## TINJAUAN TERHADAP DOKTER YANG MENANGANI PASIEN GAWAT DARURAT TANPA MENGGUNAKAN INFORMED CONSENT

## Indra Darian Wicaksana
(Indradarianw@gmail.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Ambar Budhisulistyawati
(ambarbudhi@gmail.com)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This journal aims to determine the legal consequences of emergency medical treatment without informed consent. This research is a normative perspective. As science is perspective, the science of law study law purposes, the values   of justice, the validity of the rule of law and legal norms. This research approach using the statue approach. Legal materials research using primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials research through library research / study documents and subsequently analyzed by deduction, the analysis to draw conclusions from things that are common to be the case that individual. Informed consent is mandatory before doctors perform medical procedures on patients. In the absence of informed consent then there is no agreement before medical treatment. In the absence of informed consent is the legal protection of the doctor and the patient is minimal and there is no agreement between the patient and the doctor. Legal consequences arising in the absence of informed consent was not inflict a loss of a doctor giving a feat obligation to the patient.
Keywords: Legal consequences; Informed Consent;  Agreement; Exception

## Abstrak
Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari penanganan medis gawat darurat tanpa menggunakan informed consent . Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perspektif. Sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Informed Consent merupakan hal yang wajib sebelum dokter melakukan tindakan medis terhadap pasien. Dengan tidak adanya informed consent maka tidak terjadi perikatan sebelum penanganan medis. Dengan tidak adanya informed consent maka perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien sangatlah minim dan tidak terdapat perikatan antara pasien dan dokter. Akibat hukum yang timbul dengan tidak adanya informed consent ternyata tidak menimbulkan hilangnya kewajiban dokter memberikan suatu prestasi kepada pasien.
Kata Kunci : Akibat Hukum; Informed Consent; Persetujuan; Pengecualian

## A. Pendahuluan
Kecelakaan, bencana dan sebagainya merupakan hal yang tidak dapat diduga oleh manusia sebelum kejadian tersebut terjadi, sehingga ancaman terhadap nyawa selalu mengintai di sepanjang waktu. Hal tersebut dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah datang kepada dokter untuk meminta memberikan pelayanan medis agar dapat sembuh atau sehat kembali. Dalam melakukan pekerjaannya sebagai dokter, tentunya lebih mendahulukan hati nurani mereka ketika menangani pasien. Seorang dokter hanya berusaha di dalam penyembuhan pasien (inspanningsverbintenis) . Ia sama sekali tidak bisa menjamin akan diperoleh hasil (resultaat) sebagaimana apa yang diharapkan. Asalkan tentunya segala sesuatunya sudah dilakukan secara lege artis, menurut cara dan kebiasaan yang umum dan lazim dilakukan dalam dunia medik. (Guwandi, 2006: 41-42).
Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani  ...

## Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani
150 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Kewajiban hukum dokter yang timbul karena profesinya dan yang timbul dari kontrak terapeutik yang dilakukan dalam hubungan dokter dengan pasien. Kewajiban tersebut mengikat setiap dokter yang selanjutnya menimbulkan tanggung jawab hukum bagi diri dokter yang bersangkutan. Dalam menjalankan kewajiban hukumnya, diperlukan adanya ketaatan dan kesungguhan dari dokter tersebut dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengemban profesi. Kesadaran hukum yang dimiliki dokter harus berperan dalam diri dokter tersebut. (Reza Aulia, dkk. 2016: Vol 5 No 3)
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah disebutkan dalam Pasal 27 Ayat 1 bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menunjang hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut berarti bahwa semua warga negara berhak atas perlindungan hukum atas diri sendiri, jiwa, dan kehormatan serta harta bendanya. Seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan harus berdasarkan standard tertentu. Pemberian pelayanan kesehatan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Menurut Prof. Leenen suatu tindakan medis harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :
1.  Harus ada indikasi medis
2.  Dilakukan berdasarkan standard
3.  Dilakukan dengan teliti dan hati-hati
4.  Harus ada informed consent (Guwandi, 2006: 42)
Seperti halnya ketika menangani pasien yang merupakan korban kecelakaan, bencana, dan sebagainya yang dalam keadaan darurat. Tentunya dalam hal tersebut dokter harus bertindak cepat dan tepat untuk menolong pasien tersebut agar pasien tersebut dapat diselamatkan dari kematian. Dokter dapat menjadi dilema ketika pada kondisi pasien tidak sadar, dimana untuk mengambil suatu tindakan medis bagi pasien dalam Undang-undang Praktik Kedokteran, dokter berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan tindakan medis dari pasien atau keluarganya. Adanya kesulitan untuk membedakan antara etik dan yuridis dalam hubungan dokter dan pasien, khususnya yang berkaitan dengan tindakan medis. Hal tersebut timbul karena etika merupakan suatu refleksi tentang perbuatan bertanggung jawab. Artinya pelaku harus mampu menjawab dan menjelaskan mengapa ia melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. (Bahder Johan, 2005: 27)
Adanya suatu perikatan antara dokter dan pasien mengakibatkan terjadinya suatu hubungan hukum dan akibat hukum yang tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh dokter dan pasien. Hubungan yang timbul antara pasien dan dokter tersebut merupakan hubungan keperdataan yang timbul karena perikatan. Berdasarkan hal tersebut maka muncul akibat hukum dari suatu perikatan, dikarenakan kedua pihak telah terikat oleh suatu perjanjian. Tentunya dokter bertanggung jawab terhadap kesehatan pasiennya, namun dokter tidak dapat menjanjikan suatu hasil akhir yang pasti dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasiennya.  Karena itu perlu dikaji lebih mendalam mengenai tindakan medis bagi pasien gawat darurat terkait dengan diwajibkan adanya informed consent terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan medis agar lebih mengetahui sejauh mana perlindungan yang diberikan terhadap dokter dan akibat hukum dalam menangani pasien tanpa menggunakan informed consent.
Berdasarkan uraian diatas, maka dalam artikel ini akan dibahas akibat hukum terhadap dokter yang menangani pasien gawat darurat tanpa menggunakan informed consent.

## B.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan sifat penelitian deskriptif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Informed consent pada dasarnya adalah suatu persetujuan yang menimbulkan kontrak yang biasa disebut dengan kontrak terapetik, sehingga dokter dapat melakukan tindakan medis terhadap pasien. Dengan adanya informed consent maka dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pasien dengan dokter atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan gawat darurat tentunya penanganan medis dengan keadaan biasa berbeda. Apabila dipandang dari sudut medikolegal, maka penanganan
Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani  ... Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
dan pelayanan medis terhadap pasien gawat darurat berbeda dengan dengan pasien biasa. Pada pasien biasa, maka pasien akan harus lah melewati hal-hal administrasi tertentu. Pada tahap ini adanya informed consent menghadirkan atau mencegah terjadinya penipuan atau paksaan sebagai pembatas otorisasi dokter terhadap kepentingan pasien. (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2009:73) Kontrak Terapetik dalam hukum keperdataan menyangkut hukum perikatan yang ada dalam KUHP pasal 1320 yang memuat 4 syarat. Perjanjian yang tidak memenuhi ke 4 syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, meskipun diakui pihak-pihak yang bersangkutan, ke empat syarat tersebut harus dipenuhi. Perjanjian tindakan kedokteran harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, agar perjanjian tersebut diakui oleh hukum dan sah secara hukum.

## a.  Kesepakatan para pihak
Berdasarkan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Mencakup berbagai hal pokok yang menjadi obyek suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk kesepakatan (lisan, tertulis, isyarat) sebagai perwujudan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
Persetujuan tindakan kedokteran pada pasien gawat darurat merupakan perjanjian formil yang harus memenuhi persyaratan perudang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik, menjelaskan bahwa persetujuan tindakan medik kedokteran merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa semua tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap tindakan yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Namun,  Dalam keadaan darurat lebih tegas dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1), bahwa dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.

## b.  Para pihak yang cakap
Kecakapan seseorang yang akan membuat suatu perjanjian diatur dalam KUHPerdata. Seseorang tersebut harus mampu melakukan tindakan hukum, sudah dewasa dan para pihak tidak berada dibawah pengampuan. Syarat yang telah diatur dalam KUHPerdata tersebut juga berlaku untuk penanganan pasien gawat darurat. Kecakapan para pihak diperlukan agar para pihak nantinya mengerti akan tanggungjawabnya dalam perjanjian tersebut.
Mengenai kecakapan membuat perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata, bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan apabila oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya KUHPerdata dalam Pasal 1330 dikatakan cakap hukum apabila sudah dewasa, dalam hal ini telah berumur 21 tahun atau telah menikah, tidak berada dibawa pengampuan dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam prakteknya seseorang yang sedang tidak sadar tidak dapat melakukan suatu persetujuan. Namun dalam Pasal 45 Undang-Undang Praktik Kedokteran, apabila pasien dibawa pengampuan, persetujuan atau penolakan tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat. Namun apabila dalam keadaan gawat darurat, pemberian persetujuan tidak diperlukan kembali, dengan tujuan agar keselamatan jiwa pasien dapat terjaga. Namun setelah pasien sadar, dokter harus segera memberikan penjelasan dan membuat persetujuan.
Keadaan tersebut sudah diatur oleh Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik, namun hal tersebut tidak dapat dikatakan tidak memenuhi syarat adanya para pihak. Terjadinya suatu perjanjian yaitu apabila ada kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Dengan keadaan tidak sadarnya pasien, sehingga dokter segera melakukan tidakan medis, dapat menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan dan akan sangat merugikan pasien dan dokter.
c.  Adanya suatu objek
Obyek dari suatu perjanjian adalah prestasi. Diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata suatu prestasi yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Obyek yang terdapat dalam perjanjian ini adalah tindakan kedokteran itu sendiri. Tindakan kedokteran
Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani  ...
152 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
tersebut dapat berupa perbuatan pencegahan, penyembuan, dan pemulihan. Obyek perjanjian merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam perjanjian atau merupakan hal pokok yang harus disebutkan secara jelas dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian tindakan kedokteran pada pasien gawat daruat merupakan langkah tindakan medis atau upaya penyembuhan yang harus segera diambil oleh dokter.

## d.  Adanya suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal adalah isi dari suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian tindakan kedokteran maka isi dari perjanjian adalah mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pihak pasien agar pasien tersebut mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan setiap informasi seputar kesehatan tentang pasien dan setiap tindakan yang akan dilakukan olehnya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomot 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Informed consent dalam kondisi ini merupakan syarat mutlak yang harus ada agar dokter dapat melakukan tindakan medik, apabila tidak maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran, apabila tidak dilakukan maka akan melanggar standar prosedur operasional dan dapat juga disebut malpraktek medis yang dapat berujung pada tindak pidana. Standar prosedur operasional seorang dokter diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
Syarat tersebut merupakan suatu syarat dimana suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasien sebelum menerima tindakan medis seharusnya dapat menerima informasi-informasi mengenai apa saja yang akan dilakukan padanya. Mengenai tujuan, sifat, dan perlunya tindakan kedokteran, serta resiko yang dapat dialami oleh pasien. Segela informasi yang berhubungan dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus diberitahukan kepada pasien terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan hak pasien yang telah diatur dalam undang-undang. Diatur dalam Undang-undang Praktik Kedokteran yang mengharuskan dokter untuk meminta persetujuan pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis terhadap pasien.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tindakan medis tanpa menggunakan informed consent dalam keadaan gawat darurat dapat dianggap tidak sah menurut hukum perikatan. Hal tersebut dikarenakan terdapat syarat yang tidak terpenuhi sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, karena sebelumnya pasien tidak memberikan persetujuan untuk penanganan medis. Sehingga tidak terjadi persetujuan dan tidak adanya kontrak terapetik yang terjadi antara dokter dan pasien. Tidak juga sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdata, yang menyatakan persetujuan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan penuh dan tidak ada kekhilafan, menyebabkan persetujuan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan seorang dokter memiliki kewajiban untuk memberikan setiap informasi seputar kesehatan tentang pasien dan setiap tindakan yang akan dilakukan olehnya.
Hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomot 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Informed consent dalam kondisi ini merupakan syarat mutlak yang harus ada agar dokter dapat melakukan tindakan medik, apabila tidak maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya, apabila tidak dilakukan maka akan melanggar standar pelayanan kedokteran dan dapat juga disebut malpraktek medis yang dapat berujung pada tindak pidana.
Tindakan pidana dokter tersebut diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-undang Praktik Kedokteran. Menjelaskan bahwa dokter harus memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Tidak sesuainya prosedur dokter dalam melayani pasien dapat dikatakan dokter tersebut telah melakukan malpraktek medis dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP berupa penganiayaan.
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Standar prosedur operasional yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kehesatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 mengenai tujuan dari penyusunan Standar Pelayanan Kedokteran adalah untuk memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Tujuan yang kedua untuk mempertahankan ataupun meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan.
Disisi lain, timbul hubungan hukum yang menurut Pasal 1354 KUHPerdata perbuatan sukarela menolong orang lain. Dalam keadaan tersebut, timbul perikatan antara kedua belah pihak namun tanpa suatu persetujuan pasien.  Tindakan medis oleh dokter dapat digolongkan menjadi zaakwarneming , dimana dokter secara sukarela menolong pasien. Dokter membantu menyelesaikan kepentingan pasien hingga pasien dapat mengurus dirinya sendiri. Dalam kondisi tidak sadar maka pasien tidak dapat menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya. Dalam kondisi tidak sadar, pasien tidak mungkin memberikan persetujuan layaknya pasien dalam keadaan sadar. Syarat dari zaakwarneming adalah : (Abdulkadir Muhammad, 2010: 276)
a)  Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela
b)  Tanpa mendapatkan kuasa
c)  Mewakili urusan orang lain
d)  Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu
e)  Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu
f)  Bertindak menurut hukum
Dalam mengambil tindakan seorang dokter harus mengutamakan keselamatan jiwa ( life saving) terlebih dahulu. Alasan karena tidak adanya keluarga yang mendampingi ataupun terlambat datangnya keluarga untuk menerima informed consent dapat dikesampingkan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Meskipun sebenarnya setiap tindakan kedokteran haruslah mendapat persetujuan pasien terlebih dahulu. Perikatan terjadi karena undang-undang, tidak dikarenakan kontrak antara pasien dan dokter karena tidak terjadi persetujuan antara pasien dan dokter. Zaakwarneming sendiri akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum yang terjadi adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, baik pihak atau orang yang mewakili maupun pihak atau orang yang diwakili.
Pada perikatan yang timbul antara pasien dan dokter tanpa menggunakan informed consent, tidak memenuhi unsur pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata. Perikatan yang timbul antara pasien dan dokter tanpa menggunakan informed consent timbul karena ada undang-undang yang mengatur. Pasal 1233 KUHPerdata menjelaskan, “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.” Dapat dikatakan perjanjian antara pasien dan dokter pada penanganan gawat darurat timbul dikarenakan undang-undang yang mengatur, yaitu Permenkes No. 280 tahun 2008 dan Pasal 45 Undang-Undang No 29 Tahun 2004. Dalam Permenkes tersebut pasien yang mengalami gawat darurat harus segera mendapatkan perolongan medis/tindakan medis dan mengenai informed consent dapat dilakukan setelah dilakukannya tindakan medis.
Meskipun syarat-syarat dalam Pasal 1320 tidak terpenuhi namun perjanjian antara pasien gawat darurat dan dokter tetap terjadi dan sudah sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdata yang menjelaskan perikatan itu lahir karena Undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan disini adalah Pasal 1354 KUHPerdata yang mengatur mengenai zaakwarneming dan Pasal 4 ayat (1) Permenkes No. 290/MENKES/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam konteks kesehatan, dalam keadaan yang mendesak seperti dalam keadaan darurat maka dokter dapat melakukan tindakan medis untuk penyelamatan jiwa pasien atau penyelamatan anggota tubuh pasien tanpa persetujuan pasien terlebih dahulu. Informed consent tetap diberikan kepada pasien setelah dilakukannya tindakan medis, baik pada keluarga pasien atau pun kepada pasien itu sendiri. Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik termasuk dalam inspanning verbintenis atau perjanjian upaya, karena dokter tidak mungkin menjanjikan kesembuhan kepada pasien, yang dilakukan dokter adalah melakukan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam melakukan upaya ini, dokter harus melakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan berpedoman kepada standar profesi (Friska Realita, 2014). Prestasi yang diberikan oleh dokter kepada pasien adalah memberikan jasa pelayanan semaksimal mungkin, untuk mengobati dan tidak berdasarkan pada hasil.
Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani  ...
154 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Informed Consent merupakan perjanjian tertulis yang menimbulkan kontrak terapetik berupa formulir yang ditandatangani oleh pihak yang mempunyai hak untuk memberikan dan menerima informed consent. Informed consent dapat digunkan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apabila sewaktu-waktu terjadi perbuatan yang melanggar hukum. Informed consent dapat menjadi bukti sebagai adanya/terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

## D. Simpulan
Akibat hukum yang timbul dari penanganan pasien gawat darurat tanpa menggunakan informed consent , diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak, meskipun tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun terdapat undang- undang yang secara khusus mengatur mengenai informed consent dan Pasal 1354 KUHPerdata, sehingga perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik tetap ada dan terjadi. Akibatnya dokter wajib memberikan suatu prestasi kepada pasien yaitu melakukan suatu upaya dengan melakukan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam melakukan upaya ini, dokter harus melakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan berpedoman kepada standar.

## E. Saran
Akibat hukum mengenai penanganan pasien gawat darurat tanpa menggunakan informed consent hendaknya dokter tetap bertugas menangani pasien sesuai standar operasional kedokteran yang telah diterapkan di Indonesia. Tidak adanya informed consent tidak menjadikan dokter lepas tanggung jawab apabila terjadi kesalahan kesalahan dalam penanganan medis yang diberikan. Meskipun sudah dilindungi oleh berbagai undang-undang namun tetap terdapat akibat hukum apabila dokter tidak melakukan peyalanan medis sesuai aturan yang berlaku.

## F.   Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti Bahder  Johan  Nasution.  2005. Hukum  Kesehatan  dan  Pertanggungjawaban  Dokter .  Jakarta:  PT. Rineka Cipta
Friska  Realita.  2104. “Implementasi  Persetujuan  Tindakan  Medis  ( Informed  Consent) Pada Kegiatan  Bakti  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit  Islam  Sultan  Agung Semarang”, Jurnal Involusi Kebidanan , Volume 17, No. 7: 25-39
Guwandi J. 2005. Hukum Medik (Medical Law) . Jakarta: Balai Penerbit FK UI
M.Jusuf & Hanafiah. 2009. Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC
Reza  Aulia  Hakim,  Achmad  Busro,  Dewi  Hendrawati.  2016. “Tanggung  Jawab  Dokter  Terkait Persetujuan  Tindakan Medis ( Informed Consent) Pada Korban Kecelakaan Dalam Kondisi Tidak Sadar (Studi PERMENKES Nomor 290/MEN.KES./PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran”, Diponegoro Law Journal , Volume 5, Nomor 3