## PENERAPAN HUKUM WAKAF UANG DI INDONESIA PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM THEORY

## Masdar
Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purokerto email: masdar_alfahrie@mail.com

## Abstrak
Wakaf uang di Indonesia telah cukup lama diberlakukan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat  pemerintah  dan  aturan  dari  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).  Namun  demikian, dalam  menjalankan  aturan  tersebut,  pelaksanaan  wakaf  tunai  belum  mencapai  tingkat keberhasilan.  Tulisan  ini  mengkaji  penerapan  sistem  hukum  wakaf  tunai  di  Indonesia dalam  perspektif legal  system  theory -nya  Friedman.  Teori  sistem  hukum  Friedman pertama-tama  melihat  aspek  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  yakni  aturan perundang-undangan  dan  fatwa  MUI,  dan  dari  aspek  struktur  hukum  ( structure  of  the law )  yang  mencakup  lembaga  hukum  dan  penegak  hukumnya  yang  berwenang  seperti hakim,  jaksa,  polisi  dan  kuasa  hukum  sampai  kepolisian.  Kemudian  dari  aspek  budaya hukum  ( legal  culture ),  yakni  berupa  respon  dari  masyarakat.  Dua  aspek  pertama  tidak menunjukkan  adanya  masalah,  namun  dari  aspek  ketiga  terdapat  kekurangan,  yakni belum  adanya  tingkat  kepercayaan  penuh  dari  masyarakat.  Dari  aspek  budaya  hukum terdapat masalah dalam pandangan masyarakat terhadap pemerintah yang dibawahi oleh BWI dalam penerapan hukum wakaf uang.
Kata kunci : wakaf  uang,  teori  sistem  hukum  Friedman,  struktur  hukum,  substansi hukum, budaya hukum

## Abstract
Cash waqf in Indonesia has been long enough implemented based on some rules enacted by  government  and  other  rules  defined  by  The Waqf Board  of  Indonesia  (BWI). However,  the  implementation  of  cash waqf has  not  reached  the  level  of  success. Therefore, this article studies the application of cash waqf law in Indonesia according to Friedman’s legal system theory. The legal system theory of Friedman firstly looks at the substance  of  the  law,  which  is  the  rules  or  regulations;  and  secondly  it  examines  the structure  of  the  law,  encompassing  the  law  enforcement  agencies,  such  as  judge, prosecutor,  police  and  legal  counselors.  And  lastly  the  theory  examines  the  element  of legal  culture,  which  is  a  response  from  Muslim  society.  The  first  two  examinations indicate  that there  is  nothing  to  be  a  problem.  But  from  the  last  examination  there  is  a problem regarding the trust from Muslim society. From the  legal  culture point of view, the implementation of cash waqf by the government, which is performed by BWI, needs attracting  society’s  credentials  in  order  to  improve  and  maximize  the  performance  of cash waqf in Indonesia.
Keywords : cash waqf, Friedman’s legal system theory, legal structure, legal substance, legal culture

## A. Pendahuluan
Sejak  awal  perbincangan  tentang wakaf  kerap  sekali  diarahkan  pada wakaf benda yang tidak bergerak seperti tanah,  masjid,  sekolah,  madrasah  dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf benda yang  bergerak  baru  muncul  belakangan. Di  antara  wakaf  benda  yang  marak didiskusikan  seperti  wakaf  yang  dikenal dengan  istilah cash  waqf . Cash  waqf diterjemahkan  dengan  wakaf  tunai, namun  kalau  melihat  obyek  wakafnya yaitu uang. Jadi lebih tepatnya cash waqf diartikan dengan wakaf uang. 1
Di tengah problem sosial
masyarakat  Indonesia  dan  tuntutan  akan kesejahteraan  ekonomi  akhir-akhir  ini, keberadaan  lembaga  wakaf  menjadi sangat  strategis.  Disamping  sebagai salah  satu  aspek  ajaran  Islam  yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan  ajaran  yang  menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi soial). Maka dari itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki  makna  yang  lebih  relevan dengan  kondisi  riil  persoalan  saat sekarang  ini  yang  sangat  mendambakan kesejahteraan social. 2
Masyarakat
Indonesia pada umumnya  pengikut  mazhab  Syafi’i,  di mana  dalam  pengelolaan  wakaf  yang lazim  dijumpai  berupa  wakaf  tanah, masjid,  madrasah  dan  asset  tetap lainnya. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang  memperlebar  lahan  wakaf,  harta yang  dapat  diwakafkan  yakni  dapat mencakup  barang-barang  yang  bersifat tetap maupun barang-barang yang
bergerak lainnya. Dengan  pemikiran  seperti  itu
membuka luas kesempatan untuk
memberikan wakaf dalam jenis asset apa pun,  termasuk  asset  yang  paling liquid yaitu  uang  tunai  ( cass  waqf )  yang  bisa digunakan
untuk menopang
pemberdayaan  potensi  wakaf  secara produktif.  Terlebih  sudah  diundang- undangkannya tentang wakaf tunai/uang
oleh  pemerintah  yakni  Undang-undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, PP  Nomor    42  tahun  2006  tentang Pelaksanaanya,  Kepres  No.  75/M  Th.
2007,  KMA  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Administrasi  Wakaf  Uang  dan beberapa Peraturan Badan Wakaf Indonesia  (BWI).  Kiranya  hal  itu membawa  angin  segar  bagi  masyarakat Indonesia dalam kegiatan gerakan ekonomi umat. Namun dalam penerapannya  apakah  sudah  sesuai dengan  perundang-undangan  yang  ada atau  kah  belum.  Tulisan  ini  membahas tentang penerapan hukum wakaf uang di Indonesia  dalam  perspektif legal  system theory (oleh Friedman).
B. Wakaf dan Ruang Lingkupnya 1. Pengertian wakaf dan Pengembangannya Secara  etimologis  kata  wakaf berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu  dari masdar (kata benda abstrak) waqfan dari fi’il (kata  kerja) waqafa–yaqifu yang artinya  berdiri,  memahami,  mengerti, mengetahui, ragu-ragu,
bimbang, menahan,  memberhentikan. 3 Kemudian dalam  kitab Fath}  al-Qari>b 4 dikatakan bahwa  wakaf  secara  bahasa  yaitu al- h}absu yang artinya menahan, sedangkan secara  istilah  wakaf  adalah h}absu ma>lin mu’ayyanin qa>bilin li al-Naqli yumkinu al-Intifa>’u  bih  ma’a  baqa>’i  ‘ainih (menahan  harta  tertentu  yang  diterima lalu  memindahkan  harta  tersebut  yang memungkinkan dapat mengambil manfaatnya  disertai  dengan  kelestarian (ketetapan) ‘ain , wujud bendannya).
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal  215  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang  atau  kelompok  orang  atau badan hukum yang memisahkan sebagian  dari  benda miliknya  dan melembagakannya untuk
selama- lamanya  guna  kepentingan  ibadat  atau keperluan  umum  lainnya  sesuai  dengan ajaran Islam. 5 Kemudian dalam Undang-
Undang  no  41  tahun  2004  Pasal  1  ayat (1)  menyebutkan  bahwa  wakaf  adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan  dan  atau  menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah dan  atau  kesejahteraan  umum  menurut syari’at. 6
Wakaf  juga  dapat  didefinisikan sebagai  harta  yang  disumbangkan  untuk berbagai  tujuan  kemanusiaan,  sekali dalam  selamanya  atau  penyerahan  asset tetap  oleh  seseorang  sebagai  bentuk manifestasi  kepatuhan  terhadap  agama. Jadi,  dari  deskripsi  di  atas  dapat  kita pahami  bahwa  kata waqf (wakaf)  dapat diartikan sebagai sesuatu yang subtansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfa’atnya digunakan sesuai
dengan  keinginan wa>qif (orang  yang mewakafkan hartanya); dengan demikian,  wakaf  berarti  proses  legal oleh  seseorang  yang  melakukan  amal nyata. 7
Wakaf  merupakan  amal  islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun, dewasa ini di era kontemporer wakaf mengalami perkembangan  dan  inovasinya  yakni implementasi  berupa  wakaf  dengan
“tunai“sebagaimana yang dilakukan pada  masa  kekhalifahan  Utsmaniyah. Wakaf  dengan  sistem”tunai”  membuka peluang  yang  unik  bagi  penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta  pelayanan  sosial.  Tabungan  dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat  dimanfaatkan  melalui  penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan  wakaf  tunai  tersebut  dapat digunakan  untuk  berbagai  kepentingan kemaslahatan umat.
Dari  pengertian  tersebut  dapat dirumuskan bahwa “wakaf tunai” merupakan  dana  atau  uang yang
dihimpun  oleh  institusi  pengelola  wakaf ( nazir) melalui  penerbitan  sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain, wakaf tunai yaitu mewakafkan  harta  berupa  uang  atau surat  berharga  yang  dikelola  oleh institusi perbankkan atau lembaga keuangan  syari’ah  yang  keuntungannya akan  disedekahkan,  tetapi  modalnya tidak  bisa  dikurangi  untuk  sedekahnya, sedangkan  dana  wakaf  yang  terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan  oleh  nazir  ke  dalam berbagai  sektor  usaha  yang  halal  dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. 8
2. Jenis-jenis Wakaf
Berdasarkan peruntukannya, wakaf dibagi menjadi 2 macam, yaitu :
a) Wakaf ahli ( waqf z|urri/waqf ’ala> al- aula>d ) yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan  sosial  dalam  lingkungan keluarga,  dan  lingkungan  kerabat sendiri.
b) Wakaf  Khairi  (kebajikan) adalah wakaf  yang  secara  tegas  untuk kepentingan  agama  (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

## 3. Rukun Wakaf
Meskipun  para  imam  mujtahid berbeda  pendapat  dalam  memberikan pandangan  terhadap  institusi  wakaf, namum  semuanya  sependapat  bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan  rukun  dan  syarat-syarat wakaf.  Khusus  mengenai  jumlah  rukun tersebut  terdapat  perbedaan  pendapat antara  mazhab  Hanafi  dengan  jumhur fukaha.  Menurut  ulama  mazhab  Hanafi bahwa rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad  yang  berupa  ijab  (penyataan  dari wakif).  Sedangkan  kabul  (pernyataan menerima  wakaf)  tidak  termasuk  rukun bagi  ulama  mazhab  hanafi.  Hal  ini
disebabkan  karena  akad  wakaf  tidak bersifat  mengikat.  Apabila  seseorang mengatakan;  “saya  mewakafkan  harta ini  kepada  anda”,  maka  akad  itu  sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf  berhak  atas  harta  itu. 9 Menurut jumhur  ulama  dari  mazhab  Syafi’i, Maliki,  dan  Hambali,  rukun  wakaf tersebut  ada  empat  yaitu  adanya wa>qif (orang  yang  berwakaf), mauqu>f  ‘alaih (orang  yang  menerima  wakaf), mauqu>f (benda  yang  diwakafkan)  dan S}i>gat . 10
Pendapat yang sama ditemui juga dalam pendapat  Jalaluddin  al-Mahalli  dan Zakaria al-Anshari.
Kemudian  masing-masing  dari rukun  itu  harus  memenuhi  persyaratan tertentu  pula.  Syarat-syarat  wakaf  yang dimaksud  adalah  syarat  yang  harus terpenuhi dalam rukun-rukun  yang telah dijelaskan  di  atas.  Untuk wa>qif ,  ada beberapa syarat, yaitu wa>qif harus orang yang  merdeka  dan  pemilik  penuh  benda yang  akan  diwakafkan,  baligh,  berakal, cerdas.  Empat  persyaratan  ini  apabila disederhanakan dalam bahasa yang lebih ringkas  menjadi  seorang wa>qif harus memenuhi  persyaratan  “ S}ih}h}ah  ‘Iba>rah dan Ahliyyah al-Tabarru’ ”. 11
Rukun  kedua  dari  wakaf  setelah adanya wa>qif ialah mauqu>f ’alaih . Mauqu>f ‘alaih disyaratkan  harus  ada sewaktu  penyerahan  wakaf  dan  harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan (ahlan  li  al-tamalluk) ,  tidak orang  yang  durhaka  kepada  Allah  dan orang  yang  yang  menerima  wakaf  itu harus jelas tidak
diragukan keberadaannya. Keberadaan mauqu>f ‘ alaih sewaktu  terjadinya  ikrar  wakaf menjadi  persyaratan    karena  dalam pandangan    fukaha,  tidak  sah  wakaf kepada orang yang belum jelas orangnya atau terhadap orang yang belum lahir. 12
Rukun  ketiga  yaitu mauqu>f (benda yang diwakafkan) yang memiliki beberapa  syarat,  yakni  abadi  untuk selama-lamanya,  maka  tidak  sah  wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti
mewakafkan  harta  kepada  seseorang selama  satu tahun. Pendapat  ini  berbeda dengan  Imam  Malik  dan  Abu  Hanifah yang  menyatakan  boleh  untuk  waktu tertentu  dan  benda  itu  tetap  berada dalam  milik  si  wakif.  Benda  yang diwakafkan harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan  untuk  jangka  lama.  Jelas wujudnya  dan  bila  tanah  harus  jelas batas-batasnya. 13
Selain  tiga  rukun  yang  telah disebutkan,  rukun  yang  keempat  adalah s}i>gat . S}i>gat adalah  pernyataan wa>qif sebagai  tanda  penyerahan  barang  atau benda  yang  diwakafkan. s}i>gat dapat dilakukan  dengan  lisan  maupun  melalui tulisan.  Dengan  pernyataan  itu,  maka terhapuslah  hak wa>qif atas  benda tersebut.
Selain  itu,  persyaratan  umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf di antaranya adalah: a. Tujuan wakaf itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan  rumah  untuk  dijadikan tempat ibadah agama lain tidak sah.
b. Jangan  memberikan  batas  waktu tertentu dalam perwakafan, karena itu tidak sah seseorang menyatakan “saya wakafkan  kebun  ini  selama  satu tahun”.
c. Tidak  mewakafkan  barang  yang menjadi larangan Allah.
d. Apabila  wakaf  diberikan  melalui wasiat,  maka  baru  terlaksana  setelah wa>qif meninggal  dunia  dan  jumlah atau nilai harta yang diwakafkan tidak boleh melebihi 1/3 harta. 14

## 4. Konsep Dasar Wakaf
Sebagaimana  deskripsi  di  atas tentang  dasar  disyariatkannya  wakaf bahwa  tidak  ada  secara  langsung  ayat yang  menyebutkan  kata  wakaf,  namun oleh  para  ulama  dan  pengkaji  ekonomi Islam  lebih  mengarahkan  kepada  ayat tentang  perintah  berbuat  amal  baik. Berbeda  dengan  ajaran  tentang  perintah
zakat  yang  banyak  dijelaskan  dalam  al- Qur’an  maupun  hadis.  Sehingga  ajaran wakaf  ini  diletakkan  dalam  wilayah ijtihadi,  bukan ta’abbudi, khususnya yang  berkaitan  dengan  pengelolaan, jenis  wakaf,  syarat,  peruntukkan  dan lainnya.
Oleh  sebab  itu,  ketika  suatu
hukum  (ajaran)  Islam  masuk  dalam wilayah  ijtihadiah,  maka  hal  tersebut menjadi  sangat  fleksibel,  sangat  terbuka pengembangan  makna  yang  bersifat dinamis, futuristic (berorientasi  pada masa depan). Sehingga, jika ditinjau dari aspek  ajaran  saja,  wakaf  merupakan sebuah  potensi  yang  cukup  besar  untuk dapat  dikembangkan  sesuai  dengan kebutuhan  zaman.  Terlebih  praktek wakaf ini termasuk dari bagian muamalah  yang  memiliki  jangkauan luas.  Jika  ditinjau  dari  kekuatan  hukum yang dimiliki, ajaran wakaf yang bersifat anjuran  (sunah),  namun  kekuatan  yang dimiliki  sungguh  begitu  besar  sebagai tonggak kesejahteraan masyarakat. Berbeda  dengan  zakat  yang  dalam posisinya  akan  habis  begitu  saja  karena dana  zakat  harus  diberikan  kepada  para mustahik  zakat.  Namun,  kalau  wakaf justru bersifat abadi untuk dana wakafnya dan yang diambil dan dimanfaatkan  adalah  hasil  keuntungan dari dana asalnya. 15
Maka  ketika  akhir-akhir  ini  di Indonesia telah ada praktek wakaf tunai, yang  berbeda  dengan  model  wakaf klasik,  tidaklah  begitu  keliru.  Hal  itu disebabkan  oleh  buah  pikir  dari  seorang tokoh  internasional  pegiat  ekonomi Islam yakni Prof. Mannan yang membuat  konsep  baru,  yakni  wakaf tunai  dan  di  praktekkan  di  Negara Bangladesh. Hasilnya  cukup  baik dalam meningkatkan perekonomian umat. Maka  Indonesia  pada  era  pemerintahan Susilo  Bambang  Yudhoyono  mulai  ada perhatian  terhadap  praktek  wakaf  yang relative baru di Bangladesh.
C. Landasan Hukum Wakaf
Sebenarnya terkait landasan hukum  wakaf  dalam  nash  al-Qur’an tidak disebutkan secara langsung dengan kata  wakaf.  Namun  oleh  para  ulama dikiaskan  dengan  sebuah  amal  baik seperti infak, sedekah, tolong menolong, dan lain sebagainya.
Dalam al-Qur’an tidak ditemukan secara explisit dan tegas serta jelas  mengenai  wakaf.  Al-Qur’an  hanya menyebut  dalam  artian  umum,  bukan khusus  menggunakan  kata-kata  wakaf. Para  ulama  wakaf  yang  menjadikan sebagai  dasar  wakaf  dalam  Islam. Seperti ayat-ayat tentang sedekah, infak, dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya  bahwa  wakaf  sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:
!"#$ %& %# “Kalian  sekali-kali  tidak  sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kkalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang  kalian  nafkahkan,  maka sesungguhnya
Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran ayat: 92) ' ()*'+ ', - ./+ .!0.*123 . 4.*1 .+ 5.6' 7.*' 8 9."*& %" 8 :#; 8 :$ <=. !> ?@ . orang yang - Hai orang “ beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)  sebagian  dari  rezki  yang telah  Kami  berikan  kepadamu sebelum  datang  hari  yang  pada hari  itu  tidak  ada  lagi  jual  beli dan  tidak  ada  lagi  syafa'at  dan orang-orang  kafir  Itulah  orang- - Al Q.S. ( ” orang  yang  zalim.
) 254 ayat: Baqarah
Dalam beberapa hadis juga disebutkan landasan wakaf seperti berikut.
A1 <?$ .& $ : C D#E FG# <?$ A1 !#H %."#$ : .I  <*."J .K  !.(H :L?.  M N.O3+ .P1 Q(.* KM  RS.$+ )T1  U8  .RE+ E )G  A* VW  XPY +  .+ %."#$ C D# !#H : (* <Z .4FH (#.E+ .[. . “ Diriwayatkan  dari  Ibn  Umar RA,  ia  berkata,  "Umar  RA berkata kepada Nabi SAW, "Saya mempunyai seratus bagian (tanah/kebun)  di  Khaibar,  belum pernah  saya  mendapatkan  harta yang paling saya kagumi melebihi tanah itu. Saya bermaksud  menyedekahkannya." Nabi  SAW  berkata,  "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya  pada  sabilillah .”  (H.R.
Al-Nasa’i). .&  <?$  + ?(.*$ %#  ]3  <?$ .&  .$ J U].3+  ^E+  ^_.` D#E G D 6  <*." AH3 '  A* (" a<.6b.c' !#H %."#$ %# )T1  U8  .RE+ .I <*."J U].3+  d.E+  FeM %#
d.f  .M  A1 %&  <.6  ? %. gP.$  [.*/+
(#.E+  d.c W  XPYb*  A1 W  d.1PY XPY  h3'  8  R>'  8 i*'  8 %/+ <?$ 4"H  j  ^1F<  j  k.<.  j <.  j W . D#$ lm  8  n."o  4"c .& %# .+  (*" <.*"p  !q._'  r<.q?.& (.* 40.6' <.*"p  A* 'sH .& %&  d.tPu  A1  AF?b U8 4Ft6b .
‘Dari  Ibnu  Umar  RA,  bahwa Umar  RA  memperoleh  sebidang tanah  di  Khaibar,  kemudian menghadap  kepada  Rasulullah untuk  mohon  petunjuk.  Umar berkata, "Wahai Rasulullah!
Saya mendapatkan sebidang tanah  di  Khaibar,  saya  belum pernah mendapatkan harta sebaik  itu,  maka  apakah  yang engkau  perintahkan  kepadaku?" Rasulullah  bersabda,  "Bila  kau suka,  kau  tahan  tanah  itu  dan engkau  sedekahkan."  Ibnu  Umar berkata, "Kemudian Umar menyedekahkan  tanah  tersebut, (disertai persyaratan) tidak dijual,  tidak  diwariskan  dan tidak juga dihibahkan. Selanjutnya Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba  sahaya,  sabilillah,  ibnu sabil,  dan  tamu.  Dan  tidak dilarang  bagi  yang  mengelola tanah  wakaf  itu  (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud  menumpuk  harta." (H.R. Imam al-Bukhari ).
Dalam Perundang-undangan juga disebutkan  beberapa  landasan  wakaf yaitu; Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004  tentang  Wakaf,  PP  Nomor    42 tahun  2006  tentang  Pelaksanaanya,
Kepres  No.  75/M  Th.  2007,  dan  KMA (Keputusan  Menteri  Agama)  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang  dan  beberapa  Peraturan  BWI (Badan Wakaf Indonesia).
D. Hukum  Wakaf  Tunai    dalam Pandangan Para Ulama Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan  pendapat  mengenai  hukum wakaf tunai. Imam Bukhari
mengungkapkan  bahwa  Iman  az-Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang  yang  berlaku ditimur tengah) boleh  untuk  diwakafkan.  Caranya  ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu
sebagai modal usaha (dagang), kemudian  menyalurkan  keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah al-Zuhaili juga mengungkapkan  bahwa  madzhab  hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan dikalangan
masyarakat.  Madzhab  Hanafi  memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan  berdasarkan  adat  kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum  yang  ditetapkan  berdasarkan nash (teks). Dasar argumentasi madzhab hanafi  adalah  hadist  yang  diriwayatkan oleh  Abdullah  bin  Mas’ud,  R.A  yang artinya:
c C P$ ( c ?#cv w+3 ? x"H C P$ ( f"H +3 .
“ Apa  yang  dipandang  baik  oleh kaum  muslimin,  maka  dalam pandangan  Allah  adalah  baik, dan  apa  yang  dipandang  buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk ”
Adapun tatacara melakukan wakaf  tunai  menurut  madzhan  Hanafi ialah  dengan  menjadikannya  modal usaha dengan cara mudharabah.
Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Sedangkan menurut Ibn  Abidin  bahwa  wakaf  tunai  yang dikatakan  merupakan  kebiasaan  yang berlaku  dimasyarakat  adalah  kebiasaan yang  berlaku  di  wilayah  romawi, sedangkan  di  negeri  lain  wakaf  tunai bukan  merupakan  kebiasaan.  Karena  itu Ibn  Abidin  berpandangan  bahwa  wakaf tunai  tidak  boleh  atau  tidak  sah.  Yang juga  berpandangan  bahwa  wakaf  tunai tidak  boleh  adalah  madzhab  syafii. Menurut al-Bakri, Madzhab Syafi’i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham  dan  dinar  akan  lenyap  ketika dibayar  sehingga  tidak  ada  wujudnya. Perbedaan  pendapat  di  atas,  bahwa
alasan  boleh  dan  tidak  bolehnya  wakaf tunai berkisar pada wujud uang. 16
E. Teori Sistem Hukum ( Legal
System Teory ) Lawrence Friedman Sebelum  membahas  lebih  dalam mengenai  teori  sistem  hukum  menurut Lawrence  Friedman,  terlebih  dahulu mengetahui  pendapat  dari  Hans  Kelsen tentang sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu  sistem  norma.    Kemudian  Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma, dikatakan  valid  jika  diperoleh  dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat di mana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma  lain  yang  lebih  tinggi,  ini  yang disebut sebagai norma dasar. 17
Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut  Hans  Kelsen  membagi  sistem norma  menjadi  dua  jenis  yaitu  sistem norma  statis  dan  sistem  norma  dinamis. Sistem norma  statis hanya  dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual,  yakni  melalui  penyimpulan dari  yang  umum  kepada  yang  khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan  norma  yang  di  luarnya  kita sudah  tidak  lagi  dapat  menemukan norma  yang  lebih  tinggi  darinya,  dan tidak  dapat  diperoleh  melalui  suatu tatanan kerja intelektual.
Dari
pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan  bahwa  sistem  norma yang  disebut  tatanan  hukum  adalah sistem  dari  jenis  yang  dinamis  karena dalam  sistem  norma  dinamis,  validitas norma  diperoleh  dari  pendelegasian otoritas  berdasarkan  sistem  hukum negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau  lahir  karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan. 18 Pandangan Hans Kelsen mengenai  sistem  hukum  tersebut  diatas menurut  penulis  ada  benarnya,  namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh  dari  apa  yang  dimaksud
dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum  hanya  terbatas  dalam  produk yang  dibuat  atau  dibentuk  baik  oleh parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan?  lalu  bagaimana  dengan kejaksaan,  kepolisian  dan  pengacara bukankah  mereka  juga  bagian  dari penegak  hukum?  Lantas  dimana  posisi masyarakat  sebagai  pelakasana  perintah norma  dengan  nilai-nilai  dan  harapan atas  kondisi  personal  atau  kelompok didalam kehidupan sosialnya?
Tentu  semua  itu  merupakan komponen-komponen  yang  tidak  bisa berdiri sendiri, dan ketika bagian-bagian itu  tidak  berjalan  dengan  maksimal, maka berarti tidak efektif. Namun dalam konteks  tulisan  ini,  penulis  hanya membatasi  dalam  persoalan  penerapan norma  hukum  dalam  sistem  hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum  tidak  akan  penulis  bahas  karena dikhawatirkan  keterbataasan  tulisan  ini.
Oleh  karena  itu,  untuk  menjawab pertanyaan di atas, penulis akan menjelaskan  sistem  hukum  menurut Lawrence Friedman.
Friedman membagi sistem
hukum dalam tiga (3) komponen yaitu: 19 1. Substansi  hukum  ( substance  rule  of the  law ),  di  dalamnya  melingkupi seluruh  aturan  baik  yang  tertulis maupun  yang  tidak  tertulis,  baik yang  hukum  material      maupun hukum formal.
2. Struktur  hukum  ( structure  of  the law ),  melingkupi  pranata  hukum,
aparatur hokum, dan sistem penegakkan  hukum.  Struktur  hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan  yang  dilaksanakan  oleh aparat  penegak  hukum,dan    dalam sistem  peradilan  pidana,  aplikasi penegakan  hukum  dilakukan  oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya  hukum  ( legal  culture ), merupakan  penekanan  dari  sisi
budaya  secara  umum,  kebiasaan- kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan  kekuatan  sosial  dalam masyarakat.
Tiga  komponen  dari  sistem hukum  menurut  Lawrence  Friedman  di atas  merupakan  jiwa  atau  ruh  bahkan dapat  dikatakan  poin  penting  yang menggerakan  hukum  sebagai  suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik  khusus  dalam  pengkajiannya. Friedman  membedah  sistem  hukum sebagai  suatu  proses  yang  diawali dengan sebuah input yang berupa bahan- bahan  mentah  yaitu  berupa  lembaran- lembaran  kertas  dalam  sebuah  konsep gugatan  yang  diajukan  dalam  suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut  hingga  menghasilkan output berupa putusan. 20

## F. Penerapan  Hukum  Wakaf  Tunai di Indonesia
1. Tugas  dan  Peran  Pemerintah  dalam Bidang Wakaf Untuk memajukan dunia perwakafan  di  Indonesia,  pemerintah melalui  Kementerian  agama  berupaya menjalankan fungsi dan perannya dalam menfasilitasi  pengembangan  adminis- trasi  perwakafan  di  Indonesai  sesuai dengan  tuntutan  perkembangan  masya- rakat.  Pada  tahun  2006,  pemerintah memecah  Direktorat  Zakat  dan  Wakaf menjadi  dua  Direktorat  yang  berdiri sendiri di lingkungan Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Hal ini berdasarkan  peraturan  Menteri  Agama No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen  Agama (sekarang
Kemenag).
Secara kelembagaan Kemen- terian Agama memiliki fungsi dan tugas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Fungsi  motivator,  artinya  Kemenag sebagai  lembaga  yang  memberikan
motivasi, rangsangan ataupun stimulant khususnya terhadap lembaga-lembaga  pengelola  wakaf yang  ada  supaya  memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
b. Fungsi  fasilitator,  artinya  Kemenag yang  memberikan  fasilitas-fasilitas yang  memungkinkan  terhadap  para nazhir,  wakif,  calon  wakif,  lembaga atau  pihak  lain  yang  terkait  dengan perwakafan,  baik  itu  bersifat  fisik maupun nonfisik dalam meng- optimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan
dan pengawasan kelembagaan.
c. Fungsi  regulator,  artinya  Kemenag selaku  pemerintah  menjadi  pihak yang  memantau  seluruh  kebijakan dan  peraturan  perundang-undangan perwakafan  yang  kurang  relevan dengan perkembangan kekinian.
d. Public  service ,  artinya  pemerintah menjadi  lembaga  yang  melayani kepada  seluruh  lapisan  masyarakat Islam  tentang  perwakafan.  Adapun bentuk  pelayanannya  berupa:  akses informasi, kebijakan, pelayanan administrasi  wakaf  dan  membantu berbagai  persoalan,  pengembangan dan pembinaan wakaf. 21
2. Regulasi peraturan perundangan perwakafan Indonesia merupakan bagian dari negara  besar  di  dunia  yang  struktur ekonominya  sangat  timpang  (terjadi kesenjangan),  karena  basis  ekonominya yang strategis di monopoli oleh segelintir  orang  (kalangan-tradisionalis dan  masyarakat  modern  kapitalis)  yang menerapkan  prinsip  ekonomi  ribawi. Dua kelompok ini masih begitu mewarnai tumbuh berkembangnya perekonomian Indonesia. 22 Dari
problematika  tersebut  lahirlah  sebuah regulasi  hukum  yang  di  amandemenkan dalam perundang-undangan tentang wakaf yakni dengan dikeluarkannya UU. No. 14 Tahun 2004 tentang wakaf. Maka
perwakafan di Indonesia yang sebelumnya  di  atur  dalam  PP.  No.  28 Tahun  1977  tentang  perwakafan  tanah milik dan dalam UU. No. 5 Tahun 1960 tentang  peraturan  dasar  pokok  agraria. Namun,  peraturan  perundangan  tersebut hanya  mengatur  benda-benda  tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdah, seperti masjid, musala, pesantren dan lain sebagainya, semuanya dapat terkover dengan regulasi perundangan baru. Setidaknya dalam peraturan perundangan regulasi perwakafan memiliki substansi, antara lain: Pertama , benda  yang  diwakafkan  ( mawqu>f bih ) yang  berupa  uang,  ( cash  waqf ),  saham, surat berharga lainnya dan hak intelektual,  memiliki  variable  penting dalam  pengembangan  ekonomi.  Lalu, benda wakaf tersebut yang berupa uang, saham,  surat  berharga  dan  lainnya  tidak untuk  dibelanjakan  secara  komsumtif, namun  dikelola  secara  produktif  oleh nazir. Kedua , persyaratan nazir (pengelola  harta  wakaf).  Ada  beberapa hal  yang  diatur  dalam  UU  dan  PP. Wakaf  mengenai  nazhir wakaf,  yaitu: a) selain  perorangan,  terdapat  penekanan berupa  badan  hukum  dan  organisasi.  b) persyaratan nazir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara  professional,  seperti:  amanah, mengetahui  secara  mendalam  tentang wakaf,  berpengalaman  dalam  bidang manajemen  keuangan.  c)  pembatasan masa jabatan nazhir. Ketiga , menekankan  pentingnya  pembentukan sebuah  lembaga  wakaf  nasional  yang disebut  dengan  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI). Keempat , menekankan pentingnya  pemberdayaan  harta  wakaf yang  menjadi  ciri  utama  dari  Regulasi UU  dan  PP  Wakaf  ini. Kelima ,  catatan penting  dalam  UU  dan  PP  ini  adalah ketentuan pidana dan sanksi administrasi. 23
3. Sosialisasi Konsep Wakaf Tunai
Wakaf  tunai  bagi  umat  Islam Indonesia  bisa  dikatakan  telah  cukup lama  diberlakukan.  Hal  ini  terlihat  dari peraturan  yang  mendasarinya.  Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan  fatwanya pada pertengahan Mei  2002.  Sedangkan  Undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober  2004  oleh  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY).  Dalam konsepnya  wakaf  tunai  yakni  adanya model  dana  abadi.  Jelasnya  bahwa  dana yang  dihimpun  dari  berbagai  sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian  dana  yang  terhimpun  dengan volume yang besar diinvestasikan dengan  tingkat  kemanan  yang  tinggi melalui  lembaga  penjamin  Syariah. Kemanan  investasi  ini  paling  tidak memiliki  dua  aspek.  Aspek  pertama yaitu  kemanan  nilai  pokok  dana  abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan  keutuhan).  Aspek  kedua  yaitu investasi  dana  abadi  tersebut  harus produktif,  yang  mampu  mendatangkan hasil atau pendapatan.
Dalam penerapannya, wakaf tunai  yang  mengacu  pada  model  dana abadi dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai  dengan  nominal  yang  berbeda- beda  disesuaikan  dengan  kemampuan target  atau  sasaran  yang  akan  dituju. Disinilah  letak  keunggulan  dari  wakaf tunai,  yaitu  dapat  menjangkau  pada seluruh segmen masyarakat yang beragam. Dari segi manfaat utama wakaf tunai  memiliki  empat  hal  yakni  sebagai berikut:
a) Wakaf  tunai  jumlahnya  bisa  variasi sehingga  seseorang  yang  memiliki dana  terbatas  sudah  bisa  mulai memberikan dana wakaf
b) Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf berupa  tanah-tanah  kosong  bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan  gedung-gedung  dan atau  dikelola  untuk  lahan  pertanian serta peternakan.
c) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan  Islam cash flow- nya terkadang kembang kempis. d) Umat  Islam  dapat  lebih  mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan  Negara  yang  semakin lama semakin terbatas. 24
Sejak  awal  harus  disadari  bahwa wakaf,  tidak  terkecuali  wakaf  tunai merupakan  dana  publik.  Wakaf  tunai akan  mempermudah  masyarakat  atau wakif  dalam  mewakafkan  hartanya karena  wakif  tidak  memerlukan  dana yang  besar  untuk  mewakafkan  sebagian hartanya.  Karena  dana  wakaf  dihimpun dari  masyarakat  luas  yang  dengan sukarela  menyisihkan  hartanya  untuk diwakafkan,  maka  Wakaf  seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Agar pemanfaatan wakaf  untuk  kepentingan  luas  menjadi maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara professional, transparan  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.  Ketiga  syarat  ini  tidak  bisa ditawar  lagi  dalam  pengelolaan  wakaf, terlebih wakaf tunai.
Untuk  menjamin  ketiga  syarat pengelolan  tersebut,  maka  lembaga wakaf  tunai  seyogyanya  memenuhi syarat sebagai berikut. 25
a) Memiliki  akses  yang  baik  kepada calon wakif. b) Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf. c) Mampu untuk mendistribusikan hasil atau  keuntungan  dari  investasi  dana wakaf d) Memiliki kemampuan untuk mencatat  atau  membukukan  segala hal yang berkaitan dengan
masyarakat  yang  diberi  wakaf,  dan peruntukan wakaf tersebut. e) Lembaga  pengelola  wakaf  tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat  dan  kinerjanya  dikontrol
sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  terhadap pengelola dana publik.
4. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam  penerapan  wakaf  tunai  di Indonesia,
pemerintah sendiri membentuk  sebuah  badan  khusus  yang mngelola  dana  wakaf  yakni  Badan Wakaf Indonesia (BWI)
yang mempunyai  fungsi  sangat  strategis. Harapannya badan tersebut dapat membantu, baik dalam pembinaan maupun  pengawasan  terhadap  nadzir untuk  dapat  melakukan  pengelolaan wakaf  secara  produktif.  Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional dan  promosi  program yang  akan diadakan  oleh  BWI  dalam  rangka sosialisasi  kepada  umat  Islam  dan  umat lainnya.
Pola organisasi kelembagaan
BWI harus merespon terhadap persoalan-persolalan yang dihadapi masyarakat  pada  umumnya  dan  umat Islam khususnya. Di tingkat masyarakat, persoalan  yang  paling  mendasar  adalah kemiskinan,  kesehatan,  pendidikan  atau pemenuhan  hak  asasi  manusia  pada umumnya.  Untuk  mengatasi  masalah- masalah  sosial  tersebut,  dana  wakaf merupakan  sumber  dana  yang  cukup potensial. Selama ini, program pengentasan  problem  masyarakat  dari kemiskinan  bergantung  pada  bantuan kredit  dari  luar  negeri,  terutama  Bank Dunia.  Padahal  di  negara  lain,  seperti Qatar dan Kuwait, dana  yang dihasilkan wakaf  dari  pengusaha  tanah  wakaf, misalnya  di  bidang real  estate atau pendirian  gedung-gedung  perkantoran yang  disewakan  itu  dipakai  untuk membantu program kemiskinan. 26 Menurut survei Mannan, gebrakan  yang  menunjukan  adanya fleksibilitas  dan scope pengembangan manajemen  dan  administrasi  dilakukan
dengan  mengintrodusir  wakaf  tunai. Alasannya, dengan wakaf tunai mayoritas  penduduk  bisa  berpartisipasi. Hal ini tentu menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan. Untuk mendorong  hal  tersebut  berbagai  upaya pengenalan  dan  sosialisasi  tentang  arti penting  wakaf,  termasuk  wakaf  tunai sebagai  sarana  mentransfer  tabungan  si kaya kepada para usahawan dan anggota masyarakat. Sebagai contoh di Bangladesh, ada lembaga non pemerintah  yang  menjadi  solusi  dalam menangani  kemiskinan,  yaitu Social Invesment  Bank  Limited (SIBL).  Bank ini  yang  memilliki  wewenang  dalam penerbitan  terhadap  Sertifikat  Wakaf Tunai (SWT), sebuah produk baru dalam sejarah  perbankan  Syariah.  Namun, produk  tersebut  terbilang  sukses,  sebab dalam  pelaksanannya,  bank  membuka penukaran  tabungan  orang-orang  kaya dengan cash  waqf  certificate /sertifikat wakaf  tunai.  Dengan  cara  ini  kebiasaan lama  di  Bangladesh  berubah  drastis bahwa  kesempatan  berwakaf  bukan hanya  milik  orang-orang  kaya,  tetapi milik semua lapisan masyarakat. 27
Mengenai  badan  wakaf  sosial terdiri dari 30 anggota, yang berasal dari kalangan agama dan professional,
sebagai berikut:
a) Duapuluh anggota dipilih oleh penduduk  setempat  yang  disitu terdapat wakaf.
b) Lima anggota dipilih oleh kementrian wakaf.
c) Lima  anggota  dipilih  oleh  mereka yang sudah  punya  pengalaman dalam wakaf.
Sedangkan  dalam  kepengurusan wakaf sebagai berikut:
a) Dewan pengurus minimal terdiri dari lima  orang  yang  semuanya  dipilih oleh  organisasi  soial  dan  dihadiri oleh  perwawkilan  dari  kementrian wakaf,  dengan  masa  kerja  selama lima tahun.
b) Dewan  pengurus  harus  memilih salah  satu  diantara  anggota  untuk menjadi ketua selama lima tahun.
c) Dewan  pengurus  harus  membantu nazir  dalam  mengelola  wakaf  dan dalam  mengambil  keputusan  untuk suatu kepentingan dan sesuai hukum yang  berlaku  dalam  undang-undang wakaf  dan  membantunya  membuat perencanaan,  strategi,  dan  program kegiatan  yang  dapat  menunjang tujuan wakaf.
d) Dewan  pengurus  harus  bekerjasama dengan  nazhir  bertanggungjawab atas  suksesnya  wakaf  sesuai  dengan hukum  dan  undang-undang  yang berlaku.
e) Dewan  pengurus  berkumpul  atas
undangan dari ketua dewan pengurus,  paling  sedikit  sebanyak enam  kali  dalam  setahun  untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. 28 5. Prosedur Pelaksanaan Wakaf Uang
Wakaf  benda  tidak  tetap  antara lain  berupa  uang,  dilakukan  oleh wa>qif melalui  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  yang  ditunjuk  oleh  menteri. (Pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004).  Wakaf  atas  benda  tidak  tetap berupa uang ini dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS),  kemudian oleh  LKS  diterbitkan  sertifikat  wakaf tunai/uang,  selanjutnya  sertifikat  wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan  kepada  wakif  dan  nazhir sebagai  bukti  penyerahan  harta  benda wakaf  (Pasal  29  UU  No.  41/2004). Kemudian  Lembaga  Keuangan  Syariah atas  nama  nazhir  mendaftarkan  harta benda  wakaf  berupa  uang  tersebut kepada  Menteri  selambat-lambatnya  7 (tujuh)  hari  kerja  sejak  diterbitkannya sertifikat wakaf uang. (Pasal 30 UU No. 41/2004).
Selanjutnya,  dalam  Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006
ditegaskan  bahwa  wakaf  uang  yang dapat  diwakafkan  adalah  mata  uang rupiah,  jika uang  yang akan diwakafkan masih  dalam  mata  uang  asing  seperti Rial, Dolar, Euro, Ringgit Malaysia dan sebagainya,  dikonversi  terlebih  dahulu ke dalam mata uang rupiah. (Pasal 22 PP No. 42/2006).
Bagi  seorang wa>qif yang  akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
a) Hadir  di  Lembaga  Keungan  Syariah Penerima  Wakaf  Uang  (LKS-PWU) untuk  menyatakan  kehendak  wakaf uangnya.
b) Menjelaskan  kepemilikan  dan  asal usul uang yang akan diwakafkan.
c) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
d) Mengisi  form  pernyataan  kehendak wa>qif yang  berfungsi  sebagai  akta ikrar  wakaf  (AIW).  (Pasal  22  ayat  3 PP No. 42/2006)
Dalam  hal  wakif  tidak  dapat hadir  ke  LKS-PWU  maka wa>qif dapat menunjuk  wakil  atau  kuasanya,  dan wakil dari wa>qif tersebut dapat menyatakan  ikrar  wakaf  benda  bergerak berupa  uang  kepada  nazir  di  hadapan Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf (PPAIW) dan seterusnya nazir menyerahkan  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW) tersebut  kepada  LKS-PWU.  (Pasal  22 ayat 4 dan 5 PP No. 42/2006). Beberapa pasal  ketentuan  Perundang-undangan  di atas memperlihatkan secara tegas bahwa wakaf tunai/wakaf uang diakui keberadaannya  dalam  hukum  positif  di Indonesia. 29

## I. Penutup
Dari  paparan  di  atas,  terkait penerapan  wakaf  uang  di  Indonesia dalam  perspektif legal  system  theory Friedman sebagai berikut:
1. Jika  dilihat  dari  substansi  hokum, keberadaan wakaf uang dalam perundang-undangan  Indonesia  telah menunjukkan kemajuan yang berarti.
Hal ini  terbukti  dengan  telah
diaturnya  permasalahan  wakaf  uang dalam  bentuk  Undang-undang  dan Peraturan Pemerintah.
2. Struktur  hukum  ( structure  of  the law ),  melingkupi  pranata  hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan  hukum.  Di  Indonesia seluruhnya  telah  ada  dan  lengkap bahkan dibedakan dalam permasalahan hukum ekonomi syariah  yang  mempunyai  wewenang yaitu  pengadilan  agama  dan  seluruh perangkatnya. Hal ini telah menunjukkan sebuah struktur hukum yang baik.
3. Budaya  hukum  ( legal  culture ): Walaupun wakaf uang sudah dilaksanakan beberapa tahun belakangan  ini,  namun  masih  belum mendapat  sambutan  berarti  dari masyarakat  dibandingkan  dengan wakaf tanah. Hal ini terjadi
disebabkan  kurangnya  pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum  wakaf  uang  ini.  Sebenarnya dari  data  literatur  yang  penulis dapatkan  telah  ada  upaya  sosialisasi dari pemerintah, kalangan ulama dan cendikiawan
Muslim, serta organisasi-organisasi  yang  bergerak dalam bidang keagamaan dan dakwah  tentang  wakaf  uang  namun, dianggap kurang menyentuh
masyarakat  bawah.  Jadi  hal  ini  bisa di tingkatkan dan ditegaskan kembali, sehingga nantinya masyarakat dapat memahami urgensi wakaf uang dalam upaya membangun  sumber  keuangan  abadi umat, yang manfaatnya akan mengalir  bagaikan  air  tiada  pernah berhenti  dan  pada  gilirannya  akan dapat  melahirkan  kemaslahatan  bagi umat Islam.
Catatan Akhir:
1 Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai (Jakarta: Dirjen Bimas Depag RI, 2007), hlm. 3.
2 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma  Baru  Wakaf (Jakarta:  Dirjen  Bimas Depag RI, 2007), hlm. 1.
3 Ahmad Wasron Munawwir, Al- Munawwir:  Kamus  Arab  –  Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1576.
4 Muhammad  Bin  Qasim  Al-Ghazi, Fath} al-Qari>b (Semarang: Dar al-Ilmi, t.t.), hlm 39. partemen  Agama  RI, Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 99.
6 Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syari’ah (Jakarta : Gaung Persada, 2008), hlm. 146.
7 M.A.  Mannan, Sertifikat  Wakaf  Tunai: Sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam (Jakarta: PKTTI-UI, 2001).
8 Irfan  Syauqi  Beik,  “Wakaf  Tunai  dan Pengentasan  Kemiskinan”, ICMI  online ,  Halal Guide, September 2006.
9 Edi  Setyawan, Wakaf  Lintas  Madzhab (Jogjakarta: Basan Publishing, 2010), hlm. 25.
10 Muhammad Syatho al-Dimyathi, I’a>nah al-T}a>libi>n (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), III: 156.
11 Jalaluddin al-Mahalli, Al-Mahalli (Semarang: Toha Putera, t.t.), III: 97.
12 Abdul  Halim, Hukum  Perwakafan  di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 18.
13 Ibid., hlm. 19.
14 Edi  Setyawan, Wakaf  Lintas  Madzhab, hlm. 34.
15 Ahmad  Djunaidi,  dkk., Menuju  Era Wakaf  Produktif (Depok:  Mumtaz  Publishing, 2007), hlm 69-70.
16 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman, hlm. 4-5.
17 Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm.159.
18 Ibid., hlm. 161. 19 Lawrence  M.  Friedman, The  Legal System;  A  Social  Scince  Prespective (New  York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 12-16.
20 Ibid ., hlm. 13.
21 Suhrawardi  K.  Lubis, Wakaf  dan Pemberdayaan  Umat (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010), hlm. 179-180.
22 Ahmad  Djunaidi,  dkk., Menuju  Era Wakaf Produktif, hlm. 6.
23 Ibid ., hlm. 89-92.
24 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Strategi, hlm.9-12. 25 M.A. Mannan, Sertifikasi Wakaf Tunai: Sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam (Depok: CIBER–PKYII UI, 2001), hlm. 37.
26 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Strategi, hlm. 33-34. 27 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Fikih Wakaf (Jakarta:  Bimas  Depag  RI,  2007),  hlm.  95- 96.
28 Mundzir  Qahaf, Manajemen  Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa Group, 2005) hlm. 172- 173.
29 Nawawi Nurdin, “Aplikasi Dan Penerapan Wakaf Uang” dalam
http://bdkpalembang.kemenag.go.id/aplikasi-dan- penerapan-wakaf-uang, di  akses  pada  tanggal  18 April 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,  Abdul .  Hukum  Perwakafan  di Indonesia. Jakarta:  Ciputat  Press,
2005.
Djunaidi, Ahmad, dkk. Menuju Era Wakaf Produktif . Depok: Mumtaz Publishing, 2007. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tun ai. Jakarta: Dirjen Bimas Depag RI, 2007.
Al-Ghazi,  Muhammad  Bin Qasim . Fath al -Qari>b .  Semarang:  Dar  al-Ilmi,
t.t.
http://bwi.or.id di  akses  pada  tanggal  03 Mei 2017. Al-Mahalli, Jalaluddin. Al-Mahalli, Semarang: Toha Putera, t.t. Mannan,  M.A. Sertifikat  Wakaf  Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan  Islam .  Jakarta:  PKTTI- UI, 2001. Nawawi Nurdin, “Aplikasi Dan Penerapan Wakaf Uang” dalam Lihat http://bdkpalembang.kemenag.go.i d/aplikasi-dan-penerapan-wakaf- uang/ di  akses  pada  tanggal  18 April 2017. Qahaf, Mundzir. Manajemen Wakaf
Produktif .  Jakarta:  Khalifa  Group, 2005.
Setyawan,  Edi. Wakaf  Lintas  Madzhab. Jogjakarta: Basan Publishing, 2010. Syauqi  Beik,  Irfan.  “Wakaf  Tunai  dan Pengentasan  Kemiskinan”  dalam ICMI online, Halal Guide ,
September 2006