## KAPASITAS PENDAMPING DESA DALAM IMPLEMENTASI UU DESA
DI JAWA TENGAH 2018
Suharto
Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim Semarang Email : hartoss@gmail.com

## ABSTRACT
Village Facilitation Capacity is the ability to carry out activities / actions for community empowerment through assistance, organization, direction and facilitation of the Village. Village facilitation in the framework of implementing Law Number 6 of 2014 concerning Villages is very important in determining its success. Seeing the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity and even the potential of natural resources and human resources is very varied, the role of village assistance in the framework of implementing the Village Law is very important in helping villages implement the mandate of the Village Law. The Village Facilitator is assigned to assist the Village in organizing Village development and empowering the Village community in Central Java. In terms of quantity, most villages currently do not have complete equipment as regulated in PP 43/2014 article 61-article 64. Meanwhile, the available capacity of the equipment still needs to be improved. Second, the quality of the preparation of the Village Development Planning document (RPJM Desa, RKP Desadan APB Desa). Based on PP 43/2014 articles 114- 115 and PP 60/2014 article 20 it is mentioned that the use of Village Funds refers to the Village Medium Term Development Plan (RPJMDes) and the Village Government Work Plan (RKPDes). Village Facilitators carry out the task of assisting Villages in the implementation of the Village Law in Central Java which includes, among others: a. assist the Village in planning, implementing, and monitoring Village development and empowering the Village community; b. assist the Village in carrying out management of basic social services, the development of the Village economic effort, the utilization of natural resources and appropriate technology, the construction of Village infrastructure, and the empowerment of the Village community; c. conduct capacity building for the Village Government, Village community organizations. The implementation of the Village Law is not only determined by the Village Facilitators, but also by the Village Government who has mastered the technical and financial management mechanisms that are trained, professionally and mastered in assisting village community empowerment programs assisted and facilitated by community facilitators.
Keywords: Village Facilitator Capacity, Implementation, Village Law.

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju.
Melihat realitas kondisi desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitas Pemerintahan Desa dan bahkan potensi SDA dan SDM nya sangat bervariatif dalam rangka implementasi UU Desa ini, maka perlu adanya perhatian kepada Desa tentang kelembagaan Desa, SDM dan SDA nya untuk mensikapi diberlakukannya UU tersebut Untuk itu diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana tinggkat kapasitas Pendamping Desa dalam rangka implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Adapun permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimana kapasitas Pendamping Desa dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Jawa Tengah tahun 2018? Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui kapasitas Pendamping Desa dalam rangka implementasi Undang- Undang Desa di Jawa Tengah tahun 2018.

## Bagan : Tahapan Kebijakan Publik dalam Good Governance
Makna dan hakekat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat (public interest). Kepentingan masyarakat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (demands) dari rakyat. Edward dan Sharansky dalam Wahab (1997 : mengutarakan bahwa: “kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat bernegara saat ini, baik individu, berkelompok maupun masyarakat sangat dipengaruhi oleh negara. Pengaruh ini dapat dicermati atau dirasakanmulai seseorang dilahirkan sampai mati dalam berbagai bentuk pengaturan dan kontrol Pemerintah yang bertindak atas nama negara. Fenomena ini merupakan perwujudan diterimanya welfare state. Oleh sebab itu intervensi negara akan memberikan bentuk beragam dari pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah.
Teori atau konsep kebijakan publik yang telah diuraikan tersebut, dapat dikatakan bahwa UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan out put

## Kondisi
Lingkungan External dan Internal Penetapan Kebijakan Agregasi/Persepsi Formulasi Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan Kebijaksanaan GOOD GOVERNANCE

## Penetapan Kebijakan
Agregasi/Persepsi
kebijakan publik. Dan sekarang ini sudah dimulai tahapan selanjutnya yaitu implementasi dari kebijakan tersebut. Untuk meaksanakan UU Desa ini sudah diatur tentang adanya pendampingan desa. Maka perlu kita ketahui peran pendampingan desa di Jawa Tengah saat ini. Karena UU Desa ini bisa berjalan dengan baik dan efektif manakala ada pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dari pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam melaksanakannya.
Tiga komponen dasar utama suatu kebijakan publik yaitu tujuan yang luas,
sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir tersebut, birokrasi harus menterjemahkannya sebagai program- program aksi dan proyek. Didalam cara tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain yaitu siapa pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan tersebut diukur. Untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan dalam memecahkan suatu masalah sangat terkait dengan kualitas substansi atau kualitas isi dari kebijakan dan kontek implementasi kebijakan tersebut, karena tujuan suatu kebijakan diimplementasikan pada hakekatnya untuk mendapatkan suatu perubahan atau peningkataan baik secara kualitas maupun kuantitas suatu masalah yang menjadi obyek kebijakan (Samodra Wibawa. 1994).
Gambaran implementasi suatu kebijakan berdasarkan isi dan kontek implementasinya menurut Grindle (dalam Samudra Wibawa) sebagai berikut

## Diagram : Implementasi Kebijakan Berdasarkan Isi dan Kontek
Implementasinya
Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri (Permendes No 3 Tahun 2015) meliputi: a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan
Tujuan
Tujuan a. Isi Kebijakan : b. Kontek Implementasi Melaksanakan Kegiatan Hasil Kebijakan : Program aksi dan Program yg dijalankan Mengukur Keberhasilan
pemberdayaan masyarakat Desa di Jawa Tengah agar berjalan tepat sasaran dan efektif sesuai amanah UU Desa tersebut.
Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa dalam rangka implementasi UU Desa di Jawa Tengah meliputi hal-hal sebagai berikut : a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dengan melihat teori atau konsep kebijakan publik yang telah diuraikan tersebut maka UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan out put kebijakan publik. Dan sekarang ini harus dimulai tahapan selanjutnya yaitu implementasi dari kebijakan tersebut. Untuk implementasi (memberlakukan) UU Desa diperlukan persiapan yang matang terkait pendampingan desa, yang memiliki kualifikasi dan kapasitas khusus (kemampuan skill khusus) sbagai pendamping desa yang berkualitas mendampingi pemerintahan desa dan masyarakat desa.
Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building ) dapat dicermati sebagai berikut : Morison (Riyadi, 2005) melihat pengembangan kapasitas sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.
Katty Sensions (Riyadi, 2005) menyatakan capacity building umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Program pengembangan kapasitas seringkali didesain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankan keputusan-keputusannya secara efektif. Pengembangan kapasitas bisa meliputi pendidikan dan pelatihan, reformasi peraturan dan kelembagaan, dan juga asistensi finansial, teknologi dan keilmuwan.
Beberapa dimensi capacity building bagi Pemerintahan Desa antara lain :
(a) pengembangan sumber daya manusia,
(b) penguatan organisasi dan manajemen,
(c) penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana,
(d) network (pengembangan jaringan atau kerjasama),
(e) lingkungan; dan mandat, kemampuan fiskal, dan program. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Namun secara khusus dapat disampaikan bahwa dalam konteks pembangunan daerah / kawasan ataupun pemerintahan desa, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah / kawasan.
Demikian pula kapasitas pendamping desa sangat menentukan dan berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas pemerintahan desa. Semakin berkualitas kapasitas pendamping desa semakin meningkat kapasitas pemrintahan desa dan juga cenderung semakin berhasil dalam implementasi UU Desa sesuai amanah semula menjadi desaberkembang maju dan mandiri.

## B. METODE PENELITIAN
Instrumen penelitian ini yang dipakai adalah metode dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku / liteatur, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam penelitian literatur, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik library reseach (penelitian pustaka), yaitu
dengan mengambil data dari buku-buku, artikel, laporan dan website/internet. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber-sumber tersebut didapatkan melalui studi literatur dan dokumen laporan termasuk akses data melalui website / internet.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu berusaha menguraikan, menjelaskan penyebab suatu masalah berdasarkan data dan fakta yang ada. Di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya (Hadari Nawawi, 1994: 176).
Dalam penelitian ini analisis datanya diperoleh melalui interpretasi dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Berdasarkan data-data berupa buku-buku, artikel, dokumen laporan dan akses internet. Akses website/ internet dilakukan dengan selektif melalui alamat situs yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Data yang telah didapatkan, kemudian akan dipilih sesuai dengan tema penelitian dan mendukung dalam analisis masalah penelitian,

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN : KAPASITAS PENDAMPING DESA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DI JAWA TENGAH 2018
Visi Pemerintahan Jawa Tengah 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahteran Dan Berdikari: Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Sejahtera : prinsipnya adalah terwujudnya ketercukupan kebutuhan dasar masyarakat sesuai peri-kemanusian dan peri-keadilan yaitu terbebas dari ketidakmerdekaan karena kebodohan, kesakitan, kelaparan, kepanasan dan kehujanan, hubungan social yang
tidak nyaman dan diskriminasi, sara, miskin, gaptek, isolasi, bodo, defabel, gender, atau karena jeleknya infrastruktur, fisik, dan sosial ekonomi budaya.
Berdikari merupakan metode sekaligus tujuan : (1) sebagai metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, SDA, SDM, sumber daya budaya, sumber daya sosial, smber daya ekonomi, sedang modal dari luar merupakan tambahan. (2) sebagai tujuan mampu memenuhi ketercukupan kebutuhan pokok sendiri secara berdaulat. Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi : Laku yang merupakan sikap, watak dan perilaku pemerintahan dan pembangunan.
Adapun Misi Pemerintahan Jawa Tengah 2018-2023 yaitu (1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2). Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota; (3). Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; (4). Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.
Dari visi dan misi tesebut dijabarkan dalam 10 Program Unggulan Jawa Tengah 2018-2023 yaitu : (1). Sekolah Tanpa Sekat : pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender antikorupsi dan magang untuk siswa SMA/SMK. Pembelajaran dimana saja dan kapan saja, integrasi pendidikan formal, informal, dan nonformal; (2). Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji. Menuju kehidupan yang saling mensejahterakan, hubungan social yang aman dan nyaman serta tanpa diskriminasi; (3). Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi; Satgas Kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni. (4).
Satuan yang aktif dalam pendataan, perumusan masalah dan penyelesaian, dan pelaporan dalam pengentasan kemiskinan; (5). Obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda; (6). Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan; (7). Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi; (8). Pembukaan Kawasan Industri
baru dan rintisan pertanian terintegrasi. Seiring dengan semakin tersedianya infrastruktur, perluasaan kawasan industry perlu dilakukan berdasar prinsip pembangunan ekonomi yang menyebar, inklusif (terintegrasi), dan berkualitas ; (9).
Rumah sakit tanpa dinding, sekolah khusus biaya pemerintah bagi siswa miskin (gratis) untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah diniyah dan difabel (menyatukan kesehatan dan pendidikan serta budaya); (10). Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.
Target kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2019 diharapkan turun 11-12 % dan menjadi target Jawa Tengah dengan berbagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2021 diharapkan turun sampai satu digit yaitu 9, 91%. Dari visi misi Jawa Tengah sangat jelas pembangunannya fokus pada desa yang merupakan daerah pinggiran, marginal dan kurang menikmati akses politik, ekonomi dan sosial sehingga ketimpangan (gap) antara yang mampu dan miskin bisa dipersempit ketimpangannya.
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Pada tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp.6.384.442.058.000,- lebih besar dari tahun sebelumnya 2016 yaitu Rp.5.002.426.341.000,- atau naik Rp.1.382.015.717.000,- (27,63%) untuk 7.809 desa di 29 Kabupaten . Besaran dana desa perdesa ± Rp. 800.000.000,- penetapananggaran per desa di dukung dengan diterbitkanya regulasi / perda Kabupaten masing - masing yang mengatur tentang ketentuan dan penggunaannya Dana desa tersebut.
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diberlakukan, jika dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya bahwa desa tidaklah sekedar pemerintahan desa, namun desa sebagai suatu kesatuan sosial-budaya, ekonomi, dan juga politik dan hukum. Maka, kebijakan dan regulasi tentang desa ke depan harus lebih dari sekedar pemerintahan desa itu. Kebijakan dimaksud haruslah mengarah pada realisasi pengakuan atas hak asal- usul yang melihat desa baik sebagai persekutuan sosial dan budaya; desa sebagai persekutuan hukum, politik, dan pemerintahan; dan desa sebagai persekutuan ekonomi (sebagai ekspresi dari penguasaan desa atas sumber-sumber kehidupan yang menjadi ulayatnya.
Setelah menjalankan UU Desa dalam berbagai proses kegiatannya di Jawa Tengah, dapat di mapping permasalahannya, setidaknya dapat dirinci 3 pokok masalah yang masih dihadapi UU Desa di tingkat lapangan antara lain :
Pertama , soal perencanaan pembangunan desa. Tidak semua desa melakukan proses konsultasi dengan warga. Keterlibatan dan akses warga atas perencanaan desa amat terbatas.
Kedua , transparansi alokasi penggunaan dana desa dan pengelolaan BUMDes. Biasanya hanya elit desa saya yg membicarakannya. Warga atau perwakilan warga tidak diberi info yang cukup dan terbuka soal rencana pendirian BUMDes ini.
Ketiga , kepemimpinan desa sangat menentukan apakah sebuah desa akan cukup inovatif mengelola kekayaan desa (dalam arti luas, misalnya dalam kerangka sustainable livilihood : aset keuangan, aset natural, aset sumberdaya manusia, aset sosial, aset fisik).
Dengan kondisi dan situasi diapangan yang secaa riil tersebut, maka yang terjadi adalah pelaksanaan/ implementasi UU Desa masih belum bisa optimal dan masih berparadigma “pembangunan di desa” bukan “pembangunan desa”. BUMDes dianggap mirip BUMD dan bukan milik desa. Musyawarah desa juga belum berjalan optimal. Yang sudah berjalan selama ini baru musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes).
Salah satu peran penting atau tugas pokok Pendamping Desa adalah dalam memfasilitasi/mendampingi kegiatan musrenbang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.
Keberhasilan kinerja yang dicapai tahun 2018, berupa keberhasilan implementasi UU Desa, yaitu berbagai bidang kegiatan yang diimplementasikan oleh Pemerintahan desa. Berikut dibawah ini adalah kegiatan kegiatan mendukung keberhasilan kinerja : Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Dana Desa. Selama empat tahun program dana desa dijalankan, pemerintah telah mengucurkan dana desa untuk pembangunan desa yang terus meningkat tiap tahunnya.. Dalam rangka pengendalian dan peningkatan kualitas penggunaan Dana Desa dan sebagai acuan desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada setiap tahun anggaran menetapkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018 untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa : 1). Jalan Desa 123.145 KM; 2). Jembatan 791.258 M; 3). Pasar Desa 5.220 Unit; 4). BUM Desa 26.070 Unit Kegiatan; 5). Tambatan Perahu 2.882 Unit; 6). Embung 1.927 Unit;
7). Irigasi 28.091 Unit; 8). Sarana Olah Raga 3.004 Unit; 9). Penahan Tanah 65.918 Unit; 10). Air Bersih 37.496 Unit; 11). MCK 108.486 Unit; 12). Polindes 5.314 Unit; 13). Drainase 38.217 KM; 14). PAUD 18.072 Unit; 15). Posyandu 11.424 Unit; dan 16). Sumur 30.212 Unit. (Laporan Kinerja PPMD 2018)
Pelaksanaan pendampingan desa dilakukan oleh pendamping desa berdasarkan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus pendampingan adalah pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sesuai amanat UU Desa.
Cakupan lokasi pendampingan meliputi di 434 Kabupaten/Kota, 6.484 Kecamatan dan 74.910 Desa.Target jumlah pendamping desa adalah 40.142 orang, yang terdiri dari: 1) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) di Kabupaten/Kota 2.532 orang. 2) Pendamping Desa (PD) yang terdiri dari Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur di kecamatan 16.493 orang. 3) Pendamping Lokal Desa (PLD) di tingkat desa 21.117 orang. Namun demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
jumlah pendamping desa yang bertugas tidak mencapai target yaitu sebanyak 37.640 orang, terdiri dari TAPM di kabupaten/kota 2.484 orang, PD dan PDTI di kecamatan 15.305 orang dan PLD di tingkat desa 19.851 orang. (Laporan Kinerja PPMD 2018)
Adapun hasil evaluasi dari pelaksanaan pendampingan desa di Provinsi Jawa Tengah, antara lain : 1) Kegiatan pendampingan desa telah membantu Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya terkait perencanaan pembangunan partisipatif, musyawarah desa, pengawalan pelaksanaan kegiatan di desa, pertanggungjawaban kegiatan, serta pengawalan pencairan dan pemanfaatan dana desa. 2) Tingkat penerimaan desa-desa dan masyarakat terhadap pendamping desa semakin membaik karena adanya pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawab pendamping desa. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun awal pendampingan (tahun 2015), yaitu adanya penolakan-penolakan terhadap pendamping desa. 3) Seluruh desa yang ditargetken menjadi lokasi dampingan, belum terdampingi dengan baik karena minimnya jumlah pendamping desa khususnya PLD, yaitu 1 orang harus mendampingi 4 desa. Kondisi geografis yang sangat beragam serta tingkat ketersediaan sarana prasarana penunjang yang belum memadai menyebabkan PLD tidak dapat melakukan pendamping rutin desadesa. 4) Kapasitas pendamping desa masih terus membutuhkan peningkatan kapasitas khususnya berkenaan dengan keahlian dan ketrampilan fasilitasi dan pengorganisasian masyarakat. Hal ini dipandang perlu karena karakter lokasi dan masyarakat dampingan yang sangat beragam serta tingkat perkembangan masyarakat yang terus mengalami perubahan. 5) Model-model pendampingan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dampingan masih membutuhkan perbaikan-perbaikan agar relevan dengan kondisi masyarakat dampingan. Ini berarti setiap lokasi dampingan perlu diterapkan pendekatan yang berbeda-beda. 6) Untuk mencapai pendampingan yang optimal perlu dirumuskan scenario kebijakan dan pembiayaan yang memadai, dengan harapan seluruh desa dapat terdampingi secara total.
Tidak terpenuhinya capaian kinerja tahun 2018 diakibatkan adanya beberapa kegagalan (kelemahan), yang meliputi : a. Sinkronisasi Kesepahaman Pengukuran
Status Desa. Sinkronisasi kesepahaman pengukuran status desa oleh stakeholder dengan menggunakan alat ukur yang masih berbeda, sehingga terdapat penafsiran yang berbeda dalam mengukur peningkatan status desa (IDM dan IPD). b. Belum Terpenuhi Kuota Pendamping Desa. Pengisian tenaga pendamping desa selama tahun 2018 untuk pelaksanaan tugas pendampingan UU Desa melalui PID dan P3MD tidak dapat memenuhi kuota sesuai target. (Laporan Kinerja PPMD 2018)
Pengisian pendamping desa tidak mencapai target, karena: 1) Minimnya alokasi anggaran rekrutmen secara kontinyu untuk mengisi kekosongan pendamping desa. 2) Minimnya calon pendamping desa yang memenuhi kualifikasi administrasi pada proses seleksi terbuka, terutama calon PDTI. 3) Cukup tingginya frekuensi mundurnya pendamping desa karena alas an mendapatkan pekerjaan pada program atau bidang lain, gaji pokok yang masih rendah, serta PHK berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Kekosongan Tenaga Pendamping Profesional sangat mempengaruhi pengendalian kegiatan di desa- desa, mulai dari proses pencairan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan system pendataan.
Maka di perlukan dukungan Pemerintahan Desa yang memiliki kapasitas yaitu kualitas n kuantitasnya untuk dapat mengimplementasikan UU Desa dengan baik. Selain itu juga, faktor Desa dampingan yang serta kondisi geografis diperlukan keseriusan, karena kondisi sangat beragam dari kondisi normal sampai sangat ekstrim, menyebabkan pendampingan tidak berjalan dengan baik terutama oleh PLD.maupun oleh Pemerintahan Desa sebagai Penanggung Jawab di desa nya.
Terkait persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU desa dan pengelolaan dana desa, aspek pengawasan sebagai hal yang krusial untuk menjamin efektivitas pemanfaatan dana desa yang sepenuhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Perlu ada gerakan masyarakat untuk dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan UU ini. Komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dengan menggelontorkan banyak dana adalah berita baik, tapi juga bisa jadi berita buruk jika kucuran dana yang besar ini tidak dikawal dengan baik. PR kita hari ini bagaimana mengawal dana desa yang besar ini untuk sampai kepada tujuannya secara tepat untuk kemanfaatan pembangunan
pedesaan.
Implementasi UU Desa yang menjadi pokok fokus pada implementasi dana desa, adapun penyerapan dana desa di Jawa Tengah (per 2018) dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :
(
Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Kapasitas Pendamping Desa sanagat di perlukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa yang mandiri, pemerintah pusat melalui UU Desa mendorong setiap desa untuk mendirikan BUM Desa. Keberadaan BUM Desa diyakini akan membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Bahwa BUM Desa harus di-create agar mampu menggali potensi optimalisasi aset atau sumber daya alam desa. Situasi BUMDES di Jawa Tengah per 2018 adalah sebagai berikut: (Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Dalam realita dilapangan hasil pendampingan desa (terutama yang difasilitasi Pendamping Desa) menunjukkan ada beberapa Pemerintahan Desa yang membentuk BUMDes yang saat sekarang sudah mampu mandiri. Beberapa permasalahan umum yang dijumpai di BUM Desa antara lain:
a. Komunikasi
b. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
c. Kapasitas manajerial
d. Infrastruktur BUM Desa
e. Transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban
Dari kelima permasalahan tersebut, dapat disarikan menjadi dua permasalahan utama yaitu mengenai relasi pengurus BUMDesa dengan Pemerintah Desa, dan aspek profesionalitas dalam pengelolaan BUMDesa. Hal ini perlu disadari jika BUMDesa dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUM Desa. Dalam pengambilan keputusan, BUM Desa menggunakan mekanisme musyawarah dan Pemerintah Desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Hal yang menjadi tantangan bagi BUM Desa
dan Pemerintah Desa adalah menjaga keseimbangan relasi, dimana dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya patut dihindari.

## D. KESIMPULAN
(1) Pada dasarnya kapasitas Pendampingan Desa adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan/ tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pendampingan Desa dalam rangka implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat penting dalam menentukan keberhasilannya. Melihat kondisi Desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitasnya dan bahkan potensi SDA dan SDM nya sangat bervariatif, maka peran pendampingan desa dalam rangka implementasi UU Desa ini sangat penting dalam membantu desa melaksanakan amanah UU Desa tersebut. Peran pendamping desa juga dalam rangka meningkatkan kualitas penyususunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa). Berdasarkan PP 43 /2014 psl 114-115 dan PP 60 /2014 psl 20 disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa harus mengacu pada dokumen Rencana Jangka Menengah Desa (RKPDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang telah tersusun.
(2) Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Jawa Tengah. Secara kuantitas sebagian besar desa saat ini tidak memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana diatur dalam PP 43 /2014 pasal 61-pasal 64.
Sementara itu perangkat yang tersedia kapasitasnya masih perlu ditingkatkan. Kedua, kualitas penyususunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa, RKP Desadan APB Desa). Berdasarkan PP 43 /2014 pasal 114-115 dan PP 60 /2014 pasal 20 disebutkan penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
(3) Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa dalam imlementasi UU Desa di Jawa Tengah yang meliputi: a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna,
pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok- kelompok masyarakat Desa; e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Implementasi UU Desa tidak hanya ditentukan oleh Pendamping Desa, tetapi juga oleh Pemerintahan Desa yang menguasai teknis dan mekanisme mengelola keuangan yang terlatih, profesional dan penguasaan pendampingan program pemberdayaan masyarakat desa dengan dibantu dan di fasilitasi oleh tenaga pendamping masyarakat.

## Saran :
Adapun hal-hal yang terkait tentang kapasitas Pendamping Desa dalam implementasi UU Desa, dalam rangka peningkatan kapasitas pendampingan desa secara optimal yaitu antara lain :
(1) Pendampingan Desa dalam rangka implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat penting dalam menentukan keberhasilannya, untuk itu perlunya peningkatan kapasitas Pendamping Desa dengan pelatihan- pelatihan terkait pada pengelolaan dana desa dan pendampingan pemberdayaan masyarakat sesuai amanah dari UU Desa.
(2) Dalam pengadaan atau perekrutan Pendamping Desa, sebaiknya seleksinya dengan persyaratan minimal memiliki pengalaman pendampingan masyarakat atau pengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga Pendamping Desa memiliki kapasitas dan kualitas untuk mencapai tujuan dari amanah UU Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arie Sulandro, Bahan Paparan Pemetaan Good Governance, Peningkatan Pelayanan Pulik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan , BPKP Pusat Jakarta- www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.
Fandy Tjiptono, Manajemen jasa , Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
Guy Beneviste, Birokrasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
H.Dadang Solihin Drs., MA, Makalah Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia , Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.
Hessel Nogi S.Tangkilisan, Drs. M.Si, Kebijakan Publik yang Membumi , Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitia Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1980.
Moeloeng, Lexi J.(2008), Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Rosdakarya
Nawawi, ,Hadari (1994), Metode Penelitian Ilmiah , Jakarta:Rineka Cipta
Pariara Westra,Drs,SH, Ensiklopedia Administrasi , Gunung Agung, Jakarta, 1981.
Solichin Abdul Wahab, Drs, MA, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara,Jakarta, 1991
Suharsimi Arikunto Dr.. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V .
Jakarta , November 2002.
Suharto Edi, Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance , Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
Sondang P.Siagian, Prof,Dr, Filsafat Administrasi , Gunung Agung ,Jakarta, 1995
The Liang Gie, Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Wayne Parson, Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan , Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006 Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa;
PERMENDESA Nomer 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Sumber data KPW 4 Provinsi Jateng, 2017 Sumber data KPW 4 Provinsi Jateng, 2018