## EKSISTENSI LEMBAGA ALTERNATIF PRNYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
THE  EXISTENCE  OF  PRIVATE  BANKING  DISPUTES  IN INDONESIA ALTERNATIVE INSTITUTIONS
Syarifah Aminah; a Renny Supriyatni; b Helza Nova Lita c

## ABSTRAK
Pada  umumnya  setiap  jenis  sengketa  yang  terjadi,  selalu  menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Saat ini penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan  ( Non  Litigasi )  salah  satunya  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa.  Kegiatan  bisnis  pada  perbankan  syariah  yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap  hari  tersebut,  menjadi  salah  satu  penyebab  timbulnya permasalahan  dan  terjadinya  sengketa  ( dispute/difference )  antara  para pihak yang terlibat serta tidak mungkin dapat dihindarkan, diantaranya didalam  kegiatan  Perbankan  Syariah  berdasarkan  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020. Permasalahannya. Penelitian ini bertujuan  untuk  mencari  dan  menemukan  alternatif  serta menginventarisasi  lembaga-lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan pada perbankan syariah yang efektif di Indonesia.  Metode pendekatan  penelitian  diawali  dengan  pendekatan  deskriftif  analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik.  Selanjutnya,  data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  yuridis kualitatif. Hasil  penelitian  menemukan  dan  menginventarisasi  bahwa  lembaga- lembaga  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  di luar pengadilan di Indonesia, lebih sering menggunakan mediasi sebagai jalan  akhir  dalam  penyelesaian  sengketa.  Dinilai  lebih  cepat  dalam menyelesaikan  sebuah  perkara,  LAPSPI  juga  memiliki  alternatif  lain dalam menyelesaikan sengketa, seperti ajudiksi dan arbitrase. Saran, agar memeplex optimalisasi bagi prospek dan eksistensi Lembaga penyelesaian  sengketa  diluar  persidangan,  LAPSPI  sebaiknya melakukan lebih banyak kegiatan guna memberika pengetahuan tentang bagaimana  proses  penyelesaian  sengketa  diluar  persidangan  melalui LAPSPI, karena dinilai masyarakat umum kurang mengetahui tentang produk dari LAPSI, juga dengan keterbatasan jarak lokasi, LAPSPI lebih baik membuka banyak kantor cabang disetiap kota karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terbukti dinilai dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.
Kata kunci: lembaga; non litigasi; perbankan syariah; sengketa .
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: nadirabaagil@gmail.com
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: renibachro@ymail.com
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: helza.nova@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i2.338 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/jphp/issue/archive
Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Every type of dispute that occurs  always demands a quick solution and  settlement. Currently, dispute resolution outside the court (non litigation) is through alternative dispute resolution. Business activities in Syariah banking, where the number of transaction are quite large, maybe even hundreds per day, is one of the causes of problems and the occurrence of disputes (dispute/difference) between thw parties involved and it is impossible to avoid, including in Islamic banking activies based on regulations. Financial Services Authority Number 61 of 2020. This study aims to seek and find alternatives and take an inventory of effective out of court dispute resolution institutions in Islamic banking in Indonesia. The research approach method begins with an analytical descriptive approach, namely describing systematically, factually and accurately, all facts and problems being studied associated with legal theories and practices. Furthermore, the data obtained were analyzed juridically qualitatively.
The results of the study found and made an inventory that alternative institutions in the settlement of Islamic  banking  disputes  outside  the  courts  in  Indonesia,  more  often  use  mediation  as  a  final  way  of resolving disputes. Judged to be faster in resolving a case, LAPSPI also has other alternatives in resolving disputes, such as adjudication and arbitration.
Suggestions, in order to optimize the prospects and existence of dispute resolution institutions outside the trial, LAPSPI should do more activities to provide knowledge about how the dispute resolution process outside the court through LAPSPI, because it is considered that the general public does not know about LAPSI products, also with limited location distances. LAPSPI is better off opening many branch offices in each city because the settlement of disputes outside the court has proven to be beneficial for the disputing parties.
Keywords: disputes; institutions; non litigasi; sharia banking.

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini perkembangan bank Syariah sangat mengesankan. Perkembangan ini terjadi karena masyarakat melihat perbankan Syariah merupakan sistem perbankan yang dapat menjadi alternatif dari sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem  bunga.  Sistem  perbankan  dengan  menggunakan  bunga  dirasa  tidak  adil  juga tidak  memberikan  kemanfaatan  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat.  Kegiatan  bisnis perbankan syariah yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari tersebut, menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya  sengketa  ( dispute/difference )  yang  tidak  dapat  dihindari  antara  para  pihak, penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  dinilai  sebagai  jalan  terbaik  dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak.
Setiap jenis permasalahan atau sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan  penyelesaian  yang  cepat.  Makin  banyak  dan  luas  kegiatan  bisnis,  frekuensi terjadinya  sengketa  makin  tinggi,  maka  makin  banyak  sengketa  yang  harus diselesaikan. 1 Pada  umumnya  penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  pengadilan ( Litigasi ),  akan  tetapi  belakangan  ini telah  berkembang  berbagai pilihan  penyelesaian
1 Rahmat Rosyadi dan Ngatino, (2002), Arbitrase Dalam Persfektif Islam dan Hukum Positif , Bandung: CBA, hlm. 8.
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
sengketa  di  luar  pengadilan  ( Non  Litigasi ).  Dampaknya  muncul  ke  permukaan,  bank Syariah yang produknya merupakan fotokopi produk konvensional dengan perubahan sedikit sana- sini. Misalnya, jika di bank konvensional ada “kredit modal kerja” maka di bank  Syariah  ada  “pembiayaan  modal  kerja”  dengan  spesifikasi  yang  nyaris  tidak berbeda. 2
Perkembangan perbankan Syariah selanjutnya, setelah dikeluarkannya ketentuan mengenai Otoritas Jasa Keuangan yakni Undang Unang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  ditulis  UUOJK)  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis POJK). Menurut Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  maka  fungsi  mediasi  perbankan  oleh Bank  Indonesia  menjadi  salah  satu  tanggung  jawab  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan (selanjutnya ditulis OJK), dengan demikian beralihlah tugas dan fungsi, serta wewenang pengawasan  perbankan  dari  Bank  Indonesia  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Bank Indonesia dengan tugas dalam membuat kebijakan makeoprudentsial, yang mengatur dan  mengawasi  kebijakan  bank  sentral  yang  ditujukan  dalam  mengatur  siatuasi  di system keuangan, khususnya dalam kegiatan kredit. Misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan perbankan yang dalam keadaan kritis. Otoritas Jasa Keuangan merupakan  Lembaga  yang  mandiri,  independent  diluar  pengawasan  pemerintahan. Pengawasan  dinilai  sangat  diperlukan,  dilihat  karena  adanya  kemungkinan  dari penyimpangan  yang  bisa  terjadi,  maka  perlunya  pengawasan moral  hazard .  Masalah moral hazard sebagai bentuk penyimpangan yang akan menyangkut siapa yang akan menyimpang,  mengapa  menyimpang  dan  siapa  yang  akan  dirugikan  dari  akibat Tindakan tersebut. 1 Jadi otoritas Jasa Keuangan hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan. 2 Berkaitan dengan hal ini,  OJK  dalam  perkembangannya  mengeluarkan  POJK  No.  61/POJK.07/2020  guna memperbaharui  Peraturan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.
2 Renny Supriyatni Bachro, Sistem Bagi Hasil Dengan Mekanisme Pembagian Untung Rugi (Profit and Loss Sharing Mechanism) Dapat Memberi Keadilan bagi Nasabah & Bank Syariah, Bandung: Unpad Press , 2010 , hlm. 7.
1 Taswam Ibrahim dan Ragimum, Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia
2 Yustianti,  S.  (2017).  Kewenangan  Pengaturan  dan  Pengawasan  Perbankan  Oleh  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan (Ojk)”, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (1), 60-72.
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/158.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  tersebut  di  atas,  dan  penelitian pendahuluan,  Penulis  mengidentifikasi  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  sebagai berikut,  bagaimanakah  alternatif  lembaga-lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan pada perbankan syariah yang efektif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  mencari  dan  menemukan  alternatif  serta  menginventarisasi  lembaga-lembaga penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  pada  perbankan  syariah  yang  efektif  di Indonesia.
Kata  ’’Sengketa’’  meru pakan  perselisihan  antara  konsumen  dengan  Pelaku Usaha JK yang telah melalui proses pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian  dan/atau  potensu  kerugian  materiil,  wajar  dan  secara  langsung  pada Konsumen  karena  PUJK  tidak  mepermasalahan  yang  diajukan  oleh  nasabah  atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian  pengaduan  oleh  bank,  sebagaimana  diatur.  Dalam  rumusan  Angka  1.4 Peraturan  Bank  Indonesia  No.8/5/PBI/2006  tanggal  30  Januari  2006 Jo .  PBI 7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  (selanjutnya  ditulis  PBI) mengisyaratkan  bahwa  seolah-olah  yang  mempunyai  sengketa  hanya  nasabah  saja, sedangkan bank tidak mempunyai sengketa. Selain itu diisyaratkan pula, yang tunduk dan harus menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi hanyalah nasabah, sedangkan bank leluasa menggunakan jalur penyelesaian sengketa lain. Meskipun bank kemudian mengajukan Sengketa tersebut kepada penyelenggara mediasi perbankan, hal itu tidak akan  dapat  dilayani  karena  tidak termasuk  dalam  cakupan  “Sengketa”  seperti  yang dimaksud PBI No. 8/5/PBI/2006.
Sengketa yang terjadi antara nasabah dan pihak bank biasanya diselesaikan oleh internal  bank.  Bank  cenderung  akan  menyelesaikan  sengketa  tersebut  tanpa menggunakan pihak ketiga apabila bank yakin dapat menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan pada kenyataannya memakan waktu yang cukup lama. Para  pihak  bersengketa  harus  menunggu  kapan  sengketa  yang  mereka  ajukan  akan diproses hingga waktu yang ditentukan tiba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama  pada  pasal  menjelaskan  bahwa  Pengadilan Agama bertugas serta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sedekah, dan i) ekonomi Syariah
(salah  satunya,  yaitu  Bank  Syariah).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  UUPA  dan Penjelasannya, maka subjek hukum sengketa ekonomi Syariah adalah, sebagai berikut:
“1. Orang -orang yang beragama Islam;
2. Orang-orang yang beragama bukan Islam namun menundukkan diri terhadap hukum Islam;
3. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.”
Indonesia mengenal penyelesaian sengketa non litigasi yang berarti penyelesaian sengketa  tersebut  di  luar  jalur  pengadilan.  OJK  sebagai  lembagai  pengawas  lembaga pembiayaan  di  Indonesia  membuat  suatu  peraturan  dalam  penyelesaian  sengketa khususnya  perbankan  Syariah  yaitu  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Indonesia  (selanjutnya  ditulis  LAPSPI).  LAPSPI  sebagai  lembaga  yang dibentuk dalam rangka penyelesaian sengketa merupakan langkah yang baik. LAPSPI juga berada di bawah pengawasan OJK. Dalam rangka penyelesaian sengketa LAPSPI memiliki  3  bentuk  penyelesaian  sengketa  perbankan,  khususnya  perbankan  Syariah. Diantaranya adalah mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Pada POJK LAPS Pasal 4 berisi:
“L embaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  ditetapkan  oleh  OJK  meliputi  lembaga alternatif  sengketa  yang  mempunyai  layanan  penyelesaian  sengketa  paling kurang berupa:
1) Mediasi;
2) Ajudikasi;
3) A rbitrase.”
LAPSPI  terbentuk  didasari  atas  Pasal  4  POJK  LAPS,  sehingga  penyelesaian sengketa oleh LAPSPI berbentuk mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Lingkup pelayanan LAPSPI adalah menyelesaikan sengketa dengan beberapa persyaratn, diantaranya: 3
“LAPSPI  memberikan  jasa  penyelesaian  sengketa  melalui  mekanisme penyelesaian  di  sengketa  luar  pengadilan  ( out-of-court  dispute  settlement ),  yang meliputi  Mediasi,  Ajudikasi  dan  Arbitrase.  Penyelesaian  sengketa  yang  dapat diselesaikan oleh LAPSPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Merupakan sengketa perdata yang timbul di antara para pihak di bidang atau terkait dengan perbankan
3 Profile Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Diakses dari: https://lapspi.org/profile.
b. Terdapat kesepahaman di antara para pihak yang bersengketa bahwa sengketa akan diselesaikan melalui LAPSPI
c. Ada permohonan tertulis (pendaftaran perkara) dari pihak-pihak yang bersengketa kepada LAPSPI .”
LAPSPI  mempunyai  cara  penyelesaian  sengketa  yang  dinilai  mudah  dipahami oleh konsumen. Namun, tetap ada syarat-syarat tertentu agar sengketa dapat diproses. Prinsip  keadilan  merupakan  tujuan  dari  penyelesaian  sengketa  oleh  LAPSPI. Kesepakatan yang menjadi putusan merupakan hasil dari pertimbangan agar masing- masing  kepentingan  dari  masing-masing  pihak  dapat  diperoleh.  LAPSPI  sebagai fasilitator  dalam  mempertemukan  kepentingan  tersebut.  Perolehan  putusan  tersebut dapat melalui mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 7 P.OJK LAPS.
Selain  itu  penyelesaian  sengketa  perbankan  Syariah  dengan’  jalur  non  litigasi sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya ditulis APS), dan lebih dikenal dengan istilah “ Alternative Dispute Resolution” yang disingkat ADR 4 . APS atau  ADR  dapat  diajukan  melalui  lembaga  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang tercantum pada penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya ditulis  UUAAPS). Penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan atau non litigasi diatur dalam UUAAPS, dapat menghasilkan kesepakatan win-win solution , dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dan cepat dalam penyelesaiannya. 5
Dalam Pasal 1 Angka (10) UUAAPS menyebutkan bahwa, alternatif penyelesaian sengketa  merupakan  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berbagai istilah dalam Bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak. ADR bila dialih bahasa yang tepat menjadi padanan: 1. Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS); 2.  Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (MAPS);  3.  Pilihan  penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan; 4. Mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.
4 Abdul Ghofur Anshori, (2009). Perbankan Syariah di Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 214.
5 Joni Emirzon, (2001). “ Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan ”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 37.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
Beberapa ahli memberikan memberikan pengertian ADR, diantaranya: Altschul yang mengartikan sebagai: “A trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays ”. Blacks Law Dictionary, menjelaskan ADR sebagai: 6
“Term  refers  to  procedures  setting  dispute  by  means  other  than  litigation;  e.g.  by arbitration, mediation, minitrial. Such procedures, which are usually less costly and more expeditious, are increasingly being used in commercial and labor dispute, divorcee action, inresolving motor vehicle and medical malpractice tort claims, and in otherdisoutes that would likely otherwise involve court litigation”
Alternatif  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan,  salah  satunya  dengan  cara Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
Pada proses mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator 7 . Proses mediasi merupakan suatu proses kegiatan  sebagai  kelanjutan  dari  gagalnya  negosiasi  yang  dilakukan  oleh  para  pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase yang berbunyi:
“Penyeles aian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diselesaikan  dalam  pertemuan langsung  oleh  para  pihak  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakata n tertulis.”
Selanjutnya  OJK  telah  menetapkan  persyaratan  bagi  para  konsumen  dan/atau nasabah apabila sengketa yang dihadapinya ingin diselesaikan oleh OJK, yaitu:
1. Memenuhi persyaratan penyempaian pengaduan;
2. Berindikasi sengketa finansial antara konsumen dan PUJK di sector jasa keuangan;
3. Nilai sengketa Lebih kurang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di bidang perbankan, pasar  modal,  dana  pension,  asuransi jiwa,  pembiayaan,  perusahaan gadai, atau penjaminan. Dan senialai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di bidang asuransi umum;
4. Bukan  merupakan  sengketa  sedang  dalam  proses  atau  pernah  diputus  oleh lembaga arbitrase;
6 Henry Campbell, (1991). Blacks Law Dictionary, West Publishing Co., hlm. 51.
7 Jimmy Joses Sembiring, (1991). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase, Transmedia Pustaka, Jakarta, X, hlm. 28.
5. Bersifat Keperdataan;
6. Belum pernah difasilitasi oleh OJK;
7. Pengajuan  penyelesaian  pengaduan  tidak  melebihi  60  (enam  puluh)  hari  kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Pelaku Jasa Keuangan kepada konsumen.
Persyaratan  yang  sudah  dipenuhi  oleh  konsumen,  maka  kewenangan  kantor regional meneruskan ke Kantor Pusat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lanjutan. Dalam  hal  ini  yang  melakukan  koordinasi  dengan  LAPSPI  adalah  Kantor  Pusat.  Hal tersebut terjadi dikarenakan LAPSPI berkedudukan di Ibu Kota dan berada di bawah OJK Pusat. Koordinasi dilakukan hanya dari OJK Pusat dan langsung pada LAPSPI.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  dan  mengkaji  bahan-bahan pustaka  atau  yang  disebut  bahan  sekunder,  yang  mencakup  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier 8 . Penelitian ini bersifat  deskriftif analitis yaitu menggambarkan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat,  segala  fakta  dan  permasalahan  yang  diteliti 9 . Metode  analisis  data  yang  digunakan  secara  yuridis  kualitatif  yaitu  berdasarkan langkah-langkah  sebagai  berikut 10 :  bahwa  penelaahan  terhadap  kesesuaian  antara peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, penelaahan terhadap  khirarkhie  Peraturan  Perundang-undangan  agar  diperhatikan,  untuk mewujudkan kepastian hukum dan wajib menggali dan atau menemukan hukum yang hidup di dalam masyarakat ( the living law ) baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis.

## PEMBAHASAN
Praktik  perbankan  Syariah  di  Indonesia  pada  kenyataannya  memberikan kemudahan  bagi  masyarakat,  ketika  menyelesaikan  sengketa  selain  dengan musyawarah, juga melalui proses non Litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini dinilai lebih diminati dan menjadi salah satu pilihan yang dianggap lebih baik
8 Soerjono Soekanto, (2006) Pengantar Penelitian Hukum , Penerbit UI-Press, Jakarta, hlm. 52.
9 Ibid, hlm. 10.
10 Soerjono Soekanto, Loc. Cit .
bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menginginkannya.  Hal  tersebut  dikarenakan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur peradilan  pada  kenyataannya  memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Para  pihak bersengketa harus menunggu kapan sengketa yang diajukan akan diproses, hingga tiba waktu yang ditentukan.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  (non  Litigasi)  tersebut,  telah  digagas oleh  LAPSPI  sebagai  fasilitator  dalam  mempertemukan  kepentingan-kepentingan tersebut. Selain itu pihak ketiga dapat dilibatkan sebagai mediator atau arbiter dalam membantu  menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  oleh LAPSPI terbagi menjadi 3 cara, yaitu: mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Mediasi menurut BLA  VLA  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator atau arbiter selaku pihak ketiga, dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dibantu oleh LAPSPI untuk  memperoleh  kesepakatan  perdamaian.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  Pasal  1 Peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 07/LAPSPI- PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi yang (selanjutnya ditulis Peraturan Mediasi  OJK).  Kegiatan  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini  dimungkinkan  dapat ditempuh baik bagi para nasabah maupun bank Syariah.
LAPSPI  dalam  menyelesaiankan  sebuah  perkara,  bisa  dengan  memberikan  jasa penyelesaian  sengketa,  melakukan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  ( out-of-court  dispute  settlement )  menjunjung  tinggi  integritas,  kemandirian dan imparsialitas para mediator, ajudikator dan arbiter sebagai pelaksana. Hal tersebut diatur  dalam  Kode  Etik  Mediator,  Ajudikator,  dan  Arbiter.  Terutama  dalam penyelesaian  sengketa  perbankanyang  lebih  diminati  proses  penyelesaian  sengketa, berbeda  dengan  sengketa  dalam  bidang  perdata  diperiksa  di  Peradilan  Umum, sedangkan  dalam  penyelesaian  sengketa  Hukum  Administrasi  Negara  diperiksa  di Peradilan Tata Usaha Negara. 11
Beberapa Kasus yang telah masuk dalam kurun waktu sejak tahun 2015 hingga tahun  2016  pada  OJK  Bandung  adalah  sebanyak  397  pengaduan  masyarakat  yang datang langsung ke OJK selama kurun waktu Januari 2015 hingga Desember 2016 dan
11 Afriana, A. (2020). “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran , 1 (2), 246-261. https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250.
sebanyak  250  yang  masuk  melalui  surat  selama  kurun  waktu  Agustus  2015  hingga Desember 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah yakin dan percaya bahwa kasus yang dihadapi dapat diselesaikan oleh OJK. Rata-rata kasus masuk melalui pengaduan  langsung  sejumlah  16  hingga  17  kasus  setiap  bulannya.  Hal  ini  yang membuat  OJK  Bandung  optimis  bahwa  OJK  dapat  membantu  masyarakat  dalam menangani kasus.
Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, pada saat penelitian yang didapat dari Focus  Group  Discussion Pusat  Studi  Hukum  Islam  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran,  dapat  diperoleh  gambaran  atas  kasus  yang  masuk,  sebagai  berikut: 12
Periode tahun 2016, dengan total kasus 23 (dua puluh tiga), periode tahun 2017 dengan total  kasus  54  (lima  puluh  empat),  sedangkan  pada  periode  tahun  2018  dengan  total kasus 47 (empat puluh tujuh).
Penyelesaian sengketa kegiatan di bidang bisnis (misal: perbankan Syariah), Adi Sulistiyono  mengungkapkan  bahwa  (2007:  347), “Bagi  masyarakat  bisnis,  efisiensi, efektivitas, masalah kesinambungan hubungan, unsur percaya dan usaha membangun citra  merupakan  bagian  dari  beberapa  faktor  utama  yang  senantiasa  yang dipertimbangkan  ketika  melakukan  investasi  atau  menjalin,  membangun  hubungan bisnis. Oleh karena itu, bila terjadi suatu sengketa, mereka biasanya cenderung lebih senang  menempuh  jalur  musyawarah  (non  litigasi)  sehingga  diharapkan  hubungan mereka  tidak  terputus.  Selain  itu  juga  bagi  masyarakat  bisnis  berhadapan  dengan urusan pengadilan yang formal-rasional dan birokratis merupakan suatu urusan yang tak disukai. Salah satu ciri khas masyarakat ini adalah menyelesaikan sesuatu urusan secepat  mungkin  sehingga  tidak  mengganggu  aktifitas  bisnisnya,  dengan  demikian mereka lebih cenderung menempuh suatu cara yang anti formalitas”.
Saat ini cakupan struktur dalam praktik perbankan Syariah Indonesia terdiri dari Bank  Indonesia  (sebagai  lembaga  bank  sentral/moneter  perbankan),  Departemen Keuangan (sebagai lembaga pemberi penjaminan pemerintah). Otoritas Jasa Keuangan serta  Dewan  Pengawas  Syariah/MUI,  termasuk  pula  Lembaga  Forum  Penyelesaian Sengketa Bisnis Perbankan Syariah yaitu BANI, BASYARNAS, Mediasi Perbankan oleh OJK, Mediasi Syariah yang didirikan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) hingga
12 Sumber data diperoleh dari Renny Supriyatni at.all . audiensi dengan Bapak Himawan E. Subiantoro, S.H., LL.M selaku Ketua  &  Direktur  Eksekutif  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  (LAPSPI),  pada  hari Kamis 13 Juli 2017 di Sekretariat LAPSPI.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
lembaga  peradilan  baik  peradilan  umum  maupun  peradilan  agama. 13 Dalam penyelesaian sengketa perbankan sering sekali terdapat tidak adanya kecocokan dalam menyelesaikan  sebuah  perkara,  anatara  pihak  Konsumen  dan  Pihak  Lembaga Perbankan, dari tidak adanya jalar akhir yang dinilai dapat memuaskan para pihak yang bersengketa, maka timbulah sebuah kebutuhan masyarakat akan sebuah lembaga yang dinilai  dapat  memberikan  solusi  akhir  yang  disetujuai  oleh  para  pihak  yang bersengketa. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  diluar  Pengadilan  yang  ditangani  oleh  orang-orang  yang  memahami  dunia perbankan dan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien.
Didasarkan  kepada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Asosiasi di bidang Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank  Syariah  Indonesia  (ASBISINDO),  Perhimpunan  Bank-Bank  Internasional Indonesia  (PERBINA),  danPerhimpunan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Indonesia (PERBARINDO),  telah  menandatangani  Nota  Kesepakatan  Bersama  tertanggal  5  Mei 2015  untuk  membentuk  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yang  kemudian diberi nama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Anggaran Dasar LAPSPI dituangkan dalam Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat  persetujuan  dari  Menteri  Kehakiman  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015, tanggal 16 September 2015. Pendirian LAPSPI mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: 14
a. Memenuhi  kebutuhan  masyarakat  untuk  tersedianya  mekanisme  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  di  bidang  jasa  keuangan  sektor  Perbankan  baik konvensional maupun Syariah yang cepat, murah, adil dan efisien.
b. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama diantara Perkumpulan atau Asosiasi di sektor  Perbankan  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan  tetap  memperhatikan karakteristik  permasalahan  dengan  mengedepankan  independensi  dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. ”
13 Syahrizal Abbas, (2012). Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 336-370.
14 Profile Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Diakses dari: https://lapspi.org/profile/
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat diminati masyarakat/nasabah, maka  OJK  setelah  membentuk  suatu  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang didasari oleh P.OJK LAPS. LAPSPI berdasarkan P.OJK LAPS menyelesaikan sengketa melalui  3  cara,  yaitu  mediasi,  ajudikasi  dan  arbitrase.  Berikut  ini  akan  dijabarkan mengenai mediasi, ajudikasi dan arbitrase berdasarkan Peraturan LAPSPI, yaitu: 15
1. Mediasi  berdasarkan  Peraturan  LAPSPI  Nomor  07/LAPSPI-PER/2015  tentang Peraturan  dan  Prosedur  Mediasi,  Pasal  1  Ayat  1  Huruf  (a),  yaitu  cara penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  proses  perundingan  di LAPSPi untuk memeplex kesepakatan perdamaian dengan dibantu mediator.
Mediasi  pada  LAPSPI  dapat  menjadi  pilihan  yang  tepat  dalam  menyelesaikan sengketa perbankan, khususnya perbankan Syariah. Mediator LAPSPI diharapkan dapat  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  antara  para  pihak  dengan penyelesaian  sengketa  yang  dinilai  dapat  lebih  cepat  beres  dengan  hasil  yang memenangkan  keduabelah  pihak  secara  cepat  efisien  dan  dengan  biaya  yang dapat  terbilang  murah.  Selain  itu  mediator  dalam  LAPSPI  dapat  dikatagorikan sebagai para professional di bidang industri perbankan yang memahami dengan baik  dunia  perbankan  dan  mempunyai  keahlian  mediasi,  serta  mempunyai sertifikat  mediator  nasional.  Selanjutnya,  mediasi  melalui  LAPSPI  dilakukan secara  tertutup  untuk  umum,  sehingga  unsur  kerahasiaannya  dapat  terjaga dengan baik.
2. Ajudikasi berdasarkan Peraturan LAPSPI Nomor 08/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan  dan  Prosedur  Ajudikasi,  Pasal  1  Ayat  1  Huruf  (a),  yaitu  cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon  sehingga  dengan penerimaan  tersebut  maka  putusan  tersebut mengikat para pihak.
Ajudikasi  pada  LAPSPI  dapat  dilakukan  apabila  para  pihak  yang  bersengketa sudah  tidak  dapat  lagi  melanjutkan  perundingan.  Selain  itu  para  pihak  yang bersengketa  menghendaki  cara  penyelesaian  yang  lebih  mempertimbangkan benar-salah  menurut  hukum  ( right  based  procedure/approach ).  Alasan  selanjutnya apabila  ingin  melakukan  ajudikasi  dalam  rangka  menyelesaikan  sengketa
15 Diakses dari: https://lapspi.org/profile/, Loc. Cit.
perbankan adalah para pihak yang bersengketa menginginkan putusan yang final dan  mengikat,  namun  pihak  konsumen  sebagai  pemohon  (penggugat) menghendaki  ada  opsi  baginya  untuk  memilih  apakah  menerima  putusan ataukah menolak putusan.
3. Arbitrase berdasarkan Peraturan LAPSPI Nomor 09/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan  dan  Prosedur  Arbitrase,  Pasal  1  Ayat  1  Huruf  (a),  yaitu  cara penyelesaian  sengketa  perdata  bidang  perbankan  dan  yang  terkait  bidang perbankan  di  luar  peradilan  umum  yang  diselenggarakan  LAPSPI  dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur Arbitrase LAPSPI yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.
Arbitrase  ada  LAPSPI  mirip  dengan  pengadian.  Syarat  untuk  menyelesaikan sengketa pada LAPSPI adalah:
(a) Merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang perbankan;
(b) Sengketa  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
(c) Sengketa  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  dapat  diadakan perdamaian;
(d) Antara pemohon dan termohon terikat dengan perjanjian arbitrase.
Selanjutnya  Lembaga  mediasi  non-pengadilan  adalah  lembaga  mediasi  yang memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  untuk  menyelesaikan  sengketa.  biasanya lembaga  ini  berbentuk  badan  hukum  yayasan.  Beberapa  lembaga  yang  melakukan kegiatan mediasi di luar pengadilan (non litigasi), sebagai berikut:

## 1) Pusat Mediasi Nasional 16
Pusat Mediasi Nasional (selanjutnya ditulis PMN) didirikan sebagai badan penyelesaian alternatif masalah ditujukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan bisnis serta merupakan . lembaga non profit yang menyediakan pelatihan dan pelayanan dalam bidang mediasi untuk berbagai kasus seperti kasus-kasus dalam bidang hukum, bank, tehnik dan bisnis. Tujuan pembentukan PMN secara umum adalah  ikut  meningkatkan  perekonomian  Indonesia,  dalam  hal  revitalisasi
16 Sumber  data  diolah  dari  hasil  Pelatihan  dan  kunjungan  ke  lokasi  penelitian,  Kantor  PMN  di  Gd  Subud,  Cilandak, Jakarta Selatan, Wawancara dengan Ibu Rika, S.H. (sekretrais Ketua PMN).
perekonomian Indonesia, khususnya ketika gairah dunia bisnis sedang meningkat dan menjadikan mediasi sebagai alternatif di dalam menyelesaian sengketa agar tidak terjadi penumpukan kasus di Pengadilan.
Saat ini PMN telah terakrediatsi oleh Mahkamah Agung RI untuk periode ketiga  yaitu  berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  No. 136/KMA/SK/VIII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014. Berdasarkan akreditasi ini PMN  dipercaya  oleh  Mahkamah  Agung  untuk  memberikan  pelatihan  dan menerbitkan  sertifikasi  mediator  yang  diterima  diseluruh  Pengadilan  tungkat pertama  di  seluruh  Indonesia.  Mediator  yang  telah  memiliki  sertifikat  yang diterbitkan  oleh  PMN  dapat  mendaftar  pada  seluruh  pengadilan  negeri  atau pengadilan agama di seluruh Indonesia untuk menjadi mediator tercatat.
2). Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT)
IICT  merupakan  lembaga  yang  memfokuskan  kegiatannya  pada  mediasi dalam bidang transformasi dan manajemen konflik.
3). Badan Arbitrase Nasional (BANI)
BANI  didirikan  untuk  memberikan  pelayanan  penyelesaian  sengketa perdagangan, industri dan keuangan secara adil dan cepat, baik bersifat nasional maupun internasional.

## 4). Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
BAPMI  menyelesaikan  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  berhubingan dengan  kegitan  di  pasar  modal  indonesia  dan  mengenai  hak  yang  menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepenuhnya dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
5). Badan Arbitrase Syariah Nasional (selanjutnya ditulis Basyarnas)
Dasar pemikiran lahirnya bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi  seperti  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (selanjunya  ditulis  Bamui) yang  pada  akhirnya  berubah  menjadi  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional (Basyarnas) setelah kelahiran Bank Syariah dan Unit Usaha Syari’ah (selanjutnya ditulis  UUS)  lainnya.  Bamui  didirikan  pada  tanggal  21  Oktober  1993  yang dimotori  pendiriannya  oleh  Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Landasan  hukum  dibentuknya  Bamui,  yaiu  adanya  anjuran  Al  Qur’an  tentang perlunya  perdamaian.  menurut  tradisi  Islam  dahulu  didalam  menyelesaikan sengketa yang menyangkut praktik-praktik bisnis, hak milik atas tanah, hak waris
dan  hak-hak  lainnya  melalui  juru  damai  atau  wasit-wasit  yang  ditunjuk  oleh masing-masing pihak yang berselisih.
Basyarnas berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang atau perwakilan ditempat-tempat  lain  yang  dianggap  perlu.  Basyarnas  pada  saat  didirikan bernama  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (selanjuntnanya  ditulis  Bamui). Bamui didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya di tandatangani oleh Ketua Umum MUI Bp. KH. Hasan Basri dan Sekretaris  Umum  Bp.  HS  Prodjokusumo.  Bamui  dibentuk  oleh  Majelis  Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)  MUI  tahun  1992.  Perubahan  nama  dari  Bamui  menjadi  Basyarnas diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan  pengurus  Bamui  dituangkan  dalam  SK  MUI  No.  Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI: ialah lembaga hakam yang bebas,  otonom  dan  independent,  tidak  boleh  dicampuri  oleh  kekuasaan  dan pihak-pihak manapun.
Di  Indonesia,  sengketa  yang  dapat  diperiksa  dan  diselesaikan  melalui arbitrase  sangat  limitatif.  UU  arbitrase  Indonesia  yang  baru  secara  eksplisit menentukan jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu hanya sengketa  di  bidang  perdagangan  ( commercial  law )  dan  mengenai  hak  yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak  yang  bersengketa.  Sedangkan  sengketa  yang  menurut  UU  tidak  dapat diadakan perdamaian, tidak dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. 17

## 6). Lembaga Mediasi Pada Bank Indonesia
Mediasi  perbankan  adalah  mediasi  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga mediasi independent yang dibentuk oleh asosiasi perbankan.

## 7). Lembaga Mediasi Pada Perguruan Tinggi
Di  beberapa  perguruan  tinggi  di  indonesia  memiliki  lembaga  mediasi tersendiri  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  didalam  perguruan  tinggi tersebut.
17 Eman Suparman, (2006) Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan , PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 114.

## 8). Badan Mediasi Syariah (BaMES) 18
Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES)  membentuk  badan  mediasi  ekonomi Syariah  (selanjutnya  ditulis  BaMES)  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang melibatkan lembaga keuangan Syariah, antara lain Bank Syariah. Badan ini akan melengkapi  fungsi  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  bentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan Mediasi Ekonomi Syariah yang kemudian disingkat  BaMES  merupakan  Badan  Semi  Otonom  yang  didirikan  dan pengurusnya dipilih oleh Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PPMES). BaMES telah resmi dilantik bertepatan dengan Munas II MES yang dilaksanakan pada 17 Desember 2012 di The Sultan Hotel Jakarta. BaMES terdiri atas sejumlah pakar  hukum  dan  ekonomi  Syariah  dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  dan Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (MES).  Menurut  Sekretaris  Jenderal  Masyarakat Ekonomi Syariah Muhammad Syakir Sula mengatakan bahwa, personil Basyarnas pun dapat masuk ke Bames ini. Kesepakatan dari hasil mediasi Bames akan setara dengan putusan pengadilan karena terdaftar dalam lembaga peradilan Tanah Air. Sutito, selaku Ketua Badan Mediasi Ekonomi Syariah menjelaskan terkait peran Badan  Mediasi  Ekonomi  Syariah  dalam  melengkapi  Pengadilan  Agama,  Pengadilan Negeri  maupun  Basyarnas  dalam  menangani  perkara-perkara  ekonomi  Syariah  yang mana bukan menghasilkan putusan melainkan kesepakatan bersama ( win-win solution ). Selain itu, Sutito menjelaskan terkait rencana BaMES bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional  (PMN)  dan Indonesian  Institute  For  Conflict  Transformation  ( ICCT)  dalam melaksanakan  Pelatihan  dan  Sertifikasi  Mediator  Ekonomi  Syariah  yang  rencananya akan  dilaksanakan  pada  akhir  juni  2012.  Tenaga  Mediator  yang  memahami ekonomi Syariah sendiri sangat dibutuhkan untuk pengadilan negeri maupun pengadilan agama untuk  membantu  menangai  perkara-perkara  ekonomi  Syariah,  antara  lain  sengketa perbankan Syariah.
18 Sumber  data  diolah  dari  narasumber:  Agustianto,  pada  pemberian  materi  mengenai “Restrukturisasi  Pembiayaan  bermasalah  dalam  Perspektif  Syariah”,  yang  terdapat  dalam  Modul Executif  Training,  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank  Syariah,  Iqtishad,  Angkatan 138, Jakarta 25 – 27 Juni 2015.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  menemukan  dan  menginventarisasi  bahwa  lembaga-lembaga alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  di  luar  pengadilan  di Indonesia, antara lain: Lembaga Mediasi Pada Bank Indonesia, Mediasi Perbankan oleh OJK (Asosiasi di bidang Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan  Bank  Milik  Negara  (HIMBARA),  Asosiasi  Bank  Pembangunan  Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional  Indonesia  (PERBINA),  dan  Perhimpunan  Bank  Perkreditan  Rakyat Indonesia  (PERBARINDO)  yang  kemudian  diberi  nama  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)., Mediasi Syariah yang didirikan oleh  Masyarakat  Ekonomi  Syariah  (BAMES),  Pusat  Mediasi  Nasional  (PMN),  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS), Badan  Arbitrase  Nasional  (BANI),  Badan Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI),  dan Indonesian  Institute  For  Conflict Transformation  (IICT). Dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah,  proses penyelesaian  sengketa  melalui  proses  diluar  jalur  persidangan  lebih  diminati  oleh masyarakat,  dapat  dilihat  dari  data  yang  diperoleh,  menunjukan  bahwa  ada peningkatan jumlah dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh LAPSPI.

## Saran
Saran, sebaiknya melakukan penelitian lanjutan yang mengintensifkan kajian atau pembahasan mengenai aktualisasi dan eksistensi lembaga-lembaga alternatif tersebut, agar  menemukan  lambaga  alternatif  mana  yang  paling  efisien  dan  adil  dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  Syariah  di  luar  pengadilan.  LAPSPI  sebaiknya melakukan  lebih  banyak  kegiatan  guna  memberika  pengetahuan  tentang  bagaimana proses  penyelesaian  sengketa  diluar  persidangan  melalui  LAPSPI,  karena  dinilai masyarakat  umum  kurang  mengetahui  tentang  produk  dari  LAPSI,  juga  dengan keterbatasan jarak lokasi, LAPSPI lebih baik membuka banyak kantor cabang disetiap kota  karena  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan,  terbukti  dinilai  dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abbas Syahriza, (2012), Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
Adolf, H. (1993), “ Arbitrase Komersial Internasional ”, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta Anshori Abdul Ghofur, (2009), Perbankan Syariah di Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Bachro,  R.  S.,  (2010). Sistem  Bagi  Hasil  Dengan  Mekanisme  Pembagian  Untung  Rugi ( Profit and Loss Sharing Mechanism ) Dapat Memberi Keadilan bagi Nasabah & Bank Syariah, Unpad Press, Bandung.
Marwan,  M.  &  Jimmy,  P.,  (2009), Kamus  Hukum  (Dictionary  of  Law  Complete  Edition ),
Reality Publisher, Surabaya.
Puspa Yan Pramudia, (1977) , Kamus Hukum edisi Lengkap , Aneka, Semarang.
Rahmat Rosyadi dan Ngatino, (2002). Arbitrase Dalam Persfektif Islam dan Hukum Positif ,
CBA, Bandung.
Sembiring Jimmy Joses, (2011), Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi,
Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase, Transmedia Pustaka, Jakarta.
Soekanto Soerjono, (2006), Pengantar Penelitian Hukum , Penerbit UI-Press, Jakarta.
Suharto dan T. Iryaanto, (1999). Kamus Bahasa Indonesia Terbaru , Indah, Surabaya.
Suparman, E. (2006), Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan , PT.Tatanusa, Jakarta.
Suyud, M. (2000), “ ADR Dan Arbitrase ”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.
Usman, Rachmadi.  (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah   di  Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta.
_________________ at.al , (2015),  Model  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah Melalui mediasi Syariah di Luar Pengadilan, FH-DRPM Unpad, Bandung.

## Jurnal
Afriana,  A.  (2020).  Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai  Pihak  Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta yang Dibuatnya. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1(2),246-261 https://doi.org/10.23920/jphp.vli2.250.
Mulya  Karsona,  A.,  Ayuna  Putri,  S.,  Mulyati,  E.,  &  Kartikasari,  R.  (2020).  Perspektif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN. Jurnal  Poros  Hukum Padjadjaran , 1(2), 158-171.https://doi.org/10.23920/jphp.
Yustianti,  S.  (2017).  Kewenangan  Pengaturan  dan  Pengawasan  Perbankan  Oleh  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , 1(1), 60-72.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Sumber Lain
Agustianto, Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah dalam Perspektif Syariah ,  Modul Executif Training , Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank
Syariah, Iqtishad, Angkatan 138, Jakarta 25 -27 Juni 2015.
Dessy  Sunarsi, (2015). Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Perbankan  Syariah  yang  Berkeadilan Dalam Kerangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia , Disertasi, Prgram Doktor Pasca Sarjana, Unpad, Bandung.
Himawan  E.  Subiantoro, (2018). Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  Focus Group  Discussion Pusat  Studi  Hukum  Islam  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran.
Laboratorium Hukum-FH Universitas Tarumanegara, (Mei-Juni 2010). Modul Pelatihan dan Pendidikan Mediasi, Vol. 3 , Angkatan Ke 7, Jakarta: FH Untar.
Maruarar Siahaan, (1998 ). “ Pengembangan ADR Di Indonesa, Makalah, LBH, Bandung, Nurhani  Fithriah, (2017). Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Melalui  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  perbankan  Indonesia  (LAPSPI)  Dikaitkan  Dengan PPOJK No. 1/POJK.07/2014 Ttg LAPS di Sektor Jasa Keuangan , Program Pascasarjana,
Unpad, Bandung.
https://lapspi.org/profile.,  Profile  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Indonesia.