Saskya Faramita, Arrum Budi Leksono (2023) Kajian Yuridis Mengenai Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika  Dan  Psikotropika  Dalam  Persfektif  Hukum  Positif, (8)  10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## KAJIAN  YURIDIS  MENGENAI  PEMBERIAN  REMISI  BAGI  NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF
Saskya Faramita, Arrum Budi Leksono Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: saskya@gmail.com, arrum@iblam.ac.id

## Abstrak
Terpidana penyalahgunaan Narkotika yang menjalani pidana penjara memiliki hak- hak  yang  dilindungi  oleh  hak  asasi  manusia  dan  Undang-undang,  salah  satunya adalah  dengan  adanya  pemberian  remisi.  Remisi  adalah  pengurangan  masa menjalani  pidana  yang  diberikan  kepada  Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan. Berpijak pada hal diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  terkait  pemberian remisi  bagi  narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika dan  prekursor  narkotika,  psikotropika  menurut  undang-undang  yang  berlaku. Adapun untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang tentunya menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder  dari  bahan-bahan  hukum.  Pendekatan  normatif  dilakukan  dengan  cara mengkaji  ketentuan  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil penelitian  bahwa  Pelaksanaan  pemberian  Remisi  bagi  pelaku  tindak  pidana narkotika telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal pasal 34 ayat (2), dan pasal 34A ayat ayat 1 huruf a dan ayat 2.

## Kata Kunci: Terpidana penyalahgunaan Narkotika dan remisi

## Abstract
Convicted drug abusers who serve prison sentences have rights protected by human rights  and  the  law,  one  of  which  is  the  granting  of  remission.  Remission  is  a reduction in the period of criminal service given to Prisoners and Criminal Children who meet the conditions specified in laws and regulations. Based on the above, the problem that will be discussed in this writing is how the provisions and conditions that  must  be  met  regarding the  provision  of  remission  for  prisoners  convicted  of committing narcotic crimes and narcotic precursors, psychotropic drugs according to applicable law. As for the research method used is a normative research method which of course focuses on literature research to obtain secondary data from legal
materials. The normative approach is carried out by reviewing the provisions or applicable laws and regulations. The results of the study that the implementation of the provision of Remission for drug offenders has been regulated in Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation  Number  32  of  1999  concerning  Terms  and  Procedures  for  the Implementation of the Rights of Conditional Assisted Citizens, as stated in article 34 paragraph (2), and article 34A paragraph paragraph 1 letter a and paragraph 2.
Keywords: Convicted of Narcotics abuse and remission.

## Pendahuluan
Hukum  itu  ialah  peraturan-peraturan  yang  bersifat  memaksa  yang  menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang yang dibuat oleh badan-badan resmi  yang  berwajib,  pelanggaran  mana  terhadap  peraturanperaturan  tadi  berakibat diambilnya  tindakan  yaitu  dengan  hukuman  tertentu (Kansil,  1979).  Menurut  P.A.F. Lamintang  (2022)  mengemukakan  pidana  penjara  adalah  suatu  pidana  berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk  mentaati  semua  peraturan  tata  tertib  yang  berlaku  di  dalam  Lembaga pemasyarakatan,  yang  dikaitkan  dengan  sesuatu  tindakan  tata  tertib  bagi  mereka  yang melanggar peraturan tersebut (Dwidja, 2006).
Tujuan  pidana  penjara  menurut  Sahardjo  seharusnya  disamping  menimbulkan rasa  derita  pada  terpidana  karena  dihilangkannya  kemerdekaan  bergerak  juga  harus membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia  yang  berguna,  dengan  kata  lain  tujuan  pemidanaan  pada  saat  ini  tidak  lagi sekedar  penjeraan,  tetapi  pemidanaan  dimaksudkan  sebagai  tempat  atau  sarana pembinaan,  rehabilitasi,  dan  reintergrasi  warga  binaan  lembaga  pemasyarakatan (Sahardjo & Sukamiskin, 1963).
Terpidana  penyalahgunaan  Narkotika  yang  menjalani  pidana  penjara  memiliki hak-  hak  yang  dilindungi  oleh  hak  asasi  manusia  dan  Undang-undang,  salah  satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Menurut Andi Hamzah remisi adalah sebagai pembebasan  hukum  untuk  seluruhnya  atau  sebagian  atau  dari  seumur  hidup  menjadi hukuman  terbatas  yang  diberikan  setiap  tanggal  17  Agustus.  Remisi  pada  hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati (Vitaloka et al., 2022).
Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  dan  Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999  tentang  Remisi, selanjutnya dilakukan pembaharuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang  merupakan  perubahan  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  Jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
Dengan  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  diharapkan  pemerintah  selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan.  Dalam  pemberian  remisi,  pihak  yang  berwenang  tentunya mengetahui  perilaku  atau  perbuatan  para  narapidana  selama  menjalani  pidana  sebagai acuan  pemberian  remisi  yang  sesuai  dengan  perilaku  dan  tindakan  selama  berada  di Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak  narapidana  adalah  mendapatkan  pengurangan  masa  pidana  (remisi).  Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.
Dalam  memperoleh  remisi  narapidana  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian  remisi  menjadikan  narapidana  berusaha  tetap  menjaga  kelakuannya  agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  diatur  di  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan  antara  lain:  UndangUndang  No.12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  Keputusan  Presiden  RI  7  No.174  Tahun  1999  tentang  Remisi, Keputusan Menteri Hukum.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  mengenai bagaimana ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait pemberian remisi bagi narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor narkotika,  psikotropika  menurut  undang-undang  yang  berlaku.  Dalam  ilmu  hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan pemidanaan (Eropa Kontinental) yaitu teori  absolut,  teori  relatif,  dan  teori  gabungan.  Menurut  pemidanaan,  adalah:  Setiady (2010) “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).
Sedangkan Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa Arief (2011): “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan  pemidanaan.  Masalah  tindak  pidana  merupakan  masalah  kemanusiaan  dan masalah  sosial  yang  senantiasa  dihadapi  oleh  setiap  bentuk  masyarakat.  Dimana  ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana. “Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori  sistem  pemidanaan  yang  berlaku  dalam  sistem  hukumm,  terdapat  beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu; 1.Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)
Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan  terhadap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana,  oleh  karena  kejahatan  itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran  dari  pidana  terletak  pada  adanya  atau  terjadinya  kejahatan  itu  sendiri.” (Muladi & Arief, 1984)
2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)
Dalam  teori  ini  yang  dianggap  sebagai  dasar  hukum  dari  pemidanaan  adalah bukan  pembalasan,  akan  tetapi  tujuan  dari  pidana  itu  sendiri.  Untuk  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  teori  relatif  ini  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief memberikan  pendapat  sebagai  berikut:  “Pidana  bukanlah  sekedar  untuk  melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.
Oleh  karena  itu  teori  ini  sering  disebut  sebagai  (Utilitarian  Theory)  jadi  dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” ( karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur ( supaya orang tidak melakukan kejahatan).” 3. Teori Kombinasi (Gabungan)
Menurut  ajaran  teori  ini  dasar  hukum  dari  pemidanaan  adalah  terletak  pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara (1992) menyatakan: “Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan.
Menurut  ajaran  teori  ini  dasar  hukum  dari  pemidanaan  adalah  terletak  pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.” Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: a) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan  pembalasan tetapi  membalas  itu  tidak  boleh  melampaui  batas  apa  yang  perlu dan  sudah  cukup  untuk  dapat  mempertahankan  tata  tertib  masyarakat;  b)  Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh  lebih  berat  dari  pada  suatu  penderitaan  yang  beratnya  sesuai  dengan  beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum (Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2022).

## Metode Penelitian
Menurut  Mardalis,  metode  dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara  untuk  melakukan suatu  teknis  dengan  mengunakan  fikiran  secara  seksama  untuk  mencapai  tujuan, sedangkan  penelitian  sendiri  merupakan  upaya  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Soekanto, 1985).
Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif  terutama  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  sumber  data penelitian. atau  disebut  juga  dengan  (Library  research),  metode  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  dari  berbagai  literatur  (Asikin,  2004). Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis  artinya  bahwa  penelitian  ini  termasuk  lingkup  penelitian  yang menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan  secara  tepat  serta  menganalisis  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-  haknya  sebagai  warga  negara  akan  dibatasi.  Menurut  Undang-Undang  Republik Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada pasal 14 ayat (1) yaitu Narapidana berhak: a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b) Mendapat perawatan,  baik  perawatan  rohani  maupun  jasmani;  c)  Mendapatkan  pendidikan  dan pengajaran;  d)  Mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak;  e) Menyampaikan  keluhan;  f)  Mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media massa;  g)  Mendapatkan  upah  atau  premi  atas  pekerjaan  yang  dilakukan;  h)  Menerima kunjungan  keluarga,  penasehat  hukum,  atau  orang  tertentu;  lainnya;  i)  Mendapatkan pengurangan  masa  pidana  (remisi);  j)  Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk cuti mengunjungi keluarga; k) Mendapatkan pembebasan bersyarat; l) Mendapatkan cuti menjelang  bebas;  dan  m)  Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan yang berlaku (Dwidja, 2006).
Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dengan  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  dimaksud  tersebut  adalah  narapidana berkelakuan  baik  selama  menjalani  masa  pidananya  (Waluyo,  2004). Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan  pasal  1  ayat  6,  disebutkan secara jelas  bahwa  remisi  adalah  pengurangan  masa  menjalani  pidana  yang  di  berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Andi Hamzah (2019), remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya  atau  sebagian  atau  dari  seumur  hidup  menjadi  hukuman  terbatas  yang  di berikan  setiap  17  Agustus. Menurut  C.I.  Harsosno  (1995),  remisi  atau  pengurangan hukuman  selama  narapidana  menjalani  hukuman  pidana,  juga  berubah  dari  waktu  ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.
Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentukbentuk remisi yaitu:
a. Remisi Umum
Remisi  umum  adalah  remisi  yang  di  berikan  pada  hari  peringatan  proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
b. Remisi Khusus
Remisi  Khusus  adalah  remisi  yang  diberikan  pada  hari  besar  keagamaan  yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti
Bersyarat  menyebutkan  bahwa  selain  remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3, narapidana dan anak dapat diberikan: 1) Remisi kemanusiaan; dan 2) Remisi tambahan;
Pemberian  Remisi  untuk  kepentingan  kemanusiaan  diatur  dalam  Pasal  29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat:
1.  Remisi  atas  dasar  kepentingan  kemanusiaan  diberikan  kepada  Narapidana:  a)  yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; b) berusia  di  atas  70  (tujuh puluh) tahun; atau c) menderita sakit berkepanjangan.
Bagi  Narapidana  berusia  di  atas  70  (tujuh  puluh)  tahun  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  b  harus  disertai  dengan  akta  kelahiran  atau  surat  keterangan  kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Kepala Lapas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Narapidana telah berusia di  atas  70  (tujuh  puluh)  yang  penghitungannya  berpedoman  pada  usia  yang  tercantum dalam putusan pengadilan. Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada hari lanjut usia nasional.
Bagi Narapidana yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan: a) penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan; b) penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan c) selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.
Dalam  hal  terdapat  keraguan  mengenai  surat  keterangan  dokter  sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Lapas dapat meminta pendapat dokter lainnya. Remisi bagi  Narapidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  diberikan  pada  hari kesehatan dunia.
Menurut  pasal  32  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat:
1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana  dan  Anak  dalam  hal  yang  bersangkutan:  a)  berbuat  jasa  pada  negara;  b) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau c) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.
2)  Berbuat  jasa  pada  negara  dan  melakukan  perbuatan  yang  bermanfaat  bagi negara  atau  kemanusiaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b, dilaksanakan dan diperoleh pada saat menjalani pidana.
Menurut pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyaratan  menyebutkan:  Remisi  dapat  diberikan
kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: a) berkelakuan baik; dan b) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Selain itu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34A huruf a Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara, kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi lainnya,  selain  harus  memenuhi  persyaratan  berbunyi:  bersedia  bekerjasama  dengan penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar  perkara  tindak  pidana  yang dilakukannya”. Dalam ayat 2 disebutkan: Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## Kesimpulan
Pelaksanaan pemberian Remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika yang di tinjau melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan, sebagaimana yang tercantum pada pasal 34 ayat (2) ada  syarat  umum  seorang  Narapidana  dapat  diberikan  hak  remisi  nya  adalah  jika  ia berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Selain  itu  dalam  pasal  34A  ayat  1  huruf  a  memberikan  syarat  yaitu  bersedia bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar  perkara  tindak pidana  yang  dilakukannya.  Dan  ayat  2  berbunyi:  Narapidana  yang  dipidana  karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## BIBLIOGRAPHY
Arief,  B.  N.  (2011). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) .
Asikin,  A.  Z.  (2004).  Pengantar  metode  penelitian  hukum. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada .
Dwidja,  P.  (2006).  Sistem  pelaksanaan  pidana  penjara  di  Indonesia. Refika  Aditama, Bandung , 102 .
Harsono, C. I. (1995). Sistem baru pembinaan narapidana . Djambatan.
Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia . Sinar Grafika.
Kansil, C. S. T. (1979). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. (No Title) .
Kartanegara, S., & Hukum Pidana, I. (1992). Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta, Tanpa Tahun .
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia . Sinar Grafika.
Muladi, & Arief, B. N. (1984). Teori-teori dan kebijakan Pidana . Alumni.
Prakoso, A. (2019). Hukum penitensier .
Sahardjo,  R.  P.  S.,  &  Sukamiskin,  R.  P.  (1963).  Pohon  Beringin  Pengayoman. Ruma Pengamonyoman Suka Miskin .
Setiady, T. (2010). Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia . Alfabeta.
Soekanto, S. (1985). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Vitaloka, D. A., Ainuddin, A., & Mauludin, N. A. (2022). Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. Unizar Recht Journal (URJ) , 1 (3).
Waluyo, B. (2004). Pidana dan pemidanaan .

## Copyright holder:
Saskya Faramita, Arrum Budi Leksono (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: