## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kariaman Sinaga 1 ; M. Amri Nasution 2 ; Ayu Trisna Dewi 3
Universitas Dharmawangsa kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id 1 ; amrinasution@dharmawangsa.ac.id 2 ; ayutrisna@dharmawangsa.ac.id 3

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan pariwisata di  Kecamatan  Pantai  Cermin.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Pengembangan pariwisata  belum  berjalan  secara  maksimal  dikarenakan  tidak  menerapkan  prinsip-prinsip implementasi.  Pemberdayaan  masyarakat  yang  menjadi  upaya  prioritas  dalam  mendukung efektifitas dan efisiensi suatu program kurang sesuai dengan kondisi masyarakat. Melalui penelitian ditemukan  bahwa  antara  pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  dengan  Pemerintah  Kecamatan Pantai Cermin kurang berkoordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi dan dapat diduga adanya  disposis  yang  salah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  implementasi.  Hal  ini  dapat  diketahui melalui  kurangnya  sumberdaya  manusia  yang  memahami  dalam  mendukung  suatu  program pembangunan  melalui  implementasi  suatu  program.  Sebagai  novelty  dalam  penelitian  bahwa penetapan  kebijakan  yang  dilakukan  telah  mengalami  kesalahan  dari  awal  dengan  tidak menyesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat  dan  adanya  ego  sektoral  dalam  menjalankan  suatu implementasi  program  dikalangan  pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  dengan  Pemerintah Kecamatan  Pantai  Cermin.  Solusi  yang  ditawarkan  dengan  adanya  perbedaan  kondisi  social menuntut  pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang  pertanian  untuk  dikembangkan  sejalan  dengan kepariwsataan,  sedangkan  kordinasi,  komunikasi,  dan  disposisi  yang  diharapkan  dapat  dilakukan dengan membentuk bagian atau bidang pengembangan pariwisata di tingkat kecamatan khususnya di Kecamatan Pantai Cermin.
Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat

## ABSTRACT
The  implementation  of  tourism  development  in  Pantai  Cermin  District  has  not  been  running optimally  because  in  its  implementation  it  has  not  applied  the  principles  of  implementation. Likewise,  community  empowerment  which  is  a  priority  effort  in  supporting  the  effectiveness  and efficiency  of  a  program  is  not  in  accordance  with  the  conditions  of  the  community.  The  research was  conducted  with  a  descriptive  qualitative  approach  through  interviews  with  the  District government and with business actors in the Pantai Cermin District to find out the implementation process  in  tourism  development.  Through  this  research  it  was  found  that  between  the  Serdang Bedagai  Regency  government  and  the  Pantai  Cermin  District  Government  lack  coordination  and communication in the implementation process and it can be suspected that the disposition is wrong in accordance with the principles of implementation. This can be seen through the lack of human resources who understand in supporting a development program through the implementation of a
program.  As  novelty  in  the  research  that  the  policy making has been  wrong  from  the  start  by  not adjusting  to  the  conditions  of  the  community  and  the  existence  of  sectoral  egos  in  carrying  out  a program implementation among the Serdang Bedagai Regency government and the Pantai Cermin District  Government.  The  solutions  offered  by  the  existence  of  differences  in  social  conditions require  community  empowerment  in  the  agricultural  sector  to  be  developed  in  line  with  tourism, while  the  coordination,  communication  and  disposition  that are  expected can be  done  by  forming parts or fields of tourism development at the sub-district level, especially in Pantai Cermin District.

## Keywords: Implementation, Tourism Development, Community Empowerment

## PENDAHULUAN
Implemetasi  kebijakan  merupakan  bagian  penting  dalam  menentukan  keberhasilan suatu  kebijakan  baik  di  level  nasional  maupun  level  daerah.  Oleh  karenanya  menjadi penting  penelitian  tentang  implementasi  suatu  kebijakan  untuk  menjadi  dasar  dalam menentukan  kebijakan  selanjutnya.  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai menetapkan Kecamatan Pantai Cermin sebagai kecamatan yang pembangunannya berbasis pariwisata menjadi hal yang menarik untuk meneliti bagaimana implementasinya.
Penelitian terkait menyatakan bahwa kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara sangat ditentukan  oleh  penilaian  wisatawan  itu  sendiri  terhadap  transportasi,  destinasi  prasarana wisata, serta atribut lainnya (Silaban et al., 2017). Sedangkan pembahasan tentang kesiapan pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  kebijakan  berdasarkan  aspek  implementasi  dan unsur pengembangan pariwisata menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata.
Melalui  penelitian  tentang  implementasi  kebijakan  pembangunan  yang  dilakukan pemerintah  daerah,  diharapkan  akan  memberikan  efektifitas  suatu  kebijakan  yang  telah ditetapkan.  Terlebih  pada  kebijakan  strategis  atau  kebijakan  yang  menyangkut  pada masyarakat luas maka evaluasi atas implementasi kebijakan sangat dibutuhkan. Keterkaitan atau  sinergitas  dalam  implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  antara  pihak pemerintah,  pihak  swasta  (pengusaha),  dan  masyarakat  akan  menjadi  dasar  untuk keberhasilan pengembangan suatu wilayah.
Kecamatan  Pantai  Cermin  yang  telah  ditetapkan  sebagai  kecamatan  yang  berbasis pariwisata memiliki potensi wisata baik potensi wisata alami maupun potensi wisata buatan manusia.  Dengan  potensi  yang  dimiliki  maka  pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai melakukan kebijakan pengembangan pariwisata yang harus melibatkan berbagai pihak agar tujuan yang dicapai dapat berjalan secara efektif dan efisien. Konsep keterlibatan berbagai pihak dalam menjalankan suatu  kebijakan dikenal  dengan konsep  Good  Governance  yang
telah  dijalankan  pemerintah  namun  tetap  memerlukan  evaluasi  dalam  implementasi kebijakannya.
Implementasi  pengembangan  pariwisata  memerlukan  penyesuaian  dengan  aspek- aspek  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengembangan  pariwisata  itu  sendiri.  Sehingga diharapkan  melalui  implementasi  kebijakan  akan  mendukung  aspek  pemberdayaan masyarakat.  Konsep  good  governance  memberikan  peluang  untuk  meningkatkan pemberdayaan  masyarakat  sejalan  dengan  peningkatan  pendapatan  daerah  dan kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  akan  memberikan  pengaruh  kuat  terhadap  peningkatan pendapatan daerah dan lapangan kerja di daerah (Rusyidi & Fedryansah, 2019).
Potensi  wisata  yang  dapat  dikembangkan  di  Kecamatan  Pantai  Cermin  meliputi wisata  pantai  dan  juga  wisata  alam  pertanian  agar  yang  dapat  menjadi  tujuan  wisata. Potensi  wisata  pantai  telah  didukung  dengan  tersedianya  pondok-pondok  istirahat  yang dipersiapkan untuk menikmati pantai, permainan wahana air, taman bermain anak, maupun tempat  berselfie  sebagai  bagian  kegiatan  fasilitas  bagi  wisatawan.  Hal  ini  sesuai  dengan kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  yang  menetapkan  Kabupaten  Pantai Cermin sebagai kecamatan yang berbasis pada wisata bahari.
Sebagai  gambaran  singkat  Kecamatan  Pantai  Cermin  yang  terkait  dengan pengembangan  pariwisata  juga  memiliki  potensi  lain  selain  wisata  pantai  yang  dapat diandalkan  baik  di  tingkat  regional  maupun  maupun  secara  internasional.  Potensi  yang dimaksud yaitu oleh-oleh yang merupakan hasil bumi dan kerajinan (handcraft) yang ada di Kecamatan Pantai Cermin sebagaimana tercantum pada tabel dibawah.
Gambar 1.1. Produk Khas Kecamatan Pantai Cermin No. Nama Produk Pemasaran 1. Kelapa Pandan Internasional 2. Kain Temurun Lokal 3. Jambu Madu Lokal
Sumber: Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kec. Pantai Cermin
Secara  garis  besar  pembahasan  penelitian  tentang  pengembangan  pariwisata  akan melihat  2  (dua)  jenis  pengembangan  yang  dilakukan  pihak  pemerintah  Kecamatan  Pantai Cermin yaitu: pengembangan pariwisata yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang besifat tradisional dan pengembangan pariwisata yang dilakukan terhadap pelaku pariwisata yang bersifat profesional. Demikian pula menyangkut aspek-aspek implementasi yang menuntut
adanya  sinergitas  antara  pemerintah  kabupaten  dengan  pemerintah  kecamatan  dalam  hal koordinasi, komunikasi, maupun disposisi yang dijalankan.
Pembahasan  tentang  implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Serdang  Bedagai  dengan  Pemerintah  Kecamatan  Pantai  Cermin  dalam pelaksanaan  pengembangan  pariwisata.  Sedangkan  secara  spesifik  indikator  implementasi kebijakan  meliputi:    a.  Aspek  Koordinasi  b.  Aspek  Komunikasi  c.  Aspek  Disposisi. Sedangkan    variabel  berikutnya  adalah  pengembangan  pariwisata  yang  terdiri  dari:  a. Aspek  Fasilitas,  b.  Aspek  Transportasi,  c.  Aspek  Atraksi,  d.  Aspek  Promosi.  Hal  ini merupakan wujud tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam upaya pembangunan atau pelaksanaan  dari  otonomi  daerah  yang  tercantum  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah. (Hendrita, 2017)
Pengembangan  pariwisata  secara  umum  merupakan  implementasi  pengembangan pariwisata yang memiliki aspek-aspek yang harus dipenuhi baik yang dilaksanakan secara nasional  maupun  daerah.  Aspek-aspek  yang  dimaksud  meliputi:  1.  Aspek  Wisatawan;  2. Aspek Transportasi; 3. Aspek Promosi; 4. Aspek Atraksi Wisata; 5. Aspek  Kuliner.
Potensi  wisata  yang  dimiliki  Kecamatan  Pantai  Cermin  telah  menjadi  kebijakan pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  dengan  melakukan  implementasi  pengembangan pariwisata.  Hal  ini  merupakan  pembahasan  yang  diharapkan  menjadi  evaluasi  atas  suatu pelaksanaan kebijakan khususnya pengembangan pariwisata.
Secara  kebijakan  publik  penelitian  implementasi  kebijakan  pengembangan  dalam pariwisata dapat dilihat melalui tiga garis besar pelaksanaannya yaitu: 1. Tugas Pelayanan; 2. Tugas Pembangunan; dan 3. Tugas Pemberdayaan.
Tugas-tugas  pelayanan  dilaksanakan  sesuai  dengan  bagian  yang  juga  terkait  dengan implementasi  suatu  kebijakan  yang  dijalankan  yang  dalam  hal  ini  merupakan pengembangan  pariwisata.  Beberapa  program  yang  dimaksud  merupakan  program pembangunan yang dijalankan secara nasional, program pembangunan di tingkat provinsi, program  pembangunan  di  tingkat  kabupaten,  maupun  pembangunan  yang  dijalankan  di tingkat kecamatan dan desa.
Tugas  pembangunan  yang  dilakukan  melalui  pembangunan  sarana  fisik  maupun nonfisik  yang  dilakukan  baik  yang  dilakukan  melalui  program  pembangunan  secara nasional  maupun  berdasarkan  program  pembangunan  daerah.  Sedangkan  program pemberdayaan  merupakan  program  yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  pengenalan, penguatan,  dan  perlindungan  terhadap  potensi  sumber  daya  masyarakat.  Dalam  hal  ini penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata.
Untuk  mengetahui  implementasi  suatu  kebijakan  maka  sangat  diperlukan  penelitian agar  dapat  mengetahui  tentang  prinsip-prinsip  implementasi.  Kemudian  untuk  melihat penerapan  aspek  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  paradigm  pembangunan  maka  sangat diperlukan adanya penelitian khususnya tentang pengembangan suatu kawasan wisata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  pada  bulan  Juli  2020  dan  selesai  pada  bulan Desember  2020,  sedangkan  lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Pantai  Cermin, Kabupaten  Serdang  Bedagai,  Provinsi  Sumatera  Utara.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  jenis  penelitian  yang  berusaha menggambarkan objek  atau subjek yang diteliti sesuai  dengan apa  adanya (alami) dengan tujuan  menggambarkan  secara  sistematis  fakta  dan  karakteristik  objek  yang  diteliti  secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Creswell  (2010),  mengemukakan bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Proses penelitian kualitatif dilakukan dengan melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur-prodeur  mengumpulkan  data  yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif yang  menggambarkan  realitas  objek  penelitian  dan  memberikan  makna  dari  obyek  yang diteliti.  (Charmaz  &  Thornberg,  2020)  menyatakan  bahwa  penelitian  ini  juga mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang baru diketahui.
Penelitian  dilakukan  hanya  melihat  bagaimana  kordinasi,  komunikasi,  dan  disposisi yang  dilakukan  antara  pihak  pemerintah,  pihak  swasta,  dan  pihak  masyarakat  dalam implementasi  pengembangan  pariwisata  yang  menyangkut  pada  wisatawan,  transportasi, fasilitas  wisata,  dan  atraksi  wisata.  Pembahasan  akan  melihat  berdasarkan  perspektif pemberdayaan masyarakat, perencanaan wilayah, dan kebijakan publik.

## HASIL PEMBAHASAN

## Konsep Pengembangan Pariwisata
Berdasarkan  hasil  penelitian,  secara  umum  terdapat  2  (dua)  jenis  pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kecamatan Pantai Cermin yaitu:
1. Pengembangan Pariwisata Tradisional.
Pengelolaan pariwisata secara tradisional dilakukan oleh kelompok masyarakat, atau dilakukan dengan swadaya masyarakat. Umumnya pengelolaan wisata secara tradisonal
belum  memiliki  fasilitas  wisata  yang  lengkap  atau  memadai  karena  sangat  berkaitan dengan  kesiapan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki.  Gambaran  lainnya tentang pengelolaan pariwisata secara tradisional lebih memanfaatkan pada wisata pantai namun untuk kesiapan-kesiapan lainnya terkait fasilitas bagi wisatawan masih kurang.
2. Pengembangan Pariwisata Profesional.
Pengelolaan  pariwisata  secara  profesional  ditandai  dengan  pengelolaan  wisata  yang telah  memnuhi  berbagai  kebutuhan  wisatawan.  Selain  pengelolaan  wisata  pantai  yang juga dilakukan pengelola pariwisata tradisional mereka telah mempersiapkan kebutuhan wisata  lainnya  seperti:  kuliner,  penginapan,  maupun  kebutuhan  untuk  mengelola kegiatan atau acara yang diperlukan pengunjung atau wisatawan.
Jenis  pengembangan  wilayah  yang  dilakukan  di  atas  merupakan  hasil  wawancara yang dilakukan dengan pihak Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian, maka pengembangan pariwisata  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Pantai  Cermin  menunjukkan  adanya  2  (dua) perbedaan  dalam  pengelolaannya.  Selanjutnya  juga  dapat  diketahui  bahwa  perlakuan terhadap  pengembangan  yang  dilakukan  baik  secara  internal  maupun  eksternal  juga memiliki  perbedaan-perbedaan.  Sebagai  gambaran  awal  dapat  diperkirakan  bahwa pengelolaan  pengembangan  pariwisata  yang  dilakukan  secara  tradisional  tentu  akan tertinggal  dalam  mempersiapkan  aspek  yang  harus  dilengkapi  dalam  pengembangan pariwisata dibandingkan dengan pengeloaan yang dilakukan secara profesional.
Dasar  dalam  pengembangan  wilayah  memerlukan  kejelasan  letak  atau  keberadaan dari suatu wilayah yang dilakukan meliputi:  1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi;  3.  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten;  4. Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota;  5.  Rencana  Perinci  Tata  Ruang;  6.  Rencana  Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Sebagai  salah  satu  wilayah  potensial  maka  dalam  pengembangan  pariwisata, perencanaan  wilayah  dapat  dipahami  bahwa  pengembangan  suatu  wilayah  tidak  berdiri sendiri namun terkait dengan wilayah yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan  terdapat  keterkaitan  antara  kebijakan  pengembangan  dengan  kondisi implementasi pengembangan yang dilakukan yaitu:
1. Bahwa  implementasi  pencapaian  rencana  strategis  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten  Serdang  Bedagai  rentan  menimbulkan  dualisme  dalam  pelaksanaan pengembangannya.  Hal  ini  dapat  diperkirakan  karena  pengelolaan  secara  profesional dengan  pengelolaan  secara  tradisional  yang  dilakukan  akan  menimbulkan kecenderungan kepada pengeloaan yang dilakukan secara profesional.
2. Rencana  strategis  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  perlu melakukan pengembangan pariwisata dengan melakukan double standart atau perlakuan yang  berbeda  terhadap  kondisi  yang  ada.  Dalam  administrasi  publik  hal  ini  disebut dengan perencanaan yang inklusifisme.
3. Dengan  adanya  perbedaan  dalam  hal  perbedaan  pengelolaan  dalam  pengembangan pariwisata  khususnya  di  Kecamatan  Pantai  Cermin  maka  diperlukan  pula  kesiapan administrasi  dalam  pelaksanaannya  agar  dapat  terpenuhi  aspek  keterjangkauan sebagaimana inti dari pelaksanaan pembangunan yang dikemukakan sebelumnya.
4. Dapat  melakukan  perubahan  strategi  perencanaan  dalam  hal  pengembangan  pariwisata yang  dilakukan  sesuai  dengan  tahun  berjalan  agar  rencana  perubahan  yang  dilakukan dapat didukung dengan penganggaran yang cukup.
Perencanaan  wilayah  yang  dilakukan  masih  bersifat  vertikal  sehingga  dalam penentuan  kebijakan  mengalami  ketidaksesuaian  dengan  kondisi  demografi  suatu  daerah atau  wilayah.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007,  Tentang Perencanaan  Tata  Ruang  yang  melakukan  penataan  ruang  kawasan  perdesaan  melalui pemerintah  kecamatan.  Dengan  demikian  data/informasi  yang  diperoleh  akan  melihat berdasarkan kesesuaian kondisi suatu daerah dengan kebijakan yang akan ditetapkan.

## Perspektif Kebijakan Publik
Kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Pantai  Cermin merupakan  bentuk  kebijakan  politik  ( political  will )  dari  Pemerintah  Kabupaten  Serdang Bedagai  sesuai  dengan  keputusan  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten  Serdang  Bedagai  dengan  pertimbangan  potensi  yang  dimiliki.  Hal  ini  juga sejalan  dengan  kebijakan  yang  dilakukan  secara  nasional  yang  menjadikan  pariwisata sebagai  salah  satu  prioritas  pembangunan  nasional.  Sektor  pariwisata  memiliki  dampak yang  luas  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  karena  memiliki  banyak  ikutan dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini  menjadi  dasar  Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai dalam  menetapkan  Kecamatan  Pantai  Cermin  menjadi  kecamatan  yang  menjalankan pembangunan yang berbasis pada pariwisata.
Evaluasi  yang  dilakukan  dalam  penetapan  kebijakan  Kecamatan  Pantai  Cermin menjalankan  pembangunan  yang  berbasis  pariwisata  yaitu:  1).  Kebijakan  yang  dilakukan tidak  sepenuhnya  memperhatikan  aspek  internal  dan  aspek  eksternal  yang  ada  pada demografi Kecamatan Pantai Cermin. Kebijakan pengembangan pariwisata yang dimaksud merupakan  bagian  dari  demografi  yang  harus  memperhatikan  potensi  alam  dan  potensi budaya  dalam  arti  yang  luas.  (Nurhadi,  2014).Selain  dari  faktor  demografi,  maka  faktor lainnya yang juga harus mendapatkan perhatian adalah faktor teknologi informasi yang saat
ini  telah  menjadi  keniscayaan  atau  sesuatu  yang  tidak  bisa  dihindari.Teknologi  informasi yang  memasuki  seluruh  aktivitas  kehidupan  masyarakat  dan  seluruh  sektor  pembangunan yang diselenggarakan pemerintah atau yang lebih dikenal dengan era revolusi industri 4.0. 2). Diperlukan kebijakan yang memberikan keterjangkauan masyarakat luas sehingga akan memberikan  dampak  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Isu  pengusaha profesional  dalam  menguasai  kunjungan  wisata  memerlukan  dukungan  dari  pihak pemerintah  untuk  mendukung  pengusaha  tradisional  agar  mendapatkan  percepatan  dalam proses pengembangan pariwisata secara keseluruhan.

## Aspek Komunikasi, Kordinasi, dan Disposisi
Dalam  pelaksanaannya  pengembangan  pariwisata  terkait  dengan  aspek  komunikasi serta  berbagai  aspek  lainnya  seperti  koordinasi,  dan  disposisi  memiliki  keterkaitan  erat dalam pengembangan pariwisata. Penelitian yang dilakukan menunjukkan komunikasi yang belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum adanya unit pelaksana tugas yang jelas di  dalam  pemerintahan  Kecamatan  Pantai  Cermin  dalam  menjalankan  program pengembangan pariwisata. Meskipun hal ini akan terkait kondisi penganggaran dan sumber daya manusia namun dalam mendukung komunikasi unit tugas di kecamatan yang menjadi perantara antara pihak pemerintah kabupaten dengan masyarakat.
Beberapa  hal  yang  menunjukkan  kurangnya  komunikasi  yang  dibangun  dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  kecamatan  masih  kurang  dalam  membangun  sinergitas  (kerjasama)  yang melibatkan  pemerintah  kecamatan  dan  masyarakat  dalam  mendukung  kegiatan  ( event ) dalam mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini merupakan salah satu unsur yang harus  dilakukan  dalam  pengembangan  pariwisata  namun  belum  berjalan  dengan maksimal.  Kepala  Bidang  Pemerintahan  Resman  Situmorang  menyatakan  “kegiatan atraksi  wisata  di  Kecamatan  Pantai  cermin  belum  ada  di  agendakan,  belum  seperti pengembangan pariwisata seperti yang dilaksanakan di Bali, namun pada hari-hari besar tertentu  pihak  pengusaha  hotel  atau  pengelola  pariwisata  yang  profesional  berinisiatif sendiri untuk melaksanakannya”.
2. Masyarakat  di  Kecamatan  Pantai  Cermin  juga  menunjukkan  kurangnya  komunikasi dengan  pihak  pemerintah  dengan  kurangnya  melakukan  penyesuaian  atas  pekerjaan yang  dilakukan  masyarakat  pada  umumnya.  Mayoritas  masyarakat  Pantai  Cermin memiliki mata pencaharian sebagai  petani  sehingga program  pengembangan pariwisata yang  dijalankan  pemerintah  Kecamatan  Pantai  Cermin  keterlibatan  masyarakat  masih kurang.
3. Kebijakan  pemerintah  dengan  kondisi  sosial  masyarakat  belum  sepenuhnya  sejalan ( connect ), hal ini terjadi karena adanya anggapan masyarakat bahwa sektor wisata masih dianggap  sebagai  alternatif  atau  pekerjaan  sampingan  dalam  kehidupan  masyarakat sehari-hari.  Hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  kebijakan  pengembangan  pariwisata yang ditetapkan di Kecatan Pantai Cermin.
Pengembangan  pariwisata  di  Kecamatan  Pantai  Cermin  merupakan  kebijakan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Serdang Bedagai.  Sedangkan kordinasi  yang dilakukan masih sangat  kurang  dikarenakan  pemerintah  Kecamatan  Serdang  Bedagai  hanya  berkordinasi apabila  terkait  kepentingan  birokrasi  dari  pihak  pengelola  tempat-tempat  wisata  namun dalam hal pelaksanaan kegiatan belum diikutsertakan.
Rencana  Strategi  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Serdang  Bedagai  yang  telah menetapkan Kecamatan Pantai Cermin menjadi kecamatan yang berbasis pariwisata Tahun 2016-2021  menjadi  penting  untuk  melakukan  evaluasi  rencana  strategi  yang  akan  datang. Berdasarkan pembahasan sebelumnya pada bagian perencanaan  wilayah  bahwa penetapan sebaiknya  tidak  dilakukan  secara top-down tetapi  lebih  bersifat botton-up dengan mengedepankan kordinasi yang dilakukan pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa.
Koordinasi  yang  dimaksud  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  pemberdayaan masyarakat  ke  depannya  karena  telah  diawali  dengan  kesadaran  untuk  melakukan perencanaan  yang  sesuai  dengan  demografi  penduduk.  (Rusyidi  &  Fedryansah,  2019) menyatakan  untuk  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  sangat  diperlukan  proses perencanaan  yang  dilakukan  secara  menyeluruh  serta  dilakukan  mekanisme  pemantauan yang  berkelanjutan,  sistem  pengembangan  yang  sistematik.  Hal  ini  diperlukan  agar  dapat secara  terus  menerus  merevitalisasi  seluruh  sumber  daya  yang  ada.  Untuk  keberlanjutan maka  sangat  diperlukan  pengenalan  maupun  pemberdayaan  yang  dilakukan  pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa.
Penempatan  orang-orang  dalam  pelaksanaan  program  pengembangan  pariwisata  di Kecamatan  Pantai  Cermin  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  masih menunjukkan  hasil  yang  kurang  maksimal.  Hal  ini  dapat  diketahui  dengan  kurangnya membangun  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  terutama  pemerintah  Kecamatan  Pantai Cermin yang menjadi ujung tombak dalam implementasi suatu kebijakan yang dijalankan. Hal  lainnya  yang  menunjukkan  tidak  berjalannya  pelaksanaan  disposisi  adalah  karena dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kecamatan Pantai Cermin masih didominasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai.
Sebagaimana  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Sekretaris  Kecamatan  Pantai Cermin Ibu Dra.  Meka  Sinaga bahwa “pemerintah Kecamatan Pantai Cermin sebelumnya selalu  diajak  untuk  bekerjasama  dalam  menjalankan  program  pengembangan  pariwisata, namun  pada  3  (tiga)  tahun  terakhir  tidak  lagi  dilibatkan  dalam  kegiatan-kegiatan kepariwisataan  yang  dilakukan”.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  aparatur  pemerintah khususnya yang menjalankan tugas di sektor pariwisata belum memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep sinergitas atau yang disebut juga konsep Good Governance . Penegasan tentang Good  Governance juga  ditegaskan  sebagai  bagian  khusus  terhadap  masyarakat sebagai muara dari pelaksanaan program pembangunan. (Sinaga et al., 2018)

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  dilakukan  di  Kecamatan Pantai  Cermin,  Kabupaten  Serdang  Bedagai  belum  terkordinasi  dengan  baik  sehingga menghambat  upaya  pengembangan  pariwisata  sebagaimana  aspek-aspek  pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kecamatan Pantai Cermin yang dilakukan  melakukan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  sebagaimana  konsep Good Governance kurang  maksimal  karena  antara  pemerintah  kabupaten  dengan  kecamatan masih berjalan sendiri-sendiri karena kurangnya komunikasi dan kordinasi.
Pengembangan  pariwisata  sejalan  dengan  perencanaan  suatu  wilayah  yang  menjadi dasar  dalam  penetapan  kebijakan  terhadap  suatu  daerah.  Kecamatan  Pantai  Cermin  yang ditetapkan  menjadi  wisata  bahari  kurang  menyesuaikan  dengan  realitas  demografi  karena sebagian  masyarakat  bekerja  sebagai  petani  bukan  nelayan  sehingga  pemberdayaan masyarakat  yang  dilakukan  memiliki  dua  tugas  sekaligus.  Pertama  adalah  pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi laut namun juga memberdayakan masyarakat petani untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pengembangan  pariwisata  melalui  potensi  pertanian  yang dimiliki.
Identifikasi  dalam  partisipasi  pengembangan  pariwisata  sebagaimana  konsep pemberdayaan  masyarakat  melalui  hasil  penelitian  juga  sangat  terbantu  melalui  pihak pengusaha  pariwisata.  Salah  satu  program  pemberdayaaan  masyarakat  yang  dilakukan adalah dengan mempekerjakan para pemuda di Kecamatan Pantai Cermin melalui program casual.
Untuk  ke  depannya  dalam  pengembangan  pariwisata  di  Kecamatan  Pantai  Cermin sangat  memerlukan  keterlibatan  masyarakat  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sebagai  tujuan  dari  pengembangan  suatu  wilayah.  Penelitian  tentang pengembangan  pariwisata  melalui  pendekatan  efektifitas  penyelenggaraan  pemerintahan
juga  menjadi  hal  yang  menentukan  untuk  keberhasilan  pengembangan  Kecamatan  Pantai Cermin. Kordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan menjadi hal yang sangat diperlukan agar program yang merupakan visi dari pemerintah kabupaten dapat dicapai.
Perencanaan yang dilakukan dalam pengembangan suatu wilayah juga menjadi dasar keberhasilan suatu program pembangunan. Dengan demikian aspek demografi atau potensi yang  dimiliki  suatu  wilayah  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  menetapkan  suatu kebijakan yang melibatkan pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Charmaz, K., & Thornberg, R. (2020). The pursuit of quality in grounded theory.
Qualitative Research in Psychology . https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357
CRESWELL, J. W. (2009). RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In SAGE Publications . https://doi.org/10.2307/1523157
Hendrita, V. (2017). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN TANAH DATAR. Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh , 2 (2). https://doi.org/10.29103/ag.v2i2.379
Nurhadi, F. (2014). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya , 2 (2). kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id
Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2019). PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS
MASYARAKAT. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial , 1 (3).
https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490
Silaban, P., Ginting, P., Rini, E. S., & Absah, Y. (2017). Marketing analysis of North-
Sumatera tourism an empirical study on satisfaction and sustainable visit of the Asean- Region tourists. International Journal of Economic Research , 14 (8).
Sinaga, K., Lubis, S., Sihombing, M., & Ritha, M. (2018). Implementation of Tourism
Destination Development Policy in Samosir Regency .
https://doi.org/10.2991/icoposdev-17.2018.15
Tap MPR No.V/MPR/2000 Tentang Penetapan Visi Indonesia 2020
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Perencanaan Tata Ruang
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.