## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 1, Februari 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## IMPLEMENTASI  DESENTRALISASI  DALAM  KERANGKA  NEGARA  KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## Genoveva Pupitasari Larasati
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto E-mail: genovevapl4596@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2021 Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022 Keywords:
decentralization,  regional autonomy, unitary state The  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  is divided into provinces. The provincial area is further divided  into  district  and  city  areas.  Every  province, regency,  and  city  area  has  a  regional  government which is regulated by law. Provincial, district and city regional  governments  regulate  and  manage  their own government affairs according to the principles of autonomy and co-administration. Decentralization is a  form  of  central  and  regional  relations  within  the framework of a unitary state. In a unitary state, all parts  of  the  country  are  managed  by  the  central government. Due to the large area and character of the area, in addition to the limitations of the central government  to  handle  all  government  affairs  that guarantee  public  services,  some  affairs  are  handed over to local governments. This is different from the federal  form  where  parts  of  a  federal  state  are basically states that are united into one state. Matters that  the  states  cannot  do,  such  as  those  involving cross-state  relations,  are  left  to  the  federal government. If in a unitary state the authority given to the regions is a gift from the central government, in a federal state the affairs of the federal government are agreed upon among the states. Abstrak Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, negara kesatuan.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap
Corresponding Author:
Genoveva Pupitasari Larasati daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur dengan  undang-undang.  Pemerintahan  daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan  bentuk  relasi  pusat  dan  daerah  dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh  bagian  negara  dikelola  oleh  pemerintah pusat.  Karena  luas  wilayah  dan  karakter  daerah yang  luas,  disamping  keterbatasan  pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan  yang  menjamin  pelayanan  publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan  daerah.  Hal  ini  berbeda  dengan bentuk  federal  dimana  bagian  dari  negara  federal pada  dasarnya  adalah  negara-negara  bagian  yang menyatu  menjadi  satu  negara.  Urusan  yang  tidak bisa  dilakukan  negara  bagian,  misalnya  yang menyangkut  hubungan  lintas  negara  bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika pada negara kesatuan  kewenangan  yang  diberikan  ke  daerah merupakan  pemberian  pemerintah  pusat,  dalam negara  federal  urusan  pemerintah  federal disepakati diantara negara-negara bagian.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Menurut  Rondinelli  desentralisasi  mencakup  kepada  empat  bentuk (Pramusinto,  2005).  Pertama,  devolution  merupakan  penyerahan  urusan  fungsi- fungsi  pemerintahan  pusat  kepada  pemerintahan  daerah.  Kedua,  decosentration, adanya  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pejabat  daerah, ketiga  delegation  yang  merupakan  penunjukan  pemerintahan  pusat  kepada pemerintahan  daerah  untuk  melakukan  atau  melaksanakan  tugas-tugas  dan wewenang tanggung jawabnya, sedangkan yang keempat adalah privatization, yang merupakan  pengalihan  kewenangan  dari  pemerintah  kepada  organisasi nonpemerintah.  Pada  prinsipnya  devolutions  mengacu  kepada  desentralisasi administrasi,  delegation  dan  privatization  sebagai  tugas  subcontracting (Pramusinto, 2005: 164).
Otonomi daerah merupakan pemberian hak-hak secara luas kepada daerah- daerah yang merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokrasi yang pada gilirannya semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan (Lay, 2003). Dalam diskursus pelaksanaan otonomi daerah saat ini di Indonesia, menurut Cornelis Lay (2003), bahwa pergulatan politik kebangsaan Indonesia adalah untuk mewujudkan  sebuah  sistem  yang  stabil  yang  ditegakkan  di  atas  kebanggaan  dan kepatuhan kepada ke-Indonesia-an, maka pilihan pada pemberian otonomi daerah
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
yang  seluas-luanya  adalah  jawabannya.  Pemancaran  secara  geografis  lewat pemberian  otonomi  daerah  yang  luas  sekaligus  akan  berakibat  pada  proses demokratisasi sistem secara keseluruhan.
Sementara menurut Pratikno (2003), otonomi daerah bukanlah jawaban yang final. Ketika desentralisasi melahirkan benih-benih otonomi yang membuka kran- kran  kekuasaan,  maka  desentralisasi  juga  sering  dianggap  sebagai  masalah.  Jika dilihat dalam perjalanan otonomi yang sedang berjalan di Indonesia, maka kita tidak heran bahwa konflik-konflik baru muncul, seperti antara pemerintah pusat dengan pemerintan  provinsi,  pemerintah  provinsi  dengan  Kabupetan  dan  seterusnya sampai kepada struktur yang paling kecil yang ada di wilayah tersebut. Sebenarnya desentralisasi  muncul  sebagai  gendre  dan  ikon  yang  sangat  berkaitan  dengan demokrasi,  tata  pengelolaan  negara,  hak-hak  masyarakat  dalam  bernegara, distribusi wewenang dan kekuasaan, serta tanggung jawab bersama antar negara.
Desentralisasi  merupakan  salah  satu  kerangka  kerja  demokrasi  modern (Syahdan,  2003).  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Mc  Cleanaghan  seperti  yang dikutip  oleh  Gregorius,  desentralisasi  merupakan  sebuah  strategi  bagaimana membuat demokrasi bekerja dalam sebuah negara. Jika dipahami sebagai pembuat kerangka  bekerjanya  demokrasi,  maka  distribusi  kekuasaan  baik  dalam  bidang politik,  ekonomi  dan  lain  sebagainya  haruslah  dijalankan  secara  demokrasi  pula, dengan  cara  melibatkan  secara  keseluruhan  aspek  masyarakat  sampai  kepada tingkat  yang  paling  rendah.  Akan  tetapi  dalam  pola  penerapan  desentralisasi sekarang ini malah sering terjadi tumpang tindih mengenai kebijakan-kebijakan dan kewenangan yang ada.
Kalau  Nanang  Indra  Kurniawan  mengatakan  dalam  sistem  otonomi  yang sering terjadi malah monopoli atas tafsir dan aspek praktek otonomi daerah yang akan  menghilangkan  semangat  demokrasi  dan  partisipasi  yang  ingin  dibangun hanya menjadi retorika para elit untuk memberi pembenaran kepentingankepentingannya  (Flamma,  2005).  Jika  hal  ini  terjadi  setidaknya  apa yang  dikatakan  Mc  Cleanaghan  sedikit  terbantahkan.  Secara  teoritis  mungkin otonomi  akan  mengarah  kepada  proses  demokrasi,  jika  melihat  kondisi  riel Indonesia  maka  kita  harus  memperbaiki  lagi  sistem  otonomisasi  yang  sedang berjalan.
Desentralisasi di Indonesia, baik simetris maupun asimetris, sangat penting untuk melihat hubungan dan proses yang berlangsung dalam rangka menemukan format pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah. Desentralisasi  sudah  berlangsung  di  wilayah  Indonesia  sejak  masa  colonial  yang lebih  bertujuan  untuk  pengaturan  administratif  demi  maksimalisasi  keuntungan ekonomi  kolonialis.  Artinya  berbicara  desentralisasi  simetris  dan  asimetris  tidak hanya  cukup  untuk  mundur  ke  belakang  di  kisaran  tahun  2001  pada  saat  UU 22/1999 diberlakukan, tetapi harus melihat secara lebih menyeluruh serangkaian proses desentralisasi.
Walaupun  2001  merupakan  momen  penting  desentralisasi  di  Indonesia, pengaturan dalam regulasi tersebut tak terlepas dari faktor kesejarahan hubungan pusat-daerah  yang  panjang  yang  dimulai  pada  23  Juli  1903  (Cornelis  2009). Sebelum kita mendiskusikan desentralisasi, mari kita lihat pengelolaan kekuasaan dan  pengelolaan  pemerintahan.  Dalam  kajian  tentang  teori  politik  dan
pemerintahan dikenal dua pembagian besar yang saling berhubungan satu dengan yang lain, politik dan pemerintahan. Kajian tentang politik lebih banyak membahas tentang bagaimana kekuasaan didapatkan dan didistribusikan diantara kekuatan- kekuatan politik.
Kajian  Politik  misalnya  terkait  dengan  struktur  politik  modern  yang setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kelompok: partai politik, pemilu dan parlemen. Partai  politik  dianggap  sebagai  saluran  penting  untuk  menyampaikan  aspirasi politik dalam struktur politik modern. Salah satu tugas utama partai politik adalah menyediakan  dan  menyiapkan  pemimpin-pemimpin  politik.  Pemilu  membahas tentang bagaimana kekuasaan didapatkan. Sistem pemilu dibuat dan disesuaikan di tiap negara agar proses perebutan posisi politik dapat berjalan dengan bebas dan adil.  Sementara  parlemen  merupakan  ajang  pertarungan  dari  posisi  politik  yang telah didapatkan dalam pemilu.
Indonesia memiliki empat konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dengan perbedaan yang sangat signifikan. Dalam UUD 1945 yang berlangsung 1945-1949 dan  1959  sampai  saat  ini,  bentuk  negara  Indonesia  adalah  kesatuan  (unitary), bentuk pemerintahannya adalah presidensil dengan dua bodi di parlemen. Pada UU RIS (1949-1950) bentuk negara adalah serikat (federal), bentuk pemerintahannya semi presidensial dan dua bodi di parlemen tanpa posisi wakil presiden. Sedangkan UUDS 1950 yang berlaku 1950-1959 membagi Indonesia dalam bentuk kesatuan, sistem  parlementer  dengan  satu  bodi  parlemen  (Pringgodigdo  1962;  Kurniadi 2009). Jadi pada dasarnya, Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai pada akhir  pemerintahan  Soekarno  telah  bereksperimen  dengan  berbagai  bentuk  dan model pemerintahan yang membawa implikasi langsung terhadap desain hubungan pusat-daerah, terutama bentuk negara. Eksperimen disain hubungan pusat-daerah yang dilakukan dalam waktu cepat ini seiring dengan desain ketatanegaraan yang berubah.

## Pembahasan Nilai-Nilai Dasar Desentralisasi
Desentralisasi  hanya  menjadi  arena  yang  nyaman  bagi  elit  politik  dan penguasa  lokal.  Karena,  mereka  bisa  merestorasi  kekuasaan  politik  dan meneguhkan    penguasaan    mereka    atas    sumber  daya  sosial  dan  ekonomi. Desentralisasi  telah  menyediakan    arena    yang    otonom    bagi    kelompok    itu, sehingga  menjadi  struktur  peluang  bagi  optimalisasi kepentingan dan keuntungan mereka (Mas`udi, 2010),  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan jika  implementasi desentralisasi  dalam  10  tahun  terakhir  didominasi  oleh  cerita  sukses  konsolidasi oligarki  lokal,  baik  di  arena  politik,  sosial  maupun  ekonomi.  Konsolidasi  yang mengandung energi  negative terhadap    tujuan    substansif    desentralisasi,    yakni demokratisasi  local  dan  pengembangan  kesejahteraan.    Desentralisasi      mampu memuaskan   hasrat   politik   elit   lokal,  baik   yang   berada   di   birokrasi,    lembaga adat,        lembaga        keagamaan  maupun      kaum  politikus,  tetapi  masih  jauh  dari harapan  untuk  memenuhi  hasrat  kesejahteraan  yang menjadi   mimpi   bersama masyarakat.
Kurangnya   implikasi  desentralisasi  terhadap  kesejahteraan  bisa  dilihat dari berbagai indikasi, di antaranya rendahnya belanja  langsung  dalam  struktur APBD,  kegagalan formulasi masalah kesejahteraan lokal, kurangnya inovasi untuk
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
pembangunan kesejahteraan,  dan adanya penurunan tingkat kesejahteraan local. Stigma  negatif  atas  implementasi  desentralisasi    dan    otonomi    tersebut    harus dijawab balik   dengan   semangat   pendalaman desentralisasi  melalui penyegaran kembali     nilai-nilai dasar desentralisasi, yakni kesejahteraan publik.
Pengembangan  otonomi  pada  daerah  kabupaten  dan  kota  diselenggarakan dengan  memperhatikan  prinsip  prinsip  demokrasi,  peran  serta  masyarakat, pemerataan  dan  keadilan,  serta  memperhatikan  potensi  dan  keanekaragaman daerah.  Selain  birokrasi  harus  partisipatif,  juga  harus  mampu  mendorong terciptanya good governance. Perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah di  era  desentralisasi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  ditunda  lagi  karena merupakan salah satu indikator kesiapan daerah dalam menghadapi globalissi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme, arus impor, investasi, tenaga kerja, dan budaya, selain itu dari sisi internal perbaikan pelayanan publik yang semakin cerdas (knowledge  based  society)  dan  masyarakat  yang  semakin  banyak  tuntutannya (demanding community) (Mardiasmo, 2004).
Desentralisasi  merupakan  peralihan  kewenangan  dari  lingkungan  pusat (central government) ke lingkungan pemerintah daerah (local government), untuk mengatur  dan  mengurusi  daerahnya  berdasarkan  kondisi  riil  yang  mengitarinya (Kaloh,  2002).  Dalam  melaksanakan  desentralisasi  fiskal,  prinsip  (rules)  money should follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl,2000). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan  membawa  konsekuensi  pada  anggaran  yang  diperlukan  untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) (Kumorotomo,2008).
Berdasarkan  uraian  di  atas  urgensi  dari  otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal  dapat  dijelaskan  dengan  beberapa  alasan  sebagai  berikut  (Bird  and Vaillancourt, 2000): 1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih  menekankan  upaya  memajukan  kesejahteraan  umum  (welfare  state).  2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat  suprastruktur  maupun  infrastruktur,  cenderung  menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan (dispersed of power).

## Implementasi  Desentralisasi  Dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
Sejak masa colonial, pihak kolonialis sudah memikirkan desain desentralisasi yang asimetris-pengaturan yang tidak setara antar daerah untuk daerah jajahannya di Indonesia. Namun demikian, VOC yang bangkrut  dan digantikan Belanda tidak pernah  secara  serius mengatur  administrasi  negara  jajahan.  Pengaturan  pertama dilakukan  pada  masa  Daendels  ketika  Belanda  dijajah  oleh  Perancis  sehingga otomatis  daerah  jajahan  Belanda  menjadi  daerah  Jajahan  Perancis.  Pada  masa Raffles  pembagian  administrative  dilanjutkan  setelah  Indonesia  diserahkan  ke Inggris  berdasarkan  London  Convention  (1814)  yang  membagi  Jawa  menjadi  16
gewest  (Kaho  2012).  Setelah  Indonesia  diserahkan  kembali  ke  Belanda,  Belanda mulai lebih serius membagi Jawa menjadi tiga provinsi dan 67 regensi (termasuk 18 kota), dan dua daerah istiwewa (Jogja dan Solo). Daerah di luar Jawa dikelola dengan model  pemerintahan  langsung  dan  tidak  langsung  yang  menggunakan  penguasa tradisional  lokal  sebagai  penghubung  dengan  “rakyat”.  Dengan  menggunakan penguasa lokal, Belanda dapat menghemat pengeluaran berkaitan dengan efisiensi anggaran untuk personel. Inilah rahasia mengapa Belanda, hanya dengan personel yang relative sangat sedikit, mampu mengontrol Indonesia yang saat itu terdiri dari sekitar 30 juta jiwa.
Desentralisasi di Indonesia sebenarnya telah diperkenalkan pada tahun 1903 oleh pemerintah Hindia Belanda yang dikenal dengan wethoudende decentrastie van het besturr in Nedelandsch Indie yang akan mengesahkan pembentukan Gewest atau bagian  Gewest  (daerah)  yang  mempunyai  keuangan  sendiri  untuk  membiayai kegiatannya (Syahdan, 2003). Pada dasarnya ketika itu desentralisasi mempunyai prinsipprinsip,  pertama,  kemungkinan  membentuk  pemerintahan  daerah berdasarkan  keuangan  sendiri,  kedua,  daerah  yang  memenuhi  persyaratan dimungkinkan menerima uang dari kas negara untuk membiayai dan diberikan hak membentuk badan pemerintahan, ketiga, para anggota badan pemerintahan lokal untuk  sebagian  dipilih  dan  sebagian  diangkat,  keempat,  badan  pemerintah  lokal berwenang  menjalankan  tugas  yang  belum  diatur  dalam  perundang-undangan pemerintah  pusat,  sedangkan  yang  kelima,  pengawasan  terhadap  pemerintah daerah dilakukan oleh Gubernur General (Gie, 2001).
Perubahan politik yang terjadi pada tahun 1959 telah membuat peta politik semakin  berubah,  sehinggga  mengubah  tatanan  terbelenggu  yang  ada. Kemungkinan setelah orde baru naik maka UU otonomi praktis terbelenggu dengan menguatnya sentralisasi yang dibangun pihak pusat sampai daerahdaerah. Ketika itu  Soeharto  dikenal  dengan  pembangunan  Repelitanya  yang  terus  berupaya menstabilkan  keadaan  daerah  guna  menciptakan  perekonomian  yang  kondusif. Akan tetapi, semangat ini sangat disayangkan, pada prakeknya cara-cara yang non- demokratis juga diterapkan untuk menjaga stabilitas keamanan tersebut. Berikut ini  adalah  perbandingan  pembentukan  otonomi  daerah  menurut  periodesasi pemerintahan Indonesia.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi. Daerah  provinsi  itu  dibagi  lagi  atas  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota.  Setiap daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  daerah  kota  mempunyai  pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pemerintah  daerah  menjalankan otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata  cara  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diatur  dalam  undang-undang. Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  anggota-anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  dipilih  secara  demokratis.  Hubungan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan  kota  atau  antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan  undang- undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah.  Hubungan keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang.
Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak- hak  tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang.  Indonesia  merupakan  negara  yang  sudah  pernah  beberapa  kali mengalami pergantian bentuk dan sistem pemerintahan, mulai dari bentuk negara Federal,  Kesatuan  atau  sistem  pemerintahan yang  parlementer,  SemiPresidensiil, dan  Presidensiil.  Terpaku  pada  Pancasila  terutama  sila  ketiga  yang  berbunyi “Persatuan Indonesia”, Indonesia adalah negara yang pada dasarnya mementingkan rasa  kesatuan  di  dalam  bernega ra,  “Bhineka  Tunggal  Ika”  berbeda -beda  namun tetap satu.
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  berlangsung  sejak  1  Januari  2001 adalah  suatu  peristiwa  yang  menimbulkan  perubahan  mendasar  pada  hubungan pusat  dan  daerah,  sekaligus  mengubah  sebagian  perilaku  masyarakat  Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan saja, yaitu pemerintah pusat Jakarta. Diakui oleh Pratikno, desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah  bagi  indonesia.  Apresiasi  terhadap  keberagaman  menuntut  desentralisasi yang  pada  gilirannya  melahirkan  otonomi  daerah.  Penghargaan  ini  bisa menghasilkan  dukungan  daerah  terhadap  pemerintah  nasional.  Didalam  sistem desentralisasi,  dimana  ada  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat kedaerah,  dan  daerah  yang  menerima  pelimpahan  kewenangan  tersebut  disebut daerah otonom.
Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian  bertalian  dengan  cara  pembagian  urusan  penyelenggaraan  pemerintah atau  cara  menentukan  urusan  rumah  tangga  daerah.  Di  dalam  negara  hukum terdapat  pemencaran  kewenangan,  otonom  adalah  salah  bentuk  pemencaran kewenangan;  Indonesia  adalah  negara  demokrasi.  Demokrasi  menghendaki keterlibatan rakyat, otonomi perwujudan keterlibatan rakat dalam pemerintahan; Indonesia  adalah  negara  pluralistik.  Otoda  merupakan  penghargaan  terhadap Pluralistik; Indonesia adalah negara kesejahteran. Otoda mempercepat pemenuhan kebutuhan  rakyat.  Sistem  pemerintahan  NKRI  menurut  UUD  1945  memberikan keleluasaan  kepada  daerah  untuk  menyelengarakan  otonomi  daerah.  Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

## Kesimpulan
Desentralisasi  merupakan  bentuk  relasi  pusat  dan  daerah  dalam  kerangka negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan,  seluruh  bagian  negara  dikelola  oleh
pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter daerah yang luas, disamping keterbatasan  pemerintah  pusat  untuk  menangani  seluruh  urusan  pemerintahan yang  menjamin  pelayanan  publik,  maka  beberapa  urusan  diserahkan  ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu  negara.  Urusan  yang  tidak  bisa  dilakukan  negara  bagian,  misalnya  yang menyangkut hubungan lintas negara bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika pada  negara  kesatuan  kewenangan  yang  diberikan  ke  daerah  merupakan pemberian  pemerintah  pusat,  dalam  negara  federal  urusan  pemerintah  federal disepakati diantara negara-negara bagian.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly.  Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia.  Jakarta:  Konstitusi Poress, 2005
Budiharjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2000 Busroh, Abu Daud. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 2001 Cohen, John M. and Stepen B. Peterson, Adminitrative Desentralization. Connecticut,

## USA: Kumarian Press, 1999
Cornelis  Lay  (2003).  “Kompleksitas  Persoalan  Otonomi  Daerah”  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Dean G. Pruitt & Jefrey Z. Rubin (2004). Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Demos  Kajian  Komprehensif  untuk  mendukung  Sultra  Raya  2020  “pendekatan gerakan kebudayaan dan peradaban”, Visi Misi Calon Gubernur Sultra Ali Mazi, edisi 2002 kerjasama badan Riset Daerah dengan Universitas Haluoleo 2003. Gregorius  Sahdan  (2003).  Transisi  Demokrasi  Indonesia,  Yogyakarta;  Pustaka Pelajar.
J.  Kaloh  (2003).  “Kepala  Daerah”  Pola  Kegiatan,  kekuasaan,  dan  perilaku  Kepala Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta; PT Gramedia
John  T  Sidel  (2005).  “Bosisme  dan  Demokrasi  Filipina,  Thailand,  dan  Indonesia” dalam John Harris dkk, Politisasi Demokrasi Politik lokal Baru, Jakarta;
Kemitraan,  2005  Cheema,  G.  Shabbir  and  Dennis  A.  Rondinelli,  (ed.),
Decentralization  and  Development,  Policy  Implementation  in  Developing Countries. London/New Dehli: Sage Publication, Baverly Hills, 1992
M.  Zaki  Mubarak  dkk,  (2006).  Blue  Print  Otonomi  Daerah  Indonesia,  Jakarta; Yayasan Harkat Anak Bangsa (The Habibe Center), Europian Union (UE), dan Kemitraan.