## PENGARUH  ALIRAN  HUKUM  ALAM  DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA

## THE INFLUENCE OF NATURAL LAW THEORY  ON THE WATER RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA
Nadia Astriani a

## ABSTRAK
Pengelolaan  sumber  daya  air  harus  memperhatikan  hubungan  antara manusia  dengan  lingkungannya.  Manusia  dan  lingkungan  memiliki hubungan yang universal dan abadi, dimana satu sama lain akan saling mempengaruhi.  Hukum  yang  universal  dan  abadi  hanya  ditemukan dalam Aliran Hukum Alam. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan menitikberatkan  pada  perkembangan  aliran  hukum  alam  dan pengaruhnya dalam hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya air  di  Indonesia.  Penelitian  dilakukan  dengan  mengkaji  teori-teori hukum  alam  dan  melihat  penerapan  teori  ini  dalam  sistem  hukum Indonesia yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Keadilan yang sangat menonjol dalam Hukum Lingkungan menunjukkan pengaruh dari aliran Hukum Alam,  dan  menjadi  dasar  bagi  pengelolaan  lingkungan  di  Indonesia. Prinsip  keadilan,  keberlanjutan  dan  efisiensi  yang  menjadi  dasar pengelolaan sumber daya air dan posisi air yang secara kodrati adalah hak  asasi  manusia  juga  menguatkan  pengaruh  aliran  hukum  alam.
Aliran  Hukum  Alam  hanyalah  satu  dari  aliran  yang  mempengaruhi pengelolaan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam.  Sehingga  perlu  juga mempelajari  pengaruh  aliran  dan  teori  hukum  di  luar  aliran  Hukum Alam untuk memperkaya pemahaman hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam.
Kata kunci: sumber daya air; hukum alam; hukum lingkungan.
.

## ABSTRACT
Water resource management  should heed of  humans and environment relation. Human and  environment had an eternal and universal relation, so they will always  influence  each  other.  The  eternal  and  universal  of  law  only  can  find Natural Law 's theory. Based on that, this article will focus on development of natural law's theory and their impact on environmental law esspecially for water resources management in Indonesia. The research was conducted by examining natural law theories and seeing the application of this theory in the Indonesian legal system governing water resources management. The research showed that the principle of Justice which is very prominent in Environmental Law had big influence by Natural Law, and it becomes basis on environmental management in Indonesia. The principle of justice, sustainable  and efficiency was the basis for management of water resources and considered of the water position was part
a Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung  Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: nadia.astriani@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 30 November 2020 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i1.333 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
of human rights, it conclude that natural law make big influence to environmental law it self. Bassically the  Natural  Law's  theory  was  not  the  only  one  that  affected  environment  and  natural  resources management. So, it is also necessary to study the influence of another legal philosophy and theories outside the natural law to enrich understanding of environmental law and natural resource law.
Keywords: environmental law; natural law; water resource management.

## PENDAHULUAN
Air, pada hakikatnya adalah zat yang tidak dapat digantikan. Air adalah inti dari kehidupan manusia sebagaimana oksigen, selain itu air dalam kehidupan manusia juga memiliki nilai dan fungsi sosial, ekonomi dan religi. Sebuah kehidupan manusia yang bermartabat membutuhkan air. Oleh karena kedudukannya yang sangat penting bagi manusia, maka secara turun temurun air diperlakukan sebagai hak asasi, yaitu hak yang muncul dari kodrat manusia, kondisi historis, kebutuhan dasar, atau gagasan tentang keadilan. Hak atas air sebagai hak asasi tidak berasal dari negara, tetapi konteks ekologis tertentu dari ekologis manusialah yang memunculkan hak atas air itu. Sebagai hak asasi manusia,  hak  atas  air  merupakan  hak  guna,  air  boleh  dimanfaatkan,  tetapi  tidak dimiliki 1 .  Artinya  negara  sekalipun  tidak  bisa  memiliki  air,  melainkan  menguasai sumber daya air untuk dimanfaatkan demi kepentingan rakyat.
Data FAO 2003 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara terkaya kelima dalam  hal  jumlah  air  per  penduduk  per  tahun  dengan  angka  13.381 m3/tahun/penduduk atau keempat di dunia dalam hal total aktual sumber daya air yang  terbarukan  di  bawah  Brazil,  Canada  dan  Rusia.  Data  tahun  2011  menunjukkan terjadi  penurunan  ranking  untuk  Indonesia.  Jumlah  total  sumber  daya  air  yang terbarukan  Indonesia  pada  tahun  2011  adalah  2.019  km3,  di  bawah  Brazil,  Rusia, Amerika Serikat, Canada, China dan Columbia 2 . Data Kementrian PU pada tahun 2014 menyebutkan potensi ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 triliun meter kubik, tetapi  baru  12  milyar  meter  kubik  atau  63m3/kapita  yang  dapat  dikelola  melalui reservoir 3 . Mengacu kepada perhitungan WHO (2010), kebutuhan air adalah 30 liter per individu per hari, yaitu 10 liter untuk minum dan 20 liter untuk sanitasi. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 252 juta orang, maka per hari jumlah air yang dikonsumsi
1 Vandana Shiva dalam Zaky Yamani, (2012), Kehausan di Ladang Air: Pencurian Air di Kota Bandung dan Hak Warga yang Terabaikan, LSPP dkk: Bandung, hlm. vi.
2 Kruha, (2016), Kajian Hak Atas Air, Indi Book Corner: Bandung, hlm. 31.
3 Ande Ahmad Sanusi, (2015), ‘Pengembangan Infrastruktur wilayah’ , (Paparan dalam Diskusi Terbatas Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat), Bandung, 25 September 2015.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
oleh  penduduk  Indonesia  adalah  7,56  milyar  liter 4 .  Melihat  data-data  tersebut, seharusnya  jumlah  air  yang  ada  mencukupi  kebutuhan  penduduk  air  di  Indonesia. Tetapi Data Kementrian PU tahun 2013 menunjukkan cakupan pelayanan nasional akses air bersih baru 67,7% dan diharapkan terjadi peningkatan 2-3% pertahun 5 . Data Unicef menunjukan  10-20%  rakyat  Indonesia  menggunakan  air  minum  yang  berasal  dari sumber air yang tidak layak.
Secara  umum  ketersediaan  air  di  Indonesia  masih  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  seluruh  rakyat  Indonesia.  Tetapi  distribusi  yang  tidak  merata, menyebabkan  pada  kurun  waktu  tertentu  (biasanya  di  musim  kemarau),  sebagian masyarakat kesulitan mengakses air bersih. Distribusi air yang tidak merata disebabkan oleh dua hal, yaitu: karakteristik alam Indonesia sendiri dan perilaku manusia. Data dari Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2014 menunjukkan bahwa pulau Jawa, Bali dan  NTT  pada  bulan  kemarau  mengalami  defisit  air,  sementara  pada  musim  hujan pasokan air melampaui kebutuhan. Ketidakseimbangan air di musim hujan dan musim kemarau  ini  diperparah  oleh  perilaku  manusia  terhadap  lingkungannya.  Aktivitas pembangunan  yang  dilakukan  manusia  berupa  alih  fungsi  lahan  untuk  kebutuhan perkebunan/pertanian  dan  pertambangan  di  wilayah  hulu,  serta  pembangunan  kota dan industri di bagian hilir  mempengaruhi daur hidrologi air. Hal ini menyebabkan kekeringan  akibat  kekurangan  air  di  musim  kemarau,  dan  menyebabkan  banjir  di musim hujan.
Pengelolaan  sumber  daya  air  harus  memperhatikan  hubungan  antara  manusia dengan lingkungannya. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang universal dan abadi, dimana satu sama lain akan saling mempengaruhi. Hukum yang universal dan abadi hanya ditemukan dalam Aliran Hukum Alam.
Atas  dasar  pemikiran  tersebut,  artikel  ini  akan  berfokus  pada  dua  identifikasi masalah, yaitu:
1. Bagaimana  perkembangan  aliran  hukum  alam  dan  pengaruhnya  dalam  hukum lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana  pengaruh  aliran  hukum  alam  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  di Indonesia?
4 Rizky R Sigit, Air Perlu Dilestarikan. Inilah lima fakta air dan kondisinya di Indonesia, http://www.mongabay.co.id/2015/03/23/air-perlu-dilestarikan-inilah-lima-fakta-air-dan-kondisinya-di-indonesia/ diunduh 25 Mei 2017 Pkl. 14.00.
5 Loc. Cit.

## Perkembangan Aliran Hukum Alam dan pengaruhnya pada Hukum Lingkungan di Indonesia
Sudjito mengatakan filsafat ilmu hukum adalah institusi pencarian jawaban atas persoalan-persoalan    yang  dihadapi  manusia,  mulai  dari  persoalan  ketuhanan,  alam semesta,  sampai  kepada  persoalan  manusia  itu  sendiri.  Satjipto  Rahardjo mengemukakan  pendapatnya  bahwa  filsafat  hukum  itu  mempersoalkan  pertanyaan- pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Gustav Radbruch merumuskannya dengan sederhana  yaitu  bahwa  filsafat  hukum  itu  adalah  cabang  filsafat  yang  mempelajari hukum  yang  benar,  sedangkan  Langemeyer  mengatakannya  pembahasan  secara filosofis  tentang  hukum 6 .  Pertanyaan  dan  pemikiran  filosofis  tentang  hukum  ini membuat  para  ilmuwan  kemudian  melakukan  penelitian  yang  hasilnya  berkembang menjadi  berbagai  teori  hukum.  Teori  hukum  menurut  JJ.H.  Bruggink  adalah  suatu keseluruhan  pernyataan  yang  saling  berkaitan  berkenaan  dengan    sistem  konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang pentig di positifkan. Definisi ini bermakna ganda dimana teori dipandang sebagai suatu proses satau aktivitas dan sebagai  produk atau hasil aktivitas itu 7 .
Berbagai  klasifikasi  teori  hukum  kemudian  dibuat  oleh  para  penulis  hukum, antara lain, Northrop yang membagi menjadi positivisme hukum, pragmatic legal realisme, neo  kantian  dan  kelsenian,  ethical  jurisprudence,    functional  antropological dan sociological jurisprudence ,  dan  hukum  alam.    Friedman  membagi  Aliran  hukum  tersebut  sebagai aliran hukum alam, aliran yang didasarkan pada pengaruh perkembangan masyarakat terhadap hukum, aliran positivisme dan positivisme hukum dan aliran yang didasarkan atas kegunaan dan kepentingan. Soerjono Soekanto menyebutkan: mazhab formalitas, mazhab  sejarah  dan  kebudayaan,  aliran utilitarianisme ,  aliran sociological  jurisprudence dan aliran realisme hukum. Satjipto Rahardjo mengetengahkan teori-teori Yunani dan Romawi, hukum alam, positivisme dan utilitarianisme, teori hukum murni, pendekatan- pendekatan  sosiologis.  Sedangkan  Lili  Rasjidi  membagi  menjadi  aliran  hukum  alam,
6 Inge Dwisvimiar, ‘Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum’ (2011), Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 4.
7 JJ. H. Bruggink alih bahasa B. Arief Shidarta, (2015), Refleksi tentang Hukum: Pengertian- Pengertian Dasar dalam Teori Hukum , Cetakan ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
aliran  hukum  positif,  mazhab  sejarah, sociological  jurisprudence dan pragmatic  legal realism 8 .
Hukum alam pada prinsipnya bersumber dari Tuhan (irrasional) dan bersumber dari  rasio  manusia 9 .  Aliran  filsafat  hukum  alam  secara  eksplisit  mengatakan  bahwa manusia/masyarakat tidak dapat membuat hukum, karena karakter universalistik dari hukum  hanya  mungkin  bersumber  dari  eksternal  masyarakat  tersebut  - divine law 10 . Yang dimaksudkan dengan hukum alam menurut ajaran ini ialah hukum yang berlaku universal  dan  abadi.  Menilik  sumbernya  hukum  alam  ini  ada  yang  bersumber  dari Tuhan (irasional dan yang bersumber dari akal (rasio) manusia). Pemikiran hukum alam yang  berasal  dari  Tuhan  dikembangkan  misalnya  dan  terutama  oleh  para  pemikir skolastik pada Abad Pertengahan, seperti Thomas Aquino, Gratianus, John Salisbury, Dante,  Piere  Dubois,  Marsilius  Padua,  Johannes  Haus  dan  lain-lain.  Sedangkan  para pendasar dari ajaran hukum alam yang bersumber dari akal manusia ialah, misalnya, Hugo  de  Groot,  Christian  Thomasius,  Immanuel  Kant,  Fichte,  Hegel  dan  Rudolf Stammler. Menurut Friedmann, sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia  dalam  usahanya  untuk  menemukan  apa  yang  dinamakan  keadilan  yang mutlak (absolute justice) selain kegagalan-kegagalan yang dialaminya 11 .
Ajaran  hukum  alam  dengan  landasan  ketuhanan  mencapai  puncak perkembangannya  melalui  teori-teori  kaum  skolastik  pada  Abad  Pertengahan.  Amat terkenal,  misalnya,  pemikiran-pemikiran  hukum  alam  dari  Thomas  Aquino.  Thomas Aquino membagi konsep hukum alamnya atas dua jenis sebagai berikut:
a. Principia prima, yaitu asas-asas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan tidak dapat diasingkan  daripadanya.  Oleh  karena  itu, principia  prima tidak  dapat  berubah menurut tempat dan waktu.
b. Principia secundaria, yaitu asas yang bersumber dari principia prima , sebaliknya tidak bersifat mutlak dan dapat berubah pada setiap waktu dan tempat. Seringkali asas ini dikatakan  sebagai  penafsiran  manusia  dengan  menggunakan  rasionya  terhadap principia  prima .  Penafsiran  ini  bervariasi,  dapat  baik  atau  buruk.  Suatu  penafsiran
8 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, (2016), Pengantar Filsafat Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 53.
9 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi,  (2007), Dasar  Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum, Cetakan  ke-10,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,  hlm.  48.  Hukum  alam  yang  rasional  bersumber  dari  ratio  Tuhan  dianut  oleh  kaum  Scholastik  seperti pemikiran Thomas van Aquino dalam bukunya Summa Theologica dengan Lex Aeterna , dimana ratio Tuhan mengatur segala hak dan merupakan sumber dari segala hukum.
10 Suadamara Ananda, (2006), ‘Hukum dan Moralitas’ , Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 No 3.
dapat mengikat umum jika hukum positif memberikan pada asas-asas ini kekuasaan mengikat, misalnya dalam bentuk undang-undang.
Gratianus mengatakan bahwa manusia itu dikuasai oleh dua macam hukum, yaitu hukum  alam  dan  adat  kebiasaan.  Hukum  alam  mulai  ada  di  dunia  bersama-sama dengan adanya manusia sebagai yang berakal. Hukum ini bersifat abadi dan universal. Dalam hubungan dengan hukum positif dan hukum lainnya, kedudukan hukum alam lebih  tinggi.  William  Occam  mengemukakan  adanya  hierarki  pada  hukum  sebagai berikut 12 :
a. Hukum universal, yaitu yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari rasio alam
b. Hukum  lainnya  yang  juga  bersumber  dari  rasio  alam  yang  bersifat  mengikat masyarakat
c. Hukum yang bersumber dari alam, tetapi yang dapat diubah oleh penguasa Kemenangan kaum borjuis liberal pada abad ke-19 adalah awal dari reaksi  terang- terangan terhadap metafisika dan teori hukum alam. Bersamaan dengan perkembangan ilmu  alam  empiris  dan  pecahnya  ideologi  agama,  ilmu  hukum  borjuis  berubah  dari hukum alam menjadi positivisme hukum. Hukum tidak lagi dianggap sebagai kategori abadi dan mutlak, muatannya dianggap mengalami perubahan historis dan hukum itu sendiri, sebagai hukum positif diakui sebagai fenomena yang dikondisikan berdasarkan faktor-faktor  spasial  dan  temporal.  Namun,  konsep  nilai  hukum  mutlak  tidak sepenuhnya  hilang.  Konsep  tersebut  tetap  menjadi  ide  yang  diakui  bahkan  dalam yurisprudensi  positivis,  yaitu  ide  keadilan  etis.  Ketika  perbedaan  antara  hukum  dan keadilan digambarkan dengan tegas, keduanya terikat bersama-sama dengan ikatan yg relatif  tampak.  Untuk  menjadi  hukum,  sehingga  teori  menerimanya,  sistem  negara positif harus memberikan beberapa perhatian kepada keadilan, memastikan keadilan menjadi minimum etis, mengusahakan, meskipun tidak memadai, menjadi hukum yang benar,  yaitu  hukum  yang  adil.  Untuk  menjadi  hukum,  hukum  positif  harus menyesuaikan beberapa ukurannya dengan konsep keadilan. 13
Positivisme hukum sendiri ternyata kemudian tidak mampu untuk mengikuti rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat karena hukum yang sifatnya tertulis tidak dapat diubah-ubah setiap saat. Rasa keadilan yang tercermin pada suatu kitab undang-
12 Ibid, hlm. 105-107.
13 Hans Kelsen, (2012), Pengantar Teori Hukum, Cetakan ke-IV, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 53-54.
undang,  misalnya,  mungkin  hanya  selaras  dengan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat pada  waktu  dikitabkannya  undang-undang  itu.  Masyarakat  yang  terus  berubah membawa serta perubahan pada keadilan yang hidup di dalam masyarakat itu. Karena dirasakan ketentuan yang ada tidak atau kurang lagi mencerminkan rasa keadilan yang dikehendaki,  maka  orang  berusaha  mencari  keadilan  lain,  dan  ini  berarti  orang berpegang  kembali  kepada  ajaran  hukum  alam 14 .  Hart,  yang  seorang  positivis sekalipun, mengakui dalam bukunya  bahwa ada doktrin-doktrin hukum alam yang tak terbantahkan, terkait dengan hukum dan moral. Beberapa kebenaran dasar yang harus dipahami ketika membahas hukum dan moral adalah sebagai berikut 15 :
1. Human vulnerability (Kerentanan Manusia), Manusia rentan terhadap serangan fisik, oleh  karena  itu  dalam  kehidupan  sosial  yang  paling  penting  adalah  membatasi penggunaan  kekerasan  yang  menimbulkan  kerugian  fisik  apalagi  sampai membunuh.
2. Approximate equality of people (Kesetaraan yang hampir sama), fakta bahwa tidak ada individu yang sedemikian kuatnya melebihi yang lainnya sehingga ia mampu, tanpa bekerjasama,  mendominasi  atau  menundukkan  manusia  lain  untuk  waktu  lama, menyebabkan perlunya suatu sistem kompromi dan timbal balik yang menjadi dasar kewajiban hukum dan moral
3. Limited  altruism (Altruisme  terbatas),  altruisme  manusia  memiliki  keterbatasan cakupan dan masa yang tidak tentu dan kecendrungan untuk agresi cukup sering berlangsung, sehingga akan menjadi fatal bagi kehidupan jika tidak dikontrol.
4. Limited resources (Sumber Daya Terbatas), kebutuhan manusia terhadap sumber daya meningkat seiring pertambahan populasi, sementara jumlah sumber daya tetap. Hal ini menyebabkan timbulnya kepemilikan yang perlu diatur dan juga menimbulkan peraturan  yang  memungkinkan  manusia  mengalihkan,  menukar  dan  menjual produk-produk mereka.
5. Limited understanding and strength of will (Keterbatasan Pemahaman dan Kemauan), Manusia  memiliki  keterbatasan  pemahaman  dan  kemauan.  Kebanyakan  manusia mampu  memahami  dan  mampu  mengorbankan  kepentingan  jangka  pendek  yang dituntut oleh kepatuhan, meskipun demikian ada kalanya orang tergoda untuk lebih memilih kepentingan mereka meski melanggar peraturan yang ada, oleh karena itu
14 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Ibid, hlm. 55.
15 H.L.A. Hart, (2010), Konsep Hukum, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 300-306.
sanksi-sanksi diperlukan sebagai jaminan bagi mereka yang patuh secara sukarela tidak akan menjadi korban bagi mereka yang tidak patuh.
Karena hal-hal diatas, ada kebutuhan alami untuk melindungi individu, barang dan  perjanjian  dalam  derajat-derajat  tertentu.  Kebutuhan  ini  mempengaruhi  isi  dari hukum. Hart mengatakan hukum yang berlawanan dari 5 kebenaran dasar ini adalah hukum yang gagal. Meskipun demikian karena Hart berkeras memisahkan hukum dan moral, menyatakan bahwa, meskipun hal-hal tersebut perlu diterapkan dalam hukum, tetapi  jika  diterapkan  sepenuhnya  akan  tidak  adil  dan  sulit  untuk  dipatuhi  atau diaplikasikan. 16
Teori  keadilan  moral  yang  dikemukakan  Plato  menyatakan  keadilan  sebagai kebajikan  tertinggi  dari suatu  Negara  yang baik.  Keadilan timbul karena  pengaturan atau penyesuaikan yang memberikan tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk  suatu  masyarakat.  Lebih  lanjut  Plato  menyatakan  keadilan  dan  hukum merupakan suatu substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjalankan  pekerjaan  yang  menurut  sifat  dasarnya  paling  cocok  baginya.  Konsep keadilan ini disebabkan pada prinsip keselarasan. 17
Pengertian  keadilan  meliputi  beberapa  aspek.  Secara  umum  dikatakan,  bahwa keadilan berarti dengan sukarela secara tetap dan mantap terus menerus memberikan kepada tiap orang apa yang memang sudah menjadi bagiannya atau haknya ( Iustitia est constans  et  perpetua  voluntas  ius  suum  cuique  tribuere ).  Berdasarkan  rumusan  tadi, pengertian  keadilan  dapat  dibedakan  dalam  beberapa  aspek    berikut  ini.  Keadilan Distributif  ( iustitia  distributiva )  adalah  keadilan  yang  berupa  kewajiban  pimpinan masyarakat  untuk  memberikan  kepada  para  warga  masyarakat  beban  sosial,  fungsi- fungsi, balas jasa dan kehormatan secara proporsional (seimbang) dengan kecakapan dan jasa masing-masing. Keadilan Komutatif ( iustitia commutativa ) adalah kadilan yang berupa kesenilaian antara prestasi dan kontra-prestasi, antara jasa dan balas jasa dalam hubungan-hubungan  antar-warga,  atau,  dilihat  dari  sudut  pemerintah  memberikan kepada setiap warga secara sama tanpa menghiraukan perbedaan-perbedaan keadaan pribadi ataupun jasanya. Keadilan Vindikatif ( iustitia vindicativa ) adalah keadilan yang berupa memberikan ganjaran (hukuman) sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan.
16 Hari Chand, 2005, Modern Jurisprudence, Internasional Law book Services, Malaysia, hlm. 54.
17 Maret  Priyanta,  ‘Pengelolaan  Hutan  Berkelanjutan  dalam  Kerangka  Pembaruan  Sistem  Hukum  Lingkungan  dan Penataan Ru ang berbasis Perubahan Iklim’ (Disertasi yang tidak dipublikasikan, Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017), hlm. 38.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
Keadilan  Protektif  ( iustitia  protectiva )  adalah  keadilan  berupa  perlindungan  yang diberikan kepada setiap manusia, sehingga tak seorangpun akan mendapat perlakuan sewenang-wenang.  Rumusan-rumusan  tentang  keadilan  tadi  adalah  rumusan  yang abstrak. Isi dari rumusan-rumusan tadi akan ditentukan oleh kondisi yang di dalamnya keadilan  hendak  diwujudkan.  Yang  pasti  adalah,  bahwa  keadilan  menuntut  bahwa setiap  orang  tanpa  kecuali  berkewajiban  untuk  bertindak  sesuai  dengan  apa  yang diwajibkan kepadanya oleh hukum. 18
Dalam  kaitannya  dengan  konsep  keadilan,  John  Rawls  dan  Amartya  Sein mengatakan  untuk  memahami  bagaimana  keadilan  dapat  dicapai,  penting  untuk mempelajari  kehidupan  manusia  dan  perjalanan  hidup  serta  realisasinya.  Untuk  itu terdapat  3  prinsip  keadilan,  yaitu  keadilan  berdasarkan  hak,  keadilan  berdasarkan kemampuan/ jasa dan keadilan berdasarkan kebutuhan. 19 Keadilan lingkungan dapat dikategorikan  keadilan  berdasarkan  hak,  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  lingkungan yang sehat dan layak serta hak bagi generasi masa kini dan generasi mendatang. Dalam kaitannya  dengan  prinsip  keadilan  distributif  yang  dikemukakan  oleh  Aristoteles, bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia dan titik tengah diantara dua ujung namun intinya bahwa distribusi tersebut tewujud dalam suatu perimbangan (proposional). 20
Prinsip keadilan antargenerasi ( intergenerational equity ) dirumuskan dalam prinsip ketiga Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa “ The right to development must be fulfilled so as  to  equitably  meet  developmental  and  environmental.” Prinsip  keadilan  antargenerasi mengandung  makna  bahwa  pemanfaatan  sumber  daya  alam  oleh  generasi  sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi mendatang. Prinsip ini  juga  mengandung  makna,  bahwa  generasi  sekarang  memiliki  kewajiban  untuk menggunakan  sumber  daya  alam  secara  hemat  dan  bijaksana  serta  melaksanakan konservasi sumber daya alam, sehingga sumber daya alam tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi mendatang. 21
Teori  Keadilan  Pancasila  menurut  Notonegoro,  ditunjukkan  oleh  sila  kelima keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  dimaknai  bahwa  keadilan  yang
18 B.  Arief  Sidharta,  (2012), ‘Filsafat  Hukum  dalam  Konteks  Ideologi  Negara  Pancasila  (Makalah)’,  Konfe rensi  ke-2 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Semarang, 16-17 Juli 2012, hlm. 33.
19 Ida  Nurlinda,  (2014), Membangun  Pluralisme  Hukum  dalam  Kerangka  Unifukasi  Hukum  Agraria ,  Pusat  Studi  Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum UNPAD dan Logoz Publishing, Bandung, hlm. 78.
20 Maret Priyanta, Loc. Cit .
21 Takdir Rahmadi, (2011), Hukum Lingkungan di Indonesia , Rajagrafindo, hlm.15.
dimaksud adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/  perwakilan. 22 Pancasila  sebagai  dasar  filsafat  Negara  Indonesia, meletakkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut sebagai tujuan Negara.  Soepomo  menyatakan”…kita  mendirikan  Negara  Indonesia  yang  makmur, bersatu,  berdaulat,  adil.  Maka  Negara  akan  bisa  adil  jikalau  Negara  itu menyelenggarakan  keadilan  rakyat  kepada  cita-cita  yang  luhur,  menurut  aliran zaman”. 23
Dalam kaitannya dengan perkembangan zaman dan perkembangan aliran hukum alam  baru  ( neo  naturalisme) ,  keadilan  Pancasila  pada  awal  perkembangannya  hanya bertujuan  untuk  kesejateraan  manusia,    namun  dalam  perkembangan  aliran  hukum alam  telah  mengubah  cara  pandang  dan  cara  pendekatan  bahwa  pandangan antroposentris  dimana  hanya  manusia  sebagai  intinya  memasuki  pandangan  baru dimana  hukum  berorientasi  dan  bertujuan  untuk  kelestarian  fungsi  lingkungan (ekosentris) dan manusia sebagai salah satu makhluk Tuhan yang diberi kelebihan akal budi disamping sebagai sumber daya lingkungan. 24
Masuknya  Aliran  hukum  alam  (Baru)  ke  Indonesia  yang menempatkan  bangsa Indonesia  berkedudukan  sama  dengan  unsur-unsur  lingkungan  lainnya  dalam  suatu ekosistem,  sekaligus  bertanggung  jawab  atas  pelestariannya,  menjadi  landasan  bagi pembentukan  hukum  yang  mengatur  segi-segi  lingkungan  hidup. 25 Daud  Silalahi berpandangan bahwa masuknya aspek lingkungan pada proses pembentukan hukum menjadi sebuah keharusan bagi konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan ( ecodevelopment )  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  disepakati  dalam  berbagai konferensi internasional. 26
Salah  satu perkembangan  wacana  pentingnya perlindungan  lingkungan  adalah diletakannya  dasar-dasar  konseptual  mengenai  lingkungan  dan  pembangunan berkelanjutan yang setara dengan konsep demokrasi, nomokrasi dan bahkan teokrasi. Keempat  gagasan  kekuasaan  tersebut  yaitu  demokrasi,  nomokrasi,  teokrasi  dan
22 Maret Priyanta, Loc. Cit.
23 Id .
24 Amiruddin  A.  Dajaan  Imami,  (2014), Hukum  Penataan  Ruang  Kawasan  Pesisir:  Harmonisasi  dalam  Pembangunan Berkelanjutan ,  Logoz  Publishing,  hlm.  17-19,  lihat  juga  Otto  Soemarwoto,  (2004), Atur  Diri  Sendiri:  Paradigma  Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Cetakan ketiga, hlm. 85-86.
25 Amiruddin A. Dajaan Imami, Ibid, hlm. 16.
26 M Daud Silalahi, (2001), Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Alumni, hlm. 32.
ekokrasi serta ditambah lagi dengan monarki, juga dapat ditemukan unsur-unsurnya dalam kandungan nilai dan Norma dalam Konstitusi 1945. 27

## Pengaruh Aliran Hukum Alam dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia
Sumber  daya  air  terdiri  atas  air,  sumber  air  dan  daya  air  yang  terkandung  di dalamnya. Sementara yang termasuk air adalah semua air yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat 28 . Pengertian ini menunjukkan luasnya ruang lingkup baik air maupun sumber daya air, yang harus dikelola oleh negara. Posisi Air sebagai inti dari kehidupan manusia,  menjadikan  air  sebagai  hak  asasi  manusia.  Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan akses terhadap air dan sanitasi sebagai hak asasi manusia dalam Sidang Umum PBB yang berlangsung pada akhir bulan Juli 2010. Sebelumnya, hak atas air telah diakui dalam berbagai konvensi international. Misalnya pasal  14,  paragraf  2  Konvensi  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi terhadap Perempuan 1984 menyatakan bahkan Negara penandatangan harus menjamin kepada perempuan Hak untuk “menikmati kondisi hidup yang layak, terutama dalam kaitan  dengan  suplai  air”.  Pasal  24  paragraf  2  Konvensi  Hak  Anak -anak  1989 mewajibkan  negara  penandatangan  untuk  memerangi  penyakit  dan  kekurangan  gizi “melalui pengaturan tentang makanan bergizi dan air minum yang layak”.
Pada  28  Oktober  2005,  pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi UU No.11/2005 dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) menjadi UU No.12/2005. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap terhadap pelaksanaan hak-hak manusia.  Negara  sebagai  pemangku  kewajiban  HAM  harus  menjalankan  kewajiban HAM dalam bentuk penghormatan ( to respect ), melindungi ( to protect ) dan memenuhi ( to  fulfill ).  Negara  harus  memenuhi  hak-hak  warga  Negara,  karena  itulah  Negara mendapatkan Hak menguasai sumberdaya strategis sebagai suatu amanat publik ( public trust ) dan menjamin bahwa setiap orang tanpa diskriminasi apapun, memiliki hak untuk mendapatkan air yang cukup (sufficient) , sehat (save) , dapat diakses (physically accessible) dan terjangkau (affordable).
27 Jimly Asshiddiqie, (2010), Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Rajawali Pres, hlm. 8.
28 Pasal 1 angka (1) dan (2) UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Kebijakan  nasional  pengelolaan  sumber  daya  air  dilakukan  melalui  lima  misi sebagai berikut 29 :
1. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara terus menerus;
2. Mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Mengendalikan dan mengurangi daya rusak air;
4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air; dan
5. Membangun  jaringan  sistem  informasi  sumber  daya  air  nasional  yang  terpadu antarsektor dan antarwilayah.
Konservasi  sumber  daya  air  adalah  upaya  memelihara  keberadaan  serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  adalah pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Mengacu pada The Global Water Partnership,  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Terpadu/ Integrated  Water  Resources Management selanjutnya  disebut  IWRM  adalah “proses  yang  mendorong  tercipt anya pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, lahan, dan sumber daya lainnya yang terkait  secara  terkoordinasi  sehingga  upaya  optimalisasi  keuntungan  ekonomi  dan kesejahteraan  sosial  dapat  dicapai  secara  berkeadilan  tanpa  mengorbankan keberlanjutan ek osistem” . Secara singkat, pengelolaan sumber daya air terpadu adalah konsep pengelolaan sumber daya air yang dilakukan secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.  Keberlanjutan  pengelolaan  sumber  daya  air  tersebut  ditentukan  tidak hanya  dari  sisi  pengelolaan  pasokan  air  ( water  supply )  yang  menekankan  pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga dari aspek pengelolaan kebutuhan air ( water demand ) yang menekankan pada pendekatan regulasi 30 .
Konferensi  Dublin  tentang  Air  dan  Pertemuan  Tingkat  Tinggi  Rio  de  Janeiro tentang  Pembangunan  Berkelanjutan  yang  diselenggarakan  pada  tahun  1992, menjelaskan  kerangka  kerja  IWRM  dirancang  untuk  perbaikan  pengelolaan  sumber daya air yang didasarkan pada empat prinsip sebagai berikut 31 :
29 Lampiran  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan  Nasional  Pengelolaan Sumber Daya Air.
30 Chay Asdak, 2015, Laporan Akhir Kebijakan Nasional Konservasi Sumber Daya Air Terpadu , hlm. 6.
1. Sumber daya air bersifat terbatas, rentan dan sebagai penopang kehidupan (manusia dan alam);
2. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air harus didasarkan pada pendekatan partisipatif  yang  melibatkan  pengguna  air,  perencana,  dan  pengambil  keputusan pada semua tingkatan;
3. Perempuan  memainkan  peran  penting  dalam  penyediaan,  pengelolaan,  dan penyelamatan/konservasi sumber daya air; dan
4. Air  memiliki  nilai  ekonomi  dan  seharusnya  dipandang  sebagai  sumber  daya ekonomi.
Konsep  IWRM  menekankan  pentingnya  keseimbangan  antara  kebutuhan  dan pasokan  sumber  daya  air.  Khusus  untuk  kebutuhan  sumber  daya  air,  adalah keseimbangan  antara  kebutuhan  air  untuk  kehidupan  manusia  (umumnya  dalam bentuk blue  water )  dan  kebutuhan  air  untuk  ekosistem  ( green  water ).  Untuk  pasokan sumber  daya  air,  dicapai  melalui  upaya-upaya  pengembangan  sumber  daya  air, utamanya melalui peningkatan cadangan sumber daya air dan penurunan pemanfaatan sumber  daya  air  (efisiensi  pemanfaatan  air).  Peningkatan  cadangan  sumber  daya  air dilakukan  dengan  cara  konservasi  dan  perlindungan  sumber  daya  air.  Sedangkan penurunan pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan cara perubahan perilaku konsumsi  sumber  daya  air  yang  lebih  efisien  dan  melakukan  terobosan  inovasi teknologi  pemanfaatan  sumber  daya  air,  misalnya  sistem  irigasi  atau  industri  hemat air. 32
Air  bagi  masyarakat  muslim,  memiliki  sisi  spiritualitas  karena  air  digunakan untuk mensucikan diri. Kedudukan dan pentingnya air dalam kehidupan beragama dan bernegara dijelaskan dalam Al- Qur’an dan Hadits. Al - Qur’an mengatakan, “… Dan Kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup ….” (QS. Al Anbiya’ [21]:30). Berkaitan dengan pengeloaan air, 2 hal yang menjadi poin penting adalah 33 :
1. Pasokan air adalah tetap, dan oleh karena itu, harus dikelola karena pasokan tidak dapat ditingkatkan:” Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran dan kami jadikan air itu menetap di bumi ” (QS. Al Mu’minuun [23]:18).
32 Ibid, hlm. 7.
33 Hayu S.  Prabowo , Konservasi Air  Dalam Perspektif Islam , http://mui-lplhsda.org/konservasi-air-dalam-perspektif- islam/, 3 Maret 2015, diakses pada 11 Mei 2017.
2. Air tidak boleh disia- siakan karena diperlukan oleh seluruh makhluk. “ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan ” (QS. Al Israa’ [17]:27).
Lebih  lanjut  mengenai  pengelolaan  air,  dinyatakan  dalam  hadits- hadits, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud bahwa “ Manusia berserikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api ”. Yang dimaksud hak milik umum ialah sesuatu yang digunakan bagi keperluan umum. Mata air dan sumur wajib dimanfaatkan bagi orang  umum.  Seseorang  yang  mempunyai  sumber  air  wajib  mengizinkan  orang  lain mengambil  airnya,  tidak  dibenarkan  memonopoli  untuk  diri  dan  keluarganya  saja. Islam  juga  melarang  membuang  kotoran  ditempat-tempat  yang  mengakibatkan tercemarnya air sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. “ sesungguhnya Rasulullah SAW  melarang  kencing  di  air  yang  tidak  mengalir .”  (HR.  Muslim).  Mengenai  jumlah pas okan air yang tetap, Rasulullah SAW bersabda bahwa “ membasuh, atau mandi dengan satu sha’ hingga lima mud, dan berwudlu dengan satu mud .” (HR. Bukhari). Satu mud setara dengan 2/3 liter dan satu sha adalah 4 Mud. Hadits ini menunjukkan pendekatan logis untuk  penggunaan  air  yang  berkelanjutan  di  tandus  Arab  tempat  Rasulullah  SAW tinggal.  Terakhir,  Rasulullah  SAW  menekankan  bahwa  air  tidak  boleh  disia-siakan. Rasulullah  SAW  melarang  pemborosan  air,  meskipun  dalam  keadaan  air melimpah. Rasulullah  SAW  Saw  melih at  Sa’ad  yang  sedang  berwudhu,  lalu  beliau  berkata, “Pemborosan apa itu, hai Sa’ad?” Sa’ad bertanya, “Apakah dalam wudhu ada pemborosan?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya, meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir. ” (HR. Ahmad) 34 .
Pandangan  Hidup  Pancasila  berpangkal  pada  keyakinan  bahwa  alam  semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Juga manusia diciptakan oleh Tuhan Yang  Maha  Esa.  Manusia  berasal  dari  Tuhan    dan  tujuan  akhir  dari  kehidupannya adalah  untuk  kembali  kepada  sumber  asalnya.  Karena  itu,  bertaqwa  dan  mengabdi Tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar, yang sudah dengan sendirinya harus begitu.  Manusia  diciptakan  Tuhan  dengan  kodrat  sebagai  mahluk  bermasyarakat. Artinya,  kehadiran  manusia  di  dunia  dikodratkan  dalam  kebersamaan  dengan sesamanya. Dalam kebersamaannya itu, tiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang  membedakan  yang  satu  dari  yang  lain.  Keseluruhan  pribadi-pribadi  dengan
34 Id.
keunikannya masing-masing mewujudkan satu kesatuan, yakni kemanusiaan. Dalam masing-masing pribadi yang unik itu terdapat atau terjelma kemanusiaan. Karena itu, kehadiran manusia  dalam  kebersamaannya  memperlihatkan  kodrat  adanya  kesatuan atau  kesamaan,  yakni  kemanusiaan  dalam  pribadi-pribadi  yang  unik,  yang  berbeda. Berbentuk kesatuan dalam perbedaan. Dalam dinamika proses-proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang kehidupan hukum 35 .
Hukum Adat yang tumbuh dari dan di dalam lingkungan-lingkungan masyarakat Adat Indonesia, juga merupakan penjelmaan Pancasila pada bidang hukum pada tahap perkembangan tertentu. Karena itu, Hukum Adat adalah bagian dari Hukum (Nasional) Indonesia 36 . Dalam konteks Pengelolaan Sumber Daya Air, hukum adat dalam bentuk kearifan tradisional merupakan salah satu faktor yang mendukung pengelolaan sumber daya  alam  terpadu.  Salah  satu  syarat  keberhasilan  program  konservasi  air  adalah penerimaan sosial, kearifan tradisional yang mendukung konservasi sumber daya air yang masih dipraktekkan oleh masyarakat harus didukung oleh pemerintah, dengan memberikan  perlindungan  terhadap  praktek-praktek  tersebut,  lebih  lanjut  dukungan tersebut perlu ditingkatkan dalam pemberian insentif.
Beberapa kearifan tradisional dalam konservasi sumber daya air adalah sebagai berikut 37 :
1. Ilengi adalah  Kearifan  lokal  dalam  bentuk agroforestry yang  yang  ditemukan  di Provinsi Gorontalo. Kearifan lokal dalam bentuk kombinasi tanaman musiman dan tanaman  tahunan  ( agroforestry )  ini  sangat  relevan  dengan  kebijakan  konservasi sumber  daya  air  karena  sistem  tanam  ini  menciptakan  stratifikasi  tajuk  tanaman bertingkat  sehingga  efektif  dalam  pengendalian  laju  erosi.  Namun  demikian, kepentingan politik dan ekonomi melalui kegiatan pertambangan, perkebunan, dan perluasan  pertanian  mulai  menghambat  perkembangan  sistem Ilengi. Padahal keberlanjutan Ilengi ini penting terutama mempertimbangkan sebagian wilayah hulu DAS  di  provinsi  Gorontalo  memiliki  karakteristik  curah  hujan  tinggi,  kemiringan lereng besar, dan stabilitas tanah sedang-rendah (tanah berbatu dengan humus tanah
35 B. Arief Shidarta, Ibid, hlm. 19.
36 Id.
37 Chay Asdak, Ibid, hlm. 34-35.
tipis).  Sistem  tutupan  lahan  ini  sesuai  dengan  karakteristik  biofisik  setempat  dan efektif  untuk  mencegah  terjadinya  erosi  karena  laju  aliran  limpasan  permukaan terkendali, mencegah longsor, dan meningkatkan laju infiltrasi.
2. Sulawesi  Tenggara  memiliki  beberapa  kearifan  tradisional. Mondau adalah  bentuk kearifan lokal di Kabupaten Konawe. Bentuk kearifan lokal ini adalah pembukaan lahan/tanah adat di kawasan hutan untuk tanaman padi diganti dengan tanaman tahunan/buah.  Relevansinya  dengan  program  konservasi  sumber  daya  air  adalah penanaman  tanaman  tahunan  (pohon,  buah)  sangat  efektif  dalam  mengurangi besarnya run-off dan  besarnya  erosi.  Kearifan  lokal  lainnya  adalah Kaindea yang ditemukan di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Utara, yaitu upaya lokal perlindungan  mata  air  (tidak  boleh  menebang  pohon,  tapi  boleh  mengambil  hasil non-kayunya). Di Kabupaten Wakatobi juga ditemukan kesepakatan/kearifan lokal yang  diberi  nama Motika ,  yaitu  hutan  diperuntukkan  terbatas  untuk  bangunan rumah dan tidak dijual secara komersial.
3. Di Yogyakarta, kearifan lokal ditemukan dalam bentuk Wono Deso (hutan desa), dan Telogo  Deso (pembuatan  embung/kolam  retensi]  Pembangunan  hutan  desa  dan terutama Telogo Deso dapat menjadi alternatif untuk penyediaan air untuk pertanian dan perikanan/peternakan, utamanya pada musim kemarau.
4. Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah kesepakatan antar masyarakat dan pemuka masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kebersihan air  sungai  dengan  cara  pelarangan  mengambil  ikan  di  luar  waktu  yang  telah ditentukan dan disepakati bersama. Ikan tersebut sengaja ditebar ke sungai untuk dimanfaatkan bagi pengembangan desa di Kabupaten Mandailing Natal. Pemanenan ikan secara kolektif diatur waktunya sesuai dengan aturan yang disepakati dalam Lubuk Larangan . Pelanggaran terhadap aturan yang disepakati dikenakan denda Rp 5 juta/kejadian pelanggaran untuk kas desa. Pada dasarnya, Lubuk Larangan adalah konsepsi penguasaan sumberdaya alam (sungai), dari yang semula dipahami sebagai sumberdaya  yang  bisa  diakses  secara  bebas  oleh  siapapun  ( open  access )  menjadi sumberdaya yang dimiliki secara komunal ( communally owned resources ).
5. Kearifan  ekologi  Dayak  Meratus  di  Kalimantan  Selatan  dalam  bentuk  pelarangan peladangan berpindah dan penebangan pohon di pegunungan, dapat ditemukan di desa Angkipih dan  desa Peramasan Kabupaten  Banjar,  Kalimantan  Selatan.  Aturan
lokal  tersebut  dilandasi  pemahaman  bahwa  kerusakan/degradasi  yang  terjadi  di gunung tersebut akan mengganggu sumber daya air.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk  menemukan  apa  yang  dinamakan  keadilan  yang  mutlak.  Untuk  memahami bagaimana keadilan dapat dicapai, penting untuk mempelajari kehidupan manusia dan perjalanan  hidup  serta  realisasinya.  Terdapat  3  prinsip  keadilan,  yaitu  keadilan berdasarkan  hak,  keadilan  berdasarkan  kemampuan/jasa  dan  keadilan  berdasarkan kebutuhan.  Keadilan  lingkungan  dapat  dikategorikan  keadilan  berdasarkan  hak. Manusia  berhak  mendapat  lingkungan  yang  sehat  dan  layak.  Manusia  juga  berhak memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  di  lingkungan,  termasuk  di  dalamnya  adalah sumber daya air untuk kebutuhan hidupnya. Prinsip Keadilan yang sangat menonjol dalam  Hukum  Lingkungan  menunjukkan  pengaruh  dari  Aliran  Hukum  Alam,  dan menjadi dasar bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia.
Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia berlandaskan pada prinsip efisiensi, keadilan dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan pengaruh aliran hukum alam.  Posisi  air  yang  secara  kodrati  adalah  hak  asasi  manusia  juga  menguatkan pengaruh aliran hukum alam. Selain itu pengaturan tentang air juga dapat dilihat dalam ajaran-ajaran agama di Indonesia. Lebih lanjut pengaturan air juga ditemukan dalam berbagai  kearifan  tradisional  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hubungan manusia dengan air bersumber dari hukum Tuhan, sehingga pengaturannya juga  harus  mengikuti  hubungan  alamiah  tersebut.  Manakala  pengaturan  manusia melanggar prinsip-prinsip mendasar tersebut, maka terjadilah kekacauan dan ketidak seimbangan dalam hubungan antara manusia dengan alam.

## Saran
Hukum  Lingkungan  dan  Hukum  Sumber  Daya  Alam  merupakan  bagian  dari Ilmu  Hukum  yang  saat  ini  berkembang  pesat.  Berbagai  aliran  dan  teori  hukum mempengaruhi  perkembangan  Ilmu  Hukum  Lingkungan  dan  Ilmu  Hukum  Sumber Daya Alam termasuk prinsip-prinsip di dalamnya. Aliran Hukum Alam hanyalah satu dari aliran yang mempengaruhi perkembangannya. Dalam hal pengelolaan lingkungan
dan  sumber  daya  alam,  teori-teori  hukum  lain  yang  berasal  dari  aliran  postitivisme hukum, sociological jurisprudence, mahzab sejarah dan pragmatical legal realisme juga turut  menyumbang  berbagai  prinsip  yang  kemudian  digunakan  dalam  praktek pengelolaan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam.  Sehingga  perlu  juga  mempelajari pengaruh  aliran  dan  teori  hukum  di  luar  aliran  Hukum  Alam  untuk  memperkaya pemahaman Hukum Lingkungan dan Hukum Sumber Daya Alam.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin A. Dajaan Imami. (2014). Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan . Bandung: Logoz Publishing.
Bruggink, JJ. H. alih bahasa B. Arief Shidarta. (2015). Refleksi tentang Hukum: Pengertian-
Pengertian Dasar dalam Teori Hukum . Cetakan ke IV. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Chand, Hari. (2005). Modern Jurisprudence. Malaysia: Internasional Law Book Services.
Hart, H.L.A. alih bahasa  M. Khozim. (2010). Konsep Hukum. Cetakan Kedua, Bandung: Penerbit Nusa Media.
Ida  Nurlinda.  (2014). Membangun  Pluralisme  Hukum  dalam  Kerangka  Unifukasi  Hukum Agraria . Bandung:  Logoz Publishing.
Jimly Asshiddiqie. (2010). Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 . Jakarta: Rajawali Pres.
Kelsen, Hans. (2012). Pengantar Teori Hukum. Cetakan ke-IV. Bandung: Penerbit Nusa Media.
Kruha. (2016). Kajian Hak Atas Air. Bandung: Indi Book Corner.
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. (2007). Dasar Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Cetakan ke-10. Bandung: Citra Aditya Bakti.
-----------------------------------------.  (2016). Pengantar  Filsafat  Hukum. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
M. Daud Silalahi. (2001). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia . Bandung:  Alumni.
Otto Soemarwoto. (2004). Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Cetakan ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Takdir Rahmadi. (2011). Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: Rajagrafindo.
Zaky  Yamani.  (2012). Kehausan  di  Ladang  Air:  Pencurian  Air  di  Kota  Bandung  dan  Hak Warga yang Terabaikan. Bandung: LSPP.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

## Jurnal
Inge  Dwisvimiar.  (2011) .  ‘Keadilan  dalam  Perspektif  Filsafat  Ilmu  Hukum’. Jurnal Dinamika Hukum. Semarang: Universitas Jenderal Soedirman.
Suadamara Ananda. (2006) . ‘Hukum dan Moralitas’. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 No 3. Bandung: UNPAR.

## Sumber Lain
B.  Arief  Sidharta.  16- 17  Juli  2012.  ‘Filsafat  Hukum  dalam  Konteks  Ideologi  Negara Pancasila  (Makalah  dipresentasikan  dalam  Konferensi  ke-2  Asosiasi  Filsafat Hukum Indonesia)’. Semarang: Ep istema, Huma dan FH-UKS.
Chay Asdak. 2015. Laporan Akhir Kebijakan Nasional Konservasi Sumber Daya Air Terpadu . Bandung: UNPAD.
Hayu  S.  Prabowo .  3  Maret  2015. Konservasi  Air  Dalam  Perspektif  Islam .  http://mui- lplhsda.org/konservasi-air-dalam-perspektif-islam/. Diunduh pada 25 Mei 2017 Pkl. 12.30.
Maret Priyanta. 2017. ‘Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam Kerangka Pembaruan Sistem  Hukum  Lingkungan  dan  Penataan  Ruang  berbasis  Perubahan  Iklim’ (Disertasi yang tidak dipublikasikan, Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).
Ande  Ahmad  Sanusi.  25  September  2015.  ‘Pengembangan  Infrastruktur  wilayah’ , (Paparan  dalam  Diskusi  Terbatas  Pembangunan  Infrastruktur  di  Jawa  Barat),
Bandung: UNPAD.
Rizky R Sigit. 2015. Air Perlu Dilestarikan. Inilah lima fakta air dan kondisinya di Indonesia.
http://www.mongabay.co.id/2015/03/23/air-perlu-dilestarikan-inilah-lima- fakta-air-dan-kondisinya-di-indonesia/. Diunduh 25 Mei 2017 Pkl. 14.00.