## Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional

## Danel Aditia Situngkir
Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga Jl. Veteran No. 8 Padang, 08116613311 danel@stba-prayoga.ac.id

## Abstrak
Permasalahan yang dibahas pada tulisan ini adalah Batasan dan Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional dan dampak  Perjanjian  Internasional  Bagi  Hukum  Nasional.  Penelitian  ini  didasari  atas  keinginan  untuk  memenuhi kebutuhan  yang  mendorong negara untuk terlibat dalam  hubungan  internasional, namun  belum  semua perjanjian international yang ada dapat mengatur hubungan dimaksud. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan sumber hukum  sekunder  yang  kemudian  ditafsirkan.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  studi  dokumen.  Analisis  data tidak  dapat  dilepaskan  dari  berbagai  penafsiran.  Adapun  penafsiran yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penafsiran  sejarah  yaitu  dengan  menelaah  sejarah  hukum  atau menelaah perjanjian internasional dari segi batasan dan tahapan pembuatan serta dampaknya bagi perkembangan hukum  nasional.  Dari  pembahasan  dapat  disimpulkan  yang  dikatakan  perjanjian  internasional  adalah  perjanjian yang  dibuat  oleh  subjek  hukum  internasional,  tunduk  pada  hukum  nasional  dan  melahirkan  hak  dan  kewajiban. Sementara tahapan pembuatan perjanjian internasional adalah adoption of text, authentivication text and concern to be bound. Dampak Pengesahan Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional harus melihat kedudukan nega- ra  dan  substansi  dari  perjanjian  internasional.  Kekuasaan  yudikatif  tetap  dapat  mendasarkan  argumentasi  hukum kepada perjanjian internasional tanpa negara harus menjadi negara pihak atau menunggu proses legislasi dari per- janjian internasional itu sendiri.
Kata kunci: Batasan; Perjanjian Internasional; Tahapan Hukum Nasional

## Abstract
The problems discussed in this paper are the Limits and the Stages of Making International Agreements and the Impact of International Agreements for National Law. This research is based on the desire to fulfill the needs that encourage  the  state  to  be  involved  in  international  relations,  but  not  all  existing  international  agreements  can regulate  the  relationship.  this  research  is  normative  juridical  with  secondary  legal  sources  which  are  then interpreted. The data collection method used in this study is document  study. Data analysis cannot be separated from  various  interpretations.  The  interpretation  used  in  this  writing  is  historical  interpretation,  namely  by examining the history of law or examining international agreements in terms of limits and stages of manufacture and its impact on the development of national law. national law and give birth to rights and obligations. While the stages of making international agreements are adoption of text, authentication text and concern to be bound. The impact  of  ratification of  the International Agreement  on National Law must  see the position of  the state and the substance  of  the  international  agreement.  Judicial  power  can  still  base  legal  arguments  on  international agreements without the state must be a state party or wait for the legislative process of the international agreement itself.
Keywords: Limitation; International Agreement; Stages National Law

## I.  PENDAHULUAN
Negara  modern  tidak  dapat  dipisahkan  dari hubungan internasional. Berbagai macam motivasi  negara  untuk  terlibat  dalam  hubungan internasional. Untuk memenuhi berbagai
kebutuhannya,  negara-negara  harus  berhubungan dengan  negara atau organisasi internasional  yang lain. Dalam perkembangannya hubungan internasional  antara  negara  dan  organisasi internasional  tidak  lagi  dapat  diatur  berdasarkan kebiasaan  internasional  seiring  dengan  semakin
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved Halaman 19
Published: 28/02/2019
How To Cite: Situngkir, D, A . 2019. Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional .Volume 13, Nomor 1. Hal 19 - 25. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.921.19-25
kompleksnya permasalahan yang dihadapi negara dan  subjek  hukum  internasional.  Bahkan  dewasa ini  menjadi  suatu  keharusan  bagi  subjek  hukum internasional  untuk  menuangkan  hubungannya dalam suatu perjanjian internasional.
Perjanjian  Internasional  adalah  perjanjian antara  anggota  masyarakat  bangsa-bangsa  dan bertujuan  untuk  mengakibatkan  akibat  hukum tertentu  (Kusumaatmaja  &  Agoes,  2003).  Mauna
(2008) berpendapat bahwa perjanjian internasional  adalah  instrumen  yuridis  yang menampung  kehendak  dan  persetujuan  negara atau  subjek  hukum  internasional  lainnya  untuk mencapai tujuan bersama, yang mana pembuatannya  diatur  oleh  hukum  internasional dan  menimbulkan  akibat  hukum  yang  mengikat bagi  para  pihak  yang  membuatnya  (Mauna, 2008).  Menjadi  penting  untuk  memberikan batasan  yang  jelas  terkait  dengan  perjanjian internasional  ini,  karena  belum  tentu  setiap perjanjian  yang  dibuat  oleh  negara  adalah perjanjian  internasional.  Belum  tentu  setiap  ada “unsur” diluar teritorial negara dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian internasional.
Perkembangan praktek hubungan internasional telah  menempatkan  perjanjian  internasional sebagai  sumber  hukum  yang  paling  utama  untuk mengatur  hak  dan  kewajiban  masing-masing subjek  hukum  internasional  yang  mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Dalam Statuta the International Court of justice (ICJ), salah satu main  organ  PBB  yang  berfungsi  mengadili sengketa  internasional  antar  negara,  disebutkan tentang  sumber-sumber  hukum  yang  dapat dijadikan tuntunan bagi  hakim dalam mengambil keputusan  terhadap  perkara  yang  masuk  ke International  Court  of  justice  atau  Mahkamah Internasional,  Dalam  Pasal  38  Ayat  (1)  Statuta ICJ  menyebutkan  bahwa  :  "The  Court,  whose function  is  to  decide  in  accordance  with international  law  such  disputes  as  are  submitted to  it,  shall  apply:  (a)  international  conventions, whether  general  or  particular,  establishing  rules expressly recognized by the contesting states; (b) international  custom,  as  evidence  of  a  general practice  accepted  as  law;  (c)  the  general principles of law recognized by civilized nations; (d) subject to the provisions of Article 59, [.e. that only  the  parties  bound  by  the  decision  in  any particular  case]  judicial  decisions  and  the teachings  of  the  most  highly  qualified  publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination  of  rules  of  law"  (Nations,  n.d.). Dalam melihat hukum nasional dan internasional
ada  aliran  yang  memisahkan  kedua  hukum tersebut,  ada  juga  yang  mengelompokan  hukum tersebut  dalam  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan.  Terlepas  dari  teori-teori  tersebut akan  lebih  tepat  jika  melihat  bagaimana  realitas hubungan kedua hukum tersebut.
Kembali  ke  perjanjian  internasional,  pada prinsipnya  setiap  negara  memiliki  kebebasan untuk  mengadakan  perjanjian  dengan  pihak manapun (asas kebebasan berkontrak),  sepanjang sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Apabila negara  tersebut  telah  mengikatkan  diri  dalam perjanjian  maka  akan  melahirkan  hak  dan kewajiban yang harus dipikul. Penciri khusus dari perjanjian internasional adalah masalah kedaulatan  negara  yang  akan  berdampak  pada hukum  nasional  negara  tersebut.  Kedaulatan merupakan  hasil  terjemahan  dari  sovereignty (bahasa  Inggris),  sovereinete  (bahasa  Prancis), sovranus  (bahasa  Italia)  yang  mempunyai  arti kekuasaan  tertinggi  (Ardhiwisastra,  1999).  Lebih jauh  lagi  Bodin  menyatakan  bahwa  tidak  ada kekuasaan  yang  lebih  tinggi  yang  dapat membatasi  kekuasaan  Negara.  Menurutnya kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai:
 Asli,  artinya  tidak  diturunkan  dari  sesuatu kekuasaan lain.
 Tertinggi,  tidak  ada  kekuasaan  lain  yang lebih  tinggi  yang  dapat  membatasi kekuasaannya.
 Bersifat  abadi  atau  kekal  (Ardhiwisastra, 1999).
 Tidak  dapat  dibagi-bagi  karena  hanya  ada satu kekuasaan tertinggi saja.
 Tidak  dapat  dipindahkan  atau  diserahkan kepada suatu badan lain
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut, maka  untuk  membatasi  permasalahan  yang  akan dibahas,  penulis  akan  membahas  tentang  batasan dan  tahapan  pembuatan  perjanjian  internasional serta  dampak  perjanjian  internasional  terhadap hukum nasional.

## II.  METODE PENELITIAN
Kajian  penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama,  dengan  melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai kaidah/norma kemudian menjadikannya parameter  melihat  implementasi  dari  kaidah tersebut.  Jenis  data  yang  dipergunakan  adalah
Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 20
data  sekunder,  yang  diperoleh  dari  data kepustakaan.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan studi  dokumen.  Adapun  penafsiran  yang dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah penafsiran  sejarah.  Penafsiran  sejarah  yaitu menelaah  sejarah  hukum  atau  menelaah perjanjian  internasional  dari  segi  batasan  dan tahapan  pembuatan  serta  dampaknya  bagi perkembangan  hukum  nasional  (Amiruddin, 2012).

## III.PEMBAHASAN

## Batasan Pembuatan Perjanjian Internasional
Dilihat  dari  sejarah,  hubungan  internasional antar  bangsa-bangsa  di  dunia  hanya  diatur berdasarkan  kebiasaan-kebiasaan  internasional yang  dianggap  benar  dan  dilakukan  terus menerus.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir meningkatnya  intensitas  hubungan  internasional berujung  pada  timbulnya  kesadaran  masyarakat internasional bahwa kebiasaan yang dipergunakan selama  ini  dalam  hubungan  internasional  tidak dapat dipergunakan sebagai acuan menyelesaikan berbagai  permasalahan  yang  timbul.  Maka  dari itu  semakin  dirasakan  pentingnya  suatu  norma yang  mengatur  bagaimana  hubungan  dalam masyarakat internasional dalam bentuk perjanjian internasional (Situngkir, 2018).
Dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  1  (a)  Konvensi Wina  1969  :  “treaty”  means  an  international agreement  concluded  between  states  in  written form and governed by international law,  whether embodied in a single instrument or in two or more related  instruments  and  whatever  its  particular designation” (Nations, 1969).
Terdapat  banyak  sebutan  bagi  perjanjian internasional, misalnya saja traktat, konvensi dan lain  sebagainya.  Dalam  Black  Law’s  Dictionary definisi  perjanjian  internasional  antara  lain (Black, 1968):
 treaty  is  a  compact  made  between  two  or more  independent  nations  with  a  view  to the public welfare
 an agreement, league, or contract between two  or  more  nations  or  sovereigns, formally signed by commissioners properly authorized,  and  solemnly  ratified  by  the several sovereigns or the supreme power of each state
 a  "treaty"  is  not  only  a  law  but  also  a contract  between  two  nations  and  must,  if
possible,  be  so  construed  as  to  give  full force and effect to all its parts
Unsur  utama  dari  perjanjian  internasional adalah perjanjian antara negara-negara. Termasuk perjanjian  internasional  yakni  perjanjian  antara negara  dengan  organisasi  internasional  serta perjanjian  antara  organisasi  internasional  dengan organisasi internasional. Tidak dianggap perjanjian  internasional  misalnya  perjanjian antara  East  indian  company  dan  Verenegde  Oost Indische  Compagnie  dengan  kepala-kepala  Bumi Putera.  Contoh  lain  yang  tidak  termasuk perjanjian  internasional  misalnya  perjanjian antara  suatu  negara  dengan  orang-perorangan baik suatu individu maupun dengan badan hukum (legal Person).
Subjek  hukum  internasional  adalah  pemegang hak  dan  kewajiban  langsung  berdasarkan  hukum internasional.  Untuk  memenuhi  syarat  sebagai subjek  hukum  internasional  perlu  memiliki kepribadian hukum (legal personality). Kepribadian  hukum  ini  diperlukan  untuk memperoleh  keabsahan  hukum  sebagai  subjek serta satuan tersendiri dalam hubungan internasional (Rudy, 2009).
Pada  umumnya  Multi-National  Corporations (MNC)  dikategorikan  sebagai  badan  hukum (legal  person)  yang  setara  dengan  warga  negara tempat  MNCs  tersebut  didirikan.  Dengan demikian hanya negara yang memiliki kewenangan  dalam  mengatur  kegiatan  MNCs. Perusahaan  Multi-Nasional  (MNC)  adalah perusahaan  yang  memiliki  kantor  pusat  di  suatu negara  dan  melakukan  kegiatan-kegiatannya  di wilayah banyak negara. Dalam hukum international,  status  yang  dimiliki  oleh  MNC adalah  Perusahaan  swasta  dan  merupakan kesatuan  non  pemerintah  dan  tidak  berstatus international  legal  person.  MNC  pada  umumnya tidak  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sesuai hukum internasional dan tidak memiliki standing untuk berperkara di International Court of Justice (ICJ) karena, telah diatur secara jelas dalam Pasal 34  ayat  (1)  Statuta  ICJ,  yang  menyatakan  bahwa hanya  negara  yang  dapat  menjadi  pihak  dalam perkara di depan Mahkamah. Namun, dalam  hal- hal  tertentu  MNC  dapat  membuat  persetujuan dengan  pemerintah  suatu  negara  dengan memberlakukan prinsip hukum internasional atau prinsip hukum umum untuk transaksi mereka dan bukan  diatur  oleh  hukum  nasional  suatu  negara (Rambisa & Salain, 2013).
Damos Dumoli Agusman memberikan
Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 21
parameter untuk membatasi perjanjian internasional yaitu (Agusman, 2010):
 Perjanjian  tersebut  harus  berkarakter internasional  (an  international  agreement), sehingga  tidak  mencakup  perjanjian- perjanjian berskala nasional seperti perjanjian  antar  negara  bagian  atau pemerintah  daerah  dari  suatu  negara nasional
 Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/ organisasi internasional (by subject of international law), sehingga tidak mencakup  perjanjian  yang  sekalipun bersifat  internasional  namun  dibuat  oleh non subject international bukan merupakan perjanjian  internasional,  seperti  negara dengan multinational cooporation.
 Perjanjian  tersebut  harus  tunduk  pada rezim  hukum  internasional  (governed  by international law) yang oleh komisi hukum internasional coba diklarifikasikan menjadi 2  (dua)  unsur  yaitu:  intended  to  create obligations  and  legal  relations  and  under international law (Agusman, 2010)
 Dengan  melihat  pembatasan-pembatasan diatas, maka sekarang kita dapat mengklasifikan  mana  yang  perjanjian internasional  dan  mana  perjanjian  yang hanya bernuansa internasional.

## Tahapan Pembuatan Perjanjian International
Perjanjian  dapat  disusun  antara  negara  atau pemerintahan  atau  kepala  negara  atau  instansi pemerintah  yang  memiliki  akreditasi  atau kewenangan  yang  diberikan  oleh  negara  yang mengutusnya.  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam pasal  7  (1)  ayat  a  dan  b  Konvensi  Wina  1969 dalam  United  Nations  :  (a)  he  produces appropriate full powers; or (b) it appears from the practice  of  the  States  concerned  or  from  other circumstances that their intention was to consider that  person  as  representing  the  State  for  such purposes  and  to  dispense  with  full  powers (Nations, 1969).
Dalam  pasal  7  (2)  Konvensi  Wina  1969 terdapat ketentuan yang mengatur:
 heads  of  State,  Heads  of  Government  and Ministers  for  Foreign  Affairs,  for  the purpose  of  performing  all  acts  relating  to the conclusion of a treaty;
 heads  of  diplomatic  missions,  for  the
purpose  of  adopting  the  text  of  a  treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited;
 representatives  accredited  by  States  to  an international  conference  or  to  an international  organization  or  one  of  its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ
Tugas dari para perwakilan negara tersebut:“purpose  of  adopting  or  authenticating the  text  of  a  treaty  or  for  the  purpose  of expressing the consent of the State to be bound by a  treaty”  Dengan  melihat  tugas  dari  para  pejabat tersebut  dalam  mewakili  negara  tersebut  dapat kita  lihat  gambaran  umum  mengenai  proses pembentukan perjanjian internasional:

## Adoption of the text
Adopsi  teks  perjanjian  adalah  bentuk persetujuan  semua  negara  yang  terlibat  dalam penyusunan  perjanjian  internasional,  untuk konferensi  internasional  proses  adopsi  teks perjanjian  dapat  dilakukan  jika  tercapai  dua pertiga  dari  negara  yang  terlibat,  kecuali ditentukan lain oleh konfrensi tersebut.

## Authentication of the text
Teks  perjanjian  ini  ditetapkan  sebagai  otentik dan  definitif  dengan  prosedur  seperti  dapat diberikan  dalam  teks  atau  disepakati  oleh  negara berpartisipasi  dalam  pembuatannya  perjanjian tersebut.

## Consent to be bound
Untuk  terikat  dengan  sebuah  perjanjian, persetujuan  dari  negara  untuk  terikat  pada perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, pertukaran instrumen merupakan sebuah perjanjian,  ratifikasi,  penerimaan,  persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain yang disepakati.
Dampak  Pengesahan  Perjanjian  Internasional terhadap Hukum Nasional
Berdampak atau tidaknya hukum internasional terhadap  negara  harus  dilihat  pertama  kali  pada peran  negara  itu  sendiri  dalam  perjanjian internasional.  Sama  halnya  dengan  perjanjian pada  umumnya,  negara  dalam  suatu  perjanjian internasional  memiliki  peran  yang  ditentukan sendiri oleh negara tersebut. Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 membagi peran negara dalam  perjanjian  internasional  kedalam  2  (dua) kelompok:
Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 22
Negara Pihak Pengertian  negara  pihak  (party)  dapat  dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvens,i Wina 1969 :  “ Party means a Statewhich has consented to be bound by the  treaty  and  for  which  the  treaty  is  in  force” Sedangkan  pengertian  pihak  (party)  juga ditemukan  dalam  pasal  2  (g)  Konvensi  Wina 1986 :“party” means a State or an international organization which has consented to be bound by the  treaty  and  for  which  the  treaty  is  in  force ; Melihat  dari  pengertian  diatas,  maka  Negara pihak  adalah  Negara  yang  menyatakan  terikat pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  perjanjian internasional.
Negara Bukan Pihak Pengertian  negara  bukan  pihak (third  state) dapat  dilihat  dalam  Pasal  2  (h)  Konvensi  Wina 1969  :“ third  state”  means  a  State  not  a  party  to the  treaty .  Sedangkan  pengertian  Negara  bukan pihak (third  state) dalam  pasal  2  (h)  Konvensi Wina 1986 :“third state” and “third organization” mean  respectively:  a  State,  or  an  international organization, not a party to the treaty;
Secara  teoritis,  Negara  bukan  peserta merupakan  negara  yang  tidak  terlibat  dalam perjanjian  internasional,  maka  dari  itu  sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk negara ketiga tanpa persetujuan.
Secara  fungsional  perjanjian  internasional dilihat  dari  sumber  hukum,  maka  perjanjian internasional  dibedakan  dalam  dua  golongan, yaitu:  treaty  contracts  dan  law  making  treaties. Treaty  contract  adalah  perjanjian  seperti  suatu kontrak  atau  perjanjian  dalam  hukum  perdata yang  mengakibatkan  hak  dan  kewajiban  antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, contoh  perjanjian  perbatasan  dan  perjanjian perdagangan.  Law  making  treaties  adalah perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan  atau  kaidah-kaidah  hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, misalnya  Konvensi  Wina  1969  tentang  Hukum Perjanjian  Internasional  dan  Konvensi  Hukum Laut 1982 (Ardhiwisastra, 2003).
Dalam  teori  ada  2  (dua)  pandangan  tentang hukum  internasional  yaitu  pandangan  yang dinamakan  voluntarisme,  yang  mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada  atau  tidaknya  hukum  internasional  ini  pada kemauan negara, dan pandangan obyektivis  yang menganggap  ada  dan  berlakunya  hukum internasional  ini  lepas  dari  kemauan  negara.
Menurut  pandangan  Voluntaris  bahwa  hukum internasional  dan  hukum  nasional  sebagai  dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan  dan  terpisah,  sedangkan  pada pandangan  obyektivitis  menganggapnya  sebagai dua  bagian  dari  satu  kesatuan  perangkat  hukum. Erat  hubungannya  dengan  yang  dijelaskan tersebut  adalah  persoalan  hubungan  hirarkhi antara  kedua  perangkat  hukum  itu,  baik merupakan  perangkat  hukum  yang  masing- masing  berdiri  sendiri  maupun  merupakan  dua perangkat  hukum  yang  pada  hakikatnya merupakan  bagian  dan  satu  keseluruhan  tata hukum yang sama.
Dari  dua  teori  tersebut,  muncullah  dua  aliran atau sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut.Aliran  yang  pertama  adalah  aliran dualisme.  Aliran  ini  sangat  berpengaruh  di Jerman  dan  Italia  dengan  tokoh  yang  sangat terkenal  adalah  Triepel,  seorang  pemuka  aliran positivisme  dari  Jerman  yang  menulis  buku Volkerrecht  and  Landesrecht  (1899)  dan Anzilotti,  pemuka  aliran  positivisme  dari  Italia yang menulis buku Corso di Dirrito Internazionale  (1923).  menurut  aliran  dualisme yang  bersumber  dari  teori  daya  ikat  hukum intemasional  bersumber  pada  kemauan  negara, maka  hukum  intemasional  dan  hukum  nasional merupakan  dua  sistem  atau  perangkat  hukum yang  terpisah  satu  dengan  lainnya.  Hal  ini didasarkan  pada  alasan  formal  maupun  alasan yang  berdasarkan  kenyataan.Paham  dualisme  ini sangat  terkait  dengan  paham  positivisme  yang sangat menekankan unsur persetujuan dari negara -negara.  Secara  historis  pandangan  dualisme merupakan cerminan spirit nasionalisme. Diantara  alasan-alasan  yang  dapat  dikemukakan sebagai berikut:
 kedua  perangkat  hukum  tersebut  yakni hukum  nasional  dan  hukum  internasional mempunyai sumber yang berlainan, hukum nasional  bersumber  pada  kemauan  negara, sedangkan  hukum  internasional  bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara;
 perangkat  hukum  itu  berlainan  subyek hukumnya  Subyek  hukum  dari  hukum nasional ialah orang perorangan baik dalam hukum  perdata  maupun  hukum  publik, sedangkan  subyek  hukum  internasional ialah negara dan beberapa entitas lainnya;
sebagai  tata  hukum,  hukum  nasional  dan hukum internasional juga menampakkan
Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 23
perbedaan  dalam  strukturnya.  Lembaga  yang diperlukan  untuk  melaksanakan  hukum  seperti mahkamah  internasional  dan  organ  eksekutif, tidak  sama  bentuknya  seperti  dalam  hukum nasional.
Dalam literatur di Amerika Serikat,
permasalahan  hubungan  kedua  jenis  hukum  ini dibagi  kedalam  2  (dua)  kategori  (Agusman, 2010):

## Self excuting treaty
Paham  ini  memiliki”warna”monisme.  Secara umum self excuting treaty may defined as a treaty that  may  enforced  y  in  the  court  without  prior legislation by congress
Non self excuting treaty
Paham ini memiliki”warna”dualisme. Non self excuting treaty conversly as a treaty that may not be enforced in the courts without prior legislative implementation.
Namun demikian, masalah Self excuting treaty atau  Non  self  excuting  treaty lebih  tepat  dikaji dari substansi perjanjian internasional itu sendiri. Jika  perjanjian  itu  tidak  dapat  enforced  di  dalam hukum  nasional  karena  memang  mengharuskan adanya instrumen nasional, maka dapat dipastikan perjanjian itu tergolong kepada Non self excuting treaty .  Persoalan  dibutuhkannya  instrumen nasional  sebagai  syarat  untuk  enforced-nya perjanjian  internasional  jika  bersentuhan  dengan hak  dan  kewajiban  dari  individu  atau  warga negara  sebagai  subjek  hukum  nasional.  Misalnya saja  tentang  Trademark  Law  Treaties  2006, UNCAC  2003,  UN  Convention  Against Transorganizid  Crimes  2000,  dan  sejumlah private  international  law  yang  dihasilkan  oleh (HCPIL (Hague Conference on Private
International  Law),  UNCITRAL  ( United  Nations Commission  on  International  Trade  Law )  dan UNIDROIT  (The  International  Institute  for  the Unification of Private Law)). Perjanjian ini secara tradisional  menciptakan  hak  dan  kewajiban negara  menurut  hukum  internasional,  namun kewajiban  tersebut  diarahkan  untuk  menciptakan norma substantif dalam hukum nasional. Wilayah enforcement dari perjanjian ini ada pada wilayah hukum  nasional  negara  yang  terlibat  dalam perjanjian  internasional  tersebut,  maka  mutlak dibutuhkan  piranti  hukum  nasional  untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut.
Di  Indonesia  ketentuan  mengenai  perjanjian internasional  diatur  dalam  Undang-Undang
Nomor  24  Tahun  2000.  Dalam  Pasal  10 Pengesahan  perjanjian  internasional  dilakukan dengan  undang-undang  apabila  berkenaan dengan:
a.  masalah  politik,  perdamaian,  pertahanan, dan keamanan negara;
b.  perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas wilayah negara Republik Indonesia;
c.  kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d.  hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e.  pembentukan kaidah hukum baru;
f.  pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa jika bentuknya pengesahan suatu perjanjian internasional  adalah  undang-undang,  maka  harus mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat sebagai  pemegang  kekuasaan  legislatif.  Tidak jarang  terjadi  pertentangan  dalam  proses pembuatan perjanjian internasional yang diakibatkan  oleh  yang  terlibat  dalam  proses pembuatan  perjanjian  internasional  adalah pemegang kekuasaan eksekutif (presiden/menteri/ perwakilan  diplomatik).  Misalnya  saja  Juru Runding  Indonesia  dalam  menegosiasikan konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut  (UNCLOS) 1982  justru  menabrak  Undang-Undang  Perpu  4 Tahun  1960  tentang  Perairan  Indonesia.  Untuk mengatasinya  pada  era  reformasi  ini,  prinsip bahwa  perjanjian  internasional  hars  selaras dengan  hukum  nasional  (pursuant  to  the respective laws and regulations) sangat ditekankan  oleh  indonesia  dalam  rangka mengamankan  serta  untuk  memastikan  bahwa perjanjian  internasional  yang  disepakati  tetap berada pada koridor hukum nasional.
Dalam hal terjadi kekosongan hukum nasional, dalam  perjalanannya  perjanjian  atau  konvensi internasional  boleh  dijadikan  oleh  hakim  sebagai bahan  rujukan.  Misalnya  saja  yurisprudensi Mahkamah  Agung  yang  menjatuhkan  pidana kepada  Eurico  Guterres  (mantan  wakil  panglima pasukan  pejuang  integrasi).  Pada  pengadilan tersebut,  Majelis  Hakim  merujuk  langsung  pada Konvensi internasional, pasal 7 ayat 3 Element of crimes  dari  Statuta  Roma  tentang  Pendirian Mahkamah  Pidana  Internasional.  Hakim  juga mendasarkan  pada  argumentasi  hukum  yang digunakan dalam kasus Bagilishema yang diputus ICTR pada tanggal 7 Juni 2001 yang mengartikan bahwa tanggung jawab komandan termasuk orang sipil  yang  punya  pengaruh  untuk  memobilisasi
Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 24
masa.
Menjadi  menarik  karena  dua  konvensi  yang dijadikan  hakim  argumentasi  hukum  dalam menjatuhkan pustusannya yaitu Statuta Roma dan ICTR  adalah  konvensi  dimana  Indonesia  tidak mengikatkan  diri  didalamnya.  Sebagaimana prinsip  umum  asas  pacta  sunt  servanda  sebagai dasar  kodrati  yang  memberikan  daya  ikat perjanjian internasional bagi negara yang terlibat.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  dilihat tidak  perlu  menjadi  negara  pihak  atau  peserta dalam  perjanjian  internasional  serta  tidak merupakan  keharusan  untuk  mengesahkan perjanjian Internasional melalui produk peraturan perundang-undangan  untuk  menjadikan  bagian- bagian  dalam  perjanjian  internasional  menjadi dasar  argumentasi  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan atau katakanlah kurang terakomodasinya  suatau  peristiwa  hukum  dalam konteks  hukum  nasional.  Negara  melalui kekuasaan yudikatifnya dapat mengambil langkah progresif  demi  tercapainya  keadilan  serta menghindari  impunitas  (orang  tidak  dihukum karena  tidak  ada  aturan  hukum  yang  mengatur). Disinilah  letak  pentingnya  kedaulatan  negara, karena prinsipnya negara harus dapat melaksanakan hukumnya pada teritorial negaranya  barulah  dikatakan  negara  tersebut adalah negara yang berdaulat.

## IV. SIMPULAN
Dari  pembahasan  pada  penelitian  ini,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
Suatu perjanjian dikatakan perjanjian internasional  apabila  dibuat  oleh  subjek  hukum internasional,  tunduk  pada  hukum  Internasional dan  melahirkan  hak  dan  kewajiban.  Tahapan Pembuatan  Perjanjian  Internasional  sama  seperti perjanjian  berskala  nasional  yaitu  dibuat  dengan tahapan adoption of the text, authentication of the text, consent to be bound.
Dampak  pengesahan  perjanjian  Internasional terhadap  hukum  Nasional  pertama  harus  dilihat dari  kedudukan  negara  dalam  perjanjian Internasional sebagai negara pihak atau tidak dan juga  harus  melihat  substansi  dari  perjanjian internasional  itu  sendiri,  jika  yang  diatur  dalam perjanjian  Internasional  bersentuhan  dengan individu,  maka  akan  merubah  hukum  nasional. Perubahan hukum nasional sudah pasti memerlukan  persetujuan  badan  legislatif.  Dalam realita kekuasaan yudikatif, tetap dapat mendasarkan argumentasi hukum kepada
perjanjian  internasional  tanpa  negara  harus menjadi  negara  pihak  atau  menunggu  proses legislasi dari perjanjian internasional itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusman,  D.  D.  (2010).  Hukum  Perjanjian Internasional  (Kajian  Teori  Dan  Praktek Indonesia). Refika Aditama.
Amiruddin.  (2012).  Pengantar  Metode  Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada.
Ardhiwisastra,  Y.  B.  (1999).  Imunitas  Kedaulatan Negara  Di  Forum  Pengadilan  Negeri  Asing. Alumni.
Ardhiwisastra,  Y.  B.  (2003).  Hukum  Internasional (Bunga Rampai. Bandung: Alumni . Black, H. C. (1968). Black’s Law Dictionary. ST Paul, MINN West Publishing.
Kusumaatmaja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.
Mauna,  B.  (2008).  Hukum  Internasional:  Pengertian, Peranan,  Dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global. PT Alumni.
Nations,  U.  (n.d.). Statute  Of  The  International  Court Of  Justice,  21–30.  Retrieved  from  http:// legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf Nations, U. (1969). Vienna Convention on the Law of
Treaties 1969. Treaty series (Vol. 1155). Rambisa,  L.  S.,  &  Salain,  N.  M.  S.  P.  (2013). Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Perusahaan Multi-Nasional (Mnc) Dalam Hukum Internasional. Kertha Negara, 1(6), 1–5.
Rudy,  T.  M.  (2009).  Hukum  Internasional  2.  Refika Aditama.
Situngkir,  D.  A.  (2018).  Asas  Pacta  Sunt  Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. Jurnal Cendikia Hukum, 3(2), 153–165 .

## Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 25