## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Editor in Chief
Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. I NO. 1 JUNI 2013

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law Djawahir Hejazziey

## 11
Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris  Berdasarkan UU

## No. 30 Tahun 2004

## Aliya Sandra Dewi

## 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia Nahrowi
39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang
Septa Candra
57
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia:  Perspektif Teori

## Hukum
Ahmad Mukri Aji

## 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

## Burhanudin

## 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana Erdianto Effendi

## 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

## 109
Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  Denhaag  1954  Tentang Perlindungan  Obyek  Budaya  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Terhadap Pihak-Pihak  Yang  Bersengketa  (Amerika  Serikat-Irak)  Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

## Hilda

## 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) Hotnidah Nasution
151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments

## Ahmad Tholabi Kharlie

## Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing Di Indonesia 

## Nahrowi
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Ir. Banda No. 42 Bandung Jawa Barat Email: nahrowi73@yahoo.com
Abstract: Financing  Leasing  Legal  Issues  in  Indonesia. Leasing  as  a  financing model  attract  many  businessmen  to  develop  their  business.  As  an  alternative, financing  for  companies  to  raise  capital  by  acquiring  several  advantages is  as a model of financing. The involvement of multiple parties to the lease agreement, the  lessor  as  the  party  hired  to  try  to  object  lease,  the  lessee  as  a  tenant,  as  a supplier  of  goods  and  banks  as  financiers,  in  the  course  of  time  when  the execution of the agreement sometimes face legal issues. The issue of capital is also an  obstacle  to  the  development  of  leasing,  for  the  lessor  of  course.  These conditions need to be noticed in order to make leasing as an alternative financing for business activities in Indonesia that it can develop.
Keywords: leasing, financing agreements, legal and economic asfek
Abstrak: Permasalahan  Hukum  Pembiayaan  Leasing  di  Indonesia. Leasing sebagai  model  pembiayaan  banyak  diminati  para  pelaku  bisnis  untuk mengembangkan  kegiatan  usahanya.  Sebagai  alternatif  pembiayaan  bagi perusahaan  untuk  meningkatkan  modal  usaha  dengan  memperoleh  beberapa kelebihan  sebagai  salah  satu  model  pembiayaan.  Keterlibatan  beberapa  pihak dalam  perjanjian  leasing,  yaitu  lessor  sebagai  pihak  yang  menyewa  guna usahakan  objek  leasing,  lessee  sebagai  penyewa,  supplier  sebagai  penyedia barang  dan  bank  sebagai  penyandang  dana,  dalam  perjalanan  waktu  ketika pelaksanaan  perjanjian  terkadang  menghadapi  persoalan  hukum.  Persoalan permodalan  juga  menjadi  kendala  bagi  perkembangan  leasing,  tentunya  bagi lessor.  Kondisi  ini  perlu  dicermati  agar  leasing  sebagai  alternatif    pembiayaan bagi kegiatan usaha di Indonesia dapat berkembang.
Kata kunci: leasing, perjanjian pembiayaan, asfek hukum dan ekonomi
DOI: 10.15408/jch.v1i1.2978
 Naskah diterima: 11 Mei 2013, direvisi: 23 Mei 2013, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2013.

## Pendahuluan
Perjanjian  ”leasing”  ini  nampak  semakin  populer  dengan  semakin berkembangnya  industri  dan  perdagangan  di  Indonesia.  Dalam  ”leasing”  dikatakan bahwa  ”lessee”  adalah  ”pemilik  ekonomis”  dari  barang  yang  disewanya,  karena  ia mendapat  segala  manfaat  dari  barang  itu,  sedangkan  risiko  tentang rusak/musnahnya barang dipikul oleh ”lessor”.
Dalam ”operational  leasing” ,  ”lessee”  terima  jadi  barangnya  (mesin  pabrik) termasuk  pemeliharaannya (service) dan  dalam ”financial  leasing” lessee  memesan sendiri  barangnya  atas  pembiayaan  lessor.  Dalam  hal  terakhir  ini  lazimnya  biaya pemeliharaan dan tanggungan (asuransi) dibebankan kepada lessee.
Perkataan  ”leasing”  diterjemahkan  dengan  arti  ”sewa-guna”  atau  ”sewa- pakai”,  objeknya  juga  sudah  tidak  lagi  terbatas  pada  mesin  pabrik,  tetapi  sudah berupa mobil, rumah dan lain-lain. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris to lease yang  berarti menyewakan .  Istilah  ini  berbeda  dengan  istilah rent/rental ,  yang  masing- masing  mempunyai  hakikat  yang  tidak  sama.  Leasing  sebagai  suatu  jenis  kegiatan, dapat  dikatakan  masih  muda  umurnya  di  Indonesia,  yaitu  sejak  tahun  1974,  atas persetujuan Menteri Keuangan telah berdiri delapan perusahaan leasing di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non-bank. Walaupun leasing masih muda umurnya,  tetapi  mempunyai  harapan  berkembang,  karena  fungsinya  setingkat dengan  bank,  bank  tabungan  dan  sejenisnya,  sebagai  suatu  sumber  pembiayaan jangka  menengah  (yaitu  dari  satu  tahun  hingga  lima  tahun).  Faktor-faktor  yang menyebabkan  leasing  tumbuh  begitu  cepat,  oleh  karena  merupakan  suatu  sistem yang  sesuai  dengan  arah  perekonomian  masa  kini,  yang  sangat  menguntungkan menurut  pandangan  dari  segi  manajemen.  Kalau  ditinjau  dari  segi  perekonomian nasional, maka leasing telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja.
Undang-undang  yang  mengatur  tentang  leasing  di  Indonesia  belum  ada. Ketentuan  yang  mengatur  masalah  ini  masih  dalam  bentuk  keputusan  Menteri Keuangan  dan  peraturan-peraturan  lainnya.  Pada  tahun  1974  telah  terbit  Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri  Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor  Kep-122/MK/IV/1/1974,  Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Pebruari 1974, antara di dalam pasal 1 diberikan definisi leasing sebagai berikut: ”Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan  dalam  bentuk  penyediaan  barang-barang  modal  untuk  digunakan  oleh suatu  perusahaan,  untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu,  berdasarkan  pembayaran secara  berkala  disertai  dengan  hak  pilih  (optie)  bagi  perusahaan  tersebut  untuk membeli  barang-barang  modal  yang  bersangkutan  atau  memperpanjang  jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”
Leasing memberikan kemungkinan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan  dan  fasilitas  yang  diperlukan  walaupun  keuangan  untuk  itu  tidak dapat segera disediakan. Menambah efisiensi dari keuangan yang ada dan mencegah kesulitan  dalam  administrasi. 1 Perkembangan  leasing  atau  Sewa-Guna    atau  Sewa-
1 Achmad Anwari, “ Leasing di Indonesia” , (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988), h. 9-10.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 27
Pakai (menurut istilah Prof. Soebekti) berkembang begitu cepat, data perkembangan dari tahun 1980 yang hanya berjumlah 5 perusahaan, di tahun 1988 meroket menjadi 83  perusahaan  yang  berada  di  Jakarta  saja.  Kemudian  dibentuk  Asosiasi  Leasing Indononesia  (ALI),  serta  turut  terbentuknya  perusahaan  leasing  besar  (kendaraan bermotor), seperti; Adira Finance, W.O.M. Finance, O.T.O. Finance dan lainnya. 2
Ada dua permasalahan yang akan dikemukakan dalam tulisan ini, yaitu: 1). Bagaimana  perkembangan  leasing  di  Indonesia?  2).  Apa  saja  kendala  pembiayaan leasing di Indonesia?

## Pengertian Leasing
Apa  yang  dinamakan  leasing  sebenarnya  adalah  tidak  lain  dari  pada perjanjian  sewa-menyewa  yang  telah  berkembang  di  kalangan  para  pengusaha,  di mana ”lessor” (pihak  yang  menyewakan,  yang  sering  merupakan  suatu  perusahaan leasing)  menyewakan  suatu  perangkat  alat  perusahaan  (mesin-mesin)  termasuk servis,  pemeliharaan  dan  lain-lain  kepada ”lessee” (penyewa)  untuk  jangka  waktu tertentu.  Barang-barang  yang  disewakan  itu  sering  kali  bukan  miliknya  ”lessor” sendiri,  tetapi  dibelinya  secara  cicilan  dari  suatu  pabrik  atau  seorang  leveransir. Seorang  pengusaha  baru  yang  belum  memiliki  banyak  modal,  dapat  menyewa  alat- alat  perusahaan  yang  diperlukannya,  atas  dasar  perjanjian  ”leasing”  yang  pada hakekatnya berarti bahwa ia mendapat pinjaman (kredit) dari perusahaan leasing itu. Ada  kalanya  bahwa  ”lessee”  diberikan  hak  opsi  untuk  pada  waktu  berakhirnya perjanjian ”leasing” membeli alat-alat perusahaan yang disewanya itu dengan harga murah atau atas kondisi yang ringan.
Perjanjian  ”leasing”  ini  nampak  semakin  populer  dengan  semakin berkembangnya  industri  dan  perdagangan  di  Indonesia.  Dalam  ”leasing”  dikatakan bahwa  ”lessee”  adalah  ”pemilik  ekonomis”  dari  barang  yang  disewanya,  karena  ia mendapat  segala  manfaat  dari  barang  itu,  sedangkan  risiko  tentang rusak/musnahnya  barang  dipikul  oleh  ”lessor”.  Dalam  ”operational  leasing”, ”lessee”  terima  jadi  barangnya  (mesin  pabrik)  termasuk  pemeliharaannya  (service) dan  dalam  ”financial  leasing”  lessee  memesan  sendiri  barangnya  atas  pembiayaan lessor.  Dalam  hal  terakhir  ini  lazimnya  biaya  pemeliharaan  dan  tanggungan (asuransi) dibebankan kepada lessee.
Perkataan  ”leasing”  sudah  mulai  diterjemahkan  dengan  ”sewa-guna”  atau ”sewa-pakai”.  Objeknya  juga  sudah  tidak  lagi  terbatas  pada  mesin  pabrik,  tetapi sudah berupa mobil, rumah dan lain-lain. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris to lease yang  berarti menyewakan .  Istilah  ini  berbeda  dengan  istilah rent/rental ,  yang masing-masing  mempunyai  hakikat  yang  tidak  sama.  Leasing  sebagai  suatu  jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya di Indonesia, yaitu sejak tahun 1974, atas  persetujuan  Menteri  Keuangan  telah  berdiri  delapan  perusahaan  leasing  di Indonesia yang statusnya sebagai lembaga keuangan non-bank.
Undang-undang  yang  mengatur  tentang  leasing  di  Indonesia  belum  ada. Ketentuan  yang  mengatur  masalah  ini  masih  dalam  bentuk  keputusan  Menteri
2 http://www.docstoc.com/docs/12305459/leasing, diunduh pada 8 Nopember 2009
Keuangan  dan  peraturan-peraturan  lainnya.  Pada  tahun  1974  telah  terbit  Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri  Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor  Kep-122/MK/IV/1/1974,  Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Pebruari 1974, antara di dalam pasal 1 diberikan definisi leasing sebagai berikut: ”Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan  dalam  bentuk  penyediaan  barang-barang  modal  untuk  digunakan  oleh suatu  perusahaan,  untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu,  berdasarkan  pembayaran secara  berkala  disertai  dengan  hak  pilih  (optie)  bagi  perusahaan  tersebut  untuk membeli  barang-barang  modal  yang  bersangkutan  atau  memperpanjang  jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”
Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  125/KMK.O13/1988  tanggal  20 Desember  1988,  jenis  kegiatan  sewa  guna  usaha  telah  diperluaskan  sebagai  mana tersirat dalam pasal  1  keputusan tersebut yang menampung definisi-definisi sebagai berikut:  “Perusahaan  sewa  guna  usaha  ( Leasing  Company )  adalah  badan  usaha yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  barang  modal secara financial  lease maupun operating  lease untuk  digunakan  oleh  penyewa  guna usaha  selama  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  pembayaran  secara  berkala. Financial lease adalah akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli  objek sewa  guna  usaha  berdasarkan  nilai  sisa  yang  disepakati bersama. Operating lease adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha tidak mempnyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha”.
Terdapat  beberapa  pengertian  mengenai leasing 3 ,  antara  lain:  1).  “Suatu perjanjian  penyediaan  barang-barang   modal  yang  digunakan  untuk  suatu jangka waktu  tertentu  ( Financial  Accounting  Standard  Board /FASB-13).”  2).  “Suatu perjanjian    dimana lessor menyediakan    barang    dengan    hak    penggunaan  oleh lessee dengan  imbalan  pembayaran  sewa  untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu  ( The International  Accounting  Standard (IAS-17).” 3). “Suatu  kontrak  antara lessor dengan lessee untuk  penyewaan  suatu  jenis  barang  tertentu    langsung    dari    pabrik    atau agen  penjual  oleh lessee .  Hak    kepemilikan  barang  tetap  berada  pada lessor . Lessee memiliki  hak  pakai  atas  barang  tersebut  dengan  membayar  sewa  dengan  jumlah dan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  ( The  Equipment  Leasing  Association (ELA- UK)  dan Accounting  Standars  Committee  of  European  Countries. ”  4).  “Kegiatan pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan barang  modal  baik  secara  sewa guna usaha dengan  hak  opsi  ( finance  lease )  maupun  sewa  guna  usaha  tanpa  hak opsi  ( operating lease )  untuk  digunakan  oleh lessee selama  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan pembayaran  secara  berkala  (Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang kegiatan   Sewa   Guna Usaha.”
Berdasarkan  berbagai    definisi  diatas,    dapat  disimpulkan  dalam  setiap transaksi leasing selalu  melibatkan  3  pihak,  yaitu:  1).  Lessor    adalah    perusahaan leasing atau    dalam    hal    ini  pihak    yang  memiliki    hak  kepemilikan  atas  barang (asset).  2).  Lessee  adalah  perusahaan  atau  pemakai  barang (asset) yang  memiliki
3 Dahlan Siamat, “Manajemen Lembaga Keuangan” , (Lembaga Penelitian FE UI, Jakarta, 2004), h. 241.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 29
hak  opsi  pada  akhir  perjanjian.  3).  Supplier  ( vendor )  adalah  pihak  penjual  barang yang di sewa guna usahakan.
Pada  dasarnya    terdapat    beberapa    jenis leasing ,  tetapi  secara  mendasar, leasing dapat  dikelompokkan  dalam  2  katagori: 1). Direct  lease ,  yaitu  lessee mengidentifikasi  barang  (asset)  yang  sebelumnya  telah dilakukan  negosiasi  harga, dan  menghubungi    perusahaan leasing (lessor)  untuk  membelinya    dari  pabrik (jika  baru)  dan  dari  pemilik   sebelumnya   (jika  sudah dipakai)  untuk  disewakan kepada lessee. 2). Sale-and-lease  back ( biasa  juga  disebut  dengan purchase leaseback ) , yaitu lessee menjual barang yang sebelumnya dimiliki kepada perusahaan leasing dengan    harga    pasar    atau    nilai    buku    (yang    mana    lebih    rendah)    dan kemudian menyewakannya  kembali.
Dalam  kedua  katagori  sebelumnya,   lessor  adalah  pemilik  barang  (asset) dan  bukan lessee (hanya sebagai penyewa). Berdasarkan perjanjian sewa, maka lessee harus  mengembalikan  barang  tersebut  kepada lessor pada  akhir  penyewaan. Beberapa lessor dapat  memperbaharui  perjanjian  sewa  sebelumnya  dengan  biaya minimal (periode kedua) atau  menjual barang  tersebut  kepada  pihak  ketiga  (yang bertindak  sebagai  agen  dari lessor ).
Berdasarkan  jenisnya, leasing dapat  dikelompokkan  menjadi  3 jenis  utama 4 , yaitu:  1). Finance  leasing  (full  payout  lease) .  Secara  umum  lessee  tidak  dapat memiliki  barang  (asset)  yang  sebelumnya  disewa.  Meskipun  demikian,  lessee biasanya mempunyai pilihan untuk  melanjutkan  penyewaan  dan  membayar  sewa dengan  nilai  minimal  (seringkali  disebut  sebagai “peppercorn  rental” ).  Pada  akhir waktu penyewaan,  barang  akan  dijual  kepada  pihak  ketiga  dan  lessee  menerima share  dari  penjualan  (jika  penyewaan  tidak  dilanjutkan).  2). Operating  lease . Biasanya  jangka  waktu  lebih  pendek  dibandingkan  finance leasing (selalu  lebih pendek  dibandingkan  umur  ekonomis  dari  barang/asset).  Operating  lease  tidak berbeda  dengan  sewa  biasa. Lessor mengharapkan untuk menjual barang/asset di pasar second-hand atau menyewakannya kembali, sehingga lessor tidak membutuhkan untuk  menutupi  nilai  total  asset  dari  pembayaran  sewa.  Tidak  berbeda  dengan finance leasing , lessee tidak dapat memiliki asset.  Berbeda  dengan finance lease, lessee tidak  memiliki share dari penjualan  barang  kepada  pihak  ketiga. 3). Contract  hire . Sebagai bentuk dari  operating lease (biasanya digunakan untuk mobil atau kendaraan lain),  dimana lessee memperoleh  jasa  tambahan  seperti  pemeliharaan,  manajemen, atau memperoleh penggantian jika asset dalam perbaikan.
Pada  akhir  jangka  waktu  penyewaan,  lessee  memiliki  beberapa  pilihan, antara  lain:  1).  Mengembalikan  barang/asset  kepada lessor ;  2).  Berfungsi    sebagai agen dari lessor untuk    menjual    barang/asset    kepada    pihak  ketiga;  dan  atau  3). Dapat memperbaharui   kontrak sewa  atau masuk ke dalam penyewaan tahap kedua.
4 http://www.1st-leasing.co.uk, diunduh pada 1 Februari 2011.

## Sejarah Leasing
Bagian  dari  Buku  III  KUHPerdata  yang  menjadi  pembahasan  adalah  terkait dengan  Jual-Beli  dan  Sewa-Menyewa.  Jual-Beli  adalah  suatu  perjanjian  bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga  yang  terdiri  atas  sejumlah  uang  sebagai  imbalan  dari  perolehan  hak  milik tersebut. 5 Perkataan  jual-beli  menunjukkan  bahwa  dari  satu  pihak  perbuatan dinamakan  menjual,  sedangkan  dari  pihak  yang  lain  dinamakan  membeli.  Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda ”koop en verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu ”verkoopt” (menjual)  sedang  yang  lainnya ”koopt” (membeli).  Dalam  bahasa  Inggeris jual-beli disebut ”sale” atau ’penjualan” (hanya dilihat dari sudutnya penjual), begitu pula  dalam  bahasa  Perancis  disebut  dengan ”vente” yang  juga  berarti ”penjualan” ., sedangkan dalam bahasa Jerman disebut ”kauf” yang berarti ”pembelian”. 6
Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli harus cukup tertentu, setidak- tidaknya  dapat  ditentukan  wujud  dan  jumlahnya  pada  saat  ia  akan  diserahkan  hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual-beli mengenai panen yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.  Jual-beli  yang  dilakukan  dengan  percobaan  atau  mengenai  barang-barang yang  biasanya  dicoba  terlebih  dahulu,  selalu  dianggap  telah  dibuat  dengan  suatu syarat tangguh,  menurut pasal 1463 KUHPerdata: ”Jual-beli yang dilakukan dengan percobaan,  atau  mengenai  barang-barang  yang  biasanya  dicoba  terlebih  dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh.”
Dengan  demikian  maka  jual-beli  lemari  es/kulkas,  meskipun  barang  dan harga  sudah  disetujui,  baru  jadi  kalau  barangnya  sudah  dicoba  dan  memuaskan, begitu pula dengan jual-beli lainnya, seperi, radio,  televisi, bohlam atau lampu pijar dan lain-lain. Yang terkait juga dengan pembahasan  adalah tentang sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan  mana pihak yang satu  mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir  itu  disanggupi  pembayarannya.  Menurut  pasal  1548  KUHPerdata:  ”Sewa- menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu  waktu  tertentu  dan  dengan  pembayaran  sesuatu  harga,  yang  oleh  pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”
Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-perjanjian lain pada  umumnya,  adalah  suatu  perjanjian  konsensual.  Artinya,  ia  sudah  sah  dan mengikat  pada  detik  tercapainya  sepakat  mengenai  unsur-unsur  pokoknya,  yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar  harga  sewa,  jadi  barang  diserahkan  bukan  untuk  dimiliki  seperti  halnya dalam  jual-beli,  tetapi  hanya  untuk  dipakai,  dinikmati  kegunaannya.  Dengan
5 R. Soebekti, Aneka Perjanjian , (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), h. 1.
6 R. Soebekti, Aneka Perjanjian, h. 2.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 31
demikian  maka  penyerahan  hanya  bersifat  menyerahkan  kekuasaan  belaka  atas barang  yang  disewa.  Karena  kewajiban  pihak  yang  menyewakan  adalah menyerahkan  barang  untuk  dinikmati  dan  bukannya  menyerahkan  hak  milik  atas barang itu, maka ia tidak harus pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian maka seorang  yang  mempunyai  hak  nikmat  atau  hak  menghasilkan  sesuatu  dapat  secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.
Kalau  seseorang  diserahi  suatu  barang  untuk  dipakainya  tanpa  kewajiban membayar, maka yang terjadi adalah perjanjian pinjam-pakai, jika sipemakai barang itu  diwajibkan  membayar,  maka  disebut  sewa-menyewa.  Menentukan  waktu  sewa bukanlah  syarat  mutlak  untuk  perjanjian  sewa-menyewa,  namun  jika  seseorang menyewakan  sesuatu  tanpa  menentukan  waktunya  maka  dia  boleh  saja menghentikan  seketika  waktu  penyewaan  dengan  alasan  sesuatu  yang  disewakan akan dipakai sendiri  olehnya, tentulah dengan  memperhatikan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.  Namun  jika  dia  dalam  perjanjian  sewa-menyewa  telah  menentukan waktunya  maka  tidak  dapat  seseorang  tersebut  menghentikan  waktu  sewa  sebelum jatuh  tempo  waktu  sewa  yang  telah  diperjanjikan,  perhatikan  petunjuk  pasal  1579 KUHPerdata:  ”Pihak  yang  menyewakan  tidak  dapat  menghentikan  sewa  dengan menyatakan  hendak  memakai  sendiri  barang  yang  disewakan,  kecuali  jika  telah diperjanjikan selanjutnya.”
Yang  terkait  dengan  sejarah  leasing  dalam  perkembangannya  adalah  Sewa- Beli.  Namun  sewa-beli  tidak  diatur  secara  khusus  dalan  KUHPerdata  tetapi berkembang  dalam  bisnis.  Perjanjian  sewa-beli  (bahasa  Belanda ”huurkoop” ,  bahasa Inggeris ”hire-purchase” )  adalah  suatu  ciptaan  praktek  yang  sudah  diakui  sah  oleh yurisprudensi,  di  Nederland  sudah  dimasukkan  dalam  B.W.  dan  di  Inggeris  telah diatur dalam  ” Hire-purchase Act” tahun 1965 yang diadakan disamping ” Sale of Goods Act” dari tahun 1893. 7
Perkembangan  perekonomian  mempengaruhi  perubahan  aturan-aturan tentang  perjanjian  dalam  KUHPerdata  dan  itu  diperbolehkan,  hukum  perjanjian dalam  KUHPerdata  menganut  sistem  terbuka  atau  asas  kebebasan  berkontrak sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 (1) yang berbunyi: ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Sewa-beli sebenarnya adalah suatu macam jual-beli, setidak-tidaknya ia lebih mendekati  jual-beli  dari  pada  sewa-menyewa,  meskipun  ia  merupakan  campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul ”sewa-menyewa”. Dalam Hire-purchase Act 1965  ia  dikonstruksikan  sebagai  suatu  perjanjian  ”sewa-menyewa”  dengan  hak  opsi dari  si  penyewa  untuk  membeli  barang  dari  yang  disewanya.  Maksud  kedua  belah pihak  adalah  tertuju  pada  perolehan  hak  milik  atas suatu  barang  di  satu  pihak  dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalan harga di lain pihak.
Sewa-beli  mula-mula  timbul  dalam  praktek  terhadap  permintaan  membeli barang tetapi para pembeli tidak mampu membayar tunai sekaligus. Penjual bersedia dicicil  atau  diangsur  harga  barang  tersebut  tetapi  memerlukan  jaminan  bahwa
7 R. Soebekti, Aneka Perjanjian , h. 51.
barangnya  sebelum  ada  pelunasan  tidak  akan  dijual  lagi  oleh pembeli.  Lalu sebagai jalan  keluarnya  adalah  diciptakannya  suatu  perjanjian  di  mana  selama  harga  belum dibayar  lunas  sipembeli  dinyatakan  sebagai  penyewa  lebih  dahulu.  Dengan dimasukkannya  istilah  sewa  beli  maka  jika  pembeli  yang  dinyatakan  sebagai penyewa  lebih  dahulu  jika  dia  berani  menjual  barang  yang  terjadi  dalam  perjanjian sewa-beli  maka  dia  dapat  terkena  hukum  pidana  ”penggelapan”,  sehingga  bagi  si penjual  menjadi  terjamin  sampai  pembeli  dalam  sewa-beli  melunasi  harga  barang tersebut.  Penyerahan  hak  milik  baru  akan  dilakukan  pada  waktu  dibayarnya angsuran yang terakhir, penyerahan dapat dilakukan cukup dengan pernyataan saja karena  barangnya  sudah  berada  dalam  kekuasaan  si  pembeli  dalam  kedudukannya sebagai  penyewa,  cara  penyerahan  ini  disebut ”traditiobrevimanu” atau  penyerahan dengan tangan pendek (N. B.W. art. 667 jilid 2; KUHPerdata pasal 612 ayat (2), yaitu memperoleh  bezit  dari  suatu  benda  yang  telah  berada  di  bawah  kekuasaannya,  di mana tidak perlu lagi diadakan penyerahan ”levering met de korte hand”, kebalikan dari constitutum possessorium ). 8
Sewa-beli  berbeda  dengan  jual-beli  dengan  cicilan  (bahas  Belanda ”koop  op afbetaling” ,  bahasa  Inggeris: ”credit  sale” ).  Dalam  perjanjian  jual-beli  dengan  cicilan, ketika  diserahkan  barangnya  menjadi  milik  si  pembeli  tinggal  mencicil  harganya, artinya  si  pembeli  boleh  menjualnya  lagi  seketika  itu. Hire-purchase  Act 1965 memberikan  ketentuan  untuk  melindungi  pihak  yang  lemah,  yaitu  si  penyewa terhadap  penyalah  gunaan  kekuasaan  si  pemilik  barang,  antara  lain  dengan menetapkan  bentuknya  perjanjian  (harus  satu  perjanjian,  dengan  memakai  judul ”sewa-beli”  dan  tertulis,  jadi  tidak  boleh  berupa  dua  perjanjian,  yaitu  jual-beli  dan sewa-menyewa. Larangan bagi pemilik barang untuk mengambil kembali barangnya begitu  saja  kalau  sipenyewa  menunggak  pembayaran,  apabila  sudah  lebih  dari sepertiga  harga  telah  diangsur  sedang  penuntutan  kembali  itu  harus  lewat  hakim, penegasan  tentang  jumlah  uang  pembayaran  pertama  sebelum  perjanjian ditandatangani, penandatanganan harus dilakukan oleh si penyewa sendiri, sedang si penyewa  selalu  boleh  mengakhiri  perjanjian  sewanya  tanpa  suatu  ancaman  untuk memberi ganti kerugian. 9
Setelah  ketentuan-ketentuan  tentang  jual-beli  dan  sewa-menyewa berkembang  dalam  praktek  bisnis  sehari-hari  menjadi  sewa-beli,  dalam perkembangan  praktek  bisnis  selanjutnya  terdapat  istilah ”Leasing”. Apa  yang dinamakan leasing sebenarnya adalah tidak lain dari pada perjanjian sewa-menyewa yang  telah  berkembang  di  kalangan  para  pengusaha,  di  mana ”lessor” (pihak  yang menyewakan, yang sering merupakan suatu perusahaan leasing) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada ”lessee” (penyewa)  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Barang-barang  yang disewakan  itu  sering  kali  bukan  miliknya  ”lessor”  sendiri,  tetapi  dibelinya  secara cicilan dari suatu pabrik atau seorang leveransir (supplier).
8 Mr. N.E. Algra dkk, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia , (Binacipta, Bandung, 1983), h. 575- 576.
9 R. Soebekti, Aneka Perjanjian , h. 55.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 33
Seorang  pengusaha  baru  yang  belum  memiliki  banyak  modal,  dapat menyewa  alat-alat  perusahaan  yang  diperlukannya,  atas  dasar  perjanjian  ”leasing” yang pada hakekatnya berarti bahwa ia mendapat pinjaman (kredit) dari perusahaan leasing  itu.  Ada  kalanya  bahwa  ”lessee”  diberikan  hak  opsi  untuk  pada  waktu berakhirnya  perjanjian  ”leasing”  membeli  alat-alat  perusahaan  yang  disewanya  itu dengan harga murah atau atas kondisi yang ringan.
Perjanjian  ”leasing”  ini  nampak  semakin  populer  dengan  semakin berkembangnya  industri  dan  perdagangan  di  Indonesia.  Dalam  ”leasing”  dikatakan bahwa  ”lessee”  adalah  ”pemilik  ekonomis”  dari  barang  yang  disewanya,  karena  ia mendapat  segala  manfaat  dari  barang  itu,  sedangkan  risiko  tentang rusak/musnahnya  barang  dipikul  oleh  ”lessor”.  Dalam  ”operational  leasing”, ”lessee”  terima  jadi  barangnya  (mesin  pabrik)  termasuk  pemeliharaannya  (service) dan  dalam  ”financial  leasing”  lessee  memesan  sendiri  barangnya  atas  pembiayaan lessor.  Dalam  hal  terakhir  ini  lazimnya  biaya  pemeliharaan  dan  tanggungan (asuransi) dibebankan kepada lessee. Perkataan ”leasing” sudah mulai diterjemahkan dengan  ”sewa-guna”  atau  ”sewa-pakai”.  Objeknya  juga  sudah  tidak  lagi  terbatas pada mesin pabrik, tetapi sudah berupa mobil, rumah dan lain-lain.
Istilah  leasing  berasal  dari  bahasa  Inggris to  lease yang  berarti menyewakan . Istilah ini berbeda dengan istilah rent/rental , yang masing-masing mempunyai hakikat yang tidak sama. Leasing sebagai suatu jenis kegiatan, dapat dikatakan masih muda umurnya  di  Indonesia,  yaitu  sejak  tahun  1974,  atas  persetujuan  Menteri  Keuangan telah  berdiri  delapan  perusahaan  leasing  di  Indonesia  yang  statusnya  sebagai lembaga  keuangan  non-bank.  Walaupun  leasing  masih  muda  umurnya,  tetapi mempunyai  harapan  berkembang,  karena  fungsinya  setingkat  dengan  bank,  bank tabungan dan sejenisnya, sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (yaitu dari satu tahun hingga lima tahun). Faktor-faktor yang menyebabkan leasing tumbuh begitu  cepat,  oleh  karena  merupakan  suatu  sistem  yang  sesuai  dengan  arah perekonomian masa kini, yang sangat menguntungkan menurut pandangan dari segi manajemen.  Kalau  ditinjau  dari  segi  perekonomian  nasional,  maka  leasing  telah memperkenalkan  suatu  metode  baru  untuk  memperoleh capital  equipment dan menambah modal kerja.
Perundang-undang  yang  mengatur  tentang  leasing  di  Indonesia  belum  ada dalam  bentuk  undang-undang.  Ketentuan  yang  mengatur  masalah  ini  masih  dalam bentuk  keputusan  Menteri  Keuangan  dan  peraturan-peraturan  lainnya.  Pada  tahun 1974  telah  terbit  Surat  Keputusan  Bersama  tiga  Menteri  yaitu  Menteri  Keuangan, Menteri  Perindustrian  dan  Menteri  Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor  Kep- 122/MK/IV/1/1974,  Nomor  32/M/SK/2/1974  dan  Nomor  30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Pebruari 1974, antara di dalam pasal 1 diberikan definisi leasing sebagai berikut: ”Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang- barang  modal  untuk  digunakan  oleh  suatu  perusahaan,  untuk  suatu  jangka  waktu tertentu,  berdasarkan  pembayaran  secara  berkala  disertai  dengan  hak  pilih  (optie) bagi  perusahaan  tersebut  untuk  membeli  barang-barang  modal  yang  bersangkutan atau  memperpanjang  jangka  waktu  leasing  berdasarkan  nilai  sisa  yang  telah disepakati bersama.”
Leasing memberikan kemungkinan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan  dan  fasilitas  yang  diperlukan  walaupun  keuangan  untuk  itu  tidak dapat segera disediakan. Menambah efisiensi dari keuangan yang ada dan mencegah kesulitan dalam administrasi. 10
Kehadiran  industri  pembiayaan  (multi  finance)  di  Indonesia  sesungguhnya belumlah  terlalu  lama,  terutama  bila  dibandingkan  dengan  di  negara-negara  maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya  didasarkan  pada  surat  keputusan  bersama  (SKB)  tiga  menteri,  yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.
Setahun  setelah  dikeluarkannya  SKB  tersebut,  berdirilah  PT  Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi  PT  (Persero)  PANN  Multi  Finance.  Kemudian,  melalui  Keputusan  Presiden (Keppres)  No.61/1988,  yang  ditindaklanjuti  dengan  SK  Menteri  Keuangan  No. 1251/KMK.013/1988,  pemerintah  membuka  lebih  luas  lagi  bagi  bisnis  pembiayaan, dengan  cakupan  kegiatan  meliputi  leasing,  factoring,  consumer  finance,  modal ventura dan kartu kredit.
Sebagai  sesama  industri  keuangan,  perkembangan  industri  leasing  relatif tertinggal  dibandingkan  yang  lain,  perbankan,  misalnya.  Terlebih  lagi  bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur  bagai  musim  hujan.  Deregulasi  yang  digulirkan  pemerintah  di  bidang perbankan  telah  membuahkan  banyak  sekali  bank,  walaupun  dalam  skala  gurem. tetapi  banyak  kalangan  menuding,  justru  Pakto  88  inilah  menjadi  biang  keladi suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika pemerintah  melikuidasi  16  bank.  Langkah  itu  ternyata  masih  diikuti  dengan dimasukkannya  beberapa  bank  lain  dalam  perawatan  Badan  Penyehatan  Perbankan Nasional (BPPN).
Meski  demikian,  perusahaan  pembiayaan  juga  mampu  berkembang  cukup mengesankan.  Hingga  saat  ini  leasing  di  Indonesia  telah  ikut  berkiprah  dalam pembiayaan  perusahaan.  Jenis  barang  yang  dibiayai  pun  terus  meningkat.  Jika sebelumnya  hanya  terfokus  pada  pembiayaan  transportasi,  kini  berkembang  pada keperluan  kantor,  manufaktur,  konstruksi  dan  pertanian.  Hal  ini  mengindikasikan multi finance kian dikenal pelaku usaha nasional.
Perkembangan  leasing  yang  begitu  pesat  tidak  terlepas  dari  beberapa keuntungan leasing: 1). Penghematan modal, 2). Sangat fleksibel, 3). Sebagai sumber dana,  4). On  atau  off  balance  sheet dalam  perhitungan  pajak,  5).  Menguntungkan cash flow ,  6).  Menahan  pengaruh  inflasi,  7).  Sarana  kredit  jangka  menengah  dan  jangka panjang,  8).  Dokumentasinya  sangat  sederhana,  9).  Berbagai  biaya  yang  ada dikelompokkan dalam satu paket. 11
Ada  beberapa  hal  menarik  jika  kita  mencermati  konsentrasi  dan perkembangan perusahaan leasing. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung  berupaya  memperbesar  aset.  perburuan  aset  tersebut  diantaranya
10 Achmad Anwari, Leasing di Indonesia , (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988), h. 9-10.
11 Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing , (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990), h. 24-25.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 35
disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar, sehat dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula, tampak terguncang-guncang dana akhirnya tutup sama sekali.
Dengan aset dan skala usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih andal  dibandingkan  yang  lain.  Bagi  yang  kapasitasnya  memang  terbatas,  mereka berupaya  agar  tetap  tampil  megah  dan  gagah.  Maka,  dimulailah  saling  lirik  dan penjajakan  di  antara  sesamanya.  Skenario  selanjutnya,  banyak  perusahaan  leasing yang  melakukan  penggabungan  menjadi  satu  grup.  Tampaknya,  langkah  ini membuahkan  hasil  positif.  Selain  modal  dan  aset  menggelembung,  kredibilitas  dan penguasaan  pasar  pun  ikut  terdongkrak.  Namun  gairah  menggelembungkan  aset tersebut  berangsur-angsur  mulai  pudar.  Karena  pada  tahun  berikutnya  (1990), industri  leasing  mulai  kembali  pada  prinsip  dasar  ekonomi.  mereka  lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Sebetulnya, berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri  leasing.  Akibatnya,  kehati-hatian  menjadi  agak  terabaikan.  Indikasinya, persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi semakin longgar. Bahkan, kabarnya  di  Bengkulu,  orang  bisa  mendapatkan  sewa  guna  usaha  hanya  dengan menyerahkan selembar kartu tanda penduduk (KTP).
Pada  tahun  1991,  kembali  terjadi  perubahan  besar-besaran  pada  perusahaan pembiayaan.  Seiring  dengan  kebijakan  uang  ketat  (TMP  = tight  money  policy )  -  yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II - suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya. Dari sisi  permodalan,  TMP  membuat  perusahaan multi  finance seperti  kehabisan  darah. Aliran  dana  menjadi  seret.  kalaupun  ada,  harganya  tinggi  sekali.  Itulah  sebabnya banyak  di  antara  mereka  yang  menggabungkan  usahanya.  Dengan  bergabung, mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri. 12

## Kendala-kendala Perkembangan Leasing di Indonesia
Dalam  perkembangannya  pembiayaan  leasing  bukan  hanya  menyangkut barang-barang industri berat saja tetapi juga masuk kepada kendaraan bermotor dan perumahan.  Saat  ini,  banyak  lembaga  pembiayaan (finance) dan  bank  (bank  umum maupun  perkreditan)  menyelenggarakan  pembiayaan  bagi  konsumen (consumer finance) ,  sewa  guna  usaha  (leasing),  anjak  piutang  ( factoring ).  Mereka  umumnya menggunakan  tata  cara  perjanjian  yang  mengikutkan  adanya  jaminan  fidusia  bagi objek  benda  jaminan  fidusia.  Prakteknya  lembaga  pembiayaan  menyediakan  barang bergerak  yang  diminta  konsumen  (semisal  motor  atau  mesin  industri)  kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya  debitur  menyerahkan  kepada  kreditur  (pemberi  kredit)  secara fidusia.  Artinya  debitur  sebagai  pemilik  atas  nama  barang  menjadi  pemberi  fidusia kepada  kreditur  yang  dalam  posisi  sebagai  penerima  fidusia.  Praktek  sederhana dalam  jaminan  fidusia  adalah  debitur/pihak  yang  punya  barang  mengajukan pembiayaan  kepada  kreditor,  lalu  kedua  belah  sama-sama  sepakat  mengunakan
12 http://www.ifsa.or.id/history.php, diunduh pada 10 Nopember 2010.
jaminan  fidusia  terhadap  benda  milik  debitor  dan  dibuatkan  akta  notaris  lalu didaftarkan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Kreditur  sebagai  penerima  fidusia  akan mendapat  sertifkat  fidusia,  dan  salinannya  diberikan  kepada  debitur.  Dengan mendapat  sertifikat  jaminan  fidusia  maka  kreditur/penerima  fidusia  serta  merta mempunyai  hak  eksekusi  langsung  (parate  eksekusi),  seperti  terjadi  dalam  pinjam meminjam  dalam  perbankan.  Kekuatan  hukum  sertifikat  tersebut  sama  dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Fakta  di  lapangan  menunjukan,  lembaga  pembiayaan  dalam  melakukan perjanjian  pembiayaan  mencantumkan  kata-kata  dijaminkan  secara  fidusia,  tetapi ironisnya  tidak  dibuat  dalam  akta  notaris  dan  tidak  didaftarkan  di  Kantor Pendaftaran  Fidusia  untuk  mendapat  sertifikat.  Asas Facta  sunt  servanda bagi  para pihak tidak dilaksanakan dikarenakan pihak lessor menyembunyikan perjanjian yang sesungguhnya,  yaitu  dengan  tidak  didaftarkan  perjanjian  fidusia  terhadap  barang fidusia di  kantor fidusia sehingga I’tikad baik bagi lessor diragukan. Akta semacam itu  dapat  disebut  akta  jaminan  fidusia  di  bawah  tangan.  Pada  akhirnya  jaminan fidusia  yang  tidak  dibuatkan  sertifikat  jaminan  fidusia  menimbulkan  akibat  hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor tidak bisa  melakukan  hak eksekusinya karena dianggap  sepihak  dan  dapat  menimbulkan  kesewenang-wenangan  dari  kreditor terhadap debitor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang  objek fidusia biasanya tidak penuh sesuai dengan nilai barang, atau debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi  jika  eksekusi  tersebut  tidak  melalui  badan  penilai  harga  yang  resmi  atau badan pelelangan umum. 13
Perkembangan  leasing  yang  melalui  adanya  lembaga  pembiayaan,  seperti Asosiasi  Leasing  Indonesia  (ALI)  menjadi  Asosoasi  Perusahaan  Pembiayaan Indonesia (APPI) merupakan keinginan para pelaku bisnis menggapai perkembangan jenis-jenis pembiayaan, yang satu di antaranya adalah leasing. Timbulnya persoalan- persoalan  antara  lessor,  supplier  dengan  lesse  dibanyak  tempat,  seperti  yang  ditulis Harian Singgalang pada tanggal 06 November 2010 dengan judul ”Kasus Pengaduan Konsumen  Kasus  Leasing  Menonjol”,  bahwa  sebanyak  31  kasus  pengaduan konsumen  pada  periode  Januari-September  2010  sehingga  konsumen  kembali mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari 31 kasus tersebut,  dominan  kasus  leasing  mencapai  22  kasus,  asuransi  1  kasus  karena  klaim konsumen  tidak  dibayarkan  perusahaan  terkait  sesuai  aturan,”  kata  Kepala  Dinas Perindag Kota Padang, Zabendri, seperti diwartakan Antara. 14 Berita ini, paling tidak menunjukan  bahwa  leasing  perlu  diatur  secara  lebih  serius  sehingga  kepastian hukum bagi para pihak dapat terjamin.
Penjelasan  dalam  latar  belakang  mempertegas  bahwa  perubahan-perubahan dalam  Buku  III  KUHPerdata  perihal  ”Perikatan”  khususnya  tentang  Jual-Beli  dan Sewa-Menyewa  dapat  saja  berubah  karena  faktor  praktek  bisnis  ditengah-tengah masyarakat. Permasalahan leasing dimulai ketika perkembangan leasing begitu cepat
13 96147.com , Kafe Gaul BURHAN, diunduh  pada 9 Nopember 2010.
14 Harian SINGGALANG,Sabtu 6 November 2010.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 37
tanpa diikuti dengan regulasi yang memadai. Aturan yang ada tentang leasing baru tahap  Surat  Keputusan  Menteri.  Aturan  ini  menjadi  tidak  efektif  saat  terjadi persoalan-persoalan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan leasing.
Persoalannya, jika penerima (lessee) tak bisa melunasi pinjamannya, tak ada jaminan  hukum  bahwa  si  pemberi  (lessor)  bisa  mengambil  barangnya  kembali, apalagi sekaligus menjatuhkan sanksi. Sebab, KUHPerdata tak mengenal istilah sewa guna  itu.  Akibatnya,  pada  beberapa  sengketa  leasing  yang  diperkarakan  ke pengadilan, penyelesaiannya terasa tak tuntas. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, misalnya, pernah terjadi sengketa antara P.T. Pamor Cipta Inti Leasing Jakarta dengan C.V. Grapel, pihak pembeli, dan, P.T. Baginda Putra, pihak penjamin. Pada Juni 1984, C.V. Grapel -- dengan jaminan P.T. Baginda Putra  -- membeli secara leasing satu set mesin cetak seharga Rp 171 juta dari PT Pamor. Dalam perjanjian, disepakati bahwa C.V. Grapel akan membayar sewa enam juta rupiah per bulan dalam jangka waktu 3 tahun. Sementara itu, P.T. Baginda Putra sepakat akan membeli mesin itu kembali jika lessee  ingkar  janji.  Ternyata,  tiga  bulan  kemudian  Grapel  menunggak  pembayaran sewa. P.T. Baginda, selaku penjamin, lepas tangan. Karena menemui jalan buntu, P.T. Pamor  menggugat  kedua  perusahaan  itu  ke  pengadilan.  Baik  di  pengadilan  negeri maupun  di  pengadilan  banding  PT  Pamor  menang.  Tapi  sengketa  belum  selesai, karena kedua tergugat kini melanjutkan perkara ke tingkat kasasi. Hanya saja, pihak P.T.  Pamor,  pada  Oktober  1984,  berhasil  menarik  kembali  mesin-mesin  tersebut. "Bagaimanapun juga, dengan berjalannya waktu, Pamor menanggung kerugian akibat penyusutan nilai ekonomi barang itu," kata pengacara P.T. Pamor, Amir Syamsuddin. Tapi  Direktur  C.V.  Grapel,  Sunaryo  Djohan,  membantah  kelalaian  pihaknya  dengan P.T.  Pamor  itu.  Bagaimana  perkara  persisnya,  Sunaryo  hanya  berkata,  "Masalah  itu sudah kami limpahkan sepenuhnya kepada pengacara kami, Wiranata." Kerugian P.T. Pamor dalam kasus di atas masih lebih kecil dibanding yang dialami dengan P.T. Inti Jaya  Utama.  Seperti  juga  C.V.  Grapel,  P.T.  Inti  Jaya  membeli  mesin  cetak  secara leasing dari Pamor. Belakangan pembayaran dari Inti Jaya macet. Sengketa berlanjut ke pengadilan. Kendati sudah pernah ada perintah eksekusi dari pengadilan, sampai kini  PT  Pamor  tak  bisa  menagih  PT  Inti  Jaya,  dan  tak  pula  menerima  kembali barangnya. Agaknya, pihak lessor tetap akan dirugikan jika pihak lessee mengingkari janjinya.  Satu-satunya  usaha  yang  bisa  ditempuh  lessor  hanyalah  melalui  gugatan biasa  di  pengadilan.  Tapi  upaya  itu,  selain  memakan  waktu  biaya,  dan  tenaga,  juga tak bisa menjamin bahwa lessor akan terhindar dari kerugian. "Beberapa lessee malah menunggu digugat lessor. Sebab, selama perkara diproses, barang modal tetap berada di tangannya, dan terus dimanfaatkan tanpa perlu membayar cicilannya," tutur Amir Syamsuddin.  Ketimpangan  bisnis sewa  guna  itu  memang  akhirnya  bersumber  pada tiadanya  undang-undang  khusus  yang  mengatur  masalah  itu.  Sebab  itu,  dalam transaksinya,  perusahaan  leasing  hanya  melakukan  kontrak  biasa,  yang  bila  terjadi sengketa  harus  melalui  gugatan  perdata  di  pengadilan.  "Kontrak  begitu  tak  punya kekuatan  eksekutorial,  tak  bisa  langsung  dieksekusi,"  kata  Amir  Syamsuddin. Seharusnya,  kata  Amir,  kontrak  leasing  itu  bisa  disejajarkan  dengan  hipotek  atau
pengakuan  utang,  yang  eksekusinya  bisa  langsung  dilaksanakan  pengadilan,  tanpa harus melalui proses gugatan perdata. 15
Permasalahan leasing lainnya adalah tentang sumber pendanaan perusahaan pembiayaan  leasing.  Persoalan  utama  yang  dihadapi  perusahaan leasing adalah langkanya  dana  yang  tersedia  untuk  melakukan  pembiayaan,  termasuk  kepada Usaha  Kecil  menengah  (UKM).  Berdasarkan  aturan  pemerintah,  perusahaan leasing hanya dapat memperoleh dana dari kredit  bank,  di samping  dana yang disetor  oleh pemilik  perusahaan.  Di  samping  itu,  perusahaan leasing juga    tidak    memiliki sistem  informasi   seperti   yang  dimiliki  bank untuk  mengecek calon  nasabahnya. Sehingga  kepada  setiap  calon  nasabah  yang  akan  memperoleh  pembiayaan, perusahaan leasing memerlukan  pengecekan  lebih  detail  kepada supplier atau competitor .  Hal  ini perlu  dilakukan  karena  untuk  menyediakan pembiayaan kepada UKM,  maka  faktor  karakter  menjadi  persoalan  utama.  Implikasinya,  jika informasi  mengenai  karakter  UKM  sebagai  calon  nasabah  tidak  diperoleh,  maka perusahaan  leasing akan membatalkan  pembiayaan  kepada UKM. 16

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  tulisan  ini  adalah:  1).  Bahwa  perkembangan  leasing  terjadi begitu  cepat  dikarenakan  sebagai  solusi  pembiayaan  bagi  perusahaan  yang berkembang  berdasarkan  perkembangan  dalam  praktek  bisnis  dan  merupakan lembaga  pembiayaan  non  bank.  2).  Permasalahan  leasing  terjadi  karena:  a).  Belum adanya  ketersediaan  peraturan  perundang-undangan  yang  memadai;  b). Keterbatasan  permodalan  perusahaan  leasing  di  Indonesia;  c).  Ketidak  tersediaan sistem  data  lessee  sebagai  data  untuk  pertimbangan  pemberian  pembiayaan  oleh lessor atau perusahaan leasing.

## Pustaka Acuan
Algra, N.E dkk, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia , Bandung: Binacipta, 1983.
Anwari, Achmad, Leasing di Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Ikhwan,  Andi  dan  Hieman,  Wolfram “Enchacing  the  Role  of  Leasing  as  a  Tool  for Financing Small and Medium Enterprises in Indonesia, (ADB Technical Assistance SME Development State Ministry for Cooperative and SME), 2001.
P. Soekadi, Eddy, Mekanisme Leasing, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Siamat,  Dahlan, Manajemen  Lembaga  Keuangan, Jakarta:  Lembaga  Penelitian  FE  UI,
2004.
Soebekti, Aneka Perjanjian , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. Harian Singgalang, Sabtu 6 Nopember 2010.
15 “ Harian SINGGALANG” , Sabtu 6 Nopember 2010. 16 Andi Ikhwan dan Wolfram Hieman, “Enchacing the Role of Leasing as a Tool for Financing Small and  Medium  Enterprises  in  Indonesia, (ADB  Technical  Assistance  SME  Development  State  Ministry  for Cooperative and SME 2001), h.9.