## Legalitas

## Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang

## Hasuri, Rokilah, Dwi Nurina Pitasari
Universitas Serang Raya (UNSERA) Correspondence email: majalah.assaadah@gmail.com, Ilameidyfaihaazis@gmail.com, Dwi.nurina@gmail.com
Abstrak. Peranan  Majelis  Pengawas  sangat  penting  dalam  membina  dan  mengawasi  jabatan  Notaris  secara  terus  menerus mengenai perilaku diri pribadi di dalam  menjalankan  jabatan  maupun di  luar  jabatannya  sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian  hukum  terhadap  masyarakat  yang  menggunakan  jasa  Notaris.  Penegakan  Kode  Etik  profesi  Notaris  merupakan  salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur didalam profesi Notaris tersebut, sehingga profesi mulia ini dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami penurunan kualitas dan bahkan bila perlu memperoleh peningkatan kualitas dari profesi tersebut. Adapun permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  Bagaimana  Peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang? dan  2) Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik Notaris di  Kabupaten  Serang?.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  pelaksanaan kode  etik  Notaris  di  Kabupaten  Serang.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  yang  digunakan  untuk  melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala–gejala lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Majelis Pengawas  Notaris  adalah  melaksanakan  pengawasan  terhadap  Notaris,  supaya  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  tidak menyimpang  dari  kewenangannya  dan    tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  Majelis  Pengawas Notaris  berwenang  untuk  mengawasi,membina  notaris  sampai  dengan  menjatuhkan  sanksi  bagi  Notaris  yang  dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Kata kunci: Majelis Pengawas Notaris, Kode etik, Kabupaten Serang
Abstract.  The  role  of  the  Supervisory  Council  is  very  important  in  fostering  and  supervising  the  position  of  a  Notary  on  an ongoing  basis  regarding  personal  behavior  in  carrying  out  his  position  and  outside  his  position  as  the  spearhead  of  ensuring legal certainty for the public who uses the services of a Notary. Enforcement of the Code of Ethics for the Notary profession is one way to  preserve noble values  in  the Notary profession, so that this noble profession  in  its implementation  will  not  experience a decrease  in  quality  and  even  if  necessary,  obtain  an  increase  in  the  quality  of  the  profession.  The  problems  examined  in  this research are: 1) What is the Role of the Regional Notary Supervisory Council on the Implementation of the Notary Code of Ethics in Serang Regency? and 2) What is the Implementation Mechanism for Supervision of the Code of Ethics for Notaries in Serang Regency? The purpose of this study  was to  determine the role of the Regional Supervisory Council in  implementing the Notary Code of Ethics in Serang Regency. This study uses an empirical juridical approach which is used to look at legal aspects of social interaction in society. This research is descriptive-analytic, intended to provide data as accurate as possible about a condition or other symptoms. The results show that the role of the Notary Supervisory Council is to supervise Notaries, so that in carrying out their  duties  they  do  not  deviate  from  their  authority  and  do  not  violate  the  applicable  laws  and  regulations  and  the  Notary Supervisory Council is authorized to  supervise, foster notaries and impose sanctions on notaries who are declared. violated the applicable provisions.

## Keywords: Notary Supervisory Council, Code of ethics, Serang Regency

## PENDAHULUAN
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, seorang Notaris menjalankan  fungsi  sosial  yang  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya,  masyarakat  dapat  meminta nasehat-nasehat dan analisis hukum dari Notaris terkait isi dari akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.
Notaris  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  dan  kewenangannya  harus  mematuhi  segala  ketetapan  dan  aturan yang  telah  ditetapkan  di  dalam  Undang-undang  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  ditetapkan  oleh  Ikatan  Notaris Indonesia.  Terkadang  Notaris  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun diatur didalam Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga  serta  peraturan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. diawasi dan dibina oleh Majelis Pengawas Notaris. 1
Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya  sehingga  dapat  merugikan  masyarakat,  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  badan  yang  melakukan
1 Hakiki  Wari  Desky, Peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  dalam  Mencegah  Terjadinya  Perbuatan  Melawan Hukum oleh Notaris di Kota Medan, (Universitas Sumatera Utara: Premise Law Jurnal) Volume 16 Tahun 2017, hlm.1-2
Hasuri, Rokilah dan Dwi Nurina Pitasari, Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang
pengawasan  terhadap  Notaris.  Tujuan  pengawasan  dilakukan  terhadap  Notaris  adalah  untuk  memenuhi  persyaratan- persyaratan  dan  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  berlaku  untuk keamanan kepentingan masyarakat umum. 2
Tugas  pokok  pengawasan  Notaris  adalah  agar  segala  hak  dan  kewenangan  maupun  kewajiban  yang  diberikan kepada  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya    sebagaimana  yang  diberikan  oleh  peraturan  dasar  yang  bersangkutan, senantiasa  dilakukan  di  atas  jalur  yang  telah  ditentukan  bukan  hanya  jalur  hukum  tapi  juga  jalur  moral  dan  etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 3
Notaris harus senantiasa melaksanakan tugas dan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak.  Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  tidak  boleh  mempertimbangkan  keuntungan  pribadi  saja, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus  ikhlas  terhadap  klien  dan  mempergunakan  segala  sumber  keilmuwannya,  apabila  Notaris  yang  bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia  wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai  keahlian  dalam  masalah  yang  sedang  dihadapi,  disamping  itu  Notaris  juga  wajib  merahasiakan  segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah  klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. 4
Majelis  Pengawas  yang  dibentuk  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  ini  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  organisasi Notaris  dan  ahli  atau  akademisi.  Majelis  Pengawas  yang  dimaksud  adalah  Majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis Pengawas  Wilayah  dan  Majelis  Pengawas  Pusat.  Dalam  pelaksanaan  pengawasan  Notaris  ditiap  daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris. Wewenang Majelis Pengawas Notaris, salah satunya yaitu menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  Notaris  atau  pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. 5
Peranan  Majelis  Pengawas  Notaris  adalah  melaksanakan  pengawasan  terhadap  Notaris,  supaya  dalam menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  menyimpang  dari  kewenangannya  dan  tidak  melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  disamping  itu  juga  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan  dan  menjatuhkan  sanksi  terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  senantiasa  dilakukan  diatas  jalur  yang  telah  ditentukan,  bukan  saja  jalur  hukum,  tetapi  juga atas  dasar  moral  dan  etika  demi  terjaminnya  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang membutuhkannya.  Tidak  kalah  penting  juga  peranan  masyarakat  untuk  mengawasi  dan  senantiasa  melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis  Pengawas  Notaris  setempat.  Dengan  adanya  laporan  seperti  ini  dapat  mengeliminasi  tindakan  Notaris  yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris. 6
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: a. Bagaimana  Peranan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah    terhadap  Pelaksanaan  Kode  Etik  Notaris  di  Kabupaten Serang?
b. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang?

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yaitu  dengan  melakukan penelitian  secara  timbal  balik  antara  hukum  dengan  lembaga  non  doktrinal  yang  bersifat  empiris  dalam  menelaah kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat. 7 Pendekatan  ini  digunakan  untuk  melihat  aspek-aspek  hukum dalam  interaksi  sosial  di  masyarakat,  dan  berfungsi  sebagai  penunjang  untuk  mengidentifikasi  dan  mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. 8 Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, dimaksudkan  untuk  memberi  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  suatu  keadaan  atau  gejala–gejala  lainnya,  karena penelitian  inidiharapkan memberi gambaran  secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.
2 Abdul  Hariss  dan  Felda  Rizki  Azalia, Peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  Melakukan  Pengawasan  terhadap Notaris Di Kota Jambi, (Jambi:Fakultas Hukum) Jurnal Lex Specialis No 22 (2015): Desember, hlm.29.
3 Ibid.,
4 Didit  Wardio  dan  Lathifah  Hanim ,  Peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Terhadap  Pengawasan  Pelaksanaan Tugas  Jabatan  Notaris  Di  Kabupaten  Sleman, (Semarang:Fakultas  Hukum,  Magister  Notaris),  Jurnal  Akta,  Vol  5  No  1  Maret 2018, hlm.128.
5 Arifani Kurnia, Peranan Majelis Pengawas Wilayah atas Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Membacakan Akta , Jurnal Lex Renaissance, (Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia),  No. 2 Vol. 2 Juli 2017, hlm. 375.
6 Ibid., hlm. 129.
7 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm.15.
8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm.105.
Hasuri, Rokilah dan Dwi Nurina Pitasari, Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Sekretaris  Daerah  (Setda)  Kabupaten  Serang  sebagai  domisili  Majelis Pengawas  Notaris  Daerah  Kabupaten  Serang  berada.  Dalam  Teknik  Pengumpulan  Data  ini  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  dan    metode  penelitian  lapangan. 9 Data  kepustakaan  yang  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  dokumen  resmi,  publikasi,  dan  hasil penelitian.  Sedangkan  data  lapangan  yang  diperlukan  sebagai  penunjang  diperoleh  melalui  informasi  dan  pendapat- pendapat  dari  respnden  yang  ditentukan  secara purposive  sampling (ditentukan  oleh  peneliti  berdasarkan kemampuannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti  secara acak). Berdasarkan  sifat  penelitian  yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analistis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitaif terhadap  data  primer  dan  data  sekunder.  Deskriptif  tersebut,  meliputi  isi  dan  struktur  hukum  posiif,  yaitu  suatu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penulis  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  yang  dijadikan  rujukan  dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 10

## Kerangka Konseptual

## Kode Etik
Kode etik berasal dari bahasa Latin codex yang berarti kumpulan, dan ethos yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan,  sikap,  dan  cara  berpikir.  Jadi  Kode  etik  dipahami  sebagai  norma  dan  peraturan  mengenai  etika,  baik  yang tertulis  maupun  tidak  tertulis  dari  suatu  profesi  yang  dinyatakan  organisasi  profesi.  Fungsinya  sebagai  pengingat berperilaku bagi para anggota organisasi profesi tersebut. 11
Kode  etik  sebagai  pagar  pengingat  mana  yang  boleh  dan  tidak  boleh  yang  dinamis  mengikuti  perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan. Kode etik bagi para notaris hanya sampai pada tataran sanksi moral dan  administratif,  namun  berbeda  dengan  spiritualitas,  tataran  sanksinya  adalah  sanksi  Tuhan  yang  bisa  langsung dirasakan  di  dunia  (karma)  maupun  yang  akan  dibayar  di  akhirat  kelak.  Oleh  karena  itu  Ikatan  Notaris  Indonesia memandang ke depan pembangunan kadar spiritualitas anggota Ikatan Notaris Indonesia akan menjadi bagian penting dari  pembentukan  karakter  notaris  Indonesia  yang  profesional.  Ikatan  Notaris  Indonesia  melalui  Dewan  kehormatan hendaknya harus dapat memastikan bahwa anggotanya memahami dengan baik dan jelas kode etik notaris itu. Dengan demikian terdapat satu kesepahaman, yang nantinya dapat menunjang penegakan kode etik bagi para anggotanya. 12

## Pengawasan
Kata  pen  gawasan  berasal  dari  kata  awas,  berarti  antara  lain  penjagaan.  Istilah  pengawasan  dalam  bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian. Akan tetapi di kalangan ahli  atau  sarjana  telah  disamakan  pengertian controlling ini  dengan  pengawasan.  Jadi  pengawasan  adalah  termasuk pengendalian. 13
Dalam  pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor M.02.PR.08.10  Tahun  2004  menegaskan  yang  dimaksud  dengan  pengawasan  adalah  kegiatan  preventif  dan  represif termasuk  kegiatan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  terhadap  Notaris.  Sesuai  juga  dengan  yang diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor.  M-O1.HT.03.01  Tahun  2003  tentang Kenotarisan  yang  dimaksud  dengan  pengawasan  dalam  Pasal  1  ayat  (8)  yaitu  kegiatan  administratif  yang  bersifat preventif  dan  represif  oleh  Menteri  yang  bertujuan  untuk  menjaga  agar  para  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian  Robert  J.  Mocker  menyatakan  definisi  pengawasan  sebagai  berikut  :  “Pengawasan  adalah  suatu upaya  yang  sistematis  untuk  menetapkan  standar  prestasi  pada  sasaran  perencanaan,  merancang,  sistemumpan  balik informasi,  membandingkan  prestasi  sesungguhnya  dengan  standar  yang  terlebih  dahulu  ditetapkan  itu,  menentukan apakah  ada  penyimpangan  dan  mengukur  signifikansi  penyimpangan  tersebut,  dan  mengambil  tindakan  perbaikan yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua  sumber  daya  perusahaan  telah  di-gunakan  dengan  cara  yang  paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan”. 14
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan dalam Pasal 1 ayat  (8)  pengawasan  adalah  kegiatan  administratif  yang  bersifat  preventif  dan  represif  oleh  Menteri  yang  bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.14 Hal
9 Ibid., hlm.107.
10 Ibid.,
11 Herlina Ernawati Napitupulu, Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara, (Medan: Universitas Sumatera Utara, Premise Law Journal), 2017, hlm.6.
12 Ibid., hlm.7.
13 Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.137.
14 Abdul Hariss, & Nur Fauzia, Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi, (Jambi: Fakultas Hukum), Jurnal Lex Specialis No 24 (2016). hlm.90-91.
Hasuri, Rokilah dan Dwi Nurina Pitasari, Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang
yang  sama  juga  terdapat  dalam  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor.  M.39-PW.07.10  Tahun  2004  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Majelis  Pengawas  Notaris,  bahwa  pengawasan  yaitu  memberikan  pembinaan  dan pengawasan  baik  secara  preventif  maupun  kuratif  kepada  Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  sebagai  pejabat umum  sehingga  Notaris  senantiasa  harus  meningkatkan  proesionalisme  dan  kualitas  kerjanya,  sehingga  dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.
Segala  bentuk  pengawasan  dan  lembaga  pengawasan  terhadap  Notaris  muncul  karena  adanya  kebutuhan  akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pelaksanaan profesi Notaris  dipandang  sebagai  sikap  hidup,  yang  berupa  kesediaan  untuk  memberikan  pelayanan  profesional  di  bidang hukum terhadap masyarakat dengan  keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas  yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itu didalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa Kode Etik profesi. 15
Disamping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang  ideal,  pada  prinsipnya  pembinaan  dan  pengawasan  sangat  bergantung  kepada  bagaimana  pembinaan  dan pengawasan  itu  dijalankan.  Dengan  kata  lain,  pelaksanaan  pengawasan  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui  kegiatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  Majelis Pengawas  Notaris  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  haruslah  dipikirkan  secara  cermat,  dan  teliti  agar tepat sasaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang
Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan  kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Majelis  Pengawas  Notaris  terdiri  atas  Majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah  dan  Majelis Pengawas Pusat yang masing-masing tingkatan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pemerintahan, Organisasi Notaris dan Ahli/akademisi. Tugas utama dari Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik mengenai kode etik maupun pidana.
Majelis  Pengawas  Notaris  berwenang  untuk  mengawasi,  membina  notaris  sampai  dengan  menjatuhkan  sanksi bagi Notaris  yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan  yang  berlaku. Majelis Pengawas Notaris  memiliki  kewenangan  tidak  hanya  pada  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  agar  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi juga Kode Etik Notaris. 16
Pembinaan  Notaris  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  dilakukan  baik  sebelum  dan  sesudah  diterima  laporan  dari pihak  yang  merasa  dirugikan  mengenai  pelanggaran  Notaris  baik  pelanggaran  kode  etik  Notaris  maupun  jabatan Notaris,  serta  telah  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  diangkat  sebagai  Notaris.  Berkaitan  dengan  pembinaan  yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris antara lain: 17 a. Sebelum  diangkat  sebagai  Notaris;  Mengadakan  pelatihan  persiapan  Ujian  Kode  Etik  Notaris  bagi  para  calon Notaris.
b. Setelah menjadi Notaris: 1).Dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan berlangsung mengenai protokol notaris, mengenai  pembuatan  akta  dan  perlengkapan  sarana  kantor  notaris  yang  diperiksa,  jika  belum  sesuai  akan  diberi catatan  dan  tenggang  waktu  untuk  memperbaikinya;  2).  Pembinaan  mengenai  prilaku  notaris  dalam  menjalankan jabatannya pada saat diperiksa atas laporan pelanggaran Notaris yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah.
Bagi  Notaris  yang  melakukan    pelanggaran  Kode  Etik,Dewan  Kehormatan  berkoordinasi  dengan  Majelis Pengawas  berwenang  melakukan  pemeriksaan  atas  pelanggaran  tersebut  dan  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada pelanggarnya.  Sanksi  yang  dikenakanterhadap  anggota  “Perkumpulan”  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik terdapat  dalamPasal  6  ayat  (1)  Perubahan  Kode  Etik  Notaris  Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia  Banten tahun 2015.
15 Purwantoro  dan  Fatriansyah, Peran  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Terhadap Pembinaan  dan  Pengawasan  Notaris, (Jambi:Magister  Kenotariatan,  Universitas  Jambi),  Jurnal  Recital  Review  Vol.  1  No.2 (2019), hlm.20.
16 Edelin Patricia, Sinergitas Dewan  Kehormatan  Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian  Sanksi  Atas Pelanggaran  Kode  Etik, (Program  Studi  Magister  Kenotariatan:  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara) , Premise  Law Jurnal, Volume 7 Tahun 2019, hlm.10.
17 Ibid., hlm.11-12.
Hasuri, Rokilah dan Dwi Nurina Pitasari, Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang
Sanksi  yang  dikenakan    terhadap  anggota  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dapat  berupa:  a).Teguran; b).Peringatan;  c).Pemberhentian  sementara  dari  keanggotaan  Perkumpulan;  d).Pemberhentian  dengan  hormat  dari keanggotaan Perkumpulan; e). Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 18
Selain  sanksi  tersebut  diatas,  Majelis  Pengawas  Notaris  juga  berwenang melakukan pengusulan pemecatan yang  diatur  dalam  Pasal  77  huruf  (d)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang menyatakan bahwa Majeli Pengawas  Pusat dapat  mengusulkan    pemberian    sanksi    berupa pemberhentian  tidak hormat  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia.

## Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang
Pengawasan Notaris melalui  mekanisme pemeriksaan dapat dibedakan menjadi  2 (dua) yaitu: 19 1. Pemeriksaan setiap waktu (berkala) dan pemeriksaan yang dianggap perlu; dan
2. Pemeriksaan karena ada pengaduan masyarakat  karena adanya dugaan pelanggaran koda  etik  notaris  atau dugaan melanggar  jabatan  notaris, atau  adanya permintaan dari  pihak penyidik,  kejaksaan  atau dari hakim yang sedang memeriksa suatu perkara yang ada sangkut pautnya dengan  notaris.
Jika  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan,  karena  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  atau  pelanggaran  jabatan notaris,  dapat  mengajukan  laporan  secara  tertulis  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  Kabupaten  Serang.  Laporan dimaksud  segera  akan  ditindaklanjuti  yang  diawali  dengan  dimana  Ketua  Majelis  Pengawas  Daerah    Kabupaten Serang  membentuk  Majelis  Pemeriksa,  yang  berjumlah  3  orang  yang  diambil  dari  masing-masing  unsur  Majelis Pengawas  Daerah,  dan  dibantu  oleh  seorang  sekretaris.  Namun  dalam  hal  ini  Majelis  Pemeriksa  tidak  berwenang menjatuhkan  sanksi  terhadap  notaris  terlapor.  Majelis  Pemeriksa  Wilayah  dan  Majelis  Pemeriksa  Pusat  berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi: 20 a. Laporan pengaduan masyarakat;
b. Pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau
c. Fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.
Majelis  Pengawas  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  dugaan  pelanggaran  perilaku  dan  pelaksanaan jabatan  Notaris  membentuk  Majelis  Pemeriksa.  Majelis  Pemeriksa  berjumlah  3  (tiga)  orang  yang  trdiri  dari  1  (satu) orang  ketua;  dan  2  (dua)  orang  anggota  dibantu  oleh  1  (satu)  orang  sekretaris.  Pembentukan  Majelis  Pemeriksa dilakukan  paling  lama  14  (empat  belas)  Hari  terhitung  sejak:  a.Laporan  pengaduan  masyarakat  kepada  Majelis Pengawas  Daerah;  b.  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Daerah  kepada  Majelis  Pengawas  Wilayah; atau  c  .permohonan  banding  atas  putusan  Majelis  Pengawas  Wilayah  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat,diterima  dan diregister.
Pemeriksaan  oleh  Majelis  Pemeriksa  Daerah  bersifat  tertutup  untuk  umum  dan  dimulai  paling  lama  7  (tujuh) Hari  sejak  Majelis  Pemeriksa  ditetapkan.  Majelis  Pemeriksa  Daerah  menyelesaikan  dan  menyampaikan  hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara.
Tata  cara  pemeriksaan  oleh  Pengawas  notaris  daerah  Kabupaten  Serang  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Hukum Dan Hak  Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas  Terhadap  Notaris  adalah:  1)  Pemeriksaan  dilakukan  dengan  cara  memanggil  Pelapor  dan  Terlapor.  2) Pemeriksaan  meliputi:a.kehadiran  Pelapor  dan  Terlapor;  b.pembacaan  Laporan  dan  keterangan  Pelapor;  dan c.pembelaan  diri  Terlapor.  3)  Dalam  pemeriksaan  Pelapor  dan  Terlapor  diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan tanggapan. 4) Dalam menyampaikan tanggapan Pelapor dan Terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Pemeriksaan Protokol Notaris dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Hasil pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi  hasil  pemeriksaan. 21 Pemeriksaan  fakta  hukum  terhadap  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  dan perilaku  dilaksanakan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan/atau  fakta
18 Ibid., hlm.12.
19 Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra1Sagung  Putri  M.E  Purwani, Pengawasan  Notaris  Oleh  Majelis  Pengawas  Notaris Daerahpasca  Putusan  M.K.No.  49/Puu-X/2012, (Jurnal  Magister  Hukum  Udayana:  Denpasar,  Desember  2016),  Vol.  5,  No.  4, hlm.797.
20 Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris pasal 18.
21 Ibid., Pasal 21 .
Hasuri, Rokilah dan Dwi Nurina Pitasari, Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang
hukum  lainnya.Pemeriksaan  dilakukan  dengan  memanggil  Notaris  yang  bersangkutan  untuk  membela  dirinya.  Hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. 22

## SIMPULAN
Dari uraian masalah tersebut di atas maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini diantaranya yaitu: a. Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  adalah  suatu  lembaga  yang  dibentuk  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak dan  Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam   proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik.
b. Majelis  Pengawas  berwenang  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Notar  is  serta  melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pemeriksa berwenang melakukan  pemeriksaan    yang  meliputi  Laporan  pengaduan  masyarakat;    Pemeriksaan  Protokol  Notaris;  dan/atau Fakta hukum  terhadap dugaan pelanggaran  pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. Metode  Penelitian Hukum, (2016), Jakarta: Sinar Grafika. --------------------, Sosiologi Hukum, (2016), Jakarta: Sinar Grafika. Astomo, Putera. Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia, (2018),  Depok: Rajawali Pers.

## Jurnal
Abdul  Hariss  dan  Felda  Rizki  Azalia, Peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  dalam  Melakukan  Pengawasan  terhadap Notaris Di Kota Jambi, (Jambi:Fakultas Hukum) Jurnal Lex Specialis No 22 (2015): Desember 2015. Abdul Hariss, & Nur  Fauzia, Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi, (Jambi: Fakultas Hukum), Jurnal Lex Specialis No 24 (2016). Desember 2016. Arifani  Kurnia, Peranan  Majelis  Pengawas  Wilayah  atas  Penjatuhan  Sanksi  Terhadap  Notaris  yang  Tidak Membacakan  Akta ,  Jurnal  Lex  Renaissance,  (Yogyakarta:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia), No. 2 Vol. 2 Juli 2017.
Dewa Nyoman Rai  Asmara Putra1Sagung Putri M.E Purwani, Pengawasan Notaris Oleh Majelis  Pengawas Notaris Daerahpasca Putusan M.K.No. 49/Puu-X/2012, (Jurnal Magister Hukum Udayana: Denpasar, Desember 2016), Vol. 5, No. 4.
Didit  Wardio  dan  Lathifah  Hanim ,  Peranan Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  Terhadap Pengawasan  Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, (Semarang:Fakultas Hukum, Magister Notaris), Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Maret 2018.
Edelin Patricia, Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik, (Program Studi Magister Kenotariatan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) , Premise Law Jurnal, Volume 7 Tahun 2019. Hakiki  Wari  Desky, Peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  dalam  Mencegah  Terjadinya  Perbuatan  Melawan Hukum  oleh  Notaris  di  Kota  Medan, (Universitas  Sumatera  Utara:  Premise  Law  Jurnal)  Volume  16  Tahun 2017.
Herlina  Ernawati  Napitupulu, Peranan  Ikatan  Notaris  Indonesia  Dalam  Pembinaan Notaris  Dan  Pengawasan  Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara, (Medan: Universitas Sumatera Utara, Premise Law Journal), 2017. Purwantoro  dan  Fatriansyah, Peran  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  dan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris, (Jambi:Magister Kenotariatan, Universitas Jambi), Jurnal Recital Review Vol. 1 No.2 (2019).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata  Cara  Pengangkatan  Anggots,  Pemberhentian  Anggota,  Susunan  Organisasi,  Tata  Cara  Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
22 Ibid., Pasal 22.
Hasuri, Rokilah dan Dwi Nurina Pitasari, Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.