## TINJAUAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI MALPRAKTIK
Gusti Ayu Utami, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Musamus, Indonesia
e-mail: { gustiayu@unmus.ac.id }

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisa  terkait bagaimana Alat Pembuktian Malpraktik dengan Rekam Medis yang meliputi keterangan  ahli  dalam  bentuk  catatan,  dimaksudkan  untuk  membantu penyidik  dalam  menemukan  tindak  pidana,  khususnya  dalam  menetapkan kelalaian medis. Hal ini dapat dilihat dalam, Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa dan Konsekuensi Hukum Malpraktek bagian dari hukum pidana jika memenuhi kriteria kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal hukum pidana tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah yang dianut oleh hukum pidana,  yaitu  bahwa  suatu  perbuatan  hanya  merupakan  kejahatan  jika ditentukan oleh hukum pidana. Di sini, kata "Pidana" dilihat dari sudut pandang hukum. Kejahatan adalah setiap tindakan yang melawan hukum dan disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang tidak mengikuti aturan. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  atau  pendekatan masalah,  Adapun  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Perbuatan  yang melanggar etika, disiplin, dan hukum, tidak mematuhi aturan dan pedoman, dan  baik  disengaja,  tidak  disengaja,  atau  akibat  dari  kelalaian  merupakan Tindakan  malpraktik.  Malpraktik  medik  dapat  mengakibatkan  penderitaan, luka-luka,  ketidakmampuan,  kerusakan  tubuh,  kematian,  dan  kerugian  lain yang  secara  administratif,  perdata,  dan  pidana  menjadi  tanggung  jawab dokter, perawat atau tenaga Kesehatan lainnya.
. Kata kunci: Tinjauan Hukum; Rekam Medis; dan Malpraktik

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  related  to  how  the malpractice evidence tool uses medical records which include expert testimony in  the  form  of  notes,  intended  to  assist  investigators  in  finding  criminal  acts, especially in determining medical negligence. This can be seen in Article 359 of the Criminal Code: "Whoever because of his mistake (negligence) causes another person to die, is threatened with imprisonment for a maximum of five years or imprisonment for a maximum of one year." In criminal law negligence, error,  carelessness  or  negligence  is  called  culpa  and  Malpractice  Legal Consequences  are  part of the  criminal  law  if  it meets the  criteria for  a crime
regulated  in  certain  criminal  law  articles.  This  is  in  accordance  with  the principles  adhered  to  by  criminal  law,  namely  that  an  act  is  only  a  crime  if determined by criminal law. Here, the word "Criminal" is seen from a legal point of  view.  Crime  is  any  action  that  is  against  the  law  and  is  accompanied  by certain criminal threats for anyone who does not follow the rules. This research uses  normative  juridical  research  or  a  problem  approach.  The  results  of  the research  show  that  actions  that  violate  ethics,  discipline,  and  law,  do  not comply with rules and guidelines, and are either intentional, unintentional, or the result of negligence are acts of malpractice. Medical malpractice can result in  suffering,  injury,  disability,  bodily  damage,  death  and  other  losses  which administratively, civilly and criminally are the responsibility of doctors, nurses or other health workers.
Keywords :  Legal Review; Medical records; and Malpractice

## PENDAHULUAN
Malpraktik memerlukan prinsip-prinsip hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  dalam hukum yaitu Ius constitutum, Ius constituendum, dan Hukum asasi.
Perbuatan  malpraktik  dapat  melibatkan komponen  baik  pidana  dan  perdata  yang didasari pada pengetahuan mereka sendiri.
Pasal  184  KUHAP  mencantumkan jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana: keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat menyurat, petunjuk, dan keterangan terdakwa  sendiri.  Suatu  tindak  pidana terbukti  apabila  didukung  oleh  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  dan  hakim  yakin bahwa itu adalah tindak pidana.
Sesuai  dengan  Pasal  46  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran,  setiap  dokter atau  dokter  gigi  yang  melakukan  praktik kedokteran wajib memelihara rekam medis.  Rekam  medis  harus  segera  diisi lengkap  setelah  selesainya  pelayanan kesehatan  pasien.  Setiap  rekam  medis harus  memuat  nama,  tanggal,  dan  tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Dokumen rekam medis adalah milik dokter, dokter gigi, atau fasilitas  pelayanan  kesehatan,  tetapi  isi rekam  medis  adalah  milik  pasien.  Rekam medis  harus  disimpan  dan  dirahasiakan oleh dokter atau dokter gigi dan administrator
fasilitas pelayanan Kesehatan  hal  ini  tercantum  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis  dijelaskan  bahwa  rekam  medis
adalah  berkas  yang  berisikan  catatan  dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan  kesehatan.yang  diperbaharui dengan
Permenkes
Nomor
269/MenKes/Per/III/2008.
Gibony JR, 1991 dalam (Alfiansyah et al.,  2020)  kegunaan  rekam  medis  yang disingkat  ALFRED  yaitu  administration yang  dapat  menggunakan  data  dan informasi  yang  dihasilkan  oleh  rekam medis untuk menjalankan fungsinya mengelola  berbagai  sumber  daya,  karena isinya menyangkut kewenangan dan tanggung  jawab  personel  berdasarkan rekam  medis  dalam  mencapai  tujuan pelayanan  kesehatan,  Legal  (Hukum) sebagai  alat  bukti  hukum  yang  dapat melindungi pasien dari pelanggaran hukum, tenaga medis (dokter, perawat dan tenaga medis lainnya), serta pengelola dan pemilik institusi medis.
Rekam medis memiliki nilai hukum dan bagian administrasi yang berkaitan dengan bagaimana staf medis dan tenaga kesehatan lainnya menggunakan wewenang  dan  tanggung  jawabnya  untuk mencapai  tujuan  pelayanan  kesehatan. Pelayanan  kesehatan  disimpan  dalam rekam  medis  pasien  dan  digunakan  untuk merencanakan pelayanan dan pengobatan pasien dengan aspek sebagai berikut:
1.  Hukum:  berkaitan  dengan  masalah terjaminnya kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka upaya penegakan hukum dan penyediaan alat bukti untuk menegakkan keadilan.
2.  Keuangan  :  tentang  keuangan  dapat digunakan  untuk  mengetahui  berapa
biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk membayar  pelayanan  di  rumah  sakit. Pembayaran tidak dapat diketahui tanpa bukti tindakan atau catatan layanan.
3.  Penelitian:  data  atau  informasi  yang dapat  digunakan  sebagai  bagian  dari penelitian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan di bidang kesehatan,
4.  Edukasi  adalah  tentang  memberikan data  dan  informasi  pasien  tentang bagaimana layanan medis telah berubah dari waktu ke waktu. Informasi ini  dapat  digunakan  untuk  referensi dibidang  pembelajaran  bagi  instansi  di yang berkepentingan. 5.  Dokumentasi sebagai cara untuk mengingat hal-hal yang perlu didokumentasikan dan digunakan untuk pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.
Rekam  medis,  sebagai  salah  satu jenis  dokumentasi  pelayanan  kesehatan, sudah ada dan berkembang seiring dengan praktik pelayanan kesehatan. Tanpa rekam medis  yang  berlandaskan  prinsip  hukum, penyedia  layanan  kesehatan  dan  pasien tidak  memiliki  batasan  atau  perlindungan hukum.  Rekam  medis  yang  berlandaskan prinsip hukum memungkinkan rumah sakit memberikan  jaminan  perlindungan  hukum bagi  dokter  agar  tidak  menimbulkan kesalahan medis saat merawat pasien, dan juga dipihak pasien mendapatkan perlindungan  dari  suatu  tanggungjawab rumah  sakit  dan  dokter  dan  tenaga kesehatan.
Prinsip  Hukum  tersebut  tercantum pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  Tentang  KUHAP,  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang
Rumah
Sakit, Peraturan Menteri
Kesehatan  Nomor  269/  Menkes/  Per/  III/ 2008  Tentang  Rekam  Medis,  dinilai memerlukan pemahaman yang komprehensif  untuk  digunakan  sebagai alat  pembuktian  dugaan  malpraktik  dalam pelayanan Kesehatan
Berdasarkan Latar Belakang
Tersebut, Permasalahan Yang Dirumuskan Dalam  Penelitian  Ini  Adalah  Bagaimana
tinjauan  hukum  rekam  medis  sebagai  alat bukti malpraktek?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis  normatif  atau  pendekatan  masalah yang didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan  dengan  menelaah  bahan-bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan  kaidah-kaidah  baku  yang telah  tercatat,  disebut  juga  penelitian kepustakaan.  Dalam  hal  ini,  penulis memilih untuk melakukan penelitian tentang asas-asas hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Alat  Pembuktian  Malpraktik  dengan Rekam Medis
Rekam medis memiliki peran penting dalam  pelayanan  kesehatan,  baik  untuk perencanaan,  saluran  komunikasi  antara tenaga kesehatan, penganggaran, statistik, pendidikan,  dan  tujuan  hukum  lainnya, yang  dapat  berfungsi  sebagai  bentuk pembelaan dalam klaim malpraktik medis. Demikian  pula  dalam  pelayanan  forensik klinis,  rekam  medis  memegang  peranan penting  dalam  penerapan  keadilan  dan penegakan hukum.
Rekam  medis  di  Indonesia  diatur dalam perundang-undangan yaitu Permenkes 269/Menkes/Per/III/2008
Tentang Rekam Medis, Undang-Undang RI Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang- Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 Tentang
Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  dan Kode  Etik  Rumah  Sakit,  Kedokteran  dan Kedokteran Gigi Indonesia Penggunaan  rekam  medis  sebagai alat  bukti  surat,  yang  meliputi  keterangan ahli  dalam  bentuk  catatan,  dimaksudkan untuk membantu penyidik dalam menemukan  tindak  pidana,  khususnya dalam menetapkan kelalaian medis. Hal ini dapat  dilihat  dalam, Pasal  359  KUHP: “Barang  siapa  karena  kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mati,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun  atau  pidana kurungan  paling  lama  satu  tahun.”  Dalam
hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa.
Menurut  Munir  Fuady, Malpraktik memiliki  pengertian  yaitu  setiap  tindakan medis  yang  dilakukan  dokter  atau  orang- orang  di  bawah  pengwasannya,  atau penyedia  jasa  kesehatan  yang  dilakukan terhadap  pasiennya,  baik  dalam  hal diagnosis,  terapeutik  dan  manajemen  pe- nyakit  yang  dilakukan  secara  melanggar hukum,  kepatutan,  kesusilaandan  prinsip- prinsip profe-sional baik dilakukan dengan sengaja  atau  karena  kurang  hati-hatiyang menyebabkan salah tindak rasa sakit, luka, cacat,  kerusakan  tubuh,  kematian  dan kerugian  lainnya  yang  menyebab-kan dokter atau perawat  harus bertanggungja- wab  baik  secara  adminis-tratif,  perdata maupun pidana (Fuady, 2005).
Pasal  58  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang, tenaga kesehatan, dan atau
penyelenggara
kesehatan yang
menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Pasal ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  apabila mengalami kerugian akibat dari pemberian pelayanan  Kesehatan    oleh  tenaga Kesehatan.  Akan  tetapi  tuntutan  ini  tidak berlaku jika dilakukan bagi tenaga kesehatan yang melakukantindakan penyelamatan  nyawa  atau  pencegahan kecacatan  seseorang  dalam  keadaan darurat sesuai dengan ayat (2).
Menurut  Permenkes,  rekam  medis adalah  catatan  yang  dibuat  oleh  dokter selama  menjalani  pengobatan  pasien. Catatan  dokter  ini  dapat  diterima  sebagai bukti  yang  terdokumentasi.  Hal  ini  juga disebutkan KUHAP bahwa alat bukti dapat berupa surat Sehingga surat rekam medis dalam proses pembuktian klaim malpraktik medik dapat diakui sebagai alat bukti untuk menilai apakah seorang dokter melakukan kesalahan atau tidak.
Majelis  Hakim,  jaksa,  terdakwa,  dan penasihat hukum harus mengikuti prosedur hukum  dan  evaluasi  bukti.  Jadi  tidak  bisa memeriksa  bukti  secara  bebas.  Putusan hakim harus didasarkan atas bukti-bukti. Di
pengadilan, bukti adalah kuncinya.
Ketentuan bukti menjelaskan dan
memandu cara untuk membuktikan kesalahan  terdakwa.  Pembuktian  juga mengontrol  bukti  yang  dapat  digunakan pengadilan  untuk  membuktikan kesalahan terdakwa. Bukti membatasi proses peradilan  untuk  mencari  dan  membela kebenaran, menurut hukum acara pidana.
Pasal  184  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP,  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981) menyatakan :  Alat  bukti  yang  sah  menurut  undang- undang diatur dalam Pasal 184 terdiri dari , (1)  keterangan  saksi;  (2)  keterangan  ahli; (3) surat ; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.  Secara  implisit,  rekam  medis yang  merupakan  catatan  tindakan  medis juga  memuat  persetujuan  tindakan  medis, karena tindakan medis tertentu tidak akan dilakukan tanpa persetujuan pasien.
Rekam  medis  dapat  dikaitan  dengan KUHAP  dan  berfungsi  sebagai  alat  bukti keterangan  ahli  sebagaimana  diuraikan. Apabila penyidik/penuntut tidak memberikan  keterangan  tersebut  dalam pemeriksaan,  maka  dimintakan  dalam persidangan  dan  dicatat  dalam  berita acara.  Sebagai  saksi  ahli,  dia  bersumpah demi  keakuratan  pengadilan  sebelum membuat pernyataan ini.
Keterangan  ahli  yang  disyaratkan dalam  Pasal  186  KUHAP  dapat  tertulis atau  lisan.  Keterangan  ahli  tertulis  dapat berupa  Rekam  Medis  yaitu  kumpulan catatan  tentang  perjalanan  penyakit  dan pengobatan/perawatan  pasien  dari  segi formal.  Rekam  medis  meliputi  informasi pasien, catatan penyakit, hasil lab, rontgen, dan  USG.  Rekam  medis  dapat  berfungsi sebagai  bukti  dalam  ketidaksepakatan  / klaim  pasien  dan  sebagai  perlindungan hukum bagi penyedia dari segi material.

## 2.  Konsekuensi Hukum Malpraktek
Kesadaran  masyarakat  akan  perlunya perlindungan hukum, yang merupakan hak sosial dasar (hak atas pelayanan kesehatan)  dan  hak  individu  (hak  untuk menentukan  nasib  sendiri),  mengubah bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  tidak hanya fokus pada perdata saja tetapi juga pidana.  Bentuk  perlindungan  hukum  bagi penyedia pelayanan
Kesehatan
mewajibkan untuk membuat rekam medis. Hal ini dinyatakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,  menegaskan  “bahwa  setiap praktek  dokter  wajib  membuat  rekam medis, diatur dalam pasal 46. Dan menurut Pasal  49,  bagi  dokter  yang  sengaja  tidak membuat  rekam  medis  akan  dikenakan sanksi  pidana  kurungan  paling  lama  1 tahun atau denda paling banyak 50.000.000.
Malpraktik  kedokteran  dapat  menjadi bagian  dari  hukum  pidana  jika  memenuhi kriteria kejahatan yang diatur dalam pasal- pasal hukum pidana tertentu. Hal ini sesuai dengan  kaidah  yang  dianut  oleh  hukum pidana,  yaitu  bahwa  suatu  perbuatan hanya merupakan kejahatan jika ditentukan oleh hukum pidana. Di sini, kata "Pidana" dilihat dari sudut pandang hukum. Kejahatan  adalah  setiap  tindakan  yang melawan  hukum  dan  disertai  dengan ancaman  pidana  tertentu  bagi  siapa  saja yang tidak mengikuti aturan.
Demikian  pula  alat  bukti  rekam medis  tidak  cukup  untuk  membuktikan bahwa  telah  dilakukan  tindak  pidana malpraktik medik dan harus didukung oleh bukti-bukti  lain,  seperti  keterangan  ahli (dokter)  yang  disampaikan  secara  lisan  di pengadilan  dan  mengacu  pada  rekam medis.  Kesaksian  ahli  dari  dokter  sebagai alat  bukti  surat.  Istilah  istilah  kedokteran dapat  menyulitkan  penyidik,  penuntut umum, dan hakim untuk membuktikan dan mencari  tahu  kebenarannya,  seorang dokter  harus  menerjemahkan  apa  yang tertulis di rekam medis.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  pertanggungjawaban  Malpraktik kedokteran  dapat  dijerat  dalam  Pasal  90 KUHAP,  Pasal  359 KUHP  berbunyi: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mati,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun  atau  pidana kurungan paling lama satu berbunyi tahun , Pasal  360  ayat (1)  Barangsiapa  karena kesalahannya  menyebabkan  orang  luka berat  dihukum  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan  selama-lamanya  satu  tahun.(2) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa
sehingga orang itu menjadi sakit sementara  atau  tidak  dapat  menjalankan jabatannya  atau  pekerjaannya  sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya  sembilan  bulan  atau  hukuman denda  setinggi-tingginya  Rp.  4.500, — serta  Pasal  361  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana “Jika  kejahatan  yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan  hak  melakukan  pekerjaan, yang  dipergunakan  untuk  menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya”.
Dalam  kasus  malpraktik  medik, khususnya yang dilakukan oleh dokter atau dokter  gigi,  maka  terhadap  para  dokter tersebut  dapat  dikenakan  tuntutan  pidana berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).  Baik  pada  perundang-undangan yang  bersifat  umum  (lex  generalis)  yaitu KUHP,  maupun  yang  terdapat  pada perundang-undangan  yang  bersifat  lebih khusus  (lex  spesialis)  seperti  dalam Undang-Undang Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran (Machmud, 2008).

## SIMPULAN DAN SARAN
Perbuatan  yang  melanggar  etika, disiplin, dan hukum, tidak mematuhi aturan dan  pedoman,  dan  baik  disengaja,  tidak disengaja,  atau  akibat  dari  kelalaian merupakan Tindakan malpraktik. Malpraktik  medik  dapat  mengakibatkan penderitaan,  luka-luka,  ketidakmampuan, kerusakan  tubuh,  kematian,  dan  kerugian lain yang secara administratif, perdata, dan pidana  menjadi  tanggung  jawab  dokter, perawat atau tenaga Kesehatan lainnya. Disarankan  agar  tenaga  medis  lebih berhati-hati  dalam  melakukan  diagnosa dan  memberikan  pengobatan  kepada pasien. Hal ini dikarenakan semua Tindakan layanan medis akan terdokumentasikan  dalam  bentuk  rekjam medis dan apabila tidak sesuai maka dapat dipergunakan sebagai dalam proses malpraktek medis dan berakibat pada risiko pidana  dan  perdata  sehingga  perlu memperhatikan  persyaratan  perundang
undangan  untuk  menyediakan  rekam medis  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiansyah, G., Wijayanti, R. A., Nuraini, N., Swari,  S.  J.,  &  Wafiroh,  S.  (2020).
Determinan Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Filing RS X. J- REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan , 1 (2), 37 –51. https://doi.org/10.25047/j-
remi.v1i2.1961 Fuady,  M.  (2005). Sumpah  Hippocrates Aspek Hukum Malpraktik Dokter . Citra Aditya Bakti. Machmud,  S.  (2008). Penegakan  Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang  diduga  melakukan  Medikal Malpraktik . Mandar Maju.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang  Tenaga  Kesehatan  No. 36 Tahun 2014
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUH Pidana)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang KUHAP Pasal 184 Ayat (1)
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat 1
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang
Rekam Medis
Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
Tentang KUHAP,
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan,
Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran  dan  Kode  Etik  Rumah Sakit,  Kedokteran  dan  Kedokteran Gigi Indonesia