## ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH

## BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106 DI BANK SYARIAH INDONESIA EXS BSM KCP SUBANG
Dudang Gojali; Gina Gustiani; Iwan Setiawan; Ade Ponirah
Akuntansi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dudang.gojali@uinsgd.ac.id; ginagustiani05@gmail.com iwansetiawan@uinsgd.ac.id; adeponirah@gmail.com

## ABSTRAK
Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Pembantu  Subang  yang  telah  menjadi  Bank  Syariah Indonesia merupakan dalam proses bisnisnya menggunakan produk yang berdasarkan prinsip syariah.  Oleh  karena  itu,  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Subang  memiliki  kewajiban  untuk sepenuhnya  menerapkan  standar  akuntansi  yang  berbasis  syariah  yakni  sesuai  dengan  PSAK No.  106.  Penelitian  difokuskan  untuk  mengetahui  kesesuaian  penerapan  akuntansi  mengenai perlakuan,  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  juga  pengungkapan  terkait  laporan keuangan pada pembiayaan musyarakah . Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan akuntansi pada pembiayaan musyarakah di BSM KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 106. Point  pengakuan  bagian  keuntungan  dan  kerugian  masih  belum  sesuai  serta  pada  point pengungkapan dikarenakan pihak bank tidak membuat catatan atas laporan keuangan,  maka untuk  lebih  mudahnya  dalam  pencatatan  sebagai  evalusinya  maka  pihak  mitra  pasif  juga memahami terkait PSAK No. 101 untuk pencatatan laporan keuangannya.
Kata  Kunci  :  Perlakuan  Akuntansi,  Pembiayaan Musyarakah, Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  yang  mayoritas  pendu- duknya  adalah  muslim,  muncul  kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan  prinsip  syariah.  Bank  prinsip syariah atau Bank Islam, juga berfungsi seba- gai suatu lembaga intermediasi ( Intermediary instution ),  yaitu  menyerap  dana  dari  masya- rakat  dan  menyalurkan  kembali  dana-dana tersebut  kepada  masyarakat  yang  membu- tuhkannya  dalam  bentuk  fasilitas  pembia- yaan.  Bank  Syariah  adalah  Bank  yang  men- jalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas  Bank  Umum  Syariah  dan  Bank  Pem- biayaan  Rakyat  Syariah. 1 Perbankan  syariah merupakan suatu sistem perbankan yang di- kembangkan  berdasarkan  syariah  (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh  larangan  dalam  agama  islam  untuk memungut  maupun  meminjam  dengan  bu- nga  atau  yang  disebut  dengan  riba  serta larangan  investasi  untuk  usaha-usaha  yang dikategorikan  haram,  dimana  hal  ini  tidak dapat  dijamin  oleh  sistem  perbankan konvensional.
Sebagai  upaya  serta  langkah  yang  kon- kret  dalam  penghapusan  adanya  system bunga maka lembaga keuangan syariah telah menyusun  sistem  interaksi  kerja  yang  me- mang  dapat  menghindari  beberaoa  aspek negative  dari  sistem  bunga,  yakni  dengan
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1
2 Rohmi,  P.  K,  Skripsi:  “ Implementasi  Akad Musyarakah  Mutanaqisah  Pada  Pembiayaan
mererapkan sistem bagi hasil dengan prinsip syariah  itu  sendiri  yang  mana  umum diterapkan  dalam  pembiayaan  dengan  prin- sip  bagi  hasil  yang  dilakukan  dalam  empat akad,  yaitu mudharabah , musyarakah , muza- ra ‟ ah , dan musaqah . Namun pada praktiknya, akad  yang  sering  digunakan  adalah  akad mudharabah dan  akad musyarakah .  Pembia- yaan  dengan  akad mudharabah dan musya- rakah dapat dikatakan  sebagai  pembiayaan yang  ideal  karena  pembiayaan  ini  meng- gunakan prinsip bagi hasil keuntungan ( profit sharing ) dan prinsip bagi hasil kerugian ( loss sharing ). 2 Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari  keuntungan. 3 Dana  yang  diberikan dapat  berupa  kas  atau  aset  non-kas  yang diperbolehkan oleh syariah. Akad Musyarakah sendiri  mengungkapkan  bahwa  setiap  mitra memberikan  modal  kerja  untuk  mendirikan sebuah  usaha,  dimana  setiap  mitra  harus menggunakan  modalnya  untuk  kebutuhan usaha dan bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh  sebab  itu,  setiap  mitra  dituntut  untuk membuat  pelaporan  pencatatan  akuntansi sebagai  wujud  pertanggungjawaban  atas modal musyarakah yang digunakan. Sehingga, dibutuhkan suatu standar akuntansi berbasis syariah  sebagai  pedoman  dalam  penerapan pencatatan akuntansi.
Kepemilikan  Rumah  di  Bank  Muamalat  Lumajang ” (Lumajang : 2015), Hal 17.
3 Sri,  Nurhayati  &  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat. 2015) hlm.150.
PSAK No. 106 merupakan standart akun- tansi  yang  sering  digunakan  dalam  penge- lolaan  produk  perbankan  syariah  maupun lembaga  keuangan  syariah  mengenai  akad musyarakah .  PSAK  106  menjelaskan  tentang pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan pengelolaan dana musyarakah baik untuk pemilik modal maupun pengelola usaha, serta dasar penentuan bagi hasil usaha musyarakah . 4
PT.  Bank  Syariah  Mandiri  KCP  Subang merupakan  salah  satu  Bank  Syariah  yang telah berdiri sejak tahun 2000. Sesuai dengan tujuannya  sebagai  salah  satu  lembaga  ke- uangan  syariah,  Bank  Syariah  Mandiri  KCP Subang  ikut  serta  untuk  mengembangkan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  dengan memberikan pembiayan syariah, baik berupa modal  tetap  maupun  modal  usaha.  Produk musyarakah pada  BSM  KCP  Subang  meru- pakan  produk  pembiayaan  kedua  terbanyak yang  diminati  oleh  masyarakat  setelah produk murabahah .  Dikarenakan  produk murabahah merupakan  produk  jual  beli
dimana keuntungan  yang  akan  didapatkan sudah  pasti,  sedangkan musyarakah adalah kerjasama  yang  keuntungannya  belum  pasti sesuai dengan resiko yang akan ditanggung.
Bank  Syariah  Mandiri  memiliki  banyak produk  dalam  pembiyaan,  salah  satu diantaranya  adalah  pembiayaan  dengan prinsip bagi hasil, dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan  pembiayaan musyarakah . Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  dimana shahibul  mall menyediakan  dana  100%  dan mudharib sebagai  pengelola  usaha  dengan nisbah  bagi  hasil  menurut  kesepakatan dimuka,  dan Musyarakah adalah  penanaman dana  dari  pemilik  dana/modal  untuk mencampurkan  dana/modal  mereka  pada suatu  usaha  tertentu,  dengan  pembagian keuntungan  berdasarkan  nisbah  yang  telah disepakati  sebelumnya,  sedangkan  kerugian ditanggung  semua  pemilik  dana/modal berdasarkan  bagian  dana/modal  masing- masing.  Berikut  ini  adalah  data  ekuitas  PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk:
4 IAI.  (2007b). Pernyataan  standar  akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106).
Tabel 1.1

## Data Ekuitas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk
(dalam jutaan rupiah) TAHUN EKUITAS 2014 Rp. 4.617.009 2015 Rp. 5.613.739 2016 Rp. 6.392.437 2017 Rp. 7.314.241 2018 Rp. 8.039.165 2019 Rp. 9.245.835 2020 Rp. 10.839.559
Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk
Berdasarkan   data   di atas   dari   tahun 2014-2020   PT.   Bank Syariah Mandiri,  Tbk mengalami    peningkatan    yang    signifikan. PT.   Bank   Syariah Mandiri, Tbk sebagai bank syariah  terbesar  dalam  ekuitas  masih menunjukkan  dominasinya  sebagai  bank yang  profitabilitas  tinggi.  Bank  Syariah
Mandiri  dalam  mempertahankan  sekaligus meningkatkan profitabilitas melalui berbagai hal  salah  satunya  memberikan  pembiayaan atau piutang secara prudent (berhati-hati) dan sehat.  Berikut  data  pendapatan  bagi  hasil pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
Tabel 1.2

## Data Pendapatan Bagi hasil Pembiayaan
Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk (dalam jutaan rupiah)
Tahun Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah 2014 Rp. 420.136 Rp. 750.937 2015 Rp. 364.436 Rp. 887.760 2016 Rp. 362.083 Rp. 1.104.685 2017 Rp. 3.360.363 Rp. 17.268.075 2018 Rp. 3.226.605 Rp. 20.622.671 2019 Rp. 1.706.416 Rp. 25.956.876 2020 Rp. 793. 677 Rp. 27.818.239 Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk
Berdasarkan  data  pendapatan  bagi  hasil pembiayaan  PT.  Bank  Syariah  Mandiri,  Tbk pendapatan  bagi  hasil  pembiayaan mudha- rabah mengalami penurunan dari tahun 2014- 2016  dan  ditahun  2017  mengalami  pening- katan tetapi di tahu 2018-2020 kembali meng- alami penurunan. Dan pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah mengalami  pening- katan setiap tahunnya.
Seperti halnya produk pengumpulan dan penyaluran  dana  yang  lainnya,  maka  untuk pembiayaan musyarakah sendiri  memerlukan standar  akuntansi  yang  berbasis  syariah. Standar berbasis syariah sendiri sebagai kunci
5 Yusuf,  .  Skripsi  :  “ Analisis  Penerapan  Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah  X”.
(2012)
untuk  keberlangsungan  bank  dalam  menja- lankan  sistemnya.  Standar  tersebut  akan terefleksi  apabila  dalam  pembuatan  sistem laporan  keuangan  menggunakan  sistem akuntansi.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif yang mana  berisikan  suatu  rangkaian  teknik penerjemahan  yang  berupaya  menjelaskan, menerjemakan serta memberikan makna dari fenomena  yang  terjadi. 5 Penggalian  data  ini dilakukan  dengan  melakukan  wawancara
mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, juga dengan melakukan observasi langsung mengenai bagaimana objek peneltiian menginterpretasikan pengalaman- nya  kepada  orang  lain,  dan  juga  penelitian kualitatif  berisikan  suatu  rangkaian  teknik penerjemahan  yang  berupaya  menjelaskan, mentransformasikan,  menerjemahkan  dan memberikan  makna  dari  fenomena  sosial yang  terjadi. 6 Jenis  penelitian  ini  bersifat deskriptif  kualitatif  yang  menggambarkan dan menjelaskan penerapan akuntansi musyarakah pada Bank Syariah Indonesia exs BSM KCP Subang.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan bagian  terpenting/integral  dan  strategis  dari suatu desain penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan  data. 7 Dalam  penelitian  ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua  cara  yakni  dengan  wawancara  dan dokumentasi.  Wawancara  ditujukan  kepada Ibu  Sarah  sebagai  Operational  Staff  di  Bank Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang dan juga  kepada  Pak  Deni  selaku  Consumer Banking  relationship  Manager  Bank  Syariah Indonesia Exs BSM KCP Subang. Wawancara dilakukan  dengan  menggunakan  pedoman wawancara  yang  telah  dibuat  oleh  peneliti. Dokumen  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  dokumen  terkait  fokus  penelitian yang  telah  menjadi  arsip  dari  subjek
6 Ibid
7 Sekaran,  U.,  dan  Bougie,  R.  “ Metode penelitian untuk bisnis pendekatan pengembangan- keahlian buku 1” (6th ed.).( Jakarta: Salemba Empat. 2017).
penelitian, seperti laporan keuangan, dokumen  jurnal,  data soft-file ,  data  otentik, foto maupun arsip lainnya, dan untuk teknik analisis  data  menggunakan  model  interaktif (model  miles  dan  huberman).  Langkah- langkah  analisis  data  interaktif  yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 8

## PEMBAHASAN

## Akuntansi Syari’ah
Hal utama yang berkaitan dengan akun- tansi  adalah  pencatatan  transaksi  keuangan, pengakuan,  penilaian,  dan  pengungkapan dalam  laporan  keuangan.  Proses  akuntansi yang memberikan informasi yang tepat (tidak harus  terbatas  pada  data  keuangan)  kepada pemangku  kepentingan  dari  suatu  entitas yang  akan  memungkinkan  mereka  untuk memastikan  bahwa  entitas  tersebut  terus beroperasi  dalam  batas  syari'at  Islam  dan mencapai tujuan sosial ekonominya. 9 Adapun akuntansi  syari’ah  merupakan  ilmu  sosial profetik,  semua  aturan  yang  berkaitan dengan akuntansi syari ’ah didapatkan secara normatif  dan  perintah  yang  ada  dalam  Al Qur’an yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi.  Arah  praktik  akuntasi  tersebut tentu saja akan sesuai dengan syari’ah. Dalam akuntansi  syari’ah,  pencatatan  transaksi
8 Sugiyono.  “ Metode  penelitian  kualitatif” (edisi ke-3). (Bandung: CV ALFABETA. 2017).
9 Sri,  Nurhayati  &  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat. 2015) hlm.2.
dikaitkan  dengan  semangat  islam,  sesuai dengan  surat  Al  Baqarah  282.  Fajarwati  dan Sambodo  menyatakan  bahwa  pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat  islam  adalah  pencatatan  transaksi yang  dilakukan  oleh  petugas  pencatat transaksi  yang  terbebas  dari  efek  negatif transaksi keuangan. 10
Sesuai  dengan  surat  Al  Baqarah  282, akuntansi  dalam  islam  memiliki  konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawab- an. Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung  dua  pengertian,  yaitu  yang berkaitan  dengan  praktik  moral  dan  yang bersifat  fundamental  yang  berpijak  pada nilai- nilai  syari’ah.  Seharusnya,  penyusunan laporan  keuangan  harus  dilakukan  dengan adil  untuk  memenuhi  kebutuhan  semua pihak  yang  berkepentingan,  bukan  hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. Informasi  akuntansi  yang  disusun  hanya untuk  kepentingan  pihak  tertentu  yang cenderung  tidak  adil  akan  menyesatkan masyarakat. Konsep kebenaran ini diperoleh dari  penjelasan  bahwa  dalam  surat  Al Baqarah  282  Allah  memerintahkan  untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi selama melakukan kegiatan muamalah.  Penerapan  konsep  pertanggung- jawaban  dalam  akuntansi  syari’ah  adalah penyusunan  laporan  keuangan  yang  dilaku- kan  oleh  pelaku  bisnis  atau  individu  yang terlibat  dalam  praktik  bisnis  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  atas  amanah  kepada pihak-pihak yang terkait. 11
10 Raharjo,  K. “Filosofi  Akuntansi  Syari’ah  Dalam Praktek Akuntansi Lembaga Keuangan Islam.” hlm. 7
Dasar Hukum Akuntansi Syari’ah adalah Q.S Al Baqarah ayat : 282. Adapun dalam Al Hadits  Ibnu  Majah – 2356):  “Telah  mence - ritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi  dan  Jamil  bin  Al  Hasan  Al  Atiki keduanya  berkata;  telah  menceritakan  kepa- da  kami  Abdul  Malik  bin  Marwan  Al  Ijli berkata,  telah  menceritakan  kepada  kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa’id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca  ayat  ini:  Wahai  orang-orang  yang beriman,  apabila  kalian  berhutang  piutang untuk  waktu  tertentu,  hendaklah  kalian menuliskannya, hingga ayat: Akan tetapi jika sebagian  kalian  percaya  kepada  sebagian yang lain, ia mengatakan “Ayat ini mengha - pus ayat yag sebelumnya.”
Prinsip aku ntansi syari’ah bersifat manu - siawi.  Perintah  normatif  yang  ada  dalam  Al Qur’an  yang  berkaitan  dengan  akuntansi sangat  pro  manusia,  sesuai  dengan  fitnah manusia dan dapat dipraktekan oleh manusia dengan  segala  potensi  yang  Allah  berikan kepada  manusia.  Allah  memberikan  tiga potensi  sebagai  modal  dasar  manusia,  yaitu potensi ruhyah (jiwa), fikriah (pikiran),  dan jasadiah. Dengan kekuatan ruhyah yang tinggi, yang  diperoleh  manusia  dari  kedekatannya dengan Allah sebagai pencipta, manusia akan memiliki  dorongan  kekuatan  untuk  melaku- kan  praktik  akuntansi  sesuai  dengan  apa
11 Ibid,. hlm. 8
yang  diperintahkan  oleh  Allah,  dzat  yang menciptakan manusia. 12
Kekuatan  ini  merupakan  kekuatan utama  yang  mampu  mendorong  seseorang agar  bertindak  sesuai  dengan  syari’ah, termasuk dalam melakukan praktik akuntan- si. Seseorang yang tidak memiliki kedekatan dengan  penciptanya,  atau  kekuatan  ruhyah- nya rendah, akan lebih mudah berbelok, dan melakukan  praktik  akuntansi  yang  tidak sehat,  yaitu  praktik  akuntansi  yang  tidak sesuai  dengan  syari’ah.  Dia akan  melanggar aturan  normatif  yang  ada  dalam  Al  Qur’an. Potensi fikriah akan mempermudah manusia dalam  melakuka  praktik  akuntasi,  karena dengan  potensi  ini,  manusia  dapat  membe- dakan mana yang benar dan mana yang salah, dan manusia dapat berfikir dengan akal yang Allah  berikan.  Potensi  yang  tidak  kalah penting  adalah  potensi  jasadiah  yang  akan mempermudah  manusia  melakukan  setiap aktivitas  dalam  kehidupan,  tanpa  jasadiah yang  sehat  manusia  tidak  dapat  melakukan transaksi. 13
Salah  satu  rancang  bangun  ekonomi islam  adalah nubuwwah ,  yaitu  Allah  meng- utus  Nabi  Muhammad  SAW,  sebagai  rasu- lullah yang diutus menyempurnakan akhlak manusia,  dan  sebagai rahmatan  lil  alamin . Konsep Nubuwwah memberikan pemahaman bahwa  ketika  seseorang  ingin  mencapai keselamatan  dunia  akhirat,  maka  segala
12 Apriyanti,  Hani  Werdi,” Akuntansi  Syari”ah: Sebuah  Tinjauan  Antara  Teori  dan  Prakti”, Jurnal Akuntansi Indonesia. Volume 6, 2017. hlm. 136.
13 Apriyanti, Hani Werdi., Op.cit. hal 137.
aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang  dicontohkan  oleh  Nabi  Muhammad, termasuk  dalam  kegiatan  atau  aktivitas ekonomi.  Oleh  karena  itu  tujuan  akuntansi syari’ah  yang  merupakan  sub  system  dari ekonomi  islam,  adalah  merealisasikan  kon- sekuensi  dari  konsep  tauhid  sampai  pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan  akuntabilitas  atas  setiap  tran- saksi  dan  kejadian  ekonomi,  dan  proses produksi dalam organisasi. Tujuan akuntansi syari’ah: 14
a) Membantu  mencapai  keadilan  sosio ekonomi (Al Falah).
b) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada  Tuhan,  masyarakat,  individu dengan  pihak  yang  terkait  dalam aktivitas  ekonomi  (akuntan,  auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah.
c) Memahami  setiap  aktivitas  yang berkaitan  dengan  aktivitas  ekonomi sebagai sebuah bentuk ibadah adalah suatu  hal  yang  cukup  sulit  bagi masyarakat  islam,  karena  paradigm yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis bahwa  setiap  aktivitas  ekonomi  yang dilakukan  dengan  auditor,  akuntan atau pihak lainnya adalah transaksional  dan  mengandung  nilai uang.
14 Mulawarman,  A.  D. “Rekonstruksi  Teknologi Integralistik  Akuntansi  Syari’ah” Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia. (2007) hlm. 9.
Berbeda  dengan  pendekatan  kuantitatif, dalam membangun konstruksi teori akuntasi islam,  penarikan  gagasan  ke  dalam  sebuah konsep tidak dilakukan melalui pengamatan terhadap  fenomena  yang  memiliki  persa- maan  karakteristik.  Kumpulan  konsep  yang membentuk  teori  akuntansi  islam  diperoleh melalui  penarikan  gagasan  yang  didasarkan pada  Alqur’an  dan  Hadits.  Oleh  karena  itu, teori  akuntansi  islam  dapat  didefinisikan sebagai  kumpulan  konsep  akuntansi  yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al Qur’an  dan  Hadits,  yang  digunakan  untuk menjelaskan  dan  mengembangkan  praktik akuntansi. 15

## Bank Syari’ah
Dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008  Pasal  1  menyebutkan  bahwa  bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga  keuangan  yang  bertujuan  membe- rikan  kredit,  baik  dengan  alat  pembayar- annya  sendiri,  dengan  uang  yang  diper- olehnya  dari  orang  lain,  dengan  jalan mengedarkan  alat-alat  pembayaran  baru berupa uang giral.
Bank  terdiri  dari  2  jenis  yaitu  bank konvensional  dan  bank  syariah.  Bank  Kon- vensional  adalah  bank  yang  menjalankan
15 Apriyanti, Hani Werdi., Op.cit. hal 138.
kegiatan  usahanya  secara  konvensional  dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat. Sedangkan  Bank  Syariah  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 16
a) Bank  Umum  Syariah  adalah  bank syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.  BUS  dapat  berusaha sebagai  bank  devisa  dan  bank  non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri  atau  yang  berhubungan  de- ngan  mata  uang  asing  secara  kese- luruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso  ke  luar  negeri,  pembukaan letter of credit, dan sebagainya.
b) Unit  Usaha  Syariah  adalah  unit  kerja dari  kantor  pusat  bank  umum  kon- vensional  yang  berfungsi  sebagai kantor  induk  dari  kantor  atau  unit yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja  kantor  cabang  dari  suatu  bank yang  berkedudukan  di  luar  negeri yang  melaksanakan  kegiatan  usaha secara  konvensional  yang  berfungsi sebagai  kantor  induk  dari  kantor cabang pembantu syariah.
c) Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya
16 Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 58.
tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas pembayaran.
Berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang No.  21  Tahun  2008  terkait  dengan  asas operasional bank syariah yang menyebutkan bahwa  perbankan  syariah  dalam  melakukan kegiatan  usahanya  berasaskan  prinsip  sya- riah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati- hatian.  Kemudian  pada  Pasal  3  dinyatakan bahwa  perbankan  syariah  bertujuan  menun- jang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  keadilan, kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan rakyat. 17

## Pembiayaan Musyarakah
Secara  bahasa musyarakah berasal  dari kata al-syirkah yang berarti percampuran atau persekutuan  dua  hal  atau  lebih,  sehingga antara  masing-masing  sulit  dibedakan.  Se- perti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. 18
Secara  etimologis, musyarakah adalah penggabungan,  percampuran  atau  serikat. Musyarakah berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa inggris disebut partnership . 19
Maka  secara  keseluruhan musyarakah merupakan  akad  kerja  sama  di  antara  para pemilik  modal  yang  mencampurkan  modal mereka  dengan  tujuan  mencari  keuntungan
17 Ibid, h. 48.
18 Ghufran  A.  Mas’adi, Fiqh  Muamalah Kontekstual , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke- 1, 2002), hlm. 191.
dalam musyarakah, para  mitra  sama-sama menyediakan  modal  untuk  membiayaai suatu  usaha  tertentu  dan  bekerja  bersama mengelola  usaha  tersebut.  Modal  yang  ada harus  digunakan  dalam  rangka  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  bersama  se- hingga  tidak  boleh  digunakan  untuk kepentingan  pribadi  atau  dipinjamkan  pada pihak lain tanpa seijin mitra lainnya. 20
Secara  fiqih,  dalam  As-Sailur  Jarrar  III  : 246  dan  248,  Imam  Asy-Syaukani  menulis buku  se bagai  berikut,  “(Syirkah  Syari’ah) terwujud  atau  terealisasi  atas  dasar  sama- sama  ridha  diantara  dua  orang  atau  lebih, yang  masing-masing  dari  mereka  menge- luarkan modal dalam ukuran tertentu.”
Kemudian  modal  bersama  ini  dikelola untuk  mendapatkan  keuntungan,  dengan syarat masing-masing diantara mereka men- dapat  keuntungan  sesuai  dengan  besarnya saham  yang  diserahkan  kepada syirkah tersebut.  Namun  manakala  mereka  sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka,  meskipun  besarnya  modal  tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang  lain  lebih  besar  jumlahnya.  Dalam kacamata  syari’ah,  hal  ini  tidak  apa -apa karena  usaha  bisnis  itu  yang  terpenting
19 Mardani, Hukum  Bisnis  Syari’ah ,  (  Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hlm.142.
20 Sri,  Nurhayati  &  Wasilah, Akuntansi  Syariah  di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat. 2015) hlm.150.
didasarkan  atas  ridha  sama  ridha  dan toleransi serta lapang dada. 21
Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi  diantara  para  pemilik  modal  untuk menggabungkan  modal  dan  melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan  nisbah  pembagian  hasil  sesuai dengan  kesepakatan,  sedangkan  kerugian ditanggung  secara  proporsional  sesuai dengan kontribusi modal. 22
PSAK 106 Tentang Musyarakah 23
Musyarakah adalah  akad  kerja  sama antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan  kontribusi  dana  dengan  keten- tuan  bahwa  keuntungan  dibagi  berdasarkan kesepakatan  sedangkan  kerugian  berda- sarkan  porsi  kontribusi  dana.  Dana  tersebut meliputi  kas  atau  aset  nonkas  yang diperkenankan oleh syari’ah.
1) Pengakuan dan Pengukuran
a) Akuntansi Untuk Mitra Aktif
i) Investasi musyarakah diakui pa- da  saat  penyerahan  kas  atau aset  nonkas  untuk  usaha  mu- syarakah.
ii) Pengukuran investasi musyara- kah dalam  bentuk  kas  dinilai sebesar  jumlah  yang  dise- rahkan.
21 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), hlm.96.
22 Ibid , hlm. 95.
iii) Dalam  bentuk  aset  nonkas dinilai  sebesar  nilai  wajar  dan jika terdapat selisih antara nilai wajar  dan  nilai  buku  aset nonkas,  maka  selisih  tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset  musyarakah  dalam  ekui- tas.  Selisih  penilaian  aset  mu- syarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah . iv) Aset  nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan  dengan  jumlah penyusutan.
v) Jika proses penilaian pada nilai wajar  menghasilkan  penurun- an nilai aset, maka penurunan nilai  ini  langsung  diakui  se- bagai  kerugian.  Aset  nonkas musyarakah yang  telah  dinilai sebesar  nilai  wajar  disusutkan berdasarkan  nilai  wajar  yang baru.
vi) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak  dapat  diakui sebagai  bagian  investasi mu- syarakah kecuali  ada  perse- tujuan  dari  seluruh  mitra musyarakah .
vii) Penerimaan  dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi
23 IAI.  (2007b). Pernyataan  standar  akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106).
lain  sebagai  dana syirkah tem- porer.
viii) Bagian  mitra  aktif  atas  inves- tasi  musyarakah  dengan  pe- ngembalian dana mitra pasif di akhir akad.
ix) Bagian  mitra  aktif  atas  inves- tasi musyarakah menurun dini- lai  sebesar  jumlah  kas  atau nilai  wajar  aset  nonkas  yang diserahkan  untuk  usaha  mu- syarakah  pada  awal  akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer  yang  telah dikembalikan  kepada  mitra pasif,  dan  dikurangi  kerugian jika ada.
x) Pada saat akad diakhiri, inves- tasi musyarakah yang  belum dikembalikan  kepada  mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
xi) Pendapatan  usaha musyarakah yang  menjadi  hak  mitra  aktif diakui  sebesar  haknya  sesuai dengan  kesepakatan  atas  pen- dapatan  usaha musyarakah .
Sedangkan  pendapatan  usaha untuk  mitra  pasif  diakui sebagai  hak  pihak  mitra  pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
xii) Kerugian  investasi musyarakah diakui  sesuai  dengan  porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi  nilai  aset musya- rakah .
xiii) Jika  kerugian  akibat  kelalaian atau kesalahan  mitra aktif atau pengelola  usaha,  maka  keru- gian  tersebut  ditanggung  oleh mitra  aktif  atau  pengelola usaha musyarakah .
xiv) Pengakuan  pendapatan  usaha musyarakah dalam  praktik  da- pat  diketahui  berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi  mitra  aktif  atau pengelola  usaha  yang  dila- kukan secara terpisah.
b) Akuntansi Untuk Mitra Pasif
i) Investasi musyarakah diakui pa- da  saat  pembayaran  kas  atau penyerahan aset nonkas kepa- da mitra aktif.
ii) Pengukuran investasi musyara- kah dalam  bentuk  kas  dinilai sebesar  jumlah  yang  diba- yarkan.
iii) Dalam  bentuk  aset  nonkas dinilai  sebesar  nilai  wajar  dan jika terdapat selisih antara nilai wajar  dan  nilai  tercatat  aset nonkas,  maka  selisih  tersebut diakui  sebagai  keuntungan tangguhan  dan  diamortisasi selama  masa  masa  akad  atau kerugian pada saat terjadinya. iv) Investasi musyarakah nonkas yang  diukur  dengan  nilai  wa- jar  aset  yang  diserahkan  akan berkurang  nilainya  sebesar
beban  penyusutan  atas  aset yang  diserahkan,  dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan jika ada.
v) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak  dapat  diakui sebagai  bagian  investasi  mu- syarakah  kecuali  ada  perse- tujuan dari seluruh mitra.
vi) Bagian  mitra  pasif  atas  inves- tasi musyarakah dengan  pe- ngembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jum- lah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada  awal akad  dikurangi  dengan  keru- gian  atau  nilai  wajar  aset mu- syarakah nonkas  pada  saat penyerahan  untuk  usaha mu- syarakah setelah  dikurangi  pe- nyusutan  dan  kerugian  jika ada. vii) Bagian  mitra  pasif  atas  inves- tasi musyarakah menurun dini- lai  sebesar  jumlah  kas  yang dibayarkan  untuk  usaha mu- syarakah pada  awal  akad  di-
kurangi  jumlah  pengembalian dari  mitra  aktif  dan  kerugian jika ada. viii) Pada  saat  akad  diakhiri,  in- vestasi musyarakah yang belum dikembalikan  oleh  mitra  aktif diakui sebagai piutang.
ix) Pendapatan  usaha  investasi musyarakah diakui  sebesar  ba-
gian  mitra  pasif  sesuai  kese- pakatan.  Sedangkan  kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.
2) Penyajian
a) Mitra  aktif  menyajikan  hal-hal  se- bagai  berikut  yang  terkait  dengan usaha musyarakah dalam  laporan keuangan:
i) Kas  atau  aset  nonkas  yang disisihkan  oleh  mitra  aktif  dan yang  diterima  dari  mitra  pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
ii) Aset musyarakah yang  diterima dari  mitra  pasif  disajikan  seba- gai unsur dana syirkah temporer. iii) Selisih  penilaian  aset musya- rakah , bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.
b) Mitra  pasif  menyajikan  hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan  usaha musyarakah dalam laporan keuangan:
i) Kas  atau  aset  nonkas  yang diserahkan  kepada  mitra  aktif disajikan sebagai investasi musyarakah .
ii) Keuntungan  tangguhan  dari selisih  penilaian  aset  nonkas yang  diserahkan  pada  nilai wajar  disajikan  sebagai  pos lawan dari investasi musyarakah .
3) Pengungkapan
a) Mitra  mengungkapkan  hal-hal yang terkait transaksi musyarakah , tetapi tidak terbatas pada:
i) Isi  kesepakatan  utama  usaha musyarakah seperti  porsi  dana, pembagian  hasil  usaha,  akti- vitas  usaha  musyarakah  dan lain-lain.
ii) Pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. iii) Pengungkapan  yang  diperlu- kan  sesuai  PSAK  101:  Penya- jian Laporan Keuangan Syari’ah. Mekanisme pelaksanaan Pembiayaan
Musyarakah di BSM KCP Subang
Indikator  Pengakuan  Pembiayaan Mu- syarakah di  BSM  KCP  Subang  atau  Bank Syariah  Indonesia:  BSM  KCP  Subang  men- cantumkan  investasi Musyarakah dengan pembiayaan Musyarakah yang  mana  diakui pada  saat  pembayaran  kas  atau  penyerahan asset  non-kas  kepada  mitra  aktif;  BSM  KCP Subang  tidak  mengakui  biaya  yang  terjadi berkaitan  dengan musyarakah sebagai  pem- biyaan musyarakah . Biaya yang timbul akibat adanya  pembiayaan  seperti  biaya  admi- nistrasi,  biaya  materai,  biaya  studi  penda- huluan,  biaya  notaris,  dan  biaya  asuransi maka  semua  itu  akan  dibebankan  kepada nasabah;  BSM  KCP  Subang  mengakui pembiayaan musyarakah dan  bagi  hasil  yang belum  dibayar  oleh  nasabah  kepada  BSM sebagai piutang; BSM KCP Subang mengakui keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan  pembayaran  bagi  hasil;  BSM KCP  Subang  tidak  mengakui  kerugian  yang
ditimbulkan  oleh  kelalaian  atau    kesalahan yang disengaja oleh nasabah. Kerugian yang akibat  adanya  kesalahan  nasabah  dalam pengelolaan  dana  maka  akan  dibebankan kepada  nasabah  itu  sendiri  dan  tidak  ada pengurangan dalam pembiayaannya.
Indikator  Pengukuran  Pembiayaan Mu- syarakah di  BSM  KCP  Subang  atau  Bank Syariah  Indonesia.  Perlakuan  akuntansi mu- syarakah terkait  pengukuran    pembiayaan musyarakah pada  BSM  KCP  Subang  menya- takan  bahwa  jumlah  uang  yang  diakui  akan dimasukan  atau  dicatat  ke  dalam  unsur laporan keuangan.
Indikator  Penyajian  Pembiayaan Musya- rakah di BSM KCP Subang atau Bank Syariah Indonesia. BSM KCP Subang menyajikan total pembiayaan musyarakah yang  diberikan  ke- pada  nasabah  dalam  neraca  sesuai  dengan nilai  yang  dicatat  yakni  jumlah  pembiayaan yang  memang  diberikan  kepada  nasabah. Dalam laporan neraca BSM KCP Subang kas yang  disisihkan  oleh  mitra  aktif  disajikan sebagai pembiayaan musyarakah yang dicatat dalam Asset .
Indikator  Pengungkapan  Pembiayaan Musyarakah di  BSM  KCP  Subang  atau  Bank Syariah  Indonesia.  Pada  pembiayaan musya- rakah BSM  KCP  Subang  tidak  membuat catatan  atas  laporan  keuangan  yang  meng- ungkap  isi  kesepakatan utama  usaha musya- rakah seperti  porsi  dana,  pembagian  hasil usaha,  aktivitas  usahanya  seperti  apa,  dan pengelolaan  usaha  memang  jika  tidak  ada mitra  aktif  dalamn  akad musyarakah serta
pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101  :  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah, dan  kebanyakan  pedoman  dari  bagian pembiayaan itu semdiri diambil dari DPS.
Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BSM KCP Subang
Analisis  Kesesuaian  Pengakuan  Akun- tansi  Pembiayaan  Musyarakah  di  BSM  KCP Subang  dengan  PSAK  No.  106;  Pengakuan Investasi.  Investasi musyarakah diakui  pada saat pembayarakn kas atau penyerahan asset non-kas kepad mitra aktif. 24 Pada praktiknya, pembiyaan musyarakah di  BSM  KCP  Subang diakui  pada  saat  pembayaran  uang  tunai kepada  nasabah  (mitra  aktif).  Maka  dapat dilihat bahwa praktik pengakuan investasi di BSM  KCP  Subang  telah  sesuai  dengan  PSAk No.  106.;  Pengakuan  Biaya.  PSAK  No.  106, pengakuan  beban  dijelaskan  pada  paragraph 18,  biaya  yang  terjadi  akibat  adanya  akad musyarakah (contohnya,  biaya  studi  kela- yakan)  tidak  dapat  diakui  sebagai  biaya investasi musyarkah kecuali  ada  persetujuan dari seluruh mitra musyarakah, dan ternyata di BSM  KCP  Subang  sesuai  dengan  PSAK  No. 106  yang  mana  tidak  mengakui  biaya  yang memang  terjadi  akibat  pembiayaan musya- rakah sebagai  bagian  dari  akad  pembiayaan musyarakah itu  sendiri;  Pengakuan  Piutang. PSAK  No.  106  paragraf  33  menyebutkan, investasi musyarakah yang  belum  dikem- balikan  oleh  mitra  aktif  pada  saat  diakhiri
24 IAI.  (2007a). Pernyataan  standar  akuntansi keuangan  akuntansi  musyarakah  (PSAK No.  106). Paragraf 27.
maka  diakui  sebagai  piutang,  sesuai  dengan yang  disebutkan  di  dalam  PSAK  No.  106; Pengakuan  Keuntungan.  PSAK  No.  106 menjelaskan  bahwa  pengakuan  keuntungan telah  sesuai  dengan  apa  yang  diterapkan  di BSM  KCP  Subang;  Pengakuan  Kerugian  . PSAK No. 106 menjelaskan pengakuan keru- gian  dapat  dilihat  bahwa  belum  seluruhnya praktik  pengakuan  akuntansi  sesuai  dengan PSAK  No.  106.  Praktik  pengakuan  sendiri yang  mana  terdiri  dari  pengakuan  investasi, pengakuan  kerugian  karena  kelalalian  mitra aktif,  pengakuan  piutang,  dan  pengakuan beban  telah  sesuai  dengan  PSAK  No.  106. Namun,  praktik  pengakuan  kerugian  tanpa unsur  kesengajaan  atau  bencana  dan  juga keuntungan  belum  sesuai  dengan  PSAK  No. 106.
Analisis  Kesesuaian  Pengukuran  Akun- tansi  Pembiayaan  Musyarakah  di  BSM  KCP Subang dengan PSAK No. 106: Pada BSM KCP Subang,  pembiyaan musyarakah diukur  dari jumlah uang yang dibayarkan bank pada saat pencairan  dana.  Tidak  terdapat  pengukuran asset  non-kas  karena  BSM  tidak  melayani pembiyaan dalam bentuk investasi asset non- kas. Praktik di BSM KCP Subang, pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No. 106 .  hal  tersebut  telah  sesuai  karena  BSM  KCP Subang  mengukur  pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan bank kepada naabah pada saat pencairan dana, yaitu setlah akad  pembiayaan musyarakah disetujui; Analisis  Kesesuaian  Penyajian  Akuntansi
Pembiayaan Musyarakah di BSM KCP Subang dengan  PSAK  No.  106.  Penyajian  akuntansi musyarakah dalam PSAK No. 106 untuk mitra pasif  paragraph  36,  kas  atau  asset  non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai  investasi musyarakah. Sedangkan,  di BSM  KCP  Subang  menyajikannya  kas  yang disisihkan oleh mitra aktif sebagai pembiyaan musyarakah yang  mana  jumlah  pembiayaan yang  dicatat  sejumlah  pembiyaan  yang diberikan kepada nasabah. Sehingga penyajian  akuntansi musyarakah pada  BSM KCP  Subang  telah  sesuai  dengan  PSAK  No. 106 dikarenakan penempatannya masih sama yaitu  dibagian  asset  hanya  konteks  nya  saja yang berbeda.
Analisis Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi  Pembiayaan  Musyarakah  di  BSM KCP  Subang  dengan  PSAK  No.  106.  Peng- ungkapan  akuntansi  pembiayaan musyarakah dalam  PSAK  No.106  dijelaskan  dalam paragraf  37,  yang  merupakan  isi  dari  kese- pakatan usaha musyarakah, seperti porsi dana, penghasilan  usaha,  aktivitas  usaha musya- rakah, dan  lain  sebagainya.  Namun,  dalam praktiknya BSM KCP Subang tidak membuat catatan  atas  laporan  keuangan  sehingga peneliti  tidak  dapat  menganalisis  kesesuaian pengungkapan pembiayaan musyarakah; Konsistensi  dan  evaluasi  Kesesuaian  PSAK No.  106  dengan  Penerapan  di  Bank  Syariah Mandiri.
Berdasarkan  dari  ke  empat  peng- analisisan  yakni  dengan  tujuh  point  analisis, maka  terdapat  lima  point  yang  memang
menunjukan  bahwa  BSM  KCP  Subang  telah sesuai dengan PSAK No. 106, yakni mengakui pembiayaan musyarakah pada  saat  pemba- yaran kas kepada mitra aktif (nasabah), meng- akui dana yang memang belum dikembalikan oleh  mitra  aktif  sebagai  piutang,  mengakui bahwa  setiap  biaya  yang  dikeluarkan  pada saat  terjadinya  akad  pembiayaan musyarakah bukan  bagian  dari  pembiayaan,  dan  juga penyajian  yang  memang  disajikan  pada  ba- gian asset serta untuk pembiayaan musyarakah diukur dengan sejumlah uang yang diberikan kepada  nasabah.  Sedangkan  dua  point  yang memang  tidak  sesuai  yaitu  keuntungan  dan kerugian belum sesuai dengan PSAK No. 106 dikarenakan  consumer  banking  relationship manager yang memiliki pengetahuan terbatas terkait  PSAK  106  serta  tidak  adanya  pembe- kalan  skill  terkait  penerapan  standar  akun- tansi  dikarenakan  lebih  sering  melihat penyajian yang diatur dalam DPS. Pada point pengungkapan  tidak  dapat  dianalisis  dika- renakan  ketidaktersediann  data  maka  seha- rusnya  sebagai  evalusi  BSM  KCP  Subang menggunakan  juga  PSAK  No.  101  terkait pencatatan laporan keuangannya.

## SIMPULAN
Penerapan  akuntansi musyarakah (peng- akuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  peng- ungkapan) di BSM KCP subang secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 106 yaitu:
Perlakuan  akuntansi musyarakah (peng- akuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  peng- ungkapan) pada Bank Syariah Indonesia Exs
BSM  KCP  Subang  yaitu:  Dalam  hal  Peng- akuan Investasi BSM KCP Subang yaitu bank mengakui pembiayaan pada saat penyerahan kas,  untuk  Pengakuan  Biaya  yakni  biaya dibayar  sendiri  oleh  nasabah,  jika  dapam Pengakuan  Piutang  yaitu  setiap  di  akhir pembiayaan  jika  nasabah  masih  belum membayar  maka  akan  masuk  ke  dalam piutang,  dan  dalam Pengakuan  Keuntungan yakni dibayarkan setiap bulan oleh nasabah, serta  yang  terakhir  dalam  Pengakuan kerugian bank tidak mengakui kerugian yang timbul  oleh  kelalaian  nasabah.  Dalam  hal Pengukuran  BSM  KCP  Subang  mengukur pembiayaan berdasarkan jumlah yang diberikan  kepada  nasabah.  Dalam  hal Penyajian yakni akad pembiayaan musyarakah diakui  dan  disajikan  sebagai  pembiayaan musyarakah bukan  investasi musyarakah. Dalam hal Pengungkapan BSM KCP Subang tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang mengungkap isi kesepakatan utama usaha musyarakah.
Hasil  analisis  penerapan  akuntansi musyarakah berdasarkan  pernyataan  standar akuntansi  keuangan  (PSAK)  106  di  Bank Syariah Indonesi Exs BSM KCP Subang yaitu sebagai  berikut:  Perlakuan  akuntansi  yang diterapkan  BSM  KCP  Subang  mengenai pengakuan  akuntansi  terhadap  pembiayaan musyarakah yang  terdiri  dari  pengakuan untuk  investasi,  pengakuan  untuk  kerugian atas  kelalaian  nasabah,  pengakuan  untuk piutang, dan juga pengakuan terhadap beban telah  sesuai  dengan  PSAk  No.  106.  Namun, untuk  praktik  pengauan  akuntansi  pembia- yaan musyarakah mengeanai keuntungan dan
juga  kerugian  yang  tidak  diakibatkan kelalaian nasabah belum sesuai dengan PSAK No.  106.  Perlakuan  akuntansi  yang  dite- tapkan  BSM  KCP  Subang  mengenai  peng- ukuruan  akuntansi  terhadap  pembiayaan musyarakah telah  sesuai  dengan  PSAK  No. 106.  Perlakuan  akuntansi  yang  memang diteapkan  di  BSM  KCP  Subang  mengenai penyajiannya terkait pembiayaan musyarakah belum  sesuai  dengan  PSAK  No.  106 dikarenakan  kas  yang  memang  diserahkan kepada  nasabah  disajikan  sebagai  pembia- yaan musyarakah bukan investasi musyarakah. Perlakuan akuntansi yang diterapkan di BSM KCP  Subang  mengenai  pengungkapan akuntansi  terhadap  pembiayaan musyarakah tidak  dapat  dianalisis  karena  BSm  tidak membuat catatan atas laporan keuangan.
Hasil  analisis  terkait  kosistensi  dan evaluasinya  di  Bank  Syariah  Indonesia  exs BSM KCP subang yaitu: Berdasarkan dari ke empat  penganalisisan  yakni  dengan  tujuh point analisis, maka terdapat lima point yang memang  menunjukan  bahwa  BSM  KCP Subang  telah  sesuai  dengan  PSAK  No.  106, yakni  mengakui  pembiayaan musyarakah pada saat pembayaran kas kepada mitra aktif (nasabah),  mengakui  dana  yang  memang belum dikembalikan oleh mitra aktif sebagai piutang,  mengakui bahwa  setiap  biaya  yang dikeluarkan  pada  saat  terjadinya  akad  pem- biayaan musyarakah bukan  bagian  dari  pem- biayaan,  dan  juga  penyajian  yang  memang disajikan  pada  bagian  asset  serta  untuk pembiayaan musyarakah diukur  dengan sejumlah  uang  yang  diberikan  kepada  na- sabah.  Sedangkan  dua  point  yang  memang
tidak  sesuai  yaitu  keuntungan  dan  kerugian belum  sesuai  dengan  PSAK  No.  106  dika- renakan  consumer  banking  relationship manager yang memiliki pengetahuan terbatas terkait  PSAK  106  serta  tidak  adanya pembekalan  skill  terkait  penerapan  standar akuntansi  dikarenakan  lebih  sering  melihat
penyajian yang diatur dalam DPS. Pada point pengungkapan tidak dapat dianalisis dikarenakan  ketidaktersediann  data  maka seharusnya sebagai evalusi BSM KCP Subang menggunakan  juga  PSAK  No.  101  terkait pencatatan laporan keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanti,  Hani  Werdi,” Akuntansi  Syari”ah:  Sebuah  Tinjauan  Antara  Teori  dan  Prakti”, Jurnal Akuntansi Indonesia. Volume 6, 2017
Ghufran  A.  Mas’adi, Fiqh  Muamalah  Kontekstual ,  (Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  cet  ke-1, 2002).
IAI. (2007a). Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106). Paragraf 27.
IAI. (2007b). Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi musyarakah (PSAK No. 106).
Mardani, Hukum Bisnis Syari’ah , ( Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014).
Mulawarman, A. D. “Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari’ah” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. (2007).
Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014).
Raharjo, K. “Filosofi Akuntansi Syari’ ah Dalam Praktek Akuntansi Lembaga Keuangan Islam.
Rohmi, P. K,  Skripsi:  “ Implementasi  Akad  Musyarakah  Mutanaqisah  Pada  Pembiayaan  Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang ” (Lumajang : 2015).
Sekaran, U., dan Bougie, R. “ Metode penelitian untuk bisnis pendekatan pengembangan-keahlian buku 1” (6th ed.).( Jakarta: Salemba Empat. 2017).
Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2017).
Sri, Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat. 2015).
Sugiyono. “ Metode penelitian kualitatif” (edisi ke-3). (Bandung: CV ALFABETA. 2017).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.
Yusuf, . Skripsi : “ Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X”. (2012).