## Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

## Studi Lapangan di Desa Bantul
Sisca Anindya Rachmawati Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram siscaanindyar8@gmail.com

## Abstrak
Revolusi  Pencatatan  Tanah  Melalui  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan langkah  revolusi  yang  dilaksanakan  dalam  memberikan  Jaminan  kepastian  akan  kepemilikan  tanah  hal  ini dilaksanakan  Dalam  rangka  mengurangi  konflik  sengketa  tanah  dan  memberi  kepastian  hukum  untuk  para pemilik  tanah,  pemerintah  mengeluarkan  program  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  pengurusan sertifikat  hak  atas  tanah  ini  merupakan  hal  yang  sangat  di  butuhkan  masyarakat  adapun  berbagai pertimbangan yang dilaksanakan mulai dari mengatasi permasalahan tanah yang hingga hari ini terus terjadi selain  itu  juga    merupakan  Jaminan  yang  diatur  sebagai  bahagian  daripada  Konsep  negara  hukum  modern yang  meletakan  kewenangan  pemerintah  tidak  hanya  sekedar  menjaga  ketertiban  atau  keamanan  melainkan memberikan  jaminan  kesejahteraan.  Implementasi  program  PTSL  di  Desa  Bantul  tahun  2019  telah  sesuai dengan asas-asas pendaftaran atas tanah, yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka walaupun dalam beberapa asas tidak sepenuhnya dalam praktiknya dapat mewujudkan asas tersebut. Dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Bantul tahun 2019 ditemui ada pada sisi masyarakat yang menilai bahwa waktu yang disediakan untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan terlalu singkat. Selain itu ada beberapa warga yang kurang  mampu  memahami  prosedur  dan  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  mengikuti  program  PTSL  di Desa Bantul tahun 2019.
Kata Kunci: PTSL, Revolusi, Tanah

## A. Pendahuluan
Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial. 1 untuk itu kewajiban negara adalah menjamin setiap hak yang di tuangkan dalam dan oleh konstitusi. 2 Kepemilikan atas tanah merupakan bagian terpenting yang harus diatur  oleh  Negara  guna  menjadi  kesejahteraan  masyarakat  mengingat  tanah  di Indonesia  merupakan  tanah  yang  sangat  subur  dan  merupakan  tanah  agraris  yang mempunyai hasil bumi melimpah yang berupa hasil pertanian maupun hasil tambang. Negara Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang mempunyai hasil laut yang beraneka  ragam.  Dalam  konteks  pertanahan,  tanah  adalah  permukaan  bumi,  yaitu
1 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan , Yogyakarta : Nuha Medika, 2014, hal 1
2 Roni Sulistyanto Luhukay, ed. all , Urgensi Penerapan Local Lockdown Guna Pencegahan Penyebaran Covid  19  Di  Tinjau  Dalam  Perpektif  Negara  Kesatuan ,  Adil  Indonesia  Jurnal,  Volume 2  Nomor  2  Juli 2020, Universitas Ngudi Waluyo, hal 38
106
daratan sebagai tempat manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanah juga  sebagai  tempat  suatu  negara  berdiri  untuk  memberikan  perlindungan  kepada rakyatnya  guna  mewujudkan  suatu  kehidupan  yang  sejahtera  dan  makmur  melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah. 3
Tanah  sangat  berarti  bagi  berlangsungnya  hidup  manusia,  karena  tanah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang mengakibatkan manusia sama sekali tidak dapat lepas dengan tanah. Hal ini dapat menyebabkan orang akan menghalalkan berbagai cara untuk dapat memiliki tanah sekalipun tanah tersebut adalah milik orang lain.  Penguasaan  tanah  dengan  cara  melanggar  hukum  atau  dengan  kata  lain penguasaan  tanah  tanpa  izin  pemegang  hak  tidak  jarang  terjadi.  Hal  ini  disebabkan karena  luas  tanah  yang  tidak  dapat  bertambah  sedangkan  jumlah  manusia  dan kebutuhan manusia akan tanah terus bertambah. Oleh karena tanah mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan manusia, maka perlindungan atas kepemilikan tanah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar kepemilikan manusia terhadap tanah  dapat  memiliki  kepastian  hukum  sehingga  dapat  terhindar  dari  permasalahan- permasalahan  yang  akan  timbul  dikemudian  hari.  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  selanjutnya  disebut  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengandung  amanat  konstitusional  yang  mendasar, yakni  memberikan  penguasaan  pada  negara  atas  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  yang  penggunaan  dan  pemanfaatannya  harus  dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Pasal 33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga merupakan dasar terbentuknya hukum agraria nasional, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. 4
Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hokum  dan  bertanggungjawab atas  pembangunan  Negara.  Dalam  suatu  Negara  akan mengalami  pertumbuhan  penduduk  maka  kebutuhan  atas  tanah  juga  meningkat. Dengan ini dapat dilihat bahwa tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Hal ini seringkali menjadi pemicu munculnya konflik dalam kepemilikan tanah. Maka
3 Asep  Hidayat, ed.  all , Implementasi  Kebijakan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  tentang  Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap , Jurnal Pembanguna Sosial, Vol. 1 No. 1, hal 100
4 Indra  Yudha  Koswara, Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Wujud  Kepastian  Hukum  dalam  Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) , Jurnal Hukum Positum, Vol. 1 No. 1, hal 24
dari  itu  sertifikat  tanah  merupakan  alat  bukti  yang  kuat  atas  kepemilikan  tanah. Kepastian  hukum  kepemilikan  atas  tanah  diatugjan  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, maka pemerintah  mengadakan  kegiatan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Kegiatan  pendaftaran  tanah  merupakan  suatu  kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh para pemegang hak atas tanah di seluruh  wilayah  Indonesia. 5 Pendaftaran  tanah  adalah  serangkaian  kegiatan  yang meliputi: 6
a. Pengumpulan,  pengolahan,  penyimpanan,  penyajian  data  fisik  suatu  bidang tanah
b.  Pengumpulan,  pengolahan,  penyimpanan,  penyajian  data  yuridis  suatu  bidang tanah
c. Penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak
d. Pencatatan terhadap perubahan data fisik dan data yuridis
Namun  dalam  prakteknya,  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  masih  terdapat beberapa kendala. Diantaranya yaitu biaya pendaftaran tanah yang mahal, masyarakat tidak  mengetahui  tujuan  dilakukannya  pendaftaran  tanah,  masyarakat  mengetahui tujuan  pendaftaran  tanah  namun  karena  pengurusannya  yang  berbelit-belit mengakibatkan masyarakat enggan untuk mendaftaran tanahnya. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya tertib administrasi di bidang pertanahan sehingga masih banyak tanah di Indonesia yang belum terdaftar. 7
Dalam rangka mengurangi konflik sengketa tanah dan memberi kepastian hukum untuk  para  pemilik  tanah,  pemerintah  mengeluarkan  program  untuk  mempermudah masyarakat  dalam  pengurusan  sertifikat  hak  atas  tanah.  Sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL).  Upaya  menagatsi  konflik  tersebut  dilaksankan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah
5 Dian  Aries  Majiburohman, Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap ,  Jurnal Bhumi, Vol. 4 No. 1, hal 88.
6 Aartje Tehupeiory, Pentingnya PendaftaranTanah di Indonesia , Jakarta : Swadaya Grup, 2012, hal 6-7
7 Istiqamah, Tinjauan  Hukum  Legalisasi  Aset  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) terhadap Kepemilikan Tanah , Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5 No. 1, hal 226
108
Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang setingkat  itu,  yang  meliputi  pengumpulan  dan  penetapan  data  fisik  dan  data  yuridis mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan pendaftarannya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah badan pemerintahan yang membuat  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  BPN  mensosialisasikan PTSL  melalui  desa/kelurahan  agar  dapat  membantu  masyarakat  memanfaatkannya. Program  ini  dilakukan  secara  gratis  dan  massal  karena  telah  dibiayai  melalui APBD/APBN.
Langkah revolusioner yang di lakukan pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  sangat  berdampak  besar  terhadap  Desa  Bantul mengingat  desa  bantul  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  mendapat  bagian  dalam program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  2019.  Target  PTSL  untuk desa Bantul kurang lebih 2500 sertifikat tanah. PTSL di desa Bantul berjalan dengan baik dan lancar karena tingginya antusias warga untuk mengikuti program ini.

## B. Telaah Konsep
Obyek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik  Daerah,  tanah  desa,  Tanah  Negara,  tanah  masyarakat  hukum  adat,  kawasan hutan,  tanah  obyek  landreform,  tanah  transmigrasi,  dan  bidang  tanah  lainnya.  PTSL merupakan langkah revolusioner yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun 2017 ini dilaksanakan sebagai langkah dalam percepatan  pemberian  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  Hak  atas  Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat dan  ekonomi  negara,  serta  mengurangi  dan  mencegah  sengketa  dan  konflik pertanahan.

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian meruapakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan  tujuan  dapat  ditemukan,  dikembangkan,  dan  dibuktikan,  suatu  pengetahuan tertentu  sehingga  dapat  digunakan  untuk  memahami,  memecahkan,  dan
mengantisispasi  masalah” 8 ini  pada  dasarnya  penelitian  ini  menguanakan  penelitian dengan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur – unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif – empiris ini juga mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya disetiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat 9 .  Dalam penelitian ini mengkaji fakta yang ada di masyarakat, yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Desa  Bantul.  Sedangkan  disebut  normatif  karena penelitian  ini  mengkaji  kesesuaian  fakta  yang  ada  di  masyarakat  terhadap  peraturan- peraturan tertulis atau hukum positif yang ada di Indonesia.. 10

## D. Pembahasan
1. Konsep  implementasi  Revolusi  Pencatatan  Tanah  Melalui  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Produk  akhir  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah  berupa  sertipikat  hak  atas tanah,  mempunyai  banyak  fungsi  bagi  pemiliknya,  dan  fungsinya  itu  tidak  dapat digantikan dengan benda lain. Pertama, sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat  pembuktian  yang  kuat.  Inilah  fungsi  yang  paling  utama  sebagaimana  disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. 11 Jaminan kepastian akan kepemilikan tanah oleh  hukum  sangat  di  butuhkan  masyarakat  dengan  berbagai  pertimbangan  mulai dari  mengatasi  permasalahan  tanah  yang  hingga  hari  ini  terus  terjadi  serta  di harapkan  akan  upayah  penyelesaiannya.  Jaminan  diatur  sebagai  bahagian  daripada Konsep  negara  hukum  modern  yang  meletakan  kewenangan  pemerintah  tidak hanya  sekedar  menjaga  ketertiban  atau  keamanan  ( Rust  en  Orde )  tetapi  juga mengupayakan  kesejahteraan  umum  ( Bustuurszorg ) 12 .  Jaminan  tersebut merupakan
8 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D ,  Bandung  : Alfabeta, 2014, hal 6
9 Parta  Setiawan, Metode  Penelitian  Hukum-Pengertian,  Macam,  Normatif,  Empiris,  Pendekatan,  Data, Analisa Para Ahli diakses dari https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/ pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 15.18 WIB
10 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi , Jakarta : Alfabeta, 2017, hal 20
11 Adrian Sutedi, Sertipikat Hak atas Tanah , Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal 96
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : Raja Grafindo, 2006,  hal 14
hal yang sangat pokok yang di keluarkan oleh pemerintah melalui berbagai bentuk regulasi hal ini merupakan penetuan nasib hidup masyarakat Indonesia. 13
Untuk itu Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan  dengan  eksisnya,  Pemerintah  Indonesia  dalam  merepon  permasalahan yang terjadi 14 pemerintah merespon dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017 Tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Yang berdasarkan  pada  UUD  NRI  1945  dan  Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang,  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Badan  Pertanahan Nasional,  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2018  tentang Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Seluruh  Wilayah  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  ini dilaksanakan  guna  menjawab  amanah  konstitusi  serta  terjadinya  antara  produk hukum  yang  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga  terdapat  keselarasan  dalam pembangunan  administrasi  yang  tertib  dan  jaminan  kepastian  yang  menyeluruh. Langkah upaya pemerintah dalam membangun revusi pencatatan tanah Percepatan Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  secara  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  diatur  dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1  Tahun  2017  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Latar  belakang perubahan peraturan tersebut dinyatakan dalam konsiderannya di bawah perkataan “menimbang”, yaitu:
1) Bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran
13 Roni  Sulistyanto  Luhukay, Prioritas  Kebijakan  Ekonomi  Dan  Kesehatan  Di  Massa  Pandemic  Covid 19, Jurnal Restorative Justice , Fakultas Hukum Universitas Mussamus Merauke Papua, Volume 4 No 2, November 2020, hlm 101
14 Roni Sulistyanto Luhukay, Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya  Bagi  Penegakan  Hukum  Berkeadilan ,  Jurnal  Jurisprudentie  UIN  Alauddin  Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019, hlm 136
Tanah  Sistematis  Lengkap,  belum  dapat  dilaksanakan  karena  terdapat  hal-hal prisip dan substantive yang belum diatur;
2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Suatu Regulasi yang di jadikan suatu hukum merupakan suatu perintah dari penguasa  yang    dituangkan    dalam    bentuk    perundang-  undangan,    unsur    yang terpenting  dari  hukum  adalah  “perintah” (command) .  Oleh karena  itu  hukum bersifat tetap, logis, dan tertutup ( closed logical system ), di mana keputusan-keputusan wajib  memperhatikan  nilai-nilai yang baik atau buruk 15 . kebijakan yang di keluarkan oleh  pemerintah  merupakan  langkah  yang  sangat  revolusioner  menginggat masyarakat hingga hari ini merindukan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Dalam  implementasinya  kegiatan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap selanjutnya  disebut  PTSL  dilaksanakan  oleh  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap.  Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2017  Susunan  Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdiri dari:
a. Ketua  Panitia  merangkap  anggota,  yang  dijabat  oleh  seorang  pegawai Kantor Pertanahan;
b. Wakil  ketua  yang  membidangi  infrastruktur  agraria  merangkap  anggota, yang  dijabat  oleh  pegawai  Kantor  Pertanahan  yang  memahami  urusan infrastruktur pertanahan;
c. Wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota, yang  dijabat  oleh  pegawai  Kantor  Pertanahan  yang  memahami  urusan hubungan hukum pertanahan;
d. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
e. Kepala  Desa/Kelurahan  setempat  atau  seorang  Pamong  Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan
15 Bernard  L.  Tanya, ed.  all , Teori  Hukum  (Strategi  tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi), Yogyakarta : Genta Publishing, 2010, hlm 120
112
f. Anggota  dapat  ditambah  dari  unsu  Kantor  Pertanahan  sesuai  dengan kebutuhan.
Dalam implemantasi pelaksanaan pendafataran tanah juga mengacuh pada Pasal 6  Peraturan  Menteri  tersebut  menyatakan  bahwa  Panitia  Ajudikasi  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut di bawah ini:
a. Menyiapkan rencana kerja percepatan pendaftaran tanah;
b. Mengumpulkan  Data  Fisik  dan  dokumen  asli  Data  Yuridis  semua  bidang tanah  yang  ada  di  wilayah  yang  bersangkutan  serta  memberikan  tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
c. Memberikan  asistensi  terhadap  kelengkapan  persyaratan  bukti  kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
d. Memeriksa  kebenaran  formal  Data  Fisik  dan  data  Yuridis  alat  bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
e. Mengumumkan  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis  bidang  tanah  yang  sudah dikumpulkan
f. Memafisilitasi  penyelesaian  sengketa  antara  pihak-pihak  yang  bersangkutan mengenai  data  yang  diumumkan;    Mengesahkan  hasil  pengumuman sebagaimana dimaksud dalamm huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
g. Menyampaikan  laporan  secara  periodic  dan  menyrahkan  hasil  kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
h. Melakukan  supervise  pelaksanaan  dan  hasil  pekerjaan  Satuan  Tugas  Fisik
(Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
Pendaftaran  tanah  yang  dilaksanakan  meliputi  pengukuran,  pemetaan  dan pembukuan  tanah,  pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan  peralihannya,  pemberian surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat,  hal  ini termuat  dalam  Pasal  19  UUPA.  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  meliputi  kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, hal ini termuat dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  meliputi:  1)  pengumpulan  dan  pengolahan data  fisik;  2)  pembuktian  hak  dan  pembukuannya,  penerbitan  sertifikat,  penyajian data  fisik  dan  data  yuridis,  penyimpanan  daftar  umum  dan  dokumen.  Kegiatan pengumpulan  dan  pengolahan  data  fisik  meliputi  kegiatan  pengukuran  dan
pemetaan,  termasuk  di  dalamnya  adalah  pembuatan  peta  dasar  pendaftarann, penetapan  batas  bidang-bidang  tanah,  pengukuran  dan  pemetaan  bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, serta pembuatan Surat Ukur. Pengukuran dan pemetaan dimaksud dilaksanakan bidang demi bidang dengan  satuan  wilayah  desa/kelurahan.  Sebelum  dilaksanakan  pengukuran,  batas- batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya.
Melalui  asas kontradiksi  delimitasi (dihadiri  dan  disetujui  oleh  pemilik  tanah yang  letaknya  berbatasan  langsung)  dengan  bidang  tanah  dimaksud.  Kegiatan tersebut  dengan  tujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  hak  atas  tanah,  maka diselenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI.
Percepatan pelaksanaan PTSL sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 dilakukan dengan tahapan:
a. Penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
b. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
c. Penyuluhan;
d. Pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
e. Pemeriksaan tanah;
f. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;
g. Penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;
h. Pembukuan Hak atas Tanah;
i. Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan/atau
j. Penyerahan sertipikat Hak atas Tanah.
Tahapan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  subjek,  objek,  alas  hak  dan proses  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Dalam  hal  ini  terjadi beberapa perbedaan tahapan dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, yaitu:
a. perencanaan dan persiapan;
b. penetapan lokasi kegiatan PTSL;
c. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
d. penyuluhan;
e. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
114
f. pemeriksaan tanah;
g. pengumuman  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis  bidang  tanah  serta  pembuktian hak;
h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
i. pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
Perbedaan  tahapan  tersebut  tidak  memengaruhi  pelaksanaan  PTSL  karena pada dasarnya esensinya sama yaitu untuk percepatan dalam melakukan pendaftaran tanah  secara  sistematis  dan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  serta perlindungan  hukum.  Salah  satu  tahapan  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah  adalah kegiatan  pengumpulan  data  fisik.  Pengumpulan  data  fisik  adalah  kegiatan mengumpulkan data fisik yang meliputi:
a. Penetapan batas bidang tanah,
b. Pengukuran batas bidang tanah,
c. Pemetaan bidang tanah,
d. Pengumuman data fisik
e. Menjalankan  prosedur  dan  memasukkan  data  dan  informasi  yang  berkaitan dengan  data  fisik  bidang  tanah  di  aplikasi  KKP36  (Komputerisasi  Kegiatan Pertanahan)  dengan  berpedoman  kepada  ketentuan  peraturan  perundang- undnagan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
Pengaturan  dan  penerapan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak sesuai dengan kaidah kaidah hukum berpotensi menimbulkan kekacouan hukum dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang. 16 Untuk itu pengaturan ini diatur secara jelas dan tepat mulai dari substansi hukum sampai pada teknis di lapangan.

## 2. Implementasi  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di Desa Bantul
Program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  di  Desa  Bantul,  Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk
16 Roni  Sulistyanto  Luhukay, Karakteristik  Tanggung  Gugat  Perusahaan  Terhadap  Lingkungan  Dalam Menciptakan  Kesejateraan  Rakyat ,  Junal  Meta  Yuridis  Universitas  PGRI  Semarang,  Volume  2  No  1 Tahun 2009, hal 26
memberikan  jaminan  kepastian  hukum  atas  kepemilikan  tanah  oleh  warganya. Mulanya pada akhir 2016 Pemerintah Desa Bantul mengajukan permohonan tertulis kepada  Badan  Pertanahan  Negara  (BPN)  Kabupaten  Bantul  untuk  melakukan sertifikasi  tanah  secara  masal.  Inisiatif  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya warga  Desa  Bantul  yang  tanahnya  belum  bersertifikat,  ataupun  bukti  kepemilikan tanahnya masih berupa Leter C. Menjawab permohonan tersebut BPN Kabupaten Bantul  kemudian  mempercayakan  kepada  Pemerintah  Desa  Bantul  untuk  turut melaksanakan  program  pensertifikasian  tanah  dengan  melalui  Program  Nasional Agraria  (Prona)  tahun  2017.  Program  tersebut  kemudian  berganti  nama  menjadi program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 17 .
Hak-hak  atas  tanah  yang  didaftarkan  di  Desa  Bantul  sebagian  besar  adalah hak milik yang masih terdaftar dengan surat bukti kepemilikan berupa Leter C. Dan sebagian besar dari itu adalah tanah yang diperoleh melalui sistem waris atau tanah warisan  dari  orang  tua  atau  saudaranya.  Sebetulnya  hak-hak  atas  tanah  yang  bisa dimintakan  sertifikasi adalah  hak  milik  atas  tanah, Hak  Guna  Usaha  (HGU),  Hak Guna  Bangunan  (HGB),  Hak  Pakai,  Tanah  Wakaf  yang  merupakan  obyek pendaftaran  tanah.  Namun  demikian  pada  saat  proses  pendaftaran  tanah  secara sistematis di Desa Bantul pada umumnya adalah sertifikat hak milik atas tanah.
Menindaklanjuti  kepercayaan  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupa-ten
Bantul  untuk  melaksanakan  program  percepatan  pendaftaran  secara  sistematis, maka Pemerintah Desa Bantul membuat perencanaan untuk melaksanakan program tersebut.  Perencanaan  dimulai  dengan  membentuk  panitia  pelaksana  program tersebut
Tahapan- Tahapan dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) :
1) Sosialisasi dan Penyuluhan
Panitia  bekerja  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  di  wilayah  Desa  Bantul bahwa akan ada program pensertifikatan program pendaftran tanah sistimatis lengkap (PTSL) secara masal.
Penyuluhan  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  beserta  Panitia Ajudikasi  PTSL,  Satgas  Fisik  dan  Satgas  Yuridis  dengan  melibatkan  aparat
17 Hasil  wawancara  dengan  Kasi  Pemerintahan  Desa  Bantul  tanggal  1  Februari  2021  di  Kantor  Desa Bantul
116
Desa/Kelurahan/  Kecamatan/Pemerintah  Daerah/aparat  penegak  hukum Polri, maupun Kejaksaan, TNI serta tokoh masyarakat. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat, aparat Desa/Kelurahan/ Kecamatan/Pemerintah Daerah, yang ada dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL. Dalam sosialiasi tersebut diumumkan bagi warga masyarakat Desa Bantul yang berkeinginan  untuk  mengikuti  program  PTSL  dimohon  segera  menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan guna keperluan pendaftaran atas tanah tersebut  sesuai  waktu  yang  telah  ditentukan.  Persyaratan-persyaratan  yang dibutuhkan  dalam  kegiatan  pendaftaran  ini  seperti:  Kartu  Keluarga  (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), keterangan waris bagi yang nama dalam Letter C sudah meninggal dunia, materai, dan kelengakapan-kelengkapan administrasi untuk pemberkasan lainnya. Jika pemilik atau nama yang tertera pada Letter C sudah  meninggal  dunia  maka  yang  mempunyai  hak  waris  adalah  turun darahnya.  Sosialisasi  tersebut  juga  dimaksudkan  untuk  memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tercipta tertib administrasi pertanahan di Kabupaten  Bantul. 18 Setelah  diadakan  sosialisasi  dan  pemahaman  kepada masyarakat tentang adanya Program PTSL, kemudian Pemerintah Desa Bantul membentuk  Pokmas  (kelompok  masyarakat).  Pokmas  dibentuk  untuk mengawal  program  PTSL  di  lapangan,  misalnya  membantu  menyiapkan  dan melakukan  pengukuran  tanah,  dan  mengumpulkan  berkas-berkas  administrasi yang meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Letter C desa, keterangan waris dan berita acara pembagian warisan. 19

## 2) Penetapan Lokasi dan Jumlah Bidang
Warga yang mengurus dan mengikuti proses pendaftaran Program PTSL tahun 2019  di  Desa  Bantul  berasal  dari  berbagai  pedukuhan  yang  berada  di  Desa Bantul. Secara rinci jumlah pendaftar per pedukuhan dapat dilihat pada Tabel 1.Secara  keseluruhan  jumlahnya  adalah  1072  orang.  Terbanyak  berasal  dari pedukuhan Gandekan, dan tersedikit dari pedukuhan Kresen. Rata-rata jumlah pendaftar per pedukuhan adalah sebanyak 98 orang.
3) Pengumpulan dan pengolahan Data Yuridis bidang tanah
18 Ibid
19 Ibid
Pengumpulan  data  yuridis  dilaksanakan  oleh  Satgas  Yuridis  dan  dapat dibantu  oleh  Pengumpul  Data  Yuridis  dari  unsur  kelompok  masyarakat  atau profesi.  Pengumpulan  data  yuridis  meliputi  pengumpulan  data  dan  alat  bukti kepemilikan/penguasaan  tanah,  baik  bukti  tertulis,  keterangan  saksi  dan/atau pernyataan yang bersangkutan dari setiap bidang tanah. Petugas pengumpul  data yuridis  menyerahkan  dan  mengumpulkan  Formulir  Pendaftaran.  Kegiatan pengumpulan  data  yuridis  dapat  dikoordinasikan  dengan  Pemerintah Desa/Kelurahan  dan  dapat  dilakukan  secara  kolektif  dengan  melibatkan partisipasi masyarakat di lokasi PTSL. Kegiatan pengumpulan data yuridis sedapat mungkin mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Jenis alat bukti dalam rangka pengumpulan data yuridis antara lain meliputi:
a. Alas hak, misalnya bukti perpajakan yang dimiliki sebelum tahun 1960;
b. Bukti peralihan hak, misalnya akta jual beli atau surat pernyataan di bawah tangan
c. Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, pembuktian hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang dilakukan oleh peserta PTSL dan pendahulunya.
Kegiatan pengumpulan data yuridis dapat dilaksanakan sebelum, sesudah atau  bersamaan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  pengukuran  batas  bidang  tanah.
Instansi  yang  terlibat  dalam  proses  pendaftaran  tanah  secara  sitematis  di  Desa bantul, selain Pemerintah Desa bantul sendiri, juga Pemerintah Kecamatan Bantul dan  Kantor  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Bantul.  Pemerintah  Desa  Bantul  dan Pemerintah  Kecamatan  Bantul  dalam  proses  pendaftaran  tanah  ini  bertindak sebagai instansi yang bertugas untuk melakukan validasi dan verifikasi data terkait dengan data kepundudukan dan kepemilikan tanah warga. Apabila telah dilakukan verifikasi  dan  validasi  serta  telah  dibuatkan  berita  acaranya  selanjutnya  berkas dibawa  ke  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Bantul  untuk dimintakan  pembuatan  akta  sertifikat  tanah  yang  bersangkutan.  Pihak  Badan
118
Pertanahan  Kabupaten  Bantul  inilah  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan sertipikat hak milik atas tanah. 20

## 4) Pengambilan Data fisik
Dalam pengambilan data fisik atau  keterangan mengenai letak, batas dan luas  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  didaftar,  termasuk  keterangan mengenai  adanya  bangunan  atau  bagian  bangunan  diatasnya,  penentuan  data dilakukan oleh Satgas Fisik (Satuan Petugas Fisik) secara per bidang sesuai dengan data yuridis yang telah diperoleh perdesa/perdukuhan/perkelurahan. Pengukuran tersebut  dilakukan  mulai  dari  Bulan  Mei  sampai  dengan  Bulan  Agustus.  Dalam pengambilan  datanya,  dilakukan  berdasarkan  Petunjuk  Teknis  (Juknis) Pelaksanaan PTSL yaitu dengan menggunakan 4 metode sebagai berikut:
1) Metode Terestrial
Pengukuran bidang tanah dengan metode terestrial adalah pengukuran secara langsung  di  lapangan  dengan  cara  mengambil  data  ukuran  sudut  dan  jarak, yang  dikerjakan  dengan  teknik-teknik  pengambilan  data  trilaterasi  (jarak), triangulasi (sudut) atau triangulaterasi (sudut dan jarak) dengan menggunakan alat pita ukur, distometer, teodolit dan elektronik total station.
2) Metode Fotogrametris;
Metode fotogrametris merupakan salah satu metode pengukuran yang dapat mendukung  percepatan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Metode  ini hanya  dapat  dilaksanakan  untuk  daerah  terbuka,  non-pemukiman,  non- komersial, non-industri.
3) Metode Pengamatan Satelit
Pengukuran  bidang  tanah  menggunakan  metode  pengamatan  satelit  adalah pengukuran  dengan  menggunakan  sinyal-sinyal  gelombang  elektromagnetik yang  dipancarkan  dari  minimal  4  satelit  menggunakan  alat  GPS  geodetic. Pengukutan bidang tanah dengan GPS dapat dilakukan dengan metode Real Time  Kinematik  (RTK)/CORS,  Post-Processing,  Point  Precisse  Positioning  (PPP) maupun Stop and Go.

## 4) Metode Kombinasi
Metode  pengukuran  yang  merupakan  perpaduan  dari  pengukuran  terestris, fotogrametris dan/atau pengamat satelit.  Hasil dari pelaksanaan  pengukuran
20 Ibid
bidang  tanah  dan  pengumpulan  informasi  bidang  tanah  dituangkan  dalam Gambar Ukur (GU) atau Surat Ukur.
5) Pemeriksaan tanah dan Penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah Dalam  hal  ini  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  kelengkapan  berkas permohonan. Satgas Yuridis mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan peserta PTSL serta kepentingan lainnya. Selanjutnya peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta  batas-batas  bidang  tanah  yang  dimohon  kemudian  mengumpulkan keterangan/penjelasan  dari  para  pemilik  tanah  yang  berbatasan.  Setelah  itu dicek  kesesuaian  penggunaan  tanah  yang  dimohon  dengan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  setempat.  Kemudian  satgas  memberikan  pendapat, pertimbangan  dan  kesimpulan  dapat  tidaknya  diberikannya  hak,  yang dituangkan  dalam  Risalah  Penelitian  Data  Yuridis.  Penggunaan  surat pernyataan  sebagai  alat  bukti  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  PTSL, digunakan  setelah  dapat  memastikan  bahwa  keadaan  alat  buktinya  yang diberikan ternyata tidak lengkap atau tidak ada sama sekali.
6) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Hasil  pemeriksaan  tanah  yang  menyimpulkan  dapat  dibukukan  dan  atau diterbitkannya Sertifikat hak atas  tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam  papan  pengumuman  di  Kantor  Pertanahan  dan/atau  Kantor desa/kelurahan  dan/atau  Sekretariat  RT/RW  lokasi  bidang  tanah  tersebut selama  14  hari,  dengan  tujuan  untuk  diketahui  khalayak  masyarakat  dan memberi  kesempatan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan. Hal ini merupakan perbedaan yang  sangat  signifikan  antara  PTSL  dengan  pendaftaran  tanah  sistematis biasa  terkait  jangka  waktu.  Apabila  dalam  waktu  14  hari  ada  yang  merasa keberatan  maka  data  mengajukan  keberatan  atau  dapat  menggugat  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN),  namun  apabila  selama  dalam jangka  waktu  14  hari  tidak  ada  sanggahan  maupun  keberatan  maka  akan diterbitkan sertifikat yang kemudian disahkan pada hari ke 15. Tahapan ini merupakan implementasi asas publisitas pendaftaran tanah
7) Pembukuan Hak atas Tanah
120
Setelah pengumuman berakhir dan tidak ditemukan adanya sanggahan dari masyarakat maka data fisik akan dituangkan dan dicetak dalam Surat Ukur sedangankan  data  yuridis  akan  dituangkan  ke  dalam  Buku  Tanah  yang kemudian Ketua Ajudikasi menandatangani dibagian Buku Tanah.
8) Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah
Panitia Ajudikasi Bidang Yuridis akan menyiapkan atau mencetak Sertifikat Hak  Atas  Tanah  yang  kemudian  Kepala  Kantor  Pertanahan  akan menandatangi  sertifikat  hak  atas  tanah  atau  dapat  mendelegasikan kewenangan  penandatanganan  Sertifikat  kepada  Ketua  Panitia  Ajudikasi Percepatan. Kemudian Panitia Ajudikasi Percepatan menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah kepada pemegang hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan sertifikat. Dalam penyerahan sertifikat PTSL ini dilakukan di balai desa pada obyek pendaftaran tanah..
Dalam  hal  pembiayaan  pelaksanaan  program  PTSL  Pemerintah  Desa  Bantul merujuk  pada  Peraturan  Bupati  Bantul  Nomor  75  Tahun  2017  Tentang  Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 21 Dalam Pasal 3 Perbup Bantul  No.  75  tahun  2017  dinyatakan  bahwa  pembia-yaan  program  PTSL dibebankan pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  namun  untuk  kegiatan  persiapan dibebankan kepada  masyarakat.  Kegiatan  persiapan  yang  dimaksudkan adalah  kegiatan penyiapan  dokumen,  pengadaan  patok  dan  materi,  dan  operasional  petugas  desa. Penyiapan  dokumen  merupakan  kegiatan  pengadaan  dokumen  yang  berupa  surat pernyataan  yang  dibuat  oleh  pemilik  atau  yang  menguasai  bidang  tanah  yang dimohonkan.  Dokumen  tersebut  minimal  berisi  keterangan  tentang  tidak  adanya sengketa,  riwayat  pemilikan/penguasaan  tanah,  tanah  yang  dikuasai/dimiliki  bukan merupakan  tanah  asset  Pemerintah/Pemerintah  Daerah/Pemerintah  Desa,  dan penguasaan  tanah  secara  periodik.  Dalam  hal  pembiayaan  patok  dan  materi  yang dimaksudkan  adalah  pembiayaan  kegiatan  pengadaan  Patok  Batas  sebagai  tandabatas- batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Materai 6000 paling sedikit 1 (satu)  buah  sebagai  pengesahan  Surat  Pernyataan.  Sedangkan  dalam  hal  pembiayaan operasional petugas yang dimaksudkan adalah pembiayaan kegiatan yang meliputi biaya penggandaan  dokumen  pendukung,  biaya  pengangkutan  dan  pemasangan  patok,  dan
21 Ibid
transportasi  Petugas  Desa  dari  Kantor  Desa  ke  Kantor  Pertanahan  KabupatenBantul dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. 22
Setelah  mengkaji  pelaksanaan  program  PTSL  di  Desa  Bantul  maka  dapat dikatakan bahwa pelaksaanaan program tersebut di Desa Bantul telah dilakukan sangat membantu masyarakat 23 dan sesuai dengan asas-asas pendaftaran atas tanah sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomer  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah,  yaitu  sederhana,  aman,  terjangkau,  mutakhir,  dan  terbuka. Argumentasi  dari  kesesuaian  pelaksanaan  program  PTSL  di  Desa  Bantul  dengan  asas- asas tersebut adalah sebagai berikut:
1. Asas Sederhana.
Asas  ini  dimaksudkan  agar  ketentuan-ketentuan  pokoknya  maupun  prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Bantul dapat dikatakan  sederhana  karena  syarat-syarat  yang  diperlukan  sesuai  dengan  yang dibutuhkan dalam pembuatan sertifikat tanah. Tidak ada syarat-syarat tambahan yang tidak berkaitan dengan pembuatan sertifikat tanah. Selain itu Pemerintah Desa juga telah membentuk Pokmas di masing-masing pedukuhan sehingga bagi pendaftar yang belum  memahami  alur  dan  persyaratan  untuk  mengikuti  program  PTSL  dapat bertanya  pada  Pokmas  di  pedukuhannya  serta  meminta  bantuan  dalam  melengkapi beekas-berkas persyaratan administratif dan dalam melaksanakan pengukuran tanah.
Pokmas  juga  berperan  dalam  mensosialiasikan  program  PTSL  kepada  warga  terkait dengan prosedur dan syarat pendaftaran.
2. Asas Aman
Asas ini untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti  dan  cermat  sehingga  hasilnya  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Namun lebih dari itu, dalam pelaksanaan PTSL di Desa Bantul sendiri, sampai sekarang masih belum dapat dipastikan bahwa asas  aman  tersebut  dapat  terwujud  meskipun  telah  diverifikasi  dan  divalidasi  secara
22 Pasal 3-7 Perbup Bantul No. 75 Tahun 2017
23 Tanggapan  masyarakat  terhadap  adanya  program  PTSL  di  Desa  Bantul  menurut  keterangan  Kasi Pemerintahan  mereka  sangat  senang  karena  terbantu  dengan  biaya  yang  murah.  Hal  ini  dikarenakan berdasarkan  Pasal  14  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  terhadap  warga  desa  yang  kurang  mampu.  Masyarakat  juga  merasa  senang  karena proses  dalam  pelaksanaan  pendaftran  tanah  secara  sistematis  untuk  pertama  kali  di  Desa  Bantul  dapat dilakukan dengan cepat
122
berjenjang,  mulai  dari  tingkat  desa  di  Kantor  Desa  Bantul,  kemudian  kembali diverifikasi dan divalidasi kembali di tingkat kecamatan, yaitu di Kantor Kecamatan Bantul, untuk kemudian berkas-berkas yang lolos verifikasi dan validasi dikirimkan ke BPN Bantul. Dalam praktiknya juga adanya proses pengumuman data fisik maupun yuridis  yang  sebelumnya  dilakukan  sebelum  penerbitan  hak  atas  tanah  dimana  ini menjadi  proses  yang  bertujuan  untuk  diketahui  khalayak  masyarakat  dan  memberi kesempatan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  menyampaikan keberatan jika ada keberatan.
Sebenarnya pada praktiknya, penerapan asas aman baru dapat terlihat apabila terdapat suatu  kasus  kesalahan  pengetikan  baik  itu  tempat  obyek  tanah,  nama  subyek  tanah atau  bahkan  luas  obyek  tanah  yang  tercatat  dalam  sertifikat  yang  dalam  hal  ini ditemukan  setelah  adanya  transaksi  selanjutnya  di  hadapan  PPAT  dan  belum berlangsung penyerahan sertifikat kepada pemohon.
Namun, jika sertifikat telah diserahkan kepada pemohon PTSL, dan ternyata terjadi kesalahan  ketik  atau  penulisan  yang  demikian,  secara  keamanan,  sertifikat  tersebut tetap aman seperti halnya tanah yang diukur ulang setelah dilakukan pemecahan atau pembangunan dengan catatan tidak ada suatu permasalahan yang ditemukan. Meski begitu, hal tersebut tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai suatu yang teliti dan apakah kasus yang demikian bisa dikatakan sebagai bentuk jaminan hukum. Oleh karena itu dalam melaksanakan percepatan PTSL , harus tetap mengutamakan asas aman (teliti dan  cermat  dalam  pengerjaannya)  agar  tidak  menyebabkan  kesalahan  akibat human error.
3. Asas Keterjangkauan,
Asas ini dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran  tanah  harus  bisa  terjangkau  oleh  para  pihak  yang  memerlukan, khususnya  bagi  golongan  ekonomi  lemah.  Pelaksanaan  program  PTSL  di  Desa Bantul, asas terjangkau ini hanya terjadi dalam proses pendaftaran di BPN saja. Hal- hal diluar itu, seperti syarat dalam turun waris yang meliputi akta kematian, pajak dan lainya,  harus  menggunakan  biaya  sendiri  oleh  pemohon  sehingga  pemohon  harus mengeluarkan biaya yang lainya.
4. Asas Mutakhir
Asas  ini  dimaksudkan  kelengkapan  yang  memadai  dalam  pelaksanaannya  dan kesinambungan  dalam  pemeliharaan  datanya.  Selain  itu  data  yang  tersedia  harus
menunjukkan  keadaan  yang  mutakhir.  Kemutakhiran  dalam  pelaksanaan  program PTSL  di  Desa  Bantul  terlihat  dari  pengumpulan  data-data  kependudukan  yang mutakhir  seperti  pengempulan  kartu  keluarga,  ktp,  dan  data-  data  lainnya,  serta pelaksanaan pengukuran langsung oleh petugas BPN pada saat pendaftaran tersebut. Hal tersebut mendukung terpelihara-nya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan  berkesinam-bungan,  sehingga  data  yang  tersedia  di  Kantor  BPN  Bantul  selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan ter- update sesuai kondisi terbaru.
5. Asas Terbuka
Asas ini berkaitan dengan tersedianya data yang benardan dapat diperoleh setiap saat. Dalam arti para pihak yang berkepentingan baik itu masyarakat, pihak swasta maupun pemerintah  sendiri  dapat  dengan  mudah  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan berkaitan  dengan  data-data  pendaftaran  tanah.  Pelaksanaan  program  PTSL  di  Desa Bantul dapat dikatakan sesuai dengan asas terbuka karena data-data yang tercantum dalam berkas-berkas yang manjadi syarat mengikuti program PTSL dikumpulkan dan disimpan  di  kantor BPN Bantul sehingga setiap saat  pemilik  atau  pihak-pihak  yang berkepentingan  dapat  meminta  informasi  yang  ada  pada  berkas-berkas  tersebut kepada BPN Bantul.
Dalam  pelaksanaan  PTSL  di  Desa  Bantul  memang  tidak  sepenuhnya  berjalan dengan  lancar.  Hal  ini  ditemukan  dengan  adanya  hambatan  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  program  PTSL  di  Desa  Bantul.  Secara  gris  besar  hambatan  yang  dialami oleh masyarakat yang menjadi peserta PTSL adalah kendala waktu yang dirasa sebagian warga cukup singkat untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diperlukan. Akan tetapi  hal  tersebut  bisa  diatasi  dengan  kerja  kerasnya  Pokmas  yang  ada  di  setiap pedukuhan dibantu pemohon sendiri dan  sikap pro aktif dari semua pihak. Hambatan lainnya  yang  ditemui  oleh  masyarakat  Desa  Bantul  adalah  kadangkala  ada  kekurang pahaman, kurangnya pengertian terhadap proses pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program  ini.Namun  akhirnya  hambatan  yang  berasal  dari  masyarakat  tersebut  bisa diselesaikan  melaluibantuan  Pokmas  yang  memberikan  penjelasan  dan  pemahaman kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  menjadi  paham.  Hal  tersebut  terjadi  karena memang beberapa warga memiliki tingkat pendidikan rendah. 24
Dibentuknya  Pokmas-pokmas  yang  ada  di  tiap-tiap  pedukuhan  di  Desa  Bantul dapat  membantu  Pemerintah  Desa  Bantul  dalam  menjembatani  permasalahan-
24 Ibid
permasalahan  yang  ada  dimasyarakat  mengenai  adanya  kekurangpahaman  masyarakat dan  proses  pengumpulan  administrasi  yang  diperlukan  dalam  proses  pelaksanaan program PTSL di Desa Bantul.
Sedangkan dari sisi kendala hukum atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah  pencapaian  sasaran  terkait  permasalahan  hukum,  disebabkan  oleh  2  faktor yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum.
1) Peristiwa hukum
Terjadi apabila peristiwa atau kejadian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.
Dalam  pelaksanaan  PTSL  Tahun  2019  di  Desa  Bantul,  yang  termasuk  peristiwa hukum  adalah  masalah  waris.  Hal  ini  dapat  menjadi  kendala  bagi  terlaksananya PTSL  karena  apabila  bidang  tanah  yang  akan  didaftarkan  pada  PTSL  merupakan bidang  tanah  yang  cara  perolehannya  berupa  peralihan  hak  dan  nama  yang tercantum  dalam  Letter  C  sudah  meninggal  lama  dan  baru  diajukan,  ketika pendaftaran tanah (pemutihan) maka dibutuhkan surat keterangan kematian, surat keterangan  waris  (ditandatangi  oleh  seluruh  ahli  waris),  jumlah  ahli  waris,  syarat turun waris yang keseluruhanya dapat memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, Panitia  Ajudikasi  Percepatan  atau  perangkat  BPN  memberikan  solusi  alternatif berupa dicantumkannya nama bersama di atas sertifikat yang dimohonkan, sehingga apabila  suatu  saat  seluruh  ahli  waris  sudah  dapat  berkumpul  dan  ingin  membagi tanahnya akan lebih mudah karena sudah tertera haknya (tanah bisa di bagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati). Sehingga, dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa  hambatan  terbesarnya  terletak  pada  harus  adanya  surat  keterangan  waris yang disetujui dan ditandatangi seluruh ahli waris, sedangkan ahli warisnya berada pada kota atau bahkan negara yang berbeda. Disamping itu pula, masyarakat sebagai pemohon  juga  dibebankan  lagi  biaya-biaya  untuk  mengurus  segala  macam persyaratan  tersebut  seperti  mengurus  akta  kematian,  pembayaran  pajak  dan  lain sebagainya.  Untuk  mengurus  pajak  pajak  dan  mencari  surat  keterangan  waris  ini membutuhkan  banyak  waktu  sedangkan  PTSL  dibatasi  oleh  jangka  waktu  target sehingga dalam proses turun waris ini banyak permohonan pendaftaran tanah yang tertinggal untuk diproses.
2) Perbuatan hukum
Tindakan  yang  oleh  hukum  diberi  akibat  hukum  berdasarkan  anggapan  bahwa subjek  hukum  yang  melakukannya  memang  mengkehendaki  timbulnya  akibat hukum yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan PTSL di Desa Bantul, perbuatan hukum yang dimaksud misalnya adalah jual beli. Dalam hal jual beli, apabila belum memiliki sertifikat tanah maka dapat menggunakan Letter C. Sebelum tahun 1997 atau  sebelum  diundangkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah maka dalam melakukan jual beli tanah harus ada bukti berupa  kwitansi,  segel  dan  Letter  C.  Sedangkan  setelah  tahun  1997  atau  setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka dalam melakukan jual beli tanah harus ada Akta Jual Beli (AJB) dengan 2  orang  saksi  dan  materai.  Sehingga  atas  hal  tersebut,  kendala  terbesarnya  adalah ketika melakukan jual beli dan masih menggunakan kwitansi dan segel, maka pihak pelaksana  PTSL  akan  merasa  kesulitan  untuk  mengurus  proses  pendaftaran tanahnya.
3) Bukti Kepemilikan (Letter C) Hilang.
Letter  C  sendiri  adalah  Buku  yang  disimpan  aparat  desa  atau  biasanya  oleh Sekretaris  Desa  (Sekdes).  Buku  ini  dapat  dijadikan  bukti  kepemilikan  atas  tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun. Selama ini masyarakat desa atau masyarakat adat lebih mengenal bukti kepemilikan tanah  berupa  dokumen  letter  C.  Dokumen  Letter  C  tersebut  awalnya  hanya berfungsi sebagai catatan kelurahan/desa untuk tanah yang dimiliki masyarakat adat secara  turun  temurun.  Akan  tetapi  masyarakat  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah hanya  diberikan  bukti  berupa  Letter  C/Girik/Petok  D  sebagai  alat  bukti pembayaran pajak atas kepemilikan tanah tersebut.
Kekuatan  hukum  Girik  sebagai  alat  pembuktian  hak  penguasaan  tanah  menurut Undang-Undang  nomor  5  tahun  1960  mengenai  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria bahwa Girik bukan merupakan bukti penguasaan tanah setelah berlakunya UUPA,  namun  kekuatan  pembuktiannya  dalam  hukum  beracara  perdata  tidak hapus.  Kekuatan  pembuktian  Letter  C  tidak  bersifat  sempurna.  Letter  C  tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti tunggal sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lain. Sehingga untuk memastikan pemilik tanah yang dimaksud tidak  cukup  hanya  dibuktikan  dengan  salinan  /  copy  Letter  C  saja,  akan  tetapi diperlukan dokumen lain untuk memastikan kepemilkan tersebut, antara lain :
126
1. Girik/Petok/ atas tanah tersebut
2. PBB serta bukti pembayarannya
3. Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan
4. Surat tidak sengketa
Dan  saat  ini  dengan  adanya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang  ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tidak  mungkin  lagi diterbitkan  hak-hak  yang  tunduk  kepada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ataupun  yang  akan  tunduk  kepada  hukum  adat  setempat  kecuali  menerangkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak adat. Hal yang menjadi isi dalam letter C tanah ini sebagai berikut :
1. Nomor buku C
2. Kohir (surat atau daftar penetapan pajak)
3. Persil  (sebidang  tanah  dengan  ukuran  tertentu),  ada  catatan  atau  tata  arsip pemetaan  tanah  dalam  buku  dan  peta  tanah  di  kantor  kelurahan  atau  kantor kepala desa.
4. Nomor letter C tanah dan persil menunjukkan titik batas tertentu satu bidang tanah sesuai dengan data yang tercatat.
5. Kelas  tanah  (suatu  letak  tanah  dalam  pembagiannya  atau  biasa  disebut  juga blok)
6. Kelas desa (suatu kelas tanah yang digunakan untuk membedakan antara darat dengan  tanah  sawah,  atau  juga  antara  tanah  yang  produktif  dengan  non produktif, ini dilakukan untuk menentukan pajak yang akan dipungut.
7. Daftar  pajak  bumi  (terdiri  dari  nilai  pajak,  luasan  tanah  dalam  meter  persegi, dan juga tahun pajak).
8. Nama pemilik letter C tanah (mencakup nama pemilik dari pemilik awal hingga pemilik yang terakhir)
9. Nomor urut pemilik
Dengan  dasar  tersebut  pula,  petugas  Kantor  Pertanahan  atau  BPN  dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertifikat disuatu desa. Sehingga apabila letter C hilang maka akan sangat sulit bagi pihak BPN utuk melaksanakan  PTSL,  karena  Letter  C  merupakan  bukti  permulaan  untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat. Oleh karena
itu,  apabila  Letter  C  hilang  maka  peserta  PTSL  harus  terlebih  dahulu  mengurus kehilangan  Letterr  C  terebut  agar  selanjutnya  dapat  memenuhi  syarat  utama pendaftaran  PTSL.  Hal  ini  menjadi  hambatan  dalam  proses  pemberkasan  dalam memenuhi administrasi pendaftaran tanah, Letter C hilang ini sebenarnya menjadi hambatan  hampir  di semua  desa  yang  menjadi  peserta  PTSL  tidak  hanya  di  Desa Bantul 25

## E. Penutup
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. implementasi Revolusi Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  langkah  revolusi  yang  dilaksanakan guna  memberikan  Jaminan  kepastian  akan  kepemilikan  tanah  oleh  hukum  ini merupakan  hal  yang  sangat  di  butuhkan  masyarakat  dengan  berbagai pertimbangan  mulai  dari  langkah  mengatasi  permasalahan  tanah  yang  hingga hari  ini  terus  terjadi  selaian  itu  juga    merupakan  Jaminan  yang  diatur  sebagai bahagian daripada Konsep negara hukum modern yang meletakan kewenangan pemerintah  tidak  hanya  sekedar  menjaga  ketertiban  atau  keamanan  melaikan memberikan jaminan kesejahteraan.
2. Implementasi  program  PTSL  di  Desa Bantul  tahun  2019  telah  sesuai  dengan asas-asas pendaftaran atas tanah, yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka walaupun dalam beberapa asas tidak sepenuhnya dalam praktiknya dapat  mewujudkan  asas  tersebut.  Dalam  pelaksanaan  program  PTSL  di  Desa Bantul  tahun  2019  tidak  ditemui  kendala  yang  berarti.  Kendala  yang  ditemui ada  pada  sisi  masyarakat  yang  menilai  bahwa  waktu  yang  disediakan  untuk mengumpulkan  berkas-berkas  persyaratan  terlalu  singkat.  Selain  itu  ada beberapa  warga  yang  kurang  mampu  memahami  prosedur  dan  persyaratan yang dibutuhkan dalam mengikuti program PTSL di Desa Bantul tahun 2019. Hal tersebut teratasi oleh keberadaan Pokmas yang dibentuk untuk melakukan pendampingan  terhadap masyarakat  dalam  mengikuti  program  PTSL  di  Desa Bantul tahun 2019.
25 Hasil  wawancara  dengan  Satgas  Yuridis  Desa  Bantul  tanggal  4  Februari  2021  di  Kantor  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul
128

## F. Daftar Pustaka
1. Buku Aartje  Tehupeiory, Pentingnya  PendaftaranTanah  di  Indonesia ,  Jakarta  :  Swadaya  Grup,
2012;
Adrian Sutedi, Sertipikat Hak atas Tanah , Jakarta : Sinar Grafika, 2011;
Bernard L. Tanya, ed. all , Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi),
Yogyakarta : Genta Publishing, 2010;
Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan , Yogyakarta : Nuha Medika, 2014; Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi ,  Jakarta  : Alfabeta, 2017;
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : Raja Grafindo, 2006; Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D , Bandung : Alfabeta, 2014.
2. Artikel, jurnal, internet
Asep Hidayat, ed. all , Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap ,  Jurnal Pembanguna Sosial, Vol. 1 No. 1; Dian  Aries  Majiburohman, Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap , Jurnal Bhumi, Vol. 4 No. 1; Indra Yudha Koswara, Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum dalam Rangka  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA) ,  Jurnal  Hukum Positum, Vol. 1 No. 1; Istiqamah, Tinjauan  Hukum  Legalisasi  Aset  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Kepemilikan Tanah , Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5 No. 1;
Parta  Setiawan, Metode  Penelitian  Hukum-Pengertian,  Macam,  Normatif,  Empiris, Pendekatan, Data, Analisa Para Ahli diakses dari https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/ pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 15.18 WIB;
Roni  Sulistyanto  Luhukay, Indenpendensi  Kekuasaan Kehakiman  Pasca  Amandemen UUD  1945  Dan  Relevansinya  Bagi  Penegakan  Hukum  Berkeadilan ,  Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Vol. 6 No. 1; ___________________, Karakteristik  Tanggung  Gugat  Perusahaan  Terhadap Lingkungan  Dalam  Menciptakan  Kesejateraan  Rakyat ,  Junal  Meta  Yuridis Universitas PGRI Semarang, Vol. 2 No. 1;
___________________, Prioritas  Kebijakan  Ekonomi  Dan  Kesehatan  Di  Massa Pandemic Covid 19, Jurnal Restorative Justice , Fakultas Hukum Universitas Mussamus Merauke Papua, Vol. 4 No. 2;
___________________, ed.  all , Urgensi  Penerapan  Local  Lockdown  Guna Pencegahan  Penyebaran  Covid  19  Di  Tinjau  Dalam  Perpektif  Negara  Kesatuan , Adil Indonesia Jurnal, Universitas Ngudi Waluyo, Vol. 2 No. 2.
3. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945
Perbup Bantul No. 75 Tahun 2017