Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KARYAWAN TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Khairul Habibi 1 , Arikha Saputra 2
1,2 Prodi Ilmu Hukum, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia khairul.hbb@gmail.com, arikhasaputra@gmail.com
Naskah diterima: 25 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 20 Desember 2023

## Abstract
The default case that occurred at PT Thania Indo Jaya against 2 (two) employees out of a total of 4 (four) employees with a Specific Time Work Agreement (PKWT) who was laid off due to the co-19 pandemic, namely not giving compensation rights to these employees. In this case, the Government is consistent in maintaining PKWT by issuing Perpu Number 2 of 2022 and Government Regulation Number 35 of 2021. The purpose of this study is to determine legal protection for PKWT employees at PT. Thania Indo Jaya Semarang and PKWT arrangements in laws and regulations, legal consequences in the event of default between the Company and employees.  This  study  uses  a  type  or  type  of  normative  juridical  study.  Data  collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation studies. The results of the study show that legal protection for PKWT employees at PT. Thania Indo Jaya Semarang is in the form of employment social security for employees, except for employees who are still apprentices, where employees who are still apprentices only get guarantees from the funeral service, provide work clothes and work tools, and form a P2K3 team. PT Thania Indo Jaya Semarang has committed a crime (default), so that it can be subject to a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of Rp. 400,000,000;- (four hundred million rupiah). Legal consequences if there is a default in the work agreement, which in the cancellation of the agreement is regulated in Articles 1451 and 1452 KUHP.
Keywords: Specific Time Work Agreement, Default, Legal protection
* Alamat korespondensi: Universitas Stikubank E-mail: khairul.hbb@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas dimana pihka majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya (Khakim, 2014).  Hubungan  kerja  menunjukan  kedudukan  kedua  belah  pihak  tersebut,  yang  pada  dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban para pekerja terhadap pengusaha, serta hak-hak dan kewajiban para pengusaha terhadap pekerja. Selain itu dikenal pula adanya bermacam-macam hubungan lainnya antara kedua belah pihak yang pada dasarnya adalah juga melaksanakan pekerjaan dengan pembayaran sebagai balas jasa, tetapi bukan merupakan hubungan kerja (Manulang, 2001).
Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”  dan  dalam  Pasal  28D  Ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, dalam hal ini untuk mewujudkannya, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana aturan ini telah dicabut dan diganti dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja (PERPU Cipta Kerja) dengan konsep Omnibus Law. Khusus di bidang ketenagakerjaan dalam peraturan pelaksananya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT),  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan  Hubungan Kerja.
Sebagian besar perlindungan hanya berlaku bagi pekerja dengan status tetap atau yang terikat dengan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  (selanjutnya  disingkat  PKWTT).  Khusus  bagi  pekerja dengan  PKWT  pengaturannya  diatur  dalam  Keputusan  Menteri.  Adanya  pembagian  pekerja  dengan PKWT dan PKWTT, berawal dari adanya pekerjaan yang membutuhkan waktu tertentu (terbatas) dalam pelaksanaan pekerjaannya. Berbeda dengan pekerja dengan PKWTT yang pada Pasal 1603 KUHPerdata ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  pekerjaan  yang  waktu  hubungan  kerjanya  tidak  ditentukan,  baik  dalam perjanjian  atau  peraturan  majikan  maupun  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  pula  menurut kebiasaan. Sedangkan PKWT berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Pepru No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu tertentu, dan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
PKWT  atas  dasar  jangka  waktu  dapat  menimbulkan  interpretasi  bahwa  pekerjaan  yang  tidak bersifat sementara dapat dilakukan dengan diperjanjikan berdasarkan PKWT atas dasar jangka waktu. Dalam  hal  ini  belum  sejalan  dengan  Pasal  59  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  PKWT  tidak  dapat diadakan  untuk  pekerjaan  yang  bersifat  tetap.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  revisi  aturan  PKWT  atas jangka waktu agar sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) dan mencegah interpretasi yang tidak sesuai.
Adanya penafsiran bahwa PKWT dapat menyepakati atas dasar jenis, sifat atau kegiatan yang tidak bersifat sementara sehingga mengakibatkan pengaturan antara pekerja/karyawan dan pengusaha tidak sesuai dengan tujuan pengaturan PKWT. Dalam hal ini bisa disebabkan karena setidaknya 3 (tiga) alasan,  yaitu:  Kesatu,  ketidaktahuan  dari  salah  satu  atau  masing-masing  pihak  pekerja/buruh  dan pengusaha. Kedua, karena kekosongan hukum. Ketiga, adanya iktikad buruk dari pengusaha yang tidak diketahui pekerja/buruh juga karena inkonsistensi dalam Pasal 56 ayat (2) dan 59 ayat (2) yang dapat menyebabkan PKWT dengan tidak berdasarkan jenis, sifat atau kegiatan yang bersifat sementara dapat dilaksanakan. Akibatnya perlindungan terhadap pekerja/buruh menjadi lemah, hal ini dapat dilihat dari beberapa  indikasi,  di  antaranya  tidak  berhak  atas  sejumlah  tunjangan  (jaminan  sosial,  asuransi kecelakaan,  pensiun),  uang  penghargaan  kerja  ketika  adanya  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK), pendapatan  upah  yang  lebih  rendah,  serta  tidak  adanya  jaminan  dalam  bekerja  dan  juga  jaminan pengembangan karir. Dengan tumbuhnya fenomena adanya PHK massal dan penggantian status para pekerja oleh perusahaan dari sebelumnya PKWTT menjadi PKWT.
Praktik-praktik  yang  menyimpang  dari  ketentuan  Undang-Undang  ini  merupakan  salah  satu tuntutan  buruh  dalam  demonstrasi  besar-besaran.  Situasi  buruh  sudah  memprihatinkan,  dan  adanya diskriminasi  dalam  perlindungan  buruh  PKWT  menambah  kekhawatiran  tersebut.  Pentingnya perlindungan  bagi  pekerja/buruh  biasanya  berhadapan  dengan  kepentingan  pengusaha  untuk  dapat bertahan dalam menjalankan produktivitas usahanya. Sehingga seringkali pihak yang terhubung secara
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
langsung  adalah  pengusaha  dan  pekerja/buruh.  Secara  umum  persoalan  perburuhan  lebih  banyak dikaitkan dengan persoalan antara pekerja dengan pengusaha.
Merujuk  wacana  di  atas,  maka  dituntut  adanya  perlindungan  terhadap  para  pekerja/buruh khususnya yang berstatus PKWT. Ditinjau dari segi perlindungan perburuhan, Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan perlindungan perburuhan yang dapat dilihat dalam tiga  aspek,  yakni:  aspek  dalam  perlindungan  sosial,  dalam  perlindungan  ekonomis  dan  dalam perlindungan teknis.
Pemerintah yang tetap konsisten dalam mempertahankan PKWT karena memang ada pekerjaan yang  memiliki  batas  dalam  pengerjaannya.  Untuk  tujuan  itu,  Pemerintah  menerbitkan  Perpu  No.  2 Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat,  Dan  Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai  atau  sementara  sifatnya  yang  penyelesaiannya  paling  lama  Lima  tahun.  Dalam  peraturan  itu tersebut  juga  mengatur  sistem  PKWT  untuk  pekerjaan  yang  bersifat  musiman  dan  PKWT  untuk pekerjaan yang sifatnya berhubungan dengan produk baru.
PT Thania Indo Jaya merupakan perusahaan kontraktor dan supplier di bidang Mekanikal dan Elektrikal, dalam hubungan industrial, tentunya antara perusahaan dan karyawan, terdapat perjanjian kerja yang dibuat sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Kasus yang terjadi pada PT Thania Indo Jaya yaitu wanprestasi penundaan kewajiban perusahaan terhadap 2 (dua) orang kayawan dari total 4 (empat) orang karyawan yang di PHK akibat kondisi perusahaan pada saat pandemi covid- 19 yaitu perusahaan tidak memberikan hak berupa kompensasi kepada karyawan tersebut. Pengusaha dapat membuat perjanjian kerja waktu tertentu dengan memuat hak dan kewajiban antara pengusaha dan Pekerja/buruh apabila pekerja lalai dalam menjalankan peraturan perusahaan, dalam hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, maka tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui pengaturan PKWT dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  karyawan  PKWT  pada  PT. Thania  Indo  Jaya Semarang.
3. Untuk  mengetahui  akibat  hukum  apabila  terjadi  wanprestasi  antara  pihak  Perusahaan  dan karyawan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe kajian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum (Ibrahim, 2013). Dalam penelitian jenis ini akan mengkaji secara yuridis tentang perlindungan hukum terhadap karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Thania Indo Jaya Semarang, pengaturan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam peraturan perundang-undangan  serta  akibat  hukum  apabila  terjadi  wanprestasi  antara  pihak  Perusahaan  dan karyawan.
Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data  sekunder.  Sumber  data  primer  berisikan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama berdasarkan  penelitian  dilapangan,  seperti  seperti  hasil  wawancara  dan  observasi  langsung  dengan pihak  PT.  Thania  Indo  Jaya.  Sumber  data  sekunder  terdiri  dari  Undang-Undang  Dasar  1945,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No.35  Tahun  202I  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan  Peraturan Pemerintah  No. 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan sekaligus, buku-buku, karya ilmiah serta hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
Teknik  pengumpul  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan wawancara dan pengambilan data, serta studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan pihak PT. Thania Indo Jaya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Analisis data kualitatif adalah analisis data yang digunakan untuk meneliti  mengacu pada data kata-kata yang berbicara tentang norma, hukum dan tinjauan pustaka, kemudian mengumpulkan dan menganalisis semua data secara komprehensif yang dapat dikembangkan menjadi teori.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur dalam Pasal 80 Perpu No.2 Tahun 2022, Tentang Cipta Kerja, dimana menyebutkan bahwa dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan  meningkatkan  peran  dan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dalam  mendukung  ekosistem  investasi, Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini  mengubah,  menghapus,  atau  menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:
1. Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 No.39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279);
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang  No.24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l1 No.116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang  No.18  Tahun  20l7  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).
5. Pasal  11  Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  No.35  Tahun  202I  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat,  Dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja, menyebutkan bahwa : Yang dimaksud hak-hak Pekerja/Buruh antara lain Upah, tunjangan hari raya keagamaan, istirahat, cuti, serta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.
Berdasarkan uraian Pasal 80 Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut diatas, cukup jelas bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada tenaga kerja tanpa membedakan  jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama,  warna  kulit,  dan  aliran  politik.  Hak  tersebut  dapat diartikan sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kerja, yaitu :
1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Dalam hal ini PT. Thania Indo  Jaya  Semarang  menerapkan  perlindungan  ekonomis  terhadap  para  pekerjanya  dengan memberikan upah tepat waktu, dan memberikan uang tambahan apabila ada pekerja yang lembur, menurut Dwi Pramono PT. Thania Indo Jaya Semarang menetapkan struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan pangkat, golongan, jabatan, kompetensi, masa kerja, pendidikan dan kondisi bisnis  perseroan,  dimana  perusahaan  akan  membuat  struktur  upah  yang  terkini/terbaru  setidak- tidaknya selama tiga tahun. Komponen upah ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari Direksi, yaitu:  Upah  tetap,  yang  terdiri  dari  gaji  pokok,  tunjangan  kompetensi;  tunjangan  masa  kerja (sementara)  dan  Upah  tidak  tetap,  yang  terdiri  dari  tunjangan  masa  kerja  dan  unjangan  kinerja. Bahkan apabila ada pekerja khususnya perempuan yang sedang mendapatkan khaid (datang bulan) dihari  pertama  dan  kedua  akan  diberikan  izin  untuk  libur  apabila  mengalami  nyeri  sakit  pada perutnya, ungkap Dwi Pramono  selaku Manager.
2. Perlindungan  sosial,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan  kesehatan  kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Dalam hal ini PT. Thania Indo Jaya  Semarang  menerapkan  perlindungan  sosial  terhadap  para  pekerjanya  yaitu  dengan mendaftarkan  para  pekerjanya  di  BPJS  Ketenagakerjaan  dengan  memberikan  jaminan  sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun  ungkap  Dwi  Pramono,  bahkakan  beliau  juga  mengatakan  bahwa  dalam  pengembangan sumber daya manusia, PT. Thania Indo Jaya Semarang memberikan pendidikan dan pelatihan kerja terhadap  para  pekerjanya  yang  dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  berkesinambungan  dengan tujuan agar tercapai produktivitas dan efisiensi. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan dan diarahkan  untuk:  Pencapaian  kompetensi  pekerjaan;  Peningkatan  keterampilan  dan  pengetahuan pekerja;  Meningkatkan  produktivitas,  efisiensi,  dan  sistem  kerja;  Pengembangan  karir;  Program suksesi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan  keselamatan kerja. Dalam hal ini PT. Thania Indo Jaya Semarang menerapkan perlindungan teknis terhadap para pekerjanya  yaitu  dengan  meningkatkan  pertumbuhan  perusahaan  kesejahteraan,  kesehatan  dan keselamatan  kerja  kepada  semua  pihak  yang  berkepentingan  di  perusahaan  dengan  tetap  peduli akan lingkungan sekitar.  PT. Thania Indo Jaya Semarang memberikan perlindungan kepada buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Dwi Pramono  mengemukakan  bahwa  PT.  Thania  Indo  Jaya  Semarang memiliki  dedikasi  tinggi  dan komitmen untuk melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan kualitas kinerja kontrak kinerja (K3) yang mana hal ini merupakan dasar pedoman penilaian kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja organisasi dan pegawai, yaitu dalam hal : Mengendalikan resiko K3 dari jasa yang dilakukan perusahaan; Mencegah setiap kerugian, kecelakaan dan penyakit akibat kerja;  Mematuhi  peraturan  perundangan  dan  persyaratan  lainnya;  Mengkomunikasikan  setiap peraturan perundangan, ketentuan dan kebijakan K3 kepada seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya; Menyediakan kerangka kerja untuk mencapai dan meninjau tujuan dan sasaran K3 secara berkala dan kesesuaiannya dan kesesuaiannya dengan Visi serta Misi Perusahaan; Menerapkan K3 dengan benar, tepat dan konsisten.
Berdasarkan data dari hasil penelitian mengenai perlindungan hukum di PT. Thania Indo Jaya Semarang  jika  dihubungkan  dengan  Pasal  28D  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Pasal  80 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta pendapat dari Soerjono Soekanto dan pendapat dari Satjipto Raharjo, maka dapat dideskripsikan bahwa perlindungan yang diberikan PT. Thania Indo Jaya Semarang  terhadap  para  karyawannya  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  hukum,  dimana  PT. Thania  Indo  Jaya  Semarang  mendaftarkan  para  karyawannya  ke  BPJS  Ketenagkerjaan,  kemudian memberikan  pakaian  kerja  dan  alat  kerja,  serta  membentuk  sebuah  tim  P2K3  (Panitia  Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Dwi Pramono selaku Manager di Perusahaan PT. Thania Indo Jaya Semarang juga menyatakan bahwa perusahaan PT. Thania Indo Jaya Semarang selama ini sudah memberikan perlindungan hukum bagi para pekerjanya seperti jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap para karyawan, kecuali karyawan yang masih magang, dimana para karyawan yang masih magang hanya mendapatkan jaminan dari jasa raharja (Pramono, 2023).
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  apabila  dihubungkan dengan Pasal 1 Ayat (10) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2021, maka dapat dideskripsikan bahwa para pekerja di perusahaan PT. Thania Indo Jaya Semarang sudah melakukan perjanjian  kerja  yang  telah  disepakati  sebelum  memulai  masa  kerjanya,  yang  mana  perjanjian  kerja dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak pekerja maupun dari pihak pengusaha, yaitu seperti banyaknya karyawan yang berhenti atau mengundurkan diri sebelum waktu perjanjian kerja berakhir. Dwi Pramono selaku Manager di perusahaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja  di  yang  dilakukan  PT.  Thania  Indo  Jaya  Semarang  terhadap  calon  pekerja  merupakan  suatu perjanjian dimana pihak pertama (pekerja) akan mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah atasan di perusahaan ini untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan, yang kemudian disetiap awal bulan pekerja akan menerima upah, sehingga dalam hal ini pada dasarnya seseorang akan mendapatkan upah apabila telah menjalankan perintah hal inilah yang dinamakan pekerjaan.
Dwi Pramono selaku Manager mengemukakan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerjanya, perlindungan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu (Pramono, 2023):
1. Jaminan sosial ketenagakerjaan:
a) Jaminan kesehatan kerja;
b) Jaminan kematian;
c) Jaminan hari tua;
d) Jaminan pensiun.
2. Jaminan sosial kesehatan (BPJS), yang dijaminkan adalah karyawan kontrak, karyawan yang sudah permanen, karyawan casual, serta karyawan bongkar muat, sedangkan untuk karyawan yang masih magang tidak diikutsertakan dalam program BPJS, dimana karyawan magang hanya mendapatkan jaminan dari jasa raharja saja.
Berdasarkan  data  dari  hasil  penelitian  mengenai  wanprestasi  perjanjian  kerja  yang  dilakukan pekerja apabila dihubungkan dengan pendapat Ridwan Khairandy dan pendapat Malcolm Sargeant dan David  Lewis  serta  pendapat  dari  A.  Qiram  Syamsudin  Meliala  maka  dapat  dideskripsikan  bahwa
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
wanprestasi yang dilakukan pekerja telah merugikan perusahaan, yang mana perjanjian kerja tersebut telah dibaca dan disepakati oleh para pihak, akan tetapi sebelum masa perjanjian kerja selesai, para pekerja lebih memilih untuk mengundurkan diri dengan berbagai alasan, meskipun demikian penulis merasa  hal  ini  tidak  merugikan  perusahaan,  yang  mana  pengunduran  kerja  yang  dilakukan  pekerja adalah sebulan sebelum berhenti kerja, sehingga pekerja memberikan waktu pengusaha untuk mencari pengganti pekerja tersebut.. Wanprestasi dalam perjanjian kerja yang dilakukan karyawan sering terjadi, hingga menimbulkan polemik dalam lingkungan pengusaha, meskipun dari awal perjanjian kerja yang dilakukan antar perusahaan dan karyawan telah terjadi kesepakatan.
Berdasarkan data dari hasil penelitian mengenai wanprestasi perusahaan yang tidak memberikan hak berupa kompensasi terhadap 2 orang kayawan yang di PHK, apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Ayat (4) PP  No. 68 Tahun 2009, dan Pasal 156 UU Cipta Kerja, serta pendapat Edytus Adisu, maka dapat  dideskripsikan  bahwa  penulis  beranggapan  PT  Thania  Indo  Jaya  Semarang  telah  melakukan tindak pidana kejahatan, sehingga dalam hal ini PT Thania Indo Jaya Semarang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau sanksi denda paling banyak Rp. 400.000.000;- (empat ratus juta rupiah), karena tidak melaksanakan Pasal 156 Ayat (1) UU Cipta Kerja, sehingga dalam  hal  ini  perusahaan  telah  melanggar  Pasal  185  UU  Cipta  Kerja,  yang  menyebutkan  bahwa  : “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp.  100.000.000;-  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 400.000.000;- (empat ratus juta rupiah)”.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja,  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja, menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) merupakan sebuah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk sebuah pekerjaan tertentu. PKWT selain di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja,  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan Hubungan Kerja juga diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 59 Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Jangka waktu PKWT dapat dibuat paling lama 5 (lima) tahun, dalam hal ini jangka waktu PKWT akan  berakhir  dan  pekerjaan  yang  dilaksanakan  belum  selesai  maka  dapat  dilakukan  perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun, hal ini jelas tertuang  dalam  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  No.  35  tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Pemberian  kompensasi  terhadap  pekerja  dengan  perjanjian  waktu  tertentu  telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mana berbunyi : dalam hal  pemberian  uang  kompensasi  terhadap  pekerja,  Pengusaha  wajib  memberikan  uang  kompensasi kepada Pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT, yang mana pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Uang kompensasi diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus, sehingga apabila PKWT diperpanjang  maka  uang  kompensasi  diberikan  saat  selesainya  jangka  waktu  PKWT  sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir dan/atau selesai. Pemberian uang kompensasi tidak berlaku  bagi  tenaga  kerja  asing  yang  dipekerjakan  oleh  pemberi  kerja  dalam  hubungan  kerja berdasarkan PKWT.
Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan data dari hasil penelitian mengenai wanprestasi yang dilakukan pekerja apabila dihubungkan dengan Pasal 1238 dan 1338 KUHPerdata, serta pendapat dari R.Subekti, maka  dapat  dideskripsikan  bahwa  pekerja  yang  melakukan  pengunduran  diri  secara  sepihak  tanpa menunggu perjanjian kerja yang telah disepakati bersama berakhir telah merugikan perusahaan, hal ini sejalan  dengan  pendapa  R.Subekti  mengenai  salah  satu  unsur  wanprestrasi  ialah  dengan  melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pembatalan  perjanjian  sendiri  diakui  dan  diatur  dalam  KUHPer  tepatnya  dalam  Pasal  1446 sampai  Pasal  1456.  Namun  tidak  semua  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Pembatalan  perjanjian  harus memenuhi  syarat  pembatalan  yang  telah  di  tentukan  dalam  Undang-Undang.  Pembatalan  perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.
Akibat dari wanprestasi terkait perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdata, akibat hukum  pada  pembatalan  perjanjian  adalah  pengembalian  pada  posisi  semula  sebagaimana  halnya sebelum terjadi perjanjian (Hernoko, 2010). Yang mana akibat pembatalan perjanjian yang diatur dalam KUPerdata tersebut berbunyi sebagai berikut:
1. Pasal  1451  KUHPerdata:  ”Pembatalan  perjanjian,  atas  dasar  ketidakcakapan  salah  satu  pihak, membawa  akibat,  bahwa  para  pihak  dipulihkan  ke  dalam  keadaan  seperti  sebelum  perjanjian ditutup.  Konsekuensinya  adalah,  bahwa  prestasi  yang  telah  diserahkan,timbal  balik  harus dikembalikan”.
2. Pasal 1452 KUHPerdata : “Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat”.
Pasal 62 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Pelanggaran  perjanjian  kerja  dapat  terjadi  baik  dari  pihak  pengusaha/perusahaan  maupun  dari pihak karyawan/pekerja itu sendiri. Karyawan/pekerja yang tidak masuk kerja selama berbulan-bulan dapat menimbulkan konflik bagi kedua belah pihak dan juga pengusaha/perusahaan dapat mengalami kerugian. Tindakan tegas dan peringatan oleh pengusaha/perusahaan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya  hal  yang  serupa.  Selanjutnya,  jika  terjadi  keterlambatan  pembayaran,  pihak pengusaha/perusahaan menyampaikan alasan-alasan keterlambatan dan memberikan kepastian kapan gaji  akan  dibayar.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meminimalisir  terjadinya  konflik  yang  mengarah  pada perselisihan hubungan industrial, ungkap Dwi Pramono selaku Manager di Perusahaan PT.Thania Indo Jaya Semarang (Pramono, 2023).
Penilaian  ganti  rugi  juga  harus  dihitung  berdasarkan  nilai  uang  dan  diutamakan  juga  harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar  sejumlah  uang  yang  memang  bernilai  sama  dengan  kerugian  yang  ditimbulkan.  Hal  ini bertujuan  demi  menghindari  terjadinya  kesulitan  dalam  penilaian  ganti  rugi  apabila  harus  diganti dengan metode lainnya.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  dan  analisa  data  diatas,  maka  penulis  simpulkan  bahwa perlindungan hukum terhadap karyawan terkait wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Thania Indo Jaya Semarang yaitu berupa jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap para karyawan, kecuali karyawan yang masih magang, dimana para karyawan yang masih magang hanya mendapatkan jaminan dari jasa raharja. PT. Thania Indo Jaya Semarang mendaftarkan para karyawannya ke BPJS Ketenagkerjaan,  kemudian  memberikan  pakaian  kerja  dan  alat  kerja,  serta  membentuk  sebuah  tim P2K3. Wanprestasi perusahaan yang tidak memberikan hak berupa kompensasi terhadap 2 (dua) orang kayawan yang di PHK, dalam hal ini PT Thania Indo Jaya Semarang telah melakukan tindak pidana kejahatan, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau sanksi denda paling banyak Rp. 400.000.000;- (empat ratus juta rupiah), karena tidak melaksanakan Pasal 156 Ayat (1) UU Cipta Kerja, sehingga dalam hal ini perusahaan telah melanggar Pasal 185 UU Cipta Kerja.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja,  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan Hubungan Kerja juga diatur dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kerja, yang mana dalam pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1451  dan  1452  KUHPerdata  .  Akibat  pembatalan  perjanjian  dapat  dilihat  dari  dua  aspek  yaitu pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.

## REFERENSI
A. Qiram Syamsudin Meliala, 2001, Hukum Perjanjian , Yogyakarta: Mandar Maju. Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan Cet.I I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Agus  Yudha  Hernoko,  2010, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersil , Jakarta: Kencana.
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , (Jakarta: Sinar Grafika,2009). Bambang Sunggono. 2010. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27. Beni Ahmad Saebani. 2015. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Pustaka setia. Devina, Mahmudah (2023) Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penerapan Upah Lembur Karyawan (Studi pada Karyawan Marketing dan Kolektor PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro) . Diploma thesis, Uin Raden Intan Lampung.
Djumadi, Perjanjian Kerja , (Jakarta: Cetakan ke-2, Sinar Grafika,2006), hlm.7-11. Edy Sutrisno Sidabatur, Pedoman Penyelesaian PHK (Tangerang: PT.Energitama book), hlm.2. Edytus Adisu, 2008, Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang lembur, Gail Sundulan, Insentif Bonus. THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek, Dana Sehat , Jakarta: Forum Sahabat. Fithriatus Shalihah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ham,  (Journal.uir.a.id:  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau). Vol. 1 No. 2 (2017), hlm 111-222 Imam  Soepomo,  1968, Hukum  Perburuhan  Bagian  Pertama  Hubungan  Kerja ,  Jakarta:  PPAKRI Bhayangkara.
Ines Age Santika, et.al., Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia , Private Law Edisi 07 Januari – Juni 2015, hlm. 57.
Islami, Anjar Dewi and, Diana Setiawati, S.H., LLM. (2023) Perlindungan Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Analisis Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu  Di  PT.  Delapan  Empat  Sakti) .  Skripsi  thesis,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:  Bayumedia  Publishing, 2013.
Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia Edisi  Revisi,  (Jakarta:PT.  Raja  Grafindo Persada,2014).
Lalu Husni. 2018. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, halaman 11. Malcolm Sargeant dan David Lewis, 2010, Employment Law , London: Pearson Education Limited. Mariam Darus Badrulzaman, 1995, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Maryono Makoni, Analisis Yuridis Pemberian Uang Kompensasi Kerja Waktu Tertentu Perusahaan Alih Daya Berdasarkan UUD Cipta Kerja , Jurnal Hukum IndonesiaVol. 2 No. 1 (2023), hlm 25 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ,(Surabaya:Bina Ilmu,1990). R. Abdoel Djamal. 2016. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sentosa  Sembiring, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Republik  Indonesia  Tentang Ketenagakerjaan , (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005). Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 92. Ridwan Khairandy, 2003, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana.
Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu hukum , Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti. Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press.
Wawancara  dengan  Bpk.Dwi  Pramono  yang  menjabat  sebagai  Manager  di  PT.  Thania  Indo  Jaya Semarang, pada tgl. 13 Juni 2023.