How to cite: Amin  Widjaja,  Tiyar  Cahya  Kusuma,  Gindo  L  Tobing  (2022)  Tinjauan  Yuridis Penyelesaian Kredit Macet terhadap Profitabilitas Bank, (8) 10, E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## TINJAUAN  YURIDIS  PENYELESAIAN  KREDIT  MACET  TERHADAP PROFITABILITAS BANK
Amin Widjaja, Tiyar Cahya Kusuma, Gindo L Tobing Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: aminwidjaja@gmail.com, tiyarcahya@iblam.ac.id, gindo@Iblam.ac.id

## Abstrak
Pengertian kredit menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga/margin,  ROE  merupakan rasio  yang  digunakan  oleh  perbankan  untuk  mengukur  kemampuan  bank  dalam menghasilkan laba bersih. ROE dapat diukur dengan membandingkan laba setelah pajak dengan dengan modal bank sendiri. Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula  tingkat  keuntungan  yang  akan  dicapai  suatu  bank  dan  semakin  kecil kemungkinan  bank  tersebut  dalam  keadaan  bermasalah.  Bila  kredit  macet mengalami  peningkatan  maka  laba  yang  diperoleh  oleh  bank  akan  mengalami penurunan  karena  bank  harus  menyediakan  Cadangan  untuk  menutupi  kerugian yang  disebabkan  oleh  kredit  macet  Kredit  macet  yang  menyangkut  Bank  Milik Negara.biaanya kredit yang telah macet dn telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil maka bank akan  menyerahkan  penyelesaiannya  melalui  BUPLN,  untuk  selanjutnya  akan melakukan  pelelangan/penjualan  benda  jaminan  kecuali  jika  bank  telah memperoleh “surat kuasa menjual” maka bank dapat depat menjual harta jaminan tersebut  secara  dibawah  tangan.  Memperoleh  pengembalian  kredit  dari  hasil pelelangan  bukanlah  hal  yang  mudah  dan  cepat  Pengaruh  kredit  macet  terhadap profitabilitas  perbankan,  yaitu  oleh  karena  profitabilitas  mencerminkan kemampuan  bank  dalam  menghasilkan  laba  secara  efektif  dan  efisien,  sehingga dengan  meningkatnya  kredit  macet  atau  bermasalah,  maka  dampak  positif  yang ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi.
Kata Kunci: Kredit, Macet, Bank, Penyelesaian Kredit

## Abstract
The definition of credit according to Law No. 10 of 1998 concerning Banking, it is stated that credit is the provision of money or bills that can be likened to it, based on an agreement or loan agreement between a bank and another party that requires the borrower to pay off its debt after a certain period of time with interest / margin, ROE is a ratio used by banks to measure the ability of banks to generate net profit. ROE can  be  measured  by  comparing  profit  after  tax  with  the  bank's  own  capital.  The
higher the ROE, the higher the level of profit that a bank will achieve and the less likely the bank is in trouble. If bad loans increase, the profit obtained by the bank will decrease because the bank must provide reserves to cover losses caused by bad loans  Bad  loans  involving  State-Owned  Banks.usually  bad  loans  have  been attempted  for  collection  /  settlement  in  a  family  manner  but  are  unsuccessful,  the bank will submit the settlement through BUPLN, henceforth will conduct auctions / sales of collateral objects unless If the Bank has obtained a "Power of Attorney to Sell" then the Bank can sell the collateral under hand. Getting credit returns from auction  results  is  not  an  easy  and  fast  thing  The  effect  of  bad  loans  on  banking profitability,  namely  because  profitability  reflects  the  bank's  ability  to  generate profits effectively and efficiently, so that with the increase in bad or non-performing loans, the positive impact caused by credit distribution cannot occur.
Keywords: Credit, Default, Bank, Credit Settlement.

## Pendahuluan
Kredit macet yang terjadi di Indonesia terutama dalam pada masa kesulitan atau kemunduran  (resesi)  ekonomi  yang  menyebabkan  dilikuidasi  dan  direkapitalisasinya beberapa bank yang sebelumnya didahului dengan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia  (BLBI),  diketahui  bahwa  rapuhnya  lembaga  perbankan  di  Indonesia  factor penyebabnya  yaitu  pelanggaran  terhadap  prinsip  kehati-hatian  khususnya  menyangkut ketentuan  Legal  Lending  Limit  (3L)  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  11  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1992  yang  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1998 tentang Perbankan (Supramono, 2009).
Suatu  kredit  dikatakan  mencapai  fungsinya  jika  secara  sosial  ekonomis,  baik dengan  debitur,  kreditur,  maupun  masyarakat  membawa  pengaruh  baik.  Namun, berdasarkan  data  Bank  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  setelah  tahun  1992  merupakan puncak akumulasi penderitaan perbankan karena dililit kredit macet yang menunjukkan kecenderungan  yang  semakin  meningkat.  Kredit macet merupakan  salah  satu  penyakit sektor perbankan di manapun. Penyebabnya bisa dari internal bank, namun lebih banyak oleh faktor eksternal (Suyatno, 2007).
Di  dalam  pemberian  kredit  perbankan,  idealnya  nilai  jaminan  yang  diserahkan oleh  nasabah  debitur  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  kredit  yang diterimanya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjaga  kemungkinan  merosotnya  nilai jaminan, atau sulitnya menemukan pembeli yang bersedia membeli agunan sesuai harga pasar, ketika akan dijual manakala si debitur tidak mampu melunasi hutangnya pada bank.
Rendahnya  nilai  jaminan  yang  diserahkan  oleh  debitur  kepada  bank  dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain nasabah yang bersangkutan dianggap sebagai nasabah  yang  bonafit  atau  kurang  cermatnya  analisis  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank dalam menilai kualitas jaminan, adanya unsur kolusi, nepotisme, pengaruh faktor x dan lain-lain.  Di  samping  faktor-faktor  tersebut,  maka  faktor  lain  yang  tak  kalah  penting karena pengaturan masalah jaminan kredit di dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun  1992  yang  dirubah  dengan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  sangat  simpel. Dalam  prakteknya,  jaminan  yang  paling  dikehendaki  oleh  bank  selaku  kreditur  yaitu
jaminan  kebendaan  atau  yang  sering  disebut  agunan.  Dari  pihak  debitur  sendiri, pemberian aminan berupa barang seringkali sulit untuk dipenuhi terutama jika barang itu harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur seperti halnya dalam gadai (pand) (Dini et al., 2013).
Oleh  karena  itu,  bila  memungkinkan  biasanya  debitur  menghendaki  barang jaminan  adalah  berupa  barang  bergerak  yang  diikat  dengan  jaminan  fidusia (Sibarani, 2000).  Dengan  cara  ini  benda  jaminan  tetap  dikuasai  oleh  debitur.  Akan  tetapi  pada kenyataannya barang bergerak sangat rawan terhadap resiko pengalihan hak milik oleh debitur di luar persetujuan atau pengetahuan kreditur, maka kebanyakan bank pada saat ini  menghendaki  jaminan  kebendaan  berupa  benda  tetap  yang  diikat  dengan  hak tanggungan untuk tanah dan pengikatan secara hipotik untuk kapal dengan ukuran 20 m3 ke atas atau pesawat terbang.
Bank  harus  dapat  mempertanggung  jawabkan  kepercayaan  yang  diberikan nasabah (penyimpan) kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki  tanggung  jawab  begitu  besar  jika  sampai  terjadi  kredit  macet.  Salah  satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit macet yaitu kerugian yang dialami pihak bank dan beberapa bank terancam bangkrut (Goni, 2016).
Pada  prakteknya,  jika  terjadi  kredit  macet  maka  lembaga  perkreditan  akan mencari  upaya  untuk  menyelamatkan  kredit  dengan  cara  memberikan  perpanjangan waktu  pelunasan  kepada  debitur  dengan  maksud  untuk  memberikan  kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan  tetapi  upaya  penyelamatan  tersebut  tidak  berhasil  juga,  maka  pihak  bank terpaksa  mengambil  kebijakan  akhir  dengan  menyerahkan  permasalahan  kepada pihak berwenang. Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada soal  sulitnya  mencairkan  dan  mengeksekusi  barang  jaminan (Firdaus  &  Topowijono, 2016).
Karena sulitnya menjual barang agunan maka tak heran jika harga barang yang akan  dilelang  menjadi  jauh  di  bawah  harga  normal  atau  kemungkinan  juga  tidak  ada peminat  untuk  membeli  barang  agunan  tersebut.  Jatuhnya  harga  agunan  ini  sering dipandang tidak logis bahkan oleh kreditur sendiri terkadang jumlah tagihannya pun tidak mencukupi padahal umumnya nilai benda jaminan jauh berada di atas nilai kredit yang diberikan bank. Dalam kondisi yang demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 12a Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  sering  bank  terpanggil  untuk  membeli agunan guna dimanfaatkan atau dijual kembali. Cara ini ditempuh dengan maksud, selain untuk  mempercepat  proses  penyelesaian  kredit  macet  juga  mengurangi  kerugian  bank yang bersangkutan (Firdaus & Topowijono, 2016).
Adanya  kredit  macet  bertolak  belakang  dengan  tujuan  utama  berdirinya  suatu badan  usaha.  Setiap  usaha  dalam  suatu  sistem  ekonomi  tidak  pernah  lepas  dari  tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam hal pemberian kredit yang berorientasi pada pencapaian  profitabilitas  yang  maksimal  (Sari  et  al.,  2022).  Oleh  karena  fungsi  utama bank sebagai perantara antara masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan
dana, maka usaha pokok yang dilaksanakan bank adalah kegiatan-kegiatan pada sektor perkreditan atau penyaluran dana.
Sehingga  secara  otomatis  pendapatan  bank  yang  terbesar  diperoleh  dari  sektor perkreditannya.  Semakin  tinggi  volume  perkreditannya,  maka  semakin  besar  pula kemungkinan  suatu  bank  untuk  memperoleh  laba/profit (Astuti  &  Suripto,  2016). Berdasarkan  uraian  dan  latar  belakang  di  atas,  Rumusan  Masalah  penelitian  ini;  1) Bagaimana  pengaruh  kredit  macet  terhadap  profitabilitas  perbankan?  2)  Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam mengurangi kerugian perbankan?

## Metode Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki (2013), “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi  ilmuwan  dalam  mempelajari,  menganalisa  dan  memahami  sebuah  fenomena  atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai (Soerjono,  1986).  Tipe  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  hukum  ini adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian terhadap  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder maupun tersier (Hanitijo, 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaruh Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Perbankan (Return On Asset/ROA dan Return on Equity/ROE)
Menurut Kasmir, Pengertian kredit menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang  Perbankan,  disebutkan  kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga/margin.  Dalam penyaluran kredit, bank harus siap menghadapi risiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bemasalah.
Risiko  kredit  merupakan  suatu  risiko  akibat  kegagalan  atau  ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta marginnya sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  (Rahmi,  2014).  Kredit  macet merupakan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan. Kredit bermasalah atau NonPerforming Loan (NPL).
NPL  menunjukan  kemampuan  manajemen  bank  dalam  mengelola  kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Peningkatan kredit bermasalah atau NonPerforming Loan (NPL) yang dialami perbankan nasional mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya tersebut.
Dengan meningkatnya kredit macet atau bermasalah, maka dampak positif yang ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan pendapatan operasional dari pemberian kredit sangat kecil karena margin yang seharusnya diterima oleh  bank  dari  penyaluran  kredit  tidak  diterima  secara  penuh.  Adapun  pengertian profitabilitas  menunjukkan  kemampuan  bank  dalam  menghasilkan laba melalui  semua kemampuan dan sumber yang ada. Profitabilitas mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien.
Semakin besar jumlah kredit yang disalurkan pihak bank, menunjukkan adanya penambahan asset pada neraca di dalam laporan keuangan bank, maka jumlah laba yang akan  didapatkan  kemungkinan  akan  meningkat  dari  selisih  penetapan  bunga  pinjaman yang diberikan kepada debitur. Hal ini berpengaruh bagi perusahaan apabila asset yang tersedia  dikelola  dengan  baik  karena  total  laba  yang  meningkat  belum  tentu  mampu menjadi tolak ukur untuk menilai dan menggambarkan kondisi keuangan baik atau tidak pada periode tersebut. Oleh karena itu diperlukan alat analisis keuangan untukmengukur kinerja  bank  dilihat  dari  asset  yang  dia miliki  umtuk  menghasilkanlaba.  Kualitas  asset dapat  diperoleh  dari analisis  keuangan  berdasarkan  rasio  profitabilitas  yang  digunakan pada penelitian ini adalah Return on Asset (ROA) (Farid, 2015).
Penilaian  tingkat  profitabilitas  perusahaan  perbankan  dengan  kinerja  keuangan sebagai berikut: Return on Equity, Return on Asset, Net Profit Margin, dan Rasio Biaya Operasional.  Pada  penelitian  ini  penulis  menghitung  tingkat  profitabilitas  dengan menggunakan Rasio Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE).

## Hubungan Antara Kredit Macet (Variabel X) Dan Profitabilitas Bank (Variabel Y)
Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank ada dua rasio yaitu return on assets (ROA) dan return on equity (ROE).  Oleh karena itu, peneliti menjelaskan hubungan antara kredit Macet (NPL net) dengan profitabilitas bank (ROA dan ROE) sebagai berikut:

## a. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Mengurangi Kerugian Perbankan  Mengenal Kredit Macet
Kredit macet dalam konseptual secara umum Undang-undang pokok perbankan Nomor  10  tahun  1998  mengenai  rumusan  pengertian  bank,  enyebutkan  bahwa  bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masayarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank.  Pengertian  ini  menunjukan  bahwa  kegiatan  bank  dalam  menghimpun  dan menyalurkan  dana  secara  ekonomi  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  kegiatan menyalurkan kembali dana yang terhimpun, akan tetapi secara hokum hal ini terpisah dan berdiri  sendiri.  Kredit  macet  terjadi  ketika  nasabahdebitur  tidak  lagi  memenuhi kewajibannya  unutk  melakukan  penyetoran  ke  pihak  bank  seperti  yang  telah dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.
Indikasi  terjadinya  kredit  macet  dapat  diketahui  dengan  adanya  gejalah-gejalah sebagai  berikut:  1)  Nasabah  yang  mempunyai  track  record  kurang  baik  di  kalangan perbankan  maupun  relasi  dagang  (dapat  dilihat  dari  hasil  bank  dan  trade  cheking).  2)
Nasabah yang dalam usahanya selalu bertindak spekulatif, berkeinginan ekspansi terlalu cepat,  dan  terlampau  percaya  bahwa  dengan  menambah  volume  perjuangan  semua persoalan bisnis akan selesai. 3) Nasabah yang selalu ingin cepat mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. 4) Nasabah yang mempunyai sejarah perna macet, bangkrut atau pernah berperkara (debt collection). 5) Nasabah yang akan tertutup dan sulit diajak bekerja sama terutama untukmendapatkan dana (Antara et al., 2014). 6) Nasabah yang ragu-ragu  dan  kurang  konsisten  dalam  menjelaskan  tujuan  permohonan  ataupun penggunaan kreditnya.
7) Nasabah yang memiliki bisnis usaha bermacam-macam namun kurang mampu mengawasi serta kurang focus terhadap core bisnisnya sendiri. 8) Nasabahnyang kurang etis dan selalu menjelek-jelekan kreditur lainnya. 9) Nasabah  yang  kurang  terbuka  dan kuran  jujur  dalam  menginformasikan  siapa  kreditur  lainnya.  10)  Nasabah  yang  sering melakukan  investasi  tanpa  batas  dan  kurang  jelas  arah  tujuannya.  11)  Peminjam  yang suka dan banyak meminjam kredit di laur bank yang sudah ada. 12) Peminjam yang likaso usahanya  diluar  jangkawan  atau  di  luar wilayah  kerja  bank  sendiri.  13)  Nasabah yang terlalu  optimis  dalam  memproyeksikan  omset  (volume)  usaha  ataupun  laba  usaha berdasarkan asumsi-asumsi yang kurang realistis dalam perhitungan atau kas-nya.
14)  Trend  usaha  yang  di  alami  menurun disamping  keadaan  ekonomi  lesu  dan persaingan  yang  ketat.  15)  Ketidakmampuan  nasabah  untuk  menjelaskan  secara menyeluru  dan  akurat  mengenai  keadaan  usaha  sebenarnya  terutama  berkaitan  dengan hutangnya.  16)  Nasabah  yang  sering  melalaikan  atau  menunggak  atas  kewajibannya (bunga,  angsuran)  dll.  17)  Sering  melakukan  Overdraft/cross  clearning  dan  rekening pinjaman kurang aktif (evergreen). 18) Nasabah yang mempunyai gaya hidup boros, suka berbohong, suka ingkar janji, sombong, dll. 19) Nasabah yang memiliki hobi kurang baik, seperti berjudi, dll. 20) Nasabah yang memiliki kehidupan ruah yangga yang bermasalah (kehidupan perkawinan yang terganggu)
21)  Nasabah  yang  dalam  pergaulan  sehari-hari  kurang  disukai  dikalangan lingkungan sekitarnya terutama dalam perusahaan (manajemen), relasi dagang, dsb. 22) Nasabahn  mengalami  kematian  atau  memiliki  sifat  penyakit  yang  berat  dan berkepanjangan  sehingga  dapat  mengganggu  operasional  usaha.  23)  Perusahaan mengalami kegoncangan atau perpecahan intern misalnya sudah tidak cocoknya sesama pengurus.  24)  Izin  usaha  perusahaan  dicabut  atau  tidak  dapat  diperpanjang.  25) Dokumentasi  perkreditan  belum  lengkap  dan  bermasalah.  26)  Jaminan  kredit mengandung masalah dan nilainya turun. 27) Tidak adanya laporan keuangan yang akurat yang  terpercaya  sehingga  sulit  untuk  di  evaluasi.  28)  Bertambah/mulurnya  days receivable dan melebihi kebijakan collection period  Perusahaan. 29) Bertamba panjang atau lamanya days invertory atau invertory turnover.
30) Bertambah buruknya likuiditas perusahaan dan semakin buruknya posisi kas. 31) Kenaikan drastic dalam biaya overhead sehingga memperkecil laba yang di peroleh (marginal). 32) Kinerja perusahaan menunjukan kerugian besar. 33) Bertamba banyaknya pas  due  A/R  atau  naiknya  Bad  Dabt  Accounts.  34)  Terlalu  besar  konsentrasinnya komponen fixed asset maupun non-current accet. 35) Leverage perusahaan terlalu besar
dan  tidak  menurun.  Hutang  kepada  pihak  ketiga  terlalu  besar.  36)  Perusahaan  telah berubah  bidang  usahanya.  37)  Perusahaan  menghadapi  permasalahan  perburuhan.  38) Perusahaan telah kehilangan banyak customer basednya (kecewa, pricing yang kaku, mau menang  sendiri,  dsb).  39)  Kerusahaan  bekerja  tidak  efektif  (mesin  suda  tua,  produksi dibawah kapasitas, pemasaran yang buruk, dsb). 40)  Struktur kredit yang salah (kredit modal kerja untuk pembiayaan investasi). 41) Capital side streaming oleh debitur
Bank  dalam  menjalankan  fungsinya,  menghimpun  dana  masyarakat  dan menyalurkan  dalam  bentuk  kredit.  Sebagian  besar  sumber  dana  bank  berasal  dari masyarakat.  Bank  berkewajiban  mengenbalikan  dana  masyarakat  tersebut  berikut bunganya  pada  waktu  yang  dikehendaki  atau  yang  telah  diperjanjikan  oleh  mayarakat yang menjadi nasabah penyimpan. Dengan demikian dana masyarakat tersebut disalurkan kembali  dalam  bentuk  kredit  dengan  pembebanan  bunga  yang  lebih  tinggi  dari  bunga yang diberikan kepada kepada para penyimpan dana di bank.
Jika  tenyata  kredit  yang  diberikan  macet  artinya  bank  tidak  lagi  menerima kembali dananya dan kehilangan pendapatanya sedangkan kewajiban membayar bunga kepada nasabah menyimpan dan biaya lainnya tetap harus dikeluarkan, maka kondoisi mengakibatkan  kerugian  bagi  bank.  Pemberian  kreit  orlh  para  perbankan  terbanyak disalurkan  untuk  kegiatan-kegiatan  dunia  usaha.  Dunia  usaha  dalam  melakukan kegiatannya  bisnisnya  membutuhkan  modal  dana  yang  cukup  dalam  mengembangkan usahanya. Dalam memenuhi modal kerja untuk usaha umumnya masyarakat dunia usaha dapat memenuhi kebutuhan modal dari pihak lembaga keuangan perbankan (Djayastra et al., 2015).
Pihak perbankan sendiri memang berfungsi untuk menyalurkan dana masyarakat untuk  kegiatan-kegiatan  yang  produktif  seperti  membiayai  kegiatan-kegiatan  usaha, saelain  itu,  penyaluran  dana  perbankan  juga  ditujukan  untuk  membantu  memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya. Dari berbagia bentuk penyaluran dana pihak perbankan atau yang disebut fasilitas kredit umumnya disalurkan untuk membantu modal  usaha.  Pada  dasarnya  dunia  usaha  perlu  dengan  ketidak  pastian  karena  pihak pengusaha tidak dapat mengantisipasi dan merencanakan segala seusuatu dengan tepat sekali, berbagai kemungkinan selalu menyertai dalam perjalanan kegiatan usaha.
Oleh karena itu, sering dijumpai terjadinya kemacetan dalam pengembalian dana kredit yang telah disalurkan. Kredir macet terjadi karena disebabkan oleh beberapa factor dan  hal-hal  yang  tidak  dapat  diperhitungkan  sebelumnya,  kecuali  jika  terjadinya penyaluran dana kredit secara tidak sehat (Untung, 2000).
Dalam praktek perbankan dapat teridentifikasi gejalah-gejalah kredit bermasalah secara terlihat dalam hal: 1) Nasabah debitus sudah mulai jarang melakukan penyetoran. 2)  Sering  terjadi  cerukan,  mengeluarkan  warkat  cek  dan  bilyet  giro  (penarikan)  tanpa persediaan saldo yang cukup di bank. 3) Kondisi usaha menurun, tanpa usaha kelihatan sepi (kurang pengunjung atau aktivitas usaha kurang). 4) Adanya konflik rumah tangga atau adanya sengketa/perkara.
Penyelesaian melalui proses legitasi dan BUPLN merupakan upaya terkhir pihak perbankan untuk memperoleh kembali dana kredit yang telah disalurkan. Dalam proses
ini  focus  pnyelesaian  berada  pada  penjualan  jaminan  yaitu  eksekusi  eksekusi  jaminan melalui pengadilan dan pelelangan jaminan di BUPLN. Dari beberapa batas mengenai “eksekusi”  mengandung  pengertian  sebagai  “pelaksanaan  suatu  putusan  pengadilan dengan cara paksa” dalam pelaksanaan eksekusi jaminan telah memuat suatu pengertian bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan  itu  harus  dipaksakan  kepadanya  dengan  bantuan  kekuatan  umum.  Kekuatan umum yang dimaksut disini adalah polisi, dan jikaperlu kekuatan militer (Fuady, 1996). Berdasarkan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No.  23/12/BPPP  tanggal  28 februari 1991 ditemukan beberapa kebijakan dalam penyelematan kredit macet, yaitu: a. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap  beberapa  syarat  perjanjiak  kredit  yang  berkenaan  dengan  jadwal  pembayaran kembali/jangka  waktu  kredit  termasuk  masa  tenggang  (grace  period),  termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu denagn penambahan kredit.
Cara ini dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman Anda agar bisa kembali mencicil  pembayaran  kredit.  Pihak  bank  akan  memperpanjang  tenor  pinjaman  dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa  semakin  ringan.  Perpanjangan  tenor  juga  disesuaikan  dengan  kemampuan pembayaran debitur.
b. Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu: melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh  syarat-syarat  perjanjian,  tidak  terbatas  hanya  pada  perubahan  jadwal  angsuran dan atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
Cara  ini  dengan  penataan  kembali,  yaitu  upaya  pihak  bank  mengubah  kondisi kredit  untuk  meringankan  tanggung  jawab  debitur  yang  terlibat  kredit  macet.  Hal  ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.
c.  Restructuring  (penataan  kembali)  yaitu  upaya  berupa  melakukan  perubahan  syarat- syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan koncersi atas seluruh  atau  sebagian  kredit  menjadi  equity  perusahaan,  yang  dilakukan  dengan  atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning (Supramono, 2009).
Cara  ini  dengan  restructuring  atau  mengubah  syarat-syarat  peminjaman,  yang mencakup  perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka  waktu,  dan  persyaratan  lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit.  Udang-udang  Nomor  7  tahun  1992  dikenal  system  penyelamatan  kredit  macet sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat c berbunyi: “.....Bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan cara harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
Berdasarkan ketentuan ini maka bank akan memasukan modal atau memasukan untuk  sementara  kredit  yang macet  sebagai  tanda  penyertaan  modal  suatu  perusahaan. Jika perusahaan tersebut telah sehat kembali maka bank sesegera mungkin akan menarik
kembali  kredit  yang  telah  macet  tersebut  (dan  sekaligus  mengakhiri  kepenyertaannya dalam perusahaan tersebut).
Kepenyertaan  modal  sementara  bank  dalam  suatu  perusahaan  disebut  dengan istilah equity participation.
Penyelesaian Kredit Macet Pada Umumnya
a.  Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
Kredit  macet  yang  menyangkut  Bank  Milik  Negara.biaanya  kredit  yang  telah macet  dn  telah  diupayakan  penagihannya/penyelesaiannya  secara  kekeluargaan  tetapi tidak  berhasil  maka  bank  akan  menyerahkan  penyelesaiannya  melalui  BUPLN,  untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan/penjualan benda jaminan kecuali jika bank telah memperoleh  “surat  kuasa  menjual”  maka  bank  dapat  depat  menjual  harta  jaminan tersebut secara dibawah tangan. Memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang mudah dan cepat.
Sebab pengalaman menunjukan bahwa menjual agunan melalui prosedur lelang sangat  sulit  memperoleh  pembeli  dan  harga  yang  memadai  sehingga  sering  bank mendapatkan  pengembalian  kredit  yang  cukup  besar.  Untuk  tidak  terlalu  merugikan pihak  bank  maka  hukum  perbankan  yaitu  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  jo Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 memberikan peluang kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebap jika bank dapat menguasai agunan itu dari pelelangan maka bank dapat menjual agunan itu secara perlahan menurut harga yang berlaku dipasaran.
b.   Proses Litigasi di Pengadilan
Jika  suatu  kredit  macet  dari  bank  suasta  maka  penyelesaian  dilakukan  melalui pengadilan. Proses letigasi merupakan langka terpaksa yang dilakukan bank yang apabla debitur  menunjukan  itikad  baik  yang  sengaja  menyembunyikan  harta  bendahnya  yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya. Akan tetapi proses letigasi sering dinilai oleh  masyarakat  memakan  waktu  bertahun-tahun.  Sementara  dipihak  lain  lembaga sandera  yang  dulu  dianggap  sangat  membantu  sebagai  alat  pemaksa  debitur  untuk melunasi  utangnya  telah  dicekal  pemberlakuannya  Surat  Edaran  Mahkama  Agung Nomor. 2 Tahun 1964 jo. UU No. 4 tahun 1975.  Penyelesaian kredit macet melalui proses letigasi merupakan pilihan terpaksa bagi bank (Antara et al., 2014).
c. Arbitrase atau Perwarisan
Dikalangan  perbankan  dan  pakar  hokum  mencoba  menawarkan  penggunaan lembaga  “arbitrase”  untuk  penyelesaian  kredit  macet.  Dalam  perjanjian  Kredit Perbankan,  bank  dan  nasabah  debitur  dapat  menuangkan  klausula  arbitrase  yang menyatakan  bahwa  jika  terjadi  sengketa  antara  bank  dan  nasabah  (misalnya  Kredir Macet)  maka  akan  diselesaikan  melalui  lembaga  arbitrase.  Lembaga  arbitrase  dapat berupa badan yang telah lamadibentuk seperti Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI) yan dibentuk oleh KADIN di tahun 1977. Dalam hal ini dalat juga ditunjuk suatu panitia
ad hoc yang dibentuk secara insidentil atas pilihan para pihak kusus untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Keberadaan  lembaga  arbitrase  di  Indonesia  diakui  dalam  preaktek  peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkama Agung antara lain: 1) Putusan Mahkama Agung Nomor. 225 K/Sip/1976 tanggal 30n September 1983 yang mengakui klausula arbitrase berlaku mutlak seperti undang-undang. 2) Putusan Mahkama Agung Nomor.  3992  K/Pdt/1984  tanggal  4  Mei  1988  yang  menegaskanbahwa  kewenangan memeriksa suatu sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase “mutlak” menjai kewenangan lembaga arbitrase, bahkan hal ini diperkuat dengan putusan Mahkama Agung Nomor. 3179 L/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan erbitrase dalam konvensi maupun rekonvensi .

## Kesimpulan
Pengaruh  kredit  macet  terhadap  profitabilitas  perbankan,  yaitu  oleh  karena profitabilitas  mencerminkan  kemampuan bank  dalam menghasilkan  laba  secara efektif dan efisien, sehingga dengan meningkatnya kredit macet atau bermasalah, maka dampak positif yang ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Hal ini dikarenakan pendapatan  operasional  dari  pemberian  kredit  sangat  kecil  karena  margin  yang seharusnya diterima oleh bank dari penyaluran kredit tidak diterima secara penuh.
Risiko  kredit  merupakan  suatu  risiko  akibat  kegagalan  atau  ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta marginnya sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Kredit  macet  merupakan  situasi dimana  persetujuan  pengembalian  kredit  mengalami  resiko  kegagalan.  Penyelesaian kredit macet dalam mengurangi kerugian perbankan, yaitu dengan berbagai kiat dan ide- ide untuk menyelesaikan kredit macet yang semakin kompleks dan sulit penanganannya. Berbagai  cara  baru  dimunculkan  sebagai  akibat  dari  rasa  frustasi  dari  para  kalangan banker.
Terdapat kredit macet pada bank pemerintah yang selama ini harus melalui prose penagihan  lewat  panitia  Urusan  Piutang  Negara  yang  dibentuk  Undang-undang  Noor 49/Prp/  1960  dan  Badan  Usaha  Piutang  dan  Lelang  Negara  (BUPLN)  yang  di  bentuk dengan  Kepres  21  Tahun  1991  banyak  ditemui  kendala  dan  membutuhkan  proses demokrasi yang mengakibatkan seing tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini menyebabkan kewenangan tersebut kepada jakwa dengan mencoba mengaitkan dengan undang-undang kejaksaan.

## BIBLIOGRAFI
Antara,  I.  G.  A.,  Bagia,  I.  W.,  &  Cipta,  W.  (2014).  Pengaruh  Tabungan  Dan  Kredit Bermasalah  Terhadap  Laba  Pada  Lembaga  Perkreditan  Desa  (Lpd). Jurnal Manajemen Indonesia , 2 (1).
Astuti,  W.,  &  Suripto,  T.  (2016).  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pembiayaan bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) , 5 (1), 49–62.
Dini,  O.  P.,  Yozza,  H.,  &  Devianto,  D.  (2013).  ANALISA  FAKTOR  PENYEBAB KREDIT  MACET  DENGAN  METODE  QUEST. Jurnal  Matematika  UNAND , 2 (2), 76–85.
Djayastra, K., Setiawina, N. D., & Artini, R. (2015). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan  Eksternal  terhadap  Jumlah  Kredit  dan  Dampaknya  terhadap  Non  Performing Loan (Npl) pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Desa Adat di Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 4 , 44765.
Farid,  K.  (2015).  Upaya  Manajer  dalam  Mengambil  Keputusan  Pemberian Pinjaman/LDR dan Mengatasi Permasalahan Kredit Macet/NPL. Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi , 10 (2).
Firdaus,  P.  P.,  &  Topowijono,  T.  (2016). Analisis-pengendalian-manajemen-kredit- modal-kerja  Guna-meminimalisir-kredit-bermasalah  (Studi-pada-pd.-bpr-bank- daerah-lamongan) . Brawijaya University.
Fuady, M. (1996). Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung .
Goni, R. Y. (2016). Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lex Crimen , 5 (7).
Hanitijo, R. (2000). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia .
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Rahmi,  C.  L.  (2014).  Pengaruh  Risiko  Kredit,  Risiko  Likuiditas  Dan  Risiko  Tingkat Bunga Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Akuntansi , 2 (3).
Sari, M. D. D., Bagiada, I., & Suarta, I. (2022). Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas pada PT BPR Naga . Politeknik Negeri Bali.
Sibarani,  B.  (2000).  Penyelesaian  Kredit  Macet  oleh  Perbankan. Newsletter  Kajian Hukum Ekonomi Dan Bisnis , 42 .
Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta .
Supramono, G. (2009). Perbankan dan  masalah kredit: suatu tinjauan bidang yuridis .
Rineka Cipta.
Suyatno,  T.  (2007). dkk,  Dasar-Dasar  Perkreditan  (Edisi  Keempat) .  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Untung, H. B. (2000). Kredit perbankan di Indonesia . Andi.

## Copyright holder:
Amin Widjaja, Tiyar Cahya Kusuma, Gindo L Tobing (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: