Hal 095-104
Disetujui:  23 Agustus 2019

## ESTIMASI JUMLAH KAPAL PENANGKAP IKAN OPTIMAL DI WPP 712 BERDASARKAN POTENSI SUMBER DAYA IKAN
Estimation of the Number of Fishing Vessel in WPP 712 Based on Fish Resources  Potential
Oleh:
Wienda Justitia Ardiyani 1 *, Budhi Hascaryo Iskandar 2 , Sugeng Hari Wisudo 2
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK IPB *Korespondensi: wiendajustitia@gmail.com

## ABSTRAK
Kondisi sumber daya ikan di WPP 712 saat ini berada dalam kondisi kurang baik. Hal tersebut didukung oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa potensi perikanan di WPP 712 saat ini memiliki nilai pemanfaatan yang melebihi angka yang artinya upaya penangkapan di WPP 712 sudah mencapai kategori fully-exploited . Oleh karena itu, perlu dilakukan pengurangan dalam  upaya  penangkapan  ikan  di  WPP  712.  Salah  satu  penyebab  terjadinya  upaya  penangkapan berlebih karena tekanan penangkapan yang terjadi di WPP 712 didominasi oleh kegiatan perikanan tangkap  skala  kecil.  Untuk  dapat  mengatasi  tingginya  upaya  penangkapan  yang  dilakukan  pertama- tama perlu dilakukan analisis terhadap sebaran unit penangkapan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi sebaran kapal penangkap ikan di WPP 712 dan menentukan estimasi  jumlah  kapal  penangkap  ikan  optimal  di  WPP  712  berdasarkan  potensi  sumber  daya  ikan. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif  dengan  melakukan  pengolahan  data sekunder yang telah diperoleh dari Kementerian Kelautan Perikanan. Hasil yang telah diperoleh bahwa dalam delapan tahun terakhir jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPP 712 mengalami perubahan secara fluktuatif. Total jumlah kapal tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu dengan jumlah 98.828 unit kapal penangkap ikan dari berbagai ukuran. Hingga saat ini kategori kapal yang digunakan adalah  dengan  mengelompokkan  kapal  berdasarkan  nilai  GT  kapal.  Jumlah  kapal  penangkap  ikan optimal berdasarkan nilai potensi sumber daya ikan saat ini untuk zona tangkap daerah sebesar 30.723 unit kapal dengan ukuran <5 GT hingga 21-30 GT dan 13.521 unit kapal berukuran 31-50 GT hingga kapal >200 GT.
Kata kunci: kapal penangkap ikan, potensial, WPP 712, zona tangkap

## ABSTRACT
The  fish  resources  in  WPP  712  is  currently  in  poor  condition  as  stated  in  the  Decree  of  the Minister  of  Marine  Affairs  and Fisheries,  which states  that  the  potential  of  fisheries  in  WPP  712 currently has exceeded maximum allowed utilization rate. This means that the fishing effort in WPP 712 has reached fully-exploited category. Therefore, it is necessary to reduce fishing efforts in WPP 712. One of the causes of overfishing is that fishing pressures that occur in WPP 712 dominated by small-scale fisheries. In order to overcome the high rate of fishing efforts, it is first necessary to analyze the distribution of existing fishing vessels units. This study aims to determine the distribution of fishing vessels in WPP 712 and determine the estimation number of optimal fishing vessels in WPP 712 based on fish resources potential. The method used in this research was descriptive analysis method. The data were obtained from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The results show that in the last eight years the number of fishing vessels operating in WPP 712 has been fluctuating changes. The highest total number of fishing vessels was in 2014, with 98.828 fishing vessels of various sizes. Until now the fishing vessels category used is by grouping vessels based on the GT value of the ship. The number of
optimal fishing vessels is based on the value of the current potential of fish resources for the regional catch zone was 30.723 vessels with a size of <5 GT up to 21-30 GT and 11.666 units of fishing vessels with a size of 31-50 GT to > 200 GT.
Keywords: catch zone, fishing vessel, potentials, WPP 712

## PENDAHULUAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui analisis yang dilakukan sebagai indikator EAFM terhadap semua parameter sumber daya ikan, menghasilkan penilaian kondisi ekosistem WPP 712 pada masing-masing indikator yaitu habitat 112.50 (buruk), sumber daya ikan 133.33 (kurang baik), teknis penangkapan ikan 150.00 (kurang baik), sosial ekonomi 185.71 (sedang) dan kelembagaan 166.67 (sedang)  (KKP,  2011).  Menurut  Keputusan  Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia Nomor  50  tahun  2017  tentang  estimasi  potensi,  jumlah  tangkapan  yang  diperbolehkan,  dan  tingkat pemanfaatan  sumber  daya  ikan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara  Republik  Indonesia menunjukkan bahwa potensi perikanan di WPP 712 sebesar 1.341.631 ton dengan nilai pemanfaatan beberapa kategori sumber daya ikan telah melebihi angka 1 yang berarti termasuk dalam kategori fully- exploited ,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kegiatan  penangkapan  di  WPP  712  sudah  mencapai overfishing sehingga kegiatan penangkapan harus dikurangi.
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 yang terletak di wilayah utara Pulau Jawa terdiri dari  8  provinsi  dan  memiliki  164  pelabuhan  perikanan.  Menurut  Triarso  (2012)  potensi  perikanan tangkap  di  Pantai  Utara  Jawa  Tengah  terindikasi  telah  mengalami  tangkap  lebih  ( overfishing )  yang salah satunya disebabkan  oleh tekanan  penangkapan yang didominasi oleh perikanan tangkap skala kecil yang banyak beroperasi di perairan pantai. Berdasarkan data mengenai jumlah kapal perikanan yang diperoleh dari website data statistik resmi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menyatakan bahwa total kapal perikanan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Lampung mencapai 174.362 buah kapal, yang terdiri dari kapal jukung, kapal motor tempel, kapal motor berukuran <5 GT hingga kapal berukuran 100-200 GT (KKP 2012).
Perikanan  yang  tidak  terkendali  dapat  terjadi  pada  pola  perikanan open  access .  Perairan  di Indonesia saat ini cenderung merupakan perairan open access yang apabila upaya penangkapan terus dilanjutkan  maka  hasil  tangkapan  dalam  jangka  panjang  akan  menurun.  Salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan dalam mengendalikan upaya penangkapan berlebih adalah dengan melakukan pengendalian terhadap upaya penangkapan. Upaya penangkapan berlebih dapat terjadi saat upaya penangkapan ikan yang  dilakukan  melebihi  kapasitas  yang  seharusnya.  Dalam  hal  ini  salah  satu  yang  termasuk  upaya penangkapan adalah kapal penangkap ikan. Berdasarkan  informasi mengenai potensi  perikanan dan status  perikanan  yang  ada  di  WPP  712  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  distribusi sebaran kapal penangkap ikan di WPP 712 dan menentukan jumlah kapal penangkap ikan optimal di WPP 712 berdasarkan potensi sumber daya ikan. Informasi mengenai distribusi kapal penangkap ikan ini  diharapkan  dapat  membantu  penelitian  selanjutnya  mengenai  optimalisasi  kapal  dan  alat penangkapan ikan di WPP 712 sebagai upaya pengendalian kegiatan operasi penangkapan ikan di WPP 712.

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan selama bulan September 2018 hingga Januari 2019 di  Institut  Pertanian  Bogor.  Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  telaah  terhadap  data  mengenai jumlah kapal penangkap ikan di WPP 712 selama delapan tahun terakhir (2009-2016). Data diperoleh dari  Kementerian  Kelautan  Perikanan.  Jenis  data  yang  digunakan  merupakan  data  jumlah  kapal penangkap ikan di WPP 712. Data-data yang telah diperoleh akan disajikan dalam tabulasi dan diolah
berdasarkan perhitungan dari masing-masing kebutuhan data. Pengolahan data dengan menggunakan microsoft  excel dilakukan  terhadap  jumlah  kapal  penangkap  ikan  dan  pembagian  wilayah  perairan. Penentuan  luas  perairan  dilakukan  berdasarkan  Undang-undang  No.  23  tahun  2014  tentang pemerintahan  daerah  dan  mengacu  pada  titik-titik  batas  wilayah  perairan  berdasarkan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tahun 2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
Pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  dengan  pertama-tama  melaukan  pembagian  bobot persentase antara zona tangkap daerah dan pusat dilakukan berdasarkan luas perairan dan volume palka masing-masing  ukuran  kapal  yang  beroperasi  di  WPP  712.  Pembagian  dasar  bobot  persentase disampaikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Pembagian bobot persentase antar zona tangkap
Zona Tangkap Luas perairan (100%) Volume palka berdasarkan ukuran (100%) Daerah Provinsi (12 mil dari garis pantai) <5 GT 5-10 GT 11-20 GT 21-30 GT Pusat >12 mil hingga 200 mil 31-50 GT 51-100 GT 101 -200 GT >200 GT
Total perbandingan antara zona tangkap daerah dan pusat sebagai berikut:
Zd = ( Ld L )+( Vd V ) 2
(1) Zd : rasio rata-rata zona tangkap daerah Ld : luas perairan (m 2 ) L
: luas perairan total WPP 712 (m 2 ) Vd
: volume palka berdasarkan ukuran kapal (m 3 ) V
: volume palka dari total jumlah kapal di WPP 712 (m 3 )
Bobot  persentase  antara  zona  tangkap  daerah  dan  zona  pusat  tersebut  digunakan  untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan pada masing-masing zonasi. Pengolahan data lebih lanjut  dilakukan  untuk  menentukan  jumlah  kapal  berdasarkan  masing-masing  ukuran  kapal.  Hal tersebut dilakukan dengan menghitung kapasitas muat dari kapal berdasarkan masing-masing ukuran. Kapasitas muat kapal dihitung berdasarkan rumus berikut
Kapasitas muat = V x SF
(2)
V  : volume palka (m 3 ) SF  : stowage factor ikan dalam penempatan curah (ton/m 3 )
Stowage  factor merupakan  faktor  yang  digunakan  dalam  menentukan  besar  palka. Stowage factor juga bergatung pada jenis dan ukuran ikan, metode penyimpanan ikan di dalam palka, suhu ikan ketika selama perjalanan dari fishing ground menuju fishing base lama peride palka, dan pebandingan es  dan  ikan  yang  dibutuhkan  (Fyson  1985).  SF  dalam  penyimpanan  muatan  hasil  tangkapan  yang digunakan sebesar 0,5 ton/m 3 yang artinya untuk menyimpan ikan sebesar 0,5 ton maka dibutuhkan ruang penyimpanan sebesar 1 m 3 dalam bentuk penyimpanan curah. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapal Penangkap Ikan di WPP 712
Kapal  penangkap  ikan  di  Indonesia  dibedakan  menjadi  3  kategori  berdasarkan gross  tonnage (GT) yang dimiliki, yaitu kapal penangkap ikan skala besar, kapal penangkap ikan skala menengah, dan kapal  penangkap  ikan  skala  kecil  (KKP  2015). Gross  tonage merupakan  tonase  kotor  yang  dihitung berdasarkan volume ruang tertutup baik di atas maupun di bawah geladak kapal (Permenhub No. 8 tahun  2013).  Selain  GT  juga  dikenal  tonase  bersih  (NT)  (PP  No.  51  tahun  2002).  Berdasarkan perbandingan  GT  kapal  tersebut  untuk  kapal  penangkap  ikan  di  WPP  712  didominasi  oleh  kapal penangkap ikan skala kecil  dengan GT kapal <30 GT. Hal tersebut dimungkinkan karena WPP 712 sendiri termasuk dalam wilayah perairan dengan kedalaman yang dangkal yaitu <200 m. Sehingga kapal penangkap ikan di WPP 712 didominasi oleh kapal penangkap ikan skala kecil.
Menurut  Permen-KP  No.  36  tahun  2015  tentang  Kriteria  dan  Pengelompokkan  Skala  Kecil, Skala  Menengah,  dan  Skala  Besar  Dalam  Pungutan  Hasil  Perikanan  menyatakan  bahwa  kapal penangkap  ikan  skala  kecil  merupakan    kapal  penangkap  ikan  dan/atau  kapal  pendukung  operasi penangkapan ikan diatas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT, kapal penangkap ikan skala menengah merupakan  kapal penangkap ikan atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan diatas 60 (enam puluh) GT sampai dengan 200 (dua ratus) GT, dan kapal skala besar merupakan kapal penangkap  ikan  atau  kapal  pendukung  operasi  penangkapan  ikan  kapal  diatas  200  (dua  ratus)  GT. Namun untuk kapal <30 GT juga dapat dikategorikan sebagai kapal penangkap ikan skala kecil. Adanya pembagian  kategori  ukuran  kapal  berdasarkan  GT  kapal  tersebut  digunakan  untuk  menentukan perizinan operasi penangkapan ikan yang dilakukan.
Pemerintah mengatur pembagian perizinan operasi penangkapan berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Aturan tersebut menyatakan bahwa kapal penangkap ikan berukuran <30 GT menjadi pengawasan oleh pihak pemerintah daerah provinsi masing-masing dan untuk kapal penangkap ikan berukuran >30 GT akan menjadi kewenangan oleh pihak pemerintah pusat. Sehingga pada akhirnya masing-masing wilayah provinsi memiliki jumlah kapal penangkap ikan yang  berbeda-beda  satu  dengan  yang  lainnya.  Permen-KP  No.  71  tahun  2016  tentang  Jalur Penangkapan  Ikan  dan  Penempatan  Alat  Penangkapan  Ikan  hanya  menyebutkan  bahwa  salah  satu ukuran  kapal  penangkap  ikan  yang  dapat  beroperasi  di  wilayah  perairan  termasuk  kapal  motor berukuran 5 GT hingga kapal motor berukuran diatas 30 GT, oleh karena itu hingga saat ini belum ada aturan khusus mengenai klasifikasi kapal berukuran <30 GT. Aturan yang tercantum dalam Permen- KP  No.  71  tahun  2016  juga  menyatakan  bahwa  kapal  penangkap  ikan  berukuran  <30  GT  dapat melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan >12 mil dengan syarat kapal tersebut mampu melakukan operasi penangkapan di wilayah tersebut. Namun untuk kapal penangkap ikan berukuran >30 GT tidak diperkenankan melakukan kegiatan penangkapan di wilayah perairan <12 mil.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kapal penangkap ikan di WPP 712 didominasi oleh kapal penangkap ikan berukuran <30 GT. Jumlah kapal penangkap ikan di WPP 712 mengalami perubahan  fluktuatif  sejak  tahun  2009  hingga  2016.  Jumlah  kapal  penangkap  ikan  tertinggi  selama delapan  tahun  (2009-2016)  terdapat  pada  tahun  2014  dengan  total  98.828  unit  dan  jumlah  kapal penangkap  ikan  paling  sedikit  terdapat  pada  tahun  2010  yaitu  sebanyak  27.261  unit.  Sebaran  kapal penangkap  ikan  di  WPP  712  sejak  tahun  2009  hingga  2016  dapat  dilihat  pada  Gambar  1.    Jumlah tertinggi kapal penangkap ikan pada tahun 2014 didominasi oleh kapal penangkap ikan berukuran <5 GT dengan jumlah 53.636 unit kapal penangkap ikan,  jumlah tersebut setara dengan  54%  dari total jumlah kapal penangkap ikan di WPP 712 pada tahun 2014. Kapal penangkap ikan yang mendominasi di  tahun  2014  selanjutnya  adalah  kapal  berukuran  5-10  GT  dengan  jumlah  30.414  unit  dan  kapal penangkap ikan berukuran 10-30 GT dengan jumlah 14.385 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan operasi penangkapan ikan di WPP 712 pada tahun 2014 didominasi oleh operasi penangkapan ikan skala kecil. Sedangkan ukuran kapal >30 GT yang ada pada tahun 2014 berjumlah 393 unit kapal
penangkap ikan, hal ini terdiri dari 82 unit berukuran 31-50 GT, 290 unit berukuran 51-100 GT, dan 21 unit kapal penangkap ikan berukuran 101-200 GT.
Gambar 1 Sebaran jumlah kapal penangkap ikan berbagai ukuran tahun 2009-2016 di WPP 712 (Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2019)
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  statistik  jumlah  kapal  penangkap  ikan  di  WPP  712 mengalami penurunan pada tahun 2010, 2012, 2015, dan pada tahun 2016.  Penurunan jumlah kapal penangkap ikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 ke 2015, saat itu penurunan jumlah kapal penangkap ikan mencapai 64.957 unit kapal. Penurunan jumlah kapal yang terjadi di tahun 2015 didominasi oleh kapal berukuran <5 GT dan 5-10 GT. Pada tahun 2012 juga terjadi penurunan jumlah kapal penangkap ikan yang didominasi oleh kapal berukuran <30 GT. Total penurunan jumlah kapal penangkap ikan yang  terjadi  di  tahun  2012  berjumlah  8.540  unit  kapal.  Penambahan  jumlah  kapal  penangkap  ikan terjadi  pada  tahun  2011,  2013,  dan  2014.  Tahun  2014  jumlah  kapal  penangkap  ikan  mengalami penambahan tertinggi selama delapan tahun tersebut yaitu dengan total penambahan berjumlah 63.469 unit kapal. Penambahan jumlah kapal penangkap ikan di tahun 2014 didominasi oleh kapal berukuran <5  GT  dan  5-10  GT.  Penambahan  jumlah  kapal  di  tahun  2011  dan  2013  juga  terjadi  pada  kapal berukuran  <30  GT.  Menurut  Hidayat  (2009)  menyatakan  bahwa  adanya  penambahan  jumlah  kapal penangkap  ikan  tidak  selalu  disertai  dengan  meningkatnya  tingkat  produksi  tangkapan  ikan  yang dilakukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan di suatu wilayah sudah mengalami kapasitas berlebih input produksi ( excess capacity ). Kapal penangkap ikan berukuran kecil memiliki  keterbatasan  modal  dan  teknologi  sehingga  jangkauan  penangkapan  yang  terbatas  dan terkonsentrasi pada wilayah dekat pantai. Tingginya jumlah kapal penangkap ikan berukuran <30 GT pada  tahun  2014  terutama  kapal  berukuran  <10  GT  mendukung  pernyataan  Triarso  (2012)  yang menyatakan  bahwa  perikanan  di  Pantai  Utara  Jawa  perikanan  tangkap  yang  terjadi  beroperasi  di perairan pantai sehingga wilayah tersebut didominasi oleh perikanan tangkap skala kecil.
Wilayah Perairan dan Potensi Sumber Daya Ikan di WPP 712
Total luas wilayah perairan WPP 712 sebesar 414.461.865.299,71 m 2 luas wilayah perairan ini dihitung berdasarkan  titik batas wilayah WPP 712 yang tercantum dalam Permen-KP No. 18 tahun 2014  tentang  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia.  Luas  wilayah  perairan tersebut kemudian dibagi untuk masing-masing provinsi di WPP 712 sebagai wilayah daerah.  WPP 712 terdiri dari delapan wilayah administrasi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ju m lah (u n it ) Tahun >200 GT 101 -200 GT 51-100 GT 31-50 GT
21-30 GT 11-20 GT
5-10 GT <5 GT
Timur, Kalimantan Tengah, Lampung, Banten, dan Kalimantan Selatan dengan luasan wilayah perairan yang berbeda-beda antar provinsi. Luasan perairan provinsi dihitung sejauh 12 mil dari garis pantai. Luasan perairan masing-masing provinsi di WPP 712 tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2 Luas wilayah perairan masing-masing provinsi di WPP 712
Provinsi Luas area (m 2 ) Zona tangkap Banten 1.843.183.397,57 Daerah DKI Jakarta 5.840.893.269,12 Jawa Barat 8.107.989.057,66 Jawa Tengah 13.813.579.951,30 Jawa Timur 39.153.389.868 Lampung 5.789.985.063,38 Kalimantan Tengah 12.606.574.431,30 Kalimantan Selatan 4.980.804.242,38 Area non provinsi (>12 mil) 322.325.466.019 Pusat
(Sumber : Hasil pengolahan data penelitian, 2019)
Perbandingan  luasan  wilayah  perairan  di  WPP  712  dapat  digunakan  untuk  membagi  zona wilayah  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Wilayah  perairan  provinsi  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  hal  pengelolaan  dan  kebijakan  yang  dilakukan.  Berdasarkan Undang-undang  No.23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah  menyatakan  bahwa  pemerintahan daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  di  laut,  melakukan  pengaturan administratif,  pengaturan  tata  ruang,  ikut  serta  dalam  memelihara  keamanan  di  laut,  dan  ikut  serta dalam mempertahankan kedaulatan negara paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Pembagian wilayah perairan di WPP 712 dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Wilayah perairan masing-masing provinsi di WPP 712 (Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2019)
Adanya  pengaturan  mengenai  zona  tangkap  pada  akhirnya  menimbulkan  beberapa permasalahan  seperti  konflik  nelayan  antar  daerah  dan  permasalahan  terkait  ukuran  kapal  yang
diizinkan untuk menangkap di zona tertentu. Kapal berukuran <30 GT saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan dengan wilayah tangkap sejauh 12 mil dari garis pantai. Kapal berukuran  >30  GT  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  dalam  hal  perizinan  dengan  wilayah tangkap hingga 200 mil dari garis pantai. Permasalahan terkait ukuran kapal yang di mark down agar kapal mendapatkan izin dari pemerintah daerah sering ditemukan sehingga perlu adanya pembatasan jumlah kapal penangkap ikan di masing-masing wilayah baik daerah dan pusat.
Potensi  sumber  daya  ikan  di  WPP  712  pada  mulanya  dikaji  setiap  5  tahun  sekali  oleh Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  melalui  Komisi  Nasional  Pengkajian  Sumber  Daya  Ikan (Kajiskan)  namun  sejak  tahun  2016,  estimasi  potensi,  jumlah  tangkapan  yang  diperbolehkan,  dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dikaji setiap satu tahun sekali. Sehingga estimasi potensi yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan upaya penangkapan ikan pada tahun 2016 dan 2017 berbeda. Potensi sumber daya ikan yang digunakan selama delapan tahun terakhir tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3 Potensi sumber daya ikan di WPP 712
Kategori SDI Potensi sumber daya ikan (ton) 2011 2016 2017 Ikan Pelagis Kecil 380.000 303.886 364.663 Ikan Pelagis Besar 55.000 104.017 72.812 Ikan Demersal 375.200 320.432 657.525 Ikan Karang 9.500 59.146 29.951 Udang Penaeid 11.400 58.390 57.965 Lobster 500 952 989 Kepiting - 10.077 7.664 Rajungan - 22.637 23.508 Cumi-cumi 5.000 102.142 126.554 Total 836.600 981.679 1.341.631 Sumber : Kepmen-KP No. 45 tahun 2011
Kepmen-KP No. 47 tahun 2016 Kepmen-KP No. 50 tahun 2017
Jumlah potensi sumber daya ikan sejak tahun 2011 hingga 2016 secara garis besar mengalami kenaikan  yang  cukup  signifikan  namun  dalam  beberapa  kategori  terjadi  penurunan  nilai  potensi sumber daya ikan seperti pada potensi ikan demersal. Menurut Ma’mun et al. (2018) sumber daya ikan demersal di tahun 2011-2015 terjadi kecenderungan penurunan potensi lestari ikan dan hal tersebut menunjukkan  status  sumberdaya  ikan  demersal  telah  terjadi overfishing dan  degradasi  sumberdaya. Upaya pemerintah yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu dengan pelarangan penggunaan salah satu alat  penangkapan  ikan  menyebabkan  tekanan  dalam  upaya  penangkapan  ikan  menurun  sehingga potensi  ikan  demersal  jika  dibandingkan  dengan  potensi  pada  tahun  2017  mengalami  kenaikan. Berbeda halnya dengan kategori ikan pelagis kecil yang sempat mengalami penurunan jumlah potensi di  tahun  2016  namun  kemudian  potensi  ikan  tersebut  naik  kembali  di  tahun  2017.  Kelompok  ikan pelagis kecil yang didominasi ikan planktivora merupakan kategori ikan dengan nilai kerentanan yang cukup tinggi sehingga perlu adanya pengawasan terhadap kegiatan penangkapan pada kelompok ikan tersebut. Mengacu pada pernyataan Sadhotomo B dan Atmaja SB (2012) yang menyatakan bahwa perlu adanya upaya pembatasan penangkapan baik dari sisi pengurangan jumlah kapal maupun pengendalian terhadap  kapasitas  dan  taktitk  penangkapan  ikan  di  Perairan  Laut  Jawa.  Maka  hal  tersebut menunjukkan pentingnya pengendalian terhadap upaya penangkapan ikan yang dilakukan.
Total jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam kegiatan penangkapan ikan sebesar 80% dari potensi yang ada. Nilai jumlah tangkapan yang diperbolehkan menunjukkan total sumber daya ikan yang dapat digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan ini
yang menjadi batasan dalam menentukan input upaya penangkapan. Salah satu input dalam kegiatan perikanan  tangkap  adalah  adalah  kapal  penangkap  ikan.  Menurut  Suman et  al. (2015)  menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia, maka harus dilakukan  perbaikan  kebijakan  pengelolaan  dengan  acuan  angka  potensi  dan  tingkat  pemanfaatan sumber  daya  ikan  yang  berlaku.  Salah  satu  upaya  yang  mendesak  dilakukan  adalah  dengan restrukturisasi armada di WPP dengan titik acuan berupa upaya yang optimal.
Input dalam upaya penangkapan ikan perlu dibatasi untuk mencegah terjadinya penangkapan berlebih, hal ini berarti jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi juga perlu dibatasi. Pembatasan jumlah  kapal  penangkap  ikan  dihitung  berdasarkan  kapasitas  muat  dan  jumlah  tangkapan  yang diperbolehkan pada zona tangkap daerah dan pusat. Perbandingan nilai tangkap yang diperbolehkan berdasarkan luasan wilayah perairan dan kapasitas tangkap pada masing-masing zona tangkap tersaji pada Tabel 4.
Tabel 4  Luas wilayah dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di WPP 712 berdasarkan zona tangkap
Wilayah perairan (m 2 ) Volume palka (m 3 ) JTB (ton) Daerah 92.136.399.280,71 411.993,33 600.650,50 Pusat 322.325.466.019 47.333,33 472.654,30 Total 414.461.865.299,71 459.326,67 1.073.304,80
(Sumber : Hasil pengolahan dan analisis data penelitian, 2019)
Jumlah Kapal Penangkap Ikan Berdasarkan Zona Tangkap
Perbedaan jumlah tangkapan yang diperbolehkan antara zona tangkap daerah dan pusat akan menimbulkan  perbedaan  jumlah  kapal  optimal  yang  dapat  beroperasi  di  kedua  zona  tersebut. Berdasarkan perbandingan jumlah kapal tertinggi dari masing-masing ukuran selama delapan tahun (2009-2016)  maka  diperoleh  perbandingan  jumlah  kapal  yang  dapat  beroperasi  disesuaikan  dengan potensi  dan  jumlah  tangkapan  yang  diperbolehkan.  Adanya  pembatasan  jumlah  tangkapan  yang diperbolehkan  dimaksudkan  untuk  menjaga  kesediaan  sumber  daya  ikan  agar  tetap  lestari.  Jumlah kapal optimal berdasarkan perbandingan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan kapasitas muat kapal masing-masing ukuran kapal tersaji pada Tabel 5.
Tabel 5 Jumlah kapal optimal berdasarkan kapasitas muat dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan
Ukuran kapal Kapasitas muat ikan Total Estimasi GT Kapal Perbandingan jumlah kapal* Estimasi Jumlah Kapal Daerah Pusat <5 GT 3,33 180.195,15 0,53 19.831 5-10 GT 5 120.130,10 0,29 7.146 11-20 GT 10,33 58.127,47 0,11 2.561 21-30 GT 17 35.332,38 0,08 1.185 31-50 GT 27 17.505,71 0,31 4.496 51-100 GT 50,33 9.390,48 0,64 8.395 101 -200 GT 100,33 4.710,84 0,05 630 Total 44.243
(Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2019)
Berdasarkan hasil pada Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah total kapal penangkap ikan yang dapat  beroperasi  di  WPP  712  sejumlah  44.243  unit  kapal  penangkap  ikan,  dengan  pembagian
berdasarkan zona tangkap sebesar 30.723 unit kapal berukuran <5 GT hingga 21-30 GT dan 13.521 unit kapal  penangkap  ikan  berukuran  31-50  GT  hingga  kapal  berukuran  >200  GT.  Jumlah  total  kapal tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan nilai estimasi tangkapan dengan kapasitas muat ikan pada masing-masing  ukuran  kapal.  Jumlah  total  kapal  penangkap  ikan  diatas  dihitung  berdasarkan  posisi penyimpanan ikan yang dilakukan dalam bentuk penyimpanan curah, maka jumlah kapal penangkap ikan akan berubah apabila kapasitas muat ikan dihitung dalam kondisi penyimpanan ikan dilakukan dalam bentuk boxes atau shelves.
Total kapal yang dapat beroperasi di WPP 712 pada Tabel 5 merupakan total kapal yang dapat beroperasi  berdasarkan  jumlah  tangkapan  yang  diperbolehkan  yang  berlaku  saat  ini.  Hasil  tersebut menunjukan bahwa input dalam upaya penangkapan dapat dihitung berdasarkan kapasitas muat ikan yang mampu disimpan oleh kapal dari berbagai ukuran, sehingga perlu adanya pengendalian terhadap jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPP 712 agar kondisi sumber daya ikan dapat terjaga. Menurut Metzner (2005) menyatakan bahwa pengendalian input produksi dalam jangka pendek seperti pembatasan jumlah kapal dapat mengurangi hasil tangkapan aktual namun dalam jangka panjang dapat memberikan pengaruh berupa peningkatan kapasitas penangkapan. Oleh karena itu, salah satu upaya jangka pendek untuk mengatasi tingginya input dalam upaya penangkapan yang terjadi adalah dengan mengurangi  jumlah input upaya  penangkapan  dan  membatasi  akses  kapal  baru  serta  meningkatkan pengawasan terhadap masuknya kapal-kapal penangkap ikan dari daerah lain tanpa izin. Penerapan solusi jangka pendek tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi sumber daya ikan agar dapat pulih dan meningkatkan pertumbuhan populasi ikan. Sehingga pengaruh jangka panjang berupa peningkatan kapasitas penangkapan dapat terjadi dengan kondisi sumber daya ikan yang meningkat di kemudian hari.

## KESIMPULAN
Distribusi kapal penangkap ikan di WPP 712 tahun 2009-2016 mengalami perubahan fluktuatif dengan  jumlah  total  kapal  penangkap  ikan  tertinggi  pada  tahun  2014  berjumlah  98.828  unit  kapal penangkap ikan yang didominasi oleh kapal berukuran <30 GT. Jumlah kapal yang dapat beroperasi di zona  tangkap  daerah  sesuai  dengan  potensi  dan  JTB  yang  berlaku  saat  ini  adalah  44.243  unit  kapal penangkap ikan, dengan pembagian berdasarkan zona tangkap sebesar 30.723 unit kapal berukuran <5 GT  hingga  21-30  GT  dan  13.521  unit  kapal  penangkap  ikan  berukuran  31-50  GT  hingga  kapal berukuran >200 GT.

## SARAN
Alokasi jumlah kapal penangkap ikan di WPP 712 dapat ditambah namun hal tersebut sebaiknya dilakukan terhadap kapal berukuran >30 GT dan perlu ada kajian lebih lanjut mengenai kapasitas muat kapal  masing-masing  ukuran  sehingga  dapat  dijadikan  acuan  dalam  menentukan  kapasitas  hasil tangkapan dalam operasi penangkapan ikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Lembaga  Pengelola  Dana  Pendidikan  (LPDP)  dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah membantu dan mendukung kegiatan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[KKP].  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2010.  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  Nomor  06  tahun  2010  tentang  Alat  Penangkapan  Ikan  di  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
[KKP].  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2012.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  No.  30  Tahun  2012  Tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  di  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
[KKP].  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2014.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  No.  18  Tahun  2014  Tentang  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik Indonesia.
[KKP].  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2015.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2015 Tentang Kriteria Dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, Dan Skala Besar Dalam Pungutan Hasil Perikanan.
[KKP].  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2016.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan.
[KKP].  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  2017.  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  No.  50  Tahun  2017  Tentang  Estimasi  Potensi,  Jumlah  Tangkapan  Yang Diperbolehkan,  Dan  Tingkat  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Ikan  Di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Fyson J. 1985. Design of Small Fishing Vessel. FAO, Rome: Italy
Hidayat AS. 2009. Analisis Kapasitas Unit Penangkapan Ikan Skala Kecil (Kasus Perikanan Pelagis Di Kabupaten Bangka). [Tesis]. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Status WPP 712 Berdasarkan Indikator EAFM [Internet].
[diakses pada 2 Agustus 2018]. Tersedia pada http://www.eafm-indonesia.net/data/status/712 .
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. Jumlah Kapal Menurut Jenis Kapal dan Provinsi [Internet].
[diakses  pada  15  Agustus  2018].  Tersedia  pada http://statistik.kkp.go.id/sidatik- dev/index.php?s=3# .
Ma’mun A, Priatna A, Suwarso, Natsir M. 2018. Potensi dan Distribusi Spasial Ikan Demersal di Laut Jawa (WPP NRI-712) dengan Menggunakan Teknologi Hidroakustik. J ITKT . 10(2): 489-500.
Metzner  R.  2005.  Fising  Aspirations  and  Fishing  Capacity.  Two  Key  Management  Issues.  Paper presented in Conference on the Governance of High Seas Fisheries and The UN Fish Agreement: Moving  from  Words  to  Action,  ST  John’s,  New  Foundland  and  Labrador.,  May  1  to  5,  2005.
International Journal Marine and Coastal Law . 20(3-4):469-478.
PM  8  Tahun  2013. Tentang  Pengukuran  Kapal  Kementerian  Perhubungan  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut
Sadhotomo B, Atmaja SB. 2012. Sintesa kajian Stok Ikan Pelagis Kecil Di Laut Jawa. J PPI. 18(4): 221- 232.
Suman A, Irianto HE, Satria F, Amri K. 2016. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. J KPI. 8(2):97-110.
Triarso I. 2012. Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Pantura Jawa Tengah. J Saintek Perikanan . 8(1):65-73.
Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.