Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (76-85) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

## Fauziatul Ula
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: dauziatulula12@gmail.com

## Nurikah
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: nurikah@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12343
Info Artikel |Submitted : 09 September 2021 |Revised : 15 November 2021 |Accepted : 22 November 2021
How to cite: Fauzitul Ula, Nurikah, “ Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Mengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran  Bantuan  Pemerintah  Bagi  Pelaku  Usaha Mikro ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 76-85.

## ABSTRAK
The  2019  Corona  Virus  Disease  pandemic  poses  a  threat  to  Micro,  Small,  and  Medium Enterprises,  as  seen  from  the  decline  in  turnover  to  no  income  and  causing  bankruptcy. Government policies in dealing with the economic impact during the 2019 Corona Virus Disease pandemic,  the  government  gives  priority  to  support  for  Micro  Enterprises  with  large  budget allocations.  Therefore,  this  study  discusses  how  the  legal  aspects  of  funding  micro,  small,  and medium enterprises as working capital assistance during the Corona Virus Disease 2019 pandemic in  Tangerang  City  based  on  the  Regulation  of  the  Minister  of  Cooperatives,  Small  and  Medium Enterprises  Number  6  of  2020?  from  the  implementation  of  micro,  small  and  medium  business capital  assistance  in  the  Tangerang  City  area  to  the  sustainability  of  Micro,  Small,  and  Medium Enterprises?.  The  research  method  used  in  the  preparation  of  this  legal  writing  is  empirical juridical  research,  namely  research  that  sees  the  law  as  a  rule  in  society  to  be  obeyed,  with analytical  descriptive  specifications  that  discuss  working  capital  assistance  during  the  Corona Virus Disease 2019 pandemic in Tangerang City which is sourced from data The primary sources are  legislation,  books,  legal  science  journals,  and  other  library  materials  which  were  analyzed qualitatively.  The  results  of  this  study,  that  the  Government  implements  policies  through  the Direct  Assistance  Program  for  Micro  Enterprises  with  the  aim  of  strengthening  the  business  of Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises.  The  existence  of  such  capital  assistance  has  a  positive impact on the economy in the community, thereby increasing employment opportunities.
Keyword : UMKM, Work Capital Assistance, National Economic Recovery
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

## ABSTRAK
Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  ini  memberikan  ancaman  bagi  para  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  terlihat  dari  penurunan  omset  sampai  tidak  ada  pemasukan  dan menyebabkan  gulung  tikar.  Kebijakan  pemerintah  dalam  menghadapi  dampak  ekonomi  pada masa  pandemi Corona  Virus  Disease 2019,  pemerintah  memberikan  prioritas  dukungan  terhadap Usaha  Mikro  dengan  alokasi  anggaran  yang  besar.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  membahas tentang  Bagaimana  aspek  hukum  pendanaan  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  sebagai bantuan  modal  kerja  pada  masa  pandemi Corona  Virus  Disease 2019  di  Kota  Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020?, Apa dampak  dari  pemberlakuan  bantuan  modal  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di  wilayah  Kota Tangerang  terhadap  keberlangsungan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah?.  Metode  penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian  yang  melihat  hukum  sebagai  kaidah  di  masyarakat  untuk  ditaati,  dengan  spesifikasi deskriptif analitis yang membahas tentang bantuan modal kerja pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019  di  Kota  Tangerang  yang  bersumber  pada  data  primer  yaitu  perundang-undangan, buku, jurnal ilmu hukum, serta bahan kepustakaan lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Pemerintah melakukan kebijakan melalui Program Bantuan Langsung bagi Usaha  Mikro  dengan  tujuan  untuk  memperkuat  bisnis  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Keberadaan  bantuan  modal  tersebut  berdampak  positif  terhadap  perekonomian  dalam masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja.
Kata Kunci : UMKM, Bantuan Modal Kerja, Pemulihan Ekonomi Nasional
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

## Pendahuluan
Pengertian UMKM pada Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan
Menengah Pasal 1 ialah, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha  diatur  dalam  undang-undang tersebut. 1 Selanjutnya  pada  Pasal  6  ayat (1),  (2),  dan  (3)  memberikan  kriteria UMKM  berdasarkan  jumlah  aset  dan omset  yang  dimiliki  sebuah  usaha. 2 Adapun  kriteria  UMKM  adalah  sebagai berikut :
1. Usaha  mikro  adalah  usaha  yang memiliki  aset  paling  banyak  Rp.  50 juta  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha  dengan hasil  penjualan  tahunan  paling besar Rp. 300 juta;
2. Usaha  Kecil  adalah  nilai  aset  lebih dari  Rp.  50  juta  sampai  dengan paling  banyak  Rp.  500  juta  tidak termasuk  tanah  dan  bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp. 300 juta 3. Usaha Menengah adalah perusahaan  dengan  nilai  kekayaan besar lebih dari Rp. 500 juta hingga paling  banyak  Rp.  100  miliar  hasil penjualan tahunan di atas 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar Pemerintah  Indonesia  sendiri telah  berusaha  untuk  melindungi  serta mengembangkan  UMKM  dari  berbagai sektor  termasuk  regulasi  yang  terkait. Sebab  peran  UMKM  sendiri  dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan cukup besar. Di samping  itu  juga  UMKM  dapat mengentaskan
kemiskinan dan penyumbang  ekonomi  nasional  melalui
1 Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). Hlm. 16.
2 “Pasal  6,  Ayat  1,2,dan  3,  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah.” (n.d.).
penerimaan  pajak,  retribusi,  dan  bentuk penerimaan lainnya. 3
Akan tetapi, saat Pandemi Covid- 19  di  Indonesia  memberikan  dampak yang merugikan bagi UMKM. Data dari kementerian koperasi memaparkan terdapat  1.785  koperasi  dan  163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah  terdampak  Pandemi  Covid- 19. 4 Sektor  UMKM  yang  paling terdampak ialah penjualan makanan dan minuman, selain itu usaha yang bergerak di  bidang  jasa  dan  produksi  juga  ikut terdampak.  Sedikitnya  39,9  persen UMKM pun menurunkan stock penjualan mereka selama masa pandemi, sementara  16,1  persen  UMKM  memilih untuk  mengurangi  pegawai  akibat  toko seringkali  tutup  dikarenakan  masa Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB). 5 PSBB  sendiri  merupakan  salah satu  upaya  pemerintah  untuk  menekan perkembangan  virus Covid-19 dengan cara mengurangi kegitan sosial masyarakat  atau  bisa  disebut  dengan Social Distancing. Berdasarkan
dalam perkembangan  problematika  UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,  dapat  disimpulkan  bahwa kesulitan  dalam  pemasaran  menjadi salah  satu  aspek  yang  paling  umum dihadapi  oleh  para  pelaku  UMKM adalah adanya tekanan  persaingan,  baik di  pasar  domestik  maupun  produk impor di pasar ekspor, lalu
3 Yusri,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap UMKM  dalam  Perspektif  Keadilan  Sosial,” Kanun Jurnal  Ilmu  Hukum 16,  no.  1  (2014):  104–5, http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6021/495
9.
4 Ade  Taryudi,  “Pemulihan  Ekonomi Keluarga  UMKM  Lokal  Melalui  Pelatihan  Desain Kemasan  Produk  dan  Pemasaran  Online  di  Desa Pekandangan  Jaya,  Kabupaten  Indramayu,” Jurnal Pusat  Inovasi  Masyarakat 1,  no.  2021  (3M):  28, https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/353 46.
5 Rahmi  Rosita,  “Pengaruh  Pandemi  Covid- 19  Terhadap  UMKM  Di  Indonesia,” Jurnal  Lentera
Bisnis
9,
no. 2 (2020): 110, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380
.
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro
keterbatasannya  Sumber  Daya  Manusia yang  menjadikan  salah  satu  kendala dalam  UMKM,  terutama  dalam  aspek kewirausahaan, serta
kekurangmampuan  pengusaha  kecil dalam  menentukan  pola  manajemen yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dari tahap
perkembangan usahanya, sehingga  pengelolaan  usaha  menjadi terbatas,  dari  permasalahan  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya  menurut  penulis salah  satu  upaya  pemerintah  dalam mendukung  pelaku  usaha  UMKM  di masa  pandemi  ini  ialah  dengan mengalokasikan  anggaran  yang  besar, dalam  upaya  memberikan  dana  alokasi khusus,  bantuan  dan  pendampingan hukum,  pada  Pasal  95  Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa, pemerintah  pusat  mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM,  dijelaskan  lebih  lanjut  pada Pasal  96  Undang-Undang  Cipta  Kerja UMKM juga akan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM dari pemerintah.
Pada  Undang-Undang  Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan  porsi  yang  signifikan  dan diharapkan  pengaturan  tersebut  dapat memberikan  kepastian  usaha  dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan
UMKM.  Pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan  Koperasi  dan  UMKM peraturan  pelaksana  dari  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta  Kerja,  Pasal  60  Ayat  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021, dimana Kementerian/lembaga dan Pemerintah  Daerah,  badan  usaha  milik negara,  badan  usaha  milik  daerah, dan/atau  badan  usaha  swasta  wajib melakukan  penyediaan  tempat  promosi dan  pengembangan  Usaha  Mikro  8  dan Usaha  Kecil  paling  sedikit  30%  (tiga
puluh  persen)  total  luas  lahan  area komersial,  luas  tempat  perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
Melalui  Peraturan  Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan  Koperasi  dan  UMKM, Pemerintah  bukan  hanya  menjadi regulator, melainkan pendamping, motivator,  dan  partner  bagi  calon wirausaha pemula. Dengan ditetapkannya peraturan ini, diharapkan memberikan  kemudahan,  pelindungan, dan  pemberdayaan  bagi  koperasi  dan UMKM yang lebih optimal, komprehensif,  dan  dapat  terkoordinasi dengan  baik,  diharapkan  juga  dapat mendorong  Koperasi  dan  UMKM  yang kuat  dalam  membangun  perekonomian di Indonesia.
Selain  Undang-Undang  di  atas terdapat juga Peraturan Menteri
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran Bantuan  Pemerintah  Bagi  Pelaku  Usaha Mikro  Untuk  Mendukung  Pemulihan Ekonomi  Nasional  Dalam  Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional
Serta  Penyelamatan  Ekonomi  Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Diseare 2019  (COVID-19) dalam  Pasal  2  dimana BPUM  diberikan  kepada  pelaku  Usaha Mikro  untuk  menjalankan  usahanya  di tengah  krisis  akibat    pandemi Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19) dalam rangka program PEN. Program pemulihan  Ekonomi  Nasioanl  yang selanjutkan disebut Program PEN adalah rangkaian  kegiatan  untuk  pemulihan perekonomian  yang  merupakan  bagian dari  kebijakan  keuangan  negara  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  untuk mempercepat  penanganan  pandemi covid-19  atau  menghadapi  ancaman yang dapat membahayakan
perekonomian  nasional  atau  stabilitas sistem  keuangan  serta  penyelamatan ekonomi nasional.
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
Disini  pemerintah  mempunyai kebijakan  dalam  menghadapi  berbagai keluhan  usaha  mikro,  pemerintah melakukan  tindakan  yang  tepat  dengan merelokasikan  anggaran  dan  refocusing kebijakan  guna  memberikan  insentif ekonomi  bagi  pelaku  usaha  mikro  agar tetap  bisa  berproduksi  dan  beraktivitas serta tidak meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.
Metode Penelitian Metode penelitian yang
dilakukan  oleh  penulis  ialah  Metode Pendekatan  Yuridis  Empiris,  yaitu  jenis penelitian  lapangan,  yang  mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan
masyarakat. 6 Penelitian  ini  termasuk kedalam  penelitian  Empiris, 7 karena hendak  mengetahui  kebijakan  apa  saja yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk membangun  perekonomian  nasional yang  sedang  terpuruk  diakibatkan  oleh pandemi Covid -19 ditinjau dari Peraturan Menteri  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman  Umum  Penyaluran  Bantuan Pemerintah  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro
Untuk  Mendukung  Pemulihan Ekonomi Nasional  Dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan  Ekonomi  Nasional  Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19).  Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  analisis, yaitu dengan menggambarkan peraturan
6 Rani  Sri  Agustina,  “THE  CREDIT RESTRUCTURING
AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING
THE COVID-19 PANDEMIC,” International Journal of  Law  Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v 5i2.17528.
7 Astriana  Widyastuti,  “Analisis  Hubungan Antara  Produktivitas  Pekerja  dan  Tingkat  Pendidikan Pekerja  Terhadap  Kesejahteraan  Keluarga  Di  Jawa Tengah  Tahun  2009,” Jurnal  Economics  Development
Analysis 1, no. 1 (2012): 1,
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.472.
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. 8 Melihat dari jenis penelitian yang digunakan  ialah  yuridis  empiris,  maka sumber  data  yang  digunakan  ialah sumber  data  primer,  sekunder,  dan tersier.  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  ialah  menggunakan Penelitian  Normatif.  Penelitian  normatif adalah  pengkajian  bahan-bahan  hukum, baik  bahan  hukum  primer  maupun sekunder.  Setelah  penulis  menemukan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya ialah mengumpulkan informasi  terkait  dengan  permasalahan yang  diangkat,  kemudian  dilakukannya tahap  wawancara.  Teknik  pengumpulan data  ini  diguanakan  dengan  cara wawancara langsung. Wawancara langsung  dalam  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  tanya  jawab secara langsung dimana semua pertanyaan  disusun  secara  sistematis, jelas  dan  terarah  sesuai  dengan  isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya,  data  dilengkapi  dengan bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier.  Data  tersebut  diperoleh digunakan sebagai teori untuk menganalisa. Penelitian ini menggunakan analisis  data  secara  kualitatif,  data kualitatif  yaitu  data  yang  diperoleh melalui  wawancara  dan  observasi  di lapangan  yang  didukung  dengan peraturan-peraturan  terkait  maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya  dianalisa  seacara  kualitatif untuk mencapai kejelasan suatu masalah yang  akan  dibahas.  Agar  suatu  karya ilmiah  dapat  dipertanggungjawabkan, maka  diperlukannya  data-data  yang akurat  dihasilkan  dari  berbagai  lokasi
8 Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990).
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro
yang  akan  dijadikan  tempat  penelitian, Dalam hal ini adapun tempat lokasi yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: a.
Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan Koperasi Kota Tangerang; b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;  c.  Perpustakaan  Daerah Provinsi  Banten;  d.  Perpustakaan Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa.
Analisis  Dampak  dari  Pemberlakuan Bantuan  Modal  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  di  Wilayah  Kota Tangerang  Terhadap  Keberlangsungan UMKM
1. Aspek  Hukum  Pendanaan  Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Adanya Pandemi Covid-19 mempengaruhi  perkembangan  UMKM yang  menurun,  dimana  dalam  hal  ini tentunya  memberikan  dampak  yang nyata  bagi  perekonomian  khususnya Indonesia. International  Monetary  Fund (IMF)  sendiri  mencatat  bahwa  ekonomi global  akan  berada  pada  tingkat  minus 2%  sebagai  akibat  pandemi Covid-19 . Laporan Organization  for  Economic  Co- Operation  and  Development (OECD) mengatakan bahwa virus Covid-19 secara aktif terlihat memberikan ancaman krisis ekonomi global.
Pusat  penelitian  ekonomi  LIPI telah  memprediksikan  bahwa  salah  satu sektor pariwisata yang berdampak yaitu UMKM  terutama  pada  bidang makanan dan  minuman  sebesarr  27%,  dan kerajinan  sebesar  17,03%,  selanjutnya, berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  PDB  ekonomi  Indonesia pada triwulan I mencapai 5,07 yangmana angka  tersebut  ialah  pertumbuhan paling  rendah  sejak  2021.  Terdapat  96% UMKM mengalami dampak negatif pada bisnisnya dan 75% diantaranya mengalami penurunan terhadap penjualan produknya. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan  bahwa  terdapat  sekitar
163.731 UMKM dan 1.785 koperasi yang terdampak Covid-19. Dengan bertambahnya penyebaran Covid- 19  di  Indonesia,  maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk menghentikan  rantai  penyebaran  Covid- 19. Dampak dari Covid-19 yang semakin tinggi terutama dalam sektor perekonomian  menyebabkan  pemerintah memberlakukan  kebijakan  baru  yaitu pelonggaran  PSBB  menuju  kebiasaan baru  atau  disebut  dengan  New  Normal. Kebiasaan  baru  ini  mengarahkan  pada perubahan  terhadap  perilaku  manusia yang disesuaikan dengan protokol kesehatan  tetap  menjalankan  aktivitas normal seperti biasanya. Kebijakan New Normal diharapkan mampu mengembalikan aktivitas bisnis termasuk UMKM,
sehingga cepat atau lambat roda perekonomian dapat digerakkan kembali.
Dalam  proses  New  Normal  masyarakat diharapkan  mampu  beraktifitas  kembali di  luar  rumah  dengan  tetap  mengikuti arahan Pemerintah terkait dengan pandemi  Covid-19,  hal  ini  juga  berlaku bagi UMKM sehingga dapat menjalankan kembali  usahanya  yang  tentunya  dengan strategi  yang  baru  yang  tepat  mengikuti kebijakan New Normal.
Untuk melindungi dan memulihkan UMKM di tengah pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran Bantuan  Pemerintah  Bagi  Pelaku  Usaha Mikro  Untuk  Mendukung  Pemulihan Ekonomi  Nasional  Serta  Penyelamatan Ekonomi  Nasional  Pada  Masa  Pandemi Covid-19.  Pasal  2  menjelaskan  dimana BPUM  diberikan  kepada  pelaku  usaha mikro  untuk  menjelaskan  usahanya  di tengah krisis akibat pandemi Covid-2019
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
dalam  rangka  program  PEN 9 ,  dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (1) bahwa BPUM  diberikan  satu  kali  bantuan berupa  bentuk  uang  sejumlah  Rp. 2.400.000  untuk  pelaku  Usaha  Mikro yang memenuhi kriteria tertentu. 10 Pasal 4  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  BPUM diberikan  kepada  pelaku  usaha  mikro yang  belum  pernah  menerima  dana BPUM,  dan/atau  telah  menerima  dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. 11
Para  pelaku  Usaha  Mikro  yang tervalidasi, tentunya perlengkapan administrasi  sudah  sesuai  dengan  yang ditentukan, dan juga tidak adanya kredit atau  pembiayaan  dari  perbankan,  maka dari itu data yang tervalidasi yang ada di Kementerian  akan  diterbitkannya  Surat Keputusan.  Pada  Tahap  1-10  yakni berdasarkan  Surat  Keputusan  PPK Nomor  5  Tahun  2020,  Surat  Keputusan PPK  Nomor  12  Tahun  2020,  Surat Keputusan  PPK  Nomor  14  Tahun  2020, Surat  Keputusan  PPK  Nomor  19  Tahun 2020,  Surat  Keputusan  PPK  Nomor  22 Tahun  2020,  Surat  Keputusan  PPK Nomor 33 Tahun 2020, Surat Keputusan PPK  Nomor  34  Tahun  2020,  Surat Keputusan  PPK  Nomor  35  Tahun  2020. Pada  Tahap  11-18,  Tahap  19-22,  dan Tahap  23-31  tidak  adanya  SK  yang  ada hanya lembar pengesahan. 12 Berdasarkan surat  keputusan  data  yang  paling banyak  tervalidasi  di  Kota  Tangerang
9 “Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran Bantuan  Pemerintah  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Untuk Mendukung  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pa” (n.d.).
10 “Pasal  3  Ayat  1  Peraturan  Menteri Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Umum  Penyaluran  Bantuan  Pemerintah  Bagi  Pelaku Usaha  Mikro  Untuk  Mendukung  Pemulihan  Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasi” (n.d.).
11 “Pasal  4  Ayat  1  Peraturan  Menteri Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Umum  Penyaluran  Bantuan  Pemerintah  Bagi  Pelaku Usaha  Mikro  Untuk  Mendukung  Pemulihan  Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasi” (n.d.).
12 “Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,
Koperasi dan UKM Tahun 2020,” n.d.
yaitu  di  wilayah  Kecamatan  Pinang sejumlah  10,80%,  dan  data  yang  paling sedikit  tervalidasi  di  Kota  Tangerang yaitu  di  wilayah  Kecamatan  Benda berjumlah  4,05%. 13 Adapun  tujuan  dari program  BLT  UMKM  yakni  untuk mempercepat  penanganan  pandemi Covid-19  dalam  menghadapi  ancaman yang  membahayakan  perekonomian nasional stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
Perubahan  regulasi  dikarenakan untuk  insentif  tenaga  kesehatan  yang akan  tetap  diberikan  pada  tahun  2021 dengan  besaran  yang  sama  dengan tahun 2020. Kementerian Kesehatan akan melakukan koordinasi untuk mendetailkan alokasi anggaran. Direktur Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Astera Primanto Bhakti mengatakan penyaluran untuk  insentif  tenaga  kesehatan  hampir 100% itu sudah disalurkan ke kas daerah totalnya  sekitar  Rp.  4,17  Triliun  dan realisasi  yang  dilakukan  pemerintah daerah  ada  yang  dibayarkan  kepada tenaga  kesehatan  sekitar  72%.  Sehingga, sekitar  Rp.  3  Triliun  yang  sudah dibayarkan,  dan  sisanya  ada  di  dalam anggaran kas daerah.
2. Dampak Bantuan Pemerintah Terhadap Keberlangsungan UMKM Kebijakan  pemerintah  dalam menghadapi  dampak  ekonomi  pada masa  pandemi Covid-19 ,  menunjukkan hasil yang cukup efektif dan berpengaruh signifikan. Adanya bantuan modal  UMKM  tersebut  memberikan dampak positif dan masyarakat merasakan cukup efektif dalam membantu  masalah  perekonomian  dan meningkatkan kesempatan kerja kembali tentunya,  selanjutnya  dengan  adanya bantuan  modal  tersebut  masyarakat dapat berkembang lagi dalam menjalankan  usahanya  yang  sempat gulung  tikar  akibat  adanya  peraturan
13 “Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2020.”
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB).  Kemudian  masyarakat  menjadi bersemangat  dengan  adanya  program pemerintah  dalam  memberikan  Dana Alokasi  Khusus  kepada  para  pelaku usaha  mikro  yang  terkena  dampak  dari pandemi Covid-19 .  Para  pelaku  usaha UMKM  tentunya  merasa  terbantu  atas berbagai  program  Pemulihan  Ekonomi Nasioanal (PEN) yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan begitu para pelaku UMM masih bisa terus beraktivitas dalam
memasarkan produk jualannya sehingga dapat  terus  berkembang  pesat  dalam memajukan  perekonomian  di  Indonesia khususnya.
Dampak  dari  Pemberlakuan  Bantuan Modal  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  di  wilayah  Kota  Tangerang terhadap Keberlangsungan UMKM
1. Aspek  Pendanaan  Sebagai  Daya Dukung  Peningkatan  Pertumbuhan Perekonomian Terhadap Keberlangsungan UMKM Kebijakan  pemerintah  melalui Program  Bantuan  Langsung  bagi  para pelaku UMKM khususnya pelaku Usaha Mikro memiliki tujuan
untuk memperkuat  ketahanan  bisnis  UMKM. Adanya  pemberian  bantuan  sosial tersebut  diharapkan  akan  membantu para  pelaku  UMKM  untuk  tetap menjalankan  usaha  ditengah  masa pandemi Covid-19 . Tujuan
dari pemberian  bantuan  sosial  tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  Nomor  81/PMK.05/2012  yaitu sebagai  rehabilitasi  sosial,  pelindung sosial,  pemberdayaan  sosial,  jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
Pemerintah memberikan Bantuan Langsung  sebesar  Rp.  2.400.000  pada gelombong  I,  dan  Rp.  1.200.000  pada gelombang  II  kepada  UMKKM  yang terkena  dampak Covid-19 khususnya pelaku  usaha  mikro.  Hal  tersebut tentunya  mempunyai  tujuan  untuk
menambah modal serta dapat dimanfaatkan  sebaik-baiknya  untuk meningkatkan perekonomian pada masa pandemi  ini.  Bantuan  ini  disalurkan melalui  pemerintah  daerah  masing- masing dengan mengisi lembar pendaftaran  dengan  berbagai  syarat yang  telah  ditentukan.  Hal  ini  tentunya sangat membantu para pelaku UMKM di tengah  kondisi New  Normal agar  dapat memantu memulai usahanya.
Pemerintah  melalui  Kementerian Koperasi  dan  UKM  juga  melakukan usaha  untuk  mendukung  digitalisasi UMKM.  Usaha  tersebut tentunya meningkat  sangat  pesat.  Ekosistem digital  ini  dibangun  dan  diharapkan dapat dijangkau oleh semua para pelaku usaha UMKM, untuk membantu memperkenalkan pelaku UMKM dengan pasar daring, Kementerian Koperasi dan UMKM  bekerja  sama  dengan  Smesco Indonesia  mengeuarkan  program E- Brochure .  Program  ini  bertujuan menjadi wadah  pemasaran  produk  UMKM secara  digital.  Dengan  dukungan  fiskal ini,  UMKM  tentunya  dapat  bergerak kembali,  selain  adanya  masa  new normal,  dengan  demikian  masyarakat dapat  melanjutkan  usahanya  dan melakukan spending, termasuk membeli produk  UMKM  di  daerah  khususnya Kota Tangerang. E-commerce berpengaruh  positif  dan  signifikan dalam meningkatkan kinerja dan pendapatan  UMKM.  Di  era  new  normal ini para pelaku UMKM dapat memasarkan produk dengan memasarkannya melalui e-commerse yang ada.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  promosi dapat  tetap  berjalan  meskipun  di  masa pandemi ini.
2. Dampak  Perubahan  Perilaku  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Terhadap Keberadaan New Normal Ditengah  perkembngan  UMKM di  masa  pandemi  ini  pada  awal  tahun 2020  pemerintah  menerapkan  berbagai kebijakan untuk menekan kurva
penyebaran Covid-19 ,  seperti  misalnya
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
kebijakan Social  Distancing dan  PSBB. Akibat  dari  kebijakan  pemerintah tersebut,  terjadi  penurunan  yang  sangat signifikan  di  berbagai  sektor  di Indonesia.  Penurunan  ini  diakibatkan oleh  diliburkannya  segala  aktivitas masyarakat,  sehngga  para  pelaku  usaha UMKM  menjadi  terhambat  dalam kegiatan  ekonomi.  Pemerintah  sendiri memiliki strategi UMKM dalam menghadapi  era New  Normal ,  yaitu UMKM  harus  mengenali  perubahan perilaku  konsumen  dan  beradaptasi dengan  perubahan  tersebut,  seperti mengubah  cara  bertransaksi  antara penjual  dan  pembeli.  Salah  satu perubahan tersebut ialah dengan melakukan  transaksi  secara online , sehingga meminimalkan interaksi
langsung  antar  manusia  yang  dapat meningkat  penyebaran Covid-19 .  Terjadi peningkatan  secara online khusunya  di Kota Tangerang.
Belum Online Sudah Online 36% 64% Sumber: Dinas Perindustrian dan
Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Tahun 2020
Para  pelaku  usaha  UMKM  harus mencari  cara  agar  terhubung  dengan konsumennya  secara online ,  yaitu dengan  memanfaatkan  media  sosial, dimana  pada  masa  pandemi  ini  cukup efektif  untuk  menawarkan  produk. Berdasarkan  tabel  di  bawah  ini  dapat dilihat sosial media apa saja yang banyak digunakan masyarakat
dalam melakukan kegiatan ekonomi. No  Toko/ Market Place Jumlah Persentase 1 Shopee 36% 2 Tokopedia 35% 3 Lazada 4% 4 Olx 4% 5 Blibli.Com 3% 6 Belanja.Com 1%
Sumber: Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Tahun 2020
Beberapa  strategi  UMKM  dalam menghadapi era New Normal, perubahan perilaku  tersebut  memperkuat  strategi pemasaran  digital  dalam  rangka  agar selalu terhubung dengan konsumen, dan dapat meningkatkan perekonomian kembai  walaupun  adanya  perubahan perilaku  UMKM  terhadap  keberadaan New Normal.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pertama, kebijakan pemerintah yang sudah dibuat oleh  Kementerian  Koperasi  dan  UKM dalam  rangka  program  PEN  dalam  hal ini  haruslah  dimanfaatkan  sebaik- baiknya  oleh  para  pelaku  UMKM  yang mendapatkan  bantuan  modal  tentunya untuk  memperbaiki  perekonomian yang sedang  terpuruk  pada  masa  pandemi COVID-19, pemerintah harus lebih ketat lagi  dalam  pengawasan  pelaksanaan realisasi  bantuan  bagi  pelaku  UMKM sehingga  dapat  diberikan  secara  tepat sasaran.
Pemerintah  harus  memastikan terlebih  dahulu  apakah  pelaku  UMKM layak  mendapatkan  bantuan  ini  yang merupakan pelaku benar-benar mengalami  dampak  yang  sangat  buruk di  dalam  usaha  yang  mereka  sedang jalani.  Pemerintah  pusat  juga  tentunya harus tetap berkomitmen dalam membangun kesadaran masyarakat untuk  mendukung  pemulihan  ekonomi nasional  melalui  pemberdayaan  usaha yang  dilakukan  oleh  para  pelaku UMKM.
Kedua, Berdasarkan strategi UMKM  dalam  menghadapi  era New Normal , dengan memperkuat pemasaran digital.  Para  pelaku  UMKM  dapat memanfaatkan  sosial  media  untuk menawarkan  produk  baru,  melalui beberapa marketplace .  Oleh  karena  itu, Pemerintah  juga  harus  mengadakan
Tinjauan Hukum Pendanaan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai Bantuan Modal Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro
pelatihan  ke  masyarakat  agar  pelaku usaha  mikro  dan  menengah  paham mengenai  adanya  perubahan  dalam memasarkan  produknya  secara  online, sehingga  materi  yang  diberikan  dapat meningkatkan  pemasaran  secara  digital agar  para  pelaku  usaha  mikro  tetap dapat  berkembang  dalam  menjalani usahanya di tengah pandemi COVID-19.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT RESTRUCTURING AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC.” International Journal of Law Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231.
https://doi.org/http://dx.doi.org/
10.26532/ijlr.v5i2.17528.
“Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,
Koperasi  dan  UKM  Tahun  2020,”
n.d.
Pasal  2  Peraturan  Menteri  Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020  Tentang  Pedoman  Umum Penyaluran  Bantuan  Pemerintah Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Untuk Mendukung  Pemulihan  Ekonomi Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pa (n.d.). Pasal  3  Ayat  1  Peraturan  Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan  Pemerintah  Bagi  Pelaku Usaha  Mikro  Untuk  Mendukung Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Serta Penyelamatan Ekonomi Nasi (n.d.). Pasal  4  Ayat  1  Peraturan  Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan  Pemerintah  Bagi  Pelaku Usaha  Mikro  Untuk  Mendukung Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasi (n.d.). Pasal 6, Ayat 1,2,dan 3, Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (n.d.).
Rosita,  Rahmi.  “Pengaruh  Pandemi Covid-19  Terhadap  UMKM  Di Indonesia.” Jurnal  Lentera  Bisnis 9, no. 2 (2020): 110. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.34127/jrlab.v9i2.380.
Soemitro,  Ronny  Haniatjo. Metode Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Taryudi,  Ade.  “Pemulihan  Ekonomi Keluarga  UMKM  Lokal  Melalui Pelatihan  Desain  Kemasan  Produk dan  Pemasaran  Online  di  Desa
Pekandangan Jaya, Kabupaten Indramayu.” Jurnal  Pusat  Inovasi
Masyarakat 1,  no.  2021  (3M):  28. https://journal.ipb.ac.id/index.php /pim/article/view/35346.
Tulus  T.H.  Tambunan. UMKM  di
Indonesia .  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2009. Widyastuti, Astriana. “Analisis Hubungan  Antara  Produktivitas
Pekerja  dan  Tingkat  Pendidikan Pekerja  Terhadap  Kesejahteraan Keluarga  Di  Jawa  Tengah  Tahun 2009.” Jurnal  Economics  Development Analysis 1,  no.  1  (2012):  1. https://doi.org/https://doi.org/10 .15294/edaj.v1i2.472.
Yusri.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap UMKM  dalam  Perspektif  Keadilan Sosial.” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum
16, no. 1 (2014): 104–5. http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/ article/view/6021/4959.