ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 3 Oktober 2023 Halaman 230-249
Article Submitted 16 Juni 2023 -Revised 25 September 2023  -Accepted 02 Oktober 2023

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO COMMUNITY
ECONOMIC WELFARE

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT
Taufiqoh Bina Ariani
Master of Law , Universitas Singaperbangsa Karawang arianitaufiqoh@gmail.com
Tri Setiady Master of Law , Universitas Singaperbangsa Karawang Tri.setiady@fh.unsika.ac.id
Muhamad Abas Faculty of Law , Universitas Buana Perjuangan Karawang muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id
Imam Budi Santoso
Master of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang imam.budi@fh.unsika.ac.id

## Abstract
The work of the  Corporate Social  Obligation organization is  required  in the financial success of the local region in order to aid the community's economy, which combines diverse  points  of  view.  so  that  business  in  society  is  not  perceived  as  a  danger  to  the environment and solely has an interest in obtaining profit. The effect of the Corporate Social Responsibility program must be  accountable in strengthening the community's economy, according to  Government Regulation Number 47 of 2012 concerning  Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The author poses the following questions: "How does the Company's Corporate Social Responsibility Influence in Improving Community Welfare?" and "What is the Role of Company Corporate Social Responsibility as Corporate Responsibility in Building the Community's Economy?" This is an issue that must be addressed. The research approach used in this study is normative writing with qualitative methodologies, with some normative law concerns. The use of a company's  corporate  social  responsibility  idea  not  only  improves  the  company's reputation, but it must also be able to deliver advantages to the nation's people across all sectors and the economy.
Keywords: Corporate Responsibility, Company, Welfare.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Abstrak
Kerja  organisasi  Corporate  Social  Obligation  diperlukan  dalam  mensukseskan keuangan  daerah  setempat  guna  membantu  perekonomian  masyarakat  yang menggabungkan  berbagai  sudut  pandang.  sehingga  bisnis  di  masyarakat  tidak dianggap  sebagai  bahaya  bagi  lingkungan  dan  semata-mata  memiliki  kepentingan untuk  memperoleh  keuntungan.  Pengaruh  program Corporate  Social  Responsibility harus dapat dipertanggungjawabkan dalam  penguatan ekonomi masyarakat,  sesuai Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  Perseroan  Terbatas.  Penulis  mengajukan  pertanyaan  sebagai  berikut: “Bagaimana  Pengaruh Corporate  Social  Responsibility Perusahaan  dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat?”  dan  “Bagaimana  Peran Corporate  Social Responsibility Perusahaan  sebagai  Corporate  Responsibility  dalam  Membangun Perekonomian  Masyarakat? ” .  Ini  adalah  masalah  yang  harus  diatasi.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penulisan  normatif  dengan metodologi  kualitatif,  dengan  beberapa  perhatian  hukum  normatif.  Penggunaan gagasan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  perusahaan  tidak  hanya  meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat bangsa di semua sektor dan ekonomi.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan, Kesejahteraan .

## A. Pendahuluan
Organisasi  sebagai  substansi  bisnis  yang  terletak  pada  perluasan  penawaran keuntungan, kadang-kadang berurusan dengan isu-isu tentang penjualan tujuan itu. Untuk  kelangsungan  jangka  panjang  perusahaan,  masalah  ini  harus  segera diselesaikan  dan  biasanya  berasal  dari  bisnis  internal  dan  eksternal. Karyawan/karyawan,  maupun  karyawan  keluarga,  merupakan  pemangku kepentingan  internal,  dan  mereka  terkadang  menuntut  agar  bisnis  lebih memperhatikan kesejahteraan mereka, seperti menaikkan upah (upah standar) atau membuat  jam  kerja  lebih  konsisten  dengan  upah  lembur,  kesehatan karyawan/karyawan,  dan  seterusnya.  Sebaliknya,  bisnis  seringkali  menunjukkan tingkat  profesionalisme  yang  lebih  tinggi  ketika  berhadapan  dengan  pemangku kepentingan sekunder investor, masyarakat umum, dan pemerintah dari luar. Selain itu, industri berkelanjutan juga mempu-nyai konsep triple bottom line dalam program CSR  ( corporate  social  responsibility) .  Konsep  tersebut  selain  mengejar  profit, seharusnya  perusaha-an  juga  memperhatikan  dan  terlibat  dalam  pemenuhan
kesejahteraan  masyarakat  ( people )  dan  juga  berkontribusi  aktif  dalam  menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya (planet). 1
Di dunia sekarang ini, bisnis tidak hanya diharapkan menghasilkan uang tetapi juga memikirkan  tanggung  jawab  sosial  mereka.  Perusahaan  diharapkan  menghasilkan uang paling banyak, dari sudut pandang ekonomi. Namun dari aspek sosial, program CSR  harus  memungkinkan  dunia  usaha  untuk  berkontribusi  langsung  kepada masyarakat  dan  lingkungan.  Pelaksanaan  CSR  oleh  suatu  organisasi  juga  jelas mempengaruhi  organisasi  yang  sebenarnya,  mengingat  membantu  kedudukan organisasi  tersebut  di  mata  masyarakat.  CSR  ialah  sebuah  pendekatan  dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan.
Investigasi Corporate Social Obligation saat ini menjadi segmen yang paling banyak dikaji  di  berbagai  tempat,  baik  dalam  diskusi  formal  maupun  santai.  Dalam  upaya berkontribusi  untuk  kepentingan  masyarakat  global,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa melalui Global Compact -nya secara aktif terlibat dalam diskusi dan mempromosikan CSR. 2 Konsep paramid Archie B. Carroll tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang ia kembangkan secara lebih teoretis dan metodis, memberikan pembenaran yang logis  bagi  suatu  bisnis  untuk  melaksanakan  CSR  bagi  masyarakat  tempatnya beroperasi, khususnya. 3
1. Tanggung jawab finansial.
2. Tanggung jawab Hukum.
3. Perusahaan memiliki tanggung jawab etis untuk menerapkan praktik bisnis yang baik, benar, dan adil .
4. Tanggung  jawab  sosial  Perusahaan  tidak  hanya  harus  menghasilkan keuntungan, bertindak sesuai dengan hukum, dan berperilaku etis, tetapi juga
1 Achmad Iqbal Abd Rohman Taufiq, “Analisis Peran Corporate Social Responsibility Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan Pada Industri Ritel,” JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) 6, no. 1 (2021): 22 – 36, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.29046, hlm. 24.
2 Dody  Prayogo, Socially  Responsible  Corporation:  Peta  Masalah,  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan Pembangunan  Komunitas  Pada  Industri  Tambang  Dan  Migas  Di  Indonesia (Jakarta,  2011), https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20297307&lokasi=lokal, hlm. 24.
3 Irham Fahmi, Etika Bisnis : Teori, Kasus, Dan Solusi (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 85.
harus memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perusahaan  kini  diharapkan  untuk  mempraktekkan  tanggung  jawab  sosial  yang biasa  dikenal  dengan  tanggung  jawab sosial  perusahaan.  Hal  ini  disebabkan,  selain perbedaan  keuangan  antara  perusahaan  dan  lingkungan  sekitar,  operasi  bisnis seringkali berdampak buruk pada iklim. Asal-usul tanggung jawab sosial perusahaan CSR dapat ditelusuri hingga saat ini. Perusahaan, khususnya yang menjalankan usaha di  bidang sumber  daya  alam  dan/atau  bidang  yang  berkaitan  dengan sumber  daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sejak tahun 2007, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
CSR adalah kewajiban organisasi untuk melindungi masyarakat dan memberikan kontribusi untuk itu. Perilaku organisasi, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan adalah tiga domain yang menjadi tanggung jawab organisasi. 4 Hlm 63 Hal ini terjadi karena secara konseptual program-program CSR perusahaan sudah diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan sosial seperti terungkap pada rumusan visi dan misi perusahaan. 5
Tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR, berpusat pada mengungkapkan efek sosial  dari  operasi  perusahaan.  Transparansi  data  menarik  untuk  data  organisasi keuangan,  tetapi  perusahaan  juga  diwajibkan  untuk  mengungkapkan  data  tentang dampak  lingkungan  dan  ekologis  ( eksternalitas )  yang  dihasilkan  oleh  aktivitas mereka. Hal ini akan menimbulkan pergeseran pandangan masyarakat akan perlunya mempraktekkan  apa  yang  sekarang  dikenal  sebagai  tanggung  jawab  sosial perusahaan.  Pengetahuan  ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  sekarang  adalah sebuah  perusahaan  yang  harus  beradaptasi  secara  budaya  dengan  lingkungan sosialnya, bukan hanya mewakili dirinya sendiri. 6
Lebih  jauh  lagi,  komunitas  korporasi  pada  hakekatnya  adalah  sebuah  perayaan yang  harus  diakui  dalam  dunia  bisnis.  Rasa  syukur  ini  dapat  diungkapkan  dengan
4 Rafik  Issa  Kamdani,  Beekun, Etika  Bisnis  Islami (Mataram:  Pustaka  Pelajar,  2004), http://library.iainmataram.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4786, hlm 63.
5 Rifdan Mu sdalifah Djamaluddin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, “Pengaruh Implementasi Corporate  Social  Responsibility  PT.  Vale  Terhadap  Kesejahteraan  Hidup  Masyarakat,” Journal Governance  and  Politics 1,  no.  2  (2021),  https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/200, hlm. 7.
6 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers). hlm. 136
meningkatkan  kesejahteraan  mereka  melalui  program  pemberdayaan  masyarakat yang dilakukan sebagai bagian dari proyek CSR. Perusahaan. Hal ini karena organisasi dan jaringan pada hakekatnya merupakan kesatuan komponen yang dapat mengikuti manajemen organisasi yang sebenarnya. Dengan apresiasi tersebut, masyarakat tentu akan  merasa  positif  terhadap  keberadaan  perusahaan.  CSR  merupakan  komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan,  yang  bermanfaat bagi komunitas setempat atau masyarakat yang lebih luas.
Definisi  CSR.  Secara  keseluruhan  rentan  terhadap  tiga  hal  yang  paling  menarik, khususnya  CSR  adalah  pertama,  pekerjaan  mitigasi  di  mana  suatu  organisasi berurusan dengan masalah sosial dan ekologi, sehingga organisasi telah memutuskan untuk melakukan atau menghindari pekerjaan ini; kedua, pekerjaan mitigasi di mana organisasi  berurusan  dengan  masalah  sosial  dan  ekologi,  sehingga  organisasi  telah memilih untuk melakukan atau menghindari pekerjaan ini; dan Kedua, selain sebagai manfaat  pembinaan,  organisasi  menyisihkan  sebagian  pendapatannya  untuk  amal, dengan tujuan memulihkan kerusakan ekologis yang disebabkan oleh transaksi ganda dan transaksi ganda. Ketiga, CSR merupakan salah satu bentuk kewajiban korporasi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan kemanusiaan yang semakin meningkat. CSR kini lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74 Nomor 40 Tahun 2007. Undang-undang ini mewajibkan industri atau dunia usaha untuk melaksanakannya, namun syarat ini tidak memberatkan. Perlu diingat bahwa kemajuan  suatu  negara  bukan  hanya  tugas  pemerintah  dan  industri,  tetapi  setiap manusia berperan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan mengendalikan kualitas hidup masyarakat. 7
CSR  dapat  membantu  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  dengan menggabungkan  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  dengan  pelestarian  lingkungan, selain menunjukkan kepedulian organisasi terhadap masalah sosial dan lingkungan. organisasi  (terutama  organisasi  bisnis)  saat  ini  sedang  merencanakan  dan
7 T.  Romi  Marnelly,  “Corporate  Social  Responsibility  (CSR):  Tinjauan  Teori  Dan  P raktek  Di Indonesia,” Jurnal Aplikasi Bisnis 2, no. 2 (2012), https://journal.uii.ac.id/JABIS/, hlm. 27.
menghancurkan pengembangan inisiatif yang mengarah pada semacam tugas sosial untuk beradaptasi dengan perubahan dan membangun koneksi tepercaya. 8
Beberapa undang-undang dan peraturan terkait mengatur fungsi CSR di Indonesia. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) telah diatur, yang menyebutkan bahwa  suatu  perseroan  terbatas  wajib  menjalankan  tugas  sosial  dan  lingkungan sebagai bagian dari kegiatannya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur aspek teknis. Aturan ini menetapkan kriteria pelaporan CSR untuk perseroan terbatas di  Indonesia,  selain  menyatakan  bahwa  perseroan  terbatas  diharapkan  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Suatu  korporasi  dapat memberikan pelayanan bahkan dukungan dalam pemberdayaan masyarakat melalui tanggung  jawab  sosial  melalui  program  CSR  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang  CSR  berikutnya  adalah  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007. Untuk menjamin kelestarian lingkungan, pemerintah telah mengamanatkan investor atau  investor  untuk  memperhatikan  lingkungan  dan  masyarakat  sekitar.  Menurut Pasal 15 dan 16, setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan peraturan ini, CSR bukan lagi kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum untuk menjembatani modal; jika tidak dijalankan, akan tercipta perimbangan hukum yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal.
Undang-undang  lain  yang  mengatur  tentang  CSR  adalah  undang-undang  Panas Bumi Nomor 21 Tahun 2014. Menurut Pasal 65 ayat 2 huruf b, masyarakat berhak memperoleh  keuntungan  dari  kegiatan  usaha  panas  bumi  melalui  tanggung  jawab perusahaan untuk memenuhi tugas usaha sosial dan/atau pertumbuhan masyarakat sekitar. Selain aturan tersebut, pemerintah Indonesia memiliki sejumlah inisiatif dan program yang mendorong dunia usaha untuk melakukan CSR. Pemerintah misalnya mengembangkan  inisiatif Corporate  Social  and  Environmental  Responsibility (CSER) yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan korporasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara khusus, masyarakat korporasi di Indonesia mulai
menyadari  dampak  masalah  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  sekitar  tahun 1990.  Hal  ini,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  korporasi  sebagai  tindakan  dengan tujuan  “memberikan  bantuan  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dan  atau  bantuan sosial “ tanggung jawab terhadap lingkungan. ” 9
Dalam industri di mana semua masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan berperan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komponen penting dari kerangka kelangsungan bisnis. Jika sebuah perusahaan ingin melanjutkan bisnisnya, ia  harus  mempertimbangkan  tiga  faktor:  manusia,  lingkungan,  dan  uang.  Sebagai bukti,  korporasi  membutuhkan  laporan  huru-hara  yang  menunjukkan  bagaimana ketiga prinsip panduan ini digunakan. 10 Pada dasarnya, undang-undang dan peraturan Indonesia  mendorong  bisnis  untuk  memasukkan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan ke dalam operasi mereka. Perusahaan didorong untuk mempertimbangkan  faktor  sosial,  lingkungan  dan  ekonomi  dalam  operasi  bisnis mereka  dan  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  yang  membantu  masyarakat  dan lingkungan. 11 Maka permasalahan yang akan dibahas didalam artikel ilmiah ini adalah terkait  dengan  pengaruh  dan  peran  dari  CSR  didalam  meningkatkan kesejahteraan dalam pembanginan perekonimian masyarakat.

## B. Metode Penelitian
Tulisan  ini  bersifat  normatif  dan  menggunakan  metode  kualitatif,  serta  memuat beberapa  pertimbangan  hukum  normatif.  Penulis  menggunakan  pendekatan  ini  karena sumber data primer adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dengan  undang-undang  ( statute  approach ),  sumber  sekunder  adalah  data  berdasarkan kajian pustaka, dan sumber pendukung adalah sumber primer dengan menggunakan data lapangan tempat ditemukannya hal-hal.
9 Ashar  Maulana  Religia,  “Permasalahan  Hukum  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  (  Corporate Social  Responsibility  )  Di  Indonesia,” University  of  Bengkulu  Law  Journal 4,  no.  2  (2019):  183 – 97, https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201, hlm. 188.
10 Ria  Casmi  Arrsa  Solehuddin,  Ladito  Risang  Bagaskoro,  “Kerangka  Strategi  Pencegahan  Fraud Terkait Inventarisasi Pemerintah Menuju Good Gorvenance,” Mendapo Journal Of Administration Law 4, no. 2 (2023): 106 – 33, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i2.24782, hlm. 110.
11 Ashar  Maulana  Religia,  “Permasalahan  Hukum  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (Corporate Social Responsibility ) Di Indonesia.”

## C. Pembahasan Dan Analisis
1. Pengaruh Corporate  Social  Responsibility Perusahaan  dalam  meningkatkan Kesejahteraan di Lingkungan Masyarakat
Perusahaan  yang  mempraktikkan  CSR  memasukkan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  ke  dalam  operasi  mereka  dan  berkontribusi  pada  kesejahteraan masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi. CSR di dunia dan Indonesia kini  telah  menjadi  isu  penting  Terkait  dengan  isu  dampak  lingkungan  dalam pembangunan  berkelanjutan  dengan  memberikan  beberapa  manfaat  untuk membantu  lingkungan  lokal  dan  iklim  di  sekitar  organisasi  sehingga  organisasi mendapatkan  gambaran  yang  tepat  dan  dapat  berkembang  dengan  cepat.  karena mendapat bantuan dari organisasi daerah setempat, CSR di dunia dan Indonesia kini menjadi  isu  penting  Terkait  isu  dampak  lingkungan  dalam  pembangunan berkelanjutan.
Kehidupan  yang  dicita-citakan  oleh  semua  manusia  adalah  kemakmuran,  yang mengacu pada peningkatan situasi manusia di mana individu berada dalam keadaan sejahtera, sehat, dan tenteram di lingkungan dunia bisnis serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, korporasi wajib memiliki kewajiban terhadap masyarakat setempat. Menurut Pasal 74 adalah:
1. Perusahaan  yang  terlibat  atau  berhubungan  dengan  sumber  daya  alam  harus mempraktekkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah tugas perusahaan yang direncanakan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Tanggung jawab ini dilakukan dengan cara yang wajar dan masuk akal.
3. Organisasi  dikenakan  denda  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku jika tidak memenuhi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Aturan pemerintah membebankan kewajiban sosial dan lingkungan ekstra.
Organisasi harus melayani fungsi dalam ekonomi masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya untuk pemilik perusahaan, selain berperan dalam banyak jaringan dan
iklim sekitarnya. Pentingnya pengawasan proyek dapat ditunjukkan dalam kontribusi proyek yang signifikan terhadap perekonomian nasional. 12
1. Profitabilitas pendapatan nasional.
2. Implementasi tenaga kerja.
3. Penyebaran teknologi.
4. Peningkatan jumlah devisa negara.
5. Mengurangi ketergantungan internasional.
di  Indonesia,  penerapan  CSR  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  Pasal  74,  dan  berbagai  contoh  pengaruh  CSR  suatu perusahaan  terhadap  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  dapat  diketahui  melalui beberapa hal berikut:
1. Peningkatan  Pendapatan  Masyarakat:  Melalui  program  CSR,  perusahaan dapat  menciptakan  lapangan  kerja  dan  memberikan  pelatihan  serta pengembangan  keterampilan  kepada  masyarakat.  Dengan  meningkatkan kesempatan  kerja  dan  pendapatan  masyarakat,  CSR  dapat  membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM):  Program  CSR perusahaan sering kali melibatkan dukungan dan pembinaan bagi UMKM di sekitar  mereka.  Ini  dapat  meliputi  pelatihan  keterampilan,  akses  modal, bantuan  teknis,  dan  pemasaran.  Dengan  membantu  UMKM  tumbuh  dan berkembang,  perusahaan  dapat  meningkatkan  potensi  ekonomi  lokal  dan meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha serta karyawan mereka.
3. Investasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah: Sebagai bagian dari CSR, perusahaan  dapat  berinvestasi  dalam  pengembangan  infrastruktur  dan wilayah  sekitarnya.  Ini  termasuk  pembangunan  jalan,  jembatan,  fasilitas kesehatan,  sekolah,  dan  aksesibilitas  transportasi.  Infrastruktur  yang  baik akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal,  menarik  investasi  lain,  dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
4. Pemberdayaan  Komunitas  Lokal:  Program  CSR  dapat  membantu  dalam pemberdayaan komunitas lokal dengan memberikan dukungan dalam bidang
12 Jumingan, Studi Kelayakan Bisnis: Teori & Pembuatan Proposal Kelayakan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 373.
pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Ini dapat mencakup pembangunan sekolah,  beasiswa  pendidikan,  akses  pelayanan  kesehatan,  pelatihan keterampilan, dan program pengembangan masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas komunitas lokal, perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka.
5. Praktik  Bisnis  yang  Berkelanjutan:  CSR  juga  mencakup  praktik  bisnis  yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.  Perusahaan yang peduli  terhadap  dampak  sosial  dan  lingkungan  dari  kegiatan  mereka  akan berusaha  untuk  mengurangi  emisi  karbon,  memperhatikan  tata  kelola perusahaan  yang  baik,  dan  mempromosikan  praktik  bisnis  yang berkelanjutan.  Ini  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  stabil  dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat membantu dunia usaha memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Organisasi dapat secara dramatis memengaruhi masyarakat dan membantu  menyelesaikan  pertumbuhan  dan  dukungan  keuangan  dengan menekankan  penciptaan  lapangan  kerja,  promosi  UKM,  landasan  peluncuran, lingkungan jaringan yang menarik, dan kebijakan strategis yang dapat dipertahankan.
Masalah  pentingnya  interaksi  yang  harmonis  antara  pemangku  kepentingan ( stakeholders ) maupun perusahaan itu sendiri ( shareholders ) merupakan salah satu kunci  keberadaan  CSR.  Terlepas  dari  kebutuhan  bahwa  bisnis  menginvestasikan persentase dari pendapatan mereka, tanggung jawab sosial perusahaan memberikan berbagai  manfaat  bagi  perusahaan.  Diantara  manfaat corporate  social  responsibility bagi perusahaan, 13 yaitu:
1. Menjaga dan meningkatkan nama baik dan reputasi perusahaan.
2. Interaksi sosial yang bersifat sosial.
3. Mengurangi risiko operasional perusahaan.
4. Menyediakan lebih banyak sumber daya untuk operasi perusahaan.
5. Memperluas potensi pasar.
6. Langkah-langkah pemotongan biaya, seperti pembuangan sampah.
13 Sunaryo, “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan,” Fiat Justia 7, no. 1 (2013), https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.363. hlm. 269.
7. Memperkuat ikatan dengan orang yang bertanggung jawab.
8. Tingkatkan koneksi Anda dengan regulator.
9. Meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan.
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  efektif  ketika  dampak  sosial  dari tindakan perusahaan  transparan. Transparansi data menarik untuk data organisasi keuangan,  tetapi  perusahaan  juga  diwajibkan  untuk  mengungkapkan  data  tentang dampak lingkungan dan ekologis ( eksternalitas) yang dihasilkan oleh aktivitas mereka. Hal  ini  akan  menimbulkan  pergeseran  pandangan  masyarakat  akan  perlunya mempraktekkan  apa  yang  sekarang  dikenal  sebagai  tanggung  jawab  sosial perusahaan. Perspektif ini menunjukkan bahwa kemitraan yang ada saat ini bukanlah materi  yang  ada  begitu  saja,  melainkan  komponen  bisnis  yang  dituntut  untuk beradaptasi secara sosial dengan konteks sosialnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2012,  kewajiban  perusahaan.  Pasal  3 menyatakan  bahwa  “perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. ”
Sebuah organisasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan berkontribusi kepada masyarakat, menurut CSR. Tanggung jawab ini mencakup perilaku organisasi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, fenomena CSR di Indonesia mengalami dinamika yang membutuhkan perusahaan, tidak sekedar memiliki sikap profit oriented. Menurut penelitian Mapisangka tentang “Pelaksanaan CSR  untuk  Kesejahteraan  Rakyat”,  suatu  komitmen  perusahaan  terhadap  tanggung jawab sosial dan upaya menciptakan keseimbangan antara pertimbangan ekonomi, sosial,  dan  lingkungan  dalam  dunia  bisnis,  serta  pelaksanaan  CSR,  yang  meliputi partisipasi  dalam  pembangunan  nasional,  merupakan  kontribusi  terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan:
1. Kombinasikan  administrasi  sosial,  pemulihan  fasilitas  kesejahteraan,  tempat cinta,  jalan  dan  kantor  publik  lainnya,  peristiwa  bencana  bagi  eksekutif, pengurangan kebutuhan, dan kemajuan daerah.
2. Pendidikan dan Pertumbuhan, Ini termasuk memperoleh fasilitas pendidikan dan  pelatihan,  menawarkan  pelatihan,  dan  memberikan  program  beasiswa kepada siswa yang ada.
3. Ekonomi,  Program  untuk  membangun  aliansi,  menawarkan  pinjaman  lunak atau pinjaman, dan penguatan komunitas lokal semuanya disertakan.
4. Lingkungan,  Pengelolaan  lingkungan,  pengelolaan  limbah,  perawatan  alami dan biologis semuanya termasuk.
5. Pelanggan, Terus kembangkan produk dan pastikan ketersediaannya.
Dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan, indikator kesejahteraan dapat berfungsi  sebagai  petunjuk  atau  informasi.  Kesejahteraan  memang  tidak  mudah didapat, tapi bukan berarti tidak bisa didapatkan. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang  ilegal  untuk  mendapatkannya  karena  masih  banyak  yang  bisa  Anda  lakukan untuk  menjadi  kaya,  jadi  Anda  perlu  memperhatikan  indikator  kesejahteraan seperti. 14

## 1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan.
Ini berkaitan dengan masalah pendapatan terkait pekerjaan, terkait bisnis, dan terkait  ekonomi  lainnya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  pekerjaan mutlak  diperlukan.  Manusia  tidak  akan  pernah  bisa  makmur  tanpa  segala sesuatu.  Besarnya  dan  distribusi  pendapatan  yang  diterima  oleh  suatu masyarakat merupakan indikator masih belum sejahtera. Orang membutuhkan peluang bisnis dan pekerjaan untuk memutar perekonomian dan menghasilkan lebih  banyak  uang.  Orang  dapat  melakukan  transaksi  keuangan  dengan pendapatan mereka.
2. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau
Dalam konteks ini, "mudah" mengacu pada jarak dan nilai yang harus dibatasi oleh masyarakat. Pendidikan ideal setiap orang adalah sederhana dan murah. Setiap  orang  dapat  dengan  mudah  mendapatkan  pendidikan  terbaik  dengan pendidikan  sederhana  dan  murah  ini.  Pendidikan  tinggi  adalah  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia.  Akibatnya,  lebih  mudah  mendapatkan pekerjaan  yang  layak.  sehingga  kesejahteraan  manusia  dapat  diukur  dari kemampuan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  menggunakan pendidikan tersebut untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkannya.
3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.
14 Hermanita, Perekonomian Indonesia (Yogyakarta: IDEAL, 2013), hlm. 111.
Pendidikan  dan  penghasilan  uang  sama-sama  dipengaruhi  oleh  kesehatan seseorang.  Akibatnya,  pemerintah  harus  memprioritaskan  penanganan masalah kesehatan ini terlebih dahulu. Memperjuangkan kesejahteraan orang sakit akan sulit. Harus ada berbagai macam layanan kesehatan. Jarak dan waktu tidak  membatasi  mereka  yang  membutuhkan  perawatan  kesehatan.  Mereka bisa mendapatkan perawatan kesehatan dengan biaya rendah dan berkualitas tinggi setiap saat.
Perekonomian yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari  dengan  menciptakan  lapangan  pekerjaan  merupakan  salah  satu  indikator kesejahteraan.  Pemerataan  pendidikan,  yaitu  memudahkan  masyarakat  untuk mendapatkan  pendidikan  dengan  biaya  yang  murah,  sehingga  masyarakat  yang berpendidikan dapat bekerja di dunia kerja. Akibatnya, akses masyarakat terhadap pelayanan  kesehatan  meningkat  sehingga  distribusi  pelayanan  kesehatan  menjadi lebih  merata. 15 Sudut  pandang  yang  lebih  terbuka  terkait  dengan  penerapan  CSR, tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia telah ditetapkan. Hal ini mengacu pada  upaya  pemanfaatan  CSR  secara  berkelanjutan  agar  program  yang  diberikan berdampak pada masyarakat dari waktu ke waktu. CSR merupakan komponen penting dari  komitmen  perusahaan  terhadap  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan,  tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua pihak yang terlibat.
Salah satu cara agar gagasan tata kelola perusahaan yang baik dapat dipraktikkan adalah melalui pelaksanaan program CSR ( Good Corporate Governance). Agar perilaku pelaku  bisnis  memiliki  arah  yang  dapat  diputuskan  dengan  mengatur  hubungan antara semua pemangku kepentingan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitar. 16 Hal ini dilakukan agar setiap kesalahan yang timbul dapat diperbaiki secara efisien dan akibatnya kekurangan yang substansial dalam rencana perusahaan dapat dihindari. Menurut Elkington, ketika menyangkut CSR, perusahaan harus fokus pada tiga hal, profitabilitas ( profit ), masyarakat ( people ) dan lingkungan ( planet ). Laba
15 Ibid.
16 Yul  Arnis  Ridha  Hidayat,  Azhari  Yahya,  M.Adli,  “Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan Lingkungan  Perusahaan  Terhadap  Masyarakat  Sekitar,” De  Jure 20,  no.  10  (2020):, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.531-544, hlm. 513.
diperlukan  di  bidang  ini  untuk  mempertahankan  tingkat  profitabilitas  yang  sesuai karena merupakan dasar di mana perusahaan dapat berkembang dan terus ada. Untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, dunia usaha dapat mengembangkan kebijakan atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup,  dan  kompetensi  di  berbagai  bidang  dana  dari  tanggung  jawab  sosial perusahaan  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dan perekonomian masyarakat; namun perpaduan antara nilai kearifan lokal dan norma hukum  harus  diperkuat  agar  implementasi  CSR  dapat  mengemban  peraturan  dan kebutuhan pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 17

## 2. Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan sebagai Tanggung Jawab Perusahaan dalam Membangun Perekonomian Masyarakat
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana tertuang dalam PP 47 Tahun 2012 dan Pasal 74 UU PT Bentuk dan akibat hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban CSR perusahaan tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 74 ayat 3 UU PT dan  PP  Nomor  47  Tahun  2012.  Persyaratan  hukum  bagi  pelaku  usaha  untuk melakukan  tanggung  jawab  sosial  (CSR),  atas  dasar  hal  tersebut,  lahirlah  tuntutan terhadap  peran  perusahaan  agar  mempunyai  CSR  melalui  peraturan perundangundangan  yang  ada  terkait  dengan  sumber  daya  alam  diatur  oleh  kedua peraturan tersebut. 18
Perusahaan diharapkan untuk melaksanakan tugas sosial dan lingkungan ketika melakukan  bisnis  di  sektor  sumber  daya  alam  atau  industri  terkait,  sesuai  dengan Pasal 74 ayat 1 UUPT. Karena klausul CSR dalam Pasal 74 (1) UUPT dibuat sebagai persyaratan hukum, maka ketentuan pasal ini mengatur kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh korporasi. Hal ini disebabkan adanya beberapa ciri dunia usaha dalam menjalankan  organisasinya,  seperti  etika  yang  harus  dipatuhi.  Memperhatikan keseimbangan  lingkungan  merupakan  ikhtiar  penting  bagi  pelaku  bisnis  untuk melaksanakan CSR, dan bukan semata-mata sebagai tanggung jawab moral yang dapat dipenuhi sendiri, CSR merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap
17 Roby  Aditiya  Muh.  Chaerullah  Burhan,  Muh.  Wahyuddin  Abdullah,  “Corporate  Social Responsibility Dalam Bingkai Sipakatau; Elevasi Kesejahteraan Masyarakat,” ASSETS 12, no. 2 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.24252/assets.v12i2.32387, hlm. 247.
18 Op., Cit. Muh. Chaerullah Burhan, Muh. Wahyuddin Abdullah, hlm. 6.
perusahaan  untuk  membina  hubungan  yang  positif  antara  perusahaan  dengan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal disekitarnya.
Penambahan  CSR  sebagai  kewajiban  legislasi  pada  ayat  (1)  Pasal  74  UUPT merupakan  langkah  maju.  Namun,  ketentuan  UU  PT  dan  PP  tidak  memiliki  makna selain untuk mengatur sanksi hukum yang dapat memaksa pelaku korporasi untuk melaksanakan pasal-pasal tersebut. Jika tidak ada undang-undang yang menerapkan standar  CSR  ini,  maka  akan  timbul  jumlah  pelaku  usaha  yang  mengabaikannya, sehingga  mempersulit  pelaksanaannya  karena  kedua  peraturan  tersebut  tidak mengatur sanksi bagi yang tidak menerapkannya.
Padahal  perusahaan  dikenai  sanksi  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  karena  tidak  memenuhi  kewajiban  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Namun, pengertian sanksi dalam Pasal 74 ayat 3 UUPT tidak diatur secara tegas dalam ketentuan ini. Jika dicermati UUPT, ayat 4 Pasal 74 mengungkapkan bahwa peraturan pemerintah  mengatur  ketentuan  tambahan  tentang  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan. Mengenai PP sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah 2012 47 tidak secara eksplisit menentukan sanksi hukum.
Banyak dari undang-undang ini diabaikan karena sanksi hukum tidak ditegakkan, yang akan berdampak pada banyak pelaku perusahaan yang mengabaikan komitmen CSR. Akibatnya, ketentuan ayat 3 Pasal 74 UUPT tidak memiliki kepastian hukum dan tidak  diatur  dalam  pasal-pasal.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas telah mengubah paradigma tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,  dari  pemberian  moral  menjadi  kewajiban  hukum.  untuk  perusahaan. Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  permasalahan  dalam  penegakan  aturan  CSR tersebut, maka harus diatur bentuk sanksinya. 19
CSR  juga  kerap  menghadapi  sejumlah  tantangan.  Berikut  ini  adalah  beberapa tantangan khas yang mungkin muncul selama implementasi CSR:
1. Keterbatasan Sumberdaya: Salah satu kendala utama dalam implementasi CSR adalah  keterbatasan  sumberdaya,  baik  itu  sumberdaya  finansial  maupun sumberdaya  manusia.  Banyak  program  CSR  memerlukan  investasi  yang
19 Andrew  Shandy  Utama,  “Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan  Rumbai  Pe sisir  Kota  Pekanbaru,” Jurnal  Cendekia 4,  no.  1  (2018), https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.53, hlm. 29
signifikan, dan perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan anggaran untuk mengimplementasikan  program  CSR  secara  efektif.  Selain  itu,  perusahaan mungkin  juga  perlu  mengalokasikan  waktu  dan  tenaga  kerja  untuk melaksanakan program CSR, yang mungkin menjadi kendala jika sumberdaya manusia terbatas.
2. Fokus  pada  Profitabilitas:  Perusahaan  seringkali  harus  menangani  dilema antara memaksimalkan keuntungan dan mengimplementasikan program CSR. Beberapa  perusahaan  mungkin  lebih  fokus  pada  aspek  keuangan  dan mengabaikan  tanggung  jawab  sosial  mereka.  Hal  ini  terutama  berlaku  jika perusahaan  menghadapi  tekanan  finansial  atau  jika  program  CSR  dianggap tidak memberikan pengembalian investasi yang langsung atau terukur secara finansial.
3. Kompleksitas Masalah Sosial: Beberapa masalah sosial yang menjadi fokus CSR, seperti kemiskinan, akses pendidikan, atau lingkungan hidup, adalah masalah yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi solusi yang efektif atau dalam mengevaluasi dampak nyata dari program CSR yang telah diimplementasikan.
4. Koordinasi dan Kolaborasi: Implementasi CSR seringkali melibatkan kerjasama dengan  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  masyarakat lokal,  LSM,  dan  organisasi  non-pemerintah  lainnya.  Koordinasi  yang  efektif antara berbagai pihak ini dapat menjadi kendala, terutama jika ada perbedaan kepentingan, prioritas, atau konflik antara mereka.
5. Evaluasi dan Pengukuran Dampak: Penting untuk mengevaluasi dampak dari program  CSR  yang  telah  diimplementasikan.  Namun,  pengukuran  dampak sosial dan ekonomi dari program CSR dapat menjadi  tantangan. Menentukan indikator kinerja yang relevan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur  dampaknya  seringkali  rumit  dan  memerlukan  komitmen  jangka panjang.

## D. Kesimpulan
Program CSR jangka panjang diharapkan dapat membantu pembangunan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Untuk terus mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan
dan  kemandirian  masyarakat,  semua  pihak  akan  berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan tersebut  dengan  semangat  gotong  royong.  Karena  aturan  dan  peraturan  yang  berlaku, semua  perusahaan  Indonesia  sekarang  memiliki  akses  ke  kemungkinan  untuk  terlibat dalam inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
Walaupun  banyak  orang  memahami  bahwa  tidak  ada  kewajiban  hukum  untuk melaksanakan CSR, hal ini tidak menyurutkan semangat untuk tetap percaya bahwa CSR harus  dianggap  sebagai  salah  satu  kemungkinan  yang  dapat  mendukung  ketahanan manusia.  Hal ini terutama  dalam membantu  program  pembangunan  pemerintah  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  manusia.  Kebutuhan  gaji  publik,  bisnis,  gerakan  inovatif, mengembangkan  perdagangan  luar  negeri,  dan  menghilangkan  ketergantungan  pada negara  lain,  terutama  yang  terkait  dengan  produk,  adalah  beberapa  pekerjaan  yang didorong oleh CSR ke ekstremitas ekonomi. Pelaksanaan CSR yang meliputi bantuan sosial, pendidikan dan pembangunan, ekonomi, lingkungan, dan pelanggan, merupakan bagian dari komitmen dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. CSR adalah komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, dengan fokus pada keseimbangan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan.
Pertumbuhan  CSR  merupakan  indikasi  bahwa  perusahaan  memiliki  tanggung  jawab terhadap lingkungan eksternalnya, dan harus diperiksa secara objektif. Penggunaan CSR untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia,  khususnya  yang  menekankan  aspek kesukarelaan  dan  altruistik  perusahaan  dalam  kegiatan  CSR-nya  agar  tetap  eksis  dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap manusia dan lingkungan. Persyaratan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Pasal 74 ayat 1 UUPT tidak akan berjalan jika tidak ada sanksi.  Kedua  peraturan  tersebut  tidak  memberikan  sanksi  hukum  karena  gagal mengadopsi CSR. Banyak dari undang-undang ini diabaikan karena sanksi hukum tidak ditegakkan,  yang  akan  berdampak  pada  banyak  pelaku  perusahaan  yang  mengabaikan komitmen CSR. Akibatnya, ketentuan Pasal 74 ayat 3 UUPT kurang jelas dan tidak diatur dalam  pasal-pasal.  Selain  itu,  sangat  penting  untuk  memiliki  strategi  pengaturan  jenis penugasan agar tidak ada hambatan dan tantangan dalam menjalankan pengaturan CSR ini secara efektif.

## E. Saran
Terdapat dua saran yang penulis berikan dalam artikel ilmiah ini, yaitu:
1. Selama ini pemerintah hanya berperan sebagai koordinator dan pendamping para pelaku  komersial  dalam  proses  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  lokal. Padahal selama ini pemerintah hanya berperan sebagai pihak pemberi izin usaha kepada dunia usaha. Namun, adalah tugas pemerintah untuk memutuskan apakah inisiatif CSR benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau sekadar sarana untuk memenuhi komitmen. Pekerjaan ini harus ditingkatkan dan dilakukan secara tidak rasional  agar  inisiatif  CSR  dapat  dilaksanakan  dengan  sukses  dan  untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Saat ini, masyarakat yang berkedok sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terlihat  lebih  berkomitmen  sebagai  pimpinan  penyelenggara  Corporate  Social Responsibility (CSR) ketimbang yang berprofesi sebagai pejabat publik. Ini harus diubah  melalui  kolaborasi  dengan  pemerintah.  Bekerja  dengan  pemerintah, misalnya, untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam inisiatif Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  (CSR),  memberi  mereka  bantuan,  dan  menunjukkan betapa Anda menghargai mereka. Upaya kolaboratif ini memiliki efek yang lebih nyata  dalam  hal  benar-benar  memanfaatkan  Corporate  Social  Responsibility (CSR).

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Abd Rohman Taufiq,  Achmad  Iqbal. “Analisis Peran Corporate Social Responsibility Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan Pada Industri Ritel.” JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) 6, no. 1 (2021): 22 – 36. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.29046.
Agus Arijanto. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis . Jakarta: Rajawali Pers, n.d.
Andrew  Shandy  Utama.  “Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan Perusahaan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Untuk Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota Pekanbaru.”
Jurnal Cendekia 4, no. 1 (2018).
https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.53.
Ashar  Maulana  Religia.  “Permasalahan  Hukum  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan (Corporate  Social  Responsibility  )  Di  Indonesia.” University  of  Bengkulu  Law
Journal 4, no. 2 (2019): 183 – 97.
https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201.
Dody Prayogo. Socially Responsible Corporation: Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial Dan  Pembangunan  Komunitas  Pada  Industri  Tambang  Dan  Migas  Di  Indonesia . Jakarta, 2011. https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20297307&lokasi=lokal.
Hermanita. Perekonomian Indonesia . Yogyakarta: IDEAL, 2013.
Irham Fahmi. Etika Bisnis : Teori, Kasus, Dan Solusi . Bandung: Alfabeta, 2014.
Jumingan. Studi  Kelayakan  Bisnis:  Teori  &  Pembuatan  Proposal  Kelayakan .  Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Kamdani,  Beekun,  Rafik  Issa. Etika  Bisnis  Islami .  Mataram:  Pustaka  Pelajar,  2004. http://library.iainmataram.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4786.
Muh. Chaerullah Burhan, Muh. Wahyud din Abdullah, Roby Aditiya. “Corporate Social Responsibility  Dalam  Bingkai  Sipakatau;  Elevasi  Kesejahteraan  Masyarakat.”
ASSETS 12, no. 2 (2022).
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/assets.v12i2.32387.
Musdalifah Djamaluddin, Andi Agustang, Andi Muham mad Idkhan, Rifdan. “Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Vale Terhadap Kesejahteraan Hidup  Masyarakat.” Journal  Governance  and  Politics 1,  no.  2  (2021).  https://e- journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/200.
Ridha  Hidayat,  Azhari Yahya,  M.Adli,  Yul  Arnis.  “Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar.” De Jure 20, no. 10 (2020): 531 – 44. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.531-544.
Solehuddin, Ladito Risang Baga skoro, Ria Casmi Arrsa. “Kerangka Strategi Pencegahan Fraud  Terkait  Inventarisasi  Pemerintah  Menuju  Good  Gorvenance.” Mendapo Journal Of Administration Law 4, no. 2 (2023): 106 – 33. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i2.24782.
Sunaryo.  “Corp orate  Social  Responsibility  (CSR)  Dalam  Perspektif  Pembangunan Berkelanjutan.” Fiat Justia 7, no. 1 (2013).
https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.363.
T. Romi Marnelly. “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Prakte k Di Indonesia.”
Jurnal Aplikasi Bisnis 2, no. 2 (2012).
https://journal.uii.ac.id/JABIS/.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  2012  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perseroan Terbatas.