Hal 241-256 Disetujui: 2 Agustus 2021

## PEMUTAKHIRAN KURIKULUM SERTIFIKASI ANKAPIN I BERDASARKAN STCW-F 1995
Updating ANKAPIN-I Certification Curriculum Based on STCW-F 1995
Oleh:
Nur Atika Hasibuan 1 , Fis Purwangka 1 * , Domu Simbolon 1
1 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK- IPB University, Indonesia
* Korespondensi penulis: fis@psp-ipb.org

## ABSTRAK
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat 1 (ANKAPIN-I) adalah sertifikat yang wajib dimiliki oleh nakhoda dan perwira jaga navigasi sebagai bukti keterampilan dan keahlian yang dimiliki  untuk  bekerja  di  atas  kapal  ikan  penangkapan  ikan  yang  berukuran  24  meter  atau  lebih. Kurikulum sertifikasi ANKAPIN-I di Indonesia harus sesuai konvensi STCW-F 1995 dengan harapan nakhoda dan perwira jaga navigasi yang bekerja di atas kapal asing diperlakukan sesuai peraturan yang berlaku.  Penelitian  bertujuan  (1)  Menentukan  kesesuaian  kurikulum  kompetensi  STCW-F  1995 dengan  kurikulum  sertifikasi  di  Indonesia  melalui  jalur  pendidikan,  (2)  Menentukan  pencapaian kompetensi STCW-F 1995 di lembaga pendidikan di Indonesia. Metode penelitian dilakukan dengan studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif dan analisis konten  kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kurikulum  maupun  elemen  dalam pengambilan sertifikasi ANKAPIN-I di lembaga pendidikan Indonesia belum sesuai dengan konvensi STCW-F 1995. Untuk mempersamakan kurikulum ANKAPIN I diperlukan pemutakhiran kurikulum dan elemen terkait tata laksana keselamatan FAO/ILO/IMO untuk awak kapal ikan 24 meter ke atas, pencegahan  kebakaran,  alat-alat  pemadam  kebakaran,  penyelamatan,  pencarian  dan  pertolongan, pelayanan medis, metode untuk mendemonstrasikan keterampilan serta memberikan sanksi kepada lembaga pendidikan yang melanggar konvensi STCW-F 1995.
Kata kunci: konvensi STCW-F 1995, lembaga pendidikan, sertifikat ANKAPIN-I

## ABSTRACT
ANKAPIN-I certificate is a certificate that must be owned by the captain and officer guarding the navigation as proof of skills and expertise to work on a fishing boat measuring 24 meters. The ANKAPIN-I certification curriculum in Indonesia must comply with the 1995 STCW-F convention so that  captains  and  officers  on  duty  for  navigation  on  board  foreign  ships  are  treated  according  to applicable  regulations.  The  research  aims  (1)  Determine  the  suitability  of  the  1995  STCW-F competency curriculum with the certification curriculum in Indonesia through the education pathway, (2)  Determine  the  achievement  of  the  1995  STCW-F  competency  in  educational  institutions  in Indonesia. The research method was carried out by studying the literature. The data obtained were analyzed using comparative descriptive methods and gap analysis. The results showed that both the curriculum and elements in making ANKAPIN-I at the Indonesian Educational Institution were not in accordance with the 1995 STCW-F convention. above, fire prevention, fire extinguishing equipment, rescue, search and rescue, medical services, methods for demonstrating skills and imposing sanctions on educational institutions that violate the 1995 STCW-F convention.
Key words: ANKAPIN-I certificate, educational institutions, the 1995 STCW-F convention

## PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  51  Tahun  2002  tentang  Perkapalan,  awak  kapal adalah pelaut yang bekerja di atas kapal dengan bidang yang berbeda dan melakukan tugas sesuai yang tercantum dalam buku sijil. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan nomor 30 tahun 2008, Buku sijil adalah buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh syahbandar. Anak Buah Kapal (ABK) adalah awak kapal selain nakhoda. Nakhoda adalah perwira laut tertinggi yang bertanggung jawab di atas kapal sekaligus pemegang kendali tertinggi di atas kapal (UU RI No 17/ 2008 Pasal 1). Pelaut adalah pekerjaan yang sangat  berbahaya  dan  memiliki  risiko  yang  tinggi  dibanding  dengan  pekerjaan  yang  ada  di  darat (Arleiny dan Prastyanti 2019). Pelaut menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 pasal 1 ayat 7 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan atau keterampilan sebagai awak kapal. Seorang pelaut yang bekerja di atas kapal harus memiliki sertifikat khusus kepelautan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkapan Ikan, pada Bab 1 Pasal 1 Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan adalah sertifikasi kompetensi yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan pelaut kapal penangkapan ikan, setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan. Semakin tinggi tingkat sertifikat yang dimiliki seorang pelaut, maka pengalaman yang dimiliki akan lebih banyak. Hal ini menjadi jaminan bagi keselamatan kerja dan keamanan pelayaran di atas kapal penangkap ikan.
Keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelayaran karena ketika kapal berlayar memiliki risiko kecelakaan yang tinggi (Hasugian et al. 2017). Salah satu faktor dari kecelakaan kapal diakibatkan oleh human error seperti kesalahan ABK membaca situasi navigasi. Kesalahan ABK dalam membaca situasi navigasi disebabkan karena ilmu pengetahuan awak  kapal  yang  kurang  mampu  dalam  menguasai  berbagai  masalah  dalam  ilmu  pelayaran, keterampilan,  keahlian  dan  pengalaman  berlayar  yang  kurang.  Untuk  menghindari  kelalaian  awak kapal yang menyebabkan kecelakaan maka diwajibkan bagi semua pelaut untuk memiliki sertifikat BST ( Basic Safety Training). BST (Basic Safety Training) sangat penting bagi pelaut yaitu sebagai pedoman standar keselamatan saat berada di atas kapal, sertifikat BST wajib dimiliki semua awak kapal baik nakhoda, perwira dan ABK sebelum memiliki sertifikasi penunjang lainnya.
Setiap pelaut perikanan memiliki jabatan yang berbeda di atas kapal penangkap ikan, hal ini sangat tergantung kepada sertifikat yang dimilikinya di atas kapal. Setiap jabatan memiliki tingkatan sertifikasi  yang  berbeda.  Menurut  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  9  Tahun  2005  Pasal  15 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkapan ikan, jenis dan tingkatan sertifikat keahlian pelaut kapal ikan terdiri dari Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN-I), ANKAPIN-II, ANKAPIN-III, sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN-I), ATKAPIN-II, ATKAPIN-III dan sertifikat Rating Kapal Penangkap Ikan. Sertifikat  ANKAPIN/ATKAPIN  adalah  sertifikat  keahlian  pelaut  perikanan  yang  dijadikan  sebagai pengakuan kompetensi untuk melakukan pengoperasian penangkapan ikan yang tepat guna.
Pelaut  yang  memiliki  tingkat  sertifikasi  ANKAPIN-I  dikukuhkan  menjadi  mualim  1  untuk pelaut yang beroperasi atau bekerja di atas kapal yang panjangnya ≥ 24 meter dan berukuran >88 GT dapat melakukan pelayaran di semua perairan. Pelaut yang memiliki sertifikat tingkat ANKAPIN-I dapat  melakukan  pelayaran  di  semua  daerah  penangkapan  ikan  (Budiman et  al.  2016).  Pemegang sertifikat ANKAPIN-II di kukuhkan menjadi Mualim I di kapal ikan ukuran 60-88 GT dengan panjang kapal 12 meter dan kurang dari 24 meter yang beroperasi pada perairan Indonesia tapi tidak termasuk ZEEI  (Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia).  Sertifikat  ANKAPIN  II  juga  dapat  dikukuhkan  menjadi nakhoda pada kapal penangkap ikan dengan syarat memiliki pengalaman berlayar sebagai Mualim I minimal 24 bulan pada kapal penangkap ikan dan dapat dikukuhkan menjadi Mualim II pada kapal
penangkap ikan semua ukuran kapal di perairan Indonesia di bawah 60 mil dan tidak termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), dengan syarat memiliki pengalaman berlayar minimal 12 bulan sebagai dinas jaga. Sertifikat ANKAPIN-III dapat diangkat sebagai Mualim I di atas kapal penangkap ikan ukuran 30-60 GT dengan panjang kapal di bawah 12 meter di perairan Indonesia yaitu di bawah 60 mil tidak termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Sertifikat ANKAPIN-III juga dapat dikukuhkan sebagai nakhoda pada kapal ikan di bawah 12 meter di perairan Indonesia tidak termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan dikukuhkan sebagai Mualim III pada kapal berukuran 12 meter dan di bawah 24 meter di perairan Indonesia tidak termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).
Menurut  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  70  Tahun  2013  tentang  Pendidikan  dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut, untuk memperoleh sertifikat ANKAPIN-I terdapat dua cara yaitu: (1) melalui pelatihan dan pendidikan. Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki sertifikat ANKAPIN II, Pendidikan minimal SMP, mengikuti diklat selama kurang lebih 6 (enam)  bulan  dengan  1.200  jam  pelatihan,  memiliki  pengalaman  berlayar  sebagai  perwira  kapal penangkap  ikan  sekurang-kurangnya  12  (dua  belas)  bulan,  berusia  sekurang-kurangnya  18  tahun, membayar biaya diklat sebesar Rp14.412.500,00 dan menyerahkan dokumen yang diminta, (2) melalui pendidikan  dan  latihan  bagi  yang  memiliki  ijazah  D3  Perikanan,  dengan  pengalaman  berlayar sekurang-kurangnya  6  bulan  di  kapal  penangkap  ikan,  dan  atau  yang  memiliki  ijazah  Sarjana/D3 Perikanan, dan telah dinyatakan lulus Diklat Pelaut Kapal penangkap ikan selama 12 bulan dengan pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 12 bulan di kapal penangkap ikan.
lembaga  pendidikan  perikanan  di  seluruh  Indonesia  menerapkan  kurikulum  berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor 7 Tahun 2016 serta peraturan- peraturan yang berlaku di Indonesia tentang pengambilan sertifikasi ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat 1. Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta merupakan lembaga pendidikan penyelenggara sertifikasi ANKAPIN-I  yang  terakreditas  di  Jakarta.  Sekolah  Tinggi  Perikanan  Jakarta  (STP)  dapat  mewakili lembaga  pendidikan  di  Indonesia  karena  semua  kurikulum  pengambilan  sertifikasi  ANKAPIN-I mengacu kepada keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, selain itu, asesor/instruktur dari STP juga menguji para calon nakhoda dan perwira kapal penangkap ikan yang mengikuti sertifikasi ANKAPIN-I di kota-kota besar Indonesia seperti kota Medan, Tegal, Banyuwangi, Ambon,  Sorong,  Aceh,  Pontianak  dan  kota  lainnya.  Bagi  yang  berminat  mendapatkan  sertifikat ANKAPIN-I  langsung  di  Sekolah  Tinggi  Perikanan  Jakarta  yaitu  melalui  pendaftaran  dan  seleksi sebagai taruna D4 STP dan peminatannya pada jurusan Teknologi Penangkapan Ikan (TPI) yang berada di bawah asuhan program studi TPI, Lulusan dari program studi TPI  akan memperoleh ijazah sarjana terapan perikanan, juga mendapatkan sertifikat BST.
Sertifikasi ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat 1 di Indonesia saat ini masih bermasalah karena  kurikulum  sertifikasi  belum  sesuai  dengan Standards  of  Training,  Certification  and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F 1995). Dampaknya adalah belum diakui oleh negara-negara lain menyebabkan para awak kapal Indonesia yang telah memiliki sertifikat dan bekerja di atas kapal asing tidak dapat menduduki jabatan sebagai nakhoda atau perwira kapal di atas kapal penangkap ikan negara luar. Peristiwa yang lebih menyedihkan adalah sebagian besar para anak buah kapal diperlakukan dengan tidak wajar. Contoh peristiwa seperti yang terjadi pada sebuah kapal ikan penangkap tuna dari Cina yaitu kapal ikan Long Xing 629, anak buah kapal dari Indonesia yang bekerja di atas kapal ikan tersebut meninggal dunia akibat dari kekerasan fisik dari kru kapal senior. Lebih tragis Jenazahnya dibuang ke laut (Samudera Pasifik), pembuangan jenazah awak kapal di laut tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, kontrak kerja yang disepakati antara kedua belah pihak adalah apabila terjadi musibah dan meninggal dunia maka jenazah akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah dipulangkan ke Indonesia (Samudra 2020). Masalah yang sering dihadapi oleh ABK WNI adalah kasus perbudakan di atas kapal, tentang penerimaan gaji
yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan diskriminasi upah dengan pelaut warga negara asing (Adela 2018).
Menurut  Direktur  Eksekutif  Pekerja  Migran,  Susilo  (2020)  menyatakan  bahwa  salah  satu penyebab kasus perbudakan pada awak kapal Indonesia adalah ketidaksiapan pemerintah Indonesia dalam  menyiapkan  sumberdaya  manusia  dalam  sektor  kemaritiman.  Hal  ini  kurangnya  perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan pelatihan untuk calon awak kapal perikanan. Berdasarkan uraian di  atas,  sertifikat  pelaut  perikanan  WNI  yang  bekerja  di  kapal  asing  tidak  diakui  di  kalangan internasional  oleh  karenanya,  peneliti  berkeinginan  untuk  meneliti  kesenjangan  antara  materi kurikulum sertifikasi awak kapal pada jenjang ANKAPIN-I melalui jalur pendidikan dengan materi kurikulum STCW-F 1995 yang telah diratifikasi di Indonesia. STCW-F 1995 hanya mengatur kapal yang panjangnya ≥ 24 meter. Oleh karenanya peneliti mengarahkan kajiannya pada jenjang sertifikasi ANKAPIN I.
Dampak dari Sertifikasi ANKAPIN-I melalui jenjang pendidikan di Indonesia tidak diakui secara internasional,  menyebabkan  ABK  yang  bekerja  di  kapal  ikan  berbendera  asing  dipekerjakan  hanya sebagai ABK biasa yang jabatannya hanya sebagai ABK biasa dipersamakan dengan ABK yang tanpa memiliki  sertifikat  seperti  Seaman  madya  (AB)  dan  Seaman  biasa  (kelasi),  dampak  lainnya  adalah terhadap gaji yang diterima tidak sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan  kesesuaian  kurikulum  kompetensi  STCW-F  1995  dengan  kurikulum  sertifikasi  di Indonesia  melalui  jenjang  Pendidikan,  dan  menentukan  pencapaian  kompetensi  STCW-F  1995  di lembaga pendidikan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Maret-Juli  2020  dengan  melakukan  studi  literatur menggunakan data kurikulum STCW-F 1995 dilaksanakan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut  Pertanian  Bogor  dan  pengambilan  data  kurikulum  ANKAPIN-I  di  salah  satu  lembaga pendidikan penyelenggara sertifikasi di Indonesia yaitu Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  adalah  dengan  melakukan  studi  literatur.  Studi literatur adalah proses umum yang dilakukan untuk mencari teori terkait standar kurikulum di lembaga pendidikan Indonesia dan standar kurikulum Internasional, lalu disusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan  dalam  keperluan  penelitian  (Sevilla  1993).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan analisis konten kuantitatif dan pendekatan deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif yaitu  membandingkan  satu  variabel  atau  lebih  sehingga  dapat  menemukan  persamaan-persamaan maupun perbedaan antara variabel yang diteliti (Aji 2017). Penggunaan metode deskriptif komparatif dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  membandingkan  kedua  kurikulum  ANKAPIN-I  yaitu  data Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995 yang dapat diunduh di Internet dan  kurikulum sertifikasi ANKAPIN-I diperoleh dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta (STP). STP merupakan salah satu sekolah di bawah pengelolaan kementerian kelautan dan perikanan. Kedua data tersebut dapat mewakili kurikulum sertifikasi ANKAPIN-I versi internasional dan versi Indonesia. Konvensi  STCW-F  1995  adalah  peraturan  yang  sah  yang  diadopsi  oleh International  Maritime Organization pada konverensi internasional pada tanggal 26 Juni sampai 7 Juli 1995 dan kurikulum ANKAPIN-I  yang  berlaku  di  lembaga  pendidikan  Indonesia  adalah  keputusan  dari  Kepala  Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  yang  merupakan  unit  kerja  dari  kementerian  kelautan  dan perikanan.
Analisis  konten  kuantitatif  adalah  analisis  karekteristik  pesan  yang  sistematis  dan  objektif (Neuendorf  2002).  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  konten  kuantitatif  untuk  mengetahui pencapaian kurikulum yang berlaku dengan kurikulum standar internasional. Metode analisis konten
kuantitatif  untuk  menjawab  pemutahiran  kurikulum  untuk  masa  yang  akan  datang.  Data  yang dianalisis yaitu dokumen Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995 (sebagai  standar  acuan)  dan  standar  kurikulum  pendidikan  sertifikasi  ANKAPIN-I  di  lembaga pendidikan secara teori. Selanjutnya menghitung tingkat implementasi kurikulum yang terdapat pada lembaga pendidikan berdasarkan konvensi STCW-F 1995. Cara menghitung persentasi tersebut dengan menggunakan  rumus  tingkat  kesesuaian  yaiu  menjumlahkan  kurikulum  yang  telah  diterapkan  di lembaga  pendidikan,  lalu  dibagi  dengan  jumlah  kurikulum  standar  internasional  kemudian  dikali seratus persen. Jika kurikulum diterapkan sesuai dengan konvensi STCW-F1995 maka nilainya 1 dan jika tidak diterapkan nilainya nol. Menghitung nilai persentase kurikulum yang tidak sesuai antara keduanya yaitu seratus dikurangi dengan hasil persentase dari implementasi pada lembaga pendidikan. Perhitungan nilai implementasi dapat dirumuskan yaitu:
Kesesuaian = (∑a/ ∑b) x 100% (1) Keterangan: ∑a =  Jumlah materi kurikulum yang diterapkan lembaga pendidikan ∑b =  Jumlah materi kurikulum yang berlaku pada ratifikasi STCW-F 1995
Kesesuaian  =  Tingkat kesesuaian kurikulum
Analisis deskriptif komparatif adalah metode untuk menjawab tujuan nomor dua yaitu dengan mengumpulkan  data  yang  akan  diteliti  yaitu  elemen-elemen  hasil  dari  analisis  kurikulum  lembaga pendidikan di Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995  (sebagai  standar  acuan),  kemudian  membandingkan  elemen-elemen  dari  kedua  kurikulum tersebut,  selanjutnya  dapat  persamaan  dan  perbedaan  dari  kedua  variabel.  Kemudian    menghitung tingkat  implementasi  elemen  yang  terdapat  pada  kedua  kurikulum,  jika  elemen  pada  kurikulum pendidikan  Indonesia  sesuai  dengan  konvensi  STCW-F  1995  maka  nilainya  satu  jika  tidak  sesuai nilainya  nol.  Cara  menghitung  persentase  tersebut  yaitu  dengan  menggunakan  rumus  tingkat kesesuaian  yaitu  sama  dengan  tujuan  nomor  satu  dengan  cara  menjumlahkan  elemen  yang  telah diterapkan di lembaga pendidikan, lalu dibagi dengan jumlah elemen standar internasional kemudian dikali seratus persen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kesesuaian Kurikulum Kompetesi STCW-F 1995 Dengan Kurikulum Sertifikasi di Indonesia Melalui Jalur Pendidikan
Nakhoda dan perwira yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih wajib memiliki sertifikat yang berlaku secara internasional. Sertifikat pada kapal penangkap ikan berbeda dengan sertifikat kapal niaga, di mana kapal penangkap ikan mengacu pada STCW-F 1995 disebut sebagai ANKAPIN dan ATKAPIN. Sertifikat pelaut kapal penangkap ikan terbagi menjadi tiga tingkat yaitu ANKAPIN tingkat I, ANKAPIN tingkat II dan ANKAPIN tingkat III. Pelaut yang bekerja di  atas  dek  kapal  perikanan  yang  panjangnya  di  atas  24  meter  atau  lebih  harus  memiliki  sertifikat tingkat  ANKAPIN-I.  Pengambilan  sertifikat  ANKAPIN-I  di  Indonesia  ada  dua  cara  yaitu  dengan pelatihan dan melalui pendidikan.
Syarat  keikutsertaan  dalam  sertifikasi  ANKAPIN-I  seorang  pelaut  harus  memiliki  sertifikat keterampilan keselamatan dasar yang disebut dengan BST. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat BST, peserta harus mengikuti pelatihan selama 8(delapan) sampai 10 (sepuluh) hari dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Kegiatan pelatihan BST dimulai dengan tes kesehatan berupa tekanan darah, tes buta warna, riwayat penyakit serta pemeriksaan umum lainnya. Usia minimal pengambilan sertifikat BST  18  tahun  dan  usia  maksimal  50  tahun  dengan  biaya  berkisar  antara  Rp1.250.000,00  sampai Rp1.500.000,00. Masa berlaku sertifikat BST yaitu lima tahun dan bisa diperpanjang dengan revalidasi.
Fasilitas  dasar  yang  dibutuhkan  adalah  kolam  renang,  kelas indoor  dan  outdoor,  tempat  ibadah, penginapan, kantin dan fasilitas umum lainnya (Prayogo 2020). Pelaksanaan BST ini sesuai dengan syarat sertifikasi untuk semua jenjang sertifikat kompetensi pelaut. Materi dalam kurikulum standar BST yang ditetapkan oleh Indonesia maupun STCW-F 1995 disajikan pada pada Tabel 1.
Tabel 1. Materi BST di Indonesia dan STCW-F 1995
No. Kurikulum di Indonesia Kurikulum STCW-F I. Pengenalan keselamatan dan bertahan hidup 1. Petunjuk keselamatan 2. Prinsip bertahan hidup di laut Kemampuan bertahan hidup (pakai pelampung, mengenakan pakaian sesuai SOP) II. Keadaan darurat 1. Faktor-faktor penyebab keadaan darurat 2. Persiapan keadaan darurat
3. Penyediaan peralatan pemadam kebakaran 4. Kapal tenggelam Prosedur darurat III. Isyarat bahaya Pencegahan kecelakaan kapal IV. Evakuasi Pencegahan pencemaran laut. V. Sudah ada Pencegahan kebakaran dan pemadam kebakaran serta pertolongan pertama (tindakan-tindakan dasar)
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995, dalam hal meningkatkan keselamatan jiwa, harta benda di laut serta perlindungan lingkungan  laut  melalui  kesepakatan  bersama  untuk  menetapkan  standar  internasional  pelatihan, sertifikasi  dan  tugas  jaga  bagi  orang  yang  bertugas  di  atas  kapal  penangkap  ikan,  semua  lembaga pendidikan di Indonesia terkait pengambilan sertifikasi keahlian ANKAPIN-I wajib memberlakukan peraturan tersebut. Adapun konsekuensi yang diterima oleh Indonesia terkait pengesahan STCW-F 1995 yaitu 1). Aspek hukum, perlu mengharmonisasikan atau menselaraskan semua peraturan yang mengatur terkait sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal perikanan, ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kapal perikanan, keselamatan pelayaran kapal perikanan, keselamatan dalam penangkapan ikan pada  kapal  ikan,  daerah  pelayaran  kapal  perikanan  dan  pendidikan  serta  pelatihan  awak  kapal perikanan. 2). Aspek kelembagaan, Indonesia harus menetapkan lembaga yang bertanggung jawab atas pemberlakuan STCW-F 1995, untuk mengemban tugas ini adalah Badan Pengembangan SDM Kelautan dan  Perikanan.  Sejauh  ini  lembaga  Pengembangan  SDM  Kelautan  dan  Perikanan  sudah menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  dibidang  kelautan  dan  perikanan  akan  tetapi  belum sepenuhnya mengikuti standar konvensi STCW-F 1995. 3). Aspek pendidikan dan pelatihan, ujian serta sertifikasi  kepelautan  perikanan,  Indonesia  harus  memenuhi  standar  kurikulum,  tenaga  pengajar, sarana dan prasarana, ujian dan sertifikasi, pengelolaan pendidikan dan pelatihan kepelautan perikanan serta lembaga penyelenggara ujian harus sesuai dengan konvensi STCW-F 1995. 4). Aspek ekonomi, Indonesia harus membayar iuran wajib dan sukarela sebagai anggota kelembagaan konvensi STCW-F 1995 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dari konsekuensi tersebut pengesahan STCW-F 1995 memiliki keuntungan bagi Indonesia.
Keuntungan  bagi  Indonesia  yaitu  1).  Meningkatkan  kerjasama  internasional  khususnya  di bidang kelautan dan perikanan, adanya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap awak kapal perikanan Indonesia, dengan meningkatnya standar kualitas awak kapal perikanan Indonesia dunia internasional akan memposisikan awak kapal perikanan Indonesia sejajar dengan awak kapal
perikanan negara lain yang lebih maju, meningkatkan investasi usaha di bidang kelautan dan perikanan di dalam negeri dan lain sebagainya. Adapun negara yang sudah meratifikasi konvensi STCW-F 1995 sebanyak 74 negara yaitu beberapa diantaranya Australia, Argentina, Belgia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, Arab Saudi, Jepang, Turki, Belanda dan lainnya. Selain konsekuensi dan keuntungan yang diterima oleh Indonesia namun pemerintah RI wajib menjalankan konvensi STCW-F 1995.
Kewajiban Indonesia dalam menjalankan konvensi STCW-F 1995 yaitu melaporkan kebijakan yang telah diambil dalam memberlakukan sepenuhnya ketentuan-ketentuan konvensi STCW-F 1995, termasuk contoh sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah RI sesuai dengan konvensi STCW-F 1995 kepada  sekjen  IMO.  2).  yaitu  memberlakukan  mensosialisasikan  ketentuan-ketentuan  konvensi STCW-F 1995 dan seluruh lampirannya. 3). yaitu pengelolaan pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam konvensi STCW-F 1995 yaitu memenuhi standar kurikulum, tenaga pengajar,  sarana  dan  prasarana  serta  ujian  dan  sertifikasi.  4).  yaitu  meninjau  kembali  kesepakatan, perjanjian, dan konvensi untuk menjamin bahwa tidak ada pertentangan dengan konvensi STCW-F 1995. 5). adalah melakukan kerjasama dengan negara lain yang telah mengesahkan konvensi STCW-F 1995. 6). Hal-hal yang tidak tegas diatur dalam konvensi STCW-F 1995 tetap harus tunduk kepada perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Setelah  melakukan  pertimbangan  dalam  proses pengesahan konvensi STCW-F 1995 baik dari segi konsekuensi, keuntungan dan kewajiban yang akan diterima  oleh  Indonesia  maka  perjanjian  internasional  tentang  konvensi  STCW-F  1995  akan diberlakukan di Indonesia.
Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, proses pengesahan  perjanjian  internasional  oleh  pemerintah  RI  dilakukan  dengan  undang-undang  atau keputusan presiden. Proses pengesahan ratifikasi STCW-F 1995 dilakukan dengan keputusan presiden, setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat dievaluasi selanjutnya KKP dan lembaga negara terkait menyiapkan salinan naskah perjanjian (konvensi STCW-F 1995) serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Kementerian Kelautan dan  Perikanan  yang  terdiri  dari  lembaga  negara  dan  lembaga  pemerintah  mengkoordinasikan pembahasan  rancangan  (konvensi  STCW-F  1995)  yang  pelaksanaannya  dilakukan  bersama  dengan pihak-pihak terkait. Prosedur pengajuan (konvensi STCW-F 1995) dilakukan melalui menteri untuk disampaikan kepada presiden. Keputusan presiden tentang konvensi STCW-F 1995 ditempatkan dalam lembaran  negara  republik  Indonesia  kemudian  menteri  menandatangani  piagam  pengesahan  untuk mengikatkan pemerintah republik Indonesia untuk dipertukarkan dengan pihak negara atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional. Perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia tentang konvensi STCW-F 1995 memiliki kesesuaian dan perbedaan dengan kurikulum di lembaga pendidikan Indonesia. Adapun kesesuaian dan perbedaan kurikulum yang diatur dalam konvensi STCW-F 1995 dengan kurikulum ANKAPIN-I di lembaga pendidikan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kurikulum pendidikan di Indonesia dan Kurikulum STCW-F 1995.
No. Kurikulum STCW-F 1995 No Kurikulum Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Keterangan Ada Tidak ada 1.  Navigasi/perencanaan pelayaran 1.  Perencanaan pelayaran a 2. Penentuan posisi 2.  Pelayaran astronomi a 3. Pelayaran datar 3.  Pelayaran datar a 4. Dinas jaga 4.  Dinas jaga/P2TL a 5. Navigasi radar 5.  Navigasi radar dan navigasi elektronik a
No. Kurikulum STCW-F 1995 No Kurikulum Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Keterangan Ada Tidak ada 6.  Kompas magnet dan kompas gasing 6.  Kompas magnet dan kompas gasing a 7.  Meteorologi dan oseanografi 7.  Meteorologi dan oseanografi a 8.  Bangunan dan stabilitas kapal penangkap ikan 8.  Bangunan dan stabilitas kapal penangkapan ikan a 9.  Penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan 9.  Penanganan dan penyimpananan hasil tangkapan a 10.  Olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan 10.  Olah gerak dan pengendalian kapal penangkapan ikan a 11.  Hukum maritim 11.  Hukum maritim dan peraturan perikanan a 12.  Prosedur darurat 12.  Prosedur darurat a 13.  Pelayanan medis - a 14.  Bahasa inggris 13.  Bahasa inggris maritim dan perikanan a 15.  Pencegahan kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran - a 14.  Manajemen kapal penangkap ikan 16.  Komunikasi 15.  Komunikasi a 17.  Penyelamatan - a 16.  Daerah, metoda dan teknik penangkapan 18.  Pencarian dan pertolongan - a 19.  Tata laksana keselamatan FAO/ILO/IMO untuk nelayan dan kapal penangkapan ikan - a 17.  Penanganan ikan yang bertanggung jawab (CCRF) a 20.  Metode untuk mendemonstrasikan keterampilan 18.  Praktik laut a 21.  Tenaga penggerak kapal penangkap ikan 19.  Permesinan kapal penangkap ikan a 20.  Bahan dan alat tangkap Total 21 20 16
Kurikulum perencanaan pelayaran di lembaga pendidikan bagi pemegang ANKAPIN-II menuju ANKAPIN-I yaitu 30 jam teori dan 36 jam praktik, di mana satu jam terdiri dari 45 menit. Proses penyampaian materi dilakukan dengan belajar di kelas secara tertulis, secara lisan, dilengkapi dengan penugasan  dan  praktik  atau  simulasi  di  lapangan.  Materi  pelayaran  astronomi  adalah  materi  yang mencakup tentang pengoperasian sekstan, daftar almanak nautika dan daftar ilmu pelayaran. Materi pelayaran astronomi terdiri dari 40 jam teori dan 40 jam praktik. Metode pembelajarannya yaitu di belajar di kelas dan di evaluasi secara lisan, tertulis, penugasan dan praktik.
Kurikulum pelayaran datar di lembaga pendidikan Indonesia terdiri dari 18 jam teori dan 30 jam praktik. Kompetensi pelayaran datar berguna untuk menentukan posisi dan bernavigasi dengan dengan bantuan benda darat/bumi pada pelayaran tak terbatas. Materi ini disampaikan dengan proses belajar mengajar  di  ruang  kelas  dan  melakukan  praktik  di  lapangan.  Materi  navigasi  radar  dan  elektronik terdiri  dari  24  jam  teori  dan  40  jam  praktik.  Materi  navigasi  radar  dan  elektronik  berguna  untuk melaksanakan  tugas  jaga  dengan  radar  dan  navigasi  elektronik  pada  pelayaran  tak  terbatas. Penyampaian materi dilakukan di dalam kelas dan melakukan praktik di lapangan.
Materi dinas jaga dan P2TL terdiri dari 24 jam teori dan 40 jam praktik. Dinas jaga berguna untuk melaksanakan dinas jaga laut dalam operasi penangkapan ikan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah belajar di kelas dilengkapi dengan penugasan dan melakukan praktik atau simulasi. Kurikulum meteorologi  dan  oseanografi  adalah  materi  untuk  pemahaman,  penerapan  pengetahuan  dan keterampilan dalam kondisi cuaca serta oseanografi pada saat operasi penangkapan ikan baik di perairan pantai maupun perairan lepas pantai. Materi meteorologi dan oseanografi terdiri dari 18 jam teori dan tidak ada praktik di lapangan. Metode pembelajaran yaitu belajar di dalam kelas dengan tertulis, lisan, penugasan praktik atau simulasi dalam ruangan.
Materi kompas magnet dan kompas gasing adalah materi untuk menggunakan kompas magnet dan kompas gasing. Materi kompas magnet dan kompas gasing terdiri dari 20 jam teori dan 30 jam praktik. Metode pembelajaran dilakukan secara tertulis, lisan dan penugasan di dalam kelas dan praktik atau simulasi di lapangan. Kurikulum komunikasi yaitu berguna untuk melaksanakan tugas jaga dalam komunikasi  antar  stasiun  radio  pantai  dengan  stasiun  bergerak  atau  sebaliknya  dan  antar  stasiun bergerak  yang  satu  dengan  stasiun  bergerak  lainnya,  secara  efektif  dan  efisien.  Materi  komunikasi terdiri  dari  18  jam  teori  dan  40  jam  praktik.  Metode  pembelajaran  yang  digunakan  adalah  secara tertulis,  lisan,  penugasan  dan  praktik  di  lapangan.  Kurikulum  olah  gerak  dan  penanganan  kapal penangkap  ikan  yaitu  mengolah  gerak  dan  mengendalikan  kapal  penangkap  ikan  di  perairan  tak terbatas. Materi olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan terdiri dari 20 jam teori dan 30 jam praktik.  Sistem  belajar  mengajar  yang  dilakukan  adalah  teori  disampaikan  di  ruang  kelas  dan melakukan praktik di lapangan.
Kurikulum tentang bangunan dan stabilitas kapal penangkap ikan berguna untuk mengetahui secara umum struktur utama dan bagian-bagian serta ukuran kapal dan mampu melakukan perhitungan stabilitas awal dan gaya-gaya apa yang mempengaruhi stabilitas dalam operasi penangkapan. Materi bangunan dan stabilitas kapal penangkap ikan terdiri dari 24 jam teori dan 40 jam praktik. Sistem belajar mengajar dilakukan di dalam kelas dan praktik di lapangan. Materi permesinan kapal penangkap ikan terdiri dari 18 jam teori dan 30 jam praktik. Materi permesinan kapal penangkap ikan berguna untuk mengetahui  dan  memahami  prinsip  kerja  mesin-mesin  di  kapal  ikan.  Metode  pembelajaran  yang dilakukan adalah belajar di kelas secara tertulis, lisan, dilengkapi dengan penugasan dan melakukan simulasi atau praktik.
Kurikulum tentang hukum maritim dan peraturan perikanan terdiri dari 18 jam teori. Hukum maritim dan peraturan perikanan berguna untuk mengetahui dan menerapkan peraturan perundang- undangan tentang pelayaran dan perikanan yang terkait dengan keamanan dan keberhasilan pelayaran dan usaha perikanan di laut. Metode pembelajaran dilakukan di dalam kelas secara tertulis, lisan dan dilengkapi dengan penugasan. Materi tentang bahasa inggris dan perikanan berguna untuk pemahaman dan  kemampuan  menerapkan  komunikasi  sesuai  dengan Standard  Marine  Communication  Phrases (SMCP)  dan  interpretasi  terbitan  nautika  dan  peta  dalam  bahasa  Inggris  sesuai  dengan  daerah penangkapan.  Materi  bahasa  inggris  maritim  terdiri  dari  18  jam  teori  dan  30  jam  praktik.  Metode pembelajaran yang dilakukan secara tertulis, lisan dilengkapi dengan penugasan dan melakukan praktik di lapangan.
Kurikulum manajemen kapal penangkap ikan terdiri dari 20 jam teori. Materi manajemen kapal penangkapan ikan berguna untuk menerapkan sistem manajemen yang baik dalam angka keberhasilan
suatu usaha penangkapan ikan di laut. Pembelajaran dilakukan di ruang kelas secara tertulis, lisan dan praktik. Materi daerah, metode dan teknik penangkapan terdiri dari 28 jam teori dan 40 jam praktik. Materi ini berguna untuk penguasaan/pemahaman daerah, metode dan dapat menetapkan metode dan teknik  alat  tangkap  ikan  yang  digunakan  (rawai,  pukat  hela,  pukat  cincin,  jaring  insang).  metode pembelajaran dilakukan dengan tertulis, lisan, penugasan dan praktik atau simulasi.
Materi  penanganan  dan  penyimpanan  hasil  tangkapan  terdiri  dari  16  jam  teori  dan  30  jam praktik. Materi penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan berguna untuk melakukan penanganan ikan di kapal, mendinginkan dan membekukan ikan sesuai dengan standar mutu internasional. Sistem pembelajaran dilakukan dengan tertulis, lisan, penugasan dan simulasi atau praktik. Kurikulum tentang prosedur  darurat  berguna  untuk  mencegah  suatu  kondisi  yang  tidak  diinginkan.  Materi  prosedur darurat terdiri dari 16 jam teori dan 30 jam praktik. Pembelajaran dilakukan di kelas dan di lapangan dengan cara tertulis, lisan, penugasan dan praktik. Akhir pembelajaran dilakukan praktik laut yang berguna untuk menajamkan kompetensi dalam operasi penangkapan ikan dan keselamatan pelayaran untuk mencapai keberhasilan usaha penangkapan ikan. Praktik laut mempunyai 128 jam di mana ke- navigasian terdiri dari 40 jam, pengoperasiaan dan pengendalian kapal 40 jam dan yang terakhir operasi penangkapan ikan 48 jam. Praktik laut dilaksanakan pada akhir pelaksanaan diklat.
Tabel 2 menunjukkan bahwa kurikulum STCW-F 1995 memiliki beberapa kesamaan dengan kurikulum  Sekolah  Tinggi  Perikanan  Jakarta.  Sekolah  Tinggi  Perikanan  Jakarta  telah  dapat mengakomodir kurikulum STCW-F 1995 terkait dengan hal-hal berikut: navigasi atau perencanaan pelayaran, penentuan posisi atau pelayaran astronomi, dinas jaga, pelayaran datar, kompas magnet dan kompas gasing, navigasi radar, meteorologi dan oseanografi, bangunan dan stabilitas kapal penangkap ikan, penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan, olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan, hukum maritim, prosedur darurat, bahasa inggris, komunikasi, tenaga penggerak kapal penangkap ikan dan praktik laut atau metode mendemonstrasikan keterampilan. Materi kurikulum tersebut di atas merupakan suatu bekal yang sangat penting untuk meningkatkan wawasan atau kemampuan seorang nakhoda/perwira kapal penangkap ikan. Untuk menjadi nakhoda dan perwira yang kompeten harus memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki keterampilan yang kompeten (Setiawati et al. 2019). Pengetahuan  minimum  dan  kemampuan  yang  harus  dimiliki  seorang  nakhoda  dan  perwira  sudah diatur di Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995.
Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing harus mampu bersaing dikancah internasional baik dari segi pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang setara dengan pelaut negara asing ( Lukman 2016 ). Nakhoda dan anak buah kapal yang bekerja di atas kapal penangkap ikan    ≥24  meter  harus  menguasai  semua  kompetensi  yang  sudah  ditetapkan  pada  STCW-F  1995. Menurut data kapal-kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 meter juga banyak yang berlayar di laut  lepas  melakukan  operasi  penangkapan  ikan,  sehingga  peluang  potensi  kecelakaan  lebih  tinggi dibanding ABK kapal berukuran ≥24 meter hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan titik acuan standar kurikulum STCW-F 1995 ada beberapa materi yang belum tercantum atau belum diadopsi pada pengambilan sertifikasi ANKAPIN-I di Indonesia yaitu pelayanan medis, pencegahan kebakaran dan pemadam kebakaran, pencarian dan pertolongan, penyelamatan, tata  laksana  keselamatan  FAO/ILO/IMO  untuk  nelayan  dan  kapal  penangkap  ikan.  Kelima  materi kurikulum  tersebut  penting  untuk  dikuasai  oleh  nakhoda  dan  perwira  agar  menjadi  pelaut  yang kompeten dan setara dengan pelaut asing.
Pelayanan medis adalah salah satu kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang nakhoda dan perwira pemegang sertifikat ANKAPIN-I. Hal ini berhubungan dengan keselamatan dan pertolongan di atas kapal. Pelaut yang bekerja di atas kapal memiliki banyak risiko bahaya maka, nakhoda dan perwira harus mengetahui tentang prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengetahuan prosedur untuk memperoleh petunjuk medis melalui radio (STCW-F 1995).
Pencegahan kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran merupakan kompetensi yang harus dipahami  oleh  nakhoda  dan  perwira  jaga  navigasi  yaitu  seperti  pengorganisasian  latihan  pemadam kebakaran,  bahan  kimia  dan  kelas-kelas  kebakaran  dan  sistem  pemadam  kebakaran.  Pengetahuan tentang pencegahan kebakaran dapat meminimalisir risiko bahaya bahkan dapat mencegah terjadinya kapal meledak atau kebakaran pada kapal penangkapan ikan. Pengetahuan tentang alat-alat pemadam kebakaran juga sangat penting untuk diketahui oleh nakhoda dan perwira kapal penangkapan ikan yaitu  mulai  dari  peraturan  mengenai  perlengkapan  pemadam  kebakaran  sampai  dengan  cara pengaplikasian dan perawatan alat-alat pemadam kebakaran (STCW-F 1995).
Pengetahuan tentang penyelamatan sangat penting karena apabila kapal mengalami kecelakaan seperti tubrukan, kebocoran, tenggelam dan sebagainya maka nakhoda dan perwira harus memiliki pengetahuan  yang  memadai  tentang  alat-alat  penyelamatan  dan  pengaturannya  serta  pengetahuan menyeluruh tentang prosedur darurat (STCW-F 1995). Awak kapal perlu untuk melakukan latihan- latihan  cara  penolongan  di  atas  kapal  untuk  meminimalisir  kesalahan  ketika  berada  di  lapangan. Pengetahuan  pencarian  dan  pertolongan  harus  dikuasai  oleh  awak  kapal  untuk  kepentingan keselamatan jiwa di laut sebagaimana diamanatkan dalam amandemen konvensi internasional tentang pencarian dan pertolongan (SAR) maritim 1979 yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 2012.
Keselamatan kerja merupakan salah satu syarat minimal bekerja di kapal penangkap ikan dengan tujuan memastikan awak kapal perikanan tangkap memiliki kondisi layak di atas kapal penangkap ikan (ILO  No.  88  2007).  Keselamatan  dalam  berlayar  penting  untuk  diterapkan  oleh  semua  awak  kapal penangkapan  ikan  karena  faktor  keselamatan  adalah  suatu  penunjang  keberhasilan  aktivitas penangkapan di laut. Keselamatan dalam penangkapan ikan adalah salah satu yang menjadi perhatian dunia. Pelaut yang bekerja di atas kapal memiliki potensi kecelakaan kerja yang sangat tinggi, karena kecelakaan yang terjadi di laut pada umumnya disebabkan oleh pelaut itu sendiri, yaitu mereka kurang menguasai bidang pekerjaannya. Sekitar 42 % kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh human error karena keterampilan dan keahlian yang dimiliki awak kapal rendah, serta penyebab kecelakaan lainnya adalah tenggelam akibat stabilitas kurang baik, kerusakan kapal karena konstruksi kapal yang tidak tahan terhadap terjangan ombak dan kapal (FAO 2000). Selain kurikulum pengetahuan nakhoda di atas maka  perlu  diperhatikan  sarana  dan  prasaran  minimum  yang  harus  ada  pada  lembaga  pendidikan pengambilan sertifikat ANKAPIN-I.
Menurut PERMENKP No. 7 tahun 2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan paling  sedikit  yaitu  ruang  perkantoran,  ruang  kelas,  laboratorium/ workshop,  sarana  simulasi  yang mendukung proses belajar mengajar, buku-buku referensi dan kapal latih. Jika suatu lembaga tidak memiliki sarana dan prasarana minimum ANKAPIN-I maka lembaga pendidikan tersebut bisa bekerja sama dengan lembaga lain yang telah terakreditasi.
Berdasarkan Tabel 2 implementasi kurikulum kompetensi STCW-F 1995 di lembaga pendidikan memiliki 16 kurikulum sehingga memiliki nilai sebesar 76,2%. Persentase nilai implementasi diperoleh dari hasil perhitungan kesenjangan kurikulum lembaga pendidikan terhadap kurikulum STCW-F 1995. Persentase  ketidaksesuaian  kurikulum  di  lembaga  pendidikan  yaitu  sebesar  23,8%.  Ketidaksesuaian tersebut  disebabkan  kurikulum  di  lembaga  pendidikan  tidak  menerapkan  semua  kurikulum  atau pengetahuan minimum yang berlaku. Jumlah materi yang terdapat di dalam konvensi STCW-F 1995 ada 21 materi sementara yang telah diterapkan/diakomodir oleh lembaga pendidikan hanya mencapai 20 materi. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum lembaga pendidikan belum sepenuhnya mengadopsi kurikulum yang ditetapkan pada konvensi STCW-F 1995. Selain itu, 20 materi tersebut juga hanya terdapat 16 materi yang telah diimplementasikan di lembaga pendidikan, sedangkan sisanya 4 materi adalah kurikulum yang mendalami prosedur penangkapan ikan di laut mulai dari kapal penangkap ikan sampai dengan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Menurut KKP, 2019 standar pengetahuan minimum  untuk  mendapatkan  sertifikat  harus  mengadopsi  seluruh  isi  materi  Peraturan  Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995.

## Pencapaian Kurikulum ANKAPIN-I Terhadap Kurikulum STCW-F 1995
STCW-F 1995 sudah mengatur pengetahuan dan syarat minimum menjadi seorang nakhoda dan perwira laut di atas kapal penangkap ikan. Menjadi nakhoda dan perwira kapal penangkap ikan yang kompeten  harus  menguasai  semua  pengetahuan  minimum  yang  telah  dicantumkan  pada  konvensi STCW-F1995,  di  mana  lembaga  pendidikan  menerapkan  kurikulum  dan  mengikuti  prinsip-prinsip pendidikan sebagaimana diatur dalam konvensi STCW-F 1995.  STCW-F 1995 merupakan titik acuan secara  internasional  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  pengambilan  sertifikasi  tingkat  ANKAPIN-I. Kurikulum  dalam  pengambilan  sertifikasi  ANKAPIN-I  di  Indonesia  yang  diterapkan  di  lembaga pendidikan masih memiliki elemen-elemen yang belum tercapai dengan elemen yang diatur dalam konvensi STCW-F 1995. Elemen menurut kamus bahasa Indonesia adalah bagian (yang penting, yang dibutuhkan) dari keseluruhan yang lebih besar.
Elemen yang belum ada dalam kurikulum yaitu perencanaan pelayaran di perairan yang terdapat es, penerapan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut, 1972, kebugaran awak kapal, tindakan kehati-hatian dalam olah gerak untuk peluncuran sekoci penolong atau rakit penolong dalam cuaca  buruk,  pengetahuan  tentang  tindakan-tindakan  praktis  untuk  dilakukan  ketika  berlayar  di perairan ber-es, gunung es atau terjadi penimbunan es di atas kapal dan olah gerak dalam pengisian bahan bakar di laut. Kondisi atau tingkat pencapaian (kesesuaian) elemen pada kurikulum ANKAPIN- I dibandingkan dengan elemen pada kurikulum STCW-F 1995 disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1 Persentase implementasi elemen pada kurikulum ANKAPIN-I
Pada Gambar 1 terlihat bahwa jumlah elemen dari 16 materi kurikulum yang sudah diadopsi di lembaga  pendidikan  Indonesia  yaitu  sebanyak  89  dari  95  elemen  dengan  nilai  persentase  sebesar 93,68%. Nilai persentase diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian kurikulum lembaga pendidikan terhadap kurikulum konvensi STCW-F 1995. Elemen yang belum diterapkan atau yang belum sesuai dengan harapan hanya 6 elemen (6,32%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian kurikulum ANKAPIN-I terhadap kurikulum STCW-F 1995 termasuk kategori baik/memadai untuk meningkatkan pengetahuan,  kecakapan  dan  pemahaman  nakhoda  dan  perwira  di  atas  kapal  penangkap  ikan. Meskipun demikian keenam elemen yang belum tercapai masih perlu disempurnakan lagi mencapai nilai 100% dan kompetensi nakhoda serta perwira yang bekerja di atas kapal penangkap ikan lebih baik. Adapun  keenam  elemen  dimaksud  adalah  perencanaan  pelayaran  di  perairan  yang  terdapat  es, penerapan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut 1972, memperhatikan kebugaran para  ABK,  tindakan  kehati-hatian  dalam  olah  gerak  untuk  peluncuran  sekoci  penolong  atau  rakit penolong dalam cuaca buruk, pengetahuan tentang tindakan-tindakan praktis untuk dilakukan ketika berlayar di perairan ber-es, gunung es atau terjadi penimbunan es di atas kapal dan olah gerak dalam pengisian bahan bakar di laut.
Perencanaan  pelayaran  yang  terdapat  es  merupakan  sangat  penting  untuk  dipelajari  oleh seorang pelaut pemegang sertifikat ANKAPIN-I atau bekerja di atas kapal ukuran ≥24 meter. Pelaut Indonesia  yang  akan  bekerja  di  atas  kapal  asing  harus  dibekali  dengan  pengetahuan  perencanaan berlayar di laut yang terdapat es dan memiliki kemampuan untuk meminimalisir risiko bahaya. Pelaut
lokal atau pelaut Indonesia  harus memiliki kemampuan dalam melakukan pelayaran di kawasan yang terdapat es karena berlayar di kawasan laut negara asing ada yang memiliki perairan ber-es seperti negara  bagian  kutub  contohnya  Norwegia,  Kanada,  Swedia,  Finlandia,  Denmark,  Islandia  dan sebagainya.  lembaga  pendidikan  perlu  menambahkan  materi  tentang  pelayaran  di  kawasan  ber-es untuk meningkatkan kualitas nakhoda, perwira kapal maupun anak buah kapal.
Anak buah kapal merupakan semua crew atau pekerja di atas kapal kecuali nakhoda. Anak buah kapal  adalah  tanggung  jawab  oleh  nakhoda  selama  melakukan  pelayaran.  Nakhoda  wajib memperhatikan semua anggotanya mulai dari jam istirahat, operasi penangkapan atau aktivitas selama bekerja di atas kapal dan memperhatikan kebugaran atau kondisi tubuh seluruh awak kapal. Hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh seorang nakhoda karena berpengaruh pada keselamatan kerja. Berjalannya suatu aktivitas di atas kapal dengan baik tergantung pada kinerja para ABK, jika anak buah kapal tidak nyaman atau mengalami stress maka kinerja ABK akan turun (Soeboer et al. 2018). Salah satu yang sangat mempengaruhi kinerja para awak kapal adalah kebugaran awak kapal, jika awak kapal dalam  keadaan  tidak  bugar  atau  tidak  sehat  maka  akan  mempengaruhi  aktivitas  penangkapan  ikan bahkan  merugikan  pihak  perusahaan.  lembaga  pendidikan  perlu  mengajarkan  pengetahuan  kepada para calon nakhoda atau perwira kapal untuk bersikap baik dalam bersosialisasi dengan para crew kapal. Koordinasi dan kerjasama harus berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur. Selain itu, kebugaran  atau  kesehatan  para  ABK  juga  perlu  diperhatikan  agar  mereka  mampu  menghadapi kondisi/suasana  yang  cukup  berat  di  laut,  seperti  cuaca  buruk.  Koordinasi  yang  baik  antara  atasan dengan bawahan harus tercipta di atas kapal untuk mewujudkan kinerja yang bagus (Eko et al. 2018).
Kinerja para anak buah kapal sangat penting untuk memaksimalkan operasi penangkapan ikan. Anak  Buah  kapal  yang  memiliki  kinerja  yang  bagus  akan  melancarkan  operasi  penangkapan  ikan sehingga hasil tangkapan dapat meningkat. Hasil tangkapan yang meningkat akan menguntungkan perusahaan dan para anak buah kapal. Aktivitas di atas kapal sangat beragam mulai dari kerja yang berat  sampai  kerja  yang  ringan  dan  ada  yang  membutuhkan  ketelitian  dan  kehati-hatian  dalam melakukan tindakan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah tindakan kehati-hatian dalam olah gerak untuk peluncuran sekoci penolong atau rakit penolong dalam cuaca buruk. Apabila kapal dalam situasi yang tidak diinginkan maka nakhoda harus bisa mengakomodir para ABK untuk melakukan tindakan yang tepat dalam menangani situasi tersebut seperti peluncuran sekoci penolong ketika kapal mengalami kecelakaan di laut. Peluncuran sekoci penolong memerlukan pengetahuan dan kemampuan ABK yang baik, seperti bagaimana cara menurunkan sekoci penolong, penempatan sekoci penolong dan sebagainya. Sekoci penolong harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah jika diturunkan dalam waktu yang singkat. Sekoci penolong tidak boleh dipasang pada bagian belakang kapal, apabila diturunkan dapat membahayakan karena dekat dengan propeller (Kemendikbud 2015).
Tindakan-tindakan lain yang harus dikuasai oleh anak buah kapal yaitu tindakan praktis jika berada di perairan ber-es, jika terjadi penumpukan es di atas kapal dan olah gerak kapal dalam pengisian bahan  bakar.  Anak  buah  kapal  harus  siap  siaga  dalam  setiap  kondisi  apapun,  karena  jika  terjadi kecelakaan anak buah kapal harus gerak cepat melakukan tindakan dalam menangani situasi bahaya. Peristiwa yang sering terjadi adalah olah gerak kapal atau stabilitas kapal yang labil/tidak konstan akibat adanya faktor luar maupun faktor dari dalam seperti cuaca, angin dan bentuk dari kapal itu sendiri (Eko et al. 2018). Menjaga stabilitas kapal sangat penting untuk mencegah kapal terbalik seperti pada saat melakukan setting dan hauling. Selain stabilitas kapal tindakan terhadap penanganan hasil tangkapan juga harus diperhatikan seperti pemberian es selama melakukan proses penanganan hasil tangkapan. ABK harus memiliki pengetahuan dalam menangani hasil tangkapan karena setelah ikan diangkat dari laut ke atas kapal, saat itu ABK harus segera menangani hasil tangkapan dengan waktu yang cepat agar kualitas ikan tetap terjaga. ABK harus menghitung penggunaan es batu dalam proses penyimpanan ikan agar tidak terjadi penumpukan es di atas kapal. Proses pendinginan ikan secara berlapis dimulai dari penangkapan  sampai  ke  pasar  pelelangan  ikan.  Proses  pendinginan  juga  dapat  dilakukan  cara  ikan bertumpuk yaitu dengan cara menempatkan ikan pada cool box kemudian diikuti dengan timbunan es
batu yang sudah dicacah. Perbandingan antara es dengan ikan pada umumnya yaitu 1:1, di mana 1 kwintal ikan membutuhkan 1 balok es batu dengan berat 20-25 kg (Zulaihah et al. 2018). Es  yang terlalu banyak menyebabkan kerusakan fisik pada ikan karena himpitan es dan sebaliknya jika es terlalu sedikit  maka  suhu  ikan  tidak  dingin  menyebabkan  ikan  tidak  segar.  Penanganan  hasil  tangkapan merupakan  sangat  penting  dalam  rantai  industri  perikanan,  maka  hasil  tangkapan  harus  memiliki kualitas yang tinggi hingga sampai ke tangan konsumen. Penempatan atau penyusunan hasil tangkapan juga harus diperhatikan agar menjaga kapal tidak oleng.
Untuk menerapkan ke-enam elemen-elemen di atas selain mengadopsi materi yang terkait, dari segi  sarana  dan  prasarana  lembaga  pendidikan  Indonesia  juga  harus  mendukung.  Salah  satu  sarana prasarana yang dibutuhkan adalah buku-buku referensi dari negara maju yang terkait ke-enam elemen tersebut. Selain itu, awak kapal Indonesia harus banyak belajar kepada awak kapal negara lain yang telah mengadopsi konvensi STCW-F 1995 yaitu dengan cara yang pertama, pemerintah dapat mengikat sistem kerjasama kepada negara yang mengadopsi konvensi tersebut. Kedua, yaitu dengan mewadahi calon nakhoda atau perwira kapal penangkap ikan 24 meter atau lebih dengan magang di atas kapal penangkap ikan luar negeri. Pihak pemerintah juga perlu mengawasi dan memperhatikan kecakapan, keahlian dan keterampilan para calon nakhoda dan perwira kapal penangkap ikan 24 meter atau lebih untuk  menciptakan  kredibilitas  lembaga  pendidikan  dalam  pengambilan  sertifikasi  ANKAPIN-I. Pemerintah harus mendukung para calon awak kapal dari segi dana maupun perizinan.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  adanya  kesenjangan  atau  perbedaan  kurikulum pengambilan sertifikat ANKAPIN-I di Indonesia dengan konvensi STCW-F 1995 yang pertama adalah rendahnya  perhatian  pemerintah  terhadap  pengawasan  penerapan  kebijakan  yang  mengatur  kapal penangkap ikan sehingga banyak pelaut meremehkan tindakan-tindakan atau peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah adanya anggapan bahwa kapal penangkap ikan di Indonesia yang berukuran 24 meter ke atas masih sedikit dan KKP lebih fokus kepada nelayan domestik yang didominasi kapal di bawah 24 meter, oleh karena itu standar mutu pendidikan pelaut yang bersertifikat ANKAPIN-I kurang diperhatikan oleh pemerintah. Indonesia mempunyai armada penangkapan ikan yang berukuran 24 meter tercatat sebanyak 330 unit kapal. Sementara itu, jumlah awak kapal di Indonesia sebanyak 2,6 juta orang diperkirakan 7.260 orang bekerja pada armada kapal berukuran panjang 24 meter atau lebih (KKP 2015). Hal ini menunjukkan bahwa ABK dan jumlah kapal penangkap ikan berukuran 24 meter ke  atas  tergolong  banyak.  Berdasarkan  data  jumlah  awak  kapal  penangkap  ikan  Indonesia  masih tergolong dalam kategori yang belum memiliki kompetensi yang memadai. Berdasarkan data jumlah armada  kapal  penangkap  ikan  sebaiknya  pemerintah  mengatur  dan  menerapkan  semua  sistem pendidikan  yang  sudah  sesuai  dengan  konvensi  STCW-F  1995  atau  Peraturan  Presiden  Nomor  18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995 guna menjadi salah satu instrumen yang dapat menjamin terlindungnya hak-hak dasar bagi awak kapal Indonesia terutama yang bekerja di luar negeri.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kurikulum  ANKAPIN-I  di  lembaga  pendidikan  Indonesia  belum  sesuai  dengan  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995. Namun kesesuaian kurikulum atau yang  sudah  diadopsi  di  Lembaga  Pendidikan  Indonesia  cukup  baik  yaitu  76,2%.  Ketidaksesuaian kurikulum dalam pengambilan sertifikasi ANKAPIN-I di Lembaga Pendidikan memiliki nilai sebesar 23,8%. Ketidaksesuaian kurikulum atau yang belum diadopsi tersebut yaitu tata laksana keselamatan FAO/ILO/IMO untuk awak kapal penangkap ikan 24 meter ke atas, pencegahan kebakaran dan alat- alat pemadam kebakaran, penyelamatan, pencarian dan pertolongan serta pelayanan medis.
Materi  atau  elemen  yang  ada  pada  Kurikulum  lembaga  pendidikan  Indonesia  belum  sesuai dengan materi atau elemen yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995. Materi yang sudah sesuai yaitu sebesar 93,68% dan yang belum sesuai sebesar 6,32%. Elemen atau materi pengetahuan dasar yang masih kurang berdasarkan standar STCW-F 1995
yaitu perencanaan pelayaran di perairan yang terdapat es, penerapan peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut 1972, memperhatikan kebugaran para ABK, tindakan kehati-hatian dalam olah  gerak  untuk  peluncuran  sekoci  penolong  atau  rakit  penolong  dalam  cuaca  buruk.  Serta pengetahuan tentang tindakan-tindakan praktis untuk dilakukan ketika berlayar di perairan ber-es, gunung es atau terjadi penimbunan es di atas kapal dan olah gerak dalam pengisian bahan bakar di laut, penyelamatan dan pemadam kebakaran.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penghargaan  penulis  sampaikan  kepada  Dr.  Ita  Junita  Puspa  Dewi,  A.Pi.,  M.Si  dari  Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Adela  NF.  2018.  Perlindungan  pelaut  Indonesia  di  Luar  Negeri  melalui  ratifikasi  maritime  labour convention 2006. Jurist-Diction. 1(2): 658-660.
Arleiny & Prastyanti RA. 2019. Optimalisasi fitness for duty pelaut berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang pemeriksaan kesehatan pelaut. Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan. 9(1): 51-52.
Arsham M, Jakub M, Jari N, Pentti K. 2015. Usability of accident and incident reports for evidence- based risk modeling – A case study on ship grounding reports. Safety Science. 76: 202-214.
Aji MMK. 2017. Hukum mahar dalam tajdidun nikah [skripsi]. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
Budiman MS, Iskandar BH & Seboer DA. 2016. Penataan sertifikasi kompetensi awak kapal penangkap ikan di indonesia. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan. 7(2): 146-152.
Eko M, Subardi A & Suryadana MI. 2018. Faktor penghambat pelaksanaan olah gerak beaching di Kapal LCT Adinda Diza. Jurnal Dinamika Bahari. 8(2): 2077-2090.
Food and Agriculture Organization. 2000. The State of World Fisheries and Aquaculture.
Indonesia, Jakarta. Hasugian S, Wahyuni A, Rahmawati M & Arleiny. 2017. Pemetaan karakteristik kecelakaan kapal di perairan Indonesia berdasarkan investigasi KNKT. 29(2): 230-231.
HM Thamrin Ar.2015. Manajemen keselamatan maritim dan upaya pencegahan kecelakaan kapal ke titik nol (Zero Accident). 3(2): 111-112.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2015. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi Dan Tugas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  No.  7  tentang  Sistem  Standar  Mutu  Pendidikan  dan  Pelatihan,  Ujian  dan Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan.
[KemenDikBud]  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  2015.  Dasar-dasar Keselamatan di Laut 1.
[KemenHub] Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.
[KemenHub]  Peraturan  Menteri  Perhubungan  RI.  2005.  Peraturan  Menteri  Perhubungan  RI  No.9 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkapan Ikan.
[KemenHub] Peraturan Menteri Perhubungan. 2013. Peraturan Menteri Perhubungan No. 70 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut.
Kepala BPSDMP. 2016. Kepala badan pengembangan SDM Perhubungan No.07 tentang Kurikulum program  pendidikan  dan  pelatihan  pembentukan  dan  peningkatan  kompetensi  di  bidang pelayaran.
Mahsun. 2007. Metode Penelitian Bahasa. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Manoppo RM. 2013. Analisis system pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada pt. sinar galesong prima cabang Manado. Jurnal EMBA. 1(4): 1007-1015.
Neuendorf KA. 2002. The Content Analisys Guidebook. Sage Publications Inc.
Oktaviani RW & Suryana RN. 2006. Analisis kepuasan pengunjung dan pengembangan fasilitas wisata agro (studi kasus di kebun wisata pasir mukti, Bogor). Jurnal Agro Ekonomi. 24(1): 44-45.
[PermenPerhub] Peraturan Menteri Perhubungan. 2008. No. 30 tentang dokumen identitas pelaut.
[PP] Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2012. No. 30 tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979.
[PP] Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2019. No. 18 tentang Ratifikasi STCW-F 1995.
Prayogo  D.  2020.  Pelatihan  Basic  Safety  Training  (BST)  kepada  nelayan  tegal  untuk  menunjang keselamatan pelayaran. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 11(2): 236-239.
Rini S, Aswati S, Honny F. 2018. Kepemimpinan di atas kapal leadership on a ship. Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik. 5(3): 238-239.
Samudra RG. 2020. ABK (nelayan) di dalam Kapal Cina [Internet]. Bogor (ID): Dramaga. Hlm 1-9; [diunduh 2021 Feb 11]. Tersedia pada: file:///C:/Users/user/Downloads/Syarat%20UAS%20Kewarganegaraan%20(2).pdf
Sevilla, Consuelo G. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta : UI Press.
Setiawati, W., Oktavia Asmira, Yoki Ariyana, Reisky Bestary, Ari Pudjiastuti. 2019. Buku Penilaian Berorientasi  Higher  Order  Thinking  Skills.  Jakarta:  Direktorat  Jendral  Guru  dan  Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Soeboer  DA,  Imron  M,  Iskandar  BH  dan  Laksono  MP.  2018.  Aspek  Ergonomi  Pada  Aktivitas Penangkapan Ikan Dengan Kapal Payang di Pelabuhanratu-Sukabumi. Albacore. 2(3): 343-344.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung (ID).
[UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
[UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Zulaihah L. Nur I & Marasabessy A. 2018. Program pendinginan ikan pada kelompok pedagang pasar pelelangan Muara Baru Jakarta Utara. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (hal 1-4).