Hugo  de  Groot  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Gro us  adalah  tokoh  pemikir Belanda kaliber internasional dengan segudang karya monumental yang bukan saja menjadi  rujukan  masyarakat  internasional,  tapi  juga  memberikan  pengaruh mendalam  dan  rela f  abadi  dalam  sejarah  dunia.  Gro us  adalah  tokoh  dengan mul  wajah dan wijhah (orientasi) keilmuan. Dia adalah ahli sejarah, ahli hukum, ﬁlosof,  diplomat,  dan  juga  prak si  hukum.  Dari  sekian  banyak  pengakuan  dan julukan  yang  diterima  Gro us  adalah  kepakarannya  dalam  hukum  internasional sehingga  dunia  mengakuinya  sebagai  Bapak  Hukum  Internasional  Modern khususnya lewat magnum opus nya, De Jure Belli ac Pacis . Buku “ De Jure Belli ac Pacis ” adalah karya yang masuk da ar karya klasik dunia (universal classic) yang substansinya  dak didasarkan kepada keahlian yang lazim dalam  sebuah  karya  klasik.  Dalam  buku  ini  Gro us  menyajikan  pikiran  dan  ide- idenya lewat retorika yang keluar dari arus utama yang cenderung monoton dan membosankan, juga berhasil mengurai kompleksitas persoalan yang nyaris tanpa solusi dengan jalan keluar yang berbasis rasionalitas canggih. Oleh karenanya  dak aneh  apabila  karya  Gro us  ini  diakui  sebagai  tulisan  yang  sangat  bermutu  dan elegan.
Meskipun diakui mengandung beberapa kelemahan, namun karya Gro us ini diakui  sebagai  karya  jenius  yang  terekam  abadi  dalam  lipatan  sejarah  manusia berabad-abad.  Tampil  sebagai  ilustrasi  kemajuan  peradaban  manusia  dan merupakan warisan yang sangat berharga. Karya Gro us ini bukan literatur dalam penger an teknis, tapi lebih  nggi dari itu. Sebuah kemenangan kecerdasan atas dominasi  irasionalitas  dan  kecenderungan  peradaban  nir  e k.  Publikasinya menandai sebuah era dalam sejarah bangsa-bangsa ke ka mengalami peradaban chao c  tanpa  hukum  dan  nalar,  ia  berhasil  menciptakan  sebuah  sistem  yang mencerahkan untuk menerangi jalan penguasa dan masyarakat agar berada di jalan damai dan kerukunan antar bangsa yang abadi.

## 1.   Sketsa Biograﬁs
Gro us, atau Hugo de Groot yang dalam bahasa La n dikenal dengan nama Huig de Groot lahir di kota Del , Belanda, pada tanggal 10 April 1583.¹ Gro us memulai pendidikannya  di  Universitas  Leiden  pada  tahun  1594  pada  usia  sebelas  tahun

## Khazanah

## GROTIUS
DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a12 209 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] ¹ Renee Jeﬀery, Hugo Gro us in Interna onal Though t, New York: Palgrave, 2006, hlm. 3.
sehingga  ia  dijuluki  sebagai  anak  yang  dewasa  sebelum  waktunya  (precocious). Karena  kecerdasannya,  Gro us  kemudian  menjadi  murid  dari  para  ilmuwan terkenal  dari  Belanda,  juga  ilmuwan  Prancis  kenamaan  J.J.Scaliger,  sejarawan Belanda  Justus  Lipsius,  dan  ahli  matema ka  Simon  Stevin.²  Berbeda  dengan anggapan masyarakat pada umumnya yang menganggap Gro us hanya menekuni bidang  hukum,  faktanya  dia  memina   banyak  cabang  ilmu  yang  ditawarkan  di universitas. Di didik dalam tradisi pendidikan yang humanis memberikan pengaruh khusus kepada Gro us yang membawanya menjadi sosok sastrawan La n dan juga ahli sejarah kenamaan.³
Gro us  lulus  dari  Universitas  Leiden  pada  tahun  1597  kemudian  bergabung dengan  Jus n  van  Nasau  dan  Johan  van  Oldenbarnevelt  dalam  suatu  misi diploma k  ke  Prancis  yang  bertujuan  untuk  mencegah  Prancis  melakukan perjanjian  perdamaian  dengan  Spanyol,  karena  Belanda  terlibat  perang  untuk memerdekakan diri dari Spanyol.   Meskipun demikian, Gro us  dak memainkan peran diploma k resmi, hanya mendampingi gurunya Oldenbarnevelt.⁴ Meskipun misi  diploma k  tersebut  dak  sepenuhnya  sukses,  namun  sangat  berar   bagi Gro us, karena dia mendapat pujian dari Raja sebagai “ the miracle of Holland ”. Yang lebih pen ng, satu tahun kemudian Gro us dianugerahi doktor ilmu hukum dari University  of  Orleans  yang  dikemudian  hari  akan  menjadi  modal  pen ng  atas kontribusinya dalam sejarah pertumbuhan hukum internasional.
Pada  tahun  1601  Gro us  mulai  berkarir  sebagai  sejarawan  yang  antara  lain menulis  mengenai  legi masi  perjuangan  kemerdekaan  Belanda  dari  Pemerintah Spanyol yang dituangkan dalam bukunya De An quitate Reipublicae Batavicae (The An quity  of  the  Batavian  Republic ).  Tiga  tahun  kemudian  (1604)  ke ka  usianya menginjak  23  tahun,  Gro us  membuka  kantor  hukum  dan  salah  satu  klien utamanya  adalah Dutch  East  India  Company .  Sebagai  prak si  hukum  Gro us terlibat dalam penyelesaian sengketa hukum antara Portugis dan Belanda dalam masalah perdagangan di Selat Malaka pada tahun 1602. Buah dari keterlibatannya, Gro us  kemudian  menulis  buku  dengan  judul De  Jure  Praedae (Rampasan  yang legal).  Meskipun  buku  tersebut  dak  tuntas  namun  berisi  argumentasi  hukum Gro us  dalam  kasus  tersebut.  Tanpa  alasan  yang  jelas,  Gro us  dak  pernah menerbitkan buku tersebut. Manuskrip tersebut kemudian ditemukan di sebuah pelelangan pada tahun 1864. Salah satu bagian pen ng dari manuskrip tersebut adalah  bab  yang  membahas  mengenai  konsep Mare  Liberum (Laut  Bebas)  yang berisi argumentasi hukum untuk mempertahankan hak berdagang Dutch East India
²   Charles Edwards, Hugo Gro us the Miracle of Holland: A Study in Poli cal and Legal Thought , Chicago: Nelson- Hall, 1981, hlm. 2; R.W. R.W. Lee, Hugo Gro us, Annual Lecture on a Mastermind, Henrie e Hertz Trust of the Bri sh Academy 1930, London: Humphrey Milford, 1930, hlm. 5. ³   Richard Tuck, Introduc on to The Rights of War and Peace , Indianapolis: Liberty Fund, 2005, hlm. xiii.
Company dalam negosiasi 11 tahun gencatan senjata antara Spanyol dan Belanda pada tahun 1609 .⁵
Mare Liberum mendapat respon serius dari kalangan ilmuwan. Pada tahun 1612 buku  tersebut  ditempatkan  dalam  da ar  buku  terlarang  oleh  lembaga  Inkuisisi Spanyol  (Spanish  Inquisi on)  dan  pada  tahun  1625  para  ilmuwan  Portugis  di Universitas Valladolid yang dipimpin oleh Guru Besar Hukum Kanonik Seraﬁm de Freitas  menerbitkan  buku  dengan  judul De  justo  imperio  Lusitanorum  Asia co sebagai bantahan terhadap Mare Liberum . Yang paling masyhur adalah bantahan dari ilmuwan Inggris, John Selden yang mempublikasikan bukunya pada tahun 1636 dengan judul provoka f dan menantang, Mare Clausum .⁶ Perdebatan panas antara Gro us dan Selden, antara Mare Liberum versus Mare Clausum ini masyhur dengan is lah ‘ Ba le of the Book ’.
Sebagai seorang Teolog, pada tahun 1611 Gro us menerbitkan buku dengan judul Mele us sive de iis quae inter Chris anos conveniunt epistola (Mele us or Le er  on  the  Points  of  Agreement  between  Chris ans) yang  berisi  gagasan mengenai  persatuan  Kristen.  Buku  teologi  berikutnya  diterbitkan  tahun  1617 dengan judul Defensio Fidei Catholicae de Sa sfac one (A Defence of the Catholic Faith Concerning the Sa sfac on of Christ, Against Faustus Socinus) . Karya tersebut melibatkan Gro us pada pemikiran kontroversial mengenai keagamaan pada waktu itu.
Gro us  dan  rekannya  sekaligus  juga  gurunya  Johan  van  Oldenbarnevelt ditangkap pada tanggal 29 Agustus tahun 1618 atas laporan lawan poli knya untuk suatu kesalahan yang  dak jelas. Namun penahanan ini menjadi berkah tersendiri bagi  Gro us,  karena  selama  di  penjara  dia  dapat  menuntaskan  beberapa  karya tulisnya  antara  lain De  Veritate  Religionis  Chris aniae  dan  Inleiding  tot  de Hollandsche  Rechtsgeleertheyd  (Introduc on  to  the  Jurisprudence  of  Holland) . Karya tulis lainnya yang diselesaikan adalah De Jure Belli ac Pacis yang mulai ditulis pada  tahun  1622  dan  dipublikasikan  pada  tahun  1625.  Buku  ini  merupakan magnum opus dari Gro us dan menjadi iden k dengan dirinya. Penulisan buku ini dimo vasi oleh situasi sosial poli k yang penuh gejolak ke ka itu dan kerusakan akibat Perang Tiga Puluh Tahun.⁷ Gro us meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1645 pada usia 62 tahun dan dimakamkan di kota Del .
⁴   Mar n van Gelderen, Introduc on to The Dutch Revolt , Cambridge: Cambridge University Press, 1993, hlm. xxvii. ⁵   Hugo Gro us, Mare Liberum (The Free Sea) , trans. Richard Hakluyt, ed. David Armitage, Indianapolis: Liberty Fund, 2004.
⁶ Mónica Brito Vieira, “Mare Liberum vs. Mare Clausum: Gro us, Freitas, and Selden’s Debate on Dominion over the Seas,” Journal of the History of Ideas, Vol. 64, No.3, 2003, hlm. 361–77. ⁷   Yasuaki Onuma, Introduc on to A Norma ve Approach to War: Peace, War and Jus ce in Hugo Gro us , Oxford: Clarendon Press, 1993, hlm. 8.

## 2.   Sekulerisasi Hukum Alam
Secara tradisional, hukum alam pada umumnya dinisbahkan kepada hukum Tuhan atau hukum agama (...to link reason with some no on of a deity) .⁸ Hukum alam dimaknai sebagai hukum yang lebih  nggi (higher law) yang memiliki karakteris k universal dan itu  dak lain adalah hukum Tuhan. Hukum alam adalah hukum yang berisi kehendak Tuhan (divine will). ⁹ Salah satu proponen utamanya adalah Thomas Aquinas  yang  kemudian  mempopulerkan  mazhab  Thomism.¹⁰  Proponen  lainnya adalah John Salisbury, Dante Alighieri, Piere Dubois, Marsilius Padua, John Wyclliﬀe dan  Johannes  Huss.  Bagi  kaum  Thomisms,  hukum  alam  adalah  hukum  yang bersumber  dari  sesuatu  yang  berada  di  luar  nalar  (irasional).  Gro us  kemudian mengoreksi paham ini dengan melepaskan hukum alam dari unsur-unsur teologis. Sumber hukum alam adalah rasionalitas manusia. Dengan perkataan lain, Gro us melakukan sekulerisasi hukum alam. Hal ini dilakukan Gro us sebagai bagian dari reformasi  di  kawasan  Eropa  Utara  dengan  menumpang  reformasi  gereja  yang dilakukan oleh kaum Kristen Protestan.
Dengan pola pikir yang menolak teologi Katolik Roma dan juga menolak paham hukum alam ala kaum Thomist, Gro us lebih memilih nalar (akal budi manusia) sebagai sumber hukum alam dengan meminjam konsep Plato mengenai nalar sosial umat manusia (social nature of humankind). Dalam konteks ini eksistensi hukum alam dipahami sebagai perwujudan dari akal budi manusia, yaitu kehendak untuk hidup bersama dalam masyarakat. Jadi, menurut Gro us yang alami itu (nature) sekaligus  juga  yang  rasional  itu  adalah  keinginan  manusia  untuk  hidup  di masyarakat.  Maka,  hukum  alam  menurut  Gro us  adalah  hukum  yang  berbasis kepada akal budi manusia.
Namun,  Gro us  memaknai  nalar  sosial  ini  lebih  luas  dari  pemaknaan  Plato. Menurut  Gro us,  nalar  sosial  ini  bukan  sebatas  kehendak  untuk  hidup  di masyarakat, tetapi juga kehendak untuk hidup dalam suatu masyarakat yang damai dan ter b (peaceful and well-ordered society ). Jadi, nalar sosial tersebut bukan saja prasyarat untuk terjaganya ter b sosial, melainkan juga menjadi sumber dari segala bentuk  hukum  ( source  of  all  law  properly  so-called ).  Atas  dasar  ini,  Gro us mendalilkan bahwa, “natural law is so immutable that it cannot be changed by God Himself”.
Hukum alam yang sudah tersekulerkan menurut Gro us didasarkan atas dua prinsip pokok. Pertama, secara a priori, menguji segala sesuatu dengan parameter rasionalitas dan akal budi manusia, kedua, secara a posteriori, menguji penerimaan
⁸   Ian McLeod, Legal Theory , UK: Palgrave Macmillan, 2005, hlm. 55.
⁹   Brian Bix, “Natural law Theory” dalam buku A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory , yang disusun oleh Dennis Pa erson (ed.), Oxford: Blackwell Publishers, 1999, hlm. 224-225. ¹⁰  McLeod, Op.cit. , hlm. 52.
prinsip tersebut oleh bangsa-bangsa di dunia. Menurut Gro us, hukum alam terdiri dari prinsip-prinsip mengenai nalar yang benar ( right reason) yang mengantarkan kita untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan itu secara moral benar atau salah atas dasar kesepakatan atau ke daksepakatan dengan per mbangan rasional dan nalar sosial. Hukum alam dapat ditemukan (discoverable) dengan nalar manusia. Menurut  nalar  hukum  alam  yang  tersekulerkan  ( seculerized  natural  law )  ala Gro us, benar dan salah tergantung kepada hakikat atau nalar tentang sesuatu, bukan  karena  ﬁrman  Tuhan  ( decre  of  Good ).¹¹  Dalam  konteks  ini  Ian  McLeod mengatakan sebagai berikut, “...by delivering an account of natural law devoid of the taint of Propery, Gro us made it possible for people to subscribe to its tenets, irrespec ve of the nature, or even the existence, of their personal religious beliefs” .¹² Beberapa  contoh  prinsip  hukum  alam  yang  berbasis  kepada  nalar  sekulernya Gro us antara lain, Pacta sunt servanda (perjanjian harus dihorma ), menghorma hak  milik  orang  lain,  pembayaran  kompensasi  atas  kerugian  yang  di mbulkan. Prinsip-prinisp tersebut terlahir dari nalar sosial manusia, demikian kata Gro us.
Dalam  bukunya  yang  dipublikasikan  lebih  awal, De  Jure  Praedae ,  Gro us mengemukakan prinsip pokok ajarannya tentang hukum alam sebagai sesuatu yang bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Namun, pergeseran ke arah sekulerisasi hukum alam mulai terlihat dalam magnum opus nya, De Jure Belli ac Pacis yang mendeﬁnisikan hukum alam bukan sebagai divine will , melainkan, “...the Rule and Dictate of Right Reason, shewing the Moral Deformity or Moral Necessity there is in any Act, according to its Suitableness or Unsuitableness to a reasonable Nature ”.  Konsekuensinya,  kata  Gro us,  suatu  perbuatan  dinilai  baik  atau  buruk bukan  oleh  Tuhan  sang  Pencipta  semesta,  melainkan  oleh  rasionalitas  alamiah ( reasonable  nature ).¹³  Dalam  hal  ini  Gro us  menegaskan  bahwa  prinsip  hukum alam tersebut memiliki suatu validitas intrinsik dan dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan suatu tatanan moral universal yang sebenarnya di tengah perpecahan ins tusi dan paham keagamaan (Kristen) pada saat itu.¹⁴ Hal ini tentu saja berkaitan dengan semakin menyusutnya pengaruh dogma ajaran Kristen.
Sekulerisasi hukum alam ala Gro us menurut Jean Barbeyrac berbasis kepada apa yang oleh Gro us disebut sebagai e amsi daremus atau disebut juga sebagai hipotesis non-theis k ( impious hypothesis ). Hipotesis ini sebetulnya digunakan oleh Gro us sebagai basis ﬁlosoﬁs dalam pengembangan teori hukum internasional. Ada dua arus utama terkait dengan interpretasi seputar sekularisasi hukum alam yang berbasis kepada hipotesis non-theis k. Menurut penafsiran konven onal ( standard
¹¹   Hari Chand, Modern Jurisprudence , Kuala Lumpur: Interna onal Law Book Series, 2005, hlm. 41. ¹²   McLeod, Op.cit. , hlm. 56. ¹³   Jeﬀery, Op.cit. , hlm. 36. ¹⁴   E.B.F. Midgley, The Natural Law Tradi on and the Theory of Interna onal Rela ons , New York: Harper & Row, 1975, hlm. 141.
or orthodox interpreta on) , sekulerisasi hukum alam dilakukan oleh Gro us lebih ditujukan  sebagai  emansipasi  ilmu  hukum  ( emancipa on  of  jurisprudence ) khususnya  hukum  internasional  dari  dominasi  teologi,  khususnya  dominasi interpretasi kaum gereja dan para teolog Kristen. Sedangkan menurut tafsir kaum revisionist,  teori  hukum  alam  Gro us  itu  bukan  dan  dak  mengarah  kepada sekulerisasi hukum alam, karena Gro us masih mempertahankan premis-premis Ketuhanan di dalam doktrin-doktrinnya. Dalam hal ini Gro us mengatakan sebagai berikut: “God, as being our Creator, and to whom we owe our Being, and all that we have, ought to be obeyed by us in all things without Excep on, especially since he has so many Ways shewn his inﬁnite Goodness and Almighty Power”. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa hipotesis non-theis k hanya sekedar sarana hipote s yang digunakan untuk menyambungkan tata laku atau moralitas yang berbasis kepada ajaran Kristen dengan yang berbasis kepada nalar manusia.¹⁵
Dengan menetapkan prinsip bahwa hukum alam itu tetap berlaku, meskipun tanpa kehadiran Tuhan, Gro us sebenarnya ingin menghilangkan dominasi doktrin Kristen, sehingga masyarakat di luar penganut Kristen dapat mengiku  dan menaa hukum  khususnya  hukum  perang  dan  damai  yang  dia  perjuangkan  ke ka  itu. Menurut Ernest Troeltsch, Gro us secara eksplisit menegaskan hubungan antara teorinya dengan dominasi Calvinism dan berusaha untuk menggan  sistem negara Gereja Calvinis c yang mendominasi kehidupan poli k dan agama di Belanda yang menyebabkan  negara  tersebut  menjadi  terpecah,  dengan  kebijakan  yang  lebih toleran yang berbasis kepada rasionalitas dan mo vasi-mo vasi poli k.¹⁶ Dengan demikian, hipotesis non-theis k itu  dak ada kaitannya dengan sekulerisasi hukum alam,  melainkan  untuk  menegaskan  bahwa  hukum  alam  itu  bukan  dan  dak berkaitan dengan kehendak yang sewenang-wenang ( arbitray will ) atau Kehendak Tuhan  ( Divine  Will ).  Hukum  alam  adalah  suatu  sistem  hukum  abadi  ( immutable system )  yang  memiliki  otonomi  dan  indepedensi  tersendiri  untuk  menentukan validitas norma fnya.¹⁷ Hal ini dikonﬁrmasi oleh Gro us yang mengatakan bahwa, “...not even God can change the law of nature” .

## 3. Ius Gen um
Ius gen um adalah is lah paling tua yang digunakan untuk merujuk kepada apa yang  sekarang  dikenal  dengan  hukum  internasional.  Para  sejarawan  mencatat bahwa is lah tersebut pertama kali digunakan oleh ahli hukum Romawi kenamaan, Markus  Tullius  Cicero  (106-43  B.C.).  Oleh  karenanya  Cicero  diakui  dan  dikenal sebagai  Bapak  Hukum  Bangsa-Bangsa  ( Father  of  the  Ius  Gen um ).  Ius  gen um
¹⁵   Jeﬀery, Op.cit. , hlm. 37. ¹⁶ Ibid.
¹⁷   B.P. Vermeulen and G.A. Van Der Wal, “Gro us, Aquinas and Hobbes: Gro an Natural Law between Lex Aeterna and Natural Law,” Gro ana, Vol. 16/17 (1995/1996), hlm. 71.
dimaksudkan sebagai perwujudan hukum alam dalam realitas kehidupan manusia. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  pernyataan  Cicero  ke ka  menjelaskan  relasi  antara  lex naturae dan ius gen um sebagai berikut: “...what is accepted by all peoples is to be held  as  natural  law”. Oleh  karenanya ius  gen um dan ius  naturale sebenarnya adalah sinonim, karena keduanya berasal dari nalar alamiah (ra o naturalis).
Terilhami oleh esensi dari ius gen um , Gro us mengangkat sistem hukum alam untuk  menjadi  ter b  hukum  bangsa-bangsa  ( ius  gen um  primarium ).  Secara speciﬁc Gro us mengatakan; “what the common consent of mankind has shown to be  the  will  of  all,  that  is  law.” ¹⁸  Gro us  kemudian  mensistema sasi  ius  gen um menjadi hukum internasional modern lewat karyanya De Iure Belli ac Pacis (Hukum Perang  dan  Damai)  yang  dipublikasikan  pada  tahun  1625.  Gro us  menawarkan hukum  antar  bangsa  yang  berbasis  kepada  kehendak  negara  ( voluntary  ius gen um ),  suatu  sistem  hukum  posi f  yang  berbeda  dengan  hukum  alam. Perwujudan hukum ini adalah perjanjian (trea es) dan kebiasaan (customs) yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat Eropa pada saat itu.
Dalam  pengantar  bukunya De  Iure  Belli  ac  Pacis ,  Gro us  menjelaskan  dua fondasi hukum bangsa-bangsa, yaitu pertama, kebiasaan (custom) dan persetujuan (consent), dan  kedua  adalah “nature” (alam)  baik  dalam  hukum  posi f  maupun hukum alam.¹⁹ Meskipun Gro us membedakan fondasi ius gen um yang berasal dari  hukum  alam  dan  hukum  posi f,  namun  dia  menegaskan  bahwa  berbagai macam  hukum  posi f  sebenarnya  merupakan  derivasi  dari  hukum  alam.  Basis hukum alam dalam ius gen um ditemukan dalam prinsip mengenai kewajiban dan persetujuan bersama. Hal inilah yang menjadikan individu terikat oleh perjanjian untuk melaksanakan kewajiban satu individu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, menurut  Gro us,  hukum  alam  dapat  dikatakan  sebagai  ‘nenek  moyang’  ( Great Grandmother )  dari  hukum  domes k  ( municipal  law )  dan  juga  berbagai  bentuk hukum posi f lainnya. Namun, menurut Samuel Pufendorf, ini  dak berar  bahwa hukum  bangsa-bangsa  atau  hukum  internasional  itu  sebagai  hukum  alam  yang diterapkan kepada negara-negara. Tapi, hukum alam itu adalah, pertama, sumber independen bagi hukum internasional, dan kedua, penetrasi hukum alam dianggap mendampingi elemen-elemen pen ng lainnya dari semua bentuk hukum.²⁰
Dalam perkembangannya, Gro us membedakan antara hukum internasional dengan hukum alam. Perbedaan utamanya terletak pada “persetujuan bersama” ( common  consent ).  Hukum  internasional  mensyaratkan  adanya  persetujuan bersama dari negara-negara, sedangkan eksistensi hukum alam  dak memerlukan adanya persetujuan tersebut. Selengkapnya Gro us mengatakan sebagai berikut:²¹
¹⁸   Sebagaimana diku p oleh Jeﬀery, Op.cit. , hlm. 38. ¹⁹ Ibid. ²⁰ Ibid. ²¹ Ibid., hlm. 39.
“But as the Laws of each State respect the Beneﬁt of that State; so amongst all or most States there might be, and in Fact there are, some  Laws  agreed  on  by  common  Consent,  which  respect  the Advantage not of one Body in par cular, but of all in general. And this is what is called the Law of Na ons, when used in Dis nc on to the Law of Nature.”
Mengenai kesetaraan hukum dan moral dalam konteks hukum internasional, Gro us berpendapat bahwa hukum internasional berlaku kepada negara-negara sama  halnya  ke ka  hukum  tersebut  juga  berlaku  untuk  individu-individu.  Jadi, ke ka menuntut keadilan bagi warganegara, tapi hal yang sama  dak diberlakukan bagi pemerintah, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu kekeliruan.

## 4.   Hukum alam dan hukum internasional
Hukum internasional ( ius gen um ) menurut Gro us seper  halnya hukum perdata masing-masing negara adalah produk dari kehendak bukan produk alam atau nalar. Lebih lanjut Gro us menjelaskan bahwa hukum internasional adalah tata laku ( code of  conduct )  yang  mengatur  interaksi  negara-negara  atau  pemerintahan  yang memberikan manfaat bagi negara-negara. Hal yang sama berlaku pula bagi hukum perdata  suatu  negara  yang  memberikan  manfaat  bagi  negara  tersebut  atau warganegaranya. Kemanfaatan yang spesiﬁk terhadap negara-negara inilah yang merupakan  elemen  pembeda  dengan  konsep  hukum  alam.  Alih-alih  menjadi komponen atau elemen dari hukum alam, hukum internasional justru merupakan tata laku norma f yang otonom ( autonomous norma ve code ) yang paling sedikit dibatasi atau terkendala oleh hukum alam.
Menurut  Gro us  sebagaimana  diku p  Teson,²²  hukum  alam  menempatkan dirinya sebagai penjaga moral manakala terjadi pengabaian terhadapnya. Apabila hukum internasional  dak mengatur, misalnya, apakah tawanan perang itu boleh dibunuh atau  dak, maka hukum alam akan menegaskan bahwa tawaranan perang dak boleh dibunuh. Tapi apabila hukum internasional mengatur mengenai hal ini, maka  aturan  hukum  internasional  ini  akan  menggan kan  aturan  hukum  alam. Dalam konteks ini, Gro us menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum internasional dapat mengijinkan suatu  ndakan yang sebetulnya terlarang dalam hukum alam. Misalnya,  hukum  internasional  dapat  membenarkan  adanya  pembunuhan terhadap tawanan perang .
Hukum  internasional  menurut  Gro us  menjamin  eksistensi  doktrin  “ solemn war ” (perang yang benar mensyaratkan adanya deklarasi perang). Jadi, menurut hukum internasional, suatu peperangan dinyatakan benar (just) apabila didahului dengan  deklarasi  perang (solemn). Hal  ini  berbeda  dengan  hukum  alam  yang
²²  Fernando R. Teson, “Hugo Gro us on War and the State”, , diakses 8 h p://oll.libertyfund.org/pages/lm-gro us Agustus 2017.
mengajarkan bahwa suatu peperangan dianggap sah (just) apabila dilakukan untuk melawan  atau menghukum ke dakadilan alamiah (natural injus ces) . Terlebih lagi, hampir semua larangan perang menurut hukum alam justru dihapus dan digan kan dengan  kebolehan  menurut  hukum  internasional.  Dalam  konteks  ini  adalah  sah menurut hukum bagi seorang musuh untuk melukai lawannya baik terhadap orang maupun barang.
Pandangan ini menurut Teson cukup mengkhawa rkan.²³ Gro us tampaknya ingin melegalkan kebiadaban perang agar sesuai dengan hukum internasional. Tapi sebetulnya yang diinginkan oleh Gro us bukan menjadikan hukum internasional sebagai  hukum  yang  memiliki  kekuasaan  preskrip f.  Yang  menjadi  perha an Gro us  adalah  menjadikan  hukum  internasional  bagian  dari  hukum  posi f  tapi bukan bagian dari hukum yang dianggap valid secara preskrip f. Dalam konteks ini terdapat dua penger an kata “lawful” (sah secara hukum), pertama adalah yang benar-benar  sah  oleh  dirinya  sendiri,  kedua  yang  sah  secara  eksternal.  Hukum internasional ditolak sebagai hukum yang memiliki kekuasaan preskrip f terutama disebabkan karena  dak memiliki kekuatan mensahkan atau mem-validkan dirinya sendiri.  Alasan  inilah  yang  menyebabkan  Gro us  mengenyampingkan  hukum internasional  atas  nama  hukum  alam.  Yang  lebih  pen ng,  alasan  utama  yang digunakan  Gro us  untuk  mendukung  pandangan  terbaliknya  terhadap  doktrin solemn  war adalah  betul-betul  didasarkan  atas  nilai  hukum  alam  khususnya mengenai konsep equity (kesetaraan), jus ce (keadilan), dan reason (nalar). Jadi pada  akhirnya,  hak  untuk  memperoleh  perdamaian  ( the  right  of  peace )  yang termasuk  pula  hak  yang  secara  alamiah  berbentuk  perang  yang  benar  dan  cara peperangan yang benar, mengalahkan hak untuk berperang (the right of war) .

## 5.   Just War
Konsep just  war (perang  yang  adil/benar)  merupakan  salah  satu  tema  pen ng dalam magnum opus nya Gro us. Dia membedakan antara ius ad bellum (alasan perang yang benar/ the righ ul causes of war ) dan ius in bello (tata cara perang yang benar/ the righ ul conduct of war ). Perang menurut Gro us, bukan hanya sesuai tapi dalam hal tertentu merupakan keharusan yang dibenarkan oleh ke ga sistem hukum yaitu hukum alam, hukum internasional, dan hukum domes k. Gro us  dak menganggap  bahwa  perang  itu  diluar  parameter  moral  dan  hukum,  tapi  dia berpendapat bahwa perang adalah instrumen untuk pemenuhan hak. Oleh karena itu dia berpendapat bahwa apabila penyelesaian secara hukum gagal, maka perang dapat dilakukan sebagai alterna f penyelesainnya.²⁴
²³   Ibid. ²⁴   Lihat Edward Dumbauld, Life and Legal Wri ngs of Hugo Gro us , Norman: University of Oklahoma Press, 1969, hlm. 73.
Konsep just war muncul pada  ga karya Gro us yaitu C ommentarius in Theses, De Jure Praedae , dan De Jure Belli ac Pacis . Dalam buku In De Jure Praeda e, Gro us menggunakan konsep just war untuk membatasi penger an hanya pada alasan- alasan yang memberikan jus ﬁkasi adanya perang. Dalam hal ini Gro us berangkat dari  premis  bahwa  perang  itu  adalah  suatu  ndakan  yang  dak  mes   selalu bertentangan  dengan  hukum  alam  atau  hukum  Injil.²⁵  Selengkapnya  Gro us mengatakan sebagai berikut:
“God wills that we should protect ourselves, retain our hold on the necessi es  of  life,  obtain  that  which  is  our  due,  punish transgressors, and at the same  me defend the state, execu ng its orders as well as the commands of its magistrates . . . Thus it is God’s Will  that  certain  wars  should  be  waged;  that  is  to  say  (in  the phraseology  of  the  theologians),  certain  wars  are  waged  in accordance  with  God’s  good  pleasure.  Yet  no  one  will  deny  that whatsoever God wills, is just. Therefore, some wars are just; or, in other words, it is permissible to wage war .”²⁶
Apabila alasan pembenar ditemukan, maka semua  ndakan yang diperlukan untuk  mencapai  tujuan  dapat  dibenarkan,  termasuk  perang.  Jadi  alasan  adalah faktor  pen ng  sahnya  suatu  peperangan.  Secara  demikian,  maka  perang  adalah sesuatu yang dapat diterima dalam nalar hukum alam.
Pertanyaan  pen ngnya  adalah,  siapa  yang  memiliki  wewenang  untuk  me- nyatakan perang. Ada perbedaan pendapat antara Gro us dengan tokoh pemikir lainnya  semisal  Thomas  Aquinas.  Dalam  bukunya  yang  terbit  lebih  dahulu, Jure Praedae , Gro us berbeda pendapat dengan Aquinas yang mengatakan bahwa yang berwenang menyatakan perang adalah pemerintah (the authority of the ruler, by whose  commands  the  war  is  to  be  waged) .²⁷  Sedangkan  Gro us  berpendapat bahwa individu atau atau pihak non-pemerintah dapat menyatakan perang (private wars are justly waged by any persons whatsoever) . Jadi bagi Gro us, individu atau pihak non-pemerintah dapat melakukan perang secara privat begitu juga individu dapat ber ndak atas nama negara untuk menyatakan perang yang bersifat publik. Atas dasar ini, dalam kapasitasnya sebagai pengacara the Dutch East Indie Company, Gro us  berpendapat  bahwa  ndakan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut sebagai suatu yang sah secara hukum. Tapi, di dalam bukunya, De Jure Belli ac Pacis , meskipun dia tetap mempertahankan konsep mengenai “private war” , dia lebih menekankan  bahwa  kewenangan  untuk  menyatakan  perang  dan  membuat perdamaian  itu  harus  dilakukan  oleh  en tas  yang  memiliki  kedaulatan,  yaitu negara.
²⁵ Op.cit., hlm. 39-40. ²⁶ Ibid. ²⁷ Ibid.
Dalam  pengantar  buku De  Jure  Praedae, Gro us  menjelaskan  bahwa  empat alasan pembenar adanya perang merupakan turunan dari sembilan aturan ( nine rules )  dan  ga  belas  hukum  ( thirteen  laws )  dari  hukum  alam.  Pertama  adalah defensio sui, yaitu alasan peperangan untuk keperluan mempertahankan diri  atau yang dikenal dengan is lah self-defense . Atas dasar ini perang adalah sesuatu yang dibenarkan  karena  bertujuan  untuk  mempertahankan  sesuatu  yang  asasi  yaitu mempertahankan  hidup.  Kedua  adalah recupera on  juris  ac  rerum  ablatarum . Dengan alasan ini perang dilakukan untuk kepen ngan mempertahankan hak milik (recupera on juris ac rerum ablatarum) . Dalam konteks yang lebih luas tentunya alasan ini dapat diaplikasikan dalam perang dengan alasan untuk mempertahankan wilayah suatu negara. Alasan ke ga adalah damnorum et impensarum quae ex bello oriuntur  repe o. Perang  dilakukan  dengan  alasan  yang  terkait  dengan  adanya kewajiban untuk melakukan perbaikan (repara on) oleh pihak lain dengan alasan karena adanya pengabaian baik yang bersumber dari kontrak, undang-undang, atau karena  kelalaian.  Terakhir  adalah  puni o  hos um,  yaitu  perang  dengan  alasan karena  kesalahan  atau  kerugian  baik  karena  perkataan  atau  perbuatan  yang disebabkan  oleh  niat  yang  dak  baik  dari  pihak  musuh,  sehingga  alasan  perang adalah untuk menjatuhkan hukuman ( inﬂic ng punishment ). Baik De jure Praedae maupun De  Jure  Belli  ac  Pacis menekankan  kepada  pembebanan  hukuman (punishment) sebagai alasan pembenar adanya perang.²⁸

## 6. Ius ad Bellum
Ius ad bellum adalah ajaran yang menyatakan bahwa perang adalah suatu  ndakan yang sah apabila didasarkan kepada alasan-alasan yang benar. Untuk memahami doktrin  ini  perlu  dibedakan  terlebih  dahulu  antara  perang  internasional (inter- na onal wars ) dan perang sipil (revolu on). Terkait dengan perang internasional Gro us  mengiku   tradisi  perang  yang  sah  ( just  war )  dengan  menolak  pasiﬁsme (paciﬁsm) dan  mensyaratkan  alasan  yang  sah  untuk  melakukan  perang.  Dalam karya-karya  awalnya,  Gro us  menekankan  mengenai  kebolehan  perang  dan menentang pasiﬁsme.
Atas  dasar  itu  Gro us  kemudian  memformulasikan  alasan  perang  yang  sah dalam  terma  nega f  yaitu,  perang  yang  dak  melanggar  hak-hak  bangsa  lain diperbolehkan (a  war  that  does  not  infringe  on  the  rights  of  other  na ons  is permissible) . Hal ini akan menciptakan kesan bahwa hukum asal mengenai perang (default  rule) adalah  boleh.  Namun  dalam  karya-karya  berikutnya  kesan pemaknaan  seper   ini  dak  sepenuhnya  benar,  karena  kemudian  Gro us membedakan penger an antara alasan (reason) dan mo f (mo ve). Reason adalah alasan yang benar dan berbasis moral, sedangkan mo ve bermakna alasan yang
²⁸   David J. Bederman, “Recep on of the Classical Tradi on in Interna onal Law: Gro us’ De Jure Belli ac Pacis,” Gro ana, Vol. 16/17, 1995/1996, hlm 7.
berbasis keha -ha an dan kearifan (pruden al reason) . Menurut Gro us, perang yang  sah  adalah  perang  yang  didasarkan  kepada  alasan  yang  sah (reason,  just cause) .
Dalam prak k, kebanyakan negara melakukan perang dengan menggabungkan antara mo ve dan reason yang kemudian meletakkan pemaknaan perang sebagai sesuatu yang dapat dilakukan apabila merupakan reaksi terhadap kerugian yang dideritanya.²⁹  Pemaknaan  seper   ini  akan  berbeda  dengan  pendapat  Gro us sebelumnya  yang  mengatakan  bahwa  hukum  asal  perang  adalah  boleh.  Dalam pemaknaan yang baru akan berbunyi, perang dengan alasan selain kesalahan yang dibenarkan  dak diperbolehkan (wars for reasons other than righ ng wrongs are disallowed). Pemaknaan  ini  kemudian  dikonﬁrmasi  dengan  pendapat  Gro us berikutnya mengenai alasan pembenar untuk adanya perang yaitu, self-defense, the  recovery  of  what  is  ours ,  dan punishment. Dalam  konteks  ini  Gro us  bukan hanya  dak memperbolehkan alasan kepen ngan nasional ( self-interest ) seper perluasan wilayah ataupun kemuliaan negara, tapi juga menolak dilema keamanan (security  dillema) sebagai  alasan  pembenar,  misalnya  karena  kekhawa ran serangan dari negara tetangga.
Gro us  menetapkan  standar  yang  nggi  untuk  perang  dengan  alasan mempertahankan diri (self-defense), yaitu harus dilakukan untuk mempertahankan diri  terhadap  serangan  yang  dak  sah (unjust  a ack) .  Gro us  memberikan peringatan  serius  agar  dak  melakukan  perang  dengan  alasan  yang  bersifat khayalan terhadap serangan musuh (self-delusion) . Pandangan Gro us ini sangat visioner dalam konteks hukum internasional modern saat ini. Namun, merupakan suatu  yang  keliru  menyamakan  pandangan  Gro us  dengan  aturan  hukum internasional  saat  ini.  Dalam  pandangan  Gro us,  adanya  satu  alasan  pembenar dapat dijadikan alasan untuk dibolehkannya perang, tapi hal ini berbeda dengan hukum internasional saat ini yang melarang perang apabila alasan tersebut  dak merupakan sebuah penyerangan bersenjata (armed a ack) .
7. Ius in Bello
Berbeda dengan ius ad bellum yang berbicara mengenai alasan kebolehan perang, ius  in  bello  adalah  ajaran  tentang  tata  cara  perang  atau  mungkin  juga  dapat dimaknai  sebagai  hukum  tentang  perang  ( the  law  of  war ).  Pemikiran  Gro us mengenai konsep ini sangat pen ng mengingat pada saat itu hukum perang baru pada  tahap  pembentukan (forma ve  period) .  Gro us  mempertahankan  urgensi moralitas  perang  terhadap adagium  inter  arma  enim  silent  leges (dalam  konﬂik bersenjata/perang, hukum  dak berlaku/diam). Perang  dak boleh dilakukan tanpa ikatan ketaatan terhadap hukum dan keadilan.
²⁹   David Luban,  “War as Punishment,” Philosophy and Public Aﬀairs , Vol. 39, 2012, hlm. 306.
Pendekatan Gro us agak  dak biasa, karena dia mengaitkannya dengan ajaran hukum  alam  yang  mendalilkan;  kita  diijinkan  untuk  membunuh  musuh  karena musuh  mengancam  kita.  Kita  juga  dapat  mengambil  kekayaannya,  sepanjang diperlukan  untuk  alasan  keamanan.  Hak  untuk  menggunakan  kekerasan  senjata termasuk juga hak untuk menghukum, tetapi harus dalam batas-batas keadilan. Kita  dak  diijinkan  untuk  membunuh  atau  menghancurkan  aset  musuh  yang dilakukan secara  dak proporsional dengan kerusakan yang kita terima. Pemikiran Gro us  ini sangat  rasional  dan  pada  umumnya  diiku   oleh hukum  internasional modern. Yang jelas, Gro us percaya bahwa prak k perang jauh melampaui standar keadilan. Jika  demikian, rekomendasinya  adalah  desakan  yang  ditujukan  kepada para penguasa untuk memanusiawikan perang, dan bukan menghadirkan ﬁlsafat perang yang lengkap.
A p La pulhayat