ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PERAN AKUNTANSI BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN
ETAP DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
USTMAN usmanrabe89@gmail.com SUBHAN lecture.unira.acc@gmail.com CITRA LARASHATI SURYA citra.larashati.surya@gmail.com Universitas Madura
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan agar masyarakat di Pamekasan secara keseluruhan  bisa  mengembangkan usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (UMKM).  Target  khususnya  yaitu  untuk  memberikan  informasi mengenai praktik akuntansi dan pengambilan keputusan oleh pelaku usaha UMKM.
Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer  yang diperoleh  observasi  langsung  dari  penyebaran  kuesioner  kepada seluruh  perusahaan  UMKM  di  Kabupaten  Pamekasan.  Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada  reponden,  sehingga  diketahui  peran  akuntansi  berdasarkan laporan keuangan ETAP dalam pemberdayaan UMKM.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  responden UMKM  tersebut  peran  akuntansi  berdasarkan  SAK  ETAP  sangat membantu  perusahaan  UMKM  untuk  semakin  berkembang.  Dengan adanya laporan keuangan pada UMKM dapat meningkatkan penjualan per  tahunnya  dan  dapat  mengembangkan  usaha  dengan  menambah modal dari kreditur.
Tetapi dari 22 sampel yang diambil, lebih dari 50% perusahaan UMKM  belum  menggunakan  sistem  akuntansi  berupa  laporan keuangan  SAK  ETAP.  Mengingat  sangat  minimnya  perusahaan UMKM  memahami  sistem  akuntansi.  Pemahaman  mengenai  SAK ETAP dinilai sangat rendah di Kabupeten Pamekasan.
Kata kunci: Praktik akuntansi, Pemberdayaan UMKM, SAK ETAP

## ABSTRACT
This study analize to make the community in Pamekasan as a whole  develop  micro,  small  and  medium  enterprises  (MSMEs).  The specific  target  is  to  provide  information  on  accounting  practices  and decision making by MSME business actors.
The  data  in  this  study  are  primary  data  obtained  by  direct observation of the distribution of questionnaires to all MSME companies
in Pamekasan. The data collection technique is by giving questions to respondents, so that the role of accounting is based on ETAP's financial reports in empowering MSMEs.
The  results  of  the  analysis  show  that  based  on  the  MSME respondents, the role of accounting based on SAK ETAP greatly helps MSME companies to develop. With the existence of financial reports on MSMEs  can  increase  sales  per  year  and  can  develop  businesses  by adding capital from creditors.
But  from  the  22  samples  taken,  more  than  50%  of  MSME companies  have  not  used  the  accounting  system  in  the  form  of  SAK ETAP financial statements. Given the very minimum number of MSME companies  understand  the  accounting  system.  An  understanding  of SAK ETAP is considered very low in Pamekasan.
Keywords: Accounting Practices, Empowering MSMEs, SAK ETAP

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pada  saat  menempuh  sekolah  di  tingkat  menengah  pertama (SMP/SLTP)  kita  sering  mendengar  apa  yang  namanya  laporan keuangan. Pada masa itu sering disebut dengan pelajaran pembukuan. Kemudian  menginjak  sekolah  menengah  atas  (SMA/SLTA)  kita  juga disuguhkan  pelajaran  akuntansi,  yang  menjelaskan  alur  transaksi keuangan  sampai  membentuk  laporan  keuangan.  Begitu  juga  pada masa-masa kuliah, hampir di tiap jurusan ada mata kuliah akuntansi. Sekarang  peran  akuntansi  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  setiap  pelaku usaha, misalnya pedagang kaki lima (PKL), apoteker, petani, nelayan, maupun bisnis ekonomi kreatif lainnya.
Kabupaten  pamekasan  memiliki  luas  732,85  Km 2 yang  terdiri dari  13  kecamatan,  11  kelurahan  dan  178  desa.  Menurut  angka kependudukan,  populasi  di  kabupaten  Pamekasan  tahun  2013 sebanyak 818.662 jiwa. Dilihat dari komposisinya kebanyakan terdiri dari usia produktif. Melihat populasi yang banyak ini, tidak diimbangi dengan  ketersediaannya  lapangan  perkerjaan.  Sehingga  kebanyakan masyarakat  di  Pamekasan  mulai  berinovasi  membuka  usaha  yang mandiri  berupa  UMKM.  Banyaknya  UMKM  yang  muncul  ini  bisa dikatakan  menjadi  berkah  sekaligus  masalah  bagi  masyarakat. Dimana  UMKM  baru  selalu  bermunculan  dengan  dibarengi tumbangnya  UMKM  yang  lama  diakibatkan  tidak  dapat mempertahankan usahanya. UMKM sulit bertahan dari pesaing baru dikarenakan tidak memiliki informasi keuangan dan sulit melakukan inovasi  baru  karena  tidak  tersedianya  modal.  Oleh  sebab  itu,  peran akuntan  pada  usaha  UMKM  sangat  dibutuhkan  untuk  memberikan informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan,  sehingga  dapat
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
mengambil  keputusan  ekonomi  dan  diharapkan  memiliki  kontribusi untuk keberlangsungan usaha.
Pada tahun 2010 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 52,2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya jumlah  UMKM  tersebut  mencerminkan  besarnya  potensi  yang  dapat dikembangkan  dan  ditingkatkan  bagi  UMKM  untuk  dapat  lebih berkontribusi bagi negeri ini. UMKM mampu bertahan dari krisis yang pernah terjadi dinegeri ini, seperti krisis ekonomi 1997-1998 dan krisis global 2008. Di saat banyak perusahaan besar bangkrut dan melakukan pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  UMKM  mampu  menyerap  para pengangguran  untuk  dapat  bekerja  kembali  (Rudiantoro  dan  Siregar 2012).
Potensi  yang  besar  dari  UMKM  tersebut  sering  terkendala masalah  permodalan  untuk  mengembangkan  usaha.  Sebenarnya terdapat  program  pembiayaan  UMKM  yang  dijalankan  oleh pemerintah. Pembaiyaan ini dapat diperoleh jika perusahaan UMKM memberikan suatu informasi berupa laporan keuangan kepada pemberi modal atau para kreditur.
Tujuan  laporan  keuangan  yaitu  menyediakan  informasi  posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pengguna  dalam  pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan  harus  dapat  dipahami,  relevan,  meterialitas,  keandalan, substansi  mengungguli  bentuk,  pertimbangan  sehat,  kelengkapan, dapat dibandingkan, dan tepat waktu serta keseimbangan antara biaya dan manfaat (IAI, 2013).
Selama  ini  banyak  dari  UMKM  belum  menyusun  laporan keuangan  karena  ketiadaan  standar  akuntansi  keuangan  untuk UMKM.  Akibat  hal  itu  perbankan  menerapkan  kriteria  dan  syarat penyaluran  kredit  yang  sama  antara  UMKM  dan  usaha  besar,  yang sebenarnya  tidak  dapat  diukur  dari  kemampuan  antar  keduanya. Terkait  hal  itu  Standar  Akuntansi  Keuangan  untuk  UMKM  sebagai infrastruktur  UMKM  agar  layak  dari  sisi  peraturan  bank  harus berbeda  dengan  SAK  non  UMKM.  Standar  inilah  yang  kita  kenal sekarang  sebagai  SAK  ETAP,  dimana  UMKM  telah  dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
Narsa, Widodo, dan Kurnianto (2012) berpendapat bisnis dalam skala apapun, laporan keuangan berperan sangat penting, disamping sebagai acuan bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan, juga terutama  untuk  memperoleh  gambaran  kondisi  kinerja  keuangan perusahaan, untung dan rugi. Begitu juga pada skala usaha mikro kecil dan menengah, catatan yang baik dan tertib akan membantu seorang pelaku  usaha  mengetahui  transaksi  apa  saja  yang  telah  dilakukan usahanya  selama  periode  tertentu.  Ediraras  (2010)  menyarankan
kepada  pelaku  UKM  yang  belum  menerapkan  akuntansi  agar  mulai menerapkan  akuntansi.  Sedikit  apapun  transaksi  yang  terjadi, sesederhana  apapun  metode  akuntansi  yang  dipakai,  namun  hasil akuntansi  akan  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  kelangsungan UKM itu sendiri.
Anggraini  dan  Nasution  (2013)  berpendapat  pada  saat  ini pengembangan  UMKM  masih  dilanda  berbagai  hambatan  dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha. Pada dasarnya hambatan dan  rintangan  yang  dihadapi  para  pengusaha  UMKM  dalam meningkatkan  kemampuan  usaha  sangat  kompleks  dan  meliputi berbagai  aspek  yang  mana  salah  satu  dengan  yang  lainnya  saling berkaitan  antara  lain;  kurangnya  permodalan  baik  jumlah  maupun sumbernya,  kurangnya  kemampuan  manajerial  dan  keterampilan beroperasi  serta  tidak  adanya  bentuk  formil  dari  perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran.
Dari  adanya  masalah-masalah  yang  muncul  dan  dihadapi  oleh pelaku  UMKM,  maka  pada  tanggal  5  November  tahun  2007  oleh presiden  SBY  diluncurkan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  dan dilanjutkan pada era presiden Joko Widodo. Selain program KUR yang telah  diluncurkan  oleh  presiden  SBY,  banyak  kredit  usaha  lainnya yang  diberikan  oleh  perbankan  dengan  akad  syariah  maupun konvensional,  lembaga  keuangan  mikro  (LKM),  koperasi,  pegadaian dan sebagainya.
Perbankan,  LKM,  koperasi,  pegadaian  dan  sebagainya  itu tentunya tidak mau mengalami kerugian pada saat memberikan kredit pada pelaku UMKM. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum mereka  memberikan  atau  menyalurkan  dananya  kepada  pelaku UMKM.
Untuk memperoleh modal usaha dari perbankan, LKM, koperasi, pegadaian  dan  sebagainya  tersebut.  Dibutuhkan  laporan  keuangan yang andal sebagai suatu informasi keuangan sehingga dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan keputusan oleh manajemen dan pihak luar (kreditur).  Disinilah  peran  akuntan  dalam  membentuk  informasi berupa  laporan  keuangan  yang  diharapkan  dapat  memberdayakan pelaku UMKM.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah  mensahkan  Standar  Akuntansi  untuk  Entitas  Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan  berlaku efektif  per  1  Januari  2011  namun penerapan  sebelum  tanggal  efektif diperbolehkan.  Penggunaan  SAK  ETAP  ini  adalah  ditujukan  untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang 1) tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP  merupakan  standar  akuntansi  yang  penggunaanya  ditujukan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  SAK  ETAP  ini lebih  mudah  dipahami  dan  tidak  sekompleks  SAK  Umum.  Selain adanya SAK ETAP tersebut, kemudahan lain bagi UMKM dalam hal pembukuan akuntansi adalah semakin banyaknya software akuntansi yang  dapat  digunakan  UMKM.  Ke  depannya  diharapkan  UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan  sehingga  lebih  mudah  bagi  para  pengusaha  UMKM  untuk memperoleh pembiayaan (Rudiantoro dan Siregar 2012).
Fakta yang ada dan kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM  adalah  kesulitannya  dalam  membentuk  informasi  berupa laporan  keuangan.  Mereka  kurang  memahami  peran  akuntansi  dan pentingnya  membuat  laporan  keuangan  pada  suatu  bisnis,  hal  ini menjadikan  penelitian  ini  cukup  layak  untuk  dilakukan  terutama  di Kabupaten Pmekasan. Harapannya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada masyarakat atau bahkan pemerintah.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  rumusan  masalah  yang dibuat  oleh  peneliti  yaitu  bagaimana  peran  akuntansi  berdasarkan laporan  keuangan  ETAP  bisa  berkontribusi  terhadap  pemberdayaan UMKM  di  Pamekasan.  Rumusan  masalah  ini  dapat  dijawab  dengan melakukan  observasi  langsung  kelapangan,  bisa  dengan  cara  survey dan  wawancara  terhadap  pihak  yang  terkait.  Lingkup  penelitian  ini hanya pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan yang berpusat di Kota Pamekasan, tidak mencakup seluruh Kabupaten Pamekasan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  apakah  peran akuntansi  berbasis  laporan  keuangan  ETAP  dapat  memberdayakan UMKM di Kabupaten Pamekasan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Akuntansi
Akuntansi  adalah  suatu  seni  untuk  mengumpulkan, mengidentifikasikan,  mengklasifikasikan,  mencatat  transaksi  serta kejadian  yang  berhubungan  dengan  keuangan,  sehingga  dapat menghasilkan  informasi,  yaitu  laporan  keuangan  yang  dapat digunakan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  (Sumarsan,  2013). Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  yaitu  antara  lain;  laporan laba/rugi,  laporan  perubahan  ekuitas,  laproan  posisi  keuangan  dan laporan arus kas.
2. Sistem Informasi Akuntansi
Informasi  akuntansi  dapat  menjadi  dasar  yang  andal  bagi pengambilan  keputusan  ekonomis  dalam  pengelolaan  usaha  kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain- lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal
bagi  usaha  kecil  dari  kreditur  (Bank)  (Sakri  et  al.  2018).    Selain  itu fungsi  sistem  informasi  akuntansi  dapat  memberikan  informasi  laba yang  dapat  membantu  pemilik  atau  pihak  lain  dalam  mengestimasi kekuatan  laba  untuk  menaksir  resiko  dalam  investasi  dan  kredit (Ustman, 2017).
Sistem  informasi  akuntansi  menurut  Musmini  (2013) merupakan  kumpulan  sumber  daya,  seperti  manusia  dan  peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam  informasi.  Informasi  tersebut  dikomunikasikan  kepada pengambil  keputusan.  Sistem  informasi  akuntansi  terdiri  dari  (1) informasi operasi, informasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan  perusahaan  yang  bersifat  rutin,  atau  kegiatan  sehari-hari. Misalnya penjualan produk, persediaan barang, piutang, biaya, utang, dan lain-lain. (2) informasi akuntansi keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi hal ini ditujukan terutama bagi pihak luar perusahaan. (3) informasi  akuntansi  manajemen,  informasi  yang  digunakan  oleh manajemen  untuk  perencanaan,  implementasi,  dan  pengendalian perusahaan,  meliputi  identifikasi,  pengukuran,  analisis,  penyajian, interpretasi, dan komunikasi informasi. (4) informasi akuntansi pajak, untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang.  Manajemen  juga perlu informasi beban kewajiban pajak perusahaan.

## 3. Standar Akuntansi Keuangan
Proses menghasilkan informasi berupa laporan keuangan pada suatu perusahaan, tidak dapat dilakukan sesuai selera dan keinginan masing-masing  dari  setiap  orang  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Proses  menghasilkan  informasi  keuangan  ini  telah  diatur  sesuai standar  yang  menjadi  acuan  bagi  setiap  perusahaan  di  dunia.  Di Indonesia,  standar  keuangan  yang  menjadi  acuan  bagi  perusahaan yaitu  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yang  disusun  oleh  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Secara umum SAK terbagi menjadi tiga, yaitu SAKIFRS,  SAK  ETAP,  dan  SAK  Syariah.  2  dibentuk  oleh  DSAK menghasilkan SAK-IFRS dan ETAP, kemudian 1 dibentuk oleh DSAS menghasilkan  SAK-Syariah.  Untuk  lebih  jelasnya,  berikut penjabarannya dari ketiga jenis SAK tersebut.

## 1. SAK IFRS
Standar  Akuntansi  Keuangan  ini  disusun  dengan  mendaptasi IFRS  ( International  Financial  Reporting  Standards).  SAK  ini disusun untuk organisasi yang memiliki akuntabilitas publik. Ciri-ciri signifikan dari entitas yang memiliki akuntabilitas publik:
a. Entitas tersebut telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam  proses  pendaftaran  kepada  otoritas  pasar  modal  atau regulator lain untuk tujuan penerbitan sekuritas di pasar modal. Ini berarti setiap badan usaha yang telah terdaftar di Bursa Efek
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Indonesia  (BEI)  atau  istilah  lain  yaitu  telah go  public,  karena memiliki pertanggungjawaban kepada publik.
b. Entitas tersebut menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia bagi sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang  dan/atau  pedagang  efek,  dana  pensiun,  reksa  dana,  dan bank  investasi.  Badan  usaha  seperti  ini  menyerap,  menyimpan, dan  mengelola  dana  masyarakat  yang  cukup  banyak,  maka memiliki pertanggungjawaban kepada publik.
2. SAK-ETAP
SAK  ETAP  diterapkan  untuk  penyusunan  laporan  keuangan yang  dimulai  pada  atau  setelah  1  januari  2011.  Penerapan  dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntan Publik dimaksudkan  untuk  digunakan  oleh  entitas  tanpa  akuntabilitas publik.
Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:
a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
b. Menerbitkan  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  ( general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contohnya pemilik  yang  tidak  terlibat  langsung  dalam  mengelola  usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.
Badan  usaha  yang  tergolong  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik adalah:
- Entitas Perorangan
- Firma
- CV ( commanditaire Vennootschap)
- Perseroan Terbatas, yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
- Koperasi
3. SAK-SYARIAH
Sehubungan perkembangan transaksi dan entitas syariah yang pesat,  dirasa  perlu  menyusun  seperangkat  Standar  Akuntansi Syariah. Badan usaha yang menggunakan SAK-Syariah yaitu badan usaha  yang  berbasis  syariah  misalnya  Bank  Syariah,  koperasi syariah, dll.
Menurut  Rudiantoro  dan  Siregar  (2012)  SAK  ETAP  bertujuan untuk  dapat  mengakomodir  kebutuhan  entitas  yang  tidak  memiliki akuntabilitas  publik  signifikan.  Selain  itu  juga  untuk  membantu membuat standar akuntansi yang dapat digunakan oleh UMKM karena sifatnya  yang  lebih  ringkas  dan  mudah  digunakan  dibandingkan dengan  SAK  Umum.  Hal  terpenting  dari  implementasi  SAK  ETAP
adaah  pemahaman  yang  baik  atas  SAK  ETAP  tersebut  oleh  UMKM tersebut.
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Semua kegiatan yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang memiliki aktivitas bisnis komersial yang telah memenuhi kriteria dengan  perputaran  penghasilan  di  bawah  4,8  Miliar  dapat dikategorikan sebagai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  ada  beberapa  kriteria  yang dipergunakan  untuk  mendefinisikan  pengertian  dan  kriteria  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM tersebut adalah:
1. Usaha Mikro
Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang ini.  Menurut  keputusan  Menteri  Keuangan  No.  40/KMK.06/2003 yaitu dengan penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 pertahun.
2. Usaha Kecil Kriteria  usaha  kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau  memiliki  hasil  penjualan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000 pertahun.
3. Usaha Menengah
Kriteria  usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau  usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjulan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  no  10  tahun  1999,  dikatakan  usaha menengah jika memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp.  200.000.000  sampai  dengan  paling  banyak  sebesar  Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## 5. Penelitian Terdahulu
Narsa, Widodo, dan Kurnianto (2012) meneliti kesiapan UMKM dalam  implementasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  ETAP  untuk meningkatkan akses modal perbankan. Kendala yang dihadapi UMKM selain  modal  adalah  penerapan  manajemen  yang  profesional.  Sistem pembukuan  UMKM  selama  ini  umumnya  sangat  sederhana  dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku). Padahal laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu  mereka  dalam  upayanya  pengembangan  bisnisnya  secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kendala  UMKM  adalah  tidak  memiliki  laporan  keuangan  sesuai standar SAK-ETAP dan UMKM yang memiliki catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat dibandingkan UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama. Salah satu yang mendorong kemajuan UMKM tersebut adalah kemampuan mengakses kredit dari perbankan, sehingga masalah kesulitan permodalan dapat diatasi.
Ediraras  (2010)  menganalisa  para  pelaku  UKM  dalam penerapan  akuntansi,  pemanfaatan  akuntansi  sebagai  dasar pembuatan  keputusan  usaha  dan  sebagai  alat  untuk  peningkatan kinerja  UKM.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  UKM telah  menerapkan  akuntansi,  dan  dari  hasil  akuntansi  tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha.
Musmini  (2013)  meneliti  sistem  informasi  akuntansi  untuk menunjang  pemberdayaan  pengelolaan  usaha  kecil.  Peneliti berpendapat bahwa sistem informasi akuntansi usaha kecil perlu ditata lebih  baik, sehingga  dapat  memberikan  informasi  tentang  penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, persediaan, harga pokok penjualan dan  laba  kotor  untuk  setiap  periode.  Tahap  berikutnya,  jika  sistem manual tersebut sudah dirancang dengan output berupa informasi yang cukup  memadai,  maka  dapat  digunakan  untuk  dasar  pengambilan keputusan manajer.
Anggraini dan Nasution (2013) meneliti peranan Kredit Usaha Rakyat  (KUR)  bagi  pengembangan  UMKM.  Berdasarkan  hasil penelitian  dari  67  responden  yang  terdiri  dari  usaha  perdagangan sebanyak  30  orang,  toko  serba  ada/supermarket  sebanyak  13  orang, usaha jasa sebanyak 10 orang, usaha rumah makan sebanyak 8 orang, dan jenis usaha industri sebanyak 6 orang. Dapat disimpulkan bahwa besarnya  modal  kredit  usaha  rakyat  berpengaruh  positif  terhadap perubahan  tingkat  pendapatan  pengusaha  UMKM.  Hal  ini  dapat dikatakan  semakin  besar  jumlah  modal  kredit  usaha  rakyat    maka semakin  tinggi  pula  tingkat  pendapatan  yang  akan  didapatkan pengusaha UMKM.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Isinya hanya penjabaran  terkait  data  hasil  penelitian  yang  menjadi  temuan  di lapangan.  Kabupaten  kota  Pamekasan  terdiri  dari  9 kelurahan.  Dari masing-masing  kelurahan  akan  diambil  sampel  berdasarkan  jenis usaha  prioritas  (perdagangan,  supermarket, rumah  makan,  jasa,  dan industri). Secara total akan ada  maksimal 45 sampel usaha UMKM. Melihat  jumlanya  yang  sedikit,  maka  hal  ini  cukup  mudah  untuk dilakukan. Berikut ini 9 Kelurahan yang ada di Kabupaten Pamekasan.
Tabel kelurahan di kabupaten Pamekasan No Kelurahan 1  Barurambat kota 2  Bugih 3  Gladak Anyar 4  Jungcangcang 5  Kangenan 6  Kolpajung 7  Kowel
8  Parteker
9  Patemon
Sumber: badan pusat statistik
Data  diperoleh  dengan  melakukan  observasi  langsung  ke lapangan. Caranya dengan melakukan wawancara atau meminta data yang  diperlukan  kepada  pihak  terkait  melalui  kunjungan  langsung, baik itu pegawai atau pemilik yang melakukan pencatatan akuntansi berupa laporan keuangan.
Teknik  analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner penelitian yang pernah dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012) dengan  beberapa  pertanyaan  kepada  responden,  sehingga  diketahui peran  akuntansi  berdasarkan  laporan  keuangan  ETAP  dalam pemberdayaan  UMKM.  Selanjutnya  dilakukan  analisis  secara deskriptif.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran UMKM di Kabupaten Pamekasan
UMKM  yang  menjadi  sampel  penelitian  ini  yaitu  terdiri  dari perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Total ada 22 UMKM yang menjadi objek penelitian dari 9 Kelurahan di Kabupaten Pamekasan.
Bentuk  kepemilikan  perusahaan  dari  total  22  UMKM  terebut, seluruhnya dimiliki oleh orang pribadi. Kepemilikan pribadi terdiri dari usaha  keluarga  yang  secara  turun  temurun  beroperasi  sampai sekarang  dikategorikan  sebagai  usaha  yang  periode  operasinya  lebih
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
dari  5  tahun  sebanyak  8  perusahaan  atau  36  %,  dan  adapula  usaha yang  baru  dibangun  dikategorikan sebagai  periode  usaha  yang beroperasi kurang dari 5 tahun sebanyak 14 atau 64 %.
UMKM  yang  memiliki  legalitas  badan  usaha lebih sedikit  dari pada yang belum memiliki legalitas usaha. Responden yang menjawab memiliki legalitas usaha ada 7 perusahaan atau 31%, sedangkan yang belum  memiliki  legalitas  usaha  sebanyak  15  perusahaan  atau  setara 69%.
UMKM yang memiliki karyawan lebih  dari 10 orang sebanyak 2 atau 9%, UMKM yang memiliki karayawan lebih dari 5 orang sebanyak 4 atau 18%, dan yang memiliki karyawan kurang dari 5 orang sebanyak 5 atau 23% serta yang tidak memiliki karyawan sebanyak 11 atau 50%.
Pendidikan terakhir pelaku UMKM tersebut berdasarkan hasil responden  yaitu  sebanyak  3  orang  atau  sebesar  14%  lulusan  S2, sebanyak 5 pemilik usaha atau 23% lulusan S1, dan 14 orang pemilik usaha UMKM atau sebesar 64% yang lulusan SMA/MA.
Latar belakang pendidikan pelaku UMKM tersebut hanya ada 1 yang  lulusan  sarjana  manajemen,  dan  ada  1  yang  lulusan  sarjana akuntansi. Sisanya sebanyak 20 orang pemilik usaha UMKM memiliki latar belakang diluar ekonomi, manajemen, dan akuntansi.
Perusahaan yang melakukan penjualan per tahunnya dibawah Rp. 100.000.000 rupiah sebanyak 13 perusahaan dan perusahaan yang penjualannya  diantara  Rp.  100.000.000  –  499.000.000  sebanyak  5 perusahaan,  serta  perusahaan  yang  penjualannya  diantara  Rp. 500.000.000 – 2.500.000.000 sebanyak 4 perusahaan.
Sumber  pendanaan  perusahaan  dari  22  perusahaan,  sebanyak 19  perusahaan  menggunakan  100%  modal  sendiri,  1  perusahaan menggunakan  50%  -  74  %  modal  sendiri,  dan  2  perusahaan menggunkan  kurang  dari  50%  modal  sendiri.  Seluruhnya  dari perusahaan tersebut tidak menggunakan jasa/kredit perbankan untuk memperoleh modal.
2. Informasi Keuangan
UMKM  yang  sudah  menggunakan  sistem  akuntansi  dengan pencatatan manual maupun terkomputerisasi menggunakan software akuntansi sebanyak 10 atau 46%, dan yang belum menggunakan sistem akuntansi sisanya yaitu sebanyak 12 atau 54%. Sebagian besar UMKM di Kabupaten Pamekasan belum menggunakan sistem akuntansi untuk menjalankan usahanya.
Jika ditreatment dengan cara diklasifikasikan persentase usaha yang  menggunakan  akuntansi  pada  usaha  kepemilikan  secara  turun temurun atau yang periode usahanya sudah berjalan lebih dari 5 tahun dibandingkan  dengan  usaha  yang  beroperasi  kurang  dari  5  tahun. Untuk usaha kepemilikan pribadi secara turun temurun yang periode usahanya lebih dari 5 tahun yang berjumlah 8 atau 36%, tidak ada yang
menggunakan sistem akuntansi. Sedangkan usaha yang dikategorikan usaha yang beroperasi kurang dari 5 tahun sebanyak 10 atau 46% telah menggunakan  sistem  akuntansi  dan  mengetahui  SAK  ETAP  dari seminar  dan  lainnya,  dan  sisanya  belum  menggunakan  sistem akuntansi sebanyak 4 atau 18%. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, yaitu:
A. Ada  yang  beranggapan  usaha  turun  temurun  itu  sudah  menjadi kebiasaan, dan sulit mengubah kebiasaan terdahulu.
B. Usaha turun temurun itu beranggapan sudah memiliki pasar
C. Ketidakpahaman dalam membuat sistem akuntansi
D. Akuntansi sangat rumit dan tidak ada waktu untuk belajar karena telah tersita waktu untuk bekerja
Ternyata  UMKM  yang  berdiri  kurang  dari  5  tahun  sebagain besar  sudah  menggunakan  sistem  akuntansi.  Dilihat  dari  hasil persentasenya sebesar 46% dan ada sebagian usaha baru yang belum menggunkaan  sistem  akuntansi.  UMKM  yang  menggunakan  sistem akuntansi  itu menjalankan usahanya berdasarkan hasil dari laporan keuangan yang memiliki manfaat untuk mengambil keputusan, yaitu:
1. Penilain kinerja usaha sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang
2. Berguna  sebagai  pengambilan  keputusan  persediaan  barang  apa saja  yang  harus  dipertahankan,  atau  pertimbangan  pembelian bahan baku untuk produksi.
3. Mengajukan/permohonan pembiayaan bank sebagai pengembangan usaha
4. Penambahan/pengurangan  karyawan,  atau  pertimbangan  bonus karyawan
5. Penambahan aset usaha
6. Pemberian diskon
7. Promosi usaha
Melihat  pembahasan  di  atas,  hasilnya  diketahui  bahwa perusahaan UMKM yang belum menggunakan sistem akuntansi masih sangat  banyak.  Perusahaan  yang  masih  menggunakan  sistem  turun temurun dari keluarga dan juga perusahaan yang tidak menggunakan sistem keuangan ada sebanyak 12 perusahaan UMKM. Perkembangan perusahaan  UMKM  ini  dikategorikan  usaha  yang  sulit  berkembang dilihat  dari  penjualan  per  tahunnya  yang  dibawah  Rp.  100.000.000. Begitupula  dengan  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemiliknya  untuk mengembangkan usahanya  dengan  cara melakukan pinjaman modal, tidak  ada  yang  mendapat  pinjaman  dari  investor/kreditur.  Sehingga usaha yang dimiliki seluruhnya dari modal pribadi.
Berbeda dengan perusahaan UMKM yang sudah menggunakan sistem  akuntansi,    10  perusahaan  yang  sudah  menggunakan  sistem
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
akuntansi dapat dengan mudah mengambil keputusan dalam menjalan usahanya.  Sehingga  perkembangan  usahanya  dengan  mudah berkembang  dilihat  dari  penjualan  per  tahunnya  yang  sampai  Rp. 100.000.000  –  2.500.000.000.  Perusahaan  UMKM    yang  sudah menggunakan  sistem  akuntansi  berupa  laporan  keuangan  dengan mudah mendapatkan modal dari investor/kreditur untuk mengembangkan usahanya.

## E. KESIMPULAN
Kesimpulan
Berdasarkan  responden  UMKM  tersebut  dalam  penelitian  ini, peneliti melihat dari peran akuntansi berdasarkan SAK ETAP sangat membantu  perusahaan  UMKM  untuk  semakin  berkembang.  Dengan adanya laporan keuangan pada UMKM dapat meningkatkan penjualan per tahunnya dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi yang dibutuhkan. Misalnya dengan pengambilan keputusan yang cepat yang merujuk  pada  informasi  berupa  laporan  keuangan,  juga  dapat mengembangkan usaha dengan menambah modal dari kreditur.
Tetapi dari 22 sampel yang diambil, lebih dari 50% perusahaan UMKM  belum  menggunakan  sistem  akuntansi  berupa  laporan keuangan  SAK  ETAP.  Mengingat  sangat  minimnya  perusahaan UMKM  memahami  sistem  akuntansi.  Pemahaman  mengenai  SAK ETAP dinilai sangat rendah di Kabupeten Pamekasan.
Saran
Peneliti menyarankan kepada lembaga pemerintah atau swasta, isntitusi pelatihan pelaporan keuangan, sudah tidak lagi berfokus pada teknik  dasar  akuntansinya,  mealinkan  sudah  pada  tahapan pemahamana standar akuntansinya.
Lembaga-lembaga  terkait  juga  diharapkan  memberikan pelatihan  atau  seminar  kepada  para  pelaku  usaha  UMKM,  untuk kedepannya  bisa  memahami  apa  itu  laporan  keuangan  berdasarkan SAK ETAP.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, D dan Nasution, H,S. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 1(3): 105-116. 2013
Ediraras, T, D. Akuntansi dan Kinerja UKM. Jurnal Ekonomi Bisnis, 2(15): 152-158. 2010
IAI. 2013. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
Musmini,  S,  L.  Sistem  Informasi  Akuntansi  Untuk  Menunjang Pemberdayaan  Pengelolaan  Usaha  Kecil  (Studi  Kasus  Pada Rumah  Makan  Taliwang  Singaraja). Vokasi  Jurnal  Riset Akuntansi,  2(1): 62-81. 2013
Narsa,  M,I.,  Widodo,  A.  dan  Kurnianto,  S.  Mengungkap  Kesiapan UMKM  Dalam  Implementasi  Standar  Akuntansi  Keuangan Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (PSAK-ETAP)  Untuk Meningkatkan  Akses  Modal  Perbankan. Majalah  Ekonomi, Tahun XXII, No.3, Desember 2012: 204-214
Rudiantoro, R. Dan Siregar, S.V. Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(1): 1-21. 2012
Sakri,N.  Majid,  J.  dan  Juardi,  M,S,S.  Mengungkap  Informasi Akuntansi  Usaha  Kecil  (Sebuah  Studi  Fenomenologi). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 4(2): 75-100. 2018
Sumarsan, T. 2013. Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS. Jilid 1. Indeks. Jakarta
Ustman.  Pengaruh  Manajemen  Laba  Terhadap  Biaya  Modal  Ekuitas Setelah Konvergensi SAK IFRS Pada Perusahaan Manufaktur.
Jurnal Akuntansi dan Investasi, 2(1): 34-48.  2017.