Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Mirza Satria Buana* DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a7

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa korelasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam lingkup internasional maupun nasional dengan doktrin pembangunan kontemporer dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Apakah kedua doktrin tersebut dapat berjalan beriringan dan bagaimana produk hukum nasional merespon norma-norma Hak Asasi Manusia, lalu apa saja celah doktrinal yang dapat menghambat pemberdayaan masyarakat adat dan pemenuhan hak kons tu onal mereka. Se daknya terdapat  ga isu masyarakat adat yang dibahas dengan memakai perspek f norma f-doktrinal dari hukum Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu: hak kepemilikan kolek f; hak untuk berpar sipasi; dan hak mengelola sumber daya alam. Ke ga isu ini juga dipakai sebagai parameter dalam menilai derajat perlindungan hak tersebut di Indonesia. Dalam ranah perundang-undangan, pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan,  sebagai  ikh ar  untuk  mentransformasi  nilai-nilai  reformis  dalam Putusan Mahkaman Kons tusi Nomor 35/PUU-X/2012. Diperlukan pula adanya Undang- Undang  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Adat,  yang  diposisikan  sebagai  tandem  Undang- Undang Desa dalam ranah desentralisasi, dan untuk melengkapi Undang-Undang sektoral Sumber  Daya  Alam.  Undang-undang  tersebut  diharapkan  dapat  mengambil  substansi Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang Indigenous and Tribal Peoples dan juga substansi hak atas pembangunan dalam The Declara on on the Right to Development.
Kata  kunci: hak  masyarakat  adat,  hukum  HAM  internasional,  hukum  HAM  nasional, pembangunan, sumber daya alam.

## Rights of Indigenous Peoples on Their Natural Resources: Analysis of Development Doctrine and Interna onal Human Rights Law

## Abstract
This paper analyzes human rights' values both in interna onal and na onal levels with a contemporary  development  doctrine,  par cularly  with  regard  to  the  legal  protec on  of indigenous peoples on their natural resources. This paper aims to answer several ques ons, as follows: do human rights and development doctrine compa ble each other, how does na onal law respond to human rights' norms, and what are doctrinal gaps that could hinder indigenous peoples to obtain their cons tu onal rights? This paper examines three crucial issues regarding to indigenous peoples' rights on Interna onal human rights law: right of collec ve ownership, right to par cipate in development and right of self-determina on on
*   Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin, mirzabjm@yahoo.com/mirza.buana@unlam.ac.id , S.H. (Universitas Lambung Mangkurat), M.H. (Universitas Islam Indonesia), Ph.D. (University of Queensland).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
their  natural  resources.  These  three  issues  are  also  used  as  parameter  to  assess  the protec on of indigenous peoples' rights on their natural resources in Indonesia. This paper concludes that in legisla on, the government should holis cally revise Law on Forestry in order to transform arguments of Cons tu onal Court Decision Number 35/PUU-X/2012. In regula on concerning human rights, the government should s pulate Law on the Protec on of Indigenous Peoples, which aims to strengthen the implementa on of Law on Village in decentraliza on se ng. The Law should adopt several important norms on ILO Conven on regarding Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989.
Keywords: the rights of indigenous peoples, interna onal human rights law, na onal human rights law, development, natural resources.

## A.  Pendahuluan
Sebagai negara yang kaya akan hasil alam, Indonesia dalam pengelolaan sumber daya  alam  (SDA)  dirasa  masih  kesulitan  untuk  mendistribusikan  keadilan  bagi masyarakat  luas  pada  umumnya  dan  masyarakat  lokal  (adat)  pada  khususnya. Padahal secara ﬁlosoﬁs-norma f, Pancasila sebagai dasar negara terutama sila ke- lima  telah  mensyaratkan  "keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia".  Dalam spektrum  yang  lebih  spesiﬁk,  masyarakat  adat  sebagai  pengampu  hak  kerap dinaﬁkan  eksistensi  dan  perannya  sebagai  kapital  sosial  dalam  proyek  'pem- bangunan'.
Sepanjang  pengalaman  sejarah  Indonesia  dalam  hal  pengakuan  hak-hak masyarakat  adat,  pemerintah  pasca  kemerdekaan  di  bawah  pimpinan  Soekarno (Orde Lama) dan Soeharto (Orde Baru) memiliki arah pemikiran yang cenderung menekankan  pada  poli k  persatuan  yang  bercorak  uniﬁkasi  dan  menganggap konsep  masyarakat  adat  sebagai  residu  era  kolonial  yang  berpotensi  memecah belah rakyat Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa seluruh rakyat Indonesia (terkecuali keturunan Tionghoa) adalah masyarakat asli (pribumi) Indonesia.¹ Poli k uniformitas-simplis k ini juga diterapkan oleh negara tetangga, misalnya Filipina pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos.²
Dalam  nuansa  keba nan  kenegaraan  yang  uniformitas  terutama  di  era  Orde Baru  yang  memuja  program  pembangunan  ekstrak f-ekspansif  tersebut, masyarakat adat, alih-alih dihargai dan diakui eksistensinya, mereka malah kerap dianggap sebagai penghalang bagi pembangunan nasional yang bercorak ekstrak f- ekspansif tersebut.³ Program-program pembangunan yang telah men-diskredit-kan
¹ Christopher  R.  Duncan,  “Mixed  Outcomes,  The  Impact  of  Regional  Autonomy  and  Decentraliza on  on Indigenous Ethnic Minori es in Indonesia”, Development and Change , Volume 38, Issue 4, 2007, hlm. 714.
²   Joan Carling, “Cordirella Peoples Alliances”, UN Working Group on Indigenous Popula on, Jenewa, Swiss, 27 Juli 2001, hlm. 1.
³   Alexandra  Xanthaki,  “Land  Rights  of  Indigenous  Peoples  in  South-East  Asia”, Melbourne  Journal  of Interna onal Law , Volume 5, 2003, hlm. 468.
Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 342
masyarakat adat seja nya ditopang oleh bangunan logika peraturan perundang- undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan (UU Kehutanan 1967) yang menyatakan bahwa: “komunitas lokal  dak bisa/ dak boleh menggangu tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini (implementasi program pembangunan)”.⁴ Hal tersebut adalah sebuah buk  bahwa pranata hukum negara  turut  serta  melakukan  diskriminasi  dengan  memihak  pada  proyek 'pembangunan'.  Perundang-undangan  semata  menjadi  alas  legalitas  (jus ﬁkasi) terhadap praktik-praktik diskrimina f terhadap masyarakat adat.
Pada era tahun 1980-an, menurut Fay dan Sirait, telah terjadi pengambil-alihan lahan  besar-besaran  oleh  pemerintah,  di  mana  lebih  dari  75%  lahan  hutan dikonversi  menjadi  'hutan  negara'.⁵  Di  masa  Orde  Baru,  konsep  'pembangunan' secara empiris telah mengalami penyempitan makna, dipandang semata sebagai terakumulasinya  kuan tas  kapital  secara  umum,  namun  abai  terhadap  proses pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Untuk merujuk pada deﬁnisi masyarakat adat, pemerintah Orde Baru memberi label 'komunitas adat terpencil', namun sayangnya pemberian nama tersebut alpa akan  perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat.⁶  Alih-alih  memberdayakan  masya- rakat ter nggal, pemerintah malah mengimplementasikan program akulturasi yang represif dan birokra s, lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Struktur desa yang seja nya heterogen disama-ratakan menjadi 'desa'. Selain itu, kepala desa menjadi aparatur negara dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertanggung jawab kepada bupa /walikota dalam garis birokra s ver kal yang ketat.⁷
Selain  itu,  pemerintah  juga  kerap  menyelenggarakan  program  Pembinaan Kesejahteraan  Sosial  Komunitas  Adat  Terpencil  (PKSKAT)  yang  bertujuan  untuk melakukan percepatan (baca: pemaksaan) modernisasi kepada masyarakat adat. Alih-alih berdaya guna, program ini telah secara masif menghapus ciri komunalitas masyarakat adat. Program 'pembinaan' lainnya telah mengkonversi tanah ulayat menjadi hak milik privat, lewat program penda aran tanah.⁸
⁴   Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan.
⁵   Chip Fay dan Martua Sirait, “Reforming the Reformists: Challenges to Government Forest Policies in Post- Suharto Indonesia” dalam buku Which Way Forward? Forest, Peoples, and Policies in Indonesia , yang disusun oleh Colfer dan Resosudarmo, (et.al.), Ins tute of Southeast Asian Studies, 2001, hlm. 126. Lihat juga: Barbara Beckert, Christoph Di rich, dan Soeryo Adiwibowo, “Contested Land: An Analysis of Mul -Layered Conﬂicts in Jambi Province, Sumatra, Indonesia”, Austrian Journal of South-East Asian Studies, Volume 7, 2014, hlm. 84. ⁶   Christopher  R.  Duncan,  “From  Development  to  Empowerment: Changing  Indonesian  Government  Policies toward Indigenous Minori es” dalam buku Civilizing the Margins: South-East Asia Government Policies for the Development of Minori es , yang disusun oleh Christopher R. Duncan, (et.al.), Cornell University Press, 2004, hlm. 105.
⁷   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
⁸   Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penda aran Tanah.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Selepas  keluar  dari  rezim  sentralis k-otoritarian  Orde  Baru,  Indonesia memasuki era reformasi yang menjunjung perlindungan HAM dan bersemangat- kan desentralisasi. Menurut Bank Dunia, Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara yang melakukan transisi kenegaraan paling ekstrem di dunia; dari negara  paling  tersentralisir  di  era  Orde  Baru,  menjadi  negara  paling  terdesen- tralisasi di era Reformasi.⁹
Walau desentralisasi juga memiliki beberapa friksi nega f, era reformasi yang desentralis k  telah  memberi  ruang  terhadap  ikh ar-ikh ar  untuk  memberi keadilan  bagi  masyarakat  adat  yang  termarginal  secara  bertahap.  Ti k  awalnya adalah Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 35/PUU-XII/2012 Tahun 2012 terkait Pengujian  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  terhadap Undang-Undang  Dasar  1945  (Putusan  MK  35)  yang  secara  signiﬁkan  merubah 'wajah' Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan 1999); dengan memisahkan 'hutan adat' dalam kategori 'hutan negara'.
Putusan progresif ini kemudian diejawantahkan dalam bentuk produk legislasi lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang memberi ruang aﬁrma f yang luas bagi keberadaan komunitas masyarakat adat dan desa- desa  adat.  Ti k  puncaknya  adalah  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  32  Tahun  2015  tentang  Hutan  Hak (Permen  LHK  32/2015)  yang  telah  memberi  rambu-rambu  norma f  yang  jelas untuk reformasi di ranah perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hasilnya, delapan Surat Keputusan (SK) Menteri LHK dikeluarkan untuk Penetapan Hutan Adat, dan satu SK untuk addendum area konsesi di akhir tahun 2016.
Terlepas  dari  beberapa  pencapaian  di  atas,  kepen ngan  poli k  baik  dari pemerintah daerah, perusahaan, maupun dari komunitas-komunitas masyarakat adat  masih  saling  berkelindan  dan  berkompe si  memperebutkan  kekuasaan, terutama  di  daerah-daerah  yang  kaya  akan  SDA.  Norma  hukum  dan  hak  asasi manusia  (HAM)  dak  akan  pernah  dapat  steril  dari  pertarungan  kepen ngan- kepen ngan tersebut.
Tulisan ini mencoba mencari korelasi antara nilai-nilai HAM baik dalam lingkup hukum  internasional  maupun  nasional  dengan  doktrin  pembangunan kontemporer,  apakah  kedua  doktrin  tersebut  dapat  berjalan  beriringan?  Dan bagaimana  produk  hukum  nasional  merespon  norma-norma  HAM  tersebut? Terutama yang terkait dengan isu sektoral SDA dan apa saja celah doktrinal yang dapat  menghambat  pemberdayaan  masyarakat  adat  dan  pemenuhan  hak-hak kons tu onal mereka. Untuk menjawab permasalahan di atas, tulisan ini disusun dalam beberapa sub-sub bahasan, yaitu: (1) perkembangan dari doktrin-doktrin HAM  baik  internasional  dan  nasional  terkait  isu  pembangunan  dan  hak-hak
⁹   World Bank, “Decentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review”, Overview Report , 2003, hlm. 5.

## Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 344
masyarakat  adat;  (2)  respon  pemerintah  terhadap  norma-norma  HAM  tersebut; dan sekaligus (3) deskripsi tentang celah doktrinal dari perlindungan masyarakat adat.

## B.  Sejarah Singkat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Pasca Perang Dunia I dan II yang menorehkan luka pada kemanusiaan, masyarakat internasional  mulai  berbenah  dengan  mendirikan  suatu  organisasi  mul lateral bernama United  Na ons (UN)  atau  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Esensi perjuangan PBB dalam isu HAM dan kemanusiaan dapat terbaca dalam Piagam PBB, sebagai berikut:
“ The purpose of the UN included the development of friendly rela ons based on the principle of equal rights and self-determina on ,¹⁰ and the promo on  and  encouragement  of  respect  to  human  rights  and fundamental  freedom  for  all  without  dis nc on  as  to  race,  sex, language or religions. ”¹¹
Pergerakan  moril  PBB  di  atas  kemudian  lebih  dikongkritkan  dengan dikeluarkannya Universal  Declara on  of  Human  Rights (UDHR)  atau  Deklarasi Universal tentang HAM. Dalam merespon prak k pembangunan pasca kolonialisme yang eksklusif dan nir-keadilan, UDHR memberikan gambaran idealisnya, sebagai berikut:
“ By virtue of which every human person and all peoples are en tled to par cipate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and poli cal  development,  in  which  all  human  rights  and  fundamental freedom can be fully realized. ”¹²
Sebagai sebuah pergerakan moril, HAM memiliki 'perangkat lunak' yang dapat diinternalisasi ke dalam sistem kenegaraan secara langsung lewat ra ﬁkasi. Namun implementasi  HAM  tersebut  kerap  dilakukan  secara  bertahap,  tergantung  pada konteks  sosial-poli k  negara-negara  tersebut.¹³  Terutama  dalam  konteks  negara- negara berkembang dan dalam transisi demokrasi, nilai-nilai HAM harus diinter- nalisasi secara bertahap namun berkesinambungan.
Perkembangan HAM dapat dibagi dalam  ga generasi: hak liberal; hak ekonomi sosial budaya; dan hak komunitas kolek f. Ke ga generasi HAM tersebut dipayungi oleh  dua  konvensi  internasional  (baca:  'perangkat  lunak')  yang  hampir  semua negara-negara di dunia telah mera ﬁkasi, yaitu: Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights (ICCPR) dan Interna onal Covenant on Economic, Social, and Cultural
¹⁰   Pasal 1 ayat (2) The Charter of the United Na ons . ¹¹   Pasal 1 ayat (3) The Charter of the United Na ons . ¹²   Pasal 1 The Universal Declara on of Human Rights .
¹³   Oji Umozurike, “Human Rights and Development”, The United Na ons Educa onal, Scien ﬁc, and Cultural Organiza on (UNESCO), 1998, hlm. 536.
Rights (ICESCR). Terlepas dari perbedaan fokus  dan  kajian, kedua konvensi HAM tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang seimbang,  dak kontradik f satu sama  lain  dan  saling  tali-temali  dalam  prinsip  kemanusiaan  dan  keberadaban bangsa.¹⁴
Generasi  HAM  ke ga  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  hak  komunitas kolek f yang salah satu aspek pen ngnya adalah hak atas pembangunan inklusif, terutama untuk masyarakat termarginal, minoritas, dan adat.¹⁵ Hak ini bersifat non- individualis, di mana kewajiban akan pemenuhannya  dak disandarkan pada bahu pemerintah  semata,  akan  tetapi  sebagai  kewajiban  semua  komunitas  bangsa.¹⁶ Dikarenakan  begitu  strategisnya  cakupan  dan  dampak  hak  tersebut,  maka diperlukan  peran  ak f  pembuat  kebijakan  publik  baik  dalam  level  internasional maupun nasional.

## C. Hak Masyarakat Adat dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Publik  internasional  pernah  terbelah  pendapat  tentang  apa  dan  bagaimana kebijakan publik yang terbaik untuk masyarakat adat. Pendapat-pendapat tersebut dapat terbaca dalam dinamika di Interna onal Labor Organiza on (ILO). Konvensi ILO yang pertama, ILO Nomor 107 mendeﬁnisikan masyarakat adat lewat perspek f patronasi; di mana masyarakat adat dibayangkan pada posisi pinggiran, sedangkan negara  dan  masyarakat  non-adat/mayoritas  berada  di k  pusat.  Perspek f  ini berdasar  pada  tesis  sentralisme  hukum  dan  integrasi,  di  mana  masyarakat  adat harus melebur bersama masyarakat mayoritas guna menjemput zaman. Tesis ini kerap disebut sebagai strategi mel ng pot .¹⁷
Namun demikian, perspek f tersebut cepat tergan kan dengan perspek f yang lebih inklusif lewat Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Indigenious and Tribal Peoples (Konvensi ILO Nomor 169). Perspek f yang dipakai adalah salad bowl di mana  dak boleh ada daya upaya dari pemerintah untuk melakukan peleburan etnisitas secara sistema s dan terencana. Masyarakat adat diakui dan dihorma keberagaman  dan  keunikan  budaya  dan  sistem  sosialnya.¹⁸  Namun  sayangnya, negara-negara  Asia  Tenggara  dan  pemerintah  Indonesia  sampai  saat  ini  belum mera ﬁkasi  konvensi  ini.  Selain  itu  PBB  pada  tahun  2007  silam  juga  sudah mengeluarkan United  Na ons  Declara on  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples
¹⁴ Ibid.
¹⁵   Heidemarie Wieczorek-Zeul, “Human Rights and Development”, Environmental Policy and Law , Volume 38, Issue 5, 2008, hlm. 249.
¹⁶ Ibid.
¹⁷ Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) dan (2) Interna onal Labor Organiza on Conven on concerning the Protec on and Integra on of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Popula ons in Independent Contries, 1957 (ILO Conven on No. 107).
¹⁸ Pasal 1 (a) dan (b) Interna onal Labor Organiza on Conven on concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989 (ILO Conven on No. 169).
Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 346
(UNDRIP)  atau  Deklarasi  Hak  Masyarakat  Adat.¹⁹  Namun  sama  halnya  dengan Konvensi ILO Nomor 169, UNDRIP dianggap semata sebagai deklarasi moral yang dak mengikat secara hukum.
Terlepas dari banyaknya celah hukum di atas, Komisi HAM PBB atau UN Human Rights  Commi ee (HRC),  sebagai  badan  penafsir  konvensi-konvensi  HAM internasional, berpendapat bahwa masyarakat adat tetap dapat mengadvokasi hak- hak mereka, dan pemerintah juga tetap harus menghorma  hak-hak mereka lewat klausula  minoritas  yang  terpatri  dalam  ICCPR,  ICESC,  dan  dalam Interna onal Conven on  for  the  Elimina on  of  All  Forms  of  Racial  Discrimina on (ICERD).²⁰ Se daknya  ada  4  (empat)  isu  krusial  masyarakat  adat  yang  memiliki  pijakan norma f-doktrinal  dari  hukum  HAM  Internasional,  yaitu  hak  atas  kepemilikan kolek f, hak untuk berpar sipasi, hak mengelola SDA dan hak atas pembangunan.

## 1.  Hak atas Kepemilikan Kolek f
Pengabaian  pemerintah  terhadap  kepemilikan  kolek f  masyarakat  adat  dapat dianggap melanggar Pasal 27 dari ICCPR yang menyatakan bahwa pemerintah  dak boleh abai terhadap hak minoritas untuk dapat mengar kulasikan kebudayaannya. ICCPR menyatakan sebagai berikut:
“ In those States in which ethnic, religious or linguis c minori es exist, persons belonging to such minori es shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and prac ce their own religion, or to use their own language .”²¹
Dalam  konteks  ini  HRC  menafsirkan  'kepemilikan  kolek f'  sebagai  bagian integral  dari  kebudayaan  masyarakat  adat.²²  Selain  itu  ICERD  juga  menyatakan “masyarakat  adat  memiliki  hak  yang  sama  dengan  masyarakat  non-adat.”  Oleh karena itu, Pasal 5 (d) (v) ICERD tentang larangan melakukan diskriminasi terhadap 'hak memiliki kepemilikan' juga berlalu untuk masyarakat adat. Rekomendasi ICERD menyatakan:
“ Recognize  and  protect  the  right  of  indigenous  peoples  to  own, develop,  control  and  use  their  communal  lands,  territories  and resources  and,  where  they  have  been  deprived  of  their  lands  and tradi onally owned or otherwise inhabited or used without their free
st th
¹⁹ United Na ons Declara on on the Rights of Indigenous Peoples, GA Res 61/295, UN GAOR,61  sess, 107  plen mtg. Supp No. 49, UN Document A/RES/61/295 (13 September 2007).
²⁰   Lovelace v Canada, HRC, Communica on No 24/1997, UN Document CCPR/C/13/D/24/1997 (30 Juli 1981), Hopu  v  France,  HRC,  Communica on  No  549/1993,  UN  Document  CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1  (29  Juli 1997).
²¹   Pasal 27 Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights (ICCPR).
²² Human Rights Council , “CCPR General Comment 23: The Rights of Minori es” (8 April 1994).

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
and  informed  consent,  to  take  steps  to  return  those  lands  and territories .”²³
Selain  itu,  pasca  dideklarasikannya  UNDRIP,  pranata  hukum  internasional banyak  berubah;  dari state-centered menuju community-centered .  Perubahan paradigma  dalam  dilihat  dari  berubahnya  rumusan United  Na ons  Educa onal, Scien ﬁc,  and  Cultural  Organiza on  (UNESCO)  Conven on  concerning  the Protec on of the World Cultural and Natural Heritage , di mana dinyatakan: “ the State' duty to iden fy, protect, conserve and present indigenous tangible heritage found  on  their  territory ”²⁴  (bahwa  se ap  negara  memiliki  kewajiban  untuk mengiden ﬁkasi,  menjaga,  dan  menghorma   warisan  kebudayaan  materiil  yang ditemukan/dipraktikkan  dalam  wilayah  mereka).  Kepemilikan  kolek f-komunal masyarakat  adat  dianggap  memenuhi  kualiﬁkasi  sebagai  warisan  kebudayaan materiil tersebut.

## 2. Hak untuk Berpar sipasi
Selain  pengakuan  terhadap  'pemilikan  kolek f'  yang  termasuk  dalam  ekspresi kebudayaan masyarakat adat, hukum HAM internasional juga memberi hak kepada masyarakat  adat  untuk  berpar sipasi  ak f  dalam  proses  pengambilan  kebijakan pembangunan yang berdampak langsung maupun  dak langsung terhadap mereka. Hak par sipa f tersebut seja nya telah dilekatkan kepada masyarakat adat lewat Pasal 32 UNDRIP sebagai hak spesiﬁk masyarakat adat: “ Right to give or withhold their free, prior and informed consent to ac ons that aﬀects their lands, territories and  natural  resources .”²⁵  Konvensi  ILO  Nomor  169  menambahkan:  “… through appropriate  procedures  and  in  par cular  through  their  representa ve ”²⁶  “… to decide  upon  their  own  priori es  for  development,  which  includes  development aﬀec ng their lands ”.²⁷
Prosedur-prosedur  yang  menjamin  hak  par sipa f  tersebut  dinamakan  FPIC ( Free, Prior and Informed Consent ). FPIC sendiri terdiri dari 4 (empat) unsur inheren: Free (bebas), di mana dalam proses komunikasi awal dan negosiasi  dak ada unsur paksaan,  manipulasi,  in midasi  dan  intervensi  dari  pihak  manapun  kepada masyarakat  adat; Prior (sebelum),  di  mana  diar kan  pihak-pihak  yang  ber- kepen ngan  dengan  SDA  masyarakat  adat  harus  terlebih  dahulu  memiliki kesepakatan  sebelum  proyek  pembangunan  dilaksanakan; Informed (diinfor- masikan),  diar kan  masyarakat  adat  berhak  mendapatkan  sebanyak  mungkin
²³ Interna onal Conven on on the Elimina on of All Forms of Racial Discrimina on , "General Recommenda on XXIII: Indigenous Peoples", 18 Agustus 1997.
²⁴   Pasal 4 UNESCO Conven on concerning the Protec on of the World Cultural and Natural Heritage . st ²⁵   Pasal 32 United Na ons Declara on on the Rights of Indigenous Peoples, GA Res 61/295, UN GAOR,61  sess,
th 107  plen mtg. Supp No 49, UN Document A/RES/61/295 (13 September 2007).
²⁶   Pasal 6 (1) (a) ILO Conven on No. 107.
²⁷   Pasal 7 (1) ILO Conven on No. 107.
Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 348
informasi  terkait  proyek  pembangunan;  dan  terakhir, Consent (kesepakatan), diar kan sebagai kesepakatan dengan masyarakat adat yang menjadi 'kunci' bagi terselenggaranya  proyek  pembangunan;  dak  ada  proyek  pembangunan,  tanpa adanya kesepakatan.²⁸ Memperkuat argumen di atas, HRC secara tegas menyatakan pen ngnya par sipasi efek f (FPIC) dari masyarakat adat minoritas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan.²⁹
Selain  itu,  ICERD  juga  menekankan  bahwa  alpanya  pemerintah  akan  hak par sipasi  masyarakat  adat  merupakan  wujud  pelanggaran  terhadap  Pasal  5  (c) ICERD:  “ Poli cal  rights,  in  par cular  the  right  to  par cipate  …  as  well  as  in  the ” conduct  of  public  aﬀairs  at  any  level. ³⁰   (Memiliki  hak  poli k,  khususnya  hak berpar sipasi … juga dalam hal yang melibatkan hubungan publik di semua level). Masyarakat  adat  memiliki  kesamaan  hak  untuk  berpar sipasi  dalam  proses pengambilan kebijakan dan pembangunan. Hak masyarakat adat untuk mengontrol pembangunan  ( to  control )  ditafsirkan  mencakupi  proses-proses  negosiasi  dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkepen ngan dalam proyek pembangunan.

## 3.  Hak Mengelola Sumber Daya Alam
Isu krusial lain yang dibahas oleh hukum HAM internasional adalah tentang hak masyarakat  adat  untuk  mengelola  SDA  yang  berada  dalam  penguasaan komunalnya. Dalam penafsiran umum, Pasal 47 ICCPR memberi pengaturan bahwa: “ … peoples have right to enjoy and u lize fully and freely their natural wealth and resources ”.³¹ Karena strategisnya isu pengelolaan SDA, Pasal 47 ICCPR masih sering diperdebatkan  dalam  forum  internasional,  yakni  apakah  kata  ' peoples '  merujuk pada masyarakat adat atau  dak. Beberapa negara berkilah bahwa rumusan pasal bersifat umum,  dak spesiﬁk mengatur tentang masyarakat adat.
Namun HRC menafsirkan kata ' peoples ' mencakup juga masyarakat adat. Lewat periodic  review di  beberapa  negara,  HRC  menemukan  banyak  proyek-proyek pembangunan yang menaﬁkan hak-hak masyarakat adat, di mana lingkungan dan pranata hidup masyarakat adat terganggu oleh proyek-proyek 'pembangunan' yang ekspansif dan diskrimina f. Praktik tersebut seja nya melanggar Pasal 27 ICCPR.³² Selain  itu  HRC  juga  menyatakan  bahwa  hukum  HAM  internasional  merupakan struktur yang sistema s dan holis k, bukan sistem yang tunggal dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, isu masyarakat adat terutama terkait hak pengelolaan atas SDA harus juga dipahami dalam kerangka norma f-makro yaitu hak menentukan nasib sendiri dalam Pasal 1 ICCPR dan ICESCR.³³
²⁸   Oxfam Australia, Ci zens Guide to Free, Prior, Informed and Consent , Baguio City, 11 April 2011, hlm. 3.
²⁹ Human Rights Council , "General Comment 23: The Right of Minori es”, Loc.cit.
³⁰ Pasal 5 Interna onal Conven on on the Elimina on of All Forms of Racial Discrimina on (ICERD). ³¹   Pasal 47 ICCPR.
³²   Pasal 27 ICCPR. ³³ Human  Rights  Commi ee ,  Lubicon  Lake  Band  v  Canada,  Communica on  No  167/1984,  UN  Document

## 4. Hak atas Pembangunan
Hak pamungkas yang melingkupi semua isu-isu krusial tentang hak masyarakat adat adalah  hak  atas  pembangunan  ( right  to  development )  yang  merupakan  simbol perlawanan HAM terhadap aliran developmentalisme. Tonggak sejarah perjuangan dimulai pada tahun 1986 dengan diselenggarakannya The Declara on on The Right to Development (DRD). DRD menyatakan bahwa hak atas pembangunan memiliki substansi  yang  inklusif  dengan  menggabungkan  dan  dak  membeda-bedakan antara Hak Sipil dan Poli k (Pasal 1–21), dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pasal 22–28)  yang  terpatri  dalam  rumusan  UDHR.³⁴  DRD  kemudian  lebih  diperkuat dengan dimasukkan substansinya ke dalam the Second UN World Conference on Human Rights pada tahun 1993. Konferensi ini kerap disebut sebagai Declara on on the Right to Development yang kedua (DRD II). Deklarasi ini memuat banyak materi norma f tentang relasi antara manusia/masyarakat ( dak hanya warga negara) dan pemerintah.  Masyarakat  berhak  untuk  berpar sipasi  ak f  ( central  subject  to development ), untuk berkontribusi proak f ( to ac vely contribute ), dan menikma ( to  enjoy )  baik  Hak  Sipil  dan  Poli k  dan  juga  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  lewat pembagian keuntungan yang seadil-adilnya.³⁵
Arjun Sengupta memberi komentar tentang perbedaan mencolok antara hak atas  pembangunan  dengan  doktrin  pembangunan  developmentalisme;  hak  atas pembangunan  berorientasi  pada  kualitas  dari  masyarakat,  sedangkan  doktrin pembangunan  developmentalisme  hanya  semata  berkutat  pada  aspek  kuan tas dari nilai-nilai kuan ta f pertumbuhan perekonomian suatu negara.³⁶
Secara  garis  besar,  hak  atas  pembangunan  dalam  DRD  II  memiliki  esensi argumen sebagai berikut: (1) Deklarasi menyatakan bahwa hak atas pembangunan adalah  HAM; dengan  kata  lain  HAM  harus  menjadi  prasyarat  dari  kebijakan  dan pelaksanaan  pembangunan;  (2)  hak  atas  pembangunan  berkarakter  inklusif, dimana kedua hak yang diatur dalam konvensi ICCPR dan ICESR adalah bagian  dak terpisahkan dan tali-temali satu sama lain, ini berkesesuaian dengan karakter HAM yang indivisible and interdependent ; (3) pelaksanaan hak atas pembangunan harus dibarengi  dengan  prinsip  kebebasan,  yang  berar   proses  pembangunan  harus dilakukan secara transparan, terbuka, akuntable, memberi distribusi keuantungan yang  adil  kepada  masyarakat  sekitar;  (4)  kewajiban  untuk  menjaga  pemenuhan terhadap  hak  atas  pembangunan  ini,  diberikan  kepada  manusia/warga negara/masyarakat dan juga terhadap pemerintah.
CCPR/C/38/D/167/1984 (1990).
³⁴   The Declara on on the Right to Development (DRD), 1986.
³⁵   Pasal 10 dan 11 The Second UN World Conference on Human Right s 1993.
³⁶    Arjun Sengupta, “Right to Development as a Human Right”, Economic and Poli cal Weekly , Juli 7, 2001, hlm. 25- 28.
Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 350
Melalui  deskripsi  teori k-norma f  di  atas,  dapat  tergambar  bahwa  pranata hukum  internasional  telah  memberi  rambu-rambu  norma f  yang  kuat  terhadap perlindungan masyarakat adat vis-à-vis program 'pembangunan' ekstrak f. Namun sebagai  wujud  supremasi  hukum  negara,  norma-norma  tersebut  perlu diinternalisasi baik lewat ra ﬁkasi maupun adopsi ke dalam sistem hukum negara Indonesia. Sejauh mana Indonesia telah melakukan reformasi di bidang HAM pada umumnya  dan  perlindungan  masyarakat  adat  pada  khususnya,  akan  dielaborasi dalam pembahasan berikut.

## D. Telaah Hukum Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia Nasional
Indonesia pasca otoritarianisme berbenah dalam segala hal, terutama dalam ikh ar memperbaiki  pranata  hukum,  demokrasi,  dan  keadilan  sosial.  Zaman  pasca otoritarianisme dianggap sebagai 'tapal batas' antara; zaman dulu Orde Baru yang otoritarian  dengan  zaman  reformasi  yang  progresif,  bersih  dan  bervisi  negara hukum.  Amandemen  kons tusi  menjadi  suatu  keniscayaan  dalam  merubah paradigma  kenegaraan  menjadi  negara  hukum  substan f,  bukan  semata prosedural.³⁷
Aspirasi  terhadap  jaminan  akan  pemenuhan  HAM  baru  diakomodir  dalam Perubahan Kedua, di mana Pasal 28 tentang HAM dirombak dan bertambah dari hanya  satu  pasal  (Pasal  28)  menjadi  Pasal  28A  hingga  28J.  Perubahan  tersebut menandakan pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk memperbaiki relasi negara dengan warga negara lewat bingkai HAM yang humanis dan berkeadilan.
Dalam konteks perlindungan masyarakat adat, jaminan akan perlindungan hak masyarakat adat terpatri dalam 3 ( ga) pasal kons tusi, yaitu: Pasal 18B Ayat (2); Pasal 28I Ayat (3); dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Namun rumusan  pasal-pasal  yang  dirasa  paling  krusial  adalah  Pasal  18B  Ayat  (2)  yang berdimensi pemerintah daerah (walaupun menyebut juga tentang hak asal usul) dan  Pasal  28I  Ayat  (3)  yang  berdimensi  HAM.  Walau  sudah  diatur  dalam  norma kons tusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung enggan mengelaborasi baik Pasal  18B  ayat  (2)  dan  Pasal  28I  ayat  (3)  dalam  bentuk  produk  undang-undang organik. Putusan MK 35 sebagai 'kotak pandora' hak masyarakat adat merupakan produk badan yudika f (dalam hal ini Mahkamah Kons tusi), dan gugatan bukan atas inisiasi DPR, melainkan hasil perjuangan pergerakan civil society , terutama oleh Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  lewat judicial  review UU  Kehutanan 1999. Baru setelah momentum Putusan MK 35 kemudian DPR mengadopsi nilai- nilai Putusan MK 35 dalam UU Desa yang juga mengatur tentang Desa Adat.
Dalam  bagian  ini,  beberapa  peraturan  perundang-undangan  sektoral  yang relevan terhadap topik SDA, pembangunan, dan hak masyarakat adat akan dianalisa
³⁷     Suparman Marzuki, Tragedi Poli k Hukum HAM , Yogyakarta: Pusham UII, 2011, hlm. 124.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
dengan menggunakan teori hak atas pembangunan ( right to development ) yang merupakan perlawanan terhadap paradigma developmentalisme.

## 1. Peraturan tentang Desa
UU  Desa  memakai  dua  konsep  pendekatan,  yaitu local  self-community yang dijalankan  oleh  desa-desa  konvensional  (non-adat)  sebagai  manifestasi  dari kebijakan  publik,  dan self-governing  community lewat  desa-desa  adat  yang merupakan manifestasi dari semangat demokrasi lokal. Lewat demokrasi lokal yang kontekstual inilah desa adat diharapkan dapat menjadi wadah persemaian tradisi masyarakat  adat  di  Indonesia.  Secara  umum,  UU  Desa  mengatur  tentang pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.³⁸ Dapat ditafsirkan bahwa UU Desa  mengayomi  konsep  kepemilikan  kolek f  oleh  masyarakat  adat.  Selain  itu, penyebutan  kata  'desa'  juga  dianggap  sebagai  sebuah  pilihan  ( op onal ),  karena 'desa'  dianggap  sebagai  en tas  budaya  yang  cair  dan  kontekstual  di  mana keberagaman antar desa-desa adat adalah suatu keniscayaan. Namun terkait hak atas pengelolaan SDA, Pasal 103 UU Desa  dak mencantumkannya dalam bagian kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul.
Dalam  konteks  hak  par sipasi,  UU  Desa  memberi  ruang  yang  luas  dengan mendorong  par sipasi  publik  di  desa  dalam  menentukan  status  desa  mereka; apakah ingin menjadi desa adat, atau menjadi desa non-adat.³⁹ Selain itu, kriteria masyarakat adat juga lebih ﬂeksibel jika dibandingkan dengan UU Kehutanan 1999. Untuk  dapat  diakui  sebagai  en tas  hukum,  masyarakat  adat  harus  dapat membuk kan  bahwa  mereka  memiliki  wilayah  (tanah)  adat  dan  memiliki se daknya  satu  dari  beberapa  kriteria  fakulta f  lain.⁴⁰  Prosedur  pengakuan masyarakat  adat  juga  lebih  par sipa f  dengan  bersifat bo om-up ,  dengan  lebih menghargai  par sipasi  dan  kontribusi  publik,  walaupun  peran  strategis  kepala daerah sebagai pemberi hak pengakuan masih sangat kuat.⁴¹
Namun  progresifnya  peran  par sipa f  masyarakat  adat  dalam  prosedur pengakuan di atas terhambat oleh terbaginya jalur proses pengakuan masyarakat adat  dengan  pemberian  hak  atas  tanah/hutan  adat  mereka,  sehingga  terkesan
³⁸   Pasal 103 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) .
³⁹ Pasal 100 ayat (1) UU Desa: “Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa  masyarakat  yang  bersangkutan  melalui Musyawarah  Desa  dan  disetujui oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.”
⁴⁰ Pasal 97 ayat (2) UU Desa:
“… harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
b. pranata pemerintahan adat;
c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
d. perangkat norma hukum adat.”
⁴¹   Y a n d o   Z a k a r i a ,   “ M e n i m b a n g - n i m b a n g   K e m a s l a h a t a n   U n d a n g - U n d a n g   D e s a ” , h ps://independent.academia.edu/YandoZakaria, diunduh 2 Februari 2017.
Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 352
sangat birokra s dan  dak efek f. Pengakuan masyarakat adat sebagai legal en ty melalui Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh kepala daerah lewat proses poli k  yang  panjang  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD), sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan 1999,⁴² atau lewat SK bupa /walikota berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.⁴³  Sedangkan  ser ﬁkat  tanah komunal  atau  hutan  adat  dida arkan  lewat  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang.⁴⁴ Dalam jalur desentralisasi, UU Desa mengatur tentang proses penetapan desa adat, yang harus didahului  oleh  Perda  setempat.⁴⁵  Pecahnya  proses  pengakuan  masyarakat  adat menjadi beberapa jalur birokra s di atas menandakan belum padunya pemahaman dan konsolidasi tentang hak-hak masyarakat dalam level pengambilan kebijakan.
Proses  pengakuan  seharusnya  bisa  lebih  disederhanakan  dan  diatur  secara holis k  dan  dak  terlalu  birokra s;  apabila  masyarakat  adat  yang  bermukim  di wilayah  komunal-adatnya  sudah  diakui  sebagai legal  en ty ,  maka  seharusnya tanah/hutan adat yang mereka huni juga diakui keabsahannya sebagai kepemilikan adat, dan masyarakat adat segera dapat mengajukan permohonan penetapan desa adat  atau  hutan  adat  kepada  kementerian  terkait.⁴⁶  Jalur  yang  lebih  efek f  dan eﬁsien adalah lewat proses penetapan desa adat, sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU Desa. Namun demikian, apabila pemerintah daerah terkait terkesan 'malas' melakukan iden ﬁkasi dan mengakui eksistensi masyarakat adat secara legal, maka adalah suatu keniscayaan bagi struktur pemerintah pusat (Kementerian KLH dan Komnas  HAM)  untuk  'turun  gunung'  membantu  melakukan  proses-proses pengakuan.
Terlepas dari pengaturan perihal prosedur pengakuan dan penetapan desa adat di atas, UU Desa masih lemah dalam pengaturan untuk membentengi masyarakat adat dari proyek 'pembangunan'. Walau dalam Pasal 108 UU Desa dijelaskan juga tentang peran musyawarah dalam Desa Adat,⁴⁷ namun  dak diperinci bagaimana musyawarah desa dapat membantu proses negosisasi dan konsultasi dalam proses pembangunan.  UU  Desa  dak  memberi  deskripsi  norma  yang  mencukupi  untuk melakukan  prosedur  FPIC  dalam  proyek  'pembangunan'  di  wilayah  masyarakat adat.  Cacat  hukum  ini  agak  mengkhawa rkan  karena  UU  Desa  membuka kesempatan untuk penghapusan suatu desa untuk 'kepen ngan program nasional yang strategis'.⁴⁸
⁴²   Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
⁴³   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
⁴⁴   Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cata Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
⁴⁵   Pasal 98 UU Desa.
⁴⁶   Kompas, “Pengakuan Hak: Masyarakat Adat Menan , Persingkatan Birokrasi”, Kompas, 14 Januari 2017, hlm. 5. ⁴⁷   Pasal 108 UU Desa.
⁴⁸ Pasal 9 UU Desa. Dalam Penjelasan disebutkan tentang deﬁnisi kepen ngan program nasional yang strategis

## 2. Peraturan tentang 'Kepen ngan Umum/Nasional'
Deﬁnisi  'kepen ngan  umum'  atau  'kepen ngan  program  nasional  yang  strategis' sudah diberikan oleh beberapa produk legislasi, misalnya pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepen ngan Umum (Keppres 55/1993) dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepen ngan Umum (UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan). Keppres 55/1993 lahir di zaman Orde  Baru  namun  secara  norma f  produk  hukum  ekseku f  ini  cukup  responsif dengan memberi ruang musyawarah dan gan  kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan.⁴⁹ Namun terhadap penggan an tanah yang dikuasai oleh  hak  ulayat,  dinyatakan:  “…diberikan  dalam  bentuk  pembangunan  fasilitas umum  …”.⁵⁰  Prak k  ini  dapat  dipahami  sebagai  asimilasi  sosial  budaya  dan pembangunan yang dipaksakan.
UU Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan  menekankan  aspek 'keseimbangan antara  kepen ngan  pembangunan  dan  masyarakat'.  Selain  itu,  UU  Pengadaan Tanah bagi Pembangunan ini menjelaskan tentang hak-hak pihak yang berhak untuk “a. mengetahui rencana penyelenggaraan Pengadaan Tanah; dan b. memperoleh informasi  mengenai  Pengadaan  Tanah”.⁵¹  Dalam  penyelenggaraan  Pengadaan Tanah untuk Kepen ngan Umum, masyarakat dapat berperan serta, antara lain: “a. memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai Pengadaan Tanah; dan b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah”.⁵²
Namun  demikian,  deﬁnisi  dan  paramenter  dari  'kepen ngan  nasional'  dan 'keseimbangan'  dak dielaborasi dengan tuntas, demikian juga dengan bagaimana proses  par sipasi  dijalankan,  proporsi  warga  yang  dilibatkan  dan  peran  ak f perempuan,  remaja,  dan  juga  masyarakat  adat  daklah  diatur  secara  mendetail dalam UU ini. Alpanya deﬁnisi 'kepen ngan nasional/umum' ini berpotensi menjadi 'pasal  karet'  yang  dapat  digunakan  untuk  semata  mengayomi  kepen ngan  elit pemerintah dan kuasa investor ekonomi ekstrak f. UU ini telah di- judicial review , namun gugatan ditolak sepenuhnya oleh Mahkamah Kons tusi (MK).⁵³
sebagai: “…program pembuatan waduk atau bendungan yang melipu  seluruh wilayah Desa.” ⁴⁹   Pasal 9, 10, 11, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepen ngan Umum (Keppres 55/1993).
⁵⁰   Pasal 14 Keppres 55/1993.
⁵¹   Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepen ngan Umum (UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan) ⁵²   Pasal 56 UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan.
⁵³   Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  50/PUU-X/2012  tentang  Permohonan  Pengujian  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepen ngan  Umum  terhadap Undang-Undang  Dasar  1945,  putusan  diucapkan  dalam  sidang  Pleno  Mahkamah  Kons tusi  yang  terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 Februari 2013.
Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 354

## 3.  Peraturan tentang Pertambangan
Dalam konteks SDA dan masyarakat adat, UU yang paling  dak responsif terhadap hak-hak  masyarakat  adat  adalah  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (UU  Minerba).  UU  ini  bahkan  di  bagian Ketentuan Umum  dak sedikitpun menyinggung tentang masyarakat adat dan hak- hak  komunal  mereka  atas  tanah/hutan.  Padahal  dalam  praktiknya  banyak  sekali tanah/hutan adat yang tumbang  ndih dengan Wilayah Pertambangan (WP).⁵⁴
UU Minerba terang benderang lebih memihak pada kebijakan pengutamaan ekstraksi  mineral  dan/atau  batubara  guna  menunjang  'pembangunan'.  Pasal  5 menyebutkan  bahwa  “Untuk  kepen ngan  nasional,  Pemerintah  setelah berkonsultasi dengan DPR RI dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepen ngan dalam negeri”.⁵⁵ Diksi 'kepen ngan nasional' kembali  menjadi  mantra  sak   pemerintah  untuk  melakukan  proyek-proyek pembangunan  ekstrak f.  UU  Minerba  juga  dak  memberi  penjelasan  terhadap diksi 'kepen ngan nasional' tersebut.
Terkait proses penetapan WP, UU Minerba dalam Pasal 10 terkesan responsif dengan  menyatakan  bahwa  proses  penetapan  dilakukan:  “a.  secara  transparan, par sipa f,  dan  bertanggung  jawab;  b.  secara  terpadu  dengan  memperha kan pendapat  dari  instansi  pemerintah  terkait,  masyarakat,  dan  dengan  memper- mbangkan  aspek  ekologi,  ekonomi,  dan  sosial  budaya,  serta  berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperha kan aspirasi daerah”.⁵⁶ Namun bagaimana teknis penyerapan aspirasi daerah dan par sipasi masyarakat itu  dak dijelaskan secara terperinci dan konkret, dan hal-hal terkait hak masyarakat atas par sipasi tersebut  dak  diatur  dalam  peraturan  teknis/turunan  dari  UU  ini.⁵⁷  Sehingga rumusan norma-norma di atas ini terkesan hanya sebagai 'pemanis' saja.
Dalam  Pasal  67  ayat  (1)  UU  Minerba  memang  membuka  peluang  untuk perizinan pertambangan rakyat (IPR).⁵⁸ Namun norma tersebut  dak relevan bagi masyarakat  adat,  karena  secara  sosiologis-kultural  masyarakat  adat  bukanlah penambang. Norma ini malah dapat digunakan oleh kalangan-kalangan pengusaha lokal di daerah untuk menambang (baca: mempercepat penghancuran lingkungan) di daerah-daerah adat. Dapat disimpulkan bahwa UU Minerba sangat terpengaruh dengan paradigma developmentalisme dan abai terhadap hak-hak pembangunan masyarakat adat.
⁵⁴   Mongabay,  “Masyarakat  Adat  Ma eko  Berjuang  Mengembalikan  Hutan  yang  Terampas”, h p://www.mongabay.co.id/2013/07/30/masyarakat-adat-ma eko-berjuang-mengembalikan-hutan-yang- terampas/, diakses 3 Februari 2017.
⁵⁵   Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). ⁵⁶   Pasal 10 (a), (b) dan (c) UU Minerba.
⁵⁷   Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
⁵⁸   Pasal 67 ayat (1) UU Minerba.
355 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 4. Peraturan tentang Perkebunan
Tidak semua produk legislasi dalam bidang SDA menaﬁkan kedudukan masyarakat adat, pasca judicial review di MK pada medio 2010 silam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) sekarang memberi rambu- rambu norma hukum yang kuat bagi masyarakat adat. Paradigma pluralisme hukum terlihat di bagian Ketentuan Umum, di mana UU Perkebunan menjelaskan secara jelas tentang deﬁnisi masyarakat adat dan hak-hak ulayat mereka.⁵⁹ Lebih lanjut, diberikan  “larangan  bagi  pejabat  yang  berwenang  untuk  menerbitkan  Usaha Perkebunan  (UP)  di  atas  tanah  ulayat  masyarakat  adat”.⁶⁰  Dan  juga  diberikan larangan bagi se ap orang secara  dak sah “untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki  dan/atau  menguasai  tanah  masyarakat  atau  tanah  hak  ulayat masyarakat  adat  untuk  UP”.⁶¹  Dari  rumusan  pasal-pasal  yang  sangat  tegas  dan eksplisit  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  UU  Perkebunan  mengakui  adanya kepemilikan kolek f masyarakat adat terhadap tanah/hutan adat mereka.
Selain itu, dalam konteks hak par sipasi masyarakat adat, UU Perkebunan juga menekankan  pen ngnya  mekanisme  musyawarah  dengan  masyarakat  adat pemegang  hak  ulayat  dalam  proses  persetujuan  penyerahan  tanah  dan imbalannya.⁶² Lebih detail, UU Perkebunan juga menyatakan bahwa:
“penyelenggaraan  perkebunan  harus  melibatkan  peran  masyarakat dalam hal: (a) penyusunan perencanaan; (b) pengembangan kawasan; (c) peneli an dan pengembangan; (d) pembiayaan; (e) pemberdayaan;
(f)  pengawasan;  (g)  pengembangan  sistem  data  dan  informasi;  (h) pengembangan  kelembagaan,  dan/atau  (i)  perumusan  pedoman perkebunan.”⁶³
Namun,  bukan  berar   UU  ini  dak  memiliki  cacat  norma f,  walau  UU mengharuskan:  “…pelaku  usaha  (perusahaan)  untuk  melakukan  musyawarah dengan  masyarakat  adat”.⁶⁴  Musyawarah  dalam  hal  penyerahan  lahan  kepada perusahaan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  pemerintah.  Hal  ini menunjukkan bahwa pemerintah masih enggan memberikan hak par sipasi (FPIC) secara penuh kepada masyarakat adat.
⁵⁹   Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). ⁶⁰   Pasal 17 ayat (1) UU Perkebunan.
⁶¹   Pasal 55 ayat (b) UU Perkebunan. ⁶²   Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan. ⁶³   Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Perkebunan. ⁶⁴   Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan.
Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 356

## 5. Peraturan tentang Kehutanan
Apabila  dalam  sektor  perkebunan,  hak  masyarakat  adat  'cukup'  aman  dengan rambu-rambu norma f di atas, lain halnya dalam sektor kehutanan. Walaupun UU Kehutanan 1999 sudah beberapa kali diuji norma hukumnya oleh MK, Pemerintah dan DPR terkesan acuh untuk melakukan revisi terhadap UU Kehutanan 1999. Alih- alih, Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (UU  P2H).  Apabila dibaca  dalam  secara  doktrinal,  UU  P2H  terkesan  responsif  dengan  menyatakan “pencegahan  dan  pemberantasan  kerusakan  hutan  berasaskan:  par sipasi masyarakat,⁶⁵ dan melingkupi peran serta masyarakat”.⁶⁶ UU P2H juga menjelaskan bahwa 'masyarakat' dalam UU ini mencakup juga 'masyarakat adat'. Peran serta masyarakat  diatur  secara  rinci  dalam  UU  ini.⁶⁷  Walau  dak  serinci  FPIC,  UU  ini mencukupi untuk menyerap par sipasi masyarakat.
Kontradiksi terlihat pada rumusan pasal yang mengecualikan masyarakat adat dari  deﬁnisi  'kelompok  yang  terorganisir  (merusak  hutan)',  yang  menyatakan: “… dak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat  nggal di dalam dan/atau di  sekitar  kawasan  hutan  yang  melakukan  perladangan  tradisional…untuk keperluan sendiri dan  dak untuk tujuan komersial”.⁶⁸ Rumusan pasal ini terkesan progresif karena mengecualikan masyarakat adat dari 'kelompok yang terorganisir' di atas.
Namun demikian, dalam rumusan ayat selanjutnya dinyatakan:
“masyarakat  yang  bertempat  nggal  di  dalam  dan/atau  di  sekitar kawasan  hutan  yang  melakukan  penebangan  kayu  di  luar  kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan  dak untuk  tujuan  komersial  harus  mendapatkan  izin  dari  pejabat  yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”⁶⁹
Rumusan  pasal  di  atas  dapat  dipahami  sebagai  upaya  pelestarian  hutan  yang represif lewat perizinan yang berlebihan; masyarakat adat harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebelum menebang kayu untuk keperluan sendiri (tanpa mo f  ekonomi).  Selain  itu  diksi  'kawasan  hutan'  juga  problema k,  karena sebenarnya diksi 'kawasan hutan' sudah dibatalkan oleh MK.⁷⁰
⁶⁵   Pasal 2 ayat (d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan).
⁶⁶   Pasal 4 huruf (d) dan Pasal 6 ayat (3) UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
⁶⁷   Pasal 58-61 UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ⁶⁸   Pasal 11 ayat (3) UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan ⁶⁹   Pasal 11 ayat (4) UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
⁷⁰   Lihat Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 45/PUU-IV/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Februari 2012.

## PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Selain  lewat  produk  legislasi  sektoral  yang  mengatur  tentang  SDA,  hak-hak masyarakat adat juga disokong oleh instrumen norma-norma HAM Internasional yang sudah dira ﬁkasi oleh pemerintah Indonesia, selain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). ICCPR sudah dira ﬁkasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, demikian juga halnya dengan ICESCR yang dira ﬁkasi  lewat  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005,  dan  ICERD  yang dira ﬁkasi lebih dulu lewat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.
Walaupun konvensi-konvensi tersebut  dak secara khusus mengatur tentang hak masyarakat adat, namun HRC sudah memberi penafsiran terhadap beberapa pasal-pasal terkait yang juga dapat diberlakukan untuk masyarakat adat. Dengan dira ﬁkasinya instrumen HAM tersebut, Pemerintah Indonesia  dak hanya terikat secara hukum oleh pasal-pasal dalam Konvensi-Konvensi tersebut, akan tetapi juga terikat oleh tamsil HRC terhadap Konvensi-Konvensi tersebut. Hal ini berkesesuaian dengan  norma  hukum  dalam  Konvensi  Wina  1969  tentang  Hukum  Perjanjian (Internasional) di mana disebutkan hukum nasional  dak boleh menjadi pembenar diingkarinya kewajiban internasional.

## E.  Penutup
Dalam tata kelola administrasi negara, pepatah Perancis menyatakan; gouverner c'est prevoir , memerintah adalah memprediksi. Hal inilah yang harus menjadi tugas utama dari pemerintah Indonesia kedepannya. Pasca penetapan desa-desa adat, pemerintah juga harus mencari cara yang terefek f untuk memberi pengakuan dan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Penetapan desa adat lewat Kementerian LHK merupakan  hal  yang  baik,  namun  sebaiknya  pemerintah  harus  ak f  dalam mengkonsolidasi  dan  memetakan  daerah-daerah  masyarakat  adat  di  seluruh Indonesia, tanpa harus menunggu inisia f pemerintah daerah. Memang kebijakan ini  terkesan  sentralis k  dan  mencederai  asas  desentralisasi,  namun  fakta  di lapangan sulit menemukan pemerintah daerah yang secara tulus berikh ar untuk mengakui masyarakat adat.
Dalam  ranah  perundang-undangan,  pemerintah  perlu  segera  fokus  untuk melakukan  revisi  UU  Kehutanan  1999  secara  holis k,  sebagai  ikh ar  untuk mentransformasi nilai-nilai reformis dalam Putusan MK 35. Selain itu, UU Minerba juga  perlu  segera  direvisi.  Dalam  ranah  perlindungan  HAM,  diperlukan  adanya Undang-Undang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang diposisikan sebagai tandem UU Desa dalam ranah desentralisasi, dan sebagai 'payung' UU HAM dan untuk  melengkapi  UU  sektoral  SDA.  UU  tersebut  diharapkan  dapat  mengambil substansi  Konvensi  ILO  Nomor  169  terutama  dalam  aspek-aspek  pen ng  yang sudah  dielaborasi  dalam  pembahasan  di  atas.  Tidak  kalah  krusial,  pemerintah Indonesia  seharusnya  mengadopsi  pasal-pasal  substansi f  tentang  hak
Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 358
pembangunan  dalam the  Second  UN  World  Conference  on  Human  Rights pada tahun 1993 yang merupakan penyempurnaan dari The Declara on on the Right to Development.
Pada akhirnya, memang peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan; sifat  yang  sta s  dan  umum.  Sehingga  kadang  dalam  tataran  konseptual  bagus, namun dalam implementasi kerap ditafsirkan secara keliru oleh penegak hukum (polisi  hutan,  polisi,  jaksa  dan  hakim).  Hal  tersebut  menyebabkan  proses pembangunan  dak hanya menjadi ranah eksklusif pemerintah dan pelaku usaha saja, akan tetapi harus menjadi ranah yang inkusif dan par sipa f bagi semua. Agar tercipta  pembangunan  yang  dak  semata  dipahami  sebagai  angka-angka kuan ta f-sta s k semata, namun harus kaya akan perspek f HAM. Semoga.

## Da ar Pustaka Buku
Colfer dan Resosudarmo (eds), Which Way Forward? Forest, Peoples and Policies in Indonesia , Ins tute of Southeast Asian Studies, 2001. Duncan, Christopher R. (ed), Civilizing the Margins: South-East Asia Government Policies for the Development of Minori es , Cornell University Press, 2004.
Oxfam Australia, Ci zens Guide to Free, Prior, Informed and Consent, Baguio City, 11 April 2011.
Ribot, Wai ng  for  Democracy:  The  Poli cs  of  Choice  in  Natural  Resources Decentraliza on , World Resources Ins tute, 2004.
Suparman Marzuki, Tragedi Poli k Hukum HAM , Pusham UII, Yogyakarta, 2011.

## Dokumen Lain
Beckert, Barbara, Christoph Di rich, dan Soeryo Adiwibowo, "Contested Land: An Analysis  of  Mul -Layered  Conﬂicts  in  Jambi  Province,  Sumatra,  Indonesia", Austrian Journal of South-East Asian Studies , 2014. Carling,  Joan,  “Cordirella  Peoples  Alliances”, UN  Working  Group  on  Indigenous Popula on , Jenewa, Swiss, 27 Juli 2001.
Duncan, Christopher R, “Mixed Outcomes: The Impact of Regional Autonomy and Decentraliza on on Indigenous Ethnic Minori es in Indonesia”, Development and Change, Volume 38, Issue 4, 2007.
Kompas,  “Pengakuan  Hak:  Masyarakat  Adat  Menan ,  Persingkatan  Birokrasi”,
Kompas , 14 Januari.
Mongabay,  “Masyarakat  Adat  Ma eko  Berjuang  Mengembalikan  Hutan  yang Terampas”,  h p://www.mongabay.co.id/2013/07/30/masyarakat-adat- ma eko-berjuang-mengembalikan-hutan-yang-terampas/, diakses 3 Februari
359 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
2017. Umozurike, Oji, “Human Rights and Development”, UNESCO, 1998. Sengupta, Arjun, “Right to Development as a Human Right”, Economic and Poli cal Weekly , Juli 7, 2001, 2528.
Wieczorek-Zeul,  Heidemarie,  “Human  Rights  and  Development”, Environmental Policy and Law , Volume 38, Issue 5, 2008.
World  Bank,  "Decentralizing  Indonesia:  A  Regional  Public  Expenditure  Review”, Overview Report , 2003.
Xanthaki,  Alexandra,  "Land  Rights  of  Indigenous  Peoples  in  South-East  Asia", Melbourne Journal of Interna onal Law , Volume 4, Issue 2, 2003.
Yando  Zakaria,  “Menimbang-nimbang  Kemaslahatan  Undang-Undang  Desa [Considering  Village  Law", ,
h ps://independent.academia.edu/YandoZakaria diakses 13 April 2014.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepen ngan Umum.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penda aran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Keputusan  Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepen ngan Umum.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cata Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
Commi ee on the Elimina on of Racial Discrimina on , "General Recommenda on XXIII: Indigenous Peoples", 18 Agustus 1997.
Hak Masyarakat Adat atas SDA: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM 360
Human Right Council , "CCPR General Comment 23: The Rights of Minori es" (8 April 1994).
Interna onal  Labor  Organiza on  Conven on  concerning  the  Protec on  and Integra on  of  Indigenous  and  other  Tribal  and  Semi-Tribal  Popula ons  in Independent Contries, 1957 (ILO Conven on No. 107).
Interna onal  Labor  Organiza on  Conven on  concerning  Indigenous  and  Tribal Peoples in Independent Countries, 1989 (ILO Conven on No. 169).
The Charter of the United Na ons.
The Declara on on The Right to Development. The Universal Declara on of Human Rights. The Second United Na ons World Conference on Human Right s.
United Na ons Declara on on the Rights of Indigenous Peoples, GA Res 61/295, UN st
th
GAOR,61  sess, 107  plen mtg. Supp No 49, UN Document A/RES/61/295 (13 September 2007).
United Na ons Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights 1966 .
United  Na ons  Educa onal,  Scien ﬁc,  and  Cultural  Organiza on  Conven on concerning the Protec on of the World Cultural and Natural Heritage 1972 .
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 45/PUU-IV/2011 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Februari 2012.
Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  35/PUU-XII/2012  Tahun  2012  terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang  Dasar  1945,  putusan  diucapkan  dalam  sidang  Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Mei 2013.
Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  50/PUU-X/2012  tentang  Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk  Kepen ngan  Umum  terhadap  Undang-Undang  Dasar 1945,  putusan  diucapkan  dalam  sidang  Pleno  Mahkamah  Kons tusi  yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 Februari 2013.
Human Right Council , Lubicon Lake Band v Canada, Communica on No 167/1984, UN Document CCPR/C/38/D/167/1984 (1990).
_________________,Lovelace  v  Canada,  Communica on  No  24/1997,  UN Document  CCPR/C/13/D/24/1997  (30  Juli  1981),  Hopu  v  France,  HRC, Communica on  No  549/1993,  UN  Document  CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1 (29 Juli 1997).
361 PJIH Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]