## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan Rasio Keuangan (Tahun 2015-2019)
Mega Silviana 1 , Anggiat Situngkir 2* , Siti Asnida Nofianna 3
1,2,3 Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia anggiatsitungkir@polmed.ac.id

## Abstract
This Study aims to determine the financial performance of the Medan city government which is measured using financial ratios consisting of Effectiveness, Ratio Efficiency, Ratio Harmony, and Growth Ratio. This research approach is in the firm of descriptive approach, namely research conducted by collecting and presenting data received from Medan City Government in the form of data on the amount of the Medan City Government region budget so that it provides a fairly clear picture for the author to analyze and compare with existing theories. The  data  analysis  technique  used  is  a  qualitative  descriptive  analysis  technique.  The  findings  show  that, financial performance of Medan City government during 2015-2019 seen from the effectiveness ratio is in the percentage of 83% including the quite effective category, the efficient ratio has percentage of 79% is included in the less efficient category, the harmony ratio for capital expenditure has an average percentage of 20%, the operating expense ratio has an average percentage of 80% which is include in the compatible category. The growth ratio for incomes has an average 7% in the positive category, 7% in spending growth in the positive category and PAD growth in the positive category.
Keywords: Performance Analysis, Financial Performance, and Financial Ratio.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Medan  yang  diukur menggunakan  rasio  keuangan  yang  terdiri  dari  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  rasio  keserasian,  dan  rasio pertumbuhan. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data jumlah anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  Pemerintah  Kota  Medan  sehingga  memberikan  gambaran  yang  cukup  jelas untuk dianalisis serta dibandingkan dengan teori yang ada. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2015-2019 dilihat dari rasio efektivitas masuk dalam persentase 83% termasuk kategori cukup efektif,  rasio  efisien  memiliki  persentase  79%  termasuk  ke  dalam  kategori  kurang  efisien,  rasio  keserasian untuk  belanja  modal  memiliki  rata  rata  persentase  20%, rasio  belanja  operasi  memiliki  rata  rata  persentase sebesar 80% masuk dalam kategori serasi. Rasio pertumbuhan untuk pertumbuhan pendapatan memiliki rata rata sebesar 7% masuk dalam kategori positif, pertumbuhan belanja sebesar 7% masuk dalam kategori positif dan pertumbuhan PAD masuk dalam kategori positif.
Kata kunci : Analisis Kinerja, Kinerja Keuangan, dan Rasio Keuangan.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Pemerintah Keuangan dan mengelola pembangunan sendiri dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Hal  mendasar dari keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia melakukan pembangunan daerah tersebut pada faktor sumber daya alam dan karakteristik ekologis lainnya.
Menurut Halim (2007), salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah  kabupaten  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  melakukan  analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu  daerah  agar  dapat  diketahui  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola keuangan daerah tersebut.
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menggali,  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber-sumber  keuangan  asli  daerahnya.  Hal
tersebut  mendukung  berjalannya  sistem  pemerintahan,  pelayanan  kepada  masyarakat  dan pembangunan  daerahnya  dengan  tidak  bergantung  sepenuhnya  kepada  pemerintah  pusat. Serta  dapat  mempunyai  kebebasan  penuh  dalam  menggunakan/memanfaatkan  dana-dana bagi  kepentingan  masyarakat  daerah,  dalam  batas-batas  yang  telah  ditentukan  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kota Medan menjadi  ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang mana pada tahun 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Medan kurang lebih sebanyak 2, 5 juta jiwa. Kota Medan  menjadi  kota  perdagangan,  industri,  dan  bisnis  yang  sangat  penting  di  Indonesia, yang mana sebagian besar perekonomian Kota Medan bergerak pada sektor perdagangan, restoran, hotel, transportasi dan industri, semua sektor tersebut menjadi pendukung utama sumber PAD Sumatera Utara dan berdampak kepada perekonomian Indonesia.
Jika dilihat dari angka yang ada pada tabel yang tersedia maka terdapat perubahan naik turun antara tahun sebelumnya dan tahun setelah nya. Pada PAD jika dilihat maka terus mengalami fluktuasi  setiap  tahunnya,  bahkan  pada  tahun  2015  mengalami  kenaikan  yang  cukup signifikan.  Bukan  hanya  itu  pendapatan  transfer  jauh  lebih  tinggi  dari  pendapatan  PAD, pendapatan transfer juga mengalami fluktuasi  dari tahun ketahun belanja mengalami naik turun dengan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemko Medan, PAD yang diperoleh belum  cukup  untuk  membiayai  belanja  yang  dikeluarkan  oleh  karena  itu  masih  harus membutuhkan  bantuan  dana  dari  pemerintah  pusat  dalam  pembiayan  belanja  yang dikeluarkan, apakah jika ketika pemerintah daerah  belum mampu membiayai belanja yang dikeluarkan  sepenuhnya  mengaertikan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah    tersebut  memang tidak baik.

## KAJIAN PUSTAKA

## Efektivitas dan Efisiensi
Anthony, Dearden, dan Bedfordb (1993:203) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara suatu  pusat  pertanggungjawaban  terhadap  sasaran  yang  harus  dicapai.  Hal  ini megindikasikan semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Pusat pertanggungjawaban  yang efektif yaitu unit kerja yang mampu meminimalkan bahan masukan atau sumber daya untuk memperoleh  hasil  tertentu.  Akan  tetapi,  seandainya  tingkat  keluaran  dari  unit  kerja  tidak mencukupi untuk memperoleh capaian sasaran yang ditetapkan sebagai kontribusi dari unit kerja maka dapat dikatakan bahwa unit kerja tersebut tidak atau kurang efektif.
Pemungutan pendapatan dapat dikategorikan efisiensi, ketika rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Artinya semakin kecil rasio efisiensi, tingkat efisiensi pemerintah semakin  baik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  diharapkan  dapat  menghitung  dengan  cermat besarnya jumlah yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diperoleh untuk dapat mengetahui apakah kegiatan pemungutan tersebut efisien atau tidak.

## Kinerja Keuangan Pemerintah
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang  menggunakan  indikator  keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  dengan  melakukan  analisis  rasio  keuangan terhadap  APBD.  Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD  dilakukan  dengan  membandingkan hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.
Menurut  Fahmi  (2018:142)  kinerja  keuangan  adalah  suatu  analisis  yang  dilakukan  untuk melihat  sejauh  mana  suatu  perusahaan  telah  melaksanakan  dengan  menggunakan  aturan-
aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksaaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

## Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan  Keuangan  organisasi  sektor  publik  merupakan  komponen  penting  untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik Kawatu (2009:5) dan dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, laporan  keuangan  berperan  untuk  memberikan  informasi  yang  relevan  mengenai  posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan.

## Analisis Kinerja Keuangan
Analisis keuangan menurut Halim (2007:127) ‘merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”. Pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menegaskan  bahwa  keuangan  daerah dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan  efisien,  ekonomis, efektif, transparan,  danbertanggungjawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatuhan,  dan manfaat untuk masyarakat.

## Rasio Efektivitas
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif  apabila rasio  yang  dihasilkan  mencapai  minimal  sebesar  1  (satu)  atau  100%.  Efektivitas  sendiri merupakan berhungan dengan pencapaian tujuan yang Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kinerja kemampuan daerah yang semakin baik.

## Rasio Efektivitas
Analisis efisien belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan  pemerintahKriteria  Efisiensi  penerimaan  daerah,  yakni  berdasarkan  keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

## Rasio Keserasian
Rasio  keserasian  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan  alokasi biaya  dananya  pada  belanja  operasi  dan  belanja  modal  secara  optimal.  Semakin  tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung semakin kecil (Halim, 2007).

## Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  besarnya  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilan  yang  telah dicapai dari periode ke periode setelahnya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif karena  data  yang  digunakan  berupa  data  kuantitatif  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota (Pemko)  Medan  khususnya  laporan  realisasi  anggaran  dari website Pemko  Medan.  Alat analisis utama yang digunakan untuk kinerja keuangannya ialah rasio keuangan yang terdiri dari  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  rasio  keserasian  dan  rasio  pertumbuhan.  Setelah perhitungan dengan rumus masing-masing rasio dilakukan, selanjutnya ditarik kesimpulan akhir untuk menilai kinerja keuangan Pemko Medan melalui rasio yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah data hasil perhitungan persentase nilai kenaikan ataupun penurunan melalui rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan pada Pemerintah Kota Medan 2015-2019:

## Tabel 1. Hasil Perhitungan Persentase
C 2015 2016 2017 2018 2019 1. Rasio efektivitas 84% 78% 80% 81% 90% Kriteria Cukup Efektif Cukup Efektif Cukup Efektif Cukup Efektif Cukup Efektif 2. Rasio efisiensi 80% 79% 79% 77% 80% Kriteria Cukup Efisien Efisien Efisien Efisein Cukup Efisien 3. Rasio keserasian Belanja Modal 21% 21% 23% 18% 20% Kriteria Kurang Serasi Kurang Serasi Kurang Serasi Kurang Serasi Kurang Serasi Belanja Operasi 79% 79% 77% 82% 80% Kriteria Serasi Serasi Serasi Serasi Serasi 4. Rasio pertumbuhan Pertumbuhuan PAD 8% 3% 13% -6% 12% Kriteria Positif Positif Positif Negatif Positif Pertumbuhan pendapatan 5% 1% 2% -4% 30% Kriteria Positif Positif Positif Negatif Positif Pertumbuhan Belanja 17% 3% -3% -4% 20% Kriteria Positif Positif Positif Negatif Positif

## Rasio Efektivitas
Rasio efektivitas Pemerintah Kota Medan yang diukur selama 5 Tahun (2015-2019) dimulai dari  tahun  2015.  Rasio  efektivitas  berada  pada  persentase  sebesar  84%  dan  hal  tersebut masuk pada kriteria cukup efektif, karena berada pada range 80%< E < 90%. Masuk pada tahun  2016  mengalami  penurunan  menjadi  78%  jika  dilihat  melalui  laporan  realisasi anggaran, terdapat penurunan yang cukup signifikan pada pendapatan transfer pemerintah pusat  dan  pendapatan  transfer  pemerintah  daerah.  Pada  tahun  2015  target  serta  realisasi anggaran berada pada angka 457.966.812.000,00.

## Rasio Efisiensi
Rasio  Efisensi  Pemerintah  Kota  Medan  yang  diukur  selama  5  Tahun  (2015-2019)    rasio mengalami  fluktuasi  namun  tidak  terlalu  signifikan,  dimulai  tahun  2015  persentase menunjukkan  diangka  80%,  dan  masuk  pada  kategori  cukup  efisiensi  namun  pada  tahun 2016 turun sebesar 1% menjadi 79%  hal itu di sebabkan karena adanya penurunan pada belanja  operasi  seperti  belanja  hibah  dan  belanja  bantuan  sosial.  Setelahnya  pada  belanja modal  gedung  dan  bangunan  mengalami  penurunan  dari  140.895.132.527,00  menjadi 96.818.457.515,00  perubah  tersebut  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  pada tahun  2016  dan  masuk  dalam  kategori  efisien,  untuk  tahun  2017  tidak  ada  penurunan
ataupun kenaikan yang terjadi, artinya bahwa masih termasuk dalam kategori efisien.

## Rasio Keserasian
Rasio  keserasian  Pemerintah  Kota  Medan  yang  diukur  selama  5  tahun  (2015-2019)  dari tahun  2015  terhadap  rasio  belanja  modal  sebesar  21%  dan  masuk  dalam  kategori  kurang serasi,  tidak  ada  perubahan  terhadap  persentase  pada  tahun  2016  masih  sebesar  21%  dan tetap dikatakan bahwa rasio belanja modal pada tahun 2017 kurang serasi. Terjadi kenaikan pada tahun 2017 dikarenakan adanya kenaikan pada belanja modal tanah. Lalu pada tahun 2018 turun kembali mejadi 18% yang disebabkan oleh turunnya belanja modal tanah, dan adanya penurunan yang signifikan pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Pada tahun 2019  naik  kembali  menjadi  20%  yang  disebabkan  oleh  kenaikan  pada  belanja  modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan yang cukup signifikan.
Rasio keserasian Pemerintah Kota Medan yang diukur selama 5 tahun (2015-2019) dilihat dari tahun 2015 terhadap rasio belanja operasi sebesar 79% dan masuk dalam kategori cukup serasi.  Pada  tahun  2016  tidak  ada  perbedaan  persentase  masih  dalam  persentase  sebesar 79%,  lalu  pada  tahun  2017  mengalami  penurunan  sebesar  2%  dari  tahun  sebelumnya penurunan disebabkan oleh belanja pegawai yang mengalami penurunan seperti belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, dan tahum 2017 merupakan persentase terkecil dibandingkan 4 tahun lainnya. Lalu pada tahun 2018 belanja operasi naik menjadi 82% dan ini menjadi persentase tertinggi, hal ini disebabkan oleh yang sebelumnya belanja pegawai turun, pada tahun 2018 naik kembali walaupun kenaikan tidak terlalu signifikan, lalu untuk belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan.

## Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Rasio pertumbuhan pada tahun  2015  sebesar  5%  dan  mengalami  kenaikan  sebesar  1%  pada  tahun  2016.  Rasio pertumbuhan  sebesar  1%  dapat  dilihat  dari  nilai  pendapatan  asli  daerah  pada  tahun  2015 mengalami kenaikan pada tahun 2016. Sumber kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun 2015  ke tahun  2016  paling  banyak  bersumber  dari  pajak  penerangan,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan,  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB). Sumber kenaikan paling tinggi retribusi daerah berasal dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Selain itu, pendapatan yang bersumber pendapatan transfer juga mengalami kenaikan.
Rasio  pertumbuhan  pada  belanja  juga  mengalami  pertumbuhan  yang  fluktuatif.  Rasio pertumbuhan belanja dari tahun 2015 ke 2016 adalah sebesar 3%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan  2014  ke  2015,  maka  pertumbuhan  belanja  pada  tahun  2015 jauh  lebih  baik dibandingkan 2016. Kenaikan pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 3% dapat dilihat dari belanja  operasi  seperti  belanja  barang dan  jasa.  Belanja  barang  dan  jasa  yang  mengalami kenaikan paling tinggi berasal dari Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, baterai kering), Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Belanja Barang Jasa BLUD RS.  Kenaikan paling signifikan dari belanja modal berasal dari belanja modal Gedung dan bangunan dan belanja modal aset tetap lainnya.
Rasio  pertumbuhan  pada  pendapatan  asli  daerah  menunjukkan  angka  yang fluktuatif. Pendapatan  asli  daerah  pada  Pemerintahan  Kota  Medan  pada tahun  2015  –  2019  masih mengalami  kenaikan  dan  penurunan,  dari  tahun  2015  ke tahun  2016.  Dilihat  bahwa  rasio pertumbuhannya hanya naik 3%, berbeda dengan tahun 2015 dimana rasio pertumbuhan dari tahun 2014 adalah sebesar 8%. Artinya jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka pada tahun 2016 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah.

## SIMPULAN
Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan berdasarkan Rasio Keuangan. Berdasarkan rasio efektivitas,  kinerja  keuangan  Pemerintah Kota  Medan  termasuk  ke  dalam  kategori  cukup efektif.  Demikian  pula  untuk  rasio  efisiensi  dengan  rata  rata  persentase  sebesar  79% sehingga dikategorikan efisien. Rasio keserasian terhadap belanja operasi memperoleh rata rata persentase sebesar 80% sehingga masuk dalam kategori serasi semetara untuk belanja modal memperoleh rata rata persentase yang jauh lebih rendah yaitu 20% sehingga masuk kedalam  kategori  tidak  serasi.  Berdasarkan  rasio  pertumbuhan,    kinerja  keuangan Pemerintah Kota Medan memperoleh rata rata 7% untuk rasio pertumbuhan pendapatan, 7% rasio  pertumbuhan  belanja,  dan  6%  untuk  rasio  pertumbuhan  PAD.  Upaya  untuk meningkatkan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kota  Medan  dapat  dilakukan  dengan mengoptimalkan  pendapatan  daerah,  khususnya  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dalam meningkatkan  hasil  kekayaan  daerah agar  mengurangi  sumbangan  dari  pemerintah  pusat. Selain itu, penggunaan anggaran belanja daerah harus tepat sasaran untuk memaksimalkan program  kerja  Pemerintah  Kota  Medan.  Pemerintah  Kota  Medan  juga  harus  menekan belanja operasi dan meningkatkan belanja modal agar kualitas pelayanan kepada masyarakat seimbang  dengan  belanja  yang  dikeluarkan  pemerintah  daerah.  Rasio  pertumbuhan  lebih memperhatikan kemampuan pemerintah dalam penggunaan target belanja serta pendapatan yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony, Dearden, Bedford. 1993. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi revisi. Jakarta .
Basir, Cik. 2020. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitasi Akuntansi Kosep dan Aplikasi . Jakarta: Kencana
Erlina, dkk. Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta: Salemba Empat.
Erlina,  Radianto.  2013. Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual .  Medan:  Brama Ardian.
Fahmi, Irham. 2018. Pengantar Manajemen Keuangan . Bandung. Alfabeta.
Fajriansyah,  Y.,  Elim,  I.,  &  Walandouw,  S.  K.  (2019). Analisis  Kinerja  Keuangan  pada Pemerintah  Kota  Bitung  Tahun  Anggaran 2016–2017.  Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7(3).
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Edisi  3. Jakarta: Salemba Empat.
____________.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta: Salemba Empat.
Harjito7, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 5(1), 19-28. Juliadi,  Azuar,  Dkk.  2014. Metodologi  Penelitian  Bisnis  Konsep  dan  Aplikasi. Medan. UMSU Press.
Kasmir. 2012. Analisis Kinerja Keuangan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kawatu,  Freddy  Samuel.  2009. Analisis  Laporan  Keuangan  Sektor  Publik .  Yogyakarta. Deepublish.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketentuan umum penyusunan APBD.
Kusumadewi,  W.  N.,  &  Ilat,  V.  (2016). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pada  Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014 . Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi,
Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
Iqbal, Muhammad Hasan. 2003. Materi Statistik. Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
Mahmudi,  2010, Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Edisi  Kedua.  Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Mahmudi.  2016 .  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Edisi  3,  UPP  STIM YKPN. Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Penentuan  Penerimaan Daerah Pedoman Kinerja Keuangan.
Mutiha,  A.  (2016). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor  Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Vokasi Indonesia, 4(2).
PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Pauwah,  S.,  Saerang,  I.,  &  Mandey,  S.  (2014). Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  pada Pemda  Kabupaten  Kepulauan  Sula  Provinsi  Maluku  Utara .  Jurnal  EMBA:  Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(3).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang APBD.
Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, 7(1).
Putri, A. R., & Kabib, N. (2018, October). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011-2015. In Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS (pp. 149-157).
Qur'ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah sebagai Penilaian Kinerja pada Pemerintahan Kota Magelang . Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 60-70.
Sibarani. Pirma. 2019. Akuntansi Pemerintah NKRI Edisi 4 . Medan: Pirma Prima.
Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Sudarso, Yoyo. Sjarif Devyanthi, Nunung Ayu. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah . Yogyakarta. CV Andi Offset.
Sugiyono. 2015. Metode Peneltitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta ________. 2017. Statistika Untuk Penelitian . Bandung. Afabeta.
Sularso,  Havid  dan  Yanuar  E.  Restianto.  2011. Pengaruh  Kinerja  Keuangan  terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah . Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011.
Sumardjo,  Hendro.  2010. Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia . Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Tambuwun,  E.  L.,  Pangemanan,  S.  S.,  &  Afandi,  D.  (2014). Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintahan  Kota  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(4).
Tobi, M. R., & Idayati, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores
Timur . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(8).
Tri  Sulistyo,  Agus.  2018. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur. Indonesia Treasury Review., 3(1), 43-59.
Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara .
_____________ No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.