REAKTUALISASI DAN KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN HUKUM ISLAM DI ERA INDUSTRI 4.0

## Akhmad Rudi Maswanto
IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi Email: achmadrudi220@gmail.com
Abstract :  Islam  indeed  teaches  truth  and  values  that  are  eternal  and  universal. However,  the  implementation  and  elaboration  have  the  capacity  to  accommodate and  accommodate  the  various  interests  of  the  people  who  continue  to  develop  in accordance  with  the  pace  of  civilization.  Contextualization  of  Islamic  teachings  is actually not a new problem in the history of Islamic legal thought. The Companions of  the  Prophet  especially  Umar  Ibn  Al-Khaththab  gave  a  concrete  example  of  the need  to  understand  the  teachings  of  Islam  in  a  contextual  and  essential  way. Likewise, the difference of opinion among the mujtahid imams is a picture that the times, situations and conditions contributed a lot in determining various provisions of Islamic law. Even with the asbab al-nuzul theory, Nashik-mansukh and asbab al- wurud means al-Qur'an and hadith itself have considered a state of society in which the  teachings  will  be  enforced.  Muslims  (mujtahids)  must  not  be  confined  by  the literal textual provisions and understanding of the text. Contextual or even situational approach by prioritizing the essence and spirit of the soul of the Qur'an and hadith and  based  on  the  belief  that  the  literal-textual  provisions  have  flexibility  and flexibility, then Islamic law will always be able to answer various problems that arise. In Islamic law there are 2 characteristics that have two key terms, namely: Sharia and Jurisprudence.  Sharia  consists  of  the  revelations  of  Allah  and  the  Sunnah  of  the Prophet  Muhammad  and fiqh is  the  understanding  of  the  results  of  human understanding  from  the  source  of  shari'ah.  Shar'ah  is  "al-Nushush  al-muqaddasah" (the same Islamic teachings as long as it is not interfered with by human reasoning power) in the Qur'an and al-Sunnah Muthathanah. The fiqh is understanding or what is understood from 'al-nushush al-muqaddasah'. Sharia is stable (tsabat), while fiqh is dynamic (tathawwur). Keywords : Reactualization, Contextualization, Islamic Law
Abstrak: Agama Islam memang mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal. Namun pelaksanaan dan penjabarannya memiliki kapasitas untuk menampung dan mengakomodir berbagai kepentingan umat yang terus berkembang sesuai  dengan  derap  peradaban.  Kontekstualisasi  ajaran  Islam  sebenarnya  bukan persoalan  baru  dalam  sejarah  pemikiran  hukum  Islam.  Para  sahabat  Nabi  terutama Umar  Ibn  Al-Khaththab  telah  memberikan  contoh  konkret  perlunya  memahami ajaran  Islam  secara  kontekstual  dan  esensial.  Demikian  pula  dengan  adanya perbedaan  pendapat  di  antara  para  imam  mujtahid  adalah  merupakan  gambaran bahwa  zaman,  situasi  dan  kondisi  banyak  ikut  andil  dalam  menetapkan  berbagai ketentuan hukum Islam. Bahkan dengan adanya teori asbab al-nuzul, Nashik-mansukh
dan asbab al-wurud berarti al-Qur’an dan hadis sendiri telah mempertimbangkan suatu keadaan  masyarakat  di  mana  ajaran  itu  akan  diberlakukan.  Umat  Islam  (para mujtahid) tidak boleh terpasung oleh ketentuan dan pemahaman harfiah tekstual dari nash. Pendekatan kontekstual atau bahkan situasional dengan mengedepankan esensi dan  semangat  jiwa  al-Qur’an  dan  hadis  serta  didasari  pada  keyakinan  bahwa ketentuan-ketentuan  tekstual-harfiah  itu  memiliki  keluwesan  dan  kelenturan,  maka hukum Islam akan selalu mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul. Dalam hukum  Islam  terdapat  2  ciri  yang  mempunyai  dua  istilah  kunci,  yakni: Syari‟ah dan Fikih .  Syari’ah  terdiri  dari  wahyu  Allah  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad  dan  fikih adalah  pemahaman  dari  hasil  pemahaman  manusia  dari  sumber  syari’ah.  Syar’ah adalah “al-Nushush al-muqaddasa h” (ajaran Islam yang sama selaki tidak dicampuri oleh daya  nalar  manusia)  dalam  al-Qur’an  maupun al-Sunnah  Mutawatirah .  Adapun  fikih adalah  pemahaman  atau  apa  yang  dipahami  dari „al-nushush  al-muqaddasah ’.  Syari’ah bersifat stabil ( tsabat ), sedangkan fikih bersifat dinamis ( tathawwur ). Kata Kunci : Reaktualisasi, Kontekstualisasi, Hukum Islam

## Pendahuluan
Islam  merupakan  agama  yang  diyakini  dengan  sempurna  bagi penganutnya.  Diyakini  sebagai  agama  yang  sempurna,  karena  tidak  hanya mengatur  persoalan-persoalan  ritual  saja  ( vertikal )  melainkan  mengatur  segala aspek kehidupan, baik hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan  masyarakat,  hubungan  individu  dengan  Negara  dan  lain  sebagainya termasuk  urusan  kewarisan  (peralihan  harta  dari  ahli  waris).  Namun  perlu disadari bahwa hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) maupun hubungan  horizontal  yaitu  (hubungan  manusia  dengan  manusia)  tidak  akan terwujud dengan baik kalau tidak adanya usaha untuk memahami pesan teks, dalam  memahami  pesan  teks  diperlukan  interpretasi  dan  ijtihad  secara  terus menerus oleh para mujtahid. 1
Asumsi  dan  pandangan  sebagian  muslim  bahwa  hukum  Islam  adalah sesuatu yang sakral dan eternal . Asumsi dan pandangan bahwa hukum Islam itu sakral  telah  menjadikan  perubahan  sosial  yang  harus  disesuaikan  dengan hukum  Islam,  bukan  sebaliknya.  Perubahan  sosial  mempengaruhi  pemikiran atau  penetapan  hukum.  Dalam  menyikapi  sakralitas  dan  keabadian  hukum Islam,  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  menangguhkan  terlebih dahulu  sifat  hubungan  yang  seolah-olah transendental yang  selama  ini  dikenal sebagai  syariah.  Menurut  An-Naim,  syariah  bukanlah  Islam  itu  sendiri,
1 Yusuf  Qardhawi, Keluasan  dan  Keluwesan  Hukum  Islam ,  Penerjemah.  Salim  Bazemool,  Cet.  Pertama (Solo: CV. Pustaka Mantik, 1993), 17.
melainkan hanya interpretasi nash yang pada dasarnya dipahami dalam konteks historis tertentu. 2
Dalam  hal  ini,  Hasbi  Assiddiqi  dan  Hazairin  menyarankan  perlunya pendekatan  sosiokultural  historis  dalam  segala  upaya  merumuskan  hukum Islam, tentunya dengan tetap mengacu pada dalil-dalil nash . Dengan demikian, kedua tokoh tersebut sebenarnya ingin mengatakan bahwa Hukum Islam bisa berubah  menurut  situasi  dan  kondisi  yang  mengitarinya.  Dalam  pandangan Hasbi  sendiri,  kontekstualisasi  hukum  Islam  bisa  terjadi  setidak-tidaknya karena  dua  alasan,  yaitu: pertama , adanya  kaidah fiqh dalam  bidang  muamalah yang menyatakan bahwa “hukum asal semua perbuatan adalah diperbolehkan hingga ada hukum yang melarangnya” , dan kedua , adanya Hadis yang menyatakan bahwa “kamu lebih mengetahui  urusan duniamu”. Yang  terakhir ini menunjukkan bahwa dalam  konteks  tertentu  umat  Islam  dipersilakan  untuk  mendeteksi  masalah- masalah yang dihadapinya berdasarkan pandangannya sendiri. Inilah teks hadis yang  mengantarkan  pada  pemahaman  bahwa  ajaran  Islam  menerima penafsiran-penafsiran baru, demi meresponss perubahan sosial yang terjadi.
Allah SWT. menurunkan syari'at Islam (hukum Islam) tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan meniadakan segala bentuk kemudaratan ( jalbu  al-Masalih  wa  daf'u  al-mafasid )  bagi  umat  manusia.  Dalam  rangka mewujudkan  hal  tersebut  diperlukan  pemahaman  dan  penafsiran  yang kontekstual  terhadap  ayat  yang  dianggap  kurang  relevan  terhadap  situasi  dan kondisi saat ini. Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa interpretasi terhadap teks-teks nash tidak pernah mengenal henti untuk mengingat tugas dan fungsi untuk  memberikan  penjelasan  tambahan  dan  interpretasi  akan  makna  ayat yang  didasarkan  pada  realitas  sosial  yang  senantiasa  berkembang  sesuai perkembangan  ilmu  dan  teknologi.  Melalui  tafsir,  sejatinya  teks  keagamaan menjadi luwes dan senantiasa berpihak kepada kepentingan kemanusiaan. 3
Dalam  hal  ini,  Umar  Ibn  al-Khaththab  dikenal  sebagai  tokoh  yang sangat  bijaksana  dan  kreatif,  bahkan  genius,  tetapi  juga  penuh  dengan kontroversial  dalam  mengambil  kebijakan,  sehingga  menyebabkan  bayak  dari mereka  yang  tidak  setuju  dengan  kebijakan  yang  diambil  oleh  Umar  Ibn  al- Khaththab.  Seperti  kaum  syi'ah  misalnya  yang  menolak  keras-keras  terhadap ketokohan Umar Ibn al-Khaththab, pada khususnya di kalangan orang-orang ekstrem ( al-ghulat ). Bahkan dari kalangan moderatpun masih melihat Umar Ibn
2 M. Sulthon , Ijtihad dan Kontekstualisasi Hukum Islam, Jurnal : Ar-Risalah, Vol. XVII No. 1 April 2019, 77.
3 M.  Nur  Kholis  Setiawan, Pribumisasi  Al-Qur‟an  Tafsir  Berwawasan  Keindonesiaan, Cet.  I,  (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), 11
al-Khaththab  banyak  melakukan  penyimpangan  dari  agama.  Kontroversi ijtihad  (kebijakan)  Umar  Ibn  al-Khaththab  terhadap  kasus  yang  dianggap menyimpang  dari  ketentuan  teks  formalis  tidak  hanya  pada  masanya,  akan tetapi terus berlanjut hingga masa sekarang khususnya dari kalangan formalis tekstualis. 4
Pemahaman  formalis  tekstualis  yang  selalu  menekankan  pada  makna literal tentu saja tidak salah, namun perlu disadari bahwa semua ketentuan teks diturunkan tidak dalam keadaan ruang dan waktu yang hampa melainkan turun di  tengah-tengah  masyarakat  tertentu  sebagai  faktor  turunnya  ( asbab  an-nuzul) ayat dimaksud, akan tetapi, ketika ayat tersebut dihadapkan dengan komunitas yang sudah jauh berbeda maka langkah yang bijaksana adalah meninjau ulang ketentuan  teks  itu  agar  bisa  menjawab  persolan  yang  dihadapi  secara kontekstual, 5 sehingga Islam (hukum Islam) senantiasa relevan untuk seluruh ruang dan waktu ( al-Islam salihun likulli zamanin wa makanin ). 6
Perlu  dipahami  bahwa  sejak  pertama  kali  diturunkan,  sebenarnya Syari'at  Islam  tidak  memiliki  basis  lain  kecuali  “kemaslahatan  manusia”. Ungkapan  standar  bahwa  syari'at  Islam  dicanangkan  demi  kebahagiaan manusia,  lahir  batin,  duniawi  dan  ukhrawi  sepenuhnya  mencerminkan kamaslahatan.  Akan  tetapi,  keterikatan  yang  berlebihan  terhadap  nash  akan menyebabkan  salah  persepsi  seperti  halnya  paham  ortodoksi  yang  membuat prinsip kemaslahatan hanya sebagai jargon kosong. Padahal syari'at Islam pada mulanya sebagai jalan pada akhirnya menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. 7
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  menjaga,  mempertahankan  bahkan mengembangkan  tujuan  dan  fungsi  awal  dari  ditetapkannya  hukum  Islam diperlukan  formulasi  baru  bahkan  merekonstruksi  ulang  teori-teori  hukum Islam  terdahulu  yang  mungkin  sudah  tidak  relevan  lagi  dengan  tuntutan perkembangan situasi dan kondisi pada era industri 4.0.

## Pembahasan
Keberadaan hukum Islam yang di bangun dan dikembangkan sekitar 14 abad  yang  lalu,  baik  yang  bersumber  dari  al-Qur'an  dan  hadis  maupun  yang bersumber pada hasil pemikiran manusia ( ra'yu ) pada waktu itu, sudah barang
4 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999), Cet. kedua, 159.
5 Mun’im A. Sirry , Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis , (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), 64.
6 Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-„Amm, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), 48.
7 Masdar  Farid  Mas’udi, “Meletakkan  Kembali  Mashlahah  Sebagai  Acuan  Syari‟ah”, Jurnal  Ilmu  dan Kebudayaan Ulumul Qur‟an , No.3, Vol. VI th. 1995, 95.
tentu  tidak  bisa  lepas  dari  berbagai  kepentingan.  Dalam  bahasa  lain,  faktor situasi  dan  kondisi,  zaman,  kepentingan  politik,  sosial,  budaya  bahkan kepentingan pribadi mujtahid itu sendiri dalam menetapkan (mengistinbathkan)  hukum  Islam.  Dengan  demikian,  pemahaman  yang mensakralkan terhadap hukum Islam ( fiqh ) adalah jelas keliru. Di mana-mana yang  namanya fiqh adalah “al-Ilmu  bi  al-Ahkam  al-Syar'iyyah  al-Amaliyyah  al- Muktasab  min  adillatiha  al-Tafshiliyyah”. Dari  pengertian fiqh ini  dapat  diambil sebuah  kesimpulan  bahwa  hukum  Islam  merupakan  hasil  pemahaman  yang digali dari nash-nash yang terperinci melalui serangkaian proses penalaran dari kerja  intelektual  yang  panjang  sebelum  pada  akhirnya  dinyatakan  sebagai hukum yang praktis. Sebagai produk ijtihad, maka sudah saatnya hukum Islam harus  terus berkembang dengan  pertimbangan kepentingan sosial  politik dan sosial budaya. 8
Keterkaitan fiqh (hukum Islam) dengan konteks kehidupan yang nyata dan  sifatnya  yang  dinamis,  nampak  lebih  jelas  apabila  menelusuri  cara-cara interpretasi  yang  menghubungkan  sesuatu  hukum  dengan  latar  belakang kontekstual  lingkungannya,  yaitu  dengan  memperhatikan  apa  yang  disebut dengan  istilah asbab  al-nuzul  al-ayah (sebab-sebab  turunnya  ayat)  dan asbab  al- wurud  al-hadis (sebab-sebab  munculnya  hadis). 9 Demikian  pula  apabila menelusuri  cara-cara  pemecahan  masalah  yang  ditempuh  oleh  para  fuqaha dengan  adanya  tingkat  pemecahan,  seperti mashlahah  dharuriyah,  hajiyah  dan tahsiniyah. Hal  ini  berarti  kondisi-kondisi  kontekstual  ikut  dipertimbangkan dalam suatu ketentuan hukum Islam.
Kenyataan  sejarah  yang  demikian  itu  menunjukkan  bahwa  betapa dinamisnya  perjalanan  hukum  Islam.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya keserasian perpaduan antara keluwesan hukum Islam dan kreativitas para umat Islam  (mujtahidun)  yang  dianggap  punya  otoritas  untuk  berijtihad.  Dua  hal tersebut tergambar dengan adanya keanekaragaman pemahaman dalam hukum Islam,  selaras  dengan  perubahan  masyarakat  dan  kondisi  zaman  yang  terus berkembang. 10 Namun demikian, dalam menetapkan hukum Islam tidak boleh serampangan  tetapi  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Para  imam mujtahid dalam berijtihad dan mengistinbathkan hukum Islam harus dipandu dan mengacu pada al-Qur’an dan hadis. Hukum Islam yang dibangun adalah
8 MA. Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdhatul  Ulama 1926-2004  M. (Surabaya:  Khalista,  2007),  cet.  III,  9.  Dalam  M.  Usman, Analisis Historis dan Filosofis Terhadap Pemikiran Kontekstualisasi Hukum Islam, Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 45, No. I, 2011, 1080.
9 Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam, 1081.
10 Satria Effendi M. Zein dkk ., Fiqh Indonesia Dalam Tantangan, (Surakarta: FIAI IMS, 1991), 3.
merupakan pengejawantahan terhadap firman Allah dalam rangka kemudahan untuk  memahami  perintah-Nya  guna  menjawab  berbagai  persoalan. Perkembangan dan perubahan masyarakat memang selalu menuntut kepastian atau jawaban hukum secara spesifik sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini di mana hukum Islam itu ditetapkan. Dalam konteks ijtihad, sebenarnya para imam  mujtahid  menyadari  betul  bahwa fiqh adalah  suatu  produk  ijtihad  yang sangat  mungkin  terjadi  perbedaan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Hal  ini dapat kita buktikan bahwa meskipun telah terjadi perbedaan yang tajam dalam menetapkan  hukum  terhadap  suatu  persoalan,  mereka  tetap  menghormati pendapat yang lain, tidak membenarkan pendapat yang benar dan menganggap ijtihad  orang  lain  keliru.  Pada  dasarnya  mereka  berpegang  teguh  terhadap kaidah, “al-Ijtihad la yunqadhu bi al-ijtihad”, yaitu; bahwa hasil suatu ijtihad tidak dapat  dibatalkan  oleh  ijtihad  yang  lain.  Nampaknya  mereka  menyadari  betul bahwa setiap hasil ijtihad mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hasil ijtihad fuqaha  mungkin  tidak  dapat  di  terima  dalam  ruang  dan  waktu  tertentu  akan tetapi dapat diterima pada waktu yang berbeda.
.Hukum Islam yang diamalkan sekarang ini adalah hasil rumusan para imam mujtahid sekitar 14 abad yang lalu. Dengan berbagai keterbatasan sarana dan  prasarana  pada  waktu  itu  termasuk  terhentinya  nash-nash  (al-Qur'an maupun hadis) sudah barang tentu tidak memadahi untuk menjawab berbagai persoalan situasi dan kondisi sosial politik dan budaya. Sedangkan hukum itu sendiri  harus  berputar  sesuai  dengan  ruang  dan  waktu  dan  tidak  terpaku terhadap  rumusan  teks-teks  yang  terbatas,  pada  akhirnya  menimbulkan pertanyaan  bagaimana jika ada  hukum yang  tidak ditemukan dalam  teks atau rumusan fiqh ?  apakah  harus  dibiarkan  begitu  saja?.  Di  sinilah  perlunya melakukan tajdid (pembaharuan)  yang  mengakomodir  berbagai  permasalahan yang muncul dalam masyarakat.
Pada  sisi  lain,  berbagai  perubahan  dan  perkembangan  peradaban manusia pada era globalisasi saat ini, banyak persoalan yang belum terjangkau oleh  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  jawaban  terhadap  berbagai persoalan  tersebut  adalah  melakukan  reaktualisasi,  kontekstualisasi,  dan reinterpretasi  ajaran  Islam.  Jika  para  pembaharu  saat  ini  hendak  melakukan reaktualisasi  dan  kontekstualisasi  hukum  Islam  harus  ada  keberanian  untuk melepaskan  beban-beban  sejarah  dan  budaya  tersebut  dalam  rangka  mencari alternatif-alternatif baru yang lebih responsif dan kontekstual.

## Perkembangan Hukum Islam
Proses Kenabian dan Kerasulan ditandai dengan diturunkannya wahyu berupa kitab suci al-Qur’an yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur’an  sebagai  mu’jizat  merupakan  sebuah  respons,  pedoman  sekaligus jawaban  atas  dinamika  dan  problematika  yang  melanda  masyarakat  tertentu, yakni  masyarakat  yang  hidup  semasa  dengan  Rasul,  sebagai  tempat diturunkannya kitab suci al-Quran.
Masa  Nabi  Muhammad  SAW.  disebut  sebagai  periode  “risalah”,  di mana  pada  masa  tersebut  merupakan  awal  didakwahkannya  agama  Islam. Secara garis  besar periode ini dapat dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu pertama .
Periode  Makkah,  yakni  sejak  beliau  mulai  mengemban  risalah  (kerasulan) ketika beliau berusia empat puluh tahun, hingga hijrah ke Madinah pada tahun pertama Hijriah. Periode ini adalah pembinaan akidah Islamiah. kedua ., Periode Madinah, yakni sejak hijrah nya beliau sampai akhir hayatnya. 11
Pada periode tersebut, agama Islam merupakan sebagai sebuah agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pada periode tersebut semua problematika yang menyangkut nilai keagamaan, baik dalam hal akidah, fiqh atau yang lainnya diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. sebagai sumber  penyelesaian  setiap  persoalan.  Pada  masa  tersebut  pula  semua persoalan  dapat  dijawab  dan  diselesaikan  secara  langsung  oleh  beliau,  serta dapat diterima oleh semua kalangan sahabat. 12
Namun  seiring  dengan  proses  perkembangan  Islam  ke  berbagai penjuru, dengan latar belakang sosial, budaya dan lingkungan yang berbeda, di samping itu juga Islam terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari masa Rasulullah,  sahabat,  tabiin  dan  seterusnya,  maka  muncullah  persoalan- persoalan  baru  terkait  dengan  bagaimana  hukum  syari’ah  yang  disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta konteks zaman. Sementara al-Qur`an sendiri hanya  sebatas  memuat  sebagian  hukum  terinci,  di  samping  itu,  hadits  hanya sebatas  pada  persoalan-persoalan  yang  berkembang  pada  masa  Rasulullah. Ketika  Nabi  masih  hidup  persoalan  dapat  dipecahkan  dengan  otoritas  al- Qur’an  atau  Nabi  Muhammad  sendiri. 13 Demikian  pula  pada  masa  sahabat, masyarakat dapat melihat praktek Nabi SAW. yang dijalankan para sahabat.
11 Endang Saifuddin  Anshari, Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam, Bandung:  Gema  Insani, 2004.  Dalam  Sanusi ,  Merajut  Nalar  Fiqh  Kontekstual, STAIN  Kudus,  Jurnal: Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, 467.
12 Weinata Sairin. Gereja, Agama-Agama & Pembangunan Nasional. Cet.3 Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2006, 105.
13 Sholehudin, Dinamika Baru Wacana Islam di Indonesia, Jakaarta: UIN Jakarta Press, 2006, 187.
Berdasarkan  realitas  tersebut,  maka  dalam  menyelesaikan  persoalan baru di butuhkanlah konsep “ ijtihad ” sebagai proses ikhtiar para ulama untuk mencari solusi terkait dengan pemecahan persoalan yang semakin kompleks di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ijtihad merupakan perwujudan kegiatan berfikir  yang  inheren  dengan  inti  ajaran  Islam  itu  sendiri  (al-Quran  maupun Hadits). Ijtihad lahir  atas  dorongan  al-Qur’an  dan  Hadits  agar  manusia mempergunakan pikirannya dalam menghadapi berbagai problem kehidupan. 14 Fenomena ijtihad dalam sejarah Islam merupakan bukti dari keberadaan upaya kaum muslimin dalam menghadapi berbagai kehidupan. Ijtihad berfungsi sebagai perangkat metodologi untuk memahami dan menafsirkan teks-teks dan tradisi,  tidak  hanya  untuk  memenuhi  tuntutan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat  yang  muncul  akibat  terjadinya  perubahan-perubahan,  tetapi  juga untuk  memberikan  serta  mengembangkan  sendi-sendi  pemikiran  yang  lebih mendasar  dan  ilmiah  sejalan  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  pada umumnya. 15
Mengenai  masalah ijtihad ,  Syarifuddin  memberi  pandangan  mengenai peranan ijtihad dalam  keberlangsungan  hukum  Islam  (fikih),  menurutnya bahwa agar hukum Islam tetap aktual untuk mengatur kehidupan umat Islam di  masa  kini  diperlukan  hukum  Islam  dalam  bentuknya  yang  baru  dan  tidak mesti mengambil alih semua fiqh yang lama. 16 Dalam hal ini, berarti diperlukan adanya usaha tajdid atau reformulasi fiqh . Untuk mencapai itu tentu saja tidak akan bisa lepas dari peran ushul al-Fiqh dengan ijtihadnya sebagai pondasi fiqh .
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan ijtihad adalah  upaya  pemenuhan  kebutuhan  akan  hukum  Islam  ( fiqh )  karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika yang terus berkembang dan sulit terhindarkan.

## Pembaruan Hukum Islam
Pembaruan  hukum Islam selalu beriringan dengan perkembangan dan pembaruan pemikiran di dunia muslim kontemporer. Dari sekian banyak pola pemikiran Islam yang bercorak pembaruan tentu juga berimplikasi pada aspek hukum  Islam  baik  secara  metodologis  maupun  wacana.  Pembaruan  hukum
14 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris , Yogyakarta: LKiS, 2005, 190.
15 Munzir Hitami, Revolusi Sejarah Manusia: Peran Rasul Sebagai Agen Perubahan, Yogyakarta: LKiS, 2009. Dalam Sanusi , Merajut Nalar Fiqh Kontekstual, 468.
16 Yasraf Amir Piliang, Hipermoralitas Mengadili Bayang-Bayang, Yogyakarta: Belukar, 2003. Dalam Sanusi , Merajut Nalar Fiqh Kontekstual, 469.
Islam  menjadikan  sesuatu  yang  dianggap  tidak  sesuai  watak  dan karakteristiknya, kemudian harus di- upgrade karena perkembangan zaman yang ada di masyarakat dengan tetap tidak mengubah sifat dan watak aslinya. Pada esensinya  pembaruan  ini  adalah  sebuah  proses  pengembangan  terhadap pemikiran yang sudah ada untuk disesuaikan dengan keadaan masyarakat tanpa meninggalkan  karakteristiknya.  Sebagaimana  Harun  Nasution  menyatakan bahwa Pembaruan dalam Islam sangat diperlukan untuk menyesuaikan paham- paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  modern. 17 Tuntutan  inilah menjadikan  pembaruan  hukum  Islam  menjadi  keniscayaan  sebagai  hukum yang  selalu  harus  bisa  kompatibel  dengan  ruang  dan  waktunya.  Menyitir kerangka  teorinya  Wael  B.  Hallaq  dalam  sejarah  perkembangan  metodologi hukum Islam ( ushul  fiqh ) Amin Abdullah menguraikan paradigma  metodologi hukum Islam ke dalam paradigma literalistik , utilitarianistik dan liberalistik. 18 . Dinamakan  paradigma literalistik karena  dominannya  pembahasan tentang  teks. Ar-Risalah karya  As-yafi’i  yang  dianggap  sebagai  buku  rintisan pertama  tentang  metodologi  hukum  Islam,  penulisannya  bercorak teologis deduktif yang  kemudian  diikuti  oleh  para  ahli  ushul  mazhab mutakallimun ( Syafiiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Mu‟tazilah ). Setelah lebih kurang lima abad
(dari  abad  ke-2H-7H)  baru  mengalami  perbaikan  dengan  munculnya  asy- Syatibi  (w.1388  M)  yang  menambahkan  teori maqashid  syari‟ah yang  mengacu pada maksud Allah yang paling mendasar sebagai pembuat hukum. 19
Enam abad kemudian sumbangan asy-Syatibi direvitalisasikan oleh para pembaharu  metodologi  hukum  Islam  di  dunia  modern,  seperti  Muhammad Abduh  (w.  1905),  Rasyid  Ridho  (w.1935),  Abdul  Wahab  Khallaf  (w.1956), Allal al-Fasi (w.1973) dan Hasan Turabi. Karena tidak menawarkan teori baru kecuali  merevitalisasi  prinsip  maslahah  yang  ditawarkan  asy-Syatibi  melalui teori maqashid -nya  itu  Weil  B.  Hallaq  mengategorikan  para  pembaharu  di bidang metodologi hukum Islam dalam kelompok ini sebagai para pembaharu penganut utilitarianisme.
17 Harun  Nasution, Pembaharuan  dalam  Islam:  Sejarah  Pemikiran  dan  Gerakan ,  Cet.  XII.  Jakarta:  Bulan Bintang, 1996, 11-12.
18 Abdullah, “Paradigma  Alternaftif  Pengembangan  Ushul  Fiqh  dan  Dampaknya  pada  Fiqh  Kontemporer”. Dalam Riyanta, Dkk (Editor). Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual . Yogyakarta: Fakultas Syariah Press  Forum  Studi  Hukum  Islam  (FSHI)  IAIN  Sunan  Kalijaga.  Dalam  Hendri  Hermawan  dkk, Reaktualisasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (Analisis  Terhadap  Teori  Hudud  Muhammad  Syahrur), Jurnal Islamadina, Volume 19, No. 1, Maret 2018, 5.
19 Hendri  Hermawan  dkk, Reaktualisasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (Analisis  Terhadap  Teori  Hudud Muhammad Syahrur), 7.
Sementara  itu  pertanyaan  tentang  bagaimanakah  teks  suci  dapat dipahami  dan  kemudian  dijalankan  dalam  konteks  dunia  modern  yang  sudah barang tentu tidak lagi sama dengan konteks zaman nabi. Pernyataan semacam itu  menurut  sebagian  pakar  seperti  Muhammad  Iqbal,  Mahmud  Muhammad Taha, Abdullah Ahmed An-Naim, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur, sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan berpijak pada  prinsip masla ḥ ah klasik  di  atas. 20 Mereka  beranggapan  prinsip masla ḥ ah tidak  lagi  memadai  untuk  membuat  hukum  Islam  tetap  relevan  di  dunia modern.  Weil  B.  Hallaq  menamakan  kelompok  ini  dengan  aliran liberalisme keagamaan karena cenderung berdiri pada  paradigma yang  terlepas dari  pada paradigma klasik.
Oleh karena itu, segala  bentuk penemuan dan  pengembangan  metode dan  teknik  mempertinggi  kualitas  hidup  manusia  lewat  proses  modernisme kebudayaan  merupakan  langkah-langkah  yang  paralel  dengan  pewujudan kemaslahatan umum itu, dan dalam waktu yang sama singkron dengan cita-cita kultural Islam, dalam hal ini mengharuskan pembaruan pemahaman terhadap dirinya.  Karena  hanya  dengan  demikian  Islam  menjadi  aktual  dan  fungsional terhadap dinamika kebudayaan. 21

## Reaktualisasi Hukum Islam
Menurut  Syahrur 22 pemikiran  Islam  kontemporer  memiliki  problem-problem sebagai berikut:
1. Tiadanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran  ayat-ayat  suci  al-Qur’an  yang  diwahyukan  kepada  nabi Muhammad  SAW.  Hal  ini  disebabkan  oleh  rasa  takut  dan  ragu-ragu  yang dialami oleh umat Islam dalam mengkaji kitab suci tersebut. Padahal syarat utama dalam pengkajian ilmiah adalah dengan pandangan obyektif terhadap sesuatu tanpa pretensi dan simpati yang berlebihan.
2. Adanya  penggunaan  produk  hukum  masa  lalu  untuk  diterapkan  dalam persoalan  kekinian.  Misalnya  adalah  pemikiran  hukum  tentang  wanita. Untuk  itulah  perlu  adanya fiqh dengan  metodologi  baru  yang  tidak  hanya terbatas pada al-fuqaha‟ al-khamsah .
3. Tidak  adanya  pemanfaatan  dan  interaksi  filsafat  humaniora  ( al-falsafah  al- insaniyah ). Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme ilmu pengetahuan, yakni
20 Hendri Hermawan dkk, Reaktualisasi Hukum Islam, 8.
21 M. Din Syamsudin,“ Mengapa Pembaharuan Islam”. Jurnal Ulumul Qur`an , Nomor I. Vol. IV, 1993, 69.
22 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa Al-Qur‟an: Qira‟ah Mu‟ashirah, Damaskus: Dar al-Ahali, 1990, 27.
Islam  dan  non  Islam.  Tidak  adanya  interaksi  tersebut  berakibat  pada mandulnya pemikiran Islam.
4. Tidak  adanya  epistemologi  Islam  yang  valid.  Hal  ini  berdampak  pada fanatisme  dan  indoktrinasi  mazhab-mazhab  yang  merupakan  akumulasi pemikiran  abad-abad  silam  sehingga  pemikiran  Islam  menjadi  sempit  dan tidak berkembang.
5. Produk-produk fiqh yang  ada  sekarang  ( al-fuqaha‟  al-khamsah )  sudah  tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas. Yang diperlukan adalah formulasi fiqh baru.
Dasar  pada  asumsi  tersebut  bahwa  kebenaran  ilmiah  itu  bersifat tentatif. Syahrur lalu mencoba mengelaborasi kelemahan-kelemahan pemikiran dalam  dunia  Islam  tersebut.  Selain  itu,  Syahrur  melihat  terjadinya  polarisasi masyarakat ke dalam dua kelompok. Pertama , mereka yang berpedoman secara kaku pada arti tradisi literal. Mereka beranggapan bahwa apa yang cocok bagi generasi  awal  umat  Islam  juga  cocok  dan  sesuai  dengan  generasi  umat  masa kini. Kedua ,  mereka  yang  menyerukan  sekularisme  dan  modernitas  yang menolak  semua  pemikiran  Islam,  termasuk  al-Qur’an.  Mereka  adalah  kaum Marxis, Komunis, termasuk juga beberapa tokoh Nasionalis Arab. 23
Dari  kedua  kelompok  tersebut,  Syahrur  menyimpulkan  bahwa  aliran modernitas  di  dunia  Muslim  telah  membuat  banyak  kekeliruan,  mereka menolak  seluruh  tradisi  Islam,  yang  berarti  mencerabutkan  mereka  dari  akar sejarah  dan  afiliasi  nasional  mereka  sendiri,  di  sisi  yang  lain  mereka  menolak semua  pesan  ilahiah,  dan  itu  berarti  mengesampingkan  moralitas  itu  sendiri sebagai  sebuah  prinsip  masyarakat.  Mereka  juga  percaya  hanya  pada materialisme  sebagai  dasar  eksistensi,  sehingga  memandang  manusia  hanya sebagai kesatuan-kesatuan statistik.
Bagi  Syahrur,  umat  Islam  kontemporer  membutuhkan  sebuah  teori yang  mampu  melakukan  Islamisasi  pengetahuan  dengan  memberikan paradigma ilmiah pada diri setiap muslim, sehingga timbul rasa percaya diri dan keberanian untuk berinteraksi dengan nilai atau konsep apapun yang dihasilkan manusia  tanpa  melihat  ideologinya.  Lebih  pedas,  Syahrur  mengkritik  bahwa karena  belum  adanya  teori  kontemporer,  telah  menyebabkan  kaum  muslimin mengalami  pembusukan  pemikiran,  fanatisme  mazhab,  pemikiran  statis,  dan mewarisi kekacauan politik yang berlangsung selama ratusan tahun. 24
23 Ibid. 27-29.
Oleh karena itu, Syahrur melalui karya monumentalnya al-Kitab Wa al- Qur‟an, ia  menggunakan  analisis  matematika  yang  ia  komparasikan  dengan ayat-ayat al-Qur’an dan akhirnya memunculkan idenya tentang teori batas yang dibutuhkan oleh umat Islam kontemporer dalam hukum Islam.
Menurut  Ashiddieqy  hukum  Islam  dikategorikan  mempunyai  3  (tiga) karakter  yang  abadi,  kekal  dan  tidak  berubah,  yakni: Pertama , takamul yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Hal ini dipahami bahwa hukum Islam membentuk umat  dalam  suatu  ketentuan  yang  bulat,  walaupun  mereka  berbeda-beda bangsa  dan  berlainan  suku,  tetapi  mereka  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan. Kedua , wasathiyat (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah,  jalan  yang  seimbang  dan  tidak  berat  sebelah,  tidak  berat  ke  kanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat ke kiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan  ideal  dari  cita-cita. Ketiga , Harakah (dinamis),  yakni  hukum  Islam mempunyai  kemampuan  bergerak  dan  berkembang,  mempunyai  daya  hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam  terpencar dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada  manusia  sejumlah  hukum  yang  positif  dan  dapat  dipergunakan  pada setiap tempat dan waktu. 25
Setidaknya ada 4 (empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal  dalam  perjalanan  sejarah  Islam,  yaitu  kitab-kitab  fikih,  fatwa-fatwa ulama,  keputusan-keputusan  pengadilan  agama,  dan  peraturan  perundang- undangan  di  negeri-negeri  muslim.  Masing-masing  produk  pemikiran  hukum itu  mempunyai  ciri  khasnya  tersendiri.  Apabila  mengharapkan  semua  kasus hukum  yang  muncul  dalam  komunitas  muslim  diambil  dari  kitab-kitab  fikih klasik, tentu saja banyak yang tidak relevan dengan konteks kekinian. 26
Fatwa-fatwa  ulama  atau mufti sifatnya  adalah  kasuistis,  karena merupakan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peminta fatwa.  Fatwa  tidak  mempunyai  daya  ikat,  dalam  arti  si  peminta  fatwa  tidak harus  mengikuti  isi  hukum  fatwa  yang  diberikan  kepadanya,  tapi  fatwa biasanya  cenderung  bersifat  dinamis  karena  merupakan  respons  terhadap perkembangan  baru  yang  sedang  dihadapi  masyarakat  si  peminta  fatwa. Masalah  lainnya  adalah  isi  fatwa  itu  sendiri  belum  tentu  dinamis,  tapi  sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis. 27
25 Ash-Shiddieqy, Hasbi, Filsafat Hukum Islam , Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, 105-108.
26 Muhammad  Iqbal, Urgensi  Kaidah-Kaidah Fikih  Terhadap  Reaktualisasi  Hukum  Islam  Kontemporer, UM Sumatera Utara, Jurnal: Edu Tech, Vol. 4 No. 2, September 2018, 26.
27 Ibid. 26.
Produk  pemikiran  kedua  adalah  keputusan-keputusan  pengadilan agama.  Berbeda  dengan  fatwa,  keputusan-keputusan  pengadilan  agama  ini sifatnya  mengikat  kepada  pihak-pihak  yang  beperkara,  dan  sampai  tingkat tertentu  juga  bersifat  dinamis  karena  merupakan  usaha  untuk  memberi jawaban  atau  menyelesaikan  masalah  yang  diajukan  ke  pengadilan  pada  satu titik waktu tertentu.
Produk  pemikiran  hukum  ketiga  yaitu  peraturan  perundang-undangan di negeri muslim. Produk ini juga bersifat mengikat atau mempunyai daya ikat yang  lebih  luas.  Orang  yang  terlibat  dalam  perumusannya  juga  tidak  terbatas pada fuqaha atau ulama, tapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya.
Produk  pemikiran  hukum  yang  terakhir  adalah  kitab-kitab  fikih  yang pada  saat  ditulis  pengarangnya,  kitab-kitab  itu  tidak  dimaksudkan  untuk diberlakukan secara umum di suatu negeri, meskipun dalam sejarah diketahui beberapa buku fikih tertentu telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang. Kitab-kitab fikih ketika ditulis juga tidak dimaksudkan untuk digunakan pada masa atau periode tertentu. Dengan tidak adanya masa berlaku ini, maka kitab- kitab  fikih  cenderung  dianggap  harus  berlaku  untuk  semua  masa,  yang  oleh sebagian orang lalu dianggap sebagai jumud atau beku alias tidak berkembang. 28 Selain  itu  kitab-kitab  fikih  juga  mempunyai  karakteristik  lain.  Apabila fatwa  dan  keputusan  pengadilan  agama  sifatnya  kasuistik  yaitu  membahas masalah  tertentu  maka  kitab-kitab  fikih  sifatnya  menyeluruh  dan  meliputi semua aspek bahasan hukum Islam. Sebagai salah satu akibat dari sifatnya yang menyeluruh  ini,  maka  perbaikan  atau  revisi  terhadap  sebagian  isi  kitab  fikih dianggap  dapat  atau  akan  mengganggu  keutuhan  isi  keseluruhannya. Berdasarkan  hal  itu,  maka  kitab-kitab  fikih  cenderung  menjadi  resistensi terhadap perubahan. 29
Keempat  produk  pemikiran  hukum  Islam  di  atas,  dihasilkan  sebagai pemahaman  melalui  ijtihad.  Di  mana  keempatnya  dapat  dibuktikan  dengan karakteristik keilmuan sebagai berikut:
1. Dihasilkan  dari  akumulasi  pengetahuan-pengetahuan  yang  tersusun melalui asas-asas tertentu.
2. Pengetahuan-pengetahuan itu terjaring dalam satu kesatuan sistem.
3. Mempunyai metode-metode tertentu. 30
28 Ibid. , 27.
29 Atho’ Mudzhar, “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), 1995, Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  Dalam  Sejarah ,  Jakarta:  Paramadina,  Dalam Edu  Tech, Vol.  4  No.  2,
September 2018, 28.
30 Amir Mu’allim Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , Yogyakarta: UII Press, 2001, 30.
Karakteristik  keilmuan  adalah  dengan  adanya  metode-metode  tertentu. Metode-metode  tersebut  tertuang  dalam ushul  al-fiqh dan  kaidah-kaidah  fikih yang  dalam  operasionalnya  salah  satunya  menggunakan  metode  induktif ( istiqra‟i ),  yaitu  metode  pengambilan  kesimpulan  umum  yang  dihasilkan  dari fakta-fakta khusus. Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah  yang  memang  tidak  disebutkan  rincian  ketentuannya  dalam nash Al- Qur’an dan Hadis. Metode induktif inilah yang banyak dipergunakan oleh para fuqaha ahlu al-ra‟yi (rasional). 31
Metode  induktif  ( istiqra‟i )  ini  dilakukan  dalam  kaidah-kaidah  fikih  di mana  dalam  4  (empat)  macam  produk  pemikiran  hukum  Islam  yang  telah disebutkan  di  atas  dapat  menggunakan  metode istiqra‟i ini.  Lebih-lebih  lagi sebagai  upaya  pemikiran  reaktualisasi  hukum  Islam  di  masa  sekarang  ini  dan juga  dalam  menghadapi  masalah-masalah  kontemporer  di  masa  yang  akan datang.
Apabila  dilihat  secara  cermat,  sebenarnya  kaidah-kaidah  fikih memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar  dalam  khazanah  perkembangan pemikiran hukum Islam. Relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem sosial  dan  sekaligus  dalam  legislasi  hukum  Islam  telah  terbukti  di  era  Turki Usmani.  Kekhalifahan  Turki  Usmani  antara  tahun  1869-1878  mengeluarkan undang-undang  syariat  yang  dinamakan Majallah  al-Ahkam  al-Adliyyah yang merupakan penerapan  hukum Islam dengan  menggunakan 99 kaidah fikih di bidang muamalah dengan 1851 pasal. Undang-undang ini diberlakukan sebagai kitab hukum di seluruh kawasan Turki Usmani. 32
Ruang  lingkup  ilmu  fikih  amatlah  luas,  hal  ini  dikarenakan  ilmu  fikih mencakup berbagai cabang ( furu‟ ), yang menyebabkan perlunya adanya fondasi utama  yang  berfungsi  sebagai  akar  yang  menopang  cabang-cabang  tersebut, semakin kokoh akarnya maka semakin solid pula cabang-cabangnya dan dapat dipastikan akan menghasilkan daun yang rindang, bunga yang indah dan buah yang banyak, selain itu dengan adanya akar yang kokoh juga akan menjadikan suatu  pohon  tidak  perlu  khawatir  apabila  cabang-cabangnya  di  terpa  angin yang kencang. Begitu pula halnya dengan  hukum Islam, apabila akarnya kuat maka cabang-cabang fikihnya tidak akan perlu khawatir  apabila diterpa badai perkembangan zaman dan teknologi, karena cabang-cabangnya berdiri di atas akar  yang  kokoh,  maka  cabang-cabang  fikihnya  juga  akan  menjadi  kokoh, namun sebaliknya apabila akarnya lemah sebagus dan seindah apapun cabang-
31 Ibid., 31.
32 Abnan  Pancasilawati, “Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya  Terhadap Masalah-masalah Sosial”, dalam Fenomena, Vol. IV No. 2, 2012. Dalam Edu Tech, Vol. 4 No. 2, September 2018, 29.
cabang  tadi  pasti  akan  roboh  apabila  diterpa  oleh  badai,  oleh  karena  itu amatlah  benar  apabila  dalam  kitab al  Faraidh  al  Bahiyah disebutkan  bahwa “sesungguhnya cabang-cabang  masalah fikih itu hanya dapat dikuasai  dengan kaidah-kaidah  fikih,  maka  menghafalkan  kaidah-kaidah  itu  amat  besar fungsinya”. 33 Ungkapan  di  atas  menggambarkan  bahwa  dengan  memahami dan  mendalami  kaidah-kaidah  fikih,  seorang  mujtahid  dapat  mengetahui hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang muncul. 34

## Kontekstualisasi Hukum Islam
Trend baru  dalam  kajian  Islam  dan  hukum  Islam  dilakukan  saat  ini dengan  jalan  melakukan  pembentukan  tradisi  berupa  transformasi  dari turats (kebiasaan) ke taqlid (mengikuti) apa adanya sampai pada tajdid (pembaharuan) karena  adanya  perubahan  pemahaman  disebabkan  adanya  perbedaan  waktu, perbedaan tempat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi  cara  pikir  manusia  dalam  menjawab  persoalan  kehidupannya, khususnya dalam bidang hukum.
Dalam  bab  hukum  Islam  kontekstualisasi  dihadapkan  kepada permasalahan  hukum  yang  berhadapan  dengan  permasalahan  keadaan  yang disebutkan  di  atas,  khususnya  pertanyaan:  bahwa  ayat  al-Qur’an,  hukum, undang-undang  telah  selesai  pengundangannya  ( an-nusush  mutanahiyah ),  akan tetapi  kehidupan  ini  tidak  pernah  selesai  ( al  waqa‟iq  ghairu  mutanahiyah ),  terus berubah dan dinamis, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. 35
Sebagai seorang calon maupun sudah sungguh-sungguh sebagai mujtahid harus  bisa  menangkap „maqashid  al-syari‟ah‟ apabila  berhadapan  dengan  situasi dan kondisi seperti yang disebutkan di atas. Ia harus paham nash (teks) maupun paham kehidupan ( waqa‟iq ), ia wajib memahami “ normatif ideologis” dan “ empiris historis” . 36 Hal yang demikian pernah dilakukan oleh Umar ibn Khaththab R.A. dalam  membagi ghanimah di  wilayah  Sawad  di  Iraq.  Dalam  pembagian  harta rampasan, hak-hak generasi yang akan datang harus dipikirkan, berbeda pada zaman Nabi bahwa harta rampasan dibagikan hanya kepada tentara saja yang direformasi  oleh  Umar  ibnu  Khaththab  bahwa  harta  rampasan  itu  dibagikan
33 Asjmuni  A.  Rahman, Kaidah-kaidah  Fiqh  (Qawaidul  Fiqhiyyah )  Jakarta:  Bulan  Bintang,  1976,  dalam Edu Tech, Vol. 4 No. 2, September 2018, 31.
34 Prawitra Thalib, “Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer”, dalam Yuridika , Vol. 31, No. 1, Januari-April 2016. Dalam Edu Tech, Vol. 4 No. 2, September 2018, 31. 35 A. Khisni, Perkebagan Pemikir Hukum Islam, ( Semarang: UNISSULA PRESS, 2014), 53.
36 Ibid. 53.
kepada  tentara  dan  penduduk  setempat.  Dalam  ayat  al-Qur’an  dinyatakan: “ jangan meninggalkan anak cucu yang lemah (ekonominya)” . 37
Apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khaththab di atas merupakan nafas Islam ,  yaitu  keadilan.  Keadilan  sebagai manhaj atau metodologi untuk memecahkan  suatu  permasalahan  hukum  yang  sebelumnya  secara  tekstual tidak  lazim  dan  legalitasnya  tidak  ada,  tetapi  oleh  Umar  ibnu  Khaththab melakukannya untuk menggali keadilan substantif dan kontekstual. Al-Qur’an bukan “kitab hukum”, tetapi alat untuk “ hudan li nas” (petunjuk bagi manusia), dan al-Qur’an  menghendaki  agar  manusia hidup  dalam  bimbingan al-Qur’an’ yang  bersifat „etis‟ disebut  “ etika  al-Qur‟an” yang  disimpulkan  menjadi “maslahat” . Untuk menggali ruh, jiwa al-Qur’an tidak cukup hanya memahami teks ayat  saja,  tetapi  sampai  pada  latar  belakang historis dati  ayat  itu,  sehingga dapat ditangkap “ maqashid al-syari‟ah” yang benar-benar dikehendaki oleh Allah SWT. 38
Dari sini dapat ditangkap bahwa di dalam al-Qur’an terdapat nilai yang disebut  sebagai “ideal  moral” sebagai manhaj .  Para  ulama  menggali  nilai  al- Qur’an  itu  dijadikan  kaidah  hukum  Islam  yang  berlaku  universal  sebagai „qawa‟id fiqiyah‟ yang disebut „al-qawa‟id al-khamsah‟. Kaidah ini merupakan alat pemandu  permasalahan  hukum  Islam  yang  terjadi  ditimbang  dengan  lima kaidah ini secara umum. Adapun lima kaidah hukum Islam itu, sebagai berikut:
1. Al-„umuru  bi  maqashidiha (semua  perkara  tergantung  kepada  tujuannya).
Kaidah umum hukum Islam ini menjadikan hukum Islam selalu kontekstual, “induktif empiris” serta “ historis sosiologis” dalam menyesuaikan dan menjawab permasalahan hukum yang kontekstual;
2. Al-„adatu  muhakkamah (adat  kebiasaan  itu  dapat  sebagai  sumber  hukum). Kaidah  umum  hukum  Islam  ini,  menjadikan  hukum  Islam  selalu mengakomodir  nilai-nilai  lokal,  nilai-  nilai  kebiasaan  yang  baik  yang dijunjung  dan  ditegakkan  oleh  masyarakat  lokal,  sehingga  menjadikan hukum Islam menjadi akomodatif dan mudah sosialisasi dan penegakannya;
3. Al-yakinu  la  yuzalu  bi  syakki (keyakinan  itu  tidak  dapat  dihilangkan  dengan keragu-raguan). Kaidah umum dalam hukum Islam ini menyatakan, bahwa hukum  butuh  kepastian  sehingga  perlu  dilegalisasi,  dikodifikasikan  dan diunifikasikan, sehingga terwujud kepastian
4. ( yuridis ) dalam mempermudah pemahaman dan penegakannya;
5. Al-masyaqqatu  tajlibu  al-taisira (kesulitan  itu  dapat  mendatangkan kemudahan).  Kaidah  umum  dalam  hukum  Islam  ini  menyatakan  bahwa
37 Ibid. , 53. 38 Ibid.
Islam dan hukum Islam itu pasti mendatangkan kemudahan bagi kehidupan dan memanusiakan manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat;
6. La dharara wa la dhirara (jangan berbuat mudharat dan jangan pula mau dibuat mudharat ).  Atau  dengan  bahasa  lain,  yaitu  jangan  menyusahkan  dan  jangan mau dibuat susah. Kaidah umum hukum Islam ini berprinsip keseimbangan dan keadilan dalam berhukum dan berkehidupan dalam segala seginya; 39
Lima prinsip hukum yang disebut kaidah umum yang belaku universal ini  bersumber  dari  nilai-nilai  al-Qur’an  yang  di  dalamnya  mengandung  nilai: “ Yuridis (kepastian) Filosofis (keadilan) Sosiologis (kemanfaatan) Historis (akomodatif) dan nilai kemudahan ( taisir )”.
Di  bawah  ini, 40 kami  berikan  contoh  “kasus  Kewarisan”  sebagai perwujudan pergulatan antara teks dengan konteks, antara mazhab qauli dengan mazhab  manhaji ,  atau  antara teologis  normatif dengan  “ historis  sosiologis” dengan pendekatan kontruksivistik dengan melihat hukum yang qath‟i (pasti) dalam teks dengan  sudut  pandang dhanni (dugaan)  pada  tingkatan  pelaksanaan  ( tanfidz ), khususnya Pasal 176 dan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 176.
Dengan teori yang dipakai ialah: teori penemuan hukum ( ijtihad ), teori pengembangan  hukum,  teori  pembangunan  hukum, teori  ta‟aqquli  (ma‟qulat  al- ma‟na), teori  ajaran  dasar  dan  ajaran  nondasar  (hukum  kewarisan  termasuk hukum nondasar). Adapun hasil yang diperoleh adalah “selagi ada anak (baik laki-laki  atau  perempuan)  maka  ia  mendapat  seluruh  harta  dari  pewaris ( asabah ), sebab saudara kandung pewaris tidak ada tanggung jawabnya kepada keponakannya  dalam  segala  aspeknya  lebih-lebih  yang  menyangkut  soal ekonomi.  Anak  nonmuslim  bukan  sebagai  ahli  waris,  tetapi  dapat  bagian warisan dari ayah (Pewaris) muslim dengan wasiat wajibah dan bagiannya sama dengan ahli waris yang lain. Adapun teori hukum yang ditemukan adalah: “teori hukum kasus” atau “teori kasuistis”. 41
Suatu  hal  yang  perlu  diketahui,  adalah  bahwa  salah  satu  ciri  hukum Islam  bahwa di  samping ada  hukum-hukum yang disepakati  oleh para ulama seperti  halnya  hukum-hukum  yang  telah  ditegaskan  oleh  al-Qur’an  atau Sunnah, ada pula hukum-hukum hasil ijtihad yang diperdebatkan di kalangan mereka. Dalam hukum hasil ijtihad ini, dalam suatu masalah bisa
39 Ibid. 56. 40 Pasal 176 dan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam
41 41 A. Khisni, Perkebagan Pemikir Hukum Islam, 61.
jadi  terdapat  beberapa  kesimpulan  hukum.  Untuk  menghadapi  perbedaan mazhab  seperti  ini,  menurut  ulama usul  fikih ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan dalam menentukan sikap, pendapat mana yang harus dipiliih oleh hakim, antara lain: 42
Pertama , bila  mana  salah  satu  dari  beberapa  pendapat  telah  menjadi undang-undang  dalam  sebuah  negara  atau  masyarakat,  maka  yang  dianggap berlaku dalam masyarakat itu adalah pendapat yang telah dicantumkan dalam undang-undang.  Dengan  demikian  baik  hakim  atau  para mufti harus  terikat oleh  bunyi  undang-undang.  Keputusan  hakim  yang  didasarkan  atas  undang- undang  itu  tidak  bisa  digugat  dengan mazhab atau  pendapat  lain  yang  tidak tercantum dalam undang-undang itu.
Kedua , jika  belum  menjadi  undang-undang,  tetapi  telah  terjadi kesepakatan  dalam  suatu  masyarakat,  bahwa  yang  akan  diperlakukan  di pengadilan adalah mazhab atau tokoh tertentu, maka selanjutnya kesepakatan itu  mengikat  masyarakat  tersebut.  Artinya,  selama  putusan  hakim  sejalan dengan  mazhab  atau  pendapat  yang  telah  disepakati  untuk  dipakai  dalam masyarakat  itu,  maka  putusan  hakim  tidak  dapat  digugat  oleh mazhab atau pendapat lain yang tidak sejalan dengan kesepakatan itu.
Berdasarkan  berbagai  keterangan  tentang  korelasi  antara  pola  dan metode ijtihad dan tujuan-tujuan penetapan hukum Islam, jelas bahwa tujuan hukum  adalah  kemashlahatan  manusia  harus  diketahui  oleh  mujtahid  dalam rangka  mengembangkan  pemikiran  hukum  Islam  secara  umum  dalam menjawab  persoalan  kontemporer  yang  kasusnya  tidak  diatur  secara  eksplisit oleh  nash.  Di  samping  itu,  mengetahui  tujuan-tujuan  hukum  dalam  rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus hukum masih dapat diterapkan satu ketentuan  hukum  atau  karena  adanya  perubahan  struktur  sosial,  hukum tersebut  tidak  dapat  lagi  diterapkan.  Dengan  demikian,  pengetahuan  tentang maqasid  alsyari’ah  (intinya  mashlahah)  menjadi  kunci  bagi  keberhasilan mujtahid dalam ijtihad.

## Gagasan Kontekstualisasi Hukum Islam
Panta  Rei adalah  kesimpulan  Herakleitos  (535-475  SM)  yang  telah melakukan  pengamatan  terhadap  yang  diamatinya  yang  menunjukkan perubahan  secara  terus-menerus.  Segalanya  mengalir (Panta  Rei), tidak  ada
42 Satria Efendi M. Zein , “Analisis Fukih”, dalam Mimbar Hukum No. 30 Thn. VII 1997, 110-112.
sesuatu yang kenyataannya tetap dan statis, melainkan terus-menerus berubah dan bersifat dinamis. 43
Kesimpulan  Herakleitos  tentang Panta  Rei di  atas  melukiskan  bahwa perubahan  merupakan  suatu  keniscayaan  adalah  realitas  yang  tidak  bisa terhindarkan  dari  tata  kehidupan,  baik  sosial,  budaya,  hukum  dan  lain sebagainya.  Semuanya  mengalami  perubahan  yang  digambarkan  bagaikan  air sungai  adalah  perubahan  sosial  sekaligus  permasalahan  sosial  yang  terus- menerus  berkembang  berhadapan  dengan  hukum  yang  menurut  sebagian kaum muslimin di asumsikan sebagai sesuatu yang paten dan abadi.
Relasi  antara  teori  hukum  dan  perubahan  sosial  (modernisasi- pembangunan) merupakan masalah pokok dalam filsafat hukum. Hukum yang diasumsikan  tidak  akan  mengalami  perubahan  ternyata  juga  tetap  menuntut adanya  adaptabilitas  hukum  tatkala  ia  menghadapi  perubahan  sosial.  Bahkan karena  dampak  yang  ditimbulkan  perubahan  sosial  itu  begitu  hebat,  hal  itu menyebabkan  hukum  menjadi  teralienasi.  Akibatnya  muncul  kebutuhan  baru akan suatu filsafat hukum yang mampu merespons perubahan sosial. 44
Titik  sentral  dari  gagasan  ini  adalah  terletak  pada  aspek  sosio-kultural sebagai  kerangka  dasar  untuk  menerjemahkan  hukum  Islam  kepada  ranah realitas. Terobosan gagasan ini sebagai bentuk respons atas masalah perubahan sosial  dan  permasalahan  sosial  yang  berkembang  sebagai  sebuah  realitas, berhadapan dengan kemapanan hukum Islam yang dianggap sudah baku,final dan tidak bisa diubah karena kesakralannya.
Pada titik ini, menjadi hal yang penting untuk dikaji atas pandangan dan anggapan  sebagian  kaum  muslim  yang  menjadikan  hukum  Islam  lebih eksklusif, sakral dan memiliki validitas abadi. Sakralitas hukum Islam berujung pada  pola  pemahaman  bahwa  perubahan  sosial  harus  disesuaikan  dengan hukum  Islam,  bukan  sebaliknya  perubahan  sosial  mempengaruhi  tatanan hukum Islam. 45
Pandangan  tersebut  berujung  pada  mandeknya  produktivitas  dalam memproduksi  hukum  Islam  yang  relevan  dengan  perkembangan  zaman. Hukum Islam seakan mandek dan jalan di tempat serta tidak mampu memberi solusi jawaban atas realitas dan permasalahan sosial yang terus berkembang.
Asumsi  formalistik  terhadap  hukum  Islam  ( fiqh )  seperti  di  atas  pada gilirannya  sering  menjadi  masalah  laten. Fiqh oleh  sebagian  kaum  muslimin
43 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris , Yogyakarta: LKiS, 2005. Dalam Jaih Mubarok. Modifikasi Hokum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid , Jakarta: Raja Grafindo, 2002. Dalam Sanusi , Merajut Nalar Fiqh Kontekstual, 468
44 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, 196.
45 Ibid. 196.
diperlakukan  sebagai  norma  dogmatis  yang  tidak  bisa  diganggu  gugat  tidak jarang , fiqh dalam hal ini dianggap sebagai kitab suci kedua setelah al-Quran. 46 Bahkan menurut sahal pandangan tersebut mengantarkan pada asumsi bahwa fiqh sama kuat dan sakralnya dengan al-Qur’an dan Hadits 47 .
Kenyataan  tersebut  tentunya  sangat  bertolak  belakang  dengan pandangan Sahal, sebagai sosok yang selalu mengedepankan sisi kemaslahatan melalui “ fiqh sosialnya”. Respons Sahal akan kenyataan tersebut adalah terlihat dari  pandangannya  dalam  menyikapi  hal  tersebut,.  Menurutnya  bahwa  Islam bukanlah agama yang statis, dan hukum Islam tidak begitu saja muncul tanpa ada  sesuatu  yang  melatarbelakanginya.  Ia  merupakan  hukum  yang  senantiasa membutuhkan  reformulasi  dan  reaplikasi.  Dengan  kata  lain,  watak  hukum Islam  harus  selalu  perlu  diterjemahkan  secara  kontekstual.  Konsekuensinya ketika konteks sosial dan historis berubah maka aplikasi prinsip-prinsip eternal dari hukum itu  pun harus berubah.  Namun untuk memahami  syari’ah secara kontekstual, menurut Sahal harus membaca perkembangan sosial dan memiliki kepekaan  terhadap  maslahah  (kepentingan)  masyarakat.  Menurut  Sahal, berbicara  mengenai  maslahah  berarti  berbicara  tentang  hal-hal  yang kontekstual. 48
Dalam  pandangan  Fuad,  langkah  pertama  dalam  hal  menyikapi sakralitas  dan  keabadian  hukum  adalah  menangguhkan  terlebih  dahulu  sifat yang seolah-olah transenden, antara Islam (sebagai agama) dengan formalisasi hukum  Islam,  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  syari’ah.  Selanjutnya  dalam pandangan lain seperti Hasbi dan Hazairin menyarankan perlunya pendekatan sosio-kultural-historis  dalam  segala  upaya  meneruskan  hukum  Islam,  dengan tetap mengacu pada dalil-dalil dan nash . Menurut Fuad, kedua tokoh tersebut hendak  menyampaikan  bahwa  hukum  Islam  ( fiqh ),  bisa  berubah  menurut situasi  dan  kondisi  yang  mengitarinya.  Dalam  pandangan  Hasbi, kontekstualisasi  hukum  Islam  terjadi  setidaknya  karena  dua  alasan,  yaitu: pertama , adanya kaidah fiqh dalam bidang mu’amalah yang menyatakan bahwa “hukum asal semua perbuatan adalah diperbolehkan hingga ada  hukum yang melarangnya”, dan kedua , adanya hadits yang menyatakan bahwa “kamu lebih mengetahui urusan duniamu”. Menanggapi dua alasan tersebut Fuad, memberi pandangan  bahwa  pernyataan  yang  terakhir  tersebut  menunjukkan  dalam konteks  tertentu  umat  Islam  dipersilakan  mendeteksi  masalah-masalah  yang
46 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial , 24.
47 Ibid., 29 . 48 Ibid., 470.
dihadapinya  berdasarkan  pandangannya  sendiri.  Teks  tersebut  yang mengantarkan bahwa ajaran Islam menerima penafsiran-penafsiran baru demi merespons perubahan-perubahan sosial yang terjadi. 49
Menurut Sahal, pembacaan terhadap realitas sosial akan mengantarkan pada  suatu  kesimpulan  bahwa  pengembangan fiqh merupakan  suatu keniscayaan. Teks al-Qur’an dan Hadits sudah berhenti, sementara masyarakat terus  berubah  dan  berkembang  dengan  berbagai  permasalahannya. 50 Karena menurutnya  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  suatu pemikiran tidak pernah lahir dari  ruang  hampa.  Ia  muncul  ke  permukaan  sebagai  refleksi  dari social  setting yang melingkupinya. 51
Praktik  perubahan  atas  bangunan  hukum  Islam  sebenarnya  sudah dicontohkan  oleh  Imam  Syafii.  Ia  telah  merilis  pendapat  baru  terhadap beberapa  masalah  yang  sebelumnya  diijtihadkan,  seperti  terdapat  dalam qaul qadim dan qaul jadid . Hal ini, setidaknya membuka wawasan bahwa fiqh adalah sesuatu yang realistis dan dinamis, sesuai dengan karakter proses
ijtihadnya.  Wawasan  ideal  ini,  pada  waktunya  akan  mampu  mengoptimalkan, memaksimalkan dan mengaktualkan potensi fiqh sebagai tata nilai, perilaku dan kehidupan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian fiqh akan mewarnai berbagai dimensi kehidupan masyarakat luas. 52

## Peran Hukum Islam di Era Industri 4.0
Konstitusi  berasal  dari  bahasa  Prancis constituir yang  berarti membentuk.  Pembentukan  suatu  negara  atau  menyusun  dan  menata  sebuah negara.  Peraturan  dasar  (awal)  mengenai  pembentukan  suatu  negara.  Bahasa Belanda  dikenal grondwet yang  berarti  undang-undang  dasar.  Dalam  bahasa Jerman dikenal dengan istilah grundgesetz. 53
Secara terminologi konstitusi  merupakan sejumlah aturan-aturan dasar dan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  dibentuk  untuk  mengatur  fungsi  dan struktur  lembaga  pemerintahan  termasuk  dasar  hubungan  kerja  sama antarnegara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi  konstitusi  adalah  sejumlah  aturan-aturan  dasar  dan  ketentuan- ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga
49 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia, 470.
50 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, 24.
51 Ibid. 23. 52 Ibid. Nuansa Fiqh Sosial, 31.
53 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta-Kencana, 2011), 60.
pemerintahan  termasuk  dasar  hubungan  kerja  sama  antara  negara  dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Eksistensi  konstitusi  dalam  kehidupan  ketatanegaraan  suatu  negara merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan  terbentuk  sebuah  negara.  Konstitusi  sangat  penting  sebagai  pemberi batasan kepada pemerintah dalam menjalankan negara dan menjamin terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. 54 Oleh karena itu menurut Meriam Budiardjo di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas  demokrasi  konstitusional,  undang-undang  dasar  mempunyai  fungsi  yang khas  yaitu  membatasi  kekuasaan  pemerintahan  sedemikian  rupa  sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih dilindungi. 55 Kusnadi menjelaskan bahwa  konstitusi  dilihat  dari  fungsi  terbagi  dalam  dua  bagian:  1).  Membagi kekuasaan dalam Negara; 2). Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam suatu negara.
Hukum  Islam  di  Indonesia  pada  dekade  terakhir  sangat menggembirakan  dikarenakan  banyak  faktor,  Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir rasa  keberagamaan  di  kalangan  kaum  muslim  menunjukkan  kecenderungan meningkat,  sehingga  kesadaran  akan  aktivitas  dan  kewajiban  melaksanakan ajaran Islam yang diyakini sebagai curahan rahmat kasih sayang Allah kepada semesta  alam  pun  meningkat  pula.  Hukum  Islam  merupakan  bagian  integral ajaran Islam yang tidak mungkin  bisa dilepas atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keislamannya. 56
Oleh  karenanya,  kaum  muslim  akan  mengalami  ketenteraman  batin dalam  kehidupan  beragama,  jika  hukum  Islam  menjadi  landasan  dan  tatanan hidup  mereka,  yang  memperoleh  dukungan  penuh  dari  negara,  dengan dikukuhkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  Negara  Republik Indonesia,  dengan  Pancasila  sebagai  falsafah  dasar  negara  dan  UUD  1945 sebagai  dasar  konstitusionalnya,  bukan  saja  hanya  dimungkinkan,  bahkan merupakan keharusan konstitusional yuridis.
Pengembangan  masuknya  unsur-unsur  hukum  Islam  dalam  peraturan perundang-undangan  dalam  rangka  pembangunan  hukum  nasional  selalu terbuka jalannya, sejalan dengan keharusan konstitusional yuridis. Persoalannya adalah  bagaimana  caranya  agar  ketentuan  hukum  Islam  itu  dapat  dipahami,
54 Muhammad Julijanto, Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme, Confrence Proceedings AICIS XII, Surabaya, 2012, 671.
55 Meriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1978), 96. 56 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi,
( Bandung: Mizan, 1993), 141.
disadari  dan  dirasakan  sebagai  alternatif  yang  mendatangkan  rahmat  bagi seluruh  bangsa  Indonesia  yang  notabene  mayoritas  menganut  agama  Islam, yang oleh ajaran agamanya diwajibkan tunduk kepada hukum Islam. 57
GKR.  Hemas 58 mengatakan  Saat  ini  masyarakat  sedang  berada  pada masa revolusi industri di mana sektor teknologi dan hukum sangat memegang peranan  penting  di  dalamnya. Pesatnya  kemajuan  teknologi  di  era  ini  tidak semestinya  disikapi  sekadar  perkembangan  teknologi  biasa,  namun  sebagai gelombang  revolusi  industri.  Capaian  teknologi  saat  ini  telah  mengubah  cara hidup  manusia  mulai  dari  berpikir,  berkomunikasi,  bekerja,  mobilitas,  hingga tatanan sosial. Termasuk tatanan hukum yang berlaku.
Semua  aktivitas  berkaitan  dengan  teknologi  ini  akan  mempengaruhi kebijakan  publik  dan  regulasi  yang  akan  mengarahkan  kemajuan  teknologi sebagai  penunjang  pembangunan.  Upaya  harmonisasi  kebijakan  dan  regulasi pemerintah,  produk  legislatif,  bahkan  peradilan  dengan  revolusi  teknologi harus dilihat sebagai strategi pembangunan jangka panjang.
Era  revolusi  industri  4.0  ditandai  dengan  pola digital  economy,  artificial intelligence,  big  data,  robotic , dan  sebagainya  yang  dikenal  sebagai fenomena disruptive innovation. Ini juga akan memberikan dampak  pada bidang hukum sebagai rambu-rambu alami yang selalu menyertai tatanan sosial.
Globalisasi  telah  jauh  memasuki  babak  baru  dengan  kemajuan teknologi  yang  semakin  canggih.  Tak  ada  jalan  lain  bagi  kita  untuk  segera melakukan harmonisasi antara kemajuan teknologi dengan regulasi yang tepat untuk  membingkainya.  Berbagai  ide,  produk,  atau  layanan  berbasis  teknologi diberikan  ruang  uji  coba  terbatas  diiringi  dengan  pemikiran  bagaimana membuat  regulasinya.  Pemerintah  harus  mampu   mendorong  prosedur pembuatan  regulasi  lebih  cepat  agar  mampu  mengejar  perkembangan teknologi. 59
Kesuksesan sebuah negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 erat kaitannya  dengan  inovasi  yang  diciptakan  oleh  sumber  daya  yang  berkualitas dan bagaimana menciptakan regulasi yang mampu mengaturnya. Rekonstruksi kurikulum  pendidikan  tinggi  yang  responsif  terhadap  revolusi  industri  juga diperlukan  desain  ulang  kurikulum  dengan  pendekatan human  digital dan keahlian berbasis digital serta relevansi hukum yang mengaturnya.
57 Muhammad Julijanto, Implementasi Hukum Islam Di Indonesia, 671.
58 https://republika.co.id/berita/pfckas423/relevansi-hukum-dan-teknologi-di-era-revolusi-industri- 40 diakses 18 Agustus 2019, Jam 14.15 WIB
59 Ibid.

## Akhmad Rudi Maswanto

## Kesimpulan
Perkembangan  pemikiran  hukum  Islam  tidak  dapat  dilepaskan  dari aspek  pendekatan  kritis,  paradigma  kritis  yang  memperkenalkan  teori pembagian ajaran Islam dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu: ajaran dasar yang sifatnya  tetap  dan  ajaran  nondasar  yang  sifatnya  tidak  tetap.  Teori menggunakan  akal  dalam  memahami  ayat-ayat  al-Qur’an.  Bila  terjadi pertentangan  akal  terhadap zhahir (harfiyah)  ayat  misalnya,  maka  harus dita‟wilkan .  Di  samping  itu  menggunakan  hukum  alam  ( natural  law,  causality ) dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an, karena alam ini sesuai dan tunduk pada hukum  alam,  hukum  sebab-akibat  sehingga  semuanya  dapat  sesuai  dengan pengetahuan  dan  kemajuan  baru  yang  dicapai  manusia. Teori  nasakh (penghapusan  suatu  hukum)  yang  dinyatakan  bila  suatu  hukum  lahir  karena latar belakang tradisi, lalu tradisi tersebut hilang, maka hukumnya juga dengan sendirinya hapus oleh tradisi tersebut. Umat Islam (para mujtahid) tidak boleh terpasung  oleh  ketentuan  dan  pemahaman  harfiah  tekstual  dari  nash. Pendekatan kontekstual atau bahkan situasional dengan mengedepankan esensi dan  semangat  jiwa  al-Qur’an  dan  hadis  serta  didasari  pada  keyakinan  bahwa ketentuan-ketentuan  tekstual-harfiah  itu  memiliki  keluwesan  dan  kelenturan, maka  hukum  Islam  akan  selalu  mampu  menjawab  berbagai  persoalan  yang muncul.  Dalam  hukum  Islam  terdapat  2  (ciri)  yang  mempunyai  dua  istilah kunci, yakni: Syari‟ah dan Fikih . Syari’ah terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan fikih adalah pemahaman dari hasil pemahaman manusia dari  sumber  syari’ah.  Syar’ah  adalah “al-Nushush  al-muqaddasa h”  (ajaran  Islam yang  sama  selaki  tidak  dicampuri  oleh  daya  nalar  manusia)  dalam  al-Qur’an maupun al-Sunnah Mutawatirah . Adapun fikih adalah pemahaman atau apa yang dipahami  dari „al-nushush  al-muqaddasah ’.  Syari’ah  bersifat  stabil  ( tsabat ), sedangkan fikih bersifat dinamis ( tathawwur ).

## Daftar Pustaka
Abdullah. “Paradigma  Alternaftif  Pengembangan  Ushul  Fiqh  dan  Dampaknya  pada Fiqh Kontemporer”. Dalam Riyanta. Dkk (Editor). Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad  Kontekstual .  Yogyakarta:  Fakultas  Syariah  Press  Forum  Studi Hukum Islam (FSHI) IAIN Sunan Kalijaga. Dalam Hendri Hermawan dkk. Reaktualisasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (Analisis  Terhadap  Teori Hudud Muhammad Syahrur) . Jurnal Islamadina. Volume 19. No. 1. Maret
2018.
al-Zarqa, Mustafa Ahmad. Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-„Amm . (Damaskus: Dar al- Qalam. 1998).
Anshari,  Endang  Saifuddin. Wawasan  Islam:  Pokok-Pokok  Pikiran  Tentang Paradigma dan Sistem Islam . Bandung: Gema Insani. 2004. Dalam Sanusi.
Merajut  Nalar  Fiqh  Kontekstual .  STAIN  Kudus.  Jurnal:  Yudisia.  Vol.  6. No. 2. Desember 2015.
Ash-Shiddieqy,  Hasbi. Filsafat  Hukum  Islam .  Pustaka  Rizki  Putra.  Semarang.
2001.
Basyir, Ahmad Azhar. Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat . Hukum . Politik dan Ekonomi . ( Bandung: Mizan. 1993). Budiardjo, Meriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia. 1978). Hermawan,  Hendri  dkk. Reaktualisasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (Analisis Terhadap Teori Hudud Muhammad Syahrur) .
Hitami,  Munzir. Revolusi  Sejarah  Manusia:  Peran  Rasul  Sebagai  Agen  Perubahan . Yogyakarta: LKiS. 2009. Dalam Sanusi. Merajut Nalar Fiqh Kontekstual . https://republika.co.id/berita/pfckas423/relevansi-hukum-dan-teknologi-di- era-revolusi-industri-40 diakses 18 Agustus 2019. Jam 14.15 WIB Iqbal,  Muhammad. Urgensi  Kaidah-Kaidah  Fikih  Terhadap  Reaktualisasi  Hukum Islam Kontemporer . UM Sumatera Utara. Jurnal: Edu Tech. Vol. 4 No. 2. September 2018.
Khisni,  A. Perkebagan  Pemikir  Hukum  Islam . ( Semarang:  UNISSULA  PRESS.
2014)
Mahfudh,  MA.  Sahal. Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam  Keputusan Muktamar . Munas . dan Kombes Nahdhatul Ulama 1926-2004 M. (Surabaya:
Khalista.  2007).  cet.  III.  9.  Dalam  M.  Usman. Analisis  Historis  dan Filosofis  Terhadap  Pemikiran  Kontekstualisasi  Hukum  Islam .  Jurnal  Asy- Syir’ah. Vol. 45. No. I. 2011.
Mahsun  Fuad. Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga Emansipatoris . Yogyakarta: LKiS. 2005. Dalam Jaih Mubarok. Modifikasi Hokum  Islam  Studi  Tentang  Qawl  Qadim  dan  Qawl  Jadid .  Jakarta:  Raja Grafindo. 2002. Dalam Sanusi , Merajut Nalar Fiqh Kontekstual, Mas’udi, Masdar Farid. “Meletakkan Kembali Mashlahah Sebagai Acuan Syari‟ah” . Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur‟an . No.3. Vol. VI th. 1995. Mudzhar, Atho’. “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam” . dalam Budhy Munawar- Rachman  (ed.).  1995. Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  Dalam  Sejarah . Jakarta: Paramadina. Dalam Edu Tech . Vol. 4 No. 2. September 2018. Muhammad Daud Ali. Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia . (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 1999). Cet. kedua. Muhammad  Julijanto. Implementasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Sebuah  Perjuangan Politik  Konstitusionalisme . Confrence  Proceedings  AICIS  XII.  Surabaya.
2012.
Nasution, Harun. Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan . Cet.
XII. Jakarta: Bulan Bintang. 1996.
Pancasilawati, Abnan. “Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah- masalah Sosial” . dalam Fenomena . Vol. IV No. 2. 2012. Dalam Edu Tech . Vol. 4 No. 2. September 2018.
Piliang,  Yasraf  Amir. Hipermoralitas  Mengadili  Bayang-Bayang . Yogyakarta:
Belukar. 2003. Dalam Sanusi. Merajut Nalar Fiqh Kontekstual . Qardhawi,  Yusuf. Keluasan  dan  Keluwesan  Hukum  Islam .  Penerjemah.  Salim Bazemool. Cet. Pertama (Solo: CV. Pustaka Mantik. 1993). Rahman,  Asjmuni  A.. Kaidah-kaidah  Fiqh  (Qawaidul  Fiqhiyyah )  Jakarta:  Bulan Bintang. 1976. dalam Edu Tech . Vol. 4 No. 2. September 2018. Sairin, Weinata. Gereja . Agama-Agama & Pembangunan Nasional. Cet.3 Jakarta : BPK Gunung Mulia. 2006. Setiawan, M. Nur Kholis. Pribumisasi Al-Qur‟an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan . Cet. I. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2012). Sholehudin. Dinamika  Baru  Wacana  Islam  di  Indonesia . Jakaarta:  UIN  Jakarta Press. 2006.
Sirry,  Mun’im  A. Fiqh  Lintas  Agama  Membangun  Masyarakat  Inklusif-Pluralis . (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 2004). Sulthon,  M.. Ijtihad  dan  Kontekstualisasi  Hukum  Islam .  Jurnal  :  Ar-Risalah.  Vol.
XVII No. 1 April 2019. Syahrur,  Muhammad. Al-Kitab  wa  Al-Qur‟an:  Qira‟ah  Mu‟ashirah . Damaskus:
Dar al-Ahali. 1990.
Syamsudin, M. Din.“ Mengapa Pembaharuan Islam”. Jurnal Ulumul Qur`an . Nomor I. Vol. IV. 1993. Thalib,  Prawitra. “Pengaplikasian  Qowaid  Fiqhiyyah  Dalam  Hukum  Islam Kontemporer” . dalam Ubaedillah,  A.  dan  Abdul  Rozak. Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education) Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani . (Jakarta:  ICCE UIN Jakarta-Kencana. 2011)
Yuridika .  Vol.  31.  No.  1.  Januari-April  2016.  Dalam Edu  Tech .  Vol.  4  No.  2. September 2018.
Yusdani,  Amir  Mu’allim. Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam .  Yogyakarta:  UII Press. 2001. Zein, Satria Efendi M.. “Analisis Fukih” . dalam Mimbar Hukum No. 30 Thn. VII 1997 .
Zein, Satria Effendi M. dkk . . Fiqh Indonesia Dalam Tantangan . (Surakarta: FIAI IMS. 1991).