## Volume 13  No. 1 Juli 2022
Page 134-146
Received: 20-05-2021
Revised Received: 13-07-2022 Accepted: 13-07-2022
Online Available: 23-07-2022

## KRITIK DAN DISTORSI KOMUNIKASI PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19, BAGAIMANA SEHARUSNYA?

## CRITICISM AND DISTORTION OF GOVERMENT
COMMUNICATIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC, HOW IT SHOULD BE?
Ali Ridho 1,a)
1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga
a) e-mail: ridhoali975@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  komunikasi  publik pemerintah  dalam  menangani  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  dan  bagaimana seharusnya pemerintah mengambil langkah untuk memperbaiki iklim komunikasi publik  sehingga  tidak  menimbulkan  kritik  yang  berasal  dari  masyarakat  (baca: publik)  yang  disebabkan  masih  ditemukannya  tumpang-tindih  kebijakan  antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  melalui  riset  dan  observasi  secara mendalam  terhadap  kebijakan-kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang berhubungan  dengan  penanganan  wabah  Covid-19  yang  mampu  ditemukan  di media  digital/online  dan  media  massa  hingga  kanal  YouTube.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masih  ditemukan  peraturan  yang  sifatnya  tidak  konsisten,  masih  kurang maksimalnya  integrasi  dan  interkoneksi  hubungan  antarlembaga  negara  dengan dibuktikan  oleh  buruknya  koordinasi,  SDM  bidang  kehumasan  pemerintah  yang tidak  cekatan  dan  cenderung  slow  to  respond,  serta  penggunaan  media  digital yang belum optimal untuk mendukung tata kelola kehumasan pemerintah.
Kata Kunci: Komunikasi, Pandemi Covid-19, Pemerintah

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  how  the  government’s  public  communication  is  in dealing with the Covid-19 pandemic in Indonesia and how the goverment should take  steps  to  improve  the  climate  of  public  communication  in  order  that  it  does not  cause  criticism  from  the  public  due  to  overlapping  policies  between  central and  local  governments  in  dealing  with  the  Covid-19  pandemic.  This  study  uses qualitative research methods through in-dept research and observation of central and local goverment policies related to handling the Covid-19 outbreak which can be  found  in  digital/online  media  and  mass  media,  as  well  as  YouTube  channels. The  results  show  that  in  the  implementation  of  policies  carried  out  by  the government,  there  were  regulations  that  were  still  inconsistent  in  nature;  there was  still  a  lack  of  optimal  integration  and  interconnection  of  relations  between state  institutions  as  evindenced  by  poor  coordination;  human  resources  in  the goverment public relations sector were not nimble and tend to be slow to respond; and the use of digital media was not optimal to support the government’s public relations governance.
Keywords: Communication, Covid-19 Pandemic, Government
1. Pendahuluan
Waktu virus corona (Covid-19) diketemukan  dan  meng-infeksi  seorang  warga di kota Wuhan-China, sekitar bulan November 2019  lalu  sebagaimana  dilaporkan  oleh South China  Morning  Post .  Pada  saat  yang bersamaan,  media  Indonesia  masih  belum banyak  yang  melakukan  repon,  meskin sebagian  media  lainnya  telah  melakukan  rilis pemberitaan.  Namun,  seiring  dengan  berjalan dan bergantinya waktu kasus penyebaran virus baru  itu  menjadi  topik  pemberitaan  media  di dunia  global,  khususnya  di  kawasan  Asia, Eropa, Amerika Serikat, tanpa kecuali Indonesia. Ketika WHO mensinyalir Covid-19 telah menular di salah satu wilayah tertentu di Indonesia  akhir  bulan  Januari  2020  media Indonesia  sudah  mulai  terkonsentrasi  dan menaruh perhatian pada kasus tersebut.
Namun,  kala  itu  pemerintah  melalui Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia
tetap berdiri dalam pendiriannya dan menyatakan  bahwa  Covid-19  tidak  akan membahayakan masyarakat Indonesia sebagaimana  yang  telah  diberitakan  oleh media  selama  ini.  Sementara  usaha  yang dilakukan  oleh  Presiden  RI  Joko  Widodo untuk  mengumumkan  dua  pasien  yang  telah terinfeksi  positif  Covid-19  pada  awal  bulan Maret  2020  justru  menimbulkan  ktitik  yang berasal  dari  berbagai  pihak.  Sebab,  informasi yang  diberikan  kepada  publik  dinilai  tidak akurat karena identitas korban yang diungkapkan tidak dilakukan penjelasan secara mendetail.  Padahal,  konten  informasi  yang telah  disampaikan  oleh  Presiden  RI  Joko Widodo  telah  sesuai  dengan  etika  jurnalistik, dengan  tujuan  melindungi  pasien  yang terinfeksi  Covid-19.  Meskipun  kemudian, dilakukan  klarifikasi  oleh  pejabat  negara setingkat  menteri  atau  staff  khusus  presiden yang  ternyata  justru  menunjukkan  kelemahan
koordinasi  di  berbagai  lembaga  eksekutif pemerintah.
Melihat  kondisi  yang  semakin  krusial tersebut  Presiden  Jokowi  akhirnya  menunjuk seorang  juru  bicara  Covid-19,  Achmad Yurinato,  dengan  harapan  mampu  menjadi pintu  utama  informasi  pemerintah  tentang informasi  Covid-19  di  Indonesia.  Namun, komunikasi pemerintah ternyata tidak kunjung menunjukkan  ke  arah  positif,  karena  sebagian publik sudah tidak mempercayai lagi informasi Covid-19 dari pemerintah dan memilih sumber informasi  lainnya  yang  berasal  dari  internet, media  online  dan  berbagai platform media sosial.  Tokoh  publik  opinion  orang  yang memiliki  kredibilitas  dan  dipercayai  publik (Ruliana  dan  Lestari  2019).  Namun,  justru menambah  ketidakpastian  informasi  tentang keberadaan dan penanganan Covid-19.
Kepanikan  yang  dialami  oleh  publik kemudian diperburuk dengan disinformasi dari media  sosial  yang  dijadikan  sebagai  rujukan sumber  pengetahuan  oleh  publik  dalam memahami  pandemi  Covid-19.  Ketika  itu media  massa,  terutama  televisi  nampaknya terperangkap  dalam  jaring  isu  partisipan  dan terbelah  afiliasinya.  Ada  yang  melakukan keberpihakan  kepada  pemerintah  dan  kepada oposisi  yang  selami  ini  mengeluarkan  kritik tajam setiap kebijakan pemerintah, implikasinya  pemberitaan  media  online  dan massa  menjadi  bias.  Bahkan  memecah  opini publik  ketika  penanganan  Covid-19  menjadi panggung  perdebatan  kusir  antar  kedua  kubu di salah satu stasiun televisi swasta.
Dampaknya, ketika pemerintah mengumumkan  kebijakan  penangan  Covid-19
yang  dimulai  dengan  penetapan  Covid-19 sebagai bencana nasional sebagian masyarakat menjadi tidak tanggap dan tidak mengindahkan  himbauan  untuk  melakukan penerapan  protokol  kesehatan.  Meskipun komunikasi  pemerintah  sebelum  dan  ketika pandemi  telah  terjadi  dinilai  kurang  optimal, pemerintah  masih  berpeluang  mampu  untuk memperbaiki  komunikasi  tersebut  di  tengah krisis  pandemi  Covid-19  yang  sampai  saat  ini melanda.  Penelitian  ini  akan  fokus  kepada bagaimana seharusnya pemerintah menerapkan  komunikasi  yang  bagus  dan sesuai dengan keadaan krisis di masa pandemi Covid-19,  sehingga  mampu  mengembalikan kepercayaan publik yang perlahan-lahan mulai terkikis.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian
ini menggunakan
pendekatan metode kualitatif. Adapaun metode kualitatif adalah model penelitian yang mendapatkan  data  deskriptif  dalam  bentuk kata-kata  yang  tertulis  maupun  lisan  melalui gejala  sosial  dan  problem  kemanusiaan. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan studi  pustaka  melalui  riset  literatur  dalam bentuk  buku,  jurnal  ilmiah,  tesis,  dan  skripsi. Sedangkan  proses  observasi  dilakukan  pada media  digital  atau  online  dan  media  massa, serta  media channel youtube yang  dikelola oleh  pemerintah  pusat,  daerah,  dan  pihak swasta  hingga  didapatkan  data-data  yang menunjang  dalam  penelitian.  Metode  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deksriptif,  peneliti  melakukan pendeskripsian  data  yang  telah  diperoleh  dari
berbagai platform media digital/online dan media massa serta sumber literatur yang dalam bentuk tulisan dan gambar yang menjadi satu- kesatuan  dengan  penelitian.  Sehingga,  hasil akhir  yang  diharapkan  adalah  peneliti  mampu melakukan  analisis  secara  optimal  dan  baik dalam  menjawab rumusan masalah  yang  telah ditetapkan.

## 3. Kerangka Teori
Komunikasi sebagai interaksi dipahami  sebagai  suatu  kegiatan  komunikasi dalam  proses  aksi  dan  reaksi  atau  dalam beberapa  hal  sebagai  proses  sebab  dan  akibat. Dalam pemahaman komunikasi yang demikian makan  kegiatan  komunikasi  biasanya  dimulai dengan pengiriman pesan dari penyampai atau sumber,  dilanjutkan dengan  penerimaan  pesan dan  reaksi  atas  pesan  yang  diterima  oleh penerima  pesan  atau  sasaran,  yang  kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan pengiriman pesan baru atau pesan lanjutan dari pengirim pertama sebagai reaksi balik atas reaksi yang diberikan oleh  penerima  pesan,  dan  demikian  pula seterusnya. catatan yang perlu diberikan dalam memahami  komunikasi  yang  demikian  adalah terjadinya  proses  komunikasi  yang  lebih dinamis namun dalam sekuen atau urutan yang tidak mempertimbangkan kemungkinan terjadinya  pengiriman  dan  penerimaan  pesan pada waktu yang sama.
Alex  Gode  menjelaskan  komunikasi sebagai  suatu  proses  yang  membuat  sesuatu dari  awalnya  dimiliki  seseorang  menjadi dimiliki  dua  tau  banyak  orang  (Mulyana 2005). Definisi Gode ini cenderung
mengabaikan unsur kesengajaan
( intentionality )  dalam  tiga  dimensi  konseptual Dance  (1970).  Berbeda  dengan  Gode  yang definisinya  tidak  memperhitungkan  dimensi intentionality ,  Gerald  R.  Miller  (1976) memasukkan unsur ini ketika menggambarkan komunikasi sebagai siatuasi yang memungkinkan sumber mentransmisikan pesan  kepada  penerima  dengan  disadari  untuk mempengaruhi  perilaku  penerima.  Dalam  hal ini  komunikasi  dianggap  sebagai  suatu  proses yang  sengaja  dilakukan  dengan  tujuan  yang jelas  yakni  perubahan  atau  pembentukan perilaku  agar  dapat  seperti  yang  diharapkan oleh penyampai pesan.
Senada dengan Miller yang memasukkan  dimensi  kesengajaan,  Raymond S.  Ross  (1983)  mendefinisikan  komunikasi sebagai suatu proses menyeleksi, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sehingga membantu  pendengar  membangkitkan  makna atau  respons  pada  pikirannya  sehingga  sama dengan  maksud  komunikator.  Pertimbangan terhadap  unsur  kesengajaan  dalam  tindakan komunikasi terlihat dari upaya untuk mendapatkan hasil yang sama dengan  maksud komunikator.  Dalam  hal  ini  oun,  definsi komunikasi  dari  Ross  lebih  mengarah  ke pemahaman  tentang  komunikasi  pada speech communication . Hal yang mirip dengan Miller dan Ross disampaikan oleh Everett M. Rogers yang  mendefinisikan  komunikasi  sebagai proses  pengalihan  suatu  ide  dari  sumber  ke satu  atau  lebih  penerima  dengan  maksud mengubah perilaku penerima (Cangara 2014).
Definisi  komunikasi  Harold  Laswell (1960) mengarahkan untuk menjawab pertanyaan  “ Who?  Says  What?  In  which
channel?  To  whom?  With  what  effect? ”  agar pemahaman komunikasi dapat diperoleh dengan  jelas  (Ross  1983;  Burgoon  1974). Jawaban-jawaban  atas  pertanyaan  dalam definisi  Laswell  ini  pada  dasarnya  menunjuk pada elemen-elemen atau komponen- komponen  dasar  yang  ada  di  dalam  suatu proses  komunikasi.  Dari  jawaban  itu  akan diperoleh source ( sender , encoder , communicator , speaker , originator ,  sumber atau  penyampai  pesan), message (pesan  atau isi  pesan  verbal  dan  nonverbal), media (saluran, tatap muka, dengan media penyampaian  pesan  cetak  atau  elektronik  atau media  baru), receiver ( destination , decoder , audience , listener , interpreter , communicate , atau  penerima  pesan),  serta behavior  and attitude changes (efek perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku).
Gambar 1. Model Komunikasi Laswell (Sumber: Ross, 1983)
Terlepas  dari  banyaknya  definsi  dan perbedaan-perbedaan yang ada, satu pemahaman umum tentang pengertian komunikasi dapat ditalisimpulkan dengan tetap menekankan  pada  komunikasi  sebagai  suatu proses.  Dalam  hal  ini,  komunikasi  dapat dipahami  sebagai  suatu  proses  penyusunan, penyampaian,  penerimaan,  dan  pengolahan pesan  yang  berlangsung  dari sumber  pesan  ke penerima pesan untuk tujuan tertentu. Definisi
ini tidak  membatasi  pada proses  penyampaian dan penerimaan pesan belaka, namun memasukkan pula proses penyusunan (sebelum  terjadi  proses  penyampaian)  dan proses  pengolahan  atau  pengelolaan  pesan (yang  mencakup  keseluruhan  proses  dari  saat penyusunan,  penyampaian,  dan  penerimaan). Sedangkan tujuan tertentu di dalam definisi ini lebih  mengarah  pada  terciptanya  makna  baik yang  diperoleh  oleh  pengirim  pesan  ataupun penerima  pesan  secara  sendiri-sendiri  atau bersama-sama,  dan  bahkan  bila  kemudian makna  itu  juga  diperoleh  oleh  manusia- manusia  lain  yang  tidak  terlibat  dalam kegiatan komunikasi itu secara langsung.
Hal yang perlu dipahami dari bermacam-macam  definisi  komunikasi  ini adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi  adalah  suatu  proses.
Sebagai suatu proses, kehiatan komunikasi  akan  bersifat  dinamis  dan setiap pelaku komunikasi pada umumnya  akan  melakukan  kegiatan penyusunan,  pengiriman,  penerimaan, dan pengolahan pesan secara berurutan,  berulang-ulang,  dan  terus menerus. Secara umum, proses komunikasi  akan  menyentuh  berbagai elemen  atau  komponen  komunikasi yang meliputi source , encoding , message , channel , decoding , receiver , effect , feedback , dan noise .
2. Kegiatan komunikasi biasanya dilakukan  dengan  tujuang  tertentu. Tercapainya  tujuan  tertentu  ini  tentu sangat  bergantung  pada stimulus (rangsangan) dan response
WHO SAYS WHAT

## IN WHAT CHANNEL
TO WHOM WIT WHAT EFFECT
(tanggapan)  di  antara  penyampai  dan penerima  pesan  dalam  suatu  kegiatan komunikasi. Paduan hasil dari transmisi  pesan  dan  pertukaran  ide yang  berdasar  pada stimulus - response (memberi, menerima, serta menanggapi)  inilah  yang  menjadi cermin dari tercapainya tujuan tertentu dalam wujud kesepahaman atau persamaan makna.
3. Pesan  merupakan  hal  utama  dalam tindakan
komunikasi dan berlangsungnya  transaksi  informasi atau  transmisi  pesan  menajdi  ciri khusus  dari  kegiatan  komunikasi. Wujud  pesan  dapat  berupa  lambang- lambang  atau  simbol-simbol  yang menunjukkan  gagasan,  pengetahuan, perasaan,  sikap,  serta  tindakan  yang dapat  dinyatakan  dalam  bentuk  kata- kata  terucap  (wicara)  atau  kata-kata tertulis  serta  dalam  bentuk  gerakan anggota  tubuh  dengan  berbagai  cara pengekspresiannya.
4. Cara penyampaian pesan dalam kegiatan  komunikasi  dapat  terjadi secara  tata  muka  atau  melalui  media. Baik  secara  langsung  tatap  muka (berhadapan secara personal, antarperorangan, interpersonal ,  orang dengan  kelompok,  maupun  orang dengan  massa)  atau  tidak  langsung atau  dengan  media  (telepon,  surat, email,  radio,  televisi,  surat  kabar sebagai  misal),  kegiatan  komunikasi dapat  berlangusng  dengan  baik  bila
ada  keterlibatan  kontributif  di  antara penyampai dan penerima pesan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Di  era  keterbukaan  informasi  dan teknologi  media  digital  saat  ini,  komunikasi publik  bidang  Pemerintahan  berbasis  digital ( e-Goverment ) masih belum banyak perkembangannya. Berkali-kali Presiden mengeluhkan  tentang  hal  tersebut,  yang diutarakan  dalam  sidang  kabinet  terbuka  di Istana Negara, maupun pada acara seminar dan rapat  koordinasi  antar  kementerian  dan lembaga  tinggi  negara  lainnya.  Sementara Inpres No: 9/2015/tentang Pengelolaan
Komunikasi Publik, kurang mampu mengakomodir  derasnya  arus  infomasi  publik yang  berjalan  dari  hulu  hingga  hilir,  serta menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Narasi  tunggal yang  seharusnya  mampu  dibangun  oleh  para profesional humas pemerintah untuk menjembatani informasi publik ke masyarakat sering terjebak kepada permasalahan kewenangan  organisasi  dan  koordinasi  antar Kementerian, Lembaga dan Daerah.
Entah  mana  yang  salah?  Dalam realitasnya di lapangan, masalah nan-klasik ini hingga  pada  saat  bangsa  ini  terlanda  wabah Covid-19,  korupsi  yang  menggerogoti  sendi- sendi  kemakmuran  bangsa  hingga  ancaman gerakan terorisme yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan negara, hal tersebut masih belum  juga  teratasi  secara  tuntas.  Komunikasi Humas  Pemerintah  (GPR)  yang  selama  ini dijalankan  sebagai  pusat  informasi  bagi masyarakat,  ternyata  masih  dianggap  kurang
cepat  dan  tepat.  Sehingga  pada  akhirnya, permasalahan  penanganan  Covid-19  hingga pelarangan  mudik  lebaran  2021  di  Indonesia, komunikasi  publik  Pemerintah  masih  nampak “ amburadul” dan  terlihat  kurang  koordinatif dalam  mengimplementasikan  setiap  tahapan kebijakan  yang  diputuskan  pemerintah  pusat sampai tingkat pemerintah di daerah. Memang jika ditelisik lebih mendalam ada beberapa hal yang  perlu  dianalisis  tentang  lambannya komunikasi publik pemerintahan selama ini.
Pertama , bisa jadi adanya ketidakkonsistenan  ketika  sebuah  kebijakan yang  bertautan  dengan  Covid-19  diputuskan untuk  diimplementasikan  ke  masyarakat. Misalnya,  masalah  mobilitas  masyarakat, mudik  lebaran  tahun  2021,  ketenagakerjaan, operasional industri/usaha, larangan pelaksanaan  hajatan  pernikahan  di  tengah pandemi  Covid-19.  Kebijakan  yang  telah diputuskan  di  tingkat  pusat  masih  sering menimbulkan  polemik  di  tingkat  daerah hingga masyarakat awam.
Kedua ,  buruknya  koordinasi  antar Kementerian,  Lembaga  dan  Pemerintahan  di daerah.  Masih  banyak  nampak  di  permukaan masing-masing lembaga lebih untuk menonjolkan ego sektoralnya, daripada bekerjasama  dengan  bahu-membahu  dan berkesinambungan untuk menerapkan kebijakan  satu  arah.  Dalam  konteks  ini nuanasa  otonomi  daerahnya  masih  mewarnai begitu  kental  di  setiap  keputusan  yang datangnya  dari  pusat.  Satuan  Tugas  Penangan Covid-19  sebagai  perwakilan  pemerintah dengan  tegas  telah  mengeluarkan  kebijakan larangan  mudik  merupakan  keputusan  politik
negara,  sehingga  setiap  pemerintah  daerah diminta  untuk  mengikuti  narasi  yang  selaras. Namun,  dalam  kenyataannya  masih  tetap  ada kepala  daerah  yang  memberikan  instruksi berbeda  yang  berlawanan  arah  kebijakan pemerintah pusat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  menyebut  masih  kerap  terjadi distorsi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah dalam  menangani  pandemi  Covid-19.  Hal  ini disebut karena adanya perbedaan kapasitas dan interpretasi  kebijakan.  Hal  ini  tidak  mudah membangun  hubungan  antara  pusat  dan daerah, karena memang kapasitas antara pusat dan  daerah  juga  tidak  sama.  Problem  inilah yang  sering  menimbulkan  distorsi  dalam upaya Pemda melaksanakan berbagai kebijaka termasuk  dalam  menangani  pandemi  Covid- 19.  Direktur  Jenderal  Otonomi  Daerah Kemendagri  AKMAL  Malik  dalam  sebuah diskusi  yang  bertajuk Industry  Roundtable Surviving  The  Covid-19  Preparing  The  Most From Goverment Industry Perspective , mengatakan  terdapat  perbedaan  kemampuan membaca  masalah  kebijakan  antara  pusat  dan daerah.  Sehingga,  bermuara  kepada  pola membaca  oleh  daerah  terhadap  kebijakan- kebijakan  pusat  yang  bertentangan  dengan kondisi riilnya.
Diantara  contohnya  adalah  polemik kebijakan Pemerintah melalui Satgas Covid-19 yang menegaskan bahwa, kegiatan mudik Idul Fitri 1442 H atau 2021 Masehi dilarang mulai tanggal 6-17 Mei. Kemudian, pemberian Surat Izin  (Dispensasi)  larangan  mudik  bagi  santri pondok  pesantren  yang  diusulkan  oleh  Wakil Presiden  Ma’ruf  Amin.  Dengan  alasan,  Hari
Raya  Lebaran  merupakan  waktu  bagi  santri untuk  pulang  ke  kampung  setalah  melakukan proses  belajar  di  pondok  pesantren  dalam kurun  waktu  yang  lama.  Namun,  usulan tersebut  ditolak  oleh  Yaqut  Choulil  Qoumas selaku Menteri Agama RI, setelah sebelumnya juga menuai kritik dari berbagai kalangan atau lembaga,  termasuk  Ketua  Bidang  Advokasi dan  Kemasyarakatan  Masyarakat  Transportasi Indonesia  (MITI)  (CNN  Indonesia  2021). Belum lagi seorang anggota DPRD Kabupaten Nganjuk  yang  lolos  pos  penyekatan  meskipun tidak  membawa  surat  bebas  Covid-19, sementara  masyarakat  diminta  putar  balik, tentu  fenomena  ini  adalah  sebuah  paradoks dan kekonyolan (beritajatim.com 2021).
Bukan  hanya  sampai  disitu,  apabila seorang  Bupati/Walikota  dipilih  dari  tokoh partai  politik  tertentu,  meskin  kebijakan penanganan  pandemi  Covid-19  sudah  ada panduan  dan  pedoman  dari  tim  gugus  tugas pemerintah pusat, bisa saja pimpinan pemerintah daerah membuat kebijakan berbeda  dalam  pelaksanaannya.  Perbedaan  itu terjadi  disebabkan  oleh  permintaan  tertentu dari  partai  induknya  di  mana  ketika  seorang kepala daerah dicalonkan sebagai Bupati/Walikota ada persyaratan tertentu yang harus  dipenuhi  ketika  pejabat  jadi  penguasa daerah.  Disamping  melaksanakan  penanganan Covid-19  sebagaimana  protokol  pemerintah pusat,  dirinya  juga  berperan  ganda  mecari panggung  politik  untuk  mempertahankan eksistensinya  di  masyarakat.  Biasanya  ia sering  menjalankan  kebijakan  yang  sama dengan rasa berbeda dengan pemerintah pusat.
Melalui role  model pemerintahan seperti itu disamping memperjuangkan kepentingan rakyat dalam menangani pandemi Covid-19, dirinya juga melaksanakan kebijakan  partai  politik  yang  mengusungnya. Fenomena yang sudah menjadi model lama di Republik Indonesia, seorang pemimpin daerah bukan  harus  loyal  kepada  rakyat,  tetapi  juga kepada  partai  politik  yang  mengusungnya meskinya  biasanya  dilakukan  dalam  bentuk terselubung.
Ketiga , memang SDM bidang kehumasan  pemerintah  tidak  cekatan  dan cenderung slow to respond dan sudah terbiasa kerja  lambat  seperti  yang  sering  dikritik  oleh berbagai  pihak  sebelumnya.  Sejak  Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia yang seakan- seakan  ditutupi  keberadaan  oleh  para  pejabat terkait hingga penemuan terbaru kasus  Covid- 19 varian baru B.117 asal Inggris, B.1351 asal Afrika  Selatan  dan  varian  mutasi  ganda  B. 1617  dari  India.  Varian  yang  digolongkan dengan  Varian  of  Concern  atau  VoC,  bahkan varian  B.117  diketahui  memiliki  tingkat penularan  yang  lebih  tinggi  sekitar  36  sampai 75%  dibandingkan  dengan  jenis  virus  yang beredar  sebelumnya  (kemkes.go.id  2021). Ditambah dengan adanya ancaman serius yang kemungkinan  muncul  dari  krisis  Covid-19 yang  melanda  India,  Malaysia  dan  Jepang terhadap dunia global, termasuk Indonesia.
Keempat ,  penggunaan  media  digital yang  belum  optimal  untuk  mendukung  tata kelola  kehumasan  pemerintah.  meski  mereka sudah  memiliki  perangkat  digital  canggih, tetapi pola pikir penerapan kehumasan mereka masih  model  lama,  khususnya  perangkat
pemerintah di tingkat daerah.
Ketidaktransparan  informasi  yang  diberikan kepada  publik,  akan  memberikan  implikasi negatif  berupa  munculnya  berita  bohong (hoaks)  di  masyarakat.  Bahkan  sejak  Januari 2021, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI telah  mendeteksi  dan  menangkap  informasi hoaks  sebanyak  1733  buah,  utamanya  yang menyangkut Covid-19 dan vaksinasi (Agustini 2021).
Pada  akhirnya  muncul  berbagai  kritik yang diberikan oleh beberapa pihak, termasuk masyarakat.  Kritik  pada  umumnya  ditujukan kepada  sikap  sejumlah  pejabat  publik  dalam mmeberikan pernyataan kontraproduktif justru memunculkan ketidakpastian informasi (Nugraheny 2020). Padahal Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika  sudah  berupaya  keras  melakukan komunikasi  publik  dengan  menggunakan berbabagai  model,  termasuk  penggunaan media  digital,  influencer  dan  jenis  media lainnya.  Namun,  selama  perbaikan  sistem komunikasi  publik  disektor  Pemerintah  belum maksimal,  hasilnya  akan  tetap  sama  seperti sebelumnya.  Bahkan,  selama  ini  komunikasi publik  yang  dibangun  selama  penanganan krisis Covid-19 justru cenderung menimbulkan kepanikan publik.
Permasalahan  krusial  yang  terjadi salah  satu  diantaranya  adalah  kurangnya koordinasi  baik  internal  dan  eksternal  di berbagai  sektor  Pemerintah  terkait,  ditambah dengan  ego  dan  kepentingan  politik  sesaat yang  menjadi  ciri  khas  pemerintah  daerah. Kemudian,  ditambah  lagi  dengan  tumpang
tindihnya kebijakan yang membuat masyarakat kebingungan  dan  hasilnya  ramai  masyarakat yang tetap melakukan pelanggaran.
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat kita sebagai konsekuensi dari bentuk ketidakpercayaan  ( sosial  distrust )  kepada Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  menjadikan masyarakat bersikap jenuh dan acuh.
Untuk  memberikan  nilai  kepuasan terhadap 271 juta penduduk di Indonesia yang bersifat  pluralistik  dan  multikultural  ini memang  tidak  semudah  membalik  telapak tangan,  justru  keragaman  itulah  yang  menjadi nilai kekuatan bagi penegakan prinsip demokrasi  di  negeri  ini  (Sensus  Penduduk Tahun  2019).  Artinya  seseorang,  kelompok, organisasi  tidak  bisa  menuntut  haknya  sendiri tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang sama.  Selama  menangani  pandemi  Covid-19 sejak  Januari  2020  hingga  Mei  2021, Pemerintah telah berusaha memberikan pelayanan  dan  penyebarluasan  informasi  yang mampu  digunakan  untuk  rujukan  bagi  semua pihak.  Belajar  dari  fenomena  tersebut  betapa pentingnya sebuah manajemen tanggap darurat dalam  menangani  sebuah  bencana  besar  yang tidak  pernah  terduga  sebelumnya  seperti pagebluk Covid-19 dan permasalahan lanjutan yang menyerang berbagai sektor di negeri ini.

## 4.1 Penerapan Model Komunikasi Krisis
Dalam  konteks  ini  barangkali  pihak pemerintah  bisa  menggunakan  model Chrisis and  Emergency  Risk  Communication (CERC) sebagai  kerangka  komunikasi  publik  pada keadaan  krisis  dan  kejadian  luar  biasa  yang tidak  pernah  terduga  sebelumnya  seperti
pandemi  Covid-19.  Misalnya  di  Amerika Serikat,  Pusat  Pengendalian  dan  Pencegahan Penyakit Center  of  Diseense  Control  and Prevention (CDC) sudah menggunakan  model ini  sebagai  panduan  dasar  komunikasinya. Sebagai  dasar  filosofis  model  CERC  bahwa publik  berhak  untuk  mendapatkan  informasi yang  kaurat  terkait  krisis  yang  terjadi. Informasi  harus  secara  lengkap  memaparkan kondisi  krisis  yang  terjadi  dan  semua  risiko- risiko  yang  ada  agar  bisa  membantu  publik membuat keputusan yang rasional.
Komunikasi  menjadi  alat  agar  publik mengadopsi  perilaku  yang  diharapkan  untuk mengurangi  risiko.  Model  CERC  memadukan strategi komunikasi risiko ( risk communication ) yang umum digunakan sektor pemerintah  dalam  keadaan  darurat  dan komunikasi krisis ( crisis communication ) yang digunakan  sektor  swasta  untuk  menghadapi krisis organisasi. Terdapat beberapa pentahapan  komunikasi  berkelanjutan  dalam model  CERC,  yakni  sebelum  krisis  ( pre - cricis ), awal krisis ( initial event ), selama krisis ( maintenance ),  resolusi  ( resolution ),  dan evaluasi  ( evaluation ).  Sebelum  krisis pandemi Covid-19,  pemerintah  bisa  melakukan  proses komunikasi  dengan  publik  untuk  memberikan pengetahuan  awal  agar  publik  memahami  dan menyiapkan  diri  terhadap  ancaman  krisis Covid-19  yang  mereka  hadapi.  Tujuan komunikasi pra-krisis ini adalah meningkatkan kepercayaan  publik  dan  mengajak  semua pemangku  kepentingan  (lembaga  pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi sipil) untuk mengkomunikasikan hal yang sama.
Pada  tahap  ini  kunci  keberhasilan komunikasi  bertumpu  kepada  sinergi  dan koordinasi  antar  komunikator  di  berbagai lembaga.  Mislanya,  peran  Pusat  Pengendalian dan  Pencegahan  penyakit  atau Central  of Disease  Control (CDC)  di  Amerika  Serikat pada  saat  wabah  ebolah  tahun  2015  bisa menajdi  contoh  terbaik.  Saat  itu  CDC  bisa mensinergikan  lembaga-lembaga  pemerintah dan otoritas tunggal untuk meberikan informasi  kepada  publik.  Ketika  memasuki tahap awal krisis, pemerintah perlu menyediakan informasi melalu isatu pintu. Hal ini untuk memudahkan sirkulasi dan mencegah kesimpangsiuran  informasi  yang  sama  dari berbagai  sumber  yang  berbeda  latar  belakang. Pemerintah  perlu  menyusun  pesan  yang komprehensif sehingga publik mengerti mengenai krisis yang terjadi, konsekuensi, dan antispasi aksi berdasarkan data terkini.
Hal  di  atas  dimaksudkan  supaya publik  atau  masyarakat  bisa  melakukan kesiap-siagaan  terhadap  langkah  lanjutan. Pada  tahapan  krisis  ini,  pemerintah  perlu menyalurkan informasi mutakhir secara berskala  agar  masyarakat  yakin  bahwa  krisis dapat  dilalui.  Pemerintah  perlu  melakukan  ini dengan  cara  memaparkan  penanggulangan keadaan  darurat,  mengoreksi  isu  atau  rumor dan  misinformasi,  dan  bisa  menjelaskan rencana pemulihan paska krisis.
Di  masa  resolusi  setelah  krisis berakhir,  pemerintah  perlu  tetap  melakukan komunikasi intensif untuk menciptakan solidaritas  dan  emmahami  kriris  yang  telah terjadi  lebih  mendalam  lagi.  Pada  akhirnya komuniaksi tahap evaluasi yang menghasilkan
konsensus  dan  menjadi  konsep  pembelajaran untuk  menghadapi  kejadian  serupa  di  masa mendatang.  Pada  kondisi  tanggap  darurat, model komunikasinya tentu akan jauh berbeda dengan  situasi  yang  normal.  Dalam  kondisi yang demikian diperlukan para pakar komunikasi  untuk  ikut  turun  gunung  dan bersama  amsyarakat  mengedukasi  publik bagaimana komunikasi harus dibangun selama pandemi Covid-19 di Indonesia sekarang ini.

## 4.2 Kasus di Indonesia
Setidaknya  di  Indonesia  mengalami tiga  tahapan  krisis  dalam  konteks  penanganan pandemi  Covid-19  dewasa  ini. Pertama , komunikasi  krisis  ini.  Sebelum  krisis  tiba  di Indonesia,  ketika  wabah  Covid-19  memuncak di  China  awal  tahun  2020,  pemerintah Indonesia  terlihat  kurang  antisipatif  terhadap dampak global virus corona (Covid-19) ini. Di sekitar  Februari  2020,  Presiden  Jokowi  masih lebih  menitikberatkan  pendekatan  ekonomi untuk  menghadapi  krisis  dengan  memberikan insentif  sektor  pariwisata.  Pemerintah  yang dianggap  kurang  tanggap  terhadap  potensi pandemi  membuat  publik  tidak  memiliki pengetahuan awal terkait bahaya Covid-19 ini. Informasi  yang  tidak  pasti  dari  media  sosial kemudian  menajdi  rujukan  publik.  Saat  kasus Covid-19  diumumkan  pada  02  Maret  2020, menandai  masa  awal  krisis  terjadi  dan pemerintah ketika itu terlihat kurang siap.
Publik  yang  selama  ini  tidak  pernah mendapatkan  rujukan  resmi  dari  pemerintah tentang  Covid-19  menjadi  resah  dan  panik. Misalnya,  ketika  tidak  sinkronnya  kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait
penanganan  pandemi  Covid-19.  Penunjukan jubir  dan  pembentukan  satgas  penaganan Covid-19  juga  tidak  menjadikan  komunikasi krisis  pemerintah  menjadi  lebih  baik.  Publik yang  kebingunan  masih  tidak  menjadikan informasi  dari  pemerintah  sebagai  rujukan sebagaimana  yang  diharapkan.  Sebagian masyarakat  tidak  lagi  melakukan  protokol kesehatan  yang  diharapkan  pemerintah  dan kerumunan  di  ruang  publik  tetap  terlihat dimana-mana  meskipun  sudah  diberlakukan pembatasan  sosial  dan  PPKM  Mikro,  ledakan mobilitas  arus  mudik  Tahun  2021  yang  sudah tidak  mampu  dibendung  hingga  keramaian  di obyek-obyek  pariwisata,  yang  menunjukkan belum menganggap penting imbauan pemerintah.
Di  tengah  pandemi  Covid-19  yang semakin  hari  semakin  memuncak  ini  masih belum ditopang oleh pola komunikasi pemerintah  yang  baik.  Saat  ini  Indonesia sudah  memasuki  tahapan  kelima  belas  jika dilihat  dari  model  CERC  dimana  wabah pandemi  Covid-19 sampai 20 Mei 2021, yang masih cenderung mengalami kenaikan, ditambah  dengan  pasca  pelaksanaan  mudik Hari  Raya  Idul  Fitri  1442  H  dimana masyarakat  telah  kembalik  ke  kota-kota perantauan  setelah  bersilaturahmi  dengan keluarga  di  kampung  halamannya  masing- masing.
Jika melihat fenomena tersebut, pemerintah  perlu  secara  cepat  mengubah  pola komunikasinya. Pertama ,  pemerintah  pusat dan  daerah  perlu  koordinasi  sehingga  terjadi sinergi  satu  pesan  komunikasi.  Selanjutnya pemerintah  perlu  menggunakan  berbagai
saluran  media  yang  mampu  memberikan jangkauan  kepada  seluruh  masyarakat  untuk mengkomunikasikan  pesan  penting  yang terkait  kebijakan  penanganan  pandemi  Covid- 19. Kedua ,  pemerintah  perlu  melakukan komunikasi yang terus-menerus dan terintegrasi.  Tanpa  komunikasi  krisis  yang tepat  publik  tidak  akan  mengadopsi  kebijakan dan  komunikasi  yang  diharapkan  pemerintah untuk  mencegah  dan  menangani  pandemi Covid-19.
Informasi pemerintah tentang kebijakan  penanganan  Covid-19  seharusnya menjadi dominan di ruang publik, dunia maya dan  menjadi  rujukan  sumber  informasi  utama saat ini. Kegagapan dalam menangani penyebaran  Covid-19  dan  tumpang-tindihnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjadikan masyarakat kebingungan dan seakan  diperlakukan  sepihak  harus  menjadi pembelajaran  bagi  semua  pihak.  Artinya, model  komunikasi  bisa  membentuk trust dari masyarakat, sehingga ada kebersmaan diantara keduanya.  Dalam  konteks  ini  kesadaran masyarakat sangat menentukan setiap kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemrintah dalam  upaya  memutus  dan  mengendalikan penyebaran  Covid-19,  sehingga  kita  segera mampu untuk kembali bangkit dari kriris yang melanda.
Keberhasilan  dalam  setiap  kebijakan yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat,  pada  akhirnya  bergantung  kepada kesadaran  masyarakat  dalam  mentaati  dan menjalankannya.  Bukan  malah  sebaliknya. Sebab,  jika  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  tinggi,  pandemi  akan  mampu
dikendalikan dan masyarakat Indonesia mampu  kembali  untuk  hidup  secara  normal. Dari  fenomena  tersebut,  komunikasi  kriris tentang  Covid-19  harus  berjalan  lancar  tanpa hambatan,  dan  demikian  juga  kontennya  yang mudah  dipahami.  Semuanya  perlu  publikasi yang  berimbang  dari  media,  termasuk  media sosial  dan  massa.  Maka frame positif  media tentang  Covid-19  dan multiplayer efeknya menjadi penilaian yang sangat penting.

## 5. Simpulan
Pemerintahan di setiap negara melaksakan komunikasi publik kepada masyarakatnya  dengan  tujuan  mendiseminasi informasi  dan  menerapkan  program  dan kebijakan.  Dalam  situasi  krisis  kebencanaan, komunikasi  publik  oleh  pemerintah  memiliki model  yang  berbeda  dan  cenderung  spesifik, yaitu  komunikasi  krisis.  Komunikasi  kriris merupakan  model  yang  digunakan  untuk memitigasi  bencana  yang  tidak  pernah dibayangkan  sebelumnya,  contohnya  adalah pandemi  Covid-19.  Dalam  kondisi  yang  tidak menentu, mempersiapkan dan memaksimalkan rencana  komunikasi  krisis  yang  efektif menjadi sebuah tantangan. Pemerintah tentunya  tidak  menginginkan  apabila  setiap instruksi,  imbauan,  program,  dan  kebijakan yang  menyangkut  penangan  Covid-19  tidak dihiraukan oleh masyarakat.
Komunikasi  yang  efektif  di  tengah wabah  pandemi  Covid-19  oleh  pemerintah pusat  daerah  adalah  kunci  untuk  membangun kembali trust (kepercayaan)  dan  kedisiplinan masyarakat demi mempercepat
penanggulangan pagebluk Covid-19 yang telah
melanda  dunia  selama  lebih  dari  satu  tahun, tanpa  kecuali  Indonesia.  Usaha  dan  kebijakan pemerintah  dalam  melaksanakan  penanganan pandemi  Covid-19  dan  memulihkan  krisis mustahil  mampu  berjalan  dengan  baik  dan lancar, tanpa disertai dengan support
(dukungan)  dan  tanggapan  yang  bernilai positif  dari  masyarakat.  Mal-informasi,  mis- informasi  dan  dis-informasi  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dalam  setiap  kebijakan  yang ditujukan  kepada  warganya,  hanya  akan memunculkan ketidakpastian, kepanikan,
kebingungan,  akhirnya  memicu  pengambilan keputusan  berupa  sikap  dan  tindakan  yang keliru di masyarakat.

## Daftar Pustaka
Agustini, Pratiwi. 2021. “Kominfo Catat 1.733
Hoaks Covid-19 Dan Vaksin.” Aptika.Kominfo.Go.Id. 2021. https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/ko minfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-dan-
vaksin/.
beritajatim.com.  2021.  “Tak  Bisa  Tunjukkan
Surat  Tugas  Dan  Bebas  Covid-19 Puluhan  Kendaraan  Diminta  Putar  Balik Di By Pass Mojokerto.” Beritajatim.Com. 2021. https://beritajatim.com/peristiwa/puluhan -kendaraan-diminta-putar-balik-di-by-
pass-mojokerto/.
Burgoon, Michael. 1974. Approaching
Speech/Communication . New York:
Holt, Rinehart and Winston.
Cangara,  Hafied.  2014. Pengantar  Ilmu Komunikasi .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada.
CNN  Indonesia.  2021.  “Beda  Suara  Wapres Dan  Menag  Soal  Mudik  Buat  Santri.” Www.Cnnindonesia.Com. 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 20210429075356-20-636225/beda-suara- wapres-dan-menag-soal-mudik-buat-
santri.
kemkes.go.id.  2021.  “Virus  Corona  Varian Baru  B.117,  B.1351,  B.1617  Sudah  Ada Di  Indonesia.”  Kemkes.Go.Id.  2021. https://www.kemkes.go.id/article/view/2 1050500002/virus-corona-varian-baru-b- 117-b-1351-b-1617-sudah-ada-di- indonesia.html.
Mulyana,  Deddy.  2005. Ilmu  Komunikasi . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nugraheny,  Dian  Erika.  2020.  “Kritik Komunikasi  Pemerintah  Soal  Virus
Corona, Mafindo: Banyak Ketidakpastian.”  Nasional.Kompas.Com. 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/0 3/09/20071231/kritik-komunikasi-
pemerintah-soal-virus-corona-mafindo- banyak-ketidakpastian?page=all.
Ross,  Raymond  Samuel.  1983. Speech Communication Fundamentals and
Practice . 6th ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Ruliana,  Poppy,  dan  Puji  Lestari.  2019. Teori Komunikasi . Depok: Rajawali Pers.