## Jurnal Keislaman
p-ISSN : 2089-7413 and e-ISSN : 2722-7804
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

## Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim
Ravika Revira Ginting Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ravikareviraginting@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3917

## Abstract
This paper examines the adoption (adoption) of children from the perspective of Islamic law in the world. This  writing  aims  to  find  out  how  the  law  of  adoption  (adoption)  of  children  in  Muslim  countries.  This research uses library research by collecting qualitative data. This data was obtained from several sources such as books and journal articles. This study uses a normative approach by analyzing the rules that exist in several Muslim countries in the world, one of which is related to the law of adoption or adoption. The results of this study are that every Muslim country in the world has its own rules regarding adoption or adoption laws, especially those in Indonesia, Turkey, Malaysia, Jordan, Egypt and Tunisia.
Keywords: Law, child adoption, muslim countries

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  pengangkatan  (adopsi)  anak  perspektif  hukum  Islam  yang  ada  di  dunia. Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  hukum  pengangkatan  (adopsi)  anak  di  negara muslim.  Penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  (library  research) dengan  mengumpulkan  data-data kualitatif.  Data  ini  diperoleh  dari  beberapa  sumber  seperti  buku  dan  artikel  jurnal.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  normatif  dengan  menganalisis  aturan  yang  terdapat  dibeberapa  negara muslim  yang  ada  di  dunia  salah  satunya  yang  berhubungan  dengan  hukum  adopsi  atau  pengangkatan anak. Hasil dari penelitian ini bahwa disetiap negara muslim yang ada didunia memiliki aturanya masing- masing  dalam  hukum  adopsi  ataupun  pengangkatan  anak  terutama  yang  ada  di  Indonesia,  Turki, Malaysia, Yordania, Mesir dan Tunisia.
Kata Kunci : Hukum, adopsi anak, negara muslim.

## Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  melahirkan  dan  menciptakan kesinambungan  keturunan  secara  naluriah.  Pasangan  suami  istri  pada  umumnya  sangat mendambakan akan kehadiran seorang anak yang akan menjadi penerusnya kelak, tempat curahan  kasih  sayang  dan  perekat  tali  perkawinan.  Perkawinan  tanpa  kehadiran  seorang anak akan  terasa  gersang dan  tidak lengkap,  karena  kehadiran  anak  dalam  rumah  tangga memiliki banyak makna.
Sebagai  makhluk  sosial  keluarga  merupakan  kelompok  masyarakat  terkecil,  yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga  kadang-kadang  terdapat  suatu  keluarga  yang  tidak  mempunyai  anak,  karena
alasan  tersebut  maka  pasangan  tersebut  mengadopsi  anak. 1 Dalam  kenyataannya  banyak dari pasangan suami istri yang ternyata belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi bila ditinjau dari sudut medis. Sebaliknya di sisi  lain  ada  pula  pasangan  yang  merasa  kurang  siap  untuk  memperoleh  keturunan disebabkan beberapa faktor tertentu seperti lemahnya kondisi ekonomi atau ketidaksiapan mental  untuk  mengasuh  dan  mendidik  anak  serta  belum  bisa  dikatakan  memiliki  kondisi keuangan  yang  mapan  terutama  bagi  pasangan  yang  masih  muda. 2 Alasan  lainya  belum bisa  mengontrol  emosi  sehingga  takut  sang  anak  kekurangan  kasih  sayang  dan  orang  tua yang  bersifat  reponsibel. 3 Dalam  hal  ini,  kehadiran  seorang  anak  seperti  pada  konsep awalnya  untuk  membawa  nikmat  dalam  rumah  tangga  tidak  dapat  tercapai  justru sebaliknya,  kehadiran  seorang  anak  hanya  membawa  kesulitan  dan  beban  dalam  rumah tangga sehingga mereka melakukan childfree . 4
Bila permasalahan orang pertama yang belum mempunyai keturunan dikompromikan dengan permasalahan orang kedua yang sudah mempunyai keturunan seperti digambarkan diatas maka akan dapat saling melengkapi. Hal ini bisa ditempuh dengan cara adopsi, yakni orang  tua  kandung  merelakan  anaknya  kepada  pasangan  yang  belum  mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka. 5
Dengan  demikian  akan  terjadi  peralihan  tanggungjawab  dari  mereka  yang  kurang mampu  kepada  yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut. Jika adopsi dilaksanakan, maka dampak yang timbul dari perbuatan tersebut tidak sesederhana yang  dibayangkan  tetapi  akan  berakibat  terhadap  sederetan  ketentuan  hukum  baru diantaranya  adalah  permasalahan  status  anak  angkat  dan  hak-hak  anak  angkat  dalam kewarisan.
Sebelum  jauh  menjelaskan  mengenai  status  hukum  anak  angkat  dan  hak-haknya, terlebih dahulu ingin menjelaskan definisi istilah ‘pengangkatan anak’ atau dikenal dengan adopsi  atau  tabanni.  Istilah  adopsi  dalam  kosakata  bahasa  indonesia  identik  dengan pengangkatan  anak  orang  lain  sebagai  anak  sendiri.  Menurut  Soerjono  Soekanto, pengangkatan  anak  adalah  sebagai  perbuatan  mengangkat  anak  untuk  dijadikan  anak sendiri, atau  mengangkat anak  yang  menyebabkan  timbulnya  hubungan yang  seolah-olah seperti  memiliki  hubungan  darah.  Adopsi  harus  dibedakan  dengan  pengangkatan  anak
1 Haedah Faradz, “PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM,” Jurnal Dinamika Hukum 04, no. 02 (2009): 1.
2 “https://katadata.co.id/agungjatmiko/lifestyle/63e626bebe2cf/memahami-pengertian-dan-faktor- pemicu-orang-memilih-childfree,” n.d.
3 nuria febri sinta rahayu Fatimah aulia rahma, “KEPUTUSAN PASANGAN SUBUR UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK,” Jurnal hermeneutika 08, no. 01 (2022): 31.
4 “https://www.antaranews.com/berita/2344030/psikolog-ungkap-alasan-pasangan-memilih-untuk- childfree,” n.d.
5 Imam Fauzi & Masruri, “STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT PASAL 209 KHI MENURUT HUKUM ISLAM,” Jurnal Al-Wasith 01, no. 02 (2016): 82.
dengan  tujuan  semata-mata  untuk  pemeliharaan  anak  saja.  Dalam  hal  ini  anak  tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan. 6
Pengangkatan anak atau adopsi adalah proses yang menyebabkan adanya hubungan kekeluargaan  secara  hukum  berdasarkan  putusan  pengadilan  di  antara  dua  orang  yang sebelumnya  belum  mempunyai  hubungan  sama  sekali.  Hubungan ini  terjadi  apabila  telah ditetapkan  bahwa  anak  yang  bersangkutan  telah  dicabut  hak-haknya  dari  orang  tua sebelumnya oleh putusan pengadilan. 7 Ada beberapa pakar  hukum yang memberi definisi dari adopsi anak, menurut Wirjono Projodikoro, anak angkat adalah seseorang yang bukan keturunan  dua  orang  suami  isttri  yang  diambil  dipelihara  dan  diperlakukan  sebagaimana anak  sendiri,  lalu  hal  ini  berakibat  hukum  yaitu  anak  mempunyai  kedudukan  hukum seperti  anak keturunan  sendiri.  selanjutnya  menurut  Mahmud  Syaltut menyatakan  bahwa pengangkatan  anak  ( al-tabanni )  memiliki  definisi  dua  bentuk.  Pertama,  pemberlakuan seseorang  kepada  anak  hanya  sebatas  dalam  bentuk  kecintaan,  pemberian  nafkah, pendidikan,  dan  hal  lain  yang  berkaitan  dengan  si  anak,  namun  bukan  dianggap  sebagai anak  keturunannya  sendiri.  Adapun  definisi  yang  kedua  yaitu  pengangkatan  anak  secara mutlak, atau istilah hematnya menasabkan seorang anak kepada dirinya namun diketahui bahwa anak tersebut adalah anak orang lain. Dengan begitu, nantinya memiliki hubungan hukum selayaknya anaknya sendiri. 8
Pengangkatan anak yang dibolehkan dalam Islam adalah praktik pengangkatan anak yang  tidak  merubah  status  anak  angkat  dari  orang  tua  kandungnya.  Adopsi  dalam  Islam murni  bertujuan  untuk  kepentingan  si  anak.  Sehingga  tidak  ada  hubungan  kewarisan, perwalian, ataupun segala akibat yang timbul karena hubungan nasab. Pengangkatan anak hanyalah  sebatas  pada  pemindahan  tanggung  jawab  pemeliharaan  anak  tanpa  disertai adanya pembentukan status hukum baru.
Berkaitan  dengan  adanya  kemungkinan  saling  mewarisi  atau  akibat-akibat  hukum lain  yang  berkaitan  dengan  pengangkatan  anak.  Dalam  tulisan  ini,  ingin  mencoba menjelaskan  serta  menganalisa  aturan-aturan  perihal  pengangkatan  anak  di  beberapa Negara  Muslim,  seperti  Indonesia,  Malaysia,  Mesir,  dan  negara  muslim  yang  lainnya. Dengan  mencoba  melihat  keberanjakannya  dari  praktik  pengangkatan  anak  yang  diatur dalam Islam.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini menggunakan  studi  pustaka  (library  research)  dengan  mengumpulkan data-data kualitatif. Data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku dan artikel jurnal. Penelitian ini  menggunakan  studi  pustaka  (library  research) dengan mengumpulkan  data- data  kualitatif.  Data  ini  diperoleh  dari  beberapa  sumber  seperti  buku  dan  artikel  jurnal. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif  dengan  menganalisis  aturan  yang
6 Soerjono Soekanto, INTISARI HUKUM KELUARGA (Bandung: Citra Aditya, 1989).
7 Soerjono Soekanto.
8 Nunung Asmawati, “STUDI KOMPARATIF ATURAN ADOPSI ANAK” (2019).
terdapat  dibeberapa  negara  muslim  yang  ada  di  dunia  salah  satunya  yang  berhubungan dengan hukum adopsi atau pengangkatan anak.

## Hasil dan Pembahasan
Dasar  hukum  pengangkatan  anak  menurut  Hukum  Islam  pada  dasarnya  adalah harus,  Islam  membolehkan  pengangkatan  anak  angkat  kepada  umatnya  asalkan pengangkatan  anak  itu  dengan  bertujuan  untuk  memberi  nafkah  sehari-hari,  mendidik, memelihara, memberi kasih sayang, dan hubungan tanggung jawab sesama manusia antara anak  angkat  dengan  orang  tua  angkat.  Tetapi  hukum  pengangkatan  anak  bisa  menjadi haram, apabila orang tua angkat menasabkan anak angkat dengan nasabnya sendiri. Yang menyebabkan anak angkat itu mempunyai hak waris sama dengan hak waris anak kandung orang  tua angkat,  menjadi  mahram  orang  tua  angkat  maupun  anak-anak  mereka,  perkara ini dilarang di dalam Hukum Islam.
Hukum  Islam  menggariskan  bahwa  hubungan  hukum  antara  orang  tua  angkat dengan  anak  angkat  terbatas  sebagai  hubungan  antara  orang  tua  asuh  dengan  anak  asuh yang  diperluas  dan  sama  sekali  tidak  menciptakan  hubungan  nasab.  Akibat  yuridis  dari pengangkatan  anak  dalam  Islam  hanyalah  terciptanya  hubungan  kasih  dan  sayang  dan hubungan  tanggung  jawab  sebagai  sesama  manusia.  Karena  tidak  ada  hubungan  nasab, maka  konsekuensi  yuridis  lainnya  adalah  antara  orang  tua  angkat  dengan  anak  angkat harus  menjaga  mahram,  dan  karena  tidak  ada  hubungan  nasab,  maka  keduanya  dapat melangsungkan  perkawinan. Rasulullah SAW  diperintahkan  untuk mengawini  janda Zaid Bin  Haritsah  anak  angkatnya,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  antara  Nabi  Muhammad  dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya. 9 Seperti yang dinyatakan di dalam Hadis Bukhari yang bernomor 4782:
Mu ‟ alla bin Asad menyampaikan kepada kami dari Abdul Aziz bin al-Mukhtar, dari Musa bin  Uqbah,  dari  Salim,  dari  Abdullah  bin  Umar,  “Kami  terbiasa  memanggil  Zaid  bin Muhammad  hingga  turun  ayat,  Panggillah  mereka  (anak  angkat  itu)  dengan  (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah. 10
Para  ulama  fikih  sepakat  menyatakan  bahwa  Hukum  Islam  tidak  mengakui pengangkatan  anak  yang  mempunyai  akibat  hukum  seperti  yang  pernah  dipraktikkan masyarakat  jahiliyah,  dalam  arti  terlepasnya  ia  dari  hukum  kekerabatan  orang  tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.  Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak dalam  artian  status  kekerabatannya  tetapi  berada  di luar lingkungan  keluarga  orang
9 Mahjuddin, MASAILUL FIQHIYAH (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).
10 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, SHAHIH BUKHARI 2 (Hadis No.4782) (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012).
tua  angkatnya  dan  dengan  sendirinya  tidak  mempunyai  akibat  apa-apa.  Ia  tetap  menjadi anak kerabat orang tua kandungnya, dan dengan segala akibat hukumnya. 11
Dapat disimpulkan disini bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliah, dalam pengertian pengangkatan anak yang  menjadikan  anak  angkat  menjadi  anak  kandung,  anak  angkat  terputus  hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.  Hukum Islam  hanya  mengakui  pengangkatan  anak  dalam  pengertian  beralihnya  kewajiban  untuk memberikan  nafkah  sehari-hari,  mendidik,  memelihara  dan  lain-lain  dalam  konteks beribadah kepada Allah SWT.

## A. Aturan Pengangkatan Anak Di Beberapa Negara Muslim

## 1. Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  menganut  Agama Islam,  juga  membuat  aturan  mengenai  hukum  keluarga  dan  banyak  mengadopsi dari hukum Islam, meskipun tidak secara mutlak karena terdapat pula unsur yang diambil dari hukum adat. Adapula yang berpendapat bahwa hukum keluarga yang ada  di  Indonesia  adalah  hukum  adat  yang  dimodifikasi  dengan  hukum  Islam. Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  aturan  mengenai  hukum  keluarga  yang dimuat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dasar penetapan peraturan pengangkatan  anak  di  Indonesia  bersumber  pada  Al-Qur’an,  sunnah  serta  hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini menjadi produk pemikiran hukum Islam.  Adapun  produknya  berupa  fikih,  fatwa,  putusan  pengadilan,  maupun peraturan perundang-undangan dan termasuk di dalamnya ada Kompilasi Hukum Islam.
Dalam kamus bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu anak orang lain  yang  diambil  dan  disamakan  dengan  anaknya  sendiri.  Sedangkan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171  huruf  h  dinyatakan  bahwa  anak  angkat  adalah anak  yang  dalam  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua angkatnya  berdasaran  keputusan  Pengadilan.  (Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 171.Pengangkatan  anak  merupakan  bagian  dari  hukum    keluarga  atau  bidang perkawinan,  hal  ini  diatur  dalam  ketentuan  pasal  63  UU  No.1  tahun  1974. Selanjutnya  dibuatnya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  disosialisasikan berdasarkan  inpres  Nomor  1  tahun  1991.  Perihal  pengangkatan  anak,  di  Indonesia diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  pasal  171.  Ketentuan  pasal  tersebut menegaskan  bahwa  terjadinya  pengangkatan  anak  berakibat  pada  beralihnya
11 Ahmad Kamil dan Fauzan, HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008).
tangung  jawab  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya  dalam  hal pemeliharaan  hidup  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya.  Sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus berdasarkan putusan Pengadilan. Dari peraturan-peraturan  yang  ada  terdapat  beberapa  prinsip  yang  mengindikasikan beberapa sifat (legal nature) pengangkatan anak di Indonesia, yaitu:
a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum
b. Pengangkatan  anak  adalah  suatu  lembaga  hukum  untuk  melindungi kepentingan  anak.  Peran  lembaga  pengangkatan  anak  bukan  untuk  melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak,  tetapi  lebih  merupakan  cara  untuk  melindungi  kepentingan  anak,  agar dengan  lembaga  ini  terbuka  kemungkinan  untuk  kepentingannya  lebih terlindungi,  pemeliharaan  dan  kesejahteraannya  lebih  baik,  sehingga  hak-hak anak  dapat  terpenuhi.  Untuk  itu  domestic  adoption  lebih  diutamakan, intercountry  adoption  adalah  pilihan  terakhir,  oleh  karenanya  syarat-syarat yang dibebankan untuk melakukan intercountry adoption lebih berat.
c. Pengangkatan  anak  harus  menjaga  kesamaan  agama  yang  dianut  oleh  calon anak angkat dan calon orang tua angkat.
d. Walaupun secara formal kewajiban ini tidak disertai suatu ancaman pidana atas pelanggarannya oleh UU Perlindungan Anak, tetapi undang- Pegangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.
e. Kewajiban  terbuka  kepada  anak  angkat  tentang  asal-usulya  dan  orang  tua asalnya.  undang  tersebut  mengakui  bahwa  setiap  anak  berhak  mengetahui orang  tua dan  asal-usulnya.  Hak ini  diberikan  oleh  undang-undang  pada anak untuk  menghindari  terputusnya  silsilah  dan  hubungan  darah  antara  anak  dan orang tua kandungnya.
f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan,  kecuali  pengangkatan  anak  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat. Dengan  ini  peraturan  perundangan  menegaskan  peran  pengadilan  untuk mengesahkan  pengangkatan  anak  dalam  bentuk  Penetapan  atau  Putusan  yang dengan penegasan ini akan lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan (validasi)  pengangkatan  anak  di  Indonesia.  Adanya  bukti  Putusan  pengadilan merupakan  syarat  bagi  Pejabat  Imigran  Indonesia  untuk  dapat  menertibkan paspor  bagi  seorang  anak  Warga  Negara  Indonesia  yang  diangkat  oleh  Warga Negara Asing.
g. Bimbingan  dan  Pengawasan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Pengangkatan anak bukan sekedar urusan atau kepentingan pribadipribadi yang mengangkat dan  calon  anak  angkat  beserta  orang  tua  kandungnya,  tetapi  menjadi kepentingan  masyarakat  dan  negara.  Disamping  orang  tua,  menurut  UU Perlindungan  Anak  negara  dan  masyarakat  memikul  tanggung  jawab  untuk melindungi anak.
Adapun syarat-syarat pengangkatan anak terdapat dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007.
a. Sehat jasmani dan rohani
b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
e. berstatus menikah paling singkat 5 tahun
f. tidak merupakan pasangan sejenis
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan social
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
m. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan. 12
Untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  Islam  mengatur  syarat-syarat tentang pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:
a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
b. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat atau hibah.
c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.
d. Orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya. Antara  anak  yang  diangkat  dengan  orang  tua  angkat  seharusnya  sama-sama beragama Islam, agar sianak tetap pada agama yang dianutnya. 13

## 2. Malaysia
Malaysia merupakan Negara bagian yang memiliki tigabelas Negara Federasi diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau  Pinang,  Sabah,  Serawak,  Selangor  dan  Trengganu  serta  tiga  wilayah
12 Indonesia, PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (PP Nomor 54 Tahun 2007) , n.d.
13 Muderis Zaini, ADOPSI (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
persektuan  diantaranya  Kuala  Lumpur,  Labuan  dan  Putra  Jaya. 14 Sebagian  besar umat  Islam  di  Malaysia  bermazhab  Syafi'i  sekalipun  ada  juga  yang  menganut mazhab  Hanafi  walau  dalam  jumlah  sedikit.  Pemerintah  Malaysia  berusaha  untuk membuat  suatu  aturan  tersendiri  tentang  pengangkatan  anak  ini,  didirikan  oleh pemerintah satu lembaga yang berwenang dalam hal mengenai pengangkatan anak yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang wajib  diikuti  oleh  seluruh  masyarakat  Malaysia  yang  ingin  melakukan pengangkatan.
Ada beberapa persyaratan utama yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk permohonan mengambil anak angkat. Umumnya, kondisi yang ditetapkan sesuaidengan kebutuhan terbaik anak tersebut dan menjamin masa depannya. Di antara syarat-syarat perundangan yang perlu dipenuhi adalah:
a. Warga negara Malaysia dan tinggal di Malaysia
b. Berumur 25 hingga 60 tahun.
c. Memiliki Perkawinan secara sah dan telah menikah lebih dari 5 tahun.
d. Bagi perkawinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai masalah kesehatan reproduktif atau kesehatan yang menyulitkan dalam proses kehamilan atau terlambat dalam perkawinan dapat melakukan permohonan.
e. Tidak berpeluang untuk mendapatkan anak karena faktor usia.
f. Pemohon yang masih lajang boleh dipertimbangkan dan perbedaan umur di antara pemohon dan anak-anak yang hendak diangkat harus lebih 21 tahun. Pemohon lelaki lajang hanya dibenarkan mengambil anak-anak lelaki.
g. Mempunyai pendapatan yang dapat menghidupi kebutuhan keluarga.
h. Harus sehat dari segi mental dan fisik.
i. Bersih dan tidak memiliki catatan pidana.
j. Memiliki sifat dan akhlak yang mulia.
k. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan memadai.
l. Menganut agama yang sama dengan anak-anak itu.
m. Keutamaan kepada pemohon yang tidak mempunyai anak.
3. Mesir
Meski  negara  Mesir  memiliki  pendudukan  dengan  mayoritas  Muslim bermadzhab  sunni,  hukum  di  Mesir  tidaklah  mengikuti  fikih  klasik  baik bermadzhab  Maliki  maupun  Syafi’i’  namun  mereka  melakukan  reformasi  hukum modern  yang  disandarkan  pada  kekuatan  ijtihad  dan  yurisprudensi  para pemikirnya. 15 Reformasi  hukum  di  Mesir  cenderung  cukup  dinamis  karena  para pemikirnya mencoba selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pada masyarakat.
14 Wilayah persekutuan adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh kerajaan persktuan dibawah kekuasaan Perdana Mentri. Lihat taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).
15 Aulia  Rahmat,  “STATUS  HUKUM  ANAK  ANGKAT  DALAM  HUKUM  KELUARGA”, ACAdemia, 8
Mesir tidak mengakui adanya adopsi. Hal ini terlihat tidak ada pembahasan dalam undang-undang yang mengakomodasi masalah ini. Namun reformasi hukum di Mesir sudah mencoba mengakomodasi masalah pengangkatan anak ini, meskipun dalam  materi  yang  berbeda.  Tujuan  utama  adopsi  adalah  untuk  menjaga keberlangsungan  hidup  anak  yang  kurang  beruntung  dalam  hal  pemeliharaan,  hal ini  disebutkan  dalam  undang-undang  status  personal  Nomor  25  tahun  1929  yang kemudian diamandemen dengan undang-undang Nomor 100 tahun 1985.

## 4. Tunisia
Negara  ini  juga  dihuni  oleh  mayoritas  muslim,  maka  dari  itu  dalam perkembanganya  bisa  diterapkan  syariat  Islam  secara  menyeluruh.  Pemerintah Tunisia  pada  tahun  1958  mengesahkan  Undang-undang  perwalian  dan  adopsi dalam  rangka  melengkapi  perkara-perkara  yang  belum  diatur  dalam majallah  al- Ahwal asy-Syakhsiyyah . Undang-Undang ini terdiri dari 16 pasal yang dibagi dalam 3 bab. Masing-masing mengenai perwalian, kafalah dan pengangkatan anak (adopsi). 16 Tata cara, ketentuan serta syarat pengangkatan anak secara detail dijelaskan dalam pasal 8-16.
Dengan begitu Undang-Undang di Tunisia mencoba mengakomodasi secara hukum  adanya  praktik  pengangkatan  anak  dengan  berbagai  aturan  yang  telah berlaku.  Diatur  pula  ketentuan  ketika  orang  tua  angkat  melakukan  kesalahan  atau pelanggaran  dalam  pemenuhan  kewajiban,  maka  pengadilan  punya  kewenangan untuk  mengambil  alih  anak  angkat  tersebut. 17 Adanya  aturan  mengenai pengangkatan di Tunisia berdasarkan pemikiran para perumus majallah al-Ahwal asy- Syakhsiyyah. Mereka  memiliki  pendapat  kaitannya  dengan  larangan  adopsi  anak yang termaksud dalam al-Qur’an dan Hadis, bahwa perkara ini masih berada dalam wilayah ijtihad, sehingga masih ada ruang untuk saling berbeda pendapat menurut interpretasi berbagai pihak. 18
Dalam  Pasal  9  Undang-undang  Perwalian  dan  Adopsi  Tunisia  disebutkan bahwa: “The adopter, of either sex, must  be major, married and holder  of full civil rights. Her  or  she  must  be  of  good  moral  character  and  healthy, physically  and  mentally,  and  also financially  capable  of  looking  after  the  needs  of  the  adoptee.  The  civil  court  may  if  is  in  the interst  of  the  child  to  be  adopted,  permit  a  widow  or  widower  or  divorcee  to  adopt  a  child. While doing so the court shall satisfy it self in respect of all aspects of the proposed adoption viewed  in  the  light  of  the  interest  of  the  child”. Artinya  “Pihak  yang  diperbolehkan melakukan pengangkatan anak adalah laki-laki dan perempuan, namun disyaratkan haruslah  sudah  dewasa,  telah  menikah  dan  mempunyai  hak  sipil  secara  penuh, berkarakter  moral  yang  baik,  sehat  jasmani  maupun  rohani  dan  secara  finansial mampu  memenuhi  kebutuhan  seorang  anak  yang  diangkat.  Pihak  Pengadilan  juga
16 Dede Ahmad, “MAJALLAH AL-AKHWAL ASY-SYAHSIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA,” JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK 01, no. 01 (2016): 02.
17 Dede Ahmad.
18 Nunung Asmawati, “STUDI KOMPARATIF ATURAN ADOPSI ANAK” (2019).
bisa  memberikan  izin  kepada  seorang  janda  atau  duda  (karena  kematian pasangannya), atau orang yang telah bercerai untuk mengangkat seorang anak”.
Dari  ketentuan  pasal  diatas  bahwa  seorang  yang  akan  melakukan  adopsi disyaratkan  harus  sudah  dewasa dan  telah  menikah  sekalipun  telah  menjadi  janda atau  duda  dan  secara  finansial  mampu  memenuhi  kebutuhan  anak  angkat.  Dalam Pasal  12  dijelaskan  bahwa  anak  yang  akan  diadopsi  laki-laki  atau  perempuan  dan harus  dibawah  umur  atau  belum  dewasa.  Karena  tujuan  utama  dari  pelaksanaan adopsi  adalah  untuk  kemaslahatan  anak.  Anak-anak  yang  belum  dewasa mempunyai  beragam  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  baik  dari  sisi  finansial maupun dari segi psikologisnya.
Kemudian pengadilan melalui jaksa penuntut umumnya bisa mengambil alih anak angkat dari orang tua angkatnya apabila terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pemenuhan  kewajibannya,  dan  haknya  dipindahkan  kepada  orang  lain.  Hal  ini dilakukan  demi menjaga  kepentingan  anak  tersebut  (Pasal  16).  Pembolehan  adopsi di Tunisia ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalalkan yang haram atau  mengharamkan  yang  halal.  Ia  dapat  ditetapkan  demi  mewujudkan  kebaikan dan kemaslahatan bagi anak angkat. 19

## 5. Turki
Turki terletak di antara benua yaitu benua Asia dan Eropa sehingga dikenal dengan sebutan Anatolia untuk yang berada di bagian Asia dan untuk bagian Eropa dikenal  dengan  istilah  Thrace  dengan  luas  780.576  km.  Regulasi  yang  berkaitan dengan  adopsi  di  Turki  diatur  dalam  Undang-undang  SipilTurki  Tahun  1926  yang notabene merupakan produk hukum Swiss yang kemudian diratifikasi. Pengaturan mengenai  adopsi  dimasukkan  dalam  undang-undang  ini  setelah  dilakukan amandemen pada tahun 1965.
Berdasarkan undang-undang ini, institusi adopsi dianggap sebagai salah satu penyebab  terhalangnya  perkawinan  sekalipun  dalam  hukum  Islam  tidak  dikenal ketentuan seperti ini (pasal 92). Kontradiktif dengan penjabaran selanjutnya, dalam regulasi  ini  juga  dijelaskan  bahwa  adopsi  akan  berhenti  dengan  adanya  fakta perkawinan dan ketika perkawinan yang melanggar halangan kawin karena adopsi, perkawinan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan sekalipun (pasal 121)
Ada  dua  cara  untuk  mengajukan  adopsi  di  Turki.  Individu  atau  pasangan (suami-istri) yang ingin mengadopsi anak dapat mengajukan permohonan ke Dinas Sosial provinsi secara langsung (dan bersama-sama dalam hal pasangan) dan secara tertulis  untuk  penentuan  anak  yang  cocok  atau  pemohon  juga  dapat  mengajukan langsung  ke  orang  tua  anak  atau  walinya  yang  sah  yang  prosesnya  akan  kembali diawasi oleh Dinas Sosial.
19 Dede Ahmad Permana, MAJALLAH AL-AKHWAL ASH-SHAKHSHIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI TUNISIA (STUDI GENDER DAN ANAK 1, 2016).
Pemohon  yang  permohonan  awalnya  disetujui  diberikan  pengasuhan sementara  kepada  anak  subjek  selama  1  (satu)  tahun.  Pemohon  dan  Dinas  Sosial menandatangani  “Perjanjian  Pengasuhan  Sementara”  untuk  jangka  waktu  di  mana hubungan  antara  pemohon  dan  anak  dijaga  ketat  dan  dilaporkan  setiap  tiga  (3) bulan. Persyaratan Minimum untuk Adopsi di Turki:
a. Pemohon  harus  mengasuh  dan  mendidik  anak  sekurang-kurangnya  selama  1 (satu) tahun sebelum keputusan adopsi.
b. Adopsi harus untuk kepentingan anak dalam meninjau semua keadaan.
c. Pelamar harus setidaknya delapan belas (18) tahun lebih tua dari anak.
d. Persetujuan  anak  harus  diperoleh  jika  ditinjau  memiliki  kapasitas  untuk bertindak atas namanya.
e. Persetujuan  orang  tua  kandung  harus  diperoleh  sesuai  dengan  Pasal  309  TCC, namun  pengecualian  yang  disebutkan  dalam  Pasal  311  dan  312  dicadangkan (jika  orang  tua  tidak  dapat  ditemukan  atau  jika  pengasuhan  mereka  terhadap anak tidak memadai).
f. Pemohon tunggal harus berusia lebih dari tiga puluh (30) tahun.
g. Pasangan calon  harus  sudah menikah  sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun  atau keduanya berusia lebih dari tiga puluh (30) tahun.
h. Pelamar  juga  harus  memiliki  gelar  pendidikan  yang  setara  dengan  kelulusan sekolah dasar di Turki.
i. Pelamar harus sehat secara fisik dan mental untuk diadopsi.
6. Yordania
Yordania  adalah  sebuah  Negara  kecil  yang  berada  di  pusat  Timur  Tengah. Negara  iniberada  dekat  pesisir  pantau  bagian  tenggara  dari  Laut  Mediterania. Negara ini berbatasandengan Syiria pada bagian utara, Irak pada bagian timur, Arab Saudi  pada  bagian  timur  danselatan,  serta  bagian  dari  Negara  Palestina  dan  Israel pada sisi barat. Negara ini mempunyailuas 92.300 km dengan Ibukota Amman.
Berkaitan  dengan  masalah  adopsi,  pada  dasarnya  hukum  perdata  di Yordania melarang adanya adopsi, karena bertentangan dengan ajaran Islam, namun kafala yang dalam ajaran Islam sesuai dengan konsep adopsi diperbolehkan. Ajaran Islam tidak mengenal adanya adopsi, demikian juga halnya dengan pemberian izin untuk  menggunakan  nasabdari  selain  orang  tua  kandung,  sehingga  tidak  ada pengaruhnya  terhadap  nasab  dan  sistemkewarisan.  Di  Yordania  seperti  halnya beberapa  Negara  Arab  lainnya  lebih  cenderung  menggunakan  konsep  kafala  dan perwalian  secara  sah.  konsep  inilah  yang  dalam  ajaran  non-Islam  dikenal  dengan adopsi.  Pemerintah  Yordania  mempunyai  mempunyai  kebijakan  sendiri  terhadap anak  yang  tidak  diketahui  nasabnya.  Anak-anak/bayi  yang  tidak  diketahui  nasab orang tuanya akan ditempatkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah Menteri  Pengembangan  Sosial  dan  ditempatkan  pada  rumah  yatim  piatu.  Apabila ada pihak yang ingin menjadi waliyang sah dari anak ini, setelah mereka memenuhi persyaratan  yang  telah  ditetapkan  olehpemerintah,  mereka  diperbolehkan
memelihara  anak  tersebut.  Mereka  diizinkan  untuk  memilih  nama  depan  anak tersebut. Menteri Dalam Negeri melalui Kantor Pencatatan Sipilakan mempersiapkan 4 nama samara untuk melindungi perpindahan nasab anak tersebut untuk kepentingan pencatatan dalam Akte Kelahiran anak tersebut. Konsep adopsi yang  berlaku  di  Yordania  adalah  penerapan  kafalah  atau  dalam  bahasa sederhananya  perluasan  perwalian  secara  sah,  di  mana  seorang  anak  yang  tidak diketahui  orang  tuanya  pada  dasarnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah. Apabila  ada  pihak  yang  hendak  memeliharanya,  diperbolehkan  dan  diberikan izin untuk memilih nama depan saja. Sedangkan nama belakang yang berkaitan dengan nasab menjadi kewenangan Negara.

## Kesimpulan
Kajian yang dituangkan dalam artikel ini  yang pertama Bagaimana hukum pengangkatan anak  di  negara  muslim  dan  yang  kedua  mengapa  perlu  diberlakukanya  aturan  (adopsi) pegangkatan  anak  di  negara  muslim.  Pengangkatan  anak  berdasarkan  hukum  Islam  adalah pengangkatan  anak  yang  diatur  dalam  Nash  Al- Qur’an dan  hadis,  namun  hal  ini  belum dijelaskan secara rinci. Penjelasan Nash yang terkait dengan konsep adopsi hanya disandarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 4-5 dan adapula hadis Nabi yang mana secara sederhana  mengatur  pengangkatan  anak  tidak  berfungsi  untuk  mengubah  nasab,  akan  tetapi hanya  pada  ranah  merawat,  memelihara  dan  melindungi  si  anak.  Melihat  dari  hal  tersebut beberapa negara mengalami keberanjakan hukum keluarga dalam konteks adopsi anak.
Beberapa  transformasi  hukum  telah  dilakukan  baik  dari  sisi  mekanisme  pelaksanaan maupun segi status hukum serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Seperti di Tunisia tentang adanya pembangunan hubungan kekeluargaan antar pihak yang diatur dalam perluasan aturan perwalian.  Lalu  adanya  konsep  wasiat  wajibah  antar  pihak  yang  terlibat  dalam  adopsi  yang diterapkan di Indonesia, Hal ini sangat berkaitan dengan adanya peristiwa historis yang dialami beberapa  negara  timur  tengah,  Turki,  Mesir,  Yordania,  Tunisia,  yang  sebagian  dari  mereka mengalami  invasi  negara-negara  barat.  Sehingga  hal  ini  menjadi  faktor  pendorong  dalam pembentukan sistem hukum keluarga yang revolusioner.
Dapat disimpulkan bahwa tidak semua negara muslim didunia memperbolehkan adanya adopsi  ataupun  pengangkatan  anak,  ada  negara-negara  yang  memberbolehkan  dengan  syarat dan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  negara  baik  itu  peraturan  yang  dibuat  secara  tertulis ataupun  tidak  tertulis  yang  telah  menjadi  budaya  kebiasaan  masyarakat  sempat  dibeberapa negara  muslim  yang  ada  didunia.  Berikut  table  hasil  perbandingan  negara-negara  yang memperbolehkan dan tidak diperbolehkan adanya adopsi atau pengangkatan anak.

## Daftar Pustaka
Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhari. SHAHIH  BUKHARI  2  (Hadis  No.4782) .
Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012.
Ahmad Kamil dan Fauzan. HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
Dede  Ahmad.  “MAJALLAH  AL-AKHWAL  ASY-SYAHSIYYAH  DAN  PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA.” JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK 01, no. 01 (2016): 02.
Dede  Ahmad  Permana. MAJALLAH  AL-AKHWAL  ASH-SHAKHSHIYYAH  DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI TUNISIA . STUDI GENDER DAN ANAK 1, 2016.
Fatimah  aulia  rahma,  nuria  febri  sinta  rahayu.  “KEPUTUSAN  PASANGAN  SUBUR UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK.” Jurnal hermeneutika 08, no. 01 (2022): 31.
Haedah  Faradz.  “PENGANGKATAN  ANAK  MENURUT  HUKUM  ISLAM.” Jurnal Dinamika Hukum 04, no. 02 (2009): 1.
“https://katadata.co.id/agungjatmiko/lifestyle/63e626bebe2cf/memahami-pengertian-dan- faktor-pemicu-orang-memilih-childfree,” n.d.
“https://www.antaranews.com/berita/2344030/psikolog-ungkap-alasan-pasangan-memilih- untuk-childfree,” n.d.
Imam  Fauzi  &  Masruri.  “STATUS  KEWARISAN  ANAK  ANGKAT  PASAL  209  KHI MENURUT HUKUM ISLAM.” Jurnal Al-Wasith 01, no. 02 (2016): 82.
Indonesia. PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  PELAKSANAAN  PENGANGKATAN ANAK (PP Nomor 54 Tahun 2007) , n.d.
Mahjuddin. MASAILUL FIQHIYAH . Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
Muderis Zaini. ADOPSI . Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Nunung Asmawati. “STUDI KOMPARATIF ATURAN ADOPSI ANAK,” 2019.
———. “STUDI KOMPARATIF ATURAN ADOPSI ANAK,” 2019.
Soerjono Soekanto. INTISARI HUKUM KELUARGA . Bandung: Citra Aditya, 1989.
Wilayah  persekutuan  adalah  salah  satu  negeri  atau  wilayah  yang  membentuk  persekutuan  tanah Melayu  (Malaysia).  Wilayah  persekutuan  diperintah  secara  langsung  oleh  kerajaan  persktuan dibawah  kekuasaan  Perdana  Mentri.  Lihat  taufik  Adnan  Kamal  dan  Samsu  Rizal .  Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.