## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH  BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

## Rossy Lambelanova
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Fakultas Manajemen pemerintahanInstitut Pemerintahan Dalam Negeri E-mail: rossylambelanova@gmail.com
ABSTRAK . Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaanya masih terdapat permasalahan di lapangan, yaitu belum meratanya akses pendidikan, kesehatan dan perekonomian, diantaranya angka putus sekolah (APS) yang cukup tinggi yaitu mencapai 5 %,belum tersebarnya pusat kegiatan belajar mengajar, ditemukannya kasus penyakit filariasis dan 39 desa dari 165 desa berstatus desa tertinggal, pelayanan infrastruktur baik jalan, drainage, air bersih, limbah dan transportasi yang menunjang peningkatan perekonomian belum banyak berubah. Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  yang  dikemukakan  oleh  Marilee  S.  Grindle  (1980), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun perkembangan IPM ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil, secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah.
Kata kunci : ImplementasiKebijakan otonomi daerah, Program-program, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

## THE POLICY IMPLEMENTATION OF AUTONOMY AREA THE FIELDS OF EDUCATION, HEALTH AND ECONOMY IN WEST BANDUNG DISTRICT
ABSTRACT. Base on The Republic of Indonesia Law Number 12 Year 2007 on the Establishment of West Bandung regency became an Autonomous Region in the province of West Java. there are still problems, namely unequal access to education, health and the economy, including the dropout rate (APS) is high enough  (5%), not yet spread the center of teaching and learning activities, the discovery of filariasis disease cases and 39 villages of 165 villages with the status of the backward village, , infrastructure services including drainage, clean water, sewage and transportation that support the improvement of the economy has not changed much.The theory used in this study is the theory of policy implementation proposed by MS Grindle (1980), which suggests that the successful implementation of policies influenced by the contents of the policy and the policy context. As this study used qualitative research methods of data collection and observation conducted in-depth interviews. The results showed that bassically the implementation of regional autonomy policy in West Bandung Regency was based on the development of the human development index which consicts of education, health and purchasing power parity showed an increase from year to year, however is not morely shows that the development in the field of education, health and the economy in West Bandung Regency has been succesful, Factually there are still many shortcomings in the field which still requires extra work from the local government.
Key words: The Policy implementation of autonomy area, Programs, increasing of social welfare

## PENDAHULUAN
Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung, wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun l999. Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah  Kabupaten  Bandung  cukup  luas  (2.324.84 Km2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak, yaitu sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah diusulkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mailendra (2009) dengan menggunakan data basis IPM Jabar yang dikeluarkan oleh BAPPEDA dan BPS Propinsi Jawa Barat (2002-2006), dengan menggunakan analisis deskriptif  untuk melihat perkembangan IPM sebelum dan setelah adanya pemekaran wilayah serta untuk melihat dampak pemekaran dengan membandingkan capaian IPM daerah induk dan daerah baru.
Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Barat mengalami peningkatan termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Daerah baru hasil pemekaran memiliki IPM lebih tinggi dari daerah induk. Selain daerah baru, wilayah kota memiliki nilai
IPM yang relatif lebih tinggi dibanding kabupaten. Pemekaran yang dilakukan di wilayah Jawa Barat ternyata membuat ketimpangan antar daerah baru dan induk semakin meningkat. Laju pertumbuhan IPM daerah induk sebelum pemekaran memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan setelah pemekaran, hal ini dikarenakan sebagian besar potensi daerah induk berada di daerah baru yang dimekarkan.
Bertitik tolak dari hasil penelitian tersebut terdapat fenomena-fenomena yang berbeda antara hasil penelitian dengan situasi dan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang merupakan dimensi-dimensi yang digunakan dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan merupakan suatu cara untuk melihat tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung Barat, yaitu : Dalam bidang pendidikan khususnya dalam Pendidikan Non Formal (PNF), belum tersebarnya Pusat Kegiatan belajar Mengajar (PKBM) secara merata dan optimal, (Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat, Tahun 2010),  Pada tahun 2010, tercatat 79.999 warga masyarakat berusia 16-18 tahun di Kabupaten Bandung Barat seharusnya bersekolah di SMA/SMK. Namun karena daya tampung sekolah formal tingkat SMA/SMK hanya sekitar 20.000 siswa, terdapat lebih dari 50.000 anak yang status pendidikannya tidak jelas (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga [Disdikpora] Kabupaten Bandung Barat dalam Fatah, 2012 : 10), Bandung Barat mempunyai Angka Putus Sekolah (APS) yang cukup tinggi yaitu mencapai 5%, terdiri dari Kecamatan Rongga sebanyak 1.448  orang,  Kecamatan  Cikalong  Wetan  sebanyak 1.684 orang, Kecamatan Cililin sebanyak 2.744 orang, Kecamatan Gununghalu sebanyak 1.114 orang dari total keseluruhan  sebanyak  129.049  orang.  (Fatah,    2012  : 5), Dalam bidang kesehatan terdapat penemuan kasus filariasis oleh tim di Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, di awal tahun 2010, padahal seluruh desa telah berhasil memenuhi  kualifikasi  menjadi  desa  siaga  (terdapat beberapa tim untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat,Tahun 2010), Dalam bidang perekonomian sebanyak  39  desa  dari  keseluruhan  165  desa    yang tersebar  di  9  (sembilan)  kecamatan  di  Kabupaten Bandung Barat saat ini masih berstatus desa tertinggal. Infrastruktur dan kondisi perekonomian masyarakat di desa tertinggal tersebut masih jauh dari ideal dan mesti segera dibenahi. (BPMD Kab. Bandung Barat Tahun 2010). Pelayanan infrastruktur baik jalan, drainase, air bersih, limbah dan transportasi yang menunjang peningkatan perekonomian tidak banyak berubah, jalan-jalan masih berukuran kecil dan dalam keadaan rusak terutama untuk wilayah dari cihampelas, Cililin, Gununghalu, Sindangkerta sampai Rongga, ditambah akses infrastruktur jalan masuk ke pusat perkantoran
yang baru belum terbangun, baru fondasi under pass yang terpasang di belakang stasiun Padalarang dan lebar jalan desa yang ada tidak lagi memadai untuk rencana sebuah pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Mulyana, 2012 : 11-13).
Berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan tersebut diatas, bila dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat yang telah berlangsung sejak tahun 2007, maka terlihat bahwa masih banyak kekurangan- kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru tersebut, padahal untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan  berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah diantaranya adalah penataan dan pembinaan SDM aparatur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah agroindustri dan sebagai daerah tujuan wisata terdepan di tatar Bandung yang berwawasan lingkungan, pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran peningkatan kualitas usaha kecil menengah dan penyadaran berkoperasi, akselerasi kebijakan penguatan otonomi desa. Kelima program pembangunan tersebut merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang tercantum dalam Rencana Strategis 2008-2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013.
Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah sebagai output dari pemekaran daerah di Kabupaten Bandung Barat  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  tahun  (2008- 2014) belum seluruhnya memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Perbedaan antara pencapaian IPM (indeks Pembangunan Manusia) dengan berbagai fenomena- fenomena yang terjadi di lapangan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat yang sudah dilaksanakan tersebut dapat disusun secara spesifik  ke  dalam  pertanyaan  penelitian (Research Questions) sebagai berikut : “Bagaimana implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian ?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kebijakan otonomi  daerah di Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru.

## METODE
Disain penelitian adalah deskriptif dan analitik, Hal ini karena pendekatan kualitatif dipandang peneliti lebih relevan digunakan dalam mengamati gejala- gejala sosial dalam suatu masyarakat dan pemerintahan
termasuk dalam hal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara terbuka dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data ini adalah analisis dari Miles and Hubermann  (1992:17),  yaitu  dengan  menggunakan model  interaktif  yang  terdiri  dari  3 (tiga) komponen analisis yaitu reduksi, sajian data dan penarikan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung Barat
Implementasi kebijakan otonomi daerah di sini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007  tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru, dan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan  berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Strategis  2008-2013,  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013.
Selama periode 2008-2012 laju peningkatan IPM Kabupaten Bandung Barat cenderung mengalami percepatan walaupun diantara ketiga bidang tersebut daya beli masyarakat mempunyai indeks yang lebih kecil dibandingkan dengan indeks-indeks lainnya. Pada tahun 2009-2010,  IPM  mengalami  peningkatan  0,50  poin, selanjutnya mengalami peningkatan percepatan dengan laju  peningkatan  0,35  poin  pada  tahun  2011-2012, namun peningkatan IPM di Kabupaten Bandung Barat ini tidak semata-mata menunjukan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil, masih banyak kendala-kendala di lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah guna mewujudkan tujuan dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat. Mengingat banyaknya permasalahan, kekurangan dan realisasi yang belum sesuai harapan/target dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat ini maka perlu dilihat atau perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru di bidangpendidikan, kesehatan dan perekonomian berdasarkan  pendapat  Grindle  (1980  :25)  yang  terdiri dari isi kebijakan dan konteks kebijakan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung Barat
1.  Isi Kebijakan (Content of Policy)
a)  Kepentingan yang Terpengaruh oleh Kebijakan (Interests affected)
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kepentingan/urusan dilakukan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta aktivitas koordinasi antar instansi pemerintah Kabupaten Bandung Barat, namun kerjasama, koordinasi, keterlibatan dan peran serta masyarakat sebagai stakeholders terbesar masih kurang, Selain itu karena banyaknya tarik menarik kepentingan atau urusan di tingkat elite pemerintah daerah sehingga belum mendapat dukungan sepenuhnya dari faktor kepentingan yang terpengaruh pada isi kebijakan (content of policy) dari program prioritas pembangunan khususnya dukungan dari masyarakat dan banyaknya kepentingan- kepentingan dari sebagian infra struktur politik masyarakat diantaranya adalah kelompok kepentingan dan kelompok penekan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperlukan upaya lebih pemerintah daerah untuk meredam berbagai kepentingan elit daerah dalam mendominasi program-program yang diperuntukkan bagi masyarakat, pemerintah daerah harus dapat menstimulus, meng- gali dukungan atau partisipasi masyarakat dalam pem- bangunan guna menunjang implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut karena masyarakatlah yang lebih mengetahui mengenai kepentingan atau kebutuhan apa yang mereka perlukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Nugroho (2009 : 507), yaitu: salah satu syarat untuk melakukan implementasi kebijakan diantaranya adalah syarat ke-5, yaitu seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan “sebab - akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Dikaitkan dengan kepentingan yang terpengaruh dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat bahwa semakin sedikit kepentingan atau program yang bersifat top down dan memaksa dari elite-elite kebijakan dan kelompok kepentingan serta kelompok penekan, maka program- program pembangunan yang lebih mengakomodir kepentingan atau kebutuhan masyarakat dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat akan lebih mudah dilaksanakan secara efektif.
Berkaitan dengan pendapat dari Hogwood dan Gunn tersebut sesuai pula dengan pendapat yang disampaikan Warwick (1979 : 38) dalam point (1) dan point (3) sebagai berikut:  “bahwa pada tahap implementasi terdapat berbagai kekuatan yang berpengaruh sebagai faktor pendorong untuk memperlancar pelaksanaannya yaitu: (1) komitmen politik, di dalam praktek terutama komitmen  pimpinan  pemerintah,  ....................  (3) Komitmen para pelaksana dan dukungan dari kelompok kepentingan”. Berdasarkan pendapat Warwick (1979 : 38) tersebut bila dikaitkan dengan implementasi kebijakan
otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat yang syarat dengan kepentingan yang terpengaruh, maka kepentingan yang terpengaruh di tingkat atas (elite-elite kebijakan) yang cenderung menghambat dalam implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut bisa menjadi faktor pendorong dalam implementasi kebijakan otonomi daerah apabila terdapat komitmen politik diantara para pemangku kepentingan di tingkat atas termasuk diantara para kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam mensukseskan implementasi kebijakan otonomi daerah khususnya dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya tujuan kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat.
Kepentingan yang terpengaruh (interest affected) juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan melalui upaya koordinasi dalam rangka menggerakan kelompok kepentingan terkait secara terorganisir khususnya masyarakat. Menggerakkan atau menstimulus partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan, kreatif, mempunyai insiatif, inovatif, berperan aktif memberikan input, berperan dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pem- bangunan, sehingga hubungan yang sinergis antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dalam memecahkan berbagai persoalan dan mengarahkan kepentingan yang terpengaruh ke arah yang tepat juga merupakan salah satu teknik untuk mempengaruhi berbagai kepentingan agar dapat saling mendukung ke arah pencapaian tujuan pelaksanaan program prioritas dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat.

## b)  Jenis Manfaat (Type of benefit)
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat sebagai akibat dilaksanakannya otonomi daerah cukup signifikan, hal ini terlihat dari capaian, target atau sasaran yang sudah cukup terpenuhi walaupun masih harus ada perbaikan atau penyempurnaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
Dalam rangka meningkatkan manfaat dari program yang dilaksanakan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, diperlukan perencanaan partisipatif dalam rangka mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom ini sejalan dengan pendapat Ndraha (1990 :104) yaitu:
Dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatkan taraf hidup masyarakat, maka
perencanaan partisipatif harus dilakukan dengan usaha: (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need) , (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (behavior). Dalam menjalankan program di berbagai wilayah yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus menjadikan masyarakat sebagai partner atau mitra kerja, artinya masyarakat itu aktif sebagai subyek dalam pembangunan atau tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh pemerintah saja tetapi berpartisipasi dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sehingga ketika input pembangunan telah berubah menjadi output maka manfaat (outcome) lebih banyak diterima oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Munandar (2011:5), yang menyatakan bahwa :“Dalam perencanaan yang partisipatif (participatory planning) masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana”.
Perbaikan dan penyempurnaan hasil dari program kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki termasuk pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki sumber daya yang cukup banyak dengan melibatkan berbagai stakeholders dengan membentuk simpul atau jaringan aspirasi di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terakomodir dalam perencanaan pembangunan selanjutnya,  Callahan  dalam  Kurniasih  dkk  (2016  :  4) menyebut bahwa fokus dari mekanisme akuntabilitas bukan lagi secara administratif atau birokratis, melainkan berforkus pada stakeholders dan norma-norma profesi- onalitas. Sebab, dengan multi stakeholders , implementasi membutuhkan jejaring yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga, atau kerap diistilahkan sebagai administrative  networks . Jejaring tersebut mampu menjadi kuat apabila arus informasi, keterbukaan dan kesepahaman mampu diraih oleh masing-masing aktor, tanpa kecuali.
Menstimulus partisispasi aktif masyarakat Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap hasil- hasil pembangunan sehingga terdapat kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta masyarakat berfungsi juga sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan pembangunan,  lebih  lanjut  Conyers  (1991:154) mengemukakan alasan diperlukannya perencanaan partisipatif dalam pembangunan, yaitu:1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh
informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, 2) Masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut, 3)........
Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat pun harus melakukan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing adat, budaya atau kebiasaan masyarakatnya apalagi mengingat masyarakat Kabupaten Bandung Barat lebih banyak masyarakat pedesaan dibandingkan dengan masyarakat perkotaannya, Hal ini sesuai dengan pendapat  Boeke dalam Mintaroem (2008), bahwa: Masyarakat desa tradisional mampu membangun dan mengembangkan struktur ekonomi secara otonom dan swasembada, hal itu tidak lain karena didukung penuh oleh adanya ikatan-ikatan sosial dan budaya yang asli dan organis, sistem kesukuan tradisional, kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas dan bersahaja, prinsip produksi pertanian yang semata-mata untuk keperluan keluarga pengekang pertukaran sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan, serta tidak terlalu didasarkan pada motif-motif murni ekonomi yang sangat berorientasi kepada pasar dan laba (non profit eriented).
Berdasarkan pendapat diatas dengan meng- gunakan pendekatan yang tepat dalam mendayagunakan kemampuan atau potensi masyarakat, maka dapat dijadikan input bagi pelaksanaan program dalam meningkatan manfaat yang bagi masyarakat dari implementasi kebijakan otonomi daerah Kabupaten Bandung Barat, Hal ini sejalan dengan pendapat Munandar (2011: 25) :Dalam konteks governance , masyarakat bukanlah sebagai hamba (client) melainkan sebagai warga (citizen). Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah melainkan sebagai mitra pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat bukan sekedar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif menentukan kebijakan.Mengingat masyarakat sebagai aktor atau subyek yang aktif dalam menentukan kebijakan, maka pendekatan-pendekatan tersebut tidak hanya dilakukan secara formal tapi juga dapat dilakukan secara informal untuk menggali sumber daya atau potensi masyarakat dengan menjalin kerjasama baik dengan tokoh masyarakat maupun tokoh agama dengan pendekatan yang  lebih  luwes  dan  fleksibel,  sesuai  dengan  situasi kondisi atau keadaan masyarakat sehingga program lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang pada akhirnya manfaat dari implementasi kebijakan otonomi daerah baik manfaat jangka pendek maupun manfaat jangka panjang dapat terealisasi.
c)  Tingkat Perubahan yang Diharapkan (Event of change envisioned)
Implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat mempunyai tujuan strategis yaitu untuk mengubah prilaku masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Derajat atau tingkat perubahan yang diharapkan (event of change envisioned) belum sepenuhnya tercapai, hal ini terkendala oleh kemampuan keuangan daerah yang masih harus dibagi-bagi, seperti pada sektor pendidikan, anggaran tidak saja digunakan untuk pembangunan di sektor pendidikan tetapi juga digunakan untuk pembangunan di sektor lain, serta diperlukan proses atau kebiasaan/kegiatan yang memungkinkan anak- anak usia sekolah atau anggota keluarganya bersekolah tanpa mengganggu kehidupan perekonomian keluarga atau bahkan apabila memungkinkan orang tua anak usia sekolah tersebut mencari atau memiliki mata pencaharian yang tidak mengganggu anaknya bersekolah, dan hal ini memerlukan waktu atau proses yang tidah pendek sehingga untuk mencapai tingkat perubahan yang diinginkan harus melalui tahapan atau proses yang memakan waktu tidak pendek serta dalam kasus lain melalui tahapan atau proses yang harus disesuaikan dengan perencanaan dan anggaran Kabupaten Bandung Barat.
Derajat perubahan yang diharapkan di bidang kesehatan belum sepenuhnya tercapai karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dan prilaku kesehatan masih memerlukan motivasi, dorongan atau support dari pemerintah artinya masyarakat belum mandiri dalam berprilaku hidup bersih dan sehat walaupun terdapat peningkatan capaian indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, yang ditunjukan dengan indikator: meningkatnya indeks kesehatan, yaitu pada tahun  2008  sebesar  72,63  menjadi  73,73  pada  tahun 2012, sedangkan nilai AHH (Angka Harapan Hidup) pada tahun 2008 sebesar 68,58 tahun menjadi 69,24 tahun pada tahun 2012 (Bappeda, 2013).
Hal ini sejalan dengan Grindle (1980 : 9), yang mengatakan bahwa: “..... kebijakan yang mempunyai tujuan jangka panjang akan lebih sukar diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang diprioritaskan sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan jangka pendek”, diantaranya yaitu meskipun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi cukup mengandalkan ketiga bidang tersebut (agroindustri, agrowisata dan wisata alam) harus pula dibarengi pelestarian keseimbangan lingkungan, hal ini mengingat wilayah Kabupaten Bandung Barat yang berpotensi sebagai daerah rawan bencana sehingga pemanfaatan wilayah kabupaten Bandung Barat tersebut harus berdasarkan studi kelayakan atau feasibility study dari berbagai pihak yang berkompeten termasuk harus melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
serta dalam hal perizinan dalam rangka peningkatan dalam bidang perekonomian harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Sehubungan begitu urgen- nya tingkat perubahan yang diharapkan di masyarakat dan keberhasilan suatu implemtasi kebijakan pun dikatakan berhasil apabila derajat atau tingkat perubahan di masyarakat tercapai, oleh karena itu guna mengoptimalkan derajat perubahan yang diharapkan pada masyarakat maka diperlukan strategi yang diawali input yang kapabel yaitu perencanaan pembangunan daerah yang komperhensif yang meliputi proses perencanaan di tingkat elite politik, di tingkat expert (ahli/ akademisi, pemerintah) dan di tingkat masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat (2014 : 2) :“...... Proses perencanaan pembangunan daerah menggabungkan tiga pendekatan secara komprehensif yaitu pendekatan politis, teknokratis, dan partisipatif. Hal ini berbeda dengan perencanaan pembangunan pada masa pilkada tidak langsung yang lebih bersifat teknokratik dan minim partisipasi masyarakat”.
Alternatif strategi lain adalah sejalan dengan pendapat Wasistiono dkk dalam Bappenas dan UNDP (2008:5): “bahwa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan dua hal penting, yaitu: pertama, bagaimana pemerintah melaksanakannya, dan kedua bagaimana dampaknya di masyarakat setelah pemekaran itu berjalan selama beberapa tahun”.
Bila dikaitkan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat, hal yang pertama berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pembangunan sebagai dasar, pedoman dan arah pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat seperti sumber daya manusia baik sumber daya aparatur maupun sumber daya masyarakat, potensi sumber daya alam, sumber dana, dll.
Hal yang kedua berkaitan dengan manfaat dan perubahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bandung Barat baik sebagai pembuat dan penerima manfaat serta perubahan yang diakibatkan dari pening- katan kesejahteraan masyarakat. Tingkat perubahan yang diinginkan pun terbagi dua yaitu perubahan jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat perubahan jangka pendek biasanya berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik material, sedangkan tingkat perubahan jangka panjang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang bersifat mental spiritual atau lebih bersifat perubahan prilaku atau sikap dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat itu sendiri,misalnya tingkat perubahan dalam bidang kesehatan diantaranya adalah membiasakan masyarakat mencuci tangan dengan memakai sabun, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah ke kali atau ke sungai, dengan melakukan kebiasaan tersebut maka akan terbangun
prilaku masyarakat yang terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri.
d) Posisi/ Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)
Upaya pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat selain kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, masih banyak kekurangan-kekurangan mengingat usia Kabupaten Bandung Barat yang baru berdiri kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun jika di hitung dari tahun 2015, dimana penanganan atau penyelesaian permasalahan tersebut terkendala oleh belum lengkapnya perangkat peraturan daerah yang mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam mendorong tercapainya pembangunan di sektor agribisnis dan wisata ramah lingkungan terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian (RPJMD 2008-2013).
Aparat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat cukup responsif khususnya dalam mengakomodir keinginan atau kebutuhan masyarakat, dimana Bupati Bandung Barat selaku aktor utama pembuat kebijakan dan inisiator program segera melakukan pengambilan kebijakan/keputusan sesuai dengan peraturan per- undangan yang relevan dan selanjutnya menerbitkan JUKLAK (Petunjuk pelaksanaan) dan JUKNIS (Petunjuk Teknis) sebagai acuan bagi operasional program walaupun belum semua bidang terakomodir, JUKLAK dan JUKNIS ini diterbitkan dalam format atau bentuk Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati Bandung Barat. Adapun produk hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 99 Perda dan 226 Peraturan Bupati.
Dapat disimpulkan bahwa walaupun tidak ada permasalahan dengan letak pengambilan keputusan tetapi apabila waktu atau usia dari suatu tata pemerintahan (age of governance) atau age  of  decision  making tersebut masih baru maka implementasi suatu kebijakan dalam hal ini implementasi kebijakan otonomi daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal karena dalam penanganan atau penyelesaian suatu permasalahan yang berkembang di lapangan belum sepenuhnya di dukung oleh perangkat peraturan daerah sebagai payung hukum bagi operasionalisasi di lapangan khususnya dalam mendorong tercapainya pembangunan di sektor agribisnis dan wisata ramah lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian, oleh karena itu diperlukan kerja ekstra dari para pengambil kebijakan di Kabupaten Bandung Barat baik pihak pemerintah daerah maupun DPRD untuk segera melakukan penyempurnaan legislasi daerah yang aspiratif dan akomodatif dalam berbagai sektor pembangunan sebagai upaya pemerintah daerah
dalam mengatur dan mengawasi jalannya pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta merupakan pedoman atau landasan bagi semua stakeholders melakukan perannya dalam pembangunan (RPJMD 2008-2013).
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ketika pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan produk-produk kebijakan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi publik atau melaksanakan urusan atau kewenagan daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian seharusnya mengutamakan fenomena-fenomena permasalahan yang cukup krusial di masyarakat atau lebih mengedepankan/ memilih skala prioritas masalah-masalah mana yang lebih utama didahulukan untuk diselesaikan sehingga tidak berdampak lebih luas terhadap sektor atau bidang pembangunan lain dan meminimalisir  terganggunya pelayanan atau fungsi-fungsi publik, mengingat bahwa seiring dengan era desentralisasi dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota maka kewenangan atau urusan pemerintah daerah serta fungsi-fungsi publik yang dilaksanakan oleh peme- rintah daerah semakin luas dan bertambah, hal ini sesuai dengan pendapat Wasistiono (2010:3), bahwa Indonesia sebenarnya bukan hanya melakukan dentuman besar desentralisasi, tetapi melaksanakan revolusi desentralisasi. Disebut demikian karena Indonesia melakukan transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada dimensi yang sangat luas serta dengan kecepatan perubahan yang sangat tinggi. Hal tersebut nampak dari luasnya urusan pemerintahan yang dijalankan oleh daerah otonom sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004  jo  UU  no  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah yang ditindaklanuti melalui PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.
Site of decision making yang dilaksanakan dalam kerangka implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat seharusnya sesuai pula dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Walter Kicker, Erik- Hans Klijn, dan Joop Koppenjan dalam  Nugroho  (2009:515),  yang  disebut  dengan Model Jaringan, yaitu proses implementasi kebijakan adalah sebuah complex  of  interaction  processes di antara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang independen. Interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya. Berdasarkan model jaringan tersebut bila dikaitkan dengan site of  decision  making dalam hal ini penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan
otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat maka langkah yang dilakukan berkaitan kedudukan pembuat kebijakan yang merupakan aktor-aktor yang independen atau bebas untuk berinovasi atau melakukan kreatifitas dan keleluasaan dalam melaksakan kewenangan atau urusan yang telah ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyelesaikan berbagai fenomena-fenomena permasalahan yang berkembang di masyarakat dengan membuat regulasi tentunya tidak terlepas dari koridor aturan yang telah ditetapkan atau berdasarkan pada payung hukum yang berlaku serta disesuaikan dengan situasi, kondisi, karakter serta kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga dengan melakukan pendekatan dan cara yang tepat maka potensi permasalahan yang timbul dapat diminimalisir dan bahkan  dapat didayagunakan sebagai faktor pendorong dalam rangka mewujudkan tujuan dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru, seperti regulasi dalam mengatasi kurangnya tenaga yang berkompeten dalam bidang pendidikan (guru dan tenaga kependidikan), bidang kesehatan (tenaga medis, dll) serta regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan di bidang perekonomian.
e) Implementor Program (Program Implementors) Implementor program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdiri dari Sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah, Sekretariat DPRD, 12 (dua belas) dinas daerah, 9 (sembilan) lembaga teknis daerah yang terdiri dari 6 (enam) badan 5 (lima) kantor, 1 (satu) inspektorat sebagai unsur pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dan  16  (enam belas) kecamatan dengan menjalankan tugas pokok fungsinya masing-masing.  Hal ini ditunjang dengan payung hukum pembentukan OPD tersebut yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3), serta secara umum tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tercantum dalam Peraturan  Bupati  Bandung  Barat  Nomor  16  sampai dengan 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Implementor program cukup mendukung dalam implementasi kebijakan otonomi daerah Kabupaten Bandung Barat dimana performance atau kinerja dan sikap para pelaksana yang mempunyai motivasi dan komitmen yang cukup baik terhadap program-program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Mengingat Kabupaten Bandung Barat masih baru bila dilihat dari usia pelaksanaan pemerintahan,
kompetensi para pelaksana kebijakan masih kurang dilihat dari segi kuantitas maupun segi kualitasnya, oleh karena itu dalam rangka meminimalisir berbagai permasalahan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selalu melakukan koordinasi, konsultasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kebijakan yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh SKPD terkait setiap 3 (tiga) bulan, dari sini terlihat bahwa sikap para pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah cukup baik yaitu adanya motivasi, kehendak dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat, ini sesuai dengan pendapat yang  dikemukakan  oleh  Edwards  III  (1980  :  148), yang berhubungan dengan program implementors adalah  faktor  keempat  (4),  sebagai  berikut  :”Struktur birokrasi (bureaucracy structure): maksudnya adalah sejauhmana struktur birokrasi yang terdiri dari pejabat birokrasi dan pegawai birokrasi mampu menjalankan semua kebijakan dasar yang dibuat oleh para pengambil kebijakan.....”, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap dari para pelaksana kebijakan sangat penting dalam mewujudkan tujuan dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat.
Selanjutnya dalam forum koordinasi tersebut diperlukan peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok fungsi masing-masing implementor agar dapat lebih paham dan mendalam dengan saling mengisi berbagai kekurangan masing-masing serta dapat men- sharing berbagai informasi yang terbaru. Hal ini sesuai dengan syarat ke – 7, ke-8  dalam melakukan implementasi kebijakan model Hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2009 : 508) adapun syarat ke-7 adalah sebagai berikut: ”pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan”.
Mengurangi kekurangan implementor program baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas,  pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus meningkatkan pemahaman yang mendalam bagi para implementor program yaitu dengan melakukan berbagai peningkatan kemampuan aparat baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang bersifat struktural maupun pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional seperti bimbingan teknis bagi aparat yang bertugas sebagai “front  office liner” dalam pelayanan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian, sehingga selain lebih memahami secara mendalam eksistensi dirinya sebagai implementor program juga bersedia ditempatkan di berbagai pelosok wilayah khususnya di pedesaan dan daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
Langkah lainnya adalah para implementor prog- ram yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat baik di pedesaan, perkotaan maupun
daerah-daerah terpencil harus bisa membuat skala prioritas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan situasi kondisi di lapangan, hal ini sesuai dengan syarat ke- 8 dalam melakukan implementasi kebijakan model Hogwood dan Gunn dalam  Nugroho  (2009  :  508)  yaitu:  “tugas-tugas  telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar”. Dengan melakukan skala prioritas tersebut maka output dan outcome baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Bandung Barat lebih mudah terealisasi karena ada target dan sasaran yang jelas dan terukur sesuai dengan bidang – bidangnya baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat (perekonomian).
f)  Sumber-Sumber yang dilibatkan (Resources committed)
Sumber-sumber yang terlibat dalam implementasi kebijakan meliputi orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas (mampu mengatur secara efektif sumber daya yang  telah dimiliki), akses terhadap informasi yang jelas, sarana dan prasarana yang tersedia serta kewenangan yang dimiliki (Grindle, 1980 : 9).
Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber- sumber daya yang ada belum sepenuhnya menunjang implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat khususnya dari segi sumber daya manusia (SDM) yaitu aparatur yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya, anggaran yang terbatas, selain itu pun sarana dan prasarana belum sepenuhnya menunjang implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat karena sebelum dibangunnya infrastruktur masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih membenahi sarana dan prasarana intern pemerintahan itu sendiri walaupun sudah ada perencanaan dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan pendapat  Grindle  (1980  :  9)  bahwa  implementasi kebijakan selalu mendapat dukungan dari berbagai stakeholders khususnya para elitpolitik dan memiliki akses yang lebih luas untuk mendapatkan sumber daya, oleh karena itu diperlukkan langkah dengan memberikan stimulus untuk menggerakkan partisipasi masyarakat serta diberikan ruang yang lebih banyak dan lebih terbuka baik bagi masyarakat ekonomi maupun masyarakat sosial dengan dibangunnya kerja sama yang baik dan lebih intens dengan para pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah ini yaitu pihak swasta, masyarakat dan unsur perguruan tinggi (public private partnership).
Dalam rangka meminimalisir kekurangan ter- sebut perlu peran serta seluruh elemen masyarakat, hal
ini sesuai dengan teori Governance yang dikemukakan oleh Kooiman dalam Sedarmayanti (2009:273), bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tidak saja dilakukan oleh pemerintah saja tapi melibatkan tiga domain lainnya yaitu unsur swasta dan masyarakat sehingga terjalin kemitraan dan kerjasama yang egaliter/ sejajar dan demokratis antara pemerintah, swasta dan masyarakat dimana pemerintah tidak lagi menjadi pelaku utama pembangunan, penyandang dana dan penerima benefit (beneficary) terbesar, serta penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi di dominasi oleh satu pihak (pemerintah) saja, tetapi dilakukan bersama-sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga berbagai kendala diantaranya adalah keterbatasan sumber daya pemerintah (government resources) , baik dalam hal anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen dapat diatasi secara bersama-sama.
Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edwards III (1980 : 148), bahwa ada 4 (empat) faktor yang  mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yang berkaitan dengan ressorces commited yaitu faktor ke-2 yaitu sumber-sumber (resources) sebagai berikut: (a) Sumber-sumber (resources): sumber daya yang ada, diantaranya adalah: sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (masyarakat) yang berada di daerah tersebut, (b) Aparat yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, (c) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi;(d) dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, (e) wewenang yang dimiliki oleh implementor untuk melaksanakan kebijakan.
Bila dikaitkan dengan resourcess committed dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat maka pemerintah daerah belum dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya secara keseluruhan seperti yang tercantum dalam pendapat Edwards III (1980 : 148 ) diantaranya sumber daya manusia atau aparat pemerintahnya karena secara kualitas dan secara kuantitas aparat pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih kurang khususnya dalam pemerataan tenaga pendidik, tenaga kependidikann tenaga medis, para medis baik secara kualitas maupun secara kuantitas, Sedangkan dalam pemanfaatan Sumber Daya alam Pemerintah Kabupaten Bandung barat cukup optimal menggunakannya dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, yaitu peningkatan perekonomian berbasis agroindustri dan agrowisata, sehingga sebelum dilaksanakannya pemekaran daerah, wilayah-wilayah yang merupakan sentra pertanian, sentra bahan galian C dan sentra wisata sudah lama didayagunakan untuk kepentingan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga untuk sekarang ini diperlukan pemanfaatan yang lebih bijaksana serta ramah lingkungan atau apabila memungkinkan untuk sentra bahan galian C
bisa diminimalisir mengingat sudah kritisnya persoalan lingkungan yang diakibatkan pelaksanaan industri galian C tersebut.
Adapun informasi yang relevan dan dukungan lingkungan terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah cukup mendukung dimana pemerintah Kabupaten Bandung Barat cukup aktif melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasma baik dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota lainnya di Jawa Barat maupun dengan pemerintah propinsi dalam pelaksanaan program di bidang pemerintahan, kesehatan dan perekonomian, sehingga selain mendapatkan dukungan moril juga mendapatkan dukungan secara materiil baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah propinsi, alokasi dana dari pemerintah pusat berupa dana-dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bagi hasil, selain itu pun pemerintah Propinsi Jawa barat berkontribusi dalam pelaksanaan pembiayaan pada beberapa bagian dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat baik di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat (perekonomian). Hal ini sesuai dengan pendapat Wasistiono ( 2010 : 3 ): “Sesuai prinsip “Money follow Function” , penyerahan urusan tersebut diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan melalui mekanisme perimbangan keuangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.” Dengan prinsip “money follow function” ini, diharapkan pembangunan daerah akan lebih merata dan berkeadilan serta adanya proporsionalitas sumber dana yang dimiliki daerah dengan sumber dana yang dimiliki pemerintah pusat, serta dengan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai sumber dana yang relatif cukup besar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru.
Mendayagunakan dana-dana dari pemerintah pusat seperti tersebut di atas merupakan kewajiban dari seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan tetapi pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus pula mulai berupaya menggali dan meningkatkan sumber potensi daerah sehingga dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ini Kabupaten Bandung Barat bisa lebih mandiri, apalagi berbagai potensi daerah induk (Kabupaten Bandung) sekarang sudah termasuk ke dalam potensi Kabupaten Bandung Barat,  Putra (2016 :262) menyatakan bahwa keputusan-keputusan pengeluaran daerah seharusnya terkait dengan penerimaan yang digali sendiri oleh daerah dan mengusahakan agar tidak terlalu menggantungkan diri pada bantuan pusat. Jika daerah benar-benar tidak mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan anggaran pusat maka pola dasar dan sistem monitoring tranfer harus diperhatikan betul
sehingga  efektivitas  desentralisasi  fiskal  bisa  dijamin. Pola dasar dimaksud untuk penentuan skala prioritas yang ditetapkan oleh daerah, misalnya menyangkut manakah yang harus didahulukan antara program- program nasional yang dibiayai dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) atau program-program yang didanai oleh DAU (Dana Alokasi Umum) yangmana jenis program ini mencerminkan posisi daerah sebagai aktor independen yang dapat melakukan apa saja yang di inginkan. Dengan pelaksanaan program prioritas yang disesuaikan keadaan keuangan di Kabupaten Bandung Barat diharapkan berbagai kendala di bidang pendidikan seperti minimnya tenaga yang berkompeten di bidang pendidikan dan kesehatan dapat di atasi secara mandiri sesuai kewenangan yang dimiliki.
Selanjutnya dalam memanfaatkan kewenangan atau penyelengggaraan urusan yang dimiliki oleh peme- rintah daerah, langkah pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat selain harus meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam fungsi-fungsi publik juga harus tegas dalam melaksanaan atau menegakan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam pelak- sanaan pembangunan, mengingat bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat rentan dengan berbagai penyimpangan atau  perkeliruan  baik  dalam  pembangunan  secara  fisik maupun dalam pelayanan secara administratif terhadap masyarakat, langkah lainnya adalah Pemerintah Kabu- paten Bandung Barat harus mengelola secara bijak pembangunan perekonomian yang menyangkut dengan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, apabila perlu harus ditindak secara tegas terhadap oknum baik dari aktor pemerintah, swasta dan masyarakat yang merusak lingkungan sehingga masyarakat dan pelaku governance lain lebih menyadari pentingnya kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

## 2. Konteks Kebijakan
a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari para pelaku/ aktor yang terlibat (Power, interests and strategies of actor involved)
Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para pelaku/ aktor yang terlibat (Power, interests and strategies of actor involved) menghadapi berbagai kendala yang disebabkan karena keterbatasan kekuasaan, kewenangan, dana, dan lintas wilayah administrasi serta banyaknya perbedaan kepentingan dari aktor yang terlibat dan terdapatnya kelemahan dari berbagai strategi yang diterapkan oleh para pelaku kebijakan (stakeholders).
Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang cukup serius di Kabupaten Bandung Barat salah satunya adalah bidang perekonomian yang berkaitan dengan lingkungan seperti salah satu industri yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam adalah industri bahan galian
non logam dan batuan, dimana wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang cukup banyak seperti batu andesit, pasir, batu kapur, dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, khusus bahan galian kapur, sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Padalarang dan Cipatat atau sering pula disebut Kawasan Karst Citatah.Walaupun industri galian ini memberikan andil juga terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat tetapi harus dicari alternatif atau solusi lain karena mengingat tingkat kerusakan lingkungan yang cukup mengkhawatirkan yang diakibatkan dari bekas-bekas galian yang meninggalkan lubang-lubang yang cukup besar ditambah dengan alat yang digunakan untuk penggalian tersebut menggunakan dinamit atau alat bantu ledakan berskala kecil, dimana hal ini menimbulkan longsoran di berbagai tempat serta ledakan tersebut berhamburan mengganggu atau menutupi daerah pertanian atau perkebunan.
Selain itu pun di wilayah Karst Citatah terdapat situs pubakala yang meliputi gua pawon dan peninggalan manusia pubakala sehingga harus ada ketegasan aktor khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai regulator bersama–sama dengan aktor lain yang terlibat termasuk unsur perguruan tinggi untuk mencari alternatif industri atau mata pencaharian lain baik bagi pelaku usaha/ perusahaanmaupun masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap industri bahan galian ini.
Permasalahan lingkungan lainnya di Kabupaten Bandung Barat adalah pencemaran lingkungan, hal ini dibahas karena terkait dengan peningkatan kesejahteraaan masyarakat yang berkesinambungan di bidang per- ekonomian khususnya yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)  baik terhadap air, udara maupun tanah, yaitu yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah pabrik terutama yang berada di lokasi industri yang berada di Kecamatan Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Penulis berasumsi bahwa walaupun masyarakat dalam hal ini aktor atau aktivis lingkungan telah melakukan fungsinya namun pemerintah sebagai aktor utama pengawas dan regulator dalam pembangunan di Kabupaten Bandung Barat maupun pemerintah tingkat atasnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, yaitu  Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dan Propinsi Jawa Barat belum bisa dengan tegas menindak berbagai aktor dalam hal ini pelaku usaha atau perusahaan yang melanggar aturan, apalagi berdampak terhadap keseimbangan lingkungan dan mengganggu kelangsungan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat khususnya air, baik kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri maupun masyarakat di Kabupaten/Kota lain yang ada di Propinsi Jawa Barat, sehingga para implementor kebijakan harus tegas melakukan penegakan hukum khususnya penegakan Perda dan pemerintah daerah harus menstimulus perusahaan-perusahaan tersebut melakukan
kegiatan yang berhubungan dengan fungsi sosialnya atau CSR (Corporate Social Responsibility) khususnya kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan.
Sejalan dengan uraian di atas bahwa faktor kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari pelaku/ aktor yang terlibat sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, Hal ini sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (1983:21) yang disebut model Kerangka Analisis Implementasi (A  Framework  for Implementation Analysis) yaitu mengenai “variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana”.
Merujuk pendapat Mazmanian dan Sabatier tersebut, untuk meminimalisir berbagai kekurangan tersebut diperlukanlangkah/ upayadengan melakukan koordinasi, sinergitas dan kerjasama tidak hanya intern Pemerintah kabupaten Bandung Barat itu sendiri tapi juga memerlukan koordinasi, kerjasama dan bantuan secara eksternal di luar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat baik dengan pemerintah Kabupaten/Kota lain yang berkepentingan maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

## b) Karakteristik Lembaga dan Pemerintah
(Institution and regime characteristics)
Karekteristik lembaga dan pemerintah (institution and regime characteristics) belum sepenuhnya didukung oleh karakteristik lembaga dan penguasa yang ideal, dimana penggunaan kewenangan dari karakter lembaga penguasa yang lebih lebih luas kewenangannya memakan waktu dan prosedur birokrasi yang cukup lama (pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat) sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal.
Implementasi kebijakan otonomi daerah khususnya pelaksanaan program pembangunan bidang perekonomian yang ramah lingkungan atau berwawasan lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing diantaranya adalah Dinas perindustrian dan Perdagangan serta Kantor Lingkungan Hidup, dimana pembangunan yang terintegrasi antara bidang perekonomian dan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari wilayah  pengembangan  Cekungan  Bandung.Wilayah pengembangan Cekungan Bandung merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. Terjadinya alih fungsi lahan untuk pemukiman dan industri jasa lainnya menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan air baik yang berasal dari air tanah maupun air permukaan.
Hal ini terbukti banyaknya daerah reapan air atau ruang terbuka hijau yang beralih fungsi menjadi
perumahan, penginapan, villa, ataupun restoran, pembabatan hutan menjadi lahan pertanian dan bangunan serta pertambangan, serta kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk melakukan pembuangan limbah pabrik sesuai dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sehingga terjadi pencemaran air sungai dan air tanah yang pada akhirnya tidak bisa digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan langkah kerjasama atau pola joint management yang baik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat saja tetapi terkait juga pemerintah daerah yang berada di sekitar Kabupaten Bandung Barat yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi, karena hal ini merupakan permasalahan lintas wilayah di kawasan Cekungan Bandung dan memerlukan karakter lembaga penguasa yang lebih luas kewenangannya yaitu pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Dalam implementasi kebijakan otonomi daerah khususnya pada prioritas pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang melakukan opersionalisasi di bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing SKPD adalah Dinas Pendidikan dan Olah raga, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, namun karena berbagai keterbatasan khususnya dalam hal anggaran dan sumber daya manusia (guru, bidan, dokter) persoalan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat bukan hanya persoalan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat saja tapi juga melibatkan pemerintah Propinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat, seperti dalam hal pengajuan tenaga kependidikan dan tenaga medis yang akan ditugaskan di desa-desa atau di daerah terpencil, walaupun Kabupaten Bandung Barat sudah mengajukan kebutuhan tenaga medis tersebut tetapi pengisian formasi yang kosong di daerah tersebut tergantung dari usulan pemerintah propinsi dan formasi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga kekurangan tenaga yang berkompeten baik tenaga kependidikan, tenaga medis, tenaga ahli gizi, dll bagi wilayah-wilayah yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang berada di bagian selatan terkendala dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan pemerintah pusat.
Berdasarkan pendapat Van Meter dengan Van Horn (1975:470) menyatakan bahwa: “ salah satu variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah karakteristik agen pelaksana/ implementor”. Dikaitkan dengan karekteristik implementor program dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat adalah agar pelaksanaan kegiatan atau program berjalan dengan sukses, para implementor program harus mendapatkan dukungan dari elite-elite kebijakan tingkat atas, dari para pelaksana kebijakan tingkat bawah serta dukungan dari masyarakat sebagai subyek pembangunan dan sekaligus sebagai penerima manfaat dari pembangunan, oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan atau skills dari para implementor program tersebut untuk
merepresentasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan sehingga diyakini oleh stakeholders dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat sebagai program yang betul-betul aspiratif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang harus direalisasikan dengan dukungan berbagai sumber daya khususnya sumber daya financial atau anggaran sebagai bahan baku dalam operasional program di lapangan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa para implementor program merupakan para pemimpin atau pimpinan bagi program yang diembannya atau yang ditugaskan kepada mereka, sehingga para implementor program tersebut harus mempunyai kemampuan atau skills kepemimpinan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wasistiono (2010 : 8), bahwa:
“Ada  tiga  (3)  variabel  untuk  memilih  pimpinan pemerintahan sehingga mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik, salah satunya adalah: Kompatibilitas, adalah gambaran kemampuan pemimpin pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang datang dari sistem pemerintah tingkat atasnya  dan kemampuan mengakomodasikan tuntutan dari subsistem pemerintah tingkat bawahnya maupun dari para pengikutnya”.
Merujuk  pendapat  dari  Wasistiono  (2010:  8) tersebut bahwa pelaksana program dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat agar dapat menjalankan berbagai program atau kegiatan dengan baik dan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan maka implementor program harus mempunyai kemampuan kompatibilitas yang yang tinggi, yaitu kemampuan pemimpin/ pimpinan pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang datang dari sistem pemerintah tingkat atasnya artinya bahwa implementor program harus bisa mendapatkan dukungan dari elite-elite politik di Kabuapten Bandung Barat baik di tingkat DPRD maupun jajaran pimpinan daerah, dan kemampuan mengakomodasikan tuntutan dari subsistem pemerintah tingkat bawahnya artinya bahwa para implementor program dapat meneruskan atau mentransfer kebijakan yang harus dilaksanakan kepada organisasi pemerintah tingkat bawahnya dan dapat mengakomodir tuntutan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan rencana program yang akan dilaksanakan.
b) Pemenuhan dan daya tanggap (Compliance and responsiveness)
Dalam implementasi kebijakan otonomi daerah khususnya implementasi program prioritas bidang perekonomian, dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pengembangan permukiman pedesaan dan perkotaan yang terintegrasi (rural urban linkages, yang
dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ruang terbangun secara lebih merata terutama di daerah-daerah yang berada di kecamatan bagian selatan Kabupaten Bandung Barat, para implementor SKPD sudah bisa mengidentifikasi  dan  mengakomodir  keinginan  atau kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan akses jalan atau prasarana transportasi serta sarana infrastruktur lainnya, namun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dana dan sumberdaya yang berkompeten dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat tersebut, skill dan kemampuan seni berpolitik para implementor SKPD tersebut belum mampu meyakinkan pihak aktor dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat mengenai urgensinya pembangunan sarana prasarana, infrastruktur di daerah- daerah yang berada di Kabupaten Bandung Barat bagian selatan tersebut, guna mendongkrak pertumbuhan perekonomian dan menunjang pembangunan yang lebih merata.
Perbedaan kapasitas dan kompetensi ini merupakan salah satu aspek yang membuat implementasi kebijakan ini belum optimal, aspek lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan dan daya tanggap pelaksana adalah kurangnya pemberian reward bagi pelaksana- pelaksana yang sudah melakukan tugasnya melebihi apa yang diharapkan organisasi atau pelaksana yang berprestasi seperti pemberian tunjangan perbaikan penghasilan yang disesuaikan dengan beban pekerjaan dari para implementor dimana hal ini dapat menstimulus pencapaian tugas yang lebih baik bagi pelaksana yang berprestasi tersebut maupun rekan-rekan kerjanya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kapabilitas dari organisasi atau SKPD.
Hal lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan dan daya tanggap pelaksana adalah kurangnya pemberian sanksi yang tegas kepada pelaksana yang melanggar aturan atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga hal ini menimbulkan “kecemburuan” atau menimbulkan efek apatisme dari pelaksana lain karena orang yang tidak bekerja dengan baik atau tidak sesuai dengan tugas pokok fungsinya diperlakukan sama dengan para pelaksana yang patuh baik terhadap atasan maupun ketentuan yang berlaku.
Dalam implementasi kebijkaan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat khususnya implementasi program prioritas bidang lingkungan yang menunjang pada pembangunan perekonomian juga dapat dilihat kepatuhan dan sikap bertanggung jawab dari para implementor di SKPD terkait, salah satunya adalah yang berkaitan dengan pelestarian Karst Citatah, yaitu tidak terlepas dari kemampuan mereka untuk melakukan sosialisasi dan promosi program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga para implementor SKPD dapat memperkenalkan program, kegiatan, leading sector atau penyelenggaranya siapa, dan tujuan
dari program tersebut kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu dengan kemampuan sosialisasi, promosi, skill dan kemampuan seni mempengaruhi, para implementor SKPD diharapkan dapat menyadarkan dan mengubah prilaku atau tindakan berbagai pihak terutama para pengusaha, investor, dan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang berkaitan dalam pengelolaan Karst Citatah, pengelola perusahaan atau industri textile dan industri lainnya yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan, serta dapat mengetahui dan memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan dan pada akhirnya dapat merubah pola pikir dan tindakannya sehingga terjadi perubahan terhadap perlakuan lingkungan hidup di sekitar mereka.
Begitu juga dalam Implementasi kebijakan otonomi daerah khususnya implementasi program prioritas bidang pendidikan dan kesehatan, para implementor SKPD dengan skill dan kemampuan seni mempengaruhinya belum bisa optimal meyakinkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah pusat akan pentingnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) terutama tenaga pendidik (guru) dan tenaga medis (dokter, bidan, perawat, ahli gizi) bagi daerah-daerah yang berada di kecamatan bagian selatan Bandung Barat sehingga para operasional program tersebut belum bisa melakukan pelayanan masyarakat secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing atau para operasional program tersebut melakukan double atau rangkap pekerjaan/ tugas. Pemenuhan dan daya tanggap (Compliance and responsiveness) belum memiliki cara penyelesaian dan respon yang optimal dalam menjawab atau memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan langkah pelayanan internal organisasi (internal service organization) terhadap para programimplementors khususnya dalam memberikan reward and punishment, internalisasi nilai-nilai spritual, empati, pencerahan, pemahaman, dan penyamaan paradigma dan presepsi lingkungan implementasi kebijakan dalam melayani masyarakat sehingga para pelaksana kebijakan mempunyai  daya  kreatifitas  dan  inovasi  yang  tinggi, atau terobosan-terobosan baru, selain itu diperlukan komitmen dan juga pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat dalam merespon dan meyelesaikan berbagai permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan pelayanan dilakukan dengan ikhlas karena menjadikan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu ibadah.
Pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van  Horn  dalam Agustino  (2006:161)  yaitu  mengenai salah satu variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah kecenderungan (disposition) dari pelaksana/ implementor. Berkaitan dengan implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat bahwa implementor program harus mematuhi berbagai aturan dan memenuhi tugas-tugas yang telah ditentukan baik
dalam lingkup intern organisasi itu sendiri maupun dalam tugasnya melayani kebutuhan masyarakat agar pelayanan dilakukan secara optimal dan memenuhi kriteria pelayan prima (service of excellence) yaitu terwujudnya kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah kepuasan masyarakat, sesuai pula dengan pendapat Rahmayanti (2010 : 22) tentang layanan prima (service of excellence) , diantaranya adalah “...pelayanan kepada masyarakat harus memenuhi kriteria pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan,..... Pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan,..... .
Agar dapat memenuhi konsep dari pelayanan prima tersebut maka implementor program harus fokus terhadap pencapaian tugas dan mengesampingkan berbagai faktor internal atau kepentingan pribadinya ketika sedang melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan bisa lebih all out dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu implementor program harus mempunyai responsibilitas atau daya tanggap yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat sehingga keinginan atau kebutuhan masyarakat dapat dengan cepat terpenuhi serta dengan responsibilitas yang tinggi maka para implementor program bisa mendapatkan informasi dan data yang akurat dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat serta berguna bagi evaluasi program yang telah dilaksanakan dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi input bagi proses pelaksanaan program yang akan datang.

## SIMPULAN
Implementasi Kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang mengacu pada  pelaksanaan  misi  RPJMD  2008-2013  yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJMD)  2008-2013,  dimana  hasil implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan kenaikan atau peningkatan indeks dari tahun ke tahun,  tetapi secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Adapun konsep yang disarankan dari hasil penelitian ini adalah cara/pola dan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dari dan kepada semua stakeholders yang diawali dari perencanaan, dengan memperhatikan manfaat serta perubahan, baik tingkat perubahan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan syarat keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah khususnya di Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom baru.

## (Rossy Lambelanova)

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik , Bandung: AIPI
Conyers, Diana, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edwards III, George, 1980, Implementing Public Policy , Washington DC: Congresional Quartely Pres
Fatah, Abdul, 2012, Implementasi  Kebijakan Pendidikan  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  di Daerah Perbatasan Kabupaten Bandung Barat,
Disertasi
Grindle,  Merilee  S.  1980. Politic and Policy Implementation In the Third Word, Princeton:
Univercity Press. Hidayat, Agus Syarip, 2014, Bab VIII, Perencanaan Pembangunan Pasca Pilkada dan Implikasinya terhadap Pengembangan Sektor Ekonomi, artikel hasil penelitian
Kurniasih Denok, Setyoko Paulus Israwan, dan Imron Moh, 2017, Collaborative Governance dalam
Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi
Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas , Sosiohumaniora,  19
(1),  1-7
Mazmanian,  Daniel  H,  dan  Paul A.  Sabatier,  1983, Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins
Meter,  Donald Van,  dan  Carl Van  Horn,  1975, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Adminstration and Society 6, London : Sage
Miles, Mathew B. Dan A. Meichael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif , Alih bahasa : Tjetjep Rohendi Effendi, Jakarta : UI Press
Mintaroem K, Farisi MF. 2008. Aspek Sosial-Budaya pada  Kehidupan  Ekonomi  Masyarakat Nelayan Tradisional (Studi pada Masyarakat Nelayan Tradisional di Desa Bandaran, Pamekasan). Universitas Terbuka.
Munandar, Aris dkk, 2011, Mendahulukan  Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Laporan Penelitian Kerjasama Pusat penelitian Ekonomi LIPI dan Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI, Unpublished )
Mulyana, Yana, 2012, Kualitas Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat  Pasca Pemekaran  Daerah  dari  Kabupaten  Bandung, Disertasi
Ndraha, Talizidu, 2002, Kybernology  (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka Cipta
............................,  1990, Membangun  Masyarakat Mempersiapkan  Masyarakat  Tinggal  Landas ,
Jakarta : Rineka Cipta
Nugroho, Riant, 2008, Public Policy , Jakarta: Elex Media Komputindo
Putra,  Rohmi  Ekha,  2016,  Pengelolaan  Keuangan Daerah yang Transparan di kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan Desentralisasi Fiskal, Sosiohumaniora, 18 (9), 255-264
Rahmayanty, Nina, 2010, Manajemen Pelayanan Prima , Yogyakarta : Graha Ilmu
Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi  Birokrasi,  dan  Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan  kepemerintahan  yang  baik), Bandung: Refika Aditama
Warwick, D.P, 1979, Ethics of Administrative Discretion. In Public Duties : The Moral obligation of Government Officials , Diedit oleh J.L Fleishman, L.Liebman, dan M.H Moore (pp. 93-127) : Mass Harvard University Press
Wasistiono,  Sadu,  2010, Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan , Makalah ditulis untuk Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21 Tahun 2010 dengan tema “ Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah : Evaluasi dan Prospek”
Bappeda, Capaian Kinerja Kabupaten Bandung Barat 2008-2013
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  2008-2013  (Peraturan  Daerah Kabupaten Bandung Barat No 4 Tahun 2009) .