## Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam
Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Muhamad Agev Dzulfikar muhamaddzulfikar51@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The system formation and implementation of the procurement of goods and services must be carried out by applying the general principles of good governance. However, in practice, there are still various real obstacles to implementing good governance in the form of widespread authority exercised by certain parties. In addition, it is possible to examine the authorized handling mechanism carried out by Government Officials, in particular which judicial goods and services procurement officials are entitled to adjudicate. Therefore, this paper aims to discuss the competent authority for the procurement of goods and services based on administrative law as well as conflicts regarding the competence of the court in the authority to procure government goods and services. This paper is a normative legal research that puts emphasis on the legal approach. Based on administrative law, procurement of goods and the arrangement of legal relations between providers and users in the preparation process until the process of issuing a letter of determination of the provider of goods and services.
Keywords: Procurement of Goods and Services; Abuse of Authority;
State Administrative Court.

## Abstrak
Dalam pembentukan sistem dan implementasi dari pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun, pada prakteknya, masih terdapat berbagai hambatan ketika  menerapkan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  berupa maraknya  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  pihak- pihak tertentu. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai mekanisme penanganan  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat pengadaan  barang  dan  jasa  berupa  kompetensi  peradilan  mana  yang berhak  untuk  memeriksa  dan  mengadili.  Oleh  karenanya  tulisan  ini bertujuan  untuk  membahas  penyalahgunaan  wewenang  pengadaan barang  dan  jasa  berdasarkan  hukum  administrasi  serta  konflik  aturan mengenai  kompetensi  pengadilan  dalam  penyalahgunaan  wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada pendekatan hukum. Berdasarkan hukum  administrasi,  pengadaan  barang  dan  jasa  mengatur  hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai pada proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa; Penyalahgunaan Wewenang; Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022 Jurist-Diction. 2022; 2311-2326
How to cite: Muhamad Agev Dzulfikar, ‘Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40130
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2312 Muhamad Agev: Kedudukan Pengadilan Tata...

## Pendahuluan
Dalam Pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjelaskan mengenai tujuan dari Negara Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila, yang terdiri dari:
1.  Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (wilayah);
2.  Memajukan kesejahteraan umum;
3.  Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4.  Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  perdamaian  abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. 1
Perlu  kita  cermati  bahwasanya  Indonesia  Indonesia  diarahkan  menjadi welfare state (negara yang sejahtera). Welfare state adalah sebuah gagasan dimana tujuan  sebuah  negara  diberikan  kekuasaan  yang  besar  yaitu  untuk  memberikan kesejahteraan  kepada  warga  negaranya. 2 Untuk  mewujudkan  gagasan  tersebut, pembangunan merupakan langkah yang strategis baik pembangunan fisik maupun pembangunan  manusia.  Terkait  dengan  pembangunan  fisik  untuk  meningkatkan pelayanan publik, pemerintah perlu melakukan pengadaan barang dan jasa.
Sebagai pengguna barang dan jasa, pemerintah dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana maupun pelayanan publik wajib melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan baik karena pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Agar terwujudnya kesepakatan mengenai waktu maupun harga serta kesepakatan lainnya terkait dengan barang dan jasa diperlukan proses serta metode tertentu dimana para pihak wajib patuh terhadap norma dan etika pengadaan jasa yang berlaku. 3
Serta dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pembentukan sistem dan implementasi dari  pengadaan  barang  dan  jasa  harus  dilakukan  dengan  menerapkan  asas-asas umum pemerintahan yang baik serta menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan,
1 B Arief  Sidharta,  ‘Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum’  (2004)  3  Jentera  Jurnal Hukum.[5].
2 Oman Sukmana, ‘ Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan ( Welfare State )’ (2014) 2 Jurnal Sosial Politik.[104].
3 Adrian  Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Sinar Grafika 2010).[3].
terbuka,  bersaing,  adil,  dan  akuntabel.  Namun,  pada  prakteknya,  masih  terdapat berbagai hambatan yang nyata ketika menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa maraknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu sehingga mengakibatkan kerugian pada negara.
Permasalahan  yang  marak  terjadi  dalam  kegiatan  pengadaan  barang  dan jasa adalah kesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang  dan  jasa  untuk  melakukan mark-up terhadap  Harga  Perkiraan  Sendiri (HPS)  untuk  menguntungkan  dirinya  sendiri  maupun  pihak-pihak  tertentu.  Hal tersebut merupakan bentuk implementasi negatif baik yang dilakukan oleh pejabat pengadaan maupun oleh pihak penyedia yang acap kali dipicu adanya kesepakatan melawan  hukum  untuk  meraup  keuntungan  melalui  mekanisme  kotor. Tindakan sewenang-wenang  atau  penyalahgunaan  kewenangan  tersebut  jelas  memberi kerugian pada negara. Padahal sebagaimana yang kita ketahui pejabat pemerintahan dalam bertindak atau mengeluarkan keputusan terikat pada asas legalitas.
Tindakan  sewenang-wenang  atau  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat pemerintahan menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang tersebut. Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Undang- Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Namun ketentuan dalam Pasal 21  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  AP)  tersebut  bersinggungan  dengan  Pasal  3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999 tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU PTPK) karena dalam Pasal 3 UU PTPK juga mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara.  Akibatnya  terdapat

## 2314 Muhamad Agev: Kedudukan Pengadilan Tata...
konflik hukum antara Pasal 21 UU AP dan Pasal 3 UU PTPK mengenai kompetensi absolut  peradilan.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakpastian  mengenai  mekanisme penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah khususnya pejabat pengadaan barang dan jasa. 4 Lantas bagaimanakah kedudukan PTUN dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah?.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan  yang  berlaku  dan  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan hukum tertentu. 5 Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum  primer  berupa  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat 6 . Sementara bahan sekunder yang digunakan meliputi buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## Penyalahgunaan Wewenang Pada Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Hukum Administrasi
Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara bukan hanya dipegang oleh  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  saja,  melainkan  juga  dimiliki  oleh Menteri,  Pimpinan  Lembaga,  dan  Kepala  Daerah.  Kekuasaan  tersebut  diberikan untuk  mencapai  tujuan  bernegara.  Definisi  dari  keuangan  negara  sendiri  diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
4 Mohammad Sahlan, ‘Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan’ (2016) 9 (2) Jurnal Arena Hukum.[166].
5 Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum , (Rineka cipta 2003).[56].
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI-Press 2007).[52].
milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Jika dikaitkan dengan hukum administrasi, keuangan negara merupakan kaidah yang mengatur tata tertib pada proses kerjasama yang rasional oleh pemerintah dengan seluruh unsur penyelenggara negara serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan kepengurusan keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 7
Oleh sebab itu, untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang baik dapat  melalui  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pelaksanaan  mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana  yang telah diubah dan ditambah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan  hukum  administrasi,  pengadaan  barang  dan  jasa  mengatur hubungan  hukum  antara  penyedia  dan  pengguna  pada  proses  persiapan  dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. 8 Keputusan yang ditetapkan pada proses persiapan sampai dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa termasuk keputusan pejabat publik atau pejabat negara/daerah. Jika terdapat pihak masyarakat yang dirugikan dengan ditetapkannya keputusan tersebut maka masyarakat yang bersangkutan dapat mengajukan upaya administratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Baru jika tidak terdapat pengaturan dasar mengenai upaya administratif maka mayarakat yang dirugikan tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Salah  satu  kompetensi  absolut  dari  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan
7 Ni Made Saraswati Pratisthita dan I Gusti Ngurah Wairocana, ‘Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi’ (2019) 7 (8) Kerthanegara.[6].
8 Musa Darwin Pane, ‘Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah’ (2017) 24 (2) Jurnal Media Hukum.[3].

## 2316 Muhamad Agev: Kedudukan Pengadilan Tata...
Pasal  21  Ayat  (1)  UU  AP.  Terkait  dengan  konsep  penyalahgunaan  wewenang, Konijnenbelt  memberikan  batasan-batasan  yang  dapat  digunakan  sebagai parameter  yaitu  apakah  terdapat  pelanggaran  terhadap  hukum  formiil  atau  asas kepatutan  dan/atau  asas  kepatutan  dalam  rangka  pelaksanaan  kebijakan  tersebut ( zorgvuldigheid ) ditetapkan tanpa adanya hukum formiil atau asas kepatutan akan tetapi  bertentangan  dengan  peraturan  dasar  yang  ada,  sedangkan  hukum  formiil teersebut  tidak  dapat  diterapkan  pada  situasi  dan  kondisi  tertentu  yang  bersifat mendesak. 9 Sementara, Donner mengartikan detournement de pouvoir sebagai suatu penyimpangan kekuasaan. 10 Sementara menurut Philipus M. Hadjon, detournement de pouvoir diartikan sebagai suatu penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya.  Pejabat  menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  yang  berbeda  dari tujuan  diberikannya  wewenang  tersebut. 11 Selain  itu  penyalahgunaan  wewenang terjadi disebabkan oleh kesengajaan dari pejabat yaitu mengalihkan tujuan yang diberikan oleh wewenang berdasarkan interest pribadi, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak-pihak lain. 12 Sedangkan menurut Jean Rivero dan Waline, penyalahgunaan meliputi tiga wujud yaitu:
1.  Penyalahgunaan  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk  menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2.  Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut adalah  benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang dari  tujuan  apa  kewenangan  tersebut  diberikan  oleh  undang-undang  atau peraturan-peraturan lain;
3.  Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  tetapi  telah
9 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan 1993).[35].
10 Ridwan H.R., Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah (FH UII Press 2014).[176].
11 Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi & Good Governance (Universitas Trisakti 2010).
[6]. 12 H.  Abdul  Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Prenada Media Group 2014).[35].
menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 13
Sementara menurut Pasal 17 Ayat (2) UU AP, penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui  wewenang,  mencampuradukkan  wewenang,  dan/atau  bertindak sewenang-wenang.
Apabila dikaitkan dengan  konteks  pengadaan barang  dan  jasa pemerintah, penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan pejabat pengadaan barang dan jasa yang secara sengaja melakukan selain daripada kewenangan yang dimilikinya dalam hal proses persiapan sampai dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Pejabat pengadaan barang dan jasa yang dimaksud di sini meliputi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola,  Penyedia,  serta  Pejabat  Daerah  yang  bersangkutan.  Contohnya  ialah penunjukan langsung yang ternyata tidak termasuk dalam kriteria keadaan tertentu serta  didasarkan  pada  niat  untuk  menguntungkan  pihak-pihak  tertentu  saja.  Hal tersebut pun telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 dimana Pejabat TUN dilarang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang pada saat mengeluarkan maupun tidak mengeluarkan suatu KTUN.

## Konflik  Aturan  Mengenai  Kompetensi  Pengadilan  Dalam  Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Penyalahgunaan  wewenang  selain  diatur  dalam  ranah  hukum  administrasi juga diatur dalam ranah hukum pidana. Penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang mana tercantum dalam  Pasal  3  UU  PTPK  yang  menyatakan  “Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,
13 Yulius, ‘Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)’ (2015) 4 (3) Jurnal Hukum dan Peradilan.[369-370].

## 2318 Muhamad Agev: Kedudukan Pengadilan Tata...
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu  milyar  rupiah)”.  Unsur  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 tersebut pasti erat kaitannya dengan pejabat publik.
Seorang Pejabat yang menetapkan suatu keputusan/kebijakan dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  apabila  dalam  menetapkan  keputusan/kebijakan tersebut  terdapat  penyalahgunaan  wewenang  dan  mendapatkan  keuntungan  atas penetapan tersebut serta menimbulkan kerugian negara. Syarat-syarat pemidanaan meliputi actus reus dan mens rea sehingga apabila dalam pembuatan keputusan/ kebijakan pejabat yang bersangkutan mendapatkan keuntungan atas tindakannya tersebut  sehingga  merugikan  negara  maka  pejabat  yang  bersangkutan  dapat dipidana. 14 Suryo Hendratmoko berpendapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi  jika  telah  ada  niat  jahat/ mens rea untuk  mengambil  uang  negara  bukan lalai  akibat  risiko  pekerjaan.  Pada  dasarnya,  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  pejabat/badan  pemerintah  merupakan  kewenangan  PTUN  serta bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili. Kembali lagi harus ditilik dari konsep dasar dalam hukum pidana yang mana harus terdapat niat jahat/ mens rea dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain. Lanjutnya, perbuatan melanggar hukum oleh pejabat/badan pemerintah harus diperiksa  terlebih  dahulu  melalui  internal  pemerintahan  sebab  dimungkinkan perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaian bukan kesengajaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK. 15 Jika dikaitkan dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon yang telah disampaikan sebelumnya mengenai penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvoir ) menjadi menarik sebab Hadjon berpendapat
14 Marwan Effendy, Kapita Selekta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi (Referensi 2012).[87].
15 Y Sri Pudyatmoko, ‘Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi’ (2021) 7 Veritas et Justitia.[297].
bahwasanya parameter penyalahgunaan wewenang wajib dibuktikan secara factual bahwa  pejabat/badan  pemerintahan  telah  menggunakan  wewenangnya  guna tujuan  lain. Detournement de pouvoir terjadi  bukan  karena  kealpaan  melainkan karena  kesengajaan.  Pejabat/badan  pemerintah  tersebut  memang  menghendaki/ mengetahui  bahwasanya wewenang tersebut digunakan untuk tujuan lain daripada yang seharusnya berdasarkan kepentingan pribadi, baik kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. 16
Definisi  mengenai  menyalahgunakan  kewenangan  atau  penyalahgunaan wewenang tidak terdapat dalam KUHP ataupun dalam UU PTPK secara expressis verbis ,  serta  disampaikan  bahwa  definisi  penyalahgunaan  “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana korupsi tidak mempunyai definisi yang bersifat eksplisit. 17 Adami  Chazawi  pun  menyatakan  sependapatnya  dengan  pernyataan tersebut  bahwa  pengertian  mengenai  menyalahgunakan  kewenangan  tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang atau istilahnya adalah silentio of de wet (undang-undang dalam keadaan diam). 18
Kewenangan  mengadili  tindak  pidana  korupsi  khususnya  terkait  dengan penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor 46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menyatakan “Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  satu-satunya  pengadilan  yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”. UU PTPK sendiri tidak memberikan perumusan mengenai definisi dari penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu diterapkan pendekatan ekstensif sebagaimana doktrin yang  dianut  oleh  Demeersemen  yang  pada  pokoknya  mempersoalkan  mengenai eksistensi  harmoni  dan  disharmoni  mengenai  pengertian  yang  sama  antara
16 Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Gadjahmada University Press 2011).[10].
17 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum 2006).[12].
18 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi) (PT RajaGrafindo 2016).[60].

## 2320 Muhamad Agev: Kedudukan Pengadilan Tata...
hukum  pidana  dengan  cabang  hukum  lainnya.  Dalam  hal  ini  akan  diupayakan ketersangkutan definisi yang sama bunyinya antara ilmu hukum pidana dan cabang ilmu hukum lainnya. 19
Pemaknaan konsep penyalahgunaan wewenang sering terdapat ketersinggungan antara  hukum  pidana  dan  hukum  administrasi  dalam  penyelesaian  kasus  yang berkaitan. 20 Beberapa  ahli  yang  dimintai  pendapatnya  di  persidangan  menyatakan bahwasanya keputusan/kebijakan pejabat publik tidak dapat dimasukkan ke dalam ranah hukum pidana. Walaupun terdapat penyimpangan administratif dalam penetapan keputusan/kebijakan tersebut, tetap saja untuk menilai penyimpanganya harus masuk dalam ranah hukum administrasi. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang represif maka  hukum  administrasi  memiliki  kedudukan  yang  dominan  karena  dikatakan sebagai tindak pidana korupsi hanya jika terjadi kerugian negara yang ditimbulkan dari adanya maladministrasi khususnya penyalahgunaan wewenang. 21
Ketersinggungan  konsep  penyalahgunaan  wewenang  ini  menjadi  musabab timbulnya  konflik  dalam  kompetensi  absolut  antara  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan ketersinggungan, Undang-Undang  tentang  Mahkamah  Agung,  Kekuasaan  Kehakiman,  Peradilan Umum,  bahkan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tidak  mengenal  konsep  tersebut, yang ada adalah konsep yuridis sengketa kewenangan mengadili. Titik singgung kewenangan mengadili adalah terkaitnya kewenangan dua lembaga peradilan atas suatu sengketa dalam objek tertentu yang sedang berjalan pada salah satu lembaga peradilan atau yang berjalan secara simultan. 22
Oleh  karenanya  untuk  mengatasi  problematika  sengketa  kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan
19 Yulius, Op Cit .[377]. 20 Agus  Budi  Susilo,  ‘Makna  dan  Kriteria  Diskresi  Keputusan  dan/atau Tindakan  Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik’ (2015) 4 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan.
[137].
21 Hadjon dan Djatmiati (n 16).[20].
22 Dani Elpah, Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2014).[29].
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Mahkamah  Agung  menetapkan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara  Dalam Peniliaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (selanjutnya disebut sebagai Perma 4/2015). Dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Frasa “sebelum adanya proses pidana” yang tercantum dalam pasal tersebut jika dimaknai secara normatif artinya penggunaan  konsep  penyalahgunaan  wewenang  oleh  hukum  administrasi  dan hukum pidana serta penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dilaksanakan oleh dua pengadilan yang berbeda juga walaupun normadressat -nya saling ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 23
Dikutip dari Y. Pudyatmoko dalam wawancaranya dengan Riyadi Sunindyo yang  menyampaikan  bahwa  eksistensi  adanya  Perma  4/2015  menjadikan penanganan perkara antar peradilan tidak lagi tumpeng tindih. Dalam hal ini unsur  hakim  memberikan  pertimbangannya  terhadap  unsur  penyalahgunaan wewenang  antara  produk  tata  usaha  negara  yang  bersifat  administrative  dan pengadilan tindak pidana korupsi yang menilik dalam koridor yang berkaitan dengan  unsur-unsur  lain  pada  Pasal  2  dan  3  UU  PTPK.  Dimungkinkan  pula pada  PTUN  yang  bersangkutan  memutuskan  bahwa  keputusan/tindakan factual  pejabat  tersebut  bukan  penyalahgunaan  wewenang  akan  tetapi  dari sudut  pandang  UU  PTPK  terdapat  unsur  penyalahgunaan  wewenangnya.  Hal tersebut  sempat  terjadi  antara  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  Medan  dan PTUN Medan karena permohonan yang diajukan pada PTUN yang dimohonkan adalah penetapan bukan putusan. UU AP dan Perma 4/2015 bukanlah menjadi penghalang untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sebab tidak sedikit diskresi yang mengandung tipikor. 24
23 Budi Suhariyanto, Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Puslitbang Hukum dan Peradilan MA 2017).[57].
24 Pudyatmoko (n 15).

## 2322 Muhamad Agev: Kedudukan Pengadilan Tata...
Dengan demikian eksistensi Pasal 2 Ayat (1) Perma 4/2015 telah menyelesaikan problematika  mengenai  sengketa  kewenangan  mengadili  penyalahgunaan wewenang antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal tersebut juga memberikan batasan yang jelas bahwa jika masih belum terdapat proses pidana maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang atas keputusan atau tindakan dari badan dan/atau pejabat publik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hukum  administrasi,  pengadaan  barang  dan  jasa  mengatur hubungan  hukum  antara  penyedia  dan  pengguna  pada  proses  persiapan  sampai pada  proses  penerbitan  surat  penetapan  penyedia  barang  dan  jasa.  Jika  terdapat pihak masyarakat yang dirugikan dengan ditetapkannya keputusan tersebut maka masyarakat yang bersangkutan dapat mengajukan upaya administratif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya  Administratif. Baru  jika  tidak  terdapat  pengaturan  dasar  mengenai  upaya  administratif  maka mayarakat yang dirugikan tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU AP, penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan  merupakan  salah  satu  kompetensi  absolut  dari  Pengadilan  Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyalahgunaan  wewenang  merupakan  tindakan  pejabat  pengadaan  barang  dan jasa yang secara sengaja melakukan selain daripada kewenangan yang dimilikinya dalam  hal  proses  persiapan  sampai  dengan  penerbitan  surat  penetapan  penyedia barang dan jasa.
Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah khususnya pejabat pengadaan barang dan jasa, ditemukan suatu persoalan mengenai kompetensi  absolut  pengadilan  mana  yang  berwenang  untuk  memeriksa  dan mengadili perkara tersebut karena terdapat ketersinggungan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengatasi sengketa
kewenangan tersebut Mahkamah Agung menetapkan Perma 4/2015. Pada Pasal 2 Ayat (1) Perma 4/2015 dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang oleh  pejabat  dan/atau  badan  pemerintahan  khususnya  pejabat  dan/atau  badan pengadaan barang dan jasa jika masih belum terdapat proses pidana.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adji  IS, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (Kantor  Pengacara  dan Konsultan Hukum 2006).
Chazawi A, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi) (PT RajaGrafindo 2016).
Effendy  M, Kapita Selekta Hukum Pidana: Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi (Referensi 2012).
Elpah  D, Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung 2014).
H.R. Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah (FH UII Press 2014).
Hadjon PM, Hukum Administrasi & Good Governance (Universitas Trisakti 2010).
Hadjon PM dan Djatmiati TS, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Gadjahmada University Press 2011).
Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pustaka Sinar Harapan 1993).
Latif HA, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Prenada Media Group 2014).
Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Rineka cipta 2003).
Soekanto S, Pengantar Penelitian Hukum (UI-Press 2007).
Suhariyanto B, Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Puslitbang Hukum dan Peradilan MA 2017).

## 2324 Muhamad Agev: Kedudukan Pengadilan Tata...
Sutedi A, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya (Sinar Grafika 2010).

## Jurnal
Ni  Made  Saraswati  Pratisthita  dan  I  Gusti  Ngurah Wairocana,  ‘Penyalahgunaan Wewenang  pada  Kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dalam Perspektif Hukum Administrasi’ (2019) 7 (8) Kerthanegara.
Pane MD, ‘Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah’ (2017) 24 (2) Jurnal Media Hukum.
Pudyatmoko YS, ‘Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi’ (2021) 7 Veritas et Justitia.
Sahlan  M,  ‘Kewenangan  Peradilan Tipikor  Pasca  Berlakunya  UU  No  30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan’ (2016) 9 (2) Jurnal Arena Hukum.
Sidharta BA, ‘Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum’ (2004) 3 Jentera Jurnal Hukum.
Sukmana O, ‘Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)’ (2014) 2 Jurnal Sosial Politik.
Susilo AB, ‘Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik’ (2015) 4 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan.
Yulius,  ‘Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Penyalahgunaan  Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014)’  (2015)  4  (3) Jurnal Hukum dan Peradilan.

## Perundang-undangan
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana
Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Muhamad Agev: Kedudukan Pengadilan Tata...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--