HARMONISASI SISTEM PERKARANTINAAN IKAN INDONESIA DENGAN KETENTUAN INTERNASIONAL SEBAGAI WUJUD PENERAPAN PRINSIP UTAMA KESEPAKATAN SANITARI DAN FITOSANITARI
HARMONIZATION OF THE INDONESIAN FISH QUARANTINE SYSTEM WITH THE INTERNATIONAL PROVISIONS AS AN IMPLEMENTATION OF THE MAIN PRINCIPLES OF SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT
Budi Sugianti*, Rio Aditya Kurniawan
Pusat Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta *Corresponding author email: budi_quarantine@yahoo.com
Submitted: 14 July 2023 / Revised: 30 August 2023 / Accepted: 31 August 2023
http://doi.org/10.21107/juvenil.v4i3.21156

## ABSTRAK
Kesepakatan  Sanitari  dan  Fitosanitari  (SPS)  erat  kaitannya  dengan  aspek  kesehatan  dan perdagangan internasional. Aspek kesehatan dari kesepakatan SPS berarti setiap Negara anggota WTO  dapat  melindungi  kehidupan  manusia,  hewan  dan  tumbuhan  dengan  menerapkan  ketentuan- ketentuan untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan impor. Saat ini tren dari perdagangan dunia sudah mengarah menuju hambatan non-tarif, oleh karena itu karantina menjadi bagian yang penting dalam  mengontrol  importasi  perdagangan  dunia.  Tujuan  dari  penulisan  ini  menjawab  bagaimana harmonisasi  sistem  perkarantinaan  ikan  Indonesia  dapat  meminimalisasi  hambatan-hambatan  non- tarif  yang  saat  ini  menjadi  tren  di  perdagangan  dunia  sehingga  memperlancar  akses  pasar.  Adapun upaya  yang  ditempuh  seperti  penetapan  strategi  dasar  dan  operasional  kegiatan  harmonisasi, kerjasama  perkarantinaan  ikan  baik  secara  bilateral  maupun  multilateral  yang  melibatkan  organisasi internasional
Kata Kunci: harmonisasi, karantina, perdagangan, sanitari dan fitosanitari, SPS.

## ABSTRACT
Sanitary  and  Phytosanitary  Agreements  (SPS)  are  closely  related  to  aspects  of  health  and international trade. The health aspect of the SPS agreement means that each WTO member country can  protect  human,  animal  and  plant  life  by  implementing  provisions  to  manage  risks  related  to imports. Nowadays, the trend of world trade is towards non-tariff barriers, therefore quarantine is an important  part  of  controlling  world  trade  imports.  The  purpose  of  this  paper  is  to  answer  how  the harmonization  of  the  Indonesian  fish  quarantine  system  can  minimize  non-tariff  barriers  which  are currently  a  trend  in  world  trade  so  as  to  facilitate  market  access.  The  efforts  such  as  establishing basic  strategies  and  operational  harmonization  activities,  cooperation  in  fish  quarantines  both bilaterally and multilaterally involving international organizations respectively.
Keywords: harmonization, quarantine, trade, sanitary and phytosanitary, SPS

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  definisinya, “ sanitary ”  dipahami sebagai  aspek  kesehatan  secara  umum  bagi hewan ( animal health ). Sementara, “ Phytosanitary ”  merujuk  pada  kesehatan tanaman  ( plant  health ).  WTO  menjelaskan pengertian “ Sanitary  and  Phytosanitary (SPS) sebagai food  safety  and  animal  and  plant health (WTO,  2022).  Persetujuan  penerapan SPS  mulai  berlaku  dengan  dibentuknya
organisasi  perdagangan  dunia  (WTO)  pada tanggal  1  Januari  1995.  Naskah  perjanjian SPS  dibuat  sesuai  akta  terakhir  Putaran Negosiasi  Perdagangan  Multilateral  Uruguay, yang  ditandatangani  di  Marrakesh  pada tanggal  15  April  1994.  Menurut  Sekretariat WTO, ketentuan SPS ditujukan agar konsumen  mendapat  produk  yang  aman  dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk memastikan bahwa suatu peraturan kesehatan  dan  keamanan  produk  yang  ketat
tidak  dijadikan  instrumen  untuk  melindungi produsen domestik (Greenhalg, 2004). Kesepakatan
SPS memperkenalkan pentingnya  Negara  anggota  WTO  untuk  tidak hanya  melindungi  dari  risiko  yang  disebabkan oleh  masuknya  hama  dan  penyakit  namun untuk meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan. Kesepakatan  SPS  erat  kaitannya  dengan aspek kesehatan dan perdagangan internasional. Aspek kesehatan dari kesepakatan  SPS  berarti  setiap  Negara anggota  WTO  dapat  melindungi  kehidupan manusia,  hewan  dan  tumbuhan  dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan impor.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan perubahan perdagangan internasional. Perubahan  yang  sangat  terlihat  adalah bergesernya paradigma kebijakan perdagangan  internasional  yang  sebelumya dititikberatkan  pada  halangan  perdagangan berupa tarif dan saat ini lebih cenderung pada halangan  perdaganagn  non-tarif.  Kondisi seperti  inilah  menjadikan  peran  karantina menjadi bagian yang penting dalam mengontrol  importasi  perdagangan  dunia. Dengan adanya harmonisasi sistem perkarantinaan ikan dengan kesepakatan SPS menjadikan  hambatan  non-tarif  diharapkan dapat  diminimalisasi  sehingga  memperlancar akses pasar Indonesia dengan tanpa mengesampingkan aspek kesehatan manusia .

## MATERI DAN METODE
Pelaksanaan penelitian dilakukan pada periode  Juni  2022  sampai  dengan  Juni  2023. Alat dan bahan yang digunakan meliputi daftar pertanyaan,  komputer,  alat  tulis  kantor,  jurnal ilmiah  dan  buku  teks.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  analisa  deskriptif  dimana penelitian  menganalisis  berdasarkan  sumber- sumber  bacaan  dan  hasil  wawancara  dengan para  narasumber  yang  kompeten  di  bidang mereka  masing-masing,  meliputi  ASN  yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan  dan  bertanggung  jawab  sebagai Kepala  Pusat,  para  Koordinator  Bidang  teknis serta  bagian  kerja  sama  Sekretariat  Jenderal dengan    memaparkan  secara  rinci  dan  jelas mengenai  keadaan  sebenarnya  berkaitan dengan  sistem  karantina  ikan.  Secara  umum pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan  mesin  pencari Google  Scholar (https://scholar.google.co.id) dengan kata kunci  yang  digunakan  antara  lain  SPS agreement,  SPS-WTO  dan fish  quarantine system.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis
Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah dengan analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya  kemudian  data-data  tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan  gambaran  mengenai  sistem harmonisasi  perkarantinaan  ikan.  Aspek  yang dianalisis  pada  penelitian  ini  diantaranya naskah  kesepakatan  SPS  ( SPS  Agreement ), dokumen  kerjasama  antara  BKIPM  KKP dengan  Negara  mitra,  dokumen  persyaratan ekspor komoditas perikanan ke Negara tujuan dan  dokumen  kuisioner  evaluasi  sistem perkarantinaan Negara tujuan.

## Kesepakatan SPS
Kesepakatan  sanitari  dan  fitosanitari  yang selanjutnya  disebutkan  kesepakatan  SPS merupakan kesepakatan antar Negara anggota  WTO  yang  memiliki  14  pasal  yang berisi  tentang  hak  dan  kewajiban  Negara anggota WTO. Tujuan mendasar dari kesepakatan  SPS  adalah  untuk  menjaga  hak kedaulatan pemerintah manapun untuk memberikan  tingkat  perlindungan  kesehatan yang  dianggapnya  sesuai  dan  memastikan bahwa hak kedaulatan ini tidak disalahgunakan  untuk  tujuan  proteksionisme (WTO,  2022).  Kesepakatan  SPS  ini  dibangun sebagai langkah untuk memastikan keamanan pangan  bagi  konsumen  dan  untuk  mencegah penyebaran  hama  dan  penyakit  hewan,  ikan dan tumbuhan.
Wujud  dari  tindakan  SPS  diantaranya  dapat berupa  kewajiban  produk  yang  berasal  dari daerah  bebas  penyakit,  pemeriksaan  produk, perawatan  dan  pemrosesan  produk  tertentu, penetapan  tingkat  residu  maksimum  yang diizinkan  (MRLs)  atau  penggunaan  bahan pangan  tambahan  tertentu  yang  diijinkan  di makanan.  Kesepakatan  SPS  memungkinkan melakukan tindakan untuk melindungi manusia  dari  cemaran  pangan  hal  ini  sejalan dengan  fungsi  karantina  yang  salah  satunya melakukan  pengawasan  pangan  dan  mutu pangan  yang  tujuan  akhirnya  adalah  untuk kesehatan manusia.
Negara anggota WTO diizinkan untuk menggunakan  standar  yang  berbeda  dan metode  pemeriksaan  produk  yang  berbeda. Bisa  saja  satu  negara  memiliki  standar keamanan produk yang lebih ketat/ lebih tinggi dibanding  negara  lainnya.  Selama  hal  ini dapat  dibuktikan  secara  saintifik  dan  ilmiah
serta  didukung  oleh  kebijakan  nasional  yang transparan  dan  akuntabel,  maka  penerapan aturan  keamanan  produk  dianggap  upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya (WTO, 2022)

## Harmonisasi Sistem Perkarantinaan Ikan
Setiap Negara anggota WTO berhak menetapkan  ketentuan  SPS  untuk  negaranya masing-masing dengan mengacu pada persyaratan  yang  telah  ditetapkan  pada kesepakatan  SPS.  Namun,  setiap  Negara anggota  WTO  yang  menerapkan  kententuan SPS  bagi  negaranya,  wajib  merujuk  atau berpedoman pada standar internasional, pedoman  dan  rekomendasi  yang  telah  ada. Saat  ini  terdapat  tiga  lembaga  internasional yang  menjadi  standar  dan  dikenal  sebagai three sisters body.
Ketiga
standar internasional tersebut adalah konvensi
perlindungan tumbuhan internasional ( International  Plant  Protection  Convention , IPPC),  organisasi  dunia  untuk  kesehatan hewan  ( World Organisation for Animal  Health , WOAH)  dan  komisi  kodeks  alimentarius ( Codex Alimentarius Commission, Codex).
Strategi  dasar  dalam  kegiatan  harmonisasi sistem  perkarantinaan  ikan  dapat  dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.  Mempelajari  dan  memahami  ketentuan Sanitary  and  Phytosanitary  World  Trade Organization (SPS-WTO). termasuk
Kewajiban  Dasar  Anggota,  dan  Prinsip-
Prinsip Dasar SPS
b.  Mempelajari  dan  memahami Aquatic Animal  Health  Code dan Manual  of Diagnostic  Tests  for  Aquatic  Animals WOAH  (World  Organization  for  Animal Health)
c.  Mempelajari  dan  memahami  rekomendasi yang  dikeluarkan  oleh  FAO/NACA  dalam FAO/NACA  The  Asia  Regional  Technical
Guidelines  on  Health  Management  for  the Responsible  Movement  of  Live  Aquatic Animals  and  The  Beijing  Consensus  and Implementation Strategy , Tahun 2000 dan Procedure  for  the  Quarantine  of  Live Aquatic animals: a Manual Tahun 2008.
d.  Mempelajari dan memahami prinsip- prinsip  Notifikasi  dan Enquiry  Point ,
Registrasi  Usaha  Budidaya,  Inspeksi Karantina di Negara Asal dan Pengembangan  Kapasitas.  Mempelajari dan  mampu  menerapkan  teknik  diplomasi dan  negosiasi  dalam  penyelesaian  kasus- kasus.
e.  Mempelajari  dan  memahami  tugas  dan fungsi  Institusi/Lembaga  yang  terkait
dengan penyelenggaraan karantina ikan.
f. Meningkatkan
komunikasi dan memperluas  jaringan  untuk  memudahkan koordinasi dan kerjasama.
Strategi  dasar  kegiatan  harmonisasi  sangat penting  dilakukan  untuk  tercapainya  sistem karantina  ikan  berjalan  dengan  lancar  dan baik.  Selanjutnya,  dalam  segi  operasional, pelaksanaan harmonisasi karantina ikan dapat dilakukan diantaranya melalui:
a.  Melakukan review, penyusunan dan penyempurnaan  peraturan  perundangan dengan mengacu pada kepentingan nasional serta ketentuan-ketentuan nasional dan internasional terkait.
b.  Menyusun
dan menyempurnakan pedoman/petunjuk teknis harmonisasi sistem perkarantinaan ikan
c.  Menyelenggarakan
sosialisasi/workshop/seminar/ Focus
Group Discussion (FGD)
d.  Menyusun data  base terkait  harmonisasi perkarantinaan ikan
e.  Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka harmonisasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait f. Melakukan evaluasi penerapan harmonisasi sistem perkarantinaan ikan.
Sertifikasi    keamanan    dan    kualitas  produk ekspor  pada  dasarnya  wajib  diupayakan  bagi tiap-tiap    produsen    tidak    hanya    sebagai standar  perdagangan    internasional    tetapi juga  dalam  rangka  keberhasilan  akses  pasar di negara tujuan dan membangun kepercayaan konsumen terkait reputasi produsen.  Standar  keamanan  dan  kualitas produk  yang  mengacu  pada  ketentuan  SPS menjadi    indikator    bagaimana    regulasi nasional  negara-negara  anggota WTO  tidak menjadi  penghalang  bagi  akses  pasar  dan semangat  kompetisi  secara  global  (Dell  and Caccamisi, 2006).
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan  otoritas  kompeten  untuk  karantina ikan dan pengendalian mutu produk perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan perkarantinaan  ikan,  pengendlaian  mutu  dan keamanan  hasil  perikanan  serta  keamanan hayati  ikan.  BKIPM  menyelenggarakan  fungsi dalam  penyusunan  kebijakan  teknis,  rencana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan  perkarantinaan  ikan, sistem  jaminan  mutu,  pengendalian  mutu  dan keamanan  hasil  perikanan  serta  keamanan hayati ikan. Pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab  tersebut  dilaksanakan  oleh BKIPM  dengan  didukung  oleh  46  Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 285 satuan kerja (satker)  yang  melaksanakan  tugas  fungsi tindak  karantina  dipintu  pemasukan  dan pengeluaran  wilayah  di  beberapa  propinsi. Rentang  kendali  BKIPM  dalam  mengemban tugas pokok bersifat nasional dan luas.
Kedudukan  UPT  BKIPM  ditempat-tempat pemasukan  dan  pengeluaran  wilayah  yaitu  di bandar  udara,  pelabuhan  laut,  pelabuhan sungai,  pelabuhan  penyeberangan,  pos  lintas batas dan kantor pos, berperan penting dalam mencegah  masuk  tersebarnya  hama  penyakit ikan,  pengendalian  mutu  dan  keamanan  hasil perikanan  yang  dilalulintaskan.  Keberadaan karantina  ikan  di  bandar  udara  diatur  dalam annex 9 tentang fasilitasi ( fasilitation ) Organisasi  Penerbangan  Sipil  Internasional ( International  Civil  Aviation )  Sedangkan  di pelabuhan  laut  diatur  dalam  organisasi kemaritiman internasional (IMO).
Pelaksanaan  tugas  fungsi  BKIPM  didukung pula  oleh  laboratorium  rujukan  Balai  Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) yang melaksanakan  tugas  antara  lain  melakukan Validasi  metode  uji  laboratorium  karantina ikan,  Uji  coba  teknis  dan  metoda  tindak karantina  terhadap  media  pembawa  HPIK, penyiapan bahan penyempurnaan dan pengembangan  metoda  serta  prosedur  teknis pengujian,  Pengkajian  dan  penyiapan  bahan standardisasi dan panduan mutu laboratorium, pelaksanaan pembuatan koleksi standar Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan pengelolaan  sistem  informasi  dan  publikasi hasil pengujian laboratorium (KKP, 2022).
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  melalui BKIPM  menjadi  institusi  pemerintah  yang berperan  dalam  menilai  keamanan  dan kelayakan komoditas perikanan yang diperdagangkan  baik  yang  akan  diekspor maupun  yang  datang  dari  luar  negeri  (impor). Selain  itu  juga  BKIPM  bertanggung  jawab terhadap  penjaminan  mutu  perikanan  dan sumber  daya  perikanan  yang  berkelanjutan ( sustainability  fisheries ).  Dasar  hukum  utama BKIPM  adalah  Undang-Undang  Nomor  21 tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan,  Ikan dan  Tumbuhan  adapun  aturan  turunan  dari undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah  Nomor  15  tahun  2002  tentang Karantina  Ikan,  selain  itu  juga  terdapat peraturan  turunan  lainnya  yang  berhubungan dengan  karantina  ikan  seperti  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikaan,  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan serta peraturan dari Kepala BKIPM.
Indonesia sebagai Negara anggota WTO yang berkomitmen  dengan  hasil  ketentuan  SPS yang mengatur tata cara perlindungan terhadap  kesehatan  manusia,  hewan  dan tumbuhan serta lingkungannya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional.  Implementasi  dari  kesepakatan SPS  diimplementasikan  melalui  peran  BKIPM yang  meliputi:  (1)  implementasi  persyaratan karantina untuk importasi yang ditetapkan di 3 (tiga)  titik  yaitu  sebelum  komoditas  tersebut masuk  Indonesia  ( pre  border ),  di  tempat pemasukan  ( at  border )  dan  setelah  proses pemasukan  ( post  border ).  Hal  tersebut dilakukan dalam upaya perlindungan terhadap kesehatan  manusia,  hewan,  tumbuhan  dan lingkungan.  Inspeksi  di  Negara  asal  telah dilakukan  oleh  BKIPM  untuk  menjamin komoditas  yang  masuk  ke  Indonesia  terjamin dan  layak  baik  untuk  dibudidayakan  ataupun dikonsumsi  oleh  manusia  (Sugianti et  al., 2014),  (2)  memfasilitasi  ekspor  komoditas perikanan melalui pemeriksaan, audit, veriifkasi  dan  sertifikasi  agar  persyaratan teknis  yang  ditetapkan  oleh  Negara  tujuan ekspor  dapat  terpenuhi,  (3)  turut  serta melakukan verifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor ketentuan  SPS,  (4)  sebagai National  Enquiry Point (NEP)  untuk  sektor  perikanan,  peran tersebut  sebagai  salah  satu  bentuk  dari komunikasi  persyaratan  teknis  yang  akan diberlakukan  baik  dari  Negara  mitra  dagang maupun dari Indonesia yang akan diberlakukan.

## Kerjasama Perkarantinaan
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor  21  tahun  2019  tentang  Karantina Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan  khususnya  Bab XI pasal 84 tentang Kerja Sama
Perkarantinaan, Badan Karantina dapat melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait misalnya  imigrasi,  bea  cukai,  pendidikan  dan penelitian baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai  Negara  yang  memiliki  sumber  daya hayati  dengan  keanekaragaman  jenis  yang tinggi  ( mega  biodiversity )  Kerja  sama  ini memiliki  peran  penting  dalam  eksistensi karantina  Indonesia  yang  merupakan  garda terdepan  dari  masuk  dan  tersebarnya  hama dan  penyakit  hewan,  ikan,  tumbuhan,  jenis agen  invasif,  produk  rekayasa  genetika, pangan dan pakan. Kerjasama perkarantinaan dapat dilakukan secara bilateral dan multilateral.  Kerjasama  bilateral  merupakan kerjasama  antar  dua  Negara  secara  langsung tanpa  melibatkan  Negara  ketiga.  Umumnya harmonisasi bilateral penyelenggaraan
karantina  ikan  dilakukan  karena  beberapa sebab  meliputi  (1)  keinginan  kedua  belah pihak  (Negara)  agar  perdaganagn  kedua Negara  lancar  dan  aman;  (2)  penolakan Negara  pengimpor  disebabkan  antara  lain ditemukannnya  Hama  dan  Penyakit  Ikan Karantina (HPIK) atau penyakit ikan berbahay atau  pangan  yang  tidak  sesuai  dengan stnadar  mutu  dan  keamanan  pangan  pada kiriman  ikan  atau  produk  perikanan;  (3) pemberitahuan atau notifikasi pernyataan atau deklarasi  bebas  penyakit  oleh  Negara  ( self- declaration  of  freedom  from  disease )  yang sebelumnya terjadi wabah penyakit karantina.
Dalam upaya harmonisasi kerjasama bilateral, beberapa  komponen  yang  perlu  menjadi perhatian  yaitu  (1)  peraturan  perundangan yang mengatur perkarantinaan dan keamanan hayati  ikan,  termasuk  didalamnya  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, petunjuk  teknis,  petunjuk  pelaksanaan;  (2) jenis-jenis  hama  penyakit  ikan  karantina  ( fish quarantine  pest  and  diseases )  dan  analisis risikonya;  (3)  standar  mutu  dan  keamanan pangan  dan  analisis  risikonya;  (4)  jenis  ikan yang  tergolong  invasif  dan  analisis  risikonya; (5) metoda dan prosedur pemantauan/surveilans  dan  monitoring  yang digunakan, termasuk pengambilan dan penanganan  sampel,  waktu  dan  frekuensi pemantauan,  wilayah/daerah  pemantauan;  (6) Metoda  dan  prosedur  pengujian  laboratorium termasuk pengambilan dan penanganan sampel  dan  teknik  pengujian;  (7)  prosedur inspeksi  dan  registrasi;  (8)  dokumentasi  hasil pemnatauan  dan  pengujian;  (9)  sertifikasi  dan prosedur  persetujuan  serta  penetapan;  (10) kualifikasi  petugas  pemantauan,  pengujian laboratorium dan sertifikasi dan (11) persyaratan  impor.  Sugianti et  al. (2014) menyatakan  bahwa  inspeksi  di  Negara  asal merupakan  salah  satu  bagian  penting  yang perlu dilakukan sebelum persetujuan importasi komoditas perikanan diberikan.
Pada umumnya langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya mewujudkan harmonisasi  bilateral  adalah  sebagai  berikut: (1)  Penilaian  dan  studi  dokumen  sistem penyelenggaraan  karantina  ( desk  assesment ) negara  mitra  dagang  yang  diperoleh  dari publikasi  yang  ada  atau  yang  diminta langsung  ke  negara  mitra  dagang  melalui otoritas  kompeten  ( Competent  Authority ) negara yang bersangkutan. Termasuk didalamnya  adalah  persyaratan  impor  negara yang  bersangkutan.  Evaluasi  dan  studi tersebut dilakukan terhadap seluruh
komponen  sistem  penyelenggaraan  karantina dan  keamanan  hayati  seperti  tersebut  diatas, dengan memberikan perhatian khusus terhadap  komponen-komponen  yang  dinilai penting  dan  kritis;  (2)  Setelah  dilakukan komunikasi intensif diantara kedua belah pihak ( both  parties )  dan  tidak  diketemukan  lagi perbedaan pandangan atau penilaian terhadap  seluruh  komponen  sistem  karantina dan  keamanan  hayati  kedua  belah  pihak, maka  dapat  dilanjutkan  dengan  “Surat Keputusan  Kesepakatan  Bersama”  yang dikenal  dengan  sebutan Mutual  Recognition Arrangement (MRA)  atau Memorandum  of Understanding (MoU)  yang  ditandangi  oleh pejabat  yang  berwenang  dari  kedua  belah pihak;  (3)  Dalam  hal  diketemukannya  hal-hal yang  dinilai  krusial  oleh  masing-masing  atau salah  satu  pihak,  maka  dimungkinkan  untuk dilakukan  peninjauan  dan  penilaian  langsung di  lapangan  ( on  site  assesment )  terhadap komponen-komponen  yang  menjadi  temuan atau ganjalan. Setelah perbaikan dan diskusi/penjelasan dilakukan
terhadap komponen  yang  dipermasalahkan  dan  kedua belah  pihak  telah  menyepakatinya,  maka dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatangan  MRA  atau  MOU;  (4)  Dalam hal upaya harmonisasi terkait dengan diketemukannya  HPIK  atau  terkait  dengan pengakuan terhadap pernyataan bebas penyakit  (self-declaration  of  freedom  from desease)  atau  temuan  mikroorganisme/bahan berbahaya  pada  pangan,  negara  pengimpor punya hak dan dapat melakukan sampling dan pengujian  langsung  terhadap  penyakit  atau pangan yang menjadi target/masalah.

## Kerjasama Multilateral
Sektor  karantina  erat  kaitannya  dengan kerjasama  multilateral  dimana  melibatkan banyak  Negara,  misalnya  dalam  kerjasama multilateral  dalam  kerangka  SPS WTO, World Organization for Animal Health (WOAH), Food and  Agriculture  Organization (FAO), Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific (NACA) dan World Health Organization (WHO). Dalam pelaksanaan  impor/ekspor  ikan  dan  produk perikanan negara-negara anggota WTO harus mematuhi prinsip Kesetaraan. Negara pengekspor  secara  obyektif  menunjukkan pada  negara  pengimpor  bahwa  semua ketentuan  SPS  yang  dijalankan  mencapai Appropriate Level of Protection (ALOP) negara pengimpor. Kesepahaman tentang kesetaraan dapat  dicapai  melalui  konsultasi  bilateral  dan berbagi  informasi  teknis,  dengan  merujuk pada  standar,  pedoman  dan  rekomendasi WOAH  (WTO,  2017).  Khusus  untuk  karantina
ikan, WOAH telah menyusun dan menetapkan standar yaitu The Aquatic Animal Health Code ( Aquatic  Code )  dan The Manual  of  Diagnostic
Tests for Aquatic Animals (Aquatic Manual). Kedua  standard  tersebut  saling mengisi  dimana  dalam  pelaksanaan  standar- standar  yang  tercantum  dalam Aquatic  Code memerlukan  uji  diagnostik  yang  dilakukan untuk  lalulintas  perdagangan  internasional, sedangkan Aquatic  Manual menyediakan metoda  laboratorium  yang  direkomendasikan. Standar,  pedoman  dan  rekomendasi  terkait penyelenggaraan  karantina  yang  dikeluarkan oleh  FAO  dan  NACA  yang  terpenting  sejauh ini  ada  dua  yaitu:  (1)  FAO/NACA The  Asia Regional  Technical  Guidelines  on  Health Management  for  the  Responsible  Movement of  Live  Aquatic  Animals  and  The  Beijing Consensus  and  Implementation  Strategy, Tahun  2000  dan  FAO Fisheries  Technical Paper  No.  402.  Rome,  FAO.  2000.  53p. dan (2) Procedure  for  the  Quarantine  of  Live Aquatic  Animals:  a  Manual, FAO Fisheries Technical Paper No. 502 Rome, 2008.
Penerbitan  FAO  Fisheries  Technical  Paper No. 402 Tahun 2000 didorong oleh kesadaran bahwa  penyakit  ikan  banyak  dibawa  oleh pergerakan/perdagangan  ikan  dan  pentingnya penyelenggaraan  karantina  untuk  menangani masuknya penyakit-penyakit ikan lintas negara ( transboundary fish diseases movement ) yang dapat  menimbulkan  kerugian  ekonomi  sangat
signifikan  termasuk  akibat  buruk  terhadap kehidupan  masyarakat  pedesaan  dan  upaya penanganan kemiskinan dan keamanan pangan.  Sedangkan  FAO Fisheries  Technical Paper No. 502 Tahun 2008
merekomendasikan  pembangunan  fasilitas dan  penyelenggaraan  karantina  didasarkan atas  tingkat  risiko  yang  ditimbulkan,  yaitu:  (1) Risiko tinggi : yaitu penyelenggaraan karantina terhadap  ikan-ikan  yang  dimasukkan  dari  luar negeri atau secara domestik antar wilayah/region yang mempunyai status kesehatan  berbeda  yang  akan  digunakan untuk  keperluan  budidaya  atau  penangkapan yang  memungkinkan  ikan  atau  pathogen menulari lingkungan perairan umum. (2) Risiko rendah:  yaitu  penyelenggaraan  karantina terhadap ikan-ikan yang diperuntukan sebagai ikan  hias  dengan  biosecurity  yang  baik,  dan (3)  Rutin:  yaitu  penyelenggaraan  karantina secara rutin pada fasilitas produksi.
Secara  umum  rekomendasi  dari  FAO  dan NACA  tersebut  saat  ini  sudah  tertuang  dalam standar,  pedoman  dan  rekomendasi  yang dikeluarkan  oleh  WOAH,  sehingga  dengan melakukan  penyelarasan  penyelenggaraan karantina  dengan  WOAH  sudah  menampung rekomendasi  dari  FAO  dan  NACA . Secara skematis, konsep harmonisasi sistem perkarantinaan  ikan  dengan  standar  SPS dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Skema Proses Harmonisasi Sistem Perkarantinaan Ikan

## KESIMPULAN DAN SARAN
Melalui pembahasan tersebut diatas, disimpulkan  bahwa  gambaran  harmonisasi sistem  perkarantinaan  ikan  Indonesia  sebagai upaya  meminimalisasi  hambatan  non-tarif, selain  itu  juga  sebagai  wujud  Indonesia  telah mengimplementasikan  prinsip  kesepakatan SPS  WTO.  Adapun  saran  yang  ditempuh seperti penetapan strategi dasar dan operasional  kegiatan  harmonisasi,  kerjasama
perkarantinaan  ikan  baik  secara  bilateral maupun multilateral yang melibatkan organisasi internasional.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada Pusat  Karantina  Ikan  yang  telah  mengizinkan kami  menyusun  karya  ilmiah  ini  sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

## Harmonisasi Sistem Perkarantinaan
Ikan Strategi Operasional Strategi Dasar Kerjasama Bilateral dan/atau Multilateral Kesepakatan SPS Standar Internasional

## DAFTAR PUSTAKA
Dell‟Aquila  &  Caccamisi  (2006).  “Accessing Market  Opportunities:  Quality  and Safety  Standards”.  FAO      2006. Diakses      2  Februari  2017  pada http://www.fao.org/docrep/010/a1146e /a1146e05.pdf FAO . (2008) Procedure  for  the  Quarantine  of Live  Aquatic  Animals:  a  Manual, FAO
Fisheries  Technical  Paper.  No.  502 Rome
FAO/NACA.  (2000). The  Asia  Regional Technical Guidelines on Health Management  for  the  Responsible
Movement  of  Live  Aquatic  Animals and  The  Beijing  Consensus  and Implementation  Strategy, Tahun  2000 dan  FAO Fisheries  Technical  Paper No.  402.  Rome, FAO.  2000.  53p. dan
(2)
Greenhalgh P. (2004). Trade Issues
Background  Paper :  Sanitary  and
Phyto-Sanitary  (SPS)  Measures  and Technical  Barriers  to  Trade  (TBT).
Project  PR  26109,  1 –11.  July  2004. Policy  Research –  Implications  of Liberalization  of  Fish  Trade  for Developing  Countries.  Diunduh  dari http://gala.gre.ac.uk/12202/1/12202_G reenhalgh_Tra de%20issues%20background%20pap er.%20%28wor king%20paper%29%202004.pdf Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP). (2023).  Tugas  dan  Fungsi  BKIPM. https://kkp.go.id/bkipm/page/1442- profil-badan-karantina-ikan-bkipm Sugianti, B., Laila, L., Sugeng, S., dan Atit, W. (2014). Pedoman  Inspeksi  Sistem Perkarantinaan  Ikan  Di  Negara  Asal . Pusat Karantina Ikan. Jakarta Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2019
Tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan Tumbuhan World Trade Organization. (2017) Understanding  the  WTO  Agreement on Sanitary and Phytosanitary
Measures,  Sanitary  and Phytosanitary Measures:  Introduction.  Trade  Topics of World Trade Organization. Diunduh dari https://www.wto.org/english/tratop_e/s
ps_e/spsund_e .htm World Trade
Organization .(2022).
Understanding  the  WTO  Agreement on Sanitary and Phytosanitary
Measures,  Sanitary  and Phytosanitary Measures:  Introduction.  Trade  Topics of World Trade Organization. Diunduh
dari https://www.wto.org/english/tratop_e/s ps_e/spsund_e .htm World  Trade  Organization.  (2023). The  WTO Agreement  on  the  Application  of Sanitary  and  Phytosanitary  Measures (SPS  Agreement).  Text  of  the agreement. Diunduh dari https://www.wto.org/english/tratop_e/s ps_e/spsagr_e.htm World  Organization  for  Animal  Health (WOAH).  (2022).  Aquatic  Animal Health Code. Diunduh dari https://www.woah.org/en/what-we- do/standards/codes-and- manuals/aquatic-code-online-access/
World  Organization  for  Animal  Health (WOAH).  (2022).  Aquatic  Manual Online Access. Diudnuh dari https://www.woah.org/en/what-we- do/standards/codes-and- manuals/aquatic-manual-online- access/