1 Fauzan Al Amin, 2 Syofiani, 3 Arif Rahmat, 4 Fidya Novita, 5 Laras Sandi
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804
Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JILP
Fakultas Sastra
Universitas Ekasakti

## JURNAL JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole )
V o l u m e   7   N o m o r   1
ISSN : 2581-0804 (Media Cetak) E-ISSN : 2581-1819 (Media Online) Received: 20-09-2023 Revised: 08-10-2023 Available online: 03-12-2023

## Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau
1 Fauzan Al Amin, 2 Syofiani, 3 Arif Rahmat, 4 Fidya Novita, 5 Laras Sandi 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,FKIP, Universotas Bung Hatta , fauzanalamin354@gmail.com 2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,FKIP, Universotas Bung Hatta, arifrahmatsaputr1112@gmail.com 4 Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universita Bung Hatta, fidyanovitadwijaya30@gmail.com 5 Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universita Bung Hatta,
*Corresponding Author:

## Syofiani
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta

## Abstract
Minangkabau  adalah  salah  satu  suku  budaya  yang  ada  di  Indonesia.  Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal, masyarakat Minangkabau harus menikah dengan orang  luar sukunya. Oleh sebab itu artikel ini akan membahas tentang pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Minangkabau sudah  sesuai  dan  tidak  melanggar  hukum  adat  setempat,  pelaksanaan  perkawinan  adat  sesuku  di masyarakat  Minangkabau,  perkawinan  ini  adalah  perkawinan  yang  dilarang.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis,  yang  menekankan  pada penelitian  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  hukum  secara  empiris  dengan    langsung menuju  pada  tujuannya.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pernikahan adat pada masyarakat Minangkabau berlangsung melalui beberapa proses upacara adat yang  melibatkan  tetua  adat  dan  tokoh  adat.  Prosesi  pernikahan  disebut  Baralek.  Begitu  juga perkawinan  sesama  suku,  atau  perkawinan  yang  dilarang  oleh  adat,  juga  melibatkan  beberapa prosesi  yang  melibatkan  para  tetua  dan  tokoh  adat  ketika  dilakukan  perundingan  untuk  mencari solusi  bagi  pelaku  perkawinan  sesama  suku.  Selain  itu,  pelaku  perkawinan  sesuku  akan  dikenakan sanksi sesuai  adat setempat, seperti pengusiran sepanjang adat oleh penghulu suku, pengucilan dari masyarakat, hingga pembayaran denda sesuai kesepakatan.
Keywords: Perkawinan Adat, Sesuku, Minangkabau
1 Fauzan Al Amin, 2 Syofiani, 3 Arif Rahmat, 4 Fidya Novita, 5 Laras Sandi
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804

## I   INTRODUCTION
Minangkabau  adalah  salah  satu  suku masyarakat di Indonesia yang tinggal di wilayah Sumatera  Barat  dan  sekitarnya.  Setiap  suku  dan etnik di Indonesia mempunyai keunikan dan ciri khas  masing  -  masing.  Falsafah  yang  terkenal dari Minangkbau "Alam Takambang Jadi Guru". Salah  satu  bentuk  kearifan  lokal  dimana masyarakat Minagkabau menjadikan alam sebagai  model  dalam  menetapkan  hukum  dan acuan  dalam  menjalankan  kehidupan  sehari  - hari.  Merurut  Nengsih  dan  Eliza,  2009  "Alam Takambang Jadi Guru" adalah filosofi pendidikan  masyarakat  Minangkabau  sebagai landasan pengembangan karakter melalui kearifan lokal yang bersumber dari alam sebagai tempat belajar.
Alam  adalah  guru  yang  sejati  bagi manusia  yang  mampu  memberikan  hikmah  dan ikhtiar Masyarakat Minangkabau terkenal dengan  sistem  kekerabatan  menurut  garis keturunan  ibu  (Stelsel  Matrilineal),  kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari peraturan yang diatur oleh adat Minangkabau itu sendiri, baik di kampung  maupun  di  perantauan,  namun  orang Minangkabau  harus  selalu  berpegang  pada  adat istiadat  Minangkabau  yang  sebelumnya  sudah dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri.
Masyarakat  Minangkabau  terdiri  dalam kesatuan  masyarakat  hukum  adat  geologis teritorial  yang  disebut  dengan  nagari.  Di  nagari itu masyarakat tersusun  dalam suku, paruiki, dan jurai. Masyarakat Minangkabau mempunyai suku yang  berbeda-beda,  yaitu  Suku  Bodi,  Suku Caniago,  Suku  Koto,  Suku  Piliang.  Dalam terminologi  adat  Minangkabau,  Sasuku  atau sesuku  atau  satu  suku  berarti  seluruh  keturunan nenek  itu,  terhitung  menurut  garis  pihak  ibu. Seluruh  keturunan  Niniek  disebut  sebagai “sepersukuan” atau “sesuku”.
Kelompok sepersukuan ini dipimpin oleh seorang  penghulu  suku.    Menurut  ajaran Minangkabau,  menikah  dengan  sesama  suku bukanlah  hal  yang  baik,  sehingga  pelanggarnya akan dikenakan sanksi moral seperti pengucilan.Suku  Malayu,  Suku  Sitabek,  Suku Parit  Cancang  dan  lain-lain.  Setiap  suku  ini terdiri  dari  beberapa  "paruik"  atau  "kaum". masing-masing  paruik  terdiri  atas  beberapa
"Jurai",  sedangkan  jurai  adalah  gabungan  dari beberapa keluarga dengan keturunan seorang ibu dan  anak-anaknya,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  menurut  Matrilineal  Stelsel.  Oleh karena  itu,  suami  atau  ayah  tidak  dimasukkan sebagai anggota kaum / paruik di rumah istri atau anak-anaknya.  Suami  atau  ayah  adalah  anggota keluarga  dari  rumah  asalnya  atau  ibu  dari rumahnya.
Menurut pemahaman masyarakat Minangkabau, sesuku itu pada mulanya merupakan  satu  keturunan  yang  bertalian  darah. Namun  seiring  berkembangnya  keluarga  di rumah  gadang  dan  berkembangnya  suku-suku, lama kelamaan orang yang satu suku tidak selalu terdiri  dari  orang  yang  bertalian  darah.  (Idrus, 2004).Masyarakat Minangkabau menganut eksogami,  yaitu  seseorang  harus    keluar  dari kelompok  matrilineal,  sedangkan  orang-orang yang  mempunyai  suku  yang  sama  dalam  suatu nagari dipandang sebagai bersaudara.
Oleh  karena  itu,  orang  dengan  nama suku  yang  sama    dilarang  menikah  di  negara tersebut.  (Manggis,  1982).  Pernikahan  sesuku hingga  saat  ini  masih  dianggap  tabu  oleh Masyarakat  Minangkabau.  Apalagi  di  tempat- tempat  yang  pemahaman  adatnya  masih  sangat kuat.  Mereka  yang  menikah  meskipun  berasal dari  suku  yang  sama  akan  diusir  dari  desa  asal mereka.  Hal  itu  dilakukan  karena  pelaku dianggap  melanggar hukum adat tertinggi.
Di  perkotaan,  persepsi  ini    mulai melunak,  dimana  mereka  yang  nikah  satu  suku tidak  lagi  dikucilkan  oleh  seluruh  keluarga, namun tetap diterima, meski mendapat tentangan dari  keluarganya  sendiri.Jika  dilihat  dari  sudut pandang  masyarakat  modern  mengenai  pertalian darah,  larangan  nikah  satu  suku  bisa  dikatakan memiliki kekurangan pada penetapannya.
Mereka  yang  berasal  dari  suku  yang sama  tetapi  berasal  dari  daerah  yang  berbeda hampir  tidak  bisa  disebut  saudara. Misalnya  si  a bersuku caniago yang berasal dari wilayah Pantai Selatan  menikah  dengan  si  b  bersuku  caniago yang  berasal  dari  daerah  Lima  Puluh  Kota. Meski  berasal  dari    suku  yang  sama,  namun kedua  orang  tersebut  tidak  memiliki  hubungan kekerabatan
1 Fauzan Al Amin, 2 Syofiani, 3 Arif Rahmat, 4 Fidya Novita, 5 Laras Sandi
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804

## II   RESEARCH METHOD
Metode yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  studi literature,  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan berbagai  bahan  meteri  bacaan  dari  berbagai sumber  yang  ada  seperti  artikel,jurnal,  media cetak  televisi  dan  sumber  sumber  lainnya    yang kemudian  dianalisis  dan  menghubungkanya dengan  permasalahan  yang  dibahas.Kemudian, seluruh  data  yang  didapat  di  analisa,  dan dipadukan dengan permasalahan yang
dipertimbangkan  kemudian  disusun  menjadi sebuah  tulisan.  Penelitian  bertujuan  untuk menganalisa alasan mengapa masyarakat Minangkabau melarang keras pernikahan sesuku, menjabarkan  sanksi  adat  yang  didapatkan  jika menikah  sesuku, dan menjabarkan peran lembaga  adat  dalam  menyelesaikan  perkara perkawinan sesuku.

## III RESULTS AND DISCUSSION
Perkawinan menurut
adat di Minangkabau adalah perkawinan yang dinamakan  kawin  mamak  sama  mamak,  dimana perkawinan  ini  mempersatukan  dua  keluarga melalui  perjodohan  antara  dua  calon  pasangan. Ada  dua  jenis  perkawinan  dalam  masyarakat Minangkabau yaitu:
a.  Perkawinan  menurut  adat , Perkawinan menurut adat adalah perkawinan antara laki- laki dan  Perempuan,  yang    tidak  ada  yang bertentangan  dengan  adat  istiadat  Minangkabau dan memenuhi semua syarat.
b. Perkawinan menurut  syara’  (agama), Perkawinan  menurut  syarak  merupakan  proses perkawinan  yang  akan  dilangsungkan  tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi ketentuan hukum Islam serta dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Perkawinan dalam kelompok masyarakat  adat  harus  mempunyai  aturan-aturan yang  harus  ditaati  oleh  masyarakat.  Seperti larangan  melakukan  perkawinan  antar  suku. Kenapa  dilarang  karena    masyarakat  Minang percaya  bahwa  orang  yang  satu  suku  adalah saudara  sedarah  (saudara).  Dikhawatirkan  akan lahirnya  keturunan  dengan  cacat  fisik    dan mental, serta beberapa mitos lainnya. Pernikahan ini  tidak  hanya  menimbulkan  rasa  malu  bagi keluarga,  tetapi  niniak  mamak,  datuak  dan pemangku  adat  lainnya  serta  kampung.  Menurut Akhmal  Sutan  Pamuncak,  faktor-faktor  yang melatarbelakangi  pelarangan  perkawinan  antar suku adalah sebagai berikut:
a. Orang  yang  satu  suku  masih  dianggap saudara, sehingga perkawinan antar suku dianggap  tabu.
b. Perkawinan  satu  suku  mengakibatkan timbulnya  keturunan  yang  cacat  akibat hubungan laki-laki-perempuan dan hubungan  kekerabatan  yang  terlalu dekat.
c. Faktor  budaya  terbawa  dari  zaman dahulu  hingga  zaman  modern,  sehingga masyarakat  jika  dilarang  oleh  orang tuanya,  dianggap  haram  atau  tidak diperbolehkan,  apalagi  perkawinan  antar suku.
Adapun  pelaksaanaan  perkawinan  adat  sesuku dimasayarakat Minangkabau berdasarkan wawancara yaitu :
1. Dicarikan  solusi  dengan  pindah  dari salah  satu  suku  pelaku.  Ini  karena  suku Minang  aliran  iba,  artinya  merasa kasihan.  Kasihan  disini  dimaksudkan kepada pelaku yang sesuku dan bersikeras
untuk melanjutkan pernikahan.
2. Harus  dilihat  siapa  penghulunya.  Tidak boleh satu penghulu atau datuak meskipun beda daerah.
3. Membayar denda sesuai kesepakatan dan melakukan  upacara  adat  pemindahan suku oleh pemuka adat. Dihadiri seluruh warga setempat.
4. Apabila  keinginan  dan  aturan  adat  tidak dapat  dipenuhi,  maka  dapat  diadakan perkawinan di luar daerah setempat yang tidak mengikuti adat istiadat Minangkabau.
5. Namun setelah pernikahan atau perkawinan  sudah  terlaksanakan,  maka pelaku kawin sesuku harus
1 Fauzan Al Amin, 2 Syofiani, 3 Arif Rahmat, 4 Fidya Novita, 5 Laras Sandi
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804
meninggalkan    kampung  tersebut  dan tidak  diizinkan  untuk  kembali  ke  ranah Minang.
Dari keterangan di atas terlihat bahwa perkawinan  sesama  suku  bisa  dilakukan  dan pernah  terjadi  dimasyarakat  Minangkabau,  salah satunya  terjadi  di  Kabupaten  Dharmasraya. Karena  daerah  Dharmasraya  merupakan  daerah Minang, namun juga merupakan daerah nomaden pada  masanya  yang  artinya  penduduknya bercampur,  ada  orang  Minang  asli,  orang  Jawa, orang Sunda dan bahkan orang Batak juga Nias.

## 1. Sanksi  adat  jika  terjadinya  nikah sesuku
Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (adat reactie) atau pidana adat yang  aturan-aturannya  tidak  seragam  pada  tiap- tiap nagari. Delik adat ini muncul sebagai akibat dari  tersinggungnya  perasaan  seseorang  atau sekelompok  orang  oleh  tindakan  oknum  tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan sifat hubungan sosial. Penerapan sanksi  adat  tergantung  kepada  keputusan bersama  masyarakat  suku,  berdasarkan  bukti- bukti didapat.
Aturan adat Minangkabau sangat mengikat bagi anggota masyarakat suku sehingga masyarakat tidak boleh menikah semaunya.
Tidak  ada  larangan  pernikahan  sesama suku dalam hukum Islam, dan larangan itu hanya ada  dalam  hukum  adat    Minangkabau.  Jika dianalisa  lebih  dalam  terdapat  pertentangan antara  hukum  adat  Minangkabau  dan  hukum Islam  mengenai  larangan  perkawinan  sesama suku.
Meskipun
filsafat tradisional Minangkabau menyebutkan “adat basandi syara’, syara’  basandi  kitabullah”,  namun  ada  juga filsafat  yang    berbunyi    “syara’  mangato  adat mamakai”.  Dijelaskannya,  penerapan  hukum adat  Minangkabau  harus  sesuai  dan  selaras dengan hukum Islam.
Padahal  tujuan  pernikahan  adalah  untuk mempersatukan  dua  keluarga  yang  mempunyai banyak  perbedaan  kebiasaan  di  dalamnya, misalnya  bersatunya  keluarga  laki-laki  dan perempuan,  serta  keluarga  besar  dan  kecil,  serta ninik  mamak  adat  yang  ada  dalam  suatu persukuan.
Di  Minangkabau,  segala  aturan  adat disesuaikan  dengan  perintah  Allah  SWT  yang menjadi  pedoman  dasar  adat  istiadat.  Bebicara
masalah  perkawinan  Minangkabau  menerapkan aturan-aturan  tentang  perkawinan  salah  satunya adalah perkawinan satu suku yang dianggap tabu (hukum  adat)  di  Minangkabau.  Namun  jika mengacu  pada  aturan  Allah  SWT,  tidak  semua yang  tergolong sesuku  (yang  dilarang  oleh  adat) juga dilarang agama.
Hukumannya berupa denda yang dijatuhkan  oleh  ninik  mamak.  Jika  hal  ini  tidak dipenuhi maka mereka akan diusir dari kampung dan  tidak  akan  mengikuti  seluruh  kegiatan kampung. Dendanya itu tergantung dari keputusan  ninik  mamakdan  kesanggupan  dari keluarga yang mendapat denda.
Tujuan  dari  hukuman  ini  adalah  untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perkawinan satu suku mempunyai banyak kerugian  seperti  membayar  denda,  diusir  dari desa,  dan  tidak  dapat  bepartisipasi  pada  acara- acara  adat  desa.  Tidak  hanya  bagi  mereka  yang melakukannya,  namun  juga  berdampak  pada keluarga  mereka,  ninik  mamak,  dan  tetangga sekitar.
Namun, saat ini kenyataannya masih ada masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  sesuku karena berbagai alasan.
2. Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan  Perkara  Perkawinan Sesuku Lembaga adat berperan penting dalam menyelesaikan  permasalahan  perkawinan  satu suku  atau  perkawinan  di  dalam  suku  pada masyarakat  yang  masih  menjunjung  adat tradisional. Peran lembaga adat dalam penyelesaian  permasalahan  perkawinan  suku mencakup:
a. Mediasi  dan  Penyelesaian  Konflik: Dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat perkawinan  antar  suku,  lembaga  adat  seringkali bertindak  sebagai  mediator.  Mereka  dapat membantu  keluarga  yang  berkonflik  mencapai kesepakatan yang dapat diterima  semua pihak. b. Penerapan aturan adat: lembaga  adat  seringkali  mengacu  pada  norma adat  yang  mengatur  perkawinan  dan  hubungan keluarga.  Mereka memastikan  pernikahan  dalam suku  atau  antar  anggota  suku  diikuti  menurut ketentuan yang biasa berlaku.
c. Memfasilitasi Perundingan Keluarga:
Lembaga  adat  dapat  memfasilitasi  perundingan antara  keluarga  yang  terlibat  dalam  perkawinan sesuku. Mereka membantu mencapai
1 Fauzan Al Amin, 2 Syofiani, 3 Arif Rahmat, 4 Fidya Novita, 5 Laras Sandi
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
kesepakatan  di  mana  kompromi  dibuat  dan kepentingan semua pihak diperhitungkan.
d.
Menentukan Akibat:
Apabila  perkawinan  sesama  suku  melanggar norma adat, maka lembaga adat dapat menentukan  akibat  atau  sanksi  yang  harus ditanggung  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Hal ini dapat mencakup kompensasi, pertukaran harta atau upacara adat tertentu.
e. Terpeliharanya Kerukunan Suku:
Salah  satu  fungsi  penting  lembaga  adat  adalah menjaga  kerukunan  dan  persatuan  dalam  suku atau  kelompok  masyarakat.  Mereka  berusaha menghindari  kemungkinan  terjadinya  konflik yang  dapat  merusak  hubungan  sosial  di masyarakat.
f.
Memberikan Nasihat Budaya:
Lembaga  adat  juga  memberikan  nasihat  budaya kepada keluarga yang melangsungkan
perkawinan  dengan  suku  yang  sama.  Mereka memastikan  seluruh  proses  pernikahan  dan upacara adat terlaksana dengan baik. g. Meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran:
Lembaga  adat  memiliki  peran  meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti  norma-norma  adat  dan  nilai-nilai budaya dalam perkawinan. Mereka mengedukasi masyarakat tentang adat-istiadat yang berlaku.
Penting  untuk  diingat  bahwa  peran lembaga  adat  dalam  menyelesaikan  kasus perkawinan sesuku dapat berbeda-beda tergantung  pada  masyarakat  dan  budaya  yang bersangkutan.  Meskipun  lembaga  adat  masih memegang peran yang signifikan dalam beberapa masyarakat  tradisional,  banyak  negara  telah menggabungkan  aturan  hukum  adat  dan  agama dalam mengatur perkawinan.

## IV   CONCLUSION
Perkawinan menurut adat
di Minangkabau adalah perkawinan yang dinamakan  kawin  mamak  sama  mamak,  dimana dalam  perkawinan  ini  menyatukan  dua  keluarga melalui  perjodohan  antara  dua  calon  pasangan. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau ada dua macam, yaitu perkawinan  adat  antara laki- laki  dan  perempuan,  tidak  ada  satupun  yang bertentangan  dengan  adat  Minangkabau  dan memenuhi semua syarat.
Perkawinan menurut syara' (agama) yang tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam  dan sesuai  dengan  ketentuan    syariat  Islam  serta dilaksanakan oleh Badan Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan perkawinan adat sesuku dimasayarakat Minangkabau berdasarkan wawancara  adalah:  dicarikan  solusi  dengan pindah  dari  salah  satu  suku  pelaku,  harus  dilihat
siapa penghulunya, bayar denda sesuai kesepakatan,  pernikahan  diluar  daerah  setempat, dan pernikahan terlaksanakan.
Aturan  adat  Minangkabau  mengikat anggota  masyarakat  suku,  sehingga  masyarakat tidak  bisa  menikah  semaunya.  Perkawinan  adat Minangkabau  tertuang  dalam  hukum  Islam  dan larangan ini hanya ada dalam hukum adat  Minangkabau.
Mengingat  dampak  negatif  yang  dapat ditimbulkan  oleh  pernikahan  sesuku,  maka sebaiknya  adat  istiadat  ini  dipertimbangkan kembali. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut,  diharapkan  praktik  pernikahan  sesuku dapat  berkurang  dan  masyarakat  Minangkabau dapat  memiliki  keturunan  yang  sehat  dan berkualitas.
1 Fauzan Al Amin, 2 Syofiani, 3 Arif Rahmat, 4 Fidya Novita, 5 Laras Sandi
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804
Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)  Vol . 7 No. 1 (2023) ISSN : 2581-0804 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
[1]Setiawan,  M.  R.,  Amri,  H.,  &  Yunus,  M. (2023).  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap Sanksi  Adat  Perkawinan  Sesuku  Di Masyarakat  Minangkabau.  Journal  of Sharia and Law, 2(2), 470-484.
[2]Febria, R., Heryanti, B. R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku  Di  Masyarakat  Minangkabau. Semarang Law Revie (SLR) , 3 , 12-26.
[3]Fitri,  A.  (2021).  Penerimaan  Diri  Dengan Konseling  Realita  Terhadap  Larangan Perkawinan  Sesuku  Di  Minangkabau. Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan
Konseling , 6 (1), 102-108.
[4]Herviani,  F.  (2019).  Larangan  Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau
Prespektif  Saddu  Al-Dzarîʻah:  Studi  Di Nagari  Lareh  Nan  Panjang  Kota  Padang
Panjang. Sakina:  Journal  Of  Family Studies , 3 (2).
[5]Nurdin, R. (2022). Pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam  dalam perkawinan: Studi kasus larangan perkawinan  sesuku  di  Minangkabau.
Pertentangan Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Perkawinan  (Studi  Kasus  Larangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau) . [6]Ira,  A.  F.  (2023). Pandangan  Hukum  Islam Terhadap Penerapan Larangan
Perkawinan  Sesuku  Dalam  Masyarakat Minangkabau  Perantauan  (Studi  Kasus Di  Nunyai  Bandar  Lampung) (Doctoral dissertation,  UIN  RADEN  INTAN LAMPUNG).
[7]Sopyan,  Y.,  &  Suryani,  H.  (2020).  Marriage with Same Tribes in the Customary Law of  Minangkabau  Batipuh  Ateh  (A  Legal Anthropology Approach).
[8]S,  Alade.  (2020).  Pertentangan  Hukum  Adat Dan  Hukum  Islam  Di  Minangkabau Dalam  Novel  Mencari  Cinta  Yang Hilang  Karya  Abdulkarim  Khiaratullah (Tinjauan  Sosiologi  Sastra). Jambura Journal  of  Linguistics  and  Literature , 1 (1).
[9]Sari,  E.  K.  (2018). Analisis  Larangan  Nikah Sesuku  di  Minangkabau  Ditinjau  dari Maqashid
Syari’ah (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
[10]Rahmi,  M.,  Fauziah,  E.,  &  Rosyadi,  F.  F. (2022,  January).  Larangan  Perkawinan Sesuku  di  Nagari  Bungo  Tanjuang Kabupaten  Tanah  Datar  Sumatera  Barat Ditinjau  dari  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. In Bandung
Conference  Series:  Islamic  Family  Law (Vol. 2, No. 1, pp. 1-5).