## Obligation Of Giving Alimentation To Increased Children Due To
Parents' DIvorce
(Study of PT JAKARTA Decision Number 450/PDT/2019/PT DKI)
Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Yang Belum Dewasa Akibat Perceraian Orang Tuanya
(Studi Putusan PT JAKARTA Nomor 450/PDT/2019/PT DKI)
Sonia Yekti Hapsari 1) ; Misbahul Huda 2)
1,2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: 1) Soniayha22@gmail.com ; 2) misbahulhuda@iblam.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022] Revised [13 Oktober 2022] Accepted [15 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Dalam  hal  terjadinya  perceraian  antara  suami  istri,  secara  hukum  hubungan  mereka  putus sebagai  suami  istri.  Tapi  sebaliknya  mengenai  hubungan  hukum  dengan  anak-anak  mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orang tua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak  yang  ditinggalkan. Dampak dari perceraian  itu  tidak  hanya terjadi di masa  sekarang,  tetapi  juga  berdampak  untuk  kehidupan  anak-anak  di  masa  yang  akan datang.  Anak  sebagai  tunas  bangsa  merupakan  generasi  penerus  dalam  pembangunan bangsa  dan  negara.  Anak  belum  dapat  berdiri  sendiri  perlu  diadakan  usaha  kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik  secara rohani, jasmani maupun sosial.  Dalam  contoh  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  450/PDT/2019/PT  DKI, Menghukum  agar  orang  tua  (ayah)  memberikan  biaya  hidup/pemeliharaan  (alimentasi)  dan biaya  pendidikan  anak  yang  bernama  Bennedict  Dayton  Lim  sejumlah  Rp8.000.000,00 (delapan  juta  rupiah)  per  bulannya  hingga  anak  tersebut  dewasa,  yang  diberikan  melalui Terbanding/semula Penggugat paling lambat tanggal 5 per bulannya.l.

## ABSTRACT
In  the  event  of  a  divorce  between  husband  and  wife,  legally  their  relationship  is  broken  as husband and wife. But on the contrary, regarding the legal relationship with their children, even though they are divorced, it means that the parents still have rights and obligations towards the abandoned child. The impact of divorce does not only occur in the present, but also affects the lives  of  children  in  the  future.  Children  as  the  nation's  buds  are  the  next  generation  in  the development  of  the  nation  and  state.  Children  cannot  stand  alone,  it  is  necessary  to  make efforts for child  welfare so that they can grow and  develop properly both spiritually, physically and socially. In the example of the DKI Jakarta High Court Decision Number 450/PDT/2019/PT DKI,  Sentencing  that  the  parents  (father)  provide  living  expenses/maintenance  (alimentation) and education costs for a child named Bennedict Dayton Lim in the amount of Rp. 8,000,000.00 (eight  million).  rupiah)  per  month  until  the  child  is  an  adult,  which  is  given  through  the Appellant/originally the Plaintiff no later than the 5th day of the month..

## KEYWORDS
Due to divorce, granting alimentation, minors
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pemerintahan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  wajib  melakukan  perlindungan  hukum  kepada semua  warga  negaranya  tanpa  terkecuali.  Perlindungan  hukum  merupakan  hak  asasi  manusia  yang dimiliki  oleh  setiap  warga  negara  Indonesia.  Hak  setiap  warga  negara  Indonesia  untuk  memperoleh perlindungan  hukum  telah  diatur  dalam  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945.  Oleh  sebab itu,  perlindungan  hukum  terhadap  hak  anak,  merupakan  salah  satu tugas negara yang ditegaskan dalam konstitusi.
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan.hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak itu penting  dan  berharga  di  mata  Tuhan,  oleh  karenanya  jangan  anak-anak  menjadi  korban,  akibat  dari perceraian yang dilakukan orang tua. Dampak dari perceraian itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi  juga  berdampak  untuk  kehidupan  anak-anak  di  masa  yang  akan  datang.  Anak  sebagai  tunas bangsa  merupakan  generasi  penerus  dalam  pembangunan  bangsa  dan  negara.  Anak  belum  dapat berdiri  sendiri  perlu  diadakan  usaha  kesejahteraan  anak  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
Anak  wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum  karena  eksistensinya  yang  sangat  fundamental dalam  tatanan  suatu  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Anak  merupakan  pelanjut  keturunan, menjadi  kebanggaan  keluarga,  dan  pada  tatanan  yang lebih luas  menjadi  generasi  penerus  yang  akan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak  anak  yang  lahir  dari  setiap  perkawinan,  khususnya  jaminan  terpenuhi  hak  nafkah  anak  yang
terdampak  perceraian  sangat  diperlukan  agar  anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  normal  dan wajar sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri.
Akibat  perceraian  kedua  orangtua,  berdampak  pada  pemenuhan  nafkah  anak  yang  masih bergantung  pada  orang  tua.  Kasus  terkait  anak  terdampak  perceraian  menduduki  peringkat  kedua  dari total  pengaduan  kasus-kasus  perlindungan  anak  kepada  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI). Sepanjang periode 2015- 2020, tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jika dilihat dari keseluruhan kategori pengaduan, jumlah ini menduduki peringkat kedua  setelah  kategori  laporan  kasus  anak  berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  yang  mencapai  7.698 kasus.
Penelusuran  penulis  terhadap  beberapa  putusan  pengadilan  (khususnya  pengadilan  agama), terdapat  ragam  variasi  putusan  tentang  nafkah  anak  pasca  perceraian.  Setidaknya,  ada  tiga  ruang lingkup  disparitas  putusan  pengadilan  agama  tentang  nafkah  anak:  Pertama,  keberadaan  nafkah  anak dalam  putusan  perceraian,  hanya  1%  dari  putusan  cerai  yang  membahas  nafkah  anak,  padahal  anak adalah  pihak  yang  rentan  terdampak  negatif  perceraian  orang  tuanya.  Kedua,  perbedaan  putusan tentang nominal nafkah anak. ditemukan berbagai versi, antara lain: (a) pengadilan menetapkan jumlah nafkah  anak  pasca perceraian  sesuai  dengan  kemampuan  finansial  bapak  pada  saat  terjadi perceraian tanpa  mempertimbangkan  standar  minimal  kebutuhan  real  anak;  (b)  pengadilan  menetapkan  jumlah nafkah  anak  pasca  perceraian  setelah  mempertimbangkan  kemampuan  finansial  bapak  dan  standar minimal kebutuhan real anak; (c) pengadilan menetapkan jumlah nafkah anak pasca perceraian setelah mempertimbangkan  kemampuan  finansial  bapak  dan  standar  minimal  kebutuhan  real  anak  serta ditambah dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan; (d) pengadilan menetapkan jumlah nafkah anak berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan hakim secara subjektif  tanpa  menggunakan  standar  yang  jelas  dan  pasti;  (e)  pengadilan  menetapkan  jumlah  nafkah anak  sejak  terjadi  perceraian  sampai  anak  berusia  dewasa  atau  mampu  berdiri  sendiri  sesuai  dengan hasil  kesepakatan  dalam  persidangan;10  dan  (f)  pengadilan  menetapkan  jumlah  nafkah  anak  dengan menggunakan  standar  metode  jurumetri,  penentuan  jumlah  nafkah  anak  dengan  mempertimbangkan kebutuhan  real  anak,  kemampuan  finansial  ayah,  dan  angka  kelayakan  hidup  minimum.11  Dan  Ketiga, perbedaan  putusan  dalam  menentukan  pihak  yang  bertanggugjawab  menanggung  nafkah  anak. Mayoritas  putusan  menetapkan  bapak  yang  terbukti  mempunyai  penghasilan  bertanggungjawab menafkahi  anak,  sementara  jika  bapak  tidak  terbukti  mempunyai  penghasilan  yang  cukup  maka  terjadi disparitas,  sebagian  gugatan  dicabut,  sebagian  ditolak,  sebagian  kecil  menetapkan  ibu  yang berpenghasilan yang bertanggungjawab menafkahi anak.
Dalam  penelitian ini  penulis  memberikan  contoh  putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta Nomor 450/PDT/2019/PT  DKI  terkait  pemberian  alimentasi  kepada  seorang  anak  sebagai  akibat  perceraian orang  tuanya,  yang  menetapkan  :  “Menghukum  agar  Pembanding/semula  Tergugat  memberikan  biaya hidup/pemeliharaan  (alimentasi)  dan  biaya  pendidikan  anak  yang  bernama  Bennedict  Dayton  Lim sejumlah  Rp8.000.000,00  (delapan  juta  rupiah)  per  bulannya  hingga  anak  tersebut  dewasa,  yang diberikan melalui Terbanding/semula Penggugat paling lambat tanggal 5 per bulannya”..

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penulisan  jurnal  adalah  yuridis  normatif  yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan  yang  dibahas.  Penelitian  ini  akan menganalisis  masalah  hukum,fakta,  dan  gejala  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pendekatan hukum,  kemudian  di  peroleh  gambaran  yang  menyeluruh  mengenai  masalah  yang  akan  di  teliti. Penelitian  yang  berbentuk  deskriftif  analisis  ini  hanya  akan  menggambarkan  keadaan  objek  atau persoalan  dan  tidak  dimaksudkan  mengambil  atau  menarik  kesimpulan  yang  berlaku  umum  mengenai kewajiban  pemberian  alimentasi  kepada  anak  yang  belum  dewasa  sebagai  akibat  perceraian  orang tuanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum penulis membahas tentang judul dalam artikel ini, ada baiknya penulis menyampaikan terlebih  dahulu  hal  yang  secara  langsung  perbaikan  dengan  kewajiban  pemberian  alimentasi  kepada akan di bawah umur akibat perceraian orang tuanya yaitu:
1.  Akibat Perceraian
a.  Anak yang belum   mumayyiz   berhak   mendapatkan   hadhanah dari ibunya, kecuali  bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : wanita-wanita dalam garis lurus dari
ibu,  ayah,  wanita-wanita  dalam  garis  lurus  ke  atas  dari  ayah  dan  saudara  perempuan  dari  anak yang bersangkutan.
b.  Anak yang sudah mumayyis berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
c.  Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani  dan  rohani anak,  meskipun biaya nahkah  dan  hadhanah  telah dicukupi,  maka  atas permintaan  kerabat  yang bersangkutan  Pengadilan  Agama  dapat  memindahkan  hak  hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang mempunyai hak hadhanah pula.
d.  Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggungan  ayah  menurut  kemampuannya, sekurang-sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

## 2. Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Orang Tuanya
Terjadinya  perpisahan  dalam  arti  perceraian maka  orang  tua  masih  juga  mempunyai  kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak sesuai dengan penghasilan orang tua. a.  Macam-Macam Biaya Pemeliharaan Anak
Apabila  terjadi  perceraian  dimana  telah  di  peroleh  keturunan  dalam  perkawinan  itu,  maka yang  berhak  mengasuh  anak  hasil  perkawinan  adalah  ibu,  atau  nenek  seterusnya  ke  atas.  Tetapi mengenai  pembiayaan  untuk  penghidupan  anak  itu,  termasuk  biaya  pendidikannya  adalah  menjadi tanggung jawab ayahnya. Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka  putus  sebagai  suami  istri.  Tapi  sebaliknya  mengenai  hubungan  hukum  dengan  anak-anak mereka  tidaklah  putus  walaupun  mereka  telah  bercerai,  artinya  orang  tua  itu  tetap  mempunyai  hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan.
b.  Yang Berkaitan Memberikan Biaya Pendidikan Anak
Akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian,  khususnya  mengenai  anak  dan  biaya pendidikannya, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur di dalam Ayat (a) dan (b), yaitu:
1)  Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata berdasarkan  kepentingan  anak.  Bila  mana  ada  perselisihan  mengenai  pengawasan  anak, pengadilan dapat memberikan keputusan.
2)  Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua biaya  pemeliharaan dan pendidikan  yang  diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dalil atas hal ini adalah anak bisa tetap bersama  ibunya  sampai  dia  aqil  baligh  dan  mulai  bisa  memilih.  Bila  telah  sampai  usia  itu,  dia diberikan kebebasan untuk mau ikut siapa dari antara yang terpenting adalah bahwa semua biaya pengasuhan  merupakan  tanggung  jawab  sang  ayah,  meskipun  anak  itu  tinggal  bersama   ibunya. Dalam syariat Islam, seorang ayah adalah penanggung jawab nafkah atas anak-anaknya.

## 3.  Hak dan Kedudukan Anak Di Mata Hukum
Anak  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  makhluk  sosial  yang  sejakdalam kandungan  sampai  melahirkan  mempunyai  hakatas  hidup  dan  merdeka  serta  untuk  mendapat perlindungan  baik  dari  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  Tidak  ada  satupun  pihak lain berhak merampas hak hidup dan kemerdekaan itu. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia  yang  mendapat  jaminan  dan  perlindungan  hukum  baik  hukum  internasional  maupun  hukum nasional,  yang  secara  universal  dilindungi  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (Universal Declarasion of Human Right). Hak Asasi Anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa dan hal ini diatur  dalam  berbagai  konvensi-konvensi  khusus  internasional,  karena  sejak  anak  masih  dalam kandungan  kemudian  lahir,  tumbuh  dan  berkembang  sampai  menjadi  orang  dewasa  ia  masih  dalam keadaan  tergantung  dan  belum  bisa  mandiri,  ia  memerlukan  perlakuan  khusus  baik  dalam  gizi, kesehatan,  pendidikan,  pengetahuan,  agama,  keterampilan,  pekerjaan,  keamanan,  kesejahteraan  dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
Perlakuan khusus terhadap anak adalah untuk   mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak   sosial,   hak   budaya dan perlindungan hukum yang lebih baik,   sehingga   ketika   ia dewasa akan lebih  mengerti  dan  memahami  hak-hak  yang  dimilikinya  dan  tidak  akan  ragu-ragu  menegakkan  dan mengaplikasikannya secara bertanggung jawab, sebagai generasi penerus masa depan ia akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Apabila  anak  dalam  menjalani  tahapan  perkembangan  hidupnya  hingga  dewasa  kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, ia akan sulit mengerti, memahami dan menghargai hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang pada akhirnya juga akan merugikan masa depan   keluarga,   masyarakat,   bangsa   dan   negara karena    tiang tiang dan fondasi yang rawan dari generasi penerusnya. Untuk menjamin terjaganya Hak
Asasi  Anak  maka  negara  memerlukan  hukum  perlindungan  anak  yang  konkrit  dan  efektif,  baik  secara substansial, struktural maupuan kultural.
4.  Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Sebelum dan Setelah Terjadinya Perceraian a.  Sebelum Terjadi Perceraian
Akad  nikah  merupakan  lambang  kerelaan  dan  kesiapan  suami  istri  memikul  segala konsekuensi yang diakibatkan oleh akad nikah, manakala suatu sebab sudah dilakukan pelakunya harus  memikul  musabab  (akibat),  akan  timbul  hak  dan  kewajiban  antara  suami  istri  baik  materil maupun non materil.
Menurut  ajaran  Islam,  tujuan  utama  dari  perkawinan  adalah  melestarikan  keturunan,  oleh karenanya  anak  menjadi  bagian  yang  sentral  dalam  keluarga,  anak  adalah  amanah  Allah  yang senantiasa  wajib  dipelihara,  diberi  bekal  hidup  dan  dididik.Begitu  keluarga  dikaruniai  keturunan timbul  bebagai  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  suami  istri  demi  kemaslahatan  anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih   haknya secara baik.   Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di sisi lain  adalah  amanah  yang  jika  orang  tua  berhasil  menjaga  dan  menjalankannya  justru  nikmat bertambah  dengan  anak  yang  saleh  dan  berbakti  serta  mendoakan  orang  tuanya,  jika  orang  tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.
b.  Sesudah (pasca) Terjadi Perceraian
Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak  sebaik-  baiknya  sampai  anaknya kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  walaupun  orang  tua  tersebut  telah  diputuskan  oleh  hakim Pengadilan Agama.
Kewajiban  orang  tua  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak  tetap  melekat  meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.
Orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengasuh,  memelihara,  mendidik dan  melindungi  anak.  Menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat  dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Orang tua adalah yang pertama- tama  bertanggung  jawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan  anak  baik  secara  rohani,  jasmani maupun  sosial.  Tanggung  jawab  orang  tua  atas  kesejahteraan  anak  mengandung  kewajiban memelihara  dan  mendidik  anak  sedemikian  rupa,  sehingga  anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang menjadi orang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur,   bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berkemauan  serta  berkemampuan  menerus  cita-cita  dan berkemampuan  bangsa  berdasarkan  Pancasila.24  Orang  tua  yang  terbukti  melalaikan  tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak,  dapat  dicabut  kuasa  asuhnya  sebagai  orang  tua  terhadap  anaknya.  Dalam  hal  itu  ditunjuk orang atau badan sebagai wali, pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang  bersangkutan  untuk  membiayai  penghidupan,  pemeliharaandan  pendidikan  anak  sesuai kemampuan  penghidupannya.  Pencabutan  dan  pengembalian  kuasa  asuh  orang  tua  ditetapkan dengan putusan Hakim.

## 5. Contoh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 450/PDT/2019/PT DKI
Memperbaiki  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  647/Pdt.G/  2018/PN.Jkt.Pst tanggal  9  April  2019  yang  dimohonkan  banding  tersebut,  sekedar  mengenai  besaran  biaya hidup/pemeliharaan  (alimentasi)  dan  biaya  pendidikan  anak  yang  harus  dibayar  oleh Pembanding/semula Tergugat, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1.  Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan perkawinan antara Terbanding/semula Penggugat dan Pembanding/semula Tergugat yang  dilangsungkan  di hadapan  pemuka  agama  Katholik  pada  tanggal  7  Maret 2015  yang  telah didaftarkan  dan  dicatatkan  pada  Kantor  Suku  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Jakarta Pusat, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/JP/2015 tanggal 12 Maret 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3.  Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  atau  pejabat  yang  ditunjuk untuk  mengirimkan  salinan  putusan  perkara  ini  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (Inkracht  Van  Gewijsde)  tanpa  bermaterai  kepada  Suku  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Jakarta  Pusat,  tempat  perceraian  terjadi  agar  putusan  perceraian  tersebut  didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4.  Menetapkan Terbanding/semula Penggugat sebagai penerima hak perwalian/hak asuh dari anak di bawah umur yang bernama Bennedict Dayton Lim, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 2015  berdasarkan  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  0421/KLU/01-  JP/2015  tanggal  5  Nopember 2015;
5.  Menghukum  agar  Pembanding/semula  Tergugat  memberikan  biaya  hidup/pemeliharaan (alimentasi)  dan  biaya  pendidikan  anak  yang  bernama  Bennedict  Dayton  Lim  sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya hingga anak tersebut dewasa, yang diberikan melalui Terbanding/semula Penggugat paling lambat tanggal 5 per bulannya;
6.  Memerintahkan kepada Terbanding/semula Penggugat atau Pembanding/semula Tergugat untuk melaporkan  putusan  ini  kepada  Suku  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jakarta Pusat  paling  Iambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak  putusan  ini  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  (Inkracht  Van  Gewijsde),  untuk  dicatat  pada  Register  Akta  Perceraian  dan  diterbitkan Kutipan Akta Perceraiannya;
7.  Menghukum  Pembanding/semula  Tergugat  membayar  biaya  perkara  pada  tingkat  pertama  dan tingkat  banding,  yang  pada  tingkat  banding  sejumlah  Rp150.000,00  (seratus  lima  puluh  ribu rupiah).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sebagai  akibat  terjadinya  perceraian,  maka  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk  mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan  melindungi  anak.  Menumbuh  kembangkan  anak  sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Orang tua  adalah  yang  pertama-tama  bertanggung  jawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan  anak  baik  secara rohani,  jasmani  maupun  sosial.  Tanggung  jawab  orang  tua  atas  kesejahteraan  anak  mengandung kewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak  sedemikian  rupa,  sehingga  anak  dapat  tumbuh  dan berkembang  menjadi  orang  cerdas,  sehat,  berbakti  kepada  orang  tua,  berbudi  pekerti  luhur,  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berkemauan  serta  berkemampuan  menerus  cita-cita  dan berkemampuan bangsa berdasarkan Pancasila. Konkritnya sebagaimana tertuang dalam salat satu amar putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Nomor  450/PDT/2019/PT  DKI,  bahwa  menghukum  agar Pembanding/semula Tergugat memberikan biaya hidup/pemeliharaan (alimentasi) dan biaya pendidikan anak yang bernama Bennedict Dayton Lim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya hingga  anak  tersebut  dewasa,  yang  diberikan  melalui  Terbanding/semula  Penggugat  paling  lambat tanggal 5 per bulannya

## DAFTAR PUSTAKA
Antareng,  Nurjana;  Caecilia  J.J. Waha;  dan  Wempie  Jh.  Kumendong.  “Perlindungan  Atas  Hak  Nafkah Anak  Setelah  Perceraian  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam .  Study  Pengadilan  Agama  Manado.”
Lex Et Societatis 6, no. 4 (2018): 25:34.
Ayu  Isfani  Fachry  Azis,  Syahrudin  Nawi,  dan  Ahyuni  Yunus,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Nafkah  Anak Akibat  Perceraian  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama  Maros),  Journal  of  Lex  Generalis  2,  No.2 (2021):724-734
Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian,” Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 27, no. 2 (2018): 105-117.
Harvin,  Pengaturan  Hukum  Pemberian  Nafkah  Anak  Setelah  Perceraian  Orang  Tua  Dalam  Undang- Undang Perkawinan, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2466-2478
Heppy Hyma Puspytasari dan Firman, “Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian,” Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 2 (2021): 3606-3613.
HR. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Restu Agung, 2007)
Indira  Inggi A.,  Mulyadi  dan  Yunanto,  “Kajian  Perolehan  Hak  Asuh  Anak  Sebagai  Akibat  Putusnya Perkawinan karena Perceraian”, Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016): 1-17.
Jenny  Novrianto,  2010,  Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  Biaya  Pemeliharaan  Anak  Setelah  Perceraian Di  Pengadilan  Agama  Bangkinang  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook)
Mawarni,  Tyas  Sekar  dan  Anjar  Sri  Ciptorumi  Nugraheni.  “Upaya  Hukum  Terhadap  Orang  Tua  Yang
Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Da lam Perspektif Perlindungan Anak.” Privat Law 7, no. 2 (2019): 307-311.
Nugraheni, Anjar SC; Diana Tantri C; dan Zeni Luthfiyah. “Komparasi Hak Asuh Anak dan Hak Nafkah Anak  Dalam  Putusan-Putusan  Perceraian  di  Pengadilan  Negeri  Dan  Pengadilan  Agama  Kota S urakarta.” Yustisia 2, No. 3, (2013): 61-70.
Prawirohmijoyo Soetojo R. ,Safioedin Azis, Hukum orang dan keluarga, Cetakan V, (Bandung : Penerbit Alumni, 2006)
Satria  Efendi,  Makna,  Ugensi  dan  Kedudukan  Nasab  dalam  Perspektif  Hukum  Keluarga  Islam,  Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah.
Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 2010)
Subekti R., Pokok-Pokok Hukum Perdata., Cetakan XVII, (Jakarta : Penerbit Intermasa, 2003)
Tyas  Sekar  Mawarni  dan  Anjar  Sri  Ciptorumi  Nugraheni,  “Upaya  Hukum  Terhadap  Orang  Tua  Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak,” Privat Law 7, no.
2 (2019): 307-311.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Vollmar  H.F.A,  Hukum  keluarga  (MenurutK.U.H.Perdata)  Terjemahan,  Cetakan  I,  (Bandung  :  Penerbit Tarsito, 2011)