How to cite: Buana.  A.  &  Setyono.  J.  S.  (2022)  Analisis  Stakeholder  dalam  Penyusunan  Rpjmg  Gampong  Dayah  di Kabupaten Pidie, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (2). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## ANALISIS  STAKEHOLDER  DALAM  PENYUSUNAN  RPJMG  GAMPONG DAYAH DI KABUPATEN PIDIE

## Aulia Buana, Jawoto Sih Setyono
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia Email: auliabuana@students.undip.ac.id, jawoto@gmail.com

## Abstrak
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  Gampong  Dayah,  perlu dikembangkan  peran  aktif  seluruh stakeholder yang  terlibat  dalam  penyusunan RPJMG sebagai dokumen perencanaan pembangunan Gampong Dayah. Klasifikasi atau  pengkategorisasian  stakeholder  digunakan  untuk  memahami  kepentingan (interest)  dan  pengaruh  (influence)  masing-masing  pihak  yang  terlibat,  dan bagaimana  hal  ini  dapat  mendukung  atau  mengancam  kinerja  suatu  tata  kelola Pemerintahan  Gampong.  Analisis  kategorisasi stakeholder dilakukan  dengan menggunakan  matriks  pengaruh  ( influence )  dan  kepentingan  ( interest ). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  kuesioner  untuk disebarkan kepada responden yang ditentukan secara sengaja ( purposive sampling ). Berdasarkan mapping dalam matriks pengaruh dan kepentingan, stakeholder dalam proses  penyusunan  RPJM  Desa  Gampong  Dayah  di  Kecamatan  Batee  dapat dikategorisasikan  menjadi  1). Key  Player ,  yaitu  Keuchik,  Sekdes,  TPG, Pendamping Desa dan Kecamatan. 2) Context Setter , yaitu DPMG. 3) Subject yaitu Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Unsur Masyarakat. Serta
4) Crowd yaitu TA, Ketua PKK, Tokoh Agama dan Bappeda.
Kata Kunci : RPJMG; kategorisasi stakeholder; matriks pengaruh dan kepentingan

## Abstract
In  order  to  achieve  the  development  goals  of  Gampong  Dayah,  it  is  necessary  to develop  the  active  role  of  all  stakeholders  involved  in  the  preparation  of  the RPJMG  as  a  planning  document  for  the  development  of  Gampong  Dayah. Stakeholder classification or categorization is used to understand the interests and influence  of  each  party  involved,  and  how  this  can  support  or  threaten  the performance  of  a  gampong  governance.  Stakeholder  categorization  analysis  was carried  out  using  an  influence  and  interest  matrix.  Data  was  collected  using  a questionnaire  to  be  distributed  to  respondents  who  were  determined  intentionally (purposive  sampling).  Based  on  the  mapping  in  the  influence  and  interest  matrix, stakeholders in the process of preparing the RPJM in Gampong Dayah Village in Batee  District  can  be  categorized  into  1).  Key  players,  namely  Keuchik,  Sekdes, TPG,  Village  and  District  Facilitators.  2)  Context  Setter,  namely  DPMG.  3) Subjects  are  General  Chair,  Government  Chair,  Development  Chair  and Community Elements. And 4) Crowd, namely TA, Head of PKK, Religious Leaders and Bappeda.

## Keywords: RPJMG; stakeholder categorization; influence and interest matrix

## Pendahuluan
Desa  diberikan  wewenang  dan  sumber  dana  yang  memadai  agar  dapat  mengelola potensi mereka untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri (Dewi  Rachma,  Purtomo  Somaji,  &  Sri  Kustono,  2019) .  Pemerintah  desa  selayaknya merencanakan  pembangunan  desanya  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan mempertimbangkan  perencanaan  pembangunan  kabupaten (Hartoyo,  2018) .  Menurut Yusuf  et  al.  (2019) ,  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa, pemerintah desa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan didampingi oleh tenaga pendamping profesional di wilayah tersebut. Selain peran pemerintah desa dalam menyusun  rencana  pembangunan  di  desa, Kadekodi  (1992) dan Matsheng  (1971) juga mengemukakan  bahwa  dalam  perencanaan  pengembangan  dan  pembangunan  wilayah desa,  partisipasi  dari  masyarakatnya  dalam  pengambilan  keputusan  dan  tenaga  kerja sangat bermanfaat baik secara ekonomi dan ekologis bagi pembangunan desa tersebut. Beberapa  penelitian  terdahulu  mengemukakan  beberapa  kendala  dalam  pembangunan desa,  antara  lain  seperti  dalam  pengelolaan  pemerintahan  desa  adalah  sulitnya  akses masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan (Bebbington,  Dharmawan, Fahmi, & Guggenheim, 2006) dan terbatasnya sumber daya manusia profesional (Noch, Pattiasina,  Rumasukun,  Patiran,  &  Nusi,  2019) .  Sebuah  studi  oleh (Hartoyo,  2018) mengemukakan  bahwa  kepemimpinan,  modal  sosial  dan  budaya,  serta  kerja  kolektif sangat  penting  di  setiap  tahap  pengembangan  masyarakat  desa. Studi  lain  juga menemukan  pentingnya  kepemimpinan,  partisipasi  (aksi  kolektif)  dan  pemberdayaan masyarakat untuk mencapai pengembangan desa (Koralagama, Wijeratne, & De Silva, 2007) .
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  RPJM  Desa digunakan  sebagai  acuan  penyusunan  rencana  kerja  tahunan,  dan  merupakan perwujudan kemandirian desa dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan. Namun masih terdapat permasalahan dalam penyusunan dan pengimplementasian RPJM Desa, antara lain adalah program-program kegiatan pembangunan desa yang termuat didalam RPJM  Desa  tidak  terintegrasi  dengan  kebijakan  pembangunan  daerah  (RPJMD). Jamaluddin  et  al.  (2018) mengemukakan  penyebab  dari  tidak  sinkronnya  program- program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah, antara lain karena daerah tidak punya wewenang untuk mengintervensi arahan penggunaan dana desa agar terintegrasi sesuai kebijakan pembangunan daerah.
Perencanaan  pembangunan  desa  melibatkan  banyak  pemangku  kepentingan,  yaitu semua  komponen  atau  elemen  baik  individu  atau  kelompok  yang  secara  aktif  maupun pasif  memberikan  pengaruh  atau  bahkan  terpengaruh  dalam  pengambilan  keputusan untuk  mencapai  tujuan (Freeman  &  Reed,  1983;  Damak  &  Pesqueux,  2005) .  Tiap pemangku  kepentingan  seyogyanya  menjalankan  peran  sesuai  fungsinya,  sehingga secara  sistem,  tata  kelola  berjalan  optimal  dalam  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.
Iqbal  (2007) menyatakan  bahwa  peran  menjadi  suatu  media  dalam  mencapai  tujuan bersama,  dimana  pemangku  kepentingan  harus  mampu  memformulasikan  dan mengimplementasikan  aksi  bersama. Suhardono  (1994) menjelaskan  peran  ( role ) sebagai  perilaku  yang  harus  dilakukan  sesuai  jabatan  tertentu.  Peran  pemangku kepentingan  merupakan  aspek  dinamis  terkait  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  sesuai kedudukan, sehingga terdapat peran normative (kewajiban tertulis) dan peran ideal yang bersifat improvisasi (Soekanto, 2002) .
Dalam  rangka  pencapaian  tujuan  pembangunan  desa,  perlu  dikembangkan  peran aktif  seluruh stakeholder dalam  merencanakan  dan  mengevaluasi  pelaksanaannya. Dikarenakan  keberhasilan  penyelenggaraan  desa,  kegiatan  pembangunan  dan  tugas kemasyarakatan  sangat  bergantung  pada  peran  aktif  masyarakat,  serta  sikap  mental, tekad  dan  semangat  aparatur  pemerintah  desa,  komitmen  dan  dukungan  BPD,  serta kerjasama  yang  efektif  dan  berkesinambungan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  pencapaian  tujuan  sebuah  program  dipengaruhi  oleh stakeholder itu sendiri. Identifikasi stakeholders diperlukan untuk mengetahui peranan masing–masing stakeholders yang  merupakan  semua  aktor  atau  kelompok  yang  mempengaruhi  dan dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan dari sebuah program.
Banyaknya  elemen  pemerintah  yang  terlibat  dalam  implementasi  pelaksanaan program  kegiatan  pembangunan  desa  menyebabkan  kendala  tersendiri  dari  aspek institusional  yaitu  kurangnya  keterpaduan  dan  koordinasi  antar stakeholder dalam mengelola  penyusunan  perencanaan  program.  Hal  ini  serupa  dengan  pendapat Subarsono  (2005) yang  mengatakan  bahwa  struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang cenderung akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape (prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks), oleh karena itu maka diperlukanlah struktur birokrasi yang efektif dan efisien.
Sikap dan presepsi para stakeholder juga turut mempengaruhi tingkat keberhasilan penyusunan  perencanaan  hingga  pelaksanaan  program. Mindset  egosectoral masih mewarnai  persepsi  para stakeholder sehingga  masing-masing  lembaga  masih terfragmentasi oleh program kerjanya di masing-masing instansi. Hal ini tentu menjadi kendala  tersendiri  bagi  pemahaman  dan  pelaksanaan  peran  dari stakeholder untuk penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Gampong  (RPJM-G)  Dayah  disusun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yaitu tahun 2018-2024. Dokumen RPJM Gampong Dayah telah disusun sedemikian rupa dengan program prioritas  yang berorientasi pada pemenuhan  kebutuhan  dan  hak-hak  dasar  masyarakat  serta  pencapaian  keadilan  yang berkesinambungan  dan  berkelanjutan.  Namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  terkait penyelarasan program kegiatan pembangunan Gampong Dayah yang tertuang di dalam dokumen  RPJM  Gampong  Dayah  dengan  arah  kebijakan  pembangunan  Kabupaten Pidie periode tahun 2017-2022. Beberapa program kegiatan pembangunan di Gampong Dayah  belum  terintegrasi  dengan  arah  kebijakan  pembangunan  Kabupaten  Pidie, dimana  terdapat  beberapa  arah  kebijakan  pembangunan  daerah  yang  tidak dicover di dalam perencanaan pembangunan desa.
Dalam  rangka  pencapaian  tujuan  pembangunan  Gampong  Dayah,  perlu dikembangkan peran aktif seluruh stakeholder dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya.  Dikarenakan  keberhasilan  penyelenggaraan  Gampong,  kegiatan pembangunan  dan  tugas  kemasyarakatan  sangat  bergantung  pada  peran  aktif masyarakat,  serta  sikap  mental,  tekad  dan  semangat  aparatur  pemerintah  Gampong, komitmen  dan  dukungan  Tuha  Peut  Gampong,  serta  kerjasama  yang  efektif  dan berkesinambungan.
Dalam  implementasi  program  pembangunan,  istilah  stakeholder  juga  digunakan untuk mendeskripsikan komunitas atau organisasi yang menerima dampak dari aktivitas atau kebijakan, dimana suatu pihak tidak selalu menerima dampak adil. Sebagian pihak mungkin menanggung biaya dan sebagian lainnya justru memperoleh manfaat dari suatu kegiatan  atau  kebijakan (Race  &  Millar,  2008).  (Byrson,  2004) mendefinisikan stakeholder  adalah  setiap  individu  atau  kelompok  yang  dapat  memberi  dampak  atau yang  terkena  dampak  oleh  keberhasilan  tujuan  suatu  organisasi.  Setiap  kelompok  ini memiliki sumberdaya dan kebutuhan masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan  keputusan  dalam  kegiatan  pembangunan.  Proses  pengambilan  keputusan tidak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  oleh  hanya  satu  kelompok tertentu (Gonsalves, Becker, Braun, Fajber, & Vernooy, 2006) .
Pemahaman terhadap keberadaan (eksistensi) stakeholder sangat diperlukan untuk memahami  posisi  dan  peranan  peranan  dari  masing-masing stakeholder yang  terlibat. Hal  ini  menjadi  penting  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  desa  karena keterlibatan aktif dari berbagai kelompok stakeholder dalam proses untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, analisis stakeholder merupakan  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  untuk  melihat  potensi  dan keterlibatan  para stakeholder tersebut. Solaimani  et  al.    (2013) menyatakan  bahwa analisis stakeholder dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas antar stakeholder . Dengan  analisis  tersebut,  dapat  dilakukan  identifikasi  siapa  saja  yang  terlibat  dalam proses perencanaan pembangunan Gampong Dayah, peran apa saja yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder dalam  mengoptimalkan  fungsinya  dalam  mewujudkan perencanaan pembangunan Gampong Dayah secara terpadu.
Crosby  (1991) mengemukakan  terdapat  hal  yang  penting  dalam  melakukan pengamatan  eksistensi  pemangku  kepentingan  yaitu  klasifikasi  pemangku  kepentingan dalam  mendukung  keberhasilan  suatu  kegiatan.  Klasifikasi  atau  pengkategorisasian stakeholder  digunakan  untuk  memahami  kepentingan  (interest)  dan  pengaruh (influence)  masing-masing  pihak,  dan  bagaimana  hal  ini  dapat  mendukung  atau mengancam  kinerja  suatu  tata  kelola.  Menurut (Byrson,  2004) dan (Reed  et  al.,  2009) untuk  mengklasifikasi  atau  mengategorikan stakeholder dapat  menggunakan  matriks pengaruh ( influence ) dan kekuatan ( power ) dengan membedakan stakeholder ke dalam beberapa kategori key players, context setters, subjects, dan crowd .

## 1. Tujuan dan Sasaran Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran stakeholder yang terlibat di  dalam  proses  penyusunan  RPJM  Desa  Gampong  Dayah  di  Kecamatan  Batee. Adapun  sasaran  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  membuat pengelompokan  dan  kategorisasi stakeholder untuk  memperjelas  peran  masing- masing stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan Gampong Dayah.

## Metode Penelitian
Analisis  kategorisasi  stakeholder  dilakukan  dengan  menggunakan  matriks pengaruh  (influence)  dan  kepentingan  (interest).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan bantuan kuesioner untuk disebarkan kepada responden yang pendapatnya dibutuhkan  agar  pengumpulan  informasi  menjadi  lebih  sistematis.  Melalui  kuesioner tersebut, panelis/responden diberikan pernyataan-pernyataan terkait dengan keterlibatan stakeholder  dalam  perencanaan  pembangunan  Gampong  Dayah  berdasarkan  tingkat pengaruh (influence) dan kepentingan (interest). Dalam penelitian ini, terdapat 15 (lima belas)  orang  responden  yang  ditentukan  secara  secara  sengaja  (purposive  sampling), berdasarkan keterlibatannya dalam perencanaan pembangunan desa di Gampong Dayah dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1 Daftar Responden Penelitian
No. Objek Penelitian/stakeholder Kriteria Dasar Hukum 1. Keuchik Gampong Tim Penyusun RPJM Desa Gampong Dayah, yang melaksanakan kegiatan
berupa:
a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
b. Pengkajian keadaan Desa;
c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa. Permendagri 114 Tahun 2014 Qanun Gampong
Dayah Nomor 02 Tahun 2018
Keputusan Keuchik Gampong Dayah Nomor: 011/Dy/Tahun 2018 2. Sekretaris Gampong 3. Ketua PKK
4. Kaur Pemerintahan
5. Kaur Pembangunan
6. Kaur Umum
7. Tokoh Agama 8. Unsur Masyarakat Pelibatan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Permendagri 114 Tahun 2014 9. Tuha Peut Gampong (BPD) Penyelenggara Musrenbangdes Gampong Dayah, melaksanakan Musyawarah Gampong penyusunan RPJMG untuk membahas dan Permendagri 114 Tahun 2014 Qanun Gampong Dayah Nomor 02
menyepakati rancangan RPJMG menjadi dokumen RPJMG. Hasil kesepakatan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Tahun 2018 10.  Pemerintah Kecamatan Batee Melakukan koordinasi pendampingan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa di wilayahnya Permendagri 114 Tahun 2014 11.  Bappeda Kabupaten Pidie Mendampingi pemerintah desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Permendagri 114 Tahun 2014 12.  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie 13.  Pendamping Lokal Desa (PLD) Tenaga Pendamping Profesional, yang melakukan pendampingan terhadap musyawarah desa serta mengoordinasikan pembangunan Desa Permendagri 114 Tahun 2014 14.  Pendamping Desa (PD)
15.  Tenaga Ahli
Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: Analisis Peneliti, 2022
Adapun  kriteria  tingkat  pengaruh  ( influence )  ditetapkan  berdasarkan  hasil  sintesis kajian  literatur,  yaitu  dilihat  dari:  Kemampuan  stakeholder  memperjuangkan  aspirasi dalam  perencanaan  pembangunan  Gampong  Dayah;  Kontribusi  stakeholder  dalam mengalokasikan  sumber  daya  untuk  perencanaan  pembangunan  Gampong  Dayah; Kemampuan  stakeholder  membentuk  jaringan/relasi  dengan  stakeholder  lainnya; Kapasitas  stakeholder  dalam  melaksanakan  kegiatan  perencanaan  pembangunan;  dan Kemampuan  stakeholder  menjatuhkan  sanksi  yang  layak  untuk  stakeholder  lainnya (Overseas Development Administration, 1995; IFC, 2007; (Reed et al., 2009) .
Sedangkan  kriteria  tingkat  kepentingan  ( interest ),  ditetapkan  berdasarkan  hasil sintesis  kajian  literatur,  yaitu  dilihat  dari:  Keterlibatan  stakeholder  dalam  seluruh tahapan  perencanaan  pembangunan  Gampong  Dayah;  Keselarasan  manfaat  yang  akan diterima  stakeholder  dengan  manfaat  dari  perencanaan  pembangunan  desa; Kewenangan  yang  dimiliki  stakeholder  dalam  mendukung  kegiatan  perencanaan pembangunan  desa;  Keterkaitan  Program  yang  diusulkan  stakeholder  dengan  program perencanaan  pembangunan  desa;  dan  Tingkat  ketergantungan  stakeholder  terhadap perencanaan  pembangunan  (Overseas  Development  Administration,  1995;  IFC,  2007; (Reed et al., 2009) .
Selanjutnya  responden  diharapkan  memberikan  jawaban  dengan  menggunakan skala  likert  berdasarkan  skala  1  sampai  5  untuk  setiap  pertanyaan  pada  unsur  dan  sub
unsur  tingkat  pengaruh  dan  tingkat  kepentingan,  yaitu  Rendah  (1),  Kurang  Tinggi  (2), Cukup  Tinggi  (3),  Tinggi  (4),  atau  Sangat  Tinggi  (5)  berdasarkan  kriteria  ukuran kuantitatif  tingkat  pengaruh  dan  tingkat  kepentingan  sebagaimana  yang  ditunjukkan pada Tabel 2. Skor tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang didapatkan masing- masing stakeholder kemudian  disandingkan  sehingga  membentuk  koordinat. Selanjutnya  koordinat  tersebut  dipetakan  dalam  matriks  pengaruh  ( influence )  dan kepentingan  ( interest )  yang  terbagi  menjadi  empat  kuadran.  Posisi stakeholder dalam kuadran  tersebut  menggambarkan  kategori  dan  klasifikasi stakeholder sebagaimana menurut (Reed et al., 2009) yaitu:
a) Key  players merupakan stakeholder yang  aktif  karena  mempunyai  kepentingan  dan pengaruh yang tinggi
b) Context  setters merupakan stakeholder yang  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  tetapi sedikit  kepentingan  terhadap  perencanaan  pembangunan  di  Gampong  Dayah, sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau.
c) Subject s  merupakan stakeholder yang  memiliki  kepentingan  yang  tinggi  tetapi pengaruhnya  rendah  dan  walaupun  mereka  mendukung  terhadap  perencanaan pembangunan  di  Gampong  Dayah,  kapasitasnya  terhadap  dampak  mungkin  tidak ada. Stakeholder ini  dapat  menjadi  berpengaruh  jika  membentuk  aliansi  dengan stakeholders lainnya.
d) Crowds merupakan stakeholder yang  memiliki  sedikit  kepentingan  dan  pengaruh terhadap  hasil  yang  diinginkan  dan  hal  ini  menjadi  pertimbangan  untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu,  sehingga  perlu  menjadi  bahan pertimbangan.
Gambar 1
Matriks pengaruh kepentingan (Reed et al., 2009)

## Tabel 2
Ukuran Kuantitatif Terhadap Kriteria Kepentingan Dan Kriteria Pengaruh
Skor Kriteria Pengaruh Keterangan 5 Sangat Tinggi Sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan Gampong Dayah 4 Tinggi Mempengaruhi perencanaan pembangunan Gampong Dayah 3 Cukup Tinggi Cukup mempengaruhi perencanaan pembangunan Gampong Dayah 2 Kurang Tinggi Kurang mempengaruhi perencanaan pembangunan Gampong Dayah 1 Rendah Tidak mempengaruhi perencanaan pembangunan Gampong Dayah Skor Kriteria Kepentingan Keterangan 5 Sangat Tinggi Sangat mendukung perencanaan pembangunan Gampong Dayah 4 Tinggi Mendukung perencanaan pembangunan Gampong Dayah 3 Cukup Tinggi Cukup mendukung perencanaan pembangunan Gampong Dayah 2 Kurang Tinggi Kurang mendukung perencanaan pembangunan Gampong Dayah 1 Rendah Tidak mendukung perencanaan pembangunan Gampong Dayah Sumber: Analisis Peneliti, 2022

## Hasil dan Pembahasan
Pengelompokan dan pengkategorisasian stakeholder dilakukan dengan menggunakan  Matriks  Pengaruh  ( Influence )  Dan  Kepentingan  ( Interest ).  Analisis  ini dilakukan  dengan  memberikan  penilaian  (skoring)  terhadap  hasil  penilaian  responden terhadap seluruh jawaban dalam kuesioner tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan.
1. Tingkat Pengaruh Stakeholder
a) Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji  validitas  dalam  penelitian ini  digunakan  analisis  item  yaitu mengkoreksi skor  tiap  kriteria/subkriteria  dengan  skor  total.  Uji  validitas  instrumen menggunakan  rumus  korelasi  berdasarkan Pearson  Product  Moment adalah sebagai berikut :
b) Uji Reliabilitas
Nilai  Alpha>0.7  artinya  reliabilitas  mencukupi  ( sufficient  reliability ) sedangkan  jika  alpha  >  0.80  ini  dapat  diartikan  bahwa  seluruh  item  reliabel  dan seluruh.
Syarat  yang  harus  dipenuhi  yaitu  harus  memiliki  kriteria  sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2010) sebagai berikut :
• Jika koefisien korelasi ≥ 0,3, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid
• Jika  koefisien  korelasi  <  0,3, maka  item-item  pertanyaan  dari  kuesioner  adalah tidak valid
Berdasarkan  hasil  pengujian  validitas  mengunakan  SPSS  didapatkan  hasil bahwa  seluruh  item  pernyataan  dalam  kriteria  dan  sub  kriteria  Tingkat  Pengaruh Stakeholder adalah valid dengan koefisien korelasi ≥ 0,3.
tes  secara  konsisten  memiliki  reliabilitas  yang  kuat.  Dalam  penelitian  ini, jawaban kuesioner kriteria Tingkat Pengaruh Stakeholder yang diberikan oleh 15 responden memiliki nilai Alpha 0.844, artinya memiliki reliabilitas kuat.
c) Skoring Tingkat Pengaruh Stakeholder
Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  terhadap  Skor  Tingkat  Pengaruh Stakeholder sebagai berikut:
P1.1. P2.1. P2.2. P2.3. P2.4. P3.1. P3.2. P3.3. P3.4. P4.1 P4.2. P4.3. P4.4. P5.1 1 Keuchik Gampong 5 4 5 3 5 2 2 3 3 3 4 3 3 3 48 3,43 2 Sekretaris Gampong 2 1 1 3 3 4 3 5 5 2 1 3 2 1 36 2,57 3 Ketua PKK 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 2 1 24 1,71 4 Kaur Pemerintahan 3 3 1 1 3 1 1 1 4 3 2 3 3 1 30 2,14 5 Kaur Pembangunan 3 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 1 28 2,00 6 Kaur Umum 3 3 1 1 3 1 1 3 4 2 2 3 3 1 31 2,21 7 Tokoh Agama 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 21 1,50 8 Tuha Peut Gampong (TPG) 4 3 1 2 3 2 1 3 4 3 4 3 2 4 39 2,79 9 Unsur Masyarakat 3 2 1 3 3 1 1 2 4 1 1 3 3 1 29 2,07 10 Kecamatan Batee 2 1 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3,00 11 Bappeda 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 22 1,57 12 DPMG 2 3 1 3 3 3 2 4 2 4 4 3 4 4 42 3,00 13 PLD 3 1 1 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 1 38 2,71 14 PD
3 1 1 2 2 4 2 1 4 4 4 4 4 2 38 2,71 15 TA 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 35 2,50
No Stakeholder Skor Kuesioner (berdasarkan kriteria/sub kriteria)
Total Nilai Skor
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2022

## 2. Mapping Kategorisasi Stakeholder
Selanjutnya,  skor  Tingkat  Pengaruh  dan  Tingkat  Kepentingan  Stakeholder disandingkan  sehingga  membentuk  koordinat.  Selanjutnya  koordinat  tersebut dipetakan  dalam  matriks  pengaruh  (influence)  dan  kepentingan  (interest)  yang terbagi menjadi empat kuadran seperti terlihat pada gambar 2 berikut:
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2022

## Gambar 2 Matriks pengaruh kepentingan Stakeholder

## Kesimpulan
Berdasarkan mapping dalam matriks pengaruh dan kepentingan, stakeholder dalam proses  penyusunan  RPJM  Desa  Gampong  Dayah  di  Kecamatan  Batee  dapat dikategorisasikan sebagai berikut:
a) Key Player (Pengaruh – Tinggi, Kepentingan – Tinggi)
Kelompok kategori Key Player adalah Keuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Tuha  Peut  Gampong,  Pendamping  Desa,  dan  Kecamatan  Batee.  Stakeholder  dalam kelompok  ini  merupakan  kelompok  kritis  atau  pelaku  utama  dalam  penyusunan
RPJM  Desa  Gampong  Dayah  di  Kecamatan  Batee  karena  memiliki  pengaruh  dan kewenangan  tinggi.  Selain  itu  stakeholder  dalam  kelompok  ini  juga  memiliki tanggungjawab yang besar atas rencana pembangunan desa.
b) Context Setter (Pengaruh – Tinggi, Kepentingan – Rendah)
Kelompok  kategori  Context  Setter  adalah  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Gampong (DPMG). Stakeholder dalam kelompok ini memiliki pengaruh yang tinggi namun  pada  dasarnya  tidak  memiliki  kepentingan  atas  ketercapaian  perencanaan pembangunan desa.
c) Subject (Pengaruh – Rendah, Kepentingan – Tinggi)
Kelompok  kategori  Subject  adalah  Kaur  Umum,  Kaur  Pemerintahan,  Kaur Pembangunan,  dan  Unsur  Masyarakat.  Stakeholder  dalam  kelompok  ini  sangat berkepentingan  atas  tercapainya  rencana  pembangunan  desa,  tetapi  kelompok  ini memiliki pengaruh yang rendah.
d) Crowds (Pengaruh – Rendah, Kepentingan – Rendah)
Kelompok  kategori  Crowds  adalah  TA,  Ketua  PKK,  Tokoh  Agama,  dan Bappeda. Kelompok stakeholder ini memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah.  Stakeholder  pada  kelompok  ini  pada  dasarnya  menjalankan  fungsi  tidak secara aktif dalam penyusunan RPJM Desa Gampong Dayah di Kecamatan Batee.

## BIBLIOGRAFI
Bebbington, Anthony, Dharmawan, Leni, Fahmi, Erwin, & Guggenheim, Scott. (2006). Local capacity, village governance, and the political economy of rural development in Indonesia. World Development , 34 (11), 1958–1976. Google Scholar
Byrson,  J.  M.  (2004).  What  to  do  when  stakeholders  matter. Public  Management Review , 6 (1), 21–53. Google Scholar
Dewi  Rachma,  Dian,  Purtomo  Somaji,  Rafael,  &  Sri  Kustono,  Alwan.  (2019). Government  Expenditure,  Poverty  And  Income  Inequality  In  Indonesia:  New Evidence  From  Village  Funds. International  Journal  Of  Scientific  &  Technology Research , 8 , 8. Google Scholar
Freeman, R. Edward, & Reed, David L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. California Management Review , 25 (3), 88– 106. https://doi.org/10.2307/41165018. Google Scholar
Gonsalves, Julian, Becker, Thomas, Braun, Ann, Fajber, Elizabeth, & Vernooy, Ronnie.
(2006). Participatory  research  and  development  for  sustainable  agriculture  and natural  resource  management:  a  sourcebook;  volume  3,  doing  participatory research and development . IDRC, Ottawa, ON, CA. Google Scholar
Hartoyo.  (2018).  Towards  A  New  Village  Development  Paradigm  In  Lampung Province, Indonesia. In Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Vol. 21).
Google Scholar
Iqbal, Muhammad. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. Jurnal Litbang Pertanian , 26 (3),
89–99. Google Scholar
Jamaluddin, Yanhar, Sumaryana, Asep, Rusli, Budiman, & Buchari, Rd Ahmad. (2018). Analisis  Dampak  Pengelolaan  dan  Penggunaan  Dana  Desa  terhadap Pembangunan Daerah Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development . 6 (1), 14–24. Google Scholar
Kadekodi,  G.  (1992).  A  Model  of  Sustainable  Village  Development:  The  Case  of Peoples’ Participation. Indian Economic Review , 27 (new series), 439–450. Google Scholar
Koralagama,  D.  N.,  Wijeratne,  M.,  &  De  Silva,  W.  N.  (2007).  Emergence  of participatory  rural  appraisal  (PRA)  technique  as  a  strategy  towards  sustainable development:  A  Sri  Lankan  experience. Journal  of  Agriculture  and  Rural Development in the Tropics and Subtropics , 108 (2), 149–160. Google Scholar
Matsheng,  S.  (1971). to  Rural  Development  The  Community  Approach . 3 (May),  195– 197. Google Scholar
Noch,  Muhamad  Yamin,  Pattiasina,  Victor,  Rumasukun,  Mohamad  Ridwan,  Patiran, Andarias,  &  Nusi,  Yulius  Ferdinand  Noel.  (2019).  Statistical  effectiveness  of village  funds  allocation  for  improving  village  development  in  Papua,  Indonesia. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems , 11 (10 Special Issue),  1204–1209.  https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11SP10/20192964. Google Scholar
Race,  Digby,  &  Millar,  Joanne.  (2008).  Social  and  community  dimensions  to  ACIAR projects. ACIAR  Training  Manual).  Australian  Centre  for  International . Google Scholar
Reed,  Mark  S.,  Graves,  Anil,  Dandy,  Norman,  Posthumus,  Helena,  Hubacek,  Klaus, Morris,  Joe,  Prell,  Christina,  Quinn,  Claire  H.,  &  Stringer,  Lindsay  C.  (2009). Who’s  in  and  why?  A  typology  of  stakeholder  analysis  methods  for  natural resource management. Journal of Environmental Management , 90 (5), 1933–1949. Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (2002). Teori Peranan . Jakarta: Bumi Aksara. Google Scholar
Solaimani, Sam, Guldemond, Nick, & Bouwman, Harry. (2013). Dynamic stakeholder interaction analysis: Innovative smart living design cases. Electronic Markets , 23 , 317–328. https://doi.org/10.1007/s12525-013-0143-5. Google Scholar
Subarsono,  A.  G.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar
Suhardono,  Edy.  (1994). Teori  Peran,  Konsep,  Deviasi  dan  Implikasi .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Google Scholar
Yusuf, Salma, Chairul, M., Umanailo, Basrun, Putri, Rizkiyah Nur, Qhuril, Dewi, Ely, Mayasari, & Darma, Darma. (2019). Village Institution Relations in the Utilization of  Village  Funds  in  Namlea  District. International  Journal  Of  Scientific  & Technology Research , 8 , 8. Google Scholar

## Copyright holder:
Aulia Buana, Jawoto Sih Setyono (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: