## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## HAK DAN BATAS MASA ḤAḌĀNAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT MAZHAB SYĀFI’Ī DAN MAZHAB HANBALI

## RIGHTS AND RESTRICTIONS OF PARTICIPATION OF CHILDREN POST DIVORCE ACCORDING TO THE SHĀFI'I AND HANBALI SCHOOL

## Saifullah bin Anshor
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: saifullahanshar85@gmail.com
Sirajuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: siraj0006@gmail.com

## Ariesman
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: ariesman@stiba.ac.id

## Mursil
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: mursil@gmail.com Keywords : ABSTRACT Divorce, Hadanah, Parenting. This study aims to determine the rights and limitations of parenting after parental  divorce  in  the  view  of  the  Syafi'  and  Hanbali  schools. Qualitative  descriptive  method  (non-statistical)  is  a  type  of  library research,  focused  on  the  study  of  manuscripts  and  texts,  and  uses  a normative juridical approach. The results of this study indicate that both schools agree that the right to  care for children aged 0-7 years is the right  of  the  mother,  both  male  and  female.  The  difference  of  opinion between  the  two  schools  lies  in  boys  aged  7  years,  the  Shafi'i  school argues that children who are able to choose are given the opportunity to choose  between  their  parents,  while  the  Hanbali  school  argues  that children aged 7 years -old children can have custody. from his parents. both  parents,  if  they  do  not  agree  then  the  child  is  asked  to  make  a choice. Meanwhile, girls who are 7 years old  until  they reach puberty must  be  raised  by  their  father  according  to  the  Hanbali  school,  in contrast to the Shafi'i school which still gives the same choices as boys. Kata kunci : ABSTRAK Hadanah, pasca perceraian, Pengasuhan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hak  dan  batasan  masa ḥaḍānah anak pasca perceraian orang tuanya dalam pandangan Mazhab Syāfi’ī  dan Mazhab Hanbali. Metode deskriptif kualitatif (non-statistik) jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  terfokus  pada  studi naskah  dan  teks,  serta  menggunakan  metode  pendekatan yuridis normatif .  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwah  kedua  mazhab sepakat bahwa hak ḥaḍānah  anak usia 0-7 tahun adalah hak ibu, baik itu anak laki laki maupun anak perempuan. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab terletak pada anak laki-laki usia 7- usia balig, Mazhab Syafi’i  berpendapat  bahwa  anak  yang  sudah  bisa  memilih  diberikan kesempatan  untuk  memilih  diantara  kedua  orang  tuanya,  sementara Mazhab  Hanbali  berpendapat  anak  usia  7  tahun  hak  asuhnya  bisa

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dimiliki  oleh  kedua  orang  tuanya,  jika  mereka  tidak  sepakat  maka  si anak  diminta  untuk  menentukan  pilihannya.  Adapun  anak  perempuan usia 7 tahun sampai usia balig maka wajib diasuh oleh ayahnya menurut Mazhab  Hanbali,  berbeda  dengan  Mazhab  Syafi’i  yang  tetap memberikan pilihan sama dengan anak laki-laki.
Diterima :  4  September  2021; Direvisi :  19  Oktober  2021; Disetujui :  23  November  2021; Tersedia online : 3 Desember 2021
How to cite: Saifullan bin Anshor, Sirajuddin, Ariesman, Mursil, “ Hak dan Batas Masa Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syāfi’ī dan Hanbali ,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 2, No. 3 (2021): 521-535. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.406.

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  karunia  besar  dari  Allah  swt.  yang  dirindukan  oleh  pasutri, karena rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan terasa belum sempurna. Demikian juga  rumah  tangga  yang  sudah  dikaruniai  anak  tidak  banyak  memberi  arti  dalam kehidupan  bila  tidak  dididik  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  wajib  bagi  orang tua  untuk mengasuh anak sesuai dengan batas umur dan kebutuhan anak secara adil dan bijaksana. 1 Islam  Sebagai  agama  yang  mengatur  segala  bidang  kehidupan  ummat  manusia  telah menetapkan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka  selaku  suami  istri  berlandaskan  al-Qur’an dan al-sunnah. Hak asuh anak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimilik oleh  masing-masing  suami  istri  yang  diperoleh  dari  perkawinannya.  Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dipenuhi atau diadakan oleh masing-masing suami atau istri untuk memenuhi hak ḥaḍānah tersebut.
Anak bagi sebagian besar keluarga adalah karunia yang sangat dirindukan, hal tersebut  dapat  dimaklumi  karena  mayoritas  orang  yang  berumah  tangga  memiliki keinginan  untuk  mendapatkan  seorang  anak  atau  memperoleh  keturunan  dengan  jalan yang dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu tidak jarang sepasang suami dan istri akan melakukan  apa  saja  demi  terpenuhinya  keinginan  mendapatkan  seorang  anak  atau keturunan. Di samping itu, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum. 2
Demi  kemaslahatan  tersebut,  masing-masing  rumah  tangga  atau  suami  istri dituntut  mampu  menahan  diri  untuk  tidak  melakukan  hal-hal  yang  membawa  pada keretakan  rumah  tangga.  Kedudukan  mereka  adalah  sama.  Masing-masing  harus menyadari  posisinya.  Kelalaian  suatu  pihak  dalam  menunaikan  kewajiban  berarti menelantarkan  pihak  lain  yang  pada  gilirannya  akan  mengakibatkan  keretakan  rumah tangga.  Bilamana  keretakan  tersebut  berujung  perceraian,  maka  yang  mejadi  korban adalah anak keturunan mereka.
Berkaitan dengan hak pengasuhan anak ( hadanah ) pasca perceraian ada sebuah dalil yang sering diangkat oleh para ulama  yaitu sabda Nabi Muhammad saw: َبَهْذَي ْنَأ ُدْييرُي ْييجْوَز َّنيإ يالله َلْوُسَر َيَ : ْتَلاَق ًةَأَرْما َّنَأ ُهْنَع ُالله َييضَر َةَرْ يَرُه ْيبِأ ْنَع يرْئيب ْنيم ْ ينِاَقَس ْدَقَو ْينِْبيبِ
1 dkk Supriatna, “Fiqh Al-Munākahāt” (Yogyakarta: Teras, 2009).
2 Ahmad  Zaenal  Fanāni, Pembaharuan  Hukum  Sengketa  Hak  Asuh  Anak  Di  Indonesia  Perspektif Keadilan Gender (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 68.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ُالله ىَّلَص يالله ُلْوُسَر َلاَقَ ف ْينَِعَفَ ن ْدَقَو َةَبَ نيع ْيبَِأ َلاَقَ ف ْييدَلَو ْيفِ ْينُِّقاَُيُ ْنَم اَهُجْوَز َلاَقَ ف يهْيَلَع اَميهَتْسا َمَّلَسَو يهْيَلَع ُأ يدَييب َذَخَأَف َتْئيش اَميهي يَأ يدَييب ْذُخَف َكُّمُأ يهيذَهَو َكْوُ بَأ اَذَه َمَّلَسَو يهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُّيبَِّنلا
َوَر( يهيب ْتَقَلَطْناَف يهي م وبَأ ُها )دواد 3
Artinya:
Dari Abū Hurairah ra ia berkata, “ada seorang perempuan yang datang kepada nabi Muhammad  saw. dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata “wahai Rasulullah  sesungguhnya  suamiku  ingin  membawa  anakku.  Anak  itu  telah mengambilkan  air  untukku  dari  sumur  Abu  Anbah,  ia  telah  memberi  mamfaat kepada  ku  dengan  nafkah  yang  diberikannya.”  Lalu  Nabi  Muhammad  saw. bersabda,  “ambillah  bagian  oleh  mu  berdua  padanya”  suaminya  berkata, “siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “nabi saw. bersabda “ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki, lalu anak itu memegang tangan ibunya, maka ibunya pun berangkat membawanya. Belum ada keterangan umur anak yang berada pada hadis tersebut, maka ulama berbeda  pendapat  mengenai  batas  masa  asuh  anak  tersebut.  Dalam  kaitannya  masa pengasuhan  anak  dan  hak  ḥaḍānah  bagi orangtua  yang  telah  bercerai,  ulama  memiliki pandangan yang berbeda-beda.
Masalah  pokok  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  ini  adalah:  siapa  yang  lebih berhak  atas  ḥaḍānah  anak  pasca  perceraian  menurut  Mazhab  Syāfi’ī  dan  Mazhab Hanbali?; Berapa batas umur ḥaḍānah anak pasca perceraian menurut Mazhab Syāfi’ī dan Mazhab Hanbali?. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui hak dan batas umur ḥaḍānah anak pasca perceraian menurut Mazhab Syāfi’ī dan Mazhab Hanbali. Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  (non-statistik) jenis penelitian kepustakaan ( library research ), terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif . Yang mengkaji masalah ( haḍānah ) menurut pandangan mazhab Syafii dan hambali.
Dari  pengamatan  peneliti  telah  banyak  penelitian  terdahulu    terkait  masalah ḥaḍānah anak pasca perceraian, diantaranya;
1. Jurnal yang berjudul Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam, yang ditulis oleh Abdul  Basith  Junaidy,  2017.  Tujuan  dari  penelitian  tersebut  adalah untukmengetahui  siapa  di  antara  kedua  orang  tua  itu  yang  paling  layak  untuk melakukan pengasuhan pasca pereraian. Hasil dari penelitian tersebut adalah hak ḥaḍānah    adalah  milik  ibu  selama  ia  memenuhi  beberapa  syarat,  diantaranya adalah  amanah  dan  kecakapan,  hak  ḥaḍānah    bisa  berpindah  ketika  terbukti seorang  ibu  tidak  amanah  atau  tidak  cakap  dan  penentuannya  melalui  putusan pengadilan agama. Non muslim tetap memiliki hak ḥaḍānah  kecuali jika terbukti dia bisa merusak moral anak. 4
2. Jurnal yang berjudul Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian yang ditulis oleh Aris dan Fikri, 2017. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk
3 Sulaiman ibn al-Asy’as Abi Dawud, “Sunan Abi Dawud” (Beirūt: Dār Fikr, 2003), h.258.
4 Abdul Basith Junaidy, “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam,” Al-Hukama’ 7, no. 1 (2017): 76– 99, doi:10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mengetahui kapan hak hadanah ibu gugur dan berpindah ke pihak lain. Hasil  dari penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  anak  pada  periode  sebelum  mumayyis, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan. Pengasuhan anak merupakan hak perempuan atau ibu. Akan tetapi, dalam praktik terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan tersebut. Hal tersebut disebabakan karena faktor  agama,  amanah  dan  akhlak  baik,  serta  faktor  pernikahan  yang  dapat menghalangi haknya dalam pengasuhan anak. 5
3. Jurnal  yang  berjudul Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian  Menurut  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisi Putusan Pengadilan  Agama  Kisaran  No  792/Pdt.G/Pa.Kis), yang  ditulis  oleh  Dahris Siregar,  2020. Tujuan  dari  penelitian  tersebut  adalah  untuk  mengetahui  hak hadanah pasca perceaian. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa: hak pengasuhan anak tidak hanya diatut dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,  tetapi  juga  diatur    dalam    UU    Perlindungan    Anak.   Dalam    Kompilasi Hukum  Islam  setidaknya ada  2  (dua)  pasal yang menentukan  pengasuhan  anak yaitu Pasal  105  dan  156.  Pasal  105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua  keadaan. Pertama ketika  anak    masih  dalam  keadaan    belum    mumayyiz (kurang  dari  12  tahun)  pengasuhan  anak    ditetapkan    kepada    ibunya. Kedua ketika  anak  tersebut  mumayyiz  (usia  12  tahun  ke  atas)  dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. 6

## PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ḥaḍānah Dalam Islam
Ḥaḍānah secara  Bahasa  adalah  menjadikannya  berada  dalam  jaminannya, memberikan kehangatan, atau bertekad menjaganya dengan sebuah tali dan alat kurung. 7 Adapun ḥaḍānah secara  istilah  adalah  seperti  yang  disebutkan  oleh al-Syarbāni,  beliau mendefenisikannya dengan penjagaan yang tidak memiliki batas waktu, menjaga seseorang dan semua aspek kehidupannya, dengan mendidiknya dan menjaganya dari hal-hal yang bisa mencelakakan-nya, karnah orang itu masih kecil dan sudah dewasa tapi gila, yaitu menjamin makannya dan minumnya dan lain-lainnya. 8 Sedangkan menurut Abu Yahya Zakaria Anshari ḥaḍānah berarti “ al-janb ” yang berarti disamping atau berada di bawah ketiak. 9
Dari  beberapa  pengertian  yang  telah  disebutkan,  dapat  disimpulkan,  bahwa ḥaḍānah  adalah mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil atau  dibawah umur dari segala fisiknya, mentalnya, maupun moralnya dari pengaruh yang buruk dikarenakan
5 Aris  Aris  and  Fikri  Fikri,  “Hak  Perempuan  Dalam  Pengasuhan  Anak  Pasca  Perceraian,” Al- MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 10, no. 1 (2017): 89–102, doi:10.35905/almaiyyah.v10i1.449.
6 Dahris  Siregar,  “Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Analisi  Putusan  Pengadilan  Agama  Kisaran  No 792/Pdt.G/Pa.Kis),” FOCUS MAGISTER ILMU HUKUM 1, no. 1 (2020): 29–37.
7 Muhammad bin Mukrim al-Ifrīki, “Lisanu Al-Arab,” Cet. III (Beirut: Sādirun, n.d.), h. 122.
8 Syamsuddin  Muhammad Bin  Ahmad al-S yarbāni, “Mugni  Al-Muhtaj,” Cet. I (Dār Al-kutub  Al- Ilmy, 1994).
9 Abu Yahya Zakaria Anshāri, “Fathul Wahāb” (Beirūt: Dār al-Kutub, 1987), h. 212.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
anak  tersebut  belum  dapat  mengurus  dirinya  sendiri  dan  masih  memerlukan  bantuan orang lain, agar menjadi manusia yang dapat bertanggung jawab dalam hidupnya
Pada  dasarnya,  pemeliharaan  anak  menjadi  tanggung  jawab  kedua  orang  tua, pemeliharaan  ini  meliputi  berbagai  aspek  baik  masalah  nafkah,  perhatian  dan  kasih sayang,  maupun  pendidikan  yang  mencakup  pendidikan  agama  maupun  pendidikan umum.  Dalam  konsep  Islam  tanggung  jawab  nafkah  berada  dipundak  suami  sebagai kepala  rumah  tangga.  Meskipun  demikian  tidak  menutup  kemungkinan  istri  turut membantu  suami  dalam  bekerja  mencari  nakah  keluarga,  karena  hal  yang  terpenting adalah kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak tersebut sampai berdiri sendiri atau dewasa.

## B. Dasar Hukum Ḥaḍānah
Hukum  mengasuh  anak,  baik  anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan  adalah wajib,  oleh  karena  itu  meremehkan  pengasuhan  anak-anak,  sama  saja  dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka. 10 Ḥaḍānah hukumnya wajib, sebagai mana wajibnya memberi nafkah kepadanya, karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya.
Mengasuh  anak  yang  masih  kecil  adalah  wajib,  sebab  mengabaikan  berarti menghadapkan  anak-anak  yang  masih  kecil  kepada  bahaya. 11 Imam  As-Syarāzi, mengatakan apabila suami isteri bercerai, sedangkan mereka mempunyai anak yang  telah aqil  balig,  maka  si  anak  boleh  memilih  salah  satu  dari  orang  tuanya,  karena  ia  butuh kepada  pengasuhan  dan  penjagaan.  apabila  ia  telah  mandiri,  sudah  tidak  tergantung dengan orang tuanya, agar tidak memutuskan baktinya kepada kedua orang tuanya.  Jika ia seorang gadis, maka makruh baginya mengosongkan asuhan dari kedua orangtuanya untuk keamanan dirinya. Dan jika orang tua yang bercerai tersebut memiliki anak yang gila atau kecil yang belum mumayyiz (yang belum sampai 7 tahun umurnya) maka wajib bagi salah satu dari keduanya mengasuhnya, karena jika ia tidak diasuh maka dihawatiran ia akan terlantar. 12 Adapun dalil kewajiban ḥaḍānah adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah.
a. Al-Qur’an
Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233
ْوُلْوَمْلا ىَلَعَو َةَعاَضَّرلا َّميتُّي ْنَا َداَرَا ْنَميل يْيَْليماَك يْيَْلْوَح َّنُهَد َلَْوَا َنْعيضْرُ ي ُتٰديلاَوْلاَو يفْوُرْعَمْليبِ َّنُُتَُوْسيكَو َّنُهُ قْزير هَل يد
ٌةَديلاَو َّر ۤاَضُت  َلَ اَهَعْسُو  َّلَيا ٌسْفَ ن ُفَّلَكُت  َلَ
اَهيدَلَويب َلََو ٌدْوُلْوَم هَّل هيدَلَويب ىَلَعَو يثيراَوْلا ُلْثيم َكيلٰذ ياَف ًلَاَصيف اَداَرَا ْن اَميهْيَلَع َحاَنُج  َلََف ٍرُواَشَتَو اَمُهْ ن يم ٍضاَرَ ت ْنَع ْنياَو ُّْتّْدَرَا ْنَا آْْوُعيضَْتَْسَت ْمُكَد َلَْوَا َلََف َحاَنُج ْمُكْيَلَع اَذيا ْمُتْمَّلَس ْٓاَّم ْ يَ تٰا ْمُت يفْوُرْعَمْليبِ اوُقَّ تاَو َٰ للا آْْوُمَلْعاَو َّنَا َٰ للا ٌْييصَب َنْوُلَمْعَ ت اَيبِ Terjemahnya:
10 Sayyid Sābiq, “Fikih Sunnah” (Beirut: dar al-Kitab al-’Arabi, 1977), h. 338.
11 Abu Abdillāh bin Ahmād Ibnu Qudāma, “Al-Mugni Lī Ibnu Qudāma” (Maktabah al-qahār, 1968),h. 612.
12 As-syirāzi, “Al-Muhazdab Fi Fīqh Al-Imām As-Syāfi’ī” (Lebānon: Dār El-Kutub Alamīyah, n.d.), h. 164.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya salama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma“ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih    (sebelum  dua  tahun  )  dengan kerelaan  keduanya  dan  permusyawaratan,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya. Dan  jika  kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat apa  yang  kamu kerjakan. 13
Ayat diatas menjelaskan aturan penyusuan anak ketika terjadinya talak, ayah dan ibunya  masing-masing  punya  kewajiban  tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh  keduanya. seorang Ibu yang telah diceraikan itu tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui, hal tersebut merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Alah swt. Meskipun sudah mejadi fitrah ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya terkhusus kepada  bayinya,  akan  tetapi  dalam  kasus  perceraian  dimana  kondisi  psikis  ibu  bisa terganggu Allah swt mengingatkan kewajiban seorang ibu dan menguatkannya dengan komitmen  komitmen  ayah  untuk  menanggung  nafkah  dan  pakaian  siibu  selama  masa penyusuhan.  Allah  swt  mewajibkan  seorang  Ibu  untuk  menyusui  anaknya  selama  dua tahun penuh, karena pada usia tersebut merupakan masa vital untuk pertumbuhan anak baik dari sisi kesehatan jasmani maupun mentalnya. 14
Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahrim /66: 6.
َم اَهْ يَلَع ُةَراَجيْلْاَو ُساَّنلا اَهُدْوُ قَّو اًرَنَ ْمُكْييلْهَاَو ْمُكَسُفْ نَا آْْوُ ق اْوُ نَمٰا َنْييذَّلا اَهُّ يَا
َٰ للا َنْوُصْعَ ي  َّلَ ٌداَديش ٌظ َلَيغ ٌةَكِٕى ۤ ٰل َنْوُرَمْؤُ ي اَم َنْوُلَعْفَ يَو ْمُهَرَمَا ْٓاَم
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dariapi neraka yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia  dan  batu;  penjaganya  malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan- Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. 15
Pada ayat ini orangtua diperintahakan Allah swt. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan memberitahaukan kepada keluarganya untuk selalu taat kepada Allah  swt.  Dan  menjauhi  segala  yang  dilarang-Nya,  termasuk  anggota  keluarga  disini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama Ayah  dan  Ibu  masih  terikat  dalam  tali  perkawinan  saja,  namun  berlanjut  setelah perceraian. 16
Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 9.
13 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2018), h. 164.
14 Sayid Quthub, “Tafsīr Fi Zhilāli Al-Qur’an” (Baeirūt: Dār Syurūq, 1992), h. 301.
15 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya , h. 560.
16 Al-Makhrȗzi, “Tafsir Mujāhid” (Baeirūt: Dār el-Fikrī, 1989), h. 237.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
يهيفْلَخ ْنيم اْوُكَرَ ت ْوَل َنْييذَّلا َشْخَيْلَو ْميهْيَلَع اْوُ فاَخ اًفٰعيض ًةَّيي رُذ ْم َّ تَ يْلَ ف اًدْييدَس  ًلَْوَ ق اْوُلْوُقَ يْلَو َٰ للا اوُق Terjemahnya:
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan)  mereka.  Oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  mengucapkan perkataan yang benar”. 17
Ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  orang  tua  tidak  boleh  mengabaikan  tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membayahakan keselamatan  anak  dan  dikhawatirkan  akan  membawa  dampak  yang  buruk  terhadap perkembangan si anak nantinya. 18
Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 58.
اَهيلْهَا  ْٰٓلٰيا يتٰنٰمَْلَا اوُّدَؤُ ت ْنَا ْمُكُرُمَْيَ َٰ للا َّنيا اَذياَو ْمُتْمَكَح َْيَْب يساَّنلا ْنَا اْوُمُكَْتَ يلْدَعْليبِ َّنيا َٰ للا اَّميعين ْمُكُظيعَي هيب َّنيا َٰ للا َناَك اًعْ ييَسَ اًْييصَب
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 19
Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua (bapak dan ibu) yang mendapatkan amanat dari Allah  hendaklah  menjaganya,  merawatnya  dan  memeliharanya  dengan  baik.  Karena  Allah memberikan  amanat  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya  dan  kelak  ia  akan  diminta pertanggung jawabannya.

## b. Hadis
Rasulullah saw bersabda dalam sebuah riwayat:
ْنَع يدْبَع يَّللا ينْب وٍرْمَع َّنَأ ًةَأَرْما ْتَلاَق َيَ َلوُسَر يَّللا َّنيإ ينِْبا اَذَه َناَك ينِْطَب ُهَل ًءاَعيو يييْدَثَو ُهَل ًءاَقيس ييرْجيحَو ُهَل ًءاَويح َّنيإَو ُهَبَِأ ينَِقَّلَط َداَرَأَو ْنَأ ُهَعيزَتْ نَ ي ينِيم َلاَقَ ف اََلَ ُلوُسَر يَّللا ىَّلَص َُّللا يهْيَلَع َمَّلَسَو يتْنَأ ُّقَحَأ يهيب اَم َْل ييحيكْنَ ت ) هاور وبا دواد ) 20
Artinya:
Dari  Abdullah  bin  Amr  bahwa  seorang  wanita  berkata:  Whai  Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan Ayahnya telah
17 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya , h. 78.
18 Alī bin Abu Talhah, “Tafsīr Ibnu Abbās” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 178.
19 RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya , h.87.
20 Abi Dawud, “Sunan Abi Dawud.”, h. 283.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
meceraikannya  dan  ingin  merampasnya  dariku.  Kemudian  Rasulullah  SAW bersabda:  “Engkau  lebih  berhak  terhadapnya  selama  engkau  belum  menikah.
Dari hadis ini imam al-Qurtubi al-Bāji al-Andalūsi bependapat, bahwa anak kecil tidak mampu mengurus dirinya sendiri maka butuh pengasuh, sedangkan pengasuh untuk anak yang lebih utama adalah Ibunya, karena seorang Ibu lebih benar, lebih sabar, lebih menjaga  dan  mengerti  kepada  kebutuhan  anaknya,  sedangkan  ayahnya  tidak  mampu melakukan hal itu, maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anaknya selama ia belum mencapai umur tujuh tahun. 21
Hadis di atas sangat jelas menerangkan bahwa seorang ibu lebih berhak terhadap pengashan anak dari pada bapak, selama ibu belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena  seorang  ibu  lebih  cocok  mengasuh  dan  menyusui,  karena  ibu  lebih  mampu mengasuh.
Hak pengasuhan ibu secara otomatis bisa gugur, jika ibu telah menikah dengan laki-laki lain yang bukan dari kalangan ashābah (pewaris). Jika hal tersebut terjadi, maka hak ḥaḍānah nyapun menjadi hilang,  karena ditakutkan sang ibu tidak bisa lagi menjaga dan mendidik anaknya dengan baik menelantarkan anaknya karena sudah membagikan kasih  sayang  untuk  suaminya.  Namun  hak  asuhnya  bisa  didapatkan  kembali  jika  ibu diceraikan kembali oleh suaminya. Tetapi apabila ibu menikah lagi dengan laki-laki yang masih  memiliki  hubungan  tali  kekerabatan  dengan  si  anak,  maka  hak  asuh  ibu  tidak hilang.

## C. Syarat - syarat  Ḥaḍānah
Seorang  Hadin  (ibu  asuh)  yang  menangani  dan  menyelenggarakan  kebutuhan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecakapan   dan kemampuan. Kecakapan ini memiliki beberapa syarat, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah haknya menyelenggarakan ḥaḍānah .
Syarat-syarat tersebut adalah: 22 yang pertama, hendaknya hadin tersebut Berakal sehat , seorang idiot atau orang gila tidak layak menjadi hadin, karena mereka tidak dapat mengatur diri mereka sendiri, apalagi mengatur orang lain. Pepatah Arab mengatakan: “Orang yang tidak memiliki tidak dapat memberi”.
Syarat  yang  kedua  adalah  hendaknya  hadin  tersebut  telah  balig, anak  yang  belum balig,  walaupun  dapat  membedakan  hal  yang  baik  dan  buruk,  ia  masih  membutuhkan orang  untuk  mengarahkan  urusannya  dan  mengasuhnya,  karena  dia  sendiri  masih membutuhkan pengasuh, maka tentu tidak tepat jika dia dibebani pengasuhan orang lain. 23 Syarat  yang  ketiga  adalah,  hendaknya  hadin  tersebut  amanah  dan  bertanggung jawab  atas  pengasuhan,  orang  kafir  tentu  tidak  amanah  untuk  mendidik  anak  menjadi anak  soleh,  sehingga  orang  kafir  tidak  boleh  berkuasa  penuh  terhadap  pengasuhan seorang muslim. 24
21 Al-Kurtubi al-Andalūsi al-Bāji, “Al- Muntahi Syārh Al-Muatha” (Mesīr: Mathāba’ah al-Sa’ādah, n.d.), h. 186.
22 Sābiq, “Fikih Sunnah.”, h. 341.
23 Mustofā al khin, “Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi’ī” (Damaskus: Dar al-Qalam li al-tiba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1992), h. 197.
24 Mustofā al khin, “Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi’ī” , h. 197.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Syarat yang keempat adalah, hendaknya hadin tersebut merdeka (bukan seorang budak),  Karena  budak tidak  berkuasa  atas  dirinya  sendiri  (berada  di  bawah  kekuasaan tuanya), sehingga tidak mampu mengurusi urusan orang lain. 25
Syarat  yang  kelima  adalah,  hendaknya  hadin  tersebut  tinggal  di  daerah  anak tersebut, dan kalau ibu sang anak itu bersafar seperti, haji, umrah dll, maka yang tinggal di  kampung  itu  lebih  berhak  mengasuh  anaknya,  seperti  pamannya  atau  yang  lainya, selama ibunya akan kembali. 26 apa bila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah ḥaḍānah .
Berbeda dengan imam Husain al- hanafy, beliau mengatakan bahwa seoarang Ibu majusi dan kitabiyah berhak mendapatkan hak pengasuh karena tidak ada perbedaan dari segi  agama, 27 maka ḥaḍānah lebih  berhak  didapatkan  oleh  seorang  istri  sebagai  mana dijelaskan didalam kitab raudhatu At-Thalibin. 28
Imam  Fakhruddin  berpendapat  bahwa  seorang  budak  bisa  menjadi  hadin  pada kasus dimana anak tersebut tidak punya keluarga yang mengasuhnya sementara ibunya seorang  fasik,  atau  selalu  menelantarkan  anaknya  atau  tidak  mau  mengasuh  anaknya tanpa bayaran dan bapaknya seorang miskin tidak mampu membayar jasa pengasuhan, sedangkan ada seorang budak yang ingin mengasuhnya tanpa harus dibayar maka budak perempuan  tersebut  lebih  baik  dibandingkan  Ibunya.  Pendapat  ini  lebih  baik  menurut mazhab Hanafi. 29
Syarat ḥaḍānah disebutkan  pula  didalam  kitab  al-iqna’: Ḥaḍānah itu  ada  tujuh syarat: berakal, merdeka, beragama Islam, terjaga, terpercaya, dan dan tidak ada ikatan dalam pernikahan. 30
Abi Suja’ mengatakan dalam al-Ghāyah Wa At-taqrīb Ḥaḍānah itu ada tujuh syarat; berakal,  merdeka,  beragama  Islam,  terjaga,  terpercaya,  dan  tidak  ada  ikatan  dalam pernikahan, jika cacat satu syarat dari  tujuh syarat tersebut maka gugurlah hak ḥaḍānah tersebut. 31
Maka dari syarat yang disebutkan diatas hak ḥaḍānah lebih pantas jatuh kepada Ibu jika memenuhi syarat sayat yang telah disebutkan.

## A. Batas Umur Ḥaḍānah Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syāfi’ī
Imam Syāfi’ī berpendapat tidak ada batasan tertentu untuk masa ḥaḍānah . Anak tetap  tinggal  bersama  ibunya  sampai  dia  bisa  menentukan  sendiri  pilihannya  apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Kalau anak tersebut sudah sampai tingkat ini, dia diminta  untuk  memilih  tinggal  bersama  ibunya  atau  ayahnya,  maka  dia  boleh  tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya,  agar ayah tersebut
25 Sābiq, “Fikih Sunnah.”, h. 291.
26 al khin, “Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi’ī.”, h. 197.
27 Badru Al-Dīn, “Al-Inayah Syarh Al-Hidayah” (Lebānon: Dār El-Kutub Al ‘alamīyah, 2000), h. 644.
28 Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, “Raudhatu  Al-Thālibĭn  Wa Umdatu Al-Mutaqīn,” Cet.  III (Beirut: al-maktab al-Islamy, 1991), h. 103.
29 Fakhru  Ad-Dīn,  “Tabyiinu  Al-Haqaiq  Syarh  Kanzu  Ad-Daqāiq  Wa  Hasyiyah  As-Syilbi,  Juz  III ,(Lebānon Dar El-Kutub Al-Alamiyah, [t.Th]), h. 46..Pdf,” n.d., h. 46.
30 Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Al-mawardi, “Al-Iqnā Fi Fiqh as-Syafi’ī” (Iran: Dār Ihsān, n.d.), h. 347.
31 Aḥmad ibn al-Husain Al-Aṣfahānī, Matan Gāyah Al - Tagrīb , Cet. II (Dār ibnu katsir, 2016), h. 36.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bisa  mendidiknya.  Sedangkan  jika  anak  itu  perempuan  dan  memilih  tinggal  bersama ibunya, maka boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi jika anak tersebut memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka di lakukan undian, bila anak tersebut diam  (tidak  memberikan  pilihan)  dia  ikut  bersama  ibunya. 32 Pendapat  tersebut berdasarkan dalil sebagai berikut:
تلاق ةأرما نأ هنع الله يضر ةريره بِأ نع : ٌديعاَق َنََأَو َمَّلَسَو يهْيَلَع َُّللا ىَّلَص يَّللا  يلوُسَر  َلٰيإ ْتَءاَج ًةَأَرْما ُتْعيَسَ َةَبَ نيع  يبَِأ يرْئيب ْنيم  ينِاَقَس ْدَقَو  ينِْبيبِ َبَهْذَي ْنَأ ُدييرُي ييجْوَز َّنيإ يَّللا َلوُسَر َيَ ْتَلاَقَ ف ُهَدْنيع َلاَقَ ف  ينَِعَفَ ن ْدَقَو
ُسَر
َّنلا  َلاَقَ ف ييدَلَو  يفِ  ينُِّقاَُيُ ْنَم اَهُجْوَز َلاَقَ ف يهْيَلَع اَميهَتْسا َمَّلَسَو يهْيَلَع َُّللا ىَّلَص يَّللا ُلو يهْيَلَع َُّللا ىَّلَص ُّيبِ
اَف يه يمُأ يدَييب َذَخَأَف َتْئيش اَميه ييَأ يدَييب ْذُخَف َكُّمُأ يهيذَهَو َكوُبَأ اَذَه َمَّلَسَو يهيب  ْتَقَلَطْن ) )يذيم تَلاو همج نبا هاور
33
Artinya:
Diriwayatkan  dari  Abu  Hurairah  ra  ia  berkata,  “Ada  seorang  perempuan  yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata,  “Wahai  Rasulullah,  sesungguhnya  suamiku  ingin  membawa  anakku. Anak  itu  telah  mengambilkan  air  untukku  dari  sumur  Abu  „Anbah.  Ia  telah memberi  manfaat  padaku  dengan  nafkah  yang  diberikannya”.  Lalu  nabi Muhammad  SAW  bersabda,  “Ambillah  bagian  olehmu  berdua  padanya”. Suaminya berkata, “Siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “Nabi SAW bersabda, “Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki”. Lalu anak itu memegang tangan ibunya; maka ibunya pun berangkat membawanya.
Imam Syāfi’ī berpendapat bahwa, anak di  bawah  umur tujuh  tahun apabila  ibu dan bapaknya bercerai dan keduanya masih berada di satu kampung, maka ibu yang lebih berhak dengan anaknya, selama ibu belum menikah lagi, dan selama anak- anak itu masih kecil, karena di bawah umur tujuh  tahun seorang anak sangat memerlukan seorang ibu untuk  menyusui  dan  mengurus  yang  lainnya.  Kasih  sayang  dan  simpati  ibu  amat mendalam,  kecuali  ibunya  seorang  murtad,  atau  perempuan  jahat  yang  membawa kerusakan pada anak.
Syafi‟i berpendapat  hak  asuh seorang  anak  menjadi  milik  ibu sampai  ia berusia tujuh tahun, setelah itu ia boleh memilih antara keduanya, hak memilih ini berlaku untuk anak laki- laki dan perempuan. 34 Ḥaḍānah anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang  tuanya sama-sama layak mengurusnya baik itu dalam  segi agama, harta, maupun kasih sayang  maka anak tersebut di  persilahkan untuk memilih diantara keduanya. Dan dia nanti  berada  pada  siapa  dari  keduanya  itu yang  dipilihnya.  Maka  kalau  ia memilih ibunya,  niscaya  atas  bapaknya  nafkahnya,  dan  tidak  dilarang  untuk  bapak  untuk memberikannya. Sama saja yang demikian itu anak perempuan dan laki- laki. Dan anak laki- laki disuruh belajar ke sekolah dan bekerja, kalau ia pandai dalam pekerjaannya itu, dan ia tinggal bersama ibunya, dan atas ayahnya nafkahnya, kalau anak tersebut memilih
32 al-S yarbāni, “Mugni Al-Muhtaj.”, h. 428.
33 Abi Dawud, “Sunan Abi Dawud.”, h. 283.
34 Ahmad bin Muhammad Abu Al Hasan, Al Bab Fii Al Fiqhi Al Syafi’i , I (Madinah: Dar Al Bukhari, 1995), h. 374.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bapaknya, maka tidaklah lagi bapaknya melarang anak itu untuk datang kepada ibunya. 35 Adapun  alasan  dan  tujuan  di  suruh  memilih  karena  secara  sederhana  anak tersebut telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk di antara keduanya, oleh karena itu ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihannya  sendiri. Apabila ia memilih ayah maka wajib bagi ayah mengasuhnya, anak dibawah pengasuhan ayah lebih terjamin pengawasannya  sehingga  anak  terjamin  penjagaanya,  karena  di  atas  tujuh  tahun  atau beberapa  tahun  menjelang  balig  anak  perempuan  khususnya  kedekatan  dan  urusannya sudah lebih dekat kepada pihak ayahnya, berbeda ketika ia berusia tujuh tahun ke bawah.
Dalam  usia di  atas  tujuh  tahun  seorang  anak  perempuan  lebih  berhajat  kepada penjagaan,  selain itu  dalam  usia ini kekerabatannya  dengan ayah lebih  dekat  dari pada pihak ibunya, buktinya seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya bahkan tanpa seizin  anaknya  sendiri,  seorang  ayah  juga  dapat  melarang  anak  perempuannya  tinggal sendirian  setelah  baliq  jika  dikhawatirkan  keamanannya,  juga  dapat  melarang  anak perempuannya keluar rumah untuk menjaga dirinya, seorang ayah juga menjadi wali atau penanggung jawab untuk harta anak tersebut. Dalam usia tersebut seorang ayah juga sudah dapat menggantikan peran ibunya dalam menjaganya. 36

## B. Batas Umur Ḥaḍānah  Pasca Perceraian Menurut Mazhab Hanbali
Mazhab Hambali berpendapat bahwa masa ḥaḍānah anak laki laki berakhir ketika anak  tersebut  berumur  tujuh  tahun,  pada  usia  tersebut  ia  dibolehkan  untuk  memilih diantara  kedua  orang  tuanya. 37 Ibnu  Qudama  berpendapat  bahwa , anak  laki-laki  telah mencapai  umur  tujuh  tahun,  dan  dia  tidak  dalam  keadaan  diperbudak,  maka ia  berhak memilih, siapa pun yang ia pilih dari kedua orang tuanya maka anak itu di asuh olehnya. 38 Adapun    anak  perempuan  yang  telah  berumur  tujuh  tahun,  maka  ayahnya berkewajiban untuk mengasuhnya sampai ia baligh , tanpa diberi hak  anak tersebut untuk memilih. 39 Hal  senada juga  dikatakan  oleh Ibnu Qudāma dengan alasan ,  tanggung  jawab mendidik  anak  ada  pada  ayahnya,  dan  karena  ia  membutuhkan  penjagaan  terhadap dirinya  dan ayahnya lebih layak untuk menjaganya . 40
Seorang bapak tetap bertanggung jawab atas anaknya meskipun sang anak sudah lebih dari tujuh tahun dan telah berhak untuk memilih siapa yang mengasuhnya dari kedua orang tuanya, jika nampak ia memilih ibunya karena ibunya tidak tegas dalam mendidik dengan  harapan  ia  bisa  berbuat  sesukanya  sehingga  bisa  mengancam  rusaknya akhlaknya , maka sang ayah harus mengambil alih hadanahnya, atau mengajukannya ke qadhi.

## C. Analisis Pebedaan dan Persamaan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali Tentang Batas Umur Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Pasca Perceraian
Setelah  penulis  mencermati  atau  menganalisa  ke  dua  pendapat  di  atas  tentang
35 Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, “Al-Umm” (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1990), h. 396-397.
36 Abdullah Ibn Muhammad, Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak , n.d, h. 149
37 Mari’ ibn Yusuf Al-Karamiy, “Ghayat Al-Muntaha Fi Al-Jami’ Baina Al-Iqna’ Wa Al-Munatah,” 1997, h. 215
38 Abu Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudāma, “Al-Kafi Fi Al-Fiqh Imam Ahmad,” n.d, h, 246.
39 Al-Karamiy, “Ghayat Al-Muntaha Fi Al-Jami’ Baina Al-Iqna’ Wa Al-Munatah.”, h. 251
40 Ibnu Qudāma, “Al-Kafi Fi Al-Fiqh Imam Ahmad.”, h. 247.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
batas umur dan hak ḥaḍānah anak pasca perceraian, maka dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Hak Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian No Anak, Umur Hak Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian Mazhab Syāfi’ī Mazhab Hanbali 1 Laki  laki,  0-7 tahun Hak Ibu Selama belum menikah  dengan  pria  lain selain  paman  sianak,  sampai sang anak menentukan pilihannya Hak  Ibu  Selama  belum  menikah dengan pria lain selain paman sianak, sampai sang anak menentukan pilihannya 2 Laki  laki,  8 tahun  sampai balig Diberikan  kesepatan  memilih diantara kedua orang tuanya Diasuh bersama, atau memilih diantara kedua orang tuanya 3 Perempuan,  0- 7 tahun Hak Ibu Selama belum menikah  dengan  pria  lain selain  paman  sianak,  sampai sang anak menentukan pilihannya Hak  Ibu  Selama  belum  menikah dengan pria lain selain paman sianak. 4 Perempuan,  8 tahun  sampai balig Diberikan  kesepatan  memilih diantara kedua orang tuanya Diasuh oleh Ayahnya
Imam  Syafi’i berpendapat  bahwa  tidak  ada  batasan  masa  ḥaḍānah,  anak  tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa memilih siapa yang mengasuhnya dan kalau anak sudah sampai pada keadaan ini, maka ia disuruh memilih di antara keduanya. Jika sang anak memilih tinggal bersama ibunya, maka di malam hari ia tinggal bersama ibunya, dan pada siang hari ia bersama ayahnya agar ayah bisa mendidiknya bekerja. Sedangkan jika anak itu perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka boleh ia tinggal bersama ibunya siang dan malam hari, tetapi jika anak itu memilih keduanya maka diundi di antara bapak dan ibunya, jika anak itu diam tidak memberikan jawaban maka ia ikut ibunya.
Adapun pendapat Mazhab Hanabali: Anak kecil yang mencapai umur tujuh tahun dan ke dua orang tuannya sepakat  untuk mengasuhnya maka hal ini di bolehkan, namun apabila  orang  tuanya  berselisih  untuk  mengasuhnya  maka  anak  tersebut  di  beri  hak memilih di antara keduanya, sampai anak itu menjatuhkan pilihannya terhadap dirinya dimana ia  ikut,  dengan  syarat  anak  tersebut  tidak  memilih  di  antara  ke  duanya  karena kemudahan  dan  kebebasan  yang  ia  pilih,  sehingga  anak  tersebut  berantakan kehidupannya  dan  tidak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Dan  apabila  diketahui bahwa keinginan anak seperti ini, maka anak itu dipaksa untuk tinggal dan diasuh oleh yang  lebih  baik,  dan  apabila  anak  itu  memilih  ayahnya  untuk  mengasuh  nya,  maka  ia tinggal  bersama  ayahnya  di  waktu  malam  dan  siang  dan  anak  itu  boleh  mengunjungi ibunya.
Sebab-sebab  terjadinya  perbedaan    pendapat  dalam  ilmu  fikih,  dapat  di Klasifikasikan ke dalam empat induk, yaitu: perbedaan dalam menilai otentisitas nash, dalam  memahami  nash  dzanni,  dalam mentarjih nash  yang  lahirnya  bertentengan, dan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perbedaan dalam kaidah ushul dan beberapa dalil. Secara singkat sebab-sebab itu dapat di uraikan sebagai berikut: 41
1) Perbedaan dalam menilai autentitas nash merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karenah nash syara’ adalah sumber paling utama menggali hukum atau menentukan  pendapat,  maka  apabila  nash  itu  autentik  pastilah  hukum  itu  autentik juga.
2) Perbedaan  dalam  memahami  nash  syara’  baik  Al-Qur’an  ataupun  Hadis. Jadi meskipun suatu dalil telah disepakati keshahihannya, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka lebar. Dan hal itu disebabkan karena adanya perbedaan dan perselisihan para ulama dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikannya,  juga  dalam  melakukan  pemaduan  atau  pentarjihan  antara dalil tersebut dan dalil-dalil lain yang terkait.
3) Perbedaan pendapat mengenai Kaidah ushul fiqh dan beberapa dalil (sumber) hukum syar’i  (dalam  masalah-masalah  yang  tidak  ada nash -nya)  yang  memang diperselisihkan di antara para ulama, seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah, ’urf, saddudz-dzara-i’, syar’u man qablana , dan lain-lain.
4) Perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi,  tempat,  masyarakat,  dan  semacamnya.  Oleh  karenanya,  di  kalangan  para ulama dikenal ungkapan bahwa, suatu fatwa tentang hukum syar’i tertentu bisa saja berubah karena berubahnya faktor zaman, tempat dan faktor manusia (masyarakat). Dan  sebagai  contoh  misalnya,  dalam  beberapa  masalah  di  madzhab  Imam  Asy- Syafi’i rahimahullah dikenal terdapat qaul qadiim (pendapat lama, yakni saat beliau tinggal di Baghdad Iraq) dan qaul jadiid (pendapat baru , yakni setelah beliau tinggal di Kairo Mesir).
Adapun sebab perbedan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali pada hak asuh anak perempuan  setelah  memasuki  usia mumayyiz masuk  pada  sebab  nomor  dua,  dalam memahami  dalil  karena  berbedaan  sudut  pandang  tentang    siapa  yang  lebih  maslahat mengasuh anak perempua yang mumayyiz sapai ia balig.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hak  dan  batasan  masa  ḥaḍānah  anak pasca perceraian orang tuanya dalam pandangan Mazhab Syāfi’ī  dan Mazhab Hanbali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwah kedua mazhab sepakat bahwa hak ḥaḍānah anak usia 0-7 tahun adalah hak ibu, baik itu anak laki laki maupun anak perempuan. Perbedaan  pendapat  antara  kedua  mazhab  terletak  pada  anak  laki-laki  usia  7-  usia balig,  Mazhab  Syafi’i  berpendapat  bahwa  anak  yang  sudah  bisa memilih  diberikan kesempatan untuk memilih diantara kedua orang tuanya, sementara Mazhab Hanbali berpendapat anak usia 7 tahun hak asuhnya bisa dimiliki oleh kedua orang tuanya, jika mereka  tidak  sepakat  maka  si  anak  diminta  untuk  menentukan  pilihannya.  Adapun anak  perempuan  usia  7  tahun  sampai  usia  balig  maka  wajib  diasuh  oleh  ayahnya
41 Hidayat  Andi  Muhamad,  “Sebab-Sebab  Perbedaan  Pendapat  (Ikhtilaf)  Ahli  Hukum,” Pondok Pesanren Al-Amanah Al- Gontory Perigi Baru-Pondok Aren-Tangerang Selatan , 2016, http://amanahgontory.sch.id/?p=245. Akses 19 Oktober 2021.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
menurut  Mazhab  Hanbali,  berbeda  dengan  Mazhab  Syafi’i  yang  tetap  memberikan pilihan sama dengan anak laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi Dawud, Sulaiman ibn al-Asy’as. “Sunan Abi Dawud.” Beirūt: Dār Fikr, 2003. Abu Al Hasan, Ahmad bin Muhammad. Al Bab Fii Al Fiqhi Al Syafi’i . I. Madinah: Dar Al Bukhari, 1995.
Ad-Dīn, Fakhru. “Tabyiinu Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqāiq Wa Hasyiyah As-Syilbi, Juz III ,(Lebānon Dar El-Kutub Al-Alamiyah, [t.Th]), h. 46..Pdf,” n.d.
Al-Aṣfahānī, Aḥmad ibn al-Husain. Matan Gāyah Al - Tagrīb . Cet. II. Dār ibnu katsir, 2016.
al-Bāji, Al-Kurtubi al-Andalūsi. “Al- Muntahi Syārh Al-Muatha.” Mesīr: Mathāba’ah al- Sa’ādah, n.d.
al-Ifrīki, Muhammad bin Mukrim. “Lisanu Al-Arab,” Cet. III. Beirut: Sādirun, n.d. Al-Karamiy, Mari’ ibn Yusuf. “Ghayat Al-Muntaha Fi Al-Jami’ Baina Al-Iqna’ Wa Al- Munatah,” 1997, 1997.
Al-Makhrȗzi. “Tafsir Mujāhid.” Baeirūt: Dār el-Fikrī, 1989. Al-mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad. “Al-Iqnā Fi Fiqh as-Syafi’ī.” Iran: Dār Ihsān, n.d.
al-Nawawī, Yahyā ibn Syaraf. “Raudhatu Al-Thālibĭn Wa Umdatu Al-Mutaqīn,” Cet. III. Beirut: al-maktab al-Islamy, 1991.
al-S yarbāni, Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad. “Mugni Al-Muhtaj,” Cet. I. Dār Al- kutub Al-Ilmy, 1994.
al-Syāfi’ī, Muḥammad ibn Idrīs. “Al-Umm.” Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1990.
Andi  Muhamad,  Hidayat.  “Sebab-Sebab  Perbedaan  Pendapat  (Ikhtilaf)  Ahli  Hukum.” Pondok  Pesanren  Al-Amanah  Al-  Gontory  Perigi  Baru-Pondok  Aren-Tangerang Selatan , 2016. http://amanahgontory.sch.id/?p=245.
Anshāri, Abu Yahya Zakaria. “Fathul Wahāb.” Beirūt: Dār al-Kutub, 1987. Aris, Aris, and Fikri Fikri. “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.”
Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 10, no. 1 (2017): 89–102. doi:10.35905/almaiyyah.v10i1.449.
As-syirāzi.  “Al-Muhazdab  Fi  Fīqh  Al-Imām  As-Syāfi’ī.”  Lebānon:  Dār  El-Kutub Alamīyah, n.d.
Badru  Al-Dīn.  “Al-Inayah  Syarh  Al-Hidayah.”  Lebānon:  Dār  El-Kutub  Al  ‘alamīyah,
2000.
Fanāni,  Ahmad  Zaenal. Pembaharuan  Hukum  Sengketa  Hak  Asuh  Anak  Di  Indonesia Perspektif Keadilan Gender . Yogyakarta: UII Press, 2015.
Ibn Muhammad, Abdullah. Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak , n.d.
Ibnu Qudāma, Abu Abdillah bin Ahmad. “Al-Kafi Fi Al-Fiqh Imam Ahmad,” n.d.
Ibnu  Qudāma,  Abu  Abdillāh  bin  Ahmād.  “Al-Mugni  Lī  Ibnu  Qudāma.”  Maktabah  al- qahār, 1968.
Junaidy, Abdul Basith. “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam.” Al-Hukama’ 7, no. 1
(2017): 76–99. doi:10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99. khin, Mustofā al. “Al- Fiqhu Al-Manhajī Alā Al- Mazhābi Al-Syafi’ī.” Damaskus: Dar

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 521-535 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
al-Qalam li al-tiba’ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi’, 1992. RI,  Kementrian  Agama. Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya .  Jakarta  Timur:  Ummul  Qura, 2018.
Sābiq, Sayyid. “Fikih Sunnah.” Beirut: dar al-Kitab al-’Arabi, 1977.
Sayid Quthub. “Tafsīr Fi Zhilāli Al-Qur’an.” Baeirūt: Dār Syurūq, 1992.
Siregar,  Dahris.  “Hak  Asuh  Anak  Pasca Perceraian  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  Dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (Analisi  Putusan  Pengadilan Agama Kisaran No 792/Pdt.G/Pa.Kis).” FOCUS MAGISTER ILMU HUKUM 1, no. 1 (2020): 29–37.
Supriatna, dkk. “Fiqh Al-Munākahāt.” Yogyakarta: Teras, 2009. Talhah, Alī bin Abu. “Tafsīr Ibnu Abbās.” Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.