Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Timur)
Tjandra Tirtono 1, Triani 2, Nurdhiana 3

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala nurdhiana27@gmail.com
Abstract.This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  tax  sanctions,  religiosity,  and  the  level  of nationalism on taxpayer compliance in East Semarang KPP. The number of samples used in this  study  as  many  as  100  respondents  with  the  method  of  determining  the  sample  is  the convenient  sampling  method.  Data  was  collected  using  the  questionnaire  method  and processed using SPSS Statistics. The results of this study indicate that tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, while the level of religiosity and the level of nationalism has a positive effect on individual taxpayer compliance.
Keywords: Tax Sanctions, Religiosity, level of nationalism, Taxpayer Compliance
Abstraksi . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  sanksi  pajak,  religiusitas, dan  tingkat  nasionalisme  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  semarang  Timur.  Jumlah sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  100  responden  dengan  metode penentuan sampel adalah metode convenient sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner dan diolah menggunakan SPSS Statistic. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan  tingkat religiusitas  dan  tingkat  nasionalisme  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi.
Kata kunci : Sanksi Perpajakan, Religiusitas, Tingkat Nasionalisme, Kepatuhan Wajib Pajak
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3

## PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG
Pajak sebagai sutau kewajiban untuk sebagian  dari  kekayaan  kepada  Negara disebakan  oleh  suatu  keadaan,  kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai hukuman,  menurut  peraturan-peraturan yang  ditetapkan  oleh    pemerintah  serta dapat  dipaksakan  namun  tidak  ada  jasa balik  dari  Negara  secara  langsung,  untuk memelihara kesejahteraan umum. (Djajadiningrat,  dalam  Judisseno,  2004: 10).  Zandjani  (1992)    mendefinisikan pajak  sebagi  iuran  negara  yang  dapat dipaksakan  yang  terhutang  yang  wajib membayar  nya  menurut  peraturan  dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  gunanya adalah  untuk  membiayai  pengeluaran  - pengeluaran  umum  yang  berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.  Kedua  definisis  tersebut mengutarakan  bahwa  pihak  dan  aspek yang  terlibat  dalam  perpajakn  adalah pemerintah,  masyarakat,  aspek  peraturan
dan undang-undang dan aspek kepentingan umum.
Masyarakat  menjadi  subjek  pajak dan keyaannya menjadi objek pajak. Pajak merupakan salah satu sumber APBN yang digunakan  untuk  pembelanjaan  Negara. Pemerintah akhir-akhir ini gencar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan  penerimaan  dari  sektor pajak.  Penentuan  target  penerimaan  yang sangat  tinggi  dan  selalu  meningkat  secara signifikan  dari  tahun  ke  tahun  merupakan salah satu bukti, pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan negara.
Berdasarkan  data  dari  Kementrian Keuangan  Republik  Indonesia,  jumlah pendapatan  negara  terbesar  berasal  dari sektor  pajak,  hal  tersebut  dapat  dilihat pada Tabel 1.1 tentang realisasi perbandingan  jumlah  penerimaan  negara yang  berasal  dari  pajak  dan  jumlah penerimaan  negara  yang  bukan  berasal dari pajak.
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
Tabel 1

## Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah)
Tahun 2017-2021 Tahun Penerimaan Pajak Penerimaan Bukan Pajak Total 2017 1 343 529,80 311 216,30 1 654 746,10 2018 1 518 789,80 409 320,20 1 928 110,00 2019 1 546 141,90 408 994,30 1 955 136,20 2020 1 285 136,32 343 814,21 1 628 950,53 2021* 1 375 832,70 357 210,10 1 733 042,80
Su mber : bps.go.id
Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa  penerimaan  dari  sektor  pajak  lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non  pajak.  Hal  tersebut  membuktikan bahwa  kontribusi  pajak  sangat  signifikan dan  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun sebagai sumber penerimaan negara.
Namun  dilihat  penerimaan  pajak  tahun 2017 samapai dengan tahun2019 mengalami  kenaikkan  dan  pada  tahun
2000  penerimaan  pajak  turun  drastis dikarenakan  pandemic  corona,  yang  mana semua  sector  perekonomian  melemah bahkan  kondisi  ekonomi  dunia  juga melemah. https://www.pajakonline.com/tin gkat-kepatuhan-wajib-pajak-menurun- saat-pandemi-corona/ . Tahun 2021
penerimaan  pajak  sudah  mulai  bangkit akan tetapi meningkatnya  belum besar.
Melihat  peranannya  pajak  bagi perekonomian  Indonesia  yang  cukup penting,  maka  pemerintah  melakukan berbagai  upaya  untuk  terus  meningkatkan penerimaan  pajak.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan  negara  dari  sektor  pajak adalah dengan melakukan tax reform yaitu dengan  melakukan  reformasi  terhadap peraturan  perundang-undangan  perpajakan serta sistem perpajakan Indonesia.
Pemerintah  telah  sampai  pada  tahap
penyempurnaan  peraturan  undang-undang Perpajakan  pada  tahun  1983,  1994,  1997, 2000  dan  yang  terakhir  pada  tahun  2002- 2008 yang lebih dikenal dengan modernisasi  pajak.  Sistem  perpajakan  di Indonesia  juga  sudah  berubah  dari  sistem officall  assesment menjadi  sistem self assesment .  Dalam  sistem self  assesment wajib  pajak  diberikan  kepercayaan  untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan serta
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
mempertanggung  jawabkan  jumlah  pajak
terutang.
Kepatuhan  perpajakan  merupakan salah satu permasalahan bagi pemerintahan  di  seluruh  dunia  termasuk Indonesia.  Definisi  kepatuhan  wajib  pajka dapat  dimulai  dengan  melihat  definisi kepatuhan. K epatuhan merupakan hal yang sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan  pajak,  sehingga k epatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.  Kepatuhan  pajak  pada umumnya  didefinisikan  sebagai  situasi dimana  wajib  pajak  membayar  semua pajak  yang  diwajibkan  pada  waktu  yang tepat  dan  melaporkan  secara akurat  sesuai dengan aturan, undang-undang dan
keputusan  pengadilan  yang  berlaku  pada saat  melaporkan  Surat  Pemberitahuan Pajak (Utama & Wahyudi, 2016). Ramadiansyah, dkk (2014)
mengemukakan hal serupa bahwa kepatuhan  perpajakan  diartikan  sebagai suatu  keadaan  yang  mana  wajib  pajak patuh  dan  mempunyai  kesadaran  dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Selanjutnya, Kepatuhan pajak adalah sikap wajib  pajak  yang  secara  rela  dan  ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan  melaporkan  pajak.  Disini  wajib  pajak rela  menghitung  pajak  yang  akan  dibayar tanpa merasa di paksa (Ermawati,2018).
Wajib  pajak  sukarela  menghitung dan membayarkan pajaknya, namun untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak maka  perlu  diberlakukan  sanksi  pajak. Wajib pajak akan sadar bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi merupakan  alat  pencegah  yang  ampuh untuk  mengurangi  penyelundupan  pajak atau  kelalaian  pajak,  sehingga  berdampak pada  kepatuhan  dan  kesadaran  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Suryadi,  dkk  (2016).  Hasil  penelitian
menujukkan  bahwa  Sanksi  Perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Supriatiningsih dan Jamil, 2021). Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan  oleh  Purnamasari  dkk  (2017); Siamena,  dkk  (2017);  Siregar  (2017); Suryanti dan Sari (2018); Setyawati (2021) mengungkapkan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
Religiusitas juga dapat
mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Religiusitas  merupakan  keyakinan  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  bahwa  wajib pajak  percaya  terhadap  Tuhan,  dimana wajib  pajak  takut  melakukan  pelanggaran peraturan  pajak.  Agama  dipercaya  dapat mengontrol  perilaku  individu  dari  sikap yang  tidak  etis.Seseorang  yang  memiliki sikap  religiusitas  yang  tinggi  cenderung berperilaku  etis  dan  menghindari  perilaku kecurangan  pajak.  Keyakinan  agama  yang kuat  diharapkan  mencegah  perilaku  ilegal melalui  perasaan  bersalah  terutama  dalam hal  penghindaran  pajak  (Basri,  2015). Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  pajak adalah  kewajiban  sosial  tanpa  arti  khusus
syukur kepada Allah atau untuk mendapatkan  kedekatan  kepada  Allah,  itu harus diingat bahwa sebagai warga negara di  suatu  Negara  tertentu,  setelah  Negara memberlakukan  pajak,  asalkan  untuk alasan  yang  sah  dan  akan  digunakan dengan  cara  yang  sah,umat  Islam  akan menjadi  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  membayar  pajak  yang dikenakan  pada  mereka  (Tanno  &  Putri, 2016).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Utama dan Wahyudi (2016); Ermawati dan Afifi  (2018);  Harahap  dan  Kristanti (2019); Saragih, dkk (2020) mengemukakan bahwa religiusitas berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Selain sanksi perpajakan dan religiusitas,  tingkat  nasionalisme  juga mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.  Hans  Kohn  (1984)  mengemukakan nasionalisme  adalah  suatu  paham  yang berpendapat  bahwa  kesetiaan  tertinggi individu  harus  diserahkan  kepada  negara. Selanjutnya,  sikap  nasionalisme  adalah suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan  bangsa  atas  kesadaran  dan  tanggung jawab sebagai warga Negara (Kusumawardani  &  Faturochman  (2004). Nasionalisme diwujudkan melalui: a) cinta
terhadap  tanah  air  dan  bangsa,  b) berpartisipasi  dalam  pembangunan,  c) taat pada  hukum  dan  menegakkan  keadilan sosial,  d)  memanfaatkan  sumber  daya sebaik  mungkin,  e)  berprestasi,  mandiri, dan  bertanggungjawab,  serta  f)  siap berkompetisi  dengan  bangsa  lain  dan terlibat  dalam  kerjasama  internasional. Penelitian  Cahyonowati  (2011)  yang menunjukkan  bahwa  nasionalisme  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak. Selanjutnya Pertiwi (2017) nasionalisme juga menunjukkan hasil yang
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakaukan  oleh  Purnamasari  dkk  (2017); Setyawati  (2021)  menunjukkan  hasil  yang
berbeda  yang  menyatakan  jika  tingkat nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil  studi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur  yang  beralamat  di  Jalan  Ki Mangunsarkoro No.34.
Salah  satu  alasan  mengapa  peneliti memilih wajib pajak orang pribadi sebagai sampel  dlam  penelitian  ini  karena  wajib pajak  orang  pribadi  berkontribusi  dalam perpajakan.  Wajib  Pajak  Orang  pribadi yang  menjadi  subjek  pajak  dalam  negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan  (PPh)  Nomor  36  Tahun  2008 adalah  orang  pribadi  yang  bertempat tinggal  di  Indonesia  atau  berada  di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu  12  bulan  atau  dalam  suatu  tahun pajak  berada  di  Indonsia  dan  mempunyai niat  untuk  bertempat  tinggal  di  Indonesia.
Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri menurut Undang-undang penghasilan  (PPh)  Nomor  36  Tahun  2008 adalah  orang  pribadi  yang  tidak  tinggal  di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu  12  bulan  yang  menjalankan  usaha atau  melakukan  kegiatan  melalui  bentuk usaha tetap di Indonesia atau tidak tinggal di  Indonesia  lebih  dari  183  hari  dalam jangka  waktu  12  bulan  yang  dapat menerima  atau  memperoleh  penghasilan dari  Indonesia,  tidak  dari  menjalankan usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Tabel 1.2 menunjukan  data  jumlah  Wajib  Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Semarang Timur.
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
Tabel 2
Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur
Tahun 2015-2019 No  Tahun Jumlah wajib pajak terdaftar 1 2017 40.033 2 2018 41.982 3 2019 44.467 4 2020 46.261 5 2021 31.625 Sumber : KPP Semarang Timur Berdasarkan data Tabel 1.2
menunjukkan  bahwa  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Semarang Timur selalu mengalami peningkatan  pada  tahun  2017-2021  yang seharusnya  memberi  dampak  positif  pada penerimaan  pajak  di  kota  Semarang  tetapi pada  kenyataanya  menurut  BAPENDA Kota  Semarang  jumlah  wajib  pajak  yang terdaftar  belum  sepenuhnya  mematuhi kewajibannya.
Penelitian  ini  dilakukan  karena adanya  fenomena  wajib  pajak  yang terdaftar  setiap  tahunnya  meningkat  tetapi
penerimaan  pajak  yang  belum  mencapai target APBN. Hal disebabkan oleh banyak faktor,  salah  satunya  adalah  kendala  dari Wajib Pajak terutama dalam hal kepatuhan dalam  memenuhi  kewajiban  pajak  dan terdapat reseach  gap dari  penelitian terdahulu.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP Semarang Timur)”.

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  yang  ingin  penulis  capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh  penerapan  sanksi pajak, religiusitas dan tingkat nasionalisme pada  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP Semarang Timur.

## TINJAUAN TEORETIS
Teori Atribusi . Myers (1996)
mendefinisikan  teori  atribusi  merupakan proses  menyimpulkan  motif,  maksud, karakteristik,  orang  lain  dengan  melihat pada  perilaku  yang  tampak.  Atribusi
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
adalah memperkirakan apa yang menyebabkan  orang  lain  itu  berperilaku tertentu  Lebih  lanjut  Myers  (1996) mengemukakan  bahwa,  kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan  segala  sesuatu,  termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain.
Atribusi adalah proses di mana orang menarik  kesimpulan  mengenai  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  perilaku orang  lain.  Teori  atribusi  adalah  teori kepatuhan  Wajib  Pajak  terkait  dengan sikap  Wajib  Pajak  dalam  membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Sairi (2014).  Pada  dasarnya,  teori  atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati  perilaku  orang  lain,  mereka mencoba  untuk  menentukan  apakah  itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.  Perilaku  yang  disebabkan secara  internal  adalah  perilaku  yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti  ciri  kepribadian,  kesadaran,  dan kemampuan.  Sedangkan  perilaku  yang disebabkan secara  eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.
Teori Asuransi. Teori ini menyetakan  bahwa  negara  bertugas untuk  melindungi  orang  dan  segala kepentingannya,  meliputi  keselamatan dan  keamanan  jiwa  dan  harta  bendanya. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya,  pajak  inilah  yang  dianggap sebagai  premi  tersebut  yang  sewaktu- waktu harus dibayar oleh masing- masing individu.  Meskipun  teori  ini  hanya sekedar  untuk  memberi  dasar  hukum kepada  pemungut  pajak,  beberapa  pakar menentangnya. Mereka berpendapat bahwa  perbandingan  antara  pajak  dan perusahaan  asuransi  tidak  tepat  karena :1)  jika  timbul  kerugian,  tidak  ada penggantian  secara  langsung  dari  negara dan  2)  antara  pembayaran  jumlah  pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat  hubungan  langsung  (Resmi, 2019: 5).
Teori Kepentingan. Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian  beban  pajak  yang  harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian  beban  ini  harus  didasarkan atas  kepentingan    masing-masing  orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan  atas,  jiwa  orang-orang  itu beserta  harta  bendanya.  Oleh  karena  itu, sudah  sewajarnya  jika  biaya-biaya  yang
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
dikeluarkan  oleh  negara  dibebankan kepada mereka (Resmi, 2019: 6)
Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y).
Utama dan Wahyudi (2016)
mengemukakan  bahwa  kepatuhan  pajak pada  umumnya  didefinisikan  sebagai situasi  dimana  wajib  pajak  membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai  dengan  aturan,  undang-undang dan  keputusan  pengadilan  yang  berlaku pada saat melaporkan Surat
Pemberitahuan Pajak. Selanjutnya, Kepatuhan  Wajib  Pajak  juga  diartikan sebagai kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan  yang  tercermin  dalam  situasi dimana  wajib  pajak  paham  dan  berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,  mengisi  formulir  pajak dengan  lengkap  dan  jelas,  menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya  (Zain  dalam  Wijoyanti,  2010). Sedangkan  menurut  Keputusan  Menteri Keuangan  No.  544/KMK.04/2000  dalam Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa:  “Kepatuhan  perpajakan  adalah tindakan  Wajib  Pajak  dalam  pemenuhan kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan  peraturan  pelaksanaan  perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang  tata  cara  penetapan  wajib  pajak dengan  kriteria  tertentu  dalam  rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran  pajak  Bab  II  pasal  2,  wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi  empat  kriteria,  yaitu:  (1)  tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan  untuk  semua  jenis  pajak, (2)  tidak  mempunyai  tunggakan  pajak, kecuali  tunggakan  pajak  yang  telah memperoleh izin mengangsur atau menunda  pembayaran  pajak,  (3)  laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah  dengan  pendapat  wajar  tanpa pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut,  dan  (4)  tidak  pernah dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana di  bidang  perpajakan  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka  5 (lima) tahun terakhir.
Sanksi Pajak (X1). Tjahjono,
(2005) mendefinisikan sanksi pajak sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
(norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan kata lain,  sanksi  perpajakan  merupakan  alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar  norma  perpajakan.  Pengenaan sanksi  perpajakan  diberlakukan  untuk menciptakan  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Itulah  sebabnya  penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.
Dalam  undang-undang  perpajakan dikenal  dua  macam  sanksi,  yaitu  Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan  ada  yang  diancam  dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan  sanksi  pidana  saja,  dan  ada  pula yang  diancam  dengan  sanksi  administrasi dan  sanksi  pidana  (Mardiasmo,  2018:63). Sanksi administrasi merupakan pembayaran  kerugian  kepada  Negara, khususnya  berupa  bunga  dan  kenaikan. Sanksi  pidana  merupakan  siksaan  atau penderitaan  dan  merupakan  suatu  alat terakhir atau benteng hukum yang
digunakan  fiskus  agar  norma  perpajakan dipatuhi.
Religiusitas  (X2). Basri,  (2015) mengemuakan  bahwa  religiusitas  sebagai keyakinan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak bahwa  wajib  pajak  percaya  terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan  pelanggaran  peraturan  pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku  individu  dari  sikap  yang  tidak etis.Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku  etis  dan  menghindari  perilaku kecurangan  pajak.  Keyakinan  agama  yang kuat  diharapkan  mencegah  perilaku  ilegal melalui  perasaan  bersalah  terutama  dalam hal  penghindaran  pajak.    Terlepas  dari kenyataan  bahwa  pajak  adalah  kewajiban sosial  tanpa  arti  khusus  syukur  kepada Allah  atau  untuk  mendapatkan  kedekatan kepada  Allah,  itu  harus  diingat  bahwa sebagai  warga  negara  di  suatu  negara tertentu,  setelah  negara  memberlakukan pajak,  asalkan  untuk  alasan  yang  sah  dan akan  digunakan  dengan  cara  yang  sah, umat  Islam  akan  menjadi  berkewajiban dan  bertanggung  jawab  untuk  membayar pajak yang dikenakan pada mereka (Tanno & Putri,2016).
Tingkat  Nasionalisme  (X3). Hans Kohn (1984) mengemukakan nasionalisme
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
adalah  suatu  paham  yang  berpendapat bahwa  kesetiaan  tertinggi  individu  harus diserahkan  kepada  negara.  Selanjutnya, sikap  nasionalisme  adalah suatu  evaluasi terhadap  rasa  cinta  tanah  air  dan  bangsa atas  kesadaran  dan  tanggung  jawab sebagai warga Negara (Kusumawardani & Faturochman (2004). Nasionalisme diwujudkan  melalui:  a)  cinta  terhadap tanah  air  dan  bangsa,  b)  berpartisipasi dalam  pembangunan,  c)  taat  pada  hukum dan  menegakkan  keadilan  sosial,  d) memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin,  e)  berprestasi,  mandiri,  dan bertanggungjawab, serta f) siap berkompetisi  dengan  bangsa  lain  dan terlibat dalam kerjasama internasional.
Kerangka Teoretis.
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting  dalam  kehidupan  bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan  karena  pajak  merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran  pembangunan  pajak  juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan  pajak  disisi  lain  pajak mempunyai peranan yang sangat penting  dalam  kehidupan  bernegara. Pemasukan  dari  sector  pajak  memberikan kontribusi  terbesar terhadap  pembangunan di Indonesia.
Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi  oleh  sanksi  pajak,  diarenakan sanksi  pajak  sebagai  alat  pencegah pelanggaran  wajib  pajak.  Selanjutnya religiusitas berdasarkan penelitian terdahulu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Wajib  pajak  yang  taat beragama  akan  dengan  ikhlas  memenuhi kewajibannya  dalam  hal  ini  kewajiban membayar  pajak.  Selain  itu  juga  tingkat nasionalisme  juga  berperan  memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sehingga  peneliti  tertarik  untuk  meneliti pengaruh sanksi pajak, religiusitas dan tingkat nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
Gambar 1
KerangkaTeoretis

## HIPOTESIS
Pengaruh Sanksi Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Tjahjono,  (2005)  mendefinisikan sanksi  pajak  sebagai  jaminan  bahwa ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti  /  ditaati  /  dipatuhi,  sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar Wajib  Pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan.  Dengan  kata  lain,  sanksi perpajakan berkaitan dengan teori atribusi, sanksi  pajak  dijadikan  alat  pencegah  agar wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan  atau  menjadikan  wajib  pajak berprilaku positif yaitu patuh aturan pajak.
Sanksi  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  didukung oleh  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Purnamasari  dkk  (2017);  Siamena,
dkk (2017) ; Siregar (2017) ; Suryanti dan Sari (2018) ; Setyawati (2021) mengungkapkan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Dengan  adanya  peranan sanksi  pajak  diharapkan  dapat  memicu perilaku  positif  dan  mencegah  perilaku negatif  terhadap  kepatuhan  perpajakan melalui  takutnya  terhadap  sanksi  pajak sehingga  mendorong  naiknya  perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut,  maka  hipotesis  pertama  sebagai berikut:
H1:  Sanksi  pajak  berpengaruh  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh  religiusitas  (X2)  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Basri, (2015) mengemuakan bahwa religiusitas sebagai keyakinan yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  bahwa  wajib
Sanksi Pajak
(X1) Kepatuhan WajibPajak (Y) Religiusitas (X2) Tingkat Nasionalisme (X3) H1 H2 H3 H 4
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
pajak  percaya  terhadap  Tuhan,  dimana wajib  pajak  takut  melakukan  pelanggaran peraturan  pajak.  Agama  dipercaya  dapat mengontrol  perilaku  individu  dari  sikap yang  tidak  etis.  Sehingga,    religiusitas berkaitan  dengan  teori  atribusi,  wajib pajak  yang  religious  akan  berperilaku  etis dan patuh terhadap aturan perpajakan.
Religiusitas  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  didukung oleh  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Utama  dan  Wahyudi  (2016)  ; Ermawati  dan  Afifi  (2018)  ;  Harahap  dan Kristanti  (2019)  ;  Saragih,  dkk  (2020) mengemukakan bahwa religiusitas berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Dengan  adanya  nilai  religious  yang tinggi  diharapkan  wajib  memiliki  perilaku yang positif sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut,  maka  hipotesis  kedua  dalam penelitian ini adalah :
H2  :  Religiusitas  berpengaruh  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Pengaruh Tingkat Nasionalisme (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hans  Kohn  (1984)  mengemukakan nasionalisme  adalah  suatu  paham  yang
berpendapat  bahwa  kesetiaan  tertinggi individu  harus  diserahkan  kepada  negara. Selanjutnya,  sikap  nasionalisme  adalah suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan  bangsa  atas  kesadaran  dan  tanggung jawab sebagai warga Negara (Kusumawardani  &  Faturochman  (2004). Dengan  kata  lain,  nasionalisme  berkaitan dengan teori atribusi, tingkat nasionalisme yang  tinggi  menjadikan  wajib  pajak  cinta tanah  air  sehingga  akan  berprilaku  positif yaitu patuh aturan pajak.
Nasionalisme  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  didukung oleh  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  Purnamasari  dkk  (2017)  ;  Setyawati (2021)  menunjukkan  hasil  yang  berbeda yang menyatakan jika tingkat nasionalisme berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Dengan adanya tingkat nasionalisme yang tinggi diharapkan dapat memicu  perilaku  positif  dan  mencegah perilaku  negative,  sehingga  mendorong naiknya  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :
H3 : Tingkat Nasionalisme berpengaruh positif terhadap Kapatuhan Wajib Pajak
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian dengan  jenis  penelitian  kausal  komparatif (causal comparative research) yang bertujuan  untuk  mengetahui  antar  dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kausalitas yang bertujuan untuk memahami  variabel    yang  mempengaruhi
(independen) dan variabel yang merupakan akibat (dependen) serta menentukan sifat antara variabel independen dan pengaruh yang diperkirakan (Indriantoro
dan
Supomo,1999:12).
Definisi Operasional Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y), Kepatuhan Wajib  Pajak  merupakan  situasi  dimana wajib  pajak  membayar  semua  pajak  yang diwajibkan  pada  waktu  yang  tepat  dan melaporkan  secara  akurat  sesuai  dengan aturan,  undang-undang  dan  keputusan pengadilan  yang  berlaku  pada  saat melaporkan  surat  pemberitahuan  pajak (Utama  dan  Wahyudi,  2016).  Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk
menjalankan  kewajiban  perpajakan  yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak  rela  menghitung  pajak  yang  akan dibayar tanpa merasa dipaksa (Ernawati,2018).
Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator  dari  dimensi  Kepatuhan  Wajib Pajak (Dwi, dkk 2018)  adalah:
1. Wajib  pajak  memenuhi  kewajiban perpajakan yaitu :
a. Wajib  pajak  mendaftarkan  diri sebagai Wajib Pajak.
b. Menghitung  dan  membayar  pajak tepat waktu.
c. Melaporkan SPT tahunan.
d. Menyediakan data-data yang lengkap saat lapor pajak.
e. Memenuhi  kewajiban  tunggakan pajak, jika ada.
f. Tidak melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak.
g. Bersikap kooperatif dengan petugas.
Sanksi  Pajak  (X1), Menurut  Mardiasmo (2018:62)  sanksi  perpajakan  merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan,  norma perpajakan  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
sebagai  alat  pencegah  (preventif)  agar wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan.Sanksi merupakan alat pencegah  yang  ampuh  untuk  mengurangi penyelundupanpajakataukelalaianpajak,seh
inggaberdampakpadakepatuhandankesadar
an untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Suryadi & dkk, 2016).Sanksi  atau  hukuman  yang  sesuai dengan syariah Islam pada dasarnya yakni hukuman  yang  mengandung  unsur  jera. Hukuman  yang  baik  yaitu  memberi  unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku, sehingga pelanggar enggan melakukan kesalahantersebut. Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator  dari  dimensi  Sanksi  Pajak  (Dwi, dkk 2018) adalah :
1. Jaminan  ketentuan  peraturan  undang- undang  perpajakan  yang  melanggar harus dikenakan sanksi.
a. Mengetahui sanksi yang ditetapkan.
b. Wajib  pajak  yang  melanggar  harus dikenakan sanksi.
c. Sanksi  yang  diberikan  harus  sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
d. pengenaan  sanksi  administratif  / pidana dapat meningkakan kepatuhan.
e. Sanksi pajak dapat memberikan efek jera.
2. Alat  pencegah  agar  Wajib  Pajak disiplin dalam menunaikan kewajiban pajaknya.
a. Menciptakan  kedisiplinan  wajib pajak.
Religiusitas  (X2) ,  Religiusitas  merupakan keyakinan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak bahwa  wajib  pajak  percaya  terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan  pelanggaran  peraturan  pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku  individu  dari  sikap  yang  tidak etis.Seseorangyang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku  etis  dan  menghindari  perilaku kecurangan  pajak.  Keyakinan  agama  yang kuat  diharapkan  mencegah  perilaku  ilegal melalui  perasaan  bersalah  terutama  dalam hal penghindaran pajak (Basri, 2015).
Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator  dari  dimensi  Religiusitas  Pajak (Dwi, dkk) adalah :
1. Keyakinan Agama
a. Taat beribadah
b. Agama sangat penting dalam hidup
2. Pengetahuan Agama
a. Berperilaku baik
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
b. Mengajarkan  untuk  melaksanakan kewajiban  yaitu  kewajiban  pada negara adalah membayar pajak
c. Wajib Pajak meyakini bahwa komitmen dalam beragama meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.
Tingkat  Nasionalisme  (X3). Hans  Kohn (1984) mengemukakan nasionalisme adalah  suatu  paham  yang  berpendapat bahwa  kesetiaan  tertinggi  individu  harus diserahkan  kepada  negara.  Selanjutnya, sikap  nasionalisme  adalah suatu  evaluasi terhadap  rasa  cinta  tanah  air  dan  bangsa atas  kesadaran  dan  tanggung  jawab sebagai warga Negara (Kusumawardani & Faturochman (2004). Nasionalisme diwujudkan  melalui:  a)  cinta  terhadap tanah  air  dan  bangsa,  b)  berpartisipasi dalam  pembangunan,  c)  taat  pada  hukum dan  menegakkan  keadilan  sosial,  d) memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin,  e)  berprestasi,  mandiri,  dan bertanggungjawab, serta f) siap berkompetisi  dengan  bangsa  lain  dan terlibat  dalam  kerjasama  internasional. Pengukuran  variabel  nasionalisme  diukur dengan  instrumen  pertanyaan  yang  dibuat berdasarkan  indikator  dalam  penelitian Purnamasari, dkk (2016), sebagai berikut:
1. Bangga  menjadi  bagian  dari  warga
Negara Indonesia
2. Ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak.
3. Taat  pajak  wujud  cinta  terhadap tanah air.
4. Wajib  pajak  berkeyakinan  bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan  merupakan  tindakan sebagai warga negara yang baik.
5. Dengan  membayar  pajak  berarti saya telah membantu dalam mewujudkan tujuan negara.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  sekelompok  orang, kejadia atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo,1999:115).
Populasi  yang  dimaksud  penulis  adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Semarang timur yaitu 31.625 WP. Sampel adalah  bagian  dari  jumlah  karakteristik yang  dimiki  oleh  populasi  tersebut (Indriantoro dan Supomo,1999:115). Populasi pada margin of error 10% adalah sebesar  99,68  sampel.  Jika  dibulatkan menjadi 100 sampel.
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Koef regresi Sig. Sanksi Pajak (X1)) 0,166 0,126 Religiusitas (X2) 0,440 0,000 Tingkat Nasionalisme (X3) 0,352 0,013 Konstanta= 0,505 R² =0,431
F = 18,825
Ŷ = 0,505 + 0,166 X1 + 0,440 X2 + 0,352 X3
Berdasarkan  tabel  di  atas,  Penelitian ini  mendapatkan  besarnya  Adjusted  R² yaitu 0,431 artinya pengaruh Sanksi Pajak, Religiusitas  dan  tingkat  nasionalisme terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar 43,1%. Sedangkan 56,9% dipengaruhi oleh Variabel lain di luar variabel yang diteliti.
Hasil  statistic  F  hitung  menunjukkan nilai sebesar 18,825 dengan nilai sig 0,000 sehingga dapat disimpulkan secara simultan variabel Sanksi Pajak,
Religiusitas  dan  tingkat  nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah ditentukan  oleh  variabel  independen  yaitu Sanksi  Pajak,  Religiusitas  dan  tingkat nasionalisme secara parsial  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  menggunakan
Program  SPSS  versi  23  maka  di  peroleh pembahasan sebagai berikut :
Pengaruh  Sanksi  Pajak  (X 1 )  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y)
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui  bahwa  variabel  Sanksi  Pajak secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  dengan hasil  nilai  signifikan  0,126  >  0,05,  maka H 0 diterima.  Kesimpulannya  Sanksi  Pajak tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP Semarang Timur.
Dari  hasil  penelitian  Sanksi  Pajak (X 1 )  ditemukan  bukti  bahwa  sanksi perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Semarang Timur.  Sanksi  perpajakan  merupakan akibat  yang  diberikan  oleh  Kantor  pajak kepada  wajib  pajak  yang  melanggar
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  Hasil  ini  tidak  mendukung teori atribusi, dalam teori atribusi seseorang akan berperilaku positif jika ada sanksi yang diterapkan.
Dalam  penelitian  ini  sanksi  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dimungkinkan  maraknya berita pegawai pemerintah yang menggelapkan  pajak.  Selanjutnya  sanksi pajak  yang  diberikan  bagi  wajib  pajak yang  melanggar  peraturan  perpajakan tidak  membuat  wajib  pajak  menjadi  jera untuk  tidak  mengulangi  nya  lagi.  Hal  ini terjadi  karena  sanksi  perpajakan  hanya legalitas  dalam  peraturan,  untuk  tindakan atas  pelanggaran  tersebut  belum  ditindak secara  tegas  oleh  aparat  pemerintah. Fenomena  itulah  yang  membuat  wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Ermawati dan Afifi (2018) yang menyatakan  bahwa  Sanksi  Perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  Religiusitas  (X 2 )  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui  bahwa  variabel  Religiusitas secara statistik berpengaruh positif signifikan  terhadap  variabel  Kepatuhan Wajib  Pajak,  dengan  hasil  nilai  signifikan 0,000 < 0,05, maka H 0 ditolak. Kesimpulannya  Religiusitas  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP Semarang Timur.
Hasil  penelitian  Religiusitas  (X 3 ) dapat  disimpulkan  bahwa  religiusitas berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Semarang  Timur.  Hal  ini  sejalan  dengan teori  tentang  keperilakuan  yaitu atribusi . Teori  ini  menjelaskan  tentang  bagaimana seseorang  mampu  berperilaku,  ketika seseorang  tersebut  memiliki  niat  dan motivasi.  Bagi  wajib  pajak  yang  memiliki religiusitas yang tinggi, berarti wajib pajak mampu  membedakan  mana  perilaku  yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dalam hal  perpajakan,  wajib  pajak  yang  baik seharusnya  mematuhi  segala  yang  terkait dengan  peraturan  perpajakan. Wajib  pajak beranggapan  bahwa  dengan  mematuhi segala  peraturan  perpajakan  sama  halnya
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
dengan  mematuhi  ajaran  agama.  Karena semua agama di dunia selalu mengajarkan tentang kebaikan. Wajib pajak yang paham betul tentang agama akan berlaku mematuhi  peraturan  perpajakan.  Dengan wajib pajak membayar pajak berarti, wajib pajak  berperilaku  yang  baik.  Dengan berperilaku  yang  baik  berarti  wajib  pajak mematuhi segala peraturan perpajakan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dwi,dkk (2019)  dan  Widangsono  (2017);  Utama dan  Wahyudi  (2016);  Ermawati  dan  Afifi (2018);  Harahap  dan  Kristanti  (2019); Saragih, dkk (2020) mengemukakan bahwa  religiusitas  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  Tingkat  Nasionalisme  (X 3 ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel tingkat nasionalisme  secara  statistik  berpengaruh positif signifikan terhadap variabel
Kepatuhan Wajib Pajak, dengan hasil nilai signifikan  0,013<  0,05,  maka  H 0 ditolak.
Kesimpulannya tingkat nasionalisme berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di KPP Semarang Timur.
Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  tingkat  nasionalisme  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terdaftar  pada  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur. Hal ini sejalan dengan teori tentang keperilakuan  yaitu atribusi .  Teori  ini menjelaskan  tentang  bagaimana  seseorang mampu  berperilaku,  ketika  seseorang tersebut  memiliki  jiwa  cinta  tanah  air  dan kebanggaan  nasional  cenderung  dapat meningkatkan  moral  perpajakan  namun secara statistik pengaruhnya tidak signifikan. Sehingga, kebanggaan nasional (nasionalisme)  dapat  menentukan  tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dkk (2017) ; Setyawati (2021) menunjukkan  hasil  yang  berbeda  yang menyatakan  jika  tingkat  nasionalisme berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
Orang  Pribadi  di  KPP  Semarang Timur.
2. Religiusitas berpengaruh positif signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Semarang Timur.
3. Tingkat  Nasionalisme  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP Semarang Timur.
4. Penerapan  Sanksi  Pajak,  Religiusitas dan Tingkat Nasionalisme
berpengaruh  secara  bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Saran
Dari  hasil  penelitian  diperoleh terkait  variabel  sanksi  pajak  yang  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib
pajak,  untuk  itu  pemerintah  harusnya memberikan informasi tentang pengetahuan
Sanksi Pajak dan mensosialisasikannya  kepada  wajib  pajak agar  wajib  pajak  taat  akan  aturan perpajakan  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan  pajak  daerah  dan  juga  tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam sosialisasinya  sebaiknya  menambahkan apa saja sanksi Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah  dan  bagaimana  sanksi  yang  di tetapkan  jika  wajib  pajak  tidak  memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
Saran  untuk  peneliti  selanjutnya diharapkan menggunakan populasi, sampel,  dan  teknik  pengambilan  sampel yang  berbeda  serta  dapat  menambahkan variabel-variabel lain yang dominan.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri,  Y.  M.  (2015).  “Pengaruh  Dimensi  Budaya  dan  Religiusitas  Terhadap  Kecurangan Pajak”. Akuntabilitas , 65.
Elsawati,  Nurfi  Arifa,  2019.  “Pengaruh  Penerapan  Sistem  e-Filling  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi  pada  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Wajib  Pajak  di  Kecamatan Cangkiran)”.
Ermawati dan Afifi, 2018. “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Kasus  Wajib  Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus”. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 7 No 2.
Famrizal,  2019.  “Analisis  Faktor  Ekonomi  dan  Faktor  non  Ekonomi  Terhadap  Kesadaran Masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. 192 eJurnal Katalogis, Volume 5 No. 8.
Fikriningrum,  W.K.  2012.  “Analisis  faktor-faktor  yang  mempegaruhi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  dalam  memenuhi  kewajiban  membayar  Pajak  :  Studi  kasus  pada  Kantor
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3

## Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Candisari”.  Skripsi.  Universitas  Diponegoro Semarang.
Fitriach, 2020 . Permodelan Pembelajaran IPA dengan teknik Two Stay Two Stray .
Gebi,  dkk.  2019.  “Pengaruh  Penerapan  e-Sistem,  Sanksi  Pajak  dan  Religiusitas    terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Pribadi  Pelaku  Bisnis  di KPP Pratama Bukittinggi”. Jurnal Benefita Vol.4 No 3.
Ghozali, Imam, 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9 . Semarang: Badan Pusat Penerbit Universitas Diponegoro.
Hamongan  dan  Imam,  2012. Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  Dalam  Pembangunan Ekonomi . Jakarta.
Harahap dan Kristanti. 2019. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Universitas Pendidikan Indonesia.
Ikatan  Konsultan  Pajak  Indonesia.  2007. Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan . Jakarta.
Isro’I  dan  Nurdiana,  2018.  “Pengaruh  Penerapan  e-Sistem  Perpajakan  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Membayar  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepajen”. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol.7 No 2.
Mardiasmo, 2018 . Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Martini  dkk,  2019.  “Dampak  penerapan  E-Sistem  Perpajakan  terhadap  tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Wilayah  Jakarta Selatan”.  Jurnal  Riset  Manajemen  dan  Bisnis  (JRMB)  Fakultas  Ekonomi  UNIAT Vol.4 No. S1 (2019).
Myers.1996, D.G. Social Psychology. Boston : McGraw-Hill College.
Nahdah  dan  Amir,2019.  “Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Pajak  dan  Tax  Amnesti Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Vol.12 No1.
Nurmantu, Safitri, 2005. Pengantar Perpajakan . Edisi 3. Jakarta: Granit.
Pratami  dkk,  2017.  “Pengaruh  Penerapan  E-Sistem  Perpajakan  terhadap  tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  membayar  Pajak  pada  KPP  Pratama  Singaraja”. Jurnal Akunansi Program S1 Volume 7 No.1 Tahun 2017.
Prawagis,  dkk.  2016.  “Pengaruh  Pemahaman  atas  Mekanisme  Pembayaran  Pajak,  Persepsi Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak”.  Jurnal  Perpajakan Vol.10 No 1.
Purnamasari,  dkk  .  2017.  Pengaruh  pemahaman,  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Kepercayaan pada  Pemerintah  dan  Hukum  sertya  Nasionalisme  terhadap  22bKepatuhan  Wajib Pajak  dalam  Membayar  PBB  –P2  (Studi  pada  Wajib  pajak  PBB-P2  di  Kota  Banjar. Vol. 14, No. 1 . 2017. Jurnal Akuntansi dan Auditing.  Universitas Diponegoro.
Ramadiansyah,  dkk,  2014.  “Analisa  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi dalam memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi kasus pada KPP Pratama Singosari”. Jurnal  e-  Perpajakan ,  vol.  1  (1).  Malang:  Fakultas  Ilmu  Administrasi Universitas Brawijaya.
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2020
(https://bps.go.id//statistictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar- rupiah-2007-2020.html) diakses Jumat, 8 Mei 2020, pukul 19.54.
Resmi, Siti, 2003.Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Tjandra Tirtono 1 , Triani 2 , Nurdhiana 3
Sari, 2015. “Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap  ketepatan  Pelapoaran  SPT  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Kepajen”. Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA).
Saragih,  dkk.  2020.  Analisis  Pengaruh  Religiusitas  terhadap  Kepatuhan  Pajak  Wajib  pajak Orang  Pribadi.  Vol.8,  No.  1.  2020.  Jurnal  Pendidikan  Akuntansi  dan  Keuangan. Universitas Pendidikan Indonesia.
Satyawati  dan  Yulianti  (2021).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakn,  Sefl-Assessment  System,
Sanksi  Pajak,  Penerapan  e-SPT  dan  Nasionalisme Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol 17 No.1 .2021. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Universitas Pendidikan Indonesia.
Siamena,  dkk.  2017.  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Manado.  Vol.12.  no.  2.  2017.  Jurnal  Riset Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi.
Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak  Orang  Pribadi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Batam.  Vol.  1.  No.  2. 2017. Journal of Accounting &Management Innovation. Universitas Pelita Harapan.
Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Suryani  dan  Hendradi,  2015. Teori  Riset  Kuantitatif  –  Teori  dan  Aplikasi  pada    penelitian bidang Manajemen dan Ekonomi Islam. Jakarta. Tangerang.
Suryanti  dan  Sari.  2018.  Pengaruh  Sanksi  Perpajkan,  Pelayanan  Fiskus  dan  Pengetahuan Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (  Studi  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran. Vol. 15. No. 2. 2018. Akunas. Universitas Nasional.
Utama,  A.,  &  Wahyudi,  D.  (2016).  Pengaruh  Religiusitas  terhadap  Perilaku  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Lingkar Widyaiswara , 2.
Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat
Widangsono,  Seto.  2017.  “Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  dan  Religiusitas
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepajen).
Zandjani, T. C. (1992). Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Utama.