## PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab Latin Arab  Latin ا = a ف =  f
ب = b ق =  q ث = ts ك =  k ج = j ل =  l
ح = h م =  m خ =  kh ن =  n
د = d و =  w ذ = dz ه =  h ر = r ء =  ’
ز = z ي =  y س = s
ش =  sy
Untuk Madd dan Diftong
ص =  sh
ض = dl
آ =  â (a panjang) ط = th ْ يِا =  î (i panjang) ظ = zh
ْ وُا =  û (u panjang)
ع = ‘ ْ وَا =  aw غ =  gh
ْ يَا =  ay

## ISI

## T RANSLITERASI

## A NTARAN

## U TAMA
Ahmad Choirul Rofiq Fenomena Kelompok Sempalan (Islam)
di Indonesia  217-236 Mutawalli Pergulatan Pemikiran Melawan Arus: Penyempalan dalam Tubuh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah  237-264 Moch. Muwaffiqillah Gerakan Islam Sempalan:
Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama  265-282 Yusuf Hanafi Islam, Ekskomunikasi, dan Persoalan Penyesatan: Kajian Teo-Sosio-Analisis atas Vonis Bid‘ah, Riddah, dan Kufr  283-306 Choirul Mahfud Aliran Sesat, Toleransi Agama, dan Pribumisasi Islam Humanis  307-332

## L EPAS
L. Turjuman Ahmad
ةديصق
” نمأ مأ ىفوأ “ ريهزل نب يبأ ىملس ( ةسارد ةيدقن يف اهرصانع ةيبدلأا )  333-350 
Sembodo A. Widodo Analisis Struktural dalam Kajian al-Qur ’ an Surat Yûsuf (12)  351-372 Nurul Hidayat Bantahan Ibnu Rusyd terhadap Kritik  al-Ghazâlî tentang Keqadiman Alam  373-388
Muhammad Taufik Konsep Belajar Mengajar dalam al-Qur ’ an:
Telaah Implikasi Edukatif Qs. al- ‘ Alaq (96): 1-5  389-412 U LAS B UKU Adi Fadli Ahmadiyah: Titik yang Diabaikan  413-424
I NDEKS
Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
265

## GERAKAN ISLAM SEMPALAN :

## MITOS DISINTEGRASI DAN DIALOG INTRAAGAMA
Moch. Muwaffiqillah 
__________________________________________________

## Abstract
Along  with  the  existence  of  the  splinter  groups  in  any  society,  the disintegration myth arises inevitably. This is not due to the historic necessity referred to the movement, but because it is believed that social cohesiveness will  always  be  broken  by  the  religious  subversion.  Therefore,  the  way  to handle any subversion is normally power approach, starting from decree of deviation, stigmatization which causes social unrest in the society, and even religion disgracing. The effect is violence to the splinter groups movement in the name of religion. For this time being, dialogue (although does not touch the  essential  part  of  the  problem)  is  always  focused  on  the  status  of  the religions.  While  the  relationship  among  religions  is  protected  under  the constitution  and  nationalism  imagination,  the  dialogue  intra  religion  is avoided which makes any splinter groups movement result in mass violence either cognitively, verbally, or physically.
Keywords: Sempalan,  Mitos  Disintegrasi,  Dialog  Intraagama, Fatwa, Ijtihad, Ideologi Sara .
______________
K ELOMPOK sempalan  merupakan  bagian  tidak  terelakkan  dari kehidupan  sosial  manusia,  baik  yang  dibalut  oleh  politik, ideologi,  maupun  agama.  Dalam  sejarah  Islam  semenjak Musailamah  memproklamasikan  dirinya  sebagai  seorang  nabi, sampai  hari  ini  tentunya  tidak  sedikit  yang kepincut untuk
 Penulis  adalah  dosen  di  STAIN  Kediri,  Jawa  Timur.  email: muwaffiqy@yahoo.com
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
266 Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
mengikuti  sensasi  atas  nama  Tuhan  itu.  Di  Indonesia  saja,  Lia Aminuddin  dan  Ahmad  Mushadeq  adalah  misal  kecil  yang menghuni  ruang  kesadaran  bangsa  Indonesia.  Belum  lagi kelompok-kelompok  kecil  yang  mengklaim  sebagai  golongan yang paling otentik yang karena kontra terhadap mainstream yang ada harus rela menyandang gelar kelompok sempalan .
Biasanya  karena  sifatnya  yang  menyempal,  kelompok sempalan  atau splinter  group 1 memiliki  karakteristik  untuk  anti bahkan  dalam  beberapa  hal  bersifat  antagonistik  terhadap kelompok mainstream atau  kelompok  ortodoks . 2 Tak  ayal kemudian  konflik  selalu  bermunculan  mengiringi  kehadiran kelompok seperti ini. Mulai dari meresahkan masyarakat sampai pada  penodaan  agama  menjadi  alasan  gerahnya  kelompok mainstream atas usikan yang dirasakannya .
Tulisan ini bermaksud mengurai sejumlah problematika yang mengemuka  akibat  dari  lahirnya  kelompok  yang  disebut sempalan.  Sejumlah  permasalahan  yang  melahirkan  mitos disintegrasi,  fatwa  yang  menggerus  kelompok  ini,  sampai  pada tawaran untuk selalu mengadakan dialog intraagama yang akhir- akhir  ini  dirasa  sangat  diperlukan  untuk  mengencangkan kohesivitas sosial .

## Sempalan dalam Tinjauan
Kelompok  sempalan  yang  selalu  berkonotasi  negatif  ini biasanya  dalam  rezim  kebahasaan  selalu  dikategorikan  sebagai kelompok  ataupun  aliran  sesat.  Tidak  sedikit  kelompok  atau
1 Istilah splinter  group ,  menurut Martin  van Bruinessen,  diintrodusir  oleh Abdurrahman  Wahid  sebagai  padanan terma kelompok  sempalan.  Lihat Martin  van  Bruinessen, “ Gerakan  Sempalan  di  Kalangan Ummat  Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya, ” Ulumul Qur'an, no. 1 (1992), 2 .
2 Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Bruinessen,  untuk  memahami  kelompok sempalan  ini,  terlebih  dahulu  ia  harus  dioposisikan  dengan mainstream ataupun ortodoksi .
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
267
aliran  ini  diberikan  fatwa “ sesat ” atas  nama  kebenaran keagamaan.  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  memberikan pedoman  dalam  rangka  mendeteksi  aliran  sesat.  Pedoman tersebut berjumlah sepuluh yang isinya sebagai berikut:
1. mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam,
2. meyakini dan atau mengikuti akidah yang tak sesuai dengan al-Qur ‟ an dan al-Sunnah,
3. meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur ‟ an,
4. mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Qur ‟ a,
5. melakukan  penafsiran  al-Qur ‟ an  yang  tak  berdasarkan kaidah-kaidah tafsir,
6. mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam,
7. menghina,  melecehkan,  dan  atau  merendahkan  para  nabi dan rasul,
8. mengingkari  Nabi  Muhammad  sebagai  Nabi  dan  Rasul terakhir,
9. mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah dan atau salat wajib tidak lima waktu,
10. mengafirkan  sesama  muslim  tanpa  dalil  syar ‟ i,  seperti mengafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya . 3
Dengan  kriteria  di  atas,  beberapa  gerakan  keislaman  pun berguguran. Belum lagi terdapat sejumlah nama seperti Hartono Ahmad  Jaiz  dengan  LPPI-nya  yang  dengan  gigih  menyeleksi aliran/gerakan,  bahkan  pemikiran  dengan  kategori  sesat.  M. Amin  Djamaluddin,  anggota  LPPI,  berhasil  mengodifikasikan beberapa  aliran  sesat  dalam  buku “ Capita  Selekta  Aliran-aliran Sempalan  di  Indonesia ”. Dari  buku  ini,  muncul  empat  belas kelompok yang dianggap sesat oleh LPPI, yaitu (1) paham sesat Inkar  Sunnah,  ( 2 )  ajaran  Teguh  Esha,  ( 3 )  aliran  Pembaru  Isa
3 Dikutip  dari Monthly Report on  Relegious  Issues (Jakarta: Wahid  Institute, Nopember 2007).
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
268 Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
Bugis, ( 4 ) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), ( 5 ) agama Ahmadiyah  (Agama  Qadian  India),  ( 6 )  gerakan  Syi ‟ ah  (Agama Syi ‟ ah),  ( 2 )  gerakan  Darul  Arqam,  ( 8 )  gerakan  Lembaga Kerasulan (LK), ( 9 ) Tarekat Naqsyabandiyah Prof. Dr. Kadirun Yahya, ( 00 ) Lia Aminuddin dan ajarannya, ( 00 ) NII-Ma ‟ had Al- Zaytun,  ( 02 )  ajaran  Bijak  Bestari,  ( 03 )  ajaran  (Paham)  Baha ‟ i; dan ( 04 ) agama Millah Ibrahim . 4
Tidak  cukup  itu,  LPPI  juga  memvonis  beberapa  pemikir semisal  Abdurrahman  Wahid  (biasa  dikenal  dengan  panggilan Gus  Dur),  M.  Amien  Ra ‟ is,  Nurcholish  Madjid,  dan  masih banyak lagi yang masuk dalam gerbong penyesatan. Menggenapi “ tugas ” LPPI belum lama ini, Hartono Ahmad Jaiz meluncurkan buku “ Ada Pemurtadan di IAIN ” , sebuah buku fenomenal yang berujung pada tuduhan adanya penyimpangan ajaran keagamaan di lembaga yang dinaungi oleh Departemen Agama RI ini .
Tradisi penyesatan kemudian menjadi fenomena tersendiri di samping  munculnya  gerakan  sempalan  yang  ada.  Penyesatan menjadi satu wacana yang absah untuk memberangus kelompok- kelompok  yang  dianggap  berseberangan  dengan mainstream. Dengan  demikian,  tidak  mengherankan  jika  klaim  kebenaran terhadap  satu  aliran  atau  agama  selalu  berujung  terhadap  klaim penyesatan  terhadap  aliran  dan  kelompok  lainnya.  Hal  ini membuktikan  betapa  minimnya  dialog  yang  dibangun  oleh komunitas  masyarakat  Indonesia  termasuk  masyarakat agamanya.  Tradisi  berdiskusi  dengan  menebar  wacana  secara sehat  tidak  terjadi,  bahkan  sampai  pada  level  pemimpin keagamaan.
Dalam  pandangan  Bruinessen,  gerakan  Islam  sempalan  di Indonesia,  khususnya,  memiliki  corak  dan  ragam  yang  sangat variatif.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  visi  dan  misi,  karakter,  bahkan asal  usul  kelompok  sempalan  tersebut.  Dengan  agak  terperinci
4 Baca buku M. Amin Djamaluddin, Capita Selekta Aliran-Aliran Sempalan di Indonesia (Jakarta: LPPI, 2002).
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
269
Bruinessen  berhasil  memberikan  gambaran  awal  terhadap kelompok  sempalan  yang  ada  di  Indonesia  melalui  perspektif sosiologi agama. Pada  ujungnya,  Bruinessen  menyayangkan jika kelompok mainstream yang  mengendalikan  ortodoksi  tidak responsif dan komunikatif dan hanya bereaksi dengan melarang- larang  saja.  Karena  baginya,  ortodoksi  juga  mempunyai  andil dalam melahirkan kelompok sempalan itu sendiri . 5
Dalam  konteks  kehidupan  keagamaan  dan  keindonesiaan pada  umumnya,  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  hasil amandemen konstitusi (1999-2002). Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 meletakkan “ hak beragama ” dan “ hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani ” , sederetan dengan hak asasi lain yang dikategorikan sebagai “ hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun ” ( non-derogable  rights ).  Di  samping  itu,  jaminan  kebebasan beragama juga ditandaskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 39/1999,  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Indonesia  pun baru meratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik lewat UU 12/2005 . 6

## Sara dan Mitos Disintegrasi
Orde Baru merupakan kekuatan yang “ sukses ” mempersatukan  bangsa  Indonesia  dalam  ideologi  besar  yang bernama  sara  (suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan).  Dengan sara  ini,  Orde  Baru  berhasil  menjinakkan  semua  potensi  buruk dan  bahaya  laten  yang  diakibatkan  oleh  retakan  kohesivitas sosial.  Menjauhi  api  barangkali  akan  lebih  menyelamatkan daripada  belajar  mengendalikannya.  Inilah  barangkali  yang menjadi  pijakan  para policy  makers rezim  Orde  Baru  tersebut. Dengan  ideologi  sara,  bangsa  ini  dijauhkan  sejauh - jauhnya  dari kobaran  perpecahan  besar  antar  dan  intraagama.  Dengan
5 Bruinessen, Gerakan..., 16-27.
6 Dikutip dari Gatra.com, http://www.gatra.com/2008-06-03/index.php .
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
270 Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
ideologi  sara  ini  pulalah,  akhirnya  negara  berhasil  menjalankan tugasnya sebagai “ pengendali agama-agama ”.
Pada  saat  itu,  sara  merupakan  potensi  konflik  dan  bahaya laten  bagi  keberlangsungan  berbangsa  dan  bernegara  di  bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya, Orde Soeharto ini berkehendak untuk menegasikan berbagai hal yang dianggap  akan  mengganggu  stabilitas  yang  berujung  pada ketidakberhasilan  di  bidang  ekonomi.  Atas  dasar  itu  pula,  sara selalu  dibicarakan  dalam  ungkapan  negatif,  ancaman,  atau sesuatu  yang  akan  menghancurkan  kelangsungan  kehidupan masyarakat . 7 Seringkali segala hal pembicaraan dan wacana yang berkaitan  dengan  sara  selalu  dihentikan  karena  kekhawatiran akan memantik konflik yang berkepanjangan.
Orde  Baru  memang  tidak  berhasrat bertele-tele dalam menyelesaikan  permasalahan  sara  yang  dapat  mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dialog yang mestinya bisa menjadi usaha dalam rangka mendewasakan kesadaran akan sara ditiadakan.  Dialog,  setidaknya  menurut  anggapan  mereka, penyebab  dari  berbagai  konflik,  sekaligus  ditekankan  kepada masyarakat bahwa “ hantu ” sara akan  mencerai-beraikan bangsa Indonesia.
Tak  ayal,  begitu  Orde  Baru  runtuh,  bangsa  ini  seperti kehilangan  tumpuan  dan  tempat  berlindung  bersama.  Sang penguasa  ini  telah beringsut dari  singgasananya  beserta  seluruh kesaktiannya  yang  sekaligus  berarti  kedamaian  yang  terselip dalam  ideologi  sara  harus  tersisih  dari  panggung  sosial  dan politik bangsa ini. Kedamaian semu yang sebelumnya dipaksakan tidak lagi menjadi otoritas sebagaimana dulunya .
Mengiringi  runtuhnya  Orba  yang  berarti  tumbangnya ideologi sara  tersebut,  berbagai kerusuhan antaretnis, golongan, dan  agama  muncul  dan  sekaligus  menumbangkan  tesis “ pseudo-
7 Th.  Sumartana, “ Demokrasi  dalam  kehidupan  Beragama  (Sebuah Refleksi) ” , Unisia no. 34/xix/II/1997, 23 .
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
271
peacefulness ” yang  dihasilkan  dari  kebijakan  Orde  Baru  yang dipaksakan  tersebut.  Kebijakan  membatasi  dan  seringkali menegasikan  ruang  publik  yang  semestinya  menjadi  sarana mendewasakan bangsa dalam konteks beragama dan berbangsa. Ruang  publik  bisa  menjadi  arena  bagi  berbagai  pemikiran  dan ide untuk diuji secara elegan dan damai .
Dalam  konteks  pemahaman  dan  realitas  empiris  di  atas, gerakan  sempalan  selalu  menyandang  beban  untuk  dikatakan sebagai “ penyebab ” terjadinya  disintegrasi,  bahkan  konflik horisontal.  Ia  harus  rela  menerima  kutukan  sebagai “ biang keladi ” gejolak yang terjadi akibat dari lahirnya gerakan sempalan tersebut.  Ia  meresahkan  masyarakat  karena  ajarannya  adalah sebuah  kesesatan  yang  berarti  menodai  agama.  Ini  merupakan harga yang harus dibayar .
Tentunya tidak satu pun dari gerakan sempalan yang muncul tersebut berniat untuk menjadi common enemy yang tercipta akibat kecurigaan  dan  ketakutan  yang  selalu  dihembuskan  oleh  para elit.  Kecurigaan  dan  ketakutan  yang  berujung  menjadi,  dalam bahasa  Th.  Sumartana, self - fulfilling  propecy ,  yang  ditakuti  justru terjadi . 8 Masih  menurut  Sumartana,  keresahan  dan  penodaan agama  serta  ketakutan  munculnya  disintegrasi  justru menyebabkan  timbulnya  pengelolaan  politik  yang  tertutup  dan paranoid atau takut pada bayang-bayang hantu di siang bolong. Ia akan  mencengkeram  dalam  suasana  psikologis  yang  berputar- putar bagai lingkaran setan . 9
Tentu tidak mengherankan jika fatwa sesat kemudian terlahir dari  Majelis  Ulama  Indonesia  ini.  Dalam  pergulatan  hidup keberagamaan,  MUI  merasa  menjadi  lembaga  yang  paling representatif  untuk  menentukan  sesat  atau  tidaknya  sebuah kelompok  keagamaan.  Barangkali  MUI  pada  masa  yang  akan datang  harus  memberikan  sertifikasi “ halal ” atau “ tidak  sesat ”
8 Sumartana, Demokrasi... , 23.
9 Ibid .
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
272 Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
kepada  semua  kelompok  agama,  seperti  yang  mereka  lakukan terhadap produk makanan yang beredar di Indonesia .
Semestinya,  sama  dengan  pemikiran  lainnya,  fatwa  adalah produk  pemikiran  manusia  bukan  wahyu  ataupun  risalah ilahiyah. Namun fatwa merupakan bahasa  ”agama” yang dalam derajat  tertentu  memiliki stratum makna  yang  lebih  tinggi daripada  bahasa  pemikiran  lainnya.  Dengan  melabelkan  kata ”fatwa”,  yang  terjadi  bukanlah  semaraknya  wacana  keislaman sehingga  dapat  disimak,  diserap,  dan  direnungkan  oleh masyarakat  secara  arif  dan  bijaksana,  tetapi  terkandung  emosi dan  semangat  yang  berbeda  dengan  hasil  pemikiran  pada umumnya.
Fatwa  yang  terlahir  dari  rahim  organisasi  seperti  MUI tersebut  telah  mengafirmasi  berbagai  tesis  tentang  percaturan kekuasaan melalui media bahasa. Fatwa yang merupakan bahasa agama seringkali merupakan wakil sebuah otoritas tertentu yang memiliki  kemampuan  untuk  memaksa  seseorang  atau sekelompok  orang  dengan  pencitraan  yang  sama  dengan kepatuhan  terhadap  agama  itu  sendiri.  Ia  terkadang  dianggap sebuah  kebenaran  yang  mewakili  kebenaran  agama  di  saat perdebatan dan kontroversi sedang berlangsung.
Dari  sini  kemudian  terjadi  proses  hegemoni  yang  menuntut kepatuhan  aktif  terhadap  seseorang  atau  sekelompok  orang melalui  dominasi  bahasa  agama  yang  mengoperasikan  dirinya dengan cara memonopoli kebenaran agama tersebut. Hegemoni, sebuah  istilah  yang  ditawarkan  oleh  Gramsci,  adalah  perluasan dan  pelestarian  kepatuhan  aktif  dari  kelompok-kelompok  yang didominasi oleh kelas berkuasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral,
dan politik yang termanifestasikan  dalam  bentuk-bentuk  kooptasi  institusional dan manipulasi sistemis atas teks dan tafsirnya . 10
10 Yudi Latif dan Idy Subandi Ibrahim (ed . ), Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana  di  Panggung  Orde  Baru (Bandung:  Mizan,  1996),  16.  Hegemoni
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
273
Dalam konteks percaturan bahasa, A. S. Hikam menyatakan bahwa  ungkapan  bahasa  tidak  lagi  dapat  dipahami  dalam perspektif  konvensional,  yakni  sebagai  alat  atau  medium  yang netral yang dipakai untuk menjelaskan dan  mengurai kenyataan sosial-politik.  Namun,  bahasa  di  dalam  dirinya  telah menampilkan  diri  sebagai  representasi  dari  dan  ruang  bagi penyebaran  ( deployment )  berbagai  macam  kuasa.  Karena  itu, bahasa dilihat pula sebagai salah satu ruang ( space ) tempat-tempat konflik berbagai kepentingan, kekuatan, kuasa, proses hegemoni, dan hegemoni tandingan ( counter-hegemony ) terjadi . 11
Jika  pemikiran  pada  umumnya  lebih  bersifat  terbuka  untuk dikritik  dan  didiskusikan,  fatwa  adalah  keputusan  final. Mendiskusikan  fatwa  berarti  mendegradasi  fatwa  pada  tatanan tentatif.  Tidak  heran  jika  fatwa  seringkali  dipahami  sebagai representasi  dari  tangkapan  atas  isyarat  ilahiyah  daripada  hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang .
Jika  dianggap  sebagai  ijtihad,  harus  ditempatkan  dalam pengertian  makna  dan  seluruh  konsekuensinya.  Dalam maknanya  yang  paling  luas,  ijtihad merupakan  sebuah  proses pencarian  terhadap  kebenaran  tentang  sesuatu  dengan  metode tertentu  yang  memiliki  potensi  untuk  benar  dan  salah.  Dengan asumsi  bahwa  ijtihad  berpotensi  benar  dan  salah,  kebenaran ijtihad  (kalau  dianggap  benar)  tidak  dapat  dimutlakkan. Menempatkan  sebuah  hasil  ijtihad  dengan  mengklaim  sebagai kebenaran mutlak dari sudut mana pun tidak dapat dibenarkan .
bukanlah  hubungan  dominasi  dengan  menggunakan  kekuasaan,  melainkan hubungan  persetujuan  dengan  menggunakan  kepemimpinan  politik  dan ideologis.  Hegemoni  adalah  suatu organisasi  konsensus.  Secara  lebih lengkap,  baca  Roger  Simon, Gagasan-gagasan  Politik  Gramsci ,  ter.  Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: INSIST & Pustaka Pelajar, 1999).
11 Muhammad  A.S.  Hikam, “ Bahasa  dan  Politik:  Penghampiran Discursive Practice ” , dalam Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru , ed. Yudi Latif dan Idy Subandi Ibrahim (Bandung: Mizan, 1996),
77 .
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
274 Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
Dalam  wacana  klasik,  fatwa  memiliki  makna  yang  lebih spesifik  daripada  ijtihad.  Fatwa  dipahami  sebagai  penalaran hukum  dari  sumber-sumbernya  dengan  didahului  sebuah pengajuan  pertanyaan  dalam  masalah-masalah  aktual  dan kasuistik.  Lebih  spesifik  lagi  seorang  mufti  harus  mengetahui lebih dahulu gambaran kejadiannya, peminta fatwa, serta situasi dan  kondisinya . 12 Memahami  pengertian  fatwa  seperti  di  atas mestinya  bisa  dinilai  bagaimana  proses  fatwa  yang  tidak  searah dengan ide-ide dasarnya .
Fatwa  menjadi  sebuah  senjata  untuk  menggerus “ ketidakbenaran ” yang  berada  di  seberang  kebenaran  yang sedang  berada  di  tangan  sekelompok  orang.  Dengan  demikian, fatwa bukanlah sebuah kata yang lugu dari kepentingan apa pun. Fatwa  berpotensi mengingsutkan berbagai  produk  pemikiran manusia  dari  pentas  diskursif.  Dengan  demikian,  fatwa  dalam konteks  sosio-politis  merupakan  sebuah  kata  yang  tidak  hanya mewakili makna semantis, tetapi lebih merepresentasikan makna ideologis.
Tentu  saja  predikat  ideologis  di  sini  dipergunakan  dalam pengertian yang seluas-luasnya, baik dalam arti sejarah intelektual yang  lebih  menekankan  peranan  nilai  daripada  segi epistemologis,  dalam  arti  suatu  konstruksi  psikologis  yang merupakan  hasil  proyeksi  berdasarkan  dorongan  yang  berasal dari berbagai struktur intrapsikis, maupun dalam arti studi yang menekankan  sikap-sikap  normatif  yang  penting  artinya  untuk adanya  keserasian,  stabilitas,  maupun  persistensi  dalam masyarakat. Ideologi mengandung sejumlah kepercayaan, norma, atau  nilai  yang  dianut  dan  yang  dikenal  sebagai weltanschaung, tetapi  sekaligus  juga  merupakan  suatu  sudut  pandang  tertentu dalam  memandang  seluruh  realitas.  Ideologi  sekaligus mempengaruhi  pemilihan  tentang “ apa ” yang  dilihat  dan
12 Muhammad  Salâm  Madzkûr, al-Qadlâ ‟ fî al-Islâm (Beirut:  Dâr  al- Nahdlah al - „ Arabiyah, 1964), 135 .
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
275
“ bagaimana ” melihatnya.  Dalam  semua  itu,  terlihat  keterlibatan emosional yang kuat. 13
Dengan  demikian,  kata  fatwa  mengandung  makna  potensial yang  dahsyat  dalam  rangka  mengeliminasi,  menegasi,  dan beberapa kali mengafirmasi dan meneguhkan produk pemikiran maupun  produk  sosial  yang  berkembang  dalam  masyarakat maupun  negara.  Kata  fatwa  telah  sedemikian  masuk  dalam dimensi  emosional  masyarakat  tradisional  sebagai  sebuah kebenaran yang akan diterima kemutlakannya. Selain tidak akan memberikan  pendidikan  kepada  masyarakat  tentang  bagaimana menyikapi produk pemikiran maupun produk sosial, fatwa lebih berpotensi  terhadap  pengeringan  makna  kognitif  masyarakat yang  dihadapkan  pada  ketidakberanian  untuk  melakukan inovasi-inovasi kreatif dan berpikir secara kritis karena dihantui oleh  mitos “ pembangkangan ” terhadap  sebuah  kelompok mayoritas  yang  mengatasnamakan  ortodoksi.  Karenanya, masyarakat  akan  selalu  menunggu  produk  fatwa  sebelum bertindak  dan  sebelum  berpikir  tentang  sesuatu.  Hanya  saja untuk  berpikir  tentang  sesuatu  kemudian  menjadi  tidak  berani karena  telah  tersedia  kebenaran  yang  diklaim  oleh  kelompok tertentu.
Akibat dari sakralisasi kata fatwa tersebut, di hadapan realitas sosial, ia mampu mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk  bertindak  anarkis  terhadap  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  terkena  hukum “ sesat ” dari  fatwa  yang  dimaksud. Beberapa  kasus  perusakan  terhadap  kelompok-kelompok marginal  akibat  dari “ disesatkan ” oleh  kelompok  tertentu, seperti Ahmadiyah, yang dianggap merupakan sebuah kelompok yang  meresahkan  masyarakat,  malah  berbalik  menjadi  mereka yang merasa tidak nyaman hidup di bumi pertiwi ini. Setiap saat teror  yang  mengatasnamakan  kebenaran  lengkap  dengan
13 Lihat Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (Jakarta: LP3ES, 1987), 30.
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
276 Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
pentungan, senjata tajam, teriakan menakutkan, serta massa yang beringas bisa jadi melindas kehidupan mereka. Itulah bagian dari paras  kasar  fatwa  yang  kurang  bermakna  bagi  kelompok mayoritas,  tetapi  sangat  menakutkan  bagi  golongan  minoritas. Karenanya, berlaku hukum minoritas adalah sebuah dosa . Fatwa  hampir  menempati  posisi  agama.  Jika  Karen Amstrong  bercerita  tentang  perang  demi  Tuhan  ( The  Battle  for God ) , tindakan “perang” untuk mengamankan kebenaran sebuah fatwa  juga  tidak  akan  terelakkan  dalam  kehidupan  berbangsa. Hal  ini  terjadi  karena  pagelaran  operasi  kekuasaan  tidak  hanya terbatas pada pengendalian sarana teknis dan sistem reproduksi material,  tetapi  tak  kalah  pentingnya  adalah  upaya-upaya “ manipulasi ” sistem-sistem reproduksi ideasional . 14
Sistem-sistem reproduksi ideasional ini telah mengencangkan dan  memapankan  beberapa  kelompok  yang  telah  lama  diakui kebenarannya.  Tentu  bukan  karena  semata-mata  benar  karena tidak  ada  kebenaran  monolitik  kecuali  Allah,  tetapi  karena mayoritas telah mengatakan benar. Sistem reproduksi ideasional ini  menentukan  mana  produk  pemikiran  yang  bisa  dianggap benar dan mana yang salah. Pendeknya, ia telah menjadi hakim atas  ide  manusia  dengan  segenap  kekuasaan  mutlak  yang dimilikinya . Dalam konteks ini Foucault menyatakan :
“ Kita  tidak  mungkin  membayangkan  bahwa  dalam  analisis  politik, lembaga  atau  ekonomi,  kita  lebih  sensitif  terhadap  determinasi- determinasi  secara  keseluruhan,  sementara  dalam  analisis  ide  dan pengetahuan,  kita  lebih  memperhatikan  wilayah  perbedaan;  kita  tidak mungkin  membayangkan  bahwa  dua  bentuk  diskripsi  besar  ini  telah berjalan tanpa mengakui satu sama lainnya ”. 15
14 Dalam  ungkapan  lain  disebut  bahwa “ Language  is  also  a  medium  of domination  and  power. Secara  lengkap dapat  dibaca  dalam  Latif  dan  Ibrahim (ed . ), Bahasa… , 16.
15 Michel  Foucault, Arkeologi  Pengetahuan, ter.  M.  Mochtar  Zoerni (Yogyakarta: Qalam, 2002), 8 .
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
277
Dengan demikian, mengalihkan pandangan pada
determinasi-determinasi yang berlaku pada ide dan pengetahuan yang  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  fatwa  menjadi  sebuah keharusan.  Telaah  pada  sudut  perbedaan  dan  persamaan pemikiran  menjadi  tidak  relevan  dalam  membaca  fatwa  yang dikembangkan dalam diskursus politik keagamaan yang berlaku di Indonesia.
Hasil  dari  fatwa  ini  adalah  stigmatisasi  yang  membelenggu kebebasan  untuk  mengemukakan  pendapat  terutama  pendapat keagamaan. Bagi yang terpidana sesat oleh ”fatwa” ini tidak ada hak  untuk  membela  diri  dalam  ruang  publik.  Pembelaan  diri sama  saja  dianggap  sebagai  usaha  untuk  mempertahankan kesesatan  di  hadapan  kebenaran  yang  sudah  diyakini  oleh golongan mayoritas.
Pada titik ini, fatwa kemudian dipahami sebagai akibat mitos disintegrasi  yang  dibangun  oleh  para  elit.  Dalam  konteks sosiologis,  fatwa  kemudian  berfungsi  untuk  mencegah  adanya keresahan  umat  sampai  yang  paling  serius  adalah  menyalahkan kelompok  sempalan  tersebut  sebagai  kelompok  sesat  dan menodai  agama.  Meresahkan  masyarakat  dan  menodai  agama adalah  dua  hal  yang  berbeda,  tetapi  bermuara  pada  ujung  yang sama, yaitu disintegrasi.
Karena mitos disintegrasi yang selalu didengung-dengungkan inilah, fatwa penyesatan dan sebagainya tersebut dapat dipahami. Fatwa penyesatan dan penodaan agama adalah cara yang paling taktis  dalam  rangka  mempertahankan  imajinasi  sosial  tentang nasionalisme yang digambarkan oleh Anderson sebagai ” imagined community ”.  Komunitas  bayangan  ini  akan  senantiasa  lestari manakala  antara  yang  satu  dengan  lainnya  terjadi  harmoni. Harmoni hanya akan terjadi jika tidak ada satupun yang berusaha untuk  mencederainya  dengan  cara  meresahkan  dan  menodai keyakinan  kelompok  mayoritas.  Dengan  demikian,  sebenarnya bangsa  ini  terjebak  pada  narasi  sosiologis  yang  mendalilkan tentang  fungsionalisme  struktural — dalil  sosiologis  yang
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
278 Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
menegasikan  konflik  dan  dialektika — yang  mengagungkan harmoni  dan  menghindarkan  diskusi,  sebuah  petuah  sosiologis yang mengikis kreativitas dan memuja kemapanan .

## Dialog Intraagama: Upaya Membuka Ruang Publik
Peter  L.  Berger,  dalam The  Social  Construction  of  Reality , mengajukan  tiga  hal  untuk  memahami  sikap  keberagamaan manusia,  yaitu  internalisasi,  objektivikasi,  dan  eksternalisasi. Eksternalisasi merujuk pada pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya.  Objektivikasi  adalah  disandangnya  produk-produk aktivitas  itu  (baik  fisis  maupun  mental)  sebagai  suatu  realitas yang  berhadapan  dengan  para  produsennya  semula  dalam bentuk suatu kefaktaan (faktisitas) yang eksternal terhadap, dan lain  dari,  para  produsen  itu  sendiri.  Sementara  internalisasi merupakan peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia dan mentransformasikannya  sekali  lagi  dari  struktur-struktur  dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif . 16
Dengan  struktur  kedirian  manusia  yang  dibalut  oleh  tiga proses  di  atas,  selanjutnya  manusia  melakukan  dialektika terhadap,  dari,  dan  untuk  dirinya.  Dengan  demikian,  dunia manusia  adalah  suatu  dunia  yang  mesti  dibentuk  oleh  aktivitas manusia  sendiri, 17 termasuk  bagaimana  ia  menginterpretasikan agama  dalam  dunia  ideasional  maupun  dunia  sosialnya. Interpretasi  tersebut  pastinya  akan  sangat  dipengaruhi bagaimana ragam dan bentuk simbol pencitraan yang disediakan dunianya  melalui  tatapan  seorang  yang  bertindak  aktif  untuk menginternalisasi seluruh tangkapannya atas realitas tersebut .
Hal  itu  dapat  dikembangkan  dengan  meminjam  istilah  yang diintrodusir  oleh  Bassam  Tibi  tentang  model-model  mengenai
16 Peter L. Berger, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial , ter. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 4-5 .
17 Ibid. , 7.
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
279
realitas  ( models  of  reality )  dan  model-model  untuk  realitas  ( models for reality ). Model-model mengenai realitas bersifat konkret yang menggambarkan  kongruensi  struktural  dengan  objek  yang digambarkan,  sedangkan  model-model  untuk  realitas  bersifat abstrak,  yang  berupa  teori,  dogma  atau  doktrin  untuk  suatu realitas  yang  dengan  realitas  itu  teori,  dogma,  atau  doktrin  itu tidak merupakan kongruensi struktural . 18
Dalam  agama,  konsepsi  manusia  tentang  realitas  tidak didasarkan  pada  realitas,  tetapi  lebih  pada  keyakinan  terhadap suatu  otoritas  yang  berbeda  antara  agama  satu  dengan  agama yang  lain.  Dalam  agama  monoteistik,  otoritas  itu  adalah  Tuhan dengan semua wahyu yang diturunkan oleh - Nya. 19
Tibi  juga  mengungkapkan  bahwa  agama  merupakan  sistem simbolik yag menawarkan suatu cara untuk memahami realitas . 20
Dengan  otoritas  Tuhan  inilah  manusia  menginterpretasikan realitas hidup sosialnya. Realitas ini senantiasa berkembang dan selalu  menuntut  adaptasi-adaptasi  faktual.  Dengan  demikian, sekelompok  manusia  yang  hidup  dalam  kehidupan  yang  plural yang  berkehendak  untuk  menundukkannya  dalam  suasana harmonis  dan  tidak  antagonis  senantiasa  harus  berusaha menyingkirkan  simbol-simbol  yang  berpotensi  menjadi penyebab  atau,  paling  tidak,  dimanfaatkan  untuk  menciptakan kekacauan sistemik sehingga agama memiliki potensi yang sangat besar  untuk  dimanfaatkan  secara  destruktif.  Dengan  kebijakan sara, sebagaimana diungkap sebelumnya, agama dan kelompok- kelompok  keagamaan  tidak  pernah  dibebaskan  untuk  bergaul dan  saling  mengenal  antara  yang  satu  dengan  lainnya.  Yang paling sering terjadi adalah saling tidak mengacuhkan antara satu dan  lainnya.  Masalah  dan  benturan  sosial  yang  terjadi  tidak
18 Bassam  Tibi, Islam  Kebudayaan  dan  Perubahan  Sosial ,  ter.  Misbah  Zulfa Ellizabet dan Zainul Abas (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 13 .
19 Ibid. , 14.
20 Ibid. , 15.
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
280 Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
pernah dikomunikasikan dan dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu,  dalam  konteks  kehidupan  dalam  satu  agama,  dialog intraagama  kemudian  layak  untuk  dimunculkan  sebagai  bagian penyelesaian  konflik  yang  terdapat  dalam  agama  itu  sendiri. Kebiasaan  untuk  memvonis  sesat  terhadap  suatu  kelompok pastinya  bukanlah  sesuatu  yang  dianggap  baik  dalam  konteks berbangsa dan bernegara .
Dialog  intraagama  ini  dapat  membuka  ruang  publik keagamaan  yang  selama  ini  hanya  bersifat  elitis  sehingga kelompok  ”sempalan”  dapat  diarifi  oleh  masyarakat  umum tanpa  menimbulkan  friksi  dan  benturan  yang  berujung  pada hilangnya  kohesivitas  sosial.  Kelompok  yang  disempalkan  ini tidak  diajukan  kepada  mahkamah  fatwa  yang  keputusannya menjadi sebuah ajaran.
Dialog intraagama  selama ini dianggap tidak  penting karena keyakinan  imajinatif  tentang  ”persaudaraan”  ( ukhuwwah )  yang dipuja  oleh  pemeluk  agama  secara  mayoritas.  Tidak  pernah terlintas  sedikit  pun  akan  munculnya  percerai - beraian antarkelompok yang bernaung dalam panji Islam yang sama . Diskusi  dan  dialog  bukan  saja  akan  menyelesaikan  beragam persoalan kebangsaan, tetapi juga dapat mencegah sikap elitisme dan  eksklusivitas  beragama  yang  pada  ujungnya  justru  akan melahirkan  kelompok-kelompok  sempalan  berikutnya.  Dengan demikian,  para  tokoh  agama  termasuk  tokoh  aliran,  baik ”sempalan”  maupun  bukan  sempalan,  dapat  duduk  bersama dalam  suasana  persaudaraan.  Ruang  publik  yang  terbuka  pasti akan  membuat  bangsa  ini  menjadi  lebih  dinamis  tanpa kehilangan rasa keberagamaan dan keberagamannya .

## Catatan Akhir
Jika  masyarakat  mudah  tersulut  kemarahannya  dan  para  elit mudah mengeluarkan fatwa penyesatan, ini berarti ”keberhasilan”  orde  terdahulu  yang  menanamkan  mitos
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
281
disintegrasi — dengan seluruh maknanya — dalam relung imajinasi masyarakat. Bayangan ketidaknyamanan dan penodaan terhadap agama  dijejalkan  sebagai  ancaman  dan  bukan  tantangan  bagi semua pihak untuk melakukan dialog dan diskusi yang elegan .
Membuka  ruang  publik  yang  memungkinkan  adanya  dialog yang  menyejukkan  tentu  akan  meminimalisasi  munculnya kelompok-kelompok  keagamaan  yang  dianggap  menyesatkan. Dialog intraagama menjadi kata yang tidak bisa ditinggalkan jika bangsa ini masih berkehendak untuk merajut keberagamaan dan menyelesaikan setiap konflik dengan cara yang damai . Ke  depan,  tentu  tantangannya  pasti  akan  lebih  berat  lagi. Namun,  jika  bangsa  ini  mulai  didewasakan  semenjak  sekarang, tantangan  yang  dihadapi  pasti  berada  pada  batas  kemampuan bangsa  yang  beranjak  naik  pada  saat  itu.  Akhirnya,  bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan bijak.●

## Daftar Pustaka
Bassam  Tibi, Islam  Kebudayaan  dan  Perubahan  Sosial ,  ter.  Misbah Zulfa  Ellizabet  &  Zainul  Abas  (Yogyakarta:  Tiara  Wacana, 1999).
http://www.gatra.com/2008-06-03/index.php . Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (Jakarta: LP3ES,
1987).
M.  Amin  Djamaluddin, Capita  Selekta  Aliran-Aliran  Sempalan  di Indonesia (Jakarta: LPPI, 2002).
Martin van Bruinessen, “ Gerakan Sempalan di Kalangan Ummat Islam  Indonesia:  Latar  Belakang  Sosial-Budaya ” , Ulumul Qur'an , vol. 3, no. 1 ( 0992 ).
Michel  Foucault, Arkeologi  Pengetahuan, ter.  M.  Mochtar  Zoerni (Yogyakarta: Qalam, 2002).
Muhammad  A.S  Hikam, “ Bahasa  dan  Politik:  Penghampiran Discursive  Practice ” dalam Bahasa  dan  Kekuasaan:  Politik
Moch. Muwaffiqillah , Gerakan Islam Sempalan: Mitos Disintegrasi dan Dialog Intraagama ___________________________________________________________
282 Ulumuna , Volume XI Nomor 2 Desember 2002
Wacana di Panggung Orde Baru , ed.Yudi Latif dan Idy Subandi Ibrahim (Bandung: Mizan, 1996).
Muhammad Salâm Madzkûr, al-Qadlâ ‟ fî al-Islâm (Beirut: Dâr al- Nahdlah al-„Arabiyyah, 0964 ). Peter  L.  Berger, Langit  Suci:  Agama  Sebagai  Realitas  Sosial ,  ter. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991). Roger  Simon, Gagasan-gagasan  Politik  Gramsci ,  ter.  Kamdani  & Imam  Baehaqi  (Yogyakarta:  INSIST  &  Pustaka  Pelajar, 1999).
Th.  Sumartana, “ Demokrasi  dalam  kehidupan  Beragama (Sebuah Refleksi) ” , Unisia , no. 34/xix/II/1997.
Tim, Monthly  Report  on  Relegious  Issues (Jakarta:  Wahid  Institute,
November 2007).