## Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum

## Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas

## Tanius Sebastian
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tanius.sebastian@unpar.ac.id

## Abstract
Ronald Dworkin was a contemporary American legal theorist whose ideas of the nature of law had strikingly compelled legal positivists to amend a number of their basic tenets. In this paper, Dworkin’s pivotal legacy on troika of jurisprudence, legal theory, and philosophy of law will be assessed, in the light of interpretive nature of legal practice undertaken by their officials or professionals. Thus, it will demonstrate three focal points of his legal thought, i.e. the idea of anti-positivism, legal reasoning as moral reasoning, and legal (in)determinacy. Those are exhibited in Dworkin’s final oeuvre, Justice for Hedgehogs , which refers to the notable Classical Greek metaphor made famous by Sir Isaih Berlin on the picture of law and morality: the fox and the hedgehog. Dworkin drew on this metaphor to accentuate his long-standing commitment on the unity of law and morality. Accordingly, this article will situate Dworkin in Indonesia jurisprudential problem in the context of legal pluralism. My primary intention is to examine the transposition of the Dworkinian concept of jurisprudence to the concept of Indonesian legal science. To that end, a comparative glance is inevitable, and it will make the case for several impediments to use Dworkin’s thoughts in the legal ambiguity and uncertainty in Indonesia.
Keywords: anti-positivism; legal reasoning; moral reasoning; legal (in) determinacy.
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 6 No. 1 (2023): 269-308, DOI: 10.22437/ujh.6.1.269-308

## Abstrak
Ronald Dworkin adalah seorang teoretikus hukum Amerika kontemporer dengan gagasan-gagasan yang memaksa para tokoh positivis hukum untuk mengamandemen beberapa corak dasar teorinya. Di dalam tulisan ini, warisan  Dworkin  yang  paling  penting  mengenai  ilmu,  teori,  dan  filsafat hukum akan diulas berdasarkan hakikat interpretatif praktik hukum sebagaimana digeluti oleh para pengemban hukum profesional. Di sini akan diajukan tiga pokok pemikiran hukum Dworkin, yakni paham anti- positivisme, penalaran hukum sebagai penalaran moral, dan ke(tidak) pastian hukum. Kesemuanya itu tampak di dalam karya Dworkin yang terakhir, Justice for Hedgehogs , yang merujuk pada metafora Yunani Klasik tentang Sang Rubah dan Sang Landak yang diperkenalkan oleh Sir Isaiah Berlin. Dworkin menggunakan metafora ini untuk menegaskan komitmen lamanya tentang kesatuan hukum dan moralitas. Dalam pada itu, artikel ini akan mendudukkan Dworkin ke dalam masalah keilmuan hukum Indonesia dengan konteks pluralisme hukum. Maksud utamanya adalah untuk menyelidiki transposisi konsep filsafat hukum Dworkinian ke konsep ilmu hukum Indonesia. Untuk itu, telaah dengan sentuhan komparatif menjadi tak terhindarkan, dan dengannya hendak dinyatakan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam menggunakan pemikiran Dworkin di dalam ambiguitas dan ketidakpastian hukum di Indonesia.
Kata kunci: anti-positivisme; penalaran hukum; penalaran moral; ke(tidak) pastian hukum.

## A. Pendahuluan
Artikel ini menampilkan tokoh hukum Ronald Dworkin dan mengulas pokok pemikirannya tentang paham anti-positivisme hukum. Ulasan ini dilakukan untuk memaparkan bahwa terdapat cara memandang hukum dan moralitas sebagai sebuah kesatuan ( unity ) yang berimplikasi bagi konsep penalaran hukum dan kepastian hukum. Melalui cara pandang ini, maka corak penalaran hukum dipahami bukanlah yang bercirikan mekanis-formalis-tertu- lis-positivistik, melainkan yang di(re)konstruksi berdasarkan paham moralitas. Karena itu, bagi Dworkin, tesis “penalaran hukum sebagai penalaran moral” merupakan wujud anti-positivismenya.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Ada tiga alasan yang membuat ulasan ini diperlukan. Pertama, Dworkin merupakan penentang terbesar positivisme hukum, yang kerap disamakan dengan kelompok teoretikus hukum kodrat ( natural law ). Padahal gagasan Dworkin melampaui kritik terhadap positivisme hukum. Kedua, karya Dworkin yang berkembang dalam menentang  gagasan  positivistik  itu  berjasa  dalam  merefleksikan ulang hakikat (ontologis) dan tujuan (metodologis) dari troika pem bidangan yang sudah dianggap terberi ( taken for granted ), baik di dalam wacana keilmuan maupun praktik hukum—termasuk di  Indonesia,  yakni  filsafat  hukum,  teori  hukum,  doktrin  hukum. Ketiga, Dworkin turut mengangkat ide hermeneutika (alias teori- teori penafsiran yang pusat pertumbuhannya ada di dalam tradisi teologi dan fenomenologi Eropa kontinental) ke tataran perdebatan etis-politis tentang esensi hukum dalam tradisi common law Anglo- Amerika. Dengan pendekatan hermeneutis, Dworkin memandang keseluruhan pengemban hukum ( lawyers, judges, legal scholars ) dan warga negara ( citizens ) sebagai penafsir atau pembentuk makna menurut prinsip yang dipahami bersama. 1 Bagi Dworkin, praktik hukum adalah arena penciptaan makna, sehingga menurutnya apa pun kapasitasnya kita semua bertanggungjawab untuk mewujudkan dunia yang penuh makna tersebut, yakni dengan menciptakan ( to create or to construct ), bukan cuma menemukan ( to discover or to reconstruct ) hukum.
Arus utama kajian yang mengulas ketokohan dan pemikiran Dworkin bertolak sekaligus berlabuh di dalam diskursus teori hukum Anglo-Amerika dan filsafat hukum analitis ( analytical jurisprudence ).
Kajian-kajian tersebut memiliki kesamaan pola dasar dan tampil dengan salah satu dari dua nada, yakni simpati atau kritik. Di antara barisan pengkritik yang paling keras adalah Michael Steven Green. Ia menyatakan kemustahilan bahwa pengaruh terbesar Dworkin adalah bukan bagi  kalangan  atau  komunitas  filsuf  hukum.  Absurditas  ini
1  Pengertian hermeneutika dan pembentukan makna ini dipinjam dari Andrew Sayer, Method in Social Science. A Realist Approach. Revised Second Edition (London, New York: Routledge, 2010), hlm. ix.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
bukannya tanpa bukti. 2 Sementara pihak-pihak yang bersimpati pada Dworkin menemukan relevansi antara kualitas pribadi sosoknya dan sumbangan yang paling berharga dari karya-karyanya, bukan hanya di bidang teori hukum, tapi juga, filsafat liberalisme, teori demokrasi, dan hukum konstitusi. 3
Ulasan di dalam artikel ini memakai metode yang agak ber- beda dari arus utama di atas. Pendekatan yang dipakai bukanlah suatu eksegesis pemikiran, yakni yang menguliti lapis-lapis gagasan Dworkin. Tetapi setidaknya yang disajikan di sini adalah pembacaan terfokus dan masuk akal atas pemikiran Dworkin. 4 Tulisan ini akan berfokus pada tiga diskursus pemikiran Dworkin, yakni (i) anti- positivisme hukum; (ii) penalaran hukum sebagai penalaran moral; dan (iii) implikasi ke(tidak)pastian hukum. 5 Fokus dan kepedulian
2  Green merujuk ke daftar yang dibuat Brian Leiter (seorang kritikus keras Dworkin lainnya) tentang profesor di sekolah-sekolah hukum Amerika yang paling banyak dikutip. Menurut temuan Leiter, jumlah kutipan terhadap Dworkin lebih besar dari kombinasi jumlah kutipan terhadap 10 profesor hukum Amerika yang menulis karya filsafat hukum. Lihat Michael Steven Green, “Dworkin v. The Philosophers: A Review Essay on Justice in Robes,” University of  Illinois Law Review 5 (2007), hlm. 1477.
3  Hujan simpati atas Dworkin bisa kita simak, di antaranya: Richard H. Fallon, dkk., “In Memoriam: Ronald Dworkin,” Harvard Law Review 127,
2 (2013): 489-511. Lihat juga eulogi saat upacara pemakaman Dworkin. Jeremy Waldron, “Jurisprudence for Hedgehogs,” NYU School of  Law, Public Law Research Paper No. 13-45, 5/7/2013, https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=2290309, diakses 24/8/2022.
4  Eksegesis semacam itu telah dituangkan antara lain dalam dua hasil riset kami. Lihat: Tanius Sebastian, “Teori Hukum Interpretatif menurut Ronald Dworkin,” (Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, 2016); juga Tanius Sebastian, “Untuk Apa Filsafat Hukum? Problem Metodologi setelah Debat Hart/Dworkin,” Diskursus 17, 1 (2018): 102-36.
5  Ketiganya ini mengikuti tesis dan argumen para komentator kritis Dworkin. Lihat: Robin West, “Taking Moral Argument Seriously,” Chicago-Kent Law Review 74, 2 (1999): 499-516. Juga L\lihat: Alexander Peczenik, “Taking Law Seriously,” Cornell Law Review 68, 5 (1983): 660-84. Dan lihat: Frederick Schauer, “What Counts as Law?” Valparaiso University Law Review 52, 1 (2017): 1-17 dan juga Frederick Schauer, “Law’s Boundaries,” Harvard Law Review 130, 9 (2017): 2434-62. Ke(tidak)pastian hukum tampak paling jelas dari kajian-kajian Frederick Schauer tentang batas-batas “wilayah apa itu hukum” dan bagaimana ilmu hukum ( jurisprudence ) dalam konteks common law Anglo-Amerika mengolah perubahan perbatasan serta pembatasan tersebut. Bagi Schauer, Dworkin tidak sedikit menyumbang di dalam
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
utama tulisan ini adalah mengenai transposisi jurisprudence sebagai “ilmu hukum Indonesia”.
Dalam konteks tradisi hukum Belanda (kolonial dan pasca- kolonial), telah terdapat suatu jembatan tema riset untuk mendu- dukkan Dworkin, yakni perbandingan teori hukumnya dengan teori penemuan hukum Belanda yang dicetuskan Paul Scholten (1875-1946), yang juga adalah pendiri Rechtshogeschool di Batavia. 6 Jembatan itu telah dibangun dan ditempuh oleh para legal scholars Indo nesia, salah seorang di antaranya adalah B. Arief Sidharta (1938- 2015). Sementara itu di dalam perkembangan jurisprudence Anglo- Amerika, andil Dworkin menyangkut perdebatan tentang apa atau bagaimana sesungguhnya meneorikan hukum. 7 Baik kajian yang menempuh jembatan pemikiran Scholten maupun perdebatan teori hukum tersebut berpusat pada metodologi anti-positivis dan gagasan penalaran moral. Di sinilah terdapat problematika yang akan didiskusikan dalam mendudukkan (urgensi dan relevansi) Dworkin dalam ilmu hukum Indonesia. Terinspirasi dari Upendra Baxi (lahir 1938), tulisan ini akan memetik keutamaan teoretis tentang bagaimana hukum dipelajari, dipikirkan, dicari, dan ditemukan, yakni dengan mendudukkan Dworkin dalam tilikan perbandingan antara konsepsi “ilmu hukum” di Indonesia dan jurisprudence di dunia common law . 8
Bahwa terdapat ambiguitas ke(tidak)pastian hukum yang menjadi tantangan atau kendala transposisi jurisprudence di dalam praksis ilmu
perluasan batas-batas tersebut.
6  Lihat: Marjanne Termoshuizen-Arts, “The Reception of the Work of Paul Scholten in the Netherlands,” DPSP Annual 1, 2020, https://paulscholten. eu/research/article/the-reception-of-the-work-of-paul-scholten-in-the- netherlands/ , diakses 7/9/2022. Percobaan untuk menelaah kesebandingan teori Scholten dan Dworkin dapat dibaca pada: Tanius Sebastian, “Apakah yang Filosofis dari Ilmu Hukum Nasional Indonesia?” dalam Bernard Arief Sidharta dan Pengemban[g]an Hukum Indonesia , ed. Shidarta, dkk. (Depok:
Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 141-55.
7  Brian Bix, “Ideals, Practices, and Concepts in Legal Theory,” 1st Conference on Philosophy and Law Neutrality and Theory of  Law, Girona, 20-22/5/2010, hlm. 3.
8  Lihat: Upendra Baxi, “A Known but an Indifferent Judge: Situating Ronald Dworkin in Contemporary Indian Jurisprudence,” International Journal of
Constitutional Law 1, 4 (2003), hlm. 589.
hukum Indonesia, yakni yang berdasarkan realitas sosio-antropologis berupa pluralisme hukum.
Ada dua pokok yang diajukan tulisan ini. Pertama, problem ke(tidak)pastian hukum yang disoroti menurut metodologi Dwor- kinian dalam mendekati pertanyaan apa itu hukum justru membatasi teoretisasi hukum dalam menghadapi masalah ketidakmenentuan kepastian alias ketidakpastian hukum, sehingga untuk itu dibu- tuhkan metodologi tentang pluralisme hukum. 9 Kedua, pengertian “ilmu hukum” dapat dipertukarkan dengan pengertian jurisprudence , sehingga troika doktrin, teori, dan filsafat hukum tidak layak dibela sebagai atas nama eksklusivitas apa pun (entah karena birokrasi- institusionalisasi pendidikan tinggi, entah demi pemisahan antara ranah praktik-faktual dan teori-normatif). Pokok pertama bukan- lah mengenai masalah terminologi yang hanya menampilkan trans- literasi atau pengalihan arti secara semantis, melainkan ditopang dari hasil analisis pokok yang kedua; bahwa mendudukkan Dworkin dalam konteks Indonesia mengundang kita untuk mempertanyakan sejauh apa segala ciri eksklusif, dikotomis, dan biner tentang hakikat hukum dapat dipertahakan. 10 Dengan itu kita dapat menyimak ciri problematis dari transposisi yang telah disebut.
Setelah bagian pendahuluan ini, akan diulas riwayat hidup dan karya Dworkin yang direpresentasikan sebagai karier anti- positivismenya. Bagian berikutnya, sebagai turunan dari anti-posi- tivisme hukum tersebut, mengulas gagasan penalaran hukum sebagai penalaran moral. Bagian ketiga mengelaborasi argumen utama tulisan ini, yakni dengan menganalisis dimensi ke(tidak) pastian hukum. Sebagai penutup akan diberikan kesimpulan.
9  Tesis tentang pembatasan ini kontras dengan tesis perluasan yang dipaparkan Schauer. Lihat catatan kaki nomor 5.
10 Pandangan yang mendikotomikan titik berdiri internal dan eksternal pengemban hukum adalah salah satu tesis positivisme hukum yang dibela Herbert Hart di dalam umpan baliknya secara anumerta atas kritik anti- positivis Dworkin terhadap bukunya The Concept of  Law . Lihat: H.L.A. Hart, The Concept of  Law (Oxford: Oxford University Press, edisi tiga, 2012).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)

## B. Karier Anti-Positivistik Dworkin
Bagian ini menguraikan riwayat hidup dan karya Dworkin dengan merepresentasikannya sebagai karier anti-positivistik. Dengan menempuh jalan representasi ini, bagian ini mengemukakan pandangan bahwa sepak terjang, kesarjanaan ( scholarship ), dan kepedulian Dworkin adalah kelindan dari dua ciri anti-positivistik pemikiran hukumnya. Keduanya ini adalah warna dasar dari ilmu hukumnya.
Ciri pertama menunjuk pada karya Dworkin tentang teori “hak” ( right ) dan “satu jawaban yang benar” ( one right answer ), yang lantas berevolusi menjadi teori interpretatif tentang hukum ( interpretive theory of  law ), atau yang disebut juga interpretivisme hukum ( legal interpretivism ). Ciri yang kedua menyangkut gagasan radikal Dworkin yang menantang positivisme hukum sebagai teori dan  gagasan  filosofis  tentang  hukum.  Hal  itu  dapat  dirangkum ke dalam kritik mendasar Dworkin terhadap sejumlah dikotomi tentang  konseptualisasi  hukum  dan  teori  (filosofis)  tentangnya, yakni dikotomi pertanyaan “apa itu hakikat hukum”/“apa itu ilmu hukum”; dikotomi “analisis”/“evaluasi” dalam cara berpikir yuridis saat menerapkan hukum; dikotomi corak “deskriptif ”/“normatif ” di dalam menjawab pertanyaan apa itu (hakikat) hukum; dan yang terakhir, dikotomi “praktik”/“ilmu” hukum.
Memandang riwayat hidup dan karya Dworkin berdasarkan dua ciri di atas akan membantu kita memahami pokok-pokok pemikirannya nanti di bagian ketiga. Dengan menguraikan riwa- yat hidup dan karier Dworkin, bagian ini hendak menunjukkan bahwa teori interpretatif tentang hukum adalah sekadar label bagi pemikiran Dworkin yang masih mengandung pokok yang dapat digali. Artinya, kita dapat merefleksikan lebih lanjut riwayat hidup dan karier Dworkin. Di penghujung bab ini, refleksi tersebut akan dikemukakan dalam rupa catatan tentang hubungan hukum dan moralitas.
Hidup dan karya dari Ronald Myles Dworkin (lahir di Worcester, Massachusetts, 11 Desember 1932; meninggal di London,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
14 Februari 2013) dapat dirangkum dengan gelar “penantang positivisme yang paling luas didiskusikan”. 11 Jalur pendidikan dan karier profesional yang ditempuhnya seakan-akan menjadi fasilitas baginya untuk menyuburkan dialektika antara ide-ide akademis dan kepekaan praktis lapangan. Ia menempuh dua pendidikan sarjana ( undergraduate degree ) dan menggondol gelar Bachelor of  Arts (B.A.) dari Harvard pada 1953 dan Oxford pada 1955. Gelar Juris Doctor ia raih dari Harvard Law School pada 1957. Setelah lulus dari sekolah hukum, ia menjadi panitera atau asisten hakim ( law clerk ) selama satu tahun hingga 1958. Dworkin menjadi asisten Learned Hand, hakim di peradilan federal di New York, yang dianggap sebagai yuris Amerika yang sangat dihormati pada pertengahan abad ke-20. Lantas ia lebih memilih  bergabung  dengan  firma  Sullivan  and  Cromwell  sebagai advokat di bidang transaksi bisnis internasional, daripada menerima tawaran untuk menjadi asisten hakim Felix Frankfurter, hakim di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pada 1962, Dworkin kembali ke kampus dan mengajar di Yale Law School. Ia mendapatkan kursi guru besar ilmu hukum di situ pada 1968. Persis setahun setelahnya, ia ditunjuk untuk menduduki kursi guru besar ilmu hukum yang sangat masyhur di Oxford, lantaran yang menduduki kursi itu sebelumnya adalah Herbert Lionel Adolphus Hart, yang merupakan pembaharu ajaran positivisme hukum Inggris (setelah Jeremy Bentham dan John Austin) dan karenanya, sasaran kritik utama Dworkin. Pada 1975 ia pun mengemban kursi guru besar hukum dan filsafat di New York University Law School. Yang menarik adalah bahwa pada 1998, mendekati masa pensiunnya dari Oxford, ia menerima kursi guru besar ilmu hukum di University College London. Hal ini adalah
11 Gerald J. Postema, A Treatise of  Legal Philosophy and General Jurisprudence Volume 11: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World (Dordrecht-Heidelberg-London-New York: Springer, 2011), hlm. 401. Tantangan Dworkin terhadap positivisme hukum diajukannya dalam bukunya pertama, terbit 1977, lihat: Ronald Dworkin, Taking Right Seriously (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978). Uraian tentang biografi Dworkin di sini diambil dari kombinasi uraian Postema di halaman yang dirujuk di sini, dan uraian Stephen Guest. Lihat: Stephen Guest, Ronald Dworkin (Stanford: Stanford University Press, edisi tiga, 2013), hlm. 12-3.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
sesuatu yang agak ironis mengingat bahwa sosok yang pertama kali menduduki kursi tersebut beserta gelarnya merupakan representasi positivisme hukum, yakni John Austin. 12
Untuk mengaitkan perjalanan akademis intelektual Dworkin di atas dengan karya-karya pustakanya, kita perlu menengok secara lebih mendalam perihal dua ciri anti-positivisme yang disebut sebelumnya. Keduanya itu masing-masing dapat diletakkan ke dalam dua titik dalam satu garis lini masa kehidupan intelektual Dworkin. Ciri yang pertama menunjuk pada masa awal perkembangan pemikiran Dworkin, yakni saat ia menuangkannya dalam karya- karya tulis yang dini, sementara ciri kedua menunjuk pada masa teori hukumnya mencapai tingkat dewasa atau akhir, yakni ketika ia berada di penghujung usianya. Pembeda untuk dua garis waktu itu dapat diletakkan pada 2000. Masa awal yang dimaksud tampak dari pustaka-pustaka Dworkin yang terbit sebelum 2000, sebagaimana terlihat dari tiga buku utamanya di bidang teori dan filsafat hukum, yaitu Taking Rights Seriously (1977), A Matter of  Principle (1985), Law’s Empire (1986), dan Freedom’s Law: The Moral Reading of  the American Constitution (1996). Jadi, masa dewasa di sini menunjuk pada dua karya utamanya di bidang tersebut, seperti Justice in Robes (2006) dan Justice for Hedgehogs (2011). 13
Sebagaimana telah dijelaskan di muka tulisan ini, anti-positivisme bergandengan erat dengan tesis penalaran hukum sebagai penalaran moral di dalam metodologi teori hukum Dworkin. Apa yang sebenarnya dimaksud di sini dengan ciri atau sifat anti-positivistik? Poin pertanyaan ini adalah tentang makna dari representasi riwa- yat hidup dan karya Dworkin. Anti-positivisme Dworkin, dalam pandangan Robin West, menyangkut tiga bidang sekaligus, yakni bidang kewenangan yudisial, bidang tanggung jawab moral- profesional pengemban hukum praktis, dan bidang pendidikan serta kesarjanaan hukum. 14
12 Postema, Legal Philosophy in the Twentieth Century, hlm. 401.
13 Rujukan  ke  karya-karya  Dworkin  ini  mengikuti  bibliografi  yang  dibuat oleh Guest, Ronald Dworkin , hlm. 271-83. 14  Lihat: West, “Taking Moral Argument Seriously.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Kembali ke garis lini masa perkembangan ilmu hukum Dworkin, ruang lingkup anti-positivisme di atas berada di titik awal garis tersebut. Hal itu tampak dari uraian West yang merujuk pada keempat pustaka Dworkin sebelum 2000 yang telah diidentifikasi di atas. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Postema, latar belakang intelektual Dworkin mengantar ilmu hukumnya mencapai taraf dewasa atau matang, yakni ketika ia mulai mengolah gagasannya tentang interpretivisme hukum. Benih konsepsi itu sebenarnya sudah terkandung di dalam ciri anti-positivisme tersebut. Sesuai dengan tujuan bagian ini, kita patut menyimak uraian Postema tentang latar belakang yang dimaksud tersebut. 15
Dworkin mengembangkan teori hukumnya sebagai perwujudan dari  “filsafat  publik  liberal”.  Perkembangan  filsafat  hukum,  pada umumnya seperti yang kita ketahui, adalah semacam panggung atau arena tarung gagasan. “Kadang ilmu hukum meniru dunia fisik, setiap teori baru memprovokasi sebuah teori yang sebaliknya dan kadang yang sama-sama kuat”, demikian tulis Postema. 16 Maka, Thomas Aquinas, misalnya, akan mendaku Platon sebagai kawan (dan atau lawan) berpikirnya, seperti—antara lain—Bentham bagi Austin, Austin bagi Hart, juga David Hume bagi Immanuel Kant, atau Kant bagi Hans Kelsen. Namun Dworkin memilih untuk masuk ke dalam arena tersebut bukan dengan menjadikan tokoh-tokoh utama  dalam  lintasan  sejarah  filsafat  hukum  Barat  sebagai  kawan dan atau lawan. Ia justru masuk ke dalam pemikiran yang Postema sebut sebagai “ilmu hukum lokal”, yakni yang merupakan sintesis dari: (i) para hakim-pemikir Benjamin Cardozo, (ii) teori Lon Fuller, (iii) teori hukum Amerika yang pasca realis, (iv) teori dan metodologi moral John Rawls, dan juga (v) filsafat politik khas Amerika 1960an dan awal 1970an yang diyakini mampu mengartikulasikan dan mendukung pergulatan tentang keadilan ( justice ).
Dengan itu, Dworkin menjawab problem ontologis tentang daya
15  Uraian yang menyangkut latar belakang intelektual yang mempengaruhi Dworkin ini dirujuk dari Postema, Legal Philosophy in the Twentieth Century,
hlm. 402-3.
16 Postema, Legal Philosophy in the Twentieth Century, hlm. 401.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
mengikat  atau  normativitas  hukum  dengan  premis-premis  filsafat politik liberal. Sebagaimana ditunjukkan oleh Roger Cotterrell, filsafat  hukum  Dworkin  yang  mengangkat  “tahtanya  hukum” ( law’s empire ) dibangun dengan semangat menjadikan ajaran-ajaran liberalisme kembali bertahta di tengah-tengah tren budaya hukum Anglo-Amerika yang mulai meninggalkannya. 17 Dengan kata lain, problem ontologis tersebut mengisyaratkan bahwa jawaban atas kasus-kasus hukum secara imanen bersumber dari nilai-nilai liberal yang koheren dengan doktrin-doktrin hukum. Nilai-nilai itu menunjuk pada tuntutan atau jaminan bahwa kelompok minoritas memiliki hak yang dijamin di hadapan kelompok mayoritas, bahwa negara harus punya pembenaran moral untuk memaksa atau membatasi hak warga negara, bahwa terdapat dasar kepantasan untuk pembagian ulang sumber daya ekonomi antar warga negara berdasarkan asas kebebasan yang setara ( equal liberty ). 18
Dari uraian di atas, tampak bahwa karier anti-positivistik Dworkin berpusat pada pelbagai gagasan dan tema filsafat politik liberal yang tertuang pada buku utamanya Law’s Empire . Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa karier Dworkin mulai matang dengan seiring publikasi buku tersebut. Di dalam lini masa riwayat Dworkin, Law’s Empire bisa dianggap sebagai titik antara atau perbatasan antara momen awal dan akhir pemikiran ilmu hukumnya. Meminjam Nicos Stravropoulos, titik antara tersebut membentuk posisi yang disebut sebagai interpretivisme hukum. 19 Posisi inilah yang lantas menjadi matang di dalam dua buku terakhirnya yang terpenting tentang ilmu hukum yakni Justice in Robes dan Justice for Hedgehogs .
Apa itu interpretivisme hukum? Untuk itu, kita dapat menyimak kutipan dari Stravropoulos, salah satu komentator dan pengkaji Dworkin yang paling simpatik, berikut ini:
17 Roger Cotterrell, “Liberalism’s Empire: Reflections on Ronald Dworkin’s Legal Philosophy,” American Bar Foundation Research Journal 12, 2-3 (1987),
hlm. 524.
18  Cotterrell, “Liberalism’s Empire,” hlm. 524.
19 Nicos Stravropoulos, “Legal Interpretivism,” Stanford Encyclopedia of  Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/law-interpretivist/, 8/2/2021, diakses 6/9/2022.
“Interpretivisme hukum menawarkan sebuah penjelasan filosofis menge- nai bagaiman praktik kelembagaan—yakni pelbagai tindakan dan praktik dari lembaga-lembaga politik yang punya pengaruh secara hukum— mengubah pelbagai hak serta kewajiban hukum. Klaim intinya adalah cara bagaimana praktik kelembagaan mempengaruhi hukum ditentukan oleh prinsip-prinsip (atau asas) tertentu yang menjelaskan mengapa praktik tersebut memang seharusnya mengemban peran tersebut. Penafsiran mengenai praktik bermaksud untuk mengidentifikasi prinsip- prinsip yang terkandung di dalam pertanyaan hukum dan karenanya dampak normatif dari praktik kelembagaan atas hak-hak serta tanggung jawabnya para warga negara.” 20
Praktik kelembagaan yang dimaksud Stravropoulos itu menun- juk pada—bukan hanya ciri struktural tata atau administrasi negara modern, tapi juga—ciri epistemis dan etis dari hakikat hukum. Hukum sebagai praktik kelembagaan tampil sebagai institusi yang melembaga di dalam cara berpikir, melihat, dan praktiknya. Di dalam kosa kata literatur hukum berbahasa Indonesia agaknya terdapat istilah yang lebih tepat untuk itu, yakni pranata . Oleh karena itu, interpretivisme hukum mengemukakan gagasan tentang hukum sebagai pranata yang mengemban hak dan tanggung jawab warga negara. Peran atau fungsi mengemban itu memiliki acuan alias bersumber dari prinsip-prinsip moral yang menata bagaimana seharusnya hubungan antara pemegang otoritas hukum (atau yang Hart sebut officials 21 ) dan warga negara.
Lantas di mana letak interpretasi di dalam kerangka hukum sebagai pranata? Interpretasi atau penafsiran di dalam paham Dworkinian bukan sekadar menunjuk pada dogma-dogma tentang metode bagaimana hakim menafsirkan teks sumber hukum yang tidak jelas. Penafsiran di sini terlembagakan sekaligus di dalam dua aspek, yakni aspek konsep dan aspek praktik dari hukum sebagai pranata. Artinya, baik proses memahami hakikat hukum maupun proses menjawab apa hukumnya di dalam suatu kasus hanya dapat dilakukan di dalam satu lajur penafsiran yang sama. Proses yang disebut pertama itu dapat dirumuskan di dalam pertanyaan: “Apa itu Hukum?” ( What is Law in general? ), dan proses yang disebut kedua
20  Stravropoulos, “Legal Interpretivism”. 21 Hart, The Concept of  Law.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
dapat  diidentifikasi  di  dalam  pertanyaan:  “Apa  itu  hukum  yang berlaku?” ( What is the law on a particular issue? ). 22 Bagi posisi yang berseberangan atau bercampur dengan interpretivisme hukum, terdapat sekat pembeda di antara kedua proses itu, karena proses yang pertama merupakan wilayah pemahaman (epistemis) hukum, sementara proses yang kedua masuk dalam wilayah keberlakuan (etis) hukum. 23 Gagasan Dworkin adalah bahwa menafsir merupakan kegiatan  menjustifikasi  jawaban  yang  sekaligus  berlaku  untuk  dua pertanyaan itu, berdasarkan prinsip-prinsip moral. Walhasil, di dalam gambaran hukum sebagai pranata, sekat pembeda wilayah pemahaman (epistemis) dan keberlakuan (etis) menjadi runtuh.
Di dalamnya kuliahnya di Instituto de Investigaciones Jurídicas of Universidad Nacional Autónoma de México, Dworkin merangkum gagasannya yang telah matang tentang interpretivisme hukum dengan judul From Justice in Robes to Justice for Hedgehogs. 24 Kuliah itu diadakan pada 23 November 2006. Itulah tahun terbit buku Justice in Robes , sementara Justice for Hedgehogs sendiri baru terbit lima tahun kemudian, yakni pada 2011. Dworkin mengaku berhutang pada Imer Flores yang merumuskan judul kuliah itu dan dengan itu menginspirasi Dworkin sendiri untuk menciptakan simbol bahwa kedua karya tulis tersebut masing-masing merupakan masa lalu dan masa depan pemikirannya. 25 Dalam arti itu, gagasan tentang
22  Bandingkan: Andrei Marmor, “The Nature of Law,” Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/lawphil-nature/, 22/8/2019, diakses 7/9/2022.
23 Stravropoulos menunjukkan adanya dua posisi yang berbeda dengan interpretivisme hukum Dworkin, yakni posisi ortodoks dan posisi interpretivisme campuran ( hybrid interpretivism ). Di dalam tipologi Stravropoulos, interpretivisme Dworkin merupakan yang murni sehingga kontras dengan posisi ortodoks dan campuran tersebut. Apabila kita mencoba memahami Stravropoulos, tampak bahwa ketiga posisi di dalam konstelasi interpretivisme ini (yang ortodoks, yang campuran, dan yang murni) memiliki perspektif masing-masing dalam memandang sejauh (atau sedekat) apa sekat pembeda dari dua wilayah pertanyaan tersebut.
Stravropoulos, “Legal Interpretivism.”
24 Ronald Dworkin, “From Justice in Robes to Justice for Hedgehogs,”
Problema Anuario de Filosofia y Teoria del Derecho 1, 9 (2015): 3-22.
25  Dworkin, “From Justice in Robes,” hlm. 12. Imer Flores adalah salah satu
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
interpretivisme hukum ditempatkan di dalam gambar yang lebih besar,  yakni  filsafat  tentang  kesatuan  nilai  ( unity of  value ). Hukum sebagai pranata yang punya ciri interpretatif merupakan salah satu nilai manusia ( human values ) yang berkesatuan dengan keadilan, moralitas dan etika. 26
Bagian ini telah menguraikan riwayat hidup dan karya Dworkin dengan cara merepresentasikannya sebagai dua ciri, yakni ciri anti- positivisme  dan  ciri  intepretativisme  hukum.  Biografis  intelektual yang disajikan di sini menunjukkan bahwa keduanya itu beriringan di dalam satu lini masa perkembangan pemikirannya: ciri anti- positivisme muncul di awal formasi pemikiran Dworkin, yang lantas menjadi matang di akhir masa hidupnya sebagai interpretivisme hukum.
Ekspresi kematangan itu dapat kita simak dari penutup kuliahnya di Meksiko. Baginya “… hukum lebih dari sekadar kuasa dan strategi, bahwa hukum adalah kuasa dan strategi yang didisiplinkan oleh prinsip”. 27 Ilmu dan teori hukum ada, demikian Dworkin, untuk “mengeksplorasi prinsip-prinsip” yang lantas memberikan kekuasaan hukum sebuah wajah yang berdisiplin hukum. Dengan itu, ada dua catatan di akhir bagian ini. Pertama, bagaimana perwujudan wajah kekuasaan yang berdisiplin hukum itu? Atau dengan kata lain, apa maksud bahwa hukum bukan hanya sebagai sesuatu yang berinteraksi dengan moralitas, melainkan satu kesatuan dengan moralitas itu sendiri? Kedua, bagaimana interpretivisme hukum dapat mendisiplinkan praktik hukum? Atau dengan kata lain, bagaimana perwujudan kesatuan hukum dan moralitas di dalam metodologi ilmu hukum? Dua pertanyaan ini akan memandu kita memasuki secara lebih mendalam, yakni ke dalam pokok pemikiran Dworkin pada tarafnya matang.
komentator Dworkin yang paling simpatik. Pandangan Flores tentang pokok pemikiran Dworkin akan disinggung di bawah. 26  Dworkin, “From Justice in Robes,” hlm. 12. 27  Dworkin, “From Justice in Robes,” hlm. 20.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)

## C. Di Antara Sang Landak dan Sang Rubah: Penalaran Hu- kum sebagai Penalaran Moral
Pokok yang terakhir di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa riwayat hidup dan karier Dworkin yang berciri anti-positivistik mengemukakan dua catatan. Pada bagian ini akan diulas keduanya itu dalam rangka mendalami jantung pemikiran Dworkin. Untuk itu, perlu dilihat ulang kaitan antara gagasan tentang hukum sebagai pranata, pada satu sisi, dan penjelasan Postema mengenai posisi Dworkin sebagai penantang utama positivisme hukum, pada sisi lain. Ini merupakan titik tolak untuk menjernihkan corak argumentatif dalam konsepsi hukum dan ilmu hukum Dworkin.
Bagian ini akan menunjukkan bahwa corak argumentatif tersebut mendasari pokok pemikiran Dworkin. Dalam pada itu, uraian bagian ini akan menjawab dua catatan yang disebut di atas; yang pertama adalah yang menyangkut kesatuan hukum dengan moralitas dan yang kedua menyangkut operasionalisasinya dalam metodologi berpikir hukum. Bagian ini menunjukkan bahwa pokok pemikiran Dworkin merupakan turunan dari karier anti- positivistiknya, yakni yang terungkap di dalam ekspresi—meminjam Peczenik—penalaran hukum sebagai penalaran moral. 28 Dengan kata lain, corak argumentatif merupakan esensi pemikiran Dworkin tentang penalaran hukum sebagai penalaran moral. Pokok ini hendak menekankan kembali argumen pada bagian sebelumnya bahwa teori interpretatif tentang hukum adalah label yang di dalamnya memuat gagasan filosofis tentang hakikat hubungan hukum dan moralitas.
Artikel ini akan mengartikulasikan makna penalaran hukum sebagai penalaran moral dengan mengulas diskusi tentang alusi “Sang Landak” ( the hedgehog ) dan “Sang Rubah”. Dua hewan ini adalah kiasan yang dipakai Dworkin untuk melukiskan idenya tentang hubungan hukum dan moralitas di dalam karya besar terakhirnya, Justice for Hedgehogs . Duduk perkara yang menyangkut penalaran hukum sebagai penalaran moral akan disajikan melalui perbandingan susunan premis antara model penalaran hukum
28  Peczenik, “Taking Law Seriously.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
positivistik dan penalaran hukum Dworkinian. Pada akhir bagian ini  akan  diidentifikasi  implikasi  gagasan  penalaran  hukum  sebagai penalaran moral bagi pengembanan hukum praktis dalam konteks Anglo-Amerika.
Seperti yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, karier anti- positivistik  Dworkin  mengemukakan  refleksi  radikal  mengenai daya mengikat, alias normativitas hukum. Mengikuti Postema, posisi  Dworkin  memunculkan  pertanyaan  refleksi:  apakah  hukum mengikat karena sifat otoritatif atau karena sifat argumentatifnya? Bila hukum mengikat subjek hukum karena sifat otoritatifnya, itu berarti status dan kebiasaan perilaku pengemban kewenangan merupakan dasar bagi berlakunya hukum. Maka, di dalam proses pembentukan hukum ( law making ), suatu legislasi, misalnya, merupakan hukum yang valid karena dibentuk oleh pejabat yang berwenang dengan tata cara atau prosedur yang ada. Atau, di dalam proses penegakan hukum ( law enforcement ), suatu putusan atau penangkapan tersangka, katakanlah, dikatakan sesuai dengan hukum lantaran dibuat atau dilakukan oleh hakim atau polisi, berdasarkan peraturan substantif (hukum pidana, contohnya) dan peraturan prosedural (hukum acara pidana, contohnya lagi) yang berlaku.
Bila hukum mengikat karena sifat argumentatifnya, itu berarti penalaran hukum yang berlangsung bukanlah berdasarkan ciri tertulis dan ciri formal dari sumber-sumber hukum yang positif, atau yang di dalam catatan Arief Sidharta disebut sebagai “subsumsi mekanis yang murni”. 29 Gambaran tentang sifat otoritatif mengungkapkan suatu model penalaran hukum yang formalistik-legalistik, sebagaimana yang tampak di dalam “disjungsi teknik yuridis”. Di dalam model ini, hanya ada dua kemungkinan jalur untuk mencapai jawaban hukum yang ditentukan melalui penafsiran dan atau konstruksi sebagai suatu teknik. 30 Jalur pertama adalah penemuan hukum, sedangkan
29  B. Arief Sidharta, “Implementasi Hukum dalam Kenyataan: Sebuah Catatan tentang Penemuan Hukum,” Pro Justitia 13, 3 (1995), hlm. 6-7.
30  Pemakaian istilah teknik di sini bukan sama sekali bukan (dan justru jangan) diartikan sebagai sebuah peyorasi. Terlepas dari fenomena dan persepsi umum tentang praktik lapangan (utamanya dalam konteks Indonesia, yang kerap memaknai kegiatan mengemban hukum para sarjana hukum
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
jalur kedua adalah pembentukan hukum.
Di dalam diskursus ilmu hukum Anglo-Amerika dan kerangka pemikiran Dworkin, hakim adalah pusat dari praktik common law .
Dalam konteks itu, problemnya adalah: apakah hakim bertugas menemukan atau membentuk hukum? Konsepsi hukum sebagai pranata di dalam pandangan Dworkin mengemukakan suatu posisi yang berbeda, yakni bahwa hakim tidak hanya memiliki salah satu dari dua pilihan tugas tersebut, melainkan bahwa hakim melampaui keduanya. Apa maksudnya? Uraian tentang rumus penalaran hukum sebagai penalaran nanti kiranya akan dapat menjelaskan maksud tersebut.
Sampai di sini kita telah memahami corak argumentatif ilmu hukum Dworkinian. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa corak tersebut menunjuk pada sejumlah ciri penalaran hukum yang bukan mekanis-formalis-tertulis-positivistik. Bila begitu, lantas yang bagaimana? Bagi Imer Flores, teori hukum Dworkin mewariskan model menalar hukum yang dapat dirangkum di dalam rangkaian empat ciri, yakni konstruktif-interpretatif/argumentatif-evaluatif- integratif. 31 Sebelum mengelaborasi ciri-ciri tersebut di dalam metode penalaran hukum dan penalaran moral, kita perlu menyimak majas yang menjadi perumpamaan bagi gagasan kunci Dworkin pada taraf matangnya tersebut.
Bila dicermati karya Dworkin From Justice in Robes to Justice for Hedgehogs , maka tampak bahwa perkembangan pemikirannya dapat
sebagai kegiatan “mengutak-atik” aturan atau prosedur atau ketentuan hukum demi kepentingan klien, misalnya), teknik yuridis berupa penafsiran dan konstruksi hukum adalah suatu pola menalar hukum yang subtil. Maksudnya teknik yuridis di sini penuh dengan ciri teoretis-evaluatif-kritis tertentu, antara lain ciri tidak bebas nilai, logika “subsumsi” ( subsume ), prinsip koherensi, dan dimensi normatif (ide) tentang cita hukum berupa keadilan. Hal ini telah dijabarkan oleh B. Arief Sidharta yang dirujuk di atas. Lihat: Sidharta, “Implementasi Hukum dalam Kenyataan.”
31  Imer Flores, “The Legacy of Ronald Dworkin (1931-2013): A Legal Theory and Methodology for Hedgehogs, Hercules, and One Right Answers,”
Georgetown Law Faculty Publications and Other Works, 2014 ,  https:// scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1454/ , diakses 28/7/2022.
ditandai dengan perumpamaan, yakni dari Herkules ke Sang Landak. 32
Herkules menunjuk pada sosok hakim ideal yang diimajinasikan Dworkin dapat mengemban tugas melampaui dikotomi penemuan/ pembentukan hukum dengan tetap menjaga integritas hukum, sementara Sang Landak adalah makhluk yang menggambarkan visi tertentu tentang hubungan manusia dengan pengetahuannya yang dibedakan dari Sang Rubah.
Di dalam paragraf pembuka bukunya Justice for Hedgehogs , Dworkin mengutip kalimat dari syair puisi pujangga Yunani Klasik, Archilocus. Bunyinya adalah seperti ini: “Sang rubah mengetahui banyak hal, tetapi sang landak mengetahui satu hal besar.” 33 Di situ Dworkin mengatakan bahwa potongan syair ini menjadi populer berkat Isaiah Berlin (1909-1997). Berlin menggunakannya sebagai acuan  refleksi  tentang  jenis-jenis  dari  apa  yang  ia  sebut  sebagai “kepribadian intelektual dan berkesenian” ( intellectual and artistic personality ). 34 Maka dapat dibayangkan bahwa perumpamaan tentang Sang Landak dan Sang Rubah di situ adalah bagian dari sintesis dari pelbagai paradigma besar Barat yang memang sudah berakar kuat di dalam peradaban masyarakatnya.
Bagi Berlin kalimat Archilocus itu “… menandai salah satu perbe daan yang paling mendalam yang membelah para penulis dan pemikir, dan, barangkali juga, manusia pada umumnya”. 35
Ada sebuah jurang yang menganga lebar. Di satu sisi, duduklah Sang Landak, yaitu mereka yang memandang bahwa bagi segala sesuatunya di dunia terdapat satu pusat, sistem, atau prinsip yang kekal yang menata, menjadi tolok ukur, mengkerangkakan, dan karenanya menyatukan makna. Di sisi lainnya duduk Sang Rubah,

## 32  Sebagaimana dipakai oleh Flores di dalam susunan judul ulasannya, “The
Legacy of Ronald Dworkin”.
33 Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011), hlm. 1.
34 Isaiah Berlin, “The Hedgehog and the Fox,” Hedgehos and Foxes, 1953, https://assets.press.princeton.edu/chapters/s9981.pdf, diakses 10/9/2022, hlm. 2. Berlin merujuk ke fragmen Archilocus di dalam teksnya ini yang merupakan esai tentang penulis Rusia, Leo Tolstoy. 35  Berlin, “The Hedgehog and the Fox,” hlm. 2.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
yaitu mereka yang bertindak, berpikir, dan mengejar—kini dan di sini ( de facto )—banyak hal dan tujuan yang beragam (eklektis-pragmatis), tak bertaut satu sama lain, menurut dorongan-dorongan psikologis atau fisiologis.
Ada dua pokok yang patut diajukan sementara di sini dan yang akan dielaborasi lebih lanjut nantinya. Pertama, penyebutan Dworkin bahwa majas ini terkenal atau populer perlu mendapat kualifikasi, terutama dalam konteks tulisan ini. Majas Sang Landak dan Sang Rubah yang dirujuk di sini merupakan ilustrasi pada tataran metafisis tentang nilai, yakni tentang apa yang melandasi sekaligus menjadi acuan bagi apa yang dianggap berharga, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Kedua, secara metaforis Dworkin memakai perbedaan antara Sang Landak dan Sang Rubah untuk menunjuk pada problematika yang menjadi perhatian utamanya, yakni pertentangan dalam ranah refleksi metafisis antara pluralisme nilai dan kesatuan nilai. Pokok yang disebut belakangan ini punya implikasi dengan konsep penalaran hukum sebagai penalaran moral; problematika yang hendak diselesaikan Dworkin, bagaimanapun juga, tetap eksis dan berlaku pula di dalam pokok pemikirannya tersebut. Seperti yang akan tampak, implikasi tersebut semakin nyata di dalam ranah pengembanan hukum praktis. Adapun pokok yang pertama tentang kualifikasi dimaksudkan untuk mempertimbangkan relevansi Sang Landak dan Sang Rubah, dengan cara membandingkannya secara ilustratif dengan konteks Indonesia.
Untuk mengelaborasi pokok-pokok di atas, menarik untuk membandingkan komentar di dalam artikel dua tokoh filsafat hukum kontemporer. Artikel yang satu berjudul Jurisprudence for Foxes , karangan Leslie Green (kini pensiunan guru besar filsafat hukum di Oxford), sementara yang lain Jurisprudence for Hedgehogs , karangan Jeremy Waldron (kini guru besar di Sekolah Hukum Universitas New York). 36 Isi dua artikel ini tidak saling terkait langsung. Namun sebagaimana tampak, kesejajaaran keduanya dapat membantu kita memetik buah gagasan dalam rangka menelusuri dua pokok di atas.
36 Leslie Green, “Jurisprudence for Foxes,” Transnational Legal Theory 3, 2 (2012): 150-60; Waldron, “Jurisprudence for Hedgehogs.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Pertanyaan berikut dapat menjadi acuan untuk menelaah kesenimbanungan artikel Green dan Waldron: ilmu hukum yang seperti apa yang berlaku bagi Sang Landak dan Sang Rubah? Atau dalam rumusan berbeda: bagaimana Sang Landak dan Sang Rubah mengemban ilmu hukum? Kita dapat menyarikan gagasan dari Green dan Waldron yang penting untuk menelaah pertanyaan ini. Inti artikel Green adalah penegasan bahwa pandangan Herbert Hart di dalam The Concept of  Law merupakan manifestasi ilmu hukum Sang Rubah, khususnya di hadapan kritik A.W. Brian Simpson (1931- 2011).
Gagasan Green yang relevan untuk ditelaah adalah yang menyangkut klasifikasi lebih lanjut dari metafora Sang Landak dan Sang Rubah dari Berlin. Green menunjukkan bahwa Sang Landak dan Sang Rubah versi Berlin adalah ilustrasi bagi dua tipe pemikir, yakni sosok pluralis dan monis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sosok pluralis merujuk pada tipe pemikir yang partikular (seperti Sang Rubah) dan yang monis adalah yang universal (seperti Sang Landak). Green lantas membuat diferensiasi paham pluralisme dan monisme tersebut, yakni dengan menunjukkan percabangannya yang lebih spesifik. Setidaknya ada enam cabang pluralisme dan monisme yang disebut Green. 37 Di dalam diferensiasi tersebut, Green menyatakan bahwa ilmu hukum Dworkin adalah teori yang paling berpengaruh yang berpola monisme yang non-reduktif yang berlawanan dengan pluralisme nilai. Maksudnya adalah bahwa Dworkin masuk ke dalam kelompok Sang Landak yang memandang bahwa sebagai sesuatu yang berharga nilai tampil dalam bermacam bentuk (seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan), namun kesemuanya itu tidak mungkin saling berbenturan atau mengalahkan, melainkan saling
37 Green, “Jurisprudence for Foxes,” hlm. 151-5. Keenamnya itu adalah pluralisme eksplanatoris, pluralisme nilai, monisme eksplanatoris, dan monisme nilai. Di samping itu, juga terdapat kategori monisme reduktif dan non-reduktif. Green tidak menjelaskan secara lebih rinci dan lengkap hubungan antara ciri eksplanatoris dan nilai, pada satu sisi, dan ciri reduktif dan non-reduktif. Agaknya yang dimaksud Green adalah bahwa baik pluralisme maupun monisme yang eksplanatoris dan nilai dapat berciri atau reduktif atau non-reduktif.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
mendukung dan berkoherensi. Dworkin telah mengembangkan ide ini melalui sejumlah konsep seperti integritas, objektivitas, dan kesepadanan ( fit )  di  dalam  karya-karyanya  tentang  ilmu  (filsafat) hukum. 38
Menyimak ulasan Green di atas membuat kita lebih terang memahami makna popularitas dari perbedaan Sang Landak dan Sang Rubah. Potongan syair Archilocus tersebut tentu tidak dapat dicopot dari konteks (kajian atau ilmu) sastra Yunani Klasik. Sang Landak dan Sang Rubah menjadi populer sebagai kiasan tentang mode- mode berpikir dan berbudaya masyarakat Barat yang menyimbolkan nilai-nilai tertentu. Relevansinya untuk kita di sini adalah bagaimana simbolisasi nilai-nilai itu berguna secara teoretis (termasuk kontro- versinya) untuk mendalami pokok pemikiran Dworkin tentang penalaran hukum dan penalaran moral. Dengan kata lain, penalaran hukum sebagai penalaran moral juga mengandung kontroversi tersebut.
Penalaran hukum sebagai penalaran moral merupakan perwu- judan yang lebih konkret dari monisme non-reduktif Dworkin. Berbeda dengan Green yang berfokus untuk mengartikulasikan model pengembanan ilmu hukum bagi Sang Rubah, Waldron mengupas pengembanan tersebut bagi atau di dalam posisi Sang Landak. Bagi Waldron, posisi Sang Landak itulah yang dipertahankan Dworkin, sebagaimana tampak dari pandangan Dworkin di dalam tentang kesatuan nilai. 39 Menurut Waldron, gagasan tentang kesa- tuan nilai itu merupakan sejenis holisme. Monisme non-reduktif Dworkin punya ambisi holistik yang menolak pluralisme yang malas dari Berlin. 40 Tampak bahwa terdapat kontras antara ciri ambisius
38 Lihat: Ronald Dworkin, Law’s Empire (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986), Bab 2; Ronald Dworkin, Justice in Robes (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011), hlm. 15; Ronald Dworkin, A Matter of  Principle (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1985), Bab 5; Ronald Dworkin, “Objectivity and Truth: You’d Better Believe it,” Philosophy & Public Affairs 25, 2 (1996), hlm. 87-139. 39 Dworkin, Justice for Hedgehogs , hlm. 1. Dikutip pula di dalam Waldron, “Jurisprudence for Hedgehogs,” hlm. 5.
40  Waldron, “Jurisprudence for Hedgehogs,” hlm. 5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
dan malas tersebut. Pemahaman atas kontras tersebut adalah kunci untuk mendalami rumus penalaran hukum sebagai penalaran moral.
Duduk perkara yang menyangkut kontras antara holisme (atau monisme) nilai Dworkin dan pluralisme nilai Berlin adalah perihal metodologi untuk mengolah “pelbagai kaitan internal yang mungkin di antara ragam cita-cita”. 41 Metodologi yang dimaksud di sini bercorak trans-disipliner, dalam arti bahwa perkaitan internal antar nilai mensyaratkan pemahaman bahwa setiap peristiwa serta masalah hukum dan pemaknaannya adalah bagian dari peristiwa serta masalah moralitas dan pemaknaannya. Di dalam ekspresi yang berbeda, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa makna dari kosa kata Latin lex melintas ke, dan karenanya merupakan bagian dari, makna ius , seperti halnya Gesetz bagian dari Recht (Jerman), loi
dari droit (Perancis), dan law dari right (Inggris). 42
Melalui analisis terhadap uraian Green dan Waldron di atas, kita dapat menarik suatu pokok penting, yakni bahwa pokok pemikiran Dworkin hendak menggugat kebijaksanaan yang telah mapan di dalam tradisi filsafat dan ilmu hukum Barat, yakni bahwa terdapat penceraian ( separation ) hukum dari moralitas. Bagi pembaca filsafat hukum pada umumnya, maupun pembaca Dworkin pada khususnya, di lingkungan akademik Barat dan juga Indonesia, penceraian tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Pusat diskursusnya di situ kerap  ditampilkan  di  bawah  tema  perdebatan,  atau  konflik.  Posisi yang satu menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas karena adanya kandungan kodrati tertentu dari hukum yang menjadi sumber moral dari daya mengikat hukum. Posisi yang lain menyatakan bahwa daya mengikat tersebut merujuk pada daya berlakunya hukum secara absah; atau, normativitas hukum mengacu pada validitas hukum. Adapun posisi Sang Landak yang monistik- holistik dari Dworkin, dalam level yang berbeda, hendak melampui keduanya itu.
41  Waldron, “Jurisprudence for Hedgehogs,” hlm. 5. 42 Bandingkan B. Herry-Priyono, “Kata Pengantar,” dalam Petrus C.K.L.
Bello, Hukum & Moralitas. Tinjauan Filsafat Hukum (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. v.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Di titik inilah problem yang diidentifikasi sebelumnya tentang hakikat tugas hakim dapat kita dekati kembali. Berdasarkan uraian tentang model berpikir yuridis dan pengembanan hukum Sang Landak, kita dapat menjawab problematik tersebut. Pertama, penalaran hukum sebagai penalaran moral bukanlah sekadar penyamaan semantik hukum dan moralitas, seolah-olah gagasan beserta problem penceraian hukum dari moralitas begitu saja dapat disatukan, tanpa sungguh-sungguh memperhitungkan premis, konklusi, dan implikasinya. Kedua, Dworkin dengan karier anti- positivistiknya tidak berjalan di dalam atau mengembangkan jalur teori hukum kodrati ( natural law theory ), yang punya ciri kuat non- sekular. Ketiga, dikotomi penalaran hukum/moral dilampaui serta dilintasi Dworkin secara rasionalitik-logis dan konsisten dengan tema- tema yang telah ia kemukakan selama karier anti-positivistiknya, terutama tema tentang hukum sebagai integritas.
Dengan tiga pokok penekanan ini, dengan jernih dapat dilihat bagaimana metodologi monistik-holistik Dworkin bekerja di dalam gagasan penalaran hukum sebagai penalaran moral. 43 Mari kita perhatikan jenis formula dalam Tabel 1.
Tabel 1 . Formula Penalaran Hukum yang Dipisahkan dari Penalaran Moral
Dalam hal teks perundang- undangan: Dalam hal putusan hakim: 1. Peristiwa pengesahan perundang- undangan  terdapat bunyi teks: “Setiap warga negara harus melakukan α .” 2. Adalah hukum bahwa setiap warga negara harus melakukan α † 3. Para warga mengemban tugas moral untuk α * 1. Perintah putusan  “Di dalam hal keadaan c, terdakwa D harus melakukan α .” 2. Adalah hukum bahwa setiap orang dalam keadaan c† harus melakukan α † 3. Para warga mengemban tugas moral untuk α * di dalam keadaan c*
Kedua kolom di dalam Tabel 1 menunjuk pada formula cara berpikir yuridis Sang Rubah yang memandang hukum dan moralitas
43 Uraian tentang formula penalaran hukum sebagai penalaran moral ini sepenuhnya mengikuti Waldron, “Jurisprudence for Hedgehogs,” hlm. 13- 6.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
sebagai dua wilayah nilai yang berbeda. Kendatipun demikian, pemisahan tersebut bukan berarti cara berpikir ini menolak sama sekali kemungkinan bahwa hukum dan moralitas dapat saling mem- pengaruhi. Pun tidak juga kelompok Sang Rubah ini menyangkal bahwa teks perundang-undangan atau putusan hakim dibuat tanpa pertimbangan moral, atau tidak berdampak secara moral.
Bagi formula Dworkinian, problem di dalam formula di atas terletak di dalam langkah nomor 2. Ini adalah langkah yang, memin- jam Waldron, mengekstrapolasi proposisi hukum dari peristiwa hukum yang ada (yakni peristiwa pembentukan perundang-undangan dan putusan hakim) melalui proses penafsiran hukum. Jadi terdapat perbedaan yang bukan hanya dalam hal implikasi logis, tapi mungkin juga moral, menyangkut keharusan bertindak menurut hukum. Di dalam formula teks perundang-undangan, perbedaan antara simbol α dan α † pada langkah nomor 2 mencerminkan adanya implikasi dari penafsiran hukum terhadap teks perundang-undangan yang ada. Implikasi yang sama berlaku di dalam formula putusan hakim, namun sedikit berbeda dalam hal adanya ciri koherensi penalaran hakim di setiap langkah. Jadi perbedaan antara simbol c † dan c dan simbol α * and α di dalam langkah nomor 2 menunjuk pada adanya implikasi penafsiran hukum mengenai koherensi antara analisis aturan (kaidah hukum) dan kualifikasi doktrin hukum.
Oleh karena itu, implikasi logis dan moral di dalam langkah nomor 2 adalah suatu heuristika ( heuristic ) di dalam proses pemben- tukan atau penerapan hukum. Namun di dalam penalaran hukum sebagai penalaran moral, peran heuristika itu tidak berdiri sendiri. Sebab, hukum bukanlah sesuatu yang ditentukan secara fungsional (di dalam formula tertentu) dari penemuan atau pembentukannya, dalam hal ini yakni dari doktrin di dalam putusan hakim dan bunyi teks di dalam perundang-undangan.
Hukum, sebenarnya, adalah hasil pemaknaan berdasarkan moralitas. Proses heuristika itu sendiri itu telah mengandung serta merujuk pada makna moralitas. Meminjam kata-kata Michael Sandel, makna moralitas sebagai hukum di sini menunjuk pada what the right
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
thing to do is . 44 Kembali ke Tabel 1, jadi, pada langkah nomor 3 di dalam formula perundang-undangan, perbedaan antara simbol α dan α * menunjuk implikasi dari isi perundang-undangan tersebut bagi tugas moral secara menyeluruh dari para warga negara. Demikian pula halnya di dalam putusan hakim, perbedaan antara koherensi α dan c serta α * dan c * menunjuk pada tanggung jawab warga siapa pun kasus yang sama berikutnya. Artinya, penalaran hukum sebagai penalaran moral memotong langkah heuristis pada nomor 2 dan langsung menarik kesimpulan tentang tanggung jawab moral dari proposisi hukum pada nomor 1. Tabel 2 menunjukkan perbedaan dengan Tabel 1 berdasarkan dampak tersebut.
Tabel 2 . Formula Penalaran Hukum sebagai Penalaran Moral
Dalam hal teks perundang-undangan: Dalam hal putusan hakim:
1. Peristiwa pengesahan perundang- undangan  terdapat bunyi teks: “Setiap warga negara harus melakukan α .” 2. Para warga mengemban tugas moral untuk α *
1. Perintah putusan  “Di dalam hal keadaan c, terdakwa D harus melakukan α .”
2. Para warga mengemban tugas moral untuk α * di dalam keadaan c*
Demikianlah paham holisme-monisme Sang Landak dari Dworkin yang menolak paham pluralisme nilai. Berdasarkan paparan Tabel 1 dan Tabel 2, dapat dibayangkan bahwa pluralisme nilai tersebut terselip di dalam model-model heuristika yang tentu sangat diwarnai (bahkan didominasi) nilai-nilai yang mengacu pada beragam aspek, seperti kebiasaan institusional dari otoritas hukum atau bahkan teori-teori yang membungkus anggapan moral tertentu mengenai suatu pandangan ilmu hukum. Holisme-monisme di sini adalah nama lain dari semangat anti-positivis, utamanya yang dituangkan di dalam karyanya Law’s Empire . Di dalam riwayat hidup dan karier Dworkin, semangat yang dimaksud dibungkus sebagai gagasan “hukum sebagai integritas”. 45 Bagian ini telah menunjukkan
44 Lihat: Michael Sandel, Justice: What’s the Right Thing to Do? (New York: Farrar, Straus, Giroux, 2009).
45 Postema, Legal Philosophy in the Twentieth Century, hlm. 401.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
bahwa penalaran hukum sebagai penalaran moral yang berpaham holistik-monistik itu merupakan wujud anti-positivisme Dworkin yang semakin matang. Sebagai penutup bagian ini akan diajukan catatan kritis berdasarkan pokok-pokok yang telah diungkap.
Pokok pemikiran Dworkin tentang penalaran hukum sebagai penalaran moral memberikan penjelasan atas pertanyaan yang sangat abstrak tentang bagaimana dikotomi tugas hakim (menemukan atau membentuk hukum) dilampaui. Penjelasan Dworkin itu berkiprah di ranah metafisis tentang nilai. Dalam pokok pemikirannya itu, ia mempertahankan pandangan bahwa hukum tidak dapat direduksi menjadi teknik yuridis yang fungsional, dan yang paling radikal di sini (meski bukan yang baru) adalah pandangan bahwa hukum tidak mungkin dapat direduksi menjadi moralitas karena hukum adalah cabang dari moralitas. Lantas, apakah ciri pluralisme tersebut memang lenyap atau sudah terhapus? Pertanyaan ini menjadi mendesak untuk dikritisi terutama bila kita mendudukkan pokok pemikiran Dworkin di ranah pengembanan hukum yang praktis dalam konteks Indonesia.

## D. Ambiguitas Ke(tidak)pastian Hukum dalam Konteks Indonesia
46
Bagian ini akan mengulas urgensi dan relevansi dari ilmu hukum Dworkin dengan mengacu pada catatan kritis yang diajukan di akhir bagian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menelaah perhatian utama tulisan ini, yakni bagaimana kita dapat mendudukkan Dworkin dalam ilmu hukum Indonesia. Catatan kritis tersebut menggarisbawahi dua hal, yakni perihal pluralisme nilai dan ranah pengembanan hukum praktis. Keduanya ini menghadirkan tantangan yang serius bagi gagasan Dworkin tentang penalaran hukum sebagai
46 Konteks Indonesia yang dimaksud di sini mencakup dua tema, yakni pluralisme hukum dan pewacanaan tentang ilmu hukum positif sebagai bagian dari disiplin hukum di Indonesia. Keduanya itu memang perlu dibedakan supaya tidak dipertukarkan, namun di sini dibahas dalam satu tarikan nafas, yakni yang menyangkut konseptualisasi disiplin atau keterpelajaran  hukum  (troika  ilmu,  teori,  dan  filsafat  hukum)  di  dalam tradisi pemikiran hukum Indonesia.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
penalaran moral. Apakah paham pluralisme dapat dihapuskan berdasarkan pandangan yang holistik-monistik tentang tesis kesatuan nilai hukum dan moralitas? Bagaimana dengan realitas yang niscaya pluralistik? Lantas, sejauh apa tesis yang metafisis (teoretis) tersebut relevan atau berlaku di dalam wilayah yang praktis yang merupakan corak utama pengembanan hukum? Pelbagai pertanyaan ini akan ditelaah dengan tilikan komparatif.
Tilikan komparatif yang dimaksud adalah seperti yang digam- barkan di bagian pendahuluan tulisan ini, yakni yang berusaha untuk mendudukkan Dworkin dan mentransposisikan jurisprudence sebagai ilmu hukum dalam konteks Indonesia. Apa itu ilmu hukum Indonesia? Penjelasan yang diterima luas ( standard account ) menyatakannya sebagai: “… kegiatan ilmiah yang melakukan inventarisasi, interpretasi, sistematisasi dan evaluasi terhadap teks otoritatif yang … terarah untuk menjawab pertanyaan hukum dalam rangka menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridikal …”. 47 Menariknya, konsepsi tersebut tampak sejajar dengan konsepsi Dworkin bahwa terdapat setiap jawaban atas pertanyaan dari masalah hukum yang akan melampaui apa yang berdasar hukum, untuk sampai pada jawaban berdasar hak ( taking rights seriously ). Bilamana kita telah sedemikian serius dengan daya terbaik mencari jawaban hukum niscaya kita sampai pada identifikasi prinsip-prinsip yang pantas dihormati.
Akan tetapi, bagaimana bila jawaban hukum tersebut tidak tersedia, atau habis, atau tidak dapat ditentukan? Di dalam pengalaman sosio-legal masyarakat Indonesia, para pencari jawaban hukum (baik pengemban hukum maupun awam) kerap berjumpa dengan realita tiadanya jawaban hukum. Hakim memang punya acuan legal-formal; mahasiswa hukum telah diperkenalkan dengan sumber hukum di bangku kuliah; praktisi profesi hukum bekerja dengan klaim-klaim

## 47 B. Arief Sidharta, “Disiplin Hukum: Tentang Hubungan antara Ilmu
Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum ( State of  The Arts ),” dalam Pengembanan  Hukum  Teoretis:  Refleksi  atas  Konstelasi  Disiplin  Hukum , ed. Shidarta dan Anthon F. Susanto (Bandung: Logoz Publishing, 2014), hlm. 25-6.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
hukum. Namun kerap yang dihadapi adalah fenomena-fenomena yang di dalam pustaka hukum dinamai “kekosongan hukum” atau “ketidakpastian hukum”. Di situ, pencari jawaban hukum entah harus puas (dalam arti realistis), entah memanfaatkan jalur-jalur ekstra-legal (dalam arti pragmatis).
Seperti yang ditunjukan Mark Tebbit, kontribusi Dworkin yang paling berharga bagi perkembangan teori hukum adalah bagaimana ia mengangkat diskusi filsafat hukum Barat ke tataran wacana yang canggih yang belum pernah dicapai oleh para pemikir atau paham- paham lainnya. Apabila kita hendak mencapai dan atau mengolah lebih lanjut kecanggihan tersebut, maka urgensi dan relevansi yang dapat ditarik adalah yang berkisar pada argumen-argumen kritis terhadap Dworkin, antara lain problem tentang asumsi objektivisme moral, problem ketidaksepakatan ( disagreement ), dan problem ketidakterukuran ( incommensurability ). 48
Urgensi dan relevansi yang hendak ditarik di sini adalah yang berkenaan dengan aspek keindonesiaan. Maka yang akan diajukan di sini bukanlah semacam sintesis pengetahuan atau penafsiran  ensiklopedis  filsafat  hukum  Barat,  melainkan  tilikan perbandingan, yakni yang mencoba memahami “ilmu hukum kita” dan “ jurisprudence yang lain”. Argumen yang hendak diajukan adalah bahwa penalaran hukum sebagai penalaran yang didudukkan dalam konteks pluralisme hukum Indonesia justru mempersempit, dan bukan memperluas, pengertian batas-batas hukum, dan karenanya tidak mampu merespons fenomena ketidakpastian hukum. 49
Uraian bagian ini dibagi ke dalam tiga aspek. Aspek yang per-
48 Mark Tebbit, Philosophy of  Law: An Introduction (London dan New York: Routledge, edisi tiga, 2017), hlm. 92-7.
49 Sebagaimana akan tampak, konteks penalaran yang dipersempit di sini menunjuk pada yang disebut sebagai context of  discovery dan context of justification . Tiga aspek yang diuraikan dalam alinea-alinea selanjutnya menunjuk sekaligus pada dua konteks yang dimaksud. Sebab, ketiganya itu merupakan aspek heuristika dan argumentasi yuridik di dalam skema penemuan hukum. Lihat: D.H.M. Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum , terj. B. Arief Sidharta (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 26. Lihat juga uraian dua tabel di dalam tulisan ini hlm. 18-9.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
tama menunjuk pada analisis catatan kritis yang menyangkut tan- tangan pluralisme nilai dan ranah pengembanan hukum praktis. Di situ akan tampak bahwa duduk perkaranya adalah sebuah pokok di dalam teori hukum Dworkin yang memang menjadi sasaran kritik, yakni mengenai ambiguitas ke(tidak)pastian hukum ( legal [in] determinacy ). 50 Pada aspek kedua akan tampak bahwa duduk perkara itu  terletak,  dan  karenanya  perlu  direfleksikan,  di  dalam  wacana pluralisme hukum di dalam kerangka keindonesiaan. Temuan, data, serta wawasan antropologis dari pasangan Benda-Beckmann menjadi relevan untuk diamati di dalam aspek ini. Aspek yang terakhir adalah tentang kaitan antara ambiguitas ke(tidak)pastian hukum dengan diskusi tentang pemikiran hukum Dworkin, khususnya yang menyangkut tema perluasan atau penyempitan makna sumber hukum dan peran ilmu sosial bagi refleksi ilmu hukum. 51
Untuk memahami aspek yang pertama, artikel ini bertolak dari pertanyaan berikut: seperti apa kontekstualitas problem pluralisme nilai di dalam, serta bagaimana kaitannya dengan, fenomena keindonesiaan yang berciri pluralisme hukum? Tampak bahwa pertanyaan ini melampaui kajian Dworkin sendiri dan kajian-kajian kesarjanaan tentang teori Dworkin. Pluralisme nilai adalah satu hal, sedangkan pluralisme hukum adalah hal lainnya. Keduanya mungkin memiliki kaitan, atau dengan kata lain keterkaitannya tersebut tidak bersifat niscaya, karena tergantung pada sudut pandang kita. Dari sudut pandang Dworkinian, terdapat beberapa titik temu yang dapat menjelaskan hubungan konseptual antara pluralisme nilai dan pluralisme hukum tersebut, yakni yang berdasarkan pemahaman tentang pendekatan Dworkin terhadap pertanyaan “apa itu hakikat hukum?”. 52
50  Bandingkan: West, “Taking Moral Argument Seriously,” hlm. 505-6.
51 Dworkin sendiri punya pandangan tentang tempat ilmu sosial dalam kaitannya dengan pendidikan atau pengajaran ilmu hukum. Lihat: Ronald Dworkin, “Legal Research,” Daedalus 102, 2 (1973), hlm. 53-64. Pandangan ini menjadi sasaran kritik sebagaimana dijelaskan di bagian berikutnya.
52 Penjelasan tentang pluralisme nilai di dalam gagasan Dworkin, pada satu sisi, dan bagaimana hubungannya dengan pluralisme hukum yang dimaksud dalam bagian ini, pada sisi lain, merujuk ke uraian Stephen
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Titik pertama dan terutama adalah yang menyangkut status dari problem pluralisme nilai. Sebagaimana telah diulas di bagian B, pluralisme nilai adalah paham metafisis tentang konstelasi nilai- nilai berdasarkan situasi sosiologis tertentu. Menurut tafsiran Berlin atas majas Archilocus, deskripsi pluralisme nilai dapat diibaratkan sebagai persona intelektual Sang Rubah yang memandang bahwa macam nilai-nilai, seperti kebebasan dan kesetaraan, secara eklektis- pragmatis-realistis dapat saling bersaing; salah satunya dapat lebih unggul dari yang lainnya. Dworkin, sebaliknya, mengusung holisme- monisme yang percaya akan kesatuan atau integritas nilai.
Pertentangan antara pluralisme versus holisme-monisme ini adalah menyangkut peran penilaian atau evaluasi di dalam kehidupan manusia. Hukum pada hakikatnya adalah tentang evaluasi. Maka pertanyaan pokoknya adalah: apa maksudnya bahwa kebenaran di dalam suatu masalah hukum pertama-tama dan terutama ditentukan berdasarkan penilaian tentang apa hukumnya yang berlaku? Apakah maksudnya adalah bahwa jawabannya untuk itu bergantung pada observasi empiris dan hukum-hukum logika (melalui pembuktian atau  kajian  saintifik,  atau  deduksi-induksi  mengenai  proposisi- proposisi di dalam dokumen persidangan berdasarkan doktrin hukum tertentu)?
Dalam perspektif Dworkin, penilaian tersebut bersifat transen- dental, dalam arti bahwa terdapat ideal-ideal yang merujuk pada objektivitas moral. Dengan kata lain, penilaian objektif tersebut bekerja menurut aksioma moralitas dari titik berdiri internal kita yang harus memberikan justifikasi tentang apa yang pantas diterima , bukan dari titik berdiri eksternal sebagai seorang pengamat atau peneliti yang berjarak tanpa keterlibatan tertentu. Patut dicatat bahwa bagi Dworkin konsep penilaian ini tidak sama dengan penilaian yang tergantung selera pribadi orang per orang; tidak pula seperti seorang ilmuwan yang memberikan penilaian menurut anggapan adanya realitas alamiah yang sudah ada ( given ). Patut dicatat pula bahwa anti- positivisme dan interpretivisme Dworkin melebur pertanyaan “apa
Guest, “Demystifying Dworkin’s ‘One-Right Answer’ Thesis,” The American Philosophical Association Newsletter on Philosophy and Law 15, 1 (2015): 8-11.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
itu hukum yang berlaku mengenai suatu kasus?” dengan pertanyaan “apa itu hakikat hukum?”. Maka, metodologi penilaian di atas pun berlaku sekaligus untuk pertanyaan tataran pertama dan kedua tersebut. Proses mendekati pertanyaan kedua tataran itu adalah proses evaluatif yang berujung pada satu jawaban yang benar yang tunggal.
Logika dari gagasan penilaian dalam hukum ini bersifat kontraris dengan gagasan tentang pengalaman pluralistik yang, dalam kata-kata Berlin sendiri, “kita hadapi di dalam pengalaman biasa” ( ordinary experience ). 53 Duduk perkaranya di sini adalah tentang evaluasi moral versus faktualitas empiris. Jadi, pluralisme nilai di sini mengungkapkan problem klasik tentang dikotomi fakta/ nilai  yang  dalam  ajaran  filsafat  David  Hume  dirumuskan  sebagai berikut: bahwa dari apa yang ada, kita tidak dapat merumuskan apa yang seharusnya. 54 Gagasan tentang pengalaman pluralistik tersebut berangkat dari perhatian yang sama sekali berbeda, yakni yang peka secara sosiologis terhadap realitas empiris. Sebaliknya, metode evaluasi di dalam pendekatan Dworkin adalah dari dan untuk suatu idealisme tentang pengembanan profesi hukum (yang terutama dilakukan hakim). Namun, apakah lantas evaluasi yang berlandaskan prinsip Humean tersebut dapat begitu saja menghapus keberagaman nilai, seolah-olah keberagaman tersebut adalah sesuatu yang tabu atau dipantangkan? Apakah memang penilaian itu seperti alegori satu untaian tali sepatu, yang dapat dirancang atau direka- bentuk, yang dua sisi ikatannya akan saling mengencangkan sepatu, menjadikannya bekerja semestinya? 55 Bukankah dengan itu konsepsi penilaian itu seperti entitas yang utuh, lengkap, yang mencukupkan dirinya sendirinya, sedemikan sehingga ia berciri eksklusif, dan bahkan mewah?
Pokok tentang kemewahan di atas bukanlah sekadar nada yang
53 Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty , sebagaimana dikutip dalam Guest, “Demystifying Dworkin’s,” hlm. 10.
54  Guest, “Demystifying Dworkin’s,” hlm. 10; Tebbit, Philosophy of  Law , hlm.
24-5.
55  Guest, “Demystifying Dworkin’s,” hlm. 9.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
berbunyi kritis terhadap kecenderungan teori Dworkin yang anti pluralistik. Nada tersebut menjadi sungguh-sungguh terejawantahkan secara substantif apabila kita memahami pengalaman pluralistik tersebut dalam dunia hukum Indonesia. Inilah titik temu yang berikutnya, yakni pluralisme hukum sebagai pengalaman. Dalam pada itu, salah satu kritik yang cukup signifikan tentang metodologi ilmu hukum Dworkin di sini datang dari kepedulian terhadap pengalaman pluralisme hukum. 56 Berdasarkan wawasan Emmanuel Mellisaris, inti kritik tersebut adalah bahwa gagasan Dworkin tentang penilaian dalam hukum menurut objektivisme moral merujuk pada kerangka tradisi hukum yang partikularistik. Objektivitas yang dimaksud, dari kacamata kajian hukum dan masyarakat, bersumber serta bertopang pada eksistensi negara modern dengan sistem hukumnya.
Pada titik inilah tampak relevansi dari ranah pengembanan hukum praktis, yakni di mana sifat kontraris yang disebut di atas beroperasi dan menjadikan pengalaman legal-pluralistik semakin nyata. Dapat dikatakan bahwa mengemban hukum secara praktis merupakan bentuk kegiatan yang mengalami pluralisme hukum tersebut. Apabila pandangan Dworkin diletakkan di dalam (refleksi) tentang ranah tersebut, holisme-monisme-objektivisme tentang penilaian di dalam hukum menjadi sangat patut diragukan. Jika penilaian di dalam pandangan Dworkin adalah dari dan untuk idealisme pengembanan profesi hukum, sementara pengalaman legal-pluralistik tergolong ke dalam ranah pengembanan hukum praktis, maka tampak adanya kontradiksi internal antara yang ideal dan yang plural. Jalur kritik terhadap Dworkin inilah yang ditelusuri oleh Bradley Wendel. Ia berkaca dari pengalaman praktik profesi hukum dalam konteks politik pemerintahan Amerika Serikat era Presiden Trump. Bagi Wendel, pluralisme moral adalah akar dari ketidakpastian hukum yang lantas tidak dapat dijelaskan atau ditampung di dalam visi Dworkin tentang tugas hakim dalam mengevaluasi apa itu hukum. 57
56  Emmanuel Melissaris, Ubiquitous Law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism (Farnham: Ashgate, 2009). 57  Bradley Wendel, “Sally Yates, Ronald Dworkin, and and the Best View of
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Kritik tentang pluralisme dari Wendel (yang juga sejalan de- ngan Mellisaris di atas) perlu diletakkan dalam konteks ulasan bagi- an ini. Di dalam praktik hukum modern yang berkerangka negara hukum dan supremasi hukum, tampak adanya kecenderungan mendikotomikan antara kepastian dan ketidakpastian hukum. Dari sudut pandang tertentu, kepastian hukum adalah nilai dasar, ideal, acuan, atau bahkan “pedoman” yang punya daya normatif. 58 Dengan itu, ketidakpastian hukum adalah semacam penyimpangan yang niscaya akan diperbaiki (lewat proses pembentukan, penegakan, atau penerapan hukum). Inilah yang juga menjadi intuisi yang menda sari gagasan evaluasi Dworkin. Evaluasi, yang dilakukan oleh hakim dalam meng emban tugasnya, kelak menghasilkan kepastian hukum dengan jawaban yang benar berdasarkan prinsip-prinsip penghormatan hak- hak warga. Dengan melampaui tugas menemukan dan membentuk hukum, evaluasi hakim tentang apa itu hukum tidak mungkin berujung pada ketidakpastian hukum. Ada dua anggapan yang berlaku di sini. Pertama, bahwa sumber hukum tidak pernah dan tidak bisa “habis” karena sumber hukum tidak berhakikat sebagai sesuatu yang fungsional belaka. Kedua, bahwa ukuran kepastian dan ketidakpastian hukum adalah hukum negara yang berlaku sebagai kerangka objektif. Berdasarkan itu, dapat dikatakan bahwa pluralisme nilai dan hukum di dalam pengembanan hukum praktis justru melahirkan ambiguitas ke(tidak)pastian hukum.
Bagaimana gambaran ambiguitas tersebut dalam fenomena keindonesiaan? Pertanyaan ini menyentuh aspek kedua tentang urgensi dan relevansi untuk mendudukkan Dworkin dalam ilmu hukum Indonesia. Bila dikatakan sebelumnya bahwa konsepsi evaluasi Dworkinian tidak mampu menampung dan menjelaskan ambiguitas ke(tidak)pastian hukum berdasarkan latar praktik hukum modern (Anglo-Amerika/Barat), maka menjadi penting untuk
the Law,” Michigan Law Review Online 115 (2017), hlm. 85-6.
58 Bandingkan: Frans Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar bagi Negara Modern (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987); Jaap Hage, “Sources of Law,” dalam Introduction to Law, ed. Jaap Hage dan Bram Akkermans (Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer, 2014), hlm. 23-36.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
menelusuri bagaimana ambiguitas itu bekerja dalam pengalaman legal-pluralistik yang berbeda, seperti yang terjadi di negara dan hukum Indonesia. Kajian ilmu-ilmu sosial dari antropologi menjadi berguna di sini.
Dari temuan Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, dapat disimpulkan dua hal yang menampilkan kesebandingan antara corak praktik hukum Indonesia dan corak praktik hukum yang melatari teori Dworkin. Pertama, penalaran atas peraturan dan prinsip hukum merupakan hasil kelindan ( interplay ) antara pengetahuan hukum ( legal knowledge ) dan kuasa hukum ( legal power ). 59 Kedua, ketidakpastian hukum tampil sebagai ketidakmenentuan hukum yang ternyata dapat lebih berguna bagi kepentingan subjek hukum yang menghadapi pluralisme sistem hukum. 60 Bagaimana evaluasi Dworkinian bekerja di dalam praktik hukum yang memiliki dua corak tersebut? Apabila kita mengadaptasi alegori tali sepatu dari Guest, apakah objektivisme moral dapat dicapai dari dua untaian satu ikatan penilaian? Bukankah dari dua corak tersebut legitimasi dari penilaian yang objektif pantas dipertanyakan? Atau dengan kata lain, bukankah di dalam evaluasi terdapat faktor lain di luar bentuk- bentuk ideal (cita) moral yang menjustifikasinya?
Akhirnya kita sampai pada aspek yang terakhir dari urgensi dan relevansi ilmu Dworkin dalam konteks Indonesia. John Gardner, yang menggantikan kursi guru besar ilmu hukum Oxford yang diduduki Dworkin, menghujamkan kritik tajam yang ada kaitannya dengan problematika wawasan ilmu sosial di atas. Gardner mengungkapkan bahwa Dworkin tidak punya ketertarikan pada pertanyaan- pertanyaan  sosiologis  yang  penting  bagi  refleksi  tentang  hakikat hukum. Bagi Gardner:
“Sekalipun ia [Dworkin] berpikir bahwa adalah tugas yang berharga
59 Franz von Benda-Beckmann, “Pak Dusa’s Law: Thoughts on Law, Legal Knowledge and Power,” The Journal of  Transdisciplinary Environmental Studies 4, 2 (2005): 1-12.
60 Keebet von Benda-Beckmann, “Indeterminacy, Uncertainty, and Inse- curity,” dalam Real Legal Certainty and its Relevance. Essays in Honour of  Jan Michiel Otto , ed. by Adriaan Bedner dan Barbara Oomen (Leiden: Leiden Publications, 2019), hlm. 81-94.
para filsuf untuk melayani para hakim tingkat banding mencari inspirasi argumen, ia tidak berpikir bahwa adalah tugas berharga para filsuf untuk menyediakan pelayanan untuk para sosiolog, antropolog, sejarawan, psikologi, dan lain sebagainya, dengan menopang asumsi-asumsi mereka tentang hakikat hukum, barangkali bahkan hakikat segala sesuatu, dengan telaah kritis yang ketat.” 61
Sifat eksklusif ilmu hukum Dworkin ini menjelaskan mengapa gagasannya tentang penalaran hukum sebagai penalaran moral malah berkembang dengan jalur yang berbeda di dalam pelbagai pengalaman legal-pluralistik seperti di Indonesia. Apabila dalam tradisi  filsafat  hukum  Anglo-Amerika,  gagasan  Dworkin  tersebut berkembang pada jalur perluasan makna dari sumber-sumber hukum (dalam arti segala sesuatu yang punya legitimasi dan diterima sebagai input dalam membuat keputusan atau jawaban hukum), 62 ambiguitas ke(tidak)pastian hukum yang beroperasi pada ranah praktik hukum Indonesia malah membalik jalur tersebut menjadi jalur penyempitan. Artinya, kelemahan paling mendasar dari pokok pemikiran Dworkin menjadi bumerang untuk mengembangkan suatu metodologi ilmu hukum  yang  mau  sensitif  terhadap  refleksi  tentang  keberagaman ideal-ideal tentang hukum dan moralitas di masyarakat.

## E. Kesimpulan
Bagian ini memaparkan secara ringkas kesimpulan tulisan ini. Dworkin menunjukkan bahwa pengemban hukum profesional yang berada di dalam arus pembedaan doktrin, teori, dan filsafat hukum tidak dapat menghindar dari bekerjanya ciri yang legal dan moral di dalam penalaran hukum dan praktik hukum. Sebagai ilustrasi, hakim, advokat, dan jaksa sebenarnya tidak mungkin tidak menggerakkan hukum (melalui cara pikir, tindak, sikap, dst.) dengan melibatkan pertimbangan atau perhitungan non-legal berupa—namun tidak terbatas pada—moralitas. Namun realitanya, untuk berdansa dengan gerak-gerik pembedaan itu pengemban hukum yang ada di dalam
61  John Gardner, Law as Leap of  Faith. Essay on Law in General (Oxford, Oxford University Press, 2012), hlm. 274.
62 Pokok ini terkait dengan tesis Schauer yang disinggung di bagian Pendahuluan tulisan ini, lihat catatan kaki nomor 5.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
(internal) sistem hukum, seperti di Indonesia, mengalami kesulitan yang lebih mendasar, daripada misalnya, seorang sosiolog yang mengamati hukum dari titik berdiri di luar (eksternal). Namun, seperti halnya paradoks setiap horizon, kita dapat memandang hamparan samudera ketidakterbatasan dalam keterbatasan visual. Ronald Dworkin adalah pemikir ulung yang menjelajahi paradoks horizon hukum dan moralitas.
Memahami Dworkin dalam konteks Indonesia menjadi urgen karena pengalaman hukum Indonesia mensyaratkan bahwa kajian atas  filsafat  dan  teori  hukum  seperti  Dworkin  niscaya  dilakukan secara  berlapis,  menembus  dan  melintasi  definisi-definisi  bidang kajian. Adapun relevansi pemikiran Dworkin bagi (ilmu) hukum Indonesia tampak dari sentuhan perbandingan. Terdapat sejumlah karya dari para cendekia hukum Indonesia, atau tentang Indonesia, yang mengulas penalaran dan penemuan hukum, antara lain, tulisan dan terjemahan B. Arief Sidharta tentang konsep disiplin hukum (yang tergambarkan dalam troika ilmu, teori, dan filsafat hukum). Persandingan antara pemikiran Dworkin, pada satu sisi, dan konseptualisasi ilmu hukum Indonesia serta konteks tradisi hukum Indonesia, pada sisi lain, menampilkan dua relevansi. Pertama, troika disiplin hukum bukanlah ranah-ranah keterpelajaran yang terpisah secara eksklusif (atas dasar jenjang pendidikan hukum). Kedua, tradisi pluralisme hukum di Indonesia yang dimaknai menurut pemikiran Dworkin membuat hubungan ranah (pengembanan) teori dengan praktik hukum perlu dibedakan, namun bukan diceraikan.
Apabila  jantung  dari  filsafat  hukum  adalah  refleksi,  maka objeknya adalah keseluruhan tentang hukum, sebagaimana tampak dalam pertanyaan-pertanyaan umum dan mendasar seperti apa itu hakikat hukum. Kiprah pemikiran Dworkin adalah di dalam refleksi keseluruhan tentang hukum tersebut. Dalam syair Archilocus, Sang Landak adalah simbol yang tepat untuk itu. Tampak bahwa refleksi keseluruhan yang demikian, bagaimanapun juga, membutuhkan penglihatan atau pelibatan terhadap realitas sosio-antropologis yang tidak seragam, alias plural. Pun kita dapat atau telah melihat banyak hal yang ada, namun ternyata tidak mampu atau kesulitan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
menangkap keseluruhannya tentang ada itu sendiri. Untuk dapat memeluk problematik ini dalam upaya mendudukkan Dworkin dalam ilmu hukum Indonesia, Sang Landak perlu berteman dengan Sang Rubah. Ia tidak harus sendirian dalam upaya melampaui metode dan tujuan yang fungsional dalam mendekati pertanyaan apa itu hakikat hukum. Oleh karenanya, Dworkin sepatutnya punya banyak rekan dari kalangan ilmu hukum yang lain, seperti di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Baxi, Upendra. “A Known but an Indifferent Judge: Situating Ronald Dworkin in Contemporary Indian Jurisprudence.” International Journal of  Constitutional Law 1, 4 (2003): 557-98. DOI: 10.1093/ icon/1.4.557.
Benda-Beckmann, Franz von. “Pak Dusa’s Law: Thoughts on Law,
Legal Knowledge and Power.” The Journal of  Transdisciplinary Environmental Studies 4, 2 (2005): 1-12.
Benda-Beckmann, K. von. “Indeterminacy, Uncertainty, and Insecurity.” Dalam Real Legal Certainty and its Relevance. Essays in Honour of  Jan Michiel Otto , diedit oleh Adriaan Bedner dan
Barbara Oomen, 81-94. Leiden: Leiden Publications, 2019.
Berlin, Isaiah. “The Hedgehog and the Fox.” Hedgehogs and Foxes.
1953. http://assets.press.princeton.edu/chapters/s9981.pdf. Diakses 10/9/2022.
Bix, Brian H. “Ideals, Practices, and Concepts in Legal Theory.” 1st Conference on Philosophy and Law Neutrality and Theory of  Law.
Girona, 20-22/5/2010.
Bix, Brian H. “Legal Philosophy in America.” Dalam The Oxford Handbook of  American Philosophy, diedit oleh Cheryl Misak, 551- 77. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Cotterrell,  Roger.  “Liberalism’s  Empire:  Reflections  on  Ronald Dworkin’s Legal Philosophy.” American Bar Foundation Research Journal 12, 2-3 (1987): 509-24. DOI: 10.1111/j.1747-4469.1987. tb00544.x.
Dworkin, Ronald. “From Justice in Robes to Justice for Hedgehogs.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Problema Anuario de Filosofia y Teoria del Derecho 1, 9 (2015): 3-22. DOI: 10.22201/iij.24487937e.2015.9.8177. Dworkin, Ronald. Justice for Hedgehogs. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011. Dworkin, Ronald. Justice in Robes. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006. Dworkin, Ronald. Law’s Empire. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986. Dworkin, Ronald. “Legal Research.” Daedalus 102, 2 (1973): 53-64. Dworkin, Ronald. “Objectivity and Truth: You’d Better Believe it.”
Philosophy & Public Affairs 25, 2 (1996): 87-139.
Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge; Massachusetts:
Harvard University Press, 1978.
Fallon, Richard H. dkk. “In Memoriam: Ronald Dworkin.” Harvard Law Review 127, 2 (2013): 489-511.
Flores, Imer. “The Legacy of Ronald Dworkin (1931-2013): A Legal Theory and Methodology for Hedgehogs, Hercules, and One Right Answers.” Georgetown Law Faculty Publications and Other Works, 2014. https://scholarship.law.georgetown.edu/
facpub/1454/. Diakses 28/7/2022.
Gadner, John. Law as a Leap of  Faith. Oxford: Oxford University Press,
2012.
Green, Leslie. “Jurisprudence for Foxes.” Transnational Legal Theory 3,
2 (2012): 150-60. DOI: 10.5235/TLT.3.2.150.
Green, Michael Steven. “Dworkin v. The Philosophers: A Review
Essay on Justice in Robes.” University of  Illinois Law Review 5
(2007): 1477-504.
Guest, Stephen. “Demystifying Dworkin’s ‘One-Right Answer’
Thesis.” The American Philosophical Association Newsletter on Philosophy and Law 15, 1 (2015): 8-11. Guest, Stephen. Ronald Dworkin. Stanford: Stanford University Press, edisi tiga, 2013.
Hage, Jaap. “Sources of Law.” Dalam Introduction to Law , diedit oleh Jaap Hage dan Bram Akkermans, 23-36. Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer, 2014.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
Hart, H.L.A. The Concept of  Law. Oxford: Oxford University Press,
edisi tiga, 2012.
Herry-Priyono, B. “Kata Pengantar.” Dalam Petrus C.K.L. Bello.
Hukum & Moralitas. Tinjauan Filsafat Hukum . Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2012. Magnis-Suseno, Franz. Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Negara Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987.
Marmor, Andrei. “The Nature of Law.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/lawphil-nature/, 22/8/2019. Diakses 7/9/2022.
Melissaris, Emmanuel. Ubiquitous Law: Legal Theory and the Space for Legal Pluralism. Farnham: Ashgate, 2009.
Meuwissen, D.H.M. Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum . Terjemahan B. Arief
Sidharta. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
Peczenik, Aleksander. “Taking Laws Seriously.” Cornell Law Review 68, 5 (1983): 660-84. Postema, Gerald J. A Treatise of  Legal Philosophy and General Jurisprudence Volume 11: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World. Dordrecht-Heidelberg-London-New
York: Springer, 2011.
Sandel, Michael J. Justice: What ’ s the Right Thing to Do? New York:
Farrar, Straus, Giroux, 2009.
Sayer, Andrew. Method in Social Science. A Realist Approach. Revised Second Edition . London, New York: Routledge, 2010.
Schauer, Frederick. “Law’s Boundaries.” Harvard Law Review 130, 9
(2017): 2434-62.
Schauer, Frederick. “What Counts as Law?” Valparaiso University Law Review 52, 1 (2017): 1-17.
Sebastian, Tanius. “Apakah yang Filosofis dari Ilmu Hukum Nasional Indonesia?” Dalam Bernard Arief  Sidharta dan Pengemban[g] an Hukum Indonesia , diedit oleh Shidarta, dkk., 141-52. Depok:
Rajawali Buana Pusaka, 2021.
Sebastian, Tanius. “Teori Hukum Interpretatif menurut Ronald Dworkin.” Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 1 (2023)
2016.
Sebastian, Tanius. “Untuk Apa Filsafat Hukum? Problem Metodologi setelah Debat Hart/Dworkin.” Diskursus 17, 1 (2018): 102-36. DOI: 10.36383/diskursus.v17i1.185. Sidharta, Bernard Arief. “Disiplin Hukum: Tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of The Arts).” Dalam Pengembanan Hukum Teoretis: Refleksi atas
Konstelasi Disiplin Hukum , diedit oleh Shidarta dan Anthon F. Susanto, 1-32. Bandung: Logoz Publishing, 2014. Sidharta, B. Arief. “Implementasi Hukum dalam Kenyataan: Sebuah
Catatan tentang Penemuan Hukum.” Pro Justitia 13, 3 (1995):
3-20.
Stavropoulos, Nicos. “Legal Interpretivism.” Stanford Encyclopedia of  Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/law-interpre- tivist/, 8/2/2021. Diakses 6/9/2022.
Tebbit, Mark. Philosophy of  Law: An Introduction. London dan New
York: Routledge, edisi tiga, 2017.
Termorshuizen-Arts, Marjanne. “The Reception of the Work of Paul Scholten in the Netherlands.” DPSP Annual 1, 2020 . https:// paulscholten.eu/research/article/the-reception-of-the-work- of-paul-scholten-in-the-netherlands/. Diakses 7/9/2022.
Waldron, Jeremy. “Jurisprudence for Hedgehogs.” NYU School of  Law, Public Law Research Paper No. 13-45, 5/7/2013 . https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290309. Diakses 24/8/2022.
Wendel, W. Bradley. “Sally Yates, Ronald Dworkin, and the Best View of the Law.” Michigan Law Review Online 115 (2017): 78-90. DOI:
10.36644/mlr.online.115.sally.
West, Robin. “Taking Moral Argument Seriously.” Chicago-Kent Law Review 74, 2 (1999): 499-516.