## HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

## Fenessa Malany
Universitas Lambung Mangkurat, fenessam@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  memberikan  analisis  mengenai  subjek  hukum  yang  menjadi pemberi  jaminan  fidusia  atas  suatu  objek  hak  cipta  berupa  lagu  yang  memiliki  beberapa kepemilikan  hak  di  dalamnya  dan  untuk  memberikan  analisis  mengenai  eksistensi  perjanjian jaminan fidusia yang objeknya hak cipta yang perlindungan hak ciptanya sudah lampau waktunya. Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  perbandingan.  Dengan  hasil penelitian, Pertama, Yang bisa menjadi pemberi jaminan fidusia atas suatu objek hak cipta berupa lagu  yang  terdiri  atas  beberapa  kepemilikan  hak  di  dalamnya  adalah  pemegang    hak  cipta  atas lagu  tersebut  disini  bisa  pencipta  atau  pihak  lain  yang  berkedudukan  sebagai  pemilik  hak  cipta. Sama  halnya  dengan  ketentuan  di  negara  Singapura  yang  mengharuskan  pemohon  haruslah pemilik  hak  cipta  yang  disebut  sebagai  right  owner,  tidak  dapat  dikuasakan  kepada  pihak  lain. Kedua,  Eksistensi  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  objeknya  hak  cipta  yang  perlindungan  hak ciptanya sudah lampau waktunya adalah eksistensi perjanjian jaminan fidusia tersebut hapus atau berakhir, karena habisnya masa perlindungan hak cipta ketika hak cipta itu menjadi objek jaminan fidusia bisa dipersamakan dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Kata Kunci : Hak Cipta,  Lagu, Jaminan Fidusia

## PENDAHULUAN
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif khususnya dalam  Pasal  9  diatur  bahwa  para  pelaku  ekonomi  kreatif  dapat  memanfaatkan  produk ekonomi  kreatifnya    yang  berbasis  kekayaan  intelektual    untuk  dijadikan  jaminan  utang agar mendapatkan pembiayaan dari lembaga bank maupun non bank salah satunya melalui lembaga jaminan fidusia. Aturan ini mempertegas kelanjutan aturan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.
Adanya aturan hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia tidak serta merta membuat lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank memberikan kredit atau pinjaman dana kepada  para  pelaku  ekonomi  kreatif  yang  memiliki  kekayaan  intelektual  karena  perlu adanya kejelasan dalam pelaksanaannya dari segi aturan hukumnya. PP Nomor 24 Tahun 2022 hanya mengatur aturan yang pokok-pokok saja mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan  intelektual  seperti  siapa  yang  bisa  mengajukan  pembiayaan  berbasis  kekayaan intelektual, yang dijelaskan hanya secara umumnya saja. Setelah itu persyaratan pengajuan pembiayaan,  hal-hal  yang  harus  dilakukan  lembaga  keuangan  bank  dan  non  bank  dalam memberikan  pembiayaan,  bentuk  pelaksanaan  jaminan  utang,  syarat  kekayaan  intelektual yang  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  utang,  pendekatan  penilaian  kekayaan  intelektual dan lain-lain.
Masih belum jelas aturannya apabila jika dikaitkan dengan pihak-pihak yang terdapat dalam satu  objek hak cipta. Seperti  di dalam UU Hak Cipta dijelaskan  terdapat beberapa
2023-01-11
pihak. yang pertama Pencipta, kedua Pemegang Hak Cipta, yang ketiga pihak terkait. Akan menimbulkan permasalahan jika masing-masing dari pihak tersebut mengajukan objek atau ciptaan yang sama sebagai jaminan utang atau kredit. Seperti halnya sebuah lagu, seorang penyanyi yang menyanyikan sebuah lagu  bukan berarti dia pencipta lagu tersebut bisa jadi dia hanya penyanyi saja di belakangnya ada penulis lagu yang bertindak sebagai pencipta lagu,  dan  juga  bisa  sebagai  pemegang  hak  cipta.  Untuk  membuat  sebuah  lagu  juga dibutuhkan proses rekaman yang mana disini yang bertindak adalah produser rekaman atau secara hukum dinamakan produser fonogram. Antara penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman  memiliki  haknya  masing-masing  dalam  satu  karya  cipta  berupa  lagu  tersebut. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukkan disebut juga sebagai pihak terkait dan memiliki hak terkait. Penulis lagu sebagai pencipta memiliki hak cipta dan bertindak sebagai pemegang hak  cipta.  Setelah  itu  produser  rekaman  sebagai  orang  yang  membiayai  proses  produksi rekaman  juga  disebut  pihak  terkait  dan  memiliki  hak  terkait  dalam  karya  lagu  itu.  Hak cipta  dan  hak  terkait  memiliki  hak  ekonomi.  Sehingga  pada  satu  objek  karya  cipta  lagu, apakah  ketiganya  itu  dapat  bertindak  sebagai  pemberi  fidusia  untuk  menjaminkan  objek yang  sama  atau  hanya  salah  satu  pihak  saja  yang  bisa  menjadi  pemberi  jaminan  fidusia, sehingga perlu ditiliti lebih jauh mengenai hal ini.
Dan  danya  pembatasan  waktu  perlindungan  hak  cipta  akan  menimbulkan permasalahan jika waktu perlindungan itu telah habis namun perjanjian utang piutang atau kredit  masih  berlanjut  karena  kreditur  membutuhkan  waktu  lebih  untuk  pelunasannya. Paling  sedikit  waktu  perlindungan  hak  cipta  berlaku  selama  25  tahun  sejak  dilakukannya pengumuman.  Mungkin  jangka  25  tahun  cukup  saja  untuk  menjadi  jaminan  dalam perjanjian  utang/kredit,  namun  akan  menjadi  masalah  ketika  jangka  waktu  perlindungan hak  cipta  itu  tinggal  sebentar  saja  seperti  tinggal  2  (tahun)  atau  1  (satu)  sebelum  jangka waktu perlindungan hak cipta berakhir. Hak cipta berbeda dengan hak milik yang berlaku tanpa batas waktu.  Sehingga bagaimana eksistensi  dari perjanjian jaminan fidusia itu jika jangka waktu perlindungan hak ciptanya sudah berakhir.
Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Siapa yang menjadi pemberi jaminan fidusia atas suatu objek hak cipta berupa lagu yang terdiri atas beberapa kepemilikan hak di dalamnya?
2. Bagaimana  eksistensi  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  objeknya  hak  cipta  yang perlindungan hak ciptanya sudah lampau waktunya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif,  pada penelitian hukum jenis  ini,  seringkali  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-  undangan  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas”. 1 Penelitian  ini  bertipe doctrinal research karena dalam penelitian ini akan menganalisa mengenai siapa pemberi fidusia  atas  suatu  objek  hak  cipta  berupa  lagu  yang  terdiri  atas  beberapa  kepemilikan  di dalamnya  dikaitkan  dengan  teori  hukum  jaminan  khususnya  terhadap  jaminan  fidusia. Serta  bagaimana  eksistensi  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  objeknya  hak  cipta  yang
1 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.
2023-01-11
perlindungan  hak  ciptanya  sudah  lampau  waktunya. Dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  perbandingan.  Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan mangkaji dan menganalisa berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  bersangkutan  dengan  legal issue yang diteliti. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu hukum. Pendekatan perbandingan (comparative approach) dilakukan dengan membandingkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  misalnya  di  Indonesia  dengan satu  atau  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  negeri  lain.  Penelitian  ini  bersifat preskriptif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian dari bahan-bahan hukum yang telah  diperoleh  dilakukan  pengolahan  dan  penganalisaan,  sehingga  akan  menemukan pemecahan permasalahan dan diakhiri dengan suatu kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## A. Pemberi Jaminan Fidusia atas Suatu Objek Hak Cipta Berupa Lagu Yang Terdiri atas Beberapa Kepemilikan Hak di Dalamnya
Dalam  membebankan  suatu  objek  karya  cipta  sebagai  jaminan  fidusia  seperti  lagu harus  memperhatikan  mengenai  kepemilikan  karya  cipta  tersebut.  Karena  di  dalam  suatu karya  cipta  lagu  dan/  atau  musik  memerlukan  beberapa  orang  dalam  pembuatannya  baik itu  penulis  lagu,  penyanyi,  hingga  produser  rekaman.  setiap  pihak  itu  memiliki  haknya masing-masing  dalam  karya  cipta  lagu  tersebut.  Maka  perlu  kita  ketahui  terlebih  dahulu ketentuan di dalam UU tentang jaminan fidusia mengenai apa itu fidusia dan siapa pemberi jaminan fidusia dan hal disyaratkan untuk dapat menjadi objek jaminan fidusia.
Menurut  UUJF  Pasal  1  Angka  1,  Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda.  Dalam  Pasal  1  Angka  5 memberi  definisi  bahwa  pemberi  fidusia  itu  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi pemilik  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia.  Sedangkan  objek  jaminan  fidusia adalah  benda  yang  harus  dapat  dimiliki  dan  dialihkan  secara  hukum. 2 Selain  itu  menurut Ferry  Gunawan,  jaminan  fidusia  merupakan  jaminan  kebendaan,  ilmu  hukum  tidak membatasi  kebendaan  yang  dapat  dijadikan  jaminan,  hanya  saja  kebendaan  yang dijaminkan  tersebut  haruslah  merupakan  milik  dari  pihak  yang  memberikan  jaminan kebendaan  tersebut. 3 Dari  definisi-definisi  itu  dapat  disimpulkan    diharuskan  sebagai pemilik benda untuk dapat menjaminkan suatu benda dalam lembaga jaminan fidusia.
Sehingga  suatu  karya  cipta  lagu  yang  hendak  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  oleh orang perseorangan atau korporasi haruslah dimiliki oleh pihak yang bersangkutan. Pihak yang memiliki  hak cipta disebut   pemegang hak  cipta. Pemegang hak  cipta bisa Pencipta sebagai  pemilik  Hak  Cipta,  atau  pihak  yang  menerima  hak  tersebut  secara  sah  dari Pencipta,  atau  pihak  lain  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  dari  pihak  yang  menerima  hak tersebut secara sah.
Kita  ketahui  bahwa  UUHC  tidak  hanya  mengakui  hak  cipta  tapi  juga  mengakui perlindungan  hak  terkait.  Namun,  apabila  yang  dijadikan  objek  jaminan  fidusia  adalah
2 Munir Fuady. 2013. Hukum Jaminan Utang . Jakarta: Erlangga, hlm.  118
3 Ferry Gunawan.2018. Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif. Bandung:PT. Alumni, hlm. 92
2023-01-11
berupa hak cipta lagu maka hak terkait dari karya cipta lagu tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Karena hak terkait bukanlah hak asli melainkan hak turunan dan  menghasilkan  karya-karya  turunan (derivative  work) yang  sumbernya  dari  karya  asli yang memiliki hak cipta dan orang yang memilikinya disebut sebagai pemegang hak cipta. Pemegang  hak  cipta  lagu  itulah  yang  berhak  untuk  menjaminkan  objek  ciptaan  lagu tersebut sebagai jaminan fidusia bukan pemilik hak terkait. Karena tidak mungkin ada hak terkait  jika  tidak  ada  suatu  karya  ciptaan  asli  yang  memiliki  hak  cipta.  Seperti  yang dikatakan Simorangkir bahwa: 4
“Berdekatan dengan Neighbouring Rights itu lebih dahulu sudah ada Ciptaan asli, yang  tentu  ada  hak  ciptanya  sehingga  golongan  yang  memiliki  hak  cipta  saluran atau  hak  berdekatan  tersebut  menyalurkan  karyanya  atau  memainkan  peranannya dari atau berdekatan dengan ciptaan aslinya. Tanpa ciptaan asli, tidak mungkin ada hak cipta saluran atau hak berdekatan atau Neighbouring Rights.”
Perlu  digaris  bawahi  bahwa  Pencipta  lagu  tidak  selalu  dapat  bertindak  sebagai pemberi  fidusia.  Di  dalam  UUHC  diatur  mengenai  pengalihan  hak  ekonomi  hak  cipta. Dimana  mempengaruhi  ruang  lingkup  tindakan  si  pencipta.  Menurut  Pasal  16  Ayat  2 UUHC 2014 suatu karya cipta lagu dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wakaf;
d. wasiat;
e. perjanjian tertulis; atau
f. sebab  lain  yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Akibat  pengalihan  hak  ekonomi  ciptaan  mempengaruhi  siapa  yang  menjadi pemegang hak cipta. Jika hak tersebut dialihkan maka pihak  yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta itulah yang menjadi pemegang  hak cipta. Jadi disini tidak selalu pencipta menjadi  pemegang atau pemilik hak cipta, bisa saja hak cipta tersebut  dialihkan sehingga  pencipta  bukan  menjadi  pemegang    hak  cipta  lagi.  Walaupun  hak  ekonominya dialihkan  namun  hak  moral  pencipta  tetap  melekat  pada  diri  pencipta  hingga  pencipta meninggal  dunia  dan  dapat  dialihkan  melalui  wasiat  kepada  ahli  warisnya.  Jika  sudah dialihkan  maka  yang  berhak  sebagai  Pemberi  Fidusia  adalah  pihak  pemegang  hak  cipta yang baru karena kepemilkan hak cipta itu sudah beralih.
Pengalihan hak cipta secara perjanjian tertulis yang dikenal dengan istilah Jual Putus (Sold  Flat).  Perjanjian  Jual  Putus  adalah    perjanjian    yang    mengharuskan    Pencipta menyerahkan    Ciptaannya    melalui  pembayaran  lunas  oleh  pihak  pembeli  sehingga  hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam  praktik  dikenal  dengan  istilah  sold  flat.    Menurut  Pasal  17  UUHC  2014  hak ekonomi  atas  suatu  ciptaan  tetap  berada  di  tangan  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta selama  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  tidak  mengalihkan  seluruh  hak  ekonomi  dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Sehingga dapat disimpulkan jika pencipta atau pemegang hak cipta lagu mengalihkan hak ekonomi  ciptaannya  secara  keseluruhan  dalam  perjanjian  jual  putus  maka  pemegang  hak
4 Simorangkir, J.C.T. 1982. Undang-Undang Hak Cipta 1982 . Jakarta: Djambatan, hlm.66
2023-01-11
cipta beralih kepada pihak yang baru. Dan pihak tersebutlah yang berhak menjadi pemberi fidusia jika ciptaan lagu tersebut hendak dijadikan objek jaminan fidusia.
Pencipta asli atau pemegang hak cipta pertama tidak dapat menjadi pemberi fidusia karena dilarang mengalihkan untuk kedua kalinya untuk seluruh hak ekonomi dari ciptaan. Karena  hak  ekonomi  ciptaan  tersebut  telah  berpindah  kepada  pemegang  hak  cipta  baru. Walaupun sebenarnya dalam perjanjian jual putus (sold flat) ini dibatasi jangka waktunya hanya 25 tahun setelah itu kembali lagi hak ekonominya kepada pencipta aslinya.
Kita ketahui dalam proses pembuatan sebuah karya cipta lagu memerlukan beberapa pihak  dalam  pembuatannya.  seorang  pencipta  lagu  akan  bekerja  sama  dengan  produser rekaman  untuk  melaksanakan  proses  rekaman  lagu  tersebut.  Dalam  proses  kerjasama antara  pencipta  lagu  dan  produser  rekaman  suara  memiliki  surat  perjanjian.  Bentuk  surat perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman biasanya dibedakan berdasarkan cara  pembayaran  honorarium  Pencipta  lagu,  yang  terdiri  atas:  Selanjutnya  dalam Penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa: 5
a. Flat pay sempurna atau jual putus
Dalam hal ini Pencipta meneriman honorarium sekali saja. Selanjutnya, produser rekaman yang berhak atas pengeksploitasian lagu.
b. Flat pay terbatas atau bersyarat Dalam  hal  ini  Pencipta  pun  menerima  honorarium  sekali  saja.  Akan  tetapi,  hak produser  untuk  mengekploitasi  lagu  dibatasi,  misalnya  pemakaian  lagu  hanya untuk  satu  kali  atau  dua  kali  saja.    Setelah  itu,  si  Pencipta  lagu  akan  kembali mendapatkan hak untuk mengeksploitasi lagu Ciptaannya.
c. Royalti Dalam  hal  ini,  pembayaran  honorarium  Pencipta  lagu  didasarkan  atas  jumlah phonogram yang  terjual  dengan  terlebih  dahulu  ditentukan  berapa  jumlah  uang atau berapa persen yang menjadi hak Pencipta dari setiap keping phonogram yang terjual.
d. Semi Royalty Bentuk ini merupakan gabungan antara cara pembayaran flat pay dan royalti. Jadi,
Pencipta  lagu  menerima  uang  muka  dan  royalti.  Mengenai  pembayaran  royalti, ada  yang  dihitung  sejak  phonogram  yang  pertama  beredar.    Akan  tetapi,  pada umumnya  pembayaran  royalti  dihitung  setelah  phonogram  terjual  sejumlah tertentu, yang dianggap sudah mencapai target Break Event Point (BEP).
Perjanjian  honorarium  secara Flat  Pay sempurna  tidak  mengakibatkan  pada beralihnya  hak  cipta  atau  pemegang  hak  cipta  itu  dari  pencipta  lagu  kepada  produser rekaman. Perjanjian tersebut  hanya sebatas untuk  perjanjian kerja sama  untuk  pembuatan suatu  lagu    atau  honorarium.  Pemegang  hak  cipta  lagu  dapat  beralih  kepada  produser rekaman  jika  pencipta  lagu  memperjanjikan  juga  mengenai  pengalihan  hak  cipta  lagu. Dimana  dialihkan  seluruhnya  dengan  jalan sold  flat atau  jual  putus  kepada  produser rekaman. Dengan jual putus maka hak ekonomi pencipta beralih kepada produser rekaman yang  sekarang  bertindak  sebagai  pemegang  hak  cipta  lagu  dan  sekaligus  pemegang  hak terkait. Yang ada pada pencipta tinggal hak moralnya saja. Jika demikian maka disini yang
5 Otto Hasibuan. 2008.” Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, NeighBouring Rights, dan Collecting Society” .Bandung: PT. Alumni, hllm 156
berhak  memberikan  jaminan  fidusia  apabila  lagu  tersebut  ingin  dijadikan  sebagai  objek jaminan fidusia adalah pihak produser rekaman.
Untuk  peran  penyanyi  dalam  proses  pembuatan  lagu  juga  sangat  penting.  Jika Pencipta lagu tersebut bukan penyanyi atau dia menginginkan orang lain menyanyikannya maka  diperlukanlah  seorang  penyanyi  dan  dipilihlah  penyanyi  yang  sesuai  dengan kehendak produser rekaman maupun pencipta lagu tersebut.
Penyanyi di dalam UUHC 2014 disebut sebagai Pelaku Pertunjukan mempuyai Hak terkait  yang  berupa  Hak  ekonomi. 6 Pelaku  atau  penampil (performer) hak  terkaitnya disebut  juga  dengan  hak  penampilan (right  of  performance). Bentuk-bentuk  perjanjian antara  penyanyi  dengan  produser  rekaman  suara  macam-macamnya  sama  dengan perjanjian  antara  pencipta  lagu  dengan  produser  rekaman  suara  yaitu  flat  pay  sempurna, flat pay terbatas, royalti dan semi royalti. Penyanyi sebagai pemilik hak terkait dalam suatu lagu tidak bisa menjadi pemberi fidusia, sesuai dengan penjelasan di atas bahwa yang bisa menjadi  pemberi  fidusia  hanyalah  pemilik  dari  hak  cipta  yang  bersangkutan  yaitu pemegang  hak  cipta  lagu,  sedangkan  penyanyi  hanya  memiliki  hak  terkait  dalam  ciptaan lagu tersebut karena hanya berperan untuk menyanyikannya
Selain  produser  rekaman  dan  penyanyi  juga  ada  penata  musik  dan  pemusik  yang bertugas  dalam  proses  perekaman  lagu  untuk  membuat  aransemen  lagu  dan  untuk memainkan  alat  musik  yang  gunanya  untuk  membuat  suatu  karya  lagu  semakin  menjadi enak untuk didengar. Pada umumnya hubungan kerja sama produser rekaman suara dengan pemusik  (arranger  maupun  pemain  musik)  tidak  dituangkan  secara  tertulis  atau  dalam suatu  perjanjian  dan  pembayaran  honorarium  pemusik  pada  umumnya  hanya  sekali  saja (putus),  tidak  bersifat  royalti.  Sehingga  penata  musik  dan  pemusik  tidak  dapat  menjadi pemberi fidusia atas suatu lagu walaupun mereka ikut dalam proses pembuatannya karena karena aransemen adalah karya turunan, bukan karya asli.
Selain  memperhatikan  kepemilikan  hak  cipta  lagu  tersebut  dalam  proses pembuatannya untuk dapat diketahui siapa pemilik hak cipta atau pemegang hak ciptanya pada lagu tersebut juga syarat utama yang perlu digaris bawahi bahwa untuk menjaminkan lagu  sebagai  objek  jaminan  fidusia  diperlukan  syarat  adanya  surat  pencatatan  ciptaan. Aturan  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  7  Ayat  2  huruf  d  PP  No.24  Tahun  2022.  Sehingga disini yang berhak sebagai pemberi fidusia yang objek jaminannnya berupa hak cipta lagu adalah  orang  yang  berhak  mencatatkan  ciptaan  atas  suatu  hak  cipta  karya  lagu,  yaitu pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  bersangkutan.    Pemilik  hak  terkait  hanya  berhak mencatatkan  produk  hak  terkait.  Surat  pencatatan  ciptaan  merupakan  bukti  awal kepemilikan  ciptaan.  Dan  surat  pencatatan  ciptaan  ini  berfungsi  sebagai  syarat  dalam pengajuan jaminan utang.

## B. Pemberi Jaminan Hak Cipta Lagu di Singapura
Pemanfaatan  hak  kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau  Intelectual  Property  Right  (IPR) sebagai jaminan kredit sudah jamak dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris,  Denmark,  Jepang,  China,  dan  Korea  Selatan.  Negara  tetangga  seperti  Singapura dan  Malaysia  juga  sudah  menerapkan  HKI  sebagai  jaminan  utang.  Jenis  HKI  yang  bisa
6 Elly Hernawati. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Terkait. 2019. Artikel Jurnal Yustika, Vol. 22. No.1, hlm. 43
2023-01-11
dijadikan  jaminan  meliputi  Hak  Cipta,  Paten,  dan  Merek. 7 Jika  dibandingkan  dengan negara  yang  sudah  disebutkan  tadi  Indonesia  cukup  tertinggal  dalam  pengaplikasian  HKI sebagai  jaminan  kredit,  apalagi  jika  dibandingkan  dengan  negara  tetangganya  yaitu Singapura.
Skema  pembiayaan  HKI  adalah  inisiatif  pemerintah  Singapura  guna  membantu perusahaan  berbasis  HKI  di  Singapura  untuk  memonetisasi  kekayaan  intelektual  mereka guna  keperluan  pertumbuhan  dan  perluasan  bisnis.  Bank-bank  di  Singapura  yang menerima  pembiayaan  HKI  (IP  financing)  antara  lain  DBS  Bank  Ltd.,  Evia  Capital Partners Pte  Ltd.,  Oversea-Chinese  Banking Corporation (OCBC)  Ltd.,  Resona Merchant Bank  Asia  Ltd.,  dan  United  Overseas  Bank  (UOB)  Ltd.  Calon  nasabah  penerima  kredit dengan  jaminan  HKI  di  bank-bank  tersebut  harus  terdaftar  di  IPOS.  Pengajuan  kredit maksimal  SGD  5  miliar  untuk  enam  tahun  dan  minimal  SGD  100.000  disertai  bunga mengambang  (floating  rates)  atau  bunga  tetap  (fixed  rates).  Pembiayaan  HKI  tidak mengenal yang namanya re-financing.
Dalam  pembiayaan  HKI  (IP  financing)  tidak  perlu  diajukan  agunan  lain  selain  aset berbasis HKI. Syarat pengajuan kredit beragun HKI di Singapura meliputi: 8
a. Perusahaan dan bisnis tersebut harus berdomisili di Singapura
b. Tidak berlaku untuk perusahaan perseorangan dan kemitraan (partnership)
c. wajib menggunakan hak paten/merek dagang/ hak cipta yang sudah terdaftar dan bersertifikat sebagai jaminan.
d. Pemohon  haruslah  pemilik  paten,  merek  dagang  atau  hak  cipta  (tidak  dapat dikuasakan pihak lain).
e. Untuk  bukti  valuasi  paten/merek  dagang/hak  cipta,  calon  penerima  kredit  harus menyerahkan bukti hasil valuasi dari perusahaan yang kompeten di bidang HKI.
Dilihat  dari  syarat  huruf  c  yang  mengatakan  wajib  menggunakan  hak  paten/merek dagang/  hak  cipta  yang  sudah  terdaftar  dan  bersertifikat  sebagai  jaminan,  yang  berhak mendaftarkan  untuk  dilakukan  pencatatan  sebuah  hak  cipta  adalah  pemilik  hak  cipta tersebut  yang  disini  karya  ciptanya  berupa  lagu,  selain  itu  syarat  di  huruf  d  diharuskan pemohon  adalah  adalah  pemilik  paten,  merek  dagang  atau  hak  cipta  (tidak  dapat dikuasakan  kepada  pihak  lain).  Lagu  masuk  dalam  kategori  perlindungan  dalam  Literary Work  atau  karya  sastra  di  Singapura.  Pemegang  hak  cipta  di  negara  Singapura  disebut sebagai  Right  Owner  atau  pemilik  hak.  Right  owner  adalah  orang  (baik  perusahaan  atau perorangan) yang memiliki dan dapat menggunakan hak eksklusif yang terdapat dalam hak cipta. 9 Right  owner  ini  pada  umumnya  adalah  orang  yang  menciptakan  karya  (yaitu kreator)  memiliki  hak  cipta  atas  karya  tersebut.  Sama  seperti  ketentuan  hak  cipta  di Indonesia hak cipta di  Singapura dapat  juga dialihkan melalui agreement atau perjanjian. Isi  perjanjiannya  berupa  pencipta  dibayar  untuk  membuat  suatu  karya  cipta  yang  disuruh oleh  orang  atau  perusahaan  yang  mekukan  kerja  sama  dengan  pencipta,  yang  biasanya terjadi dalam hubungan kerja.
Dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat  dibedakan  antara  kreator  dengan right  owner . Kreator  atau  pencipta  adalah  mereka  yang  membuat  konten,  seperti  karya  atau pertunjukan.  Pencipta  seringkali  (tetapi  tidak  selalu)  juga  merupakan  pemilik  hak.
7 Iswi Hariyani dkk. 2018.” Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit” . Yogyakarta:Andi, hlm.9
8 Ibid, hlm.15
9 The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Copyright Infopack . 2021, hlm.13
2023-01-11
Contohnya  adalah  penulis,  artis,  penerbit,  performer,  dan  fotographer.  Sedangkan Right Owner atau pemillik hak adalah pemilik karya hak cipta dan orang yang berhak mengambil tindakan atas pelanggaran penggunaan ciptaan. Selain kreator dan right owner, juga diakui adanya  user.  User  atau  pengguna  adalah  mereka  yang  memanfaatkan  konten  hak  cipta, misalnya  dengan  memproduksi,  melakukan,  mengadaptasi,  atau  mengkomunikasikan kepada  publik.  Kreator  juga  bisa  menjadi  pengguna  saat  mereka  menggunakan  kontek pihak ketiga.
Dari ketiga pihak yang disebutkan antara lain kreator sebagai pencipta, Right Owner sebagai  pemilik  hak  cipta,  dan  user  sebagai  pengguna  maka  yang  berhak  untuk  menjadi pemberi jaminan adalah Right Owner karena merupakan pemilik dari karya hak cipta dan memiliki  hak  eksklusif  yaitu  hak  ekonomi.  Disesuikan  dengan  syarat  pengajuan  kredit beragun HKI di Singapura yang salah satu syaratnya adalah selain yang berhak melakukan pencatatan  tetapi  juga  sebagai  pemilik  paten,  merek  dagang  atau  hak  cipta  yang bersangkutan  (tidak  dapat  dikuasakan  pihak  lain).  Namun  apabila  Right  ownernya  itu adalah pemberi kerja atau perusahaan yang menugaskan pekerjanya untuk membuat karya cipta harus ada perjanjian atau  agreement  antara  keduanya bahwa si  pembuat  karya cipta memindahkan  seluruh  haknya  kepada  perusahaan  atau  pihak  lain.  Agar  tidak  ada  terjadi sengketa dikemudian hari jika karya cipta lagu tersebut dijadikan agunan.

## C. Eksistensi  Perjanjian  Jaminan  Fidusia  yang  Objeknya  Hak  Cipta  yang Perlindungan Hak Ciptanya Sudah Lampau Waktunya
Eksistensi  dalam  kamus  lengkap  bahasa  Indonesia,  dijelaskan  bahwa:  “Eksistensi artinya  keberadaan,  keadaan,  adanya. 10 Selain  itu  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia dikemukakan  bahwa:  “Eksistensi:  keberadaan,  adanya. 11 Jadi  jika  disambungkan  dengan Sub  judul  kedua  ini  akan  dibahas  mengenai  keberadaan  perjanjian  jaminan  fidusia  yang objeknya  hak  cipta  yang  perlindungan  hak  ciptanya  sudah  lampau  waktunya  atau  sudah habis masa perlindungan hak ciptanya .
Perbedaan antara hak cipta dengan objek kebendaan lainnya adalah hak cipta dibatasi jangka  waktu  perlindungan  hukumnya  dimana  jika  jangka  waktu  itu  berakhir  maka  hak kepemilikan secara ekonomi oleh pencipta juga berakhir, ciptaan itu akan berubah menjadi public domain atau menjadi milik bersama  yang dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa melanggar ketentuan dalam UUHC asalkan tidak menyalahi hak moral pencipta saja karena hak moral berlaku secara abadi pada diri pencipta. Pada objek benda umumnya hak kepemilikan  dilindungi  oleh  hukum  selama-lamanya  tanpa  batas  waktu  sehingga  nilai ekonomi  dari  benda  tersebut  selalu  ada  untuk  pemiliknya.  Maka  dari  itulah  hak  cipta memiliki  keunikan  tersendiri  yang  berbeda  dengan  benda  pada  umumnya.  Akibat  dari keunikan itu juga berakibat kepada apabila hak cipta itu dijadikan sebagai objek jaminan, maka ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan.
Perlu  dijabarkan  dahulu  bahwa  perjanjian  fidusia  adalah  perjanjian  ikutan  atau perjanjian  tambahan (accessoir) adalah  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  berdiri  sendiri, kemudian berakhirnya adalah tergantung pada berakhirnya perjanjian pokoknya. 12 Dimana
10 Dessy Anwar.2003 . Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Surabaya: Amelia, hlm. 132
11 Ebta Setiawaan. 2011. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 154.
12 Ida Bagus Gde Surya. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit.2017. Artikel Jurnal Hukum Bisnis Unud. Vol. 5, No.1, hlm. 3
2023-01-11
hal  ini  juga  diatur  dalam  UUJF  Pasal  4.  Perjanjian  pokok  yang  menjadi  tiang  dari perjanjian  jaminan  adalah  perjanjian  utang  piutang,  perjanjian  pinjam  meminjam,  atau perjanjian  kredit.  Suatu  perjanjian  kredit  dibuat  berdasarkan  kehendak  para  pihak  yaitu menyesuaikan  antara  kehendak  kreditur  dan  debitur  dengan  tetap  memperhatikan  aturan dalam KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338.
Perjanjian  jaminan  fidusia  dengan  objek  hak  cipta  memiliki  batas  waktu perlindungan  yang  sudah  disebutkan  sekilas  di  atas  tadi.  Sehingga  kreditur  dan  debitur dalam  membuat  perjanjian  pokok  yaitu  perjanjian  kredit  dan  perjanjian  tambahan  yaitu perjanjian  jaminan  fidusia  harus  memperhatikan  masa  berlaku  perlindungan  hak  cipta tersebut.  Karena  jika  masa  berlaku  perlindungannya  habis  maka  tidak  ada  nilai  ekonomi lagi yang terkandung dalam suatu karya cipta itu. Apabila tidak ada nilai ekonominya lagi maka  tidaklah  bisa  dijadikan  sebagai  suatu  objek  jaminan.  Karena  syarat  menjadi  suatu objek  jaminan  baik  itu  jaminan  fidusia  adalah  dalam  benda  atau  objek  jaminan  itu  harus memiliki  nilai  ekonomi  yang  paling  tidak  setara  dengan  utang  debitur  sehingga  apabila terjadi  wanprestasi  oleh  debitur,  kreditur  dapat  mengambil  pelunasan  piutangnya  dengan cara mengeksekusi objek jaminan tersebut.
Dalam  UUHC  2014  terdapat  4  (empat)  jangka  waktu  perlindungan  hak  cipta  yang pertama  golongan  karya-karya  cipta  yang  dilindungi  selama  seumur  hidup  dan  terus berlangsung  selama  70  tahun  setelah  pencipta  meninggal  dunia,  yang  kedua  jika  dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun, yang ketiga karya-karya cipta yang dilindungi dengan  jangka  waktu  50  tahun,  dan  yang  keempat  karya  cipta  berupa  karya  seni  terapan yang  dilindungi  selama  25  tahun.  Jika  dilihat  jangka  waktu  perlindungannya  mungkin cukup-cukup  saja  jika  dijadikan  sebagai  agunan  utang.  Paling  sedikit  jangka  waktu perlindungannya  untuk  karya  cipta  seni  terapan  yaitu  25  (dua  puluh  lima)  tahun.  Hal tersebut  akan  menimbulkan  permasalahan  jika  pada  saat  hak  cipta  dijaminkan  misalnya hak  cipta  program  komputer  sudah  berjalan  perlindungannya  selama  40  (empat  puluh) tahun berarti sisa 10 (sepuluh) tahun saja hak ekonominya ada. Sedangkan pada perjanjian pokok menjanjikan pelunasan utang piutang berjangka 9 (sembillan) tahun sedangkan pada tahun 9 (sembilan) utang tersebut masih belum dilunasi oleh debitur sisa satu tahun masa hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta program komputer  yang dijadikan agunan tersebut.  pada  tahun  ke  10  (sepuluh)  tetap  tidak  dilunasi  utang  tersebut  oleh  debitur sedangkan  pada  tahun  ke-10  perlindungan  hak  cipta  tersebut  sudah  berakhir.  Sehingga bagaimana eksistensi dari perjanjian jaminan fidusia tersebut.
Karena  tidak  ada  diatur  mengenai  hal  tersebut  dalam  UUJF,  penulis  dalam penyelesaiannya  mencoba  mengacukan  pada  aturan  dalam  UUJF  dalam  BAB  III  salah satunya  membahas  mengenai  hapusnya  jaminan  fidusia  dalam  Pasal  25.  Dimana  dalam pasal tersebut dikatakan bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia Hapusnya  fidusia  karena  hapusnya  utang  yang  dijamin  oleh  fidusia  merupakan konsekuensi  logis  dari  karakter  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  merupakan perjanjian  ikutan  (assessoir)-  yakni,  assessoir  terhadap  perjanjian  pokoknya berupa  perjanjian  utang  piutang.  Jadi,  jika  perjanjian  utang  piutang  ataupun piutangna lenyap karena alasan apa pun, maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap.
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia
Hapusnya  fidusia  ini  terjadi  karena  penerima  fidusia  melepaskan  haknya  atas jaminan  fidusia,  hal  ini  adalah  sesuatu  yang  wajar  dan  tidak  menyalahi  aturan hukum,  mengingat  pihak  penerima  fidusia  sebagai  pemilik  hak  atas  fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu.
3. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hapusnya  fidusia  akibat  musnahnya  barang  jaminan  fidusia  tentu  juga  wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi untuk mempertahankan fidusia itu jika barang  objek  jaminan  fidusia  tersebut  sudah  tidak  ada.  Arti  kata  “musnah”, musnah didalam kamus besar bahasa indonesia dapat di artikan lenyap. 13
Habisnya masa perlindungan hak cipta ketika menjadi objek jaminan fidusia menurut penulis bisa dipersamakan dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penulis  mempersamakan  hal  tersebut  dengan  pertimbangan  bahwa  hak  cipta  yang  masa perlindungan  hak  ekonominya  habis  atau  lampau  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  objek jaminan  fidusia  lagi  karena  sudah  tidak  memiliki  nilai  ekonomi  maka  dari  itu  objek jaminan  tersebut  sudah  tidak  bisa  lagi  dijadikan  jaminan  fidusia.  Objek  jaminan  tersebut dianggap  tidak  ada  atau  tidak  berlaku  lagi  atau  hilang  dan  bisa  dipersamakan  dengan musnah.  Walaupun  sebenarnya  hak  cipta  yang  berbentuk  karya  cipta  tersebut  masih  ada dan tetap ada selama-lamanya tapi hak ekonominya sudah hapus dan yang tertinggal hanya hak  moral  saja  sehingga  tidak  dapat  lagi  dijadikan  agunan  untuk  pelunasan  utang  dalam perjanjian pokok. Berbeda dengan musnahnya objek jaminan fidusia pada umumnya, jika terjadi kemusnahan secara total maka tidak ada lagi  yang tersisa. Sedangkan jika musnah sebagian  masih  ada  sisa  benda  tersebut  walaupun  sepenuhnya  tidak  dapat  menjamin pelunasan utang secara sempurna.
Diakibatkan hilangnya nilai ekonomi dari karya cipta menyebabkan hapusnya fidusia karena dipersamakan dengan musnahnya objek jaminan fidusia. Dengan hapusnya fidusia maka  perjanjian  jaminan  fidusia  tersebut  seharusnya  berakhir  karena  jaminan  fidusia tersebut tidak berlaku lagi.
Berakhirnya  perjanjian  fidusia  tidak  berarti  menghapuskan  perjanjian  pokok. Perjanjian  pokok  itu  masih  tetap  berlanjut  sampai  utang  dalam  perjanjian  pokok  dilunasi oleh  debitur.  Berbeda  dengan  apabila  perjanjian  utang  piutang  itu  hapus  maka  otomatis perjanjian  jaminan  fidusia  juga  ikut  hapus.  Karena  menurut  Andreas  Albertus  dalam bukunya  yang  berjudul  “Hukum  Fidusia”,  menyatakan  bahwa  jaminan  fidusia  adalah perjanjian ikutan yang menganut asas asesoritas yang mengandung arti bahwa keberadaan jaminan  fidusia  adalah  ditentukan  oleh  perjanjian  lain  yaitu  perjanjian  utama  atau perjanjian prinsipal. Dalam hal ini perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian utang  piutang  yang  melahirkan  utang  yang  dijamin  dengan  jaminan  fidusia  yang  mana ditegaskan dalam Pasal 4 UUJF. 14
Apabila  debitur  melakukan  wanprestasi  atau  pembayaran  utangnya  masih  belum lunas padahal sudah jatuh tempo sedangkan jaminan fidusia yang objeknya hak cipta sudah tidak berlaku lagi karena sudah hapus, maka pihak kreditur dapat menempuh jalur hukum baik itu secara litigasi mauapun non litigasi untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dan kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan debitur.
13 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pusaka, hlm. 767
14 Andreas Albertus Andi Prajitno. 2010. Hukum Fidusia . Malang:Selaras Malang, hlm.115
2023-01-11
Hak  kreditur  selalu  melekat  pada  debitur  jika  utang  tersebut  masih  belum  dilunasi oleh debitur. Akibat dari tidak adanya lagi jaminan fidusia maka kreditur beralih menjadi kreditur  konkuren.  Kreditur  konkuren  adalah  kreditur  yang  tidak  termasuk  kreditur separatis  dan  preferen,  sehingga  tidak  didahulukan  dari  jenis  kreditur  lain.  Jaminan kreditur konkuren yaitu yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang termasuk  dalam  jaminan  umum,  yaitu  segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama  bagi  semua  orang  yang  mengutangkan  padanya,  pendapatan  penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan. Yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di  antara para berpiutang tersebut  ada alasan-alasan  yang sah untuk didahulukan.

## PENUTUP
Yang  bisa  menjadi  pemberi  jaminan  fidusia  atas  suatu  objek  hak  cipta  berupa  lagu yang  terdiri  atas  beberapa  kepemilikan  hak  di  dalamnya  adalah  pemegang  hak  cipta  atas lagu  tersebut  disini  bisa  pencipta  atau  pihak  lain  yang  berkedudukan  sebagai  pemegang hak cipta. Dan yang namanya tertera dalam surat pencatatan ciptaan sebagai pemegang hak cipta,  yang  membuktikan  bahwa  dialah  pemilik  atas  hak  ekonomi  atas  ciptaan  lagu. Dengan  syarat  hak  ekonomi  dari  ciptaan  tersebut  tidak  dialihkan  secara  keseluruhan. Sehingga hak untuk mengalihkan atau menjaminkan objek karya cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia tidak hilang. Ini sama halnya dengan ketentuan di negara Singapura yang mengharuskan  pemohon  haruslah  pemilik  hak  cipta.  Dan  juga    wajib  menggunakan  hak cipta  yang  sudah  terdaftar  dan  bersertifikat  sebagai  jaminan.  Pemilik  atau  pemegang  hak cipta  di  negara  Singapura  disebut  sebagai Right  Owner atau  pemilik  hak  yang  memiliki hak eksklusif dari suatu ciptaan.
Eksistensi perjanjian jaminan fidusia yang objeknya hak cipta yang perlindungan hak ciptanya  sudah  lampau  waktunya  adalah  eksistensi  perjanjian  jaminan  fidusia  tersebut hapus  atau  berakhir,  karena  habisnya  masa  perlindungan  hak  cipta  ketika  hak  cipta  itu menjadi objek jaminan fidusia bisa dipersamakan dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penulis  mempersamakan  hal  tersebut dengan pertimbangan bahwa hak  cipta  yang  masa  perlindungan  hak  ekonominya  habis  atau  lampau  tidak  dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia lagi karena sudah tidak memiliki nilai ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Andreas Albertus Andi Prajitno. 2010. Hukum Fidusia . Malang:Selaras Malang Dessy Anwar.2003 . Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Surabaya: Amelia Ebta Setiawaan. 2011. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa Ferry Gunawan.2018. Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif. Bandung Munir Fuady. 2013. Hukum Jaminan Utang . Jakarta: Erlangga Otto Hasibuan. 2008.” Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, NeighBouring Rights, dan Collecting Society” .Bandung: PT. Alumni The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). Copyright Infopack . 2021. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pusaka

## SUMBER LAIN:
Erna Tri Rusmala Ratnawati. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus. Artikel Jurnal Widya Pranata Hukum . Volume.1, No.2.2019.
Elly Hernawati. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Terkait. Artikel Jurnal Yustika , Volume. 22. No.1.2019.
Ida Bagus Gde Surya. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. Artikel Jurnal Hukum Bisnis Unud . 2017.

## SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.