## STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI ASET TETAP TANAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Hailuddin*, Imam Kholbi, Ade Paranata, dan Sofiati Wardah.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram *penulis korespondensi: didin_unram@gmail.com

## ABSTRAK
Kata Kunci:
Asset retribution, internal and external factors, Strength, Weakness, Opportunity, Treath This research is about strategies to increase levies of fixed assets / land in West Lombok Regency, with the aim to find out strategies  to  increase  levies  from  the  management  of fixed assets (land) in West Lombok Regency. The study is quantitative descriptive, using time series data for 6 years, 2012-2017.  Besides  using  secondary  data,  it  is  also strengthened by primary data which is collected through library  studies,  documentation,  interviews  and questionnaires.  Data  analysis  uses  SWOT  analysis  by identifying  internal  factors  to  determine  aspects  of strengths  and  weaknesses,  as  well  as  external  factors  to determine aspects of opportunity and threats. The results showed that there were 9 strategies that could be used to increase  revenue  from  user  fees  for  land  use,  including utilizing scientific and technological advances, increasing the number and quality of human resources in managing levies,  working  with  related  parties,  improving  local government  land  certification,  land  inventory  local government,  increase  land  rental  rates  and  improve supervision  of  land  assets.  The  results  of  this  study  are expected to be followed up by the West Lombok Regional Government in order to increase revenue from the use of regional wealth that is getting better

## 1. LATAR BELAKANG
Otonomi  Daerah  pada  dasarnya memberikan  kesempatan  pada  daerah untuk  mengembangkan  diri.  Karena  itu tujuan  otonomi  daerah  berorientasi  pada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti  luas  yang  meliputi  semua  segi kehidupan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu, daerah diberikan sumber-sumber keuangan  untuk  dapat  membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,      sehingga  setiap  daerah memiliki  kemampuan  untuk  menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola  dan  menggunakan  keuangan sendiri  yang  memadai  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, sehingga ketergantungan pada pemerintah  pusat  dapat  diminimalkan (Wardani.2010). Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah  yang  meliputi,  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan lain-lain  PAD  yang  sah.  Umumnya  PAD setiap  daerah  masih  relatif  kecil,  hal  ini disebabkan  karena  belum  optimal, efisiensi,  efektivnya  penerapan  prinsip penghematan.  Oleh  sebab  itu,  perlu adanya  upaya  meningkatkan  PAD khususnya yang berasal dari pajak daerah dan  retribusi  daerah  tanpa  harus menambah beban masyarakat (Ningrum.2010). Retribusi  daerah  merupakan salah satu  sumber  PAD  yang  bisa  diandalkan karena
setiap tahunnya mampu memberikan sumbangan yang relatif besar bagi  penerimaan  daerah  termasuk  di Lombok  Barat.  Pemerintah  daerah Kabupaten  Lombok  Barat  memberikan wewenang  kepada  BPKAD  (Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah) untuk  mengelola  retribusi  pemakaian
kekayaan  daerah  secara  profesional  dan transparan  dalam  rangka  optimalisasi serta  upaya  peningkatan  terhadap pendapatan  asli  daerah.  Pengelolaan retribusi yang optimal diharapkan mampu mewujudkan  otonomi  daerah  yang  baik serta  pembangunan  daerah  yang  merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Retribusi daerah pada  dasarnya  dapat  dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: Retribusi Jasa Umum,  Retribusi  Jasa  Usaha,  Retribusi Perijinan  Tertentu  (Perda  Lombok  Barat No. 66 tahun 2001).
Sebagian  besar  kebutuhan APBD setiap daerah di biayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari  pusat  tidak  sepenuhnya  dapat diharapkan  untuk  menutup  seluruh kebutuhan  pengeluaran  daerah.  Oleh karena  itu  dukungan  dari  masyarakat melalui Retribusi daerah mesti terus harus digalakkan,  dengan  tetap  menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari  terjadinya  tumpang  tindih dengan  pemerintah  pusat,  serta  tidak merintangi arus jasa antar daerah. Dengan katentuan  tersebut,  Kabupaten  Lombok Barat  diharapkan  akan  lebih  mampu menggali  sumber  pembiayaannya  untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya. Disisi  lain  akan  dapat  memberikan kepastian bagi masyrakat dan dunia usaha yang selanjutnya akan dapat meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusinya. Sebagaimana  diketahui,  PAD
Lombok  Barat  saat  ini  sebagian  besar penerimaanya  dari  pendapatan  pajak, disusul pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  baru disusul oleh retribusi daerah dan lain–lain pendapatan yang sah. Meskipun retribusi kontribusinya saat ini masih kecil (sekitar 5,4%)  namun  potensi  untuk  menjadi sumber  penerimaan  daerah  potensial
dimasa mendatang cukup terbuka. Hal ini tidak  lepas  banyak  sumber-sumber  yang belum digali secara optimal. Salah satunya adalah  retribusi  pemakaian  kekayaan daerah  berupa  tanah  yang  merupakan bagian  dari  retribusi  jasa  usaha. Banyaknya kasus-kasus sengketa tanah di Kabupaten  Lombok  Barat  membuat realisasi  dari  penerimaan  retribusi pemakaian kekayaan daerah ini tidak bisa memenuhi  target  yang  ditetapkan. Berbagai kasus yang timbul terkait dengan tanah  ini  antar  lain  banyaknya  objek retribusi sudah beralih fungsi, objek tanah tidak  sesuai  dengan  kelas  tanah  kontrak sewa  lelang,  dan  juga  banyaknya  objek tanah yang masih dalam sengketa dengan masyarakat sehingga sewa tanah tidak bisa dipungut.
Permasalahan sewa-
menyewa pertanahan didaerah ini hampir terjadi disemua daerah dengan pola yang tidak  jauh  beda.  Oleh karena  itu  menjadi tugas Pemda masing-masing daerah untuk dapat  menuntaskan  masalah  ini  sebelum keadaannya menjadi lebih berat. Sementara  disisi  lain  sebagian  daerah masih  mengandalkan  penerimaan  dari sewa  aset  lahan  ini  menjadi  sumber penerimaan  daerahnya.  Dengan  uraian latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik untuk  mengkaji  lebih  mendalam  strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah,  khususnya  di  Lombok  Barat. Dengan  demikian  diharap  mampu mencapai  tujuan  penelitian  yaitu  untuk mengetahui  strategi  dalam  meningkatkan penerimaan  retribusi  aset  tanah  yang mampu  meningkatkan  pendapatan  asli daerah akan bisa dicapai.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1.  Manajemen Strategis
Manajemen  strategis  pada  dasarnya berhubungan  dengan  suatu  kegiatan pengambilan  keputusan/tindakan  yang diperlukan  guna  mengatasi  masalah- masalah  yang  dihadapi  baik  oleh seseorang,  kelompok,  organisasi  atau bahkan  pemerintah  dalam  rangka mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.  (Olsen  dan  Eadie  dalam Suryani.2009:25).  Sebenarnya manajemen strategis  sama  saja  dengan  manajemen lainnya, yang berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan hal-hal strategis. Pemanfaatan manajemen strategis ke dalam organisasi sektor publik sendiri  baru  dimulai  pada  awal  tahun 1980-an  (Suryani.2009;  27).  Penerapan manajemen  strategis  sebagai  strategik planning belum menjadi suatu tradisi bagi birokrasi.  Sedangkan  dalam  rangka memberikan  pelayanan  kepada  publik yang lebih baik di masa mendatang, tradisi strategic  planning bagi  birokrasi  akan sangat  bermanfaat  terutama  dalam memacu  pola  berfikir  strategis  mengenai apa  misi  utama  birokrasi  yang  hendak dicapai,  tujuan  jangka  panjang  dan pendeknya, rencana-rencana strategis, dan rencana-rencana  operasional,  khususnya progarm-program dan proyeknya. Relevansi  manajemen  strategis  bagi birokrasi  kiranya  telah  menemukan momentumnya  saat  ini  mengingat  sifat interconnectedness di  lingkungan  birokrasi juga  semakin  mengemuka  dari  waktu kewaktu.
Terdapat  empat  pendekatan  dasar  untuk mengenali  isu  strategis  Menurut  (Bryson 1995:66-68 dalam Suryani.2009), yaitu :
1).  Pendekatan  langsung (direct  approach) , meliputi  jalan  lurus  dari  ulasan  terhadap mandat,  misi  dan  SWOT  hingga identifikasi  isu-isu  strategis.  Pendekatan langsung  dapat  bekerja  di  dunia  yang pluralistik,  partisan,  terpolitisasi,  dan relatif  terfragmentasi  di  sebagian  besar
organisasi  publik,  sepanjang  ada  koalisi dominan  yang  cukup  kuat  dan  cukup menarik untuk membuatnyabekerja. 2).  Pendekatan  tidak  langsung (indirect approach) , hampir sama dengan pendekatan  langsung  dan  biasanya dilakukan  bersama  dengan  pendekatan langsung,  hanya  tidak  dibentuk  tim khusus. Kedua pendekatan ini yang paling banyak  digunakan  untuk  organisasi Pemerintah dan organisasi nirlaba.
3).  Pendekatan  sasaran (goals  approach) , lebih  sejalan  dengan  teori  pendekatan konvensional,  yang  menetapkan  bahwa organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan kemudian mengembangkan
strategi
untuk mencapainya.  Pendekatan  ini  dapat bekerja  jika  ada  kesepakatan  yang  agak luas  dan  mendalam  tentang  sasaran  dan tujuan  organisasi,  serta  jika  sasaran  dan tujuan  itu  cukup  terperinci  dan  spesifik untuk memandu pengembangan strategi. 4).  Pendekatan  visi  kebersilan (vision  of success) , dimana organisasi
mengembangkan  suatu  gambar  yang sangat  berhasil  memenuhi  misinya. Pendekatan  ini  lebih  mungkin  bekerja dalam  organisasi  nirlaba  ketimbang organisasi sektorpublik.
Berdasarkan  uraian  di  atas  pendekatan yang  paling  tepat  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan langsung, sebab  pada  birokrasi  publik  pada umumnya  ditangani  oleh  unit  tertentu yang telah mendapatkan pengesahan dari para decision  maker .  Namun  yang  perlu diingat bahwa proses manajemen strategis apa pun akan bermanfaat hanya jika proses manajemen  strategis  membantu  berpikir dan  bertindak  secara  strategis  kepada orang-orang penting pembuat keputusan. 2.  PerumusanStrategi Perumusan strategi adalah proses memilih pola  tindakan  utama  (strategi)  untuk mewujudkan  visi  dan  misi  organisasi. Kenyataannya  perumusan  strategi  dapat
dimulai dari mana saja, bisa dimulai dari kondisi  lingkungan  internal  ( Strength, Weakness) dan  kondisi  lingkungan eksternal ( Opportunity, Threat) atau bahkan strategi  itu  sendiri.  Namun  yang terpenting pilihan strategi akhirnya harus saling sesuai dengan Kekuatan, Kelemahan,  Peluang,  Ancaman  yang  ada dan  tujuan  (visi-misi)  yang  ingin  dicapai (Suryani.2009).
Perumusan  strategi  juga  sering  kali  di tunjukkan  sebagai  perencanaan  strategi atau  jangka  panjang.  Proses  perumusan strategi berurusan dengan pengembangan misi,  tujuan,  strategi  dan  kebijakan organisasi.  Agar  ini  tercapai  pembuat strategi  harus  menganalisis  faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kunci) pada situasi sekarang (Suryani.2009).
3.  Retribusi Daerah Retribusi  merupakan  pungutan  daerah sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan/atau  diberikan  oleh Pemerintah  daerah  untuk  kepentingan orang  pribadi  atau  badan  (Perda  No.  28 Tahun 2009).
Jenis-  jenis  retribusi  terbagi  menjadi  3 kelompok yakni:
1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi  jasa  umum  adalah  jasa  yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh  orang  pribadi  atau  badan.  Retribusi jasa  umum  ditetapkan  dengan  Perda dengan kriteria berikut:
a.  Retribusi  jasa  umum  bersifat  bukan pajak  dan  bersifat  bukan  retribusi  Jasa usaha atau Perizinan tertentu b.  Jasa  yang  bersangkutan  merupakan kewenangan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi c.  Jasa  tersebut  memberikan  manfaat khusus  bagi  orang  pribadi  atau  badan yang  diharuskan  membayar  retribusi
disamping  untuk  melayani  kepentingan dan kemanfaatan umum d.  Jasa  tersebut  layak  untuk  diberikan retribusi e.  Retribusi  tidak  bertentangan  dengan kebijakan nasional penyelenggaraannya f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan  efisien,  serta  merupakan    salah  satu sumber pendapatan daerah yang potensial g.  Pemungutan  retribusi  memungkinkan penyediaan  jasa  tersebut  dengan  tingkat dan  atau  kualitas  pelayanan  yang  lebih baik
Sedangkan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum  antaranya:  a.  Retribusi  pelayanan Kesehatan,  b.  Retribusi  Pelayanan Persampahan  /  Kebersihan,  c.  Retribusi Penggantian  Biaya  Cetak  Kartu  Tanda Penduduk  dan  Akta  Catatan  Sipil,  d. Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan Pengabuan  Mayat,  e.  Retribusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum, dan f. Retribusi Pelayanan Pasar.
2. Retribusi Jasa Usaha Retribusi  ini  merupakan  jasa  yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip-prinsip  komersial  karena  pada dasarnya dapat disediakan pula oleh pihak swasta.  Objek  Retribusi  jasa  usaha  yang disediakan oleh Pemda menganut prinsip komersial yang meliputi:
a.  pelayanan  dengan  menggunakan  atau memanfaatkan  kekayaan  daerah  yang belum dimanfaatan secara optimal. b.  pelayanan  oleh  Pemerintah  Daerah sepanjang  belum  disediakan  secara memadai oleh pihak swasta.
Selanjutnya jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha ini  antara  lain:a.  Retribusi  Pemakaian Kekayaan  Daerah,  b.  Retribusi  Pasar Grosirdan/atau  Pertokoan,  c.  Retribusi Tempat Pelelangan, d. Retribusi Terminal, e.  Retribusi  Tempat  Khusus  Parkir,  f. Retribusi Rumah Potong Hewan, 3. Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi  perizinan  tertentu  adalah kegiatan  tertentu  Pemda  dalam  rangka
memberikan  izin  kepada  orang  pribadi atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk pembinaan,  pengaturan,  pengendalian,
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan  ruang,  penggunaan  sumber daya  alam,  barang,  prasarana,  saran  atau fasilitas  tertentu  guna  melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria-kriteria Retribusi Perijinan Tertentu meliputi: a. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan  kepada  daerah  dalam  rangka desentralisasi.
b.    perizinan  tersebut  benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum c. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan  izin  tersebut  dan  biaya untuk  menanggulangi  dampak  negatif dari pemberian izin tersebut.
Jenis-Jenis  Retribusi  Perizinan  tertentu antaranya:  a.  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan,  b.  Retribusi  Izin  Tempat Penjualan  Minuman  Keras,  c.  Retribusi Izin Gangguan, d. Retribusi Izin Trayek, e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
4. Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah Retribusi  Pemakaian  Kekayaan  Daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha, yang merupakan  pungutan  daerah  atas pemakaian barang-barang bergerak dan/atau  tidak  bergerak  termasuk  ruang diatasnya yang dimiliki/dikelola dan/atau dibawah  penguasaan  baik  langsung maupun tidak langsung oleh Pemda yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  guna menunjang  berbagai  keperluan  yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
Objek  Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah  (Perda  Kabupaten  Lombok  Barat No 4 Tahun 2011) meliputi: a. Pemakaian tanah,  b.  Pemakaian  peralatan  Dinas
Pekerjaan  Umum,  c.  Pemakaian  Gedung, d. Penggunaan Alat laboraturium. 5. Aset Tanah Secara  umum  aset  adalah  barang atau suatu  barang  yang mempunyai nilai ekonom,  nilai  komersil,  atau  nilai  tukar yang  dimiliki  oleh  badan  usaha,  instansi atau  individu.  Pengertian  ini  pada dasarnya  juga  berlaku  pula  untuk  aset yang  dimiliki  oleh  negara  berdasarkan syarat–syarat tertentu. Aset
juga merupakan  barang  atau  benda,  yang terdiri  dari  benda  bergerak  dan  benda tidak  bergerak,  baik  yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud,  yang tercakup  didalam  aktiva  atau  kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha atau individu perorangan. Aset berwujud dapat  berupa  tanah,  bangunan,  mesin, peralatan, dan kendaraan. Sedangkan aset tidak  berwujud  meliputi  hak  paten,  hak cipta,  hak  merek  dagang,  budaya  dan reputasi. (Fajri, 2017; 37).

## 1. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  dengan pendekatan  kuantitatif. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap  objek  yang  diteliti  melalui  data atau  sampel  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya,  tanpa  melakukan analisis  dan  membuat  kesimpulan  yang berlaku (Sugiyono, 2018:147). Lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Lombok Barat.  Alasan  pemilihan  Kabupaten Lombok Barat sebagai objek adalah karena banyaknya kasus aset Pemda berupa tanah bermasalah  yang  setiap  tahunnya  terus bertambah. Bahkan di tahun  2016 jumlah aset  yang  bermasalah  dan  berujung sengketa dimeja hijau sebanyak 13 kasus. Data  yang  digunakan  adalah  data    time series  selama  6  tahun  mulai  tahun  2012 sampai dengan 2017 yaitu data target dan realisasi  Retribusi  Penggunaan  Kekayaan Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat  Tahun
2012 – 2017 dan data kualitatif yang berupa hasil  wawancara  dari  beberapa  sumber atau  key  person  (informan  kunci). Pengumpulannya  menggunakan  teknik studi  kepustakaan,  metode  dokumentasi, wawancara dan kuisoner. Key Person yang dipilih secara purposive yaitu :
1.  Staf  bidang  perencanaan  pemanfaatan dan  pengadaan  Kantor  Bupati  Lombok Barat.
2.  Kepala  dan  staf  bidang  pengamanan, pemindahtanganan & penata usahaan,
3.  Masyarakat  yang  menyewa  tanah pemda.
4. Informan lain yang punya kepentingan di lapangan.
Variable  penelitian  adalah  tanah  Pemda Kabupaten Lombok Barat yang disewakan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan penerimaan penyewaan tanah masuk kedalam  retribusi  pemakaian  kekayaan daerah  yang  dikelola  oleh  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD).
Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan analisis  SWOT  untuk  mengkaji  faktor internal sehingga diketahui apa saja faktor kekuatan  (Strength)  dan  kelemahan (Weaknes),  juga  menganalisa  faktor eksternal  untuk  mengetahui  peluang (Oportunity) dan ancaman ( Treat ) yang di hadapi, sebagaimana terlihat dalam matrik berikut.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Data
Berdasarkan observasi dan evaluasi dari wawancara dengan beberapa narasumber  dapat  diuraikan  faktor internal  dan  eksternal  terkait  masalah penelitian sebagai berikut:
A.  Faktor Kekuatan Internal (Strenght)
Lingkungan  internal  merupakan lingkungan  yang  relatif  dapat  di kendalikan oleh perusahaan atau organisasi  yang  terdiri  dari  kumpulan kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki. Faktor  kekuatan  internal  dalam  rangka pengelolaan  aset  tanah  di  Kabupaten Lombok Barat antara lain;
1.  Adanya  Peraturan  Daerah  yang  jelas (S.1),  yaitu  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lombok  Barat  No  4  tahun  2011  tentang retribusi jasa usaha.
2.  Adanya  Pembagian  Tugas  (S.2),  yaitu pembagian  tugas  dan  fungsi  BPKAD khususnya  bidang  yang  berkaitan langsung  dengan  pengelolaan  retribusi pemakaian kekayaan daerah. 3.  Ketersediaan  Aset  Tanah.  (S.3),  yaitu ketersediaan  aset  tanah  di  Kabupaten Lombok Barat untuk disewakan. 4. Sarana dan Prasarana. (S.4), yaitu sarana dan prasarana dalam pengelolaan retribusi tanah  ini  seperti  perangkat  TI  (laptop), kendaraan operasional dan lain-lain. 5.  Keamanan  Tanah.  (S.5),  yaitu pengamanannya  berupa  pemantauan, penertiban
terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan aset Pemda. B. Faktor Kelemahan Internal (Weakness)
Faktor  kelemahan  internal  dalam pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah  (tanah)  di  Lombok  Barat, antaranya;
1.  Inventarisasi  (W.1),  inventarisasi  aset penting  dilakukan  agar  aset–aset  yang dimiliki  Pemda  dapat  dimanfaatkan  oleh Pemda untuk meningkatkan PAD. 2.  Minimnya  SDM  (W.2),  keterbatasan SDM ini terutama untuk tenaga lapangan, yang membuat pegawai kewalahan dalam melaksanakan tugas yang di embannya
3.  Kualitas  SDM  (W.3).  kualitas  sumber daya  manusia  yang  ada  masih  kurang memahami  betul  tugasnya,  karena  latar belakang keilmuannya yang beda. 4.  Pengawasan  Pemanfaatan  Aset  (W.4), pengawasan  pemanfaatan aset Pemda saat ini masih kurang baik karena organ yang ada belum bekerja maksimal.
5. Penetapan Harga Sewa (W.5). Penetapan harga  sewa  tanah  tahunan  yang  di tetapkan  oleh  Pemda  masih  relatif  kecil dan tidak berorientasi pada harga pasar. 6.  Sanksi  (W.6).  saat  ini  Pemda  belum mampu menetapkan sanksi karena alasan sosial  dan  tidak  tega  terhadap  wajib retribusi.
C. Faktor eksternal Peluang (Opportunity)
Faktor  eksternal  peluang  yang  di miliki dalam rangka pengelolaan retribusi pemakaian  kekayaan  daerah/tanah  di Lombok Barat, antaranya;
1. Minat Investasi (O.1), masyarakat lebih tertarik  menyewa  tanah  Pemda  karena tarif  sewa  tanah  yang  dikenakan  lebih murah  dibandingkan  harga  pasar,  dan mereka  tertarik  untuk  memanfaatkan sebagai inventasi.
2.  Kesadaran  Membayar  Retribusi  (O.2).
Kesadaran wajib retribusi dalam membayar  sewa  cukup  baik  dan  tepat waktu.
3.  Kemajuan  Ilmu  Teknologi  (O.3). penggunaan  sistem  komputerisasi  akan meningkatkan  efisiensi  organisasi  dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 4.  Tarif  Sewa  Lebih  Murah  (O.4).
Penetapan  tarif  sewa  yang  lebih  murah menjadi  peluang  bagi  Pemda  dan  lebih mudah  memasarkan  tanah  Pemda  untuk disewakan.
5. Kontribusi terhadap PAD (O.5), adanya retribusi daerah dari pemakaian kekayaan daerah/tanah,  merupakan  salah  satu peluang daerah dalam meningkatkan PAD melalui  penerimaan  retribusi  pemakaian kekayaan daerah dimaksud.
D. Faktor Ancaman Eksternal (Threats) Faktor  ancaman  ekternal  yang  di hadapi dalam rangka pengelolaan retribusi penggunaan  kekayaan  daerah/tanah  di Lombok Barat adalah;
1. Objek Tanah Yang Beralih Fungsi (T.1).
Saat ini cukup banyak tanah Pemda yang beralih fungsi menjadi gedung pemerintahan,  dan  untuk  keperluan umum seperti lapangan dan lain–lain. 2.  Tanah  Sengketa  (T.2),  sengketa  ini timbul karena organ yang mengurus tanah ini sering berubah–ubah yang awalnya di bagian umum kemudian menjadi DPPKAD,  Kantor  Aset  dan  sekarang menjadi  BPKAD  sehingga  surat-surat tanah Pemda tidak terdata dengan baik. 3.  Produktifitas  Tanah  (T.3),  beberapa tanah Pemda yang disewakan ternyata ada yang  kurang  produktif  karena  sistem pengairan  kurang  baik,  pengaruh  air payau (terutama yang dekat laut) dan juga karena penggunaan obat–obat kimia. 4.  Dokumen  Kepemilikan  Tanah  (T.4), proses  pensertifikatan  tanah  Pemda  yang lambat  akibat  dokumen–dokumen  yang dibutuhkan belum lengkap. 5.  Pengklaiman  Pihak  Tertentu  (T.5). Beberapa tanah Pemda yang diklaim oleh pihak ketiga disebabkan kurang lengkapnya  dokumen.    Dan  juga masyarakat  awalnya  menyewa  tanah Pemda  karena  sudah  lama  menyewa, mereka  mendirikan  bangunan  di  atasnya dan  mengklaim  tanah  tersebut  adalah tanah milik mereka.
6. Tarif sewa tanah (T.6). Rendahnya tarif sewa  lelang  tanah  yang  berlaku  saat  ini. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Pemda dalam  rangka  peningkatan  realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah. 7.    Sertifikat  Tanah  (S.7).  Dari  pantauan lapangan memang masih ada tanah Pemda yang belum memilki sertifkat namun tidak dipublikasi karena alasan keamanan. Dengan  dasar  uraian  diatas  dapat dianalisis  beberapa  faktor  SWOT  yang
dapat  digunakan  didalam  penentuan stategi alternative. Namun sebelumnya di lakukan  pembobotan  dan  pemeringkatan guna  mengetahui  tingkat  kepentingan masing-masing  faktor  yang  didapatkan dan  juga  untuk  mengetahui  tingkat pengaruh  faktor  strategi  terhadap lingkungannya.
Langkah  pertama  untuk  pembobotan, pemeringkatan dan score. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan  atau  urgensi  penanganan dengan skala 1 sampai dengan 5 (1= tidak penting,  5=sangat  penting)  yang  dinilai oleh  responden  internal.  Kemudian langkah yang kedua adalah menjumlahkan bobot kekuatan dan bobot kelemahan.  Kemudian  dihitung  bobot relative  untuk  masing-masing  indikator yang  terdapat  pada  kekuatan  dan kelemahan,  sehingga  total  nilai  bobot tersebut menjadi 100%. Dengan cara yang sama  dihitung  bobot  dan  bobot  relatif untuk peluang dan acaman.
Langkah ketiga adalah menentukan rating atau  pemeringkatan,  untuk  mengetahui besarnya  pengaruh  indikator  strategi terhadap  lingkungannya.  Nilai  indikator diberi  nilai  1  sampai  dengan  4  yang  di dinilai  oleh  responden  eksternal.  Nilai  1 bila  indikator  memiliki  pengaruh  yang kecil dan nilai 4 memiliki pengaruh yang sangat besar.
Kemudian  mencari  nilai  skor  untuk menentukan  seberapa  penting  dan berpengaruh  indikator-indikator  atau faktor  SWOT  terhadap  objek  penelitian dengan  cara  mengalikan  jumlah  bobot setiap  indikator  dengan  peringkat  setiap indikator  sehingga  didapatkan  hasil  atau nilai  dimana  semakin  tinggi  nilai menggambarkan indikator SWOT tersebut memiliki  tingkat  keterkaitan  yang  kuat dan  sangat  berpengaruh  terhadap lingkungannya.
Hasil  pembobotan  terhadap  faktor-faktor yang  dianalisis,  diperoleh  hasil  bahwa
faktor-faktor  eksternal  (peluang  dan ancaman)  lebih  besar  pengaruhnya  di bandingkan  dengan  faktor-faktor  internal (kekuatan  dan  kelemahan)  terhadap pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah (tanah). Rasio faktor eksternal lebih besar  (2.883)  dibanding  faktor  internal (2.784). Ini menunjukan adanya pengaruh yang  lebih  kuat  dalam  pengelolaan ratribusi  pemakaian  kekayaan  daerah dimaksud. Setelah pembobotan dan pemeringkatan, langkah selanjutnya menganalisis faktor-faktor dengan menggunakan matrik SWOT dan menciptakan  alternatif-alternatif  strategi dari beberapa kuandran yaitu strategi S-O dimana  strategi  ini  dciptakan  dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, dan strategi W-O dimana  strategi  yang  diciptakan  dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Selanjutnya strategi S-T dimana strategi ini diciptakan dengan  menggunakan  kekuatan  untuk mengatasi  ancaman  dan  stratgi  W-T dimana  strategi  ini  muncul  dengan meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman.  Dengan  demikian  diperoleh hasil  seperti  terlihat  dalam  matrik  SWOT berikut.

## 2. Penerapan Skenario Strategi
Berdasarkan  analisis  matrik  SWOT pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah  (tanah)  pada  tabel  5  ditentukan  9 (sembilan)  skenario  strategi  dengan penjelasan masing-masing strategi sebagai berikut:
1. Strategi Strenght – Opportunity (SO) Strategi  yang  menggunakan  kekuatan untuk  memanfaatkan  peluang  dalam pengelelolaan retribusi penggunaan kekayaan  daerah,  dilakukan  tindakan berikut:
1).    Memanfaatkan  kemajuan  ilmu teknologi Penggunaan  sistem  teknologi  informasi berbasis online kini sudah tidak terhindar lagi,  karena  hampir  seluruh  sektor kegiatan  masyarakat  saat  ini  bisa dikatakan  sudah  menggunakannya.  Dan sistem ini bisa mempermudah pekerjaan di berbagai  sektor,  termasuk  pemerintahan. Oleh sebab itu Pemda Lombok Barat perlu memanfaatkan  kemajuan  ilmu  teknologi yang  semakin  lama semakin  berkembang (O3) yang dapat mempermudah pemerintah  daerah  dan  masyarakat  di dalam  pengelolaan  retribusi  demi peningkatan  penerimaan  pendapatan  asli daerah  (O5)  tentu  dengan  pembagian pembagian  tugas  yang  jelas  (S2)  dengan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang dapat  menunjang  pemanfaatan  teknologi (S4). 2. Strategi Weaknees - Oportunity (WO) Strategi ini dijalankan dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dalam pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah,  dengan  strategi  yang  dapat dilakukan yaitu:
1).  Meningkatan  Kuantitas  atau  Jumlah SDM.
Ketersediaan  sumber  daya  manusia khususnya  di  dalam  bidang–bidang yang berakaitan  dengan  pengelolaan  retribusi ini  adalah  penting  agar  pengelolaan retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah
dapat  dijalankan  dengan  optimal. Beberapa  kelemahan  disini    Pemda  yaitu belum  optimalnya  inventarisasi  (W1), minimnya  SDM  (W2),  dan  masih kurangnya pengawasan pemanfaatan aset (W5),  maka  perlu  dilakukan  peningkatan jumlah  sumber  daya  manusia  untuk mengatasi  kelemahan  yang  dimiliki  dan memanfaatkan  peluang  berupa  tingginya minat  masyarakat penyewa  tanah  pemda (O1), adanya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi (O2), dan peningkatan penerimaan  terhadap  PAD  (O5).  Oleh karena  itu  sangat  penting    Pemda  untuk berbenah  mengatasi    kelemahan  ini  demi memanfaatkan  peluang  yang  ada  demi pencapaian  target  penerimaan  retribusi daerah.
2).  Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya Manusia.
Peningkatan kualitas SDM disini berkaitan dengan  peningkatan  kualitas  ilmu pengetahuan  teknologi  dan  pemahaman tentang  pengelolaan  retribusi  daerah. Dengan  demikian  akan  dapat  mengatasi beberapa  kelemahan  internal  yang  ada selama  ini  seperti  belum  optimalnya inventarisasi  (W1),  penetapan  tarif  sewa yang rendah (W4), dan kurangnya kualitas SDM  (W6)  dapat  diminimalkan  serta mampu  menangkap  peluang  keinginan masyarakat  menyewa  tanah  pemda  (O1), kemajuan  ilmu  teknologi  di  era  saat  ini (O3), dan dapat meningkatkan penerimaan PAD (O5) dapat dimanfaatkan. Karena itu sangat memungkinkan Pemda meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  dalam  rangka  meningkatkan penerimaan retribusi daerah.
3).  Menetapkan  Sanksi  Bagi  Wajib Retribusi Yang Melanggar.
Pengenaan  sanksi  disini  dapat  berupa denda  berdasarkan  lama  tunggakan pembayaran  sewa,  hal  ini  di  harapkan dapat mengurangi penunggakan pemabayaran sewa tanah yang dilakukan oleh  wajib  retribusi.  Dengan  perbaikan
kualitas  SDM  kelemahan  internal  dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan sanksi dapat berjalan sebagaimana mestinya. 3.  Strategi Strenght–Threats (ST)
Strategi  yang  menggunakan  kekuatan untuk mengatasi ancaman dalam pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, antaranya adalah:
1).  Bekerjasama  Dengan  Dinas  –  Dinas Terkait.
Upaya  ini  dilakukan  untuk  menghadapi berbagai  ancaman  yang  dihadapi  seperti masih  ada  tanah  pemda  yang  masih bersengketa  (T2),  tanah  pemda  kurang produktif (T3) dokumen tanah yang belum lengkap  (T4),  dan  tanah  pemda  yang belum  bersertifikat  (T7).  Ini  semua  tentu berkaitan  dengan  peraturan  daerah  (S1), pembagian  tugas  yang  jelas  (S2),  dan ketersediaanya  aset  pemda  (S3).  Adapun dinas  atau  instansi  yang  terkait  adalah dinas  pertanian  dan  BPN.  Kerjasama dengan  dinas  pertanian  dalam  rangka penilaian  sewa  tanah  pertanian  dan  juga dalam rangka memberikan solusi tentang petani  gagal  panen.  Kemudian  kerjasama dengan  BPN  dalam  rangka  sertifikasi tanah-tanah Pemda.
2).  Melengkapi  dokumen  kepemilikan tanah pemda.
Banyaknya  tanah  Pemda  yang  belum memiliki sertifikat, mengharuskan Pemda segara  melakukan  upaya  melengkapi dokumen–dokumen  yang  dibutuhkan untuk pensertifikatan tanah tersebut, demi keamanan  aset  daerah.  Adanya  ancaman berupa  sengketa  tanah  pemda  (T2), dokumen  kepemilikan  tanah  yang  belum lengkap  (T4),  adanya  masyarakat  yang mengklaim  tanah  pemda  (T5),  dan  tanah yang belum memiliki sertifikat (T7), maka strateginya  segera  melakukan  upaya dalam melengkapi dokumen kepemilikan tanah milik pemda dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki seperti pembagian tugas  yang  jelas  (S2),  ketersediaan  aset tanah  (S3),  adanya  sarana  dan  prasarana
(S4), dan adanya sistem pengamanan aset yang kuat (S5). 4. Strategi Weaknesses – Treahts (WT) Strategi ini dilakukan dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dalam pengelolaan aset  daerah,  dengan  beberapa  tindakan sebagai berikut:
1). Optimalisasi Inventaris Aset Daerah.
Inventarisasi aset daerah khususnya tanah yang  dimaksudkan  untuk  memperoleh informasi  yang  akurat,  lengkap  dan mutakhir  mengenai  kekayaan  yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemda Lombok Barat.
Demi tercapainya tujuan peningkatan penerimaan retribusi daerah, maka  perlu  melakukan  optimalisasi inventaris  aset  tanah  pemda  dengan mengatasi  kelemahan  internal  yang dimiliki  seperti  belum  optimalnya kegiatan  inventarisasi  aset  tanah  pemda (W1), minimnya SDM untuk inventarisasi (W2), tarif sewa tanah yang masih rendah (W4),  dan  lemahnya  kualitas  SDM  (W6). Padahal  dengan  inventarisasi  aset  tanah dapat  mengatasi  ancaman-ancaman  yang dihadapi  Pemda  seperti  banyaknya  objek tanah  yang  beralih  fungsi  (T1),  adanya tanah  sengketa  (T2),  tanah  kurang produktif  (T3),  dokumen  kepemilikan tanah  belum  lengkap  (T4),  adanya pengklaiman  tanah  pemda  oleh  pihak ketiga  (T5),  dan  ada  tanah  pemda  yang belum memiliki sertifikat (T7). Hasil  dari inventarisasi  ini  dapat  dijadikan  dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengendalian  yang  akurat  terkait  dengan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah,  disamping  untuk  pengamanan barang milik daerah.
2). Meningkatkan Tarif Sewa Tanah.
Peningkatan tarif sewa lelang tanah perlu ditinjau  kembali  paling  tidak  3  tahun sekali,  dengan  memperhatikan  indeks harga  dan  perkembangan  ekonomi. Unttuk itu perlu strategi peningkatan tarif sewa  tanah  pemda  untuk  mengatasi
kelamahan  yang  dimiliki  seperti  belum optimalnya  kegiatan  inventarisasi  (W1), masih  rendahnya  tarif  sewa  tanah  yang ditetapkan  (W4),  dan  kurangnya  kualitas SDM  tentang  tarif  sewa  dan  kurangnya sosialisasi  tentang  kenaikan  tarif  sewa (W6)  dan  juga  dapat  mengatasi  ancaman yang dihadapi berupa tanah yang kurang produktif (T3) dan keengganan masyarakat  untuk  kenaikan  tarif  sewa tanah (T6).
3). Meningkatkan Pemafaantan Aset. Strategi  meningkatkan  pengawasan  aset dilakukan  dengan  mempertimbangkan kelemahan  internal  yang  dimiliki  Pemda berupa  belum  optimalnya  inventarisasi aset  tanah  pemda  yang  membuat  pemda sendiri  tidak  tahu  dimana  tanah  pemda yang  disewakan  sehingga  tidak  bisa mengawasi  pemanfaatan  aset  tersebut (W1),  minimnya  SDM  untuk  mengawasi tanah pemda (W2), dan belum dilaksanakannya  proses  pengawasan tanah pemda (W5), sehingga sangat perlu Pemda  melakukan  strategi  peningkatan pengawasan  pemanfaatan  aset  tanah. Dengan  demikian  strategi  tersebut  dapat mengatasi ancaman yang dihadapi Pemda yaitu  adanya  sengketa  tanah  (T2),  dan klaim  tanah  pemda  oleh  pihak  tertentu (T5).
3. Penentuan Prioritas Strategi Merumuskan  strategi  dilakukan  setelah isu-isu  strategis  yang  dihadapi  oleh organisasi
berhasil diidentifikasi. Berdasarkan  analisis  SWOT,  dapat diidentifikasi isu-isu strategis
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pada dasarnya isu-isu strategis merupakan problem  yang  membutuhkan  pemecahan masalah.  Pemecahan  masalah  yang dimaksud disini adalah strategi yang perlu dikembangkan  untuk  mengatasi  atau mereduksi permasalahan yang ditemukan melalui  penelitian  di  lapangan.  Dengan teridentifikasinya
isu-isu strategis tersebut,  maka  tindakan  yang  dapat
diambil  oleh  Pemda  Lombok  Barat  guna meningkatkan pendapatan retribusi pemakaian  kekayaan  daerah  dapat diformulasikan  ke  dalam  strategi-strategi sesuai dengan isu-isu strategis yang ada. Untuk  itu  strategi  yang  berpotensi  dapat diambil  dan  dikembangkan  dengan memperhatikan  isu-isu  strategis  tersebut, yaitu:  strategi  SO  dimana  strategi  yang diciptakan dengan menggunakan kekuatan  untuk  memanfaatkan  peluang didapatkan strategi berupa memanfaatkan teknologi  dalam  membantu  pengelolaan retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah. Kemudian  strategi  WO  dimana  strategi yang  diciptakan  dengan  meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang didapatkan  strategi  yaitu,  meningkatkan jumlah  SDM  dan  kualitasnya,  dan penetapan  sanksi.  Ada  juga  strategi  ST dimana  strategi  yang  diciptakan  dengan menggunakan  kekuatan  internal  untuk mengatasi  ancaman  eksternal  dan didapatkan isu strategis berupa kerjasama dengan  dinas–dinas  terkait  dan  Pemda harus  segera  melengkapi  dokumen– dokumen kepemilikan tanahnya. Kemudian  isu  strategis  WT  dimana diciptakan dengan meminimalkan kelemahan  internal  dan  mengatasi ancaman  eksternal  didapatkan  strategi berupa Pemda segera melakukan inventarisir  aset  berupa  tanah  Pemda, meningkatkan  tarif  sewa  tanah  Pemda, dan meningkatkan pengawasan
pemanfaatkan aset tanah Pemda.
Setiap  strategi  alternatif  yang  muncul kemudian  di  cari  tingkat  priorotas  atau strategi alternatif yang harus segera untuk ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan reribusi  pemakaian  kekayaan  daerah dengan  cara  menambahkan  unsur keterkaitan    indikator  SWOT  yang  telah diberi  skor,  sehingga  di  dapatkan  nilai peringkat yang mana semakin tinggi nilai maka strategi alternatif tersebut merupakan  strategi  alternatif  yang  harus
segera  ditindaklanjuti  oleh  Pemda  untuk bisa mengoptimalkan penerimaan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Dengan  hasil  tersebut  selanjutnya  bisa ditentukan  tindakan  untuk  mengatasi  isu strategis yang ada. Tindakan yang diambil merupakan  strategi  dalam  meningkatkan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah/tanah di Kabupaten Lombok Barat.
Sesuai  urutan  penilaian,  maka  strategi yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pemakaian  kekayaan  daerah  tersebut adalah;  Mengoptimalkan  invetarisasi,
Meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  SDM, Penetapan  sanksi,  Melengkapi  dokumen kepemilikan  tanah,  Bekerjasama  dengan dinas  terkait,  Menaikan  tarif  sewa  tanah, Meningkatkan  pengawasan  pemanfaatan asset,  dan  Memanfaatkan  kemajuan  ilmu teknologi.

## 5. KESIMPULAN
Dari uraian diatas, strategi yang tapat terkait dengan upaya peningkatan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah/tanah di Kabupaten Lombok Barat menghasilkan beberapa strategi sebagai berikut:
~ Strategi Strenght–Opportunity (SO), Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam pengelolaan retribusi penggunaan kekayaan daerah, dilakukan dengan beberapa tindakan yaitu: Memanfaatkan kemajuan ilmu teknologi dalam rangka mendukung pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah,
~ Strategi Weaknees-Opportunity (WO), strategi yang dijalankan dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dalam pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, sehingga strategi yang dapat dilakukan antaranya; Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; Menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar wajib retribusi .
~ Strategi Strenght–Threats (ST), strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dalam pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dengan strategi: Bekerjasama dengan pihak terkait dalam mendukung proses peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah; Melakukan pensertifikatan  tanah yang belum memiliki sertifikat.
~ Strategi Weaknesses–Threats (WT), strategi yang dilakukan dengan cara meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dalam pengelolaan aset daerah berupa tanah. Strategi dapat dilakukan dengan beberapa tindakan sebagai berikut: Menginventarisir aset–aset Pemda yang belum terdata;
Meningkatkan tarif sewa tanah sesui dengan kondisi perekonomian saat ini;
Meningkatkan pengawasan pemanfaatan tanah.
Dengan keadaan diatas, dapat direkomendasikan beberapa hal antaranya;
» Perlu perhatian serius Pemda Lombok Barat untuk inventarisasi aset baik fisik maupun legal/yuridisnya. Dengan demikian akan  dapat mengetahui secara pasti
Vol. 1 No. 2, September 2019
jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimiliki.
» Melengkapi dokumen–dokumen kepemilikan aset demi  keamanan aset milik Pemda lebih terjamin, sehingga akan lebih pasti prediksi pendapatan daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut.
» Pemerintah perlu meningkatan jumlah dan kualitas SDM untuk bidang pengelolaan aset daerah demi peningkatan retribusi daerah, melaksanakan pelatihan berkala dalam rangka peningkatan kualitas SDM khususnya penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
» Melakukan digitalisasi aset tanah pemda guna dapat mempermudah pengawasan aset tanah pemda dan mempermudah mengetahui posisi tanah yang disewakan serta luasan tanah yang disewakan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budianto. 2014. Analisis Pengaruh Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan  Kepelabuhan,  Retribusi  Izin Usaha  Perikanan  Provinsi  Kepulauan Riau Terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas  Maritim  Raja  Ali Aji.
Burhan. Penjelasan  UU  Otonomi  Daerah
Beserta  Pelaksanaannya .  26  Desember 2018.  http://satujam.com/uu-otonomi- daerah/.
Fajri, Ahmad, 2017. Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Malang  Perspektif Ekonomi Islam .Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim. Ningrum,  Dian  Hanggarani.  2010. Kontribusi Retribusi Penggunaan
Kekayaan  Daerah  Kota  Surakarta  Tahun Anggaran  2007  –  2009 .Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Sebelas Maret.
Putra,  Boby  Fandy,  dkk.  2013.  Analisis Efektifitas  Penerimaan  dan  Kontribusi Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah .Fakutas  Ilmu  Administrasi Universitas Brawijaya.
Rahmayanti.  2013. Strategi  peningkatan Retribusi  (Jasa)  Pasar  Niaga  Daya  Di Kota  Makassar .Fakultas  Sosial  Dan Ilmu Politik.Universitas Hassanudin.
Suryani,  Irma.  2009. Analisis  Strategi Peningkatan  Retribusi  Pasar  Di Kabupaten  Pekalongan. Magister  Ilmu Administrasi Uniersitas Diponogoro.
Siregar,  Doli.2004. Manajemen  Aset . Gramedia Pustaka Utama, IKPI.Jakarta. Sugianto. 2007. Pajak dan Retribusi Daerah . Jakarta: Cikal Sakti. Sugiyono.2018. Metode Penelitian Pendidikan  (pendekatan  kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D). Bandung,
Alfabeta.
Tripmo,  Tedjo  &  Udan.  2005. Manajemen Strategi . Bandung. Rekayasa Sains.
Undang  –  undang  No.23  Tahun  2014 Tentang Otonomi Daerah Undang  -  Undang  No.33  Tahun  2004 Tentang Dana Perimbangan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah Peraturan  Daerah  No.  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Peraturan  Pemerintah  nomor  66  tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupten Lombok Barat No 4 tahun 2011 tentag Retribusi Jasa
Usaha. Wardani, Retnanda Kresna. 2010. Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Bandingkan Dengan Retribusi Rumah  Potong  Hewan  Terhadap Pendapatan Asli Dearah Kota Surakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Wahyuni, Eni. 2017. Optimalisasi Penerimaan Retribusi Penggunaan Kekayaan  Daerah. Fakultas  Ekonomi dan  Bisnis  Uniersitas  Pembangunan Veteran.
Widiantari,  Ni  Luh  Putu  Eka.I  Gusti Agung  Mas  Rwa  Jayantiari.2016.
Optimalisasi  Pemanfaatan  Asset  Daerah Dalam  Rangka  Peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  Kota  Denpasar. Fakultas Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Udayana
_Badan  Pengelolaan  Kuangan  dan  Asset Daerah.  Laporan    Keuangan  Badan Pengelolaan  Kekuangan  dan  Asset Daerah tahun 2012.
_Badan  Pengelolaan  Kuangan  dan  Asset Daerah.Laporan  Keuangan  Badan Pengelolaan  Kekuangan  dan  Asset Daerah tahun 2013-2017. http://bpkad.lombokbaratkab.go.id/ di akses tgl 19 januari 2019  jam 23:57 WIB