## PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KESIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

## Alfrid Sentosa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: afrael09@gmail.com)

## Metiana Agustina
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

## Abstrak
Penelitian ini mengangkat tentang kapasitas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam  kesiapan  pelaksanaan  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Tengah tahun 2020 pada masa pandemi Cocid-19 di  Kelurahan Bukit Tunggal  Kota Palangka Raya dengan tujuan mendeskripsikan dan mengetahui kapasitas PPS dalam kesiapan  pemilhan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Tahun  2020 pada masa pandemi covid-19
Penelitian  dalam  skripsi  ini  berjenis  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriftif. Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  kelurahan  Bukit  Tunggal  Kota  Palangka  Raya. Informan  dalam  penelitian adalah  Lurah,  Ketua  PPS,  Sekretaris  PPS,  Anggota  PPS, dan Tokoh Masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kapasitas  PPS  dalam  kesiapan pelaksanaan  Pilkada  Kalteng  dapat  dilihat  dari  1)  Pemahaman,  yaitu  PPS  sangat memahami tugas mereka dalam menyelenggarakan persiapan pemilihan di Kelurahan Bukit Tunggal, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi. 2)  Keterampilan,  dilakukan  dengan  menjalankan tugas  dengan  sarana  dan  prasarana yang  terbatas,  teliti,  serta  memiliki  ide-ide  yang  kreatif  dengan  membangun kerjasama  dengan  beberapa  pihak  dalam  persiapan  Pilkada  Kalteng  2020.  3) Kemampuan, dilakukan dengan mampu menjalankan tugas dengan tepat waktu yang diberikan. Faktor pendukung yaitu tersedianya sarana prasarana, ada keinginan untuk berkembang,  ketersediaan  anggaran  serta  adanya  kerjasama.  Sedangkan  faktor penghambat  adalah  keterbatasan  sumber  daya  manusia,  keterbatasan  komunikasi, kurangnya partisipasi masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19.
Kata kunci :  Kapasitas, Panitia Pemungutan Suara, Covid-19

## Pendahuluan
Negara      Indonesia      rnerupakan negara      yang      rnenganut      paham demokrasi          yang    artinya    kekuasaan atau  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat. Hal ini tercermin   dalarn pasal  I   ayat (2) Undang-Undang    Dasar  Tahun  1945  yang berbunyi  "Kedaulatan        berada  di  tangan rakyat dan dilaksanakan rnenurut Undang-Undang Dasar." Sejak kemerdekaan      17  Agustus    Tanun    1945,
Undang-undang    Dasar    Tahun    1945 dengan    sangat  tegas    mernberikan gambaran  bahwa  Indonesia  adalah  negara demokrasi.
Menurut    Beni    Ahmad    Saebani (2016:88-89)    menjelaskan      sistem pemerintahan    demokrasi  adalah  sistem pemerintahan    berdasarkan        "suara mayoritas".      Pemilihan      penguasa      oleh rakyat,   baik   langsung   maupun melalui para  wakilnya  ditetapkan    berdasarkan "suara    mayoritas"    pemilih  dari  rakyat. Oleh    karena  itu,    "suara  mayoritas" adalah  ciri  yang  menonjol  dari      sistem pemerintahan        demokrasi.        Pendapat mayoritas   menurut demokrasi merupakan tolak  ukur  hakiki    yang  akan  dapat mengungkapkan  pendapat    rakyat  yang sebenarnya    dalam  sistem     pemerintahan. Kemudian  Sastroatmodjo    (1995:67) menyatakan  negara  Indonesia    adalah negara  yang  berdasarkan        prinsip kedaulatan        rakyat        dalam        kerangka demokrasi  pancasila.    Di  mana  untuk rnewujudkan  pola  kehidupan    sistem kedaulatan rakyat yang demokratis tersebut  adalah melalui pemilihan  umum. Dengan  pemilihan    umum    tersebut, rakyat   Indonesia  ikut turut  serta  secara aktif  untuk  berpartisipnsi  dalam  memilih wakil    mereka  dan  secara  langsung  atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan    pemerintah    karena
partisipasi  politik    merupakun    aspek penting    dalam      sebuah    tatanan    negara demokrasi  sekuligus  merupakan  ciri  khas adanya moderenisasi politik.
Pemilihan      umum        sebagai sarana      dernokrasi        telah      digunakan sebagian  besar  negara    di  dunia  termasuk Indonesia, yang  di  mana  memiliki masyarakat    yang      heterogen.        Melalui Pemilihan   umum   memungkinkan semua pihak    bisa    terakomodasi    apa      yang diinginkan    dan      cita-citakan  sehingga terwujud    kehidupan    yang    lebih  baik. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun  2020  merupakan  langkah  awal terbentuknya  masyarakat    yang  adil, makmur,  sejahtera,    merniliki  kebebasan berekspresi  dan    berkehendak,  dan mendapatkan    akses    terpenuhinya    hak- hak    mereka  sebagai    warga    negara. Warga    negara      (masyarakat)      adalah komponen  penentu  berhasil  atau  tidaknya pelaksanaan  pemilihan  umum.  Karena pada dasarnya  hanya  kekuatan pemilihan masyarakatlah  yang  bisa  menentukan nasib  negara  dan  bangsa  ke  depan.  Setiap warga  negara,  apapun  latar  belakangnya seperti  suku,  agama,  ras, jenis  kelamin, status    sosial,    dan  golongan,  mereka memiliki  hak  yang  sama  untuk  berserikat dan  berkumpul,  menyatakan    pendapat, menyikapi    secara  kritis  kebijakan pemerintah    dan  pejabat  negara.  Baik  ini disebut  hak  politik  yang  secara  luas  dapat langsung  diaplikasikan  secara  kongkrit melalui pemilihan umum.
Pilkada  diselenggarakan    untuk memilih pemimpin secara langsung, urnum, bebas dan rahasia oleh masyarakat Indonesia  dan  Pilkada  dilakukan  untuk memilih  kepala  daerah,    kepala  daerah tersebut  antara  lain      Gubernur-Wakil Gubernur,    Bupati-Wakil  Bupati,    dan Walikota-Wakil Walikota, Pilkada
serentak  menjadi  tantangan  bagi  setiap elemen di negara ini, salah satu elemen itu adalah  pemilih  (warga  negara)  yang memiliki  hak  suara  untuk  menentukan pemenang dan masa depan setiap daerahnya  dalam  5  (lima)  tahun  kedepan. Pilkada  mendatang  ini  akan  berbeda  pada Pilkada  sebelumnya  karena  dilaksanakan pada  masa  pendemic  Corona  Virus (Covid-19)  di  Indonesia  bahkan  di  Dunia juga.
Keputusan  Presiden  Nomor  11
Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona    Virus      Disease      (Covid-19), Keputusan  Presiden  Nomor    12    Tahun 2020  tentang    Penetapan    Bencana    Non Alam  Penyebaran  Corona  Virus    Disease (Covid-19)    sebagai    Bencana    Nasional dan  Peraturan  Menteri    Kesehatan  Nornor 9  Tahun  2020  tentang    Pedoman Pembatasan    Sosial    Berskala    Besar Dalam    Rangka    Percepatan    Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
Berdasarkan keadaan tersebut
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) selaku pihak penyelenggara  pemilihan  di  Indonesia mengeluarkan    Keputusan    Komisi Pemilihun      Umum    Republik    Indonesia Nomor : 179/PL.02- Kpt/01/KPU/IH/2020 tentang
Penundaan    Tahapan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,    dan/atau    Walikota    dan      Wakil Walikota    pada      Tahun    2020    Dalam Upaya Pencegahan    Penyebaran    Covid- 19.          Keputusan       tersebut        membuat berhentinya    semua  proses  tahapan Pilkada  untuk  beberapa  bulan.  Berkaitan hal      tersebut      pemerintah        Indonesia mengeluarkan      Peraturan      Presiden Pengganati      Undang-Undang    Nomor    2 Tahun    2020    tentang      Pemilihan
Gubernur,    Bupati    dan  Walikota  menjadi Undang-Undang, di  mana pada pasal  20 I A ayat 2 "Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud  pada ayat (I)    dilaksanakan  pada    Bulan    Desember 2020".      Hal  tersebut    membuat  proses tahapan  pilkada  akan  dimulai    kembali dengan dikeluarkannya  Peraturan  Komisi Pemilihan    Umum    Republik    Indonesia Nomor        5      Tahun   2020     tentang Tahapan,      Program      dan      Jadwal Penyelenggaraan    Pemilihan    Gubernur dan  Wakil  Gubernur,   Bupati  dan Wakil Bupati,    dan/atau    Walikota  dan    Wakil Walikota  Tahun    2020  sehingga    Pilkada dilaksanakan  pada  masa  pandemi  dengan memperhatikan protokol kesehatan. Proses tersebut juga mendapatkan dukungan  dari  Tim  Gugus    Tugas Percepatan      Penanganan    Covid-19 melalui    surat    dengan  Nomor    :      B- 196/KA    GUGUS/PD.O  1.02/05/2020. "Menyadari  realita    bahwa  pandemi Covid-19  ini  belum  bisa  dipastikan  waktu berakhirnya, kami memberikan  saran  dan masukan    kepada    KPU    RI  sebagai penyelenggara  pemilu  yang  mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda  dimaksud,    dapat    dilanjutkan sebagaimana    amanat    ayat    (2)    Pasal 201A  Perppu  Nomor  2  Tahun  2020." (Doni Munardo,  2020).
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) mengeluarkan  Surat    Edaran    Nomor  19 Tahun      2020      tentang      Sistem      Kerja dalam      Tatanan      Normal      Baru      di Lingkungan  Komisi  Pemilihan  Umum, Komisi    Pemilihan  Umum    Provinsi/ Komisi      lndependen  Aceh,    Komisi Pemilihan      Umum/Komisi      Independen Pemilihan Kabupaten
Kota agar dilaksanakan dalam penyelenggara Pilkada Tahun    2020.    Pandemi    yang    terjadi merupakan  suatu    hal    yang    harus    pihak
penyelenggara  antisipasi,    agar  Pilkada Tahun  2020  bisa  terlaksana  dan  tetap menjunjung  demokrasi  di  Indonesia   di mana  Pilkada   dilaksanakan  pada tanggal 9 Desember 2020.
Provinsi      Kalimantan    Tengah merupakan    salah    satu    wilayah      yang ikut        dalarn        pelaksanaan      Pilkada serentak        di      Indonesia        yang        akan dilaksanakan  pada  9  Desember    Tahun 2020  yaitu  memilih   Gubemur dan Wakil Gubernur    Kalimantan      Tengah. Pemilihan        Gubernur    dan      Wakil Gubernur  Kalimantan  Tengah    tahun    ini akan  diikuti    oleh    13    Kabupaten  dan  1 Kota,      136    Kecarnatan,    139    Kelurahan dan    1.432    Desa    untuk      memilih Gubernur  dan  Wakil    Gubernur  Provisni Kalimantan Tengah.
Kalurahan Bukit Tunggal Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  Palangka Raya    merupakan  sebuah  Kelurahan  yang memiliki kewajiban
untuk menyelenggarakan    Pemilihan  Gubernur dan  Wakil    Gubernur  Kalimantan  Tengah Tahun    2020    secara    serentak    dengan daerah-daerah  lain  sesuai undang-undang demi  mengsukseskan  demokrasi  di  negeri ini.  Di mana hak- hak masyarakat di sana untuk  memberikan  suara  mereka  kepada para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan  Tengah  agar  bisa  menjadi pemimpin  mereka  untuk  5  (lima)    tahun kedepannya.
Panitia  Pemungutan  Suara      (PPS) merupakan  panitia      penyelenggara pemilihan  di  tingkat  Kelurahan/Desa,  di mana    Panitia    Pemungutan    Suara  (PPS) diseleksi  dan  dilantik  oleh  KPU  daerah atau KPU Kota setempat. Panitia Pemungutan  Suara  (PPS)    merupakan ujung      tombak    KPU    dalam  melakukan kegiatan-kegiatan pemilihan  mulai    dari sosialisasi    tentang pemilihan,  penetapan
daftar  pemilihan  tetap,  sampai  tahap pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan  Tengah  Tahun  2020.    Panitia Pemungutan  Suara      (PPS)    menjadi tangan  Komisi  pemilihan  umum   (KPU) untuk  menjelaskan      kepada    masyarakat mengenai    sistem    pemilihan    umum    di Indonesia.    Panitia  Pemungutan  Suara (PPS)  juga    berkewajiban    melakukan pendidikan  politik    pada    masyarakat umum,    hal      ini    diharapkan    mampu menanggulangi  terjadinya  mooney politik dan  mengurangi    angka  golput  pada Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan  Tengah  Tahun  2020.  Pada Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  Pemilihan  Umum  ayat  56  terkait tugas  dari  Panitia  Pemungutan    Suma (PPS)  secara  tegas  dan  jelas    menjelaskan tentang    tugas  dan    wewenang    Panitia Pemungutan      Suara    (PPS)      dari  pasal tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  Panitia Pemungutan    Suara    (PPS)    memiliki peranan  yang    sangat  penting  terhadap pelaksanaan    Pemilihan    Gubemur    dan Wakil  Gubemur  Kalimantan  Tengah Tahun 2020.
Panitia  Pemungutan   Suara  (PPS) di  Kelurahan   Bukit Tunggal   menyadari akan      situasi      dan    kondisi      saat    ini dikarenakan      pandemi      Covid-19      akan memerlukan  kesiapan  yang  optimal  oleh Panitia    Pemungutan      Suara    (PPS) dengan    kernampuan  dan  keterampilan mereka,    karena  faktor  penghambat  di mana pada proses pelaksanaan nanti  akan ada yang berbeda pada Pemilihan Gubernur        dan      Wakil      Gubernur tahun-tahun    sebelumnya,    yaitu   harus menggunakan  sistem  protokol   kesehatan karena    pandemi      Covid-19    agar terciptanya        rasa      aman      pada pelaksanaanya      nanti      baik        untuk pihak  penyelenggara      maupun        pihak
masyarakat    yang    memberikan   suara. Kemudian    dalam    mensosialisasikan tentang    Pemilihan    Gubernur    dan  Wakil Gubernur    Kalimantan    Tengah    Panitia Pemungutan    Suara  (PPS)      terkendala akibat    pandemi    ini,    idealnya    untuk mempermudah      sosialisasi        pihak penyelenggara  bekerja    sama    baik penyelenggara KPUD  Barito  Utara,  PPK dan  PPS  agar  memberikan  pendidikan tentang pemilihan  pemimpin  di mana hal tersebut  sangat  mempengaruhi kehidupan masyarakat    5  (lima)    tahun    ke  depan. Jadi,    kurang      efektifnya    sosialisasi membuat      tingkat    pengetahuan masyarakat      dalam    pelaksanaan Pemilihan      Gubernur      dan    Wakil Gubernur  Kalimantan        Tengah        akan menurun    karena   kurangnya    sosialisasi dan pandemi   yang   terjadi   hingga   saat ini.      Jadi      keterampilan      dari      Panitia
Pemungutan Suara (PPS) dalam mensosialisasikan pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur  Kalimantan  Tengah dioptimalkan  dimana  ia  harus  mampu mensosialisasikan  dengan  memanfaatkan segala  kemampuan  yang  dimiliki  dan memanfaatkan  sarana  prasarana  yang sudah diberikan oleh KPU Kota.
Kendala    yang      serupa    dalam tugas    rnereka    yang    lain    adalah    dalam mengumumkan  Daftar  Pemilih  Sementara (DPS)    sampai    Daftar    Pernilih  Tetap (DPT),    karena  dalam    memberikan pengumuman    DPS/DPT  di  Kelurahan akan    di  pasang    di  papan    pengurnuman yang  sudah  ditetapkan  hal  tersebut  akan berpotensi
membuat rnasyarakat
berbondong-bondong  untuk  melihut  data mereka    masing-masing,    namun  hal tersebut menjadi masalah karana Indonesia masih menerapkan Social Distancing  (jarak sosial)  sebab membuat
indikasi penularan Covid-19 di masyarakat pada saat mereka berkumpul.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif yaitu  penelitian  yang  mengelola  dan menggambarkan  data    serta    infonnasi berdasarkan    fakta-fakta    yang    tampak untuk  kemudian    dianalisis    lebih    lanjut. Metode  ini    tidak  terbatas  sampai    pada pengumpulan  data,   tetapi   meliputi  juga analisis.    Penyampaian    data    dan informasi    digambarkan  dalam    bentuk tampilan    kalimat    yang  lebih    bermakna dan mudah dipahami.

## Hasil dan Pembahasan
Kapasitas  Panitia  Pemungutan Suara (PPS) dalam Kesiapan
Pelaksanaan    Pemilihan    Gubernur dan    Wakil    Gubernur  Kalimantan Tengah  Tahun  2020  pada    Pendemi
Covid-19  Kapasitas      dari        Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam persiapan     Pemilihan     Gubernur    dan Wakil      Gubernur      Kalimantan Tengah dapat     dilihat    dari    beberapa    aspek seperti  pemahaman, keterampilan    dan kemampuan.    Dimana    ketiga indikator tersebut merupakan    hal      yang membuat terwujudnya kesiapan
pelaksanaan  pemilihan  Gubemur    dan Wakil    Gubernur  Kalimantan    Tengah
Tahun 2020  pada  Pandemi Covid-19.
1. Pemahaman
Pemahaman      merupakan  suatu pahamanya  Panitia  Pemungutan  Suara (PPS)  atas pekerjaan  dan  tanggungjawab yang  diterima.  Dengan pemahaman
Panitia Pemungutan  Suara (PPS) tersebut bisa menyelesaikan tugas dan
tanggungjawabnya    dengan  baik  sesuai dengan  arahan  KPU  Kota  Palangka
Raya. Pemahaman Panitia Pemungutan        Suara      (PPS)  dalam menjalankan tugasnya dalam
persiapan    khususnya    tahapan    awal yaitu  sosialisasi      sampai      pemutahiran data      penduduk      dimana  Panitia Pemungutan        Suara      (PPS)  sudah mengetahui  langkah-  langkah    yang mereka  lakukan    dengan    arahan/ bimbingan  teknis  dari KPU  Kota
Palangka Raya melalui PPK Kecamatan  Jekan  Raya  yang  sudah dilaksanakan.
Salah satu faktor    yang mempengaruhi  pemahaman  seseorang adalah informasi   serta  pelatihan   teknis yang dilakukan oleh  KPU Kota Palangka Raya dan dari individu Panitia Pemungutan    Suara  (PPS)  untuk  selalu belajar menambah pengetahuannya
tidak    hanya  bergantung    pada  KPU Kota  Palangka  Raya.  Dengan  kurangnya pengetahuan memungkinkan akan terjadinya  kesalahan    pada    tahapan persiapan baik dalam mensosialisasikan kepada  warga tentang pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
ataupun     pemutakhiran     data    pemilih di Kelurahan Bukit Tunggal.
Pelatihan  teknis yang    sudah dilakukan    oleh  KPU  Kota  Palangka Raya        dilakukan        baik      secara online dan ofline guna      untuk meningkatkan    pemahaman      akan tugas    dari    Panitia    Pemungutan  Suara (PPS),  mengingat  beberapa Kelurahan di  Kota Palangka Raya    tennasuk   Kel urahan   Bukit Tunggal .
Sesuai      hasil      penelitian      di lapangan      bahwa      pemahaman  Panitia
Pemungutan      Suara    (PPS)    Kelurahan Bukit  Tunggal  Kota  Palangka  Raya sangat  memahami  akan  tugas  mereka dalam mempersiapkan Pemilihan
Gubernur      dan    Wakil    Gubemur Kalimantan    Tengah    tahun    2020 berbekal      dari      pelatihan      teknis    dari KPU  Kota  Palangka  Raya      dan pengalaman    mereka    pribadi    yang pernah  menjadi  panitia  Pemungutan Suara    (PPS)  pada  tahun    lalu.      Jika dilihat  dari  hasil  penelitian    tersebut bahwa   Kesiapan    Panitia   Pemungutan Suara (PPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Kalimantan  Tengah  melalui pemahaman tersebut  sesuai  dengan pendapat    Morgan    dalam  Soeprapto (2010:10)    bahwa    Pemahaman  adalah seberapa    jauh      seseorang    atau    aparat tersebut      memahami  akan tugas mereka.
2. Keterampilan
Keterampilan (Skill) merupakan . suatu kapasitas seseorang  dalam menjalankan          tugas        dan tanggungjawabnya. Dalam menjalankan tugasnya Panitia
Pemungutan      Suara    (PPS)  tersebut melakukan  movasi-inovasi          serta ide-ide            kreatif          dalam melaksanakan    tugas      yang    diberikan khususnya      dalam      tahapan  persiapan di  bagian  mensosialisasikan  kepada mansyarakat.  Keterampilan      Panitia Pemungutan        Suara      (PPS)      sangat dituntut  dalam     persiapan      pelaksanaan tahapan      pemilihan      agar tahapan- tahapan    bias  dilaksanakan  dengan optimal  dan  bisa  efektif  dan        efisien. Jadi     memanfaatkan    semua    peluang yang ada merupakan  suatu  keterampilan Panitia  Pemungutan    Suara  (PPS)  da . lam
tahapan   persiapan   yaitu   salah   satunya mensosialisasikan sampai
pemutakhiran data      penduduk pemilihan      Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan    Tengah  Tahun 2020.
Jika  dilihat  dari  hasil  penelitian di lapangan menunjukan bahwa
Kapasitas    Panitia  Pemungutan    Suara (PPS) dalam Kesiapan Pemilihan
Gubernur      dan    Wakil      Gubernur Kalimantan  Tengah  Tahun    2020    di
Kelurahan  Bukit  Tunggal dilakukan dengan  keterampilan  yang      baik.      Hal tersebut     dilihat    dengan    hadimya  ide- ide baru khususnya dalam
mensosialisasikan
pemilihan pihak
Panitia Pemungutan Suara (PPS)
melibatkan beberapa pihak di masyarakat  agar  berkerjasama    dalam mensosialisasikan   pemilihan   Gubemur dan Wakil Gubemur Kalimantan
Tengah . Melalui  Keterampilan  tersebut senada  dengan  pendapat  Morgan  dalam Soeprapto (2010:10) bahwa  keterampilan merupakan  bagaimana  seseorang/  aparat tersebut  terampil  dalam  menjalankan tugasnya.
3. Kemampuan
Kemampuan (ability) merupakan salah  satu  indikator  kapasitas      dari seseorang.    Kemampuan      berasal    dari kata    rnampu  yang  artinya  seseorang atau  aparat  tersebut  bisa  melaksanakan tugasnya  dengan  pengetahuan    dan ketentuan yang berlaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan kemampuan  yang  mereka  miliki  bisa menyelesaikan tahapan persiapan Pemilihan Gunernur dan Wakil Gubernur    Tahun    2020.    Mempuninya
Panitia  pemungutan        Suara      (PPS) dapat  dilihat      dengan      terlaksananya beberapa  tahapan  awal  yang  sudah
mereka  lakukan  dari    mensosialisasikan sampai    tahap  pemutakhiran    data penduduk.  Hal  tersebut    bisa    mereka lakukan berbekal dari bimbingan teknis dari KPU Kota Palangka Raya  dan pengalaman    mereka  serta  meminta arahan  dari senior/mantan    Panitia Pemungutan   Suara  (PPS)  di  Kelurahan Bukit Tunggal.
Jika dilihat dari  hasil penelitian    di    lapangan    menunjukan bahwa    Kapasitas    Panitia  Pemungutan Suara (PPS) dalam Kesiapan
Pemilihan    Gubemur      dan    Wakil Gubernur      Kalimantan    Tengah  Tahun 2020    di  Kelurahan    Bukit  Tunggal mampu    menjalankan    tugasnya.  Hal tersebut  bisa  dilihat  dengan  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat      tiap bulannya dan
melakukan pemutakhiran      data  penduduk    sesuai dengan  ketentuan  dan  arahan  dari  KPU Kota Palangka Raya. Melalui kemampuan    tersebut    senada   dengan pendapat  Morgan      dalam      Soeprapt0 (2010: 10)   bahwa    kemampuan    yaitu mampunya
seseorang dalam menjalankan tugasnya. Faktor          Pendukung            dan Pcnghambat Kapasitas Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS) Dalarn Kcsiapan
Pelaksanaan
Pemilihan  Gubernur      dun      Wakil Gubcrnur      Kalimantan          Tengah pada Pendcmi  Covid-19 Kesiapan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan terwujudnya dengan  baik  karena  adanya kerjasama  dari  pihak  penyelenggara  dan masyarakat
guna mensukseskan Pemilihan  Gubemur  dan Wakil Gubernur Kalimantan  Tengah  Tahun  2020  pada
masa  pandemi  Covid-19.       Keterlibatan dari  pemerintah      Kelurahan,    tokoh agama      dan  masyarakat  umum  sangat penting dalam persiapan pelaksanaan.
Panitia    Pemungutan    Suara (PPS)    merupakan    suatu  penyelenggara Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Tingkat Desa/Kelurahan dalam tahap awal persiapan  mulai  dari  mensosialisasikan sampai pada proses tahapan pemutakhiran      data      penduduk      untuk pemilihan Gubernur  dan Wakil Gubernur Kalimantan  Tengah  tahun  2020.    Untuk itu  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS) harus  benar-benar  menjalankan tugasnya selain  itu  Panitia  Pemungutan  Suara (PPS)  harus  didukung  oleh  seluruh masyarakat guna mensukseskan pemilihan kepala daerah yang berkualitas yang berasaska demokrasi
Dalam  sebuah    persiapan    tentu ada  faktor  yang    mendukung  kesiapan dan    juga    ada  faktor  penghambat. Faktor  pendukung  adalah  semua  hal yang mendukung yang dimiliki. Sedangkan    faktor  penghambat  adalah masalah  yang    dimiliki    namun  segera dicarikan solusinya.   Di  Kelurahan  Bukit Tunggal  juga    terjadi    hal  yang  sama yakni ada  faktor pendukung dan penghambat  pembangunan.
1. Faktor  Pendukung
a.     Ketersediaan   Sarana Prasarana
Ketersediaan    sarana  prasarana merupakan    modal    aparat  untuk mendukung  jalannya  suatu  tugas  dan tanggungjawabnya. Sarana dan
prasarana yang memadai lebih memudahkan Panitia Pemungutan Suara  (PPS)  untuk  menjalankan  tugas yang  sudah  diberikan.  Selain  itu  sarana prasarana  juga  bisa  menjadi  ukuran
optimal atau tidaknya Panitia
Pemungutan    Suara  (PPS)    untuk melaksanakan  tugas dan  fungsinya sebagai  penyelenggara terutama    dalam persiapan · pemilihan      Gubemur      dan Wakil  Gubemur    Kalimantan  Tengah 2020.
b. Ketersediaan Anggaran
Salah  satu  unsur  penting  dalam terselenggaranya  suatu kegiatan  adalah anggaran.  Anggaran    menjadi  faktor penunjang  segala    bentuk    tugas penyelenggara      dalam    menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara khususnya dalam tahapan persiapan. Besar kecilnya anggaran  yang  dimiliki  tentu  akan mempengaruhi    efektivitas  suatu  tugas dan  bisa  menjadi  kendala  apabila anggaran      yang    dibutuhkan      tidak sesuai    dengan    apa  yang  sudah ditetapkan.
c. Adanya  Kerjasama dengan
Masyarakat
Meskipun  belum      maksimal namun  partisipasi  masyarakat  dalam persiapan  pemilihan    di  Kelurahan Bukit  Tunggal  merupakan    salah    satu faktor    pendukung      terlaksananya suatu  tugas    persiapan.    Keterlibatan masyarakat  ini  sangat  dibutuhkan agar tugas      persiapan pelaksanaan Pemilihan    Gubernur    dan  Wakil Gubernur  Kalimantan  Tengah  Tahun 2020  yang  akan  dilaksanakan  benar- benar  murni  berdasarkan  kebutuhan masyarakat,            sehingga          masyarakat akan     lebih     leluasa berekspresi  dan memilih    pasangan    calon    yang mereka unggulkan.
2. Faktor Penghambat
a.    Keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia (SOM)
Dalam            proses            kesiapan pelaksanaan     Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur    Kalimantan  Tengah Tahun  2020 Sumber    Daya    Manusia merupakan    faktor  yang   paling   utama yang  menentukan    berhasil  atau  tidaknya pelaksanaan    Gubernur  dan    Wakil Gubernur    Kalimantan    Tengah    Tahun 2020 mendatang , Meskipun     meskipun pelatihan          teknis          dan  bimbingan teknis    dari    KPU  Kota  Palangka  Raya selalu dilakukan namun seseorang tersebut  tidak  bisa/lambat  memahaminya hal tersebut  akan  berpengaruh  pada  tugas yang mereka  lakukan.
b. Kurang Optimal Komunikasi
Komunikasi  yang  dilakukan    pada panderni  Covid-19  yaitu  dengan  cara daring  pada  rapat  pertama  (sosialisasi PKPU 5 Tahun 2020) memang memberikan  efek    kurang  terserapnya komunikasi dan koordinasi  yang diberikan baik itu kepada  KPU Kota Palangka Raya, PPK  dan  seluruh  pihak  penyelenggara maupun  pengawas  di  Kecamatan  Jekan Raya  dikarenakan  di  Kelurahan  Bukit Tunggal  signal  internet  masih  kurang stabil,    namun  saat  ini  sudah  ditetapkan rapat  dilakukan  dengan  tatap muka
(offline) dengan protokol kesehatan.
c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Kurangnya  partisipasi  masyarakat di Kelurahan Bukit Tunggal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat  pelaksanan  persiapan  di mana  saat  ini    masih  pandemi  Covid-19 dan  kebanyakan  masyarakat  masih  acuh pada  persiapan  misalnya  pada  sosialisasi pemilihan hanya ada  beberapa masyarakat yang  benar-benar  memperhatikan  apa yang  disampaikan  oleh  petugas,  karena beberapa  warga  yang  mereka  fokuskan
yaitu  hanya  pada  hari  pemungutan  suara saja.

## Kesimpulan
1. Kapasitas  Panitia  Pemungutan  Suara (PPS)  dalam  Kesiapan  Pelaksanaan Pemilihan    Gubernur      dan    Wakil Gubernur    Kalimantan      Tengah Tahun  2020  pada  Masa  Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari 3 indikator: a. Kesiapan dari Panitia Pemungutan      Suara    (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Kalimantan Tengah Tahun    2020    dilihat  dari  aspek Pemahaman,    di  mana      Panitia Pemungutan    Suara (PPS) memahami    tugas    mereka  dalam menyelenggarakan pemilihan yang  berkualitas.    Pemahaman tersebut  juga            diperlihatkan dalam       cara       mereka       bisa mensosialisasikan
pemilihan
Gubernur    dan    Wakil    Gubemur Kalimantan Tengah    kepada masyarakat    dan  melaksanakan tahapan pemutakhiran data
penduduk    dengan    benar    sesuai pelatihan    teknis  dari  KPU  Kota
Palangka Raya.
b. Kesiapan    Panitia  Pemungutan
Suara (PPS) dari aspek Keterampilan, dilakukan    dengan bisa      menjalankan      tugas dengan      sarana      dan  prasarana yang  terbatas  dalam  menjalankan tugasnya, teliti dalam pemutakhiran    data    penduduk serta    memiliki      ide-ide    yang kreatif  dengan      membangun kerjasama      dengan      beberapa pihak
dalam persiapan khususnya      mensosialisasikan
pemilihan    Gubernur    dan Wakil
Gubemur  Kalimantan        Tengah
Tahun 2020  kepada masyarakat.
c. Kesiapan    Panitia  Pemungutan Suara . (PPS) dari aspek Kemampuan,  dilakukan    dengan mampu      menjalankan      tugas dengan  tenggang  waktu        yang diberikan.        Di      mana        dalam persiapan        Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubemur Kalimantan    Tengah      Tahun 2020 tahapan     persiapan     yaitu sosialisasi     sampai     pemutahiran data  penduduk    yang      akan memberikan    suaranya    di selesaikan sesuai dengan tahapan  yang  ditentukan  dan penuh  tanggungjawab.
2. Faktor      Pendukung     dan     Faktor Penghambat        Kapasitas          Panitia Pemungutan    Suara    (PPS)    dalam Kesiapan      Pelaksanaan     Pemilihan
Gubernur  dan    Wakil    Gubernur Kalimantan      Tengah    Tahun    2020 pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu: a. Faktor          pendukung        Panitia Pemungutan          Suara          (PPS) yaitu ketersediaan sarana prasarana,    keinginan    pribadi untuk  berkembang,  ketersediaan anggaran    dan  adanya  kerjasama dengan  masyarakat.
b. Faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia,  komunikasi    kurang optimal dan kurangnya partisipasi      masyarakat  karena Covid-19.

## Referensi
Arifin,  Anwar.  2011.  Komunikasi  Politik.
Yogyakarta: Graha Ilmu Beni Ahmand Saebani. 2016. Perbandingan  Hukum  Tata  Negara. Bandung: CV Pustaka Setia Chaplin,  J.P.  2006.  Kamus  Lengkap Psikologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Efriza.  2012.  Political  Explore  Sebuah Kajian Ilmu Politik. Jakarta: Alfabeta Irtanto.  2008.  Dinamika  Politik  Lokal  Era Otanomi Daerah: Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ilato.  Rosman.  2017.  Capacity  Buliding Pemerintah  Daerah  Menuju  Good Goverment:  Upaya  Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal. Malang: Ideas Publishing. Mubarok M. Mufti. 2005. Suksesi Pilkada Jurus Memenangkan Pilkada
Langsung.  Surabaya:  Java  Pustaka Media Utama.
Miles, B Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kulaitatif Buku Sumber  Tentang  Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
Moleong,  Lexy  J.  2007.  Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Merphin,  Panjaitan.  2013.  Pendidikan Politik  Indonesia.  Jakarta:  Ghalia Indonesia
Morgan,  G.  Edward,  S  Mikhail.  2006.
Clinical Anesthesiology. New York:
MC Graw Hill. Milen,  Anelli,  2004.  Pegangan  Dasar Pengembangan Kapasitas, Diterjemahkan secara bebas, Yogyakarta: Pondok Pustaka Yogja
Ni’matul Huda, 2014. Hukum Pemerintahan  Daerah.  Bandung:
Nusa Media. Ni’matul Huda, 2009. Hukum Tata Negara Indonesia.  Yogyakarta:  Rajawali Press