## ANALISIS    PRINSIP    KEADILAN    TENTANG    SYARAT   MENJADI ANGGOTA  LEGISLATIF BAGI  KEPALA DESA  BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  DAN PERATURAN KOMISI   PEMILIHAN   UMUM  NOMOR  20  TAHUN  2018
Muhammad Sayuni 1 , Elidar Sari 2 , Sulaiman 3
1 Mahasiswa S2 Hukum Tata Negara, Program Studi Magister Hukum
2 Dosen Hukum Tata Negara, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum 3 Dosen Hukum Tata Negara, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum elidarsari@unimal.ac.id
Universitas Malikussaleh, Komplek Kampus Bukit Indah Jalan Jawa, Padang Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh

## Abstract
General  Election  is  a  means  of  implementing  people's  sovereignty  which  is  carried out directly, freely, secretly, honestly and fairly based on the Pancasila and the 1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  Implementation  of  Elections  is  the implementation  of  the  stages  of  elections  which  are  carried  out  freely,  fairly,  and honestly. The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  principle  of  justice  in  the requirements  to  become  a  legislative  member  for  the  Village  Head  based  on  Law Number  7  of  2017  and  Election  Commission  Regulation  Number  20  of  2018.  The results of the study showed that the first election held in 2019 did not implement the principles  of  justice  in  terms  of  the  legislative  candidate  for  the  Village  Head.  The public can provide legal certainty for the implementation of the 2019 Election law. It is  recommended  to  the  General  Election  Commission  to  revise  the  Election Commission Regulation regarding the nomination of members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD specifically in the requirements for candidates for the Village Head in Article 8 paragraph 1 letter b number 6 point b, to guarantee the rights of citizens and fulfill the principles of justice.
Keywords: Justice, Legislative Members, Village Heads.

## Intisari
Pemilihan  Umum  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan secara  langsung,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Penyelenggaraan  Pemilu adalah  pelaksanaan  tahapan  Pemilu  yang  dilaksanakan  secara  bebas,  adil,  dan  jujur. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  asas  keadilan  dalam  persyaratan menjadi  anggota  legislatif  bagi  Kepala  Desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  dan  Peraturan  KPU  Nomor  20  Tahun  2018.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pemilihan pertama yang diselenggarakan pada tahun 2019 tidak menerapkan  prinsip  keadilan  dalam  hal  calon  legislatif  Kepala  Desa.  Masyarakat
dapat  memberikan  kepastian  hukum  atas  pelaksanaan  UU  Pemilu  2019.  Disarankan kepada KPU untuk merevisi Peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  khusus  dalam  persyaratan  bakal  calon  Kepala Desa dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 huruf b, untuk menjamin hak-hak warga negara dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

## Kata kunci: Keadilan, Anggota Legislatif, Kepala Desa

## Pendahuluan
Dewasa  ini  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan bagi  negara-negara  penganut  demokrasi.  Pemilu  menjadi  mekanisme  dalam  proses pergantian  jabatan,  khususnya  di  dua  cabang  kekuasaan,  yakni  di  lembaga  legislatif dan lembaga eksekutif. Seiring perkembangan zaman, pemilu telah berubah menjadi sistem tersendiri  yang selanjutnya melahirkan berbagai  corak, model, dan  cara  yang disesuaikan dengan sistem pemerintahan negara masing-masing. Di negara penganut sistem  pemerintahan  presidensial,  model  pemilu  akan  berbeda  dengan  negara penganut  sistem  pemerintahan  parlementer.  Bahkan,  negara-negara  yang  sistem pemerintahannya  sama  pun,  model  pemilu  atau  untuk  memilih  siapa  pemilu  juga dapat berbeda. 1
Sistem  keadilan  pemilu  merupakan  instrumen  penting  untuk  menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui  pelaksanaan pemilu  yang  bebas,  adil,  dan  jujur.  Sistem  keadilan  pemilu  dikembangkan  untuk mencegah  dan  mengidentifikasi  ketidak  beresan  pada  pemilu,  sekaligus  sebagai sarana  dan  mekanisme  untuk  membenahi  ketidak  beresan  tersebut  dan  memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan  kerangka  hukum,  tetapi  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  perlu diperhatikan  dalam  merancang  dan  menjalankan  seluruh  proses  pemilu.  Keadilan pemilu  juga  merupakan  faktor  yang  memengaruhi  perilaku  para  pemangku kepentingan  dalam  proses  tersebut.  Karena  sistem  keadilan  pemilu  sangat dipengaruhi  kondisi  sosial-budaya,  konteks  sejarah  dan  politik  masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. 2
Kehadiran  sistem  keadilan  pemilu  yang  andal  tidak  dengan  sendirinya menjamin  pemilu  yang  bebas,  adil,  dan  jujur,  ketiadaan  sebuah  sistem  dapat menyebabkan konflik yang ada semakin memburuk. Apabila pemilu diselenggarakan tanpa  kerangka  hukum  yang  komprehensif,  tidak  berdasarkan  konsensus,  tidak mengacu sepenuhnya pada prinsip dan nilai demokrasi, tidak diselenggarakan dengan baik, atau apabila tidak ada mekanisme keadilan pemilu khusus yang tersedia, proses
1 Dalam  Ilmu  Negara  Umum  ( algemeine  staatslehre )  yang  dimaksud  dengan  sistem  pemerintahan  ialah  sistem hukum  ketatanegaraan,  baik  dalam  negara  berbentuk  monarki  maupun  republik,  yaitu  mengenai  hubungan  antar pemerintah  dan  badan  yang  mewakili  rakyat.  Lihat  Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia Pasca Reformasi . Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 311.
2 International IDEA Keadilan Pemilu diterjemahkan Bawaslu RI dan CETRO, Jakarta  Indonesia Printer, Jakarta, Indonesia. Buku asli dicetak di Trydells Tryckeri AB, Swedia 2010. hlm 5.
pemilu  dapat  memperburuk  friksi  yang  sudah  ada  atau  bahkan  mengakibatkan terjadinya konflik bersenjata atau kekerasan. Sebagai contoh, salah satu kondisi yang mungkin  menyebabkan  terjadinya  tindak  kekerasan  di  Kenya  menyusul berlangsungnya pemilu pada bulan Desember 2007 adalah ketiadaan pengadilan yang kredibel dan imparsial untuk menyelesaikan sengketa pemilu. 3
Pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/  Kota dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil.  Dalam  menyelenggarakan  pemilu,  penyelenggara  pemilu harus  melaksanakan  pemilu  berdasarkan  pada  asas  dan  penyelenggaraannya  harus memenuhi prinsip: 4 a.   Mandiri b.   Jujur c.   Adil d.  Berkepastian hukum e.   Tertib
f.   Kepentingan umum
g.   Terbuka
h.   Proporsional
i.   Profesional
j.   Akuntabel
k.   Efektif dan
l.   Efisiensi.
Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih  suatu  kebijakan  sehingga  mereka  memiliki  pengaruh  langsung  terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi  di Athena di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Sedangkan dalam demokrasi  perwakilan,  rakyat  memilih  perwakilan  melalui  pemilihan  umum. Perwakilan-perwakilan  yang  terpilih  tersebutlah  yang  selanjutnya  menjadi representasi  rakyat  untuk  menyampaikan  pendapat  dan  mengambil  keputusan  bagi mereka. 5
Daftar  calon  sementara  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  daftar  calon sementara  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  daftar  calon sementara  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/  Kota  yang selanjutnya  disebut  DCS  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  DCS  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  DCS  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
3 Ibid. hlm 7.
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 3
5 Mohammad,  Saihu. Et  al , Penyelenggara  Pemilu  di  Dunia ,  Jakarta:  Badan  Penerbit  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemili Republik Indonesia, 2015. hlm 12.
Daerah  Kabupaten/  Kota  adalah  daftar  calon  sementara  yang  memuat  nomor  urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal  calon.  Daftar  calon  tetap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  daftar  calon tetap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  daftar  calon  tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut DCT  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  DCT  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi  dan  DCT  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/ Kota  adalah  daftar  calon  tetap  yang  memuat  nomor  urut  Partai  Politik,  nama  Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan Kabupaten/ Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon. 6 Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam persyaratan bakal calon anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/  Kota  pada  Pasal  7  ayat  1  huruf  l  harus mengundurkan diri sebagai kepala desa dan perangkat desa yang mencakup unsur staf yang  membantu  kepala  desa  dalam  penyusunan  kebijakan  dan  koordinasi  yang diwadahi  dalam  sekretariat  desa,  dan  unsur  pendukung  tugas  kepala  desa  dalam pelaksanaan  kebijakan  yang  diwadahi  dalam  bentuk  pelaksana  teknis  dan  unsur kewilayahan  atau  badan  lain  yang  anggarannya  bersumber  dari  keuangan  negara harus mengundurkan diri. 7
Para  kepala  desa  yang  tergabung  dalam  Asosiasi  Pemerintah  Desa  Seluruh Indonesia  (Apdesi)  merasa  dihambat  dengan  adanya  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten/  Kota  yang  melarang  kepada  desa  maju  sebagai  calon  anggota dewan  perwakilan  rakyat.  Sebab  menjelang  pemilihan  legislatif  2019  mendatang tidak  sedikit  kepala  desa  yang  berkeinginan  ikut  dalam  pertarungan  menjadi  wakil rakyat. Oleh karena itu Apdesi menjelaskan, kepala desa dan perangkat desa merasa bahwa hak-hak mereka terhambat dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  20  tentang  Pencalonan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/  Kota  tahun  2018,  karena  mereka  harus  mengundurkan  diri  dari  jabatan
6 Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Pasal 21.
7 Ibid. Pasal 7
kepala  desa,  padahal  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan Umum tidak disebutkan tentang kepala desa harus mengundurkan diri. 8 Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan tentang syarat menjadi anggota legislatif  bagi  kepala  desa  menarik  untuk  dilakukan  penelitian  karena  mengingat  di dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  tidak disebutkan  tentang  kepala  desa  harus  mengundurkan  diri  dan  masih  banyak  dengan pekerjaan  lainnya  yang  anggarannya  bersumber  dari  keuangan  negara  tidak  harus mengundurkan diri dalam pencalonan anggota legislatif pemilihan umum tahun 2019 sehingga  beranjak  dari  hal  tersebut  penulis  ingin  meneliti  lebih  mendalam  yang penulis  tuangkan  dalam  penelitian  tesis  dibawah  judul  “Analisis  Prinsip  Keadilan Tentang Syarat Menjadi Anggota Legislatif Bagi Kepala Desa Berdasarkan Undang – Undang  Nomor  7  Tahun  2017  dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20 Tahun 2018”.

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian  menuju  kepada  suatu  tujuan  dan  kegunaan,  dimana  untuk mengungkap  beberapa  informasi  penting  dari  hasil  kajian  sekaligus  menyelesaikan beban  studi.  Oleh  karena  itu  berpijak  dari  rumusan  tersebut,  maka  yang  menjadi tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk  menjelaskan  dan  menganalisis  prinsip  keadilan  dalam  syarat  menjadi anggota legislatif bagi kepala desa berdasarkan Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.
2. Untuk  menjelaskan  implikasi  hukum  terhadap  syarat  menjadi  anggota  legislatif bagi kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

## Keaslian Penelitian
Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap  berbagai  referensi  baik  melalui  media  cetak  maupun  media  elektronik. Muhammad Aziz Hakim “Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi” Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012, 9 yang fokus  penelitian  membahas  tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan umum serta proses hasil pembentukan undang-undang.
Selain  itu,  Zaini  “Penegakan  Hukum  pada  Pelaksanaan  Pemungutan  dan Penghitungan Suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Kabupaten
8 Apdesi  ( Asosiasi  Pemerintah  Desa  Seluruh  Indonesia )    https://www.kabar-banten.  com/  apdesi-gugat-aturan- yang-jegal- kepala-desa- untuk-jadi- anggota-dprd/ di lihat tanggal 28/12/2019.
9 Politik  Hukum  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  pada  Era  Reformasi  Tesis  Universitas  Indonesia  pada tahun  2012.  file:///C:/Users/  LENOVO/AppData/Local/  Temp/digital_  20283450-T29436-Politik%20hukum- 2.pdf. 11 Desember 2019.
Pemekasan”  Tesis  Magister  Hukum  Universitas  Narotama  Surabaya  tahun  2015. 10
Fokus  penelitian  membahas  tentang  kewenangan  Panwaslu  untuk  menindak  lanjuti pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemilu,  peserta  pemilu  maupun warga negara yang memiliki hak pilih.
Dengan  demikian,  Tohap  Hasugian  “Strategi  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam meningkatkan  partisipasi  pemilih  (Studi  pada  pemilih  pemula,  perempuan  dan kelompok marjinal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi  Sumatera  Utara)”  Tesis  Magister  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Politik  Universitas  Lampung  Bandar  Lampung  tahun  2019. 11 Penelitian  ini berfokus  pada  strategi  penyelenggra  terhadap  pengguna  hak  pilih  bagi  pemilih pemula, pemilih perempuan dan pemilih kelompok marjinal.
Penulisan  tesis  yang  di  angkat  oleh  penulis  berbeda  dengan  penulisan  tesis  di atas,  perbedaannya  terletak  kepala  desa  yang  mencalonkan  diri  sebagai  anggota legislatif. Dapat penulis simpulkan yang bahwa belum ada penulisan tesis yang sama dengan  judul  tesis  penulis  angkat  dengan  judul  “Analisis  Prinsip  Keadilan  Tentang Syarat Menjadi Anggota Legislatif Bagi Kepala Desa Berdasarkan Undang – Undang Nomor  7  Tahun  2017  dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun 2018”.  Dengan  demikian  penelitian  ini  dapat  dikatakan  memenuhi  kaidah  keaslian penelitian.
Adapun  yang  menjadi  keaslian  dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Pemilihan Umum dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran  yang  dapat  dipergunakan  oleh  penyusun/  revisi  Peraturan  Komisi Pemilihan Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

## Kerangka Teori dan Konseptual

## 1. Kerangka Teori
Kerangka  teori  merupakan  suatu  kerangka  awal  untuk  membangun  suatu  ide atau  merupakan  penjelasan  dari  permasalahan  yang  di  analisis.  Dengan  demikian suatu teori adalah upaya menberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematikan  seluruh  masalah  yang  sedang  dan  akan  dibahas.  Menurut  M.Solly Lubis kerangka teori adalah merupakan suatu pikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis  mengenai  suatu  kasus  atau  permasalahan  yang  dapat  menjadi  bahan perbandingan dan pegangan teoritis. 12
10 Penegakan  Hukum  pada  Pelaksanaan  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  Pemilu  anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD tahun 2014 di Kabupaten Pemekasan Tesis Universitas Narotama Surabaya tahun 2015.http://repository.narotama.ac.id/214/2/tesis %20 zaini .pdf. 11 desember 2019.
11 Strategi  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih  Studi  Pada  Pemilih  Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tesis Universitas
Lampung tahun 2019.
http:// digilib. unila.ac.id/56237/3/tesis%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf. 26 Desember 2019
12 Lubis, M.Solly, Filsafat Hukum dan Penelitian , (Bandung, Mandar Maju, 1994), hlm 86

## 2.   Kerangka Konseptual
Dalam  rangka  menghindari  pemahaman  ganda  tentang  judul  penelitian  ini, maka penulis menggunakan definisi dan kerangka konseptual sebagai berikut :
a. Pemilihan  umum  yang  selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana  kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  yang  dilaksanakan  siara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  judur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 13
b. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten/  Kota  sebaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14
c. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 15

## A. Analisis Prinsip Keadilan Calon Anggota Legislatif Bagi Kepala Desa
Keadilan  dan  demokrasi  dalam  pemilu  merupakan  dua  konsep  yang  saling berkaitan.  Semua  sistem  demokrasi  didukung  melalui  penyelenggaraan  pemilihan yang  berkala  sementara  pemilihan  umum  tidak  bisa  berhasil  dalam  sistem  politik selain demokrasi. Tantangan demokrasi juga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang  reformasi  pemilihan,  membangun  institusi  demokrasi  dan  penguatan  pada demokrasi  substantif tidak hanya prosedural. 16 Oleh karena itu ketidakpuasan warga negara  terhadap  proses  demokrasi  dan  keadilan  tersebut  akan  memberikan  ancaman bagi stabilitas dan legistimasi sistem politik yang adil dan demokratis. 17
Keadilan  pemilu  yang  dirumuskan  IDEA,  Ramlan  Surbakti  sekalipun  tidak memberikan  definisi  keadilan  pemilu  secara  tegas,  namun  ia  mengemukakan  ada tujuh  kriteria  yang  mesti  dipenuhi  untuk  mewujudkan  pemilu  yang  adil  dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut adalah: 18
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
14 Ibid. Pasal. 1 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
16 Harahap,  H. Evaluasi  Pelaksanaan  Pilkada  Serentak .  2016.  Hlm.  17–23.  Dalam  Naskah  Publikasi.  Riska, Sarofah dan Titin. Purwaningsih.
17 Donovan,  T.,  &  Karp,  J.  2017. Electoral  Rules,  Corruption,  Inequality  and  Evaluations  of  Democracy. European Journal of Political Research 2017 . hlm 469–486. Dalam Naskah Publikasi. Riska, Sarofah dan Titin. Purwaningsih.
18 Ramlan  Surbakti, Pemilu  Berintegritas  dan  AdilFahmi .  Dalam  Jurnal  Khairul, Menelusuri  Konsep  Keadilan Pemilihan Umum, Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2016. 4 Jurnal Cita Hukum.
1.  Kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pencalonan dan syarat  calon maupun dalam  alokasi  kursi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, pemungutan, penghitungan suara dan pembentukan daerah pemilihan.
2.  Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis
3.  Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu.
4.  Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu.
5.  Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial.
6.  Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.
7.  Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.
Apabila  dilihat  dari  sisi  keadilan  asali,  maka  semua  orang  khususn  ya masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk hak dipilih dalam Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  dalam  tataran  persamaan hak,  berhak  untuk  dipilih,  kecuali  dipersyaratkan  lain  oleh  Undang-Undang  khusus tentang  pemilu.  Sehingga  berdasarkan  prinsip  keadilan  asali,  maka  calon  legislatif bagi  kepala  Desa  bisa  mencalonkan  dirinya  sebagai  anggota  legislatif  dan  memiliki hak  untuk  dipilih  oleh  masyarakat.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  yaitu  Pasal  240  dan  Pasal  243. Berdasarkan  Pasal  240  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum, tidak diatur mengenai kepala Desa harus mengundurkan diri dari kepala Desa sebagai salah satu syarat calon legislatif. Sehingga berdasarkan norma tersebut, tidak ada  norma  atau  aturan  mengenai  larangan  mencalonkan  diri  bagi  kepala  desa  yang tidak mengundurkan diri. Sedangkan berdasarkan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  calon  legislatif  adalah  kewenangan  dari Partai  Politik  peserta  pemilu  untuk  menentukan  mana  yang  layak  menjadi  calon anggota  di  Dewan  Perwakilan,  bagian  dari  tugas  partai  untuk  melakukan  seleksi berdasar aturan partainya sendiri, sehingga tidak ada halangan atau kewajiban untuk melarang  bagi  kepala  Desa  dan  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislatif. Sedangkan apabila ditinjau dari teori kedilan distributive, bahwa distribusi seseorang juga harus diutamakan nilai-nilai keadilannya. 19
Sebelum Partai Politik mengumumkan calon-calonnya, pasti Partai Politik juga telah  melihat,  meneliti  dan  mendengar  sepak  terjang  perbuatan-perbuatan  yang dilakukan  calon  legislatif  yang  akan  didaftarkan  ke  Komisi  Pemilihan  Umum.  Dan Partai Politik tidak mungkin memilih calon legislatif yang akan diusungnya, apabila calon legislatif tersebut belum pernah memberikan distribusi kepada masyarakat dan tidak  dikenal  oleh  msyarakat.  Dengan  demikian,  untuk  terjaminnya  efektivitas  dari kedua  prinsip  keadilan  itu,  Rawls  menegaskan  bahwa  keduanya  harus  diatur  dalam suatu  tatanan  yang  disebutnya  serial  order  atau lexical  order .  Sehingga  dalam mengkaji  terhadap  calon  legislatif  bagi  kepala  Desa,  harus  dilihat  dulu  dari  segi
19 Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
persamaan  hak-hak  asasi  dan  keadilan,  sehingga  dengan  di  keluarkannya  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2018, pasal 7 huruf k poin 2 dan pasal 8 huruf b poin 6,  ini  tidak  terhalangi  hak-hak  kebebasan  dan  keadilan  bagi  kepala  Desa  dalam pencalonan  sebagai  anggota  legislatif,  Rawls  menegaskan  bahwa  hak-hak  serta kebebasan-kebebasan  dasar  tidak  bisa  ditukar  dengan  keuntungan-keuntungan  sosial dan ekonomi ( distributive ). 20
Hal  ini  berarti  bahwa  prinsip  keadilan  kedua  hanya  bisa  mendapat  tempat  dan diterapkan  apabila  prinsip  keadilan  pertama  telah  terpenuhi.  Dengan  kata  lain, penerapan  dan  pelaksanaan  prinsip  keadilan  yang  kedua  tidak  boleh  bertentangan dengan  prinsip  keadilan  yang  pertama.  Oleh  karena  itu  hak-hak  dan  kebebasan- kebebasan  dasar  dalam  konsep  keadilan  khusus  ini  memiliki  prioritas  utama  atas keuntungan  sosial  dan  ekonomi,  khususnya  terhadap  calon  legislatif  yang  masih menjabat sebagai kepala Desa.
Dalam  konteks  ini,  keadilan  pemilu  tidak  hanya  terhenti  pada  bagaimana menciptakan sebuah aturan main yang adil dan berkepastian hukum, melainkan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga suara rakyat. Keadilan pemilu tidak hanya terhenti  pada  tersedianya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dalam  berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-haknya  dalam  pembuatan  aturannnya.  Keadilan  pemilu  juga  sampai  pada  level bagaimana  institusi  penyelenggara  pemilu  diisi  oleh  orang-orang  nonpartisan  serta mampu  bekerja  dengan  integritas  yang  terjaga.  Bahkan,  keadilan  pemilu  juga menjangkau  titik  yang  paling  rumit,  di  mana  rakyat  sebagai  tumpuan  demokrasi memiliki  pemahaman  yang  cukup  akan  keberadaannya  sebagai  penentu  proses peralihan  kekuasaan  melalui  pemilu  yang  berjalan  secara  fair.  Dengan  demikian, keadilan  pemilu  mencakup  semua  aspek  yang  mempengaruhi  bagaimana  pemilu sebagai sebuah kontestasi berjalan secara bebas dan setara dalam pencalonan anggota legislatif. 21

## B. Analisis  Syarat  Calon  Anggota  Legislatif  Pada  Pemilihan  Umum  Bagi Kepala Desa
Berdasarkan  pengalaman  pelaksanaan  pemilu  di  seluruh  dunia  bahwa  terdapat beberapa  masalah  seperti  pelanggaran  pada  saat  menyusun  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum,  Pencalonan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  pemungutan suara,  dan  kekerasan  yang  banyak  ditemukan  di  seluruh  dunia,  sehingga  perlu membuat  konteks  standar Internasional yang  harus  dipenuhi  oleh  penyelenggara
20 Ibid. Pasal 7
21 Fahmi.  Khairul, Menelusuri  Konsep  Keadilan  Pemilihan  Umum, Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2016. 4 Jurnal Cita Hukum.
pelaksanaan  pemilu.  Indeks  evaluasi  telah  dikembangkan  untuk  membandingkan kualitas  pemilihan  umum  di  beberapa  provinsi  atau  daerah  pemilihan  dalam  sebuah negara. 22
Siklus  Pemilu  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  menjamin  bahwa pelaksanaan Pemilu secara berkeadilan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus  dan  berlanjut.  Secara  umum  bahwa  siklus  pemilu  terbagi  atas  3 periode, antara lain pra pemilihan ( pre-electoral period ), periode pelaksanaan pemilu ( electoral  period ),  pasca  pemilu  ( post  electoral  period ).  Sejumlah  tahapan penyelenggara pemilu yang berlaku universal, yaitu: 23
1.  Pembuatan landasan hukum pemilu ( legal framework )
2.  Perencanaan  dan  pembuatan  kebijakan  anggaran  untuk  mendukung  logistik pemilu ( planning and implementation ).
3.  Perekrutan,  pelatihan,  pendidikan,  dan  penyebaran  informasi  pemilu  ( training, education, and election socialization ).
4.  Pendataan dan pendaftaran pemilih ( voter registration )
5.  Perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemilu ( electoral campaign )
6.  Pemungutan suara ( election day and counting )
7.  Pengesahan hasil ( veryfication of result )
8.  Tahapan setelah pemilu ( post election
Berdasarkan  dari  hasil  catatan  proses  dan  hasil  pembahasan  proses  pembuatan Undang-Undang  Pemilihan  Umum  diatas  tidak  ada  subtansi  pembahasan  khusus menyangkut  dengan  syarat  calon  bagi  Kepala  Desa  yang  harus  mengundurkan  diri pada  saat  mau  ditetapkan  sebagai  daftar  calon  tetap  (DCT)  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  seperti  pada  pasal  240  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum. 24 Standar  Internasional  untuk  menghasilkan  pemilu  yang demokratis adalah syarat mutlak dalam kerangka hukum yang harus diimplementasikan  dalam  pelaksanaan  pemilu.  Standar  ini  bersumber  pada  berbagai deklarasi  dan  konvensi  Internasional  maupun  regional,  seperti  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia 1984, perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1960,  konvensi  Eropa  1950  untuk  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dan  kebebasan asasi serta piagam Afrika 1981 tentang Haka Asasi Manusia dan masyarakat. 25
Kelayakan  syarat-syarat  formal  bisa  diturunkan  dari  prinsip  hak  dalam menyusuaikan  klaim-klaim  yang  dibuat  orang-orang  pada  institusi-institusi  mereka. Jika  prinsip-prinsip  keadilan  ingin  memainkan  peranan,  yakni  peranan  untuk
22 James, T. S. (n.d). Building Better Elections : The Role of Human Resource Management Practices, 2017. 1–21. Analisis  Tata  Kelola  Pemilukada  dalam  Perspektif  Electoral  Integritydi  Kota  Yogyakarta  Tahun  2017 .  (dalam Naskah Publikasi. Riska, Sarofah dan Titin. Purwaningsih).
23 Ibid
24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
25 Perdana, Aditya Op. Cit. hlm 289
memberikan  hak-hak  dan  kewajiban  dasar  serta  menetukan  pembagian  keuntungan, keharusan-keharusan tersebut cukup alamiah. Masing-masing lemah dan saya anggap mereka  dipenuhi  oleh  konsepsi  tradisional  tentang  keadilan.  Syarat-syarat  tersebut bagaimanapun menyingkirkan berbagai bentuk egoisme, menunjukkan bahwa mereka bukan  tanpa  kekuatan  moral.  Hal  ini  semakin  menunjukkan  bahwa  berbagai  syarat tidak  dijustifikasi  oleh  definisi  atau  analisis  konsep,  namun  hanya  oleh  rasionalitas teori yang melengkapinya. 26
C. Analisis  Prinsip  Keadilan  Syarat  Calon  Anggota  Legislatif  pada  Pemilihan Umum bagi Kepala Desa
Setiap  tahapan  Pemilu  perlu  dicermati,  terutama  menyangkut  potensi permasalahan  hukum.  Permasalahan  hukum  yang  tidak  tuntas  di  satu  tahapan  akan mengganggu  pelaksanaan  tahapan  berikutnya.  Tahapan  pencalonan  memiliki  arti penting  karena  dari  calon-calon  ini  nantinya  akan  ditetapkan  calon  terpilih.  Apabila masih  menyisakan  permasalahan  hukum  calon  terpilih,  legitimasi  Pemilu  akan dipertanyakan.  Tulisan  ini  ingin  menggambarkan  peta  permasalahan  hukum  dalam tahap  pencalonan  Pemilu  2019  dan  mengkaji  upaya  yang  perlu  dilakukan  untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Berdasarkan teori hukum, suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Hal inilah yang dimaksud sebagai sistem hierarki norma hukum atau  perundang-undangan.  Hierarki  dalam  hal  ini  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  tata tingkatan  aturan  hukum,  atau  struktur  norma  hukum  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  idealnya  suatu  pembentukan  peraturan seharusnya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada  di  atasnya.  Karena peraturan  yang  ada  di  tingkatan  atas  mendasari  pembentukan  peraturan  yang  ada  di bawahnya.  Pembentukan  peraturan  seharusnya  memperhatikan  salah  satu  asas-asas peraturan  perundangan  yang  menyebutkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  mempunyai kedudukan yang tinggi pula atau lex superiori derogat legi inferiori . 27
Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  diatur  dalam ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
d.   Peraturan Pemerintah
e.  Peraturan Presiden
26 Rawls John . Op. Cit . hlm 158 27 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Kaidah Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993. hlm 92
f.  Peraturan Daerah Provinsi dan g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  merupakan  pelaksanaan  dari  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  75  ayat  (1)  dan  ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  yang mengatur bahwa  untuk  menyelenggarakan  Pemilu  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang ini,  Komisi  Pemilihan  Umum  membentuk  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  dan Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum.  Apabila  terdapat  suatu  norma  hukum  atau peraturan  yang  lebih  rendah  tingkatannya  dianggap  atau  dipandang  bertentangan dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi,  maka  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 memberikan solusi dengan dilakukannya mekanisme pengujian (uji materiil). Dalam konteks  ini,  jika  terdapat  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  dipandang bertentangan  dengan  asa  keadilan  dan  Undang-Undang  Pemilihan  Umum,  maka pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Syarat  calon  anggota  legislatif  berdasarkan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  pasal  240  tidak  menyebutkan  yang bahwa  Kepala  Desa  harus  mengundurkan  diri,  tetapi  di  dalam  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  20  tahun  2018  tentang  Pencalonan  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota pada Pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 poin b  Kepala  Desa  harus  mengundurkan  diri  dan  tidak  dapat  ditarik  kembali  walaupun calon  legislatif  dari  Kepala  Desa  tidak  terpilih.  Sehingga  prinsip  asas  keadilan mempunyai  arti  bahwa  semua  yang  terlibat  dalam  Pemilihan  Umum  haruslah memiliki hak yang sama dalam pencalonan anggota legislatif. 28
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  memiliki kedudukan  yang  sama  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  pada  umumnya dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  yaitu  diakui  keberadaannya  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  karena  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang  -  undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan. Selain  itu,  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834. Sifat mengikat  tersebut berarti Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini harus dipatuhi oleh setiap  warga  negara  maupun  institusi  yang  terkait  dengan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  termasuk  bakal  calon  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Daerah, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta stakeholder dan masyarakat umum.

## D. Implikasi  Hukum  Terhadap  Syarat  Calon  Anggota  Legislatif  bagi  Kepala Desa
Secara  umum,  Pemilu  tahun  2019  tidak  lah  jauh  berbeda  dengan  sebelumnya yaitu  terdiri  dari  tiga  jenis  pemilihan  umum, Pemilu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Pemilu  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Pemilu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan unsur keterwakilan Partai Politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu. Hal yang berbeda dengan Pemilu 2014 lalu  adalah,  penerapan  ambang  batas  perolehan  suara  bagi  Partai  Politik  yang berkompetisi  dalam  Pemilu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dinaikkan  dari  3,5  persen menjadi  4  persen.  Artinya  hanya  Partai  Politik  yang  memperoleh  minimal  suara sebanyak  4  persen  dapat  dinyatakan  secara  sah  mendapatkan  kursi  di  Dewan Perwakilan Rakyat. 29
Indonesia  telah  berulang  kali  menyelenggarakan  pemilu  yang  disebut  sebagai pesta  demokrasi  rakyat  Indonesia.  Pemilu  merupakan  salah  satu  perwujudan pelaksanaan  demokrasi  yang  pada  hakikatnya  diselenggarakan  sebagai  sarana kedaulatan rakyat, dan sarana partisipasi masyarakat. Teori demokrasi konstitusional tidak  dapat  lepas  dari  konsep  demokrasi  dan  nomokrasi,  karena  kedua  konsep tersebut  saling  berkonvergensi  sehingga  memunculkan  konsep  negara  hukum  yang demokratis  ( democratische  rechtsstaat )  dan  negara  demokrasi  berdasarkan  hukum ( constitutional  democratic )  atau  yang  disebut  sebagai  negara  demokrasi konstitusional ( constitutional democratic state ). 30
Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Serentak  tahun  2019  untuk  menyongsong pelaksanaan pesta demokrasi  rakyat  tersebut,  berbagai  peraturan sudah diundangkan oleh  pemerintah.  Sebagai  pihak  yang  diberi  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk merumuskan  aturan  penyelenggaraan  ( electoral  law )  dan  pelaksanaan  Pemilihan Umum  ( electoral  process ),  Komisi  Pemilihan  Umum  mengeluarkan  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  peraturan  pelaksanaan  tahapan  penyelenggaraan Pemilihan  Umum  Tahun  2019.  Komisi  Pemilihan  Umum  mengeluarkan  satu peraturan  yang  disebut  PKPU.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  sebuah peraturan  perundang-undangan  yang  jelas  kedudukannya  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  diakui  dan  memiliki
29 Nur  Imam  Subono. Et.  al. Pembekalan  Calon  Anggota  Legislatif .  Modul.  Kementrian  Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Republik Indonesia. 2017. hlm 84
30 Bisarida Et  al . Komparasi  Mekansime  Penyelasaian  Sengketa  Pemilu  di  Beberapa  Negara  Penganut  Paham Demokrasi. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, 2012, hlm.538
kekuatan  hukum  mengikat,  sehingga  memiliki  konsekuensi  atau  akibat  bagi  setiap masyarakat atau institusi yang terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Salah  satu  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  sempat  kontroversial  dan mendapat banyak sorotan masyarakat tentang persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif  tahun  2019.  Aturan  tersebut  adalah  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat hal yang menarik untuk dipahami dan dikaji dari Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  khususnya  tentang  syarat  bakal calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  Pasal  7  ayat  (1) huruf k angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tersebut mengatur  bahwa  salah  satu  syarat  sebagai  bakal  calon  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  harus  mengundurkan  diri  sebagai  Kepala  Desa  dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Banyak pihak yang menyampaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut melanggar hak asasi manusia para calon legislatif khususnya hak Kepala Desa untuk mencalonkan  diri.    Hal  ini  dikuatkan  dengan  adanya Para  Kepala  Desa  yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menjelaskan, Kepala  Desa  dan  perangkat  desa  merasa,  bahwa  hak-hak  mereka  terhambat  dengan adanya  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum.  Peraturan  perundang-undangan  tidak dapat  mencabut  hak  pilih  (hak  politik)  seseorang,  melainkan  hanya  memberi pembatasan  sesuai  Pasal  28J  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor 20 Tahun 2018  yang  melarang  bagi  Kepala  Desa  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  calon legislatif  harus  mengundurkan  diri  sebelum  ditetapkan  menjadi  daftar  calon  tetap, artinya  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  telah  memberikan  hukuman  tambahan mencabut  hak  politiknya.  Pencabutan  hak  politik  seseorang  hanya  dapat  dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  dapat  dilihat  dari sudut  pandang  substansi  regulasi.  Sebagian  pihak  ada  yang  menyatakan,  bahwa Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  tersebut  bertentangan  dengan  perundang- undangan  diatasnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum.  Kedudukan  hukum  tentang  syarat  seorang  warga  negara  untuk  dapat mencalonkan  diri  sebagai  bakal  calon  legislatif  telah  diatur  sebelumnya  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal  240, menyatakan  bahwa  bakal  calon  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota adalah Warga Negara  Indonesia  yang harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan
administrasi  bakal  calon,  tidak  menyebutkan  bagi  Kepala  Desa  yang  harus mengundurkan diri.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  257  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemillihan Umum, menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai  pedoman  teknis  pencalonan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum”. Berdasarkan hal tersebut,  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  suatu  peraturan  yang  sifatnya mengatur  lebih  lanjut  dan  lebih  teknis,  sepatutnya  pengaturannya  tidak  “melebihi batas” yang diberikan undang-undang, apalagi bertentangan secara norma hukum.
Berdasarkan  berbagai  argumentasi  di  atas,  ada  dua  hal  penting  yang  dapat disimpulkan  mengenai  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018. Pertama,  yaitu  bahwa  Komisi  Pemilihan  Umum  tidak  melakukan abuse  of  power karena  Komisi  Pemilihan  Umum  hanya  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya sebagai  penyelenggara  Pemilu  yang  memiliki  kewenangan  merumuskan  aturan penyelenggaraan  ( electoral  law )  dan  pelaksanaan  Pemilu  ( electoral  proces )  yang independen karena  sifatnya full  authority yang  tidak  mendapat  intervensi  atau pengaruh  dari  lembaga  lain.  Kedua,  menurut  segi    substansi  berdasarkan  asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  harus  diakui  bahwa  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  ini  tidak  sesuai  dengan  asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yaitu  asas  kesesuaian  antara  hierarki,  jenis,  materi  dan  muatan.  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  dinilai  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dapat dikatakan batal demi hukum, dengan konsekuensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada siapapun. Prinsip  penyelenggaraan  Pemilu  salah  satunya  adalah  berkepastian  hukum, prinsip  ini erat  hubungannya dengan salah satu  dari tujuan suatu   hukum  itu dibuat. Tujuan hukum ada tiga, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain. Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif para penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan ketentuan  yang  ada  di  dalam  perundang-undangan.  Bersumber  pada  norma  hukum, akan memberikan kepastian pada semua pihak  yang terlibat dalam Pemilu, sehingga peserta  Pemilu  dan  masyarakat  mempunyai  harapan  terhadap  penyelenggara  Pemilu dapat menjaga kelangsungan demokrasi. 31
Semua ketentuan yang mengatur tentang Pemilu harus konsisten satu sama lain, sehingga  tidak  terjadi  kontradiksi  antar  ketentuan  atau  antar  peraturan.  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  yang  disusun  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  tidak berkontradiksi  dengan  Undang-Undang  Pemilihan  Umum,  karena  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  merupakan  penjabaran  dari  pelaksanaan  teknis  Undang-Undang Pemilihan  Umum,  hal  ini  merupakan  wujud  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum
31 Fajlurrahman, Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 71
dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan  hukum  Pemilu  tahun  2019. Tidak  hanya  mengutamakan  kepastian  hukumnya  saja,  tetapi  Komisi  Pemilihan Umum  dalam  membahas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  rapat  dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah haruslah berkarakter responsif. Untuk menjadi responsif  suatu  produk  hukum  harus  berorientasi  pada  tujuan  hukum  yaitu  keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini maka disimpulkan sebagai berikut :
1. Pemilu  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan  secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Pemilu  yang  di  laksanakan  pada  tahun  2019  tidak melaksanakan  prinsip-prinsi  keadilan  dalam  syarat  calon  anggota  legislatif  bagi Kepala Desa berdasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 poin b Kepala Desa harus mengundurkan diri pada saat mendaftar.
2. Berdasarkan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  pasal  240  tidak  menyebutkan  syarat  calon  bagi  Kepala  Desa harus  mengundurkan  diri,  tetapi  di  dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  20  tahun  harus  mengundurkan  diri.  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum merupakan  penjabaran  dari  pelaksanaan  teknis  Undang-Undang  Pemilihan Umum,  hal  ini  merupakan  wujud  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan  hukum  Pemilu  tahun  2019. Tidak  hanya  mengutamakan  kepastian  hukumnya  saja,  tetapi  untuk  menjadi responsif  suatu  produk  hukum  harus  berorientasi  pada  tujuan  hukum  yaitu keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## Saran
a. Kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  untuk  merevisi  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  tentang  pencalonan  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota khusus dalam syarat calon bagi Kepala Desa pada Pasal 8 ayat 1 huruf b angka 6 poin b, untuk menjamin hak-hak warga Negara dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan.
b. Untuk  mewujudkan  Pemilu  yang  adil  dan  berintegritas,  memberikan  kepastian hukum  dan  mencegah  tumpang  tindih  peraturan  dalam  syarat  calon  anggota legislatif.  Untuk  meminimalisir  lahir  nya  gugata  pengujian  oleh  Para  Kepala Desa  yang  tergabung  dalam  Asosiasi  Pemerintah  Desa  Seluruh  Indonesia
(Apdesi)  ke  Mahkamah  Agung  Republik  Indinesia  terhadap  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 pada syarat calon tentang Kepala Desa.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Amrizal, Dedi Et al. Penangulangan GOLPUT Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada . Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqil: Medan. 2018. Ardiles, R. M. Mewoh, Et al. Pemilu Dalam Perpektif Penyelenggara . Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. Cetakan Pertama. Jakarta. Mei 2015.
Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi  Kehidupan  Sosial  Masyarakat  Madani .  Yogjakarta,  2015, LP3ES.
------- Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi.  Buana  Ilmu , Jakarta, 2007.
Asmoro, Achmadi, Filsafat Umum. Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Budiardjo, Miriam, Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta.PT Gramedia Pustaka Utama. 1996
------- Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
C.  F.  Strong. Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern:  Kajian  Tentang  Sejarah  dan Bentuk-Bentuk  Konstitusi  Dunia ,  diterjemahkan  dari Modern  Political Constitution:  An  Introduce  to  the  Comparative  Study  of  Their  History  and Existing Form , Bandung: Nuansa dengan Nusa Media, 2004. Donovan,  T.,  &  Karp,  J.  2017. Electoral  Rules,  Corruption,  Inequality  and Evaluations  of  Democracy .  European  Journal  of  Political  Research  2017. Analisis  Tata  Kelola  Pemilukada  dalam  Perspektif  Electoral  Integritydi  Kota Yogyakarta  Tahun  2017. Dalam  Naskah  Publikasi.  Riska,  Sarofah  dan  Titin. Purwaningsih.
Eklit,  J  &  Reynolds,  A. Framework  for  the  Systematic  Study  of  Election  Quality . Democratization. 2005.
Fahruurodji,  A, Rusia  Baru  Menuju  Demokrasi, Pengantar  Sejarah  dan  Latar Belakang Budayanya; edisi:1. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Firmanzah. Persaingan Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik Pembelajaran Politik  Pemilu  2009 .  Edisi  Ke-1,  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia  Anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta, 2010.
Harahap,  H. Evaluasi  Pelaksanaan  Pilkada  Serentak.  2016.  Analisis  Tata  Kelola Pemilukada  dalam  Perspektif  Electoral  Integritydi  Kota  Yogyakarta  Tahun 2017. Dalam Naskah Publikasi. Riska, Sarofah dan Titin. Purwaningsih.
Hidayat,  Sardini,  Nur. Restorasi  Penyelenggara  Pemilu  di  Indonesia .  Jakarta:  Fajar Media Press, 2012.
Ibrahim  Johnny. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Cet  3.  Malang  : Bayumedia Publishing, 2007.
Idris. Pendidikan  Pembelajaran  dan  Penyebaran  Kewarganegaraan .  Malang: Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 2005.
International  IDEA Keadilan  Pemilu , International  Institute  for  Democracy  and Electoral Assistance. Diterjemahkan Bawaslu RI dan Centro, Jakarta  Indonesia Printer,  Jakarta,  Indonesia.  Buku  asli  dicetak  di  Trydells  Tryckeri  ab,  Swedia 2010.
Janedjri, M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia , Konpress, Jakarta, 2013.
Jurdil Fajlurrahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Kencana: Jakarta. 2018. ------- Mekanisme  Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu . Jakarta: LP2AB, 2015.
Kansil. C.S.T. Dasar-dasar Ilmu Politik . Yogyakarta: UNY Press. 1986. Kelsen,  Hans, Introduction  to  The  Problems  of  Legal  Theory ,  translated  by  Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford : Clarendon Press, 1992. Leback  Karen, Six  Theories  of  Justice . Teori-Teori  Keadilan :  Analisis  Kritis Terhadap  Pemikiran  J.S.  Mill.  John  Rawls,  Robert  Nozick,  Reinhold  Neibuhr, Jose Porfirio Miranda.
Leback  Karen, Six  Theories  of  Justice . Teori-Teori  Keadilan :  Analisis  Kritis Terhadap  Pemikiran  J.S.  Mill.  John  Rawls,  Robert  Nozick,  Reinhold  Neibuhr, Jose Porfirio Miranda.
Leo  Wiratma  I  Made, Et  al.  Panduan  Lengkap  Pemilu  2019 .  FORMAPPI:  Jakarta. 2018.
Losco,  Joseph  dan  Leonard  Williams, Political  Theory,  Kajian  Klasik  dan Kontempoter  Pemikiran  Machiavelli-Rawls ,  Volume  II,    Jakarta  :  PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
Lubis, M.Solly, Filsafat Hukum dan Penelitian , Bandung, Mandar Maju, 1994 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum . Cet 6. Jakarta : Kencana, 2010. Mashudi, Pengertian-Pengerlian Alendasar  Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Metrul Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mandar Maju, Bandung, 1993.
Mozaffar,  S.  &  Schedler,  A.  The Comparative  Study  of  Electoral  Governance- Introduction. International Political Science Review. 2002. Nurhasim.  Moch, Fisibilitas  Sistem  Pemilu  Campuran :  Upaya  Memperkuat  Sistem Presidensial Di Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2014.
Perdana,  Aditya, Et  al.  Tata  Kelola  Pemilu  di  Indonesia .  Cetak  Pertam.  Komisi Pemilihan Umum Repiblik Indonesia. Jakarta Pusat. 2019.
Prasetyo,  Teguh. Filsafat  Pemilu .  Penerbit  Nusa  Media  PO  Box  137  Ujungberung, Bandung  Bekerjasama  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu.  DKPP Republik Indoensia. November 2018.
Rawls  John, Teori  Keadilan ,  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan Kesejahtraan  Sosial  Dalam  Negara, Harvard  University  Press.  Cambridge, Massachusetts, 1995. Penerbit Pustaka Pelajar Yogjakarta. 2006. Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta; Genta Publishing, 2009.
Ramadhanil, Et  al , Desain  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemantauan  Pemilu . Handbook Kemitraan Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. 2015.
Rauf, Maswadi, Demokrasi dan Demokratisasi, Penjajakan Teoritis untuk Indonesia, dalam  Seri  Penerbitan  Studi  Politik,  Bandung:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Indonesia. 1998.
Rizal,  Mustansyir  dan  Misnal  Munir, Filsafat  Ilmu .  Cet.  VII  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Rosyada,  Dede Et  al , Memilih  dan  Dipilih .  Jakarta:  P.T.  Pradnya  Paramita,  cetakan ketiga yang disederhanakan. 2005.
Santoso,  Topo  dan  Supriyanto  Didik, Mengawasi  Pemilu,  Mengawal  Demokrasi , Murai Kencana, Jakarta, 2004.
Sardini,  Hidayat,  Nur.  Restorasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia.  Fajar  Media Press. Yogyakarta. 2011.
Saihu,  Mohammad, Et  al . Penyelenggara  Pemilu  di  Dunia ,  Jakarta:  Badan  Penerbit Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, 2015.
Serensen George. Demokrasi dan Demokratisasi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003. Soekanto , Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Kaidah Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993. hlm 92
Sunggono,  Bambang, Metodelogi  Penelitian  Hukum .  PT  Raja  Grafindo  Persada: Jakarta 2003.
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik , Jakarta, Jakarta: Grasindo, 1992. Suleman,  Zulfikri, Demokrasi  untuk  Indonesia ,  Pemikiran  Politik  Bung  Hatta. Jakarta. Penerbit Kompas, 2010.
Sulaiman,  King,  Faisal. Teori  Peraturan  Perundnag-Undangan  Dan  Aspek Pengujian. Cetakan Ke-1, Januari 2017. Supriadi, Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  Di  Indonesia ,  Jakarta,  Sinar Grafika, Cetakan ketiga 2010.
Tafsir, Ahmad. Filsafat Umum . Cet. VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998. Tauda,  Gunawan  A. Komisi  Negara  Independen  Eksistensi  Independent  Agencis Sebagai  Cabang  Kekuasaan  Baru  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan .  GENTA Press, Yogyakarta. 2012

## B. Artikel/ Makalah
ACE  Electoral  Knowledge  Network. The  ACE  Encyclopaedia :  Electoral  Integrity, 2013. hlm 1–204. Analisis Tata Kelola Pemilukada dalam Perspektif Electoral
Integritydi  Kota  Yogyakarta  Tahun  2017. Dalam  Naskah  Publikasi.  Riska, Sarofah dan Titin. Purwaningsih.
Alesita,  Oshit, Et  al. Evaluasi  Proses  Verifikasi  Calon  Anggota  Legislatif  Pada Pemilihan  Umum  Legislatif  2014  –  2019.  Jurnal.  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Deponegoro. 2019.
Aziz, Noor M. Laporan Akhir pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah . Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kemenyrian  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia. 2009.
Bisarida Et  al . Komparasi  Mekansime  Penyelasaian  Sengketa  Pemilu  di  Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, 2012, hlm.538
Fahmi.  Khairul, Menelusuri  Konsep  Keadilan  Pemilihan  Umum, Menurut  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Jurnal  Cita  Hukum. 2016.
Frenki. Asas-Asas  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Umumdi  Indonesia  Menurut  Fiqh Siyasah. Jurnal. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Gleko,  P.  Suprojo,  A.  dan  Lestari,  A.W. Strategi  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Pada  Pemilihan  Umum Kepala Daerah . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2017. Haryanti,  Dewi. Konstruksi  Hukum  Lembaga  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  di Indonesia  Ditinjau  dari  Teori  Stufenbau .  Jurnal  Dosen  Fakultas  Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji UMRAH. 2015 tanggal 17 Februari 2020.
James,  T.  S.  (n.d.).  Building  Better  Elections  : The  Role  of  Human  Resource Management  Practices, 2017. Analisis  Tata  Kelola  Pemilukada  dalam Perspektif  Electoral  Integritydi  Kota  Yogyakarta  Tahun  2017. Dalam  Naskah Publikasi. Riska, Sarofah dan Titin. Purwaningsih.
Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra dan Alfan Miko. Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian  Kualitas  Pemilihan  Umum  di  Indonesia. Universitas  Andalas Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Juni 2019.
Luthfi  Widagdo  Eddyono. Penyelesaian  Sengketa  Kewenangan  Lembaga  Negara Oleh Mahkamah Konstitusi . Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 3, Bulan Juni 2010, Terdapat Dalam https://media.neliti.com /media/ publications/110648-ID- penyelesaian-sengketa-  kewenanganlembaga.  pdf,  Diakses  Tanggal  16  Maret 2010.
Ratna Herawati, Novira Maharani S, Untung Dwi H. Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu  Serentak  2019  Melalui  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018.
Safira,  Martha  Eri, Analisis  Pendekatan  Teori  Keadilan  John  Rawls  dan  Teori Moralitas  Immanuel  Khan  Terhadap  Caleg  Mantan  Narapidana  Yang  Lolos
Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019 . Jurnal IAIN Ponorogo. Vol. 3 No.1, Maret 2019.
Soemantri, M Sri. Sistem Pemilu dalam Ketatanegaraan Indonesia . Majalah Persahi. Nomor  tiga.  Januari  1990.  Dalam  buku  Ni’Matul  Huda,  N.Imam  nasef. Penataan Dekrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformas i. Kencana. 2017. Subono,  Nur  Imam. Et.  al. Pembekalan  Calon  Anggota  Legislatif .  Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Modul. Republik Indonesia. 2017.
Syawawi,  Reza  dan  Khoirunnisa  Nur  Agustyati,  “ Membunuh  Demokrasi  Lokal, Mengembalikan  Pemilihan  Gubernur  kepada  DPRD  Provinsi “.  Jurnal  Pemilu dan Demokrasi, 2012.
Syaiful, Mohammad A, “ Penataan Sistem Pemilihan Umum yang Berkeadilan untuk Penguatan  Sister  Presidensil  di  Indonesia”. Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga. Jurnal Penataan Sistem Pemilihan. Volume 33 No 2. Mei 2018 Umar  Hasbi. Paradigma  Baru  Demokrasi  di  Indonesia :    Pendekatan    terhadap Pemilu  DPR/DPRD  ,Jurnal  Innovatio  Vol.VII,  No.14  Edisi  Juli-September 2008.
Yuliani,  Widianingsih,  ” Demokrsi  dan  Pemilu  di  Indonesia “  Dosen  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  UPN  “Veteran”  Jakarta.  Jurnal  Demokrasi  Pemilih, 2017.

## C.Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara Pemilu
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

## D.Internet
Apdesi, Asosiasi  Pemerintah  Desa  Seluruh  Indonesia. https://www.kabar-banten. com/apdesi-  gugat-aturan-  yang-jegal-kepala-  desa-untuk-jadi-anggota  -dprd/. diakses pada tanggal 31 Desembr 2019.
Aziz Hakim Muhammad, Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era  Reformasi  Tesis  Universitas  Indonesia  pada  tahun  2012.          file:///C:/U sers/App Data/ Local/Temp/ digital_ 20283450- 29436 Politik 20hukum -2.pdf. diakases pada tanggal 11 Desember 2019.
Didik, Supriyanto https:// rumahpemilu. org/ catatan-proses- dan-hasil-pembahasan- uu-pemilu /. diakses tanggal 24 Februari 2020.
Hanan  Djayadi, Memperkuat  Presidensialisme  Multipartai  Di  Indonesia :  Pemilu Serentak, Sistem Pemilu Dan Sistem Kepartaian’ 2017 http:// puskapol.ui.ac.id accessed. Diakses pada tanggal 17 Februari 2020.
Hasugian Tohap, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Studi Pada Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  2018  di  Kabupaten  Dairi  Provinsi Sumatera Utara . Tesis Universitas Lampung tahun 2019. http://digilib.unila.ac.id/56237/ 3/tesis%20 tanp a%20 bab%20pembahasan .pdf. diakses pada tanggal 26 desember 2019. https://kpu.go.id/index.php/pages/index/hvNapiPYxk4sdYH3xzU_ BM80gPYcL
CQre4Ky3AZRPBWlk_Wkch7gfRYZy04sB0lky0Ej7b1l5BEe3heU6XuIdA. diakses pada tanggal 22 Februari 2020.
https://sejarahlengkap.  com/indonesia/ sejarah-pemilu-di-indonesia diakses  tanggal 21 Februari 2020.
Landasan  Teori.  com/2015/10/ Pengertian-Pemilihan-  Umum - Fungsi-Sistem .    http:// www. diakses pada tanggal 17 Februari 2020.
Pengertian, Fungsi  dan  Sistem  Pemilihan  Umum. http://diy.kpu.go.id.web /2016/12/19/ Pengertian-Fungsi-dan-Sistem-  Pemilihan-Umum /  diakses  pada tanggal 22 Februari 2020.
Rahmat  Hidayat. Pengertian  Pemilu,  Tujuan  dan  Asa  Pemilu .  Htt://www.  kitapnya. net/  2106.  Pengertian-Pemilu-  Tujuan-dan-Asas-Pemilu.  Html  di  akses  pada tanggal 22 Februari 2020.
https://www.slideshare.net/ahsanov/ memahami-uu-7-tahun-2017 .  diakses  tanggal  24 Februari 2020.
Standar, Internasional  Kelembagaan  Penyelenggara  Pemilu ”,  www.rumah  pemilu. Org. diakses pada tanggal 28 November 2019.
Wibowo,  Arif Teori  Keadilan  John  Rawls .  dalam  https://staff.blog.ui.ac.id/  arif51/ 2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/. diakses pada tanggal 18 Februari 2020. Zaini, Hukum  pada  Pelaksanaan  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  Pemilu anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  tahun  2014  di  Kabupaten  Pemekasan Tesis Universitas  Narotama  Surabaya  tahun  2015.  http://repository.  narotama. ac.id/214/2/tesis%20zaini.pdf. 11 Desember 2019.