## REKONSEPTUALISASI PERJANJIAN JUAL PUTUS TERKAIT KLAIM PENGARANG TERHADAP PEMBERLAKUAN KLAUSULA NON USE
Muhammad Zaki Sierrad. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Edy Lisdiyono Sigit Irianto
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Email: zakisierrad@yahoo.com

## Abstrak
Konsep peralihan kepemilikan hak cipta buku melalui Perjanjian jual Putus pada Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia jelas belum memberikan ketentuan klausula Non Use . Secara substansi hukum, Para pihak dapat mengaturan peralihan Hak Cipta melalui Perjanjian Jual Putus yang disepakati dan ditandatangani para pihak. Namun dalam praktek, perjanjian yang telah dibuat sama sekali juga tidak mencantumkan klausula Non Use tersebut.  Jika  terjadi  sengketa  pelaksanaan  perjanjian  Jual  Putus,  dimana  Pengarang  melakukan  klaim diberlakukannya klausula Non Use terhadap Penerbit yang mendiamkan manuskrip dalam keadaan semula, maka  Pengadilan  dapat  menggunakan  asas-asas  perjanjian,  kepantasan  dan  kebiasaan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata Jo. Pasal 1601 KUH Perdata, sebelum lahir peraturan perundang-undangan khusus tentang Hukum Kontrak Hak Cipta Indonesia. Rekonseptualisasi Peralihan kepemilikan hak cipta buku melalui Perjanjian Jual Putus belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak, maka secara yuridis dapat diusulkan rekonseptualisasi.
Kata kunci : Non User, Perjanjian, Rekonseptualisasi

## Abstract
The  concept  of  transfer  of  book  copyright  ownership  through  a  sold  flat  agreement  in  the  Indonesian Copyright Law System clearly has not provided provisions for a Non-Use clause. In legal substance, the parties can arrange the transfer of Copyright through a sold flat agreement which is agreed upon and signed by the parties. However, in practice, the agreement that has been made also does not include the Non Use clause. If there is a dispute over the implementation of the sold flat agreement, where the Author claims the application of the Non-Use clause against the Issuer who keeps the manuscript in its original state, the Court can use the basic principles of agreement, appropriateness and customs as regulated in Article 1339 of the Civil Code Jo. Article 1601 of the Civil Code, prior to the birth of specific laws and regulations on Indonesian Copyright Contract Law. Reconceptualization The transfer of book copyright ownership through the Sold Flat Agreement has not provided optimal legal protection for the parties, so juridically, reconceptualization can be proposed.
Keywords: Non User, Agreement, Reconceptualization

## A. PENDAHULUAN
Cara menemukan isu hukum yang dihadapai anggota masyarakat dapat ditemukan melalui  apa  saja.  Mesin  pencari  web 1 salah  satunya.  Mesin  pencari  yang  selama  ini  ada
1 M esin  pencari  web atau mesin  telusur  web (bahasa  Inggris: web  search  engine ) adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam  layanan www, ftp, publikasi  milis,  ataupun news  group dalam  sebuah  ataupun  sejumlah komputer peladen dalam suatu jaringan. Mesin pencari merupakan perangkat penelusur informasi dari dokumen-dokumen  yang  tersedia.  Hasil  pencarian  umumnya  ditampilkan  dalam  bentuk  daftar  yang sering kali diurutkan menurut tingkat akurasi ataupun rasio pengunjung atas  suatu berkas yang disebut sebagai hits . Informasi yang menjadi target pencarian bisa terdapat dalam berbagai macam jenis berkas seperti  halaman situs  web,  gambar,  ataupun  jenis-jenis  berkas  lainnya.  Beberapa  mesin  pencari  juga diketahui  melakukan  pengumpulan  informasi  atas  data  yang  tersimpan  dalam  suatu basis data ataupun direktori  web.  Sebagian  besar  mesin  pencari  dijalankan  oleh  perusahaan  swasta  yang menggunakan  algoritme  kepemilikan  dan basis  data  tertutup,  diantaranya  yang  paling  populer  adalah safari Google (MSN Search dan Yahoo!).   https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pencari_web
adalah merupakan tempat yang paling efektif untuk menemukan persoalan riil kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat menjumpai percakapan di media sosial yang sarat dengan persoalan  hukum  yang  membutuhkan  solusi  hukum  yaitu  dengan  menemukan  hukum, asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  hukum  untuk  memberikan  jawaban  atas permasalahan hukum yang ada di masayarakat.
Salah  satu  permasalahan  hukum  muncul  di  Kompasiana,  salah  satu  blog citizen media . Fakta hukumnya adalah terkait keluhan Pengarang yang merasa kehilangan harapan mendapatkan  keuntungan  komersial  dari  peristiwa  perdata  yang  dilakukannya  melalui perjanjian  Jual  Putus  dengan  penerbit  buku.  Kompasiana  mengetengahkan    adanya fenomena yang  ditulis  yaitu:  “beberapa  hari  lalu,  aku  membaca  tulisan  di  sebuah  grup. Penulis curhat, naskahnya telah disetujui oleh penerbit dengan sistem jual-putus, tapi sudah setahun  lebih buku itu  tak  jua  terbit.  Meskipun  telah  mendapat  uang  pembayaran,  tapi sebagai penulis ia merasa tak puas sebelum melihat karyanya mejeng di rak toko buku. Beberapa  orang  berkomentar  itulah  resiko  jual-putus,  penulis  tak  bisa  berbuat  apa-apa setelah naskah dibeli. Dari situ muncul pertanyaan, benarkah Jual Putus (disebut juga flat) selalu merugikan penulis?” 2
Tulisan  di  Kompasiana  tersebut  secara  jelas  menggambarkan  informasi  suatu peristiwa yang dapat menjadi issue hukum yang menarik. Disamping itu setelah membaca sepanjang  tulisan,  belum  dapat  diketemukan  kajian  tuntas  terkait  solusi  yang  diberikan penulis  Kompasiana  baik  secara  kebiasaan  dan  kepantasan  dalam  industri  penerbitan maupun berdasarkan kajian hukumnya. Hal menarik lainnya adalah penulis di Kompasiana memunculkan istilah Jual putus (disebut juga flat) dan ini merupakan istilah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Sebagai norma yang sudah diatur secara posistif dalam UUHC seharusnya sudah merupakan hal yang baku dan menjadi ketentuan yang mampu mengatasi peristiwa sebagaimana  substansi  pengaturannya.  Namun  faktanya,  masih  ada  keluhan  penulis Kompasianan dengan menyebut sebagai merugikan penulis.
Secara filosofis dalam upaya untuk melindungi kepentingan pengarang yang dalam praktek tidak mendapatkan perlindungan hak hanya mendapatkan pembayaran satu kali dan  mendatar  atau flat dengan  kondisi  Hak  Ekonominya  telah  beralih  selama-lamanya, tanpa batas waktu. Secara Yuridis, hak dan kewajiban Pengarang dengan Penerbit sudah memperoleh  landasan  Yuridis  dalam  perjanjian  Jual  Putus  yang  disepakati  para  pihak. Namun kemudian, demi tujuan memberikan perlindungan Hak kepada Pengarang lebih kuat, maka Negara kemudian melakukan eksetrnalisasi fenomena tersebut ke dalam Pasal 18 UUHC. Namun secara sosiologis, perjanjian jual putus yang banyak dibuat, tidak selesai permasalahannya  dengan  memberikan  perlindungan  Hak  Pengarang  dalam  kalimat terakhir Pasal 18 UUHC, yaitu: “ Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ”. Salah satu contoh persoalan dalam perjanjian Jual Putus sebelum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun adalah adanyan keluhan dalam tulisan di Kompasiana tersebut,  yaitu  Penerbit  tidak  segera  menerbitkan  tulisan  Pengarang  setelah  perjanjian ditanda tangani, sedangkan perjanjian tidak memngaturnya. Isu hukum terkaitnya adalah ketentuan-ketentuan hukum manakah yang relevan dengan fakta hukum tersebut? Apakah perjanjian  Jual  putus  yang  telah  dibuat  dan  ditandatangani  para  pihak  yang  didalamnya tidak memuat ketentuan tentang keharusan penerbit untuk segera menerbitkan buku dari manuskrip  yang  sudah  diserahkan  pengarang  kepada  penerbit  dijadikan  satu-satunya ketentuan  yang  mengikat  ataukah  Pengarang  harus  sabar  menunggu  saat  perjanjian
2 Jual  Putus  dengan  penerbit  buku.  Kompasiana  mengetengahkan    adanya  fenomena, https://www.kompasiana.com/kubuside/5528f3d16ea834e24f8b4595/royalti-atau-jualputus-putuskan- setelah-baca-ini
mencapai waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini juga didukung dengan ketentuan asas pacta sunt servanda , yaitu bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah dapat menjadi undang- undang yang mengikat para pihak. Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.
Dalam tulisan di Kompasiana tersebut juga mengandung isu hukum dimana jika dalam Perjanjian Jual Putus tidak mengatur ketentuan yang melarang Penerbit yang tidak segera  menerbitkan  dalam  bentuk  buku  atas  manuskrip  yang  sudah  diserahkan, mengandung konsep Pengarang tidak bisa melakukan upaya hukum apapun dan itu adalah resiko model jual putus. Faktanya, UUHC tidak memberikan aturan tentang klausula non use .  Apakah  ada  asas-asas  hukum  yang  dapat  menjadi  solusi  dari  fakta  hukum  dalam Perjanjian Jual Putus tidak mengatur ketentuan yang melarang Penerbit yang tidak segera menerbitkan dalam bentuk buku atas manuskrip yang sudah diserahkan.

## B. TELAAH KONSEP
Perjanjian  Jual  Putus  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya. Hal tersebut mendapatkan penegasan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang  men egaskan  bahwa:  “Semua  persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka yang  membuatnya”.  Dalam  praktek  perjanjian  Jual  Putus yang beredar di Indonesia tidak mengatur klausul yang mewajibkan Penerbit untuk segera menggunakan manuskrip untuk diterbitkan menjadi buku. Hal ini jelas-jelas merugikan Pengarang,  karena  pengarang  memiliki  tujuan  utama  agar  naskah  asli  tersebut  segera diterbitkan.
Berdasarkan wawancara dengan Pengarang ghost writer, mereka menjual putus Hak Cipta atas tulisannya selain untuk mendapatkan sejumlah uang juga agar masyarakat segera dapat  membaca  gaya  bahasa  dan  alur  pemikiran  pengarang,  sehingga  menjadikan masyarakat suka. Harapan Pengarang adalah akan segera menulis judul berikutnya, yang gaya  bahasa  dan  alur  pemikirannya  sudah  dinikmati  masyarakat  dan  akhirnya  akan dinantikan masyarakat pembaca dan suatu saat dimasa depan karya cipta pengarang bisa menjadi best  seller .  Keinginan  Pengarang  tersebut  sirna  manakala  Penerbit  yang  sudah membeli karya ciptanya tidak segera menerbitkannya, dengan alasan dan pemikiran bahwa karya cipta tersebut sudah menjadi miliknya berdasarkan perjanjian Jual Putus yang telah ditandatanganinya.
Alasan  dan  pemikiran  Penerbit  tersebut  sejalan  dengan  konsep  perjanjian  Jual putus sendiri diatur dalam Penjelasan Pasal 18 UUHC, yaitu: “Jual putus adalah perjanjian yang  mengharuskan  Pencipta  menyerahkan Ciptaannya  melalui  pembayaran  lunas  oleh pihak  pembeli  sehingga  hak  ekonomi  atas  Ciptaan  tersebut  beralih  seluruhnya  kepada pembeli  tanpa  batas  waktu,  atau  dalam  praktek  dikenal  dengan  istilah sold  flat ”. Dari Penjelasan Pasal 18 UUHC, Penerbit yang sudah membayar lunas karya cipta memberikan kewajiban Pencipta untuk menyerahkan ciptaannya, sehingga hak Ekonomi atas Ciptaan tersebut  beralih  seluruhnya  kepada  pembeli  tanpa  batas  waktu.  Demikianlah  konsep perjanjian  Jual  Putus  yang  dianut  UUHC,  sehingga  menurut  alasan  dan  pemikiran penerbit, hak kepemilikan Hak Cipta sudah beralih kepada Penerbit sejak diserahkan oleh Pengarang.  Penerbitlah sekarang yang berkedudukan sebagai pemilik Hak Ekonomi atas Ciptaan seluruhnya dan selamanya tanpa batas waktu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UUHC, yaitu Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Lebih  lanjut  menurut  Elyta  Ras  Ginting  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa pemegang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yakni: 3
3 Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis dan Praktik, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012 , hlm. 183.

## 1. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum
Undang-Undang  Hak  Cipta,  mengatur  mengenai  cara  pengalihan  Hak  Cipta melalui suatu peristiwa hukum seperti yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yaitu Hak Cipta dapat dialihkan atau beralih baik seluruhnya  atau  sebagian  karena  pewarisan,  hibah,  wakaf,  wasiat,  perjanjian tertulis atau sebab lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain melalui cara yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2), pemegang Hak Cipta dapat pula memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak Cipta dan hak terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi seperti yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta.
2. Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  juga  mengenal  konsep  kepemilikan Hak Cipta berdasarkan undang-undang yang diatur dalam pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini negara atau badan hukum seperti penerbit dan produser rekaman dianggap sebagai pemegang Hak Cipta secara hukum dalam hal sebagai berikut:
a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal,
b. Pencipta tidak ingin jati dirinya diketahui atau pencipta yang menggunakan nama samaran, Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional, Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa pencipta atau penerbitnya.
Sebagai    Pemegang  kepemilikan  Hak  Ekonomi  Ciptaan  berdasarkan  Pasal  570 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu  kebendaan  dengan  leluasa,  dan  untuk  berbuat  bebas  terhadap  kebendaan  itu dengan  kedaulatan  sepenuhnya,  asal  tidak  bersalahan  dengan  undang-undang  atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak  mengganggu  hak-hak  orang  lain;  kesemuanya  itu  dengan  tak  mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.
Dengan  demikian  berdasarkan  kewenangan sebagai  pemegang  Hak  Milik,  maka Penerbit bebas untuk berbuat dan tidak berbuat atas hak-hak yang terkandung dalam Hak Ekonomi  suatu  Ciptaan,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  UUHC menegaskan: “Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a. Penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan Ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Pe nyewaan Ciptaan.”
Penerbitan Ciptaan yang merupakan salah satu Hak Ekonomi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC merupakan tujuan dan alasan utama Pengarang untuk melakukan perjanjian Jual Beli dan berharap segera dieksekusi oleh Penerbit. Namun di dalam perjanjian Jual Putus tersebut tidak ada klausul yang mengatur kewajiban untuk segera menerbitkan dan tidak ada klausul yang melarang Penerbit yang tidak menerbitkan karya Pengarang dalam bentuk buku.
Rekonseptualisasi  diartikan  sebagai  upaya  konsep  ulang  secara  konstruktif  dan sistematis, sehingga konsep tersebut dapat dipergunakan untuk memahami suatu hal-hal yang mendasar dalam hukum dan juga mengenai peristiwa, perbuatan dan keadaan hukum
yang  ada  dalam  hukum  atau  sistem  hukum.  Istilah  konsep  berasal  dari  bahasa  latin conceptum ,  artinya  sesuatu  yang  dipahami.  Konsep  adalah  pembawa  arti.  istilah  konsep tersebut akan diketemukan arti dan batasan ma kna terhadap “sesuatu”. Rekonseptualisasi dapat  diartikan  sebagai  mengkonsep  kembali  konsep  Perjanjian  Jual  Putus  yang mengalihkan kepemilikan Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUHC agar dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat.
Relevansi rekonseptualisasi atas konsep-konsep hukum yang ada dalam UUHC, yang dimaksudkan untuk memberikan solusi terhadap kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat terkait tidak ada perlindungan hak terhadap pengarang, akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik dengan melibatkan Negara maka diprediksi akan terjadi banyak persoalan-persolan khususnya dalam pelaksanaan perjanjian Jual Putus sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 UUHC.
Pasal 18 UUHC dalam banyak aspek memiliki berbagai kelemahan dan kesalahan konsep.  Konsep  yang  ada  jika  dikaitkan  dengan  asas-asas  hukum  kebendaan,  asas-asas hukum perjanjian terlihat tidak saling mendukung dan bahkan bertentangan satu sama lain, juga  tidak  mengakomodir  kebiasaan  dan  kepatutan  yang  berkembang  di  masayarakat nasional maupun internasional. Idealnya, konsep dalam Pasal 18 UUHC, misalnya konsep Jual Putus, konsep peralihan seluruh hak ekonomi, konsep 25 tahun harus dikembalikan tersebut adalah tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum kebendaan, asas-asas hukum  perjanjian  dan  bertentangan  dengan  kebiasaan  dan  kepatutan.  Oleh  karena  itu rekonseptualisasi Pasal 18 UUHC menjadi penting dilakukan.
Untuk kepentingan rekonseptualisasi tersebut, maka disamping teori-teori, dalam penelitian ini juga dibahas mengenai konsep-konsep dan asas-asas dalam sistem hukum. Konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk  menghubungkan  teori  dan  observasi,  antara  abstraksi  dan  kenyataan.  Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal hal yang khusus  yang  disebut  defenisi  operasional.    Rekonseptualisasi  Pasal  18  UUHC  adalah mengkonsep ulang bagian terpenting dalam pasal tersebut, sehingga ada benag merah yang saling  menghubungkan  abstraksi  dengan  kenyataan.  Tujuannya  akhirnya  adalah  agar tercipta hukum peralihan kepemilikan Hak Cipta yang diatur dalam UUHC yang sesuai dengan teori, asas-asas, kebiasaan dan kepatutan dalam pergaulan kehidupan dan sesuai dengan undang-undang di Negara tempat Hak Cipta itu dahulu mengalir ke seluruh dunia. Jika membiarkan Pasal 18 UUHC tersebut apa adanya, maka dikhawatirkan akan terjadi banyak persoalan dalam pelaksanaan perjanjian Jual Putus dalam praktek.
Oleh karena itulah, pentingnya Pasal 18 UUHC tidak dilihat apa adanya, melainkan harus  ditinjau  dan  dipaparkan  dengan  menggunakan  kerangka  pemikiran  yang  berisi tentang  asas-asas  konsepsi-konsepsi,  teori-teori,  pandangan-pandangan,  penemuan- penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan. 4 Pentingnya penggunaan teori dalam suatu  penelitian  melalui  kerangka  pemikiran  yang  didalamnya  juga  terdapat  teori  atau kerangka teoritis mempunyai kegunaan antara lain, yaitu untuk lebih mempertajam atau lebih  mengkhususkan  fakta  yang  hendak  diselidiki  atau  diuji  kebenarannya. 5 Teori  juga berguna untuk memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi fakta-fakta 6 , dalam rangka mendalami konsep-konsep dalam Pasal 18 UUHC.
4 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 92
5 Setiono, Pemahaman  Terhadap  Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Pogram  Studi  Ilmu  Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 10-11.
6 Mattulada, Studi Islam Kontemporer ( Sintesis Pendekatan Sejarah, Sosiologi dan Antropologi dalam  Mengkaji  Fenomena  Keagamaan ),  dalam  Taufik  Abdullah  dan  M.  Rusli  (ed), Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar, Tiara Wacana,Yogyakarta, 1990, hlm. 4.
Pemahaman  mendalam  terhadap  konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas  dalam hukum juga sangat penting untuk upaya rekonseptualisasi Pasal 18 UUHC ini. Konsep atau pengertian dalam bidang hukum itu disebut sebagai konsep yuridis ( legal concept ) tentang sesuatu, baik yang sudah dinyatakan dalam suatu pasal undang-undang, maupun di dalam doktrin.  Konsep yuridis yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami  suatu  hal-hal  yang  mendasar  dalam  hukum  dan  juga  mengenai  peristiwa, perbuatan  dan  keadaan  hukum  yang  ada  dalam  hukum  atau  sistem  hukum.  Dengan demikian  tentunya  di  dalam  Pasal  18  UUHC  sudah  terdapat  dan  masih  sangat membutuhkan tambahan konsep di dalam hukum dan Ilmu Hukum.
Sedangkan asas hukum bukanlah suatu peraturan, namun seperti yang dikatakan oleh Scholten, 7 bahwa hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa asas-asas ( doch geen rechts is te begrijpen zonder die beginselen ). Asas merupakan pokok-pokok pikiran yang melandasi dan melatarbelakangi setiap ketentuan perundang-undangan maupun putusan pengadilan di dalam sistem hukum. Asas hukum mempunyai dua landasan, yaitu: pertama, asas hukum itu  berakar  dalam kenyataan  masyarakat  dan  kedua,  pada  nilai-nilai  yang  dipilih  sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan ideal hukum ini merupakan fungsi  asas  hukum. 8 Fungsi  asas  hukum  dalam  hukum  menurut  Klanderman,  bersifat mengesahkan  dan  mempunyai  pengaruh  normatif  dan  mengikat  para  pihak.  Mengenai fungsi asas hukum, J.J.H. Bruggink mengemukakan bahwa asas hukum mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. 9
Menurut Paton, asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, karena: pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum;  kedua,  asas  hukum  juga  dapat  disebut  sebagai  alasan  bagi  lahirnya  peraturan hukum (rasio legis) dari peraturan hukum. Selanjutnya Paton mengemukakan bahwa asas hukum itu mengawal dan memberi daya hidup ( nourishment ) kepada hukum dan bagian- bagian atau bidang-bidang dari hukum. Melalui kerangka pemikiran dalam artikel ini, maka peran teori-teori, konsepsi-konsepsi, dan asas-asas yang disusun melalui pembagian grand theory, middle range theory dan applied range theory diharapkan mampu menjawab permasalahan yang diajukan dalam artikel ini secara ilmiah.  Penelitian ini akan mempergunakan Teori- teori, konsep-konsep, dan asas-asas untuk menjembatani kompleksitas permasalahan yang muncul  dalam  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjawab  permasalahan  disertasi  yang diajukan.
Di  dalam  mengkaji  Pasal  18  UUHC  yang  memiliki  pertentangan  konsep  di dalamnya  dapat  juga  merujuk  pada  Teori  Sistem  Lawrence  Friedman,  dimana  di  dalam mengkaji hukum sebagai sebuah sistem dalam operasinya harus memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur ( structure ), substansi ( substance ) dan kultur ( culture ). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Substansi hukum dimaknai sebagai peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimana seharusnya  lembaga-lembaga  yang  diciptakan  oleh  peraturan  hukum  substantive berperilaku. 10 Sedangkan  kultur  dipahami  sebagai  dukungan  sosial  atas  hukum  seperti kebiasaan,  pandangan,  cara  berperilaku  dan  berpikir,  yang  menggerakkan  dukungan masyarakat  untuk  mematuhi  atau  tidak  mematuhi  aturan. 11 Yang  hendak  diuraikannya
7 Paul  Scholten  dalam  Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, Bandung,  Penerbit  PT  Citra  Aditya Bakti, 2012, hlm. 128.
8 Lihat Nieuwenhuis dalam Sudikno Mertokusumo, Op.Cit .,hlm.6.
9 JJ.H. Bruggink, Rechts-reflecties diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum , Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, hlm. 133.
10 Ibid., hlm. 25.
11 Ibid ., hlm. 14.
dengan teori Lawrence Friedman itu tidak lain adalah bahwa dasar semua aspek dalam sistem  hukum  itu  adalah  budaya  hukum.  Budaya  adalah  kumpulan  nilai-nilai  yang  baik dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan dan ini cocok dengan Pasal 1339 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan  di  dalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang  menurut  sifat  perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Juga berdasarkan Pasal 1601 KUH Perdata di bawah Bab Ketujuh A, bagian kesatu ketentuan umum, yang menyatakan: Selainnya persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan  yang  khusus  untuk  itu  dan  oleh  syarat-syarat  yang diperjanjikan, dan jika tidak ada, oleh kebiasaan , maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang  lainnya  dengan  menerima  upah:  persetujuan  perburuhan  dan  pemborongan pekerjaan.
Dalam  ketentuan  Pasal  1601  KUH  Perdata  tersebut  sebetulnya  mengandung pesan,  bahwa  terhadap  perjanjian  Jual  Putus  haruslah  dibuatkan  ketentuan-ketentuan khusus  untuk  itu,  oleh  syarat-syarat  yang  harus  diperjanjian  dan  jika  tidak  ada  dapat menggunakan  sumber  kebiasaan.    Dengan  demikian  untuk  sementara  dapat  diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian Jual Putus yang merupakan suatu bentuk perjanjian jenis baru yang pelaksanaannya dapat tunduk pada aturan: (1) Buku III KUH Perdata, yang juga memuat ketentuan tentang Perjanjian Jual Beli yang dalam banyak hal dapat  dijadikan  sandaran  awal  untuk  pembuatan  Perjanjian  Jual  Putus  Hak  Cipta,  (2) ketentuan-ketentuan yang khusus yang harus dibuat untuk itu seperti misalnya perjanjian waralaba (3) oleh syarat-syarat yang timbul dari perjanjian dan (4) kebiasaan.
Akhirnya,  Teori  Sistem  Sudikno  Mertokusumo  dan  Lawrence  Friedman dimaksudkan  untuk  dipergunakan  dalam  menemukan  faktor-faktor  yang  menyebabkan perlindungan hak para pihak dalam peralihan kepemilikan Hak Cipta, yang walaupun sudah diatur dalam Pasal 18 UUHC dan juga diatur dalam perjanjian Jual Putus antara Pencipta dan  Penerbit,  namun  dalam  prakteknya  masih  belum  memberikan  perlindungan  yang seimbang  atas  hak-hak  para  pihak.  Permasalahan  yang  menyangkut  rekonseptualisasi perjanjian  Jual  Putus  yang  mengalihkan  pemilikan  Hak  Cipta  akan  dikaji  dengan menggunakan  teori sistemnya Sudikno Mertokusumo yang didukung oleh Teori sistemnya Lawrence  Friedman  dengan  prinsip  satu  sama  lain  harus  saling  memberikan manfaat/utility berdasarkan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, dimana pada prinsipnya menegaskan agar peralihan kepemilikan Hak Cipta dapat terjamin secara hukum maka hak- hak  para  pihak  akan  mendapatkan  perlindungan  haknya,  baik  dengan  pengaturan  oleh hukum yang hidup ( living law ) dan tentu saja di dalam UUHC dan KUH Perdata sebagai law in books .

## C. METODE PENELITIAN
Permasalahan di atas akan dikaji dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian untuk meneliti suatu gejala yang timbul dimasyarakat 12 , dengan melalui pendekatan preskriptif analitis. Penelitian ini mengunakan data primer dan data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dan  data  yang  bersumber  dari perundang-undang  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  berhubungan  dengan  hukum kebendaan dan hukum Perjanjian. Secara empiris melakukan wawancara bebas dengan Pengarang dan Penerbit yang didasarkan pada Perjanjian Jual Putus yang telah ada.

## D. PEMBAHASAN
12 Munir Fuady , Metode Riset hukum, Pendekatan Teori dan Konsep , Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 130

## 1. Pengaturan Perjanjian Jual Putus dalam Sistem Hukum.
Berbagai hal dan permasalahan dalam Hukum Perjanjian Jual Putus Hak Cipta di Indonesia  harus  segera  di  susun.  Perjanjian  Jual  Putus  yang  dibuat  Pengarang  dan Penerbit  belum  mendasarkan  pada  hukum  yang  berlaku  dikarenakan  tidak  secara sistematis  memperhatikan  konsep-konsep  dan  asas-asas  Hukum  Benda  dan  Hukum Perjanjian serta tidak jelas menginduk kepada sistem hukum Common Law atau Civil Law. Hasil penelusuran terhadap perjanjian Jual Putus yang ada dalam praktek menunjukkan bahwa secara prinsip telah masuk dalam kategori sebuah perikatan yang lahir dari kontrak, sebagaimana diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia. Dalam Bab II Buku III KUH Perdata tersebut menegaskan adanya istilah  perikatan  yang  lahir  dari  kontrak ,  dengan  menyebutkan  “Tentang  perikatan - perikatan yang dilahir dari kontrak atau persetujuan”.
Pengertian  kontrak  sendiri  tidak  ditemukan  dalam  KUH  Perdata,  sedangkan pengertian tentang persetujuan diatur dan ditegaskan dalam Bagian Kesatu, Ketentuan Umum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Istilah  Persetujuan  dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah Overeenskomst dalam  bahasa  Belanda,  atau Agreement dalam  bahasa  Inggris. 13 Di  dalam sistem Common Law ada pembedaan antara contract dan agreement . Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua agreement adalah kontrak. 14 Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan  sebagai  hukum  yang  mengatur  tentang  perjanjian-perjanjian  yang prestasinya  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak. 15 Dalam  konteks  maka  Perjanjian  Jual Putus  adalah  sebuah  kontrak,  karena  prestasinya  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak, dimana pihak satu mengajukan penawaran ( offer ) dan pihak lainnya menerima penawaran tersebut ( acceptance ).
Pasal  1313  KUH  Perdata  memberikan  pengertian  perjanjian  sebagai  suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Pasal ini memberikan bukti bahwa sebetulnya perjanjian adalah sebagai agreement yang juga  merupakan  kontrak,  walaupun  kemudian  ada  kontrak,  khususnya  perjanjian  dua pihak yang kemudian tidak dapat dimasukkan dalam pengertian pasal 1313 KUHPerdata tersebut, misalnya perjanjian yang masuk hukum warisan. Bukti berikutnya bahwa tidak selalu kontrak sama dengan perjanjian atau agreement adalah istilah kebebasan berkontrak tidak selalu bisa dikatakan sebagai kebebasan berperjanjian.
Dalam upaya mempertegas definisi perjanjian sehingga mencakup baik perjanjian sepihak atau dua pihak, maka Pasal 6:213 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (BW Baru) memberikan batasan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang terjadi  antara  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  dirinya  kepada satu  orang  atau  lebih dimana keduanya saling mengikatkan dirinya. 16
Dalam Bagian Kesatu, Ketentuan Umum dari BAB II dalam Buku III ini diakhiri oleh ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang memberikan ketentuan untuk mengatur munculnya perjanjian jenis baru, yaitu persetujuan yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu seperti halnya dengan Perjanjian Jual Putus ini. Pasal 1319 KUH Perdata secara lengkap berbunyi: Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang
13 Munir Fuady, , Op.Cit ., hlm. 2
14 Walter Woon, Basic Business Law in Singapore , Prentice Hall, New York, 1995, hlm. 27.
15 Munir Fuady, Op.Cit ., hal. 3.
16 Naskah aslinya menyebutkan : “ Een overeenkomst in de zijn van dze titel isn een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan ” Lihat R.J. Q Klomp (red), Burgerlijk Wetboek, Boken 1 t/m 8, Ars Aequi Libri, nijmegen, 1997.
tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.
Sambil menunggu Undang-Undang yang secara khusus mengatur ketentuan yang lengkap yang mengatur segala hal tentang perjanjian jual putus, maka berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata tersebut, perjanjian jual putus  juga tunduk kepada ketentuan Buku III  KUH  Perdata  yang  didalamnya  memuat  asas-asas  perjanjian  pada  umumnya. Perjanjian  Jual  Putus  tentu  saja  muncul  dibuat  karena  manusia  memiliki  asas  dalam dirinya untuk secara bebas membuat kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Karena dalam prakteknya, asas kebebasan berkontrak seperti itu benar- benar  telah  menjadi  dasar  bagi  bentuk  perjanjian  jual  putus  ini,  dimana  asas  ini memberikan hak kepada penjual dan pembeli untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun  dengan  siapapun,  dengan  isi  perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320 KUH Perdata.
Asas kebebasan berkontrak sendiri sejatinya muncul karena andil para penganjur hukum  alam,  yang  bermula  dalam  abad  ke-17  dan  abad  ke-18,  menyatakan  bahwa manusia dituntun oleh suatu asas bahwa ia adalah bagian dari alam dan sebagai makhluk yang rasional dan cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginananya ( desires ) dan gerak-gerak hatinya. Manusia adalah agen yang merdeka ( free agent ) dan oleh karena itu adalah wajar untuk tidak terikat yang sama wajarnya dengan terikat ( that is just as natural to be unbound as it is to be bond ). 17 Filsafat  enlightment  mengingatkan  kita  bahwa formalisme (teori  formal  tentang hukum) dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kelemahan yang menganggap semua orang  cukup  berpendidikan  untuk  memahami  hukum  dan  cukup  rasional  untuk menundukkan diri pada hukum. 18 Disatu sisi ada anggapan bahwa manusia adalah mahluk yang bebas namun disisi lain ada kondisi yang menunjukkan bahwa terdapat pihak-pihak yang lebih kuat menyalahgunakan asas hukum alam di atas untuk memaksakan jaminan kepentingan  hak-haknya  secara  sepihak  ( one-sided )  terhadap  pihak  yang  lemah  dan mengecualikan kewajiban-kewajiban hukumnya kepada pihak yang lemah tadi. Sehingga tepatlah apa yang disinyalir oleh Atiyah bahwa Kebebasan berkontrak telah gagal. 19 Perjanjian Jual putus juga dilahirkan untuk melakukan pengalihan kepemilikan Hak Cipta  oleh  Pengarang  kepada  Penerbit,  tentu  saja  masing-masing  terikat  kepada  asas itikad baik. Hal ini disebabkan karena menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Pada awalnya itikad baik hanyalah merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  pelaksanaan  suatu  kontrak  dan  bukan merupakan  syarat  sah  untuk  terjadinya  kontrak  menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata. 20 Namun demikian berkembangnya pengaruh ajaran itikad baik dikemudian hari meliputi semua tahapan perjanjian, baik pada phase dibuatnya perjanjian ( pra contractuele fase ), pada pelaksanaan  perjanjian  dan  pada  phase  setelah  perjanjian.  Hal  ini  telah  memberikan pengaruh besar untuk menahan dominasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah menuju  kewajaran,  kepatutan  dan  keadilan  dalam  perjanjian.  Tepatlah  kiranya  dalam konteks  ini  sebagaimana  disebutkan  oleh  Pasal  1339  KUH  Perdata  yang  menegaskan bahwa:  Perjanjian  tidak  saja  mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  di
17 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , Jakarta, IBI, 1993, hlm.19.
18 Nasikun, “ Hukum dalam Paradigma Sosial ”, dalam Artidjo Alkostar (ed), Identitas Hukum Naisonal , Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1997, hlm. 160-161.
19 Demikian pendapat P.S. Atiyah sebagaimana tersebut dalam Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 31
20 Pandangan ini persis sama dengan yang terkandung dalam Restatement Second, Section 25. Dalam penjelasan nya dikatakan : “ every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and enforcement ”. Sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan Khaerandy dalam “Kemerosotan supremasi kebebasan berkontrak” , makalah, tanpa tahun.
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
Ketentuan Bagian Ketiga BAB Kedua Buku III KUH perdata, khususnya Pasal 1338 KUH Perdata Jo. Pasal 1339 KUH Perdata sejatinya dapat membingkai praktek pembuatan Perjanjian Jual Putus. Pembuatan Perjanjian Jual Putus dalam praktek agar mengindahkan  asas-asas  yang  dikenal  dalam  KUH  Perdata,  aturan-aturan  baik  yang secara tegas diatur dalam KUH Perdata, juga harus mengingat kepatutan, kebiasaan dan undang-undang serta timbul karena terjadinya kesepakatan, yang dikehendakai oleh para pihak tersebut diperoleh oleh mereka yang tidak dalam keadaan cacat untuk berkehendak, yang meliputi keadaan seperti:
a) Adanya kesesatan atau kekeliruan
b) Adanya paksaan
c) Adanya penipuan
d) Dalam  perkembangan  lebih  lanjut,  dikenal  pula  cacat  kehendak  lain,  yakni penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandigheiden ). 21 Atau  Pengaruh  tak pantas (Undue Influence) 22
e) Kontrak tersamar ( Implied Contract )
Dalam  ketentuan  Pasal  1601  KUH  Perdata  tersebut  sebetulnya  mengandung pesan,  bahwa  terhadap  perjanjian  Jual  Putus  haruslah  dibuatkan  ketentuan-ketentuan khusus  untuk  itu,  oleh  syarat-syarat  yang  harus  diperjanjian  dan  jika  tidak  ada  dapat menggunakan sumber kebiasaan.  Dengan demikian untuk sementara dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian Jual Putus yang merupakan suatu bentuk perjanjian jenis baru yang pelaksanaannya dapat tunduk pada aturan: (1) Buku III KUH Perdata, yang juga memuat ketentuan tentang Perjanjian Jual Beli yang dalam banyak hal dapat  dijadikan  sandaran  awal  untuk  pembuatan  Perjanjian  Jual  Putus  Hak  Cipta,  (2) ketentuan-ketentuan yang khusus yang harus dibuat untuk itu seperti misalnya perjanjian waralaba (3) oleh syarat-syarat yang timbul dari perjanjian dan (4) kebiasaan. Selanjutnya pembahasan terhadap Perjanjian Jual Putus yang merupakan kontrak yang prestasinya berobyek kebendaan, khususnya kebendaan yang tidak berwujud, maka selain  menggunakan  asas-asas  yang  tunduk  kepada  Buku  ke  2  tentunya  juga  telah diberikan  aturan  yang  dibahas  secara  rinci  dalam  pasal-pasal  dalam  Buku  III  KUH Perdata.  Selain  itu  karena  Hukum  Hak  Cipta  adalah  lahir  di  negara-negara  yang menginduk kepada sistem hukum Common Law atau Civil Law , maka menjadi kewajaran pembuatan Perjanjian Jual Putus Hak Cipta dalam banyak hal harus mengambil konsep- konsep,  asas-asas  dan  kebiasaan  dalam  Kontrak  Hak  Cipta  di  negara-negara  tersebut, khususnya Belanda dan Amerika Serikat.
Prinsip-prinsip  khas  Hukum  Hak  Cipta  yang  tumbuh  dalam  sistem Civil  Law menjadi hukum yang mempengaruhi pertumbuhan Hukum Hak Cipta setelah merdeka, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.  Tindakan Pemerintah Kolonial  Belanda  yang  memberlakukan Auteurswet  1912  Stb.  Nomor  600 di  daerah jajahannya  kemudian  diteruskan  tindakan  pemerintah  Indonesia  mentranspalansikan Auteurswet 1912 Stb. Nomor 600 kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta adalah kebijakan yang bertentangan dengan dasar-dasar kultural. Di sinilah
21 Cacat kehendak di atas menurut J. Satrio, Perikatan yang Lahir dari perjanjian , Buku I Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 164. lihat juga Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 1994, hlm. 24.
22 Doktrin pengaruh tak pantas (undue Influence) adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak dapat dibatalkan karena tidak tercapai kesesuaian kehendak disebabkan oleh adanya usaha oleh salah satu pihak, karena kedudukan khususnya (seperti kedudukannya yang lebih dominan, adanya hubungan yang rahasia atau hubungan fiduciary). Lihat dalam Munir Fuady. Op.Cit., .hlm.58.
sebetulnya Indonesia harus melihat dalam kenyataan bahwa konsep rule of law tidaklah selamanya tepat jika dipahami dari aspek law -nya saja tetapi haruslah dipahami dari aspek manusia  ( man )  dengan  segala  lingkaran  kultural  yang  megitarinya.  Sebab  negara  ini didirikan tidak semata-mata untuk menegakkan rule of law melainkan juga rule of man . 23
Sebagai contoh, tindakan seorang pembatik di Solo yang meniru motif batik Danar Hadi dan beredar di pasar Klewer Solo tanpa menyebut nama pencipta, oleh Pak Santoso Almarhum pemilik Batik Danar Hadi, 24 didiamkan saja dengan alasan biarkan masyarakat meniru dan hidup sekedar mencari kebutuhan ekonominya. Jawaban Pemilik Hak Cipta tersebut adalah sangat bertentangan dengan Hak Cipta adalah Hak Tunggal pada prinsip Auteurswet 1912 Stb. Nomor 600, akan tetapi menjadi kultur masayarakat Indonesia asli yang memperbolehkan. Ini bukan persoalan benar atau salah, boleh jadi apa yang menjadi respon  pendiri  dan  pemilik  Batik  Danar  Hadi  tersebut  dapat  dikoreksi  dengan memberikan  bingkai  bahwa  sebetulnya  Hak  Ekonomi  dan  Hak  Moral  itu  dapat diperalihkan  kepada  orang  lain  asalkan  Pemilik  Hak  Cipta  memperbolehkan  dalam perjanjian lisan sekalipun.   Konsep Peralihan Hak Cipta seperti ini dikenal di Sistem Civil  Law untuk  Hak  Ekonomi  dan  dalam  Sistem Common  Law untuk  Hak  Ekonomi beserta Hak Moralnya sekaligus asalkan disepakati oleh Pencipta. Bahkan terhadap Hak Moral yang pada prinsipnya dilarang dialihkan oleh UU Hak Cipta di negara penganut sistem Civil Law , namun jika sudah dilakukan perjanjian peralihan kepada Penerbit, maka Perjanjian itulah yang belaku mengikat. .
Indonesia secara tradisi tunduk pada monisme theory yang berlaku dalam sistem Civil Law , dimana sangat terkait dengan konsep G.W. Frederich Hegel dengan Personality theory yang  sangat  sentral  terhadap  kepribadian  Pencipta,  sehingga  Hak  Ekonomi  dan  Hak Moral tidak dapat dipisahkan. Dalam Negara Common Law menganut dualisme theory , yang memisahkan  antara  Hak  Ekonomi  dengan  Hak  Moral.  Hak  Moral  hanya  melindungi manuskrip dan menjadi tugas Common Law untuk melindungi, sedangkan Hak Ekonomi atas Ciptaan  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak Cipta  dan  dengan  perjanjian  dapat dilakukan peralihan yang mengalihkan hak pencipta sama sekali.
Dalam praktek Perjanjian Jual Putus yang bertujuan mengalihkan Hak Ekonomi dari  Pengarang  kepada  Penerbit  memang  sungguh-sungguh  terjadi  sebagaimana dieksternalisasikan oleh pembentuk UUHC dalam Penjelasan Pasal 18 UUH dan Pasal 122 UUHC. Melihat model Perjanjian Jual Putus dalam praktek, maka secara kasat mata menegaskan  hak-hak  Pencipta  tidak  mendapatkan  perlindungan  dan  Pencipta  tidak memiliki  kuasa  untuk  memperjuangkan  hak-hak sebagai  penjual  dalam setiap  tahapan perjanjian,  baik  pra  kontrak  maupun  pelaksanaan  kontrak,  terlebih  jika  ada  konflik. Terlihat dengan jelas, bahwa Perjanjian Jual Putus tidak dibangun berdasarkan asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat khusus oleh negara, tidak berdasarkan kebiasan-kebiasan yang berlaku dalam pergaulan hukum Hak Cipta dalam sistem hukum Civil Law maupun Common Law .

## Tabel 4.1

## STUDI PERBANDINGAN HUKUM PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA BUKU MELALUI PERJANJIAN JUAL PUTUS
SUBSTANSI BELANDA AMERIKA INDONESIA Sistem Hukum Civil Law Common Law Civil Law dan Common Law Dasar Filosofis G.W.Frederich Hegel John Locke G.W.Frederich Hegel
23 lihat dalam OK. Saidin, Op.Cit., hlm 93.
24 Wawancara Penulis saat menjadi peserta kunjungan ke Danar Hadi sekitar tahun 2002.
Teori Kepemilikan Personality theory Labour theory Personality theory Tolok ukur
perlindungan Pencipta ( Author ) Ciptaan( creation/copyrighted works ) Pencipta ( Author ) Persyaratan Ciptaan 1. Ketrampilan (Skill) 2. Usaha (labour) 3. Wujud nyata kreatifitas kepribadian pencipta 1. Ketrampilan (Skill) 2. Usaha (labour) 1. Ketrampilan (Skill) 2. Usaha (labour) 3. Wujud nyata kreatifitas kepribadian pencipta Wujud Ciptaan Sebagai benda Immateriil Sebagai benda Immateriil Sebagai benda Immateriil Perlakuan  dan Perlindungan terhadap manuskrip Harus  diatur  dalam UU Manuskrip  dilindungi  Common Law Buku Cetakan dilindungi UU Harus diatur dalam UU Teori Perlindungan Hak Cipta Monistik Dualistik Monistik menuju Campuran Peralihan kepemilikan Hak Cipta Hak Ekonomi Hak Moral dilarang Hak Ekonomi (Tidak ada Hak moral) Hak Ekonomi Hak Moral dilarang Istilah  Transfer Hak Cipta Overdracht licency Assignment Waiver Licency Lisensi Jual Putus Dasar  Hukum Peralihan Kepemilikan UU Dan perjanjian Tertulis Perjanjian dan Yurisprudensi Pasal 18 UUHC Dan tidak ada peraturan pelaksananya Sumber: data sekunder, 2021.

## 2. Pengaturan Perjanjian Jual Putus dalam KUH Perdata a. Perjanjian Jual Putus sebagai Perjanjian Jenis Baru
Salah  satu  cara  yang  disediakan  dalam  UUHC  untuk  mengakomodir  hubungan Pencipta dengan penerbit atau produser adalah dituangkannya dalam perjanjian jual putus hak cipta.  Mencari istilah perjanjian jual putus dalam Buku III KUH Perdata tentu saja tidak dapat menemukannya. Dapat dikatakan bahwa perjanjian jual putus adalah bukan perjanjian yang namanya dicantumkan dalam Buku III KUH Perdata, sehingga tidak masuk dalam  istilah  perjanjian  bernama.  Perjanjian  yang  diatur  secara  khusus  dalam  Buku  III KUH Perdata disebut perjanjian bernama (nominat) sedangkan perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut perjanjian tidak bernama ( innominat) atau perjanjian jenis baru.
Makna  perjanjian  bernama  adalah  perjanjian  yang  namanya  secara  khusus dicantumkan  dan  diatur  dalam  Buku  III  KUH  Perdata.  Pasal  1319  KUH  Perdata memberikan  ketentuan  munculnya  perjanjian  jenis  baru,  yaitu  persetujuan  yang  tidak terkenal dengan suatu nama tertentu. Pasal 1319 KUH Perdata secara lengkap berbunyi: Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.
Istilah perjanjian jual putus atau kemudian istilah bahasa Inggrisnya sold flat pertama kali ditemukan dalam Pasal 18 UUHC dan Penjelasan Pasal 18 UUHC, yang secara lengkap menegaskan  bahwa  Pasal  18  UUHC:  Ciptaan  buku,  dan/atau  semua  hasil  karya  tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus  dan/atau  pengalihan  tanpa  batas  waktu,  Hak  Ciptanya  beralih  kembali  kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
Sedangkan Penjelasan Pasal 18 UUHC: Yang dimaksud dengan ”jual putus” adalah perjanjian  yang  mengharuskan  Pencipta  menyerahkan  Ciptaannya  melalui  pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat . Dalam membahas lebih lanjut definisi dalam Pasal 18 UUHC dimana dimunculkan konsep hukum yang mengandung anasir kata jual dan ada frasa pembayaran lunas oleh pembeli,  dan  UUHC  tidak  memberikan  secara  rinci  apa  yang  dikehendaki  oleh pembentuknya.    Penjelasan  Pasal  18  UUHC,  hanya  memberikan  istilah sold  flat sebagai nama perjanjian dalam praktek. Mengenai sold flat , adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, kita tidak bisa menjumpai istilah itu dalam Buku III KUH Perdata,  namun  demikian  Buku  III  KUH  Perdata  tersebut  menganut  sistem  terbuka. Dalam sistem terbuka itulah maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata.
Menjadi  suatu  persoalan  dalam  istilah sold  flat yang  ada  dalam  Pasal  18  UUHC tersebut  dikarenakan  adanya  kata  jual  dan  pembayaran  lunas  oleh  pembeli  yang  itu merupakan unsur khas dalam perjanjian jual beli, sehingga sebetulnya ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang dapat di pergunakan adalah peraturan tentang jual putus. Jika kita  mencermati  Pasal  18  dan  ketentuan  Penjelasan  Pasal  18  UUHC,  hakekatnya  g menegaskan bahwa perjanjian itu dibuat oleh masyarakat untuk mengalihkan kepemilikan Hak  Cipta,  otomatis  juga  tentunya  mengalihkan  hak  eksklusif  pencipta  yang memungkinkan  mereka  mendapatkan  nilai  ekonomi  dari  ciptaan  secara  penuh  kepada pembeli Hak Cipta, yang secara timbak balik telah membayar lunas. Pemenuhan kewajiban Pembeli Hak Cipta dengan cara pembayaran lunas tersebut, memberikan konsekuensi hak ekonomi  atas  Ciptaan  tersebut  beralih  seluruhnya  kepada  pembeli  tanpa  batas  waktu. Akibat  selanjutnya  yang  terjadi  adalah  seharusnya  juga  mengalihkan  pemberian  jangka waktu perlindungan selama  hidupnya ditambah 70 tahun,  walaupun tetap memberikan hak moral kepada pencipta yang berlaku tanpa batas waktu.
Selain hakekat tujuan dari pengaturan Pasal 18 diatas, maka UUHC memberikan penekanan lanjutan dengan ketentuan Pasal 122 UUHC, yang memberikan perlindungan kepada  penjual  selaku  pemilik  hak  moral  yang  dialihkan  hak  ekonominya  secara keseluruhan tanpa batas waktu melalui jual putus. Perjanjian Jual Putus yang mengalihkan Hak Ekonomi secara keseluruhan dan tanpa batas waktu ini memberikan kewajiban kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk tidak mengalihkan untuk kedua kalinya, sebagai mana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUHC.
Walaupun  Perjanjian  jual  putus  ini  bukan  satu  satunya  obat  mujarab  bagi  jalan keluar atas situasi ekonomi yang merepotkan investasi pihak pembeli, namun situasi akan lebih  buruk  yang  dapat  terjadi  terhadap    maksud  dan  tujuan  UUHC  apabila  dalam perjanjian  jual  beli  tersebut  tidak  memuat  klausula  yang  dapat  merugikan  kepentingan pencipta. Idealnya, perjanjian jual putus yang ditandatangani antara pencipta selaku penjual dan investor selaku pembeli ciptaan harus memberikan perlindungan yang seimbang dalam kepentingan ekonomi, bagi para penulis dan karya mereka.
Belajar  dari  kasus  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat,  menjadi  penting  bahwa ketentuan Pasal 18 UUHC dimasukkan dalam Undang-Undang. Dalam kasus di Amerika, UU Hak Cipta dapat mengalahkan kedudukan perjanjian yang walaupun menjadi hukum namun  sifatnya  hanya  memberi  perlindungan  kepada  kedua  belah  pihak,  sedangkan Undang-Undang  adalah  menjadi  hukum  yang  melindungi  masyarakat  dimana  Undang- Undang  tersebut  berlaku.  Oleh  karena  itu  negara-negara  harus  memasukkan  kedalam undang-undang  nasionalnya  untuk  menyepakati  model  perjanjian  Jual  Putus, bagiamanapun ketentuan UUHC memberikan perlindungan yang lebih kuat karena berlaku kepada banyak orang di seluruh dunia dari pada sebuah kontrak.
Di Indonesia, ketentuan tentang jual beli telah ada terlebih dahulu dari pada jual putus sebagaimana diatur mulai dari Pasal 1457 KUH Perdata, “Jual beli adalah persetujuan atau  perjanjian  yang  mengikat  penjual  dan  pembeli,  penjual  mengikatkan  diri  untuk menyerahkan suatu barang yang disetujuai bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang, y ang disetujui bersama.”
Karena Perjanjian Jual Beli diatur dalam KUH Perdata, maka disebut perjanjian nominaat atau perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang nama-namnya sudah diatur dalam KUH.Perdata.  Perjanjian  Jual  Beli  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1457  KUH  Perdata adalah  perjanjian  tidak  bersyarat.  Perjanjian  yang  tidak  memiliki  syarat  apapun,  karena terjadi begitu bertemunya sejak awal penawaran dan penerimaan dari para pihak. Hal ini berbeda dengan Pasal 18 UUHC, dimana pada awalnya sebagai perjanjian jual putus, akan tetapi  setelah  25  tahun  memiliki  syarat  harus  dikembalikan  hak  ekonominya  kepada Pencipta. Sehingga sebetulnya sampai disini saja Pasal 18 UUHC tidak dapat disejajarkan atau disamakan dengn Jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata. Pasal 18 UUHC adalah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, maka disebut perjanjian innominaat atau perjanjian tak bernama atau perjanjian jenis baru.
Perbandingan dari isi ketentuan Pasal 18 UUHC dengan Pasal 1457 KUH Perdata menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata sudah termaktub di dalam ketentuan Pasal 18 UUHC, namun demikian tetaplah ada perbedaan prinsipil antara kedua ketentuan tersebut, maka dapatlah dikatakan Pasal 18 UUHC adalah model perjanjian baru, yang jenis dan namanya tidak ada dalam KUH.Perdata.
Ketentuan pasal 1457 KUH Perdata memberikan unsur-unsur yang terkandung dalam  jual  beli,  yaitu  sebagai  berikut:  Adanya  para  pihak;  Adanya  barang  yang ditransaksikan; Ada harga; dan Ada pembayaran dalam bentuk uang.
Sedangkan dari ketentuan Pasal 18 UUHC dimana mengatur selain unsur-unsur dalam  ketentuan  jual  beli  berdasarkan  Pasal  1457 KUH  Perdata  di atas,  juga    memiliki unsur  tambahan  yaitu:  Adanya  pelunasan  uang;  Adanya  penyerahan;  Ada  peralihan kepemilikan tanpa batas waktu; Ada syarat batasan waktu Dari  kedelapan  unsur  yang  dibawa  oleh  Pasal  18  UUHC  dalam  sistem  hukum perdata  yang  berlaku  di  Indonesia  akan  berdampak  luar  bisa  terhadap  konsep  jual  beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata. Setidaknya ada lima hal dari unsur-unsur perjanjian jual putus  yang  akan  menjadi  permasalahan  terkait  konsepsi,  asas  dan  aturan  yang  meliputi unsur sebagai berikut:
1) adanya barang yang ditransaksikan,
2) unsur pelunasan uang,
3) unsur penyerahan,
4) unsur peralihan kepemilikan, dan
5) unsur adanya syarat pembatasan waktu.
b. Perjanjian Jual Putus sebagai Perjanjian Kebendaan
Perjanjian  Jual  Putus  mensyaratkan  adanya  barang  yang  dipindahkan,  sehingga Perjanjian  Jual  Putus  dalam  Pasal  18  UUHC  adalah  perjanjian  Kebendaan.  Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka bangunan konsep peralihan hak cipta melalui perjanjian jual putus secara tertulis dalam UUHC dengan obyek perjanjian adalah hak cipta sebagai hak milik perseorangan yang bersifat immateriil dan memiliki hak kebendaan, sehingga juga disebut  perjanjian  kebendaan  dimana  dalam  hak  kebendaan  atas  suatu  ciptaan  tersebut melekat hak yang bersifat ekslusif yang diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang. Dalam sistem tertutup yang khas dalam hukum benda, keberadaan hak kebendaan adalah mutlak dan terdapat larangan untuk mengadakan hak kebendaan baru, namun dalam pengertian  tersebut  tidak  disebut  tentang  larangan  menghilangkan  hak  kebendaan. Penghilangan  hak-hak  kebendaan  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  Hukum Perutangan yang khas menganut sistem terbuka. Dalam hukum perutangan yang bersifat
terbuka  memberikan  halk  pada  setiap  orang  untuk  dapat  mengadakan  atau  tidak mengadakan  verbintenis  atau  perjanjian  mengenai  apapun  juga,  baik  yang  sudah  ada aturannya dalam undang-undang (yaitu dalam KUH Perdata, KUHD, Peraturan khusus) maupun yang belum ada peraturannya sama sekali.
Selain  bersifat  tertutup,  dalam  hukum  benda  berlaku  azas  umum  yaitu  sebagai hukum  pemaksa  artinya  berlakunya  aturan-aturan  itu  tidak  dapat  disimpangi  oleh  para pihak. Sebagaimana telah kita ketahui, atas sesuatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yeng telah ditentukan dalam undang-undang.
Di sisi lain ada asas umum yang lain dalam hukum benda yaitu dapat dipindahkan, kecuali isinya oleh undang undang juga ditentukan sifat-sifatnya hak kebendaan. Kecuali hak pakai dan mendiami semua hak kebendaan dapat dipindah-tangankan. Ketentuan ini memberikan  ketegasan  bahwa  kepada yang  berhak saja  tidak  dapat  menentukan  bahwa benda  ini  tidak  dapat  dipindah-tangankan.  Larangan  pemindah  tanganan  suatu  benda hanya  dapat  dilakukan  jika  memenuhi  ketentuan  Pasal  1337  KUH  Perdata,  yaitu  suatu sebab  adalah  terlarang,  apabila  dilarang  oleh  undang-undang,  atau  apabila  berlawanan dengan kesusilaan ba ik atau ketertiban umum. Khususnya “etische causaliteitsregel” yakni tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan.
Sebagai  hak  kebendaan,  Hak  cipta  tentunya  juga  memberikan  hak  kepada pemiliknya  untuk  dapat  memindah-tangankan.  Konsep  peralihan  Hak  Cipta  yang  yang berlaku di Indonesia adalah mengacu kepada hukum Hak Cipta Negeri Belanda. Dimana di negeri Belanda sangat menjunjung tinggi asas droit de suite dalam melindungi hak moral sebagai hak kebendaan yang mengikuti pemiliknya (pencipta).
Dalam praktek, sesungguhnya tidak ada yang dapat melarang seandainya pemilik hak  moral  berkehendak  untuk  mengalihkannya  melalui  perjanjian  jual  putus.  Walaupun dalam Pasal 18 UUHC hanya menyebut secara tegas peralihan hak ekonomi, sedangkan konsep  perlindungan  hak  ekonomi  sendiri  adalah  merupakan  sumber  dari  hak  untuk memperbanyak ( right to copy ) dan ini merupakan warisan dari negara dengan sistem Common Law (Anglo Saxon ), maka mengalihkan hak moral pun dilakukan dalam motif mendapatkan keuntungan ekonomi. Dalam praktek, Penerbit seringkali menerima naskah dari pengarang dan pengarang berkeinginan untuk mengalihkan Hak Ekonomi dan Hak Moral sekaligus. Penerbit  menolak  peralihan  hak  moral  berdasarkan  alasan  bukan  karena  Hak  Moral dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dialihkan, sebagai alasan untuk menolak permintaan pengarang. Alasan penerbit menolak peralihan hak moral lebih karena alasan teknis,  terkait  pertanggungjawaban  penerbit  atas  buku,  jika  mengandung  hal-hal  yang bertentangan dengan SARA.
Namun  jelas  bahwa  pengalihan  Hak  Moral  tetaplah  ada  dalam  praktek,  tetapi Penerbit  Media  Pressindo  Yogyakarta  tidak  memiliki  perjanjian  pengalihan  hak  moral karena  selama  ini  hanya  pengalihan  hak  ekonomi,  dari  yang  sebagian  sampai  yang keseluruhan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  UUHC. 25 Lebih  Lanjut  Indra  Ismawan menyampaikan bahwa, penulis hantu (ghostwriter) tetap lah ada dan mereka menulis untuk menjual  baik  hak  ekonomi  atau  hak  moralnya  dengan  mendapatkan  penggantian  atas peralihan  Hak  Cipta  bervariasi  dan  berkisar  antara  Rp.  3.000.000,-  sampai  dengan  Rp. 5.000.000,-.  Ismantoro  Dwi  Yuwono,  bahkan  menyebutkan  ada  penerbit  yang  hanya memberikan  harga  peralihan  beli  putus  Hak  Moral  sebesar  Rp.  500.000,- 26 .  Dalam prakteknya, buat penulis pemula, harganya sama sekali tidak fantastis, kisarannya di bawah
25 Wawancara  dengan  Indra  Ismawan,  Penerbit  Media  Pressindo beralamat  di  Jl.  Cempaka Putih CT. X No. 8, Catur Tunggal,. Depok, Sleman, tanggal 7 November 2020
26 sumber facebook Ismantoro Dwi Yowono, 24 Oktober 2020, https://www.facebook.com/ismantoro.dwiyuwono/posts/3746254228732583
Rp 5.000.000,- per naskah. Jarang-jarang ada penerbit yang mau membayar penulis pemula, sebagus apapun naskahnya dengan harga di atas Rp 10.000.000,-/naskah. 27
Tetapi,  jika  tidak  dilakukan  Perjanjian  Jual  Putus  dengan  penerbit,  maka  akan mendapatkan  peluang  untuk  mendapatkan  harga  yang  lebih  baik.    Hal  ini  disampaikan Dodi Mawardi, Pendiri Sekolah Menulis Kreatif Indonesia yang menyatakan bahwa: 28
Bagi  penulis  produktif  dan  sudah  punya  nama,  baik  royalti  maupun  jual  putus, sama-sama menariknya. Perlu strategi jitu untuk memilihnya, sesuai dengan momentum dan kebutuhan. Saya misalnya menerapkan strategi jual putus bukan ke penerbit, karena tahu  persis  jarang  penerbit  mau  keluar  uang  banyak,  tapi  kepada  pihak  lain  yang  mau menggunakan jasa penulisan. Dia yang punya ide dan bahan, lalu saya yang menuliskannya (pilihan jasa ghost atau co-writer). Biasanya mereka adalah pengusaha, pembicara terkenal, atau  pejabat  dan  mantan  pejabat.  Mereka  bersedia  investasi  dana  cukup  besar,  untuk penulisan buku. Tentu cukup menarik bukan kalau menulis sebuah buku dan dibayar Rp 50.000.000,-/naskah? Banyak penulis yang dibayar sampai Rp 100.000.000,-/naskah atau bahkan lebih.

## c. Perjanjian Jual Putus sebagai Perjanjian Obligatoir
Di  dalam  hukum  Belanda,  perjanjian  jual  beli  murni  bersifat  konsensual. Konsensus yang sebetulnya dilandasi motif untuk saling berhadap-hadapan dimana pihak penjual  berkeinginan  untuk  segera  menjual  bendanya  dengan  harga  setinggi-tingginya, melalui penawaran dan sebaliknya ada keinginan pembeli untuk menerima penawaran itu dengan segera mendapatkan bendanya dengan harga termurah. Dasar utama adalah yang berkaitan dengan penyerahan benda dan untuk membayar harga adalah kesepakatan antar penjual dan pembeli.   Pasal 1457 KUH Perdata mengandung makna bahwa perjanjian jual beli terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan (overeenkomst) mengenai barang dan harganya. Lebih lanjut dinyatakan oleh Pasal 1458 KUH Perdata bahwa kesepakatan atas jual beli itu telah terjadi meskipun barang tersebut belum di bayar lunas dan barangnya belum diserahkan.
Peralihan kepemilikan barang tidak terjadi pada saat adanya kesepakatan tentang benda dan harganya, melainkan baru beralih kepemilikan kepada pembeli setelah penjual menyerahkan (levering) kepada pembeli dan pembeli melunasi harganya (Pasal 1459 KUH Perdata). Sedangkan Pasal 18 UUHC, jika kita pahami adalah mencampurkan ketiga pasal tersebut yaitu Pasal 1457, Pasal 1458 dan pasal 1459 KUH Perdata. Perjanjian jual beli bersifat  “obligatoir”  dalam  arti  bahwa  ia  belum  memindahkan  hak  milik.  Sebab,  yang memindah kan hak milik adalah perbuatan hukum tersendiri yang disebut dengan “ levering ”. Perbuatan hukum levering dikontruksikan sebagai suatu “ zakelijke overeenskomst ” yaitu suatu perbuatan timbal balik yang berintikan pemindahan hak kepemilikan [ transfer of ownership ]. Perjanjian Jual Putus dalam Pasal 18 UUHC juga sejatinya merupakan perbuatan timbal balik dalam peralihan hak kepemilikan dalam Hak Cipta. Mengacu pada bangunan konsep  jual  beli  dalam  sistem  hukum Civil  Law yang  menggunakan  model  pendekatan melalui hukum di Perancis sebagai penganut sistem code civil, menyebutkan bahwa hak milik berpindah pada saat perjanjian jual beli ditutup yang serta merta telah terjadi “l evering ” hak milik kepada pembeli [ feitelijke levering ]. Sedangkan dalam sistem Common Law , misalnya di Inggris, perjanjian jual beli dibedakan dalam “ sale contract ” [ actual sale ] dan “ agreement to sale’ . Sale  Contract adalah  perjanjian  jual  beli  yang  sekaligus  memindahkan  hak  milik, sedangkan agreement  to  sale seperti koopovereenskomst atau  janji  menjual  yang  belum mengakibatkan pindahnya hak milik.
Salah satu cara peralihan hak milik adalah melalui penyerahan atas dasar peristiwa perdata  atau  alas  hak  (titel)  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  berwenang.  Hal  ini  sejalan
27 https://dodimawardi.wordpress.com/2015/03/31/pilih-royalti-atau-jual-putus/
28 Ibid.
dengan  Pasal  584  KUH  Perda ta,  yaitu  :“Hak  milik  atas  sesuatu  kebendaan  tak  dapat diperoleh  dengan  cara  lain,  melainkan  dengan  pemilikan,  karena  perlekatan,  karena daluwarsa,  karena  pewarisan,  baik    menurut  undang-undang,  maupun  menurut  surat wasiat,  dan  karena  penunjukan    atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk  memindahkan  hak  milik,  dilakukan  oleh  seorang  yang  berhak  berbuat  bebas terhadap kebendaan itu”.
Berbeda dengan itu, konsep Pasal 18 UUHC sejatinya tidak memiliki tujuan itu, walaupun  pada  prinsipnya  menganut  konsep  terjadi  peralihan  dan  pembebasan  hak kebendaan, walaupun hanya selama masa 25 tahun, tetapi begitu melewati masa 25 tahun mewajibkan dilakukannya pengembalian hak kepada penjual putus. Kalau ini terus dianut, maka problem yang akan terjadi adalah bagaimana jika Penerbit tidak segera melakukan penerbitan atas naskah asli dalam bentuk buku setelah melalui mekanisme penyerahan hak kepemilikan sampai dengan perjanjian memasuki tahun ke 25? UUHC tidak memberikan pengaturan lebih lanjut dan lebih rinci.
Sampai di sini, Pasal 18 UUHC minus anak kalimat terakhirnya, adalah merupakan perjanjian  jual  putus  tanpa  batas  waktu  jika  dilihat  dari  penjelasan  pasalnya.  Model peralihan hak cipta seperti ini adalah model yang mengikuti negara dengan sistem Common Law dengan assignment of copyright and waiver of moral right in artwork . Tetapi apabila dilihat secara  utuh  konsep  Pasal  18  UUHC  ini  akan  memiliki  implikasi  hukumnya  berbeda. Sejatinya Pasal 18 UUHC, telah mengalihkan  kepemilikan yang sudah diserahkan tersebut. Ketentuan  yang  ada  dalam  Pasal  18  UUHC  benar-benar  bertentangan  dengan aturan  hukum  benda.  Didalam  aturan  hukum  benda,  terdapat  ketentuan  yang  absolut terkait  kedudukan  kepemilikan  hak  cipta  yang  disertai  dengan  hak  kebendaan,  dimana pemiliknya  bebas  untuk  mengalihkan  dan/atau  tidak  mengalihkan  bendanya  dan  tidak boleh ada larangan yang dibuat oleh siapapun untuk menghalanginya.

## 3. Rekonseptualisasi Perjanjian Jual Putus dengan Klausula Non Use.
Perjanjian  Jual  Putus  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  18  dan  Penjelasan  Pasal  18 UUHC, yang merupakan ketentuan satu-satunya yang menyebut Perjanjian Jual Putus dan juga  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  UUHC  lainnya.  Disamping  hal  tersebut,  juga tunduk pada Ketentuan Hukum Benda dalam Buku ke II KUH Perdata dan juga ketentuan Hukum  Perjanjian  dalam Buku  Ketiga sebagai aturan  umum  yang  harus  dihormati  dan selalu  dipakai  dalam  pembuatan  Perjanjian  Jual  Putus.  Sambil  menunggu  Peraturan Perundang-Undangan khusus yang mengatur Kontrak Hak Cipta, maka Ketentuan dalam KUH  Perdata  pada  prinsipnya  tetap  berlaku  dalam  pembuatan  Perjanjian  Jual  Putus, walaupun dalam prakteknya kepentingan Pengarang banyak diabaikan oleh Pihak Penerbit. Belajar dari Undang-Undang Kontrak Hak Cipta (Wet auteurscontractenrecht) yang mulai berlaku  1  Juli  2015,  yang  memiliki  aturan  standar  yang  lebih  ketat  dalam  memebrikan perlindungan  bagi  kepentingan  Pengarang  yang  melakukan  Perjanjian  Jual  Putus  Hak Cipta. Pada dasarnya, perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal. 29 Manusia satu dengan manusia lain dapat terikat satu dengan yang lain dalam suatu ikatan yang memberikan akibat hukum kepada para pihak yang dapat dilakukan melalui sebuah kontrak.
Walter Woon dalam bukunya Basic Business Law in Singapore , sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy menyatakan bahwa, di dalam sistem Common Law ada pembedaan antara contract dan agreement . Semua Kontrak adalah agreement , tetapi tidak semua agreements
29 R. Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1.
adalah Kontrak . 30 Hukum  kontrak  semata-mata  dimaksudkan  sebagai  hukum  yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak. Untuk sekedar membedakan dari perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh satu orang (perjanjian sepihak) misalnya perjanjian yang timbul dari lapangan hukum keluarga, yaitu perjanjian hibah dan perjanjian warisan.
Pasal  1313  KUHPerdata  memberikan  pengertian  perjanjian  sebagai  suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Pasal ini memberikan bukti bahwa sebetulnya perjanjian adalah sebagai agreement yang juga  merupakan  kontrak,  tetapi  ada  kontrak,  khususnya  perjanjian  dua  pihak  yang kemudian  tidak  dapat  dimasukkan  dalam  pengertian  pasal  1313  KUHPerdata  tersebut. Bukti berikutnya bahwa tidak selalu kontrak sama dengan agreement adalah dikenalnya istilah kebebasan berkontrak yang lebih populer dalam praktek dan tidak lazim dikatakan sebagai kebebasan berperjanjian.
Dalam upaya mempertegas definisi perjanjian sehingga mencakup baik perjanjian sepihak atau dua pihak, maka Pasal 6:213 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (BW Baru) memberikan batasan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang terjadi  antara  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  kepada  satu  orang  atau  lebih dimana keduanya saling mengikatkan dirinya.
Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.
Mengenai Unsur-unsur dari suatu perjanjian dapat dikaji dari dua sudut pandang yaitu: 31 Pertama,  Dilihat  dari  pengertian  perjanjian. Apabila  kita  melihat  kembali didalam KUHPerdata maka kita akan dapat menemukan definisi dari perjanjian tersebut pada pasal 1313 yang mengatur : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap  s atu  orang  lain  atau  lebih”    Berdasarkan ketentuan  pasal  diatas  maka  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perjanjian  itu adalah suatu persetujuan yang dengan mana saling mengikatkan diri didalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang telah saling mengikatkan diri tersebut, atau dengan kata lain hal-hal yang menjadi esensi dari suatu  perjanjian  itulah  yang  juga  menjadi  unsur  dari  suatu  perjanjian  berdasarkan pengertiannya. Oleh karena itu dari kesimpulan perjanjian tersebut maka dapat pula ditarik kesimpulan bahwa Unsur-unsur perjanjian berdasarkan pengertian perjanjian adalah: Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang, Ada persetujuan antara pihak-pihak itu, Ada tujuan yang hendak dicapai, Ada prestasi yang dilaksanakan, Ada bentuk tertentu, Ada syarat-syarat tertentu.
Kedua, Dilihat dari syarat-syarat perjanjian. Apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unhsur perjanjian itu terdiri atas 3 jenis yaitu :
a. Unsur Essentialia Ini  adalah  unsur  yang  harus  mutlak  ada  didalam  suatu  perjajian  dimana  tanpa adanya unsur ini maka perjajian tidak akan dianggap penah ada, unsur ini adalah unsur yang yang mempunyai sifat essesial yang menyebabkan teciptanya perjanjian, mengenai apa saja unsur essential ini dapat dilihat pada pasal 1320 KUHPerdata yang juga merupakan Syarat sahnya dari suatu perjanjian b. Unsur naturalia
30 Ridwan  Khairandy, Iktikad  Baik  dalam  Kebebasan  Berkontrak ,  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004, hlm.43
31 M  Zen  Abdullah, Kajian  Yuridis  Terhadap  Syarat  Sah  dan  Unsur-Unsur  dalam  suatu Perjanjian , Universitas Batanghari, tanpa tahun.
Yang dimaksud dengan unsur naturalia ini adalah unsur yang lazim melekat pada perjajian sekali pun unsur ini tidak dimasukkan kedalam perjanjian ia tetap melekat didalam perjanjian.

## c. Unsur Accidentalia
Adalah Unsur yang secara tegas dan jelas di sebutkan didalam perjanjian, dengan kata lain unsur ini adalah unsur yang menjadi isi dari suatu perjanjian.
Dalam  Pasal  18  UUHC,  sejatinya  telah  memiliki  unsur  esensialia  dan  unsur  ini merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Dalam kontrak jual putus  berdasarkan Pasal  18  UUHC  tersebut  harus  ada  kesepakatan  mengenai  perlalihan  kepemilikan  Hak Cipta Pengarang dan harga yang harus dibayarkan oleh penerbit karena tanpa kesepakatan mengenai Hak Ekonomi dan harga dalam kontrak jual putus tersebut, perjanjian tersebut batal  demi  hukum  karena  tidak  ada  hal  tertentu  yang  diperjanjikan.  Menyangkut  unsur esensialia berupa benda, berarti bahwa posisi penjual, dijadikan prioritas kerena benda itu merupakan bahan ramuan pokok kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. 32 Bahwa kewajiban  setelah  terjadi  kesepakatan  tentang  Barang  dan  Harga  dalam  perjanjian  Jual Putus,  maka  berlaku  pula  kewajiban  penjual  untuk  segera  menyerahkan  naskah  asli (manuskrip) dari buku tersebut kepada Penerbit.
Terkait unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak jual putus. Misalnya, bagaimana jika ciptaan yang dibeli  itu  kemudian  didiamkan  saja  oleh  pembeli?  Apakah  Pembeli  boleh  untuk  tidak diproduksi secara masal untuk menikmati hak ekonominya? Apakah si penjual dapat secara otomatis membatalkan perjanjian jual putus itu sebelum masa berlaku perjanjian selama 25 tahun  itu  berakhir.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  secara  sistematis  menjadi  menjadi bagian  dari  unsur  naturalia  dalam  suatu  perjanjian.  Sebuah  unsur  yang  merupakan ketentuan  hukum  umum,  suatu  syarat  yang  biasanya  dicantumkan  dalam  perjanjian. Namun  hal  tersebut  belum  diatur  dalam  UU  di  Indonesia.  Sebagai  contoh,  di  Belanda klausula-klausula yang diatur dalam UU kontrak Hak Cipta Tahun 2015 yaitu Klausula Non Use dalam Perjanjian Jual Putus.
Unsur-unsur  atau  hal ini biasanya  dijumpai  dalam  perjanjian-perjanjian  tertentu, dianggap  selalu  ada  kecuali  dinyatakan  sebaliknya.  Contoh  dalam  hukum  perjanjian  di Indonesia,  jika  kluausla  tersebut  dalam  kontrak  tidak  diperjanjikan  tentang  cacat tersembunyi,  secara  otomatis  berlaku  ketentuan  dalam  BW  bahwa  penjual  yang  harus menanggung cacat tersembunyi.
Sedangkan  berkaitan  unsur  aksidentalia  merupakan  unsur  yang  akan  ada  atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikanya. Apakah perjanjian jual putus bisa diatur menyimpang dari ketentuan Pasal 18 UUHC, sebagaimana menjadi kehendak para pihak?  Hal-hal  yang  diatur  secara  khusus  menyimpang  melalui  klausul-klausul  dalam perjanjian, yang merupakan unsur accidentalia.  Unsur yang memungkinkan adanya atau diaturnya klausula menyimpang dan sebaliknya bisa juga tidak diatur, semuanya bergantung pada  keinginan  para  pihak,  merasa  perlu  untuk  memuat  ataukah  tidak  dengan  tujuan melengkapi  keberadaan  unsur  essensialia  dan  unsur  naturalia.  Kesepakatan  tentang ketentuan-ketentuan  apa  saja  inilah  yang  harus  diperjuangkan  secara  bebas  untuk disepakati baik oleh Pencipta buku ataupun Pembeli Hak Cipta secara seimbang.
32 Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 82
Pengalihan Hak Cipta melalui Perjanjian Jual Putus, memberikan konsekunsi yang serius dimana kedudukan penerima hak menjadi pemilik hak cipta dan dengan demikian dapat  mengalihkan  hak  cipta  secara  bebas.  Untuk  kepentingan  perlindungan  yang seimbang, maka membutuhkan di dalam Perjanjian Jual Putus Hak Cipta terdapat klausula- klausula  yang  kurang  lebih  seragam  substansinya.  Selain  didalam  kontrak,  maka  ideal dimasukkan  di  dalam  Peraturan  Pelaksanaan  Pasal 18  UUHC  dimana  harus diatur  satu pasal yang memuat klausula tersebut.
Pada intinya, sejatinya perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur ruang lingkup  klusula-klausula  dalam  kontrak  pengalihan  Hak  Cipta  yang  bertujuan  untuk melindungi  Pencipta  yang  berlaku.  Untuk  kepentingan  penyusunan  ketentuan  yang mengatur ruanglingkup klausula dalam perjanjian jual putus maka dalam penelitian ini coba dilakukan pengumpulan konsep-konsep pengaturan ruang lingkup Perjanjian Jual Putus secara  rinci  dan  sifatnya pasti  dan  memaksa  dan  harus  dipatuhi  oleh setiap pembuatan perjanjian Jual Putus Hak Cipta yang berlaku di negara yang sudah kokoh hukum Hak Cipta nya. Misalnya: Penentuan ruang lingkup hak: Sejumlah negara telah memperkenalkan ketentuan kontrak wajib dalam undang-undang hak cipta mereka untuk memastikan bahwa kontrak menentukan secara lebih tepat ruang lingkup dan ketentuan hak yang dialihkan, sehingga  mencegah  penulis  menandatangani  kontrak  kosong  dalam  mentransfer  hak mereka  .  Bergantung  pada  negaranya,  aturan  tersebut  dapat  mencakup:  (1)  kewajiban umum  untuk  secara  kontrak  dan  tepat  menentukan  hak  dan  mode  eksploitasi  yang diberikan / Berlisensi; (2) kewajiban untuk menentukan ruang lingkup geografis dan durasi pengalihan  hak;  (3)  larangan  untuk  mengesampingkan  atau  mengalihkan  beberapa  hak untuk  remunerasi;  (4)  beberapa  batasan  untuk  mengalihkan  hak  dalam  pekerjaan  masa depan; (5) larangan atau pembatasan untuk mengalihkan hak dalam bentuk eksploitasi yang belum diketahui; (6) pembatasan pengalihan hak moral. 33
Indonesia  harus  konsisten  untuk  mengatur  lebih  rinci  dalam  sebuah  Peraturan Pelaksana UUHC terkait ketentuan Pasal 18 UUHC, yang mengatur hal ikhwal ketentuan- ketentuan yang bertujuan untuk melindungi para pihak dalam Perjanjian Jual Putus dengan melakukan pengaturan secara rinci sifatnya, pasti dan memaksa harus dipatuhi oleh setiap pembuatan perjanjian Hak Cipta. Walaupun ini tidak mudah,  dikarenakan perjanjian jual putus adalah perjanjian jenis baru yang juga hanya dimunculkan dalam satu pasal dalam UUHC, maka merinci klausula-klausula apa sajakah yang paling sedikit harus ada dalam perjanjian jual putus tersebut, antara lain:
(1). Judul
(2). nama dan alamat para pihak;
(3). schope Pengalihan Hak Cipta;
(4). hak dan kewajiban para pihak;
(5). Pengertian dan Model pemindahan hak (termasuk isu hak moral),
(6). Bentuk dan formalitas yang dipersyaratkan,
(7). pembatasan pengalihan hak,
(8). kewajiban untuk menentukan cakupan ,
(9). Jangka Waktu perjanjian (10). ruang lingkup wilayah;
(11). Pendapatan Penulis (remunerasi) dalam pengalihan Hak Cipta,
(12). kewajiban eksploitasi yang dikenakan kepada orang yang memperoleh hak,
(13). Larangan Transfer kedua;
(14). penyelesaian sengketa; dan
33 https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/contractualarangem ents_/contractualarangements_en.pdf diakses 12 Desembver 2020.
(15). tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
(16). peraturan interpretasi, dan (17). penghentian atau revisi kontrak setelah 25 Tahun.
(18). Dll
Peraturan-peraturan  tersebut,  akan  sangat  bermanfaat  untuk  mengatasi  persoalan hukum jika ada perjanjian tertulis yang dibuat dengan obyek selain karya tulis dan lagu atau bahkan juga bisa berlaku terhadap karya tulis dan lagu, khususnya jika ada penerbit yang tidak segera menerbitkan naskah asli pengarang menjadi buku.
Selain  perilaku-prilaku  pembuatan  kontrak  penerbitan  yang  lama,  maka  pada  era digital sekarang, pengalaman-pengalaman lama di dalam kontrak telah bergeser dinamis. Menentukan  beberapa  kesepakatan  kontrak  untuk  jangka  waktu  tak  terbatas  atau  tidak dibatasi waktunya tampaknya sekarang juga menjadi pilihan. Lebih jauh lagi, perusahaan penerbitan di era persaingan ini kemudian lebih realistis dengan menerbitkan buku-buku lama  dari  pada  bekerjasama  dengan  pengarang-pengarang  baru,  kecuali  mereka  mau mengalihkan Hak Cipta semuanya kepada Penerbit. 34
Perjanjian  tidak  mampu  lagi  mempertahankan  perilaku-perilaku  lama  di  Industri penerbitan,  banyak  hal-hal  yang  baru  muncul  dalam  mensikapi  pertumbuhan  teknologi informasi  di  dunia  penerbitan  dengan  resiko-resiko  ekonomi  yang  semakin  meningkat. Penerbit semakin dapat memperkirakan apakah buku yang diterbitkan akan disukai oleh masyarakat dengan mensurvey terlebih dahulu menggunakan teknologi digital, sehingga Pengarang  sering  tidak  mampu  mengikuti  perubahan  perilaku  Penerbit  ini  dalam mengambil keputusan untuk tidak menggunakan (non use) naskah asli setelah perjanjian ditandatangani untuk diterbitkan menjadi buku.
Permasalahan diatas yang menimpa perjanjian-perjanjian baku atau sudah dibakukan dalam pengalaman penerbitan, mengharuskan Perusahaan Penerbitan dan juga Pengarang merespon  adanya  perkembangan  zaman.  Perubahaan-perubahan  eksternal  di  luar perjanjian  penerbitan  dapat  diatasi  oleh  asas-asas  dalam  perjanjian,  misalnya  asas kebebasan  berkontrak,  asas  konsensual,  asas  itikad  baik.  Asas-asas  tersebut  sebetulnya sudah menampung solusi bagi problematika-problematika yang muncul karena perubahan peristiwa kongkrit.
Terhadap  berkembangnya  persoalan-persoalan  dalam  praktek  Perjanjian  Jual  beli khusunya terkait dalam permasalahan penelitian ini, maka penting juga untuk memasukkan klausula  yang  juga  sudah  masuk  dalam  Uundang-Undang  Hukum  Kontrak  Hak  Cipta Belanda tahun 2015, yaitu: Klausula Non Use.
Pengarang  mengalihkan  Hak  Cipta  kepada  Penerbit  adalah  dengan  tujuan  agar dieksploitasi melalui industry penerbitan, sehingga jika Penerbit hanya sekedar membeli karya Cipta dari Pengarang tanpa upaya untuk dipublikasikan kepada masyarakat, maka dalam kontrak seharusnya juga diantisipasi dengan mengatur klausula non use (klausula tidak dipergunakan). Antisipasi terhadap persoalan tersebut dapat menggunakan ketentuan di Belanda, sebagaimana ketentuan yang  telah diatur dalam Artikel 25e Undang-Undang Kontrak Hak Cipta tanggal 1 Juli 2015, yaitu: Pasal 25e [tidak digunakan]:
1. Pencipta dapat membubarkan kontrak seluruhnya atau sebagian jika pihak lain dalam kontrak tidak cukup mengeksploitasi hak cipta atas karya dalam jangka waktu yang wajar setelah pembuatan kontrak, atau tidak mengeksploitasi hak cipta secara memadai setelah sebelumnya melakukan tindakan eksploitasi. Kalimat sebelumnya tidak akan berlaku jika kegagalan untuk mengeksploitasi hak cipta secara memadai dalam periode ini disebabkan  oleh  penciptanya,  atau  jika  kepentingan  pihak  lain  pada  kontrak dalam  mempertahankan  kontak  begitu  memaksa  sehingga,  sesuai  dengan standar kewajaran dan keadilan , itu melebihi minat penciptanya dalam hal itu.
34 wawancara tanggal 7 November 2020
2. Jika hak cipta diberikan pada beberapa pembuat dan kontribusi pembuat tidak berbeda  dengan  kontribusi  pembuat  lainnya,  maka  pembuat  hanya  dapat membubarkan kontrak dengan persetujuan dari pembuat lainnya. Jika pembuat tidak  memberikan  persetujuannya  dan  pembuat  lainnya  mengalami  kerugian secara tidak proporsional sebagai akibatnya, kontrak hanya dapat dibubarkan oleh pengadilan.
3. Sejauh  eksploitasi  oleh  pihak  lain  terhadap  kontrak  tidak  mustahil  secara permanen,  hak  untuk  membubarkan  kontrak  hanya  akan  muncul  setelah pembuatnya  memberikan  pihak  lain,  secara  tertulis,  jangka  waktu  yang wajar untuk  cukup  mengeksploitasi  pekerjaan  dan  tidak  ada  eksploitasi  dilakukan dalam periode ini.
4. Atas  permintaan  pembuat,  pihak  lain  dalam  kontrak  harus  memberinya pernyataan tertulis tentang tingkat eksploitasi dalam batas waktu yang dimaksud di paragraf ketiga.
5. Sesuai dengan Pasal 6: 267 KUH Perdata, kontrak harus dibubarkan dengan pernyataan  tertulis  oleh  pembuat  kepada  pihak  lain  dalam  kontrak.  Atas penerapan  oleh  pembuat,  kontrak  juga  dapat  dibubarkan  oleh  keputusan yudisial.
6. Jika  pihak  lain  dalam  kontrak  telah  menyerahkan  hak  ciptanya  kepada  pihak ketiga,  maka  pembuat  juga  dapat  menggunakan  hak  yang  timbul  dari pembubaran  terhadap  pihak  ketiga  tersebut  setelah  memberitahukan pembubaran tersebut, secara tertulis, secepat mungkin.
7. Jika pihak lain dalam kontrak atau pihak ketiga tidak mentransfer kembali hak cipta dalam jangka waktu yang ditentukan secara wajar, maka pengadilan dapat, atas permohonan pembuatnya, menentukan jumlah yang wajar dalam keadaan di mana pihak lain dalam kontrak tersebut atau pihak ketiga harus membayar pembuat, selain kerusakan yang harus dibayar kepada pembuat.
Akhirnya, solusi perundang-undangan dapat merujuk dengan apa yang dilakukan oleh  India,  dimana  dengan  tegas  mengatasi  persoalan  Penerbit  hanya  sekedar  membeli karya  Cipta  dari  Pengarang  tanpa  upaya  untuk  dipublikasikan  kepada  masyarakat  maka perjanjian harus segera diakhiri. Where the assignee fails to exercise his rights within one year from the  date  of  assignment,  the  assignment  in  respect  of  such  right  shall  be  deemed  to  have  lapsed,  unless otherwise specified in the assignment deed. [vide Section 19(4) of the Act] (Apabila penerima hak gagal melaksanakan  haknya  dalam  waktu  satu  tahun  sejak  tanggal  penugasan,  penugasan sehubungan dengan hak tersebut dianggap telah lewat, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam akta penugasan. [vide Bagian 19 (4) Undang-Undang]).

## E. PENUTUP
Konsep peralihan kepemilikan hak cipta buku melalui Perjanjian  jual Putus pada Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia yang hanya diatur dalam Pasal 18 UUHC jelas belum memberikan  ketentuan  klausula Non  Use .  Secara  substansi  hukum,  Para  pihak  dapat mengaturan  peralihan  Hak  Cipta  melalui  Perjanjian  Jual  Putus  yang  disepakati  dan ditandatangani para pihak. Namun dalam praktek, perjanjian yang telah dibuat sama sekali juga  tidak  mencantumkan  klausula Non  Use tersebut.  Jika  terjadi  sengketa  pelaksanaan perjanjian Jual Putus, dimana Pengarang melakukan klaim diberlakukannya klausula Non Use  terhadap  Penerbit  yang  mendiamkan  manuskrip  dalam  keadaan  semula,  maka Pengadilan  dapat  menggunakan  asas-asas  perjanjian,  kepantasan  dan  kebiasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata Jo. Pasal 1601 KUH Perdata, sebelum
lahir  peraturan  perundang-undangan  khusus  tentang  Hukum  Kontrak  Hak  Cipta Indonesia.
Rekonseptualisasi  Peralihan  kepemilikan  hak  cipta  buku  melalui  Perjanjian  Jual Putus  dalam  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Hak  Cipta  Indonesia  yang  belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak, maka secara yuridis dapat diusulkan rekonseptualisasi Pasal 18 UUHC yang direvisi sebagai berikut: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, yang muatan isinya diatur dalam perjanjian yang dibuat diantara para pihak dengan ketentuan tentang tata  cara  pembuatan  dan  klausula-klausula  yang  harus  dimuat  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan Pemerint ah”.
Rekonsepsi pengaturan peralihan kepemilikan Hak cipta buku melalui Perjanjian jual Putus pada Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia adalah Pengaturan yang harus dapat diberlakukan dan tidak memiliki benturan konsep atau asas sehingga dapat memberikan perlindungan  hukum  secara  komprehensif  dan  sistematis  secara  substansi  hukumnya, sturktur hukum dan budaya hukum

## DAFTAR PUSTAKA
Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis dan Praktik , Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2012
JJ.H. Bruggink, Rechts-reflecties diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum , Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011 Mattulada, Studi Islam Kontemporer ( Sintesis Pendekatan Sejarah, Sosiologi dan Antropologi dalam Mengkaji Fenomena Keagamaan ), dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli (ed), Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar, Tiara Wacana,Yogyakarta, 1990 Munir Fuady , Metode Riset hukum, Pendekatan Teori dan Konsep , Rajawali Pers, Depok, 2018 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2010 M Zen Abdullah, Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam suatu Perjanjian , Universitas Batanghari.
Moch. Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, Refika Aditama, Bandung, 2016. Nasikun , “ Hukum dalam Paradigma Sosial ”, dalam Artidjo Alkostar (ed), Identitas Hukum Naisonal , Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1997.
Setiono, Pemahaman  Terhadap  Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Pogram  Studi  Ilmu  Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010 Paul Scholten dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012 Walter Woon, Basic Business Law in Singapore , Prentice Hall, New York, 1995 Naskah  aslinya  menyebutkan  :  “ Een  overeenkomst  in  de  zijn  van  dze  titel  isn  een  meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan ” Lihat R.J. Q Klomp (red), Burgerlijk Wetboek, Boken 1 t/m 8, Ars Aequi Libri, nijmegen, 1997.
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , Jakarta, IBI, 1993
Pandangan ini persis sama dengan yang terkandung dalam Restatement Second, Section 25. Dalam penjelasan nya dikatakan : “ every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and enforcement ”. Sebagaimana dijelaskan oleh
Ridwan  Khaerandy  dalam “Kemerosotan  supremasi  kebebasan  berkontrak” ,  makalah, tanpa tahun.
Cacat kehendak di atas menurut J. Satrio, Perikatan yang Lahir dari perjanjian , Buku I Citra Aditya  Bakti,  Bandung,  1995,  hlm.  164.  lihat  juga  Mariam  Darus  Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 1994
R. Subekti, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta, 1987 Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak , Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Cetakan Kedua, 2004