42 Fayakhun Bakhtiar

## Pengaruh Pengetahuan tentang Sukuk terhadap Minat Berinvestasi Sukuk
Fayakhun Bakhtiar 1
Universitas Islam Indonesia Ringroad Utara Depok Sleman Yogyakarta Fayakhun.bakhtiar@gmail.com; 17918001@students.uii.ac.id

## Abstract
This study aims to find the relationship between the knowledge of society about islamic bonds (sukuk) with the interest of public investment to islamic bonds (sukuk). The research method used is descriptive correlation with cross sectional time approach done in Sleman regency. Sampling technique in this study using non probability sampling with consecutive sampling method. The number of samples is 90 respondents with data collection using questionnaires. Data were analyzed using chi-square. The result of research shows that there is no relationship between the knowledge of islamic bonds (sukuk) and the public interest to invest in islamic bonds (sukuk). Knowledge only has an effect of 14.3%.

## Keywords: interest, knowledge, Islamic bonds

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mencari keterkaitan antara pengetahuan masyarakat tentang sukuk dengan minat investasi masyarakat terhadap sukuk. Metode penelitian yang digunakan deskriptif korelasi dengan pendekatan waktu cross sectional yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan metode consecutive sampling. Jumlah sampel sebanyak 90 responden dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan chi-square. Hasil penelitan menunjukkan tidak adanya hubungan antara pengetahuan sukuk dengan minat masyarakat untuk berinvestasi di sukuk. Pengetahuan hanya memiliki pengaruh sebesar 14,3%.
Kata kunci : minat, pengetahuan, sukuk
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Juni 2019/1441 H

## Volume IX, No. 1: 42-50
PENDAHULUAN Pemerintah dalam mengelola keuangan negara perlu meningkatkan efisiensi terhadap tata kelola aset-aset negara agar tidak membebani APBN. Pemerintah seringkali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) sebagai instrument pembiayaan. Kelemahan dalam Surat Utang Negara (SUN) seringkali membuat isntrumen pembiayaan utang tidak dapat berlangsung secara harmonis. Kewajiban pemerintah utnuk mengembalikan pokok pinjaman termasuk bunga (riba) acapkali malah menambah beban berat bagi APBN. Dalam perspektif keuangan Islam, bunga (riba) menjadi sesuatu yang mutlak dihindari dikarenakan telah menyalahi ajaran agama Islam.
Di Indonesia, pasar modal syariah telah tumbuh dan berkembang selama dua dekade terakhir. Diawali sejak peluncuran reksa dana syariah di tahun 1997. Sejak masa itu, pasar modal syariah Indonesia terus menggeliat menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan. Indikasi positif ini dapat dilihat dari semakin variatif produk- produk syariah yang ditawarkan. Pemerintah pun menunjukkan dukungannya dengan menerbitkan regulasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan guna menyokong pertumbuhan pasar modal syariah. Hal ini menumbuhkan harapan di masyarakat adanya pasar modal yang menerapkan prinsip syariah yang tentunya menumbuhkan harapan
Pengaruh Pengetahuan tentang Sukuk terhadap Minat Berinvestasi Sukuk 43 di masyarakat pasar modal syariah dapat berkembang dengan baik dan tumbuh lebih pesat. Harapan ini terus diupayakan agar mampu mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah. Konsep keuangan syariah ini mulai mendapatkan tempat dan dapat diterima secara luas. Lembaga keuangan syariah berperan sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi, yang selama ini masyarakat hanya mengenal investasi di lembaga keuangan konvensional. Kepatuhan syariah menjadikan landasan masyarakat untuk menginventasi dananya di lembaga keuangan syariah.
Berdasarkan institusi atau lembaga penerbit, sukuk dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 1. Sukuk korporasi atau corporate sukuk , merupakan sukuk yang diterbitkan oleh perusaahaan BUMN atau perusahaan swasta. 2. Sukuk negara atau sovereign sukuk , merupakan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia sebagai pemegang otoritas (Fasa, 2016).
Di Indonesia, sukuk korporasi pertama kali diterbitkan oleh PT. Indonesian Satellite Corporation (Indosat) Tbk di bulan September tahun 2002 dengan nilai sebesar Rp 175 miliar. Tak lama setelah PT. Indosat, Tbk mengeluarkan sukuk, perusahan-perusahaan besar lainnya, seperti halnya PT. Bank Bukopin, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan beberapa perusahaan yang lain, juga melakukan langkah yang sama. Hingga tahun 2008, nilai penerbitan sukuk yang diterbitkan korporasi mencapai nilai Rp 4,67 triliun.
Pada rentang periode 2002-2004 struktur akad penerbitan sukuk banyak menggunakan akad mudharabah dengan nilai sukuk mencapai Rp 740 miliar atau mencapai 88% dari total nilai sukuk direntang periode yang sama. Sedangkan sisanya sebesar 12% sukuk yang diterbitkan menggunakan akad ijarah dengan mencapai nilai sukuk sebesar Rp 100 miliar. Pada rentang periode 2004-2007 sukuk
dengan akad ijarah mencapai nilai Rp 2,194 triliun atau mencapai 92% dari total sukuk yang diterbitkan pada rentang tahun 2004-2007, sisanya sebesar 8% sukuk yang diterbitkan menggunakan akad mudharabah. Berdasarkan catatan PT. Danareksa Sekuritas, outstanding sukuk baru mencapai 3% dari keseluruhan total pasar sukuk di Indonesia, 97% lainnya masih dikuasai instrument investasi berupa obligasi konvensional (Dede Abdul, 2011). Pertumbuhan sukuk korporasi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga Maret 2018 nilai sukuk korporasi yang masih beredar mencapai Rp 16,804 triliyun (OJK, 2018).
Sukuk Negara pertama kali diperkenalkan pemerintah di tahun 2008, seiring disahkannya Undang-undang No. 19 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pada rentang 5 tahun terakhir sukuk menunjukkan tingkat perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2014, pemerintah berhasil menerbitkan sebanyak 16 (enam belas) sukuk negara dan terdapat 15 (lima belas) sukuk yang telah jatuh tempo dimana 4 (empat) diantaranya adalah Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)  (OJK, 2015).
Penerbitan sukuk negara ( sovereign sukuk ) dilakukan setelah pemerintah menerbitkan undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2008. Dasar pemerintah menerbitkan sukuk mengacu pada perundang-undangan: Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN; Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. Sejak pertama kali diterbitkan , nominal penerbitan Sukuk Negara Ritel terus mengalami peningkatan. Minat masyarakat dalam melakukan investasi juga menunjukan peningkatan yang signifikan. Investor Sukuk Negara Ritel sebagian besar masih berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa, dan Indonesia Bagian Barat. Pada penerbitan SR-005, jumlah investor terbanyak dan volume terbesar berasal dari Indonesia Barat selain DKI Jakarta mencapai 9.791 (55%), dengan volume pembelian Rp7,37 triliun (49%). Investor yang berasal dari Indonesia bagian barat mencapai

## 44 Fayakhun Bakhtiar
16.587 (93%) dengan volume pembelian Rp13,97 triliun (93%) (Hariyanto, 2013) Pemerintah melalui Kementrian Keuangan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 16 Maret 2018 mengeluarkan periode pemesanan Sukuk Negara Ritel dengan kode SR-010. Pemerintah menetapkan minimum pemesanan Sukuk Negara Ritel sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nilai maksimum pemesanan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dengan imbal hasil investasi sebesar 5,90% pertahun. Suku Negara Ritel dijamin penuh oleh negara. Dengan demikian, Sukuk Negara Ritel ini bebas dari risiko gagal bayar. Ketentuan ini diatur dalam  UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat terus ditunjukkan sukuk baik dalam kualitas dan kuantitasnya. Namun, sukuk yang diterbitkan oleh negara (sovereign sukuk) masih belum seaplikatif bila dibandingkan dengan penerapan sukuk swasta (corporate sukuk) (Yaumuddin, 2008).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif korelasi dengan pendekatan waktu cross sectional yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat mengenai sukuk dengan minat masyarakat dalam menginvestasikan dana yang dimiliki untuk membeli sukuk. Menurut Gay dan Diehl (1992) jumlah sample minimal dalam penelitian korelasional adalah 30 responden (Masri & Sofyan, 1999). Jumlah responden 91 orang kemudian menandatangani informed consent , 1 responden dieksklusi karena tidak menyelesaikan kuisioner sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 90 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan metode consecutive sampling yaitu subyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria sampai dengan kurun waktu tertentu sehingga jumlah sampel yang diperlukan terpenuhi.
Analisis data dilakukan secara univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi.
Analisis  yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel menggunakan Chi- Square (Sugiyono, 2010). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner mengenai pengetahuan masyarakat tentang sukuk yang dirujuk dari Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Kuisioner berisikan 10 pertanyaan. Menurut Arikunto (2010), pengetahuan responden dikatakan baik, jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar 76% – 100% (≥ 8 pertanyaan), pengetahuan cukup, jika mampu menjawab pertanyaan dengan benar 56% - 75% (6 – 7 pertanyaan), sedangkan pengetahuan kurang, jika responden hanya mampu menjawab pertanyaan dengan benar <55% (≤5 pertanyaan).
Kuesioner ini telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 30 responden. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar, 2013). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari setiap instrumen pertanyaan pada kuisioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Cara yang digunakan dalam uji validitas adalah dengan analisa item, dimana setiap nilai yang ada setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan total nilai seluruh butir pertanyaan dengan menggunakan rumus korelasi product moment . Teknik pengujian validitas yang digunakan adalah  korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson). Analisis ini mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total merupakan penjumlahan dari keseluruhan item. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka pertanyaan tersebut valid. Jumlah responden uji validitas ini berjumlah 30 orang, untuk melihat r tabel menggunakan (n-2), sehingga r tabel yang digunakan  0,360. Sedangkan reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Masri & Sofyan, 1999). Uji reliabilitas yang digunakan adalah Alpha Cronbach’s. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka kuesioner reliable.
Tabel 2. Uji reliabilitas Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items .664 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 3. Karakteristik Responden Karakteristik Jumlah Prosentase Jenis Kelamin Laki-laki 10 11,1 Perempuan 80 88,9 Pen d i d ikan SLTA 19 21,1 D1 23 25,6 S1 21 23,3 S2 27 30,0 Pekerjaan Mahasiswa 19 21.1 Pengajar 11 12,2 PNS 31 34,4 Swasta 29 32,2 Tabel 3 menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, berpendidikan S2 serta bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS.

## Tabel 4. Kepemilikan Rekening Bank Syariah
Memiliki Rekening Bank Syariah Jumlah Prosentase Ya 49 54,4 Ti d ak 41 45,6
Tabel 4 menunjukkan mayoritas responden memiliki rekening tabungan bank syariah. Dengan prosentase responden yang menjadi nasabah bank syariah sebesar 54,4%,
sedangkan sisanya 45,6% responden tidak memiliki rekening tabungan di bank syariah. Jumlah nasabah pengguna perbankan syariah dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Tahun 2011-2012 tumbuh sebesar 36,4 %. Tahun 2011 jumlah pemilik rekening sebanyak 9,8 juta, Tahun 2012 menjadi 13,4 juta rekening, berarti dalam setahun bertambah sebesar 3,6 juta nasabah (Indonesia Mars, 2013).

## Tabel 5. Pengetahuan Responden Mengenai
Sukuk Pengetahuan Jumlah Prosentase Baik 7 7,8 Cukup 30 33,3 Kurang 53 58,9 Tabel 5 menggambarkan mayoritas pengetahuan responden mengenai sukuk kurang. Menurut Notoatmojo (2010) pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, pengalaman, keyakinan dan sosial budaya. 58,9% responden memiliki pengetahuan yang kurang mengenai sukuk (responden hanya mampu menjawab pertanyaan mengenai sukuk ≤ 5 pertanyaan). Responden berpengetahuan cukup sebesar 33,3% dan responden berpengetahuan baik hanya sebesar 7,8%.
Pengetahuan mengenai sukuk yang kurang dapat disebabkan oleh kurangnya promosi sukuk. Sosialisasi informasi sukuk di masyarakat mutlak diperlukan. Pemerintah harus mengambil inisiatif agar masyarkat mampu memperoleh informasi sukuk dengan benar. Sistem bagi hasil maupun sistem syariah lainnya belum familiar di masyarakat. Prospek sukuk dimasa depan menghadapi berbagai macam tantangan dari skema investasi yang lain (Haerisma, 2003).
Hal ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pemerintah agar dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa sukuk merupakan istrumen investasi syariah yang aman sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinvestasi. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti otentik atas kepemilikan asset SBSN. Nilai sukuk dapat
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Item Soal
No Soal r hitung r tabel Keterangan 1 0,475 0,3610 Valid 2 0,467 0,3610 Valid 3 0,425 0,3610 Valid 4 0,619 0,3610 Valid 5 0,493 0,3610 Valid 6 0,475 0,3610 Valid 7 0,576 0,3610 Valid 8 0,427 0,3610 Valid 9 0,385 0,3610 Valid 10 0,623 0,3610 Valid

## 46 Fayakhun Bakhtiar
diterbitkan dengan mengguanakan mata uang rupiah maupun valuta asing. Obyek dari pembiayaan Sukuk adalah Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, obyek tersebut dapat berupa tanah dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan yang dalam rencana penerbitan Sukuk dijadikan dasar penerbitan Sukuk. Pemegang Sukuk memperoleh imbalan dapat berupa ujrah (uang sewa), bagi hasil atau bentuk pembayaran lain yang telah disepakati saat akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo Sukuk. Sukuk diterbitkan oleh perusahaan yang memilik badan hukum. Proses transaksi sukuk didasarkan pada akad atau perjanjian secara tertulis. Perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasar Keuangan Syariah di Indonesia masih memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Penerbitan sukuk merupakan salah satu alternatif investasi untuk investor yang ingin berinvestasi dan melakukan penempatan dana pada instrument yang mengacu prinsip-prinsip syariah, serta sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran.
Beberapa keuntungan dari investasi di sukuk : 1.  Aman karena dijamin 100% oleh negara. Sukuk ini bebas risiko gagal bayar karena pembayaran pokok dan imbalan dijamin penuh oleh negara. Sesuai dengan peraturan dalam UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
2.  Halal karena dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sebelum diterbitkan oleh pemerintah, Sukuk telah mendapatkan pernyataan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sukuk syariah terjamin halal kerena telah mendapatkan label halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 3.  Menguntungkan karena memberikan imbal hasil yang kompetitif. Sukuk memberikan imbal hasil lebih tinggi daripada bunga deposito. Selain itu apabila investor membutuhkan dana yang sudah
diinvestasikan sebelum jatuh tempo, sukuk yang dimiliki dapat dijual pada Pasar Sekunder sehingga memiliki potensi capital gain, tergantung kondisi pasar pada saat itu.
4.  Terjangkau, dapat berinvestasi mulai dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Nominal untuk berinvestasi relatif terjangkau untuk segala lapisan masyarakat. Dengan nilai investasi minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kelipatannya, masyarakat sudah dapat berinvestasi sekaligus turut berperan serta membangun negeri.
Landasan Hukum Islam Terhadap Sukuk
ُهوُبُتْكاَف ىًّم َسُم ٍلَجأ�  َلإا ٍنْيَدِب ْ ُتْنَياَدَت اَذإا اوُنَمآ� َنيَِّلا اَُّيأ�  َي َ َك  َبُتْكَي  ْنأ�  ٌبِت َكا  َبأ�َي  َلاَو ِلْدَعْل ِب  ٌبِت َكا ْ ُكَنْيَب  ْبُتْكَيْلَو ..... ُ َّللا ُهَمَّلَع Terjemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulias diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...” (Q.S. Al- Baqarah: 282).
Maksud dari ayat diatas adalah telah dibahas secara mendalam oleh ahli Fiqh Academy Jeddah. Menghasilkan keputusan No. 5 Tahun 1988, dengan menetapkan :
a.  Aset-aset yang terkumpul dapat diwakilkan dalam satu bentuk akte resmi (bond).
b.  Akta resmi (bonds) yang dimaksud dapat dijual pada tingkat harga pasar yang tersedia (Wahid, 2010).
ُتنُك ن إ ا ۟اآٰوَبِّرلٱ� َنِم  َىِقَب اَم ۟اوُرَذَو َ َّلل ٱ� ۟اوُقَّتٱ� ۟اوُنَماَء َنيَِّلٱ� اَُّيأ�آٰ�َي َينِنِمْؤُّم “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278).
ۚ ِدوُقُعْلٱ�ِب ۟اوُفْوأ� ۟اآوُنَماَء َنيِ َّل ٱ� اَُّيأ�آٰ�َي “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” (Q.S. Al-Maidah: 1)
Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa’d Ibn Abi Waqash, ia berkata: “Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas atau perak.” Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerah harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak dapat mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”
Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wassalaam berkata : “ Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka .”
“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang megharamkannya .”
Pemerintah, dalam hal ini diwakili Kementrian Keuangan Republik Indonesia, medasarkan penerbitan sukuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/I/IX/2002 tentang obligasi syariah. Hal ini dimunculkan dikarenakan alasan kebutuhan akan ivestasi jangka panjang, sehingga dibutuhkan ijtihad para alim ulama dan praktisi ekonomi Islam untuk melahirkan produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk.
Dalam perkembangannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperkuat fatwa sebelumya yang telah diterbitkan dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 69/DSN-MUI/ VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tabel 6 menunjukkan mayoritas responden tidak berminat membeli sukuk
sebesar 60%, sedangkan 40% responden menyatakan minat menginvestasikan dananya kedalam instrument invetasi sukuk. Minat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah, keinginan. Minat merupakan kecenderungan untuk memilih dan melakukan suatu pilihan dari beberapa pilihan yang tersedia.
Menurut Kotler (1995) minat konsumen adalah suatu respon efektif atau proses konsumen merasa atau menyukai suatu produk tapi belum melakukan keputusan untuk membeli.
Indikator minat nasabah menurut Ferdinand (2006), dapat diidentifikasi melalui minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk, minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya, minat eksploratif, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat- sifat positif dari produk Pemerintah perlu mestimulasi masyakat untuk menimbulkan minat beli masyarakat terhadap sukuk. Masyarakat cenderung berorientasi pada tingkat hasil ( return ) yang bisa didapat dari investasi yang dilakukan. Masyarakat dalam berinvestasi akan membandingkan dengan instrument investasi lainnya yang lebih menguntungkan (Haerisma, 2003).
Tabel 7 menunjukan bahwa responden terbanyak yang berminat membeli sukuk memiliki pengetahuan kurang sebesar 66,7% . ρ value 0,389 diartikan tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan minat membeli sukuk. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan motif masyarakat berinvestasi bisa bermacam- macam. Salah satunya masyarakat lebih
Tabel 6. Minat Membeli Sukuk
Minat Membeli Sukuk Jumlah Prosentase Ya 36 40,0 Ti d ak 54 60,0

## 48 Fayakhun Bakhtiar
mengutamakan aspek hasil atau return yang akan diperoleh dibandingkan aspek halal haram dalam berinvestasi. Berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi Keuangan, sebagian besar masyarakat Indonesia (>90%) masih belum mengenal dan memahami pasar modal. Baik secara struktur kelembagaan maupun produk- produk investasi yang ada didalamnya. Hingga saat ini, hanya berkisar  kurang dari 1% dari jumlah penduduk Indonesia yang memanfaatkan instrument investasi di pasar modal. Hal ini mengindikasikan tingkat literasi dan pemanfaatan produk pasar modal syariah masih sangat minimum (OJK, 2015).

## Tabel 8. Informasi mengenai penerbitan sukuk
oleh pemerintah Tahu Informasi Penerbitan Sukuk Jumlah Prosentase Ya 14 15,6 Ti d ak 76 84,4
Tabel 8 menunjukkan mayoritas responden tidak mengetahui informasi mengenai penerbitan sukuk oleh pemerintah. Dengan prosentase responden yang tidak mengetahui informasi tersebut sebesar 84,4%. Sedangkan responden yang mengetahui pemerintah menerbitkan sukuk hanya sebesar 15,6%. Promosi dan edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah hal penting yang harus menjadi prioritas pemerintah. Sukuk perlu lebih disosialisasikan agar pasar modal syariah sebagai sumber investasi dan sumber pendanaan bagi pemerintah. Para pelaku pasar dan investor tidak akan membeli produk sukuk, apabila mereka tidak mengenal dan memahami.

## Tabel 9. Besar pengaruh pengetahuan terhadap
minat beli sukuk Value Approx Sig Nominal by nominal Contingency Coefficient 0.143 0.389 N of Valis Cases 90 Tabel 9 diartikan bahwa pengetahuan masyarakat tentang sukuk tehadap minat masyarakat berinvestasi sukuk hanya sebesar 14,3%. Sedangkan sisanya sebesar 85,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nilai ρ value 0,389 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada korelasi antara pengetahuan masyarakat terhadap minat beli sukuk yang diterbitkan pemerintah. Hal ini bisa saja terjadi karena motivasi masyarakat dalam menginvestasikan dana yang dimiki karena faktor investasi. Penelitian ini senada dengan penelitian Saraswati (2016), yang menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat tidak mempengaruhi minat dalam membeli atau menjadi nasabah. Pengetahuan hanya berpengaruh 40% terhadap minat, 60% minat terhadap sesuatu dipengaruhi oleh factor lain.
Penelitian Malik (2017) menyatakan factor pendapatan, motivasi dan risiko lebih berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membeli sukuk dibandingkan factor pengetahuan.
Kementrian Keuangan merilis informasi untuk Sukuk Negara Ritel dengan Kode SR-010 dengan periode pemesanan 23 Februari sampai dengan 16 Maret 2018 telah dipesan oleh masyarakat sebanyak 17.922 investor. Dengan sebaran wilayah investor yang berasal dari DKI Jakarta 32,04%, Wilayah Indonesia Bagian Barat selain DKI Jakarta 56,9%, Wilayah Indonesia Bagian Tengah 10,47% dan Wilayah Indonesia Bagian Timur 0,59%. Angka ini tentunya tidaklah cukup fantastis bila  dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan. BPS merilis data untuk bulan Agustus 2017 jumlah penduduk yang memilik pekerjaan dan berpenghasilan baik tetap maupun tidak berpenghasilan tetap berjumlah 121.022.423 (BPS, 2017). Dengan demikian, praktis jumlah investor yang terlibat dalam investasi Sukuk Negara Ritel dengan kode SR-010 hanya sekitar 0,015% dari total jumlah penduduk yang berpenghasilan.

## Tabel 7. Hubungan Pengetahuan tentang Sukuk
dengan minat membeli sukuk Pengetahuan Minat ρ Ya Ti d ak n % n % Baik 3 8,3 4 7,4 0.389 Cukup 9 25,0 21 38,9 Kurang 24 66.7 29 53,7
Hal ini senada dengan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam rentang 5 tahun sejak 2010 hingga 2014, rata-rata penerbitan sukuk korporasi baru berkisar diangkaRp 1,2 triliyun pertahun. Bila dibandingkan dengan dengan rata-rata obligasi yang mencapai Rp 4,9 triliyun per tahun, sukuk sangat jauh tertinggal. Dalam rentang 5 tahun tersebut, sukuk korporasi paling banyak diterbitkan ditahun 2013, yaitu sebesar Rp 2,2 triliyun. Sedangkan di tahun 2011 sukuk paling sedikit diterbitkan, yaitu hanya sekitar Rp 100 miliar (OJK, 2015).
KESIMPULAN Sukuk di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini berbanding lurus dengan perkembangan lembaga keuangan syariah dan semakin meningkatnya demand atas instrument investasi syariah di Indonesia. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus menghadapi dilema dikarenakan konsep keuangan syariah belum bisa diadopsi secara menyeluruh. Dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang cukup lengkap harapannya mampu mendukung dan meningkatkan perkembangan sukuk di Indonesia. Baik sukuk yang diterbitkan oleh negara maupun sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan minat membeli sukuk. Pemerintah selaku pemangku kebijakan perlu melakukan program sosialisasi dan edukasi kepada investor, baik investor institusi maupun investor perorangan. Perkembangan sukuk dipengaruhi oleh jumlah investor yang hendak berivestasi.
Promosi dan edukasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai sukuk, baik sukuk yang diterbitkan oleh negara maupun sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan. Masyarakat tentunya tidak akan tertarik untuk berinvestasi apabila masyarakat selaku konsumen tidak mengetahui dan memahami produk dan manfaat yang bisa diperoleh dari investasi yang hendak mereka lakukan. Perlunya
pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa sukuk merupakan produk investasi yang aman dan halal untuk dimanfaatkan sebagai media berinvestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktek . PT. Rineka Cipta, Jakarta
Azwar, S. (2013). Reliabilitas dan Validitas .
Pustaka Pelajar, Yogyakarta BPS. (2017). Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama 1986
- 2017. Retrieved from https://www. bps.go.id/statictable/2009/04/16/971/ penduduk-15-tahun-ke-atas-menurut- status-pekerjaan-utama-1986---2017.html Dede Abdul, F. (2011). Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan. UIN Syarif Hidayatullah ,
X (No. 2 Juli-Desember). Retrieved from http://ejournal.radenintan.ac.id/index. php/adalah/article/viewFile/234/476 Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan Implementasi. Li Fallah Jurnal Studi Dan Bisnis Islam , 1 No 1 Retrieved from ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/ article/download/476/467 Ferdinand Augusty. (2006). Metode   Penelitian Manajemen . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Haerisma, A. S. (2003). Introduction of Islamic Bonds (Sukuk) (Pengantar Obligasi Syariah), 56–79. Retrieved from syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ amwal/article/download/.../219
Hariyanto Eri. (2013) Sukuk Negara Ritel: Instrumen Investasi Masyarakat Indonesia Retrieved from https:// www.kemenkeu.go.id/media/4460/ sukuk-negara-ritel-instrumen-investasi- masyarakat-indonesia.pdf Indonesia Mars. (2013). Kepemilikan Rekening di Bank Syariah Meningkat. Retrieved from www.marsindonesia.com/ newsletter/kepemilikan-rekening-di- bank-...
Kotler Philip. (1995). Dasar-dasar  Pemasaran . Prehallindo, Jakarta Malik Ahmad Dahlan. (2017).  Analisa Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Minat

## 50 Fayakhun Bakhtiar
Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 3 No 1 Retrieved from https:// e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/
view/4693 Masri, S., & Sofyan, E. (1999). Metode Penelitian
Survai . LP3ES, Jakarta MUI. (2008). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara . OJK. (2015). Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 . Retrieved from http:// www.ojk.go.id/Files/box/roadmap- pms_2015-2019.pdf OJK. (2018). Perkembangan Sukuk Korporasi, 1–9. Retrieved from https://www.ojk.go.id/
id/kanal/syariah/data-dan-statistik/ data-produk-obligasi-syariah/Pages/
Statistik-Sukuk-Syariah-Maret-2018.aspx Saraswati Nurul. (2016). Pengaruh Pengetahuan masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat KCP Magelang Retrieved from  http://eprints.walisongo. ac.id/6306/1/132503003.pdf
Sugiyono. (2010). Statistika Untuk Penelitian . CV. Alfabeta, Bandung Wahid, N. A. (2010). Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah . Ar-Ruzz Media. Yaumuddin, U. K. (2008). Sukuk : Sebuah Alternatif Instrumen Investasi dalam Investasi Syariah . Yogyakarta: Kreasi Wacana.