## PAMPAS: Journal Of Criminal
Volume 2 Nomor 1, 2021 ( ISSN 2721-8325 )

## Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana
Desi Ratnasari, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: drsdesiratnasari21@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum  serta  menganalisis  terhadap  regulasi  kepentingan  umum sebagai syarat pelaksanaan pengesampingan perkara (deponeering) oleh  Jaksa  Agung  demi  kepentingan  umum  dalam prespektif  perkembangan  hukum  acara  pidana.    Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum,  yang  diperoleh  dari  studi perundang-undangan (statute  approach) ,  konsep (conceptual approach) ,  kasus.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  adanya diskriminatif  terhadap equality  before  the  law yang  terdapat dalam  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  dapat  memicu  salah  tafsir  oleh  Jaksa Agung.  Lalu  di  dalam  pelaksanaannya  belum  terdapat  regulasi yang  jelas  mengenai  penerapan  asas  oportunitas  yang berhubungan dengan kewenangan jaksa agung dalam
pelaksanaan  pengesampingan  perkara  (deponeering)  demi kepentingan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).
Kata Kunci: Deponeering ; kedudukan hukum; sistem peradilan pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-02-09
Accepted: 2021-04-22 Publish: 2021-04-26 KEYWORDS: Criminal justice system; deponeering;legal position.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  identify  and  analyze  the  legal  implications and  analyze  the  regulation  of  public  interest  as  a  condition  for implementing deponeering by the Attorney General for the sake of  the  public  interest  in  the  perspective  of  the  development  of criminal  procedural  law.  This  research  is  a  legal  research, obtained  from  statutory  studies  (statute  approach),  concept (conceptual  approach),  cases.  The  result  of  this  research  is  that there is discrimination against equality before the law contained in  Article  27  Paragraph  (1)  of  the  1945  Constitution  of  the Republic  of  Indonesia  and  can  trigger  misinterpretation  by  the Attorney  General.  Then  in  its  implementation  there  is  no  clear regulation regarding the application of the opportunity principle related  to  the  authority  of  the  attorney  general  in  the implementation  of  case  waiver  (deponeering)  for  the  public interest in the Criminal Procedure Code.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  secara  normatif-konstitusional  adalah  negara  berdasarkan  hukum atau yang sering juga disebut sebagai negara hukum. 1 Penindakan setiap pelanggaran peraturan  perundang-undangan  melalui  proses  peradilan  pidana  yang  menyertakan peran aparat penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga  Pemasyaratakatan  yang  merupakan  penegakan  hukum.  Penegakan
1 Kabib Nawawi, “Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional”, Inovatif Jurnal Hukum Vol. 2, No. 3, 2010.   http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/202.
tergantung  pada  hubungan  yang  serasi  antara  hukum  itu  sendiri,  penegak  hukum, fasilitasnya  dan  masyarakat  yang  diaturnya  yang  terbentuk  dalam  suatu  sistem peradilan  pidana.  Sistem  peradilan  pidana  yang  memiliki  tahap  yaitu,  penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan  dan  pelaksanaan  putusan  melalui  lembaga pemasyarakatan.
Asas  penuntutan  terdapat  dua  yaitu  asas  legalitas  dan  asas  oportunitas (het legaliteis  en  het  oppotuites  beginsel). Asas  opportunitas  merupakan  penuntut  umum memiliki  wewenang  untuk  menuntut  maupun  tidak  menuntut  suatu  perkara beralaskan  demi  kepentingan  umum.  Sedangkan  asas  oportunitas  bertentangan dengan  asas  legalitas,  penuntut  umum  harus  menuntut  tindak  pidana  sesuai  dengan peraturan yang ada atau sudah diatur.
Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik  Indonesia menjelaskan  bahwa deponeering adalah  tugas  dan  wewenang  yang  diberikan  secara khusus untuk Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” tidak memiliki batasan yang jelas dan  tegas  sehingga  pengertiannya  terkesan  subjektif,  politis  dan  berindikasi multitafsir.
Jaksa  Agung  resmi  mengenyampingkan  perkara  Abraham  Samad  dan  Bambang Widjojanto  demi kepentingan  umum, karena  kedua mantan  pimpinan KPK tersebut dikenal  sebagai  figur  yang  memiliki  komitmen  pemberantasan  korupsi.  Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad diancam dengan Pasal 263 Ayat (1) Juncto Pasal  53 Ayat (1) ke-1 KUHP sub Pasal  264 Ayat (1) Juncto  Pasal 55 Ayat  (1)  KUHP  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  diancam  Pasal  36  Juncto  Pasal  65 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi terkait  pemalsuan  dokumen,  sedangkan  Bambang  Widjojanto  yang  terjerat  kasus mempengaruhi  saksi  untuk  memberikan  keterangan  palsu  saat  sidang  sengketa Pilkada  Kotawaringin  Barat,  Kalimantan  Tengah  di  Mahkamah  Konstitusi  pada  2010 diancam dengan Pasal 242 Juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.
Pengesampingan  Perkara  dimana  suatu  perkara  sudah  cukup  bukti  untuk diajukan di muka sidang pengadilan,  namun  perkaranya di kesampingkan dan tidak dilimpahkan  ke  pengadilan  oleh  penuntut  umum  demi  “kepentingan  umum”. Pengesampingan perkara dengan istilah lain deponeering ini akan membawa dampak bagi hukum, baik terhadap proses peradilan terlebih lagi kepada elemen-elemen yang melaksanakan  suatu  proses  peradilan  tersebut.  Dampak  negative  adanya pengesampingan  perkara  akan  menimbulkan  kekhawatiran  akan  proses  yang  tidak transparan.
Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  menyatatakan,  yang  dimaksud  “kepentingan  umum adalah kepentingan bangsa dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara  asas  oportunitas,  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  Agung  setelah memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.
Makna kepentingan umum disini belum jelas karena hanya ditafsirkan oleh Jaksa Agung,  hal  ini  dapat  mengakibatkan  penegakkan  hukum  dikorbankan  demi kepentingan  umum.  Dimana  di  Indonesia  juga  dikenal  dengan  persamaan  dihadapan hukum (equality  before  the  law) diatur  di  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965  yang  menyatakan  “Segala  warga  negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri dengan tidak ada kecualinya”.
Kepentingan  umum  yang  tidak  jelas  dapat  menimbulkan  masalah  penegakan hukum,  karena  sebagai  akibat  ketidak  jelasan  atau  kurang  jelasnya  suatu  ketentuan peraturan  yang  terdapat  suatu  peraturan  perundang-undangan  sehingga  dapat mengakibatkan  penyalahgunaan  dalam  pelaksanaanya.  Perlu  pengaturan  yang  secara jelas  kriteria  kepentingan  umum  bagi  Jaksa  Agung  dalam  mengesampingkan  perkara sebagai pedoman Jaksa Agung dalam menjalankan asas oportunitas.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  Hukum,  yang  diperoleh  dari  studi perundang-undangan  ( statute  approach ),  studi  konsep  ( conceptual  approach ),  studi kasus  ( case  approach ),  mengkaji  dan  menganalisa  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan,  kedudukan  hukum  tentang  Deponeering  dalam  Sistem Peradilan Pidana, baik Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya.

## C. PEMBAHASAN
1. Implikasi  Hukum  Terhadap  Regulasi  Kepentingan  Umum  Sebagai  Syarat Pelaksanaan Pengesampingan Perkara (Deponeering) Oleh Jaksa Agung
Indonesia  jarang  sekali  melaksanakan  pengesampingan  perkara (deponeering) walau  sudah  diatur  dalam  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung untuk mengesampingakan suatu perkara demi “kepentingan umum”.
Tindakan  untuk  tidak  menuntut  karena  alasan  kebijakan  Jaksa  Agung diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun buktinya cukup dan sudah dapat dilimpahkan  dalam  sidang  pengadilan,  namun  perkara  yang  sudah  siap  disidangkan tidak dilakukan sidang. 2 Pengesampingan perkara (deponeering) banyak terdapat pro dan  kontra  sendiri  di  dalam  masyarakat  dan  dikalangan  akademisi,  karena pengesampingan  perkara  ( deponeering) sendiri  dianggap diskriminatif terhadap prinsip-prinsip  hukum  seperti,  kepastian  hukum,  dan  bertentangan  terhadap persamaan dihadapan hukum ( equality before the law) yang diamanatkan oleh Pasal 27 Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa  “segala  warga  Negara  bersamaan  kedudukkannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.
Pelaksanaan  pengesampingan  perkara  ( deponeering) berdasarkan  kepentingan umum,  dan  dapat  dilihat  kepentingan  umum  dalam penjelasan  Pasal  35  huruf  c undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia menyatakan bahwa:
Yang  dimaksud  “kepentingan  umum”  adalah  kepentingan  bangsa  dan/atau kepentingan  masyarakat  luas.  Mengesampingkan  perkara  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  ini  merupakan  pelaksanaan  asas  oportunitas,  yang hanya  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  Agung  setelah  memperhatikan  saran  dan
2 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 436.
pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan dengan masalah tersebut.
Konsep kepentingan umum dalam peaksanaan pengesampingan perkara saat di terapkan  dalam  suatu  perkara  maka  timbul  pertanyaan  disetiap  individu  bagaimana Jaksa Agung menafsirkan kepentingan umum untuk diterapkan didalam suatu perkara sedangkan  kriteria  kepentingan  umum  tidak  jelas.  Apa  yang  menjadi  syarat  formal dalam  pelaksanaan  asas  oportunitas  ini,  karena  pengertian  kepentingan  umum  itu sendiri  tidak  ada  persamaan  atau  dapat  dikatakan  sangat  beragam  dari  doktrin maupun  dalam  peraturan  perundang-undangan  sehingga  untuk  pengertian kepentingan umum ini menjadi multi tafsir.
Jaksa  Agung  resmi  mengesampingkan  perkara    Abraham  Samad  dan  Bambang Widjojanto  demi  kepntingan  umum,  karena    kedua  mantan    pimpinan  kedua  KPK tersebut  dikenal  luas  sebagai  figur  yang  memiliki  komitmen  pemberantasan  korupsi kepada  kedua  mantan  pimpinan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Abraham  Samad terkait pemalsuan dokumen yang diancam dengan Pasal 263 Ayat (1) Juncto Pasal 53 Ayat  (1)  ke-1  KUHP  sub  Pasal  264  Ayat  (1)  Juncto  Pasal  55  Ayat  (1)  KUHP  dan penyalahgunaan kekuasaan diancam Pasal 36 Juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Dan  Bambang  Widjojanto terjerat  kasus  mempengaruhi  saksi  untuk  memberikan  keterangan  palsu  saat  sidang sengketa  Pilkada  Kota  Waringin  Barat  Kalimantan  Tengah  di  Mahkamah  Konstitusi pada 2010 diancam Pasal 242 Juncto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.
Pemberian  keputusan deponeering menjadi  perdebatan  di  Indonesia  baik dikalangan  akademisi  maupun  di  antar  lembaga  negara.  Perdebatan  terjadi  karena beragamnya  pendapat  atau  dapat  dikatakan  bahwa  untuk  multitafsir  terhadap pengertian  “kepentingan  umum”  untuk  diterapkan  dalam  suatu  perkara.  Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena menggangu keharmonisan antar lembaga negara.
Perlu  adanya  pengaturan  lebih  jelas sejauh  mana batasan-batasan  kepentingan umum yang meliputi kepentingan bangsa,  kepentingan negara,  dan atau kepentingan masyarakat  sehingga  dapat  tercipta  keadilan,  kemanfaatan  dan  terutama  kepastian hukum.  Jaksa  agung  dalam  melakukan  pengesampingan  perkara  haruslah  hati-hati dalam  menafsirkan  kepentingan  umum  setelah  meminta  saran  dan  pendapat  dari badan kekuasaan negara. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Norma yang baik mengandung tiga asas diantaranya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan,  dan  asas  keadilan.  Dimana  asas  kepatian  hukum  Menurut  Sudikno Mertokusumo  menyatakan  kepastian  hukum  merupakan  perlindungan yustisiabel terhadap  tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu. 3 Kemudian  asas kemanfaatan merupakan optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk  diwujudkan  masyarakat  dari  negara. 4 Menurut  Sudikno  Mertokusumo
3 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 115.
4 Margono, Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  &  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan  Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 111.
mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan normatertentu sebagai ukurannya. 5
Pengesampingan  perkara  atau  dengan  istilah  lain deponeering berbeda  dengan penghentian  penuntutan  karena deponeering merupakan  wewenang  yang  dimiliki Jaksa  Agung  untuk  mengesampingkan  perkara  yang  sudah  cukup  bukti.  Penulis berpendapat bahwa konsep kepentingan umum yang ada di Pasal 35 huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bersifat abstrak dan  tidak  konkret  sehingga  merupakan  kewenangan  penuh  Jaksa  Agung  untuk menafsirkan pengertian kepentingan umum untuk diterapkan didalam suatu perkara.
Pengesampingan  perkara  atau deponeering seharusnya  dapat  juga  dilakukan terhadap  kasus  yang  kecil,  karena  dalam  konsep  kepentingan  umum  sendiri  tidak dijelaskan perkara apa saja yang dapat dikesampingkan, namun hal ini tidak dilakukan. Jika Indonesia memiliki pedoman ( guildlines) seperti halnya Netherland lebih jelas lagi perkara seperti apa saja yang dapat dilakukan pengesampingan perkara salah satunya perkara  dilakukan  oleh  lanjut  usia.  Maka  pengesampingan  perkara  tidak  akan mencedarai hukum sendiri terutama terhadap prinsip hukum equality before the law.
Belanda boleh memutuskan akan menuntut atau tidak menuntut perkara dengan atau  tanpa  syarat.  Wewenang  tersebut  di  dasarkan  atas  tiga  hal.  Pertama, dakwaan  dicabut  karena  alasan  kebijakan  (antara  lain,  tindak  pidananya  tidak seberapa,  pelakunya  sudah  tua,  dan  kerugian  sudah  diganti.  Kedua,  perkara dikesampingkan  karena  alasan  teknis  (biasanya  lebih  dari  50  persen  karena buktinya  kurang.  Ketiga  melalui  penggabungan,  yaitu  menggabungkan  perkara tersangka dengan perkaranya yang sudah diajukan ke pengadilan 6 .
Pengesampingan perkara ( deponeering) , perlu penyesuaian mengenai penerapan deponeering di  Indonesia.  Di  Belanda  telah  terjadi  modifikasi  sedemikian  rupa mengenai deponeering ini.  Belanda  telah  lebih  dulu  memperluas  penerapan deponeering yang  sama-sama  berdasarkan  asas  oportunitas  dengan  ketentuan  baru, bahwa semua perkara yang acaman pidananya dibawah 6 (enam) tahun penjara dapat afdoening (penyelesaian perkara di luar pengadilan), tetapi hanya perkara ringan saja. Penyelesaian  perkara  berdasarkan  asas  oportunitas  dengan  cara  mengenakan  denda administratif,  sehingga  dapat  menambah  pendapatan  negara,  mengurangi  jumlah perkara di pengadilan dan mengurangi jumlah narapidana.
Jaksa  penuntut  umum  menuntut  kakek  Samirin  berusia  69  tahun  10  bulan penjara  melanggar  Pasal  107  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014 Tentang  Perkebunan  yang  diduga  mengutip  atau  memungut  hasil  panen perkebunan PT. Bridgestone seberat 1,9 kilo gram jika di rupiahkan seharga Rp. 17.480.  Pengadilan  Simalungun  memutuskan,  menyatakan  Samirin  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen  dan  atau  memungut  hasil  perkebunan  sebagaimana  dalam  dakwaan alternatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 bulan 4 hari. 7
5 Ibid., hlm. 105.
6 https://globa24jam.com/2020/01/12/kasus-hukum-kakek-samirin-diusia-senja-19kilo- gram-karet-dituntut-10-bulan-ditahan/ . Diakses pada tanggal 27 Januari 2020.
7 https://m.detik.com/news/berita/d-4862699/kakek-samirin-pungut-sisa-getah-karet-rp- 17-ribu-di-hukum-2-bulan-penjara-adilkah/3. Diakses pada tanggal 27 Januari 2020.
Kasus kakek Samirin mencuri banyak perhatian bagi pakar hukum pidana. Pakar hukum  pidana  berpendapat  bahwa  seharusnya  kasus  perkara  kecil  yang  dilakukan oleh lanjut usia dikesampingkan demi kepentingan umum. Pakar hukum pidana Asep Iwan  Irawan  berpendapat  bahwa  fakta  kasus  pencurian  kakek  Samirin  kasus pencurian  biasa  dan  seharusnya  dikenakan  Pasal  di  KUHP  bukan  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2014  Tentang  Perkebunan  dan  jika  menggunakan  Pasal  di  KUHP kasus  kakek  Samirin  tidak  boleh  diproses  sesuai  dengan  Peraturan  Makamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Penyesuaian  Batas Tindak  Pidana Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP  karena  jumlah  yang  dicuri  kurang  dari Rp.2.500.000,-. 8 Sesuai  dengan  konsep  kepentingan  umum  yang  dapat  dilakukan pengesampingan perkara menurut  J. M. Van. Bemmelen bahwa:
Bila  kepentingan  pribadi  menghendaki  tidak  dilakukannya  penuntutan  ialah persoalan hanya perkara kecil, dan atau jika yang melakukan tindak pidana telah membayar  kerugian  dan  dalam  keadaan  ini  masyarakat  tidak  mempunyai kepentingan  dengan  penuntutan  atau  hukuman.  Penyampingan  perkara  yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, bahwa ada kalanya sudah terang  benderang  seseorang  melakukan  suatu  kejahatan,  akan  tetapi  keadaan yang nyata adaah sedemikian rupa, sehingga kalau  seseorang dituntut di muka hakim pidana, kepentingan negara sangat dirugikan. 9
Tidak  hanya  kakek  Samirin  saja  lanjut  usia  yang  harus  dihukum  dan  diproses sampai pengadilan kasus perkara pidanananya, namun masih ada beberapa kasus lagi yang menimpa lanjut usia untu menjalani proses hukum acara pidana di persidangan. Namun dapat dilihat juga dengan kasus Nenek Minah yang sama-sama dengan kasus Kakek Samirin bahwa melakukan pencurian atau memungut hasil perkebunan, namun Nenek  Minah  dituntut  dengan  Pasal  362  KUHP  bukan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
Pengesampingan  perkara  dapat  berimplikasi  terhadap  pencari  keadilan  yaitu pihak  yang  di deponeering dan  masyarakat  pada  umumnya.  Untuk  pihak  yang  di deponeering atau perkaranya yang dilakukan pengesampingan terdaapt pro dan kontra mengenai  apakah  status  tersangka  bagi  pihak  yang  di deponeering hilang  atau  tetap berstatus tersangka karena tidak ada pengaturannya. Deponeering atau dengan istilah lainnya pengesampingan perkara sudah final dan sah karena deponeering merupakan wewenang  yang  diberikan  oleh  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  kepada  Jaksa  Agung  dan  tidak  ada pengaturan  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  menguji  kembali  perkara  yang  telah dikesampingkan  oleh  Jaksa  Agung  berbeda  dengan  penghentian  penuntutan  yang dapat dilakukan upaya praperadilan dikemudian hari.
Impilkasi  regulasi  kepentingan  umum  sebagai  syarat    pelaksanaan pengesampingan  perkara  ( deponeering )  oleh  Jaksa  Agung  bagi  masyarakat  umum lainnya  terjadi  diskriminatif  terhadap equality  before  the  law yang  terdapat  dalam Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang
8 https://www.tribunews.com/nasional/2020/01/23/tanggapi-kasus-kakek-samirin-curi- getah-karet-pakar-hukum-di-mata-hukum-semua-sama.  Diakses  pada  tanngal  15  Februari 2020.
menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada  kecualinya”  dan  dapat  menyebabkan  salah  tafsir  oleh  Jaksa  Agung  dan  timbul penafsiran yang beragam dapat merugikan para pencari keadilan.
2. Regulasi  Terhadap  Penerapan  Asas  Oportunitas  yang  Berhubungan  dengan Kewenangan  Jaksa  Agung  dalam  Pelaksanaan  Pengesampingan  Perkara ( Deponeering) Demi  Kepentingan  Umum  dalam  Prespektif  Perkembangan Hukum Acara Pidana .
Hukum  acara  pidana  memiliki  tujuan  untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran  material,  ialah  kebenaran  yang  selengkap- lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  acara pidana  secara  jujur  dan  tepat  dengan  tujuan  untuk  mencari  siapakah  pelaku  yang didakwakan  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum. 10 Meminta  putusan  pemeriksaan dan  putusan  dari  pengadilan  guna  menemukan  apakah  terbukti  bahwa  suatu  tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu bersalah.
Pengesampingan  perkara  ( deponeering) yang  merupakan  pengesampingan perkara  karena  suatu  kebijakan  yang  merupaka  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Jaksa Agung dapat dilihat juga terkait dengan Pasal 46 Ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa:
Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau  kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
c. Perkara  tersebut  dikesampingkan  untuk  kepentingan  untuk kepentingan  umum  atau  perkara  tersebut  ditutup  demi  hukum, kecuali  apabila  benda  itu  diperoleh  dari  suatu  tindak  pidana  atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
Wewenang pengesampingan perkara atau dengan istilah lain deponeering jarang sekali  digunakan  oleh  Jaksa  Agung,  asas  oportunitas  ini  sudah  lama  diterapkan  di Indonesia.  Dalam  KUHAP  wewenang  tersebut  tidak  dirumuskan  secara  eksplisit, namun  keberadaan  wewenang  Jaksa  Agung  diakui  terdapat  secara  tersirat  di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  di  penjelasan  Pasal  77  yang menyatakan  bahwa:  “Yang  dimaksud  dengan  “penghentian  penuntutan”  tidak termasuk pengesampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.
Pelaksanaan  asas  oportunitas  juga  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Pasal  1  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2) meyatakan bahwa:
(1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksanaan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  serta  wewenang  lain berdasarkan undang-undang.
(2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik  Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan bahwa:
(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang;
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 2004 Tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia Pasal  30  Ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b  menyatakan  bahwa  Jaksa  Agung  mempunyai tugas  dan  wewenang  mengesampingkan  perkara  demi  kepentingan  umum.  Dalam penjelasan Pasal 35 huruf c menyatakan bahwa:
Yang  dimaksud  “kepentingan  umum”  adalah  kepentingan  bangsa  dan/atau kepentingan  masyarakat  luas.  Mengesampingkan  perkara  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  ini  merupakan  pelaksanaan  asas  oportunitas,  yang hanya  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  Agung  setelah  memperhatikan  saran  dan pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan  negara  yang  mempunyai  hubungan dengan masalah tersebut.
Wewenang khusus untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan diberikan kepada  Jaksa Selaku  Penuntut  Umum.  Dalam  Pasal  1  Ayat  (6)  huruf a  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:  “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan penetapan hakim. Wewenang ini diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Selaku Penuntut Umum.
Penghentian  penuntutan  termaksud  dalam  wewenang  jaksa  selaku  penuntut umum  sebagaimana  tercantum  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  pada  Pasal  14  huruf  h  yang  menyatakan  bahwa  “Menutup  Perkara  Demi Kepentingan Hukum”. Hasil penyidikan yang jelas sudah dinyatakan oleh jaksa selaku penuntut umum sudah  lengkap, telah memenuhi unsur-unsur yang akan didakwakan dan  bisa  langsung  dilimpahkan,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  hasil  penyidikan sudah maksimum jaksa selaku penuntut umum telah mengirimkan petunjuk-petunjuk pada penyidik untuk melengkapinya akan tetapi tidak ditemukan unsur-unsurnya.
Pengesampingan  Perkara  atau  yang  dikenal deponeering ,  perkaranya  memang sudah  cukup  bukti  dan  alasan  untuk  diajukan  di  muka  sidang  pengadilan.  Dari  fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini sengaja di kesampingkan dan tidak dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum demi “kepentingan umum”.
Penghentian  penuntutan  alasan  bukan  didasarkan  kepada  kepentingan  umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri yaitu:
1. Perkara  yang  bersangkutan  “tidak”  mempunyai  pembuktian  yang  cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan siding pengadilan diduga keras  terdakwa  akan  dibebaskan  oleh  hakim,  atas  alasan  yang  didakwakan tidak terbukti.
2. Apa yang dituduh kepada terdakwa bukan merupakan tindak kejahatan atau pelanggaran.
3. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tindak pidana  yang  didakwanya  oleh  hukum  itu  sendiri  telah  dibebaskan  dari tuntutan  atau  dakwaan  dan  perkara  oleh  hukum  sendiri  harus  dhentikan pemeriksaanya, antara lain:
a. Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia
b. Atas alasan nebis in idem
c. Perkara kedaluwarsa.
Selain  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Pengaturan  asas  oportunitas  yang berkaitan  dengan  pengesampingan  perkara  demi  kepentingan  umum  oleh  lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diantara lain: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Pasal  32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan  Pasal  35  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan Republik Indonesia.
Konsideran dalam KUHAP jelas dinyatakan menganut asas legalitas, akan tetapi masih  mengakui  asas  oportunitas.  Dengan  demikian  keadaan  ini  mengakibatkan pertentangan  dan  “dualistis”  dalam  pelaksanaan  KUHAP.  Di  satu  sisi  dengan  tegas mengakui “asas legalitas”, tetapi pada sisi lain asas legalitas itu tidak diindahkan oleh kenyataan pengakuan KUHAP itu sendiri akan eksistensi keberadaan asas oportunitas. Sedangkan konsep “kepentingan umum” sangat kabur dan multitafsir, karena KUHAP sendiri tidak merinci secara tegas kriteria kepentingan umum, sehingga dalam praktek penafsiran  baru  yang  sesuai  dengan  kepentingan  zaman.  Makna  harfiah  tentang  oprtunitas adalah  ketepatan,  kepantasan, menguntungkan, saat  yang  tepat,  layak,  kesempatan  dan manfaat  yang  baik.  Jelas  sekali  bahwa  asas  ini  tiada  lain  untuk  memberikan kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik, guna kepentingan masyarakat.
Asas oportunitas merupakan wewenang Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara  dan  tidak  menuntut  ke  pengadilan  walaupun  telah  memenuhi  standar  alat bukti untuk dilakukan penututan dengan dasar pertimbangan kepentingan umum. Asas oportunitas  lebih  merupakan  suatu  kebijaksanaan  yang  memberi  wewenang  kepada Jaksa  Agung  untuk  memotong  salah  satu  mata  rantai  proses  peradilan.  Jaksa  Agung punya  kewenangan  untuk  memotong  salah  satu  proses  peradilan  mulai  dari  proses penuntutan-pemeriksaan  di  muka  pengadilan  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan (eksekusi)  dengan  tujuan  kepentingan  umum.  Yang  dimaksud  dengan  kepentingan umum adalah termasuk kepentingan Negara yang tercermin dalam pelaksanaan tugas dan  wewenang  lembaga-lembaga  Negara.  Sedangkan  kepentingan  masyarakat tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat.

## D. SIMPULAN
Implikasi  hukum  terhadap  regulasi  kepentingan  publik  sebagai  syarat pelaksanaan  pengenyampingan  perkara  ( deponeering )  oleh  Jaksa  Agung  terjadi
diskriminatif terhadap equality before the law yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa “segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan dapat menyebabkan multitafsir oleh Jaksa yang akan merugikan para pencari keadilan. Regulasi  penerapan  asas  oportunitas  yang  berhubungan  dengan  kewenangan  jaksa agung  dalam  pelaksanaan  pengesampingan  perkara  ( deponeering) demi  kepentingan publik  dalam  perspektif  perkembangan  hukum  acara  pidana  sudah  diatur  namun belum  terdapat  regulasi  yang  jelas  mengenai  penerapan  asas  oportunitas  yang berhubungan  dengan  kewenangan  Jaksa  Agung  dalam  pelaksanaan  pengesampingan perkara  ( deponeering) demi  kepentingan  umum di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP), penerapan deponeering diakui dalam KUHAP terdapat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP dan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP namun hanya diatur secara tersirat. Penghentian penuntutan demi kepentingan hukum yang diatur secara jelas  di  dalam  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  acara  Pidana  (KUHAP). Pengesampingan  perkara  ( deponeering) pengaturannya  terdapat  di  dalam  Pasal  35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang  menyatakan  bahwa  Jaksa  Agung  mempunyai  tugas  dan  wewenang mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Hukum  Pidana . Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1946.
________________,  Undang-Undang  Tentang  Hukum  Acara  Pidana . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.
________________,  Undang-Undang  Tentang  Kejaksaan. Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004.LNRI Ttahun 2004 Nomor 67, TLNRI Nomor 4401.
________________  ,  Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI  Nomor 5076.

## Buku
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan  Kejahatan.  Jakarta:  Penerbit  Buku  Kencana  Presada  Media Group, 2007.
_________________. Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarrta: Penerbit Buku Prenada Media Group, 2011.
Atmasasmita,  Romli.  Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer.  Jakarta:  Penerbit  Buku Kencana Prenanda Media Grup, 2010.
Hamzah,  Andi.  Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia.  Jakarta:  Penerbit  Buku Ghalia Indonesia, 1990.
____________.  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Dan  Acara  Pidana,  Jakarta:  Penerbit  Buku Ghalia Indonesia, 1986.
____________. Hukum Acara Indonesia. Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Buku Sinar Garfika, 2014.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Penerbit Buku Sinar Grafika, 2018.
Husin,  Kadri  dan  Budi  Rizki  Husin.  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia.  Jakarta: Penerbit Buku Sinar Grafika, 2016.
Kaligis, O.C. Deponeering Teori dan Praktek. Bandung: Penerbit Buku PT. Alumni, 2011.
Kansil, Critine.S.T. Pengantar Ilmu  Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Jilid I. Jakarta: Penerbit Buku Balai Pustaka, 2008.
Margono.  Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  &  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan  Hakim. Jakarta: Penerbit Buku Sinar Grafika, 2019.
Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Buku Kencana, 2017
Nasution,  Bahder  Johan.  Metode  Penelitian  Hukum.  Bandung:  Penerbit  Buku  Mandar Maju, 2008.
Prakoso,  Djoko.  Tugas  Dan  Peran  Jaksa  Dalam  Pembangunan.  Jakarta:  Penerbit  Buku Ghalia Indonesia, 1986.
_____________.  Surat  Dakwaan,  Tuntutan  Pidana,  Dan  Eksaminasi  Perkara  Di  Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Penerbit Buku Liberty, 1989.
Rifai,  Ahmad.  Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Prespektif  Hukum  Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Sinar Grafika, 2011.
Soekanto,  Soerjono.  Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum.  Jakarta:  Penerbit  Buku  Rajawali Pers, 2014.
Sugiarto, Umar Said. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Sinar Grafika, 2016.
Surachman dan Andi Hamzah.  Jaksa Di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya. Jakarta: Penerbit Buku Sinar Grafika, 1994.

## Jurnal
Ali,  Mahrus,  “Sistem  Peradilan  Pidana  Progresif;  Alternatif  dalam  Penegakan  Hukum Pidana ”, Ius  Quia  Iustum  Jurnal,  Vol.  14,  No.  2,  April  (2007). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/1064.
Arfa,  Nyimas,  “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Dumpling Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri  Muara  Bulian” , Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora,    Vol.  3,  No.  1,  (2019). https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7139.
Chali, Sri Mulyati l, “Pengesampingan Perkara (Deponering) oleh Jaksa Agung ” , Wacana Paramata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, (2016).
http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/15.
Hafrida,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pengguna  Narkotika  Sebagai  Korban Bukan  Pelaku  Tindak  Pidana:  Studi  Lapangan  Daerah  Jambi” , Padjadjaran Journal Of Law, Vol. 3, No. 1, (2016). http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337.

## Hairi, Prianter Jaya, “Pengesampingan Perkara Pidana Abraham Samad Dan Bambang
Wijojanto” , Jurnal  Info  Singkat  Hukum,  Vol.  8,  No.  4,  (2016). https://google.com/search?q=prianter+jaya+hairi+pengesampinga+perkara& ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b.
Hasan Damiri, “Diskresi Seponering dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi  Bibit  Samad  Rianto  dan  Chandra  Martha  Hamzah” , Jurnal  Intizihar, Vol. 22, No.1, (2016). http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/544.
Kurnianto,  Diska,  dkk,  “Pelaksanaan  Deponeering  Dalam  Prespektif  Asas  Equality
Before  The  Law” , Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Magelang, Vol. 13, No. 1, (2017). htp://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/download.
Lasmadi,  Sahuri,  “Tumpang  Tindih  Penyidikan  pada  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” , Inovatif Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 3, (2010). https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200.
Lasmadi,  Sahuri,  dkk,    “Penyuluhan  Hukum  Kepada  Masyarakat  Desa  Lopak  Aur
Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa  Sewenang-wenang  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum”,  Jurnal  Karya  Abdi Masyarakat, Vol. 3, No. 2, (2019). https://www.online- journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8487.
Nawawi,  Kabib,  “Progresifitas  Polisi  Menuju  Polisis  Profesional” , Inovatif  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, (2010). http://online-
journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/202.
Usman  dan  Andi  Najemi,  “Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian Hukumnya ”, Undang Jurnal hukum Universitas Jambi, Vol. 1, No. 1, (2018). http://ujh.unja.ac.id/index/php/home/article/view/17/4.
Yasin,  M.  Al.  Arif,  “Penegakan  Hukum  dalam  Prespektif  Hukum  Progresif” , Undang Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, (2019).
https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66.

## Website
https://id.wikipedia.org/wiki/kedudukan  hukum  di_Makamah  Konstitusi/Diakses pada tanggal 09 November 2019.
http://ngobrolinhukum.wordperss.com/2013/12/2016/pendekatan_dalam_penelitian_ hukum. Diakses pada tanggal 25 November 2019.
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20315934-T31500-Tinjauan%20teoritis.pdf. Diakses pada tanggal 13 Februari 2020.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/213315465/selain_kakek_sa_mirin_ ini_4_kasus_hukum_yang_sempat_menimpa_lansia?page=all#page4.
Diakses pada tanggal 15 Februari 2020.