## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 71-13
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Penerapan whistleblowing system pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi
Anis Widyawati a *, Heru Setyanto b , Aldita Evan Primaha c , Nadela Justicea d .
Univesitas Negeri Semarang. Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia a anis@mail.unnes.ac.id ; b herusetyanto@mail.unnes.ac.id; c alditaevanprihama57@students.unnes.ac.id; d nadelajusticea@students.unnes.ac.id * Corresponding Author
Abstrak : Partai politik merupakan elemen demokrasi yang sangat penting. Standar etik, akuntabilitas, dan budaya demokrasi partai perlu menjadi perhatian. Penelitian ini mengkaji penerapan whistleblowing system di partai politik dan efektivitasnya dalam mencegah korupsi. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi diolah menjadi deskripsi formulatif dan solutif. Sistem yang dirumuskan bernama SIAPP (Sistem Informasi dan Aduan Partai Politik). SIAPP merupakan platform digital yang dimiliki oleh partai politik ber- isi informasi mengenai skema kerja dan pendidikan antikorupsi, akses interaktif masyarakat, lama aduan. SIAPP dapat menunjang pelaksanaan Modul Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang telah diluncurkan KPK RI. Partai politik perlu membuka diri agar masyarakat mengetahui skema kerja yang anti korupsi; stan- dar etik bagi kader partai; dan budaya demokrasi partai. Hasil penelitian menyebutkan partai politik dan pegiat anti korupsi sepakat dengan mekanisme SIAPP yang ditawarkan karena dirasa cukup efektif dalam mencegah korupsi politik dan mendorong keterbukaan partai sehingga mendapat kepercayaan publik. Kata Kunci ; Whistleblowing System ; Partai Politik; Tindak Pidana Korupsi
How to Cite : Widyawati, A., Setyanto, H., Primaha, A. E., & Justicea, N. (2023). The implementation of whistleblowing in political parties to prevent corruption crimes. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (1),
71-82. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.983

## Pendahuluan
Menurut ayat 3 Pasal 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Akibatnya, seluruh kehi- dupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus bertumpu pada landasan hukum (Indrati & Farida, 2007, p. 126), Rule of law , merupakan istilah yang lazim digunakan. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan sehingga mencapai tata yang tertib. Hukum, sebagai produk politik, secara khusus dirancang untuk memastikan agar sistem politik tidak menyimpang dari “jalur” yang telah ditentukan sebelumnya. Negara hukum Pancasila yang dianut oleh Indonesia merupa- kan aturan-aturan untuk mencapai tujuan negara yang diambil dari nilai-nilai Pancasila sebagai sumber  hukum  tertinggi  (Najih,  2018).  Indonesia  telah  memilih  menjadi  negara  demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dijalankan melalui sistem perwakilan berdasarkan  Sila-4  Pancasila  yang  diserahkan  kepada  penyelenggara  negara.  Pemerintah  dan DPR  sebagai  lembaga  yang  diamanahi  tugas mengatur  dan  memajukan  negara  dan  rakyatnya. Dalam pelaksanaannya, terdapat satu alat atau organ yang berperan menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah, yaitu partai politik (Megawati & Absori, 2019).
Di  Indonesia,  partai  politik  memainkan  peran  penting  dalam  sistem  demokrasi.  Kehadiran partai  politik  berfungsi menjadi  tempat  rekrutmen  dan  kaderisasi sosok-sosok  yang  akan  dan layak dicalonkan menjadi penguasa (eksekutif dan legislatif). Partai politik yang akan menjadi kendaraan calon untuk turut serta dalam suatu kontestasi politik. Setelah calon tersebut terpilih, maka ia lah yang akan menentukan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Maka, peran yang dimiliki oleh partai politik sangat sentral (Saud & Margono, 2021). Sebagai penghu- bung atau penyalur partisipasi rakyat, partai politik harus memiliki keterbukaan akses, sikap dan aspiratif.  Rakyat  berhak  mengetahui  informasi  mengenai  partai  politik  sebagai  bahan  pertim- bangan  untuk  memilih  sekaligus  menjalankan  fungsi  pengawasan  sebagai  social  control.  Atas nama  kedaulatan  inilah,  oleh  hukum  rakyat  diberi  kesempatan  untuk  melakukan controlling terhadap kinerja pemerintah, termasuk partai politik. Controlling memiliki pengertian lebih luas dari  pengawasan.  Jika  pengawasan  hanya  dapat  melihat  dan  mengetahui  apa  yang  telah  dan
belum dikerjakan, controlling atau pengendalian memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi oleh  rakyat melalui mekanisme yang berlaku.  Oleh karena itu,  premis dasarnya adalah  bahwa setiap lembaga pemerintah adalah pelaksana kedaulatan rakyat, yang menempatkannya di bawah kendali dan kehendaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sullivan, 2017).
Salah satu pilar demokrasi adalah partai politik, yang seharusnya menjadi alat bagi masyarakat untuk memperjuangkan kehidupan politik yang lebih baik. Partai politik harus diberi kesempatan lebih banyak untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Namun, pada kenyataan- nya, kemajuan partai politik tidak berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Setiap kontes lima  tahun  pilihan  partai  politik  dilihat  sebagai  masalah  daripada  solusi  untuk  demokratisasi (Gidron & Ziblatt, 2019). Dewasa ini, justru partai politik menunjukan sikap yang berbeda. Keba- nyakan partai memberi kesan bahwa keberadaanya eksklusif dan memegang kendali atas rakyat. Eksklusivitas mencerminkan budaya demokrasi internal partai yang tertutup. Keterbatasan akses informasi bagi pihak eksternal terhadap sebuah partai politik menyebabkan fungsi controlling tidak bisa berjalan dengan baik. Salah  satu  akibat nyata  yaitu banyak kader partai politik dan pejabat yang menjadi kader partai politik terjerat tindak pidana korupsi (Barnes & Cassese, 2017).
Gambar 1 . Statistik Korupsi Partai Politik dari Tahun 2014 s.d. 2017
Sistem pendanaan partai dan asal-usul dinasti politik adalah dua faktor yang menyebabkan partai politik menjadi salah satu sumber korupsi yang paling mungkin. Karena kekuasaan dan pengaruh pejabat atau elit partai, kedua skenario tersebut sangat mungkin mengakibatkan penya- lahgunaan kekuasaan. Persaingan tidak sehat untuk mendapatkan suara terbanyak disebabkan oleh  seringnya  terjadi  konflik  kepentingan  antara  elite  partai  satu  dengan  yang  lain.  Bahkan kepentingan rakyat yang sebenarnya menjadi tumpuan utama perjuangan partai tidak lagi men- jadi pertimbangan dalam keadaan seperti itu (Binns, 2017). Struktur pendanaan tiga pintu partai berpotensi menyuburkan korupsi, terutama terkait dengan iuran individu atau lembaga dan iuran anggota.  Pengaruh  tidak  diragukan  lagi  adalah  milik  kader  partai,  terutama  yang  memegang jabatan publik. Ketika mengikuti kontes politik, sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang harus membayar “mahar”  dalam  transaksi  politik.  Partai  dan  kader  partai terkait  erat  dengan konsep "deposit" dan "pengembalian modal". Menurut Megawati dan Absori (2019), perdagangan pengaruh sering terjadi.
Dalam memberantas kejahatan kerah putih ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  telah digabungkan menjadi undang-undang nasional. Menurut undang-undang, adalah ilegal untuk me- lakukan korupsi dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau merugikan negara  atau  perekonomiannya.  13  pasal  bahkan  memberikan  penjelasan  tentang  pengertian korupsi. Menurut penjelasan Pasal 13, korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 30 jenis, yang dibagi lagi  menjadi  tujuh  kategori:  penggelapan  saat  menjabat;  pemerasan;  gratifikasi;  penyuapan; benturan kepentingan dalam pengadaan; tindakan penipuan; dan kerugian keuangan negara. Jika dilihat, ketujuh jenis korupsi itu sangat erat satu sama lain dan terkait dengan kekuasaan seorang pejabat, elite partai, atau partai itu sendiri. Tentu saja, ini adalah peringatan untuk meningkatkan pengamanan agar politisi, pejabat, dan partai politik aman dari korupsi. Kepercayaan rakyat akan dipulihkan  oleh  pihak  yang  berintegritas.  Rakyat  akan  dapat  mengamankan  hak-haknya  dari negara melalui pemerintah sekali lagi berkat partai. Kesejahteraan masyarakat ialah tujuan akhir.

## Metode
Menurut Susanto (2020), penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris atau dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan karena mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris mengkaji berlakunya atau penerapan ketentuan hukum normatif dalam menanggapi peristiwa hukum masyarakat tertentu. Penelitian hukum empiris dilakukan terhadap keadaan atau situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan untuk terus menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk menemukan  masalah  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada  solusi.  Pendekatan  yuridis  empiris untuk pemecahan masalah digunakan dalam penelitian ini. Strategi hukum adalah memandang hukum sebagai standar, atau das sollen . Kajian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menyajikan permasalahannya. Hukum dipandang sebagai realitas sosial, buda- ya, atau das sein dalam pendekatan empiris. Menurut Djamba dan Neuman (2002) data primer untuk penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian.
Penelitian yang menggunakan berbagai metode ilmiah untuk mendeskripsikan fenomena dan peristiwa yang dialami subjek penelitian dalam konteks kata dan bahasa dikenal dengan pende- katan penelitian kualitatif. Prinsip-prinsip berikut mendukung penelitian kualitatif: (1) Bukti la- pangan yang sebenarnya; (2) Peneliti dan sumber data saling berinteraksi secara langsung dalam metode ini; dan (3)  Peneliti dapat lebih  memahami makna dari data yang mereka kumpulkan berkat penelitian ini.
Gambar 2 . Koordinasi Tim
Pelaksanaan Penelitian
Gambar 3. Pengambilan Data Penelitian di Lokasi Penelitian Gambar 4 . Bimbingan
Pelaksanaan Penelitian dengan
Prof. Antonious Nanang Tyasbudi Puspito, M.Sc
Menurut Wiratraman (2019), pendekatan yuridis empiris yang dimaknai dalam penelitian ini adalah analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mengaitkan bahan hukum pri-
mer, sekunder, dan tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan, khususnya mengenai penerapan whistleblowing system . partai politik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Wawancara terstruktur dengan pengurus partai politik dan praktisi antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah menjadi data primer. Peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun 2011 yang mengubah UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berfungsi sebagai sumber primer untuk data sekunder. Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, position paper KPK berjudul Sis- tem Integritas Partai Politik (SIPP), dan tulisan-tulisan online adalah contoh konten hukum sekun- der yang dapat diperoleh dari pendapat para ahli di bidang tertentu. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Sepanjang relevan dengan topik penelitian, bahan hukum tersier dapat berupa buku, laporan, atau jurnal non-hukum.
Data yang terkumpul kemudian diperiksa dan diteliti untuk menjamin kebenarannya. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Setelah data diolah menggunakan narasi dan tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkum- pul  sehingga  memperoleh  gambaran  secara  umum  dan  menyeluruh  tentang  keadaan  yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep whistleblowing System
Salah satu alat deteksi dini yang paling efisien untuk penipuan, pencurian, dan masalah terkait korupsi adalah sistem pelaporan pelanggaran, yang merupakan alat kepatuhan. Untuk menahan tingkat pelanggaran yang tinggi, pengendalian internal  yang baik sudah cukup.  Hasilnya,  telah terbukti bahwa layanan whistleblowing system dapat mencegah penipuan. Dalam hal deteksi dini penipuan, penggelapan, pelecehan, pencurian, korupsi, kolusi, dan nepotisme,  layanan whistle- blowing  system merupakan  alat  kepatuhan  yang  berguna.  Jenis-jenis  pelanggaran  yang  dapat ditangani oleh mekanisme whistleblowing harus dikontrol pada saat digunakan. Tentu tidak serta merta, dan tidak semua jenis laporan akan diunggah ke mekanisme pelapor. Dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi yang dimiliki partai politik, partai politik dapat mengatur jenis-jenis pelang- garan kader terhadap kode etik partai, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ada kemungkinan bahwa satu laporan berisi beberapa pelanggaran etika. Layanan whistleblowing system yang dikelola oleh internal partai yang berkompeten dan berpengalaman akan menjamin keberhasilan dalam menindaklanjuti laporan secara profesional dalam menjaga integritas partai politik. Setelah itu, partai harus mengidentifikasi proses penanganan laporan, baik dari alur pene- gakan etik maupun koordinasi antar organ internal partai politik. Akibatnya, konsep whistleblow- ing berikut disajikan kepada partai politik dalam penelitian ini.
Gambar 5. Konsep Whistleblowing System

## Teori Demokrasi Pancasila
Indonesia  adalah  bangsa  negara  yang  menggunakan  sistem  demokrasi  yang  berlandaskan Pancasila. Demokrasi yang berunsur kesadaran beragama, berlandaskan kebenaran, cinta kasih,
Partai Politik menginformasikan
skema kerja yang anti korupsi dan pendidikan karakter bagi kader melalui platform digital Partai Politik membuka kesempatan masyarakat untuk memberikan kritik dan saran sebagai bentuk kepedulian
Masyarakat dapat menginformasikan adanya dugaan pelanggaran etik kader Partai Politik kepada Penegak Etik Internal
Penegak Etik Partai Politik berwenang menyelesaikan pelanggaran etik kader secara internal yang hasilnya diketahui oleh publik
dan akhlak mulia, berkepribadian Indonesia dan lestari, maka demokrasi Pancasila berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem penyelenggaraan negara dalam demokrasi Pancasila baik dilakukan oleh rakyat sendiri maupun atas persetujuan rakyat. Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila dijelaskan bahwa Demokrasi Pancasila  adalah norma yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dalam  kehidupan  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta orga- nisasi  kekuatan  sosial,  organisasi  kemasyarakatan,  dan  lembaga  sosial  lainnya  serta  lembaga negara di pusat dan daerah. Demokrasi pancasila dimaksudkan untuk mencakup prinsip kebebas- an atau persamaan dan kedaulatan rakyat dalam jalannya pemerintahan sebagai fungsi kontrol agar meminimalisir terjadinya abuse of power , kemudian prinsip pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab yang di dalamnya terdapat sistem multi partai dan akuntabilitas pemerintah- an serta organisasi publik (Istifadah & Senjani, 2020),
Implementasi Whistleblowing System pada Partai Politik
Potensi Korupsi yang Melibatkan Partai Politik
Indonesia  termasuk  salah  satu  negara  demokrasi  terbesar.  Ciri  utamanya  adalah  adanya pendelegasian kedaulatan dari rakyat terhadap para wakil-wakilnya di pemerintahan dan parle- men. Pemerintah bersama dengan DPR diberi amanah untuk mengelola dan menyelenggarakan hajat hidup seluruh rakyat. Mulai dari urusan pangan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perta- hanan dan keamanan, serta kesejahteraan (Bohnenberger, 2020). Pemerintah bertugas menekan kesenjangan status sosial dan ekonomi dengan mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan klasik yang dialami hampir seluruh negara di dunia. Menjadi tugas pemerintah me- mastikan setiap orang mendapatkan hak untuk hidup sejahtera sehingga dalam mempertahankan kehidupannya  terbebas  dari  kejahatan-kejahatan  yang  didasari  masalah  ekonomi.  Kemiskinan memang menjadi salah satu faktor penyebab terbesar tersedianya orang- orang yang berpotensi terlibat kejahatan.
Dalam banyak kasus, kemiskinan dan pengangguran tidak hanya menyediakan pasokan tena- ga kerja ilegal potensial yang lebih besar untuk kegiatan kejahatan terorganisir, tetapi juga men- ciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi penjahat untuk mengeksploitasi tatanan sosial negara sebagai dasar kejahatan terorganisir. Dalam beberapa kasus (di selatan Italia, misalnya), kejahatan terorganisir memaksa bisnis legal untuk menghasilkan lapangan kerja dengan biaya yang dibayarkan kepada sindikat kriminal di daerah tersebut. Jadi kejahatan terorganisir sebenar- nya  memainkan  peran  sosial  yang  positif,  sebagai  pemberi  pelayanan  (Buscaglia  &  van  Dijk, 2003).
Salah satu kejahatan yang menjadi potential crime yaitu korupsi. Korupsi terjadi bukan karena kemiskinan tetapi merasa tidak cukup sehingga menimbulkan kerakusan (Lewis, 2017). Ada dua kemungkinan arti korupsi: etimologis dan yuridis. Corruptio atau corruptus yang berarti kerusak- an  dalam  bahasa  Latin,  dari  sinilah  asal  muasal  kata corrupt .  Banyak  bahasa  Eropa,  termasuk Inggris,  berasal  dari  bahasa  Latin, seperti corrupt , corrupt ;  Korupsi  merajalela  di  Prancis;  dan Belanda, khususnya corruptie . Dari segi hukum, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ko- rupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau korporasi yang bertujuan menguntungkan diri sen- diri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimi- likinya karena kedudukannya, yang dapat merugikan perekonomian negara atau negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas memberantas dan  mencegah  tindak  pidana  korupsi.  Bahaya  korupsi  yang  melibatkan  partai  politik  tidaklah mudah untuk ditanggulangi (Yanto et al., 2019). Terbukti pada Gambar 6, tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan kader-kader partai, bahkan ketua umum partai juga tersandung kasus korupsi.
Gambar 6 . Daftar Ketua Partai Politik Tersangkut Korupsi
Kepala daerah merupakan pejabat eksekutif di tingkat daerah yang bertugas memimpin jalan- nya  pemerintahan  di  suatu  wilayah  tertentu.  Kepalada  daerah,  baik  bupati  atau  walikota  dan gubernur memiliki tanggung jawab yang besar dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Mulai dari perencanaan pembangunan, perancangan anggaran, dan penggunaan anggaran yang didele- gasikan pada setiap satuan kerja atau unit bergantung pada jenis kebijakan. Jawa Tengah sebagai salah  satu  provinsi  di  Indonesia  dengan  jumlah  wilayah  yang  terdiri  dari  35  kabupaten/kota memiliki catatan kurang baik dalam integritas pejabat publik. 15 (lima belas) kepala daerah di Jawa Tengah tertangkap dengan dugaan kasus korupsi selama 2006-2022 (Teguh & Lubis, 2022). Dalam 5 tahun terakhir, terdapat 4 (empat) kepala daerah di Jawa Tengah yang tertangkap oleh KPK, yaitu: Pertama , Wali Kota Tegal, yaitu Siti Masitha Soeparno yang tertangkap oleh KPK pada Tahun 2017 dengan dugaan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pada Tahun 2018, hakim Tipikor Semarang menjatuhkan vonis pada mantan Walikota Tegal lima tahun penjara. Siti Masitha diusung oleh partai Golkar pada Pilkada Kota Tegal; Kedua , Bupati Pemalang,  yaitu  Mukti  Agung  Wibowo  (MAW)  yang  tertangkap  oleh  KPK  pada  bulan  Agustus 2022. Mukti Agung ditangkap dengan dugaan keterlibatan dalam praktik suap dan korupsi dalam proses pengadaan barang di lingkungan Pemkab Pemalang. Mukti Agung diusung oleh partai PPP dan Gerindra pada Pilkada 2020; Ketiga , Bupati Jepara, yaitu Ahmad Marzuqi ditangkap oleh KPK dengan  dugaan  kasus  suap  yang  diberikan  kepada  Hakim  Pengadilan  Negeri  Semarang  pada Tahun 2019. Suap diberikan terkait penanganan perkara penggunaan dana bantuan untuk partai politik. Ahmad Marzuqi diusung oleh Partai PPP; dan Keempat , Bupati Kudus, yaitu Muhammad Tamzil yang ditangkap oleh KPK dengan dugaan pemberian suap dalam praktik jual beli jabatan pada  Tahun  2019.  Muhammad  Tamzil  diusung  oleh  3  (tiga)  partai,  yaitu  PKB,  PPP,  Hanura (Agustina & Sutarih, 2019).
Kasus-kasus yang menjerat kepala daerah di Jawa Tengah tersebut terkait bentuk korupsi yang dilakukan yaitu suap, jual beli jabatan, dan pengadaan barang. Jual beli jabatan merupakan pe- nyimpangan yang masuk dalam kategori suap karena memang praktik jual beli dilakukan dengan cara  memberi  dan/atau  menerima  suap  untuk  menduduki  jabatan  tertentu  secara  melawan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur 2 (dua) bentuk korupsi tersebut dalam beberapa pasal, yaitu.
Tabel 1. Uraian UU Tipikor No. Bentuk Undang Undang No 20 Tahun 2001 Undang Undang No 31 Tahun 1999 Unsur Perbuatan 1. Suap Pasal 5; Pasal 6; Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, dan d; Pasal 33 • Setiap orang; • Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
• Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; • Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan 2. Pengadaan Barang Pasal 12 huruf (i) • Pegawai negeri atau penyelenggara negara; • Langsung atau tidak langsung; • Dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;

## Sumber: Hukumonline
Penuntutan  kepala  daerah  oleh  KPK  merupakan  salah  satu  kewajiban  dan  tanggung  jawab hukum. Tugas dan tanggung jawab KPK tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan- tasan Korupsi. meliputi: (1) Kolaborasi dengan organisasi anti korupsi yang berwenang; (2) Pe- ngendalian terhadap organisasi yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi; (3) Meng- ambil  langkah-langkah  untuk  mencegah  korupsi;  dan  (4)  Mengawasi  bagaimana  pemerintah negara bagian dijalankan.
KPK berperan sebagai trigger mechanism , yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif  dan  efisien  (Rinaldy  Bima  &  Ramadani,  2020).  Korupsi  yang  melibatkan  partai  politik politik  menjadi  salah  satu  sektor  yang  perlu  diberikan  treatment  sebagai  upaya  pencegahan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Partai politik merupakan rumah pengkaderan pejabat publik yang harus dipastikan aman dari potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Alasan utama yang  menjadi  keterdesakan  harus  dilakukannya  penyempurnaan  dan  penyeragaman  sistem pengelolaan partai politik khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi karena melalui partai politik, pejabat publik mendapatkan pendidikan, pemahaman, dan skema politik tertentu yang  menjadi  bekal  saat  dirinya  menjabat.  Maka  perlu  dirumuskan  suatu  sistem  yang  dapat mendorong partai politik untuk menjadi gerbang utama pendidikan anti korupsi. Fokus kajian penyempurnaan terletak pada internalisasi standar etik partai dan budaya demokrasi partai. Hal itu  dimaksudkan  untuk  mencegah  adanya  praktik  koruptif  dalam  pendanaan  partai  politik, terutama dari sumber sumbangan perorangan, organisasi, atau badan; serta iuran anggota. (UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik).
Potensi korupsi yang terjadi di partai politik karena beberapa faktor, yaitu: (1) Partai politik menjadi wadah pengkaderan anggota partai yang diproyeksikan menduduki jabatan publik; (2) Partai politik menjadi lembaga pendidikan karakter dan penanaman ideologi bagi calon pejabat publik;  dan  (3)  Budaya  politik  transaksional  dalam  setiap  pencalonan  kader  partai  menjadi pejabat publik.
Hal tersebut menjadi alasan utama partai politik masuk dalam kontributor korupsi yang cukup signifikan. Partai sejatinya memegang peran sentral dalam kehidupan demokrasi dan penyeleng- garaan pemerintahan. Sugih Wijaya dan Aista Wisnu, pengurus KOMPAK Jawa Tengah, berpenda- pat bahwa potensi korupsi yang melibatkan partai politik terjadi karena memang partai politik belum memiliki keseriusan dalam memberikan keterbukaan akses dan informasi bagi masyarakat terkait dengan skema kerja, sistem pendidikan, dan keterbukaan informasi masih belum serius dilaksanakan.
"Partai politik belum ada transparansi mengenai proses perpolitikan yang ada di Indonesia baik  dari  informasi  terkait  partai  politik  itu sendiri,  jam  kerja,  maupun  pengawasan  terhadap anggota partai politik."
Korupsi  bukan  merupakan  praktik  yang  diharapkan  dalam  menunjang  keberhasilan  fungsi partai politik sebagai laboratorium politik dan wadah perjuangan rakyat. Partai politik sejatinya rumah besar yang mengakomodasi berbagai kepentingan rakyat. Kepentingan internal partai po- litik seyogyanya tidak boleh melebihi kepentingan masyarakat. Kegagalan identifikasi kekurang- an  sistem  berjalannya  partai  politik  dan  keengganan  penindakan  terhadap pelanggaran  kader karena alasan tertentu, menyebabkan praktik korupsi akan terus terjadi. Bahkan ketua umum partai sekalipun menjadi langganan sasaran KPK dalam operasi praktik korupsi. Sistem penindak- an harus dijalankan beriringan dengan pencegahan. Peran partai politik sangat penting dalam upaya pendidikan sekaligus pencegahan korupsi yang melibatkan partai politik, oleh karena itu langkah yang terbaik adalah dengan memperkuat sistem integritas partai politik agar kader-kader yang dihasilkan memiliki karakter Pancasila dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.
Partai politik memiliki peranan penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran par- tai politik berfungsi menjadi tempat rekrutmen dan kaderisasi sosok-sosok yang akan dan layak dicalonkan menjadi penguasa (eksekutif dan legislatif). Partai politik yang akan menjadi kenda- raan calon untuk turut serta dalam suatu kontestasi politik. Setelah calon tersebut terpilih, maka ia lah yang akan menentukan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Maka, peran yang  dimiliki  oleh  partai politik  sangat  sentral.  Sebagai  penghubung  atau  penyalur  partisipasi rakyat, partai politik harus memiliki keterbukaan akses, sikap dan aspiratif. Rakyat berhak me- ngetahui informasi mengenai partai politik sebagai bahan pertimbangan untuk memilih sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sebagai social control. Atas nama kedaulatan inilah, oleh hukum rakyat diberi kesempatan untuk melakukan controlling terhadap kinerja pemerintah, termasuk partai  politik.  Controlling  memiliki  pengertian  lebih  luas  dari  pengawasan.  Jika  pengawasan hanya  dapat  melihat  dan  mengetahui  apa  yang  telah  dan  belum  dikerjakan,  controlling  atau pengendalian memiliki  kewenangan  untuk melakukan  koreksi  oleh  rakyat  melalui mekanisme yang berlaku. Jadi, dasar pemikirannya adalah lembaga pemerintah apapun merupakan pelaksana kedaulatan  rakyat  sehingga  berada  dalam  kendali  dan  kehendaknya,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung.
Dari hasil wawancara, diketahui bahwa partai politik telah memiliki instrumen peraturan etik, mekanisme  pengawasan  etik,  dan  penegakan  oleh  organ  internal  partai  politik.  Berkaitan instrumen regulasi berkaitan dengan etik, 4 (empat) partai menyatakan memiliki regulasi etik yang termaktub dalam AD/ART partai, seperti yang dinyatakan oleh Muhammad baginda, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Jawa Tengah, sepert: "Peraturan mengenai kode etik atau standar etik partai jelas terdapat pada AD/ART Partai, amanat Kongres Partai, dan peraturan partai atau peraturan  organisasi  yang  di  dalamnya memuat  aturan- aturan  berkaitan  dengan  etika  kader.” Pernyataan serupa disampaikan oleh Saefudin, Wakil Sekretaris DPD Golkar Jawa Tengah, bahwa: "Keputusan tertinggi berada di Kongres Partai yang diejawantahkan oleh pengurus masuk dalam aturan  struktural  partai  politik.  Setelah  itu,  forum  membuat  AD/ART  Partai  yang  menjadi “undang - undang”  internal  partai.  Kongres  partai memberikan  kewenangan  pada  Ketua Umum untuk memberikan kebijakan terhadap internal partai dalam bertindak, termasuk pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan partai".
Mekanisme pengawasan dan penegakkan etik dilakukan melalui sistem internal partai yang melibatkan  pengurus,  baik  di  tingkat  kabupaten/kota,  provinsi,  dan  pusat.  Pengawasan  dan penegakan etik dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui mahkamah partai, kepengurusan diatasnya, dan pembentukan tim khusus manakala terdapat pelanggaran kader. Rata-rata partai politik  menggunakan  pengawasan  struktural  di  internal  partai.  Kader  yang  berada  di  tingkat kepengurusan bawah akan diatasi oleh kepengurusan yang menaunginya, seperti kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota diawasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi, dan  kader  DPD  diawasi  oleh  Dewan  Pengurus  Pusat  (DPP).  Jika  terjadi  pelanggaran,  partai berbeda  dalam  menyikapi.  PDI  Perjuangan  memiliki  mahkamah  partai  yang  bertugas  untuk menegakkan etik di internal partai,
“ Kami memiliki mahkamah partai yang bertugas menindak pelanggaran etik yang dilakukan oleh  kader.  Mahkamah  partai  diatur  oleh  AD/ART  yang  didaftarkan  pembaruannya  di Kemenkumham ”.
Sedangkan  Pengurus  DPW  PPP  Jateng,  Ngainirrichald  menyatakan  bahwa  penegakkan  etik kader jika terdapat pelanggaran dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk sebagaimana amanat AD/ART partai.
Peneliti  Pusat  Kajian  Anti  Korupsi  UGM,  Zaenur Rohman  berpendapat  bahwa  partai  politik baru menindak kadernya jika telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana dalam perkara korupsi (Larasati et al., 2022). Penegakan etik seyogyanya dilakukan dalam mekanisme pra por justitia, sehingga partai dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kadernya. Jika  ditemukan  dugaan  pelanggaran,  partai  wajib  memproses  secara  internal  dan  hasilnya diketahui oleh publik. Pelanggaran etik yang dilakukan oleh kader partai politik perlu ditindak dengan  tegas,  utamanya  yang  berkaitan  dengan  korupsi.  Keempat  partai  yang  menjadi  objek penelitian menyatakan telah melakukan pendidikan anti korupsi terhadap kadernya dalam setiap kesempatan,  baik  dalam  pendidikan  kader  yang  dilakukan  secara  internal  oleh  badan  partai, maupun yang menggandeng pihak eksternal seperti KPK RI.
Pendidikan  anti  korupsi  diberikan  tidak  hanya  kepada  kader  partai  yang  belum  atau  tidak menjabat dalam pemerintahan, tetapi bagi kader yang sudah menjabat di pemerintahan seperti DPR/DPRD/Kepala Daerah, pendidikan anti korupsi masih diberikan oleh partai, baik PDIP, Gol- kar, PKB, dan PPP secara berkala. Tujuannya agar partai dapat selalu mengingatkan dan mening- katkan integritas kader agar dapat sefrekuensi dengan marwah partai politik tempatnya berna- ung dan dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, skema kerja yang anti korupsi telah dilakukan oleh partai dengan membuat sistem kerja, sistem pengawasan, dan penindakan terhadap kadernya yang melanggar dalam menjalankan aturan internal partai. Oleh karena itu, sudah seharusnya lembaga-lembaga negara yang bertugas di bidang pencegahan dan pemberan- tasan korupsi seperti KPK, memfasilitasi partai politik sebagai lembaga utama demokrasi untuk berbenah. Pembenahan dilakukan dengan menginternalisasikan standar etik, skema kerja dan pendidikan anti korupsi dilakukan partai politik agar pemerataan integritas partai dapat tercapai. Jika  partai  berintegritas, maka  angka  korupsi  di  tubuh  partai  politik  dapat  ditekan  dan  upaya pencegahan maupun penegakannya berjalan efektif dan efisien. Sejatinya aturan hukum maupun standar etik merupakan alat untuk mencapai tata yang tertib dalam sistem sosial tertentu,
Namun,  dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  partai  politik  belum  memiliki  mekanisme whistleblowing yang terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan whistleblowing sys- tem  di  tubuh  partai  politik.  Sistem whistleblowing sangat  tepat  diterapkan.  Dengan  membuka akses aduan atau pelaporan terhadap pengurus partai atas perilaku kadernya yang tidak etis atau bahkan melanggar hukum seperti korupsi, maka partai akan dapat melakukan deteksi dini dan cepat mengambil langkah untuk menyelesaikan, baik dengan mekanisme internal maupun ekster- nal. Selain itu, dengan adanya whistleblower yang siap dan terlindungi untuk menginformasikan terjadinya  pelanggaran,  maka  akan  menjadi  pengingat  bagi  kader  lain  untuk  tidak  melakukan penyimpangan. Whistleblowing system terdiri dari beberapa bentuk, seperti skema kerja; budaya aspiratif,  penanaman  karakter;  dan  dibukanya hotline .  Maka,  penulis  memformulasikan  suatu skema whistleblowing yang dapat diterapkan bernama SIAPP (Sistem Informasi dan Aduan Partai Politik), seperti pada Gambar 7.
SIAPP merupakan pelaksana dari kertas posisi SIPP yang dimiliki oleh KPK. SIAP bermuatan keterbukaan informasi partai (skema kerja dan pendidikan anti korupsi), akses interaktif dengan masyarakat (kritik dan saran), serta lama aduan pelanggaran kader partai ( whistleblowing ). SIAPP yang didalamnya terdapat mekanisme whistleblowing dilakukan secara mandiri oleh partai politik dengan standarisasi yang ditetapkan oleh KPK. SIAPP mendukung partai untuk terbuka, akunta- bel, dan taat hukum. Keterbukaan informasi yang terkandung dalam SIAPP sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memasukan partai politik menjadi objek di dalamnya.
Seluruh mekanisme whistleblowing ini menjadi instrumen yang dimiliki oleh partai politik ke- mudian dikemas menjadi transparansi publik dalam bentuk platform digital untuk memudahkan akses informasi masyarakat dan memperluas keterlibatan banyak pihak untuk turut serta terlibat
dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan adanya kertas posisi yang sudah dikeluarkan oleh KPK sebagai pedoman partai politik dalam membangun integritasnya (SIPP), program SIAPP merupakan  pengaplikasian  dengan  menggunakan  metode  digital.  Metode  digital  dipilih  untuk memudahkan  partai  politik  dalam memahami intisari  dari SIPP  KPK  tersebut.  Selain itu,  pada muatan materinya diberikan standar yang jelas dan sama rata untuk menghindarkan partai dari misperception tentang SIPP. SIAPP mendorong implementasi sistem integritas itu diwujudkan dalam bentuk platform digital dan outputnya berupa informasi publik. Hal ini dimaksudkan untuk membantu partai melakukan transparansi yang akuntabel dan memberi ruang kepada masyara- kat untuk turut serta dalam kegiatan pengawasan.
Gambar 7. Prototipe Mekanisme SIAP
Mekanisme whistleblowing yang ditawarkan oleh tim peneliti kepada partai politik disetujui dan disambut dengan baik. Bahkan PPP menyatakan telah memiliki platform digital yang hampir serupa bernama SIKAP. Program SIAPP yang ditawarkan oleh tim peneliti merupakan gabungan subsistem  mulai  dari  skema  kerja  partai  yang  anti  korupsi,  pendidikan  anti  korupsi  terhadap kader, keterbukaan informasi bagi masyarakat, dan layanan aduan yang tertera pada kerangka. Partai PDIP, PKB, dan Golkar menyatakan siap mendukung program SIAPP dengan bertransfor- masi  menjadi  transparan,  informatif,  dan  berintegritas  dengan  menanamkan  semangat  anti korupsi. Selain itu, partai menunggu regulasi kebijakan dalam penerapan SIAPP. SIAPP diharap- kan mampu membantu partai politik dalam meningkatkan integritas kader dan menjaga keperca- yaan publik terhadap politik elektoral yang diawaki oleh partai politik. Dengan demikian, program SIAPP  diharapkan  mampu  mencegah  potensi  korupsi  sejak  dari  hulu  agar  politik  yang berintegritas dapat terwujud.
Efektivitas Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Sistem Whistleblowing organisasi memungkinkan setiap dan semua pihak untuk melaporkan pelanggaran yang diamati, baik kecil maupun besar karena dimaksudkan untuk mengurangi tin- dakan tidak etis atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, maka whistleblow- ing merupakan  sistem  alternatif  yang  cocok  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  publik.  Dalam mekanisme Whistleblowing  System ,  laporan  yang  masuk  selanjutnya  akan  ditindaklanjuti  oleh pihak  yang  berwenang  dan  identitas  dari  pelapor  akan  dijaga  kerahasiaannya.  Mekanisme  ini sangat baik dilakukan dalam rangka menunjang jalannya suatu organisasi karena melindunginya dari praktik-praktik penyimpangan, baik etik maupun hukum. Whistleblowing system dapat men-
cegah tindakan menyimpang dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu korupsi, maladminis- trasi,  pengelolaan  keuangan  negara  yang  tidak  tepat,  dan  keputusan-keputusan policy  maker dalam menentukan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat (Dussuyer, et al, 2011). Sebelumnya, tindakan tidak etis atau pelanggaran hukum yang terjadi di tubuh partai atau lembaga publik lain hanya bersifat informasi singkat yang membentuk opini liar publik. Oleh karena itu, whistle blowing system menjadi penting untuk diterapkan pada partai politik  dalam  rangka  menjamin  kader-kader  luaran  partai  terutama  yang  menduduki  jabatan publik bersih dari perilaku koruptif.
Korupsi di partai politik dapat terjadi ketika pengambil keputusan politik menggunakan ke- kuatan  politik  sebagai  basis  atau  alat  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dan  kekayaannya, menurut sejumlah penelitian. Korupsi partai politik dapat dimaknai sebagai cara memanipulasi institusi  politik  dan  aturan  acara  sehingga  dapat  berdampak  pada  institusi  pemerintahan  dan sistem politik dan mengakibatkan kemunduran institusi tersebut. Korupsi di tubuh partai politik terjadi karena adanya budaya demokrasi pragmatis yang dimainkan oleh para politisi. Haryono Umar berpendapat bahwa korupsi yang melibatkan partai politik membawa dampak yang sangat besar, baik pada saat korupsi dilakukan dan bersifat permanen, yang berlangsung dari generasi ke generasi. Hal itu sejalan dengan predikat korupsi sebagai kejahatan yang berpotensi menye- babkan banyak kejahatan lain terjadi. Sebab, korupsi memiliki efek domino, seperti kemiskinan, kebodohan,  mangkraknya  infrastruktur,  dan  menurunnya  kualitas  kesejahteraan  masyarakat. Barda  Nawawi  menyebutkan  dalam  Untuk  mengatasi  masalah  tindak  pidana  korupsi,  upaya penegakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan melalui reformasi dan pembangunan berkelanjutan  dari  generasi  ke  generasi  sesuai  dengan  evolusi  masyarakat.  Selain  itu,  harus dilakukan dengan strategi terpadu yang mencakup tindakan represif dan preventif, serta strategi kebijakan  nilai  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  moral  yang  dapat  memberikan  peluang  menutup celah atau membatasi ruang gerak tindakan korupsi dapat terjadi.
Whistleblowing dapat  diartikan  sebagai  mekanisme  pelaporan  pelanggaran  yang  terdapat dalam suatu organisasi. Pelaporan ini dibedakan menjadi dua, skala internal dan skala eksternal. Pelaporan skala internal lebih mengedepankan perdamaian dan win-win solution untuk menjaga citra organisasi. Sedangkan skala eksternal, upaya penyelesaian yang ditempuh lebih beragam, bisa melalui mekanisme litigasi; people power; dan public opinion. Sebagai organisasi politik, par- tai politik juga sangat membutuhkan sistem whistleblowin g untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitasnya. Kedudukan partai politik sebagai motor utama demokrasi sebenarnya menem- patkan partai pada marwah yang tinggi. Ketiadaan standar etik, ketidakjelasan pertanggungja- waban pendanaan partai, dan budaya demokrasi partai yang cenderung tertutup menjadi faktor penyebab banyak kasus korupsi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sistem untuk memperbaiki integritas partai politik dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di internal partainya.

## Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya yang menguraikan mengenai mekanisme whistleblowing pada partai politik untuk mencegah korupsi yang melibatkan partai politik, maka didapatkan simpulan dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut: Pertama , Suatu bentuk kejahatan bernama korupsi politik harus segera dihentikan. Perlindungan pelapor adalah salah satu jalan untuk pencegahan ini. karena mencari berbagai bukti kejahatan sangat penting untuk berfungsinya saluran whistleblowing . Dalam berbagai contoh kemerosotan politik antara lain Ke- tua Umum Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembang- unan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Segala bukti kejahatan dapat dilacak dan dideteksi sejak dini melalui saluran whistleblowing. Namun saluran whistleblowing juga harus dibuat lebih partisipatif dan mekanisme SIAPP yang ditawarkan karena dirasa cukup efektif dalam mencegah korupsi politik dan dapat mendorong keterbukaan partai sehingga men- dapat  kepercayaan  publik. Kedua ,  Strategi  deteksi  melalui  tindakan  persuasif  dan  preventif dengan penerapan whistleblowing system pada partai politik yang bersifat litigasi untuk mengha- silkan  berbagai  temuan  dan  alat  bukti  adanya  indikasi  fraud  (kecurangan).  Dengan  demikian
penerapan whistleblowing system pada partai politik yang telah berkontribusi secara positif dalam upaya mendeteksi, mencegah, dan ikut memberantas berbagai praktik korupsi politik di Indone- sia. Selain itu, dalam upaya pencegahan berbagai bentuk fraud (kecurangan) juga terbukti dapat membangun literasi anti fraud dalam partai politik.

## Ucapan Terima Kasih
Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang luar biasa, berkat, dan kasih sayang-Nya yang tak terhitung banyaknya sehingga dapat menyelesaikan artikel ini sebagai salah satu persyaratan call for paper "Jurnal Integritas" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## Referensi
Agustina, H., & Sutarih, A. (2019). Corruption of regional heads in indonesia; anatomy, causative factors, and solutions. Proceedings of the Proceedings of the 1st Asian Conference on Humanities, Industry, and Technology for Society, ACHITS 2019, 30-31 July 2019, Surabaya, Indonesia , December 2018 . https://doi.org/10.4108/eai.30-7-2019.2287759 Barnes, T. D., & Cassese, E. C. (2017). American party women. Political Research Quarterly , 70 (1),
127 – 141. https://doi.org/10.1177/1065912916675738 Binns, R. (2017). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy. Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency, PMLR , 81 , 1 – 11.
Bohnenberger, K. (2020). Money, vouchers, public infrastructures? A framework for sustainable welfare benefits. Sustainability , 12 (2), 596. https://doi.org/10.3390/su12020596
Buscaglia, E., & van Dijk, J. (2003). Controlling organized crime and public sector corruption: Preliminary results of the global trends study. Forthcoming in Forum. Vienna: United Nations , 4 – 35.
Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Teaching Sociology , 30 (3), 380. https://doi.org/10.2307/3211488 Dussuyer, I., Mumford, S., & Sullivan, G. (n.d.). Reporting corrupt practices in the public interest: innovative approaches to whistleblowing. Handbook of Global Research and Practice in Corruption, . Handbook of Global Research and Practice in Corruption, eds, Graycar, A. and Smith, R. Edward Elgar.
Gidron, N., & Ziblatt, D. (2019). Center-right political parties in advanced democracies. Annual Review of Political Science , 22 , 17 – 35. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-090717- 092750 Indrati, & Farida, M. (2007). Ilmu Perundang-Undangan . Kanisius.
Istifadah, R. U., & Senjani, Y. P. (2020). Religiosity as the moderating effect of diamond fraud and personal ethics on fraud tendencies. Journal of Islamic Accounting and Finance Research ,
2 (1), 91. https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.4712 Larasati, E., Karnati, N., & Muhab, S. (2022). The effect of servant leadership, compensation, professional development on the performance of state elementary school teachers in West Jakarta. International Journal of Social Science Research and Review , 5 (3), 260 – 270. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i3.220
Lewis, J. (2017). Social impacts of corruption upon community resilience and poverty | Lewis | Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies. Jàmbá - Journal of Disaster Risk Studies , 9 (1), 1996 – 1421.
Megawati, M., & Absori, A. (2019). The authority of decision making of the people’s consultative assembly based on the values of p eople’s sovereignty in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 10 (2), 265 – 276.
Najih, M. (2018). Indonesian penal policy: Toward Indonesian Criminal Law reform based on Pancasila. Journal of Indonesian Legal Studies , 3 (2), 149 – 174.
https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510 Rinaldy Bima, M., & Ramadani, R. (2020). Position of Supervisory Board Organ and Its Implications for the Institutional Corruption Eradication Commission. Law Reform , 16 (2),
179 – 197.
Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia’s rise in digital democracy and youth’s political participation. Journal of Information Technology and Politics , 18 (4), 443 – 454. https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019
Sullivan, S. (2017). What’s ontology got to do with it? Nature, knowledge and ‘the green economy.’ In Journal of Political Ecology (Vol. 24).
Susanto, S. (2020). E-court as the prevention efforts against the Indonesia judicial corruption. Yustisia Jurnal Hukum , 9 (1), 116. https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.41127 Teguh, M., & Lubis, S. (2022). Review of the national legal system on the mechanism of resolving criminal acts of regional head elections based on inter-agency authority. International Journal of Educational Law Review , 2 , 217 – 232.
Wiratraman, H. P. (2019). The challenges of teaching comparative law and socio-legal studies at Indonesia’s Law Schools. Asian Journal of Comparative Law , 14 (S1), S229 – S244. https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.15
Yanto, O., Rusdina, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public ProsecutorIn Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System”. Rechtidee , 14 (2), 274 – 282.