## Evaluasi Fasilitas Penunjang untuk Penyandang Disabilitas di Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang
Evaluation Of Supporting Facilities For Persons With Disabilities In Benteng Kuto Besak Palembang
Reny Kartika Sary, Erfan M. Kamil
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang, Jln. Jenderal A. Yani 13 Ulu, Palembang 30263, Indonesia renykartikasary83@gmail.com

## Abstrak
Benteng  Kuto  Besak  adalah  salahsatu  ruang  terbuka  publik  yang  menjadi  primadona  destinasi  wisata  bagi warga kota Palembang. Bukan hanya orang yang secara fisik normal bahkan orang yang mempunyai masalah disabilitas  pun harus  mendapatkan  manfaat juga dari    ruang  terbuka  publik  ini.  Penelitian  ini secara umum untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  fasilitas  penunjang  bagi  kaum  disabilitas  yang  berada  di  Benteng  Kuto Besak,  apakah  elemen-elemen  tersebut  sudah  memenuhi  standar  atau  masih  butuh  perbaikan  sehingga  bisa maksimal  dimanfaatkan  oleh  kaum  disabilitas.Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan elemen-elemen penunjang yang dibutuhkan oleh kaum disabilitas  sehingga  mereka  bisa  dengan  leluasa  menikmati  atau  berada  pada  ruang  terbuka  publik  ini. Analisis  akan  dilakukan  setelah  melakukan  survey  keadaan  eksisting  (data  visual)  berupa  Foto  fasilitas penunjang bagi kaum disabilias, Foto Udara, Peta, dan hasil pengukuran pada objek penelitian. Selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap elemen-elemen penunjang bagi kaum disabilitas, baik berupa bentuk, ukuran dan  sandarisasi  yang  telah  di  syaratkan  oleh  Undang-undang  nomor  8  tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas.  Luaran  penelitian  ini  adalah  :  (1)  Kondisi  eksisting  fasilitas  penunjang  bagi  kaum  disabilitas  di Benteng Kuto Besak; (2) Mengetahui apakah elemen-elemen fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas yang ada di BKB sudah memenuhi persyaratan menurut  UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas dan Permen PU  nomor  30  tahun  2006  tentang  pedoman  teknis  fasilitas  dan  aksesibilitas  pada  bangunan  gedung  dan lingkungan;  (3)  Usulan  agar  elemen  penunjang  tersebut  bisa  memenuhi  standar  Permen  PU  No  30  tahun 2006.
Kata kunci : Benteng Kuto Besak, Disabilitas, Fasilitas Penunjang

## Abstract
Benteng  Kuto  Besak  is  one  of  the  public  open  spaces  that  become  the  favorite  of  tourist destinations for the citizens of Palembang. Not only people who are physically normal, even people who have disability problems also get benefit from this open space, In general, this research is to evaluate the supporting facilities for people with disabilities in Benteng Kuto Besak, whether these elements have met the standards or still need improvement so that they can be maximally utilized by  the  people  with  disabilities . This  research  will  be  conducted  using  quantitative  descriptive method  which  aims  to  explain  descriptively  about  the  supporting  elements  needed  by  the  people with disabilities so that they can freely enjoy or experience in this public open space.The analysis will  be  carried  out  after  surveying  the  existing  state  (visual  data)  in  the  form  of  photos  of supporting  facilities  for  disabilities,  aerial  photographs,  maps,  and  measurement  results  on  the research object. Furthermore, an analysis of the supporting elements for disability will be carried out,  both  in  the  form,  size  and  sandarization  that  has  been  required  by  Law  No.  8  of  2016 concerning people with disabilities, so can be safe and comfortable in public spaces. The output of this  research  are:  (1)  Existing  condition  of  supporting  facilities  for  people  with  disabilities  in Benteng Kuto Besak; (2) Knowing whether the elements of disability support facilities in BKB have fulfilled the requirements according to Law No. 8 of 2016 concerning  people with disabilities and PU  Ministerial  Regulation  No.  30  of  2006  concerning  technical guidelines  for facilities  and accessibility  in  buildings  and  the  environment;  (3)  Proposal  so  that  the  supporting  elements  can meet the standard of PU Ministerial Regulation No. 30 of 2006 .
Keywords: Benteng Kuto Besak, Disability, Supporting Facilities
©Jurnal  Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang p-ISSN 2580–1155 e-ISSN 2614–4034

## Pendahuluan
Pada  saat  ini  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  sedang  menggalakkan pembangunan  infrastruktur  disemua  sektor  seperti  Ruang  Terbuka (Open  Space), yang  berupa Ruang  Terbuka  Hijau  dan  Ruang  Terbuka  Non  Hijau,  baik  yang  baru  maupun  revitalisasi  yang lama. Salah satu tempat tujuan wisata favorit masyarakat kota Palembang adalah Kawasan Benteng Kuto  Besak.  Benteng  Kuto  Besak  ini  disediakan  oleh  pemerintah    sebagai  wadah  aktifitas  sosial budaya masyarakat, tempat berolahraga dan berekreasi bagi masyarakat dan sebagai tempat untuk berinteraksi.
Menurut  Undang-undang  nomor  26  tahun  2007  tentang  penataan  ruang  menyatakan  bahwa setiap  kota  harus  menyediakan  ruang  terbuka  hijau  minimalnya  30%  dari  luas  wilayah  kota  yang mana  20%  berupa  RTH  publik  dan  10%  berupa  RTH  privat.  Adapun  manfaatnya  antara  lain sebagai  sarana  rekreasi,  tempat  berkomunikasi  dan  berinteraksi  sosial,  sebagai  sarana  aktifitas sosial bagi anak-anak, para remaja, orang dewasa dan manula (Kepmendagri Nomor 1 tahun 2007)
Namun pada kenyataannya fasilitas penunjang yang ada di ruang terbuka  baik itu RTH atau RTNH  di  kota  Palembang  khususnya  di  BKB  ini  belum  memiliki  fasiltas  penunjang  yang  baik yang  dapat  digunakan  oleh  kaum  disabilitas.  Sehingga  kaum  disabilitas  tidak  bisa  ikut mendapatkan  manfaat  dari  ruang  terbuka  publik  ini.  Padahal  didalam  Undang-undang  nomor  8 tahun  2016 pasal 18  ayat 1  tentang Penyandang Disabilitas  berbunyi,  “Hak  aksesbilitas  bagi para penyandang  disabilitas  adalah  meliputi  hak    mendapat  aksesibilitas  untuk  memanfaatkan  fasilitas publik”. Fasilitas publik dalam hal ini salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau(RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Dengan  memperhatikan  UndangUndang  Nomor  8  tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas,  maka sudah sangat layak dan  wajib  hukumnya kaum  disabilitas diberikan akses untuk memanfaatkan  fasilitas  publik,  dengan  cara  menyediakan  elemen-elemen  fasilitas  penunjang  bagi mereka  kaum  disabilitas  seperti;  jalur  pedestrian,  jalur  pemandu,  area  parkir  khusus  disabilitas, ramp,  handrail  bagi  penyandang  cacat,  tempat  duduk  disabilitas  dan  penanda  yang  khusus  untuk penyandang disabilitas.

## Tinjauan Tentang Benteng Kuto Besak Palembang
Gambar 1 . Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang Sumber : www.googlemap.com
Benteng  Kuto  Besak  (BKB)  adalah  salahsatu  Ruang  Terbuka  publik    yang  berada  di  kota Palembang.  Benteng  Kuto  Besak  ini  merupakan  salah  satu  tempat  tujuan  wisata  masyarakat  kota
yang  berlokasi  dijalan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  kelurahan  19  Ilir  kecamatan  Bukit  Kecil Palembang. Benteng Kuto Besak ini terbagi atas dua tempat atau kawasan, yang pertama kawasan taman depan BKB dan tempat kedua adalah Pelataran BKB (persis di dipinggiran Sungai Musi).
Kawasan  pertama  yaitu  di  depan  Benteng  Kuto  Besak  adalah  berupa  RTH  sedangkan kawasan  kedua  yaitu  pelataran  BKB  adalah  RTNH  sehingga  kawasan  atau  areal  benteng  kuto besak ini merupakan perpaduan antara dua ruang, yaitu Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non  Hijau  yang  menjadi  primadona  destinasi  bagi  warga  kota  Palembang,  sehingga  seharusnya manfaatnya bisa di nikmati oleh semua lapisan khalayak termasuk kaum disabilitas juga.

## Tinjauan Tentang Disabilitas
Penyandang  disabilitas  menurut  UU  Nomor  8  tahun  2016  adalah  orang  yang  mempunyai keterbatasan  dalam  kondisi  biologis  baik  itu  fisik,  intelektual,  mental  dan  sensorik  untuk  jangka waktu  yang  lama  dan  juga  mengalami  suatu  hambatan  dan  kesulitan  karena  keterbatasan  yang dimilikinya untuk bersosialisasi dan berinteraksi  dilingkungannya.
Sedangkan  menurut  hak  konvensi  Penyandang  Disabiltas,  Disabilitas  adalah  ketidak seimbangan seseorang dalam beriteraksi baik itu pada kondisi biologis yang dimilikinya dan pada lingkungan  sosialnya.  Sehingga  Disabilitas  dapat  diartikan  orang  yang  mempunyai  keterbatasan dalam  kondisi  biologis  (fisik,  intelektual,  mental  dan  sensorik  sehingga  menghambat  mereka dilingkungan  sosialnya  untuk  ikut  dan  berpastisipasi    dengan  orang  disekitarnya  berdasarkan kesamaan hak dan keadilan sosial.
Berdasarkan  data  yang  berhasil  dihimpun  oleh  WHO  dibawah  organisasi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  menyatakan  bahwa  angka  manusia  dengan  disabilitas  adalah  sebesar  15%  dari jumlah penduduk dunia, sedangkan di indonesia menurut BPS yang didapatkan dari media Online gatra  tanggal  30  Juni  2015  jumlah  penduduk  di  Indonesia  penyandang  disabilitas  adalah  sebesar 11%-13% dari jumlah penduduk. Untuk Kota Palembang sendiri kalau menurut besaran persentase diatas  maka  jumlah  penduduk  kota  Palembang  dengan  disabilitas  adalah  sebesar  173.856 penduduk. Jumlah penduduk Palembang sebesar 1.580.517( BPS Kota Palembang tahun 2015).
Dengan  jumlah  sebanyak  173.856  jiwa  yang  mengalami  disabilitas  merupakan  angka  yang sangat besar, namun fasilitas dasar untuk mereka belum diperhatikan secara komprehensif, baik itu aksesibilitasnya  maupun  fasilitas  penunjang  yang  dapat  membantu  meningkatkan  moral  bagi penyandang disabilitas agar bisa bersosialisasi dengan warga yang normal.
Menurut  Tarsidi tahun  2008, hambatan arsitektural mempengaruhi tiga kategori kecacatan utama antara lain: 1), cacat fisik termasuk mereka yang menggunakan kursi roda 2), cacat sensoris atau  alat  indra  termasuk  didalamnya  tuna  netra  dan  tuna  rungu  dan  3),  kecacatan  intelektual  atau tunagrahita.
Pada  dasarnya  fasilitas  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  penyandang  disabilitas  ialah  fasilitas umum, termasuk Ruang Terbuka  publik dimana setiap orang dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas  tersebut,  dalam  tahapan  merencanakan  suatu  fasilitas  umum  khususnya  ruang  terbuka Publik. Faktor desain menjadi hal penentu apakah fasilitas itu bisa berhasil guna atau tidak, dengan mempersiapkan  alat  bantu  yang  dapat  digunakan  termasuk  alat  bantu  aksesibel  bagi  kemudahan penyandang disabilitas.

## Standar Kebutuhan Fasilitas Penunjang Untuk Disabilitas
Berdasarkan Permen PU nomor 30 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, maka penerapan pembangunan diluar bangunan harus memperhatikan semua pedoman teknis  seperti yang tertera pada tabel dibawah :
Tabel 1. Fasilitas Bangunan Gedung, tapak gedung dan lingkungan luar gedung yang harus memperhatikan penerapan tentang pedoman teknis dan aksesabilitas.
Bangunan Gedung Tapak bangunan gedung Lingkungan diluar bangunan - Ukuran dasar ruang - Ukuran dasar ruang - Ukuran dasar ruang - Pintu - Jalur Pedestrian - Jalur Pedestrian - Ram - Jalur Pemandu - Jalur Pemandu
- Tangga - Area Parkir - Area Parkir - Lift - Ramp - Ramp - Lift tangga - Rambu dan Marka - Rambu dan Marka - Toilet
- Pancuran
- Wastafel
- Telpon
- Perabot
- Perengkapan & Peralatan kontrol
- Rambu dan Marka
Sumber : Permen PU Nomor 30 tahun 2006
Adapun aksesibilitas yang akan direncanakan untuk penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :
1. Jalur Pedestrian, adalah  jalur yang dipergunakan untuk orang yang berjalan kaki atau dengan menggunakan  kursi  roda  secara  mandiri,  didesain  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia  untuk bergerak yang aman, nyaman dan mudah serta tanpa hambatan.
2. Jalur pemandu merupakan jalur yang digunakan untuk membantu atau memandu penyandang disabilitas agar bisa berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan peringatan.
3. Area  parkir  merupakan  tempat  parkir  yang  dikhususkan  untuk  kendaraan  penyandang  cacat, harus luas agar bisa bermanuver naik, turun dan memutar kursi rodanya.
Berikut ini jumlah tempat parkir yang harus disediakan untuk penyandang disabilitas ;
Tabel 2 . Tempat parkir penyandang disabilitas
Jumlah tempat parkir yang disediakan Jumlah tempat parkir yang aksesibel 1- 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500 501 - 1000 1001 - dst
1 2
3 4 5 6 7 8 9 2% dari total 20=1 setiap ratusan
Sumber : Permen PU Nomor 30 tahun 2006
4. Pintu, Ramp, Tangga, handrail dan lain-lain.
Standar kebutuhan penyandang  disabilitas ini semua  harus sesuai  dengan standar yang ditetapkan oleh  pemerintah  agar  semua  penyandang  disabilitas  bisa  mendapatkan  empat  azaz  yang  telah diisyaratkan  didalam Permen PU Nomor 30 tahun 2006, yaitu; keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  suatu  metode  deskriptif    kualitatif, bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  secara  nyata  tentang  keadaan  atau  gambaran fasilitas  penunjang  bagi  kaum  disabilitas  yang  terdapat  pada  Taman  Benteng  Kuto  Besak  dan Pelataran Benteng Kuto Besak Palembang .
Analisis akan dilakukan setelah melakukan survey lokasi (data visual) berupa Foto keadaan fasilitas  penunjang  bagi  kaum  disabilitas,  Peta,  dan  hasil  pengukuran  pada  objek  penelitian.
Selanjutnya  akan  dilakukan  deskripsi  terhadap  hasil  survey  dan  melakukan  evaluasi  dan  atau perbandingan  antara  standar  minimal  yang  di  syaratkan  oleh  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 30 tahun 2006 dengan keadaan eksisting dilokasi penelitian

## Pembahasan

## A. Evaluasi Fasilitas Penunjang Disabilitas Di BKB
Pada  penelitian  ini  evaluasi  fasilitas  penunjang  disabilitas  di  Benteng  Kuto  Besak  (BKB) berdasarkan  permen  PU  nomor  30  tahun  2006  dan  permen  PUPR  Nomor  14/PRT/M/2017  yang menjelaskan  tentang  pedoman  teknis  fasilitas  dan  aksesibilitas  pada  bangunan  gedung  dan lingkungan.  Dalam  hal  ini  evaluasi  akan  ditujukan  pada  fasilitas-fasilitas  di  luar  bangunan  yang seperti  tertera  pada  Bab  I  Ketentuan  Umum,  tentang  Prinsip  Penerapan  pembangunan  diluar bangunan sebagai berikut:
a. Ukuran dasar ruang atau lantai bebas
b. Jalur pedestrian
c. Jalur pemandu
d. Area parkir
e. Ramp
f. Rambu dan Marka
Berikut  dilakukan  evaluasi  terhadap  fasilitas  penunjang  di  kawasan  Benteng  Kuto  Besak yang sesuai dengan penerapan pedoman pada Permen PU No. 30 tahun 2006

## 1. Jalur Pedestrian
Jalur Pedestrian adalah jalur yang dipergunakan untuk orang yang berjalan kaki atau dengan menggunakan kursi roda secara mandiri, didesain sesuai dengan kebutuhan manusia untuk bergerak yang aman, nyaman dan mudah serta tanpa hambatan.
Tabel 3. Persyaratan Jalur Pedestrian menurut Permen PU Nomor 30 tahun 2006
No  Nama Fasilitas Persyaratan Menurut Permen  PU Nomor 30 tahun 2006 Contoh 1 Jalur Pedestrian - Permukaan jalan pada jalur pedestrian  harus  kuat  dan  stabil, tahan  terhadap  perubahan  cuaca serta tidak licin - Perlu dihindari panggunaan sambungan pada lantai atau gundukkan  yang  terdapat  pada
permukaan  lantai,  apabila  terpaksa ada,  maka  tingginya  tidak  boleh melebihi  1,25  cm.  Tidak  terhalang oleh  pohon  maupun  tiang  lampu
jalan.
- Lebar  untuk  jalur  pedestrian  satu arah  minimal  150cm  dan  minimal 160cm untuk lebar jalur dua arah.
- Kelandaian  untuk  sisi  lebar  pada
jalur pedestrian maksimal 2%
- Kelandaian untuk sisi panjang pada jalur pedestrian maksimal 5%.
- Setiap  jarak  900cm  disepanjang
jalur  pedestrian  dapat  diletakkan fasilitas  umum  berupa  tempat
Pedestrian kuat, tahan cuaca, tidak ada gundukan dan sambungan pada lantai .
Pedestrian cukup lebar dan bebas dari pohon, tiang listrik, lubang drainase, dll
duduk penyandang
disabilitas untuk istirahat.
Dilokasi  penelitian  BKB  ini  sudah  ada  jalur  pedestrian  yang  sudah  dibuat,  namun  jalur tersebut  belum  memperhatikan  keamanan,  kemudahan  dan  kenyamanan  bagi  kaum  disabilitas untuk berjalan di jalur pedestrian tersebut, hal ini disebabkan karena :
a. Jalur Pedestrian masih bergelombang, memiliki gundukan dan terputus (tidak bersambung)
Gambar 2. Jalur Pedestrian bergelombang Sumber: Penulis, 2018
Sesuai dengan permen PU nomor 30 tahun 2006 menerangkan bahwa Permukaan pada jalur pedestrian harus harus kuat dan stabil, tahan terhadap perubahan cuaca, bertekstur halus tapi tidak licin, sedapat mungkin menghindari sambungan pada lantai atau gundukan pada permukaan lantai. Sedangkan  pada    jalur  pedestrian  di  obyek  penelitian  masih  banyak  yang  bergelombang,  masih banyak gundukan pada lantainya serta terputus pada area yang tidak seharusnya.
b. Tidak  memiliki  handrail  dan  bangku  untuk  istirahat  yang  diperuntukkan  bagi  pemakai  kursi roda dan para manula serta anak-anak.
Gambar 3 . Jalur Pedestrian yang belum memiliki handrail dan bangku untuk anak-anak, manula dan pemakai kursi roda Sumber: Penulis, 2018
Tempat  duduk  santai  dan  istirahat  bagi penyandang cacat
Sesuai  Permen  PU  Nomor  30  tahun  2006  yang  menjelaskan  bahwa  harus  dibuatkan  area istirahat untuk penyandang cacat sebagai pengguna jalan dengan menyediakan tempat duduk santai atau bangku pada bagian tepi.
Sedangkan  pada  jalur  pedestrian  di  objek  penelitian  tidak  ada  sama  sekali  handrail  dan bangku untuk duduk dan istirahat bila kaum disabilitas mengalami kelelahan pada saat berjalan.
c. Terdapat pohon yang menghalangi Jalur Pedestrian
Gambar 4. Jalur Pedestrian yang terhalang pohon Sumber: Penulis, 2018
Sesuai dengan Permen PU Nomor 30 tahun 2006 menerangkan bahwa pada jalur pedestrian harus  terbebas  dari  pohon-pohon,  tiang  rambu  dan  benda-benda  perlengkapan  jalan  yang menghalangi.  Sedangkan  pada  objek  penelitian  ini  masih  banyak  terdapat  beberapa  pepohonan yang berada ditengah jalur sehingga menjadi penghalang pada jalur pedestrian ini.
Tabel 4 .  Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting jalur pedestrian di BKB dengan Persyaratan Permen PU Nomor 30 tahun2006
Keadaan eksisting Jalur Pedestrian di Lokasi Penelitian BKB
- Permukaan  jalan  pada  jalur  pedestrian  harus  kuat  dan  stabil,  tahan  terhadap  perubahan  cuaca serta tidak licin ( bahan dari conblok dan granit )
- Masih banyak gundukan dan sambungan pada pedestrian.
- Masih ada jalur pedestrian yang terhalang pohon.
- Lebar jalur pedestrian 160 cm dan 200 cm.
- Kelandaian tidak melebihi 2%
- Belum dilengkapi tempat duduk di jalur pedestrian.
Dari hasil pengamatan dan kesesuaian dengan persyaratan Permen PU Nomor 30 tahun 2006 dapat  dinyatakan  bahwa  jalur  pedestrian  pada  obyek  penelitian  belum  memenuhi  standar persyaratan  yang  berlaku,  sedangkan  yang  sudah  memenuhi  standar  pada  Jalur  pedestrian  ini adalah lebar dan bahan yang digunakan pada pedestrian.

## 2. Jalur Pemandu
Jalur  Pemandu  merupakan  jalur  yang  digunakan  untuk  memandu  atau  membantu penyandang  disabilitas  untuk  bisa  berjalan  dengan  memanfaatkan  tekstur  ubin  pengarah  dan peringatan
Tabel 5. Persyaratan Jalur Pemandu Menurut Permen PU No 30 Tahun 2006
No  Nama Fasilitas Persyaratan Menurut Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 Gambar 2 Jalur Pemandu - Tekstur  pada  permukaan  ubin  pengarah bermotif garis-garis artinya menunjukkan arah perjalanan sedangkan  tekstur  ubin  yang  bermotif bulat artinya peringatan terhadap perubahan situasi disekelilingnya. - Pemasangan  ubin  yang  bertekstur  pada jalur  pemandu  di  pedestrian  yang  telah ada  harus  memperhatikan  tekstur  ubin eksisting,  hal  ini  dilakukan  agar penyandang  cacat  tidak  kebingungan dalam  membedakan  antara  tekstur  ubin pengarah dengan tekstur ubin peringatan. - Sebagai pembeda warna antara ubin pembantu dengan ubin lainnya, bisa digunakan warna kuning atau warna jingga pada ubin pemandu. Tipe Tekstur Ubin Pemandu
Pada  lokasi  penelitian  BKB  ini  sudah  terdapat  jalur  pemandu  namun  masih  belum  memenuhi standar  yang diisyaratkan. Untuk panduan berjalan lurus sudah cukup bagus namun masih belum layak, hal ini dikarenakan :
a. Jalur  pemandu  masih  terputus  sehingga  membuat  kaum  tuna  netra  tidak  bisa  bergerak  terlalu jauh.
Gambar 5. Jalur Pedestrian yang masih terputus dan tidak memiliki Ramp Sumber: Penulis, 2018
Perbedaan warna ubin pemandu dengan ubin lainnya
Sesuai  dengan  Permen  PU  No  30  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Teknis  Fasilitas  dan Aksesibilitas,  menerangkan bahwa jalur pemandu  tidak boleh  terputus, sehingga azaz kemudahan dan kemandirian bisa tercapai dengan baik.
Jalur  pemandu  yang  ada  di  objek  penelitian  hampir  seluruh  jalur  pemandunya  mengalami pemutusan  pada  tempat-tempat  tertentu  seperti  pada  perbedaaan  ketinggian  lantai  dan  pada perubahan bahan yang dipakai pada lantai pedestrian.
b. Tanda untuk berbelok dan berhenti yang masih sangat minim sehingga bisa menyebabkan sesat dan bahaya bagi penyandang tuna netra
Gambar 6. Jalur Pemandu yang tidak terdapat tanda untuk berbelok atau berhenti Sumber: Penulis, 2018
Permen  PU  Nomor  30  tahun  2006  yang  menerangkan  bahwa  jalur  pemandu  harus  bisa menunjukkan  arah  ke  fasilitas  umum  yang  ada  pada  suatu  tempat,  seperti  parkir,  bangku  atau tempat duduk dan lain-lain.
Sedangkan  jalur  pemandu  yang  ada  di  objek  penelitian  tidak  mengarahkan  kemana-mana hanya mengarahkan orang di jalur itu saja dan tidak bisa kemana mana lagi.
c. Di tengah jalur pemandu terdapat pohon yang menghalangi
Gambar 7. Jalur Pemandu yang terhalang pohon Sumber: Penulis, 2018
Permen  PU  Nomor  30  tahun  2006  menerangkan  bahwa  jalur  pemandu  harus  terbebas  dari tiang, pohon dan benda-benda perlengkapan jalan yang menghalangi.
Sedangkan jalur pemandu yang ada pada objek penelitian ini terdapat banyak pohon yang tumbuh dan menghalangi pada jalur tersebut.
Tabel 6 . Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting Jalur pemandu di BKB terhadap Permen PU Nomor 30 Tahun 2006
Keadaan eksisting Jalur Pemandu di Lokasi Penelitian BKB
- Tekstur  ubin  pengarah  pada  jalur  pemandu  di  BKB  bermotif  garis-garis  ialah  untuk menunjukkan arah perjalanan.
- Tekstur ubin peringatan (bulat), tapi masih ada pada tempat-tempat tertentu  belum memiliki tekstur ubin peringatan.
- Warna ubin pemandu dan peringatan berwarna kuning.
- Jalur pemandu hampir seluruh  jalurnya mengalami pemutusan pada tempat-tempat tertentu seperti pada perbedaaan ketinggaian lantai
- Jalur pemandu yang mengalami pemutusan adalah pada perubahan bahan yang dipakai pada lantai pedestrian .
- jalur pemandu yang ada di objek penelitian tidak mengarahkan kemana-mana hanya mengarahkan orang di jalur itu saja
- Jalur pemandu yang ada pada objek penelitian terdapat banyak pohon yang tumbuh dan menghalangi pada jalur tersebut
Dari hasil pengamatan dan kesesuaian dengan persyaratan menurut Permen PU no 30 Tahun 2006 dapat dinyatakan bahwa jalur pemandu yang ada belum memenuhi standar persyaratan yang berlaku,  sedangkan  hal  yang  sudah  memenuhi  standar  pada  jalur  pemandu  ini  adalah  lebar  dan bahan yang digunakan pada jalur pemandu.

## 3. Area Parkir
Merupakan  tempat  parkir  yang  dikhususkan  untuk  kendaraan  penyandang  cacat,  harus  luas agar bisa bermanuver naik, turun dan memutar kursi rodanya.
Tabel 7. Persyaratan Area Parkir  berdasarkan  PERMEN PU Nomor 30 tahun 2006
No  Nama Fasilitas Persyaratan Menurut Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 Gambar Area Parkir  - Tempat parkir untuk penyandang cacat diletakkan pada  rute  yang  paling  dekat dengan  bangunan,  tempat atau  fasilitas  lain  yang  akan dituju,  dengan  jarak  60
meter (Maksimal) - Apabila parkir untuk penyandang cacat tidak langsung berhubungan dengan bangunan, maka tempat  parkir  itu  sebisa mungkin letaknya harus didekatkan    dengan  jalur pedestrian. - Tempat parkir untuk penyandang cacat harus
cukup  luas  agar  pengguna kursi  roda  mudah  untuk masuk  atau  keluar  dari
Gambar 8. Area Parkir Penyandang Cacat (sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/ Parkir_bagi_penderita_cacat )
Gambar 9. Simbol parkir disabilitas (Sumber:https://pixabay.com/en/handicapped- only-parking-disability-32592/
Pada  lokasi  penelitian  di  BKB  ini  tidak  ada  disediakan  tempat  parkir  yang  di  khususkan untuk kaum disabilitas, sehingga membuat kawasan ini sangat tidak direkomendasikan untuk kaum disabilitas.  Hal  ini  terlihat  dengan  sedikitnya  orang  dengan  disabilitas  yang  datang  ke  Ruang Terbuka ini.
Gambar 11. Tempat parkir yang belum mengakomodir kepentingan kaum disabilitas Sumber: Penulis, 2018
Tabel 8 . Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting area parkir di BKB dengan Permen PU
Nomor 30 tahun 2006
Keadaan eksisting area parkir di Lokasi Penelitian BKB
- Tempat parkir belum ada tanda/simbol yang khusus untuk penyandang cacat.
- Tempat parkir tidak terhubung oleh pedestrian.
- Tempat parkir belum disediakan ramp trotoar pada kedua sisi kendaraan.
- Tempat parkir cukup luas.
Dari  hasil  pengamatan  dan  kesesuaian  dengan  persyaratan  menurut  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  30  Tahun  2006  dapat  di  nyatakan  bahwa  Area  parkir  yang  ada  di  BKB belum memenuhi standar persyaratan yang berlaku.

## 4. Ramp
Ramp merupakan suatu jalur sirkulasi yang  mempunyai bidang dengan kemiringan tertentu dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antar lantai bagi penyandang disabilitas dan pengguna dan pengunjung bangunan gedung
kendaraannya. - Area parkir untuk penyandang cacat harus ditandai dengan simbol yang berlaku - Pada lot parkir yang dikhususkan untuk penyandang cacat harus disediakan ramp trotoar dikedua sisi kendaraan. - Lebar  untuk  parkir  tunggal adalah  370cm  dan  620cm untuk  parkir  ganda  yang sudah terhubung dengan ramp dan jalan  yang menuju fasilitas –fasilitas lainnya Gambar10.Rute Aksesibilitas dari Parkir
Tabel 9. Persyaratan Ramp  menurut Peraturan Menteri PU Nomor 30 tahun 2006
No  Nama Fasilitas Persyaratan  Menurut  Permen  PU  No. 30 tahun 2006 Gambar 4 Ramp - Kemiringan  ramp  di  dalam  bangunan tidak  boleh  melebihi  7%  dan  diluar bangunan tidak lebih 6%.
- -  Panjang  ramp  mendatar  maksimal 900cm  dengan  perbandingan  antara tinggi dan kelandaian 1:8
- - Lebar ramp minimumnya 95cm tanpa tepi pengaman dan 120cm dengan tepi
pengaman - - Bordes  pada  awalan  dan  akhiran  ramp harus  bebas  dan  datar  memungkinkan untuk  memutar  kursi  roda  dengan ukuran minimalnya 160cm - Permukaan  ramp  baik  itu  awalan maupun  akhiran  tidak  boleh  licin
harus bertekstur. - Ramp yang digunakan harus dilengkapi  dengan  pegangan  rambat atau  handrail  yang  kuat  dan  mudah dipegang dengan ketinggian handrailnya  65cm sampai 80cm. Gambar 12. Ramp dan kemiringan Ramp Gambar 13. Ramp dan kemiringan Ramp dan Bordes (sumber: http://www.denpasar.id.emb japan.go.jp/Indonesia)
Gambar 14. Handrail
Pada  kawasan  di  lokasi  penelitian  ini  (BKB)  sangat  minim  terdapat  ramp  yang  membantu kaum  disabilitas  ini,  sehingga  masih  perlu  di  buat  ramp  di  berbagai  tempat  yang  terdapat  pada kawasan ini.
Gambar 15 . Satu-satunya ramp yang terdapat  pada jalur pemandu di BKB Sumber: Penulis, 2018
Tabel 10 . Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting ramp di BKB dengan Permen PU Nomor  30 tahun 2006
Keadaan eksisting ramp di Lokasi Penelitian Benteng Kuto Besak (BKB)
- Ukuran ramp 160 cm
- Bordes pada awalan berbahan licin dan pada akhir juga berbahan licin.
- Tidak ada handrail.
- Pada beberapa perbedaan ketinggian tidak terdapat ramp.
Dari  hasil  pengamatan  Ramp  yang  ada  hanya  memanfaatkan  ramp  yang  telah  dibuat sebelumnya,  sehingga  ada  beberapa  titik  yang  seharusnya  menggunakan  ramp  akan  tetapi  tidak dibuat, sehingga dengan hal ini azaz aksesibilitas tidak bisa tercapai dengan baik.

## 5. Kursi
Untuk  kursi  sudah  tersedia  di  kawasan  ini,  namun  penempatan  bangku  yang  ada  sekarang masih jauh dari jalur pemandu dan jalur pedestrian yang digunakan oleh kaum disabilitas, sehingga pemanfaatannya belum bisa di peruntukkan bagi kaum disabilitas.
Gambar 16. Fasilitas kursi yang masih jauh dari jalur pemandu Sumber: Penulis, 2018
Dari hasil pengamatan dan kesesuaian dengan persyaratan Permen PU nomor 30 Tahun 2006 dapat di  nyatakan  bahwa  bangku  untuk  disabilitas  masih  belum  memenuhi  standar  hal  ini  dikarenakan masih jauhnya bangku dari jalur pedestsrian dan jalur pemandu yang digunakan oleh penyandang disabilitas,  ukuran  dan  bentuk  juga  belum  memenuhi  standart  dimana  bangku  untuk  disabilitas adalah berukuran tinggi 40 cm lebar 50 cm dan panjang 90 cm.

## 6. Rambu dan Marka
Rambu  yang  diperuntukkan  bagi  kaum  disabilitas  belum  tersedia  dikawasan  ini  sehingga  untuk rambu  dan  marka  sangat  layak  dibuatkan  agar  bisa  digunakan  untuk  kenyamanan,  keamanan  dan kemudahan kaum disabilitas.
Tabel 11 . Persyaratan Rambu dan Marka Menurut Permen PU No 30 Tahun 2006 No Nama Fasilitas Persyaratan Menuru Permen PU No 30 Tahun 2006 Gambar 5 Rambu dan Marka - Penggunaannya dibutuhkan  sebagai petunjuk arah dan tujuan pada jalur pedestrian, tempat parkir yang dikhususkan untuk penyandang cacat dan fasilitas lainnya. - Agar mudah dibaca oleh penyandang cacat dan tuna netra, rambu harus berupa huruf timbul atau huruf  braille - Rambu berpa gambar agar lebih mudah ditafsirkan. Rambu berupa tanda dan symbol international. - Rambu menetapkan metode yang khusus seperti pembeda pada perkerasan tanah dan penggunaan warna yang cukup kontras. - Penempatan rambu dan marka harus bebas pandang dan sesuai pada tempat yang sudah ditetapkan tanpa ada pengahalang - Merupakan  satu kesatuan sistem dengan lingkungannya. - Ramp yang digunakan harus dilengkapi dengan pegangan rambat atau handrail yang kuat dan mudah dipegang dengan ketinggian handrailnya  65cm sampai 80cm. Gambar 17. Salah satu symbol disabilitas (symbol aksesibilitas ) Gambar 18. Salah satu penerapan contoh symbol disabilitas
(sumber https://m.detik.com)
Gambar 19 . Keadaan Kawasan BKB yang blm memiliki rambu untuk disabilitas Sumber: Penulis, 2018
Tabel 12. Hasil evaluasi kesesuaian keadaan eksisting rambu dan marka di BKB dengan Persyaratan Permen PU Nomor 30 Th 2006
Keadaan eksisting rambu dan marka di Lokasi Penelitian BKB
- Ukuran ramp 160 cm tidak dilengkapi hadrail
- Bordes pada awalan berbahan licin dan pada akhir juga berbahan licin.
- Pada beberapa perbedaan ketinggian tidak terdapat ramp.
- Pada lokasi penelitian belum terdapat rambu dan marka untuk penyandang disabilitas
Dari  hasil  pengamatan  dan  kesesuaian  dengan  persyaratan  Permen  PU  Nomor  30  Tahun 2006  dapat  di  nyatakan  bahwa  Rambu  dan  Marka  untuk  penyandang  disabilitas  belum  ada  sama sekali pada kawasan ini, sehingga tempat ini bisa dinyatakan tidak ramah disabilitas.
B. Penilaian  Fasilitas  Disabilitas  dan  Aksesabilitas  di  BKB  terhadap  Azaz  Fasilitas  dan aksesibilitas (Permen PU No 30 Tahun 2006)
1. Keselamatan:  setiap  bangunan  yang  bersifat  umum  pada  suatu  lingkungan  yang  terbangun harus memperhatikan keselamatan semua orang.
- Dalam  hal  ini  fasilitas  penunjang  dan  aksesilibilas  di  BKB  belum  memperhatikan keselamatan semua orang khususnya orang dengan disabilitas. Ini terlihat dari keberadaan pedestrian yang belum sesuai persyaratan dan tanda peringatan yang masih minim.
2. Kemudahan:  Kemudahan  bagi  setiap  orang  untuk  mencapai  kesemua  tempat  atau  bangunan umum.
- Untuk  fasilitas  penunjang    yang  ada  di  BKB  dan  aksesibilitasnya  belum  bisa  membuat orang dengan disabilitas bisa mencapai semua tempat terutama orang yang tuna netra dan tuna daksa, mereka masih susah untuk mengakses banyak tempat di lokasi penelitian.
3. Kegunaan  :  semua  tempat  dan  bangunan  umum  pada  suatu  lingkungan  harus  bisa dipergunakan oleh semua orang.
- Fasilitas  penunjang  yang  ada  di  BKB  masih  belum  sepenuhnya  bisa  dipergunakan  oleh penyandang disabilitas karena aksesibilitas yang belum memadai untuk menuju bangunan atau fasilitas umum lainnya yang berada dilokasi penelitian.
4. Kemandirian:  bahwa  setiap  orang  harus  bisa  mencapai,  untuk  masuk  dan  mempergunakan semua tempat atau bangunan umum pada suatu lingkungan tanpa bantuan orang lain
- Fasilitas  penunjang  yang  ada  di  BKB  dan  aksesibitasnya  belum  bisa  memberikan kemandirian  kepada  penyandang  disabilitas  karena  untuk  menuju  akses  ke  BKB  mereka harus  melewati  gundukan  lantai  tidak  bisa  berpindah  dari  area  satu  ke  area  yang  lainnya tanpa bantuan dari orang yang normal.

## Simpulan
Adapun simpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut:
1. Semua fasilitas penunjang disabilitas di BKB tidak berfungsi dengan baik karena belum sesuai standar yang telah disyaratkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006.
2. Semua  fasilitas  penunjang  yang  terdapat  di  BKB  belum  bisa  menerapkan  azaz  aksesibilitas yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2006.
3. Diperlukan  penataan  ulang  secara  komprehensif  terhadap  kawasan  di  Benteng  Kuto Besak(BKB)  sehingga  bisa  menjadi  tempat  tujuan  wisata  yang  layak  dan  ramah  bagi penyandang disabilitas.
4. Masih diperlukan perbaikan jalur pedestrian dan jalur pemandu untuk disabilitas.
5. Perlu dibuat tempat parkir disabilitas, handrail disabilitas dan Ramp sehingga jalur pedestrian dan jalur pemandu bisa digunakan secara maksimal oleh kaum disabilitas.
6. Perlu  dibuatkan  rambu  atau  tanda  khusus  untuk  kaum  disabilitas  sehingga  mereka  bisa mendapatkan tempat dan jalur khusus pada kawasan ini.
7. Penempatan bangku tidak disesuaikan dengan  jalur pemandu dan jalur pedestrian, seharusnya bangku bisa disediakan didekat jalur pemandu dan jalur pedestrian sehingga memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk menuju bangku taman atau bangku tempat istirahat.
8. Semua  fasilitas  penunjang  bagi  kaum  disabilitas  pada  kawasan  Benteng  Kuto  Besak  belum efektif untuk membantu penyandang disabilitas dalam menjalankan aktifitas di area tersebut.

## Saran
Dari kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang bisa kami sampaikan sebagai berikut:
1. Fasilitas  Penunjang  untuk  penyandang  disabilitas  harus  dipenuhi  dan  sesuai  standar  dengan memperhatikan Permen PU No 30 tahun 2006.
2. Harus  segera  dibuatkan  masterplan  kawasan  BKB,  sehingga  kebutuhan  dan  kekurangan fasilitas untuk penyandang disabilitas bisa di inventaris secara detail.
3. Membuat  pola  distribusi  penataan  jalur  pedestrian,  jalur  pemandu,  ramp,  tempat  parkir  yang bisa  mempermudah  kegiatan  penyandang  disabilitas  dan  bahkan  bisa  membuat  mereka mandiri.
4. Perlu  pengaturan  rambu-rambu  bagi  penyandang  disabilitas  sehingga  mempermudah  mereka mengetahui arah dan tujuan yang akan dilalui.

## Daftar Pustaka
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau  di Kawasan Perkotaan.
Peraturan  Menteri  PU  Nomor  05/PRT/M/2008,  Tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.
Peraturan  Menteri  PU  No  30  tahun  2006,  Tentang  Pedoman  Teknis  Fasilitas  dan  Aksesabilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2017, tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung
Tarsid,Didi,  2008.  Aksesabilitas  lingkungan  fisik  bagi  Penyandang  Cacat,  Draft  Raperda Pelindungan Penyandang Cacat Kota Bandung.
Undang-undang No 26 Tahun 2007, tentang tata ruang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas.
https://palembangkota.bps.go.id/ Laporan tahun 2015 diakses 12 Maret 2017
https://www.gatra.com tentang data penyandang disabilitas 30 Juni 2015 diakses 12 Maret 2017
https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir_bagi_penderita_cacat diakses 24 Mei 2018
http://www.denpasar.id.emb japan.go.jp/Indonesia diakses 24 Mei 2018
https://pixabay.com/en/handicapped-only-parking-disability-32592/ diakses 24 Mei 2018
http://m.detik.com+disabilitas&safe diakses 24 Mei 2018