## Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

## Sri Warjiyati
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Email: warjiyatisri@gmail.com
Abstract: Research work and lecturer’s dedication that is realized with paralegal training  activities  to  assist  victims  of  violence  against  women  and  children. Facilitation  of  litigation  and  non  litigation  related  materials  to  paralegals includes  social  analysis  exercises,  fact-finding,  fact-organizing,  reporting  and briefing of formal and material law, among others criminal law, civil law, state administration  law,  criminal  procedure  law,  civil  and  legal  law  state administrative events. Paralegals are taught so that they can mapping problems, building communication strategies, and networking to gain support in providing assistance to victims of violence. The next stage is for the continuous delivery of  materials,  training,  and  interaction  between  researchers  and  participants working  together  either  directly  or  online  until  the  participants  have successfully accompanied them to the legal process.
Abstrak: Kerja  penelitian  dan  pengabdian  dosen  yang  diwujudkan  dengan aktivitas pelatihan paralegal untuk melakukan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Dilakukan fasilitasi materi terkait litigasi dan non litigasi kepada  paralegal  meliputi  latihan  analisis  sosial,  pencarian  fakta, pengorganisasian  fakta,  laporan,  dan  pembekalan  hukum  formil  dan  materiil antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara. Paralegal diajarkan sehingga mampu melakukan pemetaan masalah, strategi komunikasi, dan  membangun  jejaring  untuk  mendapatkan  dukungan  dalam  melakukan pendampingan  terhadap  korban  kekerasan.  Tahap  berikutnya  adalah  untuk penyampaian materi, pelatihan, dan interaksi terus menerus antara peneliti dan peserta  bekerja  sama baik  secara  langsung  atau online sampai  peserta  berhasil melakukan pendampingan sampai menuju proses hukum.
Kata Kunci: paralegal, pendampingan, bantuan hukum

## PENDAHULUAN
Kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  serta  trafiking,  terutama terhadap perempuan dan anak, kian mendapat perhatian.  Makin disadari, bahwa kekerasan  bukanlah  takdir  yang  harus  diterima,  tetapi  tindakan  keterlaluan, bahkan kejahatan. Perempuan makin banyak yang berani mengadukan perilaku pasangan  lelakinya,  biasanya  suaminya,  yang  menyakiti  dia  secara  emosi  dan fisik.  Sang  perempuan  juga  makin  sadar,  apabila  ada  perlakuan  buruk  kepada anaknya  oleh  pasangan  atau  suaminya.    Semakin  banyak  juga  lembaga  selain kepolisian yang menyediakan layanan pengaduan untuk korban KDRT.
Kesadaran  yang  positif  ini  perlu  diperkuat.  Salah  satu  cara  memperkuat adalah  menyebarluaskan  keahlian  pendampingan.  Kurangnya  keahlian  dalam pendampingan  hukum  dapat  berakibat  tindak  pidana,  misalnya,  pencemaran nama  baik.  Meskipun  derajat  pencemaran  nama  baik  ini  “lebih  ringan” dibandingkan  dengan  KDRT  yang  sudah  terjadi,  tetapi  pengalihan  isu  ke pencemaran nama baik pelaku akan mempersulit penuntasan KDRT.  Untuk itu, perlu pelatihan strategi pendampingan yang memperkecil kemungkinan adanya efek  samping  yang  justru  merugikan  korban.  Para  pendamping  perlu mengutamakan  kepentingan  korban,  serta  mencegah  terulangnya  peristiwa buruk itu.
Wawasan  yang  penting  ditekankan  kepada  peserta  pelatihan  adalah sebagai  paralegal.    Keparalegalan  memberikan  bekal  wawasan  hukum  kepada orang  yang  tidak  berlatar  belakang  profesional  di  bidang  hukum,  sehingga mereka  mempunyai  kompetensi  untuk  mendampingi  seseorang  yang membutuhkan layanan untuk memperjuangkan hak hukum.
Pelatihan  keparalegalan  ini  strategis,  agar  para  pendamping  korban KDRT  dan  trafiking  bisa  memberikan  jalan  keluar  yang  sesuai  hukum  dan membantu menyelesaikan persoalan mereka secara legal. Paralegal memang tidak berkualifikasi melakukan praktik hukum (seperti pengacara atau advokat), tetapi mereka secara praktis menguasai prosedur hukum serta hak-hak hukum korban yang didampingi.
Majelis Hukum dan HAM pimpinan ranting Aisyiyah Sukodono sebagai relawan  yang  menjadi  paralegal  memerlukan  penguatan  dan  keterampilan kemahiran  hukum  untuk  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat pencari  keadilan  sebagai  ujung  tombak  paralegal  Aisyiyah  yang  langsung berhubungan  dengan  masyarakat  di  lingkungan  sekitar.  Untuk  kepentingan penguatan  aspek  hukum  para  pendamping  korban  KDRT  dan  trafiking  itulah perlu  dilaksanakan  pelatihan  paralegal  untuk  para  peminat  di  bidang pemberdayaan  perempuan  dan  anak.  Diharapkan  kemampuan  keparalegalan
yang  dimiliki  oleh  para  pendamping  akan  dapat  memberikan  imbangan  yang memadai  apabila  ada  perlawanan  hukum  dari  pelaku.  Apalagi  biasanya  korban KDRT dari kalangan perempuan dan anak tidak punya akses atau kemampuan menyewa pengacara atau advokat untuk membela posisi hukumnya.
Pemberdayaan  pada  paralegal  melalui  pelatihan  keterampilan  teknis beradvokasi, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi dalam rangka pemberian bantuan hukum sangat penting karena sebagian besar para relawan tidak mempunyai latar belakang  pendidikan  hukum.  Akan  tetapi  mereka  berminat  dan  menaruh perhatian untuk belajar tentang hukum dan memberikan pendampingan kepada mereka yang bermasalah dengan hukum.
Peran  paralegal  Aisyiyah  membantu  masyarakat  untuk  mengakses keadilan,dimana  untuk  mendapatkan  keadilan  mensyaratkan  masyarakat  miskin dan  marginal  perlu  mendapatkan  pendampingan  untuk  menjangkau  institusi peradilan  dan  kelembagaan  hukum  dalam  upaya  menyelesaikan  masalah dikomunitasnya.   Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  negara  harus  menjamin bahwa  sistem  hukum  yang  ada  telah  mengadopsi  dan  mengimplementasikan prinsip-prinsip  peradilan  yang  bersih  dan  adil  serta  adanya  pengakuan  atas persamaan perlakuan didepan hukum tanpa diskriminasi.
Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun pengurangan atau pembatasan yang dapat  dilakukan  oleh  negara  untuk  menjamin  hak  konstitusional  warga  negara mendapatkan  hak  persamaan  didepan  hukum.  Kemiskinan  seseorang  tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang advokat. Pembelaan dan pendampingan hukum paralegal aisyiyah bagi masyarakat  miskin,  marginal  dan  kelompok  rentan  lainnya  akan  menciptakan keseimbangan  dalam  proses  hukum (due  process  of  law) sehingga  keadilan  akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (justice for all).
Dengan  melihat  pada  masih  terbatasnya  jumlah  advokat  dan  jangkauan wilayah  kerja  advokat  yang  sebagian  besar  menjalankan  tugasnya  di  wilayah perkotaan  mengikuti  domisi  Pengadilan  Negeri  sedangkan  Aisiyah  sebagai organisasi  masyarakat  yang  memiliki  kepemimpinan  sampai  dengan  ranting maka sangatlah potensial untuk mengembangkan keparalegalan guna melakukan advokasi  dan  pendampingan  kepada  masyarakat  miskin  yang  membutuhkan bantuan  hukum  terdapat  di  wilayah  pedesaan  atau  pelosok  perkotaan.  Maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.
Peran  paralegal  telah  ditegaskan  dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2011 tentang  Bantuan  Hukum  yang  menyatakan  pemberi  bantuan  hukum  diberikan hak  melakukan  rekruitmen  terhadap  advokat,  paralegal,  dosen  dan  mahasiswa
fakultas  hukum.  Melalui  UU  ini  maka  paralegal  telah  memperoleh  legitimasi hukum  sehingga  eksistensinya  harus  diakui  oleh  aparat  penegak  hukum  dan institusi terkait lainnya.

## TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori- teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa :
Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on (Ife, 1995: 12).
Pemberdayaan  menunjuk  pada  usaha  pengalokasian  kembali  kekuasaan melalui  pengubahan  struktur  social  (Swift  dan  Levin,  1987:  71-94).  Menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Swift dan Levin, 1987: 71-94). Menurut Parson dan tim, pemberdayaan adalah sebuah  proses  dengan  mana  orang  menjadi  cukup  kuat  untuk  berpartisipasi dalam,  berbagi  pengontrolan  atas,  dan  mempengaruhi  terhadap,  kejadian- kejadian  serta  lembaga-lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupannya. Pemberdayaan  menekankan  bahwa  orang  memperoleh  keterampilan, pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk  mempengaruhi  kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Swift dan Levin, 1987: 71- 94).  Pemberdayaan  menunjuk  pada  kemampuan  orang,  khususnya  kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang  memungkinkan  mereka  dapat  meningkatkan  pendapatannya  dan memperoleh  barang-barang  dan  jasa-jasa  yang  mereka  perlukan;  dan  (b) berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan  keputusan-keputusan  yang mempengaruhi mereka.
Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual.  Akan  tetapi  dari  berbagai  definisi  tersebut,  dapat  ditarik  suatu benang  merah  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  untuk memampukan  dan  memandirikan  masyarakat.  Atau  dengan  kata  lain  adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri..

## PARALEGAL
Paralegal adalah  gambaran  pekerjaan  yang  membantu pengacara dalam pekerjaannya  dan  istilah  ini  dipakai  di  beberapa  negara.  Paralegal  itu  sendiri bukanlah  pengacara,  bukan  juga  petugas  pengadilan.  Pemerintah  tidak mengizinkan paralegal untuk berpraktik hukum.
Paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam  masalah  hukum.  Di  beberapa  negara  seperti  Amerika  Serikat  para  ahli hukum  mengakui  para  legal  adalah  profesi  yang  berada  langsung  di  bawah supervisi  pengacara.  Namun  di  Inggris  Raya  didefinisikan  profesi  bukan pengacara  tetapi  mengerjakan  pekerjaan  legal  terlepas  siapa  yang mengerjakannya.  Meski  demikian  tidak  ada  definisi  yang  konsisten  mengenai paralegal  seperti:  peranan  dan  pekerjaan,  status,  syarat  dan  kondisi  kerja, training,  peraturan  peraturan  atau  apa  pun  sehingga  setiap  yuridiksi  harus memandang secara individual.
Berbagai organisasi hukum menawarkan definisi resmi paralegal: definisi ini biasanya memiliki sedikit perbedaan. Definisi yang ditawarkan oleh organisasi besar meliputi:
1. Dari  organisasi National  Association  of  Licensed  Paralegals Inggris  Raya mendefinisikan  paralegal  :  Seseorang  yang  dididik  dan  dilatih  untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat pengacara atau pengacara'.
2. ABA  ( American  Bar  Association )  sendiri  mendefinisikan:  adalah  orang  yang memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja di kantor  pengacara,  kantor  hukum,  korporasi,  badan  pemerintah,  atau  badan lainnya  yang  melakukan  pekerjaan  legal  substansif  yang  didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung pengacara. Definsi ini menyatakan  bahwa  tanggungjawab  hukum  untuk  pekerjaan  paralegal bersandar langsung di bawah pengacara.http://www.abanet.org/
3. From  the  National  Federation  of  Paralegal  Associations (NFPA)  Amerika  Serikat mendefinisikan  paralegal  adalah  kualifikasi  orang  telah  menempuh pendidikan,training  dan  pengalaman  kerja  untuk  melakukan  pekerjaan  legal substanstif  yang  memerlukan  pengetahuan  menganai  konsep  hukum  dan yang  lazimnya,  namun  tidak  secara  ekslusif  dilakukan  oleh  pengacara. Paralegal  bisa  dipekerjakan  di  oleh  pengacara,  kantor  hukum,  badan pemerintah  atau  yang  lainnya  atau  dapat  diberi  wewenang  oleh  undang- undang,  pengadilan  untuk  melakukan  pekerjaannya.  Secara  substantif pekerjaan  ini  perlu  pengakuan,  evaluasi,  organisari,  analisis  dan  komunikasi fakta yang relevan dan konsep hukum
180 DIMAS – Volume 17, Nomor 2, Nopember 2017
4. Organisasi  National  Association  of  Legal  Assistants (NALA)Amerika  Serikat, Paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal adalah orang yang membantu pengacara  dalam  menyampaikan  jasa  hukum.  melalui  pendidikan  formal, training  dan  pengalaman,  paralegal  mempunyai  pengetahuan  dan  keahlian mengenai  sistem  hukum  substantif  dan  hukum  prosedural  serta  memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat hukum di bawah pengawasan seorang pengacara. " In 2001, NALA adopted the ABA's definition of a paralegal or legal assistant as an addition to its definition. Pada tahun 2001, Nala mengadopsi definisi  ABA  paralegal  atau  asisten  hukum  sebagai  tambahan  terhadap definisi.
5. American  Association  for  Paralegal  Education (AAfPE):  Paralegal  melakukan pekerjaan hukum substantif dan prosedural yang diberikan kewenangan oleh hukum dimana pekerjaannya jika tidak ada dapat dilakukan oleh pengacara. paralegal mempunyai pengetahuan hukum yang diperoleh dari pendidikannya atau  pengalaman  kerjanya  yang  memenuhi  kualifikasi  untuk  melakukan pekerjaan  hukum.  Paralegal  mematuhi  standar  etika  dan  aturan  tanggung jawab profesi.
Fungsi paralegal diantaranya :
1. Memfasilitasi  pembentukan  organisasi  rakyat  sehingga  mereka  dapat menuntut dan memperjuangkan hak mereka ;
2. Mendidik dan melakukan penyadaran sehingga kelompok menyadari hak-hak dasarnya ;
3. Melakukan  analisa  sosial  (ansos)  persoalan-persoalan  yang  dihadapi komunitas ;
4. Memimbing  melakukan  mediasi  dan  rekonsiliasi  bila  terjadi  perselisihan- perselisihan di masyarakat ;
5. Memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah secepatnya ;
6. Membangun jaringan kerja ( networking ) ;
7. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya ;
8. Melakukan  proses  dokumentasi,  termasuk  mencatat  kronologi  peristiwa- peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya ;
9. Mengonsep surat-surat ;
10. Membantu  pengacara,  pembela  umum,  atau  LBH  dengan  melakukan penyelidikan-penyelidikan awal, mewawancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti  dan  menyiapkan  ringkasan  fakta  kasus  dan,  dan  membantu mengkonsep pembelaan yang sederhana sekalipun (Ravindran, 2010: 207).
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  Paralegal  mempunyai  tanggung  jawab terhadap  masyarakat  di  lingkungan  sekitarnya/komunitasnya.  Yang  dimaksud
dengan  lingkungan  sekitarnya  adalah  lingkungan  tempat  tinggal  Paralegal. Mengenai makna dari komunitas akan dibahas di bab selanjutnya.
Paralegal bertanggung jawab terhadap lingkungan disekitarnya, baik dalam kondisi  tidak  terjadi  masalah  maupun  terjadi  masalah  pada  lingkungan sekitarnya/komunitasnya, khususnya masalah hukum yang menimpa masyarakat miskin.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  oleh  paralegal,  masalah  yang  dapat diselesaikan  dan  menjadi  tanggung  jawab  oleh  paralegal,  hanya  terbatas  pada lingkungan  sekitarnya/komunitasnya.  Lingkungan  di  sekitar  tempat tinggal/komunitasnya  paralegal,  inilah  yang  disebut  sebagai  wilayah  kerja paralegal, contoh : apabila paralegal tinggal di daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dia  hanya  boleh  mengurusi  permasalahan  hukum  di  Kabupaten  Sidoarjo  saja, diluar  itu  tidak  diperbolehkan.  Hal  ini  untuk  memaksimalkan  kinerja  dari paralegal  itu  sendiri.  Melihat  beban  tanggung  jawab  paralegal  terhadap masyarakat di lingkungan sekitar/komunitas tempat paralegal lah yang kemudian menjadi  alasan,  mengapa  diperlukan  pembatasan  terhadap  wilayah  kerja paralegal. Beberapa aktifitas yang dapat dilakukan paralegal di wilayah kerjanya yaitu pendampingan kasus, melakukan pendidikan hukum bagi anggotanya dan mengorganisir komunitas masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Paralegal bukan hanya menjadi sebuah sebutan atau apalagi layaknya gelar bagi bangsawan, melainkan sebuah identitas yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur  yang  dibawa  dan  diperjuangkan  bagi  pekerja  bantuan  hukum  untuk masyarakat lingkungan sekitar/komunitasnya.
Nilai-nilai  luhur  inilah  yang  kemudian  menjadikan  Paralegal  harus mempunyai  prinsip  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  “Prinsip-Prinsip  Kerja Paralegal”. Menjadi penting untuk diingat oleh calon Paralegal atau yang sudah menjadi  Paralegal  bahwa  Prinsip-Prinsip  Kerja  Paralegal  harus  dipatuhi oleh Paralegal ketika menjalankan Tugas dan Fungsinya. Adapun prinsip-prinsip kerja Paralegal adalah sebagai berikut :
1. Memiliki kejujuran.
2. Bersifat kesatria dan berbudi luhur
3. Menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan,  kebenaran  dan  hak  asasi  manusia berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
4. Memperjuangkan  hak-hak  orang  miskin,  buta  hukum  dan  tertindas  tanpa membeda-bedakan seseorang dalam bentuk apapun.
5. Mampu menjaga kehormatan diri dan nama baik Paralegal.
6. Bertindak bijaksana dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
7. Bersikap terbuka dan mau menerima kritikan yang bersifat membangun.
8. Mampu  memperbaiki  diri  dan  meningkatkan  kemampuan  dalam menjalankan perannya.
9. Berpikir objektif dan mampu melakukan analisa sehingga dapat memahami masalah yang sebenarnya dan mencari jalan penyelesaian sebaik mungkin.
10. Kreatif  dalam  memanfaatkan  cara-cara  etis  dan  sumber  daya  yang  ada sehingga dapat digunakan untuk membantu masyarakat.
11. Mampu  menggalang  kerja  sama  dengan  berbagai  profesi  dalam  upaya menemukan masalah yang sebenarnya dan upaya pemecahannya.
12. Dalam  mendampingi  kasus-kasus  yang  bersifat  keperdataan  sedapat mungkin  menyelesaikan  secara  damai  dan  menghargai  aturan,  kebiasaan- kebiasaan, budaya dan tata nilai yang berlaku di masyarakat.
Tahapan  paling  awal  sebagai  seorang  paralegal  adalah  mengembangkan keahlian untuk pencarian fakta. Proses pencarian fakta harus didukung dengan ketrampilan  teknis  bagaimana  berkomunikasi  dengan  semua  pihak,oleh  karena itu  dalam  tulisan  ini  akan  menggambarkan  secara  umum  langkah-langkah  awal dalam  mencari,  mengumpulkan  dan  menyebarkan  fakta  serta  menggalang dukungan publik. Pengumpulan fakta dan dokumentasi harus dilakukan dengan baik  dan  benar,  sebab  hal  tersebut  sangat    mempengaruhi  langkah  lanjut  dari advokasi,  seperti  penggalangan  dukungan.  Penggalangan  dukungan  bisa dilakukan  lewat  media  atau  pengorganisasian  komunitas.  Dua  unsur  ini menentukan  keberhasilan  saat  mengadvokasi  suatu  kebijakan  atau  praktik- praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Pada  tingkat  tertentu,  hasil-hasil  pencarian  fakta  dapat  saja  disampaikan secara  langsung  kepada  pembuatan  kebijakan  otoritas  keamanan,  atau  otoritas hukum, tanpa melalui media masa. Dalam kasus seperti ini, pendamping perlu menjelaskan secara jujur pengaruh penggunaan media yang bisa dialami korban dan  keluarganya  secara  langsung  atau  tak  langsung.  Misalnya:  demi  alasan keamanan dan keselamatan korban dan keluarga korban maka identitas saksi dan korban disembunyikan; atau kasusnya sama sekali tidak disampaikan ke  media. Langkah  ini  memiliki  kekuatan  tersendiri,  karena  kerap  kali  sikap  dari  target advokasi, dalam hal ini membuat kebijakan/otoritas resmi lainnya bisa bersikap kurang  baik,  enggan  bekerja  sama,  bahkan  mungkin  sama  sekali  menolak ditemui.
Penyelesaian  suatu  masalah  secara  musyawarah  atau  metode  negosiasi lainnya bisa menjadi cara alternatif yang ditempuh di awal advokasi, tentu saja dengan tetap memegang prinsip-prinsip utama yang tidak bisa dikompromikan. Namun demikian, perlu ditegaskan pula bahwa untuk alasan ini tak selalu efektif. Dengan  kata  lain,  publikasi  media  juga  kerap  memberi  pengaruh  positif  bagi
keamanan  dan  keselamatan  saksi  dan  korban.  Ini  semua  selain  akan  sangat dipengaruhi oleh situasi, harus dibicarakan secara jernih.
Untuk menyampaikan permasalahan itu ke publik, kampanye lewat media adalah  salah  satu  cara  yang  efektif.  Prasyarat  umumnya  adalah  nilai  aktualitas masalah yang hendak diekspos. Aktualitas fakta lebih memiliki daya tarik publik ketimbang  masalah  yang  telah  lama  dan  sempat  dimuat  oleh  media.  Demikian pula  dalam  hal  data,  pengolahannya  harus  diupaayakan  semenarik  mungkin, karena selain akan lebih memudahkan dalam menyebarkan informasi, juga akan membuat orang lain dapat memahami dan mengambil sikap sebagaimana yang dikehendaki,  termasuk  dalam  mengorganisasi  komunitas  yang  terkena  dampak dari masalah yang ditangani.
Pengorganisasian komunitas hanya dapat diperoleh melalui pembangunan basis-basis  kepentingan  yang  sama  dari  komunitas  itu. Pengorganisasian  massa atau komunitas amat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan seni berkomunikasi, karena  itulah  pencarian    fakta  itu  bisa  saja  dilanjutkan oleh  orang  lain.  Hal  ini harus  dikembangkan  dari  kalangan  komunitas  itu  dengan  berdasarkan  pada hubungan  anggota-anggotanya.  Keberhasilan  untuk  meyakinkan  orang  untuk percaya  atas  apa  yang  disampaikan  dan  bertindak  seperti  apa  yang  diarahkan selanjutnya  akan  menentukan  keberhasilan  tujuan  utama  dari  misi  pencarian fakta serta advokasi yang diperjuangkan. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Martin  Luther  King,  hingga  Presiden  Amerika  Serikat  dari  Partai  Demokrat, Barack Obama, memiliki kedua unsur tersebut.
Pengorganisasian  komunitas  adalah  suatu  proses  untuk  memberikan penyadaran,  mengumpulkan  orang  untuk  bertindak  berdasarkan  kepentingan yang  sama  atau  kepentingan  bersama.  Metode  ini  bukan  sebuah  cara  yang formal.  Metode  ini  adalah  sebuah  proses  menuju  perumusan  agenda  bersama dari sekelompok orang, aatau suatu komunitas dan untuk itu dituntut cara-cara yang  juga  bisa  diterima  oleh  setiap  orang  didalamnya.  Cara  yang  sederhana, merakyat  atau  populis  dengan  membangun  partisipasi  sebanyak  mungkin anggota kelompok tersebut untuk merumuskan langkah dan tujuannya.
Uraian  sederhana  lain  yang  juga  penting  untuk  diingat  adalah  bahwa gerakan  akar  rumput  merupakan  bagian  dari  gerakan  politik  yang  diorganisir oleh konstituen suatu komunitas. Kata “akar-rumput” menyiratkan gerakan ini lebih  spontan  dan    “alami”  dibandingkan  dengan  gerakan  yang  dibentuk  oleh struktur kekuasaan yang tradisional.
Kemampuan  pengorganisasian  komunitas  terkadang  muncul  secara alamiah  dari  kapasitas  seseorang.  Salah  satu  kunci  mengorganisir  komunitas adalah  komunikasi.  Fungsi  sederhana  dari  aspek  komunikasi  adalah
menghubungkan  individu-individu  dengan  kelompok,  bisa  kelompok  kecil, organisasi,  massa  dan  publik  sehingga  bisa  terjadi  saling  pengiriman  dan pertukaran  pesan  melalu  simbol-simbol.  Perlu  juga  menempatkan  komunikasi dalam  perannya  yang  efektif,  yaitu  jika  proses  atau  peristiwannya  bisa direncanakan – diantisipasi – dan dinalisa setelah terjadi, maka komunikasi dapat memainkan  peran  sesuai  harapan  pengirim  maupun  penerima  pesan,  sehingga terjadilah  peristiwa-peristiwa  yang  selanjutnya  bisa  berupa:  saling  pengertian, cinta, marah, perang, persepsi yang sama, atau advokasi yang berhasil.
Pemahaman  atas  komunikasi  dalam  pengertian  yang  sederhana  akan sangat membantu untuk memahami apa yang disebut-sebut sebagai komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses atau peristiwa sejenis seperti pengertian dasar dari komunikasi, hanya ditanbahkan unsur bahwa pengirim pesan biasanya insitusi dan organisasi yang umumnya merupakan industri media seperti televisi, koran,  radio  dan  lain-lain  serta  proses  pengiriman  pesannya  terjadi  secara serempak.  Misalnya:  acara  suatu  televisi  yang  disiarkan  secara  serempak  dalam menerpa para pemirsanya.
Seorang  paralegal  akan  sangat  baik  bila  memiliki  kemampuan  untuk berkomunikasi,  baik  dalam  melancarkan  misi  pencarian  fakta  maupun  juga berkomunikasi  dengan  pihak  pembuat  kebijakan,  otoritas  resmi,  komunikasi media,  sampai  dengan  komunikasi  massa.  Keberhasilan  komunikasi  pada lingkup  ini  juga  akan  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  seorang  paralegal dalam menyampaikan artikulasi atau retorika.
Mungkin saat ini retorika dibayangkan sebagai sesuatu yang kurang baik, negatif,  mengarah  ke  omong  kosong.  Pemahaman  ini  keliru.  Ada  penjelasan menarik  dari  Samuel  Ijsseling,  seorang  profesor  di  universitas  Louvain  dalam “ Rethoric and philosohy in conflict ”. Dalam zaman Yunani Kuno, retorika dipahami sebagai  seni  berbicara  dan  menulis  dengan  baik  serta  meyakinkan.  Ini menyangkut teori tentang bagaimana menjelaskan dan mengatur kalimat-kalimat yang jelas dan indah, termasuk aspek  praktis dalam menyampaikan pidato yang baik.
Retorika  mengandung  unsur  edukasi  dan  budaya  dalam  sebuah  pidato atau  “ paideia ”  ini.  Bahkan  kaum  humanis  Italia  amat  mengagungkan  retorika. Sebelumnya, yakni di abad pertengahan, retorika menjadi mata pelajaran wajib. Hanya  sayangnya  mulai  abad  ke-19,  retorika  tidak  lagi  diajarkan  sebagai  mata kuliah wajib dan akhirnya reputasi retorika pun pudar.
Selanjutnya dalam filsafat kontemporer , ketertarikan pada retorika mulai kembali  muncul. Jika  dulu  retorika  dengan  argumentasi  dan  komunikasi, maka sekarang  perhatian  retorika  bertumpu  pada  bahasa:  tekstualitas,  teks-teks.
Kebebasan  berbicara  atau  berpidato  adalah  prinsip  politik  dan  konstitusional penting  didalam  masyarakat.  Penggunaan  bahasa,  verbal  dan  tertulis,  penyatu kekuatan  dalam  komunikasi  dan  sejarah  tidak  merugikan,  maka  hal  itu  harus dijamin. Prinsip minimalnya adalah gagasan-gagasan otentik yang jauh dari ide- ide yang tidak benar atau mengandung kepalsuan..

## PARALEGAL KOMUNITAS DAN STRATEGI PENDAMPINGAN
Secara  garis  besar  Paralegal  mempunyai  wilayah  kerja  dan  menjadikan komunitas  sebagai  ruang  lingkup  kerja  dari  Paralegal  itu  sendiri.  Komunitas sendiri diartikan sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisasi yang berbagi  lingkungan,  umumnya  memiliki  ketertarikan  dan  habitat  yang  sama. Dalam  pandangan  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  yang  dimaksud  dengan komunitas  adalah  Kelompok  masyarakat  miskin  dan  marjinal  yang  menjadi binaan  dan  dampingan  LBH  diantaranya  komunitas/kelompok  petani,  buruh, perempuan dan anak, masyarakat miskin kota dan komunitas-komunitas lainnya.
Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Paralegal  komunitas adalah sekelompok orang yang bekerja untuk komunitasnya secara sukarela dan bertanggung  jawab  atas  dan  terhadap  komunitasnya,  secara  esensial  paralegal hanya  sebagai  fasilitator  pengembangan  potensi  masyarakat  miskin  dan konsultan hukum bagi masyarakat atau komunitas, yang menjadi mitra Paralegal adalah masyarakat miskin atau marginal ( disadvantaged community ). Yang dimaksud dengan  masyarakat  miskin  disini  adalah  seorang  yang  karena  keterbatasan  aset dan keterbatasan akses informasi.
Munculnya  paralegal  dalam  konteks  komunitas,  tidak  dapat  dilepaskan dari kondisi geografis, sosial dan politik di Indonesia, diantaranya:
1. Paralegal  muncul  sebagai  reaksi  atas  ketidakberdayaan  Negara  dalam mewujudkan  hak-hak  masyarakat  miskin/komunitas  sebagaimana  dijamin dalam undang-undang;
2. Kelemahan  dunia  profesi  hukum  dalam  mewujudkan  hak-hak  masyarakat miskin  atas  keadilan.  Sementara  itu  masyarakat  miskin  sering  menempati posisi  sebagai  korban  dari  hukum  positif,  yaitu  hukum  mengikat  dirinya, namun  disisi  lain  banyak  kepentingannya  tidak  terakomodasi  dalam  aturan- aturan atau bahkan tidak terlindungi secara memadai;
3. Kalangan  profesi  Advokat,  pembela  umum.  LBH  hingga  tingkatan  paling bawah tidak maksimal dalam melakukan pendidikan hukum dan membangun kesadaran  masyarakat  sehingga  dibutuhkan  perantara  antara  profesi  hukum dengan masyarakat untuk proses pendidikan dan penyadaran hukum;
4. Berkembangnya  lembaga-lembaga  baru  dan  prosedur-prosedur  baru  dalam sistem hukum yang dapat didayagunakan masyarakat untuk memperoleh hak- haknya.  Misalnya  mekanisme  pengaduan  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan  aparat  penegak  hukum,  dan  pengaduan  pelayanan  publik  yang semuanya  dapat  digunakan  untuk  mendorong  agar  negara  memenuhi  hak- hak masyarakat;
5. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta tidak sebanding dengan jumlah dan sebaran Advokat dan organisasi bantuan hukum;
6. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari 17.000 pulau (Thamrin, 2010: 204). Keberadaan  Paralegal  komunitas  sangat  penting  dan  sangat  strategis selama  pemenuhan  hak-hak  warga  miskin  belum  terpenuhi.  Sebenarnya keberadaan Paralegal ini sudah ada legitimasi formil dalam uu No.16 tahun 2011 tentang  Bantuan  Hukum,  walaupun  di  dalam  undang-undang  tersebut  tidak secara  spesifik  diatur  tugas  dan  fungsinya  seperti  apa?.  Walaupun  Paralegal  ini bukan  seorang  Advokat,  namun  Paralegal  ini  mempunyai  tugas  utama  adalah memberi  nasehat  hukum,  mendokumentasikan  kasus-kasus  hukum  yang dihadapi  masyarakat  miskin,  membantu  menumbuhkan  kemampuan  sosial masyarakat  (pengorganisasian),  mendampingi  masyarakat  miskin  dalam  proses perundingan  dalam  suatu  perselisihan  hukum  dan  sebagainya.  Dilihat  dari wilayah  kerjanya  Paralegal  komunitas  dapat  bekerja  bersama-sama  dengan kelompok  petani,  kelompok  buruh,  kelompok  perempuan  dan  kelompok masyarakat miskin kota. Dalam mejalankan tugasnya Paralegal komunitas apabila diminta  oleh  masyarakat  untuk  mengambil  tindakan  secara  kolektif  atau bersama-sama, maka Paralegal memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Menjelaskan  kemungkinan  resiko  yang  timbul  akibat  tindakan  tersebut, keuntungan  dan  kekurangannya  harus  dijelaskan  secara  terbuka  kepada masyarakat sehingga perbuatan yang mereka lakukan menjadi tanggungjawab bersama;
2. Paralegal  harus  menanamkan  rasa  percaya  diri  kepada  setiap  anggota masyarakat;
3. Paralegal harus menjadi konsultan bagi organisasinya;
4. Pada  kasus-kasus  tertentu,  adalah  kewajiban  bagi  Paralegal  untuk menggunakan  kewenangan atau  kebijakannya  untuk  bertindak  asalkan tidak merugikan kelompoknya.
5. Ketika  memberi  nasihat,  Paralegal  harus  menjelaskan  segala  kemungkinan dan  konskuensinya  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Bagaimanapun Paralegal  harus  mendukung  keputusan  masyarakat  untuk  mengambil
tindakan-tindakan  bersama  dalam  rangka  menentang  hukum-hukum  atau peraturan yang tidak adil;
6. Paralegal harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang  formal  maupun  non  formal  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang terjadi;  Paralegal  ketika  bekerja  dalam  suatu  masyarakat  korban  harus melakukan  identifikasi  masalah-masalah  yang  potensial  akan  terjadi,  tanpa harus  menunggu  munculnya  persoalan-persoalan  dalam  masyarakat,  baru mengambil tindakan;
7. Sebagai mediator, Paralegal harus bersikap realistis dan berusaha memahami keterbatasan-keterbatasan  dalam  mengatasi  konflik  kelompok  dalam komunitas dimana ia bekerja;
8. Paralegal harus memilih pemulihan yang terbaik atau forum yang paling baik yang  formal  maupun  non  formal  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang terjadi;
9. Paralegal harus memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam masyarakat;
10. Paralegal  dan  organisasinya  harus  membentuk  jaringan  kerja  ( networking ) dengan  kelompok-kelompok  atau  organisasi  lain  yang  mempunyai  tujuan yang sama;
11. Paralegal harus menolak sikap yang non kooperatif (Thamrin, 2010: 222-23);
Sedangkan  ruang  lingkup  kerja  Paralegal  komunitas  meliputi  dua  hal, yaitu:  Menghubungkan  komunitasnya  yang  mengalami  ketidakadilan  atau pelanggaran  hak  asasi  manusia  dengan  sistem  hukum  yang  ada;  dan Menjalankan  fungsi-fungsi  mediasi,  advokasi  dan  pendampingan  bagi masyarakat.
Tahapan-tahapan  dalam  penelitian  pendampingan  ini  secara  berurutan meliputi:  a)  Turun  ke  komunitas/lapangan.  b)  Mendekati  kontak  atau membangun sekutu strategis. c) Pengumpulan data (wawancara, observasi, dll). d) Membuat  analisa kasus struktural. e) Menyusun rencana aksi. f) Melakukan aksi  berupa:  Sosialisasi  tentang  pendampingan,  Pelibatan  peserta  secara  aktif dalam pendampingan. Dan g) Evaluasi.

## HASIL KEGIATAN
Paralegal  yang  akan  mendampingi  para  pencari  keadilan diharapkan dapat  memberikan  bantuan  hukum.  Mereka  yang  menjadi  relawan  paralegal rata-rata  bukan  berlatar  belakang  sarjana  hukum.  Berdasarkan  hasil  sharing, kemampuan mereka tentang hukum formil maupun materiil sama sekali belum pernah  mendapatkan  pengetahuan  tentang  hukum.  Oleh    karena  itu  dalam
kegiatan  pemberdayaan  paralegal  ini,  diharapkan  setelah  mengikuti  pelatihan dan  keterampilan  teknis  dan  kemahiran  hukum,  mereka  mempunyai  bekal untuk menjadi paralegal sehingga mampu melakukan pendampingan pada para korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat.
Dampingan  terdiri  dari  mereka  yang  menjadi  anggota  paralegal  Majelis Hukum  dan  HAM  pimpinan  Aisyiyah  ranting  Sukodono  yang  terdiri  dari cabang Masangan Kulon dan Kemlaten dengan jumlah masing-masing dari tiap cabang  adalah  10  orang.  Sehingga  yang  didampingi  adalah  dua  puluh  orang terdiri  dari  berbagai  latar  belakang,  yakni  guru  TK,  guru  SMP,  guru  SMA, pegawai puskesmas, penggerak PKK dan ibu rumah tangga.
Mereka  tertarik  mengikuti  paralegal  karena  semata-mata  ingin berpartisipasi  memberikan  bantuan  hukum  dan  mendampingi  korban  yang sedang bermasalah dengan hukum. Isu masalah yang mereka dampingi antara lain : penyiksaan terhadap anak kandung, akta anak di luar nikah, pernikahan dini dan bullying . Mereka belum mengetahui cara mendampingi dan menangani proses penanganan perkara mulai dari pengaduan, pelaporan, mekanisme untuk berproses  ke  jalur  hukum.  Mereka  mengeluhkan  sulitnya  mencari  dukungan dari pihak yang terkait untuk mendampingi korban.
Peneliti  menawarkan  pelatihan  paralegal  dalam  strategi  menangani perkara  dan  urgensi  paralegal  dalam  melakukan  pendampingan  korban kekerasan. Di dalam pelatihan tersebut paralegal diajarkan yakni, pertama peran paralegal  menganalisis  situasi  sosial,  kedua,  diberikan  kemampuan  untuk pengumpulan  data  dan  fakta,  ketiga  strategi  mencari  dukungan  untuk  korban sehingga  bisa  mendapatkan  hak-haknya  secara  hukum  dan  keempat,  dalam pelatihan  ini  juga  peran  paralegal  sangat  penting  untuk  membuat pengorganisasian fakta dalam laporan yang bisa dijadikan dasar advokat untuk proses hukum selanjutnya.
Peserta  pelatihan  juga  diajarkan  tentang  strategi  melakukan  analisis sosial.  Analisis  sosial  merupakan  alat  dasar  untuk  menempatkan  dan memahami  suatu  masalah  tertentu.  Pemahaman  atas  masalah  diletakkan  pada konteks realitas sosial jangkauannya relatif lebih luas Cakupannya, diantaranya meliputi rentang waktu (biasa disebut dengan historical), struktur (kondisi atau keadaan  sosial,  ekonomi,  politik,  kultural),  kaitan  nilai,  serta  space  (baik  aras lokal-global). Berbagai masalah (apapun) bisa ditafsir dengan mengkaitkan pada struktur  sosial,  aktor,  relasi  dan  kepentingan  praksis  yang  berdekatan  dengan apa  yang  dialami  sehari-hari.  Dalam  masyarakat  banyak  fenomena,  persepsi, dan  fakta  yang  terjadi  tentang  apa  saja,  menarik  dicermati  dan  sekaligus membutuhkan analisis dan penjelasan. Masalah sosial yang akan ditangani dan
diselesaikan:  mensyaratkan  pemahaman  atas  masalah  tersebut  secara  utuh (berbasis  pemetaan)  agar  jalan  keluar  dapat  ditempuh  dengan  tepat  dan berguna.
Analisis sosial berfungsi untuk : 1) menangkap dan menginterpretasikan persoalan penting (kunci) yang terjadi pada masyarakat. 2) Mencermati tata dan struktur  masyarakat,  dengan  menilai  kira-kira  kelompok  mana  yang diuntungkan  dan  dirugikan  dalam  sistem  itu.  3)  Menilai  keterkaitan  berbagai sistem  dan  mekanisme  yang  bekerja  pada  masyarakat.  4)  Menelaah  kapasitas masyarakat  yang  berpotensi  untuk  dikembangkan  dan  didayagunakan  (suatu perspektif  pemberdayaan).  5)  Identifikasi  dan  memilih  tindakan-tindakan strategis.
Pendekatan  yang  dipakai  partisipatorik,  dimana  analisis  sosial mengedepankan  pelibatan  sebesar-besarnya  anggota  komunitas  untuk mendefinisikan  masalahnya.    Dalam  kaitan  ini,  biasanya  aktivis  atau  peneliti sekadar fasilitator.
Paralegal  setelah  mengikuti  pelatihan  diharapkan  mampu  menjalankan tugas  pemberian  bantuan  hukum  yang  terdiri  dari  :  1)  melakukan  investigasi kasus,  2)  melakukan  konsultasi  hukum,  3)  melakukan  pendampingan  di  luar pengadilan  (mediasi  dan  negosiasi).  Selain  itu  juga  dapat  melakukan  tugas pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari melakukan pendidikan hukum pada masyarakat  sekitar  dan  melakukan  pengorganisasian  terhdapat  masyaarakat. Setelah tugas pemberdayaan masyarakat, paralegal diharapkan dapat melakukan tugas  pendokumentasian  yakni  kegiatan  pengumpulan  data  (baik  berupa dokumen  maupun  foto)  yang  berkaitan  dengan  kerja-kerja  Paralegal  dalam menjalankan  tugas  pemberian  bantuan  hukum  maupun  tugas  pemberdayaan masyarakat.

## ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL DAMPINGAN
Paralegal  yang  melakukan  tugas  pendampingan  harus  bisa  menerapkan teori analisis sosial terhadap korban kekerasan. Setelah itu, mampu melakukan pengorganisasian fakta dalam sebuah laporan. Paralegal juga dapat menjalankan fungsinya yakni memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka penguatan  masyarakat/komunitas.  Tingginya  angka  masyarakat  miskin  dan marginal  berhadapan  dengan  hukum,  sementara  di  sisi  lain  jumlah  advokat yang  terbatas,  sehingga  dibutuhkan  peran  paralegal  untuk  menjembatani  dari masyarakat miskin pencari keadilan. Paralegal disini sebagai upaya menjalankan misi kemanusiaan dan untuk memberikan jaminan hak konstitusional (prinsip equality  before  the  law ).  Selain  itu,  tugas  paralegal  adalah  bertanggung  jawab
terhadap  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
Beberapa kendala selama pendampingan adalah susahnya waktu bertemu dengan  paralegal.    Kendala  lain  adalah  tingkat  pemahaman  terhadap  hukum formil  dan  materiil  yang  rendah  sehingga  menciptakan  keterbatasan kemampuan  menyerap  materi  ilmu  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya hukum formil dan metriil yang harus dipelajari. Contoh hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum tata usaha negara. Sementara paralegal berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan bahwa    kesuksesan  dalam  pelatihan  paralegal  dalam  memberikan  bantuan hukum pada korban kekerasan memerlukan komitmen yang kuat dari peserta dampingan.  Para  peserta  pendampingan  harus  bisa  sungguh-sungguh memanfaatkan pendidikan keterampilan dan kemahiran hukum, analisis sosial terhadap  kasus  yang  itu  menjadi  dasar  untuk  melakukan  advokasi  kepada korban  kekerasan.  Dibutuhkan  kesabaran  dan  ketelatenan  dalam  melakukan pendampingan pada korban kekerasan sebagai wujud bantuan layanan hukum kepada  masyarakat  pencari  keadilan.  Para  peserta  harus  bahu  aktif,  saling mengingatkan  dan  memotivasi  diantara  para  peserta  untuk  sungguh-sungguh mengambil  manfaat  dari  kegiatan  pendampingan  ini  Kejujuran,  keterbukaan, kemudahan akses, etika dan nilai yang baik dalam hubungan antara peneliti dan peserta  dampingan  harus  tetap  dipertahankan  selama  proses  pendampingan ini.[]

## DAFTAR PUSTAKA
Bruggink, Mr. Drs. J. J. H. 1996. Refleksi tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
G. Katra Saputra dan Ny. E. Roekasih , 1982. Pengantar Ilmu Hukum , Bandung: Armaco.
Hadisoeprapto, Hartono. 1988. Tata Hukum Indonesia , Yogyakarta: Liberty.
Ife, J. 1995. “ Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analyss and Practice ”. Melbourne: Longman
Jamal, Abdoel. 1964. Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta: Rajawali.
Kansil, S.H, Drs. C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka.
Mertokusumo, Sudikno. 1990. Bunga Rampai Ilmu Hukum , Yogyakarta: Liberty.
Parson, Ruth J., 2001. “ Specific Practice Strategies for Empowerment-Based Practice With Women:  A  Study  of  Two  Groups ”,  Graduate  School  of  SocialWork,
University of Denver
Paton, George   White  Cross.  1951. A Text  Book of Jurisprudence ,  Oxford  at the Clarendon Press.
Rappaport, 1987. “ Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: toward a Theory for Community Psychology ”, American Journal of Community Psychology
Ravindran, 1989, “ Penuntun Untuk Latihan Paralegal ”, Jakarta : YLBHI
Syaharani, Riduan. 1991. Rankuman Intisari Ilmu Hukum , Jakarta: Pustaka Kartini.
Swift, C. & Levin, G. 1987. “ Empowerment: An emerging mental health technology”. US National Library of Medicine National Institutes of Health, Vol. 8.
Van  Apeldoorn,  Prof.  Mr.  L.  J.  1954. Inleding  tot  de  Sudie  Van  Het  Nederlandse Recht. W. E. J Tjeenk Willink dan Zwoole.
YLBHI, 2013. Bantuan Hukum : Bukan hak yang DIberi. Jakarta: YLBHI.
YLBHI, I., 2009. Modul Paralegal : Keterampilan Advokasi. Jakarta: YLBHI.