## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), September 2022, 410-415
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i2.547
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2020

## Winanda Chyntia Simamora*, Gideon Setyo Budiwitjaksono
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Correspondence email: winandasimamora4@gmail.com
Abstrak. Kegiatan  meneliti  ini  mempunyai  tujuan  supaya  memahami  adanya  pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umum,  dan  belanja  modal  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif. Penggunaan sampel dalam kegiatan meneliti ini mempergunakan purposive sampling yakni kabupaten/kotapada provinsi sumatera utara  yang  pernah  memiliki  kinerja  keuangan  yang  baik  minimal  1  kali  berdasarkan  rasio  efisensi  (dengan  persentase  <100%) selama tahun 2018-2020. Hasil dari penelitiannya menandakan yaitu terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal kepada kinerja  finansial Pemda sedangkan dana alokasi umum tidak  memberi pengaruhnya kepada  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata kunci : Belanja modal; DAU ;Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; PAD
Abstract.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  local  revenue,  general  allocation  funds,  and  capital  expenditures  on  the financial  performance  of  local  governments.  This  research  is  a  quantitative  research.  The  sample  used  in  this  study  uses purposive sampling, namely districts/cities in the provinc of North Sumatra that have had good financial performance at least 1 time based on the efficiency ratio (with a percentage of <100%) during 2018-2020. The results of the study indicate that there is an effect of  regional  original  income  and  capital  expenditure on the financial  performance  of local  governments  while  general allocation funds have no effect on the financial performance of local governments.

## Keywords: Capital expenditure; DAU; Local Government Financial Performance; PAD

## PENDAHULUAN
Sumatera  Utara  yakni  salah  satu  wilayah  di  Indonesia  yang  telah  menerapkan  kebijakan  otonomi  daerah. Otonomi  daerah  ini  diawali  dengan  penyerahan  wewenang  atau  tanggungjawab  yang  bersumber  dari  pemerintahan pusat  terhadap  pemerintahan  daerah  yang  bersangkutan.  Kebijakan  otonomi  daerah  ini  dilaksanakan  dengan disahkannya UU No.22 Tahun 1999 (lalu diganti menjadi UU No.32 Tahun 2004 dan kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014)  mengenai  pemerintahan  daerah  serta  UU  No.  25  Th.  1999  (lalu  jadi  UU  No.  33  Tahun  2004)  mengenai perimbangan  keuangan  diantara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  pusat  dan  daerah  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  yang  sebelumnya  tertinggal.  Otonomi  daerah memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  memajukan  daerahnya  dan  mengantarkan  masyarakat  menuju  keberhasilan atau  dapat  mensejahterahkan  masyarakat  melalui  potensi  dan  kemampuan  yang  ada  di  masing-masing  daerah. Karakteristik  utamanya  suatu  daerah  sebagai  daerah  otonom  yakni  keterampilan  finansial  daerah  tersebut,  yang dimana  daerah  otonom  daerah  otonom  membutuhkan  kekuatan  dan  kemmapuan  untuk  mengeksplirasi  sumber  daya keuangan mereka sendiri (Jauhar, 2016).
Oleh  karena  itu,  jika  pengelolaan  finansial  daerah  dilaksanakan  secara  baik  serta  optimal  sejalan  terhadap aturan yang diberlakukan, tentu akan meningkankan kinerja keuangan pemerintah itu sendiri. Kinerja dapat diartikan sebagai  penjelasan  tentang  pencapaian  suatu  pelaksanaan/program,  serta  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  mencapai tujuan,  sasaran,visi,  dan  misi  dalam  organisasi.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  berarti  suatu  pedoman  ataupun indikator  yang  bisa  dipakai  suatu  daerah  dalam  menentukan  apakah  suatu  daerah  dapat  melakukan  pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  adalah  penggunaan  analisis  rasio  keuangan  APBD,  yang  ditetaokan  dan  dilaksanakan dengan  menggunakan  rasio  efisiensi  keuangan  pemerintah  daerah  (Wiguna,  2015).  Menurut  Ofasari  (2018),  kinerja keuangan  dikatakan  efisien  apabila  diperoleh  nilai  kurang  dari  100%  ,efisiensi  berimbang  berada  pada  persentase 100% dan apabila lebih dari 100% dikatakan tidak efisien.
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  masih  jauh  dari kata efisien, dilihat dari masih banyak Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara yang kinerja keuangannya
Winanda  Chyntia  Simamora  dan  Gideon  Setyo  Budiwitjaksono,  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum dan Belanja Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sumatera Utara Tahun 2018-2020
memiliki nilai  rasio yang lebih dari 100 %. Pada tahun 2018 hanya 12 daerah dari total keseluruhan 33 daerah  yang memiliki  kinerja  keuangan  yang  dapat  dikatakan  efisien,  begitu  juga  pada  tahun  2019  hanya  19  daerah  saja  yang kinerja  keuangannya  efisien  bahkan  pada  tahun  2020  memiliki  penurunan  yang  sangat  signifikan  dimana  hanya  11 daerah  saja  yang  kinerja  keuangannya  efisien,  disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19  yang  terjadi  suatu  kebijakan pembatasan  segala  kegiatan.  Oleh  karena  itu,  tingkat  biaya  operasional  lebih  tinggi  dari  pada  realisasi  pendapatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengelola  keuangan daerah secara  efisien dan optimal. Melansir berita dari medanbisnisdaily.com (24/06/2021) menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  Sumut  2020  mendapat  kritikan  keras  dari  Fraksi  PDIP  Sumut.  Mereka  merasa  kinerja  keuangan pemprov sumut pada 2020 mengecewakan. Penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai 8 kegiatan untuk penangan pandemi COVID-19 sebesar Rp 70 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil survei BPK RI  baru-baru  ini.  Sementara  itu,  tingkat  pencapaian  dana  untuk  hasil  perpajakan  sekadar  81,28%  dan  lain-lain pendapatan  yang  sah  hanyalah  65,23%.  Kemerosotan  perekonomian  pada  Sumut  yang  kala  itu  terdapat  kontraksi 1,07%  dan  juga  banyak  terlebih  lagi  banyak  pejabat  yang  mempunyai  status  plt  yang  berdasarkan  fraksi  ini menciptakaan kinerja kurang optimal.
Suatu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja keuangam Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) . PAD bisa dijadikan menjadi indikator untuk menilai tingkat kinerja dan  kemandirian  suatu wilayah pada saat pengelolaan keuangan  daerah  tersebut.  Semakin  tinggi  pendapatan  suatu  daerah  maka  akan  semakin  besar  peluang  untuk membangun  perekonomin  daerah  dan  mensejahterahkan  masyarakat  (Mamuka,  Rorong,  &  Sumual,  2019).  Selain PAD, salah satu yang dapat dijadikan pemerintah menjadi infrastruktur untuk peningkatan perekonomian suatu daerah adalah  penggunaan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  Dana  Alokasi  Umum.  Dana  Alokasi  Umum  sebagai  dana yang  bertujuan  guna  memeratakan  finansial  atau  keuangan  antardaerah  dan  digunakan  dalam  mendanai  keperluan pembelanjaan pemerintah daerah  yang  terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Pendanaan tersebut berasal melalui penerimaan  APBN  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  pemerataan  finansial  antardaerah  terkait  dengan  pelaksanaan desentralisasi  dan  alokasi  dana  untuk  kebutuhan  daerah  (Sari  &  Halmawati,  2021).  PP  No.  71  Tahun  2010 mengungkapkan  bahwa  belanja  modal  adalah  belanja  yang  kegunaanya  melebihi  1  tahun  anggaran  yang  ditentukan serta  juga  untuk  membantu  untuk  meningkatkan  aset  daerah  itu  ataupun  kekayaan  yang  lalu  akan  memberi peningkatan  belanja  rutin.  Misalnya,sebagai  beban  pemeliharaan  dalam  kelompok  belanja  administrasi  umum.  Aset tetap  pemerintah  daerah  yang  dihasilakan  dari  belanja  modal  adalah  infrastruktur,  peralatan,  dan  harta  berwujud lainnya. Pengelolaan belanja yang baik membuat value for money yang baik dan memungkinkan evaluasi yang lebih baik  terhadap  kinjera  keuagan  pemerintah  daerah  baik  (Nauw  &  Riharjo,  2021).  Riset  ini  dilaksanakan  supaya melaksanakan  uji  beserta  analisis  pengaruhnya  PAD  kepada  Kinerja  Keuangan  Pemda  Kabupaten/Kota  di  Prov. Sumatera  Utara,  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (  DAU)  terhadap  terhadap  Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Utara dan guna menguji dan menganalisis pengaruhnya Belanja Modal kepada Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Prov.Sumatera Utara.

## METODE
Objek penelitian ini adalah APBD dan Laporan rincian DAU yang memiliki kaitan dengan kinerja keuangan, PAD, belanja modal, dana alokasi umum dalam Pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018- 2020.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  merupakan  jenis penelitian  yang  menciptakan  temuan-temuan  baru  yang  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  metode  statistik  atau instrumen  kuantifikasi/pengukuran  lainnya  (Jaya,  2020).  Data  keseluruhan  yang  dipakai  bagi  kegiatan  meneliti  ini merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  situs  web  DJPK  Kemenkeu.  Metode  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  adalah  metode purposive  sampling yaitu  kabupaten/kota  yang  pernah  memiliki  kinerja  keuangan  yang baik  minimal  1  kali  berdasarkan  rasio  efisiensi  (dengan  persentase  <100%)  selama  tahun  2018-2020.  Berdasarkan metode  mengambil  sampel,  sehingga  yang  terpenuhi  kriteria  didapat  sejumlah  28  Kabupaten/Kota  sampel,  sehingga dalam kurun waktu 3 tahun penelitian diperoleh 84 observasi dan dijadikan merupakan sampel pada penelitiannya ini. Metode menganalisis data yang dipakai di kegiatan meneliti ini yaitu statistik deskripritif, uji asumsi klasik ,uji regresi linear berganda, uji F (simultan), uji t (parsial) dan uji koefisien determinasi.
Winanda  Chyntia  Simamora  dan  Gideon  Setyo  Budiwitjaksono,  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum dan Belanja Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sumatera Utara Tahun 2018-2020

## HASIL
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 84 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation 4.05491503 Most Extreme Differences Absolute .057 Positive .057 Negative -.055 Kolmogorov-Smirnov Z .524 Asymp. Sig. (2-tailed) .947 Sumber : data olahan
Tabel 1 uji one-sample komogrov-smirnov test dapat dikatakan bahwa nilai signifikan sebesar 0,947 lebih dari 0,05  dan  sesuai  dengan  analisis  yang  digunakan,  maka  hal  ini  bermakna  yakni  data  itu  berdistribusikan  normal. Sedangkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,242 > 0,05; variabel dana alokasi umum memiliki  nilai signifikansi sebesar 0,671 > 0,05; dan dana alokasi umum memiliki nilai signifikansi  sebesar  0,828  >  0,05.  Maka,  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh  variabel  independen  dalam  penelitian  ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Unstandardized Residual Spearman's rho PAD Correlation Coefficient .129 ** Sig. (2-tailed) .242 N 84 DAU Correlation Coefficient .047 Sig. (2-tailed) .671 N 84 Belanja Modal Correlation Coefficient .024 ** Sig. (2-tailed) .828 N 84 Unstandardized Residual Correlation Coefficient 1.000 Sig. (2-tailed) . N 84 Sumber : data olahan Tabel 3 Hasil Uji Multikolineritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) PAD .312 3.201 DAU .373 2.681 Belanja Modal .435 2.301 Sumber : data olahan
Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel bebas lebih 0,10 dan nilai VIF kurang dari  10  maka  bisa  berkesimpulan  yakni  seluruh  variabel  bebasnya  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  gejala multikolinieritas. Sedangkan Tabel 4 dapat dipahami yakni besaran nilai Durbin Watson  (DW  – Test ) yaitu sebesar 1,304 dengan jumlah variabel sebanyak 3 dan n sebanyak 84. Model yang tidak memiliki autokorelasi jika nilai DW antara  -2  dan  2,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  autokorelasi.  Mengacu  pada Tabel 4 besarnya nilai koefisien determinasi ( 𝑅 2 ) sejumlah 0,210 , artinya 21%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-
Winanda  Chyntia  Simamora  dan  Gideon  Setyo  Budiwitjaksono,  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum dan Belanja Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sumatera Utara Tahun 2018-2020
variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini  hanya bisa menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 21% , sedangkan sisanya 79% dipengaruhi faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .459 a .210 .181 4.13024 1.304 Sumber : data olahan Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 99.511 1.326 75.040 .000 PAD -5.307E-012 .000 -.372 -2.090 .040 DAU -4.457E-012 .000 -.320 -1.966 .053 Belanja Modal 1.808E-011 .000 .640 4.247 .000 Sumber : data diolah Tabel  5  diperoleh  persamaan  regresi  linier  berganda  sebagai  berikut  :  Y  =  99,511  – 5,207 –  4,457 + 1,808 + e
Berdasarkan persamaan diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
1. Nilai  konstanta  sebesar  99,511  menunjukkan  yakni  variabel  bebas/independen  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  dan  Belanja  Modal  konstan,  maka  besar  variabel  terikat  yaitu  Kinerja  Keuangan  bernilai positif 99,511.
2. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar -5,207. Hal ini menandakan bila variabel PAD ada peningkatan  satu  satuan  berarti  Kinerja  Keuangan  bisa  mengalami  penurunan  sejumlah  5,207  yang  berasumsi variabel bebas adalah konstan atau bernilai nol (0).
3. Nilai  koefisien  regresi  Dana  Alokasi  Umum  yakni  sebesar  -4,457.  Hal  itu  meanndakan  bila  variabel  DAU  ada peningkatan  satu  satuan  berarti  Kinerja  Keuangan  bisa  mengalami  penurunan  sejumlah  4,457  yang  berasumsi variabel bebas adalah konstan atau bernilai nol (0).
4. Nilai koefisien regresi Belanja Modal yakni  sebesar 1,808. Hal itu meanndakan bila  variabel Belanja Modal ada peningkatan  satu  satuan  berarti  Kinerja  Keuangan  bisa  mengalami  peningkatan  sejumlah  1,808  yang  berasumsi variabel bebas adalah konstan atau bernilai nol (0).
Berdasarkam  Tabel  5  nilai  signifikansi  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  0,040  yang  berarti  kurang  dari  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  varaibel  PAD  memberi  pengaruhnya  kepada  Kinerja  Keuangan  Pemda,  nilai signifikansi  Dana  Alokasi  Umum  adalah  0,053  yang  berarti  lebih  dari  0,05  sehingga  dapat  berkesimpulan  yakni variabel  Dana  Alokasi  Umum  tidak  memberi  pengaruhnya  kepada  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  nilai signifikansi  Belanja  Modal  adalah  0,000  yang  berarti  kurang  dari  0,05  maka  berkesimpulan  bahwasanya  variabel Belanja  Modal  memberi  pengaruhnya  kepada  Kinerja  Keuangan  Pemda.  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  nilai signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05,  sehingga  berkesimpulan  yakni  dengan  bersimultan  variabel  bebas  (PAD,DAU, Belanja Modal) memberi pengaruhnya kepada terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah).
Tabel 6 Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 363.608 3 121.203 7.105 .000 b Residual 1364.714 80 17.059 Total 1728.321 83
Sumber : data olahan
Riset  ini  menandakan  yakni  PAD  memberi  pengaruhnya  kepada  kinerja  keuangan  Pemda.  PAD  memberi makna  penting  untuk  daerah  dikarenakan  nanti  bisa  digunakan  dalam  mengarahkan  operasional  pemerintah  untuk mendukung kemakmuran masyarakat daerah  tersebut. Semakin  tinggi penerimaan PAD, semakin tinggi pula sumber
Winanda  Chyntia  Simamora  dan  Gideon  Setyo  Budiwitjaksono,  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum dan Belanja Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sumatera Utara Tahun 2018-2020
pendanaannya. Jika  sumber pendanaan dapat dimanfaatkan dengan optimal maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah  yang  semakin  baik  (Sari  &  Mustanda,  2019).  Hasil  riset  ini  selaras  dengan  penelitian Saraswati & Rioni (2019) dan  Sari & Mustanda (2019) yang menandakan yaitu PAD memberi pengaruhnya  kepada kinerja  keuangan  Pemda.  Penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  Machmud  &  Radjak  (2018),  yang mengungkapkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dana  alokasi  umum  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  Adanya  dana  alokasi  umum  membuat  pemerintah  daerah  semakin  bergantung  pada  pemerintah pusat  dan  semakin  besar  transfer  DAU  yang  diterima  maka  yang  berdampak  kepada  kinerja  keuangan  pemerintah daerah yang kurang baik (Harjito, Nugraha,  & Yulianto, 2020). Penelitian ini selaras dengan penelitian Machmud & Radja  (2018)  dan  Harjito,  Nugraha,  &  Yulianto  (2020)  yang  mengungkapkan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  tidak memberi  pengaruh  kepada  kinerja  keuangan  Pemda.  Namun  bertolak  belakang  dengan  penelitian  Sari  &  Halmawati (2021)  yang  menyampaikan  yakni  dana  alokasi  umum  mempunyai  pengaruhnya  bersignifikan  dan  positif  kepada kinerja  keuangan  Pemda.  Penelitian  ini  menandakan  yaitu  belanja  modal  membawa  pengaruh  kepada  kinerja keuangan Pemda. Pengalokasian Belanja modal yang tepat akan mengarah pada penciptaan infrastruktur dan fasilitas yang  lebih  baik  dan  relevan  yang  nantinya  akan  meningkatkan  efisiensi  diberbagai  sektor  dan  produktivitas masyarakat  yang  menimbulkan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Apabila  pembangunan  yang  dikerjakan  oleh pemerintah  semakin  banyak  maka  berdampak  pada  peningkatan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Apabila pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  semakin  banyak  makan  akan  memberikan  dampak  pada  peningaktan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  nantinya  kan  menghasilkan  kinerja  pemerintah  daerah  daerah  yang  lebih  baik (Astiti  &  Mimba,  2016).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Sari  &  Mustanda  (2019),  Sri  Mulyani, Hardiyanto  Wibowo  (2017),  Astiti  &  Mimba  (2016)  yang  mengungkapkan  bahwa  belanja  modal  memiliki berpengaruh  yang  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dan  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh Penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  Thalib  (2019)  yang  mengungkapkan  bahwa  Belanja  Modal  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  PAD  memberi  pengaruhnya  kepada  kinerja  keuangan  Pemda,  dana alokasi  umum  tidak  memberi  pengaruhnya  kepada  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dan  belanja  modal berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Keseluruhan  variabel  independen  dengan  bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen.

## DAFTAR PUSTAKA
Astiti, N. D., & Mimba, S. N. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 1924-1950.
Harjito,  Y.,  Nugraha  ,  G.  S.,  &  Yulianto.  2020.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FEB.UN PGRI Kediri , 19-28.
Jauhar, F. 2016. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi Umum, Dana  Alokasi  Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera barat. Jurnal Akuntansi . Jaya, I. L. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. Machmud,  J.,  &  Radjak,  L.  I.  2018.  Pendapatan  Asli  Daerah,Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Journal Of Accounting Science , 17-32.
Mamuka,  K.  K.,  Rorong,  I.  P.,  &  Sumual,  J.  2019.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabipaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 119-128. Medanbisnisdaily. 2021. Retrieved from https://medanbisnisdaily.com/:
https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/06/24/137897/pdip_sumut_sebut_kinerja_keuangan_pe mprov_sumut_2020_bobrok
Mulyani, S., & Wibowo, H. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan  Asli Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan ( Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa  Tengah Tahun 2012-2015). Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi , 57-66.
Nauw,  E.  T.,  &  Riharjo,  I.  B.  2021.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan  Belanja  Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi .
Ofasari,  D.  2018.  Analisis  Laporan  Keuangan  Dalam  Mengukur  Kinerja  Keuanga  RSUD  Sekayu  Kabupaten Banyuasin Dengan Menggunakan Metode Valur For Money. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu , 57-66. Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen , 2834-2861.
Winanda  Chyntia  Simamora  dan  Gideon  Setyo  Budiwitjaksono,  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum dan Belanja Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sumatera Utara Tahun 2018-2020
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pemerintah Daerah.
Saraswati,  D.,  &  Rioni,  Y.  S.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik , 110-120. Sari, B. I., & Halmawati. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat. JEA  :  Jurnal  Eksplorasi Akuntansi , 1-11.
Sari, N. D., & Mustanda, I. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen , 1080-1110.
Thalib,  F.  2019.  Pengaruh  PAD,  Dana  Perimbangan,  dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Di Jawa Timur Periode 2013-2017. eprints perbanas . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah..
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2003  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Wiguna, K. Y. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Suamtera Selatan. Jurnal Fordema .