## IQTISHADUNA
Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam Zul Fahmi, Muh. Nashirudin
Determinants Of Turnover Intention With Organizational Commitment As Moderating Vivi Alviyah, Saifudin Saifudin
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Spatial Regression Rendra Erdkhadifa
Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah: Ditinjau Dari Halal Lifestyle , Muslim Friendly Facilities , Dan Knowledge Diah Aprilianing Tyas, Agus Supriyanto
Pembangunan Berwawasan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Basaria Nainggolan, Riky Soleman

## Fenomena Hijrah Pegawai Bank Pada Komunitas XBank Di Kota Makassar
Nuraeni Nuraeni, Fitri Ramdhani, Trimulato Trimulato

## Determinan Loyalitas Nasabah Bank NTB Syariah
Selamat Muliadi IQTISHADUNA  Vol.11  No.2 Hal: 90-199 Desember 2022 pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228

## EDITORIAL TEAM

## IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Editor in Chief Khodijah Ishak | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Associate Editor Erlindawati | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Sulistyandari | Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Pekanbaru Zul Hendri | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Dewi Oktayani | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Saiful Bahri | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Muhammad Ashsubli | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Decky Hendarsyah | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Production Editor (Copyediting and Layouting) & IT Support Decky Hendarsyah | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Mitra Bebestari ( Reviewers / Editorial Board ) Zarah Puspitaningtyas | Universitas Jember Hesi Eka Puteri | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Muhammad Rakib | Universitas Negeri Makassar Rahmatina Awaliah Kasri | Universitas Indonesia, Depok Agus Arwani | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Muhammad Isa Selamat | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Ahmad Maulidizen | STIMIK ESQ Business School, Bogor Rihfenti Ernayani | Universitas Balikpapan, Depok Mohammad Nur Rianto Al Arif | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Hidayatul Ihsan | Politeknik Negeri Padang Mohammad Ghozali | Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo Abdul Hakim | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Muhammad Sholahuddin | Universitas Muhammadiyah Surakarta Muhammad Azis | Universitas Negeri Makassar Uus Ahmad Husaeni | Universitas Suryakancana, Cianjur Imron Mawardi | Universitas Airlangga, Surabaya Ahmad Nurkhin | Universitas Negeri Semarang Muhammad Kamal Zubair | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Andala Rama Putra Barusman | Universitas Bandar Lampung Ratni Prima Lita | Universitas Andalas, Padang Muhammad Ichsan Hadjri | Universitas Sriwijaya, Palembang Endri | Universitas Mercu Buana, Jakarta
Assed Lussak | Universitas Bina Nusantara, Jakarta
Suherman | Universitas Negeri Jakarta Prasetio Ariwibowo | Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Ernawati | Universitas Halu Oleo, Kendari Abdul Samad A. | Universitas Fajar, Makassar
Martahadi | Universitas Samudra, Langsa
Aprih Santoso | Universitas Semarang
Suhardi | Universitas Putera Batam

## Penerbit
LPPM Publishing & Printing Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

## Alamat Redaksi
Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28734 Telp. +62766 2621471, +62811 750 1025 e-mail: lppmstiesyariahbengkalis@yahoo.com
SEKAPUR SIRIH
Alhamdulillah berkat  rahmat  Allah  SWT  dan  kerja  keras  tim  redaksi, IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita  edisi  Desember  2022  (Vol.11 No.2)  merupakan  gagasan  dari  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat (PPPM) STIE Syariah Bengkalis akhirnya dapat diterbitkan dan layak berada dihadapan para pembaca baik tercetak maupun online . Pusat Penelitian dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PPPM)  STIE  Syariah  Bengkalis  mengajak kalangan  akademisi  dan  praktisi  untuk  mempublikasikan  hasil  penelitian  dan karya ilmiah baik dalam pengembangan  keilmuan  ekonomi dan ekonomi syariah serta  keilmuan  yang  ada  kaitannya  dengan  ekonomi  dalam  membangun kesejahteraan umat.
Redaksi  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para  dosen,  peneliti  dan praktisi  atas  kontribusinya  serta  tim  redaksi  dan  semua  pihak  yang  telah memberikan  dukungan  atas  diterbitkannya  jurnal  ini.  Kami  dari  tim  redaksi menyadari  masih  banyak  terdapat  kekurangan,  kelemahan  dalam  jurnal  ini  dan kami  akan  terus  berbenah  diri  untuk  kesempurnaan  terbitan  jurnal  berikutnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.
Wassalam
Editor in Chief

## DAFTAR ISI

## Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam
Zul Fahmi, Muh. Nashirudin .........................................................................  90-107

## Determinants Of Turnover Intention With Organizational Commitment As Moderating
Vivi Alviyah, Saifudin Saifudin ..................................................................  108-121 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Spatial Regression Rendra Erdkhadifa .....................................................................................  122-140 Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah: Ditinjau Dari Halal Lifestyle , Muslim Friendly Facilities , Dan Knowledge
Diah Aprilianing Tyas, Agus Supriyanto ...................................................  141-152
Pembangunan Berwawasan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Dan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Basaria Nainggolan, Riky Soleman ...........................................................  153-168

## Fenomena Hijrah Pegawai Bank Pada Komunitas XBank Di Kota Makassar
Nuraeni Nuraeni, Fitri Ramdhani, Trimulato Trimulato ...........................  169-183
Determinan Loyalitas Nasabah Bank NTB Syariah
Selamat Muliadi ..........................................................................................  184-199
Indexed By:
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERNAK KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Zul Fahmi  , Muh. Nashirudin Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
 mas.zulfahmi@gmail.com, muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id
https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.598 Received : Apr 24, 2022 Revised : Aug 13, 2022 Accepted : Sep 06, 2022 Published : Dec 12, 2022

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  analyze  how  the  productive  zakat  program  for goats  was  carried  out  by  Baitul  Mal  Forum  Komunikasi  Antar  Masjid (BMFKAM)  Surakarta  and  how  Islamic  law  reviewed  the  implementation  of  the program.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  normative  juridical approach.  Interviews  and  documentation  carried  out  data  collection  techniques. The results of the study found that there was compatibility between the productive zakat  program  for  goat  livestock  implemented  by  BMFKAM  Surakarta  with Islamic  law  and  laws  regarding  zakat  management.  The  productive  zakat program for goats has a tremendous economic impact on beneficiaries, including jobs and opportunities to improve their welfare. Theoretically, this research can be  an  additional  reference  for  other  researchers  and  academics  who  wish  to conduct  the  same  research  on  productive  zakat,  especially  goats.  This  research can  inspire  the  community  and  zakat  managers  to  make  zakat  distribution programs more creative, innovative, and beneficial for the community's economic development.
Keywords: productive zakat, economy, Islamic law.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  bagaimana  program  zakat  produktif ternak  kambing  yang  dilaksanakan  oleh  Baitul  Mal  Forum  Komunikasi  Antar Masjid  (BMFKAM)  Surakarta,  dan  bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap pelaksanaan  program  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ada kesesuaian antara  program  zakat  produktif  ternak  kambing  yang  dilaksanakan  BMFKAM Surakarta  dengan  hukum  Islam  dan  undang-undang  tentang  pengelolaan  zakat. Program  zakat  produktif  ternak  kambing  memiliki  dampak  ekonomi  yang  baik bagi  para  penerima  manfaat,  yaitu  memiliki  pekerjaan  dan  kesempatan  untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Secara teoritis penelitian ini bisa  menjadi tambahan  referensi  bagi  para  peneliti  dan  akademisi  lain  yang  ingin  melakukan penelitian yang sama tentang zakat produktif, khususnya ternak  kambing. Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat  dan pengelola zakat untuk  membuat  program  pendistribusian dana  zakat  secara  lebih  kreatif,  inovatif dan lebih bermanfat bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
Kata kunci: zakat produktif, ekonomi, hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Zakat produktif telah menjadi kajian yang menarik untuk terus dibahas dan didiskusikan.  Zakat  produktif  merupakan  salah  satu  wujud  profesionalitas pengelolaan  dana  zakat  yang  diharapkan  mampu  mengatasi  kemiskinan,  sebuah persoalan  klasik  yang  dialami  oleh  hampir  setiap  negara  termasuk  Indonesia (Aprianto  2017).  Indonesia  memiliki  potensi  zakat  yang  sangat  besar,  namun  di sisi yang lain angka kemiskinan juga besar, maka zakat produktif diharapkan bisa menjadi  salah  satu  alternatif  solusinya  (Canggih,  Fikriyah,  and  Yasin  2017). Kajian Dimyati (2017) menjelaskan bahwa zakat harus bermanfaat bagi mustahik baik  personal  maupun  sosial.  Selain  ibadah,  zakat  juga  berfungsi  sebagai pemelihara modal sosial, dengan cara mengurangi modal yang menjadi hak milik orang  kaya  untuk  menjamin  permodalan  kelompok  lemah  secara  sosial.  Zakat produktif  sangat  berperan  dalam  menciptakan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial. Terlebih  lagi  di  Indonesia  karena  diantara  faktor  penyebab  kemiskinan  di Indonesia  adalah  kurangnya  modal  dan  minimnya  lapangan  pekerjaan  (Suryani and  Fitriani  2022).  Namun  di  tengah  harapan  terhadap  urgensi  dan  realisasi konsep  zakat  produktif  untuk  mengatasi  kemiskinan  tersebut,  masih  banyak problem  dalam  implementasinya,  terutama    pada  aspek  kesesuaian  hukumnya maupun profesionalitas managemen pengelolaanya (Alam 2018).
Zakat  memiliki  kedudukan  sangat  penting  dalam  Islam.  Zakat  disebut dalam Al-Quran sebanyak 82 kali dan beriringan dengan shalat (Qardhawi 2002). Oleh  karena  itu  pengelolaan  zakat  haruslah  sesuai  dengan  ketentuan  syariah. Tidak boleh ada praktek-praktek pengelolaan yang melanggar syariah karena hal tersebut  akan  menyebabkan  keburukan  ( madharat ),  baik  bagi  individu  penerima maupun  pengelola  zakat,  juga  terhadap  institusi  zakat  itu  sendiri  (PUSKAS BAZNAS  2020).  Jangan  sampai  lembaga  zakat  yang  seharusnya  taat  syariah justru prakteknya bertentangan dengan syariah. Zakat produktif merupakan sistem pengelolaan model baru, oleh karena itu keabsahan program zakat produktif harus terjamin  oleh  hukum  yang  berlaku  baik  hukum  syariah  maupun  undang-undang pemerintah (Iqbal 2019).
Penelitian tentang zakat produktif pernah dilakukan oleh Abdullah (2013);
Dimyati  (2017);  Hidajat  (2017);  Bahri  and  Oktaviani  (2018);  Sari  (2018); Hidayatullah  (2019);  Wicaksono  (2019);  Saputera  and  Datuela  (2020); Wahyuningsih  (2020);  Mehilda,  Meliyana,  and  Hendarsyah  (2021);  Khafsoh, Aula, and Rizal (2021). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajiannya, penelitian ini fokus pada alur pengelolaan program zakat  produktif  dan  analisis  hukum  Islamnya.  Kemudian  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mahadhir  and  Arifai  (2021);  Sholikin  (2022).  Kedua  penelitian tersebut  lebih  membahas  tinjauan  hukum  Islam  pada  zakat  produktif  secara umum,  namun  penelitian  ini  lebih  fokus  pada  zakat  produktif  ternak  kambing. Selanjutnya  penelitian  yang  sejenis  juga  dilakukan  oleh  Salsabilla  and  Ratnasari (2020),  membahas  mengenai  pemberdayaan  ekonomi  melalui  zakat  produktif ternak  kambing,  akan  tetapi  penelitian tersebut  tidak  mengkaji  perspektif  hukum Islam.  Selain  itu  data  dan  tempat  penelitian  juga  berbeda  dengan  penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian- penelitian terdahulu.
Penelitian  ini  penting  dilakukan,  karena  beberapa  penelitian  terdahulu, belum  sepenuhnya  fokus  di  aspek  yuridisnya.  Sebagian  besar  penelitian sebelumnya  lebih  fokus  pada  efektifitas,  managemen  pengelolaan  dan  pengaruh sosialnya. Selain itu objek penelitianya  juga lebih umum, yaitu pengeloaan zakat produktif, yang tidak dikhususkan ke jenis programnya. Penelitian ini lebih fokus pada salah satu program zakat produktif, yaitu usaha ternak kambing. Oleh sebab itu  penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimanakah pelaksanaan  pengelolaan  dana  zakat  produktif  untuk  usaha  ternak  kambing. Kemudian bagaimana kesesuaian program tersebut dengan hukum Islam.

## TELAAH LITERATUR

## Zakat Produktif Dan Hukumnya
Menurut kamus Al-Munawir, kata zakat berasal dari zakka yang bermakna nama’ wa ziyaadah, yang artinya berkembang dan bertambah (Munawwir 1997). Sedangkan  menurut  istilah  fikih,  Qardhawi  (2002)  mendefinisikan  bahwa  zakat adalah  istilah  yang  merujuk  kepada  bagian  tertentu  dari  harta  yang  diwajibkan untuk disampaikan kepada mustahik (penerima). Zakat juga disebut shadaqah dan maknanya dalam konteks tertentu sama. Shadaqah artinya adalah kebenaran atau pembenaran (Wahid 2022), sedangkan zakat adalah ibadah sebagai bukti benarnya iman,  oleh  karena  itulah  zakat  kadang  disebut  pula shadaqah (Aziz  2020).
Kemudian  menurut  undang-undang  nomor  23  Tahun  2011  tentang  zakat disebutkan,  bahwa  zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
Salah  satu  jenis  zakat  yaitu  zakat  produktif  yang  bermakna  bahwa pemberian dana zakat kepada mustahik yang tidak dihabiskan, tetapi dana tersebut dikembangkan  dalam  bentuk  usaha  yang  dapat  menghasilkan  pendapatan  secara terus  menerus  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  jangka  panjang  (Ridho  2020). Zakat  produktif  adalah  penyaluran  zakat  kepada  mustahik  (penerima  manfaat) untuk dikembangkan agar menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan atau terus menerus  (Dimyati  2017).  Artinya  zakat  tidak  diberikan  secara  konsumtif  yang langsung habis ketika dimanfaatkan, namun diwujudkan barang atau modal usaha yang  produktif  sehingga  manfaat  zakat  lebih  optimal  (Muhamad  2017).  Tujuan utama  zakat  produktif  adalah  agar  mustahik  tidak  lagi  menjadi  penerima  zakat tetapi menjadi pembayar zakat (Abdullah 2013).
Zakat  produktif  dapat  disalurkan  dengan  dua  skema.  Pertama,  zakat diberikan  dalam  bentuk  barang-barang  produktif,  seperti  mesin  jahit,  alat pertukangan,  alat  pertanian  dan  lain  sebagainya.  Kedua,  zakat  produktif disalurkan  dalam  bentuk  modal  atau  dana  yang  dapat  dikembangkan,  baik wujudnya  adalah  proyek  sosial  seperti  pasar,  maupun  modal  dana  untuk mendirikan  sebuah  usaha (Bahri  and  Oktaviani  2018).  Kedua  skema  penyaluran tersebut  hukumnya  boleh,  baik  menurut  para  ulama  kontemporer  maupun  klasik (Ridho  2020).  Para  ulama  seperti  Mushtafa  az-Zarqa,  Yusuf  al-Qardhawi, Muhammad  Utsman  Syabir,  Abdurrahman  al-Hifzhawi,  Abd  al-Fattah  Abu al- Ghuddah,  Abd  al-Aziz  al-Khayyath,  Muhammad  al-Faruq  an-Nabhan, Muhammad Shalih al-Farfur, adalah ulama kontemporer yang membolehkan zakat produktif dalam semua jenisnya (Mahadhir and Arifai 2021). Sedangkan beberapa
ulama  fikih  klasik  juga  pernah  membahas  zakat  produktif  dan  mereka membolehkanya, seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Ramli, keduanya adalah ulama ahli fikih dari kalangan madzhab Asy-Syafi’i (Ridho 2020).
Penerima Manfaat (Mustahik) Zakat Produktif
Zakat  secara  umum  jumlah  mustahiknya  adalah  8  golongan,  yaitu  fakir, miskin,  amil, mu’allaf , fi  sabilillah , gharim ,  hamba  sahaya,  dan ibnu  sabil (Az- Zuhaili  2020).  Ketentuan  tersebut  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60:
ِباَقِّرلٱ  ِفَِو ۡهُهُبو ُنُق ِةَفَّمَؤُىۡلٱَو اَهۡيَنَع َينِنِىََٰعۡمٱَو ِينِكَٰ َسَىۡلٱَو ِءٓاَرَقُفۡنِل  ُتََٰقَد َّصلٱ اَىَّنِإ۞ ِليِبَس  ِفَِو  َينِوِرَٰ َغ ۡمٱَو
ٞهيِكَح ٌهيِنَع ُ َّللَّٱَو ِِۗ َّللَّٱ َيِّو ٗة َضيِر َف ِِۖليِبَّسلٱ ِيۡبٱَو ِ َّللَّٱ Artinya: “Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk  (diberikan)  kepada  orang- orang  fakir,  orang-orang  miskin,  amil  yang  mengurusi  zakat,  mu’allaf  (orang) yang lemah hatinya, hamba sahaya, gharim (orang) yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai  ketentuan  dari  Allah.  Dan  Allah  adalah  Yang  Maha  berilmu  dan  Maha bijaksana” .
Mustahik dalam  penyaluran  zakat  produktif  berbeda  dari  pada  zakat umumnya.  Zakat  produktif  diberikan  kepada mustahik untuk  dikembangkan  dan harus diberikan kepada fakir miskin yang punya potensi mendirikan usaha (Ridho 2020). Oleh karena itu zakat produktif hanya bisa didistribusikan kepada beberapa pihak saja, yakni fakir miskin, amil , dan fi sabilillah . Fakir miskin itupun menurut undang-undang  zakat  masih  dikhususkan  lagi,  yaitu  fakir  miskin  yang  sudah cukup  kebutuhan  dasarnya.  Hal  itu  karena  zakat  produktif  targetnya  menjadikan mustahik  bisa  mandiri  secara  ekonomi,  berbeda  dengan  zakat  konsumtif  yang targenya  hanya  memenuhi  kebutuhan  mustahik  sehari-hari  (Bahri  and  Oktaviani 2018).
Fakir  menurut  fikih  klasik  adalah  orang-orang  yang  sama  sekali  tidak memiliki  kemampuan  mencukupi  kebutuhan (hajat) .  Misalnya  seseorang  yang memiliki kebutuhan 10 maka ia hanya mampu memenuhi 2 kebutuhan, atau sama sekali tidak  mampu  memenuhinya  (Bugho  1978).  Sedangkan  miskin  yaitu  orang yang  tidak  memiliki  kemapuan  mencukupi  kebutuhanya.  Misalnya  orang memiliki kebutuhan 10 maka ia hanya bisa mencukupi 8 kebutuhan (Bakri 2005). Fakir  dan  miskin  hampir  sama  maknanya,  hanya  saja  fakir  keadaannya  lebih memprihatinkan karena tidak punya atau hampir tidak punya penghasilan. Dalam pembahasan  fikih  antara  fakir  dan  miskin  kadang  digabungkan,  karena hakekatnya  sama  seperti  membahas  antara  iman  dan  Islam  (Wahid  2022).  Fakir artinya tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan miskin adalah orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhanya (Hambari, Arif, and Zaim 2020).
Amil , dalam literatur fikih klasik adalah orang atau pihak yang membantu penguasa untuk menarik zakat dan membagikanya kepada penerima manfaat atau mustahiqu  al-zakat (Bugho  1978).  Dalam  kitab I’anatu  Al-Thalibin disebutkan bahwa amil adalah  pengelola  zakat,  yaitu  orang  yang  diutus  oleh  imam  untuk memungut  zakat,  menulis,  menghitung,  membagi,  dan  menjaga  zakat  (Bakri 2005).  Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  zakat  baik  mengumpulkan,
mencatat,  maupun  mendistribusikanya  termasuk  dalam  kategori amil (Hambari, Arif, and Zaim 2020).
Tahun  2001  pemerintah  Indonesia  mendirikan  badan  amil  zakat  nasional (BAZNAS), yaitu badan resmi yang dibentuk berdasarkan  keputusan presiden RI nomor  8  tahun  2001,  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  menghimpun  dan menyalurkan  zakat,  infaq,  dan shadaqah (ZIS)  pada  tingkat  nasional.  Lahirnya undang-undang  nomor  23  tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat  semakin mengukuhkan  peran  BAZNAS  sebagai  lembaga  yang  berwenang  melakukan pengelolaan  zakat  secara  nasional.  Dalam  undang-undang  tersebut,  BAZNAS dinyatakan  sebagai  lembaga  pemerintah  nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan bertanggung  jawab  kepada  presiden  melalui  menteri  agama.  Dengan  demikian, BAZNAS  bersama  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  mengawal  pengelolaan zakat  yang  berasaskan  syariat  Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Maka dalam konteks negara Indonesia, amil zakat adalah BAZNAS (Sarmada and Candrakusuma 2021).
Dibentuknya  BAZNAS  tidak  berarti  secara  fungsional  bisa  mencukupi kebutuhan  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  muslim  terhadap  kebutuhan pengelolaan zakat. Oleh karena itu merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat,  masyarakat  Islam  baik  secara  kelembagaan maupun  perseorangan  diperbolehkan  melakukan  kegiatan  pengelolaan  zakat, yakni  mengumpulkan  dan  menyalurkan  zakat  dengan  aturan  dan  ketentuan  yang diatur undang-undang.  Pengelolaan zakat oleh amil zakat tradisional seperti amil zakat  perseorangan  atau  perkumpulan  orang,  khususnya  di  daerah-daerah  yang tidak  terjangkau  BAZNAS  dan  lembaga  amil  zakat  (LAZ)  dibolehkan  menurut hukum,  sepanjang  diberitahukan  kepada  pejabat  berwenang  (Sarmada  and Candrakusuma  2021). Amil zakat  perseorangan  atau  perkumpulan  orang  yang melakukan  pengelolaan  zakat  itu  wajib  menyampaikan  laporan  secara  tertulis kepada  pejabat  berwenang  yakni  kepala  kantor  urusan  agama  (KUA)  kecamatan setempat. Maka jika seperti itu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, berarti yang  dinamakan amil dalam  konteks  negara  Indonesia  adalah  BAZNAS  dan semua  pihak  baik  lembaga  maupun  perseorangan  yang  melakukan  pemungutan dan  penyaluran  zakat  yang  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  maupun  undang- undang yang berlaku. Jika dilakukan perorangan maka orang itu adalah amil yang berhak  mendapat  bagian  zakat,  jika  dilakukan  oleh  lembaga  atau  perkumpulan maka semua yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut meliputi penghimpun ( al-hasyir ), penghitung ( al-hasib ), pencatat (al-katib ), pembagi atau pendistribusi zakat  ( al-qasim )  dan  lainya  adalah  amil  yang  berhak  mendapat  bagian  zakat (Wahid 2022).
Mengenai amil dan  dana amil maka  telah  keluar  fatwa  majelis  ulama Indonesia  (MUI)  nomor  8  tahun  2011  tentang amil zakat,  yang  diantaranya menetapkan  bahwa  dalam  hal  biaya  operasional  tidak  dibiayai  oleh  pemerintah, atau  disediakan  pemerintah  tetapi  tidak  mencukupi,  maka  biaya  operasional pengelolaan  zakat  yang  menjadi  tugas amil diambil  dari  dana  zakat  yang merupakan bagian amil atau dari bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat (Munawwarah, Mustarin, and Basri 2022). Artinya kekurangan dana amil yang ini mungkin menjadi persoalan bagi sejumlah LAZ di Indonesia, bisa diambil dari beberapa sumber:  (1) dana dari pemerintah, (2) dana dari asnaf amil , (3) dana dari asnaf fi sabilillah , (4) dana dari sumber lain. Dalam
undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa biaya iklan kesadaran masyarakat agar  berzakat  bisa  diambil  dari  dana amil dan  dana fi  sabilillah menurut  batas kewajaran  (Anwar,  Aji,  and  Tanjung  2017).  Seorang amil tidak  boleh  memberi hadiah  kepada muzakki dan  juga  tidak  boleh  menerima  hadiah  dari muzakki (Wahid 2022).
Fi sabilillah , kalimat ini memiliki dua makna (Qardhawi 2002): Pertama, asal  kata  ini  menurut  bahasa  adalah  setiap  amal  perbuatan  yang  ikhlas,  yang dipergunakan  untuk  ber- taqarrub mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT.,  yang meliputi  segala  amal  baik  yang  bersifat  kemasyarakatan.  Kedua,  arti  yang  biasa dipahami  dari  kata  ini  apabila  bersifat  mutlak  adalah jihad ,  sehingga  karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk jihad . Qardhawi  (2002)  memperluas  makna fi  sabilillah tidak  hanya  dalam masalah jihad (perang).  Jihad  di  sini  justru  di  luaskan  maknanya  menjadi jihad dakwah, jihad pendidikan, jihad pemikiran (ideologi), jihad untuk memperjuangkan  kemajuan  Islam  dan  sebagainya.  Oleh  sebab  itu  para  juru dakwah  yang  aktifitasnya  menyebarkan  ajaran  Islam,  para  ulama  dan  para  tokoh agama  yang  senantiasa  mengabdikan  dirinya  untuk  Islam,  para  pengajar,  guru ngaji,  juga  para  pelajar  Islam  yang  tekun  mendalami  Islam,  mereka  berhak menerima  bagian  zakat.  Tidak  sampai  di  situ  saja,  bahkan  Qardhawi  (2022) menjelaskan  dana  zakat  juga  bisa  digunakan  untuk  hal-hal  apapun  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  umum,  misalnya  dana  zakat  untuk  membangun masjid  di  daerah  yang  penduduknya  miskin  apalagi  daerah-daerah  yang  minus keislamanya  atau  menjadi  sasaran  kristenisasi.  Jadi  kata fi  sabilillah maknanya adalah  jiwa,  harta  dan  lisan.  Hal  ini  mencakup  urusan  dakwah  yang  kemudian meluas  programnya  seperti  membangun  madrasah,  mendirikan  yayasan, mendirikan perpustakaan,  mencetak buku dan majalah, membuat stasiun TV dan lain sebagainya (Sarbini 2018).

## Fatwa MUI Tentang Zakat Produktif
Komisi fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi’ul Akhir 1402 H., bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M., menetapkan diantaranya: (1) Zakat yang  diberikan  kepada  fakir  miskin  dapat  bersifat  produktif.  (2)  Dana  zakat atas nama sabilillah boleh  di- tasharuf -kan  guna  keperluan maslahah  ’ammah (kepentingan umum).
Fatwa  MUI  nomor  4  tahun  2003  tentang  penggunaan  dana  zakat  untuk istitsmar (investasi). MUI menetapkan:  (1) Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (fauriyah) ,  baik  dari muzakki kepada amil maupun  dari amil kepada mustahik .  (2)  Penyaluran  ( tauzi' /distribusi)  zakat mal dari amil kepada mustahik , walaupun pada dasarnya harus fauriyah , dapat di- ta'khir -kan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.  (3) Maslahat ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut  merupakan  maslahat syar'iyah .  (4)  Zakat  yang  di- ta'khir -kan  boleh diinvestasikan  ( istitsmar) dengan  syarat-syarat  sebagai  berikut:  (a)  harus disalurkan  pada  usaha  yang  dibenarkan  oleh  syariah  dan  peraturan  yang  berlaku ( al-thuruq  al-masyru'ah ),  (b)  diinvestasikan  pada  bidang-bidang  usaha  yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, (c) dibina dan diawasi  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  kompetensi,  (d)  dilakukan  oleh  institusi lembaga  yang  profesional  dan  dapat  dipercaya (amanah) ,  (e)  izin  investasi
(istitsmar )  harus  diperoleh  dari  pemerintah  dan  pemerintah  harus  menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, (f) tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
(g)  pembagian  zakat  yang  di- ta'khir -kan  karena  diinvestasikan  harus  dibatasi waktunya.
Fatwa  MUI  nomor  15  tahun  2011  tentang  penyaluran  harta  zakat  dalam bentuk aset kelolaan, yaitu: (1) Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat  dan  secara  fisik  berada  di  dalam  pengelolaan  pengelola  sebagai  wakil mustahik zakat,  sementara  manfaatnya  diperuntukkan  bagi mustahik zakat.  (2) Ketentuan  hukum-hukum  penyaluran  harta  zakat  dalam  bentuk  aset  kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tidak ada kebutuhan mendesak bagi  para mustahik untuk  menerima  harta  zakat,  (b)  manfaat  dari  aset  kelolaan hanya  diperuntukkan  bagi  para  mustahik  zakat,  (c)  bagi  selain  mustahik  zakat dibolehkan  memanfaatkan  aset  kelolaan  yang  diperuntukkan  bagi  para  mustahik zakat  dengan  melakukan  pembayaran  secara  wajar  untuk  dijadikan  sebagai  dana kebajikan.  (3).  Ketentuan  Penutup:  (a)  Fatwa  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal ditetapkan,  dengan  ketentuan  jika  di  kemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan, akan  diperbaiki  dan  disempurnakan  sebagaimana  mestinya,  (b)  Agar  setiap muslim  dan  pihak-pihak  yang  memerlukan  dapat  mengetahuinya,  semua  pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

## Undang-Undang Tentang Zakat Produktif
Dalam  perspektif  hukum  nasional,  pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan  undang-undang  nomor  38  tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat, yang  pelaksanaan  dan  pedoman  teknis  diatur  dalam  keputusan  menteri  agama nomor  581  tahun  1999  yang  telah  disempurnakan  dengan  keputusan  menteri agama No. 373 tahun 2003 dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat nomor D-29 tahun 2000.
Kemudian dikeluarkan pula undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan  zakat  sebagai  penyempurnanya.  Dalam  undang-undang  nomor  23 tahun  2011  pasal  27  poin  1  dan  2,  dijelaskan  bahwa  zakat  dapat  didayagunakan untuk  usaha  produktif  dalam  rangka  penanganan  fakir  miskin  dan  peningkatan kualitas  umat  sepanjang  kebutuhan  dasar mustahik dapat  terpenuhi.  Dijelaskan pula  bahwa  usaha  produktif  yang  dimaksud  adalah  usaha  yang  dapat meningkatkan  pendapatan,  taraf  hidup,  dan  kesejahteraan  masyarakat. berdasarkan  undang-undang  inilah  maka  dana  zakat  bisa  diditribusikan  dalam bentuk modal usaha kepada fakir miskin atau penerima manfaat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan memakai pendekatan normatif yuridis.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan  dokumentasi. Wawancara  dilakukan  terhadap  pihak-pihak  yang  berkompeten,  yaitu  direktur BMFKAM,  kepala  devisi  program  BMFKAM  juga  kepada  beberapa  kepala cabang BMFKAM daerah sebagai pengelola program di lapangan. Teknik analisis memakai  cara  deskriptif  analisis,  yakni  melakukan  analisis  berdasarkan pemaparan  data  yang  dikumpulkan.  Dalam  penelitian  ini  wawancara  dilkakukan
kepada  para  pihak  yang  berkompeten  secara  berkelanjutan  sebagai  data  primer dan  melihat  data-data  dokumen  dari  media  sebagai  data  sekunder,  untuk selanjutnya  dipilah  dan  dikumpulkan  serta  disusun  sehingga  bisa  dipaparkan secara  deskriptif.  Kemudian  data-data  tersebut  dianalisis  secara  hukum  dengan sumber  hukum  yang  ada.  Penelitian  ini  hanya  dibatasi  pada  tahap  perencanaan dan  pelaksanaan  program  pengelolaan  zakat  produktif  untuk  usaha  ternak kambing  serta  mentoringnya.  Sedangkan  sumber  hukum  sebagai  bahan  analisis adalah fikih kontemporer tentang zakat produktif, undang-undang zakat dan juga fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  atau  dewan  syariah  nasional  (DSN)  MUI sebagai sumber hukum primernya dan juga fatwa para ulama  di berbagai literatur tentang zakat sebagai sumber hukum skundernya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Latar Belakang Dan Tujuan Program BAI (Bina Asa Insani)
BAI  adalah  sebuah  program  pemberdayaan  masyarakat  dengan menggunakan  dana  zakat  yang  salah  satu  wujudnya  memberikan  modal  usaha ternak  kambing  kepada  fakir  miskin  sebagai  mustahik  zakat.  Program  ini digulirkan oleh LAZ BMFKAM untuk memenuhi kewajibanya sebagai organisasi pengelola  zakat  yang  harus  menyalurkan  dana  zakat  yang  telah  dihimpunya kepada masyarakat yang berhak menerima. Hal itu untuk kemanfaatan dana zakat agar  tidak  hanya  berputar  di  penyaluran  konsumtif  saja,  namun  juga  memiliki manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan ( sustainable) .
Secara terperinci tujuan  dan  latar  belakang  program  BAI  ternak  kambing adalah:  Pertama,  memutus  rantai  kemiskinan  dengan  cara  merubah  kondisi  yang memungkinkan mustahik berkembang dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya  mustahik  sehingga  mampu  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Hal  itu  ditempuh dengan  cara  melakukan  pendampingan  dalam  mengelola  bantuan,  pembuatan kandang,  pemilihan  bibit  ternak,  pengolahan  pakan  ternak,  serta  proses penjulan/pemasaran  yang  ada  dan  berusaha  menjaga  kulitas  ternak  agar  sesuai dengan  keinginan  pasar.  Program  ini  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan  para mustahik yang sejahtera, mandiri, bermartabat dan  berakhlak mulia berlandaskan keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah  SWT.  Kedua,  memberdayakan  ekomoni mustahik melalui  pendidikan  dan  pelatihan  keterampilan  mengelola  dan memperdayakan  pakan  yang  tersedia,  dengan  prinsip  pakan  hemat,  ternak  hebat, sehingga  bisa  menghasilkan  nilai  produktifitas  yang  baik  (hasil  ternak  yang berkualitas).

## Data Penerima Manfaat (Mustahik)
Terhitung sejak program itu digulirkan hingga sekarang yaitu tahun 2020- 2022,  maka  daftar  penerima  manfaat  sebanyak  19  fakir  miskin  yang  tersebar  di berbagai  daerah  di  Jawa  seperti  Magetan  Jawa  Timur,  Sukoharjo  Jawa  Tengah, Klaten,  Boyolali,  Kulon  Progo  Yogyakarta,  Cangkringan  Bantul,  Brebes  Jawa Barat  dan  lain  sebagainya.  Jumlah  dana  zakat  yang  sudah  disalurkan  untuk program tersebut hingga sekarang mencapai Rp. 502.144.500 (lima ratus dua juta seratus  empat  puluh  empat ribu  lima  ratus  rupiah),  dengan  penyebaran  mustahik dan usaha ternaknya di 19 titik, seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Data Penerima Manfaat No. Nama Alamat Jumlah (Rp.) 1  Muji Raharjo Sribit 05/13, Sendangtirto, Berbah, Sleman 21.305.000,00 2  Ikhsanuddin Jauhari Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman 21.305.000,00 3  Dayunolo Krapyak Barepan, Margoagung, Seyegan, Sleman 21.305.000,00 4  Muslam Koripan 01, Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 15.657.000,00 5  Nur Yulianto Puron Rt 46, Trimurti, Srandakan, Bantul 20.655.000,00 6  Anton Jl. Krasak Lembarawa, RT. 08, RW. 01. Krasak, Brebes 22.473.000,00 7  Suparman Candi Rejo, RT. 03/02, Candirejo, Magetan, Jawa Timur 28.102.000,00 8  Wardiman Padasan RT 03/08 Mranggen, Polokarto Sukoharjo 29.405.000,00 9  Amin Ariyanto Geneng RT. 01 RW. 07 Polokarto Polokarto Sukoharjo 26.257.000,00 10 Rustamaji Sambirobyong RT. 01/02, Sambirobyong, Sidorejo, Magetan 19.800.000,00 11 Rustamaji ke 2 Sambirobyong RT. 01/02, Sambirobyong, Sidorejo, Magetan 12.200.000,00 12 Kholil Bukhori Gunung Kidul 41.330.500,00 13 Kasana Depok RT 46/23, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo 43.850.000,00 14 Bayu Aprilia Banjaran, RT.12/06, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, Jogja 40.500.000,00 15 Agus Gunawan Banjaran, RT. 12/06, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, Jogja 40.500.000,00 16 Sunarko Banjaran, RT.12/06, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, Jogja 40.500.000,00 17 Muhammad Abdul Salam Jungkare 012/06, Karanganom, Klaten 19.000.000,00 18 Aris purnomo Kleleng RT. 03/01, Kletekan, Jogorogo, Ngawi 19.000.000,00 19 Sigit widiyanto Suruh RT. 03/02, Suruh, Bringin, Ngawi 19.000.000,00 Jumlah 502.144.500,00 Sumber: data sekunder (diolah)

## Mekanisme Penyaluran
Mekanisme  penyaluran  sebagaimana  tertulis  dalam  dokumen term  of teference  (TOR) atau  proposal  dan  wawancara  dengan  Agung  Budiman,  bisa diperinci  sebagai  berikut:  Pertama,  tahap  pengajuan  dari mustahik ,  setelah program  disusun  dengan  seluruh  instrumennya,  maka  diadakanlah  sosialisasi  ke masyarakat.  Sosialisasi tersebut  dilakukan  oleh  pengurus  pusat  BMFKAM,  yaitu divisi  program  yang  diturunkan  ke  semua  kantor  pemberdayaan  atau  penyaluran cabang yang ada untuk disosialisaikan langsung ke masyarakat. Kemudian setelah program tersebut direspon oleh masyarakat, maka pihak amil yang ada di daerah cabang wajib menfasilitasi semua pengajuan untuk ditindaklanjuti dan diajukan ke
kantor pusat, sebagai pihak yang paling  berwenang membuat persetujuan setelah melakukan kajian (verifikasi) secara mendalam.
Kedua,  form  layanan mustahik (pemberdayaan),  diserahkan  ke  kepala cabang  (kacab)  BMFKAM.  Form  layanan mustahik adalah  dokumen  pengajuan berbentuk  formulir  dan  juga form  scoring yang  harus  diisi  oleh  calon mustahik untuk diverifikasi apakah calon mustahik tersebut benar-benar memiliki kelayakan atau  memenuhi  syarat-syarat  secara  hukum  sebagai  penerima  manfaat  dari  zakat produktif. Proses pengisian dokumen pengajuan oleh calon penerima manfaat dan pengisian form  scoring di- handle oleh  petugas amil daerah  yang  wajib  melayani masyarakat.  Form  tersebut  oleh  petugas amil pusat  diserahkan  kepada  kacab daerah  untuk  disampaikan  dan  diisi  oleh  calon  penerima  manfaat  yang mengajukan program pemberdayaan.
Ketiga, survey tertulis kepada calon mustahik , dengan menggunakan form pengajuan dan form scoring , petugas daerah men survey calon mustahik . Caranya adalah dengan mengajukan beberapa lembar jawab kuisioner yang harus diisi oleh calon mustahik . Dari pengisian form scoring oleh calon mustahik tersebut secara otomatis nantinya akan didapatkan data awal yang valid, mengenai kriteria calon mustahik yang bisa memenuhi syarat sebagai asnaf penerima zakat produktif. Keempat, survey lapangan  calon mustahik , survey yang  kedua  ini  adalah lanjutan survey yang  pertama. Survey yang  pertama  hanya  untuk  memastikan bahwa  calon mustahik ini  tergolong  fakir  miskin  yang  berhak  menerima  dana zakat, sedangkan untuk survey yang kedua tim dari divisi program turun langsung ke  lapangan  (rumah  calon mustahik )  untuk  memastikan  identitas,  tempat,  minat, serta  potensi  kemampuan mustahik menerima  dana  zakat  dan  mengelolanya menjadi usaha ternak kambing.
Kelima,  verifikasi  tim  program  BMFKAM  pusat . Tahap  selanjutnya  tim dari  divisi  program  BMFKAM  melakukan  verifikasi  akhir  terhadap  semua  hasil survey baik  tertulis  maupun  hasil  investigasi  lapangan,  untuk  selanjutnya dijadikan  sebagai  acuan apakah  pengajuan  calon  mustahik tersebut  diterima atau ditolak.
Keenam, hasil verifikasi ter-acc/tidak, dari proses verifikasi akhir oleh tim program BMFKAM, maka nanti akan keluar keputusan apakah pengajuan seorang calon mustahik diterima  atau  ditolak.  Permohonan mustahik yang  diterima diputuskan  dengan  surat  keputusan  yang  ditanda  tangani  oleh  kepala  bidang produktif dari divisi program BMFKAM.
Ketujuh,  mengikuti  pelatihan,  semua  calon mustahik yang  dinyatakan diterima  pengajuanya  sebagai  penerima  manfaat  diwajibkan  mengikuti training yang  diadakan  oleh  tim  program. Training tersebut  sebagai  persiapan  awal  agar para mustahik memiliki  skill  atau  kemampuan  mengelola  ternak  kambing  secara profesional.  Materi training meliputi  managemen  dasar  pengelolaan  keuangan, cara  pengelolaan  ternak  kambing,  sistem  perawatan  baik  penggemukan  maupun ternak ( breading) .
Kedelapan,  realisasi  program,  setelah  diadakan  pelatihan,  maka  tahap selanjutnya  adalah  realisasi  program.  BMFKAM  mulai  mengalokasikan  dana untuk program tersebut kepada mustahik . Dana yang digunakan untuk pembuatan kandang  diserahkan  langsung  kepada mustahik .  Kemudian  mengenai  kambing, maka tim program BMFKAM membelikanya dan menyerahkan kepada mustahik . Kemudian  secara  administratif,  proses  penyerahan  dilakukan  dengan  menyusun
akad  kontrak  atau  kesepakatan.  Salah  satu  contoh  MoU  ( Memorandum  of understanding )  sebuah  kontrak  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  BMFKAM  dengan mustahik adalah  MoU  dengan  mustahik  bernama  Rustamaji,  beralamat  di Sambirobyong,  RT.01/RW.01,  desa  Sambirobyong,  kec.  Sidorejo,  kab.  Magetan Jawa  Timur,  dengan  Samsul  Bahri  beralamat  jalan  Sriwijaya  blok  A  no.  5  KPR Selosari  Baru,  Magetan  sebagai  kepala  program  pemberdayaan  BMFKAM kabupaten  Magetan.  MoU  tersebut  dinyatakan  bahwa  jika  kedua  belah  pihak bersepakat  untuk  mengadakan  kerja  sama  program  pemberdayaan  BAI  ternak kambing.  Maka  pihak  pertama  sebagai  penyedia  dana  secara hibah ,  akan melakukan mentoring selama  2  tahun,  dan  pihak  kedua  sebagai  pengelola  dan pelaksana program pemberdayaan tersebut harus bersedia memenuhi target pihak pertama,  yaitu  perubahan  dari  status mustahik menjadi muzakki .  Oleh  karena pihak  kedua  selaku  penerima  manfaat  harus  bersedia  mengikuti  seluruh  SOP program BAI ternak kambing.  Kemudian  kambing awal  yang diterima mustahik , yaitu sejumlah indukan dan pejantan tidak boleh dijual selama dua tahun kecuali dikomunikasikan  kepada  pihak  pertama  (BMFKAM),  sampai  tercapai  indikator keberhasilan  yakni  pihak  kedua  memiliki  jumlah  kambing  hasil  ternakkan  yang memenuhi  syarat  untuk  menjadi muzakki atau  sudah  wajib  zakat.  Dalam  klausul MoU  juga  disebutkan  bahwa  Penerima  manfaat  harus  bersedia  mendukung  dan menjadi  bagian  dari  program  berbagi  Qurban  FKAM,  artinya  hasil  ternak  harus dijual  kepada  BMFKAM  untuk  program  tersebut.  Semua  kesepakatan  tersebut tidak  mutlak mengikat  dan apabila  ada  persoalan  akan  diselesaikan  dengan jalan musyawarah.
Kesembilan, mentoring ,  adalah  pengawasan  dan  pendampingan,  serta pembinaan  oleh  tim  program  BMFKAM  terhadap  proses  pengelolaan  usaha ternak kambing yang dijalankan oleh mustahik . Mentoring dilakukan dengan cara meminta  laporan  perkembangan  setiap  bulan, survey langsung  ke  lapangan,  dan secara  intensif  membangun  komunikasi  yang  baik  melalui group  Whastapp maupun  komunikasi  langsung  antara  petugas  dengan mustahik .  Semua mustahik bisa saling bertukar informasi dan pengalaman, saling memberi masukan diantara mereka jika menemui persoalan. Mentoring minimal dilakukan selama dua tahun. Kesepuluh,  alur  pendanaan,  semua  pendanaan  program  BAI  yang  dalam hal  ini  adalah  ternak  kambing  diambil  dari  dana  zakat.  Pendanaan  tersebut dikelompokkan  menjadi  dua  bagian:    (1)  Dana  untuk  membeli  kambing  dan sarana-prasarananya,  seperti  pembuatan  kandang,  pembelian  alat  peracik makanan,  dan  lain-lainya  yang  diterima mustahik ,  termasuk  pelatihan  semua dicairkan  dari  akun  dana  zakat,  yaitu  dana  fakir  miskin  dan  diberikan  kepada mustahik  dengan  akad hibah .  (2)  Dana  operasional  yang  meliputi  dana  transport semua petugas amil dari proses pengajuan hingga realisasi program, dan juga dana mentoring selama 2 tahun, semua juga dicairkan dari dana zakat yaitu dana amil dan ditambah dana infak sedekah umum.

## Perkembangan Program Dan Dampak Ekonomi Bagi Penerima Manfaat
Program  zakat  produktif  ternak  kambing  pertama  dirancang  dan dilaksanakan    pada  akhir  tahun  2020,  awal  2021.  Sejak  program  tersebut digulirkan  hingga  sekarang  maka  ada  19  fakir  miskin  yang  telah  menerima manfaat  modal  ternak  kambing  dengan  total  dana  mencapai  Rp.  502.144.500. BMFKAM membuat skema penyerahan kambing tersebut dengan tahapan. Tahap
pertama,  jumlahnya  11  ekor  kambing  yang  terdiri  indukan  dan  pejantan.  Para penerima  manfaat  boleh  mengajukan  tahap  berikutnya  jika  dianggap  memenuhi syarat. Dari total 19 orang penerima manfaat tersebut ada sebagian yang masih di tahap  pertama  dan  ada  yang  melanjutkan  pada tahap  kedua.  Menurut  keterangan kepala  Menurut  divisi  program  BMFKAM,  Agung  Budiman,  program  tersebut sudah  satu  tahun  lebih,  dan  rata-rata  11  ekor  kambing  yang  diserahkan  kepada masing-masing  mustahik  tersebut  hari  ini  (Maret  2022)  sudah  berkembang  biak menjadi 28 hingga 30 ekor kambing.

## Pembahasan
Secara  umum  program  zakat  produktif  telah  diatur  oleh  undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 poin 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan  kualitas  umat  sepanjang  kebutuhan  dasar mustahik dapat  terpenuhi. Tujuan  dasar  program  zakat  produktif  ternak  kambing  oleh  BMFKAM  tersebut adalah menciptakan kemandirian mustahik dan merubahnya menjadi muzakki . Hal ini  sesuai  dengan  undang-undang  zakat  dan  juga  sesuai  dengan  prinsip  dasar syariah  zakat  yaitu  mengurangi  kemiskinan,  menciptakan  keseimbangan perekonomian  dan  kesejahteraan  bersama  (Shobron  and  Masruhan.  2017). Kemudian  jika  realisasi  penyaluran  zakat  produktif  untuk  fakir  miskin  tersebut banyak jumlahnya dan melebihi dana untuk asnaf lainya, maka hal itu sah secara fikih,  karena  alokasi  dana  tersebut  lebih  optmal  manfaatnya  bagi  mustahik (Wicaksono  2019).  Komisi  fatwa  MUI  dalam  sidangnya  pada  tanggal  8  Rabi’ul Akhir  1402  H,  bertepatan  dengan  tanggal  2  Februari  1982  M,  menetapkan diantaranya:  (1)  Zakat  yang  diberikan  kepada  fakir  miskin  dapat  bersifat produktif.  (2)  Dana  zakat  atas  nama sabilillah boleh  di- tasharuf- kan  guna keperluan maslahah ’ammah (kepentingan  umum).  Kemudian juga  keluar  Fatwa MUI  nomor  4  tahun  2003  tentang  bolehnya  penggunaan  dana  zakat  yang  di- ta'khir -kan  untuk istitsmar (Investasi),  dengan  syarat-syarat  yang  sudah ditentukan.
Tim  program  BMFKAM  telah  melakukan  proses  verifikasi  melalui  dua tahap  untuk  menentukan  apakah  seorang mustahik layak  mendapatkan  modal usaha  ternak  kambing  atau  tidak.  Standar  kelayakan  tersebut  dilihat  dari  kondisi ekonominya  dan  potensi  kemampuanya  menjalankan  usaha  ternak  kambing.  Hal ini  sesuai  dengan  undang-undang  nomor  23  tahun  2011  pasal  27  bagian  ketiga tentang  pendayagunaan  ayat  1  yang  mengatakan  bahwa  zakat  dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan  kualitas  umat.  Dalam  undang-undang  ini  juga  disebutkan  bahwa pendayagunaan  untuk  usaha  produktif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Jadi zakat produktif harus diberikan  kepada  fakir  miskin  yang  selesai  kebutuhan  dasarnya  dan  bisa menjalankan usaha. Kajian Sholikin (2022) menemukan bahwa penyaluran zakat produktif  di  BAZNAS  dilakukan  setelah  calon mustahik lolos  verifikasi. BAZNAS  melakukan  pendataan  yang  komprehensif,  baik  terhadap  kondisi ekonomi  calon  mustahik  maupun  jenis  kebutuhannya  yang  paling  mendesak, termasuk  BAZNAS  mengkaji  kemampuannya  dalam  mengelola  dana  zakat produktif.  Semua  hasil  verifikasi  dituangkan  dalam  bentuk  dokumen  yang  nanti akan menjadi acuan keputusan penyaluran dana zakat. Sistem verifikasi mustahik
yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  maupun  BMFKAM  adalah  tahapan  yang  sangat penting  untuk  mencapai  kesuksesan mustahik dalam  mengelola  zakat  produktif. Karena penyaluran dana produktif yang tidak tepat sasaran akan sangat berpotensi menyebabkan kegagalan dalam menjalankan program.
Mengenai  sistem  anggaran,  maka  BMFKAM mengalokasikan  dana  zakat untuk  seluruh  pembiayaan.  Anggaran  secara  global  dibagi  menjadi  dua  bagian: Pertama,  anggaran  dana  untuk  usaha  ternak  kambing,  yang  meliputi  dana  untuk membeli kambing, membuat kandang, mengadakan pelatihan dan lain sebagainya, menggunakan  dana  zakat  dari  akun  penyaluran  fakir  miskin.  Sedangkan  yang kedua adalah dana operasional, yang meliputi uang transport, gaji, iklan program, dana mentoring selama 2 tahun dan lain-lainya, maka diambilkan dari dana zakat akun penyaluran amil, dan dari dana infak sedekah umum. Secara fikih dana zakat wajib  disalurkan  kepada  mustahik,  dan  amil  juga  termasuk  mustahik  yang mendapat  bagian  dana  zakat  tersebut  (Anwar,  Aji,  and  Tanjung  2017).  Oleh karena  itu  baik  untuk  dana  penyaluran  maupun  dana  operasional  bagi  kedua pihak, semua dihukumi benar karena sama-sama mustahik yang berhak menerima manfaat dana zakat. Jika merujuk kepada keputusan menteri agama RI nomor 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah, yang merupakan turunan dari undang- undang  zakat  nomor  23  tahun  2011,  yang  menyatakan  bahwa  dana  amil  diambil dari  dana  zakat  yang  persentasenya  tidak  boleh  melebihi  12,5  %  dari  seluruh penghimpunan  zakat,  atau  tidak  melebihi  20%  dari  infak  sedekah  umum,  maka ketentuan tersebut aplikasinya semua dana untuk gaji atau operasional kerjasama diperbolehkan  (Anwar,  Aji,  and  Tanjung  2017).  Dalam  hal  ini  BMFKAM memisah pembiayaan tersebut, dan khusus biaya operasional amil dan mentoring selama 2 tahun diambil dari dana amil dan dana infak sedekah umum non-zakat. Kebijakan  ini  sesuai  dengan  hukum  syariah  karena amil memang  berhak mendapat  dana  zakat,  dan  juga  sesuai  dengan  keputusan  menteri  agama  nomor 606 tahun 2020 tentang audit syariah tersebut. Kaitannya dengan dana mentoring selama 2 tahun maka dalam ketentuan keputusan menteri tersebut juga disebutkan bahwa  dana  zakat  harus  didistribusikan  kurang  dari  waktu  satu  tahun  sejak penghimpunan kecuali dana amil, maka boleh diundur melebihi satu tahun.
Dalam  kontrak  atau  MoU yang  dibuat  antara  BMFKAM  sebagai  pihak pertama  dengan  pelaksana  usaha  ternak  kambing  sebagai  pihak  kedua  (penerima zakat) ada beberapa klausul yang bisa dicermati: Pertama, akad penyerahan modal ternak  kambing  tersebut hibah bukan  hutang  ( dain/qardh ).  Padahal  di  lembaga yang lain program zakat produktif akadnya adalah qardh dan cara pembayaranya diangsur. Seperti program zakat produktif di BAZNAS kabupaten Lumajang yang memberikan  modal  usaha  termasuk  ternak  kambing  kepada  penerima  manfaat hanya  menggunakan  akad qard  al-hasan saja  (Hidayatullah  2019) . Para  ulama klasik  belum  ada  yang  membahas  masalah  kredit  harta  zakat,  namun  ulama kontemporer membolehkannya. Muhammad Abu Zahrah, Husain Makhluf, Hasan Abdul  Rahman,  dan  Yusuf  Qardhawi,  termasuk  ulama  yang  membolehkan. Mereka  beralasan  bahwa  hutang  yang  berasal  dari  harta  zakat  tersebut  akan kembali  lagi  ke  Baitul  Mal,  dan  bisa  dimanfaatkan  lagi  untuk  yang  lainnya. Prinsipnya dana tersebut haknya mustahik yang jika di hibah kan saja boleh apalagi dihutangkan dengan tidak adanya riba (Thoriqudin 2015). Namun demikian akad hibah yang  dipilih  oleh  BMFKAM  dalam  distribusi  zakat  tersebut  lebih  aman secara  hukum.  Selain  itu  secara  manajemen  lebih  mudah  karena  jika  melihat
skema dan tujuan zakat produktif, maka pengawasan terhadap pengelolaan usaha lebih  penting  dilakukan  daripada  pengawasan  terhadap  proses  pengembalian hutang yang sering kali mengalami persoalan.
Kedua, mengenai syarat yang ditentukan oleh BMFKAM bahwa mustahik tidak  boleh  menjual  hasil  ternaknya  selama  dua  tahun  kecuali  untuk pengembangan,  maka  hal  itu  hanyalah  sebuah  upaya  agar  usaha  ternak  kambing tersebut  bisa  sukses  berkembang  dengan  baik.  Ketentuan  tersebut  juga  tidak dijadikan  sebagai  syarat  yang  menyebabkan  kesepakatan  tersebut  menjadi  batal. Ketentuan  tersebut  bahkan  sesuai  dengan  undang-undang  nomor  23  tahun  2011 pasal  27  poin  1  dan  2  sebagaimana  penjelasan  sebelumnya.  Selain  itu, membangun  usaha  yang  maju  dan  berkembang  haruslah  dirintis  dengan  cermat dan  profesional  dan  hasilnya  tidak  bisa  instan.  Pelarangan  menjual  hasil  ternak kambing  selama  dua  tahun  adalah  ketentuan  dan  strategi  yang  tepat  terutama dalam perspektif pengembangan ekonomi. Tanpa klausul itu, maka para mustahik yang  tidak  memahami  teknik  mengembangkan  usaha  yang  benar  akan  mudah sekali  menjual  hasil  ternaknya  secara  tidak  sabar.  Akhirnya  sebelum  usaha  itu mapan,  maka  modalnya  habis  digunakan  untuk  kebutuhan  lain  yang  bersifat konsumtif,  sehingga  tujuan  awal  program  untuk  membentuk  kemandirian  para mustahik akan sulit tercapai. Strategi itu diterapkan agar program tersebut sukses, sehingga zakat diharapkan bisa memenuhi fungsinya yang ideal yakni mengurangi kemiskinan  dan  menciptakan  kesejahteraan  sosial  (Wicaksono  2019).  Hal  ini merupakan  manajemen  pengelolaan  zakat  produktif  yang  baik.  Zakat  memiliki tujuan menyelesaikan kemiskinan masyarakat, dan jika zakat dikelola secara baik dan  profesional  akan  tercipta  kondisi  seperti  masa  Umar  Ibn  Abdul  Aziz,  yaitu kesejahteraan yang merata hingga  orang kaya pun kesusahan untuk menyalurkan infaknya (Hidajat 2017).
Mengenai  perkembangan  dan  kemanfaatan  ekonomi  bagi  masyarakat, maka program BAI ternak kambing yang dilakukan BMFKAM belum bisa dilihat secara  signifikan  karena  baru  berjalan  kurang  lebih  satu  setengah  tahun.  Hal  ini berbeda dengan program pendistribusian zakat ternak kambing oleh lembaga lain, seperti  program  ternak  kambing  yang  dilaksanakan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Gresik.  Program  tersebut  dilaksanakan  di  desa  Kertosono,  kecamatan  Sidayu, kabupaten Gresik. BAZNAS telah membantu masyarakat memiliki pekerjaan dan menurut  data  masing-masing  mustahik  mendapat  penghasilan  rata-rata  Rp. 1.500.000  perbulan.  Program  tersebut  sudah  berjalan  selama  5  tahun  dari  2015 hingga  2020.  Pada  tahun  2019  terhitung  ada  24  mustahik  yang  masing-masing mendapat  3  ekor  kambing.  Mengenai  mekanisme  penjualan  hasil  ternak,  pihak BAZNAS tidak membuat ketentuan khusus sehingga para penerima manfaat bisa menjual  kapan  pun  (Salsabilla  and  Ratnasari  2020).  Berbeda  dengan  strategi BMFKAM  yang  melarang  penjualan  kambing  kecuali  setelah  memasuki  tahun ketiga,  itu  lebih  bagus  dan  asumsi  kesuksesannya  lebih  besar.  Apalagi  program tersebut  nanti  sudah  berjalan  lima  tahun  lebih,  target  perubahan  status  para mustahik (penerima  zakat)  menjadi muzakki (pembayar  zakat)  bisa  diwujudkan. Langkah-langkah  yang ditempuh  BMFKAM untuk mensukseskan program zakat produktif  ternak  kambing  telah  memenuhi  unsur  manajemen  zakat  yang  tepat (Hidajat 2017).
Indonesia  merupakan  negara  mayoritas  berpenduduk  muslim  terbesar  di dunia  dan  memiliki  potensi  zakat  yang  cukup  tinggi.  Pengelolaan  zakat  yang
bermanfaat dan bisa memenuhi fungsinya yang ideal sebagai pilar ekonomi Islam sangat  ditentukan  oleh  sistem  pengelolaan  yang  benar  menurut  hukum  dan manajemen  yang  profesional.  Semangat  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap zakat yang ditandai dengan semakin maraknya pendirian LAZ dan unit pelayanan zakat  (UPZ)  oleh  masyarakat,  harus  ditindaklanjuti  dengan  pengawasan  dan pendekatan  yang  benar.  Termasuk  dilakukannya  berbagai  penelitian  tentang pengelolaan zakat adalah bentuk pengawasan dan pendekatan non struktural yang sangat  diperlukan.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  hukum  juga  perlu  diambil tindakan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada demi untuk kebaikan bersama.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menujukkan  bahwa  pengelolaan  zakat  produktif  di LAZ  BMFKAM  menurut  hukum  Islam  maupun  hukum  perundang-undangan tentang  zakat  yang  berlaku  di  Indonesia,  sudah  tepat  dilaksanakan.  Para amil BMFKAM  sebagai  pelaksana  program  juga  telah  memiliki  strategi  pengelolaan yang baik dan professional dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan agar program  tersebut  sukses  seperti  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Penelitian  ini  juga menunjukkan  bahwa  program  tersebut  sangat  bermanfaat  bagi  fakir  miskin sebagai mustahik .  Mereka  bisa  memiliki pekerjaan  dan  punya  kesempatan  untuk keluar dari kemiskinan, menuju hidup yang lebih sejahtera.
Hasil penelitian ini berimplikasi pada  peningkatan pemahaman dan minat masyarakat  terhadap  zakat,  khususnya  zakat  produktif.  Penelitian  ini  akan menambah  dan  menumbuhkan  khazanah  penelitian  tentang  zakat  produktif  yang lebih  baik  serta  ikut  menumbuh-kembangkan  realisasi  zakat  produktif  di masyarakat.  Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  terletak  pada  kajian  yang memfokuskan  pada  aspek  hukumnya  saja,  sedangkan  mengenai  manajemen pengelolaan dan dampak sosial kemanfaatanya belum sepenuhnya bisa dilakukan secara  komprehensif.  Hal  itu  disebabkan  oleh  objek  penelitian  yang  tersebar  di berbagai daerah yang belum bisa terjangkau. Indikator kesuksesan program, yaitu merubah para penerima manfaat yang statusnya mustahik menjadi muzakki dalam waktu tiga tahun juga belum bisa diukur karena program itu baru berjalan 2 tahun. Penelitian  lebih  lanjut  perlu  dilakukan  terhadap  program  zakat  produktif ternak  kambing  tersebut  dengan  objek  kajian  yang  lebih  luas  dan  mendalam. Penelitian  hukum  Islam  terhadap  sebuah  pelaksanaan  ibadah  zakat  penting dilakukan  sebagai  salah  satu  bentuk  pengawasan  terhadap  kesesuaianya  dengan syariah  dan  aturan  yang  berlaku,  namun  tidak  kalah  penting  pula  hal  tersebut diteliti aspek managemenya, implikasi sosialnya secara mendalam atau aspek lain yang  implikasinya  bisa  menumbuhkembangkan  zakat  produktif  baik  konsep maupun  realisasinya  di  masyarakat.  Ternak  kambing  adalah  salah  satu  bentuk usaha yang bisa dipilih untuk merealisasikan program zakat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Aab.  2013.  “Strategi  Pemberdayaan  Zakat  Produktif.” AL- MASLAHAH:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam 1  (1):  1–14. http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/105.
Alam, Ahmad. 2018. “Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia.”
Jurnal Manajemen 9 (2): 128–36. https://doi.org/10.32832/jm- uika.v9i2.1533.
Anwar,  Ali  Nurdin,  Ahmad  Mukri  Aji,  and  Hendri  Tanjung.  2017.  “Analisis Kebijakan  Alokasi  Dana  Hak  Amil  Menurut  Perspektif  Syariah  Dan Implementasinya  Di  Organisasi  Pengelola  Zakat.” KASABA:  Jurnal Ekonomi Islam 10 (2): 131-50. http://ejournal.uika-
bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2391.
Aprianto,  Naerul  Edwin  Kiky.  2017.  “Kemiskinan  Dalam  Perspektif  Ekonomi Politik  Islam.” Islamiconomic:  Jurnal  Ekonomi  Islam 8  (2):  169–88. https://doi.org/10.32678/ijei.v8i2.60.
Aziz,  Muhammad.  2020.  “Pengelolaan  Zakat  Untuk  Kesejahteraan  Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” Journal of Islamic Banking 1 (1): 33– 53. http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/98. Az-Zuhaili, Wahbah. 2020. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu . 36th ed. Damaskus: Daaru Fikr.
Bahri, Efri Syamsul, and Reni Oktaviani. 2018. “Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro.” Perisai : Islamic Banking and Finance Journal 2 (2): 101–20. https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686.
Bakri,  Abi  Bakar  Utsman  bin  Muhammad  Syatha  al  Dimyati  al.  2005. Hasyiah I’anatu  Al-Thalibin  Ala  Hilli  Al-Fadzi  Fathil  Al-Mu’in .  Lebanon:  Daru Ibnu ’Ashamah.
Bugho,  Mustofa  Dieb.  1978. At-Tadzhib  Min  Adillati  Matni  al-Ghayati  Wa  at- Taqriib . Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah.
Canggih,  Clarashinta,  Khusnul  Fikriyah,  and  Ach.  Yasin.  2017.  “Potensi  Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia.” Al-Uqud: Journal of Islamic Economics 1 (1): 14–26. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26.
Dimyati,  Dimyati.  2017.  “Urgensi  Zakat  Produktif  Di  Indonesia.” Al-Tijary, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2 (2): 189–204. http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/693. Hambari, Hambari, Arif Ali Arif, and Muntaha Artalim Zaim. 2020. “Asnaf Zakat Dan  Pendistribusianya  Tinjauan  Fikih  Dan  Ekonomi  Kontemporer.” KASABA: Jurnal Ekonomi Islam 13 (1): 9–15. http://dx.doi.org/10.32832/kasaba.v13i1.3393. Hidajat,  Rachmat.  2017.  “Penerapan  Manajemen  Zakat  Produktif  Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar.” Millah:  Journal  of  Religious  Studies 17  (1):  63–84. https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/10049.
Hidayatullah,  Indra.  2019.  “Implementasi  Pendayagunaan  Zakat  Produktif Terhadap  Pemberdayaan  Mustahiq  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kabupaten  Lumajang.” Jurnal  Ekonomi  Syariah  (JES) 4  (2): 130–42. http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v4i2.64.
Iqbal,  Muhammad.  2019.  “Hukum  Zakat  Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional.”
Jurnal Asy-Syukriyyah 20 (1): 26–51. https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43.
Khafsoh,  Nur  Afni,  Siti  Khodijah  Nurul  Aula,  and  Derry  Ahmad  Rizal.  2021. “Dialektika  Zakat  Produktif:  Pengelolaan  Di  BAZNAS  Gunungkidul,
pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna
Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Indonesia.” Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat 9 (2): 152–71. http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v9i2.9456.
Mahadhir, M. Saiyid, and Ahmad Arifai. 2021. “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum  Islam.” ADL  ISLAMIC  ECONOMIC:  Jurnal  Kajian  Ekonomi Islam 2 (2): 179-90. https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29. Mehilda,  Sukma,  Meliyana  Meliyana,  and  Decky  Hendarsyah.  2021.  “Urgensi Kualitas  Pelayanan  Distribusi  Zakat  Produktif  Terhadap  Kepuasan Mustahiq”. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam 9 (2): 114-26. https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.5273.
Muhamad,  Muhamad.  2017. Lembaga  Perekonomian  Islam:  Perspektif  Hukum, Teori, Dan Aplikasi . 1st ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Munawwarah, Munawwarah, Basyirah Mustarin, and Ade Darmawan Basri. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Hak Amil Dalam Operasional  Pengelolaan  Zakat  Di  LAZISMU  Kota  Makassar.” Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi  Syari’ah 4  (1): 79-88.
https://journal3.uin-
alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/28937.
Munawwir,  Ahmad.  1997. Al-Munawwir  (Kamus  Arab-Indonesia) .  Edited  by Zainal Munawwir and Ali Ma’shum. 2nd ed. Surabaya: Pustaka Progresif. PUSKAS  BAZNAS.  2020. Indeks  Kepatuhan  Syariah  Organisasi  Pengelola Zakat: Regional Jawa, Bali Dan NTB 2020 . https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1393-indeks- kepatuhan-syariah-organisasi-pengelola-zakat-regional-jawa-bali-dan-ntb-
2020.
Qardhawi, Yusuf. 2002. Fikih Zakat . Edited by Didin, Hasanuddin Harun Salman. 6th ed. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
Ridho, Hilmi. 2020. Zakat Produktif (Konstruksi Zakatnomics Persoektif Teoritis, Historis,  Dan  Yuridis .  Edited  by  Fauzan  Adhim.  1st  ed.  Malang:  Literasi Nusantara.
Salsabilla,  Salsabilla,  and  Wage  Pramita  Ratnasari.  2020.  “Pemberdayaan Ekonomi  Basis  Zakat  Produktif  Melalui  Program  Kampung  Ternak Kambing BAZNAS GresikTerhadap Mustahik.” Jurnal Kommunity Online (JKO) 1 (2): 123-34. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko/article/view/20201. Saputera,  Abdurrahman  Adi,  and  Sri  Winda  Datuela.  2020.  “Problematika Penyaluran  Zakat  Produktif  Di  BAZNAS  Kota  Gorontalo.” Istinbath: Jurnal Hukum 17 (2): 269-89. https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.2663. Sarbini, Muhammad. 2018. “Tafsir Fi Sabilillah Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi  Sabilillah  Sebagai  Mustahik  Zakat.” Al-MASHLAHAH:  Jurnal  Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 6 (1): 1–21. http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/243. Sari,  Aulia  Candra.  2018.  “Problematika  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  di BAZNAS Jepara.”
Jurnal Bimas Islam
11 (4): 637-70. https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/65.
Sarmada, Zaky Mubarok, and Mushlih Candrakusuma. 2021. “Sinergi Amil Zakat
Indonesia:  Kontekstualisasi  Konsep  Amil  Zakat  Berdasar  Perundang-
Undangan.” Al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Sosial 15  (1):    75-91. http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/507.
Shobron, Sudarno, and Tafrihan Masruhan. 2017. “Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di LAZISMU Kabupaten Demak Jawa  Tengah  Tahun  2017.” Profetika:  Jurnal  Studi  Islam 18  (1): 55–63. https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6340.
Sholikin,  Nur.  2022.  “Pengelolaan  Zakat  Produktif  Di  BAZNAS  Ditinjau  Dari Hukum Islam.” ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal 2 (1): 31- 43. http://dx.doi.org/10.31958/zawa.v2i1.5739.
Suryani,  Dyah,  and  Lailatul  Fitriani.  2022.  “Peran  Zakat  Dalam  Menanggulangi Kemiskinan.” Al-Iqtishod:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Ekonomi Islam 10 (1): 43–62. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307. Thoriqudin,  Muhamad.  2015. Pengelolaan  Zakat   Produktif  (Perspektif  Maqasid al  Syariah Ibnu Asyur) . Malang: UIN-Maliki Press. Wahid,  Abdul.  2022. Pengantar  Lengkap  Zakat  Kontemporer:  Fikih  Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi . 1st ed. Jakarta: ANP Books.
Wahyuningsih,  Sri.  2020.  “Efektifitas  Zakat  Produktif  Terhadap  Pengentasan Tingkat  Kemiskinan  Studi  Kasus  BAZNAS  Kabupaten  Bengkalis”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 9 (1): 44-53. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.211.
Wicaksono,  Johan  Wahyu.  2019.  “Distribusi  Zakat  Produktif  Untuk Pengembangan Ekonomi.” Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah 2 (2): 1– 20. https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/64.