## KOMPETENSI LOKAL DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DAERAH INDUSTRI
Oleh Meilanny Budiarti Santoso.

## Abstrak
Kemiskinan  di  daerah  industri  menarik  untuk  dikaji  karena  daerah  industri  selayaknya menjadi  potensi  yang  akan  mendatangkan  keuntungan  bagi  wilayah  yang  bersangkutan.  Namun, pada kenyataannya, banyak daerah industri dengan kondisi masyarakatnya tergolong miskin.
Kecamatan  Majalaya  merupakan  salah  satu  daerah  industri  di  Jawa  Barat  yang masyarakatnya  sejak  abad  ke-18  memiliki  keterikatan  yang  sangat  erat  dengan  kegiatan  industri sehingga masyarakatnya mempunyai kompetensi lokal yang khas.
Kompetensi  lokal  yang  dimiliki  masyarakat  Majalaya  mestinya  menjadi  modal  yang  kuat bagi  upaya  membangun  kehidupan  yang  sejahtera.  Namun  faktanya,  angka  kemiskinan  di Kecamatan  Majalaya  masih  tinggi.  Hal  ini  terjadi  karena  ada  banyak  faktor  yang  menyebabkan kurang  optimalnya  kontribusi  kompetensi  lokal  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  di Kecamatan Majalaya.
Dalam  keberadaannya,  kompetensi  lokal  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam masyarakat  tidak  bisa  dipisahkan  dari  aspek  kondisi  geografis,  historis,  dan  sosio-politis. Kompetensi lokal di dalam masyarakat mempunyai keragaman dan mengalami dinamika dari waktu ke  waktu;  setiap  kompetensi  lokal  mempunyai  kompleksitasnya  sendiri  dan  senantiasa  terkait dengan  potensi  wilayah  setempat.  Jumlah  dan  kondisi  kemiskinan  di  daerah  industri  tidak  bisa dilepaskan  dari  laju  industrialisasi  yang  tidak  berbasis  pada  pemberdayaan  warga  setempat  dan kurangnya perhatian pihak-pihak terkait terhadap kompetensi lokal di dalam masyarakat.

## Kata kunci:

## Kompetensi lokal, kemiskinan, daerah industri, potensi wilayah

## A. PENDAHULUAN
Berbicara mengenai upaya penanggulanan  kemiskinan,  maka  sudah seharusnyalah  juga  membicarakan  mengenai kompetensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat  di  daerah  yang  bersangkutan. Situasi  hari  ini,  ketika  berbicara  mengenai kemiskinan  sering  kali  melupakan  potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Padahal ketika orang berkumpul dan membentuk suatu masyarakat, secara otomatis –  namun  sering  kali  tidak  disadari  –  mereka akan  saling  belajar  untuk  beradaptasi  dengan situasi dan kondisi lingkungan serta wilayahnya  untuk  dapat  mempertahankan kelangsungan  hidup  mereka.  Hal  inilah  yang
kemudian akan menjadi cikal bakal terbentuknya kompetensi lokal.
Adapun  keberadaan  kompetensi  lokal di  dalam  masyarakat  sebagai  sebuah  potensi yang  dapat  digunakan  bahkan  dioptimalkan dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan akan  selalu  dihadapkan  pada  dua  hal,  yaitu sebagai  sesuatu  yang  akan  dikaitkan  dengan konteks yang dapat diterima oleh suatu entitas sosial-profesional  atau  “pasar”,  sehingga dapat  diacu  sebagai  ukuran  tingkat  keahlian dalam  bidangnya.  Di  sisi  lainnya  terdapat tarikan substansi (kebudayaan) yang kompleks,  sebagai  suatu  jalinan  multisektor, multidimensi, dan dinamis.
Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan  wilayah  yang  dilakukan  oleh pemerintah  serta stakeholders lainnya  sudah seharusnya  bertumpu  pada  sumberdaya  dan kompetensi  lokal  yang  dimiliki  oleh  wilayah yang  bersangkutan.  Sayangnya  di  tengah- tengah  era  otonomi  daerah  ini,  hal  tersebut belum  dapat  terealisasi,  karena  pembangunan yang  dilakukan  masih  seragam  ataupun berbasis  pada  program  yang  corak  dan ragamnya  terkesan  saling  tiru  atau  imitasi. Idealnya,  sumberdaya  dan  potensi  yang dimiliki  oleh  suatu  wilayah  harus  selaras dalam optimalisasinya dengan program pembangunan,  yaitu  melalui  pengembangan kompetensi  lokal  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat  melalui  proses  interaksi  dan proses pembelajaran sosial di dalam masyarakat.
Sejumlah variabel dapat dipakai untuk mengkaji kemiskinan, begitupun pada konteks kemiskinan  di  daerah  industri.  Berbagai variabel  kemiskinan  seperti  antara  lain: pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  kultur,  dan struktur  diharapkan  dapat  dihasilkan  strategi dan  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  yang diharapkan dapat tepat sasaran dan berkesinambungan.
Secara  umum,  pendidikan  dan  mutu kesehatan  yang  rendah  dipandang  sebagai penyebab kemiskinan. Khusus pada masyarakat  di  daerah  industri,  kepemilikan alat-alat produksi yang terbatas dan
penguasaan teknologi yang kurang dipandang sebagai  penyebab  munculnya  kelambanan dalam proses
produksi sehingga menyebabkan masyarakat kurang bisa bersaing  dengan  para  pelaku  industri  lainnya dan pada akhirnya melanggengkan kemiskinan.  Demikian  pun  dengan  faktor kultur  dan  struktur  juga  kerap  dilihat  sebagai elemen  penting  yang  menentukan  tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Karena itu, cara penanggulangannya pun membutuhkan analisis  yang  tepat,  melibatkan  semua komponen  termasuk  masyarakat  miskin  itu sendiri  serta  diperlukan  strategi  penanganan yang  tepat,  berkelanjutan,  dan  tidak  bersifat
temporer.  Namun,  apabila  dicermati,  upaya pengentasan  kemiskinan  yang  dilakukan selama  ini,  antara  lain  melalui  penyediaan kebutuhan  dasar  seperti  pangan,  pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan  kerja,  pemberian  dana  bergulir melalui  sistem  kredit,  dan  pembangunan prasarana,  masih  berorentasi  material  dan belum  menyentuh  aspek atitude atau  sikap dari  orang  miskin.  Bahkan  berbagai  program yang  ada  pun  belum  secara  optimal melibatkan dan mengembangkan potensi serta kapasitas  yang  sebenarnya  telah  ada  dan dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri.
Akibatnya, keberlanjutan upaya penanggulangan  kemiskinan  yang  selama  ini telah  dilakukan  sangat  tergantung  pada ketersediaan  anggaran  dan  sangat  bergantung pada komitmen pemerintah sebagai pelaksana program penanggungalan kemiskinan. Adapun  masyarakat  miskin  yang  selayaknya diperlakukan  sebagai  subjek  dalam  upaya penanggulangan
kemiskinan, pada pelaksanaannya  masih  diperlakukan  sebagai objek  sehingga  rasa  memiliki  dan  komitmen terhadap program tidak terbentuk.

## B. KOMPETENSI LOKAL
Berbicara mengenai konsep
kompetensi,  khususnya  kompetensi  lokal, referensi  yang  berkaitan  dengan  definisi kompetensi adalah:
1. A  competency  refer  to  an  individual’s demonstrated knowledge,  skills  or abilities  (KSA’s)  performe  to  a  specific standard. Competencies are observable, behavioral acts that requare a combinataion of KSAs to execute. They are demonstrated in a job context an as such, are influenced by an organization’s culture and work environment.
In other words,
competencies  consist  of  a  combination of knowledge, skill, and abilities that are necessary  in  order  to  perform  a  major task of function in the work setting (JGN Consulting , Denver, USA).
2. Competency  comprises  knowledge  and skills  and  the  consistent  application  of
that  knowledge  and  skills  to  the standard  of  performance  required  in employment ( Competency Standart
Body , Canberra 1994).
3. Competency  models  that  identify  the skills,  knowledge,  and  characteristics needed  to  perform  a  job  ... (A.D.  Lucia
& R. Lepsinger/Preface xiii).
Dari  ketiga  definisi  di  atas  dapat dirumuskan  bahwa  kompetensi  diartikan sebagai  kemampuan  seseorang  yang  dapat terobservasi  mencakup  atas  pengetahuan, keterampilan  dan  sikap  dalam  menyelesaikan suatu  pekerjaan  atau  tugas  sesuai  dengan standar performance (kemampuan kerja) yang ditetapkan dan menjadi kekhasan suatu daerah tersebut.
Contoh nyata sebuah kompetensi lokal yang  sudah  diketahui  oleh  banyak  orang  dan identik dengan suatu daerah, antara lain ketika orang  berbicara  tentang    Tasik,  secara  umum orang  akan  tahu  bahwa  kompetensi  lokal masyarakat  daerah  Tasik  adalah  menganyam mendong.  Begitu  juga  daerah  Panjalu  di Ciamis yang identik dengan kompetensi lokal berupa  las  besi,  daerah  Rajagaluh  di Majalengka dengan membuat anyaman bambu,  Garut  dengan  pembuatan  dodol  dan Majalaya dengan kawasan industri sandangnya. Dengan
demikian, rumusan kompetensi  lokal  tidak  dapat  dilepaskan  dari dua  sisi  kajian.  Satu  sisi  ketika  berbicara kompetensi  lokal  dikaitkan  dengan  konteks yang  dapat  diterima  oleh  suatu  entitas  sosial- profesional atau “pasar”, sehingga dapat diacu sebagai  ukuran  tingkat  keahlian  dalam bidangnya.  Di  sisi  lainnya  terdapat  tarikan substansi  (kebudayaan)  yang  kompleks, sebagai suatu jalinan multisektor, multidimensi,  dan  dinamis.  “Kesepakatan” hanyalah  dapat  dicapai  melalui  kompromi  di antara  kedua  sisi  tersebut,  bukan  oleh penerapan  semena-mena  untuk  mengalahkan atau  memenangkan  satu  kutub  dari  kutub yang  lainnya.  Jika  rumusan  kompetensi memenangkan  yang  pertama  (standar),  maka ia  akan  lepas  dari  substansinya,  misalnya menjadi  sesuatu  yang  tak  relevan  lagi. Sebaliknya,  jika  yang  pertama  mengalahkan
yang  kedua  ( blur,  fluid, dan local-specific ), maka  ia  tak  akan  kesulitan  dalam  negosiasi dengan  pasar  umum,  yang  mempunyai tuntutan terhadap kompetensi ini.

## C. KOMPETENSI LOKAL DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DAERAH INDUSTRI
(KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG)
Kecamatan Majalaya merupakan salah satu  daerah  industri  di  Jawa  Barat  yang masyarakatnya  sejak  abad  ke-18  memiliki keterikatan  yang  sangat  erat  dengan  kegiatan industri, khususnya industri sandang sehingga masyarakatnya  bermata  pencaharian  dalam bidang  ini  atau  bidang  lain  yang  terkait dengannya.  Hal  ini  antara  lain  membuat masyarakat  Kecamatan  Majalaya  mempunyai kompetensi lokal yang khas.
Kompetensi lokal setidaknya dibangun oleh  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan individu-individu  dalam  sebuah  masyarakat untuk  melakukan  sesuatu.  Kompetensi  ini dibangun bersama melalui berbagai dinamika. Secara historis, ada pewarisan tradisi masyarakat  oleh  para  agen  sosialisasi  kepada individu-individu anggota masyarakat. Dalam proses  ini  terjadi  pewarisan  kompetensi kepada generasi-generasi baru dalam masyarakat.  Kompetensi  yang  diwariskan tersebut  kemudian  mengalami  obyektivikasi sehingga  menjadi  milik  bersama.  Ketika  hal itu  terjadi,  apa  yang  diwariskan  tersebut menemukan beragam kenyataan yang mengharuskannya berubah atau bahkan ditinggalkan. Sebagai contoh, kemampuan
mengoperasikan  mesin  tenun  tradisional ternyata kemudian tidak relevan akibat proses modernisasi  mesin  pabrik-pabrik  tekstil  di Majalaya,  dengan  demikian  kompetensi  lokal masyarakat  Majalaya  bukanlah  sesuatu  yang homogen.  Kompetensi  ini  bersifat  heterogen seiring  dengan  dinamika  kehidupan  yang dialami  masyarakatnya.  Heterogenitas  ini tidak  bisa  dilepaskan  dari  kekhasan  wilayah Majalaya  yang  secara  historis  dan  sosio- politik merupakan kawasan industri.
Kompetensi lokal yang dimiliki masyarakat Majalaya mestinya menjadi modal  yang  kuat  bagi  upaya  membangun kehidupan  yang  sejahtera.  Namun  faktanya, angka  kemiskinan  di  Kecamatan  Majalaya masih  tinggi.  Hal  ini  terjadi  karena  ada banyak  faktor  yang  menyebabkan  kurang
optimalnya  kontribusi  kompetensi  lokal  bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan  Majalaya.  Kompleksitas  dari masalah  tersebut  digambarkan  dalam  bagan berikut:
Bagan 1
Peta Konsep Kontribusi Kompetensi Lokal terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Majalaya
Dari  bagan  di  atas,  tampak  bahwa karakteristik wilayah, kondisi sosial, kebijakan  pemerintah,  dan  perjalanan  sejarah membentuk  kompetensi  lokal  yang  bisa digunakan  untuk  mengolah  potensi  daerah sehingga  menghasilkan  pemasukan  ( income generating ).  Proses  ini  mestinya  membangun produktivitas  masyarakat.  Namun  terdapat faktor-faktor  eksternal  berupa  kebijakan pemerintah,  penetrasi  modal,  dan  globalisasi yang menghambat berkembangnya produktivitas  masyarakat  sehingga  timbul kemiskinan  struktural.  Sementara  itu  di  sisi lain,    dalam  kompetensi  lokal  terjadi  transfer dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan sehingga membangun etos kerja. Pada  kondisi  ini,  kemiskinan  harus  direduksi dan  kompetensi  lokal  harus  dioptimalkan sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.

## D. PENUTUP
Setiap masyarakat memiliki kompetensinya masing-masing sehingga muncul  kekhasan  sesuai  dengan  lokalitas masyarakat  tersebut  berada,  yang  secara alamiah  kompetensi  lokal  tersebut  tumbuh dan  berkembang  sejalan  dengan  upaya pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat  dan tidak  dapat  pula  dilepaskan  dari  perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
Kompetensi  lokal  yang  dimiliki  oleh masyarakat dibentuk, tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan  kondisi  geografis,  historis  dan sosio-politis  wilayah  sehingga  pemerintah sebagai  pemegang  kebijakan  dan  sebagai unsur  perencana  pembangunan  memegang peranan  penting  dalam  upaya  pengembangan kompetensi lokal suatu wilayah serta kompetensi  lokal  pun  dapat  berkontribusi positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

## E. SUMBER BACAAN Buku, Jurnal dan Penelitian
Budimanta,  Arif.  2003.  “Prinsip-prinsip
Community Development ” dalam Akses Peran Serta Masyarakat. Jakarta:  Sinar  Harapan  dan  Indonesia Center for Sustainable Development . Departemen Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. 2007. Kajian Pengembangan Kompetensi  Inti  Daerah.  Bandung: PT. Multi Area Conindo.
Erickson,  Thomas  and  Wendy  A.  Kellogg. 2000. “ Social Translucence: an Approach  to  Designing  Systems  that Support  Social  Process”  in  ACM
Transaction on Computer-Human Interaction , Vol 7, No.1.
Glen,  Andrew.  1993.  “ Methods  and  Themes in  Community  Practice ”  in  Butcher,
H.,  et.all  (eds).,  Community  and Public Policy, London: Pluto.
Manning,  Chris  dan  Tajudin  Tukiran.  1990.
Struktur  Pekerjaan  Sektor  Informal dan Kemiskinan di Kota (Sebuah Sudi Kasus  di  Diroprajan  Yogyakarta). Yogyakarta: UGM Press.
Sahdan,  Gregorius.  2005.  Menanggulangi Kemiskinan  Desa.  Artikel  Ekonomi
Rakyat dan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat.
Suharto,  Edi.  2005.  Membangun  Masyarakat Memberdayakan  Rakyat.  Bandung:
Refika Aditama.
Supriatna, Tjahja. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan
Kemiskinan.  Bandung:  Humaniora Utama Press.
Dokumen, Media Massa, Blog dan Website
Bahua, Mohamad Ikbal. 2008. Pemberdayaan dalam  Makna  Kemiskinan.  Bahua Ikbal Kreatif Blogspot.
Chaniago, Andrinof A. Kompetisi, Kompetensi dan Pembangunan Daerah. Suara Pembaruan, 26 November 2002. Setiarso,  Bambang.  Pendekatan  “ Knowledge – Base Economy” untuk Pengembangan Masyarakat. www.Ilmukomputer.com.
www.desentralisasi.net
www.kompas.com