## MANAJEMEN INOVASI OPEN DATA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Anne Friday Safaria*, Entang Adhy Muhtar**, Ira Irawati** Ida Widianingsih***
*Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran. Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135. annefriday2203@gmail.com
**Lektor Kepala pada Departemen Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran ***Peneliti Senior pada Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif, FISIP,
Universitas Padjadjaran

## Abstract
This article is the result of research on the implementation of open data innovation in public information  services  in  the  Government  of  Bandung  Municipality,  as  the  only  pilot  city  of Open Data in Indonesia. This innovation management was analyzed using Lewin's three steps model  of  change  management  approach  modified  by  Pugh  in  the  context  of  information services.  This  research  aims  to  answer  the  question  why  the  implementation  of  Open  Data innovation  has  not  been  effective  in  the  Bandung  Municipality  government,  and  to  find  new concepts for the development of change and innovation management, especially in the public sector.
Keywords: Open Data, Innovation, Public Information, Change Management

## Abstrak
Artikel  ini  merupakan  hasil  riset  pelaksanaan  inovasi open  data dalam  layanan  informasi publik pada Pemerintah Kota Bandung, sebagai satu-satunya kota percontohan Open Data di Indonesia.  Manajemen  inovasi  ini  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  Manajemen Perubahan  model three  steps Lewin  yang  dimodifikasi  oleh  Pugh  dalam  konteks  pelayanan informasi. Riset ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa pelaksanaan inovasi Open Data belum  efektif  di  pemerintah  Kota  Bandung,  dan  untuk  menemukan  konsep  baru  bagi pengembangan manajemen perubahan dan inovasi, khususnya di sektor publik.
Kata kunci: Open Data, Inovasi, Informasi Publik, Manajemen Perubahan

## PENDAHULUAN
Manajemen Open  Data (OD) sebagai inovasi di sektor publik merupakan isu  aktual  dalam  Administrasi  Publik.  Hal ini berkaitan dengan konsep Big  Data dan
One Data . Big Data dalam konteks riset ini merupakan  gambaran  besarnya  data  yang dikuasai oleh badan publik yang mencapai titik  kritis  dari  sisi  volume,  kecepatan, maupun  ragamnya  (3V: Volume,  Velocity,
Variety ), sehingga membutuhkan teknologi baru  dalam  pengelolaannya  agar  berstatus 4V  ( plus Value ),  yaitu  data  yang  bernilai (Monino  &  Sedkaoui,  2016:  xi-3).  Kini istilah Big  Data juga  berarti  teknologi aplikasi  komputer  untuk  menyimpan  dan mengelola data 3V tersebut..
Kemudian One Data adalah penyajian  data  yang  kredibel  melalui  satu portal  ( One  Gate )  sebagai  landasan  bagi penyusunan kebijakan publik, tetapi belum dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Open  Data (OD)  merupakan  format  data yang  disarankan  dalam  penyajian One Data dengan  tujuan  agar  publik  bukan hanya  dapat  mengakses  tetapi  juga  dapat turut  serta  mengolahnya  baik  untuk kepentingan diri dan lingkungannya maupun  peran  sertanya  dalam  tata  kelola pemerintah  (OGI,  2015).    OD  adalah  data yang  secara  publik  tersedia  dan  bebas bagi siapapun untuk menggunakan, mengunakan  kembali,  dan  meredistribusi ( to  use-reuse-redistribution ).  OD  dapat bebas  diunduh  di website karena  disertai dengan  lisensi  terbuka  yang  mengijinkan pihak  komersial  maupun  non  komersial menggunakan  dan  mendistribusi  tanpa pembatasan (Stagars, 2016: 1-2).
Open  Data (OD)  diperkenalkan kepada  pemerintah  daerah,  dengan pilot project di  tiga  pemda  yaitu  Provinsi  DKI,
Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Bandung. OD sebagai  bagian dari  gerakan
Open Government Indonesia (OGI) dikelola  oleh  Unit  Kerja  Presiden  Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan  (UKP4,  Kini  bernama Kantor  Staf  Presiden/KSP).   OGI  sendiri adalah sebuah gerakan kolaborasi pemerintah  dengan  masyarakat  untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  dan UU  No.  25  tahun  2009 tentang Pelayanan Publik.
Pemerintah  Kota  Bandung  sebagai organisasi dan sebagai sebuah sistem dapat dipastikan  akan  mengalami  perubahan manajeman,  karena  munculnya  hal-hal baru,  baik  yang  terencana/tidak  di  salah satu  atau  beberapa  unsurnya.  Begitu  pula halnya dengan program OD yang dicanangkan  pada  tanggal  5  Desember 2014 yang secara jelas merupakan kebijakan  baru  yang  menuntut  berbagai perubahan  dan  penyesuaian  di  tubuh organisasi.  Tentunya  bisa  diprediksi  dan dimungkinkan munculnya berbagai masalah yang menyertai perubahan tersebut.
Dalam self assessment yang dituangkan  dalam Roadmap OD  Kota Bandung  2016-2018  diuraikan  analisis kesenjangan  yang  merupakan    analisis keadaan    saat    ini  berdasarkan    capaian
yang    diinginkan.    Berdasarkan  hal  itu maka  ditemukan  masalah  yang  berkaitan dengan  implementasi  OD  yang  belum
efektif  meliputi:  kesenjangan  pada  tata kelola,  SDM,  teknologi,  dan  organisasi.
Berikut adalah
uraiannya:
Tabel 1  Kesenjangan Pelaksanaan OD di Pemerintah Kota Bandung No.  Subyek Keadaan saat ini dan kesenjangannya 1. Tata Kelola OD - Data  yang  diunggah  pada  portal  open  data  minimal  memiliki normalisasi  1NF 1 ,  namun  belum  terlaksana  pada  semua  organisasi yang terlibat. - Target  jumlah  data  yang  diunggah  mencapai  4000  dataset,  namun realisasinya  hanya  300  dataset  karena  minimnya  pelaksanaan proses pembuatan dataset
- Minimnya  kegiatan  pembuatan  dataset  yang  diikuti  oleh masyarakat  karena  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya open data 2. Teknologi OD - Data yang diunggah pada portal open data minimal pada format csv. Teknologi pembuatan data csv telah tersedia namun belum mampu dilakukan oleh seluruh Dinas. - Targetnya terdapat API 2 pada 80% dataset, tetapi belum tersedia
pelatihan pembuatan teknologi API untuk dataset - Targetnya  seluruh  Dinas  mampu  melakukan  komputerisasi  data, terutama  untuk  data  yang  akan  dibuka,  tetapi  teknologi komputerisasi  yang  telah  tersedia  belum  mampu  dimaksimalkan untuk beberapa data 3. Sumber Daya Manusia - Targetnya Pedasi 3 di semua dinas telah menunjukkan kinerja yang sangat  baik  dalam  pengelolaan  data  di  masing-masing  SKPD ( softskill ),  tetapi  keaktifan  Pedasi  masih  belum  terjadi  di  seluruh SKPD. Di samping itu belum terdapat Key Performance Indicator (KPI)  untuk  penilaian  kinerja  dan  belum  ada  rancangan  penilaian dan monitoring kinerja
- Targetnya  Semua  pedasi  telah  memiliki  keterampilan  yang memadai  dalam  melaksanakan  alur  kerja  pengelolaan  data ( hardskill ), tetapi belum seluruh Pedasi pada setiap SKPD mampu melaksanakan alur kerja pengelolaan data. 4. Organisasi - Belum terdapat pembagian tugas antara Diskominfo dan Bappeda - Belum terdapat kolaborasi dari pihak-phak yang bertugas mengamati keberjalanan kolaborasi
Sumber:  Diolah dari Roadmap Open Data Kota Bandung 2016-2018, Dinas Kominfo Kota Bandung, 2015.
1 1NF – bentuk normal yang pertama yang mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Normalisasi database  –  upaya  mengembalikan  data ke  dalam  bentuk  normal  kembali  (NF)  karena  data  yang  direkam  dan dimasukkan secara mentah dalam suatu tabel sangat mungkin terjadi inkonsistensi dan anomali data.
2 API  ( Application  Programming  Interface )  –  kumpulan  fungsi-fungsi/perintah-perintah  program  dan  protokol untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam system call dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti.  Perannya  adalah  sebagai  pembawa  yang  menerima  permintaan  pengguna  dan  memberitahu  sistem tentang apa yang harus dilakukan, untuk kemudian memberi respon yang sesuai dengan permintaan tersebut.
3 Pedasi – Petugas Data dan Informasi yang ada di setiap SKPD di Pemerintah Kota Bandung.
Berdasarkan masalah-masalah tersebut  di  atas,  maka  tulisan  ini  akan membahas  hasil  riset  untuk  menjawab pertanyaan mengapa pelaksanaan manajemen inovasi Open Data di pemerintah  Kota  Bandung  dipandang belum  efektif.  Pembahasannya  disusun berdasarkan  langkah-langkah  tiga  tahap unfreezing-moving-refreezing yang diadaptasi/dimodifikasi  oleh  Pugh  (2007) dalam  konteks  manajemen  perubahan dalam pelayanan informasi. Alasan penggunaan  model  manajemen  perubahan adalah  karena  inovasi  adalah  bentuk spesifisik  dari  perubahan,  dan  inovasi  di sektor  publik  merupakan  suatu  perubahan yang  ditandai  dengan  adanya  proses
introduksi  elemen-lemen  baru  ke  dalam pelayanan publik dalam bentuk pengetahuan baru, organisasi baru, dan/atau  manajemen  atau  keterampilan baru dalam prosesnya, yang mempresentasikan diskontinu dengan masa lalu (Osborne & Brown, 2005; De Vries et al,  2014).    Kemudian  Kelley  (2016) menyatakan  bahwa  “ managing  innovation is about managing change ”.
Adapun  tujuan  dari  riset  ini  adalah untuk  menemukan  konsep  baru  bagi pengembangan  manajemen  perubahan  dan inovasi, khususnya di sektor publik.Kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1   Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka proposisi yang diajukan adalah:
“manajemen  inovasi  Open  Data  dalam kerangka  keterbukaan  informasi  publik belum  efektif  karena  tidak  diterapkannya manajemen  perubahan three  steps pada pelayanan  informasi,  yaitu unfreezing, moving, dan refreezing .“

## MERODE RISET
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  strategi  studi  kasus, dengan  pertimbangan  bahwa  metode  dan strategi  ini  relevan  digunakan  untuk mendapatkan  gambaran  holistik,  faktual dan akurat, mengenai  fakta-fakta apa  yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan Open  Data (OD)  di  Kota Bandung.    Gambaran  tersebut  dapat diperoleh  di  lapangan  melalui  wawancara mendalam, serta observasi untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi perilaku objek yang sedang diteliti.
Observasi dilakukan terhadap aktivitas  pelayanan  informasi  publik  di Pemerintah  Kota  Bandung,  dan  observasi tampilan Open  Data ,  yang  dipublikasikan di  situs  Satu  Data  Kota  Bandung,  yaitu data.bandung.go.id. dan ppid.bandung.go.id.  Wawancara  bertujuan untuk  menggali  keterangan  dari informan berkaitan  dengan  data  yang  tidak  atau kurang terungkap dalam dokumen maupun observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Definisi  tentang  inovasi  di  sektor publik  tersebut  bersama-sama  dengan Manajemen Publik menjadi landasan untuk menyusun  definisi  atas  fokus  riset  ini. Maka manajemen perubahan inovasi Open Data di  Sektor  Publik  dapat  didefiniskan sebagai proses
menggerakan, mengoptimalkan,  mengintegrasikan,  dan mengkoordinasikan  SDM  dan  non  SDM sesuai  dengan  tuntutan  kebijakan Open Data sebagai elemen baru dalam organisasi,  melalui  pengelolaan  tahap- tahap  perubahan  yang  rasional,  dengan tujuan  meningkatkan  pelayanan  informasi publik yang lebih efektif dan efisien.
Mengacu  pada  hal  tersebut  maka teori  atau  model  manajemen  perubahan menjadi  pemandu  dan  alat  analisis  dalam riset  ini. Three  Step Model (Teori Force) manajemen  perubahan  dari  Lewin  (1951) yang  dikembangkan  oleh  Pugh  (2007) dalam  konteks  Manajemen  Perubahan dalam  Pelayanan  Informasi  yang  telah memandu  riset  ini  dalam  mengumpulkan data, analisis data, sampai dengan sistematika penyajian laporan riset. Tentunya  pemikiran-pemikiran  dari  pakar lain  yang  relevan,  terutama  berkaitan dengan  manajemen  perubahan,  inovasi, dan  pelayanan  publik,  berkontribusi  pula dalam  pembahasan  analitis  atas  temuan- temuan riset.
1)  Tahap Penyadaran dan Pengenalan ( Unfreezing )
Tahap ini terdiri atas proses introduksi dan adaptasi Inovasi Open Data. Ada tiga lapis introduksi yang terjadi, yaitu:
a. persuasi dan difusi inovasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada Pemda Kota Bandung ( top- down Innovation )
b. persuasi dan difusi inovasi dari komunitas Open Data kepada
Pemkot Bandung ( bottom-up innovation )
c. Setelah  menandatangani  deklarasi sebagai  komitmen  melaksanakan Open  Data  pada  bulan  Desember 2014,  Pemkot  Bandung  dengan dibantu mitra konsultan dan funding membuat  proyek-proyek
berkaitan dengan
diseminasi/sosialisasi secara internal  dan  eksternal  organisasi, yaitu:  melalui  pelatihan,  seminar, FGD, dan kompetisi Open Data. Sementara adaptasi meliputi persiapan organisasi secara struktural dan manajerial. Di  tahap  ini  program Open  Data berpindah-pindah kedudukan dalam struktur  organisasi.  Menimbang  di  tahun pertama,  yaitu  tahun  2015  program  ini belum  teranggarkan  maka  program  OD dititip di Bappeda, dan di tahun yang sama
dipindahkan penitipannya ke Dinas Kominfo  bidang  TIK.  Untuk  kedua kalinya,  masih  di  tahun  yang  sama program ini berpindah ke Bidang Diseminasi  Informasi  Dinas  Kominfo, yang  memiliki  anggaran  untuk  sosialisasi KIP  dan  kegiatan  KIM  (Komunitas Informasi Masyarakat)
2)   Tahap Perubahan ( Moving/Changing )
Tahap ini merupakan tahap implementasi perubahan atau adopsi inovasi  yang  meliputi  dua  konten,  yaitu: Komitmen  organisasi  terhadap  perubahan inovatif,  dan  proses  implementasi/adopsi inovasi.  Komitmen  tersebut  diwujudkan melalui  berbagai  kebijakan,  program  dan kegiatan,  seperti:  penyediaan  anggaran, penetapan kebijakan tentang standar prosedur  operasional,  penyediaan  sarana dan prasarana (aplikasi program, teknologi informasi),  penyediaan  dan  penunjukan SDM  yang  memadai  (secara  kuantitas  dan kualitas)
Adapun  alur/tahap-tahap  membuka data  terdiri  atas  tiga  tahap  yang  dilakukan oleh  tiga  seksi  di  bidang  Data  dan Statistika: survey  dan  akuisisi  data, pengolahan dan analisis data, publikasi dan data  terbuka.  Di  tahap  ini  tejadi  kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan Bidang Diseminasi Informasi dalam hal pengecekan  untuk  memastikan  suatu  data merupakan  informasi  publik  yang  terbuka
atau dikecualikan/rahasia. Kesulitan lainnya adalah kesulitan yang dialami Tim Open Data untuk meminta data dari Pedasi di  SKPD-SKPD,  karena  para  Pedasi  pun mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data internal  yang tersebar di  berbagai  divisi.  Di  samping  itu  para Pedasi  memiliki  tugas  ganda,  sehingga tugas  Pedasi  dipandang  sebagai  beban kerja  tambahan  yang  tidak  diapresiasi karena tidak ada insentif untuk itu.
3)  Tahap penyerapan dan permanennya inovasi ( Refreezing )
a. Perubahan struktur organisasi
Di  tahun  2017,  setelah  dua tahun  penerapan  Open  Data  (OD), terjadi perubahan struktur organisasi yang menjadikan pengelolaan OD di satu  bidang  tersendiri  yaitu  Bidang Data  dan  Statistika  di Dinas Kominfo.  Perubahan  ini  dilakuakan agar  penyelesaian  tugas  bisa  lebih fokus.  Sebelumnya  OD  dikelola oleh  SKPD  dan  dua  bidang  yang berbeda,  yaitu:  di  Bappeda  di  awal peluncurannya  sebelum  dipindah  ke Bidang  Teknologi  Informatika  dan
Komnikasi Dinas Kominfo, kemudian  dikelola  oleh  Bidang Diseminasi Informasi Dinas
Kominfo di tahun 2015-2016.
b. perubahan sikap ( sharing, learning, collaborating )
Perubahan sikap tampak setelah  dilakukannya  sosialisasi, pelatihan dan workshop bagi Pedasi. Sikap mendukung inovasi diperlihatkan  staf  manakala  tugas tersebut dapat dipahami dan memudahkan  tugas  mereka.  Wujud dari dukungan tersebut adalah melalui  kelancaran  dalam sharing data,  kerja  sama,  dan  koordinasi dalam  pengumpulan,  pengolahan, dan  penyerahan  data  kepada  Tim OD.
Sebaliknya  sikap  menolak atau  enggan  menerima  ( resistant ) diperlihatkan  staf  manakala  beban tugas mereka melebihi kesanggupan dan kurang diperhatikannya kesejahteraan  mereka.  Wujud  dari resistensi  tersebut  dapat  melalui ketidaklancaran dalam sharing data, kerja  sama,  dan  koordinasi  dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyerahan data kepada Tim OD.
c.  Kumpulan data
Berdasarkan  statistik  di  portal data.bandung.go.id  per  Mei  2018 Pemkot  Bandung  menguasai  OD sebanyak    1.  281.000  dataset. Sumber  datanya  berasal  dari  71 SKPD,  terdiri  terdiri  dari  8  group, dan  11  data  yang  divisualisasikan. Menurut  komunitas  OD,  kumpulan data terbuka dipandang cukup
memadai,  meskipun  data  yang tersedia  tidak  semuanya  sesuai standar. Kemudian dipandang cukup user  friendly untuk  orang-orang yang memahami atau sering
berkecimpung dengan data, meskipun  agak  sulit  jika  orang awam yang ingin mengaksesnya.
Melalui program Satu Data dan Open  Data  dengan  aplikasinya tersebut  telah  membantu  pemda dalam  memperoleh  data  tunggal yang  akurat.  Misalnya  saja  data tentang jumlah dan klasifikasi kemiskinan  yang  awalnya  bisa
berbeda  antara  Dinas  Sosial  dengan BPS,  tetapi  dengan  adanya  portal Satu  Data  kini  data  kemiskinan hanya ada satu dan dapat diandalkan.
Melalui Open Data , publik juga dapat mengakses berbagai informasi yang  andal  dengan  berbagai  isu. Berikut adalah langkah-langkah yang  harus  dilakukan  agar  dapat mengakses data terbuka:
1)
Langkah pertama, tik data.bandung.go.id,  maka  akan  muncul portal  OD Kota Bandung dengan tampilan seperti gambar berikut ini:

## Gambar 2 Tampilan Portal Open Data Kota Bandung
Sumber: Situs data.bandung.go.id tahun 2018
Angka-angka  22 statistik    yang dicantumkan di gambar tersebut menunjukan bahwa Kota Bandung memiliki  Data  dalam  format  terbuka
sebanyak  1.200-an  dataset,  sumbernya berasal  dari  71  SKPD,  yang  terdiri  dari  8 group,  dan  11  data  yang  divisualisasikan. Publikasi  ini  memenuhi  prinsip  pertama OD,  yaitu terbuka secara default (Open by default) ,  artinya  pemerintah  secara  aktif mengumumkan  data  tanpa  mekanisme permintaan/permohonan oleh publik pengguna  dengan  ketentuan  ketersediaan dan  akses melalui internet.
Setelah  masuk  ke  portal  tersebut kita  dapat  berselancar  untuk  mencari  data yang  diinginkan  dengan  melanjutkan  ke langkah berikutnya.
2)  Langkah  kedua,  klik  menu search atau mengklik  salah  satu  angka  statistik tersebut.  Misalnya  meng-klik  angka  1.2k, maka  yang  muncul  adalah  tampilan berikut:

## Gambar 3 Tampilan Datasets pada Portal OD Kota Bandung
Sumber: Portal OD Kota Bandung, 2018
Gambar  tersebut  menjelaskan  lebih rinci lagi bahwa dataset yang dikuasai oleh
Pemkot  Bandung  adalah  1.281  dataset.
Pemenuhan koleksi dataset hanya mencapai sepertiganya dari target sejumlah 4000 dataset (berdasarkan Roadmap 2016- 2018)  per  Mei  2018.  Artinya  masih  jauh dari harapan, sementara waktu yang tersisa
adalah  sekitar  enam  bulan  sampai  akhir tahun 2018.
3)  Langkah  ketiga,  klik  menu  “Serapan Anggaran  Kecamatan  Babakan  Ciparay Kota Bandung”, maka yang muncul adalah tampilan berikut:

## Gambar 4 Tampilan files pada Portal OD Kota Bandung
Sumber: Portal OD Kota Bandung, Mei 2018
Gambar tersebut menampilkan dataset  dengan  subjek  tertentu  secara time series yang  memungkinkan  pengguna dapat  menganalisis trend dari  subjek  data tersebut  dan  menjadikannya  informasi yang  bernilai,  atau  lebih  jauh  lagi  dapat menghasilkan  inovasi  atas  pengolahan
dataset  tersebut  jika interoperable yaitu, dapat  bercampur  dengan  data  set  lainnya untuk menghasilkan data atau tool baru.
4) Langkah terakhir adalah: klik “ explore ”,
maka  yang  muncul  adalah  tampilan berikut:
Gambar 5 Tampilan Tabulasi Data dengan FormatTerbuka pada Portal OD Kota Bandung
Sumber: Portal OD Kota Bandung, Mei 2018
Tampilan  gambar  di  atas  merupakan data  dengan  format  terbuka  yaitu  CSV yang  memungkinkan  komputer  secara otomatis  membacanya  dan  dapat  diolah kembali dengan memadukan (interoperabilitas)  data  tersebut  dengan data  lain  sehingga  diharapkan/berpotensi menghasilkan berbagai inovasi yang aplikatif.
Kondisi ini berarti belum terpenuhinya  prinsip  OD  ketiga,  yaitu accessible  and  usable karena  hanya  bisa diakses tetapi tidak dapat digunakan. Maka upaya  untuk  menerbitkan  data  tersebut menjadi  sia-sia  karena  tidak  bernilai. Kasus  serupa  pernah  ditemukan  oleh Krishnamurthy  &  Awazu  (2016)  dalam risetnya  tentang  OD  di  Amerika  Serikat pada masa administrasi Obama, yang dapat
diamati  dari  situs Data.gov .  Dari  studinya ditemukan  fakta  bahwa  meskipun  terdapat konsolidasi data dari berbagai sumber yang dapat mendukung inovasi yang melampaui sektor  publik,  tetapi  akses  datanya  sendiri tidak dapat memacu inovasi.
Dalam  hal  kuantitas  pihak  Pemkot Bandung  pun  mengakui  hal  tersebut. Menurut  keterangan  koordinator  tim  OD, ada  beberapa  pemohon  informasi  yang mengeluhkan data yang tidak disediakan di portal tersebut. Oleh karena itu menurutnya  sangat  penting  koordinasi dengan  jajaran  PPID  mengenai  jenis informasi  yang  harus  disediakan  dan identifikasi  jenis  informasi  yang  banyak diminta  oleh  publik.  Berikut  adalah  jenis pemohon  dan  informasi  yang  dimohonkan publik.

## Gambar 6  Permohonan informasi Publik Berdasarkan Topik
Sumber: Diolah dari Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kota Bandung tahun 2016.
Melalui  data  jenis  informasi  publik yang  dibutuhkan  masyarakat  pengguna informasi  publik  seperti  gambar  di  atas, maka  diharapkan  Bidang  Data  dan
Statistika,  sebagai  bidang  pengelola  OD, mendapatkan pencerahan mengenai informasi  yang  dipertimbangkan  untuk diolah menjadi data terbuka.

## Tabel 2  Rekapitulasi permohonan Informasi Publik
Sumber: diolah dari Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) tahun 2016 dan 2017.
Tabel  di  atas  menunjukan  keragaman pemohon  dan  pengguna  informasi  publik yang  juga  menunjukan  bahwa  publik semakin “ aware ” akan kehadiran kebijakan  tentang  KIP  ini.  Pengguna informasi  publik  ini  berpotensi  menjadi pengguna  Open  Data.  Oleh  karenanya dimungkinkan  untuk  menjadikan  data tersebut  sebagai  acuan  dalam  menentukan sasaran  diseminasi  Open  Data  kepada publik.

## d. Diseminasi informasi
Diseminasi informasi tentang Open Data  dilakukan  oleh  Seksi  Publikasi  Data, Bidang  Data  dan  Statistika  Diskominfo Kota Bandung ke kampus-kampus
Perguruan  Tinggi  dan  SKPD.  Bentuk kegiatannya  adalah roadshow atau  terjun ke  lapangan,  dan  melalui  inforgrafis sebagai  iklan  melalui  media  sosial. Sedangkan  diseminasi  informasi  tentang KIP  dilakukan  oleh  Seksi  Penguatan  KIP. Bidang Diseminasi Informasi dalam bentuk roadshow dan pengumuman informasi  publik  berkala  dan  Daftar Informasi  Publik  (DIP)  melalui  website PPID Kota Bandung.
Tujuan  dari  kegiatan  diseminasi  ke kampus-kampus ini adalah untuk memperkenalkan Open Data dan pemanfaatannya  bagi  publik,  dan  untuk menjaring  pendapat  tentang  data  yang dibutuhkan  oleh  publik.  Sementara  tujuan
No.  Tahun Jumlah permohonan informasi Jenis pemohon informasi 1. 2016 235 PNS, Pensiunan PNS, dosen, mahasiswa, guru, pelajar, karyawan swasta, wartawan, wiraswasta, tuna karya, direktur, advokat, marketer. LSM, Perhimpunan Pemilik Penghuni, Satuan Rumah Susun (P3SRS) 2. 2017 159 Dosen, guru, mahasiswa, ASN, pegawai swasta, marketer, wiraswasta,
IRT, direktur
diseminasi ke SKPD adalah sebagai bentuk persuasi  dan  bimbingan  dalam data Discovery dan  pembersihan  data  sesuai dengan ketentuan OD.
Proses akhir dari kerja tim OD adalah mempublikasikan  data  terbuka.  Ada  dua output atau cara penyajian data yaitu dalam bentuk  tabulasi  dan  infografis.  Tabulasi dengan format csv merupakan “OD sejati” karena  merupakan  OD  yang  sebenar- benarnya,  memenuhi  prinsip-prinsip  OD sehingga  dapat  dibaca  dan  diolah  secara otomatis oleh komputer yang memungkinkan  digunakan  dan  digunakan secara  bebas  dan  didistribusikan  kembali. Sementara  infografis  ditampilkan  untuk memenuhi  dua  fungsi,  yaitu:  pertama, sebagai  iklan  atau  pemberitahuan  tentang data  yang  dikuasai  dan  terbuka;  kedua, sebagai  bentuk  pelayanan  data  bagi masyarakat  “awam  OD”.  Infografis  ini ditayangkan  di  media  sosial  seperti Twitter,  Facebook,  dan  Instagram.  Rogers (1983) menyatakan bahwa inovasi menuntut  pengguna  (users)  dan  penyedia layanan ( service provider ) untuk mempelajari  “ new  tricks ”.  Secara  tidak sadar  inovasi  menciptakan  ketidaksetaraan ( inegalitarian aspect ). Sehingga cenderung
menyulitkan  bagi  masyarakat  awam  yang gagap teknologi.
Tampaknya masalah tersebut menjadi  alasan  bagi  pemerintah  kota Bandung  untuk  menyajikan  OD  dalam format “info grafis” yang mudah dipahami oleh  awam,  meskipun  kemudian  OD menurut  penjelasan  Kasie.  Penguatan Informasi  Publik  menjadi  “kehilangan ruhnya”.  Mengapa  demikian?  Karena sejatinya OD adalah konsep penyajian data dengan format yang memudahkan pengguna  untuk  dapat  mengolah  kembali data  tersebut  secara  otomatis  melalui program Komputer sehingga dapat menghasilkan  aplikasi  baru.  Sementara infografis  tidak  secara  otomatis  dapat dibaca dan diolah oleh program komputer.
Selain  alamat  situs  yang  berbeda, kita  dapat  mengidentifikasi  perbedaan publikasi  untuk  OD  dan  bukan  OD. Informasi publik secara umum, tanpa Open Data dipublikasikan di portal ppid.bandung.go.id.  Sementara  informasi publik  dengan  format  OD  dipublikasikan di  portal  data.bandung.go.id.  Tampilan publikasi  Informasi  Publik  dalam  format “Data  terbuka  dan  tidak  terbuka”  dapat dilihat  pada  gambar-gambar  berikut  ini.

## Gambar 7 Tampilan “Data Tidak Terbuka”
Sumber: Situs resmi PPID Kota Bandung (2017)
Gambar di atas merupakan tampilan  data  tidak  terbuka  karena  format datanya masih dalam bentuk PDF, sehingga  tidak  fleksibel  untuk  dibaca  dan diolah  secara  otomatis  oleh  komputer. Meskipun demikian informasi yang
ditampilkan  memenuhi  standar  informasi publik  sesuai  ketentuan  UU  KIP,  yaitu menampilkan informasi yang wajib diumumkan  secara  berkala  melalui  situs internet resmi badan publik.

## Gambar 8 Tampilan portal Open Data Kota Bandung
Sumber: Situs resmi Open Data Kota Bandung tahun 2017
Gambar  di  atas  merupakan  tampilan portal  data  tentang  Kota  Bandung  dalam Satu  Data.  Seperti  umumnya  portal  yang memuat konten OD, situs ini menampilkan
jumlah  set  data  dan  kolom  pencarian  data di  halaman  utamanya.  Dari  portal  ini pengguna dapat berselancar untuk mencari data yang dibutuhkannya.

## Gambar 9 Tampilan “Data Terbuka”
Sumber: Situs resmi PPID Kota Bandung tahun 2017
Gambar  di  atas  merupakan  tampilan informasi  dalam  bentuk  data  terbuka karena  menggunakan  format csv yang dapat  dibaca  dan  diolah  secara  otomatis oleh komputer. Dengan demikian diharapkan  publik  atau  pengguna  dapat
mengolahnya  menjadi  data  baru  atau inovasi berupa system / tool baru.
Berikut  adalah  contoh  diseminasi informasi  tentang  OD  melalui  media sosial.

## Gambar 10 Diseminasi Open Data melalui Media Sosial
Sumber: Media Sosial Open Data Pemkot Bandung (Instagram dan facebook)
Gambar-gambar  tersebut  dikelola oleh  Tim  OD  Bagian  Infografis  sebagai bentuk  iklan  atau  pengumuman  tentang OD  yang  dikuasai  oleh  Pemeritah  Kota Bandung,  dengan  tujuan  untuk  menarik minat  masyarakat  melalui  media  sosial yang  banyak  diakses  publik.  Penyajian infografis  dibuat  semenarik  mungkin  agar
publik  mau  mengunjungi  situs  data terbuka.

## e. Pelibatan pengguna Open Data
Selama  ada  program  OD  di  sektor publik,  pelibatan  atau  kolaborasi  dengan berbagai  komunitas  OD  dan  masyarakat pengguna  OD  masih  terus  dibutuhkan  dan akan berlanjut, karena melalui data terbuka
yang  melimpah  publik  dapat  memantau langsung,  mengelola,  mempelajari  dan mengembangkan  data.  Berbagai  kegiatan dan fasilitas dikembangkan untuk mendukung  partisipasi  publik  dan  upaya Sustaining Inovasi  Open  Data.  Publik distimulus untuk dapat berinovasi dengan  Data  Terbuka  yang  dimiliki pemerintah.  Misalnya  Pemkot  Bandung memfasilitasi  penyediaan  gedung  bagi Coworking  Space yang  difungsikan sebagai  tempat  kerja  di  luar  kantor  yang konvensional,  dengan  fasilitas  yang dibuat senyaman mungkin untuk bekerja, berkumpul,  menghasilkan  karya  dan kebaikan bagi  warga  Kota Bandung,  dan pemecahan masalah-masalah kota.
Pemkot Bandung juga mendukung kegiatan-kegiatan kompetisi OD.

## SIMPULAN
Belum efektifnya pelaksanaan inovasi Open  Data di  pemerintah  Kota Bandung adalah karena manajemen perubahan yang belum sepenuhnya diterapkan berdasarkan tiga tahapan perubahan yaitu unfreezing-moving- Unfreezing steps dalam pelayanan informasi  (Pugh,  2007). Di  samping  itu pelaksanaan Open  Data (OD)  belum secara optimal terintegrasi dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal tersebut mengacu pada beberapa temuan dalam riset ini, yaitu:

## 1. Tahap Unfreezing
Pada  tahap  introduksi  dan  adaptasi (mempersiapkan organisasi yang sehat) lebih menekankan pada sosialisasi  kepada  publik  (melalui lomba-lomba,  diskusi  dan  seminar), alih-alih pengembangan kapasitas SDM  internal  organisasi.  Hal  ini berimplikasi  pada  ketidaksiapan  SDM internal  untuk  menerima  perubahan yang  dibawa  oleh  program  OD. Misalnya:  ada  perbedaan  persepsi tentang  tugas  yang  diemban  oleh Petugas  Data  dan  Informasi  (Pedasi), dan sulitnya mengumpulkan data yang akan diolah menjadi data terbuka.

## 2. Tahap moving
Komitmen  organisasi  tidak  didukung anggaran yang memadai bagi operasional  OD,  kegiatan  diseminasi dan  pengembangan-pelatihan  SDM  di internal organisasi. . Hal ini berimplikasi pada proses adopsi (tahap-tahap  pelaksanaan  OD)  yang tidak lancar, dan kuantitas dan kualitas data yang tidak memenuhi target.
3. Tahap refreezing
Di  tahap  ini  meskipun  telah  tejadi perubahan  struktur  organisasi Open Data (OD),  tetapi  belum  terintegrasi dalam  lingkup  stuktur  pelayanan informasi  publik.  Hal  ini  berimplikasi
pada mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tidak tegas dan  tidak lancar  antar-bidang  dan  antar-SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan OD. Ketidaktegasan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat  atas  pemilihan  dan  tampilan data  (diseminasi  informasi)  yang dipublikasikan.
Berdasarkan  hasil  analisis  pada hasil,  pembahasan  dan  simpulan,  maka beberapa konsep baru yang dapat ditambahkan dan sebagai pelengkap dalam konsep manajemen perubahan pada pelayanan  informasi  dari  Lewin  dan  Pugh adalah:
1. Tahap sustaining (bertahan), karena  inovasi  yang  berhasil  di sektor publik adalah yang
memberikan manfaat bagi organisasi  dan  publik  sehingga harus dipertahankan keberlanjutannya  sebagai  proses yang terus
menerus disempurnakan.
2. Arena  interaktif  yang  dibangun oleh  manajer  dalam  fungsinya sebagai konvener (pengelola perkumpulan),
mediator
(memfasilitasi  kolaborasi  antar- pemangku kepentingan), dan
katalisator  (pemacu  komunikasi dan koordinasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Kelley,  Braden.  2016. Charting  Change. Hampshire: Palgrave McMillan
Lewin, Kurt. 1951. Field Theory in Social Sciences: Selected Theoretical Papers. London: Tavistock
Monino,  Jean-Louis  &  Soraya  Sedkaoui. 2016. Big  Data,  Open  Data,  and Data  Development .  London:  ISTE Ltd
Osborne,  Stephen  P    &  Brown,  Kerry. 2005. Managing  Change  and
Innovation in Public Service Organizations. London: Routledge. Open  Government  Indonesia  (OGI).  2015. Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia 2014. Jakarta: OGI
Open  Knowledge  Foundation  (OKFN). 2010. Open Data Handbook .
Roadmap Open Data Kota Bandung 2016- 2018.  2015.  Dinas  Kominfo  Kota Bandung.
Pugh, Lyndon. 2007. Change Management in Information Services .
Hampshire:  Ashgate  Publishing Limited. PPID  Kota  Bandung.  2016.  “Meknisme Pelayanan Informasi Publik”. Melalui <https://ppid.bandung.go.id/mekani sme-pelayanan-informasi-
publik/https://data.go.id/konten/per kenalan-inisiatif-satu-data/#dasar- hukum> [2/24/18]