## PERAN PELATIHAN PENGUATAN TOLERANSI SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Muhammad Japar 1 , Irawaty 2 , Dini Nur Fadhillah 3 1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta e-mail: mjapar@unj.ac.id

## ABSTRACT
The results of observations in several junior high schools in Jakarta showed that in  the  current  global  era  the  presence  of  millennial  generation  cultural  values,  a person needs a strong controller to be able to choose and sort out the values freely offered. That is necessary to strengthen social  tolerance, especially for  teachers in Junior  High  School.  The  activity  was  carried  out  in  order  to  establish  a  tolerant attitude,  especially  in  instilling  multicultural  values  such  as  democracy,  justice, equality,  tolerance  and  respect  for  diversity.  As  well  as  improving  the  ability  of teachers  to  provide  reinforcement  of  social  tolerance  in  the  learning  of  Civic Education in junior high school. The method used to strengthen social tolerance of Civic  Education  learning  is  through  training  that  is  guided  by  experienced instructors. The evaluation used to measure the success of this training can be seen through  the  training  activity  evaluation  questionnaire  that  was  filled  in  by  all  the training  participants.  The  target  audience  for  this  training  activity  are  Civic Education teachers in Junior High School at Jakarta. The results of this training show that  in  the  cultivation  of  social  tolerance  there  are  several  attitudes  that  must  be taken,  namely:  harmonious  interaction,  instilling  brotherhood,  instilling  caring attitude,  collaborative  attitude.  It  is  expected  that  the  planting  of  social  tolerance provided by Civic Education teacher to students can achieve Civic Education vision of  building  smart  and  good  citizens.  Furthermore,  by  cultivating  sustainable tolerance  it  will  build  tolerant  citizens.  Because  citizens  who  are  intellectually intelligent, both emotionally and actively building a country for a better Indonesia.
Keywords: strengthening social tolerance, civic education teacher, junior high school PENDAHULUAN
Semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika  yang  bermakna  berbeda-beda  tetap  satu  jua yang  menandakan  bahwa  warga  Negara  Indonesia  menjungjung  tinggi  persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara  dengan  multikultural  terbesar.  Sesuai  dengan  Permendagri  No.56  Tahun 2015  tentang  kode  dan  data  wilayah  administrasi  Pemerintahan  Per-Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan seluruh Indonesia bahwa terdapat 34 Provinsi. Lebih dari 1.340 suku yang ada di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia  hidup  di  dalam Unity  in  Diversity. Sering  kita  mendengar  kata Unity  in Diversity. Kata  tersebut  bermakna  persatuan  didalam  perbedaan.  Maka  dari  itu Indonesia  juga  merupakan  negara  di  mana  fondasi  utama  untuk  hidup  adalah agama yang terkandung dalam sila Pancasila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama yang ada di Indonesia Kristen Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Kong Hu  Cu  dan  Islam.  Keberagaman  budaya  di  Indonesia  merupakan  kenyataan  yang
historis dan sosial. Keunikan budaya yang beragam ini memberikan implikasi pola pikir,  tingkah  laku  dan  karakter  pribadi  masing-masing  sebagai  sebuah  tradisi yang  hidup  dalam  masyarakat  dan  daerah.  Konsep  Bhineka  Tunggal  Ika memerlukan  pemantapan  yang  kuat  ditunjukkan  oleh  beberapa  kasus  intoleran yang mengatasnamakan keberagaman seperti kasus bom Bali, Poso, Ambon hingga terakhir  kasus  di  Jakarta  pasca  Pilkada.  Masalah  toleransi  dan  kerukunan  hidup antar  umat  bergama  di  Indonesia  sudah  sejak  awal  mendapat  perhatian  yang serius dari Pemerintah.
Toleransi  didefinisikan  oleh  Sullivan,  Pierson  dan  Marcus  yang  dikutip  oleh Saiful  Mujani  (2007:162)  “ a  willingness  to  put  up  with  those  things  one  rejects  or opposes ”, yakni kesediaan untuk menghargai, menerima atau menghormati segala sesuatu  yang  ditolak  atau  ditentang  seseorang.  Suyati  Sidharta  (2009:14) menuliskan toleransi merupakan kualitas sikap membiarkan adanya adat-istiadat dan  perilaku  orang  lain  yang  berbeda  dengan  dirinya.  Dengan  pemahaman tersebut  sebagai  manusia  kita  harus  memiliki  sikap  menghargai  sebuah perbedaan.
Mengingat Indonesia menganut sistem demokrasi, Kevin Osborn menyatakan bahwa  toleransi  merupakan  salah  satu  pondasi  terpenting  dalam  demokrasi (Osborn,  1993:11).    Toleransi  sosial  merupakan  sikap  dan  tindakan  yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan antar sesama masyarakat  di  dalam  lingkungan  sosial.  Zainal  Asril  (2010:77)  memberikan pemahaman mengenai penguatan merupakan respon terhadap tingkah laku positif yang  dapat  meningkatkan  kemungkinan  berulangnya  kembali  tingkah  laku tersebut.  Sehingga,  penguatan  dapat  diartikan  pula  sebagai  bentuk  penghargaan yang  tidak  selalu  berwujud  materi  melainkan  bentuk  kata-kata,  senyuman, anggukan maupun sentuhan. Berbeda dengan fokus Udin S. Winataputra (2005:18) mengenai penguatan sebagai suatu respon yang diberikan kepada siswa terhadap perilaku atau perbuatannya yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau  meningkatnya  perbuatan  atau  perilaku  yang  dianggap  baik  tersebut.  Dapat disimpulkan  bahwa  penguatan  merupakan  sebuah  respon  yang  baik.  Dari pengertian  yang  diberikan  oleh  para  ahli  dapat  disimpulkan  bahwa  penguatan toleransi  sosial  adalah  respon  terhadap  tingkah  laku  positif  tindakan  yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan antar sesama masyarakat  di  dalam  lingkungan  sosial  yang  dapat  membuat  terulang  tindakan toleransi tersebut karena dianggap baik.
Syaiful  Bahri  Djamarah  (2005:118)  menyatakan  terdapat  lima  tujuan penguatan yang positif yaitu pertama mampu meningkatkan perhatian siswa dan membantu  siswa  belajar  apabila  pemberian  digunakan  secara  selektif.  Kedua memberi  motivasi  pada  siswa  dalam  proses  pembelajaran,  ketiga  dipakai  untuk mengontrol  atau  mengubah  tingkah  laku  siswa  yang  mengganggu  dan meningkatkan cara belajar produktif. Keempat mengembangkan kepercayaan diri siswa  untuk  mengatur  diri  sendiri  dalam  belajar.  Kelima  mengarahkan  terhadap pengembangan  berfikir  yang  berbeda  dalam  pengambilan  inisiatif  yang  bebas. Sehingga  tujuan  penguatan  ini  mampu  memberikan  respon  positif  terhadap penerimannya  dan  menjadikan  tindakan  tersebut  dapat  terulang  karena memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dalam melakukan penguatan toleransi  sosial,  perlu  adanya  prinsip-prinsip.  Diana  (2011:153-155)
mengemukakan  bahwa  dalam  mengembangkan  sikap  toleransi  diperlukan memperhatikan  prinsip-prinsip  yaitu  dilakukan  dengan  penuh  kasih  sayang, dilaksanakan  dalam  situasi  yang  menyenangkan,  menggunakan  pendekatan pengembangan,  melakukan  kegiatan  bermain  yang  bermakna  dan  siswa  merasa dihargai,  menyediakan  kesempatan  bagi  anak  untuk  melakukan  tindakan  moral secara nyata dan menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk mengembangkan karakter yang baik tanpa tekanan. Untuk itu dalam melakukan penguatan toleransi sosial  diperlukan  mengingat  tujuan  penguatan  dan  prinsip  toleransi  sosial  agar siswa dapat memahami dan mampu mengimplementasikan.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah pendidikan demokrasi yang memiliki  tujuan  untuk  mempersiapkan  warga  masyarakat  berpikir  kritis  dan bertindak  demokratis  melalui  aktifitas  menanamkan  kesadaran  kepada  generasi baru  tentang  kesadaran  bahwa  demokrasi  adalah  bentuk  kehidupan  masyarakat yang  paling  menjamin  hak-hak  masyarakat  (PTAI,  2009:1-10).  Untuk  itu Pendidikan  kewarganegaraan  diartikan  sebagai  bentuk  persiapan  generasi  muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai  yang  diperlukan  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  masyarakatnya (Samsuri,  2011:28).  Di  Indonesia,  PPKn  memiliki  pengertian  sebagai citizenship education secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sehingga sampai  saat  ini  PPKn  telah  menjadi  bagian  inheren  dari  sebuah    instrumentasi serta praksis pendidikan nasional dalam empat status yaitu sebagai mata pelajaran di  sekolah  baik  jenjang  sekolah  dasar  maupun  sekolah  menengah.  PPKn  juga sebagai  mata  kuliah  di  Perguruan  Tinggi,  serta  sebagai  salah  satu  cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. PPKn sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual  dan kelompok  pakar  terkait  yang  dikembangkan  sebagai  landasan  dan  kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, dan ketiga.
PPKn  telah  berkembang  menjadi  kajian  keilmuan  yang  bersifat multifaset dengan  konteks  lintas  bidang  keilmuan.    Dan  secara  konseptual  PPKn  diyakini mampu  berperan  sebagai  pendidikan  demokrasi  dengan  ketiga  dimensi konseptualnya seacara interkatif yakni “kajian ilmiah kewarganegaraan, program kurikuler  kewarganegaraan  dan  interaksi social-cultural kewarganegaraan” (Winataputra, 2015:177). Atas dasar itulah PPKn menjadi mata pelajaran penting di  dalam  pendidikan  di  Indonesia.  Untuk  itulah  pembelajaran  PPKn  merupakan kegiatan  guru  secara  terprogram  dalam  desain  intruksional  untuk  membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar (Dimyanti dan  Mudjiono,  2011:62).  Dalam  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  1  ayat  (20)  menyatakan  bahwa  pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar.
Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran PPKn merupakan suatu kegiatan yang  sengaja  dirancang  untuk  mempermudah  suatu  proses  pembelajaran  PPKn yang  merupakan  ilmu  pendidikan  yang  mengajarkan  tentang  demokrasi  dan memiliki  tujuan  agar  warga  negara  mendapatkan  hak-haknya  sebagai  warga negara.  Pembelajaran  PPKn  juga  untuk  membentuk  karakter  ataupun kepribadioan  siswa  agar  mampu  berpikir  kritis,  analisis,  cerdas,  terampil  dan
bersikap  demokrasi  yang  berani  memberi  pendapat  serta  mau  menerima  dan menghargai  pendapat  orang  lain  dan  berjiwa  besar  yang  berlandaskan  Pancasila dan UUD 1945. Misi pembelajaran PPKn diharapkan siswa menjadi warga negara yang  mampu  memahami,  menganalisa  dan  menjawab  masalah-masalah  yang dihadapi  oleh  masyarakat,  bangsa  dan  negara  secara  berkesinambungan  demi mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  Pembukaan  UUD 1945.  Kaelan  (2013:3)  menyatakan  bahwa  tujuan  PPKn  untuk  menumbuhkan wawasan  dan  kesadaran  bernegara  serta  membentuk  sikap  yang  cinta  tanah  air yang  bersendikan  kebudayaan  filsafat  bangsa  Pancasila.  Sehingga  siswa  tidak hanya mampu memahami pengetahuan mengenai etika dan moral berkala namun yang  terpenting  adalah  siswa  dapat  dan  mampu  mengimplementasikanya  dalam kehidupan sehari-hari.
Stev  (2013:56)  menuliskan  bahwa  kekerasan  dan  diskriminasi  antar  umat beragama di Indonesia ditimbulkan oleh kekerasan karena perbedaan pemahaman dalam  nilai-nilai  yang  menjadi  pertentangan  umat  manusia.  Valinda  (2017:18) menambahkan  bahwa  di  dalam  kelompok  masyarakat  Indonesia,  konflik  dapat disebabkan karena faktor harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Kemudian adanya  perbedaan  pendirian  atau  sikap,  perbedaan  kebudayaan  dan  benturan kepentingan  juga  ikut  menjadi  timbulnya  konflik.  Toleransi  merupakan  bentuk akomodasi  dalam  interaksi  sosial.    Manusia  sebagai  mahluk  sosial  harus  bergaul bukan  hanya  dengan  kelompok  sendiri  tetapi  juga  dengan  kelompok  lainnya. Toleransi  harus  didukung  oleh  cakrawala  pengetahuan  yang  luas,  bersikap terbuka,  dialog,  kebebasan  berpikir  dan  beragama.  Lengsernya  Soeharto  dan kenaikan  pemerintah  reformasi  Habibie  dan  pemerintah  Abdurrahman  Wahid, kekerasan  fisik  dan  beberapa  format  pembunuhan  massal  sudah  berlangsung  di bagian  tertentu  provinsi  Indonesia.    Beberapa  kasus  besar  salah  satunya  Jawa Timur yang mayoritas Muslimnya menganut tradisi NU (Nadlatul Ulama), menjadi salah satu basis utama daerah penyebaran aliran Syiah.
Abu  Hapsin,  Komarudin  dan  M.  Arja  Imroni  (2014)  menuliskan  urgensi regulasi  penyelesaian  konflik  umat  beragama,  perspektif  tokoh  lintas  agama. Bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  konflik  yang  menimbulkan  intoleransi dikarenakan pluralisme dan diskriminasi. Untuk itu penting sebagai warga negara Indonesia  untuk  menjaga  kerukunan  beragama.  Akses  teknologi  yang  mudah membuat  masyarakat  semakin  antusias  dalam  mengomentari  dan  melakukan share kembali isu-isu agama. Sejak republik ini terbentuk, kekerasan dan konflik semakin  meningkat.  Konflik  lainnya  adalah  antara  warga  Dayak  dan  Madura  di Sampit, Kalimantan Tengah yang berkembang menjadi taretnis.
Dalam waktu seminggu, jumlah korban yang tewas dari etnis Madura tercatat 315 orang (Mahfud, 2009:128). Konflik Sampit menunjukkan bahwa adanya daftar konflik  bernuansa  SARA(Suku,  Agama,  Ras  dan  Golongan)  di  tanah  air.  Di  era millenial saat  ini,  konflik  intoleransi  justru  terjadi  di  media  sosial.  Kapolda  Jawa Barat  Irjen  Pol.  Agung  Maryoto  mengatakan  bahwa  jajarannya  telah mengungkapkan  13  kasus  penyebaran  berita  bohong  terhadap  ulama (Kompas.com:2018).  Kejadian  ini  menimbulkan  spekulasi  dan  memancing intoleransi beragama. Teknologi yang semakin canggih membuat informasi dengan cepat.  Komunikasi  melalui  media  sosial  menciptakan  sebuah  komunitas  dengan cepat  karena  ada  ketertarikan  yang  sama  akan  suatu  hal.  Dari  banyak  studi
penyebab  lemahnya  toleransi  masyarakat  dikarenakan  kurangnya  pemahaman dan pemaknaan tentang adanya sebuah toleransi yang menjunjung tinggi sebuah perbedaan Pendidikan multikultural dapat dijadikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan (Andersen, Cusher, 1994:320).
Di era global saat ini hadirnya nilai-nilai budaya generasi millenial , seseorang memerlukan  pengendali  yang  kuat  agar  mampu  memilih  dan  memilah  nilai-nilai yang  secara  bebas  ditawarkan.  Untuk  itu  diperlukan  penguatan  toleransi  sosial khususnya  kepada  guru-guru  di  SMP  (Sekolah  Menengah  Pertama).  PPKn (Pendidikan Kewarganegaraan) merupakan mata pelajaran yang juga dibebankan dalam  membentuk  sikap  toleran  terutama  dalam  menanamkan  nilai-nilai multikultural seperti  demokrasi, keadilan, kesetaraan, toleransi dan menghormati keberagaman.  Untuk  itu  PPKn  berperan  dalam  menanamkan  nilai-nilai multikultural  untuk  membentuk  warga  negara  muda  yang  toleran  (Mariyani, 2018:61). Latar belakang ini bertujuan untuk penulis menyelenggarakan pelatihan Penguatan  Toleransi  Sosial  dalam  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan untuk Guru di SMP (Sekolah Menengah Pertama).

## METODE
Dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  guru  dalam penanaman  toleransi  sosial  dalam  pembelajaran  PPKn,    pelatihan  dilakukan beberapa  langkah  yaitu:  1)  bertemu  dengan  pengurus  MGMP  PPKn  DKI  Jakarta untuk  mengidentifikasi  pemahaman  toleransi  sosial  siswa,  2)  merumuskan strategi  yang  tepat  dalam  pelatihan  yang  akan  dilaksanakan.  Curah  pendapat, presentasi,  diskusi  dan  praktik  memberikan  pemahaman  toleransi  sosial  kepada siswa, 3) melaksanakan pelatihan dengan melibatkan guru-guru PPKn SMP Se-DKI Jakarta yang tergabung dalam MGMP, 4) mempraktikkan langsung hasil pelatihan, 5)  melaksanakan  evaluasi  terhadap  keberhasilan  pelatihan,  6)  melakukan wawancara terhadap lima guru mengenai toleransi sosial
Pelatihan ini dilaksanakan selama satu hari yaitu peserta pelatihan diberikan materi mengenai penguatan toleransi sosial dalam pembelajaran PPKn, kebijakan dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta, dan penguatan penilaian dalam kurikulum 2013.
Analisis  data  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui pertemuan  dengan  pengurus MGMP  PPKn  serta  melakukan  wawancara  terhadap beberapa  guru  PPKn  SMP  DKI  Jakarta.  Kemudian  melakukan  observasi  di  kelas tepatnya  di  SMP  N  47.  Selanjutnya  pelatihan  penguatan  toleransi  sosial  dan wawancara  kembali  terhadap  guru  terkail  dengan  pelatihan  yang  sudah dilaksanakan. Wawancara dilakukan selama 10 – 30 menit. Lokasi kegiatan berada di Aula Bung Hatta Universitas Negeri Jakarta. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara mengenai toleransi sosial, sekolah menjadi payung utama bagi siswa untuk  menanamkan  toleransi  sosial.  Indonesia  terkenal  dengan  keramahan  dan kesopanannya  kepada  masyarakat  lainnya.  Untuk  menjaga  sikap  tersebut menanamkan  sikap  toleransi  sosial  sangatlah  penting.  Adanya  sikap  toleransi dapat  melahirkan  sikap  saling  menghormati  dan  bekerjasama  antar  pemeluk
agama. Bagaimana cara menanamkan penanaman toleransi sosial di era- millenial saat  ini?  Sebelum  memahami  mendalam  langkah-langkah  tersebut,  toleransi merupakan  bermurah  hati  dalam  pergaulan,  sabar,  tenggang  rasa,  bersikap membiarkan atau memberikan kebebasan kepada pendirian orang lain sekalipun bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi antar umat beragama berarti  membiarkan  orang  lain  mempunyai  keyakinan  lain.  Poerwadarminta (1995)  menyatakan  bahwa  toleransi  merupakan  sikap  menghargai  kita  dapat memahami  bahwa  yang  disebut  toleransi  ialah  bermurah  hati  dalam  pergaulan, sabar,  tenggang  rasa,  bersikap  membiarkan  atau  memberikan  kebebasan  kepada pendirian orang lain sekalipun bertentangan dengan pendirian sendiri. sedangkan toleransi  antar  umat  beragama  berarti  membiarkan  orang  lain  mempunyai keyakinan lain. Hal ini dibuktikan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di Sekolah  Umum.  Karena  sekolah  ini  memberikan  siswa  kesempatan  untuk  dapat menghargai sebuah perbedaan.
Dalam  proses  pembelajaran,  perilaku  siswa  seperti  jahil,  suka  mem bully, mencela,  kemudian  lemah  dalam  konsentrasi,  memanfaatkan  keakraban  dengan guru,  lemah  orientasi  dan  penggunaan gadget yang  berlebihan.  Perilaku  siswa tersebut disampaikan oleh narasumber yang selanjutnya dibenarkan oleh hampir seluruh  peserta  pelatihan.  Tidak  sampai  disitu,  perilaku  siswa  juga  terkadang dipengaruhi  oleh  perilaku  guru  yang  terkadang  melakukan labelling negative terhadap siswa, memberikan ekspresi marah  yang berlebihan, mengancam siswa terkait nilai. Sebenarnya tanpa disadari guru juga pernah terlambat masuk kelas. Relasi sosial antara guru dan siswa yang tidak edukatif serta netralitas guru dalam menyikapi  konstelasi  politik.  Ketidakadilan  terhadap  siswa  juga  pernah ditunjukkan oleh guru dan sering kali guru melupakan pujian untuk siswa.
Perilaku  tersebut  menjadi  beberapa  bahan  untuk  melanjutkan  pelatihan penanaman  toleransi  sosial  ini.  Guru PPKn  sejatinya  sudah  memahami  mengenai toleransi.  Namun,  masih  banyak  diantara  mereka  yang  hanya  mengerti  secara teori. Perilaku masyarakat juga mempengaruhi toleransi siswa. Seperti emosional dan  reaktif  dalam  menghadapi  masalah  sosial.  Mudah  mengutarakan  kekesalan dan ketidaksukaan terhadap orang lain melalui media sosial. Masih ada beragama ritual  dan  sulit  menerima  perbedaan.  Serta  media  massa  dan  media  sosial  yang kurang mencerdaskan. Keluarga juga menjadi tempat belajar siswa pertama dalam mengenal toleransi sosial. Namun, ada beberapa keluarga yang cenderung otoriter, penanaman norma yang inkosisten, keteladanan yang rendah, dan penanaman visi yang lemah. Masalah intoleransi yang muncul seperti tidak menghargai perbedaan, tidak  menjaga  kerukunan  dan  mudah  menyinggung  SARA  melalui  media  sosial. Adanya  perbedaan  pendirian  atau  sikap,  perbedaan  kebudayaan  dan  benturan kepentingan  ikut  menjadi  sebab  timbulnya  konflik  (Valinda  2017:18  )  hal  inilah yang sering kali muncul terhadap masyarakat khususnya di DKI Jakarta.

## Penanaman Toleransi Sosial
Toleransi  merupakan  bentuk  akomodasi  dalam  interaksi  sosial.    Manusia sebagai makhluk sosial harus bergaul bukan hanya dengan kelompok sendiri tetapi juga  dengan  kelompok  lainnya.  Toleransi  harus  didukung  oleh  cakrawala pengetahuan  yang  luas,  bersikap  terbuka,  dialog,  kebebasan  berpikir  dan beragama.  Toleransi  sosial  merupakan  sikap  dan  tindakan  yang  menghargai
keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan antar sesama masyarakat di  dalam  lingkungan  sosial.  Dari  hasil  pelatihan  mengenai  penanaman  toleransi sosial ada beberapa sikap yang harus dilakukan yaitu:
1. Melakukan interaksi yang harmonis
Untuk  mewujudkan  toleransi  sosial  yang  baik,  maka  dimulai  dengan melakukan  interaksi  baik  di  sekolah,  lingkungan  masyarakat  maupun  keluarga secara harmonis. Dengan cara berpikir positif dan tidak membedakan satu dengan yang lain. Di dalam kelas, guru dapat melakukan interaksi dengan siswa mulai dari memberikan  kesempatan  untuk  bertanya  kepada  siswa  dan  tidak sungkan  untuk memuji siswa.
2. Menanamkan sikap persaudaraan
Sikap  persaudaraan  ini  diperlukan  untuk  mewujudkan  sikap  toleransi  sosial. Hal kecil yang dapat dilakukan dikelas dengan melakukan diskusi, maupun tugas kelompok.  Di  dalam  kelas  guru  PPKn  dapat  menciptakan  sikap  persaudaraan diantara  siswa.  Wujud  sikap  ini  juga  dapat  diimplementasikan  dengan menganggap bahwa semua siswa adalah saudara apapun latar belakang agamanya.
3. Menanamkan sikap peduli
Sekolah  menjadi  tempat  siswa  untuk  dapat  bersosialisasi  dengan  teman sebaya. Sikap perduli yang dapat ditanamkan oleh guru PPKn yaitu dimulai dengan absensi.  Jika  ada  siswa  yang  tidak  masuk  mereka  siswa  lain  sudah  seharusnya mengetahui  alasannya.  Bila  temannya  sakit  maka  mereka  disarankan  untuk menjenguk.  Guru  juga  dapat  menanamkan  sikap  perduli  melalui  contoh-contoh dari  materi  yang  dijelaskan.  Sikap  peduli  juga  dapat  diimplementasikan  kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk siswa membantu guru.
4. Sikap suka bekerjasama
Kurikulum  2013,  mengarahkan  siswa  untuk  berfikir  ilmiah.  Sehingga  siswa diharuskan  melakukan  pengamatan,  menganalisis  dan  mempresentasikan.  Di dalam  kelas,  siswa  terbiasa  untuk  melakukan  penyelesaian  tugas  dalam  bentuk kelompok.
Perlu  diingatkan  bahwa  konsep  klasik  mengenai  guru  adalah  guru mengantarkan siswa untuk menjadi orang dewasa. Untuk itu penting guru dalam menanamkan sikap-sikap positif kepada siswa. Sebagai guru, penanaman toleransi sosial diperlukan beberapa keterampilan seperti bertanya kepada siswa tanpa ada diskriminasi,  memberi  penguatan  tentang  materi  yang  diajarkan,  mengadakan variasi  dalam  proses  pembelajaran.  Guru  juga  harus  memiliki  keterampilan menjelaskan  yang  baik,  sehingga  siswa  mampu  memahami.  Pengelolaan  kelas, membimbing  diskusi  kelompok  kecil,  mengajar  kelompok  kecil  serta  membuka dan  menutup  pembelajaran  merupakan  keterampilan  yang  harus  dimiliki  oleh guru.  Pada  dasarnya  setiap  orang  dapat  saling  berkomunikasi  yang  terkandung unsur  saling  memberi  dan  menerima  (Tirtarahardja,  1994:18)  maka  dari  itu interaksi  yang  harmonis  dapat  membantu  siswa  untuk  dapat  berkomunikasi secara  baik  tanpa  memandang  latar  belakang  ras  maupun  agama.  Pendidikan menjadi salah satu jalan keluar untuk meminimalisir intoleransi. Siswa juga harus belajar  menghormati  ketika  temannya  melaksanakan  ibadah,  menghormati  dan memberikan  kesempatan  kepada  temannya  untuk  mengerjakan  tugas  dan menghormati latar belakang suku, ras maupun agama.

## Pendekatan Pembelajaran dalam Menanamkan Toleransi Sosial
Guru  PPKn  dalam  menanamkan  toleransi  sosial,  membutuhkan  pendekatan pembelajaran  seperti  berpusat  pada  siswa.  Sehingga  tidak  lagi  dengan teacher center .  Guru  juga  perlu  mengaktifkan  siswa  di  dalam  pembelajaran  untuk meningkatkan  ketertarikan  siswa  karena  setiap  siswa  adalah  unik  dan  memiliki hak  untuk  berkembang.  Pendekatan  yang  konstruktivistik  dapat  memberi  ruang luas  siswa  dalam  membangun  kompetensinya.  Serta  jawaban  multidimensi  lebih memberi  kesempatan  siswa  untuk  berkembang  daripada  jawaban  tunggal. Memberik  kesempatan  siswa  untuk  belajar,  berlatih  dan  membiasakan bekerjasama  merupakan  pendekatan  yang  harus  dilakukan  oleh  guru  dalam pembelajaran. Karena sekolah sebagai laboraturium demokrasi yang membangun toleransi.
Tilaar  (1996:76)  menuliskan  bahwa  masyarakat  sekolah  harus  merupakan masyarakat bermoral dan secara keseluruhan budaya sekolah adalah budaya yang bermoral. Pelatihan penanaman toleransi sosial ini sejalan dengan maksud Tilaar. Diharapkan  dengan  penanaman  toleransi  sosial  yang  diberikan  oleh  guru  PPKn kepada  siswa  dapat  mencapai  visi  PPKn  yaitu  membangun  warga  negara  yang cerdas dan baik. Selanjutnya dengan penanaman toleransi yang berkesinambungan  maka  akan  terbangun  warga  negara  yang  toleran.  Karena warga  negara  yang  cerdas  secara  intelektual,  baik  secara  emosional  dan  aktif membangun  negeri  untuk  Indonesia  yang  lebih  baik.  Beberapa  model pembelajaran  yang  dapat  dikembangkan  dalam  penanaman  toleransi  sosial seperti:
a. Group Investigation
Model  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  mengembangkan  masalah  moral  dan sosial siswa dapat diorganisasikan dengan cara melakukan penelitian bersama. Hal ini  dapat  mewujudkan  sikap  menanamkan  suka  bekerjasama  dan  interaksi  yang harmonis. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendefinisikan masalah,  melakukan  eksplorasi,  mengumpulkan  data,  mengembangkan  dan menguji hipotesis
b. Role Playing
Model  ini  dapat  digunakan  untuk  membantu  guru  dalam membimbing siswa mengumpulkan  data  dan  mengorganisasikan  isu-isu  moral  dan  sosial,  Kemudian mengembangkan  rasa  kepedulian  terhadap  orang  lain  sehingga  mereka  dapat berupata  memperbaiki  keterampilan  sosial.  Model  ini  memberikan  siswa kesempatan  untuk  memcahkan  berbagai  konflik  dan  mengambil  peran  serta mengamati  perilaku  sosial.  Dengan  model  ini,  guru  dapat  mewujudkan  sikap menanamkan persaudaraan dan sikap perduli.
c. Jurisprudentian Inquiry
Model  ini  dapat  membuat  siswa  lebih  peka  terhadap  masalah  sosial  (Japar, 20187:54). Dalam model ini siswa dilibatkan dalam masalah-masalah sosial yang menuntut  pembuatan  kebijakan  pemerintah  yang  diperlukan  serta  berbagai pilihan  untuk  mengatasi  isu  seperti  konflik  intoleransi,  moral  dan  sikap  sosial lainnya.  Pertanyaan  Jurisprudential  adalah pembelajaran  model  yang  kompatibel dengan  materi  hak  asasi  manusia  untuk  mengembangkan  karakter  toleransi kepada siswa. Itu berarti mengakui persamaan, persamaan hak dan manusia dasar
kewajiban  tanpa  perbedaan  ras,  keturunan,  agama,  keyakinan,  jenis  kelamin, status sosial, dan warna kulit dan sebagainya.
Keberhasilan  dari  pelatihan  ini  yaitu  narasumber  dan  partisipan  sama-sama memiliki pemahaman bahwa penanaman toleransi sosial perlu diimplementasikan kepada siswa.  Pelatihan ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi di dalam kelas (peserta,  2018).  Toleransi  sosial  yang  dilakukan  siswa  misalnya  saat  bulan Ramadhan ketika siswa muslim berpuasa, siswa yang tidak berpuasa menghargai dengan  tidak  makan  didepan  siswa  yang  berpuasa  (peserta,  2018).  Pelatihan penanaman  toleransi  sosial  ini  dapat  mengingatkan  kembali  tugas  guru  dalam membantu siswa untuk menjadi dewasa dan memiliki moral (peserta, 2018). Hasil ini juga dilihat dari penilaian partisipan mengenai substansi pelatihan 84.7 persen partisipan menyatakan baik sekali. Dari aspek pembicara 93.2 persen menyatakan baik sekali, kemudian dari aspek layanan 76.2 persen menyatakan baik sekali dan hampir  79.8  persen  menayatakan  sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  baik sekali.

## KESIMPULAN
Keberagaman  budaya  di  Indonesia  merupakan  kenyataan  yang  historis  dan sosial.  Keunikan  budaya  yang  beragam  ini  memberikan  implikasi  pola  pikir, tingkah  laku  dan  karakter  pribadi  masing-masing  sebagai  sebuah  tradisi  yang hidup  dalam  masyarakat  dan  daerah.  Di  era  global  saat  ini  hadirnya  nilai-nilai budaya  generasi millenial ,  seseorang  memerlukan  pengendali  yang  kuat  agar mampu memilih dan memilah nilai-nilai yang secara bebas ditawarkan. Untuk itu diperlukan  penguatan  toleransi  sosial  khususnya  kepada  guru-guru  di  SMP (Sekolah  Menengah  Pertama).  Kegiatan  ini    dilaksanakan  di  Universitas  Negeri Jakarta. Pelatihan ini menarik untuk guru-guru SMP N DKI Jakarta karena jumlah peserta yang mencapai 236 guru dari seluruh wilayah di DKI Jakarta. Pelatihan ini diselenggarakan  pada  tanggal  23  Agustus  2018 . Dari  hasil  pelatihan  mengenai penanaman  toleransi  sosial  ada  beberapa  sikap  yang  harus  dilakukan  yaitu: Melakukan  interaksi  yang  harmonis,  Menanamkan  sikap  persaudaraan, Menanamkan  sikap  peduli,  Sikap  suka  bekerjasama.  Diharapkan  dengan penanaman  toleransi  sosial  yang  diberikan  oleh  guru  PPKn  kepada  siswa  dapat mencapai  visi  PPKn  yaitu  membangun  warga  negara  yang  cerdas  dan  baik. Selanjutnya  dengan  penanaman  toleransi  yang  berkesinambungan  maka  akan terbangun  warga  negara  yang  toleran.  Karena  warga  negara  yang  cerdas  secara intelektual,  baik  secara  emosional  dan  aktif  membangun  negeri  untuk  Indonesia yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andersen,  R.  dan  Cusher,  K.  1994. Multicultural  and  intercultural  studies,  dalam Teaching  Studies  of  Society  and  Environment (ed.  Marsh,C.).  Sydney: Prentice-Hall.
Asril,  Zainal.  2010. Micro  Teaching:  Disertai  dengan  Pedoman  Pengalaman Lapangan . Jakarta: Rajawali Pers.
Djamarah,  Syaiful  Bahri.  2005. Guru  dan  Anak  Didik  Dalam  Interaksi  Edukatif . Jakarta: Rineka Cipta.
Imroni, M. Arja, Hapsin, Abu dan Komarudin. 2014. Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik  Umat  Beragama:  Perspektif  Tokoh  Lintas  Agama. Dakwah Multikultural 22(2).
Japar,  M.  2017.  Jurisprudential  Inquiry  sebagai  model  pembelajaran  alternative untuk  Mata  Pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Sekolah  Menengah Atas. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 27 (1) , 49-59.
Japar, M. Fadhillah, D.N. 2018. Do We Need to Learn about Human Rights Values? Jurisprudential Inquiry Model of Teaching in Senior High School. Advances on Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press 164.
Jary,  D.  dan  J.  Jary.  1991. ‘Multiculturalism’,  Dictionary  of  Sociology .  New  York: Harper.
Kompas.com.  2018. Polda  Jabar  Tangkap  7  Pelaku  Penyebar  Hoaks  Penganiayaan
Ulama .  https://regional.kompas.com/read/2018/02/23/16362751/polda- jabar-tangkap-7-pelaku-penyebar-hoaks-penganiayaan-ulama, Diakses tahun 2018 .
Mahfud, C. 2009. Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mariyani.  2018.  Peran  PPKn  dalam  Menanamkan  Nilai-Nilai  Multikultural  untuk Membentuk Warga Negara Muda yang Toleran. Jurnal Ilmu Pendidikan PPKn & Sosial Budaya 2 (1).
Mujani,  Saiful.  2007. Muslim  Demokrat:  Islam,  Budaya  Demokrasi,  dan  Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Osborn, Kevin. 1993. Tolerance . New York.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah Administrasi  Pemerintahan  Per-Provinsi,  Kabupaten/Kota,  Kecamatan seluruh Indonesia.
Reed, I. 1997. Multi America: Essays on Culture Wars and Peace . Pinguin.
Rumagit, Stev Koresy. 2013. Kekerasan dan Diskriminasi antar Umat Beragama di Indonesia. Lex Administratum , 1(2).
Santrock, John W. 2003. Adolescence. Perkembangan Remaja. Edisi Keenam . Jakarta: Erlangga.
Siswati,  Valinda.  2017.  Masyarakat  dalam  keberagaman  analisis  konflik  dan pemecahanya. Falasifa 8(7).
Tilaar,  H.  A.  R.  1999. Pendidikan,  Kebudayaan  dan  Masyarakat  Madani  Indonesia. Strategis  Reformasi  Pendidikan  Nasional. Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya Bandung.
Tirtarahardja, U. 1994. Pengantar Pendidikan . Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.
Tim  konsorsium  7  PTAI.  2009. Bahan  Perkuliahan  Pembelajaran  PPKN  MI . Surabaya: LAPIS PGMI.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wahana,  Heru  Dwi.  2015.  Pengaruh  Nilai-Nilai  Budaya  Generasi  Millennial  dan Budaya  Sekolah  terhadap  Ketahanan  Individu. Jurnal  Ketahanan  Nasional 21 (1) Hal.14-22.
Watson,  C.W.  2000. Multiculturalism.  Buckingham-Philadelphia :  Open  University Press.
Winataputra,  Udin  S.,dkk.  2005. Strategi  Belajar  Mengajar .  Jakarta:  Universitas Terbuka.
Winataputra,  U.S.  2015.  Pendidikan Kewarganegaraan:  Refleksi  Historis Epistimologis  dan    Rekonstruksi  Untuk  Masa  Depan .  Banten:  Universitas Terbuka.