INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3945-3953 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi E-Kinerja Studi Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara
Robiyandi Robiyandi 1 ✉ , Okinu Rahim 2 , Eduwin Eduwin 3 , Enos Paselle 4
Universitas Mulawarman
Email: robikukar@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan e-Kinerja di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari modernisasi administrasi pemerintahan daerah. Implementasi e-Kinerja merupakan langkah strategis  untuk  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  kinerja  pegawai  dan  unit  organisasi  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif melalui  wawancara  mendalam  dan  analisis  dokumen  pada  berbagai  unit  kerja  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Kinerja telah meningkatkan akurasi dan kecepatan pengumpulan  data  kinerja,  evaluasi  pegawai,  dan  monitoring  kinerja  organisasi  secara  keseluruhan. Namun, penelitian juga menemukan tantangan seperti ketidaksiapan infrastruktur teknologi di seluruh unit kerja dan kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola teknologi e-Kinerja. Selain itu, perubahan budaya organisasi diperlukan untuk mendukung adopsi teknologi ini. Kesimpulannya,  implementasi  e-Kinerja  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah  langkah  awal  yang positif  dalam  transformasi  administrasi  pemerintahan  menuju  digitalisasi  yang  lebih  komprehensif. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan mengembangkan strategi berkelanjutan, diharapkan sistem e-Kinerja akan terus memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik di masa depan.
Kata Kunci: Implementasi, e-Kinerja,  Kutai Kartanegara

## Abstract
This study aims to investigate the implementation of e-Performance in Kutai Kartanegara Regency as part of the modernization of local government administration. The implementation of e-Performance is a  strategic  step  to  improve  the  efficiency  of  employee  and  organizational  unit  performance management  by  utilizing  information  and  communication  technology.  This  study  uses  qualitative methods through in-depth interviews and document analysis in various work units in Kutai Kartanegara Regency. The results of the study indicate that e-Performance has improved the accuracy and speed of performance data collection, employee evaluation, and overall organizational performance monitoring. However,  the  study  also  found  challenges  such  as  the  unpreparedness  of  technology  infrastructure across work units and the need for human resource capacity development in managing e-Performance technology. In addition, changes in organizational culture are needed to support the adoption of this technology.  In  conclusion,  the  implementation  of  e-Performance  in  Kutai  Kartanegara  Regency  is  a positive initial step in the transformation of government administration towards more comprehensive digitalization. By overcoming existing challenges and developing sustainable strategies, it is hoped that the e-Performance system will continue to provide significant benefits in improving the efficiency and quality of public services in the future.
Keywords: Implementation, e-Performance, Kutai Kartanegara

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem kinerja konvensional yang masih banyak digunakan di berbagai instansi pemerintahan sering kali mengalami kendala dalam hal efisiensi dan akurasi.[ ]Kabupaten Kutai Kartanegara, masih banyak ditemui proses manual dalam pengelolaan kinerja pegawai dan pelaporan kinerja kegiatan. Metode manual yang  dominan  sering  kali  memperlambat  proses,  mengurangi  transparansi,  dan meningkatkan risiko kesalahan data.[1]
Demi menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk terus menerus  berupaya  melakukan  modernisasi.[2]  Dewasa  ini,  pemerintah  Indonesia  terus mendorong  inovasi  dan  modernisasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  melalui penerapan  teknologi  informasi.  Implementasi  e-Kinerja menjadi  salah  satu  langkah  yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja di tingkat kecamatan.[3]  Penerapan  teknologi  informasi,  khususnya  melalui  sistem  e-Kinerja, diharapkan  dapat  mengatasi  tantangan  tersebut  dengan  memperkenalkan  pendekatan yang  lebih  efisien,  akurat,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  administratif  dan  evaluasi kinerja.[4]  Langkah  ini  sejalan  dengan  arah  kebijakan  pemerintah  untuk  memodernisasi pelayanan  publik  dan  meningkatkan  akuntabilitas  di  semua  tingkatan  administrasi pemerintahan.[5]
Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan sistem e-Kinerja dengan baik, seperti penggunaan aplikasi atau sistem berbasis teknologi untuk memonitor kinerja  pegawai  dan  evaluasi  kinerja  kegiatan.[6]  Pengalaman  positif  ini  dapat  menjadi landasan bagi Studi kasus untuk mengadopsi sistem serupa.[7]
Perkembangan  infrastruktur  teknologi  informasi  di  Studi  kasus  juga  menjadi pertimbangan  penting  dalam  implementasi  e-Kinerja.  Ketersediaan  akses  internet  dan perangkat teknologi yang memadai akan mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan dari  sistem  e-Kinerja  yang  akan  diterapkan.  Tidak  sampai  di  situ,  dibutuhkan  Evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur teknologi informasi, seperti akses internet dan perangkat keras,  serta  kesiapan  sumber  daya  manusia  dalam  mengoperasikan  dan  memanfaatkan sistem e-Kinerja. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi dan keberlanjutannya.[8]
Dengan mengadopsi sistem e-Kinerja, memiliki banyak manfaat. Misalnya diharapkan dari  implementasi  e-Kinerja,  seperti  peningkatan  produktivitas  pegawai,  penghematan biaya  administrasi,  percepatan  proses  pengambilan  keputusan  berbasis  data,  serta peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelayanan  publik.[9]  Lebih  lanjut, diharapkan kualitas pelayanan publik di Studi kasus dapat ditingkatkan secara signifikan. Proses  pengelolaan  dan  evaluasi  kinerja  pegawai  serta  kegiatan  akan  menjadi  lebih transparan,  cepat,  dan  akurat,  sehingga  dapat  mendukung  tercapainya  tujuan pembangunan di tingkat lokal.
Atas dasar itu perlu di ulas lebih lanjut tentang Implementasi e-Kinerja di Studi kasus, Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Adapun  rumusan  masalahnya  yaitu;  1)  Bagaimana Implementasi e-Kinerja Studi Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara? 2) Apa tantangan dan hambatan implementasi e-Kinerja di Kabupaten Kutai Kartanegara?.

## METODE PENELITIAN
Implementasi e-Kinerja di  Kabupaten Kutai Kartanegara  adalah penelitian deskriptif kualitatif.  Penelitian  ini  mendeskripsikan  studi  kasus  di  Studi  kasus  secara  ilmiah  dalam bentuk kata-kata dan disusun dalam bentuk kalimat.[10]
Data dalam penelitian ini diambil dari data implementasi e-kinerja. Sumber data pada penelitian  ini  adalah  dokumen  administrasi  berisi  e-kinerja  di  Studi  kasus.  Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pencacatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis lalu melakukan analisis data. Agar data mudah dipahami saat disajikan, maka cara yang ditempuh untuk analisis data
yaitu menggunakan model Miles dan Huberman yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian, yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan simpulan atau verifikasi  (conclusion/cerification).[11]  Fokus  pada  penelitian  ini  adalah  Implementasi  e- Kinerja Studi kasus, Kabupaten Kutai Kartanegara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi e-Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara
1. Kadis Kominfo Kukar Pimpin Rapat Terkait E-Kinerja Tahun 2023

## Gambar 1. Rapat Terkait E-Kinerja Tahun 2023
Kadis  Kominfo  Kukar  Dafip  Haryanto  memimpin  Rapat  Konsolidasi,  Evaluasi,  dan Capaian Progres Pengisian Aplikasi E- Kinerja BKN pada ASN Diskominfo Kukar. Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat dan staf tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar  di  kawasan Timbau Tenggarong pada hari  Jumat, 29 Desember 2023. Dalam  kesempatan  tersebut  Kadis  Kominfo  Kukar  Dafip  Haryanto  menegaskan  bahwa posisinya  sebagai  Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Kukar  yang berkewajiban  memberikan  penilaian  kepada  Pejabat  Struktural  yang  ada  di  Diskominfo Kukar.  Untuk itu dimintanya seluruh pejabat dan staf untuk segera menginput aplikasi E- Kinerja.  Analis  SDM  Aparatur  Diskominfo  Kukar  Andri  Afiat  menekankan  agar  seluruh pejabat dan staf dapat segera menyelesaikan isian E-Kinerja pada hari Jumat 29 Desember 2023. Staf Diskominfo Kukar Agust Wirakusumah mengatakan “Penginputan E -Kinerja BKN merupakan  hal  yang  baru.  Hal  ini  memerlukan  pendampingan  yang  intens  agar penginputan data dapat berjalan o ptimal, efektif, dan efisien,” ujarnya.
Gambar 2. Gelar Pendampingan Input Aplikasi E-Kinerja dan SKP
Gambar 3. Rapat Pendampingan SKP Diskominfo
Dinas  Komunikasi  Informasi  (Diskominfo)  Kukar  atau  Kutai  Kartanegara  sebagai penyelenggara  telah  melakukan  berbagai  cara  mengenai  penerapan  e-kinerja  disemua sektor kepegawaian. Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diketahui telah menggelar  pendampingan  input  aplikasi  E-Kinerja  dan  Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP). Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar di Jalan Pahlawan  1  Kawasan  Timbau  Tenggarong  pada  hari  Jumat,  8  Desember  2023.  Kegiatan pendampingan  tersebut  menghadirkan  narasumber  dari  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Kabupaten Kukar Paimin dan diikuti Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto, Seketaris Kominfo Solihin, seluruh Kepala Bidang, Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional, beserta  seluruh  staf  ASN  Kominfo  Kukar.  Narasumber  Paimin  menjelaskan  bahwa “Penyusunan SKP merupakan bagian dari perencanaan kinerja, dengan acuan berdasarkan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Triwulan dan Tahunan, serta SKP atasan langsung secara berje njang,” terangnya. Dijelaskannya bahwa tujuan pengelolaan kinerja pegawai  untuk  meningkatkan  kualitas  pegawai.  "Pengelolaan  kinerja  pegawai  ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai khususnya di lingkungan Diskominfo Kukar. Bukan hanya itu, pengelolaan kinerja pegawai juga dapat memberikan
efek  terhadap  penguatan  peran  pimpinan  dan  penguatan  kolaborasi  antara  pimpinan dengan  pegawai,  antar  pegawai,  dan  pegawai  dengan  pemangku  kepentingan  lainnya sehingga terciptanya suasana yang harmonis di lingkungan kerja,".
Kadis  Kominfo  Dafip  Haryanto  mengatakan  bahwa  penyusunan  SKP  baru  ini  wajib dilakukan oleh seluruh ASN Kominfo Kukar. “ASN yang tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang  disiplin  ASN.  SKP  ini  nantinya  juga  digunakan  sebagai  pedoman  bagi  seluruh Instansi  Pemerintah  Daerah  dalam  penyusunan  Sasaran  Kinerja  Pegawai  dan  penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang berorientasi pada hasil (output).
Dari  agenda  yang  diadakan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dapat  diketahui  bahwa pemerintah  telah  berusaha  menerapkan  e-governance  dimana  dalam  semua  sistem pemerintahan,  semua  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  lingkup  kabupaten  Kutai Kartanegara telah berupaya mengimplementasikan e-kinerja di lingkungan mereka. Hanya saja implementasi ini tentu saja membutuhkan evaluasi agar semakin lebih baik ke depan.
Tantangan dan Hambatan Implementasi e-Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara
Implementasi  e-Kinerja  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  seperti  di  banyak  tempat lainnya,  dihadapkan  pada  sejumlah  tantangan  dan  hambatan  yang  perlu  diatasi  untuk mencapai  keberhasilan  penuh.  Berikut  adalah  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  dalam implementasi e-Kinerja di tempat tersebut:
• Kesiapan Infrastruktur Teknologi
Salah  satu  tantangan  utama  adalah  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  yang memadai  seperti  akses  internet  yang  stabil  dan  cepat,  serta  kecukupan  perangkat keras yang diperlukan. Beberapa daerah mungkin mengalami kendala dalam hal ini, terutama di daerah pedesaan atau yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi.
• Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Implementasi  e-Kinerja  memerlukan  pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  yang memadai  dari  pegawai  dalam  mengoperasikan  sistem,  menganalisis  data,  dan memanfaatkan  informasi  yang  dihasilkan.  Studi  kasus  mungkin  perlu  melakukan pelatihan  intensif  dan  pembinaan  untuk  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya manusia terkait.
• Perubahan Budaya Organisasi
Penerapan  e-Kinerja  sering  kali  membutuhkan  perubahan  budaya  organisasi, termasuk mengubah pola pikir dan praktik kerja yang sudah mapan secara tradisional. Pegawai dan manajemen perlu mengadaptasi diri terhadap sistem evaluasi yang lebih
transparan dan berbasis data, yang bisa menimbulkan resistensi dari pihak yang tidak terbiasa dengan teknologi baru ini.
• Keamanan dan Privasi Data
Masalah  keamanan  data  dan  privasi  seringkali  menjadi  perhatian  utama  dalam penggunaan  sistem  e-Kinerja.  Studi  kasus  perlu  memastikan  bahwa  sistem  yang diimplementasikan  memiliki  tingkat  keamanan  yang  memadai  untuk  melindungi informasi pribadi dan sensitif pegawai serta data administratif lainnya.
• Kesesuaian dengan Kebijakan dan Regulasi
Implementasi  e-Kinerja  harus  mematuhi  berbagai  kebijakan,  regulasi,  dan  standar yang berlaku, baik dari tingkat lokal maupun nasional. Menyelaraskan sistem e-Kinerja dengan  kerangka  regulasi  yang  ada  mungkin  memerlukan  upaya  tambahan  untuk memastikan kepatuhan yang tepat.
• Biaya dan Anggaran
Biaya  awal  untuk  pengadaan  perangkat  keras,  perangkat  lunak,  serta  pelatihan pegawai  dapat  menjadi  hambatan,  terutama  jika  anggaran  terbatas.  Pengelolaan anggaran  yang  efisien  dan  pencarian  sumber  pendanaan  tambahan  mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi e-Kinerja dengan baik.
Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan ini secara spesifik, Studi kasus dapat merancang  strategi  implementasi  e-Kinerja  yang  lebih  efektif  dan  mengatasi  hambatan- hambatan tersebut dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  tentang  implementasi  e-Kinerja  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Implementasi  e-Kinerja  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  menunjukkan  dampak positif dalam transformasi administrasi dan manajemen kinerja di tingkat pemerintahan daerah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengumpulan data kinerja, evaluasi pegawai, serta pemantauan kinerja  unit-unit  organisasi.  Terdapat  peningkatan  yang  signifikan  dalam  akurasi  dan kualitas  informasi  yang  dihasilkan  oleh  sistem  e-Kinerja,  memungkinkan  pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan administrasi. Hal ini juga berkontribusi  pada  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan sumber  daya publik  serta  pelayanan  masyarakat.  Meskipun  demikian,  implementasi  e- Kinerja  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  juga  menghadapi  sejumlah  tantangan.  Salah satunya  adalah  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  yang  memadai,  termasuk  akses
internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai di seluruh unit kerja pemerintah daerah. Tantangan lainnya meliputi kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan  sistem  e-Kinerja  dengan  efektif.  Perubahan  budaya  organisasi  juga diperlukan untuk mengubah paradigma kerja menuju penerimaan teknologi baru ini serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pegawai dalam penggunaan sistem.
Secara  keseluruhan,  implementasi  e-Kinerja  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara menunjukkan  potensi  besar  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  layanan  publik. Dengan  terus  mengatasi  tantangan  yang  ada  dan  melakukan  perbaikan  berkelanjutan dalam  infrastruktur,  sumber  daya  manusia,  dan  budaya  organisasi,  dapat  diharapkan bahwa  sistem  e-Kinerja  akan  terus  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amane,  Ade  Putra  Ode,  S  Sos,  Yeyen  Subandi,  Tb  M  Adrie  Admira,  and  Harrizki  Arie
Pradana, ‘DIGITALISASI’
Andika,  Maulana,  and  Desi  Maulida,  ‘Implementasi  E -Kinerja  Dalam  Meningkatkan Produktivitas  Kerja  Di  Bappeda  Kabupaten  Nagan  Raya’,  At -Tanzir:  Jurnal  Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, 2022, 99 – 120
Andrian,  Ryan,  and  Widya  Cholil,  ‘Impelementasi  E -Kinerja  Terhadap  Penilaian  Kinerja Pegawai Negeri Sipil’, Jurnal Ilmiah Matrik, 25.2 (2023), 167– 82
Bannister,  Frank,  and  Regina  Connolly,  ‘Defining  E - Governance’,  E -Service  Journal:  A Journal of Electronic Services in the Public and Private Sectors, 8.2 (2012), 3 – 25
Bungin, Burhan, ‘Metodologi Penelitian Kuantitatif. Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan
Publik Serta Ilmu- Ilmu Sosial Lainnya’, 2005, ‘Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi:
Format-Format  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Untuk  Studi  Sosiologi,  Kebijakan  Publik,
Ko munikasi, Manajemen, Dan Pemasaran’, 2013
Denti, Eni Denti, Willy Abdillah, and Fitri Santi, ‘Analisis Implementasi Sistem Elektronik Kinerja (e- Kinerja) Pemerintah Provinsi Bengkulu’, The Manager Review, 3.2 (2021),
73 – 94
Finger, Matthias, and Gaëlle Pécoud, ‘From E -Government to e-Governance? Towards a Model of e- Governance’, Electronic Journal of E -Government, 1.1 (2003), pp52 — 62 Heeks,  Richard,  ‘Understanding  E - Governance  for  Development’,  2001  Ilham,  SSMS,  E -

## Governance (Deepublish, 2021)
Indrawan, I Wayan Iwan, ‘Penerapan Elektronik Kinerja (E -Kinerja) Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Camat Klungkung’, Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik,
Madon, Shirin, and Shirin Madon, E-Governance for Development (Springer, 2009)
Manora,  Elsa,  Evi  Maria,  and  Hanna  Prillysca  Chernovita,  ‘Analisis  Kesuksesan
Implementasi  E-Kinerja  Di  Kota  Salatiga  Menggunakan  Model  DeLone- McLean’,
Building of Informatics, Technology and Science (BITS), 3.1 (2021), 16 – 25
Pratiwi, Wahyu Hanie, and Laila Kholid Alfirdaus, ‘Pengawasan Kinerja Birokrasi Melalui E - Kinerja Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang’, Journal of Politic and Government Studies, 7.2 (2018), 271 – 80
Rizki, Muhammad Farhan, ‘Implementasi Program Electronic Kinerja (E -Kinerja) Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  Di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Serdang  Bedagai’ (Universitas Sumatera Utara, 2021)
Septian,  Glen,  and others,  ‘IMPLEMENTASI  PROGRAM  ELEKTRONIK  KINERJA  PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT’, JPMIS
Veri,  Jhon,  Niki  Pratama,  Irda  Irda,  and  Zeshasina  Rosha,  ‘Model  Implementasi  Sistem Informasi  Penilaian  Kinerja  (E- Kinerja)’,  Jurnal  EKOBISTEK  Fakultas  Ekonomi,  11.4
(2022)
Wahyuni, Sisi, ‘Pengaruh Penerapan E - Kinerja Dan Integritas Terhadap Kinerja Pegawai’,
JESS (Journal of Education on Social Science), 4.2 (2020), 153 – 64
Wijayanto, Adi, ‘Digitalisasi Era Metaverse’, 2022 .