## EFEKTIVITAS SELEKSI KARTU JAKARTA PINTAR PLUS DENGAN MEKANISME BARU PADA DINAS PENDIDIKAN P4OP DKI JAKARTA
TAHUN 2020
1) Nanang Suparman, 2) Achmad Rozali
1,2, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: n.suparman69@gmail.com 1)

## Abstrak
Kartu Jakarta Pintar Plus adalah program bantuan biaya pendidikan yang sudah berjalan sudah hampir sepuluh tahun, program KJP terus dikembangkan untuk diperbaiki dan diperbarui melalui PERGUB yang setiap tahun direvisi dalam rangka perbaikan terhadap mekanisme yang sebelum- sebelumnya misih dirasa kurang efektif, salah satunya dengan ditemukanya peserta yang tidak sesuai kriteria. Untuk itu melalui PERGUB NOMOR 90 TAHUN 2020 terbentuk mekanisme  baru  dengan  ditetapkanya  DTKS  (Data  Terpadu  Kesejakhteraan  Sosial)  sebagai syarat  utama  KJP  Plus. Penelitian  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana Efektivitas seleksi KJP dengan mekanisme baru 2020 yang dilakukan di P4OP DKI Jakarta yang dianalisa menggunakan teori ukuran efektivitas  yang dibuat oleh Sugiyono dalam (Badrudin 2013). Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  dan  untuk  menentukan  sampelnya  menggunakan  teknik  purposive sampling. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  Lokus  penelitian  dilakukan  di  P4OP  DKI  Jakarta,  sedangkan  fokus  penelitian adalah  efektivitas  Kartu  Jakarta  Pintar  Plus  2020.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  Efektivitas  seleksi  KJP  Plus  sudah  bisa  dikatakan  efektif,  terbukti  dari  sasaran  yang sudah  jelas,  sosialisasi  yang  mudah  diakses  dan  menyeluruh  ,tujuan  yang  tercapai  dengan mekanisme yang semakin efektif, dan pemantauan yang berkelanjutan dan dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai pihak.
Kata Kunci: Efektivitas, KJP Plus, Sasaran, Sosialisasi, Tujuan, Mekanisme, Pemantauan

## Abstract
The Jakarta Pintar Plus Card is an education cost assistance program that has been running for almost ten years, the KJP program continues to be developed to be improved and updated through the PERGUB which is revised every year in order to improve the mechanisms that previously were deemed less effective, one of which was the discovery of participants. that do not meet the criteria. For this reason, through PERGUB No. 90 of 2020, a new mechanism was  formed  with  the  stipulation  of  DTKS  (Social  Welfare  Integrated  Data)  as  the  main requirement for KJP Plus. This research aims to find out how the effectiveness of KJP selection with the new 2020 mechanism is carried out at P4OP DKI Jakarta which is analyzed using the theory of effectiveness measures made by Sugiyono in (Badrudin 2013). The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach and to determine the sample using a purposive sampling technique. Research data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. The research locus was carried out at P4OP DKI Jakarta, while the focus of the research was on the effectiveness of the 2020 Jakarta Smart Plus Card. with an increasingly effective mechanism, and continuous monitoring and carried out in collaboration with various parties.
Keywords: Effectiveness, KJP Plus, Goals, socialization, Goals, Mechanisms, Monitoring

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  menurut  (UU  No  20  Tahun  2003)  adalah  sesuatu  yang  dilakukan  dalam memampukan setiap insan untuk mampu mengembangkan setiap potensi dalam diri. untuk itu Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mewajibkan pendidikan sejak tingkat Sekolah Dasar Hingga  Sekolah  Menengah  atas  atau  sederajat  dan  pemerintah  wajib  membiayainya. Pemerintah Povinsi DKI Jakarta pada awal masa kepemimpinan Joko Widodo dan Ahok pada bulan Desember tahun 2012  membuat program bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar alasan di buatnya program KJP adalah karena angka putus sekolah bisa dikatakan tidak sedikit, alasan di buatnya program KJP adalah karena angka putus sekolah yang di anggap tidak sedikit.

## Tabel 1 Angka Putus Sekolah pada Sekolah Menengah Umum 2012
No Kata Jumlah siswa 1 Kepulauan Seribu 0 2 Jakarta Selatan 142 3 Jakarta Timur 70 4 Jakarta Pusat 31 5 Jakarta Barat 61 6 Jakarta Utara 38 Jumalh 342

## Sumber: Jakarta Dalam Angka 2012 (diolah oleh peneliti)
Dibawah kepemimpinan Gubernur terpilih Joko Widodo pada bulan Desember tahun 2012  membuat  sebuah  program  yang  dimaksudkan  untuk  menangani  permasalahan  tingkat kemiskinan  yang  mempengaruhi  angka  putus  sekolah  yang  diharapkan  mampu  meringkan beban warga DKI Jakarta dalam mendapatakan akses pendidikan yaitu dengan adanya program Bantuan Biaya Personal Pendidikan dengan bentuk Kartu Jakarta Pintar. Setelah berakhirnya masa  jabatan  Gubernur  Joko  Widodo  dan  dilanjutkan  oleh  Bapak  Gubernur  Basuki  Tjahaja Purnama hingga akhir masa jabatanya pada tahun 2017 silam KJP Terus melakukan perbaikan, selanjutnya  KJP  dilanjutkan  oleh  Gubernur  Anies  Baswedan  dan  diubah  menjadi  KJP  Plus dengan  janji  KJP  Plus  akan  memberikan manfaat  yang  lebih  luas  yaitu  dengan  penambahan sasaran  dan  alokasi  dana  yang  diberikan  kepada  setiap  penerima  KJP  Plus.  Hal  ini menyebabkan alokasi dana yang semakin besar dan jumlah penerima KJP Plus yang semakin banyak setiap tahunya Sebagai mana data dalam tabel berikut.

## Tabel 1 Peningkatan Anggaran dan Penerima KJP
Tahun Anggaran  Anggaran Penambahan Jumlah Penerima 2015 Rp.2.304.886.914.000 1.050.495 2016 Rp. 2.484.516.750.000 7.79% 1.223.009 2017 Rp. 3.174.562.200.000 27.77% 1.570.553 2018 Rp. 3.975.271.062.000 25.22% 1.710.934 2015 Rp. 2.304.886.914.000 1.050.495 2016 Rp. 2.484.516.750.000 7.79% 1.223.009
Sumber : statistik.jakarta.go.id anggaran dan Penerimaan KJP (diolah oleh peneliti)
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  presentasi  penambahan  penerima  dan  anggaran  yang cukup besar pada masa jabatan Gubernur Anies Baswedan yaitu tahun 2017 dan 2018 hingga lebih  dari  25  %,  meski  demikian,  ternyata  KJP  Plus  ini  terbukti  berhasil  dalam  mengurangi siswa putus sekolah khususnya di tingkat SMA dan sederajat yang dapat dilihat melalui Data berikut.
Tabel 2 Jumlah Siswa Putus Sekolah Pada Tingkat SMA Tahun 2017-2019
Wilayah 2017 2018 2019 Jakarta Barat 71 11 7 Jakarta Pusat 101 12 1 Jakarta Selatan 214 8 17 Jakarta Timur 167 10 4 Jakarta Utara 53 8 0 Jumlah/Total 606 49 29
Sumber : Badan Pusat Statistika DKI Jakarta (diolah oleh peneliti)
Meski  sudah  berhasil  mengurangi  angka  siswa  putus  sekolah pada  kenyataanya  KJP Plus  masih  memiliki  banyak  kekurangan,  sebagai  mana  penelitian  yang  pernah  dibuat sebelumnya seperti penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan” yang ditulis oleh Anisah dan Etty Soesilowati pada tahun 2018(Anisah and Soesilowati 2018), Penelitian dengan metode analisi data  ini  menjelaskan  bahwa  masih  ada  sekitar  20  %  penerima  KJP  Plus  yang  belum  tepat sasaran.  Penelitian  lainya yang  dibuat  oleh  Portal  Statistik  Sektoral  Provinsi  DKI  Jakarta dengan judul  SURVEI EVALUASI PROGRAM  BANTUAN  KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) 2018  (Bantuan and Pintar 2018)   juga  menjelaskan ketidak efektif-an  KJP  Plus  yang dilihat  dari  kenyataan  bahwa  pemantauan  dan  pembinaan  oleh  kepala  sekolah  masih  belum dilaksanakan di semua sekolah.
Menurut artikel CNN Indonesia dengan judul “DKI Klarifikasi 81 Ribu Penerima KJP Punya  Mobil  Mewah”  Kamis  05/12/2019  (https://www.cnnindonesia.com.)  berdasarkan identifikasi  Dinas  Pendidikan  ada  kurang  lebih  81.000  data  peserta  KJP  yang  keluarganya memiliki kendaran mewah namun dari data tersebtu 60.000 telah melakukan pemblokiran.dan sisanya  sedang  di  verifikasi.  Untuk  mengklarifikasi  berita  tersebut  peneliti  telah  melakukan penelitian  singkat  ke  SMK  Muhammadiyah  7  Jakarta  dan  melakukan  wawancara  singkat dengan ibu Dimroh selaku staff tata usaha, berdasarkah hasil wawancara beliau menjelaskan “ memang benar terdapat beberapa siswa penerima KJP Plus yang memiliki kendaraan roda empat. Pemprov DKI Jakarta langsung melakukan pemblokiran terhadap penerima KJP Plus terkait,  sedangkan  untuk  membuka  pemblokiran  tersebut  siswa  penerima  KJP  Plus  diminta untuk  membuat  surat  pernyataan  tidak  memiliki  kendaraan  roda  empat  atau  mobil  yang ditandatangani  oleh  orang  tua  siswa  penerima  KJP  Plus  di  atas  materai  untuk  menguatkan secara hukum dan diserahkan kepada saya untuk nantinya dikirim ke P4OP” .
Barulah pada tahun 2020 tepatnya pada pendaftara tahap 2 KJP Plus Anies Beswaden menetapkan mekanisme baru dalam pendataan KJP Plus dan KJMU. melalui PERGUB No. 90 tahun 2020 mekanisme baru ini memuat perubahan yang cukup segnifikan terlihat dari adanya Data Terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui DTKS  Nasional / Daerah,  yang dijadikan dasar dalam proses pendataan perserta pendaftar KJP Plus.
Perbedaan mekanisme lama dan x baru dapat dilihat melalui bagan berikut :

## Bagan 1 Mekanisme Pendataan Lama KJP Plus

## Bagan 2 Mekanisme Pendataan Baru KJP Plus
Untuk melihat bagaimana efektivitas yang akan terbentuk dari mekanisme baru 2020 ini lah peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan mampu menunjukan efektivitas KJP Plus sehingga  memberikan  pengetahuan  masyarakat  khususnya  pembaca  sehingga  nantinya  akan memiliki kepercayaan dan pemahaman terhadap mekanisme ini dan ikut berkontribusi dalam mensukseskan program KJP Plus ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Efektivias Program
Efektif merupakan suatu kemampuan dalam mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Efektivitas sering dikaitkan dengan suatu tujuan hal ini dikarenakan semakin dekat suatu organisasi dengan tujuan yang ingin di capainya, maka semakin efektif organisasi tersebut Sugiyono dalam Budiani dalam (Badrudin 2013) menyebutkan ada beberapa indikator yang sering dipergunakan dalam usaha mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut:
1. Ketepatan sasaran, Yaitu tentang bagaimana dapat menentukan sasaran program. Di mana menurut makmur  ketepatan  sasaran ini  memiliki  orientasi  yang  lebih  mengarah  pada  jangka pendek dan memiliki sifat yang lebih operasional, dalam menentukan sasaran yang tepat, baik itu ditetapkan secara individu maupun yang ditetapkan organisasi sebenarnya memiliki peran besar terhadap keberhasilan dari aktivitas suatu organisasi tersebut. Hal ini juga berlaku
calon penerima mendaftar ke sekolah kunjungan rumah calon penerima oleh sekolah penetapan calon penerima sementara oleh sekolah
pembuatan SKTM calon penerima melengkapi berkas di sekolah pengajuan data penerima oleh sekolah penetapan data final penerima
Pengumuman data calon penerima sementara yang berasal dari DTKS
melengkapi berkas ke sekolah
verifikasi kelengkapan berkas calon penerima
data final penerima ditetapkan
sebaliknya di mana apabila sasaran telah tetapkan dianggap tidak atau kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan dari aktivitas itu sendiri.
2. Sosialisasi program, yaitu keahlian dalam menyelenggarakan program dalam hal sosialisasi program atau kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program baik secara umum maupun kepada peserta secara khususnya. Menurut pendapat ahli Wilcox  dalam  Mardikonto,  menyampaikan  informasi  itu  merupakan  first  step  atau  langkah paling awal yang penting dilakukan dalam rangka mencapai hasil supaya lebih maksimal serta menjadikan langkas  selanjutnya  suatu  pekerjaan  menjadi lebih  lancar  karena  dengan  adanya pemberian informasi memberikan peningkatan pengetahuan kepada orang yang dianggap perlu mengetahui informasi tersebut.
3. Tujuan  program,  yaitu  tentang  sudah  sampai  mana  ketidaksesuaian  dari  apa  yang  telah dicapai  oleh  suatu  program  dengan  apa  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan terhadap  program tersebut. Menurut pendapat dari Duncan dalam Streers yang menyatakan” pencapaian tujuan itu merupakan seluruh usaha dalam mencapai tujuan yang perlu dilihat sebagai sebuah proses dan karena itu untuk lebih menjamin tercapainya tujuan akhir, perlu adanya pentahapan yang baik dalam mencapai setiap bagianya atau bisa diartikan per periodesasinya. Tercapainya tujuan itu  terdiri  dalam  beberapa  faktor  diantaranya  :  jangka  atau  kurun  waktu  serta  sasaran  yang sebagai suatu target yang konkrit. Adapun pencapaian tujuan itu terdapat input, proses dan hasil. Yang mana ketiga inilah penentu keberhasilan dari tujuan atau sasaran 4. Pemantauan  program,  yaitu  Kegiatan  yang  menunjukan  suatu  bentuk  perhatian  terhadap program tersebut. menurut pendapat Winardi dalam (Winardi 2011) pengawasan itu meliputi tindakan  dalam  pengecekan  serta  perbandingan  hasil  yang  telah  didapatkan  dengan  standar yang sebelumnya telah ditentukan. Dan jika pada pencapaian hasil ditemukan penyimpangan dari  standar  tersebut  maka  perlu  adanya  suatu  tindakan  untuk  mengkoreksi  dalam  rangka perbaikan. menurut pendapat Bohari pengawasan adalah kontrol atau pemeriksaan dari pihak yang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi kepada bawahannya.

## 2. Kartu Jakarta Pintar Plus
Beasiswa  pendidikan  yang  dikeluarkan  pada  kepemimpinan  Joko  Widodo  yang sekarang  di  era  Anies  Baswedan  dioptimalkan  menjadi  KJP  Plus  dengan  harapan  mampu memberikan dampak positif sebagai berikut:
1.warga bisa menyelesaikn pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA/SMK
2.Mutu pendidikan dapat ditingkatkan secara signifikan
3.Peningkatan dalam usaha tercapainya target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar dan menengah
Siswa  miskin  yang  dimaksud  yaitu  seluruh  peserta  didik  yang  ada  di  jenjang  satuan pendidikan sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah yang yang yang dinyatakan tidak mampu secara materi ataupun penghasilan dari orang tua wali murid yang dianggap tidak atau kurang  memadai  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  khusus  nya  dalam  hal  pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan ini mencakup: sepatu, seragam, dan tas sekolah, makanan, biaya transportasi, dan juga biaya ekstrakurikuler.
KJP  Plus  sendiri  Merupakan  KJP  yang  sudah  diperbarui  yang  berada  di  bawah ketentuan  serta  kepemimpinan  Anies  Baswedan  yang  termuat  dalam  (Peraturan  Peraturan Gubernur No 174 Tahun 2015)  yang menjanjikan kan penerima yang lebih luas termasuk di dalamnya ada madrasah, peserta kejar paket dah kursus. dan bagi keluarga yang tidak mampu KJP  Plus  ini  bisa  diuangkan  dan  program  ini  dirancang  khusus  supaya  bisa  diintegrasikan dengan kartu Indonesia pintar.

## 3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTKS  menurut  laman  (BDT.TNP2K)  adalah  sistem  data  elektronik  yang  memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia,
sedangkan  DTKS  Daerah  adalah  sistem  data  elektronik  yang  memuat  informasi  sosial, ekonomi,  dan  demografi  individu  dengan  status  kesejahteraan  terendah  di  Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
DTKS  sendiri  menggunakan  sumber  utama  yang  dihasilkal  kegiatan  Pemutakhiran Basis  Data  Terpadu  (PBDT)  yang  dibuat  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun  2015 silam. DTKS digunakan dalam rangka memperbaiki penetapan sasaran dari program-program perlindungan  sosial.  DTKS  memberikan bantuan  dalam  memperbaiki  penggunaan  anggaran, perencanaan program, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan memanfaatkan data DTKS, sasaran dan jumlah penerima manfaat dari suatu program bisa dianalisis bahkan pada saat awal program direncanakan. Tentu hal ini pasti bisa membantu dalam memperkecil kesalahan dalam menetapkan sasaran dari program perlindungan sosial.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  diikuti  dengan  studi  pendekatan kualitatif.  Pada  penelitian  ini  sumber  data  diperoleh  dari  sumber  data  primer  yang  diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui media-media seperti  laman  pemerintahan,  laman  berita,  perundang-undangan,  dan  jurnal  jurnal  terkait. Adapun yang menjadi subjek penelitian nya adalah P4OP (Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan  Operasional  Pendidikan)  dengan  objek  penelitiannya  yaitu  Efektivitas  KJP  Plus  dengan mekanisme  baru  2020.  Adapun  dalam  penentuan  responden  peneliti  menggunakan  metode purposive  sampling yang  artinya  responden  bisa  dianggap  mewakili  kesuluruhan  populasi sehingga  mampu  memberikan  informasi  terhadap  masalah  yang  diteliti.  Informan  tersebut diantaranya KASATPEL (Kepala Satuan Pelayanan) Personal P4OP, Operator  Sekolah dan ,dan Pengusaha jasa fotocopy atau Sekretaris RT Setempat. Selanjutnya peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang nantinya disusun dengan terperinci dan dianalisa. analisis data dilakukan dengan metode yang dijelaskan oleh Sugiyono dalam (Sugiyono 2012) membagi kegiatan analisis data menjadi 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fokus  pada  penelitian  ini  adalah  Efektivitas  KJP  Plus  dengan  mekanisme  baru  pada Dinas Pendidikan P4OP DKI Jakarta tahun 2020. Untuk mengukur tingkat efektivitas KJP Plus peneliti  menggunakan  pengukuran  yang  didasarkan  pada  teori  ukuran  efektivitas  menurut Sugiyono  dalam  Budiani  dalam  (Badrudin  2013)  dengan  indicator  ukuran  efektivitas  yang digunakan sebagai berikut
1. Efektivitas Sasaran
Efektivitas  sasaran  adalah  tentang  bagaimana  dapat  menentukan  sasaran  program. Artinya efektivitas seleksi KJP Plus bisa dilihat dari sasaran dari program KJP Plus ini, yang mana sasaran utamanya adalah siswa siswi yang memiliki keterbatasan biaya dalam melakukan kegiatan Pendidikan, sehingga memerlukan bantuan biaya Pendidikan. Namun tidak semena- mena  pemerintah  bisa  menentukan  sasaran  diatas,  ada  beberapa  indicator  yang  perlu  dilihat untuk  mengetahui  siswa  siswi  tersebut  perlu  bantuan  Pendidikan  atau  tidak,  jangan  sampai karena sasaran yang masih kurang jelas menyebabkan siswa  yang sebenarnya mampu secara ekonomi justru malah bisa mendapatkan bantuan Pendidikan, sedangkan karena keterbatasan kuota  pendaftar  ataupun  anggaran  akhirnya  malah  menyebabkan  ada  siswa  siswi  yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan Pendidikan KJP Plus.
Secara  umum  sasaran  KJP  Plus  bisa  dilihat  didialam  PERGUB  yang  setiap  tahutnya diperbarui. Artinya dalam rangka efektivitas program KJP Plus pemerintah juga memperbarui target atau sasaran KJP Plus. Untuk itu peneliti telah merangkum perubahan PERGUB terkait sasaran KJP Plus sebagai berikut:
Tabel 4.1 Perubahan PERGUB KJP Plus
No Kata Sasaran Khusus Sasaran umum Persyaratan pada sasaran umum 1 PERGUB No 4 Tahun 2018 -Anak asuh Anak usia 6-12 tahun -Memiliki SKTM -Ada surat rekomendasi kelurahan -bila belum terdaftar di BDT harus mendaftarkan secara mandiri 2 PERGUB  No  -Anak Asuh -Pengemudi Mitra Transjakarta - Pekerja/Buruh yang memiliki pendapatan maks 1,1 UMR Tidak ada Perubahan 15 Tahun 2019 3 PERGUB  No  Tambahan keterangan anak asuh memiliki NIK dan terdaftar  dalam Kartu  Keluarga Panti Asuhan Anak  usia  6-12 tahun yang terdaftar di DTKS ATS  (  Anak  Tidak  Sekolah  )  yang tidak  terdaftar  di  DTKS  tidak  bisa mendapatkan  KJP  dan  harus  segera mendaftarkan
90 Tahun 2020
KET: sasaran Khusus adalah peserta yang tidak perlu melewati persyaratan sebagaimana syarat pada sasaran umum.

## Sumber : peraturan.bpk.go.id (diolah oleh peneliti)
Melalui perubahan PERGUB diatas, peneliti melihat usaha Pemprov DKI Jakarta dalam memperjelas  sekaligus  memperkukuh  sasaran  KJP  Plus  mulai  dari  yang  awalnya  memiliki sasaran  yang  cukup  luas  karena  asalkan  perserta  memiliki  SKTM  dan  mendapatkan  surat rekomendasi dari kelurahan yang mana dalam prosesnya tidak ada survey lanjutan, namun pada mekanisme baru yang menggunakan PERGUB No 90 Tahun 2020 dimana peserta yang tidak terdaftar di DTKS tidak bisa mendapatkan KJP Plus karena DTKS sendiri memiliki mekanisme survey  dan  seleksinya  sendiri.  Sasaran  secara  khusus  juga  terus  diperjelas  sehingga memudahkan peserta yang memang pantas menerima KJP Plus ini.
Berdasarakan wawancara dengan Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP juga menguatkan hal diatas karena beliau menjelaskan “ pada prinsipnya gini. Kalau kemarin sebelum  ada  DTKS  itu  ketentuan  orang  tersebut  layak  atau  tidak,  termasuk  warga  yang membutuhkan atau tidak, itu ditentukan oleh hasil survei sekolah dan surat keterangan tidak mampu  oleh  kelurahan.  Dalam  hal  ini  sekolah  secara  apa  dalam  tanda  kutip  itu  kan  tidak memiliki  kemampuan  khusus  untuk  menilai  masyarakat  tersebut  mampu  atau  tidak  kan? Karena  kan  sekolah  fungsinya  mendidik  gitu,  bukan  menentukan  mana  orang  atau  siswa tersebut dalam lingkup golongan ekonomi yang seperti apa. kemudian dengan DTKS ini, ini nih apa seharusnya dan memang sebenarnya lebih baik secara, karena kan yang menentukan anak tersebut, atau warga tersebut, layak atau tidak mendapat KJP itu adalah Dinas Sosial yang  ditetapkan  oleh  DTKS  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Sosial.  Jadi  memang  sudah pakarnya gitu kan, sudah memang bidangnya”.

## 2. Efektivitas Sosialisasi
Menurut  pendapat  ahli  Wilcox  dalam  (Totok  Mardikonto  2013)  menyampaikan informasi  itu  merupakan  first  step  atau  langkah  paling  awal  yang  penting  dilakukan  dalam rangka mencapai hasil supaya lebih maksimal serta menjadikan langkah-langkah selanjutnya menjadi  lebih  lancar  karena  dengan  adanya  pemberian  informasi  memberikan  peningkatan pengetahuan kepada orang yang dianggap perlu mengetahui informasi tersebut.
Sebagai Langkah awal sosialisasi KJP pada Mekanisme baru ternyata memiliki cakupan yang luas, dengan berbagai media baik itu media sosial seperti twitter dengan nama pengguna @upt_p4op, Instagram dengan  nama  pengguna  upt.p4op, website dengan  alamat  laman KJP.Jakarta.go.id,  hingga  menggunakan  media  fisik  berupa  banner  atau  spanduk.  Seluruh media tersebut dipakai guna memberikan pengetahuan secara umum kepada seluruh masyarakat yang  ingin  mengetahui  program  KJP  Plus  sehingga  dapat  ikut  membantu  mensukseskan program  dengan  Ikut  mengajak  peserta  yang  memang  membutuhkan  serta  membantu  dalam memberikan  pemahaman  mulai  dari  pemahaman  pendaftaran,  manfaat,  hingga  aturan  dalam penggunaan dana bantuan KJP Plus.
Selain kepada masyarakat umum, sosialisasi tentu juga perlu dilakukan kepada seluruh pihak yang memiliki keterkaitan penting dalam mensukseskan KJP Plus ini. Sekolah menjadi salah satu pihak penting yang sangat perlu memiliki pemahaman tentang KJP untuk selanjutnya diteruskan  kepada  seluruh  peserta  dan  orang  tua  wali  murid.  Sosialisasi  kepada  sekolah dilakukan  melalui  kerja  sama  P4OP  bersama  Dinas  Pendidkan  dilakukan  melalui  kegiatan sosialisasi  secara langsung  yang  awal  nya  dilakukan mengundang  kepala  sekolah atau  dapat diwakilkan  kepada  operator  sekolah  yamg  diundang  kedalam  acara  sosialisasi  pada  setiap tahapan  KJP.  Sebagaimana  pada  awal  tahap  I  2020  dimana  dilansir  dari  (Pemerintah  Kota Administrasi Jakarta Selatan 2020) di Jakarta selatan saja ada kurang lebih 487 kepala sekolah yang berada di dalam lingkup Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan yang diundang dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan dan Pemahaman Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus,  Namun  karena pandemic sosialisasi  dilakukan  melalui  daring  dengan  menggunakan aplikasi zoom meeting . Sosialisasi ini juga selalu di unggah kedalam laman youtube sehinnga mudah  diakses  baik  oleh  masyarakat  ataupun  kepada  seluruh  operator  sekolah  dan  kepala sekolah dalam rangka ikut mensukseskan KJP Plus.
Untuk  mengetahui  lebih  lengkap  terkait  sosialisasi  yang  dilakukan  ke  sekolah, wawancara  dilakukan  kepada  ibu  Dimroh  selaku  salah  satu  operator  sekolah  SMK Muhammadiyah  7,  beliau  menjelaskan  “ Jadi  pertama  untuk  sosialisasinya  melalui  group operator, dari grup operator itu disampaikan ke operator-operator melalui surat sosialisasi KJP yang berisi rapat tentang sosialisasi KJP melalui Zoom meeting, jadi tidak perlu datang ke sana.  di zoom Meeting itu dijelaskan semuanya, jadi dari pertama pendaftaran KJP sampai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penerima KJP jam berapa besar nominal KJP yang diterima termasuk aturannya,”.
Selain kepada pihak sekolah ternyata P4OP juga melakukan sosialisasi kebanyak pihak lainya,  hal  ini  dilakukan  guna  menjamin  pemahaman  setiap  organisasi  yang  memiliki keterkaitan KJP yang nantinya akan memudahkan komunikasi dalam proses program KJP Plus sehingga  KJP  Plus  bisa  berjalan  semakin  efektif.  untuk  lebih  mengetahui  lebih  jelas  terkait sosialisasi  KJP  Plus  berikut  pendapat  Bapak  Dadang  Sunandar  selaku  KASATPEL  P4OP, beliau menjelaskan “kita untuk sosialisasi KJP itu ada yang pertama kita ke sekolah, tujuannya adalah sekolah untuk bisa meneruskan informasi yang diterima ke masyarakat dalam hal ini adalah  orang  tua  siswanya.  Kemudian  kita  ke  SATLAK  (Satuan  Pelaksana)  Pendidikan Kecamatan, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, kemudian ke Suku Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementrian Agama, kemudian kita sosialisasikan juga ke kelurahan, ke para lurah, camat,  kita  sosialisasikan  juga  ke  Kader  PKK,  Kader  Dasawisma,  kemudian  kita  juga sosialisasi ke media sosial, kemudian media televisi, radio, seperti itu. Tujuannya untuk bisa agar informasi yang apa terkait dengan program P4OP terus sampaikan ke masyarakat seperti itu”.
3. Efektivitas Tujuan
Menurut  pendapat  dari  Duncan  dalam  Streers  (STEERS  1985)  yang  menyatakan” pencapaian  tujuan  itu  merupakan  seluruh  usaha  dalam  mencapai  tujuan  yang  perlu  dilihat sebagai  sebuah  proses  dan  karena  itu  untuk  lebih  menjamin  tercapainya  tujuan  akhir,  perlu adanya  pentahapan  yang  baik  dalam  mencapai  setiap  bagianya  atau  bisa  diartikan  per periodesasinya. Adapun pencapaian tujuan itu terdapat pada input, proses dan hasil, yang mana ketiga inilah penentu keberhasilan dari tujuan. Proses dalam usaha pencapaian tujuan dari KJP Plus bisa dilihat dari bagaimaan proses mekanisme seleksi KJP dijalankan, berikut ialah bagan yang menunjukan mekanisme baru seleksi KJP Plus 2020 yang dilakukan oleh P4OP
Bagan 3 Tahapan Pendataan KJP
Perbadaan paling mencolok dari mekanisme sebelumnya adalah persayaratan pertama harus terdaftar di DTKS, untuk mengetahui lebih lanjut terkait pendaftaran di DKTS wawancara dengan  Bapak  Dadang  Sunandar  selaku  KASATPEL  P4OP  dilakukan,  beliau  menjelaskan “terkait  bagaimana  terdata  di  DTKS,  kurang  lebihnya,  jadi  warga  kalau  misalkan  belum terdaftar  di  mereka  mendatangi  PENDAMSOS  (Pendamping  Sosial)  tingkat  kelurahan, mendaftarkan diri di sana agar bisa terdaftar di DTKS. Nanti Tentunya dengan syarat-syarat ya. Setelah syarat-syaratnya lengkap nanti keluarga tersebut akan disurvei oleh PENDAMSOS tersebut.  Nanti  hasil  survei  tersebut  di-upload-lah  ke  PUSDATIN  JAMSOS,  PUSDATIN JAMSOS  nanti  kalau  misalkan  memang  itu  memenuhi  syarat  datanya  akan  dikirim  ke KEMENSOS,  kalau  tidak  memenuhi  syarat  ya  kemudian  dikembalikan.  Dinyatakan  tidak diterima gitu kan. Nah kalau dikirimkan ke Mensos nanti akan ditetapkan oleh KEMENSOS ada  namanya  dalam  daftar  DTKS,  nah  data-data  yang  sudah  dimiliki  oleh  Kemensos  itu kemudian pada saat pendataan menjelang gitu kan, menjelang pendataan KJP, itu kemudian akan dikirimkan ke kami PEMDA atau DINAS PENDIDIKAN”.
Verifikasi daftar semestara calon penerima disekolah melalui pelengkapan berkas Pemadatan data ( data sekolah, data
Dinas Pendidikann, data EMIS KEMENAG Calon Mendafatarkan data diri kedalam sistem DTKS
Penyediaan data calon penerima Organisasi Perangkat Daerah terkait Verifikasi dan pesetujuan Kepala
Dinas Pendidikan
Penetapan penerima melalui Keputusan Gubernur
Data final penerima ditetapkan
Dalam usaha melihat kenyataan dilapangan, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah  satu  jasa  fotocopy  sekaligus  sekertaris  RT.011/003  Tebet Jakarta  Selatan,  nama  beliau adalah Muhammad Iqbal, beliau menjelaskan “banyak yang datang ke sini buat minta tolong untuk mengurusi KJP atau mendaftar DTKS, baru tahun ini saya menerima pendaftaran DTKS, itu karena baru paham tentang caranya. Kurang lebihnya hampir ada 80-90 orang kalau untuk DTKS, Pada pendaftaran awal itu memang rata-rata orang nggak tahu satu karena  informasi yang  disebar  hanya  sebatas  dari  Kelurahan  ke  RW  setempat  karena  kan  yang  berperan langsung  itu  Dinas  Sosial,  lalu  ada  himbauan  RW,  akhirnya  RT  bergerak,  kejadian  waktu kemarin  pendaftaran  di  kelurahan  itu  servernya  (Server  Dinas  Sosial)  error  akhirnya mencarlah kemana mana, kebetulan saya Berhasil (mendaftarkan) waktu itu kalau nggak salah sehari itu 20 saya berhasil, akhirnya banyak yang lari ke sini gitu. mulai (pendaftaran) kemarin saya langsung mengimbau kepada warga untuk segera menyiapkan KK nomor telepon dan KK KTP karenanya dibutuhkan KK dan KTP pendaftar, terus e-mail pribadi yang bersangkutan yang mendaftar dan nomor telepon. Jika suatu saat ada info mengenai warga yang sudah akan mendapatkan biasanya diinfokan ke nomor telepon tersebut, makanya setiap pendaftar selalu saya wajibkan email dan nomor telepon”.
Pada dasarnya kenyataan dilapangan memang ada sedikit kendala. Peneliti sendiri sudah melihat langsung keterang error bertuliskan “Mohon Maaf atas ketidaknyamanan  nya system saat ini sedang dalam pemeliharaan”, hal ini terjadi karena banyaknya peserta yang mendaftar tidak sebanding dengan kemampuan Peladen milik KEMENSOS, meskipun begitu pendaftaran tetap  bisa  berjalan  dengan  baik.  Setelah  pendaftaran  DTKS  selesai,  pendaftar  akan mendapatkan  informasi  terkait  survei,  setelahnya  survey  dilakukan  dan  hasil  survei  akan dipadatkan oleh Badaan Pendapatan Daerah, untuk selanjutnya diolah dan di musyawarahkan apakah peserta pantas untuk menerima bantuan pemerintah atau tidak. Hasil akhir DTKS Dapat dilihat setiap 6 Bulan sekali melalui Laman cek bansos di dtks.kemensos.go.id.
Apabila NIK Peserta sudah terdaftar di DTKS Peserta KJP Plus bisa bernafas lega karena hanya tinggal melakukan verifikasi berkas yang dilakukan disekolah dengan cara menyerahkan berkas yang diperlukan kepada sekolah untuk selanjutnya di unggah ke dalam sistem KJP Plus. Untuk lebih jelasnya terkait bagaimana verifikasi berkas ini dijalankan peneliti melakukan wawancara kepada  Ibu  Dimroh  selaku  operator  sekolah  atau  pegawai  tata  usaha  sekolah  di  SMK Muhammadiyah 07, beliau menyatakan “ untuk pendaftaran, kita harus menyiapkan formulir untuk Berkas berkas mulai dari surat permohonan Bansos, pernyataan ketaatan orang tua dan lain lain, setelah itu Diberitahukan kepada siswa-siswi untuk mengumpulkan pada jadwal yang ditentukan, setelah itu operator input pada jadwal yang ditentukan syarat utamanya terdaftar di  DTKS  sehingga  namanya  pasti  akan  muncul  pada  sistem  KJP  dan  dapat  dilihat  melalui sistem KJP yang nanti keluar Namanya, setelah ada di DTKS diberitahu ke orang tua siswa bahwa  dia  sudah  masuk  sebagai  calon  penerima  KJP,  dilanjutkan  dengan  pengajuan  dan pendaftaran  dengan  cara  membuat  surat  pemberitahuan  ke  orang  tua  penerima  KJP,  disitu kita  tulis  cara-caranya  apa  saja  kalau  kita  tentukan  jadwal  pengumpulan  berkas  tersebut setelah  itu  operator  menginputkan  sistem  KJP,  lalu  yang  namanya  ada  di  sistem  KJP  bisa diinput  dan  di apload  berkasnya,  sedangkan  yang  belum  ada  berarti  harus  mengajukan  dia DTKS  Ke  Kelurahan.  untuk  pengisian  umumnya  tidak  ada  kesalahan  namun  kendala  yang sering muncul sistemnya sering loading jadi harus satu-satu suratnya dikirim ke itu yang jadi Kendal dalam pengunggahan berkas”. Meskipun masalah yang sama seperti pendaftaran yaitu Peladen yang tidak sebanding dengan permintaan akses, ini karena memang seluruh sekolah di Jakarta  harus  melakukan  input  sesuai  jadwal  yang  ditentukan,  sehingga  wajar  jika  masalah seperti ini terjadi, meski demikian pendaftaran berjalan lancar karena umunya seluruh berkas siswa pasti berhasil di input oleh sekolah.
Siswa Putus Sekolah 2019-2021 250 200 150 100 50 0 2019 2020
2021
SD SMP SMA/SMU SMK
Selain dari proses, tujuan juga dilihat dari hasil yang telah dicapai melalui mekanisme baru KJP Plus 2020 ini. Untuk itu peneliti melihat kepada dua data penting yaitu angka putus sekolah  dan  jumlah  penerima  KJP  Plus.  Apakah  angka  putus  sekolah  akan  sebanding  lurus dengan Jumlah Penerima atau malah saling berkebalikan, apabila sebanding lurus dan dan sama sama-sama  meningkat  artinya  tidak  efektif  karena  hanya  menambah  jumlah  penerima  tanpa mengurangi jumlah angka putus sekolah, artinya masih banyak siswa siswi  yang seharusnya terbantu  dengan  KJP  dan  bisa  melanjutkan  sekolah,  namun  justru  malah  tidak  mendapatkan KJP Plus, sedangkan disisi lain siswa yang tidak seharusnya mendapatkan KJP justru menerima sehingga jumlah peserta KJP semakin banyak, begitu juga sebaliknya. Berikut pemaparan data yang peneliti temukan.
Gambar 1 Siswa siswi Putus Sekolah 2019, 2020, dan 2021
Sumber : Jakarta Dalam Angka 2019-2021 (diolah Oleh peneliti)
Tabel 4. 1 Penerima KJP 2019-2020
No Wilayah Administrasi Tahun 2019 Tahun 2020 Tahap 1  Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2 1 Kepulauan Seribu 4.423 4.235 4.535 4.298 2 Jakarta Selatan 201.029 203.821 204.95 194.381 3 Jakarta Timur 94.156 95.436 95.833 96.751 4 Jakarta Pusat 166.949 166.663 167.978 167.734 5 Jakarta Barat 239.42 240.784 243.963 236.221 6 Jakarta Utara 154.42 154.184 153.306 149.906 Grand Total 860.397 865.123 870.565 849.291

## Sumber : Dinas Pendidikan P4OP
Dari kedua data diatas bisa dilihat bahwa sejak penerapan mekanisme baru KJP Plus tepatnya pada tahap 2 tahun 2020 angka putus sekolah dan angka penerima KJP Plus sebanding lurus
dan  sama  sama  menurun  meskipun  angka  penerima  sebelum  mekanisme  baru  diterapkan mengalami kenaikan. Ini menunjukan bahwa mekanisme KJP Plus yang baru terbukti mampu mencapai tujuannya yakni membantu siswa siswi untuk bisa melanjutkan sekolah.
4. Efektivitas Pemantauan Program.
menurut  pendapat  Winardi  dalam  (Winardi  2011),  pengawasan  itu  meliputi  tindakan dalam  pengecekan  serta  perbandingan  hasil  yang  telah  didapatkan  dengan  standar  yang sebelumnya  telah  ditentukan.  Dan  jika  pada  pencapaian  hasil  ditemukan  penyimpangan  dari standar tersebut maka perlu adanya suatu tindakan untuk mengkoreksi dalam rangka perbaikan. Jika  didasarkan  pada  pendapat  diatas  maka  efektivitas  dari  pemantauan  program dilihat  dari bagaimana  P4OP  menemukan  penyimpangan,  mengatasi  penyimpangan  dan  melakukan koreksi atau perbaikan.
Pada  dasarnya  KJP  Plus  yang  merupakan  bantuan  Pendidikan  dan  tentu  seharusnya dipergunakan untuk keperluan Pendidikan meskipun memang dalam keadaan darurat bencana Pemprov DKI mengizinkan penggunaan lain seperti kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan  kebutuhan  Pendidikan.  Lalu  bagaimana  cara  P4OP  mengawasi  peserta  KJP  dalam menggunakan dana KJP nya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP, beliau menyebutkan ”jadi ada sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa  di Peraturan  Gubernurnya,  orang  tua  siswa itu  wajib  melaporkan  penggunaan  dana KJP setiap akhir masa atau tahapan KJP Ke sekolah masing-masing. Apa yang diserahkannya? Kuitansi,  Kemudian  kuitansi,  strok,  gitu kan.  Terus  yang  misalkan  menggunakan apa  gesek, gesek itu kan (mesin EDC) ada no edisi ya, edisi itu juga ada sub edisinya yang diserahkan. Seperti itu. Itu ada pelaporannya. Nah nanti pihak sekolah itu memeriksa kalau misalkan nanti ditemukan bahwa digunakan untuk pembelanjaan yang bukan pada peruntukannya.yaitu untuk Pendidikan, Kesehatan, dan makan bergizi, maka akan diblokir atau tidak diperkenankan untuk bisa menerima KJP di tahap berikutnya. Seperti itu. Itu. Nah kontrolnya ada dari kami pihak P4OP  yang  juga  ikut  melakukan  monitoring  minimal  satu  tahun  itu  satu  kali  melakukan monitoring terhadap penggunaan dana KJP, seperti itu. jadi proses pengawasan penggunaan dananya dari P4OP”.
Selain  melakukan  pengawasan  kepada  peserta  KJP,  P4OP  juga  perlu  melakukan pengawasan  kepada  toko  atau  penjual  yang  menggunakan  mesin  EDC  yang  juga  menerima pembelian melalui kartu KJP. Untuk melakukan pengawasan ini P4OP melakukan kerja sama dengan  aparatur  daerah  seperti  kelurahan  dan  kecamatan  yang  umumnya  akan  mendatangi langsung toko untuk meminta keterangan secara jelas. Pengawasan ini selalu dilakukan baik pada masa bencana seperti pandemic ataupun pada masa normal.
Bagaimana dengan penyimpangan yang terjadi pada proses KJP Plus baik pendaftaran ataupun  pada  masa  seleksi?,  P4OP  selalu  menerima  laporan  masyarakat  baik  secara  daring maupun secara langsung di P4OP dan akan langsung ditangani oleh tim pelayanan P4OP lebih lengkapnya berikut pendapat dari Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP, beliau menjelaskan “Keluhan  atau  laporan  masyarakat?  Kita  P4OP  hampir  lima  puluh  persen personilnya itu bertugas sebagai tim pelayanan. sisanya administrasi dan tim data. Nah kami P4OP di sini menerima pengaduan terkait keluhan KJP secara langsung baik melalui media sosial.  Kemudian  kami  juga  menerima  laporan  atau  keluhan  KJP  melalui  Citizen  Relations Management (CRM), yaitu kanal pengaduan yang Pemprov DKI. Nah jadi kalau ada keluhan ataupun aduan baik itu mulai dari kenapa anak saya kok enggak apa tidak terdaftar di DTKS, itu kita layani ke sini, dalam artian bahwa kita hanya memberikan keterangan bahwa untuk di DTKS ya silakan berkoordinasi dengan kelurahan seperti itu mungkin ya. Kemudian kita
melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILADU). Kemudian kalau misalkan hal-hal yang lain pun, semua kita layani secara langsung.”
Dalam usaha perbaikan dan peningkatan pelayanan P4OP telah mimbuat inovasi berupa sistem  pengolaan  pengaduan  baru  yang  diberi  nama  SIKELADIMAS  (Sistem  Kelola Pengaduan  Terintegrasi  Masyarakat),  SIKELADIMAS  adalah  sistem  pengolaan  yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan bantuan sosial biaya pendidikan kepada masyarakat dengan menyediakan data digital dan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan masyarakat serta stakeholder terkait.
Dalam usaha perbaikan dan peningkatan pelayanan P4OP telah membuat inovasi berupa sistem  pengolaan  pengaduan  baru  yang  diberi  nama  SIKELADIMAS  (Sistem  Kelola Pengaduan  Terintegrasi  Masyarakat),  SIKELADIMAS  adalah  sistem  pengolaan  yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan bantuan sosial biaya pendidikan kepada masyarakat dengan menyediakan data digital dan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan masyarakat serta stakeholder terkait sistem ini baru diluncurkan pada bulan maret 2022 yang ternyata sudah direncanakan setahun sebelumnya bahkan peneliti sudah mendengar sendiri melalui wawancara pada tanggal 14 januari dengan Bapak Dadang Sunandar selaku KASATPEL P4OP, yang menjelaskan “untuk ke depannya mungkin antara bulan Maret atau April dan sekarang masih dalam pengembangan. kita berharap sih bulan Maret sudah mulai launching nanti pengaduan dari masyarakat itu tidak datang secara langsung, tapi bisa hanya datang ke sekolah, nanti sekolah menginput pengaduannya apa, jadi kita selesaikan by sstem. kami berharap sih bulan Maret sudah mulai launching nanti pengaduan dari masyarakat itu tidak datang secara langsung, tapi bisa hanya datang ke sekolah, nanti sekolah menginput pengaduannya apa, jadi kita selesaikan by sistem Jadi pengaduan baik apa mulai tidak terdata sebagai penerima belum penerima buku tabungan, dananya belum cair, dananya terblokir atau segala macam itu kita, kita terima semua kita lakukan pelayananan.” Sistem  SIKELADIMAS adalah  sistem  pelaporan  yang  dimaksud  bapak  Dadang  Sukandar  yang  mana  cakupanya termasuk  pelaporan  Pengaduan  koreksi  data,  Pengaduan  rekening,  Pengaduan  lainnya  dan pelayanan pendebetan SPP pada sekolah swasta.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas  seleksi  Kartu Jakarta  Pintar  Plus  dengan  mekanisme  baru  pada  Dinas  Pendidikan P4OP DKI Jakarta Tahun 2020 sudah bisa dikatakan efektif. efektivitas tersebut dapat dilihat dari  efektivitas  sasaran  dimana  sasaran  KJP  adalah  perserta  yang  sudah  melewati  proses verifikasi oleh KEMENSOS dan terdaftar di DTKS, selain itu sasaran khusus yang ditambahkan juga membantu memudahkan mereka yang memang sepantasnya mendapatkan KJP, kemudian efektivitas dari sosialisasi terlihat dari sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh pihak terkait kepada seluruh pihak, baik kepada masyarakat secara umum ataupun kepada peserta dan pihak terkait  secara  khusus.  Efektivitas  tujuan  terlihat  dari  proses  yang  terlihat  semakin  sederhana dimana  peserta  yang  sudah  terdaftar  di  DTKS  dapat  dipastikan  diterima namun tetap harus melakukan verifikasi berkas disekolah. meskipun dalam praktiknya masih ada kendala terkait dengan peladen pada  proses  input  DTKS  maupun  verifikasi  berkas  namun  secara  umum pendaftaran  tetap  berjalan  baik.  Efektivitas  dari  pemantaun  terlihat  dari  adanya  kewajiban pelaporan kwitansi setiap tahapan KJP, pengawasan toko-toko yang menerima KJP, pelayanan laporan masyarkat yang di tindak lanjuti dengan baik, dan perbaikan
yang sudah terlihat dengan adanya SIKELADIMAS sebagai inovasi pelaporan melalui sekolah yang baru diluncurkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisah, Anisah, and Etty Soesilowati. 2018. “Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  Di  Kecamatan  Pesanggrahan.” Efficient:  Indonesian Journal of Development Economics 1(1): 44–50.
Badrudin.  2013. Dasar-Dasar  Manajemen .  Bandung:  Alfabeta.
Bantuan, Program, and Kartu Jakarta Pintar. 2018. “(Kjp) 2018.”
BDT.TNP2K.  “Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial.” Tim  Nasional  Percepatan Penanggulangan Kemiskinan . http://bdt.tnp2k.go.id/ (March 4, 2022).
https://www.cnnindonesia.com.  “DKI  Klarifikasi  81  Ribu  Penerima  KJP  Punya  Mobil Mewah.”
Suparman,  N.,  Engkus,  E.,  Syamsir,  S.,  Fadjar,  F.,  &  Mubarok,  M.  (2019).  Implementasi Kebijakan  Pemungutan  Pajak  Hotel  Atas  rumah  Kos  di  Kota  Bandung.  Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 304-318.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2020. “487 Kepsek Di Jaksel Ikuti Sosialisasi KJP  Plus  Dan  KJMU.” Pemerintah  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan . https://selatan.jakarta.go.id/news/2020/01/487-kepsek-di-jaksel-ikuti-sosialisasi-kjp- plus-dan-kjmu.
Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2012). Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2012 Tentang Pemberian  Bantuan  Biaya Personal  Pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas  dan  Sekolah Menengah Kejuruan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu / Miskin Melalui Kartu Jakarta Pintar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2018). Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2019). Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2020). Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar PluS
STEERS, Richard M. 1985. Efektivitas Organisasi . Jakarta: Erlangga.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administratif . Bandung: Alfata.
Totok  Mardikonto,  Poerwoko  Soebiato. 2013. Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Perspektif Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Winardi. 2011. Kepemimpinan Dalam Manajemen . Jakarta: PT.Rineka Cipta.