## PELAKSANAAN PILKADA SUSULAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA TANGGAL 27 JANUARI 2016 Oleh M. Rosid Ridho Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

## Abstrak
Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah Susulan,  pada  hari  Rabu,  27  Januari  2016  diduga  telah  mengabaikan  ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalteng  dan  penyelenggara  negara  terkait  lainnya.  Jika  KPU  RI,  KPU  Provinsi Kalteng  dan  para  penyelenggara  negara  lainnya  yang  terkait  dalam  pelaksanaan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah,  konsisten  dengan istilah  yuridis  “Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo.  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  Ayat  (3)  UU  Nomor  1  Tahun  2015  jo.  Pasal  4,  5  dan  6 Peraturan  KPU  RI  Nomor:  2  Tahun  2015  tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur/Bupati  dan  Wakil Bupati/Walikota  dan  Wakil  Walikota  (diundangkan  tanggal  16  April  2015  dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565) Kata kunci:  demokrasi, pemilihan, pelaksanaan

## Abstract
Voting for the Election of Governors and Deputy Governors of Central Kalimantan, on  Wednesday,  January  27,  2016  was  alleged to  have ignored  the  provisions  of the law and legislation in force by the KPU RI, Central Kalimantan Provincial Election Commission and other relevant state organizers. If the KPU RI, Central Kalimantan Provincial  Election  Commission  and  other  state  organizers  are  involved  in  the Election  of  the  Governor  and  Deputy  Governor  of  Central  Kalimantan,  consistent with  the  juridical  term  "Election  of  Governor  and  Deputy  Governor  of  Central Kalimantan",  should  apply  the  provisions  of  Article  121  Paragraph  (2)  jo  Article  5 Paragraph (1) and Paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 jo. Article 4, 5 and 6 RI KPU Regulation Number: 2 of 2015 concerning Stages, Programs and Schedule of Implementation  of  Election  of  Governors  and  Deputy  Governors  /  Regents  and Deputy  Regents  /  Mayors  and  Deputy  Mayors  (promulgated  April  16  2015  in Republic of Indonesia State Gazette Year 2015 Number 565 )
Keywords: democracy, election, implementation

## PENDAHULUAN
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. 1 Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah  negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum yang  tertulis,  yang  secara  formal  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan, sedangkan  negara  hukum  material  adalah  negara  yang  tidak  hanya  mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum. 2
Gagasan  negara  hukum  yang  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  demokrasi  dan keadilan  sosial  dalam  masyarakat  bangsa  Indonesia  yang  bersatu  merupakan  suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia.
Pemikiran tentang negara hukum yang berkembang sebagaimana diuraikan di atas  tidak  lepas  dari  kondisi  perkembangan  sosial  yang  dapat  ditelaah  dalam dinamika ketatanegaraan  yang ada. Demikian pula dengan ketatanegaraan Indonesia yang  berkembang  terus  dan  terakhir  dengan  diubahnya  UUD  1945,  sehingga  akan berpengaruh  terhadap  berkembangnya  pemikiran  negara  hukum  sebagaimana  yang dikembangkan oleh beberapa pakar hukum tata negara seperti Prof. Jimly Ashidiqqie yang mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum menjadi 12 ( dua belas ). Kedua belas  prinsip  negara  hukum  menurut  Prof.  Jimly  adalah  :  (1)  supremasi  hukum ( supremacy of law ); (2) persamaan dalam hukum ( equality before the law ); (3) asas legalitas ( due process the law ); (4) pembatasan kekuasaan; (5) organ-organ eksekutif independen; (6) peradilan bebas dan tidak memihak; (7) peradilan tata usaha negara; (8)  peradilan  tata  negara;  (9)  perlindungan  hak  asasi  manusia;  (10)  bersifat demokratis  ( democratische  rechtsstaat );  (11)  berfungsi  sebagai  sarana  mewujudkan tujuan bernegara ( welfare rechtsstaat ); dan (12) transparansi dan kontrol sosial. 3
Sebagai  agenda  penting  dari  sebuah  negara  hukum,  demokrasi  pemilu  harus dilaksanakan  dengan  sistem  penyelenggaraan  yang  baik.  Sistem  penyelenggaraan yang  baik  sendiri  merupakan  suatu  penyelenggaraan  pemilu  yang  mampu memberikan  sebuah  dampak  positif  terhadap  perubahan  Negara  Indonesia.  Karena, ketika  pemilu  memiliki  sebuah  sistem  penyelenggaraan  baik,  maka  pemilu  tersebut akan dekat dengan kekuatan legitimasi masyarakat terhadap pemerintahnya.[4] Pemerintah  dan  DPR  sepakat  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) serentak  disepakati  akan  digelar  pada  Desember  2015.  Kesepakatan  itu  tercipta setelah pihak penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyanggupinya.
Jumlah  daerah  yang  akan  menggelar  perhelatan  akbar  lokal  sebanyak  269 Pilkada.  Namun,  pelaksanaan  Pilkada  serentak  dilakukan  melalui  tiga  gelombang. Gelombang kedua akan digelar pada Februari 2017 diperuntukan bagi mereka pejabat
1 Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Kedua,  Cet. Kedelapan (Jakarta :BalaiPustaka, 1996), hal. 685.
2 Ibid. 3 Sri  SoemantriMartisoewignjo, Asas  Negara  HukumdanPerwujudannyadalamSistemHukumNasional, dalam M.B. Muqoddasdkk, Politik Pembangunan HukumNasional, (Yogyakarta : UII Press, 1992), hal. 28.
kepala  daerah  yang  habis  masanya  pada  Juli  hingga  Desember  2017.  Sedangkan gelombang tiga bakal digelar pada Juni 2018 bagi pejabat yang habis masa tugasnya pada 2018 dan 2019. 4
Akan  tetapi  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah,  KPU  tidak  melaksanakan  kewajibannya  melaksanakan  pemungutan  suara dalam Pemilihan Gubernur dan  Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Desember 2015, bersepakat untuk menetapkan dan melaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Januari 2016, dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”.
Seandainya  apabila  pelaksanaan  pemungutan  suara  serentak  dalam  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  pada  tanggal  9 Desember 2015 tidak dapat terlaksana, karena KPU mengajukan permohonan kasasi atas  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Nomor  :  29/G/Pilkada/ PT.TUN.Jkt.,  tanggal  8  Desember  2015,  sehingga  putusan  pengadilan  belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti, berdasarkan ketentuan Pasal 10A UU Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  1  tahun  2015  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  57,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5678)  KPU  yang  memegang  tanggungjawab  akhir  atas penyelenggaraan  Pemilihan  oleh  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS, KPPS,  dan  petugas  pemutakhiran  data  Pemilih,  seharusnya  memerintahkan  KPU Provinsi  selambat-lambatnya  pada  tanggal  8  Desember  2015  untuk  menerbitkan “penetapan penundaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah” sesuai ketentuan Pasal 122 Ayat (1)  UU  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  1  tahun  2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  57,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berbunyi : “Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan  dilaksanakan  setelah  penetapan  penundaan  pelaksanaan  Pemilihan diterbitkan.” ;
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  Ayat  (3)  dan  Ayat  (4)  UU  Nomor  15  tahun 2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), serta Pasal 1 butir ke-8, Pasal 11 dan Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  1  tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  57,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5678),  KPU  Provinsi  meskipun  tidak  ada  perintah  dari  KPU  RI
4 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552b941df0c5f/pelaksanaan-pilkada-serentak-digelar-9- desember-2015
wajib  untuk  menerbitkan  “penetapan  penundaan  pemungutan  suara  tanggal  9 Desember  2015  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah”,  setelah  itu  baru  KPU  Provinsi  mengumumkan  dan  mensosialisasikan penundaan  pemungutan  suara  tanggal  9  Desember  2015  kepada  publik  dan  semua pemangku kepentingan .
KPU  RI  dan  KPU  Provinsi  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana  diuraikan  diatas,  dengan  tidak  melaksanakan  kewajibannya melaksanakan  pemungutan  suara  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan  Tengah  pada  tanggal  9  Desember  2015,  selanjutnya  bersepakat  untuk menetapkan  dan  melaksanakan  pemungutan  suara  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  pada  tanggal  27  Januari  2016,  dengan  istilah yuridis  “Pemungutan  Suara  Dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”.
Perbuatan  KPU  yang  menetapkan  “Pemungutan  Suara  Dalam  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Susulan,  tanggal  27  Januari 2016”,  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  tugas,  wewenang,  dan kewajibannya  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku atau suatu perbuatan yang melampaui kewenangan, atau secara sewenang-wenang. Selain itu  KPU  RI  dan  KPU  Provinsi  yang  menetapkan  “Pemungutan  Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal,  27  Januari  2016,  selain  tidak  berhak  atau  melampaui  kewenangannya,  juga secara  substansial  dalam  prakteknya  menyimpang  dari  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Jadi  berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dari  itu  penulis  sangat  tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis secara yuridis terhadap pelaksanaan pilkada  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  pada  tanggal  27  januari 2016.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  hukum  yang  bersifat normatif,  yaitu  Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  tiga  bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan  penelitian  yang  peneliti  pergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  penelitian  statute  approach  yaitu  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  yang  menitikberatkan  pada  hukum  primer  yang  mengatur  tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia.
Sumber  ahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  sumber bahan  hukum  primer,  sumber  bahan  hukum  sekunder,  dan  sumber  bahan  hukum tersier.
Teknik  pengumpulan  bahan  hokum  dilakukan  dengan  melakukan  pengumpulan bahan  hukum  melalui  studi  dokumen  (studi  kepustakaan)  meliputi  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yakni  dengan  cara melakukan  inventarisasi  dan  identifikasi  terhadap  sejumlah  peraturan  perundang- undangan,  dokumen  hukum,  catatan  hukum,  hasil-hasil  karya  ilmiah  dan  bahan bacaan/literatur  yang  berasal  dari  ilmu  pengetahuan  hukum  dalam  bentuk  buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan pilkada di Indonesia.
Data  yang  diperoleh  baik  bahan  primer,  bahan  sekunder,  maupun  bahan tersier  dikelompokkan  kemudian  diseleksi,  diklasifikasi,  dan  disusun  secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, setelah itu diolah untuk mendapatkan bahan hokum yang benar.
Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisa kualitatif,  yaitu  metode  analisa  bahan  hukum  dengan  cara  mendeskripsikan  yang diperoleh  kedalam  bentuk  kalimat-kalimat  yang  terperinci  dan  jelas,  dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif.

## PEMBAHASAN
Pemerintahan  di  daerah  merupakan  bagian  dari  penyelenggaraan  pemerintah pusat  sebagai  konsekuensi  Indonesia  memakai  sistem  pemerintahan  presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan  kewajiban  pemerintahan  untuk menuju  tujuan  negara  Indonesia  yang  termaktub  dalam  pembukaan  UUD  1945 alinea  IV.  Karena  tugas  dan  kewajiban  presiden  sangat  banyak,  maka  memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945. 5
Dalam  konteks  Pilkada,  Pemilihan  Kepala  Derah  dan  Wakil    Kepala  Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan  pemilihan  oleh  DPRD.  Pilkada  langsung  dianggap  sebagai  kelanjutan  cita cita  reformasi  yang  ingin  mengembalikan  kedaulatan  ke  tangan  rakyat,  sebab mandat  yang  diberikan  langsung  dianggap  sebagai  hak  warga  negara  yang  dijamin konstitusi. 6
Dalam  pasal  1  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tahapan,  Program,  Dan  Jadwal  Penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau Walikota  dan  Wakil  Walikota  Tahun  2017  menjelaskan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota, selanjutnya  disebut  Pemilihan,  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  wilayah provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk  memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota  secara  langsung  dan demokratis.
Publik  telah  mengetahui  KPU  RI,  KPU  Provinsi  Kalteng  dan  para penyelenggara negara terkait lainnya bersepakat, untuk pemungutan suara Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  dilaksanakan  pada  hari  Rabu tanggal  27  Januari  2016,  dengan  mempergunakan  istilah  “Pemungutan  Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”.
Pemungutan  suara  dimaksud,  publik  juga  mengetahui  telah  berlangsung secara  kondusif.  Meskipun  “Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, telah berlangsung kondusif dan patut untuk
5 Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan , Hukum Tata Negara, (Ygyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009) , hlm. 157
6 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, (Jakarta: Expose, 2015), hlm.16
diberikan  apresiasi,  hemat  penulis  legalitas  (dasar  hukum  dan  kewenangan) penyelenggaraannya, dalam rangka menumbuh kembangkan peran serta rakyat untuk mewujudkan  kehidupan  demokrasi  Pancasila  yang  menjunjung  tinggi  hukum,  mesti dan  harus  selalu  diwacanakan  serta  diimplementasikan  dengan  cara  dialogis  dan argumentatif  (berdasar)  semata-mata  demi  tegaknya  konstitusi  ic.  UUD  NRI  Tahun 1945,  hukum  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.,  sebagaimana  yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, antara lain sebagai berikut :

## Pasal 1
(2)  Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28
Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28E
(2)  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3)  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat.
Penulis  berpendapat  “Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Tengah  Susulan”,  pada  hari  Rabu,  27  Januari  2016  diduga telah  mengabaikan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  diduga  dilakukan  dengan  cara  melawan  hukum  (onrechtmatige  daad) oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan penyelenggara negara terkait lainnya.
1. Kesalahan  penggunaan  istilah  “Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”
Bahwa istilah “Susulan” diatur dan ditemukan dalam Pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2015, yang berbunyi :
(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan,  dan/atau  gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan  terganggunya  seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.
(2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
Jika  KPU  RI,  KPU  Provinsi  Kalteng  dan  para  penyelenggara  negara  lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, konsisten dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Susulan”,  seharusnya  menerapkan  ketentuan Pasal  121  Ayat  (2)  jo.  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  Ayat  (3)  UU  Nomor  1  Tahun  2015  jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan KPU RI Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur/Bupati  dan
Wakil  Bupati/Walikota  dan  Wakil  Walikota  (diundangkan  tanggal  16  April  2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565), yakni :
“Pelaksanaan  Pemilihan  susulan  dilakukan  untuk  seluruh  tahapan  penyelenggaraan Pemilihan.” (Pasal 121 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015) ;
“Pemilihan  diselenggarakan  melalui  2  (dua)  tahapan  yaitu  tahapan  persiapan  dan tahapan penyelenggaraan.” (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) Pasal 5
1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan program dan anggaran;
b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
e. pembentukan  Panwas  Kabupaten/Kota,  Panwas  Kecamatan,  PPL,  dan Pengawas TPS;
f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Dihapus.
b. Dihapus.
c. pengumuman  pendaftaran  pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
d. pendaftaran  pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur, pasangan  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta  pasangan  Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
e. penelitian  persyaratan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur,  Calon Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil Walikota;
f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
g. pelaksanaan Kampanye;
h. pelaksanaan pemungutan suara;
i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
j. penetapan calon terpilih;
k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.
Begitu  juga  menurut  pasal  6  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3 Tahun  2016  tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau  Walikota  dan Wakil Walikota. Tahapan Penyelenggaraan Pilkada adalah :
a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan
b. Pendaftaran Pasangan Calon
c. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan
d. Kampanye
e. Pelaporan dan audit dana kampanye
f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara
g. Pemungutan dan penghitungan suara
h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
i. Penetapan  pasangan  calon  terpilih  tanpa  permohonan  Perselisihan  Hasil Pemilihan (PHP)
j. Penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP)
k. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi
l. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
m. Evaluasi dan pelaporan tahapan.
Faktanya,  “Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan  Tengah  Susulan”  yang  dilaksanakan  pada  hari  Rabu,  27  Januari  2016, sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015), melainkan hanya untuk pemungutan suara saja. Jika  KPU  RI,  KPU  Provinsi  Kalteng  dan  para  penyelenggara  negara  lainnya  yang terkait  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah  sepakat  menentukan  hari  Rabu,  27  Januari  2016  hanya  untuk  pemungutan suara,  seharusnya  istilah  yang  mengandung  konsekuensi  yuridis  yang  dipergunakan bukan  istilah  “Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan  Tengah  Susulan”,  melainkan  “Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” ;
Dalam konteks pemungutan suara hari Rabu, 27 Januari 2016, yang faktanya dimulai  dari  tahap  penyelenggaraan  yang  terhenti  yakni  tidak  terlaksananya pemungutan  suara  tanggal  9  Desember  2015,  seharusnya  KPU  RI,  KPU  Provinsi Kalteng  dan  para  penyelenggara  negara  lainnya  yang  terkait  dalam  pelaksanaan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah,  memutuskan  hari Rabu, 27 Januari 2016, adalah pelaksanaan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” (Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf-h UU Nomor 1 Tahun 2015) ;
“Dalam  hal  sebagian  atau  seluruh  wilayah  Pemilihan  terjadi  kerusuhan,  gangguan keamanan,  bencana  alam,  atau  gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan  sebagian tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  tidak  dapat  dilaksanakan  maka  dilakukan Pemilihan lanjutan.” (Pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015)
“Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.” (Pasal 120 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015)
“Tahapan  penyelenggaraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  h. pelaksanaan pemungutan suara” (Pasal 5 Ayat (3) huruf-h UU Nomor 1 Tahun 2015)
Bahwa kesalahan kesengajaan KPU Provinsi Kalteng mempergunakan istilah yuridis  “Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah  Susulan”,  mengakibatkan  tingkat  partisipasi  pemilih  terdaftar  menurun karena  para  pemilih  memahami  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalteng susulan  harus  dilakukan  untuk  seluruh  tahapan  penyelenggaran  pemilihan  sesuai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
“Pelaksanaan  Pemilihan  susulan  dilakukan  untuk  seluruh  tahapan  penyelenggaraan Pemilihan.” (Pasal 121 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) ;
“Pemilihan  diselenggarakan  melalui  2  (dua)  tahapan  yaitu  tahapan  persiapan  dan tahapan penyelenggaraan.” (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) Pasal 5
1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan program dan anggaran;
b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
e. pembentukan  Panwas  Kabupaten/Kota,  Panwas  Kecamatan,  PPL,  dan Pengawas TPS;
f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Dihapus.
b. Dihapus.
c. pengumuman  pendaftaran  pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
d. pendaftaran  pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur, pasangan  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta  pasangan  Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
e. penelitian  persyaratan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil  Gubernur,  Calon Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati,  serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil Walikota;
f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
g. pelaksanaan Kampanye;
h. pelaksanaan pemungutan suara;
i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
j. penetapan calon terpilih;
k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.

## 2. Kesalahan KPU RI yang membiarkan kesalahan KPU Provinsi Kalteng tidak menerbitkan  produk  hukum  berupa  penetapan  penundaan  pelaksanaan Pemilihan
Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, terhenti  pada  “pemungutan  suara”  yang  seharusnya  dilaksanakan  serentak  pada tanggal 9 Desember 2015 seharusnya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, khususnya “pemungutan suara” pada tanggal 9  Desember  2015  dituangkan  dalam  suatu  produk  hukum  berupa  “Surat  Keputusan KPU  Provinsi  Kalteng  tentang  Penetapan  Penundaan  Pemungutan  Suara  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”
Dengan  tidak  adanya  “Surat  Keputusan  KPU  Provinsi  Kalteng  tentang Penetapan  Penundaan  Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015” yang seharusnya diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalteng dan pembiaran dari KPU RI, bertentangan dengan tugas dan wewenang serta kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dan (4) UU  Nomor 15 Tahun 2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  dan  secara  lex  specialist  melanggar ketentuan Pasal 122 Ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi:
“Penetapan  penundaan  pelaksanaan  Pemilihan  dilakukan  oleh:  KPU  Provinsi  atas usul  KPU  Kabupaten/Kota  dalam  hal  penundaan  pelaksanaan  Pemilihan  meliputi  1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.”
“Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”, merupakan  dasar  hukum  untuk  pertanggungjawaban  tugas  dan  kewajiban  KPU Provinsi  Kalteng  yang  tidak  dapat  melaksanakan  pemungutan  suara  tanggal  9 Desember  2015  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah.,  selain  itu  keputusan  tersebut  merupakan  dasar  hukum  formal  agar  dapat dilaksanakannya  pemilihan  lanjutan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  122  Ayat  (1)  UU Nomor 8 Tahun 2015, berbunyi :
“Pemilihan  lanjutan  dan  Pemilihan  susulan  dilaksanakan  setelah  penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.”
Pendapat  yang  menganggap  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara Nomor  :  29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT,  tanggal  8  Maret  2015,  yang  mewajibkan KPU RI untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  Nomor  196/Kpts/KPU/Tahun  2015  Tanggal  18  November  2015  tentang Pembatalan  Dr.  H.  Ujang  Iskandar,  ST.,  M.Si.  dan  H.  Jawawi,  SP.,  S.Hut.,  M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, selama proses perkara ini  berjalan  sampai  dengan  adanya  putusan  dalam  perkara  ini  yang  berkekuatan hukum  tetap  (inkracht),  tidak  perlu  ditindaklanjuti  oleh  KPU  RI  dengan  “Surat Keputusan KPU RI dan atau Keputusan KPU Provinsi Kalteng” beralasan sepanjang yang  dimaksud  mengenai  Pasangan  Calon  Peserta  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Tengah,  akan  tetapi  pendapat  yang  sangat  keliru  apabila Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor :
29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2015, dimaksud diasumsikan sebagai dasar  hukum  untuk  menunda  pelaksanaan  Pemungutan  Suara  tanggal  9  Desember 2015,  karena  untuk  menunda  pelaksanaan  Pemungutan  Suara  tanggal  9  Desember 2015,  harus  tetap  diterbitkan  produk  hukum  berupa  “Surat  Keputusan  KPU  RI  dan atau  Keputusan  KPU  Provinsi  Kalteng  tentang  Penetapan  Penundaan  Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015”.

## PENUTUP
Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan,  pada  hari  Rabu,  27  Januari  2016  diduga  telah  mengabaikan  ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalteng  dan  penyelenggara  negara  terkait  lainnya.  Jika  KPU  RI,  KPU  Provinsi Kalteng  dan  para  penyelenggara  negara  lainnya  yang  terkait  dalam  pelaksanaan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah,  konsisten  dengan istilah  yuridis  “Pemungutan  Suara  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo.  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  Ayat  (3)  UU  Nomor  1  Tahun  2015  jo.  Pasal  4,  5  dan  6 Peraturan  KPU  RI  Nomor:  2  Tahun  2015  tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur/Bupati  dan  Wakil Bupati/Walikota  dan  Wakil  Walikota  (diundangkan  tanggal  16  April  2015  dalam Berita  Negara  RI  Tahun  2015  Nomor  565).  Pelaksanaan  tahapan  penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalteng  yang  dipraktekan  oleh  KPU  RI maupun KPU Provinsi Kalteng juga diduga dengan sengaja telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
Sri  Soemantri  Martisoewignjo,  1992, Asas  Negara  Hukum  dan  Perwujudannya dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,  dalam  M.B.  Muqoddas  dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional , Yogyakarta: UII Press. Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan , 2009, Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun  2015  Tentang  Pencalonan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Tahapan,  Program  dan Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

## Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt552b941df0c5f/pelaksanaan-pilkada- serentak-digelar-9-desember-2015 KPU,http://www.pemilu.kpu.go.id/index/php/option/com/content&taskview32 itemid62.html