## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat
Anis Eka Asriati, Luluk Lusiati Cahyarini Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : aniseka10@gmail.com

## Abstract
The rapid growth of the economy, the increasing need for capital to support people's economic activities. So  needed  for  financial  institutions  to  accommodate  credit  facility  financing.  Warranty  in  the  form  of Dependent Rights. In the registration of dependent rights is required the role of PPAT as a deed maker. It is expected to perform its duties and positions in accordance with the laws governing it. This research is normative  juridical  research  using  the  analytical  descriptive.  This  research  uses  primary  data  and secondary  data  from  the  literature  studies  and  field  studies.  Analyze  and  process  collected  data  using qualitative analysis.  The result of this research is that PPAT in carrying out its duties and positions to register dependent rights is in accordance with the laws and regulations governing it, but in the process of  land  registration,  dependent  rights  met  the  obstacles,  because  banks  that  still  allow  registration  of dependent rights on land that have not been listed so that it takes a long time to process the registration of dependent rights and can pose a risk to the creditors as creditors.
Keywords: Land Registrars; Registration of Liability Rights; Unregistered Land

## Abstrak
Pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  pesat,  maka  meningkat  kebutuhan  permodalan  untuk  menunjang aktivitas  ekonomi  masyarakat.  Maka  dibutuhkan  lembaga  keuangan  yang  dapat  mengakomodir pembiayaan  berupa  fasilitas  kredit.  Jaminan  yang  digunakan  adalah  jaminan  kebendaan  berupa  Hak Tanggungan.  Dalam  pendaftaran  hak  tanggungan  dibutuhkan  peran  PPAT  sebagai  pembuat  akta. Diharapkan  dalam  melakukan  tugas  dan  jabatannya  berdasar  pada  aturan  perundangannya.  Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya  yakni deskriptif analitis. Adapun sumber data yang dipergunakan yakni data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dan studi  lapangan.  Menganalisis  dan  mengolah  data-data  yang  terkumpul  menggunakan  analisis  kualitatif. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk melakukan pendaftaran hak tanggungan sudah selaras dengan aturan perundangan yang mengaturnya, namun dalam proses pendaftaran hak tanggungan PPAT masih mengalami hambatan dengan adanya bank yang  masih memperbolehkan melakukan pendaftaran hak tanggungan pada tanah yang belum bersertipikat sehingga membutuhkan  jangka  lama  untuk  memproses  pendaftaran  hak  tanggungannya  dan  dapat  menimbulkan resiko untuk pihak kreditor sebagai pemberi kredit.
Kata Kunci: PPAT; Pendaftaran Hak Tanggungan; Tanah Belum Bersertifikat

## A. PENDAHULUAN
Meningkatnya  bidang ekonomi  nasional, maka sangat butuh penyediaan dana dalam jumlah yang  besar,  Diperlukannya  lembaga  hak  jaminan  yang  kuat  dan  dapat  memberi  kepastian hukum bagi  pihak  yang  terlibat,  pembangunan  ekonomi  merupakan  upaya  yang  dapat  mendorong meningkatnya  peran  masyarakat  di  bidang  pembangunan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan, keadilan  dan  kemakmuran  bagi  masyarakatnya  berdasar  pancasila  dan  UUD  RI  1945. Meningkatnya  pembangunan  nasional,  maka  akan  meningkatkan  kebutuhan  pendanaan  yang didapatkan dari operasional kredit. Sebuah lembaga yang berkecimpung dalam perkreditan, seperti perbankan.  Kredit  perbankan  sebagai  sebuah produk  bank  konvensional  yang  biasa  disalurkan  ke masyarakat yang membutuhkan modal (Rizkianti, 2019). Pada pasal 1 ayat 1 UU No.10 tahun 1998 terkait perbankan, kredit ialah pendanaan atau yang serupa dengannya, berdasar persetujuan pinjam meminjam  antara  bank  dengan  debitornya,  dengan  ketentuan  debitor  wajib  menyelesaikan utangnya.
Terdapat  beberapa  pengikatan  yang  diatur  ketentuan  perundang-undangan  yang  berbeda, maka  harus  mengetahui  macam-macam  dan  pengikatan  atas  benda  tersebut,  yaitu:  Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, dll. UUPA telah menyediakan lembaga hak jaminan yang kuat yakni Hak  Tanggungan.  Selanjutnya  dibentuk  peraturan  baru  yakni  UU  No.4  tahun  1996  terkait  Hak Tanggungan atas Tanah berikut benda yang bersangkutan dengan tanahnya. Pembentukan peraturan pengganti, disebabkan aturan yang sebelumnya kurang memberi kepastian hukum dibidang kredit. Hak Tanggungan ialah hak jaminan atas tanah berkaitan penyelesaian suatu utang kepada kreditor lainnya.  Bila  debitornya  terjadai  wanprestasi,  maka  peminjam  selaku  pemiliki  hak  tanggungan berhak untuk menjualnya melalaui lelang umum tanah yang dijaminkan sesuai aturan yang berlaku dengan mendahulukan daripada kreditor lainnya (Sutedi, 2006).
Berdasar pasal 1 ayat 1 UU No.4 tahun 1996, yang berbunyi:
“Hak Tanggungan ialah hak jaminan yang ditanggungkan pada hak atas tanah sesuai dengan UU  No.5  tahun  1960  terkait  Aturan  Mendasar  Pokok-Pokok  Agraria,  beserta  ataupun  tidak benda  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tanahnya,  untuk  penyelesaian  suatu  utang  dengan memberi kedudukan yang mengutamakan ke suatu kreditur terhadap kreditur yang lain”.
Definisi  hak  tanggungan  bukan  hanya  terfokus  pada  tanah,  termasuk  benda  lainnya  yang berdiri  di  atas  tanah  itu,  lain  halnya  yang  termuat  dalam  UUPA  yang  lebih  ke  asas  pemisahan horizontal, yakni ada pemisahan antara tanah dengan benda di atas tanahnya (Parlindungan, 1966).
Fungsi  dari  jaminan  adalah  untuk  keamanan  modal  yang  diberikan  kreditur  kepada  debitur, karena hak dari kreditur harus dilindungi, dan inilah pentingnya adanya lembaga jaminan. Jaminan berperan  bagi  bank  dalam  penyaluran  pinjaman,  sebab  jamian  memberi  hak  ke  bank  untuk penyelesaian  yang  diagunkan  jika  debitornya  wanprestasi,  dipergunakan  untuk  melunaskan pinjamannya  pada  tempo  yang  ditetapkan  sesuai  kesepakatannya.  Persyaratan  objek  Hak Tanggungan,  wajib  mendaftar  dan  ada  sertipikat  atas  tanahnya,  namun  bila  tanahnya  belum memiliki sertipikat bisa juga diberikan Hak Tanggungan selama pembebanan Hak Tanggungannya dibarengi dengan pengajuan pendaftaran hak atas tanah itu (Halim, 2018).
Kesepakatan  akad  pada  proses  pemberian  Hak  Tanggungan  memerlukan  PPAT,  yang memiliki peran dalam pembuatan APHT dahulu berdasar pasal 1 ayat 4 UU No.4 tahun 1996, yakni Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  ialah  pejabat  umum  berwewenang  dalam  pembuatan  akta pemindahan  dan  pembebanan  hak  atas  tanah,  serta  akta  pemberian  kuasa  pembebanan  hak tanggungan  sesuai  aturan  perundangan  yang  mengaturnya.”    Pembuatan  APHT  dilakukan  oleh PPAT  untuk  dasar  agar  dapat  didaftarakannya  Hak  Tanggungan  terhadap  obyek  jaminan.  Proses dalam  membebankan  Hak  Tanggungan  dengan  tahapan  pemberian  Hak  Tanggungan  dengan pembuatan APHT oleh PPAT, yang sebelumnya dilangsungkan akad utang-piutang, lalu dilakukan pendaftaran di kantor pertanahan. PPAT dalam melaksanakan tugas dan jabatan bersangkutan diatur pada PP No.37 tahun 1998 terkait Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  PPAT  dalam  menjalankan  tugas  beserta  jabatan  harus selaras dengan  aturan  yang  mengaturnya  agar  terhindar dari  permasalahan dalam pendaftaran  hak tanggungan.
Teori  digunakan  untuk  menjelaskan  gejala  ataupun  proses  yang  terjadi.  Teori  ini  diujikan dengan  realitas  yang    menunjukan  ketidakbenaran  untuk  menunjukan  berfikir  yang  tersusun sistematis,  logis  dan  empiris  dan  simbolis.  Teori  berfungsi  dalam  mengarahkan/menunjukkan, meramalkan dan menguraikan fenomena yang dikaji (Meleong, 1993).
Teori merupakan kerangka intelektual yang diciptakan agar bisa menangkap dan menjelaskan objek yang akan dipelajari.
Kepastian  merupakan  sesuatu  yang  pasti.  Kepastian  hukum  ialah  kondisi  pada  tingkah  laku oranga secara personal, tim ataupun organisasi, terikat dan terletak pada jalur yang ditetapkan oleh aturan  hukum  (Rahardjo,  2003).  Peraturan  yang  berisi  ketententuan  universal  menjadi  patokan untuk  individu  berprilaku  di  masyarakatnya  dalam  ikatan  dengan  sesama  orang  atau  interaksi
dengan  masyarakatnya.  Peraturan  tersebut  jadi  batas  buat  masyarakat  dalam  membebani  ataupun melaksanakan  tindakan  terhadap  individu.  Terdapatnya  ketentuan  itu  serta  penerapan  ketentuan tersebut memunculkan kepastian hukum (Marzuki, 2008).
Kepastian  hukum  ialah  jaminan  mengenai  hukum  keadilan.  Pendapat  Gustav  Radbruch, keadilan  dan  kepastian  hukum  sebagai  hal  tetap  dalam  hukum,  maka  keduanya  wajib  diberi perlindungan  untuk  mewujudkan  negara  yang  aman  dan  tertib.  Sehingga  hukum  positif  harus dipatuhi  berdasar  teori  kepastian  hukum  dan  nilai  yang  akan  diharapkan  yakni  keadilan  dan kebahagiaan (Ali, 2002).
Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan sesuatu buat mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi realitas guna hukum tidak hanya sebagai kontrol sosial namun bagaikan  pelengkap  buat  melaksanakan  update  ataupun  perubahan  dalam  suatu  masyarakat (Rahardjo,  1983).  Secara  konsep  penegakan  hukum  ini  terletak  pada  aktivitas  menyerasikan  nilai dalam norma yang baik yang diwujudkan dalam sejumlah nilai yang berbentuk kedamaian.
Berdasarkan  sekelumit latar belakang di  atas maka  permasalahan  yang  diteliti  dalam artikel ini  adalah  mengenai  tinjauan  yuridis  PPAT  dalam  melakukan  pendaftaran  hak  tanggungan  dan mengenai hambatan yang dialami PPAT dalam proses pendaftaran hak tanggungan.
Telah  banyak  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  telah  meneliti  tentang  hak  tanggungan. Donico Doly tahun 2011 meneliti  tentang bagaimana pelaksanaan roya menurut UUHT dan PMA Nomor 3 Tahun 1997. (Doly, 2011).  Selanjutnya  penelitian yang dilakukan oleh  Wahyu Pratama di tahun  2015 meneliti tentang tata cara membebankan hak tanggungan dan perlindungan hukum kepada debiturnya sesudah dieksekusi serta kekuatan hukum sertipikat hak tanggungannya sesudah berkekuatan hukum hak eksekutorial (Pratama, 2015).
Berdasarkan  penelitian-penelitian  di  atas  ada  letak  kebaharuan  yang  diteliti  oleh  Penulis dalam  artikel  ini,  yakni  Penulis  lebih  memfokuskan  membahas  berkaitan  bagaimanakah  kajian yuridis kesesuaian pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan oleh PPAT sesuai aturan dan hambatan yang dihadapi PPAT dalam pendaftaran hak tanggunngan.

## B. METODE PENELITIAN
Peneliti menerapkan metode yuridis normatif yang mencakup data primer dan sekunder, yakni melalui  melihat perundang-undangan  yang  terkait  kemudian  dikaji berdasarkan  fakta  yang  sesuai dengan pengamatan di masyarakat.
Adapun  spesifikasi  penelitiannya  yakni  dengan  deskriptif  analitis.  Pelaksanaan  analisisnya hanya  sampai  taraf  deskriptif  dengan  menganalisis  serta  menunjukan  kenyataan  secara  runtut sehinggabisa dimengerti dan disimpulkan.
Dalam  mengumpulkan  datanya,  peneliti  melakukan  studi  kepustakan  dan  studi  lapangan. Adapun data sekunder dari bahan tertulis yang digunakan berupa bahan hukum primer yang terdiri dari UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), UU No.4 tahun 1996 terkait Hak Tanggungan Atas Tanah berikut benda yang berhubungan dengan tanahnya, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer),  PP  No.24  tahun  1997  terkait  Pendaftaran  Tanah, PMNA/Kepala BPN No.3 tahun 1997 mengena penerapan PP No.24 tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah,  PP  No.37  tahun  1998  terkait  Peraturan  Jabatan  PPAT,  Permen  ATR/Kepala  BPN  No.5 tahun  2020  terkait  Layanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Elektronik.  Adapun  bahan  hukum sekundernya berupa buku literature, jurnal, karya ilmiah, makalah, dan dokumen yang berhubungan dengan  objek  yang  diteliti  untuk  memperoleh  informasi.  Dikarenakan  penelitiannya  berbentuk yuridis  normatif,  sehingga  dipergunakan  data  primer  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak berkepentingan yakni  PPAT Kota Semarang.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan  Yuridis Pejabat Pembuat  Akta Tanah Dalam  Pendaftaran Hak  Tanggungan  di Kota Semarang
PPAT dalam  proses mendaftarkan pembebanan Hak Tanggungan diatur dalam PP No.37 tahun 1998 terkait Peraturan Jabatan PPAT pada pasal 1 ayat 1 yakni “PPAT ialah pejabat umum yang  mempunyai  wewenang  dalam  pembuatan  akta  otentik  mengenai  suatu  perbuatan  hukum terkait Hak Atas Tanah dan Hak Milik Rumah Susun”.
Negara sebagai badan penguasa bisa melakukan pengaturan beragam hak atas tanah yang tertuang  dalam pasal  16 ayat 1 UUPA.  Pemberian  beragam  hak tanggungan atas  tanah kepada individu  atau  lembaga,  artinya  pemilik  hak  bersangkutan  berwewenang  untuk  mengelola tanahnya  berdasar  haknya,  selama  tidak  menyalahi  batas  yang  ditentukan  dan  berkewajiban mendaftarkan  hak  atas  tanahnya  yakni  pembebanan  Hak  Tanggungan  untuk  memperoleh kepastian hukum.(Bachtiar, 1993)
Lahirnya  UUHT  dikarenakan  berdasar  pasal  51  UUPA,  yang  mengungkapkan  “Hak Tanggungan  yang  bisa  dibebankan  terhadap  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha  dan  Hak  Guna
Bangunan  pada  pasal  25,33  dan  39,  diatur  dalam  UU”.    Perintah  Pasal  51  UUPA  bisa terealisasikan  sesudah  dikeluarkan  UU  No.4  tahun  1996.  Dibentuknya  UUHT  yakni  (Salim, 2014):  seiring  perkembangannya  dan  akan  merasuk  ke  ranah  pengaturan  dan  administrasi  hak atas tanah, dalam memenuhi keperluan masyarakat umum disamping HM, HGU dan HGB yang tertunjuk  selaku  objek  Hak  Tanggungan  oleh  UUPA,  Hak  Pakai  atas  suatu  tanah  yang  wajib didaftarkan dan  dapat dilakukan pemindahtanganan,  diperlukan pembebanan Hak  Tanggungan. Sehingga diperlukan UU  yang  mengatur Hak Tanggungan atas  tanah berikut benda  di  atasnya, sesuai yang tertuang dalam UUPA, sekaligus sebagai wujud unifikasi Hak Tanggunan Nasional.
Pasal  1  ayat  1  UUHT  mengungkapkan  Hak  jaminan  yang  dilakukan  pembebanan  atas tanah,  berdasar  UUPA,  beserta  atau  tidak  benda  lainnya  sebagai  sebuah  kesatuan  dengan tanahnya, selaku penyelesaian atas sebuah utang, dengan kedudukannya mengutamakan kreditor preference daripada kreditor lainnya (Adjie, 2018).
Akad dalam membebankan Hak Tanggungan tidaklah independen, namun disebabkan oleh akad  lainnya  yang  dinamakan  perjanjian  induk  yakni  akad  utang  piutang  (kredit)  yang menimbulkan  utang  yang  dijaminkan  (Doly,  2011).  Sebelum  memberikan  dan  membebankan Hak Tanggungan, dilakukan akad dari pihak yang memberi dan menerima hak tanggungan, yang mana  pihak  yang  memberi  berjanji  akan  memberi  dan  menyerahkan  hak  miliknya  untuk penjaminan  penyelesaian  utang  hak  tanggungan  yang  dibuat  terpisah  dengan  akad  kreditnya (Pratama, 2015).
Subyek  hukum  dari  Hak  Tanggungan  ialah  individu  atau  badan  hukum  yang  berwenang untuk  melaksanakan  perbuatan  hukum pada  objek  hak  tanggungannya.  Pihak  yang  memegang hak tanggungan selaku pihak yang melakukan utang piutang yakni debitur dan kreditor. Pasal 4 UUHT mengungkapkan hak atas tanah atau objek yang bisa diberi pembebanan hak tanggungan ialah  HM,  HGB  dan  HGU,  sementara  pada  pasal  4  ayat  2  diungkapkan  ketentuan  Hak  Pakai berkemungkinan  sebagai  objek  hak  tanggungan.  Hal  ini  sebagai  ketentuan  baru  dikarenakan belum terdapat aturan terkait Hak Pakai yang berkemungkinan sebagai objek Hak Tanggungan.
PP  No.37  tahun 1998 terkait Peraturan  Jabatan PPAT  sebagai satu-satunya  pembuat  akta otentik. PPAT didalam praktiknya tidak dapat menolak pembuatan akta pendaftaran pembebanan hak  tanggungan  apabila  dimintakan  kepadannya,  PPAT  dapat  menolak  apabila  terdapat  alasan seperti  kurangnya  syarat-syarat  yuridis  yang  belum  dapat  dipenuhi  oleh  pemohon  dari  akta pendaftaran pembebanan hak tanggungan tersebut (Ismawati, 2018).
Peran  PPAT  secara  tegas  tertuang  dalam  UU  No.4  tahun  1996  terkait  Hak  Tanggungan atas  tanah  berikut benda  di  atasnya  dan  PP  No.24  tahun 1996  terkait  Pendaftaran  Tanah  yang menggantikan  PP  No.10  tahun  1961,  yakni  peranan  pejebat  umum  yang  memiliki  wewenang menyusun akta pemindahan beserta pembebanan hak atas tanah, dan akta lainnya yang tertuang dalam  aturan perundangan  yang  mengaturnya,  selaku  rekanan  kepala  kantor  pertanahan  dalam mendaftarkan tanah melalui pembuatan akta sebagai data awal pendaftaran tanahnya (Harsono, 2007).
PPAT  bertugas  melaksanakan  sebagian  proses  dalam  mendaftarkan  tanah  melalui pembuatan akta pendaftaran pembebanan hak tanggungan yang dijadikan bukti sudah dilakukan perbuatan  hukum  terkait  hak  atas  tanahnya,  lalu  dipergunakan  sebagai  acuan  dalam  membuat akta  pendaftaran  pembebanan  hak  tanggungannya  oleh  sebab  perbuatan  hukum,  yang  tertuang dalam pasal 2 ayat 1 PP No.37 tahun 1998.
PP No.24 tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah jo PP No.37 tahun 1998 terkait Peraturan Jabatan PPAT sebagai aturan yang membuktikan keberadaannya PPAT. Hal tersebut merupakan landasan  yuridis  mengenai  peran  PPAT  yang  dijamin  oleh  Perundang-undangan  khususnya dalam  hal  mengenai  pendaftaran  Hak  Tanggungan.  Pada  era  globalisasi  saat  ini  peran  PPAT mengalami  perubahan  yang  tertuang  dalam  PMNA  No.5  tahun  2020  terkait  Layanan  Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik.
Prosedur dalam membuat akta Hak Tanggungan yang berlangsung dihadapan PPAT yakni:
a. Dilakukan  pengecekan  sertipikat  hak  atas  tanah  atau  HM  atas  satuan  rumah  susun  dengan data di Kantor Pertanahan dengan menunjukkan sertipikat aslinya.
b. Digunakan format untuk pembuatan akta.
c. Apabila  dibutuhkan  izin  untuk  peralihan  tersebut,  makan  harus  diperoleh  izin  sebelum pembuatan akta.
d. Pembuatan  APHT  wajib  diikuti  oleh  para  pihak  yang  melaksanakan  perbuatan  hukum  atau pihak yang diberi kuasa melalui surat kuasa tertulis berdasar aturan perundangan yang ada.
e. Proses APHT wajib dihadiri oleh 2 orang saksi.
f. PPAT membaca akta terhadap para pihak terkait dan menjelaskan terkait muatan dan maksud aktanya,  beserta  proses  dalam  mendaftarkan  hak  tanggungannya  yang  hendak  dijalankan sesuai ketentuannya.
g. APHT  dibacakan  isinya  kepada  kepada  para  pihak  dan  dihadir  2  saksi  sebelum penandatanganan kedua pihak terkait, saksi dan PPAT.
h. PPAT  menyampaikam  APHT  yang  menginput  dokumen-dokumen  yang  bersangkutan  ke Applikasi Mitra ATR/BPN untuk didaftarkan. Sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN No.5 terkait layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik.
Sebelum  dilakukan  pendaftaran  hak  tanggungan  PPAT  diwajibkan  untuk  melakukan pengecekan  sertifikat  agar  dalam  melakukan  pembuatan  APHT  sudah  dipastikan  sertipikat tersebut  sesuai  dengan  data  fisik  dan  data  yuridis  pada  catatan  di  Kantor  Pertanahan.ketika sertipikat  tersebut  telah  selesai  diperiksa  maka  akan  muncul  hasil  pemeriksaan  berupa  catatan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
PPAT dapat menolak untuk membuat akta tertentu khususnya dalam pembuatan akta hak tanggungan yang tidak memenuhi prosedur. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu akta PPAT  wajib dibuat sedemikian rupa agar supaya bisa menjadi acuan yang  kokoh  untuk pendaftaran  peralihan  hak  serta  pembebanan hak  yang  bersangkutan.  PPAT mempunyai  tanggung  jawab  memverifikasi  persyaratan  legalnya  tindakan  hukum  yang bersangkutan  yaitu  menggunakan  mencocokan  data  yang  ada  pada  sertipikat  dengan  daftar- daftar yang terdapat pada Kantor Pertanahan. Sesuai dengan Pasal 10 Permen Agraria dan Tata Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  mengenai  Pelayanan  Hak Tanggungan  Terintegrasi  Elektronik,  PPAT  diwajibkan  untuk  membuat  surat  pernyataan  yang menjamin bahwa data yang PPAT adalah data yang benar.
Terdapat  alasan-alasan  yuridis  PPAT  bisa  menolak  pembuatan  suatu  akta  khususnya APHT yang dibenarkan PP No. 24 Tahun 1997:
1. Pada  sebidang  tanah  yang  tercatat  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  tidak ditunjukannya  sertifikat  asli  hak  yang  bersangkutan  ataupun  sertifikat  yang  diberikan  tidak seperti dalam daftar yang terdapat pada Kantor Pertanahan.
2. Pada tanah yang belum tercatat, tidak disampaikan:
a. Surat  bukti  yang  dijelaskan  pada  pasal  24  ayat  1  atau  SK  Kepada  Desa  atau  Keluruhan, yang  menjelaskan  jika  yang  bersangkutan  menguasai  sebidang  tanah  itu  seperti  yang dimaksud pada pasal 24 ayat 2.
b. SK  yang  menjelaskan  jika  sebidang  tanah  belum  bersertifikat  dari  Kantor  Pertanahan, ataupun  tanah  yang  terdapat  pada  daerah  yang  jauh  dari  letak  Kantor  Pertanahan,  dari pemegang hak diperkuat oleh Kepala Desa atau Kelurahan.
c. Ketika  berbagai  pihak  yang  ingin  melaksanakan  tindakan  hukum  yang  bersangkutan ataupun  salah  satu  saksi,  seperti  yang  dijelaskan  pada  pasal  38  PP  No.  24  tahun  1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tidak mempunyai hak ataupun tidak sesuai dengan ketentuan untuk melakukan tindakan tersebut.
d. Salah  satu  pihak  ataupun  berbagai  puhak  yang  melakukan  tindakan  dengan  berdasarkan surat kuasa mutlak yang secara garis besar berisi tindakan hukum peralihan hak.
e. Ketika  akan  dilakukannya  tindakan  hukum  belum  memperoleh  izin  pejabat  ataupun lembaga yang mempunyai kewenangan.
f. Ketika obyek terdapat sengketa
g. Tidak terpenuhinya persyaratan ataupun melawan ketentuan Undang-Undang.
Pemberian  Hak  Tanggungan yaitu untuk  memberikan  kepastian hukum,  dengan tindakan serta  mengesahkan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  oleh  PPAT.  Dijelaskan  dalam Pasal  8  dan  9  UUHT  yang  merupakan  subyek  dari  Hak  Tanggungan  adalah  Pemberi  Hak Tanggunga  dan  Pemegang  Hak  Tanggungan.  Diatur  dalam  Pasal  17  UUHT  tentang  tata  cara pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan disebutkan: Bentuk dan isi APHT, bentuk dan isi buku tanah Hak Tanggungan dll yang berkaitan dengan tata cara pemberian yang sekarang sudah berlaku  peraturan  terbaru  dalam  layanan  proses  pendaftaran  hak  tanggungan  yakni  Permen Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  mengenai Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Elektronik.  Pada  ketentuan  pasal  17  UUHT  tersebut menginginkan  supaya  peraturan  pelaksanaaannya  ditindak  lanjuti  menggunakan  ketetapan peraturan  pemerintah,  namun  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  ialah  Permen  Agraria  /Kepala BPN  No  3  tahun  1996  mengenai  Bentuk  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggugan,  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan,  Buku  tanah  Hak  Tanggungan  serta  sertifikat  Hak  Tanggungan. Maka perturan Pemerintah yang menjadi acuan adalah pasal 17 UUHT.
Berkaitan dengan prosedur Pembebanan Hak Tanggungan adalah pendaftarannya, Pasal 18 UUHT  menyebutkan”  pemberian  hak  tanggungan  harus  terdaftar  di  Kantor  Pertanahan”. Mekanisme  pendaftarannya  Hak  Tanggungan  telah dijelaskan  dalam  Permen  Agraria  dan  Tata
Ruang/  Kepala  BPN  No.  5  Tahun  2020  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Elektronik seperti di bawah ini:
a. PPAT
1) PPAT wajib malakukan pengecekan sertipikat
2) Pelaporan APHT dilakukan melalui Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN
3) Pelaporan  akta  diawali  dengan  membuat  kode  akta  yang  digunakan  sebagai  salah  satu pengenal akta yang terdiri dari 6 digit alfanumerik yang berbeda dengan nomor akta
4) PPAT  menginput  data  akta  yang  meliputi:  Nomor  Akta,  Tanggal  Akta,  Pemegang  Hak Tanggungan, Nilai Tanggungan, Objek Hak Tanggungan dan Lainnya apabila diperlukan
5) Apabila  di  dalam  APHT  terdapat  dua  nilai  yaitu  nilai  pelunasan  hutang  dan  nilai tanggungan, maka yang di input adalah nilai tanggungan
6) PPAT menggungah APHT dan data pendukungnya yaitu NPWP debitor, KTP, SPPT PBB, sertipikat, SKMHT apabila dikuasakan dan formulir pernyataan dan pertanggung jawaban keabsahan dan kebenaran dokumen
7) PPAT mengunduh surat pengantar akta dan dicetak sebanyak 3 rangkap dan ditandatangani serta dibubuhi stempel PPAT
8) PPAT memindai Scan dan menginput surat pengantar akta sebagai bukti penyampaian asli APHT dan data pendukungnya secara elektronik kepada kantor pertanahan melalui aplikasi mitra kerja ATR/BPN.
b. KREDITOR
1) Kreditor mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran hak tanggungan dengan mencari APHT yang sudah dilaporkan PPAT dari system HT-el.
2) Kreditur menggunggah dokumen pendukung lain dan membuat pernyataan kesesuain data dalam bentuk digital.
3) Kreditor  mengecek  kesesuaian  data  dokumen  permohonan  pendaftaran  hak  tanggungan yang di upload oleh PPAT dengan dokumen fisik
4) System HT-el akan memberikan surat perintah setor biaya pelayanan (SPSBP)
5) Kreditor wajib membayarkan melalui bank paling lambat 3 hari
6) Setelah pembayaran terkonfirmasi, kreditor dapat memeriksa draft Sertipikat HT-el
7) Sertipikat HT-el akan dikirim melaui email dan dapat dicetak
8) Kreditor wajib memeriksa Sertipikat HT-el hasil layanan pendaftarn hak tanggungan.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
9) Jika  terdapat  kesalahan  data  yang  tertera  dalam  sertipikat  HT-el,  kreditor  dapat memperbaiki dengan waktu 30 hari
c. KANTOR PERTANAHAN
Melakukan validasi dari data  yang  dikirim PPAT dan Kreditor melalui  Aplikasi  Mitra kerja ATR/BPN
Prosedur  pendaftaran  menggunakan  Sistem  HT-el,  Hak  Tanggungan  wajib  dituliskan pada buku  tanah, tetapi  yang  jadi pembeda  yaitu  kreditur bisa  melaksanakn pencatatan  Hak Tanggungan  pada  Sertifikat  Hak  Tanah  ataupun  Hak  Milik  Satuan  Rumah  Susun  tersebut melalui  cara  mencetak barcode  yang  dikeluarkan Sistem  HT-el serta menempelkannya pada Sertipikat Hak atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun (Imanda, 2020).
Pada pasal 13 UU Hak Tanggungan menjelaskan bahwa pembebanan Hak Tanggungan harus  terdaftar  di  Kantor  Pertanahan  paling  lama  7  hari  kerja  setelah  ditandatanganinya APHT,  PPAT  menginput  data  kepada  Kantor  Pertanahan  melaui  aplikasi  mitra  kerja ATR/BPN.  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan  dengan dicetaknya bukti daftar Hak Tanggungan serta menuliskannya pada buku tanah hak atas tanah objek  Hak  Tanggungan  selanjutnya  menempelkan  barcode  dalam  sertifikat  hak  atas  tanah yang bersangkutan.
Hak Tanggungan bisa dibebankan  kepada  orang lain namun harus mengikuti prosedur yaitu  dengan  dibikinnya  Surat  Kuasa  Membebanan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  dihadapan PPAT, dijelaskan dalam Pasal 15 UU Hak Tanggungan  jika Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  wajib  dibuat  oleh  PPAT  serta  sesuai  dengan  ketentuan  di  bawah  ini  (Adjie, 2018).
1. SKMHT   tidak  berisikan kuasa  untuk dilakukannya  perbuatan  hukum  lainnya selain  dari kuasa  dalam  pembebanan  Hak  Tanggungan  ataupun  tindakan hukum  selain  kuasa  dalam pembebanan  Hak  Tanggungan  tidak  diperbolehkan,  contohnya  berisikan  kuasa  untuk menjual, menyewakan objek Hak Tanggungan ataupun perpanjangan hak atas tanah.
2. Larangan  isi  kuasa  substitusi.  larangan  kuasnya  dipindah  ke  pihak  ketiga,  selain  pihak yang  sudah  dinyatakakan  secara  tegas  pada  SKMHT,  hal  tersebut  bisa  dibedakan  tidak sebagai  kuasa  subtitusi,  apabila  penerima  kuasa  memberi  kuasa  ke  pihak  ketiga  dalam upaya  mempertegas  buat  melakukan  tindakan  mewakili  pribadinya,  contohnya  kepada kepala cabag Banknya ataupun pihak luar yang ditunjuk sebagai wakil.
3. Harus  dituliskan  dengan  jelas  objek  Hak  Tanggungan,  banyak  hutang  beserta  nama  dan identitas kreditor dan nama dan identitas debitur, jika debiturnya bukan yang memberikan Hak  Tanggungan.  Hal  tadi  harus  dituliskan  secara  jelas,  lantaran  terdapat  kemungkinan antara  pemilik  tanah  ataupun  benda  yang  menjadi  tanggungan  tidak  bisa  dipastikan mempunyai  bangunan  yang  terdapat diatasnya,  apabila tidak  sama  maka identitas debitor wajib dicantumkan dan ikut menandatangani SKMHT.
4. Kuasa sebagai membebankan Hak Tanggungan tidak bisa ditarik balik bisa selesai karena bagaimanaupun  juga  terkecuali  lantaran  kuasanya  itu  sudah  habis  jangka  waktunya. SKMHT  tentang  hak  atas  tanah  yang  telaah  tercatat  harus  disertai  pembuatan  APHT maksimal  satu  bulan  setelah  diserahkan.  SKMHT  atas  tanah  yang  belum  tercatat  harus disertai  menggunakan  pembuatan  APHT  maksimal  tiga  bulan  sehabis  diserahkan. Sebagaimana  maksud  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  dan  (4)  tidak  berlaku  pada  SKMHT diserahkan buat menjamin kredit yang ditentukan pada UU. Apabila SKMHT tidak disertai dengan pembuatan APHT pada saat yang telah sudahditentukan batal demi hukum.
Pasal 15 ayat (1) menjelaskan didalam angka 7 pada asas pemberian Hak Tanggungan harus  dilaksanakan  pemberi  Hak  Tanggungan.  jika  diperlukan  dalam  pembebanan  Hak Tanggungan  tidak  dapat  hadir  dihadapan  PPAT  diperkenankan  menggunakan  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Surat kuasa tersebut wajib diberikan langsung oleh pemberi Hak  Tanggungan  serta  dipenuhi  syarat  mengenai  isinya.  Jika  belum  terpenuhi  persyaratan tersebut menyebabkan SKMHT yang bersangkutan batal demi hukum, bahwa surat kuasa tadi tidak  bisa  dipakai  menjadi  dasar  pembuatan  APHT,  dan  PPAT  bisa  menolak  permohonan untuk  membuat  APHT  apabila  SKMHT  tidak  dibuatkan  sendiri  oleh  pemberi  Hak Tanggungan atau tidak terpenuhinya syarat.
Apabila  terjadi  wanprestasi  maka  akan  dilakukan  eksekusi  Hak  Tanggungan,  dan pemegang  Hak  Tanggungan  mendapatkan  prioritas  pertama  melelang  obyek  Hak Tanggungan.  Menurut  ketentuan  Pasal  6  menyatakan  bahwa:  apabila  debitor  cidera  janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang. Didasarkan pada janji ole pemegang Hak Tanggungan bahwa apabila debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  berhak  untuk  menjual  obyek  Hak Tanggungan  melalui  pelelangan  umum  tanpa  memerlukan  persetujuan  dari  pemberi  hak
tanggungan.  Apabila  terdapat  sisa  penjualan  tetap  menjadi  hak  pemegang  Hak Tanggungan(Ismawati, 2018)
2. Hambatan  Bagi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Melakukan  Pendaftaran  Hak Tanggungan di Kota Semarang
Hambatan  yang  biasanya  dihadapi  khususnya  di  kantor  kami  dalam  pendaftaran membebankan  Hak  Tanggungan  di  Kota  Semarang  yaitu  masih  adanya  bank  yang memperbolehkan  membebankan  hak  tanggungan  di  tanah  yang  belum  terdapat  sertipikat. Padahal dengan  cara tersebut dapat menimbulkan  banyak resiko. Berdasarkan  permasalahan terhadap tanah yang belum bersertipikat tersebut PPAT mengalami hambatan , yaitu:
1. Hambatan Ekstern
Jangka waktu pemrosesan sertipikat lama, dengan melalui tahapan yaitu Melakukan pengukuran tanah, Menggambar peta bidang, Panitia A, Pengumuman 3 bulan, Munculnya SK, Pensertifikatan.
Membutuhkan waktu yang lama sehingga kepastian hukumnya kurang, bisa beresiko debitor wanprestasi terlebih dahulu sebelum sertipikat jadi, sehingga tidak bisa dilakukan eksekusi.  Hambatan  tersebut  maka,  solusi  PPAT  adalah  menunggu  hingga  proses pembuatan sertipikat itu selesai dan memberikan surat keterangan kepada kreditor bahwa sertipikat belum jadi.
2. Hambatan Intern
Awal riwayat tanah dan syarat-syarat tidak bisa dipastikan bisa jadi sertipikat setelah proses  persertipikatan,  hal  tersebut  juga  menyebabkan  kurangnya  kepastian  hukum. Misalnya  dalam  waktu  pengumuman  ternyata  ada  sanggahan  dari  pihak  luar  yang  turut memiliki tanah tersebut, sehingga tidak bisa diproses selanjutnya. Solusi hambatan tersebut PPAT  akan  membuatkan  surat  pernyataan  kepada  kreditor  dan  debitor  perihal  tidak bisanya tanah yang belum bersertipikat tersebut dijadikan obyek Hak Tanggungan.
Undang-Undang Hak Tanggungan menaruh kesempatan bagi pemilik hak atas tanah yang  belum  bersertipikat  buat  menjaminkan  hak  atas  tanahnya  dengan  hak  tanggungan. Pasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  menyatakan  bahwa  bila  obyek  Hak Tanggungan  berupa  hak  atas  tanah  yaang  dari  menurut  konversi  hak  lama  yang  sudah memenuh syarat buat didaftarkan namun pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak
Tanggungan  dilakukan  dibarengi  permohonan  pendaftaran  hak  atas  tanah  yangg bersangkutan.  Walaupun  dalam  perundang-undangan  membolehkan  pembebanan  hak tanggungan pada tanah yang belum bersertipikat tetapi hal tersebut terdapat resiko.
Praktik  pembebanan  Hak  Tanggungan  yang  tidak  bersertipikat  didahului menggunakan  pembuatan  SKMHT  oleh  PPAT,  kemudian  dilanjutkan  dengan  pembuatan APHT.  dilakukan  cara  ini  sebenarnya  kurang  sempurna  Karena  pembuatan  SKMHT sebenarnya  fungsinya  bukan  untuk  kondisi  tanah  yang  menjadi  obyek  Hak  Tanggungan belum bersertipikat namun dipakai pada hal pemberian  Hak Tanggungan tidak  bisa hadir dalam  pemberian  hak  tanggungan.  jikasertipikat  hak  atas  tanah  belum  jadi,  maka  tidak dapata  dibuatkan  APHT  meskipun  jangka  waktu  SKMHT  habis  dan  dibuatkan  SKMHT yang baru.
Jangka  waktu  SKMHT  yaitu  3  bulan.  Jangka  waktu  tersebut  digunakan  sebagai pelengkap  surat-surat  yang  diperlukan  buat  pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  tentunya memerlukan waktu untuk memperolehnya. Dengan memperbolehkan pembebanan hak atas tanah  menggunakan  sertipikat  yang  belum  bersertipikat  akan  lebih  memerlukan  banyak waktu.
Menurut penulis apabila pelaksanaan pendaftaran pembebanan hak tanggungan telah sesuai  prosedur  dan  lengkap  sesuai  syarat-  syarat  yang  telah  ditetapkan  perundang- undangan maka hambatan tersebut tidak akan terjadi dalam pendaftaran pembebanan hak tanggungan.  Karena  didalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  telah  memberikan  kepastian  dan perlindunga hukum  yang  kuat baik  kepada kreditor, debitor, dan pihak ketiga perihal penggunaan tanah sebagai jaminan kredit.

## D. SIMPULAN
Kajian  hukum  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  dalam  pendaftaran  pembebanan  Hak Tanggungan yaitu dengan membuat akta pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan menjadi bukti sudah  dilakukannya  perbuatan  hukum  mengenai  hak  atas  tanah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Pasal  2  ayat  (1)  dijadikan  dasar  bagi  pembuatan  akta  pendaftaran  pembebanan  Hak Tanggungan  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  hukum.  Perbuatan  hukum  yang  dimaksud  adalah terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998:  jual  beli,  tukar menukar,  hibah,  pemasukan  kedalam  perusahaan,  pembagian  hak  bersama,  pemberian  Hak  Guna
Bangunan/  Hak  Pakai  atas  tanah  Hak  Milik,  pemberian  Hak  Tanggungan,  dan  pemberian  kuasa membebankan  Hak  Tanggungan.  Prakteknya  pendaftaran  pembebanan  Hak  Tanggungan  yang dilakukan PPAT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hambatan  yang  dialami  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  pembebanan  Hak  Tanggungan  di Kota Semarang salah satunya adalah masih adanya bank yang memperbolehkan membebankan Hak Tanggungan pada tanah yang belum bersertipikat, padahal cara tersebut dapat menimbulkan banyak resiko.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  PPAT  mengalami  hambatan.  Hambatan  Ektern,  yaitu Jangka  waktu  pemrosesan  sertipikat  lama,  karena  harus  melalui  tahap  (pengukuran  tanah, menggambar  peta  bidang,  panitia  A,  pengumuman  3  bulan,  muncul  SK,  persertipikatan).  Karena membutuhkan  waktu  yang  lama  sehingga  kepastian  hukumnya  kurang,  bisa  beresiko  debitur wanprestasi terlebih dahulu sebelum sertipikat jadi, sehingga tidak bisa dilakukan eksekusi. Dengan hambatan  tersebut  solusi  PPAT  adalah  menunggu  hingga  proses  pembuatan  sertipikat  itu  selesai dan memberikan surat keterangan kepada kreditor bahwa sertipikat belum jadi. Awal riwayat tanah dan syarat-syarat tidak bisa dipastikan bisa jadi sertipikat setelah proses persertipikatan, hal tersebut juga menyebabkan kurangnya kepastian hukum. Misalnya dalam waktu pengumuman ternyata ada sanggahan  dari  pihak  lain  yang  turut  memiliki  tanah  tersebut,  sehingga  tidak  bisa  diproses selanjutnya.  Solusi  hambatan  tersebut  PPAT  akan  membuatkan  surat  pernyataan  kepada  kreditor dan  debitor  perihal  tidak  bisanya  tanah  yang  belum  bersertipikat  tersebut  dijadikan  obyek  Hak Tanggungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adjie, H. (2018). Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah . Bandung: CV Mandar Maju.
Ali,  A.  (2002). Menguak  Tabir  Hukum  (  Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) .  Jakarta:  Toko Gunung Agung.
Bachtiar, E. (1993). Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah . Bandung: Alumni.
Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.” Jakarta: Djambatan.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Meleong, L. J. (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Parlindungan,  A.  .  (1966). Komentar  Undang-Undang  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Sejarah Terbentuknya . Rahardjo, S. (1983). Masalah Penegak Hukum (S. Baru, ed.). Bandung.
Rahardjo, S. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia . Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Salim. (2014). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Sutedi,  A.  (2006). Implikasi  Hak  Tanggungan  Terhadap  Pemberian  Kredit  Oleh  Bank  dan Penyelesaian Kredit Bermasalah .

## Artikel Jurnal:
Doly, D. (2011). Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya. Negara Hukum , Vol 2/1 , 106.
Halim,  M.  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Jaminan  Dalam  Lelang  Eksekusi Hak Tanggungan. Bonum Commune , Vol.1/1 .
Imanda,  N.  (2020).  Lahirnya  Hak  Tanggungan  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Agraria  Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Notaire , Vol. 3.
Pratama,  W.  (2015).  Tinjauan  Hukum  Tentang  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Menurut  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , Vol. 3, 4.
Rizkianti,  W.  (2019).  Studi  Komparatif  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  di  Kota  Bogor  dan  Kota Depok. Yuridis , Vol.6/2 .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997 mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik.
Wawancara:
Ismawati, Dina. 2018. Wawancara PPAT Kota Semarang . Semarang.