## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BULO KABUPATEN
POLMAN)

## ISLAMIC LAW VIEW ON MARRIAGE WITH THE GUARDIAN JUDGE
(CASE STUDY IN KUA, BULO DISTRICT, POLMAN REGENCY)
Mukran H. Usman
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: mukran@stiba.ac.id
A. Hawariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: hawariah@stiba.ac.id

## Rosmita
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: rosmita@stiba.ac.id

## Nurfatimah Muh. Tahir
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: nurfatimahmt@gmail.com Keywords : ABSTRACT marriage, guardian, judge, KUA, Islam This  study  aimed  to  determine  the  cause  of  the  marriage  of  guardian judges  in  the  KUA,  Bulo  District,  Polman  Regency  and  to  find  out  the review of Islamic law on this phenomenon. The research method used was field  research  with  descriptive  analysis  techniques  and  applies  a phenomenological and juridical-normative approach. The results showed that;  1)  Among  the  factors  in  the  occurrence  of  marriage  with  the guardian  judge  at  the  KUA,  Bulo  Sub-district,  Polman  Regency,  is because there are no living lineage guardians and or no Muslim lineage guardians; 2) According to Islamic law, marriage with a guardian judge is  legal  if  it  has  fulfilled  the  conditions  and  pillars  that  have  been determined  both  in  positive  law  and  Islamic  law,  where  the  KUA Kecematan Bulo, Polman Regency stipulates that the guardian judge is a Muslim, akil, and balig. Kata kunci : ABSTRAK pernikahan, wali hakim, KUA, Islam Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  pernikahan  wali hakim  di  KUA  Kecamatan  Bulo  Kabupaten  Polman  dan  mengetahui tinjauan  hukum  Islam  terhadap  fenomena  tersebut.  Metode  penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik analisis  deskriptif  dan  menerapkan  pendekatan  fenomenologis,  dan yuridis-normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa;  1)  Di  antara faktor terjadinya pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecematan Bulo Kabupaten Polman adalah karena sudah tidak ada wali nasab yang hidup dan  atau  wali  nasab  tidak  ada  yang  muslim;  2)  Menurut  hukum  Islam, pernikahan  dengan  wali  hakim  sah  hukumnya  apabila  telah  memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
hukum  Islam,  di  mana  KUA  Kecematan  Bulo  Kabupaten  Polman menetapkan syarat wali hakim adalah seorang muslim, akil, dan balig.
Diterima: 13 Agustus 2021; Direvisi : 18 Agustus 2021; Disetujui : 18 Agustus 2021; Tersedia online : 20 Agustus 2021
How to cite: Mukran H. Usman, A. Hawariah, Rosmita, & Nurfatimah Muh. Tahir. “Tinjauan Hukum Islam  Terhadap  Perniikahan  dengan  Wali  Hakim  (Studi  Kasus  di  KUA  Kecamatan  Bulo  Kabupaten Polman),” BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 2, No.  2  (2021):  300-313:  doi: 10.36701/bustanul.v2i2. 365.

## PENDAHULUAN
Pernikahan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu, dan dikatakan sebagai pasangan bagi yang lain 1 . Pergaulan yang sangat erat di antara pergaulan yang ada di dunia ini adalah pergaulan  antara suami istri. Oleh sebab itu, hubungan suami istri merupakan masalah yang  urgen  dan  signifikan  dalam  hubungan  sesama  manusia  sebagai  individu,  dan manusia sebagai makhluk sosial 2 .
Allah swt. menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki- laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan  lain  sebagainya.  Dalam  menjalankan  kehidupan,  manusia  tentu  ingin  melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu  ikatan  yaitu  pernikahan 3 .  Dalam  memilih  pasangan  hidup,  Islam  sangat menganjurkan segala sesuatu berdasarkan norma-norma agama 4 , agar pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji 5 . Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak  dalam  mengarungi  bahtera  kehidupan  rumah  tangga  dapat  berjalan  tentram  dan damai.
Pernikahan menurut fikih Islam adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang  amat  mulia  untuk  mengatur  kehidupan  rumah  tangga  dan  keturunan,  tetapi  juga dapat  dipandang  sebagai  satu  jalan  menuju  pintu  perkenalan  antara  satu  kaum  dengan kaum lain, dan perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi  jalan  untuk  menyampaikan  pertolongan  antara  satu  dengan  yang  lainnya 6 . Menurut  Instruksi  Presiden  RI  Nomor  1  Tahun  1991  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia  pada  bab  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan  merupakan
1 Muhammad Hasbi al-Shidieqy , Al-Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 273.
2 Mohammad Idris Ramulyo , Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 25.
3 Andriyani, “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”, Skripsi (Padang: Fak. Hukum UIN Andalas, 2011), h. 1.
4 Ronny  Mahmuddin,  Saifullah  bin  Anshor,  and  Hamdan  Ngaja.  "Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kabupaten Maluku Tenggara)." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 2.1 (2021), h. 149-150.
5 Mirna Aulia. Jodohmu Surgamu Nerakamu: Panduan Memilih Pasangan Hidup Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits . Opulenta Publishing, 2018.
6 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: t.p., 2000), h. 1.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
akad yang sangat kuat atau Mitssaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah 7 .
Pernikahan  merupakan  sunatullah  yang  berlaku  umum  bagi  semua  makhluk-Nya, karena pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan berhenti, maka kehidupan manusia pun akan terputus, dunia pun sepi dan tidak berarti, karena itulah Allah swt. mensyariatkan pernikahan 8 . Dalam Islam, suatu pernikahan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat  dan  rukun  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  hukum  Islam  maupun  hukum positif. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab dan kabul. Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan mempelai wanita itu sendiri. Namun, harus ada wali nikah yang mengucapkan ijab dan disambut kabul oleh mempelai pria. Perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah.
Dalam lingkungan KUA Kecamatan Bulo Kabupaten Polman terjadi realitas, di mana para  pegawai  pencatat  nikah  yang  kemudian  bertindak  mengangkat  wali  hakim  untuk dijadikan wali dalam akad nikah yang telah mereka langsungkan. Hal ini mengandung pengertian bahwa wali hakim sama kedudukannya dengan wali nasab dalam keabsahan ijab kabul sebuah pernikahan.
Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam  melalui proses penelitian. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  penyebab  terjadinya pernikahan  dengan  wali  hakim  di  KUA  Kecematan  Bulo  Kabupaten  Polewali  Mandar dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecematan Bulo  Kabupaten Polman (Polewali Mandar).  Dalam pengkajiaannya, maka digunakan metode penelitian lapangan (field research ) dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif yaitu cara mendekati masalah  yang  diteliti  dengan  mendasari  pada  semua  tata  aturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pendekatan  normatif yaitu pendekatan ini didasarkan pada ayat  Al-Qur’an,  dan  hadis-hadis.  Sementara  pendekatan  fenomenologis  adalah  cara mengkaji  data  melalui  wawancara  mendalam  atas  pengalaman  informan  atas  interaksi sosial yang dilakukannya di masyarakat 9 .
Dalam  mendukung  penelaahan  yang  komprehensif,  maka  perlu  dilakukan  kajian pendahuluan  terhadap  pustaka  atau  karya-karya  yang  mempunyai  relevansi  terhadap topik  yang  akan  dikaji,  seperti  dalam  kitab al-Umm karya  Iman  Syafi’i  menjelaskan tentang  wali  secara  panjang  lebar,  akan  tetapi  tidak  terdapat  penjelasan  tentang  wali hakim dalam bab tersendiri 10 . Kemudian dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah
7 Direktur pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Istruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonsia (Jakarta: Departemen Agama RI., 2000), h. 14.
8 Jauharotul  Asykuria, “Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Wali  ‘Adal  di  PengadilanAgama Yogyakarta”,  Skripsi (Yogyakarta:  Fak.  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 4.
9 Fauziah  Ramdani,  and  Aswar  Aswar.  "Hablun  Minannas  Wanita  Bercadar  (Studi Fenomenologi Interaksi Sosial Wanita Bercadar
di Kecamatan Manggala
Makassar)." NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6.1 (2020), h. 108
10 Al-Imam al-Syafi’I, Al-Umm, terj. Ismail Yakub , Kitab Induk (Semarang: Victory Agencie, 1984)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
al-Muqtasid karya Ibnu Rusyd, tidak menjelaskan macam- macam yang ada relevansinya dengan  wali  hakim,  hanya  dimasukkan  dalam  pembahasan  ketidakhadiran  wali aqrab dalam  pernikahan 11 .  Penelitian  yang  berjudul;  “ Perkawinan  dengan  Wali  Hakim  di Kantor  KUA  Jebres  Kotamadya  Surakarta ,”  yang  membahas  tentang  faktor  penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabres, yakni: adamul wali,  wali mafqud atau ghaib ,  anak  zina,  wali  berada  pada  jarak  yang membolehkan  salat qashar ,  dan  wali  non  Islam 12 .  Dalam  penelitian  tersebut  hanya ditinjau dari segi yuridisme saja, tidak ditinjau dari segi hukum Islam secara mendetail. Dengan demikian, kebaruan kajian ini adalah berangkat dari pengkajian atas fenomena wali hakim dalam pernikahan yang terjadi di KUA Kecematan Bulo Kabupaten Polman (Polewali Mandar), yang kemudian dianalisis dalam tinjauan hukum Islam.

## PEMBAHASAN

## Realitas  Pernikahan  dengan  Wali  Hakim  di  KUA  Kecamatan  Bulo  Kabupaten Polman Tahun 2014-2019
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulo Kabupaten Polman tidak terlepas dari sejarah berdirinya KUA Kecamatan secara umum di Indonesia. Hal ini dikarenakan KUA Kecamatan Bulo merupakan salah satu unit kerja Kementerian Agama selayaknya KUA Kecamatan. Kantor  KUA  Kec.  Bulo,  Kab.  Polewali  Mandar  ini  dibangun  dan dipergunakan oleh masyarakat pada tahun 2014 di Mapilli, kantor ini belum difungsikan dengan baik. Setelah itu, pada tahun 2015 Kantor KUA Kec. Bulo kemudian dipindahkan lagi  ke  Desa  Pulliwa  Kec.  Bulo  yang  juga  menumpang  di  kantor  camat  sampai  tahun 2016. Di tahun 2014-2015 belum mempunyai pejabat yang tetap nanti pada tahun 2016 yang diketua oleh Muh. Ali Akbar S.H. sampai pada tahun 2018. Pada tahun berikutnya yaitu  pada  tahun  2019  di  gantikan  oleh  Fajruddin  S.  Ag. 13 . Di  awal  Februari  2020 mulailah dibangun Kantor KUA Kec. Bulo, Kab. Polewali Mandar yang baru tepatnya di Desa  Pulliwa  Kec.  Bulo.  Proses  perbaikan  masih  dilakukan  sampai  sekarang.  Melihat kondisi  saat  ini  yang  memperlambat  pembangunan  dikarenakan  pandemic  Covid-19. Barang-barang yang belum didatangkan dari kantor lama dan suasana kantor juga yang belum rapi tidak membuat para staf kantor KUA Bulo patah semangat 14 .
Visi dan Misi KUA Kecamatan Bulo Kabupaten Polman; 1) Meningkatkan kualitas keagamaan  pada  masyarakat;  2)  Meningkatkan  pelayanan  nikah  dan  rujuk  berbasis teknologi  informasi;  3)  Meningkatkan  kualitas  bimbingan  keluarga  sakinah;  4) Meningkatkan  pelayanan  dan  bimbingan  haji,  zakat  &  wakaf;  5)  Meningkatkan pelayanan informasi & bimbingan kemasjidan, hisab & rukyat; 6) Meningkatkan peran lembaga  keagamaan;  dan  7)  Memaksimalkan  kemitraan  umat  dan  koordinasi  lintas sektorat.
11 Muhammad ibnu Ahad Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (Semarang: al- Hidayah, t.t), h. 11.
12 Taufiq  Muhammad, Perkawinan  dengan  Wali  Hakim  di  KUA  Kec.  Jebres,  Kotamadia Surakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis) , Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan kaligaja Yogyakarta (1998).
13 FD 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, Wawancara , Kantor KUA Bulo, (8 April 2020)
14 FD 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, Wawancara , Kantor KUA Bulo, (8 April 2020)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tugas  KUA  Kec.  Bulo  Kab.  Polman  secara  umum  melaksanakan  sebagian  tugas Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kec.  Bulo  dalam  bidang  agama.  Sedangkan fungsinya adalah melaksanakan secara teknis dari tugas pokoknya yang dideskripsikan dalam rencana program kerja tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan dengan mengikuti  petunjuk  yang  diberikan.  Teknis  kerja  KUA  secara  garis  besar  adalah;  1) Pelaksanaan  Pelayanan,  Pengawasan,  Pencatatan,  Pelaporan  Nikah  dan  Rujuk;  2) Penyusunan  statistik  layanan  dan  bimbingan  masyarakat  Islam  ;  3)  Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; 4) Pelayanan bimbingan keluarga  sakinah;  5)  Pelayanan  bimbingan  kemasjidan;  6)  Pelayanan  bimbingan  hisab rukyat dan membinaan syariah; 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 8) Pelayanan  bimbingan  zakat  dan  wakaf;  9)  Pelaksanaan  ketatausahaan  dan kerumahtanggaan  KUA  kecamatan;  dan  10)  Layanan  bimbingan  manasik  haji  bagi jemaah haji reguler 15 .
Berkenaan pada hal yang mengacu kepada Keputusan Mneteri Agama (KMA) Nomor Tahun 2001, maka jumlah personil KUA Kec. Bulo bisa dinyatakan jumlah yang ideal. Walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang ada, KUA Kec. Bulo tetap mencoba memberikan  pelayanan  seoptimal  mungkin  dalam  kepenghuluan  (Administrasi  NR), ketatausahaan  (doktit),  kemasjidan  zakat  wakaf  ibadah  sosial,  pelayanan  hisab  rukyat, bimbingan  dan  pelayanan  haji  serta  layanan  umat  beragama 16 .  Adapun Standart Operating Procedur (SOP) Pelayanan Nikah/ Rujuk di KUA Kec. Bulo, yaitu; 1) Catin laki-laki : a) Surat keterangan untuk menikah (Model NI); b) Surat keterangan asal-usul (Model N2); c) Surat persetujuan calon mempelai (Model N3); d) Surat keterangan orang tua (Model N4); e) Surat keterangan persetujuan orang tua (Model N5) bagi catin yang berusia kurang dari usia 21 tahun pada tanggal pernikahan; f) Surat keterangan kematian istri  (Model  6)  bagi  duda  mati  disertai  dokumen:  (a)  Foto  copy  kartu  tanda  penduduk (KTP);  (b)  Foto  copy  akta  kelahiran;  (c)  Foto  copy  kartu  keluarga;  (d)  Akta kematian/surat  keterangan kematian bagi  duda mati;  (e) Akta cerai  asli berikut salinan putusan /penetapan bagi duda cerai; (f) Surat ijin kawin dari komandan/atasan bagi catin anggotaTNI/POLRI; (g) Dispensasi dari pengadilan agama bagi catin yang belum berusia 19 tahun; (h) Pas photo ukuran 2x3 background biru sebanyak 4 lembar; (i) Rekomendasi nikah  dari  KUA  kecamatan  setempat  bila  catin  berasal  dari  daerah  lain; 2)  Catin perempuan : a) Surat keterangan untuk menikah (Model NI); b) Surat keterangan asal- usul (Model N2); c) Surat persetujuan calon mempelai (Model N3); d) Surat keterangan orang tua (Model N4); e) Surat keterangan persetujuan orang tua (Model N5) bagi catin yang  berusia  kurang  dari  usia  21  tahun  pada  taggal  pernikahan  disertai  dokumen:  (a) Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP); (b) Fotocopy akta kelahiran; (c) Fotocopy kartu keluarga;  (d) Akta kematian/surat  keterangan kematian bagi  janda mati;  (e)  Akta  cerai asli  berikut  salinan  putusan/penetapan  bagi  janda  cerai;  (f)  Surat  ijin  kawin  dari komandan/atasan bagi catin anggota TNI/POLRI; (g) Dispensasi dari pengadilan agama bagi  catin  yang  belum  berusia  16  tahun;  (h)  Pas  photo  ukuran  2x3  background  biru
15 Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) berdasarkan PMA Tahun 2006.
16 Fathur Razzaq, “Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama  Ngemplak  Kabupaten  Boyolali”, Skripsi (Surakarta:  Fak.  Syariah  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN) Surakarta, 2017), h. 33.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sebanyak  4  lembar;  (i)  Rekomendasi  nikah  dari  KUA  kecamatan  setempat  bila  catin berasal dari daerah lain 17 .

## Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Hakim
Pernikahan  amat  penting  bagi  kehidupan  manusia,  baik  perseorangan  ataupun kelompok dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara  terhormat  sesuai  kedudukan  manusia  sebagai  makhluk  yang  berkehormatan  di antara makhluk tuhan lainnya. Pernikahan yang sah harus terpenuhi syarat dan rukunnya, di antaranya adalah wali. Dalam kondisi tertentu wali dapat digantikan oleh hakim. Wali hakim bisa menjadi wali nikah bila keseluruhan  wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam  keadaan adhal atau  enggan  menikahkan  tanpa  alasan  yang  dibenarkan. Apabila  terjadi  seperti  itu,  maka  perwalian  langsung  pindah  kepada  wali  hakim  bukan kepada  wali ab’ad. Hal  ini  dikarenakan adhal adalah  zalim  dan  yang  menghilangkan zalim adalah hakim, maka perwalian tersebut jatuh kepada hakim 18 .
Pernikahan dengan wali hakim juga terjadi di KUA Kec. Bulo tahun 2018 pada kasus pernikahan  dengan  wali  hakim  di  KUA  Kec.  Bulo  sebanyak  3  (tiga)  pasangan  dengan faktor yang berbeda-beda. Faktor-faktor pembolehan pernikahan dengan wali hakim di KUA  Kec.  Bulo  adalah;  1)  Wali  nasab  seluruhnya  meninggal;  2)  Wali  nasab  tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud) ; 3) Wali nasab menolak menjadi wali (adhal) ; 4) Tidak mempunyai  wali nasab;  5)  Wali nasab beragama non muslim;  dan 6) Masafatul qosri (jalan jarak tempuh sudah membolehkan qashar salat) 19 . Adapun contohnya dalam realitas yang terjadi di lingkungan KUA Kec. Bulo Kab. Polman adalah sebagai berikut: 1) Wali nasab seluruhnya meninggal, di  mana data menunjukkan bahwa  di  KUA Kec. Bulo pada tahun 2014 wali nasab yang sudah meninggal sebanyak 2 pasangan 20 ; 2) Wali nasab  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya (mafqud) ,  di  mana  data  menunjukkan  bahwa pernikahan wali nasab yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak ada (0) pasangan 21 ; 3)  Wali  nasab  menolak  menjadi  wali (adhal) ,  di  mana  data  menunjukkan  bahwa  wali nasab  menolak  menjadi  wali (adhal) jumlahnya  tidak  ada  (0)  pasangan 22 ;  4)  Tidak mempunyai  wali  nasab,  di  mana  data  menunjukkan  bahwa  pernikahan  yang  tidak mempunyai wali nasab itu sebanyak tidak ada (0) pasangan 23 ; 5) Wali nasab beragama non Islam, di mana data menunjukkan bahwa wali nasab beragama non Islam sebanyak 1 pasangan 24 ; 6) dan berdasarkan wawancara Kepala KUA Kec. Bulo, ditemukan pula bahwa faktor masafatul qoshri sebanyak tidak ada (0) pasangan 25 .
Berkenaan  dengan  wali adhal, sebelum  mengajukan  permohonan,  sesorang  harus terlebih  dahulu  mengetahui  pengadilan  mana  yang  berhak  mengadili,  memeriksa  dan
17 Isin Desa/ Kelurahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag RI No. 713 Tahun 2018.
18 Siti Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal” , Hukum Perdata Islam 17, no. 1 July (2018).
19 Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, Wawancara , Kantor KUA Bulo, (8 April 2020)
20 Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, Wawancara , Kantor KUA Bulo, (8 April 2020)
21 Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.
22 Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.
23 Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.
24 Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.
25 Arsip (Buku Akta Nikah) KUA Kec. Bulo.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
memutus  perkaranya.  Dalam  bahasa  hukumnya  disebut  dengan  kekuasaan  absolut (kekuasaan perundang-undangan). Dalam hal pernikahan yang diajukan oleh orang Islam yang  berhak  mengadili  adalah  pengadilan  agama.  Selanjutnya,  dalam  hal  pembagian kekuasaan  berdasarkan  wilayah  hukum  disebut  “Kompetensi  relatif”.  Pada  dasarnya gugatan yang diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum.
Secara garis besar perkara yang masuk ke pengadilan agama ada dua macam, yaitu: perkara  yang  sifatnya  permohonan  yang  di  dalamnya  tidak  terdapat  sengketa  disebut dengan  volunter.  Proses  penerimaan  perkara  sebelum  mengajukan  permohonan penetapan  wali adhal maka  seorang  pemohon  harus  membuat  surat  permohonan  yang isinya; 1) Identitas para pihak atau pemohon; 2) Posita, yaitu tentang penjelasan keadaan atau peristiwa yang dijadikan dasar atau alasan; 3) Petitum, yaitu isi tuntutan yang ingin di minta untuk dikabulkan oleh hakim; 4) Memasuki kawasan proses penerimaan perkara pada  pengadilan  agama  kemudian  menghadap  pada  ruang  kasir  untuk  membayar  surat kuasa  untuk  membayar  (SKUM),  dan  dilanjutkan  datang  menghadap  pada  ruang kepaniteraan  untuk  mendaftarkan  perkaranya.  Proses  pemeriksaan  tentunya  harus melewati  tahap-tahap  proses  penerimaan  perkara  pada  pengadilan  agama  kemudian barulah sampai pada proses pemeriksaan 26 .
Berikut paparan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama dengan data pernikahan  yang menggunakan  wali hakim di Kantor Urusan  Agama Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:
NAMA PENGANTIN TANGGAL NIKAH ASAL DESA KETERANGAN SUAMI ISTRI Jufri Mona Radslisa Rabu, 19 September 2018 Patambanua Wali nasab tidak ada yang muslim Sumir Salma Kamis, 24 Januari 2019 Sepporakki Wali nasab sudah tidak ada Idik Hasmi Jumat, 22 November 2019 Bulo Wali nasab sudah tidak ada
Sumber:  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bulo  Kabupaten  Polewali  Mandar  tahun 2014-2019
Tahun  2014-2017  tidak  ada  kasus  pasangan  yang  menikah  karena  wali  hakim, terjadinya ketika pada tahun 2018 terjadi satu peristiwa nikah wali hakim dan tahun 2019 terjadi dua peristiwa nikah wali hakim di KUA Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar. Dari tabel di atas pula dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan wali hakim dengan alasan wali nasabnya sudah tidak ada. Adapun peringkat yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 di antara tahun-tahun yang lain. Kemudian yang tertinggi kedua adalah pada tahun 2018
26 Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, Wawancara , Kantor KUA Bulo, (8 April 2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dengan alasan wali nasab tidak ada yang muslim. Dalam hukum Islam, wali nikah tidak boleh dari seorang kafir atau seorang yang non muslim, dan tentunya mereka itu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya.

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar
Kompilasi  Hukum  Islam  terdiri  atas  tiga  buku:  masing-masing  Buku  I:  Tentang Perkawinan;  Buku  II:  Tentang  Kewarisan;  Buku  III:  Tentang  Perwakafan.  Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum  yang dibahas  yaitu bidang hukum perkawinan ( Munakahat ), bidang hukum kewarisan ( Fara’id ) , dan bidang hukum perwakafan.  Dalam  kerangka  sistematikanya,  masing-masing  buku  terbagi  dalam beberapa  bab  dan  kemudian  untuk  bab-bab  tertentu  terbagi  atas  beberapa  bagian  yang selanjutnya  dirinci  dalam  pasal-pasal.  KHI  merupakan  hukum  positif  bersendi  hukum Islam  untuk  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukannya  lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungannya dengan unsur peradilan, KHI dijadikan sebagai  pedoman  dalam  penyelesaian  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan  dalam lingkungan peradilan agama 27 .
Hukum  Islam  mengatur  agar  pernikhan  itu  dilakukan  dengan  akad  atau  perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh bahwa pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu akad  atau  perikatan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  kebahagiaan hidup  keluarga  yang  diliputi  rasa  ketentraman  serta  kasih  sayang  dengan  cara  yang diridhai Allah swt. 28 .
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan  yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai  rukun dalam pernikahan,  dan  menurut  kesepakatan  ulama  adalah  prinsip  mendasar.  Dalam  akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan  pernikahan  tersebut.  Dengan  demikian,  pengertian  wali  yang  dimaksud secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap  dan  atas  nama  mempelai  perempuan  dalam  suatu  akad  nikah.  Allah  swt. berfirman dalam Qs. al-Baqarah/2:232,
اْوَضاَرَ ت اَذِإ َّنُهَجاَوْزَأ َنْحِكْنَ ي ْنَأ َّنُهوُلُضْعَ ت  َلََف َّنُهَلَجَأ َنْغَلَ بَ ف َءاَسِ نلا ُمُتْقَّلَط اَذِإَو ِفوُرْعَمْلِبِ ْمُهَ نْ يَ ب
Terjemahnya:
27 Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia”, Hukum Diktum 10, no.1, 1 (2012): h. 26.
28 Taufika Hidayati, “Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2019)”, Premise Law Jurnal 3 (2013): h.3.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
“Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  ‘iddahnya,  maka  janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf .” 29
Juga sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:
، ٍّ ِلَوِب َّلاِإ َحاَكِن َلا
ُهَل َِّلَو َلا ْنَم ُِّلَو ُناَطْلُّسلاَو
Artinya:
“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”
Muhibbin  menjelaskan  bahwa  dalam  hadis  tentang  wali  nikah  disebutkan  setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal dan apabila kemudian mereka berkumpul atau bersetubuh, maka perempuan tersebut berhak atas maskawin atau mahar sebagai akibat dari persetubuhan yang dianggap halal tersebut 30 .
Setelah  penulis  melakukan  observasi  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bulo Kabupaten  Polewali  Mandar,  ditemukan  bahwasanya  dalam  proses  pelaksanaannya dalam kasus  wali hakim tidak banyak yang berubah dalam pelaksanaannya hanya saja menggunakan wali hakim dalam buku nikahnya terdapat nama wali hakim yang menjadi wali saat pernikahan tersebut. Sementara pejabat negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya  dilakukan  oleh  aparat  Kantor  Urusan  Agama  (Kepala  KUA  atau  PPN)  bisa menjadi  wali  pengganti  jika  wali  nasabnya  berhalangan,  dengan  sebutan  wali  hakim. Berkenaan dengan wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang  akan  bertindak  untuk  menikahkannya.  Adapun  yang  menjadi  wali  nikah  ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balig.
Ditetapkannya  wali  nikah  sebagai  rukun  pernikahan  karena  untuk  melindungi kepentingan  wanita  itu  sendiri,  melindungi  integritas  moralnya  serta  memungkinkan terciptanya pernikahan yang berhasil. Sesuai dengan Peraturan Menteri  Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 3 di mana proses dan penunjukkan wali hakim sudah ditetapkan seperti berikut  ini:  1)  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  wilayah  kecamatan  yang bersangkutan  ditunjuk  menjadi  wali  hakim  untuk  menikahkan  mempelai  wanita sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (1)  peraturan  ini;  2)  Apabila  Kepala  KUA Kecamatan Bulo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala  Seksi  yang  membidangi  tugas  Urusan  Agama  Islam  atas  nama  Kepala  Kantor Departemen Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk  sementara menjadi  wali hakim dalam wilayahnya;  3)  Bagi  daerah terpencil  atau sulit dijangkau transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam  atas  nama  Kepala  Departemen  Agama  menunjuk  pembantu  penghulu  pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
29 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2006), h. 37.
30 Muhibbin, Menggugat Peran Wali dalam Pernikahan: Studi Kritis atas Hadishadis Wali Nikah (Penelitian Individual: IAIN Walisongo Semarang, 2005).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar terjadi 3 kali pernikahan dengan wali hakim, di mana wali hakim yang seharusnya kepala KUA tetapi digantikan oleh penghulu 1 dikarenakan ia sedang melakukan dinas di luar kantor hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 pasal 2 bab III. Dalam suatu pernikahan menurut Islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Pernikahan antara laki-laki  dan  perempuan  dilaksanakan  di  depan  dua  orang  saksi  laki-laki  dengan menggunakan kata ijab dan qabul. Menurut kebanyakan fuqaha , ijab biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan qabul (pernyataan menerima) diucapkan oleh pihak laki-laki 31 .
Setiap  pernikahan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  pegawai  Pencatat  Nikah  agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan  yang  jelas  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 22 tahun 1946 juga Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk sampai sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Pernikahan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak  dapat  berlangsung  dengan  tindakan  atas  ucapan  perempuan  itu  sendiri.  Sebab menurut  Hukum  Islam  perwalian  merupakan  salah  satu  syarat  dan  rukun  yang  harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah.
Hukum  Islam  adalah  hukum  Allah  swt.  yang  prinsipnya  berlaku  universal  tidak terbatas oleh tempat dan zaman. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hukum  Islam  yang  berlaku  secara  khusus  pada  tempat  tertentu.  Oleh  karena  itu,  juga diketahu  bahwasanya  hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  pada  saat  sekarang  ini termasuk  ketentuan  hukum  perkawinan.  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  memberikan  perhatian  khusus  untuk  ditegakkannya  ketentuan-ketentuan yang berasal dari hukum agama termasuk hukum Islam yang ditegakkan di atas ketentuan undang-undang pernikahan 32 .
Dalam hukum Islam apabila seseorang hendak menikah akan tetapi sang wali tersebut tidak  mau  atau  walinya  tidak  ada  maka  hal  tersebut  bisa  dikembalikan  ke  wali  hakim sebagaimana sabda Rasulullah saw.
نم لو ناطلسلاف اورجاشت نإف ":لاق ثم " تارم ثلَث " لطبِ اهحاكنف اهيلاوم نذإ يرغب تحكن ةأرما ايمأ

## هل لو لا
Artinya:
“Peremmpuan  yang  menikah  tanpa  ijin  walinya  maka  nikahnya  batal  (Nabi mengucapkannya  3x).  Kemudian  berkata:  Apabila  para  wali  tidak  mau,  maka sultan (wali hakim) dapat menjadi wali dari wanita yang tidak memiliki wali.”
31 Muslikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Nikah Wali Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011), h. 2.
32 Abdurrahman,  “Hukum  Perkawinan  Campuran  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Islam Indonesia”, Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya, Bab III (September 2011), h. 42.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya  merupakan  ibadah” 33 .  Ada  beberapa  hal  dari  rumusan  di  atas  yang perlu diperhatikan, yaitu:
1) Maksud  dari  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  adalah  bahwa  pernikahan  itu hanyalah  antara  jenis  kelamin  yang  berbeda.  Hal  ini  menolak  pernikahan  sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
2) Sedangkan suami istri mengandung arti bahwa pernikahan itu adalah bertemunya dua jenis  kelamin  yang berbeda dalam suatu  rumah tangga, bukan hanya dalam  istilah “hidup bersama”.
3) Dalam  definisi  tersebut  disebut  pula  tujuan  pernikahan  yang  membentuk  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  yang  menafikan  sekaligus  pernikahan  temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan pernikahan tahlil.
4) Disebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan ini bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama 34 . Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim menyebutkan  sebab-sebab  perpindahan  dari  wali  nasab  ke  wali  hakim,  antara  lain;  1) Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; 2) Wali nasabnya tidak memenuhi syarat; 3) Wali  nasabnya Mafqud ;  4)  Wali  nasabnya  berhalangan  hadir;  dan  5)  Wali  nasabnya ‘ Adhal .
Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  tahun  1987  di  atas,  hanya  berbeda  sedikit redaksinya,  yaitu:  “Wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui  tempat tinggalnya atau gaib atau ‘ Adal atau eggan 35 . Dalam hal ini perempuan boleh menunjuk laki-laki untuk menjadi walinya sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:
ةَأَرْما ِةَقْ فُّرلا  ِفِ َناَك اَذِإ : َلاَق ُهْنَع َُّللَّا َيِضَر َّيِعِفاَّشلا َّنَأ ، ىَلْعَْلْا ِدْبَع ُنْب ُسُنوُي ىَوَر
َوَ ف ،اََلَ َِّلَو  َلا
ْتَّل
،اَهَجِ وَزُ ي  َّتََّح  الَُجَر اَهَرْمَأ
Artinya:
Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: “Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)”.
Sebagai  salah  satu  syarat  sahnya  nikah  adalah  seorang  wali.  Oleh  sebab  itu  wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam praktiknya.  Orang  yang  mengucapkan “Ijab” adalah  pihak  perwalian  perempuan  dan yang  mengucapkan  ikrar “Qobul” adalah  pihak  laki-laki,  dan  disinilah  peran  penting
33 Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawian, Kewarisan dan Perwakafan (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 1
34 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih , (Cet.; Jakarta: Kencana, 2003), h. 75-76.
35 Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, Wawancara , Kantor KUA Bulo, (8 April 2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
seorang  wali  dalam  menentukan  dirinya  sebagai  wakil  dari  pihak  calon  pengantin perempuan. 36

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama  (KUA) Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:  1)  Wali  nasab  tidak  ada  lagi;  2)  Walinya  enggan  menikahkan  (Wali Adhal );  3) Orang tuanya tidak diketahui keberadaanya; dan 4) Wali nasabnya tidak ada yang muslim. Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  1987  tentang  Wali  Hakim menyebutkan  sebab-sebab  perpindahan  dari  wali  nasab  ke  wali  hakim,  antara  lain;  1) Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; 2) Wali nasabnya tidak memenuhi syarat; 3) Wali  nasabnya Mafqud ;  4)  Wali  nasabnya  berhalangan  hadir;  dan  5)  Wali  nasabnya ‘ Adhal .
Dalam hukum Islam apabila seseorang hendak menikah akan tetapi sang wali tersebut tidak mau atau walinya tidak ada maka bisa dialihkakan ke wali hakim sebagaimana sabda Rasulullah  saw..  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  23  ayat  (1)  juga  menyebutkan  sebab- sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau  ‘adal  atau  eggan 37 .  Dalam  hal  ini  perempuan  boleh menunjuk laki-laki untuk menjadi walinya sebagaimana sabda Rasulullah saw.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  “Hukum  Perkawinan  Campuran  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Islam Indonesia”, Konsepsi  Perkawinan  Beda  Agama  dan  Implikasinya, Bab  III, September 2011 M.
Al-Bugha, Musthafa Diib. Fikih Islam Lengkap . Cet. I ;Solo: Media Zikir, 2019 M. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya Al-Shidieqy, Muhammad Hasbi . Al-Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998. Al-Syafi’i,  Al-Imam. Al-Umm, terj.  Ismail  Yakub ,  Kitab  Induk. Semarang:  Victory Agencie, 1984.
Andriyani,  “Pelaksanaan  Perkawinan  Melalui  Wali  Hakim  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Lubuk  Kilangan  Kota  Padang”, Skripsi. Padang:  Fak.  Hukum  UIN Andalas, 2011.
Asykuria,  Jauharotul.  “Analisis  Putusan  Hakim  Terhadap  Wali  ‘Adal  di  Pengadilan Agama Yogyakarta”, Skripsi. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
Aulia,  Mirna. Jodohmu  Surgamu  Nerakamu:  Panduan  Memilih  Pasangan  Hidup Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits . Opulenta Publishing, 2018.
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: t.p., 2000. Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) berdasarkan PMA Tahun 2006.
36 Musthafa Diib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap (Cet. I ;Solo: Media Zikir, 2019), hal. 352.
37 Fajruddin 43 Tahun, Ketua KUA Bulo, Wawancara , Kantor KUA Bulo, (8 April 2020).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 2 (2021): Hal. 301-313 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Direktur pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Istruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonsia. Jakarta: Departemen Agama RI. 2000. Ibnu  Rusyd,  Muhammad  Ibnu  Amad. Bidayah  al-Mujtahid  wa  Nihayah  al-Muqtasid . Semarang: al- Hidayah, t.t.
Isin  Desa/  Kelurahan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam, Kemenag RI No. 713 Tahun 2018.
Kompilasi  Hukum  Islam, Hukum  Perkawian,  Kewarisan  dan  Perwakafan Bandung: Nuansa Aulia, 2015 M.
Mahmuddin, Ronny, Saifullah bin Anshor, and Hamdan Ngaja. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kabupaten Maluku Tenggara)." BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam 2.1  (2021): 148-159.
Muhammad, Taufiq. Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Jebres, Kotamadia Surakarta  (Tinjauan  dari  Segi  Yuridis) ,  Skripsi  tidak  diterbitkan,  Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kaligaja Yogyakarta, 1998.
Muhibbin,. Menggugat Peran Wali Dalam Pernikahan: Studi Kritis atas Hadishadis Wali Nikah. Penelitian Individual: IAIN Walisongo Semarang, 2005.
Muslikhah,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Faktor  Penyebab  Nikah  Wali  Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010”, Skripsi. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
Nurjannah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal” , Hukum Perdata Islam 17, no. 1 July (2018).
Profil  Pendataan  KUA  Tahun  2020. http://dosensosiologi.com/5-instrumen-penelitian- pengertian-jenis-dan-contoh-lengkap/
Ramdani,  Fauziah,  and  Aswar  Aswar.  "Hablun  Minannas  Wanita  Bercadar  (Studi Fenomenologi  Interaksi  Sosial  Wanita  Bercadar  di  Kecamatan  Manggala Makassar)." NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6.1 (2020): 105- 121.
Ramulyo , Mohammad  Idris. Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan Agama dan Zakat. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 19950.
Razzaq,  Fathur  “Studi  Kasus  Pelaksanaan  Perkawinan  dengan  Wali  Hakim  di  Kantor  Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali”, Skripsi (Surakarta: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017.
Syarifuddin, Amir . Garis-garis Besar Fikih . Jakarta: Kencana, 2003.