## Diplomasi Maritim Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Harapan dan Tantangan

## Lina Hastuti
Lina.hastuti@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
At the East Asia Summit in Naypyidaw, Myanmar, on November 13, 2014, President Joko Widodo conveyed the idea of Indonesia as a world maritime axis. The world’s maritime axis is intended as a strategic idea that is realized to ensure inter-island connectivity, develop the shipping and fishing industries, improve sea transportation, and focus on maritime security.
This is consistent with Indonesia’s strategic location between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, where the two oceans serve as global trade crossing lanes that power the global economy. Bearing in mind that Indonesia is the largest archipelagic country in the world and there is such a large amount of marine wealth, it is a valuable asset for the Indonesian people, so it is an ideal combination in relation to national interests, both domestically and abroad. Furthermore, to realize the above vision, at the Summit in Myanmar, the President also said that there are five pillars, one of which is maritime diplomacy. Through maritime diplomacy, serious efforts and hard work are needed, because apart from the advantages that have become
Indonesia’s strengths, there are also various things that have the potential to become obstacles, which will be a challenge for Indonesia to make it happen. This research will focus on the study of the meaning of the world’s maritime axis and maritime diplomacy as a means of realizing it,
and at the same time will briefly discuss the advantages and challenges that exist. Media Iuris Vol. 5, No. 1 Special Issue, December 2022                                             p-ISSN: 2721-8384
DOI: 10.20473/mi.v5i1SpecialIssue.42235 e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 20 October 2022; Accepted 8 November 2022; Available online 1 December 2022.
Keywords: The World
Maritime Axis; Maritime
Diplomacy; Hopes, and Challenges.
Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Poros maritim  dunia dimaksudkan sebagai  sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.  Hal ini sesuai dengan  Indonesia sebagai negara yang menempati posisi strategis diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dimana kedua Samudera tersebut merupakan jalur perlintasan perdagangan global yang menjadi penggerak roda ekonomi dunia. Mengingat juga Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta terdapatnya kekayaan laut yang demikian besarnya  merupakan aset yang berharga bagi bangsa Indonesia, sehingga merupakan kombinasi yang ideal dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, baik ke dalam negeri maupun keluar.  Selanjutnya untuk mewujudkan visi di atas, pada Konferensi Tingkat Tinggi di Myanmar Presiden juga menyampaikan terdapat lima pilar, dimana salah satu pilarnya adalah diplomasi maritim. Melalui diplomasi maritim, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras, karena selain keuntungan yang sudah menjadi kekuatan Indonesai, juga terdapat berbagai hal yang berpotensi menjadi hambatan, yang akan menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mewujudkannya. Dalam penelitian ini akan dititikberatkan pada kajian mengenai makna poros maritim dunia, diplomasi maritim sebagai sarana mewujudkan dan sekaligus akan dibahas singkat keuntungan dan tantangan yang ada. Kata Kunci:
Poros Maritim Dunia; Diplomasi Maritim; Harapan dan Tantangan.
Lina Hastuti: Diplomasi Maritim Sebagai...

## Pendahuluan
Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia disampaikan Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Dalam pertemuan tersebut, oleh Presiden ditegaskan mengenai posisi Indonesia yang semakin penting seiring dengan perkembangan zaman. Indonesia menyadari, sebuah transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 ini. pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur dan sekitar 40 persen perdagangan dunia ada di kawasan ini. Indonesia berada tepat ditengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi. 1
Gagasan  yang disampaikan oleh Presiden sebagaimana di atas  merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan sebelumnya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 20 Oktober 2014 seusai pelantikan beliau sebagai Presiden Indonesia ke-7. 2
Poros maritim dunia merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Dengan kata lain, visi ini merupakan gagasan atau wacana pemerintah untuk memajukan potensi perairan Indonesia. Perhatian pada pembangunan di sektor laut sangat relevan dengan kondisi Indonesia, mengingat Indonesia menempati posisi  strategis  diantara  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik.  Kedua Samudera tersebut merupakan jalur perlintasan perdagangan global yang menjadi penggerak roda ekonomi dunia. Wilayah Indonesia juga meliputi Selat Malaka, yang merupakan salah satu rute transit utama bagi perdagangan komoditas menuju Asia. Pada tahun 2011, dari 87 juta barel minyak yang diproduksi setiap
1 Humas, ‘Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT Ke-9 Asia Timur, Di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014’ ( Sekretariat Kabinet RI , 2014) <https://setkab.go.id/pidato-presiden- ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>diakses pada tanggal12 Oktober 2022.
2 Simela Victor Muhamad, ‘Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia’ Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI No. 2, 2014 <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat- VI-21-I-P3DI-November-2014-7.pdf>.
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 91-106
hari, diperkirakan sekitar 1 5,2 juta barrel diperdagangkan melintasi Selat Malaka. Sedangkan menurut perkiraan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Review of Maritime Transport 2011, sekitar setengah dari total perdagangan melalui laut dilakukan lewat Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok setiap tahunnya. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan, maka nilai strategis Selat Malaka dan kawasan laut di sekitarnya juga akan semakin meningkat, termasuk bagi Indonesia. 3 Juga yang tidak kalah penting, dua pertiga wilayah Indonesia adalah wilayah laut dan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kondisi yang demikian, sudah sepatutnya aspek kelautan dan kemaritiman juga menjadi perhatian utama dalam mewujudkan cita-cita nasional yaitu Indonesia yang makmur dan sejahtera tanpa mengabaikan peranan Indonesia dalam kerjasama internasional sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945).
Untuk mewujudkan visi di atas, pada Konferensi Tingkat Tinggi di Myanmar Presiden juga menyampaikan terdapat lima pilar Poros Maritim Dunia. Salah satu dari lima pilar adalah diplomasi maritim, 4 yang akan menjadi sarana Indonesia untuk mencapainya. Melalui diplomasi maritim inilah diharapkan bagaimana semua mitra Indonesia dapat menerima dan bersedia untuk bekerjasama. Hal ini selaras dengan orientasi kemaritiman Indonesia dalam visi Poros Maritim Dunia menegaskan bahwa Indonesia membuka peluang untuk membangun kerjasama kawasan dan internasional bagi kemakmuran rakyat serta berperan dalam menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia. 5 Oleh karena itu diplomasi maritim, tugas besarnya adalah Indonesia harus mempu meyakinkan, menunjukkan serta membuktikan bahwa memang sangat tepat visi Indonesia menjadi poros maritim  dunia.
3 Fikry Cassidy, et.al., Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri , Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2016.[2].
4 ibid 5 Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Buku Putih Diplomasi Maritim.[4]
Lina Hastuti: Diplomasi Maritim Sebagai...
Untuk melaksanakan diplomasi maritim, tentunya tidaklah mudah karena visi sebagai poros maritim dunia meliputi pula aspek-aspek lainnya dan sebagaimana diplomasi-diplomasi yang dipilih sebagai cara dan sarana dalam berbagai bidang lainnya diperlukan suatu kemampuan yang handal. Dalam tulisan ini akan dibahas dan dititikberatkan pada diplomasi maritim itu sendiri yang akan dipergunakan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia, beserta  harapan dan tantangan dalam melaksanakannya.

## Poros Martim Dunia
Kata poros menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sumbu (gandar) roda dan sebagainya. Arti lainnya dari poros adalah ujung (tentang tombak, tiang, kerucut, dan sebagainya). Poros dalam arti sumbu roda sebagai penumpu pada kerangka yang berpusat antara masing-masing roda, yang berfungsi  menyeimbangkan roda kanan dan juga roda kiri. Dikaitkan dengan istilah poros maritim dunia secara umum dapat dimaknai bahwasanya Indonesia dengan kondisi dan letak geografisnya memungkinkan menjadi penumpu yang dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dan juga internasional. Menurut Pasal 1 angka 2 Perpres nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional.
Visi ini lahir melalui suatu pemikiran yang mendalam.  Dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, tidaklah berlebihan apabila Indonesia memiliki kepentingan untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat serta memanfaatkan posisi strategis untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat konstitusi.
Diketahui, wilayah laut Indonesia memiliki luas 6.315.222 km2 6 dan  65 % dari seluruh wilayah Indonesia memiliki  berbagai kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Bahkan apabila ditambah dengan wilayah yurisdiksi nasional atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen ditentukan sampai dengan 200 mil laut, jika ditotal secara keseluruhan, wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia menjadi lebih dari 8 juta km2. 7 Hal ini disebabkan posisi Indonesia tepat berada di pusat coral triangle dunia, laut Indonesia kaya akan biota laut yang beragam.
Diperkirakan sekitar 600 spesies karang atau setara dengan 76 % spesies karang dunia dan sekitar 2.500 spesies atau 37 % dari populasi spesies ikan karang dunia berada di perairan Indonesia. Selain keaneragaman hayati dan sumber energi, di dalam laut Indonesia juga menyimpan potensi kandungan berbagai jenis logam, seperti emas, perak, tembaga, seng dan timbal. 8
Berdasarkan kondisi yang demikian, tujuan poros maritim dunia adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

## Kepentingan Nasional Indonesia
Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat pada saat diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu Indonesia menjadi salah satu anggota masyarakat internasional yang mandiri dan  sederajat dengan negara- negara lainnya. Sebagai suatu negara, sebagaimana juga negara-negara lainnya, tentunya Indonesia memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan setiap negara memiliki cara sendiri- sendiri yang tercermin dalam kepentingan nasional. Kepentingan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.
6 Subandono Diposaptono, Membangun Poros Maritim Dalam Perspektif Tata Ruang Laut , Kementerian Perikanan dan Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2017.[23].
7 ibid.
8 Fikry Cassidy, et.al., Loc.cit.
Lina Hastuti: Diplomasi Maritim Sebagai...
Hal ini juga  ditegaskan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diantaranya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dijabarkan dalam Pasal 33 Bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang diantaranya dalam ayat (3) yang menyatakan  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan  kepentingan nasional Indonesia ke dalam sebagai upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Sementara keluar,
Indonesia juga menegaskan keikutsertaannya dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kesemuanya memiliki satu tujuan yaitu menjadi negara makmur sejahtera namun juga yang berkontribusi dalam pergaulan masyarakat Indonesia.
Fakta lain adalah kenyataan bahwa Indonesia merupakan  negara kepulauan terbesar di dunia dan yang berada di perairan yang sangat strategis, politik luar negeri bebas aktif menjadi sangat relevan, mengingat berbagai kepentingan negara-negara, terutama dalam bidang maritim yang berbeda-beda rawan untuk saling berbenturan pada saat berada dikawasan perairan Indonesia. Selain itu, wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan kaya akan sumber daya kelautan merupakan faktor penting bagi Indonesia untuk menjadikan maritim sebagai agenda utama pelaksanaan politik luar negeri. 9
Posisi strategis dan kekayaan laut Indonesia yang demikian  merupakan aset yang berharga bagi bangsa Indonesia. Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut Indonesia, baik laut teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dapat berkontribusi besar terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
9 ibid .[1].
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 91-106
Dengan latar belakang tersebut, jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim sangat ditentukan oleh bagaimana bangsa Indonesia mengelola laut. Indonesia perlu mengoptimalkan posisi strategis dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya laut untuk kepentingan nasional baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 10

## Diplomasi Maritim
Sejarah mencatat bahwa diplomasi merupakan salah satu ujung tombak terpenting dalam proses pembangunan negara ( state building ) Indonesia. 11 Jauh sebelum dicetuskannya diplomasi maritim sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, diplomasi Indonesia dalam bidang kelautan pernah dilakukan, yaitu Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat itu usia Republik Indonesia baru 12 tahun dan melalui deklarasi inilah wilayah Indonesia mampu diperluas dengan keunggulan diplomasi 12 Tercatat dalam sejarah, diplomasi Djuanda membuahkan hasil luar biasa karena mendapatkan pengakuan masyarakat internasional yaitu diadopsi sebagai prinsip dalam Hukum Internasional melalui United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Melalui Deklarasi ini Indonesia menyatakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia mencakup wilayah laut teritorial dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari wilayah daratan. 13
Setelah Deklarasi Djuanda, jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim terbesar di dunia, bahkan pernah dialami dengan menjadi bangsa yang makmur berbasis ekonomi kelautan dari abad-7 sampai abad-13,  kurang mendapat perhatian. 14
Barulah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai tahun 2014
10 ibid. [3-4].
11 ibid. [1]. 12 Adi Permana, ‘Deklarasi Djuanda: Makna Dan Implikasinya Dalam Berteknologi Dan Berindustri’ ( Institut Teknologi Bandung , 2021) <https://www.itb.ac.id/berita/detail/57703/ deklarasi-djuanda-makna-dan-implikasinya-dalam-berteknologi-dan-berindustri>., diakses pada 20 Oktober 2022
13 Subandono Diposaptono., Op.Cit. [105-180].
14 Rokhmin Dahuri, ‘Road Map Menuju Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Maju, Makmur, Kuat Dan Berdaulat’ (2014) 3-4 September 2014.[49].
Lina Hastuti: Diplomasi Maritim Sebagai...
mulai muncul gagasan Poros Maritim Dunia. 15 Melalui gagasan ini, jelas bahwa kebijakan pembangunan Indonesia menekankan pembangunan sektor kelautan sebagai skala prioritasnya dan untuk mencapainya maka dilakukan melalui diplomasi maritim.
Istilah diplomasi dalam prakteknya memiliki banyak arti dan bukanlah istilah asing bagi banyak kalangan, seringkali dipergunakan dalam kehidupan sehari- hari untuk menunjukkan kepiawaian seseorang dalam meyakinkan pihak lain agar menerima ataupun mendukung pendapatnya. Dengan kata lain, diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang yang lazim disebut diplomat dan biasanya mewakili negara. Diplomasi telah menjadi salah satu bagian dari kehidupan negara dan merupakan sarana utama dalam upaya mencapai tujuan dalam berbagai bidang. Namun demikian, istilah ini dapat dikatakan lebih identik dengan pergaulan internasional dalam konteks hubungan internasional, dimana pelakunya disebut diplomat.
Menyadari betapa pentingnya diplomasi untuk mencapai suatu tujuan, pada Pidato Presiden RI pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014 dinyatakan terdapat  lima Pilar terkait dengan Poros Maritim Dunia dimana diplomasi maritim menjadi salah satu pilarnya. Kelima pilar dimaksud yaitu: 16
a.  Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
b.  Pilar kedua : berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
c.  Pilar ketiga : komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
d.  Pilar keempat : diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
e.  Pilar kelima : membangun kekuatan pertahanan maritim.
Artinya untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, langkah yang akan dilakukan adalah melalui diplomasi maritim, dimana melalui
15 Tim Ahli Seknas Jokowi, Jalan Kemandirian Bangsa (Gramedia Pustaka Utama 2014).
16 Humas., Loc.Cit.
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 91-106
diplomasi ini dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber kekayaan kelautan Indonesia secara ekonomi maupun strategis.  Untuk itu perlu diaktualisasikan melalui prioritas kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelautan ( national ocean policy ) yang memuat program/rencana pembangunan kelautan Indonesia dan arah kebijakan strategis kelautan nasional. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pelaksanaan politik luar negeri sangat menentukan keberhasilan visi dimaksud. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan Kebijakan Kelautan Nasional dalam kebijakan politik luar negeri melalui diplomasi maritim, Kementerian Luar Negeri melaksanakan melalui tiga dimensi, yaitu: (i) dimensi, kedaulatan ( sovereignty ); (ii) dimensi keamanan ( security ); dan (iii) dimensi kesejahteraan ( prosperity ). 17
Selain itu, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI disusun Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia sebagai upaya merealisasikan visi Poros Maritim Dunia. Kebijakan kelautan ini akan memberi arah dan pedoman bagi seluruh pihak dalam melaksanakan pembangunan kelautan.
Dalam peleksanaannya, dimensi kesejahteraan dioperasionalisasikan melalui diplomasi ekonomi kelautan. Diplomasi ekonomi kelautan adalah aktualisasi peran Kementerian Luar Negeri dalam mendukung Visi Poros Maritim melalui pembangunan kelautan yang memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Contoh bentuk pembangunan kelautan tersebut ialah pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, yang diwujudkan melalui pembangunan tol laut, deep sea port , logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Diharapkan proyek-proyek tersebut dapat menumbuhkan kerja sama investasi dengan negara lain sehingga dapat  menggerakkan perekonomian rakyat secara langsung. 18
Dimensi kedaulatan (s overeignty ) dalam diplomasi maritim dapat dilihat melalui kedaulatan politik dan keutuhan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, operasionalisasi diplomasi ditujukan untuk mendukung kedaulatan maritim
17 Fikry Cassidy, et.al. , Op.Cit .[4]. 18 ibid.
Lina Hastuti: Diplomasi Maritim Sebagai...
Indonesia. Pelaksanaannya diarahkan pada penguatan hukum dan perjanjian maritim, percepatan penyelesaian perundingan perbatasan, penguatan pertahanan dan ketahanan maritim, serta peningkatan pembangunan wilayah maritim. 19
Diplomasi maritim dalam dimensi keamanan ( security ) dilaksanakan untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perairan Indonesia rentan terhadap berbagai sumber ancaman, seperti illegal fishing, pembajakan, pencemaran laut, terorisme dan aktivitas ilegal lainnya. Berbagai ancaman tersebut tentunya berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, bahkan keamanan kawasan dan global. 20

## Harapan dan Tantangan
Keuntungan Indonesia dengan adanya visi sebagai poros maritim dunia diantaranya adalah dapat memaksimalkan berbagai potensi yang berkaitan  dengan laut, diantaranya  sumber daya alam yang melimpah dengan keaneragamannya, peningkatan bidang pelayaran, wisata bahari, industri dan jasa maritim serta sektor-sektor lainnya. Selain keuntungan, tentunya terdapat pula tantangan bagi terwujudnya visi dimaksud. Beberapa tantangan yang ada diantaranya adalah bagaimana keuntungan-keuntungan yang kita miliki dapat diwujudkan, juga menuntaskan perjanjian dengan negara-negara tetangga terkait perbatasan, jaminan kemanan di kawasan, tindakan-tindakan ilegal yang masih sering terjadi,
dan sebagainya.
Pemanfaatan maksimal dari apa yang menjadi keuntungan memerlukan diplomasi yang handal.  Merujuk Pada Pasal 5  Peraturan Presiden RI nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, maka  pelaksana penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia berada di Kementerian Luar Negeri. Terkait dengan diplomasi maritim sebagai salah satu pilar mewujudkan visi Poros Maritim Dunia, maka maknanya adalah pelaksanaan politik luar negeri
19 ibid.
Media Iuris, 5 (1-Special Issue) 2022: 91-106
melalui diplomasi yang dalam hal ini melalui domain maritim. Pasca Presiden Joko Widodo menyampaikan visi Poros Maritim Dunia, Kementerian Luar Negeri berupaya mengintegrasikan kebijakan kelautan nasional dengan kebijakan politik luar negeri melalui diplomasi maritim. Diplomasi maritim  kemudian dioperasionalisasikan melalui tiga, yaitu dimensi kedaulatan ( sovereignty ), dimensi keamanan ( security ) dan dimensi kesejahteraan ( prosperity ). 21 Dimensi kedaulatan bermakna melalui diplomasi maritim dapat mewujudkan kedaulatan politik dan keutuhan wilayah Indonesia dan pelaksanaannya meliputi penguatan hukum dan perjanjian maritim, percepatan penyelesaian perundingan perbatasan, penguatan pertahanan dan ketahanan maritim serta peningkatan pembangunan wilayah maritim. Dimensi kesejahteraan dioperasionalkan melalui diplomasi ekonomi kelautan, untuk mendukung pembangunan kelautan yang memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.  Sementara, diplomasi maritim dalam dimensi keamanan dilaksanakan untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia. Dari dimensi keamanan, dilaksanakan untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia. 22
Dalam pelaksanaannya, masing-masing dimensi selain memberi kontribusi yang positif juga banyak mengandung kelemahan atau tantangan. Dari dimensi kedaulatan, sejatinya semenjak Deklarasi Djuanda 1957, telah ada tekad mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh, penentuan batas-batas wilayah sebagai negara kepulauan ( archipelagic state ) serta mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan negara. Pernyataan Indonesia melalui Deklarasi ini telah mengagetkan masyarakat internasional bahkan dianggap bertentangan dengan Hukum Internasional namun pada akhirnya diterima melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. 23 Beberapa tahun kemudian, tepatnya 57 tahun sejak Deklarasi
21 Fikry Cassidy, et.al., Op.Cit. [iii]. 22 ibid. 23 Humas, ‘Deklarasi Djuanda Dan Visi Mochtar Kusumaatmadja’ ( Sekretariat Kabinet RI , 2018) <https://setkab.go.id/deklarasi-djuanda-dan-visi-mochtar-kusumaatmadja/ > diakses pada 20 Agustus 2022.
Lina Hastuti: Diplomasi Maritim Sebagai...
Djuanda, Indonesia menyuarakan diplomasi maritim sebagai pilar mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia, seolah menyadarkan semuanya bahwa apayang telag diperjuangkan melalui Deklarasi Djuanda harus tetap dipertahankan untuk kasatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wilayah Indonesia  yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dengan dua pertiga adalah wilayah laut, menyimpan kekayaan yang luar biasa, ibarat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Apabila bisa dikelola dengan sebaik-baiknya pastilah akan terwujud bukan hanya menjaga kedaulatan namun juga untuk kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana cita-cita berdirinya Indonesia sebagai negara. Sebaliknya, posisi  strategis dan luasnya wilayah laut Indonesia rentan menimbulkan kerawanan terhadap berbagai bentuk ancaman maritim, seperti  perompakan, 24 eksploitasi ilegal sumber daya alam, meminimalkan pencemaran laut, 25 perlindungan lingkungan maritim, 26 illegal fishing , 27 migrasi irregular 28 dan sebagainya.  Persoalan yang juga harus selalu mendapat perhatian adalah terkait dengan batas laut termasuk klaim China secara sepihak atas kepulauan Spratly dengan membangun pulau buatan dengan melakukan reklamasi, juga  klaim sepihak China dengan mendasarkan nine dash line . 29 Berbagai ancaman tersebut tentunya berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, bahkan keamanan kawasan dan global.
24 ‘Solusi Atas 5 Permasalahan Nelayan’ ( Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ) <https://www.setneg.go.id/baca/index/solusi_atas_5_permasalahan_nelayan>.diakses  pada  31 Agustus 2022, pk. 11.11.
25 Masdar, ‘Pencemaran Laut’ ( Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Pengelolaan SD Pesisir & Laut Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ) <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/ page/1053-pencemaran-laut>., diakses pada 31 Agustus 2022, pk. 11.11.
26 Admin Portal, ‘Langkah Nyata Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim’ ( Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut , 2021) <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/10566/langkah-nyata-indonesia-dalam-upaya- perlindungan-lingkungan-maritim>., diakses pada 31 Agustus 2022, pk. 11.15.
27 Dina Sunyowati, et. al., ‘Illegal Fishing As A Trans-National Organized Crime’ (2019) Vol. 35 No. 23 Jurnal  Option.[1559].
28 Kompas.co, ‘RI Ajak Negara Tetangga Atasi Migrasi Reguler’ ( Nasional , 2015) <https://na- sional.kontan.co.id/news/ri-ajak-negara-tetangga-atasi-migrasi-ireguler> diakses pada 31 Agustus 2022, pk. 13.00.
29 Firdaus Silabi Al-Attar, ‘Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 12 Juli’ (2017) Vol 4, No 1, Gema Keadilan.[143-152].

## Kesimpulan
Visi Poros Maritim Dunia merupakan pengejawantahan Indonesia sebagai negara kepulauan dimana dua pertiga dari wilayahnya adalah perairan. Visi ini juga merupakan upaya mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Konstitusi UUD NRI 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat dengan tidak meninggalkan kontribusi mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional oleh Indonesia sebagai bagian anggota masyarakat internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, cara yang dipilih diantaranya adalah melalui diplomasi maritim. Diharapkan melalui diplomasi maritim Indonesia dapat meyakinkan negara- negara lain menerima visi dimaksud dan bersedia untuk bekerjasama.
Tentunya tidaklah mudah untuk mewujudkannya, baik di dalam maupun dalam hubungannya dengan negara lain. Di dalam negeri, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang posisi Indonesia dan poros maritim dunia dan segala aspek yang terkait  bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas. Sementara ke luar,  meskipun garda terdepan untuk hubungan internasional adalah Kementerian Luar Negeri, namun tidak menutup kemungkinan juga diperlukan kontribusi dari pihak-pihak terkait lainnya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Cassidy, Fikry, E a., Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2016).
Diposaptono, Subandono, Membangun Poros Maritim Dalam Perspektif Tata Ruang Laut (Kementerian Perikanan dan Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut 2017).
Tim Ahli Seknas Jokowi, Jalan Kemandirian Bangsa (Gramedia Pustaka Utama 2014).

## Jurnal
Dina Sunyowati, et. al., ‘Illegal Fishing As A Trans-National Organized Crime’
Lina Hastuti: Diplomasi Maritim Sebagai...
(2019) Vol. 35 No. 23 Jurnal  Option.
Firdaus Silabi Al-Attar, ‘Sikap Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 12 Juli’ (2017) Vol 4, No 1, Gema Keadilan.
Rokhmin Dahuri, ‘Road Map Menuju Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Maju, Makmur, Kuat Dan Berdaulat’ (2014).

## Laman
Adi Permana, ‘Deklarasi Djuanda: Makna Dan Implikasinya Dalam Berteknologi Dan Berindustri’ ( Institut Teknologi Bandung , 2021) <https://www.itb.ac.id/ berita/detail/57703/deklarasi-djuanda-makna-dan-implikasinya-dalam- berteknologi-dan-berindustri>.
Humas, ‘Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT Ke-9 Asia Timur, Di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014’ ( Sekretariat Kabinet RI , 2014) <https:// setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di- nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>.
——, ‘Deklarasi Djuanda Dan Visi Mochtar Kusumaatmadja’ ( Sekretariat Kabinet RI , 2018) <https://setkab.go.id/deklarasi-djuanda-dan-visi-mochtar- kusumaatmadja/>.
Kompas.co, ‘RI Ajak Negara Tetangga Atasi Migrasi Reguler’ ( Nasional , 2015) <https://nasional.kontan.co.id/news/ri-ajak-negara-tetangga-atasi- migrasi-ireguler>.
Masdar, ‘Pencemaran Laut’ ( Kementerian Kelautan dan Perikanan Balai Pengelolaan SD Pesisir & Laut Padang Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ) <https:// kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/1053-pencemaran-laut>. Muhamad SV, ‘Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia’ (2014) VI Info Singkat Hubungan Internasional <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_ singkat/Info Singkat-VI-21-I-P3DI-November-2014-7.pdf>. Portal A, ‘Langkah Nyata Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim’ ( Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut , 2021) <https://hubla.dephub.go.id/home/post/ read/10566/langkah-nyata-indonesia-dalam-upaya-perlindungan- lingkungan-maritim>.
‘Solusi Atas 5 Permasalahan Nelayan’ ( Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ) <https://www.setneg.go.id/baca/index/solusi_atas_5_permasalahan_nelayan>.

## Peraturan Perundang-Undangan
Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Buku Putih Diplomasi Maritim 2019.
How to cite: Lina Hastuti, ‘Diplomasi Maritim Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Harapan dan Tantangan’ (2022) Vol. 5, No. 1 Special Issue, Media Iuris.
Lina Hastuti: Diplomasi Maritim Sebagai...
--This page is intentionally left blank--