## TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA RELAAS
Lefilia Erlita Chita Universitas Indonesia chitaerlitalefilia@gmail.com
Mohamad Fajri Mekka Putra Universitas Indonesia, fajriputra@yahoo.com.

## Abstrak
Kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan pembuatan  akta  dihadapkan  dengan  “akta  relaas”  yang  pada  praktiknya,  Notaris  cenderung  menjadi pasif,  secara  literal  hanya  mencatat  atau  menulis  hal-hal  yang  didengar  dan  dilihatnya  dari  perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak termasuk pada pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham  Perseroan  Terbatas.  Dengan  demikian,  perlu  dilakukan  pembahasan  mengenai  tanggung  jawab Notaris untuk dapat memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta relaas.  Jenis penelitian ini adalah  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  bahan hukum  dilakukan  melalui  studi  dokumen/kepustakaan  dengan  metode  analisis  data  kualitatif. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  Notaris  bertanggung  jawab  untuk  dapat  memberikan penyuluhan  hukum kepada  para  pihak  yang  terkait sehubungan  dengan  akta  yang  akan  dibuatnya, termasuk  akta  relaas  semata-sema  untuk  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dengan  perbuatan hukum tersebut.
Kata kunci: Kewajiban; Notaris; Penyuluhan; Akta Relaas.

## Abstract
The notary authority to provide legal advice regarding the making of a deed role to a relaas deed which is Notaries typically take a passive role while creating relaas deeds, capturing what seen and heard over the course  of  the  parties'  legal  proceedings  including  the  making  Deed  of  General  Meeting  Shareholder’s Minutes of Liability Company. It is important to take responsibility of a Notary to provide legal counseling in making a relaas deed. This research has a statutory and a normative approach. Utilizing qualitative data analysis techniques, document or library studies are used to acquire legal documents. Notary is required to be able to provide legal advice regarding the deed in order to defend the interests of the parties involved in the legal action.
Keyword: Obligation; Notary; Counseling; Deed of Relaas.

## Gorontalo

## Law Review Volume 6 - NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## A. PENDAHULUAN
Pada tanggal 31 Agustus 2022, sebuah Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, yang dalam hal ini merupakan  salah  satu  Bank  Badan  Usaha  Milik  Negara  (“BUMN”)  mengadakan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (atau  yang  biasa  disingkat  “RUPS-LB”).  Perusahaan  Terbuka  adalah perseroan  terbatas  yang  telah  melakukan Initial  Public  Offering (IPO)  atau  penawaran  umum sahamnya,  atau  perseroan  terbatas  yang  telah  menjadi  perusahaan  publik  dimana  sahamnya diperdagangkan di  bursa  efek  (Mustakim, 2016).  Oleh  karena  sahamnya diperdagangkan  di  bursa efek  atau  ditawarkan  secara  umum  kepada  masyarakat  luas/publik,  maka  pemilik  saham Perusahaan  Terbuka  dapat  terdiri  dari  masyarakat.  Berbeda  dengan  Perusahaan  Tertutup  yang dalam  hal  ini  perdagangan  sahamnya  dilakukan  secara business  to  business antara  pihak  yang menjual sahamnya/pemilik saham lama atau perseroan dengan pihak pembeli/calon pemilik saham baru. Dengan demikian, sebagai perusahaan publik, tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban yang disifatnya privat/perdata, Perusahaan Terbuka wajib menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik.  Terdapat beberapa kegiatan dalam Perseroan Terbatas yang wajib dibuat dalam bentuk akta autentik Notaris. Kegiatan-kegiatan  tersebut  antara  lain  pendirian,  perubahan  Anggaran  Dasar,  dan  aksi  korporasi Perseroan Terbatas seperti penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. RUPS-LB pada tanggal 31 Agustus 2022 tersebut salah satunya dilakukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar, yaitu perubahan  susunan  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  perseroan.  Menteri  BUMN  sebagai  pemegang saham mayoritas Bank BUMN tersebut, merombak susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
Salah  satu  pejabat  yang  diangkat  sebagai  Direktur  pada  saat  pengangkatan  tersebut  masih menjabat sebagai Direktur Utama pada BUMN lain. Dalam hal ini terdapat larangan rangkap jabatan bagi  Direktur  pada  institusi  perbankan  dan/atau  BUMN.  Larangan  rangkap  jabatan  bagi  Direktur Bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut “POJK 55/2016”), “Direktur Bank dilarang merangkap jabatannya di bank, perusahaan dan/atau lembaga lain baik sebagai Direktur, Komisaris, ataupun  pejabat  eksekutif  lain”.  Sedangkan  larangan  rangkap  jabatan  bagi  Direktur  BUMN, pengaturan  terkininya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  Per  - 11/MBU/07/2021  tentang  Persyaratan,  Tata  Cara  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian  Anggota Direksi  Badan  Usaha  Milik  Negara  (untuk  selanjutnya  disebut  “Permen  BUMN  11/2021”)  dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6). Rangkap jabatan Direktur BUMN dilarang pada:
“(1)  Direksi  pada  badan  usaha  baik  milik  Negara,  milik  Daerah,  maupun  milik  Swasta;  (2) Dewan  Komisaris/Pengawas  pada  BUMN  dan  perusahaan  lain;  (3)  jabatan  struktural  dan fungsional  lainnya  pada  instansi/lembaga  pemerintah  pusat  dan/atau  daerah;  (4)  jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; (5) pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; (6) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau (7) menjadi calon anggota legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah”.
Dalam  Ringkasan  Risalah  RUPS  Tanggal  31  Agustus  2022  salah  satu  keputusannya  juga menyepakati  kewajiban  pengunduran  diri  dari  jabatan existing (saat  ini)  dalam  hal  pejabat  yang diangkat masih menjabat pada perusahaan/institusi lain untuk selanjutnya mengajukan penilaian fit and  proper  test kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Dan  pengangkatan  berlaku  setelah  yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini terdapat tahap- tahap  prosedur  pengangkatan  Direktur  Bank  BUMN  yang  perlu  diperhatikan  dalam  beberapa peraturan,  salah  satunya  mengenai  efektifitas  pengangkatannya,  efektif  sejak  diangkat  oleh  RUPS atau dapat berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana kasus pada Ringkasan Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022 ini.
Keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (atau  “RUPS”)  Perseroan  Terbatas  (PT)  Terbuka dapat  diketahui  oleh  publik  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 15/POJK.04/2020  tentang  Rencana  dan  Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(untuk selanjutnya disebut “UUPT”) , yaitu hukum yang mengatur khusus mengesampingkan hukum yang mengatur secara umum.
RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau yang biasa disebut dengan RUPS-LB. Penjelasan  secara  singkat,  RUPS  Tahunan  dilakukan  rutin  setiap  tahun  dalam  rangka pertanggungjawaban kepengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan pertanggungjawaban pengawasan perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun  buku.  Sedangkan  RUPS-LB  dilakukan  di  luar  dari  kebiasaan/hal  rutin  untuk  kepentingan tertentu. Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka wajib dibuaat Risalah RUPS dan Ringkasan-nya. Dan Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud wajib diumumkan kepada publik.
Notaris  bertanggung  jawab  atas  akta  autentik  yang  dibuatnya  (Mustakim,  2016).  Notaris merupakan  Pejabat  Umum.  Kedudukan  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  berasal  dari  Negara  dan masyarakat.  Notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian  dan/atau penetapan sesuai permintaan pihak atau para pihak  (Mustakim, 2016), untuk suatu akibat hukum, salah satunya adalah kekuatan pembuktian. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum  yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat  akta  itu  dibua t ”.  Dan  kemudian  dipertegas  kembali dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  (untuk  selanjutnya  disebut  “Undang- Undang  tentang  Jabatan  Notaris”)  yang  menyatakan,  “Akta  Notaris  yang  selanjutnya  disebut  Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, akta dikenal atas 2 (dua) jenis antara lain akta relaas dan akta partij. Akta relaas adalah akta autentik yang dibuat oleh Notaris, dalam hal ini  Notaris  menulis  atau  mencatat  hal-hal  yang  dilihat  dan  didengarnya  secara  langsung  dari perubuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan akta partij adalah akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, dalam hal ini Notaris mendengar secara langsung keterangan dari para pihak dan menuangkannya ke dalam bentuk akta. Salah satu contoh akta relaas adalah Akta Risalah RUPS.  Dalam  penyelenggaraan  RUPS,  Notaris  mempunyai  peran  penting,  terutama  dalam pembuatan Risalah RUPS yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris (Mustakim, 2016). Selain itu, untuk Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, Ringkasan Risalah RUPS juga dibuat oleh Notaris sebagai pembuat  Risalah  RUPS  yaitu  sebagai  pihak  yang  mengasai  penuh/dalam  pengetahuan  yang  utuh mengenai isi Risalah RUPS.
Pada praktiknya, dalam pelaksanaan pembuatan Akta Risalah RUPS, Notaris diundang untuk dapat  menulis  atau  mencatat  hal-hal  yang  dilihat  dan  didengarnya  secara  langsung  dari  RUPS tersebut.  Berbeda dengan  akta partij  dimana  terdapat  komunikasi  aktif  antara  para pihak  dengan Notaris mengenai maksud pembuatan akta, sehingga ada kesempatan yang besar bagi Notaris untuk dapat berdiskusi dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.
Tidak  jarang  Notaris  cenderung  menjadi  pasif,  yang  secara  literal  hanya  mencatat  atau menulis hal-hal yang didengar dan dilihatnya dari RUPS. Disisi lain, Notaris berwenang memberikan penyuluhan  hukum kepada  para  pihak  yang  terkait sehubungan  dengan  akta  yang  dibuatnya. Kewenangan  memberikan  penyuluhan  ini  menjadi  penting  untuk  dibahas  karena  merupakan hak/opsional,  bukan  kewajiban  bagi  Notaris,  sedangkan  Notaris  wajib  menjaga  kepentingan  para pihak yang terkait (dalam hal ini termasuk perseroan). Untuk Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, hal tersebut  dapat  menjadi  potensi  masalah  bagi  perseroan  karena  terdapat  Ringkasan  Risalah  RUPS yang wajib diumumkan kepada masyarakat melalui website resmi perusahaan. Selain itu, terdapat potensi-potensi konflik lain seperti benturan peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang dapat merugikan perseroan.
Memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum kepada  para  pihak  yang  terkait dalam  pembuatan akta  autentik  Notaris,  merupakan  salah  satu  kewenangan  Notaris  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang.  Jika  dilihat  dari  Ringkasan  Risalah  RUPS  Tanggal  31  Agustus  2022,  Notaris  dapat mengedukasi  para  pihak  mengenai  potensi  dan  pengaturan-pengaturan  terkait  jabatan  rangkap Direktur  Bank  BUMN,  dan  dapat  melakukan  pembetulan  akta  Notaris  jika  diperlukan.  Namun
demikian,  perlu  diperhatikan  kedudukan  Ringkasan  Risalah  RUPS  dalam  hal  kemungkinan dilakukan pembetulan akta tersebut, karena telah dilakukan publikasi kepada masyarakat. Dengan demikian, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Notaris untuk dapat memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta relaas: Akta Risalah RUPS.
Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:  (1)  Teori  hukum  positif,  yang  dalam  hal  ini  mengenai  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia digunakan  untuk  menganalisis  kasus  sehubungan  dengan  adanya  potensi  rangkap  jabatan,  peran Notaris  dalam  Perseroan  Terbatas  dan  tanggung  jawab  Notaris  untuk  mengedukasi  para  pihak sehubungan dengan akta yang dibuatnya. (2) Teori tanggung jawab, dimana seseorang bertanggung jawab  atas  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  yang  dalam  hal  ini  dianalisis  tanggung  jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS.
Berdasakan Bab VIII POJK 15/2020, Perseroan Terbatas (PT) Terbuka wajib membuat Risalah RUPS  beserta  Ringkasan-nya.  Risalah  RUPS  wajib  dibuat  dalam  bentuk  Akta  Risalah  RUPS  oleh Notaris  dalam  beberapa  kondisi  tertentu  di  antaranya  jika  RUPS  hanya  dihadiri  oleh  Pemegang Saham  Independen.  Terdapat  perbedaan  perlakuan  antara  Ringkasan  dan  Risalah  RUPS  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini.  Risalah  RUPS  wajib  disampaikan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  RUPS  diselenggarakan.  Disisi  lain,  Ringkasan Risalah RUPS yang berisi summary /rangkuman Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling  lambat  2  (dua)  hari  kerja  setelah  RUPS  diselenggarakan.  Artinya  publik/masyarakat  dapat mengetahui summary /rangkuman  isi  RUPS  tersebut  dalam  kurun  waktu  2  (dua)  hari  kerja. Pengumuman ini sebagai pelaksanaan pentingnya keterbukaan informasi dalam pasar modal, yang juga diakui oleh Prof. Dr.Bismar Nasution, S.H., M.H., beliau menyebutnya sebagai ‘jiwa’ pasar modal itu  sendiri.  Sebagaimana  tersebut  di  atas,  yang  dibuat  dalam  bentuk  akta  Notaris  adalah  Risalah RUPS.  Namun  demikian,  Ringkasan  Risalah  RUPS  dibuat  berdasarkan  Risalah  RUPS  karena merupakan summary /ringkasan  atas  Risalah  RUPS  sehingga  yang  tercantum  dalam  Ringkasan Risalah RUPS mencerminta isi/Risalah RUPS-nya.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  pernah  dilakukan  dan  menjadi  pijakan  dalam  tulisan  ini berjudul  “Kedudukan  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  sebagai  Akta  Otentik  dalam kaitan  dengan  Tanggung  Jawab  Notaris  sebagai  Pejabat  Umum”.  Metode  penelitian  tersebut  ialah Penelitian  yuridis-normatif  dengan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Dan  hasil penelitian sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
“(1) Agar hasil RUPS ini memiliki kekuatan yuridis, maka penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah  rapat  yang  disetujui  dan ditandatangani  oleh  semua  peserta  RUPS  untuk dituangkan dalam satu akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum. (2) Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta yang memiliki nilai pembuktian sebagai suatu akta otentik, apabila sudah dituangkan kedalam akta notaril. (3) Selaku pejabat umum notaris  hanya  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  formil  akta  yang  dibuatnya,  yaitu  yang didasarkan  pada  apa  yang  dilihat,  disaksikan  dan  dialaminya  yang  dituangkan  dalam  Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)” (Mustakim, 2016).
Selain  itu,  terdapat  penelitian  dengan  judul  “Peran  Notaris  dalam  Proses  Pembuatan  Akta Pendirian  Perseroan  Terbatas”.  Metode  penelitian  tersebut  ialah  penelitian  hukum  empiris  yang sesuai dengan metodenya menggunakan data primer, namun dalam hal ini dengan tambahan data sekunder dari studi kepustakaan. Dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud adalah:
“Notaris  dalam  menjalankan  jabatan  dan  kewenangannya  berupa  pemberian  penyuluhan hukum  kepada  para penghadap  diharuskan  mempunyai  wawasan  dan  pandangan yang  luas terkait  dengan  akta  yang  dibuatnya.  Karena  selain  mengkonstantir  kehendak  para  pihak Notaris juga dapat mengarahkan isi akta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  diharapkan  lebih  bersikap hati-hati dalam segala pembuatan Akta Autentik dalam hal ini pembuatan Akta pendirian PT, Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan kemudian hari yang mengakibatkan kerugian kepada pihak terkait karena pada dasarnya Akta Notaril sebagai alat bukti yang terkuat dan
terpenuh serta bersifat preventif” (Sari, 2018). Penelitian terdahulu sebagaimana dimaksud terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan  ini.  Penelitian  terdahulu  tersebut  membahas  mengenai  tanggung  jawab  Notaris terhadap  Akta  Risalah  RUPS  yang  dibuatnya,  sedangkan  penelitian  ini  lebih  khusus  membahas mengenai tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait  dalam  pembuatan  Akta  Risalah  RUPS.  Selain  itu,  dalam  penelitian  ini  membahas  juga mengenai kasus potensi yang mungkin terjadi dalam hal Notaris tidak melakukan hal tersebut. Lebih jauh pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan ini tidak terbatas pada kasus yang diangkat sebagai  urgensi  Notaris  untuk  memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  dalam  pembuatan  Akta Relaas: Risalah RUPS , peran Notaris dalam Perseroan Terbatas, dan  tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS kepada para pihak.
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  dalam  hal  ini  penting  untuk dilakukan  penelitian  mengenai  tanggung  jawab  Notaris  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan  dengan pembuatan  Akta  Relaas:  Risalah  RUPS.  Hal  tersebut  mengingat peran  Notaris yang  berpotensi  cenderung  pasif  dalam  pembuatan  Akta  Relaas:  Risalah  RUPS,  karena  Notaris seolah-olah hanya mencatat hal-hal yang dilihat dan didengarnya dalam RUPS yang diselenggarakan oleh  para  pihak.  Penyelenggaraan  RUPS,  termasuk  keputusannya  menjadi  ranah  dari  para  pihak, kurangnya  kesempatan  berdiskusi  dengan  para  pihak  dan  tidak  hadirnya  para  pihak  ketika pembacaan akta tidak jarang menjadi salah satu penyebab Notaris tidak mendapatkan kesempatan untuk  dapat  melakukan  edukasi  hukum  kepada  para  pihak  yang  terkait  sehubungan  dengan  akta yang  dibuatnya.  Disisi  lain,  keputusan  RUPS  wajib  menjaga  kepentingan  para  pihak  sebagaimana dimaksud.  Untuk  itu,  diperlukan  peran  Notaris  untuk  dapat  memberikan  penyuluhan/edukasi hukum kepada  para  pihak  yang  terkait dalam  pembuatan  Akta  Relaas:  Risalah  RUPS.  Terlebih, belum  adanya  penelitian  yang  membahas  mengenai  hal  tersebut.  Dengan  demikian  rumusan masalah dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1) Bagaimana  kasus  yang  diangkat sebagai  urgensi Notaris  untuk  memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  dalam  pembuatan  Akta  Relaas:  Risalah RUPS?;  (2)  Bagaimana  peran  Notaris  dalam  Perseroan  Terbatas?;  dan  (3)  Bagaimana  tanggung jawab  Notaris  untuk  memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  dalam  pembuatan  Akta  Relaas: Risalah  RUPS  Perseroan  Terbatas?  Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai,  penelitian  ini  diharapkan mampu  memberikan  pemahaman  yang  seragam  mengenai  tanggung  jawab  Notaris  untuk memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  dalam  pembuatan  Akta  Relaas:  Risalah  Risalah  RUPS Perseroan  Terbatas  melalui  analisis-analisis  yang  dilakukan  terhadap  rumusan  masalah sebagaimana  dimaksud,  juga  pengembangan  teori  mengenai  kewenangan  dan  kewajiban  Notaris yang wajib dipahami dan dilaksanakan secara menyeluruh, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau dilaksanakan secara parsial.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  normatif  dengan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan melalui  studi  dokumen/kepustakaan.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode analisis data kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman dan pengembangan teori.  Bahan  hukum  primer  sebagai  landasan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  antara  lain  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris, UUPT,  POJK  27/2016,  POJK  55/2016,  POJK  15/2020,  Permen  BUMN  11/2021,  dan  KUHPerdata. Bahan  hukum  sekunder  sebagai  landasan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah mayoritas dari jurnal-jurnal, ada juga dari buku-buku, artikel-artikel ilmiah dan dokumen-dokumen lain yang berasal dari internet. Bahan hukum tersier sebagai bahan referensi cepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus antara lain kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mengenai  kasus  yang  diangkat  sebagai  urgensi  Notaris  untuk  memberikan penyuluhan/edukasi hukum dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS
Kasus yang diangkat yaitu Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris merupakan salah satu contoh pentingnya Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada  para  pihak  yang  terkait  dalam  pembuatan  Akta  Relaas:  Risalah  RUPS.  Dalam  hal  ini  jika tidak dilakukan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari atau terjadi bias hukum seperti pada kasus ini. Adapun analisis/pembahasan mengenai potensi konflik pada kasus yang diangkat
tersebut sebagaimana disampaikan berikut ini.
Subjek  hukum  perdata  terdiri  atas  orang-perseorangan/pribadi  kodrati dan  badan hukum. Perseroan  Terbatas  merupakan  badan  hukum  yang  dalam  hal  ini  merupakan  subjek  hukum ( persona  standi  in  judicio )  yang  mempunyai  kekayaan  tersendiri,  terpisah  dari  organ  perseroan (yaitu  RUPS,  Direksi  dan  Dewan  Komisaris).  Namun  demikian,  Direksi  sebagai  salah  satu  organ perseroan  tetap  harus  ada  sebagai  orang  yang  mewakili  perseroan (sebagai natural  person ). Direksi  mempunyai  kekuasaan,  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan  pengurusan perseroan,  serta  mewakili  perseroan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan anggaran dasar perseroan (Sjawie, 2017).
Penilian terkait kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama pada Lembaga Jasa Keuangan baik Bank maupun Non-Bank diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  27/POJK.03/2016  tentang  Penilaian  Kemampuan  dan  Kepatutan  bagi  Pihak Utama  Lembaga  Jasa  Keuangan  (untuk  selanjutnya  disebut  “POJK  27/2016”).  Adapun  yang dimaksud  dengan  Pihak  Utama  adalah  “pihak  yang  memiliki,  mengelola,  mengawasi,  dan/atau mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  pada  Lembaga  Jasa  Keuangan”  yang  (bagi  Bank)  meliputi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi; dan anggota Dewan Komisaris.
Pasal 2 ayat (1) POJK 27/2016 menyatakan bahwa Calon Pihak Utama wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian dalam penjelasan Pasal-nya disampaikan,
“Dengan  diberikannya  persetujuan  OJK  bukan  berarti  calon  Pihak  Utama  dapat  secara langsung  menjalankan  tindakan,  tugas  dan  fungsinya  namun  harus  ditindaklanjuti  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misal calon anggota Direksi yang telah disetujui OJK harus terlebih  dahulu  dilakukan  pengangkatan  oleh  RUPS  sebelum  yang  bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya”.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  dapat  disimpulkan  prosedur  pengangkatan  Direktur Bank  sebagai  Pihak  Utama  Lembaga  Keuangan  antara  lain  terlebih  dahulu  Calon  Direktur  Bank mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian atas dasar persetujuan tersebut dilakukan pengangkatan oleh RUPS.
Hal  tersebut  juga  telah  sesuai  degan  ketentuan  Pasal  94  ayat  (1) jo. Pasal  94  ayat  (6)  dan Pasal 105 ayat (1) UUPT. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Adapun tanggal efektif  pengangkatan  dan  pemberhentian  sebagaimana  dimaksud  dapat  ditetapkan  dalam  RUPS atau jika tidak ditetapkan dalam RUPS, maka berlaku efektif sejak RUPS ditutup. Dengan demikian, efektifitas pengangkatan Direktur Perseroan berlaku sejak dilakukan pengangkatan oleh RUPS.
Ringkasan  Risalah  RUPS  Tanggal  31  Agustus  2022  yang  salah  satu  keputusannya menyepakati  pengangkatan  Direktur  Perseroan  berlaku  setelah  yang  bersangkutan  memperoleh persetujuan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dapat  diartikan  secara  ideal  tidak  sesuai  dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 27/2016. Namun, terdapat exit clause yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016:
“Calon  anggota  Direksi,  calon  anggota  Dewan  Komisaris  dan/atau  calon  anggota  Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas  dan  fungsi  sebagai  anggota  Direksi,  anggota  Dewan  Komisaris,  atau  anggota  Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS”.
Dengan  adanya  ketentuan  Pasal  ini,  maka  prosedur  dimungkinkan  untuk  dibalik  menjadi terlebih dahulu Calon Direktur Perseroan mendapatkan persetujuan dari RUPS, kemudian efektif menjadi Direktur Perseroan tersebut sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Meskipun demikian, kondisi rangkap jabatan dalam hal ini tetap wajib mendapat perhatian. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016 salah satunya menyatakan:
“ … Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris  adalah  bertindak  mewakili  LJK  dalam  membuat  keputusan  yang  secara  hukum mengikat  LJK  dan/atau  mengambil  keputusan  penting  yang  mempengaruhi  kondisi keuangan LJK”.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, hanya hal-hal material yang dilarang dilakukan oleh calon  anggota  Direksi  yang  belum  memperoleh  persetujuan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  antara  lain “bertindak  mewakili  perusahaan  dalam  membuat  keputusan  yang  secara  hukum  mengikat dan/atau  mengambil  keputusan  penting  yang  mempengaruhi  kondisi  keuangan  perusahaan”. Dalam  hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  pengurusan  operasional  yang  tidak mempengaruhi  kondisi  keuangan  perusahaan  dan  perwakilan  yang  sifatnya  tidak  mengikat perusahaan, dapat diartikan boleh dilakukan oleh calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  sehingga  sebenarnya  tetap  sesuai  dengan  Pasal  94  ayat  (1) dan Pasal 105 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana sejak diangkat oleh RUPS, anggota Direksi dimaksud secara efektif tetap dapat melakukan  kegiatan  pengurusan  dan  perwakilan  perseroan  yang  dalam  hal  ini  sepanjang  sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016 beserta Penjelasannya.
Ketentuan Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016 sebagai exit clause dari calon anggota Direksi yang belum  memperoleh  persetujuan  Otoritas  Jasa  Keuangan  menimbulkan  inkonsistensi  terhadap ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 94 ayat (6) dan Pasal 105 ayat (1) UUPT sehubungan dengan efektifitas pengangkatan Direktur perseroan. Hal ini menjadi penting sebagai pembuktian ada atau tidaknya rangkap jabatan yang terjadi sejak pejabat yang bersangkutan diangkat dan secara efektif berlaku, sementara masih menjabat pada institusi lain.
Terdapat larangan rangkap jabatan bagi Direktur pada institusi perbankan dan/atau BUMN. Larangan rangkap jabatan bagi Direktur Bank diatur dalam POJK 55/2016, “Direktur Bank dilarang merangkap  jabatannya  di  bank,  perusahaan  dan/atau  lembaga  lain  baik  sebagai  Direktur, Komisaris,  ataupun  pejabat  eksekutif  lain”.  Sedangkan  larangan  rangkap  jabatan  bagi  Direktur BUMN, pengaturan terkininya diatur dalam  Permen BUMN 11/2021 dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6). Rangkap jabatan Direktur BUMN dilarang pada:
“(1)  Direksi  pada  badan  usaha  baik  milik Negara,  milik  Daerah,  maupun  milik  Swasta;  (2) Dewan  Komisaris/Pengawas  pada  BUMN  dan  perusahaan  lain;  (3)  jabatan  struktural  dan fungsional  lainnya  pada  instansi/lembaga  pemerintah  pusat  dan/atau  daerah;  (4)  jabatan lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan;  (5)  pengurus partai  politik,  anggota  legislatif  dan/atau  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah;  (6)  jabatan lain  yang  dapat  menimbulkan  benturan  kepentingan;  dan/atau  (7)  menjadi  calon  anggota legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah”.
Sebagai  Bank  BUMN,  Risalah  RUPS  Tanggal  31  Agustus  2022  berpotensi  menimbulkan  konflik berupa rangkap jabatan yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

## 2. Peran Notaris dalam Perseroan Terbatas
Terdapat beberapa kegiatan dalam Perseroan Terbatas yang wajib dibuat dalam bentuk akta autentik Notaris. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pendirian, perubahan Anggaran Dasar, dan aksi korporasi Perseroan Terbatas seperti penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Notaris berperan  dalam  pendirian  Perseroan  Terbatas,  termasuk  mengedukasi  para  pendiri  mengenai hukum sehubungan dengan akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut, melakukan pemeriksaan dan  pemesanan  nama  Perseroan  Terbatas,  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sampai  dengan  Perseroan  Terbatas tersebut memperoleh status sebagai badan hukum (Sari, 2018). Akta yang dibuat dalam pendirian Perseroan  Terbatas  adalah  akta  partij  dimana  Notaris  mendengar  keterangan  para  pihak  yang menghadapnya untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Hal tersebut karena salah satu unsur Perseroan Terbatas adalah didirikan berdasarkan perjanjian (Pangestu & Aulia, 2017) yang dalam hal ini perjanjian sah dan berlaku jika telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320  KUHPerdata  (Sinaga,  2018),  maka  dari  itu  dibuat  dalam  akta  partij.  Perseroan  Terbatas sebagai badan hukum belum terbentuk sehingga belum ada organ-organ perseroan, seperti RUPS. Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum badan hukum ini terbentuk pun hanya dapat dilakukan oleh semua anggota Direksi dengan seluruh pendiri dan anggota Dewan Komisaris yang semuanya bertanggung jawab secara tanggung renteng.
Setelah  mendapatkan  pengesahan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Perseroan
Terbatas  menjadi  badan  hukum/subjek  hukum  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  serta bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya (Supriyatin & Herlina, 2020), dalam hal  ini  diwakili  oleh  organ  perseroan  yaitu  Direksi.  Perseroan  Terbatas  yang  akan  melakukan perbuatan  hukum  menunjuk  Direksi  yang  mewakili  perseroan  sesuai  dengan  kewenangannya (Muawanah et al., 2015) berdasarkan anggaran dasar.
Sesuai definisi yang disampaikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, organ perseroan terdiri atas 3 (tiga),  antara  lain  RUPS,  Direksi  dan  Dewan  Komisaris.  Dan  sesuai  salah  satu  ciri  badan  hukum Perseroan Terbatas yaitu merupakan bentuk organisasi yang terdiri atas RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris  (Wiranti,  2019).  Dalam  penyelenggaraan  RUPS  inilah  Notaris  berperan membuat  akta relaas  dimana  Notaris  mencatat  hal-hal  yang  didengar  dan  dilihatnya  dalam  RUPS  untuk dituangkan dalam sebuah akta.
Perseroan  Terbatas  merupakan  badan  hukum  persekutuan  modal  yang  didirikan berdasarkan  perjanjian,  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi  atas  saham-saham.  Perjanjian  dan  subjek  hukum  (memperoleh  status  badan  hukum) merupakan syarat esensial Perseroan Terbatas  (Djumardin, D. et al., 2019). Perjanjian dalam hal ini adalah akta pendirian (Pangestu & Aulia, 2017). Akta pendirian memuat antara lain mengenai anggaran dasar perseroan. Notaris juga berperan dalam hal perubahan anggaran dasar perseroan. Oleh  karena,  pendirian  perseroan  dilakukan  melalui  akta  Notaris,  maka  perubahannya  pun dilakukan  dengan  akta  Notaris.  Notaris  membuat  akta  perubahan  anggaran  dasar  perseroan berdasarkan RUPS yang dilakukan oleh perseroan tersebut (Andayani et al., 2016).
Disisi  lain,  terdapat  aksi  korporasi  yang  wajib  dilakukan  dengan  akta  Notaris  antara  lain penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan.  Akta  penggabungan,  peleburan  dan pengambilalihan  dibuat  berdasarkan  RUPS.  Pada  perbuatan  hukum  ini,  Notaris  membuat  akta relaas atas RUPS yang diselenggarakan.
Perjanjian dilarang, kegiatan dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan tidak dapat dilakukan  dalam  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan.  Penggabungan,  peleburan  dan pengambilalihan  diawasi  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  terkait  dugaan  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  (Herlina,  2019).  Terdapat  beberapa  ketentuan  lain, antara lain selain pengambilalihan saham, dapat juga dilakukan pengambilalihan aset  (Permadi & Wisudawan,  2018).  Hal-hal  seperti  ini  wajib  diketahui  dan  disampaikan  oleh  Notaris  sebagai bentuk  penyuluhan  hukum  kepada para pihak  yang  terkait  sehubungan  dengan pembuatan  akta penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan yang dilakukannya. Notaris dalam membuat akta  wajib  memahami  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait,  dalam  hal  ini  peraturan mengenai  larangan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  (Nurhidayat  &  Susetyo, 2022).
Begitu juga dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar, sebagai pihak yang memahami hukum, sudah sepatutnya Notaris memahami peraturan dan memberikan edukasi hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan akta tersebut. Misalnya dalam perubahan anggaran  dasar,  perubahan-perubahan  apa  saja  yang  wajib  mendapat  persetujuan  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dan  perubahan-perubahan  apa  saja  yang  cukup  diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, maka Notaris juga wajib memahami peraturan mengenai pasar modal dan/atau regulasi-regulasi lainnya yang terkait.
Notaris  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang  dibuatnya  (Nurhidayat  &  Susetyo,  2022), baik  akta  relaas  maupun  akta  partij  Perseroan  Terbatas.  Tanggung  jawab  tersebut  termasuk proses administrasinya, misalnya pada pendirian sampai dengan perseroan berbadan hukum, pada perubahan anggaran dasar sampai dengan disetujui dan/atau diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sampai dengan aksi korporasi tersebut terjadi. Untuk mencapai hal tersebut, para pihak perlu mempunyai pemahaman  hukum  sehingga  dapat  memudahkan  Notaris  sehubungan  dengan  pembuatan  akta beserta  perbuatan  hukum  lainnya.  Dengan  demikian,  Notaris  perlu  mengedukasi  para  pihak, termasuk  edukasi  hukum  mengenai  perbuatan  hukum  lain  yang  akan  dilakukannya  sehubungan dengan akta tersebut.
3. Tanggung  jawab  Notaris  untuk  memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  memiliki  wewenang,  kewajiban,  dan  larangan  dalam menjalankan  jabatannya  (Harnum,  E.  &  Khisni,  2017).  Notaris  berwenang  membuat  segala  jenis akta  autentik,  kecuali  ditentukan  tidak  dapat  dibuat  oleh  Notaris  (Sulihandari  &  Rifiani,  2013). Dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15, yang salah  satunya  adalah  kewenangan  untuk  memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  kepada  para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
Disisi  lain,  terdapat  ketentuan  yang  mengatur  mengenai  kewajiban  Notaris  sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,  wewenang  diartikan  sebagai  hak  atau  kekuasaan  untuk  bertindak  atau  melimpahkan kepada orang lain (Arum, 2023). Sedangkan wajib diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau  tidak  boleh  tidak  dilakukan  (Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  (Pusat  Bahasa), 2023).  Sebagai  suatu  hak,  kewenangan  dapat  dilaksanakan,  dapat  juga  tidak  dilaksanakan (opsional). Sebaliknya, kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan.
Kewenangan Notaris untuk memberikan edukasi hukum kepada para pihak yang terkait ini dihadapkan  dengan  kewajiban  Notaris  untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak  terkait sehubungan dengan perbuatan hukum yang mereka lakukan yang dalam hal ini tertulis dalam akta. Kewajiban  tersebut  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  tentang  Jabatan Notaris. Penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat Notaris  memang  merupakan  kewenangan,  bukan  sebuah  kewajiban.  Namun  demikian,  perlu diperhatikan  kewajiban  Notaris  untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak  sehubungan  dengan perbuatan hukum yang dituliskan dalam akta. Dalam rangka melindungi kepentingan para pihak, Notaris  bertanggung  jawab  memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  kepada  para  pihak  yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  untuk  penegasan  disampaikan  kembali  bahwa, kewenangan  Notaris  dalam  memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  kepada  para  pihak  yang terkait  dihadapkan  dengan  kewajiban  Notaris  untuk  melindungi  kepentingan  para  pihak  yang terkait  dengan  pembuatan  akta.  Dalam  hal  terdapat  potensi  konflik  sehubungan  dengan pembuatan  akta,  maka  muncul  kewajiban  Notaris  untuk  dapat  memberikan  perlindungan kepentingan  bagi  para  pihak  yang  terkait  dengan  pembuatan  akta  tersebut.  Pada  kasus  Risalah RUPS  Tanggal  31  Agustus  2022,  terdapat  potensi  konflik  berupa  rangkap  jabatan  pejabat  yang diangkat sebagai Direktur Bank BUMN dengan jabatan existing pejabat tersebut (Direktur BUMN), yang dalam hal ini perlu dipertimbangkan mengenai efektifitas pengangkatan Direktur perseroan. Hal  tersebut  karena,  jika  dilihat  dari  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  94  ayat  (1) jo. Pasal 94 ayat (6) dan Pasal 105 ayat (1) UUPT, efektifitas pengangkatan Direktur perseroan adalah sejak  RUPS  ditutup  atau  pada  tanggal  yang  ditentukan  dalam  RUPS.  Disisi  lain,  tanggal  yang ditentukan dalam RUPS sebagaimana dimaksud dibenturkan kembali dengan ketentuan mengenai exit clause dari calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016.
Pada  Penjelasan  Pasal  2  ayat  (4)  tersebut,  dinyatakan  bahwa  calon  anggota  Direksi  yang sudah  disetujui  oleh  RUPS  namun  belum memperoleh  persetujuan  Otoritas  Jasa  Keuangan,  tidak boleh  melakukan  pengurusan  dengan  mengambil  keputusan  yang  mempengaruhi  kondisi keuangan  perusahaan  dan  mewakili  perusahaan  dalam  membuat  keputusan  yang  mengikat perusahaan.  Penjelasan  Pasal  ini  dapat  diartikan  bahwa  sejak  disetujui  oleh  RUPS,  pejabat  yang bersangkutan  secara  efektif  dapat  menjalankan  jabatannya  sepanjang  tidak  menyangkut  hal-hal material.  Dengan  demikian,  jelas  terdapat  potensi  rangkap  jabatan  sehingga  tanggung  jawab Notaris untuk dapat mengedukasi para pihak terkait hal tersebut sehubungan dengan pembuatan akta  menjadi  penting,  guna  menjaga  kepentingan  para  pihak  yang  terkait  dengan  perbuatan hukum tersebut.
Akta autentik harus memenuhi syarat material dan formil dalam pembuatannya agar dapat dikatakan  autentik  (Pomantow,  2018).  Adapun  syarat  formil  pembuatan  akta  autentik  adalah sebagai berikut (Purwaningsih, 2015) :
“(1)  dibuat  oleh  (akta  relaas)  atau  di  hadapan  (akta  partij)  pejabat  yang  berwenang;  (2) dihadiri oleh para pihak; (3) para pihak dikenal, atau dikenalkan kepada pejabat (untuk akta partij); (4) dihadiri oleh 2 orang saksi; (5) menyebut identitas notaris, para pihak dan  para saksi;  (6)  menyebut  tempat,  dan  waktu  pembuatan  akta;  (7)  notaris  membacakan  akta  di hadapan  para  pihak  dan  saksi-saksi  (untuk  akta  partij);  (8)  notaris  membacakan  akta  di hadapan  para  pihak  jika  masih  ada  di  tempat  dan  saksi-saksi  (untuk  akta  relaas);  (9) ditandatangani  semua  pihak  (untuk  Akta  Relaas  RUPS,  dalam  hal  semua  pihak  telah meninggalkan  rapat,  maka  dapat  ditandatangani  oleh  Notaris  dan  para  saksi);  (10) penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagan penutup akta; (11) kedudukan Notaris di daerah kabupaten atau kota”.
Adapun  syarat  materil  pembuatan  akta  autentik  adalah  sebagai  berikut:  “(1)  berisi keterangan  kesepakatan  para  pihak;  (2)  isi  keterangan  mengenai  perbuatan  hukum;  dan  (3) pembuatan akta sengaja dibuat untuk pembuktian” (Pomantow, 2018).
Syarat  formil  dan  material  harus  dipenuhi  secara  komulatif,  jika  tidak  maka  akta  tersebut akan kehilangan kekuatan pembuktiannya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila ditandatangani  oleh  para  pihak  (Purwaningsih,  2015).  Berdasarakan  yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  702  K/  Sip/1973,  5  September  1973,  Notaris  tidak  berkewajiban mencari  tahu  kebenaran  hal-hal  yang  disampaikan  para  pihak.  Namun  demikian,  Notaris  wajib memahami  sebagai  wujud  dari  pelaksanaan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  tentang Jabatan  Notaris  untuk  memberikan  perlindungan  kepentingan  para  pihak  yang  terkait  dengan akta, maka sudah seharusnya Notaris mencari kebenaran materil agar akta yang dibuat tidak akan bermasalah  di  kemudian  hari  (Rahman,  2018),  terlebih  kebenaran  materil  tersebut  menyangkut mengenai  hukum  atau  peraturan  yang  berlaku  yang  sudah  seharusnya  menjadi  pengetahuan Notaris.
Akta  Notaris  yang  menyebabkan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  akan  merugikan para  pihak.  Pada  kasus,  Akta  Risalah  RUPS  Tanggal  31  Agustus  2022 Bank BUMN sebagaimana dimaksud telah menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan  baik  yang  diatur  dalam  POJK  55/2016,  maupun  yang  diatur  dalam  Permen  BUMN 11/2021. POJK 55/2016 tidak mengatur mengenai sanksi atau konsekuensi dari larangan rangkap jabatan. Sedangkan Permen BUMN 11/2021, pada Pasal 17 ayat (4) menyatakan sebagai berikut:
“Jabatan  Direksi  BUMN  berakhir  apabila:  meninggal  dunia,  masa  jabatannya  berakhir, diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS/Menteri BUMN dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan  sebagai  Direksi  berdasarkan  ketentuan  anggaran  dasar  dan  peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri ”.
Sanksi  atau  konsekuensi  dari  rangkap  jabatan  sebagai  Direksi  BUMN  adalah  berkahirnya jabatan  sebagai  anggota  Direksi  BUMN.  Namun  pada  peraturan  tersebut  tidak  dijelaskan  yang berakhir  jabatan  sebagai  anggota  Direksi  BUMN existing atau  jabatan  sebagai  anggota  Direksi BUMN  yang  baru  atau  keduanya.  Oleh  karena  adanya  inkonsistensi  pengaturan  mengenai efektifitas pengangkatan Direktur perseroan dan ketidakjelasan konsekuensi dari rangkap jabatan anggota Direksi BUMN, maka tanggung jawab Notaris untuk dapat mengedukasi para pihak dalam pembuatan  Akta  Relaas:  Risalah  RUPS,  khususnya  RUPS  Bank  BUMN  menjadi  sangat  penting, mengingat  kewajiban  untuk  dapat  menjaga  dan  melindungi  kepentingan  para  pihak  (termasuk Negara  karena  BUMN  dan  publik  karena  Bank/Perusahaan  Terbuka)  sehubungan  dengan pembuatan akta tersebut.
Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh  Notaris. Pada praktiknya, dalam pembuatan Akta Relaas:  Risalah  RUPS,  Notaris  diundang  untuk  dapat  hadir  dalam  RUPS,  mendengar  dan  melihat jalannya  RUPS  untuk  kemudian  dicatat/ditulis  dalam  suatu  akta  mengenai  perbuatan  hukum (RUPS)  tersebut.  Notaris  tidak  ada  kesempatan  untuk  dapat  memberikan  edukasi kepada  para pihak yang terkait terlebih dahulu. Kesempatan memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait mungkin didapat Notaris pada saat pembacaan Akta Risalah RUPS, untuk kemudian dilakukan pembetulan  ( renvoi )  jika  perlu.  Namun  demikian,  tidak jarang kondisi  pada
saat pembacaan akta tersebut tidak dihadiri lengkap oleh semua peserta RUPS, terdapat beberapa bahkan  ada  konsisi  dimana  pada  saat  pembacaan  Akta  Risalah  RUPS,  semua  peserta  RUPS  telah meninggalkan rapat (Latumeten, 2018). Pada kondisi sebagaimana dimaksud Notaris tidak dapat memaksimalkan  kewenangannya  dalam  memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  kepada  para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.
Kehati-hatian Notaris sangat diperlukan, terlebih perannya dalam RUPS Perseroan Terbatas (PT)  Terbuka.  Hal  tersebut  karena  dalam  RUPS  Perseroan  Terbatas  (PT)  Terbuka,  terdapat Ringkasan  Risalah  RUPS  yang  wajib  diumumkan  kepada  masyarakat/publik.  Tanggung  jawab Notaris  untuk  memberikan  penyuluhan/edukasi  hukum  kepada  para  pihak  yang  terkait  dalam pembuatan  akta  relaas  menjadi  sangat  penting  dalam  rangka  menjaga  kepentingan  para  pihak sehubungan  dengan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  agar  tidak  menjadi  masalah  di  kemudian hari. Hal tersebut karena akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Jika dilihat dari sulitnya pelaksanaan peran aktif Notaris dalam pembuatan akta relaas sebagaimana  dimaksud,  maka  Notaris  perlu  mencari  dan  menemukan  teknis  praktik  terbaik sehingga  tetap  mampu  menjaga  kepentingan  para  pihak  sehubungan  dengan  perbuatan  hukum yang dituliskan dalam akta relaas. Adapun dalam hal ini komunikasi dengan wakil perseroan yaitu anggota  Direksi  dapat  dimaksimalkan.  Notaris  dapat  melakukan  edukasi  hukum  kepada  Direksi sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan penyuluhan hukum.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  membedakan  diksi  “kewenangan”  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  15,  dan  “kewajiban”  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16.  Kewenangan memberikan edukasi hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan akta yang dilakukannya, diberikan oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris kepada Notaris. Disisi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Notaris  wajib  melindungi  kepentingan  para  pihak  terkait  sehubungan  dengan  perbuatan  hukum yang dilakukannya sebagaimana tertulis dalam akta. Ketentuan tersebut dapat bersesuaian dengan ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  e  mengenai  kewenangan  memberikan  penyuluhan/edukasi hukum  kepada  para  pihak  yang  terkait.  Penyuluhan  hukum  yang  diberikan  oleh  Notaris  kepada para  pihak  yang  terkait  sehubungan  dengan  akta  yang  akan  dibuatnya  semata-sema  untuk melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum  yang  tertulis  dalam akta tersebut. Dengan demikian, Notaris bertanggung jawab untuk dapat mengedukasi para pihak, termasuk dalam pembuatan akta relaas.
2. Saran Dalam  pembuatan  akta  relaas,  Notaris  dapat  menyampaikan  kepada  para  pihak  jika terdapat  hal-hal  yang  berpotensi  menimbulkan  konflik  di  kemudian  hari  sehubungan  dengan perbuatan hukum yang akan mereka lakukan dan memberikan edukasi hukum kepada para pihak yang  terkait terkait  hal  itu.  Hal  tersebut  karena,  akta  yang  dibuat  Notaris  harus  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  guna  melindungi  kepentingan  para  pihak  yang terlibat dalam perbuatan hukum pada akta dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA
Andayani, N., Adi, K., & Hardickdo, A. (2016). Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas  Yang  Dilakukan  Oleh  Notaris  Tanpa  Ada  Keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS) [Universitas Brawijaya].
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=628332&val=6466&title=IMPLI KASI  YURIDIS  PERUBAHAN  ANGGARAN  DASAR  PERSEROAN  TERBATAS  YANG  DILAKUKAN OLEH NOTARIS TANPA ADA KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS Arum,  R.  (2023). Pengertian  Wewenang:  Jenis,  Sumber,  dan  Penerapannya  Dalam  Dunia  Politik . Https://Www.Gramedia.Com/Literasi/Wewenang/.
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  (Pusat  Bahasa).  (2023). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Https://Kbbi.Web.Id/Wajib. Djumardin,  D.,  Salim,  H.  S.,  &  Muhaimin,  M.  (2019).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Substansi  Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas : Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan  Akta  Badan  Usaha. Jurnal  Kompilasi  Hukum , Vol.4 (No.2),  p.12-25. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.9
Harnum, E., & Khisni, A. (2017). Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti. Jurnal Akta , Vol.4 (No.4), p.509-514.
Herlina,  N.  (2019).  Kewenangan  KPPU  (Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha)  Dalam  Penegakan Hukum Antimonopoli. Lex LATA , Vol.1 (No.2), p.104. Latumeten,  P.  (2018). Dasar-dasar  Pembuatan  Akta  Kuasa  Otentik  Berikut  Contoh  Berbagai  Akta Kuasa Berdiri Sendiri dan Accessoir . Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Muawanah,  Muntaqo,  F.,  Novera,  A.,  &  Hamid,  K.  A.  (2015).  Perbuatan  Hukum  Direksi  Mewakili Perseroan  Terbatas  Dalam  Pengikatan  Kredit  di  Bank  Dengan  Penjaminan  Aset  Perusahaan.
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , Vol.4 (No.1), p.99-111. www.notariat.fh.unsri.ac.id
Mustakim. (2016). Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam  Kaitan  Dengan  Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol.18 (No.1), p.159-172.
Nurhidayat, M. S., & Susetyo, H. (2022). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Merger, Akusisi Dan  Konsolidasi  Perusahaan. Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum , Vol.10 (No.4),  p.946. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p17 Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia. Business Law Review , Vol.3 (No.1), p.21-39. Permadi,  I.  G.  A.  D.  E.,  &  Wisudawan,  I.  G.  A.  (2018).  Aspek  Hukum  Merger  dan  Akuisisi  Pada Lembaga Keuangan Koperasi. Jatiswara , Vol.33 (No.1), p.1-11.
Pomantow, V. (2018). Akibat Hukum Terhadap AAkta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata. Lex Privatum , Vol.VI (No.7), p.90-98.
Purwaningsih,  E.  (2015).  Bentuk  Pelanggaran  Hukum  Notaris  Di  Wilayah  Provinsi  Banten  dan Penegakan Hukumnya. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Vol.27 (No.1), p.14-28. Rahman,  F.  A.  (2018). Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian  Notaris  dalam  Mengenal  Para  Penghadap . Universitas Islam Indonesia.
Sari, S. F. D. N. . (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Lex Renaissance , Vol.3 (No.2), p.407-422. Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol.8 (No.2), p.17-58. Sjawie, H. F. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. Jurnal Hukum Prioris , Vol.6 (No.1), p.12-32.
Sulihandari, H., & Rifiani, N. (2013). Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris . Dunia Cerdas.
Supriyatin,  U.,  &  Herlina,  N.  (2020).  Tanggung  Jawab  Perdata  Perseroan  Terbatas  (PT)  Sebagai Badan Hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh , Vol.8 (No.1), p.127- 144.
Wiranti,  I.  S.  (2019).  Kedudukan  Hukum  Perseroan  Terbatas  Setelah  Surat  Keputusan  Pengesahan Pendiriannya Dicabut. JURTAMA , Vol.1 (No.2), p.115.