Hisyam Rifqi Madani

## IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN PADA INDUSTRI FINTECH SYARIAH

## IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SHARIA FINTECH INDUSTRY

## Hisyam Rifqi Madani
Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: hisyamrifqimadani@gmail.com

## ABSTRAK
Startup  syariah  terus  mengalami  perkembangan  di  seluruh  belahan  dunia.  Fintech lending  syariah  sendiri  yang  saat  ini  sudah  berdiri  di  Indonesia  diantaranya  adalah indves, syarQ, start zakat, paytren, dan lain-lain. Hingga saat ini, di Indonesia mayoritas perusahaan  masih  dikuasai  financial  teknologi  konvensional.  Dalam  situs  resmi  OJK hingga  pada  juni  2019  pada  data  yang  telah  di  paparkan  sejumlah  46  perusahaan penyelenggara layanan keuangan telah mendapat ijin resmi OJK dan 100 penyelenggara terdaftar, seiring perkembangannya para layanan fintech tersebut secara bertahap masuk kedalam  system  keuangan  syariah.  Keberadaan  Dewan  Pengawas  syariah  yang menghambat  perkembangan  industri  fintech  lending  syariah  menyebabkan  sedikitnya penyelenggara  usaha  fintech  lending  syariah  di  Indonesia.  memperhatikan  berbagai macam  aspek  perkembangan  teknologi  dan  ekonomi  yang  begitu  pesat  di  Indonesia, pihak  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan  pendapat  tentang  pertanyaan masyarakat terkait dengan adanya penawaran produk berbasis syariah dari para startup bisnis syariah. Hal ini dilakukan untuk memberi penjelasan tentang berbagai aturan dan ketentuan layanan keuangan berbasis teknologi yang berdasarkan pada syariah islam.
Kata Kunci: kecerdasan buatan, fintech, syariah, MUI, OJK.
Hisyam Rifqi Madani

## ABSTRACT
Islamic  startups  continue  to  experience  development  around  the  world.  Sharia  fintech lending itself that is currently established in Indonesia includes investment, syarQ, start zakat, paytren, and others. Until now, in  Indonesia  the majority of companies are still controlled  by  financial  technology.  In  the  official  OJK  website,  as  of  June  2019,  the data that has been described is that 46 financial service providers have received official OJK  permission  and  100  registered  operators,  along  with  the  development  of  these fintech  services,  are  gradually  entering  the  Islamic  financial  system.  The  existence  of the  Sharia  Supervisory  Board  which  hinders  the  development  of  the  sharia  fintech lending industry has caused at least a few sharia  fintech lending business operators in Indonesia.  Paying  attention  to  various  aspects  of  rapid  technological  and  economic development  in  Indonesia,  the  Indonesian  Ulema Council  (MUI) issued  an  opinion  on public questions related to the existence of  sharia-based product  offerings from sharia business  startups.  This  is  done  to  provide  an  explanation  of  the  various  rules  and provisions of technology-based financial services based on Islamic sharia.
Keyword: Artificial intelligence, fintech, syariah, MUI, OJK.
.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  kita  ketahui  setiap  negara mengalami revolusi untuk melahirkan perubahan  yang  fundamental  dan  berlangsung cepat.  Adanya  sebuah  revolusi  dapat  membawa perubahan  yang  signifikan  di  masyarakat,  baik itu  bidang  ekonomi,  politik,  dan  budaya. Adapun  Revolusi  yang  terjadi  baru-baru  ini salah  satunya  adalah  Revolusi  industri  4.0. Revolusi  ini  telah  melahirkan  inovasi-inovasi baru  dalam  kehidupan  manusia.  Teknologi komputer yang berkembang semakin pesat telah menghadirkan  entitas  unik  dalam  kehidupan modern manusia, diantaranya Artificial Intelegence .  Menurut  Budiharto  dan  Suhartono
AI  mencakup  bidang  yang  cukup  besar,  mulai dari  yang  paling  umum  diketahui  hingga  yang khusus, dari  Learning  atau  Perception hingga pada  permainan  catur,  AI  telah  membuktikan dirinya  dengan  menjabarkan  teori  matematika, mengembangkan penulisan puisi, mengemudikan mobil dan bahkan dapat dengan cepat  melakukan  diagnosis  penyakit  dengan akurat.
Menurut  Sterling  Miller  AI  merupakan komputasi  kognitif  yang  bisa  mengajarkan komputer  itu  sendiri  untuk  belajar,  bernalar, berkomunikasi, dan membuat keputusan. Meskipun  dalam  perkembangannya  AI  dapat
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 128-138.
Hisyam Rifqi Madani
melakukan  berbagai  hal  yang  bisa  dilakukan oleh  manusia  dan  bahkan  lebih  baik  lagi. Termasuk  menyelesaikan  masalah  atau  tugas- tugas  yang  sifatnya  lebih  kompleks  dan membutuhkan kemampuan khusus. Oleh karena itu,  penggunaan  AI  dalam  proses  pengawasan penerapan  prinsip  syariah  sendiri  memiliki potensi  manfaat  dan  efisiensi  yang  tepat  serta kemudahan bagi penggunanya.
Layanan  industri  jasa  keuangan  digital atau  financial  technology  semakin  beragam jenisnya  di  masyarakat.  Setelah  ada  uang elektronik  (e-payment),  asuransi  teknologi (insuretech),  pinjaman  online  atau  fintech  peer to  peer  (P2P)  konvensional,  kini  mulai berkembang  di  masyarakat  fintech  syariah. Sebenarnya,  jenis  ini  termasuk  kategori  fintech P2P  karena  inti  bisnisnya  memberi  pendanaan kepada  peminjam.  Namun,  sesuai  namanya, fintech  syariah  menerapkan  prinsip-prinsip Islam  dalam  transaksinya.  Sehingga,  terdapat perbedaan  dalam  bunga  atau  riba,  akad, mekanisme  penagihan  hingga  penyelesaian sengketa.
Pada  tahun  2016  di  wilayah  asia tenggara tepatnya di Singapura, memperkenalkan  produk  fintech  syariah  capital boost  yang  sudah memperoleh  sertifikat kepatuhan  syariah  dari  Financial  Shariah Advisory Consultasy di Singapura, adapun pada tahun  2014  terdapat  fintech  syariah  dari Singapura  yang  berhasil  menguasai  pangsa
pasar di Indonesia dengan system crowdfunding dan  sudah  mempunyai  layanan  keuangan syariah.
Beberapa  waktu  terakhir  Crowdfunding syariah  terus  mengalami  perkembangan  di seluruh  belahan  dunia.  Fintech  syariah  sendiri yang  saat  ini  sudah  berdiri  di  Indonesia diantaranya  adalah  indves,  syarQ,  start  zakat, paytren,  dan  lain  –  lain.  Fintech  syariah  yang memiliki  sertifikasi  halal  dari  MUI  pertama  di Indonesia ialah Paytren pada tahun 2017. hingga saat  ini  financial  technologi  di  Indonesia  masih berada di mayoritas financial teknologi konvensional.  Dalam  situs  resmi  OJK  hingga pada juni 2019 pada data yang telah di paparkan sejumlah 113 perusahaan penyelenggara layanan  keuangan  telah  mendapat  ijin  resmi OJK,  seiring  perkembangannya  para  layanan fintech tersebut  secara bertahap masuk kedalam system keuangan syariah.
Adanya  para  startup  bisnis  usaha  yang mulai  menjalankan  bisnisnya  dengan  mengikuti prinsip-prinsip syariah dan sudah terdaftar pada OJK dan DSN-MUI, mulai dengan cara melihat produk  yang  akan  ditawarkan,  kejelasan  akad yang digunakan, dan juga aturan-aturan didalamnya sesuai dengan ajaran islam. Dengan memperhatikan  berbagai  macam  aspek  dan perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat  di Indonesia,  pihak  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) mengeluarkan pendapat tentang pertanyaan  masyarakat  terkait  dengan  adanya
Hisyam Rifqi Madani
penawaran  produk  berbasis  syariah  dari  para startup  bisnis  syariah.  Hal  ini  dilakukan  untuk memberi penjelasan tentang berbagai aturan dan ketentuan  layanan  keuangan  berbasis  teknologi yang berdasarkan pada syariah islam.
MUI mengeluarkan Fatwa Dewan
Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018
Tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Selain  persoalan  bunga,  fintech  syariah  juga tidak memiliki metode tersendiri dalam penagihan  pinjaman.  Seperti  diketahui,  dalam kegiatan  penagihan  sering  sekali  jadi  persoalan dimana  industri  fintech  kemudian  melakukan perbuatan  yang  berbahaya  bagi  konsumennya seperti intimidasi, pencurian dan penyalagunaan data  hingga  pelecehan  seksual.  penagihan fintech  syariah  dilakukan  dengan  metode in- house.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menenggunakan  kajian literasi  yaitu  berasal  dari  buku-buku,  literatur yang  berkaitan  dalam  penelitian  yang  sedang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Lembaga Pembiayaan Financial Technology Berdasarkan  keputusan  Presiden  Nomor 61  Tahun  1988  dan  dijabarkan  lebih  lanjut melalui  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 1251/KMK.013/1988  tentang  Ketentuan  dan
Tata  Cara  Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan, Pasal  1,  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha  yang  di  dalam  melakukan  kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Berkaitan dengan  lembaga pembiayaan  di Indonesia  salah  satunya  adalah  Financial Technology (Fintech), adapun pengertian fintech berdasarkan Dorfleitner, Hornuf, Schmitt,  &  Weber  (2017)  Fintech  merupakan industri  yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis  dimana  banyak  model  bisnis  yang berbeda.  Berdasarkan  Hsueh  (2017),  Teknologi Keuangan juga disebut sebagai fintech, merupakan  model  layanan  keuangan  baru  yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.
Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia
No.19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) telah ditegaskan  definisi  yang  digunakan  oleh  BI mengenai fintech hingga kategori dan kriterianya.  Definisi  Teknologi Fintech dalam Pasal 1  “teknologi  finansial  adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 128-138.
Hisyam Rifqi Madani
Kategori Penyelenggaraan Teknologi
Finansial/Fintech Pasal 3 ayat 1:
1. Sistem pembayaran;
2. Pendukung pasar;
3. Manajemen  investasi  dan  manajemen risiko;
4. Pinjaman,  pembiayaan,  dan  penyediaan modal; dan
5. Jasa finansial lainnya.
Kriteria Teknologi Finansial pasal 3 ayat 2:
1. Bersifat inovatif;
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. Dapat digunakan secara luas; dan
5. Kriteria  lain  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.
Berdasarkan definisi Otoritas Jasa Keuangan  fintech  adalah  sebuah  inovasi  pada industri  jasa  keuangan  yang  memanfaatkan penggunaan  teknologi.  Produk  fintech  biasanya berupa  suatu  sistem  yang  dibangun  guna menjalankan  mekanisme  transaksi  keuangan yang spesifik.
Tipe-tipe Financial Technology (Fintech)
Menurut  Hsueh  (2017),  terdapat  tiga  tipe Financial Technology, yaitu:
1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga ( Third-party payment system ).
Contohnya,  sistem  pembayaran  melalui pihak  ketiga  yaitu  cross-border  EC, online-to-ofline (O2O), sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran  yang  menyediakan  jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

## 2. Peer-to-Peer (P2P) Lending
Fintech lending  atau  fintech  Peer-to-Peer Lending atau  layanan  Pinjam  Meminjam  Uang berbasis  Teknologi  Informasi  (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam  tanpa  harus  bertemu  langsung. Mekanisme  pinjam  memijam  ini  dilakukan melalui  sistem  yang  telah  disediakan  oleh Penyelenggara  Fintech  Lending,  baik  melalui aplikasi maupun laman website.

## 3. Crowdfunding
Crowdfunding merupakan  tipe  fintech dimana  sebuah  konsep  atau  produk  seperti desain,  program,  konten,  dan  karya  kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat  yang  tertarik  dan  ingin  mendukung konsep  atau  produk  tersebut  dapat  memberikan dukungan secara  finansial.  Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan dan memprediksi permintaan pasar.
Hisyam Rifqi Madani
Pengaturan Fintech di Indonesia
Beberapa  pengaturan  terkait  mengenai fintech di Indonesia diantaranya:
1. Peraturan
Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016  tentang  penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. 2. Peraturan
Bank
Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur
No.19/14/PADG/2017  tentang  Ruang  Uji Coba Terbatas ( Regulatory Sandbox )
Teknologi Finansial.
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur
No.19/15/PADG/2017  tentang  Tata  Cara
Pendaftaran,  Penyampaian  Informasi,  dan Pemantauan
Penyelenggara
Teknologi
Finansial.
Sementara itu, OJK menerbitkan pengaturan  yang  berkaitan  dengan  salah  satu produk  fintech  melalui  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan
No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis
Teknologi Informasi.
Layanan Pinjam Meminjam Berbasis
Teknologi Informasi P2P Lending Syariah di
Indonesia .
Penyelengaraan layanan pinjam- meminjam  berbasis  teknologi  informasi  yang mempergunakan  akad  syariah  berkembang dengan  beberapa  pilihan  kepada  para  pengguna
layanan, baik  itu peminjam  maupun pihak  yang memberikan  pinjaman.  Skema  yang  diberikan peminjam  maupun  pemberi  pinjaman  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan  mereka,  sesuai koridor  syariah.  Penerapan  skema  syariah  ini dilakukan  dengan  memperhatikan  ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan pelayanan  yang  maksimal  serta  perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan.
Beberapa  akad  yang  di  terapkan  oleh penyelenggara layanan antara lain akad Wakalah  bil  Ujrah  dan  akad  Musyarakah. Penyelenggaraan  layanan  yang  dilaksanakan oleh  Investree  dan  Dana  Syariah  dengan mempergunakan skema syariah. Dalam pelaksaan  transaksi  syariah  lembaga  jasa keuangan wajib tunduk pada peraturan- peraturan  penyelenggaraan  layanan  berdasar syariah  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  terkait. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor  77/POJK.01/2016  yang  menjadi  dasar penyelenggaraan  layanan  pinjam  meminjam berbasis  teknologi  informasi.  Namun  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  hal-hal  yang perlu  dilengkapi  oleh  lembaga  jasa  keuangan yang melaksanakan transaksi berdasar syariah.
Kendati  demikian,  kegiatan  penagihan sering  sekali  menyebabkan  persoalan  dimana industri  fintech  kemudian  melakukan  perbuatan yang  berbahaya  bagi  konsumennya  seperti intimidasi,  pencurian  dan  penyalahgunaan  data hingga  pelecehan  seksual.  Oleh  karenanya
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 128-138.
Hisyam Rifqi Madani
pelaksanaan  fintech  syariah  ini  wajib  memiliki payung  hukum  sebagai  dasar  pelaksanaan layanan  pinjam-meminjam  berbasis  teknologi informasi  yang  berdasarkan  syariah.  Dasar hukum  yang  ada  saat  ini  masih  Fatwa  terkait penyelenggaraan  layanan  pinjam-meminjam berbasis  teknologi  informasi  No.117/DSN- MUI/II/2018  Tentang  Layanan  Pembiayaan Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan Prinsip Syariah.
Maka  perlu  ditegaskan  tentang  perbedaan fintech  syariah  dan  fintech  kovensional  bahwa ini  merupakan  tugas  besar  bagi  para  pelaku fintech  syariah.  Kunci  nya  terletak  pada  akad berdasarkan  prinsip  syariah  yang  digunakan dalam  skema  transaksi  fintech  syariah.  Dengan mengemukakan  keunggulan  penggunaan  akad dalam fintech syariah, dan kembali menjelaskan  akan  haramnya  keterlibatan  kita dalam  sistem  bunga (yang ada di dalam  fintech konvesional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI  No.  1  Tahun  2004  tentang  Hukum  Bunga (Interest) yang meliputi:
a. Praktik  pembungaan  uang  saat  ini  telah memenuhi  kriteria  riba  yang  terjadi  pada zaman  Rasulullah  SAW,  yakni  riba nasi’ah.  Dengan  demikian,  praktek pembungaan  uang  termasuk  salah  satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
b. Praktik  pembungaan  tersebut  hukumnya adalah  haram,  baik  dilakukan  oleh  Bank,
Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian,
Koperasi dan Lembaga  Keuangan  lainnya maupun dilakukan oleh Individu.
Penyelenggaraan layanan wajib memenuhi ketentuan dan menyesuaikan penyelenggaraan  layanannya  dengan  ketentuan syariah  yang  berkaitan  dengan  usaha  tersebut. Kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah  merupakan kewajiban  bagi  lembaga  jasa  keuangan  yang menjalankan  usahanya  dengan  prinsip  syariah. Dalam penyelenggaraan kegiatan layanan Lembaga Jasa Keuangan Syariah wajib memperhatikan  jaminan  kepatuhan  syariah (shariah compliance assurance) atas keseluruhan aktivitas  penyelenggara  Layanan.  Hal  ini merupakan  salah  satu  yang  sangat  penting  bagi pengguna layanan.
a. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif  untuk  menilai  ketaatan  syariah bagi  penyelenggara  layanan  pinjam meminjam  berbasis  teknologi  informasi: Akad  atau  kontrak  yang  digunakan untuk  pengumpulan  dan  penyaluran pembiayaan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  Syariah  dan  aturan  Syariah  yang berlaku.
b. Dana  zakat  dihitung  dan  dibayar  serta dikelola  sesuai  dengan  aturan  dan prinsip-prinsip syariah.
c. Seluruh  transaksi  dan  aktivitas  ekonomi dilaporkan  secara  wajar  sesuai  dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
Hisyam Rifqi Madani
d. Lingkungan  kerja  dan  corporate  culture sesuai dengan syariah.
e. Bisnis  usaha yang  dibiayai  tidak bertentangan dengan Syariah.
f. Terdapat  Dewan  pengawas  Syariah sebagai  pengarah  syariah  atas  seluruh kegiatan operasional penyelenggara layanan.
g. Semua berasal dari sumber yang sah dan halal sesuai syariah.
Tabel 1, Perbedaan Fintech P2P
konvensional dan Fintech syariah
Teknologi  finansial  syariah  saat  ini sudah  semakin  canggih.  Banyak  orang-orang yang menggunakan manfaatnya untuk membuka usaha  online,  order online  dan  transaksi  online. Misalnya  m-banking,  belanja  pakaian,  belanja kebutuhan,  dan  lain-lain  bisa  lewat  aplikasi online dan hanya dengan menggunakan touchscreen  saja  kita  sudah  mendapatkan  apa yang kita inginkan. Kecanggihan tersebut sangat mempermudah  kita  melakukan  transaksi  dan belanja serta menguntungkan bagi pelaku usaha untuk  mempromosikan  produknya,  sehingga kita  bisa  menghemat  waktu,  tenaga  dan  modal karena  kita  tidak  perlu  lagi  mempunyai  tempat atau toko untuk membuka usaha kita. Namun, di sisi  lain,  fintech  juga  memiliki  kendala  yang dapat menghambat kemajuan teknologi tersebut.
Perusahaan  Fintech  Lending  berizin  dan terdaftar  per  6  April  2021  terdapat  146 perusahaan  dimana  dari  penyelenggara  berizin terdapat 42 perusahaan jenis usaha konvensional,  3  perusahaan  jenis  usaha  syariah dan  satu  konvensional  dan  syariah.  Sedangkan 100 lainnya yang masih berstatus terdaftar, yang terdiri  dari  94  perusahaan    jenis  usaha konvensional  dan  6  perusahaan  jenis  usaha syariah.  Penyelenggara  dengan  status  berizin dan  terdaftar  dapat  menjalankan  bisnis  layanan pinjam  meminjam  yang  berbasis  teknologi informasi  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.  Namun,  penyelenggara  yang  telah berstatus  berizin  memiliki  perbedaan  dengan
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 128-138.
Hisyam Rifqi Madani
penyelenggara  yang  masih  berstatus  terdaftar, diantaranya yaitu: penyelenggara berizin merupakan perusahaan  yang telah  mendapatkan izin  permanen  dan  memiliki  sertifikat  Sintem Manajemen  Keamanan  Informasi  SNI/ISO 270001.  Penyelenggara  terdaftar  merupakan perusahaan  yang  saat  ini  sedang  dalam  proses mendapatkan izin permanen dan wajib mengajukan permohonan  izin permanen kepada OJK.  Saat  ini,  seluruh  penyelenggara  terdaftar telah  mengajukan  permohonan  dan  sedang dalam  proses  mendapatkan  izin  permanen dimaksud.
Dengan  jumlah  penyelenggara  Fintech Lending  syariah  yang  hanya  berjumlah  8 perusahaan tentu mempersulit perusahaan tersebut  untuk  berkembang.  Kendala  tersebut bisa  menyebabkan  terhalangnya  kemajuan bangsa  dan  negara.  Hal  ini  dikarenakan masyarakat  itu  sendiri  yang  masih  berada  di culture  lag,  yaitu  masyarakat  yang  ketinggalan jaman  dan  tidak  mau  mengubah  pola  pikirnya bahkan  tidak  mau  menerima  budaya  baru  yang dianggapnya  sebagai  budaya  asing  yang merusak budaya bangsa. Karena bagi masyarakat  awam,  teknologi  saat  ini  malah membuat  addiction  (kecanduan)  dan  hilangnya fungsi sosial.
Hal  tersebut  yang  telah  menyebabkan tidak  adanya  interaksi  sosial  lagi  antar-manusia satu  dengan  yang  lainnya.  Misalnya,  sebagai makhluk  sosial  kalau  saja  pasar  dan  toko-toko
mulai  tidak  dapat  menjadi  tempat  bersosialisasi lagi padahal manusia diciptakan untuk itu. Maka sangat  wajar  jika  pada  umumnya,  masyarakat tersebut  takut  menerima  teknologi  baru  yang bisa menggantikan budaya kita yang sebenarnya.
Penataan  Industri  fintech  Syariah  yang dapat  mendorong  efisiensi  berkeadilan  tidak lepas  dari  tanggung  jawab  suatu  negara. Penjelasan  prinsip  efisiensi-berkeadilan  sebagai landasan  konstitusional  dalam  penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang dimaksud yaitu:
Pertama,  tidak  anti  terhadap  kompetisi dan  sistem  ekonomi  pasar  namun  tetap dikendalikan  oleh  pemerintah  yang  berwenang sehingga menuju pasar yang efisien.
Kedua, tidak anti privatisasi dan mengakui  kepemilikan  pribadi,  artinya  peran swasta  sebagai  pelaku  usaha  tidak  dibatasi selama  tidak  terkait  dengan  cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi  negara  dan menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  serta kepemilikan  faktor  produksi  oleh  perorangan dibatasi  oleh  undang-undang,  hukum  adat,  dan norma kepentingan komunal.
Negara  adalah  bagian  dari  kebudayaan manusia, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi  masyarakatnya.  Baik  itu  ancaman terorisme  maupun  dari  kendala-kendala  yang menyebabkan  kemunduran  bagi  peradaban ekonominya.  Terdapat  dua  kemungkinan  yang
Hisyam Rifqi Madani
dapat dijadikan alasan bagi negara agar terbebas dari  kewajibannya  untuk  bertanggungjawab, yakni  pembelaan  (defences)  dan  pembenaran (justification).  Tanggung  jawab  negara  yang lahir  pada  tahun  1970  dan  1980  oleh  ILC, dimana  negara  diberikan  kategori  pembelaan adalah jika:
1. Suatu  negara  dipaksa  oleh  negara  lain untuk  melakukan  suatu  perbuatan  yang dapat dipersalahkan atau melawan hukum;
2. Negara yang melakukan tindakan itu telah mendapatkan persetujuan dari negara yang menderita kerugian;
3. Negara  yang  melakukan  tindakan  itu, semata-mata  sebagai  upaya  perlawanan yang diperbolehkan ( permissible countermeasure); dan 4. Para  pejabat  negara  tersebut  bertindak karena force  majeure (keadaan  memaksa) atau  keadaan  yang  membahayakan  dan tidak  bermaksud  sama  sekali  untuk menimbulkan akibat
yang membahayakan.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  kita  pahami bahwa  negara  tidak  dapat  terbebas  dari tanggungjawabnya  untuk  memenuhi  kebutuhan hukum fintech syariah  bagi  masyarakatnya.
Kendala fintech syariah  yang  lainnya  yaitu, fintech konvensional yang terdaftar lebih mudah dan  lebih  bervariasi  sedangkan fintech syariah masih  kekurangan  modal  sehingga  kurangnya sumber  daya,  inovasi  produk  dan  marketing.
Tetapi  saat  ini  Asosiasi  Fintech  Syariah Indonesia  akan  ditunjuk  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  menjadi Self  Regulatory Organization (SRO)  yang  akan  membantu regulator  untuk  mengembangkan  sekaligus mengawasi  operasional Fintech Syariah.  Selain itu, regulator dan industri bersama pengembangan ekosistem yang dapat menunjang  literasi  dan  partisipasi  di fintech syariah.
Sinergi  atau  kolaborasi  antar  fintech syariah ini harus dipertahankan. Oleh karenanya penting  bagi  Komite  Nasional  Keuangan Syariah (KNKS) bersama stakeholder lain yang saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang- Undang Ekonomi Syariah yang akan memasukkan  peraturan fintech syariah.  Jika  ini sudah dikeluarkan  juga akan  menjadi salah satu daya  tarik  bagi  investor.  Selain  itu,  pemerintah disini  sebenarnya  sangat  berperan  penting  bagi fintech syariah,  pemerintah  juga  harusnya  lebih kuat mendukung infrastruktur yang ada, apalagi Pemerintah  sudah  mencanangkan  agar  dimasa depan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia .
Implementasi Penggunaan Kecerdasan

## Buatan Berdasarkan Prinsip Syariah.
Sebagai  salah  satu  negara  dengan penduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  layanan keuangan  digital  atau  financial  technology (fintech)  syariah  memiliki  potensi  yang  besar untuk  semakin  bertumbuh.  Asosiasi  Fintech
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 128-138.
Hisyam Rifqi Madani
Syariah  Indonesia  (AFSI)  yang  baru  berusia satu  tahun,  saat  ini  mencatat  anggota  yang teregistrasi baru mencapai 55 anggota. Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia,  Ronald  Wijaya  menyampaikan,  dari 55  fintech  syariah  tersebut,  12  anggotanya merupakan  penyedia  layanan  Peer-to-Peer Lending  (P2P)  yang  diatur  dalam  Peraturan
Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) 77/POJK.O1/2016,  sementara  sisanya  masuk dalam POJK Inovasi Keuangan Digital. Namun, Secara  keseluruhan,  fintech  syariah  sebetulnya memiliki  100  anggota.  Tetapi  yang  sudah menjalankan kewajiban seperti  membayar  iuran anggota,  melengkapi  akadnya,  secara  resmi  ada 55  anggota.  Selain  itu,  kendala  fintech  syariah yaitu  harus  mempunyai  DPS  atau  Dewan Pengawas  Syariah,  sedangkan  disisi  lain  hal tersebut  sangat  memberatkan  karena  biayanya cukup besar sedangkan fintech syariah kebanyakan  startup  pemula  dengan  modal  yang masih terbatas.
Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penyelenggaraan  Fintech  Syariah,  yaitu:  1) sebagai  penasihat  dan  pemberi  saran  kepada penyelenggaran  Fintech  Syariah  mengenai  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  aspek  syariah.  2) sebagai  mediator  antara  penyelenggara  Fintech Syariah dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usulan pengembangan produk  dan  layanan  jasa  keuangan  yang memerlukan  kajian  dan  fatwa  dari  DSN-MUI
dan  3)  sebagai  perwakilan  DSN-MUI  yang ditempatkan pada perusahaan Fintech Syariah.
Beberapa demo bahkan kasus bunuh diri terjadi  di  masyarakat  dikarenakan  fintech  yang berbentuk  pinjaman  online  yang  menjerat kalangan  masyarakat  menengah  ke  bawah. Kehadiran  fintech  syariah  yang  berlandaskan pada  prinsip  syariah  diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal dari kehadiran fintech yang  seharusnya  memudahkan  masyarakat dalam  melaksanakan  kegiatan  dan  transaksi ekonomi  yang  berlandaskan  prinsip  syariah. Peluang  dan  tantangan  fintech  syariah  di Indonesia  menjadi  penting  untuk  dipelajari seiring  dengan  perkembangan  pesat  fintech syariah di Indonesia.
Pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan  Fintech  syariah  difasilitasi oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan  fintech  syariah  di  Indonesia. Solusinya  adalah  dengan  cara  dibuatkan alternatif  lain  misalnya  satu  DPS  (Dewan pengawas  Syariah)  bisa  menjadi  pengawas  di beberapa fintech syariah, setidaknya untuk yang belum  terdaftar  sehingga  fintech  syariah mempunyai  infrastruktur  yang  sesuai  dengan regulasi OJK. Tentu sumber daya  yang amanah dan  ahli  dalam  bidang  syariah  menjadi kebutuhan  utama.  AI  dapat  membantu  proses analisis  dan  sinkronisasi  aturan  secara  lebih cepat  dan  efisien,  disinilah  potensi  AI  dapat dikembangkan  lebih  jauh  lagi.  sehingga  fintech
Hisyam Rifqi Madani
syariah  tidak  menyulitkan  masyarakat  umum pada  proses  dan  biaya  yang  mahal  ketika melakukan transaksi layanan pinjam-meminjam.
Kendala  lainnya  adalah  terkait  proses pendaftaran perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan  yaitu  yang  memakan  waktu  cukup lama  dibandingkan  pengajuan  perizinan  fintech konvensioal. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat  mengenai  fintech  yang  masih terbatas, apalagi terkait fintech syariah. Namun, hal tersebut harus menjadi semangat untuk terus berkembang karena potensi pertumbuhan fintech  syariah  sangat  besar  sebab  Indonesia merupakan  negara  dengan  penduduk  muslim terbanyak.  Kita  juga  merupakan  digital  ready country  dengan  jumlah  pengguna  internet  yang sangat besar.
Perlindungan  bagi  pengguna  layanan harus  disesuaikan  dengan  prinsip  syariah merupakan aspek yang mendasar dan menjadikan  pembeda  antara  Penyelenggara layanan  konvensional  dengan  penyelenggara layanan  berdasar  syariah.  karena  dalam  syariah tidak  hanya  profit  oriented,  namun  juga  falah oriented dimana tidak hanya keuntungan semata mata  yang  di  peroleh  namun  kemenangan didunia  dan  di  akhirat  menjadi  salah  satu  yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan layanan.
Kendati  demikian,  untuk  mencapai tujuan  tersebut  lembaga  jasa  keuangan  syariah membuat  pengaturan  mengenai  kepatuhan syariah (syariah compliance). Kepatuhan
Syariah  merupakan  prinsip  utama  yang  harus dipenuhi sekaligus pembeda dengan Penyelenggara Layanan jasa keuangan yang lain (Konvensional)  sebagai  bentuk  perlindungan hukum  preventif  bagi  para  pengguna  jasa layanan.  Makna  kepatuhan  syariah  dalam  bank syariah  secara  konsep  sesungguhnya  adalah penerapan  prinsip-prinsip  perikatan  Islam, syariah,  dan  tradisinya  ke  dalam  transaksi keuangan  serta  bisnis  lain  yang  terkait  secara konsisten.
Menjadikan  syariah  sebagai  kerangka kerja  bagi  sistem  dan  keuangan  penyelenggara jasa  keuangan  syariah  dalam  alokasi  sumber daya,  manajemen,  produksi,  aktivitas  pasar modal,  dan  distribusi  kekayaan.    utamanya kepatuhan  syariah  dalam  layanan  pinjam meminjam  berbasis  teknologi  informasi  adalah tercipta  dan  terpenuhinya  budaya  kepatuhan pada  prinsip  syariah  serta  perundang-undangan yang berlaku. dalam bidang muamalah (transaksi  fintech  berbasis  syariah)  termasuk moral etika dalam setiap aktivitasnya,
Menurut Professor Klause Schwab salah satu  pendiri  World  Economic  Forum  di  Davos menegaskan,  bahwa  dunia  sedang  mengalami revolusi industri keempat, yang bukan merupakan revolusi dalam proses produksi saja, melainkan  revolusi  sistem.  Dia  mengingatkan: “if  we  do  not  want  to  be  dominated  by technology,  we  have  to  become  a  more  human society”.    Professor  Klause  memang  tidaklah
Vol. 04, No. 03, (Desember, 2021), pp. 128-138.
Hisyam Rifqi Madani
berlebihan, karena teknologi secara tak terhindarkan  akan  merubah  pola  hubungan antar-manusia dan karena itu pula merubah pola hubungan-hubungan  dari  subjek  hukum  itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat dipahami  bahwa  penggunaan  AI  dalam  proses pengawasan tidak serta merta dapat menggantikan peran dan fungsi dewan pengawas syariah. Penggunaan AI dalam proses pengawasan  diposisikan  hanya  sebatas  alat bantu  dalam  kegiatan  pengharmonisasian  pada proses  penyelenggaraan  layanan  pinjaman. Penggunaan  AI  tersebut  diharapkan  dapat memprediksi  potensi  disharmoni  antara  hukum Islam dan berbagai,

## SIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  diatas,  dapat ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama, memakai  beberapa aturan dan  hukum  bentukan Belanda  sampai  saat  ini  masih  tetap  dilakukan Indonesia. Namun setelah kemerdekaan Indonesia,  berlaku  UUD  1945  sebagai  dasar konstitusi Indonesia dengan tujuan menunjukan pada  dunia  bahwa  bangsa  Indonesia  telah merdeka seutuhnya. Penggunaan hukum peninggalan  Belanda  hanya  untuk  agar  tidak adanya  kekosongan  hukum  di  Indonesia  dan tentunya  Indonesia  secara  pelan-pelan  sudah mewujudkan  hukum  nasional  sendiri.  Kedua, Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  Para  founding
father  Indonesia  berkeinginan  besar  untuk menciptakan  dan  membentuk  hukum  nasional sendiri, yang tentunya berlandaskan kepribadian bangsa melalui pembentukan hukum  nasional.  Ketiga,  Membahas  tipologi hukum  di  Indonesia  menurut  Nonet  dan Selznick,  hukum  di  Indonesia  sangat  dekat dengan tipe hukum represif dimana pembentukan  dan  penerapan  hukum  banyak dipengaruhi  oleh  kepentingan  politik  dan kekuasaan,  kekuasaan  dan  berpolitik  yang otoriter dapat menciptakan hukum yang bersifat represif.  Dampaknya  bukan  saja  menciptakan rasa  tidak  adil  terhadap  masyarakat,  adanya hukum  seperti  itu  juga  tentu  akan  menjadi momok  bagi  kalangan  masyarakat  itu  sendiri. Disarankan  juga  agar  pemerintah  dalam membuat suatu perundang-undangan agar  lebih mengedepankan kepentingan masyarakat banyak  dan  tentunya  harus  berpihak  pada rakyat-rakyat  kecil.  Kemudian  daripada  itu, dalam  penegakan  hukum  harus  ditegakan seadil-adilnya  tanpa  memandang    siapa  orang yang diadili tersebut, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa hukum di Indonesia hanya tajam kebawah saja namun tumpul apabila dihadapkan ke atas.
Hisyam Rifqi Madani

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Agus  Rahardjo,  2001. Fleksibilitas  Hukum  (Sikap  Hukum  Menghadapi  Perkembangan  Jaman), Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 1, No. 1.
Henry Arianto, 2010. Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica Vol. 7 No.2.
Imam Mahdi, 2016. Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif), Jurnal Nuansa Vol. IX, No. 2.
Renny NS Koloay, 2016. Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22, No. 5.
Salman Luthan, 2007. Hubungan Hukum dan Kekuasaan , Jurnal Hukum. Vol. 14. No. 2.

## Buku
Jimly  Asshiddiqie.  2005. Hukum  Tata  Negara  &  Pilar-Pilar  Demokrasi  Serpihan  Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press.
Moh. Mahfud MD. 2009. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers. Satjipto Rahardjo. 2005. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Utrecht. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Jakarta: Ichtisar.