## PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGONTROL PERHOTELAN TERKAIT PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM
( Kajian Implementasi Syariah Islam Pada Usaha Perhotelan Di Kota Banda Aceh)
Oleh: Mohd. Kalam & Nuri Triana Sari

## ABSTRAK
Legalitas  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  yang  didukung  penuh  dengan kehadiran  regulasi  yang  mengatur  tentang  penerapan  syariah  Islam  itu  sendiri, regulasi  yang  ada  tentunya  bersifat  universal  dalam  pengaplikasiannya  dan implementasinya  dilapangan.  khususnya  dalam  usaha  perhotelan  atau penginapan,yang didukung oleh Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun  2013  tentang  syariat  Islam,  termasuk  salah  satunya  adalah  dalam pengelolaan  unit-unit  usaha  jasa  perhotelan  yang  berada  dalam  lingkungan provinsi  Aceh,  termasuk  pemerintah  kotamadya  Banda  Aceh,  salah  satunya adalah  menerapkan  syariah  dalam  setiap  operasionalya.  Namun  demikian, pelanggaran-pelanggaran  syariat  Islam masih  juga  terjadi  di  Aceh,  khusunya  di Kota  Banda  Aceh.  Fenomena  faktual  pelanggaran  syariat  yang  terjadi  di perhotelan  atau  penginapan  yang  terus  terjadi  khususnya  dalam  wilayah  Kota Banda  Aceh,  hal  ini  terbukti  dengan  terungkapnya  beberapa  kasus  pelanggaran syariah yang terjadi di hotel.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah Kota Banda Aceh pada usaha  perhotelan  di  Kota  Banda  Aceh.  Selanjutnya,  untuk  mengetahui  upaya pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  mengontrol  perhotelan  terkait  pelaksanaan syariah  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif,  mendapatkan  gambaran  data  yang  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta  dilapangan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara. Hasil  penelitian  menunjukkan    bahwa,  Pemerintah  Aceh  khususnya  pemeritah Kota Banda Aceh belum melahirkan aturan yang baku sebagai penunjang dalam kelola bisnis perhotelan yang ada. Dengan kata lain aturan yang menjadi produk pemerintah  belum  menjadi  standar  operasional  prosedur  yang  menyeluruh  dan terpadu.  Tetapi  hanya  dijadikan  sebagai  aturan  tambahan  saja.  Sekilas  dapat dikatakan tidak begitu mengikat, hal ini dapat ditandai dengan masih banyaknya ditemui  berbagai  kasus  pelanggaran  yang  ditemui  di  berbagai  perhotelan  di Banda  Aceh  akhir-akhir  ini.  Selain  itu,  upaya  pemerintah  Kota  Banda  Aceh dalam  mengontrol  pelaksanaan  Syariat  Islam  Perhotelan  atau  penginapan  yang ada  pemerintah  kota  Banda  Aceh  menggunakan  beberapa  strategi  :  pertama, melakukan  kegiatan  sosialisasi  syariat  Islam  di  perhotelan  atau  penginapan, kedua,  melakukan  kerjasama  dengan  Da’i  Kota  Banda  Aceh  dalam  rangka pembinaan.  Ketiga,  melakukan  kerja  sama  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol  PP)  dan  Wilayahtul  Hisbah  (WH)  dalam  melakukan  pengawasan terhadap perhotelan.
Kata Kunci: Pelaksanaan Syariah Islam di Perhotelan, Peran Kontrol Pemerintah
A. LETAK GEOGRAFIS KOTA MADYA BANDA ACEH
Secara geografis,  Kota Banda  Aceh berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan  posisi  geografisnya,  Kota  Banda  Aceh  memiliki  batas-batas,  yaitu Utara  adalah  Selat  Malaka,  Selatan  adalah  Kabupaten  Aceh  Besar,  Barat  adalah Samudera  Hindia  dan  Timur  adalah  Kabupaten  Aceh  Besar.  Berdasarkan  letak geografisnya,  Kota  Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. 1
Secara  struktural  pemerintahan  kotamadya  Banda  Aceh  terdiri  dari  9 Kecamatan yang berada dibawahnya di antaranya yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru,  Banda  Raya,  Baiturrahman,  Lhuang  Bata,  Kuta  Alam,  Kuta  Raja,  Syiah Kuala, dan Kecamatan Ulhee Kareng. Dari Sembilan Kecamatan yang ada, secara kalkulasi  luas  wilayahnya  mencakup  61,36  Km 2 .  Untuk  lebih  rinci  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel: Luas wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan.
No. Kecamatan Luas (Km 2 ) Persentase 1 Meuraxa 7,26 11,83 2 Jaya Baru 3,78 6,16 3 Banda Raya 4,79 7,81 4 Baiturrahman 4,54 7,40 5 Lueng Bata 5,34 8,70 6 Kuta Alam 10,05 16,38 7 Kuta Raja 5,21 8,49
1 BPS Aceh, Banda Aceh Dalam Angka 2015 , (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015), hlm. 3.
8 Syiah Kuala 14,24 23,21 9 Ulee Kareng 6,15 10,02 Jumlah 61,36 100,00
Sumber Data: Badan Pusat  Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2018.
Banda  Aceh  merupakan  Kotomadya  dengan  berpenduduk  yang  relatif padat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  penduduk  masyarakat  Kota  Banda  Aceh dalam  per-Kecamatan  yang  ada  di  Kota  Banda  Aceh.  Secara  keseluruhan  dari  9 Kecamatan  yang  ada  dalam  wilayah  Kota  Banda  Aceh  berjumlah  2.54.904  jiwa pada  tahun  2016,  yang  terdiri  dari  1.31.010  laki-laki  dan  1.23.894  perempuan, dengan kalkulasi 2.24.209 Jumlah Kepala Keluarga. 2
Kota  Banda  Aceh  ketika  dibentuk  ada  tahun  1956,  masih  menyandang nama Kota Besar Kutaraja (Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom  Kota-kota  besar,  dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara).
Nama  Kutaraja  diproklamirkan  oleh  Gubernur  Hindia  Belanda  Van Swieten  setelah  sebelumnya  bernama  Banda  Aceh.  Nama itu  ditabalkan  pada  24 Januari  1874  setelah  Belanda  berhasil  menduduki  istana  setelah  jatuhnya kesultanan  Aceh  yang  disahkan  oleh  Gubernur  Jenderal  Batavia  dengan  resmi yang  bertanggal  16  Maret  1874.  Baru  sejak  28  Desember  1962  nama  Kota  ini kembali  berganti  menjadi  Kota  Banda  Aceh  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. Des 52/1/43-43. 3
2 http://bpmkotabandaaceh.wordpress.com, (diakses tanggal 27 Oktober 2018).
3 BPS, Banda Aceh dalam Angka,.. hlm. 13
Ketika terbentuk, Kota Banda Aceh baru terdiri atas dua kecamatan yakni kecamatan  Kuta  Alam  dengan  kecamatan  Baiturrahman  dengan  luas  wilayah 11,08  km.  Kemudian  berdasarkan  peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  1983 Tentang  Perubahan  batas  wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Banda  Aceh, Kota Banda Aceh mengalami pemekaran sehingga luas wilayah menjadi 61,36 km yang  dibagi  kepada  empat  kecamatan,  yaitu:  Kecamatan  Kuta  Alam,  Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala.
Pada Tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kecamatan sehingga kembali berubah menjadi 9 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bnada Aceh Nomor  8  Tahun  2000  yakni  Keecamatan  Kuta  Alam,  Kecamatan  Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee  Kareng,  Kecamatan  Kuta  Raja,  Kecamatan  Lueng  Bata  dan  Kecamatan Syiah Kuala.
Sampai  dengan  Desember  2014,  Kota  Banda  Aceh  terdiri  atas  (9 Kecamatan,  17  kemukiman  dan  90 Gampong (setingkat  desa,  sesuai  dengan  UU N0.11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh).  Jumlah  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kota  (DPRK)  ketika  Banda  Aceh  terbentuk  pada  tahn  1956 sebanyak  15  orang.  Jumlah  ini  terus  mengalami  perubahan.  Hingga  Desember 2014,  jumlah  anggota  DPRK  Kota  Banda  Aceh  mencapai  30  orang  dengan  4 komisi serta dua badan yakni badan anggaran dan badan musyawarah.

## B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) YANG DITETAPKAN  PEMERINTAH  KOTA  BANDA  ACEH  PADA USAHA PERHOTELAN DI KOTA BANDA ACEH
Setiap  perusahaan  bagaimanapun  bentuk  dan  apapun  jenisnya, membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau  unit  perusahaan.  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah  sistem  yang disusun  untuk  memudahkan,  merapihkan  dan  menertibkan  pekerjaan.  Sistem  ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP ini sering juga dikenal dengan manajemen operasional, meskipun terdapat perbedaan dalam masalah  nama,  namun  pada  esensinya  memiliki  kesamaan  yaitu,  sama-sama digunakan  untuk  patokan  atau  barometer  yang  dijadikan  pedoman  dalam menjalankan sebuah intansi, lembaga, atau organisasi, baik yang berorientasi pada lembaga profit maupun non-profit .
Begitu  juga  halnya  dengan  usaha  perhotelan,  yang  merupakan  institusi bisnis yang notabene-nya berorientasi pada profit (mencari keuntungan), tentunya juga memiliki sebuah standar operasional prosedur yang menjadi pedoman dalam melaksanakan berbagai aktifitas bisnis jasa pelayanan (service) kepada konsumen.
Dengan  kata  lain,  tentunya  bagaimana  pihak  perhotelan  memaksimalkan pelayanan  secara  optimal,  efektif  dan  efisien  kepada  konsumen,  sehingga pengguna  jasa  (konsemen)  merasa  nyaman  dan  benar-benar  mendapatkan pelayanan prima.
Untuk  menguraikan  lebih  jauh  mengenai  peran  pemerintah  dalam mengontrol perhotelann terkait pelaksanaan syari’at Islam di Aceh; implementasi syari’at  Islam  pada  usaha  perhotelan  di  kota  Banda  Aceh,  penelitian  akan memaparkan  secara  deskriptif  hasil  penelitian  di  lapangan  yang  telah  peneliti lakukan  yang diperkuat oleh fakta sebagaimana dijelaskan oleh informan dalam
wawancara  berikut  ini,  sehingga  diharapkan  data  yang  ada  dapat  menjawab pertanyaan penelitian yang ada.
Jadi,  memang  sudah  ada  SOP-nya  dalam  setiap  aktifitas  perkerjaan  yang tentunya  dalam  operasionalnya  semua  mengikuti  aturan  atau  SOP  yang sudah  disusun  oleh  pihak  manajerial.  Contohnya,  seperti  untuk  request barang  kebutuhan  perhotelan  tentunya  harus  ada  FR  dulu  kemudian  baru dibuatkan proses ordernya…itu sebagai  tahapan-tahapan  mereka menjalankan SOP diperusahaan jadi tidak sembarangan mereka mengajukan permohonan tanpa sesuai dengan SOP yang sudah ada. 4
Dari  wawancara  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Standar  Operasional Prosedur  atau  SOP  merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  penting  demi kelangsungan  sebuah  institusi  perusahaan  bisnis.  Eksistensi  SOP  menjadi pedoman  dalam  setiap  aktifitas  operasional  yang  dilakukan.  Jadi,  setiap  pegawai mulai dari pimpinan teratas (Top Manager) sampai dengan karyawan yang paling bawah,  yang  berkerja  sesuai  dengan job  descriptions (bidang  kerja  masing- masing)  semuanya  berjalan  di  atas  real  SOP  yang  ditetapkan.  Selain  itu, wawancara di atas juga memberikan deskripsi bahwa SOP  yang telah dan sedang diterapkan  pada  usaha  perhotelan    masih  bersifat  konvensional.  Artinya  masih memakai  standar  operasional  pada  umumnya.  Sehingga  dapat  dikatakan  belum ada standar operasional secara spesifik yang berorientasi pada standar syariah atau dengan kata lain SOP yang secara universalnya mengadopsi sistem syariah.
Dalam berbagai kesempatan hasil observasi peneliti di lapangan, meskipun standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  diterapkan  masih  berkiblat  kepada sistem konvensional, cuman dalam aplikasi dilapangan sudah ada kombinasi nilai- nilai syariah meskipun belum menjadi aturan  yang baku dalam operasional hotel
4 Budi  Hendrawan,  Manager  Operasional  Permata  Hati  Hotel,  Wawancara  pada  tanggal 31 Juli  2018
yang ada. Hal ini dapat dipahami dalam wawancara dengan berbagai informan di bawah ini.
Tentunya  mulai  dari  proses  perekrutan  karyawan,  yaitu  mulai  dari  tahap interview,..salah satu yang di tes yaitu membaca Al-Quran bagi semua yang menjajaki permohonan lamaran kerja di hotel ini. Kalau memang tidak bisa membaca Al-Quran walaupun lainnya bagus, tetap tidak diloloskan….kemudian  menerapkan  kebiasaan  kepada  karyawan  yaitu setiap  pagi  sebelum  menjalankan  aktifitas  perkerjaan  yang  digeluti  ada shalat  dhuha  berjamaah,  kemudian  kalau  hari  jumat  pada  paginya  setelah breaving  dibudayakan  untuk  membaca  yasinan  (baca  Surat  Yasin),…dan shalat  wajib memang  diwajibakan  secara  berjamaah  bagi  karyawan  bareng dengan  tamu-tamu  di  hotel.  Karena  disini    ada  absensi  shalat  berjamah kerena  ini  menjadi  sebuah  penilaian  terhadap  Permata  Hati  Hotel  untuk meningkatkan akreditasinya… 5
Wawancara di atas dapat dipahami bahwa,  nilai-nilai syiar agama (Islam) sudah mulai memberi warna dalam setiap aktifitas  kerja dalam usaha perhotelan yang ada, meskipun masih dalam tahap-tahap pembiasaan (pembudayaan), dengan kata  lain  masih  pada  tahap  pembentukan  karakter  karyawan  yang  bersangkutan yang bersifat privat, dan belum dijadikan aturan syariah sebagai aturan yang baku yang secara menyeluruh direalisasikan dalam aktifitas perhotelan yang ada. Hasil wawancara di atas sejalan dengan hasil wawancara informan berikut ini.
Jika  diperhatikan  secara  seksama  kita  mengakui  kalau  perhotelan  di  kota Banda  Aceh  secara  manajemen  operasional  masih  mengacu  pada  konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) jasa perhotelan konvensional. Artinya aturan  jasa  yang  ditawarkan  masih  dalam  standar  selama  ini  dilakukan. Hanya  saja,  jasa  penginapan  atau  perhotelan  di  Aceh  pada  umumnya  dan kota  Banda  Aceh  khususnya  mulai  membiasakan  nilai-nilai  syariah  dalam aktifitas  yang  dilakukan  di  perhotelan.  Contohnya,  para  pegawainya  atau karyawan harus berpakaian muslim atau muslimah. 6
Wawancara  diatas  dipahami  bahwa,  perhotelan  di  Banda  Aceh  masih menggunakan standar konvensional. Dengan kata lain manajemen operasionalnya
5 Budi  Hendrawan,  Manager  Operasional  Permata  Hati  Hotel,  Wawancara  pada  tanggal 31 Juli  2018
6 Nurfah Lawani, Kasi Analisis data dan Kelembagaan Dinas Pariwisata kota Banda Aceh
masih  menggunakan  prosedur  pada  umumnya.  Tetapi  dalam  konteks  ke  Acehan yang secara yuridis normatif telah menjadi daerah penerapan syariah dalam segala bidang  kehidupan.  Berangkat  dari  hal  tersebut,  tentunya  semua  elemen  yang berada  dan  mendiami    dalam  regional  daerah  Aceh  dituntut  untuk  ikut  serta mendukung  terlaksananya  penerapan  syariah  Islam  yang  ada,  termasuk  salah satunya  dalam  usaha  perhotelan  atau  penginapan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari diharuskan kepada setiap karyawan yang berkerja di hotel menggunakan pakaian muslim atau muslimah.
Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah kota  Banda  Aceh  pada  usaha  perhotelan  kota  Banda  Aceh,  dapat  dipahami  dari deskripsi wawancara dengan berbagai informan berikut ini.
…standar syariah yang diterapkan MPU sudah sesuai semua, misalnya hotel syariah  itu  bagaimana  mulai  dari  kamar  mandinya,  kamar  tidurnya,  salah satunya  misalnya  kamar  tidurnya  harus  ada  arah  kiblatnya….makanan dihotel yang bersangkutan juga memiliki standar kehalalannya, kemudian di ikuti dengan adanya lokasi-lokasi khusus tempat merokok, dll.. 7
Melalui  wawancara  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  MPU  sebagai  mitra pemerintah  dalam  memperjuangkan  penerapan  syariah  dalam  setiap  lini kehidupan  masyarakat,  hanya  berfungsi  sebagai  pemberi  masukan,  arahan  atau rekomendasi  tertentu  kepada  pemerintah,  termasuk  dalam  menerapkan  standar operasional  tata  usaha jasa  penginapan  atau  perhotelan  di  Aceh,  dan  kota  Banda Aceh  pada  khususnya.  Selain  itu,  konsep  standar  operasional  jasa  perhotelan  di kota  Banda  Aceh  secara  umumnya  di  atur  melalui  peraturan  Wali  Kota  Banda
7 Nur Eliya, Pelaksana Tugas (PLT) Kasi. Sekretariat MPU kota Banda Aceh, wawancara 14 Agustus 2018.
Aceh  Nomor  17  Tahun  2016,  Tentang  penyelenggaraan  wisata  halal,  yang didukung oleh peraturan Wali Kota  Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016, Tentang penyelenggaraan Produk Pangan Halal, dan Higienis. Hal ini senada dengan hasil wawancara informan dibawah ini.
Strateginya  sudah  ada  dicantumkan  dalam  Qanun  tersebut,  dalam  Qanun tersebut  sudah  dimasukkan  aturan-aturan  perhotelan…sebenarnya  MPU tidak terlibat secara langsung, tetapi hanya fungsi utama MPU yaitu sebagai pemberi  saran,  masukan,  dan  pertimbangan  sewaktu  Qanun  tersebut disusun, beberapa saran dan masukan MPU sudah ada disitu yang berkaitan dengan  standar  syariah  yang  harus  ada  dalam  pengelolaan  hotel  di  kota Banda aceh…ya masalah makanan atau minuman yang disediakan memiliki sertifikasi halal… 8
Dari  wawancara  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  MPU  merupakan  mitra pemerintah, khususnya dalam penegakan syariat Islam. Dalam upaya menerapkan standar  operasional  tata  kelola  jasa  perhotelan  atau  penginapan  di  kota  Banda Aceh, MPU hanya sebagai salah satu konseptor dengan memberikan pandangan- pandangan tertentu yang berupa masukan atau saran dalam penyusunan Peraturan Walikota Banda Aceh, sehingga memperkaya subtansi peraturan yang dihasilkan. Hal  yang hampir bersamaan juga disampaikan oleh informan lainnya sebagainya dalam wawancara berikutnya.
…standar  syariahnya  mengikuti  regulasi  yang  ada,  Perwal  (Peraturan Walikota),  tapi  yang  lebih  dominan  dalam  penerapan  ini  bukan  Dinas Syariat  Islam,  tapi  Wilayatul  Hisbah  (WH)…standarnya,  misalnya,  tamu yang  bukan  suami  istri  dilarang  tidur  dalam  satu  kamar,  tidak  boleh melakukan  hura-hura,  minum-minuman  keras  ataupun  membawa  minum- minuman keras di hotel. Itu semuanya ada di dalam Peraturan Walikota… 9
8 Nur Eliya, Pelaksana Tugas (PLT) Kasi. Sekretariat MPU kota Banda Aceh, wawancara 14 Agustus 2018.
9 Elpijar,  Kepala  Seksi  (Kasi)  Bina  Aqidah  Dinas  Syariat  Islam  Kota  Banda  Aceh, wawancara 10 September 2018.
Dari  wawancara  dengan  informan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  secara standar  operasional  prosedur  yang  berlaku  di  hotel  terserah  kepada  manajemen perhotelan  yang  ada.  Artinya  konsep  dasar  operasional  menjadi  tanggung  jawab manager  perhotelan,  hanya  saja  konsep  standar  operasional  perhotelan  yang  ada tidak  bertentangan  dengan  norma-norma  syariah  Islam.  Oleh  sebab  itu,  dalam konteks  keacehan,  dalam  rangka  menjamin  semua  tata  kelola  operasional perhotelan  agar  tidak  bertentangan  dengan  syariah,  maka  di  ikat  oleh  aturan- aturan khusus melalui Peraturan Walikota, yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2016, tentang penyelenggaraan  wisata halal.
Standar  operasional  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  kota  Banda  Aceh dalam  rangka  penerapan  nilai-nilai  syariat  Islam  di  perhotelan,  juga  dapat dipahami dalam wawancara dengan informan sebagaimana di bawah ini.
…standar  yang  ditekankan  yang  diterapkan  terhadap  perhotelan  sesuai dengan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014,  secara  umum  penjabarannya  yaitu antaran lain: 1) bagi pihak perhotelan senantiasa mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum kota Banda Aceh dan  melaksanakan  penerapan  syariat  Islam  dalam  pengelolaan  kegiatan usaha perhotelan. 2) Tidak menerima tamu non muhrim dalam suku kamar serta  tersedianya  informasi  tertulis  yang  menyatakan  tidak  menerima  tamu non muhrim. 3) Tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap Qanun syariat Islam. 4) Tidak menyediakan fasilitas  hiburan  yang  mengarah  pada  pornoaksi,  pornografi,  dan  tindakan asusila. 5) Tidak memajang ornament (patung, lukisan maupun atribut) yang mengarah  kepada  kemusyrikan  dan  pornografi.  6)  Tidak  menyediakan  dan membiarkan  tamu  mengkonsumsi  minuman  beralkohol  serta  narkoba  dan sejenisnya.7)  Setiap  karyawati  muslim  harus  berbusana  muslimah  dan berbusana yang sopan bagi karyawan yang non muslim. 8) menyediakan Al- Quran,  sajadah,  dan  adanya  penunjuk  arah  kiblat  di  dalam  kamar  tamu.  9) Menyediakan  mushalla  dan  kamera  CCTV,    jika  sewaktu-waktu  rekaman CCTV dibutuhkan oleh pemerintah maka pihak hotel bersedia menyerahkan rekaman tersebut. 10) Tersedianya hiasan bernuansa Islami berupa kaligrafi atau  gambar  Islami  lainnya  ditempat-tempat  strategis  dalam  hotel  dan didalam kamar tamu. 11) Bersedia dicabut perizinan yang berkenaan dengan
kegiatan  usaha  dan  ditutup  apabila  tidak  melaksanakan  aturan-aturan  yang telah ditetapkan. 10
Dalam  deskripsi  wawancara  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  aturan-aturan yang  menjadi  standar  operasional  perhotelan  sejatinya  memang  telah  ada  dan sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur  yang  dijalankan  oleh  manager perhotelan yang ada. Sedangkan aturan yang dibuat oleh pemerintah sepintas lalu hanya  sebagai  pelengkap  saja.  Artinya  pemerintah  belum  memberikan  sebuah standar operasional prosedur yang baku dan menyeluruh sehingga secara langsung dapat dijadikan standar operasional perhotelan yang ada di Aceh pada umumnya dan  kota  Banda  Aceh  khususnya.  Tetapi  secara  realitasnya  sejauh  ini  tidak demikian  aturan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  hanya  bersifat  umum  saja  dan hanya dijadikan sebagai aturan tambahan.

## C. UPAYA  ATAU  TINDAKAN  PEMERINTAH  KOTA  BANDA  ACEH DALAM MENGONTROL PERHOTELAN TERKAIT PELAKSANAAN SYARI’AH ISLAM
Sebagaimana  diketahui,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh, telah mengamanatkan, bahwa Syariat Islam harus ditegakkan secara kāffah dan  menjadi  rujukan  masyarakat  dalam  menjalani  kehidupan.
Menindaklanjuti  amanah  UUPA,  sejak  tiga  tahun  terakhir  Pemerintah  Aceh melalui  Dinas  Syariat  Islam,  telah  melakukan  serangkaian  diskusi,  penelitian, FGD,  dan  berbagai  pertemuan  bersama  kalangan  akademisi,  ulama  dan  pihak
10 Efendi, Kepala Bidang (Kabid) penegakan syariat Islam Wilayatul  Hisbah kota Banda Aceh, wawancara 13 Agustus 2018.
terkait  lainnya,  untuk  merumuskan Grand  Design Syariat  Islam  yang komprehensif.
Dalam  perumusan  tersebut,  telah  diputuskan  lima  sektor  yang  menjadi fokus  perhatian  penegakan  Syariat  Islam  di  Aceh,  yaitu  hukum,  pendidikan, ekonomi,  adat  dan  budaya,  dan  tata  kelola  Pemerintahan.  Dari  lima  fokus  itu, maka  dapat  kita  katakan  bahwa  Syariat  akan  menjadi  mainstream  bagi  seluruh kebijakan  daerah  Aceh.  Dengan  demikian,  maka  kebijakan  Syariat  Islam  akan menjadi ruh bagi  kinerja  semua  Satuan  Kerja  Pemerintah  Aceh  (SKPA)  yang berkedudukan  di  Ibukota  Provinsi  dan  Satuan  Kerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota (SKPK) yang ada di provinsi Aceh.
Selain dari itu lima sektor yang menjadi fokus perhatian penegakan Syariat Islam  di  Aceh,  yaitu  hukum,  pendidikan,  ekonomi,  adat  dan  budaya,  dan  tata kelola  Pemerintahan,  yang  menjadi  landasan  riil  yang  mempengaruhi  seluruh kebijakan  daerah  Aceh,  termasuk  dalam  aspek  berbagai  dunia  Usaha  yang memiliki  ranah  bisnisnya  berada  dalam  wilayah  hukum  daerah  Aceh,  dalam  hal ini terutama dalam bisnis perhotelah sebagai bagian dari rangkaian pembangunan pariwisata.  Dengan  kata  lain  para  pengusaha  harus  mendukung  penuh  kebijakan pemerintah  dalam  hal  penerapan  syariah Islam  dalam  berbagai aspek  kehidupan, termasuk dalam aspek bisnis perhotelan.
Untuk  menguraikan  lebih  jauh  mengenai  peran  pemerintah  dalam mengontrol  perhotelan  terkait  Pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh;  implementasi syari’at  Islam  pada  usaha  perhotelan  di  Kota  Banda  Aceh,  penelitian  akan memaparkan  secara  deskriptif  hasil  penelitian  di  lapangan  mengenai  upaya  atau
tindakan  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  mengontrol  perhotelan  terkait pelaksanaan  syari’ah  Islam,  yang  telah  peneliti  lakukan  diperkuat  oleh  fakta sebagaimana  dijelaskan  oleh  informan dalam  wawancara  berikut  ini,  sehingga diharapkan data yang ada dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ada.
Untuk  menjalankan  mengontrol  perhotelan  dalam  rangka  menerapkan syariah  Islam  di  kota  Banda  Aceh,  pemerintah  memperhatikan  dan menerapkan  aturan  dalam  pemberian  izin.  Di  dalam  hal  perizinan  itu  ada aturan-aturan  yang  harus  dipatuhi,  kemudian  pemerintah  mengambil  peran sebagai  pengontrol  atau  berkapasitas  sebagai  pengawas  jalannya  syariah Islam di perhotelan. 11
Dari paparan wawancara di atas dapat dipahami bahwa  penegakan syariat dalam  setiap  instansi  baik  instansi  maupun  swasta  merukan  suatu  keniscayaan, dan  mesti  dilaksanakan  secara  komprehensif.  Demikian  halnya  dalam menegakkan  syariah  Islam  pada  usaha  perhotelan  atau  penginapan  dilakukan dengan  menerapkan  aturan  yang  ketat,  salah  satunya  menerapkan  pengontrolan dan  pengawasan  dalam  hal  memberikan  izin  oleh  dinas  terkait  yang  tentunya memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  salah  satunya  tidak  melanggar syariah  Islam.  argumentasi  di  atas  juga  sesuai  dengan  pernyataan  informan lainnya, sebagaimana dalam wawancara berikut ini.
…dalam rangka mendukung penerapan syariat Islam di perhotelan, hal yang dilakukan  oleh  dinas  Pariwisata  kota    Banda  Aceh  antara  lain  dengan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam rangka mengaplikasikan syariah Islam  di  perhotelan..  mengadakan  pelatihan-pelatihan  tentang  syariat  Islam di  perhotelan,  mencantumkan  di  media-media  sosial  (koran-koran)  bahwa Aceh  ini  daerah  yang  telah  memformilkan  syariah  Islam.  Jadi,  hotel-hotel harus  menerapkan  syariat  Islam,  salah  satu  menjaga  menu  makanan  yang disediakan  di  hotel  tetap  terjaga  dan  terjamin  kehalalannya…juga
11 Efendi,  Kepala  Bidang  (Kabid)    Penegakkan  Syariah  Islam,  Wilayatul  Hisbah  Kota Banda Aceh, Wawancara 13 Agustus 2018.
melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  dengan  kerja  sama  dinas  terkait dalam rangka menjaga pelaksanaan kegiatan syariat Islam diperhotelan… 12
Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, dalam rangka mendukung merealisasikan  penerapan  syariah  Islam  di  berbagai  usaha  penginapan  atau perhotelan di Aceh, dengan pertama kali memberlakukan aturan-aturan yang ketat bagi  pengelola  perhotelan  atau  penginapan  sebagai  bentuk  menciptakan  suasana penerapan  nilai-nilai  syariah  dalam  operasional  bisnis  perhotelan.  Penjelasan  di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan informan di bawah ini.
…ya,  kalau  untuk  hotel  syariah  kita  masih  dalam  proses  artinya  upaya- upaya  dalam  menerapkan  syariah  dalam  standar  operasional  terus dijalankan.  Seperti  contoh, greeting (sapaan)  dibiasakan  diawali  dengan
“assalamualaikum” untuk  menyapa  konsumen.,  selain  itu,  juga  dibiasakan bagi  karyawan  menghentikan  segala  aktifitas  dikala  azan  berkumandang dalam  rangka  melaksanakan  shalat  wajib  berjamaah,  dibiasakan  shalat dhuha .  Dan  apabila  ada  keluarga  para  karyawan  yang  kena  musibah/ kemalangan biasanya diadakan doa bersama atau tahlilan. 13
Penerapan syariah Islam pada instasi perhotelan di Aceh merupakan suatu hal  mesti  dilakukan,  mengingat  Aceh  secara  legal  formal  telah  menerapkan syariah  Islam  dalam  setiap  dimensi  kehidupan  masyarakatnya.  Meskipun  secara realitasnya  penerapan  syariah  Islam  dalam  skala  terbatas.  Artinya  belum  secara kāffāh. Meskipun demikian adanya, setiap instansi  yang berada di regional Aceh wajib  mendukung  dan  ikut  mengaplikannya  dalam  setiap  kegiatan  yang dilakukannya.  Salah  satunya  dalam  usaha  perhotelan  di  Aceh  telah  menerapkan nilai-nilai  syariah  antara  lain  membudayakan  kepada  karyawannya  dalam
12 Nurpahlawani, Kasi Analisis data dan kelembagaan Dinas Pariwisata kota Banda Aceh, wawancara 14 September 2018.
13 Budi  Hendarawan,  Manager  Operasional  Hotel    Permata  Hati.  Wawancara  31  Juli 2018.
menyambut tamu hotel dengan ucapan salām, diwajibkan kepada karyawan untuk melaksanakan shalat berjamah dan shalat sunat dhuhā. Pembudayaan ini sebagai wujud  dalam  rangka  ikut  serta  dalam  merealisasikan  terwujudnya  nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasional perhotelan.
Pemerintah  daerah  era  dewasa  ini  memiliki  hak  otonomi.  Sehingga kebijakan  mengelola  daerah  terpulang  secara  penuh  kepada  pemerintah Kabupaten/  Kota.  Sebagai  bentuk  realisasi  upaya  pemerintah  Kota  Banda  Aceh dalam  mengontrol  perhotelan  terkait  penerapan  syariat  Islam,  merupakan  suatu hal  yang  lumrah.  Untuk  lebih  jelas  dapat  dilihat  dalam  deskripsi  wawancara dengan informan berikut ini.
Dinas Syariat Islam tidak berkapasitas mengeluarkan aturan tertentu perihal penerapakan  syariat  Islam  di  perhotelan,  tetapi  yang  berwenang mengeluarkan  peraturan  adalah  Walikota  yang  tertuang  dalam  Peraturan Walikota  (Perwal).  Dinas  Syariah  Islam  hanya  menjalankan  dan merealisasikan peraturan yang ada pada setiap instansi yang ada, khususnya dalam  menerapkan  syariat  Islam  di  perhotelan  yang  ada  di  wilayah  Kota Banda Aceh, melalui pertama , melakukan kegiatan Sosialisasi syariat Islam di  perhotelan  atau  penginapan, kedua ,  melakukan  kerjasama  dengan Da’i Kota  Banda  Aceh  dalam  rangka  pembinaan. ketiga ,  melakukan  kerja  sama dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dan  Wilayahtul  Hisbah (WH) dalam melakukan pengawasan terhadap perhotelan. 14
Dalam deskripsi wawancara di atas, dapat dipahami bahwa Dinas Syariat Islam  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah  yang  memiliki  tugas  dan wewenang  khusus  dalam  menangani  penegakan  syariah  Islam  di  Aceh,  dengan kata lain instansi yang mengaplikasikan undang-undang atau aturan-aturan khusus mengenai  pelaksanaan  syariah  Islam  dalam  setiap  lini  kehidupan  masyarakat
14 Elpijar,  Kepala  Seksi  (Kasi)  Binda  Aqidah  Dinas  Syariah  Islam  Kota  Banda  Aceh, wawancara 10 September 2018
Aceh,  termasuk  dalam  penerapan  syariah  Islam  di  perhotelan.  Dalam  penerapan syariah  Islam  di  perhotelan  atau  penginapan  yang  ada  Dinas  Syariat  Islam menggunakan  strategi pertama ,  melakukan  kegiatan  Sosialisasi  syariat  Islam  di perhotelan atau penginapan, kedua , melakukan kerjasama dengan Da’i kota Banda
Aceh dalam rangka pembinaan. Sebagaimana dalam wawancara berikut ini.
…tidak ada bagian khusus dari Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh yang betugas  untuk  memonitor  usaha  perhotelan  dari  segi  penerapan  syariah Islam, yang ada cuma berdakwah di hotel. Adapun yang berperan dalam hal ini adalah bidang dakwah di Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh. Bidang dakwah ini baru akan datang apabila menerima laporan telah ada terjadinya pelanggaran syariah Islam. 15
Ketiga , melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  dan  Wilayahtul  Hisbah  (WH)  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap perhotelan. Sebagaimana dalam wawancara berikut ini.
…yang  berperan  dalam  mengontrol  penerapan  syariat  Islam  dalam  usaha perhotelan  di  kota  Banda  Aceh  adalah  Wilayatul  Hisbah  (WH),  sedangkan Dinas  Syariat  Islam  dilibatkan  ketika  terjadinya  kasus  pelanggaran  syariat Islam… 16
Dari  wawancara  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  dinas  Syariat  Islam  tidak memiliki  wewengan  khusus  dalam  pengontrolan  penerapan  syariat  Islam  di perhotelan,  tetapi  yang  memiliki  peranan  untuk  pengontrolan  adalah  instansi Wiyalatul  Hisbah  (WH),  tetapi  dinas  Syariat  Islam  sebagai  mitra  WH  dalam  hal pembinaan dan sosialisasi penerapan syariah Islam di perhotelan.
15 Elpijar,  Kepala  Seksi  (Kasi)  Binda  Aqidah  Dinas  Syariah  Islam  Kota  Banda  Aceh, wawancara 10 September 2018
16 Elpijar,  Kepala  Seksi  (Kasi)  Binda  Aqidah  Dinas  Syariah  Islam  Kota  Banda  Aceh, wawancara 10 September 2018
Selain  itu,  upaya  pemerintah  kota  Banda  Aceh  dalam  mengontrol perhotelan  terkait  pelaksanaan  Syariah  Islam,  dengan  menjadikan  mitra  Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Banda Aceh. Hal ini dapat di lihat melalui hasil wawancara berikut ini.
…Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  secara  tugas  pokok  dan  fungsi yaitu memberi saran, masukan, pertimbangan kepada pemerintah khususnya kepada  Walikota  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Kota  Banda  Aceh (DPRK)…memang  dalam  hal  perhotelan  ada  Qanun  kota  Banda  Aceh, Nomor  4  Tahun  2003  tentang  Retribusi  Izin  Tata  Usaha,  salah  satunya adalah perhotelan. Disini MPU dilibatkan dalam pengeluaran rekomendasi. Jadi,  dengan  kata  lain,  setiap    hotel-hotel  yang  akan  dibangun  dalam wilayah pemerintah kota Banda Aceh harus berdasarkan dengan Qanun dan salah satunya harus ada rekomendasi tertulis dari MPU… 17
Dari  wawancara  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  Majelis  Permusyawaran Ulama  (MPU),  hanya  merupakan  instansi  yang  tidak  memiliki  secara  langsung dalam  mengontrol  pelaksanaan  Islam  di  perhotelan,  hanya  saja  MPU  berperan utama  dalam  memberi  saran,  masukan,  maupun  pertimbangan  menyangkut peraturan  yang  akan  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Khususnya  aturan  mengenai tata pelaksanaan dan penerapan syariah Islam di setiap instansi yang ada termasuk dalam  hal  ini  adalah  usaha  perhotelan  atau  penginapan.  Hal  ini  sejalan  dengan wawancara dibawah ini.
…MPU  hanya  memiliki  wewenang  memberikan  rekomendasi.  Dari pertama  pendirian  sebuah  hotel  harus  ada  rekomendasi.  Salah  satu rekomendasinya  dari  MPU.  Dalam  pemberian  rekomendasi  ini  menjadi  ranah Kepala  Sub  Bagian  (Kasubbag)  Persidangan  Hukum  dan  Humas  di  instansi MPU….MPU  tidak  mempunyai  wewenang  mutlak,  akan  tetapi  MPU  lebih  ke memberikan  saran  atau  masukan  misalnya  membuat  audensi,  dipanggil  ketika mendengar  masukan  bahwa  ada  hotel  yang  berkasus,  atau    melengceng  dari penerapan  syariat  Islam…MPU  tidak  memiliki  wewenang  untuk  bertindak tegas
17 Nur  Eliya,  Pelaksana  Tugas  (PLT)  Sekretaris  MPU  kota  Banda  Aceh,  wawancara  14 Agustus 2018.
jika ada yang melanggar syariat Islam, hanya lebih ke memberikan saran, arahan dan masukan… 18
Dari deskripsi wawancara di atas dapat dipahami bahwa, MPU Aceh tidak memiliki  tugas  khusus  dalam  mengontrol  jalannya  penerapan  syariat  Islam  di perhotelan, akan tetapi instansi MPU hanya berkasipasitas sebagai pihak pemberi masukan, saran, atau sebagai salah pihak yang mengeluarkan rekomendasi dalam pendirian  atau  menjalankan  usaha  perhotelan  di  Aceh  pada  umumnya  dan  kota Banda Aceh khususnya.
Dari berbagai wawancara di atas dapat dipahami bahwa upaya pemerintah kota Banda Aceh dalam mengontrol perhotelan terkait pelaksanaan syariah Islam, cukup signifikan. Melalui berbagai pihak dan stakeholders terkait yang di back up MPU dan didukung oleh Peraturan Walikota Kota (Perwalkot) Banda Aceh nomor 4  Tahun  2003  tentang  Retribusi  Izin  Tata  Usaha  termasuk  salah  satunya  usaha dibidang  jasa  perhotelan.  Kemudian,  untuk  sebuah  kelengkapan  tentang  standar yang  ada  lahir  Qanun  No.  8  Tahun  2013  tentang  Syariat  Islam,  termasuk  salah satunya  adalah  adalam  pengelolaan  unit-unit  usaha  jasa  perhotelan  yang  berada dalam lingkungan provinsi Aceh.

## D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)

## YANG DITETAPKAN  PEMERINTAH  KOTA  BANDA  ACEH  PADA USAHA PERHOTELAN DI KOTA BANDA ACEH
Standardisasi  dalam  pariwisata  adalah  upaya  untuk  mengembangkan fasilitas,  prosedur,  dan  tindakan  dengan  cara  tertentu  untuk  memastikan  bahwa kualitas  layanan  yang  diberikan  kepada  pelanggan  telah  memenuhi  kebutuhan
18 Nur Eliya, Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris  MPU kota Banda  Aceh, wawancara 14 Agustus 2018.
wisatawan  dengan  baik.  Bagi  wisatawan  Muslim,  kebutuhan  standarisasi  jasa pariwisata  sangat  berbeda  dari  jenis  wisatawan  nasional  maupun  internasional lainnya.  Kebutuhan  untuk  beribadah  dan  fasilitas  ibadah  yang  dilakukan  sehari- hari  terkadang  tidak  dapat  diakomodasi  oleh  industri  pariwisata  internasional. Misalnya, penyediaan makanan halal, penyediaan fasilitas terpisah untuk pria dan wanita,  fasilitas  ibadah,  dan  lain  sebagainya  adalah  beberapa  poin  yang  belum dipertimbangkan sepenuhnya dalam penerapan standar pariwisata internasional. 19
Standar perasional prosedur (SOP) merupakan salah subtansi  yang  sangat penting dalam menjalan sebuah instansi baik instansi yang orentasi bisnis maupun non  bisnis  atau  organisasi  yang  orentasinya  pelayanan  sosial.  Begitu  halnya, dalam pengelolaan usaha jasa penginapan atau perhotelan tentu secara umumnya perlu  adanya  standar  yang  baku  sebagai  barometer  dalam  setiap  aktivitas  yang dilakukan. Aceh sebagai daerah yang secara legal formal telah menerapkan syariat Islam  dalam  berbagai  lini  kehidupan,  tentu  hal  ini  termasuk  dalam  ranah  bisnis. Salah satunya dalam tata kelola jasa perhotelan yang berada dalam lingkup daerah Aceh.
Sebagai  daerah  yang  telah  menerapkan  syariat  Islam  yang  dilindungi konstitusi Negara,  Aceh tentu memprotektif setiap instansi bisnis  yang ada salah satunya perhotelan dengan cara membuat aturan-aturan tertentu dalam tata kelola perhotelan  yang  ada.  Sejauh  ini  dari  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan, pemerintah Aceh khususnya pemeritah kota Banda Aceh belum melahirkan aturan yang  baku  sebagai  penunjang  dalam  kelola  bisnis  perhotelan  yang  ada.  Dengan
19 Aditya Pratomo dan Agung Sugita Subakti, Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan  Jakarta  Sebagai  World’s  Best  Family  Friendly  Hotel, Jurnal  Sains  Terapan  Pariwisata , Vol.2, No. 3, p. 354-36 7 (2017).
kata  lain  aturan  yang  menjadi  produk  pemerintah  belum  menjadi  standar operasional  prosedur  yang  menyeluruh  dan  terpadu.  Tetapi  hanya  dijadikan sebagai aturan tambahan saja. Sekilas dapat dikatakan tidak begitu mengikat, hal dapat ditandai dengan masih banyaknya ditemui berbagai kasus pelanggaran yang ditemui di berbagai perhotelan di Banda Aceh akhir-akhir ini.
Selain  itu,  pemerintah  kota  Banda  Aceh  melahirkan  peraturan  yang mengatur  secara  umum  tata  kelola  usaha  perhotelan  di  Banda  Aceh  antara  lain Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014, antara lain berisi sebagai berikut:
1. bagi  pihak  perhotelan  senantiasa mematuhi  segala  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dalam  wilayah  hukum  kota  Banda  Aceh  dan melaksanakan penerapan syariat Islam dalam pengelolaan kegiatan usaha perhotelan.
2. Tidak  menerima  tamu  non  muhrim  dalam  suku  kamar  serta  tersedianya informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima tamu non muhrim.
3. Tidak  memberikan  fasilitas  yang  memungkinkan  terjadinya  perbuatan pelanggaran terhadap Qanun syariat Islam.
4. Tidak  menyediakan  fasilitas  hiburan  yang  mengarah  pada  pornoaksi, pornografi, dan tindakan asusila.
5. Tidak  memajang  ornament  (patung,  lukisan  maupun  atribut)  yang mengarah kepada kemusyrikan dan pornografi.
6. Tidak  menyediakan  dan  membiarkan  tamu  mengkonsumsi  minuman beralkohol serta narkoba dan sejenisnya.
7. Setiap karyawati muslim harus berbusana muslimah dan berbusana yang sopan bagi karyawan yang non muslim.
8. menyediakan  Al-Quran,  sajadah,  dan  adanya  penunjuk  arah  kiblat  di dalam kamar tamu.
9. Menyediakan mushalla dan kamera CCTV,  jika sewaktu-waktu rekaman CCTV  dibutuhkan  oleh  pemerintah  maka  pihak  hotel  bersedia menyerahkan rekaman tersebut.
10. Tersedianya  hiasan  bernuansa  Islami  berupa  kaligrafi  atau  gambar Islami lainnya ditempat-tempat strategis dalam hotel dan didalam kamar tamu.
11. Bersedia dicabut perizinan yang berkenaan dengan kegiatan usaha dan ditutup apabila tidak melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Melalui  peraturan  Walikot  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  aturan-aturan  diatas  secara umum  belum  bisa sepenuhnya  dijadikan  sebagai  standar  operasional  prosedur  sebuah perhotelan,  karena  aturan  tersebut  di  atas  masih  berbicara  pada  tataran umumnya
tetapi belum berbicara secara spesifik dalam tata kelola sebuah bisnis perhotelan.
Sehingga oleh sebab dapat dikatakan bahwa pemerintah kota Banda Aceh belum sepenuhnya  menerapkan  standar  operasional  prosedur  dalam  tata  kelola  bisnis penginapan atau perhotelan yang sepenuhnya secara syariah.

## 3.4.2 Upaya  Pemerintah  kota  Banda  Aceh  dalam  Mengontrol  Perhotelan Terkait Pelaksanaan Syari’ah Islam
Pemerintah  Aceh  pada  umumnya  dan  pemerintah  kota  Banda  Aceh  pada khususnya  menjadi  pihak  yang  menjadi  bertanggung  jawab  penuh  dalam menegakkan  dan  menerapkan  serta  pengawasan  atau  pengontrolan  jalannya syariat Islam yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang  penyelenggarakan  keistimewaan  Provinsi  Daerah  Aceh  dan  Undang- undang  11  Tahun  200  tentang  Pemerintahan  Aceh,  salah  satunya  adalah  ke- istimewaan dalam menerapkan syariat Islam dalam ranah kehidupan.
Dalam  penerapan  syariah  Islam  di  perhotelan  atau  penginapan  yang  ada pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan strategi pertama , melakukan kegiatan Sosialisasi  syariat  Islam  di  perhotelan  atau  penginapan, kedua ,  melakukan kerjasama dengan Da’i kota Banda Aceh dalam rangka pembinaan. Sebagaimana dalam wawancara berikut ini. Ketiga , melakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dan  Wilayahtul  Hisbah  (WH)  dalam  melakukan pengawasan terhadap perhotelan.
Selain  itu,  upaya  pemerintah  Kota  Banda  Aceh  dalam  mengontrol  perhotelan terkait pelaksanaan syariat Islam juga berpedoman pada  Qanun Pemerintah Aceh Nomor  8  Tahun  2013  Tentang  Kepariwisataan  pasal  36,  yaitu  yang  mewajibkan kepada setiap pengelola hotel untuk:
1. Memberi kenyamanan kepada tamu hotel.
2. Memberi laporan singkat tentang penghunian kamar secara berkala setiap 3  (tiga)  bulan  kepada  gubernur  melalui  instansi  yang  menangani  bidang kepariwisataan Aceh;
3. Memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila dibutuhkan;
4. Menjaga  dan  mencegah  penggunaan  hotel  berbintang  dari  kegiatan  yang dapat  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  umum  serta  melanggar syariat Islam.
5. Melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia secara terus menerus berdasarkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi.
6. Memelihara  hygienis  dan  sanitasi  dalam  hotel  dan  lingkungan pekarangannya.
7. Menetapkan  persyaratan  penghunian  kamar,  termasuk  tarif  kamar  yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu hotel.
8. Melampirkan  perubahan  persetujaun  prinsip  dan  izin  usaha  pada  setiap perubahan nama atau pemindahtanganan pemilik hotel berbintang.
Dalam Qanun Nomor 8 tahun 2013 Pasal 37 di atas, jelas dapat dipahami bahwa  setiap  bisnis  yang  bergerak  dalam  bidang  akomudasi  perhotelan  yang berada  di  dalam  teritorial  Provinsi  Aceh,  maka  wajib  mematuhi,  menjalani  dan mengaplikasikan  nilai-nilai  syariah  dalam  setiap  aktivitas  jasa  penginapan  yang ditawarkan  kepada  konsumen.  Disamping  itu,  secara  inplinsit  Qanun  Nomor  8 Tahun 2013 tersebut memberikan indikasi bahwa setiap usaha perhotelan di Aceh dituntut  untuk  berperan  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  menegakkan  dan mendukung serta menjalankan syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Gani  Isa, Formalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh;  Pendekatan  Adat,  Budaya dan Hukum, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.
Al  Yasa’  Abu  Bakar,”Islam,  Hukam  dan  Masyarakat  di  Aceh  Tajdid  Syari’at dalam Negara Bangsa”, First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies , 24-27 Februari 2007.
Agus  Sulastiyono, Teknik  dan  Prosedur  Divisi  Kamar  pada  Bidang  Hotel , Bandung: Alfabeta, 2007.
Burhan  Bungin, Penelitian  Kulitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan,  Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya , (Jakarta: Kencana, 2009).
Bambang Sujatno, Hotel Courtesy, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008
Deliar Noer, Islam dan Politik, Cet 1, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005.
Departemen  Agama  RI, al-Quran  dan  Terjemahannya, Bandung:  PT.  Sygma Examedia Arkanleema,  2009
Dian  Maulita, Pelaksanaan  Syariat  Islam  Dalam  Penanggulangan  Maisir  Di Kabupaten  Pidie, [skripsi],  Banda  Aceh:  Fak.  Dakwah  dan  Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2016.
Dinas  Syari’at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, Qanun  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  12/  2000  tentang Larangan  Minuman Khamar dan Sejenisnya.
Endar Sugiarto, Sri Sulartiningrum, Pengantar Akomodasi dan Restoran , (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.
Hartatik,  Indah  Puji, Buku  Praktis  Mengembangkan  SDM ,  Jogjakarta.  Laksana, 2014.
Haedar  Nasir, Islam  Syari’at:  Reproduksi  Salapiyah  Idiologis  di  Indonesia (Bandung: Mizan 2013
Hasan Basri, A. Hasjmy (1914-1998) Kajian Sosial-Intlektual Pemikiran Tentang Politik Islam” , Disertasi Sps UIN Jakarta, 2008.
Kartini  Kartono, Metodelogi  Penelitian  Riset  sosial, Bandung:  Bandar  Maju, 1996.
Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian  Kualitattif ,  Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994.
Laksmi,  Fuad  dan  Budiantoro, Manajemen  Perkantoran  Modern .  Jakarta: Penerbit Pernaka, 2008.
M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah;  Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Alquran, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Marifa, Prospek  Pengembangan  Wisata  Islami  di  Banda  Aceh, [skripsi],  Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry, 2017.
Peraturan  Meneteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Nomer  2  Tahun  2014 Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Usaha  Hotel  Syariah  dan  Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomer 11 Tahun 2016.
Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan, Pasal 36, di akses 20
20 Januari 2018
Qanun ini disahkan tanggal 14 Oktober 2002 dan diundangkan Tanggal 6 Januari 2003
Rusjdi  Ali  Muhammad, Konstalasi  Syari’at  Islam  di  Era  Global, Banda  Aceh:
Dinas Syari’at Islam Aceh, 2001.
……., Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari’at Islam dalam Hukum Adat Aceh, Banda Aceh: Perpustakaan Nasional, 2011
……., Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh:  Problem  Solusi  dan  Implementasinya Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
Riyanto  Sofyan, Bisnis  Syariah  Mengapa  Tidak?  Pengalaman  Penerapan  Pada Bisnis Hotel , (Jakarta; Gramedia Pustaka Uatama, 2011), hlm. 87.
Sitanggang, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Jakarta: Bina Aksara, 2003.
Syamsul  Bahri,  “Pelaksanaan      Syari’at  Islam  di  Aceh  Sebagai  Bagian  dari Wlayah NKRI”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
Tim Reality, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Realaty Publisher, 2008.
Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syari’at  dalam Wacana dan Agenda , ( Jakarta: GIP, 2003)