## ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME PROSES PENGGANTIAN KURATOR
Rolan Parasian 1 , Ani Wijayati 2 , Hendri Jayadi Pandiangan 3 1 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
2,3 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia
Email: rolanparasiannainggolan@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Kepailitan, Kurator, Studi Putusan Penelitian  ini  menganalisa  mengenai  Putusan  Nomor  6/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN-AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.  Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1) Memahami  bagaimana  perusahaan  asuransi  bertanggung  jawab  kepada pemegang  polis  sebagai  kreditor  preferen  dalam  konteks  kesalahan.;  dan  2)
Menyelidiki  bagaimana  mekanisme  pergantian  kurator  berdasarkan  Putusan Nomor  6/Pdt.Sus.Gugatan  Lain-Lain-Ap/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  PT  Asuransi Jiwa  Bumi  Asih  Jaya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis untuk  menggambarkan  kondisi  atau  keadaan  saat  ini  terkait  dengan  objek penelitian.  Penelitian  ini  masuk  dalam  kategori  penelitian  normatif,  yang melibatkan  penelitian  terhadap  kasus-kasus  yang  terkait  dengan  mekanisme pergantian  kurator  berdasarkan  Putusan  Nomor  6/Pdt.Sus.Gugatan  Lain-Lain- Ap/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Hasil penelitian ada  dua,  yaitu:  1)  Perusahaan  asuransi,  dalam  kasus  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi Asih  Jaya,  bertanggung  jawab  kepada  pemegang  polis  yang  dianggap  sebagai kreditor  preferen  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Namun, tanggung  jawab  ini  belum  sepenuhnya  terpenuhi  sesuai  dengan  prinsip proporsionalitas.;  2)  Dalam  proses  kepailitan  PT  Asuransi  Bumi  Asih  Jaya, penggantian kurator diatur oleh Pasal 71 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU). Proses ini melibatkan permohonan yang diajukan oleh kurator, debitor,  atau  hakim  pengawas.  Permohonan  ini  melalui  beberapa  tahap, termasuk pengajuan kepada Panitera Pengadilan, Hakim Pengawas, dan Majelis Pemutus. ABSTRACT Keywords: Bankruptcy, Curators, Verdict Study This  research  analyses  Decision  Number  6/PDT.SUS.GUGATAN  LAIN-LAIN- AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.  The  objectives  of  this  research  are:  1)  To understand  how  insurance  companies  are  responsible  to  policyholders  as preferred  creditors  in  the  context  of  errors;  and  2)  To  investigate  the mechanisms  for  changing  curators  based  on  Decision  Number 6/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN-AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. PT
Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya.  This  research  uses  a  descriptive  analysis method  to  describe  the  current  conditions  related  to  the  research  object.  This research falls into the category of normative research, which involves research on  cases  related  to  the  mechanisms  for  changing  curators  based  on  Decision Number 6/PDT.SUS.GUGATAN LAIN-LAIN-AP/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. The research results are twofold: 1) Insurance companies, in the case of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, are responsible to policyholders who are considered preferred creditors due to errors committed

## Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Proses Penggantian Kurator
by the company. However, this responsibility is not fully met in accordance with the  principle  of  proportionality;  2)  In  the  bankruptcy  process  of  PT  Asuransi Bumi Asih Jaya, the replacement of curators is regulated by Article 71 of the Bankruptcy and PKPU Law (UUK-PKPU). This process involves applications submitted  by  curators,  debtors,  or  supervising  judges.  These  applications  go through  several  stages,  including  submission  to  the  Court  Clerk,  the Supervising Judge, and the Decision-Making Council.

## PENDAHULUAN
Hukum Kepailitan adalah aturan untuk mengatasi masalah keuangan saat seseorang atau perusahaan  tidak  bisa  membayar  utang.  Tujuannya  adalah  melindungi  hak  para  pemberi pinjaman dan memberi kesempatan bagi yang berhutang untuk memulai ulang secara finansial. Aturan ini juga memutuskan bagaimana memeriksa utang, bagaimana membagi hasil penjualan harta debitor, dan cara menyelesaikan sengketa.
Semua ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Permohonan  pernyataan  pailit  harus  memenuhi syarat-syarat  berikut:  harus  ada  orang  atau  perusahaan  yang  berutang,  setidaknya  ada  dua pemberi pinjaman atau lebih, utang tersebut harus ada, dan minimal satu utang yang telah jatuh tempo atau tidak dibayar bisa diajukan klaim.
Undang-Undang  Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang mengizinkan orang yang berutang, satu atau lebih pemberi pinjaman untuk mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit.  Namun,  jika  yang  berutang  adalah  perusahaan asuransi,  perusahaan  reasuransi,  dana  pensiun,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang bergerak  dalam  urusan  publik,  Menteri  Keuangan  berwenang  untuk  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pembangkrutan  debitor  adalah  upaya  bersama  untuk  memastikan  kreditor  mendapatkan pembayaran yang adil atas utang mereka. Selain itu, hukum kepailitan juga melindungi debitor dari pengejaran individual oleh kreditor. Ini dilakukan untuk mencegah kreditor mengambil harta kekayaan debitor jika debitor tidak dapat membayar utangnya.
Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  utang  adalah  kewajiban  untuk  membayar  sejumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang muncul karena perjanjian atau  undang-undang.  Jika  debitor  tidak  memenuhi  kewajiban  ini,  kreditor  berhak  untuk mendapatkannya  dari  harta  kekayaan  debitor.  Utang  juga  bisa  berarti  kewajiban  untuk melakukan  sesuatu,  dan  jika  tidak  dilakukan,  akan  berdampak  finansial  bagi  pihak  yang berhutang.
Penulis mengangkat kasus kepailitan perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Perusahaan ini telah berdiri sejak 1967 dan termasuk dalam kategori besar dengan ribuan pemegang polis di seluruh Indonesia. Namun, pada tahun 2009, perusahaan mengalami masalah keuangan  yang  serius.  Akibatnya,  pada  18  Oktober  2013,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) mencabut izin perusahaan tersebut karena masalah keuangan yang tidak dapat diperbaiki. Selain tidak  dapat  membayar  klaim  asuransi  tepat  waktu  kepada  pemegang  polis,  perusahaan  juga memiliki utang yang belum dibayarkan kepada pihak PT. Binasentra Purna. Menurut OJK, PT

## Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Proses Penggantian Kurator
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak bisa membayar klaim asuransi kepada pemegang polis, yang dianggap  sebagai  utang  yang  sudah  jatuh  tempo  dan  bisa  ditagih.  OJK  juga  menilai  bahwa perusahaan asuransi ini tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku karena  masalah  keuangan,  yang  mengakibatkan  perusahaan  ini  dinyatakan  pailit.  Ini  berarti bahwa  permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh  Dewan  Komisioner  OJK  terhadap  PT  Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah sengketa kepailitan yang berkaitan dengan hukum asuransi.
Dalam  kasus  kepailitan  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya,  ada  beberapa  pergantian kurator yang dianggap tidak amanah dan tidak profesional oleh pemegang polis asuransi. Oleh karena  itu,  para  pemegang  polis  sepakat  untuk  mengganti  tim  kurator  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi Asih Jaya sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.  Ini  karena  kasus  kepailitan  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  masih  bermasalah,  dan pembayaran  klaim  oleh  pihak  kurator  terhenti  dan  tidak  berjalan  lancar.  Asuransi  Bumi  Asih sudah dinyatakan pailit sejak 8 tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa masih ada sekitar 70.000 hingga 80.000 nasabah yang terdampak oleh ini.
Tim kurator bertugas mengurus harta pailit, dan terdiri dari para profesional hukum yang diawasi oleh Hakim Pengawas dan diangkat oleh Pengadilan Niaga. Banyak pihak merasa bahwa tim kurator saat ini tidak melakukan upaya yang memadai terkait pemulihan kepailitan Asuransi Bumi Asih.

## METODE
Penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain- Ap/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Perlu diketahui bahwa penelitian mengenai  hal  tersebut  sudah  pernah  diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya,  namun  penulis menggunakan  sisi  pandang  lainnya  guna  menghindari  plagiasi  dan  duplikasi  penulisan  data. Penelitian  normatif  ini  menggunakan  data  sekunder,  termasuk  berbagai  bahan  hukum.  Bahan hukum primer melibatkan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, dan Putusan
Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain-
AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kasus  Putusan  Nomor  6/Pdt.Sus.Gugatan  Lain-Lain-AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst,  Tim Kurator  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  mengajukan  gugatan  terhadap  berbagai  pihak, termasuk  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya,  Agus  Pramono,  PT  Nusantara  Bona  Pasogit,  dan beberapa notaris. Gugatan ini didasarkan pada tindakan Tergugat I yang mengalihkan aset pailit kepada Tergugat II.

## Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Proses Penggantian Kurator
Hasil putusan hakim adalah bahwa gugatan dari Tim Kurator dikabulkan, dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit dengan konsekuensi hukum yang berlaku. Transaksi jual beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak sah dan batal secara hukum. Tergugat II diwajibkan  untuk  menyerahkan  saham  kepada  Penggugat  sesuai  dengan  berita  acara  rapat pemegang saham.
Namun, putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan karena ada ketidaksesuaian antara alasan- alasan yang diberikan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Selain itu, tidak ada klarifikasi mengenai klaim asuransi yang tidak dibayar, apakah termasuk utang atau tidak. Oleh karena  itu,  penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  memahami  alasan  hakim  menolak permohonan pailit dan memberikan kejelasan hukum dalam kasus ini.

## A. Perihal Pertanggungjawaban
Secara  hukum,  perusahaan  asuransi  harus  bertanggung  jawab  atas  kerugian  pemegang  polis tanpa  harus  membuktikan  kesalahan  perusahaan  asuransi  terlebih  dahulu.  Prinsip  ini  (prinsip tanggung jawab mengharuskan setiap tindakan dilakukan dengan bertanggung jawab. Jika suatu tindakan melanggar hukum dan merugikan orang lain, pelaku harus mengganti kerugian tersebut. Prinsip ini berlaku dalam masalah utang perusahaan asuransi.) akan mengungkap masalah yang dihadapi  pemegang  polis.  Perusahaan  asuransi  yang  tidak  mampu  membayar  utangnya  kepada pemegang  polis  telah  melanggar  prinsip  itikad  baik  dan  kontrak  polis  asuransi.  Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, perusahaan asuransi yang lalai akan mendapatkan hukuman berat atas tindakannya.
PT.  Asuransi  Bumi  Asih  Jaya  tidak  membayar  klaim  pemegang  polis  sebesar  Rp  831.127.649 dengan  jumlah  pemegang  polis  34  orang.  Laporan  operasional  triwulan  II  menunjukkan  saldo utang  klaim  asuransi  per  30  Juni  2013  sebesar  Rp.  110.748.000.000  dengan  jumlah  pemegang polis 13.209 orang. Berdasarkan Putusan Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang mengabulkan permohonan kasasi dari OJK, pemegang polis dianggap sebagai kreditor yang berhak menerima pembayaran. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya wajib membayar klaim pemegang polis setelah dinyatakan  pailit.  Kurator  ditunjuk  oleh  Majelis  Hakim  untuk  mengelola  harta  debitor  setelah

## Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Proses Penggantian Kurator
pailit, karena debitor kehilangan hak pengelolaan aset perusahaannya. Kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.
Kreditor  preferens  memiliki  prioritas  dalam  pemenuhan  hak  mereka  atas  harta  pailit dibandingkan  dengan  kreditor  lainnya.  Pasal  60  ayat  (2)  UUK-PKPU  menyatakan  bahwa kreditor  pemegang  hak  istimewa  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  daripada  kreditor  pemegang hak jaminan kebendaan.
Ketika  seseorang  dinyatakan  pailit,  mereka  kehilangan  hak  untuk  mengelola  kekayaannya.  PT Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  mengalami  penurunan  solvabilitas  yang  melanggar  peraturan. Setelah  beberapa  tahun,  ekuitas  perusahaan  berubah  menjadi  negatif,  dan  OJK  mencabut  izin usaha  mereka.  Pencabutan  itu  bertujuan  melindungi  pemegang  polis  dan  masyarakat  serta mencegah  kerugian  lebih  lanjut  akibat  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perasuransian.  Pada  saat  pencabutan  izin,  PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  memiliki  utang klaim sebesar Rp. 110.748.000.000 yang belum dibayar kepada pemegang polis. Ini mendorong OJK  untuk  mengajukan  gugatan  pailit  terhadap  perusahaan  ini.  Akhirnya,  PT.  Asuransi  Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit, dan seorang kurator diangkat untuk menangani penyelesaian harta  pailit.  Pada  periode  tertentu,  Direktur  dan  Komisaris  PT  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya melakukan  penarikan  uang  dari  rekening  perusahaan  tanpa  izin  kurator,  yang  seharusnya digunakan untuk membayar utang kepada nasabah. Pemegang polis adalah klien perusahaan ini dan  perusahaan  harus  bertanggung  jawab  atas  utang  mereka  kepada  pemegang  polis.  Ini melibatkan unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.
Jika perusahaan asuransi gagal membayar utang kepada pemegang polis, pemegang polis dapat mengambil  tindakan  hukum.  Mereka  mengumpulkan  bukti  relevan  dan  melaporkannya  kepada OJK. OJK akan menilai permohonan pailit dalam 30 hari, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memutuskan  persetujuan  atau  penolakan.  Menurut  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  OJK  memiliki  wewenang  untuk  menangani sengketa dan masalah keuangan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

## B. Kewenangan Kurator

## Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Proses Penggantian Kurator
Kurator  memiliki  berbagai  tugas  yang  harus  dilaksanakan  setelah  ada  putusan  pailit  dari Pengadilan Niaga dalam sistem hukum Indonesia. Ini mencakup tindakan untuk mengamankan harta  pailit,  menyelesaikan  perikatan-perikatan  yang  dibuat  oleh  debitor  pailit,  melakukan pencatatan harta pailit, mengadakan rapat pencocokan piutang, memberikan pertanggungjawaban apabila  terjadi  perdamaian,  melakukan  pengurusan  harta  pailit,  dan  akhirnya,  melakukan pemberesan harta pailit.
1. Mengamankan Harta Pailit: Kurator bertanggung jawab untuk mengamankan semua harta pailit sejak pengangkatannya. Ini mencakup harta debitor dan surat berharga lainnya. Jika diperlukan, kurator dapat meminta penyegelan harta pailit dari hakim pengawas.
2. Menyelesaikan  Perikatan:  Kurator  harus  menangani  perikatan  yang  dibuat  oleh  debitor pailit.  Ini  termasuk  menangani  tuntutan  hukum  yang  dihadapi  oleh  debitor,  perjanjian timbal balik, perjanjian sewa-menyewa, dan warisan yang diterima oleh debitor.
3. Pencatatan  Harta  Pailit  dan  Rapat  Pencocokan  Piutang:  Kurator  harus  membuat pencatatan harta pailit dan menyelenggarakan rapat pencocokan piutang. Ini melibatkan mencatat  semua  piutang  dan  utang  harta  pailit,  serta  melakukan  rapat  verifikasi  untuk menentukan pembayaran kepada kreditor.
4. Pertanggungjawaban  dalam  Perdamaian:  Jika  debitor  mengajukan  perdamaian,  kurator harus  menyelesaikan  urusan  perdamaian  terlebih  dahulu.  Ini  melibatkan  pengajuan rencana perdamaian kepada kreditor dan, setelah pengesahan, mengembalikan harta pailit kepada debitor.
5. Pengurusan Harta Pailit: Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit jika ada persetujuan dari panitia kreditor sementara atau izin dari hakim pengawas. Juga, kurator dapat mengalihkan harta pailit jika diperlukan.
6. Pemberesan Harta Pailit: Kurator harus menjual aset debitor pailit dengan harga tertinggi. Jika  penjualan  di  muka  umum  tidak  berhasil,  penjualan  di  bawah  tangan  bisa  menjadi pilihan.  Kreditor  pemegang  gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak agunan juga memiliki hak eksekusi terhadap piutang mereka.
7. Tanggung  Jawab  Kurator:  Kurator  memiliki  tanggung  jawab  yang  berat  dan  harus memberikan  laporan  berkala  kepada  hakim  pengawas  tentang  keadaan  harta  pailit  dan

## Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Proses Penggantian Kurator
pelaksanaan  tugasnya.  Kurator  juga  harus  mempertanggungjawabkan  tindakannya terhadap  harta  pailit  dan  kreditor.  Kreditor  memiliki  hak  untuk  mengajukan  surat keberatan jika kebijakan kurator tidak sesuai dengan kepentingan mereka.
Pekerjaan  kurator  dalam  proses  kepailitan  adalah  penting  untuk  memastikan  bahwa  hak  dan kepentingan kreditor terlindungi dan harta pailit dikelola dengan bijak. Semua tindakan kurator harus  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku,  dan  kreditor  memiliki  hak untuk mengawasi dan memberikan masukan dalam proses ini.
Pada  awal  proses  kepailitan,  kurator  sementara  dapat  ditunjuk  untuk  mengawasi  pengelolaan usaha  debitor  dan  melakukan  tugas-tugas  tertentu  seperti  pembayaran  kepada  kreditor  atau pengalihan  kekayaan  debitor.  Ini  dapat  dilakukan  atas  permohonan  kreditor,  kejaksaan,  Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)  huruf  b  UUK-PKPU.  Namun,  terkadang  penggantian  kurator  dapat  terjadi  dalam  proses kepailitan.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  71  UUK-PKPU  dan  dapat  dilakukan  atas  permohonan kurator, debitor, atau hakim pengawas

## KESIMPULAN
Kesimpulan  tentang  Pertanggungjawaban  Perusahaan  Asuransi  dan  Penggantian  Kurator  ada dua, yaitu: Pertama, pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis sebagai kreditor  preferen  terkait  prinsip  tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan.  Ini  terjadi  karena perusahaan  asuransi  melakukan  kelalaian,  termasuk  masalah  kondisi  keuangan  yang  menurun, tindak  pidana  pencucian  uang,  dan  kepailitan  yang  merugikan  pihak  lain.  PT  Asuransi  Jiwa Bumi  Asih  Jaya  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggungjawab  kepada  pihak  yang  dirugikan, termasuk pengembalian premi kepada pemegang polis. Namun, pertanggungjawaban ini belum dilakukan sesuai dengan asas proporsionalitas. Kedua, Proses penggantian kurator dalam proses kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya diatur dalam Pasal 71 UUK-PKPU. Penggantian kurator dapat  diajukan  oleh  kurator,  debitor,  atau  hakim  pengawas.  Permohonan  tersebut  melewati proses  yang  melibatkan  Panitera,  Hakim  Pengawas,  dan  Majelis  Pemutus.  Untuk  kreditur konkuren  yang  ingin  mengajukan  permohonan  penggantian  kurator,  mereka  harus  memenuhi syarat berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 90, dengan persyaratan setuju lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat  dan  yang  mewakili  lebih  dari  setengah  jumlah  piutang  kreditor  konkuren  atau  kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Abbas Salim, Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance), Rajawali Pers, Jakarta, 1991. Algra, N.E, Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht, Tjeenk Will-Link, Groningen, 1974. Andriansyah, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015. Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mandar Maju, Bandung, 1999.
Bernard  Nainggolan,  Peranan  Kurator  Dalam  Pemberesan  Boedel  Pailit,  Alumni,  Bandung, 2014.
E.  Saefullah  Wiradipradja,  Tanggung  Jawab  Pengangkut  dalam  Hukum  Pengangkutan  Udara Internasional dan Nasional, Liberty, Yogyakarta, 1989.
Gunawan  Widjaja,  Risiko  Hukum  &  Bisnis  Perusahaan  Pailit,  Cetakan  Pertama,  Penebar Swadaya, Jakarta, 2009.
H.A. Ehrenzweig, Negligence Without Fault, University of California Press, Los Angeles, 1961. Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
M.  Alifadhil  Syahran  dan  Marwanto,  “Pertanggungjawaban  Dan  Upaya  Hukum  Pembayaran Utang  Klaim  Asuransi  Terhadap  Pemegang  Polis  Akibat  Kepailitan  Perusahaan Asuransi”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020.
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Kencana, Surabaya, 2008.
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2023.
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarat, 2011. Peter  Salim,  Slim’s  Ninth  Collegiate  English  –  Indonesian  Dictionary,  Modern  English  Press, Jakarta, 2000.
Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain- AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
R.  Subekti  &  R.  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek),
Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
Rachmadi  Usman,  Dimensi  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta, 2004.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006.
Siti  Anisah,  Perlindungan  Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan  di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2008.
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Cet.3,  Penerbit  Universitas  Indonesia  -  UI Press, Jakarta, 2010.
Sormin,  Asike  Eunike,  Mardalena  Hanifah,  dan  Ulfia  Hasanah.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang  Polis  Atas  Perusahaan  Asuransi  Yang  Dipailitkan  Menurut  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Proses Penggantian Kurator
Pada  PT.  Asuransi  Jiwa  Bumi  Asih  Jaya  Cabang  Pekanbaru.”  Jurnal  Fakultas  Hukum, Vol. III No. 2, 2016.
Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan Keempat, Grafiti, Jakarta, 2010.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan.    Prenadamedia  Group, Jakarta, 2016.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Kuangan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  111,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5253.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  337,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5618.
Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Sumur Bandung, Bandung, 1993. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License