## POLUSI UDARA DI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF BELA NEGARA
Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, Irwan Triadi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Email: abdilazizul@gmail.com, yauridouglas7110@gmail.com, giovannijoseph77@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com
ABSTRAK Kata kunci: Polusi Udara, Pertahanan Negara, Bela Negara Fokus  utama  pembahasan  pada  tulisan  ini  adalah  polusi  udara  yang  sedang melanda  DKI  Jakarta.  Namun  dalam  menganalisis  kasus  tersebut,  penulis menggunakan  perspektif  dari  konsep  pertahanan  negara  dan  bela  negara. Mengenai  metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  kualitatif  deskriptif dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  berupa  studi  pustaka. Berdasarkan hasil analisis yang sudah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa  polusi  udara  yang  terjadi  di  DKI  Jakarta  dapat  dikategorikan  sebagai ancaman nonmiliter. Sebab dengan terjadinya polusi udara, masyarakat di DKI Jakarta menyebabkan kerugian, baik itu secara fisik hingga kesehatan. Sementara dalam perspektif bela negara, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh Pemerintah.

## ABSTRACT
Keywords: Air Pollution, National Defence, National Security The main focus of the discussion on this paper is the air pollution disaster that is  engulfing  DKI  Jakarta.  In  order  to  analyze  the  case,    the  writers  uses  the concept of national defence and national security perspective. This research uses the descriptive qualitative method with literature review as the source of data. The analysis conducted by the researchers conluded that the air pollution in DKI Jakarta can be categorized as a non-millitary threat. The air pollution problem in  DKI  Jakarta  contributed  to    a  lot  of  disadvantages  for  the  DKI  Jakarta residents,  ranging  from  physical  problems  to  health  problems.  The  national defence  perspective  offers  a  few  solutions  that  can  be  done  ranging  from  the public up to the government.

## PENDAHULUAN
Beberapa  bulan  terakhir  di  pertengahan  2023  pemberitaan  mengenai  kualitas  udara  di Jakarta menjadi sorotan seluruh warga Indonesia, bahkan dunia. Menurut data yang dilansir pada situs aqin.org, kualitas udara Jakarta mencapai skala 170 AQI yang sudah termasuk kualitas udara yang tidak sehat. Data tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta terus mengalami penurunan bahkan naik 3x lipat daripada awal tahun. Sehingga pada awal Oktober Jakarta tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk peringkat kedua di dunia (Saubani, 2023). Bahkan di BBC Indonesia (28/09/2023) menyebutkan Jakarta sebagai kota paling tercemar se-Asia Tenggara. Polusi  udara  yang  terjadi  di  Jakarta  pada  saat  ini  sudah  sampai  pada  tahap  yang mengkhawatirkan oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius dan koordinasi yang efektif antara  masing  lembaga  yang  berwenang.  Media CNBC (16/08/2023)  menyebutkan  bahwa
permasalahan kualitas udara yang buruk di Jakarta tidak hanya dirasakan oleh warga biasa saja melainkan juga presiden. Dalam laman berita Kompas (14/08/2023) mewartakan kalua Presiden Jokowi  disebut  mengalami  batuk-batuk  akibat  kualitas  udara  Jakarta  yang  memburuk.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  permasalahan  kualitas  udara  mengancam  seluruh  lapisan  masyarakat  di Indonesia.  Maka  pencemaran  udara  di  Jakarta  dapat  dikatakan  sebagai  ancaman  nir-militer terhadap ketahanan negara Indonesia.
Sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Akbar, dkk menunjukkan bahwa potensi ancaman polusi  udara  terhadap  kesehatan  dan  biaya  yang  keluar  akibat  kesehatan  pada  tahun  2023 menunjukkan bahwa polusi udara berpotensi mengakibatkan lebih dari 10.000 orang meninggal dunia, lebih dari 5000 kasus penyakit jantung akibat penyakit gangguan saluran pernapasan, dan lebih dari 7000 penyakit yang dapat menjangkit anak-anak Jakarta setiap tahunnya. Total biaya ekonomi yang dapat ditimbulkan akibat polusi udara diperkirakan mencapai USD 2943,42 Juta atau jika dikonversikan ke rupiah mencapai 45,92632943 Triliun Rupiah setiap tahunnya.(Syuhada et al., 2023)
Mengenai  penyebab  memburuknya  kualitas  udara  di  Jakarta  sendiri,  terdapat  2  (dua)  pendapat yang saling bertentangan. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan dari KLHK yang diberitakan pada portal berita Kompas (21/09/2023) menuturkan bahwa factor terbesar pencemaran udara di DKI Jakarta adalah sector transportasi yang mencapai 44  persen.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  meningkatnya  jumlah  kendaraan  baru  dan  masih beroperasinya kendaraan tua.
Berkaitan dengan jumlah kendaraan yang berpartisipasi pada angka polusi udara di DKI Jakarta sendiri  diperkuat  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pramana  dan  Sibarani  (2020).  Pada penelitian yang dilakukan selama masa periode gugatan kualitas udara di Jakarta sempat membaik akibat  pandemi  COVID-19.  Pada  masa  pandemi  masyarakat  yang  beraktivitas  di  DKI  Jakarta banyak diwajibkan untuk bekerja dari rumah atau WFH (Work from Home). Kebijakan tersebut membuat DKI Jakarta sempat cukup sepi dari aktivitas kendaraan bermotor sehingga tingkat polusi menurun. Terlebih pada masa pandemi karena udara yang bersih, gunung salak dapat terlihat dari Jakarta.
Permasalahan polusi akibat kendaraan bermotor dikatakan pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana  &  Haryanto  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  ancaman  yang  paling  berpotensi mengakibatkan  penyakit  pernapasan  karena  partikel  karbon  yang  dikandung  hasil  pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor berupa karbon dioksida (CO2) dan karbon monoksida (CO)  berukuran  sangat  kecil  dan  mudah  masuk  ke  saluran  pernapasan  bahkan  masuk  melalui saluran udara kendaraan pribadi atau umum yang menggunakan pendingin udara.
Sementara berdasarkan pada policy brief yang diterbitkan oleh Next Policy (Nagara et al., 2023), selain factor kendaraan sebenarnya factor hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berbahan bahan bakar batubara juga ikut serta menjadi penyebab polusi di DKI Jakarta. Terhitung sebanyak 16 PLTU yang berada di sekitar DKI Jakarta, diantaranya PLTU Banten Suralaya, PLTU Cemindo  Gemilang,  PLTU  Pelabuhan  Ratu,  PLTU  Merak,  PLTU  Cilegon  PTIP,  PLTU  Jawa, PLTU Banten Labuan, PLTU DSS Serang, PLTU Banten Lontar, PLTU Cikarang Babelan, PLTU Fajar, PLTU Pindo Deli II, PLTU Indo Bharat Rayon, PLTU Purwakarta Indorama, PLTU Banten Serang, dan PLTU Bandung Indosyntec. Selain itu, ada juga industry manufaktur yang menjadi biang keladi dari memburuknya udara di DKI Jakarta. Menurut data Kementerian LHK, terdapat 1326  perusahaan  yang  terdapat  di  wilayah  Banten,  Jakarta,  dan  jawa  Barat.  Dari  jumlah  yang
begitu banyak tersebut, menghasilan total polutan sebanyak 352.650 ton yang terdiri SO2, NOx, dan PM yang berkontribusi pada peningkatan polusi udara di DKI Jakarta.
Permasalahan  mengenai  PLTU  diangkat  oleh Centre  for  Research  on  Energy  and  Clean  Air (CREA), yang menyebutkan bahwa  polusi PLTU batu bara Suralaya di  Banten menyebabkan 1.470 kematian setiap tahun dan menimbulkan kerugian kesehatan hingga Rp14,2 triliun. PLTU tersebut  juga  disebutkan  sebagai  salah  satu  penyumbang  polusi  udara  terbesar  di  kawasan Jabodetabek.  Laporan  dari  CREA  terkait  PLTU  Suralaya  kemudian  menjadi  perhatian  publik Indonesia khususnya Jabodetabek di tengah kontroversi mengenai polusi udara Jakarta.
Respon  pemerintah  terkait  laporan  CREA  adalah  menolak  keabsahan  laporan  tersebut. Perusahaan  listrik  negara  (PLN)  selaku  pengelola  PLTU  Suralaya  menyebutkan  bahwa  klaim CREA tidak ilmiah. PLN mengklaim bahwa PLTU Suralaya telah sesuai dengan standar aman terkait polusi udara. Meskipun begitu PLN mengambil langkah mematikan PLTU Suralaya 1,2,3 dan 4 sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap polusi udara. PLN kemudian menyebutkan bahwa tindakan mematikan PLTU tidak merubah kondisi udara di Jakarta.
Lebih lanjut terkait PLTU, Menko Manrives Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menyebutkan bahwa pemerintah  akan  menertibkan  PLTU  swasta  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  standar.  Staf pengajar sekaligus pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi (dalam Nugroho, 2023) turut menyebutkan  bahwa  PLTU  milik  PLN  telah  sesuai  standar  karena  menggunakan  beberapa teknologi-teknologi  yang  lebih  maju  seperti  Electrostatic  System  Precipitator  (ESP)  yang mengendalikan abu hasil proses pembakaran dan menjaring debu PM 2,5 dan teknologi Low NOx Burner yang dapat menekan polusi NO2 sangat rendah. PLTU swasta umumnya tidak memiliki teknologi-teknologi tersebut karena harganya yang mahal.
Cara pandang menempatkan kesalahan buruknya kualitas udara akibat polusi pembakaran bahan bakar  fossil  inilah  yang  turut  dipahami  oleh  pemerintah  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia mengambil  langkah-langkah  yang  lebih  berfokus  pada  pengurangan  penggunaan  kendaraan- kendaraan yang menggunakan bahan bakar fossil seperti pembaruan kendaraan umum berbasis listrik.  Kendaraan  berbahan  bakar  listrik  diharapkan  pemerintah  Indonesia  dapat  menangani permasalahan polusi dengan mengurangi pembakaran bahan bakar fossil dengan sumber energy terbarukan.
Meskipun  begitu  langkah  peralihan  dari  kendaraan  berbahan  bakar  fossil  ke  kendaraan berbahan  bakar  listrik  dianggap  tidak  efektif  dan  hanya  solusi  semu.  Hal  ini  karena  kendaraan listrik menggunakan listrik yang berasal dari batu bara. Indonesia masih menjadikan batu bara sebagai  sumber  utama  penghasil  listrik.  Penggunaan  batu  bara  inilah  yang  menjadi  masalah berikutnya dari polusi Jakarta yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di sekitar Jakarta. Ada  16  PLTU  yang  mengelilingi  provinsi  DKI  Jakarta  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi Jabodetabek.
Permasalahan berikutnya terkait dengan penggunaan kendaraan pribadi adalah mengenai komitmen  pemerintah  terkait  kendaraan  umum.  Pada  tahun  2022  Pemerintah  DKI  Jakarta didukung  C40 Cities  Climate  Leadership  Group,  International  Tranport  Workers  Ferderation (ITF), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengusung kampanye The Future is Public Transportation (FiPT). Deklarasi ini merupakan awal target bersih emisi atau net zero emission (NZE) pada tahun 2050. Cara mencapai target tersebut adalah dengan mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Perlu diingat bahwa provinsi DKI Jakarta ditopang oleh daerah penyangga Bodetabek yaitu Bogor,  Depok,  Tangerang  dan  Bekasi.  Keempat  daerah  penyangga  tersebut  setiap  harinya mengirimkan banyak orang yang bekerja di Jakarta. Permasalahan yang timbul adalah mayoritas pekerja tersebut lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Meskipun begitu penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 terkait dengan pekerja dari daerah penyangga  ke  Jakarta  menunjukkan  bahwa  kemajuan  pada  sisi  kendaraan  umum  baik  dari  sisi integrasi maupun harga dapat mendorong peralihan penggunaan kendaraan umum (Tjahjono et al., 2020).
Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah berperan dalam perbaikan transportasi public melalui  PT  Transjakarta  yang  menyediakan  layanan bus  rapid  transit (BRT)  dan  non-BRT (Mu’allimah & Mashpufah, 2021), PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta. PT Transjakarta juga mengelola layanan kendaraan microbus bernama Jaklingko yang diharapkan dapat menggantikan peran angkot di masa mendatang. Jaklingko diharapkan dapat mengurangi biaya first mile dan last mile dari perjalanan warga Jakarta maupun yang beraktivitas di wilayah Jakarta. PT Transjakarta turut ikut dalam peralihan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik dengan target mengganti seluruh bisnya ke bis listrik. PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta berperan dalam menyediakan layanan berbasis rel.
Permasalahan yang timbul adalah cara pandang pemerintah pusat yang lebih berfokus pada penggunaan  kendaraan  bermotor  pribadi  dibandingkan  dengan  optimalisasi  kendaraan  umum. Pemerintah Indonesia dinilai kurang memperhatikan kendaraan umum khususnya dalam kasus ini di Jabodetabek. Isu pencabutan subsidi KRL di awal tahun, penolakan pengadaan darurat KRL bekas  Jepang  untuk  menggantikan  KRL  yang  akan  pensiun,  problematika  pengoperasian  LRT Jabodetabek  dan  masalah  lain  seakan-akan  menunjukkan  pemerintah  Indonesia  kurang  tertarik pada  sektor  kendaraan  umum  dan  lebih  mementingkan  subsidi  kendaraan  listrik  pribadi.  Jika diperhatikan  lebih  jauh  dari  aspek  hukum,  permasalahan  kualitas  udara  di  Jakarta  bukan permasalahan yang baru timbul tahun 2023 melainkan permasalahan yang sudah berjalan secara berlarut-larut. Permasalahan mengenai kualitas udara Jakarta telah diangkat ke jalur hukum oleh beberapa perwakilan warga Jakarta melalui gugatan ke pengadilan. Awalnya adalah ketika dua puluh  orang  menyampaikan  notifikasi  berupa  tuntutan  terkait  pemulihan  kualitas  udara  Jakarta kepada tujuh pejabat pemerintah DKI Jakarta pada 5 Desember 2018.(Nathania & Fadhillah, 2020) Proses  hukum  tersebut,  majelis  hakim  memutuskan  para  tergugat  yang  diantaranya  adalah pemerintah Indonesia yang diwakili oleh presiden Joko Widodo dan gubernur DKI Jakarta yang diwakili  oleh  gubernur  Anies  Baswedan  dinyatakan  bersalah  pada  tingkat  Pengadilan  Negeri Jakarta pada 16 September 2021dan kemudian  dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat pada  tanggal  17  Oktober  2022.(Tinambunan  &  Erlianto,  2022)  Namun  presiden  Joko  Widodo mengajukan kasasi ke mahkamah agung sehingga proses hukum tersebut belum selesai sampai sekarang.
Permasalahan  pencemaran  udara  merupakan  persoalan  berkelanjutan  yang  terjadi  terus menerus dan di banyak tempat, serta memerlukan upaya massif dari segala pihak. Melihat kondisi tersebut,  perlu  adanya  pembahasan  mengenai  polusi  udara  dalam  perspektif  yang  berbeda dibandingkan dengan kajian yang sudah dilakukan. Untuk itu, penulis memaparkan polusi udara dalam perspektif bela negara.

## METODE

## Polusi Udara di Jakarta Dalam Perspektif Bela Negara
Pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  kualitatif  deskriptif. Dikarenakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan pada filsafat post-positivisme , maka peneliti merupakan instrument kunci dalam pengumpulan data (Moleong, 2018). Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi pustaka. Sehingga data yang digunakan berupa catatan berbentuk jurnal, artikel, hingga buku yang terkait dengan objek utama pada penelitian. Dalam menganalisis data, Anggito & Setiawan (2018) menuturkan bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu objektif, relevan, sesuai perkembangan, dan representative. Sehingga dalam menganalisis data, peneliti berpijak pada pendapat Miles & Huberman (1994) yang menyatakan bahwa terdapat tiga alur dalam menganalisis, yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Polusi Udara sebagai Ancaman Nir-Militer
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  aspek-aspek  lainnya  di  dunia,  mendorong terjadinya perubahan juga pada bentuk ancaman pada sebuah negara. Menurut Smith dan Martin (dalam Maidasari et al., 2023), menyebutkan bahwa ancaman merupakan segala hal yang dianggap dapat  mengganggu  keamanan  atau  kesejahteraan  individu  maupun  kelompok,  baik  itu  dalam konteks social, ekonomi, atau lingkungan. Sependapat dengan definisi tersebut, Crenshaw juga mengungkapkan  bahwa  ancaman  adalah  situasu  dimana  ada  potensi  terjadinya  kekerasan  atau kerusuhan, baik secara fisik atau verbal, yang dihasilkan dari adanya perbedaan atau konflik antar individua tau kelompok. Pendapat yang sama disampaikan oleh Jenkins yang menuturkan bahwa ancaman merupakan suatu keadaan dimana terdapat kemungkinan terjadinya kerugian atau bahaya bagi individua tau kelompok, baik secara langsung maupun tidak, yang dihasilkan dari adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak lain.
Menurut Maidasari et al., (2023), ancaman terbagi dari 3 (tiga) bentuk, yaitu ancaman yang berdasarkan  pada  jenisnya,  seperti  ancaman  militer  dan  non-militer,  berdasarkan  sumbernya, seperti  dalam  maupun  luar  negeri,  dan  berdasarkan  aktornya,  yaitu  negara  atau  non  negara. Ancaman  militer  merupakan  ancaman  yang  menggunakan  kekuatan  senjata  dan  terorganisir dengan baik yang dapat membahayakan kedaulat, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Bentuk nyata dari ancaman militer meliputi agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata,  spionase,  aksi  terror  bersenjata,  ancaman  keamanan  laut  dan  udara,  serta  konflik komunal. Sementara untuk ancaman non militer sendiri, merupakan ancaman yang menggunakan factor-faktor  yang  tidak  bersenjata  dan  memiliki  kemampuan  untuk  membahayakan  kedaulan negara,  keutuhan  wilayah  negara,  dan  keselamatan  seluruh  bangsa  (Menhan  Indonesia,  2016). Ancaman tersebut bisa meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.
Secara  konseptual,  berbicara  mengenai  ancaman  maka  erat  kaitannya  dengan  konsep pertahanan dan keamanan. Namun dengan berkembangnya hubungan internasional, maka konsep tersebut  juga  mengalami  perkembangan,  khususnya  perubahan  tersebut  dimulai  saat  runtuhnya negara Uni Soviet. Menurut Jerry Indrawan (2017), terdapat 6 (enam) factor yang mempengaruhi pergeseran tersebut, diantaranya pertama, pergeseran sumber ancaman dari lingkungan eksternal menjadi  domestic. Kedua, perubahan  sifat  ancaman  dari  militer  menjadi  non-militer. Ketiga, perubahan  respon  dari  militer  menjadi  non-militer. Keempat ,  perubahan  tanggung  jawab keamanan  dari  negara  menjadi  kolektif. Kelima ,  perubahan  nilai  inti  keamanan  dari  negara menjadi individual dan dari nasional menjadi keamanan global. Keenam , kebijakan pembangunan

## Polusi Udara di Jakarta Dalam Perspektif Bela Negara
instrument  militer  menuju  pada  kebijakan  kemanan  yang  memfokuskan  pada  pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Sementara  itu,  menurut  Buzan  (dalam  Azizah,  2021),  menyebutkan  lima  factor  yang mempengaruhi  perkembangan  studi  keamanan  dan  pertahanan,  yaitu great  power  politics, technology, event, institutionalization, dan academic debate . Great power politics menjadi factor pertama dan mungkin penentu dari pergeseran ataupun perkembangan dari kajian keamanan dan pertahanan  negara.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  persaingan  kekuatan  besar  politik antara  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  di  beberapa  decade  belakangan.  Factor  kedua  adalah perkembangan teknologi oleh masyarakat, mulai dari teknologi transportasi, komunikasi, dan juga sector persenjataan militer. Factor lain yang mendorong berkembangnya konsep pertahanan negara adalah event, yaitu  setiap  fenomena  kejadian  dapat  mempengaruhi  pandangan  serta  hubungan internasional . Selain  itu,  kebijakan  dari institutionalization atau  institusi  juga  mempengaruhi pergeseran  konsep  pertahanan  negara.  Penyebab  lain  yang  mendorong  adanya  pembaharuan pemikiran  konsep  pertahanan  negara  menurut  Buzan  dan  Hensen  adalah academic  debate. Menurutnya,  dari  hasil academic  debate tersebut  memang  dibutuhkan  untuk  memahami  dan mengkaji suatu permasalahan dalam dunia hubungan internasional.
Eko  Prasetyo  et  al.,  (2023)  menjelaskan  bahwa  ancaman  non  militer  memiliki  dimensi penanganan  yang  berbeda  dengan  penanganan  ancaman  militer.  Dalam  menghadapi  kondisi ancaman non militer tersebut, system pertahanan negara disusun dalam lapisan pertahanan non militer dengan memberdayakan instrument ideologi, politik, ekonomi, psikologi, social budaya, informasi  dan  teknologi,  serta  hokum  dan  HAM.  Sehinga  dalam  pertahanan  nirmiliter  adalah pertahanan  non  fisik  yang  tidak  menggunakan  senjata  seperti  yang  dilakukan  oleh  pertahanan militer.  Akan  tetapi  memberdayakan  factor  ideologi,  ekonomi,  social  budaya,  dan  teknologi melalui  profesi,  pengetahuan  dan  keahlian,  serta  kecerdasan  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Tabel 1 Perbedaan Konsep Keamanan Tradisional dan Modern Dimensi Keamanan Keamanan Tradisional Keamanan Modern/ Non-Tradisional The Origin of Threat (Asal Ancaman) Ancaman berasal dari luar Ancaman berasal dari (domestic) dan luar negara (internasional) The Nature of Threat (Sifat Ancaman) Ancaman bersifat militer Ancaman bersifat nirmiliter Response (Respon) Menggunakan pendekatan militer Melalui pendekatan hokum, ekonomi, social, dan diplomasi Responsibility of Security (Pihak yang bertanggungjawab) Negara sebagai actor tunggal Keamanan dilihat pada kerjasama individu, organisasi, dan negara pada tataran global Core Value of Security (Nilai Inti) Objek keamanan adalah kedaulatan dan territorial negara Objek keamanan adalah penghormatan HAM, lingkungan, kehidupan

## Polusi Udara di Jakarta Dalam Perspektif Bela Negara
social, dan keamanan masyarakat
(Sumber: Azizah, 2021)
Sependapat dengan pembaharuan konsep tersebut pada Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2022  tentang  Pertahanan  Negara  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  Pertahanan  Negara) menyebutkan  bahwa  system  pertahanan  negara  dalam  menghadapi  ancaman  nonmiliter menempatkan Lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk  dan  sifat  ancaman  yang  dihadapi  dengan  didukung  unsur  lain  dari  kekuatan  bangsa. Kemudian  diperkuat  dengan  terbitnya  Perarturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.
Kemudian jika dianalisis menggunakan pendekatan ancaman dan pertahanan negara, polusi udara dapat dikategorikan salah satu bentuk ancaman pertahanan negara dalam jenis non militer. Hal  tersebut  disebabkan  dengan  adanya  polusi  udara  memberikan  dampak  negative  bagi masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Lebih jauh, polusi udara juga mengancam beberapa aspek di masyarakat, diantaranya:

## 1. Ancaman Kesehatan
Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto et al., (2020), polusi udara dapat  menyebabkan  penyakit  pernapasan,  seperti  asma,  bronchitis,  dan  penyakit  paru lainnya. Selain itu, kesehatan masyarakat yang buruk juga dapat mengganggu ketahanan dan produktivitas warga negara yang akan berdampak pada stabilitas social dan ekonomi. Dengan adanya ancaman kesehatan ini juga dapat membebani system perawatan kesehatan di negara.
2. Ancaman Ekonomi
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Djoko  Mursinto  dan  Deni  Kusumawardani  (2016) menyebutkan  bahwa  selain  berdampak  pada  aspek  kesehatan,  polusi  udara  juga  dapat mengganggu  sector  yang  penting  seperti  ekonomi,  khususnya  pada  sector  pertanian, pariwisata, industry, dan beberapa sector lainnya.
3. Ancaman Lingkungan
Pada penelitian yang dilakukan oleh Ismiyati et al., (2014) dkk menunjukkan bahwa polusi udara dapat merusak lingkungan alam, baik itu tanah, air, terutama udara.  Dengan adanya kerusakan pada tanah dan air tersebut akan mengancam ketahanan pangan dan air bersih. Sehingga  akan  mengancam  keberlangsungan  masyarakat.  Selain  itu,  polusi  udara  juga dapat mempercepat perubahan iklim dan itu akan berdampak secara serius bagi keamanan dan stabilitas negara
4. Ancaman Sosial dan Politik
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dong et al., (2019 dan Yao et al., (2022)  mengatakan  bahwa  dampak  lain  dari  polusi  udara  yang  parah  dapat  memicu ketidapuasan social dan protes masyarakat. Apabila tidak segera diatas dengan efektif, hal ini  dapat  memicu  ketegangan  social  dan  politik  yang  akhirnya  mengancam  kestabilan sebuah negara.
5. Ketergantungan pada Sumber Energi Fosil
Polusi  udara  sering  erat  kaitannya dengan pembakaran  bahan  bakar  fosil,  yang  dapat membuat  negara  tergantung  pada  impor  energi.  Berdasarkan  pada  penelitian  yang
dilakukan oleh Perera (2018) menunjukkan bahwa pembakaran dari sumber energi fosil akan berdampak pada ketergantungan ekonomi negara terhadap energi tersebut. Sehingga kelak  generasi  selanjutnya  akan  semakin  mewarisi  energi  yang  tidak  ramah lingkungan.(Perera,  2018)  Dengan  ketergantungan  tersebut  juga  akan  berdampak  pada ketersediaan sumber energi fosil (Allifah et al., 2022).

## Bentuk Bela Negara pada Kasus Polusi Udara di Jakarta
Konsep  bela  negara  muncul  sebagai  bentuk  aktualisasi  dari  sikap  patronisme  atau nasionalisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Secara definisi, bela negara merupakan usaha membela negara yang dilandasin oleh kecintaan tanah air dan kesadaran berbangsa serta negara Indonesia, dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara dan berlandaskan pada UU 1945 sebagai konstitusi negara. Pendapat yang sama disampaikan oleh Siregar  et al., (2022), bahwa bela  negara  adalah  menjaga,  memelihara,  melindungi,  dan  mempertahankan  eksistensi  negara bahkan melepaskannya dari bahaya dan ancaman negara lainnya. Bela negara juga dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaannya pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga  bela  negara  sesungguhnya  bukan  hanya  dilakukan  oleh  TNI,  Polisi,  Pemerintah  saja, akan  tetapi  bisa  juga  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok.  Oleh  karena  itu,  Prasetyo  dkk menjelaskan  konsep  bela  negara  sebagai  sikap  dan  perbuatan  yang  ditunjukkan  individu, kelompok,  dan  bangsa  dalam  mengupayakan  yang  terbaik  terhadap  kepentingan  nasional  (D. Prasetyo et al., 2021)
Konsep  bela  negara,  sudah  tertuang  pada  UU  Pertahanan  Negara  yang  secara  spesifik tertulis pada Pasal 9. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib itu serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Mengenai bentuk bela negara sendiri, UU Pertahanan Negara menyebutkan bahwa dapat dilakukan melalui Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Mengenai nilai-nilai dasar bela  negara  sendiri  tertuang  pada  Surat  Edaran  Menteri  Keuangan  Nomor:  SE/12/MK.1/2019, diantaranya  meliputi  1)  sikap  cinta  tanah  air;  2)  sadar  berbangsa  dan  bernegara;  3)  setia  pada Pancasila sebagai ideologi negara; 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan 5) mempunyai kemampuan awal bela negara (Yulnelly & Setiyawati, 2023).
Sementara itu, Danang Prasetyo (2021) mengutip pendapat Supandji membagi 2 spektrum pada bela negara. Berikut ini spektrum dari bela negara:

## Tabel 2
Spektrum Bela Negara
Spektrum Bela Negara Lunak ( Soft ) Keras ( Hard ) Psikologis:
1. Memahami  ideologi  Pancasila serta UU NRI 1945
2. Nilai-Nilai luhur bangsa Indonesia 3. Wawasan kebangsaan Ancaman militer 1. Komponen utama 2. Komponen cadangan
3. Komponen pendukung

## Polusi Udara di Jakarta Dalam Perspektif Bela Negara
4. Rasa  persatuan  dan  kesatuan bangsa  dalam  kehidupan  sehari- hari
5. Kesadaran bela negara
Fisik: 1. Pelaksanaan  tugas  sehari-hari dalam rangka mengisi kemerdekaan 2. Pengabdian sesuai profesi 3. Menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia Internasional 4. Penanganan bencana dan ancaman
non militer
(Sumber:D. Prasetyo et al., 2021)
Pada  bagian  sebelumnya  sudah  dipaparkan  bahwa  polusi  udara  merupakan  salah  satu bentuk ancaman non militer yang dapat berdampak pada berbagai segmen di masyarakat. Sehingga negara membutuhkan kekuatan pendukung yang berasal dari rakyat.  Sebagai factor penting dan penggerak dari bela negara, rakyat harus memiliki kesadaran penuh terhadap kondisi negaranya. Untuk  aspek  kesadaran  tersebut,  terdapat  beberapa  karakteristik  yang  harus  ditumbuhkan  pada masyarakat,  yaitu  rasa  cintah  tanah  air,  sadar  berbangsa  dan  bernegara,  memiliki  keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara (Puspitasari, 2021). Pada table di atas, salah satu bentuk dari bela negara secara fisik adalah dengan berpartisipasi dalam menangani bencana dan ancaman non militer. Sehingga sebagai warga negara Indonesia,  maka  terdapat  beberapa  hal  yang  bisa  dilakukan  untuk  membantu  menyelesaikan permasalahan polusi udara di DKI Jakarta, diantaranya:
1. Pembentukan dan Penegakkan Regulasi yang berbasis pada energi ramah lingkungan Bela  negara  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  menjadi  warga  negara  Indonesia, terutama Pemerintah. Salah satu bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah  pembentukan  dan  penegakkan  regulasi  yang  berbasis  pada  ramah  lingkungan, seperti pengaturan emisi dari industry, kendaraan bermotor, dan sumber polusi lainnya.
2. Meningatkan kesadaran akan dampak polusi udara Implementasi  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  adalah  dengan  meningkatkan kesadaran  akan  dampak  dari  polusi  udara.  Upaya  peningkatan  tersebut  dapat  dilakukan melalui  penyebaran  informasi  melalui  media,  seminar,  maupun  menyampiakan  secara individu.
3. Penggunaan transportasi umum
Mengenai  bentuk  bela  negara  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  Pemerintah, penulsi berpendapat dengan cara menggunakan transportasi public. Dengan adanya teladan dari pihak pemerintah, maka diharapkan masyarakat mengikuti upaya tersebut. Tentunya dibarengi dengan kebijakan berupa peningkatan kualitas maupun kuantitas dari transportasi umum.
4. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan
Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  pemerintah  adalah menggunakan  kendaraan  yang  ramah  lingkungan.  Pada  aspek  ini,  pemerintah  dapat membentuk  sebuah  regulasi  mengeani  keharusan  untk  menggunakan  kendaraan  ramah lingkungan. Sehingga masyarakat akan berusaha mengikuti peraturan tersebut
5. Mengurangi konsumsi energi
Mengurangi konsumsi energi dapat dilakukan dengan mengganti peralatan rumah tangga dengan  yang  lebih  ramah  lingkungan,  kemudian  bisa  juga  dengan  mematikan  peralatan yang tidak digunakan
6. Mendorong pengembangan teknologi dan inovasi energi ramah lingkungan Salah satu upaya pengurangan polusi udara adalah dengan mengembangkan teknologi dan inovasi bagi energi ramah lingkungan. Salah satu upaya dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menjalin kerjasama beberapa kampus di Indonesia.
7. Menjalin kerjasama dengan berbagai sector di dalam dan luar negeri Selain menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan di Indonesia, salah satu upaya yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  negara  ataupun  perguruan tinggi di luar negeri. Sehingga mampu mengurangi polusi udara yang banyak terjadi di Indonesia

## KESIMPULAN
Berdasarkan yang sudah dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa polusi udara merupakan salah satu bentuk dari ancaman nonmiliter yang sedang terjadi. Sebab polusi dapat mengancam beberapa sector  di  masyarakat,  seperti  pada  aspek  kesehatan  masyarakat,  ekonomi,  social  dan  politik, lingkungan,  dan  juga  berakibat  pada  ketergantungan  bahan  bakar  fosil.  Sehingga  untuk menyelesaikannya,  dibutuhkan  sikap  bela  negara  dari  masyarakat  maupun  Pemerintah.  Bentuk bela negara yang dapat dilakukan dalam upaya penyelesaian polusi udara di DKI Jakarta seperti, pembentukan  dan  penegakkan  hokum  yang  berbasis  pada  energi  yang  ramah  lingkungan, meningkatkan kesadaran akan bahaya polusi udara, penggunaan transportasi umum, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, mengurangi konsumsi energi, mendorong pengembangan teknologi dan  inovasi  pada  energi  ramah  lingkungan,  dan  menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  sector  di dalam maupun luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Allifah,  S.,  Syaukat,  Y.,  &  Wijayanti,  P.  (2022).  Dampak  Tenaga  Air  dan  Bahan  Bakar  Fosil terhadap  Implementasi  Ekonomi  Hijau  di  Indonesia. Jurnal  Sumberdaya  Alam  Dan Lingkungan , 9 (3), 102–112. https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2022.009.03.3 Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (E. D. Lestari (Ed.)). CV.
Jejak.
Azizah, R. Z. H. (2021). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan
Negara-Bangsa. Jurnal Diplomasi Pertahanan , 6 (3), 94–104.
https://doi.org/10.33172/jdp.v6i3.666
Dong, D., Xu, X., Xu, W., & Xie, J. (2019). The Relationship Between The Actual Level of Air

## Polusi Udara di Jakarta Dalam Perspektif Bela Negara
Pollution  and  Residents’  Concern  About  Air  Pollution:  Evidence  from  Shanghai,  China. International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health , 16 (23).
https://doi.org/10.3390/ijerph16234784 Hasiman, F. (n.d.). Mencermati Polusi Udara Jakarta . Kompas.
https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/20/mencermati-polusi-udara-jakarta Indonesia, M. P. (2016). Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter .
Indrawan, J. (2017). Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 12 (2), 159. https://doi.org/10.26593/jihi.v12i2.2651.159-173 Ismiyati, Marlita, D., & Saidah, D. (2014). Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang. Jurnal Manajeen Transportasi & Logistik , 1 (3), 241–248. https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/23/24
Maidasari,  T.,  Saputro,  G.  E.,  &  Prakoso,  L.  Y.  (2023).  Peran  Doktrin  Pertahanan  Dalam Menghadapi  Ancaman  Nonmiliter  di  Bidang  Ekonomi. JETISH:  Journal  of  Education Technology Information Social Sciences and Health , 2 (1), 540–548.
Maulana,  E.,  &  Haryanto,  H.  C.  (2020).  Bagaimana  Kondisi  Kesadaran  Lingkungan  Terkait Pencemaran  Udara  Yang  Dimiliki  Oleh  Masyarakat  Perkotaan?  (Studi  Pendahuluan  Pada Masyarakat  Di  Jakarta). INQUIRY:  Jurnal  Ilmiah  Psikologi , 11 (1),  40–50. https://doi.org/10.51353/inquiry.v11i1.415
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook . Sage. Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitia Kualitatif (38th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
Mu’allimah, & Mashpufah, R. N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam  Mengatasi  Permasalahan  Transportasi  di  Perkotaan. Jurnal  Manajemen  Dan  Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 3 (4), 291–296. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i4.334
Mursinto, D., & Kusumawardani, D. (2016). Estimasi Dampak Ekonomi Dari Pencemaran Udara Terhadap  Kesehatan  Di  Indonesia. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat , 11 (2),  163. https://doi.org/10.15294/kemas.v11i2.3677
Nagara, G., Azzahrah, S., & Mahvitasari, I. (2023). Risalah Kebijakan: Solusi Semu Polusi Udara
Jakarta. In Next Policy (Vol. 1, Issue September). https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy_brief_wujudkan_keadilan_sosi al_dalam_jkn.pdf
Nathania,  B.,  &  Fadhillah,  F.  (2020).  Rangkuman  Perjalanan  Gugatan  Warga  Negara  Tentang Polusi  Udara  Jakarta  Pada  Tahun  2019. IBUKOTA:  Inisiatif  Bersikan  Udara,  Koalisi Semesta . https://icel.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Rangkuman-Perjalanan-Gugatan- Warga-Negara-Tentang-Polusi-Udara-Jakarta-Pada-Tahun-2019.pdf Nugroho,  A.  (2023). PLTU  Swasta  Berkontribusi  Buruknya  Polusi  Udara  di  Jabodetabek . Https://Ugm.Ac.Id.  https://ugm.ac.id/id/berita/pltu-swasta-berkontribusi-buruknya-polusi- udara-di-jabodetabek/
Perera, F. (2018). Pollution from Fossil-Fuel Combustion is The Leading Environmental Threat to Global Pediatric Health and Equity: Solutions exist. International Journal of Environmental Research and Public Health , 15 (1), 1–17. https://doi.org/10.3390/ijerph15010016 Polusi  udara  di  Jakarta  tertinggi  se-Asia  Tenggara,  dua  tahun  setelah  Pemprov  DKI  kalah gugatan . (2023). BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmy2nez84vo Pramana,  S.,  Paramartha,  D.  Y.,  Adhinugroho,  Y.,  &  Nurmalasari,  M.  (2020).  Air  Pollution

## Polusi Udara di Jakarta Dalam Perspektif Bela Negara
Changes of Jakarta, Banten, and West Java, Indonesia During the First Month of COVID-19 Pandemic. Journal  of  Business,  Economics  and  Environmental  Studies , 10 (4),  15–19. https://doi.org/10.13106/jbees.2020.vol10.no4.15
Prasetyo,  D.,  Manik,  T.  S.,  &  Riyanti,  D.  (2021).  Konseptualisasi  Hak  dan  Kewajiban  Warga Negara Dalam Upaya Bela Negara. Jurnal Pancasila Dan Bela Negara , 1 (1), 1–7.
Prasetyo, E., Awang, M., Setiawan, S., Susilo, T., Duarte, R. F., Yusgiantoro, P., & Midhio, W. (2023). Konsep Pertahanan Nirmiliter dalam Perspektif Revolution in Military Affairs untuk Menghadapi Aksi Nirmiliter Tiongkok di Grey Zone Laut Tiongkok Selatan dengan Metode AHP. JUKI : Jurnal Komputer Dan Informatika , 5 (1), 1–13.
Puspitasari, S. (2021). Pentingnya Realisasi Bela Negara Terhadap Generasi Muda Sebagai Bentuk Cinta Tanah Air. Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development , 3 (1), 72– 79. https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.43
Ramadhan, A., & Prabowo, D. (2023). Sandiaga Sebut Jokowi Sudah 4 Minggu Batuk gara-gara Polusi Udara Buruk Jakarta Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sandiaga Sebut  Jokowi  Sudah  4  Minggu  Batuk  gara-gara  Polusi  Udara  Buruk  Jakarta .  Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2023/08/14/20221291/sandiaga-sebut-jokowi-sudah-4- minggu-batuk-gara-gara-polusi-udara-buruk.%0A
Saubani, A. (2023). Jakarta Jadi Kota dengan Kualitas Udara Terburuk Kedua di Dunia pada Senin  Pagi .  Republika.  https://news.republika.co.id/berita/s1vnp6409/jakarta-jadi-kota- dengan-kualitas-udara-terburuk-kedua-di-dunia-pada-senin-pagi
Siregar,  S.  K.,  Rudiyanto,  Yulianto,  B.  A.,  Widodo,  P.,  &  Saragih,  H.  J.  R.  (2022). PELAKSANAAN BELA NEGARA SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA DALAM  MENGHADAPI  PANDEMI  COVID-19. Jurnal  Kewarganegaraan , 6 (1),  552– 559.
Sudaryanto, S., Prasetyawati, N. D., Sinaga, E., & Muslikah. (2020). Socialization of the Impact of Air Pollution on Health Disorders Comfort and the Environment Kesehatan Kenyamanan Dan  Lingkungan. SessionSOCIALIZATION  OF  THE  IMPACT  OF  AIR  POLLUTION  ON
HEALTH DISORDERS COMFORT AND THE ENVIRONMENT , 10. https://prosiding.gunabangsa.ac.id/index.php/mss/article/view/1/2
Syuhada, G., Akbar, A., Hardiawan, D., Pun, V., Darmawan, A., Heryati, S. H. A., Siregar, A. Y. M., Kusuma, R. R., Driejana, R., Ingole, V., Kass, D., & Mehta, S. (2023). Impacts of Air Pollution  on  Health  and  Cost  of  Illness  in  Jakarta,  Indonesia. International  Journal  of Environmental Research and Public Health , 20 (4), 1–14.
https://doi.org/10.3390/ijerph20042916
Tinambunan, W. D., & Erlianto, R. (2022). Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan  Hukum  Lingkungan  Hidup  Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura. Jurnal Justisia :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan  Dan  Pranata  Sosial , 7 (1),  30. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12815
Tjahjono,  T.,  Kusuma,  A.,  &  Septiawan,  A.  (2020).  The  Greater  Jakarta  Area  Commuters
Travelling Pattern. Transportation Research Procedia , 47 (2019), 585–592. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.03.135 Yanwardhana, E. (2023). Jokowi Batuk Saat Pidato, Polusi Udara RI Mengkhawatirkan? CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20230816150421-17-463581/jokowi- batuk-saat-pidato-polusi-udara-ri-mengkhawatirkan
Yao,  Y.,  Li,  X.,  Smyth,  R.,  &  Zang,  L.  (2022).  Air  Pollution  and  Political  Trust  in  Local Government:  Evidence  from  China. Journal  Environmental  Economics  and  Management , 115 (102724). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeem.2022.102724.
Yulnelly, & Setiyawati, M. E. (2023). Pemahaman Nilai-nilai Bela Negara Generasi Muda Dalam Menghadapi Informasi Di Era Digital. Jurnal Ikraith-Humaniora , 7 (2), 122–132.