Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 1030-1037
Implentasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari
Ria Rohma Setyawati 1 * ) , Renny Oktafia 2) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo *Email korespondensi: riarohma5@gmail.com

## Abstrak
Tanah  Desa  yang  terbengkalai  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  salah  satunya  ialah  digunakan untuk membangun pasar rakyat. Dimana pasar rakyat ini berguna untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, serta memberikan  peluang  bagi  masyarakat  sekitar  untuk  meningkatkan  penghasilan  juga  membuka  lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang mengganggur. Dan dari situlah Perangkat Desa membuat pasar rakyat guna untuk  disewakan  kepada  masyarakat  sekitar  yang  ingin  berdagang.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui penerapan  akad  ijarah  serta  dampak  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada pihak informan secara  langsung  berdasarkan  kasus  yang  sedang  terjadi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan sewa tanah Desa di Desa Bulusari sesuai dengan hukum Islam meskipun pada saat perjanjian berlangsung tidak adanya pihak ketiga yang menjadi saksi. Sedangkan untuk dampak bagi Perangkat Desa selaku pengurus tanah dan  penyewa  dengan  adanya  sistem  ini  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dari  indikator  agama,  jiwa,  akal, keturunan dan harta.
Kata Kunci : Perjanjian Sewa; Kesejahteraan

## Abstract
Abandoned village land is used for community welfare, one of which is used to build people's markets. Where the people's market is useful for utilizing existing facilities, as well as providing opportunities for the surrounding community to increase income as well as creating jobs for people who are unemployed. And from there the Village Officials create a people's market to be rented out to local people who want to trade. The purpose of this study was to determine the application of the ijarah contract and the impact on the welfare of the community. This study uses a qualitative method with a case study approach that aims to obtain information directly from informants based on the current case. The results of this study indicate that the application of village land leases in Bulusari Village is in accordance with Islamic law even though at the time the agreement took place there was no third party to be a witness. As for the impact on Village Officials as land administrators and tenants, this system can improve the welfare of indicators of religion, life, mind, descent and property.

## Keywords: Lease Agreement ; Well-being
Saran sitasi : Setyawati, R. R., & Oktafia, R. (2021). Implentasi Pengelolaan Tanah Desa Berbasis Akad Ijarah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bulusari. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 1030- 1037. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2529
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2529

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  mempunyai  beberapa  macam  pasar, salah satunya ialah pasar rakyat. Pasar rakyat banyak diminati oleh masyarakat karena harga yang diperjual belikan cukup terjangkau. Namun, banyak masyarakat yang  mengartikan  bahwa  pasar  rakyat  dan  pasar tradisional berbeda.  Pasar  tradisional  termasuk pasar
rakyat dengan dibuktikannya pada keputusan menteri perdagangan nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan  dan  Pembinaan,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko Modern. Pasar Rakyat merupakan wadah yang secara langsung bisa dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro,  Kecil  maupun  Menengah  (UMKM)  untuk memasarkan hasil perkebunan, pertanian serta industri
rumah tangga yang bisa mendukung serta memaksimalkan  potensi  di  wilayah  tersebut.  Selain itu,  pasar  juga  menjadi  salah  satu  bagian  dari  rantai pemasaran distribusi barang pokok, sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  serta  membuka lapangan  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  sekitar (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019).
Pasar  rakyat  pada  tahun  2017-2019  mengalami peningkatan  hingga  berjumlah  mencapai  15.657 pasar.  Jumlah  tersebut  bertambah  1.475  pasar  atau sekitar  10,4%  dibandingkan  pada  tahun  2017  dan 2018,  hal  ini  dibutikan  dari  (Badan  Pusat  Statistik Indonesia,  2019).  Berdasarkan  hasil  survei  Profil Pasar  pada  tahun  2018,  bahwa  jumlah  pasar  rakyat yang  tersebar  diseluruh  Indonesia  berjumlah  14.182 pasar  atau  sekitar  88,52%  dari  jumlah  keseluruhan pasar  yang  ada  di  Indonesia  (Badan  Pusat  Statistik, 2018). Hal ini membuktikan bahwa pasar rakyat masih mendominasi dari keseluruhan jenis-jenis pasar yang ada di Indonesia.
Pasar  rakyat  merupakan  salah  satu  alternatif pemerintah  desa  untuk  memajukan  wilayah  tersebut agar  lebih  dikenal  oleh  masyarakat  luas  (Indroyono, 2013).  Banyak  upaya  yang  dilakukan  pemerintah Desa  untuk  meningkatkan  perekonomian  wilayah tersebut salah satunya ialah pasar rakyat (Kontangon et  al.,  2018).  Bukan  hanya  untuk  membantu perekonomian  saja,  namun  juga  membuka  lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar.
Merujuk  pada  kesejahteraan  masyarakat  maka perlu  adanya  pendukung  untuk  pemberdayaan  dari pemerintah  berupa  otonomi  Desa  yaitu  Desa  dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri salah satunya ialah melalui perangkat Desa (Oktafia, 2016).  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2016  Tentang  Desa  definisi  perangkat  Desa  ialah unsur penyelenggara pemerintah Desa yang bertugas untuk membantu tugas Kepala Desa serta wewenang pada  penyelenggara  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat sekitar. Selain itu, perangkat Desa  juga  bertugas  untuk  memajukan  Desa  dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di Desa tersebut. Potensi  tersebut  dapat  dikembangkan  dengan  cara menggunakan  sumber  daya  lokal  baik  itu  manusia maupun  alam,  sehingga  pendirian  Perangkat  Desa bukan hanya membantu tugas dan wewenang Kepala Desa saja, namun bisa juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (Ulumiyah, 2013).
Pasar rakyat yang didirikan oleh Perangkat Desa ini  terjadi  di  pedesaan,  seperti  Desa  Bulusari
Kecamatan  Gempol  Kabupaten  Pasuruan,  dimana Perangkat Desa ini memanfaatkan tanah lapang milik Desa yang terbengkalai untuk dijadikan sebagai pasar rakyat.  Perangkat  Desa  melihat  banyak  masyarakat sekitar  yang  berjualan  namun  kurang  mempunyai tempat  yang  layak,  maka  dari  itu  muncul  keinginan Perangkat  Desa  untuk  memberikan  wadah  serta memperbaiki  perekonomian  warga  sekitarnya.  Pasar rakyat  yang  dibangun  Perangkat  Desa  ini  disewakan perstand  kepada  warganya  dengan  menggunakan sistem sewa. Hal ini menjadi perhatian peneliti bahwa di  Desa  Bulusari  mempunyai  pasar  rakyat  yang dikelola  oleh  Perangkat  Desa  dengan  menggunakan sistem sewa.
Sewa  tanah  Desa  ini  diterapkan  di  pedesaan, seperti  Desa  Bulusari  dimana  mayoritas  penduduk bekerja  sebagai  pedagang.  Maka  dari  itu  perangkat Desa memberikan inovasi yaitu memanfaatkan tanah Desa yang terbengkalai untuk dijadikan pasar rakyat yang  nantinya  akan  disewakan  untuk  masyarakatnya yang  ingin  berdagang.  Dalam  bahasa  Arab  sewa menyewa  juga  disebut  dengan ijarah.  Ijarah ialah pemindahan  hak  guna  atas  baranng  ataupun  jasa berupa  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  atas pemindahan  kepemilikan  dari  barang  itu  sendiri (Santoso & Anik, 2015). Transaksi akad ijarah dalam Islam  diperbolehkan  sebagaimana  Allah  berfirman dalam Qs. Az-Zukhruf ayat 32 :
َكِ بَر  َتَ ْحَْر َنوُمِسْقَي ْمُه َ أ ِفِ ْمُهَت َشيِعَم ْمُهَنْيَب اَنْم َسَق ُنْ َ نَ
اَيْنُّلدا ِةاَيَ ْ لْا ُه َضْعَب اَنْعَفَرَو ْم َذِخَّتَ ِلِ  ٍتاَجَرَد  ٍضْعَب  َقْوَف
ۗ اًّيِرْخُس ا ًضْعَب ْمُه ُضْعَب عَمْ َيَ اَّمِم ٌ ْيَْخ  َكِ بَر  ُتَ ْحَْرَو
Terjemahnya :
“Apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat Tuhanmu?  Kami  telah  menentukan      antara mereka  penghidupan  mereka  dalam  kehidupan dunia,  dan  kami  telah  meninggikan  sebahagian mereka  atas  sebagian  yang  lain  beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu  lebih  baik  dari  apa  yang  mereka kumpulkan”.
Akad ijarah dibagi menjadi dua jenis yaitu ijarah manfaat  dan  ijarah  yang  bersifat  pekerjaan. Ijarah manfaat  ialah  penyewaan  atas  suatu  barang  dengan tujuan  mengambil  manfaat  atas  objek  tersebut  tanpa adanya  pemindahan  atas  kepemilikan  objek  tersebut (Murtadho Ridwan, 2015). Selanjutnya, ijarah bersifat
pekerjaanmerupakan ijarah berdasarkan atas jasa atau pekerjaan  seseoranng.  Jenis  akad  ini  dipergunakan untuk  mendapatkan  jasa  dari  orang  tersebut  dengan membayar upah kepada pihak yang bersangkutan atas jasa  yang  telah  dilakukan  (Santoso  &  Anik,  2015). Hak  dan  kewajiban  dalam  akad  ijarah  ialah  kedua belah  pihak  antara  penyewa  dan  yang  menyewakan mendapatkan ujrah  dan  manfaat  atas  objek  yang disewakan  (Kurniawan,  2018).  Pada  akad  ijarah memiliki  kemungkinan  terjadinya  pembatalan  dan berakhirnya pada akad disebabkan meninggalnya dari salah  satu  pihak  yang  melakukan  akad,  berakhirnya masa  waktu  perjanjian  yang  ditentukan  oleh  kedua pihak,  dan  tercapainya  kepuasan  atas  manfaat  dari objek yang disewakan (Santoso & Anik, 2015) .
Pada  data  profil  Desa  Bulusari,  Desa  Bulusari merupakan  sebuah  Desa  yang  berada  di  Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Desa Bulusari memiliki luas wilayah sebesar 626 Ha dan memiliki kepadatan penduduk  sebesar  7.524  jiwa.  Alasan  peneliti melakukan penelitian di Desa Bulusari karena di Desa Bulusari  terdapat  pasar  rakyat  yang  didirikan  oleh perangkat  Desa  dengan  memanfaatkan  tanah  Desa yang  terbengkalai  sehingga  dibangun  pasar  rakyat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain  itu,  sebelumnya  banyak  masyarakat  yang berjualan  di  wilayah  tersebut  dan  masyoritas penduduk  Desa  Bulusari  banyak  yang  mata pencahariannya berdagang.
Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan sewa stand pasar rakyat di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yakni pada saat  akad  atau  perjanjian  berlangsung  tidak  adanya pihak  ketiga  yang  menjadi  saksi  perjanjian  tersebut. Maka fokus penelitian ini yaitu mengenai implementasi  pengelolaan  tanah  Desa  berbasis  akad ijarah serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

## 2. METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti ialah  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus (Sugiyono,  2016).  Penelitian  ini  membahas  tentang akad ijarah yang diterapkan di Desa Bulusari. Peneliti akan  melakukan  penelitian  secara  langsung  di  Desa Bulusari  untuk  mengetahui  penerapan  akad ijarah pada  tanah  Desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  merupakan  salah  satu  sumber data  yang  dapat  digunakan  dalam  sebuah  penelitian. Dari lokasi penelitian, peneliti bisa terjun langsung ke tempat  penelitian  sehingga  peneliti  bisa  secara  kritis dapat  menarik  simpulan  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang ada pada penelitian (Ahyar et al., 2020).
Peneliti  akan  melakukan  penelitian  di  Desa Bulusari  Kecamatan  Gempol  Kabupaten  Pasuruan untuk  mendapatkan  data  tentang  pengelolaan  tanah Desa  berbasis  akad ijarah dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlokasi di :
Balai Desa  :  Desa  Bulusari,  Kecamatan  Gempol,
Kabupaten Pasuruan
Kode Pos :  67155

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara peneliti  mendapatkan  data.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data dengan  cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
a. Observasi
Peneliti  menggunakan  jenis  observasi  partisipasi pasif dalam penelitian ini, peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas orang yang sedang diamati, hanya sebagai pengamat dalam kegiatan yang diobervasi saja. Jadi, peneliti hanya mengamati saja apa yang sedang terjadi di lapangan tanpa turun tangan pada saat  kegiatan  aktivitas  informan  berlangsung (Salim, 2007).
b. Wawancara
Wawancara ialah salah satu Teknik pengumpulan data atau informasi dengan memberikan pertanyaan kepada pihak informan secara lisan dan juga  dijawab  secara  lisan  (Rachmawati,  2007). Wawancara  ini  dilakukan  oleh  bendahara  Desa, sekertaris Desa dan pihak yang penyewa.
c. Dokumentasi Dokumentasi  ialah  proses  untuk  memperoleh keterangan yang bertujuan untuk penelitian berupa foto,  rekaman  suara  atau  dokumen  elektronik lainnya (Sani & Rohmiyati, 2013).
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Keadaan Sosial Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Bulusari
Desa Bulusari merupakan salah satu pemukiman Desa  yang  berdiri  sejak  tahun  1923  dengan  luas wilayah  sebesar  626    Ha  dengan  jumlah  Kepala Keluarga  sebanyak  2.141  Kepala  Keluarga.  Letak
wilayah Desa Bulusari berada di Kecamatan Gempol Kabupaten  Pasuruan,  dengan  total  jumlah  penduduk 7.524  jiwa  yang  meliputi  jumlah  penduduk  laki-laki sebesar  3.783  jiwa,  jumlah  penduduk  perempuan 3.741  jiwa.  Adapun  grafik  mata  pencaharian penduduk Desa Bulusari.
Gambar 1. Mata Pencaharian Desa Bulusari

## Sumber: Data Sekunder yang diolah
Data  grafik  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa jumlah  pekerjaan  terbanyak  ialah  di  sektor perdagangan,  dimana  mayoritas  penduduk  Desa Bulusari  bekerja  sebagai  pedagang.  Menurut  bapak Harieka  Prasetya  selaku  Sekertaris  Balai  Desa Bulusari  mengatakan  bahwa  masyarakat  Desa Bulusari memiliki bakat berdagang. Maka dari itu para perangkat  desa  berinisiatif  memberikan  fasilitas kepada masyarakat dengan memanfaatkan tanah milik Desa  yang  terbengkalai  sehingga  dijadikan  sebagai pasar rakyat. Selain untuk meningkatkan perekonomian  masyarakat  sekitar  juga  menarik masyarakat  luar  Desa  Bulusari  untuk  berkunjung  ke Desa  Bulusari.  Perangkat  Desa  mendirikan  pasar rakyat dengan sistem sewa dengan pembayaran yang dilakukan  setahun  sekali  dengan  memberikan keringan  pembayaran  selama  dua  bulan  masa pelunasan.
3.2. Implementasi  Akad  Ijarah  pada  Penyewaan Tanah Desa di Desa Bulusari
Implementasi akad ijarah pada penyewaan tanah desa  di  Desa  Bulusari  menggunakan  proses pengelolaan  data  dari  hasil  wawancara  kepada narasumber antara perangkat desa dan penyewa lahan. Teori ilmiah yang digunakan merujuk pada syarat dan rukun akad ijarah . Beberapa implementasi sewa tanah desa yang diterapkan di Desa Bulusari yaitu pertama , bentuk pelaksanaan sewa tanah desa dilakukan secara tertulis  atau  adanya  tanda  bukti.  Dalam  akad  ijarah terdapat rukun  pada  sewa tanah  desa menurut  jumur ulama terdapat pemilik lahan, penyewa lahan, adanya
manfaat  atas  hasil  dari sewa  tanah  desa, adanya ijab dan qabul, serta adanya ujrah. Berdasarkan dari rukun akad  ijarah  tersebut  menyatakan  bahwa  tidak  ada penjelasan terkait pelaksanaan perjanjian sewa tanah desa  yang  harus  disaksikan  oleh  saksi  sebagai  pihak ketiga  pada  saat  akad  dilakukan.  Dalam  hal  ini pelaksanaan  perjanjian  sewa  tanah  desa  yang dilakukan  tanpa  pihak  ketiga  sebagia  saksi  di  Desa Bulusari  sudah  memenuhi  rukun  dalam  akad  ijarah, karena  terdapat  pelaksanaan  ijab  dan  qabul  yang menunjukkan  adanya  suatu  kerelaan  antara  kedua belah pihak.
Kedua , penanggung modal dan biaya pelaksanaan  penyewaan  tanah  desa  akan  ditanggung sepenuhnya  oleh  penyewa  tanah  desa,  sedangkan pengurus tanah desa akan memperoleh ujrah dari hasil penyewa lahan. Pelaksanaan sewa tanah desa di Desa Bulusari  menggunakan  sistem  tahunan  dimana penyewa tanah  desa membayar  ujrah  setahun  sekali. Dalam  hukum  Islam  pelaksanaan  sewa  tanah  desa sudah sesuai dengan akad ijarah.
Ketiga ,  ujrah  dibayarkan  secara  tahunan  dalam bentuk  uang  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan pada saat perjanjian berlangsung. Dalam hal ini ujrah akan  diberikan  sesuai  kesepakatan  diawal,  yaitu pengurus  tanah  Desa  memberikan  keringanan  pada penyewa lahan saat pembayaran ujrah dilakukan yaitu selama 2 bulan terhitung dari bulan Januari-Februari. Penentuan  ketetapan  harga  dapat  dilihat  dari  luas tanah  Desa  yang  dijadikan  stand  dan  harga  umum sewa  yang  ada  di  Desa  Bulusari.  Berdasarkan pendapat  Imam  Syafi’i  dan  Ahmad  terkait pembayaran  sewa  ketika  akad  berlangsung.  Dengan demikian  sewa  tanah  desa  yang  dilakukan  di  Desa Bulusari  pada  penetapan  ujrah  sudah  sesuai  dengan hukum  islam.  Adapun  pembayaran  ujrah  masing- masing narasumber yang melakukan sewa tanah Desa.
Tabel  1.  Pembayaran  Ujrah  Setiap  Penyewa Tanah Desa
Infor man Pengurus Lahan Jumlah Uang  Penyewa Lahan Jumlah Uang 1  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Firda Susanti Rp 5.000.000 2  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Kopsah Rp 5.000.000 3  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Sukristiani Rp 5.000.000 4  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Edi Julianto  Rp 5.000.000 5  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Yasin Rp 5.000.000
Infor man Pengurus Lahan Jumlah Uang  Penyewa Lahan Jumlah Uang 6  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Masruroh Rp 5.000.000 7  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Wiwik Rp 5.000.000 8  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Iswanto Rp 5.000.000 9  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Slamet Hidayat Rp 5.000.000 10  Perangkat Desa Rp 5.000.000 Eddy Bagus  Rp 5.000.000 11  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Muhammad Faisal Rp 2.500.000 12  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Hadi Wiyono Rp 2.500.000 13  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Tin Raharjo  Rp 2.500.000 14  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Ririn Indrawati Rp 2.500.000 15  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Astitin Rp 2.500.000 16  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Nur Hayati  Rp 2.500.000 17  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Suherman Rp 2.500.000 18  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Sudarsono Rp 2.500.000
Infor man Pengurus Lahan Jumlah Uang  Penyewa Lahan Jumlah Uang 19  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Imam Rusianto Rp 2.500.000 20  Perangkat Desa Rp 2.500.000 Tuwaji Rp 2.500.000

## Sumber: Data Primer yang diolah
Dari  data  diatas  diketahui  terdapat  20  informan yang membayar ujrah tanah desa berbeda dikarenakan perbedaan  luas  tanah  desa  yang  dijadikan  stand memiliki luas yang berbeda-beda. Dalam hal ini dapat dinyatakan  bahwa  jawaban  antara  perangkat  desa selaku  pengurus  tanah  desa  dengan  penyewa  lahan terkait jumlah ujrah yang diberikan kepada pengurus tanah desa jawabannya sama.
Keempat ,  terdapat  jangka  waktu  dalam  sewa tanah  desa  yang  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak. Menurut  pendapat  ulama  syafi’iyah  mengatakan bahwa  dalam  melakukan  sewa  tanah  desa  harus  ada batas waktu yang jelas. Dengan demikian pelaksanaan sewa  tanah  desa  sudah  sesuai  dengan  aturan  hukum islam.  Adapun  tahun  dan  lamanya  pelaksanaan melakukan sewa tanah desa di Desa Bulusari.
Tabel 2. Tahun Pelaksanaan dan Lamanya Sewa Tanah Desa
No Pengurus Lahan  Tahun Sewa  Lama Sewa Penyewa Lahan Tahun Sewa Lama Sewa 1 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Firda Susanti 2019-2024 5 Tahun 2 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Kopsah 2019-2024 5 Tahun 3 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Sukristiani 2019-2024 5 Tahun 4 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Edi Julianto 2019-2024 5 Tahun 5 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Yasin 2019-2024 5 Tahun 6 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Masruroh 2019-2024 5 Tahun 7 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Wiwik 2019-2024 5 Tahun 8 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Iswanto 2019-2024 5 Tahun 9 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Slamet Hidayat 2019-2024 5 Tahun 10 Perangkat Desa 2019-2024 5 Tahun Eddy Bagus 2019-2024 5 Tahun 11 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Muhammad Faisal 2020-2025 5 Tahun 12 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Hadi Wiyono 2020-2025 5 Tahun 13 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Tin Raharjo 2020-2025 5 Tahun 14 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Ririn Indrawati 2020-2025 5 Tahun 15 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Astitin 2020-2025 5 Tahun 16 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Nur Hayati 2020-2025 5 Tahun 17 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Suherman 2020-2025 5 Tahun 18 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Sudarsono 2020-2025 5 Tahun 19 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Imam Rustianto 2020-2025 5 Tahun 20 Perangkat Desa 2020-2025 5 Tahun Tuwaji 2020-2025 5 Tahun
Sumber: Data Primer yang diolah
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 20 pihak  informan  yang  melakukan  sewa  tanah  desa dengan  tahun  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  dapat diketahui  antara  jawaban  kedua  belah  pihak  yang bersangkutan  dalam  menjawab  pertanyaan  terkait tahun  pelaksanaan  dan  lamanya  pelaksanaan  sewa tanah desa di Desa Bulusari jawabannya sama antara pihak informan satu dengan yang lainnya.
3.3. Dampak  Implementasi  Pengelolaan  Tanah Desa Berbasis Akad  Ijarah bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulusari Dampak  implementasi  akad ijarah pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa Bulusari, maka teori ilmiah menjadi rujukan indikator kesejahteraan  dengan  menggunakan  nilai-nilai  Islam yaitu indikator Maqashid Syariah yaitu yaitu pertama peningkatan kesejahteraan pada indikator agama yang dirasakan perangkat Desa dan penyewa lahan dari segi kerohanian.  Maksud  dari  segi  kerohanian  yaitu perangkat  Desa  melakukan  kegiatan  amal  jariyah seperti zakat, infaq dan shadaqah dari perolehan hasil sewa  lahan  tanah  Desa,  disamping  itu  akan memperoleh  pahala  meskipun  orang  tersebut  sudah wafat  atau  meninggal  dunia  akan  tetapi  pahala tersebut akan tetap terus mengalir.
Pada  saat  wawancara  yang  digunakan  dalam indikator  kesejahteraan  kerohanian  meliputi  infaq, shadaqah  dan  zakat.  Berikut  ini  diagram  batang dampak  implementasi  akad ijarah bagi  peningkatan kesejahteraan  yang  dirasakan  oleh  perangkat  Desa selaku  yang  menyewakan  lahan  dan  masyarakat selaku  penyewa  lahan  di  Desa  Bulusari  dalam indikator agama.
Gambar 2. Amal Jariyah Zakat Sumber: Data Primer yang diolah

## Gambar 3. Amal Jariyah Sedekah

## Sumber: Data Primer yang diolah
Pada diagram batang diatas dapat dilihat bahwa peningkatan  kesejahteraan  indikator  Agama  dalam kemampuan melakukan amalan ialah dari pihak yang menyewakan seperti perangkat Desa untuk zakat dan sedekah  pengurus  tanah  tidak  melakukan  zakat  dan sedekah  atas  ujrah  yang  diberikan  pihak  penyewa, dikarenakan ujrah tersebut juga akan kembali kepada tanah  Desa  yang  dijadikan  pasar  rakyat  sehingga apabila  stand  yang  dibangun  untuk  pasar  rakyat  ada yang  rusak  maka  akan  menggunakan  ujrah  tersebut. Serta  setiap  malam  ada  organisasi  pertahanan  sipil (hansip) untuk menjaga pasar rakyat tersebut sehingga ujrah  juga  dibuat  untuk  memberikan  gaji  hansip tersebut.  Selanjutnya  untuk  pihak  penyewa  tidak memberikan hasil atas manfaat dari objek yang disewa untuk  zakat  dan  sedekah  diakrenakan  minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya zakat dan sedekah  sehingga  pihak  penyewa  melakukan  zakat pada saat bulan Ramadhan saja.
Kedua , Peningkatan kesejahteraaan pada indikator  jiwa  dapat  diukur  dari  terpenuhinya  hasil dari menyewa tanah Desa untuk kebutuhan kesehatan oleh pelaku sewa tanah Desa di Desa Bulusari. Berikut ini  diagram  batang  pada  dampak  implementasi pengelolaan tanah Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan oleh pelaku penyewa tanah Desa di Desa Bulusari dalam indikator jiwa.
Gambar 4. Terpenuhi Kesehatan Penyewa Lahan Sumber: Data Primer yang diolah
0% 20% 40% 60% 80% 100% Tidak Zakat Zakat Indikator Agama (Hifdzu Din)
0% 50% 100% Sedekah Tidak Sedekah Indikator Agama (Hifdzu Din) 0 10 20 30 Bisa Tidak Bisa Indikator Jiwa (Hifdzu Nafs) Pihak Penyewa Tanah
Indikator Jiwa (Hifdzu Nafs) Pihak Penyewa Tanah
Dari data diagram diatas dapat diketahui bahwa 20  penyewa  tanah  Desa  bisa  memenuhi  kebutuhan kesehatan seperti membeli obat dan berobat kedokter apabila  pihak  penyewa  sedang  sakit.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  penyewa tanah  Desa  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  jiwa dalam  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  dikarenakan untuk  kebutuhan  sehari-hari  sudah  lebih  dari  cukup, sehingga  untuk memenuhi kebutuhan  kesehatan  bisa terpenuhi dari hasil menyewa tanah Desa tersebut.
Ketiga , Peningkatan kesejahteraan pada indikator akal  dapat  dilihat  dari  segi  peningkatan  terhadap pengetahuan atau pemahaman pelaku yang menyewa tanah Desa di Desa Bulusari terkait tanah Desa yang dijadikan  pasar  rakyat.  berikut  grafik  dampak implementasi  pengelolaan  tanah  desa  berbasis  akad ijarah  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat yang  dirasakan  oleh  pelaku  yang  menyewa  pada indikator akal.
Gambar 5. Tingkat Pengetahuan Dalam Melakukan

## Sewa

## Sumber: Data Primer yang diolah
Pada data grafik tersebut dapat diketahui bahwa sebelum melakukan sewa pihak penyewa sudah faham tentang apa saja yang dilakukan pada saat sewa serta tentang ujrah atau pembayaran saat sewa. Kesejahteraan pada indikator akal dapat meningkatkan  karena  setelah  melakukan  sewa  tanah Desa  mereka  lebih  memahami  terkait  dengan perdagangan.  Pengetahuan  yang  dimaksud  seperti memahami cara berjualan yang baik dan benar tanpa adanya  kecurangan,  persaingan  yang  sehat  antara pedagang satu dengan yang lainnya, dan mengetahui sewa tanah Desa harus dilakukan dengan saling jujur, saling terbuka dan saling percaya satu sama lain.
Keempat , Peningkatan kesejahteraan pada indikator  keturunan  diukur  dari  terpenuhinya  hasil uang sewa dan hasil dari berdagang untuk kebutuhan
biaya pendidikan anak-anak pelaku sewa tanah Desa di  Desa  Bulusari.  Berikut  diagram  batang  dampak implementasi  pengelolaan  tanah  desa  berbasis  akad ijarah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang  dirasakan  oleh  pelaku  pihak  penyewa  di  Desa Bulusari dalam indikator keturunan.
Gambar 6. Terpenuhinya Tingkat Pendidikan Anak Sumber: Data Primer yang diolah
Pada  diagram  batang  dapat  dilihat  bahwa  hasil dari  uang  sewa  dari  penyewa  tanah  dapat  digunakan untuk  biaya  pendidikan  anak  pedagang  pelaku penyewa tanah Desa. Data diatas menunjukkan bahwa rata-rata  hasil  dari  berdagang  dapat  memenuhi kebutuhan  pendidikan  kepada  anaknya.  Untuk penyewa  yang  tidak  dipergunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  pendidikan  anak  dikarenakan  penyewa tidak  memiliki  anak  untuk  dibiayai  pendidikannya. Dapat  dipahami  bahwa  kesejahteraan  indikator keturunan dapat terpenuhi dengan adanya hasil sewa tanah Desa.
Kelima , Peningkatan kesejahteraan pada indikator  harta  dapat  dilihat  dari  peningkatan penghasilan pelaku yang menyewa tanah Desa di Desa Bulusari  dengan  cara  melihat  perolehan  dari penghasilan  pihak  penyewa  saat  berjulan  di  tanah Desa tersebut. Dari 20 pihak informan yang menyewa tersebut  mengatakan  bahwa  pihaknya  memperoleh kesejahteraan  saat  menyewa  tanah  Desa  untuk berdagang,  karena  dengan  jumlah  penghasilan  yang diperoleh  bagi  penyewa  tanah  dapat  dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh  peneliti  terkait  implementasi  pengelolaan  tanah Desa  berbasis  akad  ijarah  terhadap  peningkatan
0 5 10 15 20 25 Faham Sebelum Melakukan Sewa Tidak Faham Sebelum Melakukan Sewa

## Indikator Akal (Hifdzu 'Aql)
Indikator Akal (Hifdzu 'Aql) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Indikator Keturunan (Hifdzu An- Nasab) Indikator
Keturunan
(Hifdzu An-
Nasab)
kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Bulusari,  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  sewa  tanah  Desa  di Desa  Bulusari  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam dalam akad ijarah, selanjutnya dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat selaku penyewa dilihat dari indikator  agama  kurang  memahami  pentingnya sedekah dan zakat, mereka hanya berzakat pada saat bulan  Ramadhan  saja.  Namun  dalam  indikator  jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta  bagi  penyewa  dapat meningkatan  kesejahteraan  pihak  penyewa.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penerapan  sewa  tanah  Desa  di Desa  Bulusari  dapat  membantu  perekonomian masyarakat yang menyewa meskipun pada saat akad tidak adanya pihak ketiga sebagai saksi saat perjanjian berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J.,
Mada,  U.  G.,  Hardani,  S.Pd.,  M.  S.,  Nur Hikmatul  Auliya,  G.  C.  B.,  Helmina  Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif (Issue March).
Badan  Pusat  Statistik .  (2018).  Badan  Pusat  Statistik Indonesia. https://doi.org/10.1055/s-2008-
1040325
Badan Pusat Statistik Indonesia . (2019). Badan Pusat
Statistik Indonesia.
Indroyono, P. (2013). Revitalisasi Pengelolaan Pasar
Rakyat Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta:  Academic  Article  Presented  in Center for … , 1–5. https://www.academia.edu/download/32047268
/Revitalisasi_Pasar_Rakyat_Berbasis_Modal_S osial_Sembul_26sept13.pdf
Kontangon,  F.,  Pares,  J.,  &  Tampongangoy,  D.
(2018). Fricilia Kotangon Joyce Rares. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT KECAMATAN PASAN Di KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA . Kurniawan, P. (2018). Analisis Kontrak Ijarah , Jurnal El- .
Murtadho  Ridwan.  (2015).  Al-ijarah  al-mutanaqisa:
Akad  alternative  untuk  pemberdayaan  tanah wakaf. Jurnal Ekonomi Syariah , 3 (1), 140–156. Oktafia,  R.  (2016). Integrasi  Sistem  Resi  Gudang (SRG)  Dengan  Lembaga  Keuangan  Mikro
Syariah (LKMS) Untuk Meningkatkan Permodalan Bisnis Pertanian Melalui Kelompok Tani.
Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam
Penelitian Kualitatif: Wawancara. Jurnal Keperawatan Indonesia , 11 (1), 35–40.
https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184
Salim,  M.  (2007). Metode  Penelitian  Kualitatif , Dipetik 1 12, 2021, dari 23 .
Sani, E. M. F., & Rohmiyati, Y. (2013). Pemanfaatan Buletin  Pustakawan  Oleh  Pustakawan  Di  Kota Semarang. Jurnal Ilmu Perpustakaan , 2 (3), 41–
56.
Santoso, H., & Anik, A. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah  Pada  Perbankan  Syariah. Jurnal  Ilmiah
Ekonomi Islam , 1 (02), 106–116.
https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33 Sugiyono.  (2016). Memahami  Penelitian  Kualitatif , Badung: Al .
Ulumiyah,  I.  (2013).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam Memberdayakan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya , 1 (5), 890–899.