## Management And Use Of Village Funds In Efforts To Improve Regional Development (Case Study In Pacitan District)
Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Pacitan)
Yenni Ragilliya 1* , Kumba Digdowiseiso² Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional 1,2 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the management and use of Village Funds in an effort to increase regional development and the impact of Village Funds on development in Pacitan Regency. The data analysis method used is descriptive qualitative and quantitative analysis using secondary data. The results of the research show that the Management and Use of Village Funds in Pacitan Regency has been running according to the applicable regulations. the village government in Pacitan Regency is considered quite serious in managing the Village Fund to improve facilities and infrastructure as well as the quality of human resources (HR). Evidenced by the high utilization of Village Funds by the village government can realize the Vision and Mission to be achieved by the regional government of Pacitan Regency, namely by supporting community economic activities and improving the quality of life of village communities. The Village Fund also has a positive impact on development in Pacitan Regency, both in the field of village development and empowering village communities. This can be seen from the increase in the Development Village Index (IDM) of Pacitan Regency from 2015 to 2019. With an increase in IDM, it also correlates with a decrease in the percentage of poor people in Pacitan Regency.
Keywords: fiscal decentralization, Village Fund (DD), village financial management

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengelolaan  dan  penggunaan Dana  Desa  dalam  upaya meningkatkan  pembangunan  daerah  dan  dampak  Dana  Desa  terhadap  pembangunan  di  Kabupaten Pacitan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pacitan telah berjalan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku. pemerintah desa di Kabupaten  Pacitan  dinilai  cukup  serius  dalam  mengelola  Dana  Desa  untuk  meningkatkan  sarana  dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia  (SDM). Terbukti dengan tingginya pemanfaatan Dana Desa oleh  pemerintah  desa  dapat  mewujudkaan  Visi  dan  Misi  yang  ingin  dicapai  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten Pacitan yaitu dengan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup  masyarakat  desa.  Dana  Desa  juga  memberikan  dampak  positif  terhadap  pembangunan  di Kabupaten Pacitan baik di bidang pembangunan desa maupun pemberberdayaan masyarakat desa. Hal ini terlihat dengan meningkatnya Indeks Desa  Membangun (IDM) Kabupaten Pacitan dari tahun 2015 sampaai tahun 2019. Dengan meningkatnya IDM maka berkorelasi pula pada menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan.
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Dana Desa (DD), Pengelolaan Keuangan Desa

## 1. Pendahuluan
Sejak digulirkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014  Nomor 6 Tahun  2014 tentang  Desa  yang  merupakan  respons  nyata  dari  pemerintah  terhadap  realita kesenjangan  pembangunan  yang  terjadi  selama  ini  antara  daerah  perkotaan  dan  pedesaan diharapkan  dapat  membawa  paradigma  baru  dalam  pembangunan,  mampu  mengubah  cara pandang  pembangunan,  bahwa  kesejahteraan  dan  kemakmuran  ekonomi tidak  selamanya berada  di  kota  atau  perkotaan,  tetapi  dalam  pembangunan  haruslah  dimulai  dari  Desa.
Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan secara optimal  kepada  masyarakat  desa  demi  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Untuk kepentingan  tersebut  perlu  dipilah  dan  dipilih  jenis-jenis  pemberian  pelayanan  yang  akan didelegasikaan kepada Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan. Pemberian Dana Desa memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan Kedua Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan dalam pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan  Dana Desa. Setiap tahunnya  dalam  penggunaan  Dana  Desa  ditetapkan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  yang dibuat  untuk  memastikan  bahwa  penggunaan  Dana  Desa  sesuai  dengan prioritas  yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dalam penggunaan Dana Desa dapat lebih maksimal.
Proses  pengalokasian  dan  penyaluran  Dana  Desa  mengalami  perubahan  pada  tahun 2020.  Perubahan  rencana  tersebut  untuk  mendukung  realisasi  rencana  belanja  daerah menjelang awal tahun. Selain itu, ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan desa-desa yang  sangat  atau  sangat  tertinggal.  Dalam  konspirasi  penunjukan  baru,  Service  of  Money menentukan 1,5% dari seluruh atap Aset Kota untuk kota yang memiliki presentasi terbaik yang sepenuhnya  bermaksud  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  kota  dan  meningkatkan  status kota.  Hal  ini  sesuai  dengan  tumpuan  strategi  Aset  Kota  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  khusus menggarap  pemerintahan  terbuka  di  kota  untuk  mengurangi  kemelaratan,  memajukan perbaikan kota dan mengatasi lubang kemajuan antar kota..

## Gambar 1. Alur Kebijakan Dana Desa Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Sedangkan  dalam  pengelolaannya  diatur  dalam  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan  Dana Desa. Setiap tahunnya dalam penggunaan Dana Desa ditetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang dibuat untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dalam penggunaan Dana Desa dapat lebih maksimal. (Kumba  Digdowiseiso,  2015)  dalam  bukunya  yang  berjudul  Public  Money  Framework mengungkapkan  bahwa  rencana  keuangan  yang  disusun  sesuai  tujuan,  kerja  dan  latihan pengeluarannya dikenal dengan rencana pengeluaran program. Selain mencantumkan barang dan  jasa  yang  akan  digunakan,  pengaturan  dana  khusus  program  juga  dimasukkan  dalam anggaran program.
Namun pelaksanaannya masih banyak terdapat penyimpangan penggunaan Dana Desa disejumlah daerah. Seperti kasus penyelewengan Dana Desa yang dilakukan salah satu desa di
Kecamatan  Pringkuku,  Kabupaten  Pacitan  yang  terjadi  pada  tahun  2018.  Pada  kasus penyimpangan Dana Desa tersebut, dimana anggaran sudah diajukan pada tahun 2017 tetapi realisasi kegiatannya baru dilaksanakan pada tahun  2018 (dikutip dari jatim.bpk.go.id ).
Gambar 2. Kasus Penyimpangan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pacitan Sumber : https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/polres-pacitan-usut-korupsi-dana-desa/ Disinilah  dibutuhkan  peran  Pemerintah  Daerah  maupun  Pemerintah  Pusat  untuk mengawal  pelaksanaan  penggunaan  Dana  Desa.  Pemerintah  Daerah  bekerjasama  dengan aparat berwajib dari unsur Kepolisian ( Bhabinkamtibmas ) maupun TNI (Babinsa) untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Kumba Digdowiseiso (2014) mengemukakan bahwa analisis sektor diperlukan untuk menjawab pertanyaan tentang pilihan, prioritas, dan hubungan antara industri, dan antara inisiatif dan program pemerintah. Agar perencanaan berhasil, tujuan dan kebijakan sektor perlu diterjemahkan ke dalam persyaratan sektor, subsektor, dan proyek yang berbeda. Penulis sangat tertarik untuk mengetahui sejauh mana Kabupaten Pacitan telah memajukan penggunaan Dana Desa dengan melihat permasalahan tersebut di atas. Oleh karena itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, yaitu  apakah  Dana  Desa  berpengaruh  terhadap  pembangunan  Kabupaten  Pacitan  dan bagaimana Dana Desa dikelola untuk memajukan pembangunan daerah?

## 2. Tinjauan Pustaka
Peningkatan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  terus  dilakukan  agar  pertumbuhan pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota  semakin Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menjadi  tonggak  perubahan  paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat  desa.  Sesuai  prinsip money  follows  function dan money  follows program desa juga diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## Gambar 3. Membangun Indonesia Dari Pinggiran
Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Untuk mencapai pertumbuhan pembangunan daerah, pedesaan, dan perkotaan yang lebih seimbang, dilakukan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional. Undang-Undang
Republik  Indonesia  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  langkah  signifikan  untuk mengubah cara penyelenggaraan desa. Desa kini lebih dilihat sebagai subyek dan ujung tombak pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  bukan  sebagai  obyek pembangunan.  Berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  masyarakat  desa  diberikan  kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya. Sesuai dengan prinsip “uang mengikuti fungsi” dan  “uang  mengikuti  program”,  program  desa  memperoleh  pendapatan  yang  memadai sehingga mampu mengelola potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat..

## Gambar 4. Fokus Kebijakan Fiskal Indonesia Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa Pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa  tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber  pendapatan  desa.  Kebijakan  ini  sekaligus  mengintegrasikan  dan  mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Yang  mana  kedepannya  anggaran  Kementerian/Lembaga  (K/L)  yang  berbasis  desa  dapat diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal.
5,7 5,4
5,7 5,5 5,1 5,1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 APBN DBH DAU DAK Fisik DAK NF DID Dana Otsus dan Dais DIY Gambar 5. Pengelolaan dan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## Pengelolaan Keuangan Desa
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat (6), menjelaskan bahwa  pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan  desa.  Tahapan  ini  diawali  dengan  perencanaan,  yang  merupakan  proses  untuk menentukan  dengan  tepat  tindakan  di  masa  yang  akan  datang,  melalui  tahapan  pilihan  dan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia (Murtiono dan Wulandari 2014). Kegiatan perencanaan  meliputi  pembuatan  Peraturan  Desa  untuk  APBDes  berdasarkan  RKPDes  tahun berjalan, yang kemudian disampaikan kepada kepala desa oleh sekretaris desa. BPD dan kepala desa menyepakati rancangan peraturan desa..
Selanjutnya pelaksanaan menurut (sManila I. GK, 1996) merupakan kegiatan aktuasi, artinya manajer harus mengambil inisiatif dalam menggerakkan staf dan bawahannya sesuai dengan  rencana  untuk  mewujudkan  rencana  tersebut.  Pelaksanaan  APBDes  terkait  dengan pembayaran  desa.  Menurut  (Lapananda,  2016),  kegiatan  ketiga  pengelolaan  keuangan  desa, penatausahaan, merupakan proses pengelolaan keuangan desa dalam rangka penerapan prinsip pengelolaan  keuangan  desa  yang  meliputi  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  mencatat semua pengeluaran dan penerimaan, menutup pembukuan secara teratur setiap akhir bulan, dan harus mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Gerakan  berikut  mengungkapkan  komitmen  yang  harus  dilakukan  oleh  otoritas  kota kepada Pemerintah Teritorial dan perinciannya harus diselesaikan dengan cara yang tepat dan tepat (Mamuaya et al. 2017). Setiap semester, kepala desa akan menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota  yang  merinci  bagaimana  pelaksanaan  APBDes  dilakukan.  Akuntabilitas mengikuti pelaporan sebagai kegiatan akhir.
(Mariana dan Handayani, 2014) mengungkapkan bahwa tanggung jawab adalah cara penyampaian  yang  meliputi  pelaksanaan  keuangan  kota,  baik  itu  penerimaan,  konsumsi, pembiayaan  selama  satu  tahun  anggaran.  Pada  setiap  akhir  tahun  anggaran,  sebagaimana disyaratkan  oleh  Peraturan  Desa,  kepala  desa  melaporkan  kepada  Bupati  atau  Walikota tanggung jawabnya atas keberhasilan pelaksanaan APBDes.
573,7 623,1 710,3 742,0 757,8 826,8

## Gambar 6. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

## Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna

## Dana Desa
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu dari 7 (tujuh) sumber Pendapatan Desa yang mempunyai kontribusi sangat besar untuk Desa.
Dana  desa  ditentukan  berdasarkan  jumlah  desa  dan  diberikan  dengan mempertimbangkan ukuran populasi, tingkat kebutuhan, ukuran wilayah, dan tingkat kesulitan geologis. Tujuan pemberian Dana Desa berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:
1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
Pemanfaatan dana desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan tenaga dan kebutuhan daerah setempat kota terdekat dengan tetap memperhatikan standar pemerataan. Namun, pemerintah setiap tahunnya memprioritaskan penggunaan dana desa untuk memantau dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat desa.
Gambar 7. Prioritas Penggunaan Dana Desa
Sumber : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  205/PMK.07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana Desa, menyatakan bahwa :
1. Penganggaran
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa yang disusun dengan memperhatikan:
a. Presentase dana desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. Kinerja pelaksanaan dana desa; dan
c. Kemampuan keuangan negara.
Kemudian  menyampaikan  Indikasi  Kebutuhan  Dana  Desa  kepada  Direktorat  Jenderal Anggaran dengan jangka waktu paling lambat bulan Februari. Indikasi Kebutuhan Dana Desa digunakan  sebagai  dasar  penganggaran  dana  desa  dan  penyusunan  arah  kebijakan  serta alokasi dana desa dalam nota keuangan dan rancangan APBN.

## Gambar 8. Kebijakan Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2. Pengalokasian
Berdasarkan penganggaran Dana Desa, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan  rincian  Dana  Desa  setiap  Daerah  kabupaten/kota  yang  dialokasikan  secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar
Dihitung  sebesar  69%  (enam  puluh  sembilan  persen)  dari  anggaran  dana  desa  dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional.
b. Alokasi Afirmasi
Dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
c. Alokasi Kinerja
Ditetapkan  sebesar  1,5%  (satu  koma  lima  persen)  dari  anggaran  belanja  desa  yang dipisahkan  dengan  kota  dengan  pameran  terbaik,  yaitu  desa  yang  dipilih  adalah  10% (10%)  dari  jumlah  kota  yang  memiliki  presentasi  terbaik.  hasil  evaluasi  berdasarkan administrasi keuangan kota, eksekutif cadangan kota, pencapaian hasil cadangan kota, hasil perbaikan kota, dengan beban:
1) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
2) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan dana desa;
3) 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran dana desa; dan
4) 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan desa.
d. Alokasi Formula
Dihitung  sebesar  28%  (dua  puluh  delapan  persen)  dari  anggaran  dana  desa  dibagi berdasarkan  jumlah  penduduk  desa,  angka  kemiskinan  desa,  luas wilayah  desa,  dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot :
1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
2) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
3) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

## Gambar 9. Alokasi Dana Desa Tahun 2020
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Penyaluran
Dana desa diarahkan dari Buku  Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Buku Catatan Uang Umum Provinsi (RKUD). Pengangkutan dilakukan melalui turunan dari subsidi kota di setiap wilayah kabupaten/kota dan penyebaran aset yang terjadi karena tunjangan dari aset kota ke RKD yang diselesaikan mengingat kewenangan hukum umum untuk memindahkan aset kota dari pejabat/ketua. Sosialisasi cagar kota dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. Tahap  I  paling  cepat  bulan  Januari  dan  paling  lambat  bulan  Juni  sebesar 40% (empat puluh persen);
b. Tahap  II  paling  cepat  bulan  Maret  dan  paling  lambat  minggu  keempat  bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
Gambar 10. Target dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2020 Sumber : https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-dana-desa2015- 2020-1593145101
Penyaluran  Dana  Desa  didasarkan  pada  kinerja  penyerapan  dan  capaian  output  serta
pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa. Berbagai capaian penggunaan Dana Desa telah banyak dirasakan  maanfaatnya  oleh  masyarakat.  Tujuan  untuk  mewujudkan  desa  mandiri  perlahan mulai terlihat realisasinya.

## Gambar 11. Capaian Penggunaan Dana Desa Per 23 April 2018
Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terkait  implementasi  pengelolaan  dan  penggunaan  Dana  Desa  maupun penelitian yang sejenis mulai bermunculan setelah program Dana Desa mulai dijalankan oleh Pemerintah.  Pada  sub  bab  ini  penulis  akan  menjelaskan  beberapa  penelitian  sejenis  atau penelitian  yang  relevan  sebagai  komparasi  keberhasilan  pelaksanaan  pengelolaan  dan penggunaan Dana Desa di berbagai daerah dengan membedakan lokus penelitian. Pada sub bab ini penelitian yang digunakan dibatasi menggunakan jurnal elektronik yang terdapat di Google Scholar dan repository.unas.ac.id .  Penelitian  pertama  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Moh.
Imam (Mujiono dan Dyah Mutiarin, 2019). Eksplorasi berjudul Eksekusi Pemanfaatan dana desa dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2016 membahas tentang tidak adanya korespondensi dalam pelaksanaan Keuangan Kota yang dapat mempengaruhi lemahnya kerjasama daerah dalam mengikuti program pengakuan Aset Kota. Pelaksanaan program dana desa di tiga kota di salah satu kecamatan dalam Peraturan Kotawaringin Barat masih belum sesuai  dengan  kebutuhan  dana  desa,  karena  adanya  pergeseran  kebutuhan  kota  dalam menghadapi  rencana  anggaran.  Selain  itu,  tugas  Pemkot  juga  dinilai  tidak  maksimal  dalam melakukan pemanfaatan dana desa Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak  harus menggunakan semua prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor  21  Tahun  2016,  tetapi  penggunaan  anggaran  Dana  Desa  digunakan  sesuai  dengan kebutuhan desa.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Heru  Purnawan,  2020)  yang  berjudul Eksekusi  Strategi  dana  desa  di  Kota  Makartitama  dan  di  Kota  Ulak  Mas,  Kawasan  Lahat, Peraturan Lahat. Kajian ini membahas tentang belum adanya kemampuan Pemkot sebagai agen dalam membentuk program perbaikan dan penguatan, kepastian kelompok pelaksana lapangan mengingat faktor kedekatan individu, penundaan penyebaran yang menghambat pelaksanaan pemajuan,  penundaan  dalam  mengungkapkan,  dan  adanya  beberapa  program  peningkatan yang tidak sesuai rencana. Selain itu, terdapat banyak mediasi dari luar, khususnya adanya pihak
swasta  yang  mengaku  sebagai  lembaga  non  legislatif,  sehingga  mempengaruhi  pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan selanjutnya menghambat yang dilakukan oleh pemerintah kota. Tidak hanya itu, ada juga media berita yang tidak bertanggung jawab untuk  menyebarkan  berita  buruk  selama  keputusan  kepala  daerah.  Penelitian  ini  beralasan bahwa pelaksanaan strategi Town Asset di kota Ulak Mas lebih baik dalam melakukan eksekusi pendekatan town reserve dibandingkan dengan kota Makartitama. Hal ini dikarenakan pihak Ulak  Mas  kota  melaksanakan  strategi  tepat  waktu  dan  efek  program  lebih  menguntungkan daerah setempat..

## 3. Metode Penelitian
(Silalahi, 2012) mengatakan, “Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis  daan  terorganisasi  untuk  menyelidiki  suatu  masalah  tertentu  dengan  maksud mendapatkan  informasi  untuk  digunakan  sebagai  solusi  atas  masalah  tersebut”.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Miller dan Crabtree (1922) dalam (Darlington dan Scott, 2002) mengatakan bahwa :
“Qualitative research methods have descended from several disciplines and belong to twenty or more diverse traditions Despite such diversity the core qualitative methods can be described as follows”
• In-depth interviewing of individuals and small groups.
• Systematic observation of behaviour.
• Analysis of documentary data.
(Arikunto, 2013) menjelaskan bahwa “Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana  data  dapat  diperoleh”.  Jika  ahli  melibatkan  jajak  pendapat  atau  pertemuan  dalam mengumpulkan  informasi,  (sumber  informasi  disebut  responden)  dan  jika  ilmuwan menggunakan  prosedur  persepsi,  (sumber  informasi  dapat  berupa  item,  gerakan  atau  siklus sesuatu).  Dalam  penelitian  ini  pencipta  memanfaatkan  informasi  pilihan  yang  diperoleh  dari sumber-sumber terkait, khususnya Dinas Keuangan, Dinas Kota, Kemajuan Daerah Terhambat dan  Keimigrasian,  Kerja  Daerah  dan  Penguatan  Kota  dalam  Pemerintahan  Pacitan  dan Pemerintah Provinsi Rezim Pacitan. ..
Menurut (Sugiyono, 2012) “Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai  sumber,  dan  berbagai  cara”.  Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi yaitu berupa naskah pelaporan dan peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  implementasi  pengelolaan  dan  penggunaan  Dana Desa.  Miles  dan  Huberman  yang  dikutip  oleh  (Sugiyono, 2012)  mengemukakan  bahwa “Aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh”.  Teknik  analisis  data  yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang meliputi reduksi  data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ada tiga tahapan model analisis data menurut  Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012), antara lain:
1. Reduksi Data ( Data Reduction )
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang  pokok, memfokuskan pada hal- hal penting, dicari tema dan polanya.
2. Penyajian Data ( Data Display )
Dalam proses penyajian data yang telah direduksi agar data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Conclusion Drawing ( Verification )
Setelah reduksi data dan penyajian data telah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya.

## 4. Hasil Dan Pembahasan Gambaran Objek Penelitian
Secara topografis, Pacitan Rule terletak di ujung barat daya Wilayah Jawa Timur. Luas wilayah Pacitan Rule adalah 1.389,87 km2. Sebagian besar wilayahnya berupa lereng, gunung, ngarai  yang  terjal,  dan  dikenang  karena  rangkaian  Seribu  Gunung  yang  membentang  di sepanjang pulau Jawa. Secara resmi, Rezim Pacitan dipecah menjadi 12 wilayah. Total penduduk Rezim Pacitan pada tahun 2018 sebanyak 554.394 jiwa, terdiri dari 270.708 laki-laki dan 283.686 perempuan.  Pendapatan  daerah  Kabupaten  Pacitan  tahun  2018  sebesar  1,79  triliun  rupiah meningkat 8,03 persen dibandingkan tahun 2017. Sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  sebesar  793,71  miliar  rupiah.  Sementara  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 185,15 miliar rupiah. (Sumber : pacitankab.bps.go.id )
Gambar 12. Peta Kabupaten Pacitan Visi yang ingin dicapai Kabupaten Pacitan yaitu “ Maju Dan  Sejahtera Bersama Rakyat” . Sebagai bentuk pelaksanaan dari visi tersebut agar tercapai Kabupaten mempunyai misi :
1. Membangun tata kelola pemerin tahan yang bersih, efektif dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat
3. Membangun  perekonomian  masyarakat  dengan  menggerakkan  potensi  daerah  didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai
4. Meningkatkan kasalehaan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat

## Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Daerah  di  Kabupaten Pacitan
Dana desa pelaksana merupakan bagian yang mendasar dari APBDes, penyelenggaraan ini  diawali  dengan  penataan  yang  akan  dibahas  dalam  pembahasan  Musyawarah  Rencana Perbaikan  desa,  dimana  seluruh  lapisan  masyarakat  dilibatkan  untuk  mengetahui  pergantian kegiatan  secara  partisipatif  dan  mewajibkan  tercapainya  tujuan  desa  setempat.  daerah, selanjutnya digunakan sebagai semacam perspektif untuk mengumpulkan RKPDes dan APBDes dan  dituangkan  dalam  Pedoman  Desa  sebagai  aturan  perbaikan  didesa.  Setelah  dana  desa diperoleh oleh Pemkot, dana desa diawasi oleh Pemkot dan Pemkot dengan mengikutsertakan daerah  sekitar  mulai  dari  persiapan,  tepatnya  dalam  pelaksanaan  Musrenbangdes  yang menghadirkan  seluruh  lapisan  masyarakat  hingga  tahap  pengakuan.  yang  mempertahankan satu ton pasokan tenaga kerja lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  205/PMK07/2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa  Pasal  33  ayat  (2)  yang  berbunyi pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai  dari  Dana  Desa  diutamakan  dilakukan  secara  swakelola dengan  menggunakan  sumber  daya/bahan  baku  lokal,  dan  diupayakan  dengan  lebih  banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Berikut adalah data penerimaan Dana Desa di Kabupaten Pacitan tahun 2015-2019.

## Gambar 13. Alokasi dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Pacitan
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total penerimaan Dana Desa pada tahun 2015 sebesar  Rp.  46,75  Milyar  dan  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Sampai  pada tahun  2019 penyaluran  Dana  Desa  sudah  mencapai  angka  Rp.  145,07  Milyar.  Berdasarkan  data  yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan yang diambil dari aplikasi  Siskeudes  pada  tanggal  28  Januari  2021  total  penggunaan  Dana  Desa  di  Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 141,97 Milyar dari total penyaluran yaitu Rp. 148,38 Milyar. Masih ada Rp. 6,4 Milyar yang belum terserap untuk tahun 2020.

## Gambar 14. Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020

## Sumber: Siskeudes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
Penggunaan  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Daerah  di  Kabupaten Pacitan
Realisasi adalah rangkaian pelaksanaan berbagai proyek yang telah diatur dalam RKPDes
dan APBDes. Pada tahap ini, daerah setempat juga ikut memahami program tersebut. Untuk membuatnya lebih jelas, itu sangat mungkin ditemukan dalam garis besar terlampir:

## Gambar 15. Besaran Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pacitan Tahun 2020
Sumber: Siskeudes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan (diolah) Pada grafik di atas terlihat bahwa dari peredaran lengkap Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 148.382.590.500,- diakui dalam 5 (lima) bidang, khususnya bidang penataan kota sebesar Rp. 4.691.259.437,- kawasan pengembangan kota sebesar Rp. 64.537.530.637,- di bidang kemajuan daerah sebesar Rp. 2.947.580.316,- di bidang perkuatan kawasan  kota  sebesar  Rp.  12.625.749.031,-  dan  bidang  kejut  sebesar  Rp.  57.174.541.899,-. Sehingga dapat diduga bahwa pemanfaatan Dukungan Kota pada tahun anggaran 2020 secara keseluruhan  sesuai  dengan  Pedoman  Pendeta  Kota  Dalam  Rangka  Pembenahan  Daerah Terhambat dan Keimigrasian Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perlunya Pemanfaatan dana desa Untuk 2020, khususnya pemajuan kota dan penguatan jaringan kota. Padahal pemanfaatan di kawasan penguatan kawasan kota masih lebih kecil dibandingkan dengan kawasan tak terduga yang hampir mencapai separuh dari total peruntukan dana desa di Peraturan Pacitan..

## Gambar 16. Rekapitulasi Pemanfaatan Dana Desa Tahun 205-2019 di Kabupaten Pacitan Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan di Kabupaten Pacitan
Dana desa jelas mempengaruhi kemajuan Rejim Pacitan baik di bidang pembenahan kota  maupun  di  bidang  penguatan  wilayah  kota.  Hal  ini  harus  terlihat  dari  banyaknya pembangunan sistem di desa yang semakin meningkat, sehingga semua aktivitas masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain kemajuan kota, penguatan wilayah lokal kota juga telah berkembang. Hal ini harus terlihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan pribadi masyarakat setempat.

## Gambar 17. Grafik Perkembangan Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dari grafik peningkatan kemajuan desa di Rezim Pacitan di atas, cenderung terlihat bahwa File Peningkatan desa (IDM) dalam Peraturan Daerah Pacitan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat besar dalam jumlah kota yang tercipta dan  kota  yang  tercipta.  Hal  ini  jelas  didukung  oleh  perampasan  Aset  Kota,  yang  selanjutnya membuat kota lebih leluasa dalam mengawasi dana kota. Selain itu, dengan adanya peningkatan pembangunan  kota  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  berkurangnya  tingkat  kemiskinan  di Kabupaten Pacitan. Berikut adalah grafik tingkat penduduk Rezim Pacitan 2015-2019:

## Gambar 18. Grafik Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Pacitan
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Tahun 2020
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat  perkembangan  persentase  penduduk  miskin Kabupaten  Pacitan  mulai  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  terus  mengalami  trend menurun dari 16,68 di tahun 2016 turun menjadi 15,49% di tahun 2016 dan mengalami sedikit pelambatan penurunan di tahun 2017 turun menjadi 15,42 dan tahun 2018 turun menjadi 14,19 serta di akhir tahun 2019 menurun lagi menjadi 13,67%. Jika di bandingkan dengan kemiskinan tingkat nasional dan provinsi maka di Kabupaten Pacitan masih sangat jauh di atasnya sehingga perlu kerja keras lagi untuk menunkan angka tersebut, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

## Gambar 19. Grafik Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2019
5. Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  dan penggunaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Pacitan  sudah  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  yang sudah  ada.  Dalam  hal  ini  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Pacitan  dinilai  cukup  serius  dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Terbukti dengan tingginya pemanfaatan Dana Desa oleh pemerintah desa dapat mewujudkaan Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan yaitu dengan  menunjang  aktivitas  ekonomi  masyarakat  serta  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat  desa.  Dana  Desa  juga  memberikan  dampak  positif  terhadap  pembangunan  di Kabupaten Pacitan baik  di bidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini terlihat dengan meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pacitan dari tahun  2015  sampaai  tahun  2019.  Dengan  meningkatnya  IDM  maka  berkorelasi  pula  pada menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan.
Oleh  karena  itu,  pengelolaan  dan  penggunaan  Town  Support  harus  terus disederhanakan untuk proyek dan kegiatan yang bermanfaat, agar dapat memberikan hasil dan hasil  yang  ekonomis  dengan  tetap  mengutamakan  kelugasan,  tanggung  jawab,  dan  standar pengelolaan  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  Aset  Kota  dimaksudkan  untuk  mendorong pengembangan keuangan dan mendukung upaya untuk menumbuhkan peluang kerja yang luar biasa, meringankan kebutuhan, dan mengurangi ketidakseimbangan baik antar kota maupun antar kota dan masyarakat perkotaan..

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsim. (2013). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta  : Rineka Cipta.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Natuna. Diakses  dari http://bpkad.natunakab.go.id
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. Diakses dari https://pacitankab.bps.go.id/publication.html
Darlington,  Yvonne  and  Dorothy  Scott.  (2002). Qualitative  Research  in  Practice .  New  South Wales : Allen and Unwin.
Digdowiseiso,  Kumba  (2016). Governance,  Fiscal  Decentralization,  And  Growth  In  Indonesia . Jurnal Populis. 1(1), Juni 2016 . Retrieved from http://repository.unas.ac.id
Digdowiseiso,  Kumba.  (2014). Kebijakan  Fiskal .  Jakarta  :  Lembaga  Penerbitan  Universitas Nasional. Diakses dari http://repository.unas.ac.id
Digdowiseiso, Kumba. (2015). Sistem Keuangan Publik . Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. Diakses dari http://repository.unas.ac.id
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.
Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/
https://pacitankab.go.id/
Kementerian  Desa  Pemabngunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia. Diakses dari https://www.kemendesa.go.id/ Lapananda, Y. (2016). Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (Buku 1). Jakarta : Penerbit Rmbooks. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pacitan  Tahun  2019. Diakses  dari Mamuaya,  J.  V.,  Sabijono,  H.,  &  Gamaliel,  H.  (2017).  Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  (Studi  Kasus  di  Desa  Adow  Kecamatan Pinolosian  Tengah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan). Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 5 (2), 1020–1030. Manila, I. GK, (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Mariana,  D.,  &  Handayani,  S.  (2014). Pengelolaan  &  Pertanggungjawaban  Keuangan  Desa . Yogyakarta : FPPD.
Mujiono,  Moh  Imam,  Dyah  Mutiarin  (2019). Implementation  Of  Village  Fund  Use  In  West Kotawaringin Regency Of 2016 . Journal of Governance and  Local Politics (JGLP) Mei 2019 1(1) : 2684-9992 . Diakses dari http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/18
Murtiono,  Y.,   &   Wulandari.   (2014). Perencanaan   dan   Penganggaran   Desa .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  205/PMK.07/2019  Tentang Pengelolaan Dana Desa.
Yogyakarta : FPPD.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Polisi  Usut  Korupsi  Dana  Desa. Diakses  dari https://jatim.bpk.go.id/kasus- aktual/polres- pacitan-usut-korupsi-dana-desa/
Purnawan, Heru (2020, Juni). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di  Desa Makartitama Dan Di
Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat . Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Juni 2020 9(1) , 2252-5270 & 2620-6056. Diakses dari https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1235 Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial . Bandung : PT. Refika Aditama. Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta. Target dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2020. Diakses dari https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-dana-
desa2015- 2020-1593145101
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.