## PANDANGAN KONSTITUSI TERHADAP NOTARIS
(Studi Kasus Putusan MK terhadap Notaris)

## MUSRI NAULI

## Abstrak
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  membatalkan  Pasal  66  UU  No  30  Tahun 2004, Undang-Undang Notaris. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan Pasal  66  UU  Notaris  bertentangan  dengan  prinsip  kesetaraan  di  depan  hukum. Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  menarik  untuk  ditelaah bagaimana konfigurasi hak untuk menolak mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Katakunci: notaris, konstitusi, putusan MK

## Abstract
The Constitutional Court of the Republic of Indonesian cancel article 66 Law No. 30 of 2004,  Act  of  Notary.  The  Constitutional  Court  of  the  Republic  of  Indonesian  declare article 66 act of Notary contrary to the principle equality before the law. Consideration The  Constitutional  Court  of  the  Republic  of  Indonesian  interesting  to  view  to  how configuration  right  to  refuse  following  the  decision  the  Constitutional  Court  of  the Republic of Indonesian.
Keyword : notaris, constitution, MK decision

## Pendahuluan
Pandangan  konstitusi  mengenai  notaris 1 menarik  perhatian  penulis  ketika  Mahkamah Konstitusi  (MK)  memeriksa  perkara  49/PUU-X/20124. 2 Sebelumnya  MK  sudah
1 Sejarah notariat diawali tumbuh di Italia dimulai pada abad ke XI atau XII yang dikenal dengan nama “ Latinjse  Notariat ”  yang  merupakan  tempat  asal  berkembangnya  notariat,  tempat  ini  teletak  di  Italia Utara. Kemudian meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara. Dari Perancis pada frase ke dua perkembangannya pada  perumulaan  abad  ke  XIX  lembaga  notariat  ini  meluas  ke  negara lain  di  dunia  termasuk  pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nama Notariat dengan nama lembaga ini dikenal dimana- mana  berasal  dari  nama  pengabdinya  yang  pertama  yakni notarius yang  menandakan  satu  golongan orang-orang  yang  melakukan  suatu  bentuk  pekerjaan  tulis  menulis  tertentu.  Mulai  masuk  di  Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya Oost Ind Compagnie di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior kerchem, sekretaris college van schepenen”. Lihat Jati Diri Notaris Indonesia Dulu , Sekarang dan Masa yang Akan Datang , Gramedia, Jakarta, 2008. 2 Uji  materi  ini  diajukan  seorang  direktur  perusahaan,  Kant  Kamal.  Pasal  yang  mengatur  persetujuan MPD  dalam  hal  pemeriksaan  proses  hukum  itu  dinilai  merugikannya  lantaran  kasus  yang  dilaporkan melibatkan notaris pernah di-SP3, meski Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi-saksi terkait pembuatan
menolak sekaligus dua permohonan 3 pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai  wadah  tunggal  organisasi  notaris  tidak  bertentangan  dengan  Konstitusi. Kalaupun  kemudian  hanya  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI) 4 yang  diakui  Pemerintah, persoalannya  bukan  lagi  pada  konstitusionalitas.  Masalah  ini  sudah  menyangkut implementasi  undang-undang.  Dengan  demikian  Undang-Undang  tentang  Jabatan Notaris itu tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945.
Dalam  pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menganggap  argumen- argumen  yang  dikemukakan  pemohon  tidak  cukup  beralasan.  Soal  wadah  tunggal organisasi  notaris.  Setiap  orang,  termasuk  notaris,  memang  berhak  atas  kebebasan berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat.  Namun  dalam  melaksanakan  hak berserikat, notaris harus berhimpun dalam satu wadah.
Selain itu juga Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutuskan untuk menolak permohonan uji materi Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU No 30/ 2004 Tentang  Jabatan  Notaris  yang  diajukan  oleh  Anthony  Saga  Widjaja.  Dalam pertimbangannya, MK berpendapat soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review atau wewenang DPR.
MK berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia  pensiun  seseorang  pejabat  adalah  suatu  kebijakan  hukum  terbuka  ( open  legal policy ) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.
akta  otentik.  Alasannya,  tak  mendapat  persetujuan  MPD.  Hal  ini  dianggap  menghalangi  proses penyidikan, sehingga pemohon tidak mendapatkan keadilan. Kant Kamal yang menganggap pasal 66 ayat (1)  UU  No  30  Tahun  2004  adalah  diskriminasi  hukum.  Di  mana  seorang  Notaris  dibedakan  dalam pemeriksaan proses hukum dan harus dilakukan Majelis Pemeriksaan Daerah..
3 Judicial  review  UU  Jabatan  Notaris  dimohonkan  oleh  sejumlah  notaris.  Pertama.  Nomor  Perkara 009/PUU-III/2005,  dimohonkan  oleh  Ketua  Umum  Persatuan  Notaris  Reformasi  (Pernori)  HM  Ridwan Indra dan Sekretaris Umum Himpunan Notaris Indonesia (HNI) Teddy Anwar. Pemohon mempersoalkan aturan  tentang  badan  hukum  notaris  (pasal  1  ayat  5),  wadah  tunggal  notaries  (pasal  82  ayat  1),  dan pengawasan notaris (pasal 67 ayat 3 huruf b). Mereka juga meminta agar Reglement op Het Notaris Ambt in  Indonesie  (1860)  untuk  sementara  diberlakukan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum.  Permohonan kedua.  Nomor  Perkara  014/PUU-III/2005,  diajukan  oleh  beberapa  orang  notaris:  Hady  Evianto,  HM Ilham  Pohan,  Ukon  Krisnajaya,  dan  Yance  Budi  SL  Tobing.  Selain  mempersoalkan  pasal  82  ayat  (1), Hady Evianto dan kawan-kawan juga menginginkan agar pasal 16 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hukumonline, 13 September 2005.
4 Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  merupakan  satu-satunya  wadah  organisasi  bagi  segenap  Notaris  di seluruh  Indonesia  yang  berbentuk  Perkumpulan  yang  berbadan  Hukum  dari  Peraturan  Perundang- undangan  Hindia  Belanda  yakni  Gouvernements  Besluit  (Penetapan  Pemerintah)  tanggal  05  September 1908  Nomor  9  Tentang  Keberadaan  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I).  INI  merupakan  wadah perkumpulan/organisasi bagi para notaris. Lihat http://www.ikatannotarisindonesia.or.id
Namun  terhadap  putusan  MK  yang  berkaitan  pasal  66  UU  Notaris  menarik perhatian publik. MK memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Pasal 66 ayat (1)  UU  No  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris. 5 Dalam  putusannya,  MK membatalkan  frasa  “dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah”  dalam  pasal  yang diuji. MK telah memutuskan (1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, (2) Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas  Daerah” dalam  Pasal 66 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  117,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  (3)  Menyatakan  frasa  “dengan  persetujuan  Majelis Pengawas  Daerah”  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4432)  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat;”
Putusan  MK  selain  mengabulkan  permohonan  dari  Kant  Kamal  akan menyebabkan perubahan konfigurasi. Apabila sebelumnya proses pemeriksaan terhadap notaris  harus  “memerlukan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah”,  maka  dengan berlakunya putusan MK nomor 49/PUU-X/2012 akan menyebabkan “tidak  diperlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.
Dengan  argumentasi  inilah,  maka  penulis  tertarik  untuk  menggali  dan menulisnya  dalam  sebuah  pembahasan  yang  cukup  komprehensif  sebagai  pandangan terhadap Notaris. Permasalahan yang diteliti dan dibahas adalah bagaimana pandangan konstitusi  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Notaris  apabila  dilihat dari sudut pandang hak istimewa sebagaimana diatur didalam pasal 66 UU Notaris, dan bagaimana konfigurasi posisi Notaris setelah putusan MK ?
Di dalam pembahasan, maka penulis menggunakan berbagai pendekatan dengan menggunakan optik putusan MK. Putusan MK yang menjadi sorotan yaitu Putusan MK 009/PUU-III/2005  dan  Putusan  MK  014/PUU-III/2005  untuk  memastikan  posisi
5 Pasal 66 Ayat (1) UU Notaris menyatakan,“Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, dan (b) memanggil  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya  atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris” .
organisasi  tunggal Notaris (Ikatan  Notaris Indonesia/INI) dalam  pandangan konstitusi. Penulis juga melakukan pemantauan terhadap putusan MK mengenai masa usia Notaris.
Setelah melihat Putusan MK Nomor 009/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 014/PUU-III/2005,  maka  penulis  melakukan  kajian  dengan  melihat  pertimbangan didalam  Putusan  MK  Nomor  49/PUUX/2012.  Untuk  memudahkan  pertimbangan  dan alur  pemikiran  latar  belakang  putusan  MK  Nomor  49/PUU-X/2012,  penulis  juga menggunakan  pendekatan  Putusan  MK  Nomor  73/PUU-IX/2011.  Dengan mempertimbangkan  putusan  MK  Nomor  73/PUU-IX/2011  barulah  dilakukan pengkajian dan bisa memotret konfigurasi posisi Notaris dalam konstitusi berdasarkan Putusan  MK  Nomor  49/PUUX/2012.  Dengan  analisis  yang  dapat  menjawab pertimbangan  hakim,  penulis  dapat  menentukan  bagaimana  konfigurasi  yang  hendak dibangun.
Tujuan penulisan dilatarbelakangi melihat pandangan konstitusi melalui putusan Mahkamah  Konstitusi.  Baik  yang  berkaitan  tentang  keorganisasian  Notaris,  usia pensiun notaris dan proses hukum tidak diperlukannya “persetujuan Majelis pengawas Daerah”.
Dengan melihat pandangan konstitusi maka diharapkan terhadap proses hukum setiap orang yang di muka hukum menggunakan pendekatan “equality before the law'. Sebuah  asas  yang  konsisten  yang  digunakan  oleh  MK  didalam  melihat  berbagai permohonan yang diajukan ke MK.
Tulisan  ini  dapat  membantu  untuk  memotret  posisi  Notaris  dan  konfigurasi Notaris setelah putusan MK. Sehingga ke depan, posisi Notaris dapat memasuki pusaran global dalam dunia hukum.

## Pembahasan
Membicarakan Notaris dapat kita lihat didalam UU No. 30 Tahun 2004. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. 6 Sedangkan Pasal 1868 BW menegaskan “suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan  UU  oleh/dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sedangkan pasal 1870 dan 1871 BW menerangkan “Akta otentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak,sekalian orang
6 Notaris yang dalam pasal 1868 BW, dikenal sebagai Pejabat Umum ( Openbare Ambtenaren ) dan telah dijabarkan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004.
yg mendapat haknya dari akta tsb…..memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yang mutlak.
Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, 7 formil 8 dan materil. 9
Kewenangan  notaris  di  antaranya ( a)  Membuat  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan,  (b)  Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus,  (c) Membukukan surat-surat di bawah tangan, (d) Membuat salinan dari asli surat-surat di bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana  tertulis  dalam  surat tersebut,  (e)  Melakukan  pengesahan  kecocokan  salinan  dengan  surat  aslinya,  (e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, (f) Membuat akta yang  berkaitan  dengan  pertanahan,  (g)  Membuat  risalah  lelang,  atau  (h)  Melakukan kewenangan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam  berbagai  pertimbangan  di  Mahkamah  Agung,  Notaris  ditegaskan “Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  hanya  bersifat  formal. 10 Notaris  hanya berfungsi  mencatatkan/menuliskan  apa-apa  yang  dikehendaki  dan  dikemukakan  oleh para  pihak  yang  menghadap  notaris  tersebut.  Notaris  tidak  wajib  menyelidiki  secara materiil  hal-hal  yang  dikemukakan  para  penghadap  notaris.  Jadi  notaris  tidak  hanya mempunyai hak ingkar (verschongsrecht) akan tetapi juga mempunyai kewajiban ingkar ( verschoningssplicht ). 11
Pandangan  konstitusi  mengenai  keorganisasian  Notaris  sudah  dipertimbangkan oleh MK. Berdasarkan putusan MK, MK menganggap keorganisasian tunggal yaitu INI bukan  lagi  pada  konstitusionalitas.  Masalah  ini  sudah  menyangkut  implementasi undang-undang.  Dengan  demikian  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  itu  tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945.
Pandangan  konstitusi  MK  kemudian  menolak  terhadap  permohonan  yang disampaikan  oleh  Ketua  Umum  Persatuan  Notaris  Reformasi  (Pernori)  HM  Ridwan
7 Kekuatan  pembuktian lahiriah  yaitu akta itu sendiri  mempunyai  kekuatan untuk  membuktikan  dirinya sendiri  sebagai  akta  otentik,  karena  kehadirannya,  kelahirannya  sesuai  /ditentukan  dengan  perundang- undangan yang mengaturnya.
8 Kekuatan pembuktian formil yaitu apa yangg dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
9 Kekuatan  pembuktian  materil  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  terhadap  peristiwa  apa  yang diterangkan dalam akta itu benar.
10 Yurisprudensi Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973.
11 Rahasia  jabatan  atas  dasar  hak  ingkar  pun  (verschoningsrecht)  tidak  bersifat  absolut  karena  bisa dikesampingkan  apabila  terdapat  kepentingan  yang  lebih  tinggi.  Yaitu,  supremasi  hukum,  atas  perintah hakim  berdasarkan  UU  (Pasal  170  ayat  1  dan  2  KUHAP).  Contohnya,  dalam  perkara  korupsi  dan perpajakan, tanpa khawatir dituntut atas dasar Pasal 322 KUHP.
Indra  dan  Sekretaris  Umum  Himpunan  Notaris  Indonesia  (HNI)  Teddy  Anwar  untuk menguji pasal 1 ayat 5, pasal 82 ayat (1), pasal 67 ayat 3 huruf b) UU Notaris. Selain itu juga  meminta  agar  Reglement  op  Het  Notaris  Ambt  in  Indonesie  (1860)  untuk sementara diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum.
Begitu  juga  Permohonan  diajukan  oleh  beberapa  orang  notaris  Hady  Evianto, HM Ilham Pohan, Ukon Krisnajaya, dan Yance Budi SL Tobing. Selain mempersoalkan pasal  82  ayat  (1),  Hady  Evianto  dan  kawan-kawan  juga  menginginkan  agar  pasal  16 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Namun terhadap pasal 66 UU Notaris, MK kemudian membuktikan sebaliknya. Sebelum  putusan  MK  sebagaimana  diatur  didalam  pasal  66  UU  No.  30  Tahun  2004, Pemeriksaan terhadap Notaris harus dilakukan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah. Upaya ini dalam praktek sering menimbulkan persoalan.
Di  tahap  penyidikan,  pemeriksaan  terhadap  Notaris  terbentur  karena  persoalan administrasi  dan  harus  ada  “ persetujuan  Majelis  Pemeriksaan  Daerah ”.  Kasus  Kant Kamal dinilai merugikan lantaran kasus yang dilaporkan melibatkan notaris pernah di- SP3,  meski  Polda  Metro  Jaya  telah  memeriksa  saksi-saksi  terkait  pembuatan  akta otentik.  Alasannya,  tak  mendapat  persetujuan  MPD.  Hal  ini  dianggap  menghalangi proses penyidikan, sehingga Kant Kamal merasakan tidak mendapatkan keadilan. Kant Kamal  yang  menganggap  pasal  Pasal  66  ayat  (1)  UU  No  30  Tahun  2004  adalah diskriminasi  hukum.  Di  mana  seorang  Notaris  dibedakan  dalam  pemeriksaan  proses hukum dan harus dilakukan Majelis Pemeriksaan Daerah.
Dengan  melihat  secara  normatif,  maka  terhadap  permohonan  terhadap  yang diajukan  oleh  Kant  Kamal  seharusnya  termasuk  kedalam  “penerapan  norma”,  dimana penegak hukum dalam tingkat penyidikan cukup melihat bukti formal surat-surat yang diajukan.
Dalam  UU  No.  30  Tahun  2004,  latar  belakang  diperlukan  mekanisme administrasi  “persetujuan  Majelis  Pemeriksaan  Daerah”  sebagai  upaya  protektif terhadap  profesi  Notaris.  Semangat  ini  juga  dirasakan  terhadap  pemeriksaan  terhadap Kepala  Daerah  sebagaimana  diatur  di  dalam  pasal  36  UU  No.  32  Tahun  2004. Sebagaimana  telah  diputuskan  oleh  MK,  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak perlu persetujuan tertulis dari Presiden  atas  permintaan  penyidik.  “Pasal  36  ayat  (1)  dan  Pasal  36  ayat  (2)  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” MK berpendapat dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan  penyidikan,  akan  menghambat  percepatan  proses  peradilan  dan  secara  tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan.
“Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden bagi penyelidikan dan penyidikan kepala  daerah  dan/atau  wakil  kepala  daerah  juga  menghambat  proses  hukum,  yang seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan ," demikian pertimbangan  MK.  Dalam  pengujian  UU  Pemda  ini,  MK  juga  memutuskan  Pasal  36 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda konstitusional bersyarat. MK menyatakan Pasal 36 ayat (3)  UU  Pemda  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  memiliki  hukum  mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  “tindakan  penyidikan  yang  dilanjutkan  dengan  penahanan terhadap  kepala  daerah  dan/atau  wakil  kepala  daerah  memerlukan  persetujuan  tertulis dari  Presiden  dan  apabila  persetujuan  tertulis  dimaksud  tidak  diberikan  oleh  Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan” . 12
Sedangkan  Pasal  36  ayat  (4)  UU  Pemda  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan tidak  memiliki hukum mengikat  sepanjang  tidak dimaknai  “hal-hal yang  dikecualikan dari  ketentuan  tersebut  pada  ayat  (3)  adalah:  a.  tertangkap  tangan  melakukan  tindak pidana  kejahatan;  atau  b.  disangka  telah  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  yang diancam  dengan  pidana  mati,  atau  telah  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  terhadap keamanan negara”.
MK  berdasarkan  Putusan  No.  Nomor  73/PUU-IX/2011  telah  mengabulkan permohonan pemohon dan kemudian membatalkan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  MK  juga menegaskan selain membatalkan juga menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat.  Dengan  semangat  itulah,  maka  MK  kemudian membatalkan  pasal  66  UU  Notaris  sehingga  adanya  persamaan  di  muka  hukum. Padahal  semangat  lahirnya  UU  Notaris,  sebagai  sebuah  profesi  yang  dilindungi  oleh
12 Musri Nauli, “Mantra Saksi Untuk Memanggil Pejabat”, Posmetronline , 13 September 2012.
hukum,  fungsi  Notaris  harus  dilindungi  oleh  hukum  dengan  cara  “memproteksi”  dari gangguan berbagai pemeriksaan di muka proses hukum.
Namun  ketika  Pasal  36  UU  No.  32  Tahun  2004  kemudian  dicabut  oleh  MK, maka  semangat  memperlakukan  “setiap  orang  dimuka  hukum  sebagai  terjemahan langsung dari pasal 28 ayat (1) UUD 1945 juga mengalir dalam setiap profesi apapun termasuk Notaris. MK kemudian menegaskan “Persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip independensi proses peradilan.
Independensi  proses  peradilan  sebagai  persamaan  didepan  hukum  dinyatakan melanggar  prinsip  persamaan  di  depan  hukum  ( equality  before  the  law )  yang  tersurat dan  tersirat  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UUD  1945  yang  bersifat  universal  sesuai  pula dengan  Article  26  ICCPR  ( International  Covenant  on  Civiland  Political Rights )  1966 yang  juga  sudah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan  UU  No.12  Tahun  2005.  Di  sini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama ( equal protection ) tanpa diskriminasi.
Di samping itu, menurut MK, ada suatu prinsip demokrasi dan rule of law yang dapat  dicederai  dengan  frasa  di  atas,  yaitu  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka ( independence  of  the  judiciary ),  yang  harus  dikawal  oleh  MK  dan  Mahkamah  Agung (MA).  Campur  tangan  Majelis  Pengawas  Daerah  juga  dianggap  dapat  menimbulkan penundaan  proses  peradilan  dan  keadilan  ( justice  delayed  justice  denied ).  Sementara penundaan  keadilan  juga  melanggar  HAM  ( delay  of  justice  is  violation  of  human rights ).  MK  menyatakan  proses  peradilan  guna  mengambil  dokumen  dalam penyimpanan  notaris  dan  memanggil  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang berkaitan  dengan dokumen-dokumen yang  dibuatnya  tidak  perlu  meminta  persetujuan Majeli Pengawas Daerah. Prosedur persetujuan itu dinilai bertentangan dengan prinsip equal  protection sebagaimana  yang  dijamin  UUD  1945.  Menurut  MK,  perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua  tahapan  harus  diberlakukan  sama  di  hadapan  hukum  seperti  dijamin  Pasal  27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
MK  menilai  ketentuan  yang  mengharuskan  adanya  persetujuan  Majelis Pengawasn  Daerah  bertentangan  dengan  prinsip  independensi  dalam  proses  peradilan
dan  bertentangan  dengan  kewajiban  seorang  notaris  sebagai  warga  negara.  Dengan begitu,  akan  terhindarkan  adanya  proses  peradilan  yang  berlarut-larut  yang mengakibatkan  berlarut-larutnya  pula  upaya  penegakan  keadilan  yang  akhirnya  dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.
“Keadilan  yang  tertunda  adalah  keadilan  yang  tertolak  ( justice  delayed  justice denied ) demikian kesan yang penulis tangkap dengan melihat pertimbangan MK Pasal 66 Ayat (1) UU Notaris berbunyi, “Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim  dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah  berwenang  :  (a)  mengambil fotokopi  Minuta  Akta  dan  atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau Protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  notaris,  dan  (b)  memanggil  notaris  untuk  hadir dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya  atau  Protokol  Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.” Menurut pemohon, pemeriksaan hukum yang melibatkan  notaris  tak  perlu  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah.  Karena  itu, pemohon  meminta  MK  menyatakan  frasa  “dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah” yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Terhadap  putusan  MK  menarik  untuk  menjadi  bahan  pembelajaran  terhadap penegakkan  hukum  dan  posisi  Notaris  itu  sendiri.  Merujuk  kepada  permohonan  yang telah  disampaikan  oleh  Pemohon,  dengan  melihat  secara  normatif,  maka  terhadap permohonan  terhadap  yang  diajukan  oleh  Kant  Kamal  seharusnya  termasuk  kedalam “penerapan norma”, di mana penegak hukum dalam tingkat penyidikan cukup melihat bukti formal surat-surat yang diajukan. Kecuali terhadap bukti formal yang disampaikan oleh  Notaris  sudah  dapat  dibuktikan  adanya  perbuatan  pidana  sehingga  Kant  kamal dirugikan  dan  merasa  keberatan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  terhalang  dengan “persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah”.  Atau  Kant  Kamal  bisa  membuktikan pemeriksaan  terhadap  Notaris  terhalang  dengna  proses  administrasi  dari  Majelis Pengawas Daerah.
Padahal menurut Majelis Pengawas Nasional (MPN), Tahun 2009, MPN Pusat melakukan  terobosan  dengan  menjatuhkan  pemberhentian  tidak  hormat  buat  notaris nakal.  Dilihat  dari  jumlah  kasus,  MPN  hanya  menangani  23  perkara. 13 Vonis  itu dijatuhkan  kepada  notaris  asal  Klaten,  Lani  Sofyan  pada  Oktober  2009  lalu.  Meski
13 Hukumonline.com, 31 Desember 2009.
hanya satu orang, hukuman itu bisa menjadi peringatan bagi notaris lain setelah ‘aman’ sejak 2005-2008. Ketika itu tak ada hukuman buat notaris nakal.
Hukuman  itu  merupakan  rekomendasi  dari  MPN  Jawa  Tengah.  Lani  dihukum lantaran  tidak  membayarkan  uang  titipan  pajak  penghasilan  (PPh)  dan  bea  perolehan hak  tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  milik  kliennya.  Padahal  sebelumnya,  MPN  telah memberikan  waktu agar  Lani  mengembalikan  uang  itu.  MPN  Jawa  Tengah  mengakui perbuatan Lani bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun tidak melaporkan hal itu pada kepolisian.
Dalam  putusan  No.  15/B/Mj.PPN/2009  dijelaskan  korban  Lani  tidak  hanya pelapor dalam kasus ini. Banyak masyarakat lain yang dirugikan hingga pada suatu saat Lani  dicari  rumahnya  untuk  membuka  kantornya  dan  menyerahkan  kembali  berkas- berkas  yang  tidak  dijalankan.  Lani  disebut-sebut  tiga  kali  berpindah  alamat  tanpa sebelumnya,  pelapor  mengadukan  Lani  lantaran  tidak  mendaftarkan  balik  nama sebidang sawah milik pelapor meski sudah membayar BPHTB dan PPH. Selain itu juga, harus  dilihat  bahwa  para  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana harus  benar- benar  cermat  sebelum  memasuki  wilayah  kerja  notaris,  karena  dunia  notaris  diwarnai oleh hukum profesi dalam hubungan ( duty ) antara notaris dan klien berdasarkan hukum dan sumpah jabatan adalah jabatan kepercayaan.
Dalam dimensi yang lain, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akte otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  telah  ditegaskan  didalam  UU  Notaris, maka produk hukum Notaris adalah akta otentik. Akta otentik merupakan keinginan dan kesepakatan para pihak. 14 Sehingga apabila adanya akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris sebagai produk hukum merupakan alat bukti yang sempurna, 15 namun apabila adanya  pihak  yang  merasa  keberatan  terhadap  akta  otentik  seharusnya  mengajukan melalui  mekanisme  hukum.  Mengajukan  gugatan  misalnya.  Atau  dapat  membuat laporan  kepada  penyidik  terhadap  akta  yang  dibuat  tidak  sesuai  dengan  hukum. Misalnya salah satu pihak atau para pihak mempermasalahkan notaris karena ada salah satu pihak yang merasa tidak menandatangani minuta, tapi dinyatakan menandatangani minuta.  Atau  salah  satu  pihak  merasa  bahwa  di  dalam  akta  itu  ada  keterangan  palsu, maka terhadap persoalan itu seharusnya, pihak yang dirugikan dapat membuat laporan kepada kepolisian dengan alasan Notaris dan pihak yang menandatangani didalam akta
14 Lihat pasal 1320 BW.
15 Dengan pemikiran perjanjian yang dibuat didepan pejabat yang berwenang.
otentik  dengan  tuduhan  membuat  laporan  palsu  atau  keterangan  palsu  sebagaimana diatur didalam KUHP.
Namun  berbeda  dengan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  terhadap  fakta-fakta hukum  di  lapangan  hukum  pidana,  di  mana  penyidik  berkeinginan  melihat  akta otentifik, maka penyidik cukup melihat akta yang telah dibuat para pihak. Atau terhadap para  pihak  yang  telah  membuat  akta  otentik  didepan  Notaris  namun  para  pihak kemudian  mengingkari  pernyataannya  kemudian,  maka  pernyataan  tersebut  haruslah dibatalkan  di  muka  persidangan.  Namun  terhadap  Notaris  tidak  dapat  diminta pertanggungjawaban  hukum.  Sehingga  tidak  salah  kemudian  pasal  66  UU  Notaris memakan  korban  di  luar  dari  yang  dimohonkan  oleh  Kant  Kamal  dan  kemudian menyebabkan kehebohan di dunia Notaris. 16
Ikatan  Notaris  Indonesia  melalui  Ketua  Umum,  Adrian  Djuani  di  Jakarta, menyayangkan  keputusan  MK  tidak  melibatkan  para  notaris  dalam  pengambilan keputusan.  Dengan  lugas  kemudian  menyatakan  “Kami  tidak  bermaksud  menentang atau menolak keputusan  MK, kami  hanya  menyesalkan  karena  tidak  dilibatkan dalam proses  pengambilan  keputusan  tersebut.  "Padahal  MPD  adalah  perpanjangan  tangan negara  (KemenkumHam)  dalam  rangka  pembinaan,  pengawasan  notaris.  Tugas  MPD itu melakukan pemeriksaan terhadap seorang notaris terkait pemanggilan oleh penyidik yang meminta keterangan notaris soal akta yang dibuatnya.
Putusan MK yang menghapuskan pasal 66 UU Jabatan Notaris membuat dilema para profesi notaris. Padahal apabila Notaris dianggap melanggar sumpah jabatan dapat dikenakan sanksi pasal 84 yakni notaris tersebut bisa dituntut oleh klien pembuat akta. Nah dengan adanya Majelis Pengawas Daerah itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan  keterangan  ke  penyidik.  Tapi  menurut  INI,  masih  ada  upaya  keberatan dengan melakukan direvisi UUJN.
Terlepas  berbagai  pandangan  setelah  putusan  MK,  Notaris  tidak  usah  terlalu panik  menghadapi  Putusan  MK  yang  menghapuskan  “hak  istimewa”  Notaris.  Notaris dapat mempertimbangkan dan menggunakan hak istimewa berupa hak  ingkar.  Notaris
16 http://indonesiarayanews.com/read/2013/05/30/67424/news-nasional-05-30-2013-19-43-inisesalkan- keputusan-mkhapus-hak-istimewa-notaris
yang  telah  diberi  kepercayaan  untuk  menyimpan  rahasia  mengenai  akta  otentik  yang telah dibuat oleh para pihak dapat menggunakan hak ingkar. 17
Dengan  demikian,  jika  ternyata  Notaris  sebagai  saksi  atau  tersangka,  tergugat ataupun  dalam  pemeriksaan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  membuka  rahasia  dan memberikan  keterangan  yang  seharusnya  wajib  dirahasiakan,  sedangkan  undang- undang  tidak  memerintahkannya,  maka  atas  pengaduan  pihak  yang  merasa  dirugikan kepada  pihak  yang  berwajib  dapat  diambil  atas  Notaris  tersebut,  Notaris  seperti  ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya.
Dalam  kedudukan  sebagai  saksi  (dalam  perkara  perdata),  Notaris  dapat  minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya. Ketentuan ini dapat dilihat didalam Pasal  1909  ayat  (3)  BW.  Namun  merujuk  kepada  pasal  170  KUHAP,  hak  ingkar  ini dapat  dikesampingkan  apabila  undang-undang  memerintahkannya  untuk  membuka rahasia  dan  memberikan  keterangan/pernyataan  tersebut  kepada  pihak  yang memintanya.  Ketentuan  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  UU Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Notaris.
Dengan  mempergunakan  asas equality  before  the  law ,  maka  MK  secara konsisten di dalam memperlakukan setiap negara dimuka hukum. Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 merupakan asas di dalam melihat pondasi dan pertimbangan putusan MK  Nomor  49/PUU-X/2012.  Sebuah  asas  yang  tunduk  sebagaimana  telah  digariskan oleh konstitusi berdasarkan pasal 28 ayat (1) UUD 1945.
Berpijak kepada putusan MK, maka hak ingkar yang sering diklaim sebagai hak istimewa Notaris tetap diletakkan kepada landasan penting profesi Notaris. Hak ingkar dapat  dibenarkan  dalam menilai  dan  termasuk  kedalam  ruang  lingkup  kode  etik  yaitu bersikap,  bertingkah  laku  dan  perbuatan  notaris  yang  berhubungan  dengan  moralitas. Namun  dengan  putusan  MK  nomor  73/PUU-IX/2011,  maka  posisi  Notaris  sebagai warga negara dalam proses hukum dalam semua tahapan haruslah diperlakukan sama di hadapan hukum. Selain memberikan kepastian akan asas before the law , asas ini juga bersandarkan kepada pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
17 Hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan/ keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukana,  maka  didapatkan  kesimpulan  sebagai berikut, pertama, Mahkamah  Konstitusi  telah  menyatakan  pasal  66  UU  Notaris bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian maka pasal 66 ayat (1) UU Notaris tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Asas  yang  digunakan  adalah equality before  the  law sebagai  dasar  sebagai  diatur  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28D  ayat  (1) UUD 1945.
Kedua, rumusan pasal 66 UU Notaris yang mengenal hak istimewa “hak ingkar” terhadap profesi Notaris kemudian dihapuskan oleh MK. Namun demikian, hak ingkar dapat  dilakukan  oleh  Notaris  sebagai  perwujudan  sebagai  profesi  yang  diberikan kepercayaan  untuk  menyimpan  rahasia  mengenai  akte  otentik.  Notaris  dapat mempertimbangkan dan menggunakan hak istimewa berupa hak ingkar. Notaris dapat minta  dibebaskan  dari  kewajibannya  untuk  memberikan  kesaksian,  karena  jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya. Ketentuan ini dapat dilihat didalam  Pasal  1909  ayat  (3)  BW.  Namun  merujuk  kepada  pasal  170  KUHAP,  hak ingkar  ini  dapat  dikesampingkan  apabila  undang-undang  memerintahkannya  untuk membuka  rahasia  dan memberikan  keterangan/pernyataan  tersebut  kepada  pihak  yang memintanya.  Ketentuan  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  UU Notaris  dan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  UU  Notaris.  Dengan  demikian,  maka  posisi Notaris  sebagai  warga  negara  dalam  proses  hukum  dalam  semua  tahapan  haruslah diperlakukan sama di hadapan hukum.  Selain memberikan kepastian akan asas before the  law ,  asas  ini  juga  bersandarkan  kepada  pasal  27  ayat  (1)  dan  pasal  28D  ayat  (3) UUD 1945.

## Daftar Pustaka
Buku
Abdul  Gofur  Ansori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia,  Perspektif  Hukum  dan  Etika , UII Press, Yogyakarta, 2009.
Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu,  Sekarang  dan  Masa  yang  Akan  Datang, Gramedia, Jakarta, 2008.
Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT  Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana , Bigraf Publishing, Jakarta, 1995.
Musri Nauli, “Mantra Saksi Untuk Memanggil Pejabat”, Posmetronline , 13 September 2012.
Sjaifurachman & Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , CV Mandar Maju, Bandung, 2011.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daeah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

## Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009/PUU-III/2005 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 014/PUU-III/2005 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU-IX/2011 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.702K/Sip/1973

## Media Internet
Hukumonline , 13 September 2005 www.ikatannotarisindonesia.or.id www.hukumonline.com www.posmetronline.com www.indonesiarayanews.com www.musrinauli.blogspot.com