## Analisis Terhadap Tata Kelola Keuangan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
Bambang Agus Diana 1

## ABSTRAK
Salah  satu  yang  menjadi  kebutuhan  dalam  meningkatkan  pengetahuan pemerintahan desa saat ini adalah mengenai pengelolaan keuangan desa, karena tidak  sedikit  pemerintahan  desa  masih  kurang  paham  dalam  pengelolan  tata keuangan yang baik dan benar, apalagi sekarang ini banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada desa, salah satunyanya dana desa, yang semakin besarnya pemberian  dana  desa  yang  diberikan  pemerintah,  sehingga  perlu  adanya pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  benar.Dengan  disahkannya  UU  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa  pada  tanggal  15  Januari    2014,  pengaturan  tentang desa  mengalami  perubahan  secara  signifikan.  Dari  sisi  regulasi,  desa  (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pada  hakikatnya  UU Desa  memiliki  visi  dan  rekayasa  yang    memberikan  kewenangan  luas  kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan    pember-dayaan  masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.  Pada saat penjajagan/penelitian  awal    ke  desa  Citalem  Kecamatan  Cipongkor    peneliti lebih cenderung ingin mengamati masalah pengelolaan keuangan desa/ daerah yang terkait dengan pendapatan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh  pengetahuan  faktual  berkenaan  dengan  perencanaan  anggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Citalem  Kecamatan  Cipongkor  Kabupaten  Bandung Barat. Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan desa  yang dapat  dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban  desa  tersebut.  Pendapatan  Desa  diterima  dan  disalurkan  melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
Kata kunci : pemerintahan, Pengelolaan  dan keuangan desa.

## ABSTRACT
One  of  the  requirements  in  increasing  the  current  knowledge  of  village government  is  regarding  village  financial  management,  because  not  a  few village governments still lack understanding in the management of good and right  financial  arrangements,  especially  now  that  much  of  the  government assistance is given to villages, one of which is village funds. , the increasing amount of village funding provided by the government, so that there is a need for good and correct financial management. With the enactment of Law No. 6
1 e-mail: bambangad@ecampus.ut.ac.id
of  2014  concerning  Villages  on  January  15,  2014,  arrangements  regarding villages  experienced  significant  changes.  In  terms  of  regulation,  villages  (or with other names arranged specifically / separately) are no longer part of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. In essence, the Village Law has  a  vision  and  engineering  that  gives  broad  authority  to  the  village  in  the field  of  village  administration,  the  implementation  of  village  development, village  community  development,  and  village  community  empowerment  based on community initiatives, origin rights, and village customs. At the time of the initial  assessment  /  research  into  the  village  of  Citalem,  Cipongkor  District researchers  were  more  likely  to  want  to  observe  the  problem  of  village  / regional financial management related to village income. The purpose of this study  is  to  obtain  factual  knowledge  regarding  budget  planning,  imple- mentation,  administration,  reporting,  and  accountability  of  village  financial management in Citalem Village, Cipongkor District, West Bandung Regency. Village  Finance  is  all  Village  rights  and  obligations  in  the  context  of  the administration of village governance that can be assessed with money including all forms of wealth related to the rights and obligations of the village. Village income is received and channeled through the village cash account and its use is determined in the Village APB.
Keywords: governance, village management and finance .

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang.
Desa  Citalem  Kecamatan  Cipongkor adalah  wilayah  yang  berada  di  Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Letak desa Citalem  berbatasan  langsung  dengan  beberapa desa  lainnya,  di  sebelah  Selatan  Desa  Cijenuk, sebelah  Barat  yaitu  Desa  Mekarsari,  sebelah utara  berbatasan  dengan  Desa  Karang  Anyar (Kecamatan  Cililin)  sebelah  timur  berbatasan dengan desa Sukamulya, Jumlah penduduk desa Citalem    memiliki  jumlah  penduduk  paling banyak  diantara  desa  lainnya  dikecamatan Cipongkor.  Sekitar  13.689  jiwa,  Luas  desa Citalem  kurang  lebih  23  Kilo  meter  persegi, Fasilitas  yang  telah  ada  di  desa  Citalem  adalah lapangan sepak bola desa, pasar desa, Bank BRI, Minimarket  (alfamart),  kantor  Pos,  Puskesmas, sarana  ibadah/Pondok  pesantren,  Pendidikan Paud/TK,  Sekolah  Dasar,  Mts,  SMA, SMK,dan MA.  Sedangkan Mata pencaharian masayarakat desa  Citalem  pada  umumnya  adalah  bertani, berdagang,  Pegawai  Swasta/Wiraswasta  dan sebagian Pegawai pemerintah/guru.
Dalam  menjalankan  pemerintahannya
desa  Citalem  memiliki  sumber  daya  manusia (SDM)  12 (dua belas)   orang, kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan desa perlu didukung oleh  banyak  hal  terutama  wawasan  dan pengetahuan  aparatur  pemerintahan  desa  itu sendiri.  Dalam  upaya  mendukung  proses pelaksanaan pemerintahan desa tersebut. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan banyak harapan  kepada  desa  untuk  meningkatkan kesejahteraan  baik  aparatur  desa  maupun masyarakat desa itu sendiri.

## 2. Kajian Permasalahan :
Dengan  disahkannya  UU  No.  6  Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari  2014, pengaturan  tentang  desa  mengalami  perubahan secara  signifikan.  Dari  sisi  regulasi,    desa  (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari  UU No.32 Tahun 2004  tentang  Peme-rintahan  Daerah.  Desa-desa di  Indonesia  akan    mengalami  reposisi  dan pendekatan  baru  dalam  pelaksanaan  pem- bangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang  memberikan kewenangan luas kepada desa di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan    desa,
pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan    pemberdayaan  ma- syarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa.  Seiring meningkatnya  anggaran  dana  desa yang diberikan  pemerintah  pusat  ke  desa-desa,  serta meningkatnya  pengelolaan  keuangan  desa lainnya,  seperti  dari  pendapatan  asli  desa,  serta pajak bagi hasil dari kabupaten/kota dan sumber- sumber  keuangan  lainnya yang  menjadi penghasilan  desa,  tuntutan  pengelolaan  ke- uangan  desa  akan  menjadi  semakin  meningkat dan wajib dilakukan.
Amanah  Undang-undang  Desa  dan Permendagri tersebut mensyaratkan kepala desa dan  aparatnya  harus  mengerti  tata  cara  penge- lolaan  keuangan  desa  secara  transparan,  par- tisipatif dan akuntabel sebagai bentuk dari tertib dan disiplin anggaran desa. Kades sebagai kuasa pengguna anggaran di desa sebagai tuntutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,  harus  memiliki  kemampuan  mengelola keuangan desa. Pengelolaannya harus didasarkan dan  sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMD),  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan APBDesa.

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk memperoleh    pengetahuan  faktual  berkenaan dengan  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggung- jawaban  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Citalem  Kecamatan  Cipongkor  Kabupaten Bandung Barat.

## Kepentingan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  respon  dari bergulirnya  dana  desa  yang  diperuntukkan  bagi peningkatan  pembangunan  masyarakat  desa, yang  mengamanatkan  secara  khusus  kepada Pelaksana  Teknis  Pengelola  Keuangan  Desa (PTPKD) untuk dapat mengelola keuangan desa mulai  dari  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggung- jawaban  pengelolaan  keuangan  desa  dalam upaya  memperkuat  basis  kemandirian  desa menuju  kesejahteraan  masyarakat  desa  yang
sebenarnya  di  Desa  Citalem  Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.

## 4. Metode penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan untuk  mencapai  tujuan  penelitian  adalah pendekatan  mixed  metode  (campuran).  Data yang  dikumpulkan    berupa  angka-angka,  dan grafik  hasil  dari  analisis  serta  data  berasal  dari hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dokumen pribadi,  catatan  memo,  dan  dokumen  resmi lainnya.
. B. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengelolaan Keuangan Desa
Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala  Desa  didanai  oleh  APBDesa.  Penye- lenggaraan  kewenangan  lokal  berskala  Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan  oleh  Pemerintah  didanai  oleh anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara.  Dana anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara dialokasikan  pada  bagian  anggaran  kemen- terian/lembaga  dan  disalurkan  melalui  satuan kerja  perangkat  daerah  kabupaten/kota.  Penye- lenggaraan  kewenangan  Desa  yang  ditugaskan oleh  pemerintah  daerah  didanai  oleh  anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Menurut Mulyawan (2013: 9.59), pengertian  Keuangan  Desa  menurut  Undang- Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu  berupa uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa). Keuangan Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa dalam  rangka    penyelenggaraan  pemerintahan desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  desa tersebut. Pendapatan Desa diterima dan disalurkan  melalui  rekening  kas  Desa  dan penggunaannya  ditetapkan  dalam  APB  Desa.
Pencairan  dana  dalam  rekening  kas  Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 1) perencanaan;
2) pelaksanaan; 3) penatausahaan; 4) pelaporan; dan 5) pertanggungjawaban.
Seperti  yang  termuat  dalam    Peraturan Menteri  dalam  Negeri    Republik  Indonesia, Nomor    113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa,  Kepala  desa  merupakan penanggung  jawab  dari  semua  bentuk  penge- lolaan  keuangan.  Karena  desa  merupakan pelaksana  teknis  seluruh  pengelolaan  keuangan di  desa,  oleh  sebab  itu  sudah  selayaknya pengelolaan  keuangan  desa,  harus  di  barengi dengan sistem aplikasi Komputer, agar bendahara  desa  dapat  dengan  mudah  dalam melakukan pengelolaan keuangannya.
Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (Bab III, bagian 1, pasal 71 point 1 UU Nomor 6 Tahun 2014). Keuangan Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintah  desa  yamg dinilai  dengan  uang.  Termasuk  didalamnya segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan dengan  hak  dan  kewajiban  desa  tersebut. Keuangan  desa  berasal  dari  pendapat  asli  desa, APBD,  dan  APBN,  penyelenggaraan  urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai oleh APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. (Hanif Nurcholis; 2011: 80)
Menurut  Karohadikusumo  dalam  Sadu Wasistiono  (2012:4.3),    pada  masa  lalu  desa memiliki  dua  penghasilan  yakni  sumber penghasilan  yang  bersifat  tetap  dan  sumber penghasilan  tidak  tetap.    Namun  berdasarkan Undang-undang    Nomor  32  Tahun  2004  pasal 212 ayat (3) sumber pendapatan desa terdiri dari: 1) Pendapatan  Asli  Desa,  yakni  hasil  usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa dan  partisipasi, hasil gotong royong dan lain- lain pendapatan asli desa yang sah.
2) Bagi  pajak    daerah  dan  retribusi  daerah kabupaten/kota.
3) Bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten kota.
4) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten.
5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD  adalah  alokasi  dana  ke  desa  dengan perhitungan  dari  Dana  Perimbangan  yang diterima  oleh  Kabupaten  sebesar  10%  setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke  Desa  sesuai  dengan  amanat  dari  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) , jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas  dinyatakan  dalam Pasal  72  ayat  (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau  pemotongan  sebesar  alokasi  Dana Perimbangan  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi Khusus.
Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang  diperuntukan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Kabupaten  dan  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kema- syarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Ketentuan  yang  mengatur  Dana  Desa  adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
Pengalokasian  Dana  Desa  dihitung berdasarkan  jumlah  desa  dan  dialokasikan dengan  mem-perhatikan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur  bobot  untuk  jumlah  penduduk sebesar  30%,  luas  wilayah  20%  dan  angka kemiskinan  sebesar  50%  dan  dikalikan  dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar  25%,  luas  wilayah  10%,  angka  ke- miskinan  35%  dan  Indeks  Kesulitan  Geografis sebesar 30%.
Mengacu  pada  pustaka  yang  telah dipaparkan  sebelumnya,  maka  analisis  terhadap pengelolaan keuangan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor  Kabupaten  Bandung  Barat,    adalah sebaga  berikut    Desa  tahap pertama yaitu Perencanaan  anggaran  yang  di  ajukan  melalui rapat  antara  Jajaran  Kepala  Desa  dan  jajaran BPD  dan  tokoh  Masyarakat,    tahap kedua pelaksanaan kegiatan berikutnya setelah rancana anggaran  telah  dibuat  berdasarkan  hasil  rapat, pemerintah melaksanakan program kerja berdasarkan hasil rapat tersebut dengan menggunakan keuangan sesuai dengan anggaran yang  direncanakan,  tahap ketiga adalah Penatausahaan, Penata usahaan keuangan dilakukan  oleh  sekertaris  desa/bendahara  desa dan  staff  yang  diperbantukan  untuk  meng- administrasikan  seluruh  pertanggungjawaban penggunaan  keuangan  desa,  penerimaan  dan pengeluaran  uang  menjadi  tanggungjawabnya melalui  laporan  pertanggungjawaban  kekepala desa.  Selanjutnya  tahap keempat Pelaporan keuangan,  dilakukan  oleh    kepala  desa  kepada BPD  dan  tokoh  masyarakat  setelah  program kerja terlaksana dengan baik, pelaporan keuangan ini tentunya harus sesuai dengan bukti- bukti  pengeluaran  yang  telah  direncanakan sebelumnya.  Dan  tahap kelima adalah  per- tanggungjawaban  dimana  pada    tahap  pertang- gungjawaban  ini,  kepala  desa  melaporkan seluruh  pertanggungjawaban  keuangan  kepada Bupati    melalui  camat  secara  tertulis  yang berbentuk  laporan  program  kerja  dan  laporan keuangan    dan  laporan  kepada    tokoh masyarakat/BPD melalui pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum dan Demografi Desa
Citalem
Desa Citalem adalah sebuah Pemerintahan  Desa  yang  berada  di  wilayah Kecamatan  Cipongkor,  Kab.  Bandung  Barat, Provinsi Jawa Barat. Desa Citalem memiliki luas Wilayah ± 590.270 Ha, dengan  lahan Produktif 369.072 Ha.  Yang meliputi Tanah pemukiman, tanah  sawah  irigasi  teknis,  tanah  sawah  irigasi stengah teknis,   tanah sawah tadah Hujan tanah
tegalan, jalan, sugai, kuburan, dll. Desa Citalem memiliki  Jumlah  Dusun  empat  dusun  dengan jumlah  RT/Rw  secara  keseluruhan  adalah  48 Rukun Tetangga dan 12 Rukun Warga, letak desa Citalem  berada  disebelah  timur  kecamatan Cipongkor,  jarak  dari  Desa  ke  Kecamatan Cipongkor    ±  8  Km  dan  ke  Kota  Kabupaten sekita  47  Km.    sedangkan  batas-batas  Desa Citalem  adalah  :  sebelah  utara  desa  Karang Anyar  kecamatan  Cililin,  sebelah  timur  Desa Sukamulya  Kecamatan  Cipongkor,  sebelah selatan Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor dan sebelah  barat  Desa  Mekarsari  Kecamatan Cipongkor.  Jumlah  penduduk  Desa  Citalem Kecamatan  Cipongkor  sebanyak  10.455  Jiwa dengan  penduduk  usia  produktif  3.485  Jiwa sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin sekitar 899 jiwa.
Menurut    hasil  wawancara dengan  Kepala desa  Citalem,  Mata  pencaharian  sebagian penduduk  adalah  petani,  sedangkan  untuk  hasil pertanian yang menonjol adalah padi dan Jagung. Penduduk  desa  Citalem  selain terdiri  dari penduduk asli dan penduduk pendatang/pindahan  dari  desa  lain,  bahkan  ada juga  dari  suku jawa  yang berdagang dan bahkan menjadi  penduduk  desa.  Untuk  persentase perbandingan antara penduduk produktif, penduduk  tidak/belum  Produktif  dan  miskin dapat dilihat dari presentasi pada grafik berikut :
Sumber Gbr 2. Hasil Olahan tentang data keadaan
Penduduk  Desa  Citalem  Kec.  Cipongkor  Kab.Bandung Barat
Penyelenggaraan  pemerintahan  tidak terlepas  dengan  masalah  pengelolaan  keuangan
penduduk produktif 33% Penduduk Miskin 9% Jml Penduduk tidak/blm produktif 58%

## Keadaan Data Penduduk
penduduk produktif Penduduk Miskin Jml  Penduduk tidak/blm produktif
sebagai  sumber  kelancaran  pelaksanaan  pe- nyelenggaraan  pemerintahan,  baik  dipusat maupun  daerah  termasuk  pemerintah  desa, dengan  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan bersih  akan  berdampak  pula  kepada  kelancaran dalam  pertanggungjawaban  pengelolaan  ke- uangan  yang  sehat  dan  terhindar  dari  Korupsi. Pentingnya  perencanaan  kerja  dalam  menye- lenggarakan jalannya pemerintahan perlu adanya upaya  semua  pihak  penyelenggara  pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah bahkan sampai  ke  tingkat  pemerintahan  desa.  Peme- rintahan desa Citalem merupakan salah satu desa yang  telah  berusaha  melaksanakan  Rencana Kerja  Pemerintahan  (RKP)  Desa,  hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  adanya  Peraturan  Desa Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Rencana  Kerja Pemerintahan  Desa  Citalem  Tahun  2016.  RKP desa  ini  menjadi  acuan  penyusunan  dokumen anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai hasil output dari musrembang  tahunan  desa.  Pendapatan  desa meliputi  semua  penerimaan  yang  merupakan Hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan  perkiraan  yang  terukur  secara rasional  yang  dicapai  untuk  setiap  pendapatan. Sumber-sumber  pendapatan  desa  meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan desa dan pinjaman desa.
Selain  itu hasil  wawancara  lainnya dengan Kepala desa Citalem mengatakan bahwa selama  empat  tahun  terakhir  pendapatan  desa Citalem  mengalami  fluktuatif  dimana  pen- dapatan  desa  naik  turun  pada  tiap  tahunnya. Defisit  APBDesa  sebagaimana  dialami  banyak desa  terjadi  juga  pada  Pemerintahan  Desa Citalem.  Menurut  kepala  desa    pemerintahan desa  Citalem  merumuskan  beberapa  kebijakan umum yang akan menjadi panduan pemerintahan desa  Citalem  dalam  menjalankan  program- program  Pembangunan  pemerintahannya  untuk itu  selalu  berusaha  untuk  menyeimbangkan program-program yang dibuat dengan keuangan yang ada mana-mana lebih dulu diutamakan.
Kebijakan tersebut antara lain: anggaran diupayakan  dapat  memenuhi  prinsip  kese- imbangan  finansial  yaitu  antara  pendapatan
dengan belanja terdapat keseimbangan, pemerintahan  Desa  Citalem  di  dominasi  oleh dana  bagian  perolehan  Pajak  dan  Retribusi  dari Kabupaten  sebesar  65.2%-68%  sedangkan pendapatan  asli  sebesar  32%-34.8%,  dan  pada Tahun  2009  mulai  mendapat  bantuan  dari Kabupaten  untuk  penghasilan  tetap  Kades  dan staf, serta adanya bantuan  Provinsi. Pendapatan hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar 26.6%  disusul  Pendapatan  Asli  Desa  sebesar 25.45%  dan  bantuan  Provinsi  sebesar  2.35%, pada  tahun  2010  terjadi  peningkatan  tambahan penghasilan  kasdes  dan  perangkat  sebesar 48.56%,  ADD  26.4%,  pendapatan  Asli  Desa 21.7% dan Bantuan dari provinsi 32.8%.
Sumber: Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Citalem Tahun Anggaran 2016.
Tabel 1 . Rincian Pendapatan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kab. Bandung Barat
NO Jenis  Pendapatan Jumlah Anggaran 1 Pendapatan Asli Desa Rp.    120.000.000,- 2 Pendapatan transfer Rp. 1.645.610.285,- 3 Bantuan Keuangan RP.    219.600.000,- 4 Bantuan Lain-lain Rp 0,- Jumlah Rp. 1.985.210.285,-
Sumber  :  Kantor  Desa  Citalem  Kecamatan  Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
Dan    jika  dilihat  dari  grafik    persentase pendapatan  desa  Citalem  dapat  dilihat  sebagai berikut :
Sumber Gbr 3: Hasil Olahan dari data penelitian 6% 83 % 11% Pendapatan Desa PAD Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan
Terkait  dengan  masalah  pengelolaan keuangan  desa  Citalem  Kecamatan  Cipongkor, Kab.  Bandung  Barat  dalam  melaksanakan pengelolaan keuangan desa, melalui perencanaan anggaran adalah sebagai berikut :

## a. Perencanaan Anggaran
Bahwa  Pemerintahan  Desa  Citalem  dalam melaksanakan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJM  Desa)  selalu  mengacu kepada  dokumen-dokumen  Rencana  Pem- bangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang  di  buat  bersama-sama  dengan  masyarakat dan Badan Permusyawaran Desa (BPD) Citalem, dan itu adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana pembangunan desa.

## b. Pelaksanaan APBD Desa
Bahwa  dana  penerimaan  dan  pengeluaran keuangan  desa  Citalem  kecamatan  Cipongkor selalu tersimpan di  kas  desa atau  rekening desa hal  tersebut  menurut  wawancara  adalah  sudah aturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk menjaga  hal-  hal  yang  tidak  diinginkan,  karena dengan demikian baik pengeluaran maupun dana yang masuk hanya dapat mengalir dari satu kas rekening  desa,  agar  tidak  terjadi  penyimpangan keuangan desa. Dengan adanya satu kas rekening desa  akan  mempermudah  dalam  memonitoring baik dana yang masuk maupun keluar.

## c. Penatausahaan Keuangan Desa
Pada dasarnya setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah diwajibkan melakukan penataan usahaan  dan  pengelolaan  keuangan,  agar  setiap uang  yang  masuk  dan  keluar  tertulis  dan terdokumentasikan  dengan  baik  sehingga  mem- permudah  dalam  mempertanggungjawabkan dana  yang  dipergunakan,  karena  dana  pe- laksanaan pemerintahan bersumber dari Anggaran  Negara  dan  daerah  oleh  karena  itu wajib  adanya  setiap  pemerintah  mempertang- gungjawabkannya  melalui  pengelolaan  keuang- an yang baik.

## d. Laporan Bendahara Desa
Sekretaris  desa,  bendahara  dan  staf  desa Citalem, bahwa bendahara desa selalu
melaksanakan  tutup  buku  catatan  pengeluaran pemerintahan desa, salah satunya adalah catatan buku umum yang dilaporkan kepada kepala Desa pada  setiap  awal  bulan  (laporan  bulan sebelumnya).

## e. Pelaporan  Pertanggungjawaban  Keuangan Desa
Ketua  BPD,  sekertaris,  bendahara  dan  staf pemerintahan  desa  Citalem  Kec.  Cipongkor, bahwa kepala desa dalam rapat semesteran selalu melaporkan hasil kegiatan dan pertang- gunjawaban  keuangan  kepada  BPD  dan  peserta rapat  yang  dihadiri  juga  tokoh  masyarakat,  hal tersebut  menurutnya  agar  masyarakat  me- ngetahui terkait dengan pengelolaan dan program Pembangunan Desa yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan
Secara  umum  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  desa  Citalem  Kecamatan  Cipongkor, Kabupaten  Bandung  barat  telah    dilaksanakan secara  teratur  seperti  telah  memiliki  kode rekening  /kode  anggaran  penggunaan  dana, adanya    pembukuan,  dokumentasi  laporan pertanggungjawaban,  dan  pelaporan  pertang- gungjawaban dilakukan sesuai dengan mekanisme  yang  ada,    namun  masih  belum sepenuhnya  pengelolaan  tersebut  dapat  dija- lankan atau terdokumentasikan dengan baik. Hal ini  terlihat  seperti  pada  pencatatan  pembukuan pada  buku  Bank,  Buku  Kas  Pembantu  pajak, belum  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya  karena terkait  dengan  kemampuan  sumber  daya manusianya  dengan  latar  belakang  pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya.
Oleh  karena  itu,  ke  depan  perlu  adanya perbaikan    yang  harus  dilakukan,  seperti  pen- didikan  dan  latihan  mengenai  pengelolaan keuangan,  sehingga  pengelolaan  keuangan Pemerintahan  desa  Citalem  dapat  sepenuhnya terkelola dengan baik terutama dalam dokumentasi  dan  pembuatan  pelaporan  ke- uangan,  selain  itu  perlu  adanya  fasilitas  yang dapat memberikan informasi yang baik terhadap masyarakat, melalui pemanfaatan media sosial.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dengan aparatur Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor  Kabupaten  Bandung  barat,  bahwa pengelolaan  keuangan  pada  pemerintahan  desa Citalem  Kecamatan  Cipongkor  dapat  disim- pulkan sebagai berikut :
a. Pengelolaan  keuangan  Pemerintahan  desa
Citalem, Kecamatan Cipongkor Kab. Bandung Barat telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tertib, seperti telah  melakukan  pencatatan  pengelolaan keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran  keuangan,  pencatatan  tersebut selain dalam buku juga dalam Komputer. b. Pertanggungjawaban keuangan berupa laporan  laporan  keuangan  baik dari bendahara  ke  kepala  desa  dan  kepala  desa Ke Bupati melalui camat, serta kepala desa ke  masyarakat  melalui  rapat  dengan  Badan Permusyawaran  Desa  (BPD)  telah  berjalan sebagaimana mestinya, walaupun terkadang mengalami  keterlambatan  karena  masalah teknis,  namun  pada  dasarnya  telah  dapat berjalan dan dapat dilaksankan dengan baik namun terkadang melebihi batas waktu yang ditetapkan.
c. Dalam  pengelolaan  keuangannya    peme- rintahan desa Citalem juga telah menggunakan kode
rekening dalam pengelolaan  keuangan,  sehingga  setiap penggunaan anggaran yang digunakan selalu merujuk  kepada  jenis  atau  kode  anggaran (sesuai kode rekening).
d. Untuk  penggunaan  sarana  informasi  agar masyarakat bisa mengetahui program
perencanaan  kerja  pemerintahan  desa, termasuk  masalah  pelaporan  keuangan, pemerintahan desa Citalem
belum sepenuhnya  dapat  memberikan  informasi melalui  media  yang  ada  karena  terkait masalah sarana dan fasilitas, namun bentuk penyampaian  informasi  terhadap  masya- rakat baru sebatas melalui rapat, dan papan pengumuman  di  kantor  pemerintahan  desa. Dari  pantauan  penelitian  yang  kami
temukan, papan informasi penggunaan dana dalam  program  pelaksanaan  proyek  belum dilaksanakan  dengan  baik,  sebagai  contoh dalam  renovasi  Pembangunan  Kantor  Desa tidak terpasang papan informasi dengan jelas pada  pelaksanaan  pembangunan  dan  biaya yang digunakan sehingga tidak  terlihat oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
HAW. Widjaja. 2008. Otonomi Desa merupakan otonomi  yang  asli  bulat  dan  utuh .  Jakarta: Rajawali Pers.
Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa . Jakarta: Erlangga.
Mulyawan, Rahman & Enceng, 2013. Adminsitrasi Keuangan . Jakarta: Universitas Terbuka.
Sadu  &  Wasistono  &  M.Irwan  T.  2012. Administrasi  Pemerintahan  Desa .  Jakarta: Universitas Terbuka.
Soleh,  Chabib  dan  R.Heru.  2014. Pengelolaan Keuangan  Desa .  Bandung:  Fokus  Media. Cet.     ke-1

## Dokumen
Buku Laporan kajian sistem Pengelolaan Keuangan Desa, 2015 : Deputi Bidang Pencegahan, KPK.
Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbi ngan &
Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015: BPKP.
Pedoman Aistensi Akuntansi Keuangan Desa, 2015, IAI-KASP.
Undang-Undang  Nomor. 6 Th. 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah (PP) RI No.43 Th. 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor. 6 Th. 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri dalam Negeri  Republik Indonesia, Nomor  113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Citalem  Tahun Anggaran 2016
Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Citalem Tahun Anggaran 2016