## PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PALOPO
Aufaldy Shahab 1 , Muh. Amiruddin 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar aufaldy.shahab@gmail.com,ahkamjayadi445@gmail.com

## Abstrak
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang  penuntutan  yang  mampu  mewujudkan  kepastian  hukum,  ketertiban  hukum,  keadilan  dan  kebenaran berdasarkan hukum dan juga harus terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, mengamankan pelaksanaan pembangunan serta melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh adanya kasus dugaan korupsi terhadap pembangunan  Proyek  Jalan  Lingkar  Barat  (JLB)  di  Kota  Palopo  yang  dibangun  untuk  menjadi  penghubung antara  Kecamatan  Wara  Utara  dan  Kecamatan.  Hasil  informasi  yang  telah  didapatkan  yaitu  Kejaksaan  Negeri Palopo  telah  berhasil  menetapkan  tiga  tersangka  dan  masih  mengusut  tersangka-tersangka  lainnya.  Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi  dan  kendalanya  dengan  menggunakan  metode  Yuridis  Empiris  dan  berlokasi  di  Kantor  Kejaksaan Negeri Palopo Sulawesi Selatan.
Kata kunci: Kejaksaan, Intelijen, korupsi

## Abstract
The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as a government institution that exercises state power in the field of prosecution that is capable of realizing legal certainty, legal order, justice and truth based  on  law  and  must  also  be  fully  involved  in  the  development  process,  secure  the  implementation  of development and protect the interests of the community. For example, there was a case of alleged corruption in the  construction  of  the  Jalan  Lingkar  Barat  Project  (JLB)  in  Palopo  City,  which  was  built  to  become  a  link between Wara Utara and Wara. The result of the information that has been obtained is that the Palopo District Attorney has succeeded in determining three suspects and is still investigating other suspects. In this study, the author wants to know how the role of Attorney Intelligence in uncovering corruption and its obstacles using the Juridical Empirical method and located in the Palopo District Prosecutor's Office, South Sulawesi.
Keywords: Prosecutors, Intelligence, corruption

## PENDAHULUAN
Menurut  Bernes  dan  Teerers  kejahatan  (kriminalitas)  akan  selalu  hadir  dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan dan tidak ada kejahatan tanpa masyarakat.  Begitu  pula  dengan  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  kejahatan merupakan  masalah  sosial  yang  tidak  hanya  dihadapi  oleh  suatu  masyarakat  tertentu  atau negara  tertentu,  tetapi  merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh  seluruh  masyarakat  di  dunia. Upaya  menanggulangi  kejahatan  pada  hakikatnya  sangat  erat  kaitannya  dengan  kebijakan penanggulangan  kejahatan  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  politik  kriminal.  Marc  Ancel merumuskan pengertian politik kriminal dengan kalimat yang terjemahannya sebagai berikut: Organisasi  yang  rasional  untuk  mengontrol  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat  atau
organisasi  yang  rasional  sebagai  respons  sosial  terhadap  kejahatan. 1 Oleh  karena  itu,  pada masa kini masyarakat menaruh perhatian yang sangat besarterhadap lembaga pengadilan.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  harus  mampu  mewujudkan  kepastian  hukum, ketertiban  hukum,  keadilan  dan  kebenaran  berdasarkan  hukum  dan  mengindahkan  norma- norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Problematika  pada  penegak  hukum  adalah  mereka  yang  tidak  memahami  diri  yang sebenarnya  diri  pada  dirinya,  diri  yang  beragama  dan  diri  yang  pada  akhirnya  nanti menghadap  dan  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  di  alam  akhirat. 2 Kejaksaan  juga  harus  terlibat  sepenuhnya  dalam  proses  pembangunan  antara  lain  turut menciptakan  kondisi  yang  mendukung  dan  mengamankan  pelaksanaan  pembangunan  untuk menwujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, serta berkewajiban untuk turut  menjaga  dan  mengembangkan  kewibawaan  pemerintah  dan  Negara  serta  melindungi kepentingan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  Negara  pemerintahan  yang  melaksanakan kekuasaan  Negara  di  bidang  penuntutan  harus  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  pihak manapun,  yakni  yang  dilaksanakan  secara  merdeka  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. 3
Sebagai  contoh  adanya  kasus  dugaan  korupsi  terhadap  pembangunan  proyek  Jalan Lingkar  Barat  (JLB)  Di  Kota  Palopo  yang  dibangun  untuk  menjadi  penghubung  antara Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara. Anggaran pembangunan proyek ini berasal dari APBD Perubahan tahun 2016 senilai Rp 5 Miliar. Proyek tersebut sempat dihentikan karena tidak  memiliki  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL).  Proyek  tersebut  mulai bermasalah  pada  awal  tahun  2017  sehingga  pihak  kejaksaan  mulai  melakukan  penyelidikan pada  tanggal  8  September  2017  untuk  mengetahui  adanya  insikasi  korupsi  pada  pengerjaan proyek jalan yang menggeruk gunung tersebut.
Dalam  melakukan  penyelidikan  Kejaksaan  Negeri  Palopo  menghadirkan  puluhan saksi ahli yang berasal dari Universitas Hasanuddin dan audit BPKP Sulawesi Selatan. Pada
1 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), h. 7.
2 Ahkam  Jayadi, Memahami  Tujuan  Penrgakan  Hukum  Studi  Hukum  dengan  Pendekatan  Hikmah, (Yogyakarta, Genta Press, 2015).
3 Undang-Undang Kejaksaan, UU RI Nomor 16 Tahun 2004, (Cetakan Pertama; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. v.
waktu  itu  tim  ahli  melakukan  dua  kali  pemantauan  visual  proyek  yang  telah  dihentikan pengerjaannya  itu.  Hasil  penyelidikan  membuat  pihak  Kejari  menyurat  ke  BPKP  untuk melaksanakan  audit  dugaan  kerugiaan  Negara  dalam  proses  pengerjaan  proyek  tersebut. Sehingga pada 15 Maret 2018 audit BPKP pun keluar dan menetapkan kerugiaan Negara dari proyek itu senilai Rp 1,3 Miliar. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Palopo sudah menetapkan tiga  tersangka  dan  sudah  ditahan  oleh  Kejari  Palopo,  serta  masih  mengusut  tersangka- tersangka baru yang kemungkinan masih terlibat.
Dari  latar  belakang  di  ataslah  sehingga  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian terkait  Peranan  Intelejen  Kejaksaan  Negeri  Palopo  dalam  Mengungkap  Dugaan  Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Empiris  yang dimana  merupakan  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat. Pendekatan  dapat  dimaknai  sebagai  usaha  dalam  aktivitas  penelitian  untuk  mengadakan hubungan-hubungan  dengan  objek  yang  diteliti. 4 Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi.
Pendekatan  ini  digunakan  untuk  mengetahui  peranan  intelejen  kejaksaan  negeri Palopo dalam mengungkap dugaan tindak pidana korusi.Pendekatan di atas digunakan karena penelitian  ini  membutuhkan    jasa  beberapa  paradigma  keilmuan  tersebut.  Pendekatan  itu diharapkan mampu mengungkap berbagai macam hal sesuai dengan objek penelitian. Sumber data  dalam  penelitian  ini  diklasifikasikan  dalam  dua  jenis,  yakni  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder  dimana  data  primer  nya  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung dari  informan  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti  yaitu  Peranan  Intelejen Kejaksaan  Negeri  Palopo  dan  data  sekundernya  didapatkan  dari  pengumpulan  data  yang berupa dokumen atau melalui orang lain.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang  telah  dikumpulkan  dari  lapangan  diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan, yakni
4 Hadari Nawawi dan Martini  Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 66.
reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan. 5 Data  tersebut  baik berasal dari hasil observasi, wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejaksaan  Negeri  Palopo  (Kejari  Palopo)  secara  struktural  terletak  dibawah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan Kejaksaan Agung RI  yang berada di Ibu  Kota  Negara,  dengan  luas  wilayah  mencapai  145,73  km  persegi,  jumlah  penduduk mencapai lebih dari 1.707.767 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 11.719 per kilometer persegi dan kantor Kejaksaan Negeri Palopo terletak di Jl. Batara No. 11, Palopo.
Peranan  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Palopo  dalam  pengungkapan  dugaan  tindak pidana  korupsi  diatur  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia    No  :  PER- 037/A/J.A/2001  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Intelijen  Kejaksaan  Republik Indonesia  yaitu  melakukan  kegiatan  dan  operasi  intelijen  yustisial  atau  penyelidikan  untuk mengumpulkan  data  atau  keterangan  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  tentang  benar  atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan kepada  Pimpinan  atau  pihak  yang  berkepentingan  untuk  mendukung  kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Amri  Kurniawan  SH.,MH pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  melalui  upaya  penindakan  berupa  kegiatan  operasi intelijen  yustisial  (penyelidikan)  oleh  jajaran  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Palopo  bahwa Segera  setelah  seksi  intelijen  mendapatkan  informasi  (laporan  masyarakat,  pengaduan masyarakat, atau temuan sendiri) tentang adanya suatu indikasi tindak pidana korupsi, maka informasi  tersebut  disampaikan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  (Kajari)  Palopo.  Kajari kemudian  mendisposisi  surat  tersebut  kepada  Kapala  Seksi  Intelijen  (Kasi  Intel)  dengan permintaan untuk dibuat telaahan.
Secara  lebih  detail  Kasi  Intel  pada  Kejari  Palopo  mengatakan  bahwa  dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan Intelijen Kejaksaan membagi ke dalam beberapa  tahap,  yaitu  tahap  perencanaan  dan  pengumpulan  keterangan.  Tahap  perencanaan dilakukan  oleh  Intelijen  setelah  menerima  petunjuk  atau  perintah  dari  Pimpinan  Kejaksaan. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.
5 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 337.
Setelah  menyiapkan  perencanaan  mengenai  kegiatan  yang  akan  dilakukan, selanjutnya  Intelijen  melakukan  kegiatan  pengumpulan  bahan  keterangan.  Dalam  proses pengumpulan  keterangan  Intelijen  Kejaksaan  harus  melengkapi  data-data  yang  diperlukan dalam  melakukan  tahap  selanjutnya.  Penyelidikan  pada  tahap  ini  masih  bersifat  rahasia, dalam  tahap  ini  dilakukan  pencarian  data,  keterangan,  dan  alat  bukti  sebagai  bahan  untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Teknik pengumpulan data biasanya  dilakukan  dengan  metode  observasi  (pengamatan)  di  lapangan,  sedangkan  teknik pengumpulan  bahan  keterangan  dilakukan  dengan  cara  memintai  keterangan  atau mengadakan wawancara dengan seseorang.
Penyelidikan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  Intelijen  Kejaksaan  biasanya menggunakan  teknik  penyelidikan  secara  terbuka  maupun  secara  tertutup,  adapun  teknik penyelidikan  secara  terbuka  maupun  tertutup  yaitu  dimulai  dengan  wawancara.  Wawancara ini  diadakan  melalui  teknik  Tanya  jawab  seputar  permasalahan  yang  ingin  diketahui  oleh Intelijen Kejaksaan dengan memberikan pertanyaan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.
Tahap  selanjutnya  yaitu  elisitasi,  merupakan  kegiatan  dengan  teknik  melemparkan pertanyaan  yang  bersifat  memancing  yang  tanpa  disadari  oleh  obyek,  elisitasi  ini  biasanya digabung dengan cara wawancara yang tanpa disadari oleh pihak yang sedang diajak bicara.
Cara selanjutnya adalah observasi. Dalam hal observasi ini Kejaksaan terjun langsung ke  lapangan  untuk  melakukan  peninjauan  dan  pengamatan  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Kemudian  tahap  tahap  pemotretan  cara  yang  digunakan  adalah  memotret  atau mengambil obyek gambar yang ada dilapangan, terutama sasaran yang diinginkan. Biasanya pemotretan ini digunakan Intelijen Kejaksaan untuk mengetahui aset berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiiki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan data dan keterangan  yang telah dilakukan oleh Satuan  Intelijen Kejaksaan. Setelah  segala sesuatunya dipandang  cukup,  maka  dalam  jangka  waktu  paling  lama  7  hari  setelah  berakhirnya  surat perintah, Tim Pelaksana Intelijen (Tim Penyelidik) menyusun dan membuat Laporan Operasi Intelijen  Yustisial.  Dalam  hal  ini  bahan  keterangan  yang  telah  diterima  akan  diolah  melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan  bahan  mentah  akan  diolah  menjadi  data  yang  berguna  bagi  Kejaksan  dalam mengungkap tindak pidana korupsi.
Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui  kegiatan  pencatatan,  penilaian  dan  penafsiran.  Pencatatan  merupakan  kegiatan
pencatatan  secara  sistematis  yang  berupa  tulisan  atau  gambar  agar  memudahkan  dalam kegiatan penilaian dan penafsiran.
Tahap  penyampaian  dan  penggunaan  merupakan  tahap  atau  langkah  akhir  dari tahapan  pengumpulan  data  intelijen,  pada  tahap  ini  merupakan  lanjutan  dari  langkah pengolahan  data  yang  telah  disusun  dalam  bentuk  produk  Intelijen  untuk  di  sampaikan kepada pengguna. Bagaimanapun baiknya produk Intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak  akan  ada  artinya  apabila  tidak  dapat  digunakan  oleh  pengguna.  Oleh  sebab  itu  dalam tahap  ini,  agar  dapat  dipergunakan  maka  produk  intelijen  yang  telah  disusun  harus  tepat waktu dan dapat menjawab tuntutan tugas.
Pada  tahap  ini,  ketua  tim  pelaksana  intelijen  melalui  Kasi  Intel  menyampaikan Lapopsinsus  kepada  user  (Kajari)  dengan  Nota  Dinas.  Laporan  operasi  intelijen  yustisial tersebut diserahkan dengan dilampiri Matrik Hasil Operasi Intelijen Yustisial. Setelah Kepala Kejaksaan  Negeri  Palopo  membaca,  mempelajari,  dan  mencermati  isi  laporan  tersebut berpendapat  perlu  untuk  dilakukan  ekspos,  maka  pelaksana  intelijen  menyiapkan  bahan ekspos  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  hari  setelah  menerima  petunjuk/disposisi  dari Kajari.
Setelah  operasi  intelijen  yang  telah  dilaksanakan  mendapatkan  suatu  kesimpulan, selanjutnya  Kajari  memerintahkan  Kasi  Intel  untuk  membuat  laporan  ke  Kejaksaan  Tinggi SulSel  dalam  bentuk  Laporan  Intelijen  Khusus.  Biasanya,  untuk  kasus-kasus  yang  menarik perhatian  masyarakat  dan/atau  menyangkut  kerugian  negara  yang  besar  dan/atau  memiliki tingkat  kerumitan  yang  cukup  tinggi,  maka  Kejaksaan  Tinggi  SulSel  meminta  kepada Pelaksana  Intelijen  agar  melakukan  gelar  perkara  (ekspos)  di  Kejati,  dan  kesimpulan  yang diperoleh  dari  hasil  gelar  perkara  (ekspos)  di  Kejati  tersebut  yang  kemudian  digunakan sebagai  dasar  oleh  Pelaksana  Intelijen  dalam  menentukan  hasil  akhir  kegiatan  operasi intelijen (penyelidikan).
Dalam hal kesimpulan yang diambil adalah “ditingkatkan ke tahap penyidikan”, maka Kasi  Intel  akan  melimpahkan  penanganan  perkara  tersebut  ke  seksi  Tindak  Pidana  Khusus (Pidsus) disertai dengan  berita acara. Dengan dilimpahkannya penanganan perkara ke Seksi Pidsus, maka tugas  dan tanggung jawab pelaksana intelijen dalam kegiatan operasi  intelijen (penyelidikan) berakhir sudah.
Diperlukannya  evaluasi  akhir  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  hambatan- hambatan  yang  dialami  dilapangan  dari  rangkaian  proses  intelijen  tersebut.  Evaluasi berkaitan  dengan  penilaian  atas  proses  berulang  dimulai  dari  tahap  perencanaan,
pengumpulan  keterangan,  pengolahan  keterangan,  penyampaian  dan  penggunaan  untuk mendapatkan intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan atau peluang ancaman.
Terkait dengan peran intelijen, menurut Amri Kurniawan SH.,MH, selain melakukan penyelidikan  adanya  dugaan  tindak  pidana  korupsi  juga  berperan  dalam  hal  pencegahan terjadinya  tindak  pidana  korupsi  sehingga  dibentuk  Tim  Pengawal  dan  Pengamanan Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D).  pencegahan  ini  dilaksanakan  oleh  seksi intelijen  Kejaksaan  Negeri  Palopo  dengan  mengawal  dan  mengawasi  pemerintahan  dan pembangunan  daerah  yang  berdasar  pada  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  2015  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi.  Apabila  ada  hal  yang  memungkinkan  akan  terjadi tindak  pidana  terutama  tindak  pidana korupsi maka  intelijen  menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Dalam  setiap  pengungkapan  tindak  pidana  sering  ditemukan  hambatan  atau permasalahan.  Termasuk  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Palopo  memiliki  hambatan  dalam pengungkapan  dugaan  tindak  pidana  korupsi.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh Penulis,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai  hambatan-hambatan  apa  saja  yang sebenarnya  terjadi  dalam  hal  peranan  bagi  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Palopo  dalam pengungkapan  dugaan  tindak  pidana  korupsi  seperti  Faktor  Sumber  Daya  Manusia  (SDM), dalam  kasus  dugaan  tindak  pidana  korupsi  ini  minimnya  SDM  yang  dimiliki  Intelijen Kejaksaan  Negeri  Palopo  baik  secara  kuantitatif.  Secara  kuantitatif  SDM  masih  kurang sementara  untuk  menjalankan  tugas  seksi  intelijen  diperlukan  SDM  yang  lebih  mengingat tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime .
Kurangnya  personal  yang  mumpuni  dan  menguasai  ilmu  intelijen,  dengan  kata  lain aparatur  intelijen  masih  belum  memenuhi  standar  kompetisi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  intelijen,  disamping  dukungan  teknis  terhadap  pelaksanaan  tugas  intelijen  untuk mendukung  bidang  pidana  khusus  belum  terpola  dengan  baik  yang  diinginkan  (baru dilakukan secara insidentil).
Sistem  birokrasi  yang  lambat  juga  merupakan  salah  satu  kendala.  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  menjadi  tidak  leluasa  atau  terhambat  untuk maju.  Dalam  pemeriksaan  rekening    tersangka  yang  harus  meminta  izin  terlebih  dahulu kepada Gubernur Bank  Indonesia karena sifatnya rahasia ini sungguh-sungguh menyulitkan bagi Kejaksaan.
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan pasti mebutuhkan dana yang cukup  besar,  sedangkan  alokasi  dana  yang  dimiliki  oleh  Intelijen  Kejaksaan  terbatas  dan  di rasa  belum  mencukupi  untuk  mendukung  tugas  dan  fungsi  Intelijen  Kejaksaan  tersebut.
Apalagi dalam hal penyelidikan secara tertutup dan pengadaan alat yang dibutuhkan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang sedang di tangani mengingat tindak pidana  korupsi  ini  merupakan  kejahatan  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang  tertentu dengan modus atau tipologi yang semakin hari semakin canggih.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  Penulis  dapat  menarik kesimpulan  antara  lain  Peranan  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Palopo  dalam  pengungkapan dugaan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  melakukan  kegiatan  dan  operasi  intelijen  yustisial  atau penyelidikan untuk  mengumpulkan data atau keterangan  yang dapat  dijadikan bukti tentang benar  atau  tidaknya  terjadi  suatu  tindak  pidana  korupsi  yang  selanjutnya  bukti  tersebut diserahkan  ke  Pimpinan  atau  pihak  yang  berkepentingan  untuk  pengambilan  keputusan selanjutnya. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Palopo juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Hambatan  yang  dihadapi  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Palopo  dalam  pengungkapan dugaan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  masih  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  yang  dimiliki oleh  Seksi  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Palopo,  sistem  birokrasi  yang  lambat,  terbatasnya sarana  dan  prasarana,  modus  operandi  kejahatan  yang  semakin  canggih  serta  terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Rajawali Pers) Ahkam  Jayadi,  “Memahami Tujuan Penegakan  Hukum dengan Pendekatan Hikmah (Genta
Press, Yogyakarta, 2015)
Agus  Susanto,  “Peran  Intelejen  Kejaksaan  Dalam  Pengungkapan  Tindak  Pidana  Korupsi 2011  di  Kejaksaan  Negeri  Karanganyar”,  (Skripsi;Fakultas  Hukum  Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013).
A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif
Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice, (Cetakan ke-1; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016),
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: CV. Ananta, 1994).
Elwi  Dani,  Korusi  (Konsep,  Tindak  Pidan,  dan  Pemberantasannya),  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2014),
Ermanja  Djaja,  Memberantas  Korupsi  Bersama  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
Etta  Mamang  Sangadji  dan  Sopiah,  Metodologi  Penelitian:  Pendekatan  Praktis  dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 170.
Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995),
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Muladi,  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,  (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2004),
M. Dahlan Y. al-Barry dan L. Lya Sofyah Yacob, Kamus Induk Ilmiah Seri Intelektual (Cet. I; Surabaya: Target Press, 2003),
Penjelasan  Aturan  Peralihan  UUD  1945,  Rumusan  Perubahan:  ATURAN  PERALIHAN pasal I, II, III, IV, menjadi I, II, III.
Prayudi Guse, Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata,
Risky  Nur  Amalia.  “Peranan  Intelejen  Kejaksaan  Dalam  Pengungkapan  Dugaan  Tindak Pidana  Korupsi  (Kejaksaan  Negeri  Makassar)  (Skripsi,  Fakultas  Hukum  Unhas Makassar, 2016).
Robert  C.  Bogdan  dan  Sari  Knopp  Biklen,  Qualitative  Research  in  Educatioan;  an Introduction to Theory and Methods (Boston; Allyn and Bacon, 1998)
Soesilo Prajogo, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. (Wacana Intektual, 2007). Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2011),
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007).
Tim  Citra  Umbara,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2015  tentang Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (TIPIKOR),  (Cetakan  II;  Bandung: Citra Umbara. 2017),
Y.  Wahyu  Saronto,  Intelijen  (teori  intelijan  dan  pembangunan  jaringan),  (Jogjakarta:  CV Andi Offset, 2018).
Zulkifli & Jimmy, Kamus Hukum Dictionary of  Law, (Cetakan  I ;  Surabaya:    Grahamedia Press, 2012).