Dimaz  Ichsan  Wicaksono,  Yuniarwati  (2023),  Rekonsiliasi  Laporan Keuangan Komersial-Fiskal  Pada  Pt. Sumber Alam Utama Kalbar (Sauk), Vol. 7, No. 12, Desember 2022, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax- literate.v7i12.11286 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 12, Desember 2022
REKONSILIASI  LAPORAN  KEUANGAN  KOMERSIAL-FISKAL  PADA  PT.

## SUMBER ALAM UTAMA KALBAR (SAUK)

## Dimaz Ichsan Wicaksono, Yuniarwati
Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: yuniarwati@fe.untar.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana PT Sumber Alam Utama Kalbar melakukan rekonsiliasi dari laporan keuangan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. Objek dalam penelitian ini adalah PT Sumber Alam Utama Kalbar yang berlokasi di Ketapang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan fakta serta bukti objek yang diteliti, yang  dimana  bukti  tersebut  dianalisa  untuk  dijawab  berbagai  masalah  dalam penelitian. Hasil ini memberikan fakta bahwa prosedur perpajakan yang dilakukan oleh  PT  Sumber  Alam  Utama  Kalbar  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  peraturan perpajakan Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008, karena terdapat biaya pribadi yang belum dicatat dan dilaporkan dalam laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan.
Kata  kunci :  Rekonsiliasi  Fiskal,  Laporan  Keuangan  Komersial,  Laporan  Keuangan Fiskal

## Abstract
The purpose of this study is to analyze how PT. Sumber Alam Utama Kalbar performs reconciliation  from  commercial financial statements  to  fiscal  financial  statements. The object of this research is PT Sumber Alam Utama Kalbar which is located in Ketapang. This study uses a qualitative descriptive analysis method, namely research that  collects  facts  and  evidence  of  the  object  under  study,  where  the  evidence  is analyzed to answer various problems in the research. These results provide the fact that the tax procedures carried out by PT Sumber Alam Utama Kalbar are not fully in accordance with the tax regulaton of the Income Tax Law No.36 of 2008, because there  are  personal  expenses  that  have  not  been  recorded  and  reported  in  the company’s fiscal reconciliation report.

## Keywords:  Fiscal  Reconciliation,  Commercial  Financial  Statements,  Fiscal  Financial
Statements

## Pendahuluan
Pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia (Maulana, 2021) (Iskandar, 2009). Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Nugraha, Oktavia, & Chandra, 2018). Pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas serta sebagai  roda  penggerak  pertumbuan  ekonomi  di  seluruh  wilayah  Indonesia  (Maiwan, 2017). Tidak hanya berfokus di Jawa, pembangunan infrastruktur juga dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Hadiyat, 2014). Total pembangunan jalan tol pada masa  pemerintahan  Jokowi  telah  tercatat  mencapai  1.852  km.  sedangkan  untuk pembangunan  jembatan  selama  periode  2015  hingga  2018  mencapai  41.063  meter (Oktasari, 2020). Berdasarkan laporan Global  Competitiveness  Index 2018 (Indriyanti, 2018), terkait penilaian indeks daya saing infrastruktur, World Economic Forum (WEF) mencatat Indonesia menempati ranking ke-71 dari 140 negara (Negara, n.d.).
Menurut  Sumber  Badan  Pusat  Statistik  (Indonesia,  2021),  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) miliki penduduk kurang lebih sebanyak 272,6 juta jiwa pada tahun 2021. Anggaran belanja negara mencapai  Rp2.750 triliun pada tahun 2021 yang mana digunakan sebagai pembangunan nasional yang dilakukan secara berkelanjutan dan pemasukan  negara  Indonesia  pada  tahun  2021  pendapatan  negara  sebesar  Rp2.003,1 triliun, sedangkan untuk penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp1.277,5 triliun (Pratama &  Hartono,  2022).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  hamper  seluruhnya  pemasukan  negara Indonesia  berasal  dari  pajak  belanja  pemerintah  untuk  pembiayaan  atas  suatu pembangunan infrastruktur yang berasal dari anggaran negara konvensional maupun non konvensional (Puspitasari, 2022).
(Putri  &  Putri,  2020)  Anggaran  konvensional  adalah  sumber  pembiayaan  yang berasal  dari  Kerjasama  antara  pihak  pemerinah  dengan  pihak  swasta  atau  masyarakat berupa hutang, penanaman modal dan investasi (Puspitasari, 2022). Sumber utama APBN adalah  pajak,  Adapun  pajak-pajak  tersebut  antara  lain  Pajak  Penghasilan,  Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (Ocza Kurniawan, 2018).

## Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  bentuk  penelitian  yang mengumpulkan  fakta  serta  bukti  objek  yang  diteliti  (Rukajat,  2018).  Fakta  dan  bukti tersebut selanjutnya akan dianalisa untuk menjawab berbagai masalah dalam penelitian (Melly,  2023).  Berpendapat  bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang temuannya tidak didapatkan dari prosedur statisktik, tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan  yang  sebelumnya  pernah  ada  dan  belum  diketahui  (Nugrahani  &  Hum, 2014).
Penelitian  ini  menggunakan  objek  Penelitian  yaitu  PT.  SAUK  yang  bergerak dibidang  Pengolahan  minyak  bumi  dengan  NPWP:  01.858.xxx.xxxx.000.  PT.  SAUK memiliki kantor perwakilan yang terletak di Jl. Rawa Maja No. 39, Cipete Selatan, Jakarta
Selatan dan kantor operasional terletak di Jl. Brigjend Katamso Kab. Ktapang Kalimantan Barat.

## Hasil dan Pembahasan
Dibawah  ini  adalah  hasil  penelitian  untuk  melihat  bagaimana  perusahaan  dan peneliti  dalam  membuat  laporan  rekonsiliasi  fiskal  PT  Sumber  Alam  Utama  Kalbar. Perusahaan  memisahkan  biaya-biaya  yang  seharusnya  di  koreksi  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berikut  merupakan  koreksi  versi perusahaan dan peneliti:

## Tabel 1
Laporan Laba Rugi Komersial Menjadi Laporan Laba Rugi Fiskal
(Menurut Perusahaan) Positif Negatif PT. SUMBER ALAM UTAMA KALBAR LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 AKUN
KOMERSIAL KOREKSI FISKAL PENDAPATAN 13.612.571.656 13.612.571.656
Positif Negatif PT. SUMBER ALAM UTAMA KALBAR LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 AKUN
KOMERSIAL KOREKSI FISKAL BEBAN POKOK PENJUALAN Gaji Karyawan dan Lembur 1.894.630.000 1.894.630.000 Operasional Office Jobber 143.200.000 143.200.000 Operasional Fasilitas Jobber 19.944.000 19.944.000 Monitoring 30.995.000 30.995.000 Perjalanan Dinas 92.142.500 92.142.500 Listrik, Telepon, dan Internet Jobber 166.538.824 83.269.412 83.269.412 Perbaikan SARFAS 1.922.142.146 1.922.142.146 Pengadaan Sparepart 1.228.804.046 1.228.804.046 Biaya  Sewa 720.000.000 720.000.000 Lainnya 183.575.300 183.575.300 - Jumlah Beban Pokok Penjualan 6.401.971.816 6.135.127.104 LABA KOTOR 7.210.599.840 7.477.444.552 BEBAN USAHA Gaji 875.050.000 875.050.000 Biaya Operasional Jakarta 25.024.270 25.024.270 Biaya Pemeliharaan 34.384.000 34.384.000 Alat Tulis Kantor 67.515.100 67.515.100 Rumah Tangga Kantor 92.373.222 92.373.222 Pengobatan 67.902.600 67.902.600 Retribusi 1.050.000 1.050.000 Asuransi 307.564.166 307.564.166 Transportasi 70.764.519 70.764.519 Pajak Kendaraan 3.014.700 3.014.700 PBB dan BPHTB 10.002.000 10.002.000 PPh 21 94.082.057 94.082.057 - Perizinan dan lainnya 435.501.000 435.501.000 Penyusutan 1.084.400.911 1.084.400.911 Entertain 10.711.600 10.711.600 - Sumbangan 317.463.000 317.463.000 - Perlengkapan 1.828.600 1.828.600 Pajak Sewa Tanah 144.000.000 144.000.000 PPh Badan 4.214.683 4.214.683 Jumlah Beban Administrasi dan Umum 3.646.846.428 3.224.589.771 LABA (RUGI) USAHA 3.563.753.412 4.252.854.781 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN PENDAPATAN LAIN-LAIN Pendapatan Jasa Giro 31.852.853 31.852.853 - Pendapatan Lain-lain 43.105.800 43.105.800 Jumlah 74.958.653 - BEBAN LAIN-LAIN Administrasi Bank 12.237.747 12.237.747 Pajak Bunga 6.370.571 6.370.571 Biaya Lain-lain 9.150.148 9.150.148 Jumlah 27.758.466 27.758.466 Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain 47.200.187 (27.758.466) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 3.610.953.599 4.225.096.315 PAJAK TERHUTANG 773.450.831 773.450.831 LABA SETELAH PAJAK TERHUTANG 2.837.502.769 689.101.369 31.852.853 3.451.645.485

## Tabel 2

## Laporan Laba Rugi Komersial Menjadi Laporan Laba Rugi Fiskal
(Menurut Peneliti)
Positif Negatif PT. SUMBER ALAM UTAMA KALBAR LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 AKUN
KOMERSIAL KOREKSI FISKAL PENDAPATAN 13.612.571.656 13.612.571.656 BEBAN POKOK PENJUALAN Gaji Karyawan dan Lembur 1.894.630.000 1.894.630.000 Operasional Office Jobber 143.200.000 143.200.000 Operasional Fasilitas Jobber 19.944.000 19.944.000 Monitoring 30.995.000 30.995.000 Perjalanan Dinas 92.142.500 92.142.500 Listrik, Telepon, dan Internet Jobber 166.538.824 83.269.412 83.269.412 Perbaikan SARFAS 1.922.142.146 1.922.142.146 Pengadaan Sparepart 1.228.804.046 1.228.804.046 Biaya  Sewa 720.000.000 720.000.000 Lainnya 183.575.300 183.575.300 - Jumlah Beban Pokok Penjualan 6.401.971.816 6.135.127.104 LABA KOTOR 7.210.599.840 7.477.444.552 BEBAN USAHA Gaji 875.050.000 875.050.000 Biaya Operasional Jakarta 25.024.270 25.024.270 Biaya Pemeliharaan 34.384.000 7.500.000 26.884.000 Alat Tulis Kantor 67.515.100 67.515.100 Rumah Tangga Kantor 92.373.222 30.000.000 62.373.222 Pengobatan 67.902.600 21.500.000 46.402.600 Retribusi 1.050.000 1.050.000 Asuransi 307.564.166 307.564.166 Transportasi 70.764.519 4.500.000 66.264.519 Pajak Kendaraan 3.014.700 3.014.700 - PBB dan BPHTB 10.002.000 10.002.000 - PPh 21 94.082.057 94.082.057 - Perizinan dan lainnya 435.501.000 435.501.000 Penyusutan 1.084.400.911 1.084.400.911 Entertain 10.711.600 10.711.600 - Sumbangan 317.463.000 317.463.000 - Perlengkapan 1.828.600 1.828.600 Pajak Sewa Tanah 144.000.000 144.000.000 PPh Badan 4.214.683 4.214.683 Jumlah Beban Administrasi dan Umum 3.646.846.428 3.148.073.071 LABA (RUGI) USAHA 3.563.753.412 4.329.371.481 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN PENDAPATAN LAIN-LAIN Pendapatan Jasa Giro 31.852.853 31.852.853 - Pendapatan Lain-lain 43.105.800 43.105.800 Jumlah 74.958.653 43.105.800
Positif Negatif PT. SUMBER ALAM UTAMA KALBAR LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
AKUN KOMERSIAL
KOREKSI FISKAL BEBAN LAIN-LAIN Administrasi Bank 12.237.747 12.237.747 Pajak Bunga 6.370.571 6.370.571 Biaya Lain-lain 9.150.148 9.150.148 Jumlah 27.758.466 27.758.466 Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain 47.200.187 15.347.334 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK 3.610.953.599 4.344.718.815 PAJAK TERHUTANG 787.316.600 787.316.600 LABA SETELAH PAJAK TERHUTANG 2.823.636.999 765.618.069 31.852.853 3.557.402.216
Perhitungan PPh Pasal 29 Menurut Perusahaan dan Menurut Peneliti:
Tabel 3

## Perbedaan Perhitungan PPh Badan Perusahaan
PERUSAHAAN PENELITI SELISIH Peredaran Usaha 13.612.571.656 13.612.571.656  - Laba Komersial 3.610.953.599 3.610.953.599 - Koreksi Fiskal - Koreksi Fiskal Positif 689.101.369 765.618.069 76.516.700 - Koreksi Fiskal Negatif (31.852.853) (31.852.853) - PKP - PKP (Fasilitas) 1.505.033.044 1.532.013.997 26.980.953 - PKP (Tidak Fasilitas) 2.763.169.071 2.812.704.818 49.535.747 Penghasilan Kena Pajak 4.268.169.071 4.344.718.815 76.549.744 Pajak Terutang 773.450.831 787.316.600 13.865.769 Kredit Pajak - PPh Pasal 23 296.950.242 296.950.242 - - PPh Pasal 25 142.995.000 142.995.000 - Pajak  YMH  Dibayar  PPh 29 333.505.589 347.371.358 13.865.769

## Kesimpulan
Berdasarkan Analisa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT Sumber Alam Utama Kalbar dalam melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal selama tahun 2021. Berdasarkan penelitian yang dilakukan,
PT  Sumber  Alam  Utama  Kalbar  sudah  melakukan  rekonsiliasi  laporan  keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiscal.
Perusahaan dalam membuat SPT tahunan badan mengumpulkan dan memisahkan bukti- bukti  terkait  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  selama  setahun  beroperasi.  Setelah mengumpulkan dan memisahkan bukti-bukti tersebut, perusahaan menyesuaikan biaya- biaya  yang  dibedakan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  dengan  membedakan  mana biaya beda tetap dan beda waktu.Setelah membedakan pengakuan biaya tersebut maka perusahaan mengkoreksi biaya tersebut.
Peneliti  sudah  melakukan  rekonsiliasi  laporan  keuangan  komersial  menjadi laporan  keuangan  fiskal  di  PT  Eska  Dekade  Elgama.  Peneliti  dalam  membuat  SPT tahunan badan, peneliti mengumpulkan dan memisahkan bukti-bukti terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama setahun beroperasi. Setelah mengumpulkan dan memisahkan  bukti-bukti  tersebut,  peneliti  menyesuaikan  biaya-biaya  tersebut  sesuai dengan  peraturan  pemerintah  dengan  membedakan  mana  biaya  beda  tetap  dan  beda waktu. Setelah membedakan pengakuan biaya, maka peneliti mengkoreksi biaya tersebut. Peneliti  memastikan  ulang  dengan  mengkonfirmasi  terkait  biaya  yang  tidak  ada  bukti pendukung  tersebut  terdapat  beberapa  akun  biaya  yang  tidak  ada  bukti  pendukung. Peneliti  memastikan  bahwa  biaya-biaya  tersebut  merupakan  biaya  yang  tidak  ada kaitannya dengan operasional kantor maka peneliti mengkoreksi biaya-biaya tersebut.
Diantara  laporan  keuangan  yang  telah  dihasilkan  oleh  akunting  perusahaan dengan  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  peneliti  maka  peneliti  penyatakan  bahwa terdapat  beberapa  akun  biaya  yang  seharusnya  dikoreksi  tetapi  oleh  akunting  tidak  di koreksi. Biaya tersebut antara lain rumah tangga kantor, menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf I Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan oleh perusahaan  merupakan  biaya  untuk  kepentingan  pribadi,  yang  seharusnya  tidak  dapat menjadi  penguran pendapatan bruto. Maka dari itu biaya Rumah Tangga Kantor harus dikoreksi positif sebesar Rp30.000.000,-.
Lalu  untuk  biaya  pengobatan  menurut Pasal  9  Ayat  1 Huruf  I Undang-Undang PPh  No.36  Tahun  2008  biaya  yang  dibebankan  atau  dikeluarkan  oleh  perusahaan merupakan  biaya  untuk  kepentingan  pribadi,  yang  seharusnya  tidak  dapat  menjadi penguran  pendapatan  bruto.  Maka  dari  itu  biaya  pengobatan  harus  dikoreksi  positif sebesar  Rp21.500.000,-.  Menurut  Pasal  9  Ayat  1  Huruf  I  Undang-Undang  PPh  No.36 Tahun 2008 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya untuk  kepentingan  pribadi,  yang  seharusnya  tidak  dapat  menjadi  penguran  pendapatan bruto. Maka dari itu biaya transporasi harus dikoreksi positif sebesar Rp4.500.000,-.
Sementara itu untuk  pajak kendaraan menurut Pasal 9 Ayat 1 Huruf I Undang- Undang PPh No.36 Tahun 2008 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan oleh perusahaan merupakan  biaya  untuk  kepentingan  pribadi,  yang  seharusnya  tidak  dapat  menjadi penguran pendapatan bruto. Maka dari itu biaya pajak kendaraan harus dikoreksi positif sebesar  Rp3.014.700,-.  Menurut  Pasal  9  Ayat  1  Huruf  I  Undang-Undang  PPh  No.36 Tahun 2008 biaya yang dibebankan atau dikeluarkan oleh perusahaan merupakan biaya untuk  kepentingan  pribadi,  yang  seharusnya  tidak  dapat  menjadi  penguran  pendapatan bruto.  Maka  dari  itu  biaya  PBB  dan  BPHTB  harus  dikoreksi  positif  sebesar Rp10.002.000,-.

## BIBLIOGRAFI
Hadiyat,  Yayat  Dendy.  (2014).  Kesenjangan  Digital  di  Indonesia  (Studi  Kasus  di Kabupaten Wakatobi). Jurnal Pekommas , 17 (2), 81–90.
Indonesia, Badan Pusat  Statistik.  (2021). Berita  resmi statistik. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II , 60 (08).
Indriyanti, Aris. (2018). Peningkatan Mutu Dalam Manajemen Sdm Untuk Daya Saing Perguruan Tinggi Di Era Globalisasi. Prima Ekonomika , 8 (1).
Iskandar, Heri. (2009). Analisis yuridis sukuk (surat berharga syariah negara) sebagai alternatif  investasi  dan  pembiayaan  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara) .
Maiwan, Mohammad. (2017). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim  Dunia  Pada  Era  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo. Jurnal  Ilmiah Mimbar Demokrasi , 17 (1), 94–115.
Maulana, Mochamad Rifki. (2021). Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (1).
Melly,  Inayah.  (2023). VARIASI  BAHASA  DALAM  PEMBELAJARAN  BAHASA INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGUASAAN KOSAKATA DAN HASIL  BELAJAR  DI  SEKOLAH  DASAR  NEGERI  1  MENENDANG .  IKIP  PGRI PONTIANAK.
Negara, Lembaga Administrasi. (n.d.). SANKRI 2025 .
Nugraha,  Kevin  Genjar  Sandy,  Oktavia,  Irene,  &  Chandra,  Yulian  Ade.  (2018).  PRO KONTRA HUTANG DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA. UNEJ E-Proceeding .
Nugrahani, Farida, & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books ,
1 (1), 3–4.

## OCZA KURNIAWAN, DHIMAS. (2018). PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR PERTAMBAHAN NILAI IMPOR PERTAMBAHAN NILAI IMPOR . IIB DARMAJAYA.
Oktasari, Velia. (2020). Strategi Wonderful Indonesia Era Joko Widodo Periode 2014- 2019 Melalui Pendekatan Competitive Identity .
Pratama, Nikolaus, & Hartono, Sony. (2022). Tinjuan Prosedur Operasional Media Sosial Direktorat  Jenderal  Pajak  Dalam  Rangka  Edukasi  Perpajakan. JURNAL  PAJAK
INDONESIA (Indonesian Tax Review) , 6 (2S), 472–487.
Puspitasari,  Dini.  (2022).  Analisis  sumber  pendapatan  negara  dan  alokasi  belanjanya dalam konteks keuangan publik islam era kekinian di Malaysia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 9 (2).
Putri,  Nanda  Cahyani,  &  Putri,  Loveani  Yastika.  (2020).  Analisis  pembiayaan  non- anggaran  pemerintah  dalam  mendukung  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia. Jurnal Infrastruktur , 6 (2), 91–103.
Rukajat, Ajat. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach . Deepublish.

## Copyright holder:
Dimaz Ichsan Wicaksono, Yuniarwati (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: