Mantolas. E.B., Cakra, I. P. E. & Setiyono, J. (2021) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019). Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia,  6 (9). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i9.4195
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 6, No. 9, September 2021 KEWENANGAN KOMISI

## PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM
MELAKUKAN  SURAT  PERINTAH  PENGHENTIAN  PENYIDIKAN  (ANALISIS PERBANDINGAN  UU  NOMOR  30  TAHUN  2002  DAN    UU  NOMOR  19  TAHUN 2019)
Edi Boni Mantolas, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Jawa Tengah, Indonesia Email: edi_boni@yahoo.co.id, ekacakra11@gmail.com, jokosetiyono61@yahoo.com

## Abstrak
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga  negara  independen  yang  dibentuk dengan  kewenangan  khusus  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Dalam menjalankan  kewenangan  tersebut,  lembaga  ini  memiliki  serangkaian  kewenangan yang  cukup  besar  dalam  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan. Perubahan  dasar  hukum  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dari  yang  semula  dengan dasar  hukum  UU  Nomor  30  Tahun  2002  menjadi  UU  Nomor  19  Tahun  2019  ini membawa  beberapa  perubahan  fundamental  yang  dimiliki  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu perubahan tersebut adalah kewenangan Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  yang  tidak  dimiliki  di  dalam  ketentuan  undang  undang  sebelumnya. Penelitian  yang  disusun  dengan  metode  yuridis  normative  ini  bertujuan  untuk menganalisis  perbandingan  kewenangan  penerbitan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP3 dapat dikeluarkan  KPK  dalam  hal  perkara  yang  sedang  dalam  proses  penyidikan  dan penuntutan  tidak  selesai  dalam  waktu  dua  tahun.  Penerbitan  SP3tersebut  bukanlah dalam  rangka  melemahkan  KPK  ataupun  mendukung  koruptor,  melainkan  harus dipahami sebagai jalan tengah agar KPK sebagai penegak hukum tidak melakukan abuse  of  power  sekaligus  menjamin  hak  tersangka  dalam  mendapatkan  kepastian hukum.
Kata  Kunci: komisi  pemberantasan  korupsi;  tindak  pidana  korupsi;  surat  perintah penghentian penyidikan

## Abstract
The  Corruption  Eradication  Commission  is  an  independent  state  institution established  with  special  powers  to  eradicate  criminal  acts  of  corruption.  In exercising  this  authority,  this  institution  has  a  considerable  amount  of  powers  in carrying out investigations, investigations and prosecutions. The change in the legal basis of the Corruption Eradication Commission from what was originally based on the legal basis of Law Number 30 of 2002 to Law Number 19 of 2019 brings several fundamental  changes  that  are  owned  by  the  Corruption  Eradication  Commission. One of these changes is the authority of the Corruption Eradication Commission in
issuing  an  order  for  termination  of  investigation  that  was  not  in  the  provisions  of the previous law. This research, which was compiled using the normative juridical method,  aims  to  analyze  the  comparison  of  the  authority  to  issue  an  Investigation Cessation Order by the Corruption Eradication Commission in Law Number 30 of 2002 with Law Number 19 of 2019. The results show that the SP3 can be issued by the  KPK  in  the  event  that  cases  that  are  in  the  process  of  investigation  and prosecution  are  not  completed  within  two  years.  The  issuance  of  the  SP3  is  not intended to weaken the Corruption Eradication Commission or support corruptors, but must be understood as a middle way so that the KPK as a law enforcer does not abuse power while guaranteeing the rights of suspects to obtain legal certainty.

## Keywords: corruptipon erradication commision; corruption act; investigation cessation order
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK) adalah lembaga negara  yang  dibentuk  pada  tahun  2002  dan  diberi  kewenangan  memberantas  tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga negara yang bertugas memberantas tindakan antirasuah tersebut (Wardojo,  2018) ,  KPK  disebut  sebut  sebagai  anak  kandung  reformasi  dengan dasar argumentasi dua hal. Pertama, secara runut waktu, KPK lahir pada tahun 2002 dan setelah  aksi  reformasi  pada  tahun  1998.  Kedua,  keberadaan  KPK  dengan kewenangannya  memberantas  korupsi  didasarkan  fakta  bahwa  korupsi  telah  terjadi secara massif di era Orde Baru dan salah satu aksi reformasi adalah penegakan hukum yang konsekuen.
Sebagaimana  yang  diketahui  bersama,  bahwa  aksi  reformasi  yang  terjadi  pada tahun  1998  tidak  hanya  menuntut  mundurnya  rezim  Orde  Baru  yang  telah  berkuasa selama  32  tahun,  melainkan  ia  juga  lahir  dengan  sederet  tuntutan  sebagaimana  dikutip oleh  Apabila  ditarik  secara  historis,  seruan  untuk  menindak  tindak  pidana  korupsi diawali  dengan  aksi  demonstrasi  reformasi  1998  yang  menuntut  mundur  rezim  Orde Baru  yang  telah  dikuasai  oleh  Presiden  Soeharto  selama  32  tahun.  Dalam  aksi demonstrasi  tersebut,  terdapat  setidaknya  ada  enam  tuntutan  reformasi  sebagaimana yang dikutip oleh (Prasisko, 2016) yaitu:
1. Penegakan supremasi hukum
2. Pemberantasan KKN. Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN
3. Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya.
4. Amandemen konstitusi. Upaya amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya memperjuangkan  penguatan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  tetapi  bertujuan mewujudkan  kedaulatan  rakyat.  Hal  yang  perlu  dilakukan  adalah  mengkaji  ulang hasil amandemen  keempat UUD 1945 sehingga perubahan lebih komprehensif guna mewujudkan cita-cita negara yang ingin dicapai.
5. Pencabutan dwifungsi TNI/Polri
6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Konsep Otonomi Daerah Yang Dilakukan Oleh Negara Indonesia.
Dari enam tuntutan tersebut, tuntutan nomor 1 dan 2 lah yang masih menjadi latar belakang  permasalahan  dan  pembentukan  KPK.  Sebagai  konkretisasi tututan  reformasi tersebut,  dibentuklah  Undang  Undang  Pemberantasan  Pembentukan  Tindak  Pidana Korupsi  dengan  UU  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  UU  Nomor  20  Tahun  2001)  dan kehadiran  lembaga  anti  korupsi  yang  diberi  kewenangan  khusus  untuk  memberantas korupsi  seperti  KPK  saat  ini  (dengan  dasar  hukum  awal  UU  Nomor  30  Tahun  2002) (Kurniawan, 2015) .
Dalam perjalanannya, UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentuk KPK  mengalami  perubahan  17  tahun  kemudian  dan  berganti  menjadi  UU  Nomor  19 Tahun  2019.  Perubahan  undang  undang  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat.  Perdebatan  tersebut  lahir  karena  dengan  perubahan  UU  KPK  dianggap sebagai  pelemahan  KPK,  salah  satu  diantaranya  yang  menjadi  persoalan  adalah kewenangan  KPK  dalam  mengeluakan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan (selanjutnya disebut dengan SP3) yang tidak dikenal dalam undang undang sebelumnya. Tulisan  ini  hendak  meneliti  perbandingan  kewenangan  KPK  dalam  melakukan  SP3 dalam kaitannya dengan fungsi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini disusun berdasarkan studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum. Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  sejumlah undang-undang  dan  bahan  hukum  tersier.  Semua  bahan  hukum  tersebut  dianalisis dengan berbagai doktrin, teori, dan asas hukum mengenai tindak pidana korupsi beserta penegakannya (in cash pengeluaran SP3) secara konseptual.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kewenangan Yang Dimiliki KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi
1. Pembentukan KPK dan Kaitannya dengan Tipologi Korupsi Tindak  pidana  korupsi  telah  menjadi  permasalahan  dan  pemberantasannya telah  menjadi  ikhtiar  bangsa  Indonesia  sejak  lama.  Puncak  tuntutan  untuk menegakkan hukum (in casu memberantas korupsi) disuarakan dalam demonstrasi reformasi pada tahun 1998 yang menuntut penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.  Pasca  reformasi  1998  setidaknya  sudah  ada  tiga  langkah  yang dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi.  Pertama, dengan membentuk UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 sekaligus mencabut keberlakuan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua, meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (atau yang biasa  disebut  UNCAC)  dengan  UU  Nomor  7  Tahun  2006.  Ketiga,  dengan membentuk  lembaga  negara  yang  diberi kewenangan  khusus  untuk  memberantas tindak  pidana  korupsi  yang  kemudian  disebut  dengan  KPK  dengan  dasar pembentuk awal UU Nomor 30 Tahun 2002.
Dalam  studi  ilmu  kejahatan,  korupsi  sangatlah  luas  dan  meliputi  beberapa tipe.  Paling  tidak  ada  sembilan  tipe  korupsi  dalam  studi  kejahatan  menurut (Hiariej,  2018) Pertama, political  bribery adalah  termasuk  kekuasaan  di  bidang legislatif  sebagai  badan  pembentuk  undang-undang (Danil,  2021) .  Secara  politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Kedua, political kickbacks , yaitu kegiatan-kegiatan yang  berkaitan  dengan  sistem  kontrak  pekerjaan  borongan  antara  pejabat pelaksana  dan  pengusaha  yang  memberi  peluang  untuk  mendatangkan  banyak uang  bagi  pihakpihak  yang  bersangkutan.  Ketiga, election  fraud adalah  korupsi yang  berkaitan  langsung  dengan  kecurangan  pemilihan  umum.  Keempat, corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun  uang  negara  oleh  calon  yang  sedang  memegang  kekuasaan  negara. Kelima, discretionery  corruption yaitu  korupsi  yang  dilakukan  karena  ada kebebasan  dalam  menentukan  kebijakan (Hiariej,  2018) .  Keenam, illegal corruption yakni korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik  itu  polisi,  jaksa,  pengacara,  maupun  hakim.  Ketujuh, ideological  corruption ialah  perpaduan  antara discretionery  corruption dan  illegal  corruption  yang dilakukan  untuk  tujuan  kelompok.  Kedelapan, political  corruption adalah penyelewengan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  kelompok  yang  berkaitan  dengan kekuasaan. Per definisi, De Coste menamakan political corruption ini sebagai “ the debasement  of  the  foundations  or  origins  of  a  political  community (DeCoste, 2000). Kesembilan, mercenary  corruption yaitu  menyalahgunakan  kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi (Hiariej, 2018) .
Hampir  senada  dengan  Eddy  O.S  Hiariej,  Anupriyan  Khan  dan  Satish Krishanan  menjelaskan  tipologi  korupsi,  “ In  our  conceptualization,  political corruption  indicates  the  level  of  corruption  among  the  political  parties  of  a country  and  its  parliament  or  legislature.  Legal  corruption  specifies  the  level  of corruption  present  in  the  legal  system  or  judiciary  and  the  police  system  of  a country,  and  media  corruption  refers  to  the  level  of  cor-ruption  in  the  media companies. Further, business-systems corruption indicates the extent of corruption in  busi-nesses  or  private-sector  systems,  and  citizen-systems  corruption  refers  to the  degree  of  corruption  existing  in  the  health  and  educational  sectors (Khan  & Krishnan,  2021) .    While  Khan  and  Krishnan  (2019) theorized  how  corruption  in the above institutions and stakeholder service systems could hamper e-government maturity, they also specified the need for understanding the interplay between the levels  of  corruption  in  various  institutions  and  stakeholder  service  systems.  In theory, institutions are structures of power (Moenir, 2006) , and there is a power imbalance be-tween them .
2. Kewenangan KPK Dalam Kaitannya dengan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia In casu dalam kaitannya dengan fenomena korupsi di Indonesia dan tipologi tersebut  adalah  bahwa  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  selama  lebih  dari  tiga decade telah terjadi hampir di semua aspek kemasyarakatan dan pemerintahan dari yang  tertinggi  di  pemerintah  pusat  hingga  ke  tingkat  kelurahan.  Berkaca  dari pengalaman tersebut dan untuk menannggulanginya, maka dibentuklah KPK pada tahun 2002 dengan maksud untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah sedemikian massif terjadi di Indonesia.
Pembentukan KPK selain dikarenakan korupsi yang sudah semakin berlarut, faktor  lainnya  yang memengaruhi  adalah  bahwa  masyarakat  tidak  begitu  percaya dengan lembaga penegak hukum yang ada (kepolisian dan kejaksaan). Hal tersebut dapat dilihat dalam bagian konsiderans huruf B dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang  menyatakan,”  bahwa  lembaga  pemerintah  yang  menangani  perkara  tindak pidana  korupsi  belum  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  dalam  memberantas tindak pidana korupsi.” (Sukmareni, Juhana, & Basri, 2020) .  Pembentukan KPK dengan  dasar  hukum  pembentuk  UU  Nomor  30  Tahun  2002  secara  teleologis diharapkan dapat menjadi pemicu ( trigger mechanism ) terhadap lembaga penegak hukum yang telah ada (in casu kepolisian dan kejaksaan).
Oleh karena dibentuk dengan tujuan memberantas korupsi sekaligus menjadi trigger  mechanism  bagi  kepolisian  dan  kejaksaan,  KPK  dibekali  serangkaian kewenangan yang cukup besar sebagai kewenangan atributif yang bersumber dari UU  Nomor  30  Tahun  2002  sebagai  dasar  hukum  pembentuk  awal.  Adapun kewenangan dapat dilihat di dalam ketentuan yang diatur secara expressive verbis di dalam Bab II tentang tugas, wewenangm dan kewajiban KPK dalam UU Nomor 30  Tahun  2002  yang  meliputi  Pasal  6  hingga  Pasal  15.  Dari  serangkaian kewenangan  a  quo,  Pasal  6  UU  KPK  disebut  sebagai  kewenangan  sentral  yang menyatakan KPK dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki wewenang:
a. Koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
b. Supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi;
c. Melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi;
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sejak  kelahirannya  pada  tahun  2002  hingga  kini,  sudah  banyak  sekali koruptor yang menjadi tersangka dan terdakwa oleh KPK, dan banyak dari mereka yang  dipidana  berat  oleh  pengadilan.  Oleh  karena  track  record  nya  yang  relatif positif  tersebut,  membuat  KPK  mendapatkan  kesan  yang  positif  di  masyarakat sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Mas  Putra  Zenno  Januarsyah  et  al  yang mengatakan  bahwa The  proactive  attitude  in  efforts  to  eradicate  corruption  in Indonesia led by the Corruption Eradication Commission (KPK) together with the
Prosecutor's  Office,  and  the  Police  have  gained  appreciation  from  the  general public, with Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes jo. Law  No.  20  of  2001  concerning Amendments  to  Law  No.  31  of  1999  concerning the  Eradication  of  Criminal  Acts  of  Corruption,  many  corruption  perpetrators were sentenced to prison (Januarsyah, Astawa, Atmasasmita, & Gultom, 2020) .
Dalam  menjalankan  fungsinya,  tidak  semua  korupsi  menjadi  yurisdiksi KPK.  Kewenangan  KPK  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dibatasi  secara limitative sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 yakni (Sukri, 2017) :
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut  kerugian  negara  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah)
Dengan perumusan kewenangan yang bersifat limitatif tersebut, nampaknya pembentuk undang undang hendak mengkonstruksikan/memfokuskan KPK hanya dalam ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kasus besar nasional dan dengan kerugian  negara  nominal  tertentu  yang  cukup  besar  (satu  milyar  rupiah).  Oleh karena KPK dikonstruksikan untuk menangani kasus besar dan menjadi perhatian nasional,  maka  kewenangan  besar  yang  dimiliki  oleh  KPK  tidak  hanya  berpaku pada ketentuan Pasal 6 an sich.
Serangkaian  kewenangan  tambahan  yang  menjadi  kewenangan  khas  KPK juga  diatur  di  dalam  UU  KPK  Tahun  2002.  Kewenangan  tersebut  diantaranya adalah  kewenangan  untuk  mengambil  alih  kasus  yang  sedang  ditangani  oleh kejaksaan dan kepolisian (vide Pasal 9 dan Pasal 10 UU KPK Tahun 2002) serta melakukan  penyadapan  dalam  melaksanakan  fungsi  pemyelidikan,  penyidikan, dan  penuntutan  (vide  Pasal  12  Ayat  1  Huruf  A).  Tidak  hanya  itu,  di  dalam ketentuan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
B. Perbandingan  Kewenangan  Pengeluaran  SP3  yang  Dimiliki  Oleh  KPK  Antara UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan UU Nomor 19 Tahun 2019
1. Konsep SP3 Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 dan KUHAP
Dalam  perjalanannya,  UU  KPK  ternyata  mengalami  perubahan  dari  yang semula dengan dasar hukum pembentuk UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor  19  Tahun  2019.  Dalam  perubahan  dasar  hukum  tersebut,  paling  tidak terdapat dua perubahan mendasar dalam UU KPK. Pertama, adanya pelembagaan Dewan  Pengawas  dalam  hal  perizinan  penyadapan  oleh  penyidik  KPK.  Kedua, adanya  kewenangan  pengeluaran  SP3  dari  KPK.  Perubahan  yang  kedua  inilah yang menjadi focus pada penelitian ini. Dalam ketentuan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun  2002  sebagai  dasar  dasar  hukum  pembentuk  yang  lama,  KPK  tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP3.
Ketidakberwenangan  ini  menurut  penulis  dengan  pertimbangan  bahwa korupsi adalah serious crime (meskipun ada beberapa yang menyebutnya sebagai extraordinary  crime)  sehingga  muncullah  m axim  serious  crime  requires  serious measure (Ifrani,  2018) .    Inilah  yang  diduga  menjadi  latar  belakang ketidakberwenangan  KPK  mengeluarkan  SP3  sehingga  penegakan  korupsi  tidak mengenal  penghentian  penyidikan  dalam  rangka  penumpasan  korupsi.  Pada dasarnya ketidakberwenangan KPK dalam menerbitkan SP3 ini mengesampingkan ketentuan di dalam KUHAP. KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana mengatur ketentuan  pengeluaran  SP3  oleh  penyidik  beserta  syarat  syaratnya.  Ketentuan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 109 Ayat 2 KUHAP yang mengatur:
a. Tidak  diperoleh  bukti  yang  cukup,  yaitu  apabila  penyidik  tidak  memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
c. Penghentian  penyidikan  demi  hukum.  Alasan  ini  dapat  dipakai  apabila  ada alasan-alasan  hapusnya  hak  menuntut  dan  hilangnya  hak  menjalankan  pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.
Ketidakberwenangan KPK dalam menerbitkan SP3 sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP sebenarnya menyimpangi asas asas fundamental dalam hukum acara  pidana,  yaitu  sunrise  principle  dan  juga sunset  principle .  Penetapan tersangka  hanya  berdasarkan  bukti  permulaan  (lihat  Pasal  1  butir  14  KUHAP) pada  dasarnya  merupakan  perwujudan sunrise  principle dalam  sistem  peradilan pidana.  Artinya,  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  sesegera mungkin  dinyatakan  sebagai  tersangka  dan  diproses  secara  hukum  untuk secepatnya diajukan ke pengadilan. Landasan filsafati prinsip tersebut agar pelaku kejahatan tidak lolos begitu saja dari jeratan hukum. Sebagai penyeimbang sunrise principle,  dalam  sistem  peradilan  pidana  juga  dikenal  sunset  principle.  Artinya, jika  seseorang  yang  telah  dinyatakan  sebagai  tersangka  dalam  penyidikan  lebih lanjut  tidak  ditemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  atau  bukti  yang  cukup, perkara  tersebut  segera  dihentikan.  Landasan  filsafati  prinsip  ini  agar  jangan sampai  menghukum  orang  yang  tidak  bersalah. Sunset  principle diatur  dalam KUHAP  berdasarkan  Pasal  109  Ayat  (2)  mengenai  perintah  penghentian penyidikan dan Pasal 140 Ayat (2) terkait ketetapan penghentian penuntutan.
Hal  ini  berbeda  dengan  penetapan  tersangka  oleh  KPK.  Berdasarkan  UU, KPK hanya mengenal sunrise principle tanpa diimbangi sunset principle . Pasal 40 UU  KPK  secara  tegas  melarang  KPK  menghentikan  penyidikan.  Artinya,  begitu seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, sudah pasti orang tersebut akan didudukkan  di  kursi  pesakitan  sebagai  terdakwa  kasus  korupsi.  Jika  terjadi kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka oleh KPK, satu-satunya upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  hanyalah  praperadilan.  Dalam  konteks  ini berdasarkan  pemikiran  yuridis  yang  logis  sistematis,  sah-tidaknya  penetapan
tersangka  dapat  dijadikan  obyek  praperadilan  sebagai  substitusi  sunset  principle yang tidak dikenal dalam UU KPK.
Ketidakberwenangan  KPK  dalam  menerbitkan  SP  3  dalam  ketentuan  UU yang lama dan hanya menganut asas sunrise principle ini bukannya tanpa polemik. Penulis  dalam  hal  ini  memberikan  satu  contoh  konkret  akibat  dari ketidakberwenangan  KPK  dalam  mengeluarkan  SP3,  yaitu  kasus  suap  Pelindo yang  melibatkan  R.J  Lino  sebagai  tersangka.  R.J  Lino  ditetapkan  sebagai tersangka  atas  dugaan  korupsi  pengadaan  quay  container  crane  (QCC)  di  PT PELINDO II. RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenang ntuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi dalam pengadaan tiga unit  QCC pada tahun 2010. Lino juga diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan penunjukan  langsung  kepada  perusahaan  asal  Cina  untuk  pengadaan  tiga  QCC tersebut. Atas kasus tersebut RJ Lino ditetapkan menjadi tersangka pada Desember 2015.  Sejak  2015  hingga  kini  status  RJ  Lino  masih  menjadi  tersangka,  dan perkaranya tak kunjung diadili. Lima tahun lebih menyandang status tersangka dan tak  kunjung  diadili  membuat  RJ  Lino  tidak  mendapatkan  kepastian  hukum  akan kejelasan  perkara  yang  sedang  dialaminya.  Padahal  hak  kepastian  hukum  adalah hak yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal28D Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.
2. Penerbitan SP3 Dalam Ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2019 Dalam  perubahan  UU  KPK,  pembentuk  undang  undang  mengubah ketentuan  dari  yang  semula  KPK  tidak  berwenang  mengeluarkan  SP3  menjadi berwenang  mengeluarkan  SP3  perkaraTindak  Pidana  Korupsi  yang  penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktupaling lama dua tahun. Dalam perubahan  penting  ini,  banyak  pihak  mengatakan  bahwa  kewenangan  penerbitan SP3 sebagaimana yag diatur dalam Pasal 40 UU KPK yang baru. (Pasal 40 Ayat 1 UU  Nomor  19  Tahun  2019)  yang  mana  mengatur  bahwa  Komisi  Pemberantasan Korupsi  dapat  menghentikanpenyidikan  dan  penuntutan  terhadap  perkaraTindak Pidana  Korupsi  yang  penyidikan  danpenuntutannya  tidak  selesai  dalam  jangka waktupaling  lama  2  (dua)  tahun.  Dalam  pengaturan  SP3  dalam  UU    a  quo, pembentuk undang undang nampaknya mengakomodasi asas sunrise principle dan sunset principle.
Terkait  dengan  narasi  bahwa  kewenangan  tersebut  adalah  melemahkan KPK,  penulis  berpendapat  bahwa  memahami  ketentuan  SP3  dalam  UU  a  quo haruslah  secara  komprehensif.  Memang  benar  bahwa  KPK  kini  berwenang menerbitkan  SP3  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  40  Ayat  1  UU  KPK yang baru (Pahlevi, 2021) . Namun dalam membaca suatu undang undang, berlaku postulat  hukum  yang  sangat  mendasar  yaitu primo  executienda  est  verbis  vis , ne seremoni  vitio  obstruatur  oratio  sive  lex  sine  argumentis .  Adagium  tersebut bermakna perkataan adalah hal yang pertama kali diperiksa dalam membaca suatu teks  undang  undang  untuk  menghindari  kekeliruan  pemahaman  hukum.  Dalam
kaitannya  dengan  kewenangan  KPK  dalam  mengeluarkan  SP3,  perlu  dipahami bahwa Pasal 40 yang mengatur kewenangan tersebut terdiri atas 4 ayat.
Ayat 1 mengatur tentang kewenangan penerbitan SP3, namun Ayat 4 dalam pasal  a  quo  mengatur  bahwa  dalam  hal  penghentian  penyidikan  dan penuntutansebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  dicabut  oleh  Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapatmembatalkan alasan penghentian penyidikan danpenuntutan, atau berdasarkan putusanpraperadilan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan.  Berangkat  dari  penjabaran  tersebut  penulis  berpendapat bahwa  perumusan  materi  Pasal  40  terkait  dengan  kewenangan  penerbitan  SP3 tersebut bukanlah dalam rangka melemahkan KPK ataupun mendukung koruptor, melainkan  sebagai  jalan  tengah  agar  KPK  sebagai  penegak  hukum  tidak melakukan abuse of power sekaligus menjamin hak tersangka dalam mendapatkan kepastian hukum.

## Kesimpulan
KPK sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan khusus untuk memberantas korupsi  memiliki  serangkaian  kewenangan  yang  besar.  Salah  satu  diantaranya  adalah ketidakberwenangan  KPK  dalam  menerbitkan  SP3  dalam  penanganan  tindak  pidana korupsi. Namun ketidakberwenangan tersebut mengalami perubahan dalam dasar hukum pembentuk KPK menjadi KPK memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP3.
SP3  dapat  dikeluarkan  KPK  dalam  hal  perkara  yang  sedang  dalam  proses penyidikan  dan  penuntutan  tidak  selesai  dalam  waktu  dua  tahun,  namun  prngeluaran SP3 tersebut dapat dicabut dalam hal ditemukan bukti baru dalam perkara tindak pidana korupsi  tersebut.  Penerbitan  SP3tersebut  bukanlah  dalam  rangka  melemahkan  KPK ataupun mendukung koruptor, melainkan harus dipahami sebagai jalan tengah agar KPK sebagai  penegak  hukum  tidak  melakukan  abuse  of  power  sekaligus  menjamin  hak tersangka dalam mendapatkan kepastian hukum.

## BIBLIOGRAFI
Danil, Elwi. (2021). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers . Pt. Rajagrafindo Persada. Google Scholar
Decoste, F. C. (2000). Political Corruption, Judicial Selection, And The Rule Of Law. Alta. L. Rev. , 38 , 654. Google Scholar
Hiariej,  Eddy  O.  S.  (2018).  Korupsi  Di  Sektor  Swasta  Dan  Tanggung  Jawab  Pidana Korporasi. Masalah-Masalah Hukum , 49 (4), 333–344. Google Scholar
Ifrani,  Ifrani.  (2018).  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Kejahatan  Luar  Biasa. Al-Adl: Jurnal Hukum , 9 (3), 319–336. Google Scholar
Januarsyah, Mas Putra Zenno, Astawa, I. Gde Pantja, Atmasasmita, Romli, & Gultom, Elisatris.  (2020).  The  Idea  Of  Implementing  A  Deferred  Prosecution  Agreement With The Anti-Bribery Management System In Corruption Crime Management By Corporations In Indonesia. International Journal Of Criminology And Sociology , 9 , 1379–1384. Google Scholar
Khan, Anupriya, & Krishnan, Satish. (2021). Moderating Effects Of Business-Systems Corruption  On  Corruption  In  Basic  National  Institutions  And  Electronic Government  Maturity:  Insights  From  A  Dynamic  Panel  Data  Analysis. International Journal Of Information Management , 59 , 102349. Google Scholar
Kurniawan,  Andri.  (2015). Politik  Hukum  Pembentukan  Lembaga-Lembaga  Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia . Universitas Islam Indonesia. Google Scholar
Moenir,  H.  A.  S.  (2006). Manajemen  Pelayanan  Umum  Di  Indonesia,  Jakarta,  Bumi Aksara . Moleong. Google Scholar
Pahlevi,  Reza.  (2021).  Batas  Waktu  Penetapan  Sp3  (Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan) Terkait Kewenangan Kepolisian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Novum: Jurnal Hukum , 161–170. Google Scholar
Prasisko, Yongky Gigih. (2016).  Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 Dan Proses  Demokratisasi  Indonesia. Jurnal  Pemikiran  Sosiologi , 3 (2),  9–16. Google Scholar
Sukmareni,  Sukmareni,  Juhana,  Ujuh,  &  Basri,  Muhammad.  (2020).  Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Pagaruyuang  Law Journal , 3 (2), 197–212. Google Scholar
Sukri,  Nandi  Japri.  (2017).  Penyadapan  Oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Kpk. Lex Privatum , 5 (8), 5–12. Google Scholar
Wardojo,  Mellysa  Febriani.  (2018).  Kedudukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Sebagai  Lembaga  Negara. Legal  Standing:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 2 (1),  73–83. Google Scholar

## Copyright holder:
Edi Boni Mantolas, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: