Raad Kertha, Vol. 03, No. 01 Pebruari 2020 - Juli 2020

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI
Oleh :
AA Sagung Poetri Paraniti, SH, MH Drs. I Wayan Wiryawan, MH Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
Ikip Saraswati Tabanan
Jalan Pahlawan Nomor 2 Tabanan.
( paranitipoetri@yahoo.com , wayanwiryawan31@gmail.com)
ABSTRAK, Menelisik kesejumlah isu permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia akhir-akhir ini, telah menempatkan perempuan sebagai korban dalam rentang masa yang sangat lama. Hal tersebut dapat dilihat dengan bervariasinya sejumlah kasus kekerasan  yang  berimplikasi  pada  segala  bentuk  kekerasan  mulai  dari  fisik  hingga intimidasi, pelecehan, penghinaan serta pengekangan terhadap hak sebagai mahluk sosial bahkan  yang  secara  lebih  tampak  dan  terorganisir  yakni  dalam  bentuk  perdagangan perempuan  atau  pemaksaan  menjual  diri.  Sehingga  perempuan  di  Indonesia  sebagai kelompok yang lemah yang harus mendapat perlindungan. Berdasarkan latar belakang masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  penting untuk dibahas secara lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana  perlindungan  hukum  yang  multikompleks  terhadap  perempuan  sebagai korban  kekerasan  dan  diskriminasi,  Apa  hambatan  yang  dihadapi  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai  korban  kekerasan  dan diskriminasi.Landasan  teori  yang  dipakai  adalah  teori  Negara  hukum,  Teori  Hierarki norma  hukum,  Teori  Kemanfaatan  Hukum.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatif. Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  setiap  tindakan  yang  melanggar,  menghambat, meniadakan  kenikmatan  dan  pengabaian  hak  asasi  perempuan.  Berdasarkan  data Komnas  Perempuan,  jumlah  kasus  kekerasan  seksual  yang  dilaporkan  pada  2017 meningkat sebesar 74% dari tahun 2016. Bahkan ditahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan 14% dengan jumlah 406.178 kasus. Perlunya jaminan perlindungan  terhadap  perempuan  muncul  seiring  dengan  adanya  kesadaran  untuk memberikan  perlindungan  khusus  karena  banyaknya  persoalan  yang  dihadapi  kaum perempuan  seperti  kekerasan  fisik  dan  psikis,  diskriminasi,  keterbelakangan  dalam berbagai  bidang,  dan  sebagainya.  Perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai korban  kekerasan  dan  diskriminasi  saat  ini  diatur  dalam  perundang-undangan  di Indonesia,  yakni  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Inpres Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG), Kerpres Nomor  181  Tahun  1998 tentang  Pembentukan  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Disamping itu, beberapa  bentuk  upaya  lainnya  secara  langsung  yang  dilakukan  dalam  memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yakni melalui lembaga-lembaga yang ada seperti, Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum.Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban  kekerasan  dan  diskriminasi  yang  diantaranya  disebabkan  oleh  beberapa  faktor diantaranya, substansi hukum, penegak hukum, budaya, sarana dan fasilitas. Untuk itu perlu  adanya  sejumlah  perbaikan  terhadap  sejumlah  komponen  yang  mempengaruhi terhadap  penegakan  hukum  atas  kekerasan  yang  dialami  perempuan,  baik  dari  SDM aparat  penegak  hukum,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur secara khusus  tentang perempuan, serta memaksimalkan sejumlah sarana fasilitas yang berkaitan  dengan  kepentingan  korban  kekerasan  sehingga  implementasi  dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dapat terakomodir sebagaimana mestinya.
Kata  Kunci  :  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan  dan Diskriminasi

## LEGAL PROTECTION OF WOMEN AS VICTIMS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION
ABSTRACT,  Examining  a  number  of  issues  of  violence  against  women  in  Indonesia lately, has placed women as victims for a very long period of time. This can be seen by the  variation  in  a  number  of  cases  of  violence  that  have  implications  for all  forms  of violence ranging from physical to intimidation, harassment, humiliation and restriction of  rights  as  social  beings  even  more  visible  and  organized,  namely  in  the  form  of trafficking in women or the coercion of selling themselves. So that women in Indonesia as  a  weak  group  must  receive  protection.  Based  on  the  background  of  the  problem outlined above, there are several important issues to be discussed further. The problems are as follows: How is multicomplex legal protection for women as victims of violence and discrimination, What are the obstacles faced in providing legal protection against women  as  victims  of  violence  and  discrimination.  Legal  Use  Theory.  This  type  of research used in this research is normative legal research which is a scientific research procedure  to  find  the  truth  based  on  legal  scientific  logic  from  the  normative  side. Violence against women is any action that violates, inhibits, negates the enjoyment and neglect  of  women's  human  rights.  Based  on  Komnas  Perempuan  data,  the  number  of reported cases of sexual violence in 2017 increased by 74% from 2016. Even in 2019 cases of violence against women increased by 14% with a number of 406,178 cases. The need for guarantees of protection for women comes along with the awareness to provide special protection because of the many problems faced by women such as physical and psychological violence, discrimination, underdevelopment in various fields, and so on. Legal  protection  for  women  as  victims  of  violence  and  discrimination  is  currently regulated  in  Indonesian  law,  namely  the  Criminal  Code,  Law  Number  23  of  2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 21 of 2007 concerning Eradication  Criminal  Acts  on  Trafficking  in  Persons,  Law  Number  39  Year  1999 Concerning  Human  Rights,  Presidential  Instruction  Number  9  Year  2000  concerning
Gender Mainstreaming (PUG), Presidential Decree Number 181 Year 1998 concerning the  Formation  of  the  National  Commission  on  Violence  against  Women  or  Komnas Perempuan, which was amended by Perpres Number 65 of 2005. Besides that, several other forms of direct efforts made in providing legal protection for women are through existing  institutions  such  as,  Integrated  Service  Centers,  and  Legal  Aid  Institutions. There  are  several  obstacles  encountered  in  implementing  legal  protection  against women  victims  of  violence  and  disks  elimination  which  is  caused  by  several  factors including, the substance of the law, law enforcement, culture, facilities and facilities. For this reason, there needs to be a number of improvements to a number of components that affect law enforcement for violence experienced by women, both from human resources law  enforcement  officers,  the  establishment  of  legislation  that  specifically  regulates women, and maximizes a number of facilities related to the interests of victims of violence so  that  implementation  in  providing  legal  protection  to  women  can  be  properly accommodated.
Keyword : Legal Protection of Women Victims of Violence and Discrimination
1.1 LATAR BELAKANG
Isu Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut sebagai HAM) merupakan isu sentral dalam perkembangan sebuah negara
demokratis.  Di  hampir  seluruh  dunia, masalah  hak  asasi  manusia  diangkat sebagai  hal  yang  terpenting  dalam negara demokrasi atau negara yang ingin mencapai  demokrasi. 1 Isu  pelanggaran
Hak Asasi Manusia termasuk diskriminasi terhadap perempuan terhadap sebuah negara dapat mengancam legitimasi seorang pemimpin  negara  itu  sendiri.  Sudah banyak  contoh  dimana  kediktatoran sebuah rezim justru melahirkan resistensi  atau  perlawanan  dari civil society yang  menyebabkan  runtuhnya kekuasaan rezim tersebut.
Ditingkat  internasional  sendiri sistem  hukum  hak  asasi  manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia yang  muncul  pada  tahun  1947  dan disahkan oleh Majelis Umum
Perserikatan  Bangsa  Bangsa  pada  10
Desember  1948.  Deklarasi  Umum  Hak Asasi  Manusia  ini  (selanjutkan  akan disebut  sebagai  DUHAM),  merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan  hak  manusia  yang  di dalamnya  termasuk  hak  perempuan. Deklarasi  ini  diakui  sebagai  standar umum  bagi  semua  masyarakat  dan semua  bangsa  untuk  berjuang  bagi kemajuan  martabat  manusia.  Diantara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan
keamanan  setiap  orang,  kebebasan  dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan
martabat manusia,
1 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia (Komnas  HAM), Hak  Asasi  Manusia:  Tanggung Jawab  Negara,  peran  institusi  Nasional  dan Masyarakat , Jakarta, 1999, komnas, h. 7
pengakuan  sebagai  seorang  pribadi  di depan  hukum  mencari  keadilan,  dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik. 2 Pada perkembangannya kodifikasi  hak-hak  belum  dirasa  cukup memadai  untuk  menjamin  hak-hak.
DUHAM  tidak  mempunyai  mekanisme bagaimana penjaminan hak dan perlindungan  hak  tersebut,  dan  siapa yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pelanggaran hak kepada pihak lain.  Pasal  30  DUHAM  memang  telah menegaskan  bahwa  siapapun  dapat dikatakan sebagai pelanggar hak - yaitu negara,  kelompok  atau  seseorang, namun bagaimana agar si pelanggar hak ini ditangani  dan siapa yang berwenang menanganinya  menjadi  tidak  begitu jelas.
Pada  tahun  1979  PBB  memuat perjanjian  melalui  konvensi  untuk menjamin hak asasi manusia di bidang- bidang yang spesifik dengan ditandatanganinya  Konvensi  mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi  terhadap  Perempuan  dan mulai  berlaku  tahun  1981.  Perjanjian- perjajian  dalam  bentuk  Konvensi  yang ada  pada  urnumnya  mengatur  tentang pengakuan  hak,  kewajiban  negara sebagai  sandaran  pelaksanaan  dan mekanisme
pelaporan dan pemantauannya. Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh negara, yang berarti  negara  wajib  mengakui  hak,
melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat  pada  sistem  pemantauan  dan pelaporan  internasional.  Di  samping Konvensi  Utama  tentang  Perempuan, pada  perkembangannya  hadir  berbagai
2 Women, Law and Development, Hak Asasi Manusia  Kaum  Perempuan , Langkah  demi  langkah , terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, h. 13.
instrumen  lain  yang  mengatur  hak spesifik perempuan.
Dalam perjalanannya jika dikaitkan dengan era demokrasi Indonesia saat ini, dramatisasi perjuangan  perempuan  dan  anak  guna memperoleh  keadilan  dalam  berbagai aspek kehidupan berlangsung sangat alot dan berliku. Isu Kekerasan seksual yang sedang marak diperbincangkan di Indonesia  saat  ini  telah  menempatkan perempuan  dan  anak  sebagai  korban dalam  rentang  masa  yang  sangat  lama dan  cenderung  menjadikan  mereka sebagai  pihak  yang  selalu  disalahkan. Negara masih tampak merangkak dalam menyelenggarakan  upaya  perlindungan dan belum mampu menjamin seutuhnya keamanan  perempuan  dan  anak,  begitu juga  produk  hukum  yang  ada  saat  ini belum  bisa  menjawab  kegelisahan mereka.
Berbagai  ketimpangan  dalam menyikapi dan menyelesaikan sejumlah permasalahan  kekerasan  yang  dialami perempuan, tentu tidak terlepas dari nilai budaya  patriarki  yang  tanpa  sadar membentuk hierarki kekuasaan laki-laki dengan  memperspektifkan  diri  sendiri, yakni  jika  perempuan  berhak  dikuasai yang  berimplikasi  pada  segala  bentuk kekerasan  mulai  dari  fisik  hingga intimidasi,  pelecehan,  penghinaan  serta pengekangan  terhadap  hak  sebagai mahluk sosial untu berpartisipasi dalam lingkungan  sosial  masyarakat  termasuk lingkungan  keluarga,  tempat  kerja, lembaga  pendidikan  dan  atau  bahkan yang secara lebih tampak dan
terorganisir yakni dalam bentuk perdagangan perempuan atau
pemaksaan menjual diri.
Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas  Perempuan)  berdasarkan  data Komnas Perempuan  yang menunjukkan
3 https://www.jurnalperempuan.org/warta- feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-
bahwa  berdasarkan  Catatan  Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018,  jumlah  kasus  kekerasan  seksual yang  dilaporkan  pada  2017  meningkat sebesar 74% dari tahun 2016. Layaknya fenomena  gunung  es,  angka  dan persentase  yang  tercatat  dalam  laporan ini  pun  belum  menampilkan  jumlah keseluruhan  kasus  yang  ada,  bahkan ditahun  2019  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  mengalami  kenaikan  14% dengan  jumlah  406.178  kasus,  yang mana data dimaksud dihimpun dari tiga sumber  yakni  Pengadilan  Negeri  (PN) dan  Pengadilan  Agama  (PA),  lembaga layanan  mitra  komnas  perempuan,  dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan  bahwa  pada  Catahu  2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap  perempuan  yakni  perkosaan dalam pernikahan ( marital rape ), incest ,
kekerasan dalam pacaran (KDP),
cybercrime , dan kekerasan seksual pada perempuan  disabilitas.  Sementara  itu
Adriana  Venny  (Komisioner  Komnas Perempuan) menyampaikan bahwa dalam  CATAHU  Komnas  Perempuan memetakan jenis-jenis kekerasan seksual  yang  dilaporkan  oleh  korban yakni  pelecehan  seksual,  eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan  seksual,  dan  penyiksaan seksual. Berdasarkan pengaduan korban banyak  kasus  yang  terjadi  di  luar  nalar kemanusiaan  juga,  misalnya  tentang penelanjangan  perempuan  di  bandara atas  nama  keamanan  dan  ancaman mengedarkan  video  porno  ( revenge porn ). 3
Tidak  kalah  menariknya  lagi, diwilayah  Provinsi  Bali  sendiri,  kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan
kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.00 WITA
juga  mengalami  sejumlah  peningkatan, yang  mana  berdasarkan  informasi  data yang diperoleh melalui Ketua
LBH APIK  Bali,  Ni  Luh  Putu  Nilawati Menyampaikan  jika  pada  tahun  2017 kasus  KDRT  sebanyak  83  kasus  dan tahun 2018 naik menjadi 171 kasus atau naik sebanyak 88 kasus. Sedangkan pada peringkat  kedua  yaitu  kasus  hak  asuh anak  tahun  2017  ada  3  kasus  dan  naik menjadi 36 kasus. Pada posisi ketiga ada kasus  kekerasan  seksual  sebanyak  15 kasus pada tahun 2017 naik menjadi 34 kasus  tahun  2018.  Yang  mana  secara spesifik  kasus  terbesar  kekerasan  anak dan  perempuan  tahun  2018  terbanyak terjadi di Kota Denpasar yaitu sebanyak 118 kasus yang disebabkan dikarenakan Denpasar  memiliki  penduduk  yang heterogen. 4
Jika dilihat dari fenomena tersebut di atas menunjukkan jika kaum perempuan di Indonesia sebagai kelompok  yang  lemah  yang  harus mendapat perlindungan. Kurang diperhatikannya masalah kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga,  lebih banyak disebabkan tempatnya di wilayah domestik, namun justru masalah dan  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga inilah yang mengalami peningkatan. Diperkirakan banyak kasus kekerasan  yang  menimpa  perempuan diwilayah  provinsi  Bali  masih  ada beberapa yang belum terakomdir, hal ini mungkin terjadi karena perempuan yang terkena  kasus  malu  dan  takut  untuk melaporkannya,  sehingga  tidak  dapat diungkapkan.  Tetapi  apabila  semua perempuan jujur dan memiliki keberanian  untuk  melaporkan  tindakan kekerasan yang dialami atau yang terjadi di  sekitarnya,  niscaya  angka  yang terekspose  akan  jauh  lebih  besar. Dengan memperhatikan semakin
4
https://bali.tribunnews.com/2018/12/18/catatan-lbh- apik-bali-kasus-kdrt-di-bali-naik-dua-kali-lipat-
meningkatnya  korban  dan  kasus  tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Artinya Negara (pemerintah)  harus  secara  tegas  dan konsisten memberi perlindungan terhadap  harkat  dan    martabat  kaum perempuan  sebagai  kelompok  yang lemah.
Berdasarkan  pada  paparan  latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul
“ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi”

## 1.2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas  maka  dapat  ditarik  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  sebagai  korban kekerasan dan diskriminasi ?
2. Apa hambatan  yang dihadapi dalam memberikan  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  sebagai  korban kekerasan dan diskriminasi  ?
1.6.Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian
Pada  dasarnya  bahwa  ilmu hukum itu mengenal dua jenis penelitian yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  empiris.  Akan  tetapi  dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan jenis  penelitian  hukum  normatif    yang didukung dengan data empiris.
Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian  dimana  sumber  atau  bahan utamanya bersifat sekunder pada perpustakaan  yang  nantinya  akan  dikaji dari  berbagai  aspek  seperti  aspek  teori,
filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum  dan  penjelasan  pada  tiap  pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu
tahun-2018 Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.00 WITA
undang-undang  yang  terkait  dengan perlindungan hukum terhadap perempuan  sebagai  korban  kekerasan dan diskriminasi .
1.6.2 Pendekatan Masalah Dalam penelitian hukum
normatif  terdapat  beberapa  pendekatan, yaitu:  pendekatan  perundang-undangan
(statue  approach), pendekatan  konsep (conseptual approach), pendekatan analisis (analytical  approach), dan pendekatan  kasus (case  approach).
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan  pendekatan  konseptual
(conseptual approach).
Pendekatan perundang-undangan (statue approach), dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang  dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 5
1.6.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum  dalam penelitian ini adalah :
1) Bahan  Bahan  Hukum  Primer  yaitu bahan  hukum  yang  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  atau berupa peraturan perundang-
undangan,  dalam  hal  ini  adalah antara lain;
1. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 Amandemen Keempat
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang  Peraturan  Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
5 Peter  Mahmud  Marzuki,  2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h.93.
Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor 64 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai  bahan  hukum  primer, seperti  hasil-hasil  seminar  atau pertemuan  ilmiah  lainnya,  bahkan dokumen pribadi  atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini.
3) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  penunjang  yang  memberi petunjuk  dan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  seperti  kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah. 6
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dalam Penelitian Hukum Normatif Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa  teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  hukum  normatif  dilakukan dengan  studi  pustaka  terhadap  bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer,
6 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Rajawali  Press,  Jakarta  ,  h.  14-15.  (selanjutnya  di singkat Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji III).
bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan hukum tersier. 7
2. Dalam Penelitian Hukum Empiris
Dalam penelitian hukum empiris, teknik  pengumpulan  data  terdapat  2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara
sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.  Kedua teknik  tersebut  adalah wawancara dan angket atau kuisioner. 8
a. Wawancara
Wawancara  adalah  melakukan tanya  jawab  secara  langsung  antara peneliti dengan responden atau narasumber  untuk  mendapat  informasi.
Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya
diproleh  dengan  dalan  bertanya  secara langsung oleh responden atau narasumber. b. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang  dijadikan  penelitian,  dimana dengan  dokumen  yang  ada  akan memberikan  gambaran  yang  terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
1.6.5 Teknik Analisa Setelah  data  yang  digunakan dalam penyusunan penelitian ini
terkumpul, maka penulis akan melakukan  analisis  data.  Analisis  Data adalah  menguraikan  data  dalam  bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas  dan  terperinci  yang  kemudian diintrepretasikan  untuk  memperoleh suatu  kesimpulan.  Analisis  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  kualitatif  dan  penarikan
7 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,h. 160
kesimpulan  dilakukan  dengan  metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang  bersifat  umum  sesuai  dengan permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian.

## PEMBAHASAN

## 3.1  Faktor Penyebab Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan
Kekerasan  terhadap  perempuan dalam  seluruh  aspek  hubungan  antara manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan orang-orang dekat lainnya berbagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan
masyarakat, baik situasi normal maupun dalam situasi perang atau konflik. Yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini berupa pelecehan seksual, kekerasan fisik,  diskriminasi.    Pada  umumnya kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap perempuan  terjadi  disebabkan  oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
1. Pengaruh  perkembangan  budaya yang  semakin    tidak  menghargai etika berpakaian, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tindakan senonoh dan jahat.
2. Gaya  hidup  dan  pergaulan  diantara laki-laki  dan  perempuan  yang semakin bebas.
3. Keinginan pelaku untuk melakukan dan  melampiaskan  balas  dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban  yang  dianggap  menyakiti dan merugikan.
4. Ketidak  mampuan  pelaku  untuk mengendalikan  emosi  dan  nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan
menjerumuskan dalam perilaku yang tidak manusiawi.
8 Ibid
5. Tingkat  kontrol  masyarakat  yang rendah,  artinya  berbagai  perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar  hukum dan  norma keagamaan kurang mendapat respon dan  pengawasan  dari  unsur-unsur masyarakat.
6. Budaya  patriarki  yang  masih  kuat sehingga  laki-laki  dianggap  paling dominan,  yang  mana  laki-laki  dan perempuan  tidak  diposisikan  setara dalam masyarakat.
7. Putusan  hakim  yang  cenderung tidak  adil,  misalnya  putusan  yang cukup  ringan  dijatuhkan  pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berbuat keji dan jahat, artinya mereka  yang  hendak  berbuat  jahat tidak  merasa  takut  lagi  dengan sanksi hukum yang akan diterimanya. 9 Faktor-faktor  tersebut  sering tertutupi  oleh  mitos-mitos,  misalnya dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya karena itu merupakan bagian dari  kejahatan  itu  sendiri.  Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu  mengurangi  stress.  Sementara  itu, perempuan  menghadapi  hal  tersebut dengan  rasa  rendah  diri  sehingga membuat norma-norma sosial yang telah terkonstruksi  yang  menempatkan  posisi laki-laki  yang  dominan  dan  perempuan pada  posisi  tersubordinasi.  Hal  tersebut yang mempengaruhi peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan. 10
Dalam  banyak  studi  dinyatakan bahwa
penganiayaan perempuan berkaitan erat dengan kedudukan subordinatif  kaum  perempuan  di  dalam masyarakat. Perbuatan ini dikategorikan dalam kejahatan
seksual yang
9 Mia  Amalia, Kekerasan  Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, Jurnal Wawasan  Hukum, 2011, h. 406
10 Ibid
berkonotasi  sebagai  kejahatan  terhadap seseorang  karena  ia  berjenis  kelamin perempuan.  Oleh  karena  itu,  kejahatan ini  disebut  juga  kejahatan  berbasis jender.  Kedudukan  subordinatif    kaum perempuan  itu,  antara  lain  disebabkan karena relasi gender yang tidak seimbang antara laki-laki dan
perempuan.  Di  masyarakat  masih  kuat anggapan  bahwa  laki-laki  memiliki kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari  pada perempuan,  dan  laki-laki  memiliki kekuasaan  penuh  dalam  menjalankan biduk rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme  krusial  yang  menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinasi laki-laki. 11
Peremehan  terhadap  perempuan seringkali  “dibenarkan”  dengan  alasan bahwa  perempuan  mempunyai  sifat bodoh  bawaan,  tidak  terdidik,  tidak berwibawa,  dan  tidak  mampu  menjaga diri.  Semua  penilaian  atas  tubuh perempuan digunakan untuk membenarkan  penyingkiran  perempuan dari  kesempatan-kesempatan  kultural dan kepemimpinan.
Akhirnya, perempuan diminta untuk menerima hal ini  sebagai  sanksi  normal,  alamiah  dan suci.  Sistem  hukum  yang  berlaku sekarang, baik dari segi subtansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat,  kurang  responsif  terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah  kekerasan.  Misalnya,  KHUP tidak  memadai  lagi  untuk  mencover realitas  kekerasan  yang  terjadi  di masyarakat.  Banyak  bentuk  kekerasan yang  tidak  tertampung  dalam  KHUP, demikian  pula  sanksinya  dinilai  tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat. 12
11 Sitti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia konsep dan Inplementasi , Naufan Pustaka, , Yogyakarta, 2010, h. 183.
12 Ibid, h. 187
Berbagai bentuk kekerasan yang dialami kaum perempuan serta penyebab terjadinya  kekerasan  tersebut,  harus medapat perhatian penting dan pengawasan  berbagai  lembaga-lembaga hukum dan berbagai organisasi perempuan.  Hal  ini  berarti  kurangnya pendalaman  atau  penetapan  sanksi kepada  pelaku  kekerasan  terhadap perempuan,  maka  dari  itu  pentingnya pengembangan ideologi mengenai peran perempuan  baik  dalam  sektor  domestik maupun publik.
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi
Secara umum perlindungan hukum diartikan sebagai hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi  perempuan  terutama  dari  tindak kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi,  pendidikan,  sipil,  dan  politik. Pembentukan  dan  eksistensi  hukum sendiri  tentunya  tidak  terlepas  dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam penanganan suatu konflik. Dalam  negara  modern  seperti  saat  ini maka  hukum  merupakan  satu  pilihan, akan tetapi tidak mudah untuk mencapai tujuannya.
Kekerasan  terhadap  perempuan merupakan
rintangan terhadap pembangunan, sebab kekerasan tersebut dapat  menimbulkan  akibat  akumulatif yang  tidak  sederhana.  Dalam  berbagai pertemuan  internasional  bahkan  dapat dikatakan  hal  ini  ada  hubungannya dengan  indeks  perkembangan  manusia ( human  development  index ). 13 Terkait perlindungan hukum terhadap perempuan,  perlu  diketahui  jika  setiap
13 Ruhani,  S.  dan  Eja  Y.,  Susi, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik , Pusaka UGM, Yogyakarta, 2002, h.60
perempuan  mempunyai  sejumlah  hak sebagai  warga  negara  yang  tentunya wajib  dilindungi  oleh  undang-undang. Hak tersebut tentu erat kaitannya dengan kondisi  perempuan  saat  ini  yang  dapat dikategorikan  sebagai  kelompok  rentan yang  mendapat  tempat  khusus  dalam pengaturan jaminan perlindungan. Terdapat  berbagai  bentuk  perlindungan hukum  terhadap  perempuan  sebagai korban  kekerasan  dan  diskriminasi adalah sebagai berikut: 3.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi Menurut Peraturan Perundang-undangan 1. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Jaminan  perlindungan  hukum
pada  perempuan  telah  ada  di  dalam konstitusi  yakni  Undang-Undang  Dasar 1945  (UUD  1945)  yang  secara  umum menyebutkan  kedudukan  yang  sama antara laik-laki dan perempuan. Konteks ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  undang- undang  yang  secara  umum  masih bersifat netral gender. Sedangkan perempuan  membutuhkan affirmative action untuk mengejar ketertinggalannya  agar  dapat  sejajar dengan  laki-laki.  Beruntungnya,  UUD 1945  juga  telah  mengalami  perubahan yang  signifikan  untuk  memberikan jaminan  tersebut.  Perlindungan  hukum memiliki  2  arus  baik  sebagai  upaya preventif  maupun  upaya  penanganan. Adapun  ketentuan  perlindungan  hukum atas  perempuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  yakni  sebagai berikut:
Pasal 28 A
Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya
Pasal 28 D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum.
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri  pribadi,  keluarga, kehormatan,  martabat  dan  harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan dari ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan hak asasi.
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia  dan  berhak  memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28 H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang  memungkinkan  pengembangan dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia yang bermartabat.
Pasal 28 I ayat (1) Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dihadapan  hukum  dan hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Pasal 28 I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan  terhadap  perlakuan  yang bersifat diskriminatif itu Pasal 28 I ayat (4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah Pasal 28 J ayat (1) Setiap  orang  wajib  menghormati  hak asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Pasal 28 J ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada  pembatasan  yang  di  tetapkan dengan undang-undang” dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 2. Perlindungan  Hukum  Perempuan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  39
Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi
Manusia Negara  Indonesia  merupakan
negara hukum dan negara yang menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia, hal tersebut terbukti
dengan diundangkannya Undang-undang No 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian  HAM  menurut  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  adalah seperangkat  hal  yang  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugrah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah  dan  setiap  harkat  dan martabat  manusia.  Menarik  definisi tersebut,  tentu  dapat  disimpulkan  jika hak  asasi  manusia  memiliki  melekat ( inherent )  pada  diri  setiap  manusia  dan bersifat universal, artinya eksistensi atas
hak  asasi  manusia  dimaksud  tidak dibatasi oleh batas-batas apapun.
Adapun  perlindungan  hukum perempuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak  Asasi  Manusia  adalah  sebagai berikut;
Pasal 3 Ayat (2) Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  perlakuan hukum  yang  adil  serta  mendapat kepastian  hukum  dan  perlakuan  yang sama di depan hukum. Pasal 3 Ayat (3) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Pasal 4 Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  kebebasan  pribadi,  pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dan  persamaan  di hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak dituntut atas dasar hukum  yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.
Pasal 9 Ayat (1) Setiap  orang  berhak  untuk  hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Pasal 11 Setiap  orang  berhak  atas  pemenuhan kebutuhan  dasarnya  untuk  tumbuh  dan berkembang secara layak.
Pasal 12 Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan bagi  pengembangan  pribadinya,  untuk memperoleh  pendidikan,  mencerdaskan dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas hidupnya  agar  menjadi  manusia  yang beriman,  bertaqwa,  bertanggung  jawab, berakhlak  mulia,  bahagia,  dan  sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia Pasal 17
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk  memperoleh  keadilan  dengan mengajukan  permohonan,  pengaduan, dan  gugatan,  dalam  perkara  pidana, perdata,  maupun  administrasi  serta diadili  melalui  proses  peradilan  yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan  yang  obyektif  oleh  hakim yang  jujur  dan  adil  untuk  memperoleh putusan yang adil dan benar.
Pasal 20
(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan  budak,  perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapUn  yang  tujuannya  serupa,
dilarang.
Pasal 48
Wanita  berhak  untuk  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  disemua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pasal 49
(1) Wanita  berhak  untuk  memilih, dipilih,  diangkat  dalam  pekerjaan, jabatan,  dan  profesi  sesuai  dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya  terhadap  hal-hal  yang dapat  mengancam  keselamatan  dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus  yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum 3. Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut KUHP
Istilah atau pengertian kekerasan tidak  dijelaskan  secara  spesifik  dalam
KUHP.  Pengertian  kekerasan  dalam KUHP  terdapat  dalam  Pasal  89  KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:
“Membuat  orang  pingsan  atau  tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”
Dalam  hal  perlindungan  hukum terhadap  perempuan  sebagai  korban kekerasan, KUHP tidak mengatur secara rinci  tentang  istilah  kekerasan.  Namun ada pasal-pasal dalam KUHP yang dapat digunakan  untuk  korban  kekerasan. Pasal-pasal tersebut yaitu:
1) Pasal  285,  Pasal  286,  Pasal  287,
Pasal  288,  Pasal  289,  Pasal  290,
Pasal  291,  Pasal  293,  Pasal  294,
295, dan Pasal 296 Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap
kesusilaan.
2) Pasal  328,  Pasal  330,  Pasal  332, Pasal 333, Pasal 335, Pasal 336 Bab XVIII  KUHP  tentang  kejahatan terhadap kemerdekaan orang.
3) Pasal  338,  Pasal  339,  Pasal  340, Pasal  347  Bab  XIX  KUHP  tentang kejahatan terhadap nyawa.
4) Pasal  351,  Pasal  352,  Pasal  353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356 Bab XX KUHP tentang penganiayaan.
5) Pasal 368 Bab XXIII KUHP tentang pemerasan dan pengancaman Ketentuan pidana di dalam KUHP  yang secara khusus menyebutkan wanita sebagai  korban  terdapat  dalam Pasal  Pasal  285,  Pasal  286,  Pasal 287, Pasal 332, Pasal 347, Pasal 356 bagian ke-1. Dalam memberikan perlindungan hukum yang dalam hal ini wanita sebagai korban, KUHP
memberikan  pelaku  kekerasan  dalam bentuk sanksi pidana, yaitu pemidanaan hukuman  pokok  yang  terdapat  dalam pasal  10  KUHP  yaitu  sanksi  penjara  . Bentuk perlindungan yang diberikan ini untuk  memberikan  efek  jera  terhadap pelaku dan agar tidak terjadi pengulangan  perbuatan  pidana  terhadap korban.  Bentuk  perlindungan  hukum yang  diberikan  oleh  KUHP  hanya sebagai  bentuk  perlindungan  sanksi
terhadap perbuatan pidana yang dilakukan  kepada  wanita  ,  yaitu  dalam bentuk  hukuman  penjara  dimana  si pelaku  diasingkan  dari  korban  dalam waktu  tertentu  yang  telah  ditetapkan didalam  ketentuan  pasal-pasal  KUHP untuk tidak lagi melakukan perbuatannya  tersebut  kepada  korban yaitu wanita. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah  Tangga  telah  mengatur  secara khusus mengenal ihwal pencegahan dan perlindungan  serta  pemulihan  terhadap korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan  tindak  pidana  penganiayaan yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Kekerasan  fisik  (Pasal  6  UU PKDRT).
Kekerasan  fisik  adalah  perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau Iuka berat.
2. Kekerasan  psikis  (Pasal  7  UU
PKDRT). Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya  kemampuan  untuk bertindak,  rasa  tidak  berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan  seksual  (Pasal  8  UU PKDRT).
Kekerasan  seksual  adalah  setiap perbuatan yang berupa pemaksaan  hubungan  seksual dengan  cara  tidak  wajar  dan atau  tidak  disukai,  pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran  Rumah  Tangga
(Pasal 9 UU PKDRT).
a) Setiap orang dilarang menelantarkan  orang  dalam lingkup  rumah  tangganya, padahal  menurut  hukum yang  berlaku  baginya  atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan  kepada  orang tersebut. b) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya  juga  berlaku bagi  setiap  orang  yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau  melarang  untuk bekerja yang Iayak di dalam atau  di  luar  rumah  sehingga korban  berada  di  bawah kendali orang tersebut.
Adapun  ketentuan  pidana  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut: Pasal 44 :
(1) Setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  kekerasan.  fisik  dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00  (lima  belas  juta rupiah). (2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan  korban  mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama 10  (sepuluh)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp.  30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan  matinya  korban, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  15  (lima  belas)  tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00  (empat  puluh lima juta rupiah).
(4) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata  pencaharian  atau  kegiatan seharihari,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 45: (1) Setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  kekerasan  psikis  dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  5  huruf  b dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau denda paling banyak Rp.
9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit  atau  halangan  untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata  pencaharian  atau  kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau  denda  paling  banyak  Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Pasal 46 :
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak  Rp  36.000.000,00  (tiga  puluh enam juta rupiah).
Pasal 47 : Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima belas tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 48 : Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47 mengakibatkan  korban  mendapat  luka yang  tidak  memberi  harapan  akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan sekurang-kurangnya  selama  4  (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,  gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan  tidak  berfungsinya  alat reproduksi,  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana  penjara  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  atau  denda  paling  sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua  puluh  lima juta rupiah)  dan  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 49 : Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  15.000.000,00  (lima  betas juta rupiah), setiap orang yang:
a. menelantarkan  orang  lain  dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Pasal 50:
Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari  korban  dalam  jarak  dan  waktu tertentu,  maupun  pembatasan  hak- hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu
4. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984  Tentang  Pengesahan  Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Undang-undang  nomor  7  tahun 1984  ini  merupakan  bentuk  ratifikasi dari Convention  of  Elimination  of  All forms of Discrimination Against Women (CEDAW)  sejak  tahun  1984.  Konvensi ini  telah  diratifikasi  oleh  lebih  dari  177 negara  dan  salah  satunya  Indonesia. Konsekuensi  dari  ratifikasi  tersebut membuat pemerintah suatu negara harus melaksanakan upaya-upaya penghapusan brbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  15 dan 16.
Pada  dasarnya  isi  konvensi tersebut  sesuai  dengan  dasar  negara pancasila  dan  undang-undang  dasar 1945,  yang  menetapkan  bahwa  semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam  hukum  dan  pemerintahan. Pengaturan konvensi ini tidak mempengaruhi  asas  atau  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  ada karena didalam peraturan perundangundangan yang ada mengandung asas persamaan antara laki- laki dan perempuan sebagai perwujudan tata  hukum  Indonesia  sudah  baik  dan sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat. Kekerasan  terhadap  perempuan  selain
merupakan  pelanggaran  hak  asasi  juga merupakan diskriminasi terhadap
perempuan. 14

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Moerti hadiati, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Jakarta, Sinar Grafika Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian  Hukum, Jakarta,  Kencana Prenada Media Grup Ruhani,  S.  dan  Eja  Y.,  Susi,  2002, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di Ruang Publik , Yogyakarta, Pusaka UGM Sitti Musdah Mulia,2010, Islam dan Hak
Asasi Manusia konsep dan Inplementasi ,
Yogyakarta, Naufan Pustaka
Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singkat, Jakarta  , Rajawali Press Women,  Law  and  Development, Hak Asasi  Manusia  Kaum  Perempuan , Langkah demi  langkah ,  2001,  Jakarta, LBH APIK Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga,  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)
Kutipan Lainnya : Mia Amalia, 2011, Kekerasan Terhadap Perempuan  dalam  Perspektif    Hukum dan Sosiokultural, Jurnal  Wawasan Hukum
https://www.jurnalperempuan.org/warta
-feminis/catatan-tahunan-2019- komnas-perempuan-kasus- kekerasan-terhadap-perempuan- meningkat  Diakses  pada  tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.00 WIT https://bali.tribunnews.com/2018/12/18/ catatan-lbh-apik-bali-kasus-kdrt- di-bali-naik-dua-kali-lipat- tahun-2018 Diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 18.00 WITA
14 Moerti hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 32