## PENGARUH AGAMA TERHADAP PERILAKU MEMILIH PEMIMPIN PADA GENERASI MUDA DIKOTA BANDUNG
1 Ratna Fitria
2 Mulyana 3 Wilodati 4 Kama Abdulhakam
Departemen Pendidikan Umum, UPI email: ratna_fitria@upi.edu ; mulya@upi.edu ; wilodati@upi.edu ; kama.ahakam@upi.edu

## Abstrak
Masalah  yang  sering  muncul  menjelang  pemilihan  umum  adalah  banyaknya  partai  politik yang  lebih  mengutamakan  pencitraan  keimanan  dan  ketakwaan  beragama  sebagai  modal untuk  meraih  kemenangan.  Lamar  melamar  terhadap  orang  yang  memiliki  jabatan  yang tinggi  dibidang  keagamaan  akan  sangat  laris  dan  akan  selalu  menjadi  orang  yang  paling dicari  ketika  menjelang  pemilihan  umum.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui bagaimana  agama  mempengaruhi  perilaku  memilih  pada  generasi  muda?.Pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif.  Pendekatan  tersebut  digunakan untuk  menggali  nilai  keyakinan  beragama  yang  dimiliki  generasi  muda.  Penelitian  ini  akan melibatkan  para  pemuda  yang  berada  dikota  Bandung.  Instrument  yang  digunakan  untuk mengukur variable adalah Skala Guttuman dengan menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten  yaitu  ya  dan  tidak,  nilai  ya  (1) dan  nilai  tidak  (0).Adapun  hasil  penelitian  dengan menggunakan  korelasi  kendall‟s  tau  dapat  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  0,021  yang berarti  bahwa  bahwa tidak  ada  hubungan  secara  signifikan antara  Agama  seseorang  dengan perilaku memilih.
Kata Kunci: Perilaku memilih, Generasi Muda, Agama

## Abstract
The  problem  that  often  arises  before  the  general  election  is  that  there  are  many  political parties  that  prioritize  the  image  of  faith  and  religious  piety  as  capital  to  achieve  victory. Applying for people who have high positions in the field of religion will be very in demand and will always be the most sought after people when approaching the general election. This research  was  conducted  to  find  out  how  religion  affects  voting  behavior  in  the  younger generation. The research approach used is a quantitative approach. This approach is used to explore  the  values  of  religious  beliefs  owned  by  the  younger  generation. This  research  will involve  youths  in  the  city  of  Bandung.  The  instrument  used  to  measure  the  variable  is  the Guttuman  Scale  using  two  firm and  consistent  answers,  namely  yes  and  no,  yes  (1)  and  no (0). As for the results of the study using the Kendall's tau correlation, it can be seen that the significance  value  is  0.021,  which means  that  there  is  no  significant  relationship between  a person's religion and voting behavior.
Keywords: voting behavior, youth, religion

## Pendahuluan
Isu mengenai agama dan politik diIndonesia tidak pernah padam, selalu berkobar dan bergelora,  berbagai  cara  dilakukan  untuk  memperoleh  suara  terbanyak  salahsatunya  dengan melibatkan  agama.  Setiap  parpol  berduyun-duyun  mencari  dukungan  para  pemimpin  Islam, tidak  jarang  mereka  mendatangi  pesantren-pesantren  dan  masjid-mesjid  demi  mendulang suara  yang  besar.Hal  tersebut  dilakukan  karena  Partai  politik  memiliki  anggapan  bahwa kemenangan  akan dapat diraih dengan mudah asal agama yang dianut oleh calon  pemimpin yang  akan  dipilih  sama  dengan  agama  mayoritas,  sehingga  tidak  aneh  jika  calon  seorang pemimpin  berlomba-lomba  memperlihatkan  keimanan  dan  ketakwaannya  untuk  meraup jumlah suara yang banyak. Tribun news memberitakan bahwa Jokowi memilih Ma‟ruf Amin sebagai wakil presiden karena ma‟ruf Amin beragama Islam yang non partai. Kepemimpinan Ma‟ruf-pun sangat gemilang sehingga tidak usah dipertanyakan lagi, beliau menjabat sebagai ra‟is aam PBNU dan Ketua MUI, sedangkan dalam bidang politik dan kebhinekaan, Ma‟ruf amin menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila.
Dimasa  lalu  para  ilmuwan  sosial  memberlakukan  agama  sebagai  sumber  stabilitas politik.  Agama  dipercaya  dapat  memberikan  justifikasi  atau  legitimasi  supranatural  atas ketidakadilan dalam masyarakat. (mujadi saiful, 2007hlm9). Bahkan agama memiliki peranan yang besar dalam pembebasan negeri ini.
Tidak  dapat  dipungkuri,  agama  di  Indonesia  memiliki  peranan  yang  sangat  besar, bahkan terbentuknya Negara Indonesia tidak terlepas dari peran agama, para  kiyai memiliki andil yang kuat dalam menentukan dasar Negara ini. Sejarah mencatat, sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 mulai timbul agitasi militan terhadap Belanda yang dipelopori oleh para elit agama seperti kiayi, haji, guru dan sebagainya. Para elit agama ini berhasil memperkuat dan  meningkatkan  pengaruhnya  atas  masyarakat  petani,  sedangkan  institusi  keagamaan seperti  pondok  pesantren  diubah  menjadi  semacam  instrumen  yang  efektif  bagi  kampanye politik  untuk menentang dan melemahkan penguasa kolonial.
Penentangan dibawah naungan para ulama dan elit agama atas Belanda seperti perang jawa (1820-1825) atau Pemberontakan Petani Banten (1888) yang lebih dikenal dengan nama perag  terbuka,  sedangkan    perang  terselubung”  ( silent  protest )  dilakukan  oleh  Kiai  Ahmad Rifa'i,  pemimpin  Sekte  Rifa'iyyah  di  pedalaman  Jawa  Tengah.  Sartono  Kartodirdjo  telah mendokumentasikan  dengan  baik  fakta-fakta  socialperlawanan  ulama  ini  dalam  bukunya, antara  lain, Protest  Movement  in  Rural  Java,  Religious  Movement  in  Java  in  the  19th  and 20th Centuries , dan The Peasant Revolt of Banten in 1888 .
Berkaca  dari  peristiwa-peristiwa  yang  menimpa  bangsa  ini  dan  peran  agama  yang mendominasi  serta  ketakutan  para  pemimpin  yang  tidak  terpilih  dalam  pemenangan  suatu jabatan  public  maka  dirasakan  perlu  untuk  mengetahui  berapa  besar  factor  agama mempengaruhi perilaku memilih pemimpin?
Berdasarkan  survai  yang  dilakukan  maarif  Maarif  Institute,  sebuah  lembaga  yang bergerak  di  bidang  kebudayaan  dalam  konteks  keislaman,  kemanusiaan,  dan  keindonesiaan, kota Bandung sebagai urutan kedua setelah Yogyakarta dengan nilai 80,64.  Hal ini menjadi
latar  belakang  mengapa  penelitian  dilakukan  dikota  Bandung,  dan  dengan  dilatar  belakangi nilai keimanan yang kuat dan toleransi yang tinggi tentu membawa implikasi yang baik bagi generasi  mudanya,  sehingga  penelitian  ini  akan  mampu  menjawab  kekhawatiran  para politikus, apakah benar agama menjadi factor utama seseorang dipilih oleh pemilih, atau ada faktor lain yang lebih dominan dalam diri para pemilih.

## Landasan teori
Penelitian tentang perilaku memilih ini tidak lepas dari teori klasik perilaku memilih.
Penelitian mengenai periaku memilih ini dimulai sejak tahun 1948 dengan menghasilkan tiga pendekatan, yaitu:

## I. Pendekatan Sosiologis atau Social Structural
Pendekatan  sosiologis  atau  lebih  tepatnya  pendekatan  social  structural  untuk menerangkan  perilaku  pemilih,  secara  logis  terbagi  atas  model  penjelasan    mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis (Roth 2008:hlm24). Model penjelasan mikrososiologis senantiasa dikaitkan dengan sosiolog Paul F.Lazarsfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University , oleh karena itu model ini juga disebut  mahzab  Columbia  ( Columbia  School ).  Model  penjelasan  makrososial  dari  Seymour Martin  Lipset  dari  Stein  Rokkan  didasarkan  atas  pengamatan  perilaku  pemilu  menurut Lazarsfeld. Model ini menelaah perilaku pemilu diseluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya melahirkan penjelasan mengenai terbentuknya sistem partai di Eropa.
Dasar  model  penjelasan  mikrososiologis  berawal  dari  teori  lingkaran  sosial  yang diformulasikan  oleh  Georg  Simmel  (1980)  (Roth,  2008:hlm61).  Menurut  teori  ini,  setiap manusia  terkait  didalam  berbagai  lingkaran  sosial,  contohnya  keluarga,  rekan-rekan,  tempat kerja, dan sebagainya. Paul F. Lazarsfeld mendefinisikan bahwa setiap individu hidup dalam konteks  tertentu:  status  ekonominya,  agamanya,  tempat  tinggal,  pekerjaan  dan  usia  sangat mempengaruhi  keputusan  pemilih.  Setiap  lingkaran  sosial  memiliki  normanya  tersendiri, kepatuhan  terhadap  norma-norma  tersebut  menghasilkan  integrasi.  Namun  konteks  ini  turut mengontrol  perilaku  individu  dengan  cara  memberikan  tekanan  agar  sang  individu menyesuaikan  diri  sebab  pada  dasarnya  setiap  orang  ingin  hidup  dengan  tentram,  tanpa bersitegang dengan lingkungan sekitarnya.  (bdk. Lazarsfeld et a. 1994, 1968: hlm148).

## II. Pendekatan Sosial
Sementara  peneliti  pemilu  dari Columbia  School lebih  mengaitkan  perilaku  pemilu dengan  konteks  kemasyarakatan  dimana  individu  tersebut  bernaung,  maka  sekelompok  ahli ilmu  sosial  dari University  of  Michigan di  Ann  Arbor  lebih  menempatkan  individu  sebagai pusat perhatian mereka.
Pendekatan  sosial  psikologis  membedakan  antara  kekuatan,  arah,  dan  intensitas orientasi, baik dalam orientasi isu maupun orientasi kandidat. Tema-tema khusus hanya akan mempengaruhi  perilaku  pemilih  individu  apabila  memenuhi  tiga  persyaratan  dasar,  yaitu tema tersebut harus mampu ditangkap oleh pemilih, tema tersebut dianggap penting oleh para pemilih,  dan  pemilih  akan  menyesuaikan  dengan  posisi  pribadinya  (baik  secara  positif  atau negatif)  terhadap  konsep  pemecahan  permasalahan  yang  ditawarkan  oleh  sekurang- kurangnya satu partai. (campbell 1960: hlm170)
III. Pendekatan rational-choice (perilaku pemilu yang rasional)
Pusat perhatian berbagai pendekatan teoritis mengenai perilaku pemilu yang rasional terletak pada perhitungan biaya dan manfaat ( cost and benefit ). Menurut pendekatan rational choice ,  yang  menentukan  dalam  sebuah  pemilu  bukanlah  adanya  ketergantungan  terhadap ikatan sosial struktural, atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian yang rasional dari warga yang cakap.
Menurut  Key  masing-masing  pemilih  menetapkan  pilihannya  secara  retrospektif, yaitu  dengan  menilai  apakah  kinerja  partai  yang  menjalankan  pemerintahan  pada  periode legislatif  terakhir  sudah  baik  bagi  dirinya  sendiri  dan  bagi  negara,  atau  justru  sebaliknya. Penilaian  ini  juga  dipengaruhi  oleh  penilaian  terhadap  pemerintahan  dimasa  yang  lampau.
Apabila  hasil  penilaian  pemerintah  yang  berkuasa  (juga  bila  dibandingkan  dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tersebut tidak akan dipilih kembali (Key 1966: hlm61).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  analisis  deskriptif  yaitu  berupa analisis  data  distribusi  frekuensi  dari  jawaban  atas  pertanyaan  kuesioner  dan  dengan menggunakan  pengujian  nonparametric  correlation  dengan  menggunakan  korelasi  kendall‟s tau untuk  mengetahui adaatau  tidaknya hubungan dan arah hubungan variabel yang diteliti.
Lokasi  Penelitian  diKota  Bandung  dengan  populasi  sampling  penelitian ini adalah  Generasi Muda yang telah mengikuti Pemilu 2019 sebanyak 286 orang.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  dengan Probability  Sampling sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Bungin  (2011:hlm116)  bahwa  rancangan  sampel probabilitas dilakukan dengan cara penarikan sampel yang didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk untuk dijadikan sampel.
Alasan  penulis  menggunakan  metode  sampling  tersebut  adalah  dikarenakan  latar belakang  generasi  muda  yang  beragam  sehingga  perlu  melakukan  penarikan  sampel  secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada.
Instrument  yang  digunakan  untuk  mengukur  variable  adalah  Skala  Guttuman  dengan menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten yaitu ya dan tidak, nilai ya (1) dan nilai tidak  (0).  Disamping  itu  dilakukan  pula  wawancara  untuk  memperkuat  dan  memperkaya analisis hasil penelitian dari kuesioner

## Hasil Penelitian

## Keyakinan Beragama mempengaruhi Perilaku memilih pemimpin
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan nonparametric correlation dengan menggunakan  korelasi  kendall‟s  tau  dapat  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  0,021  yang berarti bahwatidak ada hubungan secara signifikan antara Agama seseorang  dengan perilaku memilih,  dan  hlm  tersebutpun  diperkuat  dengan  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti.  Adapun data tersebut sebagai berikut:
No Pernyataan Presentasi Ya Tidak 1 Memilih pemimpin karena pemimpin tersebut seagama 74% 26% 2 Memilih sesuai yang dianjurkan oleh ulama/ahli agama 53% 47% 3 Memilih pemimpin karena ajakan ulama atau ahli agama 11% 89% 4 Memilih pemimpin karena dipilih juga oleh orangtua 11% 89% 5 memilih pemimpin karena banyaknya teman yang memilih pemimpin yang sama 5% 95% 6 Agama yang dianut pemimpin tidak sama, maka tidak akan memilihnya 44% 56% 7 Pemimpin yang berasal dari partai agama pasti pemimpin yang baik 14% 86% 8 pemimpin yang diusung oleh partai yang seagama pasti yang terbaik 16% 84%
Sikap  untuk  menunjuk  seseorang  menjadi  pemimpin  bagi  umat  Islam  senantiasa didasarkan  pada  keyakinan  mereka  akan  syariat  Islam  yang  menjadi  landasan  dalam  setiap tindakannya  dalam  kehidupan.  Hlm  ini  pun  terlihat  pada  para  generasi  muda  muslim, khususnya  para  Mahasiswa  yang  berada  dikota  Bandung.  Berdasarkan  hasil  wawancara responden  meyakini  bahwa  mereka  memilih  pemimpin  sesuai  dengan  apa  yang  apa  yang dikehendaki  dirinya  sendiri.  Para  ulama  memang  biasanya  memberikan  anjuran,  anjuran ulama  yang  dimaksud  dalam  hlm  ini  bukanlah  anjuran  tentang  siapa  orangnya  yang  harus dipilih,  tetapi  anjuran  yang  terkait  dengan  bagaimana  cara  memilih  pemimpin  dan  kriteria pemimpin yang bagaimana yang sesuai dengan ajaran Islam.
Keyakinan  agama  yang  menjadi  dasar  generasi  muda  dalam  menentukan  sikap  untuk memilih pemimpin ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Imam An-Nawawi (VI/291):
٬
جِ جْ وَ جْاىجِووَ جِاجْ نَّلاىجِ عُ عُو عُ عُ وَ ةٍ وَي جِ وَ عُ جْ وَيوَي جِ جِ جْ عُ جْاى وَ وَ عُ جِ وَ عُ نَّ وَى وَ وَاو عُ وَ جْ وَ وَ
٬ وَاىوَ عُ نَّ وَىمّ وَ وَ جْىجْيوَ وَ جِ عُاىوَاىنَّاوَ وَ جِ وَ جِاىوَ وَيجِاجْ نَّلاىجِووَ جِ جْ وَ جْاىجِ عُ جِ وَ عُ نَّ وَىجِ جِ جْ وَ جْيوَاوَ : عُ جِ وَ وَ
Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya wajib atas kaum muslim mengangkat seorang khlmifah .  Kewajiban  ini  (mengangkat  seorang  khlmifah)  ditetapkan  berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Adapun apa yang diriwayatkan dari al-Asham bahwa ia berkata, „(Khilafah) tidak wajib‟.
Di samping sikap untuk memilih, keyakinan yang dilandasi ajaran Islam yang tertanam pada  diri  generasi  muda  yang  menjadi  responden  ini  pun  tampak  pada  sikap  mereka  dalam menjatuhkan  pilihan  kepada  siapa  posisi  pemimpin  akan  diberikan.  Sebagian  besar  dari mereka meyakini bahwa pemimpin yang harus mereka pilih adalah pemimpin yang seagama dengan mereka dan tidak memilih pemimpin yang tidak seagama.
Hal  ini  merujuk  kepada  Pihak  yang  meyakini  bahwa  memilih  dan  mengangkat pemimpin  dari  umat  bukan  muslim  itu  dilarang  dalam  Islam  di  antaranya  mengemukakan dalil-dalil  dari  QS.  Al-maaidah  (5):  51:  yang  berisi  bahwa  Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  mengambil  orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani  menjadi  pemimpin- pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara  kamu  mengambil  mereka  menjadi  pemimpin,  Maka  Sesungguhnya  orang  itu Termasuk  golongan  mereka.  Sesungguhnya  Allah  tidak  memberi  petunjuk  kepada  orang- orang yang zalim.
Pada  satu  sisi,  keyakinan  ini  selaras  dengan  pendapat  Baits  (2015)  yang mengemukakan  bahwa  ulama  sepakat,  memilih  pemimpin  kafir  hukumnya  terlarang.  Baits (2015)  menukil  kata-kata  Al-Qadhi  Iyadh,  “Para  ulama  sepakat  bahwa  kepemimpinan  tidak boleh  diserahkan  kepada  orang  kafir.  Termasuk  ketika  ada  pemimpin  muslim  yang melakukan  kekufuran,  maka  dia  harus  dilengserkan”  (Syarah  Sahih  Muslim,  an-Nawawi, VI/315).
Meskipun  sebagian  besar  responden  berkeyakinan  bahwa  harus  memilih  pemimpin yang  seagama  dan  tidak  memilih  yang  berbeda  agama,  masih  terdapat  sebagian  yang berkeyakinan  bahwa  seseorang  yang  berbeda  agama  pun  dapat  mereka  pilih  sebagai pemimpin. Jika merujuk pada penjelasan dari Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa negara yang adil itu disokong oleh Allah meskipun dipimpin oleh seorang  yang bukan muslim dan negara  yang  despotik  tidak  disokong  Allah  meskipun  kepala  negaranya  seorang  muslim, maka  sikap  sebagian  kecil  responden  yang  menyatakan  dapat  memilih  pemimpin  yang berbeda  agama  tidaklah  menyalahi  ajaran  Islam.  Hlm  ini  didukung  oleh  pendapat  Ibn. Taimiyah (1977, XXVIII hlm. 253) dalam Dar al-Ifta wal irsyad :
Sesungguhnya  Allah menyokong negara yang  adil meskipun kafir (pemimpinnya) dan tidak  mendukung  negara  yang  despotik  meskipun  Muslim  (pemimpinnya).  Dunia  itu
dapat  tegak  dengan  memadukan  antara  kekufuran  dan  keadilan  dan  dunia  tidak  dapat tegak dengan modal kezaliman dan keislaman.
Maka  berdasarkan  hal  tersebut  apabila  ada  pertanyan  siapakah  yang  akan  dipilih, pemimpin  muslim  yang  tidak  dapat  memimpin  atau  non  muslim  yang  dapat  memimpin? Maka  apabila  jawabannya  pemimpin  non  muslim  yang  mampu  memimpin,  hal  tersebut tidaklah  dapat  disaalahkan  Karena  memilih  pemimpin  non-muslim  di  tengah  masyarakat muslim hukumnya diperbolehkan dengan mengingat sebab yang menyertainya,  yaitu  Ketika non muslim melakukan penistaan terhadap umat Islam.

## Kecenderungan perilaku memilih dalam menunjuk pemimpin
Sebagaimana  telah  diungkap  sebelumnya  bahwa  setiap  keputusan  untuk  menjatuhkan pilihan  kepada  seseorang  menjadi  pemimpin  tidak  terlepas  dari  berbagai  alasan  yang mendasarinya, demikian pula  halnya dengan  Generasi muda yang menjadi responden dalam penelitian  ini.  Terdapat  sejumlah  alasan  yang  mendasari  responden  menjatuhkan  pilihan kepada  seseorang  untuk  menjadi  pemimpinnya.  Alasan-alasan  inilah  yang  menjadi  bukti perilaku generasi muda dalam memilih pemimpin.
Perilaku  yang  dimaksud  di  sini  adalah  suatu  karakteristik  penting  dari  individu  untuk melakukan kegiatan tertentu yang merupakan hasil gabungan dari berbagai faktor psikologis, faktor  fisik,  biologis,  dan  kondisi  sosial  yang  mempengaruhi  kehidupan  seseorang.  Sejalan dengan hlm itu, Edwards; Secord, dan Becman (Azwar, 2003, hlm. 5) mengemukakan bahwa perilaku  merupakan  derajat  sikap  positif atau  sikap  negatif terhadap  suatu  objek  psikologis, sebagai  keturunan  dari  perasaan  (afeksi),  pemikiran  (kognisi),  dan predisposing tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar.
Terkait  dengan  dengan  perilaku  dalam  berpolitik,  khususnya  dalam  hal  perilaku memilih, partisipasi politik masyarakat menjadi bagian dari proses pemilihan pemimpin suatu daerah atau negara. McClosky (1972), berpendapat bahwa partsipasi politik adalah kegiatan- kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat  dimana  mereka  mengambil  bagian  dalam  proses pemilihan  penguasa,  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  proses  pembentukan kebijakan umum.
Merujuk  pada  konsep  tersebut,  perilaku  yang  ditunjukkan  responden  dalam  memilih pemimpin  didasari  oleh  sikap  mereka  yang  beragam.  Kecenderungan  sikap  responden sebagai  umat  muslim  memilih  seseorang  menjadi  pemimpin  karena  seagama  tampak  begitu dominan.  Hal  ini  dipandang  wajar,  mengingat  perilaku  memilih  pada  diri  seseorang  akan dipengaruhi  dengan  sangat  kuat  oleh  kehidupan  sosial  mereka,  yang  salah  satunya  adalah lingkungan agama  yang mereka  yakini dimana pengelompokan sosial mempunyai  pengaruh yang  cukup  signifikan  dalam  menentukan  perilaku  memilih  seseorang.  Terkait  hlm  ini, Elmira  (Antunes,  2010:  147-148)  mengindikasikan  adanya  kondisi  yang  mempengaruhi pilihan politik, yang salah satunya adalah religion (agama).
Sementara  itu,  ditinjau  dari  adanya  pengaruh  orang  lain  untuk  menentukan  sikap dalam  menjatuhkan  pilihan  kepada  seseorang  untuk  menjadi  pemimpin  tampak  tidak
banyak berpengaruh terhadap perilaku politik responden, baik pengaruh dari ulama, orang tua,  maupun  teman  sepergaulannya.  Di  sini  tampak  bahwa  pengaruh  internal  individu lebih  berperan,  sebagaimana  dikemukakan  Antunes  (2010,  hlm.  146)  bahwa  dalam menentukan pilihan politik terdapat tiga esensi yang salah satunya adalah pengaruh pribadi ( personal influence ).
Ketika  dihadapkan  pada  persoalan  bagaimana  menjelaskan  fenomena  adanya pergeseran/perubahan  sikap  atau  perilaku  pemilih  yang  sama  dengan  status  sosial  yang sama  dalam  menentukan  pilihan  dari  satu  proses  pemilihan  ke  proses  pemilihan  lainnya, pemikiran  akan  adanya  variabel-variabel  lain  yang  turut  menentukan  dalam mempengaruhi  perilaku  memilih  seseorang  muncul  sebagai  suatu  pemikiran  yang memandang perilaku pemilih dengan lebih rasional.
Pengaruh  lingkungan  religi,  lingkungan  sosial,  maupun  aspek  internal  individu mungkin dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Namun, ketika individu pemilih mengalami perkembangan daya pikir dan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai hlm,  setiap  perkembangan  isu-isu  politik  akan  senantiasa  menjadi  pertimbangan  penting mereka akan kebermanfaatan keputusan memilih yang diambilnya.  Hal seperti ini banyak terjadi pada kalangan pemilih generasi muda, terutama mahasiswa yang secara intelektual mereka  dibiasakan  untuk  selalu  mengolah  daya  nalarnya  untuk  mempertimbangkan prinsip-prinsip kebermanfaatan dari suatu keputusan.
Terkait dengan keputusan untuk menentukan pilihan sebagai perilaku memilih,  para pemilih dari kalangan generasi muda “intelektual”, tampak menunjukkan kecenderungan yang sangat besar untuk memilih pemimpin dengan mempertimbangkan hal-hal yang lebih bersifat rasional dan objektif akan pemimpin yang dipilihnya. Kecenderungan ini tampak dari  pertimbangannya  untuk  memilih  pemimpin  yang  memiliki  pengalaman  kinerja  dan pengalaman  dalam  kepemimpinan  yang  memadai.  Di  samping  itu,  visi-misi  setiap  calon pemimpin  serta  latar  belakang  pendidikannya  pun  menjadi  pertimbangan  generasi  muda untuk menentukan pilihannya.
Perilaku  ini  menunjukkan  bahwa  sebagai  pemilih  generasi  muda  yang  terdidik, tampak  lebih  mengutamakan  pemikiran-pemikiran  rasional  dalam  memilih  pemimpin, dimana  mereka  sedikit  banyak  dapat  memprediksi  konsekuensi-konsekuensi  atas  pilihan yang berbeda dan memungkinkan adanya opsi lain dalam menetapkan pilihannya. Hal ini sejalan  dengan  pendapat  Antunes  (2010,  hlm.  158)  bahwa  dalam  teori  memilih  rasional terdapat tiga premis fundamental, yakni: (1) all decisions - those that are made by voters and  political  parties  -  are  rational ,  dimana  perhatiannya  terfokus  pada  prinsip-prinsip kebermanfaatannya; (2) the democratic political system implies a level of consistency that supports  predictions  about  the  consequences  of  decisions  made  by  voters  and  political parties , dalam hlm ini, para agen (pemilih, partai, dan pemerintah) bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dimana mereka dapat memprediksi konsekuensi-konsekuensi atas pilihan yang  berbeda; (3)  the  democratic  system  assumes  -  despite  the  consistency  stated  in  the
previous  point ,  dalam  hlm  ini  suatu  tingkat  ketidakpastian  atau  tingkat  kepastian memungkinkan terdapatnya opsi yang berbeda.
Perilaku  memilih  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  rasional  terhadap  isu-isu politik  yang  berkembang  ini  dilandasi  oleh  pengetahuan  dan  wawasan  politik  para generasi muda yang pada umumnya mereka cari dan gali sendiri, terutama yang berkaitan dengan  isu-isu  partai  politik  yang  mengusung  calon  pemimpin  yang  akan  dipilihnya. Sementara itu, kurangnya sosialisasi dari lingkungan keluarga dan masyarakat menjadikan pandangan  para  mahasiswa  ini  cenderung  menunjukkan  idealisme  yang  cukup  tinggi, karena mereka lebih  banyak  memperoleh  pemahaman  isu-isu  politik  ideal  secara teoretis daripada secara praktis.
Berdasarkan tinjauan terhadap ketiga sudut pandang mengenai kecenderungan perilaku memilih  pada  generasi  muda  sebagai  responden  dalam  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan bahwa aspek-aspek pemikiran rasional-objektif mengenai calon pemimpin yang akan dipilih menjadi  pertimbangan  yang  sangat  penting  bagi  mereka  dalam  menentukan  pilihan.  Di samping  itu,  faktor  agama  pun  senantiasa  melandasi  pertimbangan  mereka  dalam  memilih, meskipun tidak begitu kuat. Sedangkan aspek psikologis seperti kedekatan tampaknya tidak menjadi  perhatian  dan  pertimbangan  dalam  menjatuhkan  pilihan,  sedangkan  faktor rasionalitas  seperti  keuntungan  pribadi,  tidak  mau  dirugikan  waktu  dalam  mencari  sosok seorang pemimpin menjadi alasan yang kuat bagi pemilih pemula dan  hlm ini menunjukkan bahwa pemilih muda lebih rasional dalam menentukan pilihannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  agama  tidak  menjadi  faktor  dominan dalam  menentukan  pemimpin,  generasi  muda  akan  lebih  memilih  pemimpin  yang  memiliki kinerja yag baik dan mampu membawa kemajuan yang signifikan bagi daerahnya.
Belajar  dari  hlm  tersebut  seharusnya  para  penggiat  partai  politik  mulai  berbenah  diri  untuk membuat  rekam  jejak  yang  bagus  dimata  pemilih,  sehingga  dengan  memiliki  reputasi  yang baik  para  pemilih  akan  langsung  menjatuhkan  pilihannya  tanpa  mempertimbangkan  factor yang lainnya.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Taufik & Der Leeden , A. C. Van. Durkheim dan Pengantar Sosiologi  Moralitas , Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia 1986.
An-Nawawi, Imam. 2013. Matan Hadits Arba‟in An-Nawawi. Solo: Insan Kamil. Antunes, R.J.S. (2010). “Theoretical Models of Voting” in Exedra, No.4, pp.145-170. Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta Azwar, Saifudin. 2003. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Baits,  A.  N.  (2015,  September  3).  Konsultasi  Syariah.  Retrieved  Oktober  12,  2015,  from KonsultasiSyariah.com:
Balandier, Georges. (1986). Antropologi Politik . Jakarta: Rajawali Bottomore.T.B. (2006). Elite dan Masyarakat . Jakarta: Akbar Tandjung Institute Budiardjo, Miriam. (2003). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Bungin, Burhan. 2011. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana.
. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
.  2006.  Sosiologi  Komunikasi:  Teori,  Paradigma,  Diskursu  Teknologi  Komunikasi  di  Masyarakat. Jakarta: Kencana Premada Media Group.
Campbell,  A.  et.  al.  1960.  The  American  Voter. Suvey  Research  Centre.  University  of  Michigan.  USA:  John Wiley and Sons Inc.
Fatimah, Siti. (2004). Preferensi dan Persepsi Politik Orang Bandung, Enggan jadi Politikus. Bandung: BIGS Firmanzah. (2007). Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. ________. (2008). Mengelola Partai Politik  (Komunikasi  dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi). Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
Garna,  Judistira  K.. Materi  Kuliah  Teori-teori  Ilmu  Sosial. Bandung:  ProgramPascasarjana  Universitas Padjadjaran Hamijoyo, Santoso. (2005). Komunikasi Partisipatoris . Bandung: Humaniora Harrop  Martin  and  William  L.  Miller.  (1987). Elections  and  voters  (a  comparative  introductions .  London: Macmillan Huntington,  P.  Samuel.  (2004). Tertib  Politik  Pada  Masyarakat  Yang  sedang  Berubah .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada Irtanto. (2008). Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ismail, Mage Ruslan. (2005). Komat Kamit Politik . Jakarta: Citra Harta Prima Kantaprawira, Rusadi. (2004). Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar baru Algensindo Key  Jr.,  V.  O.  (1966). The  Responsible  Electorate,  Rationality  in  Presidential  Voting  1936-1960,  Cambridge, MA: Harvard University Press.
Koentjaraningrat. (1997). Metode-Metode Penelitian Masyarakat . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Lazarsfeld.  Paul  F.  (1968).  The  People‟s  Choice:  How  The  Voter  Makes  Up  His  Mind  in  a  Presidential Campaign. Columbia: Columbia University Press.
McClosky, H. 1972. Political Participation, International Encyclopedia of The Social Science. The  Macmillan Company and Free Press. New York.
Michael dan Phillip Altoff. (2003). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Musa, Kazhim dan Alfian Hamzah. (1999). 5 Partai dalam Timbangan . Bandung: Pustaka Hidayah Nasution, S. (1996). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara Nasution, S. (1981). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito Rafael, Raga Maran Pengantar Sosio;ogi Politik P T Rineka Cipta, Jakarta 2007 Robert,  E  Goodia  dan  Hans  Dieter  Klingemaan.  (1998). A  New  Handbook  of  Political  Science ,  New  York: Oxford University Press Inc. Roth.Dieter.  (2008). Studi  Pemilu  Empiris  (Sumber,  Teori-teori,  Instrumen,  dan  Metode) .  Jakarta:  Lembaga Survai Indonesia Rush, Michael dan Philip Althoff. (2003). Pengantar Sosiologi Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Saefulloh, Fatah,Eef. (1998). Bangsa saya yang Menyebalkan . Bandung: Rosda Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). Perilaku Politik . Semarang: IKIP Semarang Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Suryadi, Karim. (2002). Civicus Vol.1 No.2 . Bandung: Jurusan PMPKn Universitas Pendidikan Indonesia Syamsudin, Tavinur. (2005). Postur Pemilu 2004 Kabupaten Bandung . Bandung: Eksyezet Bandung Tamin, Azian. (2005). Profil Politik Indonesia Pasca Orde baru . Jakarta: PSPI FISIP UNAS dan PSP Madani Institute Tanthowi, Pramono. (2005). Kebangkitan Politik Kaum Santri . Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Thohir, Ajid. (2002). Gerakan Politik Kaum Tarekat . Bandung: Pustaka Hidayah Yin K. Robert. (2002). Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

## Sumber Lain
Ananta,  Aris,  Evi  Nurvidya  Arifin  dan  Leo  Suryadinata.  (2004). Indonesian  Electoral  Behavior:  A  Statistical Perspective. Indonesia‟s Populations Series No.7. Singapore. Institute of southeast Asean Studies. Dalton,  Russell.  J.  2000. Parties  Without  Partisans.  Political  Change  In  Advenced  Industrial Democracies .Martin P Wattenberg.Oxford:OUP Downs, Anthony. (1968). Okonomische Theorie der Demokratie , Tubingen: New York 1957 Evans,  Kevin  R.  1992. The  History  of  political  Parties  and  Gerneral  Election  ini  Indonesia .  Jakarta.  Aries Consultancies
Fiorina, Moris P. (1981). Retrospektive Voting in American National Elections . New Haven/London. Gaffar Affan. 1992. Javanese Voters: A case Study of Election Under a Hegemonic Party System. Yogyakarta. Gajahmada University Press King  Dwight  Y.  2001. Hlmf-Hlmtered  Reform:  Electoral  Institutions  and  The  Struggle  for  Democracy  in Indonesia . Wesport.Connecticut. Praeger Liddle R. William. 1992. Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik . Jakarta. LP3ES Liddle R. William dan saiful Mujani. 2003. The Power of Leadership: Explaining Voting Behavior in the New Indonesian Democracy . Laporan Penelitian
_____________________________.  “Politik  Aliran  Memudar,  Kepemimpinan  Nasional  Menentukan  Pilihan Partai Politik”. Kompas, 1 September 2000
_____________________________.  2007. Party  an  religion:  Explaining  Voting  Behavior  in  Indonesia , Laporan Penelitian.
Lesmana, Tjipta. 2005. “Persepsi Negatif dan Perilaku Politik di DPR”. Tersedia:
http://www.Kompas.co.id
Mallarangeng, Andi. 1997. Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior. Disertasi doctoral Nugroho. (2004). Perilaku Politik Elite Parpol . http://www.ialf.edu Saiful,  Mujani  dan  William  Liddle.  (2000). Politik  Aliran  Memudar,  Kepemimpinan  Nasional  Menentukan Pilihan Partai Politik . Tersedia: http://www.Kompas.com Qodari, Muhammad. 2007. “Split Ticket-Voting dan Perilaku Pemilih di Indonesia“. Manuscrip Penelitian