## OPTIMALISASI GURU SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

## LAURENSIA M PERANGIN ANGIN

## Dosen Jurusan PPSD Prodi PGSD FIP UNIMED

## ABSTRAK
Tujuan  pendidikan  yang  kita  harapkan  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan mengembangkan  manusia  Indonesia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berbudi  pekerti  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap,  mandiri  serta  rasa tanggung  jawab  kemasyarakatan  dan  kebangsaan”.  Namun  dewasa  ini  tujuan  pendidikan  yang telah  dilontarkan  diatas  tidaklah  tercapai  secara  maksimal.  Salah  satu  hal  yang  sangat  berperan penting  dalam  pelaksanaan  pendidikan  di  Indonesia  adalah  system  pendidikan  atau  kurikulum yang  digunakan  dalam  proses  pembelajaran.  Di  balik  perubahan  kurikulum  yang  terus-menerus, ada hal  yang  terlupakan  yaitu  guru,  guru  di  Indonesia hanya  60%  yang  layak  mengajar,  sisanya masih perlu pembenahan. Hal itu terjadi disebabkan kurang pelatihan skill, kurangnya pembinaan terhadap kurikulum baru.
Kata Kunci : Optimalisasi, Guru,  Kurikulum Pendidikan Nasional
PENDAHULUAN Tujuan  pendidikan  yang  kita harapkan adalah mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan manusia  Indonesia  seutuhnya,  yaitu manusia  yang  beriman  dan  bertakwa terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian  yang  mantap,  mandiri  serta rasa  tanggung  jawab  kemasyarakatan dan  kebangsaan”.  Pendidikan  harus mampu  mempersiapkan  warga  negara agar  dapat  berperan  aktif  dalam  seluruh lapangan kehidupan, cerdas, aktif,
kreatif,  terampil,  jujur,  berdisiplin  dan bermoral tinggi, demokratis, dan toleran dengan mengutamakan persatuan bangsa dan bukannya perpecahan.
Namun dewasa ini tujuan pendidikan yang telah dilontarkan diatas tidaklah  tercapai  secara  maksimal.  Kita bisa  melihat  betapa  buramnya  potret pendidikan  di  Negeri  kita.  Pendidikan bagaikan  daun  yang  terbang  dibawa angin,  kemana  pun  ia  akan  pergi.  Salah
satu  hal  yang  sangat  berperan  penting dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah system pendidikan atau kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran.  Seperti  kita  ketahui, system kurikulum di Indonesia mengalami paradigma yang tentu sangat membingungkan para tenaga pengajar di Indonesia yakni guru. Pemerintah senantiasa melaksanakan perubahan kurikulum tanpa memperhitungkan apakah  guru  mampu  melaksanakan kurikulum tersebut atau tidak.
Pendidikan  Indonesia  selalu  gembar- gembor  tentang  kurikulum  baru...yang diharapkan lebih tepat sasaran dan  lebih baik.
Di  balik  perubahan  kurikulum yang  terus-menerus,  ada  hal  yang terlupakan  yaitu guru, guru di Indonesia hanya  60%  yang  layak  mengajar, sisanya  masih  perlu  pembenahan.  Hal itu  terjadi  disebabkan  kurang  pelatihan skill,  kurangnya  pembinaan  terhadap kurikulum baru.
Berdasarkan  hal  diatas  maka penulis  mengambil  judul  Optimalisasi
Guru Sebagai Ujung Tombak Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional yang  mengkaitkannya  juga dengan  peran  organisasi  profesi  serta bagaimana Pemerintah sebagai Stakeholder  berperan  dalam  pendidikan di Indonesia

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Perubahan  Kurikulum  di Indonesia Istilah  “kurikulum”  memiliki berbagai  tafsiran  yang  dirumuskan  oleh pakar – pakar dalam bidang pengembangan  kurikulum  sejak  dulu hingga  sekarang.  Hingga  abad  ke  20, kurikulum  merujuk  kepada  kandungan dan bahan pembelajaran yang berkembang yaitu „apa itu persekolahan.‟ Ralp  Tyler  (1949)  dalam  diktat Telaah Kurikulum mendefinisikan
“kurikulum  sebagai  semua  pelajaran  – pelajaran  siswa  yang  direncanakan  dan dilakukan  oleh  pihak  sekolah  untuk mencapai  tujuan  –  tujuan  pendidikan.” Sedangkan  Pasal  1  Butir  19  UU.  No  20
Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional menyatakan, “kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan  mengenai  tujuan,  isi,  dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran untuk  mencapai  tujuan  pendidikan tertentu.”  Berdasarkan  definisi  diatas maka  dapat  disimpulkan  kurikulum adalah  segala  pengalaman  anak  di sekolah di bawah bimbingan sekolah. Kurikulum di Indonesia mengalami berbagai perubahan di
hampir  di  setiap  dekadenya.  Dimulai dari  kurikulum  1968  dan  sebelumnya, kurikulum 1972, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum Berbasis Kompetensi versi
Tahun  2002  dan  2004,  KBK  versus KTSP,  hingga  pertengahan  Juni  nanti akan diterapkan Kurikulum 2013. Perubahan  kurikulum  didasari  pada kesadaran  bahwa  perkembangan  dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan  global,  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  serta  seni dan  budaya  .  Perubahan  secara  terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan  sistem  pendidikan  nasional, termasuk  penyempurnaan  kurikulum untuk  mewujudkan  masyarakat  yang mampu  bersaing  dan  menyesuaikan  diri dengan perubahan.
Menurut Soetopo dan Soemanto (1991: 38), pengertian perubahan kurikulum agak sukar untuk dirumuskan dalam  suatu  devinisi.  Suatu  kurikulum disebut mengalami  perubahan  bila terdapat  adanya  perbedaan  dalam  satu atau  lebih  komponen  kurikulum  antara dua  periode  tertentu,  yang  disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja.
Sedangkan  menurut  Nasution (2009:252), perubahan kurikulum mengenai  tujuan  maupun  alat-alat  atau cara-cara  untuk  mencapai  tujuan  itu  . Mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan,  dan  mereka-mereka  yang mengasuh pendidikan. Itu sebab perubahan  kurikulum  dianggap  sebagai perubahan  sosial,  suatu  social  change. Perubahan  kurikulum juga  disebut pembaharuan atau inovasi kurikulum. Namun tak
selamanya perubahan  kurikulum  tersebut  dapat diterima. Seperti halnya kurikulum yang paling update saait ini 2013,  mengalami pro-kontra  bahkan  kritikan  yang  sangat tajam dari berbagai kalangan.
Kurikulum  2013  yang  mulai  berlaku bulan  Juli  2013  menuai  pro  dan  kontra
dari  masyarakat.  Diantara  tanggapan dari  masyarakat,  ternyata  banyak  yang kontra.  Pihak  yang  kontra  kebanyakan dari  kalangan  pendidik  atau  guru  itu sendiri.  Itu  hal  yang  wajar  karena  pada kurikulum  2013  ini  beberapa  jam pelajaran dikurangi.
Ferril  Irham  Muzaki  seorang Mahasiswa  S2  Pascasarjana  Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang  dalam blog
(http://berkarya.um.ac.id/2013/03/25/kur ikulum-2013-antara-fakta-dan-opini/) membeberkan  beberapa  opini  dan  fakta yang terjadi dalam penyusunan
kurikulum  2013.  Beliau  memberikan dukungan  yang  positif  atas  kurikulum 2013  yang  dicanangkan  pemertintah pertengahan  tahun  ini.  Namun  tidak halnya  dengan  berbagai  opini  –  opini lain  yang  menanggapi  pendapat  Ferril tersebut,  mereka  beranggapan  bahwa kurikulum  2013  tersebut  belum  layak untuk diterapkan.
Detiknews (http://news.detik.com/readfoto/2013/03 /27/182924/2205566/157/2/aksi- menolak-kurikulum-2013991105462) memberikan beberapa foto yang menyatakan  penolakn  atas  kurikulum 2013.  Belasan  pendemo  dari  Aliansi Revolusi  Pendidikan  berunjuk  rasa  di depan  Gedung  Kemendikbud  Jakarta, Rabu (27/03). Mereka menolak
penerapan kurikulum 2013.
Sebuah  jajak  pendapat  yang dilakukan  oleh  Ibnu  Fajar  dalam (http://ibnufajar75.wordpress.com/2013/ 03/22/kurikulum-2013-akankah- pendidikan-di-indonesia-menjadi-lebih- baik/)  juga  menyatakan  penolakan  atas kurikulum 2013.
Selain itu penolakan atas Kurikulum  Baru  2013  makin  meluas. Seperti yang saya kutip dari Koordinator Monitoring  Kebijakan  Publik  ICW, Febri Hendri di Kemdikbud, “http://www.jpnn.
com/read/2013/03/15/162929/Ini-Dia- Alasan-Kurikulum-Baru-Harus-Ditolak ”
1500  orang  telah  menandatangani  petisi tentang penolakan atas konsep perubahan  kurikulum  yang  digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Petisi  itu  telah  diserakan aktivis  Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  dan  Koalisi  Pendidikan  kepada Mendikbud  Muhammad  Nuh,  agar dijadikan      acuan  evaluasi  perubahan kurikulum.  "Setidaknya  ada  delapan alasan petisi Tolak Kurikulum 2013 ini.”
Alasan pertama, proses perumusan kebijakan perubahan
kurikulum  tidak  terencana  dan  terburu- buru.  Kedua,  lanjut  dia,  mekanisme perubahan  kurikulum  tidak  mengacu pada  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP).  Padahal,  Undang-undang  Sistem Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas) dengan  jelas  telah  mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan kurikulum  dengan  mengacu  kepada SNP.  Ketiga,  pemerintah  ditengarai tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu  terhadap  Kurikulum  Tingkat Satuan  Pendidikan  (KTSP)  yang  telah
diterapkan  sejak  tahun  2006,  tapi  kini ingin  mengubah  kurikulum  tersebut menjadi Kurikulum 2013. Keempat, Kurikulum 2013 cenderung  mematikan  kreatifitas  guru dan  tidak  mempertimbangkan  konteks budaya lokal. Pasalnya, kata Febri, guru telah  diberikan  buku  pegangan  dan silabus  yang  isinya  sama  sekali  tanpa memikirkan konteks lokal. "Yang kelima,  kami  melihat  target  training master teacher terlalu ambisius, sementara  buku  untuk  guru  belum dicetak.  Guru  yang  harus  disiapkan  itu jumlahnya  ratusan  ribu,"  tegasnya. Keenam,  anggaran  kurikulum  2013 mencapai angka fantastis, yaitu Rp 2,49 triliun.  Tapi  lebih  dari  setengahnya  atau Rp  1,3  triliun,  akan  digunakan  untuk proyek pengadaan buku yang berpotensi dikorupsi.  Sementara,  sudah  menjadi rahasia  umum  bahwa  pengadaan  buku adalah  lahan  basah.  "Dari  catatan  ICW sejak  tahun  2004–2011  tercatat  ada sekitar  enam  kasus  pengadaan  buku yang  ditindak  dengan  jumlah  kerugian negara  mencapai  Rp  54,9  miliar,"
sebutnya. Alasan ketujuh, pemerintah belum mengeluarkan dokumen kurikulum 2013 resmi. "Hal ini memunculkan  pertanyaan,  bagaimana penyusunan  buku  dapat  dilakukan  jika dokumen  kurikulum  2013  saja  sampai saat  ini  belum  resmi?  Soal  buku  ini sebenarnya sudah mencuat awal Desember  2012.  Pemerintah  ketahuan telah  mengumpulkan  penerbit  buku untuk  membahas  buku-buku  kurikulum 2013,"  jelas  Febri.  Alasan  terakhir, pengadaan  buku  untuk  Kurikulum  2013 merupakan proyek pemborosan. Pasalnya,  setiap  tahun  sejak  2008, pemerintah  aktif  membeli  hak  cipta buku  untuk  menopang  penyediaan  buku dengan buku sekolah elektronik (BSE).
Perubahan terhadap apapun haruslah diputuskan secara bijak. Jangan sampai ganti pejabat ganti pula kebijakannya.  Jika  kebijakan yang masih ada masih bagus untuk dilaksanakan,  maka  tidak  perlu  ada kebijakan  baru.  Perubahan  kebijakan tidak menjamin menjadi perubahan yang lebih  baik,  bisa  jadi  malah  sebaliknya. Begitu  juga  dengan  masalah  kurikulum, jangan  karena  ganti  pejabat  maka  ganti pula kurikulumnya. Seperti yang dikatakan  oleh  SBY  yang  dilansir VIVAnews (02/04/2013). “Jangan sampai  ganti  menteri,  ganti  kurikulum. Atau perubahan kurikulum ini memberikan beban ke orangtua terutama yang  kurang  mampu  karena  harus siapkan  buku  teks  baru.  Pandangan seperti  itu  harus  didengar,”  ungkapnya. “Diperlukan  pembahasan  di  tingkat kabinet  agar  manakala  kurikulum  ini diberlakukan, tidak ada lagi persoalan di tingkat  implementasinya,”  ujar Presiden di  kantornya,  Jakarta,  Selasa  2  April 2013.  “Manakala  segala  sesuatu  sudah kita  pastikan,  sudah  tepat  dan  benar, sudah  siap,  mari  kita  jalankan,”  kata SBY.
Guru  Sebagai  Elemen  Terpenting dalam Mengajar Sering Terabaikan
Menilik permasalahan perubahan kurikulun yang telah diuraikan  diatas,  membuat  banyak  guru mata pelajaran yang bersangkutan
kekurangan  jam  untuk  memenuhi  jam wajib  24 jam  bagi yang  sudah bersertifikasi.  Jika  kekurangan  jam, maka guru harus mencari jam di sekolah lain  baik  sekolah  negeri  maupun  swasta pada  saju  jenjang  pendidikan.  Jika terjadi  demikian  maka  justru  guru  yang seharusnya  mengajar  hanya  di  satu satuan pendidikan (sekolah) maka
menjadi  di  beberapa  sekolah.  Ini
menyebabkan guru malah tidak profesional.  Jarak  antara  sekolah  satu dengan  yang  lainnya  kadang  berjauhan. Itu  pun  jika  guru  mendapatkan  jam  di sekolah lain. Jika tidak, maka guru akan kekurangan jam karena sekolah lain juga mengalami  masalah  yang  sama.  Jika kekurangan jam maka tunjangan sertifikasi tidak akan cair.
Slamet  Maryanto,  seorang  Guru SMA  109  Jakarta  seperti  yang  dilansir DetikNews  (12/04/2013).  Dia  mewakili Federasi  Serikat  Guru  Indonesia  yang menolak  kurikulum  2013.  Pria  yang sudah  mengajar  selama  20  tahun  ini mengayuh  sepeda  dari  Monas  menuju Istana  Negara  bersama  empat  guru  lain yang  membawa  papan  kayu  bertuliskan sejumlah  pesan  kritis.  Termasuk  juga yang  ikut  rombongan  adalah  Sekjen FSGI,  Retno  Listyarti.  “Kami  tolak kurikulum  ini.  Ini  tidak  mendesak, menteri saja yang mendesak ini penting. Justru yang penting adalah kualitas guru. Jadi, benahi guru, baru urus kurikulum,” kata Retno.
Berbeda dengan guru yang mata pelajarannya  dikurangi,  guru  yang  mata pelajarannya  dihapus  nasibnya  tidak jelas.  Mereka  sangat  resah  karena selama  ini  mata  pencaharian  sebagai pendidik  pupus  sudah.  Jika  dari  sekolah negeri  dan  sudah  menjadi  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  maka  tidak  begitu bermasalah,  hanya  tidak  mendapatkan tunjangan  sertifikasi.  Jika  terjadi  pada sekolah  swasta  itu  yang  menjadi masalah  besar.  Jadi  kurikulum  2013
membuat banyak pengangguran
terutama  dari  kalangan  pendidik.  Guru yang  semula  tenang  mengajar  menjadi menganggur.  Nasib  tragis  juga  dialami oleh  mahasiswa  yang  pada  kurikulum 2013  jurusan  pada  mata  pelajarannya dihapus.  Ini  berarti  menambah  lagi pengangguran dari sektor pendidikan.
Tentu  saja  hal  ini  sangat memprihatinkan  para  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan  (PTK).  Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan  merupakan dua  jenis  “profesi”  atau  pekerjaan  yang saling  mengisi.  Pendidik  dengan  derajat profesionalitas  tingkat  tinggi  sekalipun nyaris  tidak  berdaya  dalam  bekerja, tanpa  dukungan  tenaga  kependidikan. Sebaliknya,  tenaga  kependidikan  yang professional  sekali  pun  tidak  bisa berbuat  apa  –  apa  tanpa  dukungan  guru yang profresional sebagai actor langsung di  dalam  dan  di  luar  kelas,  termasuk  di laboratorium sekolah.

## Jual  Beli  Gelar  Semakin  Marak Terjadi
Lain  halnya  dengan  perubahan kurikulum  yang terjadi  di Indoseia serta guru  sebagai  elemen  terpenting  dalam mengajar sering terabaikan, potret rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga disebabkan oleh jual beli gelar yang semakin  marak  terjadi.  Sekali  lagi, Indonesia  dihadapkan  pada  kasus  yang mencoreng nama pendidikan.
Kerennya  gelar  di  masyarakat mengakibatkan gelar mudah dicapai dan murah  tinggal  memilih  mau  yang  mana asalkan membayar biaya wisudanya. Hal ini  seperti yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang dilarang  beroperasi  seperti  tersebut  di atas.
Seperti  artikel  yang  ditulis  oleh
Mulyadi,  M.Pdsaya  Guru  SLTPN  22 Samarinda,  Pemerhati  Pendidikan  dan Moral  Anak  (PPMA)  yang  saya  kutip dari (http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/ jual-beli-gelar-mencoreng-dunia.html) dimuat  Harian  Kaltimpost  pada  tanggal 5  Pebuari  2004  :  Untuk  mendapatkan ijazah  S1  harus  mengeluarkan  uang  7,5 juta, untuk S2 = 8,5 juta, dan untuk S3 =
12,5  juta  rupiah.  Lantas    begitu murahkah  gelar  doktor  (Ph.D.)  lagi, yang  hanya  seharga  1250  dollar?
Padahal  untuk  memperoleh  gelar  P.hD. yang beneran tidaklah mudah, memerlukan perjuangan dan kerja keras. Untuk  memperoleh  gelar  ini  mereka harus belajar ke luar negeri bukan hanya nongkrong di rumah (Indonesia).
Pada umumnya masyarakat kita, kurang menyadari bahwa memakai gelar yang  diperoleh  dari lembaga pendidikan yang  di  larang  beroperasi  dan  gelar palsu  dikenai  sanksi  hukum.  Ketentuan ini termuat dalam undang-undang pendidikan  nasional  no.  20  tahun  2003. Pada pasal 68 ayat 2 dan pasal 69 ayat 1 Bab XX tentang ketentuan pidana secara lengkap berbunyi sebagai berikut: Pasal  68  ayat  2  Setiap  orang  yang menggunakan ijazah, sertifikat
kompetensi,  gelar  akademik,  profesi, dan/atau  vokasi  yang  diperoleh  dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan  dipidana  dengan  pidana penjara paling  lama lima tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)” Sedangkan pada pasal 69 ayat 1 dikatakan “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi,  gelar  akademik,  profesi, dan/atau  vokasi  yang  terbukti  palsu dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).
Setidaknya  ketentuan  pidana  ini dapat  mengerem  maraknya  jual  beli gelar  dan  penggunaan  gelar  yang diperoleh  secara  ilegal.  Pengguna  gelar yang  diperoleh  secara  ilegal  (diperoleh dari  lembaga  yang  tidak  memenuhi syarat/palsu)  seharusnya malu dan berpikir  seribu  kali,  apa  untungnya
memakai gelar jika ilmu yang dimiliki di bawah gelar yang dipakai.
Mereka kurang menyadari
bahwa gelar yang disandangya memiliki kewajiban  moral  untuk  meningkatkan diri dalam berbagai hal. Seharusnya kita memiliki  paradigma  bahwa  ilmu  yang kita  miliki  jangan  sampai  lebih  rendah dari  gelar  yang  kita  pakai.  Jika  yang terjadi  demikian,  maka  suatu  saat sumber  daya  manusia  akan  berkualitas. Namun  demikian,  jika  yang  terjadi sebaliknya  maka  SDM  kita  akan merosot.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan  yang telah  diuraikan  di  Bab  sebelumnya, maka  dapat  disimpulkan  hal  –  hal sebagai berikuut:
1. Perubahan  kurikulum  mengalami pro dan kontra dalam penerapannya,  bahkan  ada  yang sampai  mengadakan  aksi  demo untuk menolaknya.
2. Guru  sebagai  elemen  terpenting dalam mengajar sering terabaikan, profesionalitas  yang  dimiliki  oleh guru  tidak  dapat  diterapkan  jika kurikulum terus mengalami perubahan tanpa melihat bagaimana  dampak  yang  akan dialami  oleh  guru. Selain  itu  guru juga akan mengalami pemerosotan  pendapatan  terlebih guru yang bukan PNS.
3. Jual  beli  gelar  yang  semakin marak terjadi mengakibatkan potret buram pendidikan  kita. Hal ini  disebabkan  oleh  kurangnya perhatian pemerintah dalam meningkatkan  pendidikan  lebih sungguh  –  sungguh  lagi  kearah depannya.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka  sebagai  tindak  lanjut  penulisan makalah  ini  diungkapkan  saran  –  saran sebagai berikut:
1. Sebaiknya pemerintah beserta Departemen  Pendidikan  Nasional lebih  memperhatikan  apa  dampak yang akan dihasilkan jika kurikulum 2013 diterapkan secara sepihak,  tanpa  adanya  konsultasi terlebih  dahulu  dengan  Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan,  dan melihat  bagaimana  respon  yang diterima  dari  pihak  pengajar  itu sendiri, siswa, bahkan masyarakatnya juga. 2. Pemerintah,  sebagai  pelanggan
primer, Stakeholder tertinggi dalam  produk  pendidikan  harus mampu menjalin hubungan kemitraan  yang  baik  dengan  PTK dalam  konteks  penyelenggaraan sekolah  bermutu.  Untuk itu, perubahan – perubahan yang akan atau  diterapkan  dalam  kurikulum di Indonsia seyogiyanya difikirkan  dan  dikomunikasikan terlebih  dalam  dengan  berbagai pihak  pendidikan  atau  PTK  salah satunya  agar  profesionalitas  guru dalam mengajar dapat lebih ditingkatkan  dan  kehidupan  para guru juga lebih terjamin kedepannya. 3. Sebaiknya pemerintah beserta Departemen Pendidikan Indonesia lebih giat dalam mengatasi permasalahan  maraknya  jual  beli gelar  ini,  supaya  pendidikan  di Indonesia  di  masa  depan  dapat semakin dibenahi sehingga pendidikan  di  Indonesia  dapat mengalami  peningkatan  dan  tidak memberikan  potret  buram  seperti yang terjadi saat ini. RUJUKAN Abdullah, Taufik, Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam Perspektif sejarah, silaturrahmi Nasional,  Bandung  5  Agustus 2000 Danim, Sudarman, dan H. Khairil.
Profesi Kependidikan . 2010.
Bandung : Alfabeta. Wau, Yasaratodo. Profesi Kependidikan. 2013. Medan : UNIMED PRESS http://berkarya.um.ac.id/2013/03/25/kuri kulum-2013-antara-fakta-dan- opini/ http://cauchymurtopo.wordpress.com/20 13/04/15/banyak-yang-kontra- pada-kurikulum-2013-kenapa/ http://ibnufajar75.wordpress.com/2013/0 3/22/kurikulum-2013-akankah- pendidikan-di-indonesia-menjadi- lebih-baik/
http://harysmk3.wordpress.com/2007/10
/22/pendidikan-sekarang-dan- masa-depan/ http://lunnablog- luna.blogspot.com/2010/10/meng apa-kurikulum-berubah.html http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/j ual-beli-gelar-mencoreng- dunia.html http://news.detik.com/readfoto/2013/03/ 27/182924/2205566/157/2/aksi- menolak-kurikulum- 2013991105462 http://pendidikanindonesia.blogspot.com / http://uniisna.wordpress.com/2011/06/0
6/guru-masa-depan-antara-asa- dan-isu/
http://sitikhadijahharahap.blogspot.com/
2012/11/profil-pendidikan- indonesia-masa-depan.html http://www.jpnn.com/read/2013/03/15/1 62929/Ini-Dia-Alasan- Kurikulum-Baru-Harus-Ditolak