## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5091/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana

## Supriyanta

## Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Article Info Abstract Article history: Received : 07 July 2023 Publish : 16 July 2023 In the perspective of law as a means of community renewal, juvenile criminal law is a very important  field  of  law.  Criminal  law  has  concern  in  child  protection.  At  the  international level,  there  are  several  documents  that  regulate  child  protection  in  criminal  justice.  The international  document  is  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights);  International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights;  International  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural  Rights. Then  what is  more  specific  is The  Convention on  the  Rights  of  the  Child, Convention  Against  Torture  And  Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or Punishment,  The  Beijing  Rules  (Res.No.40/33  year  1985).  The  Riyadh  Guidelines (A/Res/45/112 year 1990). All of the international instruments mentioned above are intended to provide stronger guarantees for the protection of children's rights when they are faced with the law and have to undergo a criminal justice process. Keywords: International Standards, Legal
Protection, Criminal Justice

## Info Artikel
Abstract Article history: Diterima : 07 Juli 2023 Publis : 16 Juli 2023 Dalam  perspektif  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat,  hukum  pidana  anak merupakan  bidang  hukum  yang  sangat  penting.  Hukum  pidana  memiliki  perhatian  dalam perlindungan  anak.  Di  tingkat  internasional,  terdapat  beberapa  dokumen  yang  mengatur tentang perlindungan anak dalam peradilan pidana. Dokumen internasional tersebut adalah
Universal  Declaration  of  Human  Rights ); International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights ; International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights .  Kemudian  yang lebih spesifik adalah The Convention on the Rights of the Child , Convention Against Torture And  Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment,  The  Beijing  Rules (Res.No.40/33  Tahun1985). The  Riyadh  Guidelines  (A/Res/45/112Tahun  1990). Semua instrumen  internasional  tersebut  di  atas,  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan pidana.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Supriyanta Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta superprian@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Hukum memiliki banyak fungsi, salah satu di antaranya adalah fungsi sebagai alat rekayasa sosial atau yang dikenal dengan istilah “ law as a tool of social engineering” . Ahli hukum Roscoe Pound adalah tokoh dibalik konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial ini, dan yang dimaksudkannya terutama adalah melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan yurisprudensi.
Pendapat  Roscoe  Pound  tersebut  di  atas,  adalah  dalam  konteks  masyarakat  dan  badan  peradilan  di Amerika  Serikat  yang  sudah  barang  tentu  berbeda  dengan  situasi  dan  kondisi  di  negara  Indonesia. Sementara  itu  Mochtar  Kusumaatmadja  (1978  :  11)  mengajukan  konsep  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat.  Konsep  tersebut  oleh  beliau  lebih  ditekankan  pada  pembentukan  peraturan perundang-undangan  oleh  lembaga  legislatif  guna  memikirkan  konstruksi  masyarakat  baru  yang  ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.
Berbicara  tentang  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat,  hukum  pidana  yang  berkaitan dengan anak merupakan bidang hukum yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Hukum pidana sendiri merupakan bidang hukum yang memiliki perhatian potensi berkenaan dengan perlindungan Anak (Agus Riyanto, 2006 :3). Dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang berlaku secara khas seperti asas fair trial . Asas hukum ini tidak dapat dipisahkan dari asas equality before the law . Prinsip equality before the law sendiri berasal dari sistem Commom Law Inggris. Menurut Albert Dicey doktrin equality before the law ini lahir sebagai reaksi atas perlakuan tiran yang dilakukan oleh para bangsawan Anglo Saxon di
Inggris.  Raja John menghentikan perlakuan tersebut dengan mengeluarkan Magna Charta yang memuat doktrin tersebut ( Bhardwaj, HR, 2001 :5)

## 2. METODE PENULISAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada esensi. Subyek penulisan adalah intrumen- instrumen internasional yang terkait dengan perlindungan anak dalam peradilan pidana. Adapun sumber data  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku  dan  jurnal  ilmiah  yang  relevan.  Data  sekunder  yang dipergunakan  terdiri  atas  buku,  dokumen  internasional,  artikel  dalam  jurnal  ilmiah,  asas  hukum,  teori hukum. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (content  analysis) yaitu  metode  ilmiah  yang  digunakan  untuk  mempelajari  dan  menarik  kesimpulan dengan  memanfaatkan  dokumen  (teks).  Adapun  caranya  adalah  dengan  interpretasi  data  dan menganalisnya  secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Prinsip Perlindungan Anak Secara Internasional
Perlindungan anak dalam peradilan pidana dalam perkembangannya terus mendapat perhatian dalam  dokumen-dokumen  internasional  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengenai  HAM. Berbagai  dokumen  tersebut  adalah  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR); International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR); International  Covenant  on Economic, Social and Cultural Rights, (ICESCR), The Convention on the Rights of the Child (CRC) atau  Konvensi  Hak  Anak  (KHA) ;  Convention  Against  Torture  And  Other  Cruel,  Inhuman  or Degrading Treatment or Punishment yang kesemuanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.
Dalam UDHR antara lain dikemukakan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah. Khusus mengenai hak asasi anak terdapat perlindungan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA).
Dalam  KHA  yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Indonesia melalui  Keputusan  Presiden (KEPPRES)  No. 36 Tahun 1990, diantaranya menentukan : “bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, pidana mati, atau pidana seumur hidup”.
B. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Menurut  Instrumen Internasional. Secara internasional sudah ada pengaturan secara spesifik mengenai perlindungan anak.  Pasal 2  Konvensi  Hak  Anak (KHA)  menyatakan  bahwasanya  negara-negara  anggota  harus menghormati dan menjamin hak-hak anak di dalam wilayah yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa melihat ras, warna kulit, enis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lainnya, kebangsaan,  asal-usul  etnis  atau  sosial,  kekayaan,  ketidakmampuan,  kelahiran  atau  status  lain  dari orang  tua,  atau  wali  hukumnya.  Selain  itu  ditegaskan  juga  bahwa  negara-negara  anggota  harus mengambil  langkah-langkah  yang  memadai  untuk  memastikan  bahwa  anak  dilindungi  dari  segala bentuk  diskriminasi  atau  hukuman  berdasarkan  status,  kegiatan,  pernyataan  pendapat,  atau kepercayaan  dari  orang  tua  anak,  wali  sah,  atau  anggota  keluarganya.  Konvensi  Hak  Anak  juga menegaskan bahwa semua tindakan yang berkenaan dengan anak, apakah dilakukan oleh lembaga- lembaga  kesejahteraan  sosial,  negara  atau  swasta,  pengadilan,  penguasa  administratif  atau  badan- badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.
Dokumen lain adalah Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment . atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Serta Penghukuman Lainnya Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (Res. PBB No.39/46 Tahun  1948)  yang  diratifikasi  dengan  Undang-Undang    No.5  Tahun  1998  Tentang  Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment . Pada intinya substansi Konvensi tersebut di atas mengatur bahwa setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidana bagi negara yang bersangkutan. Setiap Negara juga diwajibkan untuk menjamin adanya pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan. Hal tersebut harus dimasukan dalam pelatihan personal penegak hukum, sipil, atau militer, personel kesehatan,  pejabat-pejabat  pemerintah  atau  orang-orang  lain  yang  mungkin  terlibat  dalam  hal penahanan,  interogasi  atau  perlakuan  terhadap  individu  manapun  yang  menjadi  sasaran  bentuk penangkapan  apapun,  penahanan  atau  pemenjaraan.  Di  sisi  lain  setiap  negara  harus  menjaga  dan
melakukan  peninjauan  kembali  secara  sistematis  terhadap  peraturan-peraturan  interogasi,  metode, praktek  serta  peraturan  penahanan  dan  perlakuan  terhadap  orang-orang  yang  menjadi  sasaran penangkapan  atau  penahanan  di  wilayah  hukumnya.    Adanya  kewajiban  bagi  tiap  negara  untuk menjamin, para aparatnya untuk segera melakukan penyelidikan secara adil apabila ada indikasi telah dilakukannya penganiayaan. Terhadap korban penganiayaan yaitu individu yang menyatakan dirinya telah  menjadi  korban  penganiayaan  berhak  mengadukan  dan  berhak  kasusnya  dengan  segera  dan secara  adil  diperiksa  oleh  para  penguasa  yang  berwenang.  Pengadu  dan  para  saksi  dilindungi  dari semua  perlakuan  buruk  atau  intimidasi  sebagai  akibat  dari  pengaduannya  atau  bukti  apapun  yang diberikan.  Dikemukakan dalam Konvensi tersebut bahwa setiap korban penganiayaan memperoleh ganti  rugi  dan  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  yang  adil  dan  memadai,  termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin.
Jadi  selama  proses  peradilan  segala  bentuk  penganiayaan  harus  dianggap  sebagai  tindak pidana oleh negara pihak yaitu negara yang sudah meratifikasi Konvensi tersebut. Bagi korban harus diberikan hak untuk mengadu dan negara wajib menjamin bahwa korban tersebut berhak mendapat perlindungan  dan  bebas  dari  perlakuan  yang  buruk  sebagai  akibat  dari  tindakannya  melakukan pengaduan  tersebut.  Korban  juga  berhak  mendapatkan  ganti  rugi  dan  kompensasi  yang  adil  dan memadai demikian juga hak untuk mendapat kompensasi.
Dokumen  lain  adalah The  Beijing  Rules atau Standar  Minimum  Rule PBB  Mengenai Administrasi  Peradilan  Bagi  Anak  (Res.No.40/33  Tahun1985).  Dalam  dokumen  ini  dikemukakan antara  lain  bahwa  sistem  peradilan  bagi  anak-anak  mengutamakan  kesejahteraan  anak,  karena  itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap- tahap berbeda dari adminstrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan  dan  pengaturan-pengaturan  lanjutannya.  Polisi,  Penuntut  Umum  atau  badan-badan  lain yang menangani perkara-perkara anak diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal. Dikemukakan juga bahwa asas praduga tidak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua, wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi  dan  hak  untuk  naik  banding  ke  pihak  berwenang  yang  lebih  tinggi  akan  dijamin  pada seluruh  tahap  proses  peradilan.  Pada  saat  penangkapan  seorang  anak,  orang  tuanya  harus  segera diberitahu. Penahanan sebelum diperiksa di pengadilan hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin. Kontak antara badan penegak hukum dengan pelanggar anak diatur  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menghormati  status  hukum  anak  itu  dan  memajukan kesejahteraan anak. Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak  semua hak dan jaminan dari peraturan-peraturan minimum standar bagi perlakuan terhadap anak. Anak  yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan di tempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima  perawatan,  perlindungan,  dan  semua  bantuan  individual  yang  diperlukan,  sosial, edukasional,  ketrampilan,  psikologis,  pengobatan  dan  fisik  yang  mungkin  mereka  butuhkan  sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian.
Berkaitan dengan proses peradilan dikemukakan bahwa proses peradilan harus  kondusif bagi kepentingan utama anak dan dilaksanakan dalam suasana pengertian yang  memungkinkan anak itu ikut serta di dalamnya secara bebas. Anak juga memiliki hak untuk diwakili penasehat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya. Orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk hadir  demi kepentingan anak. Kehilangan kebebasan hanya dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan kekerasan terhadap orang lain atau atas  ketetapan  dalam  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  hukum  yang  serius  lainnya.  Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat. Penempatan anak pada  suatu  lembaga  senantiasa  merupakan  pilihan  terakhir  dan  dalam  jangka  waktu  sesingkat mungkin,  dengan  tujuan  memberikan  perawatan,  perlindungan,  pendidikan  dan  ketrampilan- ketrampilan  khusus  dengan  tujuan  membantu  mereka  memainkan  peran-peran  yang  secara  sosial konstruktif  dan  produktif  di  masyarakat.  Negara  harus      mengadakan  pengaturan-pengaturan  semi resmi  seperti  rumah-rumah  persinggahan,  rumah-rumah  pendidikan,  pusat-pusat  pelatihan  di  siang hari dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dapat membantu anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.
Dokumen  selanjutnya  adalah  dokumen  internasional  yang  disebut  dengan  Panduan  tentang Pencegahan  Kenakalan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau the  United  Nations  Guidelines  on  the Prevention of Delinquency atau yang dikenal dengan The Riyadh Guidelines serta Kumpulan Hukum
Prinsip-Prinsip Untuk Perlindungan Semua Orang Yang Berada Di Bawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemenjaraan (Res.PBB. No.43/ 173 Tahun 1988). Dijelaskan dalam Dokumen tersebut bahwa semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan  atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia. Orang yang ditahan, apabila mungkin mereka  harus tetap terpisah  dari para  narapidana.  Siapapun  yang  ditangkap  harus diberitahu pada waktu penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberitahu mengenai sangkaan-sangkaan yang ditujukan terhadap dirinya.
Berkaitan dengan sistem pengadilan terdapat Peraturan PBB Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan  Kebebasannya  (Res.PBB.No.  45/113  Tahun  1990).  Dikemukakan  dalam  dokumen  ini bahwa  sistem  pengadilan  bagi  anak  harus  menjunjung  tinggi  hak-hak  keselamatan  anak  serta memajukan  kesejahteraan  fisik  dan  mental  para  anak.  Menghilangkan  kebebasan  anak  haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa  mengesampingkan  kemungkinan  pembebasan  lebih  awal.  Pidana  penjara  harus  digunakan sebagai upaya terakhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga, mereka harus dipisah dari orang dewasa.
Dikemukakan  bahwa  pemenjaraan  hanya  dikenakan  pada  kondisi-kondisi  yang  menjamin penghormatan hak hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya mempertimbangkan  kebutuhan-kebutuhan  khas,  status,  dan  persyaratan-persyaratan  khusus  yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip dan  prosedur-prosedur  yang  dituangkan  dalam  peraturan-peraturan  ini  dan  Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan bagi anak. Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah  dijatuhi  hukuman,  memiliki  hak  akan  nasehat  pengacara  hukum  dan  diperbolehkan  meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan kerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga, mereka harus dipisah dari orang dewasa.

## 4. KESIMPULAN
Semua  instrumen  hukum  internasional tersebut  di  atas,  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan pidana. Sekalipun anak itu berhadapan dengan hukum maka perlakuan terhadap anak harus dengan “persepsi korban”  karena anak pada prinsipnya adalah korban dari keadaan struktur yang ada di sekelilingnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
AhliBhardwaj, HR, 2001. Crime Criminal Justice & Human Rights, New Delhi, Konark Publisher Pv.t.Ltd p.5
Agus  Riyanto,  (editor).  2006. Perlindungan  Anak,  Sebuah  Panduan  Bagi  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat . ( Child Protection, a handbook for Parliamentarians. ), Jakarta.
Coffey, Alan, Eldefonso, Edward dan Hartinger, Walter 1982, “An Introduction to the Criminal Justice System and Process” , New Jersey : Prentice Hall.
Compilation of International Instrument, Vol I (First Part), 1993 , New York : United Nation.
Donald Black, The Behaviour of Law, 1976. New York, USA : Academic Press, p.5-14 Darwan Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. Internatinal Review of Penal Law (Movement to Reform Criminal Procedure and to Protect Human Rights, 1992, Preparation Colleqium Section III, AIDP, Toledo ( Spain ).
La Patra, J W 1978. Analyzing of Criminal Justice System , Toronto : Lexington Books.
Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun. Jakarta : BPHN. Binacipta.
O.C. Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana , Bandung : Alumni.