## KENDALA PENGEMBANGAN INVESTASI KELAPA SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Oleh:
Ikarini Dani Widiyanti, Pratiwi Puspitho Andini, Emi Zulaika E-mail: ikarini1973@gmail.com

## Abstract
True  law  aims  to  create  legal  certainty,  justice  and  expediency.  Palm  oil  management  in Indonesia  certainly  cannot  be  separated  from  the  legal  aspects,  mainly  related  to  the  legal substance or regulation. The regulation of palm oil management in Indonesia is contained in various  laws  and  /  or  policies,  both  those  which  regulate  explicitly  and  implicitly.  In  fact, these  arrangements  have  not  fully  been  able  to  realize  legal  objectives,  primarily  legal certainty.  This  statement  is  indicated  by the  existence  of  several  arrangements  that  are  still inconsistent  between  one  law  and  another.  There  are  several  factors  that  are constraints  to the  development  of  investment  in  the  field  of  oil  palm  in  the  legal  perspective,  namely  the inconsistency  of  the  rules  between  the  Act,  the  Presidential  Regulation  and  the  Ministerial Regulation and the number of Regional Regulations (Perda) that are contrary to the central Regulations  which  results  in  the  difficult  realization  of  a  conducive  business  climate.  The proposed  suggestion  is  to  inventory,  identify  and  harmonize  all  relevant  regulations  in  the field of investment and support the enactment of the Palm oil Draft.
Key Words : Palm Oil Investment, Harmonisation Regulation, Legal Certainty

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  sebagai  Negara  agraris memiliki  potensi  untuk  mengembangkan sumber  daya  alam  yang  menjadi  modal utama  meningkatkan  pendapatan  Negara. Pendapatan  negara  dapat  berasal  dari pajak,  retribusi,  keuntungan  perusahaan Negara,  denda  dan  penyitaan  oleh  pe- merintah, penerimaan imbalan jasa, pencetakan  uang,  peninggalan  harta  dari mereka  yang  meninggal  tanpa  ahli  waris, premi  jaminan  social,  pinjaman,  dan hadiah  berupa  subsidi  dari  pemerintah pusat  dan  daerah  ( grant ),  subsidi  yang diterima pemerintah dari pemerintah negara lain ( grant ), Bantuan atau sumbangan  yang  diterima  Pemerintah  dari pihak  swasta  ( gift ).  Disisi  yang  lain,  salah satu  teori  ekonomi  pembangunan  yang dinamakan  dengan  Teori  Tabungan  dan Investasi  yang  disampaikan  oleh  Harrod- Domar  menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi ditentukan dari tingginya tabungan  serta  investasi.  Jika  tabungan serta  investasinya  tinggi  maka  per- tumbuhan ekonomi suatu negara juga akan tinggi,  dengan  catatan  jika  kegiatan investasinya  adalah  kegiatan  yang  sehat atau menguntungkan. Makanya tidak heran jika  kemudian  hampir  semua  negara  saat ini  tidak  segan  untuk  membuka  peluang investasi  bagi  investor  dalam  negeri
(PMDN)  maupun  investor  asing  (PMA). Indonesia  sebagai  negara  berkembang membuka  peluang  bagi  investor  asing karena jelas pertimbangan permoda- lan.Investasi  asing  bisa  membantu  men- dorong  kemajuan  produsen  yang  ada  di dalam  negeri,  karena  penanaman  modal asing  sudah  tentu  diikuti  oleh  masuknya berbagai  produk  dari  luar  negeri  ke Indonesia.  Kondisi  ini,  jelas  berkontribusi positif  bagi  produsen  dalam  negeri  agar lebih terpacu untuk meningkatkan produk- tifitas serta kualitas produknya supaya bisa mengimbangi produk asing tersebut. Adapun  keuntungan  bagi  Negara  bila terdapat investasi asing adalah :
1. Membantu penyediaan lapangan kerja, karena  penanaman  modal  asing  ini disertai  dengan  pembukaan  sebuah usaha.
2. Investasi atau penanaman modal asing juga bisa digunakan oleh negara untuk mengembangkan  industri  substitusi impor  sehingga  bisa  menghemat devisa
3. Investasi asing juga menjadi salah satu sumber  biaya  untuk  pembangunan berbagai  bidang  seperti  infrastruktur dan lain-lain
4. Membantu  mendorong  perkembangan industri barang ekspor yang non-migas untuk mendapatkan devisa
5. Investasi  asing  juga  memungkinkan untuk  mengembangkan  ilmu  pe- ngetahuan serta teknologi.
Mengutip pendapat Erman Rajaguguk, motif  perusahaan  asing  menanamkan modalnya  di  suatu  Negara  adalah  mencari keuntungan.  Keuntungan  tersebut  di- peroleh  dari  berbagai  factor  yaitu  upah buruh  yang  murah,  dekat  dengan  sumber bahan  mentah,  luanya  pasar  yang  baru, menjual  teknologi  (paten,  merek,  rahasia dagang,  design  industry)  menjual  bahan baku  untuk  dijadikan  barang  jadi,  insentif untuk  investor  dan  status  khusus  Negara dalam perdagangan internasional. 1
Krisis  moneter  tahun  1997  me- nempatkan Indonesia sebagai Negara yang terpuruk  secara  ekonomi.Pemulihan  eko- nomi  membutuhkan  investasi  baik  dari dalam  negeri  maupun  luar  negeri.Untuk mewujudkan system hukum yang mendukung  iklim  investasi  yang  kondusif diperlukan  aturan  yang  jelas  terkait kegiatan  investasi  dari  hulu  ke  hilir.Kata kunci  untuk  mencapai  kondisi  ini  adalah adanya  penegakan  supremasi  hukum  ( rule of  law )  .Hukum  harus  bisa  memulihkan kepercayaan  investor  dengan  menciptakan kepastian hukum ( Legal Certainty ), keadilan ( Fairness ) dan Efisiensi
( Efficiency ).
1 Erman  Rajaguguk,  2007, Hukum  Investasi  di Indonesia , UAI Press, Jakarta, hal 2
Kepastian hukum di bidang investasi dapat dicapai dengan dilihat dari  3 (tiga ) aspek yaitu : 2

## 1. Aspek Substansi Hukum
Ketidakpastian  hukum  dan  politik dalam  negeri  berperan  besar  terhadap timbulnya  iklim  investasi  yang  tidak kondusif.Kepastian hukum dalam transaksi bisnis  internasional  sangat  mempengaruhi iklim  investasi  di  suatu  negara,  baik investasi langsung maupun portofolio, baik yang  dilakukan  dengan  modal  asing maupun  modal  dalam  negeri.  Ketidak- pastian  dalam  pengaturan  dan  penegakan hukum dalam transaksi bisnis internasional memicu ketidaknyamanan berinvestasi dan ketidakpercayaan  terhadap  iklim  investasi di negara tersebut.Dalam konteks Indonesia,  ketidakpastian  transaksi  bisnis internasional ini masih menjadi bagian dari kendala  investasi.Ketidakpastian  ini  tidak saja karena ketidakpastian substansi hukum  (peraturan  perundang-undangan), terutama  karena  adanya unclearity  of statusand definition dalam peraturan perundang-undangan,  tetapi  juga  karena ketidakpastian  penerapan  peraturan  dalam putusan-putusan pengadilan.
Citra  hukum  yang  tidak  pasti  tidak saja  disebabkan  oleh  kelemahan  substansi hukum,  tetapi  juga  karena  kelemahan sumber daya manusia dari penegak hukum
2 Erman Rajaguguk, Op.Cit, hal 36
dan  kultur  pelaku  transaksi  yang  lebih mengutamakan  pertimbangan  kepentingan daripada  itikat  baik  dalam  melaksanakan kesepakatan  transaksi.UU  No.  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  adalah langkah  awal  dalam  pembaharuan  hukum investasi (langsung) dan peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  terkait dengan  aktifitas  transaksi.Undang  Undang ini  dengan  tegas  mencantumkan  asas kepastian  hukum  sebagai  fundamental yang  utama  penyelenggaraan  penanaman modal  di  Indonesia.  Undang  Undang bukanlah  jawaban  akhir  dari  seluruh problematika  investasi  di  Indonesia  tetapi merupakan instrument hukum yang berupaya  memberikan  bentuk  dan  arah pembangunan hukum investasi di Indonesia.  Oleh  karena  itu  UU  ini  harus didukung oleh pembaharuan dan pembangunan  hukum  investasi  secara menyeluruh, sistematik dan terinte- grasi.Banyak  pekerjaan  yang  harus  segera dilakukan pasca keluarnya UU ini.
Dengan demikian, sangat diharapkan Indonesia  menjadi  tempat  yang  kondusif bagi investasi, sehingga optimalisasi peran investasi  dapat  dimanfaatkan  dalam  pem- bangunan  ekonomi  nasional  dengan  tetap memperhatikan kepentingan nasional Indonesia sebagai negara berdaulat . 3
3 Mahmul  Siregar,  2011,  Jurnal  Aspek  Hukum dan Ekonomi, wanda08. Blogspot.com, diakses tgl 25 September 2018 jam 20.00
2. Aspek Aparatur Hukum
Aparatur  hukum  memegang  peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Mengingat  aparat  adalah  ujung  tombak pelaksanaan  aturan.Sehingga  penegakan hukum  tergantung  kepada  kinerja  aparat dalam menegakkan hukum.
3. Aspek Budaya Hukum Masalah konflik hukum dan ketidakpatuhan  terhadap  hukum  yang dihadapi  oleh  pemerintah  di  Indonesia dewasa  ini  antara  lain  bersumber  dari pluralitas nilai-nilai yang diyakini masyarakat.  Persoalan  ini  memerlukan penyelesaian  kultural  dan  tidak  semata- mata  mengutamakan  pemaksaan  dengan menerapan sanksi-sanksi yang tegas.Persoalan ketidaktaatan terhadap hukum  oleh  masyarakat  memang  bukan lagi  berupa  pelanggaran  hukum  oleh seorang  dua  orang  yang  tak  berkesadaran hukum dan bukanlah persoalan politik atau yuridis  semata.Persoalannya  yang  paling mendasar adalah, persoalan keyakinan dan kesadaran rakyat yang merujuk ke perangkat  budaya  yang  berbeda,  dari postulat  yang  diambil  sebagai  premis kebijakan  negara.Maka,  pada  hakikatnya yang tengah dihadapi ini adalah, persoalan konflik  budaya  dalam  suatu  masyarakat nasional  yang  bersifat  plural  secara kultural.Sehingga  perlu  komitmen  semua pihak  mewujudkan  budaya  hukum  yang sehat di bidang investasi.
Komoditas    kelapa  sawit  /CPO ( Crude  Palm  Oil )  selanjutnya  disingkat CPO    dan  produk  turunannya  yang bertumbuh  pesat    pada  pertengahan 1990an  hingga  2000an,  memang  turut menumbuhkan  komoditas  Sawit    sebagai alternatif  investasi,  yang  menarik  di  dunia termasuk  Indonesia.  Sejak  tahun  2008 hingga  dewasa  ini,  komoditas  CPO  dan produk turunannya, telah menjadi alternatif investasi  yang  banyak  dilirik  investor dalam dan luar negeri.
Gelombang  investasi  yang  cukup besar,  memang  terjadi  di  perkebunan kelapa  sawit  nasional.Dimana,  pemerintah menjadi pemicu utama atas arus gelombang  investasi  perkebunan  kelapa sawit.Bila  tidak  dikelola  dengan  baik, gelombang  investasi  perkebunan  kelapa sawit  bisa  juga  berakibat  kurang  me- nguntungkan, bahkan berpotensi restrukturisasi.
Sebab  itu,  investasi  perkebunan kelapa sawit nasional yang telah dilakukan, bisa  diperhitungkan  melalui  beberapa indikator,  supaya  bila  terjadi  kemacetan finansial,  bisa  segera  dicarikan  jalan keluarnya. Lantaran, pelaku usaha perkebunan  atau  investor,  seringkali  juga kurang  berpengalaman  dan  tidak  memiliki dukungan financial yang cukup.
Investasi  perkebunan  juga  bisa diperhitungkan  melalui  pokok  tanaman kelapa  sawit  di  lahannya.Dimana,  ke-
beradaan cukup  banyak  penanaman  pokok pohon kelapa sawit, dilakukan pada lahan- lahan  marjinal,  termasuk  lahan  pasang surut,  maupun  areal  lahan  lainnya,  dengan beberapa faktor pembatas yang ekstrim.
Asumsi  perhitungan  keuangan  saat investasi, juga menjadi dasar pertimbangan investasi  sawit  yang  dilakukan.Lantaran, asumsi  perhitungan  keuangan  seringkali dibuat,  berdasarkan  harga  jual  CPO  yang sangat tinggi. Padahal, asumsi yang dibuat, juga  harus  memperhitungkan  berbagai aspek,  terutama  berdasar  teori  harga  jual dasar,  dimana  harga  komoditas  CPO  dan produk  turunannya,  akan  bergerak  menuju ke suatu keseimbangan baru.
Biasanya,  investasi  perkebunan kelapa  sawit  di  suatu  daerah,  akan  me- miliki  multi  efek  pembangunan,  yang mengembangkan  kemampuan  ekonomi masyarakatnya,  sehingga  menumbuhkan perekonomian  didaerahnya.  Namun  proses pembangunan  ekonomi  tersebut,  bisa  pula berakibat  kepada  kegagalan  perusahaan, dalam  menjalani  proses  belajar  mem- bangun  perkebunan  kelapa  sawit.Kondisi ini  mendesak  untuk  segera  diidentifikasi penyebabnya dan ditemukan solusi penyelesaiannya.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut di atas maka dapat dirumuskan ada 2 (dua) isu hukum yang menjadi permasalahan:
1. Apakah faktor yang menjadi penghambat  investasi    kelapa  sawit    di Indonesia dalam perspektif hukum?
2. Bagaimanakah  solusi  untuk  mengatasi masalah  ketidak  sesuaian  peraturan pusat  dan  daerah    di  bidang  investasi kelapa sawit?

## PEMBAHASAN
1.3. Faktor Penghambat Investasi
Kelapa  Sawit  dalam  Perspektif Hukum
Investasi  di  bidang  kelapa  sawit  di Indonesia  masih  menemui  kendala  untuk dioptimalkan  menjadi  iklim  usaha  yang kondusif .Hal itu bermuara kepada adanya pengaturan  yang  masih  inkonsisten  antara aturan  hukum  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Beberapa  aturan  tersebut,  antara lain diuraikan sebagai berikut :
Pertama, pengaturan tentang Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar, antara  lain,  dapat  dillihat  pada Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.Pasal  69  ayat  1  huruf (h)  menyatakan  bahwa  setiap  orang dilarang  melakukan  pembukaan  lahan dengan cara membakar. Selanjutnya, Pasal 69  ayat  (2)  menentukan  bahwa  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh- sungguh  kearifan  lokal  di  daerah  masing-
masing.  Penjelasan  Pasal  69  ayat  (2) mengatur  bahwa  Kearifan  lokal  yang dimaksud  dalam  ketentuan  ini  adalah melakukan  pembakaran  lahan  dengan  luas lahan  maksimal  2  hektar  per  kepala keluarga  untuk  ditanami  tanaman  jenis varietas  lokal  dan  dikelilingi  oleh  sekat bakar  sebagai  pencegah  penjalaran  api  ke wilayah  sekelilingnya.  Sementara  itu, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014 tentang  Perkebunan  mengatur  berbeda, antara  lain  ditunjukkan  dengan  adanya pengaturan dalam  Pasal 56 ayat (1) bahwa setiap  Pelaku  Usaha  Perkebunan  dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara  membakar.Berikutnya  Pasal  56  ayat (2)  mengatur  bahwa  setiap  Pelaku  Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana.
Kedua,  terkait  Penghimpunan  Dana Kelapa Sawit yang diatur dalam PP Nomor 24  Tahun  2015  tentang  Penghimpunan Dana  Perkebunan.  Dalam  Pasal  9  ayat  1 ditentukan  bahwa  dana  yang  dihimpun digunakan  untuk  kepentingan:  pengem- bangan sumber daya manusia Perkebunan; penelitian dan pengembangan Perkebunan; promosi  Perkebunan;  peremajaan  Per- kebunan;  dan/atau  sarana  dan  prasarana Perkebunan.  Pasal  9  ayat  (2)  juga menentukan  bahwa  penggunaan  Dana untuk  kepentingan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  termasuk  dalam  rangka: pengembangan  Perkebunan;  dan  peme-
nuhan  hasil  Perkebunan  untuk  kebutuhan pangan,  bahan  bakar  nabati  (biofuel),  dan hilirisasi  industri  Perkebunan.  Apabila memperhatikan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan,  ada  perbedaan  pengaturan yang  ditunjukkan  dalam  ketentuan  Pasal 93  ayat  (4)  yang  menyebutkan  bahwa penghimpunan  dana  dari  Pelaku  Usaha Perkebunan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  digunakan  untuk  pengembangan sumber  daya  manusia,  penelitian  dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan  tanaman  Perkebunan,  dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
Ketiga,  Pengelolaan  Kelapa  Sawit pada Lahan Gambut, telah diatur dalam PP Nomor    71  Tahun  2014  tentang  Per- lindungan  dan  Pengelolaan  Ekosistem Gambut.  Pasal  9  ayat  (3)  menyebutkan bahwa “Fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari  seluruh  luas  Kesatuan  Hidrologis Gambut  serta  terletak  pada  puncak  kubah Gambut  dan  sekitarnya”.  Pasal  9  ayat  (4): “Dalam  hal  di  luar  30%  (tiga  puluh  per seratus)  dari  seluruh  luas  Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3)  masih  terdapat:  Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih; Plasma  nutfah  spesifik  dan/atau  endemik; Spesies  yang  dilindungi  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan;  dan/atau Ekosistem  Gambut yang  berada  di
kawasan  lindung  sebagaimana  ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi,  Menteri  menetapkan  sebagai fungsi  lindung  ekosistem  Gambut”. Selanjutnya,  Pasal  45  mengatur  bahwa pada  saat  Peraturan  Pemerintah  ini  mulai berlaku:    Izin  usaha  dan/atau  kegiatan untuk  memanfaatkan  Ekosistem  Gambut pada  fungsi  lindung  Ekosistem  Gambut yang  telah  terbit  sebelum  Peraturan Pemerintah  ini  berlaku  dan  sudah  bero- perasi,  dinyatakan  tetap  berlaku  sampai jangka  waktu  izin  berakhir;  kegiatan pemanfaatan  Ekosistem  Gambut  dengan fungsi  lindung  yang  telah  mendapat  izin usaha  dan/atau  kegiatan  dan  belum  ada kegiatan  di  lokasi,  izin  usaha  dan/atau kegiatan  tetap  berlaku  dengan  kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut;  dalam hal pemegang izin usaha dan/atau kegiatan tidak  melaksanakan  kewajiban  menjaga fungsi  hidrologis  Gambut  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  b  selama  2  (dua) tahun, izin usaha dan/atau kegiatan dicabut oleh  pemberi  izin.    PP  Nomor  57  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  PP  Nomor 71  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Ekosistem  Gambut  juga mengatur  dalamPasal  23  ayat  (3)  huruf  a bahwa  Ekosistem  Gambut  dengan  fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi  kriteria  baku  kerusakan  apabila muka air tanah di lahan Gambut lebih dari
0,4  (nol  koma  empat)  meter  di  bawah permukaan Gambut pada titik penaatan.
Berikutnya, Pasal 26 ayat (1) huruf a menentukan  bahwa  setiap  orang  dilarang untuk membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung  dan  fungsi  budidaya  pada  areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu.Dan Pasal 31 B ayat (1) mengatur bahwa  Terhadap  areal  perizinan  usaha dan/atau  kegiatan  terdapat  Gambut  yang terbakar,  Pemerintah  mengambil  tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran.Peraturan Menteri LHK No. P.16/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2017  tentang  Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, khususnya dalam Pasal 4 ayat (3) menyebutkan  bahwa  Kubah  Gambut  yang berada  dalam  areal  usaha  yang  telah dibudidayakan merupakan ekosistem gambut  dengan  fungsi  lindung,  masih dapat  dipanen,  dilarang  ditanami  kembali setelah  pemanenan,  dan  wajib  dilakukan pemulihan.  Terakhir,  Permentan  No.  14/ Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman  Pemanfaatan  Lahan  Gambut untuk  Budidaya  Kelapa  Sawit  mengatur berbeda dengan aturan sebelumnya, dimana  disebutkan  bahwa  lahan  gambut yang  dapat  digunakan  untuk  budidaya tanaman  kelapa  sawit  yaitu  kawasan gambut  yang  memenuhi  kriteria,  salah satunya:  dalam  bentuk  hamparan  yang
mempunyai  ketebalan  gambut  kurang  dari 3  (tiga)  meter;  dan  proporsi  lahan  dengan ketebalan  gambutnya  kurang  dari  3  (tiga) meter  minimal  70%  (tujuh  puluh  persen) dari luas areal yang diusahakan.
Keempat,  Kewajiban  Pemenuhan Bahan  Baku  PKS  sebesar  20%  dari  kebun sendiri, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan,  khususnya  Pasal  45  ayat  (2) huruf  b  yang  menyebutkan  bahwa  Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi  sekurang-kurangnya  20%  (dua puluh  perseratus)  dari  keseluruhan  bahan baku  yang  dibutuhkan  berasal  dari  kebun yang diusahakan sendiri. Selanjjtnya dalam Permentan Nomor 21/Permentan/ KB.410/6/2017  tentang  Perubahan  Kedua atas  Peraturan  Menteri  Pertanian  No. 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman  Perizinan  Usaha  Perkebunan diatur  bahwa  usaha  Industri  Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP- P,  harus  memenuhi  sekurang-kurangnya 20%  (dua  puluh  perseratus)  dari  kese- luruhan  bahan  baku  yang  dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
Kelima, terkait Ketinggian Air terkait  Lahan  Gambut  telah  diatur  dalam Permentan  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Pembukaan  dan/atau  Pengolahan  Lahan Perkebunan  Tanpa  Membakar  menyebut-
kan  bahwa  embuatan  sistem  drainase terdiri  dari  sebuah  jaringan  kerja  yang terdiri  dari  parit  yang  berfungsi  untuk menjaga agar ketinggian air selalu berkisar antara  50-70  cm.  Sistem  drainase  ini sekaligus  berfungsi  sebagai  sarana  untuk pembilasan  pada  lahan  gambut  secara periodik  dari  keasaman  yang  berlebihan. Parit-parit  ini  perlu  dibersihkan  secara periodik agar sirkulasi air di lahan gambut berjalan lancar. Sementara itu,   Permentan Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Lahan Gambut  untuk  Budidaya  Kelapa  Sawit mengatur  bahwa  lapisan  bahan  gambut harus  selalu  berada  di  bawah  permukaan air karena gambut mudah mengkerut.
Atas  dasar  hal  dimaksud  secara umum permukaan air tanah harus dipertahankan  pada  kedalaman  antara  60 (enam puluh) sentimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) sentimeter dari permukaan tanah.Pengaturan  kedalaman  air  juga bermanfaat  untuk  memperlambat  pelapu- kan  gambut  sehingga  mengurangi  laju penurunan  permukaan  gambut  sekaligus memberi  zona  aerob  untuk  perkembangan perakaran  kelapa  sawit.Untuk  dapat  mem- pertahankan  muka  air  tersebut  dan menghindari  tidak  teroksidasinya  lapisan pirit  (kedalaman  air  tanah  tidak  men- jangkau  lapisan  pirit),  maka  saluran drainase  harus  selalu  dipenuhi  dengan  air
pada  kedalaman  yang  diinginkan  dari permukaan tanah.
Keenam,  tentang  HGU  dan  Tata Ruang  telah  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala BPN  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU, antara  lain  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  yang menentukan  bahwa  dalam  hal  terjadi perubahan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah, terhadap  HGU  dilakukan  penyesuaian  hak dan/atau peralihan hak paling lama 3 (tiga) tahun.  Dan  Pasal  15  ayat  (2)  mengatur bahwa  Penyesuaian  dan  peralihan  hak sebagaimana  dimaksud    pada  ayat  (1) dilakukan  dengan  pelepasan  hak  oleh pemegang untuk dimohonkan kembali atau dialihkan  kepada  pihak  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Ketujuh,  tentang  kewajiban  dalam UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura  yang  mewajibkan  Perusahaan Asing  yang  telah  beroperasi  selama  25 tahun  di  bidang  pembibitan  kelapa  sawit untuk  mendivestasikan  30  (tiga  puluh  ) persen sahamnya kepada perusahaan dalam negeri  dirasa  memberatkan  bagi  investor asing.
Kedelapan, Adanya Peraturan Daerah  (Perda)    penghambat  Investasi. keberadaan perda-perda yang menghambat investasi  di  bidang  perkebunan  sawit  itu bertentangan  dengan  instruksi  Menteri
Dalam  Negeri  yang  meminta  Pemerintah Daerah    mencabut  peraturan  daerah    yang menghambat investasi.

## 2.2. Solusi Untuk
mengatasi Ketidaksesuaian Aturan Pusat dan Daerah di Bidang Investasi Kelapa

## Sawit
Terkait  Kesesuian  aturan  pusat  dan daerah  di  bidang  investasi  kelapa  sawit yang  sering  tidak  sinkron  dapat  di identifikasi karena beberapa penyebab:
Pertama,  Pemerintah  Daerah  me- miliki  persepsi  bahwa  aturan  yang  mereka buat  di  daerah  bertujuan  untuk  mem- berikan  perlindungan  atas  potensi  dan pengembangan  pasar  lokal.  Disisi  yang lain  Pemerintah  pusat  mengupayakan kemudahan investasi berupa penye- derhanaan  di bidang perizinan. Salah satu peraturan  yang  dihapus  adalah  syarat  izin membuka  usaha  yang  semula  diperlukan adanya izin prinsip, izin gangguan dan lain lain    termasuk  retribusi  maka  sekarang cukup satu izin saja yaitu izin usaha.
Kedua,  Kepastian  Hukum  akan terwujud  karena  subtansi  hukum,  aparatur hukum  dan  budaya  hukum,  di  bidang investasi  seringkali  subtansi  hukum  telah memadai  namun  aparatur  hukum  dan budaya  hukum  masyarakat  tidak  men- dukung  terciptanya  iklim  investasi  yang sehat.
Adapun  solusi  yang  dapat  diambil untuk  mengatasi  ketidaksesuaian  aturan pusat dan daerah dibidang investasi adalah dengan:
1. Melakukan harmonisasi aturan investasi  pusat  dan  daerah  di  bidang kelapa sawit sehingga ketidak- sinkronan  aturan  pusat  dan  daerah dapat diatasi.Permasalahan yang dihadapi dalam proses penghar- monisasian antara lain adalah: 4
a. Masih  adanya  semangat  egoisme sektoral (departemental) dari masing-masing instansi terkait, karena  belum  adanya  persamaan persepsi tentang peraturan perundang-undangan  sebagai  suatu sistem  sehingga  pembahasan  oleh wakil-wakil  instansi  terkait  tidak bersifat  menyeluruh  tetapi  bersifat fragmentaris  menurut  kepentingan masing-masing instansi.
b. Wakil-wakil  yang  diutus  oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat  yang  diajukan  tidak konsisten, tergantung kepada individu  yang  ditugasi  mewakili, sehingga menghambat pembahasan.
c. Rancangan  peraturan  perundang- undangan yang akan diharmoniskan
4 Ditjenpp.kemenkumham.go.id,  diakses  hari minggu tgl 21 Oktober 2018 jam 18.20
sering  baru  dibagikan  pada  saat rapat  atau  baru  dipelajari  pada  saat rapat  sehingga  pendapat  yang diajukan  bersifat  spontan  dan belum  tentu  mewakili  pendapat instansi yang diwakili.
d. Pendapat atasan yang sering dilatarbelakangi  dengan  adanya kepentingan tertentu.
e. Struktur  biro  hukum/satuan  kerja yang  menyelenggarakan  fungsi  di bidang peraturan perundang- undangan tidak fokus pada masalah hukum (peraturan perundang- undangan)  dan  belum  optimalnya peran  biro  hukum  dalam  pem- bentukan peraturan perundang- undangan.
f. Tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ( legislative  drafter )  masih  terbatas dan  belum  memiliki  spesialisasi untuk  menguasai  bidang  hukum tertentu,  karena  jabatan  fungsional Perancang  Peraturan  Perundang- undangan  dianggap  jabatan  yang tidak cukup menarik.
2. Mendukung  pencabutan  Perda  yang
bertentangan  dengan  peraturan  pusat dan  Perda  yang  tidak  mendukung iklim investasi yang kondusif.
Kinerja  di  bidang  pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam  10  tahun  terakhir  ini  telah
memperlihatkan  peningkatan  baik  secara kualitas  maupun  kuantitas.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  proses  penyusunan  PUU dengan  mekanisme  yang  makin  tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses  yang  lebih  cepat  dengan  tidak mengurangi  kualitas  PUU  yang  di- hasilkan. 5 Percepatan  penyelesaian  PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan  PUU  yang  penyelesaiannya ditentukan  dalam  waktu  tertentu  atau diperlukan  segera  untuk  merealisasikan program-program strategis pembangunan.
Penyerahan sebagian besar ke- wenangan pemerintahan kepada pemerintah  daerah,  telah  menempatkan pemerintah  daerah  sebagai  ujung  tombak pembangunan  nasional,  dalam  rangka menciptakan  kemakmuran  rakyat  secara adil dan merata.Dalam kaitan ini peran dan dukungan  daerah  dalam  rangka  pelak- sanaan  PUU  sangat  strategis,  khususnya dalam  membuat  peraturan  daerah  (Perda) dan  peraturan  daerah  lainnya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
5 Disampaikan  oleh  Muhammad  Sapta  Murti,  SH, MA,  MKn,  Deputi  Menteri  Sekretaris  Negara Bidang Perundang-undangan dalam Roundtable Discussio n dengan Tema “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan  Perundang-undangan  Kementerian Hukum  dan  HAM  pada  tanggal  29  -30  Maret 2010  di  Jakarta.,  ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses hari minggu, 21 Oktober 2018
Perda  sebagai  jenis  PUU  nasional memiliki  landasan  konstitusional  dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan  Perda  dalam  UUD  1945  Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  UU  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang- undangan  tentang  daerah  otonomi  khusus dan  daerah  istimewa  sebagai lex  specialis dari  UU  No.32/2004.  Selain  itu  terkait dengan  pelaksanaan  wewenang  dan  tugas DPRD  dalam  membentuk  Perda  adalah UU  No.27  Tahun  2009  tentang  MPR, DPR,  DPD,  dan  DPRD  dan  Peraturan Pemerintah  No.16  Tahun  2010  tentang Pedoman  Penyusunan  Peraturan  DPRD tentang  Tata  Tertib  DPRD.  Penting  pula untuk diperhatikan UU No.28 Tahun 2009 tentang  Pajak  dan  Retribusi  sebagai pengganti UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan UU  No.34  Tahun  2004,  dalam  rangka pengendalian  Perda  tentang  Pajak  dan Retribusi  dan  UU  No.26  Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  dalam  rangka keterpaduan RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan.Dalam  kaitan  ini  maka  sistem
hukum  nasional  memberikan  kewenangan atributif  kepada  daerah  untuk  menetapkan Perda  dan  peraturan  daerah  lainnya,  dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis  program-program  Pemerintah  di daerah.
Perda  sebagaimana  PUU  lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian  hukum  ( rechtszekerheid,  legal certainty ).  Untuk  berfungsinya  kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu  antara  lain  konsisten  dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus  terpelihara  hubungan  sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi  antara  berbagai  peraturan perundang-undangan.
Pengharmonisasian  PUU  memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan  perundang-undangan  yang  lebih rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi,  sehingga  hal  yang  mendasar  dalam penyusunan  rancangan  peraturan  daerah adalah  kesesuaian  dan  kesinkronannya dengan PUU lainnya.

## a.     Kedudukan dan Landasan Hukum
Sesuai  asas  desentralisasi  daerah memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah  mencakup  seluruh  kewenangan
dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan, keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal nasional,  dan  agama  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal  13  dan  Pasal  14  yang  telah  diatur lebih  lanjut  dengan  PP  No.  38/2007 tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  juga telah  menetapkan  PP  No.41/2007  tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan  urusan  pemerintahan  daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan Pemerintah  tersebut,  Pemerintah  Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang ‐ undangan.
Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945  yang menyatakan ” Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturanlain untuk melaksana- kan otonomi dan tugas pembantuan”.
Kewenanganpembentukan  Peraturan Daerah  berada  pada  Kepala  Daerahdan DPRD.  Hal  ini  sesuai  UU  No.32/2004 Pasal  25  huruf  c  bahwa   ” Kepala  Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan  Perda  yang  telah  mendapat persetujuan bersama DPRD ” dan Pasal 42
ayat (1) huruf a bahwa” DPRD mempunyai tugas  dan  wewenangmembentuk  Perda yang  di  bahas  dengan  Kepala  Daerah untuk mendapatpersetujuan bersama ”, dan Pasal 136 ayat (1) bahwa” Perda ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.
Memperhatikan  ketentuan  mengenai Perda dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Perda  mempunyai  berbagai  fungsi  antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk  melaksanakan  otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan  sebagaimana  diamanat- kan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan  pelaksanaan  dari  PUU  yang lebih  tinggi.  Selain  itu  Perda  dapat berfungsi  sebagai  instrumen  kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman  daerah  serta  penyalur  aspirasi masyarakat  di  daerah,  namun  dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam  rangka  harmonisasi,  asas hierarki  dilaksanakan  melalui  pembatalan perda  oleh  Pemerintah  apabila  ber- tentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum.Asas  hierarki  juga  menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Perda tersebut baik secara formal ( formele toetsingsrecht )
maupun material ( materiele toet- singsrecht ).  Hak  menguji  formal  adalah wewenang  untuk  menilai  apakah  suatu produk  hukum  telah  dibuat  melalui  cara- cara ( procedure ) sebagaimana telah ditentukan/diatur  dalam  PUU;  sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang  untuk  menyelidiki  dan  ke- mudian  menilai,  apakah  suatu  produk hukum  isinya  sesuai  dengan  PUU   yang lebih  tinggi  derajatnya,  serta  apakah  suatu kekuasaan  tertentu  ( verordenende  macht ) berhak  mengeluarkan  suatu  peraturan tertentu.
b.    Materi Muatan Perda
Materi  muatan  Peraturan  Daerah telah  diatur  dengan  jelas  dalam  UU No.10/2004 dan UU No.32/2004. Pasal 12 UU No.10/2004 menyatakan: “Materi muatan  Peraturan  Daerah  adalah  seluruh materi  muatan  dalam  rangka  penyeleng- garaan otonomi daerah dan tugas pembantuan,  dan  menampung  kondisi khusus  daerah  serta  penjabaran  lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Pasal 5 UU No.10/2004 jo Pasal 138 UU No.32/2004, menentukan materi  Perda  harus  memperhatikan  asas materi  muatan  PUU  antara  lain  asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal  7  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  UU No.10/2004 jo Pasal  136  ayat  (4)  UU
No.32/2004  bahwa  materi  Perda  dilarang
bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan /atau peraturan PUU yang lebih tinggi. Dalam  penjelasan  Pasal  136  ayat  (4)  UU No.32/2004  dijelaskan  bahwa  ”ber- tentangan  dengan  kepentingan  umum” adalah  kebijakan  yang  berakibat  ter- ganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum,  dan  terganggunya  ketentraman/ ketertiban  umum  serta  kebijakan  yang bersifat diskriminatif.
Selanjutnya pengaturan yang bersifat khusus  dalam  tata  cara  penyusunan  Perda yakni  mekanisme  evaluasi  secara  ber- jenjang  terhadap  Raperda  tentang  APBD (Pasal 185 s.d Pasal 191 UU No.32/2004), Raperda  tentang  Pajak  Daerah,  Raperda tentang  Retribusi  Daerah  (Pasal  189  UU No.32/2004). Evaluasi atas Raperda tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan  umum,  menyelaraskan  dan menyesuaikan  materi  Perda  dengan  PUU yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya.Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian Perda dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Raperda  yang  mengatur  pajak  daerah, retribusi  daerah,  APBD,  dan  RTRW sebelum  disahkan  oleh  kepala  daerah terlebih  dahulu  dievaluasi  oleh  Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota.

## c.    Urgensi  Harmonisasi  Perda  dengan PUU Lain
Harmonisasi  PUU  adalah  proses yang  diarahkan  untuk  menuju  keselerasan dan  keserasian  antara  satu  PUU  dengan PUU  lainnya  sehingga  tidak  terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan.
Dalam  kaitannya  dengan  sistem  asas hierarki  PUU  sebagaimana  yang  telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut  mencakup  harmonisasi  semua PUU  termasuk  Perda  baik  secara  vertikal maupun horisontal.
Harmonisasi  Raperda  dengan  PUU perlu  didukung  oleh  aturan  yang  jelas  dan tegas apabila dikehendaki untuk senantiasa dintergrasikan sebagai syarat formal penyusunan  Perda  seperti  halnya  proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi RUU, RPP, Rperpres termasuk  Rinpres yang  dilaksanakan sesuai  Peraturan  Presiden  Nomor  68 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Mempersiapkan  RUU,  Rperppu,  RPP,  dan RanPrepres, dan Peraturan Presiden No.61/2005 tentang Prolegnas.
Proses harmonisasi memerlukan ketelitian,  kecermatan,  dan  keakuratan dalam  mengidentifikasikan  PUU  yang terkait,  analisis  norma-norma  yang  dinilai bersesuaian atau bertentangan, serta ketepatan  dalam  menentukan  pilihan- pilihan politik hukum dalam hal ditemukan
ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan PUU lain. Dalam proses tersebut  perlu  dipastikan  prinsip-prinsip PUU  yang harus dipegang teguh oleh para penyusun  misalnya  bahwa  RPP  dibuat untuk  melaksanakan  UU  maka  RPP  tidak dapat  mengatur  sesuatu  hal  yang  melebihi amanat UU tersebut.
Dalam rangka harmonisasi Perda dan PUU,  proses  harmonisasi  Perda  dengan PUU  lainnya  dan  dengan  perda  lainnya perlu  dintegrasikan  sejak  pembahasan Prolegda dan penyusunan Naskah Akademis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal  15  UU  No.10  Tahun  2004  bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah   dilakukan  dalam  suatu  Prolegda. Prolegda  adalah  instrumen  perencanaan program pembentukan Perda  yang disusun secara  berencana,  terpadu,  dan  sistematis. Pasal  18  PP  No.16/2010  menentukan Raperda  yang  berasal  dari  DPRD  atau kepala  daerah  disertai  penjelasan  atau keterangan  dan/atau  naskah  akademik, dengan  catatan  Naskah  Akademik  tidak bersifat wajib bagi Raperda tentang APBD atau  Raperda  yang  mengubah  beberapa materi  yang  sudah  memiliki  naskah akademik sebelumnya.
Pembentukan peraturan daerah mengalami peningkatan pesat sejak desentralisasi  diberlakukan  dengan  UU No.22 Tahun 1999 dan kemudian digantikan  dengan  UU  No.32  Tahun
2004.Namun  diperoleh  gambaran  umum perda-perda yang telah dibentuk dipertanyakan  dari  segi  kualitas.  Pem- batalan  perda  menunjukkan  gejala  bahwa proses harmonisasi peraturan pusat dengan peraturan  daerah  yang  tidak  berjalan dengan  baik.  Sesuai  ketentuan  Pasal  145 ayat  (2)  UU  Nomor  32/2004  yang menegaskan  bahwa  peraturan  daerah  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  PUU  yang  lebih  tinggi  dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
Disamping  hal-hal  tersebut  di  atas, perlu  cermati  berbagai  persoalan  yang kemungkinan bersumber dari sisi Pemerintah  yang  mempersulit  Pemda dalam menyusun Perda, antara lain: 1. PUU  yang  menjadi  landasan  atau pedoman  Perda  dalam  menyusun  Perda mengalami  perubahan  atau  pergantian yang  cepat  dan  daerah  kurang  siap menyikapi perubahan tersebut.
2. PUU  menjadi  landasan  atau  pedoman bagi  daerah  dalam  menyusunan  Perda terlambat diterbitkan.
3. Secara teknis,  lingkup  PUU  yang  harus diharmonisasi  oleh  daerah  banyak  dan beragam  mulai  dari  UU  sampai  dengan Peraturan  Menteri,  sehingga  proses harmonisasi Raperda membutuhkan
waktu dan energi yang lebih banyak.
4. Inkonsistensi peraturan perundang- undangan  di  tingkat  Pusat  dapat berdampak terjadinya kekeliruan
daerah  dalam  menentukan  ketentuan acuan  hukum.  Hal  ini  bisa  juga  terjadi dalam hal terdapat peraturan pelaksanaan  yang  dipandang  tidak sesuai dengan dengan UU pokoknya.
5. Kurangnya sosialiasi peraturan perundang-undangan menimbulkan perbedaan  persepsi  dan  pemahaman antara  aparatur  daerah  dengan  instansi Pemerintah.
6. Ketidaksiapan Pemerintah dalam menyediakan ketentuan mengenai norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria pelaksanaan  suatu  urusan  pemerintahan tertentu dapat mendorong daerah mengambil inisiatif-inisitaf sendiri dengan membuat peraturan atau kebijakan  yang  dapat  bertentangan dengan PP.
7. Pendelegasian  pengaturan  suatu  hal tertentu dalam PUU kepada Perda yang tidak  jelas  terutama  lingkup  materi muatan yang diperintahkan untuk diatur Perda,  dapat  mempersulit  daerah  dalam menyusun Perda. Pendelegasian pengaturan  kepada  peraturan  daerah yang  tidak  spesifik  menyebut  tingkatan Perda  dapat  berpotensi  menimbulkan perselisihan  kewenangan  dan  tumpang tindih pengaturan.
8. Koordinasi  antara  instansi  Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap  peraturan  daerah
kemungkinan belum sinergis dan terpadu.

## PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan
Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi kendala pengembangan investasi di bidang kelapa sawit dalam perspektif hukum :
1. Ketidaksinkronan aturan antara
Undang-Undang,  Peraturan  Presiden
dan Peraturan Menteri.
2. Banyaknya  Peraturan  Daerah  (Perda) yang  bertentangan  dengan  Peraturan pusat  yang  mengakibatkan  sulitnya
terwujud iklim usaha yang kondusif.

## 3.2 Saran
1. Mencermati  beberapa  pengaturan  yang telah  diuraikan  di  atas,  telah  jelas bahwa  beberapa  pengaturan  terkait pengelolaan  kelapa  sawit  di  Indonesia belum  sepenuhnya  konsisten  antara aturan  satu  dengan  lainnya.  Kondisi tersebut  tentu  akan  menyebabkan adanya  ketidakpastian  hukum  dalam pengelolaan  kelapa  sawit  di  Indonesia. Hal  ini  harus  segera  diselesaikan, antara  lain,  dengan  menginventarisasi dan  mengidentifikasi  beberapa  aturan yang ada, untuk selanjunya diharmonisasi  dan  dibuat  suatu  aturan yang  komprehensif  dalam  rangka menuju adanya kepastian hukum dalam
pengaturan  pengelolaan  kelapa  sawit Indonesia.
2. Mendukung Pengesahan RUU Perkelapasawitan untuk segera diundangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ana  Rokhmatusa’diyah,  2017, Hukum
Investasi  dan  Pasar  Modal ,  Sinar Grafika, Jakarta
Erman  Rajaguguk,  2007, Hukum  Investasi di Indonesia , UAI Press, Jakarta
Hendrik  Budi  Untung,  2018, Hukum Investasi , Sinar Grafika, Jakarta
Koerniatmanto Soetoprawiro, 2018,
Hukum  Agribisnis  dan  Agroindustri,
Unpar Press, Bandung
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian
Hukum ,  Kencana  Prenada  Media Group, Surabaya.
Posman  Sibuea,  2014. Minyak  Kelapa
Sawit,  Teknologi  dan  Manfaatnya
Untuk Pangan Nutrisetikal , Erlangga, Jakarta Rustam Efendi Lubis dan Agus
Widanarko, 2018, Buku  Pintar
Kelapa  Sawit ,  www  Gramedia.com,
Jakarta
Supriadi,  2018, Hukum  Kehutanan  dan Hukum  Perkebunan  di  Indonesia ,
Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal UU No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lingkungan Hidup UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah
UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak
Milik, Hak Pakai Atas Tanah
PP  No.  71  Tahun  2014    tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut
PP    No  24  Tahun  2015  tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
PP No 91 Tahun 2017 tentang  Percepatan Berusaha

## Permentan  No.  14  tahun  2009  tentang
Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambutuntuk Budidaya Kelapa

## Sawit
Permentan  No.  5  Tahun  2018  tentang Pembukaan dan/atau pengolahan
Lahan Perkebunan
Permentan  No  21  Tahun  2017  tentang
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan
Tata Cara Penetapan HGU
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  N0 16  Tahun  2017  Tentang  Pedoman
Teknis Pemulihan
Ekosistem
Gambut

## Lain-Lain
Mahmul  Siregar,  2011, Jurnal  Aspek Hukum dan Ekonomi ,  diakses tgl 25 September 2018 jam 20.00
http://id.shvoong.com/law-and- politics/law/2141361-pengertian- aturan-hukum ,  diakses  tanggal  14 Oktober 2018, jam 10.20
Ptpn1.co.id, UU Perkebunan Kelapa Sawit, diakses  tgl  15-Oktober  2018  jam 19.20

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Ikarini  Dani  Widiyanti,  SH.,  MH, Pratiwi Puspitho Andini, SH., MH., Emi Zulaika,  SH.,  MH. adalah  Dosen  pada Bagian/Jurusan  Hukum  Perdata  Fakultas Hukum  Universitas  Jember.  Ikarini  Dani Widiyanti,  sejak  tahun  1997  mendalami hukum Perdata dengan spesialisasi Hukum Dagang/Bisnis.