## IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KOTA TASIKMALAYA
1 Dede Nurul Qomariah, 2 Ekha Wahyuni, 3 Lippi Fiqriya Pangestu, 4 Moch Alfi Ridho, 5 Restu Wijaya Dimas
1 Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STITNU Al-Farabi Pangandaran
2,3,4,5 Jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi dedenurulqomariah2@gmail.com,

## ABSTRAK
Program  bimbingan  pranikah  merupakan  program  yang  bersifat bottom-up sebagai  salah  satu  upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka perceraian di masyarakat. Tujuan artikel ini untuk mengeksplorasi implementasi program bimbingan perkawinan di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan melalui dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa:  a)  program  bimbingan  perkawinan  merupakan  program bottom-up karena  digulirkan  dari pemerintah kemudian secara vertikal dilaksanakan di masyarakat. Digulirkannya program bimbingan perkawinan  dilatarbelakangi  oleh  tingginya  angka  perceraian  di  Indonesia  yang  semakin  meningkat sehingga  program  ini  diharapkan  mampu  menjadi  salah  satu  upaya  preventif  dalam  menekan  angka perceraian  di  Indonesia;  b)  Secara  regulasi  program  bimbingan  perkawinan  sudah  sejalan  dengan perundangan yang telah ada sebelumnya. Ditambah dengan modul yang cukup memadai sebagai bekal pengetahuan peserta program. Oleh karena itu implementasi program di lapangan harus menjadi fokus pemerintah dalam menjaga komitmennya mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera.
Kata Kunci : keluarga, perkawinan, pranikah, bimbingan perkawinan.

## ABSTRACT
The premarital guidance program is a bottom-up program as one of the efforts made by the government in suppressing the divorce rate in society. The purpose of this article is to explore the implementation of the marriage guidance program in Tasikmalaya City. Descriptive research method with a qualitative approach  is  used  in  this  study.  Data  collection  techniques  were  carried  out  through  observation, interviews and documentation studies. The results of the study show that: a) the marriage guidance program  is  a  bottom-up  program  because  it  is  rolled  out  from  the  government  and  then  vertically implemented in the community. The launching of the marriage guidance program is motivated by the increasing number of divorces in Indonesia so that this program is expected to be one of the preventive efforts  in  suppressing  the  divorce  rate  in  Indonesia;  b)  The  regulation  of  the  marriage  guidance program  is  in  line  with  the  existing  legislation.  Coupled  with  a  module  that  is  quite  adequate  as  a provision of knowledge of program participants. Therefore, the implementation of the program in the field must be the focus of the government in maintaining its commitment to realizing the development of prosperous families.
Keywords : family, marriage, premarital, marriage guidance.

## PENDAHULUAN
Indonesia telah sejak dahulu mengatur berbagai aturan dalam pernikahan sudah di melalui undang-undang  pernikahan  mulai  dari  usia,  persyaratan  administrasi  dan  lain  sebagainya. Menurut  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  pada  pasal  1  disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hubungan yang diakui secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang menyediakan hubungan seksual, melahirkan anak yang sah dan membangun pembagian kerja diantara pasangan (Duvall & Miller, 1985). Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  dan  surat  keputusan  Kementerian  Agama  bersama  Mahkamah  Agung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan  menurut  Paul  Scholten  dalam  R.  Soetojo  Prawirohamidjo  dan  Asis  Safioedin (1984)  mendefinisikan  perkawinan  sebagai  suatu  hubungan  hukum  antara  seorang  pria  dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui negara.
Secara  yuridis  pernikahan  di  Indonesia  diatur  sedemikian  rupa  guna  mewujudkan pembangunan keluarga yang melahirkan generasi penerus yang sah dalam ikatan pernikahan. Namun  seiring  dengan  perubahan  sosial  yang  terjadi  dan  perubahan  arus  globalisasi menyebabkan  minimnya  kesiapan  masyarakat  menuju  pernikahan.  Berdasarkan  data  dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya  (2018) kasus perceraian terjadi sebanyak 4.061 kasus diawali oleh pertengkaran suami-istri sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah mencapai 135 kasus. Pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga  terkait  dengan  rendahnya  pengelolaan  emosi  suami-isteri.  Disinilah  pentingnya pembekalan pengetahuan bagi calon pasangan yang akan menikah sehingga peserta program memiliki kesiapan yang matang menuju pernikahan. Konflik dalam rumah tangga tidak dapat dihindari, namun kesiapan pasangan dalam menghadapinya merupakan suatu keharusan yang patut untuk dipersiapkan. Konflik dalam keluarga tidak akan berujung pada perceraian apabila setiap  anggota  keluarga  menyadari  peran  masing-masing  dalam  keluarga.  Peran  keluarga dibentuk melalui rasa komitmen bersama dan komunikasi terbuka di antara anggota keluarga (Coyne, et.al., 2012).
Guna meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat juga untuk memperkuat kesiapan calon pasangan, Kementrian Agama mengadakan program  bimbingan  perkawinan  yang  diikuti  oleh  calon  pasangan  menikah.  Secara  yuridis pelaksanaan  bimbingan  perkawinan  ini  sudah  dijelaskan  dalam  KEPDIRJEN  BIMAS  Islam Nomor  379  Tahun  2018  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  Perkawinan  disebutkan bahwa  pranikah  bagi  calon  pengantin  yang  bertujuan  untuk  menambah  wawasan  dan pengetahuan  tentang  manajemen  keluarga  yang  baik,  sehingga  dalam  berkeluarga  tercipta keharmonisan  dan  menjadi  keluarga  sakinah,  mawaddah  warahmah.  Berdasarkan  data  studi dokumentasi dari KUA Cihideung Kota Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa sejak tahun 2017  tingkat  perceraian  terjadi  sebanyak  4.147  kasus,  tahun  2018  terjadinya  perceraian sebanyak  4.061  kasus,  dan  tahun  2019  terjadi  perceraian  kurang  lebih  2.000  kasus.  Hal  ini memberi  gambaran  bahwa  telah  terjadi  penurunan  kasus  perceraian  yang  terjadi  di  Kota Tasikmalaya,  namun  belum  diketahui  pasti  apakah  tingkat  penurunan  tingkat  perceraian  ini disebabkan  oleh  efektifnya  program  bimbingan  perkawinan  yang  dilaksanakan.  Ini memerlukan studi lebih lanjut.
Program  bimbingan perkawinan termasuk kedalam  program  pendidikan  (pranikah)  yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dalam mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Sehingga program  bimbingan  perkawinan  seharusnya  termasuk  program  penting  dalam  mencegah perceraian di masyarakat. Program bimbingan perkawinan secara yudiris sangat cocok untuk dilakukan dalam rangka mengintervensi keluarga sejak dini sehingga pada akhirnya mampu menekan angka perceraian di masyarakat. Sejalan dengan penelitian sebelumnya Melissa LK (2005) melaporkan bahwa intervensi pranikah (yaitu konseling atau pendidikan) telah terbukti efektif dalam berbagai cara yang berbeda, misalnya peningkatan langsung dan jangka pendek dalam  keterampilan  interpersonal  dan  kualitas  hubungan  secara  keseluruhan,  kemungkinan menurunkan  faktor  risiko  (misalnya  keterampilan  komunikasi  yang  buruk)  untuk  masalah perkawinan di kemudian hari dan meningkatkan kualitas hidup untuk pasangan dan keluarga yang  tinggal  bersama.  Selanjutnya  El-Hazmi  MA  (2006)  melaporkan  bahwa  konseling pranikah juga merupakan prosedur yang paling tepat, karena secara umum dapat diterima dari sudut pandang agama dan etika serta persyaratan kesehatan dan ekonomi yang minimal. Oleh karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  program bimbingan perkawinan sebagai upaya intervensi dini keluarga di Kota Tasikmalaya.

## KAJIAN TEORI
Menurut W.S Winkel (2004) bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok  orang  dalam  membuat  pilihan-pilihan  secara  bijaksana  dalam  mengadakan penyesuaian  diri  terhadap  tuntunan  hidup,  bantuan  itu  bersifat  psikologis  dan  tidak  berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya. Menurut Shertzer dan Stone (2009) bimbingan sebagai  suatu  proses  bantuan  yang  ditujukan  kepada  individu  agar  mengenali  dirinya  dan dunianya. Menurut Bimo Walgito (2004) bimbingan adalah bantuan atau pertolongan kepada individu  atau  kelompok  dalam  menghindari  atau  mengatasi  kesulitan-kesulitan  di  dalam hidupnya agar setiap individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
Nikah  secara  terminologis  diartikan  sebagai    akad  atau  perjanjian  yang  mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata “nakaha” atau “zawwaja” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014). Menurut Syubandono (1981) bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa  suatu  bimbingan  atau  penasehatan,  pertolongan  yang  diberikan  kepada  calon  suami istri,  sebelum  melaksanakan  pernikahan,  agar  mereka  memperoleh  kesejahteraan  dan kebahagiaan  dalam  perkawinan  dan  kehidupan  kekeluargaan.  Menurut  Aunur  Rahim  Faqih (2001) bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu Wata’ala sehingga bisa mencapai kebahagiaan hidup di  dunia  dan  di  akhirat.  Menurut  Santika  (dalam  Nurfauziyah,  2017)  bimbingan  pranikah merupakan  suatu  pola  bimbingan  yang  ditunjukkan  untuk  membantu,  memahami  dan menyikapi  konsep  pernikahan  dan  hidup  berkeluarga  keagamaan  sebagai  rujukan  dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. Menurut Muhammad Iklil & Nur Kholis (2016) bimbingan pra nikah adalah suatu proses pendampingan kepada seseorang yang akan melangsungkan  perkawinan  agar  dapat  memaksimalkan  kemampuannya  sehingga  dapat mengoptimalkan  manfaatnya  bagi  dirinya,  perkawinannya,  hingga  masyarakat.  Lebih  luas Satriah  (2017)  menyebutkan  bahwa  bimbingan  pranikah  merupakan  pelatihan  berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat
bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta  mampu  memahami  konsep  pernikahan  dan  hidup  berkeluarga  berdasarkan  peran  dan fungsinya  dalam  keluarga.  Jalil  (2019)  mendefinisikan  program  bimbingan  pranikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin  yang  akan  membangun  rumah  tangga.  Dalam  penelitian  ini  program  bimbingan perkawinan  merupakan  proses  pemberian  bantuan  oleh  pembimbing  atau  penyuluh  kepada calon pasangan agar mereka bisa mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapannya untuk berkeluarga demi mewujudkan keluarga sejahtera.

## METODOLOGI
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (1998) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek  suatu  set  kondisi  suatu  sistem  pemikiran ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Sedangkan  menurut  Sugiyono  (2005) menyatakan  bahwa  metode  deskriptif  adalah  salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Teknik purposive  sampling dipilih  dalam menentukan partisipan penelitian. Teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sample dengan  pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2005).  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Maret 2020, berlokasi di KUA Cihideung Kota Tasikmalaya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Latarbelakang Program Bimbingan Perkawinan
Program bimbingan perkawinan (BIMWIN) merupakan program salah satu kegiatan yang digulirkan  oleh  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  sejak  ditetapkannya  Peraturan DIRJEN BIMAS Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin kemudian aturan  tersebut  diperbarui  dengan  peraturan  tentang  pedoman  penyelenggaraan  kursus  pra- nikah yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
Mengacu  pada  keputusan  Menteri  Agama  nomor  517  tahun  2001  tentang  penataan organisasi kantor urusan agama, KUA Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen  Agama  Kota  yang  dikoordinasi    dengan  Kepala  Seksi  Urusan  Agama  Islam  / Bimbingan Masyarakat Islam dan Kelembagaan Agama. Oleh karenanya program BIMWIN yang dilakukan oleh KUA Cihideung Kota Tasikmalaya merupakan salah satu tugas dan fungsi KUA  di  masyarakat  dalam  rangka  pengembangan  kependudukan  dan  keluarga  sakinah. Sebagai  bentuk  komitmennya  dalam  upaya  pengembangan  kependudukan  dan  keluarga sakinah KUA Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya memberlakukan setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan diharuskan mengikuti BIMWIN yang dilaksanakan di KUA. Sehingga bisa dipastikan bahwa program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini  merupakan  wujud  nyata  kesungguhan  Kementerian  Agama  dalam  memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.
Program  BIMWIN  dilatarbelakangi  oleh  tingginya  angka  perceraian  yang  terjadi  di Indonesia.  Dalam  sepuluh  tahun  terakhir  data  perceraian  di  Indonesia  semakin  meningkat setiap  tahunnya  termasuk  di  Kota  Tasikmalaya.  Tingginya  kasus  perceraian  di  Kota Tasikmalaya  diakibatkan  oleh  faktor  ekonomi  dan  ketidaksiapan  pasangan  dalam  membina rumah tangga sehingga kurang memahami arti pernikahan yang sebenarnya. Pernikahan muda adalah  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  ataupun  salah  satu  pasangannya  masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun (WHO, 2006). Pernikahan diusia yang masih muda tentu merupakan kondisi yang rentan dan masih labil. Banyak studi sebelumnya melaporkan hal ini (Pau, Joseph, dan Ijeoma, 2013; Tsania, 2014; Dabone dan Tawiah, 2014; Shabbir, Nisar, dan Fatima, 2015; Fatma Putri Sekaring Tyas, et.al 2017). Kasus perceraian yang terus meningkat mengindikasikan pasangan kurang memiliki kesiapan dan kematangan dalam  membina  pernikahan  sehingga  tidak  tercapai  kepuasan  pernikahan.  Oleh  karena  itu program BIMWIN cocok digunakan sebagai alternatif preventif dalam mempersiapkan calon pasangan  menikah  agar  memiliki  bekal  pengetahuan  yang  cukup  tentang  pernikahan  serta sebagai penguatan kesiapan diri calon pasangan untuk membina keluarga sejahtera.
Untuk  menanggulangi  hal  ini,  pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  menggulirkan program  bimbingan  perkawinan  bagi  pasangan  yang  akan  menikah  dengan  harapan  setelah mengikuti program ini pasangan yang akan menikah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan yang cukup secara fisik dan mental untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah, warahmah.  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  masyarakat  Islam  Nomor  379  Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, disebutkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon  pengantin  yang  telah  mendaftar  di  KUA  Kecamatan.  Ini  dimaksudkan  agar  pasangan yang  akan  menikah  memahami  tujuan  menikah  dan  mengetahui  hak  serta  kewajibannya sebagai suami-istri kelak.
Secara yuridis program BIMWIN di Jawa Barat sangat strategis untuk dilakukan, karena program ini merupakan implementasi dari berbagai undang-undang. Mulai dari hanya undang- undang perkawinan, undang-undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, hingga PERDA JABAR tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.  Pelaksanaan  program  BIMWIN  dapat  dikatakan  sebagai  pembinaan  gerakan keluarga  sakinah  regulasinya  jelas,  tinggal  bagaimana  implementasinya  dapat  dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia. Pada pasal 9 Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disebutkan bahwa kegiatan keluarga sakinah dilaksanakan oleh masyarakat dan  Pemerintah,  masyarakat  sebagai  pemeran  utama  dan  Pemerintah  sebagai  fasilitator  dan dinamisator.  Disinilah  program  BIMWIN  dikatakan  program bottom-up atau  program  yang berasal dari pemerintah yang dilakukan di masyarakat.
Program  BIMWIN  merupakan  program  edukasi  bagi  masyarakat  atau  calon  pasangan menikah dengan tujuan mendukung pembangunan keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat,  maju, mandiri,  memiliki  jumlah anak  yang ideal,  berwawasan ke depan, bertanggung jawab,  harmonis  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Undang-Undang  Nomor  52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Karena itu, program  BIMWIN  yang  berjalan  harus  menjadi  fokus  Kementrian  Agama  dalam  menjaga
konsistensinya  dalam  mewujudkan  pembangunan  keluarga  Indonesia  sejahtera.  Program bimbingan pranikah tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi juga dilaksanakan di beberapa negara  lainnya  seperti  Saudi  Arabia  dan  Jerman.  Temuan  penelitian  terdahulu  melaporkan bahwa screening pra-nikah dipandang baik dari sudut agama dan kesehatan (El-Hazmi MA., 2006).  Selain  itu  screening  pra-nikah  penting  dilakukan  untuk  menjaga  kualitas  hidup  dan kesehatan  di  keluarga  (Ibrahim,  N.  K.  R,  2011).  Selain  itu  sikap  positif  dari  mayoritas penduduk  Arab  Saudi  muncul  untuk  mendukung  program  screening  pra-nikah,  sehingga sehingga  program  ini  berlaku  untuk  seluruh  masayarakat  terutama  pasangan  yang  akan menikah (Al Suliman et al, 2008). Lebih jauh Ibrahim (2011) melaporkan hasil penelitiannya bahwa  program  screening  pra-nikah  berhasil  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  secara umum  dan  menyadari  bahwa  kualitas  hidup  keluarga  itu  hal  yang  penting.  Studi  lain  yang dilakukan di Jerman program pendidikan pra-nikah bertujuan untuk mengurangi gejala konflik dalam  suatu  hubungan  termasuk  di  kalangan  pemuda,  pasangan  pra-nikah,  pasangan  yang sudah menikah, dan pasangan yang sudah memiliki anak (Ann-Katrin Job, Donald H. Baucom &  Kurt  Hahlweg,  2016).  Temuan  lainnya  menemukan  bahwa  program  CRE  secara  efektif membantu  individu  atau  pasangan  dalam  mempertahankan  hubungan  yang  sehat  dengan pasangan  dan  anak-anak  mereka,  memperkecil  kemungkinan  marabahaya  dalam  hubungan hingga memperkecil perceraian (Ann-Katrin Job, Donald H. Baucom & Kurt Hahlweg 2016; Hawkins, Amato, & Kinghorn, 2013).

## 2. Penyelenggaraan Program Bimbingan Perkawinan
Program  untuk  mendukung  pasangan  dalam  mengembangkan  dan  mempertahankan hubungan  yang sehat  mengalami peningkatan minat  dalam beberapa dekade terakhir. dalam penelitian  ini  ditemukan  pula  bahwa  program  bimbingan  perkawinan  pada  dasarnya merupakan  salah  satu  program  yang  mendukung  pasangan  dalam  memasuki  gerbang pernikahan.  Pelaksanaan  program  BIMWIN  dilakukan  secara  tatap  muka  selama  16  jam pelajaran  (JP)  sesuai  dengan  modul  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Agama.  Pemberian materi  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  fasilitator  atau  penyuluh  dari  KUA  yang  telah mengikuti  dan  memiliki  sertifikat  fasilitator  BIMWIN  pranikah  bagi  calon  pengantin  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Agama  atau  lembaga  lain  yang  telah  mendapatkan  izin Kementerian  Agama.  Bekerjasama  dengan  narasumber  dari  Puskesmas  setempat  untuk beberapa  materi  yang  terkait  dengan  kesehatan  reproduksi.  Metode  pembelajaran  yang diterapkan  adalah  ceramah  dan  tanya  jawab.  Materi  BIMWIN  yang  dilaksanakan  adalah sebagai berikut:
a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan (2 jam pelajaran)
b. Perkenalan, pengutaraan harapan, dan kontak belajar (1 jam pelajaran)
c. Mempersiapkan keluarga sakinah (2 jam pelajaran)
d. Membangun hubungan dalam keluarga (3 jam pelajaran)
e. Memenuhi kebutuhan keluarga (2 jam pelajaran)
f. Menjaga kesehatan reproduksi (2 jam pelajaran)
g. Mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam pelajaran)
h. Refleksi, evaluasi, dan post tes (2 jam pelajaran).
Calon pasangan yang menjadi peserta kegiatan program BIMWIN minimal berjumlah 25 pasang atau berjumlah 50 orang. Sebagian besar peserta program BIMWIN merespon positif pelaksanaan program  ini. Mereka merasa mendapatkan banyak materi  yang bermanfaat  dari narasumber  tentang  hakikat  pernikahan,  keluarga,  hingga  terkait  kesehatan  reproduksi. Keaktifan  peserta  program  BIMWIN  dalam  mengikuti  pembelajaran  tatap  muka  sejalan dengan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  kami  bahwa  peserta  cukup  antusias  menyimak materi yang diberikan selama pemberian materi berlangsung. Pemberian materi selama 16 jam pelajaran  dalam  program  BIMWIN,  diharapkan  mampu  meningkatkan  pengetahuan  calon pasangan  menikah  khususnya  mengenai  perannya  dalam  keluarga.  Faktor  pendidikan  juga dapat berhubungan dengan pengetahuan orang tua dalam melaksanakan tugas perkembangan keluarga  (Fatma  Putri  Sekaring  Tyas,  et.al  2017).  Tidak  hanya  itu  program  pendidikan  pra- nikah  secara  nyata  meningkatkan  pengetahuan  peserta.  Informasi  yang  diberikan  selama program  pendidikan  dapat  membantu  membuat  siswa  lebih  sadar  akan  bahaya  dan  lebih selektif terhadap pasangan masa depan mereka. Mereka akan menyebarkan pengetahuan dan ide  yang  telah dikoreksi  kepada teman, keluarga  dan komunitas mereka (Ibrahim, N. K. R., 2011).
Beberapa hambatan ditemukan dalam pelaksanaan program BIMWIN yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cihideung yakni: a) waktu pemberian materi yang dilakukan selama satu hari ( full  day ) dinilai kurang efektif oleh peserta program  karena mereka merasa pemberian materi cenderung dipaksakan dan mereka juga merasa kehilangan konsentrasi saat menyimak banyak  materi  dalam  satu  hari;  b)  ketidakhadiran  peserta  program  saat  salah  satu  pasangan berada di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti program BIMWIN secara langsung. Namun hal ini dapat tanggulangi dengan alternatif bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri dilakukan jika salah satu calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap secara langsung, dapat mengikuti program BIMWIN setelah melaksanakan pernikahan; c) metode pembelajaran yang seharusnya menggunakan pendekatan andragogi, masih tampak lebih ke pendekatan pedagogi, sehingga dialog interaktif kurang terjalin; serta d)  keterbatasan fasilitas media pembelajaran yang harus digunakan untuk mendukung pembelajaran tatap muka.

## KESIMPULAN
Temuan  saat  ini  menemukan  bahwa  program  bimbingan  perkawinan  penting  untuk dilakukan  dalam  upaya  membekali  calon  pasangan  dalam  berkeluarga.  Program  bimbingan perkawinan merupakan program bottom-up karena digulirkan dari pemerintah kemudian secara vertikal  dilaksanakan  di  masyarakat.  Digulirkannya  program  bimbingan  perkawinan dilatarbelakangi  oleh  tingginya  angka  perceraian  di  Indonesia  yang  semakin  meningkat sehingga  program  tersebut  diharapkan  mampu  menjadi  salah  satu  upaya  preventif  dalam menekan  angka  perceraian  di  Indonesia.    Secara  regulasi  program  bimbingan  perkawinan sudah sejalan dengan perundangan yang telah ada sebelumnya. Ditambah dengan modul yang cukup  memadai  sebagai  bekal  pengetahuan  peserta  program.  Oleh  karena  itu  implementasi program  di  lapangan  harus  menjadi  fokus  pemerintah  dalam  menjaga  komitmennya mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini:
1. Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan layak untuk dipertahankan, ditingkatkan kualitasnya  (narasumber  dan  fasilitas  media  pembelajaran),  hingga  pendanaan  yang memadai untuk operasional program.
2. Pengelola program  perlu menyusun ulang pelaksanaan program  bimwin secara  berkala, agar  materi  yang  disampaikan  kepada  peserta  program  dapat  tersampaikan  secara menyeluruh dan peserta memperoleh manfaat yang lebih banyak.
3. Program  bimbingan  pranikah  secara  regulasi  sudah  sangat  sejalan  dengan  perundang- undangan  yang  ada  terutama  dalam  undang-undang  yang  fokus  pada  pembangunan keluarga, hal ini terkait dengan upaya pemerintah dalam menyusun strategi kebijakan yang mendukung kelancaran program ini dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Sulaiman A, Suliman A, Al Mishari M, Al Sawadi A, Owaidah TM. Knowledge and attitude toward the hemoglobinopathies premarital screening program in Saudi Arabia: population- based survey. Hemoglobin 2008; 32(6):531—8
Ann-Katrin  Job,  Donald  H.  Baucom  &  Kurt  Hahlweg  (2016): Who  Benefits  from  Couple Relationship Education? Findings from the Largest German CRE Study , Journal of Couple & Relationship Therapy, DOI: 10.1080/15332691.2016.1178616
Aunur Rahim Faqih, (2001). Bimbingan dan Konseling dalam Islam , UII Pers: Yogyakarta.
Bimo, Walgito. (2004). Pengantar Psikologi Umum . Jakarta: Penerbit Andi.
Coyne, et.al., (2012). Exploration of the family’s role and strengths after a young woman is diagnosed with breast cancer: Views of women and their families. European Journal of Oncology Nursing 16 (2012) 124e130.
Dabone, & Tawiah K. (2014). Effects of age on marital satisfaction of married people in Sunyai Municipality. International Journal of research In Social Sciences, 3(8),48- 57
Duvall dan Miller dalam Anggia Kargeti Evanurul Marretih. (2016). Psikologi Perkawinan dan Keluarga, Al-Mujtahadah Pers: Pekan Baru.
El-Hazmi MA. (2006). Pre-marital examination as a method of prevention from blood genetic disorders. Community views. Saudi Med J ; 27 (9): 1291—5.
Fatma  Putri  Sekaring  Tyas,  et.al.  (2017).  Tugas  Perkembangan  Keluarga  dan  Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Menikah Usia Muda. Jur. Ilm. Kel. & Kons. , Januari 2017, p : 83-94 Vol. 10, No.2 DOI: http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2017.10.2.83
Hawkins,  A.  J.,  Amato,  P.  R.,  &  Kinghorn,  A.  (2013).  Are  government-supported  healthy marriage  initiative  affecting  family  demographics?  A  state-level  analysis. Family Relations, 62, 501– 513.
Ibrahim, N. K. R. (2011). An educational program about premarital screening for unmarried female students in King Abdul-Aziz University, Jeddah. Elsevier: Journal of Infection and Public Health 4, 30—4
Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di  KUA  Kecamatan  Cilandak  Kota  Jakarta  Selatan. Andragogi:  Jurnal  Diklat  Teknis Pendidikan dan Keagamaan Vol. 7, No. 2, Desember.
KEPDIRJEN  BIMAS  Islam  Nomor  379  Tahun  2018  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Nomor  D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
Melissa LK. (2005). At-risk Individuals’ Awareness, Motivation, Roadblocks to Participation in  Premarital  Interventions,  and  Behaviors  Following  Completion  of  The  Relationship Evaluation. Thesis (Master of Science). Marriage and Family Therapy Program. Brigham Young University.
Muhammad  Iklil  &  Nur  Kholis.  (2016).  Implementasi  Bimbingan  Kursus  Pra  Nikah  Di Kabupaten  Jepara.  ISTI‟DAL; Jurnal  Studi  Hukum  Islam ,  Vol.  3  No.  2  Juli-Desember 2016. ISSN: 2356-0150
Nazir, M. (1998). Metode Penelitian. Ghaila Indonesia: Jakarta.
Nurfauziyah,  A.  (2017).  Bimbingan  Pranikah  bagi  Calon  Pengantin  dalam  Mewujudkan Keluarga  Sakinah. Irsyad  :  Jurnal  Bimbingan,  Penyuluhan,  Konseling,  dan  Psikoterapi Islam Volume 5, Nomor 4, 2017, 449-468
Paul N, Joseph U. O, & Ijeoma O. C. (2013). Education an antidote against early marriage for the girl-child. Journal of Educational and Social Research, 3(5),73-78.
Paul  Scholten dalam  R.  Soetojo  Prawirohamidjo  dan  Asis  Safioedin  tahun  1984.  Tersedia dalam https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-perkawinan.html .  [diakses pada tanggal 6 Mei 2020].
Satriah Lilis. (2017). Bimbingan Konseling Keluarga. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
Shabbir S., Nisar S. R., & Fatima S. (2015). Depression, anxiety, stress, and life satisfaction among early and late marriage females. European Journal of Business and Social Sciences, 4(8),128- 131.
Shertzer  dan  Stone  dalam  Syamsul  Yusuf,  A  Juntika  Nurihsan,  (2009). Landasan  dan Bimbingan Konseling. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta: Bandung.
Syubandono.  (1981). Pokok-pokok  Pengertian  dan  Metode  Penasehatan  Perkawinan “Marriage Conseling ” dalam Nasihun, Amin (2018). Pelaksanaan Bimbingan Pranikah
di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Ilir  Timur  Palembang . Skripsi. Fakultas  Ilmu Tarbiyah UIN Raden Fatah. Diterbitkan.
Tsania  N.  (2014).  Karakteristik  Keluarga,  Kesiapan  Menikah  Istri  dan  Perkembangan  Anak Usia 3-5 Tahun (Tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan Pembangunan Keluarga.
World Health Organization [WHO]. (2006). Married Adolencents: No Place of Safety. Geneva, Switzerland (CH): WHO Press.
W.S. Winkel, (2009). Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Gramedia: Jakarta.
_____. (2014). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.