DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4 Received: 6 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 24 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## Implementasi Sistem Monitoring dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Dinas Spmdp2a Kabupaten Nias
Elvin Lase 1 , Heseziduhu Lase 2 1 Universitas Nias, Gunungsitoli, Sumatera Utara, Indonesia, elvinlase99@gmail.com 2 Universitas Nias, Gunungsitoli, Sumatera Utara, Indonesia, laseheseziduhu@gmail.com
Corresponding Author: elvinlase99@gmail.com
Abstract: Current  advances  in  science  and  technology  have  penetrated  government institutions  in  every  public  service.  It  is  hoped  that  this  will  be  able  to  handle  service problems  which  have  previously  seemed  complicated  and  convoluted.  Public  services  are essentially to create security, comfort and social welfare for the community. This is the main reason  for  the  SPMDP2A  Service,  not  only  is  the  issue  of  welfare,  empowerment  and protection  of  women  and  children  also  a  priority  scale  for  the  SPMD2A  Service.  However, actualization  in  the  field  proves  that  there  is  still  weak  supervision  of  services  at  the SPMDP2A  Service,  there  are  many  people  in  Nias  Regency  who  complain  about  delays  in handling  problems,  delays  in  distributing  PKH  funds  and  other  social  security,  even employees  tend  not  to  respond  well  to  the  community.  This  research  aims  to  determine  the extent to which the implementation of the monitoring system that has been implemented at the SPMDP2A  Service  has  improved  public  services.  This  type  of  research  uses  qualitative methods with a descriptive approach. The results of  this research show that  the SPMDP2A Service has implemented a monitoring system but it is not optimal, this is because monitoring can only be carried out manually, so that public services experience obstacles and limitations in  implementation.  The  suggestions  from  this  research  are  that  it  is  hoped  that  the government  will  be  able  to  prioritize  a  technology-based  monitoring  system  so  that  it  can support every public service in the SPMDP2A Service.
Keyword: Public Services; Monitoring System.
Abstrak: Kemajuan  IPTEK saat  ini telah merambah pada institusi  pemerintah dalam setiap pelayanan  publik.  Hal  ini  diharapkan  mampu  menangani  permasalahan  pelayanan  yang selama  ini  terkesan  rumit  dan  berbelit-belit.  Pelayanan  publik  pada  hakekatnya  untuk menciptakan  keamanan,  kenyamanan  dan  kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat.  Inilah  yang menjadi  alasan  utama  bagi  Dinas  SPMDP2A,  tidak  hanya  masalah  kesejahteraan, pemberdayaan  dan  perlindungan  perempuan  dan  anak  juga  menjadi  skala  prioritas  Dinas SPMD2A. Namun, aktualisasi di lapangan membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap  pelayanan  di  Dinas  SPMDP2A,  ada  banyak  masyarakat  Kabupaten  Nias  yang mengeluhkan  masalah  keterlambatan  penanganan  masalah,  keterlambatan  penyaluran  dana PKH dan jaminan sosial lainnya, bahkan para pegawai  cenderung tidak memberikan respon yang  baik  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana
implementasi  sistem  monitoring  yang  sudah  diberlakukan  di  Dinas  SPMDP2A  dalam meningkatkan  pelayanan  publik.  Jenis  penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  Dinas  SPMDP2A  sudah melaksanakan  sistem  monitoring  namun  belum  maksimal,  hal  ini  disebabkan  karena pelaksanaan  monitoring  hanya  dapat  dilakukan  secara  manual,  sehingga  pelayanan  publik mengalami  hambatan  dan  keterbatasan  pelaksanaan.  Saran  dari  penelitian  ini  diharapkan pemerintah  mampu  memprioritaskan  sistem  monitoring  berbasis  teknologi  sehingga  dapat menunjang setiap pelayanan publik di Dinas SPMDP2A.
Kata Kunci: Pelayanan Publik; Sistem Monitoring.

## PENDAHULUAN
Pentingnya  sistem  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  terhadap  karyawan  dalam menjalankan  tugas  adalah  untuk  memahami  sejauh  mana  kemampuan  mereka  dalam menguasai dan memahami tugas yang telah diberikan oleh organisasi. Selain itu, tujuan dari sistem tersebut adalah untuk menilai kesesuaian kinerja karyawan dengan tujuan organisasi, serta untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja yang kurang baik selama ini. Jika sebuah organisasi  tidak menerapkan sistem monitoring dan evaluasi  kinerja, maka akan mengalami dampak berupa ketidakjelasan dalam pengawasan kerja karyawan, tidak adanya pemahaman apakah  kinerja  karyawan  sesuai  dengan  harapan,  serta  kebingungan  dalam  menilai  apakah kinerja  tersebut  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  atau  tidak.  Praktik  monitoring  dan evaluasi  kinerja  karyawan  yang  diterapkan  bertujuan  untuk  mendukung  organisasi  dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut (Hikmat, 2010), monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan  indikator  yang  ditetapkan  secara  sistematis  dan  berkelanjutan  tentang kegiatan/program  sehingga  dapat  dilakukan  tindakan  koreksi  untuk  penyempurnaan program/kegiatan  itu  selanjutnya.  Monitoring  adalah  pemantauan  yang  dapat  dijelaskan sebagai  kesadaran  tentang  apa  yang  ingin  diketahui,  pemantauan  berkadar  tingkat  tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan  bahwa  pengukuran  dan  evaluasi  yang  diselesaikan  berulang  dari  waktu kewaktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk  memeriksa terhadap proses  berikut  objek  atau  untuk  mengevaluasi  kondisi  atau  kemajuan  menuju  tujuan  hasil manajemen  atas  efek  tindakan  dari  beberapa  jenis  antara  lain  tindakan  untuk mempertahankan  manajemen  yang  sedangberjalan.  Monitoring  adalah  proses  rutin pengumpulan  data  dan  pengukuran  kemajuan  atas  objektif  program.  Memantau  perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
Selanjutnya  (Arikunto,  2021)  menjelaskan  evaluasi  adalah  suatu  kegiatan  untuk mencari  informasi  berkaitan  dengan  bekerjanya  sesuatu,  kemudian  informasi  tersebut dikumpulkan  dan  digunakan  sebagai  alternatif  yang  tepat  dalam  menetapkan  sebuah keputusan.  Evaluasi  sebagai  pedoman  keterlaksanaan  kegiatan  yang  telah  dilakukan  dan dijadikan  sebagai  perbaikan  program  yang  akan  berjalan.  Evaluasi  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  evaluator  untuk  mengumpulkan,  menganalisis,  dan  menyajikan  informasi yang  lengkap  dan  akurat  tentang  objek/program/layanan/kebijakan  tertentu  yang  sedang dipelajari,  sehingga  hasilnya  dapat  digunakan  sebagai  rekomendasi  dalam  membuat keputusan (Divayana, 2017). Menurut (Hardiyansyah, 2018) bahwa pelayanan publik adalah segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagi upaya,  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Pelayanan  publik  menurut  (Sinambela,  2011)  adalah  sebagai  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia  yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (SPMDP2A) Kabupaten Nias memiliki peran yang penting dalam memastikan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak. Dengan fokus pada pemberdayaan dan  perlindungan,  dinas  ini  bergerak  dalam  berbagai  bidang  untuk  mencapai  tujuan Organisasi.  Dalam  hal  pemberdayaan  masyarakat  desa,  SPMDP2A  Kabupaten  Nias mengambil  peran  sebagai  fasilitator  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kemandirian masyarakat.  DInas  ini  menyelenggarakan  program-program  pelatihan,  bimbingan,  dan pendampingan  untuk  membantu  masyarakat  desa  dalam  mengembangkan  potensi  mereka, baik  dari  segi  ekonomi,  sosial,  maupun  budaya.  Sementara  itu,  dalam  perlindungan perempuan  dan  anak,  SPMDP2A  Kabupaten  Nias  memiliki  tupoksi  yang  sangat  spesifik. Dinas ini bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan rehabilitasi bagi korban  kekerasan,  pelecehan,  dan  diskriminasi  terhadap  perempuan  dan  anak.  Ini  meliputi penanganan  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pelecehan  seksual,  perdagangan manusia, serta upaya-upaya pencegahan melalui kampanye kesadaran dan pendidikan. Selain itu,  dinas  ini  juga  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mengawasi  dan  menegakkan  kebijakan- kebijakan terkait kesejahteraan sosial, seperti program bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi  kelompok  rentan.  Mereka  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak,  termasuk  lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas lokal, untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berdaya bagi semua warga Kabupaten Nias.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  dilapangan,  diperoleh  fenomena  masalah  dimana keterlambatan    proses  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dimana  Warga  sering  kali  harus menunggu  berjam-jam  atau  bahkan  berhari-hari  hanya  untuk  mendapatkan  layanan  dasar seperti  pembuatan  surat-surat  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  terutama  dalam  mengurus program  PKH.  Hal    ini  dapat  menimbulkan  ketidaknyamanan  dan  kekecewaan  bagi masyarakat, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Kemudian tingkat keprofesionalan dalam  memberikan  pelayanan  juga  menjadi  perhatian.  Terdapat  keluhan  mengenai  sikap kurang  ramah  dan  tidak  responsif  dari  petugas,  yang  membuat  masyarakat  merasa  tidak dihargai.  Kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya  pelayanan  yang  baik  dan  efisien  menjadi salah satu faktor utama dalam terjadinya masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem monitoring dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias.

## METODE
Menurut (Soekanto &  Mamudji,  2020), mengatakan bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah  yang  berdasarkan  pada  suatu  analisis  dan  konstruksi  yang  harus  dilakukan  dengan sistematis, metodologis dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang  dibagi  dalam  3  (tiga)  jenis  kegiatan,  yaitu  penelitian  kualitatif,  penelitian  kuantitatif, dan  penelitian  campuran.  Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.
Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel tunggal (independen). Menurut (Ridha,  2017)  mengatakan  bahwa  variabel  tunggal  atau  independen  adalah    “segala  sesuatu atribut, sifat, nilai dari orang  yang mempunyai variasi tertentu  yang ditetapkan oleh peneliti untuk  dipelajari  kemudian  diambil  kesimpulannya”.  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka yang  menjadi  variable  tunggal  dalam  penelitian  ini  adalah  monitoring  dalam  meningkatkan Pelayanan Publik.
Lokasi  penelitian  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  melakukan  penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (SPMDP2A)  Kabupaten  Nias.  Adapun  jadwal  penelitian  yang dilaksanakan terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2024.
Menurut (Anufia & Alhamid, 2019), mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek  dari  mana  data  diperoleh.  Apabila  peneliti  menggunakan  kuesioner  atau wawancara  dalam  pengumpulan  datanya,  maka  sumber  data  disebut  responden,  yaitu  orang yang  merespon  atau  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  peneliti,  baik  pertanyaan  tertulis ataupun  lisan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  kualitatif,  dimana  jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder.
Menurut  (Anufia  &  Alhamid,  2019),  mengatakan  bahwa  instrumen  penelitian  adalah alat  dan  fasilitas  yang  dipakai  oleh  peneliti  dalam  proses  pengumpulan  data  untuk memudahkan  pekerjaan  dan  hasilnya  lebih  baik,  cermat,  lengkap  serta  konsisten  sehingga penelitian  yang  dilakukan  lebih  mudah  diolah.  Lebih  lanjut  (Anufia  &  Alhamid,  2019), menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif ada beberapa instrumen penelitian yang umum digunakan, yaitu peneliti, panduan wawancara, alat tulis, alat rekam, dan dokumen. Informan dalam  penelitian  ini  yaitu  Kepala  Dinas  SPMDP2A  Kabupaten  Nias,  Sekretaris  Dinas SPMDP2A  Kabupaten  Nias,  Kepala  Bidang  SPMDP2A  Kabupaten  Nias,  dan  Kepala  Sub Bagian Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias.
Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam mengumpulkan data secara akurat dan sistematis untuk mendapatkan data  yang valid yang kemudian akan di analisa. Menurut (Jailani, 2023), teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang di dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni metode observasi cara yang paling efektif  dengan  melengkapinya  dengan  format  atau  blangko  pengamatan  sebagai  instrumen pertimbangan kemudian  format  yang disusun berisi item-item  tentang kejadian atau tingkah laku  yang  digambarkan.  Dari  peneliti  berpengalaman  diperoleh  suatu  petunjuk  bahwa mencatat  data  observasi  bukanlah  sekedar  mencatat,  tetapi  juga  mengadakan  pertimbangan kemudian  mengadakan  penilaian  kepada  skala  bertingkat.  Wawancara  digunakan  sebagai teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin  melakukan  studi  pendahuluan  untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat  fakta yang tersimpan dalam  bentuk  surat,  catatan  harian,  arsip  foto,  hasil  rapat,  jurnal  kegiatan  dan  sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam.Peneliti  perlu  memiliki  kepekaan  teoritik  untuk  memaknai  semua  dokumen  tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.
Menurut (Jailani, 2023), bahwa dalam penelitian deskriptif kualitatif, ada beberapa pola dan  teknik  analisa  data  yang  umum  digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Untuk  mengolah  dan  menganalisa  data  yang  telah  diperoleh,  maka penulis melakukan metode analisa data, yaitu reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan  data  yang  tidak  relevan.  Data-data  yang  relevan  dengan  penelitian  akan  di organisasikan  sehingga  terbentuk  sekumpulan  data  yang  dapat  memberi  informasi  faktual. Penyajian  data  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  sekumpulan  informasi,  baik  berupa  tabel, bagan,  maupun  deskriptif  naratif,  sehingga  data  yang  tersaji  relatif  jelas  dan  informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dari akhir sebuah tindakan. Pada tahap ini peneliti akan mengambil kesimpulan secara ringkas dan jelas, sehingga terjawab tujuan dan masalah penelitian yang telah dianalisa sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  umum,  Dinas  SPMDP2A  Kabupaten  Nias  bertanggung  jawab  dalam meningkatkan  kesejahteraan  sosial  masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  serta memberikan  perlindungan  dan  pemberdayaan  bagi  perempuan  dan  anak  di  wilayah Kabupaten  Nias.  Mereka  berperan  penting  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  dan
menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Penerapan sistem monitoring di Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas  pelayanan  publik,  khususnya  dalam  mengurus  program  bantuan  sosial  dan perlindungan  sosial  bagi  kelompok  rentan  seperti  perempuan  dan  anak-anak.  Berdasarkan hasil  wawancara  dan  observasi  di  lapangan,  ditemukan  bahwa  sistem  monitoring  yang  ada saat  ini  masih  belum  optimal.  Beberapa  masalah  yang  ditemukan  antara  lain  adalah keterlambatan dalam pemrosesan layanan dan kurangnya  responsivitas dari petugas.  Hal  ini terutama  terjadi  karena  sistem  monitoring  manual  yang  masih  digunakan,  yang  tidak  cukup efektif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja petugas secara real-time.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  studi  dokumentasi  peneliti  mengungkapkan  ada beberapa masalah utama dalam penerapan sistem monitoring di Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias,  khususnya  terkait  dengan  pelayanan  program  bantuan  sosial  dan  perlindungan  sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masalah-masalah tersebut :
Saat  ini,  Dinas  SPMDP2A  Kabupaten  Nias  masih  menggunakan  sistem  monitoring secara  manual,  yang  melibatkan  pencatatan  data  dan  pemrosesan  informasi  secara  manual oleh  petugas.  Sistem  ini  rentan  terhadap  kesalahan  manusia,  keterlambatan,  dan ketidakakuratan  data.    Akibat  dari  penggunaan  sistem  monitoring  manual,  terjadi keterlambatan dalam pemrosesan layanan bagi penerima manfaat program bantuan sosial dan perlindungan  sosial.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  keterlambatan  dalam  penyaluran  bantuan atau penanganan kasus, yang dapat berdampak negatif bagi kelompok rentan tersebut. Sistem monitoring  manual  juga  dapat  mengurangi  responsivitas  petugas  dalam  menanggapi permintaan  layanan  atau  pengaduan  dari  masyarakat.  Petugas  harus  menghabiskan  waktu yang lebih lama untuk mencari dan mengolah data secara manual, yang dapat memperlambat waktu  tanggap  mereka.  Dengan  sistem  manual,  akses  informasi  terkait  program  bantuan sosial  dan perlindungan  sosial  menjadi  terbatas. Masyarakat  dan pihak-pihak terkait lainnya sulit untuk memperoleh informasi terkini mengenai status layanan atau program yang sedang berjalan. Sistem monitoring manual membuat proses pemantauan dan evaluasi menjadi lebih sulit  dilakukan.  Data  yang  tersebar  dan  tidak  terorganisir  dengan  baik  dapat  menyulitkan dalam melakukan analisis dan mengambil keputusan strategis untuk perbaikan program atau layanan.  Secara  keseluruhan,  sistem  monitoring  manual  yang  masih  digunakan  oleh  Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias dapat mengurangi efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program  bantuan  sosial  dan  perlindungan  sosial.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  kualitas layanan  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  dinas  tersebut.  Untuk  mengatasi masalah-masalah  tersebut,  diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan  sistem  monitoring  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  sistem  informasi  yang  terintegrasi.  Hal  ini  dapat membantu mempercepat proses, meningkatkan akurasi data, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  peneliti  mengungkap  bahwa  terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masalah dalam penerapan sistem monitoring di Dinas SPMDP2A  Kabupaten  Nias,  sehingga  menyebabkan  keterlambatan  dalam  pemrosesan layanan  dan  kurangnya  responsivitas  petugas.  Berikut  adalah  penjelasan  mengenai  latar belakang masalah tersebut:
Salah  satu  faktor  utama  yang  melatarbelakangi  masalah  ini  adalah  keterbatasan anggaran  yang  dialokasikan  untuk  pengembangan  sistem  informasi  dan  teknologi  di  Dinas SPMDP2A  Kabupaten  Nias.  Anggaran  yang  terbatas  menyebabkan  dinas  ini  tidak  dapat mengimplementasikan  sistem  monitoring  yang  lebih  modern  dan  terintegrasi.  Penerapan sistem  monitoring  yang  efektif  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang  terampil  dalam mengoperasikan  dan  mengelola  sistem  tersebut.  Namun,  Dinas  SPMDP2A  Kabupaten  Nias kemungkinan mengalami kekurangan staf yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai  di  bidang  teknologi  informasi.  Dalam  lingkungan  pemerintahan  daerah,
pengembangan  sistem  informasi  dan  teknologi  terkadang  tidak  menjadi  prioritas  utama dibandingkan  dengan  program-program  lain  yang  dianggap  lebih  mendesak.  Hal  ini  dapat menyebabkan  kurangnya  perhatian  dan  upaya  untuk  memperbaiki  sistem  monitoring  yang ada.  Dalam  setiap  organisasi,  terdapat  kemungkinan  adanya  resistensi  atau  penolakan terhadap  perubahan,  terutama  dalam  hal  penggunaan  teknologi  baru.  Beberapa  petugas  atau pejabat di Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias mungkin merasa nyaman dengan sistem manual yang  selama  ini  digunakan  dan  enggan  untuk  beralih  ke  sistem  yang  lebih  modern. Keberhasilan  penerapan  sistem  monitoring  yang  baru  memerlukan  pelatihan  dan  sosialisasi yang  memadai  kepada  seluruh  petugas  dan  pihak  terkait.  Jika  pelatihan  dan  sosialisasi  ini tidak  dilakukan  dengan  baik,  maka  resistensi  terhadap  perubahan  dan  kesulitan  dalam mengoperasikan  sistem  baru  dapat  terjadi.  Kabupaten  Nias  yang  tergolong  daerah  3  T (Terluar,  Tertinggal  dan  Terisolir)  memiliki  tantangan  geografis  yang  dapat  menyulitkan penerapan sistem monitoring  yang terintegrasi, seperti wilayah yang luas dan terpencil serta infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas di beberapa daerah.
Dengan  memahami  latar  belakang  masalah  tersebut,  pihak  terkait  dapat  mengambil langkah-langkah  yang  tepat  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut  dan  mendorong peningkatan sistem monitoring di Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias. Hal ini dapat dilakukan melalui  alokasi  anggaran  yang  memadai,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia, penyusunan prioritas yang tepat, serta perencanaan dan implementasi yang baik.
Layanan  publik  yang  disediakan  oleh  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (SPMDP2A) Kabupaten Nias mencakup berbagai aspek penting  yang  berdampak  langsung  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  berdasarkan penilaian masyarakat, kinerja dinas ini dalam menangani masalah, pelaporan, dan pelayanan publik  masih  dinilai  kurang  memadai.  Beberapa  faktor  utama  yang  menjadi  sorotan  adalah kurangnya  efektivitas  dalam  menangani  masalah  sosial,  lambannya  proses  pelaporan,  serta kualitas pelayanan publik yang belum optimal.
Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan penelitian dan hasil observasi dalam  hal  penanganan  masalah  sosial  seperti  kemiskinan,  kekerasan  dalam  rumah  tangga, serta masalah-masalah kesejahteraan anak dan perempuan, Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias seringkali  menghadapi  tantangan  besar.  Salah  satu  keluhan  utama  dari  masyarakat  adalah kurangnya  responsivitas  dan  tindakan  nyata  dalam  menyelesaikan  masalah.  Banyak  kasus yang dilaporkan oleh masyarakat seringkali tidak mendapat tindak lanjut yang memadai atau terhenti di tengah jalan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya  manusia  yang  terlatih,  minimnya  anggaran  operasional,  serta  koordinasi  yang  kurang efektif  antar  instansi  terkait.  Terungkap  bahwa  proses  pelaporan  masalah  kepada  Dinas SPMDP2A  juga  masih  mengalami  kendala  signifikan.  Masyarakat  seringkali  mengeluhkan prosedur pelaporan  yang berbelit-belit  dan birokrasi  yang memakan waktu lama. Selain itu, tidak  adanya  sistem  pelaporan  yang  terintegrasi  membuat  masyarakat  kesulitan  untuk memantau  perkembangan  kasus  yang  mereka  laporkan.  Sistem  manual  yang  masih  banyak digunakan  juga  rentan  terhadap  kesalahan  dan  kehilangan  data,  yang  pada  akhirnya menghambat upaya penanganan masalah secara cepat dan tepat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  Dinas SPMDP2A masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satu masalah utama adalah kurangnya akses informasi mengenai layanan yang tersedia. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan jenis layanan yang bisa mereka dapatkan dari dinas ini. Selain itu, sikap dan perilaku petugas yang kurang ramah dan tidak profesional seringkali menjadi penghalang bagi  masyarakat  untuk  mengakses  layanan  yang  mereka  butuhkan.  Ketidakpuasan masyarakat  juga  diperparah  dengan  minimnya  fasilitas  pendukung  yang  memadai  di  kantor dinas,  seperti  ruang  tunggu  yang  nyaman,  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas,  serta layanan  informasi  yang  mudah  diakses.  Ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  layanan  yang diberikan  oleh  Dinas  SPMDP2A  Kabupaten  Nias  berdampak  pada  rendahnya  kepercayaan
mereka terhadap pemerintah. Banyak masyarakat yang merasa putus asa dan tidak tahu harus mengadu kemana ketika menghadapi masalah sosial. Hal ini memperburuk kondisi sosial di masyarakat karena banyak masalah yang tidak tertangani dengan baik. Selain itu, kurangnya dukungan  dari  dinas  ini  juga  menghambat  upaya  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Program- program  pemberdayaan  yang  seharusnya  bisa  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat seringkali  tidak  berjalan  dengan  efektif  karena  lemahnya  implementasi  dan  pengawasan. Padahal, pemberdayaan masyarakat desa sangat penting untuk menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Layanan  publik  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (SPMDP2A) Kabupaten Nias saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan kualitas pelayanan. Masyarakat menilai bahwa  penanganan  masalah  sosial,  proses  pelaporan,  dan  kualitas  pelayanan  publik  masih kurang  memadai.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  perbaikan  yang  menyeluruh,  termasuk implementasi sistem monitoring yang efektif, peningkatan kapasitas petugas, koordinasi yang lebih  baik  antar  instansi,  penambahan  sumber  daya,  serta  peningkatan  fasilitas  pelayanan. Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan  Dinas  SPMDP2A  Kabupaten  Nias  dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.
Sehingga  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  sistem monitoring  dan  evaluasi  di  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (SPMDP2A)  Kabupaten  Nias  sangat  penting  karena  beberapa  alasan berikut:
Dengan  adanya  sistem  monitoring  dan  evaluasi  yang  baik,  Dinas  SPMDP2A  dapat memastikan  bahwa  program-program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  berjalan  dengan akuntabel  dan  transparan.  Hal  ini  penting  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap  kinerja  dinas  tersebut.  Melalui  monitoring  dan  evaluasi,  Dinas  SPMDP2A  dapat mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran program-program yang dijalankan tercapai. Hal ini membantu  dalam  menilai  efektivitas  program  dan  mengidentifikasi  area  yang  perlu diperbaiki. Dengan monitoring dan evaluasi yang baik, Dinas SPMDP2A dapat memastikan bahwa  sumber  daya  yang  tersedia,  seperti  anggaran,  sumber  daya  manusia,  dan  fasilitas, digunakan  secara  optimal  dan  efisien  dalam  pelaksanaan  program-program.  Sistem monitoring  dan  evaluasi  yang  efektif  dapat  membantu  Dinas  SPMDP2A  dalam mengidentifikasi masalah atau kendala dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat  segera mengambil  tindakan perbaikan untuk  meningkatkan kualitas layanan.  Data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  monitoring  dan  evaluasi  sangat  berharga dalam  mendukung  pengambilan  keputusan  yang  tepat  oleh  pimpinan  Dinas  SPMDP2A. Keputusan ini dapat mencakup penyesuaian program, realokasi sumber daya, atau penentuan prioritas  baru.  Melalui  monitoring  dan  evaluasi,  Dinas  SPMDP2A  dapat  belajar  dari pengalaman  pelaksanaan  program-program  sebelumnya.  Hal  ini  memungkinkan  mereka untuk  mengidentifikasi  praktik-praktik  terbaik  dan  area  yang  memerlukan  perbaikan, sehingga dapat terus meningkatkan kinerja di masa depan.
Dengan demikian, sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dan efektif sangat penting bagi  Dinas  SPMDP2A  Kabupaten  Nias  untuk  memastikan  pencapaian  tujuan,  penggunaan sumber daya yang optimal, peningkatan kualitas layanan, serta mendorong pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam  penerapan  pelayanan  selama  ini  sejumlah  informasi  peneliti  dapatkan  dari informan  masyarakat  mengungkapkan  terdapat  beberapa  kendala  dan  permasalahan  yang sangat krusial yakni:
Keterbatasan  Teknologi  dan  Infrastruktur:  Penggunaan  teknologi  informasi  belum sepenuhnya  diterapkan  karena  keterbatasan  infrastruktur  dan  kurangnya  pelatihan  bagi petugas  dalam  menggunakan  sistem  baru.  Hal  ini  menyebabkan  proses  administrasi  dan
layanan  masih  sering  dilakukan  secara  manual,  yang  mempengaruhi  kecepatan  dan  akurasi pelayanan.
Sumber Daya Manusia: Kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan motivasi di antara petugas  menyebabkan  rendahnya  kualitas  pelayanan.  Beberapa  petugas  menunjukkan  sikap kurang ramah dan tidak responsif, yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat.
Koordinasi  dan  Komunikasi:  Kurangnya  koordinasi  antara  unit-unit  di  dalam  dinas mengakibatkan  ketidakefisienan  dalam  penanganan  kasus  dan  penyampaian  layanan. Komunikasi  yang  kurang  efektif  antara  petugas  dan  masyarakat  juga  menambah  kesulitan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
Dinas  SPMDP2A  perlu  mengevaluasi  dan  memonitor  penataan  layanan  yang  telah dilakukan  untuk  memastikan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pelayanan  publik.  Evaluasi  ini dapat dilakukan melalui:
Feedback  dari  Masyarakat  dengan  mengumpulkan  umpan  balik  langsung  dari masyarakat  mengenai  pengalaman  mereka  dalam  menerima  layanan.  Umpan  balik  ini  bisa diperoleh melalui survei, kotak saran, atau forum diskusi publik.
Melakukan audit internal secara rutin untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem antrian,  pelatihan  petugas,  dan  penggunaan  teknologi  informasi.  Audit  ini  akan  membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
Mengadopsi  sistem  monitoring  berbasis  teknologi  informasi  yang  memungkinkan pemantauan kinerja petugas secara real-time. Hal ini akan memudahkan dinas untuk menilai efektivitas pelatihan dan penataan layanan yang telah dilakukan.

## KESIMPULAN
Pelayanan selama ini di Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias sudah tergolong cukup baik namun  masih  terdapat  kekurangan  dalam  responsivitas  pelayanan  publik,  yang  berpotensi menghambat  penanganan  keluhan  dan  permasalahan  masyarakat  secara  efektif.  Penerapan sistem  monitoring  diharapkan  dapat  memperbaiki  kurangnya  responsivitas  tersebut  dengan memberikan  visibilitas  yang  lebih  baik  terhadap  proses  pelayanan  dan  memungkinkan tindakan yang cepat dan tepat atas keluhan yang muncul.
Upaya  dalam  implementasi  sistem  monitoring  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik mencakup penerapan teknologi informasi terkini untuk memantau dan mengevaluasi kinerja layanan, pelatihan dan sosialisasi kepada staf terkait, pembentukan mekanisme pelaporan dan tindak  lanjut  atas  temuan  monitoring,  serta  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  proses pengawasan dan umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan seperti kotak saran. Melalui pendekatan  ini,  diharapkan  dapat  tercipta  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Kabupaten  Nias,  khususnya  dalam  bidang  sosial, pemberdayaan masyarakat desa, serta perlindungan perempuan dan anak.

## REFERENSI
Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen pengumpulan data .
Ardya, J. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Melalui Program Pendampingan Kesehatan Lansia  Di  Kelurahan  Lesanpuro  Kecamatan  Kedungkandang  Kota  Malang. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) , 9 (2), 23–28. Arikunto, S. (2021). Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3 . Bumi aksara. Asriyanti, N., Nugroho, A., & Yulianti, R. (2020). Pelayanan Publik Melalui Sistem E-Filling di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cilegon. JDKP  Jurnal  Desentralisasi  dan Kebijakan Publik , 1 (1), 35–42.
Divayana,  D.  G.  H.  (2017).  Evaluasi  pemanfaatan  e-learning  menggunakan  model  CSE- UCLA. Jurnal Cakrawala Pendidikan , 36 (2), 280–289.
Firman, K. P. F. T. Y. (2017). Application of Information Technology Web Programming to Improve Public Services in the Field of Population Administration Policy. J. Inf. syst. Informatics Eng , 1 (2503â), 5304. Hardiyansyah,  H.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya . Gava Media.
Hikmat, D. H. (2010). Monitoring dan Evaluasi Proyek. Yogyakarta: Graha Ilmu .
Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif. IHSAN:  Jurnal  Pendidikan  Islam , 1 (2), 1–9.
Jaya, K. A., Safriadi, N., & Perwitasari, A. (2018). Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur  di  Kejaksaan  Negeri  Mempawah. JUSTIN  (Jurnal  Sistem  dan  Teknologi Informasi) , 6 (1), 22–27.
Kurniawan,  A.,  &  Sugiri,  D.  (2021).  Kepuasan  Pengguna  Layanan  Publik  Pada  Unit  Kerja Badan Layanan Umum (Blu) Bidang Pendidikan. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 8 (1), 11–22.
Laoli, S., LAOLI, E. K. A. S., & MENDROFA, N. K. (2022). Analisis Profesionalisme Kerja Pegawai  Dalam  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Camat  Gunungsitoli  Idanoi. Jurnal ilmiah simantek , 6 (4), 42–50.
Manullang, H. M., & Khairul, K. (2020). Monitoring Biodiversitas Ikan Sebagai Bioindikator Kesehatan  Lingkungan  Di  Ekosistem  Sungai  Belawan. Jurnal  Ilmu  Alam  dan Lingkungan , 11 (2).
Mulyono, S., Qomaruddin, M., & Anwar, M. S. (2018). Penggunaan Node-RED pada sistem monitoring dan kontrol green house berbasis protokol MQTT. TRANSISTOR Elektro Dan Informatika , 3 (1), 31–44.
Rhomadhona,  H.,  &  Ningsih,  T.  M.  (2018).  Sistem  Informasi  Monitoring  Keluhan  Baca Meter  Berbasis  Web  pada  PT.  PLN  (Persero)  Area  Banjarmasin. Jurnal  Sains  dan Informatika , 4 (1), 57–62.
Ridha,  N.  (2017).  Proses  penelitian,  masalah,  variabel  dan  paradigma  penelitian. Hikmah , 14 (1), 62–70.
Rohmat, R., Hidayati, N., &  Asiyah, S. (2020).  Pengaruh Monitoring  Dan Evaluasi Kinerja Terhadap  Produktivitas  Kerja  Pegawai  Pada  Kpp  Pratama  Malang  Selatan. E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen , 9 (03).
Sinambela,  L.  (2011).  Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi (CetakanKeenam). BumiAksara. Jakarta .
Siregar, B., Fadli, F., Andayani, U., Harahap, L. A., & Fahmi, F. (2017). Monitoring of Solar Radiation  Intensity  using  Wireless  Sensor  Network  for  Plant  Growing. Journal  of Physics: Conference Series , 801 (1), 012087.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2020).  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  Pt  Rajagrafindo  Persada,  2003. Website: https://ejournal3 .  undip.  ac. id/index. php/dlr .
Wibowo,  N.  S.,  Destarianto,  P.,  Riskiawan,  H.  Y.,  Agustianto,  K.,  &  Kautsar,  S.  (2018). Development  of  low-cost  autonomous  surface  vehicles  (ASV)  for  watershed  quality monitoring. 2018  6th  International  Conference  on  Information  and  Communication Technology (ICoICT) , 489–494.
Wijaya, C. A. (2018). Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Program Studi di Institusi Pendidikan Tinggi. Indonesian Journal of Information Systems , 1 (1), 13–24.