Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Sistem Pendidikan Nasional:  Akses, Equity, Financing, Monitoring Dan Evaluasi Tinjaun Kajian Literasi
As’ad 1* , Nana Suyana 1, Jupriadi 1 , Marhamah 2
1 Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Indonesia
2 Universitas Islam Jakarta, Indonesia *asad.ptunu@gmail.com

## Abstract
The  background  to  this  research  is  the  need  for  sustainable  quality  evenly throughout Indonesia. Education must also be able to actively develop the potential of students,  so  that  they  have  religious  spiritual  strength,  intelligence,  personality,  noble morals  and  skills  that  are  needed  by  themselves,  society,  nation  and  state.  To  realize educational goals, it is important to ensure the implementation of four pillars: a) access to  education,  meaning  providing  convenience  and  equal  opportunities  for  everyone  to obtain education. Apart from access to education, b) equity means justice in obtaining the same educational opportunities for various groups of society, c) financing, meaning that every citizen is obliged to attend primary and secondary education which  must be funded by the government, d) monitoring and evaluation, meaning supervision of policies and  evaluation  in  improving  and  perfecting  policy  implementation.  The  aim  of  this research  is  to  describe  the  4  pillars  of  education  (access,  equity,  financing  and evaluation). The research method uses a literature review, using a literature approach. There  were  10  articles  studied  in  collecting  data  taken  from  the  fields  of  education, access,  equity,  financing,  monitoring  and  evaluation.  The  research  conclusion  reveals that the success of a country's educational goals is to ensure that the four pillars above run well. Equal rights in education is an important aspect of equality and social justice. It is important to provide financing that has been outlined in the APBN according to the portion of each pillar.
Keywords: Education; Access; Equity; Financing; Monitoring; Evaluation

## Abstrak
Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  perlunya  kualitas  yang  berkesinambungan secara  merata  di  seluruh  pelosok  Indonesia.  Pendidikan  juga  harus  dapat mengembangkan potensi peserta ddik secara aktif, sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan, penting untuk  menjamin  terlaksananya  empat  pilar:  a)  akses  pendidikan,  artinya  memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Selain  akses  terhadap  pendidikan,  b)  pemerataan  berarti  keadilan  dalam  memperoleh kesempatan pendidikan yang sama bagi berbagai kelompok masyarakat, c) pembiayaan, artinya setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah yang wajib dibiayai  oleh  pemerintah,  d)  pengawasan  dan  evaluasi,  artinya  pengawasan  terhadap kebijakan  dan  evaluasi  dalam  perbaikan  dan  penyempurnaan  pelaksanaan  kebijakan. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  4  pilar  Pendidikan  (akses,  pemerataan, pembiayaan, dan evaluasi) baik secara teori dan praktek. Metode penelitian menggunakan kajian Pustaka,menggunakan pendekatan literatur. Terdapat 10 artikel yang dikaji dalam pengumpulan data yang diambil dari bidang pendidikan, akses, pemerataan, pembiayaan, monitoring  dan  evaluasi.  Kesimpulan  penelitian  mengungkapkan  bahwa keberhasilan
tujuan pendidikan suatu negara adalah memastikan empat pilar di atas berjalan dengan baik.  Persamaan  hak  dalam  Pendidikan  menjadi  aspek  penting  dalam  pemerataan  dan keadilan sosial. Pembiayaan yang sudah dituangkan dalam APBN menjadi penting untuk di berikan sesuai dengan porsi masing masing pilar.
.
Kata Kunci: Pendidikan Nasional; Akses; Equity; Financing; Monitoring; Evaluasi

## Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  mempunyai  banyak  potensi  alam  yang  melimpah  dan seharusnya  diimbangi  dengan  sumber  daya  manusia  yang  kuat.  Salah  satu  upaya menjadikan  bangsa  yang  kuat,  hebat,  dan  mensejahterakan  warganya  adalah  melalui peningkatan  mutu  pendidikan  nasional  (Dewi,  2016).  Dengan  program  pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum, maka akan mempunyai dampak pada peningkatan mutu Pendidikan yang pada akhirnya dapat memeberikan kontribusi pada bangasa dan negara.  Pada  Undang-undang  No  20  tahun  2003  dijelaskan  akan  pentingnya  potensi peserta didik dari segi ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa. Pengembangan karakter peserta  didik  menjadi  perhatian  penting  dalam  kurikulum  saat  ini.  Karakter  smenjadi penting ketika peserta didik akan memasuki kehidupan nyata (Wahyuni et al., 2013).
Untuk  mewujudkan  cita-cita  yang  besar  dan  luhur  tentang  tujuan  dan  fungsi pendidikan sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 maka perlu dibangun sebuah sistem yang kuat. Sebaik apapun sebuah rencana dan  program  jika  sistemnya  lemah,  maka  rencana  dan  program  tidak  akan  terlaksana dengan  optimal  (Cahyani  &  Marom,  2017).  Begitupun  dalam  dunia  pendidikan,  maka sangat  mendasar  dibangun  system  (Sari  et  al.,  2021)  berpendapat  bahwa  kata  sistem berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan  suatu  keseluruhan.    Istilah  sistem  dipakai  untuk  menujukkan  beberapa pengertian, salah satunya adalah sistem dapat di pakai untuk menunjukkan sehimpunan gagasan  atau  ide  yang  tersusun  dan  terorganisasi  sehingga  membentuk  suatu  kesatuan yang logis. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pendidikan adalah (Adha et  al.,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pendidikan  Indonesia  diwarnai  banyak kompetisi  sedangkan  Finlandia  mengedepankan  prinsip  kesetaraan  dan  Indonesia  ada sistem tinggal kelas dan perangkingan siswa, Finlandia tidak ada sistem tinggal kelas dan perangkingan.  Lain  halnya  dengan  (Ilham,  2019).  berpendapat  dalam  penelitianya berpendapat, bahwa  nilai  sebagai  sarana  untuk  mengontrol,  mengevaluasi,  yang tidak diinginkan oleh dunia pendidikan.
Kurikulum pendidikan seharusnya  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  yang berbasis  kehidupan  dinamis  dan  tidak  bersifat  statis  menuju  hakekat  utama  dalam pendidikan  yakni  memanusiakan  manusia.  Ratna  (2016)  berpendapat  bahwa  dalam konteks  dunia  pendidikan,  sistem  Pendidikan  merupakan  upaya  terencana  dalam mewujudkan  suasana  pembelajaran  dan  proses  terbaik  supaya  peserta  didik  aktif  dan mampu  mengembangkan  potensi  yang  tertanam  dalam  dirinya.  Lebih  lanjut  dia menjelaskan bahwa ada 3 unsur pokok dalam sistem pendidikan sebagai berikut:
1. Adanya  aspek  masukan  (peserta  didik)  dengan  bercirikan  pada  internal  diri  peserta didik diantarannya, bakat, minat, kesehatan jasmani dan rohani.
2. Adanya aspek usaha merupakan upaya proses pendiidkan seperti, kurikulum, pendidik, media, metode, sarana dan prasarana.
3. Adanya  aspek  hasil  dari  proses  pendidikan  yang  terdiri  dari  kognitif,  afektif  dan psikomotorik.
Dari ke 3 penelitian terdahulu diatas, mendeskripsikan dan menjabarkan sistem fungsi pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menjadi penting, karena dapat menjelaskan
secara gamblang sistem  pendidikan mulai  dari awal  hingga akhir. Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta akan melengkapi penelitian terdahulu.
Setelah ditetapkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional,  maka  langkah-langkah  selanjutnya  adalah  membuat  kebijakan  strategis  agar fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional  dapat  terwujud  (Sari  et  al.,  2021).  Ada  empat kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dalam  mengatur  jalannya  pendidikan  yaitu  a)  Akses  pendidikan  yaitu  kemudahan  dan kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  pendidikan.  Tujuannya adalah  untuk  menjangkau  daerah  daerah  terpencil  dalam  pelayanan  Pendidikan  bagi Masyarakat  (Damin, 2004:  247), b) equity bermakna   keadilan   dalam memperoleh kesempatan  pendidikan  yang  sama  di antara  berbagai  kelompok  dalam masyarakat, c)  Keuangan  atau  financing  sebagaimana  di  atau  dalam  UUD  1945  amandemen  4, menyatakan bahwa negara diwajibkan mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah harus menyediakan dana sehingga proses Pendidikan dasar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.  Semua  peserta  didik  wajib  menyelesaikan  Pendidikan  dasar,  termasuk menjadi  peserta  didik  berakhlak  mulia  dan  berkarakter,  sehingga  cita  cita  luhur pembukaan  UUD  45  terwujud.  Monitoring  dan  evaluasi  merupakan  kegiatan  untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaiman mestinya sesuai  dengan  yang  direncanakan,  adakah  hambatan  yang  terjadi  dan  bagaiman  para pelaksana kebijakan itu mengatasi hambatan tersebut (Dini, 2013).

## Metode
Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode studi pustaka. Kajian Pustaka merupakan kajian yang bersumber dari berbagai informasi data data dari berbagai sumber seperti data kualitatif dan kuantitatif dari artikel, penelitian dan sumber lainya.. Sumber kepustakaan yang banyak digunakan dalam tulisan ini adalah sumber online yaitu google  scholar  dan  sebagian  buku  cetak.  Adapun  pengumpulan  data  dalam  tulisan  ini diambil berdasarkan hasil pencarian dari kata kunci pendidikan, akses, equity, financing, monitoring dan evaluasi yang dilakukan di berbagai sumber referensi online dan sebagian buku  cetak.  Dalam  mengumpulkan  dan  menganalisis  artikel  untuk  tulisan  ini  adalah artikel  yang  dipublikasikan  dalam  15  tahun  terakhir  bidang  ilmu  pendidikan  yang berkaitan  dengan  lima  kata  kunci  di  atas.  Setelah  proses  seleksi  dilakukan,  didapat  10 artikel yang dipilih untuk dijadikan sebagai daftar pustaka tulisan ini.

## Hasil dan Pembahasan
Akses  Pendidikan  yang  luas  belum  tentu  dirasakan  oleh  semua  anak  bangsa. Indonesia yang sangat luas, memerlukan akses yang merata, salah satu untuk membuka akses pada anak yang kurang mampu, namun mempunyai bakat dan minat serta prestasi dengan memberikan bea siswa (Gunawan, 2016). Hasil penelitian didasari oleh analisis dan  pengembangan  lebih  lamjut  tentang  folus  penelitian.  Hasil  dan  pembahasan penelitian  ini  meliputi  akses  pendidikan, equity,  financing, pengawasan  dan  evaluasi. Berikut ulasanya:

## 1. Akses Pendidikan
Akses pendidikan merupakan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang  untuk  memperoleh  pendidikan.  Tujuannya  adalah  untuk  menjangkau  daerah- daerah  terpencil  dalam  pelayanan  Pendidikan  bagi  masyarakat.  (Fattah,  2013) berpendapat bahwa pemerataan yang dimaksud pada penjelasan di atas mencakup 2 aspek yaitu  memperoleh  pendidikan  dan  memperoleh  pendidikan  yang  sama.  Sigit  (2016) berpendapat bahwa di antara masalah-masalah serius dalam akses pemerataan pendidikan di indonesia adalah sebagai berikut:
a. Letak  geografis,  dimana  banyak  anak-anak  di  daerah  terpencil  atau  terisolasi  sulit untuk  mengakses  sekolah  karena  jarak  yang  jauh  atau  infrastruktur  yang  tidak memadai.  Kondisi  ini  membuat  mereka  sulit  mendapatkan  pendidikan  yang  layak, sehingga berpotensi menjadi generasi yang terpinggirkan dan sulit berkembang.
b. Faktor  ekonomi,  banyak  keluarga  miskin  atau  berpenghasilan  rendah  yang  tidak mampu  membiayai  pendidikan  anak-anak  mereka.  Beban  biaya  pendidikan  yang tinggi, seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi, menjadi hambatan bagi mereka  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Akibatnya,  anak-anak  dari keluarga miskin sering kali terpaksa putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk  sektor  pendidikan,  terutama  di  daerah-daerah  terpencil  dan  miskin  (Maula,.dkk, 2023).  Dana  yang  cukup  akan  memungkinkan  pembangunan  infrastruktur  pendidikan yang  memadai,  seperti  gedung  sekolah,  perpustakaan,  laboratorium  dan  hal-hal  lain terkait  penunjang  sekolah.  Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  memberikan  bantuan keuangan kepada keluarga miskin agar anakanak mereka tetap dapat bersekolah. Selain itu,  pemerintah  juga  perlu  meningkatkan  kualitas  guru  dan  tenaga  pendidik  di  daerah pedesaan.  Melalui  pelatihan  dan  pengembangan  profesionalisme  guru-guru  di  daerah terpencil  dapat  memberikan  pendidikan  yang  berkualitas.  Pemerintah  juga  harus mendorong rotasi guru dari daerah perkotaan ke pedesaan untuk mengatasi kekurangan tenaga  pengajar.  Selain  upaya  dari  pemerintah,  partisipasi  aktif  masyarakat  juga diperlukan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di daerah mereka (Latif,.dkk, 2019). Selain  itu,  masyarakat  juga  dapat  memberikan  dukungan  moral  dan  motivasi  kepada anak-anak  untuk  terus  belajar  dan  mengembangkan  potensi  mereka.  Dengan  adanya komitmen  dan  kerja  sama  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  semua  pemangku kepentingan,  diharapkan  pemerataan  pendidikan  dapat  terwujud.  Setiap  anak  memiliki hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  pendidikan  berkualitas,  dan  hal  ini  merupakan investasi yang penting bagi masa depan bangsa.
Undang  undang  1945  pasal  31  ayat  1  dinyatakan  bahwa  seluruh  warga  negara berhak mendapat akses Pendidikan dengan baik. Pemerintah pusat mempunyai kebijakan yang  dapat  mengatur  hak  warga  untuk  memperoleh  Pendidikan  secara  merata  tanpa membedakan  golongan,  agama  dan  suku.  Dana  APBN  yang  telah  digelontorkan  tiap tahun sudah sangat besar. Sebanyak 20% di alokasikan untuk Pendidikan. Dana sebesar itu  diperuntukan  untuk  semua  yang  berhubungan  dengan  pendidikan  seperti,  dana sertifikasi guru, bea siswa, dana biaya operasional sekolah serta pengeluaran lainnya.
Gambar 1. Akses Digital
(https://www.kominfo.go.id/content/detail/22211)
Pemerataan  pendidikan  dapat  dilakukan  dengan  pemerataan  berbagai  akses. Pembelajaran  daring  menjadi  suatu  pilihan  terbaik  jika  terjadi  suatu  wabah.  Hal  ini menjadi suatu  cara baru belajar, menggunakan internet (Sunarmintyastuti et al., 2022). Internet menjadi suatu kebutuhan dasar, Ketika digunakan untuk tujuan penting (Saputri et al., 2022). Akses pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti:
a. Pemerataan akses internet diseluruh Indonesia
Akses ini memrlukan dana yang besar. Pemerintah sudah melakukan pemerataan akses internet  melalui  program  BTS  4G.  Program  ini  mampu  menyasar  seluruh  daerah terpencil yang ada di Indonesia. Program ini diharapakan dapat memberikan internet diberbagai sekolah, dan pengembangan UMKM, namun sayang ada berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
b. Pemeratan akses transportasi Tidak  dipungkuri  bahwa  transportasi  didaerah  pelosok  masih  minim.  Siswa  harus menyebrangi  sungai  dan  gunung  yang  belum  mempunyai  sarana  transportasi. Pemerintah  dan  masyarakat  harus  dapat  bekerjasama  agar  sarana  tranportasi  dapat diatasi. Bandingkan dengan sarana transportasi di kota yang sedemikian lengkap. Hal ini perlu disejajarkan perlakuanya di kota dan daerah pelosok.
c. Pemerataan guru yang berkualitas.
Guru  yang  berkualitas  sangat  menentukan  keberhasilan  Pendidikan.  Guru  yang berkualitas  mampu  mentranformasi  peserta  didik  dengan  cepat.  Namun  yang  jadi permasalahan,  tidak  seimbangnya  guru  berkualitas  yang  ada  di  kota  dan  daerah pelosok.  Pemerinah  sebaiknya  mengkaji  ulang  program  yang  telah  dilakukan  demi pemerataan guru berkualitas.
d. Pemerataan Pendidikan/sekolah yang berkualitas. Para  orang  tua  murid  selalu  berharap  agar  anaknya  dapat  belajar  di  sekolah  yang berkualitas/sekola  favorit.  Namun  hal  ini  menjadikan  permasalahan  ,  karena  daya tamping sekolah yang kecil, sedangkan peminatnya membludak. Pemerataan sekolah yang  berkualitas  perlu  diupayakan,  agar  masyarakat  mendapat  sekolah  yang berkualitas.
Pendidikan  menjadi  perhatian  untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan. Pemerataan pemerataan Pendidikan yang berkualitas menjadi program penting (Safarah, &  Wibowo,  2018).    Kesempatan  Pendidikan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  perlu pemerataan, tidak hanya untuk orang yang berada, namun bagi masyarakat lemah, perlu diberikan  kesempatan  (Lutfillah.dkk,  2022).  Masyarakat  yang  tidak  mampu,  namun mempunyai  kecerdasan,  sebaiknya  dapat  dibantu  (Farida,  2006).    Kesadaran  untuk bersekolah  menjadi  hal  yang  perlu  ditingkatkan.  Jika  melihat  data.  Jumlah  penduduk Indonesia sudah mencapai 260 juta pada tahun 2022, namun kebanyakan lulusan sekolah dasar.  Pemerataan  pendidikan  sama  dengan  pemerataan  keadilan  untuk  mendapat Pendidikan(equaty). Persamaan pendidikan memerlukan persamaan perlakuan dalam hal mendapat semua sarana dan prasaran epndidikan yang memadai.
Pada pemerataan  pendidikan terdapat  2 pemerataan, yaitu pemerataan aktif dan pasif.  Pemerataan  pasif  disini  adalah  pemerataan  pendidikan  untuk  dapat  mendaftar  di sekolah, siswa dapat akses luas untuk mendaftar sekolah, termasuk sekolah favorit dan bermutu.  Siswa  berserta  orang  tua  mampu  memilih  mana  yang  dianggap  baik  untuk bersekolah.    Pemerataan  aktif  dapat  diartikan  bahwa  peserta  didik  mempunyai kesempatan untuk memperoleh hasil belajar. Siswa yang sudah terdaftar di sekolah dapat mengmaksimalkan  hasil  belajar.  Peningkatan  akses  Pendidikan  yang  bersifat  aktif  dan pasif menjadi fokus pemerintah, terutama didaerah pedesaan, dan terpelosok. Pendidikan akan menjadi suatu modal besar bagi bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu
kunci dalam mengentaskan kemiskinan. Kesejahteraan rakyat akan meningkat jika akses Pendidikan menjadi  luas dan merata. Pemerataan Pendidikan masih menjadi  persoalan bangsa  ini,  karena  pendidikan  lebih  condong  di  pulau  Jawa  (Narimo,dkk,  2019) Pendidikan diluar pulau Jawa masih kurang, terutama pada bagian wilayah timur, seperti Papua dan sekitarnya.

## 2. Equity
Equity dapat diartikan keadilan untuk mendapatkan dan merasakan kesempatan Pendidikan.  Keadilan  kesempatan  Pendidikan  perlu  di  tingkatkan,  terutama  bagi masyarakat  menengah  kebawah.  Persamaan  dan  equality  mempunyai  arti  kesamaan kesempatan dalam Pendidikan. Pendidikan dapat bermakna meningkatkan keadilan bagi peserta didik agar mendapat hasil optimal education for al  bahasa equity berarti keadilan dalam  rangka  memperoleh  Pendidikan  yang  sama.  Keadilan  ini  harus  dilakukan  agar masyarakat  mendapat  akses  Pendidikan  secara  merata  (Widiyarto,  S.,  &  Purnomo,) Keadilan pendidikan sangat erat dengan hak Pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Keadilan mengandung meningkatnya keadilan dan kesempatan pada peserta didik dalam mengenyam pendidikan dengan hasil yang optimal.
Gambar 2. Kesetaraan Pendidikan https://www.umm.ac.id/id/arsip
3. Financing
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dinyatakan  bahwa  tiap  warga  berhak mendapat  Pendidikan  dasar.  Pembiayaan  yang  sudah  di  tuangkan  ke  dalam  APBN, merupakan  wujud  nyata  dalam  penyelengarakan  Pendidikan  nasional.  Pemerintah  dan masyarakat  diharapkan  dapat  memajukan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  demi persatuan bangsa dan perdaban manusia.  Pembiayaan pendidikan merupakan kompo-nen yang  esensial  dan  tidak  dapat  terpisahkan  dalam  penyelenggaraan  proses  belajar- mengajar.
Pembiayaan  alokasi  Pendidikan  tahun  2023  mempunyai  pesan  khusus,  bahwa alokasi  keuangan  Pendidikan  dibagi  rata  kepada  siswa,  guru  dan  dana  untuk  institusi. Jumlah siswa 44,2 juta, peserta didik SD, SMP dan SMA. Sedangkan untuk siswa PAUD sebanyak 6,1 juta peserta didik. Pemerataan   tercermin pada dana guru  non PNS  yang dialokasikan  sebanyak  556,9  ribu  guru,  hal  ini  menandakan  bahwa  pemerataan perencanaan keuangan APBN dalam Pendidikan masih nampak.

## 4. Monitoring dan Evaluasi
Undang undang tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional mengamatkan  tentang  pengendalian  dan  evaluasi  terhadap  pembangunan.  Undang undang tersebut di jelaskan Kembali pada Perpu No. 39 tahun 2006, yang menyatakan bahwa  monitoring  menjadi  suatu  upaya  dan  memeriksa  serta  mengamati  suatu  kondisi termasuk  perilaku  dengan  tujuan  mendapatkan  data  nyata.  Data  tersebut  dapat  dipakai untuk mengambil keputusan yang diperlukan. Pada jenjang sekolah evaluasi didasari oleh 8  standar.  Hal  ini  menjadi  suatu  evaluasi  taraf  sekolah.  Evaluasi  merupakan  sebuah penilaian  yang  seobyektif  dan  sesistematik  mungkin  terhadap  sebuah  intervensi  yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi  yaitu  proyek,  program,  kebijakan,  organisasi,  sektor,  tematik,  dan  bantuan negara.
a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi
c. Standar Proses
d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
e. Standar Pengelolaan dan Pengelolaan Administrasi Guru, Administrasi Kesiswaan dan Administrasi Komite
f. Standar Sarana dan Prasarana
g. Standar Pembiayaan Pendidikan
h. Standar Penilaian Pendidikan
Gambar. 4 Standar Kompetensi Lulusan https://bpmpjogja.kemdikbud.go.id/dikbudd/
Pada gambar diatas nampak bahwa pengelolaan sekolah membutuhkan dana dan sarana prasarana yang harus dilengkapi (Nuriyanti et al., 2023) Pendidik dan tendik juga dapat  menjadi  komponen  penting,  agar    monitoring  dan  evaluasi  berjalan  dengan  baik (Takdir et al., 2021). Beberapa penilaian dan evaluasi menjadi aspek penilaian, seperti, proses, isi, sikap, keterampilan dan pengetahuan (Cleopatra et al., 2022).

## Kesimpulan
Pendidikan  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  bagi  seluruh  rakyat  dalam memajukan bangsa dan negara. Pendidikan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan bersaing ditengah tengah dunia yang bergejolak perang. Sumber  pangan  yang  makin  berkurang  menjadikan  akses  pendidikan  menjadi  sempit. Persamaan hak dalam pendidikan menjadi aspek penting dalam pemerataan dan keadilan sosial.  Pembiayaan  yang  sudah  dituangkan  dalam  APBN  menjadi  penting  untuk  di berikan  sesuai  dengan  porsi  masing  masing.  Kegiatan  Pendidikan  perlu  di  monitoring, agar  proses  berjalan  sesuai  rencana.  Evaluasi  merupakan  tahapan  akhir  dalam  suatu proses program. Pendidikan perlu dievaluasi dari masa ke masa.

## Daftar Pustaka
Adha, M. A., Gordisona, S., Ulfatin, N., & Supriyanto, A. (2019). Analisis Komparasi Sistem  Pendidikan  Indonesia  dan  Finlandia. Tadbir :  Jurnal  Studi  Manajemen Pendidikan , 3 (2), 145–160.
Cahyani, G. P., & Marom, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Rekreasi Di Kabupaten Kudus. Journal of Public Policy and Management Review , 6 (2), 270– 282.
Cleopatra,  M.,  Sahrazad,  S.,  Widiyarto,  S.,  Widiarto,  T.,  &  Harie,  S.  (2022).  Literasi Digital  untuk  Pengurus  OSIS  SMPN  24  Kota  Bekasi. Jurnal  Abdi  Masyarakat Indonesia , 2 (2), 739–744.
Dewi, R. (2016). Jurnal Ilmu Hukum, Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. Fakultas Hukum Universitas Jambi , 7 (2), 58–71.
Dini.  (2013). Nonformal  Dan  Informal  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan  Anak  Usia Dini . Petunjuk Teknis Monitoring Dan Evaluasi. Farida, L. (2006). Upaya pemerolehan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar [UIN Malang]. Fattah, N. (2013). Landasan Manajemen Pendidikan . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Gunawan,  M.  A.  (2016).  Studi  Evaluasi  Tentang  Efektivitas  Implementasi  Program Pemerataan  Pendidikan  Dasar  Melalui  Program  Pemberian  Beasiswa  Retrival Kepada Siswa Rawan Drop Out (Do) Terutama Miskin Dan Perempuan (Studi Di Kabupaten  Lombok  Timur). Pena:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Teknologi, 19 (2), 1–28.
Ilham,  D.  (2019).  Menggagas  pendidikan  nilai  dalam  sistem  pendidikan  nasional. Didaktika: Jurnal Kependidikan , 8 (3), 109–122.
Lutfillah,  M.  M.,  Marini,  A.,  &  Nafiah,  M.  (2022).  Pengelolaan  Pendidikan  Dasar Dikaitkan dengan Mobilitas Sosial. An-Nidzam:  Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam , 9 (1), 126-143\
Latif,  A.,  Irwan,  I.,  Rusdi,  M.,  Mustanir,  A.,  &  Sutrisno,  M.  (2019).  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa  Timoreng  Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 1-15.
Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. Journal on Education , 5 (4), 13153-13165.
Nuriyanti, W., Nurisman, H., Widiarto, T., Sutina, Zeinora, Kusuma, A. M., & Sartono, L. N. (2023). Peran Koperasi Sekolah dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan pada Siswa SMP. Journal on Education , 6 (1), 1425–1429.
Narimo, S., Sutama, S., & Novitasari, M. (2019). Pembentukan Karakter Peserta Didik dalam  Pembelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  Berbasis Budaya Lokal. Jurnal Varidika , 31 (1), 39-44
Saputri, N. L., Widiyarto, S., Nugroho, N., & Hadi, I. (2022). Penyuluhan Digital Untuk SMP YWKA 2. Jurnal Pengabdian UntukMu Negeri , 6 (1), 96–102.
Sari,  I.  M.,  Dewi,  F.  A.,  Fadila,  N.,  &  Rivadah,  M.  (2021).  Analisis  Implementasi Kebijakan Pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 Terhadap Pendidikan Nasional di Indonesia. Jurnal Soshum Insentif , 4 (1), 98–103.
Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia. Lentera  Pendidikan:  Jurnal  Ilmu Tarbiyah dan Keguruan , 21 (2), 206-213.
Sunarmintyastuti, S., Prabowo, H. A., Sandiar, L., Ati, A. P., Harie, S., Sartono, L. N., & Widiyarto,  S.  (2022).  Peran  literasi  digital  dalam  pembelajaran  daring  selama pandemi covid-19. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (6), 32–36.
Takdir,  M.,  Zakiyah,  K.,  Khairunnisa,  N.,  &  Nuryani,  L.  K.  (2021).  Analisis  sekolah efektif di masa pandemi covid-19. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 9 (2), 136–145.
Wahyuni,  A.,  Tias,  A.  A.  W.,  &  Sani,  B.  (2013).  Peran  etnomatematika  dalam membangun  karakter  bangsa. Makalah  Seminar  Nasional  Matematika  Dan Pendidikan  Matematika,  Prosiding,  Jurusan  Pendidikan  Matematika  FMIPA UNY .
Widiyarto,  S.,  &  Purnomo,  B.  (2023).  Freedom  to  Learn  in  Ki  Hajar  Dewantara's Perspective:  Historical  Studies  and  Their  Relevance  to  Character  Education. International Journal of Business, Law, and Education , 4 (2), 837-844.