PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL
STREAMING DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28

## TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

## Ahmad Khoirudin, Leliya, Zainul Alim, dan Faturrohman
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: chaerudin.ahmed@gmail.com, dan Leliya12@yahoo.co.id, zainulalim.iaincrb@gmail.com, dan fr110798@gmail.com

## Abstract
The  distribution  of  English  Premier  League  broadcasting  rights  owned  by  Mola  TV  by unauthorized parties caused losses. This literature research uses a qualitative method with a normative juridical approach to examine the legal arrangements against the perpetrators of illegal  streaming  crimes  and  Mola  TV's  legal  remedies  against  the  illegal  streaming  actors. The results of the study show that the legal regulation of perpetrators of illegal streaming on social media is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Each violation can be subject to a complaint offense with the threat of imprisonment and/or compensation. Mola  TV's  legal  efforts  for  rights  violations  by  bringing  the  case  to  the  Bandung  District Court.  The  panel  of  judges  decided  and  sentenced  the  perpetrators  in  accordance  with  the provisions  of  Article  118  paragraph  (2)  jo.  Article  25  paragraph  (2)  of  the  Copyright  Law. The perpetrator was sentenced to 4 (four) years in prison and a fine of Rp. 750,000,000 with the  condition  that  if  the  fine  was  not  paid,  it  was  replaced  with  imprisonment  for  1  (one) month.
Keywords: Illegal Streaming, Copyright, Related Rights.

## Abstrak
Pendistribusian  hak  siar  Liga  Inggris  yang  dimiliki  oleh  Mola  TV    oleh  pihak  yang  tidak memiliki  izin  menyebabkan  kerugian.  Penelitian  kepustakaan  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  ilegal  Streaming  dan  upaya  hukum  Mola  TV  terhadap  Pelaku  Ilegal Streaming.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengaturan  Hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  illegal  streaming  di  media  sosial  diatur  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta. Setiap pelanggaran dapat dikenakan pidana delik aduan dengan ancaman pidana penjara dan/atau uang ganti rugi. Upaya Hukum pihak Mola TV atas pelanggaran hak dengan  membawa  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  Bandung.  Majelis  hakim  memutuskan  dan menjatuhkan  vonis  terhadap  pelaku  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  118 ayat  (2)  jo.  Pasal  25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp750.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Kata Kunci: Illegal Streaming, Hak Cipta, Hak Terkait.

## PENDAHULUAN
Di era modern, manusia tidak terlepas dari kebutuhan  internet.  Semua  orang  bisa mengakses  jaringan  internet  secara  mudah seperti browsing, streaming, maupun kegiatan  lainnya.  Perkembangan  teknologi internet  memungkinkan  seseorang  untuk melihat  dan  mendengar  informasi    konten hiburan  secara  praktis  dan  nyaman  pada berbagai perangkat elektronik, salah satunya  adalah  “ streaming ”. Streaming atau  media streaming adalah  suatu  teknik transmisi  data  yang  memungkinkan  untuk diproses  melalui  aliran  yang  kuat  dan terus-menerus  (Imran,  2016).  Sedangkan live  streaming adalah  tayangan  langsung yang  disiarkan kepada  khalayak  ramai ( penonton)  pada  waktu  yang  bersamaan dengan  kejadian  aslinya  melalui  media data komunikasi (network) yang terhubung dengan cable atau
wireless .
Live streaming dapat
dipakai untuk menyiarkan  secara  langsung  tayangan video  yang  sedang  direkam  oleh  sebuah kamera  supaya  dapat  ditonton  oleh  siapa pun  dan  di  manapun  dalam  waktu bersamaan  (Susanti,  2019).  Sehingga streaming sendiri  kini  menjadi  marak  di kalangan  masyarakat  Indonesia,  karena link  streaming yang  tersebar  di  internet sangat mudah untuk dicari.
Namun dengan
kemajuan teknologi tersebut memunculkan problematika terkait pelanggaran hak cipta yang sangat meresahkan bagi para pemegang  hak  penyiaran  resmi,  yaitu banyaknya website illegal  streaming yang ditayangkan  ulang  di  situs-situs website yang  tidak  bertanggung-jawab.  Teknologi informasi  dan  komunikasi  tersebut  di  satu sisi  berperan  untuk  pengembangan    hak cipta, namun di sisi lain dapat disalahgunakan  dalam  pelanggaran  hak cipta.  Pemanfataan  teknologi  dalam  hak cipta  dapat  diterapkan  dalam  kasus  yang terjadi  pada  Mola  TV  yang  merupakan salah  satu  penyedia  tayangan  pertelevisian yang  menggunakan  fitur  live streaming milik  PT.  Global  Media  Visual.  Mola  TV
merupakan pemegang Hak Lisensi
Tunggal  atas  tayangan  Sepak  Bola  Liga Primer  Inggris  untuk  musim    kompetisi 2019-2020,  2020-2021,  sampai  dengan musim  2021-2022  di  wilayah  Indonesia dan Timor Leste.
Dilansir  dari  Bolasport.com,  Mola TV  telah  melakukan monitoring dan sweeping terhadap pelanggaran hak kekayaan  intelektual  melalui website penyiaran streaming ilegal.  Dalam  rilis yang  diterima  BolaSport.com  dari  Mola TV,  telah  didapatkan  sejumlah  barang bukti,  yaitu  perangkat  komputer  yang digunakan  para  pelaku  dan  juga  bukti transaksi keuangan. Sehingga dalam aktivitasnya,  pelaku  telah  secara  ilegal melakukan penyiaran tanpa seizin pencipta dengan  membuat  situs streaming ilegal melalui
situs-situs
website berikut www.koragoll.com, www.tvxoe.co m, www.shootgol.net, www.tvball7.com, www.tvball.xyz, www.bosball.com  ,  dan www.indiost.com  (Rohwi,  2019).  Situs- situs  di  atas  adalah    penyedia link illegal streaming yang    mempublikasikan    dan menyiarkan  pertandingan  sepakbola tanpa seizin  pemilik  hak  siar  resmi  yaitu  Mola TV.
Sehingga  di  dalam  pendistribusian Hak  siar    Liga  Inggris  yang  dimiliki  oleh Mola  TV    ini  menyebabkan  kerugian finansial  yang tidak sedikit,  karena harga pembelian  lisensi  hak  siar  Liga  Inggris tergolong  mahal.  Maka  dari  itu,  sudah seharusnya  pengaturan  hukum  terkait illegal  streaming di  Indonesia  harus  lebih tegas,  sehingga  menimbulkan  efek  jera bagi  para  pelaku  pembuat link  streaming ilegal  tersebut.  Berdasarkan  fenomena  dan permasalahan  yang  ada  di  atas,  penulis ingin mengkaji dan mengangkat isu hukum seputar,  1)  Bagaimana  pengaturan  hukum berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  terhadap pelaku  tindak  pidana illegal  streaming ?  2)
Bagaimana  upaya  hukum  pada  surat putusan Pn.No.420/pid.sus/2020/pn-bdg
terhadap  pelaku  tindak  pidana illegal streaming?

## LITERATURE REVIEW
Ditemukan  beberapa  referensi  berupa karya ilmiah dan penelitian terdahulu yang mendukung  penyusunan  artikel  ini  dan dapat  dijadikan  sebagai  bahan  tinjauan pustaka, di antaranya:
1. Susanti  (2019)  menulis  artikel  dengan judul “ Pertanggungjawaban
Pidana
Pengguna Internet Dalam Mem - broadcast Layanan Live  Streaming
(Siaran  Langsung)  Film  Secara  Ilegal Melalui Account Media  Sosial”. Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa pertama ,  tindak  pidana  dalam  mem - broadcast layanan live  streaming (siaran  langsung)  film  secara  ilegal melalui  akun  media  sosial,  merupakan tindakan  yang  melawan  hukum  di mana  telah  ditemukan  unsur  kesalahan dan  kesengajaan  dan  objek  dari tindakan  itu  adalah  menyiarkan  serta menyebarluaskan (mentransmisikan)
film  yang  sedang  hangat-hangatnya diputar  di  sebuah  gedung  bioskop.
Bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku  tindak  pidana  penayangan illegal streaming jika  terbukti,  adalah yaitu  pemberian  sanksi  sesuai  dengan pasal  48  ayat  (1)  UU  ITE  (Susanti, 2019). Sisi persamaan antara penelitian Susanti  di  atas  dengan  penelitian penulis  adalah  sama-sama  mengkaji tentang  pertanggungjawaban  hukum bagi para pelaku tindak pidana penanyangan illegal streaming melalui media  sosial.  Akan  tetapi  objek permasalahan  yang  menjadi  topik utama  pada  kedua  penelitian  tersebut berbeda,  dan  payung  hukum  yang digunakan  sebagai  dasar  pencegahan dan  perlindungan  hak  cipta  juga berbeda.
2. Septia  Febriani  dan  Tantimin  (2022) menulis  artikel  dengan  judul  “Kajian Normatif  Ilegal  Streaming  Melalui
Media  Sosial:  Studi  Pada  Platform
IGTV”. Hasil penelitian ini menyatakan  video  yang  disiarkan secara  langsung  pada  Instagram  yang dilakukan pengunggahan IGTV termasuk  karya  sinemato  grafi  maka pemegang  hak  ciptanya  memperoleh perlindungan  hukum  terkait  karya dirinya  sesuai  aturan  pada  Pasal  40 Ayat  (1)  huruf  m  UU  28  Tahun  2014. Pada  pembahasan  pasal  tersebut  masih dijumpai  terdapat  normanya  yang kabur yakni dari definisi karya sinematografi  yang  sekadar  dibatasi pada  film.  Sanksi  hukum  mengenai tindakan  melanggar  penyiaran  kembali dengan tidak ada perizinan yang diberi pengaturanpada  UU  Nomor  28  Tahun 2014  merupakan  sanksi  pidana  sesuai yang  diaturkan  dalam  pasal  113  ayat (2)  serta  sanksi  perdata  mencakup penggugatan gantikerugian (Febriani & Tantimin,  2022).  Persamaan  antara penelitian Septia Febriani dan Tantimin dengan penelitian penulis adalah sama- sama mengkaji tentang Ilegal
Streaming Melalui Media Sosial namun  memiliki  objek  kajian  yang berbeda.
Dari  kedua  topik  penelitian  di  atas, belum  ditemukan  kajian  khusus  mengenai “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming di  Media  Sosial Berdasarkan  Perspektif  UU  No.  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  (Studi  Kasus: Mola Tv)”. Maka dari itu, penelitian yang penulis  lakukan  ini  diharapkan  dapat menambah  kontribusi  ilmiah  seputar  topik Illegal Streaming.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis,  dengan  pendekatan penelitian  hukum  normatif.  Sumber  data penelitian  ini  merupakan  sumber  data sekunder  yang  didapatkan  peneliti  secara tidak  langsung  melalui  media  perantara (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain). Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah
bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan hukum  primer  berupa  Putusan  Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.sus/2020/PN.Bdg tentang
Pelanggaran  Hak  Cipta  yaitu  Hak  Siar Eksklusif,  dan  UU  No.  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta.  Sementara  bahan hukum  sekundernya  diperoleh  melalui penelitian  kepustakaan  dengan  mengkaji berbagai literatur terkait.

## KONSEP DASAR Ruang Lingkup Hak Cipta
Hak  cipta  tersusun  dari  kata  “hak”  dan “cipta”.  Hak  memiliki  makna  kekuasaan atau kewenangan yang ditentukan oleh UU kepada  suatu  pihak  yang  sifatnya  bebas untuk  digunakan  atau  tidak.  Hak  dengan pengertian  seperti  ini  sering  dihadapkan dengan  kata  “kewajiban”.  Sementara  kata cipta  berarti  hasil  kreasi  manusia  yang muncul  dari  keahlian  mengolah  sumber daya  yang  ia  miliki,  yang  berupa  pikiran, pengetahuan,  perasaan  dan  pengalaman. Maka  dari  itu,  gabungan  kata  hak  cipta selalu  dikaitkan  dengan  sisi  intelektualitas manusia  yang  berupa  hasil  kerja  rasio (Dasrol, 2017).
UU  Nomor  28  tahun  2014  tentang hak  cipta  menjelaskan  definisi  hak  cipta, pencipta,  ciptaan,  hingga  pemegang  hak cipta.  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif pencipta  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta adalah orang atau kelompok menghasilkan suatu ciptaan yang  bersifat  khas  dan  personal.  Ciptaan adalah  hasil  karya  cipta  yang  dihasilkan yang  diekspresikan  dalam  bentuk  nyata. Pemegang  Hak  Cipta  adalah  Pencipta sebagai  pemilik  Hak  Cipta,  pihak  yang menerima  hak  tersebut  secara  sah  dari Pencipta,  atau  pihak  lain  yang  menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (UU No. 28, 2014). Berdasar  teori  Hak  Kekayaan  Intelektual dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual  yang  di  dalamnya  terdapat  hak eksklusif. Hak  cipta  mencakup  juga  hak
kekayaan imateriel. Hak imateriel merupakan hak kekayaan atas objek benda yang tidak berwujud/tidak bertubuh secara fisik  (Saidin,  2015).  Contoh  hak  kekayaan imateriel  antara  lain  adalah  hak  sewa,  hak pakai,  hak  kepemilikan  atas  dasar  surat berharga, dan lain sebagainya.
Hak  imateriel  disebutkan  secara implisit  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam pasal 499 disebutkan  bahwa  Hak  Cipta  itu  dapat digolongkan sebagai benda. Ruang lingkup makna  benda  yang  mencakup  barang  dan hak  yang  bisa  dikuasai  menjadi  objek kekayaan  ( property )  atau  hak  milik. Mengacu  pada  rumusan  ini,  maka  hak cipta  dapat  ditempatkan  sebagai  hak  yang merupakan  bagian  dari  benda,  dan  bisa dijadikan  objek  dari  hak  milik.  Sehingga hak  cipta  memenuhi  kriteria  pasal  499 KUHP  bahwa  Pemegang  hak  cipta  dapat menguasai  hak  cipta  sebagai  hak  milik (Saidin,  2015).  Hal  mendasar  dari  hak cipta  adalah  keaslian  atau  keautentikan yang  menegaskan  bahwa  yang  berhak menjadi  pemegang  hak  cipta  adalah  orang yang  mengklaim  sebagai  pembuat  karya tersebut  dan  telah  diakui  oleh  peraturan perundang-undangan.

## Hak Moral Dan Hak Ekonomi
Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang  memiliki  ruang  lingkup  luas.  Hak cipta juga mencakup hak ekonomi ( economic  rights )  dan  hak  moral  ( moral rights ).  Hak  Moral  ( Moral  Rights )  adalah hak  yang  melekat  dengan  pencipta  atau seseorang yang tidak bisa dihilangkan atau dihapus  dengan  alasan  apapun  meski  hak tersebut  telah  dialihkan  (Kitab  Undang- Undang:  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual (HaKI),  2019).  Hak  moral  merupakan  hak yang  melindungi  kepentingan  penciptanya secara  pribadi.  Konsep  hak  moral  berawal dari  sistem  hukum  kontinental  Perancis yang  menyatakan  bahwa  hak  pengarang ( droit  d’aueteur,  author  right )  terbagi menjadi  hak  ekonomi  dan  hak  moral  di mana  hak  ekonomi  memiliki  fungsi  dalam
mencari  keuntungan  dan  hak  moral menjadi pelindung atas reputasinya (Hutagalung,  2012).  Kepemilikan  atas  hak moral  bisa  dialihkan  dan  dipindahkan selama  pencipta  masih  hidup.  Pengalihan dapat  dilaksanakan  dengan  wasiat  atau sebab  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setelah  pencipta  meninggal  dunia.  Hak moral  di  Indonesia  diatur  dalam  UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
Hak  ekonomi  adalah  hak  untuk memperoleh  manfaat  finansial  atas  suatu hasil  ciptaan  yang  dimiliki  pencipta.  Hak ekonomi  setiap  bentuk  dan  jenis  karya ciptaan  bisa  berbeda-beda.  (Hutagalung, 2012). Pasal 8 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa  hak  ekonomi  adalah  hak  eksklusif pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  untuk memperoleh  keuntungan  finansial  atas ciptaannya  (UU  No.  28,  2014).  Hukum atau  peraturan  tentang  hak  ekonomi  yang dimiliki  oleh  sang  pencipta  menjadi  dasar bagi pemberian perlindungan pada pemegang  hak  tersebut.  Seorang  pencipta juga  memiliki  hak-hak  lain  atas  kekayaan intelektualnya  yang  telah  diatur  oleh negara-negara di dunia (Yonaeni, 2020).
Hak ekonomi mencakup hak reproduksi,  hak  adaptasi,  hak  distribusi, hak  pertunjukan  atau  penampilan,  hak penyiaran,  hak  program  kabel,  hak  yang mengikuti,  dan  hak  pinjam  masyarakat. Hak reproduksi atau Penggandaan (reproduction right) memiliki makna serupa  dengan  hak  perbanyakan,  yaitu menggandakan  jumlah  sesuatu  ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai  ciptaan  tersebut,  baik  dengan memakai bahan-bahan yang sama atau pun tidak,  termasuk  pengalihwujudan  dan rekayasa ulang suatu ciptaan. Hak adaptasi merupakan  hak  untuk  melakukan  adaptasi yang  meliputi  penerjemahan  atau  alih bahasa  suatu  karya  dari  satu  bahasa  ke bahasa  lain,  aransemen  musik,  melakukan dramatisasi atas karya nondramatik, menjadikan  fiksi  karya  nonfiksi,  atau sebaliknya.  Inti  dari  hak  adaptasi  adalah
melakukan  modifikasi  atas  karya  yang telah  ada  menjadi  bentuk  karya  lain, sebagai  hasil  penjajakan  dan  eskplorasi karya terdahulu dengan cara mengeksploitasi potensi diri untuk mendapatkan  nilai  tambah  yang  melebihi sebelumnya.  Hak  distribusi  adalah  hak pencipta  untuk  menyebarluaskan  karya ciptaannya  kepada  publik,  dengan  cara penjualan, penyewaan, promosi, dan tindakan  semacamnya  yang  bertujuaan memperkenalkan  hasil  ciptaan  kepada masyarakat. Hak pertunjukan atau penampilan (perfomance right) merupakan hak  melekat  pada  diri  pemilik  karya  yang dapat  dinikmati  melalui  pertunjukan. Seperangkat hukum dan aturan tentang hak pertunjukan  ini  dapat  ditemukan  pada Konvensi  Berne  tentang  perlindungan karya  seni  dan  sastra,  Konvensi  Universal dan Konvensi Roma. Hak penyiaran adalah hak  untuk  mentransmisikan  suatu  karya cipta  melalui  peralatan  nirkabel.  Baik penyiaran  tersebut  secara  langsung  ( live ) maupun  secara  ulang.  Yang  membedakan hak  program  kabel  dengan  hak  penyiaran adalah,  transmisi  data  pada  hak  program kabel  dilakukan  melalui  kabel,  sedangkan pada  hak  penyiaran  tanpa  melalui  kabel. Tim  penyiaran  televisi  memiliki  studio khusus untuk melakukan penyiaran program-programnya melalui kabel kepada pesawat  para  pelanggan.  Yang  tentunya penyiaran  tersebut  bersifat  komersial.  Hak yang Mengikuti ( Droit de Suite ) merupakan  hak  yang  dimiliki  pencipta yang  diatur  pada  pasal  12  bis  Konvensi Bern revisi Brussel Tahun 1948. Dan pada tahun  1967  ditambahkan  satu  pasal  lagi, yaitu pasal 14 hasil resivi Stocholm Tahun 1967. Droit  de  suite merupakan  hak tambahan  bagi  pencipta  dan  bersifat kebendaan. Hak pinjam masyarakat adalah hak yang dimiliki pencipta karena karyanya  tersimpan  di  perpustakaan  milik pemerintah, dan dipinjamkan ke masyarakat secara berbayar. Maka pencipta  berhak  mendapatkan  manfaat
ekonomi  dari  peminjaman  karya  ciptaan tersebut.

## Hak Terkait
Hak  terkait  adalah  hak  yang  berkaitan dengan  hak  cipta  yang  merupakan  hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Pengaturan lebih lanjut mengenai  hak  terkait  dapat  ditemukan pada  Pasal  20-37  UU  Hak  Cipta  (UU  No. 28, 2014).
Hak terkait melindungi pencipta dari tindak  pengalihwujudan  suatu  karyanya secara  ilegal.  Tiap  tindak  perwujudan dalam  bentuk  lain  dari  suatu  ciptaan  yang lebih  dulu  ada  dapat  dijerat  dengan  pasal tentang hak terkait tersebut (Ginting, 2012). Yang membedakan hak terkait dengan hak cipta  adalah,  pada  hak  cipta  yang  menjadi objek  perlindungan  adalah  karya  ciptaan yang  bersifat  kebendaan.  Sementara  pada hak  terkait,  objek  yang  dilindungi  adalah hak  perorangan,  badan  hukum,  atau lembaga.
Subjek hukum Hak Terkait mencakup  pelaku  pertunjukan,  produser fonogram,  dan  lembaga  penyiaran.  Pelaku Pertunjukan  adalah  orang  menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan. Produser  Fonogram  adalah  orang  yang pertama  kali  merekam  dan  memiliki tanggung jawab untuk melaksankan perekaman  suara  atau  perekaman  bunyi. Lembaga  Penyiaran  adalah  penyelenggara penyiaran.  Hak  terkait  memiliki  empat macam  hak  eksklusif  yakni  hak  moral pelaku  pertunjukan,  hak  ekonomi  pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku produser fonogram,  dan  hak  ekonomi  lembaga penyiaran (UU No. 28, 2014).

## Illegal Streaming
Streaming merupakan  proses  penyiaran yang dilakukan pengguna ke pengguna lain yang secara langsung ditampilkan. Tayangan  secara  langsung  di- broadcast kepada publik ( viewers ) dalam waktu yang bersamaan melalui media data komunikasi
( network ),  baik  yang  terhubung  dengan kabel  atau wireless (Parmawati,  2015). Urgensi  teknologi streaming adalah  untuk memberi  kemudahan  bagi  para  pengguna internet  yang  tidak  memiliki  akses  dan jaringan  yang  cepat  untuk  men- download file  multimedia  dalam  ukuran  besar, sehingga mereka tetap bisa mulai menampilkan  data  sebelum  seluruh  data berhasil dikirimkan/diunduh (Imran,
2016).
Media  sosial  sebagai  wadah  utama penyedia  layanan streaming sangatlah rentan  disalah-gunakan  oleh  pihak-pihak yang  tidak  bertanggung-jawab  yang  dapat merugikan hak kekayaan intelektual seseorang  terkait  hak  cipta  yang  ia  milki. Pelanggaran  dalam  layanan streaming biasa  disebut  sebagai illegal  streaming. Secara  bahasa,  ilegal  bermakna  tidak  sah atau  tidak  sah  menurut  hukum. Illegal streaming merupakan  media  penyedia layanan streaming yang  tidak  sah/tidak resmi  baik  secara  umum  maupun  menurut hukum. Dalam pasal 112 dan 114 UU Hak Cipta  disebutkan  secara  definitif  tentang tindakan  pelanggaran  hak  cipta,  yaitu setiap  orang  atau  lembaga  yang  dengan tanpa  hak  atau  tanpa  izin  pencipta  atau pemegang hak cipta, melakukan pelanggaran  hak  ekonomi.  Maka  dari  itu, illegal streaming jelas merupakan tindakan yang  secara  hukum  melanggar  aturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Ilegal Streaming Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perlindungan  hukum  hak  cipta  diatur dalam  UU  Hak  Cipta.  Salah  satu  alasan yang melatarbelakangi munculnya peraturan tersebut  adalah  seringnya  terjadi bentuk  pelanggaran  hak  cipta  yang beraneka rupa, termasuk pelanggaran yang berupa  illegal  streaming.  Secara  hukum, karya  atau  ciptaan  seseorang  secara otomatis  telah  mendapatkan  perlindungan
sejak kemunculannya pertama kali. Perlindungan  hukum  ini  bisa  dibuktikan dengan  adanya  surat  ciptaan  yang  dimiliki oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta. Surat  ciptaan  tersebut  dapat  digunakan sebagai  bukti  otoritatif  apabila  terjadi sengketa di kemudian hari .
Pengaturan  Hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana ilegal  streaming diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta.  Pelanggaran  dapat  terjadi kepada  Hak  ekonomi  pelaku  pertunjukan yang  diatur  dalam  pasal  23,  hak  ekonomi produser dalam pasal 24, dan hak ekonomi lembaga  dalam  pasal  25  (UU  No.  28, 2014).
Berdasarkan  UU  ITE,  pelangaran hak  cipta  termasuk  kedalam  kejahatan cybercrime. Cybercrime merupakan tindakan melanggar hukum yang menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain dalam  bentuk  fisik  atau  nonfisik  dengan menggunakan  komputer  sebagai  alat  atau menjadikan  komputer  sebagai  sasaran kejahatannya  (Surniandari,  2016).  Adapun payung  hukum  dalam  pelanggaran illegal streaming (membagikan  tayangan  ulang) atau membroadcast secara  langsung  dan menyebarluaskan  tanpa  seizin  pemilik terdapat  Pasal  23  ayat  (5)  UU  Hak  Cipta. Adapun  sanksi  pidana  pelaku  dapat diberikan  karena  melanggar  pasal  32  ayat (1)  UU  ITE  dengan  sanksi  pidana  yang telah  jelas  termuat  pada  pasal  48  ayat  (1) UU ITE.
Upaya hukum atas terjadinya pelanggaran  hak  cipta  diatur  dalam  UU Hak  Cipta.  Pasal  95  ayat  (1)  menyatakan penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  dapat dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Setiap Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dan Pemilik  Hak  Terkait  dapat  mengajukan gugatan  ganti  rugi  melalui  Pengadilan Niaga  atas  pelanggaran  hak  cipta  atau produk  terkait.  Sanski  Hukum  bagi pelangagar  hak  cipta  dalam  hal  ini  pelaku ilegal streaming tercantum dalam  UU Hak Cipta  pasal  112-120.  Dalam  Pasal  120
dijelaskan bahwa Tindak Pidana Hak Cipta merupakan  delik  aduan  (UU  No.  28, 2014). Delik aduan ( klacht delict ) merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan  penuntutan  setelah adanya pengaduan.  UU  Hak  Cipta  membawa dampak  positif  bagi  masyarakat  Indonesia agar  mau  terus  berkarya  menciptakan  hal baru  yang  bermanfaat.  UU  Hak  Cipta melindungi kepentingan Pencipta, Pemegang  Hak  Cipta,  dan  Pemilik  Hak Terkait (Kumalasatki, 2016).
Hak  cipta  dilindungi  dari  adanya potensi  kesewenangan  melalui  UU  Hak Cipta.  UU  ini  mengatur  perihal  batasan- batasan  terhadap  sebuah  ciptaan  yang dilindungi  secara  langsung  atau  otomatis, sekaligus  untuk melindungi kesewenangan termasuk  pada  kasus  pelanggaran  ilegal streaming. UU ini memberikan perlindungan  kepada  Hak  Ekonomi,  Hak Moral, dan Hak Terkait yang melekat pada diri  penciptanya.  Selanjutnya  dalam  upaya untuk mendapatkan keadilan yang berhubungan  langsung  dengan  tindak pidana  ini,  bahwa  segala  yang  terkait dengan  aturan  tertulis  yang  berupa  izin, memperoleh  keuntungan  ekonomi,  dan mengatur  mengenai  bentuk  pelanggaran hak  cipta,  sehingga  memunculkan  yang dinamakan dalam bentuk upaya hukum apa saja  yang  dapat  dilaksanakan  untuk merespon  tindakan  pelanggaran  hak  cipta ilegal streaming tersebut.
Setiap  Pencipta  atau  Pemegang  Hak Cipta  dan  Pemilik  Hak  Terkait  bisa mengajukan  gugatan  ganti  rugi  melalui Pengadilan  Niaga  atas  pelanggaran  hak cipta  atau  produk  terkait.  Ketentuan tentang Ganti Rugi ini disebutkan di dalam Pasal  99  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta.  Bentuk Ganti  Rugi  yang  bisa  dilakukan  oleh Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta  dan Pemilik Hak Terkait diatur dalam Pasal 99 ayat  (2)  (UU  No.  28,  2014).  Terdapat ketentuan Pidana yang merupakan ketentuan  yang  selalu  dicantumkan  di dalam  setiap  UU  yang  ada  di  Indonesia, ketentuan  Pidana  ini  dimaksudkan  untuk
memberikan efek  jera kepada para pelaku pelanggaran.  Menurut  UU  Hak  Cipta Nomor  28  Tahun  2014  disebutkan  bahwa pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan/atau  denda  maksimal  4  miliar rupiah, sedangkan di dalam UU Hak Cipta Nomor  19  Tahun  2002  ditetapkan  bahwa pidana  penjaranya  paling  lama  7  (tujuh) tahun  dan/atau  denda  maksimal  1,5  miliar rupiah.
Secara  fungsional  bahwa  bentuk perlindungan  tersebut  bagi  Mola  TV adalah  sebuah  tameng  untuk  melindungi pemanfaatan  karya  tanpa  izin  dan  tanpa bayar  royalti  dari  pihak  lain,  sehingga kesewenangan dalam penyebarluasan dengan  menggunakan  sarana  teknologi informasi  dan  komuniksi  dengan  tujuan komersial  serta  penggunaan,  pengambilan, penggandaan  dan  atau  pengubahan  hak terkait  tanpa  mencantumkan  sumbernya adalah  melanggar  pertauran  yang  sudah dibuat.

## Bentuk  Upaya  Hukum  Mola  TV
Terhadap Pelaku Ilegal Streaming Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kronologis  Terjadinya  Pelanggaran  Hak Cipta  Terhadap  Mola  TV  berawal  dari hasil monitoring dan sweeping yang dilakukan  oleh  pihak  Mola  TV  sendiri diketahui  bahwa  adanya  penayangan secara  live  Liga  Inggris  melalui  situs website yang  dibuat  oleh  pelaku  yaitu, www.tvball7. com, www.pastivi.com, www.bosball  dan  www.indiostv.com  telah melakukan  atau  menyiarkan  diwaktu bersamaan ( live ) pertandingan Liga Inggris.  Pelaku  telah  membuat website tersebut  dengan  sengaja  dan  secara  tidak sah  (Ilegal Steaming )  telah  menayangkan dan  menyebarluaskan  tayangan  tersebut yang  secara  mudah  dapat  diakses  oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan  dari  tayangan  Liga  Inggris yang disiarkan (Direktori
Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, 2020).
Berlanjut  pada  tanggal  19  dan tanggal  23  Juli  2019  pihak  PT.  Global Media Visual (Mola TV) telah mengeluarkan himbauan ke semua website milik  pelaku  tersebut  dan  pada  tanggal  26 Juli  2019  pelaku  datang  ke  PT.  Global Media  Visual  (Mola  TV)  selanjutnya dilakukan  pertemuan  pada  tanggal  26  Juli 2019  tersebut  di  Jakarta  bertempat  di Kantor  PT.  Global  Media  Visual  (Mola TV)  berisi  peryataan  bahwa  pelaku mengetahui  bahwa  PT.  Global  Media Visual  (Mola  TV)  sebagai  penerima Lisensi  dari The  Football  Association Premier League Limited (Premier League ) di Indonesia dan Timor Leste dan terdakwa tidakakan  melakukan  kegiatan  illegal streaming English Premier League menggunakan website maupun membagikan link steaming English Premier  League .  Di  mana  saat  itu  pelaku telah  membuat  pernyataan  tidak  akan menyiarkan Pertandingan Sepak Bola Liga Premier  Inggris  namun  pada  tanggal  14 Desember 2019 Website
www.indiostv.com  milik  pelaku  kembali menayangkan English  Premier  League antara Chelsea Vs Bournemouth (Direktori Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2020).
Oleh karena itu pelaku yang melakukan  kegiatan  penayangan  Liga Inggris  tanpa  izin  dari  pemilik  hak  siar tunggal  PT.  Global  Media  Visual  (Mola TV)  telah  mendapatkan  keuntungan  yang didapat  dari  google adsense. Dengan barang  bukti  bahwa  terduga  pelaku mendapatkan fee atas  tayangan  Liga Inggris  yang  di transfer oleh  google  ke rekening  pelaku  yaitu  bank  BRI  dengan no.rek  445301017038534  an  ROKAYAH. dan  bank  BRI  no.rek  6013012061963085 yaitu  sebesar  Rp675.914.647  (enam  ratu tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat belas  ribu  enam  ratus  empat  puluh  tujuh rupiah).  Dan  pada  bulan  Desember  tahun 2019  pelaku  juga  terbukti  mendapatkan keuntungan  sebesar  Rp62.542.781  (enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua
ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah). Sehingga  atas  perbuatan  yang  dilakukan pelaku  tersebut    dalam  hal  mengambil, memindahkan siaran langsung dan menayangkan siaran
langsung pertandingan sepak bola Liga Inggris yang terbukti  menggunakan website pribadi, pelaku secara ilegal telah merugikan Mola TV  selaku  pemilik  hak  siar  tunggal  dan hak ekonomi tunggal, senilai Rp.353.660.000.000  (tiga  ratus  lima  puluh tiga  miliar  enam  ratus  enam  puluh  juta rupiah)  dihitung  dari  jumlah viewer yang masuk  kedalam website milik  terdakwa dikalikan  4  (empat)  bulan  penayangan dikalikan  Rp100ribu  dengan  harga  alat streaming Mola TV setelah dibagi 12 (dua belas)  (Direktori  Putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).
Situs-situs  yang  dibuat  oleh  pelaku untuk  menayangkan  siaran  Liga  Inggris secara live melalui website tersebut  telah melanggar  hak  cipta  tayangan  dari  Mola TV.  Pelaku  sebagai  pengelola  situs streaming ilegal  tersebut  terbukti  bersalah sudah  melakukan  tindakan  pelanggaran hak  cipta  yang  di  mana  tindakan  itu termasuk  ke  dalam  kategori  tindak  pidana sesuai  dengan  yang  ditegaskan  dalam  UU Hak  Cipta,  yang  dapat  dikenakan  sanksi berdasarkan  pasal  118  ayat  (1)  untuk pelanggaran Penggunaan Secara Komersial dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp1miliar.  Pada  Ayat  (2),  “Setiap Orang  yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat  (2)  huruf  d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp4miliar  (UU  No.  28,  2014).  Upaya hukum  yang  dilakukan  oleh  Mola  TV adalah upaya di mana pihak pencipta yang telah dirugikan atas pelanggaran hak cipta.
Mola  TV  memberikan  peringatan secara  tertulis  sebagai  bentuk  itikad  baik kepada  para  pihak  yang  diduga  melanggar hak  Mola  TV  serta  memiliki  niat  untuk
mengajak berdiskusi atas dugaan pelanggaran  tersebut.  Peringatan  tersebut diabaikan  oleh  para  pihak  sehingga  pihak Mola  TV  memutuskan  untuk  membawa dugaan  pelanggaran  ini  ke  jalur  hukum melalui  gugatan  di  Pengadilan  Negeri Bandung  yang  memiliki  kewenangan wilayah  relatif.  Mola  TV  memiliki  bukti kuat  untuk  digunakan  dalam  proses peradilan  bahwa  situs streaming ilegal yang  dibuat  oleh  pelaku  tidak  memiliki lisensi atau izin resmi untuk menayangkan konten  yang  disiarkan,  sehingga  hukuman yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  Pasal  118 ayat  (2)  jo.  Pasal  25  ayat  (2)  UU  Hak Cipta.  Mengingat  perbuatan  streaming sepak  bola  yang  dilakukan  oleh  situs-situs tersebut  adalah  ilegal  yang  berarti  tidak mengantongi  izin  atau  tidak  dengan persetujuan dari Mola TV, maka perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 25,  di  mana  Pasal  118  mengatakan  bahwa hal  tersebut  merupakan  perbuatan  pidana dan dapat dijatuhkan sanksi penjara paling lama  10  tahun  dan  atau  dengan  paling banyak sebesar Rp4miliar (Direktori Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 2020; UU No. 28, 2014). Secara  yuridis  untuk  mengumumkan atau menggandakan hak ciptaan, pihak lain harus  menperoleh  suatu  izin  atau  lisensi dari  pemegang  hak  cipta  terkait  dan pemberian izin tersebut menyangkut perihal  profit  atas  penyimpangan  atau ilegal  dari  pemegang  hak  cipta  pada  hal yang  dinamakan.  Lisensi  merupakan  izin tertulis  yang  diberikan  pemilik  hak ekonomi  atas  penggunaan  produk  kepada pihak  lain  dengan  suatu  syarat  tertentu (Suhardo, 2016).
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa perbuatan  terdakwa  memenuhi  semua unsur  delik  dalam  Pasal  118  ayat  (2)  UU Hak  Cipta.  Terdakwa  dinyatakan  terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan  perbuatan  pidana  sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut. Dakwaan primair Penuntut Umum tersebut
telah  pula  terbukti,  sehingga  terhadap terdakwa  harus  pula  dinyatakan  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana didakwakan  dalam  dakwaan  primair  dan oleh  karenanya  sudah  sepatutnya  pula diberikan sanksi hukum yang setimpal atas perbuatannya.  Majlis  hakim  memutuskan untuk  mengadili  terdakwa  yaitu  saudara Uyan Supiana Bin Ojo yang terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  pelanggaran  Hak  Cipta. Terdakwa  dijatuhi  hukuman  4  (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp750juta dengan  ketentuan  jika  denda tidak  dibayar diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1 (satu)  bulan  dan,  menetapkan  lamanya masa  penangkapan  dan  penahanan  yang telah  dijalani  oleh  terdakwa  dikurangkan seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan (Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, 2020).

## KESIMPULAN
Pengaturan Hukum terhadap pelaku tindak pidana  illegal  streaming  di  media  sosial diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Peraturan ini  mengakui  adanya  Hak  Ekonomi,  Hak Moral, dan Hak Terkait yang melekat pada diri  penciptanya.  Setiap  pelanggaran  atas hak  tersebut  dapat  dikenakan  pidana dengan  delik  aduan  dengan  ancaman pidana penjara dan/atau denda berupa uang ganti rugi.
Upaya  Hukum  yang  dilakukan  oleh pihak PT. Global Media Utama (Mola TV) atas  pelanggaran  hak  yang  dimiliki  yaitu dengan  melakukan  upaya  hukum Represif dengan  menindaklanjuti  perkara  tersebut ke Pengadilan
Negeri Bandung dikarenakan  tidak  adanya  itikad  baik  dari pelaku yang merugikan Mola TV atas Hak Siar
kepemilikan
Liga
Inggris.
Berdasarkan Putusan Pidana Nomor
420/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg  majlis  hakim memutuskan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan di
dalam Pasal 118 ayat (2) jo.  Pasal 25 ayat (2)  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Di  dalam pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  pelaku dijatuhi  hukuman  selama  4  (empat)  tahun penjara  dan  denda  sebesar  Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan  jika  denda  tidak  dibayar  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  1  (satu) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dasrol,  D.  (2017).  Analisis  Terhadap Hambatan  Pelaksanaan  Perlindungan Hukum  Tenun  Siak  Di  Kabupaten Siak  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2002  Tentang  Hak
Cipta. Jurnal Hukum & Pembangunan , 43 (1), 1–26.
Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia.  (2020). Surat
Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN.Bdg .  Direktori Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.
Febriani, S., & Tantimin, T. (2022). Kajian Normatif  Ilegal  Streaming  Melalui Media  Sosial:  Studi  Pada  Platform IGTV. Jurnal  Komunitas  Yustisia ,
5 (1), 340–355.
Ginting,  E.  R.  (2012). Hukum  Hak  Cipta Indonesia . Citra Adya Bakti.
Hutagalung,  S.  M.  (2012). Hak  cipta: kedudukan  &  peranannya  dalam pembangunan . Sinar Grafika.
Imran,  H.  A.  (2016).  Penggunaan  Tv Streaming  Di  Kalangan  Masyarakat Perkotaan (Streaming Tv Use Among Urban  Communities). Jurnal  Studi Komunikasi Dan Media , 20 (2).
Kitab Undang-undang: Hak Atas Kekayaan  Intelektual  (HaKI) .  (2019). Permata Press.
Kumalasatki,  K.  P.  (2016). Perlindungan hukum terhadap pembajakan hak siar eksklusif  PT.  MNC  Sky  Vision Berdasarkan  Undangundang  No.  28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri
Nomor: 130/Pid. B/2013/PN.
Parepare .  Jakarta:  Fakultas  Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
Parmawati,  P.  T.  (2015).  Pengembangan Sistem  Informasi  Layanan  Audio
Visual Perpustakaan Universitas
Pendidikan  Ganesha  Berbasis  Video
Streaming. JST  (Jurnal  Sains  Dan Teknologi) , 4 (1). Saidin,  O.  (2015). Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual  (Intellectual Property  Rights) .  Raja  Grafindo
Persada.
Suhardo,  E.  S.  (2016).  Penegakan  Hukum Pada Hak Cipta. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 4 (1).
Surniandari,  A.  (2016).  UUITE  Dalam Melindungi  Hak  Cipta  Sebagai  Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari
Cybercrime.
Cakrawala-Jurnal
Humaniora , 16 (1).
Susanti,  S.  (2019).  Pertanggungjawaban
Pidana  Pengguna  Internet  Dalam Membroadcast Layanan Live Streaming  (Siaran  Langsung)  Film Secara  Ilegal  Melalui  Account  Media Sosial. Jom Fakultas Hukum
Universitas Riau , 6 (2). UU  No.  28.  (2014). Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak
Cipta . Yonaeni,  L.  (2020). Perlindungan  Hak
Ekonomi  Pemegang  Lisensi  Hak  Siar
Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap  Streaming  Online  Ilegal (Analisis  Yuridis  Putusan  Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg) . Skripsi,
Universitas Negeri Semarang.