## ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN GURU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 (STUDI KASUS GURU HONORER MATA PELAJARAN PAI JENJANG SD NEGERI DI KAPANEWON SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN)

## Arif Faisal Fathin
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogykarta Email : ariffaisalfathin@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Analisis UU No. 14 Tahun 2005, Hak Dan Kewajiban Guru, Guru Honorer Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  hak  dan  kewajiban  guru honorer  PAI  pada  jenjang  SD  di  Kapanewon  Seyegan  sesuai  dengan  UU  No.  14 Tahun 2005. Metode penelitian dalam artikel ini adalah metode diskriptif kualitatif dengan  pengumpulan  data  melalui  wawancara  Semi  tersetruktur  dan  observasi partisipatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan;  Hak-hak  yang  belum didapatkan  oleh  guru  honorer  adalah;  hak  mendapat  penghasilan  layak,  hak jaminan kesejahteraan, hak perlindungan hukum yang kuat bagi guru honorer, hak jaminan  keselamatan, hak  mendapat  kesempatan dalam  meningkatkan  kualifikasi akademis melalui PPG. Sedangkan hak yang didapatkan adalah; hak meningkatkan kompetensi  guru  melalui  kegiatan  KKG  PAI,  hak  pemanfaatan  sarana  dan prasarana  guna  KBM,  hak  memberikan  penilaian  berupa  penghargaan,  kelulusan dan  sanksi  sesuai  kaidah  pendidik,  hak  kebebasan  dalam  mengikuti  organisasi profesi, hak untuk penentuan dan pengembangan kebijakan diwilayah Kapanewon Seyegan,  hak  memperoleh  pelatihan  dan  pengembangan  profesi  guru  melalui kegiatan  KKG  PAI.  Ditinjau  dari  pemenuhan  kewajibannya,  guru  honorer  sudah melaksanakan  tugas  dengan  komperhensif,  dari  segi  perencanaan  pembelajaran, melakukan  KBM  yang  bermutu,  melakukan  evaluasi  pembelajaran  dengan  baik, selalu  bersemangat  untuk  meningkatkan  kompetensi  guru,  tidak  objektif  dan diskriminatif yang didukungadanya program moderasi beragama.

## ABSTRACT
Keywords : Analysis Of Law No. 14 Of 2005, The Rights And Obligations Of Teachers,
Honorary Teachers.
This  article  aims  to  find  out  how  the  rights  and  obligations  of  PAI honorary  teachers  at  the  elementary  level  in  KapanewonSeyegan  are  in accordance  with Law no. 14 of 2005. The research method in this article is  a  qualitative  descriptive  method  with  data  collection  through  semi- structured  interviews  and  participatory  observation.  The  results  of  this study show; The rights that have not been obtained by honorary teachers are; the right to a decent income, the right to welfare security, the right to strong  legal  protection  for  honorary  teachers,  the  right  to  guarantee safety,  the  right  to  have  the  opportunity  to  improve  academic qualifications  through  PPG.  While  the  rights  obtained  are;  the  right  to improve teacher competence through PAI KKG activities, the right to use facilities and infrastructure for teaching and learning activities, the right to  provide  an  assessment  in  the  form  of  awards,  graduations  and sanctions according to the rules of educators, the right to freedom to join professional organizations, the right to determine and develop policies in the  KapanewonSeyegan  area,  the  right  to  receive  training  and professional  development  of  teachers  through  PAI  KKG  activities.  In
Sleman)
terms  of  fulfilling  their  obligations,  honorary  teachers  have  carried  out their  duties  comprehensively,  in  terms  of  learning  planning,  conducting quality teaching  and learning  activities,  evaluating  learning  well,  always eager  to  improve  teacher  competence,  not  being  objective  and discriminatory, supported by a religious moderation program.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  sebagai  sumbu  utama  perkembangan  sumberdaya  manusia  dalam meningkatkan  peradaban  merupakan  sebuah  investasi  jangka  panjang  suatu  bangsa,  maka pendidikan  harus  menjadi  variable  penting  yang  harus  selalu  berinovasi  agar  tumbuh  seiring dengan  berkembangnya  zaman.  Merujuk  pada  tujuan  pendidikan  nasional  yang  terdapat  dalam pembukaan  UUD  1945  alinia  IV  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  pendidikan  nasional  adalah “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”  maka  pemerintah  Indonesia  telah  mengambil  langkah diantaranya melalui kebijakan yang tertuang dalam undang-undang (UU) no. 14 tahun 2005 yang mengatur tentang guru dan dosen.
LahirnyaUU  No.14  th  2005  merupakan  langkah  untuk  menyempurnakan  kualitas pendidikan di Indonesia  yang  merujuk UU  system  pendidikan  nasional dalam UU No.20 tahun 2003  Pasal  3  yang  berbunyi;  "Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk berkembangnya potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertakwakepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlakmulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadiwarga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggungjawab”. Orientasi  UU  No.  20  tahun  2003  Pasal  3  tersebutmengacu  pada  mutu  pendidikan  nasional meliputi  penyempurnaan  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Seluruh  penyempurnaan  tersebut  tentu melalui peran penting ujung tombak system pendidikan yaitu Guru dan Dosen (Sholikah 2017).
Dalam  UU  No.14 Th  2005 tentang  guru  dan  dosen  terdapat  84  pasal.  Secara  garis  besar, isinya  dapat  dibagi  dalam  8  BAB  ,yaitu Pertama, BAB  1  ketentuan  umum Kedua, BAB  II kedudukan  fungsi dan tujuan. Ketiga , BAB III Prinsip profesionalitas, Keempat, BAB IV Guru, yang  terdiri  dari  beberapa  bagian;  (1)  Kualifikasi,  Kompetensi,  dan  Sertifikasi,  (2)  Hak  dan Kewajiban, (3) Wajib  Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,dan Pemberhentian,  (5)  Pembinaan  dan  Pengembangan,  (6)  Penghargaan  (7)  Perlindungan,(8)  Cuti dan  (9)  Organisasi  Profesi. Kelima, BAB  V  Dosen,  yang  terdiri  dari  beberapa  bagian;  (1) Kualifikasi,  Kompetensi,  Sertifikasi,  dan  Jabatan  Akademik,  (2)Hak  dan  Kewajiban  Dosen,  (3) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, (4) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, (5)  Pembinaan  dan  Pengembangan,  (6)  Penghargaan,  (7)  Perlindungan,  (8)  Cuti. Keenam, BAB VI Sanksi, BAB VII Ketentuan peralihan, BAB VIII Ketentuan penutup.
Kesuksesan  dunia  pendidikan  tidak  akan  lepas  dari  realisasi  dari  regulasi  hak  dan kewajiban  yang  jelas  bagi seorang  pendidik.  Hak seorang  pendidik  adalah suatu  hal  yang harus diperoleh  setiap pendidik guna  meningkatkan kualitas pekerjaan  maupun  kualitas  kesejahteraan hidup  setelah  melaksanakan  kewajibanya.  Sedangkan  kewajiban  merupakan  sebuah  tuntutan pekerjaan  yang  harus  diselesaikan  oleh  seorang  pendidik.  Maka  hak  dan  kewajiban  pendidik adalah  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  serta  akan  berjalan  beriringan  dan  saling  terkait dalam  keberlangsungan  perkembangan  pendidikan.  Hak  guru  yang tercantum  dalam  UU  No.14 tahun  2005  berbunyi;  (1)  Memperoleh  penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum  dan jaminan  kesejahteraan  sosial,  (2)  Mendapatkan  promosi  dan  penghargaan  sesuai  dengan  tugas dan  prestasi  kerja.  (3)  Memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  hak  atas
Sleman)
kekayaan  intelektual.(4)  Memperoleh  kesempatan  untuk  meningkatkan  kompetensi.  (5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas  keprofesionalan.  (6)  Memiliki  kebebasan  dalam  memberikan  penilaian  dan  ikut menentukan  kelulusan,  penghargaan,  dan  sanksi  kepada  peserta  didik  sesuai  dengan  kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. (7) Memperoleh rasa aman dan jaminan  keselamatan  dalam  melaksanakan  tugas.  (8)  Memiliki  kebebasan  dalam  berserikat dalam  organisasi  profesi.  (9)  Memiliki  kesempatan  untuk  berperan  dalam  penentuan  kebijakan pendidikan. (10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik  dan  kompetensi.  (11)  Memperoleh  pelatihan  dan  pengembangan  profesi  Dalam bidangnya.  Dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan  sesuai  yang  tercantum  di  UU  No.14 tahun  2005  kewajiban  guru  adalah;(1)  Merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  proses pembelajaran  yang  bermutu,  sertamenilai  dan  mengevaluasi  hasil  pembelajaran,  Seri  Publikasi Pembelajaran.(2)  Mengembangkan  dan  meningkatkan  kualifikasi  akademik,  dan  kompetensi secara  berkelanjutan  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni.  (3) Bertindak  objektif  dan  tidak  diskriminatif  atas  dasar  pertimbangan  jenis  kelamin,  agama,  suku, ras,  dan  kondisifisik  tertentu,  atau  latar  belakang  keluarga,  dan  status  social  ekonomi  peserta didik  dalam  pembelajaran.  (4)  Menjunjung  tinggi  peraturan  perundang-undangan,  hukum,  dan kode  etik  guru,  sertanilai-nilai  agama  dan  etika.  (5)  Memelihara  dan  memupuk  persatuan  dan kesatuan  bangsa  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005).  Dengan terlaksananya  hak  dan  kewajiban  pendidik  secara  massif  dan  komperhensif  maka  tentu berdampak pada perkembangan pendidikan di Indonesia kearah yang lebih baik.
Melihat hak dan kewajiban guru dalam  menunjang perkembangan  mutu pendidikan, tidak terlepas  dari  bagaimana  peran  guru  tersebut,  terlebih  seorang  guru  jenjang  SD  yang  berperan dalam  membentuk generasi  bangsa  diusia anak-anak. Dalam  melaksanakan tugasnya tentu guru memiliki tantangan tersendiri. Gurulah yang akan melaksanakan secara oprasional segala bentuk pola,  gerak  dan  geliatnya  perubahan  dalam  dunia  pendidikan  (H.  M.  Hasbullah  2015).  Belum lagi permasalahan  terkait  pengelompokan guru di sekolah  yang terbagi  menjadi dua,  yaitu guru tetap  sebagai  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dan  guru  honorer  yang  dikenal  dengan  sebutan  guru wiyata  bakti  atau  guru  tidak  tetap  (GTT).  Guru  honorer  adalah  guru  yang  yang  ditunjuk  oleh Kepala  Sekolah  melalui  surat  keterangan  (SK)  untuk  mengajar  dan  membimbing  siswa  dalam institusi sekolahnya (Arif Faisal Fathin 2020). Guru honorer memiliki tanggungjawab yang sama dengan  guru  PNS,  yaitu  berbagai  tuntutan  dan  tanggungjawab  untuk  terus  mengembangkan kompetensi  guru,  meningkatkankemampuanakademis,  meningkatkan  kualitas  pembelajaran, melakukan  inovasi  terkait  media,  model,  metode  pembelajaran.  Namun,  ditengah  tuntutan  dan tanggungjawab  seorang  guru,  terdapat  kesenjanganantara  guru  honorer  dan  PNS  diantaranya yang paling menonjol adalah kesejahteraan guru. gaji guru PNS sudah diatur dalam perundang- undangan sedangkan untuk guru honorer tidak ada dasar hukum yang jelas (Rahayu, Ulfatin, and Juharyanto 2018). Kompensasi atau gaji yang diperoleh guru honorer berasal dari dana Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  (Rahayu  et  al.  2018).  dana  BOS  merupakan  dana  dari  APBD (BOSDA) dan APBN (BOSNAS) yang jumlahnya terbatas untuk seluruh tanggungan oprasional sekolah, sehingga pendapatan guru honorer juga sangat terbatas.
Fenomena  social  pendidikan  terkait  kesenjangan  tentang  guru  honorer  juga  terjadi  di Kapanewon Seyegan yang mana terdapat 14 guru honorer dari total 23 Guru PAI di 21 Sekolah Negeri.  Berdasar  fenomena  guru  honorer  di  Kapanewon  Seyegan,  menunjukan  banyak  guru honorer  yang  tetap  menekuni  profesinya  dalam  mendidik  generasi  penerus  bangsa  meski menemui  berbagai  permasalahan  dan  kesenjangan.(Arif  Faisal  Fathin  2020)  Dari  fakta tersebut
Analisis Hak Dan Kewajiban Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Studi Kasus Guru Honorer Mata Pelajaran Pai Jenjang Sd Negeri Di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman)
menarik  penulis  untuk  menganalisis  bagaimana  hak  dan  kewajiban  guru  dapat  terealisasikan pada  guru  PAI  sejalan  dengan  hak  dan  kewajiban  dalamUU  No.  14  tahun  2005  terlebih  guru tersebut masih bersetatus guru honorer.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  menjelaskan secara lisan dan tulisan terkait perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan  suatu  peristiwa  yang  terjadi  pada  saat  ini  dimana peneliti  berusaha  menyelidiki  peristiwa  dan  kejadian  yang  menjadi  pusat  perhatianya  untuk kemudian  didiskripsikan  sesuai  kenyataan  dalam  bentuk  deskripsi  yang  memberikan  suatu gambaran secara jelas (Sugiono 2010).
Artikel ini ditulis berdasar pengamatan penulis terkait bagaimana  hak dan kewajiban guru yang  tercantum  dalam  UU  No.  14  Tahun  2005  yang  fokus  pada  realisasinya  terhadap  guru honorer PAI jenjang SD di kapanewon seyegan. data dari artikel ini berdasar pengamatan penulis sejak  bulan  Juli  2021  hingga  bulan  Desember  2021  yang  melibatkan  seluruh  guru  PAI  yang bersetatus  guru  honorer  di  Kapanewon  Seyegan  sebagai  subjek  penelitian.  Subjek  penelitian adalah  orang  yang  member  informasi  atau  partisipan  pada  penelitian.  Pemaknaan  partisipan meliputi  perasaan,  keyakinan,  ide-ide,  pemikiran  dan  kegiatan  dari  partisipan  (Andi  Prastowo 2013).
Teknik  Pengumpulan  Data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah;  (1)  Wawancara, wawncara  digunakan  sebagai  salah  satu  teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data penelitian.  Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  wawancara  ( intervew )  adalah  suatu peristiwa/kejadian  atau  suatu  proses  interaksi  antara  pewawancara  ( intervewer )  dan  sumber informasi  atau  orang  yang  diwawancarai  melalui  komunikasi  secara  langsung  (A.  Muri  Yusuf 2014).  Dalam  artikel  ini  metode  wawancara  yang  digunakan  adalah  wawancara  Semi tersetruktur.  Tujuan  dari  wawancara  jenis  ini  adalah  untuk  menemukan  permasalahan  secara lebih  terbuka  berdasar  tema  yang  dikaji  oleh  penulis,  dengan  cara  fihak  yang  diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiono 2010). Wawancara Semi tersetruktur ini diaplikasikan secara  informal  untuk  memperoleh  keterangan  dalam  menggali  informasi  mengenai  motivasi yang  dimiliki  oleh  subyek  penelitian.  (2)  Observasi,  Observasi  merupakan  alat  penelitian  guna melihat,  mendengar  atau  merasakan  informasi  yang  secara  langsung  (Abi  Agito  dan  Johan Setiawan  2014).  Observasi  merupakan  metode  dengan  pengamatan  dan  pencatatan  secara langsung,  cermat,  dan  sistematis  untuk  mengetahui  berbagai  hal  yang  terjadi  berupa  pola rutinitas  serta  pola  interaksinya.  Observasi  ini  dilakukan  melalui  pengumpulan  data  terhadap subyek  pengamatan  dengan  langsung  merasakan,  aktivitas  yang  sedang  dilakukan.  Observasi dalam  artikel  ini  menggunakan  observasi  partisipatif  yaitu  peneliti  terlibat  langsung  dalam kegiatan  sehari-hari  dengan  orang  yang  diamati  atau  subjek  penelitian.  Sambil  melakukan pengamatan,  peneliti  ikut  melakukan  apa  yang  dikerjakan  oleh  sumber  data  dan  ikut merasakansukadukanya(Sugiono  2015).  Observasipartisipatif  yang  digunakan  penulis  adalah golongan partisipasi lengkap. Partisipasi lengkap merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi, karena penulis  sudah  terlibat  sepenuhnya  terhadap sumber data, jadi  suasana observasi  berjalan secara natural, peneliti tidak terlihat sedang melakukan penelitian (Sugiono 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  masuk  dalam  analisis  hak  dan  kewajiban  guru,  terlebih  dahulu  kita  bahas mengenai  makna  guru  professional,  yang  dalam  UU  disebutkan  menggunakan  frasa  “tugas
Analisis Hak Dan Kewajiban Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Studi Kasus Guru Honorer Mata Pelajaran Pai Jenjang Sd Negeri Di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman)
keprofesonalan”. Guru Profesional dapat diartikan sebagai seorang guru yang memiliki bebagai kriteria. Guru yang professional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai  dengan  keahlian  baik  dalam  materi  maupun  metode  dan  juga  ditunjukan  melalui tanggungjawabnya  dalam  melaksanakan  seluruh pengabdiannya (Fitri Mulyani 2015). Mengacu pada  UU  No.  14  tahun  2005  dalampasal  8  yang  berbunyi;  “Guru  wajib  memiliki  kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2005).  Dari  kutipan  UU  tersebut  dapat  kita  Tarik  kesimpulan  bahwa  makna  guru professional  adalah  seorang  guru  yang  memenui  berbagai  setandar,  yaitu  (1)  standar  akademis yang dalam Pasal 9 diterangkan bahwa standar akademik guru adalah pendidikan tinggi program sarjana  atau  program  diploma  empat.  (2)  Standar  kompetensi  yang  dalam  pasal  10  disebutkan bahwa  kompetensi  yang  harus  dimiliki  guru  adalah  kompetensi  pedagogik,  kompetensi kepribadian,  kompetensi  sosial,  dan  kompetensi  profesional  yang  diperoleh  melalui  program pendidikan  profesi  guru  (PPG).  (3)  Sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dapat  diinterpretasikan Sebagai  seorang  guru  tentu  menjadi  pusat  perhatian  bagi  peserta  didik  maupun  masyarakat sekitar,  sehingga  guru  harus  selalu  bersih,  dan  rapi  dalam  berpenampilan.  Selain  itu  guru  juga harus  menjaga kesehatan rohani agar dapat menanamkan sumbu spiritual dalam setiap tindakan. (4) Mampu mewujudkan pendidikan nasional, dalam artian seorang guru harus dapat memenuhi seluruh  tugas  sebagai  tuntutan  negara  dalam  rangka  mewujudkan  berbagai  tujuan  pendidikan nasional.  Pemenuhan  berbagai  standar  dan  ketugasan  seorang  guru  tersebut  yang  dapat mengatagorikan guru sebagai seorang guru profesional.
Setelah  mengenal  makan guru  professional  penulis akan  menguraikan  bagaimana  hak dan kewajiban  guru  sebagaimana  yang  tercantum  secara  nurmatif  dalam  UU  No.  14  tahun  2005 bagian  kedua  pasal  ke  14  dengan  melihat  konteks  guru  honorer  PAI  pada  jenjang  SD  di Kapanewon Seyegan.
Dalam  pasal  14  ayat  1  disebutkan  tentang  pemenuhan  pelaksanaan  tugas  keprofesionalan seorang  guru,  apabila  melihat  pada  konteks  guru  honorer  PAI  jenjang  SD  di  Kapanewon Seyegan,  maka  guru-guru  honorer  tidak  bias  disebut  dengan  guru  profesional,  karena  tidak adanyasarana  guru  honorer  dalam  melanjutkan  PPG.  Hal  tersebut  karena  pemerintah  setempat masih  disibukkan  dengan  program  PPG  dalam  jabatan  (daljab)  yaitu  program  PPG  bagi  guru yang  sudah  memiliki  jabatan  baik  PNS,  pegawai  harian  lepas  (PHL)  maupun  yang  lainya, sehingga  nasib  guru  honorer  akan  semakin  terbengkalai,  dan  tidak  mendapat  kesempatan menempuh  PPG  walaupun  guru  honorer  tersebut  sudah  mengajar  selama  belasan  tahun. Meskipun  demikian  aspek  professional  dari  segi  standar  akademis,  berbagai  kompetensi  guru, kesehatan  dan  kemampuan  dalam  mewujudkan  pendidikan  nasional  para  guru  honorer  sudah berjalan dengan baik, hal  itu  terlihat dari  pribadi  guru serta terlihat  dari peran guru disekolahan masing-masing yang masih dipertahankan oleh kepala sekolah.
Hak  seorang  guru  sebagai  seorang  pendidik  adalah  suatu  hal  yang  harus  diperoleh  setiap guru  guna  meningkatkan  kualitas  pekerjaan  maupun  kualitas  kesejahteraan  hidup  setelah melaksanakan  kewajibanya. Hak guru  yang tercantum dalamUU No. 14 tahun 2005 terdiri  dari 11 butir peraturan  yang  masing  masing  akan penulis uraikan  berdasarkan  analisis  dari  nurmatif undang-undang dan kondisi nyata guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan.
Analisis  pasal  14  ayat  1  butir  a  yang  berbunyi;  “(guru) memperoleh  penghasilan  diatas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial ”. Dari butir tersebut dalam konteks guru honorer PAI jenjang SD di Kapanewon Seyegan, para guru honorer masih mendapat upah dari sekolah  yang  relative  kecil  yaitu  berkisar  antara Rp. 0  – Rp.  600.000 setiap  bulan, dengan
Analisis Hak Dan Kewajiban Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Studi Kasus Guru Honorer Mata Pelajaran Pai Jenjang Sd Negeri Di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman)
beban kerja yang sama dengan PNS, hal tersebut sangat berbandaing terbalik dengan guru PNS yang  memiliki  standar  gaji  dari  pemerintah.  Sehingga  banyak  guru  honorer  yang  membagi waktunya  dengan  berdagang,  membuka  bimbingan  belajar,  serta  usaha-usaha  yang  lain  guna memenuhi  kebutuhan  hidup.  Sedangkan  dalam  pasal  15  dijelaskan  bahwa  penghasilan  diatas kebutuhan  pokok  bersumber  dari  gaji  pokok,  dan  tunjangan-tunjangan  berupa  tunjangan  yang melekat  pada  gaji,  tunjangan  profesi,  tunjangan  fungsional,  tunjangan  khusus,  serta  tambahan gaji  melalui  prestasi.  Hal  tersebut  sebenarnya  dapat  berdampak  pada  menurunya  kualitas pendidikan  di  Indonesia  apabila  pemerintah  lamban  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut. Sementara  pada  pasal  19 juncto pasal  15  menjelaskan  bahwasanya  maslahat  tambahan  yang dimaksud  di  pasal  15  adalah  tambahan  kesejahteraan  yang  diperoleh  dalam  bentuk  tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan  bagi guru, serta kemudahan  untuk memperoleh  pendidikan  bagi  putra  dan  putri  guru,  pelayanan  kesehatan  atau  bentuk kesejahteraan lain.
Analisis  pasal  14  ayat  1  butir  b  yang  berbunyi;  “(guru) mendapatkan  promosi  dan penghargaan sesuai  dengan  tugas dan prestasi kerja ” bagi guru honorer promosi, penghargaan dan  prestasi  merupakan  cita-cita  yang  sulit  untuk  terwujud,  hal  tersebut  karena  adanya kesenjangan yang mencolok, terlebih guru honorer cenderung dipandang sebelah mata. Sehingga menumbuhkan sisi minder dari setiap guru honorer untuk menunjukkan dirinya sendiri.
Analisis  pasal  14  ayat  1  butir  c  yang  berbunyi;  “(guru) memperoleh  perlindungan  dalam melaksanakan tugas dan hak  atas  kekayaan  intelektual ”. Pada kemyataanya guru honorer tidak memiliki  paying  hukum  yang  kuat  sehingga  dapat  dengan  mudah  terlempar  dari  sekolah  satu kesekolah  yang  lain.  Belum  lagi  marak  berita  yang  sempat viral terkait  pelaporan  kepada  pihak kepolisisian  karena  tindakan  guru  dalam  rangka  mendidik  namun  dianggap  melakukan penganiayaan.
Analisis  pasal  14  ayat  1  butir  d  yang  berbunyi;  “(guru) memperoleh  kesempatan  untuk meningkatkan  kompetensi ”. Sesuai yang telah dijelaskan diatas, kompetensi guru adalah berupa kompetensi  pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi  sosial, dan kompetensi  profesional yang  diperolehmelalui  program  PPG.  Dalam  konteks  guru  honorer  PAI  jenjang  SD  di Kapanewon  Seyegan,  kegiatan  peningkatan  kompetensi  dari  segi  kompetensi  pedagogik, kompetensi  kepribadian,  dan  kompetensi  social  sudah  rutin  diadakan  pembinaan  dan  pelatihan dalam rapat pertemuan kelompok kerja guru (KKG) PAI, dengan cara mendatangkan narasumber baik  dari  pengawas  guru  PAI  maupun  narasumber  yang  dianggap  ahli  pada  setiap  bidangnya. Namun pengingkatan kompetensi profesional yang diperoleh melalui program PPG, sesuai yang sudahdipaparkandiatasbahwa  guru  honorermasihbelumdapatmengikuti  program  PPG  dari pemerintah. Terlebih apabila menempuh program PPG secara mandiri dalam artian dengan biaya mandiri, hal tersebut terasa tidak masuk akal apabila melihat dari segi jumlah gaji yang diterima setiap bulan.
Analisis  pasal  14  ayat  1  butir  e  yang  berbunyi;  “(guru) memperoleh  dan  memanfatkan sarana  dan  prasarana  pembelajaran  untuk  menunjang  kelancaran  tugas  keprofesionalan ”. Berdasar  pasal  tersebut  Dalam  konteks  guru  honorer  PAI  jenjang  SD  di  Kapanewon  Seyegan, sudah  leluasa  dan  dengan  bebas  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  untuk menunjang  kelancaran  dan  kesuksesan  kegiatan  belajar  mengajar  (KBM),  namun  kembali apabila  membahas  makan profesionalisme  mengacu pada kompetensi  professional  melalui PPG sesuai dalam butir UU tersebut akan sulit diwujudkan.
Analisis  pasal  14  ayat  1  butirf  yang  berbunyi;  “(guru) memiliki  kebebasan  dalam memberikan  penilaian  dan  ikut  menentukan  menentukan  kelulusan,  penghargaan,  dan/atau
Sleman)
sanksi  kepada  peserta  didik  sesuai  dengan  kaidah  pendidikan  pendidikan,  kode  etik  guru,  dan peraturan  perundang-undangan” .  Dalam  hal  tersebut  setiap  guru  honorer  PAI  jenjang  SD  di Kapanewon  Seyegan,  sudah  secara  merdeka  menentukan  nilai  serta  kelulusan  berdasar  aturan pemerintah  kabupaten  setempat  serta  sesuai  dengan  kondisi  peserta  didik  disekolah.  Guru  juga dapat secara baik membimbing dan mengarahkan sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru serta peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya kasus guru honorer PAI di Kapanewon Seyegan yang melakukan pelanggaran yang berarti atau pelanggaran yang mengancam peserta didik.
Analisis pasal 14 ayat 1 butirg yang berbunyi; “(guru) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan  dalam  melaksanakan  tugas ”.  Sesuai  dengan  analisis  pasal  14  ayat  1  butir  c  yaitu terkait tidak adanya payung hukum yang kuat, guru honorer dapat dengan mudah terlempar dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Sehingga rasa aman dan keselamatan bagi guru honorer sangat lemah,  bahkan  bias  dibilang  tidak  ada  hukum  yang  membela  guru  honorer.  Melihat  hal  ini, pemerintah  seharusnya  dapat  sesegera  mungkin  mengambil  tindakan  serta  kebijakan  dalam  hal keamanan dan jaminan keselamatan guru honorer, atau mungkin segera mengambil tidakan guna kejelasan masa depan nasib seluruh guru honorer di Indonesia.
Analisis  pasal  14  ayat  1  butir  h  yang  berbunyi;  “(guru) memiliki  kebebasan  untuk berserikat  dalam  organisasi  profesi ”.  Berdasar  kondisi  nyata  di  Kapanewon  Seyegan,  seluruh guru  baik  yang  bersetatus  PNS  maupun  guru  honorer  PAI  jenjang  SD,  sudah  dengan  rutin  dan aktif  mengikuti  kepengurusan  maupun  rapat  pertemuan  KKG  PAI  yang  dilaksanakan  setiap bulan dan bergantian dari SD satu ke SD lain di Kapanewon Seyegan.
Analisis pasal 14 ayat 1 butir yang berbunyi; “(guru) memiliki kesempatan untuk berperan dalam  penentuan  kebijakan  pendidikan ”.  Sesuai  dengan  analisis  pada  pasal  14  ayat  1  butir  h yang  menegaskan  bahwa  seluruh  guru  PAI  di  Kapanewon  Seyegan  mengikuti  kepengurusan maupun  rapat  pertemuan  KKG  PAI,  maka  dari  kegiatan  tersebut  seluruh  guru  dapat  berperan aktif  dalam  penentuan kebijakan  khususnya  terkait seluk  beluk pembelajaran PAI  yang  berlaku di  lingkungan  Kapanewon  Seyegan.  Selain  dilingkup  kapanewon  guru  honorer  juga  memiliki kesempatan dalam memberikan perubahan atau inovasi di sekolah masing-masing.
Analisis pasal 14 ayat 1 butir  j dan k  yang berbunyi;  “(j) (guru) memperoleh kesempatan untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi;  dan/atau (k) (guru) memperoleh  pelatihan  dan  pengembangan  profesi  dalam  bidangnya”. Dala,  rangka mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi diranah akademik, guru honorer PAI jenjang SD di Kapanewon  Seyegan tidak  mendapatkan haknya  dengan baik, ditinjau dari gaji  yang  relative kecil, ditambah beban kerja yang sangat padat, maka seorang guru akan sangat kesulitan apabila ingin meningkatkan kualifikasi akademik, baik untuk melanjutkan studi S2, maupun untuk PPG. Namun  diranah  peningkatan  kompetensi  guru,  guru  honorer  PAI  jenjang  SD  di  Kapanewon Seyegan  mendapatkan  kesempatan  tersebut  melalui  kegiatan  KKG  PAI.  Yang  mana  program KKG  PAI  PAI  jenjang  SD  di  Kapanewon  Seyegan,  menjadi  wadah  untuk  ber- silaturahmi, mendapat  bimbingan  dari  pengawas,  saling  bertukar  pikiran,  serta  belajar  bersama  tentang berbagai materi-materi yang disajikan melalui program yang disusun oleh pengurus KKG PAI.
Dalam  pasal  20  UU  No.  14  tahun  2005  juga  dijelaskan  tentang  kewajiban  seorang  guru. Kewajiban seorang guru diartikan sebagai rangkaian tuntutan dan tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru dalam rangka  menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Analisis pasal 20 terhadap  nyata guru honorer PAI pada jenjang SD di  Kapanewon  Seyegan, tentang tuntutan guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan adalah sebagai berikut;
Analisis  pasal  20  butir    yang  berbunyi;  “(guru) merencanakan  pembelajaran, melaksanakan  proses  pembelajaran  yang  bermutu,  serta  menilai  dan  mengevaluasi  hasil pembelajaran”. Kewajiban guru dalam kontek guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan  sebenarnya  sudah  secara  terus  menerus  berkembang  dan  terpenuhi  seiring pembimbingan dan supervisi guru, yang dilakukan oleh pengawas PAI, maupun kepala sekolah. Selain  itu,  guru  honorer  PAI  pada  jenjang  SD  di  Kapanewon  Seyegan  juga  mendapatkan pelatihan, arahan serta dituntut untuk dapat membuat produk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  dan  modulpembelajaransebagailembarkerjasiswa  (LKS)  melaluikegiatan  KKG  PAI,  hal tersebut  guna  menyongsong  terpenuhinya  kewajiban  guru  untuk  merancang  dan  menciptakan KBM  yang  bermutu.  Guru  honorer  PAI  pada  jenjang  SD  di  Kapanewon  Seyegan  juga  sudah dengan baik melakukan evaluasi maupun perbaikan hasil pembelajaran, hal tersebut terbukti dari nilai PAI dalam rapot yang menunjukan nilai baik.
Analisis  pasal  20  butir  b  yang  berbunyi;  “(guru) meningkatkan  dan  mengembangkan kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  secara  berkelanjutan  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan  seni”. Seluruh  guru  honorer  PAI  pada  jenjang  SD  di  Kapanewon Seyegan  sebenarnya  sangat  tertarik  dan  memiliki  motivasi  tinggi  dalam  mengembangkan kemampuan  diri.  Untuk  ranah  peningkatan  kualifikasi  akademis  yang  ditempuh  melalui pendidikan  formal  S2  atau  PPG,  guru  honorer  PAI  pada  jenjang  SD  di  Kapanewon  Seyegan sangat kesulitan. Namun diranah  peningkatan kompetensi  berkelanjutan guru honorer PAI pada jenjang  SD  di  Kapanewon  Seyegan  sangat  bersemangat  dalam  mengikuti  program-program kegiatan  peningkatan  kompetensi  guru  yang  diadakan  oleh  KKG  PAI  Kapanewon  Seyegan. Semangat tersebut tercermin dari kehadiran dan keaktifan seluruh guru dikegiatan KKG PAI.
Analisis pasal 20 butir c yang berbunyi; “(guru) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas  dasar  pertimbangan  jenis  kelamin,  agama,  suku,  ras,  dan  kondisi  fisik  tertentu,  atau latarbelakang  keluarga  dan  status  social  ekonomi  peserta  didik  dalam  pembelajaran”. Guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon Seyegan sudah dengan  baik  memenuhi  kewajiban tersebut,  terlebih  pengaruh  utama  program  moderasi  beragama  yang  digaungkan  kementrian Agama Republik Indonesia yang selalu menjadi hal yang pertama kali diingatkan dalam kegiatan KKG  PAI  oleh  pengawas  PAI.  Disampingitu,  seluruh  PAI  pada  jenjang  SD  di  Kapanewon Seyegan  sangat  menghormati  perbedaan,  hal  tersebut  tercermin  dalam  keseharian  guru  yang dapat  saling  menghargai,  baik  dengan  sesame  pendidik  maupun  dengan  lingkungan  social budaya yang ada.
Analisis pasal 20 butir d yang berbunyi; “(guru) menjunjung tinggi peraturan perundang- undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika”. Guru honorer PAI pada jenjang  SD  di  Kapanewon  Seyegan  sudah  dengan  bagus  mengikuti  dan  mengamalkan  pasal  20 butir d. hal tersebut dapat disimpulkan melalui bagaimana guru honorer PAI pada jenjang SD di Kapanewon  Seyegan dapat  bertanggungjawab  serta tidak  adanya kasus  terkait  pelanggaran  dari peraturan-peraturan diatas.
Analisis pasal 20 butir e yang berbunyi; “(guru) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa”. Guru PAI pada jenjang SD di  Kapanewon Seyegan, sesuai analisis pasal 20 butir c, yaitu melalui pemahaman moderasi beragama guru PAI diarahkan melalui kegiatan KKG PAI untuk dapat mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping adanya program moderasi beragama, guru PAI pada jenjang SD di  Kapanewon  Seyegan  dengan  penuh  kesadaran  selalu  menjaga  dan  memupuk  persatuan  dan kesatuan bangsa.
Analisis Hak Dan Kewajiban Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Studi Kasus Guru Honorer Mata Pelajaran Pai Jenjang Sd Negeri Di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman)

## KESIMPULAN
Berdasar  uraian  analisis  diatas  terkait  bagaimana  Guru  honorer  Mata  Pelajaran  PAI jenjang SD Negeri di Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman mendapatHak Dan melaksanakan Kewajiban sebagai Guru sesuaiUUNo. 14 Tahun 2005 dapat kita Tarik kesimpulan;
Hak  guru  honorer  PAI  pada  jenjang  SD  di  Kapanewon  Seyegan,  sebagai  sesuatu  yang harus  didapatkan  oleh  guru  setelah  melaksanakan  tugas,  sesuai  UU  No.  14  Tahun  2005  belum sepenuhnya  didapatkan.  Hak-hak  yang  belum  didapatkan  oleh  guru  honorer  PAI  pada  jenjang SD  di  Kapanewon  Seyegan  diantaranya  adalah;  hak  mendapat  penghasilan  layak,  hak  jaminan kesejahteraan, hak perlindungan hukum yang kuat bagi guru honorer, hak jaminan keselamatan, hak  mendapat  kesempatan  dalam  meningkatkan  kualifikasi  akademis  berupa  program  PPG. Sedangkan  hak  seorang  guru  yang  didapatkan  oleh  guru  honorer  PAI  pada  jenjang  SD  di Kapanewon  Seyegan,  adalah;  hak  meningkatkan  kompetensi  guru  secara  informal  melalui kegiatan  KKG  PAI,  hak  pemanfaatan  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  KBM,  hak memberikan  penilaian  baik  berupa  penghargaan,  kelulusan  dan  sanksi,  sesuai  kaidah  pendidik, hak  kebebasan  dalam  mengikuti  organisasi  profesi  (KKG  PAI),  hak  untuk  penentuan  dan pengembangan  kebijakan  diwilayah  Kapanewon  Seyegan,  hak  memperoleh  pelatihan  dan pengembangan profesi guru melalui kegiatan KKG PAI.
Sedangkan ditinjau dari kewajiban menurut UU No. 14 Tahun 2005 guru sebagai tuntutan pekerjaan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  guru,  guru  honorer  PAI  pada  jenjang  SD  di Kapanewon  Seyegan  sudah  melaksanakan  tugas  dengan  komperhensif  baik  dari  segi perencanaan  pembelajaran,  melakukan  KBM  yang  bermutu,  melakukan  evaluasi  pembelajaran dengan  baik,  selalu  bersemangat  untuk  meningkatkan  kompetensi  guru,  tidak  objektif  dan diskriminatif  yang  didukung  adanya  program  moderasi  beragama,  menjunjung  tinggi  dan bertanggungjawab  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  dan  mampu  menjaga  persatuan  dan kesatuan.
Berdasar uraian  diatas, penulis berharap agar pemerintah dapat  secara tegas, tepat, cepat dan  bijaksana  dalam  mengatasi  adanya  guru  honorer  di  Indonesia.  Apabila  pemerintah  lamban dalam  menangani  fenomena  guru  honorer,  tentunyaakan  sangat  berpengaruh  terhadap menurunya  kualitas  pendidikan  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  tersebut  karena  semangat  guru honorer  dalam  mendidik  generasi  penerus  bangsa  yang  mengesampingkan  kepentingan pribadinya  tidak  dibarengi  dengan  inisiatif  dan  inovasi  kebijakan  pemerintah.  Maka  dari  itu, seharusnya  pemerintah  dapat  secepat  mungkin  mengatasi  permasalahan  tersebut  dan  dapat menjamin  seluruh  guru  baik  dari  segi  kesejahteraan  maupun  dari  segi  kualifikasi  pendidik berdasar  tuntutan  zaman,  sehingga  mutu  pendidikan  di  Indonesia  dapat  berangsur-angsur membaik.
Dari  sisi  lain,  penulis  mengapresiasi  perjuangan  dan  kerja  keras  guru  honorer  yang dengan  sabar,  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  guru  sebagai  iktikad  baik  serta  dapat mengesampingkan ego ditengah ketidakpastian setatusnya serta tidak mementingkan diri sendiri. Semangat perjuangan, kerja keras, serta kesabaran tersebut yang dapat kita contoh sebagai modal dalam mendidik masa generasi penerus bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Muri  Yusuf.  2014. Metode  Penelitian:Kuantitatif,  Kualitatif,Dan  Peneiltian  Gabungan . Jakarta: kencana.
Abi Agito dan Johan Setiawan. 2014. Metode Penelitian Kualitatif . Sukabumi: CV Jejak.
Andi  Prastowo.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Prespektif  Rancangan  Penelitia . yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Arif  Faisal  Fathin.  2020. MOTIVASI  GURU  TIDAK  TETAP  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM (GTT  PAI)  JENJANG  SEKOLAH  DASAR  NEGERI  (SDN)  DALAM  MENINGKATKAN HASIL  BELAJAR  SISWA  DI  KECAMATAN  SEYEGAN  (Studi  Kasus  Motivasi  GTT  PAI SDN Di Kecamatan Seyegan) .
Fitri  Mulyani.  2015.  “KONSEP  KOMPETENSI  GURU  DALAM  UNDANG-UNDANG NOMOR  14  TAHUN  2005  TENTANG  GURU  DAN  DOSEN  (  Kajian  Ilmu  Pendidikan Islam ).” Jurna Pendidikan Universitas Garut 03(01):1–8. H.  M.  Hasbullah.  2015. Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Prespektif  Teori,  Aplikasi  Dan  Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia . Jakarta: PT Raja grafindo persada. Rahayu,  Milla,  Nurul  Ulfatin,  and  Juharyanto  Juharyanto.  2018.  “Sistem  Pengelolaan  Guru Tidak  Tetap  (Gtt)  Dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan.” Jurnal  Administrasi  Dan Manajemen Pendidikan 1(3):263–69. doi: 10.17977/um027v1i32018p263.
Sholikah,  Sholikah.  2017.  “Analisis  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005  Tentang  Guru  Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis).” Akademika 11(1):1–9. doi: 10.30736/akademika.v11i1.39. Sugiono.  2010. Metode  Penelitian  Pendidikan,  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D, . Bandung: Alfabeta.
Sugiono.  2015. Metode  Penelitian  Pendidikan :  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D, Cet. XXII . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun. 2005. Tentang Guru Dan Dosen .