## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 20 Oktober 2023 ,   Diperbaiki: 8 November 2023, Diterbitkan: 20 November 2023

## PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI ASPEK HUKUM
M. Adnan Lira 1
1 Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia, m.adnanlira@umi.ac.id

## Corresponding Author: M. Adnan Lira
Abstract: This Community Service Activity aims to socialize Environmental Protection from Legal  Aspects  to  communities with various levels  of  understanding.  In the introduction, the context of this activity is emphasized through the importance of environmental protection in sustainable  development  and  the  problems  that  arise  due  to  the  community's  lack  of understanding  of  its  legal  aspects.  Justification  of  activities  is  provided  by  underlining  the relevance  and  urgency  of  understanding  environmental  law  as  a  basis  for  maintaining environmental  sustainability.  The  implementation  method  includes  planning  outreach activities involving 30 participants. The results of community service activities in the form of outreach  on  Environmental  Protection  from  Legal  Aspects  show  positive  developments. Counseling  participants  experienced  a  significant  increase  in  knowledge,  from  56%  before counseling  to  86%  after.  This  fact  shows  that  the  counseling  was  successful  in  effectively increasing participants' understanding of the legal aspects of environmental protection. This success provides strong support to continue and develop similar programs to further educate the  public  about  environmental  protection  with  a  legal  approach.  The  suggestions  are: Strengthening  the  Legal  Compliance  System,  encouraging  community  involvement  through real action programs.
Keywords: Counselling; Environment; Legal Aspects.
Abstrak: Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini  bertujuan  untuk  menyosialisasikan Perlindungan  Lingkungan  Hidup  dari  Aspek  Hukum  kepada  masyarakat  dengan  berbagai tingkat pemahaman. Dalam pendahuluan, konteks kegiatan ini ditekankan melalui pentingnya perlindungan  lingkungan  hidup  dalam  pembangunan  berkelanjutan  dan  permasalahan  yang muncul  akibat  ketidakpahaman  masyarakat  terhadap  aspek  hukumnya.  Justifikasi  kegiatan diberikan  dengan  menggarisbawahi  relevansi  dan  urgensi  pemahaman  hukum  lingkungan sebagai  landasan  untuk  menjaga  keberlanjutan  lingkungan  hidup.  Metode  pelaksanaan mencakup  perencanaan  kegiatan  penyuluhan  dengan  melibatkan  30  peserta.  Hasil  dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dari  Aspek  Hukum  menunjukkan  perkembangan  positif.  Peserta  penyuluhan  mengalami peningkatan  pengetahuan  yang  signifikan,  dari  56%  sebelum  penyuluhan  menjadi  86% setelahnya.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  penyuluhan  tersebut  berhasil  secara  efektif meningkatkan  pemahaman  peserta  terkait  aspek  hukum  dalam  perlindungan  lingkungan hidup. Keberhasilan ini memberikan dukungan kuat untuk melanjutkan dan mengembangkan program  serupa  guna  lebih  mengedukasi  masyarakat  tentang  perlindungan  lingkungan
dengan  pendekatan  hukum.  Adapun  saran  yaitu:  Penguatan  Sistem  Kepatuhan  Hukum, mendorong keterlibatan masyarakat melalui program aksi nyata.
Kata Kunci: Penyuluhan; Lingkungan Hidup; Aspek Hukum.

## PENDAHULUAN
Pemeliharaan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  kerangka  pembangunan berkelanjutan saat ini membutuhkan pengembangan sistem terpadu yang mencakup kebijakan nasional  terkait  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan.  Penerapan  kebijakan  ini  harus dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  dan  konsekuensi  yang  mempertimbangkan  hubungan  pusat dan  daerah  (Arcaropeboka,  2018).  Lingkungan  hidup  merupakan  pemberian  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  harus  dijaga  dan  dikembangkan  agar  tetap  berperan  sebagai  penopang kehidupan  bagi  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,  dengan  tujuan  meningkatkan  mutu kualitas  kehidupan  secara  berkelanjutan.  Lingkungan  hidup  dapat  diartikan  sebagai  ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup lainnya (Hidayati et al., 2020).
Manusia dan makhluk lainnya tidak dapat dipisahkan dalam proses kehidupan di dunia, saling  berinteraksi  dan  membutuhkan  satu  sama  lain.  Keberlangsungan  hidup,  ditandai dengan  interaksi  dan  ketergantungan  yang  berkelanjutan,  merupakan  suatu  tatanan  ekologis yang sangat penting, di mana lingkungan adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan  yang  sehat  dan  berkualitas  diakui  sebagai  hak  dasar  setiap  warga  negara Indonesia sesuai Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun  demikian,  pengelolaan  lingkungan  yang  kurang  bijaksana  telah  menyebabkan penurunan  kualitas  lingkungan,  memerlukan  penegakan  hukum  lingkungan.  Implementasi Undang-Undang lingkungan merupakan kunci  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan. Oleh  karena  itu,  penerapan  hukum  lingkungan  terhadap  lingkungan  yang  baik  dan  sehat mengamanatkan  bahwa  setiap  pelaku  dan/atau  pengurus  perusahaan  wajib  mengajukan  izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewi, 2012).
Kesadaran  terhadap  isu  lingkungan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  peran  global.  Pada tahun  1972,  Konferensi  PBB  diadakan  dengan  menghasilkan  Deklarasi  Stockholm  tentang lingkungan hidup.  Konferensi  ini menjadi  landasan bagi  pengembangan  hukum  lingkungan. Gatot  P.  Soemartono  mencatat  bahwa  Deklarasi  Stockholm  memberikan  arah  yang  jelas dalam  menangani  masalah  lingkungan,  termasuk  pengaturannya  melalui  perundang- undangan. Seperti halnya Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio juga mencakup prinsip-prinsip yang  dianggap  sebagai  sumber  pengembangan  hukum  lingkungan  di  tingkat  nasional  dan internasional. Salah satu prinsip kunci adalah prinsip keadilan dan tanggung jawab (Rahmadi, 2015).
Lingkungan  Hidup  (UUPPLH-2009),  pasal-pasal  pidana  diatur  mulai  dari  Pasal  97 hingga  Pasal  120.  Ketentuan  tersebut  secara  umum  mengelompokkan  rumusan  delik lingkungan  ke  dalam  delik  formal  dan  delik  material.  Delik  formal  diatur  dalam  pasal  100- 111  dan  113-115.  Regulasi  terkait  pengelolaan  lingkungan  hidup  ini  telah  mengalami beberapa kali pembaruan, sejalan dengan perkembangan zaman yang membawa dampak pada penyebab  pencemaran  lingkungan  yang  tidak  hanya  berasal  dari  peristiwa  alam  atau eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lainnya.
Permasalahan  lingkungan  hidup  saat  ini  tidak  hanya  bersifat  lokal,  melainkan  telah menjadi isu global  yang melibatkan banyak negara, termasuk Indonesia. Dampak kerusakan lingkungan  atau  pencemaran  yang  terjadi  di  satu  negara  tidak  hanya  mempengaruhi  negara tersebut tetapi juga menciptakan dampak yang dirasakan oleh negara-negara lain (Renggong, 2018).    Dampak  dari  kerusakan  lingkungan  tersebut  menyebabkan  masyarakat  di  wilayah tersebut  mengalami  masalah  kesehatan,  seperti  penyakit  pernapasan  dan  gatal-gatal  pada tubuh.  Menghadapi  kasus  tersebut,  penanganan  yang  efektif  diperlukan  oleh  pihak-pihak yang  memiliki  tanggung  jawab.  Pentingnya  penerapan  hukum  pidana  lingkungan  menjadi sangat  relevan  untuk  menindaklanjuti  kasus-kasus  yang  terkait  dengan  pencemaran lingkungan  atau  kerusakan  lingkungan,  terutama  akibat  dari  dampak  sampah  elektronik. Kesadaran  akan  bahaya  sampah  elektronik,  yang  sering  kali  diabaikan,  membutuhkan tindakan  tegas  melalui  penegakan  hukum  untuk  melindungi  lingkungan  dan  kehidupan makhluk.

## METODE PENELITIAN
Skema  yang  diterapkan  dalam  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  adalah  Program Kemitraan  Masyarakat  (PKM)  dengan  fokus  pada  Penyuluhan  Tentang  Perlindungan Lingkungan  Hidup  Dari  Aspek  Hukum.  Skema  ini  dirancang  untuk  mengintegrasikan pengetahuan  dan  kompetensi  akademik  dengan  kebutuhan  masyarakat,  bertujuan memberikan  manfaat  langsung  dan  berkelanjutan  serta  memajukan  pembangunan  daerah. Dalam skema PKM, melibatkan mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk memberikan kontribusi terhadap  pemahaman  masyarakat  tentang  perlindungan  lingkungan  hidup  dari  perspektif hukum.
1. Tahap Persiapan:
a. Persiapan  Materi  dan  Media  Penyuluhan:  Tim  pengabdian  akan  menyiapkan  materi Penyuluhan  yang  mencakup  informasi  tentang  aspek  hukum  perlindungan  lingkungan hidup.  Media  penyuluhan  seperti  brosur,  pamflet,  dan  presentasi  visual  juga  akan disiapkan.
b. Pengembangan Instrument Penilaian: Instrument penilaian berupa kuisioner pretest dan post-test  akan  dikembangkan  untuk  mengukur  pengetahuan  masyarakat  sebelum  dan setelah Penyuluhan.
c. Pengurusan  Persuratan  dan  Perijinan:  Mendapatkan  persetujuan  dan  izin penyelenggaraan Penyuluhan dari pihak yang berwenang atau kelurahan.
2. Tahap Pelaksanaan:
a. Penyuluhan Tentang Perlindungan  Lingkungan Hidup: Melaksanakan sesi  Penyuluhan dengan  target  peserta,  yaitu  masyarakat  setempat.  Metode  interaktif  seperti  ceramah, diskusi, dan tanya jawab akan digunakan.
b. Pengukuran Pengetahuan Masyarakat: Melakukan pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan masyarakat setelah Penyuluhan.
3. Tahap Evaluasi:
a. Monitoring  dan  Evaluasi  Dampak  Penyuluhan:  Melakukan  monitoring  dan  evaluasi untuk memeriksa dampak Penyuluhan terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat.
b. Pengukuran  Perubahan  Sikap:  Menggunakan  metode  observasi  dan  wawancara  untuk mengukur perubahan sikap masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup.
4. Tahap Pelaporan:
a. Penilaian  Hasil  Penyuluhan:  Menilai  hasil  Penyuluhan  dengan  mengukur  peningkatan pemahaman dan sikap masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup.
b. Tindak Lanjut dan Perbaikan: Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan program Penyuluhan di masa mendatang.
c. Pelaporan Hasil: Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak berwenang, pihak terkait, dan masyarakat untuk pertanggungjawaban dan transparansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil  Kegiatan  Penyuluhan  Tentang  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  Dari  Aspek Hukum:
1. Senin, 3 April 2023 - Survei Lokasi (Tim Pengabdian Masyarakat):
Pada  hari  pertama,  tim  pengabdian  berhasil  melakukan  survei  lokasi  di  Kelurahan Karang  Tumaritis  untuk  memahami  konteks  dan  kondisi  komunitas  yang  akan  menjadi fokus  penyuluhan.  Survey  ini  membantu  persiapan  program  penyuluhan  dengan  lebih baik.
2. Rabu, 12 April 2023 - Persiapan Kegiatan (Tim Pengabdian Masyarakat): Tahap  persiapan  dimulai  dengan  menangani  surat  menyurat  dan  perijinan  yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan. Semua persiapan administratif telah selesai, memastikan kelancaran kegiatan penyuluhan.
3. Rabu, 12 April 2023 - Koordinasi dengan Mitra (Tim Pengabdian Masyarakat): Tim  pengabdian  berhasil  berkoordinasi  dengan  pihak  desa  untuk  memastikan  kerja sama  yang  efektif  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Kolaborasi  ini  mendukung penyelenggaraan yang lebih efisien.
4. Rabu, 10 Mei 2023 - Persiapan Ruang, Lokasi, dan Peserta (Tim Pengabdian Masyarakat): Persiapan  fisik  termasuk  menyediakan  ruang,  lokasi,  dan  mengumpulkan  peserta kegiatan. Semua fasilitas dan peserta telah siap untuk kegiatan penyuluhan.
5. Kamis, 11 Mei 2023 - Penyuluhan Hari H (Tim Pengabdian Masyarakat):
a. Pretest:
Sebelum  penyuluhan  dimulai,  pretest  digunakan  untuk  mengukur  pengetahuan awal peserta. Hasil Pre-test sebagai berikut:
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Jawaban Peserta Sebelum Dilakukan Penyuluhan
No Pre-Test 1 55 2 51 3 54 4 52 5 56 6 50 7 53 8 55 9 51 10 54 11 52 12 56
13 50
14 53 15 55 Rata2  56
Sumber: Data Primer (2023)
Rata-rata tingkat pengetahuan awal peserta adalah 56%. Ini menunjukkan bahwa sebelum  penyuluhan  dimulai,  peserta  memiliki  tingkat  pengetahuan  yang  cukup  baik tentang topik yang akan disampaikan.
b. Pemberian Materi Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Aspek Hukum:
Materi  penyuluhan  disampaikan  untuk  memberikan  pemahaman  menyeluruh tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Aspek Hukum.
c. Post-test:
Setelah  penyuluhan,  post  test  digunakan  untuk  mengukur  pengetahuan  akhir peserta. Hasil Post-test sebagai berikut:
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jawaban Peserta Setelah Dilakukan Penyuluhan
No Post-Test 1 85 2 88 3 90 4 83 5 87 6 89 7 86 8 91 9 84 10 88 11 92 12 85 13 90 14 86 15 87
Rata2  86 Sumber : Data Primer (2023)
Rata-rata  tingkat  pengetahuan  peserta  setelah  penyuluhan  adalah  86%.  Ini menunjukkan  bahwa  setelah  mengikuti  penyuluhan,  peserta  telah  mengalami peningkatan  yang  signifikan  dalam  pemahaman  mereka  tentang  topik  yang  telah disampaikan.
6. Kamis, 25 Mei 2023 - Monitoring dan Kunjungan (Tim Pengabdian Masyarakat): Tim  melaksanakan  kunjungan  untuk  memantau  perkembangan  dan  pemahaman peserta setelah kegiatan penyuluhan.
7. Senin,  12  Juni  2023  -  Evaluasi  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  (Tim  Pengabdian Masyarakat):
Evaluasi  dilakukan  untuk  mengukur  dampak  kegiatan  penyuluhan  pada  kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup.

## Pembahasan
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat  yang telah dilaksanakan, terdapat  hasil yang sangat positif. Sebelum dimulainya sesi penyuluhan, dilakukan pre-test sebagai metode untuk mengukur tingkat pengetahuan awal para peserta. Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuan awal peserta sekitar 56%. Namun, setelah penyuluhan selesai, dilakukan post-test  yang  mencerminkan  peningkatan  rata-rata  tingkat  pengetahuan  peserta  menjadi sekitar 86%. Hal ini menunjukkan keberhasilan penyuluhan dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan  pemahaman  peserta  mengenai  perlindungan  lingkungan  hidup  dari  aspek hukum dan cara-cara pencegahan penularannya. Adanya peningkatan  yang signifikan dalam pengetahuan  peserta  setelah  penyuluhan  dapat  diatribusikan  kepada  efektivitas  materi penyuluhan.  Penting  untuk  menyusun  materi  penyuluhan  dengan  cermat,  berdasarkan  pada penelitian  ilmiah  dan  referensi  yang  dapat  dipercaya.  Materi  penyuluhan  dalam  konteks  ini mencakup  informasi  mengenai  perlindungan  lingkungan  hidup  dari  aspek  hukum,  regulasi terkait,  dan  langkah-langkah  praktis  untuk  menerapkan  perlindungan  lingkungan  dalam konteks hukum yang berlaku.
Peranan  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  konteks  lingkungan  hidup  telah dijelaskan  dalam  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Aturan-aturan  tersebut  khususnya  menyinggung  Pemerintah Daerah dan peraturan yang mengatur kewenangan mereka, bertujuan agar pemerintah daerah dapat menjalankan program-program lingkungan hidup dengan efektif. Selain itu, koordinasi dan  integrasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  departemen-departemen  pemerintah  pusat diharapkan dapat terwujud, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing departemen yang telah ditetapkan oleh undang-undang terkait (Arcaropeboka, 2018).
Menurut definisi yang tercantum pada Pasal 1 butir 2 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009,  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  merujuk  pada  tindakan sistematis  dan  terpadu  yang  bertujuan  untuk  mempertahankan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  serta  kerusakan  pada  lingkungan  hidup.  Upaya  ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Kesadaran terhadap hukum pada titik tertentu diharapkan dapat mendorong seseorang untuk  patuh  dan  mematuhi,  atau  tidak  melaksanakan,  apa  yang  dilarang  atau  diperintahkan oleh  hukum.  Peningkatan  kesadaran  hukum  menjadi  bagian  penting  dalam  upaya mewujudkan  penegakan  hukum  (Erwin,  Harun  &  Septyanun,  2021;  Zukifli  et  al.,  2020). Semua  pihak,  terutama  akademisi,  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  moral  untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan lingkungan hidup.
Mewujudkan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  membutuhkan  sinergitas  dari berbagai pihak. Dasar untuk perlindungan lingkungan hidup terletak pada regulasi yang tepat, Penyuluhan, dan penegakan hukum  yang berkeadilan. Perlindungan lingkungan hidup dapat dicapai  melalui  dua  pendekatan,  yaitu  preventif  dan  represif.  Upaya  preventif  melibatkan Penyuluhan,  penyuluhan,  dan  kegiatan  pencegahan  lainnya.  Sementara  itu,  upaya  represif dilakukan  melalui  penegakan  hukum  yang  melibatkan  aparat  penegak  hukum  dari  tingkat pusat hingga desa.
Di  sisi  represif,  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  masih  menghadapi  tantangan karena  sulitnya  pembuktian  dan  penentuan  kriteria  baku  untuk  kerusakan  lingkungan.
Penerapan  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  melalui  jalur  hukum  pidana  terkait  tiga permasalahan  pokok  dalam  aspek  hukum  pidana,  melibatkan  perumusan  tindak  pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi baik pidana maupun tata tertib (Hakim, 2020).
Dalam  konteks  pengabdian  masyarakat,  interaksi  langsung  dan  pendekatan kontekstual sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan lingkungan  hidup  dari  aspek  hukum.  Respons  positif  peserta  dan  tingkat  partisipasi  yang tinggi  menciptakan  keyakinan  bahwa  pendekatan  ini  efektif  dan  relevan  untuk  mencapai tujuan  kesadaran  hukum  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  kami  mendorong  kelanjutan  kegiatan semacam  ini  dengan  menekankan  pada  interaktivitas  dan  penyesuaian  konten  sesuai kebutuhan dan konteks masyarakat setempat.

## KESIMPULAN
Hasil  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  berupa  penyuluhan  tentang  Perlindungan Lingkungan  Hidup  Dari  Aspek  Hukum  menunjukkan  perkembangan  positif.  Peserta penyuluhan  mengalami  peningkatan  pengetahuan  yang  signifikan,  dari  56%  sebelum penyuluhan  menjadi  86%  setelahnya.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  penyuluhan  tersebut berhasil  secara  efektif  meningkatkan  pemahaman  peserta  terkait  aspek  hukum  dalam perlindungan  lingkungan  hidup.  Keberhasilan  ini  memberikan  dukungan  kuat  untuk melanjutkan  dan  mengembangkan  program  serupa  guna  lebih  mengedukasi  masyarakat tentang perlindungan lingkungan dengan pendekatan hukum. Adapun saran yaitu: Penguatan Sistem  Kepatuhan  Hukum,  menyadari  manfaat  peningkatan  kepatuhan  hukum  melalui Penyuluhan perlindungan lingkungan hidup, disarankan untuk memperkuat sistem kepatuhan ini.  Pihak  yang  terlibat  dalam  pengabdian  masyarakat  dapat  mengembangkan  program berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemahaman tentang aspek hukum terus ditingkatkan. Ini bisa melibatkan kegiatan berbasis edukasi dan informasi yang berkesinambungan, seperti seminar  reguler,  pelatihan,  atau  kampanye  sosial  media  untuk  memastikan  kesadaran masyarakat terjaga. Mendorong Keterlibatan Masyarakat Melalui Program Aksi Nyata: untuk lebih  memotivasi  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  perlindungan  lingkungan,  disarankan untuk  menyelenggarakan  program  aksi  nyata.  Ini  dapat  mencakup  kegiatan  seperti penanaman  pohon,  pembersihan  lingkungan,  atau  program-program  pengelolaan  sampah. Sumber  daya  dan  dukungan  dapat  diarahkan  untuk  menginisiasi  kegiatan-kegiatan  ini  dan melibatkan  masyarakat  secara  langsung.  Pihak  penyelenggara  juga  dapat  bekerja  sama dengan  pemerintah  setempat  dan  organisasi  lingkungan  untuk  menciptakan  inisiatif  yang lebih luas dan berkelanjutan.

## REFERENSI
Arcaropeboka,  R.  A.  (2018).  "Peran  Pemerintah  Dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan."
Jurnal Ilmu Hukum Justicia Sains, 3(2), 139–151.
Hidayati, Nazly, Andika Putra, Metra Dewita, dan Novira Esa Framujiastri. (2020). "Dampak Dinamika  Kependudukan  Terhadap  Lingkungan."  Jurnal  Kependudukan  dan Pembangunan Lingkungan, 1(2), 80–89.
Dewi,  Dyah  Adriantini  Sintha.  (2012).  "Konsep  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Menuju Kemakmuran  Masyarakat."  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Magelang, 1(1), 96–102.
Rahmadi, Takdir. (2015). Hukum Lingkungan di Indonesia, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.
Renggong Ruslan. (2018). Hukum Pidana Lingkungan, Makassar: Prenadamedia Group. Hakim, E. R. (2020). "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Aspek Kepidanaan."
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615
Zukifli,  L.,  Syukur,  A.,  &  Idrus,  A.  Al.  (2020).  "Penyuluhan  Strategi  Konservasi  dan Pengembangan Ekowisata Mangrove di Desa Mertak Sebagai Daerah Penyangga KEK Mandalika Lombok Tengah." 1, 1–4.
Yulias Erwin, Rina Rohayu Harun, dan Nurjannah Septyanun. (2021). "Penyuluhan Hukum: Pentingnya  Perlindungan  Lingkungan  Melalui  Penanaman  Mangrove  di  Kawasan Pesisir dan Pantai." Community Engagement & Emergence Journal, 2(2), 163–171.