## Analisis Framing Berita Kasus Tuduhan Pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap TikTokers Bima Kritik Lampung di Media Online Detik.com dan Kompas.com
Muhammad Iqbal 1* , Weni A. Arindawati 2 , Nurkinan 3 1,2,3Universitas Singaperbangsa Karawang Email: neoiqbal12@gmail.com

## ABSTRAK
Media  sosial  memberikan  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  bagi  penggunanya.  Di  Indonesia,  penggunaan media sosial diatur dalam UU ITE Tahun 2008. Penelitian ini meneliti pemberitaan salah satu kasus kontroversi UU ITE berupa tuduhan ujaran kebencian mengandung SARA terhadap Bima Yudho Saputro yang mengkritik Lampung dengan  sebutan  “Dajjal”.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mencari  tahu  bagaimana  media  Detik.com  dan Kompas.com dalam membingkai berita kasus tuduhan pelanggaran UU ITE dengan mengunakan perangkat framing Robert N. Entman. Penelitian ini termasuk penelitian analisis framing dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian  ini  dilihat  dari  perangkat  framing  Define  Problem,  media  Detik.com  dan  Kompas.com  berusaha mendefinisikan  kasus  tuduhan  pelanggaran  UU  ITE  oleh  Bima  sebagai  kasus  yang  tidak  perlu  dibawa  ke  ranah hukum,  dibuktikan  dari  headline  yang  cenderung  menuliskan  tanggapan  dari  beberapa  pihak.    Diagnose  Causes, framing  yang  dikembangkan  oleh  media  Detik.com  dan  Kompas.com  adalah  adanya  laporan  pelanggaran  UU  ITE terhadap Bima. Make Moral Judgement, terlihat Detik.com menonjolkan pernyataan keluarga yang menanggapi kasus tersebut sebagai pembelajaran untuk berbagai pihak, sedangkan Kompas.com menonjolkan pernyataan dari berbagai pihak  yang  menilai  laporan  terhadap  Bima  merupakan  kriminalisasi  HAM  dan  pelanggaran  nilai  demokrasi. Treatment  Recommendation,  Detik.com  dan  Kompas.com  menonjolkan  penyelesaian  masalah  yang  ada  dengan menuliskan sikap Polda Lampung terkait kasus Bima.
Kata Kunci: Framing; Media Online; Kontroversi UU ITE.

## News Framing Analysis of Case of Alleged Violation of Information and Electronic Transaction Law against TikTokers Bima Criticizes Lampung on Online Media Detik.com and Kompas.com

## ABSTRACT
Social  media  provides  freedom  of  opinion  and  expression  for  its  users.  In  Indonesia,  the  use  of  social  media  is regulated in the 2008 ITE Law. This study examines the reporting of one of the ITE Law controversy cases in the form of accusations of hate speech containing SARA against Bima Yudho Saputro who criticized Lampung as "Dajjal". The purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  media  Detik.com  and  Kompas.com  in  framing  news  cases  of  alleged violations of the ITE Law using Robert N. Entman's framing device. This research includes framing analysis research with qualitative approach methods. The results of this study are seen from the Define Problem framing tool, the media Detik.com and Kompas.com trying to define cases of alleged violations of the ITE Law by Bima as cases that do not need to be brought into the realm of law, evidenced by headlines that tend to write responses from several parties. Diagnose Causes, a framing developed by Detik.com and Kompas.com media is a report of violations of the ITE Law against Bima.  Make  Moral  Judgement,  it  is  seen  Detik.com  highlight  the  statement  of  the  family  responding  to  the case as a lesson for various parties, while Kompas.com highlight statements from various parties who consider the report  against  Bima  to  be  a  criminalization  of  human  rights  and  a  violation  of  democratic  values.  Treatment Recommendation,  Detik.com  and  Kompas.com  highlight  the  resolution  of  existing  problems  by  writing  down  the attitude of the Lampung Regional Police regarding the Bima case.
Keywords: Framing; Online Media; ITE Law Controversy.
Korespondensi: Muhammad  Iqbal.  Universitas  Singaperbangsa  Karawang.  Kp.  Lio  Barat,  RT  03,  RW  06,  Desa Limbangan  Barat,  Kec.  Blubur  Limbangan,  Kab.  Garut,  Provinsi  Jawa  Barat  44186. No.  HP,  WhatsApp: 085724955801 Email : neoiqbal12@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pengguna  media  sosial  memiliki  kebebasan  untuk  berpendapat  dan  berekspresi,  namun  tentunya bukanlah  sebuah  kebebasan  tanpa  batas.  Pengguna  yang  bijak  akan  selalu  memperhatikan  etika  yang  baik dalam menggunakannya. Salah satu hukum yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia adalah UU ITE  Tahun  2008  pasal  28  ayat  2  yang  berbunyi  “Setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan  (SARA)." Walaupun bertujuan mendukung kebebasan berpendapat yang diimbangi dengan kecerdasan dalam bertutur kata  tanpa  melukai  perasaan  pihak  lain,  peraturan  tersebut  merupakan  undang-undang  yang  terbilang kontroversial.  Hal  ini  dikarenakan  ada  sebahagian  masyarakat  Indonesia  yang  mendukung  namun sebahagian  lagi  berharap  agar  undang-undang  tersebut  dihapuskan  dengan  alasan  undang-undang  tersebut mengekang kebebasan berpendapat (Pakpahan, 2021).
Kasus yang berkaitan dengan kontroversi UU ITE Tahun 2018 Pasal 28 ayat 2 sudah banyak terjadi, salah  satunya  adalah  kasus  TikTokers  Bima.   Kasus  ini  bermula  dari  video  TikTok  berdurasi  3  menit  28 detik  milik  akun   @awbimaxreborn  pada  tanggal  7  April  2023  yang  memberikan  sejumlah  kritikan mengenai  kondisi  Provinsi  Lampung.  Dalam  video  tersebut,  pemilik  akun  yang  bernama  Bima  Yudho Saputro menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan Lampung tidak maju-maju. Setelah video TikTok tersebut  viral  dan  banyak  menarik  perhatian  netizen,  seorang  warga  yang  berprofesi  sebagai  pengacara bernama Gindha Ansori Wayka melaporkan sang pemilik akun ke Kepolisian Daerah (Polda) Lampung atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dilansir dari Detik.com (Saputra,  2023),  dasar  laporan  tersebut  bernomor  :  LP/B/161/IV/2023/SPKT/POLDA  LAMPUNG tertanggal  13  April  2023  oleh  Gindha  Ansori  atas  tuduhan  berupa  pelanggaran  UU  ITE  tentang  ujaran kebencian yang mengandung SARA.
Terkait pemberitaan kasus TikTokers Bima ini ada beberapa media online yang memberitakan kasus tersebut,  seperti  portal  berita  Detik.com,  Kompas.com  dan  lainnya.  Berdasarkan  data  dari  situs  analisis traffic dan kinerja website Similarweb.com (2023), portal berita Detik.com dan Kompas.com merupakan dua media online yang paling populer di Indonesia berdasarkan jumlah pengunjung (viewer) dari bulan Februari- April 2023.
Penggunaan  media online sebagai  sumber  informasi  lebih  banyak  dibanding  media  massa  lainnya. Media online memiliki keunggulan dalam menyimpan berita sehingga publik mampu mengaksesnya dengan
mudah,  kapan  saja  dan  dimana  saja.  Selain  itu  media online dapat  menyampaikan  informasi  dengan  cepat sehingga pembaca dapat mengetahui informasi terbaru (Sovianti, 2019).
Pada  hakikatnya  media online sebagai  bagian  dari  media  massa  memiliki  kekuatan  untuk menentukan  topik-topik  yang  diperbincangkan  oleh  masyarakat.  Media  ini  berperan  dalam  membentuk kesadaran masyarakat  sesuai  dengan apa yang mereka sajikan. Meskipun masyarakat  dapat  memilih  berita yang  sesuai  dengan  minatnya,  tetapi  tetap  saja  media  memiliki  pengaruh  dalam  menentukan  isu-isu  yang dianggap penting. Sumber berita tidak hanya dipandang sebagai  entitas netral  yang memberikan informasi secara  objektif,  namun  mereka  juga  memiliki  kepentingan  untuk  mempengaruhi  media  dengan  tujuan memenangkan opini publik dan membentuk citra tertentu di mata audiens (Fahmi, 2016).
Sebagai  sarana  komunikasi  massa,  media  massa  tidak  hanya  berperan  sebagai  komunikator  saja melainkan  sebagai agent  of  change yang  mempelopori  perubahan  dalam  lingkungan  masyarakat.  Media massa  menjangkau  serta  mempengaruhi  masyarakat  luas  melalui  pesan-pesan  yang  berisi  informasi, pendidikan, hiburan dan lainnya (Barimbing, 2021).
Cara untuk mengetahui bagaimana media massa atau wartawan dalam mengkontruksi realitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis framing . Melalui analisis framing akan dapat diketahui pihak mana yang  mengendalikan  dan  dikendalikan,  mana  kawan  dan  mana  lawan,  mana  patron  dan  mana  klien,  siapa yang  untung  dan  siapa  yang  rugi,  siapa  yang  menindas  dan  siapa  tertindas,  dan  seterusnya.  Kesimpulan tersebut  diperoleh  dikarenakan  analisis framing merupakan  salah  suatu  seni  kreativitas  yang  mempunyai kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan teori dan metodologi tertentu (Kartini dkk, 2020).
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  bagaimana  Detik.com  dan  Kompas.com  dalam membingkai  pemberitaan  kasus  tuduhan  pelanggaran  UU  ITE  dalam  video  Kritikan  TikTokers  Bima terhadap  Provinsi  Lampung  menggunakan  perangkat  framing  Robert  N.  Entmant  dengan  4  elemen framingnya,  yaitu define  problem (definisi  masalah), diagnose  cause (penyebab  masalah), make  moral judgement (pembuatan keputusan moral), dan treatment recommendation (penyelesaian masalah).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  Penelitian ini menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan  analisis framing model Robert  N.  Entmant.  Penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berlandaskan  filsafat postpositivisme,  yang  digunakan  untuk  melakukan  penelitian  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi  (Sugiyono, 2013, hal. 9). Subjek dalam  penelitian    adalah  berita-berita  terkait  kasus  kritikan  TikTokers  Bima  terhadap  Provinsi  Lampung pada 13 sampai dengan 18 April 2023 di Detik.com dan Kompas.com.
Hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  akan  dikumpulkan  dan  ditafsir  menggunakan  analisis framing model  Robert  N.  Entman.  Hasil  temuan  juga  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  paradigma konstruktivisme  untuk  melihat  pembingkaian  yang  dilakukan  oleh  Detik.com  dan  Kompas.com  dalam memberitakan kasus kritikan TikTokers Bima pada Provinsi Lampung.
Pemilihan  perangkat Framing model  Robert  N.  Entman  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada keyakinan  bahwa  kerangka  kerja  tersebut  akan  membantu  peneliti  dalam  mengidentifikasi  masalah  yang berkaitan  dengan  kritik  TikTokers  Bima  terhadap  Provinsi  Lampung  dalam  konteks  kontroversi  UU  ITE yang dilakukan oleh media, serta memahami kemungkinan penyebab masalah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap keputusan moral yang diangkat oleh media dan rekomendasi apa yang diajukan oleh media dalam rangka penyelesaian masalah kasus tersebut.
Robert N. Entman merupakan ilmuan yang menguasai seputar tentang analisis framing dalam media. Entman mengidentifikasi dua dimensi utama dalam framing : seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan merupakan proses yang memberikan makna, daya tarik, signifikansi, atau memori yang  lebih  tinggi  kepada  informasi  dalam  pandangan  audiens,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Robert  N. Entman (Framing:  Toward  Clarification  of  A  Fractured  Paradigm) dalam  Eriyanto  (2021:221). Framing dalam  praktiknya,  dilakukan  oleh  media  dengan  memilih  isu  tertentu  dan  mengabaikan  isu  lainnya;  serta menonjolkan  aspek-aspek  tertentu  dari  isu  tersebut  melalui  penggunaan  strategi  wacana  yang  mencolok, pengulangan,  penggunaan  grafis  yang  mendukung  dan  memperkuat  penonjolan,  penggunaan  label  khusus ketika menggambarkan individu yang diberitakan, asosiasi dengan simbol-simbol budaya, generalisasi, dan simplifikasi.  Cara  pandang  atau  perspektif  yang  diadopsi  pada  akhirnya  menentukan  fakta  yang  dipilih, bagian yang ditekankan atau diabaikan, serta tujuan berita tersebut (Eriyanto, 2011:221).
Eriyanto  (2021)  dalam  bukunya  “Analisis Framing Konstruksi,  ideologi,  dan  Politik  Media”, menjelaskan bahwa framing Robert Entman terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :
1. Definisi  masalah,  adalah  elemen  pertama  yang  terlihat  dalam framing ,  yang  menjadi frame utama yang dominan. Hal ini menekankan bagaimana wartawan memahami peristiwa atau masalah yang terjadi. 2. Diagnosis  penyebab,  adalah  elemen framing yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  siapa  yang dianggap  sebagai  aktor  utama  dalam  suatu  peristiwa.  Penyebab  dapat  berarti  apa  ( what ),  tetapi  juga  dapat merujuk kepada siapa ( who ).
3. Pemberian  penilaian  moral  adalah  elemen framing yang  digunakan  untuk  membenarkan  argumen dalam  pendefinisian  masalah  yang  telah  dibuat.  Ide-ide  yang  dikutip  terkait  dengan  sesuatu  yang  familiar dan dikenal oleh audiens.
4. Rekomendasi  tindakan  adalah  elemen framing yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  tindakan  yang diinginkan  oleh  wartawan.  Ini  tergantung  pada  cara  pandang  terhadap  peristiwa  dan  siapa  yang  dianggap sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan  analisis  terhadap  berita-berita  di  dua  media  online,  yaitu Detik.com dan Kompas.com dengan rincian berita sebagai berikut :
Tabel 1. Sampel berita tuduhan pelanggaran UU ITE terhadap Bima di Detik.com
No Tanggal Publikasi Judul Berita 1 16 April 2023 PKS Minta Kritik TikToker Bima soal Lampung Tak Dibawa ke Ranah Hukum 2 17 April 2023 Kasus Bima Kritik Lampung Diminta Tak Diproses, Ini Jawaban Polisi 3 18 April 2023 Kasus Lampung 'Dajjal' Disetop, Keluarga Bima Harap Pemuda Berani Kritik

## Sumber: Detik.com
Tabel 2. Sampel berita tuduhan pelanggaran UU ITE terhadap Bima di Kompas.com
No Tanggal Publikasi Judul Berita 1 15 April 2023 Bela Tiktoker yang Kritik Lampung, Anggota DPR Minta Polisi Tak Proses Hukum 2 17 April 2023 Tiktoker  Bima  Yudha  Dilaporkan  Polisi,  Komnas  HAM  Sesalkan  Sikap  Gubernur Lampung 3 18 April 2023
Gindha Ansori Klaim Cabut Laporan terhadap Tiktoker Bima di Hari yang Sama Polisi Hentikan Kasusnya
Sumber: Kompas.com

## Analisis Framing Artikel 1 Detik.com
Judul   : PKS Minta Kritik TikToker Bima soal Lampung Tak Dibawa ke Ranah Hukum
Tabel 3. Perangkat Framing Artikel 1 Detik.com
Define Problem Ketua  DPP  PKS  Al  Muzzamil  Yusuf  memuji  keberanian  Bima  dalam  menyampaikan  kritik terhadap Provinsi Lampung meskipun dengan bahasa yang kurang pas.
Diagnose Causes TikTokers  bernama  Bima  Yudho  Saputro  menyampaikan  kritik  kepada  pemerintah  daerah Lampung  dengan  menggunakan  gaya  bahasa  anak  muda  sehingga  cepat  viral,  namun menggunakan beberapa pilihan kata yang kurang pas.
Make Moral Judgment Muzzamil  mengatakan  bahwa  kritik  yang  disampaikan  oleh  Bima  merupakan  tanda kecintaannya kepada Lampung dan meminta gubernur serta jajarannya untuk tidak membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
Treatment
Recomendation
Muzzamil  mengharapkan  agar  Bima  dapat  menjalankan  studinya  dengan  lancar  termasuk keluarga Bima di Lampung bisa terjamin keamanannya.

## Sumber: Olahan peneliti
Dilihat dari aspek define problems , framing yang dikembangkan oleh Detik.com dalam artikel berita ini yaitu Detik.com mencoba mendefinisikan masalah dengan menonjolkan respons dari Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf yang memuji keberanian Bima dalam mengkritik Lampung walaupun dengan bahasa yang kurang  pas.  Dari  pendefinisian  masalah  yang  dibuat  oleh  Detik.com  terlihat  bahwa  media  Detik.com
cenderung  mendukung  kritikan  TikTokers  Bima  dengan  menghadirkan  pernyataan-pernyataan  berupa dukungan dari Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf.
Dilihat  dari diagnose  cause , framing yang  dikembangkan  oleh  detik.com  dalam  artikel  pertama  ini menyebutkan bahwa sumber dari permasalahan yang menjadi perbincangan masyarakat adalah penggunaan tren media sosial untuk mengkritik pemerintah Provinsi Lampung yang dilakukan oleh TikTokers bernama Bima  Yudho  Saputro,  dimana  substansi  kritiknya  dinilai  bagus  namun  beberapa  pilihan  kata  dianggap kurang  pas.   Disini  detik.com  berusaha  menunjukan  sumber  yang  menjadi  perbincangan  di  masyarakat Indonesia adalah kritikan Tiktokers Bima terhadap Provinsi Lampung.
Dilihat dari aspek make moral judgment , framing yang dikembangkan oleh Detik.com dalam artikel berita  ini  yaitu  pernyataan  Ketua  DPP  PKS  Al  Muzzamil  Yusuf  yang  menyatakan  bahwa  kritik  yang disampaikan  oleh  Bima  merupakan  tanda  kecintaannya  kepada  Lampung  dan  meminta  gubernur  serta jajarannya  untuk  tidak  membawa  kasus  tersebut  ke  ranah  hukum.  Penilaian  moral  yang  terkandung  dalam berita ini menunjukan bahwa kritik Bima terhadap provinsi Lampung merupakan hal yang baik dan sangat disayangkan apabila dibawa ke ranah hukum. Sesuai dengan pernyataan dari Muzamil yang memperkirakan bahwa  apabila  Pemda  Lampung  dapat  memberikan  jawaban  yang  proporsional  terhadap  kritik  Bima,  hal tersebut  justru  akan  baik untuk  pelibatan publik,  sarana komunikasi  politik Pemprov dan Pemda sekaligus mengundang perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan di Lampung.
Dilihat  dari  aspek treatment  recommendation,  framing yang  dikembangkan  oleh  Detik.com  dalam berita  ini  yaitu  Detik.com  berusaha  untuk  memunculkan  sebuah  penyelesaian  dengan  menuliskan  harapan dari  Ketua  DPP  PKS  Al  Muzzamil  Yusuf  untuk  tidak  menjerumuskan  kasus  Bima  kedalam  ranah  hukum sehingga Bima dapat menjalankan studinya dengan lancar di Australia dan terus bersikap kritis konstruktif, begitu  juga  dengan  terjaminnya  keamanan  keluarga  Bima  di  Lampung  Timur  sehingga  tidak  perlu mengkhawatirkan dampak dari masalah kritik Bima tersebut.

## Analisis Framing Artikel 2 Detik.com
Judul   : Kasus Bima Kritik Lampung Diminta Tak Diproses, Ini Jawaban Polisi
Tabel 4. Perangkat Framing Artikel 2 Detik.com
Define Problem Polda Lampung memberikan respon terhadap permintaan Legislator untuk tidak memproses laporan terhadap Bima Yudho Saputro. Diagnose Causes Legislator meminta polisi tak memproses laporan terhadap Bima Yudho Saputro.
Make Moral Judgment Laporan yang diterima polisi harus dilakukan penyelidikan sampai gelar perkara. Treatment Recomendation
Kritikan Bima terhadap Lampung memenuhi unsur pelanggaran UU ITE.

## Sumber: Olahan peneliti
Dilihat dari aspek define problem, framing yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu Detik.com  mencoba  mendefinisikan  masalah  dengan  menonjolkan  respon  dari  pihak  kepolisian  terhadap
permintaan  Legislator  yaitu  Wakil  Ketua  Komisi  III  DPR  Ahmad  Saroni  untuk  tidak  memproses  laporan terhadap Bima Yudho Saputro.
Dilihat  dari  aspek diagnose  causes,  framing yang  dikembangkan  oleh  Detik.com  dalam  berita  ini yaitu sumber masalahnya adalah adanya permintaan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Saroni yang meminta  pihak  kepolisian  untuk  tidak  menindaklanjuti  laporan  terhadap  Bima.  Detik.com  menonjolkan pernyataan  dari  Ahmad  Saroni  yang  mengungkapkan  bahwa  tidak  perlu  adanya  intervansi  hukum  yang berleihan  terhadap  Bima  dan  keluarganya  mengingat  bahwa  keresahan  Bima  menjadi  keresahan  sebagian besar masyarakat Lampung.
Dilihat dari aspek make moral judgment, framing yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini  yaitu  Detik.com  membuat  penilaian  moral  dengan  menuliskan  pernyataan  dari  Kabid  Humas  Polda Lampung  Kombes  Zahwani  Pandra  yang  mengungkapkan  bahwa  pihak  kepolisian  akan  mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk  setiap laporan  masyarakat  yang masuk, sehingga baik  penggugat  bersalah atau tidak perlu dilakukan gelar perkara terlebih dahulu.
Dilihat  dari  aspek treatment  recommendation,  framing yang  dikembangkan  oleh  Detik.com  pada berita  ini  adalah  Detik.com  berusaha  untuk  memastikan  bahwa  kritikan  yang  disampaikan  oleh  Bima merupakan  hoaks  dan  memang  wajar  diadukan  ke  Polda  Lampung.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan menuliskan  perkataan  dari  Gindha  Ansori  selaku  pengadu  yang  menjelaskan  bahwa  analisis  Bima  bersifat hoax  karena  menyebutkan  Lampung  tidak  maju-maju  serta  menyebutkan  kata  Dajjal  sehingga  dianggap memenuhi unsur perbuatan sebagaimana di dalam UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE.

## Analisis Framing Artikel 3 Detik.com
Judul  : Kasus Lampung 'Dajjal' Disetop, Keluarga Bima Harap Pemuda Berani Kritik
Tabel 5. Perangkat Framing Artikel 10 Detik.com
Define Problem
Keluarga  TikToker  Bima  Yudho  Saputro  bersyukur  polisi  menghentikan  kasus  kritik Lampung ‘Dajjal’ dan berharap menjadi pelajaran untuk semua pihak. Diagnose Causes Polda  Lampung  menghentikan  penanganan  kasus  kritik  Lampung  'Dajjal'  Bima  setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi. Make Moral Judgment Kasus Bima diharapkan menjadi cambukan untuk banyak pihak, karena nantinya akan banyak pemuda yang berani menyuarakan kritikan. Treatment Recomendation
Polisi menyebut kritik yang disampaikan Bima bukan tindak pidana.

## Sumber: Olahan peneliti
Dilihat dari aspek define problem, framing yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini yaitu Detik.com mencoba mendefinisikan masalah dengan menonjolkan sisi keluarga Bima setelah diberhentikan
kasus kritik Lampung ‘Dajjal’. Detik.com dalam berita ini berusaha menonjolkan pernyataan dari Bambang Sukoco selaku kuasa hukum keluarga Bima yang berharap bahwa kasus tersebut menjadi pelajaran untuk semua pihak.
Dilihat  dari  aspek diagnose  causes,  framing yang  dikembangkan  oleh  Detik.com  dalam  berita  ini yaitu  Detik.com  menunjukan  bahwa  sumber  masalahnya  adalah  kasus  kritik  Lampung  'Dajjal'  Bima  yang dihentikan penanganannya oleh Polda Lampung setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi.
Dilihat dari aspek make moral judgment, framing yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini  yaitu  Detik.com  membuat  penilaian  moral  dengan  menuliskan  pernyataan  Bambang  Sukoco  yang menyebutkan  bahwa  kasus  Bima  diharapkan  mampu  membuat  banyak  pemuda  lain  untuk  berani menyuarakan  kritikan  dengan  cara  yang  baik  dan  sopan  sehingga  kasus  tersebut  dapat  menjadi  pelajaran bagi semua pihak.
Dilihat  dari  aspek treatment  recommendation,  framing yang  dikembangkan  oleh  Detik.com  pada berita  ini  adalah  Detik.com  memberikan  penyelesaian  masalah  dengan  menuliskan  bahwa  polisi menghentikan kasus  kritik Lampung  ‘Dajjal’ berdasarkan pada hasil gelar perkara dan pemeriksaan saksi, dimana dalam kritik yang disampaikan Bima tidak ada tindak pidana.

## Analisis Framing Artikel 1 Kompas.com
Judul   : Bela Tiktoker yang Kritik Lampung, Anggota DPR Minta Polisi Tak Proses Hukum
Tabel 6.  Perangkat Framing Artikel 1 Kompas.com
Define Problem Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Lampung Taufik Basari meminta agar polisi tidak memproses  laporan  terkait  video  viral  TikToker  Awbimax  atau  Bima  Yudho  Saputro  yang mengkritik Lampung.
Diagnose Causes Sebelumnya, advokat bernama Gindha Ansori Wayka yang diketahui tergabung dalam Gerakan
Anti Narkoba (Granat) melaporkan Bima ke Polda Lampung.

## Make Moral
Judgment Keluhan Bima merupakan keluhan masyarakat Lampung pada saat ini. Treatment Recomendation
Akun TikTok @awbimaxreborn mengkritik kondisi sejumlah sektor di Lampung.

## Sumber: Olahan peneliti
Dilihat  dari  aspek define  problem,  framing yang  dikembangkan  oleh  Kompas.com  dalam  berita  ini yaitu Kompas.com berusaha mendefinisikan masalah dengan menonjolkan tanggapan dari anggota DPR RI Dapil Lampung Taufik Basari yang meminta Polda Lampung untuk tidak memproses laporan terkait video viral TikToker Awbimax atau Bima Yudho Saputro.
Dilihat dari aspek diagnose causes, framing yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com  mencoba menjelaskan bahwa  sumber masalah bermula dari   laporan terhadap  Bima ke
Polda Lampung oleh advokat bernama Gindha Ansori Wayka yang diketahui tergabung dalam Gerakan Anti Narkoba (Granat).
Dilihat  dari  aspek make  moral  judgment,  framing yang  dikembangkan  oleh  Kompas.com  dalam berita  ini  yaitu  Kompas.com  membuat  penilaian  moral  dengan  menuliskan  pernyataan  dari  Taufik  Basari yang  menyatakan  bahwa  keluhan  yang  diungkapkan  Bima  juga  merupakan  keluhan  masyarakat  Lampung. Pernyataan yang diungkapkan oleh Taufik menjelaskan bahwa permasalahan infrastruktur jalan rusak  dapat menyulitkan akses kehidupan masyarakat sehingga menjadi keluhan yang tidak pernah absen.
Dilihat dari aspek treatment recommendation, framing yang dikembangkan oleh Kompas.com pada berita ini adalah Kompas.com memberikan penyelesaian masalah dengan membahas informasi mengenai isi kritikan  Bima  terhadap  beberapa  sektor  di  Lampung.  Beberapa  sektor  yang  dikritik  antara  lain  terkait infrastruktur, proyek Kota Baru, prndidikan, tata kelola birokrasi, dan tingkat kriminalitas.

## Analisis Framing Artikel 2 Kompas.com
Judul : Tiktoker Bima Yudha Dilaporkan Polisi, Komnas HAM Sesalkan Sikap Gubernur Lampung

## Tabel  7.  Perangkat Framing Artikel 2 Kompas.com
Define Problem Komnas  HAM  menyesalkan  laporan  terhadap  Bima  Yudho  Saputro  yang  mengkritik Lampung. Diagnose Causes Tiktoker  pengkritik  Provinsi  Lampung,  Bima  Yudho  Saputro  dilaporkan  pengacara  Gindha Ansori ke Polda Lampung. Make Moral Judgment Kriminalisasi terhadap siapapun yang memberi kritik atau masukan merupakan pelanggaran HAM yang dijamin pada konstitusi UU HAM. Treatment Recomendation
Kepolisian tidak dapat menolak laporan masyarakat berdasarkan pada KUHAP.

## Sumber: Olahan peneliti
Dilihat  dari  aspek define  problem,  framing yang  dikembangkan  oleh  Kompas.com  dalam  berita  ini yaitu  Kompas.com  berusaha  mendefinisikan  masalah  dengan  menonjolkan  pernyataan  dari  Komisioner Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  Anis  Hidayah  yang  menyesalkan  adanya  laporan terhadap TikToker Bima yang mengkritik Pemda Lampung.
Dilihat dari aspek diagnose causes, framing yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu Kompas.com mencoba menjelaskan bahwa sumber masalah adalah adanya laporan oleh Gindha Ansori terhadap Bima Yudho Saputro atas dugaan pelanggaran UU ITE.
Dilihat  dari  aspek make  moral  judgment,  framing yang  dikembangkan  oleh  Kompas.com  dalam berita ini yaitu Kompas.com membuat penilaian moral dengan menuliskan pernyataan Komisioner Komnas HAM  Anis  Hidayah  yang  mengungkapkan  bahwa  kriminalisasi  terhadap  orang-orang  yang  memberikan
kritik atau masukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin konstitusinya dalam Undang- Undang HAM.
Dilihat dari aspek treatment recommendation, framing yang dikembangkan oleh Kompas.com pada berita ini adalah Kompas.com memberikan penyelesaian masalah dengan menuliskan pernyataan dari Kabid Humas  Polda  Lampung  Kombes  Zahwani  Pandra  Arsyad  yang  mengungkapkan  bahwa  berdasarkan KUHAP,  kepolisian  tidak  dapat  menolak  laporan  masyarakat  karena  dalam  mata  hukum  masyarakat memiliki posisi yang sama.

## Analisis Framing Artikel 3 Kompas.com
Judul  :  Gindha  Ansori  Klaim  Cabut  Laporan  terhadap  Tiktoker  Bima  di  Hari  yang  Sama  Polisi  Hentikan Kasusnya
Tabel 8. Perangkat Framing Artikel 3 Kompas.com
Define Problem Gindha  Ansori  mengklaim  berencana  mencabut  laporan  terhadap  Bima  pada  Senin,  17  April 2023 bertepatan pada dihentikannya kasus tersebut oleh Bima.
Diagnose Causes Kasus  dugaan  pelanggaran  UU  ITE  atas  Tiktoker  pengkritik  Provinsi  Lampung,  Bima  Yudho Saputro, yang dilaporkan Gindha Ansori, dihentikan polisi.
Make Moral
Judgment Laporan  terhadap  Bima  dikhawatirkan  menjadi  kegaduhan  di  tengah  masyarakat, mempertimbangkan  kasus  tersebut  telah  menyita  perhatian  dari  situasi  politik  dan  masyarakat, serta  banyak pihak berkepentingan yang menggunakan isu tersebut. Treatment Recomendation
Hasil  penyelidikan  Polda  Lampung  menyimpulkan  bahwa  tidak  ada  tindak  pidana  pada ungkapan ‘dajal’ oleh Bima.

## Sumber: Olahan peneliti
Dilihat  dari  aspek define  problem,  framing yang  dikembangkan  oleh  Kompas.com  dalam  berita  ini yaitu  Kompas.com  berusaha  mendefinisikan  masalah  dengan  menuliskan  tanggapan  Gindha  Ansori  yang mengklaim  berencana  mencabut  laporan  terhadap  Bima  pada  Senin,  17  April  2023  bertepatan  pada dihentikannya kasus tersebut oleh Bima.
Dilihat dari aspek diagnose causes, framing yang dikembangkan oleh Kompas.com dalam berita ini yaitu  Kompas.com  mencoba  menjelaskan  bahwa  sumber  masalah  adalah  dihentikannya  kasus  dugaan pelanggaran  UU  ITE  atas  Tiktoker  pengkritik  Provinsi  Lampung,  Bima  Yudho  Saputro,  yang  dilaporkan Gindha Ansori oleh kepolisian.
Dilihat  dari  aspek make  moral  judgment,  framing yang  dikembangkan  oleh  Kompas.com  dalam berita  ini  yaitu  Kompas.com  membuat  penilaian  moral  dengan  menuliskan  pernyataan-pernyataan  Gindha Ansori  mengenai  alasan  dirinya  berencana  mencabut  laporan  terhadap  Bima.    Gindha  merasa  laporan terhadap Bima dikhawatirkan menjadi kegaduhan di tengah masyarakat, mempertimbangkan kasus tersebut telah  menyita  perhatian  dari  situasi  politik  dan  masyarakat,  serta  banyak  pihak  berkepentingan  yang menggunakan isu tersebut.
Dilihat dari aspek treatment recommendation, framing yang dikembangkan oleh Kompas.com pada berita  ini  adalah  Kompas.com  memberikan  penyelesaian  masalah  dengan  menulis  pernyataan  dari  Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad yang menyampaikan bahwa ungkapan ‘dajal’ oleh Bima terhadap Provinsi Lampung bukan merupakan tindak pidana.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  analisis framing Robert  N.  Entman,  penulis mengambil kesimpulan bahwa media online Detik.com mendefinisikan kasus tuduhan pelanggaran UU ITE oleh  TikTokers  Bima  sebagai  kasus  yang  tidak  perlu  dibawa  ke  ranah  hukum  dengan  membuat headline yang  menonjolkan  tanggapan-tanggapan  dari  pejabat  politik  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  tindak pidana dalam kasus tersebut sehingga tidak perlu dibawa ke ranah hukum (define problems).
Detik.com dan Kompas.com menonjolkan laporan terhadap Bima Yudho Saputro ke Polda Lampung oleh  Gindha  Ansori  Wayka  seorang  pengacara  asal  Lampung  yang  didasari  dugaan  pelanggaran  UU  ITE berupa  ujaran  kebencian  mengandung  SARA  pada  ucapan  ‘Dajjal’  dalam  video  “Kenapa  Lampung  Gak Maju-Maju” yang diunggah di akun TikTok Bima (diagnose causes) . Dalem aspek membuat pilihan moral (make  moral  judgement), Detik.com  menuliskan  pernyataan  dari  pihak  keluarga  bahwa  Kasus  TikToker Bima  dapat  dijadikan  pelajaran  bagi  berbagai  pihak  termasuk  pemuda  untuk  selalu  berani  mengkritik. Penyelesaian  masalah (treatment  recommendation) yang  dibingkai  Detik.com  adalah  dengan  menuliskan pernyataan Polda Lampung yang menerima laporan terhadap Bima berdasar KUHAP dan akan melakukan gelar perkara untuk mengetahui ada atau tidak sebuah tindak pidana dalam kasus tersebut.
Sementara itu, Kompas.com juga mendefinisikan kasus tuduhan pelanggaran UU ITE oleh TikTokers Bima sebagai kasus yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum dengan membuat headline yang menonjolkan tanggapan-tanggapan  dari  pejabat-pejabat  politik  serta  lembaga  independen  yang  menyayangkan  adanya laporan  terhadap  Bima  Yudho  Saputro (define  problems) .  Kompas.com  juga  menonjolkan  Gindha  Ansori Wayka  yang  merupakan  seorang  advokat  yang  tergabung  dalam  Gerakan  Anti  Narkoba  (Granat)  yang melaporkan  Bima  ke  Polda  Lampung  atas  dugaan  pelanggaran  UU  ITE  berupa  ujaran  kebencian mengandung  SARA  pada  ucapan  “Dajjal”  di  video  TikTok  Bima  yang  mengkritik  Lampung (diagnose causes) .  Dalam  aspek  membuat  pilihan  moral (make  moral  judgement), Kompas.com  menonjolkan pernyataan-pernyataan  dari  pejabat  politik  yang  menyatakan  bahwa  laporan  terhadap  Bima  merupakan kriminalisasi  HAM  dan  juga  pelanggaran  nilai  demokrasi.  Penyelesaian  masalah (treatment recommendation) yang  dibingkai  Kompas.com  adalah  Polda  Lampung  mengedepankan  asas  praduga  tak bersalah  dalam  setiap  laporan  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.    Kompas.com  juga menyajikan  informasi  mengenai  kasus  dari  perspektif  Gindha  Ansori  Wayka,    Kompas.com  menunjukan bahwa pelapor yaitu Gindha mengklaim sudah berniat menarik laporan terhadap Bima pada Senin 17 April 2023, bertepatan dengan kasus tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Eriyanto. (2021). Analisis Framing : Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media (6th ed.). PT LKiS Printing Cemerlang. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (19th ed.). Penerbit Alfabeta.

## Skripsi
Fahmi.  (2016).  ANALISIS  FRAMING  PEMBERITAAN  MEDIA  ONLINE  RAKYAT  MERDEKA  DAN  CNN INDONESIA  DALAM  ISU  PENETAPAN  19  PONDOK  PESANTREN  PENYEBAR  PAHAM RADIKALISME OLEH BNPT. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

## Jurnal online
Kartini, Hasibuan, R. M. B., Sinaga, N. S., & Rahmadina, A. (2020). Metode Analisis Framing dalam Media Sosial. Jurnal Edukasi Nonformal, 3(2), 141–146.
Pakpahan, R. (2021). Analisa Implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 Dalam Mengurangi Ujaran Kebencian di Media Sosial. Journal of Information System, Informatics and Computing, 5(1), 111–119.
Sovianti,  R.  (2019).  Analisis  Framing :  Pemberitaan  Penangkapan  Kasus  Korupsi  E-KTP  Setya  Novanto  di  Media Daring Detik.com dan Kompas.com. Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM), 1(1), 47–61.

## Artikel dari website dengan nama penulis
Saputra,  T.  (2023).  Polisi  Sebut  Kritik  Lampung  “Dajjal”  Bima  Bukan  Tindak  Pidana.  Detik.Com. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6679692/polisi-sebut-kritik-lampung-dajjal-bima- bukan-tindak-pidana

## Lainnya
Similarweb.com. (2023). News and Media.
https://pro.similarweb.com/#/digitalsuite/markets/webmarketanalysis/mapping/News_and_Media/360/3m?w ebSource=Total