## HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN
Qur’ani Dewi Kusumawardani Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia email: qura002@kominfo.go.id disampaikan 11/5/19 – di -review 29/5/19 – diterima 25/6/19
DOI: 10.25123/vej.3270

## Abstract
Information  technology  in  the  era  of  Industrial  Revolution  4.0  will  become  more  sophisticated  and increasingly  influence  the  relationship  between  law  and  society.  Law,  in  interaction  with  artificial intelligence and algorithms, will be expected in the future to provide quick and just answers to human problems.    It  is  also  predicted  that  in  settling  disputes,  artificial  intelligence  and  algorithm  will replace the role and function of lawyers and judges. This prediction of how artificial intelligence and algorithm will replace law’s societal function will be analyzed using the progressive law theory which perceived law to be subordinate to human interest .
Keywords:
Artificial intelligence, algorithm, law’s function, progressive law theory
Abstrak Teknologi  informasi  di  era  revolusi  industri  4.0  akan  semakin  canggih  dan  mengubah  pola interaksi hukum dengan masyarakat. Hukum, dalam interaksi dengan kecerdasan buatan ( artificial intelligence) dan penggunaan algoritma, diharapkan mampu memberika jawaban lebih baik pada beragam situasi dan permasalahan manusia yang muncul dari waktu ke waktu. B ahkan teknologi ini diprediksi akan menggantikan peran pengacara serta hakim dalam memutus perkara di masa depan.    Prediksi  di  atas  akan  dianalisis  dari  sudut  pandang  teori  hukum  progresif  yang memandang hukum pada prinsipnya harus dikembangkan untuk manusia.
Kata kunci:
Kecerdasan buatan, algoritma, peran hukum, teori hukum progresif

## Pendahuluan
Richard  Susskind  menyebutkan  terdapat  3  (tiga)  faktor  pendorong perubahan  dalam  profesi  hukum  yaitu  tantangan,  liberalisasi,  dan  teknologi informasi.  Pendorong  pertama  adalah  tantangan  yaitu  kemauan  klien  untuk mendapatkan  lebih  banyak  layanan  dengan  harga  yang  lebih  ekonomis,  serta peluang  dari  firma  hukum  dan  pengacara  untuk  dapat  menyediakan  layanan tersebut.
Pendorong kedua  adalah  liberalisasi  yang  berarti  bahwa  meskipun  dalam sejarah  panjang  diketahui  bahwa  hanya  pengacara  berkualifikasi  yang  dapat
menyediakan  layanan  hukum,  namun  saat  ini  telah  terdapat  perubahan  dari pendekatan standar selama ini bagaimana sebuah layanan hukum dapat diberikan karena garis batas antara profesi hukum dan profesi non-hukum menjadi sangat kabur,  hal  ini  berakibat  pada  konsultasi  hukum  yang  dapat  diberikan  pula  oleh para  professional  di  bidang  hukum,  tetapi  tidak  sepenuhnya  berprofesi  sebagai pengacara.
Pendorong  ketiga  adalah  teknologi  informasi.  Teknologi  ini  menciptakan kemungkinan-kemungkinan  baru  untuk  menyediakan  lebih  banyak  layanan hukum dengan biaya lebih sedikit dan efisiensi, 1 terutama setelah muncul start up atau legal  tech yang  mampu  memberikan  konsultasi  hukum  secara  lengkap  dan tanpa biaya.
Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum adalah politik,  globalisasi, ekonomi  serta  faktor  sejarah.  Namun  dari  semua  faktor  yang telah  disebutkan  sebelumnya,  penantang  terkejam  terhadap  perubahan  profesi- profesi  adalah  teknologi.  Hal  ini  dikarenakan  hanya  melalui  penemuan  1  (satu) alat  baru  atau  mekanisme  kecil,  ribuan  orang  dapat  menjadi  pengangguran. Terlihat  pula  pada  sektor  hukum  yang  mulai  terdisrupsi  oleh  teknologi,  sebagai contoh  di  seluruh  sistem  pengadilan  Amerika  Serikat,  dalam  1  (satu)  tahun menerima  klaim  gugatan  3  (tiga)  kali  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  sistem penyelesaian sengketa melalui online eBay . 2
Konvergensi  teknologi  informasi  ke  dalam  dunia  perindustrian  telah melahirkan  Revolusi  Industri  4.0.  Konvergensi  tersebut  dimotori  oleh  beberapa perkembangan  teknologi  seperti Internet  of    Things (IoT), block  chain , artificial inteligence (AI) atau kecerdasan buatan, big data, cloud computing, 3D printing . 2 (dua)  teknologi  teratas  yang  disebut  mempengaruhi  revolusi  industri  keempat adalah block  chain dan  kecerdasan  buatan.  Kecerdasan  buatan  sendiri  adalah aktivitas  yang  dikhususkan  untuk  membuat  mesin  cerdas,  dan  kecerdasan  itu
1 Susskind,  R.E,  Tomorrow’s  lawyers:  An  introduction  to  your  future, Oxford  University  Press, United Kingdom, 2013.
2 Susskind,  R.  and  Susskind,  D, the  future  of  the  professions:  How  technology  will  transform  the work of human experts, Oxford University Press, 2015, hlm. 1-3.
memungkinkan  suatu  entitas  berfungsi  dengan  tepat  serta  memiliki  pandangan jauh ke depan berdasar pada lingkungannya. 3
Kecerdasan  buatan  semakin  banyak  diterapkan  di  bidang  farmasi,  alat kesehatan, dan perawatan kesehatan untuk membantu berbagai tahap penelitian dan pengembangan, serta perawatan pasien. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggabungkan  pembelajaran  mesin  ( machine  learning )  dan  kemampuan  untuk belajar  dari  data  ( autonomy  learning )  tanpa  pemrograman  berbasis  aturan. 4
Kecerdasan  buatan  dapat  mencakup  pembelajaran  mesin,  pemrosesan  bahasa alami, sistem pakar, visi, pidato, perencanaan, dan robot. 5
Bidang hukum dan kecerdasan buatan telah memiliki hubungan sejak lama yaitu  sekitar  30  (tiga  puluh)  tahun,  yang  berakibat  pada  kecerdasan  buatan ternyata  bukanlah  hal  baru  bagi  hukum.  Namun,  penggunaan  teknologi kecerdasan buatan dalam sistem pemerintahan, industri hukum, dan profesional hukum  di  tahun-tahun  sebelumnya  berjalan  sangat  lambat.  Pada  saat  hadirnya revolusi  industri  4.0,  maka  minat  terhadap  kecerdasan  buatan  meningkat  dan berkembang  secara  dramatis.  Peningkatan  ini  terjadi  karena  dibutuhkan transformasi pada layanan hukum, dan ketersediaan data hukum.
Dampak dari teknologi kecerdasan buatan juga terlihat pada mata kuliah di sekolah-sekolah  hukum,  di  mana  terdapat  penekanan  baru  terhadap pembelajaran  dengan  menggunakan  alat  komputerisasi,  dan  semakin  banyak startup  legaltech ,  asosiasi legaltech, serta  konferensi legaltech yang diselenggarakan. Selain itu, beberapa kampus hukum di Amerika dan Eropa telah membuat pusat penelitian dan pelatihan terkait “hukum dan teknologi kecerdasan
3 Nils  John  Nilsson,  The  Quest  for  Artificial  Intelligence:  A  History  of  Ideas  and  Achievements  , Cambridge University Press, 2010, tanpa halaman.
4 Lincoln  Tsang,  Daniel  A.  Kracov,  Jacqueline  Mulryne,  Louise  Strom,  Nancy  Perkins,  Richard Dickinson, Victoria M. Wallace, and Bethan Jones.  The Impact of Artificial Intelligence on Medical Innovation  in  the  European  Union  and  United  States.    August  2017  issue  of  the  Intellectual Property & Technology Law Journal
5 Michael  Mills,  Artificial  Intelligence  in  Law:  The  State  of  Play  2016,  Legal  Executive  Institu te, http://legalexecutiveinstitute.com/artificial-intelligence-in-law-the-state-of-play2016-part-1.
buatan”, telah mulai dikembangkan pula pengacara robot ( robolawyer ) dan robot yang mampu menghasilkan putusan hukum ( robojudge ). 6
Robot disebut mampu memberikan dampak positif dalam beberapa aspek yang  berkaitan  dengan  proses  sistem  peradilan,  karena  otomatisasi  dianggap mampu mengungguli manusia dan meningkatkan produktivitas. Disisi lain, robot pun  mampu  memberikan  penilaian  secara  diam-diam. 7 Serangkaian  ide  dasar terkait  kecerdasan  buatan  adalah  titik  awal  yang  diperlukan  untuk  melihat dampak teknologi tersebut di arena hukum. 8
Kecerdasan  buatan  tidak  hanya  akan  berpengaruh  pada  adanya  revolusi, namun  juga  memiliki  efek  disrupsi  hampir  di  setiap  industri.  Hal  ini  tentunya selain  berdampak  pada  produk  dan  layanan,  juga  akan  berpengaruh  pada kehidupan  sehari-hari  warga  di  seluruh  dunia.  Di  satu  sisi,  kecerdasan  buatan akan  membawa  peluang  dan  tantangan  social  ekonomi  yang  perlu  diamati  sejak dini.  Sementara  itu,  disisi  lain  yurisdiksi  global  di  seluruh  dunia  saat  ini  masih memiliki  perbedaan  yang  signifikan  dalam  melakukan  pendekatan  regulasi terhadap teknologi kecerdasan buatan ini. 9
Aplikasi komputer untuk penyelesaian masalah hukum telah berkembang dari  aplikasi  editor  teks  biasa  ke  penelitian  kasus  hukum  secara  otomatis. 10
6 Adam Wyner, Artificial Intelligence and the Law, IJCAI-ECAI 2018 Tutorial, Swansea University School  of  Law  and  Department  of  Computer  Science,  http://www.ijcai-18.org/wp- content/uploads/2018/05/T04-AI-and-the-Law-IJCAI-ECAI-18.pdf.
7 Manyika, J, Chui, M, Miremadi, M, Bughin, J, George, K, Willmott, P. and Dewhurst, M, A future that works: automation, employment, and productivity, McKinsey Global Institute, http://www.mckinsey.com/global-themes/digital-disruption/ harnessing-automation-for-a- future-that-works (terakhir diakses 21 Februari, 2019]
8 Frank Levy and Richard J. Murnane, The New Division of Labor, How Computers Are Creating the New  Job  Market,  Princeton  University  Press,  2005,  tanpa  halaman.  Dapat  dilihat  pada  Tommi Jaakkola and Regina Barzilay, Introduction to Machine Learning, MIT, 2015, tanpa halaman.
9 Graham Greenleaf,  Legal Expert Systems: Robot Lawyers?  an Introduction to Knowledge-Based Applications  to  Law,  http://www2.austlii.edu.au/cal/papers/robots89/ (terakhir  diakses  26 Maret,  2019),  atau  dapat  dilihat  pada Robert  Moles  and  Bib  Sangha,  Logic  Programming  (an Assessment of Its Potential for Artificial Intelligence Applications in Law, http://web.archive.org/web/20020401072624/law.uniserve.edu.au/law/pub/compute/ logic/(terakhir diakses 26 Februari, 2019).
10 Russell  Allen  and  Graham  Greenleaf, Introduction  to  Inferencing ,  UNSW  Computerisation  of Law, http://aide.austlii.edu.au/documentation/inferencing.introduction.
Bahkan  saat  ini  komputer  digunakan  sebagai  agen-agen  cerdas 11 yang  bertugas untuk memecahkan masalah hukum tertentu. 12
Upaya-upaya memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan telah dilakukan dengan  menggunakan  program  komputer  sebagai  mesin  pencari  otomatis mengumpulkan  data  dari database hukum. 13 Kecerdasan  buatan  juga  dapat digunakan  untuk  membantu  pengacara  untuk  memetakan  masalah  hukum  dan mencari argumentasi serta membantu membuat nota pembelaan terhadap jaksa. Teknologi  ini  mampu  membantu  pengacara  dalam  pencarian database kasus secara otomatis dengan kekuatan komputerisasi mesin kontemporer. 14
Salah  satu  contoh  teknologi  komputerisasi  mesin  kontemporer  terkait kecerdasan  buatan  adalah  robot.  Robot  diharapkan  akan  terus  berkembang  dan belajar  dengan  cara  mengamati  dan  berinteraksi  dengan  pola  ekosistem kehidupan  manusia.  Di  sini,  perilaku  kekerasan  pun  dapat  dipelajari  oleh  robot dan robot dapat memasukkan langsung memasukkan perilaku tersebut ke dalam sistemnya sebagai sebuah norma, dan bahkan ketika perbuatan melawan hukum sudah masuk ke dalam sistem robot, robot itu sendiri dapat menjadi pelaku.
Sebagai contoh, Microsoft pada tahun 2016 membuat “Tay” ( AI chatter bot ) yang dimodelkan untuk berbicara seperti seorang gadis remaja. Robot ini mampu menggunakan  bahasa  gaul  milenial,  dengan  tujuan  untuk  membantu meningkatkan  layanan  pelanggan.  Tay  seharusnya  menyesuaikan  diri  melalui pembelajaran  setelah  berinteraksi  dengan  manusia,  namun  kemampuan  robot yang  menyimpan  semua  informasi  ke  dalam  sistem  dan  tidak  mampu  memilah- milah informasi pun membawa bencana yaitu ketika Tay mulai memposting tweet
11 Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach , Prentice Hall, 1995, tanpa halaman.
12 Muhammed  A.R.  Pasha  and  Paul  Soper , Combining  the  Strengths  of  Information  Management Technologies to Meet the Needs of Legal Professionals , Journal Information, Law & Technology , http://elj.warwick.ac.uk/jilt/itpract/2pasha.
13 Sandip  Debnath  et  al.,  Law  BOT:  A  Multiagent  Assistant  for  Legal  Research,  4  IEEE  Journal Internet Computing Online, No. 6, Nov.-Dec. 2000, at 32-37, http://csdl.computer.org/comp/mags/ic/2000/06/w6032abs.htm.
14 W.H.  Freeman  and  Co,  Discussing  the  use  of  computers  to  automate  judicial  decision  making, http://www.ipma-wa.com/news/1977/197707.htm.
yang  bersifat  buruk  dan  ofensif,  sehingga  sistem  Tay  terpaksa  dimatikan  hanya beberapa jam setelah peluncurannya untuk menghindari dampak negatif. 15
Perkembangan  teknologi  kecerdasan  buatan  yang  semakin  canggih membuat timbulnya kegelisahan-kegelisahan pada ranah hukum di seluruh dunia sehingga  diperlukan  kajian  hukum  terkait  dengan  teknologi  ini.  Salah  satu pemikiran yang penulis anggap menarik dan penulis ingin gunakan sebagai pisau analisis  untuk  mengkaji  perkembangan  teknologi  kecerdasan  buatan  adalah gagasan hukum progresif atau teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo.
Teori ini dapat dijadikan pisau analisis karena fokus utama dari perspektif hukum  ini  adalah  pada  manusia  (antroposentris),  bukan  undang-undang,  benda ataupun  institusi.  Fenomenologi  dari  hukum  progresif  yaitu  sebuah  pola  pikir yang  tak  semata-mata  bertumpu  pada  objektivitas  semata  atau  tidak  hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna di  belakangnya.  Oleh  karena  itu  penulis  ingin  melihat  bagaimana  pandangan hukum progresif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan?

## Pembahasan

## Teknologi Kecerdasan Buatan
Pada  tahun  1936,  matematikawan  Inggris  Alan  Turing  mengusulkan konsep  mesin  Turing  yaitu  sebuah  model  perhitungan  yang  memicu pengembangan informatika dan komputer. Pada tahun 1950, Turing menerbitkan sebuah tulisan yaitu berjudul mesin komputer dan kecerdasan. Hal ini pun disebut sebagai  asal  muasal  dari  pemikiran  kecerdasan  buatan  modern  yaitu  kapasitas mesin yang dapat menampilkan kapasitas seperti manusia seperti pola pikir berisi penalaran, pembelajaran, perencanaan dan kreativitas. Adapun yang mencetuskan nama  kecerdasan  buatan  pertama  kali  adalah  John  McCarthy,  kemudian  ia memulai  penelitian  tentang  kecerdasan  buatan  pada  tahun  1955,  ia  pun mengasumsikan  bahwa  setiap  aspek  pembelajaran  dan  domain  intelejen  dapat
15 Elle  Hunt,  ‘Tay,  Microsoft’s  AI  chatbot,  Get  a  Crash  Course  in  Racism  from  Twitter’, https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/tay-microsoftsai-chatbot-gets-a- crash-course-in-racism-from-twitter.
dideskripsikan  dengan  sangat  tepat,  kemudian  dapat  disimulasikan  oleh  sebuah mesin. 16
Ada  beberapa  tingkat  evolusi  dari  teknologi  kecerdasan  buatan,  yaitu pertama , yang disebut dengan Artificial Narrow Intelligence (ANI) atau AI Lemah, sebagai  contoh  AI  Lemah  ini  dapat  dilihat  pada  kecerdasan  buatan  permainan catur atau pada AI Lemah pengendara mobil. Kedua , Artificial General Intelligence (AGI)  atau  AI  Kuat  bisa  disebut  juga  dengan  AI  setingkat  manusia  yaitu  mahluk hidup yang memiliki kemampuan setara dengan yang dimiliki manusia; karena itu mesin tersebut dapat belajar dan tampil sesuai dengan tata cara manusia sehingga tidak  dapat  dibedakan  dari  manusia. Ketiga , Artificial  Super  Intelligence (ASI) yaitu  teknologi  kecerdasan  buatan  yang  sengaja  dibuat  untuk  melampaui kemampuan  manusia.  ASI  dapat  didefinisikan  sebagai  kecerdasan  apa  pun  yang melebihi kinerja kognitif manusia dan terjadi pada hampir semua bidang minat. 17
Teknologi  ANI  sudah  memperlihatkan  secara  jelas,  misalnya  pada  mobil self-driving atau pada teknologi interaksi suara contohnya adalah Aplikasi Siri atau Cortana, Amazon dan Facebook , pada sisi terjemahan otomatis maka ANI terdapat pada google  translate,  Watson, IBM  dll.  Pada  saat  ini,  kecerdasan  buatan  masih dalam tahapan ANI, sedangkan AGI dan ASI masih dikategorikan sebagai teknologi masa  depan.  Namun  masa  depan  ini  dapat  dikategorikan  bukanlah  proses  yang membutuhkan  waktu  lama  untuk  kecerdasan  buatan  itu  hadir.  Kurzweil 18 memperkirakan bahwa AGI dapat dicapai pada tahun 2029, sedangkan ASI pada tahun 2045 yang kemudian akan diikuti oleh transformasi radikal pemikiran pada masyarakat dan sektor ekonomi, meskipun tentunya ada pula yang masih berpikir skeptis tentang hal ini 19 .
16 Ryan Riefri, Alan Turing, Pioner Awal Terciptanya Komputer Digital, https://www.codepolitan.com/alan-turing-pioner-awal-terciptanya-komputer-digital- 58c686f4cdcef atau dapat diakses pada www.spiegel.de/netzwelt/web/john-mccarthy-der-vater- der-rechner-cloud-ist-tot-a-793795.html (terakhir diakses 14 Februari 2019).
17 Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, 1st edition, Oxford University Press, United Kingdom, 2014, tanpa halaman.
18 Kurzweil,  R.,  The  Singularity  Is  Near:  When  Humans  Transcend  Biology,  Penguin,  2006,  tanpa halaman.
19 Spyros Makridakis, ‘The forthcoming artificial intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms’, Futures, 2017, tanpa halaman.
Riset PwC menempatkan kecerdasan buatan sebagai “game changer” karena  potensi  nilai  ekonomi  yang  akan  diberikan  kepada  ekonomi global mencapai $15,7 triliun di tahun 2030 mendatang. Angka tersebut dihitung berdasarkan  analisis  manfaat  yang  didapatkan  dari  teknologi  kecerdasan buatan. 20 Selain  itu,  berdasar  penelitian  dari McKinsey  Global  Institute yang dikeluarkan pada Singapore Summit 2017 diketahui bahwa kecerdasan buatan di Asia Tenggara masih berada pada tahapan awal. Salah satu sektor yang terpantau paling  proaktif  untuk  transformasi  digital  dengan  menggunakan  teknologi kecerdasan buatan adalah sektor kesehatan (healthcare) dan sektor keuangan (financial services) , walaupun jika dihitung-hitung kembali maka secara keseluruhan  dapat  diketahui  bahwa  proyeksi  terbesar  berada  di  sektor manufaktur, yaitu mencapai $311 miliar. 21 Berikut ini adalah contoh penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam jasa bantuan hukum: 22

## Contoh Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan
Tahun Firma Hukum Penyedia teknologi AI Penggunaan Agustus, 2015 Dentons IBM/ROSS Intelligence Dentons  bermitra  dengan  IBM  di  IBM  Cloud. Dentons  '  NextLaw  Labs bermitra  dengan Ross Intelligence untuk  mengembangkan  aplikasi legal yang didukung oleh IBM Watson. 23 September, 2015  Berwin  Leighton Paisner (BLP) RAVN Systems Sistem  RAVN  mengumumkan  bahwa  BLP menggunakan  AI  platform  untuk  mengelola pemberitahuan obstruksi cahaya properti 24
20 Price  Water  Coopers,  Global  Artificial  Intelligence  Study,  Sizing  the  Prize:  Exploiting  the  AI Revolution  (What  the  real  value  of  AI  for  your  business  and  how  can  you  capitalize?) https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize- report.pdf
21 Mc Kinsey Global Institute, Artificial Intelligence and Southeast Asia Future, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence /AI%20and%20 SE%20ASIA%20future/Artificial-intelligence-and-Southeast-Asias-future.ashx.
22 Richard  Kemp,  Legal  Aspects  of  Artificial  Intelligence,  http://www.kempitlaw.com/wp- content/uploads/2016/11/Legal-Aspects-of-AI-Kemp-IT-Law-v1.0-Nov-2016-2.pdf
23 Dentons, Nextlaw Labs and IBM Cloud fuel legal tech startups, http://www.dentons.com/en/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented- lawyers-around-theglobe/news/2015/august/dentons-nextlaw-labs-and-ibm-cloud-fuel-legal- tech-startups
24 Cision, RAVN Systems' Artificial Intelligence Platform is Deployed Successfully at Berwin Leighton Paisner, https://www.ravn.co.uk/ravn-systems-artificial-intelligence-platform-deployed- successfully-berwin-leightonpaisner/
Oct. 2015 Thomson Reuters/ IBM Watson Thomson  Reuters  bermitra  dengan  IBM  untuk mengirimkan  Watson  sebuah  komputer  solusi kognitif yang mampu membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum. 25 Dec, 2015 Riverview Law CIXILEX Riverview  meluncurkan  Kim  Virtual  Assistant yang  dibangun  pada  platform  CIXILEX  yang kemudian diakuisisi oleh Riverview. Mei, 2016 Baker Hostetler ROSS Intelligence Baker  Hostetler  menjadi  firma  hukum  AS pertama yang melisensi ROSS BLP BLP  memenangkan  aplikasi  Pengadilan  Tinggi yang menggunakan pengkodean prediktif dalam dokumen litigasi penyingkapan kasus 26 Linklaters RAVN Linklaters mengkonfirmasi telah menandatangani MSA dengan RAVN 27 June Allen & Overy Deloitte Allen & Overy meluncurkan kepatuhan derivatif sistem  digital  MarginMatrix  bersama  dengan Deloitte 28 DLA Piper Kira Systems DLA  Piper  mengumumkan  perjanjian  untuk menggunakan  Kira  pada  proses  M&A due diligence 29 July Clifford Chance Kira Systems Clifford  Chance  mengumumkan  perjanjian  AI dengan Kira Sistem 30 Sept Freshfields Kira Systems Freshfields  mengumumkan  perjanjian  untuk menggunakan Kira yang dapat membantu pusat bantuan hukum. Slaughter and May Luminance Slaughter  and  May  mengumumkan  kolaborasi dengan  Luminance  pada  layanan due  diligence AI. 31
Sumber: Richard Kemp (2016)
25 Thomson Reuters, Thomson Reuters and IBM Collaborate to Deliver Watson Cognitive Computing Technology,  http://thomsonreuters.com/en/press-releases/2015/october/thomson-reuters-ibm- collaborate-to-deliverwatson-cognitive-computing-technology.html
26 Brian  Cave  Leighton  Paisner,  BLP  wins  first  contested  application  to  use  Predictive  Coding technology  in  disclosure,  https://www.bclplaw.com/en-US/thought-leadership/blp-wins-first- contested-application-to-use-predictive-coding-technology-in-disclosure.html
27 Matt  Byrne,  Linklaters  becomes  first  magic  circle  firm  to  sign  deal  with  AI  provider  RAVN, https://www.thelawyer.com/issues/online-may-2016/linklaters-becomes-first-magic-circle-firm- to-sign-deal-with-ai-provider-ravn/
28 Allen  and  Overy,  Allen  &  Overy  and  Deloitte  tackle  OTC  derivatives  market  challenge, http://www.allenovery.com/news/en-gb/articles/Pages/AllenOvery-and-Deloitte-tackle-OTC- derivativesmarket-challenge.aspx
29 DLA Piper, DLA Piper partners with Kira Systems to leverage artificial intelligence tool for M&A due  diligence,  https://www.dlapiper.com/en/uk/news/2016/06/dla-piper-partners-with-kira- systems/
30 Clifford Chance, Clifford Chance drives innovation strategy with artificial intelligence system Kira, https://www.cliffordchance.com/news/news/2016/07/clifford-chance-drives-innovation- strategy-with-- artificial-inte.html
31 Slaughter and May, Luminance launches with backing of Invoke Capital and in collaboration with Slaughter and May, https://www.slaughterandmay.com/news-and-recent-
work/news/luminance-launches-with-backing-ofinvoke-capital-and-in-collaboration-with- slaughter-and-may/

## Hukum Progresif
Berdasar  pada  hasil  penelitian  Khudzalifah  Dimyati  dalam  disertasinya terkait dengan pemikiran hukum di Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1990 disimpulkan bahwa hasil kontemplasi intelektual para pemikir tidak terlepas dari situasi  zaman  yang  melingkupinya.  Dilihat  dari  taksonominya  dibagi  menjadi  3 (tiga)  periode,  yaitu, Periode  Pertama ,  antara  tahun  1945-1960,  pemikiran hukum yang diwakili oleh Sopeomo dan Soekanto. Periode Kedua , pada dekade 1960-1970  yang  diwakili  oleh  Soediman  Kartohadiprojo. Periode  Ketiga ,  pada dekade 1970-1990 yang diwakili oleh Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja, C.F.G. Soenarjati Hartono dan Mohammad Koesnoe. 32
Menelusuri  perkembangan  teori-teori  hukum  di  Indonesia,  pada  tahun 1990, maka salah satunya diwakili oleh Satjipto Rahardjo dengan mengemukakan teori hukum Progresif.  Progresif sendiri berasal dari istilah kata serapan bahasa Inggris yang berarti maju. Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa hukum progresif adalah hukum yang bersifat maju ke depan dan kehadiran hukum tersebut untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepengingan  yang  bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dan kepentingan yang lain. 33
Beberapa  karakteristik  dasar  teori  hukum  progresif  yang  dihimpun  oleh Yudi  Kristina  dalam  disertasinya  adalah: 34 Pertama ,  hukum  progresif  memiliki asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kedua ,  bahwa  hukum  bukan  institusi  yang  mutlak  dan  final,  karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi ( law as process, law  in  the  making ).  Asumsi  dasar  yang  diajukan  oleh  hukum  progresif  tersebut membawa  konsekuensi  bahwa  hukum  tidak  hanya  untuk  dirinya  sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. 35 Manakala dihadapkan
32 Khudzalifah  Dimyati,  Teorisasi  Hukum:  Studi  Perkembangan  Pemikiran  Hukum  di  Indonesia 1945-1990, Muhammadiyah University Press, Surakarta, tanpa tahun, hlm. 221-223.
33 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 53.
34 Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Disertasi  di  PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
35 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  Progresif,  Sebuah  sintesa  hukum  Indonesia,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.5.
pada suatu permasalahan maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusianya yang dipaksakan untuk masuk dalam skema hukum yang ada.
Hukum  progresif  merupakan  konsep  cara  berhukum.  Cara  berhukum secara  progresif  tidak  sekedar  menerapkan  hukum  positif  legalistis,  kemudian menerapkan  undang-undang,  lalu  membaca  dan  mengeja  undang-undang  serta menerapkannya  seperti  mesin,  melainkan  suatu  aksi  atau  usaha  ( effort ). Konstruksi berpikir filsafat berdasar pada 3 (tiga) landasan berpikir yang meliputi landasan  berpikir  ontologis,  epstemologis  dan  teleologis.  Landasan  ontologis berkaitan  dengan  realitas  atau  kenyataan  yang  menjadi  objek  kajian.  Landasan epistemologis  berkaitan  dengan  metode  yang  dapat  dan  tepat  diterapkan  dalam rangka  pengembangan  pemikiran  terkait  objek  kajian  ke  masa  depan.  Adapun landasan  aksiologis  dan  teleologis  berkaitan  dengan  masalah  nilai  yang terkandung  di  dalam  pemikiran,  kosep,  teori  serta  tujuan  yang  hendak diwujudkan melalui pemanfaatan pemikiran dan konsep. 36
Jika  melihat  pada  sisi  landasan  ontologis  diatas,  maka  hukum  progresif dicetuskan  dengan  latar  belakang  keprihatinan  terhadap  realitas  penegakan hukum  yang  carut  marut,  penegakan  hukum  yang  tersandera  oleh  tuntutan terpenuhinya  keadilan  formal. Mindset aparat  penegak  hukum  terpenjara  oleh pemikiran  yang  berparadigma  positivisme  hukum  sehingga  mengalami kelumpuhan  dalam  menghadapi  perkara  hukum  kontemporer.  Dari  sisi epistemologis, pengembangan ilmu hukum di tanah air seyogyanya menggunakan metode  induktif  sebagaimana  banyak  dilakukan  dalam  bingkai  realisme  hukum, sebagai  suatu  ilmu  yang  berbasis  empiris  dan  ilmu  dalam  arti genuine  legal science . 37 Sementara  itu,  dalam  segi  aksiologis  atau  teleologis,  hukum  progresif dimaksudkan sebagai acuan berpikir dalam pengembangan keilmuan, pendidikan hukum,  pembentukan  dan  penegakan  hukum  yang  bertujuan  mewujudkan keadilan bagi masyarakat . 38
36 Kaelan, Filsafat Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 1998, tanpa halaman.
37 Satjipto  Rahardjo,  Ilmu  Hukum,  Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan,  Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm.42.
38 Natangsa  Surbakti,  Filsafat  Hukum  Perkembangan  Pemikiran  dan  Relevansinya  dengan Reformasi Hukum Nasional, BP FKIP UMS, Surakarta, 2012, hlm. 230.

## Hukum Progresif dan Teknologi Kecerdasan Buatan
Kecerdaan  buatan  dengan  cepat  telah  masuk  ke  dalam  praktik  hukum, berdasar  pada  sebuah survei  terhadap  mitra  pengelola  firma  hukum  di  Amerika Serikat  yang  beranggotakan  50  (lima  puluh)  pengacara  atau  lebih,  menemukan bahwa lebih dari 36% (tiga puluh enam persen) firma hukum dan lebih dari 90% (sembilan  puluh  persen)  firma  hukum  besar  yang  mempekerjakan  lebih  dari 1.000 pengacara didalamnya menggunakan secara aktif sistem kecerdasan buatan di praktik hukum mereka. 39
Berikut  ini  adalah  contoh  beberapa  negara  di  dunia  yang  telah  menjalin hubungan  dengan  sistem  kecerdasan  buatan,  yaitu, Pertama ,  Amerika  Serikat, kecerdasan  buatan  sudah  digunakan  sebagai  alat  untuk  membuat  keputusan hukum layaknya seorang hakim, selain itu juga terdapat perkembangan teknologi analitik  prediktif  yang  memungkinkan  membuat  prediksi  tentang  hasil  litigasi. 40
Amerika  Serikat  juga  telah  melakukan  pengkodean  prediktif  untuk  menentukan apakah  seorang  residivis  akan  lebih  banyak  melakukan  tindak  pidana  ataukah tidak ke depannya. 41
Kedua , Riyadh mengumumkan pada tahun 2017 bahwa robot cantik Sofia akan  diberikan  kewarganegaraan  Arab  Saudi. 42 Ketiga ,  Jepang  pada  tahun  2017 memberikan izin tinggal kepada robot Shibuya Mirai berdasarkan pada peraturan khusus.  Namun,  tindakan  ini  tentunya  bertentangan  dengan  undang-undang tentang  prosedur  izin  tinggal  di  Jepang  yang  berupa  peraturan  khusus  ( special regulation ) terkait  izin  tinggal  yang  hanya  diperuntukkan  kepada  spesialis  asing yang bekerja di perusahaan Jepang, peserta dalam program reunifikasi keluarga, pengusaha dan investor yang melakukan bisnis di Jepang, ilmuwan, seniman dan atlet tingkat dunia, orang asing yang menikah dengan warga negara Jepang, siswa
39 Thomas S. Clay and Eric A. Seeger, Law Firms in Transition,
http://www.altmanweil.com/LFiT2017/.
40 Cromwell  Schubarth,  ‘Y  Combinator  Startup  Uses  Big  Data  to  Invest  in  Civil  Lawsuits’,  Silicon Valley Business Journal, 2016.
41 Adam  Liptak,  Sent  to  Prison  by  a  Software  Program’s  Secret  Algorithms, https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-softwareprograms- secret algorithms.html?smid=tw-share&_r=0>
42 Bloomberg,  Saudi  Arabia  Gives  Citizenship,  www.bloomberg.com/news/articles/  2017-10- 26/saudi-arabia-gives-citizenship-to-a-robot-claims-global-first.
asing ketika belajar di Jepang, warga negara asing dalam kasus yang khusus serta pemberian  kewarganegaraan  di  Jepang  ini  telah  diatur  melalui  Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang. 43
Keempat ,  salah  satu  proyek  penting  yang  mempengaruhi  pemberian bantuan hukum adalah munculnya DoNotPay chat di Inggris, yang saat ini layanan bantuan  hukumnya  mencakup  lebih  dari  1.000  (seribu)  bidang  hukum 44 . Popularitas layanan bantuan hukum tersebut muncul karena fakta  menunjukkan bahwa kecerdasan buatan telah membantu menyelesaikan permasalahan hukum kepada  lebih  dari  160.000  (seratus  enam  puluh  ribu)  orang  dikarenakan dikeluarkannya  tiket  parkir  secara  ilegal  kepada  pemilik  mobil,  dan  sistem  ini diperluas  untuk  membantu  para  pengungsi  agar  dapat  menyelesaikan permasalahan hukum mereka. 45 Selain itu juga, Inggris  telah membentuk komite kecerdasan  buatan  di House  of  Lords (Dewan  Bangsawan  Britania  Raya  atau majelis  tinggi  dalam  Parlemen  Kerajaan  Bersatu  Britania  Raya)  untuk  mengkaji isu dan aturan terkait kecerdasan buatan. 46
Kelima ,  Rusia,  perusahaan Sberbank meluncurkan  pengacara  robot  yang dapat  mengajukan  gugatan  kepada  individu,  selain  itu  juga  perusahaan GlavstrahControl yang  meluncurkan  robot  untuk  membantu  menyelesaikan sengketa asuransi. 47 Pada tahun 2015, Parlemen Rusia telah membuat rancangan Undang-Undang  Grishin.  Rancangan  undang-undang  tersebut  melakukan amandemen  pada  ketentuan  Kode  Sipil  Federasi  Rusia,  yang  memberikan tanggung jawab hukum kepada pengembang robot, operator, atau pabrikan, serta aturan baru tersebut akan mencakup isu tentang perwakilan robot di pengadilan.
43 The  Ministry  of  Justice,  Nationality  Law  of  Japan,  http://www.moj.go.jp/ENGLISH/ information/tnl-01.html.
44 Mannes,  J,  DoNotPay  launches  1,000  new  bots  to  help  you  with  your  legal  problems, https://techcrunch.com/2017/07/12/donotpay-launches-1000-new-botsto-help-you-with-your- legal-problems.
45 Samuel  Gibbs,  Chatbot  lawyer  overturns  160,000  parking  tickets  in  London  and  New  York, https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/28/chatbot-ailawyer-donotpay-parking- tickets-london-new-york.
46 Shead, S, The House of Lords is going to carry out a public inquiry. Business Insider, July 20, 2017, http://uk.businessinsider.com/house-of-lords-to-carry-outpublic-inquiry-into-ai-advances-2017- 7
47 Tsvetkova,  I,  AI  in  Court,  lawyer  bot  in  court,  and  legal  disputes  crowdfunding  –  LegalTech  – revolution begins, https://rb.ru/opinion/legaltech/
Selain itu, terdapat pula konvensi hukum terkait model robotika dan kecerdasan buatan  yang  memperkenalkan  aturan  tentang  cara  membuat  dan  menggunakan robot. 48
Keenam , Selandia Baru, Alistair Knott merupakan proyek dari AI and Law di University of Otago yang menyuarakan keprihatinan terkait penggunaan model prediksi  berbasis  komputer  untuk  menangani  gugatan  dan  tuntutan  atas  skema kompensasi  kecelakaan  negara  ( Accident  Compensation  Corporation (ACC)). 49
Ketujuh ,  Meksiko,  dalam  melakukan  pengambilan  keputusan  administratif  yang sederhana telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan. 50
Ketujuh ,  Uni  Eropa,  Komisi  Eropa telah  mengidentifikasi  robotika  dan  AI sebagai teknologi landasan, dan telah mengakui perlunya investasi yang signifikan di  bidang  ini.  Kebutuhan  akan  pendekatan  dan  keterampilan  baru  terkait kecerdasan buatan, termasuk tantangan hukum sehingga harus dipikirkan secara matang.  Satuan  tugas  Uni  Eropa  terbaru  juga  dibentuk  untuk  memeriksa hambatan-hambatan  terkait  dengan  adopsi big  data dan  teknologi  digital  dalam perawatan  kesehatan.  Inisiatif  ini  lahir  dari  rasa  frustrasi  karena  sistem perawatan  kesehatan  Eropa  terus  mengalami  kegagalan  dalam  mengumpulkan manfaat dari teknologi digital terbaru. Satuan tugas ini akan mengajukan proposal kebijakan dalam rangka mempercepat penggunaan data genomik pada penelitian dan  memaksimalkan  potensi  analitik  teknologi big  data untuk  memeriksa  data kesehatan. 51
Di  satu  sisi  terdapat  pemikiran,  jika  robot  dapat  mengambil  keputusan otonom ( autonomous decisions ) melalui teknologi dalam dirinya yang bertumbuh dengan sendirinya dengan cara sistem robot akan berevolusi otomatis mengikuti
48 Neznamov, A., Naumov, V, Model Convention on Robotics and AI, http://robopravo.ru/matierialy_dlia_skachivaniia#ul-id-4-35
49 University of Otago, Artificial Intelligence and Law in New Zealand, http://www.cs.otago.ac.nz/research/ai/AI-Law/index.html.
50 Davide Carneiro et al, ‘Online Dispute Resolution: An Artificial Intelligence Perspective, Artificial Intelligence Review 211 , 2014, hlm. 227–228.
51 Lincoln  Tsang,  Daniel  A.  Kracov,  Jacqueline  Mulryne,  Louise  Strom,  Nancy  Perkins,  Richard Dickinson,  Victoria  M.  Wallace,  and  Bethan  Jones,  the  Impact  of  Artificial  Intelligence  on Medical Innovation in the European Union and United States, Issue of the Intellectual Property & Technology Law Journal ,  2017.
dunia manusia, maka mungkin saja tindakan robot dapat membahayakan manusia dan  masyarakat  luas.  Namun  disisi  lain  terdapat  pendapat  yang  menyatakan bahwa  robot  hanyalah  menstimulasikan  perilaku  manusia  dan  tidak  dapat dianggap  sebagai  "sepenuhnya  manusia",  sehingga  tidak  diperlukan  entitas hukum dan pengaturan hukum untuk teknologi kecerdasan buatan. Adapun yang menjadi kepercayaan umum yang berkembang saat ini adalah bahwa robot harus diperlakukan hanya sebagai mesin  semata, dan robot diciptakan untuk melayani umat manusia dalam peran itu.
Jika melihat pada hukum progresif maka pemikiran hukum perlu kembali ke  filosofi  dasarnya,  yaitu  hukum  untuk  manusia. 52 Dengan  filosofi  tersebut (individual),  dianggap  menjadi  penentu  dan  titik  orientasi  hukum  progresif. Hukum  bertugas  melayani  manusia,  bukan  sebaliknya,  sehingga  hukum  bukan institusi  yang  terlepas  dari  kepentingan  manusia.  Mutu  hukum  ditentukan  oleh kemampuannya  untuk  mengabdi  pada  kesejahteraan  manusia.  Ini  menyebabkan hukum  progresif  menganut  ideologi  yaitu  hukum  yang  pro  keadilan  dan  hukum yang pro rakyat. 53
Sistem  hukum  dari  kacamata  ini  bukanlah  bangunan  pohon  pengayoman melainkan  instrumen  yang  harus  diabdikan  pada  dan  melayani  kepentingan manusia.  Hukum  progresif  dibangun  dengan  2  (dua)  latar  belakang  yaitu:  (1). Harus  dikembangkan  kepedulian  yang  tidak  kunjung  berhenti  mengenai bagaimana mendorong hukum untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih  baik  lagi  kepada  bangsanya.  (2).  Keinginan  untuk  mendorong  masyarakat agar  dalam  berhukum  tidak  mengenal  waktu  untuk  berhenti,  melainkan masyarakat selalu ingin hukum melakukan sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik. 54
Satjipto  Rahardjo  juga  merujuk  pada  falsafah  bangsa  dan  menyatakan bahwa hukum yang dianut harus berdasar pada pancasila yang lebih menekankan
52 Satjipto,  Hukum  itu  manusia  bukan  mesin  dan  Biarkan  Hukum  Mengalir,  Kompas,  Jakarta, 2007, tanpa halaman.
53 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: penjelajahan suatu gagasan, Kajian hukum ekonomi dan bisnis. No. 59, Desember 2004, hlm. 1-14.
54 Satjipto Rahardjo, Arsenal Hukum Progresif, Jurnal Hukum Progresif, Volume 3 Nomor 1 April (2007), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 1.
pada  substansi,  bukan  prosedur  dalam  peraturan  perundang-undangan  semata. Dalam  bahasa  sederhana,  hukum  harus  mewujudkan  keadilan  substantif  bukan hanya  mengutamakan  keadilan  prosedural,  kemudian  menyatakan  bahwa  di dalam Negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah olah hati nurani, untuk mencapai keadilan sebagai moral justice atau rule of justice .” 55
Dalam hal penafsiran, hukum progresif memiliki konsep yaitu memahami proses  hukum  sebagai  proses  pembebasan  terhadap  suatu  konsep  yang konvensional, yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini. Satjipto Rahardjo mengatakan penafsiran tersebut adalah sebagai penafsiran yang tidak  selalu  bertumpu  kepada  logika,  melainkan  juga  meninggalkan  rutinitas logika. 56
Hal  ini  disebabkan  karena  penafsiran  dilakukan  dengan  cara  melompat yaitu  tidak  ada  hubungan  logis  antara  konsep  yang  lama  dengan  konsep  yang baru,  karena  itulah  penafsiran  ini  disebut  dengan  penafsiran  progresif,  yaitu penafsiran yang tidak berhenti pada pembacaan harfiah teks belaka. 57 Penafsiran ini digunakan dalam metode berpikir hukum progresif untuk memaknai peraturan perundangan, agar dapat diaplikasikan untuk kebaikan dan kemuliaan manusia.
Saat  ini  kita  belum  sepenuhnya  memahami  teknologi  kecerdasan  buatan. Sebuah  pemikiran  penting  dan  menjadi  tonggak  awal  relasi  antara  kepentingan manusia dan robot adalah pemikiran apakah robot dapat dijadikan subjek hukum atau  tidak.  Penentuan  subjek  hukum  tentunya  akan  menimbulkan  implikasi hukum  dan  sebagai  dasar  simbiosis  antara  robot  dan  manusia  di  masa  depan. Namun,  masyarakat  kita  tentunya  belum  siap  sepenuhnya  untuk  perubahan paradigma ini karena akan muncul banyak aspek yang terkait antara hukum dan masyarakat, yang tentunya akan sangat rumit jika teknologi robotika berkembang sangat pesat.
Secara  keseluruhan  yang  harus  dipertimbangkan  adalah  bahwa  hukum seharusnya  bersifat  proaktif  dan  idealnya  regulasi  tersebut  dibuat  sebagai  tata
55 Satjipto  Rahardjo,  Suatu  versi  Indonesia  tentang Rule  of  Law ,  sisi-sisi  lain  dari  hukum Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 10
56 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 172.
cara awal untuk mencegah terjadinya masalah (bersifat preventif). Oleh karena itu tidak  disarankan  untuk  menunggu  sampai  masalah  muncul  yaitu  ketika  terjadi pemanfaatan  besar-besaran  teknologi  robot  dan  kemudian  baru  mencari hukumnya,  bagaimana  kebijakannya  atau  tindakan  apa  yang  harus  dilakukan dalam  masyarakat  untuk  dapat  menjalin  simbiosis  mutualisme  dengan  robot. 58 Hal yang sangat jelas terlihat adalah teknologi robot dan kecerdasan buatan akan menciptakan  era  baru  bagi  kemanusiaan,  senada  yang  dikatakan  Stephen Hawking, “the rise of powerful AI will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. We do not yet know which ”. 59
Terkait  pengaturan  dan  pembentukan  hukum  baru,  Satjipto  Rahardjo mengatakan bahwa pembentukan hukum merupakan suatu aktivitas memilih dan cara  yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai  tujuan  sosial  dan  hukum  tertentu  di masyarakat.  Nantinya  jika  teknologi  kecerdasan  buatan  mampu  berkembang pesat  di  Indonesia,  maka  jika  meninjau  teori  hukum  progresif,  Negara  dan Stakeholder hendaknya  mendorong  lahirnya  perundangan  baru  yang  berdasar pada keinginan menuju tujuan sosial yang dikehendaki masyarakat, dalam artian tidak begitu saja pemerintah dan  lembaga legislatif secara serta merta membuat peraturan  terkait  kecerdasan  buatan  namun  aturan  tersebut  juga  harus  bersifat bottom up yaitu mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Hal  ini  terjadi  karena  fenomenologi  hukum  progresif  berangkat  dari  pola pikir subjektivisme yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan  tetapi  berusaha  menggali  makna  di  balik  gejala  itu.  Dalam  perspektif konstruksi  sosial  dan  hukum,  sebuah  teknologi  bukanlah  sesuatu  yang  netral melainkan  bentukan  manusia,  termasuk  didalamnya  upaya  manusia  ketika  akan membentuk regulasi terkait dengan teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, sudah  seharusnya  teknologi  kecerdasan  buatan  seyogyanya  harus  mampu
58 Stamatis  Karnouskos,  The  Interplay  of  Law,  Robots  and  Society,  an  Artiﬁcial  Intelligence  Era, Master’s Thesis in Law, Master’s Programme in Law, Gender and Society, Umeå University Forum for Studies on Law and Society.
59 Spyros Makridakis, The  forthcoming artiﬁcial intelligence (AI) revolution: Its impact on society andﬁrms’ , Futures, 2017, tanpa halaman .
meningkatkan  kesejahteraan  manusia  dengan  mempermudah  segala  aktivitas untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.
Pemikiran  Satjipto  Rahardjo  dengan  hukum  progresifnya  menempatkan manusia  sebagai  titik  tolaknya.  Hal  ini  seharusnya  diikuti  oleh  para  pemikir, pencipta  dan  pengembang  teknologi  informasi  agar  teknologi  yang  diciptakan dapat  membawa  kebahagiaan  bagi  manusia. 60 Secara  sosiologis,  pembuatan hukum atau undang-undang tidak dapat dilihat sebagai suatu kegiatan yang steril dan  mutlak  otonom.  Dalam  perspektif  ini  pembuatan  undang-undang  memiliki asal-usul  sosial,  tujuan  sosial,  mengalami  intervensi  sosial  dan  juga  mempunyai dampak sosial. Adapun untuk mengurangi ketegangan dalam konflik kepentingan diperlukan pendekatan partisipatoris masyarakat agar apa yang dirasakan sebagai kepentingannya  dapat  terakomodasi  dalam  perundang-undangan  yang  akan dibentuk  sebagaimana  pemikiran  dalam  teori  hukum  responsif  oleh  Nonet  dan Selznick dan teori hukum progresif. 61
Hukum  yang  harus  dikembangkan  di  sini  tidak  hanya  hukum  untuk manusia sebagaimana tesis hukum progresif, akan tetapi berubah dan bertambah menjadi  hukum  untuk  manusia  dan  teknologi.  Tesis  ini  dikemukakan  untuk menampung  tidak  hanya  kepentingan  manusia,  akan  tetapi  juga  kepentingan teknologi agar berkembang demi kesejahteraan manusia serta ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi pada umumnya dan teknologi informasi pada khususnya membawa  dampak  pada  kehidupan  manusia  dan  lingkungan  hidup  di  sekitar manusia. Menempatkan persoalan kemanusiaan sebagai titik tolak dari teknologi kecerdasan  buatan  sesungguhnya  merupakan  upaya  untuk  menempatkan manusia dalam posisi sentral sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila pada Sila Kedua. Berdasar hukum progresif, penempatan manusia dalam posisi yang utama seharusnya  diikuti  oleh  para  pemikir,  pencipta  dan  pengembang  teknologi
60 Agus Raharjo, Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia  Di  Cyberspace  dan  Pilihan  Terhadap  Model  Pengaturan  Di  Indonesia),  Ringkasan Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/Disertasi_Agus_Raharjo_-_Bhs_Indonesia.pdf.
61 Satjipto  Rahardjo  dan  Khudzaifah  Dimyati,  Sosiologi  Hukum,  Perkembangan,  Metode  dan Pilihan Masalahnya, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002,  hlm. 125.
informasi  agar  teknologi  yang  diciptakan  dapat  membawa  kebahagiaan  bagi manusia. 62
Berdasar  pada  titik  tolak  pemikiran  hukum  progresif  diatas  maka  kajian tentang  hukum  progresif  perlu  dipertimbangkan  sebagai  bahan  dalam membentuk  hukum  terkait  teknologi  kecerdasan  buatan  yang  diharapkan  akan bermanfaat bagi manusia dan bagi perkembangan teknologi itu sendiri, sehingga yang  wajib  menjadi  perhatian  yaitu  jangan  sampai  teknologi  kecerdasan  buatan yang  seharusnya  menjadi  alat  kemanusiaan  untuk  melepaskan  diri  dari perbudakan,  justru  hal  tersebut  berubah  menjadi  suatu  mekanisme  yang memperbudak manusia sendiri (dehumanisasi).

## Penutup
Teknologi  kecerdasan  buatan  adalah  bagian  sentral  dari  transformasi digital  pada  Revolusi  Industri  4.0  yaitu  ketika  teknologi big  data memicu pembelajaran mesin ( machine learning ) maka teknologi kecerdasan buatan akan semakin maju dan memiliki dampak pada segala bidang kehidupan. Para pembuat kebijakan  dan  regulator  di  negara  maju  seperti  Uni  Eropa,  Jepang,  Inggris  dan Amerika Serikat pun saat ini tengah bergulat dengan teknologi kecerdasan buatan dalam sektor hukum.
Analitik  hukum  pada  tingkat  global  telah  banyak  yang  mengadopsi teknologi big  data, algoritma,  dan  kecerdasan  buatan  untuk  membuat  prediksi hukum  atau  mendeteksi  tren  dalam  sebuah  kumpulan  data  yang  besar.  Sebagai contoh, Lex Machina , yang dimiliki oleh LexisNexis , menggunakan analitik hukum untuk memprediksi tren dan hasil dalam litigasi kekayaan intelektual, bahkan saat ini  sedang  dikembangkan  ke  jenis  litigasi  kompleks  lainnya.  Wolters  Kluwer memanfaatkan basis data dari catatan penagihan firma hukum untuk memberikan baseline ,  analisis  komparatif,  dan  meningkatkan  efisiensi  bagi  penasihat  hukum perusahaan  untuk  keperluan  penagihan  dan  jawaban  bagi  berbagai  masalah
62 Agus  Raharjo,  Ringkasan  Disertasi  Model  Hibrida  Hukum Cyberspace (Studi  tentang  Model Pengaturan  Aktivitas  Manusia  di  Cyberspace  dan  Pilihan  terhadap  Model  Pengaturan  di Indonesia), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/Disertasi_Agus_Raharjo_-_Bhs_Indonesia.pdf.
hukum. Ravel Law , juga baru-baru ini dibeli oleh LexisNexis , menggunakan sistem analitik  hukum  untuk  membantu  hakim  dalam  memprediksi  bagaimana  logika dan  tatacara  memutuskan  kasus,  termasuk  memberikan  rekomendasi  terkait penciptaan  preseden  dan  rekomendasi  bahasa  kepada  hakim  dalam  membuat putusan.  Selain  itu,  Profesor  hukum  Daniel  Katz  dan  rekan-rekannya  telah menggunakan analitik hukum dan pembelajaran mesin ( machine learning ) untuk membuat model prediksi yang sangat akurat dalam pembuatan putusan hakim di tingkat Mahkamah Agung. 63
Sistem  hukum  yang  ada  dan  berlaku  saat  ini  dibuat  untuk  manusia,  dan berfungsi  untuk  melindungi  hak-hak  manusia.  Sistem  hukum  yang  ada  juga dibangun  di  sekitar  kemampuan  manusia  dan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk melindungi manusia dari penderitaan. Ini menyiratkan kemampuan subjek hukum yang ada saat ini tidak hanya mampu merasakan sakit, tetapi juga menyadari akan rasa  sakit  sehingga  hal  tersebut  dimasukkan  dalam  pertimbangan  saat  proses pengambilan keputusan atau rekonstruksi sebuah aturan.
Beberapa  pertanyaan  dapat  diajukan,  seperti  jika  robot  yang  tidak merasakan  sakit  atau  senang,  apakah  dapat  dihukum  terutama  dalam  konteks hukum  pidana?  Bahkan  hak-hak  seperti  kebebasan  asasi  manusia  dihubungkan dengan gagasan tentang keadilan dan kesadaran maka robot tidak memiliki rasa takut  akan  kematian,  maka  robot  tidak  akan  menganggap  hal  tersebut  sebagai sebuah hukuman  karena  jika  hal  tersebut juga  merupakan  hukuman  maka  tidak akan menimbulkan rasa sakit. Penghilangan hak-hak kebebasan atau hal-hal yang menimbulkan rasa takut seperti hukuman penjara, hukuman mati atau hukuman seumur  hidup  juga  akan  sulit  diterapkan  untuk  menghukum  sebuah  mesin  yang melakukan kesalahan.
Sejak  ribuan  tahun  yang  lalu,  berbicara  tentang  hukum  adalah  berbicara tentang keadilan dan pencarian keadilan ( searching for truth ). Dunia hukum pun menjadi  ajang  pertarungan  hati  (keadilan)  dan  pikiran  (rasio).  Adapun  dengan munculnya  teknologi artificial  intelligent maka  hukum  juga  akan  terpengaruh
63 Daniel Martin Katz et al., A General Approach for Predicting the Behavior of the Supreme Court of the United States, https://doi.org/10.1371/journal. pone.0174698.
untuk  lebih  bersifat  teknis  dan  teknologis,  sehingga  yang  perlu  dipertanyakan pada  akhirnya  adalah  apakah  ada  jaminan  bahwa  sebuah  robot  yang  diciptakan melalui  teknologi  kecerdasan  buatan  akan  mampu  menciptakan  keadilan, kejujuran,  rasa  kasih  sayang  (mengasihi),  menolong  pihak  yang  lebih  lemah (kepedulian) serta empati dalam membuat keputusan hukum?
Dalam  hukum  progresif,  teknologi  harus  dimaknai  tidak  semata-mata sebagai  teknologi,  melainkan  teknologi  yang  dihasilkan  harus  mampu mengekspresikan  nilai  dan  moral  di  dalamnya.  Selain  itu,  pada  akhirnya  jika mendasarkan  pada  hukum  progresif  maka  hukum  yang  diciptakan  terkait teknologi  kecerdasan  buatan  harus  berbasis  pada  manusia  dan  kemanusiaan, yaitu mampu menolong manusia yang susah dan juga menderita, yang bertujuan mewujudkan keadilan yang membahagiakan bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Buku: Frank Levy and Richard J. Murnane, The New Division of Labor, How Computers Are Creating the New Job Market , Princeton University Press, New Jersey, 2005. Kaelan, Filsafat Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 1998. Khudzalifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004. Natangsa  Surbakti,  Filsafat  Hukum  Perkembangan  Pemikiran  dan  Relevansinya dengan Reformasi Hukum Nasional, BP FKIP UMS, Surakarta, 2012.
Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers and Strategies , 1st edition, Oxford University Press, United Kingdom, 2014.
Nils  John  Nilsson, the  Quest  for  Artificial  Intelligence:  A  History  of  Ideas  and Achievements , Cambridge University Press, 2010.
Raymond  Kurzweil, the  Singularity  is  Near:  When  Humans  Transcend  Biology , Penguin, United States, 2006.
Richard  Susskind  and  Daniel  Susskind, the  Future  of  the  Professions:  How Technology  will  Transform  the  Work  of  Human  Experts, Oxford  University Press, United Kingdom, 2015.
Richard  Susskind, Tomorrow’s  lawyers:  An  introduction  to  your  future, Oxford University Press, United Kingdom, 2013.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
____________________dan  Khudzaifah  Dimyati,  Sosiologi  Hukum,  Perkembangan, Metode  dan  Pilihan  Masalahnya,  Muhammadiyah  University  Press, Surakarta, 2002.
____________________,  Suatu  versi  Indonesia  tentang  Rule  of  Law,  Sisi-Sisi  lain  dari Hukum Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.
____________________,  Ilmu  Hukum,  Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
____________________, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006.
____________________, Hukum itu manusia bukan mesin dan Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007.
____________________,  Hukum  Progresif:  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Stuart  Russell  and  Peter  Norvig, Artificial  Intelligence:  A  Modern  Approach , Prentice Hall, New Jersey, 1995.
Jurnal dan artikel: Cromwell Schubarth, Y Combinator Startup Uses Big Data to Invest in Civil Lawsuits , Silicon Valley Business Journal, 2016.
Davide  Carneiro  et  al, Online  Dispute  Resolution:  an  Artificial  Intelligence Perspective , Artificial Intelligence Review 211, 2014.
Lincoln Tsang, Daniel A. Kracov, Jacqueline Mulryne, Louise Strom, Nancy Perkins, Richard  Dickinson,  Victoria  M.  Wallace,  and  Bethan  Jones, The  Impact  of Artificial  Intelligence  on  Medical  Innovation  in  the  European  Union  and United States , Issue of  the Intellectual Property & Technology Law Journal , 2017.
Satjipto  Rahardjo,  Hukum  Progresif:  Penjelajahan  Suatu  Gagasan,  Kajian  Hukum Ekonomi dan Bisnis, No. 59, Desember 2004.
____________________,  Arsenal  Hukum  Progresif,  Jurnal  Hukum  Progresif,  Semarang, Volume 3 Nomor 1 April 2007.
Spyros  Makridakis,  the  Forthcoming  Artificial  Intelligence  (AI)  Revolution:  Its Impact on Society and Firms, Working Paper Series, Neapolis University of Paphos, Futures, 2017, https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.03.006.
Disertasi dan Tesis: Stamatis  Karnouskos, The  Interplay  of  Law,  Robots  and  Society,  an  Artiﬁcial Intelligence  Era ,  Master’s  Thesis  in  Law,  Master’s  Programme  in  Law, Gender  and  Society,  Umeå  University  Forum  for  Studies  on  Law  and Society, Swedia, 2017.
Yudi  Kristiana,  Rekonstruksi  Birokrasi  Kejaksaan  dengan  Pendekatan  Hukum Progresif,  Studi  Penyelidikan,  Penyidikan  dan  Penuntutan  Tindak  Pidana Korupsi, Disertasi di PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

## Internet:
Adam  Liptak,  Sent  to  Prison  by  a  Software  Program’s  Secret  Algorithms, https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a- softwareprograms-secret algorithms.html?smid=tw-share&_r=0.
Adam  Wyner,  Artificial  Intelligence  and  the  Law,  IJCAI-ECAI  2018  Tutorial, Swansea  University  School  of  Law  and  Department  of  Computer  Science, http://www.ijcai-18.org/wp-content/uploads/2018/05/T04-AI-and-the- Law-IJCAI-ECAI-18.pdf.
Agus  Raharjo,  Ringkasan  Disertasi  Model  Hibrida  Hukum  Cyberspace  (Studi tentang  Model  Pengaturan  Aktivitas  Manusia  di  Cyberspace  dan  Pilihan terhadap  Model  Pengaturan  di  Indonesia),  Program  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro, 2008, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/Disertasi_Agus_Raharjo Bhs_Indonesia.pdf.
Allen  and  Overy,  Allen  &  Overy  and  Deloitte  tackle  OTC  derivatives  market challenge,
http://www.allenovery.com/news/en- gb/articles/Pages/AllenOvery-and-Deloitte-tackle-OTC-derivativesmarket- challenge.aspx.
Bloomberg,  Saudi  Arabia  Gives  Citizenship,  www.bloomberg.com/news/articles/
2017-10-26/saudi-arabia-gives-citizenship-to-a-robot-claims-global-first.
Brian Cave Leighton Paisner, BLP wins first contested application to use Predictive Coding technology in disclosure, https://www.bclplaw.com/en- US/thought-leadership/blp-wins-first-contested-application-to-use- predictive-coding-technology-in-disclosure.html. Clifford  Chance,  Clifford  Chance  drives  innovation  strategy  with  artificial intelligence system Kira, https://www.cliffordchance.com/news/news/2016/07/clifford-chance- drives-innovation-strategy-with-- artificial-inte.html.
Cision, RAVN Systems' Artificial Intelligence Platform is Deployed Successfully at Berwin Leighton Paisner, https://www.ravn.co.uk/ravn-systems-artificial- intelligence-platform-deployed-successfully-berwin-leightonpaisner.
Daniel  Martin  Katz et  al.,  A  General  Approach for  Predicting  the  Behavior  of  the Supreme  Court  of  the  United  States,  https://doi.org/10.1371/journal. pone.0174698.
Dentons,  Nextlaw  Labs  and  IBM  Cloud  fuel  legal  tech  startups, http://www.dentons.com/en/whats-different-about-dentons/connecting- you-to-talented-lawyers-around-theglobe/news/2015/august/dentons- nextlaw-labs-and-ibm-cloud-fuel-legal-tech-startups.
DLA Piper, DLA Piper partners with Kira Systems to leverage artificial intelligence tool for M&A due diligence,
https://www.dlapiper.com/en/uk/news/2016/06/dla-piper-partners- with-kira-systems.
Elle Hunt, ‘Tay, Microsoft’s AI chatbot, Get a Crash Course in Racism from Twitter’, https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/tay- microsoftsai-chatbot-gets-a-crash-course-in-racism-from-twitter.
Graham  Greenleaf,  Legal  Expert  Systems:  Robot  Lawyers?  an  Introduction  to Knowledge-Based Applications to Law, http://www2.austlii.edu.au/cal/papers/robots89/  (terakhir  diakses  26 Maret, 2019).
Mannes,  J,  DoNotPay  launches  1,000  new  bots  to  help  you  with  your  legal problems, https://techcrunch.com/2017/07/12/donotpay-launches-1000- new-botsto-help-you-with-your-legal-problems.
Manyika, J, Chui, M, Miremadi, M, Bughin, J, George, K, Willmott, P. and Dewhurst, M,  A  future  that  works:  automation,  employment,  and  productivity,
McKinsey Global Institute, http://www.mckinsey.com/global- themes/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works (terakhir diakses 21 Februari, 2019].
Matt  Byrne,  Linklaters  becomes  first  magic  circle  firm  to  sign  deal  with  AI provider RAVN, https://www.thelawyer.com/issues/online-may-
2016/linklaters-becomes-first-magic-circle-firm-to-sign-deal-with-ai- provider-ravn.
Mc  Kinsey  Global  Institute,  Artificial  Intelligence  and  Southeast  Asia  Future, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/A rtificial%20Intelligence/AI%20and%20SE%20ASIA%20future/Artificial- intelligence-and-Southeast-Asias-future.ashx.
Michael Mills, Artificial Intelligence in Law: The State of Play 2016, Legal Executive Institute,  http://legalexecutiveinstitute.com/artificial-intelligence-in-law- the-state-of-play2016-part-1.
Muhammed  A.R.  Pasha  and  Paul  Soper, Combining  the  Strengths  of  Information Management Technologies to Meet the Needs of Legal Professionals , Journal Information, Law & Technology ,
http://elj.warwick.ac.uk/jilt/itpract/2pasha.
Neznamov,  A.,  Naumov,  V,  Model  Convention  on  Robotics  and  AI, http://robopravo.ru/matierialy_dlia_skachivaniia#ul-id-4-35.
Price  Water  Coopers,  Global  Artificial  Intelligence  Study,  Sizing  the  Prize:
Exploiting  the  AI  Revolution  (What  the  real  value  of  AI  for  your  business and how can you capitalize?) https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis- sizing-the-prize-report.pdf Richard Kemp, Legal Aspects of Artificial Intelligence, http://www.kempitlaw.com/wp-content/uploads/2016/11/Legal- Aspects-of-AI-Kemp-IT-Law-v1.0-Nov-2016-2.pdf Robert Moles and Bib Sangha, Logic Programming (an Assessment of Its Potential for Artificial Intelligence Applications in Law,http://web.archive.org/web/20020401072624/law.uniserve.edu.au/l aw/pub/compute/logic/(terakhir diakses 26 Februari, 2019).
Russell  Allen  and  Graham  Greenleaf, Introduction  to  Inferencing ,  UNSW Computerisation of Law,
http://aide.austlii.edu.au/documentation/inferencing.introduction.
Ryan  Riefri,  Alan  Turing,  Pioner  Awal  Terciptanya  Komputer  Digital,
https://www.codepolitan.com/alan-turing-pioner-awal-terciptanya- komputer-digital-58c686f4cdcef (diakses 14 Februari 2019).
Samuel  Gibbs,  Chatbot  lawyer  overturns  160,000  parking  tickets  in  London  and
New
York,
https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/28/chatbot- ailawyer-donotpay-parking-tickets-london-new-york.
Sandip Debnath et al., Law BOT: A Multiagent Assistant for Legal Research , 4 IEEE Journal  Internet  Computing  Online,  No.  6,  Nov.-Dec.  2000,  at  32-37, http://csdl.computer.org/comp/mags/ic/2000/06/w6032abs.htm.
Shead,  S,  The  House  of  Lords  is  going  to  carry  out  a  public  inquiry.  Business Insider,  July  20,  2017,  http://uk.businessinsider.com/house-of-lords-to- carry-outpublic-inquiry-into-ai-advances-2017-7.
Slaughter  and  May,  Luminance  launches  with  backing  of  Invoke  Capital  and  in collaboration with Slaughter and May, https://www.slaughterandmay.com/news-and-recent- work/news/luminance-launches-with-backing-ofinvoke-capital-and-in- collaboration-with-slaughter-and-may/.
The Ministry of Justice, Nationality Law of Japan, http://www.moj.go.jp/ENGLISH/ information/tnl-01.html.
Thomas S.
Clay and Eric A. Seeger, Law Firms in Transition, http://www.altmanweil.com/LFiT2017/.
Thomson  Reuters,  Thomson  Reuters  and  IBM  Collaborate  to  Deliver  Watson Cognitive  Computing  Technology,  http://thomsonreuters.com/en/press- releases/2015/october/thomson-reuters-ibm-collaborate-to- deliverwatson-cognitive-computing-technology.html.
Tsvetkova,  I,  AI  in  Court,  lawyer  bot  in  court,  and  legal  disputes  crowdfunding– LegalTech–revolution begins, https://rb.ru/opinion/legaltech.
University  of  Otago,  Artificial  Intelligence  and  Law  in  New  Zealand, http://www.cs.otago.ac.nz/research/ai/AI-Law/index.html.
W.H.  Freeman  and  Co,  Discussing  the  use  of  computers  to  automate  judicial decision making, http://www.ipma-wa.com/news/1977/197707.htm.