E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## TINJAUAN  YURIDIS  TINDAK  PIDANA  PENGANCAMAN DENGAN  FOTO  REKAYASA  BERMUATAN  PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 125/PID.SUS/2019/PN BJN)
Anies Mahanani 1 , Sulistyanta 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret E-mail: 1 aniesm19@gmail.com, 2 sulistyanta@staff.uns.ac.id
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  Terdakwa dalam pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi yang digunakan untuk pengancaman dalam aplikasi chatting pada Putusan Nomor: 125/pid.sus/2019/PN Bjn. Di dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (Undang-Undang  ITE)  yaitu  atas  tindakan  pengancaman  atau  menakut-nakuti. Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  preskriptif.  Penulis mengedepankan adanya bahan hukum  berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian dengan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan motif Terdakwa  yang  memalsukan  informasi  elektronik  dan  dampaknya  bagi  Korban.  Selanjutnya  dalam penelitian  ini,  juga  menguraikan  unsur-unsur  perbuatan  Terdakwa  serta  membuktikan  bahwa  ada peraturan  lain  yang  lebih  tepat  dan  sesuai  untuk  dijatuhkan  kepada  Terdakwa,  yaitu  menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (Concursus).
Kata Kunci: Concurcus; Foto Rekayasa; Undang-Undang ITE
Abstrack:  This  study  aims  to  determine  the  violations  committed  by  the  Defendant  in  the  making  of pornographic  edited  photos  used  for  threats  in  chatting  application  in  Decision  Number: 125/pid.sus/2019/PN Bjn. In this case, the Judge decided that the Defendant had fulfilled the elements of Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), namely the  act  of  threatening  or  frightening.  The  type  of  the  research  is  normative  legal  research  that  is prescriptive.  The  researcher  highlighted  the  existence  of  legal  materials  in  the  form  of  secondary  data obtained through library research that is relevant to the topic of discussion in research with qualitative analysis. The result of this research is the analysis of the Judge in his decision which does not consider the motives of the Defendant who falsified electronic information and its impact on the Victim. Furthermore, this  study  also  describes  the  elements  of  the  defendant's  actions  and  proves  that  there  are  other regulations  which  are  more  accurate  and  appropriate  to  be  convicted  on  the  defendant,  namely  the provisions for concurrent criminal acts (Concursus).
Keywords: Concurcus; Edited Photos; ITE Law

## 1. Pendahuluan
Era  globalisasi  saat  ini,  perkembangan  teknologi  informasi  dan  media  elektronik berkembang dengan sangat cepat. Globalisasi teknologi telah mengubah dunia dalam era
cyber dengan munculnya sarana layanan internet, yang dengan kemunculannya tersebut telah menciptakan suatu bentuk dunia baru yang dikenal dengan cyberspace yang dalam bentuk  dunia  virtualnya  menawarkan  segala  bentuk  kemudahan.  Kemajuan  teknologi informasi dan media elektronik tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi  kehidupan  manusia,  sehingga  dapat  tercapainya  peningkatan  kesejahteraan  umat manusia.  Namun,  perkembangan  teknologi  informasi  tersebut  juga  dibarengi  dengan adanya  dampak  negatif  yang  dapat  mengancam  dan  membahayakan  pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Penyalahgunaan  atau  dampak  negatif  dari  kemajuan  teknologi  informasi  melalui jaringan internet dikenal dengan istilah “cyber crime”. Salah satu tindak pidana siber atau cyber crime yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah dalam bidang pelanggaran kesusilaan  atau  lebih  dikenal  dengan  “cyberporn”  yaitu  kejahatan  pornografi.  Cyber Pornografi terkait dengan seks, jasa dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. Cyber dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan menikmati cyber  pornografi  kombinasi  antara  komunikasi  dan  masturbasi.  Cyberpornografi  atau cybersex merupakan salah satu dari sisi negatif dari adanya teknologi informasi ini. Hal ini disebabkan  seks  merupakan  suatu  komoditi  yang  dapat  membawa  profit  cukup  besar dalam  bisnis. Pornografi yang  merambah  sampai ke  dunia  maya  dapat  dengan  mudah diakses  oleh  siapapun,  tanpa  batasan  usia,  kelamin,  tingkat  pendidikan,  maupun stratifikasi sosial. Selain itu, kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi seks secara online,  melahirkan  kepuasan  dan  keprivatan  tersendiri,  yang  seringkali  didalilkan  tidak banyak  merugikan,  karena  keresahan  dan  efek  negatifnya  tidak  secara  langsung  dapat dirasakan.
Salah satu kasus tindak pidana pengancaman melalui aplikasi chatting yang terjadi di Bojonegoro  pada  tahun  2019  seorang  pria  asal  Kecamatan  Kedewan,  Bojonegoro ditangkap  atas  kasus  pornografi  lantaran  mengedit  foto  wajah  sejumlah  gadis  dengan gambar  porno  (Putusan  Pengadilan  Negeri  Bojonegoro  No.  125/pid.sus/2019/pn  bjn). Pelaku  mengunduh  belasan  foto  gadis  yang  jadi  targetnya  melalui  akun  facebook pribadinya.  Foto  itu  kemudian  di  edit  dengan  gambar  telanjang  yang  dia  dapat  dari internet.  Modus  operandinya  dengan  mengedit  wajah  korban  dengan  gambar  porno, seolah-olah gambar porno itu adalah korban. Berbekal foto editan telanjang para gadis tersebut, pelaku berfantasi dan menebarkan teror ke para korban. Pelaku menghubungi korban  dan  mengirimkan  foto  hasil  editing  tersebut.  Kemudian  pelaku  mengancam korban  jika  foto  itu  akan  disebarluarkannya  ke  media  sosial.  Korban  yang  takut  dan terperdaya kemudian dipaksa agar mau melakukan video call dengan pelaku.
Perekayasaan sebuah foto biasanya meliputi beberapa bagian yaitu dari mulai bentuk fisik objek, background dan lain sebagainya, seseorang bisa saja memalsukan sebuah foto hanya  dengan  beberapa  sentuhan,  contohnya  merubah  bagian  kepala  orang  lain menggunakan  kepala seseorang. Dalam  hukum  positif  Indonesia,  baik  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dapat  dipergunakan  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan  pornografi yang  menggunakan  media  internet  tersebut.  Selain  itu,  terdapat  permasalahan  yang timbul  pada  saat  seseorang  membuat  atau  mengedit  foto  rekayasa  seringkali  tidak memperhatikan  siapa  pemilik  hak  cipta  dari  potret  tersebut  sehingga  perbuatannya
bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak ada masalah jika ingin mengubah foto pribadi sesuka mungkin. Masalahnya akan timbul jika menyalahgunakan untuk perbuatan kriminal atau kejahatan serta tujuan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dasar permasalahan dalam  kasus  ini  adalah  dengan  terjadinya  beberapa  pelanggaran  undang-undang. Sehingga perlu analisis lebih mendalam terkait pelanggaran perbuatan pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis menyusun  sebuah  rumusan  masalah  untuk  dapat  dikaji  lebih  jelas,  rinci,  dan  terarah dalam  pembahasannya.  Adapun  rumusan  masalah  yaitu  Tindak  Pidana  apa  saja  yang terbukti pada perbuatan pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi?

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  bersifat perskriptif  dan  terapan.  Pendekatan  penelitian  hukum  ini  The  Statute  Aproach (pendekatan perundang-undangan), pendekatan Case Aproach (pendekatan kasus) dan pendekatan  Analitical  &  Conseptual  Approach  (pendekatan  analisis  konsep  hukum). Penelitian  yang  ditulis  oleh  Penulis,  pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  studi keputakaan (library research). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori  dengan  mengkaji  dan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan, dokumen,  laporan,  arsip  dan  hasil  penelitian  yang  berhubungan dengan masalah  yang menjadi  objek  penelitian.  Teknik  analisis  penelitian  ini  menggunakan  metode  deduksi silogisme  yang  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor  kemudian  diajukan  premis minor,  lalu  dari  kedua  premis  tersebut  kemudian  ditarik  kesimpulan  (Peter  Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.sus/2019/PN Bjn yang terjadi di Desa Beji RT. 01 RW. 01 Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro atas nama Terdakwa Eko Purwanto yang dituduh telah mengirimkan foto-foto bugil dengan wajah mirip para saksi korban yaitu  saksi  Eny  Nur  Alisa  Binti  Muntari,  saksi  Tata  Nur  Diana  Binti  Hamim,  saksi  Jovi Lidyawati binti Kuswo, saksi Rina Dewi Anggreani Binti Suparwo, saksi Nila Nungraini binti Kariman sedangkan badan yang ada didalam foto tersebut diperoleh dari foto – foto bugil dan dengan menggunakan aplikasi friends blender telah mengubah atau mengedit 4 foto bugil yang disimpannya kemudian dengan melakukan manipulasi digital mengubah dan mengganti  wajah  dalam  foto  bugil  tersebut  dengan  wajah  dari  masing-masing  saksi korban yang kemudian foto – foto editan tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada masing- masing saksi korban, disertai dengan chat “ akan menyebarkan foto bugil dan video para saksi  korban  ke  media  sosial  apabila  para  saksi  korban  berusaha  memblokir  nomor WhatsApp Terdakwa dan memviralkannya “.
Dalam kasus tersebut Terdakwa dijatuhi pidana berupa Penjara selama 1 (satu) tahun dan  4  (empat)  bulan  dan  menetapkan  selama  waktu  Terdakwa  berada  dalam  tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tindak pidana yang terbukti dalam pasal  tersebut  merupakan  tindak  pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.
Perbuatan  foto  rekayasa  merupakan  tindak  pidana  apabila  hasil  dari  foto  rekayasa tersebut  digunakan  untuk  kepentingan-kepentingan  yang  dapat  merugikan  atau menyebabkan  adanya  korban.  Rekayasa  foto  yang  digunakan  untuk  kegiatan  yang bersifat  tindak  pidana  dapat  menimbulkan  beberapa  tindak  pidana  yang  sangat merugikan  Saksi.  Bahwasannya  dalam  hal  ini  penulis  kurang  sependapat  dengan penjatuhan  hukuman  oleh  Hakim  terhadap  Terdakwa  Eko  Purwanto,  karena  menurut penulis  pertimbangan  hukum  oleh  hakim  tidak  memperhatikan  segala  perbuatan Terdakwa  yang  sangat  merugikan  bagi  diri  Korban.  Perbuatan  melakukan  manipulasi, penciptaan,  perubahan  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data  yang  otentik  berupa  pembuatan  foto rekayasa bermuatan pornografi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 jo Pasal  51  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang Undang-Undang  ITE yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 35
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak atau  melawan  hukum  melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah- olah data yang otentik”.
Pasal  di  atas  memiliki  unsur-unsur  yang  mengatur  tentang  pembuatan  akun  palsu atau pembuatan media social atas nama orang tertentu, yaitu;
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak;
2) Melakukan penciptaan informasi elektronik;
3) Dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data  yang otentik.
Selanjutnya dari unsur-unsur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Foto Rekayasa bermuatan  Pornografi  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  Informasi  Elektronik, sebagaimana pengertian dari Informasi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami ol eh orang yang mampu memahaminya.” Sehingga  membuat  Foto  Rekayasa  bermuatan  Pornografi  sama  perihalnya  dengan melakukan  penciptaan  informasi  elektronik.  Maka  makna  dari  Pasal  35  atas  kalimat “dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah -olah  data  yang otentik”  artinya  adalah  “dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  tersebut  dianggap seolah- olah data asli”. Berdasarkan apa yang telah Penulis jelaskan, maka sudah sangat
jelas  bahwa  membuat  Foto  Rekayasa  bermuatan  Pornografi  adalah  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  35  jo  Pasal  51  Ayat  (1)  Undang-Undang  ITE.  Berikut penulis uraikan unsur-unsur dari rumusan Pasal tersebut, yaitu:
1) Unsur Setiap Orang
Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau  korporasi,  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  yang  tidak  berbadan  hukum. Selain itu, orang merupakan subjek hukum yang dimana Terdakwa adalah orang yang benar  telah  didakwa  dalam  perkara  ini,  dan  kepadanya  telah  mampu  bertanggung jawab  atas  tindakannya  dari  hasil  pemeriksaan  di  Persidangan.  Bahwa  benar Terdakwa bernama Eko Purwanto Bin Kasmin, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona. Bahwa oleh karena itu, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum.
2) Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan manipulasi, penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
Yang dimaksud “Dengan Sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) telah dimuat antara lain bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  opzet  willens  en  wetten  (dikehendaki  dan  diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen)  perbuatan  itu  serta  harus  menginsafi  atau  mengerti  (wetten)  akan  akibat  dari perbuatan itu. Perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak, dan kehendak dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni: 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti  (opzet  als  zekerheidsbewustzijn),  dan  3.  Kesengajaan  dengan  keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis). (Dr. Leden Marpaung, SH, 2006: 13-15).
Bahwa unsur Dengan Sengaja, adalah adanya bukti suatu kehendak dari pelaku untuk mewujudkan  unsur  di  dalam  suatu  delik,  menurut  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  adalah  pelaku  aktif  atau  yang  terbukti  telah  melakukan  tindakan secara  teknis  sehingga  dimaknai  sebagai  suatu  perbuatan  hukum,  tanpa mempertimbangan motif dan atau alasannya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dimana  pelaku  mengetahui  atau menyadari  akibat  dari  perbuatannya  tersebut.  Konstruksi  hukum  Undang-Undang Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini  adalah  bersifat  lex  specialis  (khusus), dimana unsur kesengajaan itu hanya cukup dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa  tindakan  teknis  “melakukan  sesuatu”  yang  melanggar  atau  dila rang  Undang- Undang,  dengan  menggunakan  perangkat  teknologi  (system  elektronik)  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  atau  melalui  perantaraan    tanpa  keharusan  diselidiki ataupun  dipertimbangkan  apa  motif  atau  niat  (mens  rea)  seperti  misalnya  iseng-iseng atau  hanya  sekedar  meneruskan  informasi  maupun  ketidaksengajaan  yang melatarbelakanginya,  sebagaimana  dipertimbangkan  di  dalam  delik  pidana  biasa  yang diatur oleh KUHP.
Yang  dimaksud  dengan  "tanpa  hak"  adalah  bahwa  pelaku  tindak  pidana  dalam melakukan  perbuatannya  tidak  mempunyai  ijin  yang  sah  untuk  melakukan  perbuatan tersebut,  termasuk  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  melampaui  hak  atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah, termasuk  apabila  perbuatan  tersebut  melanggar hak  orang  lain  atau  melawan  hukum. Unsur  tanpa  hak  dapat  dibuktikan  dari  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  yang bersangkutan pelaku bukan pejabat atau aparat yang berwenang. Sedangkan untuk unsur melawan  hukum  dapat  dibuktikan  dari  adanya  suatu  peraturan  perundang-undangan yang dilanggar atau terjadinya suatu kerugian materiil akibat dari perbuatan pelaku yang bertentangan dengan undang-undang.
Dalam  perkara  a  quo  rangkaian  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dilakukan  dengan sengaja.  Di  sisi  lain,  kesengajaan  Terdakwa  tersebut  dapat  diketahui  dari  sikap  bathin Terdakwa  yang  tercermin  dan  terwujud  keluar  dari  serangkaian  perbuatan  Terdakwa sejak  awal  hingga  akhir  selesainya  niat  yang  hendak  dicapainya,  yaitu  karena  chat Terdakwa tidak ditanggapi maka terdakwa membuat foto dalam fose wanita bugil, yang memiliki  muatan  yang  pornografi  dengan  cara  foto  tersebut  di  edit  dipindahkan  ke aplikasi friend blender sehingga secara otomatis wajah dari masing-masing saksi menyatu dengan bagian tubuh yang bergambar  fose wanita bugil sehingga foto tersebut seolah- olah merupakan foto asli milik para saksi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Terdakwa  dalam  hal  ini  terbukti  melakukan  Tindak  Pidana  Pemalsuan,  yaitu  Menurut Adami  Chazawi  Tindak  Pidana  Pemalsuan  adalah  Tindak  Pidana  yang  menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan (Adami Chazawi, 2001: 2-3).
Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah satu perbuatan yang menyebabkan kerugian  Immateriil.  Kerugian  yang  bersifat  immateriil  tidak  terletak  dalam  harta kekayaan seseorang, namun berupa timbulnya rasa sakit hati, berkurangnya kesenangan hidup,  karena  perasaan  direndahkan  kehormatan  seseorang.  Perbuatan  pengancaman yang  dilakukan  Terdakwa  menggunakan  foto  bugil  tersebut  bukan  untuk  mendapat keuntungan,  Terdakwa  hanya  iseng  ingin  membuka  percakapan  kepada  para  saksi sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya menyebabkan kerugian immaterial bagi saksi-saksi yaitu saksi-saksi menjadi takut dan tertekan.
Permasalahan kedua yang timbul dari pembuatan foto rekayasa adalah mengenai hak cipta. “Moral Rights protection is getting ignored in the era of global economy, specially since the beginning of the emergence of the Information Technology revolution is marked by  the  use  of  the  Internet  as  a  means  of  communication.  In  the  era  when  copyrights exploitation  is  becoming  more  intensive,  complex,  and  multifacet,  the  appreciation  of moral  rights  is  being  ignored.  Society  can  access  information  easily  in  the  form  of information  products  and  other  digital  products  which  can  be  directly  received” (Wiradirja, Imas Rosidawati, 2016). Artinya Perlindungan Hak Moral semakin terabaikan dalam era ekonomi global, terutama sejak munculnya revolusi Teknologi Informasi (TI) yang ditandai dengan maraknya penggunaan Internet sebagai sarana komunikasi. Dalam era  digital  eksploitasi  karya  cipta  semakin  intensif,  kompleks,  dan  multifacet,  sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap hak moral pencipta.
Dalam  hal  pembuatan  foto  rekayasa  bermuatan  pornografi  oleh  Terdakwa  yang digunakan adalah ciptaan berupa potret milik orang lain. Dalam kasus pembuatan foto
rekayasa bermuatan pornografi yang digunakan adalah potret seorang dengan mengedit dan menambahkan foto orang lain memiliki muatan pornografi. Padahal Pasal 5 ayat (1) huruf  e  menyebutkan  bahwa:  “Mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi Ciptaan,  modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya”.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 10 Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia, hal ini menandakan bahwa definisi potret  menurut  Undang-Undang  Hak  Cipta  merupakan  hasil  karya  fotografi  dengan subjek didalamnya berupa wajah manusia.
Saat  ini,  di  internet  banyak  media  social  yang  digunakan  masyarakat  untuk menyimpan  foto-foto  atau  berupa  tulisan.  Dengan  adanya  penggunaan  media  social tersebut,  banyak  oknum-oknum  yang  iseng  mengambil  potret  orang  lain  di  internet kemudian ia edit atau menambah beberapa tulisan pada potret tersebut. Hal tersebut tentu saja merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta karena dengan sengaja tanpa  persetujuan  pencipta,  mengedit  suatu  potret,  tanpa  mencantumkan  nama pencipta  aslinya  bahkan mengganti  nama  pencipta  tersebut.  Pasal  28  Undang-Undang Hak Cipta jelas mengatakan, setiap karya cipta mengandung hak moral dan hak ekonomi bagi penciptanya. Hak moral itu melekat, tidak bisa dihapuskan, seseorang atau badan hukum  tidak  bisa  begitu  saja  menggunakan  karya  orang  lain  tanpa  seizin  penciptanya. Karena pelanggaran hak cipta di media internet atau bisa disebut salah satu cybercrime maka Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun  2008  atau  Undang-Undang  ITE  juga  turut  melindungi  segala  pelanggaran  yang terjadi di media daring.
Berikut  ini  adalah  pasal  pasal  dari  Undang-Undang  ITE  yang  mengatur  terkait  Hak Kekayaan  Intelektual,  diantaranya:  Pasal  25,  Pasal  26  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2).  Adapun penjelasan  atas  pasal  ters ebut  adalah  Pasal  25  menjelaskan  “Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  disusun  dan  didaftarkan  sebagai  karya  intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh  Undang-Undang  ini  dengan  memperhatikan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.”  Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  Undang - Undang  ITE,  “setiap pemindahtanganan data pribadi seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemilik data (larangan pemindahtanganan data p ribadi secara sewenang‐wenang)”. Pasal 26  Ayat  (1)  menjelaskan  “Dalam  pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  perlindungan  data pribadi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hak  pribadi  (privacy  rights).  Hak  pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  Orang  lain  tanpa  tindakan  mematamatai.  c.  Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”
Dalam  hal  ini  menganalisis  tentang  bagaimana  bentuk  pelanggaran  hak  cipta  atas potret milik seseorang yang dijadikan modus untuk pengancaman berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip deklaratif merupakan prinsip hak  cipta  yang  timbul  dengan  sendirinya  (otomatis)  dan  sangat  berkaitan  erat  dengan publikasi atau pengumuman suatu karya cipta. Artinya, hak cipta diberikan perlindungan sejak kali pertama diumumkan atau dipublikasikan (Sudaryat & Sudjana. Et.al., 2010: 45).
Bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kasus penggunaan potret milik orang lain ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak moral. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa: “ Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”. Hak moral memiliki tiga dasar, yaitu the right of publication (hak untuk mengumumkan),  the  right  of  paternity  (hak  paternity),  dan  the  right  of  integrity  (hak integritas)  (Sophar  Maru  Hutagaung,  2012:  334).  Dalam  konfigurasi hukum,  hak  moral mencakup dua hal besar yaitu hak paternity atau right of paternity dan right of integrity (Henry  Soelistyo,  2011:105).  Hak  untuk  mencantumkan  atau  menyebutkan  nama pencipta  dalam  ciptaannya  dan  hak  untuk  menggunakan  nama  samaran  dalam ciptaannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b merupakan right of paternity. Sedangkan right of integrity merupakan segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta, seperti yang termuat dalam Pasal 5  ayat  (1)  huruf  e.  Pasal  5  Undang-Undang  Hak  Cipta  menyebutkan  bahwa  hak  moral Pencipta meliputi:
a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. Mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  Ciptaan,  mutilasi  Ciptaan, modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya
Hak cipta bisa dibilang unik dan berbeda dari hak kekayaan intelektual lainnya. Sebab hak  cipta  mempunyai  hak  moral  yang  tidak  dimiliki  Hak  Kekayaan  Intelektual  lainnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam mengambil foto pun harus yang sesuai dengan moral  dan  ketertiban  umum.  Pasal  50  Undang-Undang  Hak  Cipta  sudah  menentukan bahwa:  "Setiap  Orang  dilarang  melakukan  Pengumuman,  Pendistribusian,  atau Komunikasi  Ciptaan  yang  bertentangan  dengan  moral,  agama,  kesusilaan,  ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan Negara".
Dalam Undang-Undang Hak Cipta, penggunaan potret tanpa izin, selama bukan untuk tujuan komersil, diperbolehkan tetapi jika foto tersebut digunakan tidak untuk komersial tetapi  untuk  melecehan  atau  mencemarkan  nama  baik seseorang  akan  dijerat  dengan Pasal 27 Undang- Undang ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik”.  Privasi  perlindungan  data  pribadi  di  dalam  media daring juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perlindungan  data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari  penggunaan  tanpa  izin,  perlindungan  oleh  penyelenggara  sistem  elektronik,  dan perlindungan  dari  akses  dan  interferensi  ilegal.  Terkait  perlindungan  data  pribadi  dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan.
Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  ini  dapat  digugat  atas  kerugian  yang ditimbulkan. Pasal 26 Undang-Undang ITE bahwa Penggunaan setiap informasi melalui media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan  orang  yang  bersangkutan  dan  setiap  orang  yang  dilanggar  haknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang ditimbulkan  berdasarkan  undang-undang  ini.  Jadi  pada  dasarnya  Undang-Undang  ITE telah menjamin bahwa berbagai informasi eketronik atau konten elektronik yang berada di situs internet di akui sebagai karya intelektual khususnya “karya cipta” yang dilindungi oleh “hak cipta”, sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kasus Eko Purwanto terdapat pelanggaran hak moral. Hak moral si Pencipta dilanggar karena fotonya telah diambilnya tanpa izin saksi-saksi yang kemudian di edit kemudian memindahkan ke aplikasi Friend Blender sehingga secara otomatis wajah dari masing – masing saksi menyatu dengan bagian tubuh yang bergambar fose wanita bugil sehingga  foto  tersebut  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan.  Dengan  demikian secara  teoritis  pembuatan  foto  rekayasa  bermuatan  pornografi  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  mengubah,  mengurangi  atau  meniadakan  bagian  dari  ciptaan  tanpa persetujuan penciptanya sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral suatu ciptaan. Seseorang dilarang untuk mengubah, mengurangi, atau menggunakan ciptaan yang  dapat  menghancurkan  kehormatan  atau  reputasi  pencipta.  Tindakan  pembuatan foto  rekayasa  bermuatan  pornografi  sudah  pasti  menyalahi  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  e, karena selain melakukan modifikasi (perubahan) pada foto asli milik orang lain mereka juga  menggunakan  foto  bugil  yang  memuat  ketelanjangan  yang  sifatnya  merugikan kehormatan diri atau reputasi. Sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang bersifat asasi dan abadi, maksudnya adalah apabila pemilikan atas hak cipta tersebut dipindahkan kepada pihak lain, maka hak moral tetap tidak  terpisahkan  dari  penciptanya.  Karena  hak  moral  tidak  dapat  dialihkan  selama pencipta  masih  hidup,  kecuali  dengan  adanya  wasiat  atau  sebab  lain  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta.
Hal  lain  yang  perlu  digarisbawahi  adalah  tidak  semua  orang  menginginkan  potret dirinya  digunakan  untuk  keperluan  tertentu  apalagi  dijadikan  alat  pengancaman  dan menakut-nakuti, karena dapat mengganggu atau merendahkan reputasi. Apabila subjek yang dijadikan foto rekayasa bermuatan pornografi merasa kehormatan atau reputasinya dirugikan  maka  barulah  dianggap  muncul  pelanggaran  terhadap  hak  moral.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  membuat  foto  rekayasa  bermuatan pornografi  melalui  platform  digital  merupakan  pelanggaran  hak  cipta  yaitu  pada  hak moral apabila menggunakan potret milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.
Kemudian  dasar  Hakim  menjatuhkan  putusan  atas  Pasal  29  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pengancaman dan menakut-nakuti terhadap Terdakwa  karena  Hakim  hanya  memutus  menurut  Dakwaan  Penuntut  Umum  yang bersifat  alternatif  tanpa  melihat  ketentuan  dalam  Dakwaan  lainnya.  Disisi  lain,  yang menjadi sorotan disini Penulis menganggap Putusan Hakim tidak tepat apabila Terdakwa hanya dijatuhi Pasal tersebut karena dinilai terlalu jauh dan secara langsung tidak amat berdampak  atas  diri  Korban.  Seperti  yang  telah  diuraikan  Penulis  diatas,  Terdakwa melakukan  beberapa  tindak  pidana yang  dimana  perbuatan-perbuatan  tersebut  dinilai lebih  tepat  dan  secara  langsung  amat  merugikan  diri  Korban  apabila  dilihat  dari  motif
Terdakwa  dalam  perkara  ini  dan  bukti-bukti  yang  terungkap  dalam  persidangan. Perbuatan-perbuatan  tersebut  antara  lain  Pembuatan  Foto  Rekayasan  bermuatan Pornografi  (Pasal  35  jo  Pasal  51  Ayat  (1)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik), Pembuatan Pornografi (Pasal 4 jo Pasal 29 Undang-Undang Pornografi), serta pengancaman dalam media social (Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
Maka,  dengan  Terdakwa  melakukan  lebih  dari  satu  tindak  pidana  atau  beberapa tindak  pidana  secara  perbarengan,  di  dalam  Hukum  Pidana  disebut  dengan  istilah “Concursus”.  Penulis  mengambil  teori  dari  Pakar  Hukum  Pidana  yang  sebenarnya Menurut  Barda  Nawawi  Arief  sebenarnya  di  dalam  KUHP  tidak  ada  definisi  mengenai Concursus namun demikian dari rumusan pasal-pasalnya diperoleh pengertian sebagai berikut (Amir Ilyas, 2012: 130):
1) Concursus  Idealis  (Pasal 63  KUHP)  yaitu satu  perbuatan  masuk  ke  dalam lebih  dari satu aturan pidana.
2) Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP) yaitu Seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Lalu antara  perbuatan-perbuatan  itu  ada  hubungan  sedemikian  rupa  sehingga  harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
3) Concursus  Realis  (Pasal  65  KUHP)  yaitu  Seseorag  melakukan  beberapa  perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Selanjutnya dari pengertian Concursus diatas, maka jika diterapkan dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa telah masuk ke dalam Concursus Realis karena Terdakwa melakukan beberapa  perbuatan  yang  masing-masing  perbuatan  itu  berdiri  sendiri-sendiri  sebagai suatu tindak pidana.
Maka dari analisa Penulis di atas, Penulis berkeyakinan bahwa menurut hasil analisis penulis  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  perbarengan  tindak  pidana  (Concursus) sebagaima diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu Concursus Realis dari gabungan beberapa tindak  pidana Pemalsuan  Informasi/Dokumen  elektronik  (Pasal  35  jo  Pasal  51  Ayat  (1) Undang-Undang ITE). Selain itu, melihat kronologis kasus dan fakta-fakta yang terungkap di  persidangan,  Penulis  menganggap  Putusan  Hakim  juga  tepat  apabila  Hakim  dalam perkara ini lebih mempertimbangkan dan menjatuhkan Terdakwa atas Dakwaan Kedua dari  Penuntut  Umum  yaitu  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  pasal  29 Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, atau menyediakan pornografi melalui aplikasi chatting dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal-pasal tersebut dinilai  Penulis  lebih  tepat  dijatuhkan  karena  keduanya  sangat  merugikan  langsung terhadap  diri  Korban  dan  sesuai  dengan  motif  kejahatan  Terdakwa  yang  memang  dari awal berniat untuk menakut-nakuti dengan pengancaman terhadap Korban. Disisi lain, berdasarkan  kedua  pasal  di  atas  dengan  menerapkan  sistem  Perbarengan Pidana/Concursus  juga  akan  lebih  memberatkan  apabila  dijatuhkan  dan  Penulis menganggap hal ini sebanding dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa dan atas semua kerugian yang diterima Korban.
Kemudian dalam perkara ini, Hakim juga harus memberikan sanksi yang tepat bagi Terdakwa  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  gabungan  (Concursus).  Melihat  dari beberapa  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa,  maka  teori  pemidanaan  yang sesuai  adalah  Sistem  Absorpsi  Dipertajam.  Di  dalam  sistem  ini,  ancaman  hukumannya adalah  hukuman  yang  terberat,  namun  masih  harus  ditambah  1/3  kali  maksimum hukuman terberat  yang disebutkan.  Dengan  kata  lain,  apabila  diancam  dengan  pidana pokok  sejenis  maka  hanya  dikenakan  satu  pidana  dengan  ketentuan  bahwa  jumlah maksimum  pidana  tidak  boleh  lebih  dari  jumlah  maksimum  terberat  ditambah sepertiganya. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65 KUHP.
Jadi Terdakwa seharusnya dapat dijatuhi pidana atas perbuatan menurut Pasal 35 jo 51  Ayat  (1)  dan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 16 Tahun atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

## 5. Penutup
1. Kesimpulan Menurut Penulis Hakim tidak mempertimbangkan motif Terdakwa melakukan perbuatan  pembuatan  foto  rekayasa  bermuatan  pornografi  yang  digunakan untuk pengancaman. Pasal tersebut terlalu jauh dan secara langung tidak amat berdampak atas diri Korban. Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan Pasal 29 Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Dakwaan Subsidair  Penuntut  Umum  dan  menghukum  Terdakwa  atas  Pemalsuan Informasi/Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang  ITE.  Selanjutnya  dari  sekian  banyak  perbuatan  yang  dilakukan Terdakwa,  Hakim  juga  menggunakan  ketentuan  Concursus  dengan  sistem pemidanaan Absorpsi Dipertajam demi mewujudkan suatu keadilan.
2. Saran
Hakim  seharusnya  dalam  memutus  perkara  harus  memiliki  pertimbangan yang benar-benar dalam, bukan hanya melihat dari segi peraturan hukumnya saja, melainkan  juga  motif  dari  diri  pelaku  dalam  melakukan  kejahatan  serta memperhatikan  keadilan  yang  berorientasi  kepada  keadilan  hukum,  keadilan moral  dan  keadilan  masyarakat.  Diharapkan  dengan  adanya  kasus  ini,  aparat penegak hukum khususnya Hakim harus lebih berhati-hati dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang dalam hal ini adalah kejahatan melalui media sosial yang saat ini sedang kerap terjadi. Kemudian dengan adanya kasus ini dapat menjadi pelajaran untuk masyarakat supaya lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial.
6. Daftar Pustaka
Adami  Chazawi.  2010. Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I,  Cetakan  Ke-5,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Leden  Marpaung.  2008. Asas,  Teori,  Praktik  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Sinar Grafika. hlm.7.
Khoirul  Hidayah.  2012 .  Hukum  Kekayaan  Intelektual. Jawa  Timur:  Setara
Press.
Neng Djubaedah. 2011. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila) . Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I. R. Soesilo, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal demi Pasal, Politia, Bogor 1995     Hal. 212
Desyanti Suka, "Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media". Jurnal VYAVAHARA DUTA, Vol. XIV, No. 1, Maret 2019.
Harol  Agusto,  Nuswantoro,  Joko,  "Analisis  Yuridis  Kejahatan  Pornografi  (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional". Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016. Hervina  Puspitosari,  and  Ashinta  Sekar  Bidari, Ethic  Cyber  Strengthening  Ascriminal Law Policy Formulations In Response Cyberporn, Untag Law Review (Ulrev), ISSN 2549-4910 (online) & ISSN 2579-5279 (print), Volume 1, Issue 2, Nov 2017, PP 30-37.
Djoko  Prakoso.  1988.  “Surat  Dakwaan,  Tuntutan  Pidana  dan Eksaminasi  Perkara  di Dalam Proses Pidana”, Liberty, Yogyakarta.