Representasi  Kepemimpinan  Klebun  Perempuan  di  Madura:

## Upaya Menuju Kepemimpinan Perempuan Mandiri
Aminah Dewi Rahmawati 1 & Kuntum Chairum Ummah Universitas Trunojoyo

## Abstract
Women's involvement in politics continues to be  encouraged along with efforts to strengthen gender equality  in  various  fields.  The  field  of  politics  and  leadership  for  women  is  still  unfinished  at  the practical level, especially at the base of society which still has a very strong patriarchal culture. This can  be  seen  from  the  low  representation  in  quantity  and  substance.  At  the  village  community  level, gender equality in politics and leadership still leaves issues that hinder women's participation in this sector. Madura is an area where patriarchal culture is very strong. The sustainability of the institutional order of society is dominated by men, including political and leadership institutions. Along with the changes  in  village  leadership  in  Madura,  currently  there  has  been  a  change  with  the  emergence  of several  women  as  leaders  in  Madura  villages.  The  purpose  of  this  article  is  to  uncover  the representation of klebun women to become independent leaders out of the patriarchal domination that arises from dynastic systems. This is motivated by the  number of female klebun in Madura who still have kinship ties with the previous klebun. The position of klebun (village head) in Madura has become an  arena  for  building  political  dynasties.  By  using  representation  indicators  and  Max  Weber's leadership  model  as  well  as  a  qualitative  approach,  the  problem  formulation  will  be  analyzed  and presented  in  depth.  The  results  of  this  study  will  show  several  models  of  women's  representation  in village leadership: first, Klebun women are able to present leadership in the village. Second, the efforts made by klebun Perempuan in realizing independent women leaders.

## Keywords: representation, leadership, klebun Perempuan

## Abstrak
Keterlibatan perempuan dalam bidang politik terus dipacu seiring dengan upaya penguatan kesetaraan gender  di  berbagai  bidang.  Bidang  politik  dan  kepemimpinan  bagi  perempuan  masih  belum  selesai ditataran  praktik  terutama  pada  basis  masyarakat  yang  masih  memiliki  kultur  patriarki  yang  sangat kental.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  representasi secara  kuantitas maupun substansi yang masih  rendah. Pada tingkat masyarakat desa kesetaraan gender di bidang politik dan kepemimpinan masih menyisakan persoalan-persoalan  yang  menghambat  lajunya  partisipasi  perempuan  di  sektor  ini.  Madura  sebagai wilayah  dengan  kultur  patriarki  yang  sangat  kental  memiliki  tatanan  kelembagaan  masyarakat  yang didominasi  laki-laki,  termasuk  didalam  lembaga  politik  dan  kepemimpinan.  Seiring  perubahan kepemimpinan desa di Madura, saat ini sudah menampakkan perubahan dengan munculnya beberapa perempuan sebagai pemimpin di desa-desa Madura. Tujuan dari artikel ini akan membongkar tentang representasi dari klebun (kepala desa) perempuan untuk dapat menjadi pemimpin yang mandiri keluar dari  dominasi  patriarki  yang  muncul  dari  sistem-sistem  dinasti.  Hal  ini  dilatarbelakangi  dengan banyaknya klebun perempuan  di  Madura  yang  masih  memiliki  ikatan  kekerabatan  dengan klebun sebelumnya. Kedudukan klebun di Madura menjadi ajang untuk membangun dinasti politik. Dengan menggunakan  indikator representasi dan model kepemimpinan Max Weber serta pendekatan kualitatif rumusan  masalah  akan  dapat  dianalisis  dan  dipaparkan  secara  mendalam.  Hasil  dari  kajian  ini  akan menunjukkan  beberapa  model  representasi  perempuan  dalam  kepemimpinan  desa  yaitu  pertama, perempuan  mampu  mempresentasikan  kepemimpinan  di  desa.  Kedua,  upaya    yang    dilakukan  oleh klebun perempuan dalam mewujudkan pemimpin perempuan yang mandiri.
Kata Kunci: representasi, kepemimpinan, klebun perempuan
1 aminah.rahmawati@trunojoyo.ac.id

## Pendahuluan
Pembangunan  yang  terus  menerus  dilakukan  paska  kemerdekaan  merujuk  pada  upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua bidang. Dalam bidang politik pembangunan merujuk  pada    upaya  untuk  terus  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  terutama  bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Salah satu kelompok terpinggirkan yang partisipasi politik masih rendah adalah kelompok perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik  angka  partisipasi  perempuan  di  parlemen  tahun  2021  dari  34  provinsi  yang  ada  di Indonesia  hanya  satu  provinsi  yang  melampaui  target  kuota  30  persen,  yaitu  Kalimantan Tengah.  Sementara  itu,  di  tataran  nasional,  angka  keterwakilan  perempuan  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  dalam  tiga  Pemilu  belum  menunjukkan penguatan  yang  permanen.  Hal  ini  dapat  dilihat    dalam  capaian  persentase  perempuan  di Parlemen yang masih fluktuatif, yaitu 17,9 persen pada periode 2009-2014, 17,3 persen pada periode 2014-2019, dan 20,5 persen pada periode 2019-2024. Padahal secara regulasi upaya mendorong  partisipasi  perempuan  sudah  dilakukan  sejak  pemilu  2004  dengan  model affirmative action .
Pada tingkat Kepala Daerah hingga Kepala Desa partisipasi perempuan lebih sedikit, saat ini jumlah kepala daerah perempuan yang masih menjabat hingga 2023 dan 2024 hanya 24 orang atau sekitar 4 persen. Sedangkan dalam ranah desa berdasarkan data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigran, dari jumlah seluruh desa di Indonesia sebanyak  81.686  desa,  jumlah  perempuan  yang  menjadi  kepala  desa  hanya  3.186.  Artinya, jumlah  kepala  desa  perempuan  hanya  3,9  persen.  Padahal  upaya  mendorong  partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa telah dibuka sejak disahkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- Undang Desa memberikan tiga paradigma baru tentang  tata kelola desa yaitu, pertama,    partisipasi  warga  untuk  terlibat  dalam  tata  kelola  desa,  kedua,  musyawarah  desa sebagai ruang partisipasi warga, ketiga, alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk desa.
Di  sisi  lain  persoalan  atas  partisipasi  perempuan  dalam  politik  secara  substansi  masih meninggalkan  catatan  yang  menunjukkan  angka  kuantitatif  belum  selaras  dengan  substansi peran  dan  fungsi  jabatan-jabatan  politik  yang  diemban  perempuan.  Keterlibatan  perempuan dalam  politik  masih  menunjukkan  adanya  relasi  dengan  dinasti  politik  yang  seringkali menunjukkan  bahwa  perempuan  menjadi  alat  kepentingan  bagi  dinasti  tertentu,  efek  yang ditunjukkan  dengan  adanya  model  ini  adalah  kemandirian  perempuan  dalam  posisi  jabatan hanya  sebagai  simbol.  Selain  itu  di  beberapa  daerah  berdasarkan  Indeks  Inovasi  Daerah pemimpin  perempuan  masuk  dalam  kategori  kurang  inovasi.  Pada  keterampilan  praktis perempuan masih kurang dalam melakukan komunikasi politik (Laili,2019). Hingga beberapa pemimpin  perempuan  terlibat  dalam  tindakan  korupsi  dari  tingkat  tersangka  hingga  sudah terpidana. Deretan catatan kelam perempuan dalam ranah politik menyebabkan kepercayaan terhadap ketangguhan perempuan dalam ranah politik terus dipertanyakan.
Dalam  tataran  praktek  model  kepemimpinan  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  cara seseorang memperoleh kekuasaan tersebut. Lebih lanjut Weber menjelaskan dalam bukunya Economie  et  Societe  (1995),  Weber  menjelaskan  tiga  bentuk  model  kepemimpinan  yaitu, pertama adalah dominasi tradisional yang sumber legitimasinya berupa ciri sakralitas tradisi yang melekat padanya. Weber memasukkan kekuasaan patriarkhis di tengah-tengah kelompok penghuni  ruang domestik serta kekuasaan yang dimiliki oleh para tuan tanah ditengah-tengah masyarakat  feodal.  Kedua  dominasi  kharismatik,  dominasi  ini  bersumber  dari  kemampuan
seseorang  yang  memiliki  personalitas  tertentu    dan  dikarunia  aura  khusus.  Pemimpin kharismatik  memiliki  kemampuan  untuk  meyakinkan  serta  mobilisasi  massa  dan  hal  ini menjadi  kekuatan  dalam  kekusaannya.  Kemampuan  ini  didapat  dari  faktor  emosional  yang mampu dan berhasil dibangkitkan, dipertahankan, dan dikuasainya. Kekuatan dominasi yang ketiga  disebut  dominasi  legal-rasional  yang  bertumpu  pada  kekuatan  hukum  formal  dan impersonal. Kekuasaan ini tidak terletak pada kekuatan personal, akan tetapi pada hukum legal yang mengatur tentang fungsi dari suatu kekuasaan tertentu. Model dominasi ini berkembang pada masyarakat modern, seluruh bentuk kekuasaan didasarkan pada kompentensi, rasionalitas pilihan,  dan  bukan  pada  kekuatan  irrasional  atau  emosional.  Dalam  tatanan  dominasi  legal rasional keberlangsungan kekuasaan berdasarkan pada kepatuhan terhadap kitab hukum ( code ) fungsional.
Pemimpin  di  tingkat  desa    dalam  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  memiliki  tugas menyelenggarakan  Pemerintah  Desa,  melaksanakan  pembangunan  Desa,  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Secara umum tugas Kepala Desa tidak hanya  pada  tugas  formal  yang  tertuang  di  Undang-Undang.  Kepala  Desa  di  Madura  juga dituntut menjalankan peran-peran sosial (Elly Touwen-Bouwsma, 1989). Peran sosial Kepala Desa  seringkali  dalam  praktiknya  menjadi  ukuran  keberhasilan  kepemimpinan  di  desa  yang mengalahkan  tugas  pokok  dalam  undang-undang  (Rahmawati,  2021).  Mintzberg  (2004) menjelaskan bahwa pemimpin memiliki peran yang terbagi menjadi tiga sifat yang meliputi (1) peranan  yang  bersifat  interpersonal.    Peran  ini  meliputi  tugas-tugas  kepemimpinan  yang mengarah  pada  peran  kepala  desa  sebagai figurehead , leader dan  komunikator.    Peran figurhead dijalankan kepala desa dalam  bentuk kemampuan mengemban tugas-tugas resmi dalam  undang. Leader adalah  peran  kepala  desa  yang  berfungsi  sebagai    penggerak  yang mampu memberikan motivasi terhadap bawahan melalui kecapakan komunikasi sehingga akan terbentuk  team  work  yang  Tangguh  dalam  pemerintahan  desa.  Komunikator  akan  berperan penting ketika kepala desa berfungsi sebagai  penghubung dalam upaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak. (2) Peranan yang bersifat Informasional yang lebih mengarah kepada proses seseorang menerima dan menyampaikan informasi sehingga seorang pemimpin mampu berperdan sebagai pemonitor, dissiminator dan juru bicara. Terakhir adalah (3) peranan sebagai pengambil  keputusan.  Pemimpin  adalah  sosok  yang  memiliki  kewenangan  untuk merencanakan,  memutuskan  dan  melaksanakan  program  serta  kebijakan-kebijakan  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desanya.  Kemampuan  ini  akan  sangat didukung oleh kemampuan kepala desa yang berani mengambil keputusan-keputusan.
Di Madura keterlibatan perempuan dalam ranah politik terbilang masih rendah. Periode (2019-2024) jumlah perempuan yang ada di  parlemen hanya terdapat  di  dua kabupaten dari empat  Kabupaten  yang  ada  di  Pulau  Madura  yakni  Kabupaten  Sumenep  dan  Kabupaten Bangkalan yang jumlahnya kurang dari 7 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tingkat desa,  seluruh  kabupaten  di  Madura  sudah  muncul  kepala  desa  perempuan.  Di  Kabupaten Bangkalan sampai tahun 2022 jumlah Kepala Desa perempuan sebanyak 11 orang. Lahirnya kepemimpinan desa di Madura lebih dominan dipengaruhi oleh faktor dinasti (Hidayati,2015). Kepentingan untuk meneruskan kekuasaan pada keluarga  di Madura melahirkan pencalonan perempuan  dalam  kompetisi  pemilihan  kepala  desa.  Pemilihan  kerabat  perempuan  sebagian besar jatuh pada istri atau anak yang dipilih untuk meneruskan jabatan suami atau ayah. Pilihan ini  dilakukan  dengan  orientasi  bahwa,  pertama  Kekuasaan  akan  tetap  ada  dalam  lingkup
kekerabatan, kedua kekuasaan kepala desa di  Madura memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang  memiliki prestige yang  tinggi,  ketiga  perempuan  adalah  sosok  yang  berada  dalam kekuasaan laki-laki sehingga akan mudah “diambil alih” kekuasaan sebagai kepala desa.
Upaya melanggengkan kekuasaan kepala desa yang  dalam masyarakat Madura disebut klebun yang  merupakan    pemimpin  di  wilayah  desa.  Desa,  bagi  masyarakat  Madura  tidak hanya sebagai  bagian kelompok atas dasar administratif saja, akan tetapi  menunjukkan juga sebagai  kesatuan  sosial  kecil  yang  didasarkan  pada  hubungan  kekeluargaan  dan  hubungan teritorial. Seperti desa pada umumnya, desa di Madura dipimpin oleh klebun dengan di bantu oleh Carik, serta perangkat lainnya. Perangkat pemerintahan desa di Madura sebagian  adalah orang – orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kekuatan hubungan kekeluargaan dalam mengelola  desa,  menjadikan  proses  pemerintahan  dikelola  dengan  pragmatis  dan  kurang memenuhi  standar  pemerintahan  sebagaimana  tercantum  dalam  perundang  –undangan. Disamping itu pengelolaan desa secara kekerabatan ini menjadi sarana ‘kaderisasi’ secara tidak langsung bagi anggota keluarga yang nantinya akan dijagokan dalam pemilihan kepala desa berikutnya.  Kepala desa merupakan jabatan yang dipilih langsung oleh masyarakat, akan tetapi siapa  yang  berkuasa  seringkali  tidak  jauh  dari  hubungan  kekerabatan  dengan  kepala  desa sebelumnya.  Jabatan kepala desa di Madura, bukanlah pada kapasitas intelektual, akan tetapi pada  kekuatan  ekonomi  dan  sosial  yang  dimiliki  seseorang.  Biaya  yang  besar  pada  proses pencalonan  merupakan  modal  yang  harus  dibayar  oleh  calon.  Sedangkan  kedudukan  sosial yang dimiliki oleh calon, akan mendukung bagi kekuatan calon ketika menghadapi calon yang lain.  Kenyataan ini, memberi kesimpuan pada Elly Touwen-Bouwsma (dalam Jonge, 1989) bahwa    demokratisasi  yang  menjadi  landasan  semangat    penyelenggaraan  pemilihan  kepala desa di Madura hanyalah semu belaka, hal ini dapat dilihat bahwa mereka yang mencalonkan bukanlah dari sembarang orang , akan tetapi hanya mereka yang memiliki kedudukan ekonomi, kekayaan serta pengaruhlah yang bisa mencalonknan. Bahkan ada kekuatan lain yang berbicara dalam pemilihan kepala desa di Madura, yaitu peran dari komunitas remo .  Komunitas remo tidak hanya menggambarkan solidaritas sosial bagi masyarakat Madura, akan tetapi kekuatan serta kekerasan akan berlaku dalam penyelesaian masalah-masalah di Madura termasuk dalam pemilihan kepala desa. Beberapa kasus pemilihan klebun di Madura berakhir dengan tragedi carok .
Pada situasi yang sulit beberapa klebun perempuan mampu menunjukkan jati diri sebagai pemimpin  desa  yang  mampu  merepresentasikan  kepemimpinan  perempuan  dengan  gaya kepemimpinan perempuan. Upaya menjadi pemimpin perempuan dalam  ruang-ruang dinasti dan  patriarki  menjadi  kajian  menarik  yang  membongkar  lapisan-lapisan  kekuatan  fisik, emosional  dan  sosial  perempuan  sebagai klebun mandiri.  Penelitian  ini  berupaya  untuk mengupas  persoalan  tentang  representasi  kepemimpinan klebun perempuan  di  Madura. Kemampuan  perempuan  Madura  dalam  menjalankan  kepemimpinan  di  desa  merupakan fenomena  menarik  di  tengah  kekuatan  patriarki  yang  sangat  kental.  Selain  itu,  upaya menjalankan kepemimpinan secara mandiri dari kuatnya pengaruh kerabat hingga persoalan sosial  yang  patriarki  menjadi  fakta  yang  harus  terus  digali  dengan  segala  kekhasan  kultur masyarakat Madura.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Lexy  J.  Moleong  (2014) mengungkapkan  metode  kualitatif  bertujuan  untuk  memahami  fenomena  yang  dialami  oleh subjek  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  penggunaan  metode  kualitatif  ditujukan  untuk menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain-lain secara keseluruhan berkaitan dengan fenomena kepemimpinan perempuan Madura di tingkat pemerintahan desa. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus merupakan penelitian yang menguraikan penjelasan secara menyeluruh mengenai aspek seorang individu, suatu  kelompok, suatu  organisasi  sehingga pada  penelitian tersebut  peneliti  harus mengolah sebanyak  mungkin  data  mengenai  subjek  yang  diteliti  (Mulyana,  2018).  Studi  kasus  yang dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kasus  eksploratif  yang    bertujuan  untuk mengeksplorasi fenomena yang belum diketahui secara mendalam dalam suatu kasus. Adapun tahapan studi kasus dalam penelitian ini  diuraikan sebagai berikut :
1. Pemilihan kasus dengan memilih objek kepemimpinan klebun perempuan di Madura;
2. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara  terhadap klebun perempuan;
3. Analisis data dilakukan setelah data terkumpul dengan mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola;
4. Perbaikan ( refinement ) dengan melakukan wawancara kembali pada narasumber yang sama sebagai penyempurnaan atau penguatan (reinforcement) data baru. Pengumpulan data  baru  mengharuskan  peneliti  untuk  kembali  ke  lapangan  dan  barangkali  harus membuat  kategori  baru, data baru tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori  yang sudah ada;
5. Penulisan laporan.

## Hasil dan Pembahasan
Kabupaten  Bangkalan  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  ada  di  Pulau  Madura. Secara geografis Bangkalan menjadi pintu gerbang masuk ke Pulau Madura melalui darat dan laut. Melalui darat Pulau Madura tersambung dengan Pulau Jawa dengan Jembatan Suramadu, sedangkan  melalui  Laut  Madura  tersambung  dengan  pulau-pulau  lain  melalui  beberapa pelabuhan diantaranya Pelabuhan Kamal yang menyambungkan Pulau Madura dengan Jawa. Secara  jarak  Kabupaten  Bangkalan  dengan  Kota  Surabaya  saat  ini  sudah  tersambung,  akan tetapi masih banyak memiliki perbedaan dalam banyak bidang.
Kehidupan masyarakat Madura masih kental dengan nilai-nilai tradisi. Bapa Babhu Guru Rato adalah salah satu nilai yang masih dijunjung oleh masyarakat. Kedudukan ayah, ibu, guru ( kiai ) hingga pemimpin pemerintah sangat dijunjung tinggi, hal ini masih melandasi pemikiran dan  praktik  kehidupan  sehari-hari  bagi  masyarakat  Madura.  Pada  kenyataannya kiai dalam masyarakat Madura memiliki kedudukan yang sangat strategis, mereka tidak hanya dijadikan sumber rujukan dalam bidang keagamaan ,akan tetapi dalam kehidupan ekonomi, sosial, serta politik  kyai  memiliki  kedudukan  dan  peran  yang  sangat  penting  di  Madura.  Kepemimpinan dengan model monomorphic masih menjadi ciri dalam kepemimpinan di Madura. Kiai tidak hanya sebagai pemimpin agama , akan tetapi  kepemimpinan model ini menempatkan posisi kiai  juga    pada  posisi  kepemimpinan  politik  lokal  dari  tingkat  desa  sampai  kabupaten  di
wilayah  Madura.  Kekuatan  kultural  yang  dimiliki  kiai,  menyebabkan  ketergantungan masyarakat Madura yang sangat luar biasa terhadap keberadaan sosok kiai. Dengan kekuatan inilah, maka ketika kiai ikut berkompetisi  secara politik baik  secara langsung maupun tidak langsung, maka mereka akan mudah memenangkan kompetisi itu. Di sisi lain kekuatan selain kiai  bersumber  dari  kalangan  yang  dekat  dengan    kekerasan.  Pada  masyarakat  Madura tergambarkan dalam kelompok masyarakat yang dinamakan blater. Blater memiliki peranan penting dalam dominasi kekuasaan di Madura. Mereka menjadi simbol kekuatan bagi setiap calon  dalam  sebuah  ajang  pemilihan  pemimpin  lokal  di  Madura. Blater dalam  pandangan Abdur Rozaki (2004) merupakan orang yang memiliki kepandaian dalam hal olah kanuragan, terkadang disertai pula dengan ilmu kekebalan dan kemampuan magis yang menambah daya kharismatis.  Menurut  Abdur  Rozaki  (2016),  kemunculan blater berasal  dari  kekuatan  non keagamaan yang mencerminkan instrumen kekerasan, mereka berasal dari orang – orang yang menang dalam peristiwa carok, terlibat dengan jaringan kumpulan remoh blater , sabung ayam, kerapan sapi, dan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan lintas kelompok sosial, sehingga jaringan yang dimilikinya  sangat luas termasuk di dalamnya jaringan dalam dunia kriminalitas. Keberadaan mereka telah mewarnai ruang-ruang politik lokal di Madura, tidak hanya dalam peran – peran layar belakang akan tetapi sudah pada posisi – posisi formal seperti kepala desa atau klebun.
Dalam pandangan masyarakat Madura kedudukan perempuan ditunjukkan dengan posisi ibu yang menjadi sosok untuk dipatuhi dan dihormati. Posisi perempuan menjadi bagian dari “harta” yang berharga hingga menjadi bagian dari harga diri yang patut untuk dipertahankan. Penghormatan ini berlaku pada peran-peran  perempuan dalam keluarga seperti ibu, saudara perempuan  hingga  istri.  Pada  ranah  publik  Tatik  Hidayati    (2015)  menyebut  perempuan Madura  menjadi  sosok  yang  aktif  dalam  kegiatan  sosial  keagamaan.  Sedangkan  pada  ranah kekuasaan sampai di desa-desa laki-laki masih sangat dominan.
Memasuki  paska  reformasi,  terjadi  perubahan  representasi  perempuan  dalam kepemimpinan desa di  Madura.  Perempuan mulai  dicalonkan hingga terpilih  sebagai  kepala desa.  Secara  bertahap  jumlah  kepemimpinan  di  desa  semakin  bertambah.  Data  dari  Dinas Pemberdayaan  dan  Pemerintah  Desa  Kabupaten  Bangkalan  pada  tahun  2022  jumlah  kepala desa  perempuan  di  Bangkalan  berjumlah  11  orang  dari  281  jumlah  desa  dan  kelurahan  di Kabupaten Bangkalan.

## Tabel 1. Data Kepala Desa Perempuan di Kabupaten Bangkalan
No Nama Kepala Desa Desa yang Dipimpin 1. Sumiani Desa Bilaporah Kecamatan Socah 2. Hotibah Desa Tagungguh Kecamatan tanjung Bumi 3. Musriyah Desa Karang Asem Kecamatan Klampis 4. Ulfatin Anisah Desa Klampis Barat Kecamatan Klampis 5. Musarofah Desa Tunagara Timur Kecamatan Sepuli 6. Yumi Ida Desa Blateran Kecamatan Galis 7. Hamriyah Desa Lantek Timur Kecamatan Galis
8. Suaibah Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar 9. Siti Fadhilah Desa Pocong Kecamatan Tragah 10 Siti Rohmah Desa Jaddung Kecamatan Tragah 11. Maesaroh Desa Bancang Kecamatan Tragah
Masuknya  perempuan  sebagai  Kepala  Desa  di  Kabupaten  Bangkalan  dapat  dikategorikan menjadi tiga, yaitu:
1. Kepala Desa perempuan ditunjuk oleh Bupati sebagai PJ Kepala Desa. Pada waktu PJ Kepala Desa berakhir maka PJ mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan terpilih
2. Kepala Desa Perempuan terpilih untuk menggantikan kerabat yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir. Mekanisme ini disebut PAW (Pergantian Antar Waktu)
3. Kepala Desa terpilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Desa secara langsung.
Yang  menarik  dari  keberadaan klebun perempuan  di  Kabupaten  Bangkalan  adalah  apapun mekanisme yang menyebabkan yang kepala desa perempuan terpilih, sebagian besar memiliki latar  belakang  kekerabatan  dengan  kepala  desa  sebelumnya.  Hal  ini  menunjukkan  kuatnya dinasti  kekuasaan  yang  ada  di  desa-desa.  Sebagai  bagian  wilayah  pedesaan  kekuatan patrimonial masih kuat didukung dengan budaya patriarki yang masih berlangsung.
Budaya patriarki telah mempengaruhi persepsi dan pemaknaan  politik dan kekuasaan. Kekuasaan dan politik  menjadi melekat pada sosok laki-laki. Pemikiran dan praktik patriarki telah melanggengkan kekuasaan ada di tangan laki-laki.   Kebutuhan kepemimpinan dimaknai sebagai bagian dari upaya penjagaan fisik seperti pemenuhan kebutuhan pangan dan keamanan. Dalam konstruksi tersebut, maka ketika kehadiran perempuan ada dalam ranah kepemimpinan desa  maka  masyarakat  merasa  sangsi  akan  kemapuan  perempuan  melaksanakan  tugas-tugas kepala  desa.  Di  sisi  lain  latar  belakang  posisi    keluarga  dari  kepala  desa  perempuan  yang menjadi  tokoh  di  masyarakat  menjadikan  perempuan  dipandang  sebagai  simbol  sedangkan kekuasaan sebenarnya ada di tangan kerabatnya. Dalam situasi ini secara umum keberadaan kepala desa perempuan di Bangkalan dapat dipilah menjadi dua, Pertama kategori Kepala Desa Mandiri.  Kepala  desa  perempuan  berusaha  untuk  memahami  dan  melaksanakan  tugas-tugas kepala  desa.  Kedua,  Kepala  desa  yang  menyerahkan  semua  atau  sebagian  tugas-tugasnya kepada kerabat laki-lakinya Klebun perempuan mandiri menunjukkan representasi,
1. Pertama  dalam  tataran  tugas  formal klebun perempuan  telah  memahami  tugas  dan wewenang  sebagai  pemimpin.  Upaya  ini  dilakukan  agar  tugas  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  dapat  diselesaikan  secara  tuntas  dalam  periode jabatannya. Pada peran ini Kepala Desa Perempuan di Madura dapat menggali  masalah yang  dihadapi  warganya.  Melalui  pengamatan  kepala  desa  menemukan  persoalan  desa yang sifatnya massif. Kepala Desa Bancang menginisiasi pembangunan polindes di Desa Bancang karena melihat fasilitas bagi ibu hamil dan anak kurang memadai di desa. Kepala Desa Tagungguh melihat kesadaran hukum warga masyarakat yang masih rendah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tanah, yang seringkali berakhir dengan carok. Solusi yang dimunculkan adalah pendekatan kesadaran hukum dengan terus menerus melakukan edukasi  kepada  masyarakat  untuk  menggunakan  hukum  positif  dalam  menyelesaikan
sengketa  tanah.  Upaya  ini  berhasil  dengan  berkurangnya  konflik  tanah  yang  berakhir dengan carok.
2. Kedua  pada  tataran  tugas  secara  sosial, klebun perempuan  memenuhi  tuntutan-tuntutan masyarakat  terhadap  fungsi  kepala  desa  yang  mampu  menjaga  keamanan,  hadir  dalam kegiatan warga hingga cepat dalam membantu masalah yang dihadapi warga. Tugas ini mampu  diselesaikan  oleh  Kepala  Desa  Perempuan.  Kepala  Desa  Tagungguh  menjadi pemimpin  yang  dikenal  warga  sebagi  ibu  yang  mampu  melakukan  gerak  cepat  dalam menyelesaikan  kesulitan  warga  terutama  di  bidang  ekonomi.  Keberhasilan  ini menumbuhkan  kepercayaan  masuyarakat  bahwa  pemimpin  perempuan  mampu menyelesaikan persoalan sosial ekonomi. Di Desa Tagungguh awal mula kepemimpinan perempuan  “diuji”  dengan  hilangnya  sapi  warga.  Kepala  Desa  Perempuan  diuji  untuk dapat  menemukan  secara  cepat  dan  tepat  pelakunya.  Dalam  jagka  waktu  yang  singkat dengan kemampuan negosiasi dan relasi sapi warga yang hilang dapat ditemukan. Contoh keberhasilan dari kemampuan perempuan dalam menyelesaikan tugas diluar tugas pokok menjadi sumber kepercayaan kepada klebun perempuan
3. Dalam relasi dengan keluarga, klebun perempuan berani melakukan negosiasi untuk peran- peran publik. Dalam kapasitas sebagai Istri, seringkali kebebasan untuk bertemu dengan laki-laki  seringkali  mendapatkan  hambatan.  Hal  ini  tentu  menghambat  tugas  sebagai kepala desa. Pada prosesnya Kepala desa perempuan dapat melakukan negosiasi dengan suami. Keberhasilan ini menjadikan kepala desa perempuan dapat hadir di forum laki-laki, menemui tamu laki-laki dalam tugasnya sebagai kepala desa
Karakteristik klebun perempuan  mandiri  ditengan  kultur  patriarki  yang  menyangsikan kepemimpinan  serta  kuatnya  ikatan  kepentingan  dinasti  dipengaruhi,  Pertama  kelompok pertemanan.  Kelompok  pertemanan  yang  memiliki  wawasan,  pengetahuan,  dan  pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai kepala desa sangat mendukung bagi keberanian, kecakapan  dan  kemampuan  kepala  desa  perempuan  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya. Kedua, latar belakang pendidikan memberikan wawasan dalam menjalin relasi, menemukan ide serta negosiasi.
Secara  bertahap  representasi  perempuan  dalam  memimpin  desa  di  Bangkalan  yang dinilai  positif  oleh  masyarakat    telah  melahirkan  budaya  di  masyarakat  Madura  bahwa perempuan  menjadi  pemimpin  desa  adalah  sesuatu  yang  dibolehkan,  Kedua  Kesansian  atas kemampuan perempuan sebagai pemimpin memudar. Hal ini terbukti dengan kepala desa yang dicalonkan dan terpilih kembali.

## Kesimpulan
Representasi Perempuan di Desa Madura telah menunjukkan perubahan. Perubahan ini dapat  dilihat  dari  kuantitas.  Data  menunjukkan  ada  perubahan  representasi  kuantitas kepemimpinan  desa  di  Madura  yang    menunjukkan  seluruh  Kabupaten  di  Madura  sedah muncul klebun perempuan.  Kedua  secara  representasi  substansi  klebun  perempuan  telah menunjukkan kemampuannya memimpin desa.
Representasi klebun perempuan  di  Madura  telah  memberikan  pencerahan  kepada masyarakat  terkait  memudarnya  kekuatan  patriarki  yang  telah  membangun  dominasi  makna dan praktik kepemimpinan dan kekuasaan sebagai ranah laki-laki.

## Daftar Pustaka
Budiarjo, M. 2014. Dasar - Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Bustani,  Abd.  Latif.  2007.    “ Tandha Jungkir  Balik  Kekuasaan  Laki-Laki  Madura”. Jurnal Srintil Media Multikultural no. 013 , hal. 106-118.
Darwin, Muhadjir. 2001. Menggugat Budaya Patriarki . Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan.
---------------. 2005. Negara dan Perempuan . Yogyakarta: CV. Adiputra
Denzim,  Norman  K.  Lincoln,  Syvonna  S,  2009. Handbook  of  Qualitative  Research , (Terjemahan) Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Edward  Harden,  Bryant,  2014. Power  and  representation  in  Global  Governance.    Jurnal Politics and Government vol.2 no 2 pp. 01-17
Hannan, Abdul. 2019. Hegemoni Religio Kekuasaan dan Transformasi sosial. Jurnal Sosial Budaya  Bulan Juni vol. 16. No.1
Haryatmoko,  2010. Kekuasaan  Pengetahuan  sebagai  rezim  Wacana  Sejarah  Seksualitas: Sejarah Pewacanaan sek dan Kekuasaan . Konmunitas Salihara. Jakarta
Hidayati,  Tatik.  2014.  Kalebun  Babine  Konstruksi  Budaya  Madura    dalam  Melestarikan Kekuasaan. Karsa. Vol. 22 No. 2, hal 151 – 160
Holillah,  2014.  “Fungsi  dan  Gaya  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Perempuan  Desa  Masaran,
Banyuates Sampang”. Jurnal Review Politik . vol. 04, No. 01, hal 120 – 130. Cr
Juliet,  Mitchell.  2000. “Patriarchy  and  Matriarchy ”.  Feminist  Concept  Series.  Bombay:
SNDT
Jurdi,  Fajlurrohman.  2013. Relasi  Kuasa,  Idiologi  dan  Oligarki .  Yogyakarta  :  Mahakarya Rangkang Offset.
Karim, A Jalaludin. 2004. Pemimpin Perempuan Madura . Surabaya : Papyrus ----------------. 2007 . “Kepemimpinan Wanita Madura”. Jurnal Mimbar . Vol. 23, No.2 hal. 221- 234.
Kassa, Shimelis . ”Challenges and Opportunities Of Women Political Participation in Ethiopia”.
Journal of Global Economic 3:162.801:10.4172/2375-4389.1000162. October 26, 2015.
Kebung,  Konrad,  1997. Michel  Foucault:  Parhessia  dan  Permasalahan  Etika .  Jakarta: Penerbit Obor, Jakarta
Konrad,  Kebung.  2017.  Membawa  Kuasa  Michel  Foucoult  dalam  Kontks  Kekuasaan  di Indonesia. Jurnal Melintas vol 33 no 1 hal. 34-51
Kurzweil, Edith, 2010. Jaring Kuasa Struktural , Kreasi Wacana, Yogyakarta
Latief,  M.  Syahbudin,  2000. Persaingan  Calon  Kepala  Desa  di  Jawa .  Media  Pressindo, Yogyakarta
Mas’oed, Mohtar. 2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan .  Pustaka Pelajar. Yogyakarta Mino,  Vianello.  1990. Gender  Inequality:  A  Comparative  Study  of  Discrimination  and Participation . London: Sage Publication
Moelong, Lexy, J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rostrakarya.
Muh  Hefni.  2006.  Tirani  Kekuasaan  dalam  Sirkulasi  teks  (  menelaah  Pemikiran  arkeologi Michel Foucoult tentang Kekuasaan). Jurnal Karsa Vol  IX No 1
Mughis Mudhoffir, Abdul. 2013. Teori Kekuasaan Bagi Sosiologi Politik. Jurnal Masyarakat vol 18 no 1 hal 75-100 Michel Foucoult: Tantangan
M. Lukman Hakim, 2014. Desertasi Praktik dominasi dalam produksi Makna Visi Misi Daerah Penghasil Tambang
Pitsoe, Fictor, 2013. Foucoult’s Discourse and Power .  Jurnal of Philosophy vol.31 pp. 23-28
Sabariman, Hoirul. 2019. Klebun Bebini: Praktik, Gaya kepemimpinan dan Faktor Pendorong Keberhasilan Memimpin Pemerintahan Desa. Kafa’ah journal of Gender Studies vol 9 no 2
Satriyati, Ekna, 2016. Perempuan dan Tradisi Warisan Kuasa (Kajian Pewaris jabatan Kepala desa  Suami  kepada  Istri  di  Madura. Prosiding  Konferensi  Internasional  Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik, hal 2422
------------------, 2008. Strategi Kepemimpnan Kepala Desa di Pademawu Barat, Pamekasan, Madura, Laporan Studi Kajian Perempuan
Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Zamroni, M.Imam, 2007. “Kekuasaan Juragan dan Kyai di Madura”. Jurnal Karsa, Vol. XII No. 2 hal. 169-179.