Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.1, Juni 2021, Hal.113-124 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## KAJIAN YURIDIS MENGENAI ETIKA PROFESI HAKIM

## Ria Maulina Almadika, Pamungkas Satya Putra
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang riaalmadikaaaaa@gmail.com, pamungkas.satyaputra@fh.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim.Tujuan dalam penulisan  ini  sendiri  untuk  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  Kode  Etik  dalam  Profesi Hakim.Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22  Desember  2006,  tentang  Pedoman  Perilaku  Hakim  dan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung  RI  Nomor  :  215/KMA/SK/XII/2007  tanggal  19  Desember  2007  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pedoman  Perilaku  Hakim.Prinsip-prinsip  dasar  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu : Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi,Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri,Berdisplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional.
Kata kunci : Hakim, Peluang dan Perilaku Hakim.

## ABSTRACT
The judge is the main element in the court. In fact, he is synonymous with the court itself. Freedom of judicial power is often identified with freedom of judges. The purpose of this writing itself is to find  out  what  is  the  Code  of  Ethics  in  the  Judge's  Profession.  The  research  method  used  was normative juridical, namely the research conducted was descriptive research. The Supreme Court issued Judge Behavior Guidelines through the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: KMA / 104A / SK / XII / 2006 dated 22 December 2006, concerning the Code of Conduct for Judges and Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 215 / KMA / SK / XII / 2007 dated 19 December 2007 concerning Guidelines for Implementing Judges' Code of Conduct. The basic principles of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges are implemented in 10 (ten) rules of conduct, namely: Be Fair, Be Honest, Be Fair  and  Wise,  Be  Independent,  Have  High  Integrity,  Responsibility,  Uphold  Self-Esteem,  High Discipline, Have Low Behavior Heart, Be Professional.
Keywords: The judge, Opportunities and Implementing Judges.

## A. PENDAHULUAN
Hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang  dijatuhkan,  namun  meskipun  mempunyai  kebebasan,  bukan  berarti  hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama  hakim  melakukan  pemeriksaan  terhadap  terdakwa  dipersidangan,  sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan. 1
Hakim  merupakan  unsur  utama  dalam  pengadilan.  Bahkan  ia  identik dengan  pengadilan  itu  sendiri.  Kebebasan  kekuasaan  kehakiman  sering  kali diidentikkan  dengan  kebebasan  hakim.  Demikian  halnya,  keputusan  pengadilan diidentikkan  dengan  keputusan  hakim.  Oleh  karena  itu,  pencapaian  penegakan hukum  dan  keadilan  terletak  pada  kemampuan  dan  kearifan  hakim  dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. 2
Untuk  mewujudkan  suatu  pengadilan  tersebut,  perlu  terus  diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung  RI  dan  Komisi  Yudisial  RI.  Wewenang  dan  tugas  pengawasan  tersebut diorientasikan  untuk  memastikan  bahwa  semua  hakim  sebagai  pelaksana  utama dari  fungsi  pengadilan  itu  berintegritas  tinggi,  jujur,  dan  profesional,  sehingga memperoleh  kepercayaan  dari  masyarakat  dan  pencari  keadilan.  Salah  satu  hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim  yang  bersangkutan,  baik  dalam  menjalankan  tugas  yudisialnya  maupun dalamkesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. 3

## B. METODE PENELITIAN
1 Abdul  Manan. Etika  Hakim  dalam  Menyelenggarakan  Peradilan;  Suatu  kajian  dalam  sistem Peradilan Islam, cet.ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 124.
2 Erfaniah  Zuhriah .  Peradilan  Agama  di  Indonesia  Dalam  Rentang  Sejarah  dan  Pasang  Surut (Malang: UIN Malang Press, 2008), 165.
3 Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Dan    Ketua  Komisi  Yudisial  Ri 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
Ria Maulina Almadika: Kajian Yuridis...
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat,  berupa  penelitian  terhadap  identifikasi  hukum,  penelitian  terhadap efektivitas hukum, implementasi hukum, dan penegakan hukum dalam praktek. 4 Menggunakan pendekatan  Undang-undang ( statute approach ) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 5 Sumber data yang digunakan adalah data  dan  data  sekunder  yang  didapat  melalui  studi  dokumen  terhadap  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kajian mengenai etika profesi hakim
Putusan  pengadilan  adalah  suatu  keputusan  ketetapan  hukum  yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, di  mana  argumentasi  tersebut  harus  diawasi  dan  diikuti  serta  dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. 6
Jika seorang hakim menerima hadiah dari seseorang yang beperkara, maka hendaknya  segera  mengembalikannya  kepada  orang  yang  memberikannya. Terkait  dengan  etika  seorang  hakim,  khususnya  ketika  sedang  menangani perkara  di  dalam  persidangan,  Adil  Mustofa  Basyuri  memberikan  ketentuan sebagai berikut: 7
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2019), 51.
5 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-14,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2019), 137.
6 Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah  Agung, cet. ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2004), 44.
7 Adil  Mustafa  Basyuri, Al-„Alaqah  Baina  Asy-Syarati  Al-Islamiyyah  wal  Qawam  Al-Hurubah (Kairo : Irbatul Rusriyah, 1987), 35-36.
1. Hakim itu mustaqillah bebas dan pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa;
2. Persidangan hakim ini terbuka untuk umum;
3. Hakim  tidak  menbeda-bedakan  orang  yang  bersidang  di hadapannya;
4. Hakim harus memberi nasehat dan mendamaikan para pihak;
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya;
6. Setiap patusannya wajib bertawakkal;
7. Orang yang meminta keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar;
8. Memperlakukan semua orang punya flak yang sama.
9. Setiap patusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat;
10. Melindungi pencari keadilan;
11. Memandang sama kepada para pihak; dan
12. Memulai Persidangan dengan Ucapan yang Sopan.
Pada tanggal 8 April Desember 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi  Yudisial  membuat  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu:
1. Berperilaku Adil, Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan  yang  menjadi  haknya,  yang  didasarkan  pada  suatu  prinsip bahwa  semua  orang  sama  kedudukannya  di  depan  hukum.  Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan  dan  memberi  kesempatan  yang  sama  (equality  and  fairness) terhadap setiap orang. Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil  dan  benar  harus  selalu  berlaku  adil  dengan  tidak  membeda-bedakan orang. Adil dalam penerapannya adalah bahwa:
Ria Maulina Almadika: Kajian Yuridis...
a.  Hakim  wajib  melaksanakan  tugas-tugas  hukumnya  dengan menghormati  asas  praduga  tak  bersalah,  tanpa  mengharapkan imbalan.
b.   Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan  tetap  menjaga  serta  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat pencari keadilan.
c.  Hakim  wajib  menghindari  hal-hal  yang  dapat  mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
d.   Hakim  dilarang  memberikan  kesan  bahwa  salah  satu  pihak  yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam  posisi  yang  istimewa  untuk  mempengaruhi  hakim  yang bersangkutan.
e.   Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa  suka  atau  tidak  suka,  keberpihakan,  prasangka,  atau  pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  proses  peradilan  baik  melalui  perkataan maupun tindakan.
f.   Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan.
g.   Hakim  dilarang  bersikap,  mengeluarkan  perkataan  atau  melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saki- saksi,  dan  harus  pula  menerapkan  standar  perilaku  yang  sama  bagi advocat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
h.   Hakim  harus  memberikan  keadilan  kepada  semua  pihak  dan  tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
i.   Hakim  dilarang  menyuruh/mengizinkan  pegawai  pengadilan  atau pihak-pihak  lain  untuk  mempengaruhi,  mengarahkan,  atau
mengontrol  jalannya  sidang,  sehingga  menimbulkan  perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
j.   Hakim mendengar Kedua Belah Pihak.
k.   Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya  pencari  keadilan  atau  kuasanya  yang  mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
2. Berperilaku Jujur, Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang  hak  dan  yang  batil.  Dengan  demikian,  akan  terwujud  sikap  pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Prilaku jujur hakim tercermin dalam sikap:
a.   Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
b.   Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan,  selalu  menjaga  dan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat,  penegak  hukum  lain  serta para  pihak  berperkara,  sehingga  tercermin  sikap  ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).
c.   Hakim  tidak  boleh  meminta/menerima  dan  harus  mencegah  suami atau  istri  Hakim,  orang  tua,  anak,  atau  anggota  keluarga  Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian,  penghargaan  dan  pinjaman  atau  fasilitas  dari:  (a). Advokat; (b). Penuntut; (c). Orang yang sedang diadili; (d). Pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili; dan (e). Pihak yang  memiliki kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim  yang  bersangkutan  yang  secara  wajar  (reasonable)  patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.
Ria Maulina Almadika: Kajian Yuridis...
3. Berperilaku  Arif  dan  Bijaksana,Arif  dan  bijaksana  bermakna  mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma  hukum,  norma-norma  keagamaan,  kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan  bijaksana  mendorong  terbentuknya  pribadi  yang  berwawasan  luas, mempuyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Arif dan bijaksana dalam Penerapannya:
a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
b.  Hakim,  dalam  hubungan  pribadinya  dengan  anggota  profesi  hukum lain  yang  secara  teratur  beracara  di  pengadilan,  wajib  menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
c. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau  sebagai  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dengan  perkara tersebut.
d.  Hakim  dilarang  mengizinkan  tempat  kediamannya  digunakan  oleh seorang  anggota  suatu  profesi  hukum  untuk  menerima  klien  atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
e. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
f. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
g. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tdk terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
h. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau  turut  serta  dalam  lembaga  yang  mewakili  kepentingan  para hakim.
i.  Hakim  berhak  melakukan  kegiatan  ekstra  yudisial,  sepanjang  tidak mengganggu  pelaksanaan  yudisial,  antara  lain  :  menulis,  memberi
kuliah,  mengajar  dan  turut  serta  dalam  kegiatan-kegiatan  yang berkenaan  dengan  hukum,  sistem  hukum,  ketatalaksanaan,  keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
j.  Hakim  dilarang  mengeluarkan  pernyataan  kepada  masyarakat  yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
k.  Hakim  tidak  boleh  memberi  keterangan  atau  pendapat  mengenai substansi  suatu perkara di  luar  proses  persidangan  pengadilan,  baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
l. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada  masyarakat  tentang  prosedur  beracara  di  Pengadilan  atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
m. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum  atau  administrasi  peradilan  secara  umum  yang  tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
n. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau  pembenaran  secara  terbuka  atas  suatu  perkara  atau  putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempuyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
o. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau  pembenaran  secara  terbuka  atas  suatu  perkara  atau  putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah  forum  ilmiah  yang  hasilnya  tidak  dimaksudkan  untuk dipublikasikan  yang  dapat  mempengaruhi  putusan  hakim  dalam perkara lain.
4. Bersikap  Mandiri,  Mandiri  bermakna  mampu  bertindak  sendiri  tanpa bantuan  pihak  lain,  bebas  dari  campur  tangan  siapapun  dan  bebas  dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim
Ria Maulina Almadika: Kajian Yuridis...
yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Berintegritas Tinggi,Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud  pada  sikap  setia  dan  tangguh  berpegang  padanilai-nilai  atau norma-norma  yang  berlaku  dalam  melaksanakan  tugas.  Integritas  tinggi akan  mendorong  terbentuknya  pribadi  yang  berani  menolak  godaan  dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
6. Bertanggung  jawab,  Bertanggung  bermakna  kesediaan  dan  keberanian untuk  melaksanakan  sebaik-baiknya  segala  sesuatu  yang  menjadi wewenang  dan  tugasnya,  serta  memiliki  keberanian  untuk  menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
7. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.  Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga  terbentuk  pribadi  yang  senantiasa  menjaga  kehormatan  dan martabat sebagai aparatur Peradilan.
8. Berdisplin  Tinggi,  Disiplin  bermakna  ketaatan  pada  norma-norma  atau kaidah-kaidah  yang  diyakini  sebagai  panggilan  luhur  untuk  mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas  dalam  pengabdian,  dan  berusaha  untuk  menjadi  teladan  dalam lingkungannya,  serta  tidak  menyalahgunakan  amanah  yang  dipercayakan kepadanya.
9. Berperilaku rendah hati, rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka  diri  untuk  terus  belajar,  menghargai  pendapat  orang  lain,
menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Hakim harus melaksananakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan  kerja  untuk  mendapat  penghasilan  materi,  melainkan  sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
10. Bersikap Profesional, Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan,  yang  didukung  oleh  keahlian  atas  dasar  pengetahuan, keterampilan  dan  wawasan  luas.  Sikap  profesional  akan  mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan,  serta  berusaha  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kinerja, sehingga  tercapai  setinggi-tingginya  mutu  hasil  pekerjaan,  efektif  dan efisien.Hakim  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  memelihara  dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik

## D. PENUTUP
Putusan  pengadilan  adalah  suatu  keputusan  ketetapan  hukum  yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, di  mana  argumentasi  tersebut  harus  diawasi  dan  diikuti  serta  dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

## Ria Maulina Almadika: Kajian Yuridis...
Terkait dengan etika seorang hakim, khususnya ketika sedang menangani perkara  di  dalam  persidangan,  Adil  Mustofa  Basyuri  memberikan  ketentuan sebagai berikut:
1. Hakim  itu  mustaqillah  bebas  dan  pengaruh  orang  lain,  ia  tegar  tidak  mau ditekan sekalipun oleh penguasa;
2. Persidangan hakim ini terbuka untuk umum;
3. Hakim tidak menbeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya;
4. Hakim harus memberi nasehat dan mendamaikan para pihak;
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya;
6. Setiap patusannya wajib bertawakkal;
7. Orang yang meminta keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar;
8. Memperlakukan semua orang punya flak yang sama.
9. Setiap patusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat;
10. Melindungi pencari keadilan;
11. Memandang sama kepada para pihak; dan
12. Memulai Persidangan dengan Ucapan yang Sopan.
Dan  Prinsip-prinsip  dasar  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu : Berperilaku Adil, Berperilaku  Jujur,  Berperilaku  Arif  dan  Bijaksana,  Bersikap  Mandiri, Berintegritas Tinggi,Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga
Diri,Berdisplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional..

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Basyur,  Adil  Mustafa. Al-Alaqah  Baina  Asy-Syarati  Al-Islamiyyah  wal  Qawam AlHurubah. Kairo: Irbatul Rusriyah dalam Manan, 2006
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P/KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
Manan,  Abdul. Etika  Hakim  dalam  Menyelenggarakan  Peradilan; Suatu  kajian dalam sistem Peradilan Islam . Jakarta: Prenada Media Group, 2007 Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press, 2019
Undang-Undang  No.  4  &  5  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan
Mahkamah Agung
Zuhriah,  Erfaniah. Peradilan  Agama  di  Indonesia  Dalam  Rentang  Sejarah  dan Pasang Surut Malang . Malang: UIN Malang, 2017