## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WISATAWAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NO.2 TAHUN 2012

## I Ketut Subadra
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta - Denpasar e-mail : info@grahaadventure.com
Abstrak - Di era globalisasi dan ditengah semakin meningkatnya kuantitas kepariwisataan Bali, kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan baru yang menuntut adanya pening- katan kualitas layanan dan perlindungan hukum bagi setiap wisatawan. Pemerintah daerah bersama stake holder terkait yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan ini dituntut bek- erja keras agar selalu meningkatkan perlindungan hukum terhadap setiap wisatawan agar kepariwisataan budaya Baliyang diprogramkan pemerintah Bersama masyarakat dapat ber- jalan secara berkelanjutan.
Pasca berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Bali No.2  Tahun 2012 merupakan aspek legalitas dari penyelenggara kekuasaan untuk mencapai tujuanitu. Penyelenggara kekua- saan dimaksud terdiri dari alat – alat kekuasaan atau perlengkapan negara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dianggap selalu dinamis atau bergerak (de staat in bweging). Unsur penyelenggara kekua- saandi daerah terutama dalam melaksanakan kekuasaan terkait kepariwisataan budaya Bali. Penyelenggaraan inidilaksanakan melalui para pejabat aparaturnya yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hal ini pula diberikan un- tuk melakukan tindakan perlindungan terhadap wisatawan yang berkunjung pada masing – masing destinasi pariwisata.
Perlindungan hukum harus dilakukan secara berkeadilan dan memberikan kesejahteraan hidup terhadap setiap wisatawan. Inilah dasar dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Terbentuknya peraturan daerah Bali ini adalah terdapatnya perlindungan hukum berupa kepastian dan jaminan kesejahter- aan wisatawan serta diperolehnya rasa aman dan nyaman melalui suatu pelayanan yang berkualitas (service quality).
Kata Kunci: perlindungan hukum, wisatawan, kepariwisataan budaya Bali
Abstract - In the era of globalization and amid the increasing quantity of tourism in Bali, it often creates a variety of new problems that require an increase in the quality of services and legal protection for every tourist. The local governments together with related stake- holders who are involved in tourism activities are required to work hard to always improve legal protection for every tourist so that Balinese cultural tourism programmed by the gov- ernment Together with the community can run sustainably.
After the enactment of Bali Province Regional Regulation No.2 of 2012 is a legal aspect of the organizer of power to achieve that goal. The organizer of the said power consists of instruments of power or equipment of the state as elements of government administration from the center to the regions. The administration of government is deemed to be always dynamic or moving (de staat in bweging). Elements of the organizers of power in the re- gions, especially in exercising power related to Balinese cultural tourism. This implemen- tation is carried out through officials who are given the authority to organize government in the region. It is also given to take action to protect tourists visiting each tourism destination. Legal protection must be carried out in an equitable manner and provide welfare for every tourist. This is the basis for the issuance of Bali Province Regional Regulation No.2 of 2012 concerning Bali Cultural Tourism. The establishment of this Bali regulation is the existence of legal protection in the form of certainty and guarantee of tourist welfare and obtaining a sense of security and comfort through a service quality.
Keywords: legal protection, tourists, Balinese cultural tourism

## PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang
Konsekuensi suatu negara hukum ada- lah menempatkan hukum di atas segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Ne- gara dan masyarakat diatur dan diharuskan tunduk pada hukum, bukan tunduk pada orang lain. Aspek hukum berada diatas se- galanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada aturan – aturan hukum. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban telah diatur dalam peraturan hukum yang dikenal dengan sebutan hubungan hukum. Hukumharus mampu memayungi berb- agai kepentinganmasyarakat, sehingga benturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dapat dihindari atau se- dapat mungkin ditiadakan.Perlindungan hukum terhadapsuatukepentingantertentu, dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Perlindungan hu- kum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam UUD Republik Indonesia 1945. Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh penyelenggara pemerintahan atau legislatif harus senantiasa dapat memberi- kan jaminan perlindungan hukum, bahkan harus mampu memberikan rasa keadilan bagi semua orang. Menurut Hetty Hasan- ah (2004), mengatakan bahwa perlindun- gan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersang- kutan atau yang melakukan tindakan hu- kum. Di era globalisasi tuntutan perlindun- gan dan jaminan hak asasi manusia semakin mengedepan. Hal tersebut ber- kaitan dengan kekuasaan, kekuatan sosial, dan struktur sosial yang ada. Suparman Khan (2001) mengatakan bahwa sebagai negara demokrasi,dimana kedaulatan ada di tangan rakyat, partisipasi rakyat sangat diperlukan. Rakyatlah sebagai penentu terwujudnya jaminan pelaksanaan perlind- ungan hak asasi ini.Perlindungan terhadap potensiwisata yang adaharus dapat diper- tahankan, karena obyek wisata merupakan ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor penunjang da- lam pembangunan sektor pariwisata juga harus diperhatikan dan dijaga eksisten- sinya,sehingga dalam percaturan industri
kepariwasataandapat bersaing.Pariwisata merupakansebuah industri yang unik dan memiliki ciri khasyaitu nilai-nilai tradisi budaya dan obyek-obyek pariwisata yang khas/unik. Dalamlingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial dimasa yang akan datang. Menurut analisis World Travel and
Tourism Council (WTTC) dalam Oka Yoeti (2009) bahwa industri pariwisata menyumbang sampai 9,1% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.Hal ini harus disikapi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi wisata agar dapat dijadikan sebagai sarana guna men- ingkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Hadion Wijoyo (2006) bah- wa sumber pendapatan asli daerah sendiri merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersang- kutan yang dapat berupa hasil pajak daer- ah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Berlakunya undang-un- dang otonomi daerah mengakibatkan pe- merintah daerah dituntut untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang sebe- sar - besarnya, karena tidak mungkin terus menggantungkan bantuan dari pusat saja untuk membiayai suatu pembangunan. Di era otonomi daerah,pemerintah daerah memiliki otonomi penuh mengu- rus urusan rumah tangganya sendiri. Uru- san yang tetap menjadi wewenang penuh pemerintah pusat hanya meliputi urusan keimigrasian, moneter, pertahanan, kea- manan, peradilan dan sebagian pendidikan masih ditangan pemerintah pusat, meski- pun pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan tidak ter- lepas dari kemampuan daerah mengelola potensi yang ada, didukung oleh pengeta- huan dan keterampilan sumber daya manu- sia yang ada serta peran serta masyarakat dalam iklim keterbukaan dan demokratisa- si. Implementasi otonomi daerah mengaki- batkan pembangunan di sektor pariwisata yang meliputi pembiayaan, perizinan, per- encanaan dan evaluasi menjadi kewenan- gan pemerintah daerah untuk menyeleng- garakannya. Daerah dituntut lebih mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya. Perlindungan hukum terhadap wisata- wan dan para pengusaha pariwisata san- gat diperlukan, sehinggapembangunan di
52
sektor kepariwisataan dapat terlindungi. Implementasi otonomi daerah harus dapat memacu daerah menggali berbagai macam potensi yang ada di daerah, serta menja- min terwujudnya pembangunan kepari- wisataan budaya Bali yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kepariwisataan, telah hadirUndang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini dilatarbelakangi: pertama , keadaan alam,  flora,  dan  fauna,  sebagai  karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala,peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pem- bangunan kepariwisataan untuk peningka- tan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUDRepublik Indonesia 1945; kedua , kebebasan melakukan per- jalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagi- an dari hak asasi manusia; ketiga , kepa- riwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaku- kan secara sistematis, terencana,terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional; dan keempat , pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendor- ong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu meng- hadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Undang - Undng No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ini telah diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali yang sesuai dengan kultur dan tuntutan perkemban- gan kepariwisataan Bali saat ini.Wisata menurut Pasal 1ayat (8) Perda Bali No. 2 Tahun 2012ini diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengun- jungi tempat tertentu untuk tujuan rekrea- si, pengembangan pribadi atau mempe- lajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementa- ra. Sedangkan Pasal 1 ayat (9) Perda Bali No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Orang yang mel- akukan wisata kemudian disebut sebagai wisatawan. Pembangunan kepariwisataan mesti diselenggarakan berdasarkan pada beber- apa prinsip guna menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya  serta harus meng- atur hak dan kewajiban para wisatawan dan pengusaha pariwisata. Di era globalis- asi saat ini mengakibatkan semakin men- ingkatnya kuantitas kepariwisataan Bali sehingga kerap kali menimbulkan berb- agai permasalahan baru yang menuntut adanya peningkatan kualitas layanan dan perlindungan hukum bagi para wisatawan. Pemerintah daerah bersama para stake holder terkait yang terlibat dalam pemban- gunan kepariwisataan ini dituntut bekerja keras untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap setiap wisatawan agar kepariwisataan budaya Bali dapat berjalan secara berkelanjutan. Pasca berlakunya Peraturan Daer- ah Propinsi Bali No.2  Tahun 2012 yang merupakan peraturan kekuasaan untuk mencapai tujuan itudimaksudkan sebagai alat kekuasaan atau perlengkapan negara disamping sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan selalu dinamis (de staat in bweging) karena mengikuti gerak kehidu- pan masyarakatnya. Unsur penyelenggara kekuasan daerah ini diberikan kewenan- gan terkait kepariwisataan budaya Bali untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap wisatawan. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap para wisatawan oleh penyeleng- gara pemerintahan daerah bersama para stake holderdimaksudkan agar setiap wisatawan mendapatkan rasa aman dan nyaman selama melakukan kunjungan di beberapa destinasi pariwisata.  Hal ini tentu dengan harapan agar apa yang men- jadi tujuan kepariwisataan dapat tercapai dengan lebih mudah. Perlindungan hukum harus dilakukan secara berkeadilan dan memberikan kesejahteraan hiduppada se- tiap orang. Melalui peraturan daerah ini setiap wisatawan yang datang berkunjung ke tempat destinasi wisata agar memperoleh perlindungan hukum terutama terkait den- gan kepastian dan jaminan kesejahteraan
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
53
serta rasa aman dan nyaman melalui sua- tu pelayanan yang berkualitas. Kualitas layanan merupakan standar layanan guna meningkatkan pendapatan usaha disamp- ing terjaminnya pembangunan kepari- wisataan budaya Bali yang berkelanjutan (Bali sustainable culture tourism). Bertitik tolak dari permasalahan dia- tas dapat ditarik beberapa rumusan per- masalahan, sebagai berikut diantaranya: bagaimanakah konsep perlindungan hu- kum bagi wisatawan, bagaimanakah prin- sip –prinsip perlindungan hukum terhadap wisatawan dan apakah hak dan kewajib- an wisatawanpasca berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012.

## II. PEMBAHASAN
2.1  Konsep Perlindungan Hukum Ter- hadap Wisatawan Di era globalisasi setiap pengusaha pariwisata harus mampu menghasilkan produk pariwisata atau jasa yang berkual- itas guna memberikan kepastian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin terbukanya demandakibat dari proses globalisasi ini juga menuntut adan- ya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian serta kemampuan setiap indi- vidu dalam sektor kepariwisataan. Dewasa ini setiap daerah, tak terkec- uali Bali berusaha menyediakan sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas. Akan tetapi usaha tersebut tidak akan ada artinya apabila suatu daerah tidak dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan sebagai konsumennya. Menurut Violetta Simatupang (2009) bah- wa ketidakamanan dan ketidaknyamanan para wisatawan dapat diartikan bahwa hak mereka sebagai wisatawan tidak terlind- ungi di tempat yang mereka kunjungi. Bali sebagai bagian dari Indonesia yang merupakan negara berdasarkan hu- kum, hal tersebut tertuang dalam Undang – Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) UUD Re- publik Indonesia 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan pokok hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2005) adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, mencipta- kan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyar- akat diharapkan kepetingan masyarakat akan terlindungi.
Hukum dapat mengatur tingkah laku semua orang saat mereka beraktifitas dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam pembangunan kepariwisataan misalnya, hukum dapat dijadikan acuan bertindak dan berbuat oleh pengusaha pariwisata agar setiap tindakan dan perbuatannya dapat memberikan rasa keamanan dan kenyamanan pada setiap wisatawan. Pen- erapan hukum terhadap wisatawan meru- pakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman da- lam pembangunan kepariwisataan sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hu- kum. Perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi pari- wisata sangat besar pengaruhnya bagi per- tumbuhan dan perkembangan pariwisata Bali. Perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan menjadi sangat pent- ing, mengingat banyak wisatawan yang- mengalami peristiwa pencurian, penipuan dan tindakan-tindakan kriminal lainnya yang merugikan diri wisatawan. Selain itu, tidak jarang ada pengusa- ha pariwisata sendiri yang menjalankan kegiatannya tidak memperhatikan kese- lamatan dan keamanan wisatawan. Ban- yak kejadian atau peristiwa yang menim- pa para wisatawan, misalnya kecelakaan yang terjadi di tempat – tempat destinasi wisata yang merugikan wisatawan. Atas kejadian tersebut, sudah barang tentu perlu diperhatikan hal yang menyangkut perlindungan hukum terhadap keamanan wisatawan. Hal ini dilakukan karena adan- ya berbagai tantangan dalam pembangu- nan kepariwisataan di Bali saat ini. Mardani (2003) menyatakan, bahwa pariwisata berjalan tanpa henti dengan berbagai perubahan yang juga tanpa henti. Peluangdan tantangan silih berganti. Para investor atau pengusaha pariwisata den- gan aktifitasnya dibidang usaha pariwisa- ta masih menaruh perhatian tinggi dalam konteks pembangunan pariwisata.Pent- ingnya peranan pariwisata dalam pemban- gunan ekonomi diberbagai negara sudah tidakdiragukan lagi. Pitana dan Surya Diarta (2009:2) menyebutkan bahwa banyak negara se- jak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor perolehan kerja
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
54
maupun pengentasan kemiskinan.Pari- wisata merupakan salahsatu devisa nega- ra yang sangat besarpemasukannya dan mempunyai andil besardalam membangun perekonomian yang saat ini pertumbuhan- nya masih sangatlambat. Sektorpariwisata di Indonesia masih bisa di kembangkan dengan lebihmaksimal. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik akanmam- pu menarik wisatawan domestikmaupun wisatawan asing untuk datang danmem- belanjakan uangnya.Dari transaksi itulah- masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akanmendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranyadengan rupiah. Dalam konteks perlindungan hukum wisatawan, yang perlu dilindungiadalah hak-hak wisatawan. Setiap wisatawan memiliki hak atas kenyamanan, keamanan serta mendapatkan perlakuan yang adil dan pelayanan yang sebaik-baiknya dari negara dimana yang bersangkutan men- gunjungi tempat wisata. Negara dimana wisatawan berkunjung wajib menyedia- kan keamanan dan keselamatan berdasar- kan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan perlindungan hukum terh- adap wisatawan didalam peraturan perun- dang-undangan semestinya diatur secara jelas dan tegas dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum. Penelusuran terhadap Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Per- lindungan Konsumen dan Peraturan Daer- ah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali, perlu dilaku- kan guna mengetahui ada dan tidaknya as- pek perlindungan hukum terhadap wisata- wan. Dalam kaitannya dengan uraian terse- but di atas Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa tujuan dikem- bangkannya kepariwisataan adalah da- lam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, men- gatasipengangguran, melestarikan alam lingkungan dan sumber daya, memaju- kan kebudayaan, mengangkat citra bang- sa, memupuk rasa cinta tanah air, mem- perkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempereratpersahabatan antarbangsa.
Para pemangku kepentingan di Indone- sia dan khususnya para pembuat kebijakan, harus terlibat aktif dalam proses penyusu- nan kesepakatan-kesepakatan internasion- al di bidang kepariwisataankarena mung- kin saja di dalamnya ada aturan main yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip na- sional yangtelah ditetapkan dalam penye- lenggaraan kepariwisataan. Perlindungan hukum terhadap wisatawan harus ditega- kkan agar perlindungan terhadap hak-hak wisatawan yang sedang menikmati per- jalanan wisatanya mendapatkan rasa kea- manan dan kenyamanan.

## 2.2  Prinsip-Prinsip Perlindungan Hu- kum
Perlindungan hukum merupakan skrip- si dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hu- kum. Wahyu Sasongko (2007) mengata- kan bahwa perlindungan hukum dapat di- artikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan saranahukum. Perlindungan hukum adalah suatu per- lindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum, baik aturan itu yang bersifat preventifmaupun bersifat represif, baik secara tertulis mau- pun tidak tertulis dalam rangka penega- kan peraturanhukum. Setiap orang mesti mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang tinggi rendahnya status mau- pun kedudukannya. Setiap orang dipan- dang sama di mata hukum (equlity before the law). Secara Konseptual, perlindungan hu- kum yang diberikan bagi para wisatawan yang melakukan aktifitas di destinasi pa- riwisata merupakan implementasi atas adanya prinsip pengakuan dan perlindun- gan terhadap harkat dan martabat wisata- wan yang bersumber pada prinsip negara hukum. Wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata sebagai konsumen dari pengusaha pariwisata menurut Undang – Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepa- riwisataan, Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Bu- daya Bali, harus mendapatkan perlindun- gan secara berkeadilan agar memperoleh rasa aman dan nyaman bagi setiap wisata-
55
wan. Danang Sunyoto (2015;142) menyebut- kan bahwa ada tiga prinsip perlindun- gan konsumen, yaitu: prinsip bertanggu- ng jawab berdasarkan kelalaian, prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan prinsip tanggung jawab mutlak.
1.  Prinsip Bertanggung Jawab Berdasar- kan Kelalaian
Disebutkan bahwa tanggung jawab kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab bersifat subjektif yaitu suatu tanggu- ng jawab yang ditentukan oleh prilaku pengusaha  pariwisata.  Sifat  subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang bersikap hati – hati mencegah timbulnya kerugian pada para wisatawan. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian para pengusaha pariwisata yang beraki- bat munculnya suatu kerugian terhadap para wisatawan merupakan faktor penentu adanya hak para wisatawan untuk menga- jukan tuntutan kerugian kepada para pen- gusaha pariwisata. Dalam Danang Sunyo- to (2015 :143) disamping faktor kesalahan dan kelalaian para pengusaha pariwisata tersebut, tuntutan ganti rugi berdasarkan kelalaian diajukan berdasarkan pada bukti – bukti, yaitu: a. Pihak tergugat yang terdiri dari para pengusaha pariwisata benar – benar mempunyai kewajiban untuk melaku- kan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian para wisatawan;
b. Para pengusaha pariwisata tidak mel- aksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produk/jasanya dipasarkan ses- uai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan;
c. Para wisatawan penderita kerugian. Kelalaian para pengusaha pariwisata merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada para wisatawan (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian para wisatawan). Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkemban- gan dengan tingkat tanggungjawab yang berbeda terhadap kepentingan para wisatawan, yaitu:
1) Tanggungjawab  Atas  Kelalaian
Dengan Persyaratan Hubungan Kontrak Teori murni prinsip tanggung-
jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggungjawab yang didasar- kan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan para wisatawan karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yai- tu adanya unsur kesalahan atau kela- laian dan hubungan kontrak antara para pengusaha pariwisata dan para wisatawan. Teori tanggungjawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada para wisatawan, karena wisatawan dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada para pengusaha pa- riwisata yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara para wisatawan sebagai penggugat dengan para pengusaha pariwisata sebagai tergugat. Kedua, argumen- tasi para pengusaha pariwisata bah- wa kerugian para wisatawan diaki- batkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.
2)  Kelalaian Dengan Beberapa Pengec- ualian Terhadap Persyaratan Hubun- gan Kontrak Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelala- ian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian na- mun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan kontrak. Seperti yang telah disebut- kan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan wisatawan untuk men- gajukan ganti kerugian kepada para pengusaha pariwisata. Prinsip ini tidak memihak kepada kepentingan wisatawan, karena pada kenyataann- ya wisatawan yang sering mengala- mi kerugian atas pemakaian suatu produk/jasa adalah wisatawan yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan para pengusaha pariwisata.
3)  Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubu- ngan Kontrak Setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beber- apa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
I Ketut Subadra
56
perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk/jasa, maka tahap berikutnya adalah tahap keti- ga yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak.

## 4) Prinsip praduga lalai dan prinsip
Bertanggung Jawab dengan Pem- buktian Terbalik
Tahap perkembangan terakhir dalam prinsip tanggung jawab ber- dasarkan kelalaian adalah dalam bentuk  modifikasi  terhadap  prinsip tanggung jawab berdasarkan kes- alahan. Dalam Danang Sunyoto, 2015:146 menyatakan bahwa mod- ifikasi  ini  bermakna,  adanya  kerin- ganan – keringanan bagi wisatawan dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prin- sip tanggung jawab ini masih ber- dasarkan  kesalahan.  Modifikasi  ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab yang mutlak.
2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi
Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian para pengusaha pariwisata, aja- ran hukum juga memperkenalkan para wisatawan untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab pen- gusaha pariwisata yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab ber- dasarkan kontrak. Ketika suatu produk/ jasa rusak dan mengakibatkan kerugian, para wisatawan biasanya melihat isi kon- trak atau perjanjian yang merupakan bagi- an dari kontrak, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Keuntungan para wisatawan dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah pener- apan kewajiban bersifat mutlak, yaitu sua- tu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan pengusaha pa- riwisata terhadap janjinya. Itu berarti apa- bila pengusaha pariwisata telah berupaya memenuhi janjinya tetapi para wisatawan tetap menderita kerugian, maka pengusaha pariwisata tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Dalam prinsip tanggung jawab berdasar- kan wanprestasi terdapat beberapa kele-
mahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan para wisatawan, yaitu: (a) pembatasan waktu gugatan; (b) persyaratan pember- itahan; (c) kemungkinan adanya bantahan; dan (d) persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun vertikal.
3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Azas tanggung jawab ini dikenal den- gan nama product liability. Menurut prin- sip ini, para pengusaha pariwisata wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para wisatawan atas peng- gunaaan produk/jasa yang dipasarkan. Tanggung jawab mutlak strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuk- tikan oleh pihak para wisatawan sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini meru- pakan lex specialis dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Para wisatawan yang bertindak sebagai konsumen hanya perlu membuktikan adan- ya hubungan klausalitas antara perbuatan para pengusaha pariwisata dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap wisatawan yang merasa dirugikan akibat produk/jasa cacat atau tidak aman dapat menuntut konpensasi tanpa harus mem- permasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dipihak pengusaha pariwisata. Alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum tentang product liability ini, adalah: 1.  Para wisatawan sebagai sebagai kon- sumen menjadi korban di satu pihak dan ada pengusaha pariwisata di lain pihak, beban kerugian seharusnya di- tanggung oleh pihak yang membuat suatu produk/jasa.
2.  Dengan menjual produk/jasa dipasa- ran, berarti mereka menjamin bahwa produk – produk/jasa yang dipasarkan tersebut aman dan pantas untuk digu- nakan, bilamana terbukti tidak demiki- an dia harus bertanggung jawab.
2.3 Hak dan Kewajiban Wisatawan Pasca Berlakunya Peraturan Daer- ah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012
Di era globalisasi,hak dan kewajiban para pengguna jasa pariwisata baik wisata- wan domestik maupun manca negara serta para pengusaha pariwisata sangat dibutu-
57
hkan.Secara yuridis produk hukum yang dapat dicermati terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban sebagai perlindungan hukum terhadap para wisatawan adalah Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 ten- tang Kepariwisataan, Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Propin- si Bali No.2 Tahun 2012 Tentang Kepari- wisataan Budaya Bali. Ketentuan Pasal 20 huruf c dari Un- dang- Undang No.10 Tahun 2009 men- yatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Secara eksplisit hak wisata- wan untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 20 huruf c undang – undangkepariwisataan ini. Pihak pengusaha pariwisata, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (d) berkewajib- an memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Selain itu, pemerintah dan pe- merintah daerah menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, berkewajiban menye- diakan informasi kepariwisataan, perlind- ungan hukumserta keamanan dan kese- lamatan kepada para wisatawan. Selain dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di mana perlindungan hukum terhadap hak- hak wisatawan sebagai konsumen diatur pula dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh: a.  Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
b.  Fasilitas umum dan pelayanan kepari- wisataan sesuai dengan standar;
c. Perlindungan keamanan dan ken- yamanan termasuk menyediakan fasil- itas bagi wisatawan usia lanjut dan pn- yandang cacat;
d. Pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan
e.  Jaminan asuransi untuk kegiatan pari- wisata yang beresiko tinggi.
Disamping adanya hak para wisatawan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya namun bagi mereka terlibat da- lam pembangunan kepariwisataan seperti pengusaha pariwisata juga memiliki hak sama. Hak para pengusaha pariwisata ini seperti disebutkan dalam Peraturan Daer- ah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012 Tentang
Kepariwisataan Budaya Bali khususnya dalam ayat (5) yang menyatakan setiap pengusaha pariwisata, berhak:
a.  Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisa- taan;
b.  Membentuk dan menjadi anggota asos- iasi kepariwisataan;
c.  Mendapatkan perlindungan hukum da- lam berusaha; dan
d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Disamping hak – hak yang telah dise- butkan diatas bahwa seorang wisatawan juga memiliki beberapa kewajiban agar pembangunan kepariwisataan budaya dap- at berjalan dengan baik. Daya tarik wisa- ta yang ada harus dijaga kelestariannya disamping mampu menciptakan suasana aman, tertib, bersih dan setiap orang har- us mampu bersikap sopan santun terhadap orang lain. Oleh karena itu, setiap wisata- wan memiliki beberapa kewajiban sesuai yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012 khususnya dalam Pasal 27 ayat (2), diantaranya: a. Menghormati norma agama, adat is- tiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b.  Memelihara dan melestarikan lingkun- gan;
c. Tutur serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
d.  Tidak melakukan perbuatan yang mel- anggar kesusilaan.
Disamping adanya hak - hak yang mesti diperoleh oleh wisatawan dan pen- gusaha pariwisata, disisi lain mereka juga memiliki suatu kewajiban agar diperoleh suatu keseimbangan dan keselarasan hidup  dalam  melakukan  aktifitas  wisata. Dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daer- ah Propinsi Bali No.2 Tahun 2012Tentang Kepariwisataan Budaya Bali, disebutkan setiap wisatawan, harus:
a. Menghormati norma agama, adat is- tiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b.  Memelihara dan melestarikan lingkun- gan;
c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
d.  Tidak melakukan perbuatan yang mel- anggar kesusilaan.
Tidak hanya wisatawan saja yang memiliki kewajiban agar kepariwisataan
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
I Ketut Subadra
58
budaya Bali dapat berjalan dengan baik. Diharapkan pada semua orang yang ter- libat dalam pembangunan kepariwisataan budaya ini terutamanya pengusaha pa- riwisata juga memiliki kewajiban yang sama. Dalam Pasal 27 ayat (3) peraturan daerah ini disebutkan bahwa setiap pengu- saha pariwisata, wajib: a. Melestarikan kebudayaan Bali, men- jaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setem- pat;
b. Membangun sarana kepariwisataan dengan langgam arsitektur Bali atau sekurang – kurangnya diperindah den- gan menonjolkan ciri – ciri seni budaya daerah Bali, tata ruang dan komponen – komponennya;
c. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
d. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
e. Memberikan kenyamanan, kerama- han, perlindungan keamanan dan kes- elamatan wisatawan;
f.  Memberikan jaminan asuransi kepada wisatawan dan tenaga kerja yang mel- aksanakan kegiatan wisata beresiko tinggi;
g. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi se- tempat yang saling memerlukan, mem- perkuat dan menguntungkan;
h. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, terutama hasil komoditas pertanian dan produk dalam negeri;
i.  Meningkatkan kompetensi tenaga ker- ja melalui pelatihan, pendidikan dan sertifikasi;
j.  Berperan aktif dalam program pember- dayaan masyarakat;
k. Mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan ke- giatan yang melanggar hukum di ling- kungan tempat usahanya;
l.  Memelihara lingkungan yang sehat, asri dan bersih;
m. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
n.  Menjaga citra daerah dan masyarakat melalui kegiatan usaha pariwisata yang bertanggung jawab; dan
o.  Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan. Sedangkan dalam ayat (4) peraturan daerah ini disebutkan bahwa pengelola daya tarik wisata juga diwajibkan, untuk: a. Memelihara, mengembangkan dan mempromosikan produk dan daya tarik wisata berdasarkan falsafah Tri Hita Karana;
b. Mencegah terjadinya gangguan, pencemaran dan perusakan daya tarik wisata; dan
c. Menjamin dan mengutamakan ken- yamanan wisatawan.
Berangkat dari pemikiran diatas se- hingga Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 2 Tahun 2012 dapat dijadikan rujukan untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban para wisatawan serta pengusa- ha pariwisata. Menurut Violetta Simatu- pang (2009), perlindungan terhadap wisa- tawan harus dipertahankan, sebab tanpa hal itu wisatawan cenderung tidak akan memilih negara Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Bila hal ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi perkemban- gan kepariwisataan Indonesia dan daerah Bali pada khususnya. Propinsi Bali memang merupakan daer- ah tujuan wisata dunia yang sangat dike- nal oleh para wisatawan domestik maupun manca negara. Saat ini daerah Bali sedang membangun sektor kepariwisataan ber- landaskan pada nilai – nilai agama dan kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal Bali inilah dijadikan pilar pembangunan kepa- riwisataanya.Julukan daerah Bali sebagai daerah pariwisata budaya memang pantas disandangnya. Dengan berbagai macam jenis kebudayaan yang dimilikinya seh- ingga hampir semuatempat dapat dijadi- kan pusat destinasi kepariwisataan budaya Bali.

## III. PENUTUP
3.1 Simpulan
1.  Perlindungan hukum adalah suatu per- lindungan yang diberikan kepada set- iap orang sesuai dengan aturan hukum, baik aturan itu yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.
2. Setiap pengusaha pariwisata secara prinsip harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap se-
59
tiap wisatawan. Setiap orang mesti mendapatkan perlakuan dan dipandang sama di mata hukum (equlity before the law).
3.  Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan me- menuhi kebutuhan wisata dan kewajib- an agar menjaga dan melestarikan set- iap daya tarik wisata untuk terciptanya rasa aman, tertib, bersih dan menjaga kelesstarian lingkungan.

## 3.2 Saran
1. Perlindungan hukum harus dapat dilakukan dengan secara preventif agar tidak menimbulkan adanya kerugian yang lebih besar pada semua pihak.
2. Setiap pengusaha pariwisata harus mampu memandang setiap wisatawan sama dalam setiap aktifitas paiwisatan- ya tanpa membedakan tinggi rendahn- ya status wisatawan.
3.  Setiap orang harus diberikan hak dan kewajiban yang sama dalam berwisata tanpa adanya diskriminasi yang ber- lebihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadion Wijoyo,“Problematika Hukum di Bidang Investasi dalam Era Otonomi Daerah”. Jurnal Hukum Republi- ca,Vol. 5, No. 2,Tahun 2006,hlm.162
Hetty Hasanah,2004, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pem- biayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, Jurnal Unikom,Vol, diakses pada web site :http//jurnal.unikom.ac.id/vol3/per- lindungan, html ., hlm. 1.
I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta,
2009, Pengantar Ilmu Pariwisata,
Jogjakarta, Andi, hlm. 2.
I Putu Gelgel, 2009, Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Per- dagangan Jasa (GATS-WTO) Imp- likasi Hukum dan Implementasi Hu- kumnya , Bandung, Refika Aditama.
Ismiyanti, 2010, Pengantar Pariwisata, Jakarta, Grasindo Widiasarana In- donesia
Made Metu Dhana, 2012, Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan, Surabaya, Paramita.
Muljadi, 2012, Kepariwisataan dan Per- jalanan , Jakarta,Raja Grafindo Per- sada.
Mardani, 2003, Dalam Pariwisata Bu- daya  Berkelanjutan,  Refleksi  dan Harapan Di Tengah Perkembangan Global , Program Magister (S2) Ka- jian Pariwisata, Program Pascasar- jana Universitas Udayana,Denpasar, hlm.73.
Oka A Yoety, 2009, ” Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja , Ja- karta: PT Pertja, hlm. 1
Peraturan Daerah Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Bu- daya Bali
Suparman Khan, 2001, “Apresiasi Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Demokratisasi di Indonesia”, Jurnal Jurisprudentia Vol. 1 No. 1I , hlm. 95
Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisa- taan
Undang-Undang Republik Indonesia No.
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Violetta Simatupang, 2009, “Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia”, PT.  Alumni, Bandung.
Wahyu Sasongko, Ketentuan - Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Kon- sumen ,  Unila, Lampung,2007. hlm.
31
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
60