▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702

## PENYELESAIAN SENGKETA BATAS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN HUTAN ANTARA PT. SIDOSARI MULTIFARM DENGAN PERHUTANI KPH BALAPULANG

## Michelle Tiffani D.N., Sukirno, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : michelletiffani999@gmail.com

## Abstract
Uncertainty in the area of various parties concerned with forest areas. At the field level, boundaries in the form of forest boundaries are also often unclear. One of the problems regarding the conflict is the boundaries of the forest area that occurred in the village of Buara Ketanggungan Brebes, which began when in 2016 PT. Sidosari Multifarm will establish a chicken farm. Problem formulation in this  research  are  the  factors  that  cause  disputes  and  how  to  over  land  tenure  in  the  forest  area between PT. Sidosari Multifarm with Perhutani KPH Balapulang resolve land tenure disputes in the forest area between PT. Sidosari Multifarm with Perhutani KPH Balapulang. The research metode used  is  empirical  judicial.  The  results  showed:  (1)  the  factors  causing  the  dispute  between  PT. Sidosari Multifarm and Perhutani KPH Balapulang due to differences in proof of ownership rights, differences in measurement results, and proof of ownership owned by both parties not yet certified; (2)  the  settlement  efforts  between  the  two  parties  were  unsuccessful  because  of  differences  in principles  regarding  the  origin  of  land  ownership  also  made  the  two  parties  maintain  their respective opinions.

## Keywords: forest area; dispute resolution; grondkaart; letter C

## Abstrak
Ketidakpastian  areal  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dengan  kawasan  hutan.  Salah  satunya mengenai  konflik  adalah  mengenai  tata  batas  pada  kawasan  hutan  yang  terjadi  di  desa  Buara Ketanggungan  Brebes  yang  bermula  ketika  pada  tahun  2016  PT.  Sidosari  Multifarm  akan mendirikan  peternakan  ayam.  Rumusan  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor-faktor  yang menjadi penyebab dan cara penyelesaian sengketa batas penguasaan tanah di kawasan hutan antara PT.  Sidosari  Multifarm  dengan  Perhutani  KPH  Balapulang.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  (1)  faktor-faktor  terjadinya  sengketa  antara PT.  Sidosari  Multifarm  dengan  Perhutani  KPH  Balapulang  karena  adanya  perbedaan  bukti kepemilikan  hak,  perbedaan  hasil  ukur,  dan  alas  bukti  kepemilikan  yang  dimiliki  kedua  pihak belum bersertifikat; (2) upaya penyelesaian antara kedua belah pihak tidak berhasil karena adanya perbedaan  prinsip  mengenai  asal  mula  kepemilikan  tanah  juga  menjadikan  kedua  pihak mempertahankan pendapat masing-masing.

## Kata kunci : kawasan hutan; penyelesaian sengketa; peta belanda; letter C

## A. Pendahuluan
Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu  yang menghambat efektivitas tata  kelola  hutan  di  Indonesia.  Dari  seluruh  kawasan  hutan  seluas  130  juta  hektar  maka  areal yang telah selesai  ditatabatas sekitar 12 persen (14,2 juta hektar).   Ketidakpastian ini memicu
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
munculnya  konflik  tenurial  (lahan)  dengan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dengan kawasan  hutan. Padahal  setidak-tidaknya  terdapat  50  juta  orang  yang  bermukim  disekitar kawasan hutan dengan lebih dari 33 ribu desa yang berbatasan dengan kawasan hutan (Nurjaya, 2017).
Persoalan  ketidakpastian  tata  batas  hutan  ini  tidak  hanya  menimpa  masyarakat  adat ataupun  masyarakat  lokal  yang  berdiam  dan  memanfaatkan  lahan  dan  sumber  daya  di  dalam kawasan  hutan,  tetapi  juga  institusi  yang  memiliki  izin  usaha  kehutanan  dan  pemerintah.  Di tingkat lapangan batas yang berupa patok batas hutan juga seringkali tidak jelas sehingga sulit diverifikasi dalam pembuatan berita acara.
Untuk  memberikan  kepastian  hukum  atas  kawasan  hutan,  maka  diperlukan  proses pengukuhan  kawasan  hutan,  dimana  seluruh  proses  yang  harus  dilakukan  adalah  penunjukan, penetapan  batas,  pemetaan  dan  penetapan  kawasan  hutan.  Proses  ini  semua  adalah  untuk menuju suatu kawasan hutan yang “ legal dan legitimate ” (Safitri, 2018).
Menurut Benhard Limbong, konflik agraria adalah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau  kelompok  yang  masing-masing  memperjuangkan  kepentingannya  atas  objek  yang  sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Sementara itu akar konflik pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut (Limbong, 2012):
1. Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan subtantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan, psikologis,
2.  Konflik  struktural,yang  disebabkan  pola  perilaku  desdruktif,  kontrol  perilaku  sumber  daya yang tidak seimbang,
3. Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan/perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan,
4.  Konflik  hubungan,  yang  disebabkan  karena  emosi  yang  berlebihan,  persepsi  yang  keliru, komunikasi yang buruk/salah, perilaku yang negatif,
5. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi   yang keliru, pendapat  yang  berbeda  tentang  hal-hal  yang  relevan,  interpretasi  data  yang  berbeda  dan perbedaan prosedur penilaian.
Harus dipahami pula, konflik agraria yang berlangsung saat ini adalah konflik data yang melibatkan penduduk setempat berhadapan dengan instrumen negara. Akar konflik pertanahan tersebut  diatas  merupakan  faktor  mendasar  yang  menyebabkan  timbulnya  konflik  pertanahan. Konflik  agraria  yang  terjadi  pada  umumnya  disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah  yang seolah-olah  memiliki  tanah  tersebut  dengan  dalih  bahwa  tanah  tersebut  adalah  tanah  negara (Limbong, 2012). Salah  satu  permasalahan mengenai  konflik data adalah  mengenai  tata batas pada kawasan hutan yang terjadi di desa Buara Ketanggungan Brebes.
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para  pihak  yang  akan  dan  sedang  mengerjakan  kerjasama  (Sarjita,  2005).  Konflik  tidak  akan terjadi  apabila  konflik  tersebut  dipendam  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Konflik  tersebut akan  menjadi  sengketa  jika  pihak  yang  merasa  dirugikan  menyatakan  ketidakpuasan  maka dengan  demikian,  sengketa  merupakan  kelanjutan  dari  konflik  atau  sebuah  konflik  akan menjadi sengketa apabila tidak diselesaikan (Sitorus, 2004).
Terjadinya  sengketa  dalam  hukum  pertanahan  disebabkan  karena  perbedaan  pendapat mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti hak atas tanah  (Murad, 2007).  Sengketa ini menunjukan bahwa  terjadinya  sengketa  disebabkan  karena  perbedaan  pandangan  dalam  interaksi masyarakat dengan tanah.
Sengketa  tanah  kawasan  hutan  terjadi  karena  tata  batas/akses,  perambahan  hutan, pencurian  kayu,  perusakan  lingkungan  dan  alih  fungsi  kawasan  hutan  tata  batas  atau  akses merupakan  masalah  yang  timbul  sejak  dulu.  Tumpang  tindih  antara  kawasan  lindung  dengan HPH  (Hak  Pengusahaan  Hutan)  dan  lahan  pertanian  masyarakat  menjadi  masalah  serius, sehingga  mengakibatkan  ketidakpastian  apakah  batas  yang  diketahui  oleh  masyarakat  atau yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi dasar sebagai batas kawasan hutan (Wulan, 2016). Masalah  perambahan  dan  pencurian  kayu  diakibatkan  oleh  cara  pandang  tata  batas  kawasan hutan.  Penyebab  lain  terjadinya  konflik  tanah  dalam  kawasan  hutan  disebabkan  oleh  konflik yang berlatar ketidakadaan akses masyarakat sekitar hutan untuk bisa mengelola hutan (konflik akses)  dan  konflik  hutan  yang  berbasiskan  (hak  atas)  tanah.  Konflik  akses  terjadi,  ketika seluruh  hutan  dikuasai  oleh  Perhutani  meskipun  masuk  dalam  kawasan  desa.  Hal  ini berdampak  masyarakat  disekitar  hutan  tidak  mendapatkan  akses  untuk  mengelola  hutan. Konflik  hak  atas  tanah  terjadi  karena  pengambilalihan  tanah-tanah  hasil  membuka  hutan  atau tanah-tanah garapan masyarakat oleh Perhutani (Roqhmad, 2017).
Salah satu permasalahan mengenai konflik data adalah mengenai tata batas pada kawasan hutan  yang  terjadi  di  desa  Buara  Ketanggungan  Brebes  yang  bermula  ketika  PT.  Sidosari Multifarm akan mendirikan peternakan ayam. Dari keseluruhan alas hak dari penjual, sebagian besar  hanya  berupa  Letter  C.  Setelah  dilakukan  pengukuran  pada  tahun  2017  ternyata ditemukan banyak Letter C yang luas tanahnya tidak sesuai dengan hasil pengukuran.
Setelah proses pengukuran dan pelunasan pembayaran tanah selesai, ada sekitar 5 hektar yang  mana  tanah  tersebut  adalah  milik  Perhutani  dan  dari  pihak  BPN  Kanwil  Jateng mengatakan  bahwa  akan  menunda  penerbitan  sertifikat  tersebut.  Permasalahan  hukum  yang
▪ ISSN:2086
- 1702 terjadi  pada  kasus  ini  adalah  antara  tata  batas  Peta  Desa  dengan  Peta  Belanda  yang  dimiliki Perhutani tidak sesuai satu sama lain.
Dengan  demikian  jika  sengketa  batas  penguasaan  tanah  tidak  segera  dicari  pola-pola penyelesaiannya, maka sengketa batas penguasaan tanah antara PT. Sidosari Multifarm dengan Perhutani  akan  tetap  berlanjut  dan  akan  membawa  akibat  dan  preseden  yang  buruk  terutama akan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Oleh karena itu perlu mencari cara penyelesaian terbaik untuk penyelesaian sengketa tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  tersebut  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan yaitu faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab sengketa batas penguasaan tanah di kawasan hutan antara PT. Sidosari Multifarm dengan Perhutani KPH Balapulang serta cara penyelesaian sengketa  batas  penguasaan  tanah  di  kawasan  hutan  antara  PT.  Sidosari  Multifarm  dengan Perhutani KPH Balapulang.
Beberapa  artikel  yang  ada  sebelumnya  diantaranya,  artikel  mengenai  mengenai  dasar hukum  penguasaan  tanah  di  blok  Gunung  Cibuluh  KPH  Ciamis  (Manshur,  2015);  kemudian artikel  lainnya  dengan  permasalahan  mengenai  dasar  penunjukkan  kawasan  lindung  balang pesoang  (Febrina,  2017).  Pada  artikel  ini  akan  membahas  mengenai  faktor-faktor  terjadinya sengketa  antara  PT.  Sidosari  Multifarm  dengan  Perhutani  KPH  Balapulang  dan  upaya penyelesaian antara kedua belah pihak mengenai asal mula kepemilikan tanah.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis empiris, Pendekatan  yuridis adalah mempelajari aturan-aturan  yang ada dengan masalah  yang diteliti.  Sementara  itu  pendekatan  empiris  adalah  memberikan  kerangka  pembuktian  atau kerangka  pengujian  untuk  memastikan  suatu  kebenaran  (Soemitro,  1997).    Dengan  demikian pendekatan  yuridis  empiris  adalah  sebuah  metode  penelitian  hukum  yang  berupaya  untuk melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat,  meneliti,  bagaimana bekerjanya hukum di  masyarakat (Soemitro, 1997). Artikel  ini mendasarkan pada fakta-fakta, peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  sengketa  batas penguasaan tanah antara PT. Sidosari Multifarm dengan Perhutani KPH Balapulang. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Sengketa  batas penguasaan antara PT. Sidosari  Multifarm dengan Perhutani Balapulang telah melalui tiga tahap, yaitu tahap keluhan, tahap konflik, dan tahap sengketa. Model-model
▪
ISSN:2086 - 1702 penyelesaian  sengketa  yang  lazim  digunakan  menurut  Nader  dan  Todd  adalah  arbitrasi, negosiasi, mediasi, judikasi, paksaan dan penghindaran.
Salah  satu  dari  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  sudah  lama  dikenal  dan  banyak digunakan  adalah  negosiasi.  Negosiasi  adalah fact  of  life atau  keseharian.  Setiap  orang melakukan negosiasi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain (Margono, 2004).
Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, negotiation yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari,  negosiasi  sepadan  dengan  istilah  berunding,  bermusyawarah  atau  bermufaka (Sutiyoso, 2006).
Musyawarah mengedepankan nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap  permasalahan,  sehingga  setiap  hasil  keputusan  musyawarah  dapat  merangkul  semua pendapat dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Dalam perkembangannya, musyawarah tidak lagi  digunakan untuk  kepentingan bermasyarakat  dan bernegara, namun  juga diterapkan dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan.  Musyawarah  dilakukan  oleh  dua  atau  lebih  pihak yang bersengketa dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang bisa merangkul semua pihak.
Dalam  sengketa  batas  penguasaan  antara  PT.  Sidosari  Multifarm  dengan  Perhutani KPH  Balapulang,  model  penyelesaian  yang  ditempuh  adalah  negosiasi.  Dari  hasil  negosiasi antara  PT.  Sidosari  Multifarm  dan  Perhutani  KPH  Balapulang  memberikan  hasil  sebagai berikut:
1. Bulan Desember 2018
PT. Sidosari Multifarm menunjukkan peta hasil ukur yang dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Brebes  sedangkan  KPH  Balapulang  menunjukkan  Peta Belanda  sebagai  bukti  penguasaan.  Pihak  PT.  Sidosari  Multifarm  mengatakan  bahwa  alat ukur dari Kantor Pertanahan sudah modern dan menganggap bahwa tidak terjadi kesalahan ukur  karena  pada  saat  pengukuran,  didampingi  oleh  pemilik,  penujuk  batas  dari  pamong desa  dan  mantri  hutan  mengetahui  jika  ada  pengukuran  tanah  di  sekitar  kawasaan  hutan milik  Perhutani  KPH  Balapulang.  Namun  pihak  KPH  Balapulang  menganggap  bahwa pengukuran  tersebut  melewati  tapal  batas  yang  telah  dipasang  oleh  pihak  Perhutani  KPH Balapulang. Pada negosiasi pertama ini, tidak ditemukan kesepakatan karena masing-masing pihak tetap mempertahankan alat bukti yang dimiliki.
2. Bulan Juni 2019
Setelah  dilakukan  mediasi  pertama,  para  pihak  membahas  mengenai  solusi  penyelesaian sengketa penguasaan tanah. PT. Sidosari Multifarm merasa keberatan akibat luas tanah yang berkurang  cukup  banyak  dan  keberatan  jika  harus  melepas  tanah  yang  sudah  dibeli,  pihak PT.  Sidosari  Multifarm  menjelaskan  bahwa  tanah  yang  di  beli  dari  warga  memang  sudah
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
diwariskan  turun-temurun  dan  tidak  pernah  ada  klaim  dari  pihak  manapun.  Disamping  itu, PT.  Sidosari  Multifarm  sudah  menggarap  sebagian  tanah  yang  telah  dibeli  dan  karena  hal tersebut,  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  PT.  Sidosari  Multifarm  sudah  sangat  banyak. Dari  keterangan  yang  diberikan  oleh  pihak  PT.  Sidosari  Multifarm,  pihak  Perhutani  KPH Balapulang tidak memperdulikan hal tersebut dan masih bertahan dengan bukti kepemilikan yang dimiliki yaitu Peta Belanda.
3. Bulan Desember 2019
Dari  pertemuan  sebelumnya,  kemudian  para  pihak  bertemu  kembali  untuk  mengutarakan keinginan  masing-masing  dengan  penawaran  solusi  yang  dimiliki  oleh  masing-masing pihak.  Dari  pihak  Perhutani  KPH  Balapulang    mengatakan  bahwa  jika  PT.  Sidosari Multifarm tetap ingin menguasai tanah yang telah melanggar batas, PT. Sidosari Multifarm harus  mengganti  tanah  seluas  2  (dua)  kali  lipat  dari  tanah  yang  telah  dilanggar  oleh  PT. Sidosari  Multifarm,  atau  biasa  dikenal  dengan  sebutan  "tukar  guling",  tetapi  pihak  PT. Sidosari  Multifarm  tentu  keberatan  dengan  penawaran  tersebut.  Kemudian  dari  pihak  PT. Sidosari  meminta  bukti  kepemilikan  lain    yang  dimilik  Perhutani  KPH  Balapulang  selain Peta Belanda, karena pihak PT. Sidosari Multifarm menganggap bukti kepemilikan tersebut sudah  tidak  relevan  dengan  adanya  reformasi  Agraria  yang  mewajibkan  pensertifikatan tanah  pada  setiap  penguasaan/kepemilikan  tanah.  Pihak  Perhutani  KPH  Balapulang mengatakan  bahwa  hal  tersebut  tidak  diperlukan  karena  penguasaan  tanah  Perhutani  telah diatur oleh UU Kehutanan. Dari hasil negosiasi ini, tidak ditemukan kesepakatan hingga saat ini.
Perbedaan  sudut  pandang  penafsiran  dari  kedua  pihak,  menurut  artikel  ini  disebabkan oleh karena masing-masing pihak berpijak atau mengacu pada ketentuan dan dasar hukum yang berbeda.  Di  satu  sisi,  dasar  hukum  yang  digunakan  adalah  UUPA  dan  peraturan pelaksanaannya,  sedangkan  di  sisi  Perhutani  didasarkan  kepada  ketentuan  Undang-Undang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya.
Menurut  artikel  ini,  perbedaan  pendapat  tersebut  disebabkan  oleh  dan  merupakan konsekuensi  logis  dari  penerapan  Hak  Menguasai  Negara  yang  ada  pada  undang-undang sektoral  yang  mengatur  sumber  daya  alam,  seperti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967 Tentang  Pokok-pokok  Pertambangan,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Menurut Benhard Limbong, UUPA adalah induk dari peraturan di bidang sumber agraria lainnya,  namun  seiring  berjalannya  waktu  telah  dibuat  peraturan  perundang-undangan  yang
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 berkaitan dengan sumber daya agrarian tapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya,  bahkan  menempatkan  UUPA  sejajar  dengan  undang-undang  mengenai  agrarian lainnya. Struktur hukum pertanahan menjadi tumpang tindih. UUPA yang awalnya merupakan payung  hukum  bagi  kebijakan  pertanahan  dan  kebijakan  agraria  umumnya  di  Indonesia, menjadi  tidak  berfungsi  dan  bahkan  secara  substansial  terhadap  pertentangan  dengan diterbitkannya  berbagai  peraturan  sektoral  seperti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1967 tentang  Pokok-pokok  Kehutanan  yang  diperbarui  dengan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Limbong, 2012).
Keseluruhan  undang-undang  tersebut  mempunyai  posisi  yang  sama  dan  menjadikan tanah  sebagai  objek  yang  sama.  Benturan  di  lapangan  tidak  dapat  dihindarkan,  antara penggunaan  dan  penafsiran  undang-undang  yang  berbeda  oleh  pejabat-pejabat  pemerintah sektoral yang berbeda-beda terjadi atas konflik penguasaan tanah yang sama. Perbedaan antara undang-undang  tersebut  di  atas  tidak  hanya  dapat  memberikan  peluang  pada  perbedaan interpretasi para birokrat, tetapi juga secara substansial undang-undang tersebut tidak integratif (Supriadi, 2012).
Menurut  Achmad  Sodiki,  inti  permasalahan  adalah  pada  Hak  Menguasai  Negara  yang diterapkan  pada  undang-undang  sektoral  tersebut  tidak  menunjukkan  kesamaan  penafsiran tentang isi dan batas-batasnya. Sehingga terkesan adanya tumpang tindih kewenangan. Hal ini menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Lebih  lanjut  Achmad  Sodiki  menyatakan,  dari  sudut pandang  yuridis  normatif,  disamping  UUPA  telah  timbul  berbagai  undang-undang  yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, baik yang berupa kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum (Sodiki, 2009).
Mengenai  pokok  masalah  tersebut,  Maria  S.W.  Sumardjono  menyatakan  bahwa  UUPA dimaksudkan untuk mengatur objek materiil bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumber daya agraria) karena berbagai kendala baru berhasil mengatur sebagian  objek  materiil,  yaitu  pertanahan.  Bagian  yang  belum  diselesaikan  itu,  karena kebutuhan  pragmatis  untuk  mengakomodasikan  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  1970-an, telah di  oper oleh berbagai  peraturan undang-undang sektoral  seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun Tentang Pokok-pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2967 Tentang Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.
Lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Maria  S.W.  Sumardjono,  bahwa  pengkotakan  peraturan perundang-undangan dalam bingkai sektoral ini sudah berjalan demikian lama sehingga diam- diam  diterima  sebagai  sebuah  kenyataan  walau  dengan  akibat  inkonsistensi,  tumpang  tindih
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 antar  peraturan  perundang-undangan  sektoral,  serta  longgarnya  koordinasi  di  tingkat  pusat maupun antara pusat dan daerah, dengan segala dampaknya (Soemardjono, 2017).
Selain  perbedaan  penafsiran  hukum,  bisa  dipahami  bahwa  perbedaan  hasil  ukur  atau perbedaan  bukti  kepemilikan  menjadikan  kedua  pihak  mempertahankan  pendapat  masing- masing dan tidak menemukan kesepakatan.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  penyebab  sengketa penguasaan  batas  penguasaan  tanah  antara  PT.  Sidosari  Multifarm  dengan  Perhutani  KPH Balapulang karena: (1) Perbedaan bukti kepemilikan hak. Bukti kepemilikan yang dimiliki PT. Sidosari  multifarm  berupa  kumpulan  Letter  C  dari  pemilik  sebelumnya.  Sedangkan  bukti kepemilikan  yang  dimilik  Perhutani  KPH  Balapulang  berupa  Peta  Belanda  yang  sudah  tidak relevan dengan Reformasi  Agraria  yang mengharuskan bahwa setiap kepemilikan/penguasaan tanah harus di sertifikatkan; (2) Perbedaan hasil ukur, pengukuran yang dilakukan PT. Sidosari Multifarm  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Brebes  dianggap  lebih  modern  dibandingkan pengukuran  yang  dilakukan  pada  zaman  Belanda;  (3)  Alas  bukti  kepemilikan  yang  dimiliki kedua pihak belum bersertifikat. Sedangkan upaya penyelesaian antara kedua belah pihak tidak berhasil  karena:  (1)  Masing-masing  pihak  mempertahankan  bukti  kepemilikan  tanah  yang dimiliki;  (2)  Adanya  perbedaan  prinsip  mengenai  asal  mula  kepemilikan  tanah  menjadikan kedua  pihak  mempertahankan  pendapat  masing-masing;  (3)  Penawaran  solusi  yang  diberikan pihak  Perhutani  KPH  Balapulang  dianggap  memberatkan  pihak  PT.  Sidosari  Multifarm sedangkan peraturan atas penawaran dari Perhutani KPH Balapulang memang telah tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan  yang Dapat Dikonversi.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :
Perlindungan  Hukum  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Pasca  Ditetapkannya  Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Bulukamba.
Limbong, B. (2012). Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Margaretha Pustaka.
Limbong, B. (2012). Jakarta: Margaretha Pustaka.
Manshur, D. S. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan . Margono, S. (2004). Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia.
Mochammad, M.  (1997). Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai  Lembaga  Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat. (p. 12). Surabaya : Grafika Utama.
Murad, R. (2007). Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan. Bandung: Mandar Maju.
Sarjita. (2005). Teknik Dan Strategi  Penyelesaian Sengketa  Pertanahan Edisi Revisi. Yogyakarta: Pustaka Tugu.
Sitorus,  O.  (2004). Kapita  Selekta  Perbandingan  Hukum  Tanah. Yogyakarta:  Mitra  Kebijakan Tanah Indonesia.
Sodiki, A. (2009). Politik Hukum Agraria. Yogyakarta: Mahkota Kata.
Soemardjono,  M.  S.  (2017).  Pembaruan  Agraria-Arti  dan  Implementasinya. Seminar  Nasional Pertanahan-Pembaruan Agraria , (p. 4). Yogyakarta.
Soemitro, R. H. (1997). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia.
Supriyadi, B. E. (2013). Hukum Agraria Kehutanan. Jakarta: Grafindo Pustaka.
Sutiyoso, B. (2006). Penyelesaian Sengketa. yogyakarta: citra media.

## ARTIKEL JURNAL DAN KARYA ILMIAH :
Safitri,  M.  (2011).  Menuju  Kepastian  dan  Keadilan  Tenurial. Kelompok  Masyarakat  Sipil  Untuk Reformasi Tenurial , 15.
Nurjaya,  I.  N.  (2017).  Menuju  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  yang  Berorientasi  pada  Pola Kooperatif,  Perspektif  Legal  Formal. Workshop  Peningkatan  Fungsi  dan  Manfaat  Sumber Daya Hutan untuk Pengembangan Perusahaan dan Kesejahteraan Masyarakat .
Wulan,  Y.  C.  (2014).  Analisa  Konflik  Sektor  Kehutanan  di  Indonesia  1997-2003. Center  for International Forestry Research , 17.

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN :
Undang-Undang Dasar NRI 1945
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  88  Tahun  2017  Tentang  Penyelesaian  Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018  Tentang  Tata  Cara  Pelepasan  Kawasan  Hutan yang Dapat Dikonversi.

## SUMBER ONLINE :
Roqhmad,  A.  (2017). Petani  vs  Negara  Studi  Tentang  Konflik  Tanah  Hutan  Negara  dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh . Retrieved from
http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/d2.AbuRokhmad.pdf