## MANAJEMEN KONFLIK SEKOLAH REGROUPING DI SD NEGERI PUCANGSAWIT SURAKARTA

## Suwarto

## SD Pucangsawit Surakarta
suwartodzaki@gmail.com
Abstract. The objectives of the research are to describe: 1) the sources and types of conflict; 2) the conflicts’ management; and 3) the supporting and inhibiting factors in conflict management of regrouped school at State Elementary School Pucangsawit Surakarta. The type of the research is qualitative with naturalistic design. The research was undertaken at State Elementary School Pucangsawit Surakarta. The results are 1) the conflict sources at State Elementary School Pucangsawit Surakarta can be classified into two types of sources, namely the teachers and parents. The conflict types emerged at the form of inter-individual conflict among teachers from the regrouped schools, the conflict in school naming, conflict related to professional tasks and teachers’ administration, and conflict related to students’ administration; 2) the conflict management at State Elementary School Pucangsawit Surakarta were done through planning, organizing, actuating, and controlling. The conflict resolution referring to schools’ rivalry is done by applying fair and positive competition ; and 3) the supporting factors in conflict management are the government support and schools’ stakeholder’s awareness. The inhibiting factors cover the self ego that remains existed in some teachers and parents from both of the schools regrouped .
Keywords: conflict  management,  school  regrouping,  self  ego,  fair  and  positive competition
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) sumber dan jenis konflik; 2) pengelolaan konflik; dan 3) faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan konflik sekolah  paska  regrouping  di  SD  Negeri  Pucangsawit  Surakarta.  Jenis  penelitian  adalah kualitatif  dengan  desain  naturalistik.  Penelitian  dilakukan  di  SD  Negeri  Pucangsawit Surakarta.  Penelitian  menyimpulkan  bahwa:  1)  Sumber-sumber  konflik  di  SD  Negeri Pucangsawit  Kecamatan  Jebres  Kota  Surakarta  dapat  diklasifikasi  ke  dalam  2  jenis sumber, yaitu dari guru dan orang tua siswa. Jenis-jenis konflik paska-regrouping SD Negeri Pucangsawit Surakarta Surakarta  meliputi konflik antar-individu guru dari kedua  sekolah  yang  digabung,  konflik  penamaan  sekolah,  konflik  terkait  dengan tugas profesional dan administrasi kepegawaian guru, konflik terkait administrasi kesiswaan ;  2)  Pengelolaan  konflik  dilakukan  melalui  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  dan  pengendalian.  Penyelesaian  konflik  yang  berkaitan  dengan  persaingan antar-sekolah diatasi dengan menerapkan persaingan positif dan adil ;  dan  3) Faktor pendukung dalam penanganan konflik paska regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta adalah adanya dukungan pemerintah dan kesadaran warga sekolah. Faktor penghambat dalam  penanganan  konflik  paska  regrouping  adalah  berupa  adanya  ego  sektoral  yang melekat pada guru dan orang tua siswa di kedua sekolah yang diregroup.
Kata kunci: manajemen konflik, regrouping sekolah, ego pribadi, persaingan positif dan adil
Pendahuluan Kebijakan pemerintah tentang regrouping sekolah yang tertuang dalam SK Mendagri  Nomor  421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan ( Regrouping ) Sekolah Dasar bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga guru, peningkatan  mutu,  efisiensi  biaya  bagi perawatan gedung sekolah dan sekolah yang ditinggalkan dimungkinkan penggunaannya untuk  rencana  pembukaan  SMP  kecil/SMP kelas jauh atau setara sekolah lanjutan sesuai ketentuan setempat untuk menampung lulusan sekolah dasar. Kebijakan tersebut sudah dilaksanakan di berbagai sekolah yang dianggap layak untuk di- regroup dengan berbagai alasan.
Di satu sisi, kebijakan tersebut memang cukup  efisien  dalam  meningkatkan  mutu dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai masalah sosial yang timbul sebagai dampak ikutan dari proses regrouping sekolah tersebut.
Hasil  penelitian  Kiemas  Rizka  (2005) menunjukkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana pendidikan SDN yang terkena kebijakan regrouping yang tidak digunakan untuk KBM umumnya sudah direncanakan dan dimusyawarahkan terlebih dulu oleh kedua belah pihak (sekolah yang digabungi dengan yang digabung) yang dihadiri oleh kepala  sekolah,  guru,  komite  sekolah/BP3 kedua SD serta dihadiri oleh perangkat desa setempat dan Dinas Pendidikan Kulonprogo. Hasil penelitian Yuliana (2004) menunjukkan bahwa regrouping SD Balangan 1 dan SD Sendangrejo mampu berperan dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di sekolah dasar. Dijelaskan lebih jauh, nilai indeks efisiensi meningkat dari 1,0 menjadi 2,3 atau meningkat  dari  0,43  menjadi  1,0.  Efisiensi biaya produksi tiap satuan produk ( unit cost )  sebesar Rp. 1.587.119,566 dengan peningkatan produktivitas dari 9,75 menjadi 15,59 atau terjadi peningkatan produktivitas sebesar  5,84.  Regrouping  juga  mampu mengatasi kekurangan guru sekolah dasar
di kecamatan Minggir dengan sumbangan efektif  6,4%,  dari  total  kekurangan  guru sejumlah 78 orang. Regrouping juga mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan sarana prasarana pendidikan. Hasil penelitian  Marsono (2003) menunjukkan bahwa regroupng menimbulkan masalah, baik masalah organisasi, kesiswaan, kurikulum (pengajaran), kepegawaian, pembiayaan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan ketatalaksanaan, karena pelaksanaan penggabungan sudah dilakukan, tetapi surat keputusan penggabungan belum terbit. Penelitian Yuliana, nampaknya lebih memberikan kejelasan terhadap efektifitas dan efisiensi tujuan regrouping , bahkan implikasi terhadap hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa sekalipun kesimpulannya merupakan sebuah indikasi positif bagi pelaksanaan regrouping sekolah, namun demikian kehati- hatian dalam mengalisa indikasi regrouping sekolah sangat diperlukan mengingat jumlah penduduk yang kemungkinan besar terus bertambah banyak.
Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan di atas, aspek konflik yang terjadi di sekolah paska regrouping yang menjadi dampak ikutan dari kebijakan tersebut belum tersentuh dan dikaji. Di sisi lain, aspek konflik  dalam  organisasi    sebagai  akibat penggabungan dua atau lebih sekolah ke dalam satu wadah pasti tidak dapat dihindarkan. Hal ini dikarenakan bahwa masing-masing sekolah sebelum digabung sudah memiliki karakter dan budaya organisasi yang berbeda. Dengan adanya penggabungan dua budaya dan karakter yang berbeda tentu saja menimbulkan konflik dalam berbagai bentuk. Hal tersebut dikemukakan oleh Denohue (1992) yang menyatakan bahwa “ Conflict … arises when a difference between two or more people necessitates change in at least one person in order for their engagement to continue and develop ” (Ghaffar, 2012: 212- 213). Konflik  yang  terjadi  paska regrouping sekolah juga terjadi di SD Negeri Pucangsawit
Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Sekolah tersebut merupakan penggabungan dari SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta dengan SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta. Dua sekolah yang memang berada dalam satu kompleks bangunan tersebut digabung menjadi satu sekolah baru dengan nama SD Negeri Pucangsawit. Regrouping kedua sekolah tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor. 421.2/69-A/1/2012 tertanggal 18 Juli 2012. Konflik yang terjadi semakin meruncing ketika nama yang digunakan untuk sekolah baru adalah SD Negeri Pucangsawit sesuai dengan  SK  Walikota  Surakarta.  Konflik tersebut termanifestasikan ke dalam bentuk ketidaksukaan antara satu sama lain dan perasaan  negatif  diantara  mereka.  Konflik semacam ini oleh Campbell, Carbally, dan Nustrand  dikategorikan sebagai bentuk affective conflict , yaitu “ a condition in which group members have interpersonal clashes characterized by anger, frustration, and other negative feelings ” (Ghaffar, 2012: 215). Konflik yang berkepanjangan di sekolah tersebut tentu saja tidak kondusif untuk kondisi pembelajaran. Iklim sekolah menjadi tidak kondusif untuk pembelajaran sebagai akibat terjadinya konflik di sekolah tersebut. Para guru dari kedua sekolah pun belum bersedia menempati satu ruangan yang sama. Guru yang berasal dari SD Negeri Kentingan tetap menempati ruang guru di SD Negeri Kentingan, sedangkan guru yang berasal dari SD Negeri Pucangsawit tetap menempati ruangan guru di SD Negeri Pucangsawit.
Konflik yang terjadi di sekolah tersebut paska kebijakan regrouping harus dikelola dan diselesaikan dengan baik. Konflik yang terjadi tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sekolah. Hal ini dikemukakan oleh Albert (2001) sebagaimana dikutip oleh Akinnubi, Oyeniran, Fashiku, dan Durosaro (2012: 170) yang menyatakan bahwa “ Conflict is part of a school because teachers have varying ideas about issues, they  have  different  backgrounds  and  their experiences are different .”
Penyelesaian  konflik  di  sekolah  adalah menjadi tugas kepala sekolah sebagai manajer. Hal ini dijelaskan oleh Folger, et al., (1977) yang menyatakan “ School’ administrators are managers and they should be able to manage conflict effectively rather than suppress or avoid them ”  (Akinnubi, et al., 2012: 170).
Kewajiban kepala sekolah untuk dapat menyelesaikan  dan  mengatasi  konflik  di sekolah yang dipimpinnya merupakan salah satu indikator dari kompetensi kewirausahaan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Indikator tersebut adalah berupa mampu menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif bagi pembelajaran siswa. Terciptanya iklim kerja yang kondusif akan menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja warga sekolah. Hal ini ditegaskan oleh Ubben dan Hughes yang menyatakan bahwa ” principals could create a school climate that  improves  the  productivity  of  both  staff and students and that the leadership style of the principal can foster or restrict teacher effectiveness ” (Macneil, Prater, dan Busch, 2012: 77). Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan kepala sekolah dalam penciptaan iklim sekolah sangat penting.
Mengacu pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) sumber- sumber  dan  jenis  konflik  sekolah  paska- regrouping ;  2)  pengelolaan  konflik  sekolah paska- regrouping ; dan 3) faktor pendukung dan  penghambat  dalam  pengelolaan  konflik paska regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta.
Metode Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan etnografi dengan objek penelitian berupa pengelolaan konflik paska regrouping sekolah di SD Negeri Pucangsawit Surakarta. Desain naturalistik, menurut Sutama (2012: 68-70) berangkat dari lima proposisi dasar. Kelima proposisi tersebut meliputi: 1) realitas kehidupan adalah bersifat kompleks
dan di dalam realitas tersebut terdapat sistem yang mendasarinya; 2) interaksi yang ada di dalam suatu sistem bersifat indeterminatif, kausalitas bersifat interdependen, dan pengenalan bersifat perspektif; 3) keterkaitan pada konteks menjadikan sesuatu bersifat kompleks,  heterarkhis,  holografis,  dan morfologis;  4)  bahwa  pembentukan  terjadi secara interdependen dan serentak; dan 5) kepentingan atau nilai memberikan perspektif pengetahuan.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan  dokumen  (Sutopo,  2006:  44).  Teknik observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian. Selain observasi, teknik lain yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen.
Pemilihan rancangan analisis untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada tiga komponen utama (Sutopo, 2006: 112). Ketiga komponen pokok tersebut meliputi reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan penarikan kesimpulan ( verification ).
Hasil dan Pembahasan 1.  Sumber-sumber  dan  Jenis  konflik sekolah regrouping di  SD  Negeri Pucangsawit Surakarta Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan  sumber-sumber  konflik  yang terjadi di SD Negeri Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta dapat diklasifikasi ke dalam 2 jenis sumber, yaitu dari guru dan orang tua siswa. Sumber konflik yang berasal dari guru disebabkan karena persaingan yang sudah berlangsung sejak lama jauh sebelum dilakukan regrouping dan ego sektoral. Adapun sumber yang berasal dari orang tua siswa lebih bersifat ego sektoral yang muncul sejak awal dilakukan regrouping . Sumber  konflik  yang  berasal  dari  guru sebagai akibat dari adanya persaingan tidak begitu jelas faktor yang menjadi penyebabnya.  Persaingan justru nampak dalam hal peningkatan prestasi baik akademis maupun non akademis. Prestasi sekolah
di SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta secara akademik maupun non akademik lebih baik dibandingkan prestasi di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta. Hal ini karena adanya dukungan sumber daya manusia di SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta yang didukung dengan sumberdaya manusia berupa banyaknya tenaga guru Wiyata Bhakti (WB) yang dapat diberdayakan untuk mendukung kegiatan sekolah. Sementara, di sisi lain, sumberdaya manusia di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta sebagian besar diisi oleh guru-guru senior dengan usia menjelang pensiun sehingga kurang bergairah untuk mengadakan berbagai kegiatan di luar tugas pokok mengajar sebagai  guru.
Sumber  konflik  yang  berasal  dari  guru berupa ego sektoral adalah berkaitan dengan penamaan sekolah baru paska- regrouping . Guru-guru dari eks SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta berharap bahwa nama sekolah baru setelah dilakukan penggabungan adalah SD Negeri Kentingan. Hal ini dilandasi adanya alasan bahwa SD Negeri Kentingan lebih dikenal masyarakat, bahwa bangunan sekolah eks SD Negeri Kentingan juga relatif lebih bagus, serta mempunyai prestasi akademik dan non akademik yang lebih baik dibandingkan dengan SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta.
Adapun guru-guru dari eks SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta berharap bahwa nama sekolah paska- regrouping adalah SD Negeri Pucangsawit Surakarta. Hal ini dilandasi alasan bahwa sekolah tersebut  mempunyai  letak  geografis  di wilayah administrasi Kalurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Sumber  konflik  berikutnya  adalah sumber  konflik  yang  berasal  dari  orang  tua siswa.  Konflik  utama  disebabkan  karena kuatnya ego sektoral dari masing-masing orang tua siswa, baik orang tua siswa dari eks SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta maupun SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta.
Orang tua siswa dari eks SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta mengharapkan
bahwa nama sekolah baru paska- regrouping adalah SD Negeri Kentingan Surakarta. Hal ini didasarkan pada adanya alasan bahwa: 1) SD Negeri Kentingan lebih dikenal masyarakat; 2) SD Negeri Kentingan berdiri lebih awal dibandingkan SD Negeri Pucangsawit; 3) SD Negeri  Kentingan  lebih  berprestasi;  dan  4) Mereka dahulu menyekolahkan putra-putri mereka di SD Negeri Kentingan, bukannya SD Negeri Pucangsawit. Adapun Orang tua siswa dari eks SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta mengharapkan bahwa nama sekolah baru paska- regrouping adalah SD Negeri Pucangsawit Surakarta. Hal ini didasarkan pada adanya alasan bahwa: 1) lokasi sekolah berada di wilayah administratif Kalurahan Pucangsawit; dan 2) Mereka dahulu menyekolahkan putra-putri mereka di SD Negeri Pucangsawit, bukannya SD Negeri Kentingan.
Jenis konflik yang terjadi meliputi konflik antar-individu guru dari kedua sekolah yang  digabung,  konflik  penamaan  sekolah, konflik  terkait  dengan  tugas  profesional dan  administrasi  kepegawaian  guru,  konflik terkait administrasi kesiswaan.
Temuan  bahwa  munculnya  konflik sekolah akibat regrouping dilandasi adanya perebutan kepentingan. Temuan tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh  Ghaffar  (2013)  dengan  judul  “ Conflict in Schools: Its Causes and Management Strategies ”. Penelitian yang dilakukan Ghaffar  bertujuan  untuk  mengeksplorasi sifat-sifat  konflik  yang  terjadi  di  sekolah, penyebab  terjadinya  konflik,  dan  teknik- teknik yang dilakukan untuk penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sifat-sifat  konflik  yang  terjadi  di  sekolah mencakup konflik yang terjadi antar individu dan konflik antara individu dengan lembaga. Faktor yang menjadi penyebab konflik antara lain meliputi: 1) terbatasnya sumber daya; 2) aktivitas pekerjaan yang saling interdependen; 3)  diferensiasi  aktivitas  pekerjaan;  4) permasalahan komunikasi; 5) perbedaan
persepsi; dan 6) lingkungan organisasi. Adapun  strategi  manajemen  konflik yang dilakukan merujuk pada pandangan Thomas, yang menawarkan delapan strategi manajemen, yaitu: (1) Citizens advisories (2)  Confrontation  sessions  (3)  Sensitivity training;  (4)  Process  involvement  (5) Educational  pluralism  (6)  Volunteerism  (7) Cooperative studies (8) Failure . 2.  Pengelolaan konflik sekolah regrouping di SD Negeri Pucangsawit
Surakarta Pengelolaan  jenis-jenis  konflik  di sekolah paska- regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta didasarkan pada empat aspek pengelolaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.
Langkah yang dilakukan dalam penanganan  konflik  di  sekolah  paska- regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta pada tahap perencanaan adalah melakukan  identifikasi  jenis-jenis  konflik dan sumbernya. Setelah permasalahan teridentifikasi,  langkah  berikutnya  adalah menyusun strategi penanganan konflik yang akan dilakukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan  jenis-jenis  konflik  sekolah regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Keempat aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Perencanaan adalah melakukan identifikasi jenis-jenis konflik dan sumbernya. Setelah permasalahan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun strategi penanganan  konflik  yang  akan  dilakukan. Pengorganisasian penanganan konflik sekolah paska- regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta dilakukan menurut kapasitas dan tanggungjawab para pihak  yang  berkepentingan.  Untuk  konflik yang masih menjadi tanggungjawab kepala sekolah akan ditangani oleh kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di tingkat satuan
pendidikan.  Adapun  untuk  konflik  yang sudah berada di luar kewenangan kepala sekolah tentu saja pihak dinas yang akan menananganinya.
Adanya perencanaan dan pengorganisasian  sumber  konflik  dalam Pelaksanaan  pengelolaan  konflik  paska- regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta mengindikasikan bahwa kepala sekolah memiliki kompetensi sesuai kapasitasnya sebagai kepala sekolah. Temuan ini didukung hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Condon  dan  Clifford  (2012) dalam laporannya yang berjudul “ Measuring Principals  Performance:  How  rigorous  are commonly used performance assessment instruments ?” mengkaji tentang penggunaan standar baru untuk mengukur kinerja kepala sekolah. Standar pengukuran yang digunakan mencakup 6 ranah. Keenam ranah tersebut antara lain meliputi: 1) mempunyai visi pembelajaran yang luas; 2)  kemampuan mengembangkan budaya sekolah dan program pengajaran yang kondusif untuk belajar siswa maupun perkembangan profesional guru; 3) kemampuan melaksanakan manajemen  organisasi  yang  efektif;  4) kemampuan bekerjasama dengan pihak lain dan memobilisasi sumberdaya masyarakat; 5) mempunyai integritas; dan 6) mampu memahami dan merespon terhadap konteks sosial, legal, budaya, dan politik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa instrumen yang selama ini digunakan untuk mengukur kinerja kepala sekolah perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan konteks yang ada .
Pelaksanaan pengelolaan konflik paska- regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta dilakukan sesuai dengan sumber dan jenis konflik yang teridentifikasi. Penanganan masalah konflik yang berkaitan dengan nama sekolah hasil regrouping sudah menjadi kewenangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan SK Regrouping yang diterbitkan oleh Walikota Surakarta yang menetapkan bahwa nama sekolah hasil penggabungan adalah SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta.
Penanganan  konflik  yang  berkaitan dengan administrasi guru dan kesiswaan sebagian menjadi tanggungjawab dinas dan sebagian menjadi tanggungjawab sekolah. Hal yang menjadi tanggungjawab dinas adalah masalah administrasi guru dan administrasi kesiswaan bagi siswa-siswa alumni eks SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta. Masalah kesiswaan yang ditangani oleh kepala sekolah di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta adalah terbatas pada siswa yang masih bersekolah saat proses regrouping berlangsung. Siswa dari eks SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta dimutasi ke SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta dan memperoleh NIS baru sesuai nomor urut yang berlaku di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta.
Adapun pengelolaan administrasi guru yang menjadi tanggungjawab kepala SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta adalah setelah dilakukan proses mutasi oleh BKD dan dilimpahkan ke SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta dari SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta. Penanganan permasalahan yang terkait dengan jumlah guru yang belum ideal dilakukan dengan cara  mutasi, promosi dan pembagian tugas. Mutasi dilakukan bagi guru CPNS yang diangkat menjadi PNS. Promosi dilakukan dengan mendorong guru senior untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Adapun pembagian tugas dilakukan bagi guru Wiyata Bhakti.
Pelaksanaan  penanganan  konflik  yang berkaitan dengan prestasi sekolah dilakukan dengan menerapkan persaingan yang adil dan positif ( fair and positive competition ). Untuk siswa dilakukan seleksi secara adil dalam memilih siswa berprestasi, sedangkan untuk orang tua dilakukan lomba menghias taman untuk menumbuhkan adanya rasa memiliki pada orang tua siswa.
Temuan  bahwa  penanganan  konflik dilakukan dengan cara memberdayakan baik melalui mutasi, promosi, dan penugasan menunjukkan bahwa kepala sekolah mampu menunjukkan kepemimpinan sebagai
pencipta iklim kerja yang kondusif. Temuan ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh  Dwiningrum  dan  Widiowati  (2014) dengan judul “ School Resiliency and Social Capital  of  Regrouping  Policy  after  Merapi Eruption in the Special District of Yogyakarta of Indonesia (A Case Study at SD Umbulharjo 2, Sleman, Special District of Yogyakarta. Evaluasi  penanganan  konflik  paska regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta dilakukan oleh dinas pendidikan melalui UPTD Dikpora Kecamatan Jebres dan kepala sekolah hanya berwenang melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Sekolah hasil regrouping diproyeksikan hanya untuk membelajarkan siswa dalam 6 rombongan belajar pada tahun 2018.
Penanganan konflik paska regrouping di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta yang dilakukan kepala sekolah melalui kepemimpinannya dengan menerapkan kompromi dan negosiasi menunjukkan bahwa  penyelesaian  konflik  tergantung pada kemampuan kepala sekolah sebagai penanggunjawab di sekolah tersebut. Adanya penyelesaian yang baik mengindikasikan bahwa kepala sekolah mampu menciptakan iklim sekolah yang baik.
Temuan tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Akinnubi, Oyeniran, Fashiku, dan Durosaro (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “ Principal’s Personal Characteristics and  Conflict  Management  in  Kwara  State Secondary Schools, Nigeria ”.  Penelitian yang dilakukan Akinnubi, et al., bertujuan untuk mengkaji pengaruh karakteristik kepribadian kepala sekolah terhadap manajemen  konflik  di  sekolah  menengah negeri di Nigeria. Jenis penelitian merupakan penelitian survai deskriptif dengan desain ex post facto . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan antara karakteristik kepribadian kepala sekolah  dengan  manajemen  konflik.  Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa dalam penyelesaian konflik yang terjadi di sekolah, kepala sekolah harus memahami penyebab
konflik terlebih dahulu sebelum menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan konflik berdasarkan karakteristik kepribadian yang dimilikinya.

## 3.  Faktor  pendukung  dan  penghambat dalam  penanganan  konflik  pasca- regrouping di SD Negeri Pucangsawit Kota Surakarta
Faktor pendukung dalam penanganan konflik  paska regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta adalah adanya dukungan pemerintah dan kesadaran warga sekolah. Hal ini dijelaskan oleh kepala SD Negeri Pucangsawit Surakarta yang menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan pemerintah melalui dinas adalah adanya peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan dukungan administrasi baik kesiswaan maupun guru.
Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan konflik paska regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta adalah adanya ego sektoral yang melekat pada guru dan orang tua siswa di kedua sekolah yang diregroup.
Temuan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Siti Dwiningrum dan Widiowati (2014) dengan judul “ School Resiliency and Social Capital of Regrouping Policy after Merapi Eruption in the Special District of Yogyakarta of Indonesia (A Case Study at SD Umbulharjo 2, Sleman, Special District of Yogyakarta) ”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: regrouping harus mampu memelihara keberlanjutan pendidikan bagi siswa dan keberlanjutan karir tenaga pendidiknya.

## Penutup
Sumber-sumber  konflik  yang  terjadi  di SD Negeri Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta dapat diklasifikasi ke dalam 2 jenis sumber, yaitu dari guru dan orang tua siswa. Sumber konflik yang berasal dari guru disebabkan karena persaingan yang sudah berlangsung sejak lama jauh sebelum dilakukan regrouping dan ego sektoral.
Adapun sumber yang berasal dari orang tua siswa lebih bersifat ego sektoral yang muncul sejak awal dilakukan regrouping . Jenis  konflik  yang  terjadi  meliputi  konflik antar-individu guru dari kedua sekolah yang  digabung,  konflik  penamaan  sekolah, konflik  terkait  dengan  tugas  profesional dan  administrasi  kepegawaian  guru,  konflik terkait administrasi kesiswaan.
Sumber  konflik  yang  berasal  dari  guru berupa ego sektoral adalah berkaitan dengan penamaan sekolah baru paska- regrouping . Sumber  konflik  berikutnya  adalah  sumber konflik  yang  berasal  dari  orang  tua  siswa. Konflik  utama  disebabkan  karena  kuatnya ego sektoral dari masing-masing orang tua siswa, baik orang tua siswa dari eks SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta maupun SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta.
Pengelolaan konflik sekolah regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan adalah  melakukan  identifikasi  jenis-jenis konflik dan sumbernya. Setelah permasalahan teridentifikasi,  langkah  berikutnya  adalah menyusun strategi penanganan konflik yang akan dilakukan.
Pengorganisasian  penanganan  konflik sekolah paska- regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta dilakukan menurut kapasitas dan tanggungjawab para pihak yang  berkepentingan.  Untuk  konflik  yang masih menjadi tanggungjawab kepala sekolah akan ditangani oleh kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di tingkat satuan pendidikan.  Adapun  untuk  konflik  yang sudah berada di luar kewenangan kepala sekolah tentu saja pihak dinas yang akan menananganinya.
Pelaksanaan pengelolaan konflik paska- regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta dilakukan sesuai dengan sumber dan jenis konflik yang teridentifikasi. Penanganan masalah konflik yang berkaitan dengan nama sekolah hasil regrouping sudah menjadi kewenangan pemerintah. Hal ini sesuai
dengan SK Regrouping yang diterbitkan oleh Walikota Surakarta yang menetapkan bahwa nama sekolah hasil penggabungan adalah SD Negeri Pucangsawit Surakarta. Penanganan  konflik  yang  berkaitan dengan administrasi guru dan kesiswaan sebagian menjadi tanggungjawab dinas dan sebagian menjadi tanggungjawab sekolah. Hal yang menjadi tanggungjawab dinas adalah masalah administrasi guru dan administrasi kesiswaan bagi siswa-siswa alumni eks SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta. Masalah kesiswaan yang ditangani oleh kepala sekolah di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta adalah terbatas pada siswa yang masih bersekolah saat proses regrouping berlangsung. Siswa dari eks SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta dimutasi ke SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta dan memperoleh NIS baru sesuai nomor urut yang berlaku di SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta.
Pengelolaan administrasi guru yang menjadi tanggungjawab kepala SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta adalah setelah dilakukan proses mutasi oleh BKD dan dilimpahkan ke SD Negeri Pucangsawit No. 119 Surakarta dari SD Negeri Kentingan No. 79 Surakarta. Penanganan permasalahan yang terkait dengan jumlah guru yang belum ideal dilakukan dengan cara  mutasi, promosi dan pembagian tugas. Mutasi dilakukan bagi guru CPNS yang diangkat menjadi PNS. Promosi dilakukan dengan mendorong guru senior untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Adapun pembagian tugas dilakukan bagi guru Wiyata Bhakti.
Pelaksanaan  penanganan  konflik  yang berkaitan dengan prestasi sekolah dilakukan dengan menerapkan persaingan yang adil dan positif ( fair and positive competition ). Untuk siswa dilakukan seleksi secara adil dalam memilih siswa berprestasi, sedangkan untuk orang tua dilakukan lomba menghias taman untuk menumbuhkan adanya rasa memiliki pada orang tua siswa.
Evaluasi  penanganan  konflik  paska regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta dilakukan oleh dinas pendidikan melalui UPTD Dikpora Kecamatan Jebres dan kepala sekolah hanya berwenang melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Sekolah hasil regrouping diproyeksikan hanya untuk membelajarkan siswa dalam 6 rombongan belajar pada tahun 2018. Faktor pendukung dalam penanganan konflik  paska regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta adalah adanya dukungan pemerintah dan kesadaran warga sekolah. Faktor penghambat dalam penanganan konflik paska regrouping di SD Negeri Pucangsawit Surakarta adalah berupa adanya ego sektoral yang melekat pada guru dan orang tua siswa di kedua sekolah yang diregroup.
Berdasarkan hasil penelitian ini selanjutnya dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut: 1) Regrouping sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan pendidikan harus memperhatikan aspek- aspek sosial yang terjadi paska- regrouping ; 2)  Penanganan  konflik  sekolah  paska- regrouping akan lebih baik bila dilakukan dengan strategi memberdayakan; dan 3) Faktor pendukung dalam penanganan konflik paska regrouping harus diberdayakan secara optimal untuk meminimalisir faktor penghambat,  sehingga  penanganan  konflik paska-regrouping dapat memuaskan semua pihak yang berkepentingan.

## Daftar Pustaka
Akinnubi, O. P., S. Oyeniran., C. O. Fashiku., and I. A. Durosaro. “Principal’s Personal Characteristics and Conflict Management in Kwara State Secondary Schools, Nigeria”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, June 2012, Vol. 2, No. 6 , pp: 167-174,  http://www.proquest.umi.com diakses pada 10 Januari 2015.
Barrett,  Catherine.,  and  Robert  Breyer.  2014.  “The  Influence  of  Effective  Leadership  on Teaching and Learning,” Journal of Research Initiatives : Vol. 1: Iss. 2, Article 3., http:// www.proquest.umi.com diakses pada 10 Januari 2015.
Bogdan, Rober C., and Sari Knopp Biklen. 2005. Qualitative Research for Education . Boston: Allyn and Bacon.
Condon,  Cristopher  and  Matthew  Clifford,.  2012.  “ Measuring  Principals  Performance: How rigorous are commonly used performance assessment instruments? ”. Journal of Educational Management. Sage Publication Vol. 8 No.1, 2012, pp: 1- 14, http://www. proquest.umi.com diakses pada 10 Juli 2014.
Dwiningrum, Siti Irene Astuti dan Rani Widiowati. 2014. “School Resiliency and Social Capital of Regrouping Policy after Merapi Eruption in the Special District of Yogyakarta of Indonesia (A Case Study at SD Umbulharjo 2, Sleman, Special District of Yogyakarta)”. International Journal of Asian Social Science Vol. 4 No. 4, 2014, pp: 510-525, http:// www.proquest.umi.com diakses pada 10 Januari 2015.
Elmore, R., & Burney, D. 2004. Leadership and learning: Principal recruitment, induction, and instructional leadership in Community School District #2, New York City. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh, Learning and Research Development Center, http://www. proquest.umi.com diakses pada 10 Juli 2012.
Ghaffar, Abdul. 2013. “Conflict in Schools: Its Causes and Management Strategies” Journal of Managerial Sciences Vol. 111 No. 11, pp: 212 – 227 ,  http://www.proquest.umi.com diakses pada 10 Januari 2015.
Goddard, Yvonne L., Robert Miller., Ross Larson., Roger Goddard. “Connecting Principal Leadership, Teacher Collaboration, and Student Achievement”. Journal of Education Leadership Research Center (ELRC) , Vol. 1  No. 1, 2014, pp: 1-32., http://www.proquest. umi.com diakses pada 10 Januari 2015
Goertz, Margareth,
Suzanna Loeb, and Jim Wyckoff. 2010. Recruiting, Evaluating and Retaining Teachers: The Children First Strategy to Improve New York City’s Teachers. Journal of Education Reform Vol. 1 No. 1, 2010, http://www.proquest.umi.com, diakses pada 10 Juli 2014.
Howley, Craig., Jerry Johnson., Jennifer Petrie. 2011. “Consolidation of Schools and Districts: What the Research Says and What It Means” National Education Policy Center (NEPC), Vol. 12, No. 1, pp: 73–84, http://www.proquest.umi.com, diakses pada 15 Januari 2015. Kiemas Rizka (2004). Manajemen Sarana  dan Prasarana Pendidikan Sekolah  Dasar Negeri yang Diregrouping se Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon  Progo. FIP UNY.
Macneil, Angus J., Doris L. Prater., and Steve Busch. 2012. “The effects of school culture and climate on student achievement” International Journal Leadership in Education , Vol. 12, No. 1, pp: 73–84, http://www.proquest.umi.com, diakses pada 15 Januari 2015.
Msila,  Vuyisile.  2012.  “Conflict  Management  and  School  Leadership”  Journal  of Communication Vol. 3 No. 1, 2012, pp: 25 – 34, http://www.proquest.umi.com diakses pada 10 Januari 2015.
Mulford, Bill. 2003. “School Leaders: Changing Roles and Impact on Teacher and School Effectiveness”. Education and Training Policy Division, OECD , http://www.proquest. umi.com diakses pada 10 Juli 2014.
Sudiyono. 2007. Dari Formulasi ke  Implementasi Kebijakan Pendidikan. FIP UNY.
Sutama. 2012. Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D . Surakarta: Fairuz Media.
Sutopo, H. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.