## OTONOMI DAERAH, PENGUATAN POLITIK IDENTITAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL

## Arif Budiman

## ABSTRAKSI
Implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak negatif sekaligus positif. Pada positifnya, kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemerataan kesempatan dan akses bagi  pembangunan ekonomi dan politik di  daerah. Sedangkan negatifnya muncul  manakala para pemimpin atau elite di daerah memahami kebijakan otonomi secara berlebihan dengan cara memperlakukannya sebagai „penguasaan‟ sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan politik oleh orang asli daerah setempat dan menonjolkan identitas kedaerahan dalam bentuk simbol-simbol etnisitas maupun kegamaan.
Penguatan  politik  identitas  ini,  meski  merupakan  keniscayaan  dalam  negara majemuk,  dapat  mengancam  integrasi  nasional.  Menonjolkan  perbedaan  dan  mengabaikan persamaan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya disintegrasi.
Melalui  sebuah  kajian  kepustkaan,  diketahui  terdapat  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan  agar  kemajemukan  tidak  menjadi  sumber  perpecahan.  Upaya-upaya  tersebut antara lain dengan cara menumbuhkan „solidaritas emosional‟ dan „solidaritas fungsional‟ serta  mengembangkan common domain yang mengandung shared values demi menciptakan kebersamaan diantara warga negara
Kata kunci : Otonomi Daerah, Politik Identitas, Integrasi Nasional, Solidaritas Emosional, Solidaritas Fungsional, Common Domain

## A. Pendahuluan
Sebagai sebuah bangsa yang memiliki banyak suku, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam meramu keberagaman. Alih-alih  menjadi  sebuah  kekuatan,  jika  tidak  dikelola  secara  tepat  dan  benar keberagaman  justru  sewaktu-waktu  malah  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  konflik sosial atau bahkan memicu disintegrasi nasional.
Sejak  awal,  para  pendiri  bangsa  Indonesia  telah  menyadari  akan  realitas  sosial politik  masyarakat  Indonesia  yang  sarat  keragaman  ini.  Sebagai  bukti,  para  pemimpin bangsa pada masa awal kemerdekaan telah berupaya merumuskan sebuah gagasan besar tentang  cara  pandang  bangsa  Indonesia  tentang  dunia  yang  kemudian  dikenal  dengan Pancasila.  Dengan  rumusan  tersebut,  para  pendiri  bangsa  menegaskan  tekad  untuk membangun  sebuah  masyarakat  yang  senantiasa  terbuka  dan  bersedia  untuk  hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda latar belakang, baik agama, etnik, bahasa,
dan  lain  sebagainya.  Dengan  sikap  mental  tersebut,  cita-cita  untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia  yang sejahtera dan  bangsa  besar  yang disegani dapat lebih  mudah dicapai.
Langkah  lain  yang  diambil  oleh  penyelenggara  pemerintahan  terkait  upaya memperkokoh integrasi nasional adalah dengan cara mengakomodir berbagai kepentingan sosial  dan  politik  dari  berbagai  kelompok  masyarakat.  Salah  satu  kebijakan  nyatanya adalah  implementasi  otonomi  daerah.  Melalui  kebijakan  tersebut  diharapkan  terjadi pemerataan  akses  dan  kesempatan  khususnya  secara  politik  bagi  setiap  kelompok masyarakat yang hidup di Indonesia.
Sayangnya  kebijakan  tersebut  kemudian  banyak  disalahpahami.  Otonomi  daerah tidak  hanya  dipahami  sebagai  pelimpahan  kewenangan  dari  pusat  kepada  daerah.  Lebih dari  itu,  bagi  banyak  elite  politik  di  daerah,  kebijakan  ini  juga  diperlakukan  sebagai perumusan  kembali  dan  penguatan  garis-garis  eksklusivisme  dan  parokhialisme. Akibatnya  yang  muncul  kemudian  adalah  isu  mengenai  putra  daerah,  politik  kesukuan, etnisitas birokrasi, politisasi agama, serta kebangkitan adat.

## B. Identifikasi Masalah
Pemahaman  yang  kurang  tepat  mengenai  penerapan  otonomi  daerah  ini menggejala  hampir  di  seluruh  daerah  otonom  di  Indonesia,  khususnya  pada  tingkat kabupaten/kota.  Pada  banyak  kesempatan  pemilihan  kepala  daerah,  isu  mengenai  putra daerah, latar belakang etnis dan agama dari para kandidat masih sering ditemukan seperti yang  muncul  pada  pemilukada  di  Kalimantan  Barat,  Lampung,  dan  DKI  Jakarta. Demikian  halnya  dengan  kebangkitan  adat  istiadat.  Daerah  saling  berlomba  menggali kembali  identitas  budaya  dan  adat  istiadatnya.  Sebagai  contoh,  Pemerintah  Kota  Solo gencar  menggelar  festival  kebudayaan  lokal  dalam  bentuk  kirab  budaya,  memakai  baju batik  dengan  corak  batik  setempat,  dan  penggunaan  bahasa  lokal  dalam  berbagai  acara resmi  pemerintahan.  Begitupun  dengan  daerah-daerah  yang  memiliki  sejarah  „monarki‟ seperti  Cirebon, Banjar, Ternate, Tidore, dan kerajaan-kerajaan  lain  yang dahulu pernah hidup di nusantara.

## C. Perumusan Masalah
Berbagai fenomena penguatan politik identitas tersebut menarik perhatian peneliti untuk  mencari  penjelasan  mengenai  sejauh  mana  hal  tersebut  akan  berdampak  pada
kekokohan integrasi nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  apakah  penguatan  politik  identitas  di  Indonesia  berpengaruh terhadap kekuatan integrasi nasional?

## D. Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi kepustakaan. Peneliti menelusuri berbagai sumber/literatur yang berkaitan dengan politik identitas  untuk  kemudian  menggunakannya  sebagai  alat  analisa  untuk  menjelaskan pengaruh penguatan politik identitas terhadap integrasi nasional Indonesia
E. Tinjauan Teoritis
Otonomi  daerah  telah  membawa  impilkasi  yang  sangat  besar  pada  sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan tersebut  juga  membawa apa yang  disebut  Aspinal  dan  Fealy  (dalam  Sulistyono,  2010:2)  sebagai  implikasi  bagi konfigurasi  politik  dan  birokrasi  di  aras  lokal.  Distribusi  kekuasaan  ke  tingkat  lokal menjadikan kekuatan-kekuatan primordial menjelma menjadi sebuah kekuatan politik dan menjadi  penentu  arah  kepentingan  politik  komunitas  tertentu,  baik  berupa  komunitas politik maupun kelompok kepentingan lainnya.
Kondisi  sosiologis  dan  antropologis  masyarakat  lokal  yang  masih  dipengaruhi oleh sistem primordial etnisitas menjadikan politik identitas etnis menjelma sebagai daya tawar  dalam  arena  politik  dan  birokrasi.  Otonomi  daerah  yang  seharusnya  menempati domain  hukum,  bergeser  menjadi  domain  politik  akibat  fragmentasi  elit  yang  berbasis pada  kesukuan  mengedepankan  politik  identitas  sebagai  alat  untuk  mempercepat  dan memperuncing dialektika wacana isu otonomi daerah.
Bagi  elit,  isu  otonomi  daerah  layaknya  dua  keping  mata  uang,  di  satu  sisi  isu otonomi  daerah  merupakan  ruang  perebutan  relasi  kuasa,  yaitu  ruang  untuk  menjaga legalisasi pemerintah atas diri dan basis etnisitasnya melalui penguasaan birokrasi. Di sisi yang lain, kegagapan cara pandang masyarakat etnis tentang konsepsi elitnya yang mulai kabur akibat degradasi sistem modern dan demokrasi, menjadikan siapapun yang mampu merebut ruang kekuasaan pemerintahan dan menjadi elit politik, juga akan mendapatkan legitimasi ke-elit-an dalam sistem kultural etnis (Diputra, 2008)
Secara  teoretis,  Lawrence  Pratchett  dalam  tulisannya Local  Autonomy,  Local Democracy  and  the  'New  Localism sebagaimana  dikutip  Sulistiyono  (2010:8)
mengemukakan,  otonomi  daerah  dapat  diinterpretasi  dalam  tiga  dimensi: freedom  from, freedom  to, dan  perefleksian  (kebangkitan)  identitas  lokal.  Interpretasi  pertama menekankan  pentingnya  dimensi  kewenangan  yang  dimiliki  daerah  atau  diskresi,  yang dimaknai  bebas  dari  campur  tangan  pemerintah  pusat.  Kewenangan  ini  harus  dijamin melalui  penetapan  ketentuan  formal.  Semakin  besar  kewenangan  yang  dimiliki  daerah, berarti  semakin  besar  pula  otonominya.  Tentu  interpretasi  ini  bisa  menjadi  sensitif, terutama  bila  dikaitkan  dengan  konsep  kedaulatan  negara  dan  kebutuhan  menjaga keutuhan  wilayah,  karena  dengan  penekanan  pada freedom  from seakan-akan  setiap daerah ingin berdaulat sendiri-sendiri.
Kedaulatan  negara  dan  kebutuhan  menjaga  keutuhan  wilayah  negara  tentu mengharuskan  campur  tangan  pemerintah  pusat.  Pemerintah  pusat  pasti  tidak menghendaki  ada  daerah  yang  bebas  sama  sekali  dari  campur  tangannya.  Karena  itu, dimensi  ini  tidak  dipahami  sebagai  kewenangan  penuh  atas  suatu  wilayah,  melainkan kewenangan (penuh) dalam urusan-urusan tertentu di wilayah yang bersangkutan. lni pun masih memancing perdebatan.
lnterpretasi  kedua  Iebih  menekankan  pada  dimensi  fungsional  atau  pencapaian hasil (outcomes) tertentu,  yaitu  kemampuan  daerah  untuk  memajukan  atau mengembangkan daerah dengan  mengidentifikasi permasalahan,  menetapkan  solusi, dan menggalang dukungan serta sumber daya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Dalam hal ini otonomi dimaknai bebas untuk memajukan daerah, bebas untuk berkreasi, dan  bebas  menggalang  dukungan,  tidak  harus  dengan  memiliki  kewenangan  sendiri secara penuh, melainkan justru dengan kerjasama-kerjasama.
Sementara  itu,  interpretasi  ketiga  mengartikan  otonomi  daerah  sebagai kesempatan untuk mengekspresikan identitas politik dan budaya daerah. Otonomi daerah memberi  kesempatan  dan  peluang  untuk  partisipasi  dalam  pembuatan  keputusan  dan pengelolaan  sumber  daya  dengan  sekaligus  mengekspresikan  cara-cara  lokal,  sehingga proses-proses  politik  lokal  makin  mengekspresikan  dan  mengaktualkan  identitas  politik lokal.
Agnes Heller, sebagaimana dikutip oleh Ubed Abdillah (2002:22), mengasumsikan  politik  identitas  sebagai  politik  yang  memfokuskan  pembedaan  sebagai kategori  utamanya  yang  menjanjikan  kebebasan,  toleransi,  dan  kebebasan  bermain  ( free play )  walaupun  memunculkan  polapola  intoleransi,  kekerasan  dan  pertentangan  etnis. Politik  identitas  dapat  mencakup  rasisme,  bio-feminisme,  environmentalism  (politik  isu lingkungan), dan perselisihan etnis.
Identitas  paling  tidak  bersumber  pada  agama,  etnisitas,  ras,  bangsa,  dan  bahasa. Selain itu identitas juga bisa bersumber pada gender, profesi/pekerjaan, status sosial dan kelas  ekonomi  atau  kategorisasi  sosial  lainnya.  Pada  setiap  orang  kategorisasi  ini  bisa hadir secara bersamaan satu persatu, sebagian kecil atau sebagian besar dari kategorisasi sosial tersebut.
Secara kontekstual, Frans Magnis-Suseno (2011) mengungkapkan bahwa “politik identitas”  merupakan  sebuah  identitas  primordial  yang  menjadi  acuan  dasar  identitas seseorang dan oleh karena itu, orang itu akan mengambil sikap dan keputusan politik dari sudut keuntungan bagi kelompoknya yang sama identitasnya. Apabila identitas primordial itu adalah agama, maka orang itu pertama-tama merasakan diri sebagai warga agama dan bukan sebagai warga negara.
Giddens, seperti dikutip Adri (2011:80) membagi identitas kedalam dua kategori; identitas  sosial  dan  identitas  diri.  Identitas  sosial  berasosiasi  dengan  hak-hak  normatif, kewajiban,  sanksi,  yang pada kolektivitas tertentu,  membentuk peran. Pemakaian tanda- tanda  yang  terstandarisasi,  khususnya  yang  terkait  dengan  atribut  badaniah  umur  dan gender,  merupakan  hal  yang  fundamental  di  semua  masyarakat,  sekalipun  ada  begitu banyak  variasi  lintas  budaya  yang  dapat  dicatat.  Identitas  sosial  seseorang  sangat dipengaruhi oleh dunia sosial di mana dia hidup. Melalui dunia sosial ini orang jadi punya peran.
Giddens  selanjutnya  menjelaskan  bahwa  identitas  diri  ( self  identity )  terbangun oleh  kemampuan  untuk  melanggengkan  narasi  tentang  diri,  sehingga  membangun  suatu perasaan  terus  menerus  tentang  adanya  kontinuitas  biografis.  Narasi  identitas  berusaha menjawab  sejumlah  pertanyaan  kritis:  „”Apa  yang  harus  dilakukan?  Bagaimana bertindak? Dan ingin jadi siapa?”
Individu  berusaha  mengkonstruksi  narasi  identitas  koheren  di  mana  diri membentuk suatu  lintasan perkembangan dari  masa  lalu sampai  masa depan  yang dapat diperkirakan.  Jadi  identitas  bukanlah  sifat  distingtif,  atau  bahkan  kumpulan  sifat-sifat, yang  dimiliki  individu.  Ini  adalah  diri  sebagaimana  yang  dipahami  secara  refleksif  oleh orang dalam konteks biografinya.
Lebih  jauh  Collins  (dalam  Adri,  2011:80)  mengatakan  bahwa  identitas  memiliki kandungan  politis  di  dalamnya.  Pengertian  politis  ini  baik  dari  proses  pembentukan identitas  yang  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang  politis,  maupun  penggunaannya  dalam relasi-relasi yang bersifat politis. Pemikiran Collins berkembang dari situasi yang terjadi
di  Amerika  Serikat  sebagai  reaksinya  atas problem rasisme  terhadap  kaum  Negro  dan kulit berwarna lainnya.
Identitas  musti  dipahami  dalam  konteks  “kelainan”  ( Others )  dan  “pellainan” ( Othering ). Kedirian subyektif dan kolektif kita hanya mungkin dipahami dan dihadirkan dalam “perbedaan” kita dengan yang “lain.” Perbedaan kemudian membuat kita jadi bisa memahami  di  mana  posisi  sosial  kita  sebagai  satu  identitas  tertentu.  Menjadi  Inggris mustilah  dipahami  dalam  konteks  adanya  yang  lain  yaitu  Jerman,  Prancis,  Belanda  dan yang lain. Menjadi Negro mustilah dilihat dalam kehadiran adanya Asia yang Coklat dan Barat yang Putih.
Stuart  Hall  (dalam  Adri,  2011:80)  membedakan  identitas  dalam  tiga  cara  yaitu pertama, sebagai  subyek  pencerahan  yang  memiliki  kemampuan  nalar  dan  bertindak dalam memahami dirinya. Identitas dalam artian ini berpusat pada diri subyektif; kedua , sebagai subyek sosiologis yang dibentuk dalam kaitan di luar kediriannya sebagai subyek pencerahan.  Dia  merupakan  kedirian  yang  mengarah  pada  subyek-subyek  lain  yang berpengaruh  terhadapnya  yang  menempatkan  subyek  dalam  kerangka  nilai,  makna  dan simbol,  kebudayaan  di  sekitarnya.  Dan  yang ketiga adalah  identitas  sebagai  subyek paskamodern  yang  menempatkan  subyek  sebagai  yang  sama  sekali  berbeda,  yang merupakan kombinasi dari beragam sumber identitas dan tidak satu arah. Identitas adalah biografi subyektif yang utuh dalam keragaman dan keberbedaannya.
Meskipun  mendapat  banyak  kritik,  menurut  Hall,  identitas  ini  tidak  pernah sepenuhnya  hilang  karena  dia  mengalami  kemunduran  yang  sifatnya  relatif.  Sehingga identitas  subyektif  tetap  ada  dalam  kedirian  esensial  kita.  Identitas  subyektif  ini merupakan  sebuah  perjalanan  yang  berkesinambungan  ketika  dia  bertemu  dengan  dunia di  luar  dirinya  yang  menjadi  pusat  kedirian  subyektif  ini.  Pertemuan  identitas  ini kemudian  mengalami  penafsiran  dan  pemaknaan  ulang  mengenai  kediriannya  dan  di mana posisi lokasi sosialnya dalam sebuah identitas kolektif.
Jika  pada  dua  tipologi  di  atas  identitas  sebagai  sesuatu  yang  cenderung  konstan dan  selalu  dimantapkan,  ditempatkan  dan  diperkuat,  maka  identitas  sebagai  subyek paskamodern  merupakan  subyek  yang  sekaligus    kolektif  secara  bersamaan,  sebagai proses  yang  tidak  pernah  berakhir,  tidak  pernah  lengkap,  selalu  sebagai  sebuah  proses yang  berkelanjutan  dimana  kedirian  orang  selalu  dibentukulangkan,  ditafsirulangkan, dinegosiasiulangkan, secara kreatif. Kedirian subyektif dan kolektif tidak bersifat tunggal, tapi majemuk, lentur dan heterogen. Hall mencontohkan dirinya sendiri sebagai “Negro” yang mengacu pada Afrika, Karibia dan sekaligus Inggris yang telah berabad-abad hadir
di  Inggris.  Begitu  juga  Orang  Inggris  (Englandman)  tidak  sepenuhnya  mereka  adalah Kulit  Putih  yang  hanya  bersangkutan  dengan  Eropa.  Inggris  adalah  orang-orang  yang tidak  pernah  melewatkan  hari-harinya  tanpa  secangkir  teh.  Tak  ada  teh  dan  gula  yang tumbuh  di  daratan  Britania  Raya,  semua  berasal  dari  Afrika.  Sehingga  “gigi”  Orang Inggris adalah sangat Afrika, sangat Negro.

## F. Dinamika Politik Identitas di Indonesia
Sejarah  Indonesia  mencatat  cukup  banyak  persoalan  yang  terkait  dengan  politik identitas.  Konflik  tersebut  ada  yang  bersifat  horizontal  dan  ada  juga  yang  vertikal.  Dari sisi  horizontal,  setidaknya  ada  tiga  persoalan  yang  kerap  terjadi  di  Indonesia  yakni konflik  agama,  konflik  antarsuku,  dan  konflik  antarwilayah.  Peristiwa  konflik antarpemeluk  agama  di  Ambon  masih  menyisakan  trauma  mendalam  pada  diri  setiap penduduk  yang  tinggal  di  wilayah  tersebut.  Data  lain  menunjukkan  bahwa  sepanjang Orde Baru terdapat 609 gereja ditutup (paksa), dirusak dan dibakar. Nasib yang sama juga terjadi  pada  55  buah  mesjid.  Periode  paling  menyedihkan  adalah  dalam  kurun  waktu 1985-1999  dimana  terjadi  penutupan  (paksa),  perusakan,  dan  pembakaran  terhadap  48 mesjid  dan  474  gereja  (Santoso:  2000:112-113). Daniel  Dakhidae  (2003:514)  menyebut kebijakan  politik  negara  (Orde  Baru)  turut  andil  atas  terjadinya  berbagai  peristiwa tersebut.  Ia  mengungkap  motif  negara  dengan  mengatakan  bahwa  Orde  Baru  telah menjadikan  agama  sebagai  suatu  diskursus  yang  diproduksikan,  dipilih  dan  dipilah, diorganisir  bahkan  didistribusikan  oleh  negara,  untuk  dijadikan  alat  mengamankan kekuasaan.
Dalam  perspektif  yang  hampir  mirip  dengan  Dakhidae,  Budiman  Sudjatmiko (2012:75)  mengatakan  bahwa  kehadiran  politik  identitas  pada  masa  kini  merupakan antitesis  dari  kekuatan  politik  yang  sentralistis  dan  hegemonik  selama  Orde  Baru berkuasa.  Kemunculan  politik  identitas  secara  massif  direpresentasikan  dengan munculnya beberapa kekuatan politik yang mengusung simbol dan ideologi Islam.
Selain  konflik  antarpemeluk  agama,  Indonesia  juga  kerap  kali  dihadapkan  pada persoalan  konflik  antaretnis.  Diantara  yang  paling  mengenaskan  adalah  konflik  yang terjadi  antara  etnis  Melayu  dan  Dayak  dengan  etnis  Madura  di  Kalimantan  Barat. Sepanjang periode 1996-2000 setidaknya telah terjadi tiga kali kerusuhan besar; pertama, kerusuhan  Sanggau-Ledo  yang  berlangsung  antara  akhir  tahun  1996  sampai  awal  1997; kedua, kerusuhan  Sambas  yang  terjadi  pada  awal  tahun  1999,  dan; terakhir, kerusuhan yang terjadi pada Oktober 2000 di Pontianak. Dari ketiga peristiwa tersebut ratusan orang
tewas,  ribuan  rumah  terbakar,  dan  jumlah  pengungsi  mencapai  ribuan  orang.  (Setiawan dan Nainggolan: 2001:3-6)
Belakangan,  kemunculan  berbagai  organisasi  kemasyarakatan  yang  berbasis agama  turut  memperkuat  wajah  politik  identitas  di  Indonesia.  Organisasi  seperti  Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan semacamnya yang senantiasa hadir dengan tampilan radikal dan eksklusif senantiasa mendominasi atmosfer politik Indonesia.
Menurut  Siti  Musdah  Mulia  (2012:45-46),  arus  politik  identitas  umat  Islam, terutama  yang  digawangi  oleh  kelompok  fundamentalis,  paling  tidak    telah  melahirkan tiga  bentuk  kekerasan. Pertama ,  kekerasan  fisik  seperti  pengrusakan,  penutupan  tempat ibadah,  seperti  gereja  dan  masjid  maupun  tindakan  kekerasan  fisik  lainnya  yang menyebabkan  obyek  kekerasan  tersebut  menjadi  terluka,  trauma,  maupun  terbunuh. Kedua ,  kekerasan  simbolik,  yang  dapat  berupa  kekerasan  semiotik  seperti  berbentuk tulisan-tulisan  atau  ceramah-ceramah  yang  bernada  melecehkan  sesuatu  agama. Ketiga kekerasan struktural, yang berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun aparatnya sendiri.
Lebih  lanjut  Mulia  mengatakan  bahwa  Politik  identitas  yang  dibangun  dan bermunculan  di  banyak  wilayah  di  Indonesia  memperlihatkan  kecenderungan  dua  pola, yaitu  positif  dan  negatif  atau  bahkan  destruktif.  Untuk  pola  yang  kedua  tampak  pada kelompok-kelompok  Islam  yang  mengukuhkan  identitasnya  dengan  menafikan, menyingkirkan,  dan  memberantas  yang  lain.  Logika  seperti  ini  dikembangkan berdasarkan apa yang disebut Jacques Derrida sebagai prinsip ”oposisi biner” atau Michel Foucault  sebagai  ”logika  strategis”  seperti  modern-tradisional,  superior-inferior, mayoritas-minoritas, Barat-Timur, Islam-kafir (sesat), dan lain sebagainya.
Terlepas dari itu semua, sejatinya politik identitas merupakan sebuah keniscayaan sepanjang  tidak  merusak  sendi-sendi  kehidupan  berbangsa  dan  mengancam  integrasi nasional.  Keberadaan  sebuah  bangsa,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Ernest  Renan (dalam Prasodjo, 2001:  190) hanya  mungkin terjadi  bila  ia  memiliki  suatu nyawa, suatu asas-akal,  yang  tumbuh  dalam  jiwa  rakyat  sebelumnya  yang  menjalani  satu  kesatuan riwayat, dan sekarang memiliki kemauan, keinginan hidup menjadi satu.
Terkait hal tersebut, Bung Karno (dalam Prasodjo, 2001:190) berpendapat bahwa keinginan  hidup  menjadi  satu  bangsa  itu  dasarnya  bukan  nasionalisme  sempit  atas kesatuan  ras,  bahasa,  agama,  persamaan  butuh,  ataupun  sekedar  batas-batas  negeri, namun  lebih  didasarkan  pada  nasionalisme  yang  longgar,  nasionalisme  yang  luhur,
nasionalisme  yang  mementingkan  kesejahteraan  manusia  Indonesia,  dan  yang mengutamakan  persahabatan  dengan  semua  kelompok  (inklusif).  Proses nation  building inilah yang pada gilirannya nanti sangat berguna bagi penguatan integrasi nasional.
Penguatan  integrasi  nasional,  menurut  Prasodjo  (2001:192)  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara,  antara  lain; pertama ,  melalui  pengelolaan  kreatif  untuk menumbuhkan  “solidaritas  emosional”  dalam  bingkai  kebangsaan.  Setiap  kelompok memahami budaya kelompok lain sehingga muncul sensitivitas dalam berintekasi. Selain itu,  pengelolaan  negara  juga  harus  diarahkan  sedemikian  rupa  sehingga  kebijakan- kebijakan  yang  dijalankan  tidak  menciptakan  rasa  keterbuangan  ( marginal )  dalam  diri tiap-tiap warga negara.
Kedua, nation  buliding harus  dilanjutkan  dengan  melakukan  pengelolaan kehidupan  bernegara  sedemikian  rupa  sehingga  menumbuhkan  “solidaritas  fungsional”, yakni  solidaritas  yang  didasarkan  pada  ikatan  saling  ketergantungan  (interdependensi) satu sama lainnya, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.
Selain dua strategi diatas, penguatan integrasi nasional juga bisa dilakukan dengan cara mengembangkan common domain yang mengandung shared values untuk dijadikan sebagai  representasi  kolektif.  Christine  Drake  (dalam  Pariela,  2011:102)  menyebutkan empat  faktor  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  peluang  untuk  membangun common domain, yaitu  (1)  kesamaan  sejarah  dan  politik  berbangsa;  (2)  kesamaan  atribut-atribut sosial  budaya;  (3)  interaksi  di  antara  komunitas-komunitas  yang  mempunyai  beraneka ragam atribut sosial budaya; dan (4) saling ketergantungan dan kesetaraan ekonomi antar daerah.

## G. Kesimpulan dan Saran
Politik  identitas  adalah  keniscayaan  dalam  sebuah  bangsa  yang  majemuk. Penguatan  politik  identitas  dapat  bermakna  positif  atau  sebaliknya  negatif  atau  bahkan destruktif  terhadap  bangunan  integrasi  nasional.  Untuk  membuatnya  positif  maka diperlukan  kesediaan  dari  tiap-tiap  kelompok  masyarakat  untuk  memahami  kelompok lain  sehingga  tercipta  interaksi  yang  konstruktif.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mesti menghindari kebijakan yang berpotensi menghadirkan marginalisasi terhadap kelompok- kelompok tertentu  yang  pada  tahapan  berikutnya  dapat  memicu  „pemberontakan‟  akibat perlakukan  yang  tidak  adil.  Berikutnya,  perlu  adanya  upaya  untuk  mengembangkan common  domain  sebagai  sarana  menciptakan  kebersamaan  diantara  warga  negara. Dengan begitu, integrasi nasional dapat tetap dipertahankan.

## Daftar Pustaka
Adri.  2011. Kontestasi  Politik  Identitas  dalam  Fenomena  Illegal  Logging  di  Perbatasan Indonesia-Malaysia .  Jurnal  Communication  Spectrum,  Vol.  1  No.  1,  Februari-Juli 2011. ISSN : 2087-8850
Abdillah, Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis . Magelang: IndonesiaTera
Bhakti,  Ikrar  Nusa  dan  Riza  Sihbudi  (ed.),  2002, Kontroversi  Negara  Federal ,  Penerbit: Mizan, Bandung
Dhakidae,  Daniel.  2003. Cendikiawan  dan  Kekuasaan  Dalam  Negara  Orde  Baru .  PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Diputra,  Yadi  Surya.  2008. Analisa  Kekuatan  Politik  Etnisitas  dalam Proses Pemekaran Provinsi Sumbawa. Makalah yang disampaikan dalam seminar internasional PERCIK ke-9  dengan  tema  Dinamika  Politik  Lokal  di  Indonesia  "Politik  ldentitas:  Agama, Etnisitas,  dan  Ruang/Space  dalam  Dinamika  Politik  Lokal  di  Indonesia  dan  Asia Tenggara" yang dllaksanakan pada 15 Juli 2008 di Kampoeng Perclk Salatiga
Ma‟arif, Ahmad Syafi‟i. 2012. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Yayasan Abad Demokrasi. Jakarta
Santoso,  Thomas.,  Paul  Tahalele.,  Frans  Parera  (ed).  2000. Indonesia  di  Persimpangan Kekuasaan,  Dominasi  Kekerasan  Atas  Dialog  Publik .  Go-East  Institute  dan  Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI). Surabaya
Setiawan,  Bambang  dan  Bestian  Nainggolan.  2001.  Sosok  Negeri  Sarat  Konflik  Identitas. Dalam Indonesia 2001 kehilangan Pamor. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta
Sulistyono,  Djoko.  2010. Representasi  Etnis  dalam  Birokrasi:  Pergulatan  Demokrasi  di Aras Lokal . Hasil Penelitian. Balitbang Kemendagri, Jakarta
Suseno, Frans Magnis. 2011. Agama dan Politik Identitas . Diskusi Panel “Politik Identitas”, Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, 25 Mei 2011
Jurnal Masyarakat Indonesia Jilid XXIX No. 2 Tahun 2003, diterbitkan oleh Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Penerbit: LIPI Press, Jakarta