## PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PHEDOFILIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI TENTANG PENANGANAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG
Tri Novita Sari Manihuruk 1 , Nur Rochaeti 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro iyenk283@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Phedofilia merupakan bentuk tindak pelanggaran terhadap hak anak yang tergolong keji dan jahat. Anak sebagai korban Phedofilia sangat dirugikan, sebab hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian. Oleh  sebab  itu  korban  membutuhkan  perhatian  dan  perlindungan  hukum  secara  maksimal.  Untuk mewujudkan perlindungan hak anak sebagai korban Phedofilia diperlukan suatu upaya yang rasional, yaitu dengan kebijakan perlindungan hukum khususnya di Polrestabes semarang. Perlindungan terhadap hak- hak anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban yaitu mendapatkan rehabilitasi medis, Psikososial, restitusi, konseling dan segala bentuk perlindungan dan pendampingan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan  sampai  dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Phedofilia dalam  Tahap  Penyidikan  Pada  Unit  PPA  (Pelayanan  Perempuan  dan  Anak)  Polrestabes  Semarang dilaksanakan berdasarkan SOP dan Undang-Undang, yaitu berupa: sharing, orangtua korban didampingi dalam pembuatan laporan, korban didampingi oleh orangtua ketika melakukan pemeriksaan, mendapatkan bantuan pelayanan medis, mendapatkan bantuan konseling dan psikiater, korban dijauhkan dari tersangka, identitas korban dirahasiakan/ tidak dipublikasikan. Perlindungan hak anak korban Phedofilia pada masa yang akan datang dikaji dari studi komparasi negara Malaysia dan Singapura serta studi Pembaharuan KUHP 2015 dan Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2016).
Kata Kunci : Korban Phedofilia; Perlindungan Hak Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden
122

## A. Pendahahuluan
1. Latar Belakang Masalah
Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa  dan  makhluk  sosial,  sejak  dalam  kandungan sampai  dilahirkannya  mempunyai  hak  atas  hidup dan  merdeka  serta  mendapat  perlindungan  yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 3
Setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik  atau  mental,  penelantaran,  perlakuan  buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang  tua  atau  walinya,  atau  pihak  lain  manapun yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan  anak tersebut. 4 Namun kenyataannya tidaklah demikian, anak sebagai korban perlakukan kekerasan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem  peradilan  pidana,  yang  seharusnya memberikan  perhatian  dan  perlindungan  yang cukup  berdasarkan  hukum.  Hal  tersebut  tidak seharusnya terjadi, sebab sebagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya. 5
Anak  sangatlah  rentan  dari  perlakuan kekerasan,  salah  satunya  adalah  kekerasan
3 Nilma  Suryani  dan  Nani  Mulyati,  “Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Pedofilia  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak’’, Jurnal Hukum  Pidana  dan  Kriminologi,  Bagian  Hukum  Pidana Fakultas  Hukum  Universitas  Andalas,  Vol.  X,  No. 2  Juli  s/d Desember 2012, hlm. 16.
4 Pasal  58  ayat  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5 Mien  Rukmini, Aspek  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2009, hlm. 1.
seksual  atau Phedofilia. Phedofilia merupakan suatu  penyimpangan  seksual  yang  menjadikan anak-anak  sebagai  objeknya.  Praktiknya  bisa hanya  pelecehan,  bisa  pemerkosaan,  bisa  juga dalam  bentuk  sodomi.  Anak-anak  dijadikan  alat pemuas  nafsu  bagi  mereka  yang  mengidap kelainan seks ini.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia mencatat  setiap  tahunnya  lebih  dari  400  anak Indonesia menjadi Korban kekerasan seksual yang dilakukan  orang  dewasa. 6 Oleh  sebab  itu,  tidak heran  FBI  (Federal  Bureau  of  Investigation) menyebut kasus Phedofilia di Indonesia tertinggi di Asia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  Ibu  Kumarsini,  SH  Selaku  Kanit  PPA (Pelayanan  Perempuan  dan  Anak)  Polrestabes Semarang,  menyatakan  bahwa  Tindak  Pidana Phedofilia setiap  tahunnya  meningkat. 7 Rata-rata yang  menjadi  korban  tindak  pidana Phedofilia adalah anak laki-laki dan perempuan.
Penegakan  dan  perlindungan  hukum  bagi korban Phedofil dapat  diwujudkan  melalui  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Melalui  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  diharpakan  dapat  memberikan jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak anak  sebagai  korban.  Sebagaimana  yang  kita ketahui bahwa praktek peradilan di indonesia belum
6 Riau Pos, Rabu, 7 Mei 2014, hlm. 1.
7 Wawancara  dengan Ibu  Kumarsini,  SH,  Kanit  PPA Polrestabes  Semarang,  Hari  Senin  10  Oktober  2016, Bertempat di Polrestabes Semarang.
sepenuhnya  memberikan  jaminan  perlindungan hukum terhadap korban, khususnya di Polrestabes Semarang.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, permasalahan  yang  dirumuskan  dalam  penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Perlindungan  Hak-Hak  Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah  pelaksanaan  pemenuhan  hak Anak  Korban Phedofilia dalam  Tahap Penyidikan di Polrestabes Semarang?
3. Bagaimanakah Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimasa yang akan datang?

## 2. Kerangka Teori
Teori  hukum  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teori  tentang  perlindungan hukum  dan  Kebijakan  Kriminal. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan  korban  merupakan  bagian integral dari kebijakan kriminal. Keterpaduan antara kebijakan  kriminal  dan  kebijakan  sosial  mencakup kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan  masyarakat  berkonsekuensi  pada perlunya perhatian terhadap korban.
Politik  Kriminal/  Kebijakan  Kriminal  merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi  kejahatan. 8 Kebijakan  atau  upaya penanggulangan  kejahatan  pada  hakikanya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat  (social  defence)  dan  upaya  mencapai kesejahteraan  masyarakat  (social  welfare).  Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan  utama  dari  politik  kriminal  ialah “perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat”. 9 Dengan  demikian, dapatlah  dikatakan  bahwa  politik  kriminal  pada hakikatnya  juga  merupakan  bagian  integral  dari politik  sosial  yaitu  kebijakan  atau  upaya  untuk mencapai kesejahteraan sosial.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris karena lebih  sesuai dengan  fokus  bahasan dalam pembuatan  tesis  ini.  Penelitian  yuridis  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  pustaka  yang merupakan  data  sekunder  dan  juga  disebut penelitian  kepustakaan.  Penelitian  empiris dilakukan  dengan  cara  meneliti  dilapangan  yang merupakan  data  primer. 10 Pendekatan  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  meneliti  bahan- bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan
8 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1981, hlm. 38 .
9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 4.
124
meneliti  secara  langsung  dilapangan  yang merupakan  data  primer.  Penelitian  ini  bersifat desktiptif analitis. Deskriptif yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih  mudah  untuk  dipahami  dan  disimpulkan. Narasumber  dari  penelitian  ini  adalah  PPA (Penyidik  Perempuan  dan  Anak)  Polrestabes Semarang. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  merupakan  data  yang  diperoleh  daari sumber utama yaitu di polrestabes Semarang. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## B. Pembahasan

## 1. Perlindungan  Hak-Hak  Anak  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak
Pemberian  perlindungan  kepada  anak sebagai  korban  didasarkan  pada  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), selain Undang- Undang  SPPA,  perlindungan  hak  anak  korban juga  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut ini akan diuraikan hak-hak anak dalam Undang-Undang
sistem  peradilan  pidana  anak  dan  Undang- Undang terkait lainnya.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mengatur  mengenai  hak-hak  anak.  Namun menurut  Penulis,  UU  tersebut  lebih  banyak mengatur  mengenai  hak-hak  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana,  yang  terdapat  dalam Pasal 3 sampai Pasal 88. Hak-hak anak sebagai korban  secara  eksplisit  hanya  diatur  dalam  2 pasal  saja.  Yaitu  Pasal  90  dan  Pasal  91  (hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan  medis, jaminan  keselamatan  baik  fisik, mental  maupun  sosial,  kemudahan  untuk mendapatkan informasi.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  menurut Penulis  sudah  saatnya  Undang-Undang  SPPA untuk  direvisi.  Sebab  sebagimanapun  korban memiliki  hak  yang  sama  didepan  hukum, terlebih  anak  sebagai  korban.  Kedudukan korban  haruslah  seimbang  dengan  pelaku ataupun  saksi.  Menurut  penulis,  hukum  pidana terlalu  kuno  jika  terlalu  berorientasi  kepada Pelaku.  Sebab  hukum  pidana  harus  mengikuti perkembangan  dan  dinamika  hukum  modern sekarang.  Sehingga  kedepannya  hak-hak korban tidak termarginalkan lagi.

## 2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Sebagai
Korban Phedofilia dalam  Tahap  Penyidikan di Polrestabes Semarang
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan Ibu AKP KUMARSINI, SH Selaku Kanit PPA  (Pelayanan  Perempuan  dan  Anak) Polrestabes  Semarang,  IPTU  MURNIATI,  dan Penyidik Bapak Bugo, pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagai korban Phedofilia Pada Tahap Penyidikan  dilakukan  berdasarkan  Standar Operasional  Penanganan  Kasus  Anak  Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di  Polrestabes  Semarang.  Berbeda  dengan korban  tindak  pidana  lainnya,  jika  korban Phedofilia memiliki  kekhususan  SOP  dalam Penegakan  hukumnya.  Ada beberapa kekhususan  SOP  yang  dilakukan  Unit  PPA dibandingkan  dengan penanganan  korban lainnya, hal tersebut terdiri dari: 11
1. Sharing Yaitu:  ketika  korban  datang  ke  Unit  PPA Polrestabes  Semarang,  tindakan  pertama yang  dilakukan  adalah  sharing  dengan korban  atau  keluarga  korban  tentang peristiwa  yang  mereka  hadapi  jika  menurut penilaian Anggota Unit PPA ada unsur tindak pidana dari kejadian yang diceritakan.
2. Didampingi dalam pembuatan laporan
11 Wawancara dengan Ibu KUMARSINI, SH, Selaku Kanit PPA  Polrestabes  Semarang,  Hari  senin  10  Oktober  2016, Bertempat di Polrestabes Semarang
Yaitu:  setelah  terang  adanya  unsur  tindak pidana  yang  diceritakan  oleh  korban  atau keluarga korban maka pihak Kepolisian Unit PPA  akan  mendampingi  dalam  pembuatan laporan  kepolisian.  Laporan  tersebut disampaikan  kepada  unit  PPA  (Pelayanan Perempuan  dan  Anak)  Polrestabes Semarang.
3. Pemeriksaan  Korban  yang  didampingi  oleh Orangtua
Setelah  korban/  Keluarga  Korban  selesai didampingi    dalam  pembuatan  laporan  oleh Unit PPA, selanjutnya korban akan diperiksa. Proses Pemeriksaan korban tidaklah mudah, apalagi  korbannya  adalah  anak-anak  yang masih  berusia  dibawah  10  tahun.  Biasanya sebelum  korban  diperiksa  untuk  dimintai keterangan,  pihak  Unit  PPA  Polrestabes Semarang akan mengambil keterangan awal dari  orang  tua  korban.  Hal  ini  sangat tergantung  pada  kondisi  korban,  jika  tidak memungkinkan tidak diambil dulu.
4. Mendapatkan Bantuan Pelayanan Medis Setelah  korban  selesai  melakukan pemeriksaan, hak selanjutnya yang diberikan kepada korban adalah mendapatkan bantuan pelayanan  medis,  berupa  langsung  divisum ke  Rumah  Sakit  yang  sudah  terjalin kerjasama  dengan  Polrestabes  Semarang. Rumah Sakit tersebut adalah RSUD Kariadi,
RSUD  Tugu,  RSUD  Ketileng,  RSUD  Dr
Cipto,  dan  RSUD  Telogorejo,  Panti  Wilasa. Kemudian  anggota  Unit PPA  segera membawa ke Rumah Sakit untuk dimintakan visum.
5. Melakukan Konseling dan Psikiater Terhadap anak korban Phedofilia, dikhususkan  untuk  diberikan  konseling  oleh psikiater.  Berdasarkan  wawancara  penulis dengan  Salah  satu  Penyidik  PPA  di Polrestabes  Semarang  mengatakan  bahwa semua  korban Phedofilia diberikan  haknya untuk dikonseling oleh psikiater.
6. Korban dijauhkan dari Tersangka Sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap korban,  pihak  unit  PPA  Polrestabes Semarang  akan  menjauhkan  korban  dari Tersangka.  Hal  ini  bertujuan  mengingat kondisi  anak  yang  masih  trauma  atas perbuatan  keji  tersebut.  Apalagi  jika Pelakunya itu adalah orang terdekat Korban. Seperti  yang  sudah  ditangani  oleh  Pihak PPA  Polrestabes  Semarang,  ternyata Pelakunya adalah orang yang dekat dengan Korban,  yaitu    merupakan pembantu  rumah tangga  dari  korban.  Untuk  menjauhkan korban  dari  Tersangka,  Unit  PPA Polrestabes Semarang biasanya menempatkan anak korban di Panti Asuhan dan Magelang.
7. Hak untuk dirahasiakan/ dipublikasikan
Sebagai  korban Phedofilia,  identitas  anak berhak  untuk  dirahasiakan.  Hal  ini merupakan  kehendak  dari keluarga  Korban/ Orang tua untuk tidak dipublikasikan.
3. Perlindungan  Hak  Anak  Korban  Phedofilia dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Ditingkat Penyidikan) Pada Masa Yang Akan Datang
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Korban Phedofilia di Beberapa Negara

## a. Malaysia
Malaysia  sangat  melindungi  hak-hak  anak dan  menentang  segala  macam  bentuk kekerasan  terutama  terhadap  anak-anak. Masalah  Perlindungan  Anak  diatur  dalam The  Child  Protection  Actb  2001 (Undang- Undang  Perlindungan  Anak  2001)  dan Evidence  of  Child  Witness  Act 2007 (Undang-Undang  Kesaksian  Anak).  Bentuk- bentuk  Perlindungan  hak  anak  korban kejahatan  seksual  di  Malaysia  adalah sebagai berikut:
a) Penempatan anak dirumah aman
b)
Rehabilitasi c) Didampingi oleh orangtua
d) Pelayanan medis dan pengawasan
e) Dijauhkan dari Pelaku/Tersangka
Selain  hal  tersebut,  perlindungan  hak  anak korban  kekerasan  dapat  dilakukan  dengan  dua bentuk yaitu:
1. Perlindungan Sementara
a. Perintah  perlindungan  sementara  yang diberikan oleh Pengadilan dengan mengeluarkan  surat  perintah  sampai  pada saat tahap penyidikan selesai;
b. Perlindungan  terhadap  korban  untuk  tidak dipertemukan  dengan  pelaku  selama penyidikan
c. Memerintahkan  untuk  menahan  pelaku kekerasan tersebut.
2. Perintah Perlindungan/ Protection Order
a. Memberikan  perlindungan  berupa  perintah penahanan pelaku kekerasan tersebut;
b. Memberikan  perlindungan  korban  perintah penahanan kepada  pelaku  yang  melakukan kekerasan terhada anak.
b.Singapura
Di  Singapura,  ketentuan  yang  mengatur tentang  Perlindungan  Anak  di  atur  dalam Undang-Undang  Anak  dan  Remaja  Muda bab  38 Tahun 2001  (  Children  &  Young Persons  Chapter/CYPA  38,  20/2001). Kekerasan seksual diatur dalam bagian ke 7 Undang-Undang  CYPA,  yaitu:  Dalam  hal Direktor, Pelindung/ Protector, Polisi dengan alasan yang benar dan kuat bahwa seorang anak/ remaja muda membutuhkan perawatan/  perlindungan  maka  Direktur,
Pelindung,  Polisi melalui  pemberitahuan tertulis  meminta  bantuan  kepada  Petugas medis,  Pelayanan  Kesehatan,  Psikologis
untuk  memeriksa  kondisi  awal  keadaan korban. Jika dari hasil pemeriksaan petugas medis dan pelayanan kesehatan bahwa anak mengalami  cedera  fisik/  akibat  perlakukan segala  bentuk  kekerasan,  maka  petugas Medis  dan  Pelayanan  kesehatan  segera memberitahu  kepada  Kepolisian/  Direktur, Pelindung untuk segera menempatkan anak di  tempat  yang  aman.  Dalam  hal  korban membutuhkan  rawat  inap,  maka  petugas Medis  membetitahu  kepada  Direktur/  Polisi agar korban dirawat di rumah sakit.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Phedofilia Pada  Masa  Yang Akan Datang
a. Pembaharuan  Pada  KUHP  (Konsep KUHP 2015)
Berkaitan  dengan  soal  ganti  rugi  terhadap korban,  ternyata  Konsep  KUHP 2015  telah memasukkan  hal  ini  sebagai  jenis  pidana tambahan.  Masalah  ganti  kerugian  sebagai Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 67 dan Pasal  99  RKUHP  2015.  Pasal  67  RKUHP 2015 menyebutkan bahwa:
“Pidana  Tambahan  terdiri  atas:  Pencabutan hak  tertentu; perampasan  barang  tertentu dan/atau  tagihan; pengumuman  putusan hakim; pembayaran  ganti  kerugian;  dan pemenuhan  kewajiban  adat  setempat  atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam
masyarakat”.  Pasal  99  RKUHP  2015 menyebutkan bahwa:
1) Dalam  putusan  hakim  dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran  ganti  kerugian  kepada korban atau ahli warisnya.
2) Jika  kewajiban  pembayaran  ganti kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.
b. Rancangan Undang-Undang

## Penghapusan  Kekerasan  Seksual Tahun 2016
Masalah  perlindungan  hak  anak  korban kekerasan  seksual  telah  diatur  dalam  RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual Tahun 2016 yaitu  terdapat  dalam  beberapa  pasal diantaranya  sebagai berikut:  Pasal  15,  16, 17, 18, 19, 20.
Pasal 16
Perlindungan saksi dan/atau  korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban  sebelum,  selama  dan  setelah  proses peradilan pidana kekerasan seksual.
Pasal 17
Hak  saksi  adalah  hak  yang dimiliki  oleh saksi    dalam    proses    peradilan    pidana kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.
Pasal 18
(1) Hak  saksi  dan/atau  korban  perkara kekerasan seksual meliputi:
a. mendapatkan informasi hak-haknya
sebagai saksi;
b. mendapatkan informasi tahapan perkembangan kasus;
c. memberikan    keterangan    tanpa    ancaman, tekanan    dan    kekerasan    dari    siapapun dan/atau dalam bentuk apapun;
d. mendapatkan  penggantian  biaya  yang  telah dikeluarkan    setelah    saksi    hadir  memenuhi panggilan pengadilan;
e. bebas  dari  pertanyaan  menjerat,  melecehkan atau  merendahkan  martabat  saksi; dan
f. mendapatkan perlindungan hukum.
(2) Apabila  diperlukan,  saksi  dan/atau  korban berhak  mendapatkan  penerjemah  di  setiap proses peradilan pidana.
Pasal 19
Hak    korban    adalah    seluruh    kebutuhan korban    untuk    mengembalikan    kondisi korban  pada kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelum terjadinya kekerasan.
Pasal 20
Hak  korban  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal    19    selain    yang    diatur    dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga meliputi:
a. mendapatkan  informasi  mengenai  hak- haknya sebagai korban;
b. mendapatkan    pendampingan    dan bantuan  hukum  dari  tahap  penyidikan hingga berakhirnya proses persidangan;
c. mendapatkan  penanganan  yang  bebas dari stigma;
d. bebas  dari  pertanyaan  menjerat, melecehkan,  atau  merendahkan  martabat korban;

## C. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
1) Perlindungan  Terhadap  hak-hak  anak, khususnya  anak  sebagai  korban  tindak pidana  diatur  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Perlindungan  Anak  dan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban.  Bentuk-bentuk  Perlindungan hak-hak  anak  korban  yaitu  hak  untuk mendapatkan rehabilitasi medis,
Psikososial,  restitusi,  konseling  dan  segala bentuk  perlindungan  dan  pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan,  penuntutan  sampai  dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2) Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak-Hak  Anak Sebagai  Korban Phedofilia dalam  Tahap Penyidikan  Pada  Unit  PPA  (Pelayanan Perempuan  dan  Anak)  Polrestabes Semarang  dilaksanakan  dengan  SOP  dan Undang-Undang,  yaitu  berupa:  sharing, orangtua  korban  didampingi  dalam pembuatan laporan, korban didampingi oleh orangtua  ketika  melakukan  pemeriksaan, mendapatkan  bantuan  pelayanan  medis, mendapatkan  bantuan  konseling  dan psikiater,  korban  dijauhkan  dari  tersangka, identitas  korban  dirahasiakan/  tidak dipublikasikan.
3) Perlindungan  hak  anak  korban Phedofilia pada  masa  yang  akan  datang  dikaji  dari Perbandingan  Hukum  dibeberapa  Negara serta  Pembaharuan  KUHP  dan  Undang- Undang.
a. Perbandingan  hukum  dibeberapa  Negara, yaitu  perlindungan  hak  anak  korban kekerasan  seksual  dibeberapa  negara khususnya  Malaysia  dan  Singapura. Bentuk-bentuk  perlindungan  hak  anak korban yang diberikan berupa: rehabilitasi, pelayanan  medis,  Psikologis,  penempatan sementara dirumah  aman,  perlindungan sementara dan perintah perlindungan.
b. Pembaharuan  KUHP;  bahwa  Konsep KUHP 2015 telah memberikan perlindungan hak korban berupa
restitusi/ganti  rugi.  Masalah  ganti  kerugian sebagai  Pidana  Tambahan  diatur  dalam Pasal 67 dan Pasal 99 RKUHP 2015. Pembaharuan  Undang-Undang,  bahwa perlindungan  hak  anak  korban  kekerasan seksual  telah  diatur  dalam  Rancangan Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Seksual  Tahun  2016  yaitu  diatur  dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20.

## 2. Saran
1) KepadaPemerintah  Indonesia,  khususnya eksekutif  dan  legislatif  untuk  mensahkan Rancangan  Kitab  Undang  Hukum  Pidana tahun 2015 dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan Seksual  Terhadap Anak.  Oleh  karena  Undang-Undang  yang berlaku  sekarang  (UU  Perlindungan  Anak Nomor 35  Tahun  2014  dan  UU  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Nomor  11  Tahun 2014) sangat sedikit mengatur masalah hak- hak  anak  sebagai  korban.  Kedua  UU tersebut  lebih  banyak  mengatur  mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
2) Kepada Pemerintah khususnya eksekutif dan legislator untuk secepatnya membuat Aturan Pelaksana  berupa  Peraturan  Presiden  yang mengatur  tentang  Pelaksanaan  hak  anak korban/  saksi  sebagaimana  yang  telah diamanatkan dalam Pasal 90 ayat 2 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena
sampai saat ini aturan tersebut belum pernah ada.
3) Kepada  semua  penegak  hukum  khususnya Kepolisian,  agar  dapat    meningkatkan pengetahuannya.  Oleh  karena  sampai  saat ini  di  Kepolisian  masih  banyak  yang  belum mengetahui  apa  saja  yang  seharusnya menjadi    hak-hak  anak  korban  kejahatan seksual. Khususnya masalah ganti rugi.
4) Kepada  semua  elemen,  khususnya Masyarakat  Indonesia  untuk  dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam melindungi anak-anak Indonesia, agar setiap anak tidak lagi menjadi korban tindak pidana, khsusnya korban Phedofilia.
5) Terkhusus kepada seluruh Orang tua, untuk lebih  berperan  aktif  dalam  melindungi  anak dari segala bentuk  tindak kekerasan. Peran orang  tua  menjadi  sangat  lebih  penting dalam  memberikan  pengawasan  terhadap anak.  Oleh  karena  upaya  pencegahan  jauh lebih baik daripada represif.

## Daftar Pustaka
Arief,  Barda  Nawawi,  2014, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
Rukmini,  Mien,  2009, Aspek  Hukum  Pidana  dan
Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni,
Bandung.
Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana
Nilma  Suryani  dan  Nani  Mulyati,  “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak’’,
Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi,
Bagian  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum Universitas  Andalas,  Vol.  X,  No.  2  Juli  s/d Desember 2012.
Riau Pos, Rabu, 7 Mei 2014.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.