Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## TINJAUAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(Studi Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk)

## Erlina B
Universitas Bandar Lampung Email : erlina@ubl.ac.id

## Melisa Safitri
Universitas Bandar Lampung Email : melisa.safitri@ubl.ac.id

## Muhammad Arif Fadli Syahputra
Universitas Bandar Lampung Email : muhamadarif577@gmail.com

## Abstrac
The Prosecutor's Office carries out a corruption case settlement program to be completed within 3 (three) months and is responsible for the success of the investigation, prosecution and execution of court decisions on corruption cases that have permanent power (in kracht van gewijsde). Problems in researching the form of Prosecution in the Indictment by the Public Prosecutor against the Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk and how to prove the Corruption Crime by the Public Prosecutor against the Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN.Tjk. The research method is normative juridical. The form of prosecution in the indictment by the Public Prosecutor against Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk is to make an indictment that meets the formal requirements that contains the identity of the defendant clearly and completely and material requirements that contain a clear description. and complete details of the criminal act charged with mentioning the time and place where the corruption crime was committed. With the indictment, the public prosecutor delegates the corruption case to the court for examination and a criminal verdict by the Corruption Court. Proof of corruption by the Public Prosecutor against Decision Number: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk is through a criminal justice process in court starting with the examination of evidence which is then used by the Public Prosecutor to make a claim. in the form of an indictment to the defendant by looking at the elements of the crime charged against the Defendant.
Keywords: Corruption Crime; Proof; Public Prosecutor.

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), sebagai prinsip negara

## Maleo Law Journal
Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
hukum ( Rechtsstaat ) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan dimuka umum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan negara berdasar kekuasaan ( Machtsstaat ). Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan ( justice for all ), hal ini menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara. 1
Menurut Andi Hamzah, ketentuan hukum yang terbaru tersebut kejahatan korupsi diartikulasikan sebagai bentuk terkini dari penegakan hak asasi manusia, khususnya melanggar hak ekonomi dan sosial masyarakat sedangkan dalam artikulasi klasik kejahatan korupsi mengandung keterkaitan antara penyalahgunaan yang melekat pada jabatan publik dan perbuatan itu menimbulkan kerugian pada negara dan masyarakat serta sistem perekonomian negara dalam skala besar. 2 Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakan pada umumnya. 3
Tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa ( extra ordinary crimes ) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas ( systematic dan widespread ) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi
1 Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional . Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 21.
2 Andi Hamzah. 2000. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 42-43.
3 Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya) . Alumni, Bandung, hlm. 2.
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulanginya. 4 Salah satu upaya konkrit untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya peranan aparat penegak hukum, salah satunya adalah cara bekerjanya jaksa penuntut umum dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi melalui kewenangannya dikarenakan dalam mengungkap dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidak mudah. Dengan adanya kecerdikan pelaku, maka tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam tenggang waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara kelompok orang tersebut akan saling menutupi. Secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.
Selain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat Undang-Undang Tipikor), strategi penegakan hukum menjadi semakin relevan berhubung dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sehingga berdasarkan pada strategi penegakan hukum tersebut Jaksa Agung juga telah mengeluarkan petunjuk kepada jajarannya melalui Surat Edaran Nomor: SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 24 November 2004 tentang mempercepat proses penanganan perkara-perkara korupsi se-Indonesia. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan agar jajaran kejaksaan melaksanakan program penyelesaian perkara-perkara korupsi yang mana semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan setiap pimpinan kejaksaan di daerah bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara-perkara tindak pidana khusus, antara lain pemberkasan perkara, penyusunan surat-surat dakwaan, requisitor , memori banding, kasasi dan kontra memorinya, serta eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde) dalam waktu secepatnya. Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang dapat dikatakan sebagai sumber utama dari keterpurukan bangsa Indonesia. Korupsi sudah
4 Ifrani. 2017. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Jurnal Al’Adl Volume IX Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm. 3.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mengakar dan membudaya disetiap aspek kehidupan bangsa, sehingga korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Korupsi adalah permasalahan nasional bangsa Indonesia sehingga penanggulangannya harus dengan cara dan metode yang khusus atau luar biasa. Kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi mencapai triliyunan rupiah setiap tahunnya, terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi maka diperlukan upaya penanggulangan dan pemberantasan. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi (upaya penal). Sedangkan upaya lainnya dapat dilakukan dengan cara penanggulangan tindak pidana korupsi (upaya penal).
Sebagai contoh penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk, atas nama terdakwa Yunizar bin Wirila, yang mana oleh Majelis Hakim Tipikor dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi surat setoran pajak daerah Kabupaten Lampung Tengah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.983.042.204,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus empat rupiah).

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan dengan cara studi keputsakaan ( library research ), yaitu membaca, mengutip, menyalin dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

## C. PEMBAHASAN
1. Bentuk Penuntutan dalam Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk
Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam Bahasa Inggris Law Enforcement , meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5 Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah yang bertanggung jawab. 6
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 7 Ketentuan Pasal 1 angka (6) huruf a dan huruf b KUHAP dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertiindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Zahri Kurniawan selaku Jaksa Penuntut Umum pada Satuan Tugas Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung mengatakan bahwa semakin kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, sebagai dampak dari kejahatan ini, maka diterbitkan Undang-Undang Tipikor. Menurut Bapak Zahri Kurniawan mengatakan bahwa tugas dan wewenang Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang begitu strategis
5 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi . Refika Editama, Bandung, hlm. 87.
6 Soerjono Soekanto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima . Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.
7 Shant Dellyana. 2008. Konsep Penegakan Hukum . Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas, karena korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional dan berkesinambungan karena telah merugikan perekonomian negara. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari pihak lain guna penyelesaian secepatnya.
Lebih lanjut Bapak Zahri Kurniawan mengatakan bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum menentukan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Dengan demikian tugas dan wewenang Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan berdasarkan KUHAP, di mana tugas dan wewenang Jaksa adalah untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Sebagai data penunjang dalam pembahasan ini, penulis memberikan gambaran studi kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang penyelenggara negara di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yaitu atas nama terdakwa Yunizar Bin Wirila yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil padaAsisten II Perekomian dan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah, dengan jabatan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mengurusi pajak bagian Parkir, Rumah makan, Banner, air bawah tanah dan minerba (periode November 2018 sampai dilakukan proses persidangan).
Menurut Bapak Zahri Kurniawan mengatakan bahwa dalam hukum acara pidana dikenal 2 (dua) asas penuntutan, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas, yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas yang legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Adapun menurut asas yang oportunitas penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan, yaitu asas legalitas dan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
asas oportunitas, dalam praktik yang digunakan adalah asas oportunitas. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam pendeponiran adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut Bapak Zahri Kurniawan mengatakan bahwa apabila ketentuan mengenai asas oportunitas tidak terpenuhi dan telah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka maka atas dasar itu Jaksa membuat surat dakwaan. Inti surat dakwaan, yaitu penuntut umum menunjuk atau membawa suatu perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan apabila cukup alasan untuk mengadakan penuntutan terhadap terdakwa, yang memuat peristiwa dan keterangan mengenai waktu dan tempat di mana tindak pidana korupsi dilakukan, keadaan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi itu, terutama keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan terdakwa (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
Selanjutnya Bapak Zahri Kurniawan mengatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yunizar Bin Wirila Nomor : dengan register perkara Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Jaksa sebagai penuntut umum, Kejaksaan di samping KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan berpedoman juga pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 036/A/JA/09/2011 Tertanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana termasuk tindak pidana korupsi.
Proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yunizar Bin Wirila Nomor : dengan register perkara Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk merupakan bagian yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana karena merupakan “jembatan” yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan daripada proses penuntutan adalah sebagai “filter” atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.
Menurut analisis penulis, bentuk penuntutan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk sebagaimana diuraikan di atas, dituangkan dalam bentuk tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana terdakwa Yunizar Bin Wirila secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.983.042.204,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus empat
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
rupiah). Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkaplengkapnya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka. 8
Proses penuntutan suatu tindak pidana korupsi perkara Nomor : 31/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Tjk yang dilakukan oleh terdakwa Yunizar Bin Wirila merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu tujuan dari proses penuntutan adalah sebagai filter atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tindak pidana korupsi apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP bahwa tujuan dari pada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan ( justice for all ), hal ini menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan Negara.
Negara Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban asasinya untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi pidana khususnya tindak pidana korupsi.
8 Suharto RM. 2004. Penuntutan dan Praktek Peradilan . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa bentuk penuntutan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil yang memuat identitas tersangka secara jelas dan lengkap dan syarat materil yang memuat uraian secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan surat dakwaan penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi ke pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diputus pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk
Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan bahwa proses persidangan tindak pidana korupsi perkara Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pada hari sidang yang ditentukan, pemeriksaan perkara dimulai. Hadir dalam pemeriksaan itu Hakim, Jaksa dan paniteraserta penasihat hukum terdakwa.
Menurut Bapak Hendri Irawan mengatakan Hakim mempersilakan Jaksa membaca surat dakwaan ( requisitor ) dan setelah selesai pembacaan tersebut hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa. Jika bagi terdakwa sudah terang apa yang dituduhkan serta bagian mana yang diakuinya dan bagian mana yang diingkarinya dan hakim memperingatkan kepada terdakwa akan hak untuk membela diri. Baik dilakukan sendiri maupun dengan perantaraan seorang pengacara. Selanjutnya yang hendak diketahui oleh hakim dari terdakwa yaitu apakah semua unsur perbuatan pidana yang dituduhkan benar terbukti dalam sidang pemeriksaan. Untuk itu, Hakim dengan cermat memperhatikan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
bunyi ketentuan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Zahri Kurniawan selaku Jaksa Penuntut Umum pada Satuan Tugas Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung mengatakan bahwa surat dakwaan berisi hal- hal yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam pembacaan surat dakwaan, Jaksa sebagai penuntut umum merupakan wakil negara, oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya harus selalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan rakyat serta bersikap objektif. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, ia tidak dapat dipidana. Perumusan dakwaan tidak perlu mengikuti urutan unsur-unsur delik yang didakwakan.
Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyelidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh Hakim pada waktu sidang pengadilan. Menurut Bapak Zahri Kurniawan selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Jaksa selaku penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas karenajaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.
Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. 9 Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam
9 Ramdlon Naning. 2004. Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP . Liberty, Yogyakarta, hlm. 28.

## Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sidang pengadilan. 10 Menurut pendapat Rusli Muhammad menjelaskan bahwa KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni: “.... surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tenggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 11
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Yunizar Bin Wirila sendiri telah menunjuk kepada subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa , dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas.
Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif Subsidairitas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dalam hal dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti baru akan dibuktikan dakwaan Kesatu Subsidair.
Menurut Bapak Zahri Kurniawan mengatakan di tingkat penuntutan Terdakwa Yunizar yang turut menikmati atau memperoleh uang dari pembayaran pajak air bawah tanah yang dilakukan oleh pihak PT. Great Giant Pineapple (GGP) peruntukkan Triwulan III dan IV tahun 2017 dan Triwulan I, II dan III tahun 2018 telah menitipkan uang sejumlah Rp.983.042.204,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus empat rupiah) kepada
10 M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasaalahan dan Penerapan KUHAP . Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
414.
11 Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer . Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Penuntut Umum, penitipan uang tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan/memulihkan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo .
Menurut Bapak Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan adanya pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa Yunizar telah dipulihkan namun pengembalian seluruh atau sebahagian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah menghapuskan pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo . Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor telah terbukti. Oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pembelaan dan permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim ikut pertimbangkan dalam setiap unsur dakwaan.
Menurut Bapak Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-mata menjatuhkan pidana badan yang seberat-beratnya kepada pelaku, melainkan lebih dititikberatkan kepada pengembalian atau pemulihan kerugian negara ( asset recovery ), sehingga apabila kerugian keuangan negara telah dikembalikan atau dipulihkan, seperti dalam perkara a quo maka dapat digunakan sebagai alasan untuk memperingan penjatuhan pidana badan.
Menurut Bapak Hendri Irawan selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mengatakan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
Berdasarkan pendapat di atas, adanya pembuktian tindak pidana korupsi merupakan tujuan dari penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan oleh aparat pengeak hukum untuk mewujudkan mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pembuktian tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan melalui proses peradilan pidana di pengadilan dimulai dari adanya pemeriksaan barang bukti yang disita diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dipergunakan untuk dijadikan tuntutan dalam bentuk dakwaan kepada terdakwa dengan melihat unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang meliputi unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, unsur yang dapat merugikan keuangan negara, unsur hukuman tambahan mengenai uang pengganti.
Berdasarkan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.983.042.204,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus empat rupiah) yang oleh Penuntut Umum disetorkankan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, bentuk penuntutan dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Kasus Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil yang memuat identitas terdakwa secara jelas dan lengkap dan syarat materil yang memuat uraian secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana korupsi itu dilakukan. Dengan surat dakwaan penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Pembuktian tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk adalah dengan melalui proses peradilan pidana di pengadilan dimulai dari adanya pemeriksaan barang bukti yang, kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum
dipergunakan untuk dijadikan tuntutan dalam bentuk dakwaan kepada terdakwa dengan melihat unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang meliputi unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, unsur yang dapat merugikan keuangan negara, unsur hukuman tambahan mengenai uang pengganti. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.983.042.204,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus empat rupiah) yang oleh Penuntut Umum disetorkankan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Maleo Law Journal Volume 7 Issue 1 April 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. 2000. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi . Refika Editama, Bandung
Ifrani. 2017. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. Jurnal Al’Adl Volume IX Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional . Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya) . Alumni, Bandung
M. Yahya Harahap. 2003. Pembahasan Permasaalahan dan Penerapan KUHAP . Sinar Grafika, Jakarta
Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer . Citra Aditya Bakti, Bandung Ramdlon Naning. 2004. Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP . Liberty, Yogyakarta
Suharto RM. 2004. Penuntutan dan Praktek Peradilan . Sinar Grafika, Jakarta
Soerjono Soekanto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima . Raja Grafindo Persada, Jakarta
Shant Dellyana. 2008. Konsep Penegakan Hukum . Liberty, Yogyakarta