## Sosialisasi Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Muaro Jambi
Syamsir,Fitria, Nys. Arfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi

## ABSTRAK
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  mengatur  banyak aturan  baru  tentang  desa  yang  perlu  diketahui  oleh  perangkat  desa  dan  masyarakat  pada umumnya karena Undang-Undang baru disahkan, membuat tim Pengabdian pada masyarakat dari fakultas hukum tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum  tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kegiatan peyuluhan hukum yang berkaitan dengan peningkatan  pemahaman  masyarakat  tentang  Desa  dan  Pengaturannya  tersebut,  dengan memberikan pengetahuan tentang apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diharapkan masyarakat lebih memahami dari sisi hukumnya. Dengan memahami mereka akan lebih bisa menerapkannya  dalam  pengembangkan  desa  mereka  sesuai  apa  yang  telah  diatur  dalm Undang-Undang Tentang Desa tersebut. Peserta adalah perangkat desa dan masyarakat di desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. Dengan diadakan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  diharapkan  mereka  bisa  memberikan  pengetahuan  yang didapat kepada masyarakat lainnya demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan desa. Hal inilah yang melatar belakangi tim pengabdian pada masyarakat Fakultas hukum Universitas Jambi  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  yang  berjudul,  ”Sosialisasi  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Muaro Jambi”.
Kata Kunci : Desa, sosialisasi, penyuluhan hukum

## PENDAHULUAN
Norma  atau  kaedah  serta  Norma  hukum  sangat  berkaitan  langsung  dalam  pembuatan peraturan  perundang-undangan.  Sebelum  peraturan  itu  dibuat  kita  harus  memahami  dulu bagaimana  norma  hukum  suatu  bangsa, seperti layaknya bangsa  Indonesia  yang memiliki norma hukum tersendiri sebagai landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan  asas-asas  perundang-undangannya.  Intinya  membicarakan  norma  dalam  hukum berarti membicarakan  bagaimana  norma  menjadi  bagian dari  hukum  sebagai  suatu aturan yang harus dijalankan serta ditegakkan.
Sumber hukum itu sendiri terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.  Pada  hakekatnya  yang  dimaksud  dengan  sumber hukum adalah tempat kita  dapat menemukan  atau  menggali  hukumnya. 43 Pasal  1  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/2000 ditentukan  bahwa : i. sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan  perundang-undangan,  ii,  sumber  hukum  terdiri  atas  sumber  hukum  tertulis  dan sumber  hukum  tidak  tertulis,  iii.  Sumber  hukum  Nasional  adalah  Pancasila  dan  Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 44 :
Sumber Hukum Tata Negara mencakup sumber hukum dalam arti Materiil dan sumber hukum dalam arti Formil. Sumber hukum dalam arti Materil tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaedah hukum tata negara.
43 Sudikno Mertokesumo, Mengenal Hukum suatu pengantar , PT. Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 82.
44 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 123-124.
Sumber hukum formal menurut Jimly Asshiddiqie haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu  yang  bersifat  mengikat  secara  hukum.  Oleh  karena  itu  sumber  hukum  formal  itu haruslah mempunyai salah satu bentuk antara lain 45 :
1. bentuk produk legislasi ataupu produk regulasi tertentu ( regels );
2. bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antara para pihak ( contrack, treaty );
3. bentuk putusan hakim tertentu (vonnis); atau
4. bentuk-bentuk  keputusan  administratif  ( beschikking )  tertentu  dari  pemegang kewenangan administrasi.
Seperti halnya sumber hukum tata negara maka sumber hukum tata negara Indonesia juga  terdiri  atas  sumber  hukum  tata  negara  yang  formal  dan  materiil.  Pandangan  hidup bangsa  Indonesia  terangkum dalam  perumusan  sila-sila  Pancasila  yang  dijadikan  falsafah hidup  bernegara  berdasarkan    Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesai  1945. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti yang materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia.  Dalam bentuk Formalnya nilai-nilai  Pancasila  itu  tercantum  dalam  perumusan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia dan Peraturan dibawahnya, selain itu adapula hukum dasar atau konstitusi  yang sifatnya tidak tertulis. 46
Kewenangan untuk membuat perundang-undangan diatribusikan atau diserahkan atau dibagi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar ( Grondwet ), maupun Undang- Undang dalam arti Formil. Sejauh Undang-Undang Dasar  atau Undang-Undang dalam arti formil dengan tegas menentukan atau memberi wewenang untuk itu. 47
Dari banyak Pasal Pasal dalam UU tentang Desa yang mengatur desa maka masyarakat pada  umumnya  dan  perangkat  desa  khususnya  untuk  mengetahui,  memahami  dan  pada akhirnya  nanti  mampu  menerapkan  di  desa  mereka,  hal  ini  yang  menjadi  dasar  dari  tim pengabdian pada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman  yang  tepat  tentang    UU  Desa  yaitu  UU  No.  6  Tahun  2014.  Dengan  tujuan masyarakat umumnya dan masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum tentang UU Desa yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Jambi  di Desa Danau  Kedap  Kecamatan  Marosebo  Kabupaten  Muaro  Jambi  mengetahuinya  dan  bisa memberikan  pemahaman  dan  penyebaran  informasi  kepada  masyarakat  lainnya  hingga mereka juga mengetahui dan ikut membantu bagaimana mengembangkan desa mereka untuk lebih  maju  dan  sejahtera  di  masa  yang  akan  datang.  Sedangkan  pertimbangan  lokasi penelitian  di  Desa  Danau  Kedap  Kecamatan  Marosebo  Kabupaten  Muaro  Jambi  adalah karena lokasi tersebut  belum  pernah diadakan  acara  sosialisasi  yang  temanya tentang  UU No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Dengan  diadakan  kegiatan  ini  diharapkan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  UU  Desa,  sehingga masyarakat tahu ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana desa.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  bermaksud  mengadakan  pengabdian  pada  masyarakat dengan  tema  “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Undang  Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang Desa di Kabupaten Muaro Jambi”.
45 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit ., hal. 127.
46 Ibid , hal 159.
47 Ibid .
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan adalah  bagaimanan  memberikan  peningkatan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan yang ada dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu memahami lebih dalam untuk mengetahui aturan-aturan dalam Pasal-Pasal dalam UU tersebut, karena UU  ini  baru  disahkan,  jadi  sangat  tepat  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  untuk melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  hukum  tentang  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa, dimana di lokasi yang dipilih untuk mengadakan penyuluhan hukum ini adalah desa yang belum pernah diadakan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan masyarakat akan mendapat manfaat  lebih  dari  kegiatan  ini.  Berdasarkan  analisis  situasi  yang  telah  diuraikan  diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  meningkatkan  pemahaman  tentang    UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang Desa di desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana pemecahan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan    tentang  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  di  desa  Danau  Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi?
Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  yang menjadi target luarannya adalah:
1. Adanya    Peningkatan   pengetahuan   dan  pemahaman tentang tentang UU No. 6 Tahun 2014 Tentang   Desa di desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi.
2. Masyarakat bisa berperan aktif  untuk memberikan pengetahuan tentang tentang UU No. 6 Tahun 2014 Tentang   Desa di desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi.
3. Kepatuhan dan ketaatan terhadap pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang   Desa di Desa Danau Kedap Kecamatan Marosebo Kabupaten Muaro Jambi.
4. Meningkatkan  kemampuan  masyarakat  yang  telah  mengikuti  kegiatan  ini  bisa menjadi motor pengerak dalam pembangunan dan pengembangan desa sesuai UU Desa.
5. Pemuatan Laporan Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Jurnal Pengabdian.

## METODE PELAKSANAAN  KEGIATAN

## Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat
Untuk kelancaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya perlu dilakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu., dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar.
Adapun persiapan  itu dimulai melalui penjajakan terhadap kemungkinan pelaksanaan penyuluhan  hukum  di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang  disebut  sebagai    mitra  kegiata.  Setelah  diadakan  observasi  ke  lapangan    maka  tim pengabdian  memilih Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo  Kabupaten  Muaro  Jambi  dengan  alasan  bahwa    mitra  tersebut  perlu  mendapatkan Sosialisasi  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Muaro Jambi yang bersedia sebagai lokasi penyuluhan hukum.
Selanjutnya dari hasil penjajakan dijadikan dasar oleh tim sebagai dasar penyusunan proposal dan  materi kegiatan,  jadwal kegiatan serta menentukan kalayak sasaran.

## Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan  hukum setelah  adanya kesepakatan antara  penyuluh  hukum  (Tim  Pengabdian  Pada  Masyarakat  Fakultas  Hukum  Universitas
Jambi)  dengan  Kepala  Desa  Danau  Kedap  tentang  penentuan  hari,tanggal  dan  waktu penyuluhan. Berdasarkan kesepakatan tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Rabu tanggal  29 Juli 2020, Jam 14.00 – 17.30. di Ruang Pertemuan Kantor  Kepala  Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi  dengan tim penyuluhan hukum sebagai berikut Dr. Syamsir, SH.,MH; Fitria, SH.,MH; Nyimas Arfa, SH.,MH.
Dalam kegiatan ini yang menjadi peserta adalah:
1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Anggota Badan Pertimbangan Desa  (BPD)
4. Pemuda
5. masyarakat
Kepala Desa  dan perangkat Desa dijadikan sebagai peserta kegiatan ini karena dalam hal  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tidak  terpisahkan  dari  Penyelenggaraan  otonomi daerah.  Pemerintahan  desa merupakan  unit terdepan  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat serta  tombak  strategis  untuk  keberhasilan  semua  program.  Karena  itu,  upaya  untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  merupakan  sub  sistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintahan,  sehingga  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakatnya.
Pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  tugas  pembangunan  dan  penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan  kepada  masyarakat,  semua  aparatur  pemerintahan  desa,  baik  itu  kepala  desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang  menjadi  kewenangan  maupun  tugasnya  masing-masing.  Sehingga  dalam melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  semua  aparatur  pemerintah  tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

## HASIL DARI LUARAN YANG DICAPAI
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dari antusias masyarakat baik dalam mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Pertanyaan  dan  tanggapan  masyarakat  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  paparan  normative sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  disampaikan  oleh  tim penyuluh tetapi juga berupa cerita-cerita kasus yang  ada, baik yang mereka lihat dan didengar di  media  elektronik,  dibaca  dalam  media  cetak  maupun  yang  ada  disekitar  masyarakat  itu sendiri.
Secara umum, pertanyaan dan tangggapan masyarakat berkisar pada persoalan pokok, yaitu  apa  yang  harus  mereka  lakukan  apabila  disekitar  mereka  terjadi  perbuatan  yang melanggar  hukum  ,  dan  apa  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  masyarakat  atau  warga negara yang tidak bermasalah dengan hukum  baik secara umum maupun dalam hal  yang lainnya.
Dalam  menjawab  dan  menanggapi  pertanyaan  tersebut  tim  penyuluh  menekankan pada prinsip dasar dalam menjunjung tinggi, yaitu jangan sampai dalam menegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum. Khusus mngenai Desa dimana Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang  merupakan  kesatuan.  Desa  terbentuk  atas  prakarsa  beberapa  kepala  keluarga  yang
sudah  bertempat  tinggal  menetap  dengan  memperhatikan  asal-usul  wilayah  dan  keadaan bahasa,  adat,  ekonomi  serta  sosial  budaya  orang-orang  setempat  yang  pada  akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang  sudah  menetap  dan  ketergantungannya  pada  sumber  daya  alam  sekitarnya  dengan harapan  mempertahankan  hidup  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Desa  merupakan  satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan  dan  tidak  mempunyai  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil  perpaduan antara  kegiatan  sekelompok  manusia  dengan  lingkungannya. Sedangkan  target  yang  hendak  dicapai  dalam  penyuluhan  hukum  tentang  desa  ini  adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang itu disusun dengan semangat penerapan  amanat  konstitusi,  yaitu  pengaturan  masyarakat  hukum  adat  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  18  B  ayat  (2)  untuk  diatur  dalam  susunan  pemerintahan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat tentang hukum  adat  mengenai  peraturan  ayat  merujuk  pada  ketentuan  peraturan-perundang- undangan sektoral yang berkaitan.
Bertitik  tolak  pada  semangat  reformasi  sistem  Pemerintahan  Desa  tersebut,  maka struktur  kelembagaan  dan  mekanisme  kerja  di  semua  tingkatan  pemerintah,  khususnya Pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat untuk  menciptakan  pemerintahan  yang peka  terhadap  perkembangan  dan  perubahan  yang terjadi. Pasal4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa : 1. Memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  Desa  yang  sudah  ada  dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
2. Memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  Desa  dalam  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  Desa  untuk  pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.
Adapun  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  desa  ditetapkan  oleh  Peraturan  Daerah Kabupaten  (Perda  Kabupaten)  sesuai  Pedoman  Umum  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah Pusat.  Para  peserta  penyuluhan  hukum  sangat  mengharapkan  kepada  Perguruan  Tinggi terutama  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana    Universitas  Jambi,  agar  secara kontiniu  mengadakan  penyuluhan  untuk  memberikan  imformasi  tentang  berbagai permasalahan hukum secara umum. Harapan mereka antara lain :
1. Kepala Desa/ Sekretaris Desa berharap agar desa mereka dijadikan sebagai  Desa Binaan
2. Kepala  desa/Sekretaris  Desa  dan  aparat  desa  minta  kepada  para  tim  penyuluhan hokum agar membantu mereka dalam membenahi Administrasi Desa.
3. Kepala Desa/ Sekretaris Desa meminta bantuan kepada tim penyuluhan hukum agar tim bisa membantu mereka dalam merencang dan revisi Peraturan Desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang  menjadi  tujuan  diadakannya  Sosialisasi Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengamanan Fungsi Hutan dan Lingkungan di Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. adalah sebagai berikut:
a. Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar memahami tentang  sistem  Pemerintahan  Desa,  Kewenangan  Desa,  Hak  Desa, Kewajiban Desa.
b. Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar memahami tentang Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
c. Untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar memahami Peraturan Desa, Aset Desa dan BUMDesa.
Sebaiknya Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan imformasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, : Kosntitusi Press, Jakarta.
Joeniarto,1996, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia Indonesia , Bumi Aksara, Jakarta. Miriam Budiardjo, 1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta. Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia , Liberti, Yogyakarta Ni’matul Huda, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia , Raja grafindo Persada Jakarta. Satjipto Rahardjo,  2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban , Uki Press, Jakarta
----------------------, 2008, Biarkan Hukum Mengalir , Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
----------------------, 2008, Membedah Hukum Progresif , Penerbit Kompas, Jakarta.
----------------------, 2008, Negara Hukum yang membahagiakan Rakyatnya , Genta Publishing, Yogyakarta
-----------------------, 2009, Hukum Progresif , Genta Publishing, Yogyakarta