Kartini, A. (2024). Evaluasi SIK Rumah Sakit di Jawa Barat dengan Pendekatan Health Metric Network. Syntax Literate. (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## EVALUASI SIK RUMAH SAKIT DI JAWA BARAT DENGAN PENDEKATAN HEALTH METRIC NETWORK

## Ani Kartini
Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Indonesia Email: annie.kartini.ak@gmail.com

## Abstrak
Dalam  menghadirkan  pelayanan  kesehatan  yang  efektif  dan  efisien  melalui  transformasi digital,  Kementrian  kesehatan  menetapkan  Penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  Bidang  Kesehatan  dan  Strategi  Transformasi  Digital  Kesehatan.  Untuk menentukan  strategi  implementasi  transformasi  digital  di  bidang  kesehatan  perlu  adanya Evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi kesehatan (SIK) di Fasilitas kesehatan dan  pengelola  data  di  Dinas  Kesehatan  kabupaten  kota.  Evaluasi  SIK  bertujuan  untuk memastikan SIK berjalan secara efisien, mampu mengumpulkan informasi yang relevan dan berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subyek penelitian 27 petugas SIK di Dinkes Kabupaten/kota  dan  enam  petugas  SIK  Dinas  Kesehatan  Provinsi.  Pengumpun  data kuantitatif  melalui  pengisian  kuesioner.  Analisis  data  penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  modifikasi  dari  Assessment  Tool  HMN  Versi  4.00.Hasil  penelitian  2426 klinik  yang  terregistrasi  dan  dua  klinik  yang  terintegrasi  dengan  satu  sehat,  Jumlah puskesmas berjumlah 1101 Puskesmas dan 417 belum menerapkan RME, 408 Puskesmas Menerapkan RME Sebagian dan 209 sudah menerapkan RME keseluruhan. Untuk Rumah sakit di Jawa Barat berjumlah 402 dan baru 51 rumah sakit yang menerapkan RME dan 4 Rumah  sakit  sudah  terintegrasi  dengan  satu  sehat.  Dari  hasil  penelitian  Perlu  perumusan kebijakan dan langkah untuk percepatan transformasi digital kesehatan di Jawa Barat.
Kata Kunci: Evaluasi, SIK, HMN, Provinsi

## Abstract
In  providing  effective  and  efficient  health  services  through  digital  transformation,  the Ministry  of  Health  establishes  the  Implementation  of  an  Electronic-Based  Government System in the Health Sector and a Health Digital Transformation Strategy. To determine the implementation  strategy  of  digital  transformation  in  the  health  sector,  it  is  necessary  to evaluate the implementation of the Health Information System (SIK) in health facilities and data managers at the City District Health Office. SIK evaluation aims to ensure that SIK runs efficiently, is able to collect relevant and quality information as a basis for decision making by policy makers. This research is with quantitative and qualitative approaches. The subjects  of  the  study  were  27  SIK  officers  at  the  District/City  Health  Office  and  six  SIK officers  at  the  Provincial  Health  Office.  Collecting  quantitative  data  through  filling  out questionnaires. Analysis of research data was carried out using modifications of the HMN Assessment Tool Version 4.00.The results of the study were 2426 registered clinics and two clinics integrated with one healthy, the number of puskesmas amounted to 1101 Puskesmas and 417 had not implemented RME, 408 Puskesmas implemented partial RME and 209 had
implemented overall EMR. For hospitals in West Java, there are 402 and only 51 hospitals have implemented RME and 4 hospitals have been integrated with one healthy. From the results of the study, it is necessary to formulate policies and steps to accelerate the digital transformation of health in West Java.
Keywords: Evaluation, SIK, HMN, Province

## Pendahuluan
Sistem  informasi  kesehatan  (SIK)  merupakan  upaya  untuk  mengintegrasikan pengumpulan data, pengolahan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi  implementasi  program  kesehatan  melalui manajemen yang lebih baik di semua tingkat administrasi layanan kesehatan (Prasetyo et al.,  2022).  Di  era  revolusi  industri  4.0,  teknologi  digital  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  penyelenggaraan  sistem  informasi  kesehatan  (Sujadi,  2019). Transformasi  digital  bidang  kesehatan  di  Indonesia  mendorong  berbagai  pemangku kepentingan,  terutama  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  mengadopsi  teknologi informasi  dan  komunikasi  secara  efektif  dan  efisien  (Firdaus  et  al.,  2021).  Teknologi digital  digunakan  pada  hampir  semua  pilar  sistem  kesehatan.  Sistem  informasi manajemen  logistik  dan  aset  kesehatan,  manajemen  sumber  daya  manusia,  pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengumpulan data, analisis dan pengambilan keputusan berbasis bukti  (Naryanti  et  al.,  2023).  Dengan  teknologi  digital  pengelolaan  sistem  informasi kesehatan  secara  keseluruhan  dapat  dilakukan  lebih  efektif  dan  efisien  (Walsh  et  al., 2020).  Namun,  sebagai  negara  yang  desentralisasi,  teknologi  digital  dikelola  secara bertingkat dan cenderung terfragmentasi baik di tingkat Kementerian Kesehatan maupun sub-nasional. Berbagai inovasi digital dikembangkan dan digunakan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan, dan program kesehatan di unit utama Kementerian Kesehatan (Krasuska et al., 2020).
Penguatan  sistem  informasi  kesehatan  dengan  memanfaatkan  teknologi  digital, secara keseluruhan memerlukan suatu upaya intervensi pada berbagai aspek baik teknis maupun non-teknis (Gomes & Romão, 2018). Faktor pendukung dan penghambat perlu diidentifikasi  melalui  proses  penilaian  yang  sistematis  untuk  memberikan  gambaran kesenjangan pelaksanaan SIK yang memerlukan intervensi (Liaw et al., 2021). Di banyak negara,  penilaian  kapasitas  SIK  menjadi  salah  satu  strategi  untuk  mengidentifikasi kesenjangan, yang saat ini berkembang menjadi model penilaian kematangan kesehatan digital  (Nyangena  et  al.,  2021).  Model  penilaian  ini  berguna  dalam  menetapkan  dasar pengukuran  yang  sistematis  untuk  1  menggambarkan  tingkat  kematangan  sistem kesehatan  digital  dalam  hal  sumber  daya  manusia,  proses  bisnis,  teknologi,  dan kemampuan organisasi; 2 memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menetapkan target tingkat  kematangan  kesehatan  digital  di  masa  mendatang;  dan  3  menginformasikan perkembangan rencana perbaikan untuk mewujudkan sistem kesehatan digital yang lebih baik (Biru et al., 2022). Sangat penting untuk melakukan penilaian kondisi kematangan digital saat ini sehingga dapat mengetahui celah perbaikan yang diperlukan di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan  observasi  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  permasalahan dalam  pelaksanaan  sistem  informasi  kesehatan  pada  Dinas  Kesehatan  yaitu  masalah ketepatan waktu dan ketanagaan sistem informasi kesehatan yang belum sesuai dengan kompetensinya.  Hal  ini  terlihat  dari  rekapitulasi  laporan  Sistem  Informasi  Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan dan keterlambatan dalam penyusunan Profil Kesehatan. Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut tentunya akan berpotensi menyebabkan terganggunya  pelaksanaan  SIK  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Hal  ini  menjadi  alasan  untuk kemudian dilakukannya evaluasi dalam sistem informasi kesehatan di di Provinsi Jawa Barat sebagai upaya dalam peningkatan kualitas data kesehatan yang diharapkan dapat menjadi  langkah  penting  untuk  meningkatkan  mutu  kualitas  pelayanan  kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, Dinas Kesehatan melalui tim transformasi digital melaksanakan penilaian  kematangan  digital  untuk  sektor  kesehatan.  Kegiatan  penilaian  kematangan digital  ini  merupakan  bagian  dari  rencana  strategis  Dinas  Kesehatan  sebagai  upaya mensinkronkan kegiatan transformasi digital di tingkat Kementerian Kesehatan, Provinsi, Kabupaten/Kota dan fasilitas pelayanan kesehatan. Penilaian ini bertujuan untuk melihat kondisi  terkini  dari  proses  transformasi  digital  yang  sekaligus  mengidentifikasi kesenjangan  pelaksanaan  sistem  informasi  kesehatan  di  Provisi  Jawa  Barat.  Dengan mengetahui kesenjangan tersebut, rencana aksi atau intervensi dapat dilaksanakan untuk mendukung  percepatan  transformasi  digital  di  sektor  kesehatan  baik  secara  nasional maupun Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
Kerangka Health Metric Networks (HMN) digunakan sejak tahun 2007 dan terakhir dilakukan  pada  tahun  2018  (Pusat  Data  dan  Teknologi  Informasi  Kemenkes,  2022). Penilaian kapasitas SIK dilakukan sampai tingkat sub-nasional, Dinas Kesehatan Provinsi dan  Kabupaten/Kota.  Model  penilaian  menggunakan  instrumen  semi-tertutup  namun dilakukan  dengan  metode  observasi  atau  kunjungan  lapangan.  Instrumen  HMN digunakan untuk menilai status SIK dan kinerja SIK dari waktu ke waktu, memberikan informasi status SIK terhadap semua Kematangan Digital Bidang Kesehatan Level Makro di  Indonesia  21  Pendahuluan  pemangku  kepentingan,  menentukan  prioritas  penguatan SIK  nasional  dan  mengalokasikan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  peningkatan kapasitas  SIK,  baik  nasional  maupun  sub-nasional.  Instrumen  HMN  menilai penyelenggaraan SIK dari 6 aspek utama yaitu 1 Sumber Daya, 2 Indikator kesehatan, 3 Sumber Data, 4 Manajemen Data, 5 Kualitas Data dan 6 Diseminasi dan pemanfaatan data rutin kesehatan.
Adapun  tujuan  umum  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  Pelaksanaan Sistem  Informasi  Kesehatan  dengan  Pendekatan  Health  Metrics  Network  (HMN)  di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

## Metode Penelitian
Keberhasilan  dan  ketepatan  suatu  hasil  penelitian  sebagian  besarditentukan  oleh metode yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif evaluatif, yaitu mengambarkan  penyelengaraan  SIK  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Barat  dan
mengevaluasi penyelenggaraan SIK dengan menggunakan standar yang ditentukan dalam HMN.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  mixed  method,  yaitu denganmengkombinasikan  atau  menggabungkan  antara  metode  kuantitatif  dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif (Sugiyono, 2019).
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sequential explanatory design, dimana pada tahap awal dilakukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif,  kemudian  dilakukan  pengumpulan  dan  analisa  data  kualitatif  berdasarkan pada hasil-hasil yang telah diperoleh pada tahap awal. Data kualitatif digunakan untuk menjelaskan  data  kuantitatif.  Data  kuantitatif  didapatkan  melalui  kegiatan  pengisian kuesioner berdasarkan tools Health Metrics Network (HMN) versi 4.0, sementara data kualitatif diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam. Berbagai metode penilaian kematangan  digital  tersedia  dan  dapat  digunakan  baik  skala  nasional  maupun  sub- nasional.  Kementerian  Kesehatan  sejak  tahun  2007  menggunakan  Health  Metric Networks (HMN) untuk menilai kapasitas penyelenggaraan sistem informasi kesehatan (SIK)  sampai  level  Kabupaten/Kota.  Beberapa  instrumen  lain  telah  digunakan  seperti Global  Digital  Health  Index  (GDHI)  dan  Survey,  Count,  Optimize,  Review,  Enable (SCORE)  yang  menilai  kapasitas  SIK  pada  hampir  semua  elemen  utama  dari  sistem informasi kesehatan.
Proses  pemetaan  terhadap  berbagai  instrumen  penilaian  kematangan  digital menunjukkan  terdapat  12  parameter  penting  yang  mencakup  tata  kelola  dan kepemimpinan;  strategi,  investasi  dan  pembiayaan;  kebijakan  dan  regulasi;  aplikasi, standar  data  dan  interoperabilitas;  sumber  daya  manusia  dan  kemampuan  analis  serta penggunaan  informasi  kesehatan  yang  tepat  untuk  pengambilan  keputusan  strategis. Dengan  memanfaatkan  the  Navigator  for  Digital  Health  Capability  Models  (disingkat Navigator), tim penilai kematangan digital telah menentukan instrumen berbasis model kematangan digital yang paling tepat dengan mempertimbangkan penilaian kematangan digital  yang  pernah  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  kesehatan  digital  di tingkat nasional dan tingkat sub-nasional.
The  HIS  Stages  of  Continuous  Improvement  atau  SOCI  merupakan  salah  satu instrumen yang dapat mengakomodasi semua parameter penting kematangan digital pada tingkat  nasional  dan  sub-nasional,  bersifat  terbuka  dan  komprehensif  yang memungkinkan untuk diadopsi di Indonesia. SOCI sudah digunakan di berbagai negara seperti  Serbia,  Ethiopia,  Uganda  dan  Namibia.  Di  Indonesia,  pendekatan  penilaian mandiri  yang  melibatkan  tingkat  Kementerian  Kesehatan  dan  sub-nasional  menjadi pertimbangan  penting  agar  dapat  digunakan  dinas  kesehatan  baik  provinsi  maupun kabupaten/kota  untuk  mengetahui  celah  penguatan  sistem  informasi  kesehatan  dan merencanakan intervensi secara mandiri di level masing- masing. Selain itu pertanyaan semi  tertutup  memungkinkan  analisis  data  secara  deskriptif  dapat  dengan  mudah ditampilkan dan diinterpretasikan oleh masing- masing pengguna.

## Hasil dan Pembahasan Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti tidak membahas sistem dan aplikasi sistem informasi secara mendalam, melainkan hanya untuk mengevaluasi sistem informasi secara umum dengan menggunakan metode Health Metric Network (HMN).

## Indeks Maturitas Digital Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Bara
Tabel 1. Rata-rata Indeks Maturitas Didital di RS Kabupaten / Kota di jawa Barat tahun 2022-
2023 Komponen  Maturitas Digital Rumah Sakit 2022 2023 Komponen I: Sistem Informasi dan Infrastruktur 3.25 3.17 Komponen II: Standar dan Interoperabilitas 2.53 2.77 Komponen III: Manajemen Sumber Daya SI 2.8 2.84 Komponen IV: Data Analitik 1.9 1.97 Komponen V: Kompetensi, Keterampilan dan Penggunaan 3.01 2.98 Komponen VI: Keamanan, Privasi dan Kerahasiaan Data 2.49 2.9 Komponen VII: Rekam Medis Elektronik 2.66 3.14 Nilai rata-rata 2,66 2,82
Level kematangan digital menunjukkan di Rumah sakit di jawa barat berada pada level rata-rata 2,66 pada tahun 2022 dan index pada tahun 2023 meningkat sebanyak 0,16 dari  tahun  sebelumnya.  Level  kematangan  digital  2,82  mengindikasikan  kegiatan  SIK berada  pada  level  perulangan  (“repeated”)  menuju  terdefinisi  (“defined”).  Kegiatan pengumpulan data rutin, analisis, pelaporan secara rutin sesuai indikator kesehatan sudah dilakukan secara rutin. Jumlah data yang terintegrasi dan dapat diakses sudah tersedia terutama  untuk  indikator  standar  pelayanan  minimal  yang  sebagian  besar  prosedur pengelolaan  data  dan  informasi  terfragmentasi  berdasarkan  masing-masing  program kesehatan. Kebutuhan penguatan SIK sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan telah diidentifikasi, termasuk penggunaan standar dan interoperabilitas antar sistem informasi. Kegiatan  penguatan  SIK  tersebut  dimulai  dari  program  transformasi  digitaldi  sektor kesehatan yang sudah berjalan, namun skalanya masih terbatas.
Gambar 1. Data Visualisasi Indeks Maturitas Digital
Level kematangan digital menunjukkan di Rumah sakit di jawa barat berada pada level rata-rata 2,82 pada tahun 2023 meningkat sebanyak 0,16 dari tahun sebelumnya. Komponen yang bernilai 3 pada indeks maturitas digital pada tahun 2023 diantaranya Sistem Informasi dan Infrastruktur, komponen rekam medis, Kompetensi keterampilan dan  penggunaan.  Komponen  yang  bernilai  2  diantaranya  komponen  manajemen sumberdaya SI, Komponen standar dan Interoperabilitas. Komponen yang bernilai 1 yaitu Komponen Data analitik.

## Indeks  Maturitas  Digital  Rumah  Sakit  Komponen  I:  Sistem  Informasi  dan
Infrastruktur Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tabel 1. Indikator Sistem Informasi dan Infrastruktur Rumah Sakit Indikator Sistem Informasi dan Infrastruktur Rumah Sakit 2022 2023 I.A.1. Arsitektur Sistem Informasi Dasar RS mencakup Subsistem atau Modul sebagai berikut: (Bisa memilih lebih dari 1 jawaban) 4.7 3.9 I.B.1. Arsitektur Sistem Manajemen (back-office) RS mencakup Subsistem atau Modul sebagai berikut 4.8 4.5 I.C.1. Bagaimana ketersediaan jaringan internet di rumah sakit? 4.1 3.9 Indikator Sistem Informasi dan Infrastruktur Rumah Sakit 2022 2023 I.C.2. Sejauh mana infrastruktur komunikasi data elektronik tersedia di rumah sakit Anda? 3.1 2.9 I.C.3. Inovasi teknologi informasi dan komunikasi apa yang sudah diterapkan di rumah sakit? 1.7 1.8 I.D.1. Sejauh mana infrastruktur komunikasi data elektronik tersedia di rumah sakit Anda? 3.2 3.1 I.D.2. Bagaimana Unit IT menyiapkan bantuan/ support teknis terhadap penerapan sistem informasi rumah sakit ? 3.3 3.4 I.D.3. Bagaimana pemeliharaan sistem informasi yang sejauh ini dilakukan di rumah sakit? 3.8 4 I.E.1. Bagaimana unit IT memfasiltiasi interoperabilitas dan pelaporan rutin 2.4 2.5 I.E.2. Bagaimana penerapan bridging SI dengan aplikasi pengelolaan manajemen di RS? 2.3 2.1 I.E.3. Bagaimana penerapan bridging SI dengan aplikasi pelayanan pasien di RS? 2.1 2.3 I.F.1. Bagaimana pengadaan infrastruktur sistem informasi yang dilakukan rumah sakit? 3.5 3.6 Rata-rata 3,25 3,17
Level  kematangan  digital  Indeks  Maturitas  Digital  Rumah  Sakit  Komponen  I: Sistem  Informasi  dan  Infrastruktur  Rumah  Sakit  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Barat berada pada level rata-rata pada tahun 2022 berada di indeks 3,25 dan pada tahun 2023  berada  di  indeks  3,17  menurun  sebanyak  0,8  dari  tahun  sebelumnya.  Level kematangan  digital  3,17  mengindikasikan  kegiatan  SIK  berada  pada    level    terdefinis (“defined”).  Kegiatan  pengumpulan  data  rutin,  analisis,  pelaporan  secara  rutin  sesuai indikator kesehatan sudah dilakukan secara rutin.
Kegiatan  SIK  dan  pedoman  pengelolaan  SIK  tersedia  yang  disetujui  dan disesuaikan  dengan  rencana  strategis  organisasi.  Terjadi  peningkatan  kolaborasi  antar program kesehatan dan berbagi pakai data rutin kesehatan. Metode dan sistem informasi inovatif  mulai  diimplementasikan  dan  digunakan  untuk  mengelola  data  dan  informasi
kesehatan,  serta  memperluas  kemampuan  fungsional  dari  SIK  untuk  berbagai  tujuan strategis

## Gambar 2. Kemampuan Fungsional Dari SIK

## Monitoring Komponen II: Standar dan Interoperabilitas
Tabel 3. Monitoring Komponen II: Standar dan Interoperabilitas 32 - JAWA BARAT Indikator 2022 2023 II.A.1. Bagaimana sistem pertukaran data kesehatan di dalam organisasi berjalan? 3.1 3.4 II.B.1. Bagaimana sistem  pertukaran data  kesehatan organisasi dengan provider lain selama ini berjalan? 2.6 2.8 II.B.2.  Bagaimana  proses  pertukaran  data  individu  di rumah sakit? 1.9 2.1 Rata-Rata 2,5 2,8
Level  kematangan  digital  pada  Komponen  II:  Standar  dan  Interoperabilitas menunjukkan di Rumah sakit di jawa barat berada pada tahun 2022 level indeks rata-rata 2,5 pada tahun 2023 level indeks 2,8 meningkat sebanyak 0,3 dari tahun sebelumnya. Komponen yang bernilai 2 pada indeks maturitas digital pada tahun 2023 diantaranya Sistem Informasi dan Infrastruktur, komponen rekam medis, Kompetensi keterampilan dan  penggunaan.  Komponen  yang  bernilai  2  diantaranya  komponen  manajemen sumberdaya SI, Komponen standar dan Interoperabilitas. Komponen yang bernilai 1 yaitu Komponen Data analitik.
Gambar 3. Monitoring Komponen II: Standar dan Interoperabilitas

## Monitoring Komponen III: Manajemen dan Tatakelola Sistem Informasi Rumah
Tabel 4. Monitoring Komponen III: Manajemen dan Tatakelola Sistem Informasi Rumah
32 - JAWA BARAT Indikator 2022 2023 III.A.1. Apakah rumah sakit memiliki rencana strategis atau Roadmap Sistem Informasi/Teknologi informasi (SI/TI)? 2.9 2.7 III.A.3.  Bagaimana  tindakan  monitoring  dan  evaluasi  atas implementasi rencana strategis TI yang ada di rumah sakit Anda ? 2.8 2.9 III.B.1. Bagaimana tatakelola sistem informasi rumah sakit di tempat Anda? 2.8 2.7 III.B.3.  Bagaimana  pola  penilaian  atau  evaluasi  terhadap proses  tata kelola sistem informasi rumah sakit di tempat Anda? 2 2.6 III.B.4. Bagaimana regulasi dan kebijakan terkait SIK yang dijadikan acuan organisasi? 3.4 3.2 III.C.1. Bagaimana rumah sakit mengalokasikan SDM untuk mengelola SIMRS di rumah sakit 2.4 2.3 III.C.3. Bagaimana ketersediaan unit IT dan jumlah SDM IT di RS ? 3.2 3.8 III.C.4. Apakah rumah sakit memiliki perencanaan pengembangan kapasitas untuk tim IT ? 2.4 2.2 III.D.1. Bagaimana dukungan pendanaan terhadap pengembangan TI ? 3.3 3.2 Rata-rata 2,8 2,8
Hasil  penilaian  kematangan  digital  domain  kualitas  dan  penggunaan  data menunjukkan  nilai  rata-rata  2,8  Hampir  semua  program  kesehatan  memilikisistem informasi untuk mengelola data rutin dan menyediakan output informasi yang diperlukan ke berbagai pemangku kepentingan. Sudah tersedia mekanisme integrasi data agregat dari sebagian program kesehatan prioritas, terutama untuk memantau indikator penting seperti indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Kualitas data kesehatan dievaluasi  setiap  tahun  dengan  pendekatan  top-down  dan  terbatas  pada  daerahyang
terpilih. Penilaian kualitas data belum jadi aktivitas rutin SIK. Pendekatan analisa statistik untuk  menghubungkan  data  antar  program  masih  jarang  dilakukan  dan  terbatas  pada kejadian kesehatan tertentu seperti COVID-19. Pada level 2 Kegiatan SIK yang dimaksud sudah tersedia atau dapat diakses, namun kegiatan tersebut hanya berdasarkan aktivitas sebelumnya  dan  tidak  ada  pengembangan.  Kebutuhan  untuk  pengelolaan  SIK  sesuai standar dan kemampuan fungsional dari SIK sudah diketahui organisasi. Kegiatan rutin SIK dan upayanya sudah mulai masuk dalam kegiatan organisasi saat ini.

## Gambar 4. Monitoring Komponen III: Manajemen dan Tatakelola Sistem Informasi
Rumah
Monitoring Komponen IV: Data Analitik
Tabel 5. Monitoring Komponen IV: Data Analitik 32 - JAWA BARAT Indikator 2022 2023 IV.A.1. Bagaimana kondisi pengumpulan data pelayanan dan administrasi di Rumah Sakit saat ini 2.1 2.2 IV.A.2. Bagaimana pengolahan data pasien dilakukan untuk mendukung pelayanan dan manajemen rumah sakit? 1.8 1.6 IV.A.3. Bagaimana staf rumah sakit dapat menggunakan data dari sistem informasi di Rumah Sakit Anda ? 2.7 2.7 IV.A.4. Apakah kualitas data rutin rumah sakit dievaluasi (kelengkapan, konsistensi, relevansi)? 1.7 1.8 IV.B.1. Bagaimana sistem pengelolaan data besar di rumah sakit ? 1.8 1.8 IV.B.2. Seberapa cukup sumber daya yang dialokasikan untuk mengolah data besar rumah sakit 1.3 1.7 Rata-rata 1,9 2,0
Level  kematangan  digital  Indeks  Maturitas  Digital  Rumah  Sakit  Komponen  IV: Data  Analitik  di  Rumah  Sakit  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  berada  pada level rata-rata pada tahun 2022 berada di indeks 1,9 dan pada tahun 2023 berada di indeks 2,0  meningkat  sebanyak  2,0  dari  tahun  sebelumnya.  Level  kematangan  digital  2,0 mengindikasikan  kegiatan  SIK  berada  pada  level  terdefinis  (“defined”).  Kegiatan pengumpulan data rutin, analisis, pelaporan secara rutin sesuai indikator kesehatan sudah
dilakukan  secara  rutin.  Pengulangan  (repeated)  Kegiatan  SIK  yang  dimaksud  sudah tersedia  atau  dapat  diakses,  namun  kegiatan  tersebut  hanya  berdasarkan  aktivitas sebelumnya    dan  tidak  ada  pengembangan.  Kebutuhan  untuk  pengelolaan  SIK  sesuai standar dan kemampuan fungsional dari SIK sudah diketahui organisasi. Kegiatan rutin SIK dan upayanya sudah mulai masuk dalam kegiatan organisasi saat ini. Berdasarkan hasil  penelitian  dan  teori  terkait  peneliti  berasumsi  bahwa  komponen  manajemen  data yang  masuk  dalam  kategori  ada  tapi  tidak  adekuat  menandakan  bahwa  pengelolaan manajemen  data  pada  Dinas  Kesehatan  belum  cukupmemadai.  Untuk  meningkatkan pengelolaan data yang optimal tentunya dibutuhkan sistem informasi yang terintegrasi melalui  aplikasi  atau  software.  Dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  Terintegrasi, maka layanan kesehatan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola data-data yang dibutuhkan selama operasional. Mulai dari laporan kesehatan pasien, rekam medis, daftar stok  obat-obatan,  hingga  manajemen  seluruh  karyawan  yang  ada.  Manfaat  ini  penting untuk dipertimbangkan sebab jelas dapat meningkatkan produktivitas, sehingga layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih optimal dan dapat menyediakan data secara cepat, lengkap dan akurat.
Gambar 5. Monitoring Komponen IV: Data Analitik

## Monitoring Komponen V: Kompetensi SDM, Keterampilan dan Penggunaan
Sistem Informasi Rumah Sakit
Tabel 6. Monitoring Komponen V: Kompetensi SDM, Keterampilan dan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit
32 - JAWA BARAT 2022 2023 V.A.1. Bagaimana penguasaan digital literasi bagi petugas 4.1 4.1 V.A.2. Seberapa besar persentase staff RS yang menggunaan sistem informasi rumah sakit? 3.6 3.4 V.A.3. Bagaimana staf di rumah sakit menggunakan sistem informasi? 3 2.8 V.A.4. Sejauh mana staf di rumah sakit dilibatkan dalam pengembangan sistem informasi? 3.1 2.8 V.B.1. Bagaimana persepsi petugas terhadap kemudahan sistem informasi rumah sakit? 4 4.1 V.B.2. Apakah user experience dievaluasi untuk menyempurnakan sistem informasi? 2.7 2.8 V.B.3. Bagaimana persepsi petugas terhadap kebermanfaatan sistem informasi rumah sakit? 3.9 3.8 V.C.1. Sejauh mana antusiasme tenaga medis dalam menggunaan sistem infromasi rumah 3.3 3.6
32 - JAWA BARAT 2022 2023 sakit? V.C.2. Bagaimana mekanisme insentif yang dilakukan rumah sakit terhadadp penggunaan sistem? 2.5 2.8 V.C.3. Bagaimana organisasi memastikan pengguna mampu pemanfaatan sistem informasi rumah sakit? 3.2 3.2 V.D.1. Bagaimana mekanisme manajemen pengetahuan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan pemahaman TI yang ada 2.5 2.1 V.D.2. Sejauh mana masing-masing unit rumah sakit terlibat dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi? 2.2 2.1 Rata-rata 3,08 3,05
Secara  umum,  pada  domain  Manajemen  Sumberdaya  SIK  masing-masing kelompok  mempersepsikan  manajemen  SIK  dan  sumber  daya  manusia  masih  perlu banyak dikembangkan. Hasil konsensus mengindikasikan skor rata-rata 3,08 (skala 0-5), sedangkan  hasil  rata-rata  DMI  tingkat  Kemenkes  dan  sub-nasional  masing-masing sebesar 3,05 Beberapa temuan menarik adalah perlunya kejelasan jenjang karir bagi SDM yang mengelola sistem informasi di daerah danpengalokasian SDM dengan latar belakang IT. SDM dengan latar belakang kesehatan perlu didukung dengan program peningkatan kapasitas yang memadai untuk menjawab kebutuhan transformasi digital. Selain jumlah dan kompetensi SDM, beberapa dinas kesehatan menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk  mengelola  SIK  tidak  banyak  dan  cenderung  pengelolaan  data  dan  informasi kesehatan ada di masing-masing program kesehatan.

## Gambar 6. Monitoring Komponen V: Kompetensi SDM, Keterampilan dan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit

## Monitoring Komponen VI: Keamanan, Privasi dan Kerahasiaan Data
Tabel 7. Monitoring Komponen VI: Keamanan, Privasi dan Kerahasiaan Data 32 - JAWA BARAT
2022 2023 VI.A.1. Sejauh mana kebijakan keamanan sistem informasi yang diterapkan di Rumah Sakit Anda? 2.7 2.8 VI.A.2. Sejauh mana investasi rumah sakit dialokasikan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi di Rumah Sakit Anda 2.2 3.2
32 - JAWA BARAT 2022 2023 VI.A.3. Apakah tes keamanan sistem informasi rumah sakit dijalankan di tempat Anda? 2.1 2.6 VI.A.4. Bagaimana penerapan kebijakan keamanan sistem informasi rumah sakit di tempat Anda? 2.3 3.1 VI.B.1. Bagaimana organisasi menjamin prosedur teknis penerapan dan pemanfaatan TI/SI berjalan dengan efektif? 3 3 VI.B.2. Bagaimana organisasi mengukur tingkat pemenuhan penggunaan TI/SI terhadap kepatuhan kebijakan/prosedur yang ditetapkan 2.6 2.7 32 - JAWA BARAT 2022 2023 VI.B.3. Bagaimana mekanisme antisipasi terhadap pelanggaran keamanan sistem informasi rumah sakit di tempat Anda? 2.5 2.9 Rata-Rata 2,5 2,9
Hasil konsensus penilaian kematangan digital domain kualitas dan penggunaan data menunjukkan nilai rata-rata 2,5 dan 2023 sebesr 2,9, tidak jauh berbeda Hampir semua program  kesehatan  memilikisistem  informasi  untuk  mengelola  data  rutin  dan menyediakan  output  informasi  yangdiperlukan  ke  berbagai  pemangku  kepentingan. Sudah  tersedia  mekanisme  integrasi  data  agregat  dari  sebagian  program  kesehatan prioritas, terutama untuk memantau indikator penting seperti indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Kualitas data kesehatan  dievaluasi setiap tahun dengan pendekatan  top-down  dan  terbatas  pada  daerahyang  terpilih.  Penilaian  kualitas  data belum jadi aktivitas rutin SIK. Pendekatan analisa statistik untuk menghubungkan data antar  program  masih  jarang  dilakukan  dan  terbatas  pada  kejadian  kesehatan  tertentu seperti COVID-19.
Gambar 7. Monitoring Komponen VI: Keamanan, Privasi dan Kerahasiaan Data

## Pembahasan
Hasil penelitian tersebut menggambarkan tingkat kematangan digital rumah sakit di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2022  dan  2023.  Dalam  analisis tersebut, beberapa komponen penting dari maturitas digital dievaluasi, termasuk Sistem Informasi  dan  Infrastruktur,  Standar  dan  Interoperabilitas,  Manajemen  Sumber  Daya Sistem Informasi (SI), Data Analitik, Kompetensi SDM, Keterampilan, dan Penggunaan Sistem Informasi, serta Keamanan, Privasi, dan Kerahasiaan Data.
Pada tahun 2022, rata-rata indeks maturitas digital rumah sakit berada pada level 2,66. Namun, pada tahun 2023, indeks tersebut meningkat menjadi 2,82, menunjukkan peningkatan sebesar 0,16 dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam kematangan digital rumah sakit di wilayah tersebut.
Dalam  analisis  komponen-komponen  maturitas  digital,  terlihat  bahwa  beberapa komponen  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2022  ke  2023,  sementara  beberapa komponen  lain  mengalami  penurunan.  Komponen-komponen  yang  mengalami peningkatan termasuk Sistem Informasi dan Infrastruktur, Rekam Medis Elektronik, dan Kompetensi,  Keterampilan,  dan  Penggunaan  Sistem  Informasi.  Sementara  itu, komponen-komponen  seperti  Standar  dan  Interoperabilitas,  serta  Data  Analitik,  masih memperlihatkan nilai yang relatif rendah.
Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya dalam mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan kompetensi serta pemanfaatan sistem informasi di rumah  sakit.  Namun,  masih  terdapat  tantangan  dalam  implementasi  standar, interoperabilitas antar sistem informasi, manajemen data, dan keamanan informasi.
Untuk meningkatkan kematangan digital rumah sakit, diperlukan langkah-langkah strategis  seperti  pengembangan  infrastruktur  teknologi  informasi  yang  lebih  baik, peningkatan kualitas data analitik, pengembangan kompetensi SDM dalam pemanfaatan sistem  informasi,  serta  peningkatan  keamanan  dan  privasi  data.  Selain  itu,  kolaborasi antar rumah sakit dan pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi teknologi informasi di sektor kesehatan.

## Kesimpulan
Beberapa  upaya  dan  dukungan  untuk  transformasi  digital  telah  dibahas  dalam, antara lain; (1) penyusunan regulasi: Upaya dilakukan untuk mempercepat transformasi digital  di  sektor  kesehatan  dengan  menyusun  regulasi  yang  mendukung,  seperti penggunaan  rekam  medis  elektronik  dan  interoperabilitas  sistem  informasi,  (2)  peran strategis  asosiasi  profesi:  Asosiasi  profesi  memiliki  peran  penting  dalam mendiseminasikan kebijakan transformasi digital, meningkatkan kapasitas tenaga rekam medis dan dokter terkait teknologi informasi, serta mengembangkan standar operasional prosedur  terkait  rekam  medis  elektronik,  (3)  integrasi  layanan  dan  sistem  informasi: Direktorat  Jenderal  Kesehatan  Masyarakat  berupaya  mengintegrasikan  layanan  primer dalam  kluster  manajemen,  dengan  bekerja  sama  dengan  tim  Pusdatin  dan  DTO,  (4) standar  dan  interoperabilitas:  Penggunaan  standar  terminologi  dan  klasifikasi  data kesehatan, seperti ICD-10 dan ICD-9CM, serta pengembangan standar data lainnya untuk meningkatkan  interoperabilitas  sistem  informasi,  (5)  penyediaan  SDM:  Penyediaan tenaga teknologi informasi melalui skema Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan
pembentukan  Digital  Transformation  Office  (DTO)  untuk  mempercepat  transformasi digital di sektor kesehatan, dan (6) peran mitra pembangunan: Peran aktif beberapa mitra pembangunan, seperti World Bank, CDC, WHO, USAID, dan UNDP, dalam mendukung transformasi  digital  di  sektor  kesehatan  melalui  berbagai  kegiatan,  teknis,  dan pengembangan sistem informasi.

## BIBLIOGRAFI
Biru, A., Birhan, D., Melkamu, G., Gebeyehu, A., & Omer, A. M. (2022). Pathways to improve  health  information  systems  in  Ethiopia:  current  maturity  status  and implications. Health Research Policy and Systems , 20 (1), 78.
Cahyaningrum, N. (2016). Evaluasi Penerapan Sistem Komputerisasi Pendaftaran Pasien Di  Balai  Besar  Kesehatan  Paru  Masyarakat  (Bbkpm)  Surakarta. Infokes:  Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan , 6 (2).
Driyah,  S.,  &  Herawati,  M.  H.  (2021).  Evaluasi  Sistem  Informasi  Jaminan  Kesehatan Nasional (SIK-JKN) di Puskesmas: Sub Study Tematik Risfaskes 2019. Prosiding Seminar  Nasional  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta 2021.
Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 4 (2), 226–239.
Gomes,  J.,  &  Romão,  M.  (2018).  Information  system  maturity  models  in  healthcare.
Journal of Medical Systems , 42 (12), 235.
Johnston,  D.  S.  (2017).  Digital  maturity:  are  we  ready  to  use  technology  in  the NHS?. Future healthcare journal , 4 (3), 189.
Krasuska, M., Williams, R., Sheikh, A., Franklin, B. D., Heeney, C., Lane, W., Mozaffar, H., Mason, K., Eason, S., & Hinder, S. (2020). Technological capabilities to assess digital excellence in hospitals in high performing health care systems: international eDelphi exercise. Journal of Medical Internet Research , 22 (8), e17022.
Kusumawati,  E.  (2016,  August).  Training  Management  Effectiveness.  In 6th International  Conference  on  Educational,  Management,  Administration  and Leadership (pp. 59-62). Atlantis Press.
Liaw, S.-T., Zhou, R., Ansari, S., & Gao, J. (2021). A digital health profile & maturity assessment  toolkit:  cocreation  and  testing  in  the  Pacific  Islands. Journal  of  the American Medical Informatics Association , 28 (3), 494–503.
Naryanti, I., Anurogo, D., Milah, A. S., Putri, N. G. K., Ashari, A., & Pratama, R. (2023). Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan . Lakeisha.
Nyangena, J., Rajgopal, R., Ombech, E. A., Oloo, E., Luchetu, H., Wambugu, S., Kamau, O.,  Nzioka,  C.,  Gwer,  S.,  &  Ndirangu,  M.  N.  (2021).  Maturity  assessment  of Kenya’s health information system interoperability readiness. BMJ Health & Care Informatics , 28 (1).
Prasetyo, N. N., Pratama, E. P. P. A., Pratama, P. H., Rosmayani, P. A., & Istanti, N. D. (2022).  Peran  Sistem  Informasi  Kesehatan  Berbasis  Website  dalam  Mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia , 2 (3), 71–79.
Pusat  Data  dan  Teknologi  Informasi  Kemenkes.  (2022). Pengalaman  Penilaian Kapasitas Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia .
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D . Alfabeta.
Sujadi, I. (2019). Peran pembelajaran matematika pada penguatan nilai karakter bangsa di era revolusi industri 4.0. Prosiding Silogisme , 1 (1).
Walsh, J. M., Borycki, E. M., & Kushniruk, A. W. (2020). Effects of electronic medical record  downtime  on  patient  safety,  downtime  mitigation,  and  downtime  plans. International  Journal  of  Extreme  Automation  and  Connectivity  in  Healthcare (IJEACH) , 2 (1), 161–186.
Copyright holder: Ani Kartini (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: