## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 4, No. 2, October 2021 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4

## Penyusutan Aset Tetap Kenderaan Bermotor
Julie Abdullah 1 , Wahyudin Hasan 2 , Azwar Djarangkala 3 1,2,3 Universitas Gorontalo, Jl. A. A Wahab, Kecamatan Limboto,
Kabupaten Gorontalo /Indonesia Email: julieabdullah99@gmail.com 1 , wahyudinhasan99@gmail.com 2 ,
ardjarangkala@gmail.com 3
Citation:  Abdullah,  J.,  Hasan,  W.,  &  Djarangkala,  A.  (2021).  Penyusutan  Aset  Tetap Kenderaan Bermotor. Gorontalo Accounting Journal 4 (2), 197–206. DOI:
10.32662/gaj.v4i2.1786 Artikel info Artikel history: Received: 23-09-2021
Revised: 11-10-2021
Accepted: 17-10-2021 Abstract. Fixed  assets  of  motorized  vehicles  have  a  relatively short  useful  life  compared  assets  such  as  structures  and buildings.  Besides  from  that,  this  object  is  very  prone  to  loss, damage,  and  constant  depreciation.  To  minimize  the  risk  in estimating  depreciation  of  fixed  assets  on  a  time  frame  scale, good  asset  plan  is  necessary.  The  goal  of  this  article  is  to  find out  which  Bone  Bolango  Regency  Financial  and  Asset Management  Agency  manages  the  depreciation  of  motorized vehicle  in  the  financial  statements.  The  analysis  tool  use  the straight-line  method  to  assess  fixed  assets,  as  well  as  the method used is quantitative descriptive, the aim of obtaining an objective  picture  of  the  implementation  of  depreciation  of  fixed assets in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 based on financial statement data period 2020. From the results of the research showed that In the activity of determining the value of BPKAD Bone Bolango district not yet in accordance with  Government  Accounting  Standards  No.  07  contained  in Government  Regulation  Number  71  of  2010  concerning Government  Accounting  Standards.  In  principles  of  the accounting activity of depreciation of assets, primarily motorized vehicles, the activity of determining the useful life of assets and the  depreciation  of  assets  calculation  activities  of  institutional motorized vehicle assets has matched PSAP number 7.
Abstrak. Aset  tetap  kenderaan  bermotor  memiliki  masa manfaaat  yang  relative  singkat  dibandingkan  aset  tetap seperti  gedung  dan  bangunan.  Disamping  itu  aset  ini  sangat rentan  kehilangan,  rusak,  serta  mengalami  penyusutan  yang terus  menerus.  Diperlukan  pengelolaan  aset  yang  baik  guna meminimalisir  kesalahan  penilaian  penyusutan  aset  tetap setiap periode. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui penerapan  penyusutan aset tetap kenderaan bermotor dalam laporan  keuangan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango.  Metode  yang  digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan alat analisis menggunakan metode garis lurus sebagai metode dalam menilai penyusutan aset  tetap,  tujuannya  untuk  memperoleh  gambaran  objektif mengenai penerapan penyusutan aset tetap sesuai Peraturan
Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  berdasarkan  data  laporan keuangan periode 2020. Dari hasil riset menunjukkan bahwa dalam aktivitas penentuan nilai buku aset BPKAD Kabupaten Bone  Bolango  belum  sesuai  Standar  Akuntansi  Pemerintah No.  07  yang  tertuang  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah. Adapun untuk  aktivitas  akuntansi  penyusutan  aset  khususnya kenderaan  bermotor,  Aktivitas  penetapan  masa  manfaat  aset serta  aktivitas  perhitungan  penyusutan  aset  kenderaan bermotor secara kelembagaan telah sesuai PSAP Nomor 7. Keywords: Penyusutan; Aset Tetap; Kenderaan Bermotor Coresponden author: julieabdullah99@gmail.com

## Pendahuluan
Era globalisasi saat ini menuntut tercapainya good government melalui sistem pemerintahan  yang  baik,  yaitu  melalui  terciptanya  transparansi,  akuntabilitas, serta  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  publik.  Pencapaian sistem  tata  kelola  yang  baik  memerlukan  perubahan  akuntansi  publik  karena proses  akuntansi  menciptakan  informasi  keuangan  bagi  pihak  yang  berbeda. Perubahan pada bidang akuntansi ini harus dilandasi landasan yang kokoh, yakni Standar  Akuntansi  Pemerintahan  atau  disingkat  SAP.  Standar  ini  dimaksudkan sebagai pedoman dasar penyusunan serta penyajian rekening pemerintah. Sejak 22 Oktober  2010,  pemerintah  telah  menerbitkan  SAP  yang  ditetapkan  dengan  PP Nomor  71  Tahun  2010,  mengganti  PP  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  hal  yang sama.
Didalam  laporan  keuangan,  salah  satu  elemen  yang  terpenting  yakni  aset. Keberadaan  aset  didalam  organisasi  pemerintahan  dinilai  begitu  penting,  sebab aset tetap adalah sarana utama penunjang aktivitas pemerintahan. Disamping itu, aset  tetap  diharapkan  memberikan  manfaat  dimasa  akan  datang.  Organisasi pemerintah jika  tidak  ditunjang oleh  aset  tetap,  maka  kegiatan operasional  dapat dipastikan akan terganggu. Pengelolaan aset tetap juga perlu perhatian, sebab jika aset tetap tidak dikelola secara baik berdasarkan standar yang telah berlaku, maka dipastikan  opini  yang  diberikan  BPK  akan  berpengaruh,  sebab  aset  tetap  adalah bagian yang begitu signifikan didalam laporan keuangan (Rais et al., 2020).
Dari  berbagai  laporan  keuangan,  neraca  bagian  terpenting  karena menggambarkan  posisi  aset,  kewajiban,  serta  ekuitas  dalam  entitas  organisasi. Didalam  neraca  terdapat  aset  yang  sangat  berkontribusi  dimasa  mendatang  dan memberikan  manfaat  ekonomi  bagi  entitas  organisasi.  Ini  sejalan  dengan pengertian  aset  dalam  SAP  PP  No.  71  Tahun  2010  dalam  PSAP  No.  1  Paragraf  8, dimana:  “Aset  adalah  sumber  daya  ekonomik  yang  dikuasai  atau  dimiliki  oleh entitas  organisasi  pemerintah  sebagai  akibat  peristiwa  dimasa  lalu  dan  dari manfaat  ekonomi  dan  atau  sosial  di  masa  mendatang  yang  diharapkan  oleh pemerintah  dan  masyarakat  serta dapat  diukur dalam  satuan  moneter,  termasuk sumber  daya  non-keuangan  yang  diperlukan  untuk  memberikan  layanan  kepada masyarakat umum dan sumber daya yang dilestarikan tetap karena alasan sejarah dan  budaya.  Aset  menurut  tingkat  likuiditas  dan  masa  manfaatnya  dapat  dibagi menjadi  aset  lancar  dan  aset  tetap:  aset  jangka  pendek  yang  sangat  likuiditas memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dan aset dengan tingkat likuiditas di bawah aset lancar memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan aset
yang  tidak  termasuk  dalam  kriteria  aset  tetap  atau  aset  lancar  diklasifikasikan dalam aset lain-lain.
Pemerintah daerah memiliki ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan SAP Berbasis  Akrual  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  64  Tahun 2013. Ada dua dalam Ordonansi Badan yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan  keuangan,  yaitu:  1.  Unit  pelaporan  adalah  unit  pemerintah  yang  terdiri dari  satu  atau  lebih  unit  akuntansi  atau  unit  pelaporan  yang  diwajibkan  oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menghasilkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tahunan yang disampaikan; dan 2. Unit  akuntansi  adalah  unit  pemerintahan  yang  menggunakan  rumah tangga/pengguna  barang  yang  wajib  menyelenggarakan  pembukuan  dan menyusun laporan keuangan yang digabungkan dengan unit pelaporan.
Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  mendapat predikat WDP selama  kurun waktu tahun 2009-2012 dan  memperoleh opini  WTP pada kurun waktu tahun 2013-2019. Namun dengan pencapaian ini tidak berarti laporan  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  bebas  dari  persoalan sebab  tidak  dapat  dipungkiri  masih  terdapat  temuan  yang  signifikan,  antara  lain terkait  permasalahan  yang  terjadi  berdasarkan  siaran  pers  penyampaian  hasil penyidikan  LKPD  Kabupaten  Bone  Bolango  TA  2018  oleh  perwakilan  BPK  RI Provinsi  Gorontalo  dimana  dalam  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  dan sistem  pengendalian  internal  masih  perlu  mendapat  perhatian,  termasuk pengelolaan  aset  tetap,  peralatan  dan  mesin  milik  Pemerintah  Kabupaten  Bone Bolango yang masih belum tertip (http://gorontalo.bpk.id). Aset tetap yang berada di  bawah  penguasaan  suatu  instansi  pemerintah  harus  dipertanggungjawabkan berdasarkan  standar  akuntansi  pemerintahan.  Penatausahaan  harta  tetap  oleh penyelenggara  negara  diatur  dalam  PSAP  Nomor  07  mengenai  Akuntansi  Harta Tetap.  Harta  dalam  pengertian  PSAP  07  yaitu  harta  berwujud  dengan  masa manfaat  lebih  dari  dua  belas  bulan  atau  yang  dimaksudkan  untuk  kegiatan pemerintah  atau  untuk  digunakan  oleh  masyarakat  umum.  Selain  itu,  kebijakan pencatatan maupun pengalokasian aset tetap berdasarkan pada nilai historis yaitu nilai  saat  diperoleh  ( at  cost )  aset  tersebut.  Nilai  perolehan  yang  dimaksud  yakni total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut ditambah  keseluruhan  biaya  sampai  dengan  aset  tersebut  siap  untuk  digunakan (Hasan & Lamatenggo, 2018). Perolehan harta berupa aset tetap juga memerlukan investasi yang signifikan, manajemen pengelolaan aset yang baik, serta penerapan prosedural yang handal sesuai ketentuan pernyataan akuntansi yang umum yang mengatur  tentang  perlakuan  akuntansi  terhadap  aset  tetap  mulai  dari  proses pengakuan,  penentuan  nilai  yang  tercatat,  serta  penentuan  dan  perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap  (Rais et al., 2020).
Beberapa  riset  yang  pernah  dilakukan  seperti  penelitian  (Khafiyya,  2016) menunjukkan  hasil  bahwa  perhitungan  aset  tetap  (jeep,  speed  boat,  dan  mesin ketik manual standar serta portable) belum sesuai dengan PSAP Nomor 07. Lebih lanjut  riset  yang  dilakukan  oleh  (Putri  et  al.,  2016)  memberikan  hasil  bahwa penerapan  aset  tetap  pada  BPBD  Kabupaten  Tegal  sebagiannya  tidak  sesuai dengan PSAP Nomor 07.
Hasil  riset  yang  berbeda  dikemukakan  oleh  (Biswan  &  Falaqi,  2018)  dimana hasil riset yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Boyolali menunjukkan hasil yakni  diperlukan  dukungan  lingkungan  penerapan  praktik  akuntansi  yang  lebih baik yakni informasi BAST lebih rinci, pengecekan ulang pada tiap SKPD mengenai belanja modal dan klasifikasinya, dan penjelasan saldo akun aset tetap, terutama biaya-biaya serta mutasi aset tetap.
Dengan  berlandaskan  beberapa  permasalahan  yang  telah  diuraikan  serta beberapa perbedaan hasil riset yang pernah dilakukan maka tujuan yang hendak dicapai dari artikel ini yakni untuk mengetahui penerapan penyusutan aset tetap kenderaan bermotor pada Dinas BPKAD Kabupaten Bone Bolango.

## Metode Penelitian
Metode  dalam  pelaksanaan  riset  ini  menggunakan  metode  deskriptif kuantitatif.  Adapun  alat  analisis  untuk  menilai  penyusutan  aset  tetap  kenderaan bermotor  yaitu  menggunakan  metode  garis  lurus  dengan  tujuan  untuk memperoleh  gambaran  yang  objektif  mengenai  penerapan  penyusutan  aset  tetap sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang diterapkan di Dinas BPKAD Kabupaten  Bone  Bolango  berdasarkan  data  laporan  keuangan  periode  2020.  T ata cara  yang  ditempuh  untuk  memperoleh  sumber  data  yakni  dengan  observasi langsung, dokumentasi serta wawancara dengan pihak terkait.
Biaya-biaya yang digunakan hingga memperoleh Harga Perolehan kenderaan bermotor  yaitu:  harga  pembelian,  biaya  angkut,  biaya  instalasi,  biaya  asuransi, biaya  balik  nama  dan  biaya  lain-lain.  Sehingga  rumus  untuk  mencari  Nilai perolehan  ialah  :  jumlah  harga  beli  ditambah  biaya  keseluruhan  dari  transaksi pembelian hingga aset siap digunakan.

## Hasil Dan Pembahasan
Hasil wawancara pada BPKAD Kabupaten Bone Bolango diperoleh informasi melalui  keterangan  manajer  barang  bahwa  secara  keseluruhan  pengelolaan  aset tetap  dikelola  melalui  aplikasi  SIMDA.  Seluruh  aset  memiliki  nilai  masa  manfaat yang  sesuai  keputusan  Menkeu  No.  59/KMK.6/2013  mengenai  tabel  masa manfaat.
Perhitungan  penyusutan  aset  tetap  dilakukan  dengan  metode  garis  lurus sebagai berikut:
Tabel 1 Penyusutan Aset Tetap dengan metode garis lurus “ Straight line Metodh ”
Nama Aset Tahun Nilai Perolehan Estimasi Nilai Residu Nilai Manfaat Penyusutan /tahun Akumulasi Nilai Penyusutan Nilai Buku Sepeda Motor 0 Rp 14.545.000 1 Rp 14.545.000 Rp - 7 Rp 2.077.857 Rp  2.077.857 Rp 12.467.143 2 Rp 14.545.000 Rp - 7 Rp 2.077.857 Rp  4.155.714 Rp 10.389.286 3 Rp 14.545.000 Rp - 7 Rp 2.077.857 Rp  6.233.571 Rp 8.311.429 4 Rp 14.545.000 Rp - 7 Rp 2.077.857 Rp  8.311.429 Rp 6.233.571 5 Rp 14.545.000 Rp - 7 Rp 2.077.857 Rp 10.389.286 Rp 4.155.714 6 Rp 14.545.000 Rp - 7 Rp 2.077.857 Rp 12.467.143 Rp 2.077.857 7 Rp 14.545.000 Rp - 7 Rp 2.077.857 Rp 14.545.000 Rp          -
Sumber: Olahan Data, 2021
Data  tabel  1  menunjukkan  bahwa  harga  perolehan  Sepeda  Motor berdasarkan  sub  buku  besar  yang  telah  sesuai  dengan  KIB  yakni  sebesar  Rp 14.545.000, yang dibeli tahun 2014 dan aset dalam kondisi baik, prinsip akuntansi dan  penilaian  masa  manfaat  berdasarkan  Permenkeu  59/KMK.6/2013  melihat
Penyusutan per periode =   Harga Perolehan – Estimasi Nilai Residu

## Estimasi Masa Manfaat
masa manfaat sepeda motor untuk angkutan darat bermotor 7 tahun yang lalu dan akan disusutkan secara garis lurus per orang:
Penyusutan per periode   =   Harga Perolehan – Estimasi Nilai Residu Estimasi Masa Manfaat = Rp14.545.000-Rp.00
7
= Rp2.077.857
Maka nilai penyusutan pertahun sebesar Rp2.077.857 Perhitungan tersebut belum  diterapkan  sepenuhnya  pada  semua  aset  tetap  di  BPKAD  Bone  Bolango. Kebijakan  penyusutan  setengah  tahunan  digunakan  dalam  laporan  penyusutan aset tetap, sehingga untuk nilai penyusutan tahunan dibagi dua :
= Rp 14.545.000-Rp.000
7 = Rp2.077.857 = Rp2.077.857 2
= Rp 1.038.929 Nilai penyusutan tercatat dalam laporan penyusutan sebesar Rp 1.038.929. Perhitungan ini berlaku untuk semua aset tetap yang ada di BPKAD Bone Bolango. Dengan  demikian,  jurnal  untuk  mencatat  penyusutan  aset  bermotor  adalah sebagai berikut:
Beban Penyusutan (D) Rp 1.038.929 Akumulasi Penyusutan (K) Rp 1.038.929 Untuk mengetahui penyusutan Per Semester adalah: Nilai Perolehan : Masa Manfaat
2
Sedangkan  Akumulasi  penyusutan  per  31  Desember  =  nilai  penyusutan tahunan  +  akumulasi  penyusutan  per  1  Januari  2020.  Sedangkan  nilai  buku  = biaya  perolehan  -  akumulasi  penyusutan  per  31  Desember  2020.  Sehingga  nilai buku untuk kendaraan sepeda motor pada 31 Desember 2020 yang tercatat adalah sebesar  Rp  1.904.702,  sedangkan  berdasarkan  perhitungan  menggunakan  garis lurus seharusnya sebesar  Rp 2.077.857 dari masa manfaat.
Tabel 2 Penyusutan Aset Tetap dengan metode garis lurus “ Straight line Metodh ”
Nama Aset Tahun Nilai Perolehan Estimasi Nilai Residu Nilai Manfaat Penyusutan /tahun Akumulasi Nilai Penyusutan Nilai Buku Sepeda Motor 0 Rp 17.910.000 1 Rp 17.910.000 Rp - 7 Rp 2.558.571 Rp   2.558.571 Rp 15.351.429 2 Rp 17.910.000 Rp - 7 Rp 2.558.571 Rp   5.117.143 Rp 12.792.857 3 Rp 17.910.000 Rp - 7 Rp 2.558.571 Rp   7.675.714 Rp 10.234.286 4 Rp 17.910.000 Rp - 7 Rp 2.558.571 Rp 10.234.286 Rp   7.675.714 5 Rp 17.910.000 Rp - 7 Rp 2.558.571 Rp 12.792.857 Rp   5.117.143 6 Rp 17.910.000 Rp - 7 Rp 2.558.571 Rp 15.351.429 Rp   2.558.571 7 Rp 17.910.000 Rp - 7 Rp 2.558.571 Rp 17.910.000 Rp                 -
Sumber: Olahan Data, 2021
Data  tabel  2  menunjukkan  bahwa  harga  perolehan  Sepeda  Motor berdasarkan  sub  buku  besar  yang  telah  sesuai  dengan  KIB  yakni  sebesar  Rp 17.910.000,  yang  dibeli  tahun  2017  dengan  kondisi  baik,  prinsip  akuntansi  dan penilaian  masa  manfaat  sesuai  peraturan  Menkeu  No.  59/KMK.6/2013  melihat masa manfaat sepeda motor untuk kendaraan bermotor transportasi darat 7 tahun yang lalu dan akan disusutkan secara garis lurus per orang:
Penyusutan per periode   =   Harga Perolehan – Estimasi Nilai Residu Estimasi Masa Manfaat
= Rp17.910.000-Rp.00
7
= Rp2.558.571
Maka nilai penyusutan pertahun sebesar Rp2.558.571 Perhitungan tersebut belum  sepenuhnya  diterapkan  pada  semua  aset  tetap  di  BPKAD  Bone  Bolango. Kebijakan  penyusutan  setengah  tahunan  digunakan  dalam  laporan  penyusutan aset tetap, sehingga untuk nilai penyusutan tahunan dibagi dua:
= Rp17.910.000-Rp.000
7 = Rp2.558.571 = Rp2.558.571 2
= Rp 1.279.286.
Nilai  penyusutan  yang  dicatat  pada  laporan  penyusutan  sebesar Rp1.279.286.  Perhitungan  tersebut  diterapkan  pada  semua  Aset  Tetap  yang terdapat di BPKAD Bone Bolango. Dengan demikian, maka jurnal untuk mencatat penyusutan asset tetap kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
Beban Penyusutan (D) Rp 1.279.286 Akumulasi Penyusutan (K) Rp 1.279.286
Untuk mengetahui penyusutan Per Semester adalah:
Nilai Perolehan : Masa Manfaat 2
Sedangkan  Akumulasi  penyusutan  per  31  Desember  =  nilai  penyusutan tahunan  +  akumulasi  penyusutan  per  1  Januari  2020.  Sedangkan  nilai  buku  = biaya  perolehan  -  akumulasi  penyusutan  per  31  Desember  2020.  Sehingga  nilai buku untuk kendaraan sepeda motor pada 31 Desember 2020 yang tercatat adalah sebesarRp  9.381.427,  sedangkan  berdasarkan  perhitungan  menggunakan  saldo menurun seharusnya sebesar  Rp 10.234.286 dari masa manfaat.
Tabel 3 Penyusutan Aset Tetap dengan metode garis lurus “ Straight line Metodh ” Nama
Aset Tahun Nilai Perolehan Estimasi Nilai Residu Nilai Manfaat Penyusutan /tahun Akumulasi Nilai Penyusutan Nilai Buku Sepeda Motor 0 Rp  21.600.000 1 Rp  21.600.000 Rp - 7 Rp  3.085.714 Rp    3.085.714 Rp  18.514.286 2 Rp  21.600.000 Rp - 7 Rp  3.085.714 Rp    6.171.429 Rp  15.428.571 3 Rp  21.600.000 Rp - 7 Rp  3.085.714 Rp    9.257.143 Rp  12.342.857 4 Rp  21.600.000 Rp - 7 Rp  3.085.714 Rp  12.342.857 Rp    9.257.143 5 Rp  21.600.000 Rp - 7 Rp  3.085.714 Rp  15.428.571 Rp    6.171.429 6 Rp  21.600.000 Rp - 7 Rp  3.085.714 Rp  18.514.286 Rp    3.085.714 7 Rp  21.600.000 Rp - 7 Rp  3.085.714 Rp  21.600.000 Rp        -
Sumber: Olahan Data, 2021
Data  tabel  3  menunjukkan  bahwa  harga  perolehan  Sepeda  Motor berdasarkan  sub  buku  besar  yang  telah  sesuai  dengan  KIB  yakni  sebesar  Rp 21.600.000, Dibeli tahun 2020 dengan kondisi baik, prinsip akuntansi untuk masa manfaat berdasarkan ordonansi Menkeu no 59/KMK masa 7 tahun dengan metode penyusutan garis lurus:
Penyusutan per periode   =   Harga Perolehan – Estimasi Nilai Residu Estimasi Masa Manfaat = Rp21.600.000-Rp.00 7 = Rp3.085.714
Maka nilai penyusutan pertahun sebesar Rp3.085.714 Perhitungan tersebut belum  diterapkan  pada  semua  aset  tetap  di  BPKAD  Bone  Bolango.  Kebijakan penyusutan  setengah  tahunan  digunakan  dalam  laporan  penyusutan  aset  tetap, sehingga untuk nilai penyusutan tahunan dibagi dua:
= Rp21.600.000-Rp.000
7
= Rp3.085.714
= Rp3.085.714 2
= Rp 1.542.857
Jadi nilai penyusutan dalam perhitungan penyusutan adalah Rp1.542.857. Perhitungan ini diterapkan pada semua Aset yang berada di BPKAD Bone Bolango. Dengan demikian, maka jurnal untuk mencatat penyusutan asset tetap kendaraan bermotor adalah:
Beban Penyusutan (D) Rp 1.542.857 Akumulasi Penyusutan (K) Rp 1.542.857 Untuk mengetahui penyusutan Per Semester adalah: Nilai Perolehan : Masa Manfaat
2
Sedangkan  Akumulasi  penyusutan  per  31  Desember  =  nilai  penyusutan tahunan  +  akumulasi  penyusutan  per  1  Januari  2020.  Sedangkan  nilai  buku  = biaya  perolehan  -  akumulasi  penyusutan  per  31  Desember  2020.  Sehingga  nilai buku untuk kendaraan sepeda motor pada 31 Desember 2020 yang tercatat adalah sebesar  Rp  19.028.572,  sedangkan  berdasarkan  perhitungan  menggunakan  saldo menurun seharusnya sebesar  Rp. 18.514.286 dari masa manfaat.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  sebelumnya  maka  selanjutnya  disajikan penerapan akuntansi penyusutan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Bone Bolango dan yang tertuang pada PSAP No. 07.
Tabel 4 Metode Penyusutan BPKAD Kab Bone Bolango PSAP Nomor 7 Ket Menerapkan Metode Penyusutan  garis  lurus, terhadap  semua  aset  tetap berupa kendaraan dan peralatan. Metode  Penyusutan  yang di anjurkan : 1. Metode garis lurus 2. Metode saldo menurun berganda 3. Metode unit produksi. Entitas pemerintah dapat  memilih  salah satu dari ketiganya. Sesuai Sumber: Data Olahan, 2021
Dapat  dilihat  dari  tabel  4  bahwa  perhitungan  penyusutan  terhadap  aset tetap pada BPKAD berdasarkan metode garis lurus. Penerapan metode ini mengacu pada rekomendasi PSAP Nomor 07.
Tabel 5 Masa Manfaat BPKAD Kab Bone Bolango PSAP Nomor 7 Ket Acuan  masa  manfaat  aset tetap  mengikuti  peraturan Menkeu No. 59/KMK.6/2013 dan diterapkan  pada  aset  tetap peralatan dan mesin. Entitas  pemerintah  dapat mengacu tabel masa manfaat  aset  tetap  yang tertuang  pada  peraturan Menkeu No. 59/KMK.6/2013. sesuai
Sumber: Data Olahan, 2021
Di  lembaga  negara,  penetapan  masa  manfaat  aset  sudah  ditetapkan  guna memudahkan  penentuan  masa  manfaat  aset  tersebut  seperti  yang  tertuang  pada peraturan  Menkeu  No.  59/KMK.6/2013.  Begitu  pula  dengan  yang  dilakukan BPKAD  Kabupaten  Bone  Bolango,  yang  penerapan  masa  manfaat  peralatan  dan mesinnya seperti yang dijelaskan pada tabel 5.
Tabel 6 Nilai Buku BPKAD Kab Bone Bolango PSAP Nomor 7 Ket Penentuan nilai buku untuk aset tidak menurunkan harga perolehan aset dengan akumulasi penyusutan Penentuan  nilai  buku aset  dihitung  dari  harga perolehan suatu aset setelah  dikurangi  dengan akumulasi penyusutan Belum Sesuai
Sumber: Data Olahan, 2021
PSAP  No  7  menjelaskan  bahwa  untuk  nilai  buku  setiap  aset  dihitung  dari harga  perolehan  suatu  aset  setelah  aset  tersebut  dikurangi  dengan  akumulasi penyusutan.  Sementara  hal  tersebut  belum  sesuai  dengan  penetapan  nilai  buku aset pada BPKAD Kabupaten Bone Bolango yaitu dengan tidak menurunkan harga perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan.
Tabel 7 Lembaga Yang Membuat Perhitungan Penyusutan BPKAD Kab Bone Bolango PSAP Nomor 7 Ket Kegiatan perhitungan  serta pelaporan akuntansi penyusutan aset tetap dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Bone Bolango. Peraturan  Pemerintah  No  71 tahun 2010 merekomendasikan entitas pemerintah  sebagai  lembaga yang  mandiri  dan  dapat mengatur  seluruh  aktivitas akuntansinya  secara  mandiri sesuai asas kemandirian. Sesuai Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan  tabel  7  disebutkan  bahwa  kegiatan  perhitungan  penyusutan dan  pembukuan  yang  dilakukan  oleh  BPKAD  Kabupaten  Bone  Bolango,  hal  ini tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  yang diadopsi  Independensi  Perusahaan,  artinya  seluruh  unit  entitas  organisasi dipandang  sebagai  unit  independen  serta  wajib  menyusun  laporan  keuangan sedemikian  rupa  sehingga  tidak  terjadi  kesalahan  penyajian  dalam  pelaporan keuangan antar unit instansi pemerintah.

## Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan  dari  artikel  ini  yakni  bahwa  dalam  aktivitas  akuntansi penyusutan  aset  khususnya  kenderaan  bermotor  pada  BPKAD  Kabupaten  Bone Bolango  telah  menggunakan  metode  pencatatan  garis  lurus  dan  hal  ini  tidak bertentangan dengan PSAP Nomor 7. Selanjutnya untuk penerapan masa manfaat aset telah mengacu masa manfaat yang tertuang dalam PMK No. 59/KMK.6/2013. Adapun  penetapan  dalam  menentukan  nilai  buku  aset  belum  sesuai  karena BPKAD Kabupaten Bone Bolango tidak menurunkan harga perolehan aset dengan akumulasi  penyusutan.  Untuk  kegiatan  perhitungan  penyusutan  aset  kenderaan bermotor  secara  kelembagaan  BPKAD  melakukan  pencatatan  perhitungan  serta pelaporan akuntansi untuk penyusutan aset.
Saran  untuk  BPKAD  Kabupaten  Bone  Bolango  agar  penentuan  nilai  buku aset  dapat  dihitung  mulai  dari  harga  perolehan  aset  sampai  aset  telah  dikurangi akumulasi penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam PSAP No 7.

## Daftar Pustaka
Biswan, A. T., & Falaqi, F. (2018). Praktik Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten  Boyolali  Provinsi  Jawa  Tengah. Otonomi  Keuangan  Daerah , 6 (17),
39–63.
Effendi, R. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP Pada CV. Sekonjing Ogan Ilir. Jurnal Ilmiah STIE MDP , 5 (1), 1–8.
Hasan, W., & Lamatenggo, Y. (2018). Penyusutan Mesin Produksi Terhadap Biaya Overhead Pabrik. Gorontalo Accounting Journal , 1 (2), 35–43. Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Khafiyya,  N.  A.  (2016).  Akuntansi  Aset  Tetap  (PSAP  07)  Pada  Dinas  Pendapatan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Ekonomia , 5 (3).  http://ejurnal.untag- smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/2522
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  01/PMK.06/2013  Tahun  2013  tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
_______ 166/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Barang Milik Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Nomor  07  tentang  Akuntansi  Aset tetap.
Putri, R. A. F., Sari, Y. P., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset  Tetap  Berdasarkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  No  07 pada  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Tegal. Politeknik Negeri Jakarta , 07 , 508–513.
Rais,  A.,  Ahmad,  I.  H.,  &  Iskandar,  S.  (2020).  Penerapan  Akuntansi  Aset  Tetap PSAP  07  Pada  Kantor  Inspektorat  Kabupaten  Bantaeng. Accounting  Journal , 01 (01), 191–198.
Soepiansyah  M,  Ady.  2014.  Implementasi  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintah  No.  07  Tentang  Akuntansi  Penyusutan  Aset  Tetap  Pada  Kantor Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Pontianak. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) Vol 3, No 2.
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D .  Jakarta: Alfabeta.