Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PADA PELAYANAN KLINIK ONLINE YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ONLINE
Michael Josua Hisar Hutauruk 1 , Chan Ogesdi Damanik 2 , Yolanda Pratiwi 3 , Sonya Airini Batubara 4 1234 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia michaeljosua2@gmail.com, chanogesdi97@gmail.com, yolandap2404@gmail.com, sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id
Naskah diterima: 1 November 2021; revisi: 2 Desember 2021; disetujui: 26 Desember 2021

## ABSTRACT
Advances  in  technology  also  have  an  impact  in  the  health  sector,  namely  telemedicine,  which implies the existence of online-based health clinical services. In online-based health / medical services, it must also pay attention to the professional ethics of the workforce concerned, which must  be  based  on  awareness,  responsibility  and  high  morale  in  accordance  with  respective professional ethics. The relationship between doctors and patients who are balanced or equal in law is called a contractual relationship or can be called a therapeutic transaction. Juridically, therapeutic transactions  are  defined  as  the legal  relationship  between  doctors  and  patients  in professional medical services based on competencies in accordance with certain expertise and skills in the field of medicine, the services provided are the provision of help or assistance based on  the  patient's  trust  in  doctors.  However,  it  turns  out  that  there  are  many  malpractices committed  by  doctors  to  patients,  causing  many  losses.  However,  legally,  the  follow-up  on malpractice  committed  by  doctors  is  not  legally  strong.  This  research  uses  legal  normative research  in  which  a  process  of  finding  a  rule  of  law,  legal  principles,  and  legal  doctrines  in order  to  answer  the  legal  issues  at  hand.  The  data  collected  is  used  with  data  research  and related legal studies as well as analysis of existing data.
Keywords: medical services, technology and information, telemedicine
Alamat Korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia E-mail: michaeljosua2@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan ialah sebagian tujuannya pembangunan nasional, sebab pelayanan kesehatan yaitu salah satu hak asasi manusia dimana perlu mendapatkan perhatian dan diperoleh secara  merata  oleh  setiap  orang  tanpa  terkecuali 1 .  Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Nomor 36 tentang Kesehatan Tahun 2009, huruf a menegaskan jika kesehatan ialah hak asasi manusia dan  merupakan  satu  diantara  unsur  kesejahteraannya  dimana  perlu  terwujud  berdasarkan  cita- cita  bangsa  Indonesia  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Indonesia.
Adapun keterkaitan antar dokter dan pasiennya didalam ilmu hukum disebut hubungan kontraktual  atau  bisa  disebut  transaksi  teraupetik.  Transaksi  pengobatan  hukum  artinya  yaitu hubungan  hukum  antar  dokter  dan  pasien  didalam  pelayanan  medis  yang  profesionalnya. Berdasarkan  kemampuan  memenuhi  pengetahuan  dan  keterampilan  profesional  di  bidang medis,  maka  pelayanan  tersebut  harus  bersifat  tolong  menolong  dan  tolong-menolong berdasarkan kepercayaan pasien. di dokter 2 .
Berdasarkan  perkembangan  teknologi  dan  informatika  dimana  memperkenalkannya dunia maya ( cyberspace) juga kehadiran interconnected network ( internet ) dimana berpengaruh pada  komunikasi  tanpa  kertas  ( paperless  document). Dimana Hukum  siber ataupun cyber  law dengan  internasional  dipakai  secara  hukum  dimana  berkaitan  terhadap  pemanfaatannya teknologi  dan  komunikasi 3 .  Akibat  hadirnya cyber  law dikatakan  untuk  pelindung  hukum dimana  berkaitan  pada  dunia  maya  dibentuk  didalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun  2008  mengenai  Infomasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) 4 . Aplikasi  dari pelayanan  klinik  yang  berkembang  dan  memanfaatkan  internet,  telepon,  dan  jaringan komunikasi  yang  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  di  bidang  kesehatan.  Dengan menggunakan pelayanan secara online memiliki manfaat dimana pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter dengan bebas dan kapan saja dan dimana pasien berkonsultasi.
Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  klinik  kesehatan  secara  online  bagi masyarakat  dan  meningkatkan  kulitas  kehidupan  manusianya  pada  segi  kesehatannya  yang mempunyai  dimensi  begitu  luasnya  dan  kompleks  dari  berbagai  pelayanan  klnik  kesehatan secara  online.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  Bahder  Johan  Nasution 5 mengatakan  “Upaya meningkatkannya  taraf  hidup  manusia  dari  segi  kesehatan  secara  keseluruhan  juga  begitu luasnya.  Upaya  itu  termasuk  kesehatan  fisik  dan  non  fisik  pasien.  Dalam  sistem  kesehatan nasional,  kesehatan  disebut  kesehatan,  yang  menyangkut  seluruh  aspek  kehidupan,  dan cakupannya sangat luas dan komprehensif, kompleks.
Saat  memberikan  diagnosis  suatu  penyakit  kepada  pasien  merupakan  bentuk malapraktik  kedokteran.  Dimana  pada  Pasal  35  ayat  (1)  Undang  –  Undang  Nomor  39  Tahun 2004 mengenai Praktek Kedokteran dimana berisi mengenai jika dokter mmepunyai wewenang membuka  praktik  kedokteran  berdasarkan  pendidikannya  dan  kompetensinya.    Menurut  Pasal 29(1)  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran,  huruf  d  dalam  Pasal  35(1)  adalah  praktik kedokteran  yang  dirancang  untuk  menetapkan  diagnosis,  di  mana  dokter  berwenang  untuk melakukan  praktik  kedokteran  sendiri,  yang  mewajibkan  setiap  praktisi  medis  untuk melaksanakan  praktik  kedokteran di  Indonesia  dokter mempunyai  surat  tanda  registrasi dokter dan surat keterangan dokter.
Menurut  mudakir  iskandarsyah 6 malpraktik  medis  adalah  kelalaian  medis, menggunakan  ukuran  standar  yang  didasarkan  pada  standar  keterampilan  dan  pengetahuan
1 Muntaha, Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana, Sinar Grafika, 2019, hal 1
2 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1
3 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1
4 Penjelasan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
5 Bahder Johan Nasution dalam Syahrul Machmud,ibid, hal 11
6 Mudakir iskandarsyah, Tuntutan Pidana dan Perdata Malparktik, Permata Aksara, Jakarta, 2011, hal 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
orang lain untuk merawat pasien di lingkungan yang sama. Oleh karena itu  Herman Koeswadji 7 mengemukakan  bahawa  secara  hariafiah,  malapraktik  artinya bad practice  ataupun  praktik dimana  behubungan  pada  praktik  penerapan  ilmu  dan  teknologi  medik  pada  keberlangsungan profesi medik dimana terdapat kriteria tertentu disebabkan malapraktik berhubungan pada how to practice the medical science and tecnology, dimana begitu eratnya berhubungan pada saranan kesehatan ataupun tempar praktik dan orang melakukan praktiknya.
Unsur  kesalahan  dalam  malapraktik  tidak  hanya  semata  melanggar  etika  kedokteran yang  telah  ditetapkan  oleh  etik  kedokteran  dan  sumpah  dokter.  Dalam  memberikan  pelayanan medis tehadap pasien terdapat standar yang harus dilaksanakan oleh seorang dokter, jika standar tidak  dilaksanakan  merupakan  bentuk  pelanggaran  yang  dimaknai  sebagai  suatu  kesalahan secara profesional dan dapat dikenakan sanksi melanggar etika kedokteran.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  bertujuan  untuk mengidentifikasi  peraturan  hukum.  Penelitian  ini  juga  disebut  dengan  melakukan  penelitian yang  memberikan  informasi  dimana  berkaitan  pada  subjek  ataupun  permasalahan  dimana dijadikan  subjek  penelitiannya.  Informasi  ini  bisa  didapatkan  melalui  buku,  karya  ilmiah,  dan sumber  lainnya.  Sifat  penelitian  ini  dilakukan  melalui  analisis  deskriptif.  Metode  penelitian dimana  dipakai  diisini  penelitian  ini  tujuannya  guna  menggambarkan  atau  memberikannya bayangan objek penelitian melalui data dan sampel yang terkumpul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan  Hukum  Pada  Tindakan  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Dokter  Maupun Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Klinik Online
Secara  khusus  perlindungan  hukum  pada  pelaku  tindakan  malpraktik  yang  dilakukan oleh para pelayanan medis maupun dokter belum lah cukup kuat. Padahal ada beberapa undang – undang terkiat yang menjadi landasan serta payung hukum atas tindakan malpraktik ini. Salah satunya adalah Undang  – undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Para penyedia aplikasi klinik online secara hukum tidak memiliki pertanggungjawaban secara  langsung  kepada  pasien  malpraktik  dimana  penyedia  aplikasi  klinik  online  harus memiliki  pendampingan  dibawah  daungan  dokter  yang  melakukan  malpraktik  online.  Tak hanya  itu  para  penyedia  klinik  online  itu  pun  harus  mengawasi  dokter  teliti  melakukannya sesuai  kelancaran kegiatan operasional. Apabila dokter tersebut ketahuan tidak bekerja sesuai standar  operasional  prosedur  (SOP)  maka  pasien  dapat  menuntut  dan  diproses  seseuai  hukum dan  pihak  pegawai  departemen  kesehatan  dapat  memeriksa  serta  memberi  wewenang  secara khusus sebagai penyidik. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana Pada Tahun 1981 Nomor 76. Pertanggungjawaban hukum ini pun  berlaku juga apabila  pihak  penyedia  aplikasi  klinik  online  terbukti  salah  dan  memiliki  kesalahan  dalam manajemen  aplikasi  klinik  online  yang  dimana  dengan  segaja  melalukan,    membiarkan  atau turut serta melakukan malpraktik tersebut.
Adapun  perbuatan  dalam  menangani  tindakan  melanggar  peraturan  kedokteran  yang memiliki  tiga  jenis  pelanggaran  adalah  pelanggaran  etik,  pelanggaran  kedisiplinan  serta pelanggaran  pidana.  Pelanggaran  etik  yang  didasarkan  oleh  kode  etik  kedokteran  dalam pelanggaran  kedisplinan  dibawah  daungan  ikatan  dokter  indonesia  sedangkan  hukum  yang diberikan  oleh  pasien  untuk    melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib  yaitu  polisi  atau pengadilan  negeri.  Dalam  suatu  kasus  yang  dilaporkan  secara  kepolisian  maka  dokter  yang melakukan  kesalahan  dalam  diagnosa  malpratek  medis  pun  masih  memiliki  haknya  hal  ini sesuai pada pasal – pasal Undang – Undang Hukum  Pidana. Dan jikalau perkara yang diberikan oleh  majelis  yang  mengadili  perkara  yang  dilengakapi  dengan  bukti  hasil  rekaman  mengenai hasil  pengobatan  pasien  ialah  salah  satu  alat  bukti  secara  benar.  Menurut  Undang  –  undang
7 Hermein Hadiati koeswadji, Hukum dalam Dokter sebagai Salah Satu Pihak, Citra Aditya, 1986, hal 12
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  mengenai  Kesehatan  yang  menerangkan  bahwa  perlunya  penyelidikan  yang  bewenang dalam ;
1. Memeriksa  laporan  dan  mempunyai  peraturan  mengenai  tindakan  pidana    dalam  bidang medis
2. Melaksanakan  yang  dilakukan  keapada  pasien  yang  diduga  telah  melakukan  suatu  pidana dalam bidang kesehatan
3. Menerima informasi  yang akurat
4. Dapat menyita bahan ataupun suatu bukti yang akurat  untuk telah melakukan suatu pidana dalam bidang kesehatan
5. Perlunya  pertolongan  kepada  ahli  dalam  penyidikan  tindakan  pidana  dalam  bidang kesehatan
6. Dapat  menghentikan  penyelidikan  apabila  bukti  –  bukti  yang  dimiliki  tidak  cukup  akurat yang menyatakan bahwa adanya suatu pidana dalam bidang kesehatan.
Di  Indonesia  dalam  menyampaikan  informasi  dari  dokter  kepada  pasien  berdasarkan peraturan pemerintahan pada Nomor 18 Tahun 1981 ialah :
1. Seorang yang dinyatakan sehat memiliki hak dalam menentukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehinggan  dokter  pun  tidak  memiliki  hak  memberikan  tindakan  medis  kepada  pasien walaupun tindakan tersebut sangat penting bagi pasien
2. Suatu tindakan medis maupun diagnosa perlunya kesepakatan antar pasien secara baik
3. Untuk  melakukan  suatu  tindakan  medis  yang  memiliki  resiko  yang  tinggi  perlunya perjanjian  yang  telah  setuju  dengan  tindakan  medis  yang  akan  di  laksankan  dan  pasien berhak  mendapatkan  informasi  secara  jelas  mengenai  tindakan  medis  tersebut  untuk dilakukan dan risikonya.
4. Suatu informasi mengenai kondisi pasien diberikan kepada pasien. Adapun  informasi yang diberitahukan harus la akurat dalam diagnosis, terapi dan pengobatan yang meredakan rasa sakit.  Dalam  traksaksi  tindakan  terapi  ada  beberapa  macam  tanggung  jawab  yang  harus diperhatikan yaitu ;
a. Contractual liability
Tanggung jawab ini hadir akibat terdapatnya dampak yang disebabkan tak terpenuinya kewajiban  melalui  hubungan  kontraktualnya  dimana  telah  sepakat.  Sebab    pada dasarnya health  care  provider wajib  dipenuhi  baik  penyedia  layanan  aplikasi  klinik online, tenaga kesehatan maupun rumah sakit
b. Vicarious Liability
Tanggung jawab ini berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis misalnya pihak aplikasi penyedia layanan klinik online bisa bertanggung jawab terhadap ruginya pasien karena dari kelalaiannya dokter sebagai mitra klinik online tersebut.
c. Liability in Tort
Merupakan tanggung jawab yang setiap perbuatan tak sesuai dengan hukum hukun juga meugikan  orang  lain  mewajibkannya  orang  dikarenakan  telah  memberikan  informasi yang  tidak  benar  dan  dapat  menggantu  kerugian  tersebut.  Perbuatan  Ikatan  Dokter Indonesia  memberika  bukti  bahwa  dokter  telah  lalai  dalam  malpraktik  medis  dapat ditindak lanjutin dengan :
a. Mencabut perizinan praktik
b. Dokter diberikan keterbatasan saat bertugas
c. Ikatan  Dokter  Indonesia  dapat  mendampingi  dokter  secara  khusus  agar  tidak  lalai menjalanankan tugasnya atau melakukan kesalahan yang sama untuk kedepannya.
B. Pertanggungjawaban  Hukum  Pidana  Terhadap  Kesalahan  Diagnosis  Dokter Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran
Hukum  bagi  masyarakat  sangat  berperan  penting  karena  keduanya  mempunyai hubungan  timbal  balik.  Hal  ini  dikarenakan  bersifat  umum  dan  mengolah  semua  kategori kehidupan  masyarakat  ( poleksosbud-hankam) sehingga  pada  masyarakat  memeiliki  hak  untuk menuntut  hukum.  Dalam  Undang  –  undang  Dasar  1945  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pelayanan kesehatan menjadi suatu kajian wajib dan mendasar bila negara ingin memakmurkan rakyatnya, karena hal tersebut merupakan hak asasi setiap masyarakatnya.
Ditegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  menerima  pelayanan  kesehatan,  tanpa memandang  status  dari  orang  tersebut.  Klinik  kesehatan  sudah mengalami  perkembangan  saat ini  sekarang  beberapa  klinik  sudah  memiliki  inovasi  baru  dengan  cara  melakukan  konsultasi, diagnosis  dan  perespan  obat  hanya  dengan  cara  online  sehingga  pasien  dan  tenaga  kesahatan tidak perlu bertatap muka secara langsung. Seperti halnya yangtertuang dalam Undang – undang Republik Indonesia pasal 9 No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi ;
“Pelaku  usaha  dimana  menyediakan  produknya  dari  sistem  elektroniknya  wajib memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  terkait  syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk disediakan.”
Perlindungan  hukum  pasien    dalam  bidang  medis  diberikan  sanksi  bagi  tenaga kesehatan berdasarkan KUH pidana , Undang – undang No 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan serta Undang – undang No 29 Tahun 2004 berhubungan dengan malpraktik kedokteran,  adapun peraturan - peraturan dimana dapat mendukung tenaga kesehatan didalam Undang – undang No 36 Tahun 2014 .
Petanggungjawaban  pidana  di  bidang  medis  memiliki  subjek  hukum  pada  dokter maupun  pihak  penyedia  aplikasi  klinik  online  tidak  memiliki  aturan  hukum  pidana.  Dalam undang  –  undang  tenaga  kesehatan  memiliki  hukum  pidana  sedangkan  aplikasi  klinik  secara online  tidak  memiliki  pertanggungjawaban  pidana  secara  hukum  dan  bahkan  dalam  KUH aplikasi klinik secara online tidak dijadikan subjek pada  tindakan pidana. Hal ini menyebakan ketimpangan keadilan bagi korban malpraktik.
Mengenai masalah ini, tanggung jawab hukum sangat tergantung pada apakah ada dolus atau culpa .  Oleh  karena  itu,  didalam ilmu hukum  kesalahannya  selalu  berkaitan  terhadap  sifat perbuatan melawan hukum dimana dilaksanakan dari pihak dimana dapat mempertanggungjawabkannya.  Oleh  karena  itu,  setiap  perilaku  seseorang  yang  mampu mempertanggungjawabkan  dinyatakan  sebagai  perilaku  yang  dapat  dihukum  atau  perilaku kriminal (strafbaar  feit). Tuntutan  tanggung  jawab  dalam  medikal  malapraktik  berbeda  antara sudut  pandang  etika  profesi  dengan  sudut  pandang  hukum  berbeda  halnya  dengan  tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh peristiwa malapraktik, karena terdapat keterkaitan hukum dokter  dengan  pasiennya  menyangkut  dengan  hak  dan  kewajibannya  setiap  pihak.  Kesalahan dokter  dalam  menjalankan  profesinya  dapat  menimbulkan  pertanggunjawaban  profesional. Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran dalam praktik medik.
Menurut  pendapat  Black  (1979  :241), culpa tingkatannya  ada  tiga  ; Pertama,  culpa lata, ialah malpraktik menjadi kibatnya disebabkanolh ketidakhati-hatian, kesalahan serius atau sembrono  ( gross  fault  or  neglect) , Kedua,  culpa  levis, ialah  malpraktik  dimana  muncul disebabkan  oleh  kesalahan  biasa (ordinary  or  neglect),  Ketiga,  culpa  levissima, ialah malpraktik  dimana  muncul  disebabkan  oleh  kesalahan  ringan.  Sebagai  suatu  kesalahan culpa mengandung  dua unsur  ataupun  persyaratan,  yaitu:  (1)  kuranghati  –  hati,  kurang  waspada  dan kurang  “voorzichtig”  (2).  Kurang  dugaanakan  munculnya  perbuatan  juga  akibatnya  (kurang dapat “voorzien” ).  Hubungan  kausal,  lebih  merupakan  kesalahan  industri  medis,  dapat dikaitkan  dengan  tidak  terpenuhinya  kewajiban  dan  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindakan ilegal.
Seorang  dokter  atau  tenaga  medis  lainnya  dapat  dikenakan  Pasal  359,  360,  dan  361 KUH  Pidana  bila  malpraktik  dilaksanakan  tanpa  begitu  tidak  berhati  –  hati  ( culpa,  lata), kesalahan  serius,  sembrono.  Culpa  lata  tidak  diberlakukan  dalam  hukum  perdata.  Culpa levissima  dimana  tak  bisa  terkena  hukum  pidananya  bisa  tertampung  didalam  Hukum  perdata dan  Hukum  Disiplin  Tenaga  Kesehatan.  Menurut  Pasal  1365  KUH  Perdata  tuntutan  kepada pelakunya  yang  wajib  menggantikan  keseluruhan  kerugiannya.  Dasar  tuntutan  oleh  pihak pasiennya  terdapat  pada  Undang-  undang  Nomor  23  Tahun  1992  mengenai  Kesehatan  adalah Pasal 55, bahwa ;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Setiap  orang  berhak  terhadap  ganti  ruginya  dikarenakan  kesalahan  ataupun  kelalaian diperbuat oleh tenaga kesehatan
2. Ganti  rugi  sebagimana  diatur  didalam  ayat  (1)  dilakukan  berdasarkan  peraturan diberlakukan.
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  dipaparkan  secara  deskriptif  bahwa  peneliti menyimpulkan  kurangnya  perkembangan  perlindungan  hukum  pidana  dalam  medikal malapraktik. Malpraktik medis dilihat dari perspektif hubungan dokter dan pasien, yaitu dokter telah melakukan praktik buruk dan mengeksekusi perilaku atau perilaku tenaga kesehatan yang salah dengan latar belakang profesionalisme di bidang medis (profesional miconduct). Hukum Secara  normatif  keduanya  berada  di  lapangan.  Pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia khususnya hukum pidana, tidak ada pembatasan penyimpangan, hanya bila tindakan  dan  perilaku  dokter  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan  secara  online  itu  salah, baik disengaja maupun lalai.
Dalam  melakukan  suatu  pelayanan  medis  terhadap  pasien  sebagai  bagian  dari kewenanngannya,  dokter  melakukan  pelayanan  berdasarkan  standar  profesi.  Hal  ini  tidak  lain untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir adanya tuntutan  terhadap risiko medis yang mengakibatkan pelaksanaan tindakan pelayanan medis tersebut.

## SIMPULAN
Pada dasarnya secara hukum, tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter saat  melakukan  tugasnya  terutama  kepada  pelayanan  kesehatan  melalui  online  masih  belum kuat  secara  hukum.  Namun  ketika  terjadi  malpraktek  sehingga  korban  atau  pasien  merasa dirugikan dapat mengadu dan menggugat pada pihak kepolisian ataupun pada pengadilan negeri sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Namun  proses  ini  pun  tidak  semata-mata  langsung memberikan  hukuman  kepada  dokter  yang  diduga  melakukan  pelanggaran.  Akan  tetapi  akan melewati  berbagai  proses  investigasi  untuk  mendapatkan  informasi  dan  bukti  yang  akurat. Karena  bagaimanapun,  dokter  sebagai  profesi  juga  dilindungi  secara  hukum  selama  ia mengikuti  SOP  yang  berlaku.  Beda  halnya  dengan  penyedia  layanan  kesehatan  klinik  online. Mereka tidak bertanggungjawab ketika ada dokter yang tidak sesuai dengan SOP. Namun tetap melakukan pendampingan kepada korban untuk melalukan pendampingan.
Dalam pelakanan memberikan pelayanan kesehatan, dokter harus memperhatikan kode etik  yang  sudah  ada.  Paling  utama  adalah  tentang  consent  kepada  pasien  dalam  memberikan pengobatan  atau  penyembuhan.  Pasien  harus  mengetahui  pengobatan  dan  pelayanan  yang seperti apakan bisa diberikan oleh dokternya juga resiko akan terjadi kedepannya. Consent ini pun harus dilakukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak  dan  berkekuatan  hukum.  Hal ini lah  yang  menjadi  dasar  bagi  dokter  agar terhindar  dari malprakter yang ada.

## REFERENSI BUKU
Aji, Oemar Seno. 1991. Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter. Jakarta : Erlangga.
Triwulan, Titik dan Shita Febriana. 2017. Perlindungan Hukum bagi Pasien . Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
Komalawati Veronica. 2002. Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik . Bandung : Citra Adiya Bakti.
Nasution, Bahder Johan. 2005. Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban Dokter . Jakarta :
Rineka Cipta Ilyas, Amir. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit . Yogyakarta : Rangkang Education dan Republik Institute . Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Penandamedia Group. Notoatmojo, Soekidjo. 2010. Etika & Hukum Kesehatan . Jakarta : Rineka Cipta
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Soetrisno, S. 2010. Malpraktik Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa . Tangerang : Telaga Ilmu Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. Hukum Kedokteran . Bandung : Mandar Maju. Anderson, Clifford R. 1975. Petunjuk Modern Kepada Kesehatan . Bandung : Indonesia PublishingHouse. UNDANG - UNDANG Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter ,Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4431
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.
Undang-Undang  No.  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan  berupa  sanksi  administratif berdasarkan pasal 82 ayat (4)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

## JURNAL
Anwar, Arman. 2016. Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine. Universitas Pattimura. https://fhukum.unpatti.ac.id/aspek-hukum-penggunaan-telemedicine/ diakses pada 23 Mei 2021 Nurdin, M. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktik Kedokteran . Universitas Samudera. Volume 10. https://media.neliti.com/media/publications/240395-perlindungan-hukum-terhadap- pasien-atas-97f6abae.pdf diakses pada 23 Mei 2021 Arif, Muhammad Adli Ikraf. 2018. Tinjauan Hukum Atas Layanan Medis Berbasis Online . Universitas Hasanuddin. Vol.21. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTVhYWYzN zc1MTkyNTVhYTgyNWEzNTdkM2E2MWNhNzQ4NzZjYjFhZg==.pdf diakses pada 23 Mei 2021.

## INTERNET
https://id.wikipedia.org/wiki/Telemedis , diakses pada 1 Februari 2021 Nina  Hertiwi  Putri,Telemedicine  Dokter  :  Layanan  Kesehatan  Online  Instan,  diakses  dari https://www.sehatq.com/artikel/telemedicine-membuat-dokter-bisa-menjangkau-pasien-hingga- pelosok , diakses pada 27 Maret 2021 http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence =5&isAllowed=y diakses pada 22 Mei 2021 https://pph21.id/?mod=pph21&page=show&modul=studi&id=44 diakses pada 22 Mei 2021 https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub- 4357510538660394:7831812009&q=https://edukasi.kompas.com/read/2013/01/07/05593051/1 0.kesalahan.diagnosis.paling.sering.pada.anak%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwiC0o- R293wAhVP63MBHXyxB28QFjAAegQIBxAC&usg=AOvVaw1xyBcEyHxyLjNcoCm5OiNE diakses pada 22 Mei 2021 https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub- 4357510538660394:7831812009&q=https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5db2 b3d5e618b/aturan-tentang-konsultasi-dokter-jarak-jauh-itelemedicine- i/&sa=U&ved=2ahUKEwiBp7yj293wAhXp_XMBHd3RBtgQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVa w1SLscmAKv2Pu8mgjlre1Rp diakses pada 22 Mei 2021
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub- 4357510538660394:7831812009&q=https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media- online/&sa=U&ved=2ahUKEwiq_KLG293wAhVEgOYKHVgqCEcQFjAAegQIBBAB&usg= AOvVaw15Qg9nnc3_u1PajGixzaBE diakses pada 22 Mei 2021