## WACANA DAN KETIDAKMERATAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
INEQUALLITY OF  DISCOURSE AND DEVELOPMENT IN INDONESIA

## Afrinel Okwita
Pendidikan Sejarah FKIP UNRIKA BATAM
aaftuteh@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  wacana  ketidakmerataan pembangunan  di  Indonesia.  Adapun  temuan  dalam  artikel  ini  adalah  pembangunan  di Indonesia  tidak  terlepas  dari  wacana  dan  proses  pembangunan.  Proses  pembangunan Indonesia  merupakan  suatu  kegiatan  yang  terus  menerus  dan  menyeluruh  dilakukan  mulai dari  penyusunan  suatu  rencana,  penyususnan  pogram,  kegiatan  pogram,  pengawasan sampai  pada  pogram  terselesaikan.Namun  pada  kenyataannya  proses  pembangunan  yang ada  Indonesia  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  nasional.  Selama  ini  cendrung terjadi  ketimpangan  atau  ketidakcocokan  antara  wacana  dan  prakteknya.  Sehingga pembangunan  di  Indonesia  tidak  merata  masih  terpusat  pada  daerah-daerah  perkotaan. Negara ini juga belum dapat memanfaatkan wilayah-wilayah daerah pelosok yang memiliki potensi  untuk  membangun  perekonomian  Indonesia  sehingga  dapat  menambah  pendapatan Negara.
Kata Kunci:  Wacana, Ketidakmerataan, Pembangunan di Indonesia.

## Abstract
This article aims to describe the discourse on inequality of development in Indonesia. The findings in this article is the development in Indonesia can not be separated from the discourse and the development process. Indonesia's development process is an activity that is constantly and thoroughly carried out starting from the preparation of a plan, prepare the  program, the activities program, the supervision to the terselesaikan.Namun Program is in fact the existing development process Indonesia is not in accordance with national development objectives. During this tends to happen inaccuracies or incompatibility between discourse and practice. So that the uneven development in Indonesia is still focused on urban areas. The country is also not yet able to take advantage of areas remote areas that have the potential to build Indonesia's economy so as to increase state revenue.
Keywords: Discourse, Inequality, Development in Indonesia.

## PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan  masyarakat  bangsa,  dan  negara  untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana yang  di  amanatkan  dalam  Undang-Undang  dasar  1945,  yaitu  “melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia  memajukan  kesejahtraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara” 1 .
Pembangunan  nasional  dilaksanakan  secara  berencana,  menyeluruh,  terpadu, terarah,  bertahap  dan  berlanjut  untuk  memicu  peningkatan  kemampuan  nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang  maju.  Indonesia  juga  termasuk  salah  satu  Negara  yang  memiliki  sumber  daya alam  yang  melimpah  dengan  tingkat  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi.  Seperti yang  kita  ketahui  Pembangunan  di  Indonesia  masih  belum  mencerminkan  keadaan layaknya  Negara  yang  kaya  dan  makmur.  Sampai  saat  ini  pun  pembangunan  masih berkonsentrasi di daerah pusat, meskipun keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa yang  dicita-citakan  dalam  tujuan  dari  wacana  nasional  Indonesia  mengenai  usaha- usaha untuk pemerataan pembangunan.
Akibat  dari  kurangnya  pemerataan  pembangunan  memang  tidak  begitu dirasakan  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  yang  mengalami  pembangunan cukup pesat. Disebabkan karena segala kebutuhan hidup mereka relatif lebih mudah untuk  didapatkan,  seperti  pelayanan  kesehatan  ataupun  sarana  pendidikan  yang tersebar di mana-mana.
Hal  diatas  jauh  berbeda  apabila  dibandingkan  dengan  daerah  yang pembangunannya  bisa  dikatakan  masih  lamban,  atau  masih  belum  tersentuh  oleh pemerintah. Keadaan seperti ini terlihat pada daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil.  Mereka  harus bersusah  payah  untuk  mendapatkan  fasilitas  seperti  layanan kesehatan,  pendidikan  atau  fasilitas-fasilitas  lainnya  mengingat  jumlahnya  yang sangat minim dan tempatnya yang jauh dari pemukiman penduduk terpencil.
Jika  kita  lihat  wacana  pembangunan  di  indonesia  berbagai  macam  prospek pembangunan  telah  dilakukan  mulai  dari  Orde  Lama  hingga  saat  sekarang  ini.
1 Afrizalwszaini.wordpress.com. Diakses tanggal 25 Mei 2012
Wacana  pembangunan  tersebut  untuk  terus  mendorong  kesejahteraan  dan  kemajuan bangsa  kearah  yang  lebih  baik.  Dalam  hal  ini  pembangunan  nasional  juga  harus dimulai dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa yang  meliputi  politik,  ekonomi,  sosial  budaya  dan  aspek  pertahanan  keamanan. Pembangunan  nasional  pada  dasarnya  sangat  membutuhkan  kesinergian  antara masyarakat  dan  pemerintah.  Masyarakat  adalah  pelaku  utama  dalam  pembangunan dan  pemerintah  berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbing,  serta  menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang,  saling  mengisi,  saling  melengkapi  dalam  memajukan  masyarakat  dan nasional pada umumnya.
Kenyataan  bahwa  penerapannya  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan oleh  masyarakat  indonesia.  Adanya  kesenjangan  dan  ketidakcocokan  antara  wacana dan  praktek  dari  pembangunan  tersebut.  Sehingga  menyebabkan  ketidakmerataan pembangunan dan menjadi masalah yang belum pernah terselesaikan.
Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  masih  saja  mengalami permasalahan  di  bidang  pembangunan.  Wacana  pembangunan  yang  dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan  sederajat  dengan  bangsa  lain  yang  maju.  Indonesia  juga  termasuk  salah  satu Negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang  melimpah  dengan  tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Namun kenyataannya dilapangan pembangunan di  Indonesia  masih  belum  mencerminkan  keadaan  layaknya  Negara  yang  kaya  dan makmur.  Dimana  terjadi  ketidaksesuaian  antara  wacana  dan  praktek  lapangan  yang masih  belum  terselesaikan  seperti  banyaknya  masyarakat  miskin,  gelandangan, pengemis dan anak-anak yang tidak bisa mengecap pendidikan.
Hal  ini  tentu  menjadi  suatu  masalah  yang  sangat  menyedihkan  dan  menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu dalam
artikel  ini  permasalahan  yang  penulis  bahas  yaitu  Bagaimana  wacana  dan    proses pembangunan  di  Indonesia  serta  faktor  yang  menyebabkan  ketidakmerataan pembangunan  selama  ini,  sehingga  menjadi  masalah  yang  belum  pernah terselesaikan?
Adapun  tujuan  penulisan  makalah  ini  adalah  Untuk  mendeskripsikan bagaimana  proses  pembangunan  Indonesia  dan  faktor  apa  yang  menyebabkan ketidakmerataan  dalam  pembangunan  selama  ini,  sehingga  menjadi  masalah  yang belum pernah terselesaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Wacana dan Proses Pembangunan Indonesia
Pembangunan  adalah  suatu  proses  perubahan  yang  direncanakan  untuk menciptakan kesejahteraan dan memberikan alternatif kehidupan kepada masyarakat yang  lebih  luas.  Pembangunan  dapat  disebabkan  oleh  dorongan  yang  berasal  dari kebudayaan  dan  akan  berakibat  kepada  masyarakat  yang  mendukung  kebudayaan tersebut.  Pembangunan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  wacana  dan  proses pembangunan.
Ada  dua  elemen  tidak  diragukan  lagi  untuk  menjelaskan  situasi  wacana pembangunan. 2
• Pengembangan alam semesta, ada kesenjangan yang lebar antara wacana dan praktek,  apa  yang  dikatakan  tentang  proyek  pembangunan  saat  ini  adalah masalah  konsep,  pembentukan,  format,  perancangan,  pembiayaan,  atau membenarkan proyek tersebut memiliki banyak kesamaan dengan proyek itu sendiri  sebagaimana  yang  ada  di  dalam  praktek,  setelah  sampai  ke  tangan orang-orang yang dituju.
• Pengembangan  alam  semesta  adalah  salah  satu  aksi  politik  dalam  arti  luas, yaitu dalam arti niat untuk mengubah realitas dengan cara voluntaris. Hal ini
2 Jean-Pierre Olivier de Sardan. 2005. Anthropology and Development Understanding Contemporary Social Change . London & New York: Zed Books. Hal 4
karena  alam  semesta  seperti  alam  semesta  politik  memakai  kata  penggunaan klik.  Selanjutnya  lembaga  pengembangan  berorientasi  pada  input,  mereka harus  meyakinkan  donor  dari  kapasitas  mereka  untuk  memberikan  sumber daya.
Proses  pembangunan  Indonesia  merupakan  suatu  kegiatan  yang  terus menerus  dan  menyeluruh  dilakukan  mulai  dari  penyusunan  suatu  rencana, penyususnan  pogram,  kegiatan  pogram,  pengawasan  sampai  pada  pogram terselesaikan. Untuk lebih memahami wacana dan proses  pembangunan di indonesia dapat dijelaskan dari beberapa aspek dibawah ini: 3

## a. Perencanaan  Pembangunan Indonesia
Setelah  terjadi  berbagai  goncangan  ditanah  air  dan  berbagai  tekanan  rakyat kepada  presiden  Soeharto,  akhirnya  pada  tanggal  21  Mei  1998  Presiden  Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada  wakil  presiden  B.J.  Habibie.  Peristiwa  ini  menandai  berakhirnya  kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk,  terutama  dalam  sektor  perbankan,  pemerintah  membentuk  Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya  pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang  Larangan Praktik  Monopoli dan Persaingan Tidak  Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Selain  itu  pada  masa  ini  juga  memberi   kebebasan  dalam  menyampaikan pendapat,  partisipasi  masyarakat  mulai  terangkat  kembali.  Hal  ini  terlihat  dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan  kritik  secara  terbuka  kepada  pemerintah.  Di  samping  kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam
3 Afrizalwszaini.wordpress.com. Diakses tanggal 23 Mei 2012
pers  dilakukan  dengan  cara  menyederhanakan  permohonan  Surat  Izin  Usaha Penerbitan (SIUP).
Hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan kebijakan  pembangunan  didasari  demokrasi  yang  bebunyi  dari,  oleh  dan  untuk rakyat, sehingga dengan dasar ini partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa orde baru, kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siapa saja. Selain pembangunan  nasional  pada  masa  ini  juga  ditekankan  kepada  hak  daerah  dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan daerah  sangat  diutamakan  keseriusan  pemerintah  pusat  dalam  melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah agar dapat menentukan pembangunan yang sesuai ratyatnya inginkan.
Dari  penjelasan  diatas  sebagai  arah  perjalanan  pembangunan  Indonesia,  arah tersebut  telah menciptakan berbagai pembaharuan-pembaharuan untuk terus menuju kesejahteraan  rakyat.  Wacana  pembangunan  secara  langsung  atau  tidak  langsung dilaksanakan  demi  meningkatkan  kecerdasan  dan  kemakmuran  rakyat  banyak. Khususnya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang lebih baik.
Sistem  kebijakan  pembangunan  di  Negara  Indonesia  sudah  menunjukkan perbaikan  ke  arah  yang  lebih  demokratis.  Semua  proses  pembangunan  baik  pusat maupun  daerah  dituntut  supaya  harus  melibatkan  publik  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya. Artinya partisipasi aktif masyarakat sipil sangat diperlukan  dalam proses  pembangunan  Negara  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah provinsi,  kabupaten/kota,  dan  kecamatan.  Hal  ini  menuntut  kesadaran dan  semangat masyarakat  sipil  seutuhnya  sebagai  warga  Negara  dan  bangsa  Indonesia  yang  turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan Nasional.

## b. Kebijakan Ekonomi Dalam Pembangunan
Pada  masa  krisis  ekonomi,  ditandai  dengan  tumbangnya  pemerintahan  Orde Baru  kemudian  disusul  dengan  era  Reformasi  yang  dimulai  oleh  pemerintahan Presiden  Habibie.  Pada  masa  ini  tidak  hanya  hal  ketatanegaraan  yang  mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan
selama  32  tahun,  terpaksa  mengalami  perubahan  guna  menyesuaikan  dengan keadaan.
Pemerintahan  BJ.Habibie yang  mengawali masa  reformasi belum  melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan  untuk  mengendalikan  stabilitas  politik.  Pada  masa  kepemimpinan presiden  Abdurrahman  Wahid  pun,  belum  ada  tindakan  yang  cukup  berarti  untuk menyelamatkan  negara  dari  keterpurukan.  Padahal,  ada  berbagai  persoalan  ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme),  pemulihan  ekonomi,  kinerja  BUMN,  pengendalian  inflasi,  dan mempertahankan  kurs  rupiah.  Malah  presiden  terlibat  skandal  Bruneigate  yang menjatuhkan  kredibilitasnya  di  mata  masyarakat.  Akibatnya,  kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa  kepemimpinan  Megawati  Soekarnoputri  mengalami  masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan  yang  ditempuh  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  ekonomi antara lain :
• Meminta  penundaan  pembayaran  utang  sebesar  US$  5,8  milyar  pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
• Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam  periode  krisis  dengan  tujuan  melindungi  perusahaan  negara  dari intervensi  kekuatan-kekuatan  politik  dan  mengurangi  beban  negara.  Hasil penjualan  itu  berhasil  menaikkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di  masa  ini  juga  direalisasikan  berdirinya  KPK  (Komisi  Pemberantasan Korupsi),  tetapi  belum  ada  gebrakan  konkrit  dalam  pemberantasan  korupsi.  Padahal
keberadaan  korupsi  membuat  banyak  investor  berpikir  dua  kali  untuk  menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa  Kepemimpinan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  terdapat  kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM.  Kebijakan  ini  dilatar  belakangi  oleh  naiknya  harga  minyak  dunia.  Anggaran subsidi  BBM  dialihkan  ke  subsidi  sektor  pendidikan  dan  kesehatan,  serta  bidang- bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan  kontroversial  pertama  itu  menimbulkan  kebijakan  kontroversial kedua,  yakni  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  bagi  masyarakat  miskin.  Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah  mengandalkan  pembangunan  infrastruktur  massal  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  serta  mengundang  investor  asing  dengan  janji  memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Pada  masa  Reformasi  dan  saat  sekarang  ini  proses  pembangunan  nasional memang sudah  demokratis dan sudah memerankan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan pasipartisi rakyat daerahnya. Dengan otonomi daerah telah memberikan sumbangsi  yang  besar  terhadap  proses  percepatan  pembangunan  nasional  dan  juga menjaminnya  sistem  demokrasi  yang  merakyat.  Masyarakat  diberi  kebebasan memberikan  dan  berpartisipasi  aktif  untuk  menyampaikan  pendapat  melalui  sistem multi partai.
c. Sistem Pemerintahan
Sistem  pemerintahan  Indonesia  saat  sekarang  ini  berdasarkan  sistem  multi partai.  Dengan  adanya  sistem  multi  partai  yang  adanya  saat  ini  memberikan kebebasan  untuk  masyarakat  indonesia  untuk  membentuk  partai  baru  guna menyampaikan keluhan-keluhan melalui wakil rakyat. Kenyataannya di lapangan saat ini  sistem  multi  partai  hanya  dijadikan  sebagai  sarana  atau  alat  oleh  para  elit  partai untuk  memperoleh  kedudukan  di  tingkat  pemerintah.  Setelah  mereka  berhasil
menduduki  jabatan  yang  mereka  inginkan,  yang  terjadi  bukanlah  untuk menyampaikan  aspirasi  dan  keluhan  rakyat  namun  melakukan  korupsi  berjemaah seperti  pemberitaan  yang  ada  di  media  massa.  Mereka  lebih  memperhatikan  dan membuat  anggaran  untuk  membeli  sarana  dan  fasilitas  mewah  dibandingkan memperhatikan nasib rakyat miskin yang semakin hari semakin meningkat.
Jadi  disini  dapat  disimpulkan  bahwasannya  Indonesia  belum  berhasil  dalam pembangunan  nasional.  Meskipun  Pemerintahan  tidak  punya  kebijakan  untuk menetapkan  Presiden  dan  menuruti  alur  parpol  di  DPR,  pemerintahan  lemah,  dan muncul  otonomi  daerah  yang  kebablasan,  tidak  jelas  apa  orientasinya  dan  mau dibawa  kemana  bangsa  ini.  Semuanya  hanya  cerita  para  pejabat  negara  hanya  lebih mementingkan masalah pribadinya tampa memikirkan nasib rakyat miskin.

## 2. Ketidakmerataan Pembangunan Indonesia
Negara  Indonesia  merupakan  Negara yang kaya  akan  sumber  daya  alam dan wilayahnya  yang  strategis.  Sebagai  Negara  yang  berkembang  Indonesia  juga melakukan  usaha  pembangunan  semenjak  masa  reformasi  sampai  sekarang, pembangunan di Indonesia dapat dikatakan lebih maju terutama di daerah perkotaan yang  pembangunannya  relatif  lebih  cepat  karena  mengingat  jumlah  penduduk  serta aktivitas  di  daerah  perkotaan  lebih  banyak.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  indonesia menerapkan  sistem  desentralisasi  atau  otonomi  daerah  untuk  mengatasi  persoalan dalam pembangunan. 4
Desentralisasi adalah program yang baik, karena akan  mendorong kemajuan, pertumbuhan,  dan  pemerataan  bagi  seluruh  rakyat.  Dalam  paradigma  pemerintahan lama yang sentralistik, maka aspirasi masyarakat daerah sulit untuk diserap sehingga menyebabkan  pembangunan  hanya  terlihat  pada  daerah  perkotaan  saja.  Dengan
4 Dek-dila.blogspot.com. Diakses 23 Mei 2012
desentralisasi,  aspirasi  rakyat  di  daerah  semakin  mudah  untuk  diserap  dan dilaksanakan. 5
Desentralisasi dilakukan dengan harapan supaya terjadi penataan kelembagaan  pemerintah  yang  mengupayakan  semakin  dekatnya  pelayanan  publik dan  keputusan-keputusan  pembangunan  ekonomi  dengan  kepentingan  masyarakat dan  pemerintah  setempat.  Artinya  di  sini  bahwa  kesenjangan  antara  aspirasi  rakyat dengan wujud pelaksanaannya harus semakin kecil bahkan dapat dihilangkan. Hal ini menuntut  kualitas  wakil  rakyat  (yang  berada  di  parlemen  lokal  dan  nasional)  dan aparat  pemerintah  daerah  (pemda)  untuk  memformulasikan  aspirasi  masyarakatnya, dan mewujudkan dalam program-program pembangunan yang sesuai.
Namun kenyataanya masih banyak daerah-daerah yang kurang bahkan belum tersentuh  pembangunan  seperti  yang  berada  di  pelosok  terpencil.  Masih  banyak ditemui daerah terpencil yang masih dilalui dengan jalan tanah dan belum masuknya listrik  ke  daerah  tersebut.  Sehingga  apabila  kita  lihat  secara  keseluruhan pembangunan  di  negara  Indonesia,  sebenarnya  masihlah  sangat  lambat  dan  sifatnya tidak  merata.  Pembangunan  hanya  dirasakan  oleh  daerah  pusat  dan  banyak pemberitaan  bahwa  dana  pembangunan  hanya  habis  dikorupsi  oleh  para  para pemegang kekuasaan.
Adapun Faktor penyebab Ketidakmerataan Pembangunan di Indonesia adalah sebagai berikut: 6
a. Kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam  menuntaskan  masalah  pemerataan pembangunan.
b. Pembangunan lebih banyak di fokuskan di daerah-daerah perkotaan
c. Kurangnya  sifat  kewirausahaan  para  pelaku  pengembang  ekonomi  di wilayah
5 Tehusalawany.  Reza. Dampak  Wacana  Pembangunan  dan  Desentralisasi  bagi  Daerah  Tertinggal. [internet]. Dimuat dalam http://www.leimena.org/id/ dampak-wacana-pembangunan-dan- desentralisasi-bagi-daerah-tertinggal. Diakses tanggal 18 Mei 2012.
6 Dek-dila.blogspot.com. Diakses 23 Mei 2012
d. Lokasi-lokasi Pulau pelosok terpencil yang sulit dijangkau.
e. Keterbatasan  Jaringan  ekonomi  dalam  mendukung  pengembangan  kawasan dan produk unggulan daerah.
f. Lemahnya  kerjasama  antara  pelaku  pengembangan  kawasan  seperti pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta, dan masyarakat.
g. Ketidakseimbangan  pasokan  sumber  daya  alam  dengan  kegiatan pembangunan
Dari  faktor  yang  menyebabkan  ketidakmerataan  pembangunan  di  indonesia dapat kita lihat bahwa, cita-cita bangsa kita untuk mensejahterakan masyarakat belum sepenuhnya terwujud mengingat  pembangunan  yang hanya  terpusat di  daerah  pusat, bahkan  cita-cita  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa tidak  akan  terwujud  apabila tidak  adanya  pemerataan  pembangunan  fasilitas  pendidikan.  Karena  pada  dasarnya pendidikan  merupakan  salah  satu  hal  yang  terpenting  demi  mencapai  keberhasilan suatu  bangsa.  Kenyataan  dilapangan  pemerintah  lebih  mementingkan  kepentingan pribadinya dari pada menanggulangi permasalah masyarakat secara keseluruhan.
Sebagai  fakta  yang  dapat  kita  ketahui,  di  salah  satu  media  elektronik  tertulis, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengakui bahwa pembangunan di Jabar belum merata.  Kondisi  tersebut  terjadi  akibat  Pemprov  dan  DPRD  Jabar  belum  optimal mendesain  APBD.  “Selama  ini  APBD  disusun  tanpa  menggunakan  data,  akibatnya pembangunan  hanya  dilakukan  berdasarkan  perkiraan.  Hal  ini  terlihat  bahwa  jelas bahwasan  pembangunan  di  Indonesia  tidak  merata.  Adanya  kecurangan  yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mendesain APBN sehingga nantinya dikorupsi dan menjadi uang pribadi. Hal semacam inilah yang terus-menerus dilakukan oleh wakil rakyat  tampa  menjalankan  tugasnya  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat banyak.
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  ketidakmerataan  pembangunan  di  Indonesia adalah:
a. Keterbelakangan pada Masyarakat terpencil
Dampak  ketidakmerataan  pembangunan  tidak  begitu  dirasakan  oleh masyarakat  perkotaan  yang  tinggal  di  daerah  yang  mengalami  pembangunan  pesat, karena  segala  kebutuhan  hidupnya  lebih  mudah  didapat  seperti  fasilitas  pendidikan dan  kesehatan,  sangat  jauh  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  masyarakat  yang tinggal  di  daerah  terpencil,  mereka  sangat  kesulitan  dalam  mengakses  fasilitas pendidikan  atau  kesehatan  yang  dibangun  pemerintah,  selain  jumlahnya  sedikit, letaknya  pun  yang  kebanyakan  jauh  dari  pemukiman  sehingga  banyak  masyarakat terpencil yang enggan mengaksesnya.
b. Pendapatan Negara Tidak maksimal
Pendapatan  Negara  tidak  maksimal  dikarenakan  pembangunan  yang  tidak merata itu menyebabkan kurangnya pemanfaatan sumber daya alam  dari daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka ke depannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## a. Kesimpulan
Pembangunan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  wacana  dan  proses pembangunan. Proses pembangunan Indonesia merupakan suatu kegiatan yang terus menerus  dan  menyeluruh  dilakukan  mulai  dari  penyusunan  suatu  rencana, penyususnan  pogram,  kegiatan  pogram,  pengawasan  sampai  pada  pogram terselesaikan.
Namun  pada  kenyataannya  proses  pembangunan  yang  ada  Indonesia  tidak sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  nasional.  Selama  ini  cendrung  terjadi ketimpangan  atau  ketidakcocokan  antara  wacana  dan  prakteknya.  Sehingga pembangunan  di  Indonesia  tidak  merata  masih  terpusat  pada  daerah-daerah perkotaan.  Negara  ini  juga  belum  dapat  memanfaatkan  wilayah-wilayah  daerah
pelosok yang memiliki potensi untuk membangun perekonomian Indonesia sehingga dapat menambah pendapatan Negara.
b.  Saran
a. Di harapkan kepada generasi penerus bangsa agar mampu dan terus bersaing dalam  mewujudkan  Indonesia  bebas  dari  kemiskinan  dan  memeratakan pembangunan Indonesia.
b. Pemerintah  dalam  hal  ini  harus  lebih  memperhatikan  wilayah  terpencil  dan mengusahakan pembangunan secara maksimal, membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
B S Muljana.2001. Perencanaan Pembangunan Nasional . Jakarta:UI-Press.
Jean-Pierre Olivier de Sardan. 2005. Anthropology and Development Understanding Contemporary Social Change . London & New York: Zed Books.
Afrizal.  Zaini.  Pembangunan  indonesia  dari  masa  orde  lama,  orde  baru  sampai  era reformasi. [internet].
Dimuat dalam http://www.wordpress.com Pembangunan-  Indonesia-  dari  masa  orde  lama-  orde  baru  -  sampai  era reformasi. Diakses tanggal 23 Mei 2012.
Dek.  Dilla.  2012.  Paper  Pembangunan  di  Indonesia.  [internet].  Dimuat  dalam http://www.blogspot.com Paper- Pembangunan-di Indonesia. Diakses tanggal 23 Mei 2012.
Tehusalawany. Reza. Dampak Wacana Pembangunan dan Desentralisasi bagi Daerah Tertinggal.  [internet].  Dimuat  dalam http://www.leimena.org/id/ dampak- wacana-pembangunan-dan-desentralisasi-bagi-daerah-tertinggal. Diakses
tanggal 18 Mei 2012.