Implementasi Regulasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara

## Insan Mahmud
Universitas Sains Al-Qur’an insanmahmud@unsiq.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dua regulasi yang mengatur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020  dan  Permendagri  No.  114  Tahun  2014.  Desa  dalam  melaksanakan  pembangunan semestinya  mengawali  dengan  perencanaan  desa  sesuai  ketentuan  regulasi.  Permasalahan masih buruknya infrastruktur desa, rendahnya kepedulian terhadap kesenian desa, minimnya kesejahteraan RT dan RW merupakan masalah utama di kecamatan Wanayasa. Kualitas dari hasil  pembangunan  dan  pemberdayaan  masih  jauh  dari  harapan  dan  tujuan  untuk mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Adapun data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian diperoleh data bahwa mayoritas pemerintah desa belum  melaksanakan  tahapan  pembangunan  desa  sesuai  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan oleh minimnya kualitas SDM di pemerintahan desa, tidak efektifnya tim penyusun perencanaan desa dan kepentingan politik kepala desa. Sehingga mempengaruhi  kualitas  dari  pelaksanaan  tahapan  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat desa.
Kata kunci : implementasi regulasi, pembangunan desa, pemberdayan masyarakat

## Abstract
This study aims to see how the implementation of regulations governing the development and empowerment  of  rural  communities,  namely  Permendesa  PDTT  No.  21  of  2020  and Permendagri No. 114 of 2014. Villages in carrying out development should start with village planning  in  accordance  with  regulatory  provisions.  Problems  are  still  poor  village infrastructure,  low  awareness  of  village  arts,  lack  of  welfare  for  RT  and  RW  are  the  main problems  in  Wanayasa  sub-district.  The  quality  of  the  results  of  development  and empowerment  is  still  far  from  the  expectations  of  the  goal  for  the  welfare  of  the  village community.  This  research  was  conducted  using  a  qualitative  and  descriptive  approach. Primary data was obtained by conducting interviews and observations. The secondary data was obtained from literature study and documentation during the research. The results of the study obtained data that the majority of village governments have not carried out the stages of village  development  according  to  regulations  issued  by  the  government.  This  condition  is caused by the lack of quality human resources in the village government, the ineffectiveness of the village planning team and the political interests of the village head. So that it affects the quality  of  the  implementation  of  village  development  stages  and  village  community empowerment.
Keywords : implementation of regulations, rural development, community empowerment

## Pendahuluan
Desa  dalam  melaksanakan  pembangunan  senantiasa  melibatkan  partisipasi masyarakat  secara  inklusif.  Desa  merupakan  bentuk  kesatuan  masyarakat  hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurusi bidang pemerintahan serta urusan  masyarakat  yang  memiliki  batas  wilayah  berdasarkan  prakarsa  dari masyarakat, hak tradisional dan hak asal usul yang dihormati dan diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum di dalam UU  No.  6  Tahun  2014  pasal  1  angka  1.  Pembangunan  Desa  adalah  suatu  upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran masyarakat Desa.
Pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  dalam  menyusun  perencanaan  dan melaksanakan  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang diputuskan  melalui  musyawarah  desa.  Tahapan pertama perencanaan  desa  yang dimulai  dari  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  atau RPJMDes yang disusun untuk jangka waktu enam tahun oleh Kepala desa maksimal tiga  bulan  setelah  dilantik  menjadi  kepala  Desa.  Tahapan kedua perencanaan  desa adalah  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  atau  RKPDes.  RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun. Program kerja pembangunan  desa  yang  di  jabarkan  di  dalam  RKPDes  tersebut  dibahas  melalui musyawarah desa.
Hasil  perencanaan  tersebut  akan  dituangkan  didalam  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes)  untuk  satu  tahun  anggaran.  Penetapan  APBDes dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Desa sebagai pemerintahan sendiri  berbasis  komunitas  ( self  governing  communities )  didalam  melaksanakan pembangunannya  seyogyanya  mendasarkan  pada  regulasi  yang  telah  dikeluarkan oleh  pemerintah  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dalam  proses  pendataan, perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  didalam  pembangunan  desa dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Karena  sumber  pendapatan  desa  yang digunakan  oleh  pemerintah  desa  salah  satunya  bersumber  dari  dana  transfer pemerintah dalam hal ini APBN yang dikenal menjadi istilah dana desa.
Regulasi  yang  mengatur  tentang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyakat desa telah dikeluarkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yaitu Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman  Umum  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  desa  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa.  Regulasi  lainnya  yang  juga  mengatur  tentang  pedoman pembangunan desa adalah Permendagri No. 114 Tahun 2014. Kedua regulasi tersebut telah  menjelaskan  bagaimana  prinsip,  arah  kebijakan  dan  tahapan  pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalamnya juga termuat mekanisme dan
program-program  pemberdayaan  masyarakat  desa  serta  mekanisme  evaluasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pembangunan  desa  dilaksanakan  dengan  tujuan  pembangunan  yang berkelanjutan  ( sustainable  development  goals )  berdasarkan  regulasi  yang  telah  dibuat oleh  pemerintah.  Permendesa  PDTT  No.  21 Tahun  2020  menyebutkan  bahwa  arah kebijakan pembangunan desa didasarkan pada SDGs Desa (Sustainable Development Goals  Desa).  Implementasi  dari  SDGs  Desa  adalah  mewujudkan  desa  tanpa kemiskinan dan kelaparan, masyarakatnya sehat dan sejahtera, memiliki pendidikan yang  berkualitas,  adanya  keterlibatan  perempuan  desa  dalam  pembangunan, memiliki  air  bersih  dan  sanitasi  layak  pakai,  memanfaatkan  energi  bersih  dan terbarukan,  ekonomi  desa  tumbuh  merata,  inovasi  infrastruktur  desa  sesuai kebutuhan,  tidak  ada  kesenjangan  sosial,  situasu  permukiman  desa  aman  dan nyaman,  ada  kesadaran  lingkungan  dalam  konsumsi  dan  produksi,  tanggap perubahan iklim, adanya kepedulian lingkungan laut dan darat, terwujudnya desa damai  berkeadilan,  tejalinnya  kemitraan  dalam  pembangunan  desa,  serta terpeliharanya  kelembagaan  desa  yang  dinamis  dan  budaya  Desa  yang  adaptif (Iskandar,  2020,  p.86-89).  Untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yang berkelanjutan  tersebut  maka  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes) dan Rencana kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) harus memuat tujuan- tujuan SDGs Desa.
Pemerintah  Desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yang berkelanjutan  tersebut  maka  harus  selalu  mendasarkan  pada  tahapan-tahapan  dan petunjuk teknis sesuai regulasi pemerintah dalam hal ini adalah peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal nomor 21 tahun 2020 terutama pasal 14 yaitu 1) Pendataan  Desa  2)  Perencanaan  pembangunan  desa  3)  Pelaksanaan  pembangunan desa dan 4) Pertanggungjawaban pembangunan desa. Karena hakikat pembangunan adalah  proses  perubahan  yang  terus  menerus  yang  merupakan  kemajuan  dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai (Siagian, 2008, p.13). Dengan mencapai SDGs  Desa  maka  tujuan  pembangunan  nasional  berkelanjutan  sesuai  SDGs  bisa tercapai  seperti  dikatakan  (Hartoyo  dkk,  1996,  p.6),  pembangunan  adalah  suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan merencanakan dan menentukan keinginan mereka tersebut.
Pemerintah desa selama ini dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  selain  melaksanakan  perencanaan  dan pembangunan desa sendiri juga ada proses pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional  dari  Kementrian  Desa  PDTT  yaitu  Tenaga  ahli  ditingkat  Kabupaten, Pendamping  Desa  di  Kecamatan  dan  Pendamping  Lokal  Desa  di  Desa.  Mereka bertugas  untuk  melakukan  sosialisasi  terkait  regulasi  yang  baru,  asistensi  dan advokasi kebijakan pemerintah desa agar sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan
oleh pemerintah. Pemerintah supra desa dalam hal ini kecamatan berfungsi sebagai Pembina dan pengawas dalam pembangunan desa.
Kecamatan  Wanayasa  menurut  Hartono,  SH  di  dalam  website  E-Proper BPSDMD  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2019  disebutkan  bahwa  ada  beberapa  isu strategis  terkait  pelaksanaan  tugas  dibidang  pemberdayaan  masyarakat  desa  di kecamatan  Wanayasa  yaitu:  1)  Sering  terjadinya  keterlambatan  laporan  kegiatan pembangunan dari desa; 2) Sumber daya manusia yang tidak optimal; 3) Koordinasi antar  seksi  belum  optimal;  4)  Kurangnya  Pemahaman  Tupoksi;  5)  Sarana  dan Prasarana  Terbatas;  6)  Letak  geografis  desa  yang  perbukitan  dan  pegunungan sehingga menghambat penyampaian pelaporan.
Permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Wanayasa  juga  muncul  di  acara  roadshow  Pj.  Bupati  Banjarnegara  Tri  Harso Widirahmanto, SH tanggal 21 Juni 2022 di kecamatan Wanayasa yang dihadiri oleh para kepala desa dan anggota BPD sebagaimana dilansir di Website resmi pemerintah kabupaten  Banjarnegara  yaitu  Banjarnegarakab.go.id.  Permasalahan  pembangunan desa  yang  muncul  diantaranya  adalah  infrastruktur  jalan  desa  banyak  yang  rusak, perhatian terhadap bidang kesenian seperti kuda kepang modern yang kurang, peran ketua RT sebagai penarik dana untuk kegiatan HUT Kemerdekaan RI yang berujung harus  menambahi  anggaran  dari  kantong  pribadi,  dan  juga  kesejahteraan  RT  yang masih minim. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari perencanaan pembangunan dan  pengalokasian  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  yang  kurang  optimal (Rifai, 2022).
Dalam  tataran  konsep,  implementasi  mengandung  makna  dua  hal  yaitu pertama,  suatu  kegiatan  dari  sebuah  kebijakan  yang  telah  diputuskan  dan  kedua keputusan  untuk  tidak  melaksanakan  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Pemerintah  desa  sebagai  kepanjangan  tangan  masyarakat  semestinya  membuat kebijakan  pembangunan  dengan  memanfaatkan  anggaran  yang  dimiliki  dimana salah satunya bersumber dari transfer APBN atau dikenal dengan sebutan dana desa berdasarkan regulasi yang mengaturnya yaitu permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020, permendagri  No.  114  Tahun2014  dan  petunjuk  teknis  didalam  peraturan  bupati. Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kebijakan yang telah  ditetapkan.  Ketika  sebuah  program  dilaksanakan  dan  diputuskan  sesuai peraturan,  hukum  dan  tujuan  pemerintah  maka  hal  tersebut  dinamakan implementasi kebijakan (Pasolong, 2022, p.39). Permasalahan desa-desa di kecamatan Wanayasa sudah tersajikan didalam data IDM dan SGDs desa hasil pendataan tahun 2021  dan  memunculkan  beberapa rekomendasi  program  atau  kegiatan  yang  harus diprioritaskan.  Rekomendasi  tersebut  sebagai  salah  satu  isu  strategis  didalam musyarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes.
Permasalahan  dalam  kebijakan  publik  mendasarkan  pada  pendapat  bahwa sulitnya  merealisasikan  sebuah  formulasi  kebijakan  yang  bagus  dan  menerapkan kebijakan  publik  yang  sama  untuk  semua  daerah.  Disinilah  kenapa  implementasi kebijakan public menjadi topik yang paling menarik di dalam kebijakan publik. Para ilmuwan  menyadari  untuk  menggali  lebih  dalam  tentang  masalah-masalah  yang muncul  didalam  pelaksanaan  kebijakan  (Santosa,  2008).  Menurut  (Grindle,  2017), dalam teorinya menyebutkan bahwa isi kebijakan ( content of policy ) dan lingkungan implementasi  ( context  of  implementation )  merupakan  dua  variable  yang  dominan mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Sehingga implementasi dari regulasi yang mengatur  tentang  tata  cara  dan  alur  pembangunan  desa  menarik  untuk  di  teliti implementasi regulasinya, bagaimana pelaksanaan tahapannya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masing-masing desa.

## Tinjauan literatur
Penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh  para  peneliti  tentang pembangunan  desa  sebagian  hanya  ditujukan  untuk  mengukur  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  desa  (Aqsati,  2018;  Herman, 2019).  Penelitian  ini  memfokuskan  pada  implementasi  regulasi  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  di  Kecamatan  Wanayasa, sebuah  kecamatan  yang  desa-desanya  berada  di  dataran  tinggi  Dieng  yang  masih memiliki beberapa permasalahan dalam tahapan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  desanya.  Dengan  penelitian  ini  diharapkan  diperoleh  gambaran bagaimana  implementasi  regulasi  di  desa-desa  kecamatan  tersebut  dalam  proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam  penelitian  sebelumnya  di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  ditemukan bahwa aktor-aktor pelaksana program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan regulasi program  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-masing.  Dalam  hal  ini dapat dikatakan bahwa para pelaksana program sudah patuh dan responsif terhadap kebijakan (Ahmad dkk , 2021, p.10). Penelitian tersebut tentu saja hanya fokus pada tupoksi  masing-masing  aktor  pelaksana  dari  unsur  kementrian  desa,  pemerintah daerah  atau  DPMD  dan  pemerintahan  desa.  Sehingga  belum  menggambarkan bagaimana kualitas dan outcame dari implementasi regulasi tersebut.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan  cara  mengumpulkan  data  primer  melalui  wawancara  dan  observasi  yang hasilnya  dianalisis  secara  deskriptif  (Sugiyono,  2016).  Informan  dari  penelitian  ini
adalah  Tenaga  Pendamping  Profesioal  yang  terdiri  dari  Pendamping  desa  dan Pendamping  Lokal  Desa  di  kecamatan  Wanayasa  sebagai  informan  yang  bisa memberikan  informasi  yang  cukup  di  dalam  penelitian  ini.  Instrumen  yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan dan Forum Group Discussion untuk memperdalam permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh dari  Sistem  informasi  desa  di  Kementrian  Desa  seperti  Indeks  Desa  Membangun (IDM) dan data SDGs Desa.

## Hasil Penelitian
Kecamatan Wanayasa merupakan desa yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng  dengan  ketinggian  1.800  meter  diatas  permukaan  laut,  berbatasan  dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang disebelah utara Kecamatan Wanayasa. Kecamatan Wanayasa  terdiri  dari  17  desa  yaitu  Desa  Karang  Tengah,  Suwidak,  Bantar, Pandandari, Pagergunung, Dawuhan, Kubang, Susukan, wanayasa, Pesantren, Balun, Tempuran, Wanaraja, Jatilawang, Legoksayem, Kasimpar, dan Penanggungan. Mata pencaharian  masyarakat  di  kecamatan  Wanayasa  adalah  petani  dan  peternak. Dengan  udaranya  yang  sejuk  sangat  potensial  untuk  budidaya  tanaman  sayuran seperti kubis, kentang, tomat, cabai, wortel dan beberapa tanaman sayur lainnya.
Perkembangan kemajuan desa-desa di kecamatan Wanayasa dapat dilihat dari status  desanya.  Permendesa  PDTT  No.  2  Tahun  2016  mengatur  cara  pengukuran keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa menggunakan kuisioner yang dilaksanakan oleh pendamping desa  dengan  menggunakan  aplikasi  Indeks  Desa  Membangun  atau  IDM  dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hasil dari IDM dapat  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  desa  untuk  menentukan  sasaran kegiatan prioritas desa. Salah satu manfaat data IDM adalah membantu desa dalam menentukan prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Dari status IDM (Indeks Desa Membangun) di kecamatan Wanayasa kabupaten Banjarnegara tahun 2021 diperoleh status desa sebagai berikut:

## Tabel 1. Daftar status desa di Kecamatan Wanayasa
No Nama Desa Status 1 Wanayasa Mandiri 2 Pandan sari Maju 3 Bantar Maju 4 Dawuhan Maju
5 Jatilawang Maju 6 Karangtengah Maju 7 Tempuran Maju 8 Kasimpar Berkembang 9 Kubang Berkembang 10  Legoksayem Berkembang 11  Balun Berkembang 12  Pager gunung Berkembang 13  Penanggungan Berkembang 14  Pesantren Berkembang 15  Susukan Berkembang 16  Suwidak Berkembang 17  Wanaraja Berkembang

## Sumber data: IDM Kemendesa PDTT 2021
Indeks  Desa  Membangun  akan  memudahkan  desa  dalam  membuat rekomendasi sasaran program prioritas kegiatan desa yang tepat berdasarkan status desanya.  IDM  juga  menunjukkan  pengukuran  kinerja  aparatur  pemerintah  dalam indeks  ketahanan  ekonomi  (IKE),  sosial  (IKS)  dan  ekologi  atau  lingkungan  (IKL). Status  desa  di  dalam  IDM  ada  lima  yaitu  1)  sangat  tertinggal,  2)  tertinggal,  3)  4) berkembang, 5) maju dan mandiri.
Dari Tabel IDM diatas terlihat status desa di kecamatan Wanayasa tahun 2021 yaitu  satu  desa  berstatus  mandiri,  enam  desa  bersatus  maju  dan  sepuluh  desa berstatus  berkembang.  Dari  data  tersebut  terlihat  masih  ada  sepuluh  desa  dengan status  berkembang,  hal  tersebut  menunjukkan  kinerja  aparatur  pemerintah  desa dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan  ketahanan  ekologi/lingkungan  masih  belum  optimal.  Sehingga  masih  muncul beberapa  permasalahan  di  desa  seperti  kurang  optimalnya  pembangunan infrastruktur,  perhatian  terhadap  budaya/kesenian  masyarakat  dan  juga kesejahteraan RT.
Dari hasil penelusuran terhadap data pembangunan fisik tahun 2021 di desa- desa di kecamatan Wanayasa diperoleh data sebagai berikut:

## Tabel 2. Daftar Kegiatan fisik desa di Kecamatan Wanayasa
Sumber data: Laporan kegiatan pendamping desa Kecamatan Wanayasa

## Tabel 3. Rekap kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Wanayasa

## Sumber data: laporan kegiatan Pendamping Desa Kecamatan Wanayasa
Dari data diatas menunjukkan mayoritas desa di kecamatan Wanayasa banyak mengalokasikan  anggaran  pada  kegiatan  fisik  atau  infrastruktur,  sementara  hanya tiga desa (Wanayasa, Wanaraja dan Pesantren) yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik/infrastruktur di desa. Total alokasi anggaran kegiatan fisik dari  17 desa  adalah  Rp.  3.141.613.900,- .  Sehingga  jika di  rata-rata  per  desa  alokasi anggaran  fisik  hanya  200  jutaan.  Jumlah  yang  sangat  minim  untuk  pembangunan infrastruktur  di  desa  yang  mayoritas  masih  berstatus  desa  berkembang,  dengan APBDes  diatas  satu  milyar.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  masih  adanya permasalahan infrastruktur di desa, sehingga target SDGs Desa ke-9 Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan belum tercapai.
Pada tahun anggaran 2021 berdasarkan data di kecamatan Wanayasa tidak ada satupun  desa  yang  mengalokasikan  anggaran  untuk  kegiatan  kesenian  di  desa
1 Karangtengah Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 2 Suwidak Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 3 Bantar Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 4 Pandansari Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 5 Pagergunung Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 6 Dawuhan Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 7 Kubang Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 8 Susukan Tidak ada kegiatan fisik 9 Wanayasa Tidak ada kegiatan fisik 10 Pesantren Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 11 Balun Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 12 Tempuran Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 13 Wanaraja Tidak ada kegiatan fisik 14 Jatilawang Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 15 Legoksayem Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 16 Kasimpar Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) 17 Penanggungan Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan) Nama Desa Nama Kegiatan No Kec Jumlah desa Jumlah desa yang mengalokasikan kegiatan infrastruktur Jumlah desa yang tidak ada kegiatan infrastruktur Total rencana kegiatan Total kegiatan yang dilaksan akan Total kegiatan yang tidak dilaksan akan Alokasi anggaran 1 Wanayasa 17 14 3 59 58 1 3.141.613.900
sebagaimana indikator SDGs Desa ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa  adaptif.  Seperti  kita  ketahui  bahwa  kesenian  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  bagi  masyarakat  desa  di  dataran  tinggi  dieng,  karena  sampai  saat  ini masing-masing  desa  di  kecamatan  Wanayasa  masih  sangat  memegang  teguh  adat istiadat dan budaya. Hal ini yang menyebabkan kelompok-kelompok kesenian seperti kuda  kepang  modern  dan  kesenian  yang  lain  kurang  berkembang  dan  tidak  bisa menyelenggaran pementasan secara maksimal. Seperti kita ketahui bersama bahwa kesenian merupakan salah satu sarana bagi warga desa untuk mengekspresikan bakat seni,  hiburan  yang  murah  bagi  masyarakat  dan  juga  sarana  untuk  memupuk persatuan  dan  kesatuan  warga  desa.  Berikut  data  kegiatan  desa  dalam  bidang kesenian.

## Tabel 4. Daftar alokasi anggaran kesenian di Kecamatan Wanayasa

## Sumber data: Data base pendamping desa kec. Wanayasa
Kelembagaan desa seperti RT dan RW merupakan bagian yang penting didalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  RTdan  RW  merupakan  ujung  tombak kelembagaan desa  yang  paling  bawah  yang langsung  berhubungan  dengan warga desa. Tugas RT dan RW diantaranya memberikan pelayanan kepada warga terkait dengan  administrasi  perijinan  tinggal,  pengurusan  KTP  dan  juga  memelihara kerukunan warga di lingkungannya. Sehingga RT dan RW juga membutuhkan dana insentif  untuk  operasional  kegiatan.  Insentif  RT/RW  diperuntukkan  untuk operasional kelembagaan RT dan RW bukan untuk individu atau perorangan.
1 Karangtengah
2 Suwidak 3 Bantar 4 Pandansari 5 Pagergunung 6 Dawuhan 7 Kubang 8 Susukan 9 Wanayasa 10 Pesantren 11 Balun 12 Tempuran 13 Wanaraja 14 Jatilawang 15 Legoksayem 16 Kasimpar
17 Penanggungan Tidak Ada Alokasi Anggaran Kesenian Nama Desa Nama Kegiatan
Tahun anggaran 2021 berdasarkan data alokasi anggaran untuk insentif RT dan RW  di  desa-desa  di  kecamatan  Wanayasa  kabupaten  Banjarnegara  dapat  dilihat seperti dibawah ini:

## Tabel 5. Daftar alokasi anggaran Insentif RT/RW di Kecamatan Wanayasa

## Sumber data: Data base pendamping desa kec. Wanayasa
Dari data diatas terlihat alokasi anggatan untuk insentif RT dan RW untuk satu tahun  yang  masih  sangat  kecil  dan  bahkan  masih  ada  tiga  desa  yang  tidak mengalokasikan  anggaran  untuk  insentif  RT  dan  RW.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa keberpihakan desa terhadap peran RT dan RW masih belum optimal bahkan bisa dikatakan kurang peduli terhadap kesejahteraan RT dan RW.
Pelaksanaan  pembangunan  di  desa  berdasarkan  Permendesa  PDTT  No.  21 Tahun  2020  dan  Permendagri  114  Tahun  2014  dimulai  dari  proses  pendataan, perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban.  Perbedaannya  hanya  pada komposisi  tim  penyusun  RPJMDes  dan  RKPDes.  Permendagri  114/2014 mengamanatkan ketua Tim kepada sekretaris desa sedangkan Permendesa 21/2020 mengamanatkan kepala desa untuk membentuk Tim penyusun RPJMDes/RKPDes.
1 Karangtengah Insentif RT / RW 7.500.000 Rp 2 Suwidak Insentif RT / RW - Rp 3 Bantar Insentif RT / RW 7.700.000 Rp 4 Pandansari Insentif RT / RW - Rp 5 Pagergunung Insentif RT / RW 8.400.000 Rp 6 Dawuhan Insentif RT / RW 5.038.500 Rp 7 Kubang Insentif RT / RW - Rp 8 Susukan Insentif RT / RW 11.200.000 Rp 9 Wanayasa Insentif RT / RW 22.000.000 Rp 10 Pesantren Insentif RT / RW 22.000.000 Rp 11 Balun Insentif RT / RW 25.000.000 Rp 12 Tempuran Insentif RT / RW 17.425.000 Rp 13 Wanaraja Insentif RT / RW 22.000.000 Rp 14 Jatilawang Insentif RT / RW 6.051.000 Rp 15 Legoksayem Insentif RT / RW 7.000.000 Rp 16 Kasimpar Insentif RT / RW 11.000.000 Rp 17 Penanggungan Insentif RT / RW 13.200.000 Rp No Nama Desa
Nama Kegiatan
Realisasi

## Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes tidak efektif
Dari  data  yang  diperoleh  pelaksanaan  perecanaan  pembangunan  desa  di seluruh desa di kecamatan Wanayasa Tim penyusun RPJMDdes dan RKPDes yang dibentuk oleh Kepala desa (sesuai Permendesa PDTT No. 21 / 2020) tidak berjalan efektif sehingga dalam praktiknya kembali bertumpu kepada Sekretaris Desa sebagai pelaksana  dari  tim  penyusun  RPJMDes  dan  RKPDes.  Sehingga  praktiknya menggunakan Permendagri No. 114 / 2014. Ketidak efektifan tersebut terjadi karena Tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa adalah orang-orangnya kepala desa (tim sukses) yang  dalam  praktiknya  kurang  memahami  alur  perencanaan  pembangunan  desa. Usulan kegatiatan yang muncul dari tim penyusun RKPDes lebih banyak kegiatan fisik saja. Hal inilah yang menyebabkan perencanaan desa menjadi kurang berkualitas karena  syarat  dengan  kepentingan  politik  kelompok.  Rekomendasi  IDM  maupun SDGs Desa yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan menjadi terabaikan.

## Kapasistas SDM di Pemerintahan desa kurang optimal
Sumber  daya  manusia  di  pemerintahan  desa  dalam  hal  ini  perangkat  desa merupakan SDM yang berbperan penting dalam menggerakkan roda pemerintahan desa. Dari data yang diperoleh 50 % perangkat desa masih didominasi oleh perangkat desa  yang  sudah  berusia  50  tahun  keatas  sehingga  dari  sisi  kapasitas  SDM  sangat tidak optimal. Pemahaman terhadap perubahan regulasi yang cepat dan penguasaan Teknologi  informasinya  sangat  lemah.  Hal  tersebut  yang  menyebabkan  kinerja pemerintahan  desa  menjadi  kurang  efektif.  Beban  pekerjaaan  menjadi  tertumpu kepada sekretaris desa dan beberapa kaur. Kondisi tersebut menyebabkan pelaoran SPJ kegiatan sering terlambat. Begitu juga dengan SDM di Badan Permusyawaratan Desa  atau  BPD  yang  masih  kurang  optimal  sehingga  menyebabkan  lemahnya pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa (Hartono, 2019).
Dari  data  evaluasi  pelaksanakan  tahapan  pembangunan  desa  di  kecamatan Wanayasa dapat dilihat seperti dibawah ini:

## Tabel 6. Pelaksanaan tahapan pembangunan desa di Kecamatan Wanayasa
NO Tahapan Pembangunan Implementasi regulasi Praktek di Desa 1. Pendataan Desa Belum sesuai Masyarakat  masih  kurang terbuka informasi datanya 2. Perencanaan Pemb. Desa Belum sesuai Penyusunan RPJMDes tidak berdasarkan  data  yang
akurat;  informasi  pagu anggaran  dari  pusat  dan daerah terlambat 3. Pelaksanaan Pemb. Desa Sesuai Swakelola dan Pihak ketiga 4. Pertanggungjawaban Pemb. Desa belum sesuai SPJ kegiatan terlambat

## Sumber data: Pemerintah Desa Wanayasa 2021
Data  evaluasi  dari  tabel  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  mayoritas  desa  di kecamataan Wanayasa yang telah melaksanakan kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan  pembangunan dan  pertanggungjawaban  pembangunan desa  sebagian besar belum sesuai dengan regulasi Permendesa No. 21 tahun 2020. Pendataan desa dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni. RKPDes disusun dan dibahas mulai pada bulan Juli tahun berjalan.
Permasalahan desa-desa di kecamatan Wanayasa tersebut muncul karena ada permasalahan  yang  serius  di  dalam  proses  perencanaan  dan  tahapan  pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa dalam hal ini adalah pemanfaatan dana desa sebagai sumber utama pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes.
Titik kritis dalam proses pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan  desa  tersebut  dapat  kita  identifikasi  sebagai  berikut:  1)  pendataan desa, sebagian besar masyarakat masih belum terbuka dalam memberikan informasi terkait  penghasilan  individu  didalam  keluarga,  sehingga  belum  sesuai  dengan regulasi, 2) penyusunan perencanaan desa (RPJMDes) belum didasarkan pada data yang  akurat  seperti  data  potensi  desa  dan  sinkronisasi  RPJMD  sehingga menyebabkan  perencanaan  pembangunan  desa  tidak  optimal,  3)  keterlambatan informasi pagu anggaran dana desa dari pusat dan APBD dari pemerintah kabupaten menyebabkan terlambatnya penetapan APBDes, 4) pelaksanaan pembangunan sudah sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  yaitu  dilakukan  dengan  melalui  swakelola  Padat Karya  Tunai  Desa  (PKTD)  minimal  50%  dan  ada  juga  yang  dipihak  ketigakan,  5) keterbatasan  kapasitas  SDM  di  pemerintah  desa  menyebabkan  keterlambatan penyusunan SPJ kegiatan pembangunan desa yang telah dilaksanakan, 6) kapasitas SDM Badan Permusyaratan Desa atau BPD yang kurang menyebabkan suara aspirasi masyarakat di dalam musyawarah desa perencanaan menjadi kurang berkualitas.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  implementasi  regulasi  pembangunan  desa  dan masyarakat desa di Kecamatan Wanayasa ditemukan beberapa kesimpulan yaitu: 1) lemahnya  proses  perencanaan  desa  yang  ditandai  dengan  tidak  efektifnya  tim penyusun  RPJMDes  dan  RKPDes  menyebabkan  kualitas  perencanan  desa  tidak optimal  sehingga  kurang  bisa  menjawab  permasalahan-permasalahan  yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa, 2) kapasitas SDM di pemerintahan desa yang kurang menyebabkan semua pekerjaan desa mulai dari proses perencanaan sampai dengan  pertanggunjawaban  banyak  tertumpu  kepada  sekretaris  desa,  sehingga tahapan pembangunan desa tidak berjalan optimal sesuai dengan regulasi, 3) kualitas pelaksanaan  tahapan  pembangunan  dari  kecamatan  Wanasayasa,  masih  sangat kurang sehingga belum sesuai dengan regulasi didalam Permendesa No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Kondisi tersebut terlihat dari pertama di dalam tahap pendataan masyarakat masih kurang jujur dalam memberikan informasi terkait  data  dirinya,  kedua  tahap  perencanaan  data  informasi  pagu  anggaran  dari pusat  serta  daerah  sering  terlambat  dan  data  SID  desa  tidak  akurat  sebagai  dasar penyusunan RPJMDes, ketiga dalam tahap pertanggungjawaban pembangunan desa, SPJ  kegiatan  sering  terlambat  dan  tidak  memperhatikan  aspek  transparansi  dan akuntabilitas.
Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala dalam  kegiatan  tahapan  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa adalah  sebagai  berikut:  1)  minimnya  kapasitas  sumber  daya  manusia  di  desa dikarenakan  faktor  usia  dan  juga  tingkat  pendidikan,  2)  kualitas  pemahaman aparatur  pemerintahan  desa  yang  kurang  menyebabkan  tidak  maksimalnya pembangunan  desa  sesuai  target  IDM  dan  SDGs  Desa,  3)  kapasitas  SDM  Badan Permusyarawatan  Desa  atau  BPD  juga  menyebabkan  kualitas  musyawarah  desa dalam perencanaan desa kurang berkualitas, 4) dinamika politik desa yang tercermin di  dalam  penunjukan  tim  penyusun  RPJMDes  dan  RKPDes  oleh  kepala desa yang lebih  mementingkan  kelompok  atau  tim  suksesnya  mengakibatkan  konflik kepentingan di desa.
Permasalahan sumber daya manusia tersebut bisa menjadi tema penelitian di masa mendatang agar permasalahan di desa-desa di Indonesia bisa segera teratasi. Peningkatan  kualitas  SDM  perangkat desa  dan  BPD  menjadi  salah  satu  kebutuhan penting dimasa mendatang agar tata kelola pemerintahan desa semakin profesional. Sehingga  proses  pembangunan  dan  pemberdayaan  di  desa  dapat  berjalan  sesuai dengan  dokumen  perencanaan  desa  dan  regulasi  yang  ada.  Sinergitas  pemerintah desa  dengan  BPD  dan  pendamping  desa  diharapkan  akan  mampu mengimplementasikan visi dan misi kepala desa yang dituangkan ke dalam RPJMDes dan  dilaksanakan  melalui  penyusunan  RKPDes,  selanjutnya  diimplementasikan sesuai dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang desa.
Keterlibatan stakeholder diluar desa yaitu pemerintah supra desa, swasta, NGO dan  perguruan  tinggi  serta  peran  media  untuk  mempercepat  akselerasi pembangunan  desa  sangat  diperlukan.  Peran  stake  holder  di  luar  desa  akan menambah daya dorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Disinilah maka diperlukan prinsip openness atau keterbukaan pemerintah desa yang diwakili oleh  Kepala  desa  dalam  mengatur  tata  kelola  desa  agar  lebih  transparan  dan akuntabel.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  A.,  Mahsyar,  A.,  &  Parawangi,  A.  (2021).  Implementasi  Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2md) Di Dinas Pemberdayaan  Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 7 (1), 114-124.
Aqsati,  F.  A.  (2018).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  untuk  Pengembangan Pembedayaan  Masyarakat  di  Desa  Panggungharjo. Resolusi:  Jurnal  Sosial Politik , 1 (2), 154-169.
Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World (Vol. 4880).
Princeton University Press.
Hartono. (2019, September 3). Percepatan laporan realisasi alokasi dana desa dengan berbasis  informasi  teknologi  (IT)  pada  kecamatan  wanayasa  kabupaten Banjarnegara.
Diakses 9 Agustus 2022 dari https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/cetakinovasi/?nourut=2157/perce patan
Hartoyo, dkk. (1996). Buku Materi pokok konsep pembangunan masyarakat desa . Jakarta: Karunika universitas Terbuka.
Herman,  H.  (2019).  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 75-98.
Iskandar, A. H. (2020). SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kementrian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa . Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia
Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  (2020).
Peraturan  Menteri  Desa  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  No.  21  Tahun  2020 . Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia.
Pasolong, H. (2014). Teori administrasi publik . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Rifai, M. (2022, June 22). PJ Bupati banjarnegara road show ke wanayasa di Curhati Para kades. Diakses 8 November, 2022, dari https://banjarnegara.pikiran- rakyat.com/banjarnegara/pr-2464806593/pj-bupati-banjarnegara-road-show- ke-wanayasa-di-curhati-para-kades-berikut-selengkapnya
Santosa, P. (2008). Administrasi publik teori dan aplikasi good governance . Bandung: Refika Aditama.
Siagian, S. P. (2008). Administrasi Pembangunan . Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono,  T.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.