Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa
Kabupaten Wajo
3 Rahma Amir 2 Muh Jamal Jamil, , 1 Nurhasmi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
123 hasminur902@gmail.com Email:

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Bagaimana efektifitas penerapan pembatasan usia nikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan anak”. Dari pokok masalah penulis merumuskan beberapa sub masalah, yaitu : Bagaimana hakikat pembatasan usia pernikahan menurut Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Pernikahan  Anak?  dan  Bagaimana  penerapan  pembatasan  usia  menikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang pernikahan anak di KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo? Jenis penelitian ini merupakan penelitian (field research) penelitian  lapangan  atau  bisa  disebut  dengan  penelitian  kualitatif,  penelitian lapangan dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta  yang  terjadi  dilapangan  dengan  pendekatan  penelitian  hukum  yang digunakan  yakni  pendekatan  Undang-undang  dan  pendekata  kasus,  karena  yang diteliti adalah bagaimana implemenstasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Belawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pembatasan usia  nikah  dinaikkan  menjadi  19  tahun  baik  perempuan  maupun  laki-laki dikarenakan usia 19 tahun usia  dianggap matang baik dari segi emosional, biologis dan  psikologi.  2.  Batas  usia  nikah  yang  diizinkan  oleh  Pemerintah  Kecamatan Belawa  adalah  19  tahun  diharapkan  dapat  menekan  angka  pernikahan  anak meskipun  tidak  signifikan,  pembaruan  Undang-undang  tersebut  bisa  dikatakan cukup efektif menanggulangi angka pernikahan anak. Implikasi dari penelitian ini yakni,  Ketika  hendak  melangsungkan  perkawinan,  sebaiknya  orang  tua  calon pengantin  hendaknya  melakukan  perkawinan  tersebut  agar  lebih  memperhatikan batasan usia nikah agar tujuan pernikahan bisa tercapai serta imam desa maupun tokoh masyarakat hendaknya turut andil dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat  dalam  penyuluhan  agama  serta  bekerja  sama  dengan  Kantor  Urusan Agama (KUA) setempat, khususnya mengenai masalah perkawinan.
Kata Kunci: Efektifitas, Pembatasan Usia Nikah

## Abstract
This  thesis  discusses  the  effectiveness  of  the  application  of  the  age  limit  for marriage in Article 7 of Law Number 16 of 2019 on child marriage. From the main problem, the author formulates several sub-problems, namely: What is the nature of  the  age  limit  for  marriage  according  to  Article  7  of  Law  Number  16  of  2019
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
concerning  Child  Marriage?  and  How  is  the  application  of  the  age  limit  for marriage in Law Number 16 of 2019 Article 7 concerning child marriage in the KUA, Belawa District, Wajo Regency? This type of research is field research or can be called qualitative research, field research is carried out using the method of observation, interviews, and describes the facts that occur in the field with the legal research approach used, namely the law approach and the case approach, because what is being researched is how the implementation of Law No. 16 of 2019 at the KUA in Belawa District is. The results of this study indicate that 1. The age limit for marriage is raised to 19 years for both women and men because 19 years of age is considered mature in terms of emotional, biological and psychological aspects. 2. The marriage age limit permitted by the Belawa District Government is 19 years.
It  is  hoped  that  it  will  reduce  the  number  of  child  marriages,  although  it  is  not significant.  The  implication  of  this  research  is,  when  they  want  to  get  married, parents of the bride and groom should conduct the marriage so that they pay more attention  to  the  age  limit  for  marriage  so  that  the  purpose  of  marriage  can  be achieved and village priests and community leaders should take part in helping to increase  public  awareness  in  religious  counseling  and  work.  cooperate  with  the local Office of Religious Affairs (KUA), especially regarding marital issues..
Keywords: Effectiveness , Marriage Age Restriction,

## A. Pendahuluan
Di  Indonesia  pernikahan  anak  atau  biasa  dikenal  dengan  pernikahan  di bawah umur merupakan fenomena nasional, salah satu faktor yang mempengaruhi fenomena  tersebut  adalah  budaya  dalam  kehidupan  masyarakat.  Pernikahan dibawah umur atau pernikahan anak merupakan sebuah upacara nikah ataupun akad yang  mempertautkan  pria  dan  wanita  dalam  suatu  ikatan  lahir  dan  batin  sebagai suami istri sebelum waktu (berkenaan dengan umur) yang ditentukan. 1 Dalam fiqh, istilah nikah dikenal dengan istilah zawaj, yaitu akad yang jelas diungkapkan oleh jembatan  dalam  rukun  dan  syarat,  sedangkan  menurut  empat  madzhab  (Syafi'i, Hambali,  Hanafi  dan  Maliki)  ia  mendefinisikan  nikah  sebagai  akad  dengan mengizinkan  laki-laki  untuk  menikah,  laki-laki  berhubungan  seks  dengan perempuan.  Sebagian  ulama  Syafi'iyah  menganggap  akad  nikah  sebagai  akad ibadah,  yaitu  izin  seorang  suami  untuk  berhubungan  badan  dengan  istrinya. 2
1 Hamzah, “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Konsekuensi Pemidanaan)”, Jurnal Al- Daulah, Vol. 6, No. 1 (Juni 2017). h. 90.
2 Rahman, “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)”, Jurnal Islam Nusantara Vol. 04, No. 01 (Mei 2021), h. 37.
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Nurhasmi, Muh. Jamal Jamil, Rahma Amir
Pernikahan  mempunyai  kedudukan  yang  sangatlah  penting,  sebab  adanya pernikahan  terbentuklah  ikatan  lahir  batin  yang  secara  resmi  antara  dua  jenis kelamin  yang  berbeda,  perempuan  dengan  laki-laki  dalam  ikatan  suami  istri menjadi satu keluarga. 3
Islam memandang pernikahan sebagai bentuk yang luhur dan sakral berarti beribadah,  pernikahan  salah  satu  bentuk  ibadah  terpanjang  dengan  cara menjalankan  sunnah  Rasulullah  dan  membentuk  sebuah  keluarga  yang  kekal, bahagia  dengan  dasar  ikhlas  dan  tanggung  jawab  untuk  mencapai  tujuan pernikahan,  sakinah,  mawaddah,  warahmah. 4 Hal  ini  ditegaskan  dalam  Q.S  Ar- Ruum/ 30: 21:
هِتٰيٰا ْنِمَو ٖ ْمُكَل َقَلَخ ْنَا  ٓ
َكِلٰذ ِْفِ َّنِاۗ ًةَْحَْرَّو ًةَّدَوَّم ْمُكَنْ يَ ب َلَعَجَو اَهْ يَلِا ا ْوُ نُكْسَتِ ل اًجاَوْزَا ْمُكِسُفْ نَا ْنِ م
َنْوُرَّكَفَ تَّ ي ٍمْوَقِ ل  ٍتٰيَٰلَ
Terjemahnya:
Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan  dia  antaramu  rasa  kasih  dan sayang, Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. 5
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah panduan pernikahan  untuk  seluruh  masyarakat  Indonesia  terkhusus  umat  Islam.  Menurut Undang-Undang:  “Pernikahan  dikatakan  sah  jika  dilaksanakan  sesuai  dengan hukum setiap keyakinan dan kepercayaan 6 . Selain hal tersebut, mengenai batas usia
3 Muhammad Saleh Ridwan, Pernikahan Dibawah Umur (Dini ), Jurnal Al-Qadau, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015). h. 15.
4 Andi Husnul dan Patimah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat”, Jurnal Qadauna Vol. 2 No. 2 (April 2021). h. 362.
5 Republik Indonesia, Kementerian Agama al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: PT Suara Agung, 2017).
6 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 pasal 2 ayat (1)
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang  Perkawinan.  Muatan  dalam  Pasal  tersebut  menyatakan  usia  seharusnya untuk laki-laki bisa menikah adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, selanjutnya diubah  menjadi  minimal  19  tahun  bagi  pria  dan  wanita.  Namun,  meskipun  usia minimum untuk menikah meningkat, ini tidak berarti bahwa tidak ada celah untuk menikah  bagi  seseorang  yang  lebih  muda.  Pasal  7  ayat  (2)  menyatakan  bahwa perkawinan di bawah umur perkawinan masih dapat dilakukan dengan mengajukan eksepsi  perkawinan  ke  pengadilan  dengan  alasan  dan  bukti  yang  kuat. 7 Tujuan pernikahan  seringkali  tidak  tercapai  sepenuhnya,  hal  ini  disebabkan  adanya berbagai  macam  persoalan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga,  salah  satunya pernikahan di usia muda. 8
Pengaturan  pembatasan  usia  dalam  perkawinan  oleh  pembuat  undang- undang  dimaksudkan  agar  tujuan  rumah  tangga  yang  dibentuk  dapat    mencapai tujuan  perkawinan  itu  sendiri,  yakni  mencapai  kebahagiaan,  hal  ini  bukan  hanya berlaku  untuk  kebahagiaan  bagi  suami  istri,  tetapi  juga  pada  kebahagiaan  bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya. 9 Dalam Islam al-Qur’an dan hadist tidak  meneyebutkan  secara  spesifik  tentang  batas  usia  minimun  menikah. Persyaratan  umum  yang  lazim  dikenal  adalah  sudah  balig,  sehat,  mampu membedakan dengan yang baik dan buruk. 10 Pernikahan dalam Islam dianjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan dapat menghindari zina, supaya dorongan nafsu
7 Yusuf, Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia, (Jil: Journal Of Islamic Law, Vol 1, No,2, 2020)
8 Muh Izzad Dien Fadhullah dan Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi Pengadilan Agama Makassar), Jurnal Qadauna, Vol. 2 No. 2. (April 2021). h. 350.
9 Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 68.
10 Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, Jurnal Shautuna, Vol. 1 No. 3 (September 2020), h. 719.
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Nurhasmi, Muh. Jamal Jamil, Rahma Amir
biologis dan psikis setiap orang tersalurkan dengan cara yang halal. 11 Perkawinan juga  dapat  dipandang  dari  dua  sisi,  perkawinan  sebagai  sebuah  perintah  agama, sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sexs yang disah kan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka secara bersamaan dia bukan saja berkeinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. 12 Untuk itu sebelum melakukan pernikahan hendakya memperhatikan batas usia menikah yakni laki-laki  dan  perempuan  berusia  19  tahun.  Demi  menghindari  hal-hal  yang tidak diinginkan seperti perceraian akiban menikah dibawah umur (pernikahan anak).

## B. Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  empiris,  atau  disebut  juga penelitian  lapangan  (field  research)  yang  mengkaji  tentang  bagaimana  ketentuan hukum yang sesuai dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. 13 Penelitian ini menyoroti  proses  wawancara  dengan  ketua  KUA  Belawa  dan  Penghulu  tentang efektivitas penerapan pembatasan perkawinan pada fenomenologi perkawinan anak di Kabupaten Belawa, dan peneliti juga akan memantau data perkawinan anak di Kabupaten  Belawa.  setelah  dikeluarkannya  batasan  usia  untuk  menikah  7  UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam
11 Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)”, Jurnal Mazhibuna,Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 122-123.
12 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, Jurnal Al-Qadau Vol. 1, No. 1 (Juni 2014), h. 37.
13 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika:2002), h. 15.
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
mengumpulkan  berbagai  macam  info  yang  dibutuhkan. Slamet  mengatakan wawancara  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  informasi melalui  kegiatan  interaksi  sosial  antara  peneliti  dan  mahasiswa. 14 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimana data tersebut diperoleh dari hasil penelitian tentang obyek penelitian yang sedang dilakukan. Observasi merupakan proses  yang  kompleks,  di  mana  mencakup  proses  biologis  dan  psikologis  yang dilakukan oleh panca indera. 15 Dan dokumentasi ialah sumber data yang digunakan untuk menyempurnakan penyelidikan, termasuk sumber bertulis, filem, imej, dan karya monumental yang memberikan maklumat dalam perjalanan penyelidikan. 16 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  hukum  empiris,  adapun pendekatan  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  pendekatan  Undang-undang dan pendekatan kasus.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Bagaimana Hakikat Pembatasan pernikahan menurut Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019  Pasal  7  Tentang  Pernikahan  Anak  di  KUA

## Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo
Pernikahan  adalah  suau  perbuatan  hukum  yang  mempunyai  akibat-akibat hukum yang akan terjadi. 17 Begitupun dengan menikah muda bukan tanpa resiko, meskipun dalam islam secara garis besar tidak terlalu mempermasalahkan perihal batas  usia.  Islam  dalam  mengatur  hubungan  pernikahan  sangat  amat  teliti  dan terperinci  agar  nantinya  pernikahan  dapat  membawa  umat  manusia  hidup  dalam keharmonisan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kedudukannya yakni sangat mulia  diantara  makhluk  Allah  yang  lain. 18 Namun  masih  belianya  usia  calon pengantin  akan  berdampak  pada  kesiapan  pasangan  tersebut  dalam  menjaga
14 Fandi Rosi Sarwo Edi, “Teori Wawancara Psikodiagnostik ” (Cet. I; Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h. 1-2.
15 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1986), h. 172
16 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 74.
17 Rahma Amir, “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau Vol. 6 No. 1 (Juni 2014), h. 101.
18 Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telpon”, Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No. 2 (2015), h. 198.
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Nurhasmi, Muh. Jamal Jamil, Rahma Amir
keharmonisan  dan  keberlangsungan  rumah  tangga  mereka.  Untuk  mengatasi  hal tersebut  maka  pemerintah  membuat  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Udang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan. Pada pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  pasal  7  yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19  tahun  untuk  keduanya  yang  mana  ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  pasal  7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Ketentuan batas usia yang mengalami perubahan  didasarkan  atas  kepentingan  bersama  dalam  hubungan  perkawinan, sebagai  usaha  pembaharuan  bidang  ilmu  fiqh,  hal  ini  bertujuan  agar  tujuan  dari pernikahan itu sendiri dapat tercapai yakni ketentraman dalam rumah tangga dan menghasilkan keturunan sejahtera nantinya. 19
Negara  menginginkan  agar  setiap  perkawinan  yang  dilakukan  oleh pasangan  nikah  setiap  warga  negara  bahagia,  sejahtera,  dan  berakhir  selamanya. Kepentingan  negara  secara  keseluruhan,  dimana  negara  harus  menjamin keberlangsungan  kehidupan  setiap  warga  negara,  yang  kemudian  menjadi  aturan sebagai badan hukum nasional yang dituangkan dalam aturan persatuan Indonesia. Hal ini kemudian disikapi dengan mengubah Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  yang  menetapkan batas usia baru untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon pengantin, suami dan istri generasi mendatang. Ketentuan batas usia 19 tahun didasarkan pada pertimbangan keluarga  dan  rumah  tangga  orang  yang  menikah.  Asas  ini  dituangkan  dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa calon pasangan harus matang
19 19 Muhammad Fajri, “Implementasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Persfektif Maslahat”, Jurnal Al-Qadau Vol. 7, No. 1 (Juni 2020), h. 64.
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
secara mental dan fisik untuk dapat mengejar tujuan pernikahan dengan baik dan sehat. 20
Bwedasarakan  wawancara  dengan  Bapak  Andi  Hardiangsah,  yakni responden di KUA Kecamatan Belawa menyatakan bahwa:
“pembatasan usia nikah yang diatur dengan undang-undang di negara kita pada  hakikatnya  adalah  bertujuan  untuk  menjamin  keharmonisan  dalam rumah  tangga  bagi  pasangan  suami  istri  (pasutri).  Usia  19  tahun  diaggap sebagai  usia  yang  ideal  atau  dianggap  matang  untuk  memasuki  jenjang pernikahan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (samara). 21
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan batas usia pernikahan antara pria dan wanita memiliki peran penting dalam keluarga terhadap psikis kedua pasangan. Usia 19 tahun adalah usia yang sudah cukup matang dalam menjalin bahtera rumah tangga, oleh karenanya dianggap mampu untuk menghadapi persoalan yang akan datang ketika membina rumah tangga. Dalam hal ini usia 19 tahun dijadikan tolak ukur yang ideal untuk menjadi jalan bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah pernikahan yakni, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah .
Alasan yang sama juga menyatakan bahwa penetapan usia minimum yang berbeda  untuk  menikah  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  tidak  hanya merupakan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin  oleh  Pasal  28B  (1)  UUD  1945,  tetapi  juga  mendiskriminasikan perlindungan hak anak. Sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B (2) UUD 1945. Dalam hal ini, jika usia minimum untuk menikah bagi perempuan lebih rendah dari usia laki-laki,  perempuan  secara  sah  dapat  memulai  sebuah  keluarga  lebih  cepat. Akibatnya,  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan  para  pembuat  undang-undang dalam  keputusannya  untuk  mengubah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
20 Ahmad Dodi H, Undang-undang Berdasarkan Putusan MK Undang-undang RI Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Kepaniteraan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018), h, 22.
21 Andi Hardiangsah, (43 tahun), Kepala KUA Kecamatan Belawa, Wawancara , Belawa, 14 April 2022.
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Nurhasmi, Muh. Jamal Jamil, Rahma Amir
tentang Perkawinan sampai dengan 3 tahun, yang akan mencapai batas usia untuk menikah. 22
Jadi dapat dipahami mengenai batas minimal usia pernikahan di Indonesia, pada mulanya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan mengenai batas usia minimal yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun  untuk  wanita.  Aturan  ini  diperbaharui  dalam  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  perkawinan,  aturan  membahas  batas  usia  minimal  untuk melakukan pernikahan menjadi setara antara pria dan wanita yaitu 19 tahun. Ada beberapa  hal  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  perubahan  batas  minimal  usia menikah di Indonesia, yaitu adanya kesetaraan dalam menjamin hak setiap orang, konvensi hak perempuan dan hak anak, lalu tingginya angka pernikahan anak, dan adanya perlindungan hukum terhadap anak. Pada prinsip adanya Batasan usia nikah minimun bagi warga negara yang telah disahkan oleh Pemerintah diatur sedmikian rupa sehingga orang yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan telah siap baik  secara  fisik  dan  mental  maupun  kemampuan  berfikir. 23 Dengan  adanya jaminan keadilan dan keterbukaan dari pemerintah untuk masyarakat sehingga hak hak masyarakat utamanya anak-anak dapat terpenuhi.
Pertimbangan yang dilakukan dalam perubahan Undang-undang ini yaitu merujuk pada: 24
a. Aspek  yuridis  Merujuk  Kepada  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami-istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Mengenai  usia  kematagan
22 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perkawinan , h. 5-6.
23 Patimah Halim, Farhdiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi Dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 2 (Desember 2020), h. 45-56.
24 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
seseorang  itu  bersifat  dinamis  karena  setiap  manusia  dan  manusia lainnya tidak sama pada persoalan kematangan usia, pernikahan yang dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur  menimbulkan  kekhawatiran  tidak tercapainya  tujuan  dari  pernikahan  yaitu  untuk  membentuk  keluarga yang kekal, sejahtera, dan bahagia. Karena pada umumnya pernikahan dibawah  umur  atau  anak  yang  belum  dewasa  akan  lebih  besar kemungkinan berujung pada perceraian.
b. Aspek sosiologi Hukum itu bersifat dinamis, sama halnya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak relavan ketika hendak mengambil sebuah keputusan dengan  keadaan  sekarang,  sehingga  direvisilah  ketentuan  dalam  ha batas minimal usia nikah seseorang yang pada awalnya usia 19 tahun bagi  pria  dan  usia  16  tahun  bagi  wanita  lalu  mengalami  perubahan menjadi usia 19 tahun untuk keduanya.
c. Aspek  filosofi  Tujuan  dari  dibentuknya  sebuah  aturan  hukum  yaitu memprioritaskan kemaslahatan umat dengan mengurangi kemudharatan.  Dalam  perumusan  sebuah  hukum,  karena  sifat  untuk social  maka  harus  melibatkan  semua  aspek  yang  ada  di  masyarakat sehingga  sebuah  hukum  dapat  dipatuhi  dan  ditaati  bersama-sama. Dengan  adanya  perubahan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentulah  agar  terwujudnya  cita-cita  bangsa  Indonesia.  Penerapan pembatasan usia nikah  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Belawa.
2. Efektifitas  Penerapan  Pembatasan  Usia  Nikah  UU  Nomor  16  Tahun 2019  Pasal  7  Tentang  Pernikahan  Anak  di  KUA  Kecamatan  Belawa Kabupaten Wajo
Proses pemberlakuan Undang-undang terbaru yakni Undang-undang Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  Kepala  KUA  Kecamatan  Belawa  mempunyai  persfekrif
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Nurhasmi, Muh. Jamal Jamil, Rahma Amir
tersendiri  mengenai  aturan  baru  tesebut  yakni  aturan  baru  tersebut  bisa  dibilang cukup  efektif  untuk  menangani  persoalan  pernikahan  anak  di  daerah  Kecamatan Belawa. Bapak Andi Hardiangsah juga berpendapat:
“Tingkat pernikahan anak di bawah 19 tahun mengalami penurunan dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 meskipun kurang signifikan”. 25
Menurut pendapat KUA diatas, secara subtansi penerapan Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019  memiliki  pengaruhan  atas  pernikahan  anak  di  bawah  19 tahun. Dengan adanya Undang-undang tersebut pernikahan anak di bawah umur 19 tahun  berkurang  sehingga  dapat  menanggulanginya.  Meskipun  tidak  signifikan, tapi ada pengaruh yang diperoleh. Oleh sebab itu menurut peneliti, sekarang hanya memerlukan penyuluhan secara efektif sehingga dapat memicu tingkat kesadaran masyarakat  setempat  tentang  pernikahan  anak  di  usia  di  bawah  19  tahun  tidak efektif  dan  dapat  semakin  mengurangi  ataupun  mencegah  pernikahan  anak  di bawah 19 tahun.
Saat adanya regulasi yang berubah perihal apapun itu suatu saat nanti seiring berjalannya  waktu  juga  akan  merubah  pola  berpikir  masyarakat  tentang  regulasi baru  tersebut.  Oleh  karena  itu  dapat  di  simpulkan  bahwa  dalam  hal  penyuluhan kepada  masyarakat  setempat  hal  yang  paling  efektif  dilakukan  dengan  cara pendekatan  kepada  masyarakat  menggunakan  prinsip-prinsip  Syariah  dan mengikuti  aturan  dari  KUA,  sehingga  masyarakat  dapat  menelaah  dengan  baik tentang usia nikah yang efektif bagi anak-anak serta membuat pemahaman kepada masyarakat  tentang  manfaat  dan  dampak  yang  akan  di  terima  ketika  menikah  di usia di bawah dari 19 tahun. Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan langkah pasti organisasi  ketika  membangun  konsep  berpikir  masyarakat  agar  memiliki kesesuaian  dengan  tujuan  dari  UU  sekaligus  menambah  wawasan  masyarakat sehingga  dapat  memahami  mengenai  pembaruan  undang-undang  khususnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
25 Andi Hardiangsah, (43 tahun), Kepala KUA Kecamatan Belawa, Wawancara , Belawa, 14 April 2022.
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Selanjutnya berkaitan dengan prsoses penyebarluasan perubahan batas usia yang  dilaksanakan  KUA  kepada  masyarakat,  khususnya  calon  pengantin  (catin), Bapak Andi Hardiangsah, S.Pd. mengatakan:
“Untuk penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pasal 7  setelah  diadakannya  sosialisasi  KUA  kecamatan  Belawa  tidak  akan menerima dan melayani calon pengantin yang di bawah umur 19 tahun jika tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, karena yang melatarbelakangi KUA  Kec.  Belawa  dalam  menikahkan  Calon  Pengantin  yang  berusia  di bawah 19 tahun adalah izin dari Pengadilan Agama yang berdasarkan pada UU Nomor 16 Tahun 2019”. 26
Tingkat  efektivitas  penerapan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 perubahan  atas  Undang-undnag  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang memuat  mengenai  pembaruan  pembatasan  usia  nikah  baik  laki-laki  maupun perempuan  keduanya  harus  sama  yakni  berusia  19  tahun,  apabila  ditelusuri menggunakan  kelima  faktor  menurut  Soerjono  Soekanto,  bisa  disimpulkan bahwasanya  aturan  tersebut  terbilang  cukup  efektif  untuk  menangani  pernikahan anak di Kecamatan Belawa meski tidak terlalu signifikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Andi  Hardiansyah,  S.Pd., peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun  2019  dapat  menurunkan  angka  pernikahan  anak  di  bawah  usia  19  tahun, karena sebelumnya banyak terjadi pernikahan anak sebelum anak berusia 19 tahun bagi  perempuan.  Sedangkan,  dengan  adanya  Undang-undang  tersebut  merubah beberapa  aturan  yakni  perempuan  harus  berusia  sama  dengan  laki-laki  yaitu  19 tahun.  Dan  sekarang  yang  perlu  dilakukan  adalah  meningkatkan  kesadaran masyarakat  dengan  cara  penyuluhan  agar  tidak  ada  lagi  pernikahan  anak  yang berusia di bawah dari 19 tahun. Karena hal itu juga demi kebaikan anak-anak, baik dari  segi  kesehatan  maupun  mental.  Oleh  sebab  itu,  dengan  adanya  peraturan tersebut tingkat pernikahan anak di bawah usia 19 tahun pada Kec. Belawa dapat di  tekan  dan  dapat  di  tanggulangi  baik  itu  oleh  pihak  KUA  maupun  dari  pihak masyarakat setempat demi kelangsungan hidup anak-anak nantinya .
26 Andi Hardiangsah, (43 tahun), Kepala KUA Kecamatan Belawa, Wawancara , Belawa, 14 April 2022.
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Nurhasmi, Muh. Jamal Jamil, Rahma Amir

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab sebelumnya  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Batas  usia  nikah  yang diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  yaitu  usia  nikah perempuan  dengan  usia  nikah  laki-laki  yaitu  sama-sama  19  tahun.  Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  Pasal  7  ayat  (1)  menyatakan  “Perkawinan  hanya  diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Perubahan  batas  usia  nikah  tersebut  tidak  serta  merta  langsung  jadi melainkan  melalui  proses  yang  panjang  mulai  dari  pembahasan  dampak negatif  dari  penikahan  anak,  baik  dari  segi  psikologis,  biologis  dan sosialnya. Kenaikan batas usia nikah memiliki maksud dan tujuan tidak lain agar pasangan suami istri dapat mencapai tujuan pernikahan yakni Sakinah Mawaddah Wa Rahmah . Karena pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga baru yang didambakan oleh banyak orang untuk mengarungi hidup yang dipenuhi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. 27 Penerapan pembatasan usia  nikah  pasal  7  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan di KUA Kecamataan Belawa cukup efektif.  Berdasarakan data pernikahan, kasus  pernikahan  anak  mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan sebelum diterapkannya pembaruan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Saran
27 M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perfektif Ulama Mazhab”, Jurnal Mazahibuna Vol. 2, No.2 (2022), h. 231.
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Kepada  pemerintah  dan  lembaga  lain  yang  berperan  sebagai  penegak hukum  kiranya  lebih  jelih  dan  teliti  dalam  menangani  permasalahan pernikahan anak dengan memberikan fasilitas penunjang baik bagi penegak hukumnya  sendiri  maupun  masyarakat  agar  sosialisasi  dan  pelayanan bimbingan  sebelum  menikah  dapat  berjalan  sesuai  harapan.  Selain  itu, dalam  melakukan  sosialisasi  seharusnya  diadakan  berkelanjutan  sehingga masyarakat mampu memahami mengenai kenaikan batas usia nikah, dalam meningkatkan  kesadaran  masyarakat  mengenai  kenaikan  pembatasan  usia nikah khususnya kesadaran hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan bukan hanya menjadi tugas dari pihak KUA namun itu menjadi tugas lembaga pemerintah lainnya dan tugas bersama. Agar kiranya masyarakat sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak serta bersama-sama  mengontrol  pergaulan  remaja  di  lingkungan  sekitar  agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan.

## Daftar Pustaka
Buku
Al-Qur’an
Edi, Fandi Rosi Sarwo. “Teori Wawancara Psikodiagnostik ” Cet. I; Yogyakarta: Leutikaprio, 2016
Hadi, Sutrisno., Metodologi Penelitian Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1986
H,  Ahmad  Dodi. Undang-undang  Berdasarkan  Putusan  MK  Undang-undang  RI Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan Jakarta: Kepaniteraan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018
Lutfiyah dan Muh. Fitrah. Metode Penelitian Sukabumi: CV Jejak, 2017
Mustofa, Syahrul. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini Jakarta: Guepedia, 2019 Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta: Sinar Grafika:2002

## Jurnal
Amir,  Rahma.  “Pernikahan  Beda  Agama di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam”, Jurnal Al-Qadau Vol. 6 No. 1 (Juni 2014)
Fadhullah,  Muh  Izzad  Dien  dan  Asni.  “Implementasi  Pembayaran  Nafkah  Iddah Pada  Perkara  Cerai  Talak  Putusan  Verstek  (Studi  Pengadilan  Agama Makassar), Jurnal Qadauna, Vol. 2 No. 2. (April 2021)
Efektifitas Penerapan Pembatasan Usia Nikah UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Pernikahan Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)
Nurhasmi, Muh. Jamal Jamil, Rahma Amir
Fajri,  Muhammad.  “Implementasi  Perubahan  Batas  Minimal  Usia  Perkawinan Persfektif Maslahat”, Jurnal Al-Qadau Vol. 7, No. 1 (Juni 2020)
Halim,  Patimah.  Farhdiba  Rahma  Bachtiar,  “Peran  Program  Studi  Dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, Jurnal Al- Qadau  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam,  Vol.  7,  No.  2 (Desember 2020)
Hamzah,  “Pernikahan  Di  Bawah  Umur  (Analisis  Konsekuensi  Pemidanaan)”,
Jurnal Al-Daulah, Vol. 6, No. 1 (Juni 2017)
Husnul, Andi dan Patimah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat”, Jurnal Al-Qadauna Vol. 2 No. 2 (April 2021)
Rahman,  “Konsep  Pernikahan  dalam  Islam  (Studi  Fenomenologis  Penundaan Pernikahan  Dimasa  Pandemi)”, Jurnal  Islam  Nusantara  Vol.  04,  No.  01 (Mei 2021)
Maloko, M. Tahir dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perfektif Ulama Mazhab”, Jurnal Mazahibuna Vol. 2, No.2 (2022)
Musyarrafa,  Nur  Ihdatul  dan  Subehan  Khalik.  “Batas  Usia  Pernikahan  Dalam Islam;  Analisis  Ulama  Mazhab  Terhadap  Batas  Usia  Nikah”, Jurnal Shautuna, Vol. 1 No. 3 (September 2020)
Qayyum,  Abdul  Rahman  dan  Rini  Ekasari,  “Pemahaman  Masyarakat  Terhadap Kedudukan  Sunrang  di  Kecamatan  Pallangga  Kab.  Gowa  (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)”, Jurnal Mazhibuna,Vol 2, No. 1 (Juni 2020)
Ridwan, Muhammad Saleh. Pernikahan Dibawah Umur (Dini), Jurnal Al-Qadau, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015)
Ridwan,  Muhammad  Saleh.  “Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Nasional”, Jurnal Al-Qadau Vol. 1, No. 1 (Juni 2014)
Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telpon”, Jurnal Al-Qadau Vol. 2, No. 2 (2015) Yusuf. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia”, Jil: Journal Of Islamic Law, Vol 1, No. 2, (Februari 2020)

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Narasumber
Hardiangsah,  Andi.  (43  tahun),  Kepala  KUA  Kecamatan  Belawa, Wawancara , Belawa, 14 April 2022.
Hardiangsah, Andi. (43 tahun), Penghulu, Wawancara , Belawa, 14 April 2022.