## PELUANG DAN TANTANGAN KEPEMIMPINAN INDONESIA
DALAM BIDANG POLITIK-KEAMANAN DI ASEAN PADA KRISIS POLITIK MYANMAR TAHUN 2021
Angga Nurdin Rachmat 1
1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

## Abstract
Indonesia  has  credibility  in  carrying  out  its  leadership  role  in  the political-security  sector  in  ASEAN.  The  political  crisis  that  occurred  in  Myanmar due  to  a  military  coup  in  early  2021  raised  concerns  that  it  would  have  an impact on regional stability  and ASEAN  solidity. This reality  makes researchers question  what  are  the  hopes  and  challenges  of  Indonesia  in  carrying  out political-security  leadership  in  ASEAN  in  the  political  crisis  in  Myanmar?  This research  was  conducted  with  a  qualitative  design  using  secondary  data  from various literatures. This study finds that in responding to the crisis that occurred in Myanmar, Indonesia is faced with hopes for ideas and efforts that are always in  helping  to  find  solutions  as  part  of  the  implementation  of  leadership  in  the security-politics  field  that  comes  from  free-active  foreign  policy,  transition experience  democracy  and  capabilities.  democracy.  But  on  the  other  hand, Indonesia must also be faced with challenges that must be faced in the capacity to  carry  out  political-security  leadership  originating  from  the  ASEAN  Way, rejection of the people of Myanmar and the inconsistency of human rights issues as  well  as  the  consolidation  of  domestic  politics  in  responding  to  the  crisis. Therefore,  Indonesia  still  has  to  engage  in  constructive  engagement  through strengthening  its  democracy  and  human  rights  agenda  and  prioritizing non-megaphone  diplomacy  as  part  of  efforts  to  help  Myanmar  out  from  the political crisis.
Keywords: Military coup, constructive engagement, free-active, democracy.

## PENDAHULUAN
Kepemimpinan  kawasan  menjadi  karakter  yang  ditampilkan  oleh Indonesia  sejak  kemerdekannya.  Karakter  ini  tidak  hanya  terkait  dengan aspek geografis serta kesejahteraan semata namun juga dari pandangan serta keberhasilan  pemimpin  Indonesia  untuk  mengejar  ketertinggalannya  dalam
berbagai  bidang  (Thompson,  2015,  p.  34).  Karakter  ini  diperkuat  saat  ASEAN terbentuk  dengan  visi  yang  senantiasa  dipelihara  oleh  Indonesia  untuk senantiasa  memperkuat  peran  kepemimpinan  melalui  organisasi  kawasan tersebut.  Penguatan  peran  Indonesia  akan  terkait  dengan  kemampuan  untuk mempengaruhi  arah  kerja  sama  ASEAN  yang  lebih  positif  dan  konstruktif melalui prakarsa dan rekomendasi (Direktorat Kerja Sama ASEAN, 2014, p. 3). Kapabilitas  Indonesia  dalam  menengahi  konflik  seperti  yang  terjadi  antara Thailand-Kamboja (Dewi, 2013), Laut Tiongkok Selatan (Djalal, 2001; Raharjo, 2014) hingga kontribusi dalam gagasan demokrasi dan HAM di ASEAN melalui pembentukan  ASEAN Political-Security  Community (Luhulima,  2010,  p.  29). Gagasan mengenai APSC menjadi menarik seiring dengan keinginan Indonesia menjadi  motor  bagi  demokratisasi  di  negara  anggota  ASEAN  ditengah kenyataan  bahwa  sebagian  besar  negara  anggota  ASEAN  masih  menjadikan demokratisasi sebagai isu sensitif.
Bagi Indonesia permasalahan Myanmar perlu untuk segera mendapatkan  perhatian,  khususnya  dari  ASEAN.  Pandangan  ini  tidak  dapat dilepaskan dari bagaimana Indonesia menempatkan persatuan dan sentralitas ASEAN sebagai poros utama dalam penyelesaian permasalahan yang timbul di kawasan  (C.  Sebastian,  2014,  p.  10).    Hal  ini  tercermin  dari  bagaimana Indonesia  menggunakan constructive  engagement sebagai  pendekatan  dalam kebijakan  luar  negerinya  terhadap  Myanmar  pada  masalah  demokratisasi  di negara tersebut (Aryani, 2019). Indonesia melalui pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda menekankan ASEAN untuk  melanjutkan dialog dengan menempatkan Myanmar sebagai bagian dari keluarga (Acharya, 2012), dibandingkan  dengan  penjatuhan  sanksi  seperti  yang  disuarakan  oleh Malaysia  maupun  negara  lain  di  luar  ASEAN.  Meskipun  demikian permasalahan  yang  terkait  dengan  dinamika  politik  domestik  di  Myanmar masih  terus  berlangsung  dimana  pada  tahun  2021  Kudeta  yang  dilakukan oleh  militer  terhadap  pemerintahan  Aun  San  Suu  Kyi  memunculkan kekhawatiran baru terkait stabilitas kawasan. Kudeta yang terjadi di Myanmar
menjadi  ancaman  bagi  keamanan  dan  perdamaian  kawasan  serta  potensi adanya  intervensi  dari  pihak  ekstenal.  Tidak  hanya  sampai  disana  kondisi berlarut-larut  di  Myanmar  akan  melemahkan    ASEAN  terkait  persatuan diantara  negara  anggota  serta  relevansi  dan  sentralitas  ASEAN  dalam membentuk  ketertiban  dan  hubungan  antar  negara  didalam  kawasan  (Ryu  et al., 2021, p. 5).
Permasalahan kudeta yang memicu instabilitas politik di Myanmar tentu akan  kembali  menjadi  ujian  bagi  kepemimpinan  Indonesia di  ASEAN.  Kondisi ini  pun  semakin  mengemuka  seiring  dengan  kritik  yang  ditujuan  terhadap kepemimpinan  Indonesia  di  ASEAN  terkait  dengan  kapabilitas  kepemimpinan di  ASEAN  khususnya  pasca  reformasi  merujuk  pada  stabilitas  domestik Indonesia  (Smith,  2016).  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini mencoba  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  harapan  dan  tantangan terhadap Indonesia dalam menjalankan kepemimpinan bidang politik-keamanan  di  ASEAN  dalam  krisis  politik  di  Myanmar?.  Tujuan  dari tulisan ini adalah untuk membahas tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menunjukan  kepemimpinan  dalam  bidang  politik-keamanan  di  ASEAN  pada permasalahan  politik  domestik  di  Myanmar.  Tulisan  ini  dikembangkan berdasarkan  pada  argumen  bahwa  tantangan  terhadap  kepemimpinan Indonesia dalam bidang politik-keamanan di ASEAN yang diwujudkan melalui kebijakan  terhadap  Myanmar  hadir  dari  prinsip  ASEAN  Ways,  Kondisi demokrasi  dan  penegakan  HAM  di  Indonesia  serta  tekanan  dari  kekuatan  di luar kawasan.

## PEMBAHASAN

## Kepemimpinan Indonesia di ASEAN: Sebuah Peran Nasional
Kepemimpinan  Indonesia  yang  mengemuka  di  ASEAN  dalam  penelitian ini  akan  merujuk  pada  Holsti  (1970)  sebagai foreign  policy  role  performance . Foreign  policy  role  performance akan  melihat  berbagai  aspek  yang  terkait dengan  sikap,  kebijakan  serta  tindakan  Indonesia  dalam  menyikapi  berbagai
permasalahan  yang  muncul  di  dalam  kawasan  melalui  mekanisme  ASEAN. Sikap,  kebijakan  serta  tindakan  Indonesia  menunjukan  bahwa  Indonesia mengambil peran sebagai apa yang disebut oleh Holsti sebagai regional leader . Regional  leader dalam  konsepsi  peran  nasional  Holsti  (Holsti,  1995)  merujuk pada  peran  untuk  memikul  tugas  serta  tanggung  jawab  tertentu  dalam interaksi  baik  dalam  konteks  antar  negara  dalam  kawasan  maupun  dengan negara  di  luar  kawasan.    Tugas  dan  tanggung  jawab  yang  ditunjukan  oleh Indonesia  di  ASEAN  tidak  dapat  dilepaskan  dari  posisinya  sebagai  negara besar  dengan  sejarah  panjang  di  Asia  Tenggara,  peran  kepemimpinan  di ASEAN  diraih  melalui  penghormatan  dan  pengakuan  sebagai primus  inter pares dari negara lain baik didalam maupun di luar kawasan.
Pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  sikap,  kebijakan  maupun tindakan  Indonesia  di  kawasan  membuat  Indonesia  secara  de  facto  memiliki karakteristik  kepemimpinan  yang  telah  diakui  baik  secara  praktis  dalam perilaku  Indonesia  maupun  pengakuan  dari  negara  lain  di  ASEAN  maupun dalam berbagai kajian mengenai ASEAN (Acharya, 2001a; Anwar, 1994, 1997, 2018;  Caballero-Anthony,  2005;  Haacke,  2002;  Leifer,  1989;  Liow  &  Emmers, 2005).  Kepemimpinan  dalam  hal  ini  tidak  hanya  dimaknai  sebagai kepemimpinan formal sebagai ketua ASEAN, namun lebih kepada kepemimpinan  informal  pada  bagaimana  Indonesia  memberikan  berbagai kontribusi  dan  komitmen  dalam  memberikan  gagasan  dalam  rangka  menjaga stabilitas  keamanan  dan  perdamaian  di  kawasan.  Komitmen  Indonesia terhadap  ASEAN  dapat  dilihat  dari  masih  perlunya  Indonesia  untuk memposisikan  ASEAN  dalam  lingkaran  utama  konsentrik  kebijakan  luar negeri  Indonesia  (Wuryandari,  2008,  p.  68).  Kepemimpinan  Indonesia  di ASEAN  sendiri  telah  menjadi  dasar  serta  tujuan  yang  senantisa  diupayakan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa di Indonesia, khususnya pasca Orde Baru.
Kepemimpinan  Indonesia  menjadi  dasar  dalam  menganalisis  peran  dan kebijakan  Indonesia  di  ASEAN  (B.  Roberts  et  al.,  2015;  Putra,  2015;
Rattanasevee,  2014).  Sejalan  dengan  tulisan  ini  yang  menempatkan kepemimpinan  Indonesia  dalam  merespon  permasalahan  kudeta  yang  terjadi di  Myanmar  sebagai  salah  satu  negara  anggota  ASEAN.  Meskipun  demikian, kepemimpinan  Indonesia  di  ASEAN  tidak  bersifat  komprehensif  dan  hanya bersifat  sektorial  dalam  menghadapi  permasalahan  dalam  bidang  tertentu  di dalam  kawasan  (Emmers,  2014).  Indonesia  memiliki  karakteristik  yang  kuat dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan bidang politik-keamanan  di  ASEAN.  Kepemimpinan  Indonesia  dalam  bidang politik-keamanan  dapat  dirujuk  dari  keterlibatan  Indonesia  dalam  meredam berbagai  konflik  tersebut  menunjukan  kredibilitas  Indonesia  sebagai “ responsible power ”, dimana mampu menjalankan kepemimpinan dengan cara positif  (Natalegawa,  2018,  p.  20)  serta  gagasan-gagasan  yang  terkait  dengan demokrasi  serta  penegakan  hak  azasi  manusia  di  ASEAN.    Bukti  gagasan mengenai  demokrasi  dan  HAM  tercermin  dari  inisiasi  Indonesia  dalam semangat  pembentukan  Masyarakat  Politik-Keamanan  ASEAN    (Widiyanta  et al., 2016, p. 38).

## Harapan  Terhadap  Kepemimpinan  Indonesia  dalam  Penyelesaian  Krisis Politik di Myanmar tahun 2021.
Krisis  politik  yang  terjadi  di  Myanmar  menjadi  sebuah  peringatan terhadap  pembangunan  demokrasi  di  ASEAN.  Kondisi  ini  disadari  sebagai sebuah tantangan besar dalam mewujudkan harapan terhadap Asia Tenggara yang damai dan stabil. Menghadapi tantangan tersebut ASEAN beserta negara anggotanya  tentu  akan  membutuhkan  motor  untuk  mencari  solusi  terhadap tantangan  yang  tengah  dihadapi  terkait  dengan  krisis  politik  di  Myanmar tersebut.  Kepemimpinan  Indonesia  di  ASEAN  yang  selama  ini  dikenal  pada bidang  politik-keamanan  memunculkan  harapan  atas  berbagai  inisiatif  serta upaya  dalam  mengatasi  permasalahan  krisis  politik  yang  terjadi  di  Myanmar pasca  kudeta  diawal  tahun  2021  ini.  Harapan  ini  didasarkan  pada  beberapa aspek yang dapat mendukung Indonesia dalam upaya mengatasi krisis politik
di  Myanmar  terkait  dengan  peran  kepemimpinan  di  bidang  politik-keamanan yang  selama  ini  ditunjukan  oleh  Indonesia  di  ASEAN  yang  terkait  dengan politik luar negeri bebas aktif, pengalaman transisi demokrasi serta kapabilitas diplomasi yang dimiliki.

## a. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Tekanan yang muncul terhadap krisis politik di Myanmar khususnya dari  negara  di  luar  kawasan  menimbulkan  kekhawatiran  semakin berlarut-larutnya permasalahan di negara tersebut.    Titik acuan Indonesia dalam  hal  ini  adalah  untuk  memandang  bagaimana  keberadan negara-negara  besar  serta  hubungan  diantara  mereka,  dimana  Indonesia dapat  menjadi  penengah  untuk  tetap  menjaga  pola  hubungan  dalam rivalitas ideologi diantara kepentingan-kepentingan yang dibawa (Neumann,  1992:  74).  Dengan  demikian  posisi  “netral”  Indonesia senantiasa ditujukan sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar  secara  damai  serta  menghentikan  kekerasan  yang  terjadi,  serta pencapaian  kepentingan  nasional  Indonesia  tanpa  memihak  pada siapapun.  Terlebih  dalam  kasus  kudeta  di  Myanmar  reaksi  yang ditunjukan  oleh  negara-negara  di  luar  kawasan  termasuk  AS  yang menerapkan  sanksi  ekonomi  dan  membekukan  aset  yang  berada  di  AS (bbc,  2021).  Sementara  Tiongkok  lebih  bersifat  pragmatis  terhadap pemerintah  yang  berkuasa  selama  kepentingan  di  negara  tersebut  tidak mendapatkan  gangguan  (Lee,  2021).  Fakta  tersebut  menunnjukan  bahwa potensi  terjadinya  benturan  kepentingan  diantara  kekuatan  dari  luar kawasan  dalam  permasalahan  kudeta  di  Myanmar  akan  mengemuka. Dimana  masing-masing  pihak  akan  berusaha  untuk  melihat  krisis  politik di  Myanmar  dalam  perspektif  kepentingan.  Sementara  Indonesia  mampu untuk  menunjukan  sikap  yang  tidak  terkait  dengan  tekanan  maupun kepentingan  dari  pihak  manapun.  Sikap  ini  akan  mencerminkan kemandirian  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  untuk  mengemukakan
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
pandangannya  terhadap  penyelesaian  krisis  politik  di  Myanmar.  Serta sikap  untuk  menjadi  yang  terdepan  dalam  upaya  menciptakan  solusi damai dalam krisis yang terjadi di Myanmar. Dalam hal ini Indonesia akan menjadi  pedoman  dan  acuan  dalam  menjalankan  interaksi  baik  dengan pemerintah Myanmar, negara anggota ASEAN lain maupun terkait dengan negara di luar kawasan.
Prinsip  politik  luar  negeri  bebas  aktif  akan  menjadi  dasar  bagi  aksi yang  diambil  oleh  Indonesia  dalam  menjalankan  diplomasi  kepada pihak-pihak  terkait  di  Myanmar,  baik  kelompok  pro-demokrasi  maupun pemerintahan  Junta  Militer.  Indonesia  sebagai responsible  power senantiasa berusaha untuk mengemukakan berbagai inisiatif yang bersifat proaktif  dalam  rangka  mencegah  eskalasi  krisis  yang  terjadi  di  Myanmar baik  secara  bilateral  maupun  melalui  mekanisme  ASEAN  dengan mengedepankan  cara-cara  dialog  dalam  menyelesaikan  masalah  sebagai bangsa  yang  beradab.  Lebih  jauh,  keterlibatan  Indonesia  dalam  upaya untuk meredakan situasi yang terjadi di Myanmar merupakan bagian dari upaya  untuk  menciptakan  stabilitas  kawasan  serta  bagian  dari  identitas Indonesia  untuk  mempromosikan  demokratisasi  serta  penghormatan terhadap  HAM  diantara  negara-negara  di  ASEAN  termasuk  pada pemerintah Myanmar yang tengah menghadapi krisis politik di negaranya. Melalui  kebijakan  luar  negeri  bebas  aktif,  Indonesia  mampu  untuk mendorong  pendekatan  yang  lebih  beradab  sebagai  ciri  dari  bangsa Indonesia  (Fathun,  2018,  p.  327).  Disamping  itu,  peran  aktif  Indonesia merupakan perwujudan keprihatinan terhadap kondisi politik yang ada di Myanmar tanpa membawa muatan kepentingan dari pihak di luar ASEAN.
b. Pengalaman Transisi Demokrasi.
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  pengalaman  dalam transisi  politik  dari  rezim  otoriter  dibawah  pemerintahan  Orde  Baru  ke rezim  yang  lebih  demokratis.  Pengalaman  demokratisasi  dari  Indonesia yang  telah  dilewati  oleh  Indonesia  sebagai  model  yang  dapat  dibagikan
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
dalam  menurunkan  tensi  dalam  krisis  politik  di  Myanmar  pasca  kudeta militer  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemilu  yang  tidak  hanya  memilih wakil di Dewan Perwakilan Rakyat namun juga pemilihan Presiden secara langsung  melalui  mekanisme  yang  transparan  dan  akuntabel  serta  yang tidak  kalah  penting  adalah  keberhasilan  untuk  mengembalikan  militer kepada  peran  profesionalnya.  Kudeta  di  Myanmar  yang  dilakukan  oleh pihak militer didasarkan pada permasalahan penyelenggaraan pemilu, oleh karena  itu  Indonesia  dapat  memberikan  masukan  mengenai  bagaimana transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemilu  maupun terkait  dengan  penyelesaian  permasalahan  yang  timbul  didalamnya. Dimana  dalam  beberapa  pemilu  baik  pada  level  daerah,  nasional  maupun pemilihan presiden berbagai permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur konstitusional.
Pengalaman  yang  tidak  kalah  penting  adalah  bagaimana  selama  32 Tahun di masa orde baru militer di Indonesia menguasai panggung politik dari  tingkat  nasional  hingga  daerah  melalui  konsep  Dwi  Fungsi  ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Demokratisasi yang mengemuka  juga  menuntut  mundurnya  militer  dari  politik  dan pemerintahan,  meskipun  hal  tersebut  bukan  sesuatu  yang  mudah  untuk diwujudkan.  Namun  demikian,  melalui  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2004 tentang TNI, menjadi tonggak untuk mewujudkan militer profesional yang  tidak  lagi  berada  dalam  ranah  politik.  Berdasarkan  pengalaman Indonesia dimana militer tidak lagi terlibat dan menarik diri dalam urusan politik yang akan berimplikasi terhadap harapan dari masyarakat sipil agar militer  menjalankan  peran  profesionalnya  untuk  melindungi  rakyat  dan negara (Hidriyah, 2021, p. 9). Indonesia dapat membagikan pengalamannya  untuk  mengembalikan  militer  kembali  pada  fungsinya sebagai  bagian  dari  proses  demokrasi  tanpa  ada  gejolak  yang  berdampak terhadap  stabilitas  politik  di  dalam  negeri.  Terlebih  bagi  pemimpin  di Myanmar,  Indonesia  sebagai  yang  terdepan  dalam  demokrasi  di  ASEAN
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
telah  dijadikan  sebagai  rujukan  untuk  membentuk  model  institusi demokrasi yang baru di negara tersebut (Renshaw, 2013, p. 41).
c. Kapabilitas Diplomasi Indonesia di ASEAN.
Kepemimpinan  Indonesia  dalam  bidang  politik-keamanan  di  Asia Tenggara  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aktivitas  yang  dijalankan  oleh Indonesia dalam berkontribusi pada keamanan dan perdamaian kawasan. Kontribusi  ini  terwujud  dalam  peran  yang  dijalankan  untuk  senantiasa mengelola berbagai konflik yang mengemuka baik diantara negara anggota ASEAN  maupun  yang  melibatkan  negara  di  luar  kawasan.  Kapabilitas diplomasi  Indonesia  dapat  dilihat  dari  keberhasilan  Indonesia  dalam menjalankan shuttle  diplomacy dalam  meredakan  konflik  antara  Thailand dan  Kamboja  (Natalegawa,  2018,  p.  34)  maupun  dengan  menginisiasi pertemuan multilateral diantara Menteri Luar Negeri ASEAN dalam rangka membahas  permasalahan  tersebut  (Amador  &  Teodoro,  2016,  p.  12). Demikian  pun  dengan  permasalahan  sengketa  di  Laut  Tiongkok  Selatan (LTS)  yang  melibatkan  Tiongkok  sebagai  kekuatan  eksternal,  Indonesia mengedepankan  diplomasi  melalui  forum    multilateral  dengan  tujuan untuk tetap membuka jalur komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam  klaim  kepemilikan  wilayah  tersebut  (Djalal,  2001;  Raharjo,  2014). Disamping  itu,  Indonesia  aktif  dalam  menjalankan backdoor  diplomacy dalam  rangka  menyerap  berbagai  aspirasi  terkait  dengan  permasalahan LTS tanpa harus mendapatkan sorotan negatif dari pihak lain.
Berdasarkan  pengalaman  dalam  pelaksanaan  diplomasi  yang dijalankan  oleh  Indonesia  baik  pada  permasalahan  antar  negara  maupun yang  terkait  dengan  permasalahan  domestik  khususnya  di  Myanmar, Indonesia  telah  mengukuhkan  peran  kepemimpinan  di  ASEAN  dalam bidang  politik  keamanan.  Terkait  dengan  permasalahan  krisis  politik  di Myanmar  akibat  kudeta  militer  terhadap  pemerintahan  Aung  San  Syu  Ki, Indonesia  dapat  mengemukakan  berbagai  inisiatif  baik  secara  langsung terhadap  pihak-pihak  yang  berseberangan  di  Myanmar  maupun  melalui
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
dialog secara multilateral dalam kerangka ASEAN. Indonesia melalui dalam kapasitas menjalankan peran kepemimpinan melakukan shuttle diplomacy ke negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menyusun rencana untuk meredakan  krisis  politik  yang  terjadi  di  Myanmar  (CNN  Indonesia,  2021). Kementrian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  telah  memiliki  pengalaman dalam  melakukan  pendekatan  terhadap  berbagai  pihak  di  Myanmar  dan menemukan  titik  zona  nyaman  melalui  diplomasi non-megaphone .  Pada tataran  multilateral,  Indonesia  dapat  tetap  membuka  harapan  mengenai perubahan kondisi di Myanmar dalam pertemuan ASEAN pada April 2021 di  Jakarta,  ditengah  pesimisme  yang  mengemuka  seiring  dengan  prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN akan membuat pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan.

## Tantangan  Bagi  Kepemimpinan  Indonesia  dalam  Penyelesaian  Krisis Politik di Myanmar Tahun 2021.
Bagi  Indonesia,  krisis  politik  yang  terjadi  di  Myanmar  pasca  kudeta militer  pada  awal  tahun  2021  tidak  hanya  menjadi  menghadirkan  harapan yang  berasal  dari  ASEAN  dan  negara  anggota  lain,  namun  juga  tantangan terjadap  upaya  mengatasinya.  Tantangan  ini  hadir  terhadap  upaya  serta inisiatif  yang  akan  digagas  oleh  Indonesia  dalam  mengatasi  krisis  politik  di Myanmar  dalam  peran  kepemimpinan  pada  bidang  politik-keamanan. Tantangan  tersebut  hadir  baik  dalam  konteks  normatif  dari  ASEAN  sendiri terkait  dengan  prinsip  non-intervensi  sebagai  bagian  dari  ASEAN  Way, resistensi  yang  mengemuka  dari  masyarakat  Myanmar  dan  kondisi  domestik Indonesia sendiri terkait dengan inkonsistensi dalam penyelesaian permasalahan  HAN  serta  fokus  pemerintah  Indonesia  saat  ini  yang  lebih dominan terhadap konsolidasi politik domestik.

## a. ASEAN Ways: Prinsip Non-Interference.
“ASEAN Way” sebagai dasar interaksi antar negara dan menghadapi berbagai  permasalahan  yang  muncul  didalamnya.  ASEAN  Way  sendri
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
dapat dipahami sebagai norma berperilaku yang terkandung dalam code of conduct  dan  seperangkat  norma  prosedural.  perilaku  informal  dan bersahabat  yang  ditunjukan  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN (Nischalke,  2000,  p.  92).  Berdasarkan  hal  tersebut,  ASEAN  Way merupakan sebuah sistem untuk menghindarkan konflik yang didasarkan pada  negosiasi  informal  yang  lebih  fleksibel  dimana  hal  ini  berlawanan dengan  yang  biasa  dilakukan  dalam  mekanisme  institusi  yang  formal. Dengan kata lain ASEAN berusaha untuk menerapkan soft approach dalam upaya  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  muncul  diantara  negara anggota  ASEAN.  Penjelasan  tersebut  ASEAN  way  adalah  untuk menggambarkan  interaksi  yang  ada  dalam  kawasan  serta  merupakan  ciri khas  atau  kultur  yang  membedakan  dengan  mekanisme  multilateral  lain khususnya yang berkembang di negara Barat.
ASEAN Way sejatinya telah mampu menjadi norma yang membatasi perilaku  sesama  negara  anggota  ASEAN  untuk  tidak  terlibat  dalam eskalasi  konflik  yang  membawa  implikasi  terhadap  instabilitas  kawasan. Meskipun  demikian,  keberadaan  ASEAN  Way  yang  tidak  memiliki kelemahan  saat  dihadapkan  pada  pemasalahan-permasalahan  domestik negara  anggota  yang  berpotensi  menimbulkan  instabilitas  pada  tataran kawasan.    Hal  ini  merujuk  pada  ASEAN  Way  secara  tradisional  dimaknai sebagai  batasan  negara  anggota  ASEAN  untuk  menghindarkan  diri  agar tidak memberikan kritik terhadap sistem maupun praktek politik domestik negara  anggotanya  demi  memelihara  keharmonisan  hubungan  diantara negara  anggotanya  (Choiruzzad,  2015,  p.  47).  Dengan  demikian  maka, permasalahan  demokrasi  (Ruland,  2021;  Tobing,  2016)  maupun  HAM (Aminuddin  &  Purnomo,  2017;  Rahmanto,  2017)  menjadi  sesuatu  yang tabu  untuk  disoroti  oleh  sesama  negara  anggota  ASEAN  sehingga membatasi sikap yang akan diberikan. Sejalan dengan Acharya (2001b, p. 57)  yang  menyatakan  bahwa  bahwa  prinisp  non-intervensi  menjamin kebebasan  dari  setiap  negara  anggota  untuk  mengatasi  permasalahan
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
dalam negeri tanpa adanya campur tangan dari negara lain dimana apabila campur  tangan  tersebut  dilakukan  maka  akan  mencederai  prinsip kebebasan, kemerdekaan dan integritas suatu negara.
Tantangan  bagi  Indonesia  dalam  menyikapi  permasalahan  yang terkait  dengan  krisis  demokrasi  akibat  kudeta  militer  di  Myanmar mengemuka  dari  kesepakatan  mengenai  prinisip  non-intervensi  sebagai ruh dari ASEAN Way . Keberadaan dari prinsip non-intervensi ini membuat Indonesia  memiliki  pilihan  yang  terbatas  untuk  mengedepankan  dan mendorong  penyelesaian  krisis  yang  terjadi  di  Myanmar.  Disisi  lain Indonesia  dalam  peran  kepemimpinan  di  ASEAN  menuntut  untuk mengedepankan  ASEAN  Way  serta  sentralitas  ASEAN,  namun  disisi  lain tuntutan  penyelesaian  krisis  di  Myanmar  semakin  kuat  khususnya  dari masyarakat  internasional.  Terlebih  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa negara-negara  ASEAN  tidak  berada  dalam  satu  suara  dalam  menyikapi permasalahan  krisis  politik  di  Myanmar.  Dengan  demikian  maka, tantangan bagi Indonesia disamping sikap terhadap Myanmar juga terkait menggalang suara bulat dari negara anggota ASEAN untuk mencari solusi atas  permasalahan  yang  tengah  dihadapi.  Meskipun  bukan  pekerjaan mudah,  namun  tantangan  ini  akan  menguji  peran  kepemimpinan Indonesia  dalam  bidang  politik-keamanan  di  ASEAN  dalam  penyelesaian krisis politik di Myanmar.
b. Penolakan Masyarakat Myanmar.
Indonesia berada dalam posisi dilematis mengingat pihak pro-demokrasi  yang  diwakili  para  aktivis  meminta  pemerintah  Indonesia dan  ASEAN  tidak  membuka  komunikasi  dengan  pihak  Junta  militer  yang berkuasa (Bonasir, 2021). Tuntutan tersebut muncul sebagai bagian untuk tidak  memberikan  legitimasi  kepada  pihak  militer  yang  diberikan  oleh Indonesia  maupun  negara-negara  ASEAN  lain.  Kondisi  ini  mempersulit upaya  Indonesia  untuk  membantu  mencarikan  jalan  tengah  bagi  kedua belah  pihak,  terlebih  Indonesia  perlu  untuk  menempatkan  diri  diantara
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
kedua belah pihak untuk mendengarkan aspirasi sebagai masukan dalam merumuskan  jalan  keluar  terhadap  krisis  yang  sedang  dihadapi.  Terlebih dalam  penyelenggaraan  KTT  ASEAN  pada  April  2021  yang  akan dilaksanakan  di  Jakarta,  Jenderal  Min  Aung  Hlaing  sebagai  pemimpin kudeta  hadir  mewakili  pemerintah  Myanmar.  Kehadiran  pemimpin  kudeta ini  tentu  akan  mendapatkan  kecaman  dari  masyarakat  Myanmar  karena hal  tersebut  dianggap  sebagai  bentuk  pengakuan  dan  memberikan legitimasi terhadap pemerintahan hasil kudeta.
Tantangan  lain  kembali  mengemuka  dari  masyarakat  Myanmar khususnya  terhadap  upaya  yang  tengah  dibangun  oleh  Indonesia  dalam merespon  krisis  yang  terjadi  di  negara  mereka.  Demonstrasi  yang dilakukan  oleh  kelompok  masyarakat  di  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia  (KBRI)  di  Yangoon  Myanmar  menuntut  agar  pemerintah Indonesia  tidak  menjalin  komunikasi  dengan  pihak  perwakilan  yang menjadi representasi pemerintah militer Myanmar. Tuntutan ini disuarakan  sebagai  bentuk  ketidakberpihakan  Indonesia  terhadap  rakyat Myanmar,  karena  akan  memberikan  legitimasi  terhadap  pemerintahan hasil kudeta dibawah kepemimpinan militer (Pradana, 2021). Kondisi jelas mempersulit  posisi  Indonesia  yang  harus  senantiasa  menjalin  komunikasi serta netralitasnya untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan di Myanmar  tanpa  mengorbankan  aspirasi  masyarakat  Myanmar  pada  satu sisi serta tetap memegang teguh prinsip non-intervensi terhadap kebijakan rezim berkuasa di sisi lainnya.
Tidak  sampai  pada  permasalahan  pemberian  legitimasi  terhadap pemerintahan  militer,  masyarakat  Myanmar  juga  melakukan  demonstrasi di  KBRI  Yangoon,  terkait  dengan  kabar  yang  menyebutkan  Indonesia tengah  menggagas  pemilihan  umum  ulang  di  Myanmar  dengan mengkonsolidasikan  dukungan  dari  negara  ASEAN  lainnya.  Aksi masyarakat  Myanmar  tersebut  terjadi  berdasarkan  laporan  yang  dimuat pemberitaan  media.    Bagi  masyarakat  Myanmar  pemilihan  umum  ulang
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
yang  difasilitasi  oleh  pemerintahan  militer  ini  bukan  menjadi  solusi  dan hal  ini  dianggap  merupakan  dukungan  terhadap  eksistensi  dari pemerintahan militer. Namun, secara tegas Indonesia melalui Juru Bicara Kementrian  Luar  Negeri    membantah  menggagas  pemilihan  umum  ulang di Myanmar dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan kesalahpahaman (Sorongan, 2021).
Berbagai  aksi  yang  ditunjukan  oleh  masyarakat  Myanmar  terhadap upaya  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  merupakan  bukti  bahwa  diperlukan langkah  serta  pernyataan  yang  sangat  berhati-hati.  Langkah  ini  merujuk pada  permasalahan  demokratisasi  merupakan  persoalan  sensitif  bagi masyarakat  di  Myanmar,  meskipun  melibatkan  Indonesia  yang  dianggap sebagai  ‘sahabat  lama’  dalam  penyelesaian  masalah  tersebut.  Indonesia dalam  permasalahan  ini  dituntut  untuk  mampu  menemukan  formulasi langkah  yang  tepat  sehingga  tidak  menyinggung  masyarakat  Myanmar maupun pemerintahan militer yang tengah berkuasa pada saat khususnya dalam  menggagas  upaya  kolektif  melalui  mekanisme  ASEAN.  Kondisi  ini perlu  diperhatikan  secara  seksama  demi  memperoleh  jalan  keluar  yang dapat  diterima  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  rangka  mengakhiri  krisis politik serta jatuhnya lebih banyak korban jiwa di Myanmar.
c. Inkonsistensi  dalam  Masalah  HAM  dan  Konsolidasi  Demokrasi  Di  dalam Negeri.
Indonesia sebagai negara yang menjadi motor dalam mempromosikan HAM  dan  demokrasi  di  ASEAN  potensi  pelanggaran  HAM  yang  terjadi dalam  krisis  politik  di  Myanmar  harus  segera  mendapatkan  perhatian, khususnya  dengan  melalui  mekanisme  ASEAN.  Meskipun  demikian,  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  permasalahan  HAM  pada  ranah  domestik Indonesia  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  harus  diselesaikan. Permasalahan  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  saat  transisi  demokrasi tahun  1998,  Aceh,  Timor  Timur  (negara  Timor  Leste  saat  ini)  maupun berbagai  kasus  yang  hingga  saat  ini  belum  menemui  titik  terang  (Patra,
2018,  p.  199).  Disisi  lain  Indonesia  masih  menunjukan  keraguan  untuk mengimplementasikan  instrumen  Konvensi  Hak  Sipil  Internasional  yang menjadi instrumen kunci dalam jaminan atas HAM Universal yang dimiliki PBB  (Eldridge,  2002,  p.  137).  Kondisi  ini  jelas  akan  berdampak  terhadap bagaimana  Indonesia  menjalankan  kebijakan  luar  negeri  terkait  dengan HAM  (Perwita,  2006).  Dimana  yang  kemudian  ditunjukan  oleh  Indonesia adalah  inkonsistensi  dari  sikap  yang  ditunjukan  Indonesia  terhadap pelanggaran  HAM.  Inkonsistensi  ini  dapat  dilihat  dari  bagaimana  sikap Indonesia dalam permasalahan pelanggaran HAM di Myanmar yang terjadi pada  tahun  sebelumnya.  Indonesia  tidak  secara  tegas  menunjukan  sikap terhadap Myanmar atas pelanggaran HAM yang terjadi, kondisi ini kontras dengan  sikap  Filipina  yang  dengan  tegas  tidak  akan  meratifikasi  ASEAN Charter  apabila  pemerintah  Myanmar  tidak  melakukan  perbaikan  atas perlindungan HAM (Wuryandari, 2008, p. 65).
Tantangan  lain  yang  harus  dihadapi  Indonesia  dalam  peran kepemimpinan untuk merespon krisis politik di Myanmar adalah orientasi politik  luar  negeri  yang  saat  ini  dijalankan  oleh  Presiden  Joko  Widodo. Orientasi  tersebut  didasarkan  pada  kondisi  domestik  yang  dihadapi Indonesia  yang  tidak  lagi  memiliki  energi  penuh  dalam  rangka menjalankan  kepemimpinan  di  ASEAN.  Kondisi  yang  sama  seperti  yang pernah  dialami  pada  awal  era  reformasi  dimana  Indonesia  harus menghadapi dengan krisis ekonomi sekaligus krisis politik di dalam negeri (Darwis,  2019;  Rattanasevee,  2014).  Dengan  demikian  Presiden  Joko Widodo membawa Indonesia untuk berfokus pada usaha untuk melakukan konsolidasi politik domestik. Kondisi ini menjadikan pemerintah Indonesia lebih inward-looking dengan  menampilkan  politik  luar  negeri  yang  low profile  dengan  tidak  terlalu  banyak  menjalankan  peran  internasionalnya sehingga  fokus  terhadap  urusan  dalam  negeri  yang  bertujuan  untuk membenahi  dan  memperkuat  kondisi  dan  stabilitas  dalam  negeri (Situmorang, 2015).
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
Konsekuensi  dari  orientasi  inward-looking  membuat  Indonesia kemudian menjalankan politik luar negeri yang bertujuan untuk mencapai berbagai  kepentingan  domestik  khususnya  pada  isu-isu  ekonomi  yang secara  langsung  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian maka, kebijakan luar negeri yang diusung oleh pemerintah Indonesia tidak lagi  berorientasi  pada  permasalahan  politik-keamanan  namun  lebih kepada  isu-isu  ekonomi,  meskipun  dalam  konteks  kawasan  Indonesia secara  alami  tidak  memiliki  pengalaman  dalam  bidang  ini.  Namun meskipun demikian, Presiden Joko Widodo mendelegasikan  permasalahan politik-keamanan  dalam  konteks  internasional  pada  kementrian  terkait, khususnya  kementrian  luar  negeri  maupun  kementrian  pertahanan (Widiatmaja & Albab, 2019, p. 86).
Merespon krisis politik yang terjadi di Myanmar pemerintah Indonesia mendelegasikan  Kementrian  luar  negeri  dengan  menteri  luar  negeri  Retno Marsudi  sebagai  ujung  tombaknya.  Berbeda  dengan  era  Presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang secara langsung terlibat  dalam  penyelesaian  permasalahan  Myanmar  terkait  dengan kedekatan  dengan  penguasa  militer  Myanmar  pada  masa  tersebut. Meskipun  berbeda  situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi  namun,  keterlibatan secara langsung pemimpin negara akan memberikan dampak yang berbeda terhadap upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam keterlibatannya pada permasalahan  politik-keamanan  di  Asia  Tenggara.    Namun  berdasarkan kondisi  dalam  negeri  yang  tengah  dihadapi  oleh  Indonesia  saat  ini, keterlibatan  Indonesia  dalam  mengatasi  krisis  yang  terjadi  di  Myanmar tidak  akan  menjadi prioritas  karena  harus  membagi  konsentrasi  terhadap permasalahan  politik  domestik  dan  pembangunan  ekonomi  disatu  sisi serta permasalahan Myanmar sebagai isu di kawasan pada sisi lainnya.

## KESIMPULAN
Krisis  politik  yang  terjadi  di  Myanmar  pasca  kudeta  militer  pada  awal tahun  2021  terhadap  pemerintahan  Aung  San  Su  Kyi  telah  memunculkan kekhawatiran  atas  proses  demokrasi  yang  selama  ini  dipromosikan  oleh ASEAN dan Indonesia. Disamping itu permasalahan krisis politik di Myanmar berpotensi  untuk  mengundang  campur  tangan  negara  luar  melalui  berbagai tekanan  baik  ekonomi  maupun  politik  yang  akan  membahayakan  soliditas ASEAN.  Harapan  dalam  mengatasi  krisis  politik  di  Myanmar  tertuju  pada Indonesia yang selama ini diakui kepemimpinan dalam bidang politik-keamanan  oleh  negara  anggota  ASEAN  serta  keberhasilan  pendekatan yang  selama  dilakukan  terhadap  pemerintah  Myanmar.  Harapan  ini  muncul seiring dengan politik bebas aktif, pengalaman dalam transisi demokrasi serta kapabilitas diplomasi yang dimiliki. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa  dalam  permasalahan  krisis  politik  di  Myanmar  memunculkan tantangan  tersendiri  bagi  Indonesia  dalam  membantu  mendorong  mengatasi krisis tersebut yang datang dari ASEAN Way, penolakan masyarakat Myanmar terkait  dengan  wacana  Indonesia  serta  konsolidasi  demokrasi  serta inkonsistensi  dalam  masalah  HAM  di  dalam  negeri  Indonesia.  Harapan  dan tantangan  yang  dihadapi  Indonesia  ini  tentu  bukan  alasan  untuk  tidak berupaya  mengatasi  krisis  politik  yang  terjadi  di  Myanmar.  Terkait  dengan permasalahan  demokratisasi  dan  HAM  di  negara  tersebut,  Indonesia  dapat mengedepankan constructive  engagement yang  dirasakan  efektif  dalam mendorong  proses  demokrasi  dan  HAM  di  Myanmar  kearah  yang  lebih  baik. Pada  krisis  yang  terjadi  saat  ini, constructive  engagement masih  menjadi pilihan  bagi  Indonesia  untuk  tetap  mengedepankan  ASEAN  dengan menggalang  solidaritas  negara  anggota  lain  dalam  menyatukan  pandangan mengagas inisiatif dalam mengatasi krisis politik yang dialami oleh Myanmar. Keberadaan constructive  engagement sebagai  pendekatan  Indonesia  dalam menanggapi krisisi politik di Myanmar dapat digunakan untuk memotret lebih detail mengenai peran bidang politik-keamanan Indonesia di ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA
Acharya, A. (2001a). Constructing a Security Community in Southeast Asia. In
Constructing a Security Community in Southeast Asia . https://doi.org/10.4324/9781315796673
Acharya,  A.  (2001b). Constructing  Security  Community  in  Southeast  Asia : ASEAN and the Problem of Regional Leadership . Routledge.
Acharya,  A.  (2012). ASEAN  and  Burma/Myanmar  Past  and  Prologue (Policy Brief).
https://www.risingpowersinitiative.org/wp-content/uploads/policybrief_ap r2012_aseanmyanmar.pdf
Amador,  J.,  &  Teodoro,  J.  (2016).  The  role  of  the  Association  of  Southeast Asian  Nations  in  post-conflict  reconstruction  and  democracy  support.  In International  IDEA,  International  Institue  for  Democracy  and  Electoral Assistance .
Aminuddin,  M.  F.,  &  Purnomo,  J.  (2017).  Redefining  ASEAN  Way: Democratization  and  Intergovernmental  Relations  in  Southeast  Asia. Journal of ASEAN Studies , 5 (1), 23–36.
Anwar,  D.  F.  (1994). Indonesia  in  ASEAN :  Foreign  Policy  and  Regionalism . Institute of Southeast Asia Studies.
Anwar, D. F. (1997). ASEAN and Indonesia: Some reflections. Asian Journal of Political Science , 5 (1), 20–34.
https://doi.org/10.1080/02185379708434092
Anwar,  D.  F.  (2018).  Indonesia’s  vision  of  regional  order  in  East  Asia  amid U.S.-China  rivalry:  Continuity  and  change. Asia  Policy , 13 (2),  57–63. https://doi.org/10.1353/asp.2018.0024
Aryani, N. S. P. (2019). Constructive Engagement as Indonesia`s Foreign Policy Strategy in Promoting Democratization in Myanmar. Indonesian Journal of International Relations , 3 (2), 1–14.
B. Roberts, C., D. Habir, A., C. Sebastian, L., & Sambhi, N. (2015). Indonesia’s Ascent:  Power,  Leadership,  and  the  Regional  Order .  Palgrave  Macmullan. https://doi.org/10.1355/cs37-3m
bbc.  (2021). Myanmar  Coup:  US  announces  sanction  on  leaders .  BBC  News. https://www.bbc.com/news/world-asia-56015749
Bonasir,  R.  (2021). Kudeta  Myanmar:  Membandingkan  Taktik  Pembangkangan Sipil ala Myanmar dengan Demo 1998 di Indonesia . Bbc.Com.
C.  Sebastian,  L.  (2014).  Indonesia`s  Dynamic  Equilibrium  and  ASEAN Centrality. Prospect  of  Multilateral  Cooperation  in  the  Asia  Pacific :  To
Overcome the Gap of Security , 9–24.
Caballero-Anthony,  M.  (2005). Regional  security  in  Southeast  Asia .  ISEAS. https://doi.org/10.5040/9780755622382.ch-006
Choiruzzad,  S.  A.  B.  (2015). ASEAN  di  Persimpangan  Sejarah:  Politik  Global, Demokrasi dan Integrasi Ekonomi . Yayasan Obor Indonesia.
CNN  Indonesia.  (2021). Di  Balik  Diplomasi  “Pasif”  RI  Bantu  Tangani  Krisis Myanmar . Cnnindonesia.Com.
Darwis.  (2019). Indonesia  &  ASEAN:  Politik  Luar  Negeri  Pasca  Reformasi . UNHAS Press.
Dewi, R. (2013). Dispute Settlement of the Thailand – Cambodia Border ( Case : Dispute  over  Preah  Vihear. SWP  Conference  Diskussion  Paper ,  1–15. http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/ BCAS2013_Rosita_Dewi.pdf
Direktorat  Kerja  Sama  ASEAN.  (2014). Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal Kerja Sama ASEAN 2014-2019 .
Djalal,  H.  (2001).  Indonesia  and  the  South  China  Sea  initiative. Ocean Development and International Law , 32 (2), 97–103. https://doi.org/10.1080/00908320151100226
Eldridge,  P.  (2002).  Human  Right  in  Post-Suharto  Indonesia. The  Brown Journal of World Affairs , 9 (1), 127–139.
Emmers,  R.  (2014).  Indonesia’s  role  in  ASEAN:  A  case  of  incomplete  and sectorial leadership. Pacific Review , 27 (4), 543–562. https://doi.org/10.1080/09512748.2014.924230
Fathun,  L.  M.  (2018).  Geo  Strategi  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  di  Era Jokowi. Islamic World and Politics , 2 (2), 317–334.
Haacke,  J.  (2002). ASEAN`s  Diplomatic  and  Security  Culture  Origins,
Development and Prospect . Routlege.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203037539
Hidriyah, S. (2021). Krisis Politik Myanmar dan Intervensi ASEAN. Info Singkat , 13 (6), 7–12.
Holsti,  K.  .  (1970).  National  Role  Conception  in  the  Study  of  Foreign  Policy. International Studies Quarterly , 14 (3), 233–309.
Holsti,  K.  .  (1995). International  Politics:  A  Framework  For  Analysis (7th  ed.). Prentice Hall.
Lee,  Y.  N.  (2021). China`s  “Laissez-Faire”  approach  toward  Myanmar`s  Coup
P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1108
puts its own interest at risk, says analyst . CNBC. https://www.cnbc.com/2021/04/05/myanmar-coup-chinas-non-interfere nce-could-hurt-china-says-analyst.html
Leifer,  M.  (1989). ASEAN  and  the  Security  of  South-East  Asia .  Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203504505
Liow, J. C., & Emmers, R. (2005). Order and security in Southeast Asia: Essays in memory of Michael Leifer. Order and Security in Southeast Asia: Essays
in Memory of Michael Leifer , 1–244. https://doi.org/10.4324/9780203014813
Luhulima,  C.  P.  F.  (2010). Dinamika  Asia  Tenggara  Menuju  2015 .  Pustaka Pelajar.
Natalegawa, M. (2018). Does ASEAN Matter? A View From Inside . ISEAS.
Nischalke, T. I. (2000). Insights from ASEAN´s Foreign Policy Co operation: The “ASEAN  Way”,  a  Real  Spirit  or  a  Phantom? Contemporary  Southeast  Asia , 22 (1), 89–112. https://doi.org/10.1355/cs22_1d
Patra,  R.  (2018).  The  Failure  of  Settlement  of  Human  Right  Violation  in Indonesia and its Solution. Yustisia , 7 (1), 197–215.
Perwita,  A.  A.  B.  (2006).  Penegakan  HAM  dan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia. Jurnal Hukum Pro Justitia , 24 (2), 112–121.
Pradana,  A.  (2021). Demo  di  Kedutaan  Besar  Indonesia  di  Myanmar:  “Tolong Kami Mengembalikan Demokrasi.” Bbc.Com.
Putra, B. A. (2015). Indonesia’S Leadership Role in Asean: History and Future Prospects. IJASOS-  International  E-Journal  of  Advances  in  Social  Sciences , 1 (2), 188. https://doi.org/10.18769/ijasos.82584
Raharjo,  S.  N.  I.  (2014).  Peran  Indonesia  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Politik , 11 (2), 55–70.
Rahmanto,  T.  Y.  (2017).  Prinsip  Non-Intervensi  bagi  ASEAN  ditinjau  dari Perspektif Hak Azasi Manusia. Jurnal HAM , 8 (2), 145–149.
Rattanasevee,  P.  (2014).  Leadership  in  ASEAN:  The  Role  of  Indonesia Reconsidered. Asian  Journal  of  Political  Science , 22 (2),  113–127. https://doi.org/10.1080/02185377.2014.895912
Renshaw,  C.  S.  (2013).  Democratic  Transformation  and  Regional  Institutions: The  Case  of  Myanmar  and  ASEAN. Journal  of  Current  Southeast  Asian Affairs , 32 (1), 29–54.
Ruland, J. (2021). Policymaking, Democratic Backsliding Regional Governance and  Foreign  Policymaking  in  Southeast  Asia:  ASEAN,  Indonesia  and  The
Philipines. Democratization , 28 (1), 237–257.
Ryu, Y., Minn, B., & Mon, M. M. (2021). The Military Coup in Myanmar: Time to Prioritise  ASEAN  Centrality  and  Communal  Value (No.  27;  Perspective). https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/02/ISEAS_Perspecti ve_2021_27.pdf
Sari, S. (2019). Peran Indonesia dalam Implementasi ASEAN Political Security
Community. Jurnal Dinamika Global, 4(1), 18-61.
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/artic le/view/100/86
Situmorang,  M.  (2015).  Orientasi  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  di  bawah Pemerintahan  Jokowi-JK. Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Internasional , 11 (1), 67–85.
Smith,  A.  (2016). Indonesia  ’  s  The  End  Role  in  ASEAN :  of  Leadership ? 21 (2), 238–260.
Sorongan, T. P. (2021). Pendemo Myanmar Serbu Kedubes RI, ini Penyebabnya . Cnbcindonesia.Com.
Thompson,  S.  (2015).  Leadership  and  Dependency:  Indonesia`s  Regional  and Global  Role,  1945-75.  In  C.  B.  Roberts,  A.  D.  Habir,  &  L.  C.  Sebastian (Eds.), Indonesia`s  Ascent  Power,  Leadership  and  The  Regional  Order (pp. 22–39). Palgrave Macmillan.
Tobing, D. H. (2016). The Limit and Possibilities of the ASEAN Way: The Case of Rohingya as Humanitarian Issue in Southeast Asia. The 1st International Conference on Southeast Asia Studies , 146–174.
Widiatmaja,  A.,  &  Albab,  U.  (2019).  Indonesia  di  Era  Susilo  Bambang Yudhoyono  (SBY)  dan  Joko  Widodo :  Kebijakan  Luar  Negeri  di  Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Regional. Politica , 10 (1), 77–93. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1313/723
Widiyanta,  D.,  Djumarwan,  &  Hartono,  M.  (2016).  Peran  Indonesia  Dalam Mewujudkan Demokratisasi ASEAN 1998-2010. Mozaik , 8 (1), 31–48.
Wuryandari, G. (2008). Politik Luar Negeri Indonesia : Refleksi dan Prediksi 10 Tahun. Jurnal Penelitian Politik , 5 (1), 59–72. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/503/312
Yani,  YM.  &  Montratama,  I.  (2018). Indonesia  and  ASEAN  in  2025:  A  Political and Security Perspective. Jurnal Dinamika Global, 3(2), 137. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/arti cle/view/79/66