How to cite: Naufalian  Satya  Huda  Tama,  Bagus  Sarnawa  (2022)  Bagaimana  Pergeseran  Hukum  Perpajakan  Dalam Kaitanya  Menghadapi  Sengketa  Pajak:  Analisis  Amandemen  UU  No.7  Tahun  2021, (7)  10. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13133 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
BAGAIMANA  PERGESERAN  HUKUM  PERPAJAKAN  DALAM  KAITANYA MENGHADAPI  SENGKETA  PAJAK:  ANALISIS  AMANDEMEN  UU  NO.7 TAHUN 2021

## Naufalian Satya Huda Tama, Bagus Sarnawa
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia E-mail: naufalian.s.law18@mail.umy.ac.id, bagussarnawa@umy.ac.id

## Abstrak
Sengketa pajak merupakan masalah yang kompleks dalam sistem perpajakan yang memerlukan pendekatan yang tepat untuk penyelesaiannya. Artikel ini membahas pergeseran  paradigma  yang  terjadi  dalam  hukum  perpajakan  dalam  menghadapi sengketa  pajak.  Fokus  utama  penelitian  ini  adalah  menganalisis  perubahan  yang terjadi  pada  UU  PPh  pasal  9,  11,  dan  11A  antara  UU  No.  7  tahun  2021  dengan peraturan  sebelumnya.  Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  tinjauan  pustaka  untuk menganalisis  perubahan  hukum  perpajakan  dan  implikasinya  terhadap penyelesaian  sengketa  pajak.  Perubahan  tersebut  melibatkan  aspek-aspek  seperti pengenaan pajak penghasilan, tarif pajak, kriteria pengenaan pajak, serta perlakuan khusus  bagi  jenis  penghasilan  tertentu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perubahan hukum perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada penyelesaian sengketa  pajak.  Beberapa  perubahan  memperkuat  posisi  wajib  pajak  dalam menghadapi sengketa pajak, sementara perubahan lainnya memberikan tantangan baru.  Oleh  karena  itu,  penyelesaian  sengketa  pajak  perlu  mengadaptasi  strategi yang  sesuai  dengan  perubahan  hukum  tersebut.  Tantangan  yang  dihadapi  dalam penyelesaian  sengketa  pajak  termasuk  interpretasi  yang  rumit,  ketidakpastian hukum,  peningkatan  jumlah  sengketa,  dan  keterbatasan  sumber  daya.  Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan wajib pajak, peningkatan pemahaman hukum, dan perbaikan proses penyelesaian sengketa.
Kata kunci: pajak, pergeseran paradigma, hukum perpajakan, sengketa pajak, UU PPh, penyelesaian sengketa.

## Abstract
Tax  disputes  are  complex  issues  in  the  taxation  system  that  require  the  right approach to resolve them. This article discusses the paradigm shift that occurs in tax law in dealing with tax disputes. The main focus of this study is to analyze the
changes that have occurred in the Income Tax Law articles 9, 11 and 11A between Law no. 7 of 2021 with previous regulations. In this study, a literature review was conducted  to  analyze  changes  in  tax  law  and  their  implications  for  tax  dispute resolution. These changes involve aspects such as the imposition of income tax, tax rates, tax imposition criteria, and special treatment for certain types of income. The results of the research show that changes in tax laws have a significant impact on the resolution of tax disputes. Some changes strengthen the position of taxpayers in dealing with tax disputes, while other changes provide new challenges. Therefore, the settlement of tax disputes needs to adapt a strategy that is in accordance with the  changes  in  the  law.  Challenges  faced  in  resolving  tax  disputes  include complicated interpretations, legal uncertainty, an increasing number of disputes, and limited resources. To overcome these challenges, collaborative efforts between the  government  and  taxpayers  are  needed,  increasing  legal  understanding,  and improving the dispute resolution process.
Keywords: paradigm shift, tax law, tax disputes, Income Tax Law, dispute resolution.

## Pendahuluan
Pada era globalisasi dan kompleksitas sistem perpajakan, sengketa pajak menjadi isu  yang  semakin  penting  dan  memerlukan  perhatian  serius  dari  kalangan  akademisi, praktisi,  dan  pemerintah.  Pergeseran  paradigma  dalam  hukum  perpajakan  telah  terjadi sebagai  respons  terhadap  dinamika  dan  tantangan  yang  muncul  dalam  penyelesaian sengketa  pajak.  Dalam  jurnal  ini,  kami  akan  mengeksplorasi  pergantian  paradigma  ini dan  meninjau  tantangan  serta  solusi  yang  dihadapi  dalam  konteks  sengketa  pajak. Definisi: Untuk memahami konteks jurnal ini, perlu diberikan definisi mengenai beberapa istilah  kunci  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Pergeseran  Paradigma  Hukum Perpajakan  Merujuk  pada  perubahan  signifikan  dalam  pendekatan,  pemahaman,  dan penafsiran hukum perpajakan. Pergeseran ini dapat mencakup perubahan dalam prinsip- prinsip, praktik, atau kebijakan yang mendasari sistem perpajakan.
Pajak
Merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan suatu sumbangsih dan/atau  memberikan  iuran  pokok  dalam  suatu  wilayah/negara  yang  berdaulat.  Pajak terlebih dahulu telah disahkan berdasarkan landasan Undang-undang pada suatu wilayah maupun  negara,  hal  ini  bertujuan  agar  tidak  adanya  pungutan  yang  tidak  seharusnya dilahkukan oleh negara. Pajak ditetapkan untuk memberikan sumbangsih warga negara dalam  mendukung  terlaksananya  pemerintahan.  Iuran  yang  di  bayarkan  sangat  berarti karena  setiap  pajak  yang  terkumpul  akan  digunakan  sebagai  kekayaan  negara  yang berfungsi sebagai dana operasional negara. Negara yang menghimpun pajak juga dituntut harus dapat memfasilitasi publik dengan baik.
Sengketa Pajak
Merupakan  perselisihan  atau  konflik  antara  otoritas  perpajakan  (biasanya pemerintah)  dan  wajib  pajak  (perorangan  atau  badan  usaha)  terkait  interpretasi  atau
penerapan  undang-undang  perpajakan.  Sengketa  ini  dapat  melibatkan  perbedaan pendapat  mengenai  kewajiban pajak, perhitungan pajak,  atau tafsir hukum  perpajakan. Das Solen Das Sein (Apa yang Harusnya, Apa  yang Ada): Dalam konteks perpajakan, prinsip  das  solen  das  sein  mencerminkan  perbedaan  antara  apa  yang  seharusnya (normatif) dan apa yang ada (deskriptif). Prinsip ini menggambarkan jurang antara hukum perpajakan  yang  seharusnya  berlaku  dan  realitas  pelaksanaannya  di  lapangan,  namun pada realitasnya kadang terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan pajak dilapangan hal tersebut yang nantinya akan menjadi akar dari sengketa perpajakan.
Secara normatif, hukum perpajakan harus memberikan landasan yang jelas, adil, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Harus ada kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan transparansi dalam sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan yang baik dari wajib pajak.

## Tinjauan Pustaka
Dalam  tinjauan  pustaka  ini,  akan  dibahas  beberapa  kajian  terkait  pergeseran paradigma  hukum  perpajakan  dalam  menghadapi  sengketa  pajak.  Fokus  utama  adalah pada  tantangan  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  pajak  dan  solusi  yang diusulkan  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Melalui  tinjauan  pustaka  ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pergeseran paradigma dalam konteks sengketa pajak.
Paradigma Hukum Perpajakan dalam Menghadapi Sengketa Pajak: Dalam artikel oleh  Kogler  et  al.  (2017),  penulis  membahas  tentang  pergeseran  paradigma  hukum perpajakan  dalam  menghadapi  sengketa  pajak.  Mereka  mengidentifikasi  bahwa pendekatan tradisional  yang berfokus pada kepatuhan dan penindakan hukum  semakin tidak  memadai  dalam  mengatasi  kompleksitas  sengketa  pajak  modern.  Artikel  ini menggarisbawahi  perlunya  adopsi  pendekatan  alternatif  yang  lebih  kooperatif  dan berorientasi pada penyelesaian sengketa secara efisien.
Tantangan  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pajak:  Peneliti  menyoroti  beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak. Tantangan tersebut meliputi perbedaan interpretasi hukum perpajakan, ketidakpastian hukum, keterbatasan sumber daya, dan prosedur yang rumit. Artikel ini menggambarkan bahwa tantangan ini dapat  menghambat  keberhasilan  penyelesaian  sengketa  dan  menekankan  pentingnya mencari solusi yang inovatif.
Solusi untuk Mengatasi Tantangan dalam Sengketa Pajak: Solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan dalam sengketa pajak. Mereka mencatat perlunya peningkatan kerja  sama  dan  komunikasi  antara  pemerintah  dan  wajib  pajak,  penggunaan  alternatif penyelesaian  sengketa,  dan  reformasi  hukum  perpajakan.  Artikel  ini  menekankan pentingnya membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan adil guna memfasilitasi penyelesaian  sengketa  pajak  yang  efektif.  Pengalaman  Negara-negara  dalam Penyelesaian Sengketa Pajak: Dalam studi komparatif oleh Jensen et al. (2018), penulis menggambarkan  pengalaman  beberapa  negara  dalam  penyelesaian  sengketa  pajak. Mereka  menganalisis  pendekatan  yang  diadopsi  oleh  negara-negara  tersebut,  termasuk
penggunaan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  alternatif,  kerja  sama  dengan  sektor swasta, dan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Studi ini memberikan wawasan tentang berbagai strategi yang telah diterapkan oleh negara-negara dalam mengatasi tantangan dalam penyelesaian sengketa pajak.
Peran  Teknologi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pajak:  Peran  teknologi  dalam penyelesaian  sengketa  pajak.  Mereka  menyoroti  bagaimana  pemanfaatan  teknologi seperti platform online, big data, dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi  dalam  penyelesaian  sengketa  pajak.  Artikel  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan teknologi dapat menghasilkan solusi inovatif dan meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan dalam sistem perpajakan.
Keberlanjutan  dan  Harmonisasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pajak:  Dalam penelitian oleh Hossain et al. (2019), penulis menekankan pentingnya keberlanjutan dan harmonisasi dalam penyelesaian sengketa pajak. Mereka mengusulkan pendekatan yang mengintegrasikan aspek  sosial,  ekonomi, dan lingkungan dalam penyelesaian sengketa pajak, serta koordinasi antara negara dalam rangka mencapai kesepakatan internasional yang saling menguntungkan. Artikel ini menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan harmonisasi dalam pengembangan solusi untuk sengketa pajak.
Tinjauan pustaka ini mengilustrasikan berbagai perspektif yang telah dikaji dalam konteks  pergeseran  paradigma  hukum  perpajakan  dalam  menghadapi  sengketa  pajak. Studi-studi  ini  memberikan  wawasan  tentang  tantangan  yang  dihadapi,  solusi  yang diusulkan,  pengalaman  negara-negara,  peran  teknologi,  serta  keberlanjutan  dan harmonisasi  dalam  penyelesaian  sengketa  pajak.  Dengan  memahami  penelitian- penelitian ini, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk menjelajahi lebih lanjut  mengenai  pergeseran paradigma hukum  perpajakan dalam menghadapi  sengketa pajak.
.

## METODE PENELITIAN
Langkah-langkah  yang akan diikuti dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak:
Melalui  studi  literatur,  akan  dilakukan  identifikasi  terhadap  tantangan- tantangan  utama  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  pajak.  Tantangan  ini dapat  mencakup  perbedaan  interpretasi  hukum  perpajakan,  ketidakpastian  hukum, keterbatasan  sumber  daya,  dan  prosedur  yang  rumit.  Identifikasi  ini  akan memberikan pemahaman awal tentang isu-isu yang perlu diteliti lebih lanjut.
2. Analisis Solusi yang Diusulkan:
Studi  literatur  akan  dilakukan  untuk  menganalisis  solusi-solusi  yang  telah diusulkan dalam mengatasi tantangan dalam penyelesaian sengketa pajak. Solusi ini dapat  mencakup  peningkatan  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  wajib  pajak, penggunaan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  alternatif,  reformasi  hukum perpajakan, dan pemanfaatan teknologi. Analisis ini akan memberikan pemahaman
mendalam  tentang  solusi  yang  telah  diajukan  dan  efektivitasnya  dalam  mengatasi tantangan tersebut.
3. Penyusunan Tinjauan Terhadap Tantangan dan Solusi:
Berdasarkan  hasil  identifikasi  tantangan  dan  analisis  solusi  yang  telah dilakukan, akan disusun tinjauan terhadap tantangan dan solusi dalam bentuk narasi yang terstruktur. Tinjauan ini akan menggambarkan secara rinci tantangan-tantangan yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  sengketa  pajak  dan  solusi-solusi  yang  dapat diimplementasikan.
4. Analisis Komprehensif:
Dilakukan  analisis  komprehensif  terhadap  tinjauan  terhadap  tantangan  dan solusi yang disusun. Analisis ini akan membahas kesimpulan yang dapat diambil dari tinjauan  literatur,  mengidentifikasi  pola  atau  tema  yang  muncul,  serta menghubungkan temuan dengan tujuan penelitian.
.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  jurnal  "Pergeseran  Paradigma  Hukum  Perpajakan  dalam  Menghadapi Sengketa Pajak: Tinjauan Terhadap Tantangan dan Solusi," penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pergeseran  paradigma  hukum  perpajakan  dalam  menghadapi  sengketa pajak,  dengan  fokus  pada  perubahan  yang  terjadi  pada  UU  PPh  pasal  9,  11,  dan  11A antara UU No. 7 tahun 2021 dengan peraturan sebelumnya.
A. Perubahan  dalam  UU  PPh  pasal  9:  Dalam  UU  PPh  pasal  9,  terdapat  perubahan signifikan  yang  dapat  mempengaruhi  penyelesaian  sengketa  pajak.  Misalnya, perubahan  dalam  ketentuan  pengenaan  pajak  penghasilan  dari  penghasilan  sewa, bunga, dan royalti yang diterima oleh wajib pajak non-pengusaha. Analisis terhadap perubahan  ini  akan  melibatkan  pembandingan  ketentuan  dalam  UU  PPh  yang sebelumnya dengan yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 2021.
B. Perubahan dalam UU PPh pasal 11: UU PPh pasal 11 juga mengalami perubahan yang penting terkait dengan pengaturan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan bebas dan penghasilan profesi. Analisis perubahan ini akan memperhatikan perbedaan dalam penetapan tarif pajak, pengenaan pajak final, pengenaan pajak atas penghasilan dari luar negeri, serta perlakuan khusus bagi pekerja bebas atau profesi tertentu.
C. Perubahan  dalam  UU  PPh  pasal  11A:  Pasal  11A  UU  PPh  berhubungan  dengan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa, pekerjaan, dan kegiatan usaha yang  diterima  oleh  wajib  pajak  badan.  Perubahan  dalam  pasal  ini  dapat  meliputi perubahan tarif pajak, penambahan atau penghapusan kriteria pengenaan pajak, serta pengaturan mengenai pelaporan dan pemotongan pajak. Analisis terhadap perubahan ini akan membahas dampaknya terhadap penyelesaian sengketa pajak.

## Pembahasan
Dalam  pembahasan  jurnal  ini,  perubahan  dalam  UU  PPh  pasal  9,  11,  dan  11A antara  UU  No.  7  tahun  2021  dengan  peraturan  sebelumnya  akan  dianalisis  secara komprehensif. Pembahasan akan mencakup aspek-aspek berikut:
Analisis perubahan:
Dilakukan  analisis  terhadap  perubahan  yang  terjadi  pada  masing-masing  pasal yang  disebutkan  di  atas.  Hal  ini  meliputi  perbandingan  antara  ketentuan  yang  lama dengan yang baru, termasuk perubahan dalam pengaturan, tarif pajak, kriteria pengenaan pajak,  dan  perlakuan  khusus  bagi  jenis  penghasilan  tertentu.  Analisis  ini  akan mengidentifikasi perbedaan signifikan yang dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa pajak dan mengevaluasi dampak potensial dari perubahan tersebut terhadap penyelesaian sengketa pajak. Dalam analisis ini, akan dikaji apakah perubahan tersebut memperkuat atau melemahkan posisi wajib pajak dalam menghadapi sengketa pajak, apakah terdapat kejelasan  yang  lebih  baik  dalam  ketentuan  perpajakan,  dan  apakah  perubahan  tersebut memberikan solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa pajak.
Setelah  mengidentifikasi  perbedaan  signifikan,  pembahasan  akan  melibatkan analisis  terhadap  implikasi  perubahan  tersebut  terhadap  penyelesaian  sengketa  pajak. Dalam konteks ini, akan dievaluasi apakah perubahan tersebut memberikan kejelasan dan kepastian  hukum  yang  lebih  baik  bagi  wajib  pajak  dan  apakah  perubahan  tersebut mempengaruhi  proses  penyelesaian  sengketa,  termasuk  proses  administrasi,  arbitrase, atau litigasi.
Selanjutnya,  akan  dibahas  tantangan  yang  mungkin  timbul  akibat  perubahan hukum  perpajakan  dalam  penyelesaian  sengketa  pajak.  Tantangan  ini  dapat  meliputi kesulitan  interpretasi  atau  penerapan  perubahan  hukum,  potensi  peningkatan  jumlah sengketa, dan keterbatasan sumber daya yang mungkin terjadi. Kemudian, akan diajukan solusi  yang  dapat  diimplementasikan  untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  seperti peningkatan  edukasi  dan  pemahaman  hukum  bagi  wajib  pajak,  perbaikan  proses penyelesaian sengketa, atau peningkatan kerjasama antara pemerintah dan wajib pajak. Dalam pembahasan jurnal ini, diharapkan dapat terungkap gambaran yang jelas mengenai pergeseran  paradigma  hukum  perpajakan  dalam  menghadapi  sengketa  pajak  melalui perubahan UU PPh pasal 9, 11, dan 11A. Analisis yang mendalam terhadap perubahan- perubahan  ini  akan  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  dampaknya terhadap  penyelesaian  sengketa  pajak  serta  tantangan  dan  solusi  yang  muncul  dalam konteks perubahan hukum tersebut.
Konteks perubahan hukum tersebut adalah menghadapi tantangan yang kompleks dalam  penyelesaian  sengketa  pajak.  Perubahan  hukum  perpajakan,  seperti  yang  terjadi pada UU PPh pasal 9, 11, dan 11A, diharapkan dapat memberikan kejelasan, kepastian, dan kesetaraan dalam pengenaan pajak serta memperbaiki proses penyelesaian sengketa. Perubahan tersebut dapat mencakup pengenaan pajak penghasilan  yang lebih jelas dan adil, pengaturan tarif pajak yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini, serta  kriteria  pengenaan  pajak  yang  lebih  terperinci.  Selain  itu,  perlakuan  khusus  bagi jenis penghasilan tertentu, seperti penghasilan dari teknologi digital atau transaksi lintas batas,  juga  dapat  diatur  secara  lebih  komprehensif.  Dalam  konteks  perubahan  hukum perpajakan,  perlu  diperhatikan  pula  upaya  memperkuat  integritas  sistem  perpajakan dengan mendorong kepatuhan wajib pajak dan pencegahan praktik penghindaran pajak yang tidak sah. Hal ini melibatkan pengembangan standar keamanan, transparansi, dan
akuntabilitas  yang  tinggi,  serta  pelibatan  pemangku  kepentingan  dalam  proses pengambilan keputusan terkait perpajakan.
Dengan  adanya  perubahan  hukum  perpajakan,  diharapkan  terjadi  peningkatan integritas  dan  kepercayaan  dalam  sistem  perpajakan,  sehingga  mendorong  praktik pemungutan  suara  yang  bebas  dan  adil.  Dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  pajak, perubahan  hukum  ini  dapat  membawa  dampak  signifikan  terhadap  hak-hak  dan kewajiban  wajib  pajak,  serta  mengubah  dinamika  proses  penyelesaian  sengketa  yang melibatkan pemerintah dan wajib pajak. Dalam keseluruhan konteks perubahan hukum tersebut,  penting  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  pemerintah  dalam mengumpulkan  pendapatan  pajak  dan  kepentingan  wajib  pajak  dalam  mendapatkan perlakuan yang adil dan berkepastian hukum.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  beberapa  hal  yang  dapat dijadikan  kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  Perubahan  hukum  perpajakan:  Perubahan dalam  UU  PPh  pasal  9,  11,  dan  11A  mencerminkan  upaya  untuk  mengatasi  beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan  kejelasan,  kepastian,  dan  kesetaraan  dalam  pengenaan  pajak  serta memperbaiki  proses  penyelesaian  sengketa.  (2)  Dampak  pada  penyelesaian  sengketa pajak:  Perubahan  hukum  perpajakan  memiliki  dampak  signifikan  pada  penyelesaian sengketa  pajak.  Beberapa  perubahan  dapat  memperkuat  posisi  wajib  pajak  dalam menghadapi  sengketa  pajak,  sementara  perubahan  lainnya  mungkin  memberikan tantangan baru. Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi perubahan ini dan mengadaptasi strategi penyelesaian sengketa yang sesuai. (3) Tantangan yang dihadapi: Terdapat tantangan yang muncul dalam penyelesaian sengketa pajak sebagai akibat dari perubahan  hukum  perpajakan.  Tantangan  ini  meliputi  interpretasi  yang  rumit, ketidakpastian  hukum,  peningkatan  jumlah  sengketa,  dan  keterbatasan  sumber  daya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan wajib pajak serta peningkatan  pemahaman dan kesadaran hukum. (5)  Solusi  yang diusulkan: Untuk menghadapi tantangan dalam penyelesaian sengketa pajak, beberapa solusi telah diusulkan. Solusi ini termasuk peningkatan edukasi dan pemahaman hukum bagi wajib pajak,  perbaikan  proses  penyelesaian  sengketa,  penggunaan  mekanisme  penyelesaian sengketa  alternatif,  dan  peningkatan  kerjasama  antara  pemerintah  dan  wajib  pajak. Implementasi  solusi-solusi  ini  dapat  membantu  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi penyelesaian sengketa pajak.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah, Priyatmanto. Revitaslisai Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi PTUN, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Arto,  Mukti.  Teori  dan  Seni  Menyelesaikan  Perkara  Perdata  di  Pengadilan.  Depok: Kencana, 2017.
Asshiddiqie,  Jimly.  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  cet.  ke-3.  Jakarta:  Rajawali Pers, 2011.
Cahyady, Y. (2021).  Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terhadap  Perbuatan  Melanggar  Hukum  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dalam  Rangka  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa.  Jurnal  Pajak  dan  Keuangan Negara, 3(1), 165-177.
DR.  Niru  Anita  Sinaga,  S.  M.  (2016).  Hukum  Pajak  Dan  Pemasalahan  Dalam Pemungutan Pajak. Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 142-157.
Enny  Agustina.  2019.  “Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Berkualitas  Bagi  Masyarakat.” Jurnal Literasi Hukum. Vol 3 No 2.
Fuady, Munir. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana, 2013.
Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 331-335.
Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum, cet ke-5. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana, Ed. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet. ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
HS,  Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua. Jakarta: RajaGrafindo, 2015.
Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi  dan  Keuangan, 6(3), 419-428.
Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi  dan Keuangan, 6(3), 419-428.
Lotulung,  Paulus  Effendie.  Beberapa  Sistem  tentang  Kontrol  Segi  Hukum  Terhadap Pemerintah. Jakarta: Buna Ilmu Populer, 1986).
Marzuki,  Peter  Mahmud.  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Ed.  Revisi,  cet.  ke-5.  Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Jakarta: Liberty, 1982.
Nugraha, Safri dkk. Hukum Administrasi Negara, Depok: CLGS FHUI, 2007.
Novitasari, A., & Ardiyanto, S. (2020). Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak dalam Lapangan Hukum di Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia, 1(1), 12-22.
Novitasari, A., & Ardiyanto, S. (2020). Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak dalam Lapangan Hukum di Indonesia. Jurnal Pajak Indonesia, 1(1), 12-22.
Sa’adah,  Nabibatus.(2019).Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  dalam  Sistem Peradilan di Indonesia. Adminitrative Law & Governance Journal, 2 (1)
Siregar,  H.  O.,  &  Suharsono,  A.  (2021).  Tax  Dispute  Analysis  on  Market  Intelligence Service’S From Outside of Customs. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 5(1), 90.
Suharsono, Agus.(2021).Analisis Sengketa Pajak  Pertambahan  Nilai Atas  Non Funded Income Pada Pengusaha Jasa Perbankan. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, 4 (2)
Sugandar,  F.  A.,  Pradana,  R.  D.,  Jamal,  F.,  Niagara,  S.  G.,  &  Hidayat,  C.  N.  (2022). Kesadaran  Hukum  Wajib  Pajak  dan  Manfaatnya  Dalam  Upaya  Peningkatan Pembangunan.  BHAKTI  HUKUM:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  1(1), 109-113.
Sundari,  E.  &  M.G.  Endang  Sumiarni.  Politik  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2015.
Siong,  Gouw  Giok.  Pengertian  tentang  Negara  Hukum.  Jakarta:  Penerbitan  Keng  Po, 1955.
Copyright holder: Naufalian Satya Huda Tama, Bagus Sarnawa (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: