## DAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE TERHADAP BUDAYA IBADAH UMAT MUSLIM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rif’at Ayu Wijdan Irham [1] , A. Khawarizmi Siregar [2] , Hasse Jubba [3]
[1,2] Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
[3] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## ABSTRAK
Paper ini mencoba melihat bagaimana respon umat Muslim dan negara serta  regulasi  yang  ditetapkan  terkait  pandemi  Covid-19  yang  belakang ini terjadi hamper di seluruh dunia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Studi Dokumen dengan menggunakan sumber-sumber berupa publikasi. Muslim meyakini bahwa pandemi ini berasal dari Allah SWT, tetapi  umat  Muslim  diharapkan  tidak  terlalu  berlebihan  menyikapinya dan menjadikan fenomena ini  untuk menambah modal Takwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa, Fiqih Islam  dapat  berperan  menjadi  solusi sebagai  acuan  untuk  dibentuknya  kebijakan  penanganan  pandemi Covid-19. Pemerintah sebagai pemimpin di negeri ini sudah melakukan kebijakan  terkait  penganggulangan  Covid-19.  Banyak  masyarakat merespon  dengan  mengikuti  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah meskipun  tidak  banyak  juga  yang  melanggar  karena  kurangnya pemahan  masyarakat  akibat  edukasi  yang  minim  oleh  pemerintah  dan tokoh agama Indonesia
Kata Kunci: Covid-19, Masyarakat Muslim, Kebijakan Pemerintah

## ABSTRACK
This  paper  aims  to  see  how  the  response  of  Muslims  and  the government related to the Covid-19 pandemic that occurred throughout the  world.  This  research  is  a  qualitative  study  of  document  studies using  sources  consisting  of  publications.  Muslims  believe  in  this pandemic originating from Allah SWT, but Muslims are expected not to react to it too much and make this phenomenon to increase the capital of  God  for  the  Almighty  God,  Islamic  jurisprudence  can  help  find solutions  to  overcome  it.  Covid-19  Pandemic.  The  government  as  a leader in this country has implemented a policy related to the reduction

## Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, 131-143
http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Rif’at Ayu Wijdan Irham, A. Khawarizmi Siregar, dan Hasse Jubba
of  Covid-19.  Many  people  who  respond  to  the  policies  set  by  the government  do  not  believe  also  because  they  oppose  the  government because  of  the  lack  of  education  by  the  government  and  Indonesian religious leaders.
Keywords: Covid-19, Muslim Society, Government Policy

## A. PENDAHULUAN
Merebaknya Corona  Virus  Disease atau  Covid-19  sejak  awal  tahun  ini telah  mengejutkan  dunia,  virus  yang  hampir  menyebar  diseluruh  negara tersebut dinilai sebagai virus yang cukup masif dikarenakan penularannya yang sangat pesat dan mengancam nyawa manusia. World Health Organization atau Organisasi  Kesehatan  Dunia  mengumumkan  bahwa  Covid-19  yang  tengah merebak  saat  ini  bisa  dikategorikan  sebagai  pandemi  global.  Pernyataan  itu diumumkan Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers  yang  berlangsung  pada  Rabu  (11/3/2020).  Tedros  mengumandangkan Covid-19  sebagai  pandemi  global  setelah  jumlah  infeksi  di  seluruh  dunia mencapai  lebih  dari  121.000.  Covid-19  menjadi  tantangan  serius  dalam kelangsungan  hidup  manusia.  Sejumlah  daerah  tengah  berjuang  menghadapi banyaknya kasus Covid-19 mulai dari pasien positif, pasien dalam pengawasan (PDP),  orang  dalam  pemantauan  (ODP)  hingga  mengurus  jenazah  pasien Covid-19.
Kasus  Covid-19  di  seluruh  dunia  kembali  mengalami  peningkatan  yang cukup pesat. Tercatat hingga hari Sabtu (13/6/2020) pukul 20.00 kasus Covid- 19  di  dunia  tembus  7,773,093.  Angka  kesembuhan  tembus  3,986,831  dan kematian 428,916. Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  melaporkan  hingga  Sabtu  (13/6/2020)  sore,  terdapat  penambahan sebanyak 1.014 kasus. Sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia kini menjadi 37.420  kasus.  Sedangkan  untuk  jumlah  pasien  yang  sembuh  bertambah sebanyak  563  orang,  sehingga  total  pasien  sembuh  berjumlah  13.776  orang. Sedangkan  pasien  meninggal  dunia  yang  dinyatakan  terkena  Covid-19  adalah sebesar 2.091 orang.
Jumlah  kasus  yang  cukup  besar  di  Indonesia  memberi  dampak  yang beragam  di  tengah  masyarakat  baik  pedesaan  maupun  perkotaan.  Namun pastinya  telah  terjadi  perubahan  budaya  bekerja,  belajar,  begitu  juga  dengan perubahan  pola  Ibadah  umat  beragama  yang  dalam  konteks  Indonesia mayoritas  masyarakatnya  adalah  agama  Islam.  Pemerintah  dan  institusi kesehatan  menghimbau  untuk  mengurangi  penyebaran  virus  Covid-19  salah satunya  dengan  menghindari  aktivitas  yang  bersifat  berjamaah  atau  banyak orang  dan  melakukan  seluruh  aktivitas  tersebut  didalam  rumah  saja. Pemerintah  juga  menghimbau  kepada  seluruh  umat  beragama  untuk melakukan  aktivitas  ibadah  seperti  shalat  secara  individu  ( munfarid )  dan dilaksanakan di rumah masing-masing.

## B. RESPON UMAT MUSLIM TERHADAP COVID-19
Indonesia  melaporkan  adanya  kasus  pertama  pasien  Covid-19  pada  2 Maret  2020.  Hingga  kini  tingkat  kematian  ( case  fatality  rate )  Corona  di Indonesia  adalah  sebesar  8,9%  yang  terbilang  cukup  tinggi  dan  nomor  2  di dunia  setelah  Italia  yang  mencapai  angka  11%.  Dalam  hal  ini  pemerintah Indonesia bisa terbilang cukup lambat untuk mengantisipasi bahkan beberapa pejabat  hanya  bisa  berkelakar  terkait  virus  corona  yang  belum  terdeteksi  saat itu padahal di seluruh dunia sudah menyebar luas. Keterlambatan ini bisa kita lihat  dengan  respon  ketidaksiapan  infrastruktur  tenaga  medis  dan  lambatnya beberapa  kebijakan  seperti  larangan  mudik  ke  kampung  halaman  setelah  ada pasien  positif  yang  membawa  virus  tersebut  ke  kampung  halaman  mereka sehingga virus ini tidak lagi menyebar hanya di wilayah perkotaan saja tapi juga ke daerah- daerah pedesaan.
Covid-19  tidak  memilih  korbannya  berdasarkan  negara,  agama,  suku, warna  kulit  mapun  lurus-kriting  rambut  manusia.  Semua  berpotensi  terpapar virus  tersebut,  dan  kini  seluruh  masyarakat  berjuang  bersama  menahan  laju penyebaran  penyakit  tersebut.  Termasuk  masyarakat  muslim  Indonesia  yang sudah  mulai  tersadarkan  dengan  pentingnya  melakukan Social  Distancing , dimana  aktivitas  beribadah  khususnya  sholat  sudah  dihimbau  untuk melakukannya  dirumah  masing-masing  dan  sebagaian  masjid  pun  ditutup untuk  jamaah  dan  dilarang  melakukan  aktivitas  ibadah.  Bahkan  sholat  jumat yang  menjadi  ritual  mingguan  yang  diwajibkan  bagi  laki-laki  dihentikan sementara  waktu  sampai  pandemi  covid  19  ini  bisa  selesai.  Sikap  masyarakat muslim  Indonesia  ini  juga  tidak  lepas  dari  keluarnya  fatwa  MUI  berkaitan dengan virus Covid 19 ini, fatwa MUI keluar pada tanggal 16 maret 2020 nomor 14 Tahun 2020.
Di luar negeri, kalangan umat Islam turur menghadapi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan agar masyarakat dapat lebih terorganisir menahan laju penyebaran  virus.  Salah  satunya  adalah  pemerintah  Arab  Saudi  yang mengeluarkan keputusan untuk menutup seluruh akses para jamaah umrah ke Ka’bah  ataupun  Masjid  Nabawi.  Kini  tengah  melakukan  karantina  wilayah untuk masuk ke 2 kota suci Mekah dan Madinah yang biasanya selalu dipadati oleh Jemaah yang hendak beribadah. Keputusan kerajaan Arab Saudi ini cukup mengagetkan dan memberi gambaran kepada seluruh umat Islam dunia bahwa Covid-19 adalah wabah yang serius dan harus disikapi secara total oleh otoritas setempat mengingat tingginya minat umat Islam seluruh dunia untuk beribadah di kota Mekah dan Madinah.
Terdapat  sekitar  221.000  calon  jemaah  haji  asal  Indonesia  tahun  2020 yang gagal berangkat ke Arab Saudi. Hal ini menuai banyak kekecewaan umat Muslim.  Tentu  tidak  saja  yang  berasal  dari  Indonesia,  sebab  umat  Muslim  di seluruh  dunia  pun  tidak  ada  yang  berangkat  haji  sebab  keputusan  yang  telah dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi harus diindahkan demi kemaslahatan bersama,  yaitu  menjahui  bahaya  dengan  meninggalkan  kebaikan,  sebab perbuatan tersebut merupakan kebaikan itu sendiri.
Hal ini, sejalan dengan hadits Nabi Muhammad yang menyebutkan: “Lâ dhororo  walâ  dhirôro” (jangan  membahayakan  diri  dan  orang  lain).  Artinya menjadi jelas, Islam melarang untuk melakukan tindakan yang membahayakan dirinya  atau  orang  lain.  Imam  Jalaluddin  as-Suyuthi  al-Jâmi  al-Kabîr  (juz  XI:
Rif’at Ayu Wijdan Irham, A. Khawarizmi Siregar, dan Hasse Jubba
540-541),  menyebutkan  3  hadits  soal  ini:  Hadits  pertama, “lâ  dhororo  walâ dhirôro” ,  tanpa  ada  tambahan,  melalui  jalan  sahabat  Ibnu  Abbas  dan  sahabat Ubadah  bin  Shomith.  Dalam  catatan  kakinya  disebutkan,  diriwayatkan  oleh Ibnu Majah (No. 2441); ath-Thobroni dalam al-Mu’jamul Kabîr (No. 11576); dan al-Baihaqi dalam as-Sunânul Kubrô.
Hadits kedua, ada lafazh tambahannya, “lâ dhororo walâ dhirôro, man dhôrro dhôrrohullohu, waman syâqqo syâqqollohu `alaihi” . Hadits ini, dalam catatan kaki pada al-Jâmi al-Kabîr di atas, diriwayatkan Imam Malik dari jalan sahabat  Abu  Sa`id;  dan  al-Hakim  meriwayatkannya  dalam  al-Mustadrok  dan menyebutnya sebagai “shohih”. Arti hadits ini, ―Janganlah membahayakan diri dan  orang  l,ain,  barangsiapa  yang  membuat  mudharat  niscaya  Alloh memudharatkannya,  dan  barangsiapa  mempersulit  niscaya  Alloh  akan mempersulitnya.‖
Hadits  ketiga,  ada  lafazh  tambahannya, “lâ  dhororo  walâ  dhirôro, walirrojûli an yadho`a khosyatan fî hâ‟iti jârihi wath thorîqul mitâ‟u sab`atu adzru`in.” Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dari jalan sahabat Ibnu Abbas. Arti hadits ini, ―janganlah membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan bagi seorang  janganlkah  meletakkan/membuat  ketakutan  di  sekitar  (jalan) tetangganya, dan jalan yang dilalui itu adalah 7 dzira‟ .‖
Dari  hadits-hadits  ini  dirumuskanlah  kaidah  oleh  para  ahli  Ushul  Fiqh dalam  kitab-kitab  mereka,  seperti  oleh  al-Hafizh  as-Suyuthi  dalam  al-Asybâh wan  Nazhô’ir,  dan  kitab-kitab  lain-lain,  dengan  redaksi “adh-dhororu  yuzâlu” (bahaya  itu  harus  dihilangkan)  dalam  melihat  berbagai  persoalan.  Kaidah- kaidah  cabang  dari  kaidah  ini  adalah: “adh-dororu  yudfa`u  biqodril  imkân” (bahaya  harus  ditolak  semampu  mungkin );  “adh-dhorûrot  tubîhul  mahzhûrot (kondisi  darurat  bisa  membolehkan  sesuatu  yang  dilarang); “mâ  ubiha liddorûroti yuqoddiru biqodriha” (sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat disesuaikan dengan kadar dharuratnya); adh-dhororu lâ yuzâlu bi adh-dhorori (bahaya  tidak  bisa  dihilangkan  dengan  (menciptakan)  bahaya  yang  lain); “al- idhtirôr lâ yuzâlu haqqol ghoir (keadaan dharurat tidak membatalkan haqnya orang lain); al-hajjah qod nuzilat manzilatadh dhorûrah `âmmatan kânat au khossotan” (keburuhan  disetarakan  dengan  keadaan  dharuat,  baik  kebutuhan umum atau khusus); “yahtamilu adh-dhororul khosh lidaf`I dhororin `âmmin (bahaya  khusus  harus  ditempuh  untuk  menolak  bahaya  umum);  dan “dar‟ul mafâsid muqaddam „alâ jalbil masholih” (menolak keburukan-keburukan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan darinya.‖.
Indonesia  melalui  Wakil  Presiden  KH.  Ma'ruf  Amin  meyakini bahwa Fiqih Islam dapat berperan menjadi solusi dalam penanganan pandemi Covid-19.  Sebab,  pandemi  Covid-19   ini,  kata  Ma'ruf,  merupakan  pengalaman baru  bagi  negara  di  dunia,  sehingga  membuat  pemerintah  di  dunia  gamang dalam  membuat  keputusan  penanggulangan.  Karena  itu,  dibutuhkan peran Fiqih Islam sebagai  gagasan  baru  untuk  memberikan  pencerahan  dan petunjuk  terhadap  pengambilan  kebijakan. "Saya  yakin  (Fiqih  Islam)  dapat memberikan  solusi  dan  sumbangan,  pemikiran  untuk  mengatasi pandemi Covid-19 beserta  seluruh  dampaknya,  saya  yakin  karena  fiqih  Islam dimaksudkan  untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  umat  seluruh  dunia," ujar Ma'ruf saat teleconference di acara Simposium Tahunan Ekonomi Islam Al Baraka ke-40, Sabtu (9/5/2020).
Ma'ruf  menerangkan, Fiqih  Islam dapat  memberikan  solusi  dan sumbangan  pemikiran  untuk  mengatasi  pandemi  Covid-19  beserta  seluruh dampaknya. Karena sudah diterapkan dalam kehidupan keagamaan terutama di negara  yang  berpenduduk  Islam,  untuk  menetapkan  fatwa  baru  yang  relevan dengan  situasi  pandemi.  Para  ulama  di  negara  masing-masing  bersepakat melakukan  telaah  ulang  terhadap  pandangan  keagamaannya  dan  melakukan ijtihad  untuk  menetapkan  fatwa  baru  yang  kemudian  menjadi  panduan  umat Islam di negara masing-masing.
Kondisi saat ini, menjadi pertimbangan paling utama dalam menetapkan fatwa,  karena  tidak  ada  alternatif  penggantinya. “Bagaimana  melaksanakan ibadah di tengah pendemi Covid-19, baik untuk tenaga medis, para penderita, ataupun  umat  Islam  pada  umumnya,  tentang  tata  cara  pemulasaraan jenazah  (tajhiz  al-janaiz)  pasien  positif  Covid-19  yang  sesuai  protokol kesehatan,  dan  fatwa  terkait  instrumen  ekonomi  yang  dapat  digunakan sebagai mitigasi dampak pandemi Covid-19.” kata Ma'ruf. Karena  itu,  Ma'ruf  menilai Fiqih  Islam juga  dapat  diterapkan  dalam membantu  pelaksanaan  penanggulangan  dampak  ekonomi  pandemi  Covid-19. Ia menerangkan, fiqih mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang muncul dan dapat meringankan penetapan kebijakan. Sebab, kondisi pandemi saat  ini  berdampak  signifikan  terhadap  ekonomi,  mulai  dengan  banyak  usaha tidak  berjalan  dengan  normal,  PHK  bertambah,  lapangan  pekerjaan  informal berhenti. "Karena  itu  diperlukan  langkah  penyelamatan  dengan  melakukan relaksasi  terutama bagi kelompok terdampak dalam menjalankan kewajiban finansialnya," ujar Ma'ruf.
Wakil Koordinator Daerah Arus Informasi Santri Provinsi DIY Firman al- Basyari  saat  kami  wawancarai  mengatakan  bahwa,  ―Dalam  perspektif  pribadi dan merujuk kepada kaca mata Islam, maka Covid-19 memang benar adanya, ia makhluk  yang  diciptakan  dengan  izin  Tuhan  pula.‖  Berkaitan  dengan  dampak virus  itu  sendiri,  seperti  kematian,  merosotnya  ekonomi  dan  sebagainya, Firman  berharap  agar  umat  tidak  terlalu  berlebihan  menyikapinya,  apalagi sampai  mengimani  kematian  bagi  setiap  orang  yang  terpapar  Covid-19. Mestinya  fenomena  ini  menambah  modal Takwa kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa, ujarnya.

## C. KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENANGANI COVID-19
Pemerintah  Indonesia  secara  resmi  mengumumkan  kasus  pertama COVID-19  di  Indonesia  pada  2  Maret  2020.  Pada  mulanya  pemerintah Indonesia menyangkal bahwa virus corona yang peertama kali terjadi di Wuhan pada akhir tahun lalu ini akan masuk Indonesia, padahal kasus ini sudah mulai menyebar  di  beberapa  negara  di  luar  China,  termasuk  di  kawasan  Asia Tenggara. Pemerintah terlalu santai menghadapi masalah ini, meskipun WHO sudah  memperingatkan.  Pemerintah  tidak  melakukan  antisipasi  terhadap wabah  ini.  Indonesia  tidak  menutup  penerbangan  langsung  dari  Wuhan, Hubei—pusat  persebaran  Coronavirus  baru—ke  Indonesia,  meskipun  provinsi itu sudah di lockdown mulai 23 Januari 2020. Pemerintah Indonesia menutup sementara rute penerbangan maskapai yang mengangkut penumpang langsung dari Indonesia ke Cina atau rute kebalikannya mulai 5 Februari 2020. Namun,
Rif’at Ayu Wijdan Irham, A. Khawarizmi Siregar, dan Hasse Jubba
pesawat  kargo  dari  negara  seperti  Cina  masih  terpantau  ke  Indonesia  (Amali, 2020).
Dilansir  dari  laman  berita  online, detik.com ,  staf  pengajar  FKM  UI, Pandu  Riono  mengatakan  telah  memberikan  data  observasi  mengenai  corona jenis baru ini di Indonesia kepada pemerintah tetapi tidak dipakai dengan baik. Namun,  hal  ini  dibantah  oleh  Juru  Bicara  Pemerintah  untuk  Penanganan Corona,  dr  Achmad  Yurianto  mengatakan  dirinya  tidak  mengetahui  atas temuan  FKM  UI.  Yuri  menyebut  dirinya  tidak  pernah  diberi  tahu  perihal temuan dari akar FKM UI.
Pandu  juga  mengatakan  tidak  adanya  peringatan  dini  dari  kementerian kesehatan  karena  tidak  menyadari  kemungkinan  besar  virus  itu  sudah  di Indonesia. Belum adanya kasus di Indonesia ini diduga disebabkan oleh belum siapnya  Pemerintah  melakukan  tes.  Hasil  tes  yang  dilakukan  pada  bulan Januari  dan  Februari  semuanya  negatif,  namun  hasil  itu  diragukan  karena reagen belum tersedia atau reagen salah, tes ini dirasa akurang akurat.   Kasus positif corona 1 dan 2 di Indonesia yang juga awalnya didiagnosis penyakit lain. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama terjadi pertama di Indonesia  terjadi  pada  2  Maret  2020.  Kasus  ini  mematahkan  argumen– argumen  yang  menyatakan  Indonesia  bebas  corona.  Pemerintah  pusat membentuk  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  pada  13  Maret 2020.  Pembentukan  gugus  tugas  ini  berdasaan  Keputusan  Presiden  Nomor  7 Tahun  2020  yang  diresmikan  pada  13  Maret  2020.  Gugus  tugas  itu  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Pengarah  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19,  antara  lain  Menteri  Koordinator  Bidang Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan,  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik Hukum Keamanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan. Adapun, Wakil Ketua  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  adalah  Asisten  Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri (Bayu, 2020).
Pada  awal  Maret,  setelah  terkonfirmasinya  kasus  positi  COVID-19  di Indonesia,  Pemerintah  mengimbau  masyarakat  untuk  melakukan  social distancing.  Social  distancing merupakan  salah satu  metode  kesehatan masyarakat untuk  mengurangi  interaksi  orang-orang  di  lingkungan  umum. Cara  ini  diperkirakan  efektif  untuk  mengurangi  penyebaran  penyakit  seperti COVID-19 yang terjadi melalui percikan ( droplet ) dari mulut atau hidung saat batuk,  bersin  dan  berbicara.  Transmisi  penyakit  dengan  cara  ini  umumnya terjadi  ketika  ada  kontak  dalam  jarak  dekat  kurang  dari  2  meter  Tujuan utama social  distancing adalah  mengurangi  besarnya  wabah,  menunda terjadinya  puncak  epidemi,  dan  mendistribusikan  jumlah  penderita  infeksi dalam  periode  waktu  yang  lebih  lama  agar  beban  terhadap  sistem  kesehatan berkurang (Anfasa, 2020).
Cara yang umum dilakukan adalah menutup berbagai tempat berkumpul publik seperti sekolah, tempat ibadah, tempat wisata, restoran, arena olahraga, dan  gedung  perkantoran.  Adapun  institusi  kesehatan,  berbagai  kantor  vital seperti kepolisian, militer dan pemadam kebakaran, toko bahan  makanan  dan apotek  umumnya  tetap  buka  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  melayani masyarakat  (Anfasa,  2020).  Namun,  sejak  Jumat  (20/3/2020)  lalu,  WHO mengganti  frasa  social  distancing  menjadi  physical  distancing.  Alasannya, penggantian  frasa  ini  untuk  mengklarifikasi  bahwa  terdapat  perintah  tetap tinggal di rumah guna mencegah penyebaran corona virus. Kendati begitu, hal
ini  tidak  berarti  bahwa  seseorang  memutus  kontak  dengan  orang  lain  secara sosial.  Penggunaan  frasa  physical  distancing  diharapkan  dapat  memperjelas imbauan  WHO,  yaitu  menjaga  jarak  fisik  untuk  memastikan  penyakit  tidak menyebar (Amani, 2020).
Atas  imbauan  dari  Pemerintah  ini  juga,  berbagai  kemeterian mengeluarak Surat Edaran terkait pemberlakuan social dan physical distancing ini.  Kementerian  agama  Surat  Edaran  Nomor:  Se.  1  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah Ibadah yang berisikan memerhatikan  kebersihan  rumah  ibadah,  pengecekan  suhu  tubuh, penyampaian  pesan  menjaga  kesehatan,etika  bersin,  dan  memberikan informasi  terkait  Covid-19  secara  regular.  Dalam  perjalannnanya  Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk beribadah dari rumah.
Berdasarkan  Surat  Edaran  per  17  Maret  2020,  Kemendikbud memerintahkan kegiatan   Pembelajaran dilakukan secara  daring  dan pegawai bekerja  dari  rumah  untuk  mencegah  penyebaran  Covid-19.  Peraturan  ini ditujukan  kepada  lembaga  pendidika  negeri  dan  swasta  baik  provinsi, kabutan/kota. Kemendikbud juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020  tentang  Pelaksanaan  Pendidikan  dalam  Masa  Darurat  Coronavirus Disease  (Covid-19).  Salah  satu  pokok  penting  dalam  edaran  ini  adalah keputusan  pembatalan  ujian  nasional  (UN)  Tahun  2020.  Terkait  belajar  dari rumah.  Mendikbud  menekankan  bahwa  pembelajaran  dalam  jaringan (daring)/jarak  jauh  akan  dilaksanakan  baik  bagi  siswa  maupun  mahasiswa. Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  mencatat  94,73 persen perguruan  tinggi di  Indonesia  melakukan  pembelajaran  secara  daring. Bukan hanya pembelajaran dan ujian saja yang dilakukan secara daring, siding kelulusan  dan  wisudapun  dilaksanakan  secara online . Meskipun  pembelajaran masih kurang efektif, namun cara ini baik untuk mencegah penularan  COVID- 19  dengan  mengurangi  pertemuan  di  tempat  umun  (lingkungan  pendidikan formal). Semoga dalam kedepannya pemerintah menemukan system yang tepat untuk  melaksanakn  daring  ini,  melihat  peraturan  yang  dikeluarkan Kemendikbud untuk tahun ajaran baru tetap dilasanakan dengan daring.
Peningkatan  kasus  positif  Covid-19  mengharuskan  Pemerintah melakukan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar).  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi)    menetapkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani pada 31 Maret 2020. Dibandingkan dengan lockdown Pemerintah lebih memilih untuk melakukan PSBB demi tetap berlangsungnya kegiatan perekemonomian. Dalam PP ini, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  Covid-19 sedemikian  rupa  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran  Covid-19.  PSBB paling  sedikit  meliputi:  a.  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja;  b.  pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.Terkait  pembatasan  kegiatan  pada  sekolah,  tempat  kerja,  dan keagamaan,  sesuai  PP  ini,  harus  tetap  mempertimbangkan  kebutuhan pendidikan,  produktivitas  kerja,  dan  ibadah  penduduk.Pembatasan  kegiatan pada  tempat  atau  fasilitas  umum,  menurut  PP  ini,  dilakukan  dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
Rif’at Ayu Wijdan Irham, A. Khawarizmi Siregar, dan Hasse Jubba
Perpres  ini  juga  didukung  dengan  Peraturan  kemeterian  kesehatan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Covid-19.terkait Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  meliputi:  a.  peliburan  sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di  tempat  atau  fasilitas  umum;  d.  pembatasan  kegiatan  sosial  dan  budaya;  e. pembatasan  moda  transportasi;  dan  f.  pembatasan  kegiatan  lainnya  khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Pemerintah  menganjurkan  untuk work  from  home bagi  mereka  yang bekerja.  Banyak  perusahan  yang  mulai  menerapkannya  meskipun  dilakukan secara bertahap, yaitu dengan shifting. Pada awal penerapan work from home ini,  banyak  masyarkat  yang  salah  mengartikan  dan  menganggap  ini  adalah liburan.  Banyak  masyarakat  yang  berpergian  untuk  liburan  ketika diterapkannya  work  from  home.  Kurangnya  edukasi  dan  pemahaman masyarakat ini membuat kebijakan disalah artikan.
Terkait  aturan  dalam  PSBB  untuk  melakukan  kegiatan  beribadah  dari rumah,  Kemenag  mengeluarkan  Surat  Edaran  tengan  panduan  ibadah Ramadhan  dan  Idul  Fitri  dalam  SE  6  Tahun  2020  yang  menyatakan  kegiatan tersebut  dapat  dilakukan  hanya  dari  rumah  bersana  keluargga  inti.  meskipun dalam  realisasinya  masih  banyak  masyarakat  yang  abai  akan  imbauan  ini. Selain  itu,  Pemerintah  juga  melarang  masyarakat  untuk  mudik  agar  virus  ini tidak terus menyebar. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam juga mengeluarkan surat  edaran  yang  berkaitan  dengan  pernikahan  dan  pemakanan  bagi masyarakat  Muslim  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Nomor:  P- 002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020  tentang  imbauan  dan  pelaksanaan  protokol penanganan  COVID-19  pada  area  publik  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal bimbingan  masyarakat  Islam  yang  kemudian  direvisi  dengan  surat  edaran Nomor:  P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020  tentang  perubahan  atas  surat  edaran Direktorat  Jenderal  bimbingan  masyarakat  Islam.  Secara  garis  besar  surat edaran  ini  mencakup  pendaftaran  akad  nikah  dan  konsultasi  dapat  dilakukan secara  online  dan  hanya  yangsudah  mendaftar  sebelum  tanggal  1  April  20202 yang  dapat  melaksanakan  akad  dengan  ketentuan  akad  dilaksanakan  sesuai prosedur kesehatan  dan tamu yang hadir tidak lebih dari 10 orang. Ketentuan mengenai  pemakanan  bagi  pasian  positif  covid  dapat  dilakukan  dengan prosedur  penangan  jenazah  penderita  COVID-19  "Pengurusan  jenazah  pasien Covid-19  dilakukan  oleh  petugas  kesehatan  yang  beragama  Islam  dari  Rumah Sakit  yang  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  Setelah  pengafanan selesai,  jenazah  dimasukkan  ke  dalam  peti  jenazah  yangtidak  tembus  air  dan udara  dengan  dimiringkan  ke  kanan.  Dengan  cara  demikian,  saat  dikuburkan jenazah  menghadap  ke  arah  kiblat.  Aturan-aturan  ini  sudah  baik  dan  sesuai prrosedur kesehatan secara tekstual, namun sosialisasi mengenai peraturan ini belum  luas,  sehingga  masyarakat  masih  banyak  yang  belum  memahami eraturan  ini.  Banyak  keluarga  korban  COVID-19  ini  yang  tidak  setuju  dengan prosedur  pemakaman  yyang  dilakukan  karena  kurangnya  pemahan  akibat edukasi yang minim.
Pada  9  April  Kementerian  Perhunbungan  menerbitkan  PM  18  TAHUN 2020  tentang  Pengendalian  Transportasi  dalam  Rangka  Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pengendalian Transportasi
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan  melalui:  a.  pengendalian  transportasi  untuk  seluruh  wilayah;  b. pengendalian  transportasi  pada  wilayah  yang  ditetapkan  sebagai  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar;  dan  c.  pengendalian  transportasi  untuk  kegiatan  mudik tahun 2020. Ketentuan tentang mudik ini kemudian ebih spesifik terdapat pada PM 25 TAHUN 2020 Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun  1441  Hijriah  dalam  rangka  Pencegahan  Penyebaran  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19).  Mendekati  waktu  lebaran  banyak  pelanggaran  yang terjadi terkait peraturan mudik ini, mulai dari mudik menggunakan kendaraan pribadi  secara  terang-terangan  hingga  bersembunyi  di  dalam  kendaraan  yang diangkut.  Kesadaran  masyarakat  akan  bahaya  virus  ini  dan  pengawasan  yang rendah  menjadi  pemicu  permaslahan  ini.  Memang,  sudah  ada  beberapa  razia yang  dilakukan,  akan  tetapi  masih  banyak  masyarakat  yang  dapat  lolos  untuk mudik,  mayoritas  mudik  yang  dilakukan  secara  local  (dalam  satu  propinsi). ApabilaPemerintah  tetap  tidak  tegas  memberi  sanksi  terhadap  pelanggar kebijakan, kebijakan yang ada ini hanya kan sia-sia.
Pemerintah juga memberikan kebijakan APBN baru terkait penanganan pandemic COVID-19.  Pada 31 Maret  2020  Pemerintah menetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud meliputi  kebijakan  pendapatan  negara  termasuk  kebijakan  di  bidang perpajakan,  kebijakan  belanja  negara  termasuk  kebijakan  di  bidang  keuangan daerah,  dan  kebijakan  pembiayaan.  Pemerintah  juga  menetapkan  batasan defisit  anggaran  melampaui  3%  (tiga  persen)  dari  PDB  selama  masa penanganan COVID-19.  Selanjutnya, Perpu ini ditetapkan pada 16 Mei 20202 dan diundangkan pada 18 Mei 2020 menjadi UUNo. 2 tahun 2020. Lewat  revisi  peraturan  presiden,  Kementerian  Keuangan  melakukan revisi  terhafap  APBN.  Pemerintah  menyiapkan  anggaran  penanganan  virus corona  mencapai  Rp  677  triliun  yang  sebelumnya  sebesar  Rp  405,1  triliun . Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk insentif tenaga medis dan perpajakan sektor  kesehatan.  Menteri  keuangan  Sri  Mulyani  menyebutkan,  selain  fokus pemulihan  ekonomi  nasional,  fokus  lainnya  masih  terkait  dengan  kesehatan terkait Covid-19. Selain insentif untuk tenaga medis, anggaran digunakan untuk santunan  kematian,  bantuan  jaminan  kesehatan  nasional,  dan  pembiayaan Gugus  Tugas.  Penambahan  anggaran  juga  ditujukan  kepada  program  jaring pengaman  sosial,  dan  untuk  UMKM.  Beberapa  contoh  kebijakan  yang dilakukan  adalah  meningkatkan  anggaran  Kartu  Prakerja  dari  Rp10  triliun menjadi  Rp20  triliun  untuk  5,6  juta  orang  pekerja  yang  terkena  PHK  atau dirumahkan,  pekerja  informal,  dan  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  yang terdampak  COVID-19.  Penerima  manfaat  menerima  biaya  pelatihan  Rp1  juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan  Rp150  ribu  untuk  3  kali  survei.  Jumlah  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  ditambah  dari  9,2  juta menjadi  10  juta  keluarga.  Penyaluran  PKH  yang  sebelumnya  per  3  bulan, menjadi  per  bulan  mulai  April  hingga  Desember  2020.  Bulan  April  s.d  Juni, KPM menerima PKH 2 kali (triwulanan indeks lama dan bulanan indeks baru).
Rif’at Ayu Wijdan Irham, A. Khawarizmi Siregar, dan Hasse Jubba
Jumlah penerima manfaat Kartu Sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM.
Pemerintah  memproyeksikan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada skenario terburuk imbas pandemi COVID-19 akan terperosok ke -0,5%. Capaian kuartal  I-2020  saja  hanya  2,97%.  Namun  menurut  Ekonom  Center  of  Reform on  Economics  (CORE)  Yusuf  Rendy  Manilet,  jika  pemerintah  berhasil memberlakukan era normal yang baru atau new normal tanpa membuat kasus positif  virus  Corona  melonjak,  Indonesia  bisa  keluar  dari  ancaman pertumbuhan ekonomi negatif (Hamdani, 2020).
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  memaparkan  sejumlah alasan Indonesia perlu menerapkan tatanan normal baru atau era new norma l. Salah  satu  yang  menjadi  pertimbangan  ialah  terkait  dampak  pandemi  ini terhadap  ekonomi  yang  dianggap  sudah  begitu  mengkhawatirkan   Sekretaris Kementerian  Koordinator  Perekonomian  (Sesmenko)  Susiwijono  Moegiarso dalam  diskusi  online  Pactoc  Connect,  Rabu  (3/6/2020)  mengatakan  perlu diketahui  pekerja  di  Indonesia  itu  55-70  juta  dari  133  juta  itu  adalah  pekerja informal  sehingga  mereka  ini  yang  paling  terdampak  di  dalam  COVID-19. Perpindahan  kelas  sosial  juga  sudah  mulai  terjadi,  yang  tadinya  di middle kemudian turun. Negara tak akan sanggup terus-terusan memberikan bantuan sosial  ke  masyarakatnya  mengingat  kemampuan  keuangan  negara  yang  juga terbatas  (Novika,  2020).  Namun  apakah  Indonesia  sudah  siap  untuk melaksanakan  new  normal?  Melihat  dari  jumlah  pasien  Covid-19  yang  masih meningkat  rasanya  masih  banyak  yang  harus  dievalusi  lagi.  Persiapan  yang matang sangat diperlukan untuk mencegah jumlah yang besar apabila terdapat gelombang kedua penyebaran virus ini.
WHO  mengeluarkan  syarat  bagi  negara  yang  ingin  melakukan  new normal,  anataralain:  a)  jumlah  reproduksi  virus  turun  (r0<1),  b)  kurva  kasus Covid-19  yang  melandai,  c)  darana  dan  prasarana  penunjang  siap,  d)  adanya pengendalian  risiko  kasus  Covid-19.  Syarat  ini  belum  dapat  dipenuhi  oleh Indonesia  sehingga  Indonesia  dirasa  belum  siap  untuk  melaksanakan new normal .  Meskipun  begitu,  Pemerintah  sudah  menyampaikan  wacana  new normal ini kepada masyarakat meskipun pemerintah sendiri belum tahu kapan akan dilaksanakan.  Seharusnya pemerintah hanya menyampaikan sesuatu yang sudah  matang  dan  merupakan  keputusan  agar  publik  tidak  salah  memahami wacana  ini  sebagai  kebijakan.  Perencanaan  jangan  sampai  bocor  dan menimbulkan kesimpang siuran informasi.
Pelonggaran PSBB atau PSBB transisi dijadikan pilihan bagi daerah yang sudah  tidak  memmili  kasus  posif  Covid-19  baru.  Kegiatan  sudah  mulai  dapat dilaksanakan  tetapi  masih  sangat  dibatasi  dan  harus  sesuai  dengan  prosedur kesehatan  yang  telah  ditetapkan.Pemerintah  mengeluarkan  panduan  untuk pekerja dalam masa menuju new normal . Panduan ini tertera dalam Keputusan Menteri  Kesehatan  (Kemenkes)  Nomor  HK.01.07/Menkes/328/2020  Berikut garis  besar  panduan  pencegahan  penularan  Covid-19  selama  PSBB  terkait kebijakan  manajemen  dalam  pencegahan  dan  penularan  Covid-19  di  tempat kerja. Pertama, pihak manajemen senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan  informasi  tentang  Covid-19  di  wilayahnya.  Secara  berkala dapat  diakses  di  https://infeksiemerging.kemkes.go.id.  dan  kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Kedua, pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di  tempat  kerja  yang  terdiri  dari  Pimpinan,  bagian  kepegawaian,  bagian  K3
dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.
Panduan  ketiga  adalah  pimpinan  atau  pemberi  kerja  memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19  (gejala  demam  atau  batuk/pilek/nyeri  tenggorokan/sesak  nafas) untuk  dilakukan  pemantauan  oleh  petugas  kesehatan.Keempat,  tidak memperlakukan  kasus  positif  sebagai  suatu  stigma.  Kelima,  pengaturan bekerja  dari  rumah  ( work  from  home ).  Menentukan  pekerja  esensial  yang perlu  tetap  bekerja  atau  datang  ke  tempat  kerja  dan  pekerja  yang  dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
Pemerintah  daerah  yang  sudah  memasukin  zona  hijau  dan  akan melakukan  PSBB  transisi,  harus  secara  ketat  memberikan  ketentuan  dan pengawasan.  Fasilitas  umum  boleh  sudah  mulai  dibuka  dengan  syarat  sudah adanya  mitigasi  dan  siap  untuk  melakukan  protocol  kesehatan.  Pengunjung yang  dating  tidak  boleh  lebih  dari  50%  dari  kapastitas  penuh  .  Hal  ini  masih akan  dievalusi  pada  tahap  pelaksanaannya,  dan  apabila  terdapat  pelanggaran perusahan,  pusat  perbelanjaan  ataupun  temat  rekreasi  akan  ditegur  dan diberikan sanksi penutupan kembali. Pelonggaran PSBB atau PSBB transisi ini dilakukan bertahap untuk meminimalisir gelombang kedua pandemic Covid-19 di  Indonesia.  Masyarakt  jangan  tertalu  euphoria  menganggap  pandemi  ini sudah  berakhir.  Masyarakat  harus  lebih  disiplin  dan  Pemerintah  harus  benar- benar  mengawasi  dan  memberi  sanksi  yang  tegas  jangan  seperti  kebijak- kebijakan sebelumnya yang masih banyak pelanggaran dilakukan.
Sinergisitas  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sangatlah  penting untuk melindungi masyarakat dari pandemic ini. Tidaklah elok bagi Pemerintah pusat  untuk  melakukan  keputusan  sendiri  dan  melarang  pemerintah  daerah untuk  memutuskan  kebijakan.pemerintah  pusat  sebaiknya  merangkul  dan berbagi beban agar daerah mau kooperatif dan memebrikan saran untuk pusat. Komunikasi  yang  baik  antar  pusat  dan  daerah  akan  membantu  penangan masalah virus ini., Pemerintah pusat juga dapat memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang memberikan dampak positif bagi penanganan ini.

## D. KESIMPULAN
Wabah  virus  corona  jenis  baru  atau pneumonia Wuhan  yang  sekarang dikenal  sebagai  Corona  Virus  Disease  2019  atau  Covid-19  telah  ditetapkan sebaga  Pandemi  oleh  WHO.  Virus  ini  tidak  hanya  menyerang  daerah  tertentu saja,  melainkan  seluruh  dunia.  Dikonfirmasinya  dua  orang  pasien  menderita Covid-19 pada awal Maret 2020 telah mematahkan argument bahwa Indonseia kebal terhadap Corona. Tidak adanya antisipasi membuat penyebaran virus ini berlangsung  cepat  di  Indonesia.  KH  Ma'ruf  Amin  menilai Fiqih  Islam juga dapat  diterapkan  dalam  membantu  pelaksanaan  penanggulangan  dampak ekonomi pandemi Covid-19. Ia menerangkan, fiqih mempunyai karakter solutif terhadap  permasalahan  yang  muncul  dan  dapat  meringankan  penetapan kebijakan.  Merujuk  kepada  kaca  mata  Islam,  maka  Covid-19  memang  benar adanya  dan  merupakan  makhluk  yang  diciptakan  dengan  izin  Tuhan  pula. Berkaitan  dengan  dampak  virus  itu  sendiri,  seperti  kematian,  merosotnya ekonomi  dan  sebagainya,  diharapkan    agar  umat  tidak  terlalu  berlebihan
Rif’at Ayu Wijdan Irham, A. Khawarizmi Siregar, dan Hasse Jubba
menyikapinya,  apalagi  sampai  mengimani  kematian  bagi  setiap  orang  yang terpapar  Covid-19.  Mestinya  fenomena  ini  menambah  modal Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Meskipun  terlambat,  Pemerintah  mencoba  untuk  menanggulangi pandemic  ini  dengan  membentuk  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanggulangan Covid-19  serta  kebijakan  lainnya.  Kebijakan  social  distancing  dan  physical distancing  marak  diserukan  oleh  Pemerintah.  Selanjutnya  kebijakan  PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dilakukan, melihat kasus Covid-19 ini kian bertambah.  Meskipun  begitu,  perekonomian  negara  juga  harus  tetap  berjalan dan  pemerintah  kembali  mengumumkan  wacana  untuk  dilaksanakannya new normal . Kebijakan Pemerintah yang kerap kali berubah cukup membingungkan masyarakat.  Dalam  pelaksanaannya,  kebijakan-kebijakan  tersebut  kerap  kali dilanggar  oleh  masyarakat.  Kurangnya  edukasi,  pemahaman,  serta  kesadaran diri  terhadap  bahaya  virus  Covid-19  menjadi  pemicu  permasalahn  ini. Pemerintah pusat dan daerha harus bersinergi untuk meingkatkan regulasi dan pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku. Menggandeng tokoh agama juga diperlukan  untuk  mengedukasi  masyarakat  yang  melanggar  dengan  dalih kebiijakan tidak sesuai dengan ajaran agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Amali, Zakki. (2020). Penularan Corona Sebelum Maret Bukti Pemerintah Tak Siap  Antisipasi. Diakses  pada  10  Juni.  Dapat  diakses  di https://tirto.id/ePKP.
Anfasa,  Fatih.  (2020).  Penerapan  social  distancing  setengah  hati  di  Indonesia berpotensi  gagal  kurangi  kasus  baru  covid-19. Diakses  pada  10  Juni. Dapat diakses https://theconversation.com/penerapan-social- distancing-setengah-hati-di-indonesia-berpotensi-gagal-kurangi- kasus-baru-covid-19-134237.
Arnani,  Mela.  (2020).  Alasan  dan  Makna  WHO  Mengubah  Social  Distancing Jadi  Physical  Distancing. Diakses  pada  10  Juni.  Dapat  diakses di https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/083100265/alasa n-dan-makna-who-mengubah-social-distancing-jadi-physical- distancing.
Bangkitmedia. (2020). Gus Dur dan perkataan dar’ul mafasisi muqoddamun ala jalbil masholih. Dapat diakses pada laman https://bangkitmedia.com/gus-dur-dan-perkataan-darul-mafasidi- muqoddamu-ala-jalbil-masholih/.
Bayu,  Dimas  Jarot.  (2020).  Jokowi  Bentuk  Gugus  Tugas  Percepatan Penanganan  Covid-19. Diakses  pada  10  Juni.  Dapat  diakses  di Katadata.co.id denganjudul, https://katadata.co.id/berita/2020
/03/13/jokowi-bentuk-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19. Bbcnews.  (2020).  Haji  2020:  Pembatalan  Keberangkatan  Jemaah  Haji, Pemerintah  Diingatkan  Agar  Pastikan  Jemaah  Haji  Tahun  Ini  Dapat Berangkat Tahun Depan. Dapat diakses pada laman https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52887272.
Detikcom. (2020). Kapan sebenarnya corona pertama kali masuk RI?. Diakses pada  10  Juni.  Dapat  diakses  https://news.detik.com/berita/d- 4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri?single=1. Kompas. (2020). WHO umumkan virus corona sebagai pandemi global. Dapat diakses  pada  https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/ 001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global? page=all
Novika,  Soraya.  (2020).  Sederet  alasan  pemerintah  terapkan  new  normal. Diakses pada 10 Juni. Dapat diakses di https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5039532/sederet- alasan-pemerintah-terapkan-new-normal.
Republika. (2020). Wapres yakin fiqih islam bias jadi solusi pandemi covid-19. Dapat  diakses  pada  laman  https://republika.co.id/berita/qa368j327/ wapres-yakin-fiqih-islam-bisa-jadi-solusi-pandemi-covid19.
Republika. (2020). 94,3 persen perguruan tinggi lakukan pembelajaran daring. Diakses  pada  10  Juni.  Dapat  diakses  https://republika.co.id/berita/ q9q641335/943-persen-perguruan-tinggi-lakukan-pembelajaran- daring
Tribun.  (2020).  Update  corona  global  sabtu  13  juni  malam  kasus  covid-19  di dunia  tembus  77  juta  AS  21  juta. Dapat  diakses  pada https://palu.tribunnews.com/2020/06/13/update-corona-global- sabtu-13-juni-malam-kasus-covid-19-di-dunia-tembus-77-juta-as-21- juta
Lama Resmi Pemerintah itjen.kemenag.go.id jdih.dephub.go.id kemdikbud.go.id kemenkeu.go.id kemkes.go.id