Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018. Hal 01-07. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya makassar
Wahyuni 1)
Email: wahyuniu65@gmail.com
1 Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar
©2018 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).

## Abstract :
This  study aims: (1) To  analyze the effect  of  taxpayer awareness  on taxpayer compliance at Makassar  Middle  KPP.  (2)  Analyzing  the  effect  of  taxation  knowledge  on  taxpayer compliance  at  Makassar  Middle  KPP.  (3)  Analyzing  the  effect  of  the  modern  tax administration  system  on  taxpayer  compliance  at  Makassar  Middle  KPP.  (4)  Analyze  the effect of tax sanctions on taxpayer compliance at Makassar Middle KPP. The variables used in  this  study  are  taxpayer  awareness  (X1),  taxation  knowledge  (X2),  modern  tax administration system (X3), tax sanction (X4), taxpayer compliance (Y). Research conducted by looking at taxpayer compliance from aspects of legal entity, type of business and length of establishment  of  business.  The  sample  technique  used  with  purposive  sampling  so  that  92 samples  of  taxpayers  were  obtained.  Data  testing  method  uses  multiple  regression  analysis with the help of SPSS version 22.00. Based on the results of testing the data obtained that the awareness  of  taxpayers,  knowledge  of  taxation,  tax  administration  system  and  tax  sanctions have  a  positive  and  significant  effect  on  taxpayer  compliance  at  Makassar  Middle  KPP. Keywords: Taxpayer  Awareness,  Tax  Knowledge,  Tax  Administration  System  and  Tax Sanction, Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  berkesinambungan yang  dilaksanakan  di  Indonesia  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  materiil maupun  spirituil.  Untuk  dapat  merealisasikan tujuan  tersebut,  perlu  memperhatihan  masalah pembiayaan pembagunan.
Pembangunan akan berjalan dengan lancar jika  penerimaan  negara  dikelola  dengan  baik. Salah  satu  penerimaan  negara  yaitu  bersumber dari  pajak.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  tahun  2012-2015  menunjukkan
bahwa  pajak  menyumbang  APBN  lebih  dari 70%.  Dari  data  tersebut,  maka,  pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  DJP adalah  melalui  reformasi  peraturan  perundang- undangan di bidang perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti official assessment  system menjadi self  assessment system.
Official assessment  system ,  merupakan suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus)  untuk
( Diterima : 1 Juli 2018; di revisi: 28 Agustus-2018; dipublikasikan : 31 Oktober-2018)
menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh wajib  pajak.  Sedangkan, self  assessment  system, adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang memberi  wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2013).
Dengan  mengganti  sistem  perpajakan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat,  sehingga  penerimaan  pajak  negara juga  dapat  meningkat.  Oleh  karena  itu,  agar penerimaan  pajak  meningkat  wajib  pajak  harus patuh  akan  kewajibannya.  Kepatuhan  wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan  yang  dijalankan  oleh  wajib  pajak yang  berdasarkan  undang-undang  perpajakan meliputi  perhitungan  pajak  terutang,  penyetoran pajak  terutang,  dan  pelaporan  pajak  terutang. Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dikatakan  baik apabila  setiap  tahunnya  wajib  pajak  melakukan kewajiban  perpajakannya  secara  benar  (Ginting, dkk. 2015).
Salah  satu  faktor  yang  diperlukan  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu kesadaran  wajib  pajak  atas  fungsi  perpajakan sebagai  pembiayaan  Negara  (Jatmiko,  2006). Apabila kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya masih rendah  maka  akan  menyebabkan  banyaknya potensi  pajak  yang  tidak  dapat  dimanfaatkan, selain  itu  juga  dengan  adanya  kesadaran  wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran untuk menjadi wajib  pajak  yang  patuh  merupakan  salah  satu kepatuhan  terhadap  hukum  perpajakan  dimana disebutkan  bahwa  hukum  perpajakan  tidak pandang  bulu  dan  tidak  luput  dari  pengecualian,
baik  dimana  saja  semua  sama  berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari  sanksi  administrasi  yang  akan merugikan  wajib  pajak.  Kesadaran  perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa dilakukan  pemeriksaan.  Hal  paling  menentukan dalam  pemungutan  pajak  adalah  kemauan  wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Ketidakmauan wajib pajak melakukan  kewajiban  tersebut  adalah  asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan  akhir  untuk  meningkatkan  jumlah penerimaan  Negara,  bukanlah  pekerjaan  yang ringan.  Kesadaran  wajib  pajak  atas  fungsi perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak.
Pengetahuan  wajib  pajak  mengenai  aturan dan  ketentuan  perpajakan  diharapkan  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib  pajak  dapat  diukur  dari  pengetahuan terhadap  semua  ketentuan  perpajakan,  mengisi formulir  lengkap  dan  jelas,  menghitung  jumlah pajak  yang  terutang  dengan  benar,  membayar dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  tepat waktunya.  Pemahaman  peraturan  perpajakan adalah  suatu  proses  dimana  wajib  pajak memahami  dan  mengetahui  tentang  peraturan dan  undang-undang  serta  tata  cara  perpajakan dan  menerapkannya  untuk  melakukan  kegiatan perpajakan  seperti  membayar  pajak,  melaporkan SPT  dan  sebagainya.  Jika  seorang  telah memahami  dan  mengerti  tentang  perpajakan maka  terjadi  peningkatan  pada  kepatuhan  wajib pajak.  Pengetahuan  wajib  pajak  terhadap
Wahyuni, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan  Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya makassar. | 3
peraturan  tentu  berkaitan  dengan  pemahaman seorang  wajib  pajak  tentang  peraturan  pajak. Pelaksanaan  kewajiban  dapat  terpenuhi  dengan baik  apabila  wajib  pajak  memiliki  pengetahuan yang  baik  mengenai  peraturan  perpajakan  yang berlaku.  Wajib  pajak  yang  tidak  memahami peraturan  perpajakan  akan  cenderung  menjadi wajib  pajak  tidak  patuh.  Hal  ini  yang  menjadi dasar  adanya  dugaan  bahwa  pengetahuan  wajib pajak  tentang  peraturan  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi tingkat  pengetahuan  perpajakan  wajib  pajak mengenai peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.
Direktorat  Jendral  Pajak  telah  melakukan reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi  perpajakan  yang  dilakukan  warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan  sumber  daya  manusia.  Konsep  dari modernisasi  perpajakan  adalah  pelayanan  prima dan  pengawasan  intensif  dengan  pelaksanaan good governance .  Terkait dengan sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis  dan  teknologi  informasi,  penyempurnaan sumber  daya  manusia,  dan  pelaksanaan Good Governance ,  Maria  (2013)  menyatakan  sistem administrasi  perpajakan  modern  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Iwan (2012), menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi  perpajakan  dimana  terdiri  dari indikator  berupa  perubahan  struktur  organisasi dan  sistem  kerja  KPP,  perubahan  implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi
informasi, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penerapan  sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak. Semakin baik penerapan sistem administrasi  perpajakan  modern  yang  dilakukan oleh aparatur pajak maka semakin banyak Wajib Pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
Sanksi  adalah  suatu  tindakan  berupa hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  yang melanggar  peraturan.  Sanksi  diperlukan  agar peraturan  atau  undang-undang  tidak  dilanggar. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan,  maka  ada  konsekwensi  hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan.  Konsekuensi  hukum  tersebut  adalah adanya  sanksi.  Sanksi  pajak  bertujuan  untuk memberikan  efek  jera  kepada  wajib  pajak  yang melanggar  norma  perpajakan  sehingga  tercipta kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  akan patuh  membayar  pajak  bila  memandang  sanksi akan lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu sanksi  diduga  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang secara tegas akan  semakin  merugikan  wajib  pajak  sehingga wajib  pajak  akan  lebih  memilih  untuk  patuh melaksanakan  kewajibannya.  Jika  wajib  pajak memahami sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menyebabkan  wajib  pajak  lebih  patuh  dan terhadap  kesadarannya  dalam  membayar  dan menyetorkan pajak
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka dilakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  perpajakan, sistem  administrasi  perpajakan  modern  dan sanksi  Pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak pada KPP Madya Makassar.

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Santoso (2012) menjelaskan pendekatan  deskriptif  kuantitatif  merupakan penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis,  faktual  dan  akurat  terhadap  kondisi dan fenomena yang terjadi berdasarkan data dan informasi  yang  didapatkan  dalam  penelitian.
Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif karena angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta menampilkan  hasilnya.  Selain  itu  juga  akan digunakan tabel, grafik dan diagram.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak terdaftar  yang  wajib  membayar  pajak  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Madya  Makassar,  yaitu sejumlah  1105  wajib  pajak  badan.  Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling insedintial dengan jumlah 92 wajib pajak badan.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  data  dikumpulkan dengan  menyebar  kuesioner  kepada  wajib  pajak badan pada KPP Madya di Makassar.
Selanjutnya jawaban dari setiap instrument yang berhasil  dikumpulkan  melalui  proses  tabulasi menggunakan skala likert .
Metode Analisis Data
Untuk  menguji  hubungan  antara  variabel independen  dan  variabel  dependen  dalam penelitian  ini  maka  dilakukan  analisis  linier berganda  melalui  alat  analisis  program  SPSS. Model  Persamaan  regresi  linier  berganda  adalah sebagai berikut :
Y =α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e
Keterangan :
Y : Kepatuhan Wajib Pajak X1 : Kesadaran Wajib pajak X2 : Pengetahuan X3 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern X4 : Sanksi pajak α : Konstanta. β  : Koefisien Regresi. e  : Error.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan untuk  mengetahui  pengaruh  antara  variabel independen  terhadap  variabel  dependen,  berikut disajikan  tabel  1  yang  merupakan  hasil  uji regresi linear berganda sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Understand Coeffiecients B Std,Error 1 (constant) X1 X2 X3 X4 -,201 ,249 ,210 ,171 ,445 ,618 ,127 ,105 ,086 ,098
Sumber : Output SPSS, 2018
Hasil  uji  regresi  linear  berganda  yang ditampilkan  tabel  1  menunjukkan    nilai koefisien  regresi  yang terbentuk pada pengujian ini adalah:
Y = -0,201+ 0,249 X1+ 0,210X2+  0,171X3+ 0,445X4+ e
Persamaan    regresi  di  atas  menunjukkan koefisien  regresi  pada  variabel  kesadaran  wajib
Wahyuni, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan  Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya makassar. | 5
pajak  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X1) sebesar  0,249,  artinya  bahwa  jika  terjadi peningkatan  kesadaran  wajib  pajak  sebesar  1%, maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat sebesar 0,249 atau sebesar 24,90%. Nilai regresi (β 2 )  variabel  pengetahuan  perpajakan  (X2) sebesar  0,210,  artinya  bahwa  jika  terjadi peningkatan  pengetahuan  perpajakan  sebesar 1%,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan meningkat  sebesar  0,210  atau  sebesar  21,00%. Nilai  regresi  (β 3 )  variabel  sistem  administrasi perpajakan  modern  (X3)  sebesar  0,171,  artinya bahwa  jika  terjadi  peningkatan  kesadaran  wajib pajak  sebesar  1%,  maka  kepatuhan  wajib  pajak akan  meningkat  sebesar  0,171  atau  sebesar 17,10%.  Nilai  regresi  (β 4 )  variabel  sanksi  pajak (X4)  sebesar  0,445,  artinya  bahwa  jika  terjadi peningkatan  kesadaran  wajib  pajak  sebesar  1%, maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat sebesar 0,445 atau sebesar 44,50%.

## Uji R2 (Koefisien Determinasi)
Uji  koefisien  determinasi  ini  bertujuan untuk  mengetahui  seberapa  besar  kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.  Berikut  disajikan  hasil  uji  koefisien determinasi pada tampilan tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Hasil Uji R 2
Model R R Square 1 ,717 a ,515

## Sumber : Output SPSS, 2018
Berdasarkan  output  tabel  di  atas  diperoleh nilai  R  sebesar  0,717  atau  71,70  %,  nilai  ini menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak, pengetahuan  perpajakan,  sistem  administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak mempunyai hubungan  yang  kuat  dengan  kepatuhan  wajib pajak  pada  KPP  Madya  Makassar.  Sedangkan nilai  koefisien  determininasi  R²  (R  square)  yang diperoleh  adalah  0,515  atau  51,50  %.  Hal  ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan  sebesar  51,50%  kepatuhan  wajib
pajak  pada  KPP  Madya  Makassar  dipengaruhi oleh  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan perpajakan,  sistem  administrasi  perpajakan modern  dan  sanksi  pajak,  hal  ini  berarti  bahwa 48,50%  kepatuhan  wajib  pajak  pada  KPP  Madya Makassar  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Parsial (Uji t)
Pada  penelitian  ini,  uji  t  digunakan  untuk menguji  apakah  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian  ini  diterima  atau  tidak  dengan mengetahui  apakah  variabel  independen  secara individual  memengaruhi  variabel  dependen. Hasil  pengujian  uji  t  pada  penelitian  ini  dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :
Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Model T Sig. 1 (constant) X1 X2 X3 X4 -,326 1,955 2,006 1,975 4,540 ,745 .050 .048 .050 .000
Sumber : Output SPSS, 2018
Berdasarkan  hasil  uji  parsial  di  atas dapat  diketahui  pengaruh  masing-masing variabel  independen  yang  terdiri  atas kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan,  sistem  administrasi  perpajakan modern  dan  sanksi  pajak  terhadap  variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pada KPP  Madya  Makassar  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pada  KPP  Madya  Makassar yang akan dijelaskan sebagai berikut :
a) Hipotesis  1  (H1)  Kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pada  KPP  Madya  Makassar diterima,  hal  ini  diperoleh  dari  hasil analisis  regresi  yaitu  t-hitung  X1=1,955 dan  t-tabel  =  1,663.  Tampak  bahwa untuk  variabel  X1,  t-hitung  >  t-tabel. Dan  nilai  signifikansi  X1  sebesar  0,050 atau  berada  diantara  nilai  0,000  <  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran  wajib  pajak  (X1)  secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.
b) Hipotesis 2 (H2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya
Makassar diterima, hal ini diperoleh dari hasil  analisis  regresi  yaitu  t-hitung X2=2,006,  dan  t-tabel  =1,663.  Tampak bahwa  untuk  variabel  X2,  t-hitung  >  t- tabel.  Dan  nilai  signifikansi  X2  sebesar 0,048  atau  berada  diantara  nilai  0,000  < 0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pengetahuan  perpajakan  (X2)  secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.
c) Hipotesis  3  (H3)  Sistem  administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada
KPP  Madya  Makassar  diterima,  hal  ini diperoleh dari hasil analisis regresi yaitu t-hitung  X3=1,975,  dan  t-tabel  =1,663. Tampak  bahwa  untuk  variabel  X3,  t- hitung  >  t-tabel.  Dan  nilai  signifikansi X3  sebesar  0,050  atau  berada  diantara nilai  0,000  <  0,05,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  administrasi perpajakan  modern  (X3)  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar. d) Hipotesis 4 (H4) Sanksi pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pada  KPP  Madya  Makassar diterima,  hal  ini  diperoleh  dari  hasil analisis  regresi  yaitu  t-hitung  X4=4,540, dan  t-tabel  =1,663  .  Tampak  bahwa untuk  variabel  X4,  t-hitung  >  t-tabel. Dan  nilai  signifikansi  X4  sebesar  0,000 atau  berada  diantara  nilai  0,000  <  0,05, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi perpajakan (X4) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya
Makassar.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa kesadaran,  pengetahuan  perpajakan,  sistem administrasi  perpajakan  modern,  sanksi  pajak wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada  KPP Madya Makassar.
Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib
pajak,  disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya untuk  menambah  varabel  lain  yang  dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kemudian disarankan  kepada  Direktorat  Dirjen  Pajak  agar kedepannya  lebih  giat  dalam  mensosialisasikan kegiatan  atau  produk-produk  terbaru  yang  akan dirilis  agar  kepatuhan  wajib  pajak  dapat meningkat.

## DAFTAR RUJUKAN
Arum,  Haryanti  Puspa.  2012. Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  di
Wilayah KPP
Pratama Cilacap).
Diponegoro  Journal  of  Accounting  Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012 Halaman 1-8.
Delli  Maria.  2013.  Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan  terhadap  Tingkat Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  di  KPP Pratama  Bandar  Lampung.  Jurna  Bisnis Darmajaya Vol. 01. No.1 Maret 2013.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan ProgramSPSS . Semarang BP Undip.
Hadi  Masyhur.  2013.  Pengaruh  Sistem  Administrasi Perpajakan  Modern  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak.  Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan Bisnis, Vol.04. No.1 Maret 2013.
Halim,  Abdul,  dkk.  (2014). Perpajakan  Konsep, Aplikasi,  Contoh,  dan  Studi  Kasus .  Jakarta
: Salemba Empat.
Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang .2011. Metode Penelitian BisnisUntuk Akuntansi dan Manajemen .BPFE
Yogyakarta.
Ismawan,  Indra.  2001.  Reformasi  Perpajakan. Salemba Empat : Jakarta.
Iwan.  2012.  Pengaruh  Modernisasi  Administrasi Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak  :  Survei  terhadap  Wajib  Pajak  yang tepat  waktu  menyampaikan  SPT Tahunan  di KPP  Bekasi  Utara.  Universitas  Pendidikan Indonesia. Jurnal UPI.
Jatmiko,  A.N.  2006. Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus  dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris terhadap WajibPajak Orang Pribadi di Kota Semarang ). Tesis. Magister Akuntansi
Wahyuni, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan  Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya makassar. | 7
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Kementerian Keuangan. 2012, Suplemen Pajak Mutia,  Sri  Putri  Tita.  2014.  Pengaruh  Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan  Fiskus  dan  Tingkat  Pemahaman terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  (Studi  Empiris  pada  wajin  Pajak
Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Padang).Jurnal  Ilmiah,  Vol  2.No. 1.
Rahayu,  Sri  dan  Salsalina,  Ita.  2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Surveyatas  Wajib  Pajak  Badan    pada  KPP Bantul, Jurnal  Akuntansi.  Vol.1  No.2  hlm. 119-138 Resmi, Siti.2016. Perpajakan Teori dan
Kasus. Salemba Empat. Jakarta
Riduwan.  2006. Belajar  Mudah  Penelitian  Untuk Guru,  Karyawan  dan Peneliti  Pemula, Bandung : Alfabeta.
Rohmawati,  et  al  (2013). Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan  dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran danKepatuhan Wajib Pajak . Simposium Nasional Perpajakan 4.
Santioso,  Linda  dan  Kusnawati.  2013. Analisis Pengaruh PengetahuanPajak, Persepsi Wajib  Pajak  dan  Kemauan  Membayar PajakTerhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di KPP  Pratama  Jakarta  KebonJeruk  Dua Tahun 2011 . Jurnal Riset Akuntansi
Terpadu.  Vol.  6  No.  12.  Oktober  2013.  Hal. 151-163.
Santoso,  Singgih.  2012. Analisis  SPSS  pada  Statistik Parametrik .  Jakarta  :  PT.  Elex  Media Komputindo.
Sarah  Nisa  Santoso,  Heru  Susilo,  Sri  Sulasmiyati.
2015. Pengaruh Pengetahuan Pajak,
Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP
Pratama  Kepanjen).  Jurnal  Administrasi Bisnis dan Perpajakan (JAB) Vol. 6 No. 1. 2015.
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Bisnis ,  Alpabeta. Bandung
Tiraada,  Tryana  A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi diKabupaten Minasa Selatan . Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 3 September 2013. Halaman  999- 1008
Undang-Undang  Nomor  6    Tahun  1983 tentang Ketentuan  Umum  danTata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Undang-Undang  Nomor  7    Tahun  1983 Tentang Pajak  Penghasilan sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2008
Waluyo.  2011. Perpajakan  di  Indonesia .  Jakarta  : Salemba Empat.
Witono,  Banu.  2008. Peranan  Pengetahuan  pada Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  akuntansi dan Keuangan. Volume 7. No. 2, 196-208.