## Analisis Tingkat Keaktifan Pengelolaan Hutan Desa Labbo
Andi Batari 1,* , Yusran Yusran 2 , Muhammad Alif K.Sahide 2
1 Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar 2 Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin *E-mail: andibatari006@gmail.com
ABSTRACT: The  purpose  of  the  research  to  analysis  forest  management  level  activity  at  Desa  Labbo  intens  to Production,  Distribution  and  Local  Institution  with  the  comparison  of  achievement  program  in  the  establishment  formal document RKHD (Rencana Kerja Hutan Desa), RTHD (Rencana Tahunan Hutan Desa), village regulation 02 of 2010 and guideline  of  01/BMDS-  GT/LB/KTB/II/2010  based  on  the  reality,  and  to  determine  forest  management  Desa  Labbo Categorized  by  active  management  or  hollow  management  to  known  stakeholder/actor  get  benefit  or  harmed  by  the hollow  management  system.  Research  will  be  held  on  Januari  2017  at  Desa Labbo Kecamatan Tompobolu,Kabupaten Bantaeng  of  South  Sulawesi.  This  Research  use  the snowball sampling system(triangulasy system). Snowball sampling like as snowball was rolling in the  end  was  bigger,  like  as  collect  information  the  research.  Interview  at  the  respondent to  get  accuracy  information  and  verify  to  get  validity  data.  Research  Object  are  Formal  Document  Establishment  of Implementation  Planning  in  the  Document  with  comparison  the  real  condition.  Result  research  showing  forest management system Desa Labbo Categorized active management will be  realization 25,19%, not realization 41,20%, that counting  can  not  to  compare  with  high  and  low,  important  or  not  with  the  unsure  (production,distribution,institution), because  the  unsure  of  research  will  be  get  the  same  research.  About  the  actor  will  be  get  benefit  at  the  hollow management status  at  forest  village  Labbo  is  head  of  village  but  the  Actor  will  be  get  Hermed  by active management system is balang institute.
Keywords : forest management;  forest village; Desa Labbo;  active management;  hollow management DOI: 10.24259/jhm.v9i1.1837

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  konsep  pengelolaan hutan yang lestari, Kementrian Kehutanan telah memberikan akses kepada masyarakat desa untuk mengelola kawasan hutan secara legal, salah satunya adalah skema hutan desa dengan  hak  akses  pengelolaan  selama  35  tahun  (Nurdiansyah,  2013;  Santosa  dkk,  2011;  Supratman  dan Sahide,   2010   ;   Suwarti   dkk, 2015).  Di   Sulawesi  Selatan,  dengan berdasarkan Surat  Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Kementrian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan atau KLHK) No.55/MANHUT-II/2010 telah menetapkan  Hutan  Desa  di  Kabupaten  Bantaeng  dengan  luasan        342        ha        terletak    dalam        wilayah administrasi   Desa  Labbo, Kecamatan Tompobulu,  Kabupaten  Bantaeng.  (Ningrum, 2011; Supratman, 2012; Yusran, 2012; Muin dan Hapsari, 2014).
Setelah  pemerintah daerah  Bantaeng mendapatkan hak  legal  dalam  mengelola kawasan hutan  desa khususnya Hutan Desa Labbo   sebagaimana   SK   Menteri   Kehutanan No.  55/MENHUT-II/2010 dan  setelah penetapan Hutan Desa Labbo melalui Surat Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  nomor 3805/XI/TH  2010, maka    selanjutnya  pemerintah  melimpahkan  kewenangannya  kepada  lembaga  desa  yakni  BUMDes  Ganting, dengan  agenda  perencaaan  pengelolaan  hutan  desa  yang  harus  dituliskan  melalui  dokumen  formal  atau dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD), Peraturan Desa Labbo, Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD), dan  Pedoman  Pengelolaan  BUMDes  Labbo  yang  menjadi  acuan  bagi  pelaksanaan  pengelolaan  hutan (Supratman,   2012;   Supratman   dan   Sahide, 2013).
Penelitian ini  menilai keaktifan pengelolaan hutan tersebut dengan membandingkan perencanaan dan implementasinya pada tiga isu awal  yakni  unit  usaha  bisnis  hutan  desa  yakni komponen produksi, distribusi,
dan  institusi.  Oleh    karena    itu,   akan    dilakukan    penelitian  mengenai tingkat  keaktifan  pengelolaan  hutan desa  labbo  pada  konteks perencanaan produksi,  distribusi, dan  institusi lokal  disetiap unit bisnis pengelolaan Hutan  Desa  Labbo  untuk  melihat sejauh mana RKHD (Rencana Kerja Hutan Desa),  Peraturan  Desa  Labbo, Rencana Tahunan Hutan  Desa  (RTHD),  dan  Pedoman Pengelolaan BUMDes Labbo  terealisasi   dalam enam tahun  terakhir  dan  untuk  melihat  sejauh  mana active  management pengelolaan  Hutan  Desa  Labbo  eksis dilapangan serta mengidentifikasi aktor yang mendapat keuntungan pada pengelolaan hollow management dan aktor yang dirugikan pada pengelolaan active management.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Januari  2017,  yang  bertempat  di  Desa  Labbo  Kecamatan Tompobulu  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Objek  pada  penelitian  ini  adalah  menganalisis perencanaan unit bisnis pengelolaan Hutan Desa Labbo baik dari segi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, dan performansi antara dokumen formal perencanaan Hutan Desa Labbo dan realisasinya di lapangan. Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa:

## 2.1 Data Primer
Data primer diperoleh melalui data hasil wawancara terfokus dengan pengelola Hutan Desa terkait. Hasil yang diperoleh berupa data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi (Bachri, 2010)  serta data yang ditemukan melalui wawancara akan diverifikasi melalui observasi.

## 2.2 Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui lembaga/instansi yang terkait dan jurnal hasil penelitian. Data sekunder tersebut meliputi keadaan umum lokasi, peraturan-peraturan pengelolaan hutan desa, serta data unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.

## 2.3 Wawancara
Wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  terkait  pengimplementasian  dokumen yang  telah terlaksana  ataupun  belum  serta  alasannya.  Narasumber,  seseorang  yang  akan  dimintai  keterangan  terkait penelitian. Ada dua kategori narasumber yang akan di wawancai. Yang pertama adalah pihak-pihak  yang terkait dengan  penyusunan  dokumen antara  lain konsultan,  LSM  lokal,  komisaris  dan  Direktur  BUMDes. Yang kedua adalah  pihak-pihak  yang  mengimplementasikan secara  langsung  dokumen tersebut  antara  lain  adalah  Direktur BUMDes dan seluruh anggota BUMDes (kelompok tani hutan) yang terkait dengan Hutan Desa Labbo. Khusus untuk kategori narasumber kedua ini, peneliti akan menerapkan snowball sampling (Nurdiani, 2014) yang artinya kami akan berhenti mencari informasi ketika tidak ada lagi informasi yang baru.

## 2.4 Observasi
Observasi  adalah  metode  pengamatan  yang  dilakukan  secara  langsung  dilapangan  (Nasution,  2001). Penelitian ini melakukan pengamatan terhadap :
1. Aktivitas pengelolaan Hutan Desa dengan menilai perencanaan yang dijanjikan oleh dokumen formal dengan implementasinya,  apakah  hutan  desa  tersebut  terkategorisasi  sebagai active  management (Staphans  & Ruth, 2005; Priantara, 2012) atau hollow management (Munks dkk, 2009; Smith & Lindenmayer, 1988). Isu awal  yang  diamati  adalah  produksi,  distribusi,  dan  institusi  lokal.  Isu  awal  ini  dapat  berkembang  sesuai dengan temuan sampel yang diobservasi.
2. Menganalisis kebijakan institusi  lokal  Hutan  Desa  yaitu  BUMDes  Ganting  dalam  menindaklanjuti  dokumen yang belum terimplementasi.
3. Menganalisis implementasi dokumen formal mengenai konteks Produksi, Distribusi dan Institusi Lokal Hutan Desa Labbo.
4. Mengamati siapa saja yang mendapatkan keuntungan pada pengelolaan hollow management dan siapa pula yang dirugikan pada pengelolaan active  management
Data primer dan data sekunder diolah dengan analisis dokumen ( content analysis ) merupakan sebuah metode  kajian  yang  berlandaskan  teori  kajian  sebagai  sumber  gagasan  baru  dan  untuk  meningkatkan kepahaman kajian penelitian yang berbentuk teks (Raditya, 2012). Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah dokumen  RKHD  atau  dokumen  lainnya  yang  terkait  perencanaan  pengelolaan  Hutan  Desa  Labbo  yang  telah berjalan ( active management ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Aspek Produksi
Gambar di bawah ini menunjukkan hasil persentase tingkat realisasi kegiatan pengelolaan Hutan Desa dalam konteks Produksi pada dokumen Peraturan Desa Bab VI pasal 10 dan pasal 10 ayat (2), Rencana Kerja Hutan  Desa  Bab  III,  Rencana  Tahunan  Hutan  Desa  halaman  10-17  dan  Pedoman  Pengelolaan  Hutan  Desa Labbo.
Gambar 1. Persentase tingkat realisasi  kegiatan pengelolaan Hutan Desa dalam konteks produksi keterangan :
A1 : terealisasi (perdes Bab VII pasal 10) A2 : terealisasi (RKHD dan RTHD) A3 : terealisasi (Perdes dan Pedoman  Pengelolaan HD Labbo) B   : tidak terealisasi dari Keempat dokumen

## 3.2 Aspek Distribusi
Gambar dibawah ini menunjukkan hasil persentase tingkat realisasi kegiatan pengelolaan Hutan Desa dalam konteks  Distribusi  dari  dokumen  Rencana  Kerja  Hutan  desa  pada  halaman  14-15  dan  dokumen  Rencana Tahunan Hutan Desa.
Gambar 2. Persentase tingkat realisasi  kegiatan pengelolaan Hutan Desa dalam konteks Distribusi
12% 24% 24% 40% 0% 50% A1 A2 A3 B 20% 20% 60% 0% 50% 100% A1 A2 B
Keterangan : A1 : terealisasi (RKHD ) A2 : terealisasi (RTHD) B   : tidak terealisasi dari Kedua dokumen

## 3.3 Aspek Institusi Lokal
Gambar dibawah ini menunjukkan hasil Persentase tingkat realisasi kegiatan pengelolaan Hutan Desa dalam konteks Institusi Lokal dalam dokumen Peraturan Desa dan Pedoman Pengelolaan BUMDes.
Gambar 3. Persentase tingkat realisasi kegiatan pengelolaan Hutan Desa dalam konteks  institusi Keterangan :
A1 : terealisasi (Perdes ) A2 : terealisasi (Pedoman Pengelolaan) B   : tidak terealisasi dari Kedua dokumen

## 3.4 Analisa Keaktifan
Dari hasil analisa dalam menilai kegiatan pengelolaan hutan desa, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan landasan dalam mengelola hutan dengan baik menurut Yadav dkk (2003). Kriteria ini dapat dijadikan acuan untuk membandingkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.
Tabel 1. Hasil analisa keaktifan pengelolaan Hutan Desa Labbo
14% 62% 23% 0% 50% 100% A1 A2 B No Active Forest Management Hasil Observasi Lapangan Alasan 1 Pengelolaan hutan yang baik untuk dimaksimalkan kegunaannya Dilakukan penanaman  kopi secara agroforestry Potensi hutan desa yang termanfaatkan yaitu  pada jasa lingkungan dan agroforestry kopi. 2 Pengguna mampu membuat perencanaan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan Perencanaan yang dibuat pada saat pengusulan hutan desa sangat baik karena menyesuaikan dengan kondisi dilapangan. Perencanaan pembagian blok kawasan hutan desa telah terealisasi. Terdapat 3 blok yang telah dibagi dalam pengelolaan yaitu blok Batu Lappa dan Pattiroang dan blok Saro Anging. 3 Sistem manajemen yang bijaksana dalam pendirian blok yang berotasi Sistem manejemen yang sejauh ini baik. Namun pada pengaplikasian dilapangan, terjadi zonasi blok yang berbeda dengan kondisi lapangan. Desa Bontotapalang masuk kedalam areal kerja hutan desa Labbo.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan,  jika  dibandingkan  dengan  kriteria active  forest  management yang diadopsi  dari  penelitian  Yadav  dkk  (2003),  saya  mengkritisi  bahwa  penelitian  Yadav  dapat  berlaku  untuk pengelolaan  hutan  produksi  yang  mengelola  kayu.  Namun  dalam  kondisi  dan  status  kawasan  hutan  lindung, Hutan  Desa  Labbo  juga  memenuhi  semua kriteria active  forest  management dalam  pengimplementasiannya. Oleh karena itu, pengelolaan Hutan Desa Labbo terkategori sebagai active management.
3.5 Identifikasi aktor yang mendapat keuntungan pada pengelolaan hollow management dan aktor yang dirugikan pada pengelolaan active management
Posisi  kepala  desa  bukan lagi sebagai  komisaris,  melainkan sebagai  pembina.  Awalnya, kepala  desa yang  ditunjuk  sebagai  komisaris  bertugas  mengawasi  seluruh  kegiatan  BUMDes  yang  kemudian dipertanggungjawabkan kepada kepala desa dan masyarakat. Namun sekarang, kepala desa menjadi pembina karena BUMDes telah masuk dalam program desa sehingga pihak desa yang mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan BUMDes kepada masyarakat.
Peran  kepala  desa  sebagai  pembina  sebenarnya  sangat  membantu  dalam  menjalankan  kegiatan BUMDes.  Namun  kepala  desa  yang  menjabat  saat  ini  lebih  cenderung  mengutamakan  untuk  terlebih  dahulu membangun  infrastruktur/akses  jalan  menuju  Hutan  Desa  dengan  alasan  agar  memudahkan  petani mengeluarkan hasil hutannya dan mengesampingkan program kerja/kegiatan BUMDes. Dari hal ini dapat dilihat bahwa  ekistensi/ power kepala  desa  ditunjukkan  dengan  menjanjikan  rencana  pembangunan  infrastruktur  di Hutan Desa.
4 Dilakukan penanaman untuk rehabilitasi lahan terbuka Belum ada penanaman untuk rehabilitasi mengingat status Hutan Desa Labbo adalah hutan lindung. Status Hutan Desa Labbo yaitu hutan lindung. Sehingga tidak ada motivasi untuk melakukan penanaman. Selain itu, penutupan tajuk nya juga masih sangat bagus. 5 Memberi perlakuan (thinning, pruning & cleaning) untuk regenerasi spesies yang di inginkan Tidak ada perlakuan (thinning, pruning & cleaning) dalam kawasan hutan lindung Status hutan desa Labbo yaitu hutan lindung sehingga tidak ada aktifitas perlakuan (thinning, pruning & cleaning) di dalamnya. 6 Rasional pemanfaatan hasil hutan : ekstraksi dan pemanfaatan kayu cacat, jatuh/tumbang dan mati untuk menghasilkan kayu bakar dll Tidak ada kegiatan ekstraksi dan pemanfaatan kayu tumbang. Berdasar pada aturan bahwa dilarang mengambil pohon yang tumbang (pasal 13 ayat 6 pada pedoman pengelolaan hutan desa). 7 Melakukan pembibitan terhadap spesies tertentu (madu) Pembibitan (madu) dilakukan diluar kawasan hutan desa Status hutan desa Labbo merupakan hutan lindung 8 Menjual hasil kayu yang berlimpah Tidak ada aktivitas penebangan liar didalam kawasan hutan desa. Status hutan desa Labbo merupakan hutan lindung
Sementara  di  sisi  lain,  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  Balang  Institute  yang  memfasilitasi pembangunan  hutan  Desa  Labbo  belum  sepenuhnya  sepakat  dengan  keputusan  kepala  desa  yang  menjabat saat  ini  karena  masih  fokus  dalam  pembangunan  infrastruktur/akses  menuju  Hutan  Desa  dan  belum  dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mempertahankan eksistensi pengelolaan hutan Desa Labbo yang dulunya sempat menjadi icon percontohan skim pengelolaan kehutanan.

## 4. KESIMPULAN
Adapun  hasil dari penelitian yang didapatkan di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Analisis  yang  dilakukan  untuk  melihat  tingkat  keaktifan  pengelolaan  dari  aspek  produksi,  distribusi  dan institusi, dapat dilihat bahwa yang terealisasi di lapangan jika dipersenkan sebanyak 25,19% dan yang tidak terealisasi di lapangan jika dipersenkan sebanyak 41,20%. Angka diatas tidak bisa membandingkan tinggi rendahnya  /  penting  tidaknya  salah  satu  unsur  (produksi,  distribusi,  institusi),  karena  unsur-unsur  yang diteliti  setara.  Pengelolaan  hutan  Desa  Labbo  termasuk  dalam  kategori active  management. Karena  dari hasil  analisis  dokumen  dan  observasi  di  lapangan,  kinerja  dapat  dikatakan  aktif  apabila  rencana  dan implementasi  tercapai.  Dan  angka  diatas  menunjukkan  bahwa  rencana  yang  telah  dibuat  dalam pembangunan Hutan Desa Labbo sangat baik, tetapi pengimplementasiannya tidak sepenuhnya terealisasi karena terdapat  kondisi-kondisi  tertentu  yang  tidak  dapat  dilakukan baik  dari  pengurus  BUMDes  maupun dari  masyarakat  setempat  ataupun  kondisi  lapangan  yang  tidak  memungkinkan  (status  kawasan  hutan lindung).
2. Analisis mengenai aktor yang diuntungkan dalam status hollow management pada Hutan Desa Labbo yaitu adanya ekistensi /power dari  kepala  desa  yang  ditunjukkan  dengan  menjanjikan  masyarakat  Desa  Labbo pembangunan infrastruktur/akses menuju Hutan Desa. Sedangkan pada kondisi active management, LSM Balang Institute belum sepenuhnya sepakat dengan keputusan kepala desa yang menjabat saat ini karena masih  fokus  dalam  pembangunan  infrastruktur/akses  menuju  Hutan  Desa  dan  belum  dapat  mengambil kebijakan yang tepat untuk mempertahankan eksistensi pengelolaan Hutan Desa Labbo.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachri,  B.  S.  2010. Meyakinkan  Validitas  Data  Melalui  Triangulasi  pada  Penelitian  Kualitatif. Jurnal  Teknologi Pendidikan, 10(1), 46-62.
Dokumen Rencana Kerja Hutan Desa Labbo Tahun 2010-2030, Kabupaten Bantaeng,  Provinsi Sulawesi Selatan Dokumen Rencana Tahunan Hutan Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan Muin, Nurhaedah dan Evita Hapsari.2014. Hutan Desa Kabupaten Bantaeng dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. Makassar. Balai penelitian kehutanan Makassar
Munks,  S.  A.,  Koch,  A.  J.,  &  Wapstra,  M.  2009.  From  Guiding  Principles  for  the  Conservation  of  Forest Biodiversity to on-Ground Practice: Lessons from Tree Hollow Management in Tasmania. Forest Ecology and Management , 258 (4), 516-524. Nasution, S. 2001. Metode Penelitian . Jakarta: Sinar Harapan. Ningrum,  wiwin  Y.  2011. Kajian  Penguatan  Kelembagaan  BUMDes  dalam  Pengelolaan  Hutan  Desa  di  Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng . Makassar. Fakultas Kehutanan Unhas Nurdiani, N. 2014. Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan . Jurnal ComTech , 5 (02). Nurdiansyah,  I.M.  2013. Hak  Pengusahaan  Hutan. . http://miqbalnurdiansyah.blogspot.co.id/2013/07/hph.html Diakses tanggal 03 November 2016.
Pedoman Pengelolaan Hutan Desa Labbo No. 01/BMDs-GT/LB/KTB/II/2010, Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan  Desa  Labbo  No.02  Tahun  2010  tentang  Lembaga  Pengelolaan  Hutan  Desa  Labbo,  Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan Priantara,  D.  2012. Studi  Empiris  Pengungkapan  Sukarela  Kinerja  Sosial  Perusahaan  Di  Bidang  Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan Terbuka . Universitas Tarumanegara Raditya, A. N. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)  pada  Perusahaan  yang  Masuk  Daftar  Efek  Syariah  (DES) .  Skripsi.  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Santosa,  A.,  Santoso,  H.,  Sahide,  M.A.K.,  Lisanawati,  &  Alloy,  S.  2011. Status  Kehutanan  Masyarakat  di Indonesia. Jurnal Kehutanan Masyarakat Vol.3 No. 1 Tahun 2011 . Bogor. FKKM Singh, S., & Khare, A. 2016. People's Participation in Forest Management. The Commonwealth Forestry Review , 279-283.
Smith, A. P., & Lindenmayer, D. 1988. Tree Hollow Requirements of Leadbeater's Possum and Other Possums and  Gliders  in  Timber  Production  Ash  Forests  of  The  Victorian  Central  Highlands. Wildlife  Research , 15 (4), 347-362.
Stephens, S. L., & Ruth, L. W. 2005. FEDERAL FOREST ‐ FIRE POLICY IN THE UNITED STATES. Ecological applications , 15 (2), 532-542. Supratman dan Sahide, M.A.K. 2010. Pembangunan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng: Konsep, Proses, dan Refleksi . Makassar.  RECOFTC Supratman. 2012. Reformasi Managemen Hutan . Makassar. P3i Press Supratman  dan  Sahide  M.A.K.  2013. Hutan  Desa  dan  Pembangunan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Desa  di Kabupaten Bantaeng . Jakarta Surat  Keputusan Gubernur  Sulawesi  Selatan No.3805/XI/TH  2010  tentang  Pemberian  Hak  Pengelolaan Hutan Desa di Kawasan Lindung Seluas 342 Hektar Kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ganting Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.55/Manhut-II/2010  tentang  Penetapan  Kawasan  Hutan  sebagai  Areal Kerja  Hutan Desa  pada  Hutan Lindung  Seluas  342 Hektar Terletak  dalam Wilayah Administrasi Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
Yadav, N. P., Dev, O. P., Springate-Baginski, O., & Soussan, J. 2003. Forest Management and Utilization Under Community Forestry. Journal of Forest and Livelihood , 3 (1), 37-50. Yusran,  2012. Hutan  dan Masyarakat : Tinjauan dalam  Perspektif  Kebijakan  dan  Sosial  Ekonomi . Bogor.  UHP dan IPB Press.