## J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 4(1), 62-71
ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X DOI 10.33087/jmas.v4i1.72
Mukhzarudfa

## Membangun Model Perbankan Syariah yang Transparan, Akuntanbel, Responsibility, Independensi  dan Fairness Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)

## Mukhzarudfa
Universitas Jambi
Abstract.  Jambi  Province  is  one  of  the  provinces  with  the  largest  Muslim  population  in  Indonesia,  with  such  a  large population, Jambi Province should have been a pioneer and direction for the development of Islamic banking and finance in  Indonesia.  Nevertheless,  the  contribution  of  sharia  business  is  still  very  low  compared  to  conventional  business,  in 2016  the  sharia  banking  market  share  is  still  less  than  5%.  For  the  development  of  sharia  banking  in  the  future,  the specificity of the application of sharia principles in totality, demanding products  and contracts of  Islamic banking must have a link with real sector activities. This is where an understanding of governance and a professional business model and  the  aspects  of  muamalat  fiqh  are  needed.  Islamic  banking  as  a  modern  banking  needs  to  be  managed  with  the principles  of  modern  governance,  which  are  in  accordance  with  sharia  principles,  for  this  reason,  this  study  tries  to uncover and analyze how the model of sharia corporate governance implementation in sharia financial institutions. This study aims to explore the model of disclosure mechanism of sharia banking corporate governance in Jambi Province. The sample banks in the study consisted of 7 Islamic banks in Jambi Province. Research is done by using Qualitative Methods. Data analysis is done using the content analysis method. The results of the study show that for 2016, the sharia banking model that is transparent, accountable, responsive, independent and fairness analyzed can be grouped into four aspects, namely the regulatory aspects, organizational structure, process aspects and functions. From the aspects analyzed, it can be  concluded  that  the  Islamic  commercial  banks  in  implementing  their  governance  show  that  bank  management  has implemented the principles of governance fairly well, in accordance with the provisions of the applicable legislation. And there are still significant weaknesses in the application of its sharia governance structure model. The sharia governance model that is built is to produce a sharia banking model that is transparent, accountable, responsible, independent and fairness that is applied in Jambi Province at the same time as the provisions that apply to sharia banking internationally. Keywords: Corporate Governance, Shariah Banking, Shariah Governance

## PENDAHULUAN
Propinsi  Jambi  adalah  salah  satu  Propinsi  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  Indonesia, dengan  jumlah  penduduk  yang  besar  tersebut,  seharusnya  Propinsi  Jambi  sudah  menjadi  pelopor  dan  kiblat pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia,    untuk  tahun  2016 Pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Jambi tergolong  relatif  kecil,  yakni  enam  6  persen.  Kondisi  ini  tak  sebanding  dengan  jumlah  penduduk  muslim  di Propinsi  Jambi.  Presentasenya  sekitar  90  persen  dari  jumlah  penduduk  Jambi.  Kepala  Perwakilan  Bank Indonesia  Provinsi  Jambi,  Vielloeshant  Carlusa,  mengakui  hal  itu,  saat  membuka  Jambi  Syariah  Expo  (JSE) 2017,  Menurut  Carlusa,  idealnya  pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Propinsi  Jambi  berkisar  20  –  25  persen. Alasannya,  jumlah  penduduk  muslim  sangat  besar  jumlahnya.  Salah  satu  faktor  lambatnya  perkembangan perbankan syariah di Jambi, adalah pola pikir masyarakat. Masih banyak orang beranggapan bank syariah hanya “milik”  umat  muslim.  Padahal,  bank  syariah  melayani  kebutuhan  masyarakat  terhadap  jasa  dan  produk perbankan yang tidak diakomodir di bank umum. (Info Jambi, com, 2017). Industri keuangan berbasis syariah di  Propinsi  Jambi  terus    berkembang  dan  mengambil  bagian  dalam  perputaran  ekonomi,  namun  belum signifikan. Bank Indonesia Provinsi Jambi mencatat, aset perbankan syariah di Jambi hingga Juli 2017 sebesar Rp  2,55  triliun  atau  tumbuh  6,23  persen.  Meskipun  relatif  kecil,  aset  perbankan  di  Provinsi  Jambi  naik  15 persen  dibanding  posisi  yang  sama  tahun  2016.  Penghimpunan  dana  pihak  ketiga  (DPK)  naik  7,39  persen dengan total DPK Rp 1,13 triliun. Pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Jambi Juli 2017 naik 9,42 persen. Total  pembiayaannya  Rp  2,35  triliun.  Dari  sisi  jumlah  aset,  jangkauan  fisik  dan  produk  keuangan  yang ditawarkan juga berkembang dan beragam. (Statistik Perbankan Syariah 2017).
Membangun  Model  Perbankan  Syariah  yang  Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  Independensi    dan  Fairness  Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)
Pertumbuhan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat sebagai pengguna bank syariah.  Kebutuhan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan  dan  manfaat  bank  syariah  (Investor,  2012).    Perbankan  syariah  sebagai  sebuah  perbankan  yang moderen perlu dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang moderen, untuk itu maka pengelolaan perbankan syariah  harus  didasarkan  pada  sebuah  mekanisme  tata  kelola  korporasi  syariah  yang  moderen.  Kerangka  tata kelola  perusahaan  merupakan  fondasi  untuk  implementasi  efektif  dari  tata  kelola  yang  baik.  World  Bank mendefinisikan  makna  tata  kelola    perusahaan  sebagai  berikut:  …suatu  perpaduan  antara  hukum,  peraturan perundang-undangan  dan  praktik  yang  dilakukan  oleh  sektor  privat  atas  dasar  sukarela  yang  memungkinkan perusahaan  untuk menarik  modal  keuangan  dan  tenaga  kerja,  berkinerja  secara  efisien,  dan  dengan  semua  itu dapat  secara  berkesinambungan  menghasilkan  nilai-nilai  ekonomi  jangka  panjang  bagi  para  pemegang sahamnya,  dan  pada  saat  yang  bersamaan  memperhatikan  kepentingan  para  pemangku  kepentingan  dan masyarakat secara keseluruhan (Maassen, 2000).
Prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  diterbitkan  oleh  OECD  (Prinsip  CG  OECD)  dinyatakan bahwa  kerangka  kerja  tata  kelola  perusahaan  harus  mendorong  transparansi  dan  pasar  yang  efisien,  sejalan dengan  peraturan  hukum,  dan  membagi  dengan  jelas  kewajiban  dan  tanggung  jawab  di  antara  otoritas  yang menjalankan  fungsi  pengawasan,  pengaturan  dan  penegakan  hukum  (OECD,  2004).  Untuk  mencapai keberhasilan  dalam  jangka  panjang,  pelaksanaan  tata  kelola  perusahaan  perlu  dilandasi  oleh  integritas  yang tinggi;  oleh  karena  itu,  etika  bisnis  merupakan  bagian  integral  dari  tata  kelola  perusahaan  (KNKG,  2011). Prinsip  CG  OECD  tentang  tata  kelola  menyebutkan  bahwa  kerangka  tata  kelola  perusahaan  harus  melindungi hak-hak pemegang saham dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham  termasuk  hak  untuk:  1)  mendapatkan  metode  pendaftaran  kepemilikan;  2)  mengalihkan  atau memindahkan saham; 3) mendapatkan informasi yang relevan dan material tentang korporasi secara tepat waktu dan teratur; 4) berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS; 5) mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris; dan 6) mendapatkan bagian dalam keuntungan perusahaan (OECD, 2004).
Propinsi  Jambi,  hingga  tahun  2016  ini  memiliki  7  perbankan  syariah  serta    perusahaan  terbuka    yang dikontrol  oleh  satu  keluarga  atau  grup  atau  pemerintah,  Dalam  hal  ini,  yang  menjadi  persoalan  adalah kecenderungan  pemegang  saham  pengendali  untuk  mengambil  keputusan  yang  menguntungkan  kepentingan mereka,  tetapi  dapat  merugikan  kepentingan  pemegang  saham  non  pengendali.  Fenomena  ini  menyebabkan perlindungan  terhadap  investor  kecil  masih  lemah,  sehingga  bank  syariah  kurang  menarik  perhatian  berbagai pihak.  Untuk  pengembangan  keuangan  syariah  ke  depan,  khususnya  produk  dan  akad  keuangan  syariah, kekhusunan  prinsip  syariah  menuntut  produk  dan  akad  keuangan  syariah  yang  harus  memiliki  linked  dengan aktivitas sektor riil. Disinilah dibutuhkan pemahaman tata kelola dan model bisnis yang profesional serta aspek fiqih muamalatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini mencoba membangun model tata kelolas  syariah  pada  perbankan  syariah  dan  selanjutnya  dapat  membangun  model  perbankan  syariah  yang transparan,  akuntanbel,  responsibility,  independensi  dan  fairness    yang  didasarkan  pada  tatakelola  korporasi syariah yang moderen. (Adisetiawan, 2011)

## Landasan Teori.
Kaen  (2003),  menyatakan  bahwa  mekanisme  tata  kelola  (corporate  governance)  pada  dasarnya menyangkut  masalah  siapa  yang  seharusnya  mengendalikan  jalannya  kegiatan  korporasi  dan  mengapa  harus dilakukan  pengendalian  terhadap  jalannya  kegiatan  korporasi.  Secara  legal,  yang  dimaksud  dengan  dengan siapa adalah  para  pemegang  saham  perusahaan  korporasi.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  mengapa  adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak lainnya yang berkepentingan terhadap korporasi tersebut. Secara umum mendefinisikan mekanisme tata kelola (Corporate Governance) sebagai suatu sarana,  mekanise,  dan  struktur  yang  berperan  sebagai  pengecekan  atas  self  serving  behavior  manajer.  Secara teoritis, manajer menerima kewenangan dari pemilik perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan sehari- hari seharusnya memiliki komitmen, loayalitas, dan motivasi  yang semata-mata ditunjukan untuk kepentingan
Membangun  Model  Perbankan  Syariah  yang  Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  Independensi    dan  Fairness  Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)
perusahaan yang dikelolanya. Namun, dalam kenyataan sering terjadi keputusan yang diambil manajemen tidak ditujukan untuk kepentingan perusahaan, tetapi justru untuk kepentingan para eksekutif dan sebagai akibatnya merugikan  kepentingan  para  eksekutif  dan  sebagai  akibatnya  merugikan  kepentingan  perusahaan  dan  pemilik perusahaan.  Untuk  mencegah  kemungkinan  terjadinya  self  serving  behavior  oleh  manajer,  pengelolaan perusahaan  seharusnya  dapat  dilakukan  secara  terbuka,  sehingga  memberikan  peluang  bagi  pemilik  dan berbagai  pihak  yang  berkepentingan  lainnya  untuk  melakukan  monitoring  terhadap  prilaku  manajer  di  dalam mengelola perusahaan. (Adisetiawan dan Yunan, 2016(
Konsep  tata  kelola  syariah  secara  historis,  memiliki  kisamaan  dengan  konsep  hisbah  dalam  sejarah masyarakat  Islam  klasik,  yaitu  sebagai  lembaga  khusus  yang  mengawasi  berjalannya  pasar  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah.  Kedua  sistem  ini  memiliki  banyak  kesamaan  khususnya  pada  fungsi  kelembagannya, yaitu  untuk  menengakkan  prinsip  dan  aturan  syariah  dalam  organisasi  perusahan  atau  pasar  (Rama,  2015). Prinsip-prinsip  mengenai  tata  kelola  perusahaan  secara  Islami  (Syariah)  dan  sesuai  dengan  praktek-praktek terbaik  yang  berlaku  di  perbankan  nasional  maupun  internasional  serta  nilai-nilai  yang  ada  di  Bank  Syariah, merupakan  dasar  bagi  Perseroan  untuk  terus  berupaya  menjadi  Bank  terbaik  dalam  penerapan corporate governance selama  ini.  Adapun    nilai-nilai  dimaksud    tercermin  dari  aspek-aspek  sebagai  berikut:  1) Keterbukaan;  2)  Akuntabilitas;  3)  Tanggung  Jawab; 4)  Profesional;  5)  Kewajaran;  dan  6)  Sikap  Kepedulian. Perbankan  syariah  perlu  memberikan  perhatian  yang  lebih  besar  terhadap  Mekanisme  tata  kelola,  setidaknya ada beberapa alasan mengapa hal ini diperlukan. (1) Dalam peraturan perbankan disebutkan bahwa perbankan syariah harus mematuhi hukum syariah, (Archer et al, 1998). Sebagian besar deposan  dan investor perbankan syariah  mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa dana mereka dikelola sesuai dengan aturan syariah (Chapra and  Ahmed,  2002).  Selanajutnya  Chapra  dan  Ahmed  juga  menyebutkan  bahwa  sebagian  besar  deposan perbankan  syariah  siap  untuk  menarik  dana  mereka  jika  perbankan  gagal  beroperasi  sesuai  dengan  aturan syariah;  (2) Chapra and Ahmed, (2002) menyatakan ..... “Islamic banks have unrerstricted investment account holder. These account holders appear to be part of the agency conflicts since they participate in the profit and loss like shareholders”...; (3) Claessens, (2006), menyatakan bahwa sebagian besar Perbankan Islam beroperasi di  pasar  negara  berkembang,  dimana  institusi  kelembagaan  yang  cendrung  lemah.  Tingginya  konsentrasi kepemilikan  dan  kontrol  keluarga,  lemahnya  transparansi  dan  praktik    pengungkapan.  Keberadaan  meknisme tata kelola diharapkan dapat mengendalikan prilaku pengelola agar dapat mengelola kegiatan korporasi secara terbuka,  sehingga  pemilik  mempunyai  kesempatan  untuk  mengkaji  berbagai  keputusan  dan  pengambilan keputusan pengelola, serta menilai keefektifan keputusan pengelola.
Penelitian  Hasan  (2011),  mengenai  praktik  tata  kelola  syariah  di  Malaysia,  Sejumlah  negara  di  Timur Tengah  dan  Inggris  menyimpulkan  bahwa  model  syariah  yang  diadopsi  oleh  berbagai  negara  bervariasi. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan peraturan yang mengatur tentang sistem tata kelola syariah di Negara  tersebut.  Mekanisme  tata  kelola  perbankan  Islam  didasarkan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Chapra  dan  Ahmed  (  2002),  Haniffa  dan  Hudaib  (2007)  dan  Safieddine  (2009)  mekanisme  tata  kelola  yang perlu  diungkapkan  oleh  pernbakan  Islam  di  Indonesia  didasarkan  pada  Undang-undang  No.  21  Tahun  2008. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi  BUS dan UUS.
Adapun Mekanisme tata kelola tersebut meliputi: A. Dewan Komisaris
Dewan  Komisaris  sebagai  organ  perseroan  bertindak  atas  nama  pemegang  saham,  bertugas  melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan perseroan. Adapun tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan  Komisaris  sesuai  dengan  Undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah dan ketentuan dalam PBI mengenai GCG yang berlaku, serta Anggaran Dasar Perseroan antara lain adalah :
a. Dewan Komisaris wajib melaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG ;
Membangun  Model  Perbankan  Syariah  yang  Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  Independensi    dan  Fairness  Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)
b. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
c. Dewan  Komisaris  wajib  melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
d. Dalam  melakukan  pengawasan,  Dewan  Komisaris  wajib  memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan kebijakan strategis perseroan;
e. Dewan  Komisaris  wajib  memastikan  bahwa  Direksi  telah  menindaklanjuti  temuan  audit  dan/atau rekomendasi serta komitmen dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor internal, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal;
f. Memberi nasihat atas pengarahan strategis perseroan;
g. Memastikan bahwa sistem dan kebijakan pengaturan internal dan manajemen risiko berjalan;
h. Mengembangkan praktek GCG agar diterapkan oleh perseroan;
i. Mengawasi  efektifitas  praktek  penerapan GCG dan  apabila  diperlukan  mengubah atau menyesuaikan agar memperbaiki penerapan GCG ;
j. Memastikan  bahwa  semua  temuan  audit  intern  dan  ekstern  telah  ditindaklanjuti  sesuai  dengan komitmen yang telah diberikan oleh Direksi.
B. Dewan Pengawas Syariah
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  merupakan  badan  independen  yang  bertugas  melakukan  pengarahan ( directing ), pemberian konsultasi ( consulting )/nasihat dan atau saran, melakukan evaluasi ( evaluating ) dan pengawasan  ( supervising )  kegiatan  bank  syariah  dalam  rangka  memastikan  bahwa  kegiatan  usaha  bank syariah  mematuhi  ( compliance )  prinsip-prinsip  syariah  sebagaimana  telah  ditentukan  oleh  fatwa  dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS, disebutkan antara lain : 1) DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengen prinsip-prinsip GCG ; 2) Memberikan nasihat dan  saran  kepada  Direksi  serta  mengawasi  kegiatan  Bank  agar  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah;  3)  Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; 4)  Mengawasi  proses  pengembangan  produk  baru  Bank  agar  sesuai  dengan  fatwa  yang  Dewan  Syariah Nasional (DSN)  – Majelis Ulama Indonesia (MUI); 5) Meminta fatwa  kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; 6) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; 7) Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
C. Direksi
Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI tentang GCG yang berlaku serta Anggaran Dasar Perbankan Syariah. Direksi  Bank  wajib  selalu  berpedoman  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  termasuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan GCG , antara lain sebagai berikut :
1. Direksi  merupakan  organ  Perseroan  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  pelaksanaan  pengelolaan untuk kepentingan Perbankan Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perbankan Syariah;
2. Direksi  wajib  melaksanakan GCG dalam  setiap  kegiatan  usaha  Bank  pada  seluruh  tingkatan  atau jenjang organisasi;
3. Direksi  wajib  menindaklanjuti  temuan  audit  dan/atau  rekomendasi  dari  hasil  pengawasan  Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
D. Komite Audit
Komite  Audit  mendorong  terciptanya  praktik  yang  sehat  dalam  pelaporan  keuangan,  manajemen  risiko, pengendalian  internal  dan  etika  bisnis  yang  baik.  Dalam  pelaksanaannya,  Direksi  bertanggung  jawab
Membangun  Model  Perbankan  Syariah  yang  Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  Independensi    dan  Fairness  Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)
sepenuhnya  atas  penyajian  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  standar  dan  ketentuan  yang  berlaku, kecukupan  pengelolaan  risiko  dan  sistem  pengendalian  internal  serta  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang berlaku.  Tugas  Komite  Audit  adalah  membantu  Dewan  Komisaris  dalam  hal  :  1)  Menindaklanjuti  hasil temuan Internal Audit Division (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;  2)  Ketua  Komite  Audit,  bersama  Direktur  Utama  menandatangani  laporan  hasil  audit  kepada Bank  Indonesia  atas  setiap  temuan  audit  yang  diperkirakan  dapat  mengganggu  kelangsungan  usaha Perbankan  Syariah;  3)  Mengevaluasi  hasil  temuan  pemeriksaan  oleh  IAD;  4)  Meminta  Direksi  untuk menindaklanjuti  hasil  temuan  pemeriksaan  IAD;  5)  Memberikan  persetujuan  tentang  pengangkatan  dan pemberhentian Kepala IAD oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
E. Komite Pemantau Resiko
Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai  dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun  tugas  KPR  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  antara  lain  :  1)  Melakukan  evaluasi  atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan; 2) Melakukan evaluasi terhadap  laporan  pertanggungjawaban  Direksi  atas  pelaksanaan  kebijakan  manajemen  risiko;  3) Mengevaluasi  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  Direksi  dalam  rangka  memenuhi  peraturan  Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan  prinsip kehati- hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko; 4) Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas  usulan  Direksi  yang  berkaitan  dengan  transaksi  atau  kegiatan  usaha  yang  melampaui  kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.
F. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) Bank Muamalat telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain : 1. Menentukan kriteria seleksi  dan  prosedur  nominasi  bagi  Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi  dan  Karyawan  Senior;  2. Mengajukan  nominasi  Anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direktur  melalui  Direksi  untuk  diajukan  kepada Bank  Indonesia  (untuk  dilakukan  penilaian  kemampuan  dan  kepatutan)  dan  Pemegang  Saham  sebelum pelaksanaan  RUPS  dengan  mempertimbangkan  secara  seksama  usulan-usulan  dari  Pemegang  Saham;  3. Mengevaluasi jumlah Anggota dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi; 4. Mempersiapkan proposal penunjukkan atau penunjukan ulang Anggota Dewan Komisaris dan Direktur kepada Pemegang Saham.
G. Komite-Komite Eksekutif Direksi
Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya selain Kepala Divisi maka sesuai struktur organisasi dan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Direksi  telah  dibentuk  6  (enam)  Komite  Eksekutif,  yang  dipimpin langsung  oleh  Direktur  Utama  (Dirut)  dan/atau  Direktur  terkait,  yaitu  sebagai  berikut  :  a . Assets  & Liabilities Committee (ALCO); b. Komite Pengarah Teknologi Informasi/Information Technology Steering Committee  (ITSC);  c.  Komite  Manajemen  Risiko/Risk  Management  Committee  (RMC);  d.  Komite Pembiayaan/Financing  Committee;  e.  Komite  Layanan/Service  Committee  (SC),f.  Komite  Limit Kewenangan Investasi/Investment Limit Committee
H. Fungsi Audit Interen
Perbankan  Syariah    memiliki  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  dalam  menjalankan  mekanisme pengawasan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  lini  perusahaan.  Dalam  SPI  telah  terkandung  sistem  dan prosedur yang jelas serta telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan dan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  SPI  ini  dilakukan  oleh  Divisi  Audit  Intern,  Divisi  Kepatuhan,  Divisi Manajemen Risiko, dan Manajemen Bank.
I. Fungsi Audit Eksteren
Berdasarkan  ketentuan  dalam  PBI  No.  3/22/PBI/2001  tanggal  13  Desember  2001  tentang  Transparansi Kondisi  Keuangan  Bank  sebagaimana  diubah  dengan  PBI  No.7/50/PBI/2005  tanggal  29  November  2005
Membangun  Model  Perbankan  Syariah  yang  Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  Independensi    dan  Fairness  Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)
dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.7/57/DPbS  tanggal  22  Desember  2005  tentang  Hubungan  Antara Bank  yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor  Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia antara lain telah mensyaratkan beberapa hal dalam pemilihan/penunjukan  AP/KAP  ini,  disamping  adanya  persyaratan  intern  dari  Perbankan  Syariah  antara lain  persyaratan  bahwa  dalam  melakukan  seleksi  harus  disesuaikan  dengan  persyaratan  dan/atau ketentuan/ charter yang berlaku.
Penelitian  mengenai  membangun  model  perbankan  syariah  yang  transparan,  akuntabel,  responsibility, independensi dan fairness perspektif pengetahuan masih jarang dilakkan di Indonesia.  Membangun tata kelola syariah    (syariah  governance)  pada  perbankan  Islam  khususnya  di  Indonesia,  belum  banyak  dilakukan.  Bank- bank  Islam,  merupakan  lembanga  keuangan  dengan  indentitas  berbasis  agama,  mereka  diharapkan  dapat mematuhi nilai-nilai etika yang  Islami dalam kegiatan operasi yang dilakukan. Selain ketentuan yang berlaku, Islam  mendorong  dijalankannya  praktik  tata  kelola  yang  baik.  Dalam  Islam,  Tata  Kelola  bertujuan  untuk melindungi kepentingan semua stakeholders dengan patuh terhadap prinsip syariah (Hasan, 2009). Oleh karena itu  pengkajian  tentang  bagaimana  membangun    syariah  governance  pada  perbankan  syariah  harus  terus dilakukan,  agar  Bank-bank  Islam  tersebut  dapat  tumbuh  dan  berkembang  serta  memberikan  kontribusi  yang lebih besar dalam perekonomian nasional dan kehidupan secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Obyek penelitian adalah apa yang menjadi  titik perhatian dari suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk  memperoleh  bukti  empiris  mengenai  model  atau  mekanisme  tata  kelola  (corporate  governance)  pada perbankan  syariah  di  Propinsi  Jambi,  oleh  karena  itu  yang  menjadi  obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  aspek syariah    mekanisme  tata  kelola  syariah,  yang  meliputi  aspek  regulasi,  struktur  organisasi  dan  fungsi  syariah governance.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  Metode  penelitian kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan mengeksplor dan memferifikasi berbagai dokumen-dokumen untuk mendapatkan gambaran model mekanisme tata kelola (corporate governance) syariah pada perbankan syariah di Propinsi Jambi.
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang terdapat di Propinsi Jambi. Ada  7    bank  umum  syariah  pada  akhir  tahun  2016.  Adapun  yang  menjadi  sampel  dari  penelitian  ini  adalah delapan  bank  yang  laporan  tahunannya    tersedia  di  web  perusahaan,  yaitu:  (1)  Bank  Muamalat,  (2)  Bank Syariah  Mandiri,  (3)  Bank  BNI  Syariah,  (4)  Bank  BRI  Syariah,  (5)  Bank  Syariah,  (6)  Bank.  Data  yang dikumpulkan  adalah  data  primer  dalam  bentuk  kualitatif,  yang  diperoleh  secara  mendalam  melalui  berbagai bentuk  dokumen  seperti  peraturan-peraturan  hukum,  surat  edaran  dan  lain  sebagainya  yang  terkait  dengan perbankan syariah di Indonesia dan Propinsi Jambi. Data tersebut peneliti dapatkan melalui anual report tahun 2016,  serta  peneliti  melakukan  penelusuran  di  website  resmi  lembaga  perbankan  terkait.  Untuk  data  sekunder lainnya yang dapat menunjang hasil penelitian didapatakan  dari berbagai sumber; seperti hasil penelitian, jurnal yang  terkait  dengan  obyek  penelitian  yang  sedang  dilakukan,  serta  buku-buku  teks  terkait.  Analisis  data dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  konten  terhadap  dokumen-dokmen  hukum  untuk  mendapatkan gambaran  tentang  model  tata  kelola  syariah  di  perbankan  syariah  di  Propinsi  Jambi.  Analisis  konten  atau analisis  isi  ini  dilakukan  dan  dibahas  secara  mendalam  terhadap  isi  dari  sautu  teks,  suatu  teks  atau  dokumen dapat diteliti  dengan didasarkan pada katagori atau ketentuan yang dikembangkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diskripsi  perkembangan  perbankan  syariah  di  Propinsi  Jambi  sampai  dengan  bulan  Juli  tahun  2017 adalah sebagai berikut. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi V. Carlusa menyatakan bahwa total aset perbankan syariah pada bulan Juli tahun 2017 tercatat sebesar Rp 2,55 triliun atau sebesar 6,23persen dari total aset perbankan di Propinsi Jambi. Aset perbankan syariah pada posisi Juli 2017 telah mengalami kenaikan sebesar  15%  jika  dibandingkan  dengan  posisi  yang  sama  tahun  lalu. Jumlah  aset, jangkauan  fisik  dan  produk
Membangun  Model  Perbankan  Syariah  yang  Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  Independensi    dan  Fairness  Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)
keuangan  yang  ditawarkan  telah  berkembang  dan  semakin  beragam.  Produk  keuangan  Islam  saat  ini  telah digunakan  dalam  produk  retail  komersial,  perusahaan  dan  pemerintahan,  termasuk  didalamnya  pertanian, manufaktur,  keuangan,  dagang,  transportasi,  dan  pembangunan  infrastruktur.  (Tribun  Jambi,  2017).  Berikut peneliti akan melakukan diskripsi analisis terhadap model syariah governance bagi lembaga perbankan syariah di Propinsi Jambi. Analisis  akan dilakukan dengan berdasarkan pada aspek regulasi, struktur organisasi proses, dan  fungsi  dari  syariah  governance.  (Rama,  2015)  Analisis  berdasarkan  pada  ketentuan  yang  berlaku  di Indonesia dan secara internasional.

## Analisis Aspek Regulasi
Aspek  regulasi  analisisnya  difokuskan  dengan  melihat  apakah  sistem  syariah  governance  telah  diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri, yaitu terpisah dari undang-undang perbankan konvensional yang sudah ada.  Selain  itu,  juga  melihat  apakah  diatur  dalam  bentuk  undang-undang  saja  atau  diikuti  dengan  peraturan lembaga otoritas terkait seperti bank central, Otoritas Jasa Keuangan dan guidelines tentang kerangka penerapan shariah governance lembaga keuangan syariah di masing-masing  yurisdiksi.  Keberadaan perbankan syariah di Indonesia, diatur melalui undang-undang tersendiri  dengan nama UU No. 21 Tahun 2008 tentang   Perbankan Syariah.  Sebelum  lahirnya  UU  Perbankan  Syariah,  industri  perbankan  syariah  Masih  diatur  secara  bersama melalui UU perbankan konvensional, yaitu UU No. 10 Tahun 1998, hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU tentang Perbankan Syariah Selanjutnya dijelaskan lebih detail dan operasional Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).
UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  menyatakan  bahwa  pihak  yang  bertugas  untuk melakukan  pengawasan  kepatuhan  bank  syariah  terhadap  pelaksanaa  prinsip-prinsip  syariah  disebut  sebagai Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Setiap  bank  syariah  atau  bank  konvensional  yang  membuka  Unit  Usaha Syariah  (UUS)  wajib  membentuk  DPS  yang  bertugas  memberikan  nasehat  dan  saran  kepada  direksi  serta mengawasi  kegiatan  bank  agar  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  UU  Perbankan  Syariah  tidak  memberikan penjelasan yang rinci tentang DPS, tetapi Bank Indonesia melalui PBI dan SEBI yang dikeluarkan, memberikan perincian dan guidelines terkait dengan dewan pengawas syariah beserta pelaksanaan GCG pada bank syariah. Setidaknya terdapat tiga PBI dan dua  SEBI  yang menguraikan tentang sistem tata kelola  syariah Atau shariah governance pada bank syariah.
Pelaksanaan GCG pada bank syariah  dijelaskan melalui PBI No. 11/33/PBI/2009. PBI ini secara umum menjelaskan  tentang  konsep  GCG  bagi  bank  syariah  dan  UUS  serta  bagaimana  peran  masing-masing  dari Dewan  Komisaris,  Direksi,  Komite-Komite,  dan  Dewan  Pengawas  Syariah.  Dalam  PBI  ini  juga  dijelaskan tentang  format self    assessment pelaksanaan  GCG  pada  bank  syariah.  Pada  bagian  pengawasan  syariah dijelaskan  tentang  mekanisme  pengangkatan  anggota  DPS,  masa  jabatan,  tugas  dan  tanggung  jawab, mekanisme  pelaporan  hasil  pengawasan  DPS  dan  sanksi  bagi  DPS  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya. Kalau  kita  coba  analisis  lebih  lanjut  bagaimana  pelaksanaan  GCG  pada  bank  syariah  sebagaimana  dijelaskan melalui  PBI  No.  11/33/PBI/2009.  Terlihat  bahwa  peraturan  tersebut  belumlah  mengambarkan  bagaimana seharusnya  pelaksaaan  GCG  secara  menyeluruh  yang  sifatnya  syariah.  Peraturan  tersebut  hanya  meruapakan penyesuaian dari peraturan bank Indonesia yang sebelumnya telah diperuntukan bagi bank konvensional. Untuk itu diperlukan alternatif model GCG yang benar-benar secara totalitas berbasis syariah, sehingga pada akhirnya dari aspek regulasi ini Jambi atau Indonesia diharapkan dapat memiliki UU model kerangka GCG syariah yang komprehensif.

## Analisis Aspek Organisasi
Analisis  aspek  struktur  organisasim  shariah  governance  di  Indonesia  harus  didasarkan  pada  ketentuan perundangan  dan  peraturan  yang  berlaku.    Dari  analisis  aspek  organisasi  yang  ada  dapat  dilihat  dan  diakui bahwa  adanya  dua  level  pengawasan  syariah.  Level  pengawasan  pertama  adalah:  dewan  syariah  pada  level nasional  yang  biasa  disebut  sebagai  Dewan  Syariah  Nasional    (DSN),  dan  Kedua  adalah  dewan  syariah  pada
Membangun  Model  Perbankan  Syariah  yang  Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  Independensi    dan  Fairness  Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)
level  perusahaan  yang  disebut  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Kedua  lembaga  pengawasan  secara  jelas disebutkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan PBI No.6/24/PBI/2004. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  mempunyai  fungsi  melaksanakan  tugas-tugas  MUI  dalam  mengatasi masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  aktivitas  keuangan  syariah.  MUI  Adalah  organisasi  perkumpulan ulama  yang  berasal  dari  berbagai  organisasi  Islam  di  Indonesia  yang  berstatus  sebagai  organisasi  non- pemerintahan.  Salah  satu  tugas  pokok  DSN  adalah  mengkaji,  menggali  serta  merumuskan  nilai  dan  prinsip- prinsip  hukum  Islam  (syariat)  dalam  bentuk  fatwa  untuk  dijadikan  pedoman  dalam  kegiatan  transaksi  di lembaga keuangan syariah.  Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi pedoman bagi Lembaga keuangan yang menawarkan  Layanan  keuangan  syariah.    Keorganisasian  DSN  statusnya  adalah  merupakan  organisasi  non- pemerintah  tetapi  fatwa  yang  dikeluarkan  khususnya  terkait  dengan  transaksi  keuangan  bersifat  megikat  bagi pelaku industri keuangan syariah  sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

## Analisis Aspek Proses.
Analisis aspek proses dalam praktik syariah governance meliputi:
a) Pengangkatan dan pemberhentian,
Pengangkatan  dan  pemberhentian  DPS  pada  bank  syariah  persyaratannya  diatur  melalui  PBI No.11/3/PBI/2009  dan  SEBI  No.  12/13/DPbS/2010  .  Langkah  pertama  adalah  bank  syariah  wajib mengajukan  proposal  pengajuan  calon  anggota  DPS  yang  disertai  dengan  dokumen  pendukung  kepada Bank  Indonesia  setelah  mendapatkan  rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia.  Bank  Indonesia  kemudia melakukan  persetujuan  atau  penolakan  atas  permohonan  yang  diterima  berdasarkan  pada  pemeriksaan Kelengkapan  dokumen  dan  wawancara  Yang  dilakukan.  Dengan  demikian,  Bank  Indonesia  dan  DSN bertanggungjawab  dalam  memastikan  calon  anggota  DSN  yang  ditunjuk  sudah  memenuhi  persyaratan peraturan yang ada. Hal yang menarik dari ketentuan prosedur ini adalah bahwa DPS tidak ditunjuk semata oleh masing-masing bank tetapi berdasarkan pada hasil fit and proper tes yang dilakukan oleh BI dan DSN. Pemberhentian anggota  DPS  bisa  dilakukan  jika  yang  bersangkutan  tidak melaksanakan  tugasnya  dengan baik seperti tidak melakukan penasehatan, penilaian, pengawsan dan review terhadap pelaksanaan prinsip- prinsip syariah pada bank.
b) Komposisi, dan rangkap jabatan
Jumlah  anggota  DPS  berdasarkan  peraturan  PBI  tidak  kurang  dua  orang  atau  paling  banyak  50%    dari jumlah  anggota  direksi.  Satu  dari  anggota  DPS  bertindak  sebagai  ketua.Anggota  DPS  tidak  boleh merangkap  jabatan  melebihi  empat  lembaga  keuangan  syariah.  DPS  juga  tidak  boleh  merangkap  sebagai konsultan di bank umum syariah (BUS) dan atau unit usaha syariah UUS).
c) Persyaratan,
Adapun  persyaratan    keanggotaan  DPS  adalah  harus  memiliki  (i)  integritas  berupa  akhlak  yang  baik, komitmen  terhadap  perundang-undangan  dan  pengembangan  bank  syariah;  (ii)  kompotensi  berupa pengetahuan  dan  pengalaman  dibidang  muamalah  dan  pengetahuan  di  bidang  perbankan  dan  keuangan secara  umum;  dan  (iii)  reputasi  kuangan  yang  baik.  Namun  demikian,  PBI  tersebut  tidak  mensyaratkan perlunya  keanggota  DPS  berasal  dari    latar  belakang  yang  berbeda  terutama  dari  segi    kualifikasi, pengalaman dan pengetahuan.

## Analisis Aspek Tugas dan Fungsi
Analisis  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  Nomor  21  Tahun  2008. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memberikan saran dan nasehat kepada direksi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan agar berjalan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Keputusan  yang telah dikeluarkan oleh DPS  yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan syariah  adalah  bersifat  mengikat  dan  memiliki  kekuatan  hukum.  Ketentuan  mengenai  aspek  tugas  dan  fungsi
Membangun  Model  Perbankan  Syariah  yang  Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  Independensi    dan  Fairness  Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)
didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004. Serta surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS/2010.

## SIMPULAN
Masih ditemukan praktik tata kelola yang dilakukan yang belum sesuai dengan  prinsip syariah, beragam praktik  tata  kelola  syariah  dan  lebih  lanjut  diakui  hal  itu  adalah  karena  kekurangan  dan  kelemahan  dalam kerangka tata kelola saat ini.  Berdasarkan keseluruhan temuan survei, kerangka kerja tata kelola syariah  yang ada perlu lebih jauh ditingkatkan. Untuk mengadopsi praktik governance syariah  khususnya standar tata kelola AAOIFI dan pedoman IFSB. Untuk implementasi yang lebih baik, diperlukan membentuk komite tata kelola di tingkat  Dewan  Direksi    dan  mengeluarkan  laporan  tata  kelola  Syariah  tahunan.  Standar  tata  kelola  syariah sangat  disarankan  untuk  dibuat  hukum  wajib,  leh  pihak  yang  berwenang  akan  mengeluarkan  standar  untuk kepatuhan dengan semua hukum dan peraturan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tata kelola Syariah. Dewan Syariah yang tepat dan koordinasi serta terintegrasi dengan kerangka kerja tata kelola syariah akan dapat menyelesaikan  masalah  kewenangan  Dewan  Syariah.  Kerangka  kerja  koordinasi  Dewan  Syariah    harus dilakukan  untuk  dapat  memfasilitasi  komunikasi  dan  interaksi  yang  efektif  di  antara  Dewan  Syariah.  Bank syariah  harus  memiliki  kebijakan  tertulis  mengenai  penyebaran  informasi  juga  meningkatkan  tingkat pengungkapan  terutama  dalam  keuangan  dan  non  keuangan  mereka  aspek-aspek  seperti  remunerasi  dewan Syariah  dan  masalah-masalah material  yang  terkait  para  karyawan.  Disarankan  untuk  mengungkapkan  rincian informasi  Dewan  Syariah,  pengumuman  syariah,  laporan  syariah  dan  bagan  organisasi  melalui  situs  web mereka.  Model  syariah  governance  yang  dibangun  untuk  menghasilkan  Model  Perbankan  syariah  yang Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  independen  dan  fairness  yang  diterapkan  di  Propinsi  Jambi  pada prinsinya  belum  memenuhi  prinsip  syariah  yang  berlaku  untuk  perbankan  syariah  secara  totalitas  secara Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisetiawan,  R.,  and  Yunan  Surono,  2016,  Earning  Management  and  Accounting  Information  Value:  Impact and Relevance, Business, Management and Economics Research , 2(10), 170-179 Adisetiawan, R., 2011, Relevansi Nilai Informasi Akuntansi pada Indeks LQ45, Jurnal Akuntabilitas , 1(1), 119- 126
Bank  Indonesia,  2009.  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009  Tanggal  7  Desember  2009. Tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance Bagi  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit  Usaha Syariah (UUS)
Bank Indonesia, 2010.Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30April 2010.Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Chapra, M.U. and Ahmed, H. (2002), Corporate Governance in Islamic Financial Institutions,Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
Claessens, S. 2006. Corporate governance of Islamic banks.available
at: www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/content/islamic_fin_institution_governance  (accessed  1 August 2011).
Haniffa, R. and Hudaib, M. 2007. Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. Journal of Business Ethics , Vol. 76, pp. 97-116 Hasan,  Z.  2009.  Corporate  governance:  Western  and  Islamic  perspectives, International  Review  of  Business Research Papers , Vol. 5 No. 1, pp. 277-93.
Hasan,  Z.  2011.  A  survey  on  Shari'ah  governance  practices  in  Malaysia,  GCC  countries  and the  UK:  Critical appraisal, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , Vol. 4 Info Jambi Com, 2017. Masih Kecil, Perbankan Syariah Terus Tumbuh. 19 Sept 2017 Kaen, Fred R. 2003. A Blueprint for Corporate Governance, Amacom, American Management Associaion .
Membangun  Model  Perbankan  Syariah  yang  Transparan,  Akuntanbel,  Responsibility,  Independensi    dan  Fairness  Perspektif Pengetahuan (Survey pada Perbankan Syariah di Propinsi Jambi)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
KNKG,  2011.  Buku  Pedoman  Umum Good  Governance Bisnis  Syariah  (GGBS).  KNGK  dan  LPPI,  Jakarta, 2011.
Majalah Investor, 2012.  20 Top Syariah. Agustus 2012. Edisi XIV/230 Maassen,  P.  A.  M.  2000. The  Changing  Roles  of  Stakeholders  in  Dutch  University  Governance. European journal of education ,
OECD,  2004.OECD  Principles  of  Corporate  Governance.Head  of  Publications  Service,OECD  Publications Service,2, rue André-Pascal,75775 Paris Cedex 16, France.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2017. Statistik Perbankan Syariah 2017.
Rama,  A.  2015.  Analisis  Kerangka  Regulasi  Model  Syariah  Governance  Lembaga  Keuangan  Di  Indonesia.
Journal of Islami Economica Lariba , Volume 1, Issue 1.
Safieddine, A. (2009), Islamic financial institutions and corporate governance: new insights foragency theory”,
Corporate Governance: An International Review , Vol. 17 No. 2, pp. 142-58.
Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang   Penilaian  tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah Tribun Jambi, 2017. Aset Perbankan Syariah Capai Rp 2,55 T