## Muhammadiyah Law Review
P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 8 No. 2 (2024)

## Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pandangan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah
Ahmad Dwi Nur Khalim 1 , Muchammad Iqbal Chailani 2 , Solakhudin 3 IIQ An Nur Yogyakarta 1 , INISNU Tamanggung 2 , UIN Salatiga 3 Corresponding Author: ahmadkhalim55@gmail.com

## Abstract
T his study aims to analyze the relevance between Maqashid Shariah and the Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  in  the  view  of  marriage  of  pregnant women  out  of  wedlock.  The  phenomenon  of  pregnancy  out  of  wedlock, which  is  often  a  controversial  topic  in  society,  is  researched  through  the analysis  of Islamic law and its implementation in the context  of Indonesia. Using the literature method, this study examines literature related to Islamic marriage law, Maqashid Shariah, and the Compilation of Islamic Law (KHI). This  analysis  finds  that  although  there  are  differences  of  opinion  among scholars  regarding  the  ability  of  pregnant  women  to  marry  outside  of marriage,  the  principles  of  Maqashid  Shariah,  such  as  hifzh  al-irdh (safeguarding honor), provide a strong basis for considering such abilities for the sake of benefit and justice. In addition, the study of KHI shows that there are stricter rules compared to the views of classical scholars, which need to be  reviewed  in  the  context  of  the  needs  of  modern  society.  These  findings indicate  the  importance  of  integrating  Maqashid  Shariah  principles  in  the implementation  of  contemporary  Islamic  law  to  achieve  justice  and  the welfare of the ummah.
Keywords: Maqashid  Shariah,  Compilation  of  Islamic  Law,  Marriage,  Pregnancy Outside of Marriage

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  relevansi  antara  Maqashid Shariah  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam  pandangan  pernikahan wanita  hamil  di  luar  nikah.  Fenomena  kehamilan  di  luar  nikah  yang seringkali menjadi topik kontroversial di masyarakat diteliti melalui analisis hukum  Islam  dan  implementasinya  dalam  konteks  Indonesia.  Dengan
menggunakan metode kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur terkait hukum perkawinan Islam, Maqashid Shariah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Analisis  ini  menemukan  bahwa  meskipun  terdapat  perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan pernikahan wanita hamil di  luar  nikah,  prinsip-prinsip  Maqashid  Shariah,  seperti  hifzh  al-irdh (menjaga kehormatan), memberikan dasar yang kuat untuk mempertimbangkan  kebolehan  tersebut  demi  kemaslahatan  dan  keadilan. Selain itu, kajian terhadap KHI menunjukkan adanya aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan pandangan ulama klasik, yang perlu ditinjau kembali dalam konteks kebutuhan masyarakat modern. Temuan ini mengindikasikan pentingnya integrasi prinsip Maqashid Shariah dalam implementasi hukum Islam kontemporer untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat.
Kata Kunci : Maqashid Shariah, Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan, Kehamilan di Luar Nikah

## A. Pendahuluan
Hidup  berpasangan  adalah  qadrat  Allah  bagi  makhluk  ciptaan-Nya  termasuk juga manusia. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan dengan tujuan agar  manusia  senantiasa  cenderung  merasa  tenteram  (sakinah)  sebagaimana termaktub  dalam  QS  Ar  Ruum  :  21.  Disamping  itu    Allah  ciptakan  manusia  dari seorang diri (nafsin wahiddah) dan dari dirinya juga diciptakan pasangannya untuk berkembang  biak  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya  sebagaimana    dijelaskan dalam  surat an- Nisa’ ayat : 1.
Segala  aspek  pernikahan,  beserta  konsekuensinya,  diatur  secara  terperinci dalam hukum perkawinan Islam. Aturan-aturan ini diberlakukan untuk membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan menjaga diri serta kehormatan mereka 1 . Dalam  konteks  Indonesia,  hukum  perkawinan  secara  resmi  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang  Perkawinan.  Undang-undang  ini  mencakup  unsur-unsur  dan ketentuan-ketentuan  hukum  agama  dan  kepercayaan,  serta  prinsip-prinsip perkawinan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman
Sementara  dalam  pandangan  Islam  khususnya  ulama  Malikiyah,  pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Inti dari akad  tersebut  adalah  terhindarnya  seseorang  dari  bahaya  fitnah  zina.  Dari pemahaman  ini,  jelaslah  bahwa  salah  satu  hikmah  disyariatkannya  pernikahan adalah untuk menghindarkan manusia dari jurang perzinaan. 2 Namun sekalipun telah ditentukannya Syari’at pernikahan, masih banyak laki- laki  dan  perempuan  yang  melakukan  zina.  Bahkan  di  masa  sekarang,  kasus-kasus
1 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003). 2 Mustafa Dib Al- Bugha, “Al -Fiqh Al-Manhaji, Damaskus: Dar Al- Mushthafa.,” 2010.
perzinaan sudah menjadi berita publik yang tidak dianggap tabu lagi yang banyak kita ketahui lewat media elektronik terlebih lagi di media sosial 3 .  Meskipun akibat dari  berzina  tersebut  berujung  hamil  di  luar  nikah  yang  tentunya  jelas  syariat menggolongkan  perbuatan  dosa  besar  namun  juga  memiliki  dampak  secara psikologis dan sosiologis bagi pihak yang melakukannya terutama pihak perempuan. Dan sekaligus juga pihak keluarga terlebih lagi anak yang lahir dari perbuatan zina tersebut.
Data dari BKKBN  yang  penulis kutip dari CNN Indoenesia menunjukan data yang  cukup  mencengangkan.  Sebagaimana  disampaikan Kepala  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, bahwa berdasarkan  data  Komnas  Perempuan,  jumlah  dispensasi  perkawinan  anak meningkat  tujuh  kali  lipat  sejak  2016,  dengan  total  permohonan  dispensasi  pada tahun 2021 mencapai 59.709 kasus. Hasto mengungkapkan bahwa mayoritas kasus tersebut  disebabkan  oleh  kehamilan  di  luar  nikah,  dengan  sekitar  80  persen  anak menikah  dini  karena  hamil  duluan.  Temuan  ini  menunjukkan  betapa  rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi di kalangan anak-anak.
Nikah dalam kondisi sudah hamil, sering kali menjadi pilihan keluarga untuk menutupi aib dan menyelamatkan nama baik dari gejolak sosial. Namun, praktik ini tidak  luput  dari  kontroversi.  Ada  pihak-pihak  yang  menentang  dengan  berbagai alasan, bahkan menganggapnya sebagai bid'ah (perbuatan baru dalam agama yang tidak ada dasarnya). Padahal sejarah mencatat kontribusi dari beberapa fuqaha klasik seperti Abu al-Ma'ali al- Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, al-Izz ibn Abd al-Salam, Shihab  al-Din  al-Qarafi,  Shams  al-Din  ibn  al-Qayyim,  dan  terutama  Abu  Ishaq  al- Shatibi,  yang  telah  mengembangkan  konsep  Maqasid  dalam  hukum  Islam  antara abad  ke-5  dan  ke-8  Hijriyah.  Pemikiran  mereka  memberikan  dasar  bagi  pemikir modern untuk mengembangkan teori Maqasid yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman modern. Atau yang familiar dengab Maqasid al-shariah. 4 Maqasid al-shariah adalah upaya untuk memahami dan menerapkan hukum Islam berdasarkan tujuan dan maksud utamanya. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dan relevansi dalam penerapan hukum Islam, yang sangat penting dalam konteks modern yang kompleks dan dinamis 5 .
Dalam  pandangan  para  ulama  kebolehan  nikah  saat  sudah  hamil,  belum  ada kesepakatan mutlak. Ada yang memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu,
3 Andri  Nurwandri  and  Nur  Fadhilah  Syam,  “Analisis  Pernikahan  Wanita  Hamil Diluar  Nikah  Menurut  Mazhab  Syafi’i  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam,” Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772.
4 Jasser  Auda, Maqasid  Al-Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law (Herndon,  USA: International Institute of Islamic Thought, 2008),
https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.
5 Ari  Murti  and  Toufan  Aldian  Syah,  “Menelaah  Pemikiran  Jasser  Auda  Dalam
Memahami  Maqasid  Syariah,” Citizen :  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin  Indonesia 1,  no.  2 (2021): 60 – 67, https://doi.org/https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9.
dan  ada  pula  yang  melarangnya.  Perbedaan  pendapat  inilah  yang  menunjukkan kompleksitas  isu  nikah  hamil  dalam  berbagai  pertimbangan,  sehingga  masalah  ini menarik dikaji dan perlu di teliti.

## B. Problematik Larangan Menikah Bagi Wanita Hamil di Luar Nikah
Problem  larangan  menikah  bagi  wanita  hamil  diluar  nikah  menjadi  sorotan penting. Yang menjadi sorotan adalah karena alasan iddah (masa tunggu).  Menurut Abdullah al- ‘Abbadi dalam penjelasannya terhadap kitab Syarh Bidâyat al-Mujtahid mengemukakan  pendapat  terkait  iddah  wanita  hamil  karena  zina.  Al- ‘Abbadi menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi kecuali dengan dua syarat yaitu wanita tersebut telah melewati masa iddahnya dan Wanita tersebut telah  bertaubat.Pendapat  ini  berdasarkan  pendapat  Imam  Ahmad,  Imam  Malik, Imam Abu Yusuf, dan Imam Abu Hanifah 6 .
Secara  umum  iddah  hanya  berlaku  bagi  wanita  yang  telah  menikah.  Namun berbeda  bagi  madzhab  Hanafi.  Menurut  Hanafi,  iddah  adalah  masa  terbatas  yang ditetapkan  syariat  Islam  untuk  menghilangkan  segala  bekas-bekas  pernikahan. Definisi  ini  bertolak  belakang  dengan  madzhab-madzhab  lain  yang  umumnya memahami iddah sebagai masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami. Pandangan Hanafi ini memiliki beberapa implikasi yaitu (1) Masa iddah tidak hanya berlaku bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suami, tetapi juga bagi wanita yang telah diceraikan secara raji' (talak tiga). (2)  Wanita yang hamil karena zina juga wajib menjalani masa iddah. (3) Masa iddah dihitung berdasarkan tanda- tanda kewanitaan, seperti haid, nifas, dan suci 7 . Dengan demikian, berdasar Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali ( read: Selain Hanafi) sepakat bahwa iddah hanya berlaku bagi wanita yang sudah menikah, baik hamil maupun tidak, dan Kesimpulan ini berdasar pada QS. al-Baqarah ayat 228 dan 234.
ُُتٰقَّلَطُمْلا َو َُنْصَّب َرَتَي َُّنِهِسُفْنَاِب َُةَثٰلَث ُ  ء ْْۤو ُرُق َُل َو ُ ل ِحَي َُّنُهَل ُْنَا َُنْمُتْكَّي اَم َُقَلَخ ُُٰاللّ ُ ْيِف َُّنِهِماَح ْرَا ُْنِا َُّنُك َُّن ِم ْؤُي ُِٰللّاِب ُِم ْوَيْلا َو ُ ِر ِخٰ ْلا َُّنُهُتَل ْوُعُب َو َُا ُ قَح َُّنِهِ د َرِب ُْيِف َُكِلٰذ ُْنِا ا  ْوُدا َرَا ُ اًح َلَْصِا َُّنُهَل َو ُُلْثِم ُْيِذَّلا َُّنِهْيَلَع ُ ِف ْو ُرْعَمْلاِب ُِلاَج ِ رلِل َو َُّنِهْيَلَع ُ  ةَج َرَد ُُٰاللّ َو ُ زْي ِزَع ُ ࣖ مْيِكَح ۝ ٢٢٨
“ Para  istri  yang  diceraikan  (wajib)  menahan  diri  mereka  (menung gu)  tiga  kali  qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka  (para  perempuan)  mempunyai  hak  seimbang  dengan  kewajibannya  menurut  cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana ” 8
6 Ibnu Rusyd, Syarh Bidâyat Al-Mujtahid, (Kairo: Dar al-Salam., 2014).
7 Wahbah Al- Zuhaili, Mausû’at Al -Fiqh Al-Islamiy (Damaskus: Dar al-Fikr., 2010).
8 Q.S. Al-Baqarah: 228
َُنْيِذَّلا َو َُن ْوَّف َوَتُي ُْمُكْنِم َُن ْو ُرَذَي َو اًجا َو ْزَا َُنْصَّب َرَتَّي َُّنِهِسُفْنَاِب َُةَعَب ْرَا ُ رُهْشَا ُ اًرْشَع َّو اَذِاَف َُنْغَلَب َُّنُهَلَجَا َُلََف َُحاَنُج ُْمُكْيَلَع اَمْيِف َُنْلَعَف ُ ْيِف َُّنِهِسُفْنَا ُ ِف ْو ُرْعَمْلاِب ُُٰاللّ َو اَمِب َُن ْوُلَمْعَت ُ رْيِبَخ ۝ ٢٣٤ “ Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap  diri  mereka  menurut  cara  yang  patut.  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan ” 9
Beradasar  dua  ayat  diatas,  pelarangan  pernikahan  wanita  hamil  akibat  zina dengan  alasan  iddah  tidak  memiliki  dasar  yang  kuat.  Hal  ini  diperkuat  oleh penjelasan  Ibn  Rusyd  tentang  iddah  yang  menggunakan  istilah  zawjâh  (istri) daripada  mauthûah  (wanita  yang  digauli) 10 .  Bahkan,  al-Syirazi  juga  menegaskan kebolehan  menikahi  wanita  hamil  akibat  zina  secara  mutlak,  karena  kehamilan tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada pria mana pun maka kehamilan itu dianggap tidak  ada 11 .  Sementara  itu,  watha  (senggama)  yang  menyebabkan  iddah  adalah watha syubhat. Meski secara teknis, watha ’ syubhat tidak bisa disebut pernikahan, konsekuensi hukumnya seperti kewajiban mahar dan penghapusan hukuman dera menunjukkan bahwa watha` syubhat adalah terhormat 12 . Dalam kitab fiqh Madzhab Al- Arba’ah  dijelaskan  bahwa  pengertian  wathi’  syubhat adalah  sesuatu  yang mewajibkan  seseorang  memberikan  mahar  dan  yang  sepadan.  Ibn  Khatab menjelaskan bahwa subhat adalah sesuatu yang menghapuskan atau menggugurkan had (hukuman).

## C. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Maqashid Shariah
Hukum Islam, yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, memiliki tujuan fundamental untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.  Hal  ini  menjadi  dasar  bagi  seluruh  aturan  yang  disyariatkan 13 .  Untuk menjaga  tercapainya  kemaslahatan  tersebut,  Allah  SWT,  sebagai  Sang  Pencipta Hukum,  menetapkan  aturan-aturan  yang  menyentuh  aspek-aspek  fundamental kehidupan  manusia.  Pemahaman  tentang  tujuan-tujuan  hukum  Islam  ini  dikenal dengan istilah maqashid shariah .
Meskipun  definisi  para  ulama  tentang  maqashid  shariah    berbeda-beda, esensinya  tetap  sama:  tujuan  syariat  yang  ditetapkan  Allah  SWT  untuk  mencapai kemaslahatan  bagi  kehidupan  manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Maqashid  al-syari'ah
9 Q.S. Al-Baqarah: 254
10 Rusyd, Syarh Bidâyat Al-Mujtahid, .
11 Al Syirazi, Al-Muhadzdzab (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.). 12 Al- Bugha, “Al -Fiqh Al-Manhaji, Damaskus: Dar Al- Mushthafa.” 13 Nita  Fatmawati*,  Yunanto,  Marjo.  “DISPENSASI  PERKAWINAN  DI  BA WAH UMUR  AKIBAT  HAMIL DILUAR  NIKAH  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Demak).” Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016): 16. http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10918.
terdiri  dari  dua  kata,  yaitu  maqashid  dan  syari'ah.  Kata  maqashid  adalah  bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, maqashid al-syari'ah mengacu pada tujuan yang ingin dicapai melalui pensyariatan hukum 14 . Al-Syatibi  menjelaskan  bahwa  Allah,  sebagai  pembuat  syariat,  memiliki  tujuan tertentu dalam setiap syariat-Nya, yaitu memelihara kemashlahatan bagi kehidupan manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Hal  ini  selaras  dengan  definisi  Al-Qardhawi  yang menyatakan bahwa maqashid shariah  adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum syariat untuk direalisasikan dalam kehidupan. Adapun pentingnya maqasid al-shariah dalam hukum Islam sangat vital karena beberapa alasan berikut: Pertama, hukum Islam berasal dari wahyu Allah dan ditujukan untuk seluruh umat manusia.  Kedua,  secara  historis,  teori  maqasid  al-shariah  telah  dibahas  oleh Rasulullah  SAW,  para  sahabat,  dan  generasi  mujtahid  setelahnya.  Ketiga, pemahaman  tentang  maqasid  al-shariah  merupakan  kunci  keberhasilan  mujtahid dalam ijtihadnya, karena tujuan hukum menjadi landasan utama 15 .
Para ulama merumuskan lima pilar utama dalam menjaga kemaslahatan umat manusia,  yaitu:  (1)  Pemeliharaan  Agama  (Al-Din):  Melindungi  keyakinan  dan praktik keagamaan. (2) Pemeliharaan Jiwa (Al-Nafs): Menjaga keselamatan jiwa dan hak  hidup.  (3)  Pemeliharaan  Keturunan  (Al-Nasb):  Melestarikan  kelangsungan hidup  manusia  dan  generasi  penerus.  (4)  Pemeliharaan  Akal  (Al-'Aql): Mengembangkan akal dan potensi intelektual manusia. (5) Pemeliharaan Harta (Al- Mal): Melindungi hak kepemilikan dan kekayaan.Kelima pilar ini kemudian dibagi berdasarkan  tingkat  kebutuhan  dan  skala  prioritasnya:  (1)  Kebutuhan  Primer  (Al- Dharuriyah): Prioritas utama, mencakup pemeliharaan agama, jiwa, dan keturunan. (2) Kebutuhan Sekunder (Al-Hajjiyah): Prioritas kedua, meliputi pemeliharaan akal dan  harta.  (3)  Kebutuhan  Tersier  (Al-Tahsiniyah):  Prioritas  ketiga,  mencakup peningkatan kualitas kehidupan di berbagai aspek. Beberapa ulama, seperti al-Qarafi, menambahkan  pemeliharaan  kehormatan  (al-'irdh)  sebagai  bagian  dari  kebutuhan primer yang wajib dijaga 16 .
Al-Syatibi, pelopor konsep maqashid shariah , memberikan penekanan khusus pada pentingnya menjaga nama baik (hifzh al-'irdh). Hal ini ditegaskan melalui dua poin  penting:  (1)  Larangan  Qadzaf:  Menuduh  wanita  baik-baik  berzina  secara sembarangan  (qadzaf)  dilarang  keras  dalam  Islam.  Larangan  ini  menunjukkan komitmen syariat untuk melindungi kehormatan dan martabat individu. (2) Aturan
14 Ghofar  Shidiq,  “TEOR I  MAQASHID  AL- SYARI’AH  DALAM  HUKUM  ISLAM,”
Archives of Neurology 58, no. 118 (2009): 118 – 24,
https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677. 15 Faiqotul  Himmah  Zahroh,  “Pandangan  Maqasid  Al - Syari‘ah  (Hukum  Islam) Perspektif Al- Syatibi Dan Jasser Auda,” Al- I’jaz : Jurnal Studi Al-Qur ’ an, Falsafah Dan Keislaman 3, no. 1 (2021): 19 – 30, https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46.
16 Shidiq, “TEORI MAQASHID AL - SYARI’AH DALAM HUKUM ISLAM.”
Li'an:  Ketika  seorang  suami  menuduh  istrinya  berzina,  Islam  menetapkan  aturan sumpah yang berat (li'an) untuk mencegah tuduhan palsu dan menjaga nama baik kedua belah pihak 17 .
Masyarakat seringkali menuntut sanksi sosial bagi pelaku zina, termasuk rasa malu. Namun, penting untuk diingat bahwa  anak-anak yang lahir adalah suci dan tidak berdosa atas perbuatan orang tua mereka. Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi SAW yang berbunyi:
ْنَع ٍب ْرَح ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح ِديِل َوْلا ُنْب  ُب ِجاَح اَنَثَّدَح َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع ِبَّيَسُمْلا ُنْب ُديِعَس يِن َرَبْخَأ ِ ي ِرْه ُّزلا  ْنَع ِ يِدْيَب ُّزلا
ُلوُقَي َناَك ُهَّنَأ
َهُي ُها َوَبَأَف ِة َرْطِفْلا ىَلَع ُدَلوُي  َّلَِّإ ٍدوُل ْوَم  ْنِم اَم َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق
َنُي َو ِهِناَدِ و
ِهِناَس ِ جَمُي َو ِهِنا َر ِ ص َرْقا َو َة َرْي َرُه وُبَأ  ُلَّوُقَي َّمُث َءاَعْدَج  ْنِم اَهيِف َنوُّس ِحُت ْلَه َءاَعْمَج ًةَميِهَب ُةَميِهَبْلا ُجَتْنُت اَمَك
َرَطَف يِتَّلا ِ َّاللَّ َة َرْطِف { ْمُتْئِش  ْنِإ اوُء
ِ َّاللَّ ِقْلَخِل َليِدْبَت  َلَّ اَهْيَلَع  َساَّنلا َبْخَأ ٍدْيَمُح ُنْب ُدْبَع اَنَثَّدَح و ح ىَلْعَ ْلْا ُدْبَع اَنَثَّدَح َةَبْيَش يِبَأ ُنْب  ِرْكَب وُبَأ اَنَثَّدَح َةَي ْلْا }
ُدْبَع اَن َر
يِهَب ُةَميِهَبْلا ُجَتْنُت اَمَك َلاَق َو ِداَنْس ِ ْلْا اَذَهِب ِ ي ِرْه ُّزلا  ْنَع  ٍرَمْعَم  ْنَع اَمُه َلَِك ِقا َّز َّرلا
َءاَعْمَج  ْرُكْذَي ْمَل َو ًةَم
“ Telah  menceritakan  kepada  kami Hajib  bin  Al  Walid telah  menceritakan  kepada kami Muhammad bin
Harb dari Az Zubaidi dari Az
Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id  bin  Al  Musayyab dari Abu  Hurairah,  dia  berkata;  "Rasulullah  shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia  ini) melainkan ia berada  dalam  kesucian  (fitrah).  Kemudian  kedua  orang  tuanyalah  yang  akan  membuatnya menjadi  Yahudi,  Nasrani,  ataupun  Majusi  -sebagaimana  hewan  yang  dilahirkan  dalam keadaan  selamat  tanpa  cacat.  Maka,  apakah  kalian  merasakan  adanya  cacat?  '  Lalu  Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '…tetaplah atas  fitrah  Allah  yang  telah  menciptakan  manusia  menurut  fitrahnya  itu.  Tidak  ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr  bin  Abu  Syaibah;  telah  menceritakan  kepada  kami 'Abdul  'Alaa Demikian  juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya.  -tanpa menyebutkan cacat ” 18
Dari Hadits diatas dapat disimpulkan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah,  kecuali  orang  tuanyalah  yang  membuatnya  menjadi  Yahudi,  Nasrani,  atau Majusi. Maka menghukum pelaku zina secara sosial dengan melibatkan anak mereka tidak adil dan tidak efektif. Hukuman tersebut justru lebih dirasakan oleh anak hasil perzinaan, bukan oleh orang tuanya.
Berdasar  analsisis  diatas  dapat  ditarik  benang  merahnya  bahwa  pernikahan wanita pezina, meskipun hamil, tetap sah berdasarkan dalil-dalil agama dan konsep maqashid  shariah  ,  terutama  hifzh  al-'irdh  (menjaga  nama  baik).  Hal  ini  sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bahkan, aturan pernikahan wanita hamil karena zina dalam literatur fikih klasik terkesan lebih longgar dibandingkan dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## D. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Pandangan KHI
17 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwâfaqât Juz I. : (Beirut: Dar al- Ma’rifah., 1997).
18 Hadits Shahih Muslim No. 4803 (n.d.).
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  proses  pengumpulan  aturan-aturan hukum Islam terkait berbagai masalah, yang hasilnya digunakan sebagai pedoman hukum materiil bagi para hakim di Peradilan Agama di Indonesia. Dari perspektif produk hukum, KHI merupakan kumpulan ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis. 19 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa aturan  yang  mengatur  pernikahan  wanita  hamil  di  luar  nikah.  Pasal  53  KHI menyatakan  bahwa  seorang  wanita  yang  hamil  di  luar  nikah  dapat  dinikahkan dengan  pria  yang  menghamilinya  tanpa  harus  menunggu  kelahiran  anaknya. Pernikahan  tersebut  tidak  perlu  diulang  setelah  anak  lahir.  Pasal  53  ayat  (2)  KHI merupakan bagian integral dari seluruh aturan dalam Pasal 53, sehingga tidak ada kontradiksi  antara  ayat-ayatnya.  Ini  menunjukkan  bahwa  menurut  KHI,  wanita hamil  di  luar  nikah  boleh  menikah  tanpa  menjalani  masa  iddah  yang  biasanya berlangsung  hingga  melahirkan.  Salah  satu  dasar  pertimbangan  KHI  adalah  al- Qur'an Surat an-Nur ayat 3.
Pasal  53  ayat  (1)  KHI  menyatakan  bahwa  wanita  hamil  di  luar  nikah  dapat menikah dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak. Oleh karena itu, pernikahan wanita hamil karena zina dengan pria lain yang tidak menghamilinya dianggap terlarang dan tidak sah menurut KHI 20 .
Terkait  nasab  anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  ini,  KHI  berpendapat bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah, meskipun  pernikahannya  berlangsung  saat  wanita  tersebut  hamil  di  luar  nikah, asalkan  pria  yang  menikahinya  adalah  yang  menghamilinya.  Ketentuan  ini didasarkan pada kesepakatan ulama fikih yang menyatakan bahwa nasab anak dapat dihubungkan dengan ayahnya melalui akad nikah yang sah 21 .
Dalam pernikahan yang sah, ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari wanita dalam  pernikahan  yang  sah  bisa  dinasabkan  kepada  ayahnya 22 .  Jadi,  jika  suatu pernikahan dianggap sah, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga sah. Ketentuan mengenai anak sah diatur dalam Pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta anak hasil pembuahan  suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.  Ketentuan  ini  berlaku  di  Indonesia,  meskipun  seringkali  dikritik  karena dianggap  memudahkan  perzinaan.  Namun,  ini  bukan  tentang  menghalalkan  zina,
19 Saifu l Millah, “PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, ” MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah 2, no. 2 (2017): 39, https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.39-76. 20 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006). 21 Millah,  “PERNIKAHAN  WANITA  YANG  HAMIL  DI  LUAR  NIKAH  DAN
AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. ” 22 Zahroh,  “Pandangan  Maqasid  Al - Syari‘ah  (Hukum  Islam)  Perspektif  Al -Syatibi Dan Jasser Auda.”
melainkan  langkah  menyelesaikan  masalah  yang  diambil  jika  hal  buruk  tersebut terjadi.

## E. Kesimpulan
Dalam  pandangan  hukum  Islam,  pernikahan  memiliki  tujuan  untuk menciptakan ketenangan, melestarikan generasi, dan menjaga kehormatan manusia. Namun, fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah menimbulkan kontroversi yang memerlukan kajian mendalam. Kasus-kasus ini seringkali dilihat sebagai upaya untuk  menutupi  aib  dan  melindungi  kehormatan  keluarga  dari  stigma  sosial, meskipun praktik ini memicu perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat.
Pernikahan wanita hamil  di luar nikah masih  diperdebatkan, terutama terkait masa  iddah  dan  keabsahan  pernikahan.  Beberapa  ulama,  seperti  Imam  Malik  dan Imam Ahmad, membolehkan pernikahan dengan syarat tertentu, seperti taubat dan selesai  masa  iddah.  Sebaliknya,  Mazhab  Hanafi  menegaskan  bahwa  masa  iddah berlaku  bahkan  bagi  wanita  yang  hamil  karena  zina,  berbeda  dengan  pandangan mayoritas  mazhab  lainnya  yang  tidak  mengakui  masa  iddah  untuk  wanita  yang belum menikah.
Dari perspektif Maqashidu Shariah, tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan dan melindungi lima aspek fundamental: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam konteks pernikahan wanita hamil di luar nikah, Maqashidu Shariah menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu (hifzh al-'irdh). Oleh  karena  itu,  pernikahan  dalam  situasi  ini  dapat  dilihat  sebagai  upaya  untuk menghindari stigma sosial dan memberikan status hukum yang sah bagi anak yang akan lahir.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia  memberikan  pedoman  khusus mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah. Pasal 53 KHI menyatakan bahwa pernikahan  dapat  dilangsungkan  meskipun  wanita  tersebut  hamil,  selama  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum Islam dengan kebutuhan sosial dan hukum di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum bagi ibu dan anak.
Dengan demikian, pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat dipandang dari dua  perspektif  utama,  Maqashidu  Shariah  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang keduanya  memiliki  relevansi  yang  saling  menguatkan.  Maqashidu  Shariah menekankan  tujuan  syariat  untuk  menjaga  kehormatan  dan  kemaslahatan, sementara KHI memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pernikahan ini dilangsungkan  dengan  pertimbangan  tertentu.  Kedua  perspektif  ini  menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat modern.

## Daftar Pustaka
Agama, Kementrian. Al Quran QS Al-Baqarah/2:228. (n.d.). Al- Bugha, Mustafa Dib. “Al -Fiqh Al-Manhaji, Damaskus: Dar Al- Mushthafa.,” 2010. Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwâfaqât Juz I. : Beirut: Dar al- Ma’rifah., 1997.
Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003. Hadits Shahih Muslim No. 4803 (n.d.). Jasser  Auda.  Maqasid  Al-Shariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law.  Herndon,  USA:
International Institute of Islamic Thought, 2008. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.
Khalim,  Ahmad  Dwi.  “The  Urgency  of  KH  Ahmad  Dahlan’s  Thought  and  Its Relevance  to  Modern  Education.” Sunan  Kalijaga  International  Journal  on Islamic Educational Research 6, no. 1 (2022): 18 – 35. Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006.
Millah,  Saiful.  “PERNIKAHAN  WANITA  YANG  HAMIL  DI  LUAR  NIKAH  DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. ” MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah 2, no. 2 (2017): 39. https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.39-76.
Nita  Fatmawati*,  Yunanto,  Marjo.  “DISPENSASI  PERKAWINAN  DI  BA WAH UMUR  AKIBAT  HAMIL  DILUAR  NIKAH  (Studi  Di  Pengadilan  Agama Demak).” Diponegoro  Law  Review  5,  no.  2  (2016):  16.  http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10918.
Nurwandri,  Andri,  and  Nur  Fadhilah  Syam.  “Analisis  Pernikahan  Wanita  Hami l Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772.
Nusa  Putra  dan  Santi  Lisnawati.  Penelitian  Kualitatif  Pendidikan  Agama  Islam.
Bandung:  Remaja  Rosdakarya.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013 tentang SNP, 2013.
Rusyd, Ibnu. Syarh Bidâyat Al-Mujtahid,. Kairo: Dar al-Salam., 2014. Shidiq,  Ghofar.  “TEORI  MAQASHID  AL - SYARI’AH  DALAM  HUKUM  ISLAM.”
Archives of Neurology 58, no. 118 (2009): 118 – 24. https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677.
Syah,  Ari  Murti  and  Toufan  Aldian.  “Menelaah  Pemikiran  Jasser  Auda  Dalam Memahami Maqasid Syariah.” Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
1, no. 2 (2021): 60 – 67. https://doi.org/https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9. Syirazi, Al. Al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d. Zahroh,  Faiqotul  Himmah.  “Pandangan  Maqasid  Al - Syari‘ah  (Hukum  Islam) Perspektif  Al- Syatibi  Dan  Jasser  Auda.” Al- I’jaz :  Jurnal  Studi  Al-Qur ’ an, Falsafah Dan Keislaman 3, no. 1 (2021): 19 – 30.
https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46. Zuhaili, Wahbah Al-. Mausû’ at Al-Fiqh Al-Islamiy. Damaskus: Dar al-Fikr., 2010.