Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 268-273 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3422.268-273

## AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KEAGENAN
Gede Agus Wiadnyana, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia gedeaguswiadnyana@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Dalam perjanjian keagenan yang berbentuk perjanjian standar, tampak para pihak tidak bebas untuk menentukan secara bersama-sama isi perjanjian sesuai dengan azas kebebasan berkontrak. Kedudukan pihak prinsipal lebih kuat  secara  ekonomis  bila  dibandingkan  dengan  pihak  agen.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  azas kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian  keagenan  serta  perlindungan  hukum  pihak  agen  berdasarkan  azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian keagenan. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer,  sekunder,  dan  tersier.  teknik  penghitungan  atau  penelusuran  bahan  hukum  dalam  daftar  tersebut dikelompokkan atau dikelompokan, dan digunakan metode kualitatif mencatat, mencatat, mengutip, meringkas, dan  meninjau  sesuai  kebutuhan.  Selanjutnya,  bahan  hukum  dijabarkan  dengan  sistematis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Azas  kebebasan  berkontrak  belum  sepenuhnya  dapat  diwujudkan  dalam  perjanjian keagenan,  mengingat  perjanjian  keagenan  tersebut  berbentuk  perjanjian  standar.  Kebebasan  yang  tidak  dapat diwujudkan adalah kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian dan kebebasan para pihak untuk menentukan  syarat-syarat,  serta  perlindungan  hukum  bagi  para  agen  yang  berada  dalam  posisi  lemah  dalam perjanjian  keagenan.  yaitu  undang-undang  tentang  kegiatan  usaha  para  agen.  Perlindungan  yang  diberikan merupakan perlindungan pemerintah terhadap warga negara yang menjadi agen persaingan komersial.
Kata Kunci : Aza s K e b e b a s an B e r k o ntr a k , K e a g e n a n, P e r j a nji a n.

## Abstract
In  an  agency  agreement  in  the  form  of  a  standard  order,  it  appears  that  the  parties  are  not  free  to  jointly determine the contents of the agreement with the principle of freedom of contract. The position of the principal is economically stronger when compared to the agent. This research aims to analyze the principle of freedom of contract  in  agency  agreements.  legal  protection  of  agents  based  on  the  principle  of  freedom.  The  research method uses normative legal research with a library research approach. The legal sources used are primary, secondary,  and  tertiary  legal  materials.  Technique  of  calculating  or  tracing  legal  materials  in  the  list  or grouped, and using methods of noting, recording, quoting, summarizing, and reviewing as needed and written systematically. The result of the research indicates that the principle of freedom of contract has not been fully realized in an agency agreement, considering that the agency agreement is in the form of a standard agreement. The freedom that cannot be realized is the freedom of the parties to determine the form of the agreement and the freedom  of  the  parties  to  determine  the  conditions,  as  well  as  legal  protection  for  agents  who  are  in  a  weak position in the agency agreement. namely the law on the business activities of agents. Protection provided by the government's protection for citizens who are agents of commercial competition.
Keywords : Principle of Freedom of Contract, Agency, Agreement.

## I. PENDAHULUAN
Fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara manusia yang satu dengan  manusia yang  lain dalam pergaulan  di  masyarakat  tidak  dapat  hidup  sendiri-sendiri,  Diantara  mereka  itu  akan  selalu berinteraksi  satu  sama  lainnya,  terutarna  didalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dari  interaksi  itu kemudian  menimbulkan  hubungan-hubungan  hukum  yang  diikat  oleh  suaru  perjanjian-perjanjian. Sifat kodrati manusia antara lain hidup berkelompok dalam gugus kesatuan yang disebut masyarakat (Isnaeni,  1996) .  Dalam  sejarah  peradaban  manusia  tidak  pernah  dijumpai  seseorang  yang  hidup sendiri  tanpa  tergantung  dengan  manusia  lainnya.  Sesuai  dengan  kodratnya  manusia  tidak  akan  bisa hidup  sendiri  tanpa  berinteraksi  dengan  sesamanya (Asyhadie,  2005) .  Dengan  hakikat  hidup  seperti itu,  maka  manusia  sebagai  makhluk  sosial  dalam  kelompoknya  akan  selalu  bekerjasama  dan berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pandangan  Hans  Krabbe,  penganut  paham  kedaulatan  hukum  yang  mengatakan  bahwa  asal mula  hukum  datang  dari  kesadaran  hukum  masyarakat (Atmadja,  I  Dewa  Gede  Budiartha,  2020) . Dalam setiap kehidupan bersama antara manusia dalam  masyarakat sudah sejak  dahulu kala anggota masyarakat  itu  telah  mengenal  adanya  hubungan-hubungan  diantara  mereka  yang  diikat  dengan perjanjian-perjanjian.  Mereka  saling  mengikatkan  diri  dan  saling  memberikan  prestasinya.  Dengan semakin  kompleksnya  keburuhan  hidup  manusia,  maka  semakin  banyak  pula  terjadi  macam-rnacam perjanjian  dalam  hubungan  antara  anggota  masyarakat,  terlebih-lebih  dalam  dunia  ekonomi  dan perdagangan semakin banyak ragarn dan jenis perjanjian yang dibuat untuk memenuhi kepentingan di bidang itu.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Selama  undang-undang  tidak  melarang  dan  tidak melanggar  ketertiban  dan  kesusilaan  masyarakat,  masyarakat  diberi  kebebasan  seluas-luasnya  untuk mengadakan perjanjian yang  memuat konten apapun. (Pasal 1337 KUH Perdata), setiap orang bebas memilih  pihak  yang  terikat  dengannya  untuk  membuat  kesepakatan,  selama  pihak  tersebut  tidak mampu  mencapai  kesepakatan.  Demikian  pula,  selama  undang-undang  tidak  mengarur  bahwa kesepakatan  harus  dicapai  dalam  beberapa  bentuk,  para  pihak  bebas  memilih  bentuk  kesepakatan yang  diinginkan,  yaitu  kesepakatan  yang  dicapai  secara  lisan  atau  tertulis,  atau  dibuat  dengan  cara yang tidak semestinya. atau kontrak yang benar.
Kebebasan  masyarakat  untuk  membuat  perjanjian  tentang  apa  saja  adalah  merupakan  salah satu  prinsip  arau  azas  didalam  Hukum  Perjanjian  yang  dikenal  dengan  nama  Azas  Kebebasan Berkontrak,  yang  dalam  bahasa  asing  dapat  disebut  Contracts  Urijheid,  Coruracteer  Vrijheid  atau Partij  qutonomie,  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  istilah  Freedom  of  Contract (Subekti, 1979) .  Azas  kebebasan  berkontrak  ini  merupakan  tiang  dari  Hukum  Perdata  khususnya  Hukum Perikatan  (Buku  III  Burgerlijke  Wetboek).  Dengan  kata  lain,  kebebasan  berkontrak  merupakan  isi utama  dari  sistem  civil  law.  Dalam  Hukum  Perdata,  prinsip  kebebasan  kontrak  yang  dianut  dalam KUH  Perdata  edisi  ketiga  adalah  sistem  terbuka  (material),  sedangkan  sistem  tertutup  (material) diadopsi  dalam  KUH  Perdata  edisi  kedua  (Internet  of  Things  Law) (Fuady,  2001) .  Asas  kebebasan berkontrak  adalah  asas  yang  mengarur  bahwa  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  hukum, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum,  pada  dasarnya  setiap  orang  dapat  membuat  suaru  kontrak  atau perjanjian  yang  mengandung  atau  mengandung  benruk  apapun (Syahrani,  1985) .  Asas  kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan keinginan dan kepentingannya sendiri, Mengingat dalam praktek bisnis terdapat aneka ragam jenis  perjanjian,  maka  tulisan  ini  memfokuskan  kajian  tentang  azas  kebebasan  berkontrak  dalam perjanjian  keagenan.  Aktivitas  bisnis  dalam  bidang  produksi  dan  distribusi  barang  dan  jasa  sering memanfaatkan  agen  sebagai  perantara  dalam  kegiatan  perdagangan.  Transaksi  bisnis  keagenan  yang melibatkan pihak-pihak diikat oleh suatu perjanjian yang namanya perjanjian keagenan.
Hubungan  bisnis  keagenan  umumnya  terkait  dengan  pemasaran  suatu  produk,  dimana  pihak prinsipal  menunjuk  agen  disuatu  wilayah  tertentu  guna  memasarkan  produk  yang  dihasilkannya. Disamping  itu,  Latar  belakang  hubungan  bisnis  keagenan  ini  juga  dapat  terjadi  karena  pihak  asing tidak diperbolehkan  menjual atau mengimpor produk  secara langsung ke Indonesia. Oleh  karena itu, pihak asing yang umumnya disebut prinsipal hams menunjuk agen atau perwakilannya untuk menjual produknya  di  lndonesia (Simatupang,  1996) .  Agen  adalah  seseorang  yang  diberi  wewenang  oleh orang  lain  (disebut  prinsipal)  untuk  mencapai  kesepakatan  dengan  pihak  ketiga  atas  nama  prinsipal. Yang paling utama rugas agen itu  ialah  mengadakan  perjanjian antara prinsipalnya dan pihak  ketiga (Muhammad, 1986) . Dalam kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai hubungan hukum di mana  seseorang  I  agen  diberi  wewenang  untuk  bertindak  atas  nama  prinsipal  1  orang  tersebut  dan melakukan  transaksi  bisnis  dengan  pihak  lain  atas  namanya.  Oleh  karena  itu,  kriteria  utama keberadaan agen adalah kekuatan agen sebagai prinsipal.
Hubungan  bisnis  yang  namanya  keagenan,  merupakan  kerjasama  bisnis  yang  berlandaskan pada  perjanjian  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bekerjasama (Fuady, 2001) .  Hubungan  bisnis  antara  agen  dengan  prinsipal,  Hal  tersebut  dapat  dicapai  dengan  membuat kesepakatan tertulis, sepanjang isi kesepakatan ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para pihak, dengan ketentuan tidak melanggar hukum dan etika Pasal 1338 KUH Perdata. Pembuatan perjanjian keagenan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku (perjanjian standar), dimana klausul perjanjian tersebut dibuat oleh prinsipal, dalam bentuk formulir, dan agen tinggal menyetujui atau  menolak  perjanjian  keagenan  tersebut.  Perjanjian  baku  adalah  bentuk  kesepakatan,  yaitu
kesepakatan antara formula dan formula yang secara sepihak menentukan semua atau sebagian besar substansinya  untuk  menentukan  sepenuhnya  kepastian  hukum,  keamanan  dan  penguasaan  formula dan pihak lain. Format standar dari sebuah transaksi.
Dalam  penyelenggaraan  bisnis  keagenan  antara  prinsipal  dengan  agen  dilandasi  dengan perjanjian  keagenan  yang  pada  umumnya  berbentuk  perjanjian  standar,  yang  klausul  (syarat) perjanjiannya  telah  ditentukan  secara  sepihak  oleh  pihak  prinsipal.  Pihak  agen  yang  ingin  menjalin hubungan  bisnis  dengan  prinsipal  harus  menerima  syarat  perjanjian  tersebut  tanpa  ada  kesempatan untuk  menegosiasikan  sebelumnya.  Dalam  perjanjian  keagenan  yang  berbentuk  perjanjian  standar, tampak  para  pihak  tidak  bebas  untuk  menentukan  secara  bersama-sama  isi  perjanjian  sesuai  dengan azas kebebasan berkontrak. Kedudukan pihak prinsipal lebih kuat secara ekonomis bila dibandingkan dengan  pihak  agen.  Pihak  agen  posisinya  lemah,  karena  tidak  ikut  menentukan  isi  perjanjian.Dalam posisi  para  pihak  tidak  seimbang  dalam  Perjanjian  Keagenan,  sangat  mustahil  azas  kebebasan berkontrak akan dapat diwujudkan. Untuk  melindungi pihak agen  yang posisinya lemah,  maka perlu campur tangan pemerintah dalam mewujudkan azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian keagenan.
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  azas  kebebasan berkontrak  dalam  perjanjian  keagenan  serta  perlindungan  hukum  pihak  agen  berdasarkan  azas kebebasan

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Dengan  pendekatan  studi kepustakaan. Mengenai sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum utama yang merupakan  bahan  hukum  utama  dan  menjadi  dasar  penelitian  ini.  Bahan  Hukum  sekunder  adalah adalah  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan pemahaman-pemahaman  dan  gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  digunakan  untuk mengulas  dan  memecahkan  persoalan-persoalan  yang  akan  di  teliti  di  dalam  penelitian  ini.  Bahan Hukum Tersier adalah bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier,  maka teknik  penghitungan  atau  penelusuran  bahan  hukum  dalam  daftar  tersebut  dikelompokkan  atau dikelompokan,  dan  digunakan  metode  kualitatif  mencatat,  mencatat,  mengutip,  meringkas,  dan meninjau sesuai kebutuhan. Setelah mengumpulkan bahan hukum tingkat pertama dan kedua, mereka akan  menggunakan  metode  pengolahan  bahan  hukum  yang  sistematis  untuk  pengolahan  dan analisisnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Azas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Keagenan
Terdapat  prinsip  kebebasan  kontrak  dalam  berbagai  literatur  tentang  hukum  perjanjian.  Prinsip  ini berarti  bahwa  orang  dapat  dengan  bebas  membuat  perjanjian  sesuai  dengan  keinginan  atau kepentingannya sendiri. Berikut ini contoh kebebasan kontroversial (Ale, 2006) .
1) Kebebasan  tiap  orang  untuk  memuruskan  apakah  ia  akan  membuat  perjanjian  atau  tidak membuat perjanjian
2) Kebebasan tiap orang untuk memitih dengan siapa ia akan membuat suaru perjanjian
3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian
4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian
5) Kekebasan  para  pihak  untuk  menentukan  cara  pembuatan  perjanjian.  Kebebasan  dan kesederajatan  individu  ini  berkembang  dengan  pesat  sejak  zaman  Renaissance  untuk  masa yang  retatif  panjang  seperti  tercermin  pada  teori-teori  kontrak  sosiat  dari  Thomas  Hobbes, John Locke, serta Rousseau. Pengaruhnya demikian kuat dalarn kehidupan hukum, khususnya pada  asas-asas  hukum  perjanjian.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  atau  perwujudan  azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian keagenan perlu diteliti dan dicermati lebih lanjut.
Dalam  praktek  perjanjian  standar  (baku),  ada  kecenderungan  kedudukan  para  pihak  tidak seimbang.  Pihak  konsumen  umurnnya  kedudukannya  lebih  lemah  dari  pada  pengusaha  yang merumuskan  perjanjian  standar  itu.  Begitu  pula  dalam  perjanjian  keagenan,  dimana  pihak  agen kedudukannya lebih lernah bila dibandingkan dengan prinsipat, karena agen tidak bebas menentukan pitihan.  Berdasarkan  pengamatan  Djumadi,  perjanjian  keagenan  adatah  berbentuk  perjanjian  standar (baku).  Pembuatan  perjanjian  keagenan  pada  umumnya  dibuat  tanpa  proses  tawar  menawar
(bargaining)  yang  riil  antara  prinsipal  dengan  agen  tentang  apa  yang  harus  dimuat  sebagai  isi perjanjian  tersebut.  Klausula  perjanjian  keagenan  tersebut  sudah  terlebih  dahulu  ada  dan  pihak  agen tunggal membaca isi perjanjian keagenan tersebut. Setelah itu ia tinggal menyetujui atau menolak.
Dalam  pembuatan  perjanjian  perlu  dilihat  real  bargaining.  Jika  dalam  pembuatan  perjanjian keagenan,  pihak  agen  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk  mengutarakan  pendapat  (kehendak)  dan kebebasannya  dalam  menentukan  isi/ktausuta  dalam  suatu  perjanjian  keagenan,  hat  tersebut membuktikan  bahwa  kedudukan  para  pihak  dalarn  perjanjian  keagenan  itu  tidak  sama  (tidak seimbang).  Dalam  hal  ini  azas  kebebasan  berkontrak  tidak  dipenuhi,  atau  tidak  dapat  diwujudkan. Dalam  perjanjian  keagenan  penggunaan  perjanjian  standar  menyebabkan  azas  kebebasan  berkontrak belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Secara rinci kebebasan yang tidak dapat diwujudkan adalah
a) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, karena perjanjian keagenan selalu berbentuk tertulis berupa perjanjian standar.
b) Kebebasan para pihak untuk  menentukan isi perjanjian karena dalam perjanjian keagenan  isi perjanjian  ditentukan  secara  sepihak  oleh  pihak  prinsipal  dan  agen  sama  sekali  tidak  ikut dilibatkan untuk menentukan isi perjanjian.
c) Kebebasan para pihak untuk  menentukan cara pembuatan perjanjian,  karena terhadap semua benruk  perjanjian  keagenan  cara  pembuatannya  telah  ditetapkan  oleh  salah  satu  pihak,  yaitu pihak  prinsipal.  Sedangkan  kebebasan-kebebasan  yang  masih  dapat  diwujudkan  dalam perjanjian  keagenan  adalah  kebebasan  setiap  agen  untuk  memutuskan  apakah  ia  akan membuat perjanjian atau tidak mernbuat perjanjian dan kebebasan setiap agen untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian
Berdasarkan  paparan  di  atas  jelas  bahwa  azas  kebebasan  berkontrak  dalam  perjanjian  keagenan belum sepenuhnya dapat diwujudkan, terutama kebebasan dalam menentukan isi perjanjian keagenan. Faktanya dalam praktek bisnis  keagenan, klausul-klausul/ isi perjanjian  keagenan  ditumuskan secara sepihak  oleh  prinsipal  tanpa  memberi  kebebasan  dan  kesempatan  kepada  agen  untuk  ikut merumuskannya.  Tidak  dapat  dipungkiri,  dalam  kontrak/perjanjian  yang  berbentuk  standar, pelaksanaan  atau  perwujudan  azas  kebebasan  berkontrak  tampak  semakin  terbatas.  Sehubungan dengan  semakin  terbatasnya  perwujudan  azas  kebebasan  berkontrak  akibat  penggunaan  perjanjian standar. Kondisi seperti diuraikan di aras tampaknya terjadi pula di Indonesia. Perjanjian standar telah digunakan  secara  luas,  termasuk  dalam  transaksi  keagenan,  sementara  Buku  III  KUH  Perdata  yang memuat  azas  kebebasan  berkontrak,  dewasa  ini  masih  digunakan  sebagai  dasar  hampir  seluruh kegiatan transaksi di Indonesia.
Dalam  perkembangannya  dewasa  ini,  azas  kebebasan  berkontrak  akan  bisa  diwujudkan  serta capai tujuannya saat semua pihak seimbang. Jika salah satu pihak lemah, pihak  yang  memiliki  daya tawar  kuat  dapat  memaksa  keinginannya  untuk  menekan  pihak  lain  demi  keuntungannya  sendiri. Keadaan  seperti  ini  juga  terjadi  pada  perjanjian  keagenan  dalam  hubungan  hukum  antara  prinsipal dengan  agen.  Posisi  prinsipal  yang  pada  umumnya  perusahaan  besar  dapat  diasumsikan  merniliki posisi  tawar  yang  lebih  kuat  dari  pada  agen.  Disini  agen  lebih  lemah  posisinya,  sehingga  karenanya azas kebebasan berkontrak sulit untuk bisa diwujudkan.
Prinsip  kebebasan  berkontrak  pada  awalnya  dirancang  agar  para  pihak  dapat  menegosiasikan kepentingan  masing-masing  dalam  perjanjian  tanpa  campur  tangan  pihak  lain.  Dengan  adanya kebebasan kontrak ini diharapkan para pihak dapat mencapai hasil yang maksimal untuk kepentingan masing-masing (Hatta, 1999) . Padahal, hal tersebut tidak mungkin dicapai atau dicapai, karena secara alamiah kedua belah pihak memiliki bargaining power yang berbeda, sehingga salah satu pihak dapat menggunakan  posisi  kuatnya  untuk  menentukan  kemauan  dalam  perjanjian  tersebut  untuk kepentingannya  sendiri.  Pihak  lain  dengan  posisi  yang  lebih  lernah  antara  lain  karena  dia membutuhkan partai yang kuat.
Dalam hal prinsipal pihak asing dan agennya berasal dari Indonesia, berdasarkan prinsip Hukum Perdata  Intemasional,  pihak-pihak  dalam  perjanjian  bebas  untuk  melakukan  pilihan  hukum.  Dalam perjanjian  keagenan  dijumpai  klausul  perjanjian  yang  memaksa  pihak  agen  mengikuti  hukum  yang dikehendaki  prinsipal.  Adapun  klausul  perjanjian  dimaksud  adalah  berkaitan  dengan  pelaksanaan perjanjian  keagenan  ini  para  pihak  sepakat  untuk  memilih  hukum  dari  pihak  prinsipal.  Begitu  juga dalam  hal  terjadi  sengketa  berkaitan  dengan  pelaksanaan  perjanjian.  Dari  beberapa  contoh  klausula yang  ada  dalam  perjanjian  keagenan  sebagaimana  disampaikan,  menunjukkan  bahwa  posisi  agen sangat  lemah,  prinsipal  yang  posisinya  lebih  kuat  dapat  menuangkan  kehendaknya  dalam  perjanjian
tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak pihak agen. Dalam kondisi seperti itu sangat sulit azas kebebasan berkontrak dapat dilaksanakan atau diwujudkan.
Agar azas kebebasan berkontrak dapat diwujudkan, maka posisi pihak-pihak (prinsipal dan agen) dalam  perjanjian  keagenan  harus  seimbang,  dalam  arti  kedudukan  pihak-pihak  sama  kuat.  Guna menguatkan posisi agen  yang selama ini posisinya lemah,  maka sebagai upayanya perlu ada campur tangan  pihak  pemerintah  dengan  menerbitkan  peraturan  perundang-undangan  yang  pada  intinya memuat  ketentuan  tentang  tata  cara  perumusan  klausula  baku  (standar)  serta  larangan-larangan  bagi pelaku  untuk  mernuat  klausul  yang  merugikan  bagi  pihak  lainnya  dalam  perjanjian.  Dalam  rangka penyusunan  undang-undang  tentang  perjanjian  yang  bersifat  nasional  di  masa  mendatang  perlu  hal tersebut  dipertirnbangkan  untuk  dimuat.  Jika  azas  kebebasan  berkontrak  masih  tetap  akan  dianut dalam  sistem  hukum  perjanjian  yang  akan  dibentuk,  maka  pengertiannya,  ruang  lingkupnya, pembatasannya,  tata  cara  perumusan,  dan  penggunaannya  perlu  ditumuskan  secara  lebih  sempuma. Hal  tersebut  mengingat  penggunaan  perjanjian  standar,  tennasuk  perjanjian  standar  di  bidang keagenan  tidak  dapat  dibendung  lagi  sebagai  akibat  logis  dari  tumbuh  dan  berkembangnya  aktivitas bisnis di bidang keagenan.

## 2. Perlindungan Hukum Pihak Agen berdasarkan Azas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Keagenan
Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1977, departemen teknis telah mengeluarkan keputusan  yang  mengatur  masalah  keagenan.  Seperti  halnya  Kementerian  Perindustrian,  kemudian dikeluarkan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  Nomor  295  IMISKI  1982  tentang  Badan  Tunggal. Hanya saja regulasi tersebut tidak mengatur hubungan perdata antara principal dan agent. Keputusan tersebut juga tidak menentukan apakah agen bertindak atas nama prinsipal atau atas namanya sendiri. Mengingat  belum  adanya  peraturan  dalam  bentuk  undang-undang  yang  khusus  mengatur  tentang agen, maka landasan hukum yang mengatur hubungan bisnis antara agen dengan prinsipal didasarkan perjanjian  yang  mereka  buat  sendiri  yang  dikenal  dengan  nama  perjanjian  keagenan.  Upaya  yang dapat dilakukan untuk rnemberikan perlindungan hukum bagi agen yang kedudukannya lemah dalam perjanjian  keagenan,  adalah  dengan  membuat  peraturan  perundang-undangan  tentang  perjanjian keagenan  yang  berisikan  tentang  tata  cara  perumusan  dan  pembuatan  klausul  perjanjian  keagenan yang didalamnya terkandung unsur perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang memposisikan pihak-pihak  dalam  posisi  yang  seimbang.  Dengan  posisi  seimbang  seperti  itu,  diharapkan  azas kebebasan  berkontrak  dapat  diwujudkan.  Perlindungan  hukum  agen  adalah  perlindungan  yang diberikan  oleh  hukum  terhadap  kegiatan  usaha  agen,  karena  aktivitas  agen  dapat  melebihi  suatu wilayah,  wilayah  atau  negara.  Perlindungan  yang  diberikan  merupakan  perlindungan  pemerintah terhadap warga negara yang rnenjadi agen persaingan komersial.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Azas  kebebasan  berkontrak  belum  sepenuhnya  dapat  diwujudkan  dalam  perjanjian  keagenan, mengingat perjanjian keagenan tersebut berbenruk perjanjian standar, dimana kedudukan pihak- pihak (agen dengan prinsipal) tidak seimbang. Adapun kebebasan yang tidak bisa dicapai adalah kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian dan kebebasan para pihak untuk menentukan syarat  I isi  perjanjian.  Adapun  perlindungan  hukum  bagi  pihak  agen  yang  kedudukannya  lemah  dalam perjanjian keagenan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh undang-undang untuk aktivitas bisnis agen, karena aktivitas agen dapat melebihi wilayah, wilayah, atau negara tertentu. Perlindungan yang diberikan adalah pemerintah melindungi warga negara yang menjadi agen persaingan komersial.

## 2. Saran
Kepada  pemerintah,  dalam  rangka  pembentukan  Hukum  Perjanjian  Nasional  di  masa  mendatang, maka  perlu  segera  dibentuk  peraturan  yang  menyangkut  perjanjian  keagenan.  Yang  perlu mendapatkan pengaturannya juga adalah  menyangkut  perjanjian standar, yang substansinya  meliputi pengertian,  bentuk,  tata  cara/persyaratan  perumusannya,  dan  pengawasan  penggunaannya  dalam praktek masyarakat. Kepada pelaku usaha, apabila tentang praktik penggunaan perjanjian standar dan prinsip  kebebasan  berkontrak  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional,  maka pelaku  usaha  atau  pihak  prinsipal  agar  di  dalam  merumuskan  klausula  perjanjian  standar  keagenan
merujuk  pada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  tercipta  kedudukan  yang seimbang  antara  pihak-pihak  (agen  dan  prinsipal).  Dengan  kedudukan  pihak-pihak  yang  seimbang, maka diharapkan azas kebebasan berkontrak dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA
AK, S. (2006). Hukum Kontrak Komersial . PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta. Ale, S. (2006). Hukum Kontrak Internasional . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Asyhadie,  Z.  (2005). Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia .  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2020). Sistematika Filsafat Hukum . Setara Press, Malang. Fuady,  M.  (2001). Hukum  kontrak :  (Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis) .  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Hatta,  S.  G.  M.  (1999). Sewa  Beli  Sebagai  Perjanjian  Tak  Bernama  Pandangan  Masyarakat  dan Sikap Mahkamah Agung . PT Alumni, Bandung. Isnaeni, M. (1996). Hipotek Pesawat Udara di Indonesia . CV. Dharma Muda, Surabaya. Muhammad, A. (1986). Hukum Perjanjian . PT Alumni, Bandung. Simatupang, R. B. (1996). Aspek Hukum dalam Bisnis . Rineka Cipta, Jakarta. Subekti, R. (1979). Hukum Perjanjian . PT. lntermasa, Jakarta. Syahrani, R. (1985). Seluk-Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata . PT Alumni, Bandung.