## IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 20 Tahun 2001 TERHADAP MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

## Dyah Listyorini, Adi Suliantoro, Fitika Andraini
Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dr.dyahlistyorini@gmail.com, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id, fitika@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRAK
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana  korupsi  itu  sangat  merugikan  bagsa  dan  negara,  karena  menyangkut  pelanggaran  hak  sosial  dan ekonomi  masyarakat  secara  luas,  untuk  itu  perlu  diberantas  sedini  mungkin  diantaranya  bisa  melalui pemberian  mata  kuliah  Pendidikan  Anti  Korupsi  pada  mahasiswa.  Mahasiswa  adalah  generasi  penerus bangsa yang cerdas serta memiliki jati diri yang berkeinginan untuk memajukan bangsa dan negaranya, melalui kiprahnya baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat.
Melalui  implementasi  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  pada  mata  kuliah  Pendidikan  Anti Korupsi diharapkan mahasiswa bisa menjadi agen perubahan untuk korupsi di Indonesia yang sudah sangat berbahaya dan sangat kritis bisa menjadi lebih baik. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah  rencana  yang  telah  disusun  dengan  matang,  cermat  dan  terperinci.  Disini  implementasi  yang dimaksudkan adalah implementasi dari Undang Undang Nomer 20 tahun 2001 terhadap pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada mahasiswa Unisbank Semarang.
Sebagai penerapan Undang Undang Nomer 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  untuk  diberikan  kepada  mahasiswa  melalui  Mata  Kuliah  Pendidikan  Anti  Korupsi,  tujuannya adalah untuk mewujudkan sarjana Indonesia berkarakter bersih dari korupsi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Bentuk implementasi dan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa Universitas Stikubank Semarang, yaitu dilaksanakan perkuliahan Pendidkan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa adalah sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas menjadi agen perubahan untuk menjadikan mahasiswa lebih memiliki karakter dan jatidiri serta memegang teguh, nilai-nilai kejujuran setelah mendapatkan kuliah Pendidikan Anti Korupsi.
Peran orang tua, dosen dan pemerintah dalam mewujudkan terciptanya generasi penerus bangsa yang anti korupsi yanitu masing-masing memiliki peran yang sangat penting karena orang tua itu adalah pendidik pertama  dalam  membentuk  karakter  yang  baik  pada  anaknya,  sedangkan  dosen  mendidik  melalui pendidikan  formal  di  kampus  dan  pemerintah  yang  mengeluarkan  kebijakan  serta  aturan-aturan  untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi.

## ABSTRACT
Law  Number  20  of  2001  concerning  the  eradication  of  corruption,  states  that  corruption  is  very detrimental  to  the  nation  and  the  state,  because  it  involves  violations  of  social  and  economic  rights  of society  at  large,  for  this  it  needs  to  be  eradicated  as  early  as  possible  through  the  provision  of  Anti Education Corruption in students. Students are the next generation who are smart and have an identity who wish to advance their nation and country, through their work both on campus and in the community.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Through the implementation of Law Number 20 of 2001 in the Anti-Corruption Education course, it is hoped that students can become agents of change for corruption in Indonesia, which is already very dangerous and very critical to be better. Implementation is the action or execution of a plan that has been prepared carefully, carefully and in detail. Here the intended implementation is the implementation of Law Number 20 of 2001 on anti-corruption education given to Unisbank Semarang students.
As the application of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime to be given to students through the Anti-Corruption Education Course, the aim is to create Indonesian scholars with characteristics that are clean from corruption, increase knowledge and understanding, and student awareness of the dangers of corruption. The form of implementation and Law Number 20 of 2001 on the Anti-Corruption Education course for students at the University of Stikubank Semarang, namely the Anti- Corruption Education course as a compulsory subject that must be followed by all students is as the smart future  generation  to  become  agents  of  change  to  make  students  have  more  character  and  identity  and uphold the values of honesty after receiving Anti-Corruption Education courses.
The role of parents, lecturers and the government in realizing the creation of the next generation of anti-corruption nation, each of which has a very important role because parents are the first educators in forming good character in their children, while lecturers educate through formal education on campus and government which issues policies and regulations to eradicate corruption.
Keywords: Law Number 20 Year 2001, Anti-Corruption Education Courses

## Pendahuluan
Dampak yang sangat buruk sekali, karena adanya korupsi di Indonesia yang sudah sangat memperihatinkan  dan  mengkhawatirkan  pada  sendi  kehidupan  bangsa  dan  negara  saat  ini.  Di Indonesia pada khususnya korupsi telah menghancurkan kehidupan dan penghidupan bangsa baik pada sistem perekonomian, politik, hukum serta tatanan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya kejahatan  korupsi  itu  disebut  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa  ( ekstra  ordinary  crime ), sehubungan dengan hal tersebut di atas tidaklah berlebihan atau justru sangat penting pendidikan Anti Korupsi, perlu diberikan pada mata kuliah, untuk dipahami dipelajari dan dilksanakan dalam kehidupan  sehari-hari.  Mahasiswa  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang  harus  aktif  ikut  serta dalam memberantas korupsi.
Peran  dari  mahasiswa  dalam  hal  pemberantasan  korupsi  adalah  melalui  perannya  dalam mencegah terjadinya korupsi melalui budaya berperilaku bersih dan anti korupsi, disini mahasiswa sebagai agen perubahan dan sebagai penggerak anti korupsi baik di lingkungan diri sendiri yaitu keluarga,  masyarakat  yang  anti  korupsi.  Mahasiswa  perlu  dibekali  pengetahuan  yang  cukup tentang Anti Korupsi. Pembekalan mahasiswa bisa melalui : mengikuti perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi, Seminar Anti Korupsi serta Sosialisasi dan kampanye Anti Korupsi.
Pada Prespektif Hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan ( crime ), koruptor adalah penjahat, dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah menindak para koruptor  dengan  jerat-jerat  hukum,  serta  memberantas  korupsi  dengan  memperkuat  perangkat hukum seperti melalui Undang-undang dan aparat hukum. 1 Pada kalimat di atas sudah jelas bahwa pemerintah  juga  sudah  berusaha  untuk  menindak  para  pelaku  korupsi  yang  setiap  hari  selalu meningkat, baik korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah, maupun korupsi yang dilakukan oleh  bukan  pejabat  pemerintah  dari  segi  pemerintahan  di  Indonesia  banyak  diakibatkan  dari kondisi politik carut marut dan cenderung sangat korupstif, hal ini nampak dari perilaku korupstif dan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  dari  tingkat  paling  bawah    (orang  tidak  memiliki
1 Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, halaman 5
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
jabatan)  sampai  tingkat  atas  orang  memegang  jabatan  tertentu  yang  berpeluang  melakukan korupsi. Pada kondisi sekarang orang (masyarakat) banyak yang apatis dalam menanggapi adanya korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia,  sehingga  menjadi  hilangnya  kepercayaan  pada  pejabat  yang melakukan korupsi, atau pemimpin yang melakukan korupsi.
Menurut Prof. Dr. Marwan Mps, SH., MH., pada buku Pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakan bahwa korupsi bukan hanya terjadi pada masa Orde Baru, tetapi di era reformasi malah semakin besar intensitasnya salah satu penyebabnya adalah karena kaidah atau norma hukum yang berlaku tidak ditafsirkan. 2 Secara yuridis tapi berdasarkan kepentingan politik.
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001,  bahwa tindak pidana korupsi itu sangat merugikan bagsa dan negara, karena menyangkut pelanggaran hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  untuk  itu  perlu  diberantas  sedini  mungkin diantaranya bisa melalui pemberian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa.
Mahasiswa  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang  cerdas  serta  memiliki  jati  diri  yang berkeinginan  untuk  memajukan  bangsa  dan  negaranya,  melalui  kiprahnya  baik  di  lingkungan kampus  maupun  di  lingkungan  masyarakat.  Melalui  implementasi  Undang-undang  Nomor  20 Tahun 2001 pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mahasiswa bisa menjadi agen perubahan untuk korupsi di Indonesia yang sudah sangat berbahaya dan sangat kritis bisa menjadi lebih baik.

## METODE PENDEKATAN
Pada metode pendekatan ini penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan  perundang  undangan  yang  berhubungan  dengan  judul  penelitian,  yaitu  peneliti  akan menelaah isi dari undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi.

## HASIL PENELITIAN
1.  Bentuk  Implementasi  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  Terhadap  Mata  Kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada Mahasiswa Universitas Stikubank Semarang
Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan suatu tindakan yang diterapkan untuk suatu  tujuantertentu.  Implementasi  berasal  dari  kata  “to  implement”  yang  berarti mengimplementasikan  kegiatan  yang  dilakukan  melalui  perencanaan  dan  mengacu  pada atauran tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. 3 Implementasi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap mata kuliah Pendidikan  Anti  Korupsi  pada  mahasiswa,  dirasa  sudah  sangat  tepat  sekali  diterapkannya mata kuliah tersebut kepada mahasiswa.
Peran pemerintah sudah cukup baik dalam penanganan korupsi di Indonesia walaupun hasilnya belum maksimal, disana sini di lemabaga pemerintahan masih terjadi tindak pidana
2 Marwan Mps, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, halaman 2
3 Yoga Saputra, Saintif.com, Implementasi, arti, pengertian dan penjelasannya
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
korupsi.  Pemberantasan  korupsi  yang  pada  saat  ini  selalu  gencar  dilakukan  pemerintah  itu sebetulnya  sudah  menjadi  salah  satu  dan  agenda  reformasi  dibidang  hukum  sebagaimana ditegaskan  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  rakyat  Republik  Indonesia  pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 jelas tertuang bunyi, tentang penyelenggaraan Negara yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  hal  tersebut  jelas  kita  pahami bunyi  ketetapan  MPR  sangat  mengikat  penyelenggara  Negara  untuk  selalu  berbuat  jujur dalam  melaksanakan  tugas,  pekerjaan  yang  diembannya.  Di  lapangan  justru  masih  banyak terjadi korupsi baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pihak swasta yang dalam  hal  ini  kerjasama  dalam  melaksanakan  pekerjaan  proyek-proyek  pemerintah,  baik proyek yang berskala besar maupun yang berskala kecil.
Muchtar Lubis dan James C. Scott, mengatakan bahwa tindak pidana korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, oleh karenanya dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi diperlukan kontrol sosial. 4
Tindak pidana korupsi biasanya juga dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau  jabatan,  bahkan  dengan  memiliki  suatu  kekuasaan  bisa  mengandung  potensi  untuk disalah gunakan yang menjurus pada tindak pidana korupsi.
Menurut  Piers  Beirne  dan  James  Messerchmidt,  terdapat  4  (empat)  tipe  tindak  pidana korupsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan, keempat tipe tersebut adalah sebagai berikut : 5

## 1. Political Bribery
Adalah bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dibidang legislatif sebagai  pembentuk  Undang-undang,  secara  politis,  badan  tersebut  dikemndalikan  oleh suatu  kepentingan  pada  masa  Pemilihan  Umum  yang  sering  berkaitan  dengan  aktivitas perusahaan  tertentu,  para  pengusaha  berharap  anggota  yang  duduk  di  parlemen  dapat membuat aturan yang menguntungkan perusahaan mereka.
2. Political Kickbacks
Adalah bentuk tindak pidana korupsi yang berupa kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak  pekerjaan  borongan  antara  pejabat  pelaksana  dan  pengusaha  yang  memberikan peluang untuk mendatangkan uang bagi pejabatnya tersebut.

## 3. Political Fraud
Adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan saat pemilihan umum.
4. Corrupt Campaign Practices Adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan.
4 Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 23
5 H.A. Rasyid Noor, Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia, Varia Peradilan, No. 278, Januari Tahun 2009, halaman 28
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Menurut Ramli Atmasasmita, Guru Besar Emiritus Universitas Pajajaran Bandung, bahwa “jika  dulu  korupsi  terjadi  dalam  hubungan  kerja  antara  pihak  swasta  dan  lembaga  pemerintah, maka saat ini korupsi sudah merambah ke lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. 6
Melihat korupsi di Indonesia yang sudah semakin berbahaya karena sudah merambah ke tingkat  penyelenggara  negara  yaitu  :  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  tersebut,  maka menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya merambah pada persoalan hukum semata, melainkan  sudah  masuk  ke  ranah  politik,  ekonomi  dan  sosial,  kondisi  tersebut  sangat membahayakan kelangsungan pembangunan Nasional Indonesia. Memang kita ketahui bersama dalam  hal  memberantas  korupsi  sampai  tuntas  ke  akar-akarnya  di  Indonesia  itu  merupakan pekerjaan yang tidak mudah, akan tetapi hal ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Swasta dan masyarakat, karena korupsi sangat menghambat pembangunan Nasional juga merugikan negara dan bangsa Indonesia yang sedang membangun saat ini, oleh sebab itu pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi harus selalu dilaksanakan dan digelorakan dengan pemahaman bahwa melakukan tindak pidana korupsi adalah melanggar hak azasi manusia, yaitu melanggar hak ekonomi sosial masyarakat, karena di korupsi hak tersebut tidak dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan, termasuk pada saat ini bantuan sosial ke masyarakat pun juga ada yang di korupsi, hal ini sangat memprihatinkan sekali, untuk itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  harus  benar-benar  dilaksanakan  dan  ditegakkan  tanpa  harus  pandang  bulu  baik  pada koruptor  dari  pejabat  negara  maupun  koruptor  yang  bukan  pejabat  harus  diadili  sesuai  dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita semua masih ingat pada masa pemerintahan Presiden Bapak Abdurahman  Wahid  (Gusdur)  saat  itu  pernah  dilakukan  langkah-langkah  strategis  tentang pemberantasan  tindak  Pidana  Korupsi  dengan  membentuk  suatu  Tim  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (TGPTK), yang pada saat itu dibentuk pada tanggal 24 Mei tahun 2000 dan Komisi Ombusdman.  Pada  kenyataannya  langkah  strategis  tersebut  kurang  mendapat  dukungansecara politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan.
Hal tersebut di atas dapat kita pahami melalui berita di koran saat itu bahwa Adi Andoyo, selaku  ketua  Tim  Pemberantasan  Tindak  Korupsi  (TGPTK),  mengundurkan  diri  dan  akhirnya bubar dengan sendirinya, inilah suatu kenyataan bahwa dalam meberantas korupsi itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk segera dilaksanakan secara murni dan kosekuen dan semua pihak. Maka dari Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan penerapan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa program studi Ilmu Hukum, harus wajib mengikuti mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi karena seifatnya wajib. Dengan adanya undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya diterapkan atau di implementasikan melalui perkuliahan Pendidikan Anti Korupsi, agar kedepan bisa lebih baik dan semua korupsi bisa terberantas baik melalui penindakan atau tuntutan hukum atau bisa melalui penyadaran diri lewat pendidikan Anti Korupsi.
2.  Gambaran  Umum  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001,  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Negara  Republik  Indonesia,  sesuai  dengan  amanat  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tertib taat hukum, sejahtera dan berkeadilan.
6 Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, halaman 4
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tindak  Pidana  korupsi  di  Indonesia  sudah  sangat  besar  sehingga  dapat  menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Sehubungan dengan maraknya korupsi di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak yang bisa terkait pada penanganan kasus korupsi. Upaya yang dilakukan baik pencegahan maupun tindakan secara  nyata  untuk  memberantas  korupsi  harus  dilakukan  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan serta meningkatkan kesadaran sikap serta perilaku pejabat maupun masyarakat yang  anti  korupsi  termasuk  disini  adalah  mahasiswa  sebagai  generasi  muda  penerus  cita-cita bangsa yang kelak nanti akan membawa masa depan Indonesia lebih maju dan lebih bermartabat.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat termasuk kategori kejahatan yang luar biasa.
Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pisana korupsi supaya menjadi lebih tepat dan sempurna, maka perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan  perluasan  mengenai  sumber  perolehan  alat  bukti  yang  sah  yang  berupa “petunjuk”, selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi lain yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dan setiap rekaman data atau informasi yang semuanya termasuk memiliki suatumakna.
Ketentuan  mengenai  “pembuktian  terbalik”  perlu  ditambahkan,  sebagai  ketentuan  yang mengandung sifat khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. 7
Penegakan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan secara optimal dan profesional baik dari sarana dan prasarananya maupun kualitas sumber daya manusianya yang profesional, jujur dan adil, serta menjnjung tinggi nilai moral dan martabatnya baik secara lahir maupun bathin. Etika dan  moral  serta  kejujuran  dan  keadilan  adalah  yang  utama  dalam  menegakkan  hukum  yang berkeadilan.
Dalam  Undang-undang  ini  diatur  pula  hak  negara  untuk  mengajukan  gugatan  perdata terhadap harta benda terpidana, yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
3. Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi Mahasiswa.
Bangsa  Indonesia,  sebagai  bangsa  yang  merdeka  menunjung  tinggi  martabat  dan  moral bangsa yang menaruh perhatian besar terhadap penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut dengan komitmen yang tinggi melibatkan pemerintah, masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia termasuk mahasiswa ikut serta dalam memberantas korupsi.
7 Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, halaman 53
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pentingnya  mata  kuliah  Pendidikan  Anti  Korupsi  bagi  mahasiswa,  adalah  dengan keterlibatan  mahasiswadalam  ikut  serta  memerangi  korupsi  dan  mengembangkan  budaya  anti korupsi  dilingkungan  keluarga  maupun  dilingkungan  kampus.  Mahasiswa  diharapkan  sebagai agen  perubahan  dan  motor  penggerak  gerakan  anti  korupsi  di  masyarakat  pada  khususnya. Mahasiswa untuk berperan aktif perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup baik teori maupun praktek melalui mengikuti kuliah Pendidikan Anti Korupsi.
Tujuan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada  diri  pribadi  mahasiswa  serta  membangun  semangat  dan  kompetensinya  sebagai agent  of change bagi  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  yang  bersih  dan  bebas  dari  ancaman korupsi. 8 Diberikannya Pendidikan Anti Korupsi melalui mata kuliah di Perguruan Tinggi tersebut dapat diharapkan adanya perubahan serta kesadaran dari mahasiswa pada khususnya untuk tidak berbuat curang ataupun korupsi pada bentuk apapun juga, termasuk disini diharapkan mahasiswa bisa memberikan contoh yang baik tentang perilaku anti korupsi dalam bentuk apapun juga, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Pada penekanan pembentukan suatu kepribadian anti korupsi melalui pemberian lewat perkuliahan akan lebih efektif karena mahasiswa akan menerima materi dalam satu semester baik secara teori maupun praktek di lapangan, dengan demikian akan terbangun cara berpikir yang komprehensif serta kreatif dalam rangka gerakan Anti Korupsi.
Pendidikan  Anti  Korupsi  dipandang  sangat  penting  sekali  bagi  mahasiswa  karena  dari menerima mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di perkuliahan diharapkan secara sadar mahasiswa dapat mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi, memahami apa itu yang dimaksud dengan korupsi serta apa yang menjadi bahaya akibat terjadinya korupsi dan diharapkan pula telah memahami Pendidikan Anti Korupsi mahasiswa bisa mencegah orang lain baik di lingkungan keluarga sendiri maupun di lingkungan masyarakat.
Korupsi di Indonesia yang sudah sangat besar dan hampir setiap hari ada berita di media cetak  maupun  media  elektronik  tentang  kasus  korupsi  di  Indonesia,  baik  kasus  korupsi  yang dilakukan  oleh  pejabat  maupun  yang  bukan  pejabat,  dari  kapasitas  korupsi  yang  kecil  sampai korupsi  yang  sangat  besar  merugikan  keuangan  negara.  Sehubungan  dengan  kejadian  tersebut untuk mengurangi banyaknya kejadian korupsi di Indonesia, maka ada langkah-langkah positif dari pemerintah untuk mengatasi maraknya korupsi yang ada.
Presiden  Republik  Indonesia  telah  menginstruksikan  pada  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan  untuk  melaksanakan  Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Perguruan  Tinggi,  Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Training of Trainer Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan  Tinggi  dan  diwacanakan  mata  kuliah  Pendidikan  Anti  Korupsi  bagi  mahasiswa  di Perguruan Tinggi. 9
Dengan  demikian  mata  kuliah  Pendidikan  Anti  Korupsi  sangat  tepat  diterapkan  untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi. Peneliti melakukan wawancara pada beberapa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi semua menyatakan bahwa Implementasi Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sangatlah tepat dan bermanfaat, menimbulkan perilaku yang baik, jujur dalam berbuat dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, dan mahasiswa dengan memahami Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dalam  berperilaku  dan  bertindak  akan  menjadi  lebih berhati-hati serta mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dalam sikap anti korupsi, baik dalam
8 Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, halaman 5
9 Gusnardi Gusnardi, neiliti.com, Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Perlukah?
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
lingkungan  sendiri  maupun  lingkungan  kampus  dan  juga  lingkungan  masyarakat  agar  terbebas dari  korupsi.  Jadi  implementasinya  sudah  sangat  tepat  dan  bermanfaat  untuk  menjadikan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang hebat dan bermartabat serta bebas dari korupsi.
4.    Peran orang tua, dosen dan pemerintah dalam implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, agar tercipta generasi penerus bangsa yang anti korupsi.
1. Peran orang tua agar tercipta generasi penerus bangsa anti korupsi
Peran orang tua terhadap pendidikan anti korupsi sangatlah penting sekali terhadap anaknya di dalam lingkungan keluarga, orang tualah yang sangat utama dan pertama dalam memberikan  pendidikan  serta  bimbingan  terhadap  anaknya,  berkembangnya  anak  tidak saja  pada  pendidikan  formal  di  sekolah  tetapi  justru  pendidikan  dalam  keluarga  juga sangatlah penting dalam perkembangan sikap serta perilaku anak.
Orang  tua  harus  membudayakan  sikap  jujur  kepada  anak-anak  dengan  memulainya sejak  dini.  Agar  saat  anak-anak  dewasa  nanti  mereka  terbiasa  dengan  sikap  yang  jujur tersebut, dan kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang jujur, adil dan bertanggung jawab. 10 Jadi  memang  benar  anak  harus  dididik  semenjak  kecil  atau  usia  dini  sudah dikenalkan kebaikan serta kejujuran agar setelah anak menjadi besar dan dewasa akan tetap tertanam pendidikan orang tua terhadap kejujuran dalam berperilaku sehari-hari.
Penting bagi orang tua untuk lebih memahami ada begitu banyak pendekatan pola asuh anak,  orang  tua  berperan  memainkan  peranannya  dalam  melakukan  pendidikan  dengan menjaga emosi anak sesuai tahap pertumbuhan anak. 11
Perkembangan anak sangat bergantung kepada pendidikan yang diberikan orang tua, bahkan agama yang dianut oleh orang tua juga dapat mempengaruhi agama yang dianut oleh anak, dalam agama disebutkan bahwa : anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). 12
2.  Peran dosen dan Pemerintah agar tercipta generasi penerus bangsa yang anti korupsi disini, bahwa  dosen  tidak  saja  mendidik,  tetapi  juga  membimbing,  melatih  serta  memberikan penilaian  terhadap  proses  belajar  selama  di  tempat  perkuliahan  disini  adalah  untuk perkuliahan pendidikan anti korupsi.
Peran dosen selain menjalankan proses belajar mengajar juga mengajarkan karakter dan  contoh-contoh  yang  baik  bagi  mahasiswa,  khususnya  penanaman  nilai-nilai  anti korupsi.
Pendidikan  karakter  dewasa  ini  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  sekali  di Perguruan  Tinggi.  Dosen  adalah  merupakan  aktor  utama  dalam  pembentukan  karaketer mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang unggul dan berkarakter serta memiliki nilai-nilai yang luhur. Seorang mahasiswa biarpun nilainya akademik bagus tetapi tidak memiliki karakter yang bagus juga tidak akan sukses dikemudian hari.
Selain dosen juga ada peran pemerintah yang ikut aktifdalam pemberantasan korupsi di Indonesia agar mewujudkan genarasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi. Kebijakan
10 www.kompasiana.com Peran orang tua dalam mendidik anak anti korupsi
11 www.apikartini.org Orang tua dan pendidikan anti korupsi
12 www.nu.or.id Keluarga sebagai sekolah pertama pendidikan anti korupsi

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
negara dalam melaksanakan pemberantasan korupsi tentunya meliputi berbagai aspek, ada 3 aspek yang berbeda, yaitu aspek politik, hukum dan korupsi yang menyatu. 13 Pemerintah juga memberikan penekanan untuk menumbuhkan budaya mematuhi hukum dan berbuat jujur semenjank usia dini.
Adapun  regulasi  yang  menjadi  konsideran  ataupun  payung  hukum  implementasi pendidikan  anti  korupsi  adalah  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  yaitu  teetuang  jelas  pasal  6  huruf  c,  berbunyi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi disetiap jenjang pendidikan. 14 Jadi sudah jelas bahwa  pada  prinsipnya  peran  orang  tua,  dosen  dan  pemerintah  dalam  implementasinya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang anti korupsi sudah tersistem dengan baik, hanya bagaimana kelanjutannya pada praktek di lapangan,  karena  untuk  mewujudkan  generasi  penerus  bangsa  yang  bebas  dari  korupsi perlu langkah kebersamaan antara pendidikan dalam keluarga yaitu dari orang tua, dari masyarakat, dan pendidikan tinggi di kampus serta pemerintah yang mengeluarkan aturan serta kebijakan hukum dalam pendidikan anti korupsi yang diharapkan dengan mahasiswa mengikuti kuliah Pendidikan Anti Korupsi bisa memberikan contoh yang baik dan sebagai agen  perubahan  baik  di  lingkungan  sendiri  maupun  di  lingkungan  masyarakat  juga  di lingkungan kampus.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan penemuan hasil penelitian sesuai permasalahan yang ada maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :
1. Bentuk  implementasi  dan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  terhadap  mata  kuliah Pendidikan  Anti  Korupsi  pada  mahasiswa  Universitas  Stikubank  Semarang,  yaitu dilaksanakan perkuliahan Pendidkan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa adalah sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas menjadi agen  perubahan  untuk  menjadikan  mahasiswa  lebih  memiliki  karakter  dan  jatidiri  serta memegang  teguh,  nilai-nilai  kejujuran  setelah  mendapatkan  kuliah  Pendidikan  Anti Korupsi.
2. Peran orang tua, dosen dan pemerintah dalam mewujudkan terciptanya generasi penerus bangsa yang anti korupsi yanitu masing-masing memiliki peran yang sangat penting karena orang tua itu adalah pendidik pertama dalam membentuk karakter yang baik pada anaknya, sedangkan  dosen  mendidik  melalui  pendidikan  formal  di  kampus  dan  pemerintah  yang mengeluarkan kebijakan serta aturan-aturan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.
13 Agus Surono, jurnal.unpad.ac.id , Sikap Anti Korupsi dikalangan siswa dan mahasiswa dalam mewujudkan penyelenggara negara anti korupsi dan berbasis keadilan
14 Aclc.kpk.go.id

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021)

## Saran
1. Agar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi diberikan di semua jurusan atau Program Studi di  Perguruan  Tinggi  sebagai  mata  kuliah  wajib  yang  berdiri  sendiri,  bukan  mata  kuliah sisipan.
2. Sebagai orang tua agar semenjak dini dalam mengasuh anaknya supaya menanamkan nilai- nilai kejujuran dan pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum kasus korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
KomarAndasasmita,  Notaris  II  ContohAktadanpenjelasannya,  Ctk  2,  Bandung,IkatanNotaris Daerah jawa Barat,1990
Agus Yudha Hernoko,Hukum perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Edisi I,Ctk.Pertama,Kencana Prenadamedia Group,Jakarta.2010.
RidwanKhairandy, PerjanjianJualBeli , Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2016 R. Subekti, HukumPerjanjian , Ctk. Keempat, PembimbingMasa, Jakarta, 2000, Peraturan Perundang-Undangan
KitabUndang-UndangHukumPerdata (KUHPer)
UU 11/2008 (UU tentang Informasi & Transaksi Elektronik)
UU 8/1999 tentang Perindungan Konsumen
PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sisitem Elektronik
Jurnal dan Internet :
Retno Prabandari , “Jenis – jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan  Tanggungan ,http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf . (diakses pada 5 Februari 2020, pukul 12:39).
Dianne Eka Rusmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E- commerce” , Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2, 2013, Khairandy, Ridwan. 2001. Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi
Elektronik Commerce. Jurnal Hukum. 18(16): 43. Redaksi DDTCNews | Kamis, 05 Desember
2019|08:59WIB, https://news.ddtc.co.id/tag/PP__80_2019