## Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Batang
Maulia Regita Belananda Universitas Selamat Sri E-mail: mauliaregitabelananda@gmail.com
Article History: Received: 05 Juli 2024 Revised: 21 Juli 2024 Accepted: 24 Juli 2024
Abstract:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tingkat  kontribusi  dan  efektivitas  penerimaan  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2). Analisis  dari  sisi  kontribusi  terhadap  pajak  daerah yakni  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pada Kabupaten  Batang  menjelaskan  bahwa  kontribusi penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaaan perkotaan  terhadap  pajak  daerah  dikatakan  dalam kategori  cukup  baik,  akan  tetapi  kontribusi  PBB  P2 terhadap PAD tergolong dalam kategori masih sangat kurang,  hal  ini  dikarenakan  adanya  kendala  pada pemutakhiran  objek  pajak.  Sedangkan  dari  sisi efektivitas  penerimaan  PBB  P2  sudah  baik  dengan kategori sangat efektif.
Keywords: Kontribusi, Efektivitas, Pajak Bumi, Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN
Pembentukan  suatu  daerah  merupakan  terwujudnya  peningkatan  pelayanan  publik  untuk kesejahteraan  masyarakat.  Di  mana  kesejahteraan masyarakat  suatu  daerah  berkaitan  dengan keberhasilan  pembangunan  daerah.  Hal  ini  salah  satu  proses  penyelenggaraan  pengelolaan keuangan  dalam  pemerintahan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  dapat  ditingkatkan  dengan peningkatan sumber  pembiayaan, semakin tersedia sumber pembiayaan, maka diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.  Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri  Nomor  13  Tahun 2006,  pendapatan daerah  dapat  dikategorikan  menjadi  pendapatan  asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan daerah dalam mengurus urusan pemerintahan dapat ditinjau dari kemandirian keuangan yang menggambarkan kemampuan  daerah  dalam  membiayai  kegiatan  pemerintahan.  Menurut  Aprilia  et  al.,  (2020) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain,  misalnya  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  pinjaman.  Pendapatan  asli  daerah  merupakan penerimaan keuangan yang diperoleh dari semua potensi sumber penerimaan yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai  perwujudan desentralisasi. Berkaitan desentralisasi permasalahan yang harus dihadapi yaitu bagaimana daerah dapat  melakukan  pengelolaan  terhadap  sumber  pendapatan.  Permasalahan  pengelolaan  sumber pendapatan daerah yakni bagaimana daerah mampu menggali, mendapatkan, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di daerah (Setiawati

## 2070
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
et al., 2021).
Selanjutnya, berkaitan mengenai perpajakan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan,  pajak  memiliki  definisi  yaitu  kontribusi  wajib  pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-  undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (Resmi,  2019).  Penerimaan  pajak memiliki  peran  penting  yakni  salah  satu  pendapatan  utamanya  untuk  mendanai  keperluan penyelenggaraan pemerintah daerah (Anggraeni & Halimatusadiah, 2022).
Pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas keberadaan tanah dan bangunan. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  merupakan  pajak  yang  pengenaannya  pada  semua  lapisan masyarakat.  Penentuan  besar  pajaknya  menganut  sistem  pemungutan official  assessment system .  Pemungutan  pajak  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  memperoleh  penerimaan  pajak semaksimal mungkin untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini yang menjadikan dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu  diperhatikan  dan  dievaluasi  agar  memperoleh  hasil  yang  maksimal,  sehingga  dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan terjaminnya kehidupan warga negara melalui pemungutan pajak yang efektif.
Penerapan pengelolaan Pajak Bumi dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan (PBB  P2)  di Kabupaten Batang sebagai pajak daerah diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 92 Tahun 2019 mengenai pelaksanaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi  dan bangunan pedesaan dan perkotaan merepresentasikan pelaksanaan otonomi di daerah, mengingat penerimaan pajak tersebut merupakan salah satu jenis pajak  daerah yang berkontribusi terhadap penerimaan PAD, sehingga dalam pengelolaannya harus optimal untuk mencapai kenaikan pada kontribusi  pendapatan  asli  daerah  (Sachintania  et  al.,  2021).  Berdasarkan  analisis  mengenai penerimaan  pajak  daerah,  tingkat  kontribusi  PBB-P2  terhadap  pendapatan  asli  daerah  perlu dipertimbangkan.  Selain  itu,  perlu  dilakukan  evaluasi  mengenai  aspek  efektivitas  dan  efisiensi, yakni dengan membandingkan target dengan realisasi dan membandingkan biaya dengan realisasi. Apabila  efektivitas  dan  efisiensi  telah  diketahui,  maka  dapat  digunakan  dalam  menentukan kebijakan  penetapan  target  terhadap  pajak  daerah,  khususnya  pada  PBB  P2  oleh  aparatur  pajak daerah.
Peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  menggambarkan  kinerja  dari  pajak  tersebut  dalam merealisasikan penerimaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui efektivitas PBB P2 Kabupaten Batang, dapat dilakukan dengan membandingkan target penerimaan dan  realisasi  penerimaan  PBB  periode  berjalan.  Namun,  untuk  efisiensi  PBB  P2  tidak  dapat ditentukan,  mengingat  pengelolaan  pada  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan Kabupaten  Batang  tidak  dilakukan  penganggaran  khusus  mengenai  biaya  pemungutan  PBB  P2. Melainkan mengalokasikan anggaran secara keseluruhan pada pemungutan pajak daerah.

## LANDASAN TEORI Teori Sinyal (Signalling Theory)
Teori  sinyal  menjelaskan  bahwa  pemberian  sinyal  dilakukan  oleh  manager  untuk mengurangi  asimetri  informasi  antara  perusahaan  dengan  pihak  luar.  Teori  sinyal  mempunyai keterkaitan  dengan  pembayaran  pajak  (Putra  et  al.,  2014).  Dalam  teori  sinyal,  bagi  pihak manajemen,  memandang  praktik  penghindaran  pajak  yang  telah  dilakukan  diharapkan  dapat memberikan sinyal positif yang akan berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan yaitu dengan ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dari waktu ke waktu. Penghindaran pajak
dipandang positif, jika sebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak dan efisiensi pajak dan resiko deteksinya kecil, tetapi penghindaran pajak dipandang negatif karena adanya ketidakpatuhan dan  tindakan  tersebut  beresiko  deteksi  besar  yang  akan  menimbulkan  biaya  tinggi  nantinya sehingga nilai perusahaan menurun (Ainiyah et al., 2020).
Selain itu, pada teori ini juga terjadi adanya kemungkinan untuk praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah. Teori sinyal menjelaskan alasan pemerintah dalam  menunjukkan  sinyal  kepada  masyarakat,  yaitu  karena  adanya  asimetri  informasi  antara pemerintah dengan masyarakat. Di mana pemerintah memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  permasalahan  dan  mengurangi  asimetri informasi  yang terjadi,  maka  hal  yang harus  dilakukan yaitu  dengan  memberikan  sinyal  kepada masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, pemerintah memberikan sinyal kepada masyarakat dalam bentuk informasi yang disampaikan melalui direktorat jendral pajak.

## Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
Kontribusi adalah  sesuatu atau sumbangan  yang diberikan kepada pihak lain.  Kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak daerah terhadap besarnya pendapatan  asli  daerah  (Aprilia  et  al.,  2020).  Perhitungan  kontribusi  dilakukan  dengan membandingkan  penerimaan  pajak  daerah  (khususnya  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu (Chandra et al., 2020). Rasio kontribusi  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  realisasi  penerimaan  pajak dengan realisasi pendapatan yang diterima daerah. Analisis kontribusi dilakukan untuk mengukur kontribusi  dan  mengetahui  seberapa  besar  peran  dari  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan  dan  perkotaan  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  yang  diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu pula  sebaliknya  jika  hasil    perbandingannya  terlalu  kecil  berarti  peranan  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah juga kecil (Stevyanti et al., 2020).

## Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
Efektivitas menurut Mardiasmo (2009) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran  yang harus  dicapai.  Kegiatan  operasional  dikatakan efektif apabila  proses  kegiatan mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir  kebijakan (spending  wisely ).  Indikator  efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, sedangkan keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan (BPK, 2006). Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian  tujuan  atau  sasaran  yang  ditentukan,  maka  semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit organisasi.  Rasio  efektivitas  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  realisasi pendapatan  dengan  target  penerimaan  pendapatan  yang  dianggarkan.  Semakin  tinggi  rasio efektivitas suatu daerah menggambarkan kemampuan daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen (BPK, 2006).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu

## 2072
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
fenomena dengan pendekatan yang datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan  dari  objek  penelitian  (Syafrida  Hafni  Sahir,  2022).  Penelitian  kualitatif  menurut  Sugiyono (2019)  merupakan  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme ,  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  ilmiah,  di  mana  peneliti  sebagai  instrumen,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  trianggulasi  dan  analisis  data  yang  bersifat  kualitatif  lebih menekan pada makna. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan menggunakan human instrument sehingga untuk mencapai obyektivitas lebih menekankan pada kesesuaian antara beberapa sumber informasi (Ahyar et al., 2020).
Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian serta tempat yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang dipilih oleh  peneliti  di  kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (BPKPAD) Kabupaten Batang, Jl. Urip Sumoharjo No. 18 Batang 51212. Objek pada penelitian ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Daerah (PD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada  penelitian  kualitatif,  peneliti  merupakan  instrumen  atau  alat  penelitian.  Menurut Ahyar  et  al.,  (2020)  peneliti  kualitatif  sebagai human instrumen  berfungsi  menetapkan  fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, meneliti kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti dibantu oleh  pedoman  wawancara  dan  alat  pendokumentasian  untuk  memudahkan  pengambilan  data  di lapangan.
Menganalisis  kontribusi  penerimaan  PBB-P2 terhadap  Pajak  daerah  dan  Pendapatan  asli daerah Kabupaten Batang
Rasio Kontribusi = x = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑃2 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐷 X 100%
Rasio Kontribusi = y = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑃2 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 X 100%
Sumber : Sulistiana et al., (2020)
Adapun penilaian kriteria kontribusi penerimaan PBB P2 pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Penilaian Kontribusi No. Presentase Kriteria 1. 0,00% - 10% Sangat Kurang 2. 10,10% - 20% Kurang 3. 20,10% - 30% Sedang 4. 30,10% - 40% Cukup Baik 5. 40,10% - 50% Baik 6. Diatas 50% Sangat Baik Sumber: Setiawati et al., (2021)
Menganalisis efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Batang terhadap Pajak daerah dan Pendapatan asli daerah Kabupaten Batang
Rasio Efektivitas = x = Realisasi Penerimaan PBB P2 Target Penerimaan PBB P2 X 100%
Adapun penilaian kriteria efektivitas penerimaan PBB-P2 pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Penilaian Efektivitas No.  Presentase (%) Kriteria 1. >100 Sangat Efektif 2. 90-100 Efektif 3. 80-90 Cukup Efektif 4. 60-80 Kurang Efektif 5. <60 Tidak Efektif Sumber: Pohan, (2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Analisis  kontribusi  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan dan perkotaan memberikan peran dan seberapa besar sumbangan yang berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Batang. Menganalisis kontribusi PBB P2 terhadap pajak daerah Kabupaten Batang dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖  = ( 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑃2 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐷 ) 𝑥 100%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2019 = ( Rp20.765.889.866,00 Rp65.998.669.909,00 ) 𝑥 100% = 31,46%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2020 = ( Rp21.061.026.730,00 Rp74.195.502.206,00 ) 𝑥 100% = 28,39%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2021 = ( Rp27.932.836.915,00 Rp82.565.684.654,00 ) 𝑥 100% = 33,83%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2022 = ( Rp27.051.058.917,00 Rp80.127.474.719,00 ) 𝑥 100% = 33,76%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2023 = ( Rp33.216.653.750,00 Rp108.435.863.155,00 ) 𝑥 100% = 30,63%
Berikut  tabel  pengukuran  tingkat  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan terhadap pajak daerah Kabupaten Batang yaitu sebagai berikut:
Tabel 3. Kontribusi PBB P2 terhadap PD Kabupaten Batang 2019-2023
Tahun
Realisasi PBB P2
Realisasi Pajak Daerah  Tingkat Kontribusi Kriteria 2019 Rp20.765.889.866,00  Rp65.998.669.909,00 31,46% Cukup Baik 2020 Rp21.061.026.730,00 Rp74.195.502.206,00 28,39% Sedang 2021 Rp27.932.836.915,00 Rp82.565.684.654,00 33,83% Cukup Baik 2022 Rp27.051.058.917,00 Rp80.127.474.719,00 33,76% Cukup Baik 2023 Rp33.216.653.750,00  Rp108.435.863.155,00 30,63% Cukup Baik Rata-rata 31,62% Cukup Baik Sumber: BPKPAD Kab. Batang (data diolah 2024)

## 2074
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Berdasarkan  perhitungan  di  atas  dapat  diketahui  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah Kabupaten Batang selama periode 2019-2023. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap  pajak  daerah  mengalami  perubahan  dengan  cukup  baik.  Rata-rata  tingkat  kontribusi periode 2019-2023 sebesar 31,62%. Peningkatan tingkat kontribusi terjadi pada tahun 2021sebesar 33,83%  dengan  kriteria  cukup  baik.  Namun,  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  tingkat kontribusi  yaitu  sebesar  28,39%  dengan  kriteria  sedang.  Analisis  kontribusi  digunakan  untuk mengetahui sejauh mana pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan memberikan peran dan seberapa  besar  sumbangan  yang  berperan  dalam  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Batang. Menganalisis kontribusi PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Batang dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

## 𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖  = ( 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑃2
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 ) 𝑥 100%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2019 = ( Rp20.765.889.866,00 Rp219.807.128.306,58 ) 𝑥 100% = 9,45%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2020 = ( Rp21.061.026.730,00 Rp237.547.973.048,00 ) 𝑥 100% = 8,87%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2021 = ( Rp27.932.836.915,00 Rp245.836.087.092,28 ) 𝑥 100% = 11,36%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2022 = ( Rp27.051.058.917,00 Rp257.422.866.095,46 ) 𝑥 100% = 10,51%
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 2023 = ( Rp33.216.653.750,00 Rp322.789.372.917,64 ) 𝑥 100% = 10,29%
Berikut  disajikan  juga  tabel  pengukuran  tingkat  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Batang yaitu sebagai berikut:
Tabel 4. Kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Batang 2019-2023 Tahun Realisasi PBB P2
Realisasi PAD
Tingkat Kontribusi Kriteria 2019 Rp20.765.889.866,00  Rp219.807.128.306,58 9,45% Sangat Kurang 2020 Rp21.061.026.730,00 Rp237.547.973.048,00 8,87% Sangat Kurang 2021 Rp27.932.836.915,00 Rp245.836.087.092,28 11,36% Kurang 2022 Rp27.051.058.917,00 Rp257.422.866.095,46 10,51% Kurang 2023 Rp33.216.653.750,00  Rp322.789.372.917,64 10,29% Kurang Rata-rata 10,09% Sangat Kurang Sumber: BPKPAD Kab. Batang (data diolah 2024)
Secara keseluruhan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pajak  daerah  dan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Batang  periode  201 9-2023 telah  terjadi perubahan yang tidak signifikan. Di mana perubahan tersebut hanya mempengaruhi sedikit nilai kontribusi  setiap  tahunnya,  yaitu  saat  terjadi  peningkatan  maupun  saat  terjadi  penurunan  nilai
kontribusi. Rata-rata tingkat kontribusi periode 201 9-2023 sebesar 31,62% dengan kriteria cukup baik dan sebesar 10,09% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini berarti tingkat kontribusi dari pajak bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  terhadap  pajak  daerah  dan  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Batang belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Kontribusi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pedesaan merupakan besarnya peran dari penerimaan Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Persentase kontribusi PBB P2 terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Batang yang menurun tidak disebabkan  oleh  menurunnya  penerimaan  PBB  P2.  Penurunan  persentase  kontribusi  PBB  P2 tersebut  terjadi  karena  adanya  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Batang  dan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Batang. Pajak daerah dan pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa sumber pendapatan, sehingga apabila pajak daerah dan pendapatan asli daerah meningkat  bukan  hanya  disebabkan  oleh  peningkatan  PBB  P2,  tetapi  seluruh  pendapatan  yang merupakan  bagian  dari  pajak  daerah  dan  pendapatan  asli  daerah  mengalami  peningkatan. Peningkatan  PBB  P2  tidak  signifikan  dibanding  dengan  peningkatan  pendapatan  lain,  sehingga peningkatan penerimaan PBB P2 belum tentu berpengaruh pada peningkatan persentase kontribusi PBB P2 terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Batang.

## Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Analisis efektivitas PBB P2 merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan  PBB  P2  dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditentukan.  Menganalisis efektivitas PBB P2 Kabupaten Batang dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠  = ( 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑃2 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑃2 ) 𝑥 100%
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 2019  = ( Rp20.765.889.866,00 Rp20.000.000.000,00 ) 𝑥 100% = 104%
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 2020 = ( Rp21.061.026.730,00 Rp21.000.000.000,00 ) 𝑥 100% = 100%
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 2021 = ( Rp27.932.836.915,00 Rp24.000.000.000,00 ) 𝑥 100% = 116%
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 2022  = ( Rp27.051.058.917,00 Rp20.200.020.000,00 ) 𝑥 100% = 134%
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 2023 = ( Rp33.216.653.750,00 Rp31.544.000.000,00 ) 𝑥 100% = 105%
Berikut  ini  tabel  pengukuran  tingkat  efektivitas  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan Kabupaten Batang yaitu sebagai berikut:
Tabel 5. Efektivitas PBB P2 Kabupaten Batang periode 2019-2023
Tahun Target PBB Realisasi PBB P2 Tingkat Efektivitas Kriteria 2019 Rp20.000.000.000,00  Rp20.765.889.866,00 104% Sangat Efektif 2020 Rp21.000.000.000,00 Rp21.061.026.730,00 100% Sangat Efektif 2021 Rp24.000.000.000,00 Rp27.932.836.915,00 116% Sangat Efektif

## 2076
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
2022 Rp20.200.020.000,00 Rp27.051.058.917,00 134% Sangat Efektif 2023 Rp31.544.000.000,00  Rp33.216.653.750,00 105% Sangat Efektif Rata-rata 112% Sangat Efektif
Sumber: BPKPAD Kab. Batang (data diolah 2024)
Berdasarkan  perhitungan  di  atas  dapat  diketahui  efektivitas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Batang selama periode 2019-2023 dengan kriteria sangat efektif. Penurunan terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat efektivitas yaitu sebesar 100%. Namun,  adanya  peningkatan  yang  cukup  signifikan  pada  tahun  2022  dengan  tingkat  efektivitas yaitu sebesar 134%. Dengan demikian, rata-rata tingkat efektivitas pada periode 2019-2023 yaitu sebesar 112%.  Secara keseluruhan  tingkat efektivitas  PBB P2  Kabupaten Batang  periode 2019- 2023 mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan adanya penurunan yang dapat dilihat dari nilai efektivitas setiap tahun dalam periode 2019-2023. Penurunan terjadi dikarenakan jumlah selisih yang sedikit antara realisasi yang diterima dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, secara keseluruhan penerimaan PBB P2 Kabupaten Batang setiap tahunnya telah melebihi target yang telah ditentukan. Penurunan tingkat efektivitas yang terjadi masih dalam batas wajar karena nilai  efektivitasnya  masih  diatas  100%  atau  masih  dikategorikan  sangat  efektif.  Hal  ini  dapat diketahui dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Batang telah melebihi dari target yang ditetapkan, namun proporsi dari penerimaan masih rendah, hal  ini  terjadi  karena  selisih  jumlah  penerimaan  dengan  target  masih  sedikit  dan  dapat  lebih dimaksimalkan lagi.

## KESIMPULAN
Upaya yang dilakukan BPKPAD  Kabupaten Batang  dalam  mengoptimalkan  penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB P2) melalui kontribusi dan efektivitas yaitu dengan menggali potensi objek pajak khususnya objek PBB P2, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan  minat  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  melakukan  penyuluhan  kepada masyarakat.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS
Pekerjaan  penelitian  ini  sebagian  didukung  oleh  program  BPKPAD  Kabupaten  Batang. Peneliti  juga  menyampaikan  apresiasi  kepada  seluruh  partisipan  yang  telah  terlibat  baik  dalam proses meluangkan waktunya serta mendukung selama proses penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI
Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E.  F.,  Sukmana,  D.  J.,  &  Istiqomah,  R.  R.  (2020). Buku  Metode  Penelitian  Kualitatif  & Kuantitatif (Nomor March).
Ainiyah, G. Z., Pratama, Y. A., & Pradikha, E. (2020). Analisis Efisiensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Banjar negara. JRAK , 7 (2), 1–12.
Anggraeni, I., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah.
Bandung Conference Series: Accountancy , 2 (1), 673–678.
https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/2062%0Ahttps://proceedin
gs.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/download/2062/341
Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 untuk  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Magetan. Jurnal  PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro) , 7 (2), 45–58.
Aprilia, Mulyani, H. T. S., & Astuti, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkal Pinang. Juenal Akuntansi Bisnis dan Keuangan (JABK), STIE- IBEK , 7 (1), 107–113.
Batang, K. (2019). Peraturan Bupati Batang Nomor 92 tahun 2019 .
BPK.  (2006). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . 1–73.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006
Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) di Kecamatan Tutur Tahun 2017-2020. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 10 (1), 33–39.
Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Di  Kota Gorontalo  Tahun  2016-2018. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 15 (3), 290–298. https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020 Indonesia,  R.  (2014). Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah .
Indonesia, R. (2019). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985  tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Psikologi Perkembangan , October 2013 , 1–224. Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan  dan  Kota  Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1), 200–209.
https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20989.2018
Sachintania, A., Fujianti, D., & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) , 5 (2), 561–572.
Saputro,  R.,  Sudjana,  N.,  &  Azizah,  D.  F.  (2013).  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  terhadap  Peningkatan  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents , 12–26.
Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah  di  Kabupaten  Batang  Hari. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 21 (3), 1002–1010. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1697
Stevyanti, M., Hasanuddin, R., & Horas, E. (2020). Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Accounting Journal , 01 (01), 321–330.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta Bandung.