## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HIBAH APBD TERKAIT PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DI KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT
(Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)
Bahagia Halawa 1) ,Davin Suryamana Barus 2) ,
Tomi Mangaratua Butar-Butar
3) , Sonya Airini Batubara, SH.,MH. 4)
1, 2, 3, 4 ) Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia E-mail: bahagia.halawa93@gmail.com

## ABSTRACT
Corruption  is  a  deviant  behavior  from  normal  duties  of  the  government  agencies’  role because  of  personal  interest  (family,  group,  friends  or  colleague)  to  fulfill  status  and prestige, or breaking the rules by doing or  looking for influence for the sake of personal gain.This  research  used  normative  juridical  method  or  used  invitation  law  approach.  In other words, it can be said as an approach to a problem researched focused and as a theme of  a  research  toward  the  responsibility  of  criminal  corruption  of  Regional  Expenditure Budget grant in organizing election socialization in General Election Commissions (KPU) of Pakpak Barat Regency and to know the legal consideration by the judge in giving the decision of corruption in Regional Expenditure Budget grant in Pakpak Barat Regency. The finding of this research is how law arranged toward criminal corruption, that is arranged in  constitution  No.  31  of  1999  as  changed  by  Constitution  No.  31  of  2001  about  The Eradiction of Criminal Acts of Corruption, Regional Expenditure Budget grant in election socialization regulated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 14 of  2016 about the  guidelines for  grants  and social  assistance  sourcing  of  Regional  Expenditure Budget. The  responsibility  of  corruption  of  Regional  Expenditure  Budget  grant  in  organizing election socialization of General Election Commissions in Pakpak Barat Regency is already accordance with a sense of justice, received by both defendants, in which except of them some of General Election Commissions’ commissioners were made as defendants also but from  sentence  side  it  is  not  appropriate  with  purpose  of  eradicting  corruption  in Indonesia. The judge’s consideration ingiving a corruption decision in the implementation of  election  socialization  at  the  District Election  Commission  of  Pakpak  Bharat  was appropriate where the actions of the two perpetrators were illegal acts that participated in the misuse of state finances.
Keywords : Election Administration, Corruption, Regional Expenditure Budget grant
PENDAHULUAN A.  Latar Belakang Menurut  Joseph.S  Nye,  Korupsi adalah sebagai Perilaku yang menyimpang  dari  kewajiban-kewajiban normal suatu peran  Isntansi pemerintah, karena  kepentingan  pribadi  (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar satus  dan  gengsi,  atau  melanggar peraturan  dengan  jalan  melakukan  atau mencari  pengaruh  bagi  kepentingan pribadi. Pemerintah  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  dalam  pelaksaan pembangunan terhadap sistem perekonomian,  baik  kapitalis  maupun sosialis pemerintah mempunyai peranan yang  sangat  besar.    Tujuan  Indonesia yaitu  untuk  menciptakan  kemakmuran dan  kesejahteraan  yang  di  capai  tidak saja  membuktikan  bahwa  negara  dapat menjalankan peranannya sebagai stabilisator di bidang ekonomi, melainkan  implikasi kemampuan  negara merumuskan  kebjakan  yang  lebih  baik dalam  suatu  bangsa  dan  negara  sebagai suatu  negarayang  terus  membangun mengharapkan  pertumbuhan  ekonomi
meningkat dengan cepat maka dalam hal ini,  pemerintah  menciptakan  prasarana yang  di  perlukan  bagi  kemajuan  dan pembangunan.
Salah  satu  korupsi  yang  terjadi  di kabupaten  Pakpak  Bahrat  adalah  terkait Dana Hibah Sosialisasi DPR, DPD, DPR RI, dan Pilpres pada tahun 2014. Pemerintah  Daerah  dalam  rangka mengatasi kerentanan sosial permasalahan  yang  ada  di  masyarakat salah  satu  cara  yang  di  berikan  adalah dengan menganggarkan belanja daerah . Belanja  Hibah  dan  Bantuan  Sosial sebagai  terdapat  dalam  jenis  belanja daerah.  Belanja  hibah  dan  bantua  sosial merupakan  dua  kode  rekeningyang  saat inimenjadi  banyak  perhatian  publik. Kedua rekening tersebut meiliki kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu  tugas  pemerintah  daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarkat,  menanggulangi  penyakit sosial    akibatresiko  sosial  masyarakat serat penatausahanya. Berdasarkan  kasus  tindak  pidana korupsi  yang  terjadi  KPU  Kabupaten Pakpak    Bharat,  maka  penulis  akan membahas  mengenai “  Pertanggung jawaban  Pidana  Korupsi  Terhadap Dana Hibah APBD terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan  Umum  di  KPU  Kabupaten Pakpak Bharat (Studi Kasus No.121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)”. B.  Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menguraikan permasalahan sebagai berikut : 1.  Bagaimana pengaturan hukum terhadap  tindak pidana korupsi dana Hibah  APBD  dalam  penyelenggaraan sosialisisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat? 2.  Bagaimana pertanggungjawaban pidana  korupsi  dana  Hibah  APBD  dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat? 3.  Bagaimana  pertimbangan    hukum oleh  hakim  dalam  memberikan  putusan korupsi  dana  hibah  APBD  dalam penyelenggaraan  sosialisasi  pemilu  di
KPU   Kab.  Pakpak  Bharat  berdasarkan putusan Nomor.121/Pidsus TPK/2016/PN  Mdn? C.  Tujuan Penelitian 1.  Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap  tindak pidana korupsi Dana Hibah  APBD  dalam  penyelenggaraan sosialisisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpa Bharat. 2.  Untuk mengetahui pertanggungjawaban  pidana  Korupsi Dana Hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat. 3.  Untuk  mengetahui    pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan  putusan  korupsi  dana hibah  APBD  dalam  penyelenggaraan sosialisasi pemilu di KPU Kab. Pakpak Bharat berdasarkan putusan Nomor.121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn. D.  Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan sikripsi ini yaitu : 1.  Manfaat teoritis yaitu bahwa penulisan  ini  dapat  menjadi  kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai Pertangungjawaban  tindak  pidana korupsi. 2.  Manfaat praktis yaitu adapun manfaat lainya yaitu penulis ini dapat menjadi bahan  masukan  bagi  para  penegak hukum  serta  sebagai  informasi  bagi masyarakat  mengenai  Tindak  Pidana Korupsi  Dana  Hibah  APBD  dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  Kabupaten  Pakpak Bharat. E.  Kerangka Teori dan Kosepsi 1.  Kerangka Teori Kerangka  Teori  adalah  Kerangka
Pemikiran  atau  butir-butir  pendapat, teori  mengenai  suatu  kasus  atau permasalahan yang dapat menjadi bahan pertimbangan  dan  pegangan    teoritis, hala  ini  dapat  menjadikan  masukan eksternal bagi penulis.
Dalam  rangka  penelitian  ini menganalisis permasalahan yang berkaitan  dengan  pertanggungjawaban pidana    korupsi  terhadap  Dana  Hibah APBD  Terkait  penyelenggara  Sosialisasi Pemilihan  Umum  di  Komisi  Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat, maka dalam hal ini penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban  Pidana. Teori  pertanggungjawaban pidana Menurut  Moeljatno  mengatakan  bahwa orang tidak mungkin di pertanggunggung  jawabkan  (di  jatuhkan pidana  kalau  dia  tidak  mungkin melakukan  perbuatan  pidana).  Dengan demikian  Pertanggungjawaban  pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada  seseorang  yang  melakukan  tindak pidana.
2.  Kerangka Konsepsi Kerangka  yang  di  gunakan  dalam penelitian ini adalah  :
a.  Pertanggungjawaban pidana
Pertanggungjawaban  pidana  adalah sesuatu  yang  di  pertanggungjawabkan secara  pidana  terhadap  seorang  yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.
b.  Korupsi Korupsi    adalah  mempergunakan kekayaan negara (biasanya uang, barang- barang  milik  negara  atau  kesempatan) untuk memperkaya diri. c. Dana Hibah Dana Hibah adalah pemberian uang/barang  atau  jasa  dari  pemerintah daerah  kepada  pemerintah  pusat  atau pemerintah  daerah  lain,  Badan  Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum Indonesia,  yang  secara  spesifik  telah ditetapkan  peruntukkannya,  bersifat tidak  wajib  dan  tidak  mengikat,  serta tidak  secara  terus  menerus  yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan  urusan  pemerintahan daerah. d.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD)
Menurut  Undang-Undang    No.32 Tahun  2003  tentang  pengertian  APBD
adalah  sebagai  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  daerah  yang dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah  daerah  dan  DPRD  serta ditetapkan  dalam  peraturan  daerah (Perda).
e.  Pemilihan Umum (Pemilu)
Pemilihan  umum  (Pemilu)  adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah, Presiden dan Wakil  Presiden,  dan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah,  yang  di  laksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  dalam  negara  kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. G.  Metode Penelitian 1.  Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian ini mengunakan metode  Penelitian  yuridis  normatif atau  menggunakan    pendekatan perundang-undangan.  Ataupun  Suatu Pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan fokus dan sekaligus tema suatu  penelitian  terhadap  berbagai peraturan hukum. 2.  Sumber Data Dalam Penelitian hukum normatif  Sumber  data  adalah  data Sekunder yang berisi : a.  Bahan hukum Primer : Bahan- bahan  hukum  yang    mengikat berupa  peraturan  perundang- undangan. b.  Bahan  Hukum  Sekunder : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap  bahan  primer  yang  di peroleh dari hasil studi kepustakaan dengan cara mendapatkan data melalui buku,  artikel  di  jurnal  hukum, skripsi  ,  dan  disertasi  hukum karya  dari  kalangan  praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya denganpenelitian ini.
c.  Bahan  Hukum  tersier : Bahan hukum yang memberikan  petunjuk  atau penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder seperti kamus,  dan  internet  yang masih berkaitan secara relevan. dengan penelitian ini. 3.  Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  data  yang di  lakukan  penulis  dalam  penelitian ini  adalah  studi  kepustakaan  dengan mempelajari dan menganalisis perundang-undangan  yang  terkait serta literatur  yang berkaitan dengan masalah yang  di teliti.
4.  Analisis Data
Data  yang  telah  diperoleh selanjutnya  diolah  dan  dianalisis berdasarkan  rumusan  masalah  yang telah  diterapkan  kemudian  disajikan secara  deskriptif,  yaitu  menjelaskan,
menguraikan,  dan  menggambarkan sesuai  dengan  permasalahan  yang erat  kaitannya  dengan  penelitian  ini guna  memberikan  pemahaman  yang jelas  dan  terarah  yang  diperoleh  dari hasil  penelitian  nantinya,  sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan  atas  hasil  penelitian  yang dicapai. PEMBAHASAN PENGATURAN  HUKUM  TERHADAP TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DANA HIBAH APBD A.  Tindak pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. 1.  Tindak Pidana Korupsi Atas  dasar  dapat  tidaknya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dibedakan menjadi  dua  kelompok  yaitu  (a)  tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara dan (b) tindak  pidana  korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan  kerugian  negara  atau perekonomian  negara.  Harus  dipahami
bahwa  tindak pidana korupsi yang dapat membawa  kerugian  negara  bukanlah tindak  pidana  materil,  melainkan  tindak pidana  formal.  Terjadinya  tindak  pidana korupsi  secara  sempurna  tidak  perlu menunggu timbulnya kerugian negara.Asalkan  dapat  ditafsirkan  atau dipikirkan  menurut  akal  sehat  bahwa suatu perbuatan tersebut sudah dapat di kategorikan  sebagai  tindak  pidana korupsi. Tindak  pidana  korupsi  yang terdapat  unsur  atau  syarat  dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian  negara  terdapat  dalam pasal  2,3,15  jo  2  dan  3  (sepanjang percobaan,  pembantuan,  pemufakatan jahat  itu  di  lakukan  dalam  rangka melakukan  tindak  pidana  korupsi sebagaimana di rumuskan dalam pasal 2 dan  3).  Tindak  pidana    korupsi  yang terdapat  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dapat terdiri atas  orang perorangan, dan/atau korporasi.
Perumusan  ketentuan  tentang tindak  pidana  korupsi  yang  terdapat  di dalam pasa1 3 terdapat kata “jabatan dan kedudukan”.
2.  Unsur-Unsur  Yang  Terdapat  Pada Tindak Pidana Korupsi a.  Pelaku (manusia dan korporasi) b.  Menguntungkan  diri  sendiri,  orang lain,   atau korporasi c.  Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan. d.  Merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara. Beberapa hal dimaksud dari pada unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi adalah sebagai berikut : 1.  Perbuatan memperkaya diri disebutkan  yaitu”  memperoleh  atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.  Dengan  mengikuti    pendapat Hoge  Raad  yang  tercermin  dalam pertimbangan  hukum  salah  satu putusannya (24-1-1950) yang menyatakan bahwa “si pelaku haruslah  mempunyai  maksud  untuk
memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. 2.  Secara melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum mencakup  perbuatan  hukum  dalam arti  formal  maupun  dalam  arti materil,  yakni  meskipun  perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,  tetapi  apabila perbuatan  tersebut  di  anggap  tidak sesuai norma-normaatau rasa keadilan    yang  ada  di  masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana. 3.    Dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara a.  Berkurangnya  kekayaan  negara atau  bertambahnya  kewajiban negara b.  Tidak  diterimanya  sebagian  atau seluruh pendapat yang menguntungkan keuangan negara. c.  Sebagian atau seluruh pengeluaran yang  menjadi  beban  keuangan negara,  yang  menyimpang  dari ketentuan  peratuaran  perundang- undanagan. B.  Bentuk-Bentuk  Tindak  Pidana Korupsi Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah Penyuapan ( bribery .Transaksi luar negeri illegal, dan penyelundupan.Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang, Menggunakan  uang  yang  tidak  tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan  uang    mengalirkan  uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan  pajak,  jual  beli  besaran pajak  yang  harus  dikenali,  dan  dan penyalah gunaan ke uangan, Mengabaikan  keadilan,memberi  kesan yang salah mecurangin dan memperdaya  serta  memeras,  Tidak menjalankan  tugas,  desersi,  Menjual tanpa  izin  jabatan  pemerintah  ,  barang milik perintah dan surat izin pemerintah, Penempatan  uang  pemerintah  kepada Bank  tertentu  yang  berani  memberikan bujed  yang  tidak  sesuai  sebanarnya, Memperbesar  pendapan  resmi  yang illegal,  Pimpinan  penyelenggar  negara yang meminta fasilitas  yang berlebihan.
Tujuan    tindak  pidana  korupsi
yang  di  lakukan  oleh  pelaku,  yaitu  : Memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu  badan.  Menurut  Hobbes,  Melihat tindak pidana korupsi sebagai persoalan biasa,  bukan  kejahatan.Menurut  filosofi ini  tindak  pidana  korupsi  merupakan sesuatu  yang  alamiah  sifatnya  berkaitan erat  dengan  karakter  hakiki  dalam  diri manusia  itu  sendiri.Karakter  Hakiki manusia  itu  memengaruhi  Perspektif terhadap lingkungan atau masyarakat.dengan  demikian  karakter akan  memengaruhi  sebuah  sistem  di mana ia hidup. C.  Pengaturan  Dana  Hibah  APBD Berdasarkan  Peraturan  Mendagri Nomor 14 Tahun 2016.
Pengaturan  Dana  Hibah  diatur  di  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.14
Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah). Pasal 1 (14)  Hibah adalah pemberianuang/barang  atau jasa  dari  pemerintah  daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha  Milik  Negara/Badan Usaha  Milik  Daerah,  Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan  hukum  Indonesia, yang  secara  spesifik  telah ditetapkan peruntukannya, bersifat  tidak  wajib  dan  tidak mengikat,  serta  tidak  secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan  Pasal  4  Permendagri Nomor  14  Tahun  2016,  Pemerintah daerah  dapat  memberikan  hibah  sesuai dengan  kemampuan  keuangan  daerah.
Pemberian  hibah  tersebut  dilakukan setelah  memprioritaskan  pemenuhan
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.Selain  itu  pemberian  hibah  ini ditujukan  untuk  menunjang  pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah  daerah  sesuai  urgensi  dan kepentingan  daerah  dalam  mendukung terselenggaranya  fungsi  pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatutan,  rasionalitas,  dan  manfaat untuk masyarakat.
Pemberian  dana    hibah  APBD
Pemerintah  daerah  kepada  KPU  Kab. Pakpak  Bharat  adalah  Untuk  di pergunakan  dalam  Sosialisi  pemilihan
Umum  pada  tahun  2014.  Pemberian hibah ini harus memenuhi kriteria paling sedikit  peruntukannya  secara  spesifik telah ditetapkan : 1.  Bersifat tidak wajib, tidak mengikat  atau  tidak  secara  terus menerus  setiap  tahun  anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan  lain  oleh  peraturan perundang-undangan. 2.  Memberikan  nilai  manfaat  bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 3.  Memenuhi  persyaratan  penerima hibah Pemerintah  pusat,  pemerintah daerah  lain,  Badan  Usaha  Milik  Negara atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  dapat  menyampaikan usulan  hibah  secara  tertulis  kepada kepala  daerah.  Kepala  daerah  menunjuk SKPD  terkait  untuk  melakukan  evaluasi Usulan. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI  DANA  HIBAH  APBD  DALAM PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM A. Dana Hibah APBD Dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu
Pemberian  Dana    Hibah  APBD Terhadap  KPU  Kab.  Pakpak  Bharat tersebut diperuntukkan untuk sosialisasi pemilihan umum DPR RI, DPD, DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten  dan pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden. Pemberian  hibah  harus  mengikuti mekanisme peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.    Mekanisme pelaporan  pertanggungjawaban  dana hibah  yang  bersumber  dari  APBD  diatur dalam  Permendagri  Nomor  32  Tahun 2011  jo  Permendagri  Nomor  14  Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:
Pengelolaan  Dana  Hibah  APBD Penyelenggaraan  Sosialisasi  Pemilihan Umum  Pada  KPU  Kabupaten  Pakpak Bharat  Tahun  anggaran  2014  telah bertentangan  /atau  menyimpang  dari ketentuan ketentuan sebagai berikut : 1.  UU  No.  1  tahun  2004  tentang pembendaharaan negara pasal 18 ayat (3) pejabat  yang  mendatangani  dan/atau mengesahkan  dokumen  yang  berkaitan dengan  surat  bukti  yang  menjadi  dasar pengeluaran  atas  beban  APBD/APBN bertanggungjawab  atas    kebenaran material  dan  akibat  yang  timbul  dari penggunaan surat bukti dimaksud. 2.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan  daerah  pasal  4  keuangan daerah  dielola  secara  tertip,  taat  pada peraturan  perundang-undangan,  efisien, ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 3.  Peraturan  Menteri  Dalam  negeri No.13  tahun  2006  sebagai  mana  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59  tahun  2007  tentang  pedoman pengelolaan  keuangan  Daerah  pasal  4 keuangan  daerah  dikelola  secara  tertip, taat pada peraturan perundang- undangan,  efisiaen,  ekonomis,  efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan  memperhatikan  azas  keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. B.  Pertanggungjawan  Pelaku  Tinkdak Pidana  korupsi  Dana  Hibah  APBD
dalam  Penyelanggaraan  Sosialisasi Pemilu.
Pertanggungjawaban atas perbuatan tindak  pidana  korupsi  yang  di  lakukan oleh  Sekretaris    dan  Bendahara pembantu  KPUD  Pakpak  Bharat  dan beberapa  Komisiones  KPU  lainnya  yang ikut  turut  serta  dalam  penyelewengan keuangan negara, dalam penyelenggaran Sosilisai  Pemilu  Legislatif  dan  Eksekutif pada Tahun 2014.
Menurut  Simon  pertanggungjawaban pidana  adalah  suatu  perbuatan  oleh hukum  diancam  dengan  hukuman, bertentangan  dengan  hukum,  dilakukan oleh  seorang  bersalah  dan  orang  itu    di anggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu : 1.  Dapat di pertanggungjawabkan 2.  Adanya  kaitan  psikis  antara  pembuat dan  perbuatan,  yaitu  adanya  sengaja atau  kesalahan  dalam  arti  sempit (culpa) 3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang  menghapus  dapat  dapatnya  di pertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Penyertaan  dalam  tindak  pidana (Deelneming ) pada  dasarnya  diatur dalam  pasal  55  dan  56  KUHP  yang berarti  bahwa  ada  dua  orang  atau  lebih yang  melakukan  suatu  tindak  pidana atau  dengan  perkataan  ada  dua  orang yang  terdiri  dari  Pelaku (pleger) ,  yang menyuruh melakukan (doenpleger), yang turut serta (Medepleger), dan penganjur. Pasal 55 (1)  di  hukum  sebagai  orang  yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh  melakukan  atau  turut melakukan perbuatan itu. Pasal 56 Dihukum  sebagai  orang  yang membantu melakukan kejahatan (1)  barang  siapa  dengan  sengaja membantu melakukan kejahatan  itu. (2) Barang  siapa  dengan  sengaja memberi  kesempatan  daya  upaya
atau  keterangan  untuk  melakukan kejahatan itu.
Atau  lebih  mengambil  bagian  untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas  dapat  disebutkan  bahwa  seseorang turut  serta  ambil  bagian  dalam hubungannya  dengan  orang  lain,  untuk mewujudkan  suatu  tindak  pidana, mungkin  jauh  sebelum  terjadinya.
Tindak  Pidana  adalah  perbuatan  yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang  di  sertai  dengan  ancaman  pidana pada barang siapa yang melanggar. Utrecht mengatakan bahwa Pelajaran  umum  turut  serta  di  buat untuk menuntut Pertanggjawaban mereka  yang  memungkinkan  pembuat melakukan  peristiwa  pidana,  biarpun perbuatan  mereka  itu  sendiri  tidak memuat  semua    anasir-anasir  peristiwa pidana tersebut. Persoalan  pokok  dalam  ajaran penyertaan, ialah : a.  Pertama,  mengenai  diri  orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan  yang  bagaimanakah    dan atau yang bersikap batin  bangaimana yang  dapat    dipertimbangkan    dan  di tentukan sebagai terlibat atau bersangkut paut  dengan  tidak  pidana yang  di  wujudkan  oleh  kerja  sama lebih  dari  satu  orang,  sehingga  dia patut di bebani tanggungjawab pidana dan pidana. b.  Kedua mengenai tanggungjawab pidana  yang  di  bebankan  masing- masing  ialah  persoalan  mengenai apakah  mereka  para  peserta  yang terlibat itu akandipertanggungjawabkan yang sama ataukah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda  sesuai  dengan  kuat  tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang  mereka  lakukan  terhadap terwujudnya tindak pidana. Dari  dua  jawaban  permasalahan tersebut,  dapat  di  tentukan  berat ringanya  tanggung  jawab  dari  pembut- pembuat  peserta  sesuai  dengan  andil dari yang telah apa yang di perbuat bagi terwujudnya tindak pidana.
Pelaku  Korupsi  Dana  Hibah  APBD dalam penyelenggaraan adalah Sekretaris  dan  Bendahara  Pembantu KPU  Kab.  Pakpak  Bharat  Dan  juga beberapa  komisioner  KPU  lainnya    yang ikut terlibat di dalamnya yang di lakukan penyidikan secara terpisah.
Akibat  perbuatan  Terdakwa I.
HASANUDDIN  LINGGA , S.Sos .  Selaku kuasa  pengguna  Anggaran  (KPA)  Atan langsung  bendahara  Pembantu  di Sekretariat  Komisi  Pemilihan  umum Kab.Pakpak  Bharat  dan  Terdakwa II.
AHGIA  SIKETTANG selaku  bendahara pembantu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.471.945.000,00 (Empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). 1)  Jumlah uang yang telah di cairkan  pemkab  Pakpak  Bharat dan  telah  di  terima  oleh  KPU Kab.  Pakpak  Bharat  (  sesuai SP2D No.00359/LS- BAN/tanggal  23  April  2014)  Rp 691.800.000,00 2).  Nilai Relalisasi Pembayaran/ Penggunaan Dana berdasarkan kegiatan yang sebenarnya dilakukan Rp 214.215.000,00 3).  Selisih (1) – (2) = Rp 477.585.000,00 4).  Pajak-Pajak  yang  telah  di  pungut dan di setor ke kas Negara PN Rp 3.280.000,00 + Ph Rp   2360.000,00  =  Rp 5.640.000,00 5).  Kerugian Keuangan Negara :/Daerah (5+3-4) =Rp 471.945.000,00 PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN  KORUPSI  DANA  HIBAH APBD DALAM PENYELENGARAAN SOSIALISASI PEMILU A.  Posisi Kasus Bahwa  pada  tanggal  10  februari 2014, Remigo Yolanda Berutu, MBA.selaku  Bupati  Pakpak  Bharat, bertindak  untuk  dan  atas  nama Pemerintah  Kabupaten  Pakpak  Bharat menandatangani naskah perjanjian Hibah. B.  Dakwaan Jaksa Primair  : Atas  pebuatan  kedua  terdakawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999  tentang  pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan  UU  Nomor  20 Tahun  2001  jo  pasal  55  ayat  (1)  ke-1e KUHPidana.
Subsidair  : Pasal  3  jo  pasal  18  ayat  (1)  huruf  b,Ayat (2),(3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  Undang-Undang  No.20
Tahun  2001  jo  pasal  55  Ayat  (1)Ke-1e KUHPidana.
C.  Pertimbangan Hakim Menimbang,  bahwa  dengan  di terimanya  dana  hibah  oleh  komisoner pemilihan  umum    (KPU)  Kab.Pakpak Bharat    sejumlah  Rp.  220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) . Menimbang  bahwa  penuntut  umum dan dakwaan primair selain mencantumkan  pada  pasal  2  UU  No.31 tahun  1999  sebagaimana  telah  dirubah dengan  UU  No.tahun  2001  yang  juga mencantumkan  pasal  55  ayat  (1)  ke  -1 KUHP tersebut. D. Analisis Kasus Berdasarkan putusan hakim kepada  kedua  terdakwa  tersebut  di  atas maka penulis berpendapat bahwa sudah sesuai  unsur    Pertangggungjawaban pidana        yang  di  pertanggungjawabkan oleh  kedua  terdakwa,  akan  tetapi  tidak sependapat  atas  penerapan  hukum dalam segi hukumanan yang di jatuhkan kepada  kedua  Terdakwa    karena  salah satunya  faktor  masih  ada  korupsi  di Indonesia dari segi hukuman yang terlalu ringan    tidak  sesuai  dengan  tujuan  dari pemberantasan  tindak  pidana  korupsi sendiri.  Seharusnya  hakim    memberikan hukuman  yang  memberatkan  kepada kedua  pelaku.  Bahwa  hukuman  yang  di jatuh  kepada    Kedua  pelaku  tindak
pidana korupsi tidak sesuai dengan cita- cita tujuan pemberantas kororupsi. Walaupun  sudah  membebankan hukuman  uang  pengganti  yang  di kembalikaan  kepada  negara  masih  saja belum  cukup.    Menurut  Pemahaman penulis  selain  memberikan  hukuman yang  memberatkan  juga  menyita  aset- ase  pelaku  tindak  pidana  korupsi    dari hasil perbuatannya.
KESIMPULAN DAN SARAN A.  Kesimpulan 1.  Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu  diatur didalam  undang-undang  No.  31 tahun  1999  sebagaimana  diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan hibah APBD dalam penyelenggaraan Sosialisasi pemilu  diatur  di  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.14 Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  atas  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2011  tentang Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah). 2.  Pertanggungjawaban pidana korupsi  dana  hibah  APBD  dalam penyelenggaraan sosisalisasi pemilu  di  KPU  Kab.Pakpak  Bharat sudah sesuai dengan rasa keadilan yang  yang  di  terima  oleh  kedua terdakwa  dimana  selain  kedua terdakwa juga beberapa Komisioner  KPU  lainnya  ikut  di tersangkakan  oleh  Penyidik  tetapi dari segi hukuman yang meringankan  tidak  sesuai  dengan cita-cita  tujuan  pemberantasan korupsi di Indonesia. 3.  Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan korupsi dalam  penyelenggaraan  sosialisasi pemilu  di  KPU  Kab.Pakpak  Bharat sudah  sudah  sesuai  dimana perbuatan  kedua  pelaku  adalah
perbuatan  melawan  hukum  yang ikut  serta  dalam  penyelewengan keuangan negara. B.  Saran 1.  Untuk meminimalisir atau menghilangkan  perbuatan  tindak pidana  korupsi  di  Indonesia,  perlu dihilangkan  pidana  paling  sigkat yang  terdapat  didalam  UU.Nomor 20  tahun  2001  tentang    Tindak pidana  korupsi  karena  hal  ini sering  di  gunakan  oleh  Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. 2.  Pertanggungjawaban pidana korupsi  Dana  hibah  APBD  sudah tepat  di    Pertanggungjawaban pidananya  sudah  terpenuhi  sesuai dengan perbuatannya tetapi penerapan  hukum  tersebut  belum membuat  efek  jera  terhadap pelaku. 3.  Hakim harus meniadakan pertimbangan-pertimbangan hukum  yang  meringan  hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Evihartanti  ,(2005),  Tindak  Pidana Korupsi , Jakarta, Sinar grafika Martiman Prodjohamidjojo,(2001), Penerapan  Pembuktian  Terbalik dalam  Delik  Korupsi,  Bandung, Mandar Maju . Chairul Huda,(2006) Dari Tiada Pidana  Tanpa  kesalahan  Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana Predana Media.  Roeslan Saleh, (1999), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidan, Jakarta, Aksara Baru Soerjono Sukanto, Pengantar   Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, (2013), Penelitian Hukum Normatif, Jakarta,PT RajaGrafindo Persada. Adami Chazawi, (2017), Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers R.Wiyono, (2005) Pembahasan Undang-undang pemberantasan tindak  pidana  korupsi,  Jakarta Sinar Grafika, Surahmin dan suhandi cahaya, (2011), Strategi dan Teknik Korupsi,  Jakarta.Sinargrafika,  Lilik Mulyadi, (2007) Tindak Pidana Korupsi  di  Indonesia  Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Bandung, PT.Alumni. Rodliyah  dan  Salim  HS,  (2017), Hukum  Pidana  Khusus,  Depok, Raja Grafindo Persada Kristian  dan  Yopi  Gunawan,(2015), Tindak Pidana Korupsi , Bandung Refika   Aditama. Mulady  dan  Dwipriyatno,  (2010), Pertanggungjawaban pidana korporasi, Jakarta , Kencana Prenadamedia Group. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana PT.Reneka Cipta,1994. Teguh Prastyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012. Adami  Chazawi,  Pelajaran  Hukum Pidana,    Jakarta  Rajawali  Pers, 2016. B.  Undang-undang Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.14 Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan Mendagri No.32 Tahun  2011  Tentang  Pedoman Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Undang-Undang  Nomor.1  Tahun  2014 tentang pembendaharaan negara. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun 2015  tentang  pengelolaan  keuangan daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.13 tahun  2006  sebagaimana  diubah dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  No.59  tahun  2007  tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah. C.  Internet .https://www.sepengetahuan.co.id/peng ertian-korupsi-menurut-para-ahli- bentuk-faktor-      penyebab-ciri-ciri- dampak-cara mengatasi-korupsi.di akses pada tanggal 17/11/2018. https://www.gosumut.com/berita/baca /korupsi-dana-hibah-5-komisioner- kpu-pakpak-bharat-           divonis-1- tahun-6-bulan-penjara  di  akses  pada tanggal 16/11/2018. https://auditorberbagi.wordpress.com/ 2017/05/09/buktipertanggungjawab an-hibah-yang- bersumber-dari-apbd- untuk-pelaksanaan-pilkada- serentak/akses pada tanggal 15/08/2018.