## HUBUNGAN ANTARA PERILAKU PETANI, PERAN PEMERINTAH PENYEDIAAN SAPRODI DAN KESADARAN BUDIDAYA HUTAN RAKYAT BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PEMALANG
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BEHAVIOR OF FARMERS, THE ROLE OF GOVERNMENT THE PROVISION OF SAPRODI AND CULTIVATION OF
AWARENESS

## PEOPLE'S FOREST IS SUSTAINABLE IN PEMALANG
Bambang Irawan*, Sumarsono**, Karno** Email: bams_irawan13@yahoo.com *) Mahasiswa Program Magister Agribisnis Universitas Diponegoro Semarang **) Dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang

## ABSTRAK
Usaha hutan rakyat telah menjadi salah satu pilihan usahatani di lahan kering yang cukup menjanjikan  dan  diminati  petani  di  Kabupaten  Pemalang  sehingga    perlu  dilakukan  penelitian mengenai analisis budidaya hutan rakyat dan hubungan kausalitas antar variabel pendukungnya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis hubungan antara perilaku petani,  peran  pemerintah,  penyediaan  saprodi  dan  kesadaran  budidaya  hutan  rakyat berkelanjutan. Data analisis dilakukan dengan menggunakan SEM  ( Stuctural Equation Modeling ). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah    berpengaruh  positif  (0,315)  terhadap perilaku petani. Peran pemerintah juga berpengaruh positif (0,183) terhadap kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan. Penyediaan saprodi   terhadap perilaku petani atau sebaliknya tidak menunjukkan  hubungan  yang  nyata.  Perilaku  petani  dan  kesadaran  budidaya  hutan  rakyat berkelanjutan  menunjukkan  adanya  hubungan  positif  sebesar  0,245.  Penyediaan  saprodi  dan kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan  menunjukkan  adanya  hubungan positif sebesar 0,232.
Kata  kunci  : Tingkat  Kesadaran  Budidaya,  Hubungan  Antar  Variabel, Stuctural  Equation Modeling .

## ABSTRACT
Cultivation of community forests has become one of the options in dryland farming which are quite promising and attracts farmers interest in Pemalang district so that research was needed on  the  analysis  of  community  forest  cultivation  and  causal  relationships  between  supporting variables. The method used were descriptive analysis and correlation analysis between   farmer behavior , government role, provision of production facilities and awareness of community forest sustainable cultivation. Data analysis was done using SEM   (Stuctural Equation Modeling). The results of the parameter estimates ( standardized regression weight ) between government role and farmer behavior demonstrated a positive correlation of 0.315. The government role against the farmers'  awareness  of  sustainable  forest  cultivation  showed  a  positive  correlation  of  0.183. Provision  of  production  facilities  and  farmers'  behavior  or  otherwise  showed  no  significant relationship. The behavior of the farmers and awareness of sustainable forest cultivation showed a positive correlation of 0.245. Provision of production facilities and awareness of sustainable forest cultivation showed a positive correlation of 0.232.
Keywords : Level of cultivation awareness, variables relationships , Stuctural Equation Modeling .

## PENDAHULUAN
Kerusakan hutan dan lahan telah menimbulkan  berbagai  macam  bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang menyebabkan  kerugian  materi  dan korban  jiwa.  Walaupun  tidak  dapat dikatakan  dengan  begitu  saja  bahwa kerusakan  hutan  menyebabkan  banjir, tetapi  pengaruh  aktifitas  tataguna  lahan t e r u t a m a   d i   d a e r a h   h u l u   d a p a t memberikan  akibat  yang  nyata  pada volume  air  dan  waktu  tercapainya  debit puncak  sebagai  respon  DAS  terhadap curah hujan.
Hutan  rakyat  adalah  solusi t e r h a d a p   k e r u s a k a n   h u t a n   d a n merupakan  investasi,    sumberdaya finansial,  sosial,  dan  material  yang d i t a n a m k a n   u n t u k   m e m p e r o l e h pemulihan produktifitas hutan dan lahan. Sebagai  investasi  maka  akan  ada k e u n t u n g a n   a t a u   m a n f a a t   y a n g diharapkan.  Manfaat  yang  dapat  dinilai langsung  antara  lain  berupa  hasil  kayu dan  non  kayu  bagi  masyarakat, sedangkan  yang  tidak  langsung  adalah perbaikan  fungsi  hidrologi  DAS  dan pengendalian erosi. Hutan rakyat menurut Awang  (2002)  adalah    hutan  yang pengelolaannya  dilaksanakan  oleh organisasi  masyarakat  baik  pada  lahan individu,  bersama,  maupun  lahan  adat. Batasan  hutan  rakyat  itu  sendiri  adalah hutan yang tumbuh diatas tanah hak milik ataupun  hak  lainnya  dengan  ketentuan luas minimal 0,25 ha dan penutupan tajuk tanaman  kayu-kayu  lebih  dari  50%  dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 tanaman.
Teknik  budidaya  hutan  rakyat menurut Pramono, dkk (2010) terdiri dari beberapa  tahapan  kegiatan  yaitu  :  a) penyediaan  bibit,  b)  persiapan  lahan,  c) penanaman dengan memperhatikan pola tanam dan jarak tanam, d) pemeliharaan, e)  pemanenan  dan  pemasaran.  Hutan Rakyat  melalui  pendekatan  agribisnis dilakukan  secara  komprehensif  melalui pengembangan  subsistem  produksi,
produksi  pengolahan  hasil,  pemasaran dan  kelembagaan  pendukung  secara simultan. Usaha hutan rakyat saat ini telah menjadi  salah  satu  pilihan  usahatani  di lahan kering yang cukup menjanjikan dan diminati  petani  walaupun  belum  dapat dikatakan  menjadi  andalan  pendapatan petani.
Keberhasilan  hutan  rakyat  akan sangat  tergantung  dari  keberhasilan pengembangan  subsistem  agribisnis, karenanya  diperlukan  koordinasi, sinkronisasi  antar  variabel  pendukung, baik  diantaranya  sektor  maupun  lintas sektor. Variabel yang berpengaruh adalah faktor  internal  yaitu  perilaku  petani  dan eksternal  yaitu  penyediaan  sarana p r o d u k s i   p e r t a n i a n ,   p e r m o d a l a n , pemasaran dan peran pemerintah.
Perilaku  petani  dalam  mengelola lahan  pertanian  di  kawasan  rawan bencana longsor dapat dipengaruhi oleh u m u r   p e t a n i ,   l a m a   b e r t a n i   d a n keikutsertaan  petani  dalam  mengikuti penyuluhan  pertanian,  sedangkan pendidikan dan pengetahuan petani tidak dapat  mempengaruhi  secara  nyata (Pratiwi et al., 2012). Penggunaan sarana produksi  dalam  pengusahaan  hutan tanaman  berdasarkan  persediaan  dan jangka  waktu  selama  daur  tanaman. Sarana  produksi  pertanian  akan  habis terpakai,  akan  tetapi  untuk  pupuk kandang, penjarangan   dan pemanenan di sesuaikan dengan jumlah  satuan,  jika jumlah    unit  naik    atau  turun  sampai melewati batas interval sensitivitas maka nilai  optimal  akan  berubah  (Hefni  et  al., 2 0 1 2 ) .   F a k t o r   p e n d o r o n g   d a n penghambat  implementasi  kebijakan pemerintah  dalam  pembangunan  hutan tanaman  rakyat  adalah  komunikasi, sumberdaya  dan  partisipasi  masyarakat (Iskandar et al., 2013).
Faktor-faktor eksternal yang terdiri atas aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial  budaya  dan  ekonomi,  dan  aspek peranan  lembaga  terkait  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  dan  positif
terhadap  faktor-faktor  internal  usaha mikro dan kecil dan faktor-faktor internal yang  terdiri  atas  aspek  sumber  daya manusia,  aspek  keuangan,  aspek  teknik produksi/operasional,  dan  aspek  pasar dan  pemasaran  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  dan  positif  terhadap kinerja  usaha  mikro  dan  kecil  (Munizu, 2010).
P e n e l i t i a n   b e r t u j u a n   u n t u k mengetahui  perilaku  petani,  peran pemerintah,  penyediaan  saprodi  dan tingkat kesadaran petani dalam budidaya agribisnis  hutan  rakyat  di  Kabupaten Pemalang  serta  memperoleh  hubungan kausalitas diantara variabel tersebut.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  mencakup  wilayah Kabupaten  Pemalang  dimana  terdapat hutan rakyat dengan luas wilayah sebesar 14.599,55  ha.  Metode  pengambilan sampel  dalam    menganalisis  hubungan kausalitas  antara  peran  pemerintah, perilaku,  penyedian  saprodi  dan kesadaran  budidaya  hutan  rakyat berkelanjutan  menggunakan snowball sampling .  Dalam  penelitian  ini  jumlah responden    yang    diperoleh    sebanyak 170    responden.  Ukuran  sampel  untuk yang  menggunakan  model  estimasi maximum  likelihood  estimation  (MLE) adalah 100 - 200 sampel (Ghozali, 2011), atau  sebanyak  5  –  10  kali  jumlah parameter   yang   diestimasi   (Ferdinand, 2000).
Variabel  kesadaran  budidaya hutan  rakyat  berkelanjutan,  perilaku petani, peran pemerintah dan penyediaan saprodi  diukur  dengan  menggunakan scoring method (skala likert) yaitu skor 1 sampai dengan 5, yang kemudian secara deskriptif kualitatif. Variabel, indikator dan skor yang dijadikan dasar pertanyaan dan diteliti dari model teoritis disajikan dalam Tabel 1.
Dalam  penelitian  ini  terdapat empat  variable  penelitian  yaitu  satu
variabel eksogen ( independent ) dan tiga variabel  merupakan  variabel  endogen ( dependent ).
Penelitian  ini  dikelompokkan, ditabulasi  dan  dianalisis  yang  diperoleh dari  pertanyaan  yang  diajukan  kepada responden  dan  diolah  dalam  bentuk angka  serta  pembahasannya  dengan menggunakan    metode Stuctural Equation  Model (SEM).    Perangkat lunak   yang   digunakan   untuk   analisis struktural  adalah AMOS  18.
Variabel  penelitian  yaitu  satu variabel eksogen ( independent ) dan tiga variabel  merupakan  variabel  endogen ( d e p e n d e n t ) .   L a n g k a h   d a l a m menganalisis  hubungan  dari  ke  empat variabel tersebut dengan: 1) membentuk hubungan  diagram  jalur  hubungan kausalitas dan 2) menguji undimensional m a s i n g - m a s i n g   k o n s t r u k   d e n g a n konfirmatori analisis faktor.
Penelitian  ini  melakukan  analisis konfirmatori  terhadap  faktor  yang  terdiri dari  2  analisis  yaitu:  (1)  uji  konfirmatori kontruk  eksogen  peran  pemerintah  dan (2) uji konfirmatori antar konstuk endogen perilaku  petani,  penyediaan  saprodi  dan kesadaran  budidaya  hutan  rakyat berkelanjutan.  Manfaat  utama  dari analisis  faktor  konfirmatori  adalah kemampuan  menilai  valoiditas  konstruk dari  pengukuran  teori  yang  diusulkan (Ghozali, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi Hutan Rakyat
Potensi hutan rakyat di Kabupaten Pemalang  banyak  terdapat  di  beberapa kecamatan  di  bagian  selatan  kabupaten Pemalang yaitu; 1) Bantarbolang; 2) Belik; 3) Bodeh; 4) Moga; 5) Pulosari; 6) Randu dongkal; 7) Watukumpul; 8) Warungpring; 9)  Ampel  Gading;  dan  10)  Pemalang seluas  10.400  ha  yang  didominasi  jenis tanaman  jati,  sengon  dan  mahoni,  baik menggunakan  pola  tanam  monokultur maupun  campuran.  Potensi  yang  besar tersebut  juga  diimbangi  dengan  potensi
Bambang Irawan*), Sumarsono**), Karno**) ; Hubungan Antar Perilaku Petani
pasar,  dimana  di  Kabupaten  Pemalang terdapat 52 unit industri pengolahan kayu rakyat  dengan  kebutuhan  bahan  baku puluhan ribu meter kubik.

## Budidaya Hutan Rakyat
J e n i s   k a y u   y a n g   d i m i n a t i masyarakat  Kabupaten  Pemalang  untuk kebutuhan  sehari-hari  maupun  untuk industri banyak berasal dari hutan rakyat,
sehingga  hal  tersebut  menyebabkan adanya  kesamaan  tujuan  penanaman tanaman  hutan  rakyat  oleh  industri maupun oleh masyarakat. Jenis tanaman hutan rakyat yang banyak dikembangkan adalah  sengon,  jati  dan  mahoni  karena masyarakat  Pemalang  menilai  tanaman tersebut mempunyai nilai lebih yaitu cepat tumbuh,  harga  tinggi,  cocok  dengan tempat  tumbuh.  Menurut  Simon  (1995),
Variabel Indikator skor Peran  Pemerintah X1 Menfasilitasi  Modal 5 X2 Kemudahan  Modal 5 X3 Sebagai  Stimulator 5 X4 Sebagai  Fasilitator 5 X5 Sebagai  Koordinator 5 X6 Sebagai  Stabilisator 5 X7 Perlindungan  dan  regulasi 5 X8 Memberikan  Penyuluhan 5 X9 Penyuluhan  yang  kompeten 5 Perilaku  Petani X10 Pengetahuan  Kesesuain  lahan 5 X11 Pengetahuan  ketepatan  jenis  tanaman 5 X12 Pengetahuan  Budidaya  (silvikultur)  hutan  rakyat 5 X13 Sikap terhadap  kesesuaian  jenis 5 X14 Sikap terhadap  pola  tanam 5 X15 Sikap terhadap  budidaya  hutan  rakyat yang  baik 5 X16 Asal mendapatkan  Ketrampilan  budidaya 5 X17 Kemampuan  praktek  budidaya  hutan  rakyat 5 X18 Keyakinan  ketrampilan  pemasaran  hutan  rakyat 5 Penyediaan X19 Kemampuan  permodalan 5 Saprodi X20 Fasilitas Saprodi  bantuan 5 X21 Ketersediaan  alat  produksi 5 X22 Ketersediaan  jenis dan  jumlah  bibit  tanaman 5 X23 Pengunaan  bibit berkualitas 5 X24 Ketersediaan  pupuk 5 X25 Kemudahan  dan  jarak tempuh  mendapatkan  saprodi 5 X26 Sarana  tranportasi  dan  aksesibilitas 5 X27 Kemudahan  dalam  penjualan  hasil 5 Kesadaran  Budidaya hutan  rakyat berkelanjutan X28 Kesesuaian  lahan 5 X29 Luasan  hutan  rakyat 5 X30 Partisipasi dalam  pengembangan  hutan  rakyat 5 X31 Kelompok  dan  usaha  bersama  dalam  budidaya 5 X32 Pendapatan  dalam  budidaya  hutan  rakyat 5 X33 Silvikultur  Hutan  rakyat 5 X34 Umur  daur  tanaman  hutan  rakyat 5
Sumber  : Data  primer  yang  diolah,  2014

## Tabel 1. Variabel dan indikator penelitian
dalam  memilih  jenis  untuk  hutan  rakyat harus  dipenuhi  beberapa  hal  agar  jenis yang  diusahakan  dan  dikembangkan dapat  dapat  menghasilkan  secara optimal, yaitu; (1) Aspek lingkungan, yaitu jenis  yang  dipilih  harus  sesuai  denagan iklim,  jenis  tanah  dan  kesuburan  serta keadaan  fisik  wilayah,  (2)  Aspek  sosial, yaitu  jenis  yang  dipilih  harus  jenis  yang cepat  menghasilkan  setiap  saat,  dikenal dan  disukai  masyarakat  serta  mudah dibudidayakan, (3) Aspek ekonomi, yaitu dapat  memberikan  penghasilan  dan mudah  dipasarkan  serta  memenuhi standar bahan baku industri.
Budidaya (silvikultur) hutan rakyat yang  telah  dilaksanakan  masyarakat Kabupaten Pemalang yaitu : a.  Penyediaan bibit Petani  menyediakan  bibit  tanaman dengan membeli pada penangkar bibit, membuat bibit dengan membeli benih dan juga adanya program pemerintah berupa  hibah  yaitu  bantuan  bibit tanaman  kayu-kayuan  kegiatan penghijauan  lingkungan,  kebun  bibit desa,  kebun  bibit  rakyat  dan  bantuan dari  perusahaan  (CSR)  yang  peduli lingkungan.
b. Persiapan lahan
Kegiatan  persiapan  lahan  meliputi pemilihan  lokasi,  pembersihan  lahan dari  semak  dan  akar-akar  gulma, pembongkaran  tunggak,  pembalikan tanah,  penghancuran  bongkahan tanah, dan penyingkiran batu. c.  Penanaman
Dalam  penanaman  tanaman  hutan rakyat yang perlu diperhatikan adalah pola  tanam  dan  jarak  tanam.  Pola tanam  yang  biasa  dikembangkan adalah monokultur (tanaman sejenis), campuran,  dan  tumpangsari.  Petani hutan  rakyat  Kabupaten  Pemalang menggunakan pola tanam monokultur untuk penanaman hutan rakyatnya. Jarak  tanam  pada  pola  monokultur  di Kabupaten  Pemalang  yang  sering digunakan adalah 2,5 x 2,5 m, 3 x 1 m, 2
x 3 m, dan 3 x 3 m. Jarak tanam yang rapat akan menghasilkan batang yang lebih lurus dan pertumbuhan meninggi yang  lebih  cepat,  sedangkan  jarak t a n a m   y a n g   l e b i h   l e b a r   a k a n menghasilkan  diameter  batang  yang lebih besar.
d.  Pemeliharaan Tegakan  tanaman  hutan  rakyat  yang terdapat di Kabupaten Pemalang, agar dapat tumbuh dengan baik, cepat, dan menghasilkan  kayu  yang  berkualitas, maka  harus  dilakukan  kegiatan p e m e l i h a r a a n   y a n g   m e l i p u t i pembersihan  gulma,  pemupukan, p e n y u l a m a n ,   p e m a n g k a s a n , penjarangan, pemeliharaan terubusan, dan pencegahan hama penyakit.
e.  Pemanenan Agar  dapat  memberikan  penghasilan yang maksimal sebaiknya pohon hasil hutan rakyati ditebang jika telah cukup dewasa  untuk  menghasilkan  kayu berkualitas  baik,  minimal  pohon  telah berumur sekitar 15-20 tahun untuk jati dan  mahoni  dan  5-6  tahun  untuk tanaman  sengon  serta  bertepatan harga  kayu  sedang  tinggi.  Kendala sekarang adalah adanya tebang butuh yaitu  petani  memanen  dan  menjual kayu bukan karena daur tanaman akan tetapi karena kebutuhan.
f.  Pemasaran Petani  hutan  rakyat  di  Kabupaten Pemalang  menjual  kayu  dengan bentuk  log  dan  kayu  berdiri  kepada pengepul dan ada pula yang langsung kepada industri.

## Tingkat  Kesadaran  Budidaya  Hutan
Rakyat  Berkelanjutan,  Perilaku, Penyediaan  Saprodi  dan  Peran Pemerintah
Kesadaran petani dalam budidaya hutan  rakyat  penting  untuk  diketahui karena  kesadaran  petani  sangat mendukung berkembangnya hutan rakyat di  Kabupaten  Pemalang.  Dalam  hal  ini
Bambang Irawan*), Sumarsono**), Karno**) ; Hubungan Antar Perilaku Petani
No Kategori Persentase Kesadaran  Budidaya Hutan  Rakyat Berkelanjutan Perilaku Peran Pemerintah Penyediaan Saprodi 1 Sangat  Tinggi 20.59  % 0 0 0 2 Tinggi 47.06  % 59.41  % 44.12  % 64.12  % 3 Cukup  Tinggi 20.59  % 31.76  % 34.12  % 28.82  % 4 Rendah 11.76  % 8.82  % 21.76  % 7.06  % 5 Sangat  Rendah 0 0 0 0
Sumber  : Data  primer  yang  diolah,  2014
Tabel 2.  Frekuensi Tingkat Peran Pemerintah
h u t a n   r a k y a t   t i d a k   h a n y a   u n t u k berkembang  akan  tetapi  juga  harus b e r k e l a n j u t a n   a g a r   t u j u a n   d a n manfaatnya dapat tercapai.
Berkembangnya  hutan  rakyat  di Kabupaten  Pemalang  menunjukkan tingkat  kesadaran  masyarakat  mulai meningkat  terutama  setelah  perhatian masyarakat  berorientasi  pada  pasar. Adanya  jaminan  pasar  kayu  yang semakin  baik  memberi  motivasi  tinggi terhadap  minat  masyarakat  untuk menanam berbagai jenis kayu, sehingga sentra-sentra budidaya dan industri kayu hutan  rakyat  sudah  mulai  tampak  dan b e r k e m b a n g .   M a s y a r a k a t   m u l a i m e n g a l i h k a n   p e n g g u n a a n   l a h a n keringnya menjadi tegakan tegakan hutan rakyat,  sehingga  luasan  hutan  rakyat tersebut  semakin  meningkat.  Meskipun konsep  pengelolaan  hutan  rakyat berkelanjutan  belum  menjangkau  petani hutan  rakyat  secara  menyeluruh, perubahan  orientasi  kearah  komersial ternyata  mampu  membawa  pengelolaan hutan  rakyat  lebih  bisa  bertahan dibandingkan dengan budidaya yang lain. A d a p u n   p e n g a m a t a n   l a p a n g a n ditunjukkan dalam Tabel 2.
Hubungan  Antara  variabel perilaku  Petani,  Peran  Pemerintah, Penyediaan  Saprodi  dan  Kesadaran Budidaya Hutan Rakyat Berkelanjutan dengan perilaku
Menilai  kriteria goodness    of    fit index    full    structural    model ,  dapat
disimpulkan  bahwa  model  tersebut  fit karena jika terdapat satu atau dua kriteria goodness  of  fit yang  telah  memenuhi, maka dapat dikatakan bahwa model yang dibangun baik.
Hasil  uji  terhadap  parameter estimasi ( standardized regression weight ) antara  Peran  Pemerintah terhadap perilaku menunjukkan adanya hubungan positif  sebesar  0,315.  Nilai critical  ratio (CR) sebesar 3,096, nilai C.R. tersebut di atas nilai kritis 1,96 atau dengan melihat nilai p-value berada  di  bawah  nilai signifikan 0,05.   Pemerintah dalam hal ini pusat  dan  daerah  saling  berkontribusi dalam  pengembangan  hutan  rakyat  dari instansi  teknis  yaitu  Kementerian Kehutanan  ataupun  unit  pelaksana teknisnya  di  daerah,  Dinas  yang menangani  bidang  Kehutanan  Propinsi dan  juga  Dinas  yang  menangani  bidang kehutanan  di  tingkat  kabupaten  ataupun dari instansi non teknis. Peran pemerintah daerah  dalam  membina  swadaya  dan p e r a n   s e r t a   m a s y a r a k a t   m e l a l u i pemberian  penyuluhan,  penyebaran i n f o r m a s i ,   p e m b u a t a n   m o d e l percontohan,  pembuatan  kebun  bibit rakyat dan pendampingan kelembagaan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan mendidik,  melatih  dan  memberdayakan agar pengetahuan, sikap, ketrampilan dan keyakinan  masyarakat  mampu  untuk melakukan budidaya hutan rakyat dalam rangka meningkatkan masyarakat.
Penyuluhan  dan  bimbingan  teknis
pengembangan hutan rakyat merupakan satu  bentuk  kelembagaan  formal  yang m e n j a d i   t i t i k   t u m p u   d a l a m b e r k e m b a n g n y a   h u t a n   r a k y a t   d i Kabupaten  Pemalang.  Penyuluh  berada di  bawah  tanggung  jawab  Dinas Pertanian,  Kehutanan  dan  Perkebunan kabupaten  Pemalang.  Pelatihan  juga telah  dilakukan  oleh  Dinas  Petanian, Kehutanan dan Perkebunan di beberapa kecamatan.      Termasuk  juga  sosialisasi penerapan  budidaya  hutan  rakyat  dan penanganan pasca panen terus dilakukan oleh  para  penyuluh  sebagai  upaya penyiapan  pelaku  utama  dan  pelaku usaha  untuk  selalu  mengutamakan
p r o d u k s i   h u t a n   r a k y a t   y a n g keberlanjutannya.
Hasil  uji  terhadap  parameter estimasi ( standardizad regression weight ) antara  peran  pemerintah terhadap kesadaran  budidaya  hutan  rakyat berkelanjutan  menunjukkan  adanya hubungan  positif  sebesar  0,183  dengan nilai critical  ratio  (CR) sebesar  2,133. Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab besar memajukan agribisnis hutan rakyat di  Kabupaten  Pemalang  dan  dapat b e r p e r a n   d a l a m   m e n c i p t a k a n , mengadakan,  memantapkan  atau m e m b e r d a y a k a n   s u b s i s t e m kelembagaan,  baik  lembaga  penunjang
29
Gambar full structural equation model analysis nampak dalam Gambar 1.
Bambang Irawan*), Sumarsono**), Karno**) ; Hubungan Antar Perilaku Petani
sarana  dan  prasarana  maupun  lembaga organisasi. Pemerintah juga bertanggung jawab  membangun  dan  menyediakan sarana  dan  prasarana  transportasi, mengembangkan  sarana  penunjang pengembangan  agribisnis  hutan  rakyat, m e m b e r d a y a k a n   p e r b a n k a n   a g a r menaruh kepedulian terhadap kebutuhan permodalan  para  pelaku  agribisnis  dan menciptakan  peraturan  yang  bersifat kondusif  terciptanya  iklim  investasi  dan produktif  mendukung  pengembangan agribisnis  hutan  rakyat  di  Kabupaten Pemalang. Selain pemerintah, pasar dan pendapatan  yang  tinggi  juga  merupakan kekuatan yang cukup kuat mempengaruhi petani  untuk  sadar  membudidayakan hutan rakyat yang berkelanjutan.
Konstruk  peran  pemerintah  dan indikator  fasilitasi  modal,  kemudahan modal,  Pemerintah  sebagai  stimulator, fasilitator,  koordinator,  regulator  dan penyuluhan  mampu  mempengaruhi tingkat  kesesuaian  lahan  dan  luasan hutan  rakyat  di  wilayah  Kabupaten P e m a l a n g ,   p a r t i s i p a s i   d a l a m pengembangan  hutan  rakyat,  kelompok- kelompok  dan  usaha  bersama  dalam budidaya,  pendapatan  dalam  budidaya hutan rakyat, meningkatnya pengetahuan dalam  svikultur  hutan  rakyat  serta  umur daur tanaman hutan rakyat yang dikelola para  petani  dari  kontruk  kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan.
Pengujian      terhadap    parameter estimasi      ( standardizad  regression weight )  antara  penyediaan  saprodi terhadap  perilaku  menunjukkan  sebesar 0,483.  Nilai  critical  ratio  (CR)  sebesar 1,637,  nilai  C.R.  tersebut  di  bawah  nilai kritis 1,96 ataupun dengan melihat nilai p- value berada di atas nilai signifikan 0,05. Sebaliknya yaitu antara perilaku terhadap penyediaan saprodi menunjukkan adanya hubungan  negatif  sebesar  -0,270.  Nilai critical ratio (CR) sebesar -0,761,  dengan demikian  tidak ada hubungan yang nyata terhadap ke duanya.
Konstruk perilaku dengan indikator;
pengetahuan  petani  akan  kesesuain lahan,  pengetahuan  tentang  ketepatan jenis  tanaman,  pengetahuan  budidaya (silvikultur)  hutan  rakyat,  sikap  petani terhadap  kesesuaian  jenis,  sikap terhadap  pola  tanam,  sikap  terhadap budidaya  hutan  rakyat  yang  baik,  petani d a l a m   m e n d a p a t k a n   k e t r a m p i l a n budidaya  dan  kemampuan  petani  dalam praktek  budidaya  hutan  rakyat  ternyata tidak  dapat  mempengaruhi  ataupun dipengaruhi  oleh  kontruk  penyediaan saprodi  yaitu  kemampuan  permodalan, fasilitas  saprodi  bantuan,  ketersediaan alat  produksi,  ketersediaan  jenis  dan jumlah  bibit  tanaman,  pengunaan  bibit b e r k u a l i t a s ,   k e t e r s e d i a a n   p u p u k , k e m u d a h a n   d a n   j a r a k   t e m p u h mendapatkan saprodi, sarana tranportasi dan  aksesibilitas,  kemudahan  dalam penjualan  hasil.  Semakin  tinggi  perilaku petani  tidak  akan  mempengaruhi kemudahan  penyediaan  saprodi  di K a b u p a t e n   P e m a l a n g   a t a u p u n s e b a l i k n y a ,   s e m a k i n   m u d a h me n d a p a tka n   sa p ro d i   j u g a   ti d ak mempengaruhi perilaku petani.
Parameter   estimasi   ( standardizad regression weight ) antara  perilaku petani terhadap  kesadaran  budidaya  hutan rakyat  berkelanjutan  menunjukkan adanya  hubungan  positif  sebesar  0,245. Nilai critical  ratio  (CR) sebesar  2,519. Perilaku  petani  di  Kabupaten  Pemalang y a n g   t e l a h   b e r k e m b a n g   t i n g k a t pendidikan,  sikap  dan  pengetahuannya, serta  mengalami  pengaruh  ekonomi  dan sosial;  telah  membentuk  suatu  karakter sosial  dan  ekonomi  tersendiri.  Hal tersebut  banyak    didasarkan  keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak, serta untuk meghindari dari adanya degradasi  lahan  pertanian  akibat  dari pemanfaatan  alih  fungsi  lahan  yang berlebihan. Pengetahuan dan ketrampilan yang  diperoleh  petani  tentunya  tidaklah langsung diaplikasikan di lapangan akan tetapi  petani  melakukan  pertimbangan dan  perbandingan  dengan  pengalaman
usaha  tani  yang  selama  ini  dilakukan. P e t a n i   j u g a   m e n g e m b a n g k a n keorganisasian  bertani  yaitu  membentuk kelompok  kelompok  tani  yang  sesuai dengan  kondisi  dan  bisa  menjadi  wadah interaksi  mereka.  Berdasarkan  hal  hal tersebut,  petani  hutan  rakyat  di Kabupaten  Pemalang  sudah  mulai  mau dan  mampu  membudidaya,  pengolah, maupun  melakukan  pemasaran  hasil dimana  dibutuhkan  pemahaman  secara m e n y e l u r u h .   M e r e k a p u n   s u d a h berpandangan  akan  kesinambungan produksi  sehingga  harapan  akan kesadaran  akan  budidaya  hutan  rakyat yang berkelanjutan terpenuhi.
Parameter   estimasi   ( standardizad regression  weight) antara    penyediaan saprodi  terhadap    kesadaran  budidaya hutan rakyat berkelanjutan menunjukkan adanya   hubungan positif sebesar 0,232. Nilai critical  ratio  (CR) sebesar  2,390. Penyediaan  saprodi  di  Kabupaten Pemalang, yaitu; penyediaan pupuk, bibit y a n g   b e r k u a l i t a s ,   o b a t - o b a t a n , t r a n s p o r t a s i ,   a k s e s i b i l i t a s   s e r t a penguatan  modal  kelembagaan  petani dapat  memberikan  dampak  yang  sangat positif terhadap; (1) kesesuain dan luasan lahan  dalam  budidaya  hutan  rakyat; dengan  mudahnya  dalam  mendapatkan saprodi petani bisa memperlakukan lahan dengan  baik  serta  bertambahnya pertanaman  hutan  rakyat  di  Kabupaten Pemalang,  (2)  pastisipasi  petani  dalam pengembangan  kelembagaan  hutan rakyat;  menumbuhkan  timbulnya  tingkat partisipasi  ditingkat  petani  dalam  usaha budidaya  hutan  rakyat,  (3)  memperbaiki silvikultur  tanaman;  yaitu  melakukan upaya  memperbaiki  budidaya  tanaman dengan intensif sesuai daya dukung lahan dapat  terpenuhi  sehingga  hasil  akhirnya adalah pendapat petani yang meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan    hasil  analisis  dan pembahasan  dapat  diambil  simpulan
bahwa petani hutan rakyat di Kabupaten Pemalang mempunyai tingkat kesadaran budidaya hutan rakyat berkelanjutan yang tinggi  yaitu  sebesar  67,52  %.  Peran Pemerintah baik  pusat,  Provinsi  Jawa Tengah  maupun  Kabupaten  Pemalang memiliki  pengaruh  positif  terhadap perilaku petani hutan rakyat di Kabupaten Pemalang  dan  juga  memiliki  pengaruh positif  terhadap  kesadaran  masyarakat dalam  budidaya  hutan  rakyat  yang berkelanjutan.  Tidak  terdapat  hubungan antara  penyediaan  saprodi  terhadap perilaku petani atau sebaliknya. Perilaku petani  berpengaruh  positif  terhadap kesadaran  masyarakat  dalam  budidaya hutan  rakyat  yang  berkelanjutan  dan penyediaan  saprodi  berpengaruh  positif terhadap  kesadaran  masyarakat  dalam b u d i d a y a   h u t a n   r a k y a t   y a n g berkelanjutan.
Saran  untuk  Pemerintah  Daerah maupun  Pusat  yang  terkait  dalam agribisnis  bidang  kehutanan  adalah pemerintah  agar  lebih  membina  dan meningkatkan  kebijakan  pelayanan kepada masyarakat sehingga kesadaran masyarakat untuk budidaya hutan rakyat yang    berorientasi  berkelanjutan  makin meningkat. Kebijakan Pemerintah terkait agar  dapat  menumbuhkan  penyediaan- penyediaan  sarana  produksi  pertanian sampai dengan tingkat-tingkat kebutuhan masyarakat terkecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang, S. A. 2002. Pranata Hutan Rakyat (Seri  Kehutanan),    Pustaka K e h u t a n a n   M a s y a r a k a t , Yogyakarta.
Ferdinand,    A.    2002, Structural Equation      Modelling Dalam Penelitian  Manajemen.  Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
Ghozali,    I.    2011.    Model    Persamaan Struktural:   Konsep   dan   Aplikasi dengan  Program  AMOS  Ver.  19.
Bambang Irawan*), Sumarsono**), Karno**) ; Hubungan Antar Perilaku Petani
Badan Penerbit Undip, Semarang.
Hefni,  A.,    Lahjie,  Sardjono,  Ruchaemi, dan  Agang.  2012.  Optimalisasi Pendapatan  Hutan  Tanaman Jenis  Meranti  Merah,  Sengon, Mahoni,  Pulai  dan  Bayur  Dalam K o m b i n a s i   P e n g e l o l a a n   d i
Kalimantan  Timur.  Jurnal  Hutan
Tropis,13 (2).
Iskandar,  Paranoan,  dan  A.  Djumlani. 2013.  Implementasi  Kebijakan Hutan  Tanaman  Rakyat  di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.  eJournal  Administrative Reform, 1 (2): 525-537.
Munizu, M. 2010. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal  dan  Internal  Terhadap
Kinerja  Usaha  Mikro  dan  Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan,
12 (1): 33-41.
Pramono, A.A., M.A. Fauzi, N. Widyani, I. Heriansyah,  dan  J.M.  Roshetko. 2010.  Pengelolaan  hutan  jati rakyat:  panduan  lapangan  untuk petani. CIFOR, Bogor.
Pratiwi, E.F., dan Sudrajat. 2012. Perilaku Petani  Dalam  Mengelola  Lahan Pertanian  di  Kawasan  Rawan Bencana  Longsor  (Studi  Kasus Desa  Sumberejo  Kecamatan Batur  Kabupaten  Banjarnegara Jawa  Tengah).  Journal  Bumi Indonesia, 1 (3).
Simon,  H.  1995.  Pokok-Pokok  Pikiran T i n j a u a n   E k o n o m i Pengembangan  Hutan  Rakyat. P r o c e e d i n g   S e m i n a r Pengembangan  Hutan  Rakyat.
R i a u   1 0 - 1 1   A p r i l   1 9 9 5 ,
Bangkinang.