INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1269-1278 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur)
Jacoba Daud Niga Universitas Nusa Cendana Email: kobaniga@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan  desa  diakui  oleh  negara  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai pemerintahannya  sendiri,  dan  berwenang  untuk  mengatur  pemerintahannya  sendiri  tanpa  ada campur tangan dari pihak  lain. Desa dalam realitasnya adalah pemilik  otonomi asli, yang telah berabad-abad  menjadi  unsur  dinamis  masyarakat  di  Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan pengaruh besar dalam menyempurnakan otonomi yang selama ini hanya terbatas pada pemerintah daerah (Nadir, 2013). Penelitian ini adalah pebelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil kajian ini menemukan bahwa pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  memberikan  ketentuan  bahwa  Kewenangan  Desa  meliputi  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa  namun  terdapat  beberapa  problematika  otonomi  desa  pasca Undang-Undang  ini  di  implememntasikan  yaitu  pada  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa,  bidang  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
Kata Kunci: Desa, Otonomi, Problematika

## Abstract
The existence of a village is recognized by the state as a legal community unit that has its own government, and has the authority to regulate its own government without any interference from other parties. The village in reality is the owner of genuine autonomy, which has been a dynamic element of society in Indonesia for centuries and Law Number 6 of 2014 concerning Villages has had  a  major  influence  in  perfecting  the  autonomy  which  so  far  has  only  been  limited  to  local governments (Nadir, 2013). This research is a qualitative research with a literature study approach, namely a series of activities related to methods of collecting library data, reading and taking notes, and managing research materials. The results of this study found that Article 18 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides a provision that Village Authority includes authority in the field of  administering  village  government,  implementing  village  development,  village  community development, and empowering village communities based on community initiatives, origin rights, and  village  customs,  but  there  are  several  problems  with  village  autonomy  after  this  Law  is implemented,  namely  in  the  field  of  administering  village  administration,  in  the  field  of implementing village development, in the field of village community development and in the field of village community empowerment.
Keyword: Village, Autonomy, Problems

## PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan bahwa; “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pernyataan ini berlaku sejak dibentuk dan diberlakukannya Undang -Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Ketentuan  ini  memberikan  pesan  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibangun  dalam  sebuah  kerangka  negara  yang  berbentuk kesatuan (unitary).
Di Indonesia, formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara  dengan  mengklaim  seluruh  wilayahnya  sebagai  bagian  dari  satu  negara,  karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk didalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang  bersifat  independen.  Dengan  dasar  itu  maka  negara  membentuk  daerah-daerah  atau wilayah-wilayah  yang  kemudian  diberi  kekuasaan  atau  kewenangan  oleh  pemerintah  pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya, ini diasumsikan bahwa negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya (Chaidar & Sahrasad, 2000:20). Berdasarkan identifikasi bentuk negara kesatuan tersebut, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahnya.  Pasca  Reformasi  1998,  melalui amandemen UUD 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan yang begitu signifikan.  Demikian  itu terlihat dalam  sistem ketatanegaraan dari  sentralisasi menuju arah desentralisasi.
Praktik  pemerintahan  di  Indonesia,  otonomi  diarahkan  pada  beberapa  hal  yaitu:  (1) Otonomi  daerah  dalam  aspek  politik  bertujuan  untuk  mengikutsertakan  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokrasi; (2) Otonomi daerah dalam aspek manejemen pemerintahan bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat; (3)  otonomi  daerah  dalam  aspek  kemasyarakatan  bertujuan  meningkatkan  partisipasi  serta menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga daerah memiliki daya saing  yang  kuat;  dan  (4)  Otonomi  daerah  dalam  aspek  ekonomi  bertujuan  menyukseskan pelaksanaan  program  pembangunan  guna  tercapainya  kesejahteraan  rakyat  yang  makin meningkat (Fakrulloh, 2014:39).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud  dari  semangat  otonomi  dan  sudah  seharusnya  sampai  juga  pada  pemerintah  desa. Pengertian  Desa  Pasal  1  angka  43  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  bahwa;  “Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  yang  disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  Urusan  Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.”
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  keberadaan  desa  diakui  oleh  negara  sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahannya sendiri, dan berwenang untuk mengatur pemerintahannya  sendiri  tanpa  ada  campur  tangan  dari  pihak  lain.  Desa  dalam  realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan pengaruh besar  dalam  menyempurnakan  otonomi  yang  selama  ini  hanya  terbatas  pada  pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikatakan sebagai tonggak dimulainya demokrasi wilayah lokal, sedangkan pendapat lain mengatakan undangundang desa sebagai  jalan  untuk  membangun  kemandirian  desa  dan  pembangunan  ekonomi warga.Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hubungan yang lebih tegas dan jelas antara desa dengan pemerintah pusat, dan desa dengan pemerintah daerah. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya.
Pemerintahan  desa  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  penyelenggaraan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Sebagai  pelaksana  pemerintahan  negara  yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran
strategis  sebagai  ujung  tombak  dalam  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  diamanatkan konstitusi (Romli, & Nurlia, 2017).
Hal  ini  menegaskan  bahwa  pemerintahan  desadengan  berbagai  karakteristiknya memerlukan aspek “otonomi” sebagaimana yang te rdapat dalam pemerintahan daerah (Arofah, 2020).  Terlepas  dari  kronologi  tarik  ulurnya  kepentingan  politik  lahirnya  UU  Desa  tersebut, respon  lahirya  justru  lebih  menyorot  pada  pendanaan,  atau  besaran  dana  yang  didapatkan masing-masing desa. Padahal masih b anyak hal yang juga “urgent” selain urusan pendanaan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan dari amanat undang-undang tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  pebelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  secara  holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata- kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). Sedangkan untuk pendekatan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  studi  literatur  yaitu  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta  mengelolah  bahan penelitian.  Menurut  Danial  dan  Warsiah  (2009:80),  Studi  Literatur  adalah  merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Desa  berfungsi  untuk  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan  pemahaman  bahwa  Desa  memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis  sehingga  memerlukan  perhatian  yang  seimbang  terhadap  penyelenggaraan Otonomi  Daerah  (Rahmatunnisa,  2013).  Karena  dengan  Otonomi  Desa  yang  kuat  akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undanng  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  memberikan wewenang    yang    besar    kepada  Daerah    untuk    mengatur  wilayahnya  sesuai  dengan aspirasi  masyarakatnya.  Undang-Undang  ini  berwatak  demokratis  karena  didalamnya memuat  aturan  yang  dianggap  akan    memberikan  jalan    bagi    terjadinya    proses
pemberdayaan bagi masyarakat  di daerah termasuk masyarakat Desa. Karena  Undang- undang  ini  juga  memuat  kebijakan  mengenai  desa  yang  mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas.
Lahirnya UU Desa pada 15 Januari 2014 yang lalu merupakan terobosan baru dengan semangat  melakukan  akselerasi  kesejahteraan  masyarakat  desa,  yang  secara  terstruktur sedemikian  rupa  mengatur  mulai  dari  penataan  desa,  penyelenggaraan  pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan asset desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lain sebagainya.
Bagi sebagian besar aparat desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari  sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan  didalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasai dimana  hal  tersebut  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap jalanya pembangunan desa dalam pengembanganya.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  merupakan  subsistem  dari  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  dan  mengurus kepentingan  masyarakatnya.  Maka  selain  memberikan  posisi  yang  kuat  kepada  Kepala Desa  seperti  Kepala  daerah,  dalam  UU  Desa  ini  memperkenalkan  lembaga  baru  yang disebut musyawarah desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat  strategis.  Artinya,  setiap  desa  harus  menghidupkan  sebuah  forum  politik  yang inklusif  di  mana  persoalan  strategis  dimusyawarahkan  bersama.  Secara  demikian diharapkan masyarakat desa akan berkembang menjadi komunitas yang kohesif.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  kuat  hanya  dapat  terwujud  jika  partisipasi masyarakat  lokal  desa  sangat  tinggi  dalam  pembangunan  desa.  Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa,  yang  menetapkan  prioritas,  program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa,  swadaya  masyarakat  desa,  dan/  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  kabupaten/Kota.  Pembangunan  desa  dilaksanakan  dengan  semangat  gotong royong  serta memanfaatkan kearifan lokal dan  sumber  daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.
Pemerintah  Desa  juga  berwenang  untuk  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa
(BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMDes itu bisa bergerak di bidang ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya  sesuai  ketentuan  umum  peraturan  perundang-undangan.  Menyadari  sangat pentingnya transparasi, UU Desa mengharuskan dikembangkannya sistem informasi desa yang bisa diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Kebersamaan dan  kohesivitas  akan  lebih  mudah  direalisasikan  jika  ditegakkan  dengan  transparansi. Masyarakat desa berhak mendapatkail info dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
B. Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Keberhasilan  pelaksanaan  Otonomi  Desa  ditandai  dengan  semakin  mampunya
Pemerintah  Desa  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  membawa  kondisi masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sanga  ditentukan  oleh  berhasil  tidaknya  Otonomi  Desa  namun  terdapat  beberspa problematika  otonomi desa  pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu sebagai berikut:

## 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Problematika  otonomi  desa  pasca  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa yang pertama adalah pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dimana terdapat pembagian kewenangan yang tidak jelas antara Kementerian Dalam Negeri    dan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi. Tarik menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kemendagri dan Kemendesa masih menjadi polemik, karena keduanya mempunyai interpretasi yang berbeda terkait soal peraturan  desa.  Kemendagri  yang  mengurusi  masalah  desa  sebelum  Kemendesa berpegang pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun Kemendesa berpegang pada Perpres Nomor 7 Tahun  2015  tentang  Organisasi  Kementerian.  Dalam  Perpres  tersebut  menyebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl dan Transmigrasi termasuk dalam  Kelompok  Kementerian  Negara,  sehingga  semua  urusan  kewenangan  desa diinterpretasikan menjadi kewenangan Kementerian itu.
Persoalan  lain  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Desa  adalah  terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Desa serta hak dan Kewajiban dari Kepala Desa. Kepala Desa  sebagai  ujung  tombak  di  Desa  seringkali  dianggap  sebagai  tokoh  yang  bisa menyelesaikan  berbagai  persoalan  warga  masyarakatnya.  Kendalanya,  Kepala  Desa
masih  minim  pengetahuan  tentang  hukum,  utamanya  yang  paling  dominan  pada persoalan tanah. Mulai dari sengketa tanah antar warga, pengelolaan tanah kas desa dan yang paling banyak menyita perhatian adalah ketentuan Pasal 66 UU Desa tentang penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hubungan yang tidak baik antara Kepala Desa dengan Sekretaris dan Perangkat Desa maupun BPD pun secara tidak langsung dapat  mempengaruhi  kinerja  Kepala  Desa  dalam  memberikan  pelayanan  bagi masyarakatnya.

## 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Dalam  menciptakan  pembangunan  hingga  di  tingkat  akar  rumput,  maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni (Filya, 2018): Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak  yang  memiliki  jaringan  perhubungan  atau  komunikasi  antar  dusun,  keempat, faktor saran prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.
Pengaturan desa dalam pemerintahan desa dimaksudkan supaya desa menjadi subjek  dari  pembangunan  sehingga  setiap  program  negara  maupun  pemerintahan desa  dapat  menghasilkan  manfaat  sebanyak-banyaknya  bagi  masyarakat  desa (Mustakim, 2015). Pasal 114 Ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan  pembangunan  Desa  disusun  berdasarkan  hasil  kesepakatan  dalam musyawarah Desa, kemudian dalam Pasal 116 Ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menyusun  RPJMDes  dan  RKPDes,  Pemerintah  Desa  wajib  menyelenggarakan musyawarah  perencanaan  pembangunan  Desa  secara  partisipatif.  Akan  tetapi  hal tersebut  dirasa  kurang  optimal  dan  hanya  sebagai  simbolik  saja  untuk  memenuhi ketentuan  Pasal  114  PP  Nomor  43  Tahun  2014  karena  seringkali  usulan  dalam musyawarah desa tersebut tidak terealisasikan.
Kasus tanah kas desa juga menjadi hambatan bagi pembangunan desa. Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa tanah kas desa termasuk dalam kekayaan asli  desa.  Kekayaan  desa  yang  berupa  tanah  kas  desa,  di  pulau  jawa  dipergunakan sebagai  bengkok  (penghasilan  kepala  desa  dan  perangkat  desa)  dan  dipergunakan sebagai bondo desa (tanah kekayaan desa). Sebagai salah satu sumber pendapatan desa  dan  pendapatan  perangkat  desa,  tanah  kas  desa  mestinya  merupakan  tanah produktif. Namun pada kenyataannya tidak sedikit tanah kas desa yang dimiliki desa kondisinya tidak produktif  sehingga akan mempengaruhi hasil  produksinya.  Dengan
adanya UU Desa, terkait pengelolaan kekayaan milik desa mengalami perubahan yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang memberi peluang bagi desa untuk dapat melaksanakan pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar. Dalam Permendagri tersebut pemindahtanganan aset desa berupa tanah tidak hanya yang akan digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga bukan untuk kepentingan umum, dan tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.
Kurangnya  sosialisasi  kebijakan  dan  penerapan  fungsi-fungsi  manajemen terhadap pengelolaan dana pada desa tidak optimal justru menimbulkan Kepala Desa terjerat kasus korupsi.

## 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Merencanakan,  melaksanakan  dan  mengendalikan  kegiatan  pembinaan kemasyarakatan  merupakan  wewenang  yang  harus  dikelola  Desa.  UU  Desa  tidak merinci dengan jelas kewenangan dan fungsi Kepala Desa untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan baik dari segi mekanisme ataupun bentuk pelaksanaannya.
Tidak  updatenya  monografi  meneyebabkan  Kepala  Desa  kesulitan  dalam menerapkan  kebijakan  sosial,  sedangkan  dalam  Pasal  86  UU  Desa  mengamanatkan Desa harus memiliki  sistem informasi  terkait dengan  potensi yang ada, baik berupa potensi  fisik  maupun  non  fisik.  Data-data  yang  valid  dan  selalu  diperbaharui  akan mempermudah pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
Pembangunan  Desa  skala  lokal  terkendala  dengan  pola  kebijakan  tata  ruang perdesaan  yang  berpola  top-down,  sehingga  tidak  jarang  menyebabkan  desa kehilangan akses sumber daya akibat kebijakan tata ruang yang belum mengakomodir aspirasi desa.

## 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program-program  pemberdayaan  yang  ada  pada  pemerintahan  desa sebelumnya  sudah  cukup  bagus  terutama  sebagai  sarana  untuk  mengentaskan kemiskinan  di  desa.  Akan  tetapi  hasil  dari  kegiatan  kebanyakan  masih  berupa  fisik, sehingga  kurang  memberikan  pembelajaran  bagi  kemandirian.  Selain  itu,  revitalisasi pada  asas  gotong  royong  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  perlu ditingkatkan,  sebagai  contoh  beberapa  kelompok  masyarakat  yang  berhasil  secara mandiri membangun usahanya seringkali berkembang sendiri tanpa memperdulikan kelompok lain.
Persoalan  status  hukum  usaha  dan  perlindungan  hukum  bagi  hasil  usaha pemberdayaan masyarakat juga masih menjadi hambatan. Kegagalan lain dalam hal
pemberdayaan  masyarakat  desa  adalah  anggapan  dana  stimulan  dari  pemerintah seringkali dijadikan ajang ‘bagi - bagi’. Paling banyak adalah bantuan untuk mendirikan koperasi simpan pinjam, akhirnya banyak sekali yang terjerat kasus pengelolaan dana bantuan  simpan  pinjam  yang  seringkali  ditemukan  bahwa  pengelola  adalah  orang- orang terdekat Kepala Desa.

## SIMPULAN
Hasil  kajian  ini  menemukan  bahwa  terdapat  beberapa  problematika  otonomi  desa pasca  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yaitu  pada  (a)  bidang penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dimana  terdapat  tarik-menarik  pembagian kewenangan  yang  tidak  jelas  antara  Kementerian  Dalam  Negeri    dan  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  juga  pengetahuan  yang  minim  dari  Kepala  Desa  masih utamanya  yang  paling  dominan  pada  persoalan  tanah.dan  Transmigrasi,  (b)  bidang pelaksanaan pembangunan ditemukan bahwa di desa seringkali usulan dalam musyawarah desa  tersebut  tidak  terealisasikan  juga  ditemukan  kurangnya  sosialisasi  kebijakan  dan penerapan  fungsi-fungsi  manajemen  terhadap  pengelolaan  dana  pada  desa,  (c)  bidang pembinaan  kemasyarakatan  desa  ditemukan  bahwa  UU  Desa  tidak  merinci  dengan  jelas kewenangan dan fungsi Kepala Desa untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan baik dari segi mekanisme ataupun bentuk pelaksanaannya dan (d) bidang pemberdayaan masyarakat desa ditemukan bahwa hasil dari kegiatan pembangunan di desa masih berupa fisik, sehingga kurang memberikan pembelajaran bagi kemandirian selain itu persoalan status hukum usaha dan perlindungan hukum bagi hasil usaha pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arofah Fadzilatus. 2020. Kesadaran Kolektif Dan Upaya Menuntut Pengakuan Desa Adat: Kasus
Masyarakat Adat Sendi Di Mojokerto, Jawa Timur,” JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 10, no. 1 (2020): 75 – 86, https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.6665.
Chaidar  Zulfikar  Salahudin  dan  Sahrasad  Herdi.  2000.  Federasi  atau  Disentegrasi.  Jakarta:
Madani Press.
Danial,  Endang  dan  Nanan  Wasriah.  2009.  Metode  Penulisan  Karya  Ilmiah.  Bandung:
Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
Fakrulloh AZ. 2014. Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif. Jakarta: Rajawali Pers.
Filya,  A.  R.  2018.  Optimalisasi  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). JE & KP. 5 (1): 19-39.
Handono  Eddie  B.  Kumpulan  Modul  APBDes  Partisipatif:  Membangun  Tanggung  Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa. Yogyakarta. FPPD.
Martitah et al. 2021. Pseudo-Kebijakan Otonomi Desa: Analisis Kritis Berdasarkan Praktek Di
Lapangan. Pengabdian Hukum Indonesia 4, no. 1 (2021): 1 – 17, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/50942.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mustakim Mochammad Zaini. 2015. Buku 2: Kepemimpinan Desa, 1st ed. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Nadir,  S.  2013.  Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi  Desa.   Jurnal  Politik  Profetik, Vol. 1,
(No.1), pp. 1-21.
Ndraha Talizihudu. 1981. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta. PT Bina Aksara. Poerwadarminta W.J.S. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. Rahmatunnisa, M. 2013. Analisa Kritis Atas Good Governance. JIPSI, 1-13.