## TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA 1
Amiek Soemarmi* 1 , Erlyn Indarti 2 , Pujiyono 3 , Muhamad Azhar 4 , Dian Wijayanto 5 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang
5 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang amiek_hk@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  use  of  Vessel  Monitoring  System  (VMS)  Technology  as  a strategy  for  the  protection  and development  of  the  fishing  industry  in  Indonesia. The  fisheries business in Indonesia still faces various problems  including illegal fishing practices and  weak supervision.  The  method  of  approach  used  in  this  study  is  the  normative  juridical  approach. Review the legal norms in the laws and regulations relating to public information disclosure and accelerated fisheries industry development policies and the impact of VMS implementation. The research  results  show  that  the  use  of  VMS  technology  can  create  transparency  in  the management of marine resources throughout the world, so that it can prevent the occurrence of criminal practices such as illegal fishing. If this is done then the Indonesian fishing industry will be free of crimes such as  illegal fishing and fisheries  industry development  will  be realized in Indonesia.
Keywords: Vessel Monitoring System; Fishery Business; Protection; Development

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemanfaatan  Teknologi Vessel  Monitoring  System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan  di  Indonesia  masih  menghadapi  berbagai  permasalahan  di  antaranya  adalah  masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan  pembangunan  industri  perikanan  serta  dampak  penerapan  VMS.  Hasil  penelitian menujukan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  VMS  dapat  menciptakan  transparansi  dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan  seperti illegal  fishing .  Apabila  hal  ini  dilakukan  maka  industri  perikanan  Indonesia akan  bebas  dari  kejahatan  seperti  ilegal  fishing  dan  akan  terwujud  pembangunan  industri perikanan di Indonesia.
Kata Kunci : Vessel Monitoring System; Usaha Perikanan; Perlindungan; Pembangunan
1 Artikel Hasil Penelitian dari penelitian penulis dengan Dana Non-PNBP Fakultas Hukum Tahun 2019.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 303-313

## A. Pendahuluan
Luasnya  wilayah  perairan  Indonesia, yaitu sekitar 3,1 juta km 2 , dan panjang garis pantai  Indonesia  yaitu  81.000  km.  Hal  ini menjadikan  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  terbesar  di  dunia.  Wilayah lautnya  yang  merupakan  perairan  teritorial dan perairan  nusantara, meliputi hampir 2/3 luas  teritorial  Indonesia  (Soemarmi  et  al., 2019).  Posisi  Indonesia  sebagai  negara kepulauan terbesar di dunia sangat strategis. Hal  ini  bisa  terlihat  pada  posisi  Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu benua Asia  dan  Afrika  serta  dua  samudera  yaitu samudera  Pasifik  dan  samudera  Hindia, selain  itu  Indonesia  juga  berada  di  antara Laut  Natuna  Utara  dan  Laut  Asia  Timur dengan  Samudera  Hindia  (Rynaldo,  Amiek Soemarmi,  2016).  Posisi  strategis  ini menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  yang penting untuk menciptakan “stabilitas politik ekonomi  serta  keamanan  regional  dan internasional”(Sari,  2019,  p.  148)  (Azhar  et al., 2018). Predikat Indonesia sebagai negara kepulauan  terbesar  di  dunia  dan  memiliki posisi  strategis,  menuntut  Indonesia  untuk mampu  melakukan  pemanfaatan  optimal
terhadap  semua  sumber  daya,  khususnya sumber daya laut.
Berlakunya  UNCLOS  ( United  nations Convention  on  The  Law  of  The  Sea )  1982, secara  hukum  Indonesia  memiliki  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) setelah meratifikasi  UNCLOS  dengan  Undang- Undang  No.17  Tahun  1985,  Indonesia memperoleh hak kewenangan
memanfaatkan  Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE)  seluas  2,7  km 2 yang  menyangkut eksplorasi,  eksploitasi  dan  pengelolaan sumber  daya  hayati  dan  non  hayati,  seperti kekayaan  ikan,  terumbu  karang  maupun sumber daya alternatif yang berada dibawah permukaan laut (Afriansyah, 2015) (Afriansyah, 2015) (Soemarmi &
Diamantina,  2019).  Luasnya  wilayah perairan  di  Indonesia,  membawa  dampak positif  yaitu  potensi  perikanan  yang melimpah.  Hal  ini  menyebabkan  banyak ditemukan  industri  perikanan  di  Indonesia. Berdasarkan  data  Badan  Statistik  Pusat (BPS) tahun 2018, jumlah industri perikanan di  Indonesia  mengalami  kenaikan  yang sangat  drastis,  di  tahun  2016  terdapat  95 industri perikanan, sementara di tahun 2017 terdapat 122 industri.
Tabel 1.

## Jumlah Industri Peikanan
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mengenai  Indonesia  merupakan  negara dengan  garis  pantai  terpanjang  kedua  di dunia, namun hasil ekspor sumber daya laut hanya  nomor  dua  se-Asia  Tenggara, sehingga  potensi  perikanan  tangkap  di perairan  umum  Indonesia  diperkirakan mencapai  0,9  juta  ton  ikan/tahun  dengan total  luas  sekitar  54  juta  hektar  yang meliputi  danau,  waduk,  sungai,  rawa,  dan genangan  air  lainnya,  (Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  18  Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan
Perikanan).  Namun  menurut  data  FAO, Indonesia  mengalami  kerugian  US$  50 miliar per tahun akibat illegal fishing (FAO, 2016).  Kasus  illegal  fishing  yang  terjadi  di Indonesia  baik  dilakukan  oleh  Kapal  Ikan Indonesia  (KII)  maupun  Kapal  Ikan  Asing (KIA)  sudah  menjadi  masalah  klasik  dalam industri  perikanan  Indonesia.  Kebijakan pemerintah  melalui  Kementrian  Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  terus  dikeluarkan seperti  penambahan  jumlah  kapal  operasi pengawasan,  penindakan  hukum  yang  tegas bagi pelanggar, hingga upaya tegas lainnya. Upaya  tersebut  dilakukan  baik  secara konvensional  maupun  dengan  pemanfaatan teknologi,  hal  ini  dilakukan  agar  tercipta pengelolaan perikanan yang transparan.
Salah  satu  pemanfaatan  teknologi  yang diterapkan Indonesia adalah dengan penggunaan Vessel  Monitoring  System (VMS)  bagi  kapal  perikanan  sebagai  upaya pengawasan  industri  perikanan  secara digital.   Hal  ini  dilakukan  karena  Indonesia memiliki potensi besar
dalam pengembangan perikanan tangkap (Badriyah et  al.,  2019,  p.  204).  Sejalan  dengan  arus globalisasi  dan  era  revolusi  industri  4.0, VMS memberikan dampak bagi pembangunan  industri  perikanan  melalui digitalisasi  fungsi  dan  kegunaan  perangkat teknologi.  VMS  merupakan  bagian  dari Global Fishing Watch System (GWFS) yang pada  tahun  2016,  Teknologi  GFWS  resmi diluncurkan  di  Amerika  Serikat,  dan Indonesia  menjadi  negara  pertama  yang mengadopsi  penggunaan  teknologi  tersebut. Nantinya  data-data  pemantauan  hasil  VMS tersebut akan dapat diakses oleh masyarakat
dunia sekaligus sebagai instrumen pemerintah  dalam  mengawasi  setiap  kapal perikanan yang melakukan kegiatan usaha di bidang  perikanan.  Data-data  VMS  yang dimiliki  oleh  setiap  negara  akan  dibuka melalui  sistem  yang  disebut  GWFS, tujuannya adalah untuk transparansi penangkapan ikan-ikan yang dilakukan oleh seluruh  kapal-kapal  penangkap  ikan  yang ada di seluruh dunia (Kementerian Kelautan dan  Perikanan,  2018),  dalam  rangka mencegah ilegal fishing .
Pemanfaatan teknologi VMS di Indonesia  telah  diatur  dalam  Peraturan Peraturan  Menteri  kelautan  No.42/PerMen- KP/2015  tentang  Sistem  Pemantauan  Kapal Perikanan sebagai langkah untuk Percepatan
Pembangunan Industri Perikanan di Indonesia.  Tulisan  ini  akan  berfokus  pada pembahasan mengenai strategi perlindungan dan  pembangunan  usaha  perikanan  di Indonesia  dengan  menggunakan  teknologi VMS (Wijayanto & Yulianto, 2013).

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis normatif karena  mengacu  dari kombinasi  antara  sumber  penelitian  yang berupa  peraturan  perundang-  undangan  dan pendapat – pendapat para ahli yang disusun, dideskripsikan  dan  digambarkan  untuk memperoleh  hasil  dari  penelitian  tersebut (Soemitro,  1990,  p.  167)  dengan  disiplin ilmu sosial berupa bekerjanya hukum dalam masyarakat  sehingga  menjadi  sebuah pendekatan  tunggal  (Banakar  &  Travers, 2005).  Metode  pendekatan  ini  dilakukan dengan  mengkaji  norma  –  norma  hukum dalam peraturan perundang – undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan  kebijakan  percepatan  pembangunan industri  perikanan  serta  dampak  penerapan VMS  dalam  mengawasi  kapal  yang digunakan dalam usahaperikanan di Indonesia (Indarti, 2010).
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari wawancara kepada pelaku industri perikanan seperti  pemilik  kapal  dan  anak  buah  kapal
serta pihak-pihak terkait. Sementara itu, data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan  dan  dokumentasi yang  merupakan  hasil  penelitian  dan pengolahan orang lain (Hadikusuma, 1995). Data  sekunder  diperoleh  dari  sumber  - sumber  yang  berupa  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier  (Soekanto,  2006).  Adapun  data sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  dari  bahan  hukum  primer  dari beberapa  Undang-Undang  dan  peraturan- peraturan  yang  terkait  dengan  kegiatan usaha  perikanan  seperti    Undang-Undang No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  No. 14  Tahun  2008  tentang  Keterbuakaan Informasi  Publik,  PP  No.82  Tahun  2017 tentang rencana Aksi Percepatan
Pembangunan  Industri  Perikanan  Nasional serta  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan No,12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan  Tangkap,  serta  bahan  hukum sekunder  buku-buku  referensi,  hasil  karya ilmiah mapun hasil-hasil penelitian.

## C.   Pembahasan
1. Teknologi Vessel  Monitoring  System
(VMS) Pemanfaatan teknologi Vessel Monitoring System (VMS), dalam kebijakan kelautan nasional bertujuan untuk mewujudkan  kedaulatan  dan  kesatuan negara  republik  Indonesia,  mewujudkan manajemen kelautan Indonesia yang terpadu dan  berkelanjutan  dalam  bingkai  konsep negara kepulauan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sutardjo, 2014, p. 41).  Hal  ini  didasarkan  pada  “paradigma pembangunan  bangsa  Indonesia  yang berbasis  kelautan  yaitu  pemberian  arahan dalam  mendayagunakan  sumber  daya kelautan  untuk  mewujudkan  pertumbuhan ekonomi (kemakmuran), pemerataan kesejahteraan (keadilan sosial), dan terpeliharanya  daya  dukung  ekosistem pesisir  dau  lautan  secara  seimbang. Implementasi  paradigma  tersebut  pada tataran  praktisnya  yaitu  berpedoman  pada
pembangunan berkelanjutan, penataan ruang dan  prioritas  pembangunan  kelautan, kebijakan  pembangunan  industri  dan  jasa kelautan,  pengembangan  sumber  daya kelautan non-konvensional, dan pengembangan  SDM  dan  Iptek  Kelautan” (Dahuri, n.d., p. 18). Berdasarkan tujuan dan paradigma serta implementasi pembangunan kelautan  Indonesia  tersebut  maka  penting untuk  dilakukannya  pengembangan  Iptek Kelautan.  Salah  satu  perwujudannya  adalah Teknologi VMS.
Teknologi Vessel  Monitoring  System (VMS), merupakan  sistem  yang  dikeluarkan oleh  Departemen      Kelautan      dan Perikanan      sejak      tahun      2003,  guna melakukan pengawasan dengan menggunakan  Sistem  Pemantauan  Kapal Perikanan.  Sistem  ini    merupakan    salah satu  program  pengawasan  yang  dilakukan dalam  menjaga  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  Indonesia  (Febriansyah  et  al., 2016,  p.  160).  VMS  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  31  Tahun  2004  tentang Perikanan, Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan  Tangkap  dan  Peraturan  Menteri No.PER.05/MEN/2007 tentang
Penyelenggaraan  Sistem  Pemantauan  Kapal Perikanan.  Dimana  Peraturan  menteri tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal
Perikanan.
Peraturan  tersebut  mengamanatkan kewajiban  kapal-kapal  perikanan  untuk memasang  transmitter Vessel  Monitoring System .  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Nomor  42/Permen-Kp/2015  tentang  Sistem Pemantauan  Kapal  Perikanan,  Pasal  2, dalam  pelaksanaannya  VMS  bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya ikan melalui pengendalian dan pemantauan  terhadap  kapal  perikanan; meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan usaha perikanan yang dilakukan oleh  perusahaan  perikanan;  meningkatkan ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;  serta  memperoleh  data  dan informasi  kegiatan  kapal  perikanan  dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung  jawab  dan  berkelanjutan  (Sari, 2019).
Teknologi VMS merupakan bagian dari Global Fishing Watch System  (GWFS). GWFS  sendiri merupakan konsorsium  yang terdiri  dari Google  Earth  Outreach , Sky Truth ,  dan Oceana yang  menyediakan perangkat  visualisasi  aktivitas  pergerakan kapal  global  berbasis  Sistem  Identifikasi Otomatis ( Automatic Identification System /AIS)  yang  digabungkan  dengan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) (Jennings  &  Lee,  2012). Google sebagai perusahaan  teknologi  terbesar  di  dunia menyediakan  layanan Google  Earth dan Google  Maps untuk  melihat  secara  visual pergerakan  kapal  penangkapan  ikan  di seluruh dunia.AIS sendiri dirancang sebagai platform keamanan  bagi  kapal  agar terhindar  dari  tabrakan  di  laut.  Sistem  itu menampilkan  secara  cukup  akurat  antara lain  identitas  kapal,  lokasi,  kecepatan, hingga  arah  tujuan  kapal.  Sementara  itu, Teknologi VMS merupakan sistem pemantauan  kapal  berupa  transmitter  yang wajib dipasang dan diaktifkan terus menerus di kapal perikanan yang berukuran lebih dari 30 Gross Ton (Soemarmi, 2016).
Teknologi GFWS pertama kali diluncurkan  pada  15  September  2016  di Washington DC Amerika Serikat. Peluncuran  tersebut  digelar  di  sela pelaksanaan Our Ocean  Conference (OOC) 2016.  Indonesia  menjadi  negara  pertama yang  mengadopsi  teknologi  GFWS  yang dapat  memantau kapal  perikanan  di  seluruh Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP)  dan bisa diakses publik secara bebas (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, 2018).  Melalui  kerjasama  KKP  dengan pihak Google, Oceana , dan Sky Truth , maka KKP  membuka  informasi  data  kapal-kapal perikanan  yang  beroperasi  di  11  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  (WPP)  yang  dapat diakses  oleh publik  secara  bebas  di  website www.globalfishingwatch.org.
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor  18  Tahun  2014 Tentang  WPP-NRI  terdapat  11  wilayah antara  lain:  1)  WPPNRI  571  meliputi perairan  Selat  Malaka  dan  Laut  Andaman; 2) WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia  sebelah  Barat  Sumatera  dan  Selat Sunda;  3)  WPPNRI  573  meliputi  perairan Samudera  Hindia  sebelah  Selatan  Jawa hingga  sebelah  Selatan  Nusa  Tenggara;  4) Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat; 5) WPPNRI  711  meliputi  perairan  Selat Karimata,  Laut  Natuna,  dan  Laut  China Selatan;  6)  WPPNRI  712  meliputi  perairan Laut  Jawa;  7)  WPPNRI  713  meliputi perairan  Selat  Makassar,  Teluk  Bone,  Laut Flores,  dan  Laut  Bali;  8)  WPPNRI  714 meliputi  perairan  Teluk  Tolo  dan  Laut Banda;  9)  WPPNRI  715  meliputi  perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut
Halmahera,  Laut  Seram  dan  Teluk  Berau;
10)  WPPNRI  716  meliputi  perairan  Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau
Halmahera;  11)  WPPNRI  717  meliputi perairan  Teluk  Cendrawasih  dan  Samudera Pasifik, dan WPPNRI 718 meliputi perairan Laut  Aru,  Laut  Arafuru,  dan  Laut  Timor bagian Timur (Soemarmi et al., 2019).
Saat  membuka  situs  tersebut,  terdapat sebuah  peta  warna  biru  di  tengah  halaman web  yang  mirip  dengan  aplikasi Google Earth . Masyarakat bisa melihat dengan jelas pergerakan  kapal-kapal  yang  terdeteksi lewat satelit Google tersebut. Beberapa titik dalam dua warna kuning dan hijau, tersebar di sejumlah perairan di Indonesia.Termasuk yang  berada  di  laut  dalam  di  Samudra Pasifik  dan  Hindia.  Jika  warna  kuning mengindikasikan  itu  kapal  ikan  dan  kapal komersial  dari  seluruh  dunia.  Sementara yang  warna  hijau  menunjukkan  kapal-kapal Indonesia yang menggunakan VMS. Informasi  yang  berada  di  situs  tersebut diperbaharui  secara real  time oleh Google , sehingga data yang ditampilkan adalah data yang  terupdate  dan  mutakhir  serta  dapat dipertanggungjawabkan (Roan, 2016).
Kembali  pada  pembahasan  tentang teknologi  VMS  di  Indonesia  bahwa teknologi  ini  bertujuan  untuk  mengawasi pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya kelautan  di  Indonesia.  Transmiter  yang dipasang  di  setiap  kapal  penangkap  ikan, dengan menggunakan satelit akan menunjukan transparansi dalam pengelolaan serta  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan oleh setiap nelayan di suatu negara maupun nelayan  seluruh  negara  di  dunia  (Basuki  & Wuryandari,  2015,  p.  57).  Data  yang dikumpulkan  dari  transmiter  dengan  satelit akan  dipantau  oleh  pengawas  atau  operator di Fisheries Monitoring Centre (FMC) atau sekretariat VMS dan pengawas di pelabuhan (Hadinata,  2010,  p.  38).  Sehingga  dengan adanya  transparansi  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya kelautan diharapkan mampu menekan jumlah kejahatan  di  bidang  kelautan  seperti illegal fishing .
2. Pemanfaatan Teknologi VMS sebagai Strategi Perlindungan dan Pembangunan  Industri  Perikanan  di Indonesia
Pembangunan industri  perikanan  akan terwujud  bila  adanya  perlindungan  hukum terhadap  pelaku  industri  perikanan  di Indonesia. Perlindungan hukum ini ditujukan terhadap tindakan-tindakan illegal fishing yang  masih  terjadi  di  wilayah perairan Indonesia (Muhamad, 2012, p. 60). Pemerintah  melalui  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  (KKP)  sebagai stakeholder yang  berwenang  dalam  industri  perikanan mempunyai beberapa instrument yang dapat dilakukan  untuk  melakukan  pengawasan industri  perikanan  di  Indonesia,  agar pengelolaan perikanan di Indonesia dilakukan dengan berpijak pada prinsip tata- kelola  perikanan  secara  bertanggung  jawab (Nugroho  &  Atmaja,  2014,  p.  60).  Luasnya wilayah  perairan  Indonesia  dan  terbatasnya sumber daya manusia dan sistem pengawasan terhadap sumber daya tersebut, menjadi  penyebab  terjadinya  pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, sehingga penting adanya pengawasan secara
terpadu  dapat  memberikan  dampak  positif dalam meningkatkan perekonomian (Nasution  &  Zulham,  2013,  p.  67). Pemanfaatan  potensi  kelautan  di  Indonesia ditujukan  untuk  kesejahteraan  masyarakat (Tirtawati  et  al.,  2020).  Artinya  apabila perlindungan  hukum  terhadap  industri perikanan  di  Indonesia  diwujudkan,  maka akan  terwujud  pula  pembangunan  industri perikanan  yang  pada  akhirnya  akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Salah  satu  bentuk  pengawasan  yang dilakukan  KKP  terhadap  industri  perikanan di  Indonesia  yaitu,  dengan  penggunaan speedboat pengawas.  Menurut  data  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun  2016, jumlah speedboat pengawas  yaitu  109  unit. Sebaran speedboat pengawas  di  Pulau Sumatera  terdapat  27  unit  Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan speedboat pengawas terbanyak yaitu 9 unit. Pulau  Jawa,  Bali  dan  Nusa  Tenggara masing-masing  terdapat  11  unit speedboat pengawas.  Pulau  Kalimantan  terdapat  10 unit speedboat pengawas  dan  Kalimantan Barat  sebagai  provinsi  dengan speedboat pengawas terbanyak (5 unit). Pulau Sulawesi terdapat  18  unit speedboat pengawas. Sulawesi  Utara  dan  Sulawesi  Tengah merupakan  provinsi  dengan speedboat pengawas terbanyak yaitu 4 unit. Sementara untuk Kepulauan  Maluku  dan  Papua jumlahnya 32 unit speedboa t pengawas dan Papua  sebagai  provinsi  dengan speedboat pengawas terbanyak (15 unit).
Selain itu, jumlah kapal pengawas yang ditempatkan  di  setiap  WPP-NRI  juga mengalami  kenaikan.  Pada  kurun  waktu 2011  sampai  dengan  2015,  jumlah  awak kapal pengawas telah mencapai 1.623 orang dengan  jumlah  kapal  pengawas  mencapai 354 unit.

## Tabel 2.

## Jumlah Kapal Pengawas

## Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kapal  pengawas  tersebut  melakukan tugas untuk melakukan pengawasan di setiap daerah WPP-NRI untuk menindak pelanggaran  yang  kemungkinan  terjadi.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  KKP  juga merilis  data  mengenai  hasil  operasi  kapal pengawas  perikanan  yang  dapat  dilihat sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Operasi Kapal Pengawas
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pada  tahun  2015,  hasil  operasi  kapal pengawas  mengalami  kenaikan  dari  tahun sebelumnya  yaitu  sebanyak  42  kasus  yang berkaitan dengan Kapal Ikan Indonesia (KII) dan  53  kasus  yang  berkaitan  dengan  Kapal Ikan Asing (KIA). Kapal pengawas tersebut sering  menemukan  beberapa  pelanggaran
yang  dilakukan  oleh  KII  atau  KIA  seperti illegal  fishing ,  penggunaan  alat  tangkap terlarang,  dokumen  kapal  yang  tidak lengkap  maupun  dokumen  palsu.  Berkaitan dengan  jenis  tindak  pelanggaran  dalam industri perikanan, maka dapat dilihat dalam diagram berikut.
Tabel 4.

## Jumlah Pelanggaran Tahun 2011-2015

## Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dalam  data  tersebut  Jumlah  tindak pidana  perikanan  pada  tahun  2015 mengalami  kenaikan  dua  kali  lipat dibandingkan tahun 2014. Provinsi Kalimantan  Barat  merupakan  provinsi dengan  jumlah  tindak  pidana  perikanan terbanyak  (50  kasus).  Terdapat  hal  yang menarik,  karena  di  tahun  yang  sama  yaitu tahun  2015  jumlah  pelanggaran  perikanan mengalami  kenaikan  drastis  yaitu  sebanyak 184  kasus  sementara  di  sisi  lain  jumlah kapal  pengawas  perikanan  juga  mengalami pertambahan yaitu 354 unit. Sehingga dapat dikatakan  bahwa kapal  pengawas perikanan menjalankan tugasnya dengan maksimal.
Pengawasan  yang  dilakukan  KKP dengan  penggunaan speedboat pengawas merupakan upaya represif, yaitu penindakan terhadap  kapal-kapal  pencuri  ikan  yang sedang  maupun  yang  telah  melakukan kecahatan  di  bidang  perikanan.  Namun upaya  tersebut  tentu  bukanlah  hal  yang terbaik  karena  dilakukan  setelah  terjadinya tindak kejahatan. Sehingga KKP memikirkan  cara  lain  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  perikanan  Indonesia, yaitu upaya pencegahan sebelum dilakukannya  tindak  kejahatan  di  bidang perikanan (Suharto et al., 2017, p. 116). Hal ini  dilakukan  KKP  untuk  mendorong
kebijakan  penegakan  hukum  secara  global guna  membebaskan  perairan  Indonesia  dari praktik  penangkapan  ikan  secara illegal (Satria et al., 2018, p. 9), selain itu teknologi yang kolaborasi dengan Google, Oceana dan SkyTruth tersebut  akan  efektif  dan  teladan untuk menghilangkah aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di perairan Indonesia dan negara lain, karena semua  orang  bisa  mengakses  keberadaan ikan  untuk  dikonsumsi  sebagai  sumber kehidupan (Azhar et al., 2019).
Sistem Global  Fishing  Watch bisa mengakses secara  penuh  data-data  kapal perikanan  yang  ada  di  Indonesia  dan  juga seluruh  dunia.  Data-data  yang  bisa  diakses tersebut, sepenuhnya adalah data terbaru dan termutakhir yang bisa dipertanggungjawabkan. Upaya
perlindungan  terhadap  industri  perikanan  di Indonesia  dilakukan  pemerintah  melalui KKP  dengan  membuat kebijakan  VMS,  hal ini  ditujukan  agar  industri  perikanan  di Indonesia  terlindungi  dari  praktik-praktik kejahatan di bidang perikanan seperti Ilegal Fishing .  Apabila  upaya  perlindungan  ini dilakukan secara optimal maka
pembangunan Industri perikanan di
Indonesia  bisa  diwujudkan.  Namun  yang menjadi hal penting untuk diantisipasi dalam
penerapan  kebijakan  penggunaan  teknologi VMS  dalam  pengelolaan  perikanan  di Indonesia adalah jangan sampai keterbukaan data  mengenai  kapal  penangkap  ikan  di Indonesia  tersebut  merugikan  kepentingan negara  Indonesia  dan  bertentangan  dengan UU  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Teknologi  VMS  hanya  untuk  kepentingan tertentu seperti untuk pengelolaan perikanan, investigasi,  upaya  pemantauan  konsevasi dan  penegakan  hukum  semata.  Apabila kebijakan  pemanfaatan  teknologi  VMS diterapkan  dengan  memperhatikan  hal-hal yang perlu diantisipasi tersebut maka tujuan perlindungan  dan  pembanguan  industri perikanan di Indonesia bisa diwujudkan.

## D. Simpulan
Perkembangan  teknologi  membawa konsekuensi  ke  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  seperti  halnya  aspek  perikanan. VMS  sebagai  teknologi  terkini,  yang menjadi  bagian  dari  GWFS  dalam pengawasan industri perikanan yang bertaraf global  dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat dunia  secara  mudah  melalui website, sehingga  dapat  memperoleh  data-data mengenai  pemanfaatan  dan  pengelolaan perikanan  di  seluruh  dunia.  Adanya pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber  daya  kelautan  di  seluruh  dunia, sehingga  bisa  mencegah  terjadinya  praktik kejahatan  seperti ilegal  fishing .  Apabila  hal ini  dilakukan  maka  industri  perikanan Indonesia  akan  bebas  dari  kejahatan  seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia.  Namun  yang  perlu  diperhatikan adalah  batasan  keterbukaan  informasi  atau data mengenai aktifitas penangkapan ikan di Indonesia  jangan  sampai  merugikan  negara dan jangan sampai bertentangan dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah, A. (2015). Kewenangan Negara Pantai  dalam  Mengelola  Wilayah  Laut. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 45 (4),
607–635. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4. 63
Azhar,  M.,  Ispriyarso,  B.,  Sa’adah,  N., Suharso,  P.,  Juliani,  H.,  Setyono,  J.,  & Suparmin,  S.  (2019).  State  revenue  of the  fishery  sector  after  the  prohibition policy  on  illegal  unreported  and unregulated  fishing. IOP  Conference Series:  Earth  and  Environmental Science , 246 (1).
https://doi.org/10.1088/1755-
1315/246/1/012083
Azhar,  M.,  Suhartoyo,  S.,  Alw,  L.  T., Suharso,  P.,  &  Herawati,  V.  E.  (2018). Protection  of  traditional  fishermen  in the  granting  of  fishery  licenses  in Indonesia. E3S Web of Conferences , 47 . https://doi.org/10.1051/e3sconf/201847 07003
Badriyah,  S.  M.,  Mahmudah,  S.,  & Soemarmi,  A.  (2019).  Leasing  Sebagai Alternatif  Pembiayaan  Kapal  Bagi Nelayan  Kecil  di  Kota  Pekalongan. Masalah-Masalah Hukum , 48 (2), 204.
Banakar,  R.,  &  Travers,  M.  (2005). Theory and  method  in  socio-legal  research .
Bloomsbury Publishing.
Basuki,  A.  I.,  &  Wuryandari,  A.  I.  (2015). Desain  dan  Analisis  Hybrid  Vessel Monitoring System berbasis Kolaborasi DTN  dan  Internet  Design  and  Analysis of  Hybrid  Vessel  Monitoring  System based on DTN and Internet Collaboration. INKOM , 9 (2), 57.
Dahuri,  R.  (n.d.). Paradigma  Baru Pembangunan
Indonesia Berbasis Kelautan, Ringkasan Orasi Ilmiah Guru Besar  Bidang  Pengelolaan  Sumber Daya  Pesisir  dan  Lautan  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB .
FAO.  (2016). The  State  of  The  World Fisheries and Agriculture -
Contributing  to  Food  Security  and Nutrition For All .
Febriansyah, A. P., Luasunaung, A., & Dien,
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 303-313
H.  V.  (2016).  Ketaatan  Kapal  Pukat Cincin yang Berpangkalan di Pelabuhan Perikanan  Samudera  Bitung  Terhadap Wilayah  Penangkapan  Ikan  yang Ditetapkan  Menggunakan  Data  Vessel Monitoring  System. Jurnal  Ilmu  Dan Teknologi  Perikanan  Tangkap , 2 (4),
159–164.
Hadikusuma, H. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum .
Mandar Maju.
Hadinata,  Y.  (2010). Pelaksanaan  Vessel Monitoring System (VMS) di Indonesia .
Institut Pertanian Bogor.
Indarty, E. (2010). Diskresi dan  Paradigma (Sebuah  Telaah  Filsafat  Hukum) . Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jennings,  S.,  &  Lee,  J.  (2012).  Defining fishing  grounds  with  vessel  monitoring system  data. ICES  Journal  of  Marine
Science , 69 (1), 51 – 63.
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsr17
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. (2018). KKP  Optimalkan  Teknologi untuk  Kebijakan  Publik .  Satu  Data Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
Muhamad,  S.  V.  (2012).  Illegal  Fishingdi Perairan  Indonesia:  Permasalahan  dan Upaya  Penanganannya  Secara  Bilateral Di Kawasan. Politica , 3 (1), 60.
Nasution,  Z.,  &  Zulham,  A.  (2013). Prakiraan  Dampak  Ancaman  dan Gangguan  dalam  Perikanan  Tangkap dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi  Kelautan  Dan  Perikanan ,
3 (1), 67.
Nugroho,  D.,  &  Atmaja,  S.  B.  (2014). Kajian  Penanggulangan  IUUF  pada Perikanan Cantrang di Laut Jawa (WPP –  712)  Assessment  IUUF  on  Demersal Danish  Seine  Fishery  In  The  Ja  VaSea (Fmz  –  712). Jurnal  Kebijakan Perikanan Indonesia , 6 (2), 60.
Roan, A. (2016). Data Scientist Skytruth .
Rynaldo,  Amiek  Soemarmi,  R.  H.  (2016).
Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan  Dan  Perikanan  Nomor  36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan  Ikan  Bagi  Pemilik  Sipi Andon Di Jawa Tengah . 5 (3), 1–21.
Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola
Kebijakan Pembangunan Kelautan
Berkelanjutan. Jurnal  Rechts  Vinding: Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ,
8 (2), 147–202.
Satria,  F.,  Sadiyah,  L.,  Widodo,  A.  A., Wilcox, C., Ford, J. H., & Hardesty, B. D.  (2018).  Characterizing  transhipment at-sea  activities  by  longline  and  purse seine  fisheries  in  response  to  recent policy  changes  in  Indonesia. Marine Policy , 95 , 9.
Soekanto,  S.  (2006). Penelitian  Hukum Normatif  Tinjauan  Singkat .  Rajawali Pers.
Soemarmi,  A.  (2016). Buku  Ajar  Hukum Perikanan . UNDIP Press.
Soemarmi,  A.,  &  Diamantina,  A.  (2019).
Konsep  Negara  Kepulauan  Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.
Masalah-Masalah  Hukum , 48 (3),  241. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.201 9.241-248
Soemarmi,  A.,  Indarti,  E.,  Pujiyono,  P.,  & Diamantina, A. (2019).  Konsep  Negara Kepulauan  dalam  Upaya  Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum , 48 (3),
241–248. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.201 9.241-248
Soemitro,  R.  H.  (1990). Metodologi penelitian  hukum  dan  jurimetri .  Ghalia Indonesia.
Suharto, B. Y., Budiman, J., & Karwu, D. B. A.  (2017).  Analisis  Pengawasan  Kapal Perikanan  Terhadap  Penanggulangan
Illegal  Fishingdi  Perairan  Kabupaten
Kepulauan  Sangihe,  Indonesia. Jurnal Kebijakan  Sosial  Ekonomi  Kelautan Dan Perikanan , 7 (2), 116.
Sutardjo, S. C. (2014). Kebijakan
Pembangunan  Kelautan  dan  Perikanan ke Depan Developmen Policy of Marine And  Fisheries. Jurnal  Kebijakan Perikanan Indonesia , 6 (1), 37–42.
Tirtawati, S.  D., Benuf, K., &  Panjaitan, B.
M. (2020). Rencana Strategis Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Kecil Dan Terluar. Jurnal
Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah Hukum , 5 (1), 115.
Wijayanto,  D.,  &  Yulianto,  T.  (2013).
ANALISIS KELAYAKAN USAHA PERIKANAN LAUT KABUPATEN KENDAL (Feasibility Study to Fisheries
Bussiness  in  District  of  Kendal) . 8 (2), 52–56. https://doi.org/10.14710/ijfst.8.2.52-56