## ABSTRAK
Berbagai  kecelakaan  yang melibatkan kereta  api  masih banyak terjadi di  Indonesia, baik kecelakaan  yang  disebabkan  karena  infrastruktur  perkeretaapian  kurang  memadai,  faktor alam, maupun karena kelalaian manusia. Oleh karena itu, keselamatan perkeretaapian harus menjadi perhatian utama sehingga mampu mencerminkan bahwa Indonesia adalah Negara bertrasnportasi  kereta  api  aman  yang  mampu  memberikan  nilai  tambah  sebagai  elemen transportasi massal, serta meningkatkan daya saing pasar di sektor sosial dan ekonomi bagi pembangunan  nasional  kedepan.  Tujuan  pengabdian  masyarakat  mengenai  peningkatan keselamatan  perkeretaapian  adalah  pemahaman  secara  dini  tentang  pentingnya  sistem keselamatan perkeretaapian, implementasi program sistem manajemen keselamatan, serta meningkatkan  peran  dan  tanggung  jawab  masyarakat  dalam  manajemen  keselamatan. Tahapan  pelaksanaannya  yaitu  melakukan  survei,  menyusun  dan  mengirim  surat  ijin  ke instansi  terkait,  menyiapkan  materi  sesuai  tema  dan  bahan  pendukung  yang  dibutuhkan, datang  dan  ijin  terlebih  dahulu,  perkenalan,  memberikan  materi,  dan  penutupan, membagikan  doorprise  dan  dokumen  foto  bersama,  serta  melakukan  evaluasi  tim. Kesimpulan  dari  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  keselamatan  perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun adalah masyarakat paham terkait pentingnya keselamatan perkeretaapian, program sistem manajemen keselamatan perkeretaapian untuk masyarakat  dapat  terimplementasikan,  serta  meningkatnya  peran  dan  tanggung  jawab masyarakat dalam manajemen keselamatan perkeretaapian.
Kata kunci: keselamatan, perkeretaapian, kereta api,

## A. Pendahuluan
Sejalan dengan pengembangan operasi KA, jalur ganda serta peningkatan frekuensi baik untuk  angkutan penumpang dan barang, maka perlu antisipasi  penanganan di  pelintasan  KA menekankan  agar  masyarakat  ikut  turut  serta  dalam  meningkatkan  keselamatan penyelenggaraan  perkeretaapian.  Berbagai  kecelakaan  yang  melibatkan  kereta  api  masih banyak  terjadi  di  Indonesia,  baik  kecelakaan  yang  disebabkan  karena  kurang  memadainya infrastruktur  perkeretaapian,  faktor  alam  maupun  karena  kelalaian  manusia.  Lebih  jauh  lagi, Keselamatan  Perkeretaapian  ini  harus  kita  tempatkan  untuk  mampu  mencerminkan  bahwa Indonesia adalah Negara yang Transportasi Kereta apinya aman sehingga mampu memberikan
Hana Wardani Puruhita 1 , Sachiko M. Lestari 2 , Titiek Masdini Agustriana 3 ,
Adya Aghastya 4 , Santi Triwijaya 5
1,2,3,4,5 Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Jl.Tirtaraya , Nambangan Lor,  Manguharjo, Kota Madiun,Indonesia
Email : hana@ppi.ac.id,  sachiko@ppi.ac.id, ina3.masdini8@gmail.com,  adya@ppi.ac.id , santi@ppi.ac.id

## Pengenalan Keselamatan Perkeretaapian sejak Dini
(Lokasi: SD Negeri Tebon 1 Magetan)
nilai tambah sebagai elemen transportasi massal yang mampu meningkatkan daya saing pasar di sektor sosial dan ekonomi bagi pembangunan nasional kita kedepan.
Acuan tertinggi  penyelenggaraan perkeretaapian di  Indonesia adalah  Undang undang RI No 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Didalam UU tersebut, walaupun kegiatan Safety atau keselamatan tersirat, tetapi  tidak tersurat  dengan khusus  seperti misalnya menjadi judul Bab  ataupun  pasal.  Dari  19  Bab  dan  218  pasal,  UU  Perkeretaapian  ini  tidak  ada  yang menyuratkan  secara  khusus  penyelenggaraan  pembinaan  safety  perkeretaapian.  Bahkan  di dalam  pasal  13  ayat  (2),  Pembinaan  perkeretaapian  hanya  meliputi  fungsi  Pengaturan, Pengendalian  dan  Pengawasan.  Di  dalam  pasal  13  ayat  (3),  Safety  hanya  diwakili  kata “selamat” (safe) pada kalimat sebagai berikut: “Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  bertujuan  untuk  memperlancar  perpindahan  orang  dan/atau  barang  secara  massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib dan teratur serta efisien “.
Berdasarkan paparan dalam rapat mengenai program keselamatan masing- masing sub sektor  di  lingkungan  Kementerrian  Perhubungan  bahwa  disampaikan  tingginya  angka kecelakaan  dalam  perlintasan  sebidang  menjadi  perhatian  penuh  dalam  hal  keselamatan perkeretaapian terhitung mulai tahun 2004-2017 (posisi terakhir bulan mei) terjadi 1111 data kecelakaan terdiri dari 392 meninggal dunia, 458 luka berat dan 261 luka ringan, dalam upaya pencegahan yang saat ini sudah dilakukan yaitu penutupan perlintasan sebidang saait ini sudah dilaksanakan  di  simpang  senen  dan  pondok  kopi,  direncanakan  akan  ada  pentupan  terlebih perlintasan  bidang  tersebut  sudah  ada  underpass  /  flyover.  Paparan  dari  KNKT  (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) menyampaikan bahwa:
1. Transport safety management terdiri dari 4 unsur yaitu pemerintah, masyarakat, operator dan produsen sarana/pabrikan.
2. Tugas regulator (pemerintah) dalam keselamatan transportasi adalah sebagai berikut :
a. Menetapkan regulasi, kebijakan standar, norma dan prosedur keselamatan transportasi.
b. Melakukan pengendalian penyelenggaraaan transportasi dengan melakukan sertifikasi, lisensi dan perijinan.
c. Melaksanakan pengawasan keselamatan transportai melalui kegiatan pemeriksaan audit dan  monitoring  termasuk  melakukan  tindakan  korektif  dan  penegakkan  hukum  serta peningkatan kualitas sumber daya manusia transportasi.
3. Kewajiban  regulator  (pemerintah)  dalam  keselamatan  transportasi  yaitu  Kementerian Perhubungan  sebagai  Pembina  penyelenggaraan  transportasi  berkewajiban  melakukan pembinaan transportasi melalui pengaturan, pengendalian dan pengawasan transportasi.
4. Operator sebagai penyelenggara transportasi, berkewajiban mematuhi dan mempertahankan  pemenuhan  regulasi,  melaksanakan  kebijakan,  standar,  norma  dan prosedur  keselamatan  transportasi  yang  ditetapkan  oleh  regulator  dan  menjaga  kinerja penyelenggara transportasinya.
5. Tugas  dan  kewajiban  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  transportasi  dalam  keselamatan transportasi  menjaga  sarana,  prasarana  dan  fasilitas  transportasi  dengan  tidak  merusak, memindahkan  dan  menghilangkan  alat  yang  telah  disediakan  regulator  dan  operator  dan mematuhi serta tertib dalam bertransportasi.
6. Tugas dan kewajiban pabrikan/produsen sarana /prasarana transportasi dalam keselamatan transportasi adalah:
a. Mengahasilkan sarana/prasarana transportasi yang terjamin standar keselamatannya;
b. Menggunakan teknologi sarana transportasi (utamakan dan iklankan keselamatannya);
c. Perlengkapan / fasilitas keselamatan;
d. Buku panduan penggunaan & perawatan.
Untuk  memahami  permasalahan-permasalahan  yang  ada,  unit  Penelitian  dan Pengabdian  Masyarakat  Politeknik  Perkeretaapian  Indonesia  melaksanakan  Pengabdiaan kepada masyarakat berupa Pengabdian masyarakat Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian.
Dasar  hukum  penyelenggaraan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  peningkatan keselamatan perkeretaapian ini antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  KM.  52  Tahun  2007;  Tentang  Pendidikan  dan Pelatihan Transportasi;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 30 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun; 3
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 43 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
7. Daftar Isian Kegiatan (DIPA) Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor: DIPA- 022.12.1.526222/2020  kode  MAK.  062  tentang  Melaksanakan  Kegiatan  Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi Darat
8. Surat  Keputusan  No  71/PPIM  2020  Tanggal  29  Januari  2020  tentang  Penetapan  tim penyelenggara,  narasumber  dan  moderator  dalam  Pengabdian  Masyarakat  Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 2020
Tujuan diadakan pengabdian masyarakat keselamatan perkeretaapian adalah:
1. Pemahaman secara dini tentang pentingnya sistem keselamatan perkeretaapian;
2. Implementasi program sistem manajemen keselamatan untuk masyarakat;
3. Meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam manajemen keselamatan.
Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat keselamatan perkeretaapian yaitu:
1. Masyarakat paham akan pentingnya sistem keselamatan perkeretaapian.
2. Program sistem manajemen keselamatan perkeretaapian terimplementasi dengan baik.
3. Menambah kesadaran masyarakat terkait peran dan tanggung jawab dalam keselamatan perkeretaapian.

## B. Metode / Tahapan Pelaksanaan
1. Sasaran:
Pelaksanaan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  dengan  tema  “Pengenalan  Keselamatan Perkeretaapian  sejak  Dini”  ini  diadakan  sebagai  bentuk  upaya  mengenalkan  sejak  dini
bagaimana  cara  konsep  keselamatan  dari  berbagai  unsur  perkeretaapian  dengan  sasaran yaitu  anak-anak,  sehingga  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  biasa  menemui  hal-hal  di bidang  perkeretaapian  misal  perlintasan  sebidang,  anak-anak  mampu  berjaga  diri  dan mengerti rambu-rambu serta tata tertib yang harus mereka lakukan.
2. Tempat dan Jadwal Pelaksanaan:
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan di SD Negeri Tebon 1 Magetan pada tanggal 20 Februari 2020
3. Tahap Pelaksanaan:
a. Melakukan survei untuk menentukan instansi yang akan dituju
b. Menyusun dan mengirim surat ijin ke instansi terkait
c. Menyiapkan materi sesuai tema dan bahan pendukung yang dibutuhkan
d. Menyiapkan doorprise dan reward untuk audiens yang aktif
e. Datang ke lokasi ontime dan ijin terlebih dahulu
f. Perkenalan, memberikan materi, dan penutupan. Materi berisi tentang Aspek Hukum Perkeretaapian dan Perlintasan Sebidang dan Simbol dan Semboyan Perkeretaapian
g. Membagikan doorprise dan dokumen foto Bersama
h. Melakukan evaluasi tim
4. Bahan dan Alat Pendukung:
a. Gambar semboyan perkeretaapian
b. Gambar symbol-simbol perkeretaapian
c. Gambar-gambar mengenai SDM perkeretaapian
d. Hadiah-hadiah
5. Instrumen Evaluasi:
Tim melakukan evaluasi dengan melihat bagaimana respon anak-anak di SD Negeri Tebon 1 dalam memperhatikan, menjawab  pertanyaan,  bahkan memberikan  feedback  mengenai materi yang sudah diberikan. Apabila kurang, maka dilakukan perbaikan bahan dan materi.
6. Proses perencanaan dan strategi/metode:
Melakukan survei untuk menentukan instansi yang akan dituju Menyusun dan mengirim surat ijin instansi terkait Menyiapkan materi sesuai tema dan bahan pendukung yang dibutuhkan Menyiapkan doorprise dan reward untuk audiens yang aktif Datang ke lokasi ontime dan ijin Perkenalan, memberikan materi, dan penutupan Membagikan doorprise dan dokumen foto bersama Melakukan evaluasi tim

## C. Hasil dan Pembahasan
a. Pembukaan
Acara dibuka oleh moderator Bapak Natriya yang kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ibu Hana dan Bapak Adya selaku perwakilan dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
b. Materi
1) Narasumber:
Ibu Hana dan Ibu Sachiko (Aspek Hukum Perkeretaapian)
Bapak  Adya  dan  Ibu  Titiek  (Perlintasan  Sebidang  dan  Simbol  dan  Semboyan Perkeretaapian)
2) Moderator: Bapak Natriya
3) Peserta: SDN Tebon 1 Magetan
Narasumber I: Ibu Hana dan Ibu Sachiko (Aspek Hukum Perkeretaapian)
Kereta api di Indonesia sudah ada sejak 138 tahun yang lalu, jaringan kereta api di  Indonesia sebagian besar merupakan peninggalan jaman Belanda meliputi  lintasan sepanjang  6.482  km  yang  tersebar  di  Jawa  dan  Sumatera,  dimana  70%  diantaranya terletak di  antaranya terletak di  pulau Jawa. Di Jawa terdapat  tiga perlintasan utama, yaitu Jakarta-Bandung, Jakarta-Semarang- Surabaya (disebut lintas utara), dan Jakarta- Yogyakarta-Surabaya (disebut lintas selatan). Sedangkan di Sumatera terdapat tiga sub jaringan yang terpisah satu dan yang lain yakni sub jaringan Sumatera bagian utara, sub jaringan  Sumatera  bagian  barat,  dan  sub  jaringan  Sumatera  bagian  selatan.[3]  Pada kenyataannya banyaknya pintu perlintasan antara jalan kereta api dan jalan umum sarat dengan  permasalahan  yakni  sering  terjadi  kecelakaan  diperlintasan,  yaitu  berupa benturan antara kereta api dengan pengguna jalan umum yang akibatnya banyak jatuh korban dan timbul kerugian, baik bagi pihak pengguna jalan umum maupun pihak kereta api.
Kecelakaan diberbagai perlintasan pada umumnya disebabkan karena kelalaian para pengguna perlintasan dan atau minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum berlalu lintas, yang berakibat persengketaan hukum antara pihak PT.(persero) Kereta  Api  Indonesia  dengan  pihak  pengguna  jalan  umum.  Dengan  demikian  akan timbul  masalah  dan  pertanyaan  bagaimanakah  pertanggungjawaban  badan penyelenggara  yaitu  PT  (persero)  Kereta  Api  Indonesia  dalam  peristiwa  kecelakaan yang terjadi di pintu perlintasan yang melibatkan pihak lain yakni pengguna jalan umum dalam sarana pengankutan kereta api.
Prinsip  pertanggung  jawaban  dalam  pengangkutan,  dinyatakan  bahwa pengangkut  dianggap  selalu  bertaggung  jawab  atas  setiap  kerugian  yang  timbul  dari pengangkutan  yang  diselenggarakannya,  tetapi  jika  pengangkut  dapat  membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka pengangkut dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian.[4].  Dikatakan  tidak  bersalah  adalah  tidak  melakukan  kelalaian,  telah mengambil  tindakan  yang  perlu  untuk  menghindari  kerugian,  atau  peristiwa  yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin untuk dihindari. Dalam berlalu lintas terdapat
seperangkat pranata hukum yang mengaturnya. Lalu lintas kereta api diberikan status keistimewaan  dimaksudkan  bahwa  lalu  lintas  kereta  api  diperlakukan  berbeda  dan apabila perlu menyimpang dari aturan-aturan lalu lintas pada umumnya.[5]
Kereta  api  mempunyai  kepentingan  khusus  yang  harus  didahulukan  dan pengguna jalan umum tidak dibenarkan dan dilarang berada pada lokasi jalan kereta api pada saat kereta api lewat. Keberadaan dan penugasan penjaga perintasan bukan untuk mengamankan  pengguna  jalan  umum  melainkan  khusus  mengamankan  keselamatan kereta  api  berikut  penumpang  dan  barang  bawaan.[6].  Sepanjang  jalur  kereta  api, pengelola jalan kereta api tidak diwajibkan untuk mengamankan pengguna jalan umum pada kawasan tersebut, sejak berlangsungnya pengangkutan kereta api, tanah dan sarana perjalanan  kereta  api  yang  dibangun  diatasnya  dengan  hak  penguasaan,  hak pemanfaatan,  hak  penggunaan,  hak  pemilikan  ataupun  delegasi  wewenang  tertentu, merupakan sistem yang utuh, menyeluruh dan tidak terhalang oleh hak-hak lain. Sistem pengelolaan jalur perjalanan kereta api bersifat utuh, tidak terpenggal-penggal, otonom dan mandiri.[7]
Kereta  Api  sebagai  alat  pengangkutan  darat  merupakan  pendorong  dan penggerak  pembangunan  nasional  demi  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Usaha perkeretaapian dikuasai oleh pemerintah dan pelaksanaannya diserahkan kepada badan penyelenggara  yang  dibentuk  untuk  itu.  Badan  penyelenggara  usaha  perkeretaapian adalah  PT.(Persero)  Kereta  Api  Indonesia  yang  berada  di  bawah  Departemen Perhubungan.
Bentuk Tanggung jawab kepada pengguna jasa pelayanan pengangkutan adalah memberi ganti kerugian, mengenai ganti kerugian berupa pemberian asuransi oleh pihak Jasa Raharja secara tanggung renteng karena PT. (Persero) Kereta Api Indonesia wajib mengasuransikan pengguna jasa pelayanan pengangkutan Kereta Api, Apabila memang terbukti bahwa kesalahan berada dipihaknya.
Banyak kasus kecelakaan antara kereta api dengan pengguna jalan yang terjadi, sebagian besar karena kelalaian penjaga pintu perlintasan. Terlepas dari kelalaian atau tidak  penjaga  pintu  perlintasan,  keberadaan  palang  pintu  perlintasan  hakekatnya merupakan  kebutuhan  internal  pengelolaan  jalur  perjalanan  kereta  api,  yang  semata- mata  sebagai  sarana  untuk  melindungi  dan  mengamankan  perjalanan  kereta  api  dan bukan sebagai pengaman pengguna jalan.
Narasumber II: Bapak Adya, Ibu Titiek, Ibu Santi (Perlintasan Sebidang dan Simbol dan Semboyan  Perkeretaapian)
Jalan  perlintasan  adalah  perpotongan  sebidang  antara  jalur  rel  yang dipergunakan untuk  perjalanan kereta api  dengan jalur  yang dipergunakan untuk  lalu lintas  kendaraan  jalan  raya.  Jenis  perlintasan  secara  hukum  dibagi  atas  2  jenis  yaitu: Perlintasan  resmi  adalah  perlintasan  sebidang  yang  keberadaannya  telah  memiliki syarat-syarat  dan  ketentuan  hukum  sesuai  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2007 tentang  Perkeretaapian.  Perlintasan  tidak  resmi  adalah  perlintasan  sebidang  yang keberadaannya  belum  /  tidak  memiliki  syarat-syarat  dan  ketentuan  hukum  sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
UU Nomor 23 Tahun 2007:

## Pasal 91
1. Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang.
2. Pengecualian  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.
Pasal 92
1. Pembangunan jalan, ( ........ dst) sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) harus  dilaksanakan  dengan  ketentuan  untuk  kepentingan  umum  dan  tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
2. Pembangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mendapat  ijin  dari pemilik prasarana perkeretaapian.
3. Pembangunan,  pengoperasian,  perawatan  dan  keselamatan  perpotongan  jalur kereta api dan jalan menjadi tanggung jawab pemegang ijin.
Pasal 93
Pemanfaatan  tanah  pada  ruang  milik  jalur  kereta  api  untuk  perpotongan  atau persinggungan dikenakan biaya oleh pemilik prasarana perkeretaapian.
Jalan perlintasan dipandang dari sudut pengamanan dibagi atas 3 jenis, yaitu:
1. Perlintasan  dijaga  dilengkapi  rambu-rambu  lalu  lintas  dan  alat  bantu pengamanan  berupa  peralatan  “elektrik  manual  operated”  yang  dioperasikan oleh  seorang  pegawai  yang  ditunjuk,  memenuhi  syarat  untuk  melakukan pekerjaan tersebut serta memiliki tanda kecakapan.
2. Perlintasan  tidak  dijaga  dilengkapi  dengan  rambu-rambu  lalu  lintas  dan  alat bantu  pengamanan  berupa  peralatan  “elektrik  automatic  operated”  atau “automatic  train  warning”.  Peralatan  tersebut  bekerja  secara  aotomatis berdasarkan  posisi  kereta  api  yang  akan  melintas  sehingga  tidak  diperlukan pegawai yang mengoperasikannya.
3. Perlintasan  tidak  dijaga  dan  dilengkapi  rambu-rambu  lalu  lintas  namun  tidak dilengkapi alat bantu pengamanan jenis apapun.
Saat  ini  terdapat  beberapa  jenis  pintu  perlintasan  dipandang  dari  2  sudut tersebut, yaitu:
1. Perlintasan resmi, dijaga dan dilengkapi rambu dan alat bantu pengamanan
2. Perlintasan  resmi,  tidak  dijaga  namun  dilengkapi  rambu  dan  alat  bantu pengamanan
3. Perlintasan  tidak  resmi,  tidak  dijaga  dilengkapi  rambu  dan  alat  bantu pengamanan
4. Perlintasan tidak resmi, tidak dijaga, dilengkapi rambu namun tidak dilengkapi alat bantu pengamanan
5. Perlintasan  tidak  resmi,  tidak  dijaga,  tidak  dilengkapi  rambu  dan  tidak dilengkapi alat bantu pengamanan biasanya disebut perlintasan liar.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada  pasal  94  disebutkan  pintu  perlintasan  tidak  resmi  atau  yang  tidak  memiliki  ijin
harus  ditutup  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah.  Perlintasan  dimaksud  adalah jenis pintu perlintasan yang disebutkan dalam poin 3, 4 dan 5 tersebut di atas, namum sejak UU tersebut diundangkan dan diberlakukan belum satupun perlintasan tidak resmi yang ditutup oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah.
UU Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 94:
1. Untuk  keselamatan  perjalanan  kereta  api  dan  pemakai  jalan,  perlintasan sebidang yang tidak mempunyai ijin harus ditutup.
2. Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
PT  KA  pernah  melakukan  inisiatif  untuk  melakukan  penutupan  beberapa perlintasan  yang  tidak  memiliki  ijin  dan  dianggap  rawan  kecelakaan,  namun  selalu mendapat  protes  dari  masyarakat  sekitar  perlintasan  tersebut  dengan  alasan menghambat akses jalan pintas. Pagar batas  yang susah payah dibangun untuk mem- blok  agar  kendaraan  jalan  raya  tidak  melintas  dibongkar  kembali  oleh  masyarakat. Bahkan  pernah  terjadi  protes  ini  didukung  oleh  aparat  desa  setempat  karena  belum memahami  pasal-pasal  yang  diamanatkan  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2007.  Jika kemudian  terjadi  kecelakaan  yang  terjadi  di  titik  perlintasan  tersebut  maka  masyakat umumnya menyalahkan PT KA karena tidak menyediakan penjaga, melengkapi rambu dan memasang alat bantu pengamanan. Biasanya PT KA lebih sering berada di pihak yang disalahkan dan dikalahkan.
Penerapan pasal 124 dari UU 23 Tahun 2007 yang berbunyi “Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta  api”  seakan-akan  tidak  berjalan.  Seharusnya  pengendara  jalan  raya  harus memastikan dan jika perlu berhenti sebentar untuk memastikan apakah pada saat yang bersamaan ada kereta api yang akan lewat. Jika pada saat bersamaan itu ada kereta api yang akan lewat maka kendaraan harus menunggu hingga kereta api lewat terlebih dulu. Upaya  memastikan  atau  berhenti  sebentar  untuk  memastikan  kereta  api  akan  lewat tersebut menjadi kewajiban pengendara jalan raya untuk  keselamatan jiwanya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya saat itu, baik pada perlintasan dijaga maupun tidak dijaga. Penjaga perlintasan tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaga  keselamatan  pengendara  jalan  raya,  namun  hanya  berkewajiban  serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api.
Alat  bantu  pengamanan  yang  dipasang  pada  perlintasan  dimaksudkan  untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dari kemungkinan terjadinya kecelakaan di perlintasan.
Pada prinsipnya jika pada suatu titik di sepanjang jalur jalan rel dimana dianggap bahwa  titik  tersebut  tidak  berpotensi  menimbulkan  kecelakaan  yang  mengganggu keselamatan  dan  kelancaran  perjalanan  kereta  api  maka  di  titik  tersebut  tidak  perlu ditempatkan pegawai untuk menjaganya. Menempatkan pegawai pada suatu titik artinya menambah  pengeluaran  biaya  untuk  menggaji  pegawai  tersebut  sedangkan  pegawai yang  ditempatkan  pada  suatu  tempat  dimana  tugas  pokok  yang  bersangkutan  tidak berkaitan dengan misi dan tugas utama perusahaan adalah suatu pemborosan.
Perlintasan sebidang tidak hanya merupakan titik rawan kecelakaan bagi kereta api tetapi merupakan titik rawan kecelakaan jalan raya maka keselamatan, keamanan dan kelancaran di perlintasan seharusnya menjadi kewajiban tanggung jawab instansi- instansi  terkait  lainnya  antara  lain  Kepolisian,  Dinas  Perhubungan  setempat  atau Walikota  /  Bupati  setempat  untuk  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  tugas  pokoknya masing-masing.  Penanganan  keselamatan  di  perlintasan  sebidang  memang  sudah saatnya ditangani  bersama untuk  mencari solusi  terbaik  yang dapat  dilakukan, bukan bertindak “cuci tangan” dan saling melempar tanggung jawab ketika kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang. Peraturan tentang tanggung jawab keselamatan di perlintasan sebidang sudah semakin jelas maka saatnya dibutuhkan “legowo” dan “willing” untuk duduk bersama membahas tugas masing-masing pihak demi keselamatan pengguna jasa kereta api dan pengguna jasa jalan raya serta masyarakat pada umumnya.
Semboyan  kereta  api  adalah  semboyan  atau  pesan  bermakna  yang  berfungsi untuk  memberikan  isyarat  berupa  semboyan  tangan,  tetap,  suara,  bentuk,  warna  atau cahaya  yang ditempatkan pada suatu  tempat  tertentu dan memberikan isyarat  dengan arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Semboyan kereta api bisa berupa: perintah atau larangan yang diperagakan melalui petugas/orang, atau alat berupa wujud, warna, atau bunyi meliputi isyarat, sinyal, dan tanda. Pemberitahuan tentang kondisi jalur, pembeda, batas, dan petunjuk tertentu yang ditunjukkan melalui marka.
1. Semboyan  1  mengisyaratkan  bahwa  jalur  yang  akan  dilewati  oleh  kereta  api berstatus aman, kereta api boleh berjalan seperti biasa dengan kecepatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perjalanan.
2. Semboyan  2  adalah  semboyan  sementara  sebagai  tanda  pembatas  kecepatan yang mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati berstatus kurang aman,  atau  kereta  api  berjalan  dengan  kecepatan  yang  tidak  melebihi  batas kecepatan yang ditunjukkan demi keselamatan.
3. Semboyan 2A adalah semboyan sementara yang berupa satu bendera hijau atau satu  rambu  berbentuk  bulat  yang berwarna hijau  yang mengisyaratkan bahwa jalur  kereta  api  yang  akan  dilewati  berstatus  kurang  aman,  kereta  api  yang melewatinya  harus  berhati-hati  dengan  pembatasan  kecepatan  maksimal  40 kilometer per jam.
4. Semboyan 2A1 adalah semboyan sementara sebagai isyarat berjalan hati- hati, yakni kereta rel listrik/lokomotif listrik diperbolehkan melewati bagian jaringan listrik  aliran  atas  yang  dilindungi  dengan  kecepatan  kecepatan  tidak diperbolehkan lebih dari 40 km/jam.
5. Semboyan 2B adalah semboyan sementara yang berupa dua bendera hijau atau dua rambu berbentuk bulat yang berwarna hijau, atau petugas yang membawa lampu yang direntangkan sejajar dada yang mengisyaratkan bahwa jalur kereta api  yang  akan  dilewati  berstatus  kurang  aman,  kereta  api  yang  melewatinya harus  berhati-hati  dengan  pembatasan  kecepatan  maksimal  20  kilometer  per jam.
6. Semboyan 2B1 adalah semboyan sementara sebagai isyarat berjalan hati- hati, kereta rel listrik/lokomotif listrik diperbolehkan melewati bagian jaringan listrik
aliran atas yang dilindungi dengan kecepatan tidak diperbolehkan lebih dari 20 km/jam.
7. Semboyan 2C adalah semboyan sementara yang berupa petugas yang membawa bendera hijau atau lampu semboyan yang diayun-ayunkan yang mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati berstatus kurang aman, kereta api yang melewatinya  harus  berhati-hati  dengan  pembatasan  kecepatan  maksimal  5 kilometer per jam.
8. Semboyan  4A  adalah  semboyan  sementara  yang  berupa  petugas  membawa papan persegi panjang berwarna kuning dan bergaris pinggir hijau dengan kedua tangan dan diletakkan d atas kepala. Semboyan 4A mengisyaratkan kereta api berjalan hati-hati melewati sinyal masuk  yang menunjukkan indikasi  berhenti atau melewati batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda.
9. Semboyan  8  adalah  semboyan  tetap  yang  berupa  2  (dua)  papan  logam  besar berwarna  putih  masing-masing  bertiang  dua  yang  ditegakkan  di  sisi  jalan  rel sebelah kanan arah kedatangan KA, berjajar berurutan pada jarak 30 m dengan posisi  menyerong  dan  mudah  terlihat  dan  menimbulkan  gema/pantulan  suara lokomotif saat KA lewat.
c. Penutup
Acara ditutup setelah penyerahan doorprize kepada para peserta pengabdian masyarakat dan dilakukan dokumentasi foto bersama
d. Dokumentasi
Gambar 1. Pembukaan pengabdian masyarakat keselamatan perkeretaapian oleh Moderator
Gambar 2. Sambutan dan penyampaian materi pengabdian masyarakat keselamatan perkeretaapian
Gambar 3. Penyerahan Doorprize ke peserta pengabdian masyarakat

## Gambar 4. Peserta pengabdian masyarakat

## D. Simpulan
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  keselamatan perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat paham terkait pentingnya keselamatan perkeretaapian.
2. Program  sistem  manajemen  keselamatan  perkeretaapian  untuk  masyarakat  dapat terimplementasikan.
3. Meningkatnya peran dan tanggung jawab masyarakat  dalam manajemen keselamatan perkeretaapian.
Saran  pelaksanaan  Pengabdian  Masyarakat  mengenai  keselamatan  perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun adalah sebagai berikut
1. Sasaran  pengabdian  masyarakat  peningkatan  keselamatan  perkeretaapian  dapat diperluas ke semua lapisan masyarakat.
2. Update terkait sistem keselamatan perkeretaapian perlu dilakukan untuk pemutakhiran materi pengabdian masyarakat.
3. Dukungan  dari  semua  pihak  sangat  dibutuhkan  dalam  upaya  peningkatan  kegiatan pengabdian
4.

## E. Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  Kepala  Sekolah,  Guru-guru,  serta  para  siswa  SD  Negeri  Tebon  1 Magetan  yang  telah  mengikuti  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  dengan  penuh semangat dan antusias, sehingga serangkaian pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan
sukses  dan  sukacita.  Terimakasih  juga  kami  sampaikan  kepada  PPI  Madiun  yang  telah memberikan sumber dana atas kegiatan ini sehingga kami dapat memberikan feedback berupa laporan hasil pada jurnal ini serta berkontribusi dalam memberikan penghargaan dan doorprise kepada murid-murid di SD Negeri Tebon 1 Magetan.

## F. Daftar Referensi
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; tentang Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 52 Tahun 2007; Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 30 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun; 3
9. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  PM.  43  Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
10. Daftar  Isian  Kegiatan  (DIPA)  Politeknik  Perkeretaapian  Indonesia  Madiun  Nomor  : DIPA DIPA -022.12.1.526222/2020 kode MAK. 062 tentang Melaksanakan Kegiatan Pengabdian  Masyarakat  Diklat  SDM  Transportasi  Darat  Kode  A.  Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan.
11. Surat  Keputusan  No  71/PPIM  2020  Tanggal  29  Januari  2020  tentang  Penetapan  tim penyelenggara,  narasumber  dan  moderator  dalam  Pengabdian  Masyarakat  Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 2020
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Angkutan  Kereta Api.
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian