## J-MAS

## Relasi Antara Omnibus Law di Era Pandemi Covid-19 Dan Perekonomian di Indonesia

## Mohammad Orinaldi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Correspondence email: orinaldi@uinjambi.ac.id
Abstract.  This  research  aims  to  determine  the  relationship  between  the  omnibus  law  in  the  Covid-19  pandemic  era  and  the economy in Indonesia. This research uses a qualitative approach with literature study methods. Researchers collect related data from  journals,  as  well  as  internet  sources  related  to  research  keywords.  Furthermore,  the  researcher  reduced  the  data  and presented  it  in  the  form  of  scientific  papers.  The  result  of  this  research  is  that  the  omnibus  law  was  drafted  without  adequate public consultation, leaving unions, civil society groups and academics unaware of its contents and forcing them to guess even the most controversial provisions. Even now the Omnibus law has begun to be implemented in the country's economic activities. One of the most damaging aspects of the law is its provision within the environmental family, which researchers believe is designed to expand  the  role  of  the  central  government  and  significantly  reduce  public  participation  in  decision-making  processes  on environmental issues that will have a tremendous impact on the lives of surrounding communities. So, the pros and cons are still rolling and this law is deemed incapable of solving the country's economic problems because it is not a solution idea.
Keywords:  Covid-19, Omnibus law, Indonesian economy.

## Pendahuluan
Omnibus  law merupakan  RUU  komprehensif  yang  akan  mengatur  berbagai  ketentuan  di  berbagai  sektor industri  menjadi  satu  undang-undang.  Ini  berupaya  untuk  memperkuat  ekonomi  dengan  meningkatkan  daya  saing, menciptakan  lapangan  kerja,  dan  mempermudah  berbisnis  di  Indonesia.  Oktober  lalu,  Presiden  Joko  Widodo menyampaikan  visinya tentang  Indonesia pada tahun 2045, diterjemahkan dalam pidato bahasa  Inggrisnya mengutip ucapannya, “Impian kita, pada tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia akan mencapai US$ 7 triliun. Indonesia akan menjadi salah satu dari lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen. Itulah yang harus kita tujuh".
Pemerintah  menyadari  bahwa  untuk  mewujudkan  visi  tersebut  harus  mengatasi  masalah  overregulasi  di Indonesia.  Birokrasi  telah  lama  menghambat  pertumbuhan  di  negara  ini  dan  menghalangi  investasi  asing.  Saat  ini ekonomi Indonesia berada di peringkat 73 di antara 190 negara dalam daftar Bank Dunia, Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia mencapai peringkat 40. Omnibus law dirancang untuk membantu memenuhi tujuan mulia ini, sebagian  dengan  cara  merampingkan  lingkungan  peraturan  negara  yang  kompleksitas  dan  terkadang  berlebihan. Undang-undang  tersebut  akan  meringankan  pembatasan  di  11  bidang  penting,  termasuk  undang-undang ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan usaha, pajak perusahaan, dan pembebasan tanah. Dengan kata lain, jika langkah-langkah ini diterapkan akan membuat Indonesia menjadi tujuan yang sangat menarik bagi bisnis dan investor asing (Greenhouse, 2020).
Uniknya, omnibus  law di  Indonesia  dicanangkan  bahkan  diresmikan  di  era  genting  Negara  menghadapi Covid-19 .  Seperti  yang  digemakan  di  media  sosial  bahwa  Indonesia  menahan  penyebaran Covid-19 yang  telah membuat  sakit  dan  menewaskan  ratusan  atau  ribuan  penduduknya,  memaksa  banyak  warganya  untuk  tinggal  di rumah,  pemerintah  dan  parlemennya  telah  memberlakukan  undang-undang  yang  akan  menyangkal  hak-hak  rakyat (Djalante dkk, 2020). Paling rentan terhadap berbagai efek pandemi. Omnibus law tentang penciptaan lapangan kerja, menurut  klaim  pemerintah  dan  parlemen  Indonesia,  adalah  instrumen  yang  diperlukan  untuk  menyelamatkan  negara agar  tidak  tenggelam  lebih  dalam  ke  jurang  resesi  akibat  pandemi.  Namun  serikat  pekerja  dan  kelompok  hak  asasi manusia  percaya  bahwa  itu  semua  sebenarnya  tidak  lebih  dari  upaya  oligarki  bangsa  untuk  menghentikan  reformasi politik  di  negara  berpenduduk  270  juta  orang,  banyak  dari  mereka  sekarang  hidup  di  ambang  kemiskinan  karena Covid-19 (Lath dkk, 2020).
Kesimpulan  suram  seperti  itu  setidaknya  didasari  oleh  tiga  alasan.  Pertama,  undang-undang  hanya  akan merugikan  penduduk  negara,  khususnya  mereka  yang  terpinggirkan.  Kedua,  cara  undang-undang  dirancang, dibahas dan  disahkan,  jelas  melanggar  hukum  internasional.  Ketiga,  UU  tersebut  secara  terang-terangan  dirancang  untuk berpihak pada  elit ekonomi-politik dan korporasi asing daripada  rakyat  Indonesia  (Jong, 2020).  Dalam analogi  yang paling  sederhana  dan  mengerikan,  ini  adalah  izin  untuk  kekuasaan  yang  akan  mengeksploitasi  jutaan  tenaga  kerja negara  dan  menjarah  sumber  daya  alamnya,  terutama  hutan,  tempat  masyarakat  adat  setempat  menggantungkan hidupnya. Omnibus  law dianggap  akan  dapat  mengatur  berbagai  ketentuan  di  berbagai  sektor  industri  menjadi  satu undang-undang.  Berupaya  untuk  memperkuat  ekonomi  dengan  meningkatkan  daya  saing,  menciptakan  lapangan
kerja,  dan  mempermudah  berbisnis  di  Indonesia  terutama  yang  porak-poranda  akibat  pandemi Covid-19 (Velde, 2020). Berdasarkan paparan data tersebut, peneliti tertarik memaparkan mengenai, “Relasi Antara Omnibus law di Era Pandemi Covid-19 dan Perekonomian di Indonesia.”

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  pustaka.  Peneliti  mengumpulkan  data terkait  dari  jurnal,  maupun  sumber  internet  terkait  dengan  kata  kunci  penelitian.  Selanjutnya,  peneliti  melakukan reduksi data dan memaparkannya dalam bentuk karya ilmiah.

## Hasil
Dunia  saat  ini  terkena  dampak  penyakit  virus corona baru  ( Covid-19 ).  Organisasi  Kesehatan  Dunia (WHO) mengoordinasikan upaya global untuk mengelola dampak dan menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret  2020  (WHO,  2020).  Skala  dampaknya  tidak  dapat  diterima,  dan  penelitian  menunjukkan  bahwa  mungkin diperlukan  lebih  dari  satu  dekade  bagi  dunia  untuk  pulih,  secara  sosial  dan  ekonomi  (United  Nations,  2020)  dan mungkin secara signifikan mengganggu kemajuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Pada 27 Maret, negara-negara  G20  menjanjikan  US$  5  triliun  untuk  melawan  ekonomi  global  terhadap Covid-19 (G20,  2020), sementara  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  meluncurkan  Rencana  Respons  Kemanusiaan  Global  untuk Covid-19 (United  Nations,  2020).  Pandemi  dimulai  pada  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  Cina  dan  telah  membawa  banyak tantangan  baru  bagi  kesehatan  masyarakat  di  berbagai  negara.  Dunia  telah  mengalami  krisis  kesehatan  masyarakat global dalam 20 tahun terakhir yang disebabkan oleh infeksi virus baru, seperti HIV , virus Influenza A subtipe H1N1, virus Influenza A subtipe H5N1, SARS-CoV1, MERS-CoV , dan Ebola. Namun,  hal  baru  epidemiologis Covid-19 ,  yang  disebabkan  oleh  astrain  virus corona  (SARS-CoV2), mengungkapkan  kurangnya  kesiapan  kita  mengingat  penyebarannya  yang  tiba-tiba  dan  cepat  yang  membuat  banyak pemerintah  di  seluruh  dunia  tidak  siap.  Pada  26  Maret, WHO mengeluarkan  enam  strategi  prioritas  ,  yang  akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi  pandemi. Strateginya adalah  sebagai berikut:  Perluas, latih dan terapkan petugas  kesehatan;  Menerapkan  sistem  untuk  menemukan  kasus  yang  diduga;  Meningkatkan  produksi  tes  dan meningkatkan  ketersediaan;  Mengidentifikasi  fasilitas  yang  dapat  diubah  menjadi  pusat  kesehatan  virus  corona; Mengembangkan rencana untuk  karantina kasus; dan Fokus ulang langkah-langkah pemerintah untuk menekan virus (WHO,  2020). Menurunkan  dan  menunda  puncak  epidemi  adalah  penting.  Tindakan  yang  tidak  terkontrol  akan mengarah  pada  peningkatan  cepat  jumlah  kasus,  mencapai  puncak  lebih  awal  dan  membutuhkan  lebih  banyak kapasitas  sistem  layanan  kesehatan  untuk  merespons,  sementara  tindakan  pengendalian  yang  ketat  yang  diterapkan lebih  awal  akan  membantu  menurunkan  jumlah  kasus,  menunda  pencapaian  puncak  dan  perlu  jauh  lebih  rendah. kapasitas  sistem  perawatan  kesehatan  (Word  Economic  Forum,  2020).  Indonesia  adalah  negara  terpadat  keempat  di dunia,  dan  dengan  demikian  diperkirakan  akan  sangat  menderita  dan  dalam  jangka  waktu  yang  lebih  lama,  jika dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk sedikit lainnya  (ADB, 2020) Ketika novel coronavirus SARS-CoV2 menghantam China paling parah selama bulan Desember 2019 – Februari2020, Indonesia melaporkan tidak ada kasus penularan  sama  sekali.  Baru  pada  2  Maret  2020,  Presiden  Joko  Widodo  melaporkan  pertama  kali  terkonfirmasi  dua kasus infeksi Covid-19 di Indonesia.
Pada  2  April,  negara  telah  mencapai  1.790  kasus  yang  dikonfirmasi,  113  kasus  baru,  dengan  170  jumlah kematian, dan112 jumlah pemulihan (ADB, 2020). Penelitian ini adalah salah satu publikasi akademis yang berfokus pada respons kebijakan pertama yang bertujuan untuk memberikan pelaporan singkat, analisis dan evaluasi tanggapan cepat saat ini terhadap Covid-19 di Indonesia. Untuk memungkinkan publikasi dan penyebaran informasi secara cepat, penelitian ini tidak bermaksud untuk memberikan daftar tanggapan yang  lengkap, tetapi bertujuan  untuk menangkap tanggapan yang dipimpin pemerintah saat ini di tengah krisis.  Penelitian ini dapat dipandang sebagai evaluasi waktu nyata  karena  memberikan  wawasan  dan  pelajaran  bagi  semua  pemangku  kepentingan  untuk  memperbaiki  dan menyesuaikan opsi kebijakan yang ada terutama di tingkat nasional dari April 2020 hingga akhir krisis.
Pada  27  Januari  2020,  Indonesia  mengeluarkan  larangan  bepergian  ke  Provinsi  Hubei,  China,  yang  saat  itu merupakan episentrum global Covid-19 , sementara pada saat yang sama mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan. Setelah laporan awal dan selanjutnya infeksi,  Indonesia mulai menyadari betapa buruknya situasi  tersebut, dan sejak saat itu mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dan  tindakan  untuk  mengatasi Covid-19 ,  termasuk  menunjuk  100  rumah  sakit umum dalam negeri sebagai Rumah Sakit Rujukan pada 3 Maret 2020. Menyikapi jumlah pasien Covid-19 yang terus meningkat,  jumlah  Rumah  Sakit  Rujukan  meningkat  menjadi  227  pada  tanggal  18  Maret  2020.  Namun,  meskipun upaya  tersebut  dilakukan,  jumlah  korban  terus  meningkat  dengan  pesat.  Kementerian  Kesehatan  Indonesia menyediakan data langsung tentang dampak Covid-19 di Indonesia (Kemenkes, 2020). Informasi terkoordinasi untuk koordinasi Covid-19 disajikan di situs web yang baru didirikan ini http://www.covid19.go.id/.
Setidaknya  sejak  11  Maret  2020,  publik  sudah  mulai  menuntut  secara  kritis  transparansi  data  kepada pemerintah, yang mana imbauan tersebut muncul di media berita digital (WHO, 2020) yang selama ini sudah ada 27
kasus yang dilaporkan. Kurangnya transparansi data mungkin telah menyebabkan jumlah kasus yang sebenarnya tidak dilaporkan, atau penyebaran kemungkinan jumlah kasus sebenarnya yang terdeteksi, tetapi bukan jumlah infeksi yang sebenarnya,  yang  dapat  tidak  terdeteksi  karena,  misal  kurangnya  diagnosis  yang  tepat  (Kristanus,  2020).  Kesalahan informasi  seperti  itu  bisa  sangat  menghambat  tanggapan  pemerintah  di  masa  depan.  Hal  ini  menunjukkan kemungkinan  bahwa  upaya  tersebut  belum  cukup.  Deteksi  dini  dan  cepat  serta  diagnosis  infeksi  Saat  ini, RT-PCR (reverse  transcription  polymerase  chain  reaction) adalah  satu-satunya  metode  yang  diakui  untuk  secara  cepat  dan akurat  mendeteksi  infeksi Covid-19 pada  manusia  (Statista,  2020).  Pertama, enzim  reverse  transcriptase digunakan untuk  mengubah RNA ,  yang  merupakan  materi  genetik SARS-CoV2 ,  dari  sampel  usap (swab)  nasofaring ,  menjadi DNA (langkah transkripsi terbalik). Selanjutnya, dengan menggunakan primer spesifik , bagian dari DNA hasil sintesis yang berasal dari virus diamplifikasi dengan menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR). Hanya sampel usap (swab) yang mengandung RNA manusia dan virus yang akan menunjukkan hasil positif.
Laporan  media  massa  di  Indonesia  sebelumnya,  selama  permulaan  dan  puncak  epidemi  di  Wuhan,  Cina, menunjukkan  bahwa  tidak  ada  infeksi  di  negara  tersebut.  Ini  terjadi  selama  beberapa  bulan,  bahkan  ketika  berbagai laporan  telah  menunjukkan  bahwa  negara-negara  tetangga  Indonesia  telah  melaporkan  setidaknya  satu  infeksi. Minimnya  survei ilmiah  yang cepat  yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan dan tindakan yang cepat telah menyebabkan banyak “ekspla-bangsa” pseudosains menyebar di Indonesia, seperti yang terlihat di media massa  dan  sosial,  mulai  dari  superioritas  rasial  hingga  alasan  agama  dan  paranormal.  Namun,  laporan  selanjutnya dengan kuat menunjukkan bahwa tidak ada kasus yang tidak mungkin secara ilmiah, misalnya seperti yang disarankan oleh Universitas Harvard (De Salazar, 2020) dan kemudian dikritik keras oleh Menteri Kesehatan Indonesia (United Nations,  2020).  Berbagai  media  massa  internasional  dan  badan  asing  di  luar  Indonesia  bahkan  menjadi  sangat  ketat bahkan sampai mempertanyakan kemampuan ilmuwan dan praktisi medis Indonesia, serta keberadaan cukup.
Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia pada triwulan II- 2020. Akibatnya, perekonomian  Indonesia pada triwulan  II-2020 mengalami  kontraksi 5,32% setelah tumbuh 2,97% pada  triwulan  I-2020.  Kontraksi  baru-baru  ini  sejalan  dengan  pelemahan  ekonomi  global  yang  bersumber  dari pandemi Covid-19 serta  langkah-langkah  penanggulangan  berupa  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  untuk memutus rantai penularan domestik. Melalui bauran kebijakan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah  dan  otoritas  terkait  guna  memastikan  efektivitas  berbagai  kebijakan  yang  ditempuh  untuk  membangun momentum  pemulihan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  domestik  mengalami  penurunan  di  semua  komponen  PDB dari sisi pengeluaran (Widjanarko, 2020). Konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2020 mengalami kontraksi 5,51% dibandingkan  dengan  positif  2,83%.  Demikian  pula,  investasi  mencatat  kontraksi  8,61%,  turun  dari  1,70%  pada periode sebelumnya. Stimulus pemerintah yang diredam sejalan dengan tren musiman juga turut menopang kontraksi konsumsi  pemerintah  sebesar  6,90%,  turun  tajam  dari  3,75%  pada  triwulan  I-2020.  Selain  itu,  ekspor  mengalami penurunan sebesar 11,66%. kontraksi pada periode laporan karena menyusutnya ekonomi global dan penurunan harga komoditas internasional. Sejalan dengan permintaan domestik dan ekspor, impor mencatat kontraksi sebesar 16,96% pada periode laporan. Seluruh sektor ekonomi mengalami kontraksi pada kuartal kedua tahun 2020, kecuali Informasi dan  Komunikasi;  Persediaan  air;  Kesehatan,  Pendidikan  dan  Jasa  Keuangan;  serta  Pertanian.  Moderasi  ekonomi terutama didorong oleh Transportasi dan Penyimpanan, Perdagangan dan  Akomodasi, serta Manufaktur. Sebaliknya, sektor  Informasi dan Komunikasi mencatat pertumbuhan  yang lebih kuat  sejalan dengan serapan media digital yang lebih besar sebagai tanggapan terhadap protokol Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH). Selain itu, sektor pertanian didorong oleh musim panen yang sedang berlangsung (Widjanarko, 2020).

## Omnibus Law
Pada bulan Februari 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen  negara.  Rancangan  tersebut  dikenal  luas  sebagai "omnibus  law" dan  bertujuan  untuk  mentransformasikan perekonomian Indonesia. RUU tersebut memiliki implikasi yang kuat bagi perusahaan multinasional yang beroperasi atau  mempertimbangkan  untuk  berinvestasi  di  ekonomi  terbesar  di  Asia  Tenggara.  Berupaya  untuk  memperkuat ekonomi  dengan  meningkatkan  daya  saing,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  mempermudah  berbisnis  di  Indonesia (Velde,  2020).  Selain  menghapus  birokrasi,  RUU  tersebut  membuat  perubahan  signifikan  pada  peraturan ketenagakerjaan Indonesia, menghapus upah minimum sektoral yang ditetapkan oleh gubernur, mengurangi pesangon hingga maksimum 19 bulan gaji (tergantung berapa lama karyawan tersebut memiliki pekerjaan itu) dari sebelumnya maksimal  32  bulan  gaji.  Namun,  pemerintah  akan  memberikan  dana  manfaat  ( unemployment  benefit )  yang  disebut tunjangan  pengangguran  selama  enam  bulan  kepada  korban  PHK.  Lembur  yang  diperbolehkan  akan  ditingkatkan menjadi maksimal 4 jam dalam  sehari dan 18 jam seminggu. (Velde, 2020). Bisnis  hanya akan diharuskan memberi pekerja  1  hari  libur  dalam  seminggu,  bukan  2  hari.  Pembatasan outsourcing juga  telah  dikurangi,  seperti  halnya pembatasan pekerjaan dimana ekspatriat dapat bekerja. Undang-undang juga melonggarkan standar lingkungan, hanya memaksa bisnis untuk mengajukan analisis dampak lingkungan jika proyek mereka dianggap berisiko tinggi.
Pemerintah  menyadari  bahwa  untuk  mewujudkan  visi  tersebut  harus  mengatasi  masalah  overregulasi  di Indonesia.  Berbagai  birokrasi  telah  lama  menghambat  pertumbuhan  di  negara  ini  dan  menghalangi  investasi  asing. Omnibus  law dirancang  untuk  membantu  memenuhi  tujuan  mulia  ini,  sebagian  dengan  merampingkan  lingkungan peraturan negara yang kompleks dan terkadang berlebihan. Undang-undang tersebut akan meringankan pembatasan di 11 bidang penting, termasuk undang-undang  ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan usaha, pajak perusahaan, dan pembebasan tanah. Dengan kata lain, jika langkah-langkah ini diterapkan akan membuat Indonesia menjadi tujuan yang jauh lebih menarik bagi bisnis dan investor asing (Jong, 2020). Omnibus law memiliki beberapa poin yang masih menjadi  pro  dan  kontra.    Terkait  penyederhanaan  perizinan  usaha.  Setiap  bisnis  di  Indonesia  sekarang  memerlukan satu  atau  lebih  izin  untuk  beroperasi,  dan  banyak  di  antaranya  harus  diperpanjang  setelah  jangka  waktu  tertentu. Tanggung  jawab  penerbitan  izin  usaha  yang  tersebar  di  banyak  instansi  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun daerah. Sistem berlapis-lapis ini, yang melibatkan berbagai instansi menyulitkan investor untuk mengetahui izin usaha apa  yang  harus  diperoleh,  dimana  mendapatkannya,  dan  bagaimana  cara  pengajuannya. Omnibus  law memperkuat regulasi yang ada dengan menyederhanakan proses perizinan usaha di hampir semua sektor usaha, termasuk kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, ketenagalistrikkan, infrastruktur, dan transportasi. Selain itu, banyak lisensi akan digabungkan atau dibatalkan seluruhnya.
Peran  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  akan  diperkuat  dan  akan  memainkan  peran  penting dalam merampingkan penerbitan semua izin usaha. Berdasarkan undang-undang yang diusulkan, investor asing dapat memperoleh  izin  usaha  melalui  sistem  pengajuan  tunggal  (OSS) online ,  sehingga  tidak  perlu  melalui  banyak kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Omnibus law juga  akan memperkenalkan  sistem pendekatan berbasis risiko,  membagi  bisnis  ke  dalam  kategori  risiko  rendah,  menengah,  dan  tinggi  (Jong,  2020).  Bisnis  yang  dianggap berisiko  rendah  tidak  lagi  diharuskan  memiliki  izin  usaha,  hanya  nomor  registrasi.  Bisnis  berisiko  menengah  juga tidak  diwajibkan  untuk  mendapatkan  izin  usaha,  tetapi  memerlukan  sertifikasi  standar.  Bisnis  berisiko  tinggi  tetap diwajibkan untuk mendapatkan izin usaha penuh. Melonggarkan pembatasan investasi asing. Meskipun omnibus law kurang  detail  implementasi  tentang  subjek  pembatasan  investasi,  peraturan  utama  yang  diusulkan  berbunyi:  "Semua lini  bisnis  terbuka  untuk  investasi  langsung,  kecuali  yang  ditetapkan  sebagai  tertutup  untuk  investasi  atau  yang merupakan kegiatan yang disediakan untuk pemerintah pusat" (Velde, 2020).
Indonesia  sekarang  menggunakan  apa  yang  disebut  daftar  investasi  negatif,  yang  mencakup  sejumlah  lini bisnis  yang  hanya  sebagian  terbuka  untuk  investasi  asing  (garis-garis  ini  memiliki  batas  kepemilikan  asing).  Ambil dua  contoh,  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bisnis  hortikultura  besar  terbuka  untuk  kepemilikan  asing  hingga  30 persen,  dan  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bisnis  penyiaran  terbuka  untuk  kepemilikan  asing  hingga  20  persen. Meski  belum  jelas  saat  ini,  berdasarkan omnibus  law peneliti  berharap  lini  bisnis  ini  dan  lainnya  akan  sepenuhnya terbuka  untuk  kepemilikan  asing.  (garis-garis  ini  akan  tersedia  untuk  100  persen  kepemilikan  asing.)  Jika  memang demikian, undang-undang baru akan menandai liberalisasi dramatis rezim penanaman modal asing (FDI) di Indonesia. Unsur omnibus law ini harus diperjelas dengan peraturan presiden yang memuat daftar lini bisnis tertutup. Ini belum dikeluarkan.  Berkaitan  dengan  melonggarkan  hukum  perburuhan,  didasari  Indonesia  memiliki  undang-undang ketenagakerjaan  yang relatif ketat. Misalnya, undang-undang memberikan kompensasi pesangon  wajib yang banyak, sejauh ini paling dermawan di wilayah APAC dan menghalangi banyak investor asing. Omnibus law bertujuan untuk membuat  undang-undang  ketenagakerjaan  lebih  fleksibel  dan  ramah  pasar,  serta  membuatnya  lebih  sejalan  dengan negara  lain  di  kawasan.  Harus  dikatakan  bahwa  ini  adalah  topik  sensitif  di  Indonesia  yang  telah  menuai  banyak tentangan dari serikat pekerja dan pihak lain. Meskipun hal ini tidak boleh diabaikan, beberapa penolakan akan terjadi ketika  pemerintah  berupaya  melonggarkan  perlindungan  pekerja. Omnibus  law juga  mengatur  tentang  pajak perusahaan. Sebagian besar dari omnibus law yang diusulkan mencakup perpajakan perusahaan. Saat ini, ada banyak undang-undang perpajakan yang berbeda di negara ini. Pada dasarnya, UU tersebut memberikan penyatuan kerangka peraturan perpajakan Indonesia yang tersebar. Ini bertujuan untuk meminimalkan peraturan yang tumpang tindih dan memberikan banyak insentif pajak perusahaan, termasuk penyesuaian tarif berikut.
Pada  tarif  pajak  penghasilan  badan,  UU  ini  secara  bertahap  akan  menurunkan  tarif  pajak  penghasilan  badan dari 25% menjadi 20% untuk periode 2021 sampai 2023. Selanjutnya, perusahaan publik yang memenuhi syarat yang memperdagangkan  setidaknya  40%  sahamnya  di  bursa  efek  Indonesia  dapat  mengajukan  permohonan  tambahan. Pengurangan  tarif  3%.  Penurunan  ini  akan  membuat  Indonesia  semakin  kompetitif  dengan  negara  tetangga.  Tarif pajak  dividen  pada  UU  ini  akan  menyediakan  pembayaran  dividen  bebas  pajak  penghasilan,  selama  jumlah  penuh diinvestasikan kembali di  Indonesia.  Tarif pajak bunga di  Indonesia saat  ini  sebesar 20% relatif tinggi dibandingkan dengan  negara  APAC  lainnya. Omnibus  law yang  diusulkan  akan  memberikan  pengurangan  tarif  pajak  penghasilan yang  berasal  dari  pembayaran  bunga.  Pengurangan  pastinya  belum  ditentukan.  Pembahasan  RUU  omnibus  saat  ini ditunda  karena pandemi dan diperkirakan bisa diambil dalam beberapa bulan (Jong, 2020). Terlepas dari penundaan yang  tidak  dapat  dihindari  ini,  usulan omnibus  law dengan  jelas  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia berkomitmen  untuk  meminimalkan  birokrasi  di  hampir  setiap  bidang  bisnis  untuk  menarik  investor  asing.  Para
investor  tersebut  harus  mengingat  bahwa omnibus  law akan  dibahas  di  parlemen  dan  mungkin  ada  perubahan  pada draf tersebut sebelum menjadi undang-undang.

## Relasi Omnibus law dan Dampaknya pada Perekonomian Indonesia
Sistem ekonomi di seluruh dunia benar-benar terhenti karena arus perdagangan dan pariwisata telah menguap karena  krisis Covid-19 .  Pada  bulan  Juni,  Dana  Moneter  Internasional (IMF) memperkirakan  bahwa  ekonomi  global akan  menyusut  sebesar  4,9%  pada  tahun  2020,  memperingatkan  kondisi  yang  sangat  keras  untuk  rumah  tangga berpenghasilan rendah.  Indonesia telah memangkas prospek pertumbuhan PDB 2020 menjadi 2,3%, dari 5,3%, pada bulan April (Djalante dkk, 2020). Hal itu menjadi alasan pemerintah “cepat-cepat” mengesahkan RUU omnibus law Cipta Kerja sekalipun sudah menimbulkan pertentangan sebelumnya. Undang-undang omnibus law ini dibuat tanpa konsultasi  publik  yang  memadai,  membuat  serikat  pekerja,  kelompok  masyarakat  sipil,  dan  akademisi  tidak mengetahui  isinya  dan  memaksa  mereka  untuk  menebak-nebak  bahkan  ketentuan  yang  paling  kontroversial.  Dalam contoh  mencolok  dari  pengkhianatan  kepercayaan  publik  oleh  pejabat  terpilih,  parlemen  Indonesia  menyelesaikan RUU  tersebut  pada  akhir  pekan  dan  mengesahkannya  menjadi  undang-undang  pada  hari  5  Oktober  2020,  tak  lama sebelum serikat pekerja dapat mengatur demonstrasi. Bahkan sekarang Omnibus law sudah mulai diimplementasikan dalam kegiatan perekonomian Negara.
Pemerintah mengaku telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi  Publik  RUU omnibus  law Cipta  Kerja.  Namun,  serikat  pekerja  membantah  klaim  tersebut,  dengan mengatakan  bahwa  mereka  tidak  terlibat  pada  awal  RUU  tersebut.  Hal  itu  tidak  memenuhi  Pasal  25  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik (ICCPR), yang  diratifikasi  oleh  Indonesia  pada  tahun  2005,  yang memberikan hak kepada masyarakat untuk “mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui  perwakilan  yang  dipilih  secara  bebas”.  Gelombang  protes  oleh  mahasiswa  dan  kelompok  buruh  terhadap hukum  telah  terjadi  di  seluruh  negeri,  beberapa  di  antaranya  disambut  dengan  kekerasan  berlebihan  oleh  polisi (Hermawan,  2020).  Pihak  berwenang  setempat  sepenuhnya  menyadari  bagaimana  reaksi  masyarakat  terhadap pengesahan undang-undang tersebut, dengan Kapolri Jenderal Idham Azis (Hermawan, 2020), menginstruksikan anak buahnya  untuk  melakukan  pengawasan online terhadap  aktivis  dan  melawan  narasi online yang  melanggar  hukum. Ada risiko bahwa bahkan sebelum undang-undang berlaku, hal itu mungkin telah memicu gelombang pelanggaran hak asasi  manusia.  Minimnya  informasi  terkait  isi  RUU  menjadi  salah  satu  penyebab  kontroversialnya.  Pemerintah tampaknya  sengaja  membuat  kebingungan  di  kalangan  publik  di  saat  dunia  maya  negara  itu  dipenuhi  dengan  berita palsu  dan  informasi  yang  salah.  Dua  hari  setelah  pengesahan  undang-undang  tersebut,  pemerintah  dan  parlemen belum secara resmi merilis versi final undang-undang tersebut, sehingga publik mempertanyakan keabsahan dokumen yang  mereka  baca.  Beberapa  anggota  parlemen  bahkan  dengan  anehnya  mengaku  belum  membaca  undang-undang tersebut (BBC, 2020).
Fakta  bahwa  parlemen  dan  pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk  melanjutkan  pembahasan  undang- undang  selama  pandemi  memaksa  orang  untuk  memilih  antara  membela  hak-hak  mereka  atau  tertular  penyakit mematikan  yakni Covid-19 yang  harus  diselesaikan  dan  menjadi  masalah  nasional.  Namun,  ketentuannya  memiliki konsekuensi  hak  asasi  manusia  yang  lebih  luas  lagi.  Berdasarkan  tinjauan  Hermawan  (2020)  terhadap  rancangan undang-undang  terbaru  yang  beredar  di  kalangan  kelompok  masyarakat  sipil,  undang-undang  tersebut  melanggar prinsip non-mundur dan realisasi progresif yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang  diratifikasi  Indonesia  pada  tahun  2005.  Singkatnya,  undang-undang  memberikan perlindungan  yang  lebih  rendah  terhadap  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  dibandingkan  dengan  undang-undang sebelumnya yang jauh dari sempurna (Hermawan, 2020). Pertimbangkan kelompok tenaga kerja dan lingkungan dari omnibus  law .  Pasal  59  undang-undang  tersebut  misalnya,  menghapuskan  jangka  waktu  maksimum  perjanjian  kerja sementara, yang praktis merampas jaminan kerja dan tunjangan kerja penuh bagi jutaan rakyat Indonesia. Pasal 77 dan 78 membebaskan pekerja di sektor tertentu dari jam kerja yang manusiawi dan kompensasi lembur, sedangkan Pasal 88C  menghapus  komponen  biaya  hidup  dasar,  atau  KHL,  dalam  rumusan  upah  minimum  bagi  pekerja.  Ketentuan- ketentuan  ini  akan  mengingkari  hak  rakyat  atas  kondisi  kerja  yang  adil  dan  menguntungkan.  Wakil  Ketua  Federasi Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSBI)  Jumisih  (Hermawan,  2020)  mengatakan  pada  konferensi  pers  yang  diadakan  oleh Amnesty  International Indonesia  bahwa  undang-undang  ketenagakerjaan  sebelumnya  cukup  buruk  bagi  pekerja, omnibus law baru tentang penciptaan lapangan kerja akan memperburuknya.
Salah satu aspek paling merusak dari undang-undang tersebut adalah ketetapannya dalam rumpun lingkungan, yang peneliti yakini dirancang untuk memperluas peran pemerintah pusat dan secara signifikan mengurangi partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  tentang  masalah  lingkungan  yang  akan  berdampak  luar  biasa  bagi kehidupan.  masyarakat  sekitar.  Kebijakan  ini  secara  praktis  menghilangkan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat yang  terpinggirkan  dan  mereka  yang  membela  mereka.  Pasal  29,  30,  dan  31  undang-undang  tersebut,  misalnya, mempertahankan  persyaratan  dokumen  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL)  bagi  perusahaan,  tetapi menghapuskan  komite  independen  yang  terdiri  dari  pakar  lingkungan,  perwakilan  publik,  dan  LSM  yang  bertugas
meninjau dokumen AMDAL. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa penilaian AMDAL melibatkan konsultasi dengan  masyarakat  yang  terkena  dampak,  tidak  jelas  apakah  konsultasi  tersebut  akan  dipertimbangkan  untuk penerbitan  dokumen  AMDAL  itu  sendiri,  terutama  karena  komite  peninjau  akan  dihapuskan.  Ini  berarti  pihak berwenang  dapat  memutuskan  masalah  lingkungan  yang  serius  dengan  pengawasan  minimum,  jika  tidak  nol,  dari orang-orang yang akan menderita akibat dampak negatifnya. Selanjutnya, Pasal 50 (2), Pasal 12A dan Pasal 17A UU tersebut melarang peternakan sapi di semua kawasan kehutanan dan segala jenis kegiatan komersial di hutan adat yang tidak terdaftar meskipun pada kenyataannya  banyak hutan adat  yang  saat ini tidak terdaftar. Kebijakan-kebijakan ini jelas melanggar norma-norma internasional, termasuk ICESCR dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang  memberikan  masyarakat  lokal  untuk  dilibatkan  dalam  pembuatan  kebijakan  yang  mempengaruhi  kehidupan mereka, dan juga hak untuk memiliki dan menggunakan tanah, air dan sumber daya lainnya. Undang-undang tersebut bertentangan  dengan  rekomendasi  Komite ICESCR PBB  untuk  memastikan  penghormatan  atas  persetujuan  yang bebas,  didahulukan  dan  diinformasikan  pada  keputusan  yang  mempengaruhi  masyarakat  adat  dan  sumber  daya mereka.
Tahun ini saja, Amnesty International mencatat penangkapan, penyerangan dan intimidasi terhadap sedikitnya 61 pembela HAM, termasuk tokoh masyarakat adat, karena membela hak mereka dalam konflik dengan korporasi dan lembaga  negara.  Peristiwa  terakhir  terjadi  di  Langkat,  Sumatera  Utara,  di  mana  masyarakat  adat  Penunggu  bentrok dengan aparat keamanan, termasuk  anggota  TNI, saat mempertahankan  tanah ulayatnya dari perusahaan perkebunan milik negara PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II). Dengan omnibus law meletakkan karpet merah bagi perusahaan untuk  mengekstraksi  sumber  daya  alam  negara  dengan  hambatan  minimum,  jika  tidak  nol,  peneliti  percaya pelanggaran  hak  asasi  manusia  terhadap  masyarakat  lokal  hanya  akan  meningkat  di  tahun-tahun  mendatang  jika undang-undang  baru  tetap  utuh  (Velde,  2020).  Mengingat  keputusan  politik  Presiden  Joko  Widodo  dalam  beberapa tahun terakhir, mulai dari melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga mengangkat orang-orang yang memiliki catatan hak asasi manusia berpetak-petak ke kabinetnya, penggambaran itu tidak bisa lepas dari kebenaran. Bagi  banyak  orang  Indonesia,  presiden  jelas  berada  di  sisi  sejarah  yang  salah.  Krisis  hak  asasi  manusia  sedang  di depan mata untuk negara yang sudah dilanda pandemi (Jong, 2020). Kontra masih terus bergulir sampai saat ini.

## Simpulan
Sistem ekonomi di seluruh dunia benar-benar terhenti karena arus perdagangan dan pariwisata telah menguap karena  krisis Covid-19 ,  termasuk  di  Indonesia.  Hal  itu  menjadi  alasan  pemerintah  “cepat-cepat”  mengesahkan  RUU Cipta Kerja omnibus law sekalipun sudah menimbulkan pertentangan sebelumnya. Undang-undang omnibus law ini dibuat  tanpa  konsultasi  publik  yang  memadai,  membuat  serikat  pekerja,  kelompok  masyarakat  sipil,  dan  akademisi tidak  mengetahui  isinya  dan  memaksa  mereka  untuk  menebak-nebak  bahkan  ketentuan  yang  paling  kontroversial. Dalam  contoh  mencolok  dari  pengkhianatan  kepercayaan  publik  oleh  pejabat  terpilih,  parlemen  Indonesia menyelesaikan  RUU  tersebut  pada  akhir  pekan  dan  mengesahkannya  menjadi  undang-undang  pada  hari  5  Oktober 2020,  tak  lama  sebelum  serikat  pekerja  dapat  mengatur  demonstrasi.  Bahkan  sekarang Omnibus  law sudah  mulai diimplementasikan  dalam  kegiatan  perekonomian  Negara.  Salah  satu  aspek  paling  merusak  dari  undang-undang tersebut  adalah  ketetapannya  dalam  rumpun  lingkungan,  yang  peneliti  yakini  dirancang  untuk  memperluas  peran pemerintah  pusat  dan  secara  signifikan  mengurangi  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan tentang masalah lingkungan yang akan berdampak luar biasa bagi kehidupan. masyarakat sekitar. Kebijakan ini secara praktis menghilangkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terpinggirkan dan mereka yang membela mereka. Pasal  29,  30,  dan  31  undang-undang  tersebut,  misalnya,  mempertahankan  persyaratan  dokumen  analisis  mengenai dampak  lingkungan  (AMDAL)  bagi  perusahaan,  tetapi  menghapuskan  komite  independen  yang  terdiri  dari  pakar lingkungan, perwakilan publik, dan LSM yang bertugas meninjau dokumen AMDAL. Selanjutnya, Pasal 50 (2), Pasal 12A  dan  Pasal  17A  UU  tersebut  melarang  peternakan  sapi  di  semua  kawasan  kehutanan  dan  segala  jenis  kegiatan komersial  di  hutan  adat  yang  tidak  terdaftar  meskipun  pada  kenyataannya  banyak  hutan  adat  yang  saat  ini  tidak terdaftar.  Dengan omnibus  law meletakkan  karpet  merah  bagi  perusahaan  untuk  mengekstraksi  sumber  daya  alam negara  dengan  hambatan  minimum,  jika  tidak  nol,  peneliti  percaya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terhadap masyarakat lokal hanya akan meningkat di tahun-tahun mendatang jika undang-undang baru tetap utuh.

## Daftar Pustaka
ADB. 2020. ADB Approves 3 Million Dollar Grant to Support Indonesia’s Fight Againts Covid-19 . BBC.  2020. Indonesia:  Thousand  Protest  Against  Omnibus  law  on  Jobs .  Diunduh  pada  12  Oktober  2020  dari https://www.bbc.com/news/world-asia-54460090
De  Salazar  PM,  Miehus  R,  Taylor,  A.,  Bucke,  C.,  Litsitch.  2020. Using  Predicted  Imports  of  Covid-19 . https://doi.org/10.1101/2020.02.04.20020495 Djalante,  Riyanti.,  Jonaan  Lassa.,  Davin  Setiamarga.,  Aruminingsih  Sudjatma  et  al.  2020. Review  and  Analysis  of Current Responses to Covid-19 in Indonesia . ELSEVIER Progress in Disaster Scrience 6.
G20. 2020. Extraordinary G20 Leaders Summit Statement . Greenhourse.  2020. What  Foreighn  Investors  Need  to  Know  About  Indonesia’s  Proposed  Omnibus  Law .  Diunduh pada 13 Oktober 2020 dari https://greenhouse.co/blog/omnibus-law-indonesia/
Herwanan,  Ary  &  Usman  Hamid.  2020. Indonesia’s  Omnibus  law  is  a  Bust  for  Human  Right .  Diunduh  pada  12 Oktober 2020 dari https://www.newmandala.org/indonesias-omnibus-law-is-a-bust-for-human-rights/ Jong, Hans Nicholas. 2020. Indonesia Bill Weakening Environtmental Guards to Pass in October . Diunduh pada 10 Oktober 2020 dari https://news.mongabay.com/2020/08/indonesia-omnibus-deregulation-bill-pass-october/ . Kemenkes. 2020. Data Penyebaran Covid-19 di Indonesia . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lath,  Vivek.,  Tracy  Lee.,  Khoon  Tee  Tan.,  &  Phillia  Wibowo.  2020. Despite  the  Social  and Economic  Uncertainly and Advance Its Economy and Prepare for Strong Postcrisis Emergence . Diunduh pada 10 Oktober 2020 dari https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/with-effort-indonesia-can-emerge-from-the-covid- 19-crisis-stronger
Kristanus,  Arnoldus.  2020. Slow  Spending  of  Covid-19  Stimulus  Condemn  Indonesia  to  Worst  Contraction  in  Two Decades .  Diunduh  pada  12  Oktober  2020  dari https://jakartaglobe.id/business/slow-spending-of-covid19- stimulus-condemns-indonesia-to-worst-contraction-in-two-decades
Statista.
2020. Coronavirus Cases 2020 . Diunduh pada 12 Oktober 2020 dari
https://www.statista.com/statistics/1043366/novel-coronavirus-2019ncov-cases-worldwide-by-country
United Nations. 2020. Launch of Global Humanitarian and Response Plan for Covid-19. https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020-03-25/launch-of-global-humanitarian-response- plan-for-covid-19 Velde, Floris Van Der. 2020. Indonesia: What Foreign Investor Need to Know About Indonesia’s Proposed Omnibus Law . Diunduh pada 13 Oktober 2020 dari https://www.mondaq.com/inward-foreign-investment/947714/what- foreign-investors-need-to-know-about-indonesia39s-proposed-omnibus-law
WHO. 2020. Critical Preparedness, Readiness, and Response Actions for  Covid-19 . Diunduh pada 12 Oktober 2020 dari https://www.who.int/publications-detail-redirect/critical-preparedness-readiness-and-response-actions- for-covid-19
Widjanarko, Onny. 2020. Government Press Release . Diunduh pada 12 Oktober 2020 dari https://www.bi.go.id/en/iru/government-press-release/Pages/National-Economic-Growth-Impacted-by- COVID-19-in-Q2-2020.aspx