## ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PELAKSANAAN LELANG DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR

## Abdurrahman Misno BP
Institut Agama Islam Sahid Bogor drmisnomei@inais.ac.id

## Ahmad Fajrin Shadiq
Institut Agama Islam Tazkia Bogor fajrin001@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang pada KPKNL Bogor, mengetahui  pandangan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan  lelang  di  KPKNL Bogor, sehingga masyarakat muslim lebih mengetahui pelaksanaan lelang menurut Islam seperti apa. Lelang dalam islam pada dasarnya bersifat mubah, selama dalam pelaksanaan lelang tersebut rukun dan syaratnya terpenuhi, serta tidak mengandung praktek  najasy,  ataupun  tadlis,  ada  beberapa  ulama  yang  mengharamkan  praktek lelang,  namun  mayoritas  jumhur  ulama  mengatakan  bahwa  praktek  lelang  ini dibolehkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi dan  dokumentasi,  yang  kemudian  dikelola  oleh  peneliti.  Pelaksanaan  Lelang KPKNL  Bogor  selama  tahun  2016  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  dalam  jual beli,  kemudian  untuk  menghindarkan  lelang  dari  praktek  najasy,  maupun  tadlis KPKNL Bogor menerapkan sistem uang jaminan dan juga nilai limit sebagai upaya- upaya  untuk  menghindari  praktek  najasy  maupun  tadlis,  sehingga  pelaksanaan Lelang KPKNL Bogor telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.
Kata kunci  : Lelang, Najasy, Tadlis, KPKNL.

## A. PENDAHULUAN
Konsep jual beli dalam Islam setelah di atur sedemikian rupa seperti yang telah diungkapkan  oleh  para  ulama  fiqh mengenai rukun dan syarat jual beli, baik yang  berkenaan  dengan  pihak  penjual maupun  pihak  pembeli  ,  aqad  maupun objek  jual  akad  atau  barang  yang diperjualbelikan.  Salah  satu  hal  yang penting  untuk  diperhatikan  adalah  objek akad  agar  tidak  terjadi  penyimpangan sehingga  menyebabkan  kerugian  salah satu  belah  pihak.  Jual  beli  mempunyai
berbagai macam bentuk, jika ditinjau dari segi  penentuan  harga,  maka  terdapat bentuk  jual  beli  muzayadah  (lelang), adapun  sistem  lelang  ini  kini  terus menerus  berkembang  khususnya  di Indonesia.
Sistem Lelang ini masuk ke Indonesia  seiring  dengan  kedatangan Bangsa  Belanda  melalui  perusahaan dagang yang disebut Vereenigde Oostindische  Compagnie  (VOC)  tahun 1750.  VOC  menciptakan  sistem  lelang untuk komoditas teh hasil bumi
Indonesia,  dimana  sistem  ini  masih digunakan  dalam  lelang  teh  di  London. Secara formal, lelang di Indonesia mulai diatur oleh pemerintahan Hindia Belanda tahun 1908 yaitu dengan diterbitkannnya Vendu  reglement  (Ordonasi  tanggal  28 februari 1908 Staatsblad 189-190) tentang tata cara pelaksanaan lelang yang mulai  berlaku  tanggal  1  April  1908). (Renaldy, 2010)
Peraturan ini berlaku hingga saat ini sebagai satu-satunya undang yang mengatur  tentang  tata  cara  pelaksanaan lelang  di  Indonesia.  Meskipun  Vendu reglement,  yang  lahir  sebelum  adanya (Volksraad)  (DPR  pada  zaman  Hindia Belanda),  Merupakan  sebuah  peraturan yang setingkat dengan peraturan pemerintah,  namun  peraturan  inilah sumber  hukum  lelang  tertinggi  yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah  masih  terus  melakukan penyempurnaan pada  aturan lelang  yang diterapkan melalui Kementerian Keuangan  mereka  telah  berupaya  keras untuk  menyempurnakan  aturan  terkait lelang. Hal ini dilakukan tidak lain adalah demi  mengikuti  perkembangan  jaman dan menjawab kebutuhan yang berkembang  di  masyarakat.  Setidaknya hal  tersebut  terlihat  dari  catatan  jumlah peraturan  terkait  lelang  yang  telah beberapa  kali  dikeluarkan  oleh  Menteri Keuangan  yang  sampai  dengan  saat  ini
jumlahnya tidak kurang dari 10 (sepuluh) Keputusan/Peraturan  Menteri  Keuangan antara lain adalah KMK Nomor
557/KMK.01/1999, KMK Nomor 337/KMK.01/2000, KMK Nomor 507/KMK.01/2000, KMK Nomor 304/KMK.01/2002, KMK Nomor 450/KMK.01/2002, PMK Nomor 40/PMK.07/2006, PMK Nomor 150/PMK.06/2007,  PMK  Nomor  61
/PMK.06/2008,  dan  terakhir  yang  masih berlaku  saat  ini  adalah  PMK  Nomor 99/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Risman, 2014).
Banyak aturan  yang telah menaungi sistem  lelang  di  Indonesia,  hal  ini  jelas tidak  terlepas  dari  besarnya  minat masyarakat  akan  pelaksanaan  Lelang  di Indonesia, selain itu lelang bisa dikatakan sebagai salah satu cara yang efektif untuk melepas suatu barang dengan banyaknya aturan lelang yang mengikat di negeri ini, mengakibatkan banyaknya jasa-jasa lelang  yang  beredar  di  Indonesia,  balai- balai  lelang  swasta  mulai  bertebaran  di Indonesia,  namun  selain  balai-balai lelang swasta itu.
Pemerintahan juga menyediakan jasa layanan  pelelangan,  dan  satu-satunya lembaga pemerintahan yang menyediakan  jasa  lelang  tersebut  adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPNKL), yang merupakan satu- satunya pelaksana kegiatan dan lembaga
jasa lelang milik negara, KPNKL adalah Instansi  vertikal  Direktorat  Jendral Kekayaan  Negara  yang  berada  dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor  Wilayah,  sedangkan  Kantor Wilayah  sendiri  bertanggung  jawab langsung kepada Direktur Jendral Keuangan  Negara  yang  bernaung  di bawah  Kementerian  Keuangan  yang ketentuannya  diatur  dalam  Peraturan Menteri Keuangan No.
102/PMK.01/2008  tentang  Organisasi Dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPNKL) ini sendiri  tersebar di  beberapa  wilayah  diantaranya  adalah wilayah Bogor, Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL) Bogor  merupakan  salah  satu  kantor vertikal  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara  (DJKN)  yang  berada  dalam wilayah  kerja  Kanwil  VIII  DJKN  Jawa Barat.  KPKNL  Bogor  berlokasi  di  jalan Veteran Nomor 45, tepat berada di pusat kota Bogor yang di kenal sebagai “Kota Hujan”  dan  di  masa  kolonial  Belanda,
Bogor  dikenal  dengan  nama  Buitenzorg yang  berarti  “tanpa  kecemasan”  atau “aman tentram”.
Tingkat transaksi lelang yang semakin  tinggi  jelas  harus  mendapatkan pengawasan  dan  tinjauan  khusus  secara syariah,  mengingat  banyaknya  jumlah
kaum  muslim  yang  juga  berpartisipasi dalam  lelang  ini  dan  juga  tinggi  nya tingkat  resiko  dalam  transaksi  ini, membuat peneliti berkeinginan melakukan penelitian pelaksanaan lelang yang terjadi di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang khususnya di wilayah Bogor. Metode  yag  digunakan  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif, Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  dan berpusat pada Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  lelang  (KPNKL) Bogor,  Penelitian  ini  akan  dilaksanakan dengan sistem Field Research (penelitian lapangan).  Sementara  dari  segi  sifatnya penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan menggambarkan dan memberikan pemaparan data yang ada dan melakukan analisa  secara  sistematis.  Data  berupa tulisan terkait sistem lelang akan dibahas dan  dianalisis  menurut  tinjauan  hukum Islam (Soekamto: 86), pengumpulan data dilakukan  melalui  wawancara,  observasi dan dokumentasi.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Tahap Persiapan Lelang
Tahap Persiapan Lelang
Penjual/Pemilik  barang  yang  bermaksud melakukan  penjualan  secara  lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan  lelang  dan  mendapatkan jadwal lelang, disertai dokumen
persyaratan  lelang  sesauai  dengan  jenis lelangnya.  Menurut  Pandangan  Islam syarat  jual  beli  adalah,  barang  yang diperjual  belikan  adalah  sesuatu  yang suci, memiliki kebermanfaatan, kepemilikan  orang  yang  berakal  atas barang, kemampuan untuk  menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya barang yang akan dijual (Sabiq: 1948).
Adapun  syarat  yang  berlaku  pada pelaku transaksi adalah, pelaku transaksi hendaklah  seseorang  yang  berakal  atau mumayyis (bisa  membedakan  antara yang  benar  dan  tidak),  namun  dalam pandangan  imam  hanafi  beliau  tidak mensyaratkan  baligh  sehingga  sah  saja perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang yang berumur tujuh tahun (Az-Zuhaily , 2011).  Dalam  Pelaksanaan  KPKNL Bogor, Penjual/Pemilik,  Pejabat Lelang, Maupun  Peserta  Lelang  merupakan orang-orang yang telah dikatakan cakap hukum  atau  bisa  dikatakan  mereka adalah  orang-orang  yang  tergolong mumayyiz sehingga untuk syarat dalam pelaksanaan lelang ini bisa dikatakan telah memenuhi dalam  aspek  pelaku  lelang  itu  sendiri, adapun  barang  yang  diperjualbelikan dalam  pelaksanaan  lelang  itu  sendiri merupakan  barang-barang  yang  telah dilengkapi  dokumentasi  atau  bukti kepemilikan  suatu  barang  baik  itu
lelang  jenis  noneksekusi,  sukarela, maupun eksekusi barang-barang tersebut harus lah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap terlebih dahulu sebelum menuju tahap  pelelangan,  barang-barang  yang seringkali diperlelangkan sendiri biasanya  adalah  rumah,  tanah  ataupun barang-barang  yang  tidak  mengandung najis  yang  bisa  membatalkan  suatu akad,  selain  itu  barang-barang  tersebut sudah terlebih dahulu diperiksa kualitas  barang  atau  kondisi  dari  suatu barang  tersebut,  sehingga  bila  dilihat dari  sisi  syarat-syarat  transaksi  lelang menurut  Islam  bisa  dikatakan  telah memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan  yakni  kesucian  barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang  berakad  atas  barang,  kemampuan untuk menyerahkan barang, dan pengetahuan tentang barang.
Dalam Kasus  Lelang Eksekusi yang menjadi  pemilik  barang  adalah  pihak wanprestasi  atas  suatu  kasus  namun yang diharuskan menjual barang jaminannya  akibat  adanya  wanprestasi, barang  jaminan  dalam  Islam  disebut marhun,  marhun  dapat  dijual  apabila pihak  peminjam  tidak  dapat  melunasi hutangnya,  maka  barang  jaminan  itu harus  dijual  untuk  menutupi  atau melunasi hutangnya.
2. Tahap Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan  Lelang  hanya  berhak dipimpin oleh orang yang telah mengikuti Diklat Pejabat Lelang, serta telah diminta sumpahnya  dan  juga  ditunjuk  langsung Kepala Kantor Pelayanan  Lelang, dalam hal  pengambilan  sumpah  dilakukan sebagai  jaminan  bahwa  sang  pejabat lelang merupakan pihak yang netral, dan jujur dalam memimpin jalannya pelelangan. Dalam Islam keadilan dalam memimpin  merupakan  salah  satu  yang menjadi patokan utama dalam memimpin sebuah sidang begitupun dengan pelaksanaan  lelang  ini.dalam  hal  ini pemilik barang memberikan kuasa penuh terhadap pejabat lelang sebagai perwakilannya untuk menjual barangnya di pelelangan, atau bisa dikatakan bahwa pejabat lelang/pemimpin lelang merupakan  perwakilan  yang  memiliki hak penuh untuk menjual barang tersebut di pelelangan (Hanif Lutfhi).
a. Penawaran Lelang/Pembeli
Penawaran Lelang dilakukan oleh Peserta lelang atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang dilakukan.
Sebelum  pelaksanaan  lelang,  para Peserta  Lelang  dapat  memberikan kuasa  kepada  orang  lain  untuk memberikan pengajuan/penawaran lelang  dengan  bukti  bahwa  dia memiliki  bukti  Surat  Kuasa  yang
bermeterai cukup dengan
melampirkan  fotocopy  Kartu  Tanda
Penduduk (KTP)/ Surat Izin
Mengemudi  (SIM)  /  Paspor  pemberi kuasa dan penerima kuasa.
Penerima  kuasa  tidak  boleh menerima lebih dari satu kuasa untuk barang  yang  sama.  Peserta  Lelang dalam  hal  ini  jelas  adalah  seorang mumayyis atau telah mampu membedakan  yang  baik  dan  yang salah,  adapun  untuk  perwalian  kuasa dalam  Islam  juga  dikenal  sebagai wakalah,  atau  pemberian  hak  kuasa kepada  orang  lain,  dalam  hal  ini wakalah haruslah seizin dan sepengetahuan dari pemilik kuasa, dan hal ini sudah terpenuhi dengan adanya bukti  Surat  kuasa,  adapun  untuk perwalian/perwakilan  kuasa  hanya boleh  diwakilkan  kepada  satu  orang untuk  satu  pelelangan  barang,  hal  ini dilakukan untuk melakukan minimalizasi  praktik  calo  dalam pelaksanaan lelang.
Sistem  Penawaran  Lelang  yang berlaku  di  KPKNL  menggunakan sistem penawaran meningkat sehingga penawar yang memberikan penawaran yang  paling  tinggilah  yang  menjadi pemanang  lelang  tersebut,  sistem penwaran  lelang  tertinggi  ini  berlaku terhadap  semua  jenis  lelang  di KPKNL  Bogor  baik  yang  tertulis maupun lisan, dalam penawaran jenis
tulisan, 8dalam pandangan Islam jenis penawaran  ini  merupakan  sistem lelang  yang dibolehkan selama dalam proses lelang itu terdapat keterbukaan kepada  para  peserta  lelang  dan  juga pemilik barang/penjual,sementara penawaran  secara  lisan  merupakan jenis  lelang  yang  umumnya  terjadi, pelaksanaan penawaran lelang ini jelas harus diawasi secara ketat, dikarenakan  dalam  penawaran  lelang terdapat resiko yang sangat besar.
Lelang  tertulis  maupun  lisan memiliki  tingkat  resiko  yang  sama besarnya diantaranya adanya
kemungkinan  permainan  harga  yang dilakukan oleh pembeli seperti melakukan persekutuan denga melakukan kerjasama
untuk menghindari  persaingan  melakukan penawaran  tertinggi  agar  mereka mendapatkan  nilai  jual  barang  yang lebih  murah,  atau  terhadap  penjual yang bekerja sama terhadap salah satu pembeli untuk memberikan penawaran  tinggi  agar  barang  yang terjual tersebut
mengalami peningkatan  harga  sehingga  barang tersebut  terjual  mahal  dan  penjual mendapatkan keuntungan besar.
Jenis  Transaksi  tersebut  jelas tidak  dibolehkan  dalam  Islam  dan tergolong  haram,  hal  ini  dikarenakan terkandung  pengutamaan  diri  sendiri,
serta  merugikan  diri  pemilik  barang, hal ini termasuk talaqqi ar’rukban dan semacamnya  yang  dilarang  oleh syariat,  selain  itu  dikasus  lain  jenis transaksi ini juga mengandung najasy sehinggi  mengakibatkan  transaksi  ini menjadi  haram  atau  batal,  cara-cara kotor  seperti  ini  tidak  bisa  dipungkiri sering terjadi di beberapa kasus lelang, hal inilah yang mengakibatkan pelaksanaan  lelang  di  KPKNL  pada umumnya  merupakan  transaksi  yang penuh  dan  sarat  akan  resiko  terhadap oknum-oknum  yang  mengutamakan dirinya sendiri.
Untuk  menghindari  kecurangan tersebut  para  peserta  lelang  harus berhati-hati  dan  lebih  cermat  melihat proses  penawaran  lelang,  proses penwaran  lelang  yang  tidak  sehat biasanya  sulit  diketahui  ,  namun apabila  para  peserta  lelang  melihat adanya hal yang ganjil maka seharusnya  para  penawar  berhenti memberikan penawaran atau memberikan  laporan  kepada  pihak KPKNL atau lembaga yang berwenang terhadap kasus ini.
Transaksi  lelang  ini  memang memiliki  resiko  namun  transaksi  ini cukup  menguntungkan  bagi  penjual maupun  peserta  lelang,  dimana  nilai limit  lelang  yang  ditentukan  tentu telah  sesuai  dengan  nilai  taksiran
terhadap barang yang dilelang tersebut,  sehingga  walau  penawaran lelang  hanya  lebih  sekian  persen  dari nilai  limit,  tetap  saja  memberikan keuntungan  bagi  pemilik  barang, sementara bagi penawar/pembeli lelang  terkadang  mendapatkan  harga murah  di  pelelangan  dibanding  nilai jual  barang  tersebut  di  tempat  lain (Lutfhi, interview 2016).

## b. Pembayaran
Pembeli  Lelang  wajib  melunasi pembayaran uang hasil lelang selambat-lambatnnya  tiga  hari  kerja setelah  pelaksanaan  lelang  kecuali mendapat  dispensasi  pembayaran uang hasil lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.  Dalam  hal  dispensasi pembayaran uang hasil lelang diberikan,  pembeli  harus  sudah menyelesaikan  kewajibannya  sesuai dengan  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan.  Apabila  sampai  dengan saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud  di  atas  pembeli  Lelang belum  melunasi  pembayaran  hasil lelang,  Pejabat  Lelang  pada  hari kerja  berikutnya  membuat  Surat Peringatan  kepada  pembeli  untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu  1  x  24  jam  hari  kerja  sejak tanggal diberitahukannya
Surat Peringatan.
Dalam Islam sendiri ketika barang yang dilelang telah ditemukan pemenangnya  maka  dapat  dikatakn telah  terjadi  ijab  dan  qabul  dimana penawar  tertinggi  lah  yang  berhak membeli  dan  meraih  kesepakatan dengan pihak penjual, sehingga penawaran  yang  telah  disepakati  itu tidak  bisa  lagi  ditawar  oleh  yang lainnya, sebagaimana hadits in menjelaskan.
Sehingga  pihak  pembeli  maupun pihak  penjual  haruslah  memberikan hak  dan  menunaikan  kewajibannya masing-masing,  dimana  si  penjual harus  menyerahkan  yang  telah  dijual sementara si pembeli harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya, dan apabila si pembeli  tidak  mampu  menunaikan kewajibannya terhadap si penjual atau pihak  kpknl  maka,  pembeli/peserta lelang harus menerima konsekwensinya  berupa  pembatalan akad atau pembatalan atas kemenangan lelang  yang ia dapatkan, selain  itu  peserta  lelang  yang  tidak mampu atau tidak menunaikan kewajibannya akan di blacklist dalam proses  lelang  dimana  saja,  hal  ini dilakukan  agar  para  peserta  lelang tidak  serta  merta  menawar  atau bermain-main dalam lelang, dengan di blacklist  nya  nama  pemenang  lelang
yang wanprestasi ini diharapkan kasus yang  sama  terjadi  pada  pelelangan berikutnya.
Pembayaran  yang dilakukan oleh pemenang lelang terlebih dahulu harus disetorkan kepada pihak KPKNL yang kemudian disetorkan kepada si pemilik  barang,  dalam  hal  ini  pihak KPKNL  bisa  dikatakan  bertindak sebagai  makelar  atau  pihak  ketiga pada transaksi  ini, dalam  Islam  kasus ini  disebut  juga  dengan  samsaroh13, praktik  samsaroh  sendiri  pernah dipraktekkan  oleh  Rasululllah  SAW sebagaimana  yang  tertuang  dalam hadits ini
ٍرا َنْي ِدِب  ُوَعَم  َث َعَب  َّي ِبَّنلا  َّن َ أ  ّيِق ِراَبلا َةَو ْر ُع  ْن َع َت ْشَي ِر َت ْشا َ ف  ًتَّي ِح ْض ُ أ  ُو َ ل ي َر ِنْي َتَنْثا  ُوَل ى ََ ا ََ َ ف ٍرا َنْي ِدِب ًة َد ِحاَو ُو َ لا َع َد َ ف . ى َر ْخ ُ ألاِب ُها َت َ أ َو َبلاِب ِت َ ََر َت ْشا  ِو َ ل َ ناك َ ف  ِو ِعْيَب يِف َحَب ِر َ ل  َب َ ا ُّرتلا ى َر
“Dari  'Urwah  al-Bariqi  bahwa  Nabi SAW  memberinya  satu  dinar  untuk dibelikan  seekor  kambing.  Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan  uang  satu  dinar  tersebut, kemudian  dijualnya  yang  seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang  kepada  Nabi  SAW  dengan seekor  kambing.  Kemudian  beliau SAW mendoakan semoga jual belinya mendapat  berkah.  dan  seandainya uang  itu  dibelikan  tanah,  niscaya mendapat  keuntungan  pula.” (HR. Ahmad dan At-tirmizy)
KPKNL  bertindak  sebagai  pihak ketiga  akan  menyalurkan  dana  atau
hasil  lelang  kepada  si  pemenang maupun  si  penjual  lelang  sesuai dengan  prosedural  yang  disepakati sebelumnya,  KPKNL  atau  pemimpin sidang  tidak  berhak  mendapatkan uang komisi  ataupun uang cape katas usaha  yang  dilakukan  dikarenakan menjual barang secara lelang merupakan tugas yang harus dijalankan  KPKNL  dimana  pejabat lelang  tersebut  telah  mendapatkan bayaran gaji dari pemerintah, sehingga pemberian  komisi  kepada  pejabat lelang  termasuk  hal  yang  dilarang dalam  procedural  lelang  maupun dalam pandangan Islam. Pihak Penjual dan  Pembeli  hanya  perlu  melakukan pembayaran terhadap biaya administrasi lelang, seperti bea lelang, bea  materai  ataupun  uang  miskin seperti  yang  telah  diatur  dalam prosedural lelang ini.
c. Penyerahan

## Dokumen Kepemilikan Barang
Dalam  hal  penjual  /  pemilik barang  menyerahkan  dokumen  asli kepemilikan  kepada  Pejabat  Lelang, Pejabat  Lelang  harus  menyerahkan dokumen  asli  kepemilikan  dan/  atau barang yang dilelang kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli  menunjukan  bukti  pelunasan pembayaran  dan  menyerahkan  bukti setor.
Penyerahan Dokumen Kepemilikan  Barang  ini  termasuk
bagian dari Ijab Qabul, dimana ketika sang pembeli telah menunaikan kewajibannya  maka  sang  penjual harus memberikan hak seorang pembeli/pemenang  lelang  tersebut. Adapun  penyerahan  dokumen  asli kepemilikan  yang  dilakukan  oleh pemilk barang kepada Pejabat  Lelang merupakan bukti bahwa  sang pemilik barang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Pejabat Lelang terhadap barangnya untuk di lelang di pelelangan  (Ony  Syahroni,  Interview
2016). Penyerahan
Dokumen
Kepemilikan  Barang  ini  juga  sebagai bukti  bahwa  barang  tersebut  ada  dan siap untuk dilelang sebagaimana salah satu  syarat  jual  beli  adalah  tentang kepemilikan  barang  dan  adanya kemampuan untuk menyerahkan barang  yang  merupakan  syarat-syarat barang yang akan di akadkan.
3. Nilai Limit Lelang
Setiap Pelaksanaan
lelang disyaratkan adanya nilai limit lelang yang penetapannya  menjadi  tanggung  jawab penjual  atau  pemilik  barang.  Nilai  limit lelang adalah harga minimal barang yang akan  dilelang  dan  ditetapkan.  Penjual atau  pemilik  barang  dalam  menetapkan nilai  limit,  berdasarkan  penilaian  atau
penaksiran  oleh  penaksir  atau  tim penaksir.  Penilai  merupakan  pihak  yang melakukan  penilaian  secara  independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.  Adapun  penaksir  atau  tim penilai  merupakan  pihak  yang  berasall dari  instansi  atau  perusahaan  penjual, yang  melakukan  penaksiran  berdsarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik atau kuno.
Dalam  penetapan  Nilai  limit  sendiri telah  digolongkan  menjadi  beberapa kategori nilai limt yakni
a. Nilai  limit  pada  lelang  noneksekusi sukarela  atas  barang  bergerak  uang menggunakan  nilai  limit  ditetapkan oleh pemilik barang.
b. Nilai  limit  pada  lelang  noneksekusi sukarela  atas  barang  tetap  berupa tanah  dan/atau  bangunan  ditetapkan oleh pemilik barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai
c. Dalam hal bank kreditor akan menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT, nilai limit harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan  dari  hasil  penilaian  dari penilai
d. Dalam hal lelang eksekusi berdasarkan  pasal  6  UUHT  dengan nilai limit paling sedikit Rp.
300.000.000  (tiga  ratus  juta  rupiah), nilai  limit  harus  ditetapkan  oleh
penjual  berdasarkan  hasil  penilaiaian oleh penilai.
Nilai  limit  ini  pada  dasarnya  tidak bersifat  rahasia.  Untuk  lelang  eksekusi, non  eksekusi  wajib,  dan  lelang  non eksekusi  sukarela  atas  barang  tidak bergerak,nilai  limit  harus  dicantumkan dalam  pengumuman  lelang.  Adapun untuk lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama serta lelang noneksekusi  sukarela  barang  bergerak, nilai limit dapat tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang.
Dalam  Pandangan  Islam  pengunaan nilai limit ini akan memberikan kenyamanan  dan  keamanan  terhadap penjual/pemilik barang dari kerugian atau kecurangan  para  pembeli  yang  bekerja sama untuk membeli suatu barang dengan harga  murah,  dimana  ketika  nilai penawaran  tulisan  belum  mencapai  nilai limit makan akan dilanjutkan lagi dengan penawaran lisan, sementara disisi peserta lelang  nilai  limit  ini  dapat  menjadi patokan harga yang harus mereka siapkan terlebih dahulu sebelum mengikuti lelang tersebut.
Namun  Penggunaan  nilai  limit  ini juga  bisa  membuat  kerugian  yang  amat besar  bagi  pemilik  barang  khususnya lelang eksekusi, dimana barang eksekusi tersebut  harus  dijual  secara  lelang  oleh sipemilik barang dikarenakan ketidakmampuan membayar atau
melunasi  utang  pada  bank  sehingga  ia harus  menjual  assetnya,  dimana  nilai limit  tidak  ditentukan  oleh  si  pemilik barang tapi tim penilai yang justru kadang memberikan nilai jual yang sangat murah dipasaran,  hal  ini  jelas  merugikan sipemilik barang, ketika ia harus menjual barangnya  di  pelelangan  sebagaimana prosedural  persidangan  tentang  barang sitaan  yang  harus  dijual  secara  lelang, sehingga  dalam  kasus  ini  jelas  terjadi tindak  kedzoliman  atau  ketidakadilan terhadap si penjual.
Prosedural seperti ini banyak dijumpai  pada  kredit-kredi  macet  di bank-bank  yang  sarat  akan  riba  ataupun bunga,  besarnya  bunga  menyebabkan para pemilik kredit kesulitan membayarnya,  dimana  kadang  barang sitaan  yang  dilelang  justru  masih  belum mampu  melunasi  seluruh  hutang  dari kreditur, sehingga si pemilik barang harus mencari  tambahan  lainnya  selain  hasil lelang tersebut.
Studi  kasus  diatas  mengakibatkan adanya  cacat  akad,  dimana  si  pemilik barang harus dipaksa melakukan penjualan  terhadap  barangnya,  yang dimana penjualan yang dilakukan melalui lelang  tersebut  justru  dijual  amat  sangat murah  dibanding  harga  pasaran  pada umumnya, dan hal inilah yang mengundang daya tarik juga bagi peserta lelang untuk mendapatkan barang lelang
yang murah. Hal ini akan berbeda ketika barang tersebut telah berpindah kepemilikan  terlebih  dahulu  dimana kepemilikan barang tersebut menjadi aset pemerintah  yang  akan  dijual  karena dengan  berpindahnya  kepemilikan  suatu barang  tersebut  akan  menghilangkan adanya keterpaksaan dari salah satu pihak baik itu pembeli ataupun pemilik barang lelang.
Pembuatan  Risalah  Lelang  Risalah Lelang  adalah  berita  acara  pelaksanaan lelang  yang  dibuat  oleh  Pejabat  lelang yang  merupakan  akta  otentik  dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dari tiap-tiap penjualan umum yang  dilakukan  oleh  juru  lelang  atau kuasanya,  selama  penjualan,  untuk  tiap- tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri.
Risalah  Lelang  ini  tidak  memiliki pertentangan  sama  sekali  dengan  aturat syariat,  karena  pada  dasarnya  Risalah Lelang  ini  dibutuhkan  sebagai  terhadap penjualan  lelang  yang  telah  terjadi  dan juga menjadi bukti keterbukaan KPKNL terhadap  para  pemilik  barang  yang mempercayakan barangnya untuk dilelang di KPKNL.
Biaya  dan  Administrasi  Lelang Setiap  penjualan  umum  dikenakan  bea lelang  yang  diperhitungannya  sesuai dengan  ketetuan  peraturan  pemerintah. Bea  lelang  ini  menjadi  tanggung  jawab
penjual  lelang  kecuali  ditentukan  oleh peraturan  pemerintah.  Selain  bea  lelang setiap  pelaksanaan  lelang  juga  akan dikenakan  uang  miskin.  Pembayaran uang  miskin  tersebut  menjadi  tanggung jawab pembeli lelang, hal ini terkait akan aturan  pada  pasal  18  ayat  1  Vendu reglement yang menyatakan bahwa “dari orang-orang miskin hanya dipungut uang miskin”
Dalam  tinjaun  hukum  Islam  bea lelang  ini  termasuk  dari  bagian  wakalah bil ujroh dikarenakan besarnya bea lelang tergantung  dari  berapa  nilai  jual  dari barang  lelang  tersebut,  dimana  pihak KPKNL  merupakan  pihak  yang  kita pergunakan  jasanya  untuk  menjual barang tersebut, selain itu pihak pembeli juga  wajib  membayar  bea  lelang  atas pembelian barang dan hal ini juga masih tergolong wakalah bil ujroh dimana pihak KPKNL  merupakan  pihak  yang  kita pergunakan  jasanya  untuk  mencari barang  lelang  dan  menjadi  tempat pelelangan  barang  yang  kita  inginkan. Adapun  uang  jaminan  yang  diharuskan untuk dibayar oleh pembeli ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  seperti  para  pembeli yang  sama  sekali  tidak  memiliki  niat untuk  membeli  tapi  justru  memberikan tawaran palsu.

## C. SIMPULAN
Pelaksanaan  lelang  pada  KPKNL Bogor  pada  umumnya  hampir  sama dengan  lelang-lelang  lainnya,  yang membedakan  dari  pelelangan  lainnya adalah KPKNL Bogor hanya melakukan lelang  eksekusi  dan  inventaris  negara, sementara  lelang  sukarela  diserahkan kepada balai lelang swasta namun masih dalam pengawasan pihak KPKNL Bogor, sistem penawaran yang terjadi di KPKNL Bogor bersifat penawaran menukik, atau penawaran  yang  terus  naik,  animo masyarakat  dikota  bogor  bisa  dikatakan cukup  besar  terhadap  transaksi  lelang  di KPKNL  Bogor,  prosedural  pendaftaran sampai risalah lelang  yang diterapkan di KPKNL  Bogor  semuanya  berpegang teguh  pada  undang-undang  serta  aturan- aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
KPKNL  Bogor  merupakan  bagian vertikal  dari  DJKN,  KPKNL  Bogor berkewajiban melaksanakan setiap dokumen atau permohonan lelang eksekusi  yang  masuk  kedalam  KPKNL, sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang Berkaitan  Dengan  Tanah.  Undang- undang tersebut mengatur tentang Jaminan  antara  Bank  dengan  Debitur dalam  transaksi  pinjam  meminjam  serta peraturan-peraturan  tentang  tata  cara apabila  terjadinya  keadaan  wanprestasi
(tidak  membayar)  apabila  Debitur  tidak melaksanakan kewajibannya. Penawaran jenis  lisan  atau  langsung  merupakan penawaran  yang paling sering dilakukan pada  KPKNL  Bogor,  selain  itu  saat  ini KPKNL  Bogor  melakukan  inovasi  baru yakni  dengan  mengeluarkan  produk  e- auction atau lelang online.
Berdasarkan  tinjauan  hukum  Islam. Hukum  asal  akad  lelang  ( muzayaddah ) pada  dasarnya  mubah  selama  rukun  dan syarat  jual  beli  nya  telah  terpenuhi  dan didalam pelaksanaannya tidak terkandung  unsur najasy dan  tadlis karena  kedua  unsur  inilah  yang  kadang terjadi  pada  akad  lelang  ini.  Dalam pelaksanaanya kedua unsur ini kerap kali terjadi pada akad lelang, dimana trik-trik kotor seringkali dipergunakan walau pada dasarnnya  tidak  semua  pelelangan  yang terjadi mengandung trik-trik kotor, Untuk itu, menurut jumhur ulama, kesimpulannya masalah lelang ini dibolehkan, asalkan memang benar-benar seperti  yang  terjadi  di  masa  Rasulullah SAW. Artinya, lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang
Pelaksanaan  Lelang  yang  terjadi  di KPKNL  Bogor  adalah  lelang  eksekusi dan  invetaris  negara,  atau  barang  yang diperjual  belikan  pada  umumnya  di KPKNL Bogor merupakan barang wanprestasi  yang  dijaminkan  dan  juga
barang-barang negara yang akan dilelang, melelang  atau  menjual  barang  sitaan dalam  Islam  dibolehkan  dikarenakan pihak  peminjam  melakukan  wanprestasi atau tidak mampu melakukan pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan yang  dilakukan,  adapun  untuk  sistem penawaran  lelang  yang  dilakukan  di KPKNL Bogor adalah penawaran menukik  keatas  atau  bisa  dikatakan penawaran  seperti  ini  merupakan  sistem penawaran  klasik  yang  sering  terjadi  di zaman Rasulullah SAW.
KPKNL Bogor menggunakan berbagai  upaya  untuk  menghindarkan terjadinya trik-trik kotor pada pelelangan diantaranya  menerapkan  nilai  limit, dimana  nilai  limit  ini  ditentukan  oleh pihak  pemohon,  sehingga  sang  pemilik barang  tetap  mendapatkan  keuntungan sesuai  dengan  nilai  taksiran  yang diberikan, sementara untuk menghindarkan  dari  para  pembeli  yang tidak  memiliki  niat  untuk  membeli,  atau hanya  sekedar  mengikitui  pelelangan, maka  pihak  KPKNL  Bogor  menerapkan sistem  uang  jaminan  untuk  mengikuti pelelangan  para  peserta  lelang  harus
membayar  uang  jaminan  yang  biasanya berjumla  50  %  dari  harga  limit  yang diterapkan,  adapun  para  peserta  lelang yang  tidak  melakukan  penawaran  pada pelaksanaan lelang maka para peserta itu akan  diblacklist  atau  tidak  dibolehkan mengikuti  pelelangan  selama  3-6  bulan, blacklist juga dilakukan kepada pemenang  lelang  yang  tidak  melakukan pelunasan  selama  jangka  waktu  yang telah  ditetapkan,  selain  diblacklist  uang jaminannya  akan  dihapuskan  atau  tidak dikembalikan.
Proses  Pelelangan  Lelang  yang terjadi di KPKNL Bogor telah melakukan upaya-upaya  tersebut  sehingga  unsur- unsur  najasy  maupun  tadlis  setidaknya dapat  terminimalisir  dengan  cara-cara tersebut, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang pada KPKNL Bogor  telah  terlaksana  menurut  hukum Islam. Walau dalam hal ini KPKNL tidak melihat  objek  tersebut  secara  mendetail tetapi pelaksanaan Lelang KPKNL secara umum telah sesuai dengan syariah. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qaradhawi,  Yusuf,  2014. 7  Kaidah Utama  Fikih  Muamalat ,  Jakarta: Penerbit Pustaka Al Kautsar
Al-Quran  Tajwid  dan  Terjemahannya.
2006. Penerjemah  oleh  Lajnah
Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta:  PT.  Syamil
Cipta Media.
Aminuddin, Kanzul Fikri, 2015, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap

## Hasil Lelang

## Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2013.
Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke Praktik . Jakarta: Gema Insani. Ash-Shan’ani,1993. Subulus Salam
Syarh  Bulughul  Mahram  Aplikasi Terjemahan, Beirut, Penerbit
:Darul Kutub Al-Ilmiyah.
Az-Zuhaily, Wahbah, 2011. Fiqih Islam Wa  adillatuhu ,  Jilid  5,  Jakarta,  : Gema insani.
Easley, David and Jon Kleinberg, 2010. Networks,  Crowds,  and  Markets:
Reasoning about a Highly Connected  World ,  Cambridge, Penerbit  :  Cambridge  University
Press.
Ibnu  Mas’ud  dan  Zainal  Abidin,  2007. Fiqh Madzhab Syafi’i 2 , Bandung:
Pustaka Setia
Malikah Zumrotul, 2012, Konsep Harga Lelang  dalam  Perspektif  Islam , Skripsi  Fakultas  Syar’iah,  Institut Agama  Islam  Negeri  Walisongo Semarang,
Malikah,  Zumrotul,  2012, Konsep Harga  Lelang  dalam  Perspektif Islam ,  Skripsi  Fakultas  Syar’iah,
Institut  Agama  Islam  Negeri Walisongo Semarang,
Muslich,  Ahmad  Wardi,  2010. Fiqih
Muamalat , Jakarta: Amzah
Nimae, Miss Ni-Asini dan Mariani Abd. Majid,  2011.  Asset  Auctioning from  Conventional  Perspective and Islamic, Prosiding Perkem VI, Jilid  1,  Malaysia  :  Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Renaldy, Octavian Imam, 2010. Pelaksanaan  Lelang  oleh  Kantar Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan Lelang  Dumai  Provinsi  Riau Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara. Skripsi. Semarang: Universitas  Negeri Semarang
Risman, 2014. Auction Reform : Lelang Indonesia  Menuju  Era  Baru , Jakarta,Artikel & Opini Kemenkeu. Soerjano  Soekamto,1986. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta Penerbit UI Press. Sugiyono,  2013. Metode  Penelitian Manajemen: Pendekatan, Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi (Mixed Methods) , Penelitian Tindakan,  Penelitian  Evaluasi, Bandung, Penerbit: Alfabeta
Bandung.
Usman,  Husaini  dan  Purnomo,  2008, Metodologi Penelitian Sosial,
Jakarta,  Penerbit  :  PT  Bumi Aksara.