Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENGUNTITAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK TUJUAN SEKSUAL
Aldias Agung Liawi 1 , Andi Muhammad Sofyan 2 , Hijrah Adhyanti Mirzana 3 1,2,3 Universitas Hasanuddin Email Koresponden: diazmo@gmail.com

## Abstract
Problems regarding  the regulation of electronic-based sexual  violence crimes are unclear and require more detailed elaboration, especially in the case of stalking crimes. The research method is normative legal research and applies two approaches, namely, the Comparative and Conceptual approaches. The results showed that understanding  the  law  itself,  especially  comparisons  that  aim  to  assume  equality  (there  are  similarities  in various legal systems), has a definite goal that is of  course related to  the formal  way of building the system (reviewing); moreover, it aims to unite one law because it is related to cyberstalking; it is universal and can be reached from various regions, not only in Indonesia. Law enforcement for cyberstalking cases in Indonesia can be linked to provisions in the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law. So that the provisions in the TPKS Law that regulate electronic-based stalking for sexual purposes have not yet been implemented. Keywords: Electronic; Sexual Crime; Stalking Crimes.

## Abstrak
Masalah pengaturan kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik masih belum jelas dan perlu pendalaman lebih  lanjut,  terutama  dalam  kasus  kejahatan  stalking.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum normatif dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Komparatif dan Pendekatan Konseptual. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengertian hukum  itu  sendiri,  khususnya  perbandingan  yang bertujuan untuk menganggap persamaan (ada kesamaan dalam berbagai sistem hukum), mempunyai tujuan tertentu yang tentunya  berkaitan  dengan  cara  formal  membangun  sistem  (meninjau);  apalagi  bertujuan  untuk  menyatukan satu hukum karena terkait dengan cyberstalking; bersifat universal dan dapat dijangkau dari berbagai daerah, tidak hanya di Indonesia. Penegakan hukum kasus cyberstalking di Indonesia dapat dikaitkan dengan ketentuan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Sehingga ketentuan dalam UU TPKS yang mengatur penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual belum dilaksanakan.
Kata Kunci: Elektronik; Pidana Seksual; Kejahatan Penguntitan.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi memiliki peranan krusial pada era saat ini, teknologi informasi menjadi  sarana  memenuhi  kebutuhan  manusia  dengan  periode  yang  relatif  cepat.  Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak menutup kemungkinan hal hal negatif dapat terjadi, salah  satunya  adalah  pelecehan  seksual.  Pelecehan  seksual  dapat  terjadi  dalam  bentuk  apapun, Pelecehan seksual dapat terjadi baik di media sosial maupun media online yang biasa disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
Komisi  Nasional  Anti  kekerasan  pada  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  memiliki  definisi lainnya  terhadap  kasus  KBGO  di  dunia  maya  yang  dikenal  dengan  kekerasan  terhadap  perempuan berbasis  online.  Tingginya  kasus  kekerasan  seksual  mendorong  Komisi  Nasional  Perempuan menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat. Pada saat ini kekerasan seksual semakin merambah  hingga  dunia  Pendidikan  khususnya  di  tingkat  perguruan  tinggi.  Kekerasan  seksual  yang berdampak  baik  pada  fisik  yang  terlihat  maupun  non-fisik  bahkan  termasuk  juga  pelecehan  seksual secara online.
Indonesia  baru  mengeluarkan  peraturan  pada  tanggal  12  April  2022  Rancangan  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  disahkan  menjadi  Undang-Undang  melalui  sidang parnipurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI  untuk  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). 1
Pembentuk  undang-undang  belum mengakomodasi  tindakan penguntitan  dalam  dunia  maya, karena  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 27 dan Pasal 29 UU ITE memang dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU ITE, disebutkan beberapa unsur delik yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa tindakan demikian  dapat  dikenai  akibat  hukum  yaitu  adanya  unsur  pelanggaran  kesusilaan,  perjudian, penghinaan/pencemaran  nama  baik,  pemerasan  dan/atau  pengancaman,  dan  ancaman  kekerasan  atau menakut-nakuti. sejauh tindakan pendistribusian informasi elektronik oleh pelaku, tidak mengandung unsur  pelanggaran  kesusialaan,  perjudian/pencemaran  nama  baik,  pemerasan  dan/atau  pengancaman dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti tindakan tersebut tidak dapat dikenai akibat hukum.
Peraturan  perundang-undangan  lain dalam  Pasal  439  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana, Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 14 UU TPKS masih belum mencakup secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan  seksual.  Maka  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  internet,  menyebabkan  munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. 2
Seiring  perkembangan  dalam  kejahatan cybercrime ,  kemudian  muncul  kejahatan  baru  yang dinamakan cyberstalking atau  penguntitan  ( stalking ).  Di  dalam International  Journal  of  Cyber
1 https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=uu-tpks-disahkan-begini-tanggapan- dosen-um-surabaya Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 17.42 WITA
2 Utin Indah Permata Sari, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cybercrime yang dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia, Mimbar Jurnal Hukum, 2 (1), 2021, Hal. 2
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Criminology , cyberstalking adalah suatu kegiatan seseorang yang menggunakan internet sebagai senjata atau alat yang digunakan untuk mengganggu/mengusik, mengancam, dan menimbulkan ketakutan. 3
Salah  satu  contoh kasus,  perusahaan  Kawan Lama  Group  menyatakan  akan  mengusut kasus dugaan  pelecehan  seksual  yang  dialami  oleh  salah  seorang  karywannya.  Dugaan  pelecehan  seksual tersebut  terjadi  oleh  sesama  karyawan  usai  menjadi  model  foto  untuk  produk  kantor.  Disampaikan bahwa  fotografer  mengambil  foto  bagian  punggung  perempuan  tanpa  izin  dan  dalam  kondisi  belum proses pemotretan. Lantaran belum siap pemotretan, pakaian dalam (bra) sang istri terlihat dalam foto tersebut. Foto itu kemudian diunggah atau dibagikan ke grup dan mendapatkan tanggapan dari rekan kantor lainnya. Salah seorang anggota grup menanggapi dengan kalimat yang tidak pantas. Tak hanya itu,  anggota  grup  lain  juga  memberikan  tanggapan  menggunakan  sebuah  foto  berbeda.  Dalam  foto tersebut sang istri tampak sedang duduk dan disebut tengah menjajakan jasa. Padahal menurutnya, sang istri  bekerja  dikantor  tersebut  hanya  untuk  membantu  rumah  tangga.  Namun,  istrinya  justru mendapatkan pelecehan hingga akhirnya mengundurkan diri 4 .
Pada  dasarnya  perbuatan Cyberstalking sifatnya  yang  hanya  memantau  keseharian  dan runtinitas  korban  saja,  hal  tersebut  belum  dapat  menjadi  suatu  perbuatan  pidana  lain  halnya  apabila perbuatannya  berkembang  menjadi  salah  satu  bentuk cybercrime ,  yakni  perundungan  dunia  maya ( cyberbullying ), konten terlarang ( illegal contents ), atau bahkan hacking .. Tindak cyberstalking tanpa unsur ancaman kekerasan, mendistribusikan konten asusila, menghina atau mencemarkan nama baik, memeras dan/atau mengancam, ataupun menakut-nakuti pelaku tidak dapat dikenai tindakan hukum.
Berbeda apabila perbuatan dari tindakan penguntitan itu berkembang menjadi suatu tindakan lanjutan seperti mengirimkan foto atau gambar kelamin, atau mengirimkan sebuah foto yang tampak wajahnya orang tersebut itu asli tetapi tubuhnya palsu dikarenakan hasil editan foto tanpa busana, atau setengah telanjang badan yang di distribusikan dalam media elektronik yang sudah jelas dengan tujuan seksual,  hal  tersebut  sudah  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-undang  No.  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi, dan Pasal 27 UU ITE. Tanpa ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c UU TPKS  mengenai  penguntitan  menggunakan  sistem  elektronik  untuk  tujuan  seksual,  sebenarnya tindakan tersebut sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain diluar UU TPKS. Di samping itu, perlu dipertimbangkan pula aspek kejiwaan pelaku untuk memastikan kemampuannya bertanggung jawab secara hukum.
Penetapan  suatu  perbuatan  menjadi  tindak  pidana  atau  bukan  haruslah  didasarkan  pada pertimbangan  yang  matang.  Penetapan  suatu perbuatan  menjadi  tindak  pidana  harus  memperhatikan perbandingan  antara  sarana  dan  hasil  serta  kemampuan  aparat  penegak  hukum.  Apabila  sarana  yang diperlukan dan kemampuan aparatnya tidak memadai, maka penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana menjadi tidak berarti karena sarana untuk menegakkannya tidak ada sehingga penetapan tersebut tidak ada implementasinya dan hanya merupakan pemborosan anggaran negara. Dari uraian tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa proses kriminalisasi merupakan proses yang tidak hanya bersifat sosial,
3 Michael  L.  Pittaro, Cyberstalking:  An  Analysis  of  Online  Harassment  and  Intimidation”, International Journal of Cyber Criminology , 1 (2), 2007, Hal. 180.
4 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220815091003-20-834604/kronologi-utuh-dugaan- pelecehan-karyawan-kawan-lama-group-versi-suami Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 17.33 WITA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
tetapi juga politis. Pandangan hidup yang ada dan dipelihara oleh masyarakat atau pemegang kekuasaan akan mempengaruhi hasil kriminalisasi 5 .
Dengan demikian,  dapat dikatakan  bahwa  permasalahan  mengenai  pengaturan  tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi tidak jelas perlu penjabaran lebih rinci terutama dalam hal  kejahatan  penguntitan.  Pengaturan  mengenai cyberstalking di  Indonesia  masih  sangat  awam  dan minim  penegakan,  hal  ini  karena  sulitnya  ditentukan  pelaku  secara  langsung  karna  mayoritas  dari pelaku menggunakan akun anonim pada media sosial, serta tidak jelasnya mengenai batasan persetujuan akan penggunaan akun media sosial berkaitan dengan pengimputan/memasukkan data pribadi secara valid oleh pemilik akun.
Merumuskan aturan yang khusus terkait prilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial haruslah  ada  arti  yang  lebih  khusus  mengenai  perbuatan  melecehkan  secara  seksual.  Sehingga kebiasaan masyarakat yang menganggap normalnya perilaku pelecehan seksual melalui media sosial tersebut hanya menganggap sebagai sebuah candaan dapat diubah, kurang cakapnya penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelecehan seksual melalui media sosial serta sedikit korban yang berani membuat laporan, telah menjadi korban dari perilaku menyimpang tersebut haruslah diubah.

## METODE
Penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  tesis  ini  yaitu  menggunakan  focus  kajian  penelitian hukum  normatif  yang  dipahami  sebagai  penelitian  untuk  menguji  suatu  norma  atau  ketentuan  yang berlaku dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 6 Penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu norma-norma, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini,  penulis  menggunakan  dua  macam  pendekatan  masalah  yaitu,  Pendekatan  Perbandingan ( Comparative Approach ) dan Pendekatan Konseptual ( Conseotual Approach ).
Setelah semua bahan hukum diperoleh baik primer atau sekunder selanjutnya diidentifikasi dan diinventarisasi. Kemudian bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual agar mendapatkan gambaran yang sistematis dan kompleks dari seluruh jenis bahan hukum dengan proses analisis kualitatif yang mendeskripsikan bahan hukum ke dalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis, serta diberi penafsiran preskripsi atau pendapat hukum yang baru dan mampu memecahkan setiap permasalahan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kriteria Dalam Prespektif Hukum Pidana Kejahatan Penguntit Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual
Sebagaimana latar belakang sebelumnya penjelasan Pasal 14 cukup jelas tetapi pada huruf (c)  yang  berbunyi  melakukan  penguntitan  dan/atau  pelacakan  menggunakan  sistem  elektronik terhadap  orang  yang  menjadi  obyek  dalam  informasi/dokumen  elektronik  untuk  tujuan  seksual. Pasal  tersebut  belum  spesifik  mengatur  kreteria  mengenai  penguntit  sebagai  suatu  tindakan melanggar hukum yang dimaksudkan untuk tujuan seksual yang menggunakan media elektronik. Rumusan  Pasal  tersebut  harus  jelas,  tidak  multitafsir,  dan  memenuhi  prinsip lex  scripta (harus tertulis), lex certa (delik pidana harus jelas), dan lex previa (tidak dapat diberlakukan surut), tidak
5 Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar , Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hal 62.
6 Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, Hal. 42
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
boleh  bias  yang  justru  akan  memunculkan  masalah  baru.  Selain  itu,  harus  bisa  dibedakan penguntitan berbasis elektronik yang hanya bersifat memantau dan penguntitan berbasis elektronik untuk  tujuan  seksual  yang  dapat  menjadi  tindakan  melanggar  hukum.  Hal  ini  kemudian  harus dipahami mengenai perbuatan penguntitan, penguntitan untuk tujuan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik
Bersesuaian dengan pendapat Lon Fuller bahwa harus ada teori kepastian antara peraturan dan  pelaksanaannya.  Menjadi  perangkat  hukum  suatu  negara  yang  mengandung  kejelasan,  tidak menimbulkan  multitafsir,  tidak  menimbulkan  kontradiktif  serta  dapat  dilaksanakan  yang  dapat menjamin hak dan kewajiban setiap masyarakat sesuai dengan budaya yang ada. 7
Oleh  karena  itu,  tidak  jelas  perbuatan  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  penguntitan. Maka penulis menggunakan metode penafsiran dalam hukum pidana yang dipergunakan dalam hal penerapan  hukum  dan  membentuk  hukum  untuk  menentukan  kualifikasi  penguntitan  berbasis elektronik untuk tujuan seksual sebagai berikut :
a. Perbuatan Penguntitan ( cyberstalking )
Definisi penguntitan yang digunakan dalam National Violence Against (NVAW) yang digunakan dalam model kode anti-penguntit untuk negara yang dikembangkan oleh National Institute  of  Juntice ,  menguntit  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  diarahkan  pada  orang tertentu. Perilaku tersebut melibatkan kedekatan visual atau fisik yang berulang, komunikasi non-konsensual,  ancaman  verbal  tertulis  atau  tersirat.dalam  beberapa  kasus  perilaku  tersebut mungkin merupakan kombinasi yang menimbulkan rasa takut pada orang yang berakal sehat 8 .
Meskipun tidak ada definisi cyberstalking yang diterima secara umum, ada consensus bahwa  penguntit  melakukan  pengejaran  terhadap  korbannya  menggunakan  jenis  perangkat komunikasi  atau  melalui  internet.  Istilah cyberstalking digunakan  untuk  merujuk  pada penggunaan  internet,  email,  atau  perangkat  komunikasi  elektronik  lainnya  secara  berulang untuk  menguntit,  mengganggu,  memperingatkan  atau  mengancam  individu  atau  kelompok individu  tertentu,  seperti  mengirim  e-mail  atau  pesan  elektronik  yang  melecehkan, mengganggu,atau  mengancam  kepada  pengguna  lain.  Perilaku  yang  dapat  menimbulkan korban dari penguntitan atau cyberstalking meliputi : 9
1) Berulang kali dihungi setelah diminta untuk berhenti
2) Menerima komunikasi yang dirasakan oleh korban melecehkan, menggangu, atau menyiksa
3) Menerima rayuan seksual yang tidak di inginkan dan
4) Menerima ancaman kekerasan fisik
7 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , edisi kedua, Citra Aditya Bakti, Bogor, 2008, Hal. 182
8 Tjaden,  P.,  &  Thoennes,  N. Full  report  of  the  prevalence,  incidence,  and  consequences  of  violence against women: U.S. Department of Justice , Office of Justice Programs, 2000
9 U. S. Department of Justice. (2005). Prosecutors in State Courts , 2005. 12
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Dengan kata lain, cyberstalking adalah bentuk pelecehan dunia maya yang diperparah dan  dapat  dianggap  sebagai  kejahatan  yang  disengaja,  seperti  yang  diasumsikan  dalam menguntit di beberapa negara.
b. Penguntitan Tujuan Seksual
Tindakan  penguntitan  merupakan  langkah  awal  terjadinya cybercrime dalam  dunia maya,  artinya  menguntit  atau  stalking  dapat  dikriminalisasi  apabila  telah  masuk  ke  ranah kriminal. Tindakan penguntitan dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap target guna memperoleh segala informasi akifitas korban melalui kecanggihan teknologi. Oleh karena itu penting untuk  membedakan stalking jenis  apa  yang  dapat  diklasifikasikan  menjadi  beberapa tipe sebagai berikut : 10
1) Predatory Stalker
2) Intimacy Seeker ,
3) Incompetent Stalker ,
4) Rejected Stalker ;
5) Resentful Stalker .
Melihat dari tipe-tipe cyberstalking diatas, maka perlu dipahami bahwa masing-masing dari  mereka  memiliki  niat  dan  tujuan  yang  berbeda.  Contohnya Incompetent  Stalker yang dimana  mereka  tidak  tahu  cara  bersosialisasi  sehingga  melakukan  stalking  demi  bisa berinteraksi dengan targetnya. Dari definisi tersebut, mereka adalah stalker yang tidak masuk ranah  pidana,  namun  berbeda  dengan Predatory  Stalker dan Resentful  Stalker yang  dari definisinya sudah mengindikasi akan menyerang target secara seksual atau membalas dendam dengan cara menimbulkan ketakutan pada target.
Dalam  penelitian Online  Harassment,  Digital  Abuse,  And  Cyberstalking  in  America tentang pelecehan online termasuk cyberstalking dapat dilakukan dikelompkkan menjadi tiga yaitu: 11
1) Pelecehan langsung yaitu mengacu pada hal-hal yang dilakukan secara langsung satu sama lain, seperti komentar seksual, ajak untuk berhubungan intim, diancam dan dibuntuti.
2) Pelanggaran  privasi  mengacu  pada  kerugian  bagi  korban  melalui  akses  tidak  sah  dan pemaparan atau penyebaran informasi di luar kendali korban
3) Penolakan  akses  Ketika  seseorang  menggunakan  fitur  atau  platfrom  untuk  merugikan korban,  biasanya  dengan  mencegah  akses  ke  alat  platfrom  digital  penting,  contohnya termasuk  mengirimkan  pesan  yang  tidak  diinginkan  dalam  jumlah  yang  sangat  besar,
10 National  Centre  for Cyberstalking Research, A  Practical  Guide  to  Coping  with  Cyberstalking , Andrews UK Limited, 2015, Hal. 6-9.
11 Amanda  Lenhart,  Michele  Ybarra,  Kathryn  Zickuhr,  Myeshia  Price-Feeney,  “ Online  Harassment, Digital Abuse, And Cyberstalking in America ”, Center for Innovative Public Health Research, Hal 22.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
membuat  akun  tidak  dapat  digunakan  dan  serangan  teknis  yang  membanjiri  perangkat, situs, server.
c. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Dalam artikel yang berjudul “ Development and Computer Mediated Communication: Development and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment ”, menyatakan bahwa istilah  KBG  atau gender  based  violence ,  disebut  juga sexual  harassment atau  pelecehan seksual. Aspek pelecehan yang paling menonjol adalah pelecehan gender ( gender harassment ), perhatian  yang  tidak  diinginkan  ( unwanted  attention ),  dan  pemaksaan  seksual  ( sexual coercion ). Pelecehan gender melibatkan perilaku misogonis yang menghina, bermusuhan atau merendahkan  Wanita.  Perhatian  seksual  yang  tidak  diinginkan  berhubungan  erat  dengan pengertian  hukum  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  tidak  bersahabat,  dan  mungkin melibatkan perilaku seperti komentar seksual tentang pakaian, sentuhan dan tampilan materi seksual.  Terakhir,  pemaksaan  seksual  mirip  dengan  pelecehan  seksual  di  mana  seseorang disuap atau diancam untuk melakukan tindakan seksual dengan imbalan. Selanjutnya, muncul bentuk baru dari ketiga bentuk pelecehan seksual tersebut dengan diperkenalkannya teknologi, yaitu berbagai perilaku negatif yang menjadikan perempuan sebagai target secara online. Yang termasuk  dalam  perbuatan  ini  adalah  e-mail  harassment  (pelecehan  e-mail), cyberstalking , cyber defamation (fitnah online), hacking , morphing , (mengedit gambar), cyber pornography (pornografi  siber), sexual  defamation (pencemaran  nama  baik  secara  seksual). 12 Kejahatan- kejahatan itulah yang menggunakan teknologi sebagai sarana
Berikut  ini  merupakan  macam-macam  kegiatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai KBGO  antara  lain  pelanggaran  privasi,  pengawasan  dan  pemantauan,  perusakan reputasi/kredibilitas,  pelecehan  (yang dapat  disertai  dengan  pelecehan  offline),  ancaman  dan kekerasan langsung, serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. 13
1) Pelanggaran privasi
2) Pengawasan dan pemantauan aktifitas yang termasuk antara lain memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline.
3) Perusakan  reputasi  orang  lain,  membuat  dan  membagi  data  pribadi  yang  salah  dengan tujuan  merusak  reputasi  pengguna,  memanipulasi,  mencuri  identitas  orang  lain  atau membuat postingan maupun komentar yang berpotensi untuk merusak reputasi orang lain.
4) Pelecehan antara lain, online harassment secara berulang-ulang melalui pesan, perhatian dan atau kontak yang tidak dikehendaki, ancaman langsung kekerasan seksual dan fisik, komentat kasar, penghasutan terhadap kekerasan fisik,
5) Ancaman dan kekerasan langsung
12 Barbara  A.  Ritter,  “ Deviant  Behavior  in  Computer-Mediated  Communication:  Development  and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment ”, Journal of Computer-Mediated Communication , 2014, 19 (2), Hal. 197–214.
13 id.safenet.or.id, Memahami  dan  Menyikapi  Kekerasan  Berbasis  Gender  Online (SAFEnet  ed, SAFEnet) https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
6) Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu antara lain
Sama  halnya  dengan  istilah  menguntit  ( stalking )  pada  umumnya  yang  menyangkut perbuatan pembuntutan dengan maksud untuk mengganggu dan melakukan pengancaman yang dilaksanakan  individu  dengan  terulang  ataupun  konstan.  Maka  apabila  kita  berangkat  dari pengertian  yang  telah  digambarkan  tersebut, sehingga bisa  dilihat  bahwasanya cyberstalking mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:
1) Tindakan  mengganggu,  menyerang,  mengancam,  melecehkan,  dan  memaksa  korbannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
2) Menggunakan teknologi seperti smartphone, komputer, atau teknologi lain
3) Mengginakan internet
4) Dengan maksud untuk meneror, mengintimidasi, dan membuat takut korbannya.
Apabila penguntitan itu dilakukan dengan menggunakan internet atau media elektronik maka  perbuatan  penguntitan  tersebut  disebut cyberstalking .  Perihal  modus  operandi  yang dilakukan oleh cybertalker , Siemieniecka & Skibinska menguraikan pernyataan bahwa bentuk- bentuk pelecehan korban dapat berupa: panggilan telepon yang sering, pengiriman pesan yang tidak dapat diterima, pengiriman hadiah  atau bingkisan yang tidak diinginkan, pertemuan yang mengganggu, ajakan seksual, pelacakan korban, tindakan yang berlebihan di tempat kerja, atau tempat  tinggal,  pemerasan  emosional,  dan  lainnya. 14 Pelaku cyberstalking dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe sebagai berikut: 15
1) Vindictive  cyberstalker ,  pelaku  melakukan  pengancaman  dan  pelecehan  kepada  korban, melakukan spamming, pengiriman e-mail berturut-turut, pencurian identitas.
2) Composed  cyberstalker ,  pelaku  melakukan  tindakannya  dengan  perilaku-perilaku  yang tenang.  Tujuan  utamanya  memberikan  tekanan  yang  terus  menerus  (secara  konstan) dengan perilaku-perilaku yang cenderung mengancam.
3) Intimate  cyberstalking ,  pelaku  ingin  memiliki  hubungan  dengan  targetnya  berdasarkan obsesi yang muncul pada dirinya
4) Collective cyberstalker , di mana dua atau lebih pelaku memiliki target yang sama
Menurut penulis kriteria kejahatan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual ialah  melacak  secara  diam-diam,  mengikuti  atau  mengamati  seseorang  secara  berulang  dan terus  menerus  karena  obsesi  atau  kekacauan  untuk  mengancam,  melecehkan,  atau  mencoba mengintimidasi  seseorang  melalui  internet  atau  alat  teknologi  informasi  elektronik  lain  yang menimbulkan ketakutan dan kegelisahan atas terror dan intimidasi bagi korbannya.
14 Siemieniecka  &  Skibinska,  “ Stalking  and  Cyberstalking  a  Form  of  Violence ”,  Proceeding  of  The International Scientific Conference, 2019, Vol. 3, Hal. 408.
15 Op Cit , Michael Pitaro, 1 (2), Hal. 188.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Dari definisi di atas, terdapat unsur mengancam, melecehkan, mengganggu, dan berulang secara  terus  menerus.  Dengan  timbulnya  perbuatan-perbuatan  demikian,  maka  dampak  yang ditimbulkan dapat mengarah pada unsur-unsur cybercrime .
1) Mengancam ( Threatening )
2) Melecehkan ( Harrasing )
3) Mengganggu ( Annoying )
4) Berulang secara terus menerus
Berdasarkan tinjauan penulis menunjukkan kurangnya konsep terpadu cyberstalking karena informasi  yang  bertentangan  tentang  perilaku  yang  merupakan cyberstalking, para  peneliti  telah menyarankan pengembangan definisi cyberstalking yang jelas dan universal. Melalui penelitian ini penulis  menggambarkan  bahwa cyberstalking menggabungkan  penggunaan  perangkat  yang mendukung  teknologi  seperti  komputer,  smartphone,  atau  lainnya  yang  sejenis  dan  platform misalnya  e-mail  atau  pesan  elektronik  dan  media  sosial  untuk  terus  mengumpulkan  informasi tentang  individu  yang  ditargetkan.  Perilaku  menguntit  tersebut  dapat  bersifat  pasif  misalnya mengumpulkan  informasi,  maupun  aktif  misalnya  kekerasan  atau  pelecehan,  dan  dapat menimbukan emosi ketakutan atau kemarahan pada individu yang dikuntit yaitu korban.
Penerapan  pasal  penguntitan  dalam  UU  TPKS  diatas  berdasarkan  kriteria  dan  bentuk- bentuk perbuatannya telah memenuhi beberapa perumuasan unsur pasal yang ada di dalam KUHP, UU  ITE,  dan  UU  Pornografi.  Sehingga  berlaku asas  lex  specialis  derogate  legi  generali yang menyatakn  hukum  yang  bersifat  umum.  Dalam  kondisi  seperti  ini  juga  dapat  secara  otomatis dikenakan  UU  TPKS  serta  perbuatan  lain  yang  belum  tercakup,  maka  hal  ini  disebut  sebagai concursus idealis , satu perbuatan yang memenuhi beberapa ketentuan pidana.
Hal ini sesuai dengan pendapat badra Nawawi arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif maka harus melalui kebijakan hukum pidana yang rasional yang terdiri dari dua aspek yaitu penal policy yaitu menggunakan sarana hukum pidana berupa KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, serta non penal policy atau dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Penal policy sendiri memiliki tiga tahapan yaitu tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan terakhir tahapan eksekusi.  Kebijakan  hukum  pidana  harus  secara  jelas  dan  terinci  khususnya  dalam  perumusan sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.
Dalam  hal  ini  UU  TPKS  belum  sepenuhnya  efektif  dalam  menangani  penguntitan  yang berbasis  elektronik  untuk  tujuan  seksual.  Undang-undang  yang  diberlakukan  terhadap  kasus tersebut berdasarkan pada kretaria dalam prespektif hukum pidana ada pada KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE namun belum menjawab kreteria dari kejahatan penguntitan yang berbasis elektronik untuk tujuan seksual. Oleh karena kerumitan dalam mengkualifikasikan, bukti korban, tanpa saksi yang  mendukung  korban,  serta  perbedaan  prespektif  apalagi  penguntitan  berbasis  elektronik sejatinya bersifat universal, dapat dijangkau dari berbagai wilayah menjadi tantangan utama dalam penanganan hukum sehingga kebijakan hukum pidana dalam kejahatan penguntitan yang berbaris elektronik  untuk  tujuan  seksual  tidak  dapat  diterapkan  dan  tidak  efektif  untuk  mencapai  tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## 2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan  Penguntitan  Berbasis  Elektronik  Untuk  Tujuan Seksual
Badra  Nawawi  Arief  mengatakan  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  pada  dasarnya merupakan  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang  harus  sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatn normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.
a. Formulasi Tindak Pidana
Simons  mengemukakan  bahwa  suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 16
1) Harus ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2) Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
4) Adanya kesalahan
5) Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku
Simons juga menjelaskan lebih lanjut dua unsur yang mengkonstruksi suatu tindak pidana,  yakni  unsur  objektif  atau actus  reus dan  unsur  subjektif mens  rea .  Unsur  objektif merupakan perbuatan atau tindakan pelaku yang melanggar hukum pidana, sedangkan unsur subjektif ialah sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana. 17
Perbuatan  penguntitan  perlu  untuk  dikriminalisasi  karena  mengacu  pada  kriteria umum  kriminalisasi  yang  telah  dijelaska  pada  bab  sebelumnya,  maka  penulis  menjabarkan kejahatan penguntitan memenuhi kreteria tersebut sebagai berikut :
1) Keberadaan  perbuatan  penguntitan  berbasis  elektronik  meresahkan  masyarakat  dalam melakukan aktifitasnya disuatu tempat, ataupun di dunia maya.
2) Perbuatan penguntitan yang berbasis elektronik untuk tujuan seksual merupakan kejahatan teknologi informasi yang sulit untuk diketahui karena sifatnya yang tersebunyi maka dapat mengganggu ketenangan, membuat kegelisahan atau ketakutan sebab perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan terus menerus.
3) Biaya mengkriminalisasi seimbang denganhasil yang akan dicapai. Dalam hal ini pelaku penguntitan  dapat  dikenakan  pidana  denda  yang  sesuai  dengan cost yang  dikeluarkan negara.
4) Penggunaan  hukum  pidana  dalam  perbuatan  penguntitan  berbasis  elektronik  dapat menimbulkan situasi  tertib hukum yang dicita-citakan. Kapasitas  atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan dan dengan penggunaan teknologi infomasi dapat membatu mewujudkannya.
Pada  dasarnya,  di  dalam  Pasal  14  huruf  c  UU  TPKS  yang  secara  implisit  memuat beberapa  unsur  penguntitan  berbasis  elektronik  untuk  tujuan  seksual  seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya pada bagian A dalam bab ini. Namun, memang hingga saat ini belum dirumuskan  secara  eksplisit  batasan-batasan  apa  yang  menjadikan  perbuatan  tersebut dikategorikan sebagai penguntitan.
16 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 17.
17 Andi Sofyan, Nur Azisa, Hukum Pidana , Pustaka Pena Mas, Makassar, 2016, Hal. 98
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Terkait  dengan  kekosongan  hukum  di  atas,  Indonesia  dapat  melihat  pengaturan mengenai hal yang serupa di beberapa nega lainnya yaitu: 18

## 1) Malaysia
Dinegara  tetangga  seperti  Malaysia  membuat  pengaturan  penguntitan  melalui amandemen pertama yang dibuat dalam undang-undang 574 untuk menjadikan menguntit sebagai pelanggaran. Ini diikuti dengan penambahan bagian 507(a) baru pada UU 574 yang mengatur pelanggaran untuk penguntitan.
Pasal 507 (a) menyatakan bahwa siapa pun yang berulang kali dengan tindakan pelecehan, bermaksud menyebabkan, atau mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan  tersebut  kemungkinan  besar  meyebabkan,  menyusahkan,  ketakutan,  atau mengkhawatirkan  seseorang  atau  keselamatan  orang  tersebut,  melakukan  pelanggaran menguntit.
2) Singapura
Di  singapura  Pasal  13A  dan  13B  dari  Undang-undang  Pelanggaran  Lain-lain (ketertiban  dan  gangguan  publik)  Bab  184,  memuat  pelanggaran  bagi  seseorang  untuk menggunakan  kata-kata  dan  perilaku  yang  mengancam  atau  menghina  dengan  maksud untuk  menyebabkan  pelecehan  atau  kesusahan.  Mereka  tidak  mencakup  bentuk-bentuk perilaku  lain  yang  seharusnya  juga  merupakan  pelecehan  dan  yang  khas  untuk  perilaku menguntit  seperti  mengirim  pesan  atau  hadiah,  mengikuti  atau  membuntuti  seseorang, melakukan pengawasan elektronik atau fisik terhadap seseorang. Selain itu, mereka tidak memperhitungkan fakta bahwa meski tanpa niat buruk, perilaku tersebut dapat berdampak negatif pada korban dan bahkan masyarakat.
3) Inggris Raya
Di Inggris dan wales, penekananya pada perlindungan dan pencegahan pelecehan secara  umum.  Oleh  karena  itu  Undang-undang  Perlindungan  dari  Pelecehan  tahun  1997 Bab 40 mengatur larangan pelecehan yang mencakup mengkhawatirkan atau menyebabkan kesusahan  dalam  hal  “seseorang  tidak  boleh  melakukan  tindakan  yang  merupakan pelecehan  terhadap  orang  lain,  dan  yang  ia  ketahui  atau  seharusnya  ketahui  sebagai pelecehan  terhadap  orang  lain;  atau  seseorang  tidak  boleh  mengerjakan  tindakan  yang melibatkan  pelecehan  terhadap  dua  orang  atau  lebih,  dan yang dia  tahu  atau  seharusnya tahu  melibatkan  pelecehan  terhadap  orang-orang  tersebut,  dan  yang  dengannya  dia bermaksud untuk membujuk siapa pun untuk tidak melakukan sesuatu bahwa dia berhak atau  diharuskan  untuk  melakukan  sesuatu  yang  dia  tidak  berkewajiban  untuk melakukannya”.
Beberapa Undang-undang penguntit membutuhkan elemen tambahan dari efek pada gaya hidup korban yang wajar dan gangguan yang singnifikan terhadap kehidupan dan fungsi sehari-hari  mereka.  Misalnya  kebebasan  bergerak,  hak  untuk  menyendiri  atau  privasi  dan tinggal dirumah sendiri, atau menggunakan internet atau teknologi informasi tanpa rasa takut. 19
Berdasarkan argumentasi yang sudah dibangun, penulis mengkualifikasikan perbuatan penguntitan  berbasis  elektronik  untuk  tujuan  seksual  sebagai  tindak  pidana  yang  dapat dijadikan konsep sebagai berikut:
18 Warren Chik, Harassment  through the Digital  Medium A Cross-Jurisdictional Comparative Analysis on the Law on Cyberstalking , Journal of International Commercial Law and Technology, 3 (1), 2008, Hal. 18-20.
19 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 88
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
1) Setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang diketahuinya atau sepatutnya diketahuinya akan menyebabkan orang itu terganggu, gelisah atau takut yang dilakukan secara berturut-turut dalam waktu tertentu menggunakan sistem  elektronik  terhadap  orang  yang  menjadi  obyek  dalam  informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.
2) Tujuan seksual yaitu suatu tindakan oleh seseorang, baik dengan kata-kata atau tindakan merupakan pelecehan terhadap orang lain secara langsung atau melalui media elektronik yang ia ketahui atau seharusnya ketahui sebagai pelecehan terhadap orang lain.
3) Yang dimaksud dengan dalam waktu tertentu pada ayat (1) adalah keberlanjutan terhadap perbuatan yang dilakukan berulang kali secara terus-menerus, tidak harus dalam rentang waktu  yang  lama,  tetapi  menunjukkan  kesengjaan  secara  terus-menerus  dalam  waktu singkat tersebut.
Apabila  dilihat  dari  konsep  di  atas,  dapat  diperhatikan  bahwa  terdapat  penekanan unsur lingkungan pribadi yang diharapkan nantinya secara tegas mampu mengakomodir tindak penguntitan yang mayoritas dilakukan di lingkungan pribadi korbannya karena yang diserang oleh penguntit adalah hak privasi korban. Dikarenakan kurugian korban menjadi unsur penting sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  penguntitan,  maka  tindak  pidana  penguntitan  dapat digolongkan menjadi delik aduan di masa mendatang.
b. Pemidanaan
Di Indonesia juga telah memiliki UU ITE untuk kejahatan siber yang mendekati unsur- unsur dan sering digunakan dalam penerapan kejahatan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual Pasal 27 ayat (1) sampai (4) dinyatakan bahwa tindakan yang dilarang adalah tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik, pemerasan, dan/atau pengancaman.
Berdasarkan pengaturan di Undang-undang ITE sendiri tidak dijelaskan sampai mana dan  seperti  apa  penegakan  hukum  dapan  dilakukan  terhadap  pelaku  penguntitan  yang menggunakan elektronik atau teknologi informasi yang atas tindakannya tersebut menimbulkan gangguan  secara  tidak  transparan.  Seperti  yang  dijelaskan  juga  sebelumnya  bahwa cyberstalking adalah  suatu  tindakan  yang  membuntuti  sedangkan  UU  ITE  masih  tidak mengenal  konsep  membuntuti  dalam  pasal-pasalnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  UU  ITE memerlukan pengaturan cyberstalking yang tegas dan lengkap, karena penting bagi masyarakat memahami batasan-batasan sebelum menyatakan cyberstalking sebagai tindak pidana.
Sehingga  pada  UU  TPKS  hanya  melanjutkan  pengertian  dari cyberstalking yang digunakan  untuk  melecehakan  seseorang  atau  melakukan  kekerasan  seksual  yang  berbasis elektronik. Kendatinya pelaku yang bersifat hanya memantau saja dapat menjadi Langkah awal dalam melakukan kejahatan lainnya. Sementara apabila pelaku hanya memantau korban saja maka hal tersebut belum termasuk dalam tindak kejahatan. Sebenarnya, semua jenis kejahatan yang  terdapat  di  dalam  unsur-unsur  penguntitan  berbasis  elektronik  untuk  tujuan  seksual  ini sudah  diatur  dalam  peraturan  tindakan  kriminal  lainnya  dan  ini  menciptakan  kriminalisasi berlebihan.
Untuk  itu  diperlukan  harmonisasi  terhadap  aturan  perundang-undangan  yang  lain diluar UU TPKS, supaya di dalam setiap peraturan perundang-udangan terdapat keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Penerapan dan pertimbangan hukum oleh aparat penegak hukum dapat  memberikan  hukuman  yang  adil.  Dalam  mengatasi  hal  itu  penulis  memberikan pertimbangan terkait dengan cyberstalking secara memadai dalam undang-undang yaitu:
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
1) “penguntit” harus membahas media virtual.
2) Motif  harus  tidak  relevan,  serangan  menguntit  itu  unik karena  itu  adalah  tindakan yang bagaimana hal itu dapa mempengaruhi orang lain, bukan tujuan, sasaran, atau motif yang menjadi masalah.
3) Korban harus dapat diidentifikasi.
4) Perilaku  harus  tidak  masuk  akal.  Kewajaran  atau  sebaliknya  dari  tindakan  pelaku sehubungan  dengan  dampak  potensinya  pada  korban  harus  menjadi  elemen  kunci  dari pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
5) Pembelaan kebijakan publik harus dimasukkan dalam ketentuan kriminal penguntit.
Pengungkapan kasus cyberstalking tidak hanya membutuhkan keterampilan dari pihak kepolisian  dalam  memahami  teknologi  melainkan  juga  membutuhkan  fasilitas  yang  mempu menunjang  kinerja  dari  pihak  kepolisian.  Tersedianya  fasilitas  tersebut  memungkinkan pengungkapan barang bukti berupa data digital dengan cara merekam dan menyimpan barang bukti berupa gambar, program, html, suara, dan lainnya dalam bentuk soft copy .
Sarana  dan  prasarana  harus  memadai  berdasarkan  kerangka  penegakan  hukum, seringkali  sulit  ditegakkan  karena  fasilitas  yang  tidak  memadai  atau  tidak  ada.  Tersedianya sarana  dan  prasana  yang  memadai  mampu  meningkatkan  aparat  penegak  hukum  dalam kepastian  hingga  kecepatan  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara.  Jika  tingkat  keamanan  dan kecepata  pemerosesan  kasus  ditingkatkan,  maka  penerapan  hukuman-hukum  yang  dibentuk akan memiliki efek yang menakutkan sehingga meminimalisir pelaku tindak kejahatan.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  dalam  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  memahami hukum  itu  sendiri,  terlebih  lagi  perbandingan  yang  bertujuan  untuk  mengasumsikan  persamaan (berbagai  sistem  hukum  sejatinya  ada  persamaan).  Tujuan  yang  pasti  tentu  berkaitan  dengan  cara memformalkan dalam membangun sistem (meninjau), terlebih lagi bertujuan untuk menyatukan hukum yang  satu,  karena  terkait  dengan cyberstalking ,  sejatinya  bersifat  universal,  dapat  dijaungkau  dari berbagai  wilayah,  tidak  hanya  di  Indonesia. Cyberstalking merupakan  penggunaan  internet  atau  alat elektronik  yang  dapat  memicu  perbuatan cybercrime lainnya.  Dengan  demikian  untuk  mengatasi problematika pengaturan cyberstalking ini, diperlukan kebijakan mengenai aturan hukum pidana yang tegas  dan  jelas  yang  mencakup  unsur-unsur  yaitu:  pembentukan  pola  pengulangan,  pelecehan  yang disengaja dan bahwa perilaku ini menciptakan keadaan ketakutan, kegelisahan dan/atau menyebabkan keadaan emosional tertekan lainnya. Namun tindakan tersebut perlu dikriminalisasi dengan batas-batas yang  jelas,  yaitu  dengan  mengkualifikasikannya  sebagai  delik  aduan,  dan  dalam  penjatuhan  saksi, penegak hukum harus memperhatikan kondisi kejiwaan pelaku.
Penegakan  hukum  untuk  kasus cyberstalking di  Indonesia  dapat  dihubungkan  dengan  ketentuan yang  ada  dalam  KUHP,  UU  ITE,  dan  UU  Pornografi.  Sehingga  ketentuan  dalam  UU  TPKS  yang mengatur  tentang  penguntitan  yang  berbasis  elektronik  untuk  tujuan  seksual  belum  terwujud implementasinya.  Karena  hanya  mejelaskan  penguntitan  menggunakan  sistem  elektronik  terhadap obyek  dalam  informasi/dokumen  elektronik  untuk  tujuan  seksual.  Dalam  ketentuan  tersebut  tidak menjelaskan mengenai kriteria penguntitan dengan batasa-batasan yang jelas. Oleh sebab itu perumusan ketentuan tersebut haruslah lebih rinci dan tegas serta disertai ruang lingkup dan batasan-batasannya, guna dapat mengakomodir sebuah permasalahan hukum yang sama di dua sistem hukum yang berbeda.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## DAFTAR REFERENSI
Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , edisi kedua, Citra Aditya Bakti, Bogor, 2008 Andi Sofyan, Nur Azisa, Hukum Pidana , Pustaka Pena Mas, Makassar, 2016.
Amanda  Lenhart,  Michele  Ybarra,  Kathryn  Zickuhr,  Myeshia  Price-Feeney,  “ Online  Harassment, Digital Abuse, And Cyberstalking in America ”, Center for Innovative Public Health Research. Barbara  A.  Ritter,  “ Deviant  Behavior  in  Computer-Mediated  Communication:  Development  and Validation  of  a  Measure  of  Cybersexual  Harassment ”,  Journal  of  Computer-Mediated Communication , 2014, 19 (2).
Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
Michael  L.  Pittaro, Cyberstalking:  An  Analysis  of  Online  Harassment  and  Intimidation”, International Journal of Cyber Criminology , 1 (2), 2007, Hal. 180.
Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar , Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Tjaden,  P.,  &  Thoennes,  N. Full  report  of  the  prevalence,  incidence,  and  consequences  of  violence against women: U.S. Department of Justice , Office of Justice Programs, 2000.
Utin Indah Permata Sari, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cybercrime yang dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia, Mimbar Jurnal Hukum, 2 (1), 2021.
U. S. Department of Justice. (2005). Prosecutors in State Courts , 2005. 12
National Centre for Cyberstalking Research, A Practical Guide to Coping with Cyberstalking , Andrews UK Limited, 2015.
id.safenet.or.id, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (SAFEnet ed, SAFEnet) https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf
Siemieniecka  &  Skibinska,  “ Stalking  and  Cyberstalking  a  Form  of  Violence ”,  Proceeding  of  The International Scientific Conference, 2019, Vol. 3.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Warren Chik, Harassment through the Digital Medium A Cross-Jurisdictional Comparative Analysis on the Law on Cyberstalking , Journal of International Commercial Law and Technology, 3 (1), 2008.
https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=uu-tpks-disahkan-begini-tanggapan- dosen-um-surabaya Diakses Pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 17.42 WITA https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220815091003-20-834604/kronologi-utuh-dugaan- pelecehan-karyawan-kawan-lama-group-versi-suami Diakses  Pada  tanggal  21  Oktober  2022 Pukul 17.33 WITA