Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |

## PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BERAT DAN MENYENGSARAKAN

## Oleh Iin Mutmainnah

## Abstrak
Hukum  Islam  di  bidang  kepidanaan  dapat didiskusikan  dan  dijalin  dalam  hukum  pidana  Indonesia, sepanjang  sesuai  dengan  dasar  filosofis  Pancasila. Penggunaan istilah  pidana  itu  sendiri  diartikan  sebagai sanksi  pidana.  Untuk  pengertian  yang  sama,  sering  juga digunakan  istilah-istilah  yang  lain,  yaitu  hukuman, penghukuman,  pemidanaan,  penjatuhan  hukuman, pemberian  pidana,  dan  hukuman  pidana. Dalam  hukum Islam, hukuman mati dikenal istilah jinayat yang berkenaan hukuman mati dimana para imam mazhab sepakat bahwa seorang  yang  membunuh  orang  Islam  yang  sama-sama merdeka,  dan  yang  dibunuh  itu  bukan  anaknya,  dengan cara sengaja, maka ia wajib menerima balasan bunuh pula. Pemberian hukuman mati adalah untuk menjaga jiwa dan kelangsungan hidup.
Kata kunci: Pidana mati, kejahatan berat.

## I. PENDAHULUAN
edudukan hukum Islam di bidang keperdataan telah terjalin secara luas dalam hukum positif, baik sebagai unsur yang mempengaruhi atau  sebagai  indikasi  norma  agama  yang  dirumuskan  dalam peraturan  undang-undang  keperdataan  maupun  yang  tercakup  dalam lingkup  hukum  substansial  dari  Undang-Undang  No. 7/1989  tentang Peradilan Agama. Sementara itu, hukum Islam di bidang kepidanaan masih belum mendapat tempat. 1 Hukum  Islam  di  bidang  kepidanaan  dapat  didiskusikan  dan  dijalin dalam  hukum  pidana  Indonesia,  sepanjang  sesuai  dengan  dasar  filosofis Pancasila. Penggunaan  istilah  pidana  itu  sendiri  diartikan  sebagai  sanksi pidana.  Untuk  pengertian  yang  sama,  sering  juga  digunakan  istilah-istilah
1 Amrullah Ahmad, SF (et.al), Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Cet: I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 157.
K
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
yang  lain,  yaitu  hukuman,  penghukuman,  pemidanaan,  penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. 2
Kata  pidana  dalam  hukum  Islam  disepadankan dengan jinayat/jarimah.  Sedangkan  kata  jinayat  berasal  dari  bahasa  Arab  yang bermakna  memetik/memperoleh  buah  dari  pohonnya.  Pengertian  yang dimaksud adalah bahwa seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau  ganjaran dari  hasil  perbuatan  seseorang. Dalam  syari’at  Islam  jinayat bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syari’at untuk melakukannya. 3 Di  kalangan  ahli  fiqh  ada  yang  membatasi  istilah  jinayat  dengan kejahatan yang menyangkut nyawa dan anggota tubuh saja. Ada pula  yang menggunakannya  untuk  tindak  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  diancam dengan hukuman had dan qiyas. Menurut Abd. Qadir Audah, jarimah adalah jinayat,  sebagaimana  ia  menyebutkan  bahwa  jarimah  adalah  kejahatan- kejahatan syara’ yang dicegah oleh Allah SWT dengan had dan ta’zir. 4 Berat  ringannya  ancaman  hukuman  yang  ditetapkan  dalam  suatu hukum disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.Bentuk-bentuk  sanksi  dalam  sistem  hukum  pidana  bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan  pidana  denda  yang  merupakan  pidana  pokok,  dan  pidana  berupa pencabutan hak-hak tertentu, serta perampasan baang-barang tertentu. Persoalan hukum yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat di  Indonesia  adalah  perdebatan  mengenai  hukuman  mati. Wacana  tentang penerapan  dan  penghapusan  hukuman  mati  ( death  penalty )  dalam  konteks hukum  Indonesia  tampaknya  masih  akan  menghangat  dalam  beberapa dekade kedepan.
Sementara sebagian negara-negara  di  dunia telah  melakukan moratorium  bahkan  penghapusan  hukuman  mati.  Oleh  karenanya, pembahasan berbagai dimensi hukuman mati dari perspektif keadilan sosial dan hukum menjadi sangat  penting. Begitu juga dengan pandangan agama Islam,  yang  notabene  dianut  oleh sebagian  besar  warga  negara  Indonesia, dimensi hukuman mati menjadi menarik untuk dikritisi lebih detail. Problematika  hukuman  mati  yang  berkembang  sekarang  ini menghasilkan  dua  arus  pemikiran  hukum;  pertama,  adalah  mereka  yang ingin  tetap  mempertahankannya  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku,  dan kedua adalah mereka yang menginginkan pengahapusan secara keseluruhan.
2 Mahrus Ali, S.H., M.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 185.
3 Sayiid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 7.
4 Kurniati, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Suatu Analisis Komparatif antara HAM Dalam Islam dengan HAM Konsep Barat (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 80.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Kelompok  yang  setuju,  beralasan  jika  secara  sadar  terpidana  melakukan tindakan  kriminalnya  dan  menunjukkan  pelanggaran  berat  terhadap  hak hidup  sesamanya,  maka  negara  tidak  wajib  melindungi  dan  menghormati hak hidup terpidana. Para pelaku kejahatan berat harus diancam hukuman mati  sehingga  bisa  menjadi  efek  jera. Sedangkan  yang  menolak  hukuman mati  beralasan  bahwa  hukuman  yang  satu  ini  merupakan pengingkaran terhadap  hak  asasi  manusia,  yaitu  berupa  hak  hidup.  Apalagi  banyak kalangan  yang  menganggap  pidana  mati  dalam  Islam  sangat  kejam  dan hanya merupakan pelampiasan “balas dendam” semata.
Untuk  itu,  tulisan  ini  bermaksud  mendeskripsikan  tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pidana mati, yaitu tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep dan penerapaan hukuman pidana mati. Berdasarkan pemaparan di atas ditarik beberapa sub masalah, antara lain: Bagaimana  pidana  mati  dalam  sudut  pandang perundang-undangan Indonesia? Bagaimana  pidana  mati  dalam sudut  pandang  HAM Internasional? Bagaimana pidana mati menurut syari’at Islam?

## II PEMBAHASAN

## A. Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Konstitusi dan Perundang- undangan
Amandemen  kedua  UUD  1945  dengan  tegas menyebutkan bahwa,“ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan  hidup dan kehidupannya. ” 5 Berikutnya UUD menyatakan,
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak  dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 6
Mengacu  pada  kedua  ayat  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pandangan  tentang  hak-hak  individu  yang  dianut  oleh  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  mengakui  apa  yang  dikenal  oleh  para  filsuf  dengan “Hukum Kodrat”, sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak  untuk  hidup  adalah  hak  yang  melekat  pada  setiap  individu  yang  tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang ( non-derogable rights ) oleh siapapun, atas nama  apapun  dan  dalam  situasi  apapun  termasuk  oleh  negara,  atas  nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.
5 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A Amandemen kedua UUD 1945.
6 Pasal 28I Ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Perubahan nilai dasar hukum di atas membawa konsekuensi adanya amandemen  terhadap  seluruh  undang-undang  yang  masih  memasukkan hukuman  mati  sebagai  salah  satu  bentuk  hukuman  karena  sudah bertentangan  dengan  Konstitusi.  Beberapa  Undang-undang  yang  masih memasukkan  hukuman  mati  sebagai  hukuman  maksimal  dan  harus diamandemen karena bertentangan dengan Konstitusi tersebut di antaranya adalah:
1. Undang-undang  (UU)  No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi  Undang-undang. Undang-Undang ini  masih  mengadopsi pemberlakuan hukuman mati, terlihat pada pasal 6, pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16.
2. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pasal  104  tentang Kejahatan  Terhadap  Keamanan  Negara  dan  pasal  340  tentang pembunuhan berencana masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman  maksimum. Saat  ini  sedang  dilakukan  proses  penyusunan amandemen KUHP tersebut, yang diharapkan kedepan lebih maju dan tidak lagi menempatkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum.
3. Undang-undang No  5  Tahun  1997  Tentang  Psikotropika.  Pasal  59 Tentang  Tindak  Pidana  juga  menetapkan  hukuman  mati  sebagi hukuman maksimal.
4. Undang-undang  No  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia.  Pasal  36,  37  dan  41  undang-undang  tersebut  menyatakan adanya hukuman  mati  bagi  pelanggarnya. Dalam  kasus  ini,  banyak pihak  menyesalkan  munculnya  pasal-pasal  ini  bertentangan dengan seluruh  instrumen  hukum  HAM  internasional  yang  menjadi rujukannya yang menghapuskan hukuman mati. Secara  umum  hukuman  mati  yang  berlaku di  Indonesia  didasarkan pada  Undang-Undang  dan  berbagai  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia. yakni:

## a) Pidana Mati dalam KUHP
Dalam KUHP warisan Belanda, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja, di antaranya adalah :
1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
2.  Pasal  111  ayat  2  (membujuk  negara  asing  untuk  bermusuhan  atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
4.  Pasal  140  ayat  3  (makar  terhadap  raja  atau  kepala  negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
7.  Pasal  368  ayat  2  (pemerasan  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

## B. Hukuman Mati Dari Sudut Pandang Hukum HAM Internasional
Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam  Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  yang  telah diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia  ( International  Covenant  on  Civil  and Political Rights ). Meski diakui hak hidup sebagai non-derogable rights (hak  yang tidak dapat dikurang-kurangi) 7 , pada Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5)secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu pada Pasal  6  (ayat  6) 8 kembali  ditegaskan  adanya  semangat  Kovenan  ini  untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati. Baru pada Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak- hak Sipil dan Politik ( Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty ) yang diadopsi oleh Resolusi Mejelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, secara tegas praktek hukuman mati tidak diperkenankan. 9
Tafsir  progresifnya  secara  implisit  menunjukkan  bahwa  sebenarnya Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik bukan membenarkan praktek hukuman mati,  namun  lebih  menegaskan  bahwa  Kovenan  ini  berusaha  semakin memperketat  dan  memperkecil  lingkup  praktek  hukuman  mati.  Hal  ini didasari  pada  argumen  bahwa  pada  waktu  penyusunan  Kovenan ini, mayoritas negara di dunia masih mempraktekan hukuman mati, namun semakin  hari  negara  yang  memberlakukan abolisi (penghapusan)  hukuman mati semakin bertambah dan bahkan hingga hari ini justru mayoritas negara di dunia adalah kelompok abolisionis . Sebelumnya  pada  tahun  1950  Konvensi  HAM  Eropa, European Convention  on  Human  Rights/Convention  for  The  Protection  of Human  Rights  and Fundamental Freedoms pada Pasal 2-nya menegaskan larangan hukuman mati. Konvensi  regional  Eropa  ini  merupakan treaty HAM  tertua  dan  ide penghapusan hukuman mati berangkat dari Konvensi ini.
7 Pasal  enam  ayat  (1)  menyatakan  “Setiap  manusia  berhak  atas  hak  untuk  hidup  yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”
8 Pasal  6  ayat  (6)  menyatakan  “Tidak  ada  satu  pun  dalam  Pasal  ini  yang  boleh  dipakai untuk  menunda  atau  mencegah  penghapusan  hukuman  mati  oleh  Negara  yang  menjadi  Pihak dalam Kovenan ini.
9 Protokol Tambahan Kedua masih memungkinkan Negara Pihak-nya untuk mereservasi Pasal 2 (paragraf 1) yang artinya masih membenarkan penerapan hukuman mati pada masa perang atas suatu kategori kejahatan militer paling serius.
Ketentuan  hukuman  mati  kemudian  juga  dihapuskan diberbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun juridiksinya mencakup kejahatan  paling  berat  dan  serius  di  bawah  hukum  internasional.  Statuta Tribunal HAM Internasional ad hoc untuk Negara-Negara Bekas Yugoslavia ( Statute  of  International  Criminal  Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia /ICTY)  dan Rwanda ( Statue of International Criminal Tribunal for Rwanda /ICTR). Demikian  pula  ketentuan  ini  ditiadakan  pada  Statuta  Roma Mahkamah  Pidana  Internasional  ( Rome  Statute  of  the  International  Criminal Court ), yang merupakan Pengadilan HAM Internasional yang permanen. Untuk  memahami  teks  pada  Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul  Jaminan  Perlindungan  bagi  Mereka  yang  Menghadapi  Hukuman Mati  ( Safeguards  Guaranteeing  Protection  of  the  Rights  of  Those  Facing  the  Death Penalty )  melalui Resolusi  Dewan  Ekonomi  Sosial  PBB  1984/50,  tertanggal 25 Mei 1984). Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut  Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik.  Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:
1). Di  negara  yg  belum  menghapuskan  hukuman  mati,  penerapannya hanya  bisa  berlaku  bagi  ‘kejahatan  yang  paling  serius,  yang kategorinya  harus  sesuai  dengan  tingkat  konsekwensi  yang  sangat keji.
2). Hukuman  mati  hanya  boleh  berlaku  bila  kejahatan  tersebut tercantum  dalam  produk  hukum  tertulis  yang  tidak  bisa bersifat retroaktif (berlaku  surut)  pada  saat  kejahatan  tersebut dilakukan.  Dan  jika  di  dalam  produk  hukum  tersebut  tersedia hukuman  yang  lebih  ringan,  maka  yang  terakhir  ini  yang  harus diterapkan.
3). Hukuman  mati  tidak  boleh  diterapkan  pada  anak  yang  berusia  18 tahun  pada  saat  ia  melakukan  kejahatan  tersebut.  Hukuman  mati tidak  boleh  diterapkan  kepada  perempuan  yang  sedang  hamil  atau ibu  yang  baru  melahirkan.  Hukuman  mati  tidak  boleh  dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
4).  Hukuman  mati  hanya  boleh  diterapkan  ketika  kesalahan  si  pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
5). Hukuman  mati  hanya  bisa  dijatuhkan  sesuai  dengan  keputusan hukum  yang  final  lewat  sebuah  persidangan  yang  kompeten  yang menjamin  seluruh  prinsip fair  trial ,  paling  tidak  sesuai  dengan  Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap  kasus  yang  diancam  hukuman  mati,  seorang  terdakwa  harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
6). Seseorang  yang  dijatuhi  hukuman  mati  berhak  untuk  mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
7).  Seseorang  yang  dijatuhi  hukuman  mati  berhak  untuk  mengajukan pengampunan,  atau  perubahan  hukuman.  Hal  ini  harus  mencakup semua jenis kejahatan.
8).  Hukuman  mati  tidak  boleh  diberlakukan  untuk  membatalkan  upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
9). Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.
Meskipun  kontroversi  hukuman  mati  pada  Pasal  6  Kovenan Internasional  Hak-hak  Sipil  dan  Politik masih  terus  diperdebatkan,  namun ada interpretasi  lainnya  yang  menganggap  hukuman  mati  merupakan pelanggaran  terhadap  Pasal  7  Kovenan  Internasional  Hak-hak  Sipil  dan Politik tentang praktek-praktek yang merendahkan dan tidak manusiawi. Ketentuan  tambahan  lain  adalah  berlakunya  prinsip non-refoulement – baik  untuk  negara  yang  sudah  menghapus  dan  yang  masih  menerapkan hukuman  mati- untuk  isu  ini.  Prinsip non-refoulement ini  adalah  prinsip keharusan  suatu  negara  untuk  menolak  permintaan  ekstradisi  dari  negara lain  bila  orang  tersebut  bisa  mendapat  ancaman  hukuman  mati  di  negeri peminta.

## C. Hukuman Mati dari Sudut Pandang Syariat Islam
Hukum dalam sistem hukum apa pun, diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam juga,  menurut  kesepakatan  para  ulama  pada  hakekatnya  adalah  untuk mewujudkan  kemaslahatan  dan  kebaikan  hidup  bagi  manusia,  baik individual maupun sosial. 10
Selaras dengan asumsi tersebut, muncul kaedah hukum Islam, bahwa: Agama  tidak  membebani  kecuali  kepada  orang  yang  mampu/kuasa untuk  memahami dalil  taklif  (petunjuk  perintah  hukum)  serta  dapat menerima  (ahli)  atas  apa  yang  ditaklifkan/dibebankan  terhadapnya, tidak  pula  agama  itu  membebani  orang  kecuali  dengan  beban yang mungkin  dilakukan  serta  diketahui  sehingga  orang  itu  dapat mentaatinya. 11
Kaidah  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam – khususnya  hukum pidananya – menerapkan  prinsip  pertanggungjawaban  pidana  kepada
10 Umar  Attamimi, Lembaga  Maaf  Dalam  Hukum  Islam (Cet.  I;  Yogyakarta:  Aynat Publishing, 2010), h. 89.
11 H.  Minhajuddin. Sistematika  Filsafat  Hukum  Islam (Cet.  I;  Ujung  Pandang:  Yayasan Ahkam, 1996), h. 136.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
manusia yang memang cakap secara hukum ( mukallaf ). Seseorang mungkin terbukti  bersalah  telah  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  atau jarimah , namun jika ia dianaggap tidak cakap dipertanggungjawabkan secara pidana, maka ia bisa dibebaskan dari hukuman. Walaupun memang ia tetap bersalah namun ia tidak bisa dihukum.
Sebaliknya  suatu  tindakan  tidak  bisa  dianggap  sebagai  perbuatan pidana  atau jarimah kepada  orang  yang  melakukan  perbuatan  atau meninggalkan  perbuatan  selama  belum  ada  ketentuannya  dalam  nash  yang jelas. Dengan  demikian  orang  yang  melakukan  perbuatan  atau meninggalkan  perbuatan  yang  tidak  mempunyai  ketentuan  hukum  tidak dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  pidana.  Prinsip  dasar  ini merupakan  asas  legalitas  yang  dalam  hukum  pidana  Islam  menunjukkan bahwa  tidak  ada jarimah (hukuman)  tanpa  ada  ketentuan  nash  yang  diatur dalam syari’at, sesuai petunjuk Q.S. Al-Isra/17: 15.
ىَﺮْﺧُأ َرْزِو ٌةَرِزاَو ُرِﺰَﺗ َﻻَو ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ ﱡﻞِﻀَﻳ ﺎَﻤﱠﻧِﺈَﻓ ﱠﻞَﺿ ﻦَﻣَو ِﻪِﺴْﻔَـﻨِﻟ يﺪَﺘْﻬَـﻳ ﺎَﻤﱠﻧِﺈَﻓ ىَﺪَﺘْﻫا ِﻦﱠﻣ ﺎﱠﻨُﻛ ﺎَﻣَو
ًﻻﻮُﺳَر َﺚَﻌْـﺒَـﻧ ﻰﱠﺘَﺣ َﻦﻴِﺑﱢﺬَﻌُﻣ - ١٥ - Terjemahnya:
......  dan  seorang  yang  berdosa  tidak  dapat  memikul  dosa  orang  lain, dan  kami  tidak  akan  meng'azab  sebelum  kami  mengutus  seorang rasul. 12 Asas  legalitas  pada  syari’at  Islam    seperti  tersebut  di  atas memberi kesimpulan  bahwa  tidak  ada jarimah atau  hukuman  tanpa  sesuatu  nash (aturan-aturan) yang  disebutkan dalam Syara’,  bukan didasarkan atas  nash- nash syara’ umum semata yang menyuruh keadilan dan melarang kezaliman, melainkan  didasarkan  atas  nash-nash  yang  jelas  dan  khusus  mengenai  soal tersebut. 13 Berat  ringannya  ancaman  hukuman  yang  ditetapkan  dalam  hukum Islam, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.  Hukuman  yang  ditetapkan  sebagai  sanksi  pidana  Islam  adalah: Qishas (hukuman  yang  setimpal),  diyat  (denda), Jilid (cambuk), Rajam (dilempar batu sampai mati), salib (dipaku dan dijemur sampai mati), potong tangan  dan  kaki,  serta  hukuman ta’zir (hukuman  yang  ditetapkan  atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim). 14
12 Departemen  Agama  R.I, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Semarang:  Toha  Putra,  2004),  h. 426.
13 Ahmad  Hanafi,  M.A., Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam (Cet.  III;  Jakarta:  PT.  Bulan Bintang, 1986), h. 60.
14 Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 80-81.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Sanksi  pidana  yang  ditetapkan  atau disiapkan  untuk  dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran atau kejahatan dimaksudkan agar dapat: 1. Memberi  perlindungan dan  jaminan  keselamatan  terhadap  jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemilikan terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan,
2. Memberi efek  jera  para  pelaku  kejahatan  sehingga  tidak  akan melakukan  pelanggaran  atau  kejahatan  setelah  menjalani hukuman,
3. Mencegah  terjadinya  pelanggaran  atau  tindak  pidana  dalam masyarakat secara berulang dari seorang pelaku atau pelaku yang lain, karena proses eksekusi yang dilakukan dalam hukum  Islam dilakukan  secara  terbuka,  sehingga  orang  yang  menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa. 15 Hukuman  mati,  qishah,  atau  diyat  dijatuhkan  kepada  mereka  yang melakukan  pelanggaran  atau  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  jiwa, kehormatan,  dan  perlindungan terhadap  agama,  hal  ini  diuraikan  atau dijelaskan sebagai berikut:
a. Orang  yang  menghilangkan  jiwa  seseorang  tanpa  alasan  yang  benar atau  dibenarkan  agama,  maka  sanksi  hukum  yang  diancamkan  atau patut  dijatuhkan  kepadanya  adalah  hukuman  qishas  (hukuman  mati). Pandangan  Islam  bahwa  menghilangkan  jiwa  seseorang berarti bersedia  jiwanya  dihilangkan  seperti  hilangnya  jiwa  orang  yang  telah dikorbankan,  qishas  artinya  memperlakukan  seseorang  sesuai perbuatan.
b. Orang  yang  melakukan  penganiayaan  terhadap  saudaranya  (sesama muslim)  lalu  meninggal,  maka  diancam  dengan  hukum  qishas,  yakni menjatuhkan hukuman sesuai dnegan perbuatannya.
c. Orang  yang  melakukan  penganiayaan  terhadap  saudaranya  (sesama muslim)  mengakibatkan luka  atau  hilangnya  anggota  tubuhnya,  maka diancam dengan hukuman qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.
d. Orang  yang  sudah  menikah  atau  yang  terikat  dengan  sebuah pernikahan, termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela sama rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam (hukuman mati). Pada sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan imam Muslim dari Jabir ra  bahwa  suatu  ketika  datanglah  seorang  laki-laki  kepada  Rasulullah  SAW menyampaikan bahwa dirinya telah berbuat zina dnegan seorang perempuan yang diulang sampai 4 kali , lalu Rasulullah SAW mengatakan apakah engkau gila? Laki-laki itu menjawab tidak, lalu Nabi SAW bertanya: apakah engkau
15 Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW , h. 81.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
telah  beristri,  dia  berkata: benar  ya  Rasulullah,  maka  Rasulullah  SAW memerintahkan kepada sahabat merajmnya. 16
Laki-laki  itu  bernama  Ma’iz  bin  Malik  yang  mengaku  di  hadapan Rasulullah SAW bahwa dirinya telah berbuat zina. Menurut Jabir dia dirajam ditanah  lapang  tempat  Nabi  SAW melakukan  shalat  Ied.  Penjatuhan hukuman rajam kepada pezina muhsan merupakan sanksi terberat, sehingga tidak perlu lagi dijatuhi hukuman cambuk
e. Orang  yang  meninggalkan  agama  Islam  sesudah  beriman,  diancam dengan hukuman pancung atau hukuman mati,
f. Orang  yang  melakukan  pelecehan  dan  pengrusakan  fasilitas  agama, seperti  kitab  suci,  Nabi,  rumah  ibadah,  dan  ajaran  agama,  diancam dengan hukuman mati. 17
Para  imam  mazhab  sepakat  bahwa  orang  yang  membunuh  tidak kekal  dalam  neraka,  dan  tobatnya  dari  dosa  membunuh  dapat  diterima. Diriwayatkan  dari  Ibn  ‘Abbas,  Zaid  bin  Tsabit,  dan  adh-Dhahak  bahwa orang yang membunuh tidak diterima tobatnya.
Para imam mazhab juga sepakat bahwa  seseorang yang  membunuh orang Islam yang sama-sama merdeka, dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan  cara  disengaja,  maka  ia  wajib  menerima  balasan  bunuh  (qishas) pula. 18 Pemberlakuan  hukuman qishas dalam  perkembangannya  memicu terjadinya  kontroversi,  karena  hukuman qishas itu  diidentikkan  dengan hukuman  mati.  Hal  tersebut  tidak  hanya  terjadi  dikalangan  umat  Islam sendiri,  tetapi  juga  di  kalangan  non  muslim.  Kontroversi  ini  terjadi  pula disejumlah negara Eropa yang telah membatalkan hukuman mati.
Hukuman  mati  memang  mengerikan.  Dalam  hukuman  mati  ini, manusia  seolah-olah  mengambil  peran  sebagai  Tuhan  dengan  menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk  hidup  sehingga  pemberlakuan  hukuman  mati  banyak  yang menentang.
Pada  perkembangannya,  hukuman  mati  di  Indonesia  diwacanakan tidak hanya dijatuhkan pada pidana pembunuhan, terorisme, serta narkotika saja,  tapi  juga  mencakup  pada  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  dikarenakan pada  peningkatan  jumlah  tindak  pidana  korupsi  yang  semakin  parah  dan meresahkan  kehidupan  bermasyarakat. Namun,  bila  melihat  pada  KUHP,
16 Lihat hadisnya pada kitab al-Lu’lu wal Marjan , jilid II, h. 216.
17 Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW , h. 81.
18 Syaikh  al-‘Allamah  Muhammad  bin  ‘Abdurrahman  ad-Dimasyqi, Rahmah  al-Ummah  fi Ikhtilaf  al-Aimmah ,  terj.  ‘Abdullah  Zaki  Alkaf, Fiqh  Empat  Mazhab (Cet.  II;  Bandung:  Hasyimi, 2004), h. 419.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
korupsi hanya  dipandang  sebagai  tindak  pidana  khusus  dan  bukan  sebagai tindak pidana yang luar biasa.
Perdebatan  panjang  mengenai pemberlakuan  pidana  mati  ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan, rasa kemanusiaan dan pencegahan terhadap  kemungkinan  timbulnya  kejahatan  lagi.  Alasan  pakar yang  menentang  adanya  penjatuhan  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak pidana pembunuhan adalah karena alasan kemanusiaan.
Dalil  lain  yang  dikemukakan  dalam  menolak  hukuman  mati  adalah bahwa  pembunuhan  sebagai  manusia adalah  suatu  yang  kejam,  yang  tidak berkenan  bagi  manusia  beradab.  Pembunuhan  yang  dilakukan  oleh terpidana menghilangkan  suatu nyawa, tetapi melaksanakan hukum qishas adalah  menghilangkan  satu  nyawa  lainnya.  Membunuh  si  pembunuh  akan menyuburkan balaas dendam, padahal balas dendam merupakan suatu yang buruk  dan  harus  dikikis  melalui  pendidikan  dan  pembinaan.dalil  di  atas dijawab oleh al-Qur’an dalam QS. Al-Maidah/5: 32 sebagai berikut:
َﺘَـﻗ ﻦَﻣ ُﻪﱠﻧَأ َﻞﻴِﺋاَﺮْﺳِإ ﻲِﻨَﺑ ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻨْـﺒَﺘَﻛ  َﻚِﻟَذ  ِﻞْﺟَأ  ْﻦِﻣ ِضْرَﻷا ﻲِﻓ ٍدﺎَﺴَﻓ  ْوَأ  ٍﺲْﻔَـﻧ ِﺮْﻴَﻐِﺑ ًﺎﺴْﻔَـﻧ َﻞ ﺎَﻨُﻠُﺳُر  ْﻢُﻬْـﺗءﺎَﺟ  ْﺪَﻘَﻟَو ًﺎﻌﻴِﻤَﺟ  َسﺎﱠﻨﻟا  ﺎَﻴْﺣَأ  ﺎَﻤﱠﻧَﺄَﻜَﻓ  ﺎَﻫﺎَﻴْﺣَأ  ْﻦَﻣَو ًﺎﻌﻴِﻤَﺟ  َسﺎﱠﻨﻟا  َﻞَﺘَـﻗ  ﺎَﻤﱠﻧَﺄَﻜَﻓ ْﺴُﻤَﻟ  ِضْرَﻷا ﻲِﻓ  َﻚِﻟَذ َﺪْﻌَـﺑ ﻢُﻬْـﻨﱢﻣ ًاﺮﻴِﺜَﻛ ﱠنِإ ﱠﻢُﺛ  ِتﺎَﻨﱢـﻴَـﺒﻟﺎِﺑ
َنﻮُﻓِﺮ - ٣٢ -
Terjemahnya:
Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa  yang  membunuh  seorang  manusia,  bukan  Karena  orang itu  (membunuh)  orang  lain,  atau  bukan  Karena  membuat  kerusakan dimuka  bumi,  Maka  seakan-akan  dia  Telah  membunuh  manusia seluruhnya......... 19
Maksud ayat ini adalah ketika manusia merasakan kehadiran manusia lain  bersamanya,  maka  pada  saat  itu  setiap  individu  yang  menjadi  anggota masyarakat  itu  memiliki  kedudukan  yang  sama.  Semua  harus  dihargai, sehingga barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya.
Dengan  membunuh  orang  yang  membunuh  tanpa  hak,  maka terjamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang. Inilah salah satu maksud dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 179.
َنﻮُﻘﱠـﺘَـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ  ِبﺎَﺒْﻟَﻷا ْﻲِﻟوُأ ْﺎَﻳ ٌةﺎَﻴَﺣ  ِصﺎَﺼِﻘْﻟا ﻲِﻓ ْﻢُﻜَﻟَو
- ١٧٩ - Terjemahnya: Dan  dalam  qishaash  itu  ada  (jaminan  kelangsungan)  hidup  bagimu,
Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. 20
19 Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 164.
20 Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 44.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Dengan  membunuh  si  pembunuh,  maka  setiap  orang  yang merencanakan  pembunuhan  akan  berpikir  seribu  kali,  karena  yang  paling berharga bagi manusia adalah hidupnya dan yang paling ditakutinya adalah kematian.  Sebab,  jika  seseorang  mengetahui  bahwa  dengan  membunuh tanpa  hak  ia  tidak akan  dibunuh,  maka  tangannya  akan  semakin  ringan untuk menganiaya dan membunuh.
Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk  hak  untuk  hidup.  Hukum  Islam  patut  dicontoh  dalam mempertahankan  bahwa  hak-hak  fundamental  tidak  dapat  diciptakan  oleh manusia tetapi hanya dapat dibuat menjadi terang.
Hukuman  mati  bukanlah  semata  sebagai  pembalasan  bagi  pelaku tindak  pidana  berat,  namun  juga  sebagai  upaya  menjaga  dan  menegakkan HAM.  Konsep hifdzu al-nafs sebagaimana  dikenal  dalam  ushul  fiqh,  berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang.

## III. PENUTUP

## Kesimpulan
1. Dalam  konstitusi  dan  perundang-undangan di  Indonesia  hukuman mati  masih  menjadi  hukuman  terberat  pada  kejahatan-kejahatan tertentu  yang  dianggap  berat  dan  menyengsarakan  seperti pembunuhan  berencana dan  kejahatan  berat  lainnya  yang  diatur dalam KUHP.
2. Hukuman  mati  dalam  sudut  pandang  hukum  HAM  internasional juga masih memberlakukan hukuman mati dengan kategori kejahatan yang dianggap serius.
3. Dalam  hukum  Islam,  hukuman  mati  dikenal  istilah jinayat yang berkenaan hukuman mati dimana para imam mazhab sepakat bahwa seorang yang membunuh orang Islam yang sama-sama merdeka, dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan cara sengaja, maka ia wajib menerima  balasan  bunuh  pula.  Pemberian  hukuman  mati  adalah untuk menjaga jiwa dan kelangsungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Amrullah (et.al). Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Cet: I;Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |
Sabiq, Sayiid. Fiqh Sunnah Jilid III . Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Kurniati. Hak  Asasi  Manusia  Dalam Perspektif  Hukum  Pidana  Islam;  Suatu Analisis  Komparatif  antara  HAM  Dalam  Islam  dengan  HAM  Konsep Barat . Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Attamimi, Umar. Lembaga  Maaf  Dalam  Hukum  Islam . Cet.  I;  Yogyakarta:
Aynat Publishing, 2010.
H.  Minhajuddin. Sistematika  Filsafat  Hukum  Islam . Cet.  I;  Ujung  Pandang: Yayasan Ahkam, 1996.
Departemen  Agama  R.I. Al-Qur’an  dan Terjemahnya. Semarang:  Toha  Putra,
2004.
Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam . Cet. III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
Asse, H.  Ambo. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Nabi  SAW . Cet.  I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
al-Dimasyqi,Syaikh  al-‘Allamah  Muhammad  bin  ‘Abdurrahman. Rahmah  al- Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah . Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf. Fiqh Empat Mazhab . Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004.