## DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA (DD) TAHUN 2017 PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PASSO KOTA AMBON

## Hermin Oppier
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to find out the impact of the 2017 Village Fund policy on infrastructure development and community empowerment  in  Passo  Village,  Ambon  City.  The  Village  Fund  Policy  is  determined  by  the  government  through Government Regulation No. 60 of 2014 concerning Village Funds sourced from the State Budget and Expenditure. This policy is intended to create a strong, advanced, independent and democratic village so that the role and potential of the  village  must  be  empowered.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  descriptive  analysis,  the  authors  will approach  the  object  of  research  by  digging  information  in  accordance  with  the  perceptions  of  the  author  and  the informant and can develop according to the interactions that occur in the interview process. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The results of this study state that the Village Fund Program Policy (DD) in Baguala District of Ambon City runs quite well, this can be seen from the Village Fund program activities in accordance with the preparation in the form of a list of proposed activity plans, implementation of each activity, evaluation of activities until the formulation of accountability , and the economy of the people in Baguala Subdistrict increased  after  the  Village  Fund  program.  This is  due  to the  increase  in  infrastructure  in  the  form  of  agricultural roads,  so  that  access  to  transportation  from  the  plantation  location  is  easier,  thus  accelerating  the  process  of  selling agricultural products. Based on the conclusions from the results of the research stated above, suggestions can be given which will be expected to be able to improve or improve the implementation of the Village Fund program in Baguala District, Ambon City in the future.
Keywords: Village Funds, Infrastructure and Empowerment JEL Classification : H72, H54, Z10

## PENDAHULUAN
Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara.  Kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan. Sebelum kebijakan dana Desa ini ditetapkan, telah ada satu kebijakan yang  pada  hakekatnya  adalah  untuk  membiayai  bidang pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  Desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD).
Program ADD muncul sejak dikeluarkannya Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  dimana  ADD dialokasikan  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah. Sebelum program ADD telah ada program
Dana  Bantuan  Desa  bergulir  sejak  tahun  1969  yang disediakan  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  Inpres Pembangunan Desa (Solekhan, 2014). Dengan demikian, kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa,  kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Ditinjau dari tujuannya,
Kebijakan  Dana  Desa  memiliki  kesamaan  seperti  di Myanmar  (2011)  disebut  dengan  kebijakan  Local Development  Funds  (Robertson  et.al.  2018).  Kebijakan Local Development Funds /LDFs sebagai rangkaian reformasi pembangunan  berbasis    " peoplecentered "  dan  " bottom-up approach "  yang  lebih  banyak  menitikberatkan    pada perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Secara  khusus,  LDFs  adalah  untuk  mengidentifikasi dan  mendanai  proyek  pengembangan masyarakat.  LDFs merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan melalui transfer Dana  antar  pemerintah,  dengan  memberikan  Dana pembangunan  langsung  kepada  pemerintah  daerah  dan masyarakat.  LDFs  digunakan  untuk  mendanai  proyek infrastruktur  berskala  kecil  seperti  jembatan  dan  jalan penghubung antar Desa, proyek drainase, air minum dan irigasi. Proyek-proyek yang dibiayai LDFs harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan penggunaannya dikelola di  bawah  pengawasan  pemerintah  daerah  dan  komite pengelolaan Dana yang dipilih ditingkat lokal (Robertson, et.al. 2018).
Sedangkan  di  Laos  disebut  Village  Development Funds atau VDCs bersifat bantuan lunak bersumber dari Bank  Dunia  dan  Pemerintah  Finlandia,  bertujuan  untuk pengentasan  kemiskinan  (Paavola,  2012).  Kebijakan  dana Desa telah diimplementasikan sejak tahun anggaran 2018. Hingga 2017 pemerintah telah mengalokasikan pagu Dana Desa bersumber dari APBN sebesar 127,6 Triliun rupiah untuk 74.954 Desa di Indonesia. Pada tahun anggaran 2018 teralokasi    sebesar  20,7  Triliun  rupiah,  2016  sebesar  46,9 Triliun rupiah  ), dan tahun 2017 sebesar 60 Triliun rupiah.
Menurut informasi dan data, banyak fenomena terjadi baik  keberhasilan  maupun  ketidakberhasilan  dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa tersebut. Seperti Desa Ponggok Kabupaten Klaten – Jawa Tengah, dinilai berhasil  dikarenakan  :  a.  Dana  Desa  digunakan  untuk pengembangan BUMDes dan pembangunan infrastruktur, b. komitmen kuat dari pimpinan dan masyarakat(https://bisnis.liputan6.com),  kemudian  Desa Kalukubula  Kecamatan  Biromaru  Kabupaten  Sigi  - Sulawesi  Tengah,  keberhasilannya    ditentukan  karena  :  a. Melibatkan seluruh elemen, komponen dan aparat di Desa, b.  Transparan  kepada  masyarakat,  c.  menggunakan  dana sesuai  perencanaan  (https://sulteng.antaranews.com)  dan Desa  Labuhan  Ratu  Baru  Kecamatan  Way  Jepara Kabupaten Lampung Timur – Lampung, keberhasilannya ditentukan oleh: a) Dukungan Sistem Keuangan yang baik; b) pemanfaatan dana Desa sepenuhnya bagi kepentingan warga.
Namun ditemukan pula ketidakberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, seperti hasil investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) – 2018, menyimpulkan “Pencairan Dana Desa tidak sesuai peruntukan disebabkan perangkat  desa  kurang  memahami  peruntukkan penggunaan  Dana  D esa“  (http://news.liputan6.  Com ).
Selanjutnya  hasil  penelitian  Pusat  Telaah  dan  Informasi Regional (2016) menyimpulkan “Kucuran Dana Desa tidak memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan Desa, 6 % Dana Desa dipergunakan tidak sesuai peruntukkannya selama  tahun  2018  “  ( http://Liputan6.com),  dan implementasi  pengelolaan  Dana  Desa  belum  memenuhi asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas (Jamaluddin, 2016). Kemudian, hasil survey Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur-I (PKP2A-1) Lembaga Administrasi Negara  RI  (2017),  mengidentifikasi  tantangan  dan permasalahan  dalam  pengelolaan  dan  penggunaan  dana Desa  di  Indonesia,  antara  lain:  a)  Sumberdaya  manusia masih  belum  memahami  fungsi,  tujuan  serta  manfaat anggaran  yang  diberikan  pemerintah;  b)  Pengelolaan  dan Penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran sesuai aturan pemerintah  dan  daerah;  c)  Proporsi  pengelolaan  dan penggunaan Dana Desa masih dialokasikan pada kegiatan fisik  bukan  nonfisik;  d)  Regulasi  yang  kontradiktif  antara Pemerintah pusat (Kemendagri, KemendesPDTT) dengan Pemerintah Daerah (Perbup); e) Belum adanya road-map terkait  kebijakan  Dana  Desa  untuk  jangka  pendek, menengah, dan panjang; f) Rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pelaksana masih kurang. Permasalahan ini pun erat kaitannya ketika Menteri Desa dan PDTT dalam sebuah seminar di FISIP UGM Yogyakarta – Maret 2017 menyatakan “Pengelolaan dana Desa yang melibatkan tiga kementerian berbeda, menimbulkan adanya tumpang tindih dalam  pelaksanaan  fungsi  masing- masing  pihak“ (https://suara.com/bisnis).
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  masih  terdapat  banyak  permasalahan  dalam pengelolaannya masih tidak tepat sasaran dan penggunaan Dana  Desa  belum  optimal.  Artikel  ini  disusun  bertujuan untuk  menganalisis  bagaimana  dampak  pengelolaan  dan penggunaan  Dana  Desa  terhadap  pembangunan  daerah. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif; “ refers to the meaning,  concepts,  defenition,  characterictics,  metaphors,  symbols,  and description  of  things “  (Berg,  2007).  Instrumen  analisis menggunakan dampak (Indiahono, 2017). Analisis dampak adalah untuk mengkaji akibat-akibat pelaksanaan kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dan hasil yang hendak dicapai (Lineberry, 1977 dikutip Rusli, 2014).
A. LANDASAN TEORI B.

## Desa
Desa  merupakan  bentuk  dari  pemerintahan  yang paling  kecil  di  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya bekerja  sebagai  petani  maupun  peternak,  dan  tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan juga, desa merupakan  pemerintah  yang  paling  dekat  dengan masyarakat dalam melaksanakan layanan publik, peraturan umum,  dan  pemberdayaan  (Hehamahua,  2018).  Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.
Peningkatan  jumlah  desa  di  Indonesia  dapat  dilihat pada  grafik  diatas,  dimana  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan.  Pada  tahun  2018  jumlah  desa  di  Indonesia mencapai 74.093 desa. Kemudian pada tahun 2016 jumlah desa mencapai 74.754. Dan pada tahun 2017, kini mencapai jumlah  74.954  desa  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia. Masih  terdapat  kemungkinan  bahwa  pada  tahun  2018 jumlah  desa  akan  mengalami  kenaikan  kembali  (DJPK, 2016).    Definisi  desa  menurut  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2014,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa  atau  prakarsa  masyarakat  desa  sesuai  dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).
Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan  desa.  Pemerintahan  desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (UU  No.  6  Tahun  2014). Pemerintah  desa  berfungsi  sebagai  subsistem  dari  sistem administrasi  pemerintahan  di  Indonesia,  sehingga  desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan  mengelola  kepentingan  masyarakat  mereka  sendiri (Hehamahua, 2018).
Tipologi desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu  Desa  Tertinggal  dan/atau  sangat  Tertinggal,  Desa
Berkembang,  dan  Desa  Maju  dan/atau  Mandiri (Permendesa No. 22 Tahun 2016).
Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan  karena  masalah  bencana  alam,  goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola  potensi  sumber  daya  sosial,  ekonomi,  dan ekologi,  serta  mengalami  kemiskinan  dalam  berbagai bentuknya.  Desa  Tertinggal  adalah  desa  yang  memiliki potensi  sumber  daya  sosial,  ekonomi,  dan  ekologi  tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami  kemiskinan  dalam  berbagai  bentuknya (Permendesa No. 22 Tahun 2016).
Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendesa No. 22 Tahun 2016).
Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya  sosial,  ekonomi  dan  ekologi,  serta  kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,  kualitas  hidup  manusia,  dan  menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan  melaksanakan  pembangunan  desa  untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan  ketahanan  ekologi  secara  berkelanjutan  (Permendesa No. 22 Tahun 2016).

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  merupakan  dana  yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa,  yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa  melalui  peningkatan  pelayanan  publik  di  desa, memajukan  perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan
pembangunan  antar  desa  serta  memperkuat  masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (DJPPMD, 2018).

## Prioritas Alokasi Dana Desa
Dana  Desa  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan  masyarakat  dan  kemasyarakatan.    Dana Desa  harus  diprioritaskan  untuk  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19).  Pembangunan  desa  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2018) yaitu:
1.   Keadilan,  dengan  mengutamakan  hak  atau kepentingan  seluruh  warga  desa  tanpa  membeda- bedakan;
2.   Kebutuhan  Prioritas,  dengan  mendahulukan kepentingan  desa  yang  lebih  mendesak,  lebih dibutuhkan  dan  berhubungan  langsung  dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
3.   Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan  kenyataan  karakteristik  geografis,  sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa menurut Tipologi Desa (DJPPMD, 2018) adalah:
1.   Desa  Tertinggal  dan/atau  Sangat  Tertinggal  adalah tentang sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat desa.
2.   Desa  Berkembang  adalah  tentang  sarana  dan prasarana  pelayanan  umum  dan  sosial  dasar pendidikan;  dan  sarana  dan  prasarana  pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3.   Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui BUM Desa.

## Pemberdayaan Masyarakat
Konsep  pemberdayaan  masyarakat  mencakup pengertian  “pembangunan  masyarakat  (community development)  dan  pembangunan  yang  bertumpu  pada masyarakat  (community-based  development)  Chamber
tahun  1995”  (Kartasasmita,  1997:41).  Pendekatan  utama dalam  konsep  pemberdayaan  adalah  bahwa  masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi  merupakan  subyek  dari  upaya  pembangunannya sendiri.
Pembangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaanmasyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan  langkah- langkah  untuk  mempersiapkan  masyarakat  guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan  kemajuan,  kemandirian,  dan  kesejahteraan dalam  suasana  keadilan  yang  berkelanjutan  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabatnya  serta  mampu melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan keterbelakangan.
Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan  masyarakat  (Sumaryadi,  2005:111). “ Empowerment – “process by which individuals and groups gain po wer, acces to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collectives apirations and g oals” (Robbins, Chatterjee & Canda, 1998 dalam Aprillia theresia dkk,  2014:115)  Sedangkan  Mardikanto  (2013:100) mendefinisikan  pengertian  pemberdayaan  masyarakat adalah  :  “Proses  perubahan  sosial,  ekonomi  dan  politik untuk  memberdayakan  dan  memperkuat  kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses  pembangunan  demi  terwujudnya  kehidupan  yang semakin  berdaya,  mandiri  dan  partisipatif  yang  semakin sejahtera secara berkelanjutan”.
Filosofi pemberdayaan masyarakat dan paling banyak dikemukakan  oleh  berbagai  pihak  dan  dalam  banyak kesempatan dikutip oleh Kelsey dan Hearne (1995) bahwa “falsafah pemberdayaan masyarakat harus berpijak kepada pentingnya  pengembangan  individu  di  dalam  perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya Mardikanto dan Soebiato, 2013.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Desain Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  deskriptif.Melalui  metode  penelitian deskriptif,  penulis  berusaha  mendeskripsikan  tentang pemberdayaan  masyarakat  melalui  PPIP  dalam
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Passo. Dengan  pemilihan  rancangan  deskriptif  kualitatif,  maka penulis  akan  melakukan  pendekatan  terhadap  obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi  yang  terjadi  dalam  proses  wawancara.  Penulis senantiasa  menginterpretasikan  makna  yang  tersurat  dan tersirat  dari  penjelasan  yang  diberikan  informan,  hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

## Definisi operasional
1. Pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Passo berdasarkan  kepada  prinsip-prinsip  pemberdayaan masyarakat  berdasarkan  teori  dari  Dahama  dan Bhatnagar dalam Mardikanto (2013).
2. Pembangunan Infrastruktur melalui dana desa dalam pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Passo  melalui pembangunan jalan setapak, pengairan dan selokan.

## Teknik pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian  di  lapangan  berupa  wawancara,  pengamatan langsung  melalui  komunikasi  yang  tidak  secara  langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Sumber Data
1. Data  primer  berasal  dari  informan.  Informan  yang dipilih  adalah  unsur  Camat  Baguala,  Perangkat Kecamatan,  Kepala  Desa,  Badan  Perwakilan  Desa (BPD),  Perwakilan  dari  Masyarakat/stakeholders (Tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh wanita/PKK),  Organisasi  Masyarakat  Setempat (OMS),  Kelompok  Pemanfaat  dan  Pemelihara (KPP), Kader Desa (KD) dan  yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Data skunder diambil  dari beberapa dokumen atau catatan  yang  berasal  dari  instansi  yang  terkait,  hasil
penelitian  sejenis  maupun  publikasi  bukubuku  yang menunjang pembahasan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa
Semenjak digulirkannya   Dana   Desa   mulai   tahun 2018 sampai dengan 2016 tenaga kerja yang diperlukan meningkat  disebabkan  anggaran  yang  didapat  oleh Pemerintah  Desa  sudah  bertambah  besar  sehingga program  kegiatan  pembangunan  fisik  menjadi lebih banyak. Banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang diikuti terlibat  pada  kegiatan  yang  didanai  Dana  Desa  sangat tergantung  pada  volume  kegiatan  fisik  dan  pemberian modal  usaha.  Penyerapan  pada  masing-masing  desa meningkat  dengan  setiap  desa  bervariasi  sesuai  dengan banyaknya anggaran Dana Desa. Penyerapan SDM bukan hanya pada tenaga kerja pada pekerjaan fisik tapi juga pada pekerjaan non fisik berupa kader di puskesmas, kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berda sarkan Dampak Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi  di  Kecamatan  Baguala  Kota  Ambon menunjukkan  bahwa program Dana Desa meningkatkan pendapatan  masyarakat  dan  adanya  penyerapan  tenaga kerja  yang  lebih  banyak.  Sehingga  hasil  penelitian menyimpulkan bahwa Dana Desa  manfaat yang positif untuk  peningkatan  pembangunan  dan  perekonomian desa.
Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas  masyarakat  dan  pemberian  kesempatan  yang seluas-luasnya  bagi  penduduk  kategori  miskin  untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu  menghasilkan  nilai  tambah  yang  lebih  tinggi  dan pendapatan yang lebih besar.
Dengan  demikian,  pemberdayaan  masyarakat  pada hakekatnya  diarahkan  untuk  meningkatkan  akses    hidup sejahtera  bagi  individu, keluarga  dan  kelompok  masyarakat terhadap  sumber  daya  untuk  melakukan  proses  produksi dan  kesempatan  berusaha.  Untuk  dapat  mencapai  hal tersebut  diperlukan    berbagai    upaya    untuk  memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP )yang direncanakan merupakan bentuk pengembangan dari model      perencanaan      pembangunan      yang  untuk mengukur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu :
a. Analisis Minat dan kebutuhan
b.
Minat      dan      kebutuhan       tersebut       harus berdasarkan   minat   dan   kebutuhan   yang dirasakan (felt – need) artinya    program  yang  akan  dirumuskan  harus bertolak dari minat dan kebutuhan-kebutuhan yang telah dirasakan oleh  masyarakat     sehingga program itu benar- benar  dirasakan  sebagai  pemecahan  masalah  atau pencapaian  tujuan  yang      dikehendaki.  Dari      hasil wawancara dapat    dikemukakan    bahwa kebutuhan infrastruktur sudah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat,  selanjutnya  dapat dikemukakan bahwa minat dan kebutuhan masyarakat  sudah  dilakukan  berdasarkan prioritas  pemilihan  usulan  kegiatan  minat dan kebutuhan masyarakat,  hal    ini  dilaksanakan    pada    kegiatan Musyawarah  Desa  II  sebagai      bagian    dari    tahapan perencanaan  partisipatif  masyarakat  dalam  penentuan minat   dan   jenis   kebutuhan infrastruktur  yang  akan dibangun.

## Analisis  Pengorganisasian masyarakat
Menurut  Ross  dalam  Aprillia  Theresia  (2014:237) pengorganisasian  masyarakat  adalah  suatu  proses  dimana masyarakat  mengidentifikasi  kebutuhan-  kebutuhan  atau tujuan-tujuannya,  mengembangkan  kepercayaan  diri  dan kemauan  untuk  bekerja  dalam  memenuhi  kebutuhan, menemukan  sumber  daya (internal/eksternal) untuk menangani kebutuhan-kebutuhan, mengambil tindakan dan mengembangkan sikap kooperatif dan kolaboratif dan   praktik di   masyarakat.
Tujuan  utama  pengorganisasian  masyarakat  bawah adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.
Dan  dari  hasil  wawancara  dapat  disampaikan  bahwa pengorganisasian masyarakat sudah menjadi prioritas setiap tahapan  kegiatan  Program  Pembangunan  Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat  dikemukakan  pengorganisasian  dan  pemberdayaan masyarakat  sudah  dilakukan  melalui  proses  kegiatan Musyawarah  Desa  I  yang  memilih  dan  menetapkan Organisasi  Masyarakat  Setempat  (OMS),      Kelompok Pemanfaat   dan   Pemelihara   (KPP)   dan Kader Desa (KD)  sebagai  organisasi  masyarakat  yang  berperan  dalam perencanaan    dan    pelaksanaan  pembangunan.  Susunan
OMS terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, tenaga teknis dan  anggota  dengan  keanggotaan  minimal  30% perempuan.   Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  pemberdayaan masyarakat  melalui  Program  Pembangunan  Infrastruktur Perdesaan  (PPIP)  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  Kecamatan  BagualaKabupaten  Lebak  sudah melaksanakan  prinsip-prinsip  pemberdayaan  masyarakat berdasarkan analisis pengorganisasian masyarakat.

## Analisis Keragaman Budaya Lokal
Menurut  Colletta  dalam  Aprillia  Theresia    (2014:59) menguraikan  pentingnya  budaya  lokal  dalam  proses pembangunan masyarakat yaitu :
1.      Unsur-unsur  budaya    lokal    mempunyai  legitimasi tradisional di mata masyarakat binaan          yang menjadi sasaran  program      pemberdayaan      dan pembangunan;
2.   Unsur-unsur  budaya  secara  simbolis  merupakan untuk  komunikasi  paling  berharga  dari  penduduk setempat;
3.   Unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi (baik  terwujud  maupun  terpendam)  yang    sering menjadikannnya sebagai sarana yang paling berguna untuk perubahan dibandingkan dengan yang tampak pada  permukaan  jika  hanya  dilihat  dalam  kaitn dengan fungsinya yang berwujud saja.
Berdasarkan data observasi lapangan, peneliti uraikan mengenai peta, profil masalah dan potensi sosial budaya dalam tabel berikut :

## Tabel (1) Peta, Profil Masalah dan Potensi Sosial dan Budaya
No Potensi Sosial Budaya Prioritas Masalah Lokasi (Dusun) Profil dan Karakteristik Masalah Nilai Sosial/ Budaya/Adat Tingkat Pendidikan / Pelatihan Akses Modal Pasar 1. Usaha Keluarga Belum optimaln ya hasil produksi Desa Passo, Belum mampu menciptakan sesuatu yg ekonomis untuk kebutuhan warga Pelatihan khusus yang perlu digalakan Belum ada dukungan materiil dan non materiil dari pihak terkait 2. Karang Taruna Kurang berperan aktif Desa Passo, Kemampuan SDM yang terbatas sangat menghambat kegiatan Tidak ada pelatihan yang memadai sesuai kebutuhan 3. Lembaga pendidikan & keagamaan Kurang sinergi dengan Pemdes dan BPD Desa Passo, Pemahaman persepsi yang harmonis Pembinaa n dari tokoh masyarakat
Sumber : Laporan Fasilitator Masyarakat, 2018
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta empiris di  Kecamatan  Baguala  keragaman  budaya  setiap  desa bersifat  homogen  sehingga  lebih  memudahkan masyarakat  untuk  ikut  aktif  berpartisipasi  dalam  setiap kegiatan  pemberdayaan,  dengan  demikian  dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan Baguala sudah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis keragaman budaya.

## Analisis Perubahan budaya
Mengenai  perubahan  budaya  yang terjadi dalam proses  pemberdayaan  masyarakat,    berikut    hasil wawancara  dengan  fasilitator  masyarakat  selaku pendamping  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan PPIP di tingkat desa : “Sebagai fasilitator, kami senantias melihat terlebih dahul u nilai-nilai budaya  yang  ada  di  desa  sepert  hal-  hal  yang  tabu  dan  tidak diperbolehkan, tujuannya agar pendekatan pemberdayaan kepada
masyarakat dalam pelaksanaan program dapat tercapai.” (Sumber Informan  :  Fasilitator  Masyarakat, 10 April 2018) Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa nilai- nilai budaya yang berada di dalam masyarakat Kecamatan Bagualamempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan pemberdayaan  masyarakat.  Kearifan  lokal  atau  nilai-nilai budaya   selalu   dijadikan   pedoman   atau acuan  oleh masyarakat    dalam    bertindak  atau  berperilaku  dalam praktek kehidupannya       sehingga  mempunyai dampak positif  terhadap  pemberdayaan  masyarakat  karena  nilai- nilai  budaya  tersebut  memberikan  input  bagi  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  atau  dapat  diartikan pemberdayaan  masyarakat  sudah  menyesuaikan  dengan perubahan budaya setempat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis perubahan budaya sudah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

## Analisis Kerjasama dan partisipasi
Lamet  dalam  Aprilia  Theresia  (2014:207) menguraikan  bahwa  tumbuh  berkembangnya
partisipasi     masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan hal- hal seperti : adanya   kesempatan  yang diberikan    kepada  masyarakat    untuk  berpartisipasi, adanya  kemauan  masyarakat  dan  adanya  kemampuan
masyarakat  untuk  berpartisipasi.  Dilihat  dari    tingkatan partisipasi masyarakat,  Wilcox  dalam Aprilli  Theresia (2014:202) mengemukakan sebagai berikut :
5. Supporting
4. Acting Together
3. Deciding Together
2. Consultation
1.   Information
Sumber : Wilcox, 2014
Gambar (2) Jenjang Tingkat Partisipasi
1. Information , memberikan Informasi;
2. Consultation ,    memberikan    pendapat  sebagai pendengar  yang  baik untuk  memberikan  umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan;
3. Deciding  Together ,  pengambilan keputusan bersama, dalam  arti  memberikan  dukungan  terhadap  ide, gagasan,  pilihan-pilihan    serta  mengembangkan peluang    yang  diperlukan  guna    pengambilan keputusan;
4. Acting  together ,  bertindak  bersama  dalam  arti  tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga  terlibat  dan  menjalin  kemitraan  dalam pelaksanaan kegiatannya;
5. Supporting, memberikan      dukungan  dimana kelompok  -  kelompok  local  menawarkan
pendanaan,    nasehat    dan  dukungan  lain  untuk mengembangkan agenda kegiatan.
Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa mengatakan sebagai berikut : “Ketidakhadiran masyarakat terutama kaum perempuan dalam kegiatan  musyawarah  desa  karena  masyarakat  sibuk  dengan aktivitas di siang hari dan masyarakat cenderung pasif kalaupun hadir dalam setiap pertemuan atau musyawarah desa. ” (Sumber Informan : Tokoh   Masyarakat/Agama,   11   April 2018) Untuk  melengkapi  data  wawancara  di  atas  peneliti menguraikan  data  tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan PPIP yaitu sebagai berikut :
Tabel (2) Monitoring Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tingkat Desa Kegiatan Uraian Nama Desa  Sasaran Passo Sosialisasi Jumlah Undangan 45 Jumlah Total  Peserta 34 Jumlah Peserta Perempuan 10 Jumlah Masyarakat Miskin yang  hadir 36 Jumlah Total  KK 959 Musyawarah Desa  I Jumlah Undangan 55 Jumlah Total  Peserta 49 Jumlah Peserta Perempuan 8 Jumlah Masyarakat Miskin yang  hadir 41
Jumlah Total  KK 959 Musyawarah Desa  II Jumlah Undangan 135 Jumlah Total  Peserta 125 Jumlah Peserta Perempuan 40 Jumlah Masyarakat Miskin yang  hadir 110 Musyawarah Desa  III Jumlah Undangan 85 Jumlah Total  Peserta 82 Jumlah Peserta Perempuan 23 Jumlah Masyarakat Miskin yang  hadir 78 Jumlah Total  KK 959
Sumber : Fasilitator Masyarakat, Tahun 2018
Berdasarkan  tabel  monitoring  partisipasi  dalam perencanaan tingkat desa di atas dapat diketahui jumlah kehadiran  masyarakat  masing-masing  desa  dalam  setiap kegiatan  musyawarah  desa  cukup  rendah  dan  apabila dibandingkan dengan jumlah total Kepala Keluarga (KK) di  satu  desa  maka  rata-rata  presentase  kehadiran masyarakat  dalam  kegiatan  sosialisasi  desa  sebesar  4,74 persen,  rata-rata  tingkat  partisipasi  kegiatan  Musyawarah Desa  I  sebesar  6,67  persen,  rata-rata  tingkat  partisipasi kegiatan Musyawarah Desa II sebesar 11,55 persen dan rata-rata tingkat partisipasi kegiatan Musyawarah Desa III sebesar 10,35 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan prinsip-prinsip  pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan analisis kerja sama dan partisipasi belum dilaksanakan.

## 1. Analisis  Demokrasi  dan  penerapan ilmu
Menurut Freire dalam Mardikanto (2013:210) terkait dengan  metode  pemberdayaan  bahwa  kegiatan pendidikan orang  dewasa  merupakan  proses penyadaran menuju   kepada   pembebasan oleh sebab itu proses
pemberdayaan  harus  dibebaskan  dari  upaya-upaya menciptakan  ketergantungan  atau  bentuk-bentuk penindasan baru artinya melalui pemberdayaan penerima manfaat  harus  diberi  kesempatan  seluas-luasnya  untuk menyampaikan pengalaman dan mengembangkan daya nalarnya  sehingga  dalam  proses  pemberdayaan  tersebut kedudukan  fasilitator   (sebagai   pendidik) dan   penerima manfaat   (yang   dididik) berada dalam situasi yang setara.
Berdasarkan wawancara ditemukan fakta  empiris bahwa    dalam    proses  demokrasi  (metode pemberdayaan)  dan  pengambilan  keputusan  dalam kegiatan  musyawarah  desa  masyarakat  cenderung bersikap pasif dan menerima saja hasil keputusan seperti dalam wawancara berikut ini dengan anggota masyarakat:
“Sebagai warga masyarakat, kami nurut saja dengan apa kata pimpinan (dalam hal ini kepala desa dan aparat desa), karena mereka lebih tahu dan paham tentang apa kebutuhan yang harus dipenuhi  dari  warganya.” (Sumber  Informan  :  Anggota Masyarakat, 11 April 2018).
Tabel (3) Pemantauan Partisipasi Masyarakat Dalam setiap Kegiatan Kegiatan Kualitas  Partisipasi  dalam demokrasi dan pengambilan keputusan Komentar Umum Sangat aktif Aktif Rendah Musyawarah Desa  I √ Identifikasi Permasalahan √ Musyawarah Desa  II √ Penyusunan UPD  dan RKM √ Musyawarah Desa  III √ Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga  kerja,  pengadaan bahan  dan material) √
Musyawarah Desa  IV
√
Pelestarian  (Jumlah  orang    yang berpartisipasi  dalam    kegiatan pelestarian)
√
Sumber : Laporan Fasilitator Masyarakat, tahun 2018
Proses penyadaran ini perlu pula mengkaji problem- problem yang dihadapi oleh  masyarakat  miskin, sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai   dengan kondisi dan potensi yang   ada pada diri mereka. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat melalui Program
Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan Baguala belum melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis demokrasi dan penerapan ilmu.

## Analisis Belajar sambil bekerja
Dalam kaitan ini, menurut Mardikanto (2013:68), inti dari  kegiatan  pemberdayaan  yang  bertujuan  untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus- menerus melakukan perubahan. Dengan perkataan  lain,  pemberdayaan  harus didesain
sebagai  proses  belajar  atau  dalam  setiap  upaya pemberdayaan harus terkandung upaya-upaya pembelajaran dan penyelenggaraan pelatihan.
Dari hasil wawancara peneliti dengan ketua Organisasi Masyarakat  Setempat  (OMS)  ditemukan  adanya  fakta bahwa  pemberdayaan  dilakukan  dengan  pembelajaran nyata kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :
“Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dari fasilitator  kepada  masyarakat  terlihat  cukup  antusias,  fasilitator memberikan  bimbingan  dan  pembinaan  misalnya  bagaimana membuat  laporan  keuangan  dan  melakukan  pemetaan wilayah.” (Sumber   Informan   : Organisasi    Masyarakat Setempat (OMS),  11 April 2018) Dari  hasil  temuan  lapangan,  peneliti  menguraikan data-data  hasil  observasi  kegiatan  pemberdayaan masyarakat terkait dengan  bimbingan dan learning  by doing Fasilitator Masyarakat dan masyarakat yaitu sebagai berikut :
Tabel  (4) Matriks Analisis Belajar sambil bekerja No Kegiatan Progres dan Hasil Kegiatan Keterlibatan Masyarakat 1. Identifikasi Permasalahan dan pemetaan Desa o  Tersusunnya kondisi Demografi  desa; o    Tersusunnya    peta      dan      Profil Keluarga Miskin; o  Tersusunnya peta dan Profil Relawan dan Sumber Daya; o    Tersusunnya      peta      dan      Profil Masalah Infrastruktur; o  Tersusunnya peta dan Profil  Masalah dan Potensi Ekonomi; o  Tersusunnya peta dan Profil  Masalah dan Potensi Sosial dan Budaya; o  Tersusunnya peta dan Profil Masalah dan Potensi Kelembagaan; o    Tersusunnya      peta        sederhana kawasan desa, yang berisi Tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan o    Tersusunnya    kondisi      dan permasalahan sarana dan prasarana  desa; o    Tersusunnya  profil    persoalan    dan potensi lingkungan; o  Tersusunnya profil Keluarga  miskin.
-   Organisasi        Masyarakat        dan Kader    Desa  menjadi  koordinator pemetaan -   Masyarakat     menjadi   relawan  di lapangan  dengan  ikut aktif melakukan identifikasi  dan  pemetaan  dengan didampingi oleh FM. 2 Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat a.        Usulan                        rencana pembangunan infrastruktur b.        Usulan  rencana  operasi  dan pemeliharaan c.    Usulan  rencana  pembiayaan operasi dan pemeliharaan Penyusunan  dilakukan  OMS, KPP dan Kader Desa Sumber : Laporan OMS Desa Passo, tahun 2018
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  di  atas,  maka peneliti dapat menyimpulkan kegiatan pemberdayaan masyarakat  melalui  belajar      sambil      bekerja      yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, masyarakat terlibat dan  diberikan  kesempatan  untuk  belajar  dan  dapat merasakan  pengalaman  nyata  dan  tidak  hanya  sekedar menerima informasi atau konsep-konsep teoritis tentang program,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan pemberdayaan  masyarakat  melalui    Program Pembangunan  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP)  sudah melaksanakan  prinsip  pemberdayaan  masyarakat berdasarkan analisis belajar sambil bekerja.

## Analisis Penggunaan   metode   yang sesuai
Scmidt dalam Mardikanto (2013:211) mengatakan agar pemilihan metode pemberdayaan masyarakat harus selalu mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai   oleh program  pemberdayaan  yang  pada  dasarnya  menjadi dua, yaitu :
a)    Menata pengalaman masa lampau yang telah dimilikinya dengan cara baru, b)  Memberikan  pengetahuan  baru (pengetahuan, sikap dan keterampilan).
Sedangkan  Mardikanto  dalam  Aprillia  Theresia (2014:228)  menguraikan ragam metode pemberdayaan masyarakat yang secara rinci dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel (4) Ragam Metode Pemberdayaan Masyarakat No Kelompok Metode Ragam Metode Keterangan 1 Tatap Muka Percakapan/dialog, Pertemuan      ceramah,    diskusi,    FGD, pelatihan, Pameran Individual Kelompok Masal 2 Percakapan  tak langsung Telepon, TV, radio, teleconference Individual Kelompok 3 Demonstrasi Demonstrasi  cara, demonstrasi  hasil. Kelompok 4 Barang cetakan Foto, pamflet, brosur, baliho 5 Media masa Surat kabar, tabloid, Radio, tape recorder TV, VCD,  DVD  Multi media Media cetak Media lisan Media Terproy eksi 6 Kampanye Gabungan dari semua metode di atas
Sumber : Mardikanto, 2014
Pemberdayaan  masyarakat  dengan  prinsip penggunaan  metode  yang  sesuai  sudah  dilaksanakan dengan  baik,  dengan  demikian  peneliti  memberikan kesimpulan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan BagualaKabupaten Lebak sudah melaksanakan  prinsip  pemberdayaan  masyarakat berdasarkan  penggunaan  metode  pemberdayaan masyarakat yang sesuai.
Analisis Kepemimpinan
Rogers dalam Mardikanto (2013:149) mengemukakan  kualifikasi  fasilitator  pemberdayaan masyarakat dalam aspek kepemimpinan yaitu sebagai berikut : (1). Kemauan   dan   kemampuan   untuk menjalin hubungan secara langsung dan tidak langsung dengan        masyarakat  penerima  manfaatnya;    (2). Kemauan   dan   kemampuan   untuk menjadiperantara antara    sumber- sumber inovasi (lembaga penelitian, tokoh  masyarakat)  dengan  pemerintah/lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sasaran;
3.   Kemauan   dan   kemampuan   untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dengan  kebutuhan- kebutuhan  yangdapat  dirasakan  oleh  pemerintah  /
lembaga  pemberdayaan  masyarakat  dan  masyarakat sasaran.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  data-  data  sekunder, peneliti  kemukakan  komponen  program  PPIP  sebagai salah  satu  pengembangan  masyarakat  dalam  aspek kepemimpinan yaitu program ini akan mendukung dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelola  dan  memantau  pelaksanaan  pembangunan infrastruktur  dasar.  Penguatan  dilaksanakan  melalui:  (i) memposisikan  masyarakat  sebagai  penentu/pengambil kebijakan  dan  pelaku  utama  pembangunan,  (ii) mengutamakan  nilai-nilai  universal  dan  budaya  serta kearifan lokal dalam pelaksanaan  tahapan  kegiatan,  sesuai dengan  karakteristik  sosial,  budaya  dan geografis.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  pemberdayaan  masyarakat  melalui  Program Pembangunan  Infrastruktur    Perdesaan    (PPIP)    di Kecamatan
BagualaKabupaten
Lebak sudah melaksanakan  prinsip  pemberdayaan  masyarakat berdasarkan analisis kepemimpinan.
Analisis spesialis yang terlatih
Lippit   dan   Rogers   dalam   Mardikanto (2013) bahwa    fasilitator    adalah        pekerja  atau  pelaksana pemberdayaan  masyarakat  dan  agen  perubahan (agent change) yaitu seseorang yang atas nama pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban  untuk mempengaruhi  proses pengambilan   keputusan   yang dilakukan  oleh  (calon)  penerima  manfaat  dalam mengadopsi  inovasi.  Karena  itu  fasilitator  haruslah profesional dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

## Analisis Segenap keluarga
Kegiatan  PPIP  sebagai  salah  satu  program pemerintah    yang    fokus    kepada  pembangunan infrastruktur  mengutamakan  keluarga      sebagai organisasi   masyarakat yang terkecil, dan berikut adalah data sekunder berdasarkan komponen program, konsep dan dampak manfaat analisis segenap keluarga berikut ini :
Tabel (5) Matrik Analisis dampak masyarakat (keluarga) Komponen Program Konsep (Panduan) Fakta Empiris Lapangan/Dampak Analisis Segenap Keluarga Penguatan kapasitas perencanaan masyarakat Memposisikan      masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan  pelaku utama pembangunan, (ii)  mengutamakan nilai-nilai universal dan  budaya serta kearifan lokal dalam pelaksanaan tahapan kegiatan, sesuai dengan karakteristik sosbud dan  geografis. Keluarga  sebagai  komponen organisasi masyarakat terkecil berperan aktif dalam pelaksanaan program dana nilai-nilai kemasyarakatan    dalam    keluarga bersinergi dengan pelaksanaan tahapan kegiatan Peningkatan  layanan dan penyediaan infra- struktur permukiman perdesaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat Dana BLM disalurkan langsung ke desa sasaran  untuk  mendukung pelaksanaan rencana pembangunan Dana BLM dimanfaatkan untuk rencana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi keluarga meningkat. Peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pengendalian (i).Pendampingan    dan     fasilitasi oleh konsultan manajemen, (ii). Peningkatan pelaksanaan pengendalian dengan menguatkan tugas dan  fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi program, (iii).Pengawasan dari  seluruh lapisan masyarakat melalui pemantauan dan evaluasi. Proses pendampingan dengan kontribusi melalui  pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh seluruh masyarakat (keluarga)
Sumber : Hasil Analisis Peneliti, tahun 2018
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan    (PPIP)    di  Kecamatan  Baguala  sudah melaksanakan  prinsip  pemberdayaan  masyarakat berdasarkan analisis segenap keluarga.

## Kepuasan
Salah satu tolok ukur dari keberhasilan sebuah proyek adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil yang dapat dicapai selama program berlangsung.
Dalam  evaluasi  terhadap  ketiga  program ini, cara mengukur tingkat kepuasan masyarakat dilakukan melalui dua  teknik  yaitu  wawancara  terstruktur  dan  diskusi kelompok   terarah   (FGD).   Aspek   yang dilihat dari
kepuasan  masyarakat  antara  lain  meliputi  transparansi informasi  program,  pengetahuan  masyarakat  tentang program, ketersediaan informasi dan publikasi program, termasuk  yang  terkait  dengan  mekanisme  penanganan komplain  masyarakat  tentang  program  hingga  kepada tingkat kepuasan masyarakat dan stakeholder/pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan dan hasil program.
Tabel (6) Matriks Tingkat Kepuasan Masyarakat Variabel Konsep (Panduan) Fakta empiris lapangan Kinerja Teknis Seluruh   kriteria  teknis  baik secara kualitas maupun kuantitas telah dipenuhi dan diterapkan dengan baik Sebagian     besar    telah    memenuhi kriteria teknis dalam hal volume pekerjaan bahkan terjadi penambahan volume  meski dengan anggaran  yang tetap. Kriteria Manajemen Pengelolaan  program memenuhi  kriteria manajemen yang ditetapkan Pengelolaan         sudah        dilakukan menurut    prinisp    dan    pendekatan pemberdayaan masyarakat Kriteria Keuangan Efektivitas   dan     efisiensi penggunaan           anggaran dengan baik Efektivitas    dan   efisiensi   anggaran telah dipenuhi Kriteria Organisasi Terjadinya   partisipasi Masyarakat Adanya   partisipasi   masyarakat   dan informasi   (sosialisasi)    proyek   dari tahap perencanaan, pelaksanaan  dan pengawasan.
Sumber : Hasil analisis peneliti, tahun 2018
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa tingkat  kepuasan,  pemberdayaan  masyarakat  telah mendorong  agar  masyarakat  luas  dapat  mengetahui tentang  program.Pengetahuan  masyarakat  terhadap program  kelak  dapat  membantu  partisipasi  masyarakat untuk  terlibat  dalam  pelaksanaan  program  hingga pengawasan  dan  pelestarian  infrastruktur  yang  telah dibangun.
Hal   ini   dilakukan   melalui   2 bentuk kegiatan yakni sosialisasi  program  melalui  pertemuan,  publikasi  atas program.Disamping itu pengaduan masyarakat berkenaan dengan  penyimpangan  atau  dampak  negatif  dari pelaksanaan program. Kesemua ini menunjukan   bahwa program   dirancang tidak  semata  mengukur  kepuasan masyarakat dari sisi hasil fisik infrastruktur yang dibangun, melainkan juga dari aspek proses    dari    pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui  Program  Pembangunan Infrastruktur Perdesaan    (PPIP)    di  Kecamatan  Baguala  sudah
melaksanakan  prinsip  pemberdayaan  masyarakat berdasarkan analisis kepuasan.

## KESIMPULAN
Sosialisasi  terhadap  kebijakan    Dana    Desa diberikan    kepada  masyarakat  luas  sehingga  setelah memahami kebijakan Dana Desa, masyarakat juga akan lebih  mudah  untuk  diajak  berpartisipasi  dalam pelaksanaan pembangunan desa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan  Dana  Desa  serta  ikut mengawasi jalannya Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ada. Serta para pelaksana  Dana  Desa  diberikan  peningkatan pengetahuan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan, khusunya  yang  menyangkut  pengelolaan  dan pertanggung- jawaban keuangan desa.

## DAFTAR REFERENSI
Anderson,  J.E.  (2006). “ Public  Policy-making:  An Introduction, ” Boston: Houghton Miffin Company
Berg, B.L. (2007). “ Qualitative Research for The Social Sciences, ” Boston: Pearson Education, Inc. Creswell,  J.W.  (2009). “ Research  Design:  Pendekatan Kualitatif – Kuantitatif – dan Mixed, ” Yogyakarta: Pustaka Pelajar. DPMD Kabupaten Garut, (2017), “ Laporan Konsolidasi dan realisasi penggunaan Dana Desa ”. Dye,  T.R.  (2005).  Eleventh  Edition, “ Undestanding Public Policy, ” New Jersey: Pearson Prentice Hall. Fredericksen,  G.H.  &  Smith,  K.B.  Christopher  W.
Larimer, and Michael J. Licari (2012). “ The Public Administration  Theory  Primer. ” Westview  Press. USA
Indiahono,  D.  (2017). “ Kebijakan  Publik  Berbasis Dynamic  Policy  Analysis, ” Yogyakarta:  Penerbit Gava Media
Jamaluddin,  Y.  (2016).  “Kebijakan  Dana  Desa  Dalam Perspektif  Teori  Pilihan  Rasional”,  Procceding  of International  Conference  on  Multidisciplinary Research  (ICMR)  2016,  Hasanuddin  University, South Sulawesi, Indonesia, ISBN 978 602 99771 10 hal. 4954.
Jamaluddin,  Y.  (2016).  “Pengelolaan  Dana  Desa  Di Indonesia  (Antara  Harapan  &  Kenyataan)”, Proceeding  Seminar  Dan  Lokakarya  Nasional Indonesian Association For Public Administration SUMUT-NAD,  IAPA  SUMUTNAD,  ISBN 979-458-910-1 Lester,  J.P.  &  Stewart,  J.  (2000). “ Public  Policy:  an Evolutionary  Approach. ” Australia:  Wodsworth, Second Edition. Madani,  M.  (2011). “ Dimensi  Interaksi  Aktor  Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, ” Yogyakarta: Graha Ilmu Makmur.  (2018). “ Efektivitas  Kebijakan  Kelembagaan Pengawasan, ” Bandung: Refika Aditama. Nugroho, R. (2016). “ Kebijakan Publik Di Indonesia, ” Yogyakarta: Pustaka Pelajar Paavola, M. (2012). “ The Impact of Village Development Funds on Community Welfare in the Lao People’s Democratic  Republic  “, Faculty  of  Agriculture  and Forestry of the University of Helsinki , Finlandia, Publisher:
Viikki  Tropical  Resources  Institute  (VITRI) University of Helsinki, Finland, ISBN 978-95210-
7609-1, ISSN 0786-8170.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara
Pusat  Kajian  dan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Aparatur-I
(PKP2A-1) Lembaga Administrasi Negara RI, 2017
Robertson,  B.  Joelene,  C.  &  Dunn,  L.  (2018).  “Local Development  Funds  in  Myanmar:  An  Initial Review”,  Discussion  paper  no.  9,  The  Myanmar Development  Resource  Institute's  Centre  for
Economic and Social Development (MDRICESD) and The Asia Foundation. Rusli,  B.  (2014). “ Kebijakan  Publik:  Membangun Pelayanan Publik yang Responsif, ” Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
Setiorini,  Y.D.  (2013). “ Evaluasi  Kebijakan  Penataan Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat, ” Bandung: Program Pascasarjana FISIP Unpad Setiyono,  B.  (2014). “ Pemerintahan  Dan  Manejemen Sektor Publik, ” Jakarta:  PT. BUKU SERU Solekhan,  M.  (2014). “ Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa, ” Malang: Setara Press.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.