## LEGALITAS PENGGUNAAN METODE HARRINGTON DALAM PRAKTIK KARTEL (Studi Kasus Praktik Kartel Ban Kendaraan Roda Empat)

## Hendrik Barita S
(hendriksaragih26@gmail.com)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Adi Sulistiyono (adi_r4@uns.ac.id) Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article examines the legality of using the Harrington method in cartel practice (case studies of four-wheeled tire cartel practice). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s tire industry is impacted by the cartel that occurred at the Indonesian Ban Company Association (APBI) with several tire manufacturers. This is done by setting the price for the product and marketing of motorized four-wheeled vehicle tires of passenger cars. Furthermore, the agreement does not sell new tires so that tires circulating in the community / consumers to be limited. In order to prove the violation and Article 11 (production cartel) of Law Number 5 of 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. However, since the cartel is usually conducted secretly, KPPU needs indirect evidence to prove the existence of cartel agreement among business actors. In the case of a four-wheeled tire cartel conducted by APBI, KPPU uses Harrington Metotode to prove the cartel happened. However, in law the use of Harrington method has not been set more rigid. So the author is interested to discuss about the legality of Harrington Method usage Keywords: Cartel; APBI; Harrington Method

## Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang legalitas penggunaan metode Harrington dalam praktik kartel (studi kasus praktik kartel ban kendaraan roda empat). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri ban Indonesia tekena dampak dari kartel yang terjadi pada Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) dengan beberapa produsen ban. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan harga untuk produk dan pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang. Selanjutnya terjadi kesepakatan tidak memasarkan ban baru sehingga ban yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas. Mengakibatkan, harga ban di pasaran bisa naik karena banyakannya kebutuhan permintaan atas ban dengan jenis-jenis mobil penumpang tersebut.Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel produksi) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diam-diam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Dalam kasus kartel ban kendaraan roda empat yang dilakukan APBI, KPPU menggunakan Metotode Harrington dalam membuktikan kartel yang terjadi. Namun dalam peraturan perundang-undang penggunaan metode Harrington belum diatur lebih rigid. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai legalitas penggunaan Metode Harrington.
Kata kunci: Kartel; APBI; Metode Harrington

## Legalitas Penggunaan Metode Harrington
98 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Legalitas Penggunaan Metode Harrington  ...

## A. Pendahuluan
Memasuki era perdagangan bebas ( free market ), persaingan usaha di antara persuahaan- perusahaan semakin sengit dan tajam. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu berupaya mengembangkan strateginya agar dapat terus mempertahankan eksistensinya namun demikian, banyak di antara pengusaha-pengusaha tersebut kerap kali menggunakan jalan pintas ( short cut ) dalam menerapkan strategi yang digunakan dengan menggunakan persengkongkolan ( collusion ) dalam bentuk suatu perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik kartel dan persaingan usaha tidak sehat. (Supriatna, 2016 : 125)
Pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan mulai berlaku satu tahun kemudian. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 setiap pelaku usaha harus melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana menjalankan kegiatan usahanya secara fair dan kondusif. Secara umum materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung enam bagian pengaturan yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain. Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kartel. Kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu harga, produksi, dan wilayah pemasaran (Nasution & Wiranti, 2008:4). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, larangan mengenai perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5, larangan mengenai perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 9, dan larangan mengenai perjanjian pengaturan produksi dan/atau pemasaran diatur dalam Pasal 11. Tujuan utama para pelaku usaha melakukan perjanjian kartel adalah untuk meningkatkan keuntungan di antara anggota kartel dan hal ini akan merugikan konsumen, karena konsumen tidak punya pilihan lain di pasar yang bersangkutan terhadap produk tertentu, baik dari aspek harga maupun kualitasnya (Silalahi, 2013: 379).
KPPU dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU harus menganalisis dan membuktikan bahwa unsur-unsur dari masing-masing pasal telah terpenuhi. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik Pasal 5, Pasal 9, maupun Pasal 11, mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal-pasal tersebut.Namun demikian karena kartel biasanya dibentukdan dilakukan secara rahasia maka pembuktian keberadaan perjanjian kartel menimbulkan permasalahan (Silalahi (Ed.), 2015: 11).
KPPU sulit untuk menemukan adanya perjanjian tertulis maupun dokumen lain yang secara eksplisit berisi kesepakatan mengenai harga, wilayah pemasaran, maupun produksi atas barang dan/atau jasa di antara pelaku usaha. Oleh karena itu dalam perkembangannya untuk membuktikan terjadinya kartel dibutuhkan alatbukti yang disebut dengan bukti tidak langsung ( indirect evidence ). Berbeda halnya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang telah menerima dan mempraktikkan pembuktian tidak langsung (Junaidi, 2008: 9), Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia belum mengatur mengenai penggunaan bukti tidak langsung ( indirect evidence ) sebagai alat bukti untuk membuktikan terjadinya kartel. Dalam hal ini ketika KPPU memutus dugaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus berdasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 yaitu: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat dan/atau dokumen; 4) petunjuk; dan 5) keterangan pelaku usaha. Berdasarkan latar belakang diatas maka artikel ini akan mengkaji mengenai legalitas penggunaan metode Harrington dalam praktik kartel (studi kasus praktik kartel ban kendaraan roda empat).

## B.   Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang besifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang. Sumber penelitan yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakanan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan.
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Legalitas Penggunaan Metode Harrington  ... 99

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai landasan kebijakan persaingan usaha diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya  ketentuan dalam UU Persaingan Usaha tersebut. Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga Negara komplementer ( state auxiliary organ ) (Budi L. Kagramanto, 2007 : 2) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan Undang-Undang untuk mengawasi jalannya UU Persaingan Usaha. KPPU merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest , walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden. (Hermansyah, 2008 : 73)
Proses pemeriksaan praktik kartel, KPPU memerlukan bukti-bukti bahwa pelaku usaha yang bersangkutan melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan pelaksananya. Adapun alat-alat bukti yang digunakan oleh KPPU berbeda dengan alat-alat bukti yang digunakan hukum acara perdata tetapi mirip dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Persaingan Usaha jo. Pasal 72 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, alat-alat bukti pemeriksaan KPPU terdiri dari (Nugroho, 2012: 601) :
1.   Keterangan saksi;
2.   Keterangan ahli;
3.   Surat dan/atau dokumen;
4.   Petunjuk; dan
5.   Keterangan pelaku usaha.
Adapun dalam Organisation for Economic Cooperation dan Development (OECD) Policy Brief June 2007, Prosecuting Cartels without Direct Evidence of Agreement, alat bukti untuk membuktikan terjadinya perjanjian kartel adalah sebagai berikut (OECD, 2007: 1-3) :

## 1.  Bukti langsung
Bukti langsung adalah bukti yang menunjukkan adanya pertemuan atau komunikasi antar pelaku usaha serta menggambarkan isi dari perjanjian antar pelaku usaha tersebut. Bentuk dari bukti tidak langsung yaitu: a) dokumen (baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik) yang menunjukkan isi perjanjian serta para pihak dalam perjanjian tersebut; dan b) pernyataan lisan maupun tertulis oleh para pelaku usaha kartel yang menggambarkan pelaksanaan dari kartel tersebut.
2.  Bukti tidak langsung
Bukti tidak langsung ( indirect evidence ) adalah bukti yang tidak secara langsung menggambarkan isi dari perjanjian atau para pihak dalam perjanjian tersebut.Bukti tidak langsung terdiri dari bukti komunikasi antar para pelaku usaha yang dicurigai melakukan kartel dan bukti ekonomi tentang pasar serta perilaku dari para pelaku usaha kartel yang terlibat di dalamnya yang mengusulkan tindakan bersama tersebut.Bukti tidak langsung adalah merupakan alat untuk mendeteksi bahwa ada indikasi praktik kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yaitu berupa perjanjian antara pelaku usaha yang menetapkan harga jual barang atau jasa tertentu kepada konsumen.
Penggunaan bukti tidak langsung ( indirect evidence ) untuk membuktikan terjadinya kartel telah dikenal dan digunakan di negara-negara lain. Namun demikian karena hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya Undang-Undang Persaingan Usaha belum mengatur mengenai penggunaan bukti tidak langsung ( indirect evidence) Penjelasan bukti tidak langsung ( indirect evidence ) diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wujud bukti tidak langsug dapat berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Dalam kasus kartel kendaraan roda empat yang dilakukan pelaku usaha yang tergabung dalam APBI Majelis Komisi KPPU mendapatkan bukti komunikasi dan bukti ekonomi, yaitu :
a.  Bukti komunikasi berupa:
1.  Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan “Anggota APBI jangan melakukan banting membanting harga” yang dinilai merupakan bentuk perjanjian penetapan harga; dan
100 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Legalitas Penggunaan Metode Harrington  ...
2.  Risalah Rapat Presidium APBI yang memuat pernyataan “kepada seluruh anggota APBI diminta untuk dapat menahan diri dan terus mengontrol distribusinya masing-masing sesuai dengan perkembangan permintaannya” yang dinilai merupakan rangkaian kesepakatan untuk mengatur produksi dan/atau pemasaran.
b.  Bukti ekonomi menggunakan metode deteksi kartel Harrington. Metode deteksi kartel Harrington merupakan metode analisis hubungan error atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel untuk mendeteksi kartel. Untuk menentukan apakah penentuan harga antar produsen ban dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh perusahaan lain maka dilakukan pengujian contemporaneous correlation yaitu untuk melihat adakah hubungan dalam penentuan harga antar perusahaan secara keseluruhan Putusan Majelis Komisi KPPU menilai metode deteksi kartel Harrington merupakan metode yang valid untuk membuktikan adanya dugaan kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam industri ban kendaraan bermotor roda empat, sebagaimana telah diuraikan diatas. Berdasarkan alur deteksi kartel dengan Metode Harrington diatas , terdapat 2 (dua) metode untuk mendeteksi keberadaan kartel, yaitu (Joseph E. Harrington, Jr. 2008 : 214) :
1.  Metode Struktural ( Structural Methods ) yaitu merupakan suatu cara untuk melakukan identifikasi karakteristik pasar yang kemungkinan menjadi kondusif untuk terjadinya kartel. Dalam perkara ini, penelitian yang digunakan adalah analisis jumlah perusahaan, analisis hambatan masuk, dan analisis konsentrasi dan ukuran perusahaan
2.  Metode Perilaku ( Behavioral Methods ), yaitu terkait dengan observasi cara-cara yang dilakukan perusahaan atau industri untuk melakukan kartel atau observasi hasil akhir dari kartel. Cara-cara yang dilakukan bisa dalam bentuk komunikasi langsung antar anggota kartel atau melihat dampak  terhadap pasar dari koordinasi oada harga dan kuantitas yang dilakukan perusahaan pada industri.
Deteksi kartel industri ban yang dilakukan dalam perkara ini mencakup beberapa metode seperti yang dijelaskan di atas, yang bertujuan untuk memberikan bukti yang menjelaskan perilaku perusahaan dalam industri yang diduga melakukan kartel.
Legalitas penggunaan metode Harrington dalam hukum pembuktian di Indonesia masih belum jelas, perlu diketahui bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Persaingan Usaha, alat bukti pemeriksaan KPPU terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Dalam hal ini bukti tidak langsung ( indirect evidence ) berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi tidak diatur dalam Pasal 42. Di samping itu, pada bagian Penjelasan Undang-Undang Persaingan Usaha juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti petunjuk. Namun demikian karena alat bukti yang digunakan oleh KPPU mirip dengan alat-alat bukti yang tercantumdalam KUHAP (Nugroho, 2012: 601), maka pengertian alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
Apabila merujuk pada pengertian petunjuk dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP maka bukti tidak langsung ( indirect evidence ) berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi tidak termasuk dalam pengertian petunjuk dalam KUHAP. Menurut Hansen, penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak dapat disamaratakan, melainkan ditentukan kasus per kasus. Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha (Lubis et al., 2009: 329)
Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa KPPU dalam membuktikan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 08/KPPU-I/2014 hanya menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) tanpa didukung dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Persaingan Usaha. Dalam pembuktian perkara kartel bukti tidak langsung ( indirect evidence ) tidak dapat dipergunakan sebagai satu- satunya alat bukti (Silalahi (Ed.), 2015: 6). Untuk menilai terjadinya pelanggaran terhadap
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Legalitas Penggunaan Metode Harrington  ... 101
Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU harus menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terlapor. Apabila bukti tidak langsung ( indirect evidence ) digunakan maka kedudukannya adalah sebagai bukti pendukung atau penguat dari bukti di atas. Dalam hal terdapat kesesuaian antara bukti-bukti yang disebut maka kesesuaian antara bukti-bukti tersebut membentuk hanya satu alat bukti yaitu menjadi bukti petunjuk (Silalahi (Ed.), 2017: 98)
Perlu diperhatikan pula bahwa prinsip pembuktian tentang adanya pelanggaran dalam Undang-Undang Persaingan Usaha mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 benar-benar telah terjadi. Dengan adanya persyaratan paling sedikit dua alat bukti yang sah tersebut, maka KPPU tidak dapat memutuskan suatu perkara kartel hanya pada bukti tidak langsung ( indirect evidence ) saja.Penggunaan bukti tidak langsung ( indirect evidence ) dalam membuktikan perkara kartel harus dilakukan sesuai dengan prinsip dalam hukum pembuktian. Dalam hal ini KPPU harus menggunakan bukti tidak langung ( indirect evidence ) bersama-sama dengan alat bukti langsung yang lain dalam Pasal 42 untuk membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha. Hal ini dikarenakan bukti tidak langsung hanya sebagai alat bukti pendukung ( plusfactors ).
Berdasarkan penjelasan dan analisis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penulis, adanya profit yang tidak menunjukkan kecendrungan yang sama telah membuktikan bahwa diantara para pelaku industri ban tersbut tidak pernah ada kesepakatan untuk melakukan pengaturan harga dan produksi/pemasaran seperti apa yang sudah disangkakan dalam metode Harrington. Jikapun ada kecendrungan mengenai kenaikan atau penurunan harga produksi, hal itu semata-mata karena adanya fluktuasi harga bahan produksi atau keadaan perekonomian global yang mengalami gangguan (krisis), bukan karena kesepakatan pengaturan harga.
Kondisi diatas sangat bersesuaian dengan Laporan Bank Indonesia pada Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami dampak dari krisi perekonomian global, khususnya bagi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan ekspor. Laporan tersebut juga sejalan dengan pendapat Saksi Ahli Faisal Batubara selaku Ahli Ekonomi, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi tanggal 20 Oktober 2014, yang menyatakan “krisis ekonomi global mengakibatkan dampak yang sangat negatif secara signifikan dan langsung terasa melalui peningkatan harga bahan baku secara tajam bagi bahan-bahan yang dibeli dengan menggunakan dollar”, dengan demikian kecendrungan peningkatan atau penurunan keuntungan tidak bisa disebut telah terjadi pengaturan harga dan produksi/pemasaran.
Perlu dipahami bahwa KPPU mengalami kesulitan untuk menemukan bukti langsung dalam membuktikan perkara kartel. Oleh karena itu seperti di Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan lain-lain mengatur leniency program menjadi insentif untuk membongkar praktik kartel bagi peserta kartel. Konsep leniency program adalah keistimewaan bagi pelaku usaha yang terindikasi melakukan kartel.Syaratnya pelaku usaha tersebut bersedia membuka data dan informasi kepada KPPU mengenai kartel yang dilakukan.Konsep ini mirip “ whistleblower ” dalam hukum pidana. Pelaku kartel yang mengaku dan memberikan informasi kepada KPPU bisa mendapatkan insentif atau keringanan hukuman (Tarnes, 2011)

## D.   Simpulan
Berdasarkan penjelasan dan analisa dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam penggunaan metode Harrington sebagaimana diuraikan pada penulisan hukum ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa metode Harrington tidak tepat untuk menilai terjadinya kartel ban kendaraan roda empat. Dalam penggunaan metode Harrington dalam putusan perkara kartel ban kendaraan roda empat dapat dilihat bahwa terdapatnya untung rugi yang besar antar pelaku usaha terlapor, yang artinya jika terjadi kartel diantara pelaku usaha maka hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi. Aspek legalitas metode Harrington sebagai salah satu bukti tidak langsung ( indirect evidence ) tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, hal tersebut dapat diketahui dengan tidak dikenalnya metode tersebut dalam hukum pembuktian di Indonesia.

## E.   Saran
Perdebatan tentang penggunaan metode deteksi kartel Harrington oleh KPPU  dalam kasus kartek ban kendaraan roda empat diprediksikan masih akan teerus bergulis  dalam dugaan peristiwa kartel yang lain, meskipun KPPU telah mengeluarkan Peraturaan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha. Hal ini karena adanya perbedaan prinsip pembuktian yang sangat asasi.Agar lebih memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi, seyogyanya KPPU dapat mengusulkan kepada DPR sebagai legislator agar klausul inderct evidence dimuat secara tegas dalam Undang-Undang Persaingan Usaha mengingat hukum Indonesia menganut teori positivis. Selain itu, sosialisasi terhadap pemahaman indirect evidence juga sangat perlu dilakukan baik dikalangan pelaku usaha, akademisi maupun masyrakat umum.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
Hermansyah. 2008. “ Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha ”. Jakarta : Prenada Media Group
Ahmad  Erani  Yustika.  2002. Pembangunan  Dan  Krisis:Memetakan  Perekonomian  Indonesia , Jakarta : Grasindo
Munir Fuady. 2001, Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat , Bandung: Citra Aditya Bakti

## Jurnal
Supriatna,  2016. “Persengkongkolan  Bisnis  Dalam  Bentuk  Perjanjian  Kartel”. Jurnal  Hukum POSITUM Vol. 1. No.1. Jakarta . Fakultas Hukum Universtitas Atmajaya
Budi  L.  Kagramanto.  2007 “Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh  KPPU”, Jurnal  Ilmu  Hukum Yustisia Vol 2. Medan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  1999  tentang  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha Indonesia.
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara.

## Internet
http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2014/01/Kompetisi_41.pdf
Normin Pakpahan.  1994.  “ Pokok-Pokok  Pikiran  Tentang  Hukum  Persaingan  Usaha .  Jakarta  : Kantor Menteri  Negara  Koordinator  Bidang  Ekonomi,  Keuangan  dan  Pengawasan Pembangunan