INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 2908-2916 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Mengeksplorasi Online Dispute Resolution (ODR) Terhadap Efisiensi dan Kewajaran dalam Hukum Arbitrase Internasional
Jenice Valencia Alam 1 ✉ , Sigit Licardi 2
Universitas Tarumanagara
Email: jenice.205220134@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  mengeksplorasi  Online  Dispute  Resolution  (ODR)  terhadap  efisiensi  dan kewajaran dalam hukum arbitrase internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian ini ialah data sekunder. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, terutama fokus pada kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan ODR (Online Dispute Resolution). Hasil penelitian ini ialah bahwa bahwa perkembangan teknologi dalam dunia arbitrase yaitu Online Dispute Resolution (ODR)  memiliki  peran  yang  penting  didalam  masyarakat  yaitu  penghematan  waktu  &  biaya, kenyamanan  para  pihak  saat  melakukan  pertemuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dan  fleksibilitas. Langka awal untuk menerapkan ODR di Indonesia tentunya kepastian hukum, peraturan perundang- undang  yang  ada  harus  disempurnakan,  Maka  hambatan-hambatan  lain  sebagaimana  disebutkan sebelumnya secara bertahap dapat diselesaikan.
Kata Kunci: Efisiensi, Hukum Arbitrase Internasional, Online Dispute Resolution

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  explore  Online  Dispute  Resolution  (ODR)  towards  efficiency  and fairness in international arbitration law. The method used in this research is normative legal research method. The data in this research is secondary data. The approach applied in this research is a legislative approach, especially focusing on the regulatory framework that supports the implementation of ODR (Online Dispute Resolution). The result of this research is that the development of technology in the world of arbitration, namely Online Dispute Resolution (ODR) has an important role in society, namely time & cost savings, convenience of the parties when meeting to resolve disputes and flexibility. The initial  obstacle  to  implementing  ODR  in  Indonesia  is  of  course  legal  certainty,  existing  laws  and regulations must be refined, then other obstacles as mentioned earlier can gradually be resolved.
Keywords: Efficiency, International Arbitration Law, Online Dispute Resolution

## PENDAHULUAN
Menurut Katsh & Rifkin (2001) teknologi pada dasarnya merupakan pengetahuan yang terdiferensiasi mengenai penerapan spesifik, diam-diam, seringkali tidak terkodifikasi, dan sebagian besar bersifat kumulatif dalam perusahaan. Teknologi telah menjadi bagian krusial yang  berperan  penting  dalam  kehidupan  manusia,  dimana  semua  orang  berkomunikasi secara tidak langsung menggunakan media massa dan internet sebagai perantara. Tidak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi dan kemajuan zaman dapat mendorong penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah. Bentuk komunikasi tersebut memberikan dampak yang baik bagi para pihak yang menggunakannya, sehingga tidak menghabiskan waktu untuk harus bertemu dengan pihak lain secara langsung.
Dalam penggunaan teknologi pada zaman sekarang, banyak hal yang bisa diambil menjadi  manfaat,  salah  satunya  penggunaan  teknologi  sebagai  media  alternatif penyelesaian sengketa, atau yang dikenal dengan sebutan arbitrase  dalam media online atau ODR ( Online Dispute Resolution). Apa itu ODR? Pada zaman modern ini, banyak orang yang  lebih  memilih  untuk  menyelesaikan  sengketanya  diluar  pengadilan,  dikarenakan kelebihan-kelebihan  yang  dimiliki  oleh  arbitrase,  seperti  masalah  pilihan  hukum,  pilihan forum, dan pilihan tempat, yang tidak dapat dilakukan pada peradilan umum, serta sifat kerahasiaannya,  keputusannya  tidak  dipublikasikan  (Soemartono,  2018).  Media  yang digunakan adalah media massa atau sosial media seperti s kype, facetime, google meet atau zoom meeting (Utama, 2017).
Arbitrase  telah  digunakan  selama  beberapa  abad,  dengan  Plato  yang  menulis mengenai arbitrase pada zaman yunani kuno, dan hingga pada akhirnya arbitrase menjadi salah satu metode standar dalam penyelesaian sengketa di berbagai sektor industri dan
kehidupan sehari hari (Michael, 2016). Karena pada akhirnya arbitrase menjadi salah satu metode standar sebagai penyelesaian sengketa bagi masyarakat modern, muncul hukum arbitrase  yang  menjadi  pedoman  untuk  mengatur  tata  cara  dan  aturan-aturan  dalam arbitrase itu sendiri (Basarah, 2011). Pada saat ini, sebagian besar negara telah mengadopsi sistem hukum UNCITRAL, yang membuat sistem hukum arbitrase mereka menjadi sangat mirip (Aziz & Hidayah, 2020).
Tujuan penelitian ini ialah mengeksplorasi Online Dispute Resolution (Odr) terhadap efisiensi dan kewajaran dalam hukum arbitrase internasional.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  teknik  penelitian  yang  memeriksa  bahan  kepustakaan  (bahan  sekunder) (Zainuddin, 2010). Penelitian yuridis normatif ini melibatkan analisis terhadap hukum sebagai norma, aturan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan sumber kepustakaan lainnya guna menjawab pertanyaan hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2014).
Pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  peraturan perundang-undangan,  terutama  fokus  pada  kerangka  regulasi  yang  mendukung pelaksanaan ODR (Online Dispute Resolution), seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (UU  AAPS),  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan (UU Perdagangan),  dan  Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi ODR yang diatur dalam hukum positif dengan konteks yang ada dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Apakah Semua Pihak Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Mengakses Teknologi dan Menggunakan ODR dalam Proses Arbitrase
Online  Dispute  Resolution  (ODR)  merupakan  suatu  solusi  yang  dirancang  dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan (Katsh & Rifkin, 2001). ODR bertujuan untuk  memberikan penyelesaian yang efektif dan efisien terhadap perselisihan yang timbul dalam transaksi online (Solikhin, 2023). Salah satu fokus
utama ODR adalah memberikan penyelesaian yang murah bagi semua pihak yang terlibat, dengan  tujuan  untuk  menjamin  hak-hak  para  pihak  agar  dapat  terpenuhi  secara  adil (Lodder et al., 2013). Selain itu, ODR juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Dengan demikian, ODR menjadi sebuah solusi yang penting dalam membangun  ekosistem  perdagangan  elektronik  yang  lebih  dapat  dipercaya  dan berkelanjutan.  Dorongan  utama  munculnya  mekanisme  ODR  dikarenakan  adanya kebutuhan  dari  masyarakat  karena  biaya  yang  relatifnya  lebih  rendah  daripada  proses hukum  formil  (pengadilan),  bahkan  melibatkan  sejumlah  uang  yang  relatif  besar,  selain biaya yang tidak terjangkau proses hukum formal yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Hadirnya ODR memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat akses keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa perdagangan elektronik (Michael, 2016).
ODR lahir karena  adanya para  pihak-pihak, pendekatan penyelesaian konflik harus disesuaikan  dengan  kenyataan  bahwa  ini  berbeda  dengan  perdagangan  konvensional. Lingkup  sengketa  yang  dapat  ditangani  melalui  ODR  terutama  mencakup  masalah perdagangan  atau  hukum  komersial  yang  seharusnya  dapat  diselesaikan  secara  damai tanpa perlu melibatkan pengadilan. ODR memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus-kasus hukum perdagangan yang dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak melalui proses ajudikasi elektronik. Prinsip keadilan, yang ditekankan dalam konsep ODR, dapat  dikaitkan  dengan  pandangan  Aristoteles  tentang  persamaan  dalam  perlakuan terhadap  hal  yang  sama  dan  berbeda.  Dalam  konteks  perdagangan  elektronik,  ODR bertujuan  untuk  memastikan  penghargaan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  yang melekat  pada  masing-masing  pihak,  termasuk  kompensasi  bagi  pihak  yang  merasa dirugikan.  ODR  melibatkan  "pihak  keempat"  dalam  bentuk  ICT,  yang  berperan  dalam memfasilitasi  komunikasi  antara  pihak  yang  berselisih  bahkan  tanpa  bertatap  muka langsung. Peraturan hukum yang jelas dan infrastruktur teknologi yang baik menjadi kunci dalam menjamin keefektifan ODR dalam menyelesaikan sengketa dengan cepat, mudah, dan biaya yang efisien. ODR dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme seperti penyelesaian online, arbitrase online, resolusi pengaduan konsumen online, dan mediasi online, dengan menggunakan berbagai fitur teknologi seperti e-mail, sistem umpan balik, aplikasi konferensi video, obrolan, dan kecerdasan buatan.
Menurut  Lodder-Zelenvnikow,  dalam  sistem  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Online (ODR),  penting  untuk  menyediakan  beragam  layanan  dan  fitur  yang  dapat  dipilih  oleh pihak-pihak  yang  tengah  bersengketa.  Berbagai  variasi  fitur  ini  harus  saling  terhubung
dalam semua tahapan proses penyelesaian sengketa (Lodder et al., 2013). Tujuannya adalah agar  pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  memilih  perangkat  atau  fitur  yang  dianggap paling sesuai sebagai metode penyelesaian yang adil dan nyaman bagi penjual maupun pembeli. Selain itu, keterhubungan fitur-fitur ini juga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan sengketa. Misalnya, konsumen dapat mengajukan pengaduan melalui fitur obrolan dan kemudian melakukan percakapan melalui konferensi audio untuk memberikan detail lebih lanjut dan konfirmasi. ODR setidaknya memiliki empat komponen utama:
a. Para  pihak  yang  bersengketa  harus  sepakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan  melalui  ODR,  dengan  perbedaan  utama  antara  ODR  dan  ADR  adalah penggunaan ICT sebagai sarana penyelesaian sengketa.
b. Terdapat panduan dari profesional untuk membimbing pihak-pihak yang bersengketa dalam menjalankan ADR melalui sarana internet (ICT).
c. Pengaturan mengenai  ADR juga berlaku untuk pelaksanaan penyelesaian  sengketa melalui internet (ODR).
d. Perangkat lunak (software) digunakan sebagai sarana pertukaran informasi di Internet, seperti "Meet Online", "Access Database", "Send Document", dan "Hold Meeting with Voice and Video Conference".
Transaksi  yang  terjadi  dalam  e-commerce  menjadi  pendorong  utama  munculnya alternatif penyelesaian sengketa melalui internet, yaitu ODR. ODR telah berkembang untuk mencakup area yang lebih luas seperti pembuatan domain registrasi, sengketa perceraian, dan adopsi anak (Utama, 2017). Di Indonesia, meskipun belum ada peraturan perundang- undangan yang secara khusus dan rinci mengatur ODR, namun ada beberapa kerangka regulasi  yang  mendukung  pelaksanaannya.  Ini  termasuk  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (sebagaimana  diubah  oleh  Undang- Undang No. 19 Tahun 2016), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan  Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik.  Artikel  1  Pasal  10  UU  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa menyebutkan  bahwa  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang  disepakati  para  pihak  di  luar pengadilan. Pasal 18 UU ITE juga secara implisit mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui ODR. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan ODR, termasuk penggunaan ICT dalam proses penyelesaiannya. Ruang lingkup
sengketa yang dapat diselesaikan melalui ODR mencakup sengketa di bidang perdagangan atau commercial law, yang dapat merujuk ke dalam UU Perdagangan. Pasal 65 Ayat (5) UU Perdagangan  juga  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa  terkait  transaksi  dagang melalui sistem elektronik. Peraturan turunan dari UU Perdagangan, seperti PP PMSE, juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui ODR (Aziz & Hidayah, 2020). Meskipun demikian,  masih  diperlukan  aturan  yang  lebih  spesifik  mengenai  ODR  di  Indonesia, termasuk  mengenai  penggunaan  ICT,  konsekuensi  hukum  bagi  para  pihak,  pelaksanaan keputusan ODR, subjek dan objek ODR, dan lain sebagainya.

## Kelebihan Penyelesaian Sengketa dengan Metode Online
Jalur  peradilan  bukanlah  satu-satunya  cara  penyelesaian  sengketa  yang  ada  di Indonesia, metode penyelesaian lain yang lazim digunakan adalah ADR, yang diatur dalam pasal 1 butir 10 UU no. 30 tahun 1999. Belakangan ini sedang marak alternatif penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  melalui  ranah online,  yang  berarti  dapat  dilakukan  tanpa mengharuskan para pihak untuk bertatap muka satu sama lain (Basarah, 2011). Tentunya hal ini memuat banyak keuntungan bagi orang-orang.
Bagaimana prosedur penyelesaiannya? Apakah sama dengan prosedur penyelesaian secara tradisional? Pasal 1 ayat 10 UU no. 30 tahun 1999, menyebutkan bahwa metode yang digunakan pada ADR adalah; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam ranah ODR, semua langkah yang ada dilakukan secara online.
Penggunaan internet untuk menyelesaikan perselisihan dapat mempercepat prosedur karena  para  pihak  memiliki  lebih  banyak  fleksibilitas  ketika  menggunakan  komunikasi asinkron ODR. Hal ini karena ODR memperbolehkan para pihak untuk bekerja kapan saja, 24/7, yaitu tidak hanya pada jam pengadilan atau pertemuan terjadwal (Sherman & Bently, 2006).
Penggunaan  komunikasi  secara  daring  memungkinkan  para  pihak  bersiap  untuk menghasilkan respon terbaiknya tanpa mudah terintimidasi atau diintimidasi (Benyekhlef & Gélinas, 2005) . Hal ini juga membuka jalur komunikasi yang tidak digunakan dalam prosedur hukum offline yang lebih formal. Ponte dan Cavenagh berpendapat bahwa ODR sering kali menggunakan  prosedur  rahasia  yang  mendorong  para  pihak  untuk  lebih  jujur  dalam lingkungan saling percaya yang mendorong penyelesaian.
ODR menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan prosedur offline karena tidak ada biaya akomodasi, yang dalam sengketa konsumen internasional seringkali lebih tinggi daripada  nilai  sengketa  tersebut.  Penggunaan  sarana  ODR  yang  informal  memfasilitasi keterwakilan diri dan penyelesaian yang cepat sehingga menimbulkan biaya dan kerugian
penghematan waktu. Biaya yang lebih rendah memperluas kemungkinan penggunaan ODR dalam  perselisihan  membutuhkan  biaya  yang  rendah,  sehingga  meningkatkan  akses konsumen kepada keadilan.
ODR  nampaknya  merupakan  alat  yang  paling  tepat  untuk  mengatasi  perselisihan online.  Ponte  dan  Cavenagh  mengamati  bahwa  komunitas  online  mencari  opsi  resolusi konflik yang mencerminkan kecepatan dan efisiensi (Bonnet et al., 2002).
Apakah  ODR  dapat  Dipercayakan  dan  Se-Efektif  dengan  Penyelesaian  Sengketa  Secara Luring?
Sangatlah  kurang  tepat  jika  melihat  ODR  sebagai  solusi  mujarab  bagi  perselisihan konsumen, pada kenyataannya, ODR menghadapi banyak kesulitan dalam penerapannya (Bonisteel, 2001). Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi mimik wajah, nada bicara, bahasa tubuh, adalah komponen penting dalam komunikasi dengan orang lain.
Tidak adanya isyarat non-verbal dapat membuat kita menafsirkan komunikasi yang salah (Solikhin, 2023). Pihak ketiga yang netral dan teknologi memiliki peran penting dalam prosedur ODR ini dalam membangun kepercayaan  dan mengantarkan  komunikasi yang efektif.
Untuk saat ini, belum ada aturan hukum yang pasti dalam kacamata nasional maupun internasional  yang  mengatur  mengenai  ODR  juga  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam proses ODR yang menjadikan ODR tidak seefektif itu. Namun, dikarenakan ODR dilakukan secara online, hal ini menjadi salah satu opsi yang sangat amat mempermudah banyak pihak dalam mengakses penyelesaian sengketa.
Jika jalur litigasi secara tradisional tidak memungkinkan bagi beberapa pihak untuk digapai  dikarenakan  masalah  biaya  dan  waktu,  ODR  membuat  penyelesaian  sengketa menjadi lebih efisien dikarenakan sebagian besar orang didunia ini pasti memiliki akses ke Internet dan teknologi. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite, saat ini ada sekitar 5,16 miliar pengguna internet di dunia, yang mana merupakan sekitar 64,4% dari 8,01 miliar populasi di dunia.
Beberapa permasalahan di atas telah dimasukkan sebagai kesulitan ODR, dan bukan kerugian ODR, karena sebagian besar permasalahan tersebut dapat diatasi atau dikurangi dengan praktik, teknologi, dan hukum yang tepat hingga membuat ODR ini tetap dapat dipercayakan dan efektif. Perlu dicatat bahwa beberapa keuntungan  dan  kesulitan yang disebutkan di atas masih dapat diperdebatkan karena hal tersebut didasarkan pada asumsi tertentu yang memerlukan data empiris yang dapat diandalkan untuk dapat dikonfirmasi secara kategoris (Brittol & McGonegal, 2007).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi dalam dunia arbitrase yaitu Online  Dispute Resolution (ODR) memiliki peran yang penting didalam masyarakat yaitu penghematan waktu & biaya, kenyamanan para pihak saat melakukan pertemuan untuk menyelesaikan sengketa dan fleksibilitas. Langka awal  untuk  menerapkan  ODR  di  Indonesia  tentunya  kepastian  hukum,  peraturan perundang-undang  yang  ada  harus  disempurnakan,  Maka  hambatan-hambatan  lain sebagaimana disebutkan sebelumnya secara bertahap dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz,  M.  F.,  &  Hidayah,  M.  A.  (2020).  Perlunya  Pengaturan  Khusus  Online  Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-commerce. Jurnal Rechtsvinding, 9(2).
Basarah, M. (2011). Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern. Genta Publishing.
Benyekhlef, K., & Gélinas, F. (2005). Online Dispute  Resolution. Lex Electronica, 10(2).
BEUC Memorandum for the Finish Presidency (June 2006) BEUC/X/037/2006.
Bonisteel, S. (2001). Arbitration  Firm  Quits  Domain  Name  Business. Newsbytes .
Bonnet, V., Boudaoud, K., Harms, J., .Schultz, T., Kaufmann-Kholer, G., & .Langer, D. (2002).
Electronic  Communication  Issues  Related  to  Online  Dispute  Resolution  Systems. WWW2002  The  Eleventh  International  World  Wide  Web Conference – Alternate Track CFP: Web Engineering, Honolulu, Hawaii Conference .
Brittol, D., & McGonegal, S. (2007). The Digital Economy Fact Book . The Progress and Freedom Foundation.
Katsh, E., & Rifkin, J. (2001). Online Dispute  Resolutuin: Resolving Conflicts in  Cyberspace. Jossey-Bass.
Latham and Watkins, Guide to International Arbitrations, foreword.
Latham and Watkins, Guide to International Arbitrations. pg. 1
Lodder,  A.,  Zeleznikow,  J.,  Betancourt,  J.  C.,  &  Zlatanska,  E.  (2013).  Online  Dispute Resolution (ODR): What is  it, and is  it  the Way Forward? International  Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, 79(3).
Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Kencana Prenada Media Group.
Michael,  L.  (2016).  The  Future  of  Dispute  Resolution:  Online  ADR  and  Online  Courts.
Australasian Dispute Resolution Journal, 27(4).
Sherman, B. G., & Bently, L. (2006). The Impact of European Geographical Indication on National Rights in Member States. International Trademark Association.
Soemartono,  G.  (2018). Mengenal  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase. Universitas Terbuka.
Solikhin,  R.  (2023).  Perkembangan  dan  Urgensi  Penerapan  Online  Dispute  Resolution (ODR)  dalam  Penyelesaian   Sengketa  Perdagangan  Elektronik  di  Indonesia. Padjadjaran Law Review, 11(1).
Utama,  G.  S.  (2017).  Online  Dispute  Resolution:  A  Revolution  In  Modern  Law  Practice. Business Law Review, 1(3).
Zainuddin, A. (2010). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
Pasal  1  Angka  10  10  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1990  tentang  Arbitrase  dan Penyelesaian Sengketa.