Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH
Yana Sukma Permana
Dosen Sekolah Timggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia yanasukma32@gmail.com
Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## Abstract
That  Indonesia  is  a  State  of  Law  (Rechstaat)  that  upholds  the  principles  of  the  rule  of  law, namely  the  principle  of  guaranteeing  certainty,  order,  and  legal  protection  with  the  core  of truth  and  justice.  Notary  is  a  public  official  who  is  authorized  to  make  authentic  deeds  and other  authorities,  which  are  determined  by  the  position  of  a  notary  as  a  public  official  as regulated  in  Law  Number  30  of  2004  concerning  Notary  Positions  as  amended  by  Law Number 2 of 2014 Position of Notary. Article 20 paragraph (2) of the UUPA states: "Property rights  can  be  transferred  and  transferred  to  other  people",  but  in  the  transition  it  is  not immediately transferred like buying and selling other goods. Even though there is a contract in the sale and purchase of land, the status of ownership cannot simply change.
Keywords: Legal Protection, Notary, Sale and Purchase Agreement
 Alamat korespondensi: STIH IBLAM, Jakarta, Indonesia E-mail: yanasukma32@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Hukum sangat dijunjung tinggi di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berisikan sebagai berikut, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum  (Rechstaat)  yang  menjunjung  tinggi  prinsip- prinsip  Negara  Hukum,  yaitu  prinsip  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum  yang  berdasarkan  kebenaran  dan  keadilan.  Kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan hukum  menuntut  antara  lain,  bahwa  lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat memerlukan  adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. 1
Prinsip  negara  hukum  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  yang berdasarkan  kebenaran  dan  keadilan.  kepastian  dan  ketertiban  dan  perlindungan  hukum menuntut  antara  lain  bahwa  lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  memerlukan adanya  alat  bukti  yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai subyek hukum dalam masyarakat. 2
Satjipto  Raharjo,  menyebutkan  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Salah satu sifat dan merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. 3
Manusia seringkali melakukan interaksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan hubungan antara sesama, baik yang merupakan perbuatan hukum maupun yang  bukan  termasuk  perbuatan  hukum.  Salah  satu  bentuk  hubungan  antar  sesama  manusia yang  sangat  lazim  dilakukan  dalam  memenuhi  kebutuhan  untuk  hidup  adalah  dengan melakukan  suatu  perjanjian,  baik  perjanjian  dalam  bentuk  jual  beli,  tukar  menukar,  sewa menyewa,  maupun  dalam  bentuk  yang  lain.  Perkembangan  arus  globalisasi  ekonomi  dalam kerjasama  di  bidang  jasa  berkembang  sangat  pesat  pada  era  reformasi  ini.  Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian. Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  subyek  hukum  yang  satu  dengan  yang  lainnya  terjadi dengan adanya suatu perikatan dan perjanjian. 4
Menurut definisi dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), Jual beli adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan  hak  milik  atas  suatu  barang  dan  pihak  pembeli  berkewajiban  untuk memberikan  sejumlah  uang  yang  telah  disepakati.  Apabila  telah  berpindah  tangan  dari penjual kepada pembeli maka secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata  dalam  pasal  1459  yang  berbunyi:  “Hak  milik  atas  barang  yang  dijual  tidaklah berpindah  kepada  si  pembeli,  selama  penyerahan  belum  dilakukan  menurut  Pasal  612,  613, dan 616.” Ketiga pasal tersebut mengatur peralihan barang bergerak yang berwujud maupun tidak  berwujud.  Namun,  berbeda  halnya  dengan  hak  milik  yang  merupakan  benda  tidak bergerak sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA).  Pasal  6  UUPA  disebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” maksudnya adalah meskipun tanah
1 Supriadi , Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 29.
2 Ibid, hlm. 43.
3 Soetjipto Rahardjo , Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121.
4 Irma  Fithra  Alwi,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Yang  Beritikad  Baik  Dalam  Kaitannya  Dengan Akta Jual Beli Yang Dibatalkan, Pagaruyuang Law Jounal , Volume 4 No. 2, Fakultas Hukum  Universitas Hasanuddin, 2021, hlm. 210.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tersebut  merupakan  tanah  hak  milik  yang  dimiliki  oleh  warga  Negara  Indonesia,  namun ketika terdapat kepentingan social harus merelakan untuk kepentingan umum yang lebih luas.
Istilah  jual  beli  hak  atas  tanah  hanya  disebutkan  dalam  Pasal  26  UUPA  yaitu  yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal lainnya tidak  ada  kata  yang  menyebutkan  jual  beli,  tetapi  disebutkan  sebagai  dialihkan.  Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah  kepada  pihak  lain  melalui  jual  beli,  hibah,  tukar  menukar  dan  hibah  wasiat.  Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli. 5
Dalam pasal 20 ayat (2) UUPA menyebutkan: “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain”, namun didalam peralihannya tidak serta merta dialihkan seperti jual beli barang  yang  lainnya.  Meskipun  sudah  ada  akad  di  dalam  jual  beli  tanah  status kepemilikannya  tidak  dapat  berpindah  begitu  saja.  Mengingat  tanah  merupakan  benda  yang bersifat  ekonomis,  maka  tidak  sedikit  menimbulkan  masalah-masalah  terutama  di  dalam peralihannya.  Tanah  di  dalam  peralihannya  dikategorikan  sebagai  hukum  privat,  karena  di dalam peralihannya cukup disepakati oleh pihak pertama sebagai penjual dengan pihak kedua sebagai  pembeli.  Disisi  lain,  di  dalam  peralihannya  juga  memiliki  unsur publik,  yaitu  harus melakukan  pendaftaraan  tanah  kepadaa  Badan  Pertanahan  Nasional  setempat  dimana  tanah tersebut  berdiri.  Tujuan  pendaftaran  tersebut  adalah  untuk  mengalihkan  status  kepemilikan tanah tersebut dari pihak pertama kepada pihak kedua.
Menurut  Pasal  39  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  dinyatakan  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  adalah  dasar  yang  kuat  untuk  pendaftaran  pemidanaan  hak  bagi  tanah.  Terkait dengan hal tersebut, jika suatu transaksi belum dapat dibuatkan aktanya oleh PPAT, misalnya karena  masih  dalam  proses  pendaftaran  tanah  atau  terkait  pengurusan  perpajakan,  dapat dibuat suatu perikatan yang lazim dibuat dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).
PJBB  adalah  sebuah  perjanjian  yang  dalam  hukum  perdata  secara  umum  terbagi menjadi dua macam bentuknya, yaitu dalam bentuk jual beli yang diikat dengan perjanjian di bawah tangan, dan akta yang dibuat secara otentik. Perbedaan keduannya  menekankan pada kekuatan  pembuktian.  Di  dalam  KUHP  Perdata  Pasal  1871  dijelaskan  bahwa  akta  dalam hierarki pembuktian mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna. Untuk itu, di dalam  peralihannya  perlu  adanya  perikatan  antara  pihak  pertama  dengan  pihak  kedua  yang disebut dengan PPJB dan dibuat serta disahkan oleh Notaris sebagai salah satu pejabat yang berwenang membuat akta otentik.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya,  yang  ditentukan  oleh  Kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  publik  telah  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Keberadaan  Notaris  sangat  penting  artinya  dalam pembuatan alat-alat bukti yang bersifat otentik, yang mungkin dipergunakan kelak oleh para pihak dalam suatu persidangan di pengadilan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledijg bewijs), artinya terhadap bukti tersebut dalam pengadilan dianggap benar, tanpa diperlukan lagi pengakuan dari para pihak.
Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan  kemudian  baru  disosialisasikan  kepada  khalayak.  Jabatan  Notaris  ini  tidak ditempatkan  di  lembaga  yudikatif,  eksekutif  ataupun  yudikatif  karena  Notaris  diharapkan memiliki  posisi  netral.  Jabatan  Notaris  diadakan  dan  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan
5 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranya , Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 76.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum  dengan  maksud  untuk  membantu  dan  melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. 6
Di  dalam  hal  keseluruhan  tindakan,  persetujuan  dan  ketetapan-ketetapan  yang  dibuat dibentuk  akta  otentik,  maka  para  Notarislah  yang  memiliki  hak  untuk  dapat  membuat  akta otentik  tersebut.  Notaris  merupakan  seseorang  yang  telah  terpilih  atau  hasil  dari  pilihan Negara untuk pengambilan suatu sumpah, menjalankan suatu hal dalam dokumen, membuat sah  suatu  tanda  tangan  dari  seseorang  dan  melaksanakan  suatu  tugas  atau  pekerjaan  yang resmi dan telah ditentukan pada bidangnya. 7
Pasal  1  ayat  (2)  UUJN  menyebutkan  bahwa  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam  undang-undang.  Jabatan  Notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan,  maka  keluhuran serta martabat Jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun  perilaku  kehidupan  Notaris  sebagai  manusia  yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  mempengaruhi  martabat  jabatan  Notaris.  Kedudukan  Notaris  sebagai  pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat- pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lain,  maka  kewenangan  tersebut  menjadi kewenangan Notaris. 8

## METODE PENELITIAN
Dari  uraian  penelitian  tersebut  dibutuhkan  metode  penelitian.  Metode  penelitian sangatlah  penting  dalam  melakukan  penelitian  untuk  menyusun  penulisan  hukum  agar Penulis dapat mengetahui arti pentingnya penelitian, menilai hasil-hasil penelitian, dan dapat melahirkan  sikap  dan  pola  pikir  yang  skeptik,  analitik,  kritik,  dan  kreatif.    Maka  dari  itu Penulis  akan  menggunakan  salah  satu  metode  penelitian,  yaitu  metode  penelitian  yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan memulai penelitian hukum yang  menggunakan  data  sekunder,  yakni  data  yang  umumnya  telah  dalam  keadaan  siap terbuat (ready made).
Penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder, data sekunder di bidang hukum dibagi menjadi: Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  seperti  undang-undang yang  berlaku  maupun  undang-undang  yang  terkait.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan- bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalkan hasil penelitian, bahan pustaka (literatur), dan publikasi hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang  dibahas  pada  penelitian  ini.  Bahan-bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  premier  dan  sekunder misalkan kamus, ensiklopedia dan intenet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  tanah  yang  dilakukan  oleh Notaris
Dalam  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  khususnya  mengenai  hak  atas  tanah, tidak diatur secara langsung dalam KUHPerdata, melaikan lahir dari adanya sifat terbuka dari
6 Kunni  Afifah,  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  Perdata  Terhadap  Akta  yang Dibuatnya , Jurnal Lex Renaissance , VOL. 2/No. 1, Januari 2017, hlm. 148.
7 Afifah  K,  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  perdata  terhadap  Akta  yang Dibuatnya, Lex Renaissance Journal , Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 147-161.
8 Kunni Afifah, Op.Cit, hlm. 40.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Buku III KUHPerdata hal ini memberikan kebebasan seluasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja asalkan tidak melanggar peraturan  perundang-undangan,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Jual  beli  atas  tanah  dan bangunan  hak  milik  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bersifat terang dan tunai.
Jual  beli  yang  dilakukan  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang,  dalam  hal  ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tunai yang berarti hak milik beralih ketika jual beli tanah tersebut dilakukan dan jual beli selesai pada saat itu juga. Jika terdapat alasan- alasan seperti pengurusan sertifikat hak atas tanah yang belum selesai, pembayaran pajak dari pihak  pembeli  maupun  penjual  yang  masih  menunggak,  dan  pihak  pembeli  tidak  bisa melakukan  pembayaran  atas  tanah  dan/bangunan  secara  lunas,  maka  dapat  dibuat  PPJB terlebih dahulu, baik berbentuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris atau PPJB yang dibuat dibawah tangan oleh para pihak.
Pemindahan  atau  peralihan  hak  atas  tanah,  dilihat  dari  karakteristik  hak  dan  proses peralihan haknya, memiliki unsur hukum berbeda, terutama yang terkait dengan syarat formil dan  materiil,  prosedur,  maupun  mekanisme  yang  sangat  ditentukan  oleh  sifat  atau  keadaan subjek dan objek hak. Namun demikian syarat utama adalah harus adanya alat bukti hak atas tanah, yakni bukti kepemilikan secara tertulis (formil) yang berupa “Sertifikat” (untuk tanah yang  telah  didaftarkan),  maupun  “bukti  pendukung”  (untuk  tanah  yang  belum  didaftarkan atau  belum  bersertifikat).  Bukti  yang  dimaksud  dapat  berupa:  akta  jual  beli,  hibah,  fatwa waris,  surat  keputusan  pemberian  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  dan  lain-lain.  Hal  tersebut untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum atas kepemilikan tanah, sehingga peralihan hak  atas  tanah  tersebut  memenuhi  syarat  legalitas  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 9
Di  dalam  pasal  19  PP  No.  10  Tahun  1961  sebagai  aturan  pelaksanaan  UUPA disebutkan,  bahwa  “Setiap  perjanjian  yang  bermaksud  memindahkan  hak  atas  tanah  atau meminjam  uang  dengan  hak  atas  tanah  sebagai  tanggungan,  harus  dibuktikan  dengan  suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria”. Menurut ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian ada unsur absolute yang harus dipenuhi dalam mengalihkan hak atas tanah, yakni adanya akte peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT.
Berdasarkan  dari  ketentuan  yang  termuat  dalam  Pasal  15  UU  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya ayat (2) huruf f, secara yuridis formal notaris berwenang untuk membuat akta jual beli tanah. Wewenang notaris dalam membuat  akta jual beli tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada Undang-Undang.
Praktek  sekarang  ini,  mayoritas  notaris  adalah  PPAT,  sehingga  tidak  ada  pengaruh mengenai kekuatan hukum akta yang dibuat oleh seorang notaris yang bukan PPAT maupun notaris  yang  PPAT  sepanjang  dalam  pembuatan  suatu  akta  memenuhi  syarat  sebagai  suatu akta  otentik  yang  ditentukan  undang-undang.  Sehingga  akta  bersangkutan  (dalam  hal  ini perjanjian pengikatan jual beli tanah) dapat dipergunakan sebagai alas bukti otentik oleh para pihak  apabila  di  kemudian  hari  terjadi  sengketa  mengenai  objek  perjanjian.  Sedangkan apabila syarat untuk menjadi akta otentik tidak dipenuhi, maka tetap saja akta tidak menjadi akta  otentik  melainkan  menjadi  akta  di  bawah  tangan  baik  akta  dibuat  oleh  notaris  maupun notaris  merangkap  PPAT  sebagaimana  yang  diwacanakan  oleh  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f UUJN.
9 Soetomo, Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, 2001, hlm. 16.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pembuatan  Perjanjian  Pengikatan  untuk  Jual  Beli  (PPJB)  dalam  perbuatan  hukum peralihan  hak  atas  tanah  mempunyai  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  para pihak  yang  akan  melakukan  transaksi  jual  beli  yang  belum  memenuhi  syarat  untuk dibuatkannya  Akta  Jual  Beli  sebagai  instrumen  hukum  guna  melakukan  proses  balik  nama pada Kantor Pertanahan, karena dengan dibuatkannya Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli (PPJB) sebagai dokumen otentik dihadapan pejabat yang berwenang, untuk itu yaitu Notaris, secara  yuridis  telah  terjadi  hubungan  hukum  antara  pihak  calon  penjual  dan  pihak  calon pembeli  yang  akan  mengikat  kedua  belah  pihak  dan  akan  berakibat  hukum  apabila  terjadi pelanggaran  atas  isi  perjanjian.  Jadi  dengan  dibuatkannya  Akta  Pengikatan  untuk  Jual  Beli oleh Notaris, telah meletakkan hak dan kewajiban antara pihak calon penjual dan pihak calon pembeli  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  yang  dimuat  dan  diterangkan  oleh  notaries kedalam  akta  itu,  dengan  mengacu  Pasal  1320  juncto  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.
Implementasi  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  tentang  Kewenangan  Notaris  membuat  akta dibidang  pertanahan  perlu  dipikirkan  bersama  guna  mencari  solusi  dalam  menyelesaikan permasalahannya.  Meskipun  dalam  terminologi  hukum  bahwa  Pasal  tersebut  telah  bersifat final  yang  tidak  perlu  mendapat  penjelasan,  terkecuali  hanya  dilaksanakan  sesuai diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris.  Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, telah memunculkan berbagai macam  tanggapan,  baik  yang  datang  dari  kalangan  Notaris  sendiri,  maupun  dari  pihak  lain yang  merasa  Undang-Undang  tersebut  telah  “memangkas”  kewenangan  yang  selama  ini merupakan kewenangannya.
Akta  notaris  tidaklah  sama  dengan  akta  dan  surat-surat  yang  dibuat  oleh  profesi lainnya,  sebab  akta  notaris  adalah  akta  autentik  yang  menjamin  kepastian  hukum  atas  apa yang  tertulis  didalam  akta  notaris,  sebab  di  dalam  akta  notaris  termuat  11  (sebelas)  asas hukum perbuatan hukum perdata yaitu: 1. Asas Praduga Sah (apa yang dituliskan dalam akta adalah sah), harus dilihat apa adanya bukan dengan ada apa atau selain yang tertulis didalam akta; 2. Asas Kebenaran/Asas Praduga Rechtmig (setiap akta autentik selalu harus dianggap benar)  sampai  ada  keputusan  degradasi  akta  dan  pembatalan  atas  akta  notaris  berdassarkan keputusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap),  dan  adanya  laporan,  sanggahan  dan bantahan  tidak  akan  mengurtangi  nilai  kebenaran  akta  notaris;  3.  Asas  Pacta  Sunt Servanda/asas  kepastian  hukum  (perjanjian  yang  adalah  undang-undang  bagi  para pembuatnya), dengan kata lain perjanjian itu  mengikat  , bahwa akta para pihak yang dibuat secara sah dihadapan notaris adalah wajib diterima sebagai undang-undang bagi kedua pihak, ketika  ada  permasalahan  akta  notarislah  undang-undang  yang  mengaturnya,  termasuk  jika diingkari, maka sejatinya para pihak mengingkari undang-undang yang dibuat berdua/kedua pihak;  4.  Asas  Obligator,  yaitu  asas  yang  menentukan  ketika  akta  sudah  dibuat  maka  para pihak  telah  terikat  sebatas  hak  dan  kewajiban  yang  dituliskan  dalam  akta/surat  kontrak;    5. Asas  Autentisitas  Akta  yaitu  alat  bukti  tertulis  yang  sempurna  untuk  membuktikan  suatu perbuatan  hukum  para  pihak  yang  dituliskan  didalam  akta  autentik;  6.  Asas  Kebebasan berkontrak  (freedom  of  contract)  bahwa  pada  akta  notaris  termuat  juga  asas  kebebasan berkontrak, dan apa yang dibuat didalam akta adalah sah selama tidak bertenmtangan dengan undang-undang,  kesusilaan  dan  kepatutan  (moralitas);  7.  Asas  Konsensualitas/persesuaian kehendak  ( consensualism )  bahwa  akta  sudah  dinyatakan  sah  ketika  para  pihak  menyatakan kesepakatan  dalam  akta  notaris;  8.  Asas  itikad  baik (good  faith) bahwa  akta  notaris  dibuat dengan itikad baik berupa kejujuran, terbuka/terang benderang dan saling percaya satu sama lainnya  ketika  akta  dibuat;  9.  Asas  Kepribadian (personality) bahwa  akta  notaris  hanya mengikat  para  pihak  yang  membuat  akta,  tidak  mengikat  pada  notaris  dan  pihak  ketiga
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lainnya;  10.  Asas  Perlindungan  terhadap  kepentingan  umum,  artinya  karena  akta  dibuat pejabat  umum  dan  akan  digunakan  oleh  para  pihak  untuk  membuktikan  dirinya  telah memiliki  kekuatan  hukum  bertindak  sebagaimana  disebutkan  dalam  akta  notaris,  maka kepentingan  umum  sebagai  penikmat  akibat  perbuatan  parta  pihak  harus  dilindungi,  ketika ada  persoalan  maka  para  pihak  awjib  bertanffungjawab;  11.  Asas  Presumptio  iustae  causa, dalam bahasa Belanda sering disebut asas vermoeden van rechmatigheid. Istilah ini kira-kira bermakna “suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah. Keabsahan ini baru hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama”

## Perlindungan Hukum Notaris Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah
Jual  beli  hak  atas  tanah  adalah  perbuatan  hukum  yang  berupa  penyerahan  hak  milik (untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya  kepada  penjual  yang  mengakibatkan  beralihnya  hak  milik  atas  tanah  dari  penjual kepada pembeli  masuk dalam ruang lingkup hukum  tanah nasional. Jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah dari penjual (pemegang hak) kepada pembeli dengan pembayaran sejumlah uang secara tunai dan dilakukan secara terang. 10
Untuk  menjamin  kepastian  dan  ketertiban  hukum  dalam  jual  beli  hak  atas  tanah diperlukan adanya persyaratan formil bagi penjual atau pemilik hak atas tanah. Syarat formil terhadap  objek  jual  beli  hak  atas  tanah  berupa  bukti  kepemilikan  tanah  yang  terkait  dengan hak atas tanah, dan juga terkait dengan prosedur peralihan hak atas tanah tersebut. Prosedur jual  beli  hak  atas  tanah  telah  ditetapkan  menurut  ketentuan  yang  berlaku,  yakni  Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) dan Peraturan Pemerintah No.  10  Tahun  1961  yang  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
Dalam  jual  beli  tanah  harus  dibuktikan  dengan  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  dan dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  atau  PPAT.  Untuk  menjamin  kepastian  dan ketertiban hukum dalam jual beli tanah, proses jual beli tanah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hakhak atas tanah, artinya objek tanah yang disahkan dengan bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  penjual  adalah sebagai orang atau pihak yang berhak dan sah menurut hukum untuk menjual.
Proses jual beli hak atas tanah yang telah didaftarkan atau telah bersertifikat memiliki resiko hukum  yang  rendah,  karena  hak  kepemilikan  dan  subjek  hukum  penjual  telah  jelas,  namun demikian  bagi  tanah  yang  belum  didaftarkan  hak  kepemilikannya  atau  belum  bersertifikat, memiliki resiko hukum dan kerawanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu terhadap objek jual beli  hak  atas  tanah  yang  belum  didaftarkan  atau  belum  bersertifikat  lebih  menekankan kejelian  dan  kehati-hatian,  agar  jelas  dan  terang  penjual  adalah  sebagai  pihak  yang  sah  dan berhak  untuk  menjual.  Hal  ini  dapat  dicermati  dari  persyaratan-persyaratan  formil  yang melekat  sebagai  alas hak. Di sisi  lain mekanisme dan prosedur jual  beli tanah juga berbeda dengan hak atas tanah yang telah didaftarkan atau yang memiliki sertifikat. 11
Peralihan  hak  atas  tanah  dengan  cara  jual  beli  dapat  dikuasakan  kepada  orang  lain dengan  cara  pemberian  kuasa  untuk  menjual. 12 Syarat  sahnya  pemberian  kuasa  diberikan secara  formil  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tunduk  pada  hukum  perdata,  baik  yang  dibuat
10 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional , Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2002, hlm. 134.
11 Giovanni Rondonuwu, Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lex Privatum Journal, Vol. V, No. 4, 2017, hlm. 119.
12 pasal 1792 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
oleh  dan  atau  dihadapan  Notaris  maupun  di  bawah  tangan,  sebagaimana  dirumuskan  dalam pasal  1793  KUH  Perdata (Burgerlijk  Wetboek) yang  substansinya  menyatakan  bahwa  : “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat maupun dengan lisan”.
Antara  pemberi  dan  penerima  kuasa  terbentuk  suatu  ikatan  dan  hubungan  hukum, sehingga  penerima  kuasa  bertindak  untuk  mewakili  pemberi  kuasa,  namun  demikian  hak pemberi  kuasa  tidak  beralih  secara  mutlak,  karena  kuasa  yang  diberikan  dapat  dicabut  atau ditarik  kembali  oleh  pemberi  kuasa.  Selama  pemberian  kuasa  berlangsung,  maka  penerima kuasa  berhak  untuk  bertindak  atau  berbuat  atas  nama  pemberi  kuasa  yang  terbatas  pada substansi yang dikuasakan.
Di  dalam  konsep  peralihan  hak  atas  tanah  dengan  cara  jual  beli,  pihak  penjual  dapat menguasakan  kepada  pihak  lain.  Berdasar  pada  kuasa  tersebut,  maka  penerima  kuasa  dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna menjual hak atas tanahnya. Terhadap jual beli  hak  atas  tanah  yang  belum  didaftarkan  atau  belum  bersertifikat  dan  dengan  cara pemberian  kuasa  untuk  menjual,  maka  timbul  suatu  penyelundupan  hukum  yang  sangat strategis dan terselubung. Hal ini dapat membawa risiko dan konsekuensi hukum yang pada puncaknya dapat menimbulkan beban tanggung jawab, baik bagi penjual atau pemberi kuasa maupun bagi penerima kuasa atau pihak ketiga yang berkepentingan.
Pembuatan  perjanjian  baik  itu  dibawah  tangan  atau  dengan  akta  jual  beli  dan pemindahan  hak  atas  tanahnya  dilakukan  dihadapan  PPAT  dan  dicatatkan  pemindahan haknya  ke  kantor  Pertanahan  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  616  dan  Pasal  620 KUHPerdata,  dimana  penyerahan  akan  benda  tak  bergerak  dilakukan  dengan  pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara memindahkan salian otentik  lengkap dengan akta otentik  atau  keputusan  yang  bersangkutan  ke  kantor  penyimpanan  hipotik  dan  dengan membukukan  dalam  register.  Dengan  dilaksanakannya  pemindahan  hak  melalui  PPAT  dan pencatatan  hak  atas  tanah  di  kantor  Pertanahanan  dapat  memberi  kemanfaatan  bagi  para pihak  yang  terlibat  serta  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak  pembuat perjanjian itu sendiri untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau wanprestasi baik  dari  salah  satu  pihak  atau  pihak-pihak  lain  yang  mengharapkan  sesuatu  atas  keadaan tertentu  sehingga  dapat  memberikan  rasa  keadilan  dan  tidak  menimbulkan  keresahan. Apabila  terjadi  wanprestasi,  masing-masing  pihak  dapat  mengupayakan  perlindungan  yang dapat dilakukan oleh para pihak. perlindungan tersebut antara lain: Perlindungan yang dapat dilakukan  adalah  meminta  pembeli  agar  segera  membayarkan  harga  objek  perjanjian  dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 1513 KUHPerdata kewajiban utama pembeli adalah membayar  harga  pembelian  pada  waktu  dan  di  tempat  sebagaimana  ditetapkan  menurut perjanjian.  Namun,  jika  tidak  ditentukan  pada  waktu  membuat  perjanjian  berdasarkan  Pasal 1514  KUHPerdata  pembeli  harus  membayar  ditempat  dan  pada  waktu  dimana  penyerahan harus  dilakukan.  Dan  Perlindungan  yang  dapat  dilakukan  pembeli  dalam  pelaksanaan perjanjian  jual  beli  adalah  memeriksa  keberadaan  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang menjadi  objek  perjanjian.  Pembeli  berdasar  pada  Pasal  1491  KUHPerdata  dapat  meminta penjual untuk menjamin bahwa objek perjanjian dalam penguasaan yang dijual secara aman dan tenteram serta menjamin dari cacat-cacat tersembunyi.
Notaris  merupakan  satu  –  satunya  pejabat  umum  yang  diangkat  negara  yang  tidak menerima  gaji  dan  pensiun  layaknya  abdi  negara  lainnya.  Oleh  sebab  itu  sudah  selayaknya negara memberikan penghormatan dan menjunjung tinggi hak – hak kodrati individu notaris dengan  memperhatikan  jabatan  yang  telah  diembannya  beserta  resiko  –  resikonya  dalam rangka  menjaga  kesinambungan  pelaksanaan  jabatan. 13 Perlindungan  hukum  bagi  notaris
13 Bachrudin, Hukum  Kenotariatan,  Perlindungan  Hukum  dan  Jaminan  Bgi  Notaris  Sebagai  Pejabat  Umum Dan Warga Negara , Yogyakarta: Thema Publishing, hlm.33.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
adalah  upaya  progresif  dari  negara  melalui  pemerintah  untuk  memberikan  pengakuan  dan perlindungan  baik  secara  preventif  maupun  represif  terhadap  harkat  dan  martabat  notaris secara  adil,  baik  sebagai  pemegang  jabatan  maupun  sebagai  individu  warga  negara  dengan cara menjaga, memelihara merawat dan menyelamatkan maerwah jabatan notaris serta hak – hak individu notaris. 14
Dalam  petanggung  jawaban  yang  dimiliki  oleh  Notaris  menganut  prinsip  tanggung jawab  berdasarkan  kesalahan (based  on  fault  of  liability), dalam  pembuatan  akta  otentik, Notaris  harus  bertanggung  jawab  apabila  atas  akta  yang  dibuatnya  terdapat  kesalahan  atau pelanggaran  yang  disengaja  oleh  Notaris.  Sebaliknya  apabila  unsur  kesalahan  atau pelanggaran  itu  terjadi  dari  para  pihak  penghadap,  maka  sepanjang  Notaris  melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya,  karena  Notaris  hanya  mencatat  apa  yang  disampaikan  oleh  para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. 15
Pertanggungjawaban  Notaris  secara  perdata  terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya,  dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai  perikatan  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  atau  lebih  meskipun  memungkinkan  dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan boleh  diubah  atau  diganti  atau  dinyatakan  tidak  berlaku,  hanya  oleh  mereka  yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu  akta otentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.
Menurut Asnahwati Herwidi, pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi  akta  yang  dibuat  di  hadapannya  karena  mengenai  isi  dari  akta  tersebut  merupakan kehendak  dan  kesepakatan  yang  diinginkan  oleh  para  pihak.  Notaris  hanya  menuangkan kesepakatan  tersebut  kedalam  bentuk  akta  otentik  sehingga  dalam  hal  ini  Notaris  hanya bertanggung  jawab  terhadap  bentuk  formal  akta  otentik  sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh undang-undang. 16
Peran  Notaris  disini  hanya  mencatat  atau  menuangkan  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi,  apa  yang  dilihat,  dan  dialaminya  dari  para  pihak/penghadap  tersebut  berikut menyesuaikan  syarat-syarat  formil  pembuatan  akta  otentik  kemudian  menuangkannya  ke dalam  akta.  Notaris  tidak  diwajibkan  untuk  menyelidiki  kebenaran  isi  materiil  dari  akta otentik  tersebut.  Hal  ini  mewajibkan Notaris untuk  bersikap netral  dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. 17
Rusiana  Suryadi  mengatakan  bahwa  kecuali  isi  akta,  setiap  perbuatan  yang  dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila  ada suatu  pelanggaran yang dilakukannya  dan  perbuatan  tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak.  Notaris  harus mempertanggung  jawabkan  atas  kebenaran  materiil  suatu  akta  bila  nasihat  hukum  yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. 18
14 Ibid, hlm. 145.
15 Andi  Mamminanga,  Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  dalam  Pelaksanaan  Tugas Jabatan  Notaris  berdasarkan  UUJN,  Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakarta,  2008, hlm.
16 Kunni  Afifah,  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  Perdata  Terhadap  Akta  yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaisace , No. 1 VOL. 2, 2017, Magister Kenotariatan fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 154.
17 Ibid.
18 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  otentik,  jika  terjadi  kesalahan  baik  disengaja maupun  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  orang  lain  (akibat  dibuatnya  akta)  menderita kerugian,  yang  berarti  Notaris  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum.  Jika  suatu kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dapat  dibuktikan,  maka  Notaris  dapat  dikenakan sanksi  berupa  ancaman  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris".
Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal  1365  KUH  Perdata,  yang  menentukan:  "Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan yang melanggar  hukum;  2.  Harus  ada  kesalahan;  3.  Harus  ada  kerugian  yang  ditimbulkan;  4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Pasal  41  UU  perubahan  atas  UUJN  menentukan  adanya  sanksi  perdata,  jika  Notaris melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  pelanggaran  terhadap  Pasal  38,  Pasal  39,  dan Pasal  40  UU  perubahan  atas  UUJN  maka  akta  Notaris  hanya  akan  mempunyai  pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
Perihal  kesalahan  dalam  perbuatan  melanggar  hukum,  dalam  hukum  perdata  tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena  kesalahan  atau  kurang  hati-hatinya  pelaku.  Ketentuan  ini  sesuai  dengan  yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani sebagai berikut: “tidak kurang hati-hati”.  Notaris yang membuat  akta  ternyata  tidak  sesuai  dengan  wewenangnya  dapat  terjadi  karena  kesengajaan maupun  karena  kelalaiannya,  yang  berarti  telah  salah  sehingga  unsur  harus  ada  kesalahan telah terpenuhi. 19
Akta  Notaris  yang  batal  demi  hukum  tidak  dapat  dimintakan  untuk  memberikan penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga.  Penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  dapat digugat  kepada  Notaris  dengan  mendasarkan  pada  hubungan  hukum  Notaris  dengan parapihak  yang  menghdap  Notaris.Apabila  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  dari  akta  yang dibuat  oleh  Notaris,  maka  yang  bersangkutan  dapat  secara  langsung  mengajukan  tuntutan secara perdata terhadap  Notaris tersebut  sehingga Notaris tersebut  dapat  bertanggung jawab secara  perdata  atas  akta  yang  dibuatnya.Tuntutan  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuanketentuan  tertentu  dalam  UUJN,  tetapi  didasarkan  kepada  hubungan  hukum  yang terjadi  antara  Notaris  dan  para  pihak  yang  menghadap  Notaris  tersebut.Sekalipun  Notaris tersebut  telah  purna  bakti,  Notaris  tersebut  tetap  harus  bertanggung  jawab  secara  perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya. 20
Perihal  kerugian  dalam  perbuatan  melanggar  hukum  secara  perdata  Notaris  dapat dituntut  untuk  menggati  kerugian-kerugian  para  pihak  yang  berupa  kerugian  materiil  dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya  dapat  dihitung,  sedangkan  kerugian  immaterial,  jumlahnya  tidak  dapat  dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus  ada  kerugian  telah  terpenuhi.  Gugatan  ganti  kerugian  atas  dasar  perbuatan  melanggar
19 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: Alumni, 1998, hlm. 279.
20 Kunni Afifah, Tanggung Jawab…, Op.cit, hlm. 156.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum  apabila  pelaku  melakukan  perbuatan  yang  memenuhi  keseluruhan  unsur  Pasal  1365 KUHPerdata,  mengenai  siapa  yang  diwajibkan  untuk  membuktikan  adanya  perbuatan melanggar hukum.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  (Jabatan)  Notaris  diatur  dalam  Pasal  66 UUJNP.  Pasal  66  UUJNP  ini mengatur  mengenai  dibentuknya  Majelis  Kehormatan  Notaris (MKN)  yang  beranggotakan  perwakilan  Notaris,  pemerintah  dan  akademisi,  yang  berfungsi sebagai  lembaga  perlindungan  hukum  bagi  Jabatan  Notaris  terkait  dengan  akta  yang  dibuat oleh  atau  diahadapannya.  Keberadaan  MKN  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi hukum  yang  optimal  bagi  institusi  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  lembaga perlindungan  hukum.  Mengenai  pengaturan  tentang  kedudukan  serta  bentuk  perlindungan hukum  dari  MKN  ini  sebetulnya  belum  diatur  secara  tegas  dalam  UUJN  maupun  dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. 21
Kedudukan  MKN  dalam  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya  mengeluarkan  suatu  keputusan  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak  atau  lembaga lainnya,  sehingga  dalam  hal  ini  keputusan  yang  dihasilkan  oleh  MKN  ini  tidak  dapat diganggu gugat. 22
Apabila ada kesalahan dalam akta notaris para pihak, wajib membuktikannya. UUJNP menyatakan  apabila  ada  Notaris  yang  diduga  terlibat  masalah  hukum  terkait  dengan  akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil  Notaris  tersebut,  harus  mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  MKN. Sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UUJNP  yaitu:  Untuk  kepentingan  proses peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris berwenang: a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam  penyimpanan  Notaris;  dan  b)  memanggil Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  Akta  atau  Protokol  Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Dalam  kedudukan  MKN  dalam  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  Notaris terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya  terkait  pertanggungjawaban  Notaris  secara  perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya  mengeluarkan  suatu  keputusan  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak  atau  lembaga lainnya,  sehingga  dalam  hal  ini  keputusan  yang  dihasilkan  oleh  MKN  ini  tidak  dapat diganggu gugat. 23

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  ketentuan  yang  termuat  dalam  Pasal  15  UU  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya ayat (2) huruf f, secara yuridis formal notaris berwenang untuk membuat akta jual beli tanah. Wewenang notaris dalam  membuat  akta jual beli tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada  Undang-Undang.  sekarang  ini,  mayoritas  notaris  adalah  PPAT,  sehingga  tidak  ada pengaruh mengenai kekuatan hukum akta yang dibuat oleh seorang notaris yang bukan PPAT
21 Irene Dwi Enggarwati, Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh  Penyidik  Dalam  Tindak  Pidana  Keterangan  Palsu  Pada  Akta  Otentik, Tesis, Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 17.
22 Ibid, hlm. 18.
23 Kunni Afifah, Tanggung Jawab…, Op.cit , hlm. 159
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
maupun notaris yang PPAT sepanjang dalam pembuatan suatu akta memenuhi syarat sebagai suatu akta otentik yang ditentukan undang-undang.
Perlindungan  hak  bagi  para  pihak  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  melalui  jual  beli adalah penjelasan-penjelasan mengenai kepastian hukum yang didapat oleh pihak penjual dan pembeli setelah melakukan peralihan hak atas tanah, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No.5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  Tahun 1960  No.  104).  Dan  apabila  ada  kesalahan  dalam  akta  notaris  para  pihak,  wajib membuktikannya.  UUJNP  menyatakan  apabila  ada  Notaris  yang  diduga  terlibat  masalah hukum  terkait  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapannya,  maka  penyidik,  penuntut umum,  maupun  hakim  ketika  memanggil  Notaris  tersebut,  harus  mendapatkan  persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP.

## REFERENSI
Buku - Buku Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranya , Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Bachrudin, Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bgi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Warga Negara , Yogyakarta: Thema Publishing. Boedi  Harsono, Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional ,  Universitas  Tri  Sakti, Jakarta, 2002.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: Alumni, 1998. Soetjipto Rahardjo , Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni, 1983.
Soetomo, Pedoman  Jual  Beli  Tanah  Peralihan  Hak  dan  Sertifikat, Lembaga  Penerbitan Universitas Brawijaya, 2001.
Supriadi ,  Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006.

## Jurnal, Tesis
Afifah  K,  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  perdata  terhadap Akta yang Dibuatnya, Lex Renaissance Journal , Vol. 1, No. 2, 2020.
Giovanni  Rondonuwu,  Kepastian  Hukum  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Melalui  Jual  Beli Berdasarkan  Pp  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah, Lex  Privatum Journal, Vol. V, No. 4, 2017.
Irma  Fithra  Alwi,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Yang  Beritikad  Baik  Dalam Kaitannya Dengan Akta Jual Beli Yang Dibatalkan, Pagaruyuang Law Jounal , Volume 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.
Kunni  Afifah,  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya , Jurnal Lex Renaissance , VOL. 2/No. 1, Januari 2017. Kunni  Afifah,  Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaisace , No. 1 VOL. 2, 2017, Magister Kenotariatan fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Irene Dwi Enggarwati, Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum  Bagi  Notaris Yang  Diperiksa  Oleh  Penyidik  Dalam  Tindak  Pidana  Keterangan  Palsu  Pada  Akta Otentik, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
Andi  Mamminanga,  Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  dalam Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris  berdasarkan  UUJN, Tesis, Fakultas  Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (UUPA).