## EUTHANASIA DAN HAK ASASI MANUSIA

## Lisnawaty Badu

## Abstract
Euthanasia  dalam  prospektif  HAM  adalah  pelanggaran  karena  hak  untuk hidup pasien harus dilindungi. Dilihat dari segi perundang-undangan saat ini, tidak ada  aturan  yang  lengkap  baru  tentang  euthanasia.  Eutanasia  itu  sendiri  terjadi karena penderitaan tak tertahankan dialami oleh pasien karena penyakit yang dokter tidak mungkin sembuh. Pasien akan memohon ke dokter untuk mengakhiri hidupnya dengan eutanasia itu.
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar untuk  euthanasia  karena  dalam  hukum  Taurat.  39/1999  (Tentang  Hak  Asasi Manusia) mengabaikan hak untuk mati. Relevansi etika medis dan hak asasi manusia yang  dokter,  sesuai  dengan  pengetahuan  yang  dia  miliki,  harus  berusaha  untuk melindungi  dan  mempertahankan  hidup  pasien.  Prospek  hukum  hak  asasi  manusia untuk melindungi hak-hak pasien yang hidup dalam praktek euthanasia belum tepat diharapkan.
Kata Kunci : Euthanasia, praktek Kedokteran, Hak Asasi Manusia,

## Latar Belakang
Euthanasia dalam perspektif HAM merupakan pelanggaran karena menyangkut hak  hidup  dari  pasien  yang  harus  dilindungi.  Dilihat  dari  segi  perundang-undangan dewasa  ini,  belum  ada  pengaturan  yang  baru  dan  lengkap  tentang euthanasia .  Adapun Pasal  yang dapat dipakai sebagai landasan hukum guna pembahasan selanjutnya adalah apa  yang  terdapat    dalam    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia,  khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan yang menyangkut jiwa manusia. Pasal yang  paling  mendekati  dengan  masalah  tersebut    peraturan  hukum  yang  terdapat  dalam buku ke-2, Bab IX Pasal 344 KUHP.
Hak  hidup  harus  dilindungi  oleh  negara  terutama  negara  hukum.  Itulah sebabnya  negara  hukum  yang  baik  menjunjung  tinggi  hak  asas  manusia.  Hak  asasi manusia  dengan  negara  hukum  tidak  dapat  dipisahkan.  Pengakuan  dan  pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya yaitu  melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.
Menyangkut  jiwa  manusia  dalam  KUHP  terdapat  pada    Pasal  338,  339,  340, 341.  Selain  dapat  membaca  bunyi  pasal-pasal  itu  sendiri,  kita  pun  dapat  mengetahui bagaimana  pembentuk Undang-undang memandang  jiwa manusia. Secara singkat, dari sejarah pembentukan KUHP dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang pada saat
itu  (zaman  Hindia  Belanda)  menganggap    jiwa  manusia  sebagai  miliknya  yang  paling berharga, dibandingkan dengan milik manusia yang lainnya.

## Terminologi Tentang Euthanasia
Euthanasia  dikenal  sebagai  tindakan  seseorang  untuk  mengakhiri  hidupnya sendiri  lantaran  kehilangan  peluang  dan  harapan.  Hal  ini  biasanya    dilakukan  oleh penderita  penyakit  parah  dengan  peluang  hidup  yang  sangat  kecil.  Tindakannya  sendiri berupa “suntik mati” demi menepis penderitaan yang berkepanjangan.
Pada  banyak  kasus,  euthanasia  dilakukan  karena  permintaan  seseorang  yang sudah  sekarat.  Tapi  ada  juga  kasus  euthanasia  yang  dilakukan  tim  dokter,  karena  sang pasien  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  memohon.  Dari  sisi  etika,  boleh  tidaknya euthanasia  masih  terus  diperdebatkan  banyak  kalangan.  Bahkan  tak  semua  negara mengizinkan  praktik  euthanasia.  Meskipun  ada  sejumlah  kalangan  menilai  alasan „meringankan  penderitaan‟  itu  masuk  akal,  yang  pasti  semua  agama  melarangnya. Menurut Islam, Allah yang menentukan panjang-pendeknya umur manusia. Jika saatnya tiba,  kematian  itu  tak  dapat  ditunda.  Tak  seorang  pun  bisa  mati  tanpa  izin  Allah. Sebagaimana  firmanNya  bahwa  barangsiapa  yang  melakukan  bunuh  diri,  Allah  tidak akan membukakan pintu surga baginya. (Sahih Bukhari).
Kematian  bisa  terjadi  karena  kelalaian  atau  kegagalan    seorang  dokter  dalam melakukan pengobatan.  Hal ini terjadi bilamana dokter  mengambil suatu tindakan guna mencegah  kematian,  tetapi  ia  tidak  mengerjakan  apa-apa,  karena  ia  tahu  bahwa pengobatan  yang  akan  diberikan  kepada  pasien   sia-sia  belaka.       Euthanasia jenis  yang kedua ini  sama dengan euthanasia jenis  pertama.  perbedaannya terletak pada tindakan membiarkan  pasien  mati  dengan  sendirinya  tanpa  mengadakan  pencegahan.    Pada  jenis pertama,  tindakan  membiarkan    timbul  antara  pasien  dan  dokter  yang  merawatnya, sedangkan pada jenis yang kedua, tindakan  timbul hanya  dari  satu pihak saja, yaitu dari dokter yang merawatnya.
Euthanasia terjadi  karena  tindakan  yang  aktif dari  dokter  untuk  mempercepat terjadinya  kematian. Euthanasia jenis  ini  dokter  yang  bersifat  aktif  dalam  mempercepat kematian  pasien  dengan  memberikan  obat  dosis  tinggi  yang  langsung  menimbulkan kematian.

## Prosfek Hukum HAM Terhadap Perlindungan Hak Hidup Dari Praktek Euthanasia
Hak  atas  pemeliharaan  kesehatan  dalam  arti  luas  diakui  umum  sebagai  hak sosial,  satu  dan  lain  karena  pemeliharaan  kesehatan  (termasuk  pelayanan  kesehatan) sebagai  sistem  memberikan  ruang  dan  peluang  kepada  setiap  orang  untuk  berpartisipasi dalam  kesempatan-kesempatan  yang  diberikan,  disediakan  atau  ditawarkan  oleh pergaulan hidup, Leenen menyebutkan hak-hak partisipasi (participatie rechten), dan isi hak-hak  ini  sedang  berkembang  seiring  dengan  kemajuan  masyarakat.  Jadi  hak  dasar sosial  ini  mengandung  tanggung  jawab  (bandingkan  Pasal  29 Universal  Deciaration  of Human Rights , yang berbunyi: "Everyone has duties to the community" dan seterusnya). Dan  salah  satu  tanggung  jawab  ialah  ikhtiar  untuk  mempertahankan  hak-hak  dasar individu,  antara  lain  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri.  Sesungguhnya  hak  atas pemeliharaan  kesehatan  mempunyai  jangkauan  yang  luas  sekali  jika  dibandingkan dengan hak atas pelayanan kesehatan, yang pada hakikatnya merupakan hak orang sakit, setidak-tidaknya hak orang yang mencari pelayanan kesehatan.
Dalam  Pasal 25 Universal Declaration  Of Human Rights tercantum  ketentuan- ketentuan  yang  rnenyangkut  hak-hak  atas  pemeliharaan  kesehatan,  yang  secara  tidak langsung  berkaitan  dengan  hak  atas  pelayanan  kesehatan,  sebagai  berikut:  Pertama, Setiap orang berhak atas suatu taraf hidup, yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri  dan  keluarganya,  termasuk  didalamnya  pangan,  pakaian,  dan  pelayanan  kesehatan serta pelayanan sosial lainnya yang diperlukan. Hak-hak ini mencakup hak atas tunjangan dalam  hal  terjadi  pengangguran,  sakit,  cacat,  usia  lanjut  atau  kehilangan  mata pencaharian,  yang  disebabkan  oleh  situasi  dan  kondisi  diluar  kehendak  yang bersangkutan.  Kedua,  Ibu  dan  anak  mempunyai  hak  atas  pemeliharaan  dan  bantuan khusus. Semua anak, baik yang sah maupun diluar kawin, menikmati perlindungan sosial yang sama.
Perlindungan  terhadap  kesehatan  dirumuskan  dalam  Pasal  12  persetujuan definitif  Perserikatan  Bangsa-bangsa  sebagai  berikut:  Pertama,  Negara-negara  yang merupakan pihak dalam persetujuan ini mengakui hak setiap orang atas kesehatan tubuh dan  jiwa,  yang  diupayakan  sebaik  mungkin.  Kedua,  Langkah-langkah  yang  diambil negara-negara  yang  merupakan  pihak  pada  persetujuan  ini,  guna  merealisasikan  hak  ini selengkap mungkin.
Secara teoretis relasi dokter-pasien ini dapat kita bagi dalam tiga jenis kontrak, yang  dapat  berakhir  dengan  suatu  kontrak,  sebagai  berikut:  Pertama,  Hubungan  dokter-
penderita. Seseorang menemui dokter karena ia merasakan ada sesuatu yang mengancam kesehatannya.  Nalurinya  membisikkan  bahwa  ada  gejala-gejala  sakit  dan  penyakit  yang sedang  menggerogotinya.  Orang  lain  pun  dapat  melihat  bahwa  seseorang  tertentu dirundung sakit dan penyakit, dan memanggil atau menyuruh memanggil dokter. Dalam hubungan  seperti  ini  dokter  adalah  dewa  penyelamat.  Kedua,  Hubungan  dokter-pesien. Seseorang pergi ke dokter berdasarkan gejala-gejala yang sudah diantisipasi ( self-Milling prophecy ).  Pasien  telah  mengetahui,  atau  setidak-tidaknya  mengira  telah  mengetahui gejala-gejala  tersebut  dan  dokter  hanya  menegaskan  benar  tidaknya  asumsi  tersebut. Ketiga,  Hubungan  dokter-konsumen.  Relasi  jenis  ini  pada  umumnya  kita  temui  pada pemeriksaan  medik  preventif.  Misalnya,  seseorang  pergi  ke  dokter  atas  kemauan  pihak ketiga,  yang  mungkin  saja  negara,  majikan,  dan  sebagainya.  Dokter  memeriksa  orang yang  disuruh  pihak  ketiga  tersebut  dan  berikhtiar  menemukan  penyakit  yang  belum diketahui,  menegakkan  diagnosis,  dan jika  dianggap  perlu  diikuti  oleh  terapi.  Sekalipun tujuan pertama adalah pemeriksaan preventif, namun tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh tindakan-tindakan kuratif.
Adapun  rincian  hak-hak  pasien  dalam  konteks  hak  asasi  manusia  yaitu: Pertama,  Hak  atas  informasi.  Dalam  konteks  HAM  dokter  dan  pasien  berkedudukan sederajat  dan  pasien  harus  mendapatkan  haknya  termasuk  hak  informasi.  Hak-hak tersebut    yakni  pasien  harus  diperlakukan  sederajat  termasuk  untuk  mendapatkan informasi  dan  kebenaran  diagnosa  atas  penyakitnya.  Dari  informasi  ril  pasien,  dokter akan  menyampaikan  kepada  pasien  pendapat  dan  pandangannya.  ia  perlu  pula menginformasikan  pasien  mengenai  rencana  pengobatan  dan  perawatan,  berapa  lama pengobatan  dan  perawatan  itu  akan  berlangsung  dan  efek-efek  yang  perlu  diantisipasi, seperti ketidaknyamanan yang akan dialami, sifat dan bentuk komplikasi, dan sebagainya. Selama  berlangsungnya  konsultasi pasien-dokter ini, maka arus informasi dari pasien ke dokter dan sebaliknya, berjalan tak putus-putus. Dalam  kenyataan  banyak sekali pasien melalaikan  pemberian  informasi  kepada  dokter,  bukan  karena  ia  tidak  mau,  tapi  tidak tahu  bagaimana  mengutarakannya.  Pada  umumnya  pasien  takut  atau  malu mengemukakan  sesuatu  yang  serba  salah,  apalagi  kepada  seseorang  yang  dianggapnya ahli  dalam  bidang  medik.  Dan  kalau  memberitahukan  yang  benar, ia  khawatir sakit  dan penyakitnya,  apalagi  bila  itu  membawa  nista  baginya,  diketahui  orang  banyak.  Yuridis, hak atas informasi ini, seperti pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dalam struktur relasi  dokter-pasien,  termasuk  hukum  perikatan  dan  hukum  persetujuan.  Namun,  perlu ditambahkan disini bahwa tentang hal ini tidak banyak yang diatur secara eksplisit. Baik
peradilan  maupun  doktrin  menganggap  hubungan  hukum  tersebut  lebih  dikuasai  oleh kebiasaan,  hukum  kebiasaan  dan  itikad  baik,  daripada  peraturan  perundang-undangan. Kedua, Hak untuk menentukan nasib sendiri dikaitkan dengan " informed consent ". Hak- hak  dasar  individu,  membuka  hati  para  penyusun Code  Neurenberg untuk  menerapkan dua hal. Pertama, mereka dapat memilih jalan untuk kembali pada rumusan Hippocrates lama  dengan  menggarisbawahi  bahwa pemeriksaan  hanya  dapat  dilakukan  bilamana  hal itu dapat dibenarkan karena membawa keuntungan bagi pasien/naracoba. Kedua, mereka dapat berpaut pada pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat, dan mereka dapat mengendalikannya terhadap ekses yang mungkin timbul dengan jalan memberikan bentuk pada salah satu asas yang mempunyai daya  membatasi  kecenderungan-kecenderungan  tersebut.  Para  penyusun  dan  perumusan kode tersebut telah memilih cara yang disebut terakhir.  Walaupun  " informed  consent " dapat meningkatkan manfaat bagi pasien dalam pergaulan hidup, namun akan transparan dari tujuan primernya berada di atas tujuan lain pretensius ini. "Informed consent" dalam peristiwa-peristiwa  tersebut  sebagai  alasan  untuk  mengesampingkan  hak-hak  individu tertentu demi kepentingan baik para pihak yang bersangkutan (manfaat-bagi-pasien/nara- coba,  maupun  orang-orang  lain  serta  manfaat  bagi  pergaulan  hidup).  Khususnya  hak individu  menentukan  nasib  sendiri  menyebabkan informed  consent mutlak  diperlukan bagi  semua  tindakan  dan  bahkan  atas  semua  pelanggaran  terhadap  suasana  kehidupan pribadi seseorang. Asas otonomi hak menentukan nasib sendiri  memberikan suatu dasar bebas  dan  mandiri  bagi  persyaratan informed consen ,  yang  terkadang  dijabarkan  dari kekhawatiran  pemberian  perlindungan  individu  terhadap  risiko-risiko,  maupun melindungi  pergaulan  hidup  terhadap  penelitian-penelitian  yang  paling  luas.  Dengan mempergunakan  otonomi  tersebut  sebagai  dasar  maka  pemberian  persetujuan  dapat dipandang  sebagai  negosiasi  pembuatan  kontrak.  Sesungguhnya  ada  bukti  yuridis  yang kuat bahwa teori penentuan nasib sendiri tentang informed consent ini merupakan dasar filosofis syarat pemberian persetujuan.
Pada  hakikatnya  ada  petunjuk-petunjuk  bahwa  para  penyusun  pedoman pemeriksaan  eksperimental  mengakui  bahwa  baik  " informed  consent "  maupun  hak-hak lainnya tidak tunduk pada permasalahan mengenai manfaat dan mudaratnya hal tersebut bagi  para  pasien  dan  pergaulan  hidup.  Nah,  dalam  hal  pemberian  pertimbangan merupakan  suatu conditio  sine  qua  non, maka  komisi-komisi  pertimbangan  mempunyai tiga  buah  tugas  sensial,  yakni  untuk  menetapkan  apakah:  (a).  Risiko-risiko  bagi  para pasien diatur sedemikian rupa sehingga seimbang dengan jumlah manfaat yang diperoleh
pasien  tersebut  dan  kepentingan  memperoleh  pengetahuan,  agar  keputusan  untuk memperkenankan  pasien  dapat  dibenarkan.  (b).  Hak-hak  dan  kesehatan  masing-masing pasien  dilindungi  sepatutnya;  dan  (c).  Diperoleh informed  consent yang  secara  yuridis berhasil guna dan berdaya guna serta menurut cara yang memadai dan serasi.
Sesungguhnya hak atas informasi ini sudah diatur secara formal walupun pada tahun 1981  dengan  diterbitkannya  peraturan  pemerintah  tentang  bedah  mayat  klinis  dan bedah mayat anatomis serta transpiantasi alat dan atau jaringan tubuh. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi: "Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan  atau  jaringan  tubuh  manusia  diberikan  oleh  calon  donor  hidup,  calon  donor  yang bersangkutan  terlebih  dahulu  diberitahu  oleh  dokter  yang  merawatnya,  termasuk  dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat  terjadi".  Kemudian  ayat  (2  )pasal  ini  memuat  ketentuan  bahwa  "Dokter sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  yakin  benar,  bahwa  calon  donor  yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut". ' Ketiga, Hak-hak Atas Keutuhan Tubuh. Manusia adalah jiwa, roh dan badan. Ia merupakan suatu kesatuan.  Kita  tidak  dapat  berbicara  mengenai  manusia  hanya  tubuhnya  dan  tidak  pula hanya  roh  dan  jiwanya.  Dengan  kata  lain  tubuh  manusia  ikut  menentukan  keberadaan individu sebagai manusia. Dalam makna tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia tidak memiliki tubuhnya, melainkan ia adalah tubuh itu sendiri dan tubuh ini pada hakikatnya menempatkan manusia  dalam ruang dan waktu. Dengan tubuh tersebut manusia dikenal oleh sesamanya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa ketubuhan manusia mempunyai nilai  besar  dimata  hukum.  Sesungguhnya  relasi  antara  tubuh  dan  jiwa  sejak  dahulu merupakan problematik filosofis yang utama.
Sesungguhnya  tubuh  manusia  memainkan  peran  penting    dalam  pelayanan kesehatan.  Dengan  sendirinya  hak  menentukan  nasib  sendiri  tentang  tubuh  timbul kepermukaan,  misalnya  mengizinkan  tindakan-tindakan  medik  atas  tubuh,  sedangkan permasalahan  inseminasi  buatan,  sterilisasi,  transeksualitas,  eutanasia,  dan  sebagainya maka hak  menentukan nasib sendiri atas tubuh merupakan salah satu inti permasalahan. Dalam rangka donasi organ-organ, maka Dierkons dalam kaitan ini mengutarakan dalam bukunya  " Lichaam  en  lijk "  bahwa  donor  tidak  boleh  mengorbankan  kehidupan  dan kesehatannya  untuk  kepentingan  pasien  dan  bahwa  dokter  dalam  hubungan  ini  hanya boleh  bertindak  bila  ia  tidak  menghadapi  resiko  kehilangan  donor  sebagaimana harapannya  memenangkan  pasiennya.  Permasalahan  lain  yang  berhubungan  dengan  hak
atas keutuhan tubuh adalah hak untuk mengurung diri sendiri  dan hak untuk mati, yang juga menyangkut kekuasaan atas tubuh sendiri.
Kekuasaan  orang  lain  atas  tubuh  tanpa  izin  orang  yang  bersangkutan  sangat terbatas jumlahnya. Para orang tua rnisalnya mempunyai kekuasaan orang tua atas anak- anak  mereka  yang  belum  dewasa, namun  mereka  tidak  mempunyai  kekuasaan memiliki tubuh anak-anak yang disebut tadi. Penguasa pun hanya memiliki kekuasaan terbatas atas keutuhan tubuh para warganegaranya. Namun untuk itu harus ada alasan-alasan khusus. Contoh, Undang-undang Pembasmian Penyakit menular, ketentuan-ketentuan pengurusan jenazah di Amerika Serikat misalnya tes darah wajib untuk pengemudi, dan sebagainya.
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa sekalipun pasien telah diberikan informasi secara  memadai  namun  harus  ada  pendamping  agar  dapat  membentuk  dan  mengambil keputusan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  ia  tidak  akan  mengandalkan  hak menentukan  nasib  sendiri  yang  ia  miliki.  Dokter  dan  penyelenggara  pelayanan  medik lainnya pun tampaknya tidak memberikan pasien hak menentukan nasibnya. Mereka pun menghadapi  kendala,  bukan  menganggapnya  sebagai  ancaman.  Pada  umumnya  dokter bukan  penyuluh  yang  baik  padahal  pemberian  informasi  yang  memadai  diikuti  oleh pendamping   membantu pasien menerapkan hak menentukan nasib sendiri. Dalam situasi dan  kondisi  tertentu  dokter  menghadapi  permasalahan  internal  tentang  apa  yang menurutnya  layak  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dapat  saja  terjadi  bahwa  dengan memegang  teguh  keyakinannya  sendiri,  secara  etis  ia  dimintakan  untuk  tidak  saja melakukan  tindakan  medik  tertentu,  melainkan  hal  itu  merupakan  alasan  baginya  untuk tidak  merujuk  lebih  lanjut  ke  instansi  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  lainnya. Dengan  demikian  pada  hakikatnya  ia  telah  menutup  pintu  pasien  ke  arah  pernanfaatan hak menentukan nasib sendiri. Keempat, Hak atas Kepasinian ( privacy ). Kepasinian dapat dirumuskan sebagai kebebasan pribadi individu untuk  mengasingkan diri dari pergaulan hidup untuk berada dalam kalangan keluarga sendiri atau berada sendirian sebatang kara. Pengisolasian  diri  inilah  yang  dicari  secara  sukarela  dan  untuk  sementara  waktu  oleh individu  atau  kelompok  manusia.  Dalam  pemisahan  diri  dari  kalangan  dan  khalayak inilah, yang menurut Westin (1970) dan beberapa peneliti, merupakan saripati pengertian kepasinian ( privacy ).
Gejala kepasinian (privacy) ini ditandai dan diwarnai suatu proses  materiil dan non  materiil.  Yang  menyangkut  sisi  non  materiil  disini  ialah  upaya  melindungi  suasana kehidupan  pribadi  yang  berhubungan  dengan  kesehatan,  pola  hidup  seseorang  dan pendirian  serta  keyakinannya  terhadap  campur  tangan  pihak  ketiga  yang  tidak  diingini.
Sedangkan  sisi  materil  terangkat  dalam  bentuk  kebutuhan  dapat  menarik  diri  untuk sementara  waktu  dalam  suasana ruang  dan  peluang  yang  memadai.  Dapat  dikemukakan disini  bahwa  karena  rahasia  tersebut  adalah  hak  milik  pasien    sehingga  ia  dapat membebaskan dokter dari kewajiban berdiam diri, setidak-tidaknya mengenai hal-ikhwal yang  menyangkut  kepentingannya.  Namun,  bilamana  dokter  mengetahui  bahwa  pasien telah  memberikan  persetujuannya  tidak  berdasarkan  alasan-alasan  yang  memadai,  maka kewajiban  menyimpan  rahasia  dokter  tetap  berlaku,  karena  pasien  tidak  dapat membebaskan dokter dari kewajiban yuridisnya. Dalam situasi dan kondisi tertentu tanpa kewajiban  yuridis  atau  persetujuan  pasien  tampaknya  kewajiban  berdiam  diri  dokter dapat gugur. Hal tersebut dapat terjadi demi kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
Dalam kerangka benturan antara berbagai kewajiban dapat pula diajukan disini permasalahan  khusus  ialah  pemberian  keterangan  kepada  pihak  kepolisian.  Demi kepentingan  penyidikan  misalnya  dapat  saja  terjadi  bahwa  pihak  kepolisian  mendatangi rumah sakit untuk memperoleh keterangan mengenai seseorang yang diopname, katakan saja  karena  luka.  Aturan  dasar  disini  ialah  bahwa  dokter  yang  mengobati  dan  merawat tidak  boleh  memberikan  keterangan  kepada  polisi,    mengenai  keberadaan  seseorang dalam rumah sakit.
Pada dasarnya para pasien harus dapat mendatangi dokter dan rumah sakit tanpa kekhawatiran untuk ditangkap. Rahasia profesi berada diatas penyidikan kepolisian, yang merupakan  salah  satu  latar  belakang  pengaturan  kewajiban  berdiam  diri  dan  hak  untuk mengundurkan  diri  selaku  saksi.  Oleh  karena  itu,  pihak  kepolisian  harus  tunduk  pada aturan  tersebut  dan  tidak  berikhtiar  memperoleh  keterangan  mengenai  kehadiran seseorang  di  rumah  sakit  atau  keadaannya  melalui  karyawan  rumah  sakit.  Kepada karyawan  rumah  sakit  harus  diinstruksikan  untuk  tidak  memberikan  keterangan  yang berkaitan  dengan  apa  yang  tersebut  di  atas  kepada  polisi.  Pihak  kepolisian  harus mendatangi  dokter  yang  mengobati  dan  merawat,  yang  harus  mengadakan  timbang- menimbang  antara  benturan  berbagai  kewajiban  yang  dihadapinya.  Di  negeri  Belanda sendiri  hal  tersebut  dipecahkan  dengan  jalan  menyerahkan  persoalan  tersebut  kepada kejaksaan  dan  bukan  kepada  pihak  kepolisian.  Dalam  hal  tertentu  dokter  dapat memberikan keterangan kepada dokter yang telah ditunjuk oleh pihak kepolisian, asalkan identitas orang yang bersangkutan sudah diketahui polisi. Bagaimanapun juga hal tersebut tetap  merupakan  pengungkapan  rahasia  profesi,  sekalipun  dalam  benturan  berbagai kewajiban sebagai pegangan, pada umumnya dokter akan luput dari tuntutan. Tidak pula tertutup  kemungkinan  bahwa  pasien  sebagai  pemilik  rahasia  tersebut  memberi
persetujuan  untuk  memberikan  keterangan  kepada  polisi,  maka  dalam  hal  ini  dokter berhak memberikannya.
Pembukaan  rahasia  disini  mempunyai  sifat  yang  sama  sekali  lain.  Kenyataan bahwa dokter memberikan keterangan-keteranaan mengenai pasien kepada dokter-dokter lain, bagi rahasia profesi hal tersebut tidak mernpunyai makna sama sekali, satu dan lain karena  dokter  tersebut  juga  berkewajiban  berdiam  diri  terhadap  para  teman  sejawatnya. Bagaimanapun juga dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan sang dokter, hal tersebut diperlukan  dan    dalam  kaitan  ini  tidak  dapat  dicegah  bahwa  beberapa  data  pasien diungkapkan.  Dengan  demikian,  para  dokter  yang  berperanserta  pada  " medical  audit " tersebut  memiliki  rahasia  profesi  sendiri.  Penerobosan  rahasia  profesi  oleh  dokter  yang mengobati dan merawat pasien dalam forum " medical audi t", selama tidak ada peraturan perundang-undangan  untuk  itu,  mempunyai  sifat  adanya  pertentangan  antara  berbagai kewajiban yang dihadapi dokter.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  Pertama, Right to  self  determination tidak  bisa  menjadi  dasar  untuk  pembenaran  praktek  euthanasia bukan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Pada  prinsipnya  seorang  pasien  yang  dalam keadaan  koma  atau  kritis  tidak  berdaya,  tidak  bisa  mempertahankan  hak-haknya  dan mengajukan  pilihan  hukum.  Posisi  yang  lemah  ( bargaining  power )  dari  pasien  rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh dokter. Kedua, Keterkaitan etika  kedokteran  dan  HAM  terutama  menyangkut  kewenangan  dari  dokter  untuk menerapkan  etika  kedokteran  atau  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia  pasien  dalam praktek euthanasia. Pilihan dari dokter itu menentukan terlindungnya hak-hak hidup dari pasien.  Kalau  dokter  memilih  untuk  mengedepankan  etika  kedokteran  maka  hak-hak hidup  dari  pasien  sulit  dilindungi.  Ketiga,  Perlindungan  hak  asasi  manusia  terhadap pasien  dalam  praktek  euthanasia  masih  rentan  dan  belum  jelas  terutama  menyangkut batasan-batasan  pelanggaran  HAM  yang  dilanggar  oleh  dokter  dan  batasan-batasan perlindungan  terhadap  pasien.  Dalam  praktek  seringkali  pasien  menyerahkan  kepada keluarga untuk menentukan nasibnya. Sikap keluarga atau orang-orang yang terdekat dari pasienlah yang sangat menentukan dilindunginya hak hidup dari pasien atau tidak.

## Daftar Pustaka
Achadiat.  C.M.  2002 .  Euthanasia  yang  semakin  Kontroversial. Medika/arsip/01 2002/top-1.htm.
Anonimous. 2007. Undang-undang Hak Asasi Manusia . Penerbit. Visi Media.
Bertens. 2005. Etika. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Budiman. A. 1993. Posisi Tawar Menawar Rakyat Dalam Hak Asasi Manusia. Jawa Pos. Selasa Pahing. 2 Februari
Effendi. H.A. M. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Hukum Nasional Dan Hukum Internasional . Ghalia Indonesia. Jakarta.
Gunawan.  1991. Memahami Etika Kedokteran . Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
Hadiwardoyo. P. 1989. Etika Medis . Jakarta: Pustaka filsafat.
Hilman, 2004. Euthanasia . Sebuah pemikiran. 1004/12/0801.htm
Karyadi.  P.Y.2001. Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia, Penerbit.  Media Pressindo.
Mahasin. A. 1979. Hak-hak Asasi Manusia: Dari Konstitusional ke Persoalan Struktural . PRISMA No. 12 Desember.
Notohamidjodjo.  D.  1970. Demi  Keadilan  Dan  Kemanusiaan .  BPK.  Gunung  Mulia. Jakarta.
Oemar. S. A. 1991. Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter . Jakarta. Penerbit Erlangga.
Prakoso.  D.  dan  D.  A.  Nirwanto.  1984. Euthanasia  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum Pidana . Ghalia Indonesia.
Prodjodikoro. W. 1977. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Sumur. Bandung.
Rahardjo. S. 1989. Asas-Asas Hukum Nasional. BPHN. Jakarta.
Samil.  R.  S.  1994. Etika  Kedokteran  Indonesia  (Kumpulan  Naskah) .  Jakarta:  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Soekanto.  1989. Aspek  Hukum  Kesehatan  (Suatu  Kumpulan  Catatan ).  Penerbit.  IND- Hill-Co. Jakarta.
Tengker. F. 2005. Hak Pasien. Penerbit. CV Mandar Maju. Jakarta.
Veronica.  Ch  2005. Penyalahgunaan  Euthanasia  Pasif .  2005/0205/27/hikmah/ utama02.htm
William.  J.  R.  2006. Medical  Ethics  Manual .  Sagiran.  2006  (alih  Bahasa),  Pusat  Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiya. Yogyakarta.
Wiradharma. D. 1996. Hukum Kedokteran . Binarupa Aksara. Jakarta.