## KAJIAN HUKUM KONSEP BANK TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PASCA UU CIPTA KERJA
Oleh
Nellis Ramadhanti 1)
Onny Medaline 2)
T. Riza Zarzani 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)

## E-mail:
Nellisramadhanti08@gmail.com 1)
onnymedaline@gmail.com 2)
trizazarzani@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Land  is  the  main  source  of  income  in  an  agricultural  country  like  Indonesia.  Legal arrangements  relating  to  land  are  needed  to  be  able  to  regulate  harmony  in  society.  The purpose of this study is to examine the legal concept of land rights in the public interest after the  work  copyright  law  was  passed.  Descriptive  qualitative  research  with  normative  legal analysis,  with  secondary  data  sourced  from  documentation  studies  in  the  form  of  previous research journals. The results of this study are that the government has the authority to carry out  land  acquisition  for  development  in  the  public  interest  through  the  implementation  of land  acquisition  by  the  Minister  in  the  field  of  agrarian/land  and  spatial  planning. Furthermore,  the  regional  government,  in  this  case  the  governor/regent/mayor,  organizes land acquisition at the planning stage, namely receiving land acquisition planning documents from agencies that require land and the preparation stage, namely forming a land acquisition preparation team for development in the public interest. Meanwhile, the stages of organizing land  acquisition  for  development  in  the  public  interest  based  on  Government  Regulation Number 19 of 2021 are carried out through the stages of planning, preparing, implementing, and submitting the results of land acquisition.
Keywords: Concept, Land Bank, Job Creation

## ABSTRAK
Tanah merupakan sumber pendapatan utama di negara agraris seperti Indonesia. Pengaturan hukum  yang  berkaitan  dengan  tanah  diperlukan  untuk  dapat  mengatur  keharmonisan  dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep hukum hak atas tanah untuk  kepentingan  umum  setelah  undang-undang  hak  cipta  karya  disahkan.  Penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  analisis  hukum  normatif,  dengan  data  sekunder  bersumber  dari studi  dokumentasi  berupa  jurnal  penelitian  terdahulu.  Hasil  kajian  ini  adalah  bahwa pemerintah  berwenang  melakukan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  untuk  kepentingan umum  melalui  pelaksanaan  pengadaan  tanah  oleh  Menteri  di  bidang  agraria/pertanahan  dan tata  ruang.  Selanjutnya  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  gubernur/bupati/walikota menyelenggarakan  pengadaan  tanah  pada  tahap  perencanaan  yaitu  menerima  dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah dan tahap persiapan yaitu membentuk  tim  persiapan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  di  kepentingan  publik. Sedangkan  tahapan  penyelenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  untuk kepentingan  umum  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2021  dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Kata Kunci: Konsep, Land Bank, Penciptaan Lapangan Kerja

## 1. PENDAHULUAN
Tanah ialah kebutuhan utama individu  yang  menjadi  modal  strategis untuk kehidupan. Manusia berupaya menemukan  penghidupan  dengan  cara bertani,  berkebun,  dan  ternak  diatas  lahan. Manusia membangun hunian untuk berteduh  dan  bermacam  bangunan  lainnya untuk  banyak  kebutuhan  diatas  lahan  pula. Bermacam  aset  alam  yang  bisa  digunakan manusia banyak terdapat dalam tanah juga. Sebagai  modal  utama  yang  tidak  penting negara  ikut  berkontribusi  dalam  mengelola lahan  yang  ada  di  wilayah  negara Indonesia. Indonesia mempunyai tanggungjawab  untuk  melindungi  semua rakyat  Indonesia  termasuk  mengelola kegunaan  seluruh  aspek  kehidupan  supaya bisa  memberi  kesejahteraan  untuk  semua rakyat  Indonesia.  Negara  hukum  Indonesia dilandaskan pada konsep negara kemakmuran yang bermaksud untuk seluruh  kesejahteraan  rakyat.  Hal  ini merupakan  amanah  konstitusi  pada  Pasal 33  ayat  3  yang  menerangkan  bahwa  bumi, air, dan aset alam yang terdapat didalamnya dinaungi  oleh  negara  untuk  kesejahteraan rakyat. Maksud negara kesejahteraan untuk jaminan  kuasa  warga  negara  di  era  saat  ini mempunyai  kecenderungan  pada  kesiapan SDA.  Keadaan  kesiapan  SDA  menjadi aspek  utama  yang  menetapkan  dalam mencukupi  wewenang  utama  masyarakat (Sari & Setyadji, 2022).
Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut  hak  rakyat  yang  paling  dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah  kepentingan  pribadi  atas  tanah tersebut  dikorbankan  guna  kepentingan umum.  Oleh  karena  itu  Tanah  dan Pembangunan  merupakan  satu  hal  tidak dapat  dipisahkan.  Hal  itu  dikarenakan dalam menjamin terselenggaranya pembangunan  untuk  kepentingan  umum diperlukan tanah. Pada tahun 2012
pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan  Umum  (selanjutnya  disebut UU No 2 Tahun 2012) yang akan mejamin hak  masing-masing  pihak  baik  pemerintah maupun  masyarakat.  Undang-undang  baru ini membolehkan pemerintah untuk mengambil  alih  tanah  untuk  memfasilitasi pembangunan  proyek-proyek  infrastruktur yang  baru  yaitu  melalui  pengadaan  tanah dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan,  demokratis,  dan  adil  sesuai dengan Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  (Mogi  et  al., 2021).
Lahirnya  UU  cipta  kerja  baru  baru ini,  menimbulkan  berbagai  ekpektasi  dari berbagai kalangan. Baik akademisi, organisasi  pekerja  dan  profesi,  mahasiswa bahkan kalangan awam sekalipun. omnibus berarti sebuah undang-undang yang mengatur  dan  mencakup  berbagai  jenis materi  muatan  yang  berbeda-beda  atau mengatur  dan  mencakup  semua  hal mengenai  suatu  jenis  materi  muatan  (Adhi Setyo dkk: 2020). Omnibus Law dikenal di Indonesia setelah
Presiden RI
menyampaikannya dalam pidato
kenegaraan  pada  pelantikannya  sebagai Presiden di hadapan sidang  MPR  pada 20 Oktober  2019.  Berdasarkan  Pasal  3  RUU Cipta  Lapangan  Kerja,  dikatakan  bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja  adalah  untuk  menciptakan  lapangan kerja  yang  seluas-luasnya  bagi  rakyat Indonesia  secara  merata.  Hal  ini  dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak  melalui  poin-poin  sebagai  berikut (Sukarman & Prasetiya, 2021):
1. Kemudahan,
Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta
Perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Penguatan Pertanahan
dalam UUCK  diatur  pada  bagian  keempat pertanahan  yaitu  Pasal  125  sampai  dengan 147.  Pasal  125  sampai  dengan  135 mengatur tentang pembentukan bank tanah, Pasal  136  sampai  dengan  142  tentang penguatan  hak  pengelolaan,  Pasal  143 sampai  dengan  145  membahas  tentang satuan  rumah  susun  untuk  orang  asing, Pasal  146  tentang  pemberian  hak  pada ruang  atas  dan  bawah  tanah,  dan  yang terakhir Pasal 147 terkait dengan Dokumen elektronik.  Untuk  melaksanakan  amanat pasal  142  dan  Pasal  185  huruf  b  UUCK, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun  dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 2 Februari 2021.  Tujuan  penyusunan  PP  No.  18/2021 adalah  kodifikasi  dan  simplikasi  aturan dengan  menyatukan  beberapa  peraturan, mengganti  norma  ketentuan  yang  sudah tidak  relevan,  serta  mengatur  hal-hal  baru sesuai  dengan  kebutuhan  hukum  dan masyarakat.
PP 18/2021 telah mencabut:
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun 1996 Tentang  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah, Peraturan  Pemerintah  103  Tahun  2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang Berkedudukan Di Indonesia, dan ketentuan mengenai  jangka  waktu  pengumuman pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan jangka  waktu  pengumuman  pendaftaran tanah  secara  sporadik  dalam  pasal  26  ayat (1) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah (Maufiroh  et  al.,  2021).  Berdasarkan  latar belakang tersebut muncullah sebuah pertanyaan  “Bagiamna  Kajian  Hukum Konsep  Bank  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum Pasca UU Cipta Kerja.”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Bank Tanah
Bank  tanah  di  Indonesia  telah dibentuk  sebagai  badan  khusus  ( sui generis ) yang mengelola tanah berdasarkan ketentuan  di  dalam  Pasal  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  64 Tahun  2021 tentang Badan Bank Tanah. Ini berarti Bank Tanah dapat  mengelola  secara  penuh  aset  tanah yang  dikuasainya  untuk  mewujudkan ekonomi  berkeadilan.  Pengelolaan  secara penuh  diperoleh  karena  aset  Bank  Tanah dan  sistem  keuangan  yang  terpisah  dari negara.  Meskipun  sistem  keuangan  Bank Tanah  terpisah  dari  negara  tetapi  untuk kondisi  tertentu  terdapat  sistem  pelaporan yang  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu. Untuk  aset  tanah  dan  gedung  yang sebelumnya  adalah  aset  pemerintah,  maka harus  dilakukan  proses  penyerahan  dan penghapusan  aset  berdasarkan  peraturan dan  ketentuan  yang  berlaku.  Kekayaan Bank  Tanah  termasuk  aset  tanah  di dalamnya bersumber dari: anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
pendapatan  sendiri;  penyertaan  modal negara;  dan/atau  sumber  lain  yang  sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Arnowo, 2021).
Sumber kekayaan Bank Tanah yang berasal dari anggaran negara atau anggaran daerah  harus  disertai  dengan  bukti-bukti penyerahan,  laporan  pertanggungjawaban atau  dalam  bentuk  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perudang-undangan  di bidang  kekayaan  dan  keuangan  negara. Setelah  kekayaan  tersebut  secara  sah menjadi milik Bank Tanah, maka kekayaan tersebut  dapat  dikelola  secara  mandiri  oleh Bank Tanah. Sumber kekayaan Bank Tanah yang  berasal  dari  pendapatan  sendiri  dan sumber lain yang sah adalah melalui proses perolehan  tanah  .  Proses  perolehan  tanah mengacu  pada  ketentuan  peraturan  yang berlaku.  Secara  umum  bentuk  pengelolaan aset  bank  tanah  terdiri  dari  (Arnowo, 2021):
1. Pengelolaan aset untuk sarana kantor.
2. Pengelolaan aset untuk sumber pendapatan.
3. Pengelolaan aset untuk didistribusikan.
Modal awal yang diserahkan pemerintah dapat berupa tanah dan gedung untuk kantor pusat ( home base ). Sedangkan untuk  kantor  perwakilan  di  daerah  dapat berasal dari pendapatan sendiri atau sumber lain.  Salah  satu  cara  untuk  memperoleh tanah dapat menggunakan tahapan pengadaan  tanah.  Pengelolaan  aset  untuk sarana  kantor  relatif  permanen  yaitu  tidak merubah luas areal kantor. Pengelolaan aset untuk  sarana  kantor  tidak  bertujuan komersial  karena  hanya  digunakan  untuk kegiatan  operasional  perkantoran.  Bentuk pengelolaannya hanya berupa pemeliharaan dan  pengamanan.  Pengelolaan  aset  untuk sumber  pendapatan  bersifat  komersial. Pendapatan  yang  diperoleh  digunakan untuk operasional kegiatan dan pengembangan  modal.  Pendapatan  usaha sendiri  yang  diperoleh  Bank  Tanah  berasal dari  kerja  sama  pemanfaatan  aset  tanah dengan  pihak  lain  dan  kerja  sama  usaha, kerja  sama  pemanfaatan  tanah,  dan pendapatan  lainnya  yang  sah  Bentuk pengelolaan  aset  tanah  untuk  tujuan pendapatan  adalah  sebagai  berikut:  hasil pemanfaatan aset; hasil sewa, sewa beli dan jasa lainnya; hasil dari penjualan aset; hasil kerja  sama  pengembangan  usaha  dengan pihak  lain;  hasil  dari  perolehan  hibah  dan tukar menukar; hasil dari pengelolaan; hasil pelepasan aset(Arnowo, 2021).
Secara  garis  besar  pengelolaan  aset Bank  Tanah  terdiri  atas  pengelolaan  aset tetap  dan  aset  tidak  tetap.  Aset  tidak  tetap adalah  kekayaan  dalam  bentuk  instrumen keuangan (saham, uang tunai, deposito, dan sebagainya), mesin, peralatan dan sebagainya.  Sedangkan  aset  tetap  berupa tanah  dan  gedung  yang  membutuhkan perhatian  lebih  banyak  karena  secara  fisik lebih  besar.  Pengelolaan  tanah  yang  akan digunakan untuk pemanfaatan langsung dan untuk  didistribusikan  meliputi  kegiatan sebagai  berikut:  pengembangan  tanah; pemeliharaan  dan  pengamanan  tanah;  dan pengendalian  tanah.  Pengembangan  tanah adalah  rangkaian  kegiatan  penyiapan  tanah untuk  kegiatan:  perumahan  dan  kawasan
permukiman; peremajaan kota; pengembangan
kawasan terpadu; konsolidasi lahan; pembangunan infrastruktur;  pembangunan  sarana  dan prasarana  lain;  pematangan  tanah  untuk mempersiapkan  tanah  bagi  tata  kelola usaha  Bank  Tanah;  dan  proyek  strategis nasional (Arnowo, 2021).
Pengembangan tanah untuk kepentingan tersebut di atas dapat berbentuk pembangunan sarana dan prasarana  infrastruktur  kawasan  industri, kawasan pariwisata, pertanian, perkebunan, kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi lainnya, dan bentuk pembangunan lainnya  yang  mendukung  kegiatan  Bank Tanah.  Secara  operasional  pembangunan tersebut  dapat  dilaksanakan  oleh  Bank Tanah dan/atau kerja sama dengan Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah, dan/atau pihak lain . Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut yaitu terbukanya peluang untuk  melakukan  pengembangan  tanah, maka  bentuk  pengelolaan aset  Bank  Tanah harus berdasarkan perencanaan yang matang  baik  untuk  jangka  panjang, menengah atau jangka tahunan. Perencanaan kegiatan dalam bentuk pengelolaan  aset  secara  tidak  langsung akan  terkait  dengan  rencana  pembangunan jangka menengah nasional dan rencana tata ruang sehingga tidak menimbulkan masalah dalam  pemanfaatan  tanah  atau  ruang. Selain  itu  kegiatan  pengelolaan  aset  tanah memerlukan  koordinasi  yang  baik  dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah  terkait  dengan  perizinan  kegiatan (Arnowo, 2021).

## 2.2. Kepentingan Umum
Terbentuknya bank tanah merupakan  amanat  dari  Undang-Undang (UU)  11/2020  tentang  Cipta  Kerja.  "Bank Tanah diberikan kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi  berkeadilan  untuk  kepentingan umum,  kepentingan  sosial,  kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi,  konsolidasi  lahan,  dan  reforma
agraria,"  bunyi  Pasal  2  ayat  (2)  aturan tersebut.
Bank Tanah sendiri akan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden  melalui  Komite  Bank  Tanah. Komite  ini  mengemban  tugas  untuk menetapkan  kebijakan  strategis Bank Tanah. Menteri
ATR/Kepala
BPN ditetapkan sebagai ketua merangkap anggota  Komite  Bank  Tanah.  Komite  ini diisi  oleh  Menteri  Keuangan  dan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dalam  kepentingan  umum,  Bank Tanah mendapatkan mandat untuk mendukung  ketersediaan  tanah  untuk berbagai  pembangunan  infrastruktur  yang tersebar  di  seluruh  pelosok.  Mulai  dari pembangunan  jalan,  bendungan,  bandara, pelabuhan,  infrastruktur  minyak  dan  gas, rumah  sakit,  kantor  pemerintahan,  sekolah, hingga pasar maupun lapangan parkir.
Selain  itu,  Bank  Tanah  juga mendukung  jaminan  ketersediaan  tanah untuk kepentingan sosial seperti kepentingan  pendidikan,  ibadah,  olahraga, budaya, konservasi dan penghijauan. Khusus  reforma  agraria,  Bank  Tanah  juga perlu  menjamin  ketersediaan  tanah  untuk redistribusi  tanah.  Setidaknya,  30%  tanah negara  yang  diperuntukkan  kepada  Bank Tanah  akan  dipergunakan  untuk  reforma agraria.

## 2.3.UU Cipta Kerja
Diaturnya  Bank  Tanah  dalam  UU Cipta  Kerja  menjadi  landasan  hukum  bagi berdirinya  suatu  lembaga  negara  baru  di Indonesia,  yaitu  Bank  Tanah  itu  sendiri. Pendirian  suatu  lembaga  baru  memerlukan berbagai  sarana  dan  prasarana  yang  harus dipersiapkan  terlebih  dahulu  agar  lembaga tersebut  dapat  melaksanakan  tugasnya dengan  baik.  Sarana  dan  prasarana, contohnya seperti gedung, peralatan kantor, alat  tulis  kantor,  tenaga  kerja,  tenaga penunjang,  tenaga  keamanan,  dan  masih banyak  lagi.  Persiapan  tersebut  tentu membutuhkan  anggaran  yang  tidak  sedikit. Adapun  anggaran  yang  digunakan  akan berasal  dari  kas  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Negara  (APBN).  Hal  ini  menjadi bagian  dari  pengertian  Belanja  Pemerintah Pusat  Menurut  Organisasi  dalam  peraturan perundang-undangan,  khususnya  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2019  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun  Anggaran  2020.  Selain  itu,  apabila dilihat  dalam  pasal-pasal  mengenai  Bank Tanah  dalam  UU  Cipta  Kerja,  sebagian besar  tugas  dan  fungsi  yang  dijelaskan merupakan  bagian  dari  lingkup  kerja Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(selanjutnya  disebut  sebagai  Kementerian ATR/BPN).  Dalam  pasal  125  ayat  (4)  UU Cipta  Kerja,  tertulis  bahwa  fungsi  Bank Tanah  adalah  melaksanakan  perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan,  dan  pendistribusian  tanah. Sementara  itu,  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pada pasal 5 dinyatakan bahwa salah satu fungsi Kementerian  ATR  adalah  pengadaan  tanah dan pengembangan pertanahan. Berdasarkan contoh tersebut, penulis berpendapat  bahwa  keberadaan  Bank Tanah yang tugas dan fungsinya mencakup lingkup  kerja  Kementerian  ATR/BPN menjadi tidak diperlukan. Tugas dan fungsi Bank Tanah sesungguhnya dapat dilaksanakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN, sehingga tidak perlu menambah sarana dan prasarana baru. Oleh karena itu, keberadaan Bank Tanah tidak efektif, tidak efisien, dan hanya menghabiskan anggaran negara.
Konsep Bank Tanah sebagai penguasa  dan  pengelola  tanah  negara dinilai  berpotensi  menghidupkan  kembali terjadinya domein  verklaring yang  pernah berlangsung pada zaman penjajahan
Belanda.  Adapun  fungsi  utama domein verklaring pada  waktu  itu  adalah  sebagai landasan  hukum  bagi  pemerintah  Belanda untuk memberikan hak-hak barat dan untuk mempermudah pemerintah Belanda mengambil tanah-tanah masyarakat berdasarkan hukum pembuktian yang legal.
Isi domein  verklaring pada  intinya  yaitu seluruh  tanah  yang  tidak  dapat  dibuktikan
kepemilikannya  oleh  pihak  lain  menjadi tanah domein milik negara. Saat ini, domein  verklaring telah  dicabut  dan dihapus  secara  tegas  dalam  Undang- Undang Pokok Agraria Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  (selanjutnya  disebut sebagai  UUPA),  tepatnya  pada  bagian “memutuskan”  dalam  pembukaan.  Pada butir  2,  huruf  a  sampai  dengan  huruf  c, secara tegas menyatakan bahwa berlakunya UUPA disertai dengan pencabutan
“ Domeinverklaring, Algemene
Domeinverklaring, Domeinverklaring
untuk  Sumatera,  Domeinverklaring  untuk keresidenan
Manado,
dan
Domeinverklaring  untuk  residentie  Zuider en Oosterafdeling van Borneo ”. Munculnya Bank Tanah, walaupun tidak sama seperti domein verklaring , berpotensi menimbulkan  kesewenang-wenangan  oleh pemerintah  dalam  melakukan  pengelolaan tanah. Berdasarkan pasal 6 UUPA, memang  dinyatakan  bahwa  seluruh  tanah yang  ada  di  Indonesia  memiliki  fungsi sosial  dan  pemerintah  berhak  melakukan pengadaan  tanah  demi  kepentingan  sosial. Akan  tetapi,  dalam  pengaturan  UU  Cipta Kerja,  belum  ada  kejelasan  mengenai kriteria  dan  persyaratan  bagi  Bank  Tanah dalam melakukan pengadaan dan pengelolaan  tanah.  Jenis  dan  macam  tanah seperti  apa  saja  yang  dapat  dikelola  oleh Bank  Tanah  juga  tidak  diatur  dalam  UU Cipta Kerja. Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan menjadi celah
penyalahgunaan
wewenang oleh pemerintah.  Pemerintah  melalui  Bank Tanah memiliki kuasa untuk dapat mengambil tanah masyarakat, dengan dalih demi  pengelolaan  yang  lebih  berkembang. Hal  tersebut  tentu  menimbulkan  kerugian bagi masyarakat Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN
Karya tulis ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan menghimpun peraturan dan ketentuan  terkait  tema  pengelolaan  aset bank  tanah.  Selanjutnya  peraturan  yang
terkumpul  diklasifikasikan  sesuai  dengan pertanyaan  masalah.  Analisis  peraturan yang  digunakan  adalah  dengan  metode hukum normatif. Pengertian metode hukum normatif  adalah  menelaah  suatu  masalah atau  suatu  isu  untuk  mendapatkan  solusi berdasarkan  peraturan  ketentuan  yang  ada. Pengertian  penelitian  hukum  normatif menurut  Marzuki  (2017)  adalah  langkah untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum yang  dihadapi.  Ditambahkan  oleh  Sonata (2014)  bahwa  penelitian  hukum  normatif memiliki  kecenderungan  dalam  melihat hukum  dari  sudut  pandang  norma-norma saja  sehingga  bersifat  preskriptif.  Peneliti menggunakan  alat  pengumpulan  data berupa  studi  dokumen  dan  teori  serta peraturan-peraturan  yang  ada.  Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam mengolah  data  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif karena  pengolahan  data  tidak  dilakukan dengan  mengukur  data  sekunder  terkait, tetapi  menganalisis  secara  deskriptif  data tersebut.  Pada  pendekatan  kualitatif,  tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian
Status hukum Bank Tanah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebut sebagai  badan  khusus  yang  mengelola tanah.  Pembentuk  undang-undang  belum menjelaskan  secara  tegas  bentuk  hukum Bank  Tanah  apakah  sebagai  Badan  Usaha Milik  Negara/BUMN,  lembaga  negara, Badan  Layanan  Umum/BLU,  atau  bentuk yang  lain.  Status  ini  sangat  penting  karena berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan wewenang sehari-hari, status pekerja /karyawan,  dan  perlindungan  hukum  pihak ketiga. Pembentukan Bank Tanah berdasarkan  UU  Cipta  Kerja,  namun ketentuan lebih lanjut akan diatur di dalam Peraturan  Pemerintah.  Bentuk  hukum  ini akan  berpengaruh  terhadap  jenis  subjek hukum Bank Tanah dalam penyelenggaraan
fungsi  dan  perannya.  Jika  sebagai  subjek hukum maka ia dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga sedangkan jika bukan  subjek  hukum  maka  ia  sebagai bagian  unit  kerja  dari  suatu  lembaga pemerintahan tertentu. Bentuk pertanggungjawaban  Bank  Tanah  juga belum  diatur,  bertanggungjawab  kepada Presiden  atau  tidak(Arrizal  &  Wulandari, 2020).
Sedikitnya  terdapat  4  isu  penting terkait  pendirian  Bank  Tanah  sesuai  UU Cipta
Kerja menurut Maria SW Sumardjono  (Sumardjono,  2020).  Empat isu  tersebut  yaitu  pembentukan  Badan Bank  Tanah  setidaknya  belum  jelas  yakni filosofi,  landasan  hukum,  dan  prinsip dasar/asasasasnya, urgensi pembentukannya,  asal  tanah,  dan  pihak yang paling diuntungkan dengan keberadaan  Badan.  Sekilas  tampaknya pembuat  undang-undang  mendahulukan pendirian  dan  ketentuan  umum  terlebih dahulu terhadap Bank Tanah. Pendiriannya pun  juga  diikutsertakan  kedalam  suatu undang-undang Omnibus Law yang memuat  beraneka  ragam  undang-undang. Menurut  penulis  inisiatif  Pemerintah  ini menandakan  bahwa  kehadiran  Bank  Tanah sudah mendesak.
Bank  Tanah  bukan  lembaga  yang berorientasi  pada  keuntungan  ( non  profit ), undang-undang  menghendaki  keuntungan sesuai  dengan  prisip  dalam  kerjasamaa pemerintah  yang  objeknya  barang  milik negara/barang  milik  daerah.  Hal  ini tercermin  dari  Pasal  129  ayat  (2)  dimana Hak  Pengelolaan  (HPL)  Bank  Tanah  dapat diberikan  Hak  Guna  usaha/HGU,  Hak Guna Bangunan/HGB, atau Hak Pakai yang secara  yuridis  wajib  didasarkan  perjanjian yang dibuat Bank Tanah dengan mitranya/pihak  ketiga.  Konstruksi  hukum ini  tunduk  terhadap  hukum  pengelolaan barang  milik  negara/daerah.  Selanjutnya akan  dibuat  suatu  perjanjian  seperti Perjanjian Penggunaan Tanah sebagaimana diatur  didalam  Pasal  4  ayat  (2)  Peraturan Meteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  1999
Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan Hak  Pengelolaan.  Perjanjian  Penggunaan Tanah  tunduk  terhadap  PMA,  selain  itu secara  teori  tunduk  terhadap  ketentuan didalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata).  Ketetuan  didalam KUHPerdata  tersebut  diatur  didalam  Pasal 1320  yang  terdiri  dari  4  unsur  yakni kesepakatan,  kecakapan,  hal  tertentu  dan sebab yang halal (Arrizal, 2020).
Dari banyaknya kecaman dan pertentangan terhadap UU Cipta Kerja, ada sisi positif diantaranya lahirnya pengaturan Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut HPL) sebagaimana  Pasal  136.  Sebelumnya  HPL tidak  diatur  didalam  UUPA  meskipun  kata dan makna ”Pengelolaan” dapat ditemukan di  dalam  romawi  II  angka  2  penjelasan umum  UUPA.  Akhirnya  ada  peraturan setingkat  undang-undang  yang  mengatur HPL  meskipun  di  sisi  lain  ada  yang beranggapan  bahwa  HPL  bukan  hak  atas tanah  karena  tidak  diatur  di  dalam  Pasal  4 dan  Pasal  16  UUPA.  HPL  merupakan  hak menguasai  dari  negara  yang  kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. HPL sebelumnya  diatur  diantaranya  didalam undang-undang  Nomor  16  tahun  1985 tentang  Rumah  Susun,  undang-undang Nomor  21  tentang  1997  tentang  Bea perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  tahun 1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunanm  dan  Hak  Pakai  atas  Tanah, Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  dan Peraturan  Menteri  Agraria  No.  9  tahun 1999.  UU  No  16  tahun  1985  tentang Rumah Susun  dan UU No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  tidak  mendefinisikan  secara tegas HPL itu apa karena hanya menyinggung keberadaannya secara singkat.  Di  dalam  PMA  No.  9  tahun  1999 disebutkan  beberapa  instansi  yang  dapat diberikan HPL(Arrizal & Wulandari, 2020).
Peruntukan HPL Bank Tanah dibagi dua  yaitu  untuk  kepentingan  ekonomi berkeadilan  dan  untuk  investasi.  Bank Tanah harus memiliki skala prioritas untuk kepentingan  siapa  HPL  Bank  Tanah nantinya. Jika berorientasi untuk kepentingan  yang  pertama  maka  sudah seharusnya  ia  menyediakan  tanah  untuk masyarakat  Indonesia  yang  mempunyai hubungan  kekal  dan  abadi  karena  tanah sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Jika  untuk  kepentingan  yang  kedua  maka tanah  HPL  Bank  Tanah  dapat  bekerjasama dengan pemilik manfaatnya yaitu masyarakat Indonesia sebagaimana dicitacitakan  UUPA  dan  Pasal  33  ayat  (3) UUDNRI  1945.  Bank  Tanah  merupakan instansi  tambahan  yang  dapat  diberikan HPL  selain  instansi  pemerintah,  BUMN, BUMD,  PT.  Persero,  Badan  Otorita,  atau Badan-badan  hukum  Pemerintah  lainnya. Dari  karakter  penerima  HPL  ini  semuanya merupakan lembaga pemerintah atau perusahaan
milik pemerintah
(BUMN/BUMD)  sehingga  bank  tanah merupakan bagian dari fungsi pemerintahan(Arrizal & Wulandari, 2020).
Bank Tanah dapat dikatakan sebagai lembaga di bidang eksekutif dilihat dari Komite  sebagai salah satu organ Bank Tanah.  Komite  terdiri  dari  ketua  yaitu menteri  di  bidang  pertanahan  dan  anggota yaitu menteri di bidang lain yang semuanya ditetapkan  oleh  Keputusan  Presiden.  Dari ketentuan  ini,  maka  seorang  menteri ATR/kepala BPN berkedudukan tiga jabatan  sekaligus,  ia  sebagai  menteri agraria  dan  tata  ruang,  sebagai  kepala Badan  Pertanahan  Nasional,  dan  sebagai Ketua  Komite  Bank  Tanah.  Peruntukan tanah yang dikelola oleh Bank Tanah ada 2 yaitu  dalam  rangka  ekonomi  berkeadilan dan  dalam  rangka  mendukung  investasi. Dalam  rangka  ekonomi  berkeadilan,  Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah minimal  30%  (tiga  puluh)  persen  guna reforma  agrarian,  sedangkan  dalam  rangka mendukung investasi, pemegang HPL Bank Tanah  diberikan  beberapa  kewenangan. Kedua  macam  peruntukan  ini  bertolak
belakang  karena  yang  satu  ada  di  pihak bangsa Indonesia sebagai pemilik bumi, air, dan luar angkasa, sedangkan yang lain bisa dikatakan  pro  investor  yang  bisa  datang dari  tuan  rumah  atau  bisa  juga  tamu  dari luar(Arrizal & Wulandari, 2020).
Ketentuan  Bank  Tanah  di  dalam UU  Cipta  Kerja  tetap  diberlakukan  maka akan  ada  Overlaping  atau  tumpang  tindih kewenangan.  Kewenangan  Bank  Tanah akan mengeleminasi kewenangan Menteri/kepala kantor wilayah/kepala kantor  pertanahan.  Secara  yuridis,  menteri melalui  kepala  kantor  wilayah  atau  kepala kantor  pertanahan  yang  akan  menetapkan dan  memberikan  izin  kepada  seseorang untuk menikmati HPL. Hal ini sebagaimana diatur dalam PMA 9/1999 dan PP 40/1996. Pengaturan pemberian Hak Milik atas tanah rumah  tinggal  juga  diatur  lebih  spesifik didalam Keputusan Meteri Negara Agraria/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 6  Tahun  1998  tentang  Pemberian  Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal. Pasal 2 menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran  hak  milik  diajukan  kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya(Arrizal &
Wulandari, 2020).
Impian  masyarakat  untuk  memiliki tanah hak milik dengan adanya Bank Tanah akan  sulit  diraih  mengingat  hak  milik bukan  objek  yang  dapat  dimintakan  ke Bank Tanah atau hak atas tanah yang dapat diberikan diatas tanah HPL Bank Tanah. Di atas  tanah  HPL  Bank  Tanah  hanya  dapat diberikan HGB, HGU, atau Hak Pakai saja. Dari  ketentuan  ini  nampak  bahwa  tujuan didirikannya  Bank  Tanah  tidak  lain  adalah untuk  pemberian  hak  atas  tanah  demi kepentingan bisnis, bukan untuk pemukiman/tempat  tinggal.  Selain  itu, meskipun  di  atas  tanah  HGB  atau  Hak Pakai  dapat  didirikan  suatu  tempat  tinggal namun kenikmatannya tidak lebih baik dari tanah  hak  milik  misalnya  perumahan  atau rumah  susun  karena  hak  milik  memiliki keistimewaan  dibanding  hak  atas  tanah yang  lain.  Dalam  disiplin  ilmu  hukum dikenal suatu asas Lex superior
derogatlegiinferior yang  bermakna  norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan  norma  hukum  yang berada dibawahnya. Jika asas ini diterapkan dalam  UU  Cipta  kerja  dan  peraturan perundang-undangan  yang  lainnya  maka yang  berlaku  adalah  UU  Cipta  Kerja sehingga  menteri  melalui  kepala  kantor wilayah atau kepala kantor pertanahan akan kehilangan  kewenangannya  karena  sudah digantikan  oleh  Bank  Tanah.  Tugas  yang digantikan adalah terkait pengurusan HPL(Arrizal & Wulandari, 2020).
Struktur  organisasi  Bank  Tanah terdiri  dari  3  organ  yaitu  Komite,  Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Pengaturan  lebih  lanjut  terkait  tiga  organ ini  akan  ditetapkan  dengan  Peraturan Presiden.  Dari  ketiga  organ  ini,  Komite merupakan  organ  yang  mempunyai  posisi paling  kuat  karena  diisi  oleh  para  menteri atau kepala lembaga serta dapat menetapkan  Badan  Pelaksana  yang  terdiri dari  kepala  dan  deputi.  Keberadaan  Bank Tanah  ini  akan  menjadi  tantangan  bagi pemerintah  yang  menginisiasi  berdirinya lembaga pengelolaan tanah tesebut. Tantangan Bank Tanah diantaranya: Kepentingan  mana  yang  akan  didahulukan antara kepentingan investasi atau kepentingan  ekonomi  berkeadilan  dalam penyediaan  dan  distribusi  tanah;  Adanya tumpang  tindih  kewenangan  antara  Bank tanah  dan  Menteri  di  bidang  pertanahan atau  Kepala  Kantor  Pertanahan/  Kepala Kantor Wilayah Pertanahan; Harapan untuk mengurangi  beban  perkara  di  Pengadilan akibat Konsinyasi (keberatan ganti kerugian) pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus maksimal (Arrizal & Wulandari, 2020).
4.2. Diskusi Pengadaan tanah untuk
kepentinggan  umum  adalah  upaya  untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera,  adil,  dan  makmur  melalui penyelenggaraan  pembangunan  nasional. Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan
pemerintah daerah. Namun pada prinsipnya pembangunan  fisik  selalu  memerlukan tanah.  Konsep  tanah  di  Indonesia mengacu pada Pasal 33 ayat 3 undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 (UUD  NRI  1945).  Selanjutnya  Pasal  33 ayat  (3)  UUD  NRI  1945  dijabarkan  dalam Pasal  2  ayat  (2)  undang-undang  No  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok  Agraria  atau  yang  lebih  dikenal dengan undang-undang  pkok Agraria (UUPA). Dari  kedua  Pasal  tersebut memberikanmakna penguasaan Negara atas tanah. Menurut Salle, dkk (2010:73) dalam (Tenong et al, 2021) bahwa hak menguasai dari Negara mengandung maksud:
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persedian,dan pemeliharaan bumi, air danruang angkasa;
2. Menentukan  dan  mengatur  berbagai hubungan  hukum  antara  subjek  hukum dengan bumi, air, dan ruangangkasa;
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan hukum  antar  subjek  hukum  dan perbuatan-perbuatan hukum yang
berkaitan  dengan  bumi,air,  dan  ruang angkasa. Menurut Bakri (Djanggih & Salle,2017:168) menyebutkan bahwa berdasarkan  sifat  dan  dasarnya,  hak menguasai dari Negara melahirkan kewenangan  Negara  yang  laksanakan  oleh pemerintah  pusat.  Adapun  pemerintah daerah  memperoleh  kewenangan  jika terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan  pemerintahan  diNegara
Kesatuan Republik Indonesia yang menganut  asas  desentralisasi.  Menurut
Munir  (2014:114)  dalam  (Tenong  et  al,
2021)  bahwa  “desentralisasi  bukan  berarti akan meninggalkan asas sentralisasi. Sehingga  menurutnya  bahwa  desentralisasi tanpa  adanya  sentralisasi  maka  akan melahirkan  disintegrasi.”Oleh  karena  itu penyelenggaraan  pemerintahan  otonomi daerah mengandung maksud bahwa kebebasan pemerintah daerah dalam
mengelolasistem pemerintahannya membutuhkan  pembinaan  dan  pengawasan dari  pemerintah  pusat  dalam  bingkai Negara kesatuan  Republik  Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut,  konkuren  dan  umum.  Urusan pemerintahan absolut merupakan kewenangan  mutlak  pemerintah  pusat, sedangkan  urusan  pemerintahan  konkuren merupakan  urusan  pemerintahan  yang dibagi anatara pemerintah pusat dan daerah.
Adapun urusan pemerintahan umum adalah  urusan  pemerintahan  yan  gmenjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.Berdasarkan  ketentuan  Pasal 11  undang-undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  No.23 Tahun  2014)  dalam  (Tenong  et  al,  2021) bahwa urusan konkuren menjadi kewenangan  daerah  terdiri  ata  surusan pemerintahan wajib dan pilihan. Sedangkan urusan  pemerintahan  wajib  terdiri  atas urusan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun bidang pertanahan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2)UU No.  23  tahun  2014  merupakan  urusan pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan dengan  pelayanan  dasar.  Dari  berbagai ketentuan  tersebut  menjelaskan  bahwa bidang  pertanahan  merupakan  urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah  pusat  dan  pemerintahdaerah. Selanjutnya  dalam  hal  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  pada  Pasal  4 undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum (UU  No.  2Tahun  2012)    dalam  (Tenong  et al,  2021)  menyebutkan  bahwa  Pemerintah dan/atau  Pemerintah  Daerah  memberikan jaminan  ketersedian  tanah  dan  pendanaan untuk  kepentingan  umum.  Sedangkan  pada Pasal  6  UU  No.2  Tahun  2012  disebutkan bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan umum  diselenggarakan  oleh  pemerintah. Dalam  rangka  penyelenggaraanpenga  daan tanah bagi pembangunan untuk
Kepentingan umum dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah.
Berdasarkan  Pasal  8  Ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP No.1 Tahun 2021) bahwa  “Dokumen  perencanaan  Pengadaan Tanah  oleh  Instansi  yang  Memerlukan Tanah diajukan kepada
gubernur/bupati/wali kota.” Hal ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah dalam hal ini gubernur/bupati atau walikota menerima dokumen perencanaan pengadaan  tanah  yangdibuat  oleh  instansi yang  memerlukan  tanah.  Sedangkan  pada saat  persiapan  pengadaan  tanah  gubernur membentuk tim persiapan setelah menerima dokumen perenecanaan pengadaan  tanah  (Pasal  9  PP  No.1  Tahun 2021)  dalam  (Tenong  et  al,  2021). Selanjutnya  dalam  hal  pengadaan  tanah dengan  skala  kecil  yaitu  tidak  lebih  dari  5 (lima)  hektar,  berdasarkan  Pasal  500  ayat (1)  PP  No.1  Tahun  2021  “Gubernur  dapat mendelegasikan  kewenangan  pelaksanaan persiapan  pembangunan    pengadaan  Tanah bagi  untuk  Kepentingan  Umum  kepada bupati/wali  kota  berdasarkan  pertimbangan efisiensi,  efektivitas,  kondisi  geografis, sumber  daya  manusia,dan  pertimbangan lainnya,  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen perencanaan Pengadaan Tanah.”
Adapun  pelaksanaan  pengadaan tanah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  51ayat (1)  dan  (2)    PP  No.1  Tahun  2021  bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan  oleh  Menteri,  melalui kepala Kantor Wilayah selakuketua pelaksana  Pengadaan  Tanah.  Sedangkan Menteri  yang  dimaksud  adalah  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  agraria/pertanahan dan  tata  ruang.  Hal  ini  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Muwahid,  (2018:326) bahwa  “kewenangan  Pemerintah  untuk melaksanakan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  mendasari  asas  yang diatur  pada  Pasal  6  UUPA  bahwa  semua
hak atas tanah berfungsi sosial.”Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun
2021 bahwa pemerintah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  melalui  pelaksanaan pengadaan  tanah  oleh  Menteri  di  bidang agrarial/pertanahan dan tata ruang. Selanjutnya  Pemerintahdaerah  dalam  hal ini gubernur/bupati/walikota menyelenggarakan  pengadaan  tanah  pada tahapan perencanaan yaitu menerima dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah dari  instansi  yang  memerlukan  tanah  dan tahap  persiapan  yaitu  membentuk  tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentigan  umum (Tenong et al, 2021).
Undang-Undang Pokok Agraria telah diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hierarki  hak-hak  penguasaan  atas  tanah yang  telah  disesuaikan  dengan  konsepsi Hukum  Tanah  Nasional  adalah  sebagai berikut:
a. Hak Bangsa
Hak  bangsa  adalah  merupakan  hak penguasaan  yang  tertinggi  yang  meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan  tanah  bersama  dari  seluruh rakyat  Indonesia,  yang  bersifat  abadi  dan menjadi  induk  bagi  hak-hak  penguasaan yang  lain  atas  tanah.  Hak  bangsa  selain beraspek  perdata  juga  beraspek  publik, pengaturan hak bangsa ini dapat ditemukan dalam  Pasal  1  Ayat  1-3  UUPA.  Hak Bangsa  Indonesia  atas  tanah  merupakan hak  penguasaan  atas  tanah  yang  paling tinggi,  bila  dilihat  Pasal  1  ayat  (1)  UUPA dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia  adalah  Kesatuan  tanah  air  dari seluruh  rakyat  Indonesia  yang  bersatu sebagai bangsa
Indonesia,
yang penjelasannya  terdapat  dalam  Penjelasan Umum  Nomor:  II/1  bahwa  ada  hubungan hukum  antara  bangsa  Indonesia  dengan tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  yang disebut Hak Bangsa Indonesia, maka dapat disimpulkan  bahwa  tanah  di  seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari
Bangsa  Indonesia  dan  bersifat  abadi (Sukarman & Prasetiya, 2021).
b. Hak Menguasai Negara Hak  menguasai  negara  atas  tanah semata-mata  beraspek  publik,  oleh  karena itu  di  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajiban  mengelola  tanah  tidak  mungkin dilaksanakan  sendiri  oleh  seluruh  bangsa Indonesia.  Maka  penyelenggaranya  pada tingkat  tertinggi  dikuasakan  kepada  negara sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat  Indonesia  (Pasal  2  Ayat  1  UUPA). Kemudian  mengenai  wewenang  negara  di dalam mengatur hak atas tanah telah dimuat di  dalam  pasal  2  Ayat  2  UUPA,  yaitu: Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa; Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,  air  dan  ruang  angkasa.  Dari ketentuan  di  atas,  dalam  kaitannya  dengan tanah, maka yang termasuk dalam wewenangnya sebagaimana dijelaskan oleh
Urip Santoso (2013: 79-80) dalam (Sukarman  &  Prasetiya,  2021)  adalah sebagai berikut:
1) Membuat suatu rencana umum mengenai  persediaan,  dan  penggunaan tanah  untuk  berbagai  keperluan  (Pasal 14  UUPA  jo.  UU  Nomor  26  Tahun 2007  Tentang  Penataan  Ruang  yang sebelumnya  mencabut  UU  Nomor  24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang)
2) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah  untuk  melakukan  pemeliharaan tanah, termasuk melakukan penambahan  kesuburan  dan  mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA).
3) Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk mengerjakan dan mengusahakan  tanahanya  sendiri  seara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasaan (Pasal 10 UUPA).
4) Menentukan  hak-hak  atas  tanah  yang bisa  diberikan  kepada  warga  Negara
Indonesia  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama  dengan  orang  lain,  atau kepada badan hukum.
5) Menetapkan  dan  mengatur  mengenai perbatasan  jumlah  bidang  dan  luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh  seseorang  atau  badan  hukum (Pasal 7 jo Pasal 17 UUPA).
6) Mengatur pelaksanaan pendaftara tanah di  seluruh  wilayah  Republik  Indonseia (Pasal 19 UUPA jo. PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
7) Mengatur  pelaksanaan  peralihan  hak atas tanah.
8) Mengatur penyelesaian sengketa- sengketa  pertanahan  baik  yang  bersifat perdata  maupun  tata  usaha  negara melalui peradilan formal maupun nonformal.
9) Sedangkan  tujuan  dari  hak  menguasai negara atas tanah adalah untuk mencapai
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagian, kesejahtaraan,
dan kemerdekaan,  dalam  masyarakat  dan Negara hukum
Indonesia yang merdeka,  berdaulat,  adil  dan  makmur
(Pasal 2 Ayat 3 UUPA).
c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Hak  ulayat  selain  beraspek  perdata  juga beraspek  publik.  Hak  ulayat  masyarakat hukum  adat  diatur  dalam  Pasal  3  UUPA yaitu  :  Dengan  mengingat  ketentuan- ketentuan  dalam  Pasal  1  dan  Pasal  2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum adat,  sepanjang  menurut  kenyataannya masih  ada,  harus  sedemikikian  rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional  dan  negara  yang  berdasarkan  atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan  dengan  undang-undang  dan peraturan-peraturan  lain  yang  lebih  tinggi. Hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat dinyatakan  masih  ada  apabila  memenuhi  3 unsur  yaitu:  Masih adanya suatu kelompok orang  sebagai  warga  suatu  persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat  hukum  adat;  Masih  adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat
hukum  adat  tersebut,  yang  disandari sebagai  tanah  kepunyaan  bersama  para warganya;  Masih  adanya  penguasa  adat yang  pada  kenyataannya  dan  diakui  oleh para  warga  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan,  melakukan  kegiatan  sehari- hari  sebagai  pelaksana  hak  ulayat.  Adapun macam-macam hak atas tanah sebagaimana dimaksud  oleh  Pasal  4  Ayat  1  UUPA tersebut  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  Pasal 16  dan  53  UUPA,  yang  kemudian  dapat dibagi  menjadi  tiga  kelompok  yaitu (Sukarman & Prasetiya, 2021):
1) Hak  atas  tanah  yang  bersifat  tetap artinya hak-hak atas tanah tersebut akan tetap  ada  selama  UUPA  masih  berlaku dan  belum  dicabut  dengan  undang- undang  yang  baru.  Macam-macam  hak atas  tanah  tersebut  adalah:  Hak  Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.
2) Hak  atas  tanah  yang  akan  ditetapkan dengan undang-undang. Sampai saat ini hak  atas  tanah  ini  belum  ada.  Akan tetapi  hak  atas  tanah  semacam  ini  akan lahir  kemudian  yang  akan  ditetapkan undang-undang.
3) Hak atas tanah yang bersifat sementara.

## 5. SIMPULAN
Ketentuan  Bank  Tanah  di  dalam UU  Cipta  Kerja  tetap  diberlakukan  maka akan  ada  Overlaping  atau  tumpang  tindih kewenangan.  Kewenangan  Bank  Tanah akan mengeleminasi kewenangan Menteri / kepala  kantor  wilayah  /  kepala  kantor pertanahan. Struktur organisasi Bank Tanah terdiri  dari  3  organ  yaitu  Komite,  Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum melalui  pelaksanaan  pengadaan  tanah  oleh Menteri  di  bidang  agraria/pertanahan  dan tata  ruang.  Selanjutnya  Pemerintah  daerah dalam  hal  ini  gubernur/bupati/walikota menyelenggarakan  pengadaan  tanah  pada tahapan perencanaan yaitu menerima dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah dari  instansi  yang  memerlukan  tanah  dan
tahap  persiapan  yaitu  membentuk  tim persiapan pengadaan
tanah bagi pembangunan  untuk  kepentigan  umum. Sedangkan tahapan penyelenggaran pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
dilaksanakan  melalui  tahapan  kegiatan perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan,  dan penyerahan hasil pengadaan tanah.Undang- Undang  Pokok  Agraria  telah  diatur  dan ditetapkan  tata  jenjang  atau  hierarki  hak- hak  penguasaan  atas  tanah  yang  telah disesuaikan dengan konsepsi Hukum Tanah Nasional  adalah  sebagai  berikut:  hak bangsa,  hak  menguasai  negara,  dan  hak ulayat masyarakat hukum adat

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arnowo,  H.  (2021).  Land  Bank  Asset
Management  To  Create  A  Fair Economy. Jurnal Pertanahan Vol. 11, No. 1, 89– 102 .
Arrizal N.Zakka. (2020). La Validité De La
Procuration  De  Vendre  Basé  Sur La  Décision  De  Justice. Jurnal Legal Standing Vol. 4, No. 1 . Arrizal, N.Z. Wulandari, S. (2020). Critical Assessment  Of  The  Existence  Of Land Banks In Law Number 11 Of 2020  Concerning  Job  Creation. Keadilan  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 18, No. 2 . Djanggih,  H.  Salle.(2017).  AspekHukum
Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunanuntuk  Kepentingan Umum. Pandecta  Volume  12, Nomor 2 .
Marzuki,  P.M.  (2017). Penelitian  Hukum . Jakarta: Penerbit Prenada Media.
Maufiroh,
P. Rachman, B.R. Purnaningrum,  E.  (2021).  Kajian Hukum  Terhadap  Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun  2021. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol. 9, No. 4,
E.ISSN.2614-6061,  P.ISSN.2527-
4295 .
Mogi,  E.G.  Sondakh,  J.  Sondakh,  D.K.G.
(2021).  Kajian  Hukum  Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Penetapan  Bentuk  Ganti  Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Lex Administratum, Vol. IX, No. 8 . Muwahid.  (2018).  KewenanganPemerintah dalam PengadaanTanah untuk Kepentingan Umum, Al- Daulah. JurnalHukum Dan Perundangan  Islam  Volume  8, Nomor 2 . Sari, W.W. Setyadji, S. (2022). Kedudukan Hukum Bank Tanah Dalam Perspektif  Undang  –  Undang Pokok  Agraria. Jurnal  Fakultas Hukum  Universitas  17  Agustus 1945 Surabaya .
Sonata,  D.L.  (2014).  Metode  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris: Karakteristik  Khas  Dari  Metode Meneliti  Hukum. Fiat  Justisia
Jurnal, 8 (1), 15-35.
Sukarman,  H.  Prasetiya,  W.S.  (2021).
Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law. Jurnal
Ilmiah  Galuh  Justisi  Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume
9, Nomor 1 .
Sumardjono,  M.S.W.  (2020). Agenda  yang
Belum Selesai:Refleksi atas
Berbagai  Kebijakan  Pertanahan . Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada. Tenong,  S. Maroa,  M.D. Setiawan, R.(2021). Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  Berdasarkan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2021. Jurnal  Yustisiabel Volume 5 Nomor 2 .