## MEMBUDAYAKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN UPAYA MENANGKAL TUMBUHNYA RADIKALISME DI INDONESIA
Oleh: Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si dan Hendro Muhaimin, S.Fil., M.A Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta hendro_muhaimin@yahoo.com

## Abstrak
Keragaman  budaya  bangsa  Indonesia  berpotensi  memunculkan beragamnya  pemahaman  dan  gerakan  radikal,  baik  yang mengatasnamakan  agama,  suku,  dan  golongan.  Menjadi  suatu keniscayaan  bahwa  realitas  sosial  ini  menjadi  penyebab  sering terjadinya konflik horisontal di masyarakat, salah satunya yakni aksi radikal yang mengatasnamakan agama. Pamahaman (ideologi) radikal tidak  hanya  terjadi  dalam  arus  lokal-nasional,  akan  tetapi  justru pemahaman  tersebut  sangat  mungkin  diinternalisasi  oleh  wacana global  atas  isu  keagamaan  yang  selama  ini  terjadi.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  harapan  pendekatan  ini mampu  menjawab  pertanyaan  penelitian (research  question) . Disamping  itu,  melalui  pendekatan  ini  sangat  memungkinkan  bagi peneliti  untuk  menyusun road  map dan goal  setting dari  setiap tahapan yang dilakukan.
Berangkat dari temuan data tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pendekatan secara kultural; yakni (1) pembudayaan kembali nilai-nilai Pancasila serta mendorong masyarakat untuk memiliki literasi agama yang  baik;  (2)  pada  aspek  kebijakan,  Pemerintah  perlu  mempunyai program-program  de-radikalisasi  sehingga  aksi  radikalisme  yang disebabkan  oleh  sentimen  SARA  maupun  faktor  yang  lain  dapat dieliminir.  Negara  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dan  penting untuk  melakukan  upaya  kontra  narasi  atas  isu  radikalisme  sehingga tindakan yang dilakukan dapat direncanakan secara sistematis, massif, dan terukur.
Kata Kunci: Pembudayaan, Pancasila, Radikalisme.

## Abstrack
Cultural  diversity of  the  Indonesian  nation  had  the  potential  to generate a variety of understanding and radical movements, whether in  the  name  of  religion,  tribe,  and  class.  It  became  a  necessity  that this social reality is a frequent cause of horizontal conflict in society, one  of  which  was  radical  action  inte  name  of  religion.  Radicalism didn’t  only  occur  in  the  local-national  currents,  but  that understanding is likely to be internalized by the global discourse on religious  issues  that  have  been  happening.  This  study  used  a qualitative  approach  with  the  hope  that  this  approach  is  able  to answer  the  research  question  (research  question).  In  addition,
through  this  approach  was  very  possible  for  researchers  to  arrange road map and goal setting of each stage performed.
Based  on  the  findings  of  the  data,  it  is  necessary  to  make  several approaches culturally, such as: (1) revitalizing Pancasila values and encouraging people to have good religious literacy; (2) on the policy aspect,  the  government  need  to  have  de-radicalization  pograms  so that  the  action  of  radicalism  caused  by  SARA  sentiments  or  other factors  can  be  eliminated.  The  state  had  a  very  strategic  and important  role  to  make  counter-narrative  efforts  on  that  actions  can be planned systematically, massively, and measurably.
Keywords: Cultures, Pancasila, Radikalism

## PENDAHULUAN
Dalam  diskursus  mengenai pluralitas,  adanya  konflik  horizontal menjadi suatu keniscayaan yang harus dihadapi. Keberagaman latar belakang sosial-budaya dan agama menjadi fak- tor  pemantik  yang  paling  efektif, sehingga  sangat  dimungkinkan  memi- cu  aksi  radikal.    Disamping  itu,  di beberapa daerah masih saja ditemukan tindakan  intoleransi  yang  dilakukan oleh kelompok tertentu dengan meng- atasnamankan  agama.  Merebaknya kasus  kekerasan  yang  didasari  oleh sentimen  SARA  perlu  mendapat perhatian  dari  negara,  utamanya berkaitan dengan upaya resolusi paska konflik  agar  kejadian  serupa  tidak terulang  di  masa  mendatang.Bangsa Indonesia  dengan  basis  kemajemukan yang  begitu  luar  biasa  tentunya menjadi  lahan  yang  sangat  potensial bagi  lahirnya  aksi  radikal  baik  yang
dilatarbelakangi oleh sentimen agama, suku, dan golongan.
Sampai  saat  ini    tidak  bisa dipungkiri  bahwa  dalam  skala  inter- nasional    gerakan  radikal  yang  meng- atasnamakan  agama  begitu  mudah untuk  diidentifikasi,  seperti  perseteru- an  horisontal  penganut  Sunni  dengan Syiah,  penganiayaan  warga  rohignya oleh  penganut  agama  Budha,  aksi deskriminatif  penganut  protestan  ke- pada  minoritas  muslim  di  Amerika dan  massifnya  gerakan  ISIS (Islamic State  of  Irak  and  Suriah) yang  keber- adaannya  begitu  meresahkan  dan  me- miliki  mekanisme  perekrutan  anggota yang  begitu  sistematis.  Basis  gerakan radikal dengan mengatasnamakan aga- ma secara rasional pada kenyataannya lebih menunjukkan adanya sikap senti- men  atas  agama  yang  membabi  buta (taqlid) sehingga dengan mudah mem-
berikan  justifikasi  seperti  penisbatan jargon pengkafiran (takfiri) .
Radikal sendiri dipahami seba- gai suatu sikap ekstrim atau keyakinan yang  tidak  memberikan  ruang  tole- ransi  kepada  kelompok  yang  tidak sepaham dengannya. Adapun menyitir artikel  Angel  Damayanti,  berdasarkan Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  menghubungkan  radikalisme dengan  aktivitas  politik  dan  mengar- tikannya  sebagai:  (1)  sebuah  paham atau aliran yang radikal di politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan  –pembaruan  sosial-politik dengan  cara  kekerasan,  dan  (3)  sikap ekstrim  di  aliran  politik  (Satu Harapan,  2015).  Peter  Berger  dalam bukunya Religion  and  Global  Civil Society (2005)  menjelaskan  jika  aga- ma  telah  terinstitusionalisasi,  maka konflik yang merusak semua sendi ke- hidupan manusia dapat dengan mudah terjadi.
Pemahaman  diatas  tentunya sangat  tidak  relevan  jika  kemudian dikontekstualkan dengan nilai maupun ajaran  agama  yang  selalu  mengarah- kan umatnya untuk menjunjung tinggi sikap toleransi. Disamping itu, sebagai negara  yang  berideologikan  Pancasila dimana ruang toleransi dan kerukunan
antar  umat  beragama  menjadi  pilar penting  dalam  membangun  tatanan demokrasi  yang  lebih  Pancasilais tentunya  sangat  menentang  adanya sikap  intoleransi  yang  secara  sporadis akan  mengarah  pada  lahirnya  bibit- bibit konflik di masyarakat.
Bangsa ini sedang berada pada persoalan  yang  besar,  tidak  hanya  da- lam  konteks  politik  dan  ekonomi,  na- mun  justru  yang  lebih  berbahanya yakni  pada  ranah  sosial-budaya,  di- sadari  atau  tidak  kita  telah  dimasuki oleh  pemikiran-pemikiran  radikal yang  bertujuan  untuk  memecah  belah rakyat Indonesia. Tentunya ini menja- di  relevan  jika  kemudian  dikonteks- tualkan dengan pesan Soekarno ketika memberikan  pidato  kenegaraan  pada tahun 1956, bahwa suatu bangsa tanpa adanya  keyakinan  tidak  akan  bisa berdiri, “nation  without  faith  can’t stand”. Pemaknaan atas kata keyakin- an  ini  yang  bisa  kita  pahami  sebagai suatu  agama (religion) dan  ideologi negara (ideology) yakni  Pancasila.
Maka jelas bahwa munculnya gerakan radikal  serta  sikap  intoleransi  bukan- lah karakter dari bangsa ini.
Data  yang  cukup  menarik  per- nah  dihimpun  oleh  Ma’arif  Institute melalui  serangkai  riset  radikalisme
yang  dilakukannya  pada  tahun  2011. Riset  ini  membidik  kaum  muda  seba- gai  salah  satu  aktor  yang  rentan menerima  pemahaman  radikal  sekali- gus melakukan aksi radikal. Dari riset tersebut menyimpulkan bahwa institu- si  pendidikan  menjadi  sarana  yang paling  memungkinkan  untuk  tumbuh kembangnya  pemahaman  radikal.  Ke- terbukaan  institusi  pendidikan  untuk menerima  segala  sesuatu  termasuk  di dalamya  isme-isme  menjadikan  insti- tusi  pendidikan  belum  mampu  me- nyaring dan bersikap secara tegas.
Perkembangan  radikalisme  ini juga  didukung  oleh  temuan  Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada survei yang dilakukan pada tahun 2010 dan 2011. Survei yang mengam- bil 993 respoden siswa SMP dan SMA menampilkan  data  yang  mengejutkan yakni  50%    responden  menyetujui adanya  tindakan  kekerasan  atau  aksi radikal atas nama agama, 14,2% setuju dengan  aksi  terorsime,  84,8%  menya- takan setuju dengan penegakan syariat agama, dan 25,8% menyatakan bahwa Pancasila  tidak  relevan    lagi  sebagai ideologi negara (Hal 7, Jurnal Maarif, Vol.8,  2013).    Point  menarik  dari survei  tersebut  adalah  adanya  cara
pandang  bahwa  Pancasila  tidak  lagi relevan sebagai ideologi negara.
Data  tersebut  tentunya  masih sebatas yang bisa diidentifikasi, layak- nya  fenomena  gunung  es,  konflik horisontal  yang  selama  ini  terdata hanyalah  yang  tampak  dipermukaan ansich . Akan tetapi, yang tidak terlihat barangkali  jauh  lebih  banyak  dan justru  lebih  berpotensi  bahaya  laten. Berangkat  dari  realitas  tersebut  maka dapat  disimpulkan  ada  bahaya  laten yang  mengancam  integrasi  bangsa. Sebagai  negara  yang  berdasarkan  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  ber- pegang  pada  Pancasila  maka  sikap intoleransi  yang  ditunjukkan  dengan aksi  radikal  tidak  bisa  di  terima  olah nalar  apapun.  Problematika  ini  harus segera diselesaikan, dan menjadi tang- gung  jawab  dari  negara  untuk  segera melakukan  langkah  strategis.  Tang- gung jawab ini juga menjadi pekerjaan rumah  bagi  perguruan  tinggi  sebagai salah  satu  institusi  yang  memiliki kewajiban untuk mem-berikan edukasi serta  pembudayaan  Pancasila  pada masyarakat, khususnya generasi muda.

## PEMBAHASAN Persepsi Radikalisme
Dalam hal ini mengenai peme- taan  radikalisme  di  daerah-daerah yang  diidentifikasi  memiliki  potensi kerawanan  konflik  sosial  yang  cukup tinggi  dengan  dilatarbelakangi  oleh tindakan  radikal  yang  mengatasna- makan  SARA,  peneliti  menemukan data  yang  sangat  menarik  untuk  di- telaah  lebih  dalam.  Pengambilan  data penelitian  dilakukan  di  dua  wilayah yakni  Bandung,  Jember,  dan  Yogya- karta.  Bandung  dan  Jember  menjadi salah  dua  dari  sekian  wilayah  di Indonesia yang memiliki riwayat kon- flik  sosial  yang  cukup  panjang.  Ban- dung  yang  merupakan  kota  sentral  di Jawa  Barat  secara  historis  tidak  bisa dilepaskan  dari  geneologi  lahirnya DI/TII  yang  menjadi  cikal  bakal pemberontakan  laskar  Islam  atas kekuasan negara yang sah pada waktu itu,  hingga  kemudian  peneliti  mene- mukan temuan data bahwa akar radik- alisme  yang  dibawa  oleh  DI/TII sampai  saat  ini  masih  ada  dan  hidup disebagian  komunitas  Islam  di  Jawa Barat. Kemudian Jember, kota ini juga memiliki  potensi  kerawanan  konflik sosial  yang  cukup  tinggi.  Pokok persoalan  yang  seringkali  muncul  di
wilayah  Jember  yakni  terkait  dengan perseteruan  antara  penganut  agama Islam  yang  berbeda  mahdzab,  seperti sunni dan syiah, disamping juga dipicu oleh tindakan intoleran yang mengarah pada isu SARA.
Secara  komprehensif  temuan data penelitian yang diperoleh melalui focus  group  discussion selama  di Bandung dan Jember akan dipaparkan sebagai berikut:
a.
Persepsi tentang radikalisme
Radikal  secara  bahasa berasal  dari  kata radic yang berarti akar, yang juga bisa di- pahami  sebagai  sesuatu  yang mendasar  atau  prinsipil.  Ada- pun  radikalisme  dapat  dimak- nai  sebagai  suatu  paham  atau aliran yang menginginkan ada- nya  perubahan  secara  sosial dan  politik  dengan  cara  keke- rasan (ekstrem). Dalam diskur- sus  mengenai    radikalisme  ini memang  perlu  ditempatkan konteksnya  terlebih  dahulu agar  perspektif  serta  analisa yang  diingkan  dapat  dipahami dalam frame yang sama.
Berdasarkan  informasi yang  disampaikan  oleh  para narasumber  atau  informan  se-
lama  FGD,  ada  beberapa  hal yang perlu ditelaah lebih dalam mengenai  aksi  radikalisme yang  terjadi  di  Indonesia. Pertama,  jika  merujuk  pada definisi,  kata  radikal  dapat diartikan  sebagai  sesuatu  yang mendasar (prinsip), jika kemu- dian  kata  radikal  ini  ditempat- kan pada sisi yang positif maka aksi  radikal  ini  justru  harus dilakukan, semisal dalam men- jalankan  ajaran  agama  secara kaffah (utuh),  apapun  agama- nya.  Bagi  mereka  yang  tidak menjalankan  ajaran  agamanya secara  sungguh  sungguh  maka akan  menjadi  penganut  agama yang tidak baik.
Kedua,  dalam  perkem- bangannya,  kata  radikal  telah mengalami  perluasan  makna, apalagi  jika  dikontekstualkan dengan  berbagai  aksi  intoleran atau  terorisme.  Penggunaan kata  radikal  yang  kemudian menjadi isme dipahami sebagai suatu  pemahaman  yang  nega- tif.  Untuk  itulah  pada  pemba- hasan  ini  radikalisme  dapat dipahami sebagai sesuatu yang berbeda dari radikal itu sendiri.
Radikalisme  diartikan  juga  se- bagai  jargon  perlawanan  yang meng- gunakan kekerasan fisik sehingga  sangat  bertentangan dengan  sifat  kodrat  manusia ( humanity ).
b. Latar  belakang  munculnya radikalisme
Kemunculan aksi radik- alisme  di  berbagai  wilayah  di Indonesia secara umum dilatar- belakangi  oleh  beberapa  hal, yakni  adanya  ketidakpahaman masyarakat  mengenai  ajaran agamanya dan ketidakpahaman atas  ideologi  Pancasila.  Di samping  itu,  ada  poin  per- soalan  yang  cukup  menarik yang  menjadi  latar  belakang selain  kedua  hal  tersebut  yaitu persoalan  kesejahteraan.  Seba- gian  narasumber  mengatakan bahwa  tindakan  radikal  yang dilakukan  oleh  oknum  masya- rakat disebabkan oleh semakin tingginya  angka  kesenjangan atau  ketidakadilan  sosial.  Pada konteks  ini,  tentunya  muncul pemahaman  yang  asimetris mengenai  faktor  pemicu  radi- kalisme.  Pemahaman  umum masyarakat  selama  ini,  selalu
mengandaikan radikalisme hampir  selalu  dipicu  oleh  pe- mahaman  agama  yang  salah. Akan  tetapi,  dalam  realitasnya juga  muncul  sebagai  bentuk perlawanan  atas  kebijakan  ne- gara yang tidak pro rakyat.
c. Eksistensi radikalisme di masyarakat Radikalisme menjadi suatu keniscayaan dalam ruang keberagaman  bangsa  Indone- sia,  dikarenakan  banyaknya suku,  agama,  dan  kepentingan golongan maka gesekan kepen- tingan  sangat  dimungkinkan terjadi.  Di  samping  itu,  faktor genealogis  juga  menjadi  salah satu  penyebab  kenapa  aksi radikal  sebagai  suatu  paham kekerasan  masih  hidup  sampai saat  ini.  Menurut  informasi yang  disampaikan  oleh  salah seorang  narasumber  selama FGD  di  Bandung,  eksistensi radikalisme  di  masyarakat  ti- dak  bisa  dilepaskan  dari  gen radikal  yang  diturunkan  sejak dulu.  Pada  konteks  ini,  salah satu  kasus  yang  menjadi  con- toh adalah gen gerakan radikal yang  diinisiasi  oleh  DI/TII
Kartosuwiryo.    Meski  secara fisik  gerakan  tersebut  sudah tidak  ada,  namun  secara  ideo- logis  pemikiran  DI/TII  masih hidup  dan  menjadi  jalan  per- juangan  beberapa  komunitas keagamaan  di  Jawa  Barat, maupun  daerah  yang  lainnya. Dengan  latar  belakang  histo- rikal  ini  maka  dapat  dipahami bahwa  aksi  kekerasan  atau radikal  yang  dilakukan  oleh oknum  masyarakat  sangat  di- mungkinkan  menjadi  bagian dari perilaku masyarakat untuk melakukan perlawanan atas si- tuasi yang tidak berpihak kepa- danya, bisa pada konteks kebi- jakan  negara  atau  pada  pola interaksi  sosial  yang  tidak harmonis.
Adapun  terkait  dengan radikalisme  sebagai  suatu  pe- mahaman ada beberapa tipolo- gi  mengenainya  yakni:  radikal gagasan, radikal milisi, radikal premanisme,  radikal  separat- isme,  dan  radikal  terorisme. Setiap  tipologi  tersebut  tentu membawa  implikasi  penanga- nan  yang  berbeda-beda  dan penanganan  atas  tipologi  radi-
kalisme  tersebut  harus  dipeta- kan  oleh  negara  sehingga  ke- mudian dapat dilakukan rumu- san kebijakan yang tepat.
d. Dampak atau implikasi radikalisme Dampak  dari  radikal-
isme  sendiri  tentunya  akan memberi  efek  negatif  bagi  ke- hidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Salah  satu  dampak yang sangat dirasakan oleh ma- syarakat  adalah  perasaan  tidak aman  dan  nyaman  ketika menggunakan  ruang  publik. Aksi  radikalisme  yang  meng- arah  pada  tindakan  kekerasan fisik  cenderung  merenggut kebebasan  berserikat,  berkum- pul,  dan  kenyamanan.  Jika  ini yang  terjadi  maka  sudah  tentu melanggar  hak  asasi  manusia yang  dijamin  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  28, dimana  kebebasan  dan  kemer- dekaan  sebagai  warga  negara untuk  mengakses  ruang  publik dengan  perasaan  aman  dan tanpa  gangguan  merupakan hak  yang  harus  dijamin  oleh negara.
e. Kebijakan
penanggulangan
radikalisme Pemerintah melalui Ba-
dan  Nasional  Penanggulangan Teroris  (BNPT)  telah  melaku- kan  berbagai  upaya  penangan- an  penanggulangan  terorisme maupun aksi radikalisme. Upa- ya  tersebut  bisa  dikatakan  cu- kup berhasil guna mengelimin- ir  aksi  radikalisme  atau  terror- isme  meskin  belum  bisa  dika- takan  maksimal.  Untuk  itulah di  sini  diperlukan  support kepada  pemerintah  terutama pada  aspek  penguatan  kebija- kan  penanggulan  radikalisme, salah  satunya  dengan  mendo- rong  kembali  kebijakan  pem- budayaan  Pancasila  dan  Wa- wasan Kebangsaan dengan me- nyasar  seluruh  elemen  masya- rakat. Poin penting yang harus menjadi  perhatian  bagi  peme- rintah  adalah  meng-upayakan arah  kebijakan  negara  yang mengurangi  tingkat  kesenjang- an  sosial-ekonomi,  sehingga isu  ketidakadilan  tidak  lagi menjadi  alasan  bagi  masyara- kat  untuk  melakukan  tindakan radikal.

## Pendekatan Hukum sebagai Sarana Pembudayaan Pancasila
Bagi peneliti, ada beberapa pe- san  moral  yang  pantas  dikenang  dan selanjutnya  diurai  agar  relevansinya dapat  dilekatkan  secara  erat  dengan topik  jurnal  ini,  yaitu  pendekatan hukum  sebagai  sarana  pembudayaan Pancasila.  Selanjutnya,  hal  tersebut akan  memudahkan  bagaimana  meng- analisa  pemahaman  radikalisme  yang berkembang  di  Indonesia  dan  upaya kebijakan yang harus dilakukan.
Pertama ,  Pancasila  itu  Dasar Negara.  Itulah  niat  awal  dan  target yang  ingin  diwujudkan  dengan  di- selenggarakannya  sidang  BPUPKI. Melalui  proses  perdebatan  yang  seru, elegan  dan  cerdas,  sampailah  kepada kesimpulan  final  bahwa  Pancasila adalah  Dasar  Negara  Indonesia Merdeka.  Oleh  karena  itu  tidak  ada penyebutan  lain  yang  lebih  tepat  dari Pancasila  adalah  sebagai  Dasar Negara.
Kedua ,  Pancasila  sebagai  Da- sar  Negara  itu  digali  dari  Pandangan Hidup  Bangsa  Indonesia.  Oleh  sebab itu pada hakikatnya Pancasila mempu- nyai  dua  pengertian  pokok,  yaitu:  (1) sebagai  Dasar  Negara  ( Philosofische
grondslaag ), dan (2) sebagai Pandang- an  Hidup  Bangsa  ( way  of  life,
Weltanschauung ).  Penyebutan  Panca- sila dalam berbagai istilah, telah sering dilakukan oleh berbagai pihak. Penye- butan-penyebutan  itu  tentu  terkait  de- ngan  sudut  pandang  masing-masing. Ada  yang  menggunakan  sudut  pan- dang  sosiologis,  ada  yang  menggu- nakan sudut pandang yuridis, ada yang menggunakan  sudut  pandang  politis, ada  pula  yang  menggunakan  sudut pandang  filosofis,  dan  sebagainya. Penyebutan-penyebutan  demikian  itu boleh  saja,  namun  sungguh  tidak  etis bila  dengan  penyebutan  lain  diluar sebagai  Dasar  Negara  justru  menja- dikan  masyarakat  bingung.  Bila  hal demikian  itu  terjadi,  sangat  dikhawa- tirkan  pembudayaan  Pancasila  malah terganggu oleh perdebatan istilah yang kurang/tidak memasyarakat itu.
Dengan  lain  perkataan,  pembudayaan Pancasila  menjadi  kontra  produktif. Oleh  karena  itu  dimensi  etis  dan sosiologis  penting  diperhatikan,  di samping  dimensi  yuridis.  Apapun  pe- nyebutannya,  istilah  itu  hanya  dipan- dang  benar  bila  pengertiannya  dapat dikembalikan  kepada  dua  pengertian pokok  di  atas,  yakni  sebagai  Dasar
Negara dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa (Darmodihardjo, 1981: 11).
Ketiga ,  Pancasila  itu  dalam perjalanan  kehidupan,  seiring  dengan perubahan  zaman  dan  perubahan pemikiran, boleh jadi akan hilang atau hanya  tinggal  sebagai  simbol  belaka. Realitas  empiris  perjalanan  Negara Indonesia  banyak  menyimpan  bukti sejarah  mengenai  pergolakan  politik sebagai  upaya  “menggoyang”  Panca- sila dari bumi Indonesia. Upaya-upaya itu  ada  yang  dilakukan  melalui  pem- berontakan  -  pemberontakan,  namun ada  pula  yang  dilakukan  secara sistematis  dan  halus  melalui  lorong kebebasan  berpendapat,  dalih  demo- krasi,  atau  dalih  hak  asasi  manusia. Cara-cara itu sampai sekarang tampak terus  berkelanjutan.  Oleh  karenanya, kita  perlu  hati-hati  dan  peka  terhadap semua  indikasi  yang  ingin  melemah- kan atau menghilangkan Pancasila dari bumi Indonesia (Ali, 2009: 99). Kalau mau  jujur,  di  sekitar  kita  telah  begitu banyak  komponen  bangsa  yang  kini asing bahkan sinis terhadap Pancasila. Adalah  kewajiban  moral  bagi  kita untuk  menghentikan  kegiatan  dan fenomena  yang  menjurus  kepada peniadaan Pancasila tersebut.
Keempat ,  persaingan  ideologi merupakan  keniscayaan,  pasti  terus berlangsung  sepanjang  zaman,  di  ne- gara  manapun.  Pancasila  pun  selalu terancam  untuk  tersingkirkan  dalam persaingan  itu,  bila  bangsa  Indonesia lengah dan tidak bijak dalam merawat serta  membudayakannya  kepada  se- mua  komponen  bangsa  (Ali,  2009: 264). Bung Karno telah mengingatkan, agar  Pancasila  menjadi  realitas  kehi- dupan,  maka  Pancasila  perlu  diaman- kan.  Untuk  mengamankan  Pancasila, diperlukan  perjuangan.  Artinya,  wajib ada kesediaan bagi segenap komponen bangsa  untuk  menyumbangkan  piker- an, tenaga, harta-benda dan sarana lain dengan  ikhlas,  disertai  sikap  pro  aktif membudayakan  Pancasila  itu  melalui berbagai  kegiatan  dengan  memanfa- atkan segala sarana yang tersedia.
Kelima ,  hukum,  dalam  hal penggunaannya  secara  aktif  dan  sadar sebagai sarana untuk mencapai tujuan- tujuan  tertentu  (Trubek,  1972:  4-5). Hukum dapat digunakan sebagai salah satu  sarana  pembudayaan  Pancasila. Hal  demikian  bukan  kebetulan  karena Indonesia  berpredikat  sebagai  Negara hukum,  melainkan  atas  dasar  kajian teoritis  ilmiah  bahwa  hukum  memang dapat  digunakan  sebagai  sarana  per-
ubahan masyarakat. Bila yang kita ke- hendaki adalah agar masyarakat Indo- nesia  kembali  berbudaya  Pancasila, maka  hukum  dapat  digunakan  untuk sarana  pembudayaan  Pancasila  itu. Dengan  kata  lain,  dalam  konteks bernegara  hukum,  jikalau  bangsa Indonesia  ingin  supaya  Pancasila menjadi  satu realiteit ,  yakni  menjadi satu  bangsa,  satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia  yang  merdeka,  yang  penuh dengan  perikemanusiaan,  ingin  hidup diatas  dasar  permusyawaratan,  ingin hidup  sempurna  dengan sociale rechtvaardigheid ,  ingin  hidup  dengan
sejahtera  dan  aman,  dengan  ke-
Tuhanan  yang  luas  dan  sempurna,
maka perjuangan pembudayaan
Pancasila  wajib  dilakukan  serius, sistematik,  masif  dan  terus-menerus, antara  lain  dengan  menggunakan hukum sebagai sarananya.
Kembali  kepada  persoalan efektivitas hukum sebagai sarana pem- budayaan  Pancasila,  nyatalah  bahwa faktor manusia jauh lebih penting dan dominan  daripada  teks-teks  perun- dang-undangan.  Bahkan  tidaklah  ber- lebihan  bila  dikatakan  bahwa  faktor manusia  menempati  posisi  sentral, sementara  itu  kepercayaan  terhadap
teks  hukum  perlu  dikoreksi,  karena teks-teks  hukum  itu  belum  tentu representasi kehidupan bernegara yang otentik  (Rahardjo,  2009),  boleh  jadi teks-teks  hukum  hanya  mitos  belaka (Chamblis & Seidman, 1971). Contoh, demi  kepentingan  praktis,  diadakan asas  hukum  “semua  orang  dianggap tahu  tentang  hukum”.  Ketika  sebuah Undang-undang  sudah  disahkan  dan diundangkan  di  Lembaran  Negara maka sejak dinyatakan undang-undang itu  berlaku,  maka  tidak  ada  alasan yang  dapat  diterima  kalau  seseorang melanggar hukum dengan dalih belum baca  Undang-undangnya.  Secara  so- siologis,  asas  hukum  demikian  tidak realistis.  Dapat  dibayangkan  berapa banyak orang yang memang tidak tahu tentang  Undang-undang  itu  karena  ti- dak  dapat  baca  tulis,  atau  belum  ber- kesempatan mem-bacanya.
Senada  dengan  contoh  itu,  ke- tika  seseeorang  telah  mengikuti  pena- taran  Pancasila,  kemudian  dianggap dia telah Pancasilais. Anggapan seper- ti  ini  sering  tidak  tepat,  karena  secara sosiologis  Pancasilais  seseorang  akan dilihat  pada  perilakunya,  dan  bukan pada  kepemilikan  sertifikat  penataran. Pembudayaan  Pancasila  bukanlah mengeja  dan  menghafalkan  teks-teks
Pancasila,  melainkan  interaksi  antara manusia  dengan  manusia,  antara  pen- didik  dengan  peserta  didik,  antara penatar  dan  peserta  penataran,  antara berbagai  lapisan  masyarakat  untuk saling  memberi,  melengkapi  agar tercipta  kehidupan  harmonis,  dalam nuansa komunalistik-religius.
Mengkonsepkan  hukum  seba- gai  perilaku  dan  menggunakannya sebagai  sarana  pembudayaan  Panca- sila, bukan berarti menolak, menafikan atau  mereduksi  arti  penting  teks-teks hukum.  Antara  teks  hukum  dengan manusia,  ibarat  air  dan  ikannya. Artinya,  teks-teks  hukum  itu  menjadi “hidup”  bila  diterima  dan  dijalankan oleh manusia. Dalam bahasa sosiologi, supaya  teks-teks  hukum  itu  hidup perlu  ada  mobilisasi  hukum  (Black, 1980).  Dalam  pengertian  mobilisasi hukum  itu,  manusia  dapat  menambah teks  hukum  baru  (rule  making)  dan dapat  pula  membatalkan  teks  hukum yang  sudah  ada  ( rule  breaking ), ataupun  menjalankan  hukum  lain  di luar hukum negara. Dengan demikian, penggunaan  hukum  sebagai  sarana pembudayaan  Pancasila  sangat  mung- kin  menjadi  bervariasi  dan  progresif (Rahardjo, 2006: 110).
Teks  hukum  sebagai  pemba- danan  kebijakan  legal-formal  yang mengatur  substansi  maupun  operasio- nalisasi  pembudayaan  Pancasila,  ba- rangkali  tetap  diperlukan  sebagai  ko- mitmen dan pengejawantahan political will Pemerintah.  Akan  tetapi  pelaksa- naannya  harus  diserahkan  kepada masyarakat  agar  secara  kontekstual cocok  dengan  situasi  maupun  kondi- sinya  masing-masing.  Pluralitas  hu- kum  adalah  bentuk  nyata  dari  peng- ejawantahan  semboyan  “bhinneka tunggal  ika”.  Kelenturan,  dinamika, dan  interaksi  antara  teks  hukum  de- ngan kedewasaan perilaku masyarakat itulah  yang  mampu  melahirkan  efek- tivitas  hukum  sebagai  sarana  pem- budayaan Pancasila.
Upaya Menangkal Gerakan Radikalisme  melalui  Pembudayaan
Pancasila
Setelah  mengetahui  pengertian radikalisme  dan  juga  pendekatan hukum  sebagai  upaya  pembudayaan Pancasila  maka  langkah  selanjutnya adalah  mencari  tahu  penyebab  mun- culnya  gerakan  radikalisme  di  Indo- nesia. Jika merujuk pada sejarah maka gerakan  radikalisme  pertama  di  Indo- nesia  muncul  pada  periode  awal
kemerdekaan.  Gerakan  radikal  terse- but  adalah  Darul  Islam  atau  Tentara
Islam  Indonesia  (DI  atau  TII)  serta Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini muncul pada era 1950-an atau tepatnya pada tahun 1949.  Kena- pa  gerakan  radikalisme  ini  muncul? Banyak  faktor  yang  melatarbelakangi, namun  umumnya  gerakan  ini  muncul sebagai  akibat  dari  berbagai  kepen- tingan  politik,  seperti:  ketidakpuasan pada  politik,  keterpinggiran  politik dan  lain  sebagainya.  Apapun  alas  an- nya  gerakan  radikalisme  tetap  tidak bisa  dibiarkan  tumbuh  di  Indonesia. Oleh  karenanya  negara  ini  memiliki ideologi Pancasila yang sudah disepa- kati  sebagai  dasar  negara  oleh  semua pihak dari beragam latar belakang dan setiap  tahunnya  bangsa  ini  selalu memperingati hari kelahiran Pancasila yang  dideklarasikan  oleh  Ir.Soekarno pada 1 Juni 1945.
Dengan  berbagai  fakta  yang ada dapat diasumsikan bahwa seharus- nya  gerakan  radikal  tidak  boleh  lahir kembali  di  Indonesia.  Sudah  menjadi keharusan,  semua  elemen  bangsa  ber- gerak  merapatkan  barisan  menolak gerakan  radikalisme  tersebut.  Sudah terbukti  bahwa  gerakan  radikalisme hanya  membawa  kekacauan  dan  me-
rusak  stabilitas  negara.  Namun,  saat ini masih diyakini bahwa sel-sel gera- kan radikalisme masih ada, dan sudah seharusnya  dilakukan  pendekatan  ke- pada  masyarakat  bahwa  gerakan radikalisme  adalah  tindakan  melawan hukum.  Masyarakat  harus  diberikan pemahaman  mengenai  radikalisme agar  tidak  mudah  terjebak  gerakan radikal  yang  selalu  memakai  topeng agama  untuk  melakukan  doktrin kepada  masyarakat.  Pemerintah  dan pemuka  agama  harus  berkolaborasi untuk  memberikan  pemahaman  me- ngenai  bahaya  radikalisme  kepada masyarakat di berbagai lapisan. Selain memberikan  pemahaman  tentang  ba- haya  radikalisme,  seharusnya  juga  di- lakukan  tindakan  pembudayaan  Pan- casila  agar  masyarakat  memiliki  jiwa nasionalisme  sehingga  tidak  mudah dihasut  oleh  radikalisme.  Pembuda- yaan  Pancasila  bisa  dilakukan  dengan menerapkan  fungsi-fungsi  Pancasila secara  merata  dalam  kehidupan  ber- bangsa.  Pendidikan  dan  pembudayaan Pancasila harus lebih digencarkan lagi agar  tercipta  generasi  bangsa  yang punya jiwa nasionalisme kuat.
Strategi  pembudayaan  Panca- sila  dapat  dilakukan  melalui  upaya- upaya sebagai berikut: Pertama, upaya
pemasyarakatan  dan  pembudayaan Pancasila  sebaiknya  diintegrasikan dengan  ide  dan  kebutuhan  untuk memasyarakatkan Pancasila dan sosia- lisasi  konsensus  akan  identitas  ke- bangsaan  dan  kenegaraan; Kedua, perlu adanya konsolidasi kelembagaan negara  dan  pemerintahan  yang  dipan- dang banyak yang tumpang tindih dan tidak  efisien.  Untuk  mengatasi  hal tersebut, perlu pembentukan  lembaga baru  dengan  merestrukturisasi  dan menggabungkan  berbagai  forum  atau institusi-institusi  yang  sudah  ada secara  terintegrasi  dalam  wadah  baru yang  berbentuk  dewan,  lembaga, komisi,  komite,  badan,  atau  dalam bentuk lain yang dapat mengintegrasi- kan semua fungsi akan akan digabung- kan; Ketiga, yang juga  sangat  penting adalah  bahwa  nilai-nilai Pancasila se- yogyanya    harus    tercermin    pula  da- lam kegiatan pendidikan  dan komuni- kasi  publik. Komunikasi  publik  me- lalui  media  massa,  baik  cetak mau- pun  elektronika    mempunyai    peran yang    sangat    penting    dalam    pendi- dikan    nilai-nilai  kebangsaan      berda- sarkan Pancasila.   Kegiatan   pendidi- kan      dalam      arti      formal    memang terjadi   di lingkungan  atau  lembaga pendidikan,    mulai    dari    pendidikan
pra dasar sampai  ke  pendidikan  ting- gi.  Akan  tetapi,  peran  keluarga  dan media  massa  dalam  membentuk  ke- pribadian  berdasarkan  nilai-nilai  yang diidealkan    seringkali    terbukti    jauh lebih    efektif    daripada    pendidikan yang    ditanamkan    melalui  lembaga pendidikan.  Lebih-lebih  di  era  glo- balisasi  dan  digitalisasi  sistem  infor- masi  dan  komunikasi dewasa ini, pe- ran media massa, terutama media tele- visi,  radio,  internet,  dan handphone justru  jauh  lebih  menentukan  dalam proses  pembentukan  kepribadian  ma- nusia dan masyarakat modern, baik di desa-desa    maupun  di    lingkungan perkotaan.  Oleh    karena    itu,  khusus mengenai  kebijakan  informasi    dan komunikasi  publik, diperlukan  upaya sungguh-sungguh    untuk    meletakkan agenda  pembudayaan  nilai-nilai  Pan- casila.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Aksi  radikalisme  yang  meng- atasnamakan  sentimen  SARA  meru- pakan  keniscayaan  yang  harus  diha- dapi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  mengingat  struktur  sosial masyarakat  Indonesia  tidak  hanya bersifat  homogen  namun  heterogen.
Heterogenitas  (multikulturalisme)  ter- sebut  pada  satu  sisi  membawa  ke- berkahan  bagi  bangsa  Indonesia  se- hingga  kemudian  dikenal  sebagai  ne- gara yang memiliki kekayaan budaya. Akan tetapi disisi yang lain, juga dapat memicu  munculnya  sikap  primodial- isme  sempit,  baik  pada  aspek  agama, suku,  ras,  maupun  golongan.  Adanya pemandangan  yang  sempit  inilah  ke- mudian  muncul  tindakan-tindakan intoleran atau radikalisme.
Berdasarkan data yang peneliti temukan  dilapangan,  aksi  radikalisme atau  tindakan  intoleran  dengan  meng- atasnamakan  SARA  terjadi  dikarena- kan ketidakpahaman mereka atas nilai- nilai  agama  dan  nilai-nilai  Pancasila. Disamping  itu,  faktor  pemicu  radikal- isme  dalam  realitasnya  tidak  hanya disebabkan  oleh  aspek  pemahaman agama  yang  salah,  perbedan  kepen- tingan  politik,  dan  primordialisme kesukuan,  namun  juga  disebabkan oleh  ketidakhadiran  negara  dalam kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat seperti: pene- gakan hukum yang masih tebang pilih, banyaknya  pejabat  negara  yang  ter- libat  tindak  pidana  korupsi,  kesen- jangan  ekonomi  yang  semakin  besar, dan  harga  kebutuhan  pokok  yang
semakin  meninggi  sedangkan  daya beli masyarakat terus menurun.
Berangkat  dari  temuan  data tersebut  maka  perlu  dilakukan  be- berapa  pendekatan  secara  kultural terutama  pembudayaan  kembali  nilai- nilai  Pancasila  serta  mendorong  ma- syarakat untuk memiliki literasi agama yang  baik,  disamping  itu  juga  pada aspek  kebijakan  Pemerintah    yang mengarah  pada  program-program  de- radikalisasi  sehingga  aksi  radikalisme yang disebabkan oleh sentimen SARA maupun  faktor  yang  lain  dapat dieliminir.  Negara  memiliki  peran yang  sangat  strategis  dan  penting untuk  melakukan  upaya  kontra  narasi atas isu radikalisme sehingga tindakan yang  dilakukan  dapat  direncanakan secara sistematis, massif, dan terukur.

## Saran
1. Mendorong  Pemerintah  untuk lebih  progesif  dalam  melakukan kontra  narasi  atas  radikalisme dengan  melakukan  upaya-upaya deradikalisasi  baik  melalui  pro- gram  penananganan  aksi  terror- isme  maupun  melalui  media sosial  sebagai counter wacana radikalisme.
2. Melakukan  pembudayaan  kem- bali  nilai-nilai  Pancasila  di  ma- syarakat  dan  mengimplemen- tasikannya dalam kehidupan ber- masyarakat.  Masyarakat  memili- ki otoritas untuk mengkonsepkan hukum  sebagai  perilaku  dan memfungsikan  Pancasila  dalam kehidupan  bernegara.  Pancasila merupakan sistem nilai dan men- jadi  sumber  terwujudnya  funda- men  hukum,  dan  senantiasa  ter- jadi hubungan timbal-balik anta- ra hukum dengan Pancasila.
3. Pembudayaan  Pancasila  dapat berlangsung  efektif  bila  dilaku- kan  secara  persuasif,  cara  halus,
penetration  pacifique (penetrasi damai), melalui proses perlahan-
lahan, dalam jangka waktu lama. Pembudayaan  Pancasila,  efektif bila  dikehendaki  oleh  masyara- katnya atas dasar kebutuhan dan kesadaran,  dan  tidak  mungkin dipaksakan  dengan  sarana  dan cara  apapun,  termasuk  penggu- naan sarana hukum.
4. Mendorong  para  pemuka  agama untuk  turut  melakukan  kontra narasi  radikalisasi  dengan  mem- berikan  pemahaman  yang  benar dan baik mengenai ajaran agama dan  memahamkan  peran  umat beragama  dalam  menjaga  keu- tuhan NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, As’ad Said, 2009, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa , LP3ES, Jakarta.
Black, Donald, 1980, The Manners and Customs of the Policy , N.Y: Academic Press. Chambliss  &  Seidman,  1971, Law,  Order,  and  Power ,  Reading,  Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
Darmodiharjo,  Dardji,  1978,  “Orientasi  Singkat  Pancasila”,  dalam Santiadji Pancasila , Usaha Nasional, Surabaya. Hasbi, Artani, 2001, Musyawarah & Demokrasi , Gaya Media Pratama, Jakarta. Kusuma,  AB.  RM,  2004, Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Latif,  Yudi,  2011, Negara  Paripurna,  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas , Gramedia, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif , Kompas, Jakarta.
-----------------------, 2009, Hukum dan Perilaku , Kompas, Jakarta.
Soekarno, 1964, Dibawah Bendera Revolusi , Link Pustaka, Jakarta.
Soekarno, Ir, 2013, Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila, PSP Pres, Yogyakarta Sudjito, 2013, “Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila” dalam Hukum dalam Pelangi Kehidupan , Tugujogja Pustaka, Yogyakarta. Trubeck, David M, 1972, Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development , The Yale Law Journal Vol. 82.
Usman,  Sunyoto,  2003,  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta
__________, 2008, Pancasila dan Islam: Perdebatan Antar Parpol Dalam Menyusun Dasar  Negara  di  Dewan  Konstituante,  Diterbitkan  atas  Kerjasama  PSP  UGM dan TIFA Faoundation, Baur Publisihing.

## Jurnal
Jurnal Maarif,  Arus Pemikiran Islam dan Sosial,  Juli 2013, Vol. 8-No.1 Jurnal  Filsafat  Pancasila,  1998,  Nasionalisme  Dalam  Perspektif  Historis,  Politis, Yuridis, dan Filosofis, PSP UGM.