Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TAHAP PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Piatur Pangaribuan, Agus Fitriadi Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email : piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id

## ABSTRAK
Cita-cita  pemberantasan  korupsi  yang  terkandung  dalam  peraturan  perundang-undangan,  untuk  saat  ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya  pencegahan  maupun  pemidanaan  para  koruptor  saja,  tetapi  juga  meliputi  tindakan  yang  dapat mengembalikan  “kerugian”  keuangan  negara  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi.  Pendekatan  yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan  menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Aturan hukum pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tahap penyelidikan tindak pidana korupsi adalah:  Pengembalian  kerugian  negara  sebelum  penyidikan  bisa  menghapus  tindak  pidana.  Salah  satu unsur korupsi adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi  dengan  syarat  harus  sebelum  tahap  penyidikan  dan  berdasarkan  ilmu  perundang-undangan  dikenal asas Lex  posterior  derogate  lege  priori artinya  hukum  yang  baru  mengesampingkan  hukum  yang  lama maksudnya  ialah  UU  yang  baru  mengabaikan  atau  mengesampingkan  UU  yang  lama  dalam  hal  yang sama.
Kata Kunci : Pengembalian Uang Negara, Tindak Pidana Korupsi, Penyelidikan

## ABSTRACT
The  ideals  of  eradicating  corruption  contained  in  the  legislation  currently  contain  at  least  three  main issues,  namely  prevention,  eradication,  and  asset  recovery.  The  mandate  of  the  law  means  that  the eradication  of  corruption  does  not  only  lie  in  preventing  and  punishing  corruptors,  but  also  includes actions  that  can  restore  state  financial  "losses"  as  a  result  of  corruption.  The  normative  juridical approach  is  carried  out  by  examining  and  interpreting  theoretical  matters  concerning  principles, conceptions,  doctrines  and  legal  norms  related  to  proving  criminal  cases.  The  legal  rules  for  returning state  financial  losses  in  the  investigation  stage  of  corruption  are:  Returning  state  losses  before  an investigation  can  erase  a  criminal  act.  One  of  the  elements  of  corruption  is  the  element  of  state  losses. When it is returned, it means that the element has been lost. But with the condition that it must be before the investigation stage and based on statutory science, the principle of Lex posterior derogate lege priori
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
means that the new law overrides the old law, meaning that the new law ignores or overrides the old law in the same matter.
Keywords: State Money Returns, Corruption Crimes, Investigation

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok:  sebagai  langkah  preventif  dan  represif.  Langkah  preventif  terkait  dengan  pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi.Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi.Langkah  represif  meliputi  pemberian  sanksi  pidana  yang  berat  kepada  pelaku  dan sekaligus  mengupayakan  pengembalian  kerugian  negara  yang  telah  dikorupsisemaksimal mungkin. 1
Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, untuk  saat  ini  setidaknya  memuat  tiga  isu  utama,  yaitu  pencegahan,  pemberantasan,  dan pengembalian  aset  hasil  korupsi (asset  recovery). Amanat  undang-undang  itu  bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan  para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan “kerugian” keuangan negara  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi.  Tetapi,  jika  kegagalan  terjadi  dalam  pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.
Upaya pengembalian aset negara “yang dicuri” ( stolen asset recovery ) dari hasil  tindak pidana  korupsi  sangatlah  tidak  mudah  untuk  dilakukan.  Para  pelaku  tindak  pidana  korupsi memiliki  akses  yang  cukup  luas  dan  sulit  dijangkau  dalam  menyimpan  maupun  melakukan pencucian  uang  ( money  laundering )  hasil  tindak  pidana  korupsinya.  Pernyataan  serupa  juga terungkap  oleh  sebuah  lembaga  internasional, Basel  Institute  on  Governance,  International Centre  for  Asset  Recovery mengemukakan  bahwa  “ asset  recovery  is  a  difficult  task  and  is fraught with the complicity of the banks involved, the navigation of a costly international legal labyrinth and the fact that those implicated in public looting are usually those with the most power  and  influence ”.  Dapat  diartikan  bahwa  pengembalian  aset  merupakan  masalah  yang begitu  rumit  untuk  ditelusuri  jalan  keluarnya,  dan  akan  mencakup  masalah  perbankan,  juga berhubungan  dengan  adanya  fakta  pengambilan  uang  rakyat  karena  jabatan  atau  pengaruh yang  melekat  pada  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Pengembalian  aset  menjadi  isu  penting karena pencurian aset negara di negara-negara berkembang  yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara yang bersangkutan merupakan masalah serius.  Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan negara.
Yunus  Husein,  mantan  Ketua  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangandalam artikel “Kerugian  Negara  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi” menyebutkan  ada  beberapa  cara terjadinya  kerugian  negara,  yaitu  kerugian  negara  yang  terkait  dengan  berbagai  transaksi:
1 Prakoso Djoko, “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia,” Liberty, Yogjakarta , 1987.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
transaksi  barang  dan  jasa,  transaksi  yang  terkait  dengan  utang-piutang,  dan  transaksi  yang terkait dengan biaya dan pendapatan. 2
Bahwa  lebih  lanjut  dikatakan,  tiga  kemungkinan  terjadinya  kerugian  negara  tersebut menimbulkan  beberapa  kemungkinan  peristiwa  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara. 3
Pertama, pengadaan  barang  dengan  harga  yang  tidak  wajar  karena  jauh  di  atas  harga pasar,  sehingga  dapat  merugikan  keuangan  negara  sebesar  selisih  harga  pembelian  dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa inilah yang cukup dominan terjadi di Indonesia. Sering kali proses pengadaan barang dan jasa diikuti dengan adanya suap atau kickback dari peserta tender kepada pejabat negara. 4
Kedua, harga  pengadaan  barang  dan  jasa  wajar  namun  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan.Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
Ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat  dikatakan  merugikan  keuangan  Negara  karena  kewajiban  negara  untuk  membayar hutang semakin besar.Misalnya pada waktu yang lalu pernah terjadi sebuah bank swasta yang saham  mayoritasnya  Bank  Indonesia  menjamin  surat-surat  berharga  dalam  jumlah  miliaran rupiah yang diterbitkan grup bank tersebut.
Ketika  surat  berharga  jatuh  tempo,  penerbit  surat  berharga  tidak  mampu  membayar, sehingga  bank  sebagai  penjamin  harus  membayar.  Akibatnya,  jumlah  utang  bank  tersebut semakin besar dan menjadi beban bagi pemiliknya untuk membantu penyelesaiannya.
Keempat, piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.
Kelima, aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada  pihak  lain  atau  ditukar  dengan  pihak  swasta  atau  perorangan (ruilslag). Dapat  juga terjadi aset negara yang tidak boleh dijual, tetapi kemudian dijual setelah mengubah kelas aset negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada salah satu instansi pemerintah beberapa waktu yang lalu.
Keenam, memperbesar  biaya  instansi  atau  perusahaan.Hal  ini  dapat  terjadi  baik  karena pemborosan  maupun  dengan  caralain,  seperti  membuat  biaya  fiktif.Dengan  biaya  yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil, sehingga negara tidak  menerima  pemasukan  pajak  atau  menerima  pemasukan  yang  lebih  kecil  dari  yang seharusnya.
2 “Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”,
http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=21. (Selasa, 30 Mei 2017)
3 http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=21. (Selasa, 30 Mei 2017)
4 Hal  ini  bisa  dilihat  dari  perkara  korupsi  yang  ditangani  oleh  KPK.  Selama  kurun  waktu  2003- 2012,dari  283  perkara  korupsi  yang  ditangani  KPK  sebanyak  107  perkara  berasal  dari  jenis pengadaanbarang  dan  jasa.  Selebihnya  penyuapan  (116  perkara),  penyalahgunaan  anggaran(38 perkara),pungutan (12 perkara) dan perizinan (10 perkara). Lihat Laporan Tahunan KPK 2012. Hal.73
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Ketujuh, hasil  penjualan  suatu  perusahaan  dilaporkan  lebih  kecil  dari  penjualan sebenarnya,  sehingga  mengurangi  penerimaan  resmi  perusahaan  tersebut.  Misalnya  dengan melakukan  transfer  pricing,  dimana  perusahaan  menjual  barang  secara  murah  kepada perusahaan lain di luar negeri yang masih ada kaitan dengan perusahaan penjual. Akibatnya, penerimaan  perusahaan  lebih  kecil  dari  seharusnya,  sehingga  objek  pajaknya  tidak  ada  sama sekali atau semakin kecil.
Pandangan lain mengenai terjadinya kerugian negara juga disampaikan Soeharto(Widyaiswara Utama) dari BPKP. Soeharto menyebutkan terjadinya kerugian negara disebabkan karena: 5
1. Pengeluaran  atas  suatu  sumber  kekayaan  negara  atau  daerah,  atau atas  pendapatan  negara atau  daerah  berupa  uang,  barang,  atau  bentuk  lainnya  yang  seharusnya  tidak  (dapat) dikeluarkan, tetapi dikeluarkan.
2. Pengeluaran  atas  suatu  sumber  atau  kekayaan  negara  atau  daerah,  atau  atas  pendapatan negara atau daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
3. Berkurang  atau  hilangnya  sumber  kekayaan  negara  atau  daerah,  atau  pendapatan  (atau pemasukan) negara atau daerah yang seharusnya diterima.
4. Berkurangnya hak atas suatu negara atau daerah dari yang seharusnya didapat. Namun dimasukkannya unsur “merugikan keuangan negara” dalam delik tindak pidana korupsi  (khususnya  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Tipikor)  dalam  praktik  seringkali  menimbulkan persoalan  yang  dapat  mempengaruhi  proses  penanganan  perkara  korupsi.  Mulai  dari  multi tafsir  definisi  keuangan  negara  dan  kerugian  negara,  kewenangan  penghitungan  kerugian negara, lambatnya proses penghitungan kerugian negara yang dinilai menghambat penanganan perkara  korupsi,  dan  hingga  belum  maksimalnya  eksekusi  uang  pengganti  dalam  perkara korupsi.
Studi  kasus  dalam  penulisan  proposal  tesis  ini  di  dasarkan  atas  Laporan  Hasil Penyelidikan  Dugaan  Tindak  Pidana  Korupis  Dana  Hibah  Dari  Pemerintah  Provinsi  Kaltim Kepada PDK KOSGORO 1857 KALTIM Tahun Anggaran 2011.
Bahwa  Pada  tahun  2011  PDK  KOSGORO  mengajukan  dana  hibah  kepada  Pemerintah Provinsi  Kaltim  untuk  Pembelian  gedung  kantor  sekretariat  dan  kegaitan  kemasyarakatan, berdasarkan proposal pengajuan usulan bantuan dana hibah yang diajukan oleh DPK Kosgoro 1957  Kaltim  yang  berdomisili  di  Jl.  Syarifudin  Yoes  Rt.  93  No.  3  Kel.  Sepinggan  Kec. Balikpapan  Selatan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Kaltim,  adapun  dana  bantuan  yang  diajukan sebesar  Rp.  10.175.000.000,-;  pada  tanggal  4  Agustus  2010.  Berdasarkan  surat  Gubernur Kaltim No. 460/4935/B.Sosial/2011 tanggal 11 Mei 2011 kepada Kepala PDK Kosgoro 1957 Kaltim  perihal  pemberitahuan  realisasi  pencairan  hibah  APBD  TA.  2011  Tahap  II  bahwa bantuan  yang  diberikan  kepada  PDK  Kosgoro  1957  Kaltim  sebesar  Rp.  3.000.000.000,- sehingga harus dilakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya dan  Anggaran  Kegiatan salah satu persyaratan pencairan dana, dan dalam proses administrasinya PDK Kosgoro 1957 Kaltim telah  melakukan  hal  tersebut,  pada  pelaksanaannya  kegiatan  PDK  Kosgoro  1957  Kaltim
5 Audit  Investigasi  Dan  Penghitungan  Kerugian  Keuangan  Negara,  PUSDIKLATWAS  BPKP, Pelatihan KPK, 2013.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
berdasarkan  laporan  akhir  penggunaan  dana  hibah  tersebut  telah  selesai  dikerjakan.  Namun ditemukan  oleh  penyelidik  bahwa  kegiatan  PDK  Kosgoro  1957  Kaltim  ada  sebagain  yang fiktif dan didalam laporan akhir pertanggung jawaban ditemukan beberapa nota fiktif. Setelah dilakukan  penyelidikan  oleh  penyidik  dan  pemeriksaan  oleh  INSPEKTORAT  PROV. KALTIM (APIP) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 514.117.000,- (lima ratus empat  belas  juta  seratus  tujuh  belas  ribu  rupiah) dan  telah  dikembalikan  ke  Kas  daerah Pemrov  kaltim  Bank  Kaltim  No  Rek  0011203706  dengan  bukti  setoran  tertanggal  12  Mei 2017.
Atas  dasar  tersebut  di  atas,  maka  penulis  memilih  judul  dalam  penulisan  proposal  tesis  ini dengan  judul: “ANALISIS  YURIDIS  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  KEUANGAN  NEGARA DALAM TAHAP PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

## B. Rumusan Masalah
1. Apakah  pengembalian  kerugian  keuangan  Negara  dalam  tahap  penyelidikan  dapat menghentikan penanganan kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah  aturan  hukum  pengembalian  kerugian  keuangan  Negara  dalam  tahap penyelidikan tindak pidana korupsi?

## C. Metode  dan Pendekatan Penelitian
Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal- hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin  dan  norma  hukum  yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.

## D. Tinjauan Pustaka
a. Tindak Pidana Korupsi
Suatu  fenomena  sosial  yang  dinamakan  korupsi  merupakan  realitas  perilaku  manusia dalam  interaksi  sosial  yang  dianggap  menyimpang,  serta  membahayakan  masyarakat  dan negara.Oleh  karena  itu  prilaku  tersebut  dalam  segala  bentuk  dicela  oleh  masyarakat,  bahkan termasuk  oleh  para  koruptor  itu  sendiri  sesuai  dengan  ungkapan  “koruptor  teriak koruptor”.Pencelaan  masyarakat  terhadap  korupsi  menurut  konsepsi  yuridis  dimanifestasikan dalam  rumusan  hukum  sebagai  suatu  bentuk  tindak  pidana.Di  dalam  politik  hukum  pidana Indonesia,  korupsi  itu  bahkan  dianggap  sebagai  suatu  bentuk  tindak  pidana  yang  perlu  didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat. 6
6 Elwi Danil, Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2012, hlm. 1.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Menurut  Fockema  Andreae  kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  Latin Corruptio atau Corruptus. Selanjutnya disebut bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua.Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption,corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie(korruptie). Bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.Arti harfiah dari kata ituialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata coruptio itu luas sekali artinya, namun sering corruptio dipersamakan artinya dengan penyuapan, istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia  itu,  disimpulkan  oleh  Poerwadarminta  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia: “Korupsi  ialah  perbuatan  yang  buruk  seperti  penggelapan  uang,  penerimaan  uang  sogok  dan sebagainya”. Di Malaysia terdapat juga pengaturan antikorupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang tentulah berasal dari bahasa Arab (riswah), yang menurut kamus  Arab-Indonesia  artinya  sama  dengan  korupsi.  Dengan  pengertian  korupsi  secara  harfiah itu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai istilah yang sangat luas artinya. 7 Korupsi  secara  yuridis  dilukiskan  dengan  berbagai  variasi  di  berbagai  negara,  namun masih ada titik persamaannya secara umum. Malaysia misalnya, memandang penyuapan sebagai korupsi  yang  sebenarnya,  ditandai  dengan  nama  komisinya  “Badan  Pencegah  Resuah”  (BPR) yang resuah berasal dari bahasa arab riswah yang artinya suap. 8
Pengertian  tindak  pidana  korupsi  sejak  berlakunya  Peraturan  Penguasa  Militer  No. Prt/PM-06/1957  tanggal  9  April  sampai  dengan  diundangkannya  UUTPK  Tahun1999  semakin lama semakin disempurnakan, sehingga hampir merumuskan berbagai bentuk pengertian korupsi yang  telah  diuraikan  di  atas  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  UUTPK  pengertian  tindak pidana  korupsi  tercantum  dalam  Bab  II  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  Pasal  2-20  dan  Bab  III tentang  Tindak  Pidana  Lain  yang  berkaitan  dengan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pasal21-Pasal  24. Berdasarkan  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  dapat  dikategorikan  lima  pengertian  dan  tipe  tindak pidana korupsi berikut dengan penjelasan masing-masing unsurnya.
Pengertian tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UUTPK:
(1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau
7 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada 2005, hlm. 6.
8 Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 9.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  korupsi  adalah  sebagai berikut:
(1) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, pada dasarnya maksud  memperkaya  di  sini  dapat  ditafsirkan  suatu  perbuatan  dengan  mana  si pelaku  bertambah  kekayaan  oleh  karena  perbuatan  tersebut.  Modus  operandi perbuatan  memperkaya  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  misalnya  dengan membeli,  menjual,  mengambil,  memindahbukukan  rekening,menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.
(2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum Unsur  melawan  hukum  dalam  UUTPK  mencakup  perbuatan  melawan  hukum  baik dalam  arti  formil  maupun  dalam  arti  materil,  yakni  meskipun  perbuatan  tersebut tidak  diataur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  apabila  perbuatan tersebut  dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
(3) Merugikan keuangan atau perekonomian Negara Penjelasan  UUTPK  menentukan  bahwa  keuangan  negara  adalah  seluruh  kekayaan negara  dalam  bentuk  apapun,  yang  dipisahkan  atau  tidak  dipisahkan,  termasuk  di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
a) Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
b) Berada  dalam  pengurusan  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha  Milik Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah,  yayasan,  badan  hukum,  dan  perusahaan yang  menyertakan  modal  negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

## b. Kerugian Keuangan Negara
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Pusat  bahasa  Indonesia  Departemen  Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut:  kata”rugi”(1)  adalah  kurang  dari  harga  beli  atau  modalnya  (2)  kurang  dari  modal,  (3) “rugi”  adalah,  tidak  mendapatkan  faedah  (manfaat),  tidak  beroleh  sesuatu  yang  berguna, “kerugian”  adalah  menanggung  atau  menderita  rugi,  sedangkan  kata  “merugikan”  adalah mendatangkan  rugi  kepada...,  sengaja  menjual  lebih  rendah  dari  harga  pokok.  Pengertian kerugian  sebagai  “hilang,  kekurangan  atau  berkurangnya”,  selanjutnya  di  impelementasikan
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
kedalam rumusan 9 keuangan negara Pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan  “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut:  Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
1) Hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang,  dan melakukan pinjaman;
2) Kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  layanan  umum  pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
4) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
5) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. 10 Pengembalian Kerugian Negara sebagaimana sudah kita ketahui dalam Pasal 2 dan Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  bahwa  salah  satu  unsur  dari  Tindak  Pidana  Korupsi adalah  dapat  merugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Menurut  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999,  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian negara  tidak  menghapus  pidananya  pelaku  tindak  pidana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999.  Oleh  karena  itu,  bila  pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur/elemen pasal dimaksud, maka  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  tidak  menghapiskan pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Dengan  demikian,  pengembalian  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  hanya  merupakan  salah  satu  alasan  meringankan hukuman (clementie) saja.  Sementara  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  banyak  kasus  korupsi  yang  apabila  kerugian  keuangan  negara  telah  dikembalikan  atau kerugian  perekonomian  negara  telah  dikembalian,  maka  tindak  pidananya  dianggap  telah hilang. 11
Pidana  tambahan  (Pasal  10  huruf  b  KUHP)  terdiri  dari:  Pencabutan  hak-hak  tertentu  (Pasal  35 KUHP) seperti:
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
b) Hak memasuki Tentara Nasional;
9 Hernold  Ferry  Makawimbang, Memahami  Menghindari  Perbuatan  Merugikan  Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa Media, Yogyakarta 2015, hlm 43.
10 Ibid, hlm. 44.
11 Darwan  Prints, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  PT.  CITRA  ADITYA  BAKTI, Bandung 2002, hlm. 62.
c) Hak  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  yang  diadakan  berdasarkan  aturanaturan umum; 12
d) Hak menjadi penasihat (readsman) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali  pengawas,  pengampu  atau  pengampu  pengawas  atas  anak  yang  bukan  anak sendiri;
e) Hak  menjalankan  kekuasaan  bapak,  menjalankan  perwalian  atau  pengampuan  atas anak sendiri;
f) Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi mengatur ketentuan lain tentang Pidana Tambahan tersebut yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut.  Adapun  hukuman  tambahan  itu  dapat berupa:
1) Perampasan barang bergerak yang terwujud atau tidak berwujud, atau barang tidak bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi termasuk  perusahaan  milik  terpidana  di  mana  tindak  pidana  korupsi  dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
2) Pembayaran  uang  penggani  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;
3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
4) Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  seluruh  atau sebagian  keuntungan  tertentu,  yang  telah  atau  dapat  diberikan  oleh  Pemerintah kepada Terpidana;
5) Dalam  hal  Terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  paling  lama  dalam  waktu  1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (2)) yang telah memperoleh keuatan  hukum  tetap,  maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang untuk  menutupi  uang  pengganti  tersebut.  Dalam  hal  Terpidana  tidak  mempunyai harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti  (Pasal  18  ayat  (3)), maka  dipidana  penjara  lamanya  tidak  melebihi  ancamanmaksimum  dari  pidana pokonya  sesuai  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  lamanya  pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Merugikan  Keuangan  Negara  atau  Perekonomian  Negara diatur dalam:
Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
12 Darwan Prints, Op.cit., hlm. 70.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Unsur-unsurnya:
1) Pelaku (manusia dan korporasi).
2) Melawan hukum.
3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4) Dapat merugikan negara atau perekonomian Negara.
Pasal  3  UU  No.  31  Tahun  1999  Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungan  diri sendiri atau orang lain atau suatau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan/atau denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 13

## Unsur-unsurnya:
1) Pelaku (manusia dan korporasi).
2) Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi.
3) Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan atau kedudukan.Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. 14

## II. PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Penanganan dan Pengawasan Tindak Pidana Korupsi
Penanganan  laporan  dugaan  penyalahgunaan  wewenang  yang  di  laporkan  oleh masayarakat,  Polri  akan  memverifikasi  terlebih  dahulu  laporan  tesebut  dan  berkordinasi dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).
Pihak  eksternal  yang  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sedangkan pihak internal yang melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.(APIP). Aparat pengawasan Intern Pemerintah  (APIP)  adalah  Instansi  Pemerintah  yang  mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat  Jenderal  (Itjen)/Inspektorat  Utama  (Ittama)/Inspektorat  yang  bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
13 Surachmin, Strategi Korupsi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 17.
14 Ibid,. hlm. 18.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Adapun  tahapan  yang  dilakukan  atas  laporan  masyarakat  bekaitan  dengan  dugaan penyalahgunaan kewenangan yaitu:
1. Para  pihak  menindaklanjuti  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  sesuai  kewenangannya. Adapun  para  pihak  yang  dimaksud  dalam  point  ini  yaitu:  Pihak  Pertama  APIP,  Pihak Kedua Jaksa atau Polri;
2. APIP  menindaklanjuti  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  yang  diterima  secara  langsung melalui  pemeriksaan  investigatif  untuk  menentukan  laporan  atau  pengaduan  tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana;
3. APIP  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  investigatif  menemukan  adanya  dugaan  tindak pidana  korupsi,  selanjutnya  APIP  menyerahkan  kepada  Jaksa  atau  Polri  untuk  dilakukan penyelidikan;
4. Sebaliknya,  Jaksa  atau  Polri  dalam  hal  menemukan  kesalahan  administrasi  dalam penanganan  laporan  atau  pengaduan  dari  masyarakat  selanjutnya  menyerahkan  kepada APIP untuk dilakukan pemeriksaan investigatif.
Berpedoman  pada  hasil  pemeriksaan  investigatif  oleh  APIP,sebelum  melakukan tindakan  dalam menangani  laporan  dugaan  penyalahgunaan  wewenang,  terlebih  dahulu  Polri berkonsultasi dengan para ahli, pakar umum, pakar sosial dan politik. Polri tidak ingin salah melangkah sehingga Polri di Praperadilankan.

## B. Pengembalian Keuangan Negara Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi
Dalam  konteks  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana,  maka perampasan  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  kondisi kerusakan  dan  degradasi  kuantitas  dan  kualitas  perekonomian  dan  mensejahterakan masyarakat  yang  terkena  dampak  dari  yang  diakibatkan  oleh  pelaku  tindak  pidana korupsi.Yang dapat dirampas dalam hal ini berupa:
1. Kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha/kegiatan korupsi.
2. Kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha atau kegiatan hasil korupsi.
3.  Kekayaan  yang  diperoleh  dari  hasil  usaha  atau  kegiatan  korupsi  yang  menghasilkan keuntungan  dari  perbuatan  memberikan  informasi  palsu,  menyesatkan,  menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

## C. Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Tindak  pidana  adalah  suatu  pengertian  yuridis,  lain  halnya  dengan  istilah  “perbuatan jahat”  atau  “kejahatan” (crime  atau  Verbrechen  atau  misdaad) yang  bisa  diartikan  secara yuridis  (hukum)  atau  secara  kriminologis. 15 Wirjono  Prodjodikoro  mendefinisikan  tindak pidana,  yakni  tindak  pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenakan  pidana. Kenakalan  anak  sering  disebut  dengan  penggunaan  istilah “Juvenile  Delinquency “yang  di
15 Hukum  Pidana  I.  Sudarto  dan  Yayasan  Sudarto, Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro (Semarang, 1990), hlm 42.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
dalamnya  meliputi  pula  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  anak-anak  merupakan  bagian  dari  kenakalan  anak- anak/remaja. Perbuatan “delinquensi” ini dilakukan oleh anak-anak atau pemuda. Sifat hakiki dari perbuatan “delinquensi” ini ialah, bila perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang dewasa maka ini dinamakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi jika perbuatan ini dilakukan oleh anak- anak (juvenile), maka ini dinamakan “delinquensi ” (kenakalan). 16
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda (Nederlandse  Wetboek  Van  Strafecht) lahir  berdasarkan  Undang-Undang  tanggal  2  Maret  1881  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  1 September  1986.  Adapun  di  dalam  memperlajari  hukum  pidana  antara  lain  Mulyatno mengatakan,  bahwa  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan aturan-aturan untuk :
1.  Menentukan  perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang,  dengan  disertai ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang  melanggar larangan tersebut.
2.  Menentukan  kapan  dan  dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar  larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3.  Menentukan  dengan  cara  begaimana  pengenaan  pidana itu  dapat  dilaksanakan apabila  ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 17
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan  istilah stratbaar  feit dan  dalam  kepustakaan  tentang  hukum  pidana  sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang  mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana  atau  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah  yang mengandung  suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa  hukum  pidana.  Tindak  pidana  mempunyai  pengertian  yang  abstrak  dari  peristiwa- peristiwa  yang  kongkrit  dalam  lapangan  hukum  pidana,  sehingga  tindak  pidana  haruslah diberikan  arti  yang  bersifat  ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas  untuk  dapat  memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 18

## ATURAN  HUKUM  PENGEMBALIAN  KERUGIAN  KEUANGAN  NEGARA  DALAM TAHAP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

## A.  Pengembalian  atau  Penggantian  Kerugian  Negara/aerah  itu  dilakukan  melalui  proses penyelesaian ganti kerugian negara
Kerugian  negara  dan  kerugian  daerah  yang  disajikan  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan, maka di antara pengetian kerugian dan pengertian kerugian daerah pada prinsipnya sama, dan tidak ada perbedaannya. Pengembalian/penggantian kerugian negara dan kerugian  daerah  merupakan  tujuan  dan  akhir  dari  suatu  proses  penyelesaian  ganti  kerugian negara/daerah.
16 Soesilo (R.), Kriminologi: Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan (Politeia, 1976), hlm 109.
17 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Liberty, 1987), hlm 19.
18 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya (Pb PT Gramedia, 1986), hlm 7.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Kerugian  negara/daerah  yang  telah  terjadi,  dapat  diselesaikan  dengan  cara  mekanisme atau pendekatan hukum pidana, perdata dan hukum administrasi negara. Penyelesaian menurut mekanisme yang diatur dalam hukum administrasi negara, yang terdiri dari:
1. Penyelesaian  terhadap  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  bendahara.  Kewenangan untuk  menetapkan  pengenaan  ganti  kerugiann  negara/daerah  terhadap  bendahara  ini merupakan kewenangan BPK.
2. Penyelesaian  terhadap  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  pegawai  negeri  non bendahara.  Kewenangan  untuk  menetapkan  pengenaan  ganti  kerugian  negara/daerah terhadap  pegawai  negeri  non  bendahara  ini  merupakan  kewenangan  menteri,  pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota.
3. Penyelesaian  terhadap  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  pengelola  BUMN. Kewenangan untuk menetapkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai perusahaan negara ini merupakan kewenangan BPK.
Makna  nyata  yang  terjadi,  yang  harus  diperhatikan  oleh  para  auditor  yang  ditafsirkan dari berbagai pengaturan yang mengatur tentang penyelesaian kerugian negara/daerah sebagai berikut:
1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan  Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004  hanya  mengatur  tentang  pelaku  yang  dapat dituntut  untuk mengganti  kerugian  negara  adalah  bendahara,  pegawai  non  bendahara,  dan pejabat  negara/pejabat  lainnya,  maka  jika  pelaku  yang  menyebabkan  terjadinya  kerugian adalah  pihak  selain  yang  disebut  di  atas,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  dengan mekanisme  gugatan  perdata  melalui  pengadilan  perdata  atau  tuntutan  pidana  melalui pengadilan pidana.
2. Besarnya kerugian negara dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Dalam hukum administrasi negara besarnya kerugian berdasarkan kerugian yang „telah‟ nyata terjadi sehingga dapat dihitung secara pasti nilai kerugiannya.
b. Dalam  hukum  pidana  besarnya  kerugian  dapat  merujuk  pada  kerugian  negara  yang „telah‟ terjadi maupun „berpotensi‟ terjadi.
c. Sedangkan kerugian negara dalam hukum perdata lebih luas lagi, meliputi kerugian yang bersifat materiil (dapat dihitung) dan immateriil (tidak dapat dihitung).
3. Tentang penetapan besarnya kerugian yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut:
d. Dalam  hukum  administrasi  negara,  besarnya  nilai  kerugian  yang  dibebankan  kepada bendahara, pegawai negeri non bendahara, atau pejabat negara/lain sama dengan jumlah kerugian negara yang terjadi; tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.
e. Dalam  hukum  perdata,  besarnya  nilai  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pihak  yang digugat  ganti  kerugian  bisa  ditetapkan  lebih  besar,  sama,  atau  lebih  kecil  dari  nilai kerugian  yang  terjadi.  Hal  ini  tergantung  pada  nilai  yang  digugat  (dapat  ditambah kerugian immateriil), kemampuan yang digugat, serta pertimbangan hakim.
f. Dalam hukum pidana, besarnya nilai kerugian yang dibebankan kepada terdakwa berupa uang penggenti bisa sama atau kurang dari kerugian yang terjadi.
Dalam  prakteknya,  pengembalian  hasil  tindak  pidana  korupsi  sering  dikaitkan  dengan waktunya. Pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Salah satu unsur korupsi, adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi dengan syarat harus sebelum ada penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai,  pengembalian  uang  itu  hanya  mengurangi  sanksi  pidana  saja.  Alasannya  adalah pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga dan pikiran. Pengembalian yang juga dianggap sebagai pengakuan bersalah oleh pelaku.
Undang-Undang  dan  pelaksananya  seharusnya  bisa  menciptakan  kepastian  hukum. Undang-Undang  yang  terlalu  membuka  ruang  multi  tafsir  dalam  pasal-pasalnya  membuat penegak  hukum  sulit  memiliki  persepsi  yang  sama  terkait  penerapan  undang-undang  in konkreto, apalagi kalau cara mereka membaca dan menafsirkan disesuaikan dengan posisinya seperti  Penasehat  Hukum  yang  harus  membela  tersangka,  Jaksa  mencari  kesalahan,  Hakim dalam menilai perbuatan dan Akademisi dari sudut ilmu pengetahuan hukumnya.
Terkait hal tersebut, penulis melihat ada beberapa hal yang perlu didiskusikan mengenai pengembalian  kerugian  negara  terkait  penerapan  Pasal  4  UU  Nomor  31  tahun  1999  Jo.  UU Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  penerapan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  dihubungkan  dengan  asas “Lex  Posterior  Derogate  Lege Priori” dalam  ilmu  perundang-undangan  yang  artinya  “hukum  yang  baru  mengesampingkan hukum yang lama”.
Olehnya  atas  dasar  definisi  kerugian  negara  yang  terdapat  dalam  beberapa  undang- undang  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  jadi  apabila  ada  pegawai  negeri/pejabat  negara atau  pengelola  keuangan  yang  melakukan  tindakan  berupa  perbuatan  melawan  hukum  baik sengaja  atau  karena  kelalaiannya  yang  mengakibatkan  kerugian  negara,  maka  yang bersangkutan  harus  bertanggung  jawab  untuk  mengembalikan  kekayaan  negara  yang  hilang atau berkurang tersebut.
Bahwa  pengembalian  atau  penggantian  kerugian  negara/daerah  itu  dilakukan  melalui proses  penyelesaian  ganti  kerugian  negara/daerah  yaitu  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yaitu:
1. Pasal 35 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara “setiap pejabat negara atau  pegawai  negeri  bukan  bendahara  yang  melanggar  hukum  atau  melalaikan kewajibannya  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  merugikan  keuangan  negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”.
2. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
(1) Setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan  melanggar  hukum  atau kelalaian  seseorang  harus  segera  diselesaikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku;
(2) Bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain  yang  karena perbuatannya  melanggar  hukum  atau  melalaikan  kewajiban  yang  dibebankan kepadanya  secara  langsung  merugikan  keuangan  negara,    wajib  mennganti  kerugian tersebut;
(3) Setiap pimpinan kementrian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera  melakukan  tuntutan  ganti  rugi,  setelah  mengetahui  bahwa  dalam  kementrian
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
negara/lembaga/satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  bersangkutan  terjadi  kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
(4) Penjelasan  umum  angka  6  “penyelesaian  kerugian  negara”  UU  No.  1  tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diamanatkan penyelesaian kerugian negara/dengan  cara  mengembalikan/mengganti  kerugian  negara/daerah.  “untuk menghinadari  terjadinya  kerugian  keuangan  negara/daerah  akibat  tindakan  melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam UU Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai  penyelesaian  kerugian  keuangan  negara/daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam  UU Perbendaharaan  Negara  ini  ditegaskan  bahwa  setiap  keruguan  negara/daerah  yang disebabkan tindak melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang  bersalah.  Dengan  penyelesaian  kerugian  tersebut  negara/daerah  dapat  dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Kepala  SKPD  wajib  segera  melakukan  tuntutan  ganti  rugi  setelah mengetahui  bawha  dalam  kementerian  negara/lembaga/satuan  kerja  perangkat  daerah yang bersangkutan terjadi kerugian.
(5) Penjelasan  Pasal  59  ayat  (1)  UU  No.  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara ditegaskan  perlunya  pengembalian/penggantian  kerugian  negara/daerah  melalui  proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah. “penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan  untuk  mengembalikan  kekayaan  negara  yang  hilang  atau  berkurang  serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.
Persoalannya  adalah  bagaimana  dengan  pengembalian  ganti  kerugian  negara/daerah dalam tahap penyelidikan. Pihak yang mengembalikan kerugian negara tentu berharap bahwa unsur  tindak  pidana  korupsi  berupa  kerugian  negara  tidak  terpenuhi  lagi.  Namun  ketentuan tersebut  dihadapkan  dengan  ketentuan  Pasal  4  UU  No.  31  tahun  1999  Jo.  UU  No.  20  tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara  atau  perekonomian  negara  tidak  menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3”.
Penjelasan pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 ditegaskan “Dalam hal  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  dan  pasal  3  telah memenuhi  unsur-unsur  pasal  dimaksud,  maka  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  tidak  menghapuskan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”.
Ketentuan  ini  telah  diperkuat  dengan  yurisprudensi  MA  RI  Nomor  :  1401K/pid/1992 tanggal 29 Juni 1994, dengan pertimbangan hukum “bahwa meskipun kerugian negara/daerah tingkat II Sikka sudah dikembalikan oleh terdakwa, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan hukum terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan terdakwa serta terdakwa tetap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Bahwa terhadap ketentuan pasal 4 beserta penjelasannya UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No.  20  tahun  2001  tersebut  maka  kita  diperhadapkan  dengan  ketentuan  3  (tiga)  paket  UU
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Keuangan  Negara  beserta  peraturan  pelaksanaannya  sebagaimana  disebutkan  di  atas  yaitu pasal  35  ayat  (1)  UU  No.  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  dan  ketentuan  pasal  59 serta  penjelasan  umum  angka  6  UU  No.  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  serta UU  No.  15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara,  Peraturan  Pemerintah  No.  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, peraturan  BPK  No.  3  tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Negara Bendahara,  dan  Peraturan  Daerah  atau  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Tata  Cara  Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara. Olehnya menurut penulis ketentuan mana yang harus dipakai dan didahulukan dalam hal memproses suatu kasus tindak pidana  korupsi  yang  sudah  diproses  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  sudah dikembalikannya kerugian negara.
Bahwa  putusan  MA  RI  Nomor  :  1401K/pid/1992  tanggal  29  Juni  1994,  berlaku  jauh sebelum terbitnya 3 (tiga) UU Keuangan Negara beserta Peraturan Pelaksanaannya yaitu:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan  BPK  Nomor  3  tahun  2007  tentang  tata  cara  penyelesaian  ganti  kerugian  negara terhadap  bendahara,  dan  peraturan  daerah  atau  peraturan  kepala  daerah  tentang  tata  cara tuntutan ganti rugi kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara.
Bahwa  esensi  putusan  MA  RI  Nomor  :  1401K/sid/1992  tanggal  29  Juni  1994,  bahwa pengembalian kerugian negara oleh terdakwa saat itu tidak melalui proses penyelesaian ganti kerugian  negara/daerah  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Keuangan  Negara  beserta  Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana tersebut diatas yaitu melalui proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR).
Bahwa pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 beserta penjelasannya UU No. 31 tahun 1991 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk jauh sebelum UU Keuangan Negara beserta Peraturan Pelaksanaannya.
Bahwa berdasarkan ilmu perundang-undangan dikenal asas Lex posterior derogate lege priori artinya  hukum  yang  baru  mengesampingkan  hukum  yang  lama  maksudnya  ialah  UU yang  baru  mengabaikan  atau  mengesampingkan  UU  yang  lama  dalam  hal  yang  sama.  Jadi apabila  suatu  materi  yang  telah  diatur  dalam  suatu  Undang-Undang,  kemudian  materi  itu diatur  kembali  dalam  Undang-Undang  yang  baru  maka  sejak  saat  itu  mulai  berlakunya Undang-Undang  baru  itu  maka  ketentuan  terdahulu  yang  mengatur  materi  yang  sama  tidak berlaku lagi.
Berkenan  dengan  asas  tersebut  maka  3  (tiga)  paket  Undang-Undang  Keuangan  beserta Peraturan Pelaksanaannya yang dibentuk setelah pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun  2001  itu  lah  yang  seharusnya  dipakai  dan  didahulukan  dari  pada  pasal  4  UU  No.  31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001.
Akibat  dari  pengembalian  kerugian  keuangan  negara.  Disini  penulis  membahas  dan berbicara tentang sebuah system yang sudah berjalan dan terintegrasi dengan baik, dalam arti
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
semua lembaga dalam pemerintahan telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau APIP berjalan  dengan  baik  dalam  melakukan  pemeriksaan  dan  pengelolaan  keuangann negara/daerah, maka fungsi penegakkan hukum sebagai Ultimum Remedium dapat dijalankan. Apabila  ada  pegawai  negeri/pejabat  negara  atau  pengelolah  keuangan  yang  melakukan tindakan  berupa  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  atau  karena  kelalaiannya  yang mengakibatkan  kerugian  negara,  maka  yang  bersangkutan  harus  bertanggung  jawab  untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara itu dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Pengembalian  kerugian  keuangan  Negara  dalam tahap  penyelidikan  dapat  menghentikan penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  (1)  APIP menindaklanjuti  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  yang  diterima  secara  langsung melalui  pemeriksaan  investigatif  untuk  menentukan  laporan  atau  pengaduan  tersebut berindikasi  kesalahan  administrasi  atau  pidana;  (2)  APIP  dalam  melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal ini jika terdapat kerugian keuangan Negara yang tidak di kembalikan kepada Kasa Daerah / Negara,  selanjutnya  APIP  menyerahkan  kepada  Jaksa  atau  Polri  untuk  dilakukan penyelidikan;  (3)  Sebaliknya,  Jaksa  atau  Polri  dalam  hal  menemukan  kesalahan administrasi  dalam  penanganan  laporan  atau  pengaduan  dari  masyarakat  selanjutnya menyerahkan kepada APIP untuk dilakukan pemeriksaan investigatif.
2. Aturan hukum pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tahap penyelidikan tindak pidana  korupsi  adalah:  Pengembalian  kerugian  negara  sebelum  penyidikan  bisa menghapus  tindak  pidana.  Salah  satu  unsur  korupsi  adalah  unsur  kerugian  negara.  Bila sudah dikembalikan berarti unsur tersebut sudah hilang. Tapi dengan syarat harus sebelum tahap  penyidikan  dan  berdasarkan  ilmu  perundang-undangan  dikenal  asas Lex  posterior derogate  lege  priori artinya  hukum  yang  baru  mengesampingkan  hukum  yang  lama maksudnya  ialah  UU  yang  baru  mengabaikan  atau  mengesampingkan  UU  yang  lama dalam hal yang sama.

## B. Saran
1. Pemberian sanksi terhadap pengembalian kerugian difokuskan hanya kepada pengembalian uang penggantinya saja.Jika tidak, lebih ditegaskan lagi mengenai penjatuhan sanksi pidana atau  diberatkan  lagi  agar  pelaku  lebih  memilih  untuk  mengembalikan  kerugian  negara bukan justru memilih dipidana.
2. Aparat  penegak  hukum  agar  lebih  detail  dalam  menangani  kasus  ini  terutama  dalam menemukan aset-aset terdakwa, hal ini dimaksudkan agar tidak adanya kendala dalam hal pengembalian kerugian Negara.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Achmad  Ali,  2002.“ Menguak  Tabir  Hukum(Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis)”, Penerbit  Toko Gunung Agung, Jakarta.
Apong Herlina, 2009. “Restorative Justice”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. III.
Ali Wisnubroto, 2002,  “ Praktek Peradilan Pidana (proses persidangan perkara pidana)”, PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
Andi  Hamzah,  2005.“ Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional”, PT. Raja Grafindo Persada.
Andrew Von Hirsch, et. al., ed.,Restorative Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?, (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2003).
Burhan  Bungin,  2011.“ Metodologi  Penelitian  Kualitatif;  Aktualisasi  Metodologis  ke  Arah  Ragam Varian Kontemporer”, (Jakarta : Rajawali Pers).
Dominikus  Rato,  2010.“ Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Darwin Prints, 1998, “ Hukum Acara Pidana dan Praktek”, Djembatan, Jakarta.
Darwan Prints, 2002,“ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. CITRA ADITYA BAKTI”, Bandung.
Elwi  Danil,  2012.“ Korupsi  Konsep,  Tindak  Pidana  dan  Pemberantasannya”, PT.  Raja  Grafindo Persada Jakarta.
Eva  Achjani  Zulfa,  2009.“ Keadilan  Restoratif  di  Indonesia,  Studi  tentang  Kemungkinan  Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok).
Hartono,  2010,  “ Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif”, Sinar Grafika, Jakarta.
Harkristuti  Hakrisnowo,  2003.“ Rekonstruksi  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  terhadap  Proses Legislasi  dan  Pemidanaan  Indonesia”, Orasi  Pada  Upacara  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia di Balai  Sidang Universitas Indonesia, Depok).
Hernold  Ferry  Makawimbang,  2015,“ Memahami  Menghindari  Perbuatan  Merugikan  Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”, Thafa Media, Yogyakarta.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408
Johnstone dan Van Ness, 2005.“ The Meaning of Restorative Justice”, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, (Bangkon, Thailand).
Jimly Asshiddiqie, 2006. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta.
Jur Adi Hamzah, 2012, “ Hukum Acara Pidana Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta.
Kenworthy  Bilz  dan  John  M.  Darley,  2004.“ What’s  Wrong  With  Hermless  Theories  of  Punishment, Darley Blitz Final Author Approved”, Vol. 79.
Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007).
Margarita  Zernova,  2007.“ Restoative  Justice:  Ideals  and  Realities”, (England:  Ashgate  Publishing Limited).
M.Yahya  Harahap,  2010 ,  “Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta.
Miriam Liebmann, 2007.“ Restorative Justice, How It Works”, (London: Jessica Kingsley Pubishers).
Peter Mahmud Marzuki, 2008.“ Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana, Jakarta.
Piatur Pangaribuan, “Kewenangan BPK dan Penyidik Mengidentifikasi, Menentukan dan Menghitung Kerugian  Keuangan  Negara  atas  Pelaksanaan  APBD”, Penerbit  Media  Perkasa,  Yogyakarta 2013.
Ribert I Rotberg dan Dennis Thomson, ed., 2000. “ Truth v Justice, The Morality of Truth Comissions”, (Pinceton dan Oxford: Princeton University Press).
Romli  Atmasasmita,  1996,  “ Sistem  Pedadilan  Pidana,  prespektif  Eksistensialisme  dan Abilisionisme”, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung.
Riduan Syahrani, 1999.“ Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981.
Surachmin, “ Strategi Korupsi dan Teknik Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
Soejono  dan  Abdurrahman, Metode  Penelitian;  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan, (Jakarta  :  Rineka Cipta, 2005).
Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
Zulkarenaen  Koto,  2011,  “ Terobosan  Hukum  Dalam  Penyederhanaan  Proses  Peradilan  Pidana”, Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, Jakarta.
Jurnal De Facto Vol.  7 No. 2 Januari 2021 ISSN (cetak) : 2356-1939 ISSN (Online): 2655-8408

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo.Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentangPemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## C. INTERNET
Audit Investigasi Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, PUSDIKLATWAS BPKP, Pelatihan KPK, 2013.
Djoko  Sumaryanto, Perspektif  Yuridis  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Tindak
Pidana
Korupsi, http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis- pengembalian.html.
Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com.
“Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=21. http://kamusbahasaindonesia.org/radikal.
Muhamad Albar, Tahun 2011-2012, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli (Online), http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut- para-ahli.html.
Nabilla  afinannisa,  27  Desember  2012, Penegakan  Hukum,  Kesadaran  Hukum,  dan  Pelaksanaan Hukum  (online),  http://vinabilla.blogspot.com/2012/12/penegakan-hukum-kesadaran-hukum- dan.html .
Prima  Wijaya,  20  Oktober  2012, Pengertian  Implementasi  Menurut  Narasumber  (Online), http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html,.
UNODC, Handbook om Restorative Justice Programmes, (New York: United Nations, 2006).