## URGENSI ATURAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN MESUJI DAN TULANG BAWANG BARAT
Agus Marzuki 

## Abstrak
Tujuan  pembentukan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun  dalam raelitanya  DOB  yang  telah  terbentuk  tidak  mampu mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan. Adanya perbedaan  persepsi  dalam  memaknai  aturan  hukum  terhadap maksud  dan  tujuan  serta  proses  pembentukan  DOB  telah berdampak pada pembentukan DOB menjadi sulit dikendalikan.  Perbedaan  persepsi  hukum  antara  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  terkait  dengan  aturan pembentukan DOB, berakibat pada DOB yang terbentuk justru semakin  terpuruk  kondisinya  dibandingkan  dengan  sebelum dibentuk  DOB.  Dalam  hal  diterbitkanya  aturan  hukum    yang terkait  dengan  pembentukan  DOB  maka  pemerintah  pusat berpersepsi  untuk  mencari  calon  DOB  yang  memang  dapat berdiri  sendiri  dan  mandiri  dengan  dasar  kemampuan  yang dimiliki baik sumber daya alam atau sumber daya manusianya.

## Kata Kunci: Daerah, Otonomom, Baru, Aturan Hukum,

## Pendahuluan
Sejak  bergulirnya  era  otonomi  daerah,  telah  berdampak  pada pembentukan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  terjadi  begitu  pesat  dan cenderung tidak terkendali. Aspek yang kental terasakan adalah justru
 Dosen  Ilmu  Hukum  pada  Universitas  Megou  Pak  Lampung,  Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
bermainnya  kepentingan  pribadi,  kelompok,  etnis,  agama,  budaya yang  dipicu  rasa  kecemburuan  sosial,  rasa  iri,  ambisi  untuk  menjadi penguasa  di  daerah  dan  sebagainya. 1 Dari  data  yang  ada  dapat diketahui selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2004 telah terbentuk 148  daerah  otonomi  baru  yang  terdiri  dari  7  (tujuh)  provinsi, 114 (seratus  empat  belas)  kabupaten  dan  27  (duapuluh  tujuh)  kota.  Pada kurun  waktu  tahun  2007  dan  tahun  2009  daerah  otonomi  baru  telah bertambah lagi dengan 57 (limapuluh tujuh) kabupaten/kota, sehingga saat ini terdapat 205 daerah otonomi baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164  kabupaten  dan  34  kota.  Pada  tahun  2009-2012  DOB  bertambah lagi  sebanyak  5  (lima)  DOB,  yaitu  1  provinsi  dan  4  Kabupaten. Dengan  pembentukan  ini  menambah  jumlah  daerah  otonomi  di Indonesia  yang  totalnya  menjadi  529  daerah  otonom  terdiri  dari  (34 provinsi, 402 kabupaten dan 93 kota). 2
Berbagai  argumentasi  dikemukakan  terhadap  setiap  daerah yang  mengajukan  pembentukan  DOB  di  Indonesia  berupa,  bahwa adanya  kebutuhan  untuk  mengatasi  jauhnya  jarak  rentang  kendali antara  pemerintah  dan  masyarakat,  serta  memberi  kesempatan  pada daerah  untuk  melakukan  pemerataan  pembangunan.  Di  samping  itu, alasan lainnya yang dikemukakan adalah diupayakannya pengembangan  demokrasi  lokal  melalui  pembagian  kekuasaan  pada tingkat  yang  lebih  kecil. 3 Dengan  demikian,  adalah  wajar  jika  ada pertanyaan,  apakah  kesejahteraan  masyarakat  dan  kualitas  pelayanan publik  pada  akhirnya  benar-benar  meningkat  setelah  daerah  tersebut dimekarkan?.
1 Timbulnya  berbagai  konflik  atau  kerusuhan  di  Kabupaten  Mesuji  tidak terlepas  dari  adanya  pemekaran  daerah  Kabupaten  Mesuji.  Kerusuhan  tersebut dimulai  sejak  dari  adanya  penetapan  ibu  kota  Kabupaten  Mesuji,  penyelenggaraan Pemilukada  dan  pemberhentian  pejabat  Daerah  yang  berujung  pada  amuk  masa berakibat pada dibakarnya  kantor bupati Mesuji. Hal ini tentu akan sangat bertolak belakang  dengan  amanat  dari  berbagai  undang-undang  yang  ada  bahwa  tujuan pemekaran adalah untuk percepatan pembangunan.
2 Lihat  juga  dalam  Bambang  Supriyadi, Pengembangan  Daerah  Otonom Baru, Disertasi IPB, 2012 Bogor, hlm. 1-3.
3 Lihat  Laode  Ida,  2005.  “Permasalahan  Pemekaran  Daerah  di  Indonesia”, Media Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2005.
Terlepas  dari  masalah  pro  dan  kontra,  perangkat  hukum  dan perundangan  yang  ada, yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan  dan  Penggabungan  Daerah.  Saat  ini  peraturan  tersebut telah  diganti  denganPeraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007 Tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan
Daerah.  Penggantian  tersebut  dalam  rangka  memberi  pembatasan (memperketat) terhadap setiap daerah  yang mengajukan pembentukan DOB.  Akan  tetapi  pada  kenyataanya  selepas  peraturan  tersebut diterbitkan, bukan berarti tidak ada lagi pembentukan DOB di Negara ini  seperti  telah  diuraikan  di  atas.  Berbagai  studi  menyimpulkan, bahwa  apabila  dihubungkan  antara  tujuan  pembentukan  DOB  adalah untuk mensejahterakan masyarakat, maka langkah pembentukan DOB adalah  bukan  langkah  yang  tepat.  Kerena  pada  faktanya  DOB  yang ada justru mengalami kemunduruan dalam angka kesejahteraan. 4
Adanya  fenomena  kemunduran  bagi  setiap  DOB  karena  tidak mampu  mewujudkan  kesejahteraan  dan  cenderung  naiknya  angka kemiskinan  setelah  daerah  dimekarkan  nampaknya  bukan  suatu  yang dapat  dipedomi  oleh  setiap  daerah  untuk  tidak  mengajukan pembentukan  DOB. 5 Secara  aturan  memang  tidak  ada  satu  larangan yang  secara  kongkrit  melarang  untuk  mengusulkan  pembentukan DOB.  Akan  tetapi  seharusnya  setiap  daerah  yang  mengajukan  harus mempertimbangkan  dari  berbagai  aspek  sehingga  apa  yang  telah menjadi  tujuan  pembentukan  DOB  dapat  diwujudkan.  Sebagaimana telah  dikemukakan  bahwa  secara  hakiki  tujuan  pemekaran  bukan murni  untuk  kesejahteraan,  akan  tetapi  aspek  lain  yang  justru  sangat dominan.  Di  samping  itu,  harus  diakui  terdapat  perbedaan  persepsi
4 Lihat Op. Cit., hlm 17. Lihat juga dalam badan perencanaan pembangunan Nasional  (BAPPENAS)  bekerja  sama  dengan United  Nations  Development Programme (UNDP) Juli 2000, diterbitkan oleh BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance)  hlm. 5-15.
5 Farida, 2010 dalam, Op. Cit., hlm. 12-13.
Agus Marzuki: URGENSI ATURAN HUKUM.....
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pemekaran daerah.
Pemerintah  pusat,  ketika  merumuskan  aturan  hukum  yang terkait  dengan  pembentukan  DOB  pada  hakekatnya  berupaya mengidentifikasi kemampuan calon daerah otonom baru. Di sisi lain, ternyata  pemerintah  daerah,  demikian  pula  para  elit  lokal  dan masyarakat  awam,  memiliki  pendapat  yang  berbeda.  Pemerintah daerah  melihat  pemekaran  daerah  sebagai  upaya  untuk  secara  cepat keluar  dari  kondisi  keterpurukan.  Sehingga  tidak  salah  jika  ada pendapat  yang  mengatakan  jika  pemekaran  daerah  hanya  bertujuan untuk  membentuk  raja-raja  lokal.  Dengan  harapan  setelah  daerah dimekarkan  maka  daerah  tersebut  akan  mendapat  kucuran  Dana Alokasi  Umum  dari  pemerintah  pusat.  Dengan  demikian  dapat digambarkan,  jika  proses  pembentukan  saja  sudah  banyak  praktek “kongkalikong” 6 agar  daerah  tersebut  memenuhi  persyaratan  sebagai DOB apalagi selanjutnya..
Merujuk  pada  berbagai  alasan  atau  dasar  menggapa  perlu adanya pembentukan  DOB  Kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat, maka hal ini didasarkan terlalu jauhnya rentang kendali pemerintahan kabupaten  terutama  ke  wilayah  sekitar  bagian  utara  dan  barat Kabupaten  Tulang  Bawang.  Potensi  sumber  daya  alam  yang  cukup luas  dan  sebagai  salah  satu  daerah  sentra  produksi  tanaman perkebunan  dan  tanaman  pangan  yang  merupakan  sumber  bahan pangan dan bahan baku Agroindustri di Lampung yang memiliki nilai
6 Bahwa praktek “kongkalikong” dalam rangka pemenuhan syarat, misalnya mengenai rentang kendali agar keliatan memenuhi syarat maka untuk menuju lokasi calon DOB di lewatkan jalan yang tidak semestinya biasa dilewati sehingga terkesan jauh,  penetapan  ibukota  dan  lain  sebagainya  yang  semuanya  tidak  terlepas  adanya sebuah  rekayasa.  Diperoleh  informasi,  disaat  penetapan  calon  DOB  tentu  akan melibatkan  berbagai  pihak  dari  pemerintah  pusat  hingga  daerah.  Dalam  hal penetapan DOB Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka terdapat rekayas dalam hal rentang kendali. Karena sebenarnya jarak Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten induk hanya berjarak 10 km. Di lain  hal, ada beberapa kecamatan  yang untuk    menempuh  ke  ibukota  kabupaten  induk  harus  menempuh  jarak  100  km. Tentu hal ini sangat tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya.
tambah tinggi sehingga diharapkan mampu menjadi sumber dana bagi pembangungan di daerah tersebut. 7
Pemekaran  wilayah  Kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang (induk) sejak tahun 2008 diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pelayanan masyarakat (public  service),  sehingga masyarakat  secara  langsung dapat  merasakan  manfaat  pemekaran.  Kaidah  pemekaran  sebagai bagian  dari  pembentukan  daerah  otonom  baru  saat  ini  berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah, 8 dalam penjelasan  disebutkan  bahwa  “Berdasarkan  Undang -Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  pembentukan  daerah pada  dasarnya  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  guna mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Pembentukan daerah  dapat  berupa  pemekaran  dari  satu  daerah  menjadi  dua  daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.
Dalam  hal  pembentukan  daerah  otonom  baru  kabupaten  Mesuji  dan Tulang  Bawang  Barat  terbentuk  berdasarkan  pada  undang-undang Nomor  49  tahun  2008  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Mesuji  dan undang-undang  Nomor  50  tahun  2008  tentang  Pembentukan Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  di  Provinsi  Lampung,  diharapkan
7 Apabila rentang kendali sebagai syarat yang utama maka proses penentuan calon  DOB  dipandang  tidak  tepat.  Karena  penyebaran  wilayah  dan  jarak  tidak diperhatikan dengan tepat.
8 Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah,  adalah  Pengganti  dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  129  Tahun  2000  Tentang  Tata  Cara  Pembentukan, Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah.  Penggantian  ini  bertujuan  untuk menggurangi  dalam  rangka  maraknya  daerah-daerah  yang  mengajukan  untuk dimekarkan.  Untuk  terbentuknya  daerah  pemekaran  Kabupaten  Mesuji  dan  Tulang Bawang  Barat  maka  acuan  yang  di  gunakan  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Agus Marzuki: URGENSI ATURAN HUKUM.....
mampu mewujudkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan, dan bukan  sebaliknya,  yakni  memunculkan  permasalahan-permasalahan dan  konflik  yang  menghambat  pembangunan  ditengah  pesimisme terhadap  keberhasilan  DOB  di  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan tujuan pembentukan DOB.
Kajian  politik  hukum tentang  pembentukan  daerah  otonom  baru  di Indonesia  difokuskan  pada  pengaturannya,  sehingga  kajian  yang dilakukan  secara  yuridis  normatif  diharapkan  mampu  memaparkan kaidah-kaidah  yang  seharusnya  muncul  dalam  pembentukkannya.  Di samping  itu  juga,  dengan  mendasarkan  pada  filosofi  pembentukan daerah otonom baru maka akan diperoleh gambaran yang utuh tentang nilai-nilai  yang  ada  dalam  semangat  pembentukan  kedua  kabupaten tersebut  dengan  berpijak  pada  aturan  hukum  yang  terkait.  Sehingga meskipun  DOB  di  Indonesia  dipandang  belum  berhasil  maka  dengan ini  akan  diformulasikan  dari  sisi  hukum  langkah-langkah  yang  dapat lakukan.

## Syarat Dasar Pemekaran Daerah
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  dibagi  atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk  menjalankan  otonomi  daerah  seluas- luasnya.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  pembentukan  daerah  pada  dasarnya  bertujuan  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  guna  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.  Pembentukan  daerah  dapat  berupa pemekaran  dari  satu  daerah  menjadi  dua  daerah  atau  lebih,  atau penggabungan  bagian daerah  yang  bersandingan,  atau  penggabungan beberapa  daerah.  Proses  pembentukan  daerah  didasari  pada  3  (tiga) persyaratan,  yakni  administratif,  teknis,  dan  fisik  kewilayahan. Persyaratan  administratif  didasarkan  atas  aspirasi  sebagian  besar masyarakat  setempat  untuk  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  daerah dengan  melakukan  kajian  daerah  terhadap  rencana  pembentukan daerah. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas  daerah,  pertahanan,  keamanan,  dan  faktor  lain  yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut  meliputi  pertimbangan  kemampuan  keuangan,  tingkat kesejahteraan masyarakat,  dan  rentang  kendali  penyelenggaraan pemerintahan.  Persyaratan  fisik  kewilayahan  dalam  pembentukan daerah  meliputi  cakupan  wilayah,  lokasi  calon  ibukota,  sarana,  dan prasarana pemerintahan. Dengan  persyaratan  dimaksud  diharapkan  agar  daerah  yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  rangka meningkatkan pelayanan  publik  yang  optimal  guna  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  dan  dalam  memperkokoh  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  pembentukan  daerah,  tidak boleh  mengakibatkan  daerah  induk  menjadi  tidak  mampu menyelenggarakan  otonomi  daerah,  dengan  demikian  baik  daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan  otonomi  daerah,  sehingga  tujuan  pembentukan daerah dapat terwujud.

## Dinamika Pembentukan DOB
Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  terbentuknya  DOB tidak  sedikit  menghadirkan  sebuah  permasalahan  baru,  misalnya ketidaksiapan  baik  ditingkatan  elit  atau  di  tingkat  masyarakat  dalam menjalankan  proses  demokrasi,  hingga  pada  akhirnya  melahirkan sebuah konflik yang tentunya akan mengghambat proses penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebagaimana  kejadian  yang  ada  di Kabupaten  Mesuji  dampak  dari  adanya  proses  demokrasi  telah menyebabkan terjadinya aksi anarkis yang berdampak pada perusakan fasilitas kantor dan perusakan kantor yang ada. Dengan demikian akan sangat  wajar  jika  DOB  yang  ada  di  Indonesia  tidak  mampu mewujudkan kesejahteraan.
Agus Marzuki: URGENSI ATURAN HUKUM.....
Dari  data  yang  ada  menyebutkan,  dari  244  Pilkada  sepanjang Januari-Juni  2010,  hanya  35  yang  relatif  tidak  bermasalah,  sebagian besar  lainnya  berujung  pada  sengketa  Pilkada  di  Mahkamah Konstitusi. 9 Termasuk  penyelenggaraan  Pemilukada  di  Kabupaten Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat  yang  merupakan  Daerah  Otonom Baru  (DOB)  di  Provinsi Lampung  yang  diselenggarakan  tahun  2011. Disamping  itu,  ekses  yang  lain  adalah  semakin  mahalnya  biaya Pilkada.  Sebagaimana hasil  diskusi  dengan  para  tim  sukses  terhadap Pilkada  di  Daerah  Otonom  Baru  Kabupaten  Mesuji  dan  Tulang Bawang  Barat  maka  dapat  diketahui  mencapai  puluhan  miliar rupiah. 10
Hal  tersebut  semakin  mempertegas  bahwa  pendapat  tentang Pilkada,  bahwa  adanya money politic,  biaya  mahal,  banyaknya sengketa,  kisruh  antar  pendukung  pada  kenyataanya  memang  hal tersebut  yang  terjadi  dan  itu  betul-betul  terjadi.  Jika  terminologi money  politic yang  ada  dalam  aturan  hukum  yang  ada  diterapkan maka hampir mustahil jika dalam setiap penyelenggaran Pilkada tidak mengandung money  politic. Hal  ini  tercermin  dari  adanya penyelenggaraan  Pilkada  di  Daerah  Otonom  Baru  di  Kabupaten Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat.  Akan  tetapi  harus  disadari  karena pembuktian tentang money politic memang sangat sulit dan cenderung kaku,  hal  ini  semakin  menambah  sulitnya  pembuktian  terhadap terjadinya money politic. Disamping itu karena money politic ini juga sama- sama dilakukan oleh para kandidat yang ada maka “seolah - olah” seperti telah lazim dilaksanakan. Memang harus disadari juga, bentuk dan wujud dari adanya money politic ini yang memang telah di design sedemikian  rupa  sehingga  sulit  pula  untuk  bisa  dibuktikan.  Misalnya
9 Bambang  Supriyadi, Pengembangan  Daerah  Otonom  Baru  Studi  Kasus Tiga Kabupaten di Indonesia, Disertasi IPB, 2012 Bogor, hlm. 16-19.
10 Seperti dilaporkan terakhir oleh Harian Kompas (24 Juli 2010) misalnya, biaya  penyelenggaraan  Pilkada  dalam  masa  2010-2014  diperkirakan  mencapai  Rp 15  Triliun.  Biaya  demikian  besar  itu  mencakup  lima  komponen  sejak  dari pengeluaran  KPU,  Panitia  Pengawas,  biaya  pengamanan  kepolisian,  dana  calon kepala  daerah,  dan  biaya  tim  kampanye.  Menurut  estimasi  Kompas  (23 Juli  2010), calon  gubernur  membutuhkan  dana  sekitar  Rp  20-100  miliar,  bupati  Rp  0,5-10 miliar, dan walikota antara Rp 0,3-5 miliar.
pemberian  sembako,  pemberian  bantuan  masjid,  pemberian  alat-alat seperti  genset  kepada  masyarakat  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu,  ke engganan  para  penerima  untuk  dilibatkan  dalam  bersaksi  tentu  akan semakin  menambah  kesulitan.  Kalopun  ada  yang  bersedia  jadi  saksi itupun  jumlahnya  sangat  sedikit.  Sehingga  apa  yang  menjadi  dasar gugatan  dalam  Mahkamah  Konstitusi  dipandang  tidak  cukup  sesuai untuk  mempengaruhi  perselisihan  hasil  dalam  perolehan  suara  setiap kandidat yang ada.
Sejalan  dengan  hal  di  atas,  dari  catatan  Indonesia  Corouption Watch (2004) dalam Riyanto (2008) menunjukkan bahwa pada tahun 2004  ada  432  kasus  korupsi  di  berbagai  daerah  yang  mayoritas dilakukan oleh Kepala Daerah (83 kasus) 16 dan anggota DPRD (124 kasus).  Sebagian  besar  korupsi  tersebut  dilakukan  melalui  perda APBD  dan  perda  yang  terkait  dengan  perizinan.  Fakta  ini m enggambarkan  apa  yang  dikenal  sebagai  korupsi  “berkelompok” yang  melibatkan  Kepala  Daerah  bersama-sama  dengan  DPRD  yang “bibit” korupsinya sudah muncul sejak proses perumusan program dan anggaran  APBD.  Korupsi  demikian  menjadi  seolah-olah  legal (legalized corruption) dan terencana (corruption by design). 11
Oleh  karena  itu,  ukuran  dasar  dari  otonomi  bukan  terletak  pada  janji dan sejumlah komitmen dari elit politik lokal waktu memperjuangkan pembentukan  daerah  otonomi  baru,  tetapi  pada  riil  praktek:  apakah otonomi benar-benar akan menempatkan rakyat pada posisi terhormat, ataukah  rakyat  tetap  saja  sebagai  obyek  dari  elit  politik.  Dengan demikian yang harus dilihat adalah apakah dengan otonomi daerah elit lokal  menjadi  bertambah  dekat  dengan  rakyat  ataukah  sebaliknya. 12 Dengan  adanya  pemekaran  wilayah  menjadi  daerah  otonomi  baru, maka elit politik lokal akan lebih dekat dengan rakyat, sehingga dapat diharapkan  pelayanan  publik  akan  menjadi  fokus  penyelenggaraan pemerintahannya sehingga partisipasi
masyarakat dalam
11 Riyanto dalam Ibid., hlm 17-18.
12 Ibid.,hlm. 19.
Agus Marzuki: URGENSI ATURAN HUKUM.....
pembangunan di daerah otonomi baru akan tinggi, dan perekonomian daerah  maju.  Dampaknya,  kesejahteraan  masyarakat  yang  menjadi tujuan  otonomi  daerah  dapat  tercapai.  Dengan  demikian  pemekaran daerah  menjadi  daerah  otonomi  yang  baru  menimbulkan multiplyer effect bagi  perekonomian  daerah  yang  pada  ujungnya  dapat mensejahterakan masyarakatnya.
Hampir  pasti  tujuan  adanya  pemekaran  daerah  adalah  untuk kesejahteraan  masyarkat.  Pendapat  tersebut  tentu  pro-kontra,  karena dalam kenyataanya banyak argumentasi jika tujuan pemekaran daerah tak  lain  hanya  untuk  membentuk  “raja - raja”  di  setiap  daerah.  Tentu pendapat  tersebut  juga  tidak  semua  benar,  akan  tetapi  juga  tidak semua  salah.    Dalam  penelitian  Farida  (2010)  di  Kabupaten  Bungo, bahwa  tujuan  pemekaran  adalah  untuk kesejahteraan  nampaknya hanya  selogan  belaka,  karena  setelah  adanya  pemekaran  daerah pengangguran  terus  meningkat  hingga  35,5%  (9.121  orang)  yang sebelumnya  di  awal  pemekaran  hanya  23,44%  (5.883  orang).  Di Kabupaten Tebo, awal pemekaran jumlah pengangguran sebanyak 378 orang menjadi 3.565 orang (naik 89,39%) pada saat penelitian. Jumlah masyarakat  yang  tergolong  ke  dalam  keluarga  pra-sejahtera  menurun sebesar  11,5%  (dari  24%  menjadi  12,5%)  di  Kabupaten  Bungo, sedangkan di Kabupaten Tebo penurunannya hanya 0,9% (dari 18,9% menjadi  18%).  Jumlah  ini  masih  sangat  kecil  untuk  waktu  sepuluh tahun  setelah  pemekaran  dilakukan.  Selain  itu,  selama  sepuluh  tahun pemekaran  dilakukan,  sebagai  kepala  keluarga  di  dua  kabupaten sebagian besar merupakan keluarga sejahtera golongan II (KS II). Dari awal  pemekaran  hingga  sekarang,  tidak  ada  peningkatan  di masyarakat  dan  sebagian  besar  dari  mereka  tetap  berada  di  golongan ini.  Hal  ini  menunjukan  bahwa,  perubahan  untuk  mensejahterakan masyarakat belum berhasil dilaksanakan. 13
Berdasarkan  hasil  evaluasi  Departemen  Dalam  Negeri  dan Kemitraan  tahun  2007  terhadap  148  daerah  otonom  baru  yang dibentuk  mulai  tahun  1999  sampai  tahun  2005,  diperoleh  gambaran
13 Farida  dalam  Bambang  Supriyadi “Pengembangan  Wilayah  di  Daerah Otonom” Disertasi Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, hlm 13.
banyaknya  daerah  otonom  baru  yang  tidak  atau  belum  mampu menunjukkan kemajuan yang berarti. Pemerintah Pusat tentunya perlu mengambil  kebijakan  untuk  “menyelamatkan”  daerah  otonom  yang tidak  berkembang  antara  lain  dalam  bentuk  pendampingan  secara terprogram, menyeluruh dan berkelanjutan sampai pada penghapusan. Kebijakan  penghapusan  daerah  otonom  yang  sudah  dibentuk nampaknya  akan  menjadi  pilihan  politik  terakhir  yang  akan  diambil karena resiko politiknya sangat besar.
Untuk  membatasi  dan  memperlambat  tuntutan  pembentukan daerah  otonom  baru,  Pemerintah  telah  mencabut  PP  Nomor  129 Tahun 2000  dan  menggantinya  dengan  PP  Nomor  78  Tahun  2007. Berdasarkan PP yang baru ini, maka persyaratan pembentukan daerah otonom  baru  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  relatif  lebih  berat dibanding  PP  yang  lama.  Tetapi  tanpa  kemauan  politik  yang  sama antara DPR  dengan  Pemerintah  untuk  membatasi  dan  memperketat penambahan  daerah  otonom  baru,  maka  persyaratan  yang  ketat menjadi tidak berarti, karena masyarakat daerah masih dapat mem “by pass” nya  melalui  hak  inisiatif  DPR  dalam  membuat  rancangan undang-undang pembentukan daerah otonom baru. Kasus penghapusan  Provinsi  Aceh  pada  masa  lalu  yang  tercatat  dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, perlu menjadi pertimbangan dalam menghapus  daerah  otonom  yang  sudah  terbentuk.  Hasil  evaluasi tersebut  menggambarkan  bahwa  indeks  kinerja  daerah  otonom  baru tahun  2005  dibandingkan  tahun  2004  mengalami  penurunan. Penurunan  indeks  paling  besar  justru  terjadi  pada  parameter penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Indeks  disusun  berdasarkan sejumlah  variabel  dan  indikator  yang  sekarang  terakumulasi  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 14
Dengan  demikian  adanya  otonomi  daerah  diharapkan  mampu membawa  suatu  daerah  menjadi  daerah  yang  mandiri,  memberi
Agus Marzuki: URGENSI ATURAN HUKUM.....
pelayanan yang terbaik pada masyarakat, melaksanakan pembangunan yang  berpihak  pada  masyarakat  dengan  memberdayakan  masyarakat dan sebagainya, sehingga tujuan akhirnya adalah dapat mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan otonomi akan sangat tergantung pada design, proses implementasi, dukungan politis baik  pada  tingkat  pengambilan  keputusan  di  masing-masing  tingkat pemerintahan  maupun  masyarakat  secara  keseluruhan,  kesiapan administrasi  pemerintahan,  pengembangan  kelembagaan  dan  sumber daya  manusia,  mekanisme  koordinasi  untuk  meningkatkan  kinerja aparat  birokrasi,  perubahan  sistem  nilai  dan  perilaku  birokrasi  dalam memenuhi  keinginan  masyarakat  khususnya  dalam  pelayanan  sektor publik  serta  otonom  dan  keterkaitan  semua  unsur  sehingga  terjadi sinergi dalam mensejahterakan masyarakat.

## Hakikat Pembentukan DOB
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  No.  129/2000  tentang Persyaratan  Pembentukan  dan  Kriteria  Pemekaran,  Penghapusan  dan Penggabungan  Daerah.  Saat  ini  peraturan  tersebut  telah  diganti denganPeraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  Tentang  Tata Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah. Penggantian tersebut dalam rangka memberi pembatasan (memperketat) terhadap setiap daerah  yang mengajukan pembentukan DOB.  Namun  dari  sisi  lain,  pemerintah  daerah  berpandangan  yang berbeda,  dengan  melihat  aturan  tersebut  “seolah - olah”  pemekaran daerah  sebagai  upaya  untuk  secara  cepat  keluar  dari  kondisi keterpurukan ekonomi. Ironisnya lagi yang proses pembentukan calon DOB  tidak  terlepas  dari  praktek “kongkalikong” sehingga pembentukan  DOB  hanya  sebatas  untuk  mendapatkan  Dana  Alokasi
Umum dari pemerintah pusat. Dengan demikian hakikat pembentukan DOB  untuk  kesejahteraan  masyarakat  tentu  telah  tercederai  atas perlakuan yang tidak tepat.
Adanya argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran, yaitu  antara  lain  adanya  kebutuhan  untuk  mengatasi  jauhnya  jarak rentang  kendali  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  serta  memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan.
Agus Marzuki: URGENSI ATURAN HUKUM....
Alasan lainnya adalah diupayakannya pengembangan demokrasi lokal melalui  pembagian  kekuasaan  pada  tingkat  yanglebih  kecil.  Apabila dihubungkan  dengan  alasan  menggapa  kabupaten  Tulang  Bawang mengajukan  pemekaran  menjadi  kabupaten  Mesuji  dan  Tulang Bawang Barat maka dapat dikemukakan alasan antara lain:
1. terlalu  jauhnya  rentang  kendali  pemerintahan  kabupaten terutama ke wilayah sekitar bagian utara dan barat Kabupaten Tulang Bawang;
2. calon  Kabupaten  baru  yang  terdiri  dari  beberapa  kecamatan khususnya  kecamatan  yang  terletak  pada  bagian  daerah  utara  dan barat Kabupaten Tulang Bawang; 3. potensi  sumber  daya  alam  yang  cukup  luas  dan  sebagai  salah satu daerah sentra produksi tanaman perkebunan dan tanaman pangan yang  merupakan  sumber  bahan  pangan  dan  bahan  baku  Agroindustri di  Lampung  yang  memiliki  nilai  tambah  tinggi  sehingga  diharapkan mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan di daerah tersebut.
Merujuk terhadap pembentukan Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang  Barat,  maka  diperoleh  gambaran  bahwasanya  rentan  kendali khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten induk (tulang  bawang)  maka  diperoleh  suatu  gambaran  jika  pembagian wilayah  tersebut  dipandang  tidak  tepat.  Karena  pembagian  tersebut hanya  lebih  mendasarkan  sejarah  pada  kecamatan-kecamatan  yang ada  dan  bukan  mendasarkan  pada  jarak  tempuh  yang  betul-betul memang  harus  dipangkas.  Sebagai  gambaran  bahwa  ibu  kota kabupaten  induk  (tulang  bawang  adalah  terletak  di  kecamatan Menggala  sedangkan  ibukota  kabupaten  pemekaran  Tulang  Bawang Barat  terletak  di  kecamatan  Tulang  Bawang  Udik  tepatnya  di Panaragan. Dengan demikian apabila diukur antara ibukota kabupaten pemekaran  Tulang  bawang  Barat  dengan  ibukota  kabupaten  Tulang Bawang induk hanya berjarak kurang lebih 10 km. Sedangkan apabila dihubungkan  jarak  tempuh  sebagai  tujuan  filosofi  berdirinya  sebuah kabupaten maka jelas-jelas tujuan tersebut tidak tepat.
Agus Marzuki: URGENSI ATURAN HUKUM.....
Hal ini bisa dibandingkan terhadap kecamatan  yang berada di daerah Rawa Jitu Selatan, yang untuk menuju ibukota kabupaten berjarak 100 km.  Tentu  keputusan  untuk  meletakan  rentan  kendali  sebagai  dasar filosofi  dalam  kerangka  untuk  kesejahteraan  maka  hal  tersebut dipandang kurang tepat dan ngawur. Semestinya harus fair jika rentan kendali  sebagai  acuan  utama  untuk  pemekaran  maka  semestinya ukuran  jarak  tempuh  harus  dijadikan  dasar  yang  utama.  Akan  sangat aneh  jika  antara  ibukota  kabupaten  induk  dan  ibukota  kabupaten pemekaran  hanya  berjarak  10  km.  Sedangkan  disisi  lain  ada  daerah kecamatan yang harus menuju ke-ibukota kabupaten harus menempuh jarak  100  km.  Sehingga  timbul  pertanyaan  dimana  rentan  kendali diletakan  sebagai  dasar  untuk  pemekaran  suatu  daerah.  Apabila permasalahan rentan kendali menjadi pokok permasalahan yang utama untuk  dilakukan  pemekaran  tentu  kedepan  hal  tersebut  harus  dikaji secara  mendalam  dan  komprehensif.  Dengan demikian  sebenarnya dimana  hakikat  pembentukan  DOB,  jika  pembentukan  DOB  telah banyak  direkayasa,  padahal  hakekat  dari  aturan  hukum  yang  telah diterbitkan telah sangat jelas dan  gamblang,  yaitu DOB adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

## Pembentukan DOB Mesuji dan Tulang Bawang Barat
Pertimbangan  pembentukan  sebagaimana  dalam  konsiderans undang-undang  nomor  49  tahun  2008  tentang  Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung dan undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi  Lampung,  merupakan  perwujudan  pertimbangan  filosofis, sosiologis  dan  yuridis  dalam  penetapan  undang  undang  tersebut. Penyelenggaraan daerah otonom baru di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang  Barat  sejak  tahun  2008  belum  menunjukkan  tanda-tanda perubahan  pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraannya,  tetapi  justru  sebaliknya,  berbagai  konflik  muncul, bahkan konflik  yang muncul menjadi sorotan secara nasional, seperti sengketa  hasil  pemilukada  Kabupaten  Mesuji  sejak  tahun 2010  yang berakhir  timbulnya  berbagai  aksi  kerusuhan  di  Kabupaten  Mesuji. Adanya  kasusu  sengketa  Tata  Usaha  Negara  terhadap  pemberhentian
wakil  Bupati  Mesuji  tahun  2011-2012  yang  berdampak  pada pembakaran  pembakaran  kantor  Bupati  Mesuji,  sengketa  lahan perkebunan,  yang  mengakibatkan  bentrok  fisik  antara  warga  dengan aparat  kepolisian  dan  berujung  meninggalnya  beberapa  warga  tahun 2012;
Permasalahan  di  dalam  DOB  tidak  serta  merta  dari  proses pembentukan  saja  yang  tidak  tepat,  serta  tidak  mampu  untuk mewujudkan  tujuan  pembentukan.  Di  sisi  lain  dampak  yang  timbul cukup  beragam,  yaitu  adanya    berbagai  konflik  yang  muncul dihipotesiskan  sebagai  akibat  pemekaran  wilayah  yang  berakibat munculnya konflik politik, dan berkembang menjadi beragam konflik yang  lain,  sehingga  perlu  pencermatan  secara  filosofis  terhadap mekanisme  hukum  yang  berlaku  dan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  pemekaran,  sehingga  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang Barat dapat tercapai.
Seharusnya  peraturan  perundang-undangan  mendapatkan pembenaran  yang  diterima  jika  dikaji  secara  filosofis  yaitu  cita- cita kebenaran,  keadilan  dan  kesusilaan.  Pandangan  hidup  suatu  bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut.Moral dan etika pada dasarnya  berisi  nilai-nilai  yang  baik  dan  yang  tidak  baik.Nilai  yang baik  adalah  nilai  yang  wajib  dijunjung  tinggi,didalamnya  ada  nilai kebenaran,keadilan  dan  kesusilaan  dan  berbagai  nilai  lainnya  yang dianggap baik. Pengertian baik, benar,adil dan susila tersebut menurut takaran  yang  dimiliki  bangsa  yang  bersangkutan.Hukum  dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi.  Semua  nilai  yang  ada  nilai  yang  ada  dibumi  Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup,cita-cita bangsa,falsafah,atau  jalan  kehidupan  bangsa  (way  of  life).Falsafah hidup berbangsa,merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu  bangsa,dengan  demikian  hukum  yang  dibentuk  harus mencerminkan falsafah bangsa Indonesia. Sehingga dalam
Agus Marzuki: URGENSI ATURAN HUKUM.....
penyusunan  peraturan  perundang-undangan  harus  mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan.
Tujuan yang akan dicapai melalui pemberlakuan hukum positif pembentukan  daerah  otonom  baru  di  kabupaten  Mesuji  dan  Tulang Bawang Barat diupayakan selaras dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan  masyarakat  ditandai  dengan  proses  perubahan- perubahan dan hukum dijadikan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk  mengadakan  perubahan  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian peranan  hukum  semakin  penting  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Hukum  merupakan  serangkaian  alat untuk merealisasikan kebijakan pemerintah. 15
Menurut  Satjipto  Rahardjo  yang  menegaskan  bahwa  hukum bukan  suatu  institusi  yang  selesai,  tetapi  sesuatu  yang  diwujudkan secara  terus  menerus.  Negara  hukum  dan  institusi  hukum  adalah proyek  yang  ada  dalam  proses  penyelesaian.  Satjipto  Rahardjo menambahkan bahwa pemahaman hukum secara legalistik positivistik dan  berbasis  peraturan (rule  bound) tidak  mampu  menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang legalistis-posivistis, hukum sebagai institusi pengaturan  yang  kompleks  telah  direduksi  menjadi  sesuatu  yang sederhana,  linier,  maknistik,  dan  deterministik,  terutama  untuk kepentingan profesi. 16
Menurut    Hyronimus  Rhiti,  bahwa  Hukum  sebagai  ilmu  atau ilmu  hukum  menjadi  fokus  utama  dari  filsafat  ilmu  hukum,  selain realitas  normatif,  dengan  mengutip  pendapat  Arief  Sidharta,  bahwa ilmu  hukum  adalah  ilmu  yang  menghimpun,  memaparkan, menginterperetasi  dan  mensistemasikan  hukum  positif  yang  berlaku dalam  suatu  masyarakat  dan  negara,  sebagai  suatu  sistem  konseptual aturan hukum dan putusan hukum  yang dipositifkan oleh pengemban
15 Lawrence  M.  Friedman,  1975. The Legal  System, A  Social  Science Perspectiv, Russel Sage Foundation. New York. USA, hlm. 5.
16 Dimyati, Khudzaifah. 2004. Teorisasi Hukum Studi Tentang
Perkembangan  Pemikiran  Hukum  Di  Indonesia  1945-1990, Cetakan  Kedua. Muhammadiyah University Press.Surakarta, hlm. 167-168.
hukum  yang  memiliki  kewenangan,  sehingga  ilmu  hukum  dalam tataran positifitik adalah bersifat nasional. 17
Kaidah  filosofis  pembentukan  daerah  otonom  baru  di  kabupaten Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat  harus  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku.  Nilai-nilai  ini  merupakan  konsepsi yang  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  sehingga  diikuti  dan apa  yang  dianggap  buruk  sehingga  dihindari.  Nilai-nilai  ini  lazimnya merupakan  pasangan  nilai  yang  mencerminkan  dua  keadaan  yang ekstrim  yang  harus  diserasikan.  Pasangan  nilai  yang  berperan  dalam penegakan hukum adalah, nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai Jasmaniah  (kebendaan)  dan  nilai  rohaniah  (keakhlakan),  nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovatisme). 18

## Harapan Pengaturan Pembentukan DOB
Masalah yang dihadapi pemerintah dalam pembentukan daerah otonom  baru  di  kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat mempunyai dua segi. Dari segi pemerintah, masalahnya adalah untuk mengusahakan  adanya  sikap  setuju  atau  sepakat  di  pihak  yang diperintah,  dari segi  yang  lain  adalah  untuk  mengusahakan  agar pemerintah  memperhatikan  kepentingan  yang  diperintah  atau masyarakat. 19
Perkembangan  hukum  pembentukan  daerah  otonom  baru  di kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat  yang  menyesuaikan perkembangan  masyarakat  merupakan  harapan  semua  pihak.  Dalam sistem  hukum,  baik  dalam  undang-undang  maupun  peraturan pemerintah,  dicantumkan  istilah  partisipasi  dalam  tahapan-tahapan pelaksanaananya,  tetapi  secara  empiris  belum  bisa  dijalankan  secara
17 Rhiti,  Hyronimus,  2011, Filsafat  Hukum,  Edisi  Lengkap  (dari  klasik sampai postmoderisme),Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 14-15.
18 Purnadi  Purbacarakan  dan  Soerjono  Soekanto,1987, Renungan  Tentang Filsafat Hukum, Rajawali Cetakan Keempat, Jakarta, hlm. 18
19 Russell,Bertnard  1988,Kekuasaan,  sebuah  Analisis  Sosial  Baru,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hlm. 145
optimal. 20 Daniel  S.  Lev  menyatakan,  bahwa  budaya  hukum  terdiri dari  dua  unsur  yaitu  budaya  hukum  yang  berkaitan  dengan  nilai hukum  keacaraan  dan  nilai  hukum  substantif. 21 Sedang  Erman
Rajagukguk  mengatakan  budaya  hukum  masyarakat  tergantung kepada  budaya  hukum    anggota-anggotanya  yang  dipengaruhi  oleh latar  belakang  pendidikan,  lingkungan,  budaya,  posisi  atau kedudukan,  bahkan  kepentingan-kepentingan. 22 Sejalan    dengan  hal tersebut  S.  Lev,  menyatakan  oleh  karena  masyarakat  hukum  itu  dari waktu  ke  waktu  maka  konsep  budaya  hukum  substantif memerlukan unsur  yang  dinamis.  Unsur  dinamika  dari  budaya  hukum  substantif sangat dipengaruhi oleh ide, gagasan, pemikiran, ekonomi, sosial dan politik  yang  begitu  cepat  berubah  tercermin  dari  perilaku  hukum substantif. 23
Semakin  jelas  bahwa  hukum  pembentukan  daerah  otonom baru  di  kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat  tidak  dapat dilihat  semata-mata  sebagai  perwujudan  atau  pencerminan  dari konsep-konsep  dan  peraturan  hukum  normatif  semata  Hukum  di dalam realitas, pernyataannya harus  dilihat sebagai perwujudan   dan pencerminan dan struktur masyarakat. 24 Budaya hukum masyarakat di kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat  dengan  sistem  hukum dihubungkan melalui tradisi hukum. Tradisi hukum yang dimaksudkan  adalah  suatu  kumpulan  sikap-sikap  yang  dipengaruhi oleh  sejarah  yang  berakar  sangat  mendalam  mengenai    sifat    hukum, peranan  hukum    dalam    masyarakat  dan  pemerintah,  organisasi  dan
20 Rahardjo,  Satjipto,2009Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Di Indonesia.Cetakan I Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 32
21 Daniel  S.  Lev,  1990, Hukum  dan  Politik  Hukum  di  Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan. LP3ES, Jakarta, hlm. 119.
22 Erman  Rajagukguk, Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Pada  Era Globalisasi:  Implikasi  bagi  Pendidikan  Hukum  di  Indonesia,  Pidato  Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, hal. 19
23 Daniel S. Lev, Op.Cit., hlm. 120.
24 Nasikun, Hukum Dalam Paradigma Sistem Sosial dalam Artidjo Alkostar 1997,  (Editor), Identitas  Hukum  Nasional,  Fakultas  Hukum  UII,  Yogyakarta,  hlm. 163.
berjalannya suatu sistem hukum dan mengenai cara hukum dibuat atau seharusnya dibuat, diterapkan, dikaji, disempurnakan dan diajarkan.
Pembentukan  daerah  otonom  baru  di  kabupaten  Mesuji  dan Tulang  Bawang  Barat  sejalan  dengan  teori  pembangunan  yang dikemukakan  dan  dikembangkan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum sebagai salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan  masyarakat. 25 Teori  Pembangunan  yang  dikemukakan oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  yang  menyatakan  hukum  sebagai sarana  pembaharuan  dan  pembangunan    masyarakat,  mirip  dengan atau sedikit banyak diilhami 26 oleh pemikiran tentang hukum sebagai alat  pembaharuan  dari masyarakat (law  as  a  tool  of  social Engineering) berasal dari Roscoe Pund dalam bukunya  yang terkenal "An Intorduction to the Philosophy of law” . 27
Pendapat  dari  A.  G.  Peters  yang  dikutip  RH  Soemitro menyatakan  bahwa  perspektif  fungsi  hukum 28 sebagai social engineering merupakan  tinjauan  yang  digunakan  para  pejabat (the officials  perspective  of  the  law  the  technocrats  view  of  a  law), sebagaimana  dijelaskan  teori  Max  Weber  hukum  mengenai  hukum dan  perubahan  masyarakat.  Karena  pusat  perhatiannya  adalah  apa yang  diperbuat  oleh  pejabat/penguasa  dengan  hukum  untuk mengadakan  perubahan  masyarakat  atau  sumber-sumber  apa  yang dapat  dimobilisasikan  dengan  menggunakan  hukum  sebagai mekanisme.  Weber  mengatakan  bahwa  dalam  bertingkah  laku  orang selalu  apa  yang  sudah  pernah  dilakukan  yang  tidak  menimbulkan sesuatu yang  tidak  menyenangkan.  Pengulangan-pengulangan memberikan  rasa  nyaman (comfort) dan  selanjutnya  menimbulkan
25 Mochtar  Kusumaatmaja, Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan, Op.Cit., hlm. 73
26 Ibid.,  hlm. 83.
27 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  Dan  Teori  Hukum, Op.Cit.,hlm. 78.
28 Hanitijo  Ronny  Soemitro,  1985, Studi  Hukum  dan  Masyarakat.  Cetakan kedua, Alumni, Bandung, hlm. 10-19.
kepastian (certainty). Di  dalam  suatu  masyarakat  sebagaimana masyarakat  di  kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang  Barat  ada kecenderungan  untuk  selalu  mengulangi  tingkah  laku  yang  sudah melembaga  sesuai    dengan  keyakinan  dan  nilai-nilai  yang  dianut. 29 Kesesuaian  antara  tingkah  laku  yang  diinginkan  hukum  dengan keyakinan  dan  nilai-nilai  yang  dianut  masyarakat merupakan  sesuatu yang  harus  diperhatikan    dalam  penggunaa  hukum  sebagai  sarana rekayasa  sosial,  sehingga  masyarakat  tidak  merasakan  tuntutan perubahan  yang  diinginkan  peraturan  hukum  sebagai  sesuatu  yang terlalu dipaksakan.
Adanya  argumentasi  dengan  terbentuknya  DOB  maka  akan mampu  mensejahterakan  mayarakat,  akan  mampu  menjadikan pendeknya  rentang  kendali  yang  ada.  Argumentasi  itu  perlu  ditinjau ulang,  dari  fenomena  yang  ada  yang  sebagian  juga  telah  dilakukan penelitian  terdahulu  sudah  sangat  jelas  terbentuknya  DOB  bukan langkah yang tepat dalam rangka untuk mensejahterakan masayarakat, justru  hal  tersebut  akan  membebani  postur  anggaran  yang  telah  ada karena  harus  menyedikan  berbagai  kelengkapan  pemerintahan  dari awal hingga akhir. Padahal jika anggaran tersebut dialokasikan dalam rangka  untuk  kesejahteraan  maka  tentu  akan  sangat  logis  jika masyarakat akan lebih baik dan sejahtera.
Tentu kita tidak bisa saling menyalahkan terhadap DOB  yang terlanjur  sudah  terbentuk.  Adanya  ruang  dalam  aturan  hukum  yang ada,  apabila  terhadap  DOB  yang  tidak  mampu  maka  akan  dilakukan penggabungan  dengan  segala  bentuk  dan  pertimbangan.  Langkah tersebut  tentu  bukan  langkah  yang  tepat.  Pastinya  hal  tersebut  akan mendapatkan  perlawanan  dari  semua  aspek  elemen  yang  ada  di Negara ini. Untuk itu, langkah yang dipandang tepat dan bijak adalah mendorong DOB dalam rangka mewujudkan kesejahteraan  yang ada. Diharapkan dengan adanya dorongan dari instansi berwenang apakah itu  daerah  kontrol  atau  daerah  induk  setidaknya  akan  membantu proses terlaksananya DOB yang ada. Perwujudannya akan seperti apa
hal  ini  yang  akan  dikembangkan  kedalam  penulisan  rancangan disertasi.

## Penutup
Pembentukan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  di  Indonesi  pada umumnya  dan  khususnya  di  kabupaten  Mesuji  dan  Tulang  Bawang Barat  harus  dikaji  secara  lebih  mendalam  dan  dievaluasi  dengan mendasarkan  pada  hakikat  dari  pembentukan  DOB.    Asas kesejahteraan harus dijadikan titik utama terhadap pembentukan DOB. Pembentukan  DOB  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  adanya  praktek “kongkalikong” sehingga  berakibat  pada  pemaknaan  terhadap  aturan hukum  yang  terkait  pemekaran  hanya  di  letakan  sebagai  syarat formalitas dan cenderung direkayasa dalam pembentukan DOB. Adanya  argumentasi  dengan  terbentuknya  DOB  maka  akan  mampu mensejahterakan  mayarakat, akan  mampu  menjadikan  pendeknya rentang  kendali  yang  ada.  Argumentasi  itu  perlu  diwujudkan  dalam aturan yang lebih nyata. Pada prakteknya DOB yang telah terbentuk di Indonesia  sebagian  besar  tidak  mampu  mewujudkan  kesejahteraan, sebagai  akibat  karena    pembentukan  DOB  hanya  didorong  untuk kepentingan kelompok dan golongan saja. Adanya ruang dalam aturan hukum yang ada, apabila terhadap DOB yang tidak mampu maka akan dilakukan  penggabungan  dengan  segala  bentuk  dan  pertimbangan. Langkah    tersebut  tentu  bukan langkah  yang  tepat.  Pastinya  hal tersebut akan mendapatkan perlawanan dari semua aspek elemen yang ada di Negara ini. Untuk itu, langkah yang dipandang tepat dan bijak adalah  mendorong  DOB  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan yang  ada.  Diharapkan  dengan  adanya  dorongan  dari  instansi berwenang  apakah  itu  daerah  kontrol  atau  daerah  induk  setidaknya akan membantu proses terlaksananya DOB yang ada.
Agus Marzuki: URGENSI ATURAN HUKUM.....

## Daftar Pustaka

## Dimyati, Khudzaifah, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan
Pemikiran  Hukum  Di  Indonesia 1945-1990, Cetakan  Kedua. Muhammadiyah University Press. Surakarta, 2004.
Ida,  Laode,  “Permasalahan  Pemekaran  Daerah  di  Indonesia”,  Media
Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2005.
Kusumaatmadja,  Mochtar, Pengaturan  Hukum  Masalah  Lingkungan
Hidup  Manusia, Beberapa  Pikiran  dan  Saran ,  Bina  Cipta, Bandung, 1975.
Kusumaatmadja,  Mochtar, Hukum,  Masyarakat  dan  Pembinaan Hukum Nasional Pola dan Mekanis Pembaharuan di Indonesia, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas  Hukum  Universitas Padjajaran,  Bina  Cipta,  Bandung, 1986. Lev,  Daniel  S, Hukum  dan  Politik  Hukum  di  Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan. LP3ES, Jakarta,1990. M  Friedman,  Lawrence, The  Legal System ,A  Social  Science Perspectiv, Russel Sage Foundation.  New  York.  USA, 1975.
Rajagukguk, Erman, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi:  Implikasi  bagi  Pendidikan  Hukum  di  Indonesia,
Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari, 1997.
Rahardjo,  Satjipto, Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum Di Indonesia.Cetakan I Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Rahardjo,  Satjipto, Beberapa    Pemikiran      tentan    Ancangan    Antar disiplin    dalam  Pembinaan  Hukum  Nasional, Proyek  Penulisan Karya  Ilmiah  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman Republik Indonesia bekerja sama dengan CV. Sinar Baru, Bandung, 1985.
Russell,  Bertnard, Kekuasaan,  sebuah  Analisis  Sosial  Baru,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia  Undang-undang  nomor  50  tahun  2008  tentang
Pembentukan  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  di  Provinsi Lampung Republik  Indonesia  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Republik Indonesia  Peraturan  Pemerintah  Nomor  129  Tahun  2000 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah.
Rhiti, Hyronimus, Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmoderisme), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
Soemitro,  Hanitijo  Ronny, Studi  Hukum  dan  Masyarakat. Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1985.
Supriyadi, Bambang, Pengembangan Daerah Otonom Baru, Disertasi IPB, 2012 Bogor.