## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.423

## Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal  (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)
Faizal Adi Surya 1* , Lidya Christina Wardhani 2 , Adissya Mega Christia 3 , Marsatana Tartila Tristy 4 1 ,2,3,4 Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
* Corresponding Author: faizal.adi@umk.ac.id Info Artikel Abstrak Direvisi, 10/11/2023 Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi  kekuasaan  dan  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi.  Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir  setara.  Deliberasi  juga  membuat  aspirasi  lokalitas  kembali  bersuara setelah  pada  masa  sebelumnya  sentralisasi  pemerintah  pusat  dalam menjalankan  pemerintahan  sangat  dominan.  Aspirasi  lokal  yang  kelak  dikenal sebagai  kearifan  lokal  menjadi  semangat  baru  dalam  pembangunan  Ilmu Hukum.  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  kekuasaan  kehakiman  yang  baru, memiliki  fungsi  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dan  penafsir  konstitusi. Sebagai  penafsir  konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  peran  yang strategis  dalam  menjaga  semangat  lokalitas  dalam  bingkai  perlindungan  hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran  Mahkamah  Konstitusi  melalui  kewenangannya  dalam  menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.
Diterima, 31/01/2024 Dipublikasi, 04/02/2024 Kata Kunci:
Kearifan Lokal; Penafsiran Konstitusi; Mahkamah Konstitusi

## Abstract
Keywords: Local wisdom; Interpretation of the Constitution; Constitutional Court Two  significant  things  in  the  amendments  to  the  1945  Constitution  are  the deliberation  of  power  and  the  establishment  of  the  Constitutional  Court. Deliberation  of  power  places  the  central  and  regional  governments  in  almost equal positions. Deliberation also allowed local aspirations to be voiced again after previously central  government centralization in running government was very  dominant.  Local  aspirations  which  will  later  be  known  as  local  wisdom become  a  new  spirit  in  the  development  of  Legal  Science.  The  Constitutional Court, as a new judicial authority, has the function of protecting human rights and  interpreting  the  constitution.  As  an  interpreter  of  the  constitution,  the Constitutional  Court  has  a  strategic  role  in  maintaining  the  spirit  of  locality within  the  framework  of  protecting  human  rights.  On  the  other  side.  Local Wisdom  Variables  are  epistemic  phrases  that  must  receive  an  academic explanation that can be developed. This is what makes this research urgent to carry out. This research describes the role of the Constitutional Court through its authority in interpreting local wisdom from a constitutional perspective.

## PENDAHULUAN
Pembukaan Undang Undang Dasar secara jelas menolak kolonialisme. Aidul menyebut hal pokok gagasan tersebut sebagai Revolutiegrondweet. Pokok gagasan inilah yang menjadi nyawa  utama  dari  UUD  1945  dan  menjadi  bagian  yang  tidak  bisa  diubah  melalui
amandemen. 1 Kolonialisme  memang  membawa  kerugian  bagi  apa  yang  disebut  kearifan lokal.  Muzakkir  menyebut  Kolonialisme  membawa  dua  hal  dampak,  yaitu  munculnya hegemoni epistemic barat (western epistemic hegemony), dan kekerasan epistemic (epistemic violence), dimana  perspektif  non  barat  (dalam  hal  ini  adalah  kearifan  lokal)  mengalami disfungsi dan kebangkrutan. 2
Studi  ilmu  Hukum  menjelaskan  juga  bahwa  kekuasaan  negara  kolonial  sangat mengesklusi  norma  yang  berkarakter  Kearifan  Lokal.  Morudu  dan  Maimela  mencontohkan pasca  penaklukan  Inggris  di  Cape  pada  1806,  Hukum  kebiasaan  perlahan  menjadi terpinggirkan dan diganti norma colonial yang berkarkter roman-belanda. 3 Keadaan berbeda dirasakan  di  Indonesia.  Beberapa  aspek  kearifan  lokal  yang  terlembagakan  dalam  Hukum Adat  diterima  untuk  efisiensi  birokrasi  dan  politik  keamanan.  Berbagai  bentuk  pemerintah adat  dipertahankan  untuk  efisiensi  birokrasi.  Kepentingan  keamaman  dipraktikan  dengan ‘politik belah bambu’ untuk mempertentangkan hukum adat dan hukum islam. 4
Amandemen  Undang  Undang  Dasar  1945  (selanjutnya  disebut  UUD)  telah  membawa kemajuan  dalam  perumusan  kearifan  lokal.  Sebelum  perubahan  konstitusi,  kearifan  lokal hanya  dijelaskan  sebagai  ‘hak  hak  asal-usul’  dari  daerah  daerah  yang  bersifat  istimewa. Penjelasan  menyebut  ‘hak  asal  usul’  hanya  terkait  dengan  hubungan  kekuasaan  antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah Amandemen, pengakuan akan kearifan lokal bertambah kuat.  Pasal 18  B  Ayat (2)  memberikan pengakuan kepada kesatuan  masyarakat  hukum  adat serta hak tradisionalnya. Pengakuan ini dikuatkan tanpa adanya prasyarat hubungan pusat dan daerah sebagai penjelasan sebelum amandemen.
Perlindungan  terhadap  kearifan  lokal  bertambah  kuat  seiring  penguatan  Hak  Asasi Manusia  melalui  Pasal  28  A  sampai  28  J  dalam  UUD.  Pasal  28  I  Ayat  (3)  memberi penghormatan  pada identitas  budaya  dan  masyarakat  tradisional .  Ketentuan  ini  tentu  saja diperkuat ini prinsip kesetaraan yang menjadi bagian dari perlidungan warga negara.
Hal  penting  lainnya  dalam  perubahan  amandemen  UUD  adalah  bangkitnya  supremasi hukum.  Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat,  tetapi  dilaksanakan  menurut  Undang  Undang. Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  ditulis  MK)  menurut  Ahmad  Fadil  Sumadi menjadi penting, karena tugas MK adalah menjaga Konstitusi sebagai hukum tertinggi tetap ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum negara modern.
Salah  satu  kewenangan  dari  MK  adalah  menguji  Undang  Undang  terhadap  UUD. Kewenangan  ini  merupakan  bentuk  supremasi  hukum  yang  dijalankan  oleh  MK  untuk menjaga  konstitusi.  Kewenangan  pengujian  UU  di  MK  pada  dasarnya  upaya  interpretasi terhadap konstitusi atas Undang Undang yang diajukan pada MK.
Peran  MK  dalam  melakukan  penafsiran  konstitusi  terhadap  kearifan  lokal  bisa  dilihat dari  berbagai  putusan.  Misalnya  Putusan  No.  35/PUU-X/2012,  MK  membatalkan  Frasa
1 Azhari,  Aidul  Fitriciada.  (2011). UUD  1945  sebagai  Revolutiegrondwet  Tafsir  Postkolonial  atas  gagasan- gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: Jalasutra.
2 Muzakkir, Muhammaf Rofiq. (2022). Dekolonialisasi; Metodolog Kritis dalam Studi Humaniora dan Studi Islam . Yogyakarta: Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara, hlm. 252.
3 Morudu,  Ntebo  L  dan  Maimela,  Charles.  (2021).  The  Indigenisation  of  Customary  law:  Creating  an indigeneous  legal  pluralism within the south African dispensation:  possible or not? , De Jure Law  Journal, 54(1), 54–69.
4 Arizona, Yance, (2023). Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum (Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization). The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 2(2), 3 .
‘Negara’ dalam rumusan tentang hutan adat, sehingga hutan  adat tetap menjadi bagian dari masyarakat  hukum  adat.  Mahkamah  berpendapat,  Masyarakat  Adat  lebih  berhak  untuk pengelolaan hutan adat.
Adapun  rumusan  masalah  yang  hendak  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah “Bagaimana  penafsiran  konstitusi  terhadap  kearifan  lokal  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi”.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelian ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer  dan  bahan  sekunder  yang  didapatkan  melalui  studi  kepustakaan.    Sedangkan  untuk jenis penelitian ini adalah penelitian dogmatik yang menggunakan penalaran deduktif.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus (case approach). Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  pendekatan case  approach perlu  memahami ratio decidendi yaitu alasan alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio  decidendi lazimnya  digunakan  untuk  merangkai  fakta  hukum  seperti orang,  tempat  dan  waktu  untuk  kemudian  diterapkan  sebuah  norma  hukum.  Namun, Ratio Decidendi bisa digunakan untuk putusan MK sebagai bahan kasus. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN Studi Kearifan lokal dalam Ilmu Hukum
Pengaruh kolonialisme turut berpengaruh dalam Ilmu Hukum. Dominasi Hukum Eropa di  negara  jajahan  cukup  membekas.  Pengetahuan  Ulayat  dalam  bentuk  Adat  yang sebelumnya dipraktikkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari hari, menjadi terpinggrikan karena  kehadiran  hukum  eropa.  Dalam  konteks  global,  Essay  Pimentel  cukup  membantu menjelaskan  pertarungan  tersebut.  Essai  Pimentel  yang  berjudul  Can  Indigenous  Justice Survive?  Legal  Pluralism  and  the  Rule  of  Law  menjelaskan  Pasca  kemerdekaan  negara negara  Afrika  pada  medio  1960,  banyak  yang  mencoba  mengaplikasikan  Hukum  bergaya barat.  Menurut  Pimentel,  kesulitan  terbanyak  ketika  hukum  bergaya  barat  tersebut  adalah harus berdialog dengan Hukum yang berkarakter tradisional.
Ketegangan antara hukum yang berkarakter tradisional dengan hukum modern berlaku pula  di  Indonesia.  Kemenangan  hukum  modern  di  Indonesia  justru  terjadi  sebelum kemerdekaan,  karena  Industrialisasi  telah  dimulai  sejak  lama.  Dimyati  dan  Wardiono  yang menyebut hukum modern didukung paradigma rasional, menjadi kukuh karena didukung oleh politik  hukum  colonial  untuk  kepentingan  liberalisasi,  selain  itu  model  penalaran  ini mendukung  para rechtambtenaar yang  memahami  hukum  colonial  untuk  mengatur administrasi pemerintahan.
Indonesia memiliki ragam jenis kearifan lokal sebagai bagian dari hukum adat. Adalah Cornelis  Van  Vollenhoven  (1874-1933)  yang  dianggap  berhasil  membuat  dokumentasi hukum adat dalam bentuk kompilasi. Kompilasi tersebut dituangkan kedalam buku berjudul Het  Adatrecht  van  Netherlandsche, yang  terdiri  dari  3  jilid.  Vallenhoven  melanjutkan  kerja
5 Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
para  pendahulunya,  seperti  Marsden,  Muntinghe,  Raffles,  Crawfurd,  Baud,  Liefrinck, Nederburgh, dan Ossenbruggen. 6
Sentralisme  Negara  ini  menurut  Soetandyo  disebut  juga  asas  unifikasi.  Hukum  barat yang  tunggal  ini  sekalipun  disebut  sebut  sebagai  asas  hukum  suatu  bangsa,  namun  pada asasnya  hukum  ini  berlaku  sebagai  hukum  tunggal  dalam  suatu  teritori  tertentu,  ialah  suatu kawasn  yang  boleh  diklaim  sebagai  negeri  yang  telah  menjadi  hak  sejarah  suatu  bangsa. Hukum  modern  ini  mengeliminasi  model  hukum  agama  ataupun  hukum  kebiasaan. Pengertian  tentang  kearifan  lokal  sebagai  sumber  hukum,  mendekati  konsep Volkgeist yang digagas oleh Von Savigny. Savigny melihat hukum pada awalnya berkembang dari adat dan kebiasaan,  dan  tahap  selanjutnya  menjadi  yurisprudensi.  Hukum  bukanlah  dibentuk,  namun Hukum  bagi  Savigny  berkembang  melalui  kekuatan  internal  yang  beroperasi  secara  diam diam (Internal  Siletntly-operating  powers), bukan  oleh  kehendak  sewenang  wenang  dari pembentuk  hukum.  Disaat  yang  bersamaan  Savigny  menolak  universalisme  dan  otonomi hukum,  dan  mendorong  hukum  sesuai  dengan  sejarah  perkembangannya,  menyatu  dengan kehidupan sosial. 7
Menurut  Savigny,  jiwa  bangsa  tersebut  berproses.  Perbedaan  ruang  dan  waktu mmebuat  proses  ini  bersifat  unik  untuk  tiap  tiap  bangsa. Volkgeist bangsa  jerman,  menurut Savigny,  tidak  mungkin  dapat  dipersamakan  dengan Volkgeist bangsa  Prancis,  seperti  yang cenderung  akan  dilakukan  Thibaut  dengan  proyek  kodifikasinya.  Selanjutnya  Von  Savigny mengatakan  bahwa  apa  yang  menjadi  isi  dari  hukum  itu  ditentukan  oleh  pergaulan  hidup manusia dari masa ke masa. 8
Pandangan  Von  Savigny  bertolak  bahwa  di  dunia  terdapat  banyak  bangsa. Pandangannya bertitik tolak bahwa didunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi  memiliki  suatu  Volkgeist  (jiwa  rakyat). Volkgeist ini  berbeda,  baik  menurut  waktu maupun  tempat.  Pencerminannya  Nampak  pada  kebudayaannya  masing-masing  yang berbeda-beda.  Hukum  bersumber  dari  jiwa  rakyat  ini,  oleh  karena  itu  hukum  itu  akan berbeda-beda pada setiap waktu dan tempat. Tidaklah masuk akal kalau terdapat hukum yang sifatnya universal dan abadi. Selanjutnya Von Savigny mengatakan bahwa apa yang menjadi isi  dari  hukum  itu  ditentukan  oleh  pergaulan  hidup  manusia  dari  masa  ke  masa. 9 Pola penalaran  demikian  oleh  Shidarta  digolongkan  dalam  madzab  sejarah.  Model  penalaran hukum  oleh  Madzab  Sejarah  turut  memberikan  respon  positif  untuk  akademis  yang mendalamai  studi  hukum  adat  di  negara civil  law. Pendekatan  Madzab  Sejarah  ini  turut membuka rintisan terhadap studi sosiologi dan antropologi terhadap hukum.

## Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Konstitusi
Salah satu amanat reformasi adalah menegakkan supremasi hukum dan menumbuhkan budaya demokrasi. Supremasi hukum diperlukan karena penegakkan hukum pada masa orde
6 Simarmata,  Ricardo.  (2018).  Pendekatan  Positivistik  dalam  Studi  Hukum  Adat . Jurnal  Mimbar  Hukum. 30(3), 468.
7 Aulia , M.  Zulfa.  (2020).  Friedrich  Carl  von  Savigny  tentang  Hukum:  Hukum  sebagai  Manifestasi  Jiwa Bangsa , Undang: Jurnal Hukum , 3(1), 201-236.
8 Darmawan, Iwan. (2022). Essensi Mazhab Sejarah dalam Perkembangan Filsafat Hukum. PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law) , 3(1), 1-14.
9 Ibid.
baru tidak maksimal. Penegak Hukum tidak independen karena terlalu diintervensi penguasa, adapun hal ini diperparah dengan korupsi yang cukup massif pada masa itu.
Gagasan  konstitusionalisme  yang  berporos  pada  pembatasan  kekuasaan,  membuat kekuasaan  negara  harus  berpegang  kepada  Konstitusi.  Artinya  semua  tindakan  pemerintah perlu  dibatasi  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  konstitusi.  Konstitusi  sejatinya mempunyai  peran  untuk  mempertahankan  keberadaan  sebuah  negara  dari  perkembangan yang  dinamis.  Sehingga,  konstitusi  yang  ideal  ialah  merupakan  hasil  dari  penyesuaian  dan penyempurnaan dalam mengikuti berbagai perkembangan bagi rakyat.
Salah  satu  bentuk  usaha  mewujudkan  supremasi  hukum  adalah  pembentukan Mahkamah  Konstitusi.  Undang  Undang  Dasar  memberikan  empat  kewenangan  kepada Mahkamah  Konsitusi,  yaitu  menguji  Undang  Undang  terhadap  Undang  Undang  Dasar, memutus  sengketa  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang  Undang Dasar,  membubarkan  partai  politik,  memutus  sengketa  hasil  pemilihan  umum,  dan  satu kewajiban  berupa  memutus  hasil  pendapat  DPR  atas  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil presiden.
Ide  dari  lahirnya  Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan  pelaksanaan  konstitusi  yang berlaku  di  suatu  negara  dengan  beberapa  kemungkinan.  Pertama,  konstitusi  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  termuat  di  dalamnya.  Kedua,  terdapat  beberapa  ketentuan konstitusi  yang  tidak  dilaksanakan  lagi  meskipun  secara  resmi  masih  berlaku.  Ketiga, konstitusi  dilaksanakan  tidak  berdasarkan  ketentuan  yang  termuat  di  dalamnya  melainkan demi  kepentingan  suatu  golongan  tertentu.  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  didesain  menjadi pengawal dan sekaligus penafsir konstitusi melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas  konstitusionalnya,  MK  memiliki  tujuan  mewujudkan  visi  kelembagaannya,  yaitu tegaknya  konstitusi  dalam  rangka  mewujudkan  cita  negara  hukum  dan  demokrasi  demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. 10
MK berperan dalam mekanisme menjaga dan menyeimbangkan pembagian kekuasaan dalam  negara  supaya  tidak  menyimpang.  MK  berfungsi  menjaga  marwah  UUD  1945  agar seluruh produk hukum di bawahnya tidak inkonsisten dan inkoheren. Maka, Salah satu tugas Mahkamah  Konstitusi  adalah  melakukan  penafsiran  konstitusi.  Istilah  penafsiran  konstitusi (constitutional interpretation) digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian  tentang  cara  menafsirkan  konstitusi.  Penafsiran  Konstitusi  tidak  hanya mencocokan suatu peristiwa, hal ataupun keadaan tertentu denga pasal atau ketentuan dalam konstitusi.  Namun,  pengertian  penafsiran  konstitusi  bermaksud  mengelaborasi  pengertian yang  terkandung  dalam  konstitusi,  untuk  memastikan  apakah  benar  dilaksanakan  dengan pengertian yang terkandung di dalamnya.
Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah melakukan penafsiran konstitusi. Istilah penafsiran  konstitusi  (constitutional  interpretation)  digunakan  oleh  para  ahli  hukum  tata negara  untuk  memberikan  pengertian  tentang  cara  menafsirkan  konstitusi.  Penafsiran Konstitusi tidak hanya mencocokan suatu peristiwa, hal ataupun keadaan tertentu denga pasal atau  ketentuan  dalam  konstitusi.  Namun,  pengertian  penafsiran  konstitusi  bermaksud
10 Putri,  Adeline  Dyah  Kasetyaning  dan  Suwanto,  Yohanes.  (2022).  Kewenangan  Dan  Fungsi  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesi .  Sovereignity:  Jurnal  Demokrasi  dan Ketahanan Nasional , 1(4), 600.
mengelaborasi pengertian yang terkandung dalam konstitusi, untuk memastikan apakah benar dilaksanakan dengan pengertian yang terkandung di dalamnya.
Salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  menguji  Undang  Undang terhadap  Undang  Undang  Dasar.  Sitompul  menyebut  pengujian  peraturan  perundang undangan  merupakan  suatu  wewenang  untuk  menilai  apakah  suatu  isi  peraturan  perundang undangan  sudah  sesuai  atau  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  derahatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.
Proses tersebut dimulai dengan melakukan konfirmasi terhadap muatan dalam Undang Undang  atau  proses  pembentukan  UU  terhadap  Undang  Undang  Dasar.  Dalam  proses  ini, Mahkamah  akan  memberikan  penafsiran  terhadap  maksud  dari  Undang  Undang  Dasar. Putusan  MK  dalam  perkara  pengujian  undang-undang  terhadap  Undang-  Undang  Dasar merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.  Dalam proses ini, Safaat menjelaskan dalam pengujian ini memerlukan proses penafsiran hukum baik terhadap ketentuan undang undang yang diuji maupun penafsiran terhadap ketentuan UUD 1945 yang dijadikan  batu  uji.  Proses  selanjutnya  adalah  menarik  garis  untuk  melihat  kesesuaian  atau pertentangan antara ketentuan yang diuji dengan ketentuan yang dijadikan batu uji. 11
Putusan  MK  dapat  digunakan  sebagai  sarana  dan  mekanisme  untuk  melindungi  hak asasi warga negara. Putusan MK menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap agama, etnis,  ras,  kelompok,  kelas,  status  sosial,  status  ekonomi,  gender,  bahasa,  dan  pandangan politik.  Maka  pelanggaran  terhadap  hal  tersebut  dalam  produk  hukum  di  bawah  konstitusi akan  dilindungi  melalui  Putusan  MK.  Cara  untuk  menyesuaikan  nilai-nilai  dengan  produk hukum  adalah  MK  didahului  dengan  adanya  kerugian  yang  faktual  atau  sudah  terjadi  dan diderita langsung  oleh masyarakat  akibat berlakunya  suatu  norma.  Dalam  prosesnya, hakim akan  melihat  kerugian  apa  saja  yang  dialami,  norma  apa  yang  menyebabkan  kerugian tersebut, dan dasar pengujian menurut UUD 1945. 12
Sebagai  sebuah  proses  interpretasi,  Konstitusi  pada  dasarnya  bisa  ditafsirkan  oleh siapapun,  termasuk  para  akademisi  ataupun  pengambil  kebijakan.  Namun  Mahkamah Konsitusi  memiliki  legitimasi  untuk  melakukan  interpretasi  konstitusi,  dituntut  untuk memainkan  perannya  dalam  mengelaborasi  makna  konstitusi.  Dalam  hal  ini,  MK memberikan  ketegasan  akhri (last  words) untuk  menghindari  ambiguitas  dan  pertentangan tafsir  demi  berlangsungnya  kehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan  yang  konstitusional. Dengan  demikian  peran  MK  dalam  hal  ini  adalah  sebagai final  interpretatioan  of constitution.
Mengenai  kedudukan  MK  sebagai Final  interpretation, terdapat  kekhawatiran  MK mengubah  negara  hukum (rule  of  law) menjadi  negara  hakim (rule  by  the  judge). Hal  ini dilatarbelakangi  keberadaan  kebebasan  hakim  dalam  memutus  perkara,  serta  tidak  ada pedoman  penafsiran  yang  baku  terhadap  satu  kasus.  Menurut  Safaat,  sesuai  dengan  prinsip supremasi  konstitusi  dan  supremasi  hukum,  hakim  konstitusi  tentu  harus  tunduk  terhadap konstitusi.  MK  tidak  berada  di  atas  konstitusi.  Namun  MK  juga  tidak  boleh  terlalu  dibatasi
11 Safaat, Muchamad Ali, dkk. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013. Jurnal Konstitusi , 14(2), 234-261.
12 Hadiati, Mia. (2022). Observing The Differences in Constitutional Court Decision  About the Legal Age of Marriage. Jurnal Konstitusi , 19(3), 646.
dalam  memutus  atau  menafsirkan  karena  kewenangan  itu  merupakan  sarana  untuk mewujudkan the living constitution .

## Penafsiran Konstitusi MK terhadap Kearifan Lokal
Penafsiran  konstitusi  dilakukan  sepanjang  sejarah  negara  Indonesia  melalui  berbagai pengujian konstitusional (constitutional review) atas peraturan perundangundangan terhadap UUD 1945. Namun sebagaiman tafsir Namun demikian, penafsiran konstitusi atas teks UUD 1945  yang  sama  ternyata  tidak  hanya  melahirkan  satu  tafsir  yang  tunggal,  namun  beragam. Studi  Aidul  terhadap  pola  penafsiran  UUD  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  pola  eksternal berhasil  mendorong  terjadinya  amandeman  UUD.  Adapun  penafsiran  internal  pada  masa demokrasi terpimpin dan orde baru berimplikasi pada terbentuknya sistem otokrasi.
Tentang  Kearifan  lokal,  UUD  1945  sendiri  pada  dasarnya  sudah  cukup  adaptif.  Pada saat  penyusunan  dasar  negara,  Soepomo  mengusulkan  dasar  negara  yang  sesuai  dengan keistimewaan  sifat  dan  corak  masyarakat  Indonesia,  yaitu  negara  yang  berdasar  atas  aliran pikian  (staatside)  negara  yang  integralistik.  Disaat  yang  sama,  konsep  Pancasila  yang disodorkan  Soekarno  tercatat  bisa  diringkas  dalam  satu  nilai,  yaitu  gotong  royong,  yang merupakan nilai dasar kehidupan rakyat Indonesia.
Pasal  18  UUD  1945  menyebutkan  Pembagian  daerah  Indonesia  atas  daerah  besar  dan kecil,  dengan  bentuk  susunan  pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang-undang,  dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak  asal-usul  dalam  daerah-daerah  yang  bersifat  istimewa.  Meski  adaptif,  namun pengakuan  terhadap  hak  asal  usul  lebih  berkaitan  dengan  pembagian  pusat  dan  daerah. Pemerintah  mengakui  jenis  pemerintahan  yang  berkarakter  lokal  dan  lebih  dulu  eksis  dari kemerdekaan  Indonesia.  Konstitusi  sebelum  amandemen  belum  mengakomodasi  hak  hak keulayatan yang lebih mendasar.
Pasca  amandemen  UUD  1945,  konstitusi  tidak  hanya  memberikan  secara  keulayatan dalam  konteks  pembagian  pusat  dan  daerah,  tapi  memberikan  pula  pengakuan  terhadap masyarakat  hukum  adat  dan  hak  yang  melekat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kehadiran  dari  negara  untuk  turut  melindungi  segala  bentuk  produksi  kebudayaan ditopang  hak  dasar  lain,  seperti  hak  untuk  hidup,  hak  mendapatkan  lingkungan  yang  sehat, kebebasan berserikat, berbicara dan mengeluarkan pendapat, termasuk hak anti diskriminasi. Hal  tersebut  sesuai  dengan  makna  demokrasi  sebagai  dasar  hidup  bernegara  dalam memberikan ketentuan pada masalah-masalah rakyat termasuk menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan negara dapat menentukan kehidupan rakyat.
Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penafsir konstitusi dan perlindungan hak asasi  manusia  melalui  salah  satu  kewenangannya  yaitu  pengujian  undang  undang  terhadap undang  undang  dasar.  Undang  Undang  sebagai  produk  hukum  (dan  politik)  harus  sesuai dengan  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  akan  mencari  makna  dari  ketentuan  dalam konstitusi  untuk  selanjutnya  melakukan  konfirmasi  dengan  ketentuan  undang  undang  yang dimohonkan.  Pemohon  dalam  Pengujian  Undang  Undang  harus  memiliki legal  standing dalam  melakukan  permohonan  dan  menguraikan  hak  konstitusional.  Pemohon  harus menguraian  bahwa  Hak  Konstitusional  mereka  yang  tercantum  dalam  UUD,  telah  (atau
berpotensi)  dirugikan  oleh  berlakunya  suatu  undang  undang,  dengan  dibatalkan  oleh  MK, maka potensi kerugian bisa dipulihkan.
Pengaturan  tentang  kearifan  lokal  juga  berpotensi  dilanggar  dengan  berlakunya  suatu undang  undang.  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelindung  dan  penafsir  konstitusi  sudah selayaknya memberikan penafsiran yang melindungi hak hak konstitusional yang berkarakter kearifan  lokal.  Meski  tidak  semua  permohonan  dikabulkan,  namun  ada  beberapa  temuan yang perlu didiskusikan.
Pertama,  Putusan  yang  berkaita  dengan  pemekaran  wilayah.  Putusan  yang  perlu ditinjau adalah putusan MK No 97/PUU-XX/2022 tentang permohonan pengujian UU No 17 tahun  2022  tentang  Provinsi  Sumatera  Barat.  Pemohon  dalam  putusan  ini  adalah,  Dedi Juliasman,  Wahyu  Setiadi,  Dicky  Christopher,  Basilius  Naijiu  yang  merupakan  warga kepulauan  Mentawai.  Pasal  5  C  disebutkan  Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki  karakteristik: Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi Syara’, Syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku. Serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.
Pemohon  yang  merupakan  warga  Mentawai  merasa  karakteristik  tersebut  tidak  cocok dengan  kebudayaan  Mentawai  yang  tidak  memiliki  identitas  keislaman  sebagaimana Minangkabau.  Pemohon  merasa  dirugikan  dengan  ketentuan  tersebut.  Dalam  permohonan, MK  sudah  menyatakan  pasal  tersebut  diskriminatif,  namun  permohonan  tidak  dikabulkan karena  pemohon  tidak  memenuhi  legal  standing,  baik  sebagai  perwakilan  kabupaten Mentawai atau Masyarakat Hukum Adat Mentawai.
Apabila  Putusan  MK  No  97/PUU-XX/2022  tidak  mempertimbangkan  keragaman Mentawai  sebagai  sebuah  kearifan  lokal.  Berbeda  dengan  putusan  MK  No.  Putusan  No 018/PUU-I/2003  dengan  Objek  Undang  Nomor  45  Tahun  1999  tentang  Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. UU ini tidak mengakomodasi batas batas wilayah adat dalam pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya barat, sehingga oleh MK dinyatakan Inkonstitusional.
Kedua, Putusan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Pada dasarnya penggunaan Sumber  Daya  Alam  harus  memerhatikan  keselarasan,  keserasian,  dan  keseimbangannya dengan  kelestarian  fungsi  lingkungan  Hidup.  Putusan  MK  No.  35/PUU-X/2013  bisa dikatakan landmark putusan  bagi  pembela hak hak  masyarakat  hukum  adat.  Pada  dasarnya, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khusus bidang kehutanan, kelautan serta energi dan  sumber  daya  mineral  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  provinsi.  Sedangkan yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  taman  hutan  raya  kabupaten/kota  menjadi  kewenangan daerah kabupaten/kota.
Putusan  ini  menguji  frasa  ‘negara’  dalam  Pasal  1  Ayat  (5)  UU  No  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan,  yang  berbunyi,  Hutan  adat  adalah  Hutan  Negara  yang  berada  dalam Kawasan  masyarakat  hukum  adat.  Frasa  negara  kemudian  dinyatakan  Inkonstitusionalitas oleh MK, sehingga Hutan adat tetap menjadi milik masyarakat hutan adat.
Putusan  yang  lain  adalah,  Putusan  MK  No  55/PUU-VIII/2010.  Objek  putusan  ini adalah  Pasal  21,  Penjelasan  Pasal  21,  dan  Pasal  47  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang
Nomor  18  tahun  2004  tentang  Perkebunan.  Pasal  21  menyatakan “Setiap  orang  dilarang melakukan  tindakan  yang  berakibat  pada  kerusakan  kebun  dan/atau  aset  lainnya, penggunaan  tanah  perkebunan  tanpa  izin  dan/atau  tindakan  lainnya  yang  mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”. Adapun pasal 47 adalah ancaman pidananya.
Mahkamah  kemudian  menilai  bahwa  frasa  “ dilarang  melakukan  tindakan  yang berakibat  pada  kerusakan  kebun  dan/atau  aset  lainnya ,  merupakan  rumusan  pasal  yang terlalu luas. Demikian pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas. Hal ini tentu  mengakibatkan  kerugian  bagi  pemohon,  dikenakan  terhadap  orang  yang  menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto . Mahkamah  kemudian  menilai  Frasa  ”dan/atau  tindakan  lainnya  yang  mengakibatkan terganggunya  usaha  perkebunan”  dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004 tentang  Perkebunan  mengandung  ketidakpastian  hukum.  Ketidakjelasan  rumusan  Pasal  21 yang  diikuti  dengan  ancaman  pidana  dalam  Pasal  47.  Hal  ini  membuat  salah  seorang Pemohon, yaitu Japin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mahkamah kemudian menyatakan kedua pasal tersebut Inkonstitusional.
Ketiga, putusan yang berkaitan Hak Istiadat. Putusan No 10-17-23/PUU-VII/2009 yang menguji  UU  No  44  tahun  2008  tentang  Pornografi.  Permohonan  diajukan  banyak  pihak seperti seniman, masyarakat adat, maupun pembela HAM. Pada dasarnya pemohon sepakat, bahwa  pornografi  adalah  ancaman  bagi  moralitas  dan  tidak  sesuai  dengan  adat  istiadat ketimuran. Yang menjadi masalah adalah definisi pornografi yang terlalu membatasi ekspresi seni dan budaya.
UU  Pornografi  mengartikan  Pornografi  sebagai  gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka  umum, yang  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam masyarakat.  Pengertian  ini  merugikan  pemohon.  Misalnya,  pemohon  dari  Sulawesi mendalilkan  bahwa  di  Sulawesi  terdapat  tradisi  mandi  bersama  antara  laki  laki  dan perempuan,  bahkan  saling  membuka  baju.  Hal  ini  tentu  menjadi  ancaman  bagi  adat  dan istiadat.
Pada akhirnya MK  memang menolak semua permohonan pasal yang diajukan, namun MK  memberikan  kompromi  dengan  mengecualikan  pengertian  pornografi  kepada  lima bidang  yaitu,  seni,  sastra,  adat  istiadat  (custom),  ilmu  pengetahuan,  dan  olah  raga.  Dengan demikian  berbagai  tradisi  yang  tetap  terjaga.  Selain  itu,  dalam  regulasi  yang  terdapat  di Indonesia, baik desa maupun masyarakat sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing- masing  yang  saling  terkait  satu  dengan  lainnya,  serta  telah  ditentukan  bahwa  desa  berhak untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  hak  asal-usul,  adat istiadat,  dan  nilai  sosial  budaya  masyarakat  desa,  menetapkan  dan  mengelola  kelembagaan desa, serta mendapatkan sumber pendapatan.

## KESIMPULAN
Mahkamah  Konstitusi  memiliki  tugas  sebagai  penafsir  konstitusi  dan  pelindung  Hak Asasi Manusia. Kearifan lokal yang lahir sebagai jiwa bangsa merupakan amanat konstitusi untuk  senantiasa  dipertahankan.  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  perlindungan  terhadap kearifan  lokal  melalui  kewenangannya  menguji  undang  undang  terhadap  undang  undang
dasar.  Permohonan  pengujian  undang  undang  tentang  kearifan  lokal  terbagi  menjadi  tiga jenis,  Pertama,  permohonan  terkait  pemekaran  wilayah,  permohonan  tentang  pengelolaan sumber  daya  alam,  dan  permohonan  tentang  hak  istiadat.  Terhadap  permohonan  tentang pengelolaan  sumber  daya  lama  dan  hak  istiadat,  mahkamah  telah  memberikan  penafsiran yang  berpihak  kepada  kearifan  lokal.  Namun  dalam  pemekaran  wilayah,  Mahkamah  masih mempertimbangkan  syarat  formil  berupa  legal  standing,  yaitu  dalam  permohonan  MK  No 97/PUU-XX/2022,  meski  Pasal  yang  dimohon  sudah  dinyatakan  diskriminatif,  namun  legal standing  pemohon  tidak memenuhi  syarat,  sehingga  putusan  dianggap  tidak  diterima.  Maka dari itu Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih mempertimbangkan hal yang lebih substansif dalam mempertimbangkan hal permohonan yang berkaitan dengan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arizona,  Yance,  (2023).  Adat  Sebagai  Strategi  Perjuangan  dan  Mobilisasi  Hukum  (Adat  as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization). The Indonesian Journal of Socio- Legal Studies, 2(2), 3 .
Azhari,  Aidul Fitriciada.  (2011). UUD  1945  sebagai Revolutiegrondwet Tafsir  Postkolonial atas gagasan-gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: Jalasutra.
Aulia , M.  Zulfa.  (2020).  Friedrich  Carl  von  Savigny  tentang  Hukum:  Hukum  sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa , Undang: Jurnal Hukum , 3(1), 201-236.
Darmawan,  Iwan.  (2022).  Essensi  Mazhab  Sejarah  dalam  Perkembangan  Filsafat  Hukum. PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law) , 3(1), 1-14. Hadiati, Mia. (2022). Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage. Jurnal Konstitusi , 19(3), 646. Muzakkir,  Muhammaf  Rofiq.  (2022). Dekolonialisasi;  Metodolog  Kritis  dalam  Studi Humaniora dan Studi Islam. Yogyakarta: Yayasan Bentala Tamaddun Nusantara. Morudu,  Ntebo  L  dan  Maimela,  Charles.  (2021).  The  Indigenisation  of  Customary  law  : Creating an indigeneous legal pluralism within the south African dispensation : possible or not? , De Jure Law Journal, 54(1), 54–69.
Peter Mahmud Marzuki (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Putri,  Adeline  Dyah  Kasetyaning  dan  Suwanto,  Yohanes.  (2022).  Kewenangan  Dan  Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesi . Sovereignity: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional , 1(4), 600. Safaat,  Muchamad  Ali, dkk. (2017).  Pola  Penafsiran  Konstitusi  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013. Jurnal Konstitusi , 14(2), 234-261. Simarmata,  Ricardo.  (2018).  Pendekatan  Positivistik  dalam  Studi  Hukum  Adat . Jurnal Mimbar Hukum. 30(3), 468.