Jambura Accounting Review, Volume 4 No. 2, Agustus 2023. Hal. 199 – 210
Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617
Analisis Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
Andika Okta Wijaya a , Indrayenti b a, b Universitas Bandar Lampung, Jl. Raya Negeri Sakti No. 82, Lampung . Email: andikaoktawijaya90@gmail.com a , indrayenti@ubl.ac.id b

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received
Revised Accepted Kata Kunci: Kinerja Anggaran, Akuntabilitas,
Akuntabilitas Kinerja, Anggaran
Berbasis Kinerja
Keywords: Performance Budgets, Accountability, Accountability of Performance,
Performance-Based
Bubdget

## ABSTRAK
Penelitian . analisis penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja akuntabilitas kinerja di lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Bertujuan  untuk  memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman aktual yang terjadi di lapangan dan mengubahnya menjadi pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Periode penelitian penelitian berlangsung selama 2 bulan yaitu dari  november  2022  sampai  dengan  desember  2022  wawancara  dilakukan kalapas,  staff  keuangan  pengelolaan  anggaran,  staff  umum  hasil  penelitian ini  menggambarkan  sistem  penyelenggaraan  anggaran  berbasis  kinerja terhadap  akuntabilitas  kinerja  di  Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung  hasil  penelitian  prosedur  pengajuan  anggaran  berbasis  kinerja sesuai  keputusan  kementrian  hukum  dan  HAM  RI  Nomor  M.HH/03/2015 penyelenggaraan  anggaran  berbasis  kinerja  di  terapkan  sesuai  dengan kebijakan kementrian keuangan.

## ABSTRACT
Research  on  the  analysis  of  performance-based  budgeting  on  performance accountability in class 1 correctional institutions in Bandar Lampung. The type of research used is qualitative research. Aims to provide a clear picture of the experience that occurred in the field and turn it into statements that are appropriate to the phenomena that occur. The research study period lasted for  2  months,  namely  from  November  2022  to  December  2022  interviews were conducted with head of staff, budget management financial staff, general staff. Performance-based is regulated by the Decree of the Minister of Law and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  M.HH/03/2015 Implementation  of  performance-based  budgeting  has  been  implemented  by the Ministry of Finance’s poli cy .
@2023 Andika Okta Wijaya, Indrayenti Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  pasca  reformasi  dinilai  berdampak  positif  bagi
kemajuan daerah, tetapi masih belum optimal karena masih terjadi rendahnya serapan anggaran daerah serta banyaknya korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan kepala daerah, salah satu pembenahan yang dilakukan pemerintah pusat untuk pelaksanaan otonomi daerah adalah memperbaiki sistem keuangan negara. (Hastuti 2018) Pemerintah  menggunakan  pendekatan  penganggaran  yang  disebut  Penganggaran Berbasis Kinerja (ABK), yang memungkinkan untuk mengidentifikasi korelasi antara biaya  envelogram  dan  keberhasilan  program.  Untuk  memastikan  kemanjuran  dan efisiensi  implementasi  program,  penilaian  sumber  input  dan  hubungannya  dengan output  dan  hasil  dapat  dilakukan  jika  ada  perbedaan  antara  desain  dan pelaksanaan.(Junery M. F 2013)
SAKIP  merupakan  Sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang merupakan  integrasi  dari  sistem  perencanaan,  sistem  penganggaran  dan  sistem pelaporan  kinerja.  Fenomena  yang  terjadi  dengan  pelaksanaan  SAKIP  adanya semacam kekeliruan di kalangan aparatur pemerintah bahwa berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan hanya didasarkan atas dasar penetapan anggaran, Melalui kajian Menpan-RB, karena menangani anggaran negara yang boros, tidak efisien dan tidak jelas dalam pengunaan anggaran. Hal ini dikarenakan banyak instansi pemerintah yang tidak memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai, ukuran kinerjanya tidak jelas, kegiatan program tidak selaras, dan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan kerja program.(Madani and  Tahir  2022).  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bandar  Lampung  pelaksanaan SAKIP  adanya  semacam  kekeliruan  di  kalangan  Pegawai  bahwa  berhasil  tidaknya suatu  program  dan  kegiatan  hanya  didasarkan  atas  dasar  penetapan  anggaran  jika anggaran habis maka program berjalan dengan baik (Maizar, 2023).

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja,  anggaran  dan  rencana  kerja  dibuat berdasarkan  prestasi  kerja  yang  diharapkan  atau on  performance ,  menurut  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara.  Penganggaran  berbasis kinerja  merupakan  upaya  untuk  menyempurnakan  proses  penganggaran  di  sektor publik,  demikian  penjelasan  Undang-Undang  tersebut.  Permendagri  No.  13  Tahun 2006  yang  mengatur  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  telah  disahkan. Sejalan  dengan  Permendagri  No.  13  Tahun  2006,  penganggaran  yang  efektif  akan menciptakan  informasi  kinerja  yang  valid  dan  akurat  serta  menjadi  landasan penggunaan anggaran, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan laporan kinerja untuk pengendalian (Akbar, 2018).
Aspek Ability Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah sebagai berikut.

## a. Performance Assessment Potential
Pengukuran  kinerja  adalah  prosedur  yang  metodis  dan  objektif  untuk mengumpulkan,  mengevaluasi,  dan  menerapkan  data  untuk  menilai  seberapa  baik pelayanan  pemerintah  bekerja  menuju  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan. Informasi yang diperoleh dari pengukuran kinerja kelompok perangkat daerah dapat digunakan untuk menentukan sasaran dan tujuan program secara tepat, rencana.

## b. Human Force Potential
Aspek Potensi Manusia mengkaji kondisi mengenai upaya capacity building sumber daya manusia yang mampu merumuskan tujuan kinerja dan menghubungkan pengguna dengan informasi kinerja.
c. Technical Ability
Pertimbangkan persyaratan teknologi untuk sistem  yang dapat  menghasilkan bank  data  dan  mengumpulkan  data  kinerja.  Temuan  studi  lapangan  menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang masih melakukan sejumlah kemajuan dalam hal perencanaan,  penganggaran,  dan  pelaporan  kinerja  dengan  sistem  penganggaran berbasis kinerja.(Suharnoko, 2019).
Anggaran  adalah  manajemen  menetapkan  tujuan  dan  sasaran  organisasi berdasarkan  visi  dan  tujuannya.  Dengan  membuat  rencana  kegiatan  operasional dengan  satuan  moneter,  biasanya  didefinisikan  dalam  bentuk  anggaran,  upaya dilakukan untuk memenuhi maksud dan tujuan perusahaan.(Kaharti, 2019).
Kinerja  Hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya” adalah bagaimana kinerja didefinisikan.(Sandewa Fadli 2018)
Akuntabilitas Kinerja Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Yang dimaksud dengan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 adalah rangkaian sistematis berbagai kegiatan, alat, dan prosedur yang  dibuat  untuk  menetapkan  tujuan  dan  mengukur,  mengumpulkan  data, mengklasifikasikan,  meringkas,  dan  melaporkan  kinerja  pemerintahan.  instansi, semuanya  dalam  rangka  akuntabilitas  dan  peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah. Menerapkan  SAKIP  untuk  laporan  penyusunan  kinerja  sesuai  dengan  persyaratan hukum dan peraturan. Perencanaan strategis, kesepakatan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan  data  kinerja,  pelaporan  kinerja,  serta  review  dan  penilaian  kinerja merupakan bagian dari proses implementasi SAKIP.(Ristyana Ria, 2016).

## Jenis Akuntabilitas
a.  Akuntabilitas vertikal Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada otoritas yang  lebih  tinggi  dikenal  dengan  akuntabilitas  vertikal.  Contohnya  adalah pertanggungjawaban  unit  kerja  (dinas)  kepada  pemerintah  daerah  dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
b.  Akuntabilitas horizontal Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. (Andriani, Rosita, and Ihsan 2015)
Sifat  akuntabilitas  pemerintah  pengguna  laporan keuangan pemerintah  harus dapat menilai tanggung jawab pemerintah untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan menggunakan informasi yang disediakan dalam laporan keuangan pemerintah.  Hubungan  antara  orang-orang  yang  menjalankan  suatu  organisasi  dan mereka  yang  secara  formal  memiliki  wewenang  atas  mereka  yang  menjalankannya
disebut  sebagai  akuntabilitas.  Dalam  situasi  ini,  diperlukan  juga  pihak  ketiga  yang bertugas menjelaskan atau membenarkan semua tindakan yang diambil dan hasil bisnis yang  dicapai  dengan  melakukan  tugas  dan  mencari  tujuan  tertentu.(Andriani  et  al. 2015)

## Indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Renstra  (Rencana  Strategik)  Tugas  awal  organisasi  adalah  melakukan perencanaan  strategis.  rencana  strategis  memiliki  visi,  tujuan,  serangkaian  tujuan, sasaran, dan strategi (kebijakan dan program) yang berbeda, serta ukuran yang berbeda untuk mengukur keberhasilannya.
Perencanaan  Kinerja  (Renja)Melalui  berbagai  event  tahunan,  proses perencanaan kinerja (Renja) menjabarkan tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam  rencana  strategis.  Setiap  kegiatan  memiliki  indikator  kinerja  input,  output, manfaat, dan efek, serta rencana dan indikator tingkat pencapaian.
Pengukuran  Kinerja,Perbandingan  tujuan  kinerja  dan  pencapaian  setiap indikator target dan indikator kinerja kegiatan (input, output, hasil, manfaat, dan efek) dibuat dengan menggunakan teknik pengukuran ini.
Penilaian kinerja, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari bagaimana indikator  kinerja,  kemajuan,  dan  tantangan  yang  dihadapi  setiap  kegiatan  dalam mencapai visi dan misi dapat dilaporkan sehingga dapat dievaluasi dan diperiksa untuk peningkatan  kinerja  dalam  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  selanjutnya.(Sofyani and Prayudi 2018)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif  digunakan  sebagai  metode  penelitian.  Kajian  penelitian kualitatif bertujuan  untuk  melukiskan  gambaran  yang  jelas  tentang pengalaman  asli yang terjadi di lapangan dan mengubah pengalaman tersebut menjadi pernyataan yang relevan dengan kejadian (Zuchril, 2021).
Pengumpulan data, khususnya dokumen, adalah rekaman kejadian masa lalu berupa  teks,  gambar,  atau  usaha  kolosal  seseorang  (dikutip  Gunawan,  2016:  176). Wawancara  adalah  dialog  yang  digerakkan  oleh  tujuan.  Wawancara  dilakukan  baik oleh pewawancara maupun yang diwawancarai.
Menurut  Milles  dan  Hubermen  (1984:21),  analisis  korelasi  digunakan  oleh para  peneliti  untuk  menghasilkan  prosedur  pengolahan  data  kualitatif  yang  tampak baik sebagai kata-kata maupun bukan sebagai urutan numerik dari sejumlah sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen). Analisis ini memiliki tiga aliran aktivitas paralel: reduksi informasi, tampilan informasi, dan kesimpulan/afirmasi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Prosedur  Anggaran  Berbasis  kinerja  Dan  Akuntabilitas  Kinerja  Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar lampung
Prosedur pengajuan anggaran berbasis kinerja diatur dalam keputusan Menteri Hukum  dan  HAM  RI  nomor  M.HH/03/2015  tentang  petunjuk  pelaksanaan, perencanaan,  penganggaran,  pengelolaan,  dan  barang  milik  negara  serta  LAKIP  di lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Prosedur  pengajuan  anggaran  berbasis kinerja  untuk  mengajukan  anggaran  berbasis  kinerja,  perlu  dilihat  apakah  di    tahun sebelumnya  sudah  sesuai  dengan  rencana  program  dan  selesai  100%  atau pencapaiannya masih dibawah taget. Pengajuan anggaran berbasis kinerja juga perlu didasarkan  pada  kebutuhan.  Prinsip  ini  mengacu  pada  prinsip bottom  up ,  artinya anggaran  dikeluarkan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  direncanakan  untuk  tahun berikutnya.  Prosedur  pengajuan  anggaran  Pengajuan  Pagu  anggaran  tahun  2022 dilakukan  pada  tahun  2020,  Pengajuan  anggaran  2022  harus  sesuai  dengan  alokasi anggaran di  susun  staff keuangan  pengeelolahan  anggaran  yang  telah  disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dilakukan dengan  tahap  pengajuan  rencana  kerja  dan  anggaran  kementerian  negara/lembaga (RKA-KL)  yang  merupakan  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berisi program  dan  kegiatan  lembaga  pemasyarakatan  kelas  I  bandar  lampung  sebagai penjabaran dari Rencana  Kerja tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya, tahap dalam penyusunan anggaran sebagai berikut.
a.   Tahap  pertama  yg  dilakukan  yaitu  melaksanakan  supervisi  penyusunan  pagu indikatif tahun anggaran 2022
b.   Tahap  kedua  yaitu  melaksanakan  supervisi  penyusunan  pagu  anggaran  tahun anggaran 2022
c.   Tahap  ketiga  yaitu  melaksanakan  supervisi  penyesuaian  pagu  alokasi  tahun anggaran 2022
d.   Tahap keempat (terakhir) yaitu saat alokasi anggaran telah disetujui maka keluar DIPA awal untuk anggaran tahun 2022
Tabel 1. Rencana Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 1 2 3 4
1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah 1.Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar 75% 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 93% 3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 70% 4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 80% 5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 80% 6. Persentase keberhasilan penanganan 70%
penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna korban penyalahgunaan narkotika 25% 2 Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 65% 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 80% 4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan 80% 5. Persentase narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin 15% 6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 28% 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 67% 3 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 80% 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 70% 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 80% 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas 70%
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2023
Tabel 2. anggaran sumber LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung 2022
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2023
Penilaian  dari  suatu  kinerja  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bandar Lampung  juga  didasarkan  pada  penyerapan  anggaran  karena  kinerja  berbasis anggaran. Semakin besar anggaran yang telah terserap untuk melaksanakan program maka kinerjanya dinilai bagus karena berarti sudah banyak program yang terlaksana yang dapat dilihat dari laporan-laporan.
Kegiatan Anggaran Awal Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp.   7.806.035.000,- Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp.   7.806.035.000,- Program Dukungan Manajemen Rp. 12.997.618.000,- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan Rp. 12.997.618.000,- Penyelenggaraan  Kegiatan  Dukungan  Administratif  dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan Rp.                        0,- Total Keseluruhan Rp. 20.783.653.000,-
Visi,  misi  perlu  dalam  penerapan  tata  nilai  yang  memberi  arah  bagi  seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program Kinerja yang telah direncanakan. Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai  ( personal  values ),  diterapkan  dalam  melaksanakan  pengelolaan  proses pelayanan  prima  ( process  values ),  dan  dikembangkan  oleh  pimpinan  unit  kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung ( leadership values ).
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bandar  Lampung  adalah  instansi  vertical Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  I  Bandar  Lampung  serta  mendukung  dan  melaksanakan  visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024
Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu :
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Program  kegiatan  yang  dianggap  menjadi  prioritas  lembaga  pemasyarakatan kelas    I  bandar  lampung  program  yang  berguna  untuk  Wargabinaan,  Pembinaan Kemandirian  WBP  (Warga  Binaan  Pemasyarakatan)  Program  yang  berguna  untuk Wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, ilmu dan pelatihan dapat diterapkan di luar setelah mereka bebas dari masa tahana  Program Pembinaan Di Lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung terdiri dari program Pembinaan Kemandirian  dan  Kepribadian,  Pembinaan  Kemandirian  terdiri  dari  Raja  bakery, sulam tapis, pangkas rambut, konveksi, laundry, pertukangan, miniature, pengelasan, pertanian dalam, hidroponik atau pembibitan jahe, daur ulang sampah dan perikanan. Kemudian pembinaan kepribadian terdiri dari, majelis taqlim, mengaji, baca Al quran dan  Iqro,  peribadatan  greja,  upacara  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara,  marawis, band music, dan sekolah paket c Program Unggulan Lapas Kelas I Bandar Lampung terdiri dari Raja bakery, sulam tapis dan konveksi
Lembaga  pemasyarakatan  kelas  I  bandar  lampung  dalam  mengevaluasi perencanaan kerja yang dilaksanakan setiap bulannya ada kendala dan realisasi yang belum tercapai akan di carikan solusinya jika tidak dapat direalisasikan secara penuh maka akan dilakukan pemaksimalan target kinerja dengan merevisi target anggaran, upaya  yang  dilakukan  lembaga  pemasyarakatan  kelas  I  bandar  lampung    dalam
meningkatkan  kinerja  organisasi  kedepannya  dengan  mengadakan  rapat  kepada seluruh  jajaran  Selaku  kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  Role  model Mengadakan  rapat  kepada  seluruh  jajaran  pejabat  maupun  staff  untuk  membahas mengenai target kinerja yang telah disusun dan membuat komitmen bersama
Program  kerja  dalam  instansi  pemerintah  perlu  dinilai  akuntabilitas  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  atas  keberhasilan  maupun  kegagalan  pelaksanaan program/kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Program juga dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bandar  Lampung  untuk mewujudkan good  governance .    Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  dan meningkatkan  rasa  tanggungjawab  terhadap  program  atau  kegiatan  yang  telah diamanatkan, perlu diadakan sistem assessmen dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan  oleh  Jajaran  Kantor  Wilayah  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan dibawahnya.
Pengukuran  kuantitatif  atas  capaian  standar  layanan  Pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus :
Keterangan : semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik
Tabel 3. capaian kinerja sumber LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung 2022
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target  Realisasi  Capaian 1 2 3 4 5 6
1
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah 1.Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar 75% 100% 100% 2. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 93% 96% 96% 3. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 79% 100% 100% 4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 80% 100% 100% 5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 80% 100% 100%
6. Persentase keberhasilan
penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 70% 100% 100% 7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna korban penyalahgunaan narkotika 25% 0% 0% 2 Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana 1. Persentase narapidana yang memper-oleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 65% 86,82% 86,82% 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 98% 100% 100% 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 80% 100% 100% 4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan 80% 87,50% 87,50% 5. Persentase narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin 15% 27% 27% 6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 28% 16,47% 16,47% 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 67% 74,97% 74,97% 3 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 80% 100% 100% 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 70% 100% 100% 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 80% 93% 93% 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas 70% 100% 100%

## Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2023

## Prosedur Anggaran Berbasis kinerja Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar lampung
Prosedur pengajuan anggaran berbasis kinerja diatur dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH/03/2015  secara umum penyelenggaraan anggaran berbasis  kinerja  sudah  di  terapkan  sesuai  dengan  kebijakan  kementrian  keuangan dalam  penyelenggaraan  anggaran berbasis kinerja, visi, misi  perlu  dalam  penerapan tata  nilai  yang  memberi  arah  bagi  seluruh  pegawai  dalam  bersikap  dan  berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati
dan  pikiran  dalam  usaha  mewujudkan  seluruh  program  Kinerja  yang  telah direncanakan,  indikator  pencapayaan  program,  pengukuran  kinerja  kuantitatif dilakukan  oleh  Jajaran  Kantor  Wilayah  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan dibawahnya.  Pengukuran  kuantitatif  atas  capaian  standar  layanan  Pemasyarakatan. Evaluasi  program  Lembaga  pemasyarakatan  kelas  I  bandar  lampung      dalam mengevaluasi perencanaan kerja yang dilaksanakan setiap bulannya ada kendala dan realisasi yang belum tercapai akan di carikan solusinya jika tidak dapat direalisasikan secara penuh maka akan dilakukan pemaksimalan target kinerja dengan merevisi target anggaran,  analisis  standar  biaya  dilakukan  dengan  mengevaluasi  dan  kebutuhan anggaran  ditahun  sebelumnya  yang  disesuaikan  dengan  harga  barang  atau  jasa setempat (Bandar lampung)

## Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung
Akuntabilitas kinerja adalah
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja.  Akuntabilitas Lembaga  pemasyarakatan  kelas  I  bandar  lampung  Pengukuran  kinerja  kuantitatif dilakukan  oleh  Jajaran  Kantor  Wilayah  dan  Unit  Pelaksana  Teknis,  dangan  sasaran kinerja meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit  Menular  dan  Peningkatan  Kualitas  Hidup  Narapidana  Peserta  Rehabilitasi Narkokita di wilayah  indikator kinerja kegiatan memenuhi makana bagi narapidana sesuai dengan standar realisasi 100% capaian 100%, indikator kegiatan mendapatlan kesehatan secara berkualitas realisasi 95,54 capaian 95,54 , indikator kinerja kegiatan, narapidana yang mengalami ganguan mental dapat tertaangani Realisasi 100% capaian 100%,  indikator  kinerja  kegiatan  narapidana  lansia  yang  mendapatkan  layanan kesehatan  sesuai  standar  realisasi  100%  capaian  100%,  indikator  kinerja  kegiatan narapidana (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar realisasi 100% capaian 100%, indikator kinerja kegiatan penanganan penyakit menular HIV- AIDS  (ditekan  jumlah  virusnya)  dan  TB  Positif  (berhasil  sembuh)  realisasi  100% capaian 100
Sasaran  kinerja  Meningkatnya  Pelayanan  Pembinaan  Kepribadian,  Pelatihan Vokasi,  Pendidikan,  dan  Penanganan  Narapidana  Risiko  Tinggi,  dengan  rata-  rata realisasi 90 capaian 90% dan  sasaran kinerja Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar rata- rata capaian 98 % realisasi 98, penilayan dan Pada area sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang berkualitas di  Wilayah  UPT  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bandar  Lampung  telah menerapkan survey kepuasan masyarakat melalui barcode yang telah dipasang di area pelayanan  yakni  layanan  kunjungan  online,  layanan  penitipan  barang,  layanan integrasi di luar hingga di layanan online nilai rata-rata IPK dan IKM UPT pada tahun 2022 adalah 99,43.  Sehingga ditemukan angka realisasi dari perhitungan hasil  yang diraih UPT (99,43) dibagi (100) lalu dikalikan 100%  yakni mendapat hasil 99,43%. rata-rata dengan capaian sangat baik pada Tahun Anggaran 2022.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang fenomena  aktual  mengenai  anggaran  penyelenggaraan  berbasis  kinerja  dan akuntabilitas  kinerja  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  secara  umun penyelenggaraan  anggaran  berbasis  kinerja  sudah  diterapkan  sesuai  ruang  lingkup anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sangat baik.
Keterbatasan  dari  pencapaian  anggaran  kinerja  adalah  karena  ada  masa pengantian  kepemimpinan  yang  membuat  seringnya  pemberlakuan  kebijakan- kebijakan sehingga perubahan kebijakan yang tidak pasti bagus.
Saran  yang  dapat  penulis  berikan  kepada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Bandar  Lampung  yaitu  agar  dapat  menyediakan  data  dan  informasi  mengenai kerangka  acuan  kerja  untuk  menentukan  indikator,  mengevaluasi,  dan  mengambil keputusan pengalokasian dana untuk suatu kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Dendy  Syaiful.  (2018).  “Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja.” JAWARA: Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi 6(1):36–44.
Andriani,  Wiwik,  Irda  Rosita,  and  Hidayatul  Ihsan.  (2015).  “Penerapan  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  Dalam  Mewujudkan Good  Governance  Pada  Politeknik  Negeri  Padang.” Akuntansi  Dan Manajemen 10(2):51–60. doi: 10.30630/jam.v10i2.105.
Hastuti,  Proborini.  (2018).  “Desentralisasi  Fiskal  Dan  Stabilitas  Politik  Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.” Simposium Nasional Keuangan Negara 1(1):784–99.
Junery  M.  F,  Norhanisah.  (2013).  “PENGARUH  ANGGARAN  BERBASIS KINERJA  TERHADAP  PENINGKATAN  KINERJA  APARATUR PEMERINTAH DAERAH Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten  Bengkalis.” Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling 53(9):1689–99.
Kaharti,  Eni.  (2019).  “Evaluasi  Prosedur  Penyusunan  Anggaran  Dan  Penetapan Anggaran.” Αγαη 8(5):55.
Madani, M., and N. Tahir. (2022). “Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.” Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi … 3.
Ristyana  Ria.  (2016).  “Analisis  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pada Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo.” Journal  of  Chemical  Information  and Modeling 53(9):1689–99.
Sandewa  Fadli.  (2018).  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Pegawai  Di Kabupaten  Banggai  Kepulauan.” Jurnal  Ilmiah  Clean  Government Vol.  1, No(: E-2620-3014 : P-2614-7742):90–110.
Sofyani,  Hafiez,  and  Made  Aristia  Prayudi.  (2018).  “Implementasi  Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja ‘A.’” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis 13(1):54–64.
Suharnoko, D. (2019). “Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Malang.” Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan … 1(2):1–13.