## EKSEKUSI PUTUSAN TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

## Retno Wulansari
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: retnowulansari.mhum@yahoo.co.id

## Abstract
Eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Aturan  hukum yang  berlaku  merujuk  pada  tata  cara  eksekusi  putusan  perkara  perdata  di  Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBg. Dalam ketentuan HIR dan RBg, obyek  eksekusi  adalah  benda  tetap  maupun  benda  bergerak,  sedangkan  obyek  dalam eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak, adalah anak (manusia). Pada prakteknya tidak ada aturan hukum baku yang dipergunakan oleh hakim dan aparat di Pengadilan Agama dalam eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian. Oleh sebab itu diperlukan suatu aturan tertulis sebagai pedoman pelaksanaan eksekusi ini.  Penulis  menyarankan  aturan  tertulis  tersebut  dirumuskan  dalam  bentuk  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  atau  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA). Selanjutnya  peraturan  tersebut  menjadi  pedoman  bagi  hakim  dan  aparat  peradilan dalam  pelaksanaan  eksekusi  putusan  terhadap  pemeliharaan  anak  dalam  perkara perceraian di Pengadilan Agama.
Kata  Kunci:  Eksekusi,  Pemeliharaan  Anak  dalam  Perkara  Perceraian,  Pengadilan Agama.

## Abstract
The  execution  verdict  against  childcare  in  divorce  cases  on  religious  court  is  not regulated specifically on positive law in Indonesia. The applied rule of law refers to the procedure  of  verdict execution in  civil case  on  district  court  as  regulated in  HIR and RBG.  In  HIR  and  RBG  provision,  the  execution  objects  are  fixed  or  moving  objects, while  object  in  verdict  execution  against  childcare  is  child  (human  being).  In  reality, there is no standard legal rule used by judges and judicial officer on the religious court in  verdict  execution  against  childcare  in  divorce  cases.  therefore,  we  need  written regulations as guidelines for the implementation of this execution. Authors suggest that these  regulations  are  formulated  in  form  of  Supreme  Court  Circular  Letter  (Surat Edaran  Mahkamah  Agung  -  SEMA)  or  Supreme  Court  Rules  (Peraturan  Mahkamah Agung  -  PERMA).  Furthermore,  these  regulations  will  be  guidance  for  judges  and judicial  officers  in  verdict  execution  against  childcare  in  divorce  cases  on  religious court.
Keywords: Execution, Childcare in divorce Case, Religious court.

## A. PENDAHULUAN
Sengketa terhadap pemeliharaan anak merupakan hal yang  sering terjadi dalam perkara  perceraian.  Hal  ini  dikarenakan  masing-masing  pihak  merasa  sebagai  pihak untuk mendidik dan menguasai anak para pihak. Terhadap sengketa pemeliharaan anak dalam  perkara  perceraian,  sikap  majelis  hakim  pemeriksa  perkara  perceraian  adalah memutus  pihak  yang  berhak  atas  pemeliharaan  anak  tersebut.  Putusan  yang  diberikan oleh  majelis  hakim  pemeriksa  perkara  harus  mempunyai  sifat  penghukuman ( condemnatoir ).  Hal  ini  dikarenakan  hanya  putusan  yang  bersifat  penghukuman  saja eksekusinya dapat dipaksakan.
Putusan terhadap  pemeliharaan anak  dalam perkara perceraian  dapat dijalankan apabila  salah  satu  pihak  secara  suka  rela  mau  melaksanakan  isi  putusan  tersebut.  Di lapangan,  jika  salah  satu  pihak  tidak  bersedia  melaksanakan  putusan  dengan  suka  rela maka  harus  dijalankan  prosedur  eksekusi  putusan  (eksekusi).  Pada  prinsipnya  putusan terhadap    pemeliharaan  anak  dalam  perkara  perceraian  dapat  dieksekusi,  hanya  saja secara  kasuistis  perlu  ditempuh  melalui  pendekatan  aspek  psikologis  dan  kondisional disamping konsisten secara yuridis. 1
Pada  faktanya  terdapat  kesenjangan  antara das  sollen dan das  sein dalam masalah  eksekusi  putusan  terhadap  pemeliharaan  anak  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama.  HIR  dan  RBg  sebagai  aturan  dalam  hukum  acara  perdata menyebutkan  bahwa  obyek  eksekusi  dalam  perdata  hanyalah  berbentuk  benda  (benda tetap atau benda bergerak). 2 Adapun letak pertentangannya adalah dalam kasus sengketa pemeliharaan  anak,  yang  menjadi  obyek  adalah  anak  yang  merupakan  makhluk  hidup (manusia).
Hal  yang  menarik  untuk  dikaji  adalah  prosedur  eksekusi  putusan  terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian. HIR menyebutkan bahwa proses eksekusi putusan  harus  melalui  prosedur  peringatan,  surat  perintah  eksekusi  dan  eksekusi. Terhadap  makhluk  hidup  tidak  disebutkan  mengenai  prosedur  eksekusinya.  Dalam  hal ini  tentu  sangat  diperlukan  metode  penemuan  hukum  baik  menggunakan  metode interpretasi maupun metode penalaran.
Berdasarkan  studi  kepustakaan  yang  dilakukan  oleh  penulis,  terdapat  beberapa kasus dalam eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.  Kasus-kasus diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Pengadilan Agama Wates
Kasus perceraian yang terjadi antara N (Penggugat) dan BS (Tergugat) terjadi di Pengadilan Agama Wates. Dalam putusan perceaian tersebut, hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada pihak Penggugat. Akan  tetapi  pihak  Tergugat  tetap  menguasai  salah  satu  anak  Pengugat  dan Tergugat.  Penggugat  akhirnya  mengajukan  upaya  hukum  permohonan  eksekusi
1 Wildan  Suyuthi  Mustofa, Pemecahan  Permasalahan  Acara  Perdata  Peradilan  Agama ,  Ctk. Pertama, Jakarta: PT Tatanusa, 2002, hlm. 145
2 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan , Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980, hlm. 145
terhadap  putusan  pemeliharaan  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  melalui Pengadilan Agama Wates.
2. Pengadilan Agama Kudus
Kasus  perceraian  antara  H  dan  R  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Kudus.  Dalam kasus tersebut, majelis hakim memberikan hak pemeliharaan  anak kepada R. H kemudian  menguasai  anak  mereka  (NH)  secara  sepihak,  sedangkan  R  sebagai pihak yang berhak tidak diijinkan membawa anak tersebut. Setahun kemudian H meninggal dunia, penguasaan anak H dan R yang bernama NH, dilanjutkan oleh keluarga  H.  Selanjutnya  R  mengajukan  gugatan  kepada  keluarga  H  untuk menyerahkan  NH  kepada  dirinya  sebagai  pihak  yang  berhak  atas  hak pemeliharaan NH berdasarkan putusan perceraian sebelumnya.
3. Pengadilan Agama Sleman
Kasus  perceraian  yang  terjadi  antara  WWW  (Pemohon)  dan  RV  (Termohon), dimana  majelis  hakim  memberikan  hak  pemeliharaan  anak  WWW  dan  RV berada di pihak WWW. Hal ini dikarenakan RV berpindah keyakinan (murtad). Akan  tetapi  anak  tetap  berada  pada  penguasaan  RV.  Oleh  sebab  itu  WWW mengajukan  eksekusi  putusan  terhadap  hak  pemeliharaan  anak  melalui Pengadilan Agama Sleman.
Salah satu prinsip dalam Hak Asasi Manusia adalah setiap orang termasuk juga anak,  melekat  pada  dirinya  hak  untuk  dihormati  dan  mendapatkan  perlindungan hukum. 3 Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  saat  ini  menjadi  perbincangan  di kalangan  pemerhati  anak.  Bagi  anak  yang  orang  tuanya  mengalami  perceraian  sangat diperlukan  perlindungan  hukum,  hal  ini  dimaksudkan  agar  masa  depan  anak  tetap terjamin.  Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  anak  agar tetap  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 4
Berdasar  pada  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  pokok  masalah sebagai  berikut:  Bagaimana  eksekusi  putusan  terhadap  pemeliharaan  anak  dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu  penelitian yang  mengkaji  bahan-bahan  hukum  seperti  perundang-undangan,  asas,  doktrin  dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini mengkaji beberapa Undang-Undang diantaranya
3 Peter  Baehr  dkk., Instrumen  Instrumen  Internasional  Pokok  Hak-Hak  Asasi  Manusia ,  Ctk. Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm. 946
4 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2004 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  kemudian  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Eksekusi Putusan di Bidang Perdata
Istilah eksekusi diartikan dalam bahasa Indonesia oleh Subekti dan Retno Wulan Sutantio sebagai “pelaksanaan”. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. 5 Lebih lanjut eksekusi diartikan  sebagai  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  kepada  pihak  yang kalah  dalam  suatu  perkara  yang  merupakan  aturan  dan  tata  cara  lanjutan  dari  proses pemeriksaan perkara. 6
Eksekusi  terhadap  perkara  perdata  di  luar  proses  sengketa  dalam  rangkaian sistem  peradilan  perdata  oleh  badan  peradilan  umum. 7 Tindakan  ini  baru  bias dilaksanakan  apabila  salah  satu  pihak  tidak  bersedia  menjalankan  putusan  tersebut secara  suka  rela.  Oleh  sebab  itu  putusan  tersebut  harus  dipaksakan  dengan menggunakan  bantuan  “kekuatan  umum”.  Yang  dimaksud  dengan  kekuatan  umum adalah pihak kepolisian. 8 Adapun tujuan eksekusi tidak lain untuk mengefektifkan suatu putusan  menjadi  suatu  prestasi  yang  dilakukan  dengan  secara  paksa.  Jadi  dengan  kata lain  eksekusi  merupakan  penegakan  hukum  berupa  suatu  usaha  yang  nyata  untuk melaksanakan patusan karena para pihak atau salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mau mentaati putusan pengadilan secara suka rela. 9
Dalam  eksekusi  putusan  perkara  perdata  menurut  Wildan  Suyuti  Musthofa terdapat beberapa asas pokok yaitu sebagai berikut:
a. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan yang menjadi dasar eksekusi merupakan putusan yang bersifat tetap dan  pasti, artinya  tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang  diajukan  oleh  para  pihak.  Hal yang  perlu  diperhatikan  dalam  eksekusi  adalah  tidak  semua  putusan  mempunyai kekuatan  eksekutorial. 10 Adapun  yang  memberikan  kekuatan  eksekutorial  dalam
5 M.  Yahya  Harahap, Ruang  lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata ,  Ctk.  Pertama, Jakarta: PT. Gramedia, 1988, hlm. 4-5
6 Ibid ., hlm. 1
7 Djazuli  Bachar, Eksekusi  Putusan  Perkara  Perdata ,  Ctk.  Pertama,  Jakarta:  Akademika Pressindo, 1987, hlm. 6
8 Subekti, Hukum Acara Perdata , Ctk. Ketiga, Bandung: Bina Cipta, 1989, hlm. 130
9 Djazuli Bachar, Loc. Cit . hlm. 9
10 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup … Op.Cit ., hlm. 5
putusan  adalah  tulisan  pada  kepala  putusan  yang  berbunyi  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Akan  tetapi,  ada  beberapa pengecualian terhadap asas tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Putusan Lebih dahulu;
Pelaksanaaan  putusan  terlebih  dahulu  merupakan  hak  dari  penggugat  untuk memohon  agar  majelis  hakim  menjatuhkan  putusannya  untuk  dapat menjalankan  eksekusinya  terlebih  dahulu.  Hal  ini  dapat  dilakukan  sekalipun ada upaya hukum lain dari pihak lawan.
2) Pelaksanaan Putusan Provisionil ;
Pelaksanaan  putusan provisionil adalah  pelaksanaan  putusan  terlebih  dahulu, pelaksanaannya hanya bersifat sementara dan dapat mendahului pokok perkara
3) Putusan Perdamaian;
Putusan  perdamaian  adalah  putusan  hakim,  yang  mendasarkan  pada  akta perdamaian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  di  depan  persidangan.  Apabila  salah satu  pihak  tidak  mau  mentaati  putusan  perdamaian  tersebut,  maka  putusan perdamaian  tersebut  dapat  dimintakan  eksekusi  seperti  putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4) Eksekusi Terhadap Grose Akta.
Perjanjian  yang  berbentuk  grose  akta  dapat  dieksekusi.  Hal  ini  karena  dalam grose  akta  terdapat  pasal  yang  mempersamakan  akta  ini  sengan  putusan  yang telah berkekuatan hukum tetap. 11
b. Putusan yang Akan Dieksekusi harus Bersifat menghukum ( Condemnatoir ) Putusan  yang  bersifat condemnatoir adalah  putusan  yang  mengandung tindakan  penghukuman.  Jenis  putusan  ini  biasanya  digunakan  bagi  perkara  yang berbentuk contentiosa yaitu  perkara  yang  di  dalamnya  terdapat  unsur sengketanya. 12
Adapun  jenis  putusan  yang  lain  selain condemnatoir adalah  putusan  yang bersifat constitutief (penetapan atau pernyataan). Kedua jenis putusan tersebut tidak memerlukan  eksekusi  karena  tidak  menetapkan  suatu  hak  untuk  prestasi,  hak tersebut sudah terjadi pada waktu putusan tersebut diumumkan. 13
c. Putusan Tidak Dijalankan Secara Suka Rela;
Ada dua cara yang dapat dipergunakan dalam menjalankan isi putusan yaitu dengan  jalan  suka  rela  dan  dengan  jalan  eksekusi.  Pada  prinsipnya  yang  harus dikedepankan dalam menjalankan isi putusan adalah pelaksanaan dengan suka rela. Eksekusi  sebagai  upaya  paksa  baru  merupakan  pilihan  hukum  apabila  memang pihak yang kalah benar-benar tidak bersedia menjalankan putusan dengan suka rela. Dalam  hal  menjalankan  putusan  secara  suka  rela  ada  dua  hal  pokok  yang  perlu diperhatikan oleh para pihak yaitu:
11 M Yahya Harahap, Ruang Lingkup…. Op.Cit. hlm. 7-8
12 Ibid ., hlm. 11
13 Subekti, Hukum… Op. Cit. , hlm. 20
1) Kepastian Pemenuhan Putusan Secara Suka Rela Pemenuhan prestasi dalam putusan hendaknya  sesuai dengan rincian tata cara yang sudah disebutkan oleh HIR, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.
2) Manfaat Menjalankan Putusan Secara Suka Rela
Manfaat yang paling utama dalam menjalankan putusan secara suka rela adalah terhindar  dari  besarnya  biaya  eksekusi  pada  satu  pihak  dan  menghindari kerugian moral dari pihak lain. 14
d. Eksekusi  atas  Perintah  dan  Di  bawah  Pimpinan  Ketua  Pengadilan,  Yang dilaksanakan Oleh panitia dan Juru Sita Pengadila yang Bersangkutan
Pasal  195  Ayat  (1)  HIR  menyebutkan  bahwa  hal  menjalankan  keputusan pengadilan  negeri  dalam  perkra  yang  tingkat  pertama  diperiksa  oleh  Pengadilan Negeri,  adalah  atas  perintah  dan  dengan  pimpinan  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal- pasal berikut ini.
Selanjutnya Pasal 195 Ayat (3) HIR menyebutkan bahwa jika hal itu harus dilakukan  sekaligus  atau  sebagian,  di  luar  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  yang tersebut  di  atas.  Maka  ketuanya  meminta  bantuan  Ketua  Pengadilan  yang  berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa dan Madura. 15
Dalam  hal  eksekusi  Ketua  Pengadilan  Negeri  diberikan  wewenang memerintah  eksekusi  dan  memimpin  jalannya  eksekusi.  Oleh  sebab  itu  seorang Ketua Pengadilan harus siap dalam menghadapi segala masalah yang mungkin aka nada dalam proses eksekusi tersebut. Ia juga dituntut untuk menyelesaikan prosedur yang akan dan sudah dilewati dalam mempersiapakan eksekusi. 16
Pelaksana  dalam  tindakan  eksekusi  ini  adalah  Panitera  atau  Juru  Sita  dan dengan mendasarkan pada Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan. Surat Penetapan tersebut  sebagai  landasan  yuridis  bagi  tidakan  eksekusi  yang  dilakukan  oleh Panitera  atau  Juru  Sita.  Tanpa  adanya  Surat  Penetapan  tersebut,  syarat  formal eksekusi  belum  memadai,  sehingga  tidak  bias  dilakukan  eksekusi  terhadap  obyek sengketa. 17
Dilihat dari jenisnya ada tiga jenis pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut:
a. Eksekusi Pembayaran Uang
Jenis  eksekusi  ini  adalah  penghukuman  bagi  pihak  yang  dikalahkan  untuk membayar  sejumlah  uang.  Dalam  eksekusi  ini,  yang  menjadi  prestasinya  adalah uang. 18 Eksekusi  pembayaran  sejumlah  uang  tidak  hanya  didasari  atas  putusan pengadilan  saja,  akan  tetapi  juga  didasari  atas  bentuk  akta  tertentu  yang  oleh Undang-Undang dipersamakan dengan putusan hakim. 19
14 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup … Op. Cit.,
15 R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan , Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980, hlm. 142
16 Djazuli Bachar, Eksekusi Putusan… Op. Cit ., hlm. 10
17 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup … Op. Cit ., hlm. 18
18 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. Cit ., hlm. 240 19 Ibid ., hlm. 22
Aturan  mengenai  eksekusi  pembayaran  uang  ini,  ada  di  dalam  Pasal  196 HIR  atau  Pasal  208  RBg.  Biasanya  pihak  yang  kalah  dengan  kemauannya  sendiri mematuhi  isi  putusan.  Apabila  ia  lalai  maka  pihak  yang  menang  berhak mengajukan  permohonan  baik  lisan  maupun  tulisan  kepada  Pengadilan  setempat perkara  tersebut  diperiksa,  untuk  dapat  melakukan  upaya  paksa  (eksekusi).  Ketua Pengadilan  akan  memanggil  pihak  yang  kalah  untuk  diingatkan.  Dalam  jangka waktu tertentu jika tidak memenuhi putusan, maka hakim memerintahkan Panitera untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik pihak yang kalah. 20
b. Eksekusi Putusan yang Menghukum Orang untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan
Pada prinsipnya orang tidak bisa dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar  kepentingan  yan  akan  diperolehnya  dinilai  dengan  sejumlah  uang.  Eksekusi jenis ini diatur di Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBg. 21
Apabila  majelis  hakim  mengabulkan  permintaan  penggantian  bentuk eksekusi  dari  melaksanakan  perbuatan  tertentu  dengan  nilai  sejumlah  uang,  maka eksekusi  menjadi  beralih  sifat  dari  eksekusi  riil  menjadi  eksekusi  pembayaran sejumlah uang. Tata cara eksekusi ini menggunakan  acuan adalam Pasal 197  HIR atau Pasal 208 RBg. Pelaksanaan putusan dapat dipaksanakan melalui eksecutorial beslag  yang  kemudian  dapat  dilanjutkan  dengan  penjualan  lelang  atas  sejumlah barang milik pihak yang kalah dalam perkara tersebut. 22
c. Eksekusi Riil
Eksekusi  riil  adalah  jenis  putusan  yang  prestasinya  dibebankan  kepada debitur  secara  langsung. 23 Eksekusi  jenis  ini  tidak  diatur  secara  terperinci  dalam Undang-Undang, hal ini dikarenakan jenis eksekusi ini memiliki sifat yang mudah dan sederhana.
Adapun  tata  cara  eksekusi  riil  dirumuskan  dalam  Pasal  1033  RV. Sehubungan  dengan  putusan  pengadilan  yang  memuat  aas  pengosongan,  apabila pihak  yang  dihukum  untuk  mengosongkan  benda  tetap  tidak  mau  memenuhi putusan  secara  suka  rela  maka  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  adalah  sebagai berikut:
1) Ketua Pengadilan mengeluarkan surat pengosongan (eksekusi);
2) Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada juru Sita;
3) Tindakan pengosongan meliputi si terhukum, keluarga dan barang-barangnya;
4) Eksekusi  dapat  dilakukan  dengan  bantuan  kekuatan  umum  (Polisi  dan  jika perlu bantuan Militer).
Disamping  tiga  jenis  eksekusi  tersebut  di  atas  masih  dikenal  satu  jenis eksekusi yaitu apa yang dinamakan parate executie atau eksekusi langsung. parate
20 R. Soesilo. RIB/HIR… Op. Cit., Penjelasan Pasal 196, hlm. 142-143
21 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. Cit . hlm. 240
22 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup… Op. Cit . hlm. 49
23 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. Cit., hlm. 240
executie terjadi  apabila  seorang  kreditur  menjual  barang-barang  tertentu  milik debitur tanpa mempunyai title eksecutorial. (Pasal 1155, 1175 Ayat (2) HIR). 24

## 2. Penggunaan  Metode  Penemuan  Hukum  pada  Eksekusi  Pemeliharaan  Anak dalam Perkara Perceraian
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan secara normal dan damai. Melalui penegakan hukum ini, hukum menjadi suatu kenyataan. Pada prinsipnya ada tiga unsur yang  harus  diperhatikan  dalam  penegakan  hukum  yaitu  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ) dan keadilan ( gerechtigkeit ). 25
Apabila  orang  berbicara  tentang  hukum,  pada  umumnya  orang  hanya  melihat pada  peraturan  hukum  dalam  arti  kaedah  atau  peraturan  perundang-undangan  saja. Namun  di  sisi  lain  Undang-Undang  juga  tidak  mesti  sempurna.  Undang-Undang  tidak mungkin  mengatur  seluruh  kegiatan  kehidupan  manusia  secara  tuntas.  Ada  kalanya Undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya juga tidak jelas. 26
Dalam  persidangan  tidak  jarang  seorang  hakim  menemui  permasalahan  yang tidak  atau  belum  diatur  dalam  Undang-Undang  atau  peraturan  hukum  lainnya. Menghadapi  hal  tersebut  hakim  tetap  harus  mengusahakan  agar  permasalahan  dalam persidangan  tersebut  dapat  terselesaikan.  Ada  suatu  asas  dalam  persidangan  bahwa hakim dianggap tau akan hukumnya ( ius curia novit ). 27 Berkaitan dengan hal itu Pasal 16  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan bahwa  pengadilan  tidak  boleh    menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 28
Jalan  keluar  untuk  mengatasi  persoalan  tidak  tersedianya  peraturan  perundang- undangan  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  adalah  dengan  melakukan penemuan  hukum.  Penemuan  hukum  bukan  merupakan  ilmu  baru.  Hal  ini  telah  lama dikenal  dan  dipraktekan  oleh  hakim,  pembentuk  Undang-Undang  dan  para  sarjana hukum.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo  tidak  jarang  para  sarjana  hukum  melakukan penemuan hukum secara reflektif, tanpa disadari. 29
Pengertian dari penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum oleh hakim  atau  aparat  hukum  lainnya  yang  ditugaskan  untuk  menerapkan  peraturan- peraturan  hukum  umum  pada  peristiwa  hukum  konkrit.  Hal  ini  merupakan  proses
24 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. Cit. hlm. 241
25 Sudikno  Mertokusumo  dan  A  Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Ctk.  Pertama, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1
26 Ibid ., hlm. 3
27 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara… Op. Cit . hlm. 192
28 Baharuddin  Aritonang  dan  Muslim  hutasuhut  (editor), Undang-Undang  kekuasaan Kehakiman , Ctk. Pertama, Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2004, hlm. 10
29 A.  Mukti  Arto, Mencari  Keadilan  Kritik  dan  Solusi  Terhadap  Praktek  Peradilan  perdata  di Indonesia , Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 78
konkritisasi atau individualisasi peraturan  hukum  ( das  sollen )  yang  bersifat  umum dengan mengingat akan peristiwa ( das sein ) tertentu. 30
Secara  garis  besar  metode  penemuan  hukum  dapat  dikelompokan  menjadi  dua yaitu sebagai berikut:
a. Dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  tidak  jelas  atau  tidak  lengkap,  dapat dipergunakan beberapa metode sebagai berikut:
1) Interpretasi Gramatikal
Penafsiran  ini  berusaha  mengetahui  makna  ketentuan  dari  Undang-Undang dengan  cara  ketentuan  Undang-Undang  itu  ditafsirkan  atau  dijelaskan  dengan menguraikan  menurut  bahasa  umum  sehari-hari. 31 Hal  ini  tidak  berarti  bahwa hakim akan terkait erat dengan bunyi kata-kata dari Undang-Undang. 32
2) Interpretasi Sistematis atau Interpretasi Logis
Dalam  metode  ini,  penafsiran  perundang-undangan  dengan  menghubung- kannya  peraturan  hukum  atau  Undang-Undang  lain  atau  dengan  keseluruhan sistem  hukum. 33 Tata  cara  menafsirkan  undang-Undang  ini  tidak  boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundangan-undangan. 34
3) Interpretasi Historis
Interprestasi  historis  adalah  penafsiran  makna  Undang-Undang  menurut terjadinya.  Interpretasi  ini  meliputi  penafsiran  menurut  sejarah  pembentukan hukum dan penafsiran menurut sejarah terjadinya Undang-Undang. 35 Hal yang hendak  dicari  dalam  penafsiran  ini  adalah  mencari  maksud  dari  ketentuan Undang-Undang  seperti  yang  dilihat  oleh  pembentuk  Undang-Undang  pada waktu pembentukannya. 36
4) Interpretasi Teleologis atau Sosiologis
Dalam penafsiran ini makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. 37
Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan  dan  situasi  sosial  yang  baru  di  masyarakat.  Undang-Undang  yang sudah  using  dapat  dipakai  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  terjadi sekarang.  Metobe  ini  baru  dipergunakan  apabila  dalam  peraturan  perundang- undangan tersebut dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. 38
5) Interpretasi Komparatif
Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan cara memperbandingkan atau mendasarkan  pada  perbandingan  hukum.  Dengan  memperbandingkan  hendak dicari  kejelasan  mengenai  maksud  dari  perundang-undangan  tersebut.  Hal  ini
30 Ibid
31 Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum  Suatu  pengantar ,  Ctk.  Pertama,  Liberty, Yogyakarta: tt., hlm. 56
32 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang… Op. Cit . hlm. 15
33 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum… Loc. Cit , hlm. 57
34 Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab- Bab Tentang… Loc. Cit. , hlm. 17
35 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum… Op. Cit., hlm. 58
36 Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab- Bab Tentang… Op. Cit., hlm. 17-18
37 Ibid ., hlm. 15
38 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum… Op. Cit., hlm. 60
berlaku  terutama  terhadap  hukum  yang  timbul  karena  perjanjian internasional. 39
6) Interpretasi Antisipasif atau Futuristis
7) Interpretasi  ini  menggunakan  metode  hukum  yang  bersifat  antisipasi  yaitu mencari  kejelasan  ketentuan  perundangan-undangan  dengan  berpedoman kepada Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. 40
b. Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak ada, maka dapat dipergunakan beberapa metode sebagai berikut:
1) Argumentum Per Analogian (Analogi)
Penemuan  hukum  dengan  jalan  analogi  terjadi  dengan  mencari  peraturan umumnya  dari  peraturan  yang  khusus  dan  akhirnya  menggali  asas  yang terdapat di dalamnya. Suatu peraturan yang khusus dijadikan umum yang tidak tertulis dalam Undang-Undang dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa  yang  khusus.  Pada  prinsipnya  peraturan  perundang-undangan diterapkan  terhadap  suatu  peristiwa  tertentu  yang  tidak  diatur  dalam  Undang- Undang  tersebut,  tetapi  peristiwa  itu  mirip  atau  serupa  dengan  peristiwa  yang diatur oleh Undang-Undang itu. 41
2) Argamentum A Contrario (A Contrario)
Metode a  contrario adalah  cara  penafsiran  atau  penjelasan  Undang-Undang yang  didasarkan  pada  pengertian  sebaliknya  dari  peristiwa  konkrit  yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini didasari pertimbangan  bahwa  apabila  Undang-Undang  menetapkan  hal-hal  tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peraturan tertentu itu dan untuk peristiwa di luar berlakunya kebalikannya. 42
3) Penyempitan Hukum ( Rechtsverfijning )
Penyempitan  hukum  dipergunakan  terhadap  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang ruang lingkupnya terlalu umum dan luas. Dalam penyempitan hukum  akan  dibentuk  pengecualian  atau  penyimpangan-penyimpangan  baru dari  peraturan-peraturan  yang  sifatnya  umum  diterapkan  pada  peristiwa  yang atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberikan cirri-ciri. 43
4) Metode Eksposisi
Metode eksposisi atau  metode konstruksi hukum  adalah  metode  untuk menjelaskan  kata-kata  atau  membentuk  pengertian,  bukan  untuk  menjelaskan barang. 44
39 Ibid.
40 Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab- Bab Tentang… Op. Cit., hlm. 19
41 Ibid ., hlm. 21-22
42 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum… Op. Cit., hlm. 67
43 Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab- Bab Tentang… Op. Cit., hlm. 26
44 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum… Op. Cit., hlm. 69

## 3. Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Salah  satu  asas  pokok  dalam  eksekusi  adalah  apabila  putusan  yang  menjadi dasar  adanya  eksekusi  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Sebuah  putusan  akan memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  pada  dasarnya  apabila  masing-masing  pihak tidak  ada  yang  mengadakan  upaya  hukum  lagi  baik  banding  maupun  kasasi. 45 Kewenangan  untuk  menjalankan  eksekusi  merupakan  pilihan  hukum  apabila  pihak tergugat  (tereksekusi)  tidak  bersedia  menjalankan  putusan  secara  sukarela.  Eksekusi baru  merupakan  alternative  hukum  apabila  pihak  tergugat  tidak  menjalankan  putusan secara suka rela. 46
Terhadap  amar  putusan  yang  tidak  dijalankan  secara  suka  rela  oleh  pihak  yang kalah, maka pihak yang menang dalam perkara ini dapat meminta bantuan kepada ketua pengadilan  tingkat  pertama  yang  memutus  perkara  tersebut  untuk  melakukan  upaya paksa  agar  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  itu  dilaksanakan  oleh  pihak yang kalah. Adapun tahap-tahap proses eksekusi adalah sebagai berikut:
a. Peringatan ( aanmaning )
Ukuran untuk menentukan kenyataan tidak mau menjalankan putusan secara suka rela dapat diambil landasan berdasar jangka waktu yang “patut” dapat diambil landasan  berdasar  jangka  waktu  yang  “patut”  ( reasonable ).  Seorang  tergugat dianggap  patut  menjalankan  putusan  secara  suka  rela  dalam  waktu  satu  minggu atau  sepuluh  hari  dari  sejak  tanggal  putusan  diberitahukan  kepadanya.  Apabila lewat dari masa itu maka dapat dianggap tergugat telah ingkar dalam menjalankan putusan  secara  suka  rela.  Maka  sejak  hari  itu  terbukalah  jalan  untuk  menempuh proses peringatan atau aanmaning . 47
Perngertian  peringatan  yang  dihubungkan  dengan  menjalankan  putusan merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Ketua  Pengadilan  berupa  “teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan dalam tempo yang sudah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. 48
Untuk  dapat  melaksanakan  suatu  putusan  hakim  secara  paksa  oleh pengadilan, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara tertulis pada  Ketua  Pengadilan  yang  bersangkutan  agar  putusannya  dilaksanakan. Selanjutnya  Ketua  Pengadilan  yang  bersangkutan  agar  putusannya  dilaksanakan. Selanjutnya  Ketua  Pengadilan  berdasar  permohonan  tersebut  memanggil  pihak yang kalah ditegur agar memenuhi isi putusan dalam waktu yang telah ditentukan. 49
Cara  melakukan  peringatan  oleh  Ketua  Pengadilan  setelah  ia mendapatkan permohonan  dari  pihak  yang  menang  dalam  perkara  tersebut.  Selama  belum  ada permintaan  dari  pihak  yang  menang,  proses  peringatan  tidak  dapat  dijalankan.
45 Wiryono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Ctk. Kesembilan, Bandung: Sumur Bandung, 1982, hlm. 132
46 Yahya harahap, Ruang Lingkup… Op. Cit ., hlm. 25
47 Ibid ., hlm. 26 48 Ibid 49 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara..….op. cit . hlm. 246 - 247
Apabila  pihak  yang  menang  tetap  diam  walaupun  pihak  yang  kalah  belum  mau melaksanakan  isi  putusan  secara  suka  rela,  Ketua  Pengadilan  belum  berwenang melakukan peringatan.
Pengajuan  eksekusi  dapat  diajikan  oleh  penggugat  pribadi  atau  kuasanya. Mengenai bentuk permohonan eksekusi siatur juga dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg yaitu dapat berbentuk lisan maupun tulisan kemudian disampaikan kepada kepada Ketua pengadilan yang memutus perkara itu di tingkat pertama. 50
Tindakan  yang  kan  dilakukan  Ketua  pengadilan  setelah  memperoleh permohonan  eksekusi  adalah  melakukan  pemanggilan  pihak  yang  kalah  untuk diperingatkan agar memenuhi putusan. Agar peringatan tersebut sesuai dengan tata cara  formal  dan  bernilai  otentik,  maka  peringatan  harus  dilaksanakan  dalam pemeriksaan  sidang  insidentil  yang  dihadiri  oleh  Ketua  Pengadilan,  Panitera  dan pihak yang kalah. Dalam acara persidangan tersebut harus dibuat berita acara yang dapat  berfungsi  sebagai  sumber  landasan  bagi  keabsahan  penetapan  perintah eksekusi selanjutnya. 51
Acara  persidangan  peringatan  wajib  dihadiri  oleh  pihak  yang  kalah.  Ketua Pengadilan  akan  memberitahukan  perihal  permohonan  pihak  yang  menang  agar pihak yang kalah mau melaksanakan isi putusan. Kemudian Ketua Pengadilan akan menetapkan  masa  tenggang  peringatan  dengan  batas  waktu  minimal  delapan  hari, untuk  memberikan  hak  dan  kesempatan  pada  pihak  yang  kalah  untuk  dapat melaksanakan isi putusan yang dihukum kepadanya.
Seperti  yang  sudah  dikemukakan  di  atas  bahwa,  pada  persidangan peringatan  idealnya  dihadiri  oleh  pihak  yang  kalah.  Persoalan  akan  timbul manakala  pihak  yang  kalah  tidak  hadir  dalam  persidangan  peringatan  tersebut. Ketidakhadiran  pihak  yang  kalah  tersebut  dapat  terjadi  dengan  alasan  atau  tidak dengan  alasan.  Terhadap  dua  macam  ketidakhadiran  tersebut,  pedoman penerapannya dapat ditempuh dengan acuan sebagai berikut:
1) Ketidakhadiran dengan alasan yang patut Kemungkinan  ketidakhadiran  pihak  yang  kalah  dalam  sidang  peringatan disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan ketidakhadiran yang dapat dibenarkan adalah  alasan  yang  sangat  beralasan  dan  bukan  karena  pengingkaran.  Salah satu  contoh  alasan  yang  patut  adalah  karena  sakit  ataupun  pihak  yang  kalah sedang  berada  di  luar  kota.  Dalam  hali  pihak  yang  kalah  tidak  menghadiri sidang  karena  alasan  yng  patut  maka  dapat  ditempuh  jalan  keluar  yaitu diadakan pemanggilan ulang. 52
2) Ketidak hadiran tanpa alasan yang patut
50 Yahya harahap, Ruang Lingkup Permasalahan…….op. cit ., hlm. 28
51 Ibid ; hlm. 29
52 Ibid.
Apabila pihak yang kalah telah dipanggil secara patut oleh pengadilan, namun tidak  datang  menghadap  (untuk  diperingatkan)  maka  Ketua  Pengadilan  dapat langsung mengeluarkan surat perintah tertulis agar dimulainya eksekusi. 53
b. Surat Perintah Eksekusi
Sebagai rangkaian proses eksekusi ini maka sesudah habis masa peringatan ( aanmaning )  dikekuarkannya  Surat  Penetapan  Eksekusi  yang  unsurnya  sebagai berikut:
a) Dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan;
b) Berisi perintah menjalankan eksekusi;
c) Perintah ditujukan kepada Panitera dan Juru Sita
Jalannya  eksekusi  dipimpin  oleh  seorang  Ketua  Pengadilan.  Pelaksana secara  nyata  dan  fisik  adalah  Panitera  dan  Juru  Sita.  Pembagian  fungsi  eksekusi tersebut  sesuai  dengan  amanat  Pasal  195  Ayat  (1)  HIR  atau  Pasal  206  RBg. Perintah menjalankan eksekusi melalui Surat Penetapan Ketua pengadilan. Bentuk dari  surat  penetapan  ini  adalah  imperatif.  Ketua  Pengadilan  tidak  diperbolehkan mengeluarkan perintah eksekusi secara lisan. Bentuk perintah eksekusi secara lisan dapat dianggap tidak sah sebagai dasar eksekusi.
Surat  perintah  eksekusi  lazim  disebut  “penetapan”,  yang  dalam  hal  ini disebut  surat  penetapan  perintah  eksekusi.  Surat  penetapan  inilah  yang  akan menjamin otentikasi perintah menjalankan eksekusi baik terhadap diri Panitera atau Juru  Sita  yang  mendapat  perintah  maupun  pihak  yang  kalah.  Tanpa  adanya  surat penetapan eksekusi, pihak yang kalah dapat menolak tindakan eksekusi yang dapat dijalankan.  Tindakan eksekusi  tanpa  surat  penetapan  tersebut  merupakan tindakan yang liar. 54
Di  samping  surat  penetapan  berisi  perintah  menjalankan  eksekusi,  surat penetapan itu  sendiri  juga  berisi  “penunjukan”  nama  pejabat  yang  diperintah. Jika yang  ditunjuk  itu  Panitera,  harus  disebut  jabatan  dan  namanya  dalam  surat penetapan.  Demikian  juga  apabila  yang  ditunjuk  adalah  Juru  Sita,  juga  harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan. 55
c. Berita Acara Eksekusi
Berita  Acara  Eksekusi  dipergunakan  sebagai  bukti  keabsahan  farmal  dari eksekusi.  Tanpa  berita  acara  eksekusi,  eksekusi  dianggap  tidak  sah.  Pembuatan berita  acara  eksekusi  memerlukan  kecermatan  mengenai  proses  eksekusi  yang sudah  dijalankan.  Banyak  sekali  terjadi  sengketa  sesuai  eksekusi  dikarenakan ketidakjelasan  pembuatan  berita  acara  eksekusi.  Dalam  berita  acara  eksekusi kadang  tidak  dibuat  berdasarkan  tata  cara  yang  seksama.  Persoalan  yang  sering
53 Subekti, Hukum Acara Perdata , Ctk. Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1989, hlm. 135
54 Yahya harahap, Ruang Lingkup… Op. Cit ., hlm. 32
55 Ibid.
terjadi  adalah  ketidakjelasan  tentang  letak  dan  ukuran  tanah  obyek  eksekusi sehingga menimbulkan selisih pendapat di kemudian hari. 56
Hal lain yang harus diperhatikan dalam proses eksekusi adalah hadirnya dua orang saksi.  Kehadiran dua orang saksi  merupakan syarat formal eksekusi, karena ketidakhadiran  dua  orang  saksi  eksekusi  menjadi  tidak  sah.  Adapu  syarat  saksi adalah penduduk Indonesia yang berumur 21 tahun dan dapat dipercaya. Kehadiran dua orang saksi juga harus tercantum dalam berita acara eksekusi.
Penandatanganan  berita  acara  merupakan  syarat  formal  keabsahan  berita acara.  Berita  acara  merupakan  produk  yang  bernilai  otentik  harus  ditandatangani. Tanpa  ditandatangani,  berita  acara  tidak  mempunyai  nilai  otentik. 57 Ketentuan syarat  formal  penandatanganan  berita  acara  eksekusi  diatur  dalam  Pasal  197  Ayat (6) HIR atau Pasal 210 Ayat (1) RBg. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa yang mesti  bertanda  tangan  dalam  berita  acara  eksekusi  adalah  pejabat  pelaksana eksekusi  (Panitera  atau  Juru  Sita)  dan  kedua  orang  saksi  yang  ikut  membantu jalannya eksekusi. Sekalipun bukan merupakan syarat formal, akan lebih sempurna apabila  berita  acara  juga  ditandatangani  oleh  Kepala  Desa  dan  pihak  tereksekusi dalam  menandatangani  berita  acara  sangat  penting  artinya  bagi  pembuktian  dari tuduhan atau selisih paham di kemudian hari. 58
Eksekusi  putusan  terhadap  pemeliharaan  anak  dalam  perkara  perceraian merupakan  kasus  yang  jarang  terjadi  di  masyarakat.  Eksekusi  ini  bersumber  pada perkara perceraianyang memunculkan gugatan mengenai  pemeliharaan anak. Pada dasarnya  eksekusi  terhadap  pemeliharaan  anak  ini  belum  terakomodir  secara lengkap  dalam  hukum  acara  yang  berlaku  di  Pengadilan  Agama.  Adapun  hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri maupun yang khusus berlaku di Pengadilan Agama.
Dalam HIR disebutkan bahwa obyek dalam eksekusi perkara perdata hanya berupa  benda  baik  benda  tetap  maupun  benda  bergerak.  Dalam  eksekusi pemeliharaan  anak  perkara  perceraian  yang  menjadi  obyeknya  adalah  anak  yang merupakan  menusia.  Oleh  sebab  itu  dalam  hal  ini  hakim  pemeriksa  perkara melakukan upaya penemuan hukum menggunakan metode penemuan hukum yang dilakukan  terhadap  terhadap  hal  yang  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  atau Undang-Undang yang ada tidak jelas atau tidak lengkap.
Kendati belum ada aturan hukum yang mengatur secara terperinci mengenai eksekusi  pemeliharaan  anak,  namun  tata  cara  pelasanaan  eksekusinya  tetap mengikuti  aturan  yang  ada  dalam  HIR.  Adapun  langksh-langkah  yang  harus ditempuh  dalam  eksekusi  ini  meliputi  tiga  hal  yaitu  sidang Aanmaning yang dilakukan  sebanyak  dua  kali,  Penetapan  Hakim,  dan  Pembuatan  Berita  Acara Eksekusi.
56 Ibid ., hlm. 33
57 Yahya Harahap, Ruang Lingkup… Op. Cit ., hlm. 34 58 Ibid.
Pelaksanaan  amar  putusan  terhadap  pemeliharaan  anak  dalam  perkara perceraian  ini  prinsipnya  mengkuti  aturan  tahap-tahap  eksekusi  yang  terdapat dalam HIR. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama belum mempunyai aturan yang khusus  mengenai  eksekusi  di  lingkup  Pengadilan  Agama.  Hanya  saja  obyek  dari eksekusi  ini  merupakan  manusia  dan  bukan  benda  seperti  yang  telah  diatur  dalam HIR.  Oleh  sebab  itu  pelaksanaan  eksekusi  ini  harus  didasarkan  pada  rasa kemanusiaan  dan  mendasarkan  pada  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Penggunaan bantuan pihak keamanan (POLRI) merupakan cara terakhir apabila jalan damai dan pendekatan melalui mediasi gagal dilakukan.
Pada  perkara  perceraian  yang  di  dalamnya  mengandung  sengketa pemeliharaan  anak,  terkadang  eksekusi  sulit  untuk  dilaksanakan.  Hal  ini dikarenakan  sering  kali  pihak  yang  kalah  tidak  bersedia  melaksanakan  amar putusan  secara  suka  rela.  Menghadapi  permasalahan  ini  harus  dilakukan  upaya paksa (eksekusi) terhadap pihak yang kalah. Faktor yang perlu diperhatikan dalam eksekusi ini adalah anak merupakan manusia yang emosinya belum stabil. Apabila eksekusi  dipaksakan,  anak  akan  terluka  secara  fisik  dan  juga  dapat  mengalami trauma karena diperebutkan oleh kedua orang tuanya.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasar  pada  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa eksekusi  putusan  terhadap  pemeliharaan  anak  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Aturan  hukum yang  dipergunakan  berdasar  pada  tata  cara  eksekusi  putusan  perkara  perdata  yang berlaku di Pengadilan Negeri yaitu sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBg. Akan tetapi  hal  ini  menjadi  permasalahan,  dikarenakan  dalam  ketentuan  HIR  dan  RBg  yang menjadi  obyek  eksekusi  adalah  benda  tetap  maupun  benda  bergerak.  Dalam  eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak, yang menjadi obyeknya adalah anak (manusia) itu sendiri. Pada praktiknya tidak dijumpai adanya keseragaman aturan yang dipergunakan oleh  aparat  Pengadilan  Agama  terhadap  eksekusi  putusan  terhadap  pemeliharaan  anak tersebut.  Kendati  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  hukum  positif,  eksekusi  terhadap pemeliharaan  anak  dalam  perkara  perceraian  tetap  harus  dilaksanakan  demi  menjaga kewibawaan pengadilan disamping harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi obyek eksekusi.

## 2. Saran
Berdasar pada kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran sebagai berikut :
a. Diperlukan  suatu  aturan  tertulis  untuk  menyelesaian  permasalahan  eksekusi putusan  terhadap  pemeliharaan  anak  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama.  Hal  ini  dibutuhkan  sebagai  bentuk  kepastian  hukum  terhadap  putusan hakim mengenai sengketa pemeliharaan anak dalam perkara perceraian.
b. Penulis menyarankan bahwa peraturan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  atau  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA).  Sehingga  dikemudian  hari  peraturan  ini  dapat  menjadi pedoman  bagi  eksekusi  putusan  terhadap  pemeliharaan  anak  dalam  perkara perceraian di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Aritonang,  Baharuddin  dan  Hutasuhut,  Muslim  (editor).  2004. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman , Ctk. Pertama, Jakarta: Pustaka Pergaulan
Arto, A. Mukti. 1996 . Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
_______.  2001. Mencari  Keadilan  Kritik  dan  Solusi  terhadap  Praktek  Peradilan Perdata di Indonesia , Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
_______.  2004. Strategi  Penanganan  Perkara  Pada  pengadilan  Agama ,  makalah disampaikan  pada  training  kepengacaraan,  PSDM  Lembaga  Eksekutif mahasiswa FH UII, Yogyakarta, 10 Mei 2004
Bachar, Djazuli. 1997. Hukum Anak Indonesia , Ctk. Pertama, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
Baehr,  Peter.  dkk.  (Penyunting).  1997. Instrumen  Internasional  Pokok  Hak-Hak  Asasi Manusia , Ctk. Pertama, Jakarta: Yayasan Obar Indonesia
Harahap,  M.  Yahya.  2001. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama  UU No. 7 Tahun 1989, Ctk. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
_______. 1993. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Ctk. Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Mertokusumo,  Sudikno.  2002. Hukum  Acara  Perdata ,  Ctk.  Pertama,  Yogyakarta:
Liberty
_______. 1896. Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Ctk. Pertama, Yogyakarta: Liberty
_______.  2001. Penemuan  Hukum  Sebuah  Pengantar ,  Ctk.  Keempat,  Yogyakarta: Liberty
_______  dan  A.  Plito.  1993. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Ctk.  Pertama, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti
Mustofa,  Wildan  Sayuthi.  2002. Pemecahan  permasalahan  Acara  Perdata  Peradilan Agama , Ctk. Pertama, Jakarta: PT. Tatanusa
Projodikoro,  Wiryono.  1982. Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia ,  Ctk.  Kesembilan, Bandung: Sumur Bandung
Rofiq,  Ahmad.  1995. Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Ctk  Pertama,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada,
Said, H.A.  Fuad. 1994. Perceraian Menurut Islam di Indonesia , Ctk. Pertama, Jakarta: Pustaka Al Husna
Soesilo, R. 1980. RIB/HIR Dengan Penjelasan , Bandung: PT. Karya Nusantara
Subekti. 1989. Hukum Acara Perdata , Ctk. Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia Perss
Sumiarni, Endang dan Halim, Chandera. 2000. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang  Kesejahteraan ,  Ctk.  Pertama,  Yogyakarta:  Universitas  Atmajaya Yogyakarta
Sutantio,  Retno  Wulan.  1986. Hukum  Acara  perdata  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Ctk. Pertama, Bandung: Alumni
Varia Peradilan, Nomor 137 Februari 1997, hlm. 64-82

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
Konvensi tentang Hak-Hak Anak