## TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MAHASISWA MAGANG UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
Risna Pranedya risnapranedya.bpjamsostek @gmail.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Marwati Riza marwatinanang@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Hasbir Paseranggi hasbirpaserangi@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi hak  jaminan  sosial  terhadap  mahasiswa  magang  di  Universitas  Hasanuddin Makassar.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Normatif-Empiris, menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  sosiologi  hukum. Jenis  serta  sumber  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Data  primer dan Data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, keseluruhan  dari  data  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  1.  Perlindungan  hukum  terhadap mahasiswa  magang  di  Indonesia  yaitu,  perlindungan  hukum  preventif  telah dibuktikan  dengan  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  pembuatan  aturan terkait  jaminan  sosial  dalam  UU  No.  40  Tahun  2004  dan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Sedangkan perlindungan hukum represif dibuktikan dengan penegakan sanksi administrasi bagi perusahaan yang  tidak  mendaftarkan  kepesertaan  BPJS  ketenagakerjaan  pekerja  diatur berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2013.  2. Implementasi  hak  jaminan  sosial  terhadap  mahasiswa  magang  Universitas Hasanuddin Makassar telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mendaftarkan  seluruh  mahasiswa  magang  Universitas  Hasanuddin  di  BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian.

## Gorontalo Law Review
Volume : 7 No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
Kata Kunci : Jaminan Sosial; Ketenagakerjaan; Mahasiswa Magang.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  explain  the  legal  protection  of  intern  students  in Indonesia. To find out and explain the implementation of social security rights for intern students at Hasanuddin University Makassar. This study uses a normative-empirical research type, using a statutory approach and a sociology of law approach. The types and  sources  of  law  used  in  this  research  are  primary  data  and  secondary  data. Methods of data collection through interviews and documentation, all of the data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive form. The results of the study show 1. Legal protection for apprentice students in Indonesia, namely, preventive legal protection has been proven by the government's responsibility for making rules related to social security in Law no. 40 of 2004 and Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020. Meanwhile, repressive legal protection is evidenced by the enforcement of administrative sanctions for companies that do not register BPJS Employment membership is regulated based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 86 of 2013., 2. Implementation of social security rights for apprentice students Hasanuddin University, Makassar, has been carried out in  accordance  with  statutory  regulations  by  registering  all  Hasanuddin  University apprentice  students  at  BPJS  Ketenagakerjaan  by  providing  protection  for  work accident guarantees and death guarantees.
Keywords: Social Security; Employment; Internship Student .

## 1. PENDAHULUAN
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional (untuk selanjutnya disingkat SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  oleh  beberapa  badan  penyelenggara jaminan  sosial,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  terpenuhinya kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta  dan/atau  anggota keluarganya (Tawaulu, 2022).
SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesiadan  berdasarkan  pada  prinsip: kegotong-royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Dengan demikian, SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dan  merupakan  kewenangan  pemerintah  atau kekuasaan  pemerintah.  Dalam  literatur  hukum  administrasi  dijelaskan,  bahwa istilah  wewenang  seringkali  disepadankan  dengan  istilah  kekuasaan.  Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang (Rani, 2022).
Penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  merupakan  salah  satu  tanggung jawab  dan  kewajiban  negara  untuk  memberikan  perlindungan  sosial  ekonomi kepada  masyarakat.  Melalui  program  ini,  setiap  penduduk  diharapkan  dapat memenuhi  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  apabila  terjadi  hal-hal  yang  dapat mengakibatkan  hilang  atau  berkurangnya  pendapatan,  karena  menderita  sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun (Arindrajaya et al ., 2021).
Salah satu jenis program jaminan sosial adalah BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem UU SJSN sendiri,  di dalamnya mengatur terkait JKK mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 34. JKK diselenggarakan dengan tujuan menjamin  agar  peserta  memperoleh  manfaat  pelayanan  kesehatan  dan  santunan
uang  tunai  apabila  seorang  pekerja  mengalami  kecelakaan  kerja  atau  menderita penyakit akibat kerja. Peserta JKK adalah seseorang yang telah membayar iuran.
Selanjutnya  untuk  elaksanakan  ketentuan  JKK-JKM  di  dalam  UU  SJSN tersebut, pemerintah menetapkan PP No.44 Tahun 2015 yang diperbarui melalui PP No.82  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja dan Jaminan Kematian. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2019, yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (A. Hasan, 2022).
Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2019 membagi 2 (dua) kepesertaan progam  JKK-JKM,  yaitu  peserta  penerima  upah  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja selain  penyelenggara  negara  dan  peserta  bukan  penerima  upah.    Di  sini,  penulis perlu  menekankan  bahwa  penelitian  ini  hanya  difokuskan  pada  pelaksanaan program  JKK-JKM  bagi  peserta  bukan  penerima  upah  yaitu  mahasiswa  magang Universitas Hasanuddin. Hal ini mengingat, sebagian besar tenaga magang adalah mereka para golongan mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja lapangan. Dengan kata  lain,  peserta  bukan  penerima  upah  adalah  mahasiswa  magang  universitas hasanuddin.
Dalam rangka implementasi program JKK-JKM bagi peserta bukan penerima upah ini yaitu Mahasiswa magang, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebagai  kementrian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang ketenagakerjaan  telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan  Penerima  Upah  untuk  selanjutnya  disingkat  Permenaker  Nomor  1  Tahun 2016. Menurut Pasal 1 angka 5 Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, yang dimaksud  dengan  peserta  bukan  penerima  upah  adalah  orang  perorangan  yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  sesuai  penahapan  kepesertaan  (A.  Wijaya, 2022).
Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2019 tersebut, bunyinya sama persis dengan ketentuan Pasal 4 Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, yang  menyebutkan  bahwa  pekerja  magang,  siswa  kerja  praktek,  tenaga  honorer, atau  narapidana  dalam  proses  asimilasi  yang  dipekerjakan  pada  pemberi  kerja selain penyelenggara negara, apabila mengalami kecelakaan kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat JKK. Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang  mempekerjakan  pekerja  magang,  siswa  kerja  praktek,  tenaga  honorer,  atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud dalam program JKK maka bila terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja wajib memberikan manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (I Wayan Gde Wiryawan, 2021).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  28  Peraturan  Pemerintah RI Nomor  44  Tahun 2015  dan  Pasal  4  Permenaker  Nomor  1  Tahun  2016  tersebut,  diketahui  bahwa mahasiswa  kerja  praktek/magang  termasuk  dalam  kategori  peserta  bukan penerima upah. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan  siswa  kerja  praktek/magang  wajib  mendaftarkan  siswa  kerja praktek/magang  ke  dalam  program  JKK  melalui  kantor  cabang  BPJS Ketenagakerjaan.  Kemudian  menurut  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  Permenaker
Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib membayar iuran program JKK bagi siswa kerja praktek/magang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Febiana, 2022).
Berdasarkan uraian penjelasan pasal-pasal dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2016  tersebut  di  atas,  diketahui  bahwa  pemberi  kerja  yang  mempekerjakan mahasiswa  kerja  praktek/magang  mempunyai  kewajiban  mendaftarkan  dan membayarkan iuaran JKK bagi mahasiswa kerja praktek/magang ke dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara  tidak  mengikutsertakan  siswa  kerja  praktek/magang  dalam  program  JKK maka bila terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja wajib memberikan manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Permenaker  Nomor  1  Tahun  2016  ini  sudah  sangat  jelas  mengatur mengenai  hak  bagi  mahasiswa  kerja  praktek/magang  jika  mengalami  kecelakaan kerja, dimana mereka berhak mendapatkan layanan dan perlakuan yang sama dari BPJS  Ketenagakerjaan  seperti  pekerja/karyawan  sepenuhnya.  Bagaimana perusahaan  penyedia  tempat  magang  atau  lembaga  pendidikan/pelatihan  kerja yang  mengirim  siswa/mahasiswanya  menyikapi  konsekuensi  dari  Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 ini menarik untuk dikaji (Izzati, 2021).
Prinsipnya harus ada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sama terhadap mahasiswa kerja praktek/magang. Hal ini mengingat, meskipun berstatus magang, setiap mahasiswa yang menjalani praktek magang di dunia kerja selama 6 bulan masa studi, juga memiliki peluang terjadinya kecelakaan kerja atau musibah selama  magang.  Oleh  sebab  itu,  pemberian  perlindungan  hukum  jaminan  sosial ketenagakerjaan  wajib  bagi  seluruh  pekerja  termasuk  para  mahasiswa  magang. Tujuannya  untuk  menjamin  hak-hak  peserta  magang  apabila  terjadi  kecelekaan kerja pada dirinya. Sementara bagi Pemerintah tujuannya untuk menjamin seluruh rakyat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  yang  layak  (M.  Hasan, 2019).
Namun  dari  dalam  prakteknya  pengelolaan  mahasiswa  untuk  mengikuti proses  magang  ini  hanya  difokuskan  pada  hal  yang  berkaitan  dengan  hal  yang sifatnya  akademis,  misalnya  persiapan  untuk  pengenalan  dunia  kerja  yang dilakukan  sebelum  mengikuti  proses  magang,  yang  biasa  dikenal  dengan  proses pembekalan.  Ada  hal  lain  yang  tak  kalah  pentingnya  namun  tidak  terlalu diperhatikan,  yaitu  jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena pemahaman mengenai jaminan sosial tenaga kerja selama ini hanya berlaku dalam dunia pekerjaan (R. C. V. Wijaya, 2023).
Bila melihat dari pentingnya jaminan sosial tenaga kerja, dalam proses magang profesi perguruan tinggi dirasa perlu memerhatikan hal ini, karena dalam pekerjaan apapun  akan  ada  resiko  kecelakaan  kerja,  Pengertian  kecelakan  kerja  itu  sendiri dalam  Undang  -  Undang  No.  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  adalah  kecelakaan  yang  terjadi  dalam  hubungan  kerja,  termasuk kecelakaan  yang  terjadi  dalam  perjalanan  dari  rumah  menuju  tempat  kerja  atau sebaliknya, dan penyakit  yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan sosial adalah  suatu  kebijakan  publik  dengan  demikian  harus  jelas  tujuan  yang  ingin dicapai,  sebagai  akibat  kelemahan  pemerintah  dalam  pengimplementasikan undang-undang, bahkan cendrung terjadi penyimpangan, termasuk permasalahan koordinasi dan kenerja antar lembaga yang belum optimal.
Masalah yang sering timbul dalam proses peningkatan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja adalah finansial, jika usaha peningkatan perlindungan jaminan sosial  tenaga  kerja  berimplikasi  pada  peningkatan  biaya  produksi  maka  majikan hanya  berkenan  menerima  tanggung  jawab  atas  kecelakaan  kerja  dengan  segala akibat  terbatas,  yaitu  hanya  dalam  kecelakaan  yang  terjadi  semata – mata  karena kesalahan  dan  kelalaian  dari  pihak  majikan  sendiri.  Sama  halnya  dengan
permasalahan  yang  akan  dihadapi  oleh  universitas  dalam  mengimplementasian jaminan sosial tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan bagi mahasiswa magang perguruan tinggi (Soplantila, 2019).
Universitas  hasanuddin  selaku  salah  satu  universitas  yang setiap  tahunnya mengirim  ratusan  hingga  ribuan  mahasiswa  untuk  melakukan  kegiatan  magang perlu memperhatikan jaminan sosial terhadap mahasiswa yang mengikuti program tersebut, dalam pembekalan mahasiswa magang tahun 2020 yang dibawahkan oleh Prof  Arsunan  Arsin,  beliau  menyampaiakan  bahwa  dengan  program  magang  ini mahasiswa  akan  lebih  berkompeten  dalam  dunia  kerja  setelah  lulus  dari universitas,  Kepala  Subdirektorat  Penyiapan  Karir  Dr.  A  Amidah  Amrawaty menambahkan, selain mendapatkan uang saku setiap bulan, benefit dari program ini adalah mahasiswa bisa memperoleh sertifikat kompetensi dan industri dengan syarat mengikuti  uji kompetensi dan evaluasi di akhir masa pemagangan.  Dalam pernyataan tersebut tidak ada satupun yang membahas terkait jaminan sosial bagi mahasiswa universitas hasanuddin yang melakukan kegiatan magang padahal hal tersebut  dinilai  penting  dalam  menjamin  kesehatan  serta  keselamatan  kerja mahasiswa selama proses magang (Siwi & Supriyono, 2023).
Adapun  perusahaan  besar  tempat  mahasiswa  magang  selama  ini  telah mengklaim  bahwa lembaganya  telah  mendaftarkan  dan  membayarkan iuran  bagi mahasiswa  kerja  praktek/magang  ke  dalam  program  jaminan  kecelakaan  kerja. Pertanyaan yang relevan diajukan disini adalah apakah dalam mendaftarkan dan membayarkan  iuran  jaminan  kecelakaan  kerja  bagi  mahasiswa  kerja praktek/magang selama ini, Perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini  adalah  apakah  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  jaminan  sosisal  dan jaminan  kecelakaan  kerja  bagi  mahasiswa  kerja  praktek/magang  di  perusahaan sudah  mampu  memberikan  perlindungan  yang  adil  dan  memadai  kepada  para peserta  sesuai  dengan  manfaat  program  yang  menjadi  hak  peserta  (Widyawati, 2022).
Penelitian  ini  lebih  fokus  dalam  mengkaji  perlindungan  hukum  terhadap mahasiswa  magang  di  Indonesia,  selain  itu  penelitian  ini  juga  mengkaji implementasi  hak  jaminan  sosial  terhadap  mahasiswa  magang  Universitas Hasanuddin  Makassar  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  01 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan Kerja,  Jaminan  Kematian,  dan  Jaminan  Hari  Tua  bagi  Peserta  Bukan  Penerima Upah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  perlindungan hukum  terhadap  mahasiswa  magang  di  Indonesia  dan  untuk  mengetahui  dan menjelaskan  implementasi  hak  jaminan  sosial  terhadap  mahasiswa  magang Universitas  Hasanuddin  Makassar  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Nomor  01  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data sekunder (Novitasari  &  Aminah,  2023).  Metode  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan dokumentasi, keseluruhan dari data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif (Milenia et al., 2022).
3. PEMBAHASAN
a. Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang Di Indonesia penulis  perlu  menekankan  bahwa  penelitian  ini  hanya  difokuskan  pada pelaksanaan  program  JKK-JKM  bagi  peserta  bukan  penerima  upah  yaitu
mahasiswa  magang  Universitas  Hasanuddin.  Hal  ini  mengingat,  sebagian  besar tenaga magang adalah mereka para golongan mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja lapangan. Dengan kata lain, peserta bukan penerima upah adalah mahasiswa magang universitas hasanuddin.

## a) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  preventif  merupakan  perlindungan  hukum  yang didapatkan  oleh  subjek  hukum  untuk  memberikan  pendapat  atau  mengajukan keberatan mengenai kebijakan yang belum disahkan. Menurut  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bahwasanya Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
Kepesertaan  pekerja  bukan  penerima  upah  atau  mahasiswa  magang  dalam sistem jaminan sosial adalah bersifat wajib. Pasal 13 ayat (1) UU SJSN menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti (Indarwati, 2022).
Hal  ini  seyogyanya  telah  diatur  lewat  UU  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan)  di  mana  jaminan  sosial  ketenagakerjaan menjadi  salah  satu  hal  yang  wajib  diberikan  perusahaan  di  samping  uang transport/uang saku dan sertifikat di akhir masa pemagangan.
Perlindungan  terhadap  hak  mahasiswa  magang  di  Indonesia  bersumber  pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  (UUD  1945).  Ketentuan  tersebut,  menunjukkan  bahwa  di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945.
Penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  merupakan  tanggung  jawab  negara yang  harus  didapatkan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagaimana  telah diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28 Ayat 3 dan Pasal 34  ayat  3.  untuk  merealisasikan  penyelenggaraan  jaminan  sosial,  maka  negara membuat  pengaturan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Didalam  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional,  program  jaminan  sosial  dibagi  menjadi  dua  yaitu  BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Lalu pada BPJS ketenagakerjaan memiliki 2 kepesertaan  terhadap  tenaga  kerja  yaitu  tenaga  kerja  penerima  upah  dan  tenaga kerja bukan penerima upah. Mahasiswa magang merupakan salah satu tenaga kerja yang masuk dalam kategori bukan penerima upah (Bilecen, 2020).
Pemerintah  juga  memberikan  pengaturan  mengenai  pelaksanaan  program magang  di  dalam  negeri  yang  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri selanjutnya disingkat Permen. Dalam Peraturan Menteri ini program magang diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang di laksanakan di lebaga  pelatihan  yang  bekerja  langsung  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan instruktur atau pekerja yang memiliki pengalaman, untuk menguasai keterampilan tertentu.  Pada  pelaksanaannya,  program  magang  harus  diselenggarakan  oleh perusahaan yang memiliki;
a. Susunan kepengurusan unit pelatihan;
b. Tenaga  pelatihan  dan  pembimbing  program  magang  yang  berasal  dari karyawan yang kompeten;
c. Memiliki  sarana  dan  prasarana  seperti  ruang  teori  dan  praktik  simulasi, ruang praktik kerja, kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja dan buku kegiatan untuk peserta magang; dan
d. Memilki pembimbing atau instruktur program magang.
Dalam Peraturan Menteri ini juga di tegaskan bahwa perusahaan hanya dapat menerima peserta magang maksimal 20% dari jumlah karyawan. Pembimbing atau instruktur yang disebutkan diatas harus memenuhi syarat sebagai berikut;
a. Merupakan  pekerja  dari  perusahaan  yang  menyelenggarakan  program magang tersbeut minimal telah bekerja selama 6 bulan;
b. Sehat secara jasmani dan rohani;
c. Memiliki  kompetensi  teknis  dalam  jabatan  yang  berhubungan  dengan program magang;
d. Memilki kompetensi metodologi pelatihan kerja;
e. Telah  ditunjuk  sebagai  pembimbing  program  magang  oleh  manajer personalia atau diatasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
f. Memahami peraturan mengenai program magang.
Pihak  perusahaan  juga  dilarang  mengikutsertakan  peserta  program  magang yang sudah mengikuti program magang pada program, jabatan dan atau kualifikasi yang sama. Program magang dalam negeri hanya dapat diikuti oleh peserta magang yang sudah mencapai usia 17 tahun, sehat secara jasmani dan rohani, sudah lulus seleksi, dan melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali. Seperti yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri juga menegaskan program magang  didasarkan  pada  Perjanjian  Pemagangan  secara  tertulis  antara  peserta magang dengan perusahaan (Miranda-Ackerman et al., 2019).
Pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Dalam  Negeri menjelaskan bahwa dalam perjanjian magang harus memuat;
a. Hak dan Kewajiban dari peserta magang;
b. Hak dan Kewajiban dari perusahaan;
c. Program magang;
d. Jangka waktu program magang; dan
e. Besaran uang saku.
Perjanjian magang ini harus dikertahui dan di sahkan oleh  Dinas Kabupaten atau Kota Setempat. Proses ini harus selesai dengan jangka waktu paling lama  3 hari  kerja,  jika  dalam  jangka  waktu  3  hari  kerja  masihn  belumdi  sahkan  maka perjanjian magang ini dapat  di laksanakan. Dalam Pasal 13 di jelaskan Hak dari peserta magang yakni peserta magang memiliki hak untuk;
a. Peserta magang memiliki hak untuk menerima bimbingan dari pembimbing atau instruktur program magang;
b. Peserta  magang  memiliki  hak  untuk  menerima  pemenuhan  hak  sesuai dengan perjanjian magang;
c. Peserta magang memiliki hak untuk memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti program magang;
d. Peserta magang memiliki hak untuk menerima uang saku;
e. Peserta magang memiliki hak untuk menerima program jaminan sosial; dan
f. Peserta magang memiliki hak untuk menerima sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti program magang.
Selain  menjelaskan  mengenai  hak  dari  peserta  magang,  dalam  Pasal  14 Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri juga menjelaskan mengenai kewajiban yang harus diberikan oleh peserta magang yakni; a. Peserta magang wajib menaati  perjanjian  magang;  b.  Peserta  magang  wajib  melaksanakan  program magang hingga akhir; c. Peserta magang wajib menaati tata tertib dari perusahaan yang bersangkutan; dan d. Peserta magang wajib menjaga nama  baik perusahaan yang bersangkutan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2020 Tentang  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Dalam  Negeri  juga  sudah  sepatutnya untuk mengatur mengenai Hak dan Kewajiban dari pihak penyelenggara program magang.  Penyelenggaraan  program  magang  juga  tidak  di  perbolehkan  untuk dilaksanakan  pada  hari  libur  resmi  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah. Penyelenggaran magang juga tidak boleh di pungun biaya apapun kepada peserta magang, untuk peserta magang yang menyandang disabilitas harus dilaksanakan dengan memperhatihan kebutuhan khusus dari peserta magang tersebut.
Pada  2015  setiap  perusahaan  diwajibkan  untuk  mendaftarkan  pekerjanya termasuk mahasiswa magang dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, jika ada perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan  pekerjanya  dalam  kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  maka  perusahaan  tersebut  terancam  sanksi  karna  berdasarkan Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Dalam  Negeri  yang menjelaskan bahwa tenaga magang memiliki hak atas kesehatan dan keselamatan kerja selama mengikuti kegiatan pemagangan.
Salah satu program cukup menarik yaitu program bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang mulai beroperasional pada 2015. Program ini diperuntukkan bagi Pekerja  yang  bekerja  disektor  informal.  Program  BPU  memberikan  perlindungan yang sama  dengan  yang  didapat  pekerja  yang  bekerja  pada sektor  formal  kecuali Jaminan Pensiun (Shade & Jacobson, 2015).
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016, Peserta bukan penerima upah hanya dapat mengikuti 3 (tiga) jenis program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun peserta bukan penerima upah dapat memilih program  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kebutuhan  peserta,  yang  mana  dalam program jaminan sosial untuk bukan penerima upah yang wajib dan paling penting pada  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian.  Sedangkan  untuk Jaminan  Hari  Tua  bersifat  sukarela.  Hal  ini  dikarenakan  program  Jaminan Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  merupakan  Jaminan  yang  paling mendasar yang sangat dibutuhkan setiap orang yang melakukan pekerjaan.
Sasaran dari program jaminan sosial ketenagakerjaan ini lebih ditujukan pada pekerja  bukan  penerima  upah  pada  tingkat  ekonomi  menengah  kebawah  atau mahasiswa magang. Program Jaminan Sosial pada pekerja bukan penerima upah sebenarnya  sudah  ada  sejak  tahun  2006  dengan  berdasarkan  pada  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-24/Men/VI/2006 Tahun 2006 Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di luar Hubungan Kerja.
Peserta  mahasiswa  magang  dapat  melakukan  pendaftaran  program  jaminan sosial  ketenagakerjaan  melalui  pihak  kampus  tempat  mahasiswa  mengikuti kegiatan  tridarma  atau  dapat  juga  melakukan  pendaftaran  secara  sendiri-sendiri melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.  Hal  ini  tentunya  berpengaruh  pada  jumlah  kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  semenjak  mahasiswa  magang  diikut  sertakan  dalam  penerima jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut  Kepala  Kantor  BPJS  Ketenagakerjaan  Bapak  Hendrayanto mengatakan  bahwa  Pemerintah  memberikan  respon  positif  atas  pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja bagi mahasiswa magang di BPJS Ketenagakerjaan, Universitas  Hasanuddin  Makassar  dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK telah menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pengembangan tridarma perguruan tinggi.
Kesepakatan dicapai dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan Unhas Prof. Dr. Muh Nasrum  Massi,  PhD,  dengan  Direktur  Jenderal  dan  Sumber  Daya  Manusia  BPJS
Ketenagakerjaan  Abdur  Rahman  Irsyadi  di  Gedung  Rektorat  Unhas,  Makassar, Sulawesi Selatan.
Kerjasama  tersebut  berfokus  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan  sebagai solusi memberikan jaminan sosial kepada civitas akademika dalam melaksanakan tridarma  perguruan  tinggi.  Dalam  prosesnya,  semua  pihak  yang  terlibat mendapatkan  perlindungan  sosial  ekonomi  secara  penuh  yang  dapat  dinikmati melalui  beberapa  program  yang  tersedia,  pemberian  jaminan  sosial  kepada mahasiswa  magang  akan  menjadi  cara  yang  tepat  untuk  memberikan  motivasi sekaligus bentuk komitmen yang kuat dalam memberikan perhatian dan dukungan terhadap kinerja yang telah diberikan kepada institusi.
Menurut  Prof. Dr. Muh Nasrum Massi, PhD, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan  kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  instansi  sebagai apresiasi atas kinerja mahasiswa yang melakukan kegiatan magang.
Adapun  iuran  bagi  mahasiswa  magang  minimal  adalah  Rp  16.800/bulan untuk  perlindungan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja   (JKK)  dan  Jaminan Kematian  (JKM), dapat sekaligus dibayarkan per tiga (3) bulan, enam (6) bulan atau selama mahasiswa melakukan kegiatan magang dan ditanggung oleh perusahaan tempat  mahasiswa  melakukan  kegiatan  magang  berdasarkan  Pasal  14  dan  15 Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020 Tentang  Penyelenggaraan Pemagangan di  Dalam Negeri yang  menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tenaga magang.

## b) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah  dilakukan  suatu  pelanggaran.  Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin  mengkaji perlindungan  hukum  represif  yang  mengedepankan  sanksi  apabila  terjadi penyimpangan terhadap suatu aturan dan pada tesis ini penulis membahas terkait sanksi administrasi yang diberikan kepada perusahaan.
Sanksi  merupakan  bagian  penutup  yang  penting  di  dalam  hukum.  Hal  ini merupakan  suatu  bentuk  pemaksaan  dari  administrasi  Negara  (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau  larangan-larangan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang dikeluarkan  oleh  administrasi  negara  (pemerintah).  Di  dalam  konteks  sosiologis, sanksi  merupakan  bentuk  upaya  penegakan  hukum  (Zumbach  Harken  &  Price- Williams, 2022).
Pelaksanaan  aturan  tersebut  dapat  selalu  dalam  koridor  hukum  maka  dalam implementasi  peraturan  bidang  perizinan  tersebut  diperlukan  sanksi  demi menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan hukum, dan juga penegakan hukum bidang perizinan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, ataupun sanksi perdata. Dalam konteks pelanggaran  di  bidang  perizinan,  mengingat  pengaturan  perizinan  merupakan tindakan hukum sepihak dari pemerintah dan sebagai wujud perbuatan pemerintah yang  bersegi  satu  dimana  kedekatan  aspek  administratifnya  lebih  besar,  maka untuk  penjatuhan  hukumannya  dipilih  sanksi  administrasi  dalam  hal  terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata di bidang perizinan.
Sanksi administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai hukuman  bagi  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan  mahasiswa  magang  sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS Ketengakerjaan. Berdasarkan implementasinya,  BPJS  Ketenagakerjaan  sudah  berupaya  untuk  menerapkan sanksi yang sesuai kewenangannya, namun masih ada Perusahaan yang berbentuk CV ataupun PT dengan skala kecil yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya pun beragam namun yang paling sering
karena  perusahaan  tersebut  memiliki  kendala  keuangan  yang  menjadi  alasan terkuat sehingga tidak sanggup membayar iuran secara rutin. Sementara  itu ada juga  beberapa  Perusahaan  yang  dengan  sengaja  tidak  mau  ikut  BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan pekerjannya telah memiliki BPJS Kesehatan. perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan  mahasiswa  magang  sebagai  peserta jaminan  sosial  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pendaftaran mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan. Ketentuan perundang-undangan  yang  mewajibkan  perusahaan  untuk  mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial adalah Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2016.  Kemudian  hal  ini  diatur  juga  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Chan & Zhai, 2013).
Ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  3  Tahun  1992  dengan  jelas  menentukan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi  tenaga  kerja  yang  melakukan  pekerjaan  di  dalam  hubungan  kerja  sesuai dengan  ketentuanUndang-undang  ini.  Perusahaan  yang  melanggar  ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 29 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 yang berbunyi:
(1) Barangsiapa  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah).
(2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusah akhir telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  maka  pelanggaran  tersebut  dipidaha  kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Kemudian dalam Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1992 ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat  (2)  terhadap  pengusaha,  tenaga  kerja,  dan  Badan  Penyelenggara  yang  tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksananya  dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut  dengan peraturan  pemerintah.  Adapun  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai dengan Pasal 29, maka jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarakan mahasiswa magang sebagai peserta program jaminan sosial adalah sanksi  pidana  (kurungan  dan  denda),  serta  sanksi  administrasi  (Syamsuddin, Zuhrah, & Haryati, 2020).
Terkhusus,  untuk  sanksi  administrasi  yang  dapat  dikenakan  kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial  juga  diatur  di  dalam  konteks  undang-undang  ini,  perusahaan  dapat diklasifikasikan  sebagai  pemberi  kerja  selain  penyelenggara  negara.  Sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi:
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang
tidak  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  dikenai sanksi administratif.
1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 1) Teguran tertulis;
2) Denda; dan/atau
3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
3. Pengenaan sanksi sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan wajib untuk mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial. Program jaminan  sosial  yang  dapat  diikuti  oleh  perusahaan  dalam  memberikan  jaminan sosial bagi mahasiswa magang hanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian.
Perusahaan  yang  tidak  melakukan  kewajiban  itu  dapat  dikenakan  sanksi berupa  pidana  kurungan  atau  denda  dan  sanksi  administrasi  berupa  teguran tertulis,  denda,  dan/atau  tidak  mendapat  pelayanan  publik  tertentu.  Jadi,  jenis sanksi  yang  dapat  kenakan  kepada  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan kewajibannya  untuk  mendaftarkan  mahasiswa  magang  sebagai  peserta  jaminan sosial adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi (Nuarini, 2019).
Perbedaan  antara  sanksi  administrasi  dan  sanski  pidana  dapat  dilihat  dari tujuan  pengenaan  sanksi  itu  sendiri.  Sanksi  administrasi  ditujukan  kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan  pada  keadaaan  semula.  Di  samping  itu,  perbedaan  antara  sanksi pidana  dan  sanksi  administrasi  ialah  tindakan  penegakan  hukumnya.  Sanksi administrasi  diterapkan  oleh  pejabat  tata  usaha  negara  tanpa  harus  melalui prosedur pengadilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.
Lebih lanjut, kapan saatnya perusahaan atau pengusaha dapat dijatuhi sanksi administrasi  atas  pelanggaran  pendaftaran  program  BPJS Ketenagakerjaan  dapat dilihat sebagai berikut:

## 1. Teguran tertulis
Pengenaan  sanksi  teguran  tertulis  dilakukan  oleh  BPJS  yang  diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (vide: Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 6 PP No. 86 Tahun 2013).
2. Denda
Pengenaan sanski denda dilakukan oleh BPJS yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua  berakhir. (vide: Pasal 13 ayat  (3) UU  No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 7 PP No. 86 Tahun 2013).
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau  pemerintah daerah  kabupaten/kota  atas  permintaan  BPJS.  BPJS  dalam  meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu berkoordinasi dengan  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi  atau  pemerintah  daerah kabupaten/kota. (Pasal 13 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 86 Tahun 2013).
Menurut  Pasal  9  ayat  (1)  PP  No.  86  Tahun  2013,  sanksi  tidak  mendapat pelayanan  publik  tertentu  yang  dikenakan  kepada  Pemberi  Kerja  Selain Penyelenggara Negara, termasuk perusahaan meliputi:
1) Perizinan terkait usaha;
2) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
3) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
4) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  berpendapat  bahwa  perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di indonesia telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,  adapun  perlindungan  hukum  preventif  telah  dibuktikan dengan  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  pembuatan  aturan  terkait jaminan  sosial  dalam  UU  No.  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  dan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri bagi mahasiswa magang. Keseriusan pemerintah juga ditunjukan dengan dukungan penandatanganan  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  antara  Universitas Hasanuddin Makasssar dengan BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Rektorat Unhas, Makassar .
Sedangkan perlindungan hukum represif dibuktikan dengan penegakan sanksi administrasi  bagi  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan  kepesertaan  BPJS ketenagakerjaan pekerja yaitu diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada  Pemberi  Kerja  Selain  Penyelenggara  Negara  dan  Setiap  Orang,  Selain Pemberi  Kerja,  Pekerja,  dan  Penerima  Bantuan  Iuran  Dalam  Penyelenggaraan Jaminan  Sosial.  Adapun  sanksi  yang  diberikan  berupa  sanksi  pidana  (kurungan dan denda), serta sanksi administrasi.
b. Implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang di Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Program  Jaminan  Sosial  pada  pekerja  bukan  penerima  upah  yang  mana mahasiswa magang termasuk didalamnya sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-24/Men/VI/2006  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di luar Hubungan  Kerja.  Saat  itu  masih  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  masih bernama  PT.  Jamsostek.  Ada  4  (empat)  jenis  program  jaminan  sosial  yang  dapat diikuti oleh Pekerja di luar Hubungan kerja antara lain: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan  Kematian,  Jaminan  Hari  Tua,  Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan. Kemudian untuk sasarannya yang terealisasi hanya sebatas pada wadah/kelompok. Karena memang pendaftaran kepesertaan dilakukan secara berkelompok.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016, Peserta bukan penerima upah hanya dapat mengikuti 3 (tiga) jenis program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun peserta bukan penerima upah dapat memilih program  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kebutuhan  peserta,  yang  mana  dalam program jaminan sosial untuk bukan penerima upah yang wajib dan paling penting pada  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian.  Sedangkan  untuk Jaminan  Hari  Tua  bersifat  sukarela.  Hal  ini  dikarenakan  program  Jaminan Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  merupakan  Jaminan  yang  paling mendasar yang sangat dibutuhkan setiap orang yang melakukan pekerjaan.
Peserta  Bukan  Penerima  Upah  atau  mahasiswa  magang  dapat  melakukan pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kampus atau pihak perusahaan  tertentu  yang  dibentuk  oleh  peserta  atau  dapat  juga  melakukan pendaftaran  secara  sendiri-sendiri  melalui  kantor  cabang  BPJS  Ketenagakerjaan terdekat  atau  Kanal  Pelayanan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Hal  ini  tentunya berpengaruh pada jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima  Upah  yang  seharusnya  dapat  meningkat  jika  dibandingkan  ketika sebelum bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS  Ketenagakerjaan  cabang  Makassar  menyelenggarakan  program  jaminan sosial agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar :
“BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Bentuk kerja samanya berupa perjanjian kerja sama dan kami sudah membuat MoU dengan dengan Pihak Universitas Hasanuddin.” Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa,  BPJS  Ketenagakerjaan telah  menjalin  kerja  sama  dalam  bentuk  MoU  dengan  Universitas  Hasanuddin Makassar dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial, Kerjasama tersebut berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan sebagai solusi memberikan jaminan sosial kepada civitas akademika dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
Hal  serupa  juga  ditambahkan  dengan  pernyataan  dari  Kepala  Bidang  Umum BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :
“Salah satu keunggulan dari BPJS Ketenagakerjaan ini sekarang bisa membuat perjanjian  kerja  sama  dengan  Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah.  BPJS Ketenagakerjaan  juga  sudah  bekerja  sama  dengan  Universitas  Hasanuddin dalam bentuk MoU.”
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  BPJS Ketenagakerjaan  Kota  Makassar  telah  menjalin  kerja  sama  dengan  Pemerintah Daerah  yang  bertujuan  untuk  membantu  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di Kota Makassar. Bentuk kerja sama ini juga akan membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar agar semua perusahaan dan Mahasiswa magang di Kota Makassar dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dalam  dunia  civitas akademisi.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  85  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan  sosial.  Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  hubungan  kerja  sama dapat  dilaksanakan  dalam  bidang  pelayanan  kepada  peserta  dan  pemenuhan manfaat,  kelembagaan,  sumber  daya  manusia,  pengelolaan  sistem  informasi, peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  untuk  memenuhi kewajibannya,  dan  kerja  sama  lain  yang  disepakati  para  pihak.  Dalam  Pasal  4 menyebutkan  bahwa  hubungan  kerja  sama  ini  dilaksanakan  melalui  perjanjian kerja sama yang sudah disepakati bersama.
Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 jenis program jaminan sosial yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan  hari  tua,  dan  program  jaminan  pensiun.  Keempat  program  ini  sangat bermanfaat bagi pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menjamin  keselamatannya  saat  bekerja  nanti  apabila  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan namun untuk mahasiswa magang hanya dapat mengikuti dua program yaitu  program  kecelakaan  kerja  dan  program  jaminan  kematian,  seperti  yang dikatakan  oleh  Kepala  Bidang  Pelayanan  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Makassar sebagai berikut :
“BPJS  Ketenagakerjaan  terus  melakukan  sosialisasi  terhadap  BUMN  dan Mahasiswa  yang  akan  melakukan  kegiatan  magang  selain  itu  kami menyelenggarakan 4 program jaminan sosial yang diantaranya adalah jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  kematian,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan  pensiun sebagai ganti jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari 4 program itu hanya ada 2 program untuk mahasiswa magang, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. karna mahasiswa magang tidak termasuk kategori yang dapat menerim a program jaminan hari tua dan jaminan pensiun.” Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa mahasiswa magang hanya dapat mengikuti dua program yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,  hal  tersebut  dikarenakan  mahasiswa  magang  tidak  termasuk  dalam orang  yang  berhak  menerima  program  jaminan  hari  tua  dan  jaminan  pensiun. Berikut ini jumlah mahasiswa magang Universitas Hasanuddin Makassar:
Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Magang UNHAS Dari Tahun 2020-2022 No. Tahun Magang Jumlah 1 2020 1.104 2 2021 1.232 3 2022 1.225 Total 3.561
Sumber : Data Dokumen Subdirektorat Penyiapan Karir Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa jumlah mahasiswa magang UNHAS dari tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 3.561 mahasiswa di antaranya pada tahun 2020 berjumlah 1.104 mahasiswa, pada tahun 2021 berjumlah 1.232 mahasiswa dan tahun 2022 berjumlah 1.225 mahasiswa. Jumlah keseluruhan tersebut adalah jumlah mahasiswa yang magang pada semua instansi dan perusahaan yang ada di indonesia.
Sebagai  perbandingan  jumlah  mahasiswa  magang  pada  beberapa  kampus  di Kota Makassar seperti UIN Alauddin makassar selaku kampus negeri di Makassar totalnya  2.365  mahasiswa  magang  dalam  kurung  waktu  2020  sampai  2022 . sedangkan  untuk  mahasiswa  dari  kampus  swasta  seperti  Universitas  Bosowa mengirimkan  sekitar  1.278  mahasiswa  dari  tahun  2020  sampai  2022,  lalu  pada universitas  Muhammadiyah  Makassar  jumlah  mahasiswa  magangnya  dari  tahun 2020 sampai 2022 berjumlah 1.887 mahasiswa .
Menurut  hasil  penelitian  lapangan  ditemukan  bahwa  universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar, Universitas Bosowa
Makassar serta Universitas
Muahammadiyah  Makassar  seluruhnya  telah  bekerja  sama  dengan  BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial bagi mahasiswa magang serta telah  mendaftrakan  mahasiswa  magangnya  pada  program  JKK – JKM  di  BPJS Ketenagakerjaan  namun  ada  juga  beberapa  universitas  yang  tidak  bekerja  sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial pada mahasiswa magangnya contohnya adalah Universitas Negeri Makassar (UNM) serta Universitas Muslim Indonesia (UMI).
Pada  penulisan  tesis  ini,  penulis  hanya  memfokuskan  pada  kegiatan  magang yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin Makassar  pada tahun 2020 bersama dengan  BUMN  dan  Forum  Human  Capital  Indonesia  (FHCI)  karna  ini  adalah pertama  kalinya  Universitas  Hasanuddin  bekerja  sama  dengan  pihak  BUMN  dan FHCI.
Tabel 2. Jumlah Mahasiswa Magang Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan BUMN dan FHCI tahun 2020. No. Program Studi Jumlah 1 Akuntansi 10 2 Psikologi 10
3 Teknik Industri 10 4.   Teknik Sipil 10 Total 40
Sumber : Data Dokumen Subdirektorat Penyiapan Karir Berdasarkan  data  diatas  menunjukan  bahwa  jumlah  mahasiswa  yang mengikuti kegiatan magang bekerja sama dengan BUMN dan FHCI pada tahun 2020 berjumlah  40  mahasiswa  yang  terdiri  dari  mahasiswa  program  studi  akuntansi, psikologi,  teknik  industri  dan  teknik  sipil  yang  masing-masing  diwakili  oleh  10 mahasiswa.
Tabel 3. BUMN Tempat Mahasiswa Universitas Hasanuddin Melakukan
Kegiatan Magang Tahun 2020. No. Program Studi Jumlah 1 PT Semen Tonasa 7 2 PT Bank Mandiri (Persero) 5 3 PT Jasa Raharja 8 4.   PT Pelabuhan Indonesia 5 5.  PT Asabri 8 6.  PT Pembangunan Perumahan. 7 Total 40 Sumber : Data Dokumen Subdirektorat Penyiapan Karir
Berdasarkan  data  diatas  menunjukan  bahwa  jumlah  mahasiswa  yang mengikuti  kegiatan  magang  berjumlah  40  mahasiswa  yang  tersebar  diberbagai perusahaan  seperti  PT  Semen  Tonasa,  PT  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk,  PT  Jasa Raharja, PT Pelabuhan Indonesia, PT Asabri dan PT Pembangunan Perumahan.
Untuk  mengetahui  apakah  BUMN  sudah  menerapkan  jaminan  sosial  BPJS Ketenagakerjaan bagi mahasiswa magang unhas, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 4. Tanggapan Mahasiswa Magang UNHAS Tentang Keikutsertaan
Dalam Program JKK-JKM 2020. No.  Jawaban Responden Jumlah Presentasi (%) 1 YA 40 100% 2 TIDAK - - 3 TIDAK TAHU - - Total 40 100%
Sumber  :  Kuesioner  Tanggapan  Mahasiswa  Magang  UNHAS  Tentang Keikutsertaan Dalam Program JKK-JKM 2020 Dari tabel diatas dapat dilihat dari keseluruhan responden yaitu 40 responden menjawab  sudah  mendapatkan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  dari  perusahaan khususnya  jaminan  kecelakaan  kerja  dan  jaminan  kematian  pada  BPJS Ketenagakerjaan.  Dapat  dilihat  dari  hasil  kuisioner  tersebut  maka  pelaksanaan pemberian  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  khususnya  jaminan  kecelakaan  kerja dan  jaminan  kematian  telah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  44  Tahun  2015,  perusahaan memberikan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  kepada  mahasiswa  magang. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang.
Sejalan dengan hasil kuesioner diatas, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu BUMN yang membuka peluang magang untuk mahasiswa UNHAS yaitu PT Jasa Raharja menurutnya :
“kami selaku perusahaan yang tunduk pada hukum negara ini pasti melakukan upaya maksimal dalam mentaati setiap aturan yang ada, demikian juga dengan
pemberian  jaminan  sosial  bagi  pekerja  khususnya  lagi  mahasiswa  magang, kami  sudah  siapkan  jaminan  kecelakaan  kerja  serta  jaminan  kematian  pada saat mahasiswa ikut dalam kegiatan perusahaan kami”
Selanjutnya  untuk  melaksanakan  ketentuan  JKK-JKM  di  dalam  UU  SJSN, pemerintah menetapkan  PP No.44  Tahun  2015  yang  diperbarui  melalui PP  No.82 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan Jaminan Kematian. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2019, yang dimaksud  dengan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  yang  selanjutnya  disingkat  JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2019 membagi 2 (dua) kepesertaan progam  JKK-JKM,  yaitu  peserta  penerima  upah  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja selain  penyelenggara  negara  dan  peserta  bukan  penerima  upah.    Di  sini,  penulis perlu  menekankan  bahwa  penelitian  ini  hanya  difokuskan  pada  pelaksanaan program  JKK-JKM  bagi  peserta  bukan  penerima  upah  yaitu  mahasiswa  magang Universitas Hasanuddin. Hal ini mengingat, sebagian besar tenaga magang adalah mereka para golongan mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja lapangan. Dengan kata  lain,  peserta  bukan  penerima  upah  adalah  mahasiswa  magang  universitas hasanuddin.
Dalam  rangka implementasi  program  JKK-JKM  bagi  peserta  bukan  penerima upah ini yaitu Mahasiswa magang, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebagai  kementrian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang ketenagakerjaan  telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan  Penerima  Upah  untuk  selanjutnya  disingkat  Permenaker  Nomor  1  Tahun 2016. Menurut Pasal 1 angka 5 Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, yang dimaksud  dengan  peserta  bukan  penerima  upah  adalah  orang  perorangan  yang melakukan  kegiatan  usaha  secara  mandiri  untuk  memperoleh  penghasilan (Bjorklund, 2018).
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  BPJS Ketenagakerjaan  Kota  Makassar  telah  menjalin  kerja  sama  dengan  Universitas Hasanuddin  Makassar  yang  bertujuan  untuk  membantu  BPJS  Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di Kota Makassar. Bentuk kerja sama ini juga akan membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar agar semua  perusahaan dan tenaga kerja  khususnya mahasiswa magang di Kota Makassar  dapat  menjadi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  meningkatkan keselamatan  saat  mengikuti  kegiatan  magang.  Adapun  pencapaian  BPJS Ketenagakerjaan  kota  Makassar  dalam  mengakuisisi  peserta  dalam  perlindungan sebagai berikut :
Tabel 5. Jumlah Akuisisi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020.
Sektor Potensi  Pencapai an Presentase Pencapaia n (%) Sisa Presenta se Sisa Penerima Upah 293.593  173.625 59.1 119.968 40.9 Bukan Penerima Upah 154.669 32.370 20.9 122.299 79.1
Jasa Konstruksi 44.700 24.295 54.3 20.405 45.7 Total 492.962 230.290 46.7 262.672 53.2
Sumber :Data Dokumen BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, 2020.
Pada Tabel diatas menunjukan jumlah pekerja yang belum terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan masih banyak, hal ini menjadi perhatian bagi utama bagi kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Makassar untuk dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja di Kota Makassar. Akan tetapi dari jumlah akuisisi yang memenuhi pencapaian,  semua  mahasiswa  magang  Universitas  Hasanuddin  telah  diberikan perlindungan  dan  telah  terdaftar  dengan  program  jaminan  kecelakaan  kerja  dan jaminan kematian (Baert, Neyt, Siedler, Tobback, & Verhaest, 2021).
Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  Kepala  Bidang  Kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  Kota  Makassar  mengatakan  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota Makassar telah berupaya semaksimal mungkin agar bisa melindungi seluruh tenaga kerja  khususnya  mahasiswa  magang  di  Kota  Makassar,  yaitu  baik  dengan  cara sosialisasi  ke  Universitas  yang  belum  mendaftar  maupun  melakukan  koordinasi bersama Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan Kejaksaan dalam upaya memberikan  sanksi  kepada  perusahaan  yang  masih  belum  mendaftarkan  tenaga kerjanya atau mahasiswa magang didalam perlindungan jaminan sosial, selain itu sosialisasi  maupun  pendaftaran  juga  dapat  melalui  agen-agen  perisai  guna meningkatkan akuisisi kepesertaan di Kota Makassar.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa,  dalam  melaksanakan proses  pengawasan  BPJS  Ketenagakerjaan  sudah  dapat  melakukan  pengawasan dan  pemeriksaan  secara  langsung  kepada  perusahaan  dan  mahasiswa  magang dengan  tahapan  pertama  yaitu  memberikan  surat  pemberitahuan  pendaftaran perusahaan  agar  perusahaan  mendaftarkan  mahasiswa  magangnya  dalam perlindungan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  maupun  jika  ada  perusahaan  yang nunggak  iuran  maka  akan  diberikan  surat  terlebih  dahulu  dan  kunjungan  ke perusahaan (Brown, Willett, Goldfine, & Goldfine, 2018).
Pembentukan petugas pengawas dan pemeriksaan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan  Sosial  di  mana  petugas  pengawas  dan  pemeriksaan  ini  dapat  langsung menyelenggarakan  pengawasan  dan  pemeriksaan  secara  langsung  kepada perusahaan  atau  mahasiswa  magang  yang  tidak  taat  kepada  peraturan  yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa,  program jaminan sosial BPJS  Ketenagakerjaan  telah  ditingkatkan  manfaatnya  bagi  peserta  BPJS Ketenagakerjaan  sehingga  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat  menjamin  kesejahteraan peserta.  Disamping  itu,  adanya  program  jaminan  kematian  akan  menjamin kesejahteraan  peserta  ketika  sudah  meninggal  agar  tidak  menyulitkan  pihak keluarga (Anjum, 2020).
Hal  yang  sama  juga  ditambahkan  oleh  Kepala  Bidang  Kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan  Kota  Makassar  mengatakan  bahwa  khususnya  pada  program jaminan  kecelakaan  kerja  dan  juga  program  jaminan  kematian  memberikan manfaat  beasiswa  kepada  2  orang  anak  dari  TK  hingga  perguruan  tinggi,  untuk menjamin anak-anak untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi nantinya.
Untuk  pemberian  sanksi  kepada  perusahaan  atau  buruh  yang  melanggar peraturan berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemberian sanksi ini akan dilaksanakan sesuai hasil pengawasan dan pemeriksaaan yang dilakukan petugas pengawas  BPJS  Ketenagakerjaan  setelah  melakukan  pemeriksaan  terhadap
perusahaan  dan  buruh  tersebut.  Hal  ini  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :
“Dalam  memberikan  sanksi  BPJS  Ketenagakerjaan  akan  melakukan pemeriksaan  dari  data  perusahaan  dan  buruh  yang  kami  miliki.  Kalau perusahaan  atau  buruh  ternyata  melanggar  peraturan  maka  akan  segera diberikan sanksi oleh petugas pengawas kami seperti diberikan teguran tertulis kalau masih melanggar juga diberikan denda dan yang terakhir perusahaan dan buruh tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa,  sanksi  yang  diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan kalau melanggar peraturan berupa teguran  tertulis,  dikenakan  denda  dan  tidak  mendapatkan  pelayanan  publik  dari Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  sesuai  hasil  pemeriksaan  dan pengawasan yang dilakukan petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan.
Disamping itu, dengan adanya sanksi administratif seperti tidak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah dapat memberikan efek jera bagi perusahaan atau buruh  yang  melanggar  peraturan  yang  sudah  ditetapkan  sehingga  diharapkan mampu  mengurangi  pelanggaran  yang  terjadi  selama  proses  penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan (Ocampo et al., 2020).
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa implementasi  hak  jaminan  sosial  terhadap  mahasiswa  magang  di  Universitas Hasanuddin  Makassar  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  01 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan Kerja,  Jaminan  Kematian,  dan  Jaminan  Hari  Tua  bagi  Peserta  Bukan  Penerima Upah telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mendaftarkan seluruh  mahasiswa  magang  Universitas  Hasanuddin  di  BPJS  Ketenagakerjaan dengan  memberikan  perlindungan  Jaminan  kecelakaan  kerja  serta  jaminan kematian.  adanya  penambahan  manfaat  pada  program jaminan  kecelakaan  kerja dan jaminan kematian serta ditambah adanya sosialisasi yang rutin yang dilakukan kepada  perusahaan  BUMN  yang  mempekerjakan  mahasiswa  dalam  kegiatan magang menambah keberhasilan dalam pelaksanaan jaminan sosial.
4. PENUTUP
Perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia telah berjalan sesuai  peraturan  perundang-undangan,  adapun  perlindungan  hukum  preventif telah  dibuktikan  dengan  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  pembuatan aturan terkait jaminan sosial dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Dalam  Negeri  bagi mahasiswa  magang.  Keseriusan  pemerintah  juga  ditunjukan  dengan  dukungan penandatanganan  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  dengan  Universitas Hasanuddin  Makasssar.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  dibuktikan dengan penegakan sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan  BPJS  ketenagakerjaan  pekerja  yaitu  diatur  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,  Selain  Pemberi  Kerja,  Pekerja,  dan  Penerima  Bantuan  Iuran  Dalam Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial.  Adapun  sanksi  yang  diberikan  berupa  sanksi pidana (kurungan dan denda), serta sanksi administrasi.
Implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang di Universitas Hasanuddin  Makassar  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  01 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan Kerja,  Jaminan  Kematian,  dan  Jaminan  Hari  Tua  bagi  Peserta  Bukan  Penerima Upah telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mendaftarkan seluruh  mahasiswa  magang  Universitas  Hasanuddin  di  BPJS  Ketenagakerjaan
dengan  memberikan  perlindungan  Jaminan  kecelakaan  kerja  serta  jaminan kematian.  adanya  penambahan  manfaat  pada  program jaminan  kecelakaan  kerja dan jaminan kematian serta ditambah adanya sosialisasi yang rutin yang dilakukan kepada  perusahaan  BUMN  yang  mempekerjakan  mahasiswa  dalam  kegiatan magang menambah keberhasilan dalam pelaksanaan jaminan sosial.
Pada  penelitian  ini  penulis  memberikan  saran  yaitu  diharapkan  untuk pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan agar tidak  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  seperti  tidak  adanya  perlindungan  bagi mahasiswa magang. Perlu sosialisasi tentang pemahaman yang baik terkait dengan konsep  mahasiswa  magang  yang  dapat  diartikan  sebagai  pekerja,  dan  oleh karenanya  mahasiswa  magang  juga  harus  diberikan  hak  untuk  mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Bagi perusahaan, diharapkan lebih sadar akan  pentingnya  pemenuhan  hak  mahasiswa  magang  seperti  hak  untuk mendapatkan  perlindungan  jaminan  sosial.  Dan  diharapkan  pemerintah  bekerja sama  dengan    universitas  harus  melakukan  evaluasi  terhadap  program  magang yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan-perusahaan  agar  tidak  terjadi  tindakan pelanggaran  pada  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan,  dengan  cara dapat dilakukan pengawasan dan pemberian sanksinya terhadap perusahaan yang tidak  memberikan  jaminan  sosial  pada  mahasiswa  magang.  Pemerintah  dan universitas  perlu  menindaklanjuti  perusahaan  yang  melanggar  aturan ketenagakerjaan  yang sudah  ditetapkan  pada  program  magang.  Sehingga  dengan adanya teguran, evaluasi dan pengawasan yang ketat dapat membuat perusahaan tidak  bisa  lagi  sewenang-wenang  dalam  memperlakukan  peserta  magang  dengan tidak memberikan jaminan sosial.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anjum,  S.  (2020).  Impact  Of  Internship  Programs  On  Professional  And  Personal Development  Of  Business  Students:  A  Case  Study  From  Pakistan. Future Business Journal , 6 (1), 2. Https://Doi.Org/10.1186/S43093-019-0007-3
Arindrajaya, S. C., Setiyani, D., & Santoso, A. P. A. (2021). Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan. Indonesia Law Reform Journal , 1 (2), 197 – 208. Https://Doi.Org/10.22219/Ilrej.V1i2.16311
Baert,  B.  S.,  Neyt,  B.,  Siedler,  T.,  Tobback,  I.,  &  Verhaest,  D.  (2021).  Student Internships  And  Employment  Opportunities  After  Graduation:  A  Field Experiment. Economics Of Education Review , 83 , 102141. Https://Doi.Org/10.1016/J.Econedurev.2021.102141
Bilecen,  B.  (2020).  Commentary:  Covid-19  Pandemic  And  Higher  Education: International Mobility And Students’ Social Protection. International Migration ,
58 (4), 263 – 266.
Bjorklund, P. (2018). Undocumented Students In Higher Education: A Review Of The Literature,  2001  To  2016. Review  Of  Educational  Research , 88 (5),  631 – 670. Https://Doi.Org/10.3102/0034654318783018
Brown,  C.,  Willett,  J.,  Goldfine,  R.,  &  Goldfine,  B.  (2018).  Sport  Management Internships:  Recommendations  For  Improving  Upon  Experiential  Learning. Journal  Of  Hospitality,  Leisure,  Sport  &  Tourism  Education , 22 ,  75 – 81. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jhlste.2018.02.001
Chan, C. K. C., & Zhai, Y. (2013). Active Labour Market Policies In China – Towards Improved  Labour  Protection? Journal  Of  Asian  Public  Policy , 6 (1),  10 – 25. Https://Doi.Org/10.1080/17516234.2013.765181
Febiana, D. R. (2022). Laporan Magang Prosedur Pelaksanaan Klaim Jaminan Hari
Tua Di Bpjs Ketenagakerjaan Kcp Sleman Yogyakarta . Stie Ykpn. Retrieved From Http://Repositorybaru.Stieykpn.Ac.Id/Id/Eprint/160
Hasan,  A.  (2022).  Analisa  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Program  Pemagangan “Kampus  Merdeka”  Oleh  Kementrian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  Dan Teknologi. Palar | Pakuan Law Review , 8 (3).
Https://Doi.Org/10.33751/Palar.V8i3.5748
Hasan, M. (2019). Analisis Strategik Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Untuk  Tenagakerja  Bukan  Penerima  Upah  (Bpu)(Studi  Kasus  Bpjs Ketenagakerjaan  Cabang  Jember). Universitas  Islam  Negeri  Kiai  Haji  Achmad Siddiq Jember. Retrieved From Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/19719
I  Wayan  Gde  Wiryawan,  D.  K.  S.  A.  (2021).  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pekerja  Tanpa  Perjanjian  Kerja  Tertulis  Di  Pt.  Sukamulia  Mandiri Agung Cabang Bali. Jurnal Hukum Mahasiswa , 1 (1), 68 – 83.
Https://Doi.Org/10.36733/Jhm.V1i1.2574
Indarwati, M. (2022). Laporan Tugas Akhir Magang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (Bpjs)  Ketenagakerjaan  Cabang  Klaten .  Stie  Ykpn.  Retrieved  From Http://Repositorybaru.Stieykpn.Ac.Id/Id/Eprint/142
Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum , 50 (3), 290 – 303. Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.50.3.2021.290-303
Milenia, F. C., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. N. (2022). Perlindungan Peserta Magang  Dalam  Praktik  Unpaid  Internship  Ditinjau  Dari  Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 6 (1), 125 – 143.
Miranda-Ackerman,  R.  C.,  Barbosa-Camacho,  F.  J.,  Sander-Möller,  M.  J., Buenrostro-Jiménez,  A.  D.,  Mares-País,  R.,  Cortes- Flores,  A.  O.,  …  González - Ojeda, A. (2019). Burnout Syndrome Prevalence During Internship In Public And Private Hospitals: A Survey Study In Mexico. Medical Education Online , 24 (1), 1593785. Https://Doi.Org/10.1080/10872981.2019.1593785
Novitasari, M. D., & Aminah, S. (2023). Optimalisasi Sosialisasi Manfaat Program Bpjs Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Brand Knowledge Kepada Pelajar Dan Mahasiswa Kota Surabaya. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia , 2 (2), 128 – 139. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.55606/Jpmi.V2i2.1919
Nuarini, N. N. P. (2019). Perlidungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar Di Bpom. Universitas Udayana, Denpasar . Https://Doi.Org/Https://Repository.Ar-
Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/13672
Ocampo,  A.  C.  G., Reyes,  M.  L.,  Chen,  Y.,  Restubog,  S.  L.  D.,  Chih,  Y.-Y.,  Chua- Garcia,  L.,  &  Guan,  P.  (2020).  The  Role  Of  Internship  Participation  And Conscientiousness  In  Developing  Career  Adaptability:  A  Five-Wave  Growth Mixture  Model  Analysis. Journal  Of  Vocational  Behavior , 120 ,  103426. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jvb.2020.103426
Rani, D. (2022). Laporan Akhir Pelaksanaan Magang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs) Cabang Meulaboh . Upt Perpustakaan.
Shade,  L.  R.,  &  Jacobson,  J.  (2015).  Hungry  For  The  Job:  Gender,  Unpaid Internships, And The Creative Industries. The Sociological Review , 63 (1_Suppl), 188 – 205. Https://Doi.Org/10.1111/1467-954x.12249
Siwi,  A.  F.,  &  Supriyono,  S.  (2023).  Pentingnya  Sosialisasi  Dalam  Meningkatkan Awareness Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat
Di  Surabaya. Karya:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 3 (2),  202 – 206. Https://Doi.Org/Https://Jurnalfkip.Samawa- University.Ac.Id/Karya_Jpm/Article/View/328
Soplantila, R. (2019). Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Mahasiswa Magang Profesi Pada  Perguruan  Tinggi  Implementasi  Dari  Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Sasi , 25 (2), 192 – 198.
Syamsuddin,  Zuhrah,  &  Haryati,  T. (2020).  Tinjauan  Kriminologis  Pola  Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum , 9 (1), 17 – 30. Https://Doi.Org/10.34304/Fundamental.V1i1.17
Tawaulu,  S.  H.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Hak  Pekerja  Magang  Menurut  Peraturan Perundang-Undangan . Iain Ambon.
Widyawati, E. (2022). Laporan Magang Di Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Klaten Pada Bagian Kearsipan .  Stie  Ykpn. Retrieved From Http://Repositorybaru.Stieykpn.Ac.Id/Id/Eprint/113
Wijaya, A. (2022). Hukum Jaminan Sosial Indonesia . Sinar Grafika.
Wijaya, R. C. V. (2023). Perlindungn Hukum Bagi" Remote Paid Internship" Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia . Upn Veteran Jawa Timur. Retrieved From Http://Repository.Upnjatim.Ac.Id/Id/Eprint/14339
Zumbach  Harken,  N.,  &  Price-Williams,  S.  (2022).  Historical  And  Legal Considerations In Development Of A For-Credit Internship Program. Journal Of Experiential Education , 45 (4), 477 – 492. Https://Doi.Org/10.1177/10538259221081669