## PELAKSANAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KABUPATEN TANGERANG

## Oleh : Sulistiyono

## Abstrak
Dewan  Kehormatan  Notaris  berwenang  melakukan  pemeriksaan  atas  pelanggaran terhadap  kode  etik  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelanggarnya  sesuai  dengan kewenangannya  dan  bertugas  untuk  :  melakukan  pembinaan,  bimbingan,  pengawasan, pembenahan  anggota  dalam  menjunjung  tinggi  kode  etik;  memeriksa  dan  mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau  yang tidak  mempunyai masyarakat secara langsung;   memberikan saran dan pendapat  kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.
Pelaksanaan  sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  Dewan  Kehormatan  Ikatan  Notaris  Indonesia sebagai  organisasi  profesi  terhadap  Notaris  yang  melanggar  kode  etik  di,  adalah Teguran;Peringatan;dan Schorzing dari keanggotaan Perkumpulan Namun sanksi tersebut di  atas  termasuk  sanksi  pemecatan  yang  diberikan  terhadap  notaris  yang  melakukan pelanggaran  kode  etik  bukanlah  berupa  pemecatan  dari  jabatan  notaris  melainkan pemecatan  dari  keanggotaan  Ikatan  Notaris  Indonesia    sehingga  walaupun  notaris  yang bersangkutan  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  kode  etik,  notaris  tersebut  masih dapat  membuat  akta  dan  menjalankan  kewenangan  lainnya  sebagai  notaris,  sehingga sanksi  tersebut  terkesan kurang  mempunyai daya  mengikat  bagi notaris  yang  melakukan pelanggaran kode etik.

## Kata Kunci : Sanksi, Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan INI

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Lembaga  kenotariatan  telah  lama  dikenal  di  negara  Indonesia,  jauh  sebelum  Indonesia merdeka  atau  pada  masa  pemerintahan  kolonial Belanda  notaris  telah  melaksanakan  tugasnya. Keberadaan  notaris  pada  awalnya  di  Indonesia  merupakan  kebutuhan  bagi  bangsa  Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.
Dewasa  ini  lembaga  notaris  semakin  dikenal  oleh  masyarakat  dan  dibutuhkan  dalam membuat  suatu  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  dari  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh  masyarakat.  Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum  sehari-hari tidak  bisa  dilepaskan  dari  meningkatnya  tingkat  perekonomian  dan  kesadaran  hukum masyarakat.  Kekuatan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  notaris  memiliki  kekuatan  hukum  yang sangat  kuat  mengingat  akta  otentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna.  Maka  tidak  jarang berbagai  peraturan  perundangan  mewajibkan  perbuatan  hukum  tertentu  dibuat  dalam  akta otentik,  seperti  pendirian  perseroan  terbatas,  koperasi,  akta  jaminan  fidusia  dan  sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.
Notaris  dan  produk  aktanya  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  negara  untuk  menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.
Hukum  Positif  di  Indonesia  telah  mengatur  jabatan  notaris  dalam  suatu  undang-undang khusus  yakni  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  selanjutnya  dalam penulisan ini disebut dengan  UUJN.  Pasal 1 UUJN  memberikan defenisi notaris  yaitu  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang mutlak  mengingat  jabatan  notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  dalam  proses  penegakan hukum. Disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berprilaku dan bertindak sesuai dengan kode  etik  profesi  notaris.  Keberadaan  kode  etik  profesi  notaris  diatur  oleh  organisasi  profesi notaris  dalam  hal  ini  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  sebagai  wadah  tunggak  tempat berhimpunnya  Notaris  Indonesia.  Ditunjuknya  INI  sebagai  wadah  tunggal  organisasi  profesi notaris  Indonesia  diatur  dalam  UUJN.  Hal  ini  berbeda  dengan  keadaan  sebelum  berlakunya UUJN  yang  memungkinnya  notaris berhimpun  dalam  berbagai  wadah organisasi notaris,  yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing- masing  anggotanya.  Keberadaan  INI  sebagai  satu-satunya  organisasi  profesi  notaris  semakin mantap setelah melewati judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Hampir  setiap  organisasi  profesi  dapat  kita  temui  kode  etik,  hal  ini  dipandang  perlu untuk  memberikan pedoman berprilaku bagi anggotanya. Jabatan  yang  diemban notaris  adalah suatu  jabatan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dan  masyarakat,  untuk  itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan  selalu  menjunjung  tinggi  etika  hukum dan  martabat  serta  keluhuran  jabatannya,  sebab apabila  hal  tersebut  diabaikan  oleh  seorang  notaris  maka  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat  umum  dan  mengganggu  proses  penegakan  hukum  yang  sedang  gencar  dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir.
Kode  etik profesi  notaris,  yang  disusun  oleh organisasi profesi  notaris,    Ikatan  Notaris Indonesia  (I.N.I).    Pasal  1  angka  (2)  Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I) menjabarkan  bahwa  Kode  Etik  Notaris  dan  untuk  selanjutnya  akan  disebut  kode  etik  adalah seluruh  kaedah  moral  yang  ditentukan  oleh  Perkumpulan  Ikatan  Notaris  Indonesia  yang selanjutnya akan disebut ”Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang  ditentukan  oleh  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang hal  itu  dan  berlaku  bagi  serta  wajib  ditaati  oleh  setiap  dan  semua  anggota  perkumpulan    dan semua  orang    yang  menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  notaris,  termasuk  di  dalamnya    para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penggati Khusus.
Kode  etik  notaris  merupakan  seluruh  kaedah  moral  yang  menjadi  pedoman  dalam menjalankan  jabatan  notaris.  Ruang  lingkup  kode  etik  notaris  berdasarkan  Pasal  2  Kode  Etik Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  berlaku  bagi  seluruh  anggota  Perkumpulan  maupun orang  lain  yang  memangku  dan  menjalankan  jabatan  notaris,    baik  dalam pelaksanaan  jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  yang  ditetapkan  di  Bandung,  pada tanggal  28  Januari  2005  tersebut  memuat  kewajiban,  larangan  dan  pengecualian  bagi  notaris
dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris.
Keberadaan  kode  etik  notaris  bertujuan  agar  suatu  profesi  notaris  dapat  dijalankan dengan  profesional  dengan  motivasi  dan  orientasi  pada  keterampilan  intelektual  serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia  (INI)  sebagai  perkumpulan  organisasi  bagi  para  notaris  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  penegakkan  pelaksanaan  kode  etik  profesi  bagi  Notaris,  melalui  Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.    Pengawasan  terhadap  para  Notaris  sangat  diperlukan  dalam  hal  notaris  mengabaikan keluhuran dan  martabat  atau tugas  jabatannya  atau  melakukan pelanggaran  terhadap   peraturan umum  atau  melakukan  kesalahan-kesalahan  lain  di  dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai notaris.
Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tangerang banyak terjadi dalam praktek sehari-hari pelanggaran kode profesi yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum, sehingga permasalahan  yang perlu  mendapatkan pembahasan adalah pelanggaran kode etik  apa saja  yang  dilakukan  oleh  notaris  di  Kabupaten  Tangerang,  dan  Bagaimanakah  pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan  Kehormatan  Ikatan  Notaris  Indonesia  sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Kabupaten Tangerang

## Metode Pendekatan
Penelitian  ini  merupakan  pendekatan yuridis-empiris .  Pendekatan yuridis digunakan untuk  menganalisis  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  pelaksanaan  sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris.
Sedangkan  pendekatan empiris digunakan  untuk  menganalisis  hukum  yang  dilihat sebagai  prilaku  masyarakat  yang  berpola dalam  kehidupan  masyarakat  yang  selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. 1

## Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan  tujuan  yang  hendak  dicapai  pada  penelitian  ini,  maka  hasil  penelitian  ini nantinya  akan  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  memaparkan,  menggambarkan  atau mengungkapkan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris.
Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya. 2

## PEMBAHASAN

## 3.1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Tangerang
Notaris  merupakan  suatu  profesi  hukum  yang  sangat  pentiing  dalam  sistem  hukum, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  notaris  adalah  salah  satu  pilar  penegakan  hukum  di Indonesia.
Lembaga  notariat  merupakan  suatu  lembaga  yang  ada  di  seluruh  dunia,  yang  pada tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 1989 mengadakan kongresnya yang ke-19 di Amsterdam Belanda.  Meskipun  lembaga  notariat  berada  di  seluruh  dunia,  tetapi  ada  perbedaan  antara
1 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2003, hal. 43.
2 Ibid , hal. 26-27.
lembaga  notariat  yang  satu  dengan  Iembaga  notariat  yang  lain,  karena  lembaga  notariat  yang menganut civil  law sistem  akan  berbeda-beda  dengan  lembaga  notariat  dari  kelompok  yang mengikuti common  law sistem.  Begitu  pula  negara-negara  yang  tergabung  dalam  negara komunis,  Asia  dan  Afrika.  Kelompok  negara  yang  menganut civil  law sistem  adalah  negara- negara  Eropa seperti Belanda, Prancis, Luxemburg, Jerman,  Austria, Swis,  Skandanavia,  Italia, Yunani, Spanyol, dan juga negara-negara bekas jajahan mereka. Untuk kelompok yang termasuk dalam  negara  yang  menganut common  law ,  misalnya  Inggris,  Amerika  Serikat,  Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, sedangkan kelompok negara komunis, yaitu Rusia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia, dan Yugoslavia. Untuk kelompok notariat negara-negara Asia dan Afrika,  yaitu  Turki,  Israel,  Mesir,  Irak,  Jepang,  Cina,  Ethiopia,  Liberia,  Sri  Lanka,  India,  dan Korea Selatan."
Menurut  Izenis,  bentuk  lembaga  notariat  ini  dapat  dibagi  dalam  dua  kelompok  utama, yaitu:
1. notariat  fonctionnel ,  dalam  mana  wewenang-wewenang  pemerintah  didelegasikan ( gedelegeerd ) dan demikian diduga mempunyai  kebenaran  isinya,  mempunyai  kekuatan bukti  formal  dan mempunyai  daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam notariat  fonctionnel ini  terdapat  pemisahan  keras  antara wettelijk dan niet wettelijke  werkzaamheden ,  yaitu  pekerjaan-pekerjaan  yang  berdasarkan  undang- undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat;
2. notariat  professionnel ,  dalam  kelompok  ini,  walaupun  pemerintah  mengatur  tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran,  kekuatan  bukti,  demikian  pula  kekuatan  eksekutorialnya.  Teori  Izenis  ini didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  notariat  itu  merupakan  bagian  atau  erat  sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan ( rechtelijke macht ), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda. 3
Untuk  menjalankan  jabatannya  sebagai  pejabat  umum,  notaris  harus  senantiasa berpedoman  pada  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris.  Dalam  Pasal  15 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  dapat  diketahui  tugas  dan kewenangan  seorang  notaris  yaitu  membuat  akta  otentik.  Disamping  itu,  notaris  juga memberikan  nasehat  hukum  dan  penjelasan  mengenai  peraturan  perundang-undangan  kepada pihak-pihak yang menghadapi kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu akta.
Menurut  GHS  Lumban  Tobing  pada  hakekatnya  notaris  hanya  “mengkonstatir”  atau “merekam” secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. 4
Tujuan  pembuatan  akta  notaris  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan  agar  perbuatan hukum yang dilakukannya dapat dituangkan dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang  kuat dan  sempurna. 5 Untuk  itu  proses  pembuatan  akta  harus  melalui  prosedur  yang  telah ditetapkan, akta yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata  dan  sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang bentuk akta notaris,  terdiri atas awal akta, badan akta dan akhir/penutup akta. Awal akta atau kepala akta  memuat :
a. Judul akta
b. Nomor akta
3 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum , Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal. 84
4 GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlanggan, Jakarta, 1983,  hal. 38
5 Hasil  Wawancara  dengan    Dorothea  Samola,  Ketua  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris Kabupaten Tangerang, di Tangerang, tanggal 2 Maret 2009
c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris
Badan akta memuat :
a. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau yang diwakili.
b. Keterangan mengenai kedudukan penghadap
c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
Akhir atau penutup akta memuat :
a. Uraian tentang pembacaan akta
b. Uraian  tentang  penandatanganan  dan  tempat  penandatanganan  atau  penerjemahan  akta apabila ada.
c. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  dan  tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
d. Uraian  tentang  tidak  adanya  perubahan  yang  terjadi  dalam  pembuatan  akta  atau  uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. 6
Dalam  melaksanakan  jabatannya,  seorang  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  telah disahkan  untuk  mengabdi  dan  taat  pada  hukum  diwujudkan  lewat  kepatuhan  pada  norma  dan etika.  Seorang  Notaris  harus  memiliki  kemampuan  profesional  tinggi  dengan  memperhatikan norma  hukum  yang  dilandasi  dengan  integritas  moral,  keluhuran  martabat  dan  etika  profesi sehingga  kepercayaan  terhadap  jabatan  notaris  tetap  terjaga.  Sudah  sewajarnya  bila  dari masyarakat  muncul  harapan dan  tuntutan bahwa pengembanan dan  pelaksanaan  profesi  notaris selalu  dijalankan  dan  taat  pada  norma  hukum  dan  etika  profesi.  Tuntutan  ini  menjadi  faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.
Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik notaris.  Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus perhatikan, antara lain :
a) Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik
b) Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  boleh  mencemarkan  nama  baik  dari  korps pengemban profesi hukum.
c) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
d) Karena  Notaris  bekerja  dengan  menerapkan  hukum  di  dalam  produk  yang  dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan  martabat  jabatannya,  serta  menjalankan  tugas  dengan  memenuhi  persyaratan  yang ditentukan oleh perundang-undangan. 7
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Para  notaris  bergabung di  dalam  suatu organisasi  profesi  jabatan  notaris  yaitu  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  yang  berbentuk perkumpulan  berbadan  hukum,  sebagai  satu-satunya  organisasi  profesi  jabatan  notaris  bagi segenap notaris  di  seluruh  Indonesia  dan bercita-cita  untuk  menjaga  dan  membina  keluhuran
6 Hasil  Wawancara  dengan    Dorothea  Samola,  Ketua  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris Kabupaten Tangerang, di Tangerang, tanggal 2 Maret 2009
7 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
martabat  dan  jabatan  notaris. Pemerintah  hanya  mengakui  Ikatan  Notaris  Indonesia  sebagai organisasi  jabatan  notaris  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Majelis Pengawas. 8
Perkumpulan INI berazaskan Pancasila dan memiliki tujuan perkumpulan INI:
1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta  mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan  dan  mengembangkan  ilmu  hukum  pada  umumnya  dan  ilmu  serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga  keluhuran  martabat  serta  meningkatkan  mutu  notaris  selaku  pejabat  umum dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk  dan  mempererat  hubungan  silaturahmi  dan  rasa  persaudaraan  serta  rasa kekeluargaan  antara  sesama  anggota  untuk  mewujudkan  persatuan  dan  kesatuan  serta kesejahteraan segenap anggotanya. 9
Keanggotaan Perkumpulan INI terdiri dari:
a. Anggota biasa yang terdiri dari notaris yang telah mengangkat sumpah.
b. Anggota luar biasa yang terdiri dari Candidat Notaris dan Werda Notaris.
c. Anggota  Kehormatan yang tediri dari orang-orang yang dianggap mempunyai jasa yang luar biasa terhadap perkumpulan INI. 10
Setiap  notaris  Indonesia  menjadi  anggota  biasa  (hal  mempunyai  arti  bahwa  INI  menganut stelsel  pasif  dalam  keanggotaannya)  dan  hal-hal  lain  mengenai  keanggotaan  diatur  dalam Anggaran Rumah Tangga. 11
Perkumpulan mempunyai alat pelengkapan organisasi berupa:
1. Rapat anggota
a. Pada tingkat Nasional disebut Kongres/Kongres Luar Biasa
b. Pada tingkat Propinsi disebut Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa
c. Pada  Tingkat  Kota  atau  Kabupaten  disebut  Konferensi  Daerah/Konferensi  Daerah Luar Biasa.
2. Struktur Kepengurusan Perkumpulan INI.
a. Pada Tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat.
b. Pada Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah.
c. Pada Tingkat Kota/Kabupaten disebut Pengurus Daerah.
Ikatan Notaris  Indonesia sebagai  Perkumpulan Notaris  juga mempunyai Dewan Kehormatan, yang terdiri dari:
a. Pada Tingkat Pusat disebut Dewan Kehormatan Pusat.
b. Pada Tingkat Propinsi disebut Dewan Kehormatan Wilayah.
c. Pada Tingkat Kota/Kabupaten disebut Dewan Kehormatan Daerah. 12
8 Hasil  wawancara  dengan  Harsono,  Ketua  Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 10 Februari 2009
9 Hasil  wawancara  dengan  Harsono,  Ketua  Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 10 Februari 2009
10 Hasil  wawancara  dengan  Harsono,  Ketua  Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 10 Februari 2009
11 Hasil  wawancara  dengan  Harsono,  Ketua  Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 10 Februari 2009
Dewan  Kehormatan  adalah  salah  satu  alat  perkumpulan  INI  yang  merupakan  badan  yang mandiri dan bebas dari kepengurusan INI yang mempunyai tugas untuk:
a. melakukan  pembinaan,  bimbingan,  pengawasan,  pembenahan  anggota  dalam menjunjung tinggi kode etik;
b. memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas  dugaan  pelanggaran  ketentuan  kode  etik yang  bersifat  internal  atau  yang  tidak  mempunyai  kaitan  dengan  kepentingan masyarakat secara langsung;
c. memberikan  saran  dan  pendapat  kepada  Majelis  Pengawas  atas  dugaan  pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. 13
Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan  kode  etik  tersebut ditentukan  segala  perilaku  yang  harus dimiliki  oleh  seorang  Notaris. Hubungan  etika  dengan  profesi  hukum  bahwa  etika  profesi  adalah  sikap  hidup  yang  berupa kesediaan  untuk  memberikan  pelayanan  profesional  di  bidang  hukum  terhadap  masyarakat dengan  keterlibatan  penuh  sebagai  pelayanan  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  yang  berupa kewajiban  disertai  refleksi  dan  oleh  karena  itu  di  dalam  melaksanakan  profesi  harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu :
1) Profesi  harus  dipandang  (dan  dihayati)  sebagai  suatu  pelayanan,  karena  itu pertimbangan  yang  menentukan  dalam  pengambilan  keputusan  adalah  kepentingan klien dan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan sendiri.
2) Pelayanan  profesional  dalam  mendahulukan  kepentingan  klien  mengacu  kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur yang memotivasi sikap dan tindakan.
3) Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4) Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu  dan  peningkatan  mutu  pengemban  profesi,  maka  pengembangan  profesi  harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan seprofesi.
Jabatan  Notaris  merupakan  salah  satu  jabatan  kepercayaan  oleh  karena  itu  notaris,  di dalam menjalankan  jabatan  luhur tersebut  tidak  semata-mata hanya  dituntut keahlian di  bidang ilmu kenotariatan, namun perlu dijabat oleh mereka yang berahklak tinggi. 14
Pada  dasarnya,  kode  etik  notaris  itu  bertujuan  untuk  disatu  pihak  menjaga  martabat profesi  yang  bersangkutan,  dan  dilain  pihak  untuk  melindungi  klien  (warga  masyarakat)  dari penyalahgunaan  keahlian  dan/atau  otoritas  profesional.  Notaris  seyogyanya  hidup  dan berperilaku  baik  di  dalam  menjalankan  jabatannya  atas  dasar  nilai,  moral  dan  etik  notaris. mendasarkan  pada  nilai,  moral  dan  etik  notaris,  maka  hakekat  pengembanan  profesi  jabatan notaris adalah Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak. 15
Sebagai pejabat umum, notaris harus memiliki etika kepribadian notaris, yaitu:
a) Berjiwa Pancasila;
12 Hasil  wawancara  dengan  Harsono,  Ketua  Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 10 Februari 2009
13 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
14 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
15 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
b) Taat kepada hukum, sumpah jabatan notaris, kode etik notaris;
c) Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris.
d) Berbahasa Indonesia yang baik;
Lebih  lanjut  Sri  Lestari  Roespinoedji  menjelaskan  bahwa  notaris  harus  memiliki  prilaku profesional ( professional behavior ). Unsur-unsur prilaku profesional adalah sebagai berikut :
a) Memiliki perilaku profesional ;
b) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
c) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.
d) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
e) Integritas  moral  artinya  menghindari  sesuatu yang tidak baik walaupun  imbalan  jasanya tinggi,  pelaksanaan  tugas  profesi  diselaraskan  dengan  nilai-nilai  kemasyarakatan,  sopan santun, dan agama;
f) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
g) Tidak  semata-mata  pertimbangan  uang,  melarikan  juga  pengabdian,  tidak  membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
h) Berpegang  teguh  pada  kode  etik  profesi  karena  didalamnya  ditentukan  segala  perilaku yang harus dimiliki oleh notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna. 16
Selain  hal  tersebut  seorang  notaris  harus  memperhatikan  etika  melaksanakan  tugas jabatan,  etika  pelayanan  terhadap  klien  dan  etika  hubungan  sesama  rekan  notaris,  yang  dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Etika  melaksanakan  tugas  jabatan,  sebagai  pejabat  umum  dalam  melakukan  tugas jabatannya, notaris:
a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
b) Menggunakan  kantor  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  undang-undang,  tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
d) Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.
2. Etika Pelayanan Terhadap Klien
a) Memberikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  jasanya  dengan sebaik-baiknya;
b) Menyelesaikan akta  sampai  selesai, misalnya  tahap pendaftaran pada  Pengadilan  Negeri untuk  pembuatan  akta  pendirian  perseroan  komanditer  dan  pengumuman  dalam  Berita Negara  dalam  proses  pendirian  perseroan  terbatas,  apabila  klien  yang  bersangkutan dengan  tegas  menyatakan  akan  menyerahkan  pengurusannya  kepada  notaris  yang bersangkutan dan klien  telah  memenuhi syarat-syarat  yang  diperlukan dan memberitahu kepada klien perihal selesainya.
c) Memberikan  penyuluhan  hukum  agar  masyarakat  menyadari  hak  dan  kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
d) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
e) Dilarang  menahan  berkas  seseorang  dengan  maksud  memaksa  orang  itu  membuat  akta kepada notaris yang menahan berkas itu;
16 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
f) Dilarang  menjadi  alat  orang  atau  pihak  lain  untuk  semata-mata  menanda  tangani  akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan;
g) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditanda tangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
h) Dilarang  membujuk-bujuk  atau  dengan  cara  apapun  memaksa  klien  membuat  akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain;
i) Dilarang  membentuk  kelompok  di  dalam  tubuh  INI  dengan  tujuan  untuk  melayani kepentingan  suatu  instansi  atau  lembaga  secara  khusus/eksklusif,  apalagi  menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.
3. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris
a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
b) Tidak melakukan persaingan  yang  merugikan sesama rekan notaris, baik  moral maupun material;
c) Harus  saling  menjaga  dan  membela  kehormatan  dan  nama  baik  korp  notaris  atas  dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.
Menghormati  dalam  suasana  kekeluargaan  itu  artinya  notaris  tidak  mengkritik,  menyalahkan akta-akta  yang  dibuat  rekan  notaris  lainnya  dihadapan  klien  atau  masyarakat.  Notaris  tidak membiarkan  rekannya  berbuat  salah  dalam  jabatannya  dan  seharusnya  memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya dan notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan  yang merugikan  sesama rekan dalam arti tidak  menarik karyawan notaris  lain secara  tidak  wajar,  tidak  menggunakan calo (perantara)  yang  mendapat upah,  tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat. 17
Berdasarkan Kongres INI di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2009, telah menetapkan kode etik notaris,  yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Untuk  menjaga  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  jabatan  notaris,  Perkumpulan mempunyai  kode  etik  yang  ditetapkan  oleh  Kongres  dan  merupakan  kaidah  moral  yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik .
3.  Pengurus  perkumpulan  dan/atau  Dewan  Kehormatan  bekerjasama  dan  berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan kode etik.
Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian. Kode etik notaris  mengatur  mengenai  kewajiban  notaris,  seorang  notaris  mempunyai  kewajiban  sebagai berikut:
1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena notaris menjalankan  sebagian  kekuasaan  Negara  di  bidang  Hukum  Privat,  merupakan  jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
3. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
a. Notaris  harus  menyadari  bahwa  perilaku  diri  dapat  mempengaruhi  jabatan  yang diembannya.
b. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.
17 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
4. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
a. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.
b. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
5. Bertindak  jujur,  mandiri,  tidak  berpihak,  penuh  rasa  tanggung  jawab  berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
b. Mandiri  dalam  arti  dapat  menyelenggarakan  kantor  sendiri,  tidak  bergantung  pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
c. Tidak  berpihak  berarti  tidak  membela/menguntungkan  salah  satu  pihak  dan  selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
d. Penuh  rasa  tanggung  jawab  dalam  arti  selalu  dapat  mempertanggungjawabkan  semua tindakannya,  akta  yang  dibuatnya  dan  bertanggung  jawab  terhadap  kepercayaan  yang diembannya.
6. Meningkatkan  ilmu  pengetahuan  yang  telah  dimiliki  tidak  terbatas  pada  ilmu  pengetahuan hukum dan kenotariatan.
a. Menyadari Ilmu selalu berkembang.
b. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
7. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Notaris  diangkat  bukan  untuk  kepentingan  individu  notaris,  jabatan  notaris  adalah  jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
8. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  kepedulian  (rasa  sosial)  notaris  terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Menetapkan  satu  kantor  di  tempat  kedudukan  dan  kantor  tersebut  merupakan  satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
a. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
b. Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
10. Memasang  1  (satu)  buah  papan  nama  di  depan/di  lingkungan  kantornya  dengan  pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
c. Tempat kedudukan;
d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.
e. Papan nama bagi kantor notaris adalah papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada kantor notaris, bukan tempat promosi.
f. Papan  jabatan  tidak  boleh  bertendensi  promosi  seperti  jumlah  lebih  dari  satu  atau ukuran tidak sesuai dengan standar.
11. Hadir,  mengikuti  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  setiap  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh perkumpulan;  menghormati,  mematuhi,  melaksanakan  setiap  dan  seluruh  keputusan perkumpulan.
a. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi.
b. Mematuhi  dan  melaksanakan  keputusan  organisasi  adalah  keharusan  yang  merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
12. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Memenuhi  kewajiban  finansial  adalah  bagian  dari  kebersamaan  untuk  menanggung  biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.
14. Melaksanakan  dan  mematuhi  semua  ketentuan  tentang  honorarium  yang  ditetapkan perkumpulan.
Hal  tersebut  adalah  untuk  menghindari  persaingan  tidak  sehat,  menciptakan  peluang  yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh notaris.
15. Menjalankan  jabatan  notaris  terutama  dalam  pembuatan,  pembacaan  dan  penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
a. Akta dibuat dan diselesaikan di kantor notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.
b. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
16. Menciptakan  suasana  kekeluargaan  dan  kebersamaan  dalam  melaksanakan  tugas  jabatan dan  kegiatan  sehari-hari  serta  saling  memperlakukan  rekan  sejawat  secara  baik,  saling menghormati,  saling  menghargai,  saling  membantu  serta  selalu  berusaha  menjalin komunikasi dan tali silaturahim.
a. Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu membantu.
b. Tidak boleh saling menjelekkan apalagi di hadapan klien.
17. Memperlakukan  setiap klien  yang  datang  dengan baik, tidak  membedakan status  ekonomi dan/atau status sosialnya.
Memperlakukan  dengan  baik  harus  diartikan  tidak  saja  notaris  bersikap  baik  tetapi  juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.
18. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan  dilaksanakan  antara  lain  namun  tidak  terbatas  pada  ketentuan  yang  tercantum  dalam UUJN,  Penjelasan  Pasal  19  ayat  (2)  UUJN,  Isi  Sumpah  Jabatan  Notaris,  Anggaran  Dasar dan Rumah tangga INI. 18
Kode etik notaris juga mengatur mengenai larangan. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
a. larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.
b. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT
2. Memasang  papan  nama  dan/atau  tulisan  yang  berbunyi  “Notaris/Kantor  Notaris”  di  luar lingkungan kantor.
18 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
Larangan  ini  berkaitan  dengan  kewajiban  yang  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat  (9)  kode  etik notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan  nama  dan  jabatannya,  menggunakan  sarana  media  cetak  dan  atau elektronik  dalam  bentuk  iklan,  ucapan  selamat,  ucapan  bela  sungkawa,  ucapan  terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.
4. Bekerjasama  dengan  biro  jasa/orang/Badan  Hukum  yang  pada  hakikatnya  bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
Notaris  adalah  Pejabat  Umum  dan  apa  yang  dilakukan  merupakan  pekerjaan  jabatan  dan bukan  dengan  tujuan  pencarian  uang  atau  keuntungan  sehingga  penggunaan  biro jasa/orang/badan  hukum  sebagai  perantara  pada  hakikatnya  merupakan  tindakan pengusaha  dalam  pencarian  keuntungan  yang  tidak  sesuai  dengan  kedudukan  peran  dan fungsi notaris.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain. Jabatan  notaris  harus  mandiri,  jujur  dan  tidak  berpihak  sehingga  pembuatan  minuta  yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) kode etik notaris.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Penandatanganan  akta  notaris  merupakan  bagian  dari  keharusan  agar  akta  tersebut dikatakan  sebagai  akta  otentik.  Selain  hal  tersebut,  notaris  menjamin  kepastian  tanggal penandatanganan.
7. Berusaha  atau  berupaya  dengan  jalan  apapun  agar  seseorang  berpindah  dari  notaris  lain kepadanya,  baik  upaya  itu  ditujukan  langsung  kepada  klien  yang  bersangkutan  maupun melalui perantara orang lain.
Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan  tidak  melakukan  upaya  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  mengambil  klien rekan.
8. Melakukan pemaksaan  kepada klien dengan  cara menahan  dokumen-dokumen  yang  telah diserahkan  dan/atau  melakukan  tekanan  psikologis  dengan  maksud  agar  klien  tersebut tetap membuat akta padanya.
Pada  dasarnya  setiap  pembuatan  akta  harus  dilakukan  dengan  tanpa  adanya  paksaan  dari siapapun termasuk dari notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu,
9. Melakukan  usaha-usaha  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  menjurus  ke  arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
Persaingan  yang  tidak  sehat  merupakan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  sehingga  upaya yang  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  harus  dianggap  sebagai pelanggaran kode etik.
10. Menetapkan  honorarium  yang  harus  dibayar  oleh  klien  dengan  jumlah  lebih  rendah  dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
11. Mempekerjakan dengan  sengaja  orang  yang  masih berstatus  karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.
Mengambil  karyawan  rekan  notaris  dianggap  sebagai  tindakan  tidak  terpuji  yang  dapat mengganggu jalannya kantor rekan notaris.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam  hal seorang  notaris  menghadapi  dan/atau  menemukan suatu  akta  yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan  klien, maka  notaris  tersebut  wajib memberitahukan  kepada  rekan sejawat yang  bersangkutan  atas  kesalahan  yang  dibuatnya  dengan  cara  yang  tidak  bersifat menggurui,  melainkan  untuk mencegah timbulnya hal-hal  yang tidak  diinginkan  terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk  kelompok  sesama rekan  sejawat  yang bersifat  eksklusif dengan  tujuan untuk melayani  kepentingan  suatu  instansi  atau  lembaga,  apalagi  menutup  kemungkinan  bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
Notaris wajib memperlakukan  rekan notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama  rekan  notaris  harus  saling  menghormati,  saling  membantu  serta  selalu  berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.
14. Menggunakan  dan  mencantumkan  gelar  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Mencantumkan  gelar  yang  tidak  sah  merupakan  tindak  pidana,  sehingga  notaris  dilarang menggunakan  gelar-gelar  tidak  sah  yang  dapat  merugikan  masyarakat  dan  Notaris  itu sendiri.
15. Melakukan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  secara  umum  disebut  sebagai  pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap  ketentuan-ketentuan  dalam  UUJN;  Penjelasan  Pasal  19  ayat  (2)  UUJN;  Isi Sumpah  Jabatan  Notaris;  Hal-hal  yang  menurut  ketentuan  Anggaran  Dasar,  Anggaran Rumah  Tangga  dan/atau  keputusan-keputusan  lain  yang  sudah  ditetapkan  organisasi  INI yang tidak boleh dilakukan anggota.
Kode  etik notaris  mengatur mengenai  hal-hal  yang merupakan  pengecualian,  sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi:
1. Memberikan ucapan  selamat, ucapan  duka  cita dengan  menggunakan  kartu  ucapan,  surat, karangan bunga ataupun  media  lainnya  dengan tidak  mencantumkan notaris,  tetapi hanya nama saja.
a. Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan.
b. Tidak  dimaksudkan  sebagai  promosi  tetapi  upaya  menunjukkan  kepedulian  sosial dalam pergaulan.
2. Pemuatan  nama  dan  alamat  Notaris  dalam  buku  panduan  nomor  telepon,  fax  dan  telex yang  diterbitkan  secara  resmi  oleh  PT.  Telkom  dan/atau  instansi-instansi  dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
Hal  tersebut  dianggap  tidak  lagi  sebagai  media  promosi  tetapi  lebih  bersifat pemberitahuan.
3. Memasang  1  (satu)  tanda  penunjuk jalan  dengan  ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm,  dasar berwarna  putih,  huruf  berwarna  hitam,  tanpa  mencantumkan  nama  notaris  serta  dipasang
dalam  radius  maksimum  100  meter  dari  kantor  notaris.  Dipergunakan  sebagai  papan petunjuk, bukan papan promosi. 19
Pelanggaran  kode  etik  yang  terjadi  dan  diketahui  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Tangerang, antara lain adalah:
1. Pembuatan  akta  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  seperti:  Akta yang  ditanda  tangani  oleh  notaris,  saksi-saksi  dan  penghadap  telah  terlebih  dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
2. Penandatangan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
3. Membuat akta diluar wilayah jabatannya.
4. Ketentuan  mengenai  pemasangan  papan  nama  di  depan  atau  di  lingkungan  kantor  notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
5. Persaingan  tarif  yang  tidak sehat,  dimana  terdapat  notaris  yang  memasang  tarif  yang  sangat rendah untuk mendapatkan klien.
6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
7. Menggunakan jasa perantara seeperi biro jasa dalam mencari klien
8. Terdapatnya  pengurusan  akta  yang  tidak  selesai  dan  memberitahu  kepada  klien  perihal selesainya.
9. Menahan  berkas  seseorang  dengan  maksud  memaksa  orang  membuat  akta  kepada  notaris yang menahan berkasnya.
10. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan
11. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.
12. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain. 20
Setiap  kelompok  profesi  memiliki  norma-norma  yang  menjadi  penuntun  prilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi  hukum  yang  wajib  ditaati  oleh  setiap  profesional  hukum  yang  bersangkutan. Notohamidjojo  menyatakan,  dalam  melaksanakan  kewajibannya,  profesional  hukum  perlu memiliki :
a) Sikap  manusiawi,  artinya  tidak  menanggapi  hukum  secara  moral  belaka,  melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
c) Sikap patut, artinya  meticari pertimbangan untuk menentukan  keadilan dalam suatu perkara konkret;
d) Sikap  jujur,  artinya  menyatakn  sesuatu  itu  benar  menurut  apa  adanya,  dan  menjauhi  yang tidak benar dan tidak patut. 21
Kode etik notaris menurut penulis merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang  ditentukan  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hal
19 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
20 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
21 O. Notohamidjojo, Soal-soal Pokok Filsafat Hukum , Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal. 29
itu dan  yang  berlaku bagi serta wajib  ditaati oleh setiap  dan semua anggota  perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.
Pasal  83  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan  bahwa  “Organisasi  notaris  menetapkan  dan  menegakkan  kode  etik  notaris”. Dengan demikian kentuan ini menurut penulis merupakan dasar organisasi profesi notaris  INI membentuk suatu  kode  etik.  Ketentuan  tersebut diatas ditindaklanjuti  dengan  ketentuan  Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan :
“Untuk  menjaga  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  jabatan  notaries,  Perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.
Kode  etik  notaris  dalam  pandangan  penulis  harus  dilandasi  oleh  kenyataan  bahwa notaris  sebagai pengemban  profesi  adalah orang  yang  memiliki  keahlian dan  keilmuan dalam bidang  kenotariatan,  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  memerlukan pelayanan  dalam  bidang  kenotariatan.  Secara  pribadi  notaris  bertanggung  jawab  atas  mutu pelayanan jasa yang diberikannya.
Spirit  kode  etik  notaris  adalah  penghormatan  terhadap  martabat  manusia  pada umumnya  dan  martabat  notaris  pada  khususnya.  Dengan  dijiwai  pelayanan  yang  berintikan “penghormatan  terhadap  martabat  manusia  pada  umumnya  dan  martabat  notaris  pada khususnya”, maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak  mengacu  pamrih;  rasionalitas  dalam  arti  mengacu  pada  kebenaran  obyektif;  spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. 22
Menurut  Liana  Budi  Santoso  dan  Sulistiowati  Notaris  di  Kabupaten  Tangerang pelanggaran  kode  etik  Notaris  merupakan  realitas  yang  banyak  terjadi  dan  tidak  dapat dipungkiri  dalam  prakteknya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  persaingan  yang  ketat  dalam  praktek notaris  yang  berawal  dari  makin  bertambahnya  jumlah  notari.  Kondisi  ini  akan  bertambah buruk  dan  dilematis  oleh  karena  lemahnya  sosialisasi  tentang  kode etik  dan  tidak  optimalnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  profesi  notaris  dalam  hal  ini  Ikatan  Notaris Indonesia.  Selain  hal  tersebut  dikalangan  notaris  sendiri  terdapat  perilaku  dan  persepsi untuk tidak terlalu menghiraukan kode etik notaris. 23
Landasan  kode  etik  notaris  setidaknya  dilandasi  oleh  landasan,  moral,  praktis  dan memiliki  spirit.  Notaris  sebagai pengemban  profesi  adalah  orang  yang  memiliki  keahlian  yang berkeilmuan  dalam  bidang  kenotariatan,  sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat yang  memerlukan  pelayanan  dalam  bidang  tersebut.  Secara  pribadi  notaris  bertanggung  jawab atas mutu pelayanan jasa  yang diberikannya. Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya  terjadi  hubungan  personal  antar  subyek,  yang  secara  formal-yuridis  kedudukannya sama.  Walaupun  demikian,  substansi  hubungan  antara  notaris  dengan  klien  secara  sosio- psikologis  terdapat  ketidakseimbangan.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada  dasarnya  klien  tidak mempunyai  pilihan  lain  kecuali  memberikan  kepercayaan  kepada  Notaris  tersebut  dengan harapan pengemban profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat. 24
22 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
23 Hasil  wawancara  dengan  Liana  Dewi  Santoso  dan  Sulistiowati  Notaris  di  Kabupaten Tangerang, tanggal 18 Maret 2009
24 Hasil wawancara dengan Sulistiowati Notaris di Kabupaten Tangerang, tanggal 18 Maret 2009
Karena  pelayanan  yang  dilakukan  notaris  termasuk  pada  fungsi  kemasyarakatan  yang langsung berkaitan dengan nilai dasar  yang  menentukan derajat  kemasyarakatan  yang  langsung berkaitan  dengan  nilai  dasar  yang  menentukan  derajat  perwujudan  martabat  manusia,  maka sesungguhnya  notaris  itu  memerlukan  pengawasan  masyarakat.  Tetapi,  masyarakat  pada umumnya, tidak memiliki kompetensi teknikal untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang  efektif  terhadap  notaris.  Sehubungan  dengan  nilai  dan  kepentingan  yang  terlibat didalamnya, maka notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi notaris.
Menurut  penulis  dikarenakan  notaris  merupakan  profesi  yang  menjalankan  sebagian kekuasaan  negara  di  bidang hukum privat  dan  mempunyai  peran  penting dalam  membuat  akta otentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  oleh  karena  jabatan  notaris merupakan  jabatan  kepercayaan,  maka  seorang  notaris  harus  mempunyai  perilaku  yang  baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik notaris. Dengan demikian,  maka  kode  etik  notaris  mengatur  mengenai  hal-hal  yang  harus  ditaati  oleh  seorang notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  dan  juga  di  luar  menjalankan  jabatannya.  Sebagai  etika profesi,  kode  etik    notaris  yang  merupakan  sikap  etis  sebagai  bagian  integral  dan  sikap  hidup dalam menjalani profesi notaris,  hanya notaris sendiri yang dapat  atau yang paling mengetahui tentang  apakah  perilakunya  dalam  mengemban  profesi  notaris  memenuhi  tuntutan  etika profesinya  atau  tidak.  Kepatuhan  pada  etika  profesi  notaris  sangat  bergantung  pada  akhlak notaris yang bersangkutan. Kalangan notaris itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih kongkrit pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi notaris.
Untuk  dapat  meminilisir  pelanggaran  terhadap  kode  etik  menurut  penulis  diperlukan sosialisasi  dan  pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan oleh Iktan  Notaris  Indonesia.  Selain  hal  tersebut  diperlukan  pengaturan  yang  tegas  dalam pelaksanaannya  tentang  tata cara pengangkatan notaris,  khususnya  tentang penerapan  formasi notaris,  sehingga  tidak  menimbulkan  peningkatan  jumlah  notaris  dalam  suatu  wilayah  yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan,  hal  ini  menurut  penulis  sangat  berpengaruh  dalam  menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris.
3.2. Pelaksanaan Sanksi yang Dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai  Organisasi  Profesi  Dapat  Mengikat  Terhadap  Notaris  yang  Melanggar Kode Etik di Kabupaten Tangerang
Ikatan Notaris  Indonesia (I.N.I) dalam  upaya  untuk menjaga  kehormatan dan keluhuran martabat  jabatan  notaris,  mempunyai  kode  etik  notaris  yang  ditetapkan  oleh  kongres  dan merupakan  kaidah  moral  yang  wajib  ditaati  oleh  setiap  anggota  I.N.I.  Dewan  Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.
Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelanggarnya  sesuai dengan  kewenangannya  dan  bertugas untuk :
1. melakukan  pembinaan,  bimbingan,  pengawasan,  pembenahan  anggota  dalam  menjunjung tinggi kode etik;
2. memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas  dugaan  pelanggaran  ketentuan  kode  etik  yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara Iangsung;
3. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.
Dewan Kehormatan terbagi atas :
1. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah
2. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
3. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat. 25
Pengurus Daerah I.N.I mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
Dewan  Kehormatan  Daerah  terdiri  dari  3  (tiga)  orang  anggota  diantaranya,  seorang  Ketua, seorang  Wakil  Ketua,  dan  seorang  Sekretaris.  Yang  dapat  diangkat  menjadi  anggota  Dewan Kehormatan  Daerah  adalah  anggota  biasa  yang  telah  menjabat  sebagai  notaris  sekurang- kurangnya  5  (lima)  tahun  dan  anggota  luar  biasa  (mantan  notaris),  yang  senantiasa  mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,   berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi notaris dan mantan notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.
Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan  dalam  pelaksanaan  serta  pentaatan  kode  etik  oleh  para  anggota  perkumpulan  di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :
1) Memberikan  dan  menyampaikan  usul  dan  saran  yang  ada  hubungannya  dengan  kode  etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi ( corpsgeest ) kepada Pengurus Daerah;
2) Memberikan  peringatan,  baik  secara  tertulis  maupun  dengan  lisan  secara  langsung  kepada para  anggota  di  daerah  masing-masing  yang  melakukan  pelanggaran  atau  melakukan perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  kode  etik  atau bertentangan  dengan  rasa  kebersamaan profesi;
3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
4) Kehormatan  Pusat  untuk   pemberhentian  sementara    ( schorsing) anggota  Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
Dewan  Kehormatan  Daerah  dapat  mencari  fakta  pelanggaran  atas  prakarsa  sendiri  atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan  bukti-bukti  yang  meyakinkan  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  kode  etilk, setelah  menemukan  fakta-fakta  pelanggaran  kode  etik atau setelah menerima  pengaduan,  wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan  memberikan  kesempatan  kepadanya  untuk  memberikan  penjelasan  dan  pembelaan.  Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Keharmatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan.
25 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :
a. Tetap manghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;
b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.
Bagi  Notaris  yang  melakukan pelanggaran kode etik,  Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan  Majelis  Pengawas  berwenang  melakukan  pemeriksaan  atas  pelanggaran  tersebut  dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa : 26
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keangotaan Perkumpulan.
Apabila  ada  anggota  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  terhadap  kode  etik,  baik dugaan  tersebut  berasal  dari  pengetahuan  Dewan  Kehormatan  Daerah  sendiri  maupun    karena laporan  dari Pengurus  Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan  Daerah,  maka  selambat-lambatnya  dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan  sidang  Dewan  Kehormatan  Daerah  untuk  membicarakan  dugaan  terhadap pelanggaran tersebut.
Apabila  menurut  hasil  sidang  Dewan  Kehormatan  Daerah  ternyata  ada  dugaan  kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam  waktu 7  (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut,  Dewan  Kehormatan  Daerah berkewajiban memanggil anggota  yang diduga  melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
Dewan  Kehormatan  Daerah  baru  akan  menentukan  putusannya  mengenai  terbukti  ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah  mendengar  keterangannya  dan  pembelaan  diri  dari  anggota  yang  bersangkutan  dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.
Penentuan  dapat  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan  Daerah,  baik  dalam  sidang  itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu limabelas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan  Kehormatan  Daerah  di  mana  Notaris  tersebut  telah  didengar  keterangan  dan/atau pembelaannya.  Bila  dalam  putusan  sidang  Dewan  Kehormatan  Daerah  dinyatakan  terbukti  ada pelanggaran  terhadap  kode  etik,  maka  sidang  sekaligus  menentukan  sanksi  terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam  waktu  tujuh  hari  kerja  setelah  dipanggii,  maka  Dewan  Kehormatan  Daerah  akan mengulangi panggilannya  sebanyak  dua  kali  dengan  jarak  waktu  tujuh  hari  kerja,  untuk  setiap panggilan.  Dalam  waktu  tujuh  hari  kerja,  setelah  panggilan  ke  tiga  ternyata  masih  juga  tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap  bersidang  untuk  membicarakan  pelanggaran  yang  diduga  dilakukan  oleh  anggota  yang dipanggil itu dan menentukan putusannya.
26 Hasil  Wawancara  dengan    Sri  Lestari  Roespinoedji,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Notaris Pengurus  Daerah  Kabupaten  Tangerang  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  di  Tangerang,  tanggal  10 Februari 2009
Terhadap  sanksi  pemberhentian  sementara  ( schorsing )  atau  pemecatan  ( onzetting )  dari keanggotaan perkumpulan diputuskan,  Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
Putusan  sidang  Dewan  Kehormatan  Daerah  wajib  dikirim  oleh  Dewan  Kehormatan Daerah  kepada  anggota  yang  melanggar  dengan  surat  tercatat  atau  dengan  ekspedisi  dan tembusannya  kepada  Pengurus  Cabang,  Pengurus  Daerah,  Pengurus  Pusat  dan  Dewan Kehormatan  Pusat, semuanya  itu dalam  waktu tujuh hari  kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum  dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas   kewajiban  dan  kewenangan  Dewan  Kehormatan  Daerah  kepada kewenangan  Dewan  Kehormatan  Daerah  terdekat  dari  tempat  kedudukan  atau  tempat  tinggal anggota  yang  melanggar  kode  etik  tersebut.  Hal  tersebut  berlaku  pula  apabila  Dewan Kehormatan  Daerah  tidak  sanggup  menyelesaikan  atau  memutuskan  permasalahan  yang dihadapinya.
Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara ( schorsing ) atau pemecatan ( onzetting )  dari  keanggotaan  perkumpulan  dapat  diajukan/dimohonkan  banding  kepada  Dewan Kehormatam Wilayah.
Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu  tiga  puluh  hari  kerja,  setelah  tanggal  penerimaan  surat  putusan  penjatuhan  sanksi  dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.
Dewan  Kehormatan  Daerah  dalam  waktu  tujuh  hari  setelah  menerima  surat  tembusan permohonan  banding  wajib  mengirim  semua  salinan/foto  copy  berkas  pemeriksaan  kepada Dewan Kehormatan Pusat.
Setelah  menerima  permohonan banding,  Dewan Kehormatan Wilayah wajib  memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan  tersebut.  Anggota  yang  mengajukan  banding  dipanggil  untuk  didengar keterangannya  dan  diberi  kesempatan  untuk  membela  diri  dalam  sidang  Dewan  Kehormatan Wilayah.
Dewan  Kehormatan  Wilayah  wajib  memberi  putusan  dalam  tingkat  banding  melalui sidangnya,  dalam  waktu  tiga  puluh  hari  kerja,  setelah  anggota  yang  bersangkutan  didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
Apabila  anggota  yang  dipanggil  tidak  datang  dan  tidak  memberi  kabar    dengan  alasan yang  sah  melalui surat tercatat,  maka sidang Dewan Kehormatan  Wilayah,  tetap  akan  memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.
Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi an tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semuanya  itu  dalam  waktu  tujuh  hari  kerja  setelah  sidang  Dewan  Kehormatan  Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam  tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan  Kehormatan  Wilayah, berhubung pada  tingkat  kepengurusan daerah  yang bersangkutan
belum  dibentuk  Dewan  Kehormatan  Daerah,  maka  keputusan  Dewan  Kehormatan  Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.
Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sernentara ( schorsing ) atau pemecatan ( onzetting )  dari  keanggotaan  perkumpulan  yang dilakukan  oleh  putusan  yang berisi  penjatuhan sanksi   pemecatan  ( schorsing )  atau pemecatan  ( onzetting )  dari  keanggotaan perkumpulan  yang putusan  yang  berisi  penjatuhan  sanksi  pemecatan  sernentara  ( schorsing )  atau  pemecatan ( onzetting ) dari keanggotaan  perkumpulan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan Wilayah  dapat  diajukan/dimohonkan  pemeriksaan  pada  tingkat  terakhir  kepada  Dewan Kehormatan Pusat.
Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.  Pengurus  Daerah  wajib  mencatat  dalam  buku  anggota  perkumpulan  yang  ada  pada Pengurus  Daerah atas  setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan  Kehormatan  Wilayah  dan/atau  Dewan  Kehormatan  Pusat  mengenai  kasus  kode  etik berikut  nama  anggota  yang  bersangkutan.  Selanjutnya  nama  Notaris  tersebut,  kasus  dan keputusan  Dewan  Kehormatan  Daerah,  Dewan  Kehormatan  Wiayah  dari/atau  Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat  yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.
Penjatuhan  sanksi-sanki  sebagaimana  terurai  di  atas  terhadap  anggota  yang  melanggar kode  etik  disesuaikan  dengan  kuantitas  dan  kualitas  pelanggaran  yang  dilakukan  anggota tersebut.
Dewan  Kehormatan  merupakan  alat  perlengkapan  perkumpulan  yang  berwenang melakukan  pemeriksaan  atas  segala  pelanggaran  terhadap  kode  etik  yang  bersifat  internal  atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya.
Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan
Pusat,   Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :
a. Melakukan  perbuatan  yang  merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  ketentuan  anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan;
b. Melakukan  perbuatan  yang  mencemarkan,  merugikan  atau  merendahkan  nama  baik perkumpulan;
c. Menyalahgunakan nama perkurnpulan untuk kepentingan pribadi.
Apabila  anggota  yang  diberhentikan  sementara  berdasarkan  keputusan  kongres dinyatakan  bersalah,  maka  anggota  yang  bersangkutan  dapat  dipecat  untuk  seterusnya  dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan  bagi  anggota  yang  bersangkutan  dan  keputusan  tersebut  dilaporkan  oleh  Pengurus Pusat  kepada  menteri  yang  membidangi  jabatan  notaris,  Majelis  Pengawas  Pusat,  Majelis Pengawas  Wilayah  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  serta  instansi  lainnya  yang  menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.
Namun  sanksi  pemecatan  yang  diberikan  terhadap  notaris  yang  melakukan  pelanggaran kode  etik  bukanlah  berupa  pemecatan  dari  jabatan  Notaris  melainkan  pemecatan  dari keanggotaan  Ikatan  Notaris  Indonesia  sehingga  walaupun  notaris  yang  bersangkutan  telah terbukti  melakukan  pelanggaran  kode  etik,  notaris  tersebut  masih  dapat  membuat  akta  dan menjalankan  kewenangan  lainnya  sebagai  notaris,  dengan  demikian  sanksi  berupa  pemecatan
dari  keanggotaan  perkumpulan  tentunya  tidak  berdampak  pada  jabatan  seorang  notaris  yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode  etik  berupa  perbuatan  yang  merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  ketentuan  anggaran dasar,  kode  etik  dan  keputusan  yang  sah  dari  perkumpulan,  yaitu  menandatangani  akta  yang proses  pembuatan  minutanya  telah  dipersiapkan  oleh  pihak  lain,  kemudian  notaris  tersebut dijatuhi sanksi  pemberhentian dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan  Ikatan  Notaris  Indonesia, notaris  tersebut  masih  tetap  dapat  membuat  akta  dan  menjalankan  jabatannya  sebagai  notaris, karena  sanksi  tersebut  bukanlah  berarti  secara  serta  merta  notaris  tersebut  diberhentikan  dari jabatannya,  karena  hanya  menteri  yang  berwenang  untuk  memecat  notaris  dari  jabatannya dengan  mendengarkan  laporan  dari  Majelis  Pengawas.  Contoh  lainnya  adalah  seorang  Notaris yang  dijatuhi  sanksi  pemecatan  dari  perkumpulan  notaris  karena  melakukan  pelanggaran  kode etik dengan memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan notaris lain, ia  masih  saja  dapat  menjalankan  jabatannya,  sehingga  sanksi  tersebut  terkesan  kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

## BAB IV PENUTUP

## 4.1. Simpulan
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kabupaten  Tangerang  Propinsi  Banten  dapat  diketahui bahwa  terdapat  beberapa  pelanggaran  kode  etik  yang  terjadi  dan  diketahui  oleh  Majelis Kehormatan Notaris. Pelanggaran kode etik yang terjadi, antara lain adalah:
a. Pembuatan  akta  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  seperti: akta  yang  telah  terlebih  dahulu  dipersiapkan  oleh  notaris  lain  sehingga  notaris  yang bersangkutan tinggal menandatangani.
b. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
c. Membuat akta di luar wilayah jabatannya.
d. Ketentuan  mengenai  pemasangan  papan  nama  di  depan  atau  di  lingkungan  kantor notaris. Ditemukannya notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
e. Persaingan  tarif  yang  tidak  sehat,  dimana  terdapat  notaris  yang  memasang  tarif  yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
f. Melakukan  publikasi  atau  promosi  diri  dengan  mencantumkan  nama  dan  jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
2. Pelaksanaan  sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  Dewan  Kehormatan  Ikatan  Notaris  Indonesia Kabupaten  Tangerang  sebagai  organisasi  profesi  terhadap  Notaris  yang  melanggar  kode etik di Kabupaten Tangerang, adalah :
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Schorzing dari keanggotaan Perkumpulan
Namun sanksi tersebut di atas termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang  melakukan  pelanggaran  koder  etik  bukanlah  berupa  pemecatan  dari  jabatan  notaris melainkan      pemecatan  dari  keanggotaan  Ikatan  Notaris  Indonesia  sehingga  walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, sehingga
sanksi  tersebut  terkesan  kurang  mempunyai  daya  mengikat  bagi  notaris  yang  melakukan pelanggaran kode etik.

## 4.2. Saran
Kode  etik  notaris  merupakan  suatu  kaidah  moral  yang  ditentukan  oleh  perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi  serta  wajib  ditaati  oleh  setiap  dan  semua  anggota  perkumpulan  dan  semua  orang  yang menjalankan  tugas  dan  jabatan  sebagai  notaris.  Untuk  itu  diharapkan  notaris  senantiasa  dalam menjalankan  jabatannya  tetap  berpegang  teguh  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  mentaati  kode  etik  notaris  yang  telah  disepakati  bersama,  hal  ini  sangat  penting untuk  menghindari pelanggaran kode etik.  Untuk lebih  memberikan penekanan terhadap sanksi menurut  penulis  diperlukan  ketegasan  dan  pengawasan  dari  Majelis  Kehoramatan  Notaris terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar. Suatu  upaya  represif  lainnya  adalah  dengan  meneruskan  kasus-kasus  pelanggaran  kode  etik kepada  Majelis  Pengawas  Notaris  untuk  dapat  ditindak  lanjuti  apabila  hal  tersebut  melanggar Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  mengingat  sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Pengawas Notaris adalah bersifat memaksa, mengikat dan dapat mempengaruhi jabatan notaris.

## DAFTAR  PUSTAKA

## A. Buku-buku
Anonim,  2006. Himpunan  Etika  Profesi  :  Berbagai  Kode  Etik  Asosiasi  Indonesia ,  Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Bertens, K. 1997. Etika , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Budiono,  Herlien.  2006. Asas  Keseimbangan  bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia,  Hukum Perjanjian  berlandasakan  Asas-assas  Wigati  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Ikatan Notaris Indonesia, 2005. Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I , Tanggal 27 Januari 2005, Bandung.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2005. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga,  Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta.
Dja’is,  Mochammad  dan  Koosmargono,  RMJ.  2008. Membaca  dan  Mengerti  HIR ,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Kanter, E.Y. 2001. Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius , Storia Grafika, Jakarta.
Nico,  2003. Tanggung  Jawab  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum ,  Yogyakarta  :  Center  for Documentation and Studies of Business Law.
Notodisorjo,  Soegondo  R.    1993. Hukum  Notariat  di  Indonesia  (Suatu  Penjelasan) ,  Cet.  2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Notohamidjojo, O. 1975. Soal-soal Pokok Filsafat Hukum , Gunung Mulia, Jakarta.
S, Nasution. 1992. Metode Penelitian Kualitatif , Tarsito, Bandung.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum , UI Press : Jakarta.
Soermardjono,  Maria  S.W.  2001. Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian,  Sebuah  Panduan Dasar , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985. Metodologi Penelitian Hukum . Ghalia Indonesi, Jakarta.
Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Tedjosaputro, Liliana. 2003. Etika Profesi dan Profesi Hukum , Aneka Ilmu, Semarang.
Tobing, Lumban.G.H.S. 1983. Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta.
Widyadharma, Ignatius Ridwan. 1996. Hukum Jaminan Fidusia , Undip, Semarang.
Widjojanto,  Bambang.  2005. Etika  Profesi  Suatu  Kajian  dan  Beberapa  Masalah  Pokok, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I , Depok, April-Juni 2005.
Winata, Frans Hendra. 2003. Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia .
Yudara,  N.G.  2005.  Notaris  dan  Permasalahannya,  “ Pokok-pokok  Pemikiran  di  Seputar Kedudukan  dan  Fungsi  Notaris  Serta  Akta  Notaris  Menurut  Sistem  Hukum Indonesia ," Makalah disampaikan Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, Januari 2005.

## B. Peraturan/Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik