## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
1)
Dania Ulfah Dianti Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email : dania.ulfah-13@feb.unair.ac.id
Noven Suprayogi
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga Email : noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to analyze operating costs in LAZNAS Surabaya, and their strategy to  managing  LAZNAS‟s  amil‟s  right.  Management  is  qualitatitave  disclosure  including Planning,  Organizing,  Directing,  and  Controlling.  The    research  method  used  descriptive qualitative approach with study case strategy on three LAZNAS Surabaya which are LAZNAS Yatim  Mandiri,  LAZNAS  LMI,  and  LAZNAS  Nurul  Hayat.  Data  collected  by  interview  and documentation,  Validation  techniques  used  source  and  technic  triangulation.  Analysis technique  used  Spradley.  Result  of  this  research  is  the  planning  starts  with  budgeting  with apriory  method  and  followed  by  the  planning  of  receipt  of  fund  and  the  arrangement  of Infaq‟s  Amil‟s  right.  Organizing  is  using  centralitation  and  decentralitation.  LAZNAS  without business  unit  is  using  centralization,  LAZNAS  with  business  unit  is  using  decentralitation.  The Controlling Process is by selecting  of uneffiecient budget, and their Controlling Action with cross subsidies and saving reserve funds.
Keywords: Operational Cost, LAZNAS, Management.

## I. PENDAHULUAN
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia dilakukan  oleh  dua  badan  yaitu  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan  zakat  secara  nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden melalui  Menteri  Agama  Lembaga  Amil Zakat  atau  LAZ  adalah  lembaga  yang dibentuk  masyarakat  yang  memiliki  tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan  pendayagunaan  zakat.  LAZ  sendiri dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah.  LAZ  ini  dikukuhkan,  dibina, dan dilindungi pemerintah. LAZ memberikan laporan pertanggung
jawabannya  kepada  pemerintah  sesuai dengan  tingkatannya  (UU  No.  23  Tahun 2011).
Pengelolaan  zakat  membutuhkan dana  yang  cukup  besar  contohnya adalah biaya sosialisasi, promosi, operasional hingga gaji karyawan. Pemerintah tidak memberi bantuan dana untuk menutupi biaya operasional Lembaga  Amil  Zakat  (UU  No.  23  Tahun 2011).  Lembaga Amil akat menggunakan hak amil untuk membayar biaya operasional  atau  membayar  gaji  amil. Allah  SWT  telah  menganjurkan  untuk menggunakan hak Amil untuk membiayai pendistribusian zakat.
MUI  telah  menetapkan  fatwa  untuk semua  LAZ  dalam  pengambilan  bagian hak  amil  yaitu  Fatwa  MUI  No.  8  tahun

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
2011.  Hak  amil  diambil  dari  zakat  dalam batas  wajar  atau  tidak  diambil  dari  zakat sama  sekali  dan  bisa  diambil  dari  dana lain  yang  bukan  dari  zakat.  Amil  Zakat yang  telah  memperoleh  gaji  dari  negara atau  lembaga  swasta  dalam  tugasnya sebagai  Amil  tidak  berhak  menerima bagian  dari  dana  zakat  yang  menjadi bagian  Amil,  sementara  amil  zakat  yang tidak  memperoleh  gaji  dari  negara  atau lembaga swasta berhak menerima bagian  dari  dana  zakat  yang  menjadi bagian  Amil  sebagai  imbalan  atas  dasar prinsip kewajaran.
LAZNAS  mengambil  hak  amil  dari pendapatan  mereka  yaitu  zakat,  infak, sedekah,  wakaf,  dan  lain-lain  hal  ini menunjukkan  bahwa  Hak  Amil  sangat bergantung kepada besaran pendapatan  LAZNAS.  Hak  Amil  memiliki besaran  yang  tak  tentu  atau  bukan pendapatan  tetap  sehingga  LAZNAS memerlukan manajemen keuangan yang baik.  Manajemen  Keuangan  yang  baik dapat  meningkatkan  promosi,  sosialisasi dan iklan yang akibatnya dapat meningkatkan  penerimaan  zakat.  Oleh karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  menulis jurnal  yang  berjudul  “Pengendalian  Biaya Operasional LAZNAS Surabaya”

## II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  adalah lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan.
Pendistribusian
dan pendayagunaan zakat. (UU NO. 23 tahun
2011). Menurut Sudirman (2007:99)
Lembaga  Amil  Zakat  adalah  lembaga pengelola  zakat  yang  dibentuk  oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. Kementerian Agama mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agama No.  333  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pemberian  Izin  Pembentukan  Lembaga Amil  Zakat  salah  satu  isinya  mengatur pemberian  izin  baru  untuk  seluruh Lembaga  Amil  Zakat.  Peraturan  ini ditandangani  6  November  2015  lalu. Dalam regulasi baru ini, ada tiga tingkatan LAZ,  yaitu  LAZ  Nasional  (Laznas),  LAZ provinsi, dan LAZ kabupaten/kota.
Salah  satu  persyaratan  yang tercantum  dalam  KMA  Nomor  333  tahun 2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk  Laznas,  Rp  20  miliar  untuk  LAZ propinsi,  dan  Rp  3  miliar  untuk  Laznas Kabupaten/kota. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperkuat dan
menunjukkan
keseriusan
dalam pengelolaan zakat.
Regulasi  ini  berlaku  mulai  26 November  2016.  Dengan  adanya  jumlah dana  terhimpun  yang  banyak  akan memberikan  kemampuan  mendanai  LAZ dengan  cukup  besar  dan  juga  punya kesempatan  untuk  membuat  program- program  yang  efektif,  bermanfaat,  dan produktif.  Dengan  adanya  KMA,  jumlah batasan  minimum  lebih  kecil  daripada yang  ditentukan  BAZNAS.  Jumlah  ini  juga tidak  harus  terpenuhi  selama  pengajuan, namun  dapat  berupa  kesanggupan. Apabila  LAZ  tidak  mampu  memenuhi jumlah  yang  ditentukan,  lembaga  ini  bisa

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
diturunkan  skalanya.    Jumlah  LAZNAS menurun  menjadi  11  lembaga  hingga saat  ini  karena  banyak  LAZ  yang  tidak memenuhi  syarat  dari  peraturan  KMA. Daftar  LAZNAS  tersebut  dapat  dilihat  di Tabel 1
Tabel 1 Daftar Lembaga Zakat yang Telah
Mendapat Sertifikasi Nasional Setelah
KMA No. 333 Tahun 2015 No. Nama Lembaga Zakat 1. Rumah Zakat Bandung 2. Nurul Hayat Surabaya 3. Inisiatif Zakat Indonesia Jakarta 4. Baitul Mal Hidayatullah 5. Lembaga Manajemen Infaq Surabaya 6. Yatim Mandiri Surabaya 7. Dompet Dhuafa Jakarta 8. Al-Azhar Peduli Ummat Jakarta 9. Lazis Nahdlatul Ulama 10. Baitulmaal Muamalat 11. DPU Daarut Tauhid Bandung
Sumber : http://forumzakat.org
Menurut  Qardhawi  (1999:545)  Amil adalah  orang  yang  melakasanakan kegiatan  yang  berhubungan  dengan urusan  zakat,  mulai  dari  pengumpul sampai  kepada  bendahara  dan  para penjaganya  juga  mulai  dari  pencatat sampai  kepada  akuntan  yang  mencatat keluar  masuk  zakat,  dan  membagi kepada  para  mustahiknya.  Menurut  Al-
Zuhayly  (2008:282)  Amil  adalah  orang- orang  yang  bekerja  memungut  zakat. Orang yang termasuk amil adalah :
a. Orang  yang  ditugasi  mengambil zakat sepersepuluh (al-„asyir);
b. Penulis (al-katib);
c. Pembagi zakat untuk para mustahiq
d. Penjaga harta yang dkumpulkan
e. Orang yang ditugasi
untuk
mengumpulkan pemilik harta kekayaan / muzakki ( al-hasyir)
f. Orang  yang  mengukur  kewajiban zakat muzakki (al-„arif)
g. Setiap  orang  yang  menjadi  panitia selain ahli hukum dan penguasa Fatwa  MUI  No.  08  mengatakan
bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok  orang  yang  diangkat  oleh pemerintah
untuk mengelola
pelaksanaan ibadah zakat atau
Seseorang  atau  sekelompok  orang  yang dibentuk  oleh  masyarakat  dan  disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan  ibadah  zakat.  Syarat  amil menurut Qardhawi (1999 : 551)
a. Hendaklah  dia  seorang  Muslim, karena  zakat  itu  urusan  kaum Muslimin,  maka  Islam  menjadi  syarat bagi  segala  urusan  mereka.  Dari urusan  tersebut  dapat  dikecualikan tugas  yang  tidak  berkaitan  dengan soal  pemungutan  dan  pembagian zakat  misalnya  penjaga  gudang  dan sopir. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dibolehkan dalam  urusan  zakat  menggunakan Amil  bukan  Muslim  berdasar  atas pengertian  umum  dari  kata  Al

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
„amilina  alaiha”,  sehingga  termasuk didalamnya  pengertian  Kafir  dan Muslim.  Juga  harta  yang  diberikan kepada  amil  itu  adalah  upah kerjanya.  Oleh  karena  itu  tidak  ada halangan  baginya  untuk  mengambil upah tersebut. Akan tetapi yang lebih utama  hendaklah  segala  kewajiban Islam  hanya  ditangani  oleh  orang Islam  lagi.  Umar  telah  menoolak seorang  Nasrani  yang  diperkerjakan oleh  Abu Musa sebagai penulis zakat karena  zakat  itu  adalah  rukun  Islam yang utama.
b. Hendaklah petugas zakat itu seorang Mukallaf (berakal dan baligh);
c. Petugas  zakat  itu  hendaklah  orang jujur,  karena  ia  diamanati  oleh  harta Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tidak dapat dipercaya,  misalnya  ia  akan  berbuat zalim kepada para pemilik harta.
d. Memiliki  ilmu  pengetahuan  tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil Zakat. Para ulama  mensyaratkan  petugas  zakat faham mengenai hukum zakat. Hal ini dikarenakan  apabila  petugas  zakat tidak  mengerti  hukum  zakat  maka  ia tidak  akan  mampu  melaksanakan tugasnya.
Masalah
zakat membuatkan  pengetahuan  tentang harta  yang  wajib  dizakat  dan  tidak wajib  dizakat  juga  tentang  urusan zakat yang memerlukan ijtihad dalam masalah  yang  timbul  untuk  diketahui hukumnya.
e. Kemampuan
melaksanakan tugasnya. Amil hendaknya memenuhi syarat  untuk  dapat  melaksanakan tugasnya  dan  sangggup  memikul tugas itu.
Allah  SWT  menetapkan  aturan agar  petugas  zakat  dapat  menerima bagian  dari  harta  yang  dikumpulkannya. Ulama  masih  memperdebatkan  tentang jumlah  yang  berhak  diterima  oleh  Amil. Disebutkan  dalam  Al-qur‟an  surat  At- Taubah  ayat  60  bahwa  ada  delapan kelompok  (keseluruhan  atau  sebagian) yang  berhak  menerima  harta  zakat  yang telah
dikumpulkan.
Abu Daud meriwayatkan  hadist  Nabi  SAW  yang mengatakan:
ْوَأ اَهْيَلَع ٍلِماَعِل  ْوَأ ِ َّاللَّ ِليِبَس ىِف ٍزاَغِل ٍةَسْمَخِل َّلاِإ ٍّىِنَغِل ُةَقَدَّصلا ُّلِحَت َلا ْوَأ ِهِلاَمِب اَهاَرَتْشا  ٍلُجَرِل  ْوَأ  ٍمِراَغِل َقِّدُصُتَف  ٌهيِكْسِم  ٌراَج ُهَل  َناَك  ٍلُجَرِل ِّىِنَغْلِل  ُهيِكْسِمْلا اَهاَدْهَأَف ِهيِكْسِمْلا ىَلَع
“Tidak  halal  sedekah  bagi  orang  kaya kecuali  dalam  lima  hal.  Pertama,  orang yang  berperang  di  jalan  Allah.  Kediua, karena  jadi  amil  zakat.  Ketiga,  orang berhutang. Keempat, orang yang membeli barang sedekah dengan
hartanya. Kelima, orang yang tetangganya  seorang  miskin,  lau  ia bersedekah  kepada  orang  miskin  tadi, maka  dihadiahkan  kembali  kembali kepada orang kaya itu tadi.”
Ketetapan  mengenai  banyaknya jumlah  yang  diterima  oleh  delapan kelompok ini diserahkan kepada kebijaksanaan  Imam  atau  wakilnya. Ketentuan  lebih  tegas  tentang  hak  atau

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
bagian  amil  zakat  adalah  seperti  yang diungkapkan  oleh  pengikut  Mahdzab Syafi‟i  bahwa  Amil  Zakat  yang  berhak menerima  bagian  amil  zakat  secara penuh  yaitu  seperdelapan  (1/8)  atau 12,5%  dari  jumlah  dana  zakat  yang terkumpul  adalah  amil  yang  terdiri  dari orang-orang  yang  disamping  amanah, jujur,  memahami  hukum  dengan  baik, memiliki kemampuan melaksanakan zakat,  juga  harus  diusahakan full-time .
Amil  yang  baik  adalah  amil  yang melakukan  sosialisasi  zakat  dan  tidak bekerja  pasif  hanya  menunggu  muzakki, mengadministrasikannnya, dan membagikannya dengan tepat.
Ada  berbagai  macam  pengertian mengenai  istilah  manajemen,  seperti Koontz  dan  Weihrich  (2012:3)  disebutkan bahwa manajemen adalah proses mendesain dan mempertahankan lingkungan dimana individu-individu bekerja  secara  berkelompok  dan  efisien untuk  mencapai  tujuan  yang  sudah ditetapkan.  R.  Tery  dalam  Amrullah (2004:7)  Manajemen  merupakan  suatu proses  khas  yang  terdiri  dari  tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan,  dan pengendalian  yang  dilakukan  untuk menentukan melalui pemanfaatan sumber  daya  manusia  dan  sumber- sumber lainnya.
Solihin  (2009:3)  dalam  bukunya menyebutkan  bahwa  salah  satu  aspek kunci dalam manajemen adalah bagaimana  manajer  dapat  mengenali peran  dan  pentingnya  para  pihak  yang
akan  membantu  tercapainya  tujuan perusahaan. Para manajer harus mengetahui  bahwa  seorang  manajer tidak dapat mencapai tujuan perusahaan sendiri  dan  harus  melalui  kerja  sama dengan  orang  lain.  Peter  Drucker  dalam Solihin  menambahkan  bahwa  tugas penting  manajer  adalah  menentukan arah  tujuan  perusahaan,  memberikan kepemimpinan  untuk  mencapai  tujuan serta  membuat  keputusan  mengenai bagaimana  menggunakan  sumber  daya organisasi  untuk  mencapai  tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Fungsi  manajemen  pertama  kali dirumuskan  menjadi  5  fungsi,  namun seirng  perkembangan  jaman  fungsi manajemen  dirumuskan  menjadi  4  fungsi yang mencakup:

## 1. Perencanaan (planning)
Menurut  Solihin  (2009:63) Perencanaan  adalah  suatu  proses menentukan  di  awal  berbagai hasil  akhir  yang  ingin  dicapai perusahaan  di  masa  mendatang. Antara  kegiatan  perencanaan dengan  hasil  akhir  yang  ingin dicapai diasumsikan terdapat jeda waktu (time  lag) ,  dimana  semakin panjang  rencana  yang  dibuat maka jeda waktu antara perencanaan  dengan  hasil  akhir yang  ingin  dicapai  semakin  besar dan drajat ketidakpastian pencapaian hasil tersebut semakin meningkat.
2. Pengorganisasian (organizing)

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
Menurut  Amrullah  (2004:13) pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian  sumber  daya  serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan  kelompok  untuk  menerapkan rencana.
3. Pengarahan (leading)
Menurut  Koontz  (2012:27)
pengarahan
adalah mempengaruhi  karyawan  untuk berkontribusi  di  organisasi  dan tujuan  kelompok.  Hampir  semua manajer  akan  mengakui  bahwa masalah  paling  penting  yang timbul  adalah  masalah  karyawan, seperti  masalah  keinginan,  sikap sebagai individu dan dalam grup.
4. Pengendalian (controlling)
Menurut  Amrullah  (2004:
15) Suatu proses untuk memastikan
adanya  kinerja  yang  efisien  dan pencapaian  tujuan  perusahaan. Pengendalian
mencakup
menetapkan  berbagai tujuan  dan standar,  membandingkan  kinerja sesungguhnya dengan perencanaan, mendorong keberhasilan dan mengoreksi berbagai kelemahan. Menurut Supriyono (2000:276)
Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak  membagikan  aktiva  atau  labanya untuk  direksi  atau  pada  anggotanya. Namun  dapat  memberikan  gaji,  upah pada  para  karyawan,  termasuk  direksi dan  anggota  yang  memasok  barang
atau  memberika  jasa  pada  organisasi. Organisasi nirlaba bekerja untuk mendukung  suatu  isu  atau  perihal  atau tujuan  social  yang  bersifat  tidak  komersil, tidak  ada  unsur  mencari  laba  (moneter) dalam menarik perhatian publik.
Menurut Hansmann dalam Nainggolan  (2012:2)  lembaga  nirlaba masih dapat digolongkan yaitu :
a. Lembaga nirlaba donasi
b. Lembaga nirlaba komersial
Tabel 2
Perbedaan Lembaga Komersial dengan
Lembaga Nirlaba N o. Perbed aan Lembaga Nirlaba Lembaga Komersial 1.  Tujuan Sosial Komersial 2.  Modal Didapat dari anggota, pendiri yang sudah dipisahkan dari kepemilikan pribadinya. Didapat Dari pendiri sekaligus pemilik 3.  Fokus kegiata n Pada sisi biaya karena ini adalah refleksi dari kegiatan yang dilakukan Pendapata n, karena pendapata n yang besar akan menghasilk an keuntunga n yang besar. 4.  Pendap atan Memiliki karakteristik khusus yaitu ketertarikan dengan pemberinya.
Bisa dari siapa saja, terutama dari pelanggan dan tidak memiliki ikatan apapun. 5.  Biaya Cerminan dari kegiatan sosial yang Pengorban an untuk mendapat kan

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
dilakukanny a pendapata n usaha. 6.  Keuntun gan Tidak mengenal keuntungan usaha Pada akhir periode
Sumber  :  Nainggolan,  Pahala.  2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba. Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi
Beberapa hal yang dapat dicapai dengan  pengelolaan  keuangan  yang baik dalam suatu lembaga nirlaba adalah :Pencapaian misi sosial lembaga
a. Dengan  perencanaan  serta
pengelolaan yang baik lembaga dapat memperkirakan kebutuhan dana serta kemampuan
memenuhi  kebutuhan  tersebut sejak awal.
b. Efisiensi penggunaan dana
Pengelolaan keuangan lembaga  nirlaba  yang  baik akan membuat lembaga
mampu  mengatur  besaran dana yang dibutuhkan.
c. Pengaman aset lembaga nirlaba
d. Pengembangan dan pertumbuhan lembaga nirlaba melalui pengembangan sumber-sumber
pendanaan atau sumber pendapatan.

## III. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  pendekatan yang  dipakai  adalah  pendekatan  kualitif. Pendekatan  kualitatif  sendiri  menurut Sugiono  (2009:15),  metode  penelitian
kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek  yang  alamiah  (sebagai  lawannya adalah  eksperimen)  dimana  peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan  sampel  sumber  dan  data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan triangulasi  (gabungan)  dengan  teknik analisis menggunakan metode Spradley.
Jenis  penelitian  yang  dipakai  oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif  yang  mempelajari  masalah- masalah  yang  ada  serta  tata  cara  kerja yang  berlaku.  Peneliti  menggunakan penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan metode  studi  kasus  untuk  menjawab pertanyaan pada rumusan masalah

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketiga LAZNAS ini sudah berkembang  cukup  lama,  sehingga perencanaan  mereka  sudah  cukup matang.  Perencanaan  mereka  dimulai dengan  membuat  Rancangan  Kerja Anggaran  Tahunan  atau  (RKAT).  RKAT yang dibuat oleh  LAZNAS didasarkan dari RKAT  tahun  lalu  dan  dibandingkan dengan realisasi pada tahun tersebut. Dari perbandingan  tersebut  diambil  yang paling  sesuai  dengan  ramalan  keadaan kedepannya.
Penyusunan  Anggaran  ini  sesuai dengan cara penyusunan anggaran yang disebut  dengan  Pragmatis.  Menurut Harahap  (1997:89)  Pragmatis  adalah metode  penyusunan  anggaran  yang

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
ditetapkan  berdasarkan  pengalaman masa lalu. Penetapan anggaran dilakukan  secara  ilmiah  berdasarkan standar  yang  dihitung  secara  ilmiah  pula atau  berdasarkan  pengalaman  tahun- tahun  sebelumnya.  Metode  ini  lebih realistis  jika  kita  lihat  pengalaman  yang lalu  tetapi  kurang  melihat  peluang  masa depan.    Setelah  penyusunan  biaya operasional  LAZNAS,  dilanjutkan  dengan menentukan  Perencanaan  Pemasukan Dana Operasional LAZNAS.
Pemasukan  Operasional  paling besar  berasal  dari  dana  Infaq.  Yatim Mandiri  memiliki  sumber  dana  Infaq sebanyak  71%,    Nurul  Hayat  mendapat dana infaq sebanyak 80% sedangkan LMI memiliki sumber dana infaq sebanyak 46% dan  menjadi  pemasukan  operasional yang  paling  besar.  Penerimaan  sumber dana  operasional  dari  Yatim  Mandiri sebanyak  11%  ,  Nurul  Hayat  sebanyak  6% sedangkan  LMI  sebanyak  22%  dari  total penerimaan.  Fenomena  ini  dikarenakan donatur mengeluarkan infaq bisa sewaktu-waktu dan donasi yang diberikan juga  tidak  dibatasi,  sedangkan  zakat hanya  dikeluarkan  ketika  waktu  tertentu oleh  sebagian  besar  muslim  di  Indonesia dengan  donasi  yang  dibatasi.  Selain fenomena  diatas  ada  juga  kondisi  umat Islam  yang  menyebabkan  penerimaan zakat  lebih  kecil  dibandingkan  dengan penerimaan infaq.
Dikutip
dari tempo.com ,  minat  zakat  di  Indonesia masih  sangat  minim.  Menurut  BAZNAS, hanya  sekitar  1%  umat  Islam  yang  mau
berzakat. Potensi zakat di Indonesia sendiri sangat  besar  yaitu  270  trilyun  per  tahun. Nominal  ini  sekitar  4,34  %  dari  Gross Domestic  Product  di  Indonesia.  Sosialisasi zakat sangat penting mengingat potensi zakat di Indonesia.
Keterbatasan ini membuat donatur zakat  LAZNAS  hanya  terbatas  pada swasta  dan  wirausaha  saja.  Kesadaran umat  Islam  untuk  berzakat  juga  rendah. Infaq  dan  shodaqoh  sendiri  juga  lebih fleksibel  dan  tidak  terbatas  jumlah  dan bentuk  barangnya,  lebih  bebas  untuk memberi  dan  tidak  terbatas  waktu.    Hal- hal tersebut yang mengakibatkan penerimaan  dari  zakat  ini  lebih  kecil dibandingkan dengan infaq dan shodaqoh.  Porsi hak amil di Infaq sebagai sumber  dana  yang  paling  besar  ini  tidak ditentukan  sehingga  LAZNAS  memiliki kebijakan sendiri dalam porsi hak amilnya.
Yatim Mandiri mengambil hak amil dari  infaq  yang  paling  besar  diantara LAZNAS Surabaya lainnya. Hal ini disebabkan Yatim
Mandiri memiliki cabang  yang  paling  banyak  yaitu  40 cabang sementara Nurul Hayat
mempunyai  16  cabang  dan  LMI  memiliki 25 cabang Berikut adalah tabel perbandingan  jumlah  cabang  LAZNAS dengan pengambilan hak amil Infaqnya.
Tabel 3 Perbandingan Jumlah Cabang LAZNAS dengan Pengambilan Hak Amil Infaq

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa dengan  banyaknya  jumlah  cabang  akan meningkatkan  pengambilan  hak  amil Infaqnya.  Yatim  Mandiri  mengambil  hak amil  paling  besar  25-30%  dengan  jumlah cabangnya  sebanyak  40  cabang.  Nurul Hayat  mempunyai  cabang  yang  sedikit mengambil  hak  amil  yang  paling  sedikit yaitu 12,5%.
Robbins  (2001:118)  mendefinisikan sentralisasi  adalah  Jenjang  kepada  siapa kekuasaan formal untuk membuat pilihan- pilihan  secara  leluasa  dikonsentrasikan pada seorang individu, unit atau tingkatan (biasanya berapa pada tingkatan  yang  tinggi  pada  organisasi), dengan  demikian  mengijinkan  para pegawai  (biasanya  pada  tingkatan rendah  pada  organisasi)  untuk  memberi masukan yang minimal kedalam pekerjaan mereka.
Menurut  Blocher  (2001:906)  Suatu perusahaan bisa dikatakan terdesentralisasi  jika  perusahaan  ini  telah memilih  untuk  mendelegasikan  sejumlah tanggung  jawab  besar  kepada-kepada manajer Unit Bisnis Strategi.
Penentuan  Sistem  Pengumpulan Dana  terlihat  berbeda  antara  LAZNAS yang  memiliki  unit  usaha  dengan  LAZNAS
yang  tidak  memiliki  unit  usaha.  LAZNAS yang  memiliki  unit  usaha  memilih  sistem Desentralisasi  yaitu  LAZNAS  Nurul  Hayat. LAZNAS  yang  memilih  sistem  Sentralisasi tidak  memiliki  unit  usaha  yaitu  LMI.  Yatim Mandiri  sudah  memiliki  unit  usaha  namun unit  usaha  yang  Yatim  Mandiri  kelola hanya  di  pusat  Yatim  Mandiri  saja.  Yatim Mandiri  memilih  sistem  Sentralisasi  dalam sistem pengumpulan dananya.
Nurul Hayat memilih Sistem
Desentralisasi  karena  setiap  cabangnya sudah  memiliki  unit  usaha  yang  dapat dikelola  sehingga  cabang  tidak  perlu bergantung  ke  pusat  maupun  donatur. Nurul Hayat menyerahkan pengelolaan ke cabang  namun  cabang  tetap  harus mengirimkan  rencana  anggaran  dan mengirimkan
Laporan
Pertanggungjawaban  ke  pusat.  Hal  ini dilakukan  sebagai  bentuk  pengawasan ke  cabang  agar  cabang  tidak  bertindak sembarangan dalam mengelola dana.
Yatim  Mandiri  memiliki  cabang yang banyak sehingga diperlukan strategi untuk  menyeimbangkan  kesetimpangan cabang besar dan cabang kecil. Cabang besar  telah  stabil  dan  telah  mendapat donatur  tetap.  Cabang  kecil  masih membutuhkan  dana  untuk  mencari donatur, promosi, dan lain-lain sedangkan pemasukan  yang  diterima  masih  tidak stabil.  Yatim  Mandiri  membuat  strategi Subsidi Silang untuk masalah ini.
Subsidi Silang ini adalah untuk tidak menyamaratakan pemasukan yang diberikan  ke  cabang-cabang.  Cabang
No. LAZNAS Jumlah Cabang Pengambilan Hak  Amil Infaq 1. Yatim Mandiri 40 Cabang 25-30% 2. Nurul Hayat 16 Cabang 12,5% 3. LMI 25 Cabang 20%

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
yang  besar  akan  mendapat  dana operasional yang lebih sedikit dibandingkan  dengan  cabang  kecil. Cabang  kecil  akan  mendapat  dana operasional yang lebih besar.
LMI  tidak  menggunakan  strategi ini,  LMI  menyamaratakan  hak  amil  yang diterima  untuk  semua  cabang.  Dana yang  diberikan  kepada  cabang  sudah sesuai  dengan  rencana  anggaran  yang telah  disusun.  Setiap  LAZNAS  juga  telah menyiapkan dana cadangannya masing- masing.  Hal  ini  dikarenakan  sumber  dana LAZNAS  cenderung  fluktuatif  dan  sukar untuk  diukur.  Pada  masa-masa  tertentu, pendapatan  dari  infaq  dapat  melonjak cukup  tinggi  dan terkadang  pendapatan dari  infaq  atau  pendapatan  dari  zakat yang  turun.  LAZNAS  Yatim  Mandiri menganggarkan dana cadangan terlebih dahulu. LAZNAS Nurul Hayat memiliki cara yang  berbeda.  Nurul  Hayat  menyimpan kelebihan  dana  ketika  penerimaan  yang diterima berlebih sehingga dapat menutupi  kerugian  ketika  pendapatan tidak dapat menutupi pengeluaran pada bulan-bulan tertentu.
LAZNAS LMI
mempunyai cara
sendiri
dalam mengelola. Penganggaran telah disesuaikan  terlebih  dahulu  dengan membuat  anggaran  tersebut  dengan tidak  menggunakan  semua  yang  telah dianggarkan.Selisih  dari  anggaran  dan penggunaan akan dipakai sebagai dana saving ketika memerlukan dana darurat.
V. SIMPULAN
Perencanaan  Biaya  Operasional dimulai  dari  Perhitungan  Pengeluaran
Operasional dan Perencanaan
Penerimaan  Dana  Operasional  LAZNAS.
Penganggaran
biaya operasional menggunakan  metode  Pragmatis  yaitu penyusunan  anggaran  yang  ditetapkan berdasarkan  pengalaman  masa  lalu. Penerimaan dana infaq yang paling besar dari  penerimaan  yang  lain  dan  tidak memiliki  aturan  pembatasan  porsi  hak amil  membuat  LAZNAS  mengambil  porsi hak  amil  dari  Infaq  berdasarkan  jumlah cabangnya
Pengorganisasian dan
Pengarahan menggunakan sistem sentralisasi  dan  desentralisasi.  Sentralisasi adalah  jenjang  kepada  siapa  kekuasaan formal  untuk  membuat  pilihan  secara leluasa  dikonsentrasikan  ke  tingkatan yang paling tinggi di organisasi.
Desentralisasi  adalah  pemilihan  sejumlah tanggung  jawab  besar  kepada-kepada manajer  Unit  Bisnis  Strategi.  Penentuan sistem  organisasi  ini  berdasarkan  unit usaha LAZNAS tersebut.
Sistem  Pengendalian  Operasional LAZNAS.  Yatim  Mandiri  menggunakan sistem  subsidi  silang  di  pengendaliannya. Sistem  ini  membuat  cabang  yang  sudah besar  mendapat  hak  amil  lebih  sedikit dibandingkan dengan cabang kecil yang masih perlu bantuan dana. Ketiga LAZNAS ini  memakai  sistem  pencadangan  dana. Yatim  Mandiri  dan  LMI  menganggarkan dana  cadangan  sedangkan  Nurul  Hayat
Dianti,  et  al/Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan  Terapan  Vol.  5  No.  8  Agustus  2018:  631-641;

## PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL LAZNAS SURABAYA
menyadangkan  kelebihan  dana  di  bulan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Al - Zuhayly ,  Wahbah.  2000. Zakat  Kajian Berbagai  Mazhab .  Bandung.  PT. Remaja Rosdakarya. as-Sijistani,  Abu  Da'ud  Sulaiman  ibn Ash`ath  al-Azadi.  Sunan  Abu  Daud juz 2 hal. 119, hadits no. 1635. Beirut: al-Maktabah al-„Ashriyah.
Amrullah,  dan  Haris  Budiyono.  2004. Pengantar Manajemen . Yogyakarta: Graha Ilmu
Blocher, Edward J., Kung H Chen, Thomas
W.  Lin.  2001.  Manajemen  Biaya dengan  Tekanan  Stratejik.  Salemba Empat. Jakarta
Harahap.  Sofyan  Syafri.  2001.  Budgeting
Penganggaran: Perencanaan Lengkap Untuk Membantu Manajemen,  Edisi  1,  PT.  Raja Grafindo, Jakarta Koontz,  Harold  dan  Heinz  Weihrich.  2012. Essentials  of Management An International and Leadership Perspective . New Delhi.
Tata
McGraw-Hill Nainggolan,  Pahala.  2012. Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba .
Jakarta:  Yayasan  Bina  Integrasi Edukasi (YBIE) Qardhawi,  Yusuf,  DR.  1999. Fiqih  Az-Zakat , Bandung : Mizan Sudirman, 2007. Zakat Dalam Pusaran Arus
Modernitas, Malang:  UIN  Malang Press, Solihin, Ismail. 2009. Pengantar
Manajemen . Jakarta: Erlangga Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D) . Bandung: Alfabeta Supriyono,  RA.  2000. Sistem  Pengendalian Manajemen.  Buku  2 .  Edisi  Pertama. BPFE. Yogyakarta.
Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang
No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran
Negara  RI  Tahun  2011,  No.  115. Sekretariat Negara. Jakarta. Robbins,  Stephen  P.  2001. Essentials  of Organization  Behavior  (5th  ed.) . International  Edition:  McGraw-Hill, Inc. Wahyu, Marifka Hidayat. 2014. Umat Islam Baru  Zakat  Sebesar  1  Persen . (Online) (http://gaya.tempo.co diakses pada tanggal 6 Juli 2017)