## DYNAMIC GOVERNANCE PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

## DYNAMIC GOVERNANCE PROGRAMS SOCIAL REHABILITATION UNFITABLE HOUSES
Ardi Rodhita Setiawan * , Ertien Rining Nawangsari Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Rumah tidak layak huni saat ini menjadi salah satu masalah kemiskinan sehingga membutuhkan peningkatan kualitas untuk menjadi rumah layak huni. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial dalam pemenuhan rumah layak huni menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program Rutilahu dalam perspektif dynamic governance melalui komponen kapabilitas dinamis di Dinas Sosial Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya mengembangkan program Rutilahu dengan membuat inovasi e-Rutilahu dan mengintegrasikan dengan Padat Karya serta bekerjasama dengan perusahaan CSR, para pengembang, Baznas Kota Surabaya. Akan tetapi, dalam praktik- nya di lapangan, proses administrasi pada program Rutilahu masih dinilai rumit dibandingkan program rehabilitasi sosial milik swasta sehingga pelayanan administrasi perlu disederhanakan agar efektif. Selain itu, kendala-kendala mendasar dan kendala teknis seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi yang dapat dipertimbangkan agar pelayanan program Rutilahu dapat lebih tepat sasaran dan maksimal.
Kata kunci : Program Rutilahu, dynamic governance, kemiskinan

## ABSTRACT
Uninhabitable houses are currently one of the problems of poverty, thus requiring quality improvement to become habitable houses. The Surabaya City Government through the Social Service in fulfilling livable housing is carrying out the Rutilahu social rehabilitation program to improve people's welfare. This study aims to analyze the Rutilahu program in the perspective of dynamic governance through dynamic capability components in the Surabaya City Social Service. The research method used in this research is qualitative with a descriptive case study method. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results showed that the Surabaya City Social Service developed the Rutilahu program by innovating e-Rutilahu and integrating with Padat Karya and collaborating with CSR companies, developers, Surabaya City Baznas. However, in practice in the field, the administrative process for the Rutilahu program is still considered complicated compared to private social rehabilitation programs, so administrative services need to be simplified to be effective. In addition, the basic constraints and technical constraints should be considered as evaluation material so that the services of the Rutilahu program can be more targeted and maximized . Keywords : Rutilahu program, dynamic governance
PENDAHULUAN Permasalahan kemiskinan merupakan per- masalahan yang kompleks dan bersifat multidi- mensional. Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif mencakup ber- bagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilak- sanakan secara terpadu (Lendentariang dkk., 2019). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan Indonesia sebesar 10,14% pada Maret 2021. Angka ini hanya turun 0,05% dibandingkan dengan September 2020 ya- ng sebesar 10,19%. Sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat 0,36% dari 9,78% (Jayani, 2021). Lembaga penelitian SME- RU mengidentifikasi kemiskinan dimana salah sa- tu kriterianya yang akan menjadi fokus pem-
bahasan penelitian ini adalah ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar seperti pangan, san- dang, dan papan. Hal ini dipertegas oleh Tursi- larini & Udiati (2020) bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar khususnya papan/tem- pat tinggal atau rumah layak huni menyebabkan keluarga miskin tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik.
Rumah adalah tempat tinggal dan ber- lindung serta tempat yang digunakan untuk ke- tahanan hidup sesorang beserta keluarganya. Rumah yang layak yaitu unsur yang paling pen- ting untuk menjalankan kehidupan bagi mereka yang menempatinya (Wulansari & Ma’ani, 2021). Sehingga dalam mengatasi persoalan kemiskinan terutama dalam memperbaiki kondisi rumah yang
tidak layak huni, dalam hal ini Kementerian Sosial RI sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan rehabilitasi sosial membuat kebijakan program Rutilahu. Hal itu di- buktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
Mengacu peraturan di atas, pemerintah Kota Surabaya sebagai wilayah yang memiliki hak, dan kewajiban daerah otonom serta menjadi wilayah terlaksananya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga menegaskan komitmennya dalam peningkatan perbaikan fisik rumah bagi keluarga miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Pada pasal 2 juga disebutkan bahwa tujuan program kegiatan rehabilitasi sosial Rutilahu yaitu untuk mengembalikan keberfung- sian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah menjadi rumah layak huni, sehat dan aman (Faiq, 2021) . Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Surabaya bahwa penerima manfaat Rutilahu se- lama 2 tahun terakhir, yakni tahun 2020 berjumlah 1090 penerima manfaat dan tahun 2021 sebanyak 461 penerima manfaat. Dapat diketahui Keca- matan Tambaksari merupakan penerima manfaat Rutilahu tertinggi dibandingkan kecamatan lain- lain yakni sebanyak 79 penerima manfaat pada tahun 2020, dan tahun 2021 sebanyak 30 penerima manfaat. Dengan demikian, Kecamatan Tambak- sari juga memiliki selisih penurunan tertinggi. Sedangkan, Kecamatan Sawahan menjadi wilayah tertinggi kedua dengan 63 penerima manfaat pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 23 penerima manfaat.
Upaya rehabilitasi rumah yang dilakukan Dinsos Kota Surabaya masih menemui kendala di lapangan khususnya terkait status rumah. Dinsos Kota Surabaya tak akan merehabilitasi jika status- nya masih sengketa. Karena itu, Dinsos Kota Surabaya mencermati kepastian status tanah yang dimiliki oleh warga kurang mampu. Selain itu, kendala paling sering ditemui ialah karena adanya sengketa tanah internal keluarga (Radarsurabaya. id, 2021). Dengan demikian, maka seharusnya permasalahan tersebut merujuk pada pernyataan Sitepu, dkk., (2018); Mahaeni, dkk., (2018); Ummami, (2013) dalam Irmayani & Suradi (2018) bahwa khusus mengenai data kemiskinan, perlu pemahaman bersama, bahwa penanggulangan ke-
miskinan memerlukan “satu data dalam satu pintu”. Peneliti melakukan penelusuran mengenai penelitian yang membahas tentang program pela- yanan publik dalam perspektif dynamic gover- nance . Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki bahasan yang sama tetapi dengan fokus yang berbeda, diantaranya ialah: Pertama , Jurnal Administrasi Negara, Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi Tentang Kapabilitas Dinamika Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Paspor) dari Endar Heryan Pajri 2018, menyatakan bahwa dengan penerapan dynamic governance dalam penyeleng- garaan pelayanan paspor cukup mampu meng- hasilkan berbagai perubahan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan paspor menjadi lebih baik dimata masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa hal yang ku- rang diterapkan dalam proses pola pikir kapabi- litas dinamis (Pajri, 2018). Terdapat persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas ten- tang pelayanan publik ditinjau dalam pendekatan dynamic governance , sedangkan perbedaannya ia- lah lokasi dan waktu.
Kedua , Konferensi Nasional Ilmu Adminis- trasi, Dynamic Governance Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Serang dari Sururi dkk., yang menyatakan bahwa pada konsep dynamic gover- nance , implementasi program Rutilahu bagi MBR di Kota Serang masih menunjukkan adanya bebe- rapa kelemahan dalam aspek internalisasi budaya organisasi dan kapabilitas organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu perlu ada upaya untuk mendorong penerapan konsep dynamic governance sebagai inovasi kebijakan strategis agar stakeholder ke- bijakan pemerintahan Kota Serang dapat meng- optimalkan upaya mendukung keberhasilan prog- ram Rutilahu bagi MBR di Kota Serang (Sururi et al., 2019). Terdapat persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas tentang program Rutilahu dalam perspektif dynamic governance , sedangkan perbedaannya ialah lokasi dan waktu penelitian.
Terkait dengan dynamic governance , erat kaitannya dengan pendekatan governance yang membutuhkan dynamic governance sebagai bent- uk lain pengembangan dalam pemahaman ilmu pemerintahan dan pendekatan administrasi publik modern (Erita, 2016); (Tahir & Nahruddin, 2017). Sehingga menegaskan bahwa pada dasarnya ialah
sebuah konsep tentang pemerintahan terkait de- ngan proses birokrasi dan pengambilan keputusan yang berupaya untuk memenuhi aspek-aspek keterbukaan informasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara tepat (Abral & Andri, 2022). Urgensi penelitian ini menggunakan kajian teori dynamic governance sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahman & Bakri (2019) bahwa pemerintahan yang dinamis ( dynamic gorvenance ) adalah suatu tata kelola pemerintahan yang bisa memahami kebutuhan masyarakat secara progresif untuk melihat berbagai permasalahan dengan ber- bagai sudut pandang, sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan tepat sasaran pada masyarakat. Pemerintahan yang seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan dan diidamkan oleh masyarakat.
Menurut Kasim et al., (2015) kemampuan konsep kapabilitas dinamis ( dynamic capabilities ) sebagai komponen yang menggerakkan sumber daya manusia dan proses mengarah pada peruba- han berbagai kebijakan yang adaptif menuju pada dynamic governance . Oleh karena itu, yang di- butuhkan adalah pemerintahan yang mampu men- jawab tantangan. Apalagi, saat ini konsep dynamic governance menjadi tren sebagai sebuah jawaban jitu atas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai Negara.
Neo & Chen (2007) meyakini bahwa model dynamic governance dengan komponen kapabili- tas dinamis yang terdiri dari 3 (tiga) kemampuan yaitu think ahead , think again dan think across sebagai pendekatan administrasi publik modern yang membantu melihat permasalahan secara me- nyeluruh ( holistic ) (Rahmatunnisa, 2019). Dengan demikian, tujuan penelitian yaitu untuk mengana- lisis program Rutilahu dalam perspektif dynamic governance melalui komponen kapabilitas dina- mis di Dinas Sosial Kota Surabaya.
METODE Pendekatan dalam penelitian ini, yaitu kua- litatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif. Menurut Creswell (2019), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu program. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpul- kan secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Sehingga dalam penelitian ini akan mencermati permasalahan mengenai dy- namic governance dalam program Rutilahu melalui komponen kapabilitas dinamis di Dinas Sosial Kota Surabaya.
Sumber data primer diperoleh melalui ob- servasi dengan pengamatan langsung pada objek penelitian, wawancara dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan dokumentasi. Kemudian data sekunder diperoleh dari data-data yang sudah tersimpan pada objek penelitian yang berhubungan dengan program dan kegiatan kerja. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif ( interactif model of asnalysis ) dikem- bangkan oleh Miles et al., (2019) yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, kon- densasi data, penyajian data hingga pada pena- rikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan dalam pelaksanaan penulisan ilmiah. Setelah itu, dilaksanakan kon- firmasi terhadap informan lainnya untuk mem- peroleh data yang valid. Selanjutnya data tersebut diolah dan dilakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara saksama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Rutilahu atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan merupakan kegiatan penanganan fakir miskin yang diseleng- garakan Kementerian Sosial RI dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi ru- mah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial sebagai daerah otonom menegaskan komitmennya dalam pening- katan perbaikan fisik rumah bagi keluarga miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Reha- bilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Kebijakan ini dijalankan dengan prinsip semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Program Rutilahu di Kota Surabaya men- jadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti karena penerapan program Rutilahu ini mem- berikan ketentuan bahwa setelah rumah penerima manfaat diperbaikan, maka rumahnya tidak boleh dijual atau disewakan. Disisi lain, upaya reha- bilitasi rumah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Surabaya masih menemui kendala di lapangan terkait terkait status rumah seperti adanya se- ngketa tanah internal keluarga (Radarsurabaya.id, 2021). Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk menganalisis program Rutilahu dalam perspektif dynamic governane melalui komponen kapabilitas dinamis di Dinas
Sosial Kota Surabaya, maka ditentukan fokus penelitian yang digunakan yaitu thinking ahead (berpikir ke depan), thinking again (berpikir lagi), dan thinking across (berpikir lintas bantas).
Thinking Ahead (Berpikir ke Depan) Dalam konsep dynamic governance , insti- tusi pemerintah harus berpikir secara cerdas dan taktis dengan berpikir ke depan ( thinking ahead ). Menurut Neo & Chen (2007) dikutip Rahman & Bakri (2019), dalam mengeksplorasi dan meng- antisipasi trend perkembangan dimasa depan da- pat dilihat dari aspek perkembangan kebijakan yang dapat mempengaruhi capaian tujuan program, aspek strategi pilihan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan ancaman yang muncul dan me- manfaatkan peluang baru, dan aspek pengambilan keputusan atas masalah sebagai bentuk respon yang tanggap.
Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan yaitu perkembangan kebija- kan program Rutilahu hingga saat ini dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berorientasi utama pada pemberdayaan masyarakat melalui stimulus dengan menggunakan semangat kebersa- maan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Hal ini me- ngacu pedoman teknis sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.
Dalam pedoman dan petunjuk teknis ke- giatan perbaikan rumah Rutilahu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya masuk dalam data MBR Kota Surabaya, memiliki surat kete- rangan miskin, memiliki KTP atau KK serta ber- domisili di rumah yang diusulkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili, kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran atau bencana, dan surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dengan diketahui secara kewilayahan oleh ketua RT, ketua RW dan Lurah.
Terkait pengembangan program Rutilahu agar dapat berkembang di masa depan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan ter- hadap masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder , di antaranya perusa- haan-perusahaan melalui Corporate Social Res- ponsibility (CSR), para pengembang, dan Baznas Kota Surabaya. Selain itu, pengembangan juga dilakukan dengan kerjasama antara perangkat desa pendamping dan masyarakat bergotong royong yang menghasilkan pekerjaan dengan baik. Meski- pun program Rutilahu ini berdampak pada mas-
yarakat namun dalam prosesnya di lapangan se- perti pembagian bahan material yang tidak merata dapat mengganggu berjalannya program Rutilahu dinilai menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Sosial Kota Surabaya.
Secara lebih detail, kriteria dan persyaratan serta alur proses usulan Rutilahu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Kriteria dan Alur Proses Usulan Rutilahu
Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengembangan inovasi yang bernama aplikasi e-Rutilahu yang di dalamnya terdapat sejumlah informasi seperti permintaan atau usulan pengajuan perbaikan rumah dari kelurahan setempat, rencana anggaran belanja perbaikan rumah, dan target realisasi tiap ta- hunnya. Adapun di tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Surabaya sejak Januari-Juni 2022 sudah menyasar 419 rumah yang dilakukan melalui padat karya dari target 800 rumah selama tahun 2022. Sedangkan permintaan atau usulan yang masuk dalam aplikasi e-Rutilahu sudah mencapai 4.429 rumah.
Adanya aplikasi Padat Karya yang terinteg- rasi dengan program Rutilahu dalam hal per- mintaan untuk menjadi tukang dan pembantu tukang yang berasal dari warga sekitar dapat dilakukan melalui aplikasi Padat Karya. Hal ini menggambarkan tujuan yang ada pada program Rutilahu dengan memberdayakan masyarakat membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan tersebut juga disiapkan untuk me- ngatasi kendala dan memanfaatkan peluang yang ada pada program Rutilahu. Menurut Yuwono (2021) kebijakan publik yang terintegrasi mem- berikan manfaat bagi prioritas kerja pemerintah untuk bersikap adaptif, produktif dan inovatif.
Gambar 2. Aplikasi E-Rutilahu
Pengembangan inovasi berupa e-Rutilahu yang diintegrasikan dengan Padat Karya tidak terlepas dari kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Kendala tersebut berasal dari masya- rakat sendiri di mana terdapat warga yang memaksa untuk dilakukan perbaikan terhadap rumahnya, padahal masih ada rumah lain yang yang kondisinya membutuhkan perbaikan terlebih dahulu. Hal tersebut direspon oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dengan melakukan rembuk tingkat kelurahan antara RT, RW, dan LPMK untuk menentukan solusi yang dianggap logis dan rele- van dengan situasi dan kondisi serta kuota per- baikan rumah di setiap kelurahan. Dapat dikatakan bahwa kendala ini bersifat diluar prosedural dari Pasal 13 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya yang menjelas- kan bahwa penetapan prioritas bagian bangunan rumah yang akan diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kondisi kerusakan di lapangan, berdasar- kan pada fungsi bangunan dan ketersediaan ang- garan. Dengan demikian, secara keseluruhan pene- litian ini menghasilkan temuan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki kemampuan untuk berpikir ke depan dalam mengeksplorasi dan me- ngantisipasi trend perkembangan di masa depan sesuai dengan teori Neo & Chen (2007) dalam Mazidah et al., (2020) melalui pengembangan inovasi e-Rutilahu dan mengintegrasikan dengan Padat Karya serta bekerjasama dengan perusahaan CSR, para pengembang, Baznas Kota Surabaya. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala
berasal dari masyarakat sendiri di mana beberapa masyarakat ada yang meminta untuk didahulukan proses perbaikan rumah, sementara masih ada kondisi rumah yang lebih parah dan segera mem- butuhkan perbaikan rumah. Akan tetapi, kendala tersebut tidak berdampak signifikan dalam proses berjalannya program Rutilahu.
Thinking Again (Berpikir Lagi) Institusi pemerintah harus memiliki kemam- puan untuk memanfaatkan data aktual, informasi, pengukuran dan umpan balik terhadap masalah yang menghambat kinerja. Menurut Neo & Chen (2007:35) dalam Rahman & Bakri (2019), thin- king again merupakan kemampuan meninjau kembali kebijakan, strategi dan program yang sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Tabel 1. Rekapitulasi Pengalokasian Pembangunan Rutilahu Tahun 2016-2022 No Tahun Banyaknya/Unit 1 2016 1.184 2 2017 1.444 3 2018 1.038 4 2019 679 5 2020 416 6 2021 623 7 2022 800 Total 6.184 Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya , 2022
Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan yaitu kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya menunjukkan progres yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan data selama 7 (tujuh) tahun terakhir sebanyak 6.184 unit. Pada tahun 2022, Dinas Sosial Kota Surabaya juga memiliki sikap optimistis dalam mencapai target sesuai dengan target pembangunan per/tahun yakni 800 unit. Lebih lanjut, bahwa dalam setiap unitnya terdapat anggaran yang berbeda berdasarkan dengan klaster tingkat kerusakan yaitu Rp 5 juta membutuhkan waktu perbaikan selama enam hari, anggaran Rp 15 juta dikerjakan selama 12 hari, anggaran Rp 25 juta dikerjakan selama 16 hari, dan anggaran Rp 30 juta membutuhkan pe- ngerjaan renovasi selama 19 hari. Sehingga program Rutilahu dinilai mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Dinas Sosial Kota Surabaya juga melaku- kan identifikasi kebijakan strategi dan evaluasi terkait keberhasilan program Rutilahu. Hasil iden- fitikasi menunjukkan bahwa program Rutilahu di Kota Surabaya berbeda dengan kota-kota lain di
Indonesia. Perbedaan tersebut terletak ialah skema e-Rutilahu yang terintegrasi dengan program padat karya di mana pekerja yang berasal dari warga sekitar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada- nya kebijakan melibatkan warga lokal dalam hal ini kebutuhan bahan bangunan dan tukang ba- ngunan yang berasal dari warga sekitar sangat membantu perekonomian masyarakat Kota Sura- baya. Evaluasi yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik melalui proses pengam- bilan keputusan dengan melakukan pendampingan secara ketat.
Selain faktor adanya keterlibatan warga lokal, sikap keswadayaan, kesetiakawanan dan kemitraan menjadi prinsip yang melandasi kegotongroyongan, menjadi bagian yang berkembang baik mulai dari implementator, sampai pada penerima manfaat program Rutilahu. Menariknya, pada tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Lansia Nasional, Pemerintah Kota Surabaya secara simbolis menyerahkan bantuan program Rutilahu.
Gambar 3. Serah terima rehabilitasi Rutilahu
Hasil kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya berdasarkan umpan balik masyarakat bahwa prog- ram Rutilahu telah disambut dan mendapat respon positif dari masyarakat. Dibuktikan dengan jawa- ban berbagai respon yang ditunjukkan oleh pe- nerima manfaat ketika menyatakan perasaan mereka setelah rumahnya dilakukan perbaikan. Selain itu, pencapaian target tiap tahun yang telah ditentukan menjadi bukti bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Surabaya dilakukan dengan optimal. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Reha- bilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa kegiatan per- baikan Rutilahu dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, kemitraan, kesetiakawanan, kemanfaatan, dan partisipasi. Temuan penelitian ini juga didukung bahwa program Rutilahu di dalamnya terdapat sumber daya yang memadai. Menurut Rohaniati et al., (2021) sumber daya seperti kemampuan manusia,
kesiapan dana, teknologi dan fasilitas yang me- nunjang tentu saja akan sangat membantu pelak- sanaan program pembangunan Rutilahu. Per- nyataan tersebut dipertegas Muharam & Rusli (2019) bahwa betapapun cermat dan tepat rencana strategis yang telah disusun namun bila proses implementasinya tidak didukung dengan sumber daya yang memadai maka dengan sendirinya sulit mewujudkan kinerja organisasi yang tinggi dalam mengaktualisasikan visi dan misi organisasi. Ka- rena itu, dukungan sumber daya menjadi sangat penting untuk membangun kinerja organisasi. Dari pernyataan di atas diketahui bahwa thinking again dalam program Rutilahu yang di- lakukan Dinas Sosial Kota Surabaya sesuai de- ngan teori Neo & Chen (2007) dalam Mazidah et al., (2020) bahwa setelah adanya e-Rutilahu yang terintegrasi dengan aplikasi Padat Karya, hingga saat ini belum ada kebijakan strategis mengingat selama berlangsungnya program Rutilahu belum ditemukan kendala-kendala yang sifatnya dapat dikatakan menggangu outcome dari program Ru- tilahu. Adapun outcome program Rutilahu ialah perbaikan kondisi rumah baik menjadi rumah layak huni, sehat dan aman dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, ke- swadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.
Thinking Across (Berpikir Lintas Batas) Dalam konsep dynamic governance , insti- tusi pemerintah harus memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan pemikiran ke- lompok/individu lain dalam melakukan inovasi kebijakan publik. Menurut Neo & Chen (2007:35) dalam Rahman & Bakri (2019), thinking across merupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir ( mindset ) yang secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu sehingga akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejah- teraan masyarakat yang bersifat inovatif dan kreatif. Proses thinking across Dinas Sosial Kota Surabaya pada program Rutilahu direalisasikan melalui kegiatan studi banding. Menariknya ialah studi banding bukan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang mendatangi daerah kota lain, melainkan Pemerintah Daerah lain lah yang mem- pelajari berbagai praktik pelayanan yang dilaku- kan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk di- ambil pelajarannya sehingga berbagai praktik yang baik diambil dan berbagai kesalahan-
kesalahan yang dilakukan di Pemerintah Daerah lain diantisipasi untuk tidak sampai terjadi pada program Rutilahu.
B erikut ini daftar kunjungan dan kedatangan dari Pemerintah Daerah lain dalam rangka studi banding mengenai pelaksanaan program Rutilahu di Kota Surabaya:
Tabel 2. Daftar Kunjungan dan Kedatangan Studi Banding Pemerintah Daerah lain ke Dinas Sosial Kota Surabaya No Kunjungan/Kedatangan Waktu 1. Kedatangan dari Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon ke Dinas Sosial Kota Surabaya Januari 2022 2. Kedatangan dari Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ke Dinas Sosial Kota Surabaya Desember 2021 3. Kunjungan dari DPUPKP Kabupaten Kulon Progo ke Dinas Sosial Kota Surabaya Desember 2020 4. Kunjungan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Bekasi ke Dinas Sosial Kota Surabaya Desember 2019

## Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022
Saat pelaksanaan studi banding, Pemerintah Daerah lain mengapresiasi atas langkah dan ino- vasi pembangunan rehabilitasi Rutilahu di Kota Surabaya yang bersumber dari APBD. Beberapa pembahasan yang menjadi konsen diskusi studi banding diantaranya dasar hukum pelaksanaan Rutilahu, proses pelaksanaan Rutilahu, jumlah dana yang diberikan pada tiap unit dan jumlah unit keseluruhan yang mendapat bantuan Rutilahu melalui dana APBD, serta strategi dan peluang dalam program Rutilahu bagi MBR. Meskipun begitu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Dinas Sosial Kota Surabaya belum pernah melakukan studi banding untuk mempelajari kualitas pelayanan dengan pihak swasta, padahal sebagian penerima manfaat menganggap pihak Dinas Sosial Kota Surabaya perlu untuk belajar juga dari pihak swasta khususnya terkait keseder- hanaan prosedur untuk memperoleh bantuan re- habilitasi rumah.
Program Rutilahu yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Surabaya dinilai penerima manfaat program Rutilahu berjalan dengan baik, namun belum sebaik seperti pelayanan di sektor swasta dalam beberapa aspek khususnya keseder- hanaan prosedur pengajuan rehabilitasi rumah pada program Rutilahu yang masih dinilai rumit jika dibandingkan dengan program rehabilitasi rumah milik pihak swasta. Sehingga penerima manfaat program memberikan kritik bahwa prog-
ram Rutilahu perlu meningkatkan standar pela- yanan agar persyaratan pelayanan adminisrasi menjadi lebih sederhana sehingga program Ruti- lahu dapat berjalan lebih optimal. Hasil di atas belum sejalan dengan konsep thinking across di mana seharusnya dalam perspektif dynamic go- vernance bisa dijadikan solusi dengan cara pemerintah dapat menggali nilai-nilai dari praktik pemerintahan terdahulu kemudian mentransfernya dalam kehidupan birokrasi pemerintah sekarang ini (Rahman & Bakri, 2019).
KESIMPULAN Dinas Sosial Kota Surabaya dalam men- jalankan program Rutilahu, terdapat (3) tiga ke- mampuan yang menggambarkan tata kelola peme- rintahan yang dinamis yaitu Pertama , kemampuan berpikir ke depan ( thinking ahead ) yakni dengan mengembangkan inovasi e-Rutilahu dan meng- integrasikan dengan Padat Karya serta bekerja- sama dengan perusahaan CSR, para pengembang, Baznas Kota Surabaya. Pengembangan tersebut juga disiapkan untuk mengatasi kendala dan memanfaatkan peluang yang ada pada program Rutilahu. Kedua , berpikir lagi ( thinking again ) pada program Rutilahu, Dinas Sosial Kota Su- rabaya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan data aktual, informasi, pengukuran dan umpan balik dengan bersandarkan pada semangat keber- samaan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Ketiga , pada kemampuan berpikir lintas batas ( thinking across ), Dinas Sosial Kota Surabaya menjadi percontohan bagi daerah lain dalam pelaksanaan program Rutilahu sehingga menjadi rujukan dalam kegitan studi banding pemerintah daerah lain. Akan tetapi, dalam beberapa aspek khususnya kesederhanaan prosedur program Rutilahu masih dinilai rumit jika dibandingkan dengan program rehabilitasi rumah milik pihak swasta. Dinas Sosial Kota Surabaya perlu menyederhanakan proses administrasi pada program Rutilahu untuk menaikkan standar pelayanan agar menjadi lebih sederhana. Selain itu, kendala-kendala mendasar dan kendala teknis seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi yang dapat dipertimbangkan guna pelayanan program Rutilahu yang lebih tepat sasaran dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abral, A. P., & Andri, S. 2022. Proses Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Prinsip Good Governance Process Procurement of Goods/Services. Jurnal Kebijakan Publik ,
13 (1),
54–59. https://doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7970 Creswell, J. W. 2019. Research Design:
Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). California:
SAGE Publications. Erita, M. 2016. Pelaksanaan Good Governance Pada Instansi Pemerintah. Jurnal Kebijakan
Publik ,
7 (1), 91–98. https://doi.org/10.31258/jkp.v7i1.7761 Faiq, N. 2021. Tahun ini Pemkot Surabaya Bedah 842 Unit Rumah Tidak Layak Huni, Segini Anggarannya Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Tahun ini Pemkot Surabaya Bedah 842 Unit Rumah Tidak Layak Huni, Segini Anggarannya. Surabaya.tribunnews.com 22 Maret 2021. https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/22/ pemkot-surabaya-mulai-bedah-842-rumah- tidak-layak-huni (22 September 2022). Irmayani, & Suradi. 2018. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keterpaduan Data di Kota Semarang. Sosio Konsepsia , 8 (1), 1–13. https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1568 Jayani, D. H. 2021. Penduduk Miskin Indonesia
Capai 27,54 Juta Orang per Maret 2021. Databoks 15 Juli 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2 021/07/15/jumlah-penduduk-miskin- indonesia-capai-2754-per-maret-2021# (20 September 2022) Kasim, A., Huseini, M., Anwar, R., & Siong, N. B.
2015. Merekontruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah , 3(3), 258-266.
Lendentariang, D., Engka, D. S. M., & Tolosang,
K. D. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 19 (02), 23–34. Mazidah, A. L., Astuti, F., Romdhoni, M. F., Nur, M. I., & Juana, T. 2020. Analisis Dynamic Governance Pada Program Layanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik ,
14 (2),
154–163. https://doi.org/10.20961/sp.v14i2.39290 Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2019. Qualitative Data Analysis: A Methods
Sourcebook (4th ed.). USA: SAGE
Publications Inc.
Muharam, R. S., & Rusli, B. 2019. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kabupaten Bandung. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi , 1–7. http://180.250.247.102/conference/index.php /knia/article/view/31 Neo, B. S., & Chen, G. 2007. Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore . London: World Scientific Publishing.
Pajri, E. H. 2018. Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi Tentang Kapabilitas Dinamika Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Paspor). Jurnal Administrasi Negara, UNAIR , 2 (1), 22–30. Pemerintah Kota Surabaya. 2022. Program Rutilahu Pemkot Surabaya Sasar 800 Rumah,
Ini Kriteria Penerimanya! Surabaya.go.id 3 Maret 2022. https://www.surabaya.go.id/id/berita/65513/ program-rutilahu-pemkot-surabaya (29 November 2022). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.
Radarsurabaya.id. 2021. Anggaran Dialihkan untuk Covid, Dinsos Hanya Rehab 543 Rutilahu. Radar Surabaya September 2021. https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/ 25/09/2021/anggaran-dialihkan-untuk-covid- dinsos-hanya-rehab-543-rutilahu/ (5 Oktober
2022). Rahman, A., & Bakri, R. 2019. Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Dynamic Governance. Jurnal
Konstituen , 1 (1), 1–22. https://doi.org/10.33701/jk.v1i1.309 Rahmatunnisa, M. 2019. Dialektika Konsep Dynamic Governance. Jurnal Academia Praja , 2 (02), 1–13. https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.116 Rohaniati, E. N., Hidayat, R., & Azijah, D. N. 2021. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang. Journal of Government and Political Studies ,
4 (1),
14–24. https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1185 Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. 2019. Dynamic Governance Dalam Implementasi Program Pembangunan
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Serang. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi , 3 (1), 1–6. Tahir, M. M., & Nahruddin, Z. 2017. Kapabilitas
Dynamic Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau di Kota Makassar. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (1), 1–13. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.124 04 Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. 2020. Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial , 44 (1), 1–21. https://doi.org/10.31105/mipks.v44i1.1973 Wulansari, R., & Ma’ani, K. D. 2021. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 3 (2), 163–171. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i2.208 Yuwono, K. 2021. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Tahun 2021. Laporan Proyek Perubahan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Transformasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Terintegrasi . Bandung: Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pupr Wilayah Iv Bandung Pusdiklat Manajemen Dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Zulkarnaini, Z., & Lubis, E. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Publik , 9(2), 89-96.