Volume 15, Nomor 2 (2020), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v16i1.38451

## Kerangka kerja penilaian rencana tata ruang berbasis manajemen risiko bencana

## Framework for spatial plan assessment based on disaster risk management
S G Rozita 1,2 , R Setiadi 1
1 Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, Diponegoro University
2 Aceh’s Public Housing And Settlement Department
Corresponding author’s email: gieta.oji@gmail.com
Abstrak . Sistem  regulasi  di  Indonesia  mengamanatkan  untuk  memasukkan pertimbangan kebencanaan dalam penyusunan rencana tata ruang. Namun demikian belum  ada  panduan  yang  terintegrasi  untuk  menerjemahkan  konsep  manajemen risiko bencana ke dalam rencana tata ruang. Studi ini bertujuan untuk merumuskan kerangka  kerja  untuk  memadukan  konsep  manajemen  risiko  bencana  (MRB)  ke dalam rencara tata ruang sehingga dapat dijadikan panduan dalam penilaian produk tata ruang. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber  data  sekunder  berupa  literatur  sebagai  data  utamanya.  Penelitian  ini menghasilkan  tabel  kerangka  kerja  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  untuk  menilai penerapan konsep MRB dalam menyusun rencana tata ruang. Studi ini menemukan bahwa tidak semua komponen dari MRB dapat masuk ke dalam ranah perencanaan tata ruang, terutama untuk komponen yang terkait dengan tahapan respon bencana.
Kata Kunci: Kerangka Kerja; Manajemen Risiko Bencana; Tata Ruang
Abstract. The  regulatory  system  in  Indonesia  mandates  to  include  disaster considerations in the spatial plans drafting. However, there is no inegrated guide to interpret  the  concept  of  disaster  risk  management  into  spatial  planning.  This  study aims  to  formulate  a  framework  for  integrating  the  concept  of  disaster  risk management  (DRM)  into  spatial  planning  so  that  it  can  be  used  as  a  guide  in  the assessment  of  spatial  products.  The  method  used  is  descriptive  qualitative,  using secondary data sources in the form of literature as the main data. This study results a framework  table  that  serves  as  a  guide  for  assessing  the  application  of  the  DRM
concept  in  drafting  spatial  plans.  This  study  found that  not  all  components  of  DRM can  enter  the  spatial  planning  domain,  especially  for  components  related  to  the disaster response stage.
Keywords: Disaster Risk Management; Framework; Spatial Planning

## 1. Pendahuluan
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  banyak  mengalami  bencana  alam.  Hal  ini disebabkan  oleh  letak  geografis  [1,2],  pengaruh  perubahan  cuaca  ekstrim  [3]  serta  diiringi oleh  semakin  meningkatnya  populasi  yang  memberi  tekanan  pada  lingkungan  fisik  [4,5]. Pengelolaan  terhadap  bencana  dengan  tujuan  mengurangi  risiko  dan  korban  bencana menjadi suatu hal yang mendesak, dalam hal ini penataan ruang diyakini sebagai salah satu instrumen  yang  berperan  penting  [6–11].  Salah  satu  peran  rencana  tata  ruang  dalam mengurangi  risiko  bencana  dapat  melalui  pengaturan  pola  ruang  dan  struktur  ruang sehingga meningkatkan kapasitas suatu wilayah dan mengurangi kerentanan masyarakatnya [12].  Guna  memenuhi  perannya  tersebut,  perumusan  rencana  penggunaan  lahan  atau rencana  tata  ruang  dapat  dilakukan  dengan  memasukkan  atau  mengintegrasikan  berbagai strategi  dari  konsep  manajemen  risiko  bencana  (MRB),  khususnya  pengurangan  risiko bencana [13–15].
MRB merupakan suatu proses pengelolaan yang sistematis dan terencana terkait penerapan strategi  dan  kebijakan  penanggulangan bencana, dimana  terdapat  penekanan  pada  aspek- aspek  pengurangan  risiko  bencana  [16].  Di  dalamnya  terdapat  beberapa  komponen  yaitu manajemen bencana dan pengurangan risiko bencana dengan turunan menjadi empat upaya utama  yaitu  mitigasi,  kesiapsiagaan,  respon,  dan  pemulihan  [17,18].  Menjadikan  upaya pengurangan risiko bencana dan manajemen bencana sebagai prioritas dalam perencanaan dan  program  pembangunan  pada  berbagai  tingkatan  pemerintahan  baik  pada  level pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota merupakan hal yang penting dilakukan [8].
Penelitian tentang  integrasi  konsep  MRB dalam rencana  tata  ruang  telah banyak dilakukan [8,19–23],  namun  sebagian  besar  hanya  fokus  pada  penilaian  tingkat  risiko  bencana  dan kesesuaian  penggunaan  lahan.  Sumbangan  pemahaman  kebencanaan  lebih  banyak difokuskan pada pemetaan kawasan rawan bencana, baik sebagai dasar perencanaan guna lahan  maupun  sebagai  alat  evaluasi  kebijakan.  Disisi  lain,  bagaimana  hasil  kajian  risiko bencana  dapat  masuk  ke  dalam  setiap  jenjang  perencanaan  sehingga  penerapannya  dapat lebih operasional belum sepenuhnya diatur dan belum memiliki petunjuk baku, yang dapat diartikan belum ada upaya lebih lanjut untuk menerjemahkan konsep MRB sehingga benar- benar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan pada setiap substansi rencana tata ruang [24].  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  rendahnya  kemampuan  perencana  dalam  menuangkan konsep  risiko  bencana  dalam  produk  perencanaan,  dimana  diperlukan  transfer  dari informasi kebencanaan ke dalam bahasa perencanaan tata ruang [25].
Oleh  karena  itu, perlu  adanya  sebuah  kerangka  kerja  yang  dapat  dijadikan  panduan  dalam memadukan konsep pengelolaan bencana yang dikenal dengan MRB (berdasarkan Kerangka Kerja  Sendai)  dengan  kebijakan  rencana  tata  ruang.  Diharapkan  kerangka  kerja  ini  dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap substansi produk rencana tata ruang terkait MRB.

## 2. Metode
Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan penyajian hasil dalam bentuk tabel matrik  dan  deskripsi.  Studi  ini  bersifat library  research yaitu  dengan  melakukan  sintesis terhadap berbagai literatur. Pada tahap pertama, kajian teoritis mengenai konsep MRB dari berbagai sumber penelitian dikumpulkan dan disarikan, terutama mengenai bentuk-bentuk tindakan  atau  strategi  dari  setiap  aktivitas  MRB  yang  terkait  dengan  substansi  penataan ruang. Lingkup substansi literatur yang dijadikan acuan cukup beragam, meliputi pengertian dasar  manajemen  risiko  bencana  beserta  berbagai  aktivitasnya  (mitigasi,  kesiapsiagaan, respon,  dan  pemulihan),  pedoman  penanggulangan  bencana  di  beberapa  negara  seperti Amerika dan Jepang, kajian hubungan kebencanaan dengan perencanaan penggunaan lahan yang  dilakukan  di  beberapa  negara  seperti  Eropa  dan  China,  serta  berbagai  kajian  upaya penanggulangan  bencana  sesuai  jenis  bencana  tertentu  seperti  tsunami,  gempa  bumi,  dan banjir.  Berbagai  informasi  yang  didapatkan tersebut,  kemudian  dikelompokkan  sesuai  jenis aktivitas  MRB,  yaitu  mitigasi,  kesiapsiagaan,  respon,  dan  pemulihan.  Pengelompokkan  ini disesuaikan dengan pengertian dari masing-masing aktivitas MRB tersebut, sehingga terlihat perbedaan  pada  setiap  fasenya.  Selanjutnya,  hasil  pengelompokan  ini  juga  diklasifikasikan sesuai tema standar muatan dalam produk rencana tata ruang, yaitu strategi perencanaan, struktur  ruang, pola  ruang,  penetapan  kawasan strategis,  arahan pemanfaatan  ruang  serta pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Hal  ini  tentu  dilakukan  melalui  langkah  penyesuaian lingkup pengaturan dari masing-masing tema tersebut. Klasifikasi ini berguna sebagai acuan dalam menerjemahkan konsep MRB ke dalam lingkup tata ruang.
Kedua,  kajian  literatur  selanjutnya  diarahkan  untuk  melihat  bentuk  penataan  ruang  yang seharusnya  dilakukan  pada  setiap  skala  keruangan  (makro,  meso,  dan  mikro) . Seperti diketahui,  terdapat  jenjang  perencanaan  dengan  lingkup  dan  skala  wilayah  administratif yang  berbeda-beda.  Variasi  skala  ini  mempengaruhi  kedalaman  substansi  yang  diatur. Penentuan  kedalaman  strategi  dan  bentuk  penataan  ruang  yang  terdapat  pada  masing- masing  level  perencanaan  didasari  oleh  pedoman  penyusunan  rencana  tata  ruang  yang berlaku  di  Indonesia,  mulai  dari  pedoman  penyusunan  RTRW  Provinsi, RTRW  Kabupaten/ Kota,  sampai  RDTR,  serta  meninjau  RTRW  Nasional.  Adapun  skala  keruangan  di  Indonesia dapat  disistematiskan  melalui  Gambar  1,  sedangkan  secara  keseluruhan  tahapan  dalam merumuskan kerangka kerja lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.
Metode  dalam  pengembangan  kerangka  kerja  ini  lebih  difokuskan  pada  bahaya  tsunami, gempa  bumi,  dan  banjir,  sebagai  bahaya  yang  banyak  mengancam  kota-kota  pantai  di Indonesia,  walaupun  letusan  gunung  berapi,  lonjakan  badai  dan  tanah  longsor  juga merupakan beberapa potensi bahaya lain yang relevan dengan rencana tata ruang [29].
Copyright © 2020, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 1 . Sistem perencanaan tata ruang di Indonesia berdasarkan UUPR No.26 tahun 2007 [31].
Gambar 2 . Alur perumusan kerangka kerja.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Setelah  melakukan  tahap  analisis  pertama,  maka  dihasilkan  tabel  rumusan  literatur  MRB yang  sesuai  dengan  muatan  rencana  tata  ruang.  Berdasarkan  Tabel  1  tersebut,  dapat disimpulkan empat hal yang menjadi temuan.
Pertama, sebagian besar literatur mengenai MRB yang ada lebih banyak berada pada aspek arahan pemanfaatan ruang (kolom E). Hal ini terlihat dari banyaknya contoh-contoh bentuk konsep  MRB  yang  diberikan  dari  berbagai  sumber  literatur,  seperti  pembangunan  tanggul, jalur  evakuasi,  perbaikan  sistem  drainase,  dan  lain  sebagainya.  Bentuk-bentuk  keruangan tersebut  dapat  ditempatkan  pada  ranah  tata  ruang  dalam  program  keruangan  yang
diakomodir  pada  aspek  arahan  pemanfaatan  ruang.  Selain  itu,  mengingat  arahan pemanfaatan  ruang  ialah  wadah  perwujudan  struktur  dan  pola  ruang,  sehingga  tentu  saja berbagai  konsep  rencana  dari  kedua  aspek  ini  akan  termuat  dalam  arahan  pemanfaatan ruang yang mengakibatkan lebih beragamnya penerjemahan MRB yang dihasilkan.
Aspek lain yang juga dapat memuat banyak konsep MRB dari berbagai sumber literatur ialah struktur  ruang  dan  diikuti  oleh  strategi  penataan  ruang.  Struktur  ruang  sebagai  bentuk pengaturan  sistem  infrastruktur  tentu  menjadi  dasar  yang  sangat  baik  dalam  penerapan konsep  MRB,  dimana  sebagian  besar  bentuk  penerapan  MRB  terletak  pada  penguatan infrastruktur.  Begitu  juga  dengan  strategi  penataan  ruang.  Sebagian  besar  literatur mengenai  MRB  pasti  menyinggung  mengenai  pentingnya  menghindari  daerah  rawan bencana  dalam  menentukan  arah  perkembangan  pembangunan.  Sebagai  contoh  seperti yang  diungkapkan  oleh  Coburn,  et  al.  [32],  Edyanto  [2],  dan  Saunders  &  Kilvington  [33], dimana  ketiganya  menyatakan  perlunya  menghindari  atau  membatasi  pembangunan  pada dataran yang berpotensi bahaya dan mendorong pertumbuhan pada daerah yang aman. Jika dikaitkan dengan muatan rencana tata ruang, hal ini berada pada bagian strategi penataan ruang yang merupakan pijakan dasar bagi penetapan rencana-rencana lainnya.
Kedua,  pada  Tabel  1  juga  terlihat  bahwa  penetapan  kawasan  strategis  adalah  yang  paling sedikit dibicarakan. Pada prinsipnya, penetapan kawasan strategis jika dilihat dari kacamata potensi  bahaya  tentu  juga  harus  menghindari  pemilihan  kawasan  yang  rawan  bencana sebagai kawasan strategis. Seperti diketahui kawasan strategis akan menjadi kawasan yang lebih  cepat  berkembang  dan  memiliki  tarikan  aktivitas  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu,  faktor bahaya  bencana  harus  menjadi  dasar  pertimbangannya.  Namun,  hal  ini  tidak  banyak disinggung dalam berbagai literatur, mengingat lingkup kawasan strategis yang lebih spesifik pada faktor ekonomi.
Ketiga,  dapat  terlihat  bahwa  tidak  ada  satu  sumber  literatur  pun  yang  mencakup keseluruhan  muatan  rencana  tata  ruang,  bahkan  tidak  sedikit  yang  hanya  membahas  satu aspek  saja.  Dari  sini  dapat  diungkapkan  bahwa  belum  ada  peneliti  yang  melihat  secara komprehensif  ketika  menerapkan  permasalahan  kebencanaan  dalam  ranah  tata  ruang. Padahal pentingnya peran tata ruang dalam mengurangi risiko bencana telah diakui, namun tidak  diikuti  oleh  pemahaman  yang  menyeluruh.  Hal  ini  juga  dapat  dikaitkan  dengan perbedaan sistem tata ruang di berbagai negara, sehingga lingkup yang ada pada tata ruang di  Indonesia  tidak  semuanya  dibicarakan  oleh  para  peneliti.  Sumber-sumber  literatur  yang cukup banyak dapat diserap materinya ke dalam muatan tata ruang yaitu Coburn, et al.  [32] dan Barton [34].
Keempat, tidak terdapat juga sumber yang mencakup keempat komponen MRB yang dapat dikaitkan  dengan  tata  ruang.  Sebagian  besar  lebih  fokus  pada  komponen  mitigasi  saja, mengingat komponen ini yang sangat sesuai dengan prinsip dasar rencana tata ruang yang bersifat  proaktif  terhadap  bahaya  bencana.  Berbeda  halnya  dengan  komponen  MRB  yang bersifat  reaktif terhadap  bencana  seperti  respon,  belum  dapat  ditemukan  sumber  literatur yang  mengaitkan  berbagai  tindakan  respon  bencana  dengan  muatan  rencana  tata  ruang.
Pada komponen kesiapsiagaan dan pemulihan juga hanya terdapat sedikit materi yang dapat dihubungkan dengan muatan rencana tata ruang. Kompilasi dari berbagai sumber mengenai konsep MRB yang terkait tata ruang dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 1.
Tabel 1 . Konsep MRB terkait tata ruang.
Sumber Strategi/ Bentuk Muatan Rencana Tata Ruang A  B  C  D  E F MITIGASI [32] - pelebaran jalan pada daerah perkotaan dengan kepadatan tinggi
- mengatur batasan ketinggian bangunan dan tata letak jalan
- menghindari dataran yang berpotensi bahaya
- mengatur kepadatan penduduk dengan cara melakukan pembagian kepadatan yang diijinkan dan pengaturan sarana prasarana
- rekayasa bangunan untuk menahan kekuatan gempa dan banjir - membuat tembok-tembok penahan dan tanggul-tanggul di sepanjang sungai- sungai, pengaturan air lewat konstruksi cadangan air, meningkatkan lapisan vegetasi dan memperlambat larian air bagian atas, dan membangun sistem pintu air, mengeruk kanal, dan membangun rute drainase alternatif.
- penetapan zona bahaya
- mengatur sistem perpipaan, jaringan listrik, dan komunikasi tidak pada satu jalur terpusat utama yang akan rentan terputus apabila ada bencana
√ √ √ × √ √
[35] - meminimalkan paparan terhadap manusia dan properti dengan mencegah pembangunan pada daerah-daerah berisiko tinggi bencana apabila memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan maka dapat melakukan pengaturan intensitas pemanfaatan lahan, dan jumlah bangunan
- mengatur peruntukan daerah bahaya tsunami sebagai ruang terbuka,
- membatasi pembangunan,
- merencanakan penganggaran infrastruktur,
- mengatur persyaratan dan menyesuaikan dengan program pembangunan yang lain √ × √ × × ×
[36] pembuatan breakwater dan penanaman mangrove untuk tsunami, sedangkan untuk kawasan rawan banjir yaitu seperti pembangunan tanggul, kanal, sistem polder, normalisasi sungai, dan pintu air pengendali banjir ×  ×  ×  ×  √  × Darwanto dalam Saruksuk [37] menyesuaikan jaringan jalan dengan struktur bangunan yang sudah ada sehingga dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri ke tempat evakuasi sementara atau permanen ×  √  × × × × [38] menata kawasan dengan tidak membangun fasilitas ekonomi dan industri serta permukiman padat dekat dengan pantai ×  √  ×  √  × × [39] - memberikan klasifikasi pengaturan jenis penggunaan lahan sesuai dengan tingkat risiko bencana yang ada atau rencana zonasi - melarang melakukan pengembangan di area rawan bencana pada masa yang akan datang, terutama di area dengan sejarah kejadian bencana dan area sangat rawan × × √  × × √ Soehartono dalam Saruksuk [37] membangun jaringan jalan yang menyebar dan mengarah ke dataran tinggi serta jalan raya radial beserta jalan lingkar seperlunya ×  √  × × √  ×
[40] pembangunan tembok penahan tsunami; penanaman mangrove ataupun tanaman lainnya di sepanjang garis pantai; pembangunan tempat evakuasi yang aman pada kawasan permukiman; serta pembangunan rumah tahan bencana. ×  ×  ×  ×  √  × [2] - membuat sabuk hijau alam berupa hutan bakau, - mengatur tata letak jalan dan bangunan sekitar pantai dengan menghindari jalan vertikal dengan garis pantai √  √  × × √  √
Sumber Strategi/ Bentuk Muatan Rencana Tata Ruang A  B  C  D  E F - memperkuat bangunan dengan membuat kode bangunan, desain rekayasa
- membangun bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain- lain
- membangun pada lokasi yang menghindari/ menjauhi wilayah bencana
[41] - membuat perencanaan penggunaan lahan dan manajemen penggunaan lahan - pembuatan tanggul, bendungan, bendungan pengendali sedimen, dan perbaikan sistem drainase. √  ×  ×  ×  √  × [42] - menetapkan daerah yang paling rawan tsunami sebagai sabuk hijau atau ruang terbuka - mengembangkan pembatasan baru pada lokasi berbahaya √  ×  ×  ×  ×  × [33] - pembatasan pengembangan di daerah yang berbahaya dan mendorong pertumbuhan pada daerah yang aman - memberikan arahan pembangunan/aktivitas yang diijinkan pada suatu zona
√  ×  ×  √  ×  √
[43] menentukan building codes dan pembatasan pembangunan pada kawasan risiko tinggi bencana. ×  ×  ×  ×  ×  √ [44] mengatur garis multi perlindungan berturut-turut yaitu: garis pertama dibentuk oleh pemecah gelombang tsunami yang dibangun di lepas pantai; baris kedua dengan tanggul pantai/tembok laut yang dibangun di sepanjang garis pantai dengan hutan pantai atau tanggul berhutan di bagian belakang; dan pada jalur ketiga dengan membangun jalan layang dan tanggul kereta api di pedalaman (contoh: mitigasi struktural Jepang) ×  √  ×  ×  ×  × KESIAPSIAGAAN [38] - mempersiapkan jalur evakuasi dan membangun lokasi pengungsian ×  √  ×  ×  √  ×
[34] - penyediaan lokasi penampungan dan rencana evakuasi - pembangunan tempat penampungan, perangkat peringatan dini, dan layanan kebutuhan dasar pendukung kehidupan seperti listrik, air bersih, sanitasi. √  √  √  ×  √  × [18] - mengembangkan sistem peringatan, mengidentifikasi rute evakuasi dan tempat berlindung, dan menjaga sistem komunikasi × × × × √  ×
[45]
- memerlukan infrastruktur tertentu seperti rute dan ruang evakuasi.
×  √  × × √  × [46] pengembangan sistem peringatan dini ×  √  × × √  × RESPON - Tidak ada kaitan antara perencanaan spasial dan respon dalam MRB - PEMULIHAN [44] kebijakan pemulihan dengan mempromosikan kombinasi tiga penanggulangan utama untuk pengurangan risiko tsunami di masa depan, yaitu fasilitas perlindungan pantai struktural/non-struktural (dengan pertimbangan khusus dari kontribusi sabuk hijau pantai), peraturan penggunaan lahan dan manajemen darurat √  × × × √  × [45] menyediakan model inovatif yang fokusnya tidak hanya pada menghilangkan kerusakan tetapi juga harus memperhitungkan pencegahan bencana di masa depan sebagai prioritas √  × × × × ×
Catatan:
A  =  Strategi  penataan  ruang,  B  =  Struktur  ruang,  C  =  Pola  Ruang,  D  =  Kawasan  strategis,  E  =  Pemanfaatan  ruang,  F  = Pengendalian pemanfaaran ruang.
√ = ada, X = tidak ada
Dari strategi dan bentuk tindakan MRB yang dapat digolongkan menjadi bagian dari rencana tata  ruang  pada  Tabel  1  di  atas,  selanjutnya  akan  dikelompokkan  sesuai  jenis  muatan
rencana tata ruang yang ada. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah penerjemahan ke dalam  substansi  tata  ruang,  tanpa  melihat  sumber  literaturnya.  Pengelompokan  ini  juga diikuti dengan reduksi dan penyesuaian kata, dimana sebelumnya terdapat beberapa bahasa literatur dengan maksud yang hampir sama, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Muatan rencana tata ruang berdasarkan konsep MRB.
Muatan Rencana Tata Ruang Strategi/ Bentuk Keruangn MITIGASI Strategi Penataan Ruang - pembatasan pengembangan di daerah yang berbahaya dan mendorong pertumbuhan pada daerah yang aman, tetapi jika tidak memungkinkan maka dapat melakukan pengaturan intensitas pemanfaatan lahan, dan jumlah bangunan - menetapkan daerah yang paling rawan bencana (mis. tsunami dan banjir) sebagai sabuk hijau atau ruang terbuka
- pelebaran jalan pada daerah perkotaan dengan kepadatan tinggi
- mengatur kepadatan penduduk dengan cara melakukan pembagian kepadatan yang diijinkan dan pengaturan sarana prasarana Struktur Ruang - tidak membangun fasilitas ekonomi dan industri serta permukiman padat dekat dengan pantai - mengatur sistem perpipaan, jaringan listrik, dan komunikasi tidak pada satu jalur terpusat utama yang akan rentan terputus apabila ada bencana
- membangun jaringan jalan yang menyebar dan mengarah ke dataran tinggi serta jalan raya radial beserta jalan lingkar seperlunya
- mengatur tata letak jalan dan bangunan sekitar pantai dengan menghindari jalan vertikal dengan garis pantai
- mengatur garis multi perlindungan berturut-turut (khusus untuk kawasan rawan tsunami), yaitu seperti: garis pertama dibentuk oleh pemecah gelombang tsunami yang dibangun di lepas pantai; baris kedua dengan tanggul pantai/tembok laut yang dibangun di sepanjang garis pantai dengan hutan pantai atau tanggul berhutan di bagian belakang; dan pada jalur ketiga dengan membangun jalan layang dan tanggul kereta api di pedalaman - menyesuaikan jaringan jalan dengan struktur bangunan yang sudah ada sehingga dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri ke tempat evakuasi sementara atau permanen Pola Ruang - penetapan zona bahaya (gempa, tsunami, banjir) - mengatur peruntukan daerah bahaya (mis. tsunami) sebagai ruang terbuka,
- memberikan klasifikasi pengaturan jenis penggunaan lahan sesuai dengan tingkat risiko bencana yang ada - membuat sabuk hijau alam Penetapan Kawasan Strategis - tidak membangun fasilitas ekonomi dan industri serta permukiman padat dekat dengan pantai - mendorong pertumbuhan pembangunan pada daerah yang aman
Arahan Pemanfaatan Ruang - untuk tsunami: pembuatan breakwater , penanaman mangrove ataupun tanaman lainnya di sepanjang garis pantai , pembangunan tembok penahan tsunami, pembangunan tempat evakuasi yang aman pada kawasan permukiman, membangun jaringan jalan yang menyebar dan mengarah ke dataran tinggi serta jalan raya radial beserta jalan lingkar seperlunya
- untuk banjir: pembangunan tanggul, kanal, sistem polder, normalisasi sungai, pintu air pengendali banjir, membangun bangunan penahan longsor, bendungan, bendungan pengendali sedimen, dan perbaikan sistem drainase, meningkatkan lapisan vegetasi  dan memperlambat larian air bagian atas, dan membangun sistem pintu air, mengeruk kanal, dan membangun rute drainase alternatif
- untuk gempa bumi: pembangunan rumah tahan bencana, seperti rekayasa bangunan untuk menahan kekuatan getaran, memperkuat bangunan-bangunan yang penting
Copyright © 2020, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Muatan Rencana Tata Ruang Strategi/ Bentuk Keruangn Pengendalian Pemanfaatan Ruang - membatasi pembangunan, - melarang melakukan pengembangan di area rawan bencana pada masa yang akan datang, terutama di area dengan sejarah kejadian bencana dan area sangat rawan
- memberikan arahan pembangunan/aktivitas yang diijinkan pada suatu zona
- menentukan building codes dan pembatasan pembangunan pada kawasan risiko tinggi bencana. - mengatur persyaratan pembangunan infrastruktur pada daerah bahaya KESIAPSIAGAAN Strategi Penataan Ruang - mempersiapkan jalur dan lokasi evakuasi serta sistem infrastruktur cadangan Struktur ruang - mempersiapkan jalur evakuasi - mempersiapkan sistem jaringan energi, listrik, dan air bersih cadangan Pola ruang - penyediaan titik lokasi penampungan Pemanfaatan ruang - pembangunan tempat penampungan, - menyediakan perangkat peringatan dini
- menyediakan layanan kebutuhan dasar pendukung kehidupan seperti listrik, air bersih, sanitasi cadangan
Pengendalian Pemanfaatan ruang - pengaturan sirkulasi dan aksesibilitas sepanjang jalur evakuasi
PEMULIHAN Strategi penataan ruang - menyediakan model inovatif yang fokusnya tidak hanya pada menghilangkan kerusakan tetapi juga harus memperhitungkan pencegahan bencana di masa depan sebagai prioritas - kebijakan pemulihan dengan mempromosikan kombinasi tiga penanggulangan utama untuk pengurangan risiko tsunami di masa depan Pemanfaatan ruang - menyediakan fasilitas perlindungan pantai struktural/ non-struktural (dengan pertimbangan khusus dari kontribusi sabuk hijau pantai), peraturan penggunaan lahan dan manajemen darurat
Berdasarkan  pengelompokan  yang  telah  dilakukan,  dapat  dilihat  bahwa  mitigasi  bencana memiliki materi yang dapat meliputi semua muatan tata ruang, mulai dari strategi penataan ruang  sampai  dengan  pengendalian  pemanfaatan  ruang,  sedangkan  pemulihan  hanya meliputi dua muatan yaitu strategi penataan dan pemanfaatan ruang.
Jika  dilihat  secara  menyeluruh  mengenai  lingkup  materi  yang  diatur  pada  Tabel  2  di  atas, dapat ditemukan pola atau langkah penataan ruang dalam sudut pandang MRB. Hal pertama yang  dilakukan  yaitu  mengetahui  kawasan-kawasan  yang  berpotensi  rawan  terhadap bencana  dari  hasil  kajian  risiko  yang  kemudian  diadopsi  dalam  penetapan  zona  bahaya. Kemudian perkembangan pembangunan dapat diarahkan pada zona aman melalui intervensi pengaturan struktur ruang dengan menciptakan pusat-pusat pelayanan dan menata sistem jaringan  infrastruktur.  Hal  ini  tentu  diikuti  dengan  penempatan  kawasan  budidaya  pada kawasan  yang  sesuai.  Kepadatan  permukiman  para  daerah  rawan  pun  dapat  dikendalikan dengan mengatur batasan kepadatan perumahan serta sarana prasarana ikutannya.
Pada  setiap  klasifikasi  ruang,  mulai  dari  risiko  bencana  tinggi,  risiko  rendah,  sampai  aman terhadap bencana, juga dapat dibangun berbagai sarana prasarana yang dapat mendukung pengamanan terhadap bencana maupun persiapan apabila bencana sewaktu-waktu datang. Terakhir,  aturan-aturan  penting  seperti  pelarangan  membangun  di  sempadan  sungai  dan pantai,  pengaturan code bangunan,  dan  pengaturan  kegiatan-kegiatan  yang  diijinkan  pun
ditetapkan.  Selain  itu,  konsep  pencegahan  juga  diterapkan  pada  area  yang  baru  dibangun atau kembali dibangun setelah terjadinya bencana untuk meningkatkan ketahanannya.
Strategi dan bentuk MRB yang telah diklasifikasikan sesuai muatan tata ruang di atas masih mencakup semua hal dan bersifat umum. Oleh karena itu, perlu disesuaikan kembali dengan melihat skala perencanaan yang berlaku di Indonesia, mulai dari RTRWN sampai RDTR, agar lebih  operasional.  Dalam  studi  ini,  penyesuaian  skala  perencanaan  tata  ruang  terhadap materi  MRB  yang  telah  diklasifikasikan  sesuai  muatannya  termasuk  dalam  tahap  analisis kedua.  Hasil  akhir  dari  tahap  ini  ialah  tabel  kerangka  kerja  yang  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi ketersediaan penerjemahan konsep MRB dalam dokumen rencana tata ruang.
Agar  lebih  menyederhanakan  tabel  kerangka  kerjanya,  maka  muatan  tata  ruang dikelompokkan  kembali  ke  dalam  dua  bagian  sesuai  jenisnya,  yaitu  strategi  dan  bentuk keruangan, dengan pengelompokkan masing-masing yaitu:
 Strategi,  terdiri  dari  :  strategi  penataan  ruang,  pola  ruang,  struktur  ruang,  kawasan strategis, pengendalian pemanfaatan ruang;
 Bentuk keruangan, terdiri dari : arahan pemanfaatan ruang.
Khusus untuk RDTR, dimana standar muatannya terdiri atas tujuan penataan BWP, rencana struktur  ruang,  rencana  pola  ruang,  penetapan  Sub  BWP  yang  diprioritaskan penanganannya,  dan  ketentuan  pemanfaatan  ruang,  maka  yang  termasuk  dalam pengelompokkan  disini  hanyalah  rencana  struktur  dan  pola  ruang,  serta  ketentuan pemanfaatan ruang saja.
Selain  itu,  jenis  strategi  dan  bentuk  yang  dijabarkan  juga  dikembangkan  kembali  dan diselaraskan  dengan  produk  rencana  tata  ruang  agar  lebih  mudah  digunakan.  Hasil penyelarasan inilah yang menjadi interpretasi konsep MRB ke dalam substansi rencana tata ruang. Perlu diketahui bahwa kerangka kerja ini dapat bersifat fleksibel sesuai dengan jenis bencana  yang  dihadapi,  tentu  saja  dengan  pembaharuan  pada  tahap  pengumpulan literaturnya. Hasil rinci kerangka kerja terjemahan konsep MRB dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 . Kerangka kerja penilain rencana tata ruang berbasis MRB . Level Tata Ruang Strategi Bentuk Keruangan MITIGASI RTRWN - arahan perlindungan DAS
- arahan konservasi hutan
- arahan perlindungan kawasan pesisir
- arahan pusat-pusat kegiatan nasional pada daerah aman bencana -

## RTRWP
& RTRWK
- penetapan kawasan rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan banjir - arahan pengembangan kawasan budidaya pada daerah aman bencana atau risiko bencana rendah
- pembangunan jaringan jalan arteri, jalan layang, atau tol yang tahan bencana
- pelebaran jalan, penataan jaringan jalan, dan menyediakan jalan lingkar
- penyediaan infrastruktur penahan ombak
Level Tata Ruang Strategi Bentuk Keruangan - konservasi kawasan pantai - pemenuhan kebutuhan RTH
- arahan pengembangan pusat pelayanan pada daerah aman bencana atau risiko bencana rendah - meningkatkan kapasitas jalan untuk memudahkan proses evakuasi saat terjadi bencana
- membatasi kepadatan penduduk pada daerah rawan bencana
- pemenuhan kebutuhan infrastruktur mitigasi bencana dan penataan kawasan rawan bencana
- mengatur sistem jaringan prasarana
(transportasi, listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase) pada daerah yang aman bencana
- mengatur sistem jaringan jalan agar dapat meminimalisir risiko bencana
- mengatur sistem infrastruktur untuk mitigasi bencana
- menyusun ketentuan umum peraturan zonasi yang aman terhadap bencana
- melarang pembangunan sarana prasarana
penting di daerah rawan bencana
- penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi bawah tanah
- penanaman dan penataan mangrove atau tanaman penahan ombak lainnya
- penyediaan/perbaikan jaringan drainase
- penyediaan ruang terbuka hijau
- penyediaan kolam retensi dan polder
- pembangunan bronjong dan tanggul pada dinding sungai
- penyediaan sumur resapan - penyediaan rumah pompa air RDTR - pengaturan pengembangan pusat pelayanan kawasan pada daerah aman bencana atau risiko bencana rendah - pengaturan zona budidaya pada daerah aman bencana
- penetapan zona rawan bencana
- pengaturan jaringan jalan, jalur pejalan kaki, jalur sepeda yang aman bencana
- pengaturan jaringan prasarana (energi, telekomunikasi, air minum, drainase, limbah) pada daerah aman bencana
- pengaturan kode bangunan
- pengaturan blok kawasan dengan kepadatan rendah pada daerah rawan
- aturan zonasi yang aman terhadap bencana (PZ)
- penataan jalur pejalan kaki yang aman
- pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi bawah tanah
- pembangunan kolam retensi dan polder - penataan jaringan drainase - pembuatan bronjong dan tanggul pada dinding sungai
- pembangunan tembok penangkal ombak dan sheet pile
- penataan kawasan hutan bakau atau tanaman penahan ombak lainnya
- penataan RTH
- pembuatan lubang biopori
- penyediaan bak penampungan air hujan
- pelebaran dan penataan jaringan jalan KESIAPSIAGAAN RTRWN - - RTRWP & RTRWK
- penyediaan jalur evakuasi
- mengatur/menyediakan sistem jaringan energi, listrik, dan air bersih cadangan
- penetapan tempat evakuasi sementara dan
- penambahan daya/ jaringan listrik
- penambahan jaringan telekomunikasi
- pembangunan sarana sanitasi
- penambahan jaringan air bersih
Level Tata Ruang Strategi Bentuk Keruangan permanen - pengaturan sirkulasi dan aksesibilitas sepanjang jalur evakuasi - penyediaan shelter - penataan jalur evakuasi
- penyediaan sarana penyelamatan
- penyediaan early warning system RDTR - penataan kawasan evakuasi yang sudah ada - pengaturan sirkulasi dan aksesibilitas sepanjang jalur evakuasi
- pembangunan jaringan perpipaan air bersih - penataan/pembangunan jaringan listrik dan
BTS/ jaringan telekomunikasi lainnya
- penyediaan alat pendeteksi bencana - pembangunan MCK umum pada lokasi evakuasi - pembangunan shelter - penataan jalur evakuasi - pembangunan escape building - penyediaan posko kesehatan PEMULIHAN RTRWN - - RTRWP & - arahan permukiman baru yang aman bencana - rehabilitasi kawasan - penataan kawasan pasca bencana - penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana pada kawasan pengembangan baru RTRWK RDTR - penataan kawasan baru pasca bencana - penataan permukiman baru yang aman bencana - pembangunan prasarana dan fasilitas pada lokasi baru
- penyediaan pemakaman masal
Secara umum, penerjemahan strategi dan bentuk MBR dalam substansi rancana tata ruang hampir sama pada tiap jenjang perencanaannya, hanya saja luasan wilayah perencanaan dan juga skala penyajian peta turut mempengaruhi kedetailan isi substansi yang diatur.
Terdapat  tiga  hal  penting  yang  dapat  dilihat  dari  tabel  kerangka  kerja  di  atas.  Pertama, khususnya pada skala nasional, konsep MRB berupa mitigasi hanya dapat diterapkan dalam strategi. Bahkan tidak terdapat konsep kesiapsiagaan dan pemulihan yang dapat dimasukkan ke  dalam  kerangka  kerja  pada  taraf  ini.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  skala  perencanaan yang  terlalu  luas,  sedangkan  bencana  dan  penanggulangannya  sangat  berpengaruh  pada lokasi terjadinya, yaitu pada level lokal.
Kedua,  pada  level  provinsi  dan  kabupaten/kota,  terdapat  banyak  strategi  dan  bentuk keruangan  yang  dapat  diterjemahkan.  Mulai  dari  berbagai  strategi  penetapan  kawasan, pengaturan  fungsi  kawasan  lindung  dan  budidaya,  pengaturan  kepadatan,  sampai pengendalian pembangunan sarana prasarana di kawasan rawan bencana. Begitu juga pada bentuk  keruangannya,  berbagai  program  dapat  diterapkan  seperti  pembangunan  tanggul, pelebaran  jalan,  perbaikan  drainase,  penyediaan  ruang  terbuka  hijau,  penyediaan  jalur evakuasi, dan lain-lain. Hal ini tidak hanya berlaku pada komponen mitigasi, tetapi juga pada
kesiapsiagaan  dan  pemulihan.  Strategi  dan  bentuk  keruangan  MRB  ini  dapat  langsung berpengaruh pada konsep perencanaan tata ruang wilayahnya secara keseluruhan.
Ketiga,  pada  level  rencana  detail  juga  banyak  strategi  dan  bentuk  keruangan  yang  dapat dilakukan. Namun dalam hal ini lebih banyak pada penataan dan pengaturan pembangunan yang sifatnya lebih operasional dilapangan. Bentuk-bentuk keruangan yang diterapkan dapat lebih  detail  dan  rinci  jenisnya.  Pada  komponen  kesiapsiagaan  pun  dapat  lebih  fokus dilakukan  yaitu  melalui  penataan  kawasan  khusus  evakuasi  dan  menyiapkan  berbagai infrastruktur  sebagai  cadangan  apabila  bencana  merusak  infrastruktur  dasar  perkotaan lainnya.
Dari berbagai temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kerangka kerja ini akan lebih bermanfaat  ketika  menilai  produk  rencana  tata  ruang  pada  level  provinsi  dan  kabupaten/ kota.

## 4. Kesimpulan
Studi  ini  mengedepankan  kajian  literatur  dalam  rangka  mengembangkan  kerangka  kerja untuk  melakukan  penilaian  rencana  tata  ruang  dalam  perspektif  MRB.  Kerangka  kerja tersebut  dirinci  berdasarkan  level  perencanaan  dari  nasional  sampai  bagian  wilayah kabupaten/kota, serta ditinjau dari dua sisi yaitu strategi dan bentuk keruangan. Materi yang termuat  dalam  kerangka  kerja  dipengaruhi  oleh  jenis  kebencanaan  yang  ada  pada  suatu wilayah perencanaan. Disisi lain, substansi tata ruang sendiri sangat komprehensif sehingga banyak aspek dalam rencana tata ruang yang harus mempertimbangkan faktor kebencanaan dalam proses perumusannya.
Kerangka  kerja  ini  lebih  operasional  digunakan  pada  level  provinsi  dan  kabupaten/kota berdasarkan  strategi  dan  bentuk  keruangan  yang  dapat  dilakukan.  Selain  itu,  komponen MRB  berupa  mitigasi  merupakan  komponen  yang  paling  sesuai  penerapannya  dalam rencana tata ruang dibandingkan kesiapsiagaan dan pemulihan, sedangkan tindakan respon tidak dalam dituangkan secara langsung ke dalam berbagai muatan rencana tata ruang.
Kerangka  kerja  teoritis  yang  dirumuskan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  panduan  dalam menilai  atau  mengevaluasi  kebijakan  tata  ruang  yang  sudah  ada.  Selain  itu,  juga  dapat digunakan  dalam  mengintegrasikan  konsep  MRB  dengan  rencana  tata  ruang  pada  proses penyusunannya.

## Referensi
[1] Kusmiati  C  Y  2005  Menuju  Perbaikan  Manajemen  Penanggulangan  Bencana  di Indonesia Jurnal  Administrasi  Publik 4 2  pp  185–208  Diakses  dari http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1554
[2] Edyanto C B H 2011 Analisa Kebijakan Penataan Ruang Untuk Kawasan Rawan Tsunami Di  Wilayah  Pesisir Jurnal  Teknologi  Lingkungan 12 3  pp  309–18  DOI: 10.29122/jtl.v12i3.1240
[3] Buchori  I,  Sugiri  A,  Mussadun  M,  Wadley  D  dan  Liu  Y  2017  International  Journal  of
Disaster Risk Reduction A predictive model to assess spatial planning in addressing hydro-  meteorological  hazards :  A  case  study  of  Semarang  City  ,  Indonesia Int  J Disaster Risk Reduct 24 pp 1-568 Diakses dari https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-disaster-risk- reduction/vol/24/suppl/C
[4] Smets  P  dan  Lindert  P  2016  Sustainable  housing  and  the  urban  poor International Journal of Urban Sustainable Development 8 1 pp 1–9 DOI:
10.1080/19463138.2016.1168825
[5] Amaratunga D, Malalgoda C, Haigh R, Panda A dan Rahayu H 2018 Sound Practices of Disaster Risk Reduction at Local Level Procedia Engineering Elsevier 212 pp 1163–70 DOI: 10.1016/j.proeng 2018.01.150
[6] Burby R J, Deyle R E, Godschalk D R dan Olshansky RB  2000 Creating Hazard Resilient Communities  Through  Land-Use  Planning Natural  Hazards  Review 1 2  pp  99–106
Diakses dari https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%291527- 6988%282000%291%3A2%2899%29
[7] Greiving  S  dan  Fleischhauer  M  2006  Spatial  Planning  Response  Towards  Natural  and Technological  Hazard Geological  Survey  of  Finland  (Special  Paper) 42 pp  109–23
Diakses dari http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.527.6780&rep=rep1&ty pe=pdf
[8] Sutanta H, Bishop I D dan Rajabifard A 2010 Integrating Spatial Planning and Disaster Risk  Reduction  at  the  Local  Level  in  The  Context  of  Spatially  Enabled  Government Spatial  Enabling  Soc  Res  Emerg  Trends  Crit  Assess 1 pp  55–68  Diakses  dari https://minerva- access.unimelb.edu.au/bitstream/handle/11343/28949/265594_Integrating+Spatial +Planning+and+Disaster+Risk+Reduction+at+the+Local+Level+in+the+Context+of+S patially+Enable+Government.pdf;jsessionid=5E051E2024A2B44C3CC7C69B842AC35 F?sequence=1
[9] Glavovic  B  C  2010  The  Role  Of  Land-Use  Planning  In  Disaster  Risk  Reduction:  An Introduction  to  Perspectives  from  Australasia Austalasian  Journal  Disaster  and Trauma Studies 2010 1 pp 1-22 Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/232581114_The_role_of_land- use_planning_in_disaster_risk_reduction_An_introduction_to_perspectives_from_ Australasia
[10] Bajec N L  2011 Integrating Climate Change Adaptation Policies In Spatial Development Planning In Serbia (A Challenging Task Ahead) Spatium International Preview 583 24 pp 1–8 DOI: 10.2298/SPAT1124001L
[11] Suroso  D  S  A  dan  Firman  T    2018  The  role  of  spatial  planning  in  reducing  exposure towards  impacts  of  global  sea  level  rise  case  study:  Northern  coast  of  Java, Indonesia Ocean Coast Management 153 pp 84–97 DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2017.12.007
[12] Zakina  N  dan  Pamungkas  A  2018  Penilaian  Integrasi  Manajemen  Risiko  Bencana  ke dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya Jurnal Teknik ITS 7 2

## pp 2337–3539 DOI: 10.12962/j23373539.v7i2.33656
[13] Burby R J, Beatley T, Berke P R, Deyle R E, French S P, Godschalk D R, … Platt R H 1999 Unleashing  The  Power  Of  Planning  to  Create  Disaster-Resistant  Communities Journal  of  the  American  Planning  Association 65 3  pp  247–58  DOI: 10.1080/01944369908976055
[14] Sengezer  B  and  Koç  E 2005  A  Critical  Analysis  Of  Earthquakes  And  Urban  Planning  in Turkey Disasters 29 2 pp 171–94 DOI: 10.1111/j.0361-3666.2005.00279.x.
[15] Sutanta  H  2012  Spatial  Planning  Support  System  for  an  Integrated  Approach  to Disaster  Risk  Reduction Thesis  The  University  of  Melbourne Diakses  dari https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/37854
[16] Baas S, Rasmasamy S, Pryck J dan Battista F 2008 Disaster Risk Management Systems Analysis :  A  Guide  Book (Rome:  Food  and  Agriculture  Organization  of  the  United Nations) Diakses dari  http://www.fao.org/3/a-i0304e.pdf
[17] Mitchell T 2003 An Operational Framework for Mainstreaming Disaster Risk Reduction
Disaster Studies Working Paper 8 Diakses dari
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.1125&rep=rep1&ty pe=pdf
[18] Mojtahedi M, Oo B L 2017 Critical Attributes for Proactive Engagement of Stakeholders In Disaster Risk Management International Journal of Disaster Risk Reduction 21 pp 35–43. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2016.10.017
[19] Wamsler  C  2006  Mainstreaming  Risk  Reduction  In  Urban  Planning  And  Housing:  A Challenge  for  International  Aid  Organisations Disasters 30 2  pp  151–77  DOI: 10.1111/j.0361-3666.2006.00313.x.
[20] Wang  J  J  2012  Integrated  Model  Combined  Land-Use  Planning  and  Disaster Management:  The  Structure,  Context  and  Contents Disaster  Prevention  and Management 21 1 pp 110–23 DOI: 10.1108/09653561211202746
[21] Fahmi  F,  Timms  P  dan  Shepherd  S  2014  Integrating  Disaster  Mitigation  Strategies  in Land  Use  and  Transport  Plan  Interaction Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences 111 pp 488–97 DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.082
[22] Ran  J  dan  Nedovic-Budic  Z  2016  Integrating  spatial  planning  and  flood  risk management:  A  new  conceptual  framework  for  the  spatially  integrated  policy infrastructure Computers,  Environment  and  Urban  Systems 57 pp  68–79  DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2016.01.008
[23] Godschalk  D  R,  Kaiser  E  J  dan  Berke  P  1999  Integrating  Hazard  Mitigation  and  Local
Land Use Planning Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/297253266_Integrating_hazard_mitigati on_and_local_land-use_planning
[24] Suryanta  J,  Nahib  I  2016  Kajian  Spasial  Evaluasi  Rencana  Tata  Ruang  Berbasis Kebencanaan Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Majalah Ilmiah Globe 18 1 pp 33–42 Diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59080261/392-635-1-
SM20190429-38509-neug8k.pdf?1556591428=&response-content- disposition=inline%3B+filename%3DKAJIAN_SPASIAL_EVALUASI_RENCANA_TATA_R UA.pdf&Expires=1594757108&Signature=fRcN~DFZScVyhhdrzyHyT7E7LgerLj5yUZQ
Copyright © 2020, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
2yaViG~itrQ--YYg0aNjavbsGDBYOOX7bY3PJLJAWc8rM- vJwEuqglI9tLGCRDQzHJPvsPiOJCRg9xnD6vBBHmk0mfXU42IuC1ciOZwh7F20eLsuhbE OpC7bjjcCzQJKaxqqK6lz4EaMCtD2y4w6~MH9Yi1xqHm5VadJTFJKqc99gcboXMw6bp 56YAYGsZKrr3PDG8PSqE1sMGHxRCpSveQFrsckDekSBZ9rQH9zlai8bH23gA5fJCPanI0 v95R3bdyaQnYNGa4TmYVVSFnG2W-94Tz4H76yMczXmMNbaQp5p5HcJ8A__&Key- Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
[25] Greiving  S,  Fleischhauer M  dan  Wanczura  S  2006  Management of Natural  Hazards  in Europe :  The  Role  of  Spatial  Planning  in  Selected  EU  Member  States Journal  of Environmental Planning and Management 49 5 pp 739–57 DOI: 10.1080/09640560600850044
[26] Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  RI Nomor  1  tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota Berita  Negara  RI  Tahun  2018  No.394 Diakses  dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103682/permen-agrariakepala-bpn-no- 1-tahun-2018
[27] Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  RI Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang dan  Peraturan  Zonasi  Kabupaten/  Kota Berita  Acara  RI  Tahun  2018 Diakses  dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1308-2018.pdf
[28] Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 48 Diakses dari http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-nomor- 26-tahun-2008-tentang-rencana-tata-ruang-wilayah-nasional.pdf
[29] Fleischhauer  M  2008  The  Role  of  Spatial  Planning  In  Strengthening  Urban  Resilience Resilience of Cities to Terorist and other Threats Springer Publisher pp 273–98 DOI: 10.1007/978-1-4020-8489-8_14
[30] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang Diakses dari
https://www.gitews.org/tsunami-
kit/en/E6/further_resources/national_level/undang_undang/UU%2026- 2007_Penataan%20Ruang.pdf
[31] Hudalah D dan Woltjer J 2007 Spatial Planning System In Transitional Indonesia Journal International Planning Studies 12 3 pp 291-303 DOI: 10.1080/13563470701640176
[32] Coburn A W, Spence R J S dan Pomonis A 1994 Mitigasi Bencana (Edisi Kedua) (United Kingdom: Program Pelatihan
Manajemen Bencana) Diakses dari https://rovicky.files.wordpress.com/2009/10/mitigasi-bencana.pdf
[33] Saunders  W  S  A  dan  Kilvington  M  2016  Innovative  Land  Use  Planning  for  Natural Hazard  Risk  Reduction:  A  Consequence-driven  Approach  from  New  Zealand International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction 18 pp  244–55  DOI: 10.1016/j.ijdrr.2016.07.002
[34] Barton  C  C  2009  Disaster  Preparedness  and  Management Information  Resources  in Toxicology  (Fourth  Edition) Academic  P  Elsevier 22  pp  195–201  Diakses  dari https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780123735935000227
[35] NOAA,  USGS,  FEMA  dan  NSF  2001 Designing  for  Tsunamis:  Seven  Principles  for
Planning  and  Designing  for  Tsunami  Hazards (National  Tsunam  Hazard  Mitigation
Program) Diakses dari https://nws.weather.gov/nthmp/documents/designingfortsunamis.pdf
[36] Diposaptono  S    2003  Mitigasi  Bencana  Alam  di  Wilayah  Pesisir  Dalam  Kerangka Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Terpadu  di  Indonesia Jurnal  ALAMI:  Air,  Lahan, Lingkungan, dan Mitigasi Bencana 8 2 pp 1–8 Diakses dari http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/ALAMI_ALLM/article/view/1683
[37] Saruksuk J H 2006 Konsep Jaringan Jalan Pada Kota Yang Rawan Bencana Gempa dan Tsunami (Studi Kasus Kota Sibolga) Thesis Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/15684/
[38] Cahanar  P  2005 Bencana  Gempa  dan  Tsunami.  Nanggroe  Aceh  Darussalam  & Sumatera Utara (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)
[39] Fleischhauer M, Greiving S dan Schlusemann B  2005 Multi-risk Assessment of Spatially Relevant  Hazards  in  Europe ESMG  Symposium pp  1–14  Diakses  dari https://www.researchgate.net/profile/Philipp_Schmidt- Thome/publication/255667455_Multi-
risk_assessment_of_spatially_relevant_hazards_in_Europe/links/58b6c7a2a6fdcc2d 14d6c5e6/Multi-risk-assessment-of-spatially-relevant-hazards-in-Europe.pdf
[40] Ramli S dan Djajaningrat H 2010 Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Jakarta: Dian Rakyat)
[41] Chang H-S dan Hsieh H-Y 2013 An Exploratory Study on Land Use Planning of Disaster Prevention: A Case Study of Kaohsiung New Town Procedia Environmental Sciences 17 pp 382–91 DOI: 10.1016/j.proenv.2013.02.051
[42] Mirza  F  2015  Disaster  Mitigation  Approach  of  Urban  Green  Structure  Concept  In Coastal Settlement DIMENSI - Journal of Architecture and Built Environment 42 2 pp 51–8 DOI: 10.9744/dimensi.42.2.51-58
[43] Burby  R  J  dan  French  S  P  2007  Coping  With  Floods :  The  Land  Use  Management Paradox Journal  of  the  American  Planning  Association 47 3  pp  289-300  DOI: 10.1080/01944368108976511
[44] Strusińska-Correia A 2017 Tsunami Mitigation In Japan After The 2011 Tōhoku Tsunami International  Journal  of  Disaster  Risk  Reduction 22 pp  397–411  DOI: 10.1016/j.ijdrr.2017.02.001
[45] Kötter  T  2013  Prevention  of  Environmental  Disasters  by  Spatial  Planning  and  Land Management
2nd FIG Reg
Conf pp 1–6 Diakses dari https://www.gdrc.org/uem/disasters/disenvi/koetter.pdf
[46] Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  Tentang  Penanggulangan Bencana Diakses dari https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf