Sekuritisasi dan Kerjasama ASEAN dalam Meningkatkan Keamanan di Perairan Kawasan

## Sukawarsini Djelantik
Departemen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan

## ABSTRAK
Sejak  awal  tahun  2016,  kelompok  teroris  Abu  Sayyaf  yang  bermarkas  di Filipina  Selatan  meningkatkan  aktivitas  dengan  membajak  kapal-kapal berbendera Indonesia dan menyandera awaknya. Asia Tenggara dinyatakan sebagai perairan yang rawan kejahatan, sehingga kerja sama dan sekuritasi isu  dalam  bidang  militer,  politik,  dan  penegakan  hukum  perlu  ditingkatkan. Tulisan  ini  menjawab  pertanyaan:  ”bagaimana  efektifitas  upaya-upaya sekuritisasi  di  kawasan  untuk  meningkatkan  keamanan  di  perairan  Asia Tenggara?  Analisis  dilakukan  melalui  empat  pendekatan  yaitu  pelaku sekuritisasi  (securitizing  actors),  bentuk-bentuk  ancaman  nyata  (existence threat), warga negara sebagai reference object dan target yang disekuritisasi (audience).  Pembahasan  berdasarkan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  dan kebijakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus terhadap Indonesia.
Kata kunci : terorisme, sekuritisasi, kerjasama, kawasan Asia Tenggara.
Since the beginning of 2016, terrorist group based on Phillipine, Abu Sayyaf, became more active in hijacking Indonesian-flagged ships and held the ship's crew  as  hostage.  South  East  Asia  region  considered  as  dangerous  maritime area  which  prone  to  hijacking  activites.  Therefore,  this  area  needs  more advance cooperation in military, politic, and law enforcement system in order to  improve  region's  security.  This  paper  answers  question  regarding  region securitization  effectiveness  to  improve  maritime  security  in  South  East  Asia. Analysis conducted by examining four factors: securitizing actors, the form of threat, state civilian, and securitization target. Discussion based on attempt of South East Asia countries to overcome security threat, focusing on Indonesia's policy.
Keywords : terrorism, securitization, cooperation, South East Asia Region

## Pengantar: Kondisi Keamanan di Perairan ASEAN
Beberapa  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara,  khususnya  Indonesia  dan Filipina,  menghadapi  masalah  keamanan  berupa  terorisme  dan kekerasan oleh kelompok Islam radikal. Masalah keamanan antara lain disebabkan karakteristik kedua negara yang memiliki sejarah kekerasan politik,  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  dan  lemahnya  pengawasan perbatasan  antar-negara.  Indonesia  menjadi  tempat  persembunyian (safe haven) atau minimal menjadi kawasan yang aman bagi Al-Qaeda, yang  sejak  awal  dekade  1990an  telah  memperkuat  jaringan  dengan kelompok  teroris  seperti  Jaamah  Islamiyah.  (Zachary  Abuza  2003,  97- 98).  Kelompok-kelompok  garis  keras  Islam  di  dua  negara  semakin meningkatkan  radikalisasi  dengan  aksi-aksi  lintas  negara.  Berbagai peristiwa  pembajakan  dan  kriminal  di  Selat  Malaka  meningkatkan kecaman masyarakat global terhadap aksi-aksi kekerasan. Penyanderaan khususnya  yang  melibatkan  korban  warga  negara  Barat,  dan  tuntutan uang  tebusan  merupakan  serangan  terhadap  kemanusiaan,  selain merupakan  ancaman  serius  bagi  perdamaian  dan  keamanan internasional.  Untuk  mengatasi  isu-isu  keamanan,  diperlukan  berbagai upaya  sekuritisasi,  antara  lain  dalam  bentuk  kerja  sama  kawasan. Sekuritisasi  merupakan  proses  yang  dilakukan  aktor  negara  untuk mentransformasi  masalah  keamanan,  atau  bentuk  lain  dari  politisasi yang  memungkinkan  pemakaian  cara-cara  yang  luar  biasa  demi mewujudkan rasa aman (Buzan, Wæver, de Wilde 1998, 25). Sekuritisasi berarti memberikan perhatian terhadap suatu masalah keamanan, yang diikuti  oleh  janji  atau  aksi  untuk  melakukan  sesuatu.  Ketika  objek mengalami  ancaman,  aktor  pelaku  sekuritisasi  memiliki  hak  untuk bertindak atau mernerapkan kebijakan untuk menjamin
keberlangsungan hidup objek yang dilindungi (Wæver 2004, 13).
Meningkatnya  aksi-aksi  kekerasan  di  perairan  Filipina  oleh  kelompok Abu Sayyaf, dan perompakan di Selat Malaka, menyebabkan mutlaknya kerja  sama  kawasan.  Oleh  karena  keamanan  kawasan  Asia  Tenggara berimbas  signifikan  terhadap  kepentingan  negara-negara  diluar kawasan,  berbagai  kerjasama  dengan  aktor-aktor  eksternal  menjadi keharusan.  Tulisan  ini  menjawab  pertanyaan:”bagaimana  efektifitas sekuritisasi  oleh  Indonesia  di  kawasan  untuk  meningkatkan  keamanan di  perairan  Asia  Tenggara?.  Untuk  menjawab,  pembahasan  ditinjau melalui  empat  komponen  sekuritisasi,  yaitu securitizing  actor (pemerintah  dan  aparat  keamanan  di  Indonesia), existence  threat (bentuk-bentuk  ancaman  nyata), referent  object (warga  negara  yang memerlukan  perlindungan)  dan audience (target  yang  disekuritisasi) (Buzan,  Waever,  de  Wilde  1998,  25).  Analisis  berdasarkan  berbagai upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dan  aparat  keamanan  Indonesia sebagai securitizing  actor untuk  memberi  rasa  aman  warga  negaranya (reference  object). Berbagai  upaya  tersebut  bertujuan  untuk  mengatasi
ancaman  keamanan  maritim,  khususnya  di  perairan  Selat  Malaka  dan Perbatasan  Filipina,  dari  ancaman  para  perompak  (Selat  Malaka)  dan kelompok  Abu  Sayyaf  (Perairan  Filipina) sebagai  pelaku  kejahatan (audience). Tinjauan  dibatasi  pada  tahun  2010-2016,  dengan berdasarkan  berbagai  upaya  mengatasi  keamanan  maritim  secara internal dan kerjasama eksternal.

## Sasaran Sekuritisasi: Abu Sayyaf dan Perompak di Selat Malaka
Target  sekuritisasi  pertama  adalah  kelompok  Abu  Sayyaf,  yang  telah melakukan  berbagai  aksi  kekerasan  di  perairan  Filipina.  Abu  Sayyaf merupakan  kelompok separatis  yang  berpusat di  Filipina Selatan,  yang seringkali melakukan aksi-aksi kekerasan dan terorisme untuk mengejar tujuannya. Akibat seringnya Abu Sayyaf melakukan aksi-aksi kekerasan, menjadikan  kelompok  ini  paling  ditakuti  di  kawasan.  Abu  Sayyaf merupakan pecahan dari organisasi Front Pembebasan Nasional Bangsa Moro atau Moro National Liberation Front (MNLF), yang memisahkan diri  pada  tahun  1991.  Perpecahan  disebabkan  ketidaksetujuan  Abu Sayyaf menerima kesepakatan otonomi dan menuntut kemerdekaan dari Filipina  dan  membentuk  negara  Islam  (Leibo  2015,  247).  Aksi-aksi kekerasan  antara  lain  pengeboman,  pembunuhan,  penculikan,  dan pembajakan  kapal-kapal  laut  untuk  mendapatkan  uang  tebusan, terhadap kapal-kapal yang melintas di Perairan Filipina. Pasca revolusi di  Timur  Tengah  yang  dikenal  sebagi The  Arab Spring, Abu  Sayyaf menjadi  kelompok  militan  yang  berafiliasi  dengan  Negara  Islam  Irak- Suriah  (ISIS)  (Silva  2016).  Afiliasi  dengan  organisasi  yang  berbeda pandangan  dengan  pemerintahan  resmi  di  Filipina,  menjadikan  Abu Sayyaf menjadi kelompok teroris yang menjadi musuh negara.
Sepanjang  tahun  2016,  sudah  tiga  kali  kelompok  Abu  Sayyaf menyandera pelaut-pelaut dari Indonesia, selain Malaysia, Kanada, dan Filipina.  Bulan  April  2016,  kapal  Indonesia  kembali  dibajak  oleh  dua kelompok bersenjata di Perairan Sulu, diikuti pada Bulan Mei, dan Juni 2016.  Seluruh  penyanderaan  dilatarbelakangi  motif  ekonomi  dengan meminta  sejumlah  besar  uang  tebusan.  Setelah  melalui  negosiasi panjang  dan  pemenuhan  tuntutan,  para  sandera  berhasil  dibebaskan pada  1  Mei  2016.  Perairan  Filipina  masih  merupakan  ancaman  serius bagi  kapal-kapal  asing  yang  melintas.  Berbeda  dengan  pemerintah Malaysia  dan  Indonesia  yang  memenuhi  tuntutan  uang  tebusan, pemerintah  Kanada  menolak  pembayaran.  Konsekwensinya,  sandera warga  negara  Kanada  dieksekusi  kelompok  Abu  Sayyaf.  Meskipun eksekusi  telah  memicu  kecaman  internasional,  akan  tetapi  aksi-aksi penyanderaan terus berlanjut (East 2015, x).
Target  sekuritisasi  kedua  adalah  perompak  di  perairan  Selat  Malaka, yang berlokasi di Perairan Sumatera dengan Semenanjung Malaka, dan menjadi pembatasan laut ( sea borderlines ) antara Indonesia, Malaysia, dan  Singapura.  Masalah  keamanan  di  Selat  Malaka  termasuk perompakan,  pembajakan  di  laut,  sengketa  perbatasan,  dan  masalah terkait  kerjasama  dengan  militer  asing.  Biro  Maritim  Internasional (IMO)  mencatat  angka  perompakan  tertinggi  terjadi  di  perairan Indonesia  dengan  108  kasus  pada  tahun  2015.  Posisi    strategis  Selat Malaka  karena  merupakan  jalur  pelayaran  penting  sebagai  salah  satu dari sembilan selat dan terusan strategis dunia, selain lintasan terdekat dari  Lautan  Hindia  menuju  Lautan  Pasifik  dan  sebaliknya.  Selat  ini dilintasi  72  persen  lalu  lintas  pedagangan  internasional,  dan menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, atau Asia Barat ke Asia Timur.  Selat  Malaka  membentang  sekitar  800  km  dan  lebar  1,7 kilometer, setiap tahunnya rata-rata dilintasi kurang lebih 70 ribu kapal atau  sekitar  150-200  kapal  setiap  hari.  Sebagian  diantaranya  adalah kapal-kapal  tangki  raksasa  yang  berukuran  180.000  dwt  ke  atas,  yang mengangkut  lebih  dari  40  persen  produk-produk  vital  dunia.  Volume perdagangan  mencapai  19.245,7  juta  ton/tahun  dengan  kenaikan  rata- rata 4,3 persen/tahun, belum termasuk petro products sebesar 15,2 juta barel/hari. Setengah dari minyak dunia diangkut melalui Selat Malaka, yang  berjumlah  sekitar  11  juta  barel/hari,  terutamanya  dari  Timur Tengah  ke  Jepang,  Tiongkok  dan  Korea  Selatan  (Ong-Webb  2006,  28- 30). Untuk mewujudkan keamanan kawasan, Indonesia beserta negara- negara  yang  berbatasan  langsung  perlu  melakukan  berbagai  upaya pencegahan termasuk menggalang kerjasama kawasan.

## Sekuritisasi Melalui Kerja sama Keamanan Internasional
Berbagai kerjasama internasional telah dilakukan oleh Indonesia selaku securitizing actor. Jepang secara konsisten memberikan bantuan untuk membiayai  Dewan  Selat  Malaka (The  Malacca  Straits  Council),  selain berperan membentuk The Straits of Singapore and Malacca Revolving Fund, bagi  ketiga  negara  selat  (Indonesia,  Malaysia  dan  Singapura). Dana ini dikelola secara bergilir untuk meningkatkan keamanan melalui berbagai  upaya  untuk  menekan  angka  kejahatan  ke  titik  terendah. Kerjasama Angkatan Laut dengan Malaysia dan Filipina di wilayah utara Pulau  Sulawesi  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  untuk  menjamin keamanan.  Indonesia berkepentingan atas keberlangsungan kerja sama mengingat  peran  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  dengan  wilayah perairan  terluas  sepanjang  alur  pelayaran  di  Selat  Malaka  dan  Selat Singapura.
Kerja sama dan koordinasi juga ditingkatkan dengan para pengguna jasa di  Indonesia,  Singapura  dan  Malaysia.  Upaya  sekuritisasi  dilakukan
berupa patroli bersama Angkatan Laut Indonesia bersama Malaysia dan Filipina, meskipun masih bersifatnya bilateral. TNI Angkatan Laut (TNI- AL) mengerahkan enam kapal dan satu pesawat di perairan Selat Malaka dan  Laut  Natuna.  Indonesia  sebagai  salah  satu  pendiri Tripartite Technical  Expert  Group (TTEG) mengusulkan  mekanisme  kerja  sama dan  berkomitmen  meneruskan  kebijakan  maritim  jangka  panjang. Terciptanya  keamanan,  keselamatan  dan  efisiensi  pelayaran menghindarkan  label  lautan  sekitar  Filipina  dan  Indonesia  menjadi “Somalia  kedua”.  Data  dari  IMB  menggolongkan  Selat  Malaka  sebagai the  most  dangerous  water yang  identik  dengan  Pantai  Somalia  yang juga rawan perompakan. Kategori ini memberikan alasan kuat Amerika Serikat  (AS)  untuk  terlibat  dalam  pengamanan  wilayah,  sekaligus menunjukkan  pengaruhnya  untuk  menguasai  secara  militer.  Tingginya angka  kejahatan  atas  kapal-kapal  yang  melintasi  Selat  Malaka  ini  pula yang  menyebabkan  Singapura  melibatkan  AS  dalam  penanganan keamanan.  Upaya  melibatkan  AS  sudah  dimulai  sejak  Maret  2010, ketika  Angkatan  Laut  (AL)  Singapura  merilis  informasi  adanya  grup teroris internasional yang merancang serangan di Selat Malaka dengan target  ratusan  kapal  tanker  yang  melintas.  IMB  berspekulasi  dengan kemungkinan  kelompok  teroris  memiliki  persenjataan  berat. Meningkatnya  terorisme  dan  perompakan  di  Selat  Malaka  merupakan salah  satu  alas  an  AS  terlibat  dalam  pengelolaan  dan  pengaturan  Selat (Burhansyah  2016).  Opini  dari  AS  dan  negara-negara  maju  mengenai kondisi  rawan  di  Selat  Malaka  dan  perairan  laut  Indonesia  menjadi tantangan bagi kawasan untuk menunjukkan keberhasilan mewujudkan perairan yang damai.
Kepentingan  AS  di  kawasan  Asia  Tenggara  menjadikannya  sebagai securitizing  actor eksternal.  Alasan  lain  keterlibatan  AS  adalah  untuk mengatasi  meningkatnya  perlawanan  gerakan  separatis  seperti gerilyawan  Muslim  Pattani  di  Thailand  Selatan.  Untuk  itu,  Panglima Armada  Ketujuh  Pasifik  AS,  Laksamana  Madya  John  M.  Bird,  sejak tahun  2010  telah  menyampaikan  keinginan  menempatkan  kekuatan militer,  yang  ditolak  Indonesia.  Alasan  penolakan  karena  Indonesia hanya menerima kehadiran AS dalam format bantuan pelatihan militer dan infrastruktur persenjataan. Namun situasi keamanan yang menimpa kapal-kapal  yang  melintas,  membuka  kemungkinan  muncul  gugatan atau  tekanan  terhadap  negara  pantai,  termasuk  Indonesia,  untuk bertanggung  jawab  terhadap  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran. Artinya,  jika  ketiga  negara  di  Selat  Malaka  lalai  atau  gagal  dalam menjalankan tanggung jawab penjagaan keamanan, intervensi eksternal mendapatkan  legalitasnya.  Maka  Indonesia  dihadapkan  pada  pilihan; mampu  melakukan  perannya  memberi  rasa  aman  secara  mandiri melalui kerjasama kawasan, atau melibatkan aktor eksternal.

## Sekuritisasi Melalui Kerja sama Kawasan
Dalam  kasus  sekuritisasi  di  Perairan  Filipina,  kerja  sama  kawasan diperlukan  untuk  memudahkan  proses pengadilan,  evakuasi  tersangka, dan pemblokiran dana gerakan. Salah satu upaya adalah melembagakan kerja  sama  dalam  lingkup  organisasi  kawasan  (ASEAN),  seperti  yang ditetapkan dalam KTT di Cebu, Filipina sejak Januari 2007. Kerjasama regional  di  ASEAN  meliputi  kesepakatan  pertukaran  informasi  dan merealisasikan  rencana  pembangunan  pusat  data  informasi  yang terhubung  ke  kepolisian  seluruh  kawasan.  Sayangnya  kerjasama  antar- pemerintah  masih  lemah  dibandingkan  organsiasi  teroris  yang  lebih maju  dalam  menerapkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK).
Keberadaan internet memudahkan komunikasi, sehingga memungkinkan teroris melebarkan jaringan dan melakukan rekrutmen anggota  melalui  media-media  sosial.  Maka  era  globalisasi  dan perkembangan  teknologi  informasi  ini  ditandai  dengan  keberhasilan kelompok-kelompok teroris membangun jaringan global.
Revolusi  dalam  TIK  memaksa  pemerintah  mengimbangi  dalam  skala global  untuk  melawan  aksi-aksi  terorisme  internasional.  Salah  satu upaya adalah memblokade sumber-sumber dana kelompok teroris. Akan tetapi efektifitas kerja sama untuk membekukan aset-aset dan mencegah pencucian  uang  sangat  tergantung  pada  komitmen  antar-negara. Contohnya,  keberhasilan  berbagai  aksi  penyanderaan  dalam memperoleh  uang  tebusan  menunjukkan  bahwa  kerja  sama  dan komitmen  internasional  masih  lemah.  Tidak  efektifnya  kerja  sama disebabkan munculnya “dilema keamanan” di negara-negara demokrasi khususnya  terkait  isu-isu  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Para pengambil  kebijakan  pada  tingkat  nasional  perlu  menempatkan keamanan  bersama  diatas  kedaulatan  negara  (Enders  dan  Sandler 2012).
Teroris  juga  menyadari  inefisiensi  dan  lemahnya  kerja  sama  antar- pemerintah,  padahal  ditunjang  kemajuan  TIK  dan  transportasi.  Selain itu, terdapat efek negatif pencegahan terorisme internasional, misalnya ketika  dilakukan  aksi  proaktif  untuk  melindungi  kepentingan  negara- negara  lain,  justru  menyebabkan  kemarahan  teroris  dan  pendukung- pendukungnya.  Respons  proaktif  ini  biasanya  memotivasi  serangan teroris yang lebih hebat di kemudian hari. Serangan biasanya diarahkan kepada  target  yang  lemah  di  luar  negara  yang  melakukan  tindakan proaktif tersebut (Enders dan Sandler 2012).
Kerja  sama  regional  juga  perlu  memperhatikan  perbedaan  kondisi  dan situasi  antara  teroris  dan  pemerintah.  Kelompok-kelompok  teroris modern  cenderung  bekerja  sama  dalam  jaringan  yang  longgar  dan dalam  sel-sel  yang  saling  tidak  mengenal.  Jaringan  terorisme konvensional  bekerja  dalam  tingkatan  yang  berbeda-beda,  misalnya
dalam kegiatan pelatihan, intelijen, menyediakan safe haven, dukungan finansial,  bantuan  logistik,  perolehan  senjata,  dan  pertukaran  personil. Dilain pihak, kerja sama antar negara dalam melawan terorisme terbatas karena mempertimbangkan masalah otonomi dan kedaulatan. Peristiwa pembajakan  dan  penyanderaan  menuntut  partisipasi  global  dalam berbagai  kapasitas  untuk  penanggulangan  dikemudian  hari  (Djelantik 2010, 213-215)
Permasalahan  lain  terkait  perbedaan  jangka  waktu  antara  pemerintah dengan teroris. Di negara demokrasi liberal, kepentingan politis pejabat pemerintah  dijabarkan  melalui  pemilihan  umum  berikutnya  dan kemungkinan  terpilih  kembali.  Pejabat  yang  hanya  memiliki  sisa  satu periode  kepemimpinan  lagi,  tidak  akan  terlalu  memperdulikan konsekuensi keputusan yang diambil terhadap hasil pemilu berikutnya. Karena  pemerintah  berganti,  kesepakatan  dengan  teroris  yang ditandatangani  dengan  Presiden  sebelumnya  kemungkinan  tidak terpakai  lagi  (Enders  dan  Sandler  2012,  170).  Faktor-faktor  diatas menunjukkan kemampuan teroris yang lebih besar daripada pemerintah dalam  menghargai  kepentingan  bersama  dengan  cara  mensinergikan tujuan.
Melalui  jaringan  globalnya,  teroris  dapat  mengidentifikasikan  target yang lemah selain memakai sel terbaik yang dimiliki untuk menjangkau target operasi (Enders dan Sandler 2012, 779-802). Ketidakseimbangan ini  merupakan  keuntungan  bagi  teroris,  karena  pemerintah  dan  rakyat menjadi  sasaran  yang  empuk,  sementara  teroris  dan  tempat persembunyiannya  tetap  menjadi  target  yang  sulit.  Teroris  seringkali bersembunyi  diantara  penduduk  biasa  di  kota-kota  besar,  atau  di pedalaman  hutan  yang  sulit  dijangkau.  Pemerintah  akan  mengalami kerusakan yang lebih besar jika melakukan operasi di tengah kota. Maka pemerintah  harus  melakukan  penjagaan  di  sebanyak  mungkin  tempat, sementara teroris dapat mengidentifikasikan dan mengarahkan target ke sasaran-sasaran  yang  lemah.  Hal  ini  berarti  bahwa  penjagaan  oleh pemerintah  berbiaya  relatif  mahal  karena  harus  beruntung  setiap  hari agar tidak menjadi korban. Dalam hal ini, teroris dapat menunggu dan memilih  waktu  yang  paling  tepat  untuk  beraksi.  Pemerintahan  yang demokratis  memiliki  berbagai  keterbatasan  dalam  merespons  teroris, sementara  teroris  fundamentalis  tidak  memiliki  batasan  untuk melakukan  aksi  sebrutal  apapun.  Pemerintah  juga  memiliki  jenjang hirarki, sementara organisasi teroris lebih fleksibel (Ender dan Sandler, 2003).
Oleh karena organisasi teroris yang tidak terstruktur secara tegas, sel-sel dan  kelompok-kelompok  teroris  dapat  beroperasi  sendiri-sendiri. Penyusup dan mata-mata dapat menyebabkan kehancuran jika struktur pemerintah  terbongkar.  Kebalikannya,  teroris  yang  tertangkap  hanya
dapat  memberikan  sedikit  informasi  intelijen  mengenai  otonomi  dan komponen-komponen  jaringannya.  Banyaknya  sasaran  yang  perlu dilindungi  merupakan  kerugian  bagi  pemerintah,  karena  berarti memerlukan  koordinasi  yang  lebih  solid.  Sementara  itu,  jaringan  sel teroris  yang  tidak  terlalu  kaku  menjadikan  jumlah  yang  besar  sebagai keuntungan  karena  berarti  lebih  banyak  sumber  daya  yang  dapat dipakai.
Ketidakseimbangan  lain  terdapat  dalam  informasi;  pemerintah  tidak terinformasi  mengenai  kekuatan  teroris,  kebalikannya  teroris  dengan mudah menemukan jenis dan jumlah program anti-teror pemerintah. Di beberapa  negara  demokrasi  liberal,  informasi-informasi  program pemerintah  bahkan  dapat  diakses  dengan  mudah  selain  diumumkan kepada  publik.  Ketidakseimbangan  ini  tercermin  dengan  jelas  dalam laporan  pemerintah  AS  yang  menyatakan  jumlah  anggota  Abu  Sayyaf kira-kira  400  orang  (US  National  Security,  2016).  Dengan  banyaknya kendala diatas, aktor-aktor sekuritisasi memerlukan strategi yang lebih canggih  dan  informasi  yang  lebih  akurat  daripada  yang  dimiliki kelompok  teroris.  Pada  era  globalisasi  dan  kecanggihan  informasi, pemerintah  perlu  meningkatkan  kapasitas  teknologi  agar  tidak tertinggal  dari  kelompok  teroris.  Pemerintah  dituntut  untuk mengoptimalkan  program-program  kerja  sama  kawasan  dan  dalam skala global.

## Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Lingkup ASEAN
Meskipun  ASEAN  sudah  berdiri  sejak  1967,  kerja  sama  kawasan  mulai berlangsung sejak era 1990an ketika terorisme menjadi isu global. Pada konferensi  yang  diikuti  oleh  Menteri-menteri  Dalam  Negeri  ASEAN mengenai  masalah-masalah  kejahatan  transnasional  tahun  1997, dibahas kerjasama pemberantasan terorisme yang salah satunya berupa tukar  menukar  informasi  dan  koordinasi.  Rincian  dokumen  termasuk memperkuat  komitmen  negara  anggota  untuk  berpartisipasi  dalam memberantas  kejahatan  regional.  Kerjasama  juga  ditunjukkan  dalam bentuk  menyelenggarakan  pertemuan  para  menteri  ASEAN  mengenai kejahatan  lintas  negara  dan  penandatanganan  kesepakatan  untuk memberikan  bantuan  hukum  dan  menandatangani  traktat  dan  nota kesepahaman (MoU) (Sekretariat ASEAN 2007). ASEAN dan organisasi- organisasi  lainnya  yang  lebih  besar,  seperti ASEAN  Regional  Forum (ARF) dan Asia-Pacific Economic Coperation (APEC), telah melakukan berbagai  inisiatif,  termasuk  membangun  mekanisme  berbagi  informasi data  intelijen  dan praktek-praktek  terbaik.  Pemerintah juga bersepakat dalam  menerapkan  penegakan  hukum  dan  kemampuan  investigasi lembaga-lembaga di setiap anggota (Sekretariat ASEAN 2007).
Kerja  sama  keamanan  ASEAN  dilakukan  melalui  penerapan  kebijakan yang  efektif  dan  strategis  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Semua  konvensi  internasional  terkait  terorisme  harus  ditandatangani dan  diratifikasi,  misalnya  ”mekanisme  ASEAN  dalam  melawan terorisme”.  ASEAN bersepakat meningkatkan tukar menukar informasi dan  kerjasama  antar-lembaga  terkait  pencegahan  terorisme.  ASEAN mendukung pemberantasan terorisme melalui kerjasama pendeteksian, investigasi, monitoring, dan pelaporan. Peran ASEAN dilakukan dengan cara  meningkatkan  koordinasi  internasional  seperti  yang  terjadi  pada tahun  1999,  dengan  mengeluarkan  rencana  aksi  pemberantasan  aksi- aksi  kejahatan  lintas  negara  pada  level  nasional,  regional  dan  global. Indonesia  menjalankan  kebijakan  yang  lebih  sistematis  dengan membangun kerjasama kawasan, selain berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat  Tinggi  ( ASEAN  Declaration  on  Joint  Action  to  Counter Terrorism) pada  bulan  November  2001  di  Brunei  Darussalam. Pertemuan ini telah mengadopsi deklarasi ASEAN tahun 2001 mengenai aksi bersama anti terorisme.
Upaya  lain  ASEAN  adalah  membentuk  jaringan  diantara  badan-badan penegakan  hukum  terkait  pemberantasan  terorisme  dan  saling  tukar menukar  data  intelijen.  ASEAN  juga  menjalankan  beberapa  pelatihan perang  urat  syaraf  bagi  para  petugas  kepolisian  dan  intelijen,  cara mendeteksi bahan-bahan peledak (bom), dan investigasi pasca ledakan. Pelatihan juga diberikan mengenai keamanan di bandara dan keamanan dokumen  perjalanan,  termasuk  masalah-masalah  imigrasi  dan pengawasan  perbatasan.  Salah  satu  pelatihan  pada  awal  tahun  2004 dilakukan atas bantuan dan kerjasama dari pemerintah Australia. Lebih lanjut,  ASEAN  juga  mengadopsi  konvensi  untuk  pemberantasan terorisme  dalam ASEAN  Security  Community  Plan  of  Action sehingga kerjasama berkekuatan hukum (Ong Keng Yong 2001).
Meningkatnya  peristiwa  penyanderaan  di  perairan  kawasan  merubah fokus  kerja  sama  ASEAN.  Negara-negara  di  kawasan  mengeluarkan deklarasi  bersama  dalam  program-program  anti-pembajakan  di  lautan, selain    membangun  kerangka  kerja  sama  keamanan  yang  lebih  luas. Kerja  sama  dimulai  dengan  pertemuan  Menteri  Dalam  Negeri,    diikuti penandatanganan  dekalarasi  ASEAN  untuk  Aksi-aksi  kejahatan  lintas negara (ASEAN  Declaration  on  Trasnorganized  Crime)  atau AMMTC. Organisasi  ini  diberi  mandat  untuk  berkoordinasikan  dengan  badan- badan  seperti  organisasi  para  Menteri  Hukum  dan  Kejaksaan  Agung, Kepala  Kepolisian,  Menteri  Keuangan,  Direktur  Jenderal  Imigrasi  dan Bea  dan  Cukai,  untuk  keperluan  investigasi,  pemeriksaan  dan rehabilitasi  pelaku  kejahatan  lintas  negara,  termasuk  terorisme internasional (Ong Keng Yong 2001).
ASEAN  juga  melakukan  kerja  sama  lintas  kawasan  dengan  Uni  Eropa dengan memasukkan isu terorisme ke dalam agenda pembahasan ARF. Kerja sama dititikberatkan pada penegakan hukum, pelatihan agen-agen inetelijen,  menekan  sumber-sumber  keuangan  teroris,  memperkuat keamanan di perbatasan termasuk perpindahan penduduk, barang dan dokumen.  Peningkatan  keamanan  dilakukan  guna  meminimalisir penyelundupan barang melalui jalur pipa dan pembajakan laut. ASEAN juga  menyelenggarakan Inter-sessional  Meeting  on  Counter-terrorism and Transnational Crime (ISM-CTTC) dalam kerangka ARF. Selain itu, dipromosikan  pula  kerja  sama  antar-negara  dan  praktek-paraktek terbaik  dalam  mempromosikan  keamanan  perjalanan  di  darat,  kereta, udara,  laut  dan  transportasi  multi  moda.  ISM-CTTC  memonitor  dan mendukung  partisipasi  ARF  dalam  hukum  internasional  melalui pemberian  arahan  untuk  keselamatan  dalam  organisasi  penerbangan sipil (International  Civil  Aviation  Organization  (ICAO)) untuk meningkatkan keamanan di udara. ASEAN juga mempertegas konvensi aksi-aksi  kejahatan  yang  melanggar  keamanan  lalu  lintas  di  laut (diantara  negara-negara  ASEAN,  Brunei  Darussalam,  Myanmar, Filipina, Singapura dan Vietnam). Penandatangan termasuk kerja sama hukum pada Organisasi Kelautan Internasional (International Maritime Organization’s (IMO), International  Ship  and  Port  Facility Security/ ISPS (Ong Keng Yong 2001).
ASEAN lebih lanjut membahas kesepakatan anti-teror dengan Australia pada  bulan  Juni  2004,  berupa  pencegahan  ancaman  kejahatan transnasional  dan  meningkatkan  keamanan  non-tradisional.  Deklarasi ASEAN-Australia  menyepakati  peningkatkan  kerja  sama  dengan lembaga-lembaga  penegak  hukum  dan  keamanan.  Kerja  sama  juga terjadi  dalam  tukar  menukar  informasi  intelijen,  data  keuangan kelompok-kelompok teroris dan kejahatan pencucian uang. Kerja sama diperluas  dengan  Tiongkok  pada  November  2002,  Uni  Eropa  (Januari 2003), India (Oktober 2003), Jepang (November 2004), Federasi Rusia (Juni 2004), dan Amerika Serikat (Agustus 2002) yang difokuskan pada keamanan  transportasi  dan  pengawasan  di  perbatasan  negara.  Kerja sama  juga  disepakati setelah  pertemuan  para  menteri  untuk  mengatasi kejahatan  transnasional  antara  ASEAN  dengan  tiga  negara  lainnya dalam kerangka ASEAN +3 (Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan) sejak bulan Januari 2004 (Ong Keng Yong 2001). Meskipun sudah mencakup hampir  semua  aspek  keamanan  internasional,  termasuk  transportasi dan  keamanan  di  lautan,  akan  tetapi  kerja  sama  masih  lemah  dalam implementasi  kebijakan.  Selain  itu,  belum  ada  mekanisme  hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran kesepakatan. Maka kerja sama baru berupa kebijakan formal tanpa implementasi terarah. Dibawah ini akan dibahas  berbagai  kelemahan  dalam  implementasi  kebijakan,  terkait sensitivitas kedaulatan, perbedaan kondisi dan kebijakan negara-negara
anggota.  Pembahasan  lainnya  adalah  tentang  perbedaan  cara  pandang dan kepentingan mengenai peran Amerika Serikat di kawasan.
Pertama  adalah  persoalan  sensitivitas  kedaulatan.  Masalah  kedaulatan menyebabkan beberapa negara, seperti Indonesia dan Malaysia, enggan menerima keberadaan kekuatan asing di sekitar perairan kawasan untuk kepentingan  operasi  anti-terorisme.  Kedua  negara  memprotes  usulan “Inisiatif  AS  Mengenai  Keamanan  Maritim  Kawasan” (Regional Maritime  Security  Initiative (RMSI),  untuk  mengamankan  perairan Asia  Tenggara  dari  pembajakan  laut  dan  terorisme.  Bahkan  kelompok ektremis  domestik  seperti  MMI  (Majelis  Mujahidin  Indonesia), mengusulkan untuk mendukung tentara Indonesia mengusir armada AS jika berada di Selat Malaka. Kekhawatiran terkait isu bahwa operasi AS untuk  menekan  aksi-aksi  terorisme  akan  dieksploitasi  oleh  kelompok- kelompok  militan  untuk  memobilisasi  dukungan  dan  mendiskreditkan pemerintah.  ASEAN  mengharapkan  bahwa  bentuk-bentuk  bantuan  AS melalui  aksi-aksi  militer  langsung  dikurangi  dan  lebih  banyak  berupa inisiatif untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat (Burmansyah 2016).
Persoalan  kedua  meliputi  perbedaan  kebijakan  dan  kondisi  negara Anggota.  Kelemahan  kedua  terjadi  pada  level  kawasan,  ketika  negara- negara anggota menerapkan strategi dan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan  nyata  tampak  dalam  menanggapi  kebijakan  AS,  misalnya Singapura  dan  Filipina  yang  mendukung  keberadaan  militer  eksternal, sementara  Malaysia  dan  Indonesia  menolak.  Usaha  lain  AS  adalah menawarkan  Indonesia  untuk  bergabung  dalam  Inisiatif  Keamanan Proliferasi (Proliferation  Security  Initistive/PSI). Penolakan  Indonesia berdasarkan  pertimbangan  keberadaan  Indonesia  sebagai  negara  yang berdaulat.  Persetujuan  berarti  mengizinkan  AS  memeriksa  kapal  laut manapun  di  lautan  lepas  termasuk  Selat  Malaka.    Kelemahan  ketiga terkait perbedaan karakteristik dan kondisi dalam negeri masing-masing negara  yang  menghasilkan  respons  berbeda-beda.  Contohnya  kondisi politik  dalam  negeri  di  Indonesia  pasca  reformasi  menghasilkan  aksi sekuritisasi  yang  ”agak  tegas”,  sementara  Singapura  menerapkan kebijakan  yang  ”lebih  tegas”  (Febrica  2012).  Dukungan  AS  di  Asia Tenggara  ditunjukkan  melalui  dukungan  keuangan  dan  memasukkan kawasan sebagai “front kedua” dalam melawan terorisme”(Febrica 2012, 572).  Posisi  sebagai  “front  kedua”  menunjukkan  seolah-olah  negara- negara di kawasan bersikap bersahabat terhadap terorisme. Sekuritisasi diberikan melalui dukungan keuangan AS kepada Filipina sejumlah USD 100  juta,  untuk  pelatihan,  peralatan  militer,  dan  mempertahankan dukungan bagi Angkatan Bersenjata Filipina. Tahun 2002, sejumlah 660 tentara  khusus  AS  diterjunkan  di  Filipina  Selatan  untuk  memberantas kelompok Abu Sayyaf. Amerika Serikat dan Filipina memberi label pada
operasi militer di Mindanao sebagai “latihan untuk membela konstutusi Filipina yang melawan keberadaan tentara asing”.
Ketiga  adalah  peran  Amerika  Serikat  di  kawasan . Negara-negara  di kawasan memiliki cara pandang berbeda mengenai peran AS. Singapura telah  meningkatan  hubungan  dengan  AS  melalui  penandatanganan kesepakatan  strategis  antara  Perdana  Menteri  Lee  Hsien  Loong  dan Presiden  Bush  pada  bulan  Juli  2005.  Berbeda  dengan  Indonesia  dan Malaysia  yang  menolak  kerja  sama  formal,  Singapura  telah menandatangani  kerjasama  bidang  militer,  teknologi  dan  perumusan kebijakan.  Dalam  wawancara  dengan  televisi Cable  News  Network (CNN),  Lee  Kuan  Yew  mengklaim  bahwa  Singapura  akan  mengalami risiko  penyerangan  teroris  sepanjang  para  pemimpin  ekstrimis  masih bebas  berkeliaran  di  Indonesia.  Lee  Kuan  Yew  lebih  jauh  mengklaim bahwa  Indonesia  enggan  menindak  para  pelaku  atau  yang  dicurigai sebagai teroris.

## Sekuritisasi Melalui Pernyataan (Speech Act)
Selain  melalui  tindakan  nyata,  upaya  sekuritisasi  dapat  dinilai  melalui berbagai  pernyataan  terkait  isu  keamanan  dari  para  pemimpin  di kawasan.  Berbagai  masalah  keamanan  yang  masih  berlanjut    termasuk perompakan,  penyanderaan,  penyelundupan  manusia  dan  obat-obatan terlarang,  menunjukkan  instabilitas  kawasan.  Mantan  Presiden Indonesia  Megawati  (2000-2004)  menyatakan  bahwa  tidak  ada  satu negarapun atau sekelompok negara yang dapat menanggulangi ancaman terhadap  teroris  internasional  seorang  diri . Maka  peningkatan  kerja sama  internasional  dalam  menanggulangi  masalah  keamanan  di kawasan  sudah  menjadi  fokus  kebijakan  Indonesia.  Komitmen Indonesia berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono  (SBY).  Dalam  penerapannya,  Presiden  SBY  berupaya menyeimbangkan  antara  kebijakan  menghancurkan  jaringan  teroris yang  berbasis  agama  melalui  kerja  sama  dengan  masyarakat internasional disatu pihak, dan dipihak lain tidak menentang keinginan partai-partai Islam pendukung pemerintah. Kebijakan SBY diimplementasikan  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia,  Marty
Natalegawa,  yang  menyatakan  bahwa  mengatasi  akar  masalah merupakan  solusi  mendasar  untuk  mengatasi  terorisme,  radikalisme dan  ekstrimisme.  Untuk  itu  diperlukan  sinergi  kebijakan  pada  tingkat nasional, regional dan global, serta membangun kondisi kondusif untuk menghambat  perkembangannya.  Sambil  menerapkan  sistem  yang pluralistik,  Indonesia  tetap  menghadapi  perlawanan  langsung  melalui opini publik di dalam negeri. Kedua hal ini menjadi fokus dan rencana kerja  dalam  Forum  Global  Kerjasama  Anti-Terorisme  atau Global Counterterrorism  Forum (GCTF).  Selanjutnya  Menlu  natalegawa  juga
berkomitmen  melanjutkan  kerja  sama  dengan  AS  dalam  penyelidikan dan penindakan.
Era Presiden Jokowi, Indonesia lebih banyak menghadapi permasalahan keamanan  di  perairan  ASEAN. Penculikan,  penyanderaan,  dan perompakan  oleh  kelompok  bersenjata  di  wilayah  laut  Indonesia, Malaysia,  dan  Filipina  semakin  tinggi,  seiring  dengan  potensi  ekonomi dan  perdagangan  yang  besar  di  ketiga  negara.  Presiden  Jokowi menegaskan  kerjasama  negara-negara  ASEAN  untuk  menjaga keamanan  kapal-kapal  yang  melintas  di  perairan  perbatasan  dan sekitarnya. Berulangnya penyanderaan dan perompakan terhadap warga negara Indonesia yang melintas di Perairan Filipina juga sebagai akibat dipenuhinya  tuntutan    pembayaran  uang  tebusan.  Maka  sebagai  upaya meningkatkan  kerjasama  di  kawasan  adalah  dikeluarkannya kesepakatan  antar  Menteri  Luar  Negeri  dan  Panglima  Militer  dari Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina  pada  Mei  2016. Empat  hal  penting yang  disetujui  terkait  patroli  bersama,  tindakan-tindakan  dalam menghadapi  penyanderaan,  dan  tukar-menukar  informasi.  Disepakati juga  usulan  Indonesia  untuk  membuka hotline antara crisis  center Indonesia-Flipina-Malaysia  dan  penyusunan  Prosedur  Standar Operasional (SOP) oleh Panglima tiga negara.
Pernyataan  dari  Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  Retno  Marsudi  untuk menghindarkan berulangnya peristiwa penyanderaan, adalah menegaskan  kepada  pemerintah  Filipina  agar  lebih  serius  menjaga wilayah perairannya. Indonesia menyadari bahwa kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Filipina tidak dapat ditangani oleh negara lain kecuali Filipina  sendiri.  Sebagai  masalah  domestik  yang  menyangkut  warga negara  lain,  kerjasama  kawasan  tidak  dapat  menjangkau  kelompok  ini kecuali atas permintaan pemerintah Filipina. Hal maksimal yang dapat dilakukan  Indonesia  adalah  meningkatkan  kerjasama  dengan Pemerintah Filipina dalam menjaga perairan di perbatasan yang rawan kejahatan.  Pada  level  ASEAN,  Forum ASEAN Foreign  Minister's Meeting (AMM)  ke-49  di  Laos  pada  23-26  Juli  2016,  telah  membahas isu  keamanan  laut  di  kawasan.  Mengenai  upaya  pembebasan  sandera melalui  pembayaran  uang  tebusan,  anggota  parlemen  Indonesia menuntut  agar  pemerintah  tidak  membayar  uang  tebusan,  agar  tidak menjadi  preseden  buruk.  Akan  tetapi  mengingat  itu  merupakan  satu- satunya jalan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, pembayaran  uang  tebusan  telah  dilakukan.  Akan  tetapi,  Filipina  juga dituntut  dapat  menyelesaikan  masalah  internalnya  terkait  keberadaan Abu  Sayyaf  dan  kelompok  lain  yang  merugikan  negara  tetangga. Pernyataan-pernyataan  para  pemimpin  diatas  juga  diperkuat  dengan tindakan-tindakan  nyata  dan  mengupayakan  upaya  kerja  sama  yang lebih  erat.  Walaupun  demikian,  kerja  sama  yang  berlangsung  belum
berjalan  efektif,  terbukti  dengan  masih  berlangsungnya  aksi-aksi terorisme dan kriminal di Perairan Filipina maupun Selat Malaka.

## Simpulan
Isu  keamanan  maritim  telah  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia,  selain menguji  kemampuan  ASEAN  sebagai  organisasi  kerja  sama  kawasan. Sebagai negara yang memiliki wilayah perairan terluas, Indonesia telah melakukan  berbagai  upaya  sekuritisasi  untuk  mengatasi  masalah- masalah  keamanan  termasuk  pemberantasan  terorisme.  Kerja  sama dalam organisasi kawasan yang telah menghasilkan berbagai kebijakan, termasuk  penerapan  undang-undang  anti-terorisme  dan  bekerja  sama aktif  dalam  berbagai  inisiatif  global.  Kesadaran  mengenai  pentingnya kerja sama dalam mewujudkan keamanan kawasan ditunjukkan melalui peningkatan  upaya-upaya  sekuritisasi  kawasan.  Sejauh  ini,  sekuritisasi baru  terbatas  dalam  bidang-bidang  kerja  sama  pemberantasan,  dan kurang dalam program-program pencegahan. Masyarakat umum belum banyak  dilibatkan  misalnya  melalui  program-program  pendidikan, sosial dan budaya pada level kawasan.
Untuk  mengatasi  masalah-masalah  terorisme  dan  aksi-aksi  kriminal, kerja  sama  kawasan  baik  bilateral  maupun  multilateral  perlu ditingkatkan.  Sejauh  ini  telah  dilaksanakan  berbagai  pertemuan  antar para pemimpin negara yang melahirkan berbagai kebijakan dan produk- produk  hukum,  namun  masih  lemah  dalam  implementasi.  Belum efektifnya  kerja  sama  antara  lain  disebabkan  masalah  sensitivitas kedaulatan, kebijakan serta kondisi negara yang berbeda, dan perbedaan dalam  melihat  peran  AS.  Negara-negara  anggota  ASEAN  belum menyepakati  mekanisme  kerja  sama,  selain  belum  tegasnya  penegakan hukum  terhadap  para  pelaku  kejahatan.  Bahkan  dalam  kasus  di Indonesia, masih terjadi kelemahan koordinasi antara lembaga-lembaga yang  berwenang  seperti  kementrian  Luar  Negeri,  TNI  dan  BIN. Contohnya, terkait patroli bersama di wilayah perairan yang disepakati antara  Indonesia,  Filipina,  dan  Malaysia,  yang  sampai  saat  ini  ketiga pihak masih membahas Prosedur Standar Operational (PSO).
Selain  masalah  teknis,  kerja  sama  bilateral  yang  sudah  berlangsung belum  berjalan  efektif,  misalnya  antara  Indonesia-Malaysia,  dan Indonesia-Filipina. Kelemahan lainnya adalah belum berjalannya tindak lanjut  nota  kesepahaman  (MoU)  trilateral  antara  Indonesia,  Malaysia dan Filipina, mengenai konsep strategis, operasional dan teknis. Upaya bilateral  dan  trilateral  perlu  diperkuat  dengan  mekanisme  kerjasama multilateral  diantara  negara-negara  di  kawasan,  agar  Selat  Malaka  dan perairan sekitar Filipina tidak menjadi “Somalia di Asia tenggara”. Tidak kalah pentingnya perlunya “efek gentar” dari kerja sama kawasan, untuk memberi  efek  jera  bagi  para  perompak  dan  penyandera  seperti
kelompok  Abu  Sayyaf.  Indonesia  dan  negara-negara  di  ASEAN  perlu menunjukkan  kepada  masyarakat  global  kemampuan  untuk  mengatasi masalah-masalah  keamanan,  tanpa  campur  tangan  eksternal.  Negara yang  memiliki  kewenangan,  persenjataan,  otoritas,  dan  legalitas  yang kuat,  tidak  boleh  kalah  oleh  kelompok  teroris  maupun  kriminal.    Rasa aman  perlu  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  warga  negara  kawasan,  yang merupakan  tanggungjawab  pemrintah  beserta  aparat  keamanan  untuk mewujudkan.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Jurnal
Abuza,  Zachary,  2003, Militant  Islam  in  Southeast  Asia,  Crucible  of Terror , Lynne Rienner Publisher, USA. Buzan,  Barry,  Ole  Wæver,  and  Jaap  de  Wilde,  1998, Security:  A  New Framework for Analysis, Boulder: Lynne Rienner Publishers. Djelantik  Sukawarsini,  2010,  Terorisme:  Tinjauan  Psikopolitis,  Peran Media, Kemiskinan,   dan  Keamanan  Nasional,  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta.
Cassman,  Daniel,    2015,    "Moro  National  Liberation  Front".  Mapping Militant Organizations,  Stanford University Press. Dosch,  Joern,  2003, Relations  between  the  European  Union  and ASEAN, European East Asian Studies, Vol 22. Enders,  Walter  dan  Todd  Sandler,  2012, The  Political  Economy  of Terrorism (Edisi ke 2), Cambridge University Press, NY. East,  Bob,  2015,  472  Days  Captive  of  the  Abu  Sayyaf:  The  Survival  of Australian Warren Rodwell, Cambridge Scholars Publishing. Febrica,  Senia,  2010, Securitizing  Terrorism  in  Southeast  Asia, Accounting for the Varying   Responses  of  Singapore  and Indonesia , Asian Survey Vol. 50 No. 3. Leibo, Steven A, 2016, East and Southeast Asia, The World Today Series 2015-2016, 48 th Edition, Rowman & Littlefiled. Ong-Webb,  2006,  Graham  Gerard,  Piracy,  Maritime  Terrorism  and Securing  the  Malacca  Straits,  International  Institute  of  Asian Studies (IIAS), Leiden.
Pahl,  Nadine,  Anne  Richter,  2007,  Scholarly  Research  paper,  Swot Analysis  -  Idea,  Methodology  and  a  Practical  Approach,  Grin Verlag.
Sandler,  Todd,  2003, Collective  Action  and  Transnational  Terrorism , World Economy, 26   (6).
Seniwati,  Mohd.  Azizuddin  Mohd  Sani,  K.  Nadaraja, Cooperation between Indonesia and ASEAN  to  counter  terrorism  in Indonesia, Academic Research International , Januari 2012.
Wæver,  Ole,  2004,  “New  Schools  in  Security  Theory  and  the  Origins between Core and Periphery’, Montreal: ISA Conference, March.

## Media Massa
Eddy Burhamsyah, 2016, Indoprogress, Internasionalisasi Selat Malaka, http://indoprogress.com/2016/06/internasionalisasi-selat- malaka/
Langkah  Encep  Berakhir  di  Kota  Candi,  Majalah Gatra ,
http://www.gatra.com/2003-08-
22/versi_cetak.php?id=30748.
Indonesia  Changing  Face  of  Terrorism , The  Jakarta  Globe , http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesias- changing-face-of- terrorism/436807. Cable News Network : http://www.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/southeast/10/13/b ali.blast/ “KTT  Ke-12  ASEAN  Hasilkan  Empat  Deklarasi”,  Harian  Media Indonesia, Minggu 14  Januari 2007.
“ASEAN  Segera  Bangun  Pusat  Data  Terorisme”,  Harian  Media Indonesia, 15 Januari 2007.
Desi  U.  Fabiola,  2010, Indonesia  Signs  UN  Convention  on  Terrorism, The Jakarta Post , 26  September.
Dillon,  B,  2003. Terrorists  Hambali  Tells  All.  Sunday  Times ,  12 Oktober. New Age International, 2002. The Jakarta Post 2003.

## Sumber Internet
http://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/06/24/dpr-minta- filipina-perkuat-keamanan-perairan-agar-kasus-penyanderaan- tak-terulang-lagi#sthash.py6Ny96R.dpuf Council on Foreign Relations , 2008, Jemaah Islamiyah, http://www.cfr.org/indonesia/jemaah-islamiyah-k-jemaah- islamiah/p8948. Department of State, The Global War on Terrorism, the First 100 Days , lihat di:  http://2001-009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm. Department  of  State,  Background  Briefing:  Senior  State  Department Official  on  Global  Counterterrorism  Forum  in  Istanbul , http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/06/191924.htm Defence Casualty Analysis System (DCAS ): https://www.dmdc.osd.mil/dcas/pages/casualties_gwt_combine d.xhtml
Non-Traditional  Security  Threats  in  Southeast  Asia ,  Policy  Bulletin, The Stanley Foundation, 16-18 Oktober 2003. International  Crisis  Group ,  2003, Jemaah  Islamiyah  in  South  East
Asia:  Damaged  but  still  Dangerous, Asia  Report  No  63,  26 Agustus 2003, Jakarta. http://www.icg.org/home/index.cfm?id=1452&1=5. Global Security : http://www.globalsecurity.org/security/ops/bali.htm.
Laporan  Komisi  11/9,  Laporan  Akhir  Komisi  Nasional  Mengenai Serangan  Teroris  terhadap  AS,  edisi  resmi  pemerintah: http://www.gpoaccess.gov/911/index.html .
Sekretariat  ASEAN,  2007, ASEAN  Convention  on  Counter  Terrorism . Bandar Seri Begawan, 5 November, https://www.aseansec.org/19250.htm. Ong Keng Yong, ASEAN’S Contribution to Regional Efforts in Counter- Terrorism , http://www.aseansec.org/17274.htm. http://jaringnews.com/internasional/asia/22080/hillary-clinton-lebih- banyak-bahas-terorisme-
ketimbang-toleransi-beragama.
http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/18035981/hindari.peny anderaan.berulang.fadli.zon.minta.pemerintah.beri.peringatan.k husus?utm_campaign=related&utm_medium=bp&utm_source=
news& http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Moro%20National%20Lib eration%20Front&item_type=topic BBC News, http://www.bbc.com/news/world-asia-36138554,. Cristina Silva, http://www.ibtimes.com/what-abu-sayyaf-isis- supporters-philippines-threaten-behead-canadian-hostages- john-2359187 Philippines unrest: Who are the Abu Sayyaf group? http://www.bbc.com/news/world-asia-36138554, Edy Burmansyah, http://indoprogress.com/2016/06/internasionalisasi- selat-malaka/
https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisation
s/Pages/AbuSayyafGroup.asp Tanpa  Nama,  thesis  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta, “Sensitifitas  Indonesia  terhadap  keterlibatan  Amerika  Serikat dalam Mengatasi Kejahatan di Selat Malaka”, http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t11810.pdf. http://news.detik.com/berita/3201064/ini-pernyataan-lengkap- presiden-jokowi-soal-pembebasan-10-sandera-abu-sayyaf,. http://setkab.go.id/bahas-keamanan-perairan-perbatasan-presiden- jokowi-terima-menlu-dan-panglima-filipina-dan-malaysia/,. http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/16291961/indonesia.ma laysia.dan.filipina.diminta.implementasikan.kesepakatan,. http://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/06/24/dpr-minta- filipina-perkuat-keamanan-perairan-agar-kasus-penyanderaan- tak-terulang-lagi#sthash.py6Ny96R.dpbs
http://www.antaranews.com/berita/569496/indonesia-minta-filipina- pastikan-keamanan-perairan https://m.tempo.co/read/news/2016/07/22/078789608/banyak- penyanderaan-asean-akan-bahas-keamanan-laut-filipina