P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI TINDAKAN KEJAHATAN SKIMMING DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Yulianti 1 1 Fakultas Hukum, Universitas Antakusuma

## ABSTRAK
ARTICLE INFO
Perlindungan  Nasabah  Bank  adalah  Upaya  memberikan  kepastian  hukum kepada nasabah Bank Kejahatan Skiming adalah  Tindak kejahatan kegiatan atau  upaya  seseorang  untuk  membobol  data  dari  pita  magnetik  kartu ATM/Debit  sehingga  sang  pelaku  berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  21 tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.dapat  mengetahui  data  dari korban  Secara  ilegal.  Otoritas  Jasa  Keuangan  Adalah    Lembaga  yang independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan  dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam UU nomor 21 tahun 2011. Selain penerapan  Undang  undang  secara  tegas,  Bank  juga  harus  memberikan pendididkan dan  pengetahuan kepada nasabah bagaimaan cara menghindari kejahatan skimming. Kata Kunci:
Perlindungan nasabah Bank; Kejahatan
Skimming; Otoritas Jasa
Keuangan
Cite this paper: Yulianti, 2020. Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan
Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. ( Arti bank  menurut  Undang-undang  RI  nomor  10  Tahun  1998  tanggal  10  November  1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 2. ). Sedangkan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Kita  semua  tahu  bahwa  industri  Perbankan adalah  industri  jasa  berdasarkan  kepercayaan.  Perbankan  mempunyai  fungsi  utama sebagai  intermediasi,  yaitu  penghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya
secara efektif dan efisien pads sector-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas  perekonomian  sebuah  Negara.  Dalam  hal  ini,  bank  menghimpun  dana  dari masyarakat  berdasarkan  asas  kepercayaan  masyarakat.  Apabila  masyarakat  percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan  dana  mereka  di  bank,  dan  bank  dapat  menyalurkan  dana  tersebut  untuk menggerakkan  perekonomian  bangsa.  Jasa  bank  sangat  penting  dalam  pembangunan ekonomi suatu Negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank  yang paling  penting  dalam  kehidupan  ekonomi.  Kedua,  dengan  menerima  tabungan  dari nasabah dan meminjamkannya kepada para pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif (Lukman Santoso, 2011: 32). Dan Pengawasan Perbankan berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun  2011    pasal  55  ayat  2  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  ,  sejak Sejak  tanggal  31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
Terjadinya  proses  globalisasi  dalam  sistem  keuangan  dan  pesatnya  kemajuan  di bidang  teknologi  informasi  serta  inovasi  finansial  telah  menciptakan  sistem  keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. ( Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia  Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK ).  Banyaknya  permasalahan lintas sektoral  di sektor jasa keuangan, yang meliputi  tindakan  moral  hazard,  belum  optimalnya  perlindungan  konsumen  jasa keuangan,  dan  terganggunya  stabilitas  sistem  keuangan  semakin  mendorong diperlukannya  pembentukan  lembaga  pengawasan  di  sektor  jasa  keuangan  yang terintegrasi.  (  Penjelasan  Undang  Undang  Republik  Indonesia    Nomor  21  tahun  2011 tentang  OJK    )  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,    Pengawasan  Perbankan berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011  pasal 55 ayat 2 tentang Otoritas Jasa Keuangan  ,  sejak  Sejak  tanggal  31  Desember  2013,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan jasa  keuangan  di  sektor  Perbankan  beralih  dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
Pengawasan  tersebut    di  dalam  prakteknya  tentu  banyak  hambatan  dan  kendala dalam  mempertahankan  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  sebuah  bank.    Kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2018, terdapat banyak sekali kasus yang terdengar mengenai metode penipuan Bank bernama Skimming sehingga Skimming Bank bukanlah hal  baru  yang  terjadi  di  Indonesia.  Mungkin  sebagian  masyarakat  belum  mengetahui bagaimana metode penipuan ini bekerja sehingga tak sedikit masyarakat yang terjerat oleh pelaku Skimming. Lalu, apa itu Skimming?
Teknik Skimming adalah kegiatan atau upaya seseorang untuk membobol data dari pita magnetik kartu ATM/Debit sehingga sang pelaku dapat mengetahui data dari korban. Selanjutnya,  setelah  melakukan  teknik  tersebut  sang  pelaku  dapat  mengakses  data korban secara illegal. Teknik skimming menggunakan alat yang sengaja diletakkan pada slot  mesin  ATM.  Alat  yang  digunakan pelaku  bernama  skimmer.  Dengan  alat  tersebut, sang pelaku dapat menggunakan data yang terdapat pada magnetic stripe di ATM sang korban. Untuk kasus kasus  kejahatan skimming yang terjadi di Indoneisa,  polisi berhasil
menangkap komplotan pembobol uang nasabah bank yang bernama Caitanovici Andrean Stepan,  Raul  Kalai,  dan  Ionel  Robert  Lupu  asal  Romania,  serta  Ferenc  Hugyec  dari Hongaria. Satu orang lagi yang ditangkap yakni Milah Karmilah, warga negara Indonesia yang turut membantu aksi para tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyebut skimming sebagai bentuk "penjajahan" warga asing di Indonesia. Oleh karena  itu,  polisi  terus  menangkap  para  pelaku  kejahatan  tersebut.  "Ini  tidak  bosan- bosannya ya tersangka dari luar negeri yang ke Indonesia. Jadi, jangan sampai negara kita nanti akan 'dijajah' oleh para penikmat ini yang melakukan tindak pidana di Indonesia," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (17/3/2018). Selain pelaku kejahatan skimming asal Bulgaria, Romania, dan Hongaria, polisi mengaku pernah menangkap warga negara Slovenia dan Kroasia yang melakukan tindak pidana serupa. ( Sumber Detik News , 18 Maret 2018).
Liputan6.com,  Jakarta  -  Belakangan  ini  kejahatan  perbankan  berupa  pengurasan uang  nasabah  di  ATM  melalui  metode  skimming  semakin  marak.  Yang  mengejutkan, pelakunya ternyata sebagian besar warga negara asing (WNA). Kejahatan dengan metode ini sebenarnya bukan hal baru. Namun banyak nasabah yang menjadi korban kejahatan skimming baru-baru ini, membuat publik Tanah Air resah. Bagaimana tidak, uang di ATM hilang tiba-tiba tanpa jejak.
Skimming  merupakan  salah  satu  tindak  kejahatan  dalam  cyber  crime  dimana kejahatan  ini  dilakukan  melalui  jaringan  sistem  komputer,  baik  lokal  maupun  global, dengan  memanfaatkan  teknologi  dengan  cara  menyalin  informasi  yang  terdapat  pada magnetic stripe Kartu ATM secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Pelaku  cyber  crime  ini  memiliki  latar  belakang  kemampuan  yang  tinggi  di  bidangnya sehingga  sulit  untuk  melacak  dan  memberantasnya  secara  tuntas.  (Budi  Suhariyanto, Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime):  Urgensi  Pengaturan  dan  Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Skimming adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Modus operasinya adalah mengkloning data dari magnetic srtripe yang terdapat pada  kartu  ATM  milik  nasabah.  (  Liputan  6.Com,  Jakarta,  17/3/2018  )  Komplotan penjahat  pembobolan  ATM  dengan  skimming  diketahui  sebagian  besar  warga  asing setelah anggota Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap tiga WNA asal Rumania dan 1 WNA dari Hungaria pekan ini. Tiga WNA Rumania itu berinisial CAS (27), RK alias LM (27),  IRL (28) dan satu asal Hungaria  inisial FH (26). Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda  Metro  Jaya  AKBP  Aris  Priyono  menyebut,  selain  empat  WNA  itu,  pihaknya  juga mengamankan WNI berinisial MK (30). Kelimanya ditangkap di tempat berbeda. "Ada tiga lokasi ya (penangkapan) di Serpong dan satu di NTB di Lombok," kata AKBP Aris Priyono kepada Liputan6.com, Jakarta, Jumat 16 Maret 2018.
Selain mengamankan pelaku, polisi juga megamankan puluhan barang bukti terkait kejahatan skimming. "Ada sekitar seribuan kartu ATM yang telah diisi dengan data curian dan alat untuk membuat Skimmer," ujar Aris.
Dia  mengungkapkan,  kelima  tersangka  terhitung  sudah  hampir  setahun menjalankan aksinya. Para WNA itu datang ke Indonesia menggunakan visa turis. Aris mengatakan, penyidik saat ini tengah mendalami kaitan lima orang ini dengan pelaku- pelaku lain. Sebab bukan tidak mungkin para pelaku memiliki kelompok atau jaringan yang  beroperasi  di  Indonesia.  "Masih  diselidiki  apakah  ada  hubungan  dengan  kasus skimming  yang  sebelum-sebelumnya,"  ucap  Aris.  Dari  hasil  pemeriksaan  sementara, kelima pelaku diketahui telah menyebar alat skimmer ke kota-kota besar di Indonesia.
Dari pemeriksaan sementara juga muncul dugaan ada pelaku lain yang ikut membantu memasang alat skimming. Selain di Jakarta di Kota Kediri juga pernah terjadi kejahatan Skimming yang menimpa pada Bank plat Merah di kota tersebut. ( Sumber Investor Daily). Dari banyaknya kasus kejahatan skimming yang terjadi di Indonsia maka penulis tertarik melakukan  penelitian  yang  berjudul    :    “  PERLINDUNGAN  NASABAH  BANK  DARI TINDAKAN  KEJAHATAN  SKIMMING  DI  TINJAU  DARI  UNDANG  UNDANG  NOMOR  21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengethaui  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap  nasabah  korban  kejahatan  dengan  metode  skimming  ditinjau  dari  Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan. Mengetahui Upaya yang di lakukan Bank untuk mencegah Tindakan kejahatan Skimming. Kendala yang di hadapi Bank  dalam pencegahan tindakan kejahatan Skimming.
Penelitian  ini  menggunakan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif-Empiris  ,  yaitu Metode  penelitian  hukum  yang  pada  dasarnya  merupakan  penggabungan  antara pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  berbagai  unsur  empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang)  dalam  aksinya  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam suatu masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  korban  kejahatan dengan  metode  skimming  ditinjau  dari  Undang  Undang  Nomor  21  tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan.
Sebagaimana  pada    Bab  VI  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat, Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan, pada pasal 28 yang  berbunyi  Untuk  perlindungan  Konsumen  dan  masyarakat,  OJK  berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat  atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b.  meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Pada pasal 29 Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan berbunyi
OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b.  Membuat  mekanisme  pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di Lembaga Jasa Keuangan; dan
c.  Memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Sedangkan pada pasal Pasal 30, mengatakan (1)  Untuk  perlindungan  Konsumen  dan  masyarakat,  OJK  berwenang  melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. mengajukan gugatan:
1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang  menyebabkan  kerugian,  baik  yang  berada  di  bawah  penguasaan  pihak  yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
2.  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  pada Konsumen  dan/atau  Lembaga  Jasa  Keuangan  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Selain di Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tetntang Otoritas Jasa Keuangan, para pelaku tindak kejahatan skimming juga bisa di tindak  berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kejahatan pembobolan  ATM  dengan  metode  skimming  terdapat  delik  yang  dilakukan  oleh pelaku, yaitu melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  milik  orang  lain  atau  publik  karena dalam  penggunaan  skimmer  pelaku  melakukan  tranmisi  dengan  cara  melakukan pengiriman informasi elektronik dari ATM korban pada ATM yang dibuat oleh pelaku untuk  diakses  dan  digunakan  untuk  mengambil  uang  korba  melalui  mesin  ATM, sehingga  dengan  adanya  Undang  Undang  ITE      aparat  kepolisian  telah  mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya.
Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 telah diubah oleh Undang – Undang No 19 Tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik Pasal 46 yang berbunyi :
1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Pada Pasal 30 berbunyi :
1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Adapun ayat 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik, berbunyi
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusakk, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun  memindahkan  atau  mentransfer  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia  menjadi  dapat  diakses  oleh  publik  dengan  keutuhan  data  yang  tidak sebagaimana mestinya.
Jakarta, Kompas, Com  ( 28 Maret 2018 ) Selain itu terhadap dana nasabah yang hilang karena  kejahatan  skimming,    Otoritas  Jasa  Keuangan  (  OJK)  meminta  bank-bank  yang terdampak  tindak  kejahatan  skimming  untuk  mengecek  seluruh  mesin  ATM  yang dimilikinya.  Ini  dilakukan  guna  memastikan  mesin  ATM  tidak  dipasangi  perangkat skimmer  atau  kamera  tersembunyi.  OJK  pun  menyatakan  bakal  selalu  mengevaluasi manajemen  risiko  sistem  keamanan  perbankan.  Selain  itu,  bank-bank  juga  harus mengganti dana nasabah yang hilang karena menjadi korban kejahatan skimming. "Bagi nasabah  yang  dirugikan  karena  skimming,  bank  akan  menggantinya.  Kartu  ATM disarankan diganti yang pakai cip," ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo di Jakarta, Rabu (21/3/2018). Baca juga : Antisipasi Skimming, Bank Mandiri Perketat Patroli ke Mesin ATM Dia mengatakan, kejahatan skimming yang telah diungkap merupakan nasabah dari BRI dan Bank Mandiri. Meski demikian, Slamet tidak menyebutkan bank lain yang terkena kejahatan skimming selain kedua bank tersebut. "Sudah ada datanya. BRI dan Bank Mandiri, tapi semua (dana) diganti bank," jelas Slamet. Adapun Pengamat Ekonomi dan Perbankan dari Institute for Development of Economics and  Finance  (INDEF)  Bhima  Yudhistira  Adhinegara  menuturkan,  kejahatan  skimming telah terjadi di Indonesia sejak tahun 2014. Kejahatan skimming juga pernah terjadi di negara maju macam Inggris dan Jerman. Untuk itu, agar terhindar dari kasus skimming, perbankan  harus  secara  teratur  mengecek  mesin  ATM  dan  mengingatkan  kembali nasabah untuk lakukan penggantian PIN secara rutin

## 2. Upaya yang di lakukan Bank untuk mencegah Tindakan kejahatan Skimming.
Upaya-upaya/mitigasi  yang dilakukan Bank dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan  Bapak Wawan Suprianto, Branch Operation dan Service Manager , Bank Syariah Mandiri Cabang Pangkalan Bun , Kalimantan Tengah, adalah a. Menginfokan kepada  nasabah agar segera mengganti  kartu magnetic strip menjadi kartu  ATM    GPN  (Gerbang  Pembayaran  Nasional)  yang  berstandar  Bank  Indonesia. Sehingga  upaya  yang  paling  efektif  untuk  mencegah  terjadinya  skimming  adalah mengganti kartu debit dari teknologi pita magnetik ke kartu yang dilengkapi cip. Sebab, data nasabah  yang bisa diambil oleh pelaku kejahatan adalah yang tersimpan di kartu yang  dilengkapi  pita  magnetik.  Kini  Indonesia  telah  memiliki  sistem  pembayaran domestik  bernama  Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  dimana  sistem  ini mengintegrasikan  berbagai  instrumen  kanal  pembayaran  secara  nasional.  Dilengkapi dengan  teknologi  chip  untuk  memberikan  keamanan  transaksi  finansial.  Nasabah  bisa
menggunakan  Kartu  Debit/ATM  Domestik  berlogo  Nasional  (GPN)  tidak  hanya  pada mesin EDC atau terminal ATM Bank tertentu saja  melainkan di mesin EDC atau  terminal ATM Bank apapun yang memiliki logo GPN di seluruh Indonesia.
b.  Mengedukasi  Nasabah    agar  hati  hati  dalam  melakukan  transaksi  di  mesin  ATM, perhatikan keadaan mesin ATM, apakah ada yang mencurigakan. Pilih lokasi ATM yang aman,  jangan  memilih  transaksi  di  mesin  ATM  yang  lokasinya  sepi,  selain  itu  pihak perbankan harus secara rutin memberikan informasi dan sosialisasi kepada  nasabahnya untuk  selalu  berhati-hati  menggunakan  kartu  ATM,  bagaimana  mengenali  ruang  ATM standar, cara menggunakan ATM yang aman, serta call center yang benar untuk layanan informasi  pengaduan  terhadap  pemilik  kartu  ATM,  karena  banyak  di  temukan    stiker yang di tempel  pada mesin ATM yang menginfokan nomor Call Center yang salah yang di tempel oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
c. Mensosialisasikan kepada nasabah untuk sering sering mengganti PIN, karena ketika kartu  ATM  di  Skimming  ketika  nasabah  melakukan  penggantian  PIN  ATM,  maka perekaman data nasabah pada kartu tersebut akan teracak dan tidak berfungsi lagi. d. Pihak perbankan juga sudah memasang Pin Pad dan CCTV , di mana  Pin Pad yang di letakan di atas tombol mesin ATM berfungsi untuk mencegah dan meminimalkan resiko perekaman  PIN  nasabah  oleh  kamera  pengintan,  sedangkan  CCTV  berfungsi  untuk merekam  kegiatan  nasabah  di  mesin  ATM  sehingga  bila  terjadi  hal  hal  yang  tidak  di inginkan bank dapat menelusuri kejadian tersebut dari  rekaman CCTV yang ada
3.  Kendala yang di hadapi Bank  dalam pencegahan tindakan kejahatan Skimming.
a. Seperti  yang  penulis  kutip  dari  economi.okezone.com    PT  Bank  Rakyat  Indonesia memaparkan kendalanya  dalam migrasin kartu debit dari pita magnetic (magnetic strip)  ke  teknologi  chip.  Sebagaimana  di  ketahui    Bank  Indonesia  agar  perbankan menggunakan tecnologi chip pada kartu debit sebagai antisipasi  adanya kejahatan cyber ( cyber crime) yang salah satunya adalah skimming. Menurut Direktur Utama BRI  Suprajarto, memaparkan kendala yang di alami perseroan adalah dalam proses pembuatan chip iti sendiri. Sebab fihak yang memiliki kewenangan  untuk mencetak chip  yang  memiliki  kode  keamanan  sangat  terbatas    yaitu  Percetakan  Negara Republik  Indonesia  (PNRI)  dan  Percetakan  Uang  Republik  Indonesia  (Peruri).  Di mana saat ini kedua perusahaan tersebut kebanjiran order pembuatan teknologi cip dalam kartu debit.
Hal ini setelah BI meminta bank besar mempercepat implementasi cip dalam kartu debit. BI ingin agar sampai akhir tahun ini sudah lebih dari 30% kartu debit bank menggunakan teknologi cip. Suprajarto, Direktur Utama BRI bilang perusahaan yang bisa  mencetak  teknologi  cip  dalam  kartu  debit  terbatas.  "Kalau  kita  memproses pembuatan cip ini, perusahaan yang bisa melayani terbatas," kata Suprajarto dalam paparan kinerja, ( Kontan.co.id,) Kamis ,3 Mei 2018.
Apalagi  saat  ini  hampir  semua  bank  besar  ingin  mempercepat  proses  pencetakan kartu cip. Perusahaan seperti PNRI dan Peruri juga tidak bisa menaikkan kapasitas secara  drastis.  Hampir  semua  perbankan  minta  itu  (kartu  chip),  oleh  karena  itu mereka kapasitasnya enggak bisa dinaikkan jadi puluhan juta ini perlu ada tahapan," ujarnya  di  Kantor  BRI  Pusat,  Jakarta,  Kamis  (3/5/2018).  Dengan  jumlah  nasabah sekitar 70 juta orang, Suprajarto mengatakan bahwa BRI membutuhkan proses yang tentunya lebih memakan waktu ketimbang bank dengan nasabah lebih sedikit.
b. Ketua  Komite  VII  ASPI  Santoso  Liem mengungkapkan,  saat  ini  industri  perbankan telah memulai transisi penggunaan chip dari pita magnetik pada kartu ATM dan/atau kartu debit. Kendati demikian, Santoso memperkirakan jumlah kartu ATM dan/atau debit yang disertai chip masih kurang dari 10 persen dari total kartu yang beredar. Menurut Santoso, dari segi keamanan, kartu yang disertai chip memang lebih aman. Pasalnya, kartu chip lebih sulit digandakan dibandingkan kartu yang memiliki pita magnetik. Dengan demikian, risiko mengalami kejahatan dengan modus skimming bisa lebih kecil bagi nasabah. Namun, menurut dia, biaya pencetakan kartu chip lebih mahal  dibandingkan  kartu  pita  magnetik.  Sebagai  pembanding,  Santoso menyebutkan  biaya  produksi  satu  keping  kartu  pita  magnetik  hanya  sekitar  20 hingga  25  sen  dolar  AS.  Sementara  itu,  biaya  produksi  satu  keping  kartu  chip mencapai US$1.( CNN Indonesia | Rabu, 21/06/2017 )

## PENUTUP Kesimpulan
1. Untuk Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank sudah terlindungi dengan Undang  Undang  Nomor  21  tahun  2011  tetntang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.
2. Bank  Juga  harus  melakukan  pencegahan  terhadap  tinadakan  Skimming  dngan cara,
- Menginfokan  kepada    nasabah  agar  segera  mengganti    kartu  magnetic  strip menjadi  kartu  ATM    GPN  (Gerbang  Pembayaran  Nasional)  yang  berstandar Bank Indonesia yang sudah di lengkapi Chip.
- Mengedukasi  Nasabah    agar  hati  hati  dalam  melakukan  transaksi  di  mesin ATM.
- Mensosialisasikan kepada nasabah untuk sering sering mengganti PIN,
- Pihak perbankan agar  memasang Pin Pad dan CCTV.
3. Kendala  yang  dihadapi  Bank  dalam  dalam  pencegahan  tindakan  kejahatan Skimming adalah :
- Pada  proses  pembuatan  chip  iti  sendiri.  Sebab  fihak  yang  memiliki kewenangan    untuk  mencetak  chip  yang  memiliki  kode  keamanan  sangat terbatas  yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Di mana saat ini kedua perusahaan tersebut kebanjiran order pembuatan teknologi cip dalam kartu debit.
- Mahalnya biaya pembuatan kartu ATM bertekhnologio Chip

## Saran
Bank selain menggganti uang nasabah juga agar selalu melaporkan setiap kejahatan skimming ke pihak yang berwajib untuk  di proses secara hukum dan dihukum dengan hukuman maksimal untuk memberi efek jera  pada  para pelaku   ataupun yang berniat untuk melakukan kejahatan skimming.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Budi  Suhariyanto,  2013.  Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime):  Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Press,
Lukman Santoso, 2011. Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia,.

## Jurnal
Dian  Ekawati    Fakultas  Ilmu  Hukum,  Universitas  Pamulang      Perlindungan  hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspekti teknologi informasi dan perbankan

## Undang Undang
Undang Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang  Perbankan Undang Undang RI Nomor 21 tahun 2011 Tetnatng Otoritas Jasa keuangan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## Internet
CNN Indonesia | Rabu, 21/06/2017 )
Detik News, 18 Maret 2018
Economi.okezone.com
Investor Daily.
Kontan.co.id,) Kamis ,3 Mei 2018..