## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 59-67 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau)

## Assessing the Quality of Pilkada in Pandemic Era (Study in Indragiri Hulu Regency, Riau)
Hasanuddin 1 , Auradian Marta 2 , Wan Asrida 3
1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email : hasansaleh10@gmail.com 1 , auradian.marta@lecturer.unri.ac.id 2 , wan.asrida01@gmail.com 3
Diterima: 8 Juni 2021 Direvisi: 21 Juni 2021 Disetujui: 28 Juni 2021
DOI: 10.35967/njip.v20i1.169
Abstrak: Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjelaskan  dan  mengelaborasi  tentang  kualitas  Pilkada pada  era  pandemi  yang  diselenggarakan  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  Tahun  2020.  Pilkada  yang dilakukan pada Tahun 2020 ini sangat berbeda dari Pilkada sebelumnya karena mendapatkan ancaman dari  penyebaran  pandemi  COVID-19.    Oleh  karena  itu,  menarik  untuk  menilai  kualitas  Pilkada  di Kabupaten Indragiri Hulu dalam masa pandemi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber informasi dari informan penelitian, dokumen-dokumen, jurnal hasil penelitian, materi audio-visual,  dan  data  dari  media online .  Data  yang  dikumpulkan  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif  dengan  menggunakan  teori  kualitas  Pemilu  dan  demokrasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa Pilkada di Indragiri Hulu Tahun 2020 masih belum dilaksanakan secara bebas dan adil, masih ditemukannya  praktik  politik  uang,  pelanggaran  terhadap  aturan  protokol  kesehatan  yang  menjadi kebijakan penting dalam Pilkada masa pandemi. Namun, disisi lain masih terdapat hasil positif dalam penyelenggaraan  Pilkada  Indragiri  Hulu  yaitu  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan temuan tersebut, maka disimpulkan bahwa kualitas Pilkada di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  masih  rendah  dan  belum  memenuhi  prinsip-prinsip  Pemilu  yang berkualitas dan berintegritas.
Kata Kunci: Kualitas Pilkada, Pemilu Berintegritas, Pandemi COVID-19, Indragiri Hulu
Abstract: This  study  intends  to  explain  and  elaborate  on  the  quality of  the  Pilkada  in  the  pandemic era which was held in Indragiri Hulu Regency in 2020. The Pilkada held in 2020 was very different from  the  previous  Pilkada  because  it  was  threatened  by  the  spread  of  the  COVID-19  pandemic. Therefore, it is interesting to assess the quality of the Pilkada in Indragiri Hulu Regency during this pandemic.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  sources  of  information  from  research informants,  documents,  research  journals,  audio-visual  materials,  and  data  from  online  media.  The data  collected  is  then  analyzed  qualitatively  by  using  the  theory  of  the  quality  of  elections  and democracy.  The  results  of  the  study  show  that  the  2020  Regional  Head  Elections  in  Indragiri  Hulu have not been carried out freely and fairly, there are still money politics practices, violations of health protocol  rules  which  are  important  policies  in  the  Pilkada  during  the  pandemic.  However,  on  the other hand, there are still positive results in the implementation of the Indragiri Hulu Pilkada, namely increasing  the  political  participation  of  the  community  in  exercising  their  voting  rights.  Based  on these findings, it is concluded that the quality of the Pilkada in Indragiri Hulu Regency is still low and does not meet the principles of quality and integrity elections.
Keywords : The quality of Pilkada, Integrity Elections, COVID-19 Pandemic, Indragiri Hulu

## Pendahuluan
Penyebaran COVID-19  yang begitu  masif terjadi  memberikan dampak  yang sangat  luas dalam  setiap  sendi  kehidupan  sampai  pada  aras  lokal.  Penyebaran  COVID-19  yang  tidak  tahu kapan  akan  berhentinya  ini  berdampak  pada  pelaksanaan  politik  lokal  yakni  Pemilihan  Kepala Daerah (Pilkada) serentak lanjutan tahun 2020 yang dilakukan pada 270 daerah yang terdiri dari

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 59-67 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
9 daerah provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemerintah dalam menghadapi Pilkada serentak pada masa  pandemi COVID-19 telah mengeluarkan kebijakan  yakni  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2020. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ini menjadi payung hukum pelaksanaan  Pilkada  serentak  yang  dilaksanakan  secara  demokratis  dan  berkualitas  serta  pada sisi lain menjaga agar pelaksaan Pilkada serentak juga aman dari penyebaran COVID-19.
Pemilihan merupakan bentuk pelaksanaan dari demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Bishop  &  Hoeffler  yakni  Pemilihan  adalah  elemen  kunci  dari  demokrasi  dan  kualitas  Pemilu yang  baik  akan  memperkuat  legitimasi  politik  kepemimpinan (Bishop,  Sylvia;  Hoffler,  2016) . Sebelum  Bishop  dan  Hoeffler  menjelaskan  pemilihan  menjadi  elemen  kunci  dari  demokrasi, Emerson  terlebih  dahulu  telah  mendefinisikan  demokrasi  sehubungan  dengan  prosedur  dalam pemungutan suara yang tentunya secara prinsip memenuhi kaidah pemilihan yang bebas dan adil ( free and fair election ) (Emerson, 2012) .
Pemilu  menjadi  studi  yang  begitu  terkemuka  dalam  bidang  ilmu  politik (Carey  et  al., 2013) . Selanjutnya, Norris, Frank, dan Martínez i Coma (2013) menjelaskan lebih mendetail lagi bahwa  ilmuan  politik  perlu  melakukan  studi  kualitas  atau  integritas  Pemilu  yang  mana  melihat pemilihan tersebut apakah manipulatif ataukah demokratis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menilai  integritas  dari  pemilihan,  Norris,  P.,  Frank,  R.  W.,  &  Martínez  i  Coma (2013) menerangkan terdapat 11 dimensi yang harus diperhatikan dalam masa sebelum pemilihan, masa kampanye, hari pemungutan suara, dan pasca pemungutan suara  yakni electoral laws, electoral procedures,  boundaries,  voter  registration,  party  registration,  campaign  media,  campaign finance, voting process, vote count, post elections, dan electoral authorities .
Penelitian tentang Pilkada serentak di Indonesia telah dilakukan beberapa ilmuan dengan berbagai  latar  belakang  dan  perspektif.  Pilkada  serentak  pada  masa  COVID-19  diteliti  oleh (Prabowo, H., Syafri, W., & Juanda, 2020; Ristyawati, 2020; Rosanti, 2020) . Selanjutnya, studi tentang  komunikasi  politik  dalam  Pilkada  serentak (Kaslam,  K.,  &  Sulistiani,  2020;  Prilani  & Hutomo, 2020) . Terakhir, studi tentang partisipasi politik dan Pilkada serentak (Mahmud, 2021; Meyliana  &  Erowati,  2020; Wahyuningsih,  2021) .  Sementara  itu,  studi  ini  mempunyai karakteristik  yang  berbeda  dengan  studi  sebelumnya  yang  fokus  pada  mengeksplorasi  kualitas dari  pelaksanaan  Pilkada  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  khususnya  yang  berkaitan  dengan pemenuhan nilai-nilai demokrasi.
Pilkada yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu menarik untuk dianalisis disebabkan oleh  pertama,  Pilkada  ini  diikuti  oleh  5    pasangan  calon  (paslon)  yang  menjadi  jumlah  paslon terbanyak  yang  mengikuti  Pilkada  di  Provinsi  Riau.  Kedua,  paslon  yang  mengikuti  Pilkada  di Provinsi  Riau  hanya  Kabupaten  Indragiri  Hulu  yang  pada  awalnya  terdapat  bakal  paslon  yang mendaftar  dari  perseorangan  atau  paslon  non  partai  yakni  paslon  Nurhadi-Toni  Sutianto. Terakhir, Pilkada Inhu juga tidak terlepas dari permasalahan yang mana melahirkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 1 TPS.
Berangkat  dari  fakta  empiris  tersebut,  maka  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kualitas  dari  Pilkada  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Kondisi  perkembangan COVID-19  yang  masih  belum  terkendali  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  menambah  dinamika dalam  pelaksanaan  Pilkada  tersebut.  Melanjutkan  Pilkada  pada  masa  pandemi  dikhawatirkan akan  mengurangi  kualitas  Pemilu  dan  demokrasi  seperti  menurunnya  partisipasi  politik masyarakat (Fernandez-Navia  et  al.,  2021;  Noury  et  al.,  2021) . Pemilihan  yang  dilaksanakan pada masa pandemi berpotensi pula dalam menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 (Afek et al., 2020; Choo & Carroll, 2020; James, 2021) . Namun, di samping itu pilihan dilaksanakannya pemilihan  pada  masa  pandemi  juga  merupakan  menjaga  tuntutan  kelangsungan  nilai-nilai demokrasi daripada pandemi menunggu kemungkinan situasi untuk pulih dari pandemi (Hassan & Azman, 2021) .

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 59-67 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif  menjadi  pilihan disebabkan pendekatan ini menekankan pada analisis yang mendalam pada fenomena dan fakta yang terjadi dalam suatu fokus studi tertentu (Creswell, 2014) . Oleh sebab itu, desain riset studi kasus  menjadi  pilihan  yang  tepat  dalam  pendekatan  kualitatif.  Analisis  terhadap  fenomena  dan fakta  yang  terjadi  dalam  Pilkada  di  Indragiri  Hulu  didukung  oleh  teori  yang  relevan  yakni kualitas dan integritas pemilu serta demokrasi.  Sumber data dan informasi dalam penelitian ini adalah  berasal  dari  keterangan  dari  informan  (penyelenggara  Pilkada  Inhu,  akademisi, masyarakat),  dokumen-dokumen  penyelenggara  Pilkada,  jurnal-jurnal  hasil  penelitian,  rekaman audio-visual, dan berita-berita yang tersedia pada media online yang telah teruji kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul baik data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder selanjutnya  dilakukan  meta  analisis  dengan  teori  demokrasi  dan  kualitas  pemilu  yang  relevan dengan  fokus  penelitian  dan  terakhir  dilakukan  pengambilan  kesimpulan  berdasarkan  data temuan dan analisis yang telah dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan
Pemungutan suara dalam  Pilkada serentak telah dilaksanakan pada 9  Desember 2020 di seluruh  wilayah  di  Indonesia  termasuk  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu.  Kabupaten  Indragiri  Hulu merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang melangsungkan Pilkada serentak tahun 2020. Berikut  daerah  Kabupaten/Kota  yang  melaksanakan  Pilkada  serentak  lanjutan  di  Provinsi  Riau tahun 2020 yang ditampilkan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Pilkada Serentak pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020
No. Kabupaten/Kota 1 Rokan Hilir 2 Rokan Hulu 3 Indragiri Hulu 4 Bengkalis 5 Pelalawan 6 Kuantan Singingi 7 Siak 8 Kepulauan Meranti 9 Dumai

## Total
Sumber: KPU Provinsi Riau. Data diolah. (2020)
Polemik  yang  dihadirkan  dengan  tetap  diselenggarakannya  Pilkada  dalam  kondisi pandemi  COVID-19  adalah  berkenaan  dengan  pertanyaan  mendasar  apakah  kualitas  dan integritas  Pilkada  dapat  tetap  terjamin  baik  secara  prosedural  dan  yang  lebih  penting  secara substantif? Berbagai pihak menyayangkan dilaksanakan Pilkada di tengah kondisi pandemi dan terkesan  dipaksakan  untuk  tetap  dilaksanakan.  Kondisi  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  dalam mewujudkan  Pilkada  yang  berkualitas  dan  berintegritas.  Goodwin-Gill  menekankan  bahwa Pemilu yang berkualitas haruslah menerapkan prinsip Pemilu yang bebas dan adil ( free and fair elections ),  di  samping  itu  Pemilu  juga  harus  akuntabel,  partisipasi  masyarakat  yang  aktif,  dan administrasi  Pemilu  yang  baik (Goodwin-Gill,  2006) .  Penyelenggara  Pilkada  Inhu  2020  baik KPUD  dan  Bawaslu  juga  telah  menetapkan  standar  dalam  pelaksanaan  Pilkada.  KPUD  Inhu mempunyai standar Pilkada yang disebut “Bermarwah” yang artinya berintegritas, bermartabat, ukhuwah,  dan  harmonis.  Selanjutnya,  Bawaslu  Inhu  mendorong  agar  Pilkada  diselenggarakan dengan bersih dan berintegritas dengan melakukan pengawasan partisipatif. Berdasarkan temuan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 59-67 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
penelitian  di  lapangan  diperoleh  hal-hal  yang  menarik  dalam  Pilkada  di  Kabupaten  Indragiri Hulu yakni sebagai berikut:

## 1. Belum Terwujudnya Pilkada yang Bebas dan Adil
Pemilu  berkualitas haruslah dilaksanakan secara  bebas dan adil ( free and fair elections ) (Goodwin-Gill, 2006;  Bishop, Sylvia;  Hoffler, 2016) . Pemilu  yang bebas  dan adil dapat  dilihat dari proses pelaksanaan pemilihan mulai dari legal framework hingga penghitungan suara. Bebas dalam  konteks  pelaksanaan  Pilkada  ini  juga  dapat  diartikan  sebagai  pemilih  secara  bebas menggunakan  hak  pilihnya  dan  penyelenggara  Pilkada  juga  bebas  dari  pengaruh  pihak  mana pun.  Kemudian,  Pilkada  harus  dilaksanakan  secara  adil  yakni  masyarakat  pemilih,  peserta kontestan  Pilkada  harus  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dan  terbebas  dari  kecurangan  dan tindakan manipulatif.  Berkaitan dengan Pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu dari  sisi  regulasi  tidak  terjadi  permasalahan,  sebab  regulasi  yang  berlaku  merupakan  ketentuan yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  maupun  lembaga  penyelenggara  Pemilu  (KPU  dan Bawaslu). Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika lembaga penyelenggara Pilkada seperti KPPS  melakukan  kesalahan  yang  berakibat  fatal.  Kesalahan  fatal  ini  adalah  terjadi  pada pelanggaran  yang  dilakukan  petugas  KPPS  di  TPS  03  Desa  Ringin  Kecamatan  Batang  Gansal yang  merobek  76  surat  suara.  Fakta  empiris  ini  tertuang  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  93/PHP.BUP-XIX/2021.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  Konstitusi  membuat  keputusan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut. Pelaksanaan PSU di TPS 03 Desa Ringin dilaksanakan pada 20 April 2021.
Pasca  dilaksanakan  PSU  di  TPS  tersebut,  secara  keseluruhan  diperoleh  hasil  bahwa Rezita  Meylani  Yopi-  Junaidi  Rachmat  memenangkan  Pilkada  atas  pesaing  terdekatnya  yaitu pasangan Rizal Zamzami-Yoghi Susilo yakni dengan selisih 180 suara seperti dapat dilihat pada Tabel 2 .
Tabel 2. Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pilkada Indragiri Hulu Tahun 2020
Nomor Urut Pasangan Calon Perolehan Suara 1 Nurhadi-Toni Sutianto 17596 2 Rezita Meylani Yopi-Junaidi Rachmat 50412 3 Siti Aisyah-Agus Rianto 35588 4 Wahyu Adi-Supriati 36090 5 Rizal Zamzami-Yoghi Susilo 50232
Sumber: KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Data diolah. (2021)
Selanjutnya,  Pilkada  yang  bebas  dan  adil  juga  tercoreng  akibat  “bermainnya”  pejabat publik serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon. Pejabat publik dan juga berstatus ASN yang terlibat dalam politik praktis tersebut adalah oknum Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu dan oknum 5  (lima)  orang  Kepala  Desa (Kasmedi,  2021a) .  Mereka  menggunakan  kekuasaannya  untuk mengajak  dan  mempengaruhi  orang  lain  agar  memilih  pasangan  calon  yang  mereka  dukung. Tindakan  yang  dilakukan  pejabat  publik  dan  ASN  tersebut  tentu  saja  mengingkari  semangat demokratis  dalam  Pilkada  yang  menekankan  adanya  kebebasan  dan  keadilan  jauh  dari kecurangan dan manipulatif.
Netralitas  yang  harus  diharapkan  tidak  terjadi  dalam  perjalanan  Pilkada  Inhu.  Malah sebaliknya  keberpihakan  pejabat  publik  dan  ASN  tersebut  telah  “mencoreng”  pelaksanaan Pilkada  yang  berintegritas.  Tindakan  mereka  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2015 Pasal 188 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 59-67 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dan Walikota junto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

## 2. Indikasi Menguatnya Politik Uang
Money politics atau politik menjadi salah satu “momok” dalam pagelaran Pilkada. Politik uang,  patronasi,  dan  klientalisme  begitu  menguat  dalam  penyelenggaraan  Pilkada  di  Indonesia (Aspinall,  E.,  &  Sukmajati,  2016) .  Sanksi  keras  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Pemilu  seperti politik  uang  ini  tertuang  dalam  Pasal  187  A  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  yakni pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dengan denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal denda 1 Milyar rupiah.
Bawaslu  Inhu  dan  jajarannya  mendorong  dilakukannya  pengawasan  partisipatif  yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi terhadap  larangan  politik  uang  dan  membuat  gerakan  “Masyarakat  Peduli  Pemilu  Anti Money Politic ”  yang dilakukan  bersama stakeholders ,  dan  pihak  kepolisian  hingga  tingkat  kecamatan. Gerakan apel siaga dan patroli money politic juga gencar dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya yang  semua  kegiatan  itu  bertujuan  agar  Pilkada  dapat  dilaksanakan  secara  bersih  dan berintegritas (Eel,  2020) .  Politik  transaksional  ini  akan  merusak  tatanan  demokrasi  lokal sehingga proses demokratisasi tidak berjalan (Aminah, 2020) .
Dugaan  tindak  pidana  politik  uang  dalam  Pilkada  Inhu  diperoleh  dari  kegiatan monitoring yang  dilakukan  oleh  tim  dari  Bawaslu  Indragiri  Hulu  yakni  Pengawas Kelurahan/Desa bersama pihak kepolisian dan TNI yang menangkap seseorang yang berasal dari Kecamatan  Rengat  Barat  diduga  juga  menjadi  tim  sukses  salah  satu  pasangan  calon  peserta Pilkada. Tim dari Bawaslu Inhu mendapatkan bukti 146 amplop yang berisi uang 50.000 rupiah (Kasmedi,  2021b) .  Respons  yang  tepat  dan  cepat  dilakukan  oleh  Bawaslu  Inhu  dengan melaporkan  tindak  pidana  Pemilu  ini  pada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Fakta  ini kembali  menunjukkan  bahwa  agenda  politik  seperti  Pemilu  sarat  dengan  politik  transaksional. Politik  transaksional  menjadi  sumber  awal  kerusakan  kualitas  politik  dan  mendistorsi  asas-asas Pemilu yang dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil (Utami et al., 2020) .
Jual  beli  suara  atau  praktik  politik  uang  yang  terjadi  dalam  pemilihan  secara  langsung menjadi  faktor  penghambat  demokrasi  elektoral (Cagé,  2020) .  Tindakan  memberikan  sejumlah uang  pada  pemilih  masuk  dalam  kategori  politik  uang  secara  langsung  ( direct  money  politics ). Hidayat  menjelaskan  bahwa  politik  uang  secara  langsung  pada  umumnya  adalah  dalam  bentuk pemberian  uang  secara  tunai  yang  dilakukan  oleh  kandidat  kepala  daerah  pada  individual maupun institusi (Hidayat, 2009) . Tindakan politik uang inilah menyebabkan kualitas pemilihan menjadi  tergerus  dan  dalam  jangka  panjang  akan  menyebabkan  perilaku  koruptif  dalam pemerintahan.

## 3. Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pilkada Tidak Optimal Dilaksanakan
Pilkada  serentak  tahun  2020  berbeda  dengan  Pilkada  sebelumnya  yang  diselenggarakan dalam  kondisi  pandemi  COVID-19.  Sejatinya  pelaksanaan  Pilkada  ini  bisa  saja  ditunda disebabkan  oleh  alasan  kemanusiaan,  maksudnya  adalah  adanya  situasi  darurat  yang  dapat mengancam kehidupan manusia (James, 2021). Namun, pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk  melanjutkan  Pilkada  serentak  dengan  tetap  menerapkan  protokol  kesehatan  dalam  setiap tahapannya.
Landman  &  Splendore  mengemukakan  risiko  yang  tinggi  dalam  pelaksanaan  tahapan pemilihan  seperti  pada  periode  nominasi  pencalonan,  kampanye,  pemungutan  suara,  dan penetapan  hasil  suara (Landman  &  Splendore,  2020) .  Antisipasi  penyebaran  COVID-19  dalam Pilkada ini telah dilakukan dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.  Secara  substansi  dalam  kebijakan  tersebut  menjadi  instrumen  dalam  pencegahan penyebaran  COVID-19  di  tengah  pagelaran  Pilkada.  Volume  interaksi  yang  tinggi  dalam

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 59-67 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pelaksanaan  Pilkada  sangat  berisiko  menimbulkan  kluster  penyebaran  COVID-19.  Berkenaan dengan  kondisi  tersebut,  penyelenggara  pemilihan  perlu  mempersiapkan  segala  sesuatunya seperti  manajemen  risiko,  pengerahan  sumber  daya,  dan  membangun  konsensus  politik  untuk mengamankan integritas pemilihan (James & Alihodzic, 2020) . Namun faktanya, dalam tahapan Pilkada  masih  saja  terdapat  pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut.  Pelanggaran  yang dimaksud  di  antaranya  adalah dalam pelaksanaan rapat  pleno terbuka untuk pengundian nomor urut  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Indragiri  Hulu  dihadiri  oleh  banyak  massa pendukung  masing-masing  calon.  Seharusnya  sesuai  ketentuan  PKPU  Nomor  13  Tahun  2020 Pasal  55  huruf  b,  pengundian  nomor  urut  pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  hanya dihadiri  oleh  pasangan  calon,  dan  penyelenggara  Pilkada,  akan  tetapi  faktanya  pasangan  calon tetap mengerahkan massa dalam tahapan Pilkada tersebut.
Selanjutnya, dalam tahapan krusial kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati di Indragiri Hulu  juga  ditemukan  pelanggaran  yang  telah  diproses  oleh  jajaran  Bawaslu  Inhu.  Panitia Pengawas  Kecamatan  (Panwascam)  Pasir  Penyu  dan  Batang  Cenaku  telah  memberikan peringatan  keras  pada  pasangan  calon  Rizal  Zamzami-Yoghi  Susilo  yang  melakukan pelanggaran  kampanye  di  luar  ruangan  dan  pasangan  Wahyu  Adi-Supriati  yang  melakukan kampanye di  luar ruangan tanpa adanya Surat  Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye (LDS,  2020) .  Memobilisasi  massa  dalam  jumlah  lebih  dari  50  orang  pada  kegiatan  kampanye dialogis  tidak  dibenarkan  karena  dikhawatirkan  berpotensi  terjadi  penularan  COVID-19. Selanjutnya,  dari  sisi  menjaga  keamanan  maka  diatur  jarak  minimal  1  meter  dan  tetap menggunakan masker sebagai standar dalam pencegahan COVID-19 dalam masa Pilkada.

## 4. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat
Partisipasi  politik  berkaitan  erat  dengan  demokrasi.  Partisipasi  menjadi  elemen  penting selain  kompetisi,  dan  integritas  dalam  Pemilu (Bland  et  al.,  2013) .  Pilkada  secara  langsung  ini merupakan  arena  penting  dalam  membangun  dan  menyelaraskan  nilai-nilai  demokrasi (Hasanuddin  &  Syamsuadi,  2015) . Tidak ada negara  yang demokratis kecuali memberikan dan menjamin hak-hak warga negara yang telah dewasa untuk berpartisipasi dalam politik (Diamond, L.,  &  Morlino,  2004) .  Melalui  partisipasi  politik  dalam  Pemilu,  maka  masyarakat  dapat  turut berkontribusi dalam menentukan pemimpin politik. Oleh sebab itu, maka kualitas Pemilu dapat dilihat  juga  dari  keberhasilan  dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih  dalam  menggunakan haknya. Upaya KPU dalam mendukung hal tersebut adalah dengan  masif melakukan sosialisasi guna  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  Pilkada  meskipun  mendapatkan  tantangan COVID-19.  Registrasi  terhadap  pemilih  menjadi  elemen  penting  dalam  upaya  memenuhi  hak politik  masyarakat.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  KPU  Kabupaten  Indragiri  Hulu  telah menetapkan  sebanyak  291.485  pemilih  dalam  Pilkada  tahun  2020.  Berikut  jumlah  DPT  dalam Pilkada Inhu tahun 2020 pada Tabel 3 .
Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020
No. Kecamatan Jumlah Desa/Kel. TPS Jumlah Pemilih (orang) 1 Rengat 16 124 35.063 2 Rengat Barat 18 108 31.912 3 Seberida 11 119 37.217 4 Batang Gansal 10 71 18.579 5 Batang Cenaku 20 90 27.049 6 Peranap 12 78 21.931 7 Kelayang 17 66 17.137 8 Lirik 17 62 18.171 9 Pasir Penyu 13 80 24.070

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 59-67 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
No. Kecamatan Jumlah Desa/Kel. TPS Jumlah Pemilih (orang) 10 Kuala Cenaku 10 34 9.986 11 Batang Peranap 10 34 8.761 12 Rakit Kulim 19 62 15.063 13 Sungai Lala 12 37 11.114 14 Lubuk Batu Jaya 9 56 15.432 Jumlah Total 194 1021 291.485
Sumber: KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Data diolah. (2020)
Namun, dalam Pilkada Inhu 2020 ini tidak hanya dari pemilih yang terdaftar dalam DPT saja melainkan terdapat tambahan pemilih dari yang pindah memilih (DPPh) sejumlah 702 orang dan  jumlah  pemilih  yang  tidak  terdaftar  dalam  DPT  tetapi  menggunakan  hak  pilihnya  dengan menunjukkan  KTP  elektronik  atau  surat  keterangan  (DPTb)  sejumlah  3.219  sehingga  jumlah pemilih  bertambah  menjadi  295.406  orang.  Sementara  itu  yang  menggunakan  hak  pilih  dari 295.406  orang  tersebut  adalah  berjumlah  193.361  orang,  sehingga  diperoleh  tingkat  partisipasi politik  masyarakat  dalam  Pilkada  Inhu  2020  adalah  65,45%.  Tingkat  partisipasi  politik masyarakat  dalam  Pilkada  Inhu  2020  ini  meningkat  dibandingkan  Pilkada  2015  yang  hanya berada  pada  angka  57,83%.  Dengan  demikian  terdapat  peningkatan  7,62%  partisipasi  politik masyarakat dalam Pilkada Inhu tahun 2020.
Peningkatan  partisipasi  politik  masyarakat  ini  tentu  saja  merupakan  hasil  yang  baik  di tengah kekhawatiran merebaknya pandemi COVID-19 yang menimbulkan prediksi bahwa angka partisipasi  politik  masyarakat  akan  rendah.  Namun,  berkat  sosialisasi  dari  penyelenggara Pilkada,  tim  kampanye  masing-masing  paslon,  dan  pemerintah  daerah  baik  dengan  memasang alat  peraga,  iklan  di  media  massa,  media  elektronik,  dan  sosial  media  (sosmed)  turut berkontribusi  dalam  meningkatkan  animo  masyarakat  ikut  serta  menggunakan  hak  pilihnya dalam Pilkada Inhu 2020.

## Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan  bahwa  Pilkada  yang  diselenggarakan  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  secara  substansi belum  memenuhi  dimensi  Pemilu  yang  berkualitas.  Kondisi  yang  terjadi  bertolak  belakang dengan  argumen  Norris  dkk.  (2013)  yang  menjelaskan  bahwa  Pemilu  yang  berkualitas  atau berintegritas dilakukan secara demokratis dalam setiap tahapannya. Hal ini diindikasikan dengan belum terwujudnya Pilkada yang dilaksanakan secara bebas dan adil, masih didapatinya praktik money politic atau politik uang, penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada masa pandemi juga belum dilaksanakan secara optimal. Namun, dibalik permasalahan tersebut masih terdapat hasil yang  positif  dalam  perhelatan  Pilkada  Inhu  2020,  yakni  meningkatnya  partisipasi  politik masyarakat.
Pilkada  yang  berkualitas  dan  berintegritas  merupakan  cerminan  dari  keberhasilan demokratisasi  di  tingkat  lokal.  Bukti  dari  Pilkada  Indragiri  Hulu  Tahun  2020  memberikan pelajaran bagaimana Pemilu yang berkualitas dan berintegritas perlu disandarkan dari nilai-nilai keadilan, netral dan bebas dari pengaruh kepentingan politik apa pun, serta menghindari praktik politik uang yang merusak nilai-nilai demokrasi. Sementara itu, kepatuhan atas regulasi Pilkada khususnya  pada  era  pandemi  seperti  saat  ini  menjadi  sebuah  keharusan  yang  dilakukan  agar seluruh komponen masyarakat terhindar dari ancaman COVID-19.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 59-67 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Daftar Pustaka
Afek, A., Leshem, E., Kaliner, E., Fast, D., & Sadetzki, S. (2020). Upholding democracy in a global pandemi: the Israeli elections experience. Journal of Travel Medicine , 27 (7). https://doi.org/10.1093/jtm/taaa162
Aminah, S. (2020). The Evaluation of Regional Head Election Developing Synergy of Regional Autonomy and Regional Head Election. Jurnal Bina Praja , 12 (2), 137–151. http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/714/434
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds. ). (2016). E. D. in I. N. P. https://doi. org/10. 2307/j. ctv1xxzz. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia (E. Aspinall & M. Sukmajati (eds.)). NUS Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2
Bishop, Sylvia; Hoffler, A. (2016). Free and fair elections: A new database. Journal of Peace Research , 53 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F0022343316642508 Bland, G., Green, A., & Moore, T. (2013). Measuring the quality of election administration.
Democratization , 20 (2), 358–377. https://doi.org/10.1080/13510347.2011.651352 Cagé, J. (2020). The Price of Democracy How Money Shapes Politics and What to Do about It . Harvard University Press.
Carey, J., Hix, S., Htun, M., Mozaffar, S., Powell, G. B., & Reynolds, A. (2013). Between Science and Engineering: Reflections on the APSA Presidential Task Force on Political Science, Electoral Rules, and Democratic Governance: Political Scientists as Electoral System Engineers. Perspectives on Politics , 11 (3), 827–840. https://doi.org/DOI: 10.1017/S1537592713002247
Choo, E. K., & Carroll, A. E. (2020). Public health, pandemi response, and the 2020 US election. The Lancet Public Health , 5 (10), e515–e516. https://doi.org/10.1016/S2468- 2667(20)30206-1
Creswell, J. . (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4th ed . SAGE Publications, Inc.
Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The Quality of Democracy: An Overview. Journal of Democracy , 15 (4), 20–31. https://doi.org/https://doi.org/10.1353/jod.2004.0060 Eel. (2020). Sudah Berkali-kali Diingatkan Terduga Money Politik di Inhu Terjaring Patroli . Indragirihulu.Bawaslu.Go.Id. https://indragirihulu.bawaslu.go.id/sudah-berkali-kali- diingatkan-terduga-money-politik-di-inhu-terjaring-patroli/
Emerson, P. (2012). Defining Democracy: Voting Procedures in Decision-Making, Elections and Governance Second Edition . Springer Science & Business Media.
Fernandez-Navia, T., Polo-Muro, E., & Tercero-Lucas, D. (2021). Too afraid to vote? The effects of COVID-19 on voting behaviour. European Journal of Political Economy , 102012. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2021.102012
Goodwin-Gill, G. (2006). Free and fair elections: New expanded edition. In Souls . http://www.ipu.org
Hasanuddin, & Syamsuadi, A. (2015). Pemetaan Media Luar Ruang Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (Pilgubri) Tahun 2013 Di Kota Pekanbaru. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 12 (2), 133. https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2907
Hassan, A., & Azman, M. D. (2021). Tokyo Gubernatorial Election During Pandemic: Democracy VS “Demo” Crazy. International Journal of East Asian Studies , 10 (1), 3–18. https://doi.org/10.22452/ijeas.vol10no1.2
Hidayat, S. (2009). Pilkada, Money Politics and the Dangers of “Informal Governance” Practices. In Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada) (pp. 125–146). ISEAS–Yusof Ishak Institute. https://doi.org/DOI: undefined James, T. S. (2021). New development: Running elections during a pandemi. Public Money & Management , 41 (1), 65–68. https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1783084
James, T. S., & Alihodzic, S. (2020). When Is It Democratic to Postpone an Election? Elections

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 Halaman 59-67 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
During Natural Disasters, COVID-19, and Emergency Situations. Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy , 19 (3), 344–362. https://doi.org/10.1089/elj.2020.0642 Kaslam, K., & Sulistiani, K. (2020). Strategi Komunikasi Politik Partai Gelora Sulawesi Selatan di Masa Pandemi Covid-19. Vox Populi , 3 (2), 118–132. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/vp.v3i2.18346
Kasmedi, R. (2021a). Di Inhu, Satu Kadis dan Lima Kades ditetapkan sebagai Tersangka. RiauPos.Co . https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/12/01/2021/244503/di-inhu-satu- kadis-dan-lima-kades-ditetapkan-sebagai-tersangka.html
Kasmedi, R. (2021b). Perkara Politik Uang Pilkada Inhu Disidangkan. RiauPos.Co . https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/15/01/2021/244648/perkara-politik-uang- pilkada-inhu-disidangkan.html
Landman, T., & Splendore, L. D. G. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. Journal of Risk Research , 23 (7–8), 1060–1066. https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1765003
LDS. (2020). 30 Hari Masa Kampanye, 25 Pelanggaran Terjadi di Riau. Medcom.Id . https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/yNL48q2N-30-hari-masa-kampanye-25- pelanggaran-terjadi-di-riau
Mahmud, T. A. (2021). Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemeilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik , 4 (1), 82–91. https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1115
Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. Jurnal Academia Praja , 3 (2), 168–181. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183
Norris, P., Frank, R. W., & Martínez i Coma, F. (2013). Research Report: Assessing the Quality of Elections. Journal of Democracy , 24 (4), 124–135. https://www.journalofdemocracy.org/articles/research-report-assessing-the-quality-of- elections/
Noury, A., François, A., Gergaud, O., & Garel, A. (2021). How does COVID-19 affect electoral participation? evidence from the French municipal elections. PLOS ONE , 16 (2), e0247026. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247026
Prabowo, H., Syafri, W., & Juanda, J. (2020). Pandemic at the Polls: Preparement and Arrangement of Indonesian Regional the Election in the Midst of Covid-19. Journal of Management (IJM) , 11 (12), 2189–2199. https://doi.org/10.34218/IJM.11.12.2020.206 Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. (2020). Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020. Jurnal Komunikasi , 12 (2), 282. https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9624
Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Crepido , 2 (2), 85–96. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96
Rosanti, R. (2020). Pandemic At the Polls: How To Prepare the Elections Post Covid-19 (Towards Indonesia Local Elections in 2020). Jurnal Academia Praja , 3 (2), 147–167. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.181
Utami, B. H. S., Herinanto, D., Gumanti, M., & Purwanto, B. (2020). Money Politics vs Political Marketing . 12 , 125–136.
Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang. Public Service and Governance Journal , 1–10. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1966