## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 949-961
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1823

## Audit Internal terhadap Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan Pemerintah Daerah

## Tumpak Haposan Simanjuntak
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Correspondence: tumpak@ipdn.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji peran Audit Internal dalam memperkuat ketahanan keuangan pemerintah daerah dengan mengintegrasikan  konsep  ketahanan  keuangan  dari  berbagai  sumber.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  Audit Internal dapat berkontribusi dalam merespons dan mengatasi tekanan keuangan dengan meningkatkan efektivitas pengendalian  internal,  kepatuhan,  efisiensi  operasional,  dan  manajemen  risiko.  Audit  Internal  bukan  hanya memberikan  respons  terhadap  tekanan  keuangan,  tetapi  juga  proaktif  dalam  pencegahan  kecurangan  dan pengelolaan  risiko  keuangan.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  studi  kasus,  penelitian melibatkan  15  praktisi  audit  internal  dari  berbagai  institusi  pemerintah.  yang  holistik  melibatkan  wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung untuk menyelami praktik audit internal yang dilakukan oleh responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik audit internal yang efektif bukan hanya berdampak pada deteksi  dan  pencegahan  kecurangan,  tetapi  juga  memainkan  peran  krusial  dalam  meningkatkan  integritas pelaporan  keuangan  dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah.  Meskipun  demikian,  beberapa  hambatan,  seperti keterbatasan  anggaran,  personel,  dan  teknologi,  mungkin  memengaruhi  kinerja  audit  internal.  Rekomendasi peningkatan mencakup investasi yang lebih besar dalam pelatihan teknologi, alokasi anggaran yang lebih baik, dan peningkatan jumlah personel dalam audit internal.
Kata kunci : audit internal; pemerintah daerah; kecurangan; penyimpangan keuangan; akuntabilitas; teknologi; kendala sumber daya

## ABSTRACT
This  study  examines  the  role  of  Internal  Audit  in  strengthening  local  government  financial  resilience  by integrating the concept of financial resilience from various sources. The research found that Internal Audit can contribute to responding to and overcoming financial stresses by improving the effectiveness of internal control, compliance, operational efficiency, and risk management. Internal Audit not only responds to financial pressures, but is also proactive in fraud prevention and financial risk management. The research method used a qualitative case study approach, the research involved 15 internal audit practitioners from various government institutions. The holistic involves in-depth interviews, document analysis, and direct observation to dive into the internal audit practices  conducted  by  respondents.  The  results  show  that  effective  internal  audit  practices  not  only  have  an impact  on  fraud  detection  and  prevention,  but  also  play  a  crucial  role  in  improving  the  integrity  of  financial reporting  and  accountability  of  local  governments.  However,  some  obstacles,  such  as  budget,  personnel,  and technology constraints, may affect internal audit performance. Improvement recommendations include greater investment in technology training, better budget allocation, and increased number of personnel in internal audit.
Keywords: internal audit; local government; fraud, financial irregularities; accountability; technology; resource constraints

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang berasal dari pajak dan alokasi dana pemerintah pusat. Tanggung jawab ini mencakup perencanaan keuangan, penganggaran, pengeluaran,  dan  pertanggungjawaban  dana  publik  (Nasution,  2017).  Dalam  perencanaan  keuangan, pemerintah  daerah  merumuskan  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  lokal  (Bardhan  & Mookherjee,  2006).  Penganggaran  yang  cermat  menjadi  tahap  kritis  dalam  memilih  program  dan proyek  yang  akan  didanai,  serta  alokasi  sumber  daya  yang  efektif  (Caamaño-Alegre  et  al.,  2013). Pengeluaran  memerlukan  transparansi  dan  akuntabilitas  tinggi  untuk  memastikan  penggunaan  dana sesuai  peraturan  dan  memberikan  manfaat  maksimal  bagi  masyarakat  (Faruque,  2006). Pertanggungjawaban  melibatkan  penyediaan  laporan  keuangan  yang  jelas  dan  transparan,  serta
keterlibatan  dalam  proses  audit  untuk  memverifikasi  kepatuhan  dan  kewajaran  penggunaan  dana (Porter,  2009).  Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  menciptakan  kebijakan  keuangan  yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan pelayanan publik berkualitas (Joumard & Kongsrud, 2003; Maśloch et al., 2015; Nasution, 2017; Oyovbaire, 2023; Thuy & Lim, 2023). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, data empiris menunjukkan peningkatan kekhawatiran terkait meningkatnya kasus kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah. Trend ini menciptakan  perhatian  yang  mendalam  terhadap  perlunya  langkah-langkah  pencegahan  dan penanganan yang efektif guna mengatasi risiko-risiko tersebut dan menjaga integritas keuangan entitas pemerintah daerah  (Androniceanu, 2021; Nurdin et al., 2023; Puron-Cid et al., 2019; Rachmatullah, 2020) .
Menurut  laporan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  tahun  2023,  sekitar  20%  pemerintah daerah  di  Indonesia  menghadapi  tantangan  serius  terkait  indikasi  kecurangan  dalam  pengelolaan keuangan. Data ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan, seperti pelaporan keuangan yang tidak akurat,  penggunaan  dana  yang  tidak  sesuai,  dan  ketidakpatuhan  terhadap  prosedur  pengelolaan keuangan  (BPK-RI,  2023).  Laporan  tersebut  juga  mengungkapkan  9.158  temuan  yang  melibatkan 15.674  permasalahan  senilai  Rp18,37  triliun.  Dari  jumlah  tersebut,  7.020  permasalahan  berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  senilai  Rp17,33  triliun,  dan  538  permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,04 triliun  (BPK-RI, 2022, 2023).
Tabel 1.
Temuan dan Permasalahan Menurut Laporan BPK Tahun 2023.
No. Kategori Jumlah Temuan Jumlah Permasalahan Nilai (Triliun Rp) 1 Kelemahan SPI 7.020 - - 2 Ketidakpatuhan Hukum 8.116 - 17,33 3 Ketidakpatuhan Ekonomi 538 - 1,04 4 Kerugian, Potensi Kerugian, dan Kekurangan Penerimaan 5.465 17,33 - 5 Penyimpangan Administrasi 2.651 - -
Permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi  kerugian,  dan  kekurangan  penerimaan  sebanyak  5.465  permasalahan  senilai  Rp17,33  triliun. Sementara itu, ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi mencapai 2.651 permasalahan. BPK- RI dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 menyebutkan bahwa selama  proses  pemeriksaan,  tindak  lanjut  entitas  dilakukan  dengan  penyetoran  uang  dan/atau penyerahan aset baru senilai Rp2,41 triliun atau 13,9% (BPK-RI, 2023).
Tabel 2.

## Realisasi Tindak Lanjut Entitas
No. Jenis Tindak Lanjut Nilai (Triliun Rp) Persentase (%) 1 Penyetoran Uang dan/atau Penyerahan Aset 2,41 13,9
Data terkini menunjukkan bahwa insiden kecurangan keuangan di tingkat pemerintah daerah telah mengalami  peningkatan  yang signifikan.  Menurut  laporan  BPK  (Badan  Pemeriksa  Keuangan), sejumlah daerah menghadapi permasalahan serius terkait ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan, termasuk  indikasi  kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan.  Hal  ini  menciptakan  ketidakpastian  dan merongrong  kepercayaan  masyarakat  terhadap  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah (BPK-RI, 2023).
Tabel 3.

## Kasus Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan di Pemerintah Daerah (BPK-RI, 2023)
No. Prov/Kab/Kota Bentuk Kecurangan Tingkat Keseriusan 1 342 Pelaporan Tidak Akurat Tinggi 2 320 Penggunaan Dana Tidak Sesuai Sedang 3 421 Ketidakpatuhan Prosedur Tinggi
Penerapan praktik tata kelola keuangan yang baik, khususnya melibatkan audit internal, Dalam konteks  audit  internal,  pemahaman  ini  mendapat  dukungan  dari  prinsip-prinsip  audit  internal  yang ditegaskan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). Fungsi audit internal, yang mencakup evaluasi dan peningkatan  efektivitas  pengendalian  internal,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  agensi,  menciptakan landasan untuk pencegahan kecurangan di pemerintah daerah (Dut, 2023; Gunawan & Wardana, 2023). Audit  internal  dengan  prinsip-prinsip  agensi  yang  menekankan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Oleh karena itu, penerapan praktik tata kelola keuangan yang baik, terutama melalui audit internal, bukan hanya mengoptimalkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga membentuk sistem keuangan yang lebih transparan dan dapat dipercaya.
Dalam  skala  internasional,  beberapa  negara  telah  mencapai  keberhasilan  signifikan  dalam upaya meningkatkan ketahanan terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di sektor pemerintah daerah.  Keberhasilan  ini  dapat  ditemukan  dalam  penerapan  strategi-strategi  efektif  yang  mencakup model pengelolaan keuangan yang inklusif dan penerapan pendekatan tingkat transparansi yang lebih tinggi. Salah satu contoh yang menonjol adalah Denmark, yang dikenal karena sistem tata kelola yang kuat dan transparan (Greve, 2006; Johnston, 2013; Krogh et al., 2022; Nag & Kohli, 2023) Pemerintah Denmark telah mengadopsi model pengelolaan keuangan yang inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan (Laursen et al., 2011; Leal Filho et al., 2016; Lienert, 2013). Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, seperti publikasi terbuka atas data keuangan pemerintah daerah, telah menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan (Greve, 2006; Johnston, 2013; Krogh et al., 2022; Nag & Kohli, 2023) .
Penting  untuk  diakui  bahwa  kecurangan  dan  penyimpangan  keuangan  di  pemerintah  daerah dapat  membahayakan  stabilitas  keuangan  daerah,  menghambat  pembangunan,  dan  menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian lokal (Kuntadi, 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk meningkatkan ketahanan terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah. Dalam upaya ini, pemahaman mendalam terhadap sumber daya dan mekanisme pengawasan yang ada menjadi krusial (Bahri, 2019). Kecurangan dan penyimpangan keuangan dapat mengancam akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  Pemda.  Kecurangan  adalah  tindakan  yang disengaja  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  tidak  sah  atau  untuk menghindari kerugian yang tidak semestinya, yang melibatkan penggunaan penipuan, penyalahgunaan kepercayaan,  atau manipulasi  informasi.  Penyimpangan  keuangan adalah  tindakan  yang tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan dan penyimpangan keuangan di  pemerintah  daerah  merupakan  masalah  serius  yang  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  yang signifikan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya  serius  untuk  meningkatkan  ketahanan  terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah. Audit internal memiliki peran penting dalam  upaya  ini,  karena  dapat  membantu  pemerintah  daerah  untuk  mendeteksi  dan  mencegah kecurangan dan penyimpangan keuangan, sehingga dapat melindungi aset, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

## Kerangka Teori

## Audit Internal
Audit  internal  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  sistem  pengendalian  internal suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah. Audit internal berperan untuk memberikan keyakinan dan  jaminan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  telah  berjalan  efektif  dan  efisien,  serta  untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya (Bento et al., 2018; Coso, 2004). Audit internal, yang didefinisikan oleh Arens et al., (2012) sebagai proses sistematis dan terstruktur, dilakukan oleh pihak internal  suatu  organisasi.  Tujuannya  adalah  untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan  efektivitas pengendalian  internal  serta  membantu  mencapai  tujuan  organisasi.  Pendekatan  ini  tidak  hanya memfokuskan pada keandalan laporan keuangan, tetapi juga melibatkan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, efisiensi operasional, dan manajemen risiko. Audit internal merupakan proses sistematis  yang  dilakukan  oleh  pihak  internal  organisasi  untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan efektivitas  pengendalian  internal  serta  membantu  mencapai  tujuan  organisasi.  Audit  internal  tidak hanya terfokus pada keandalan laporan keuangan, melainkan juga melibatkan evaluasi aspek-aspek lain
seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, efisiensi operasional, dan manajemen risiko (Arens et al., 2012).
Audit internal sebagai proses independen dan objektif yang dilakukan oleh profesional internal, memiliki peran sentral dalam menilai dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal di organisasi, termasuk  di  pemerintah  daerah.  Lebih  dari  sekadar  verifikasi  laporan  keuangan,  Audit  Internal  juga melibatkan  evaluasi  aspek-aspek  seperti  kepatuhan  terhadap  kebijakan,  efisiensi  operasional,  dan manajemen  risiko,  yang  secara  keseluruhan  mendukung  terciptanya  ketahanan  (Arens  et  al.,  2012; Kuntadi, 2023; Petrascu & Dobre, 2016; Santosa & Suyunus, 2016; Stewart & Subramaniam, 2010).
Menurut The  Institute  of  Internal  Auditors (IIA)  (2017),  kerangka  kerja  Praktik  Profesional Internasional  (IPPF)  memberikan  pedoman  bagi  praktisi  audit  internal  dalam  menjalankan  tugas auditor. Dokumen ini mencakup standar etika, standar tugas, standar kinerja, dan standar implementasi, yang semuanya berkontribusi pada penyediaan jasa audit internal yang efektif dan efisien (IIA, 2017). Prinsip-prinsip  Audit  Internal,  seperti  keberlanjutan,  integritas,  objektivitas,  kerahasiaan,  serta keterampilan dan kehati-hatian profesional, yang didefinisikan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), menjadi panduan bagi profesional Audit Internal dalam memberikan penilaian akurat dan bermanfaat terhadap keuangan dan operasi pemerintah daerah (IIA, 2017). Dalam konteks deteksi dan pencegahan kecurangan,  Audit  Internal  memainkan  peran  kunci.  kecurangan  melibatkan  manipulasi  laporan keuangan,  pencurian aset, dan  korupsi,  dan  Audit  Internal  dapat menggunakan teknik  audit  forensik untuk mendeteksi kecurangan serta merumuskan rekomendasi penguatan pengendalian internal (Steve et al., 2009).
Audit  internal  juga  dapat  membantu  meningkatkan  ketahanan  terhadap  kecurangan  dengan fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko. Dengan penilaian risiko yang menyeluruh, Audit Internal dapat  menyusun  rencana  audit  yang  sesuai  untuk  meminimalkan  peluang  terjadinya  kecurangan. Penguatan  peran  Audit  Internal  juga  dapat  dicapai  melalui  kebijakan  dan  prosedur.  Seiring  dengan konsep  yang  ditekankan  oleh  Lienert  (2013).,  kebijakan  dan  prosedur  institusional  dapat  menjadi landasan yang kuat dalam memperkuat ketahanan keuangan, dan Audit Internal dapat berperan aktif dalam pengembangan serta implementasinya. Dampak dari desentralisasi fiskal, seperti yang dibahas oleh  Shah  (2007),  menjadi  faktor  yang  perlu  diperhitungkan  dalam  lingkungan  audit  internal pemerintah daerah. Adaptasi pendekatan Audit Internal dalam memahami dan mengelola risiko yang muncul  dari  desentralisasi  fiskal  menjadi  kunci  untuk  memastikan  keefektifan  proses  audit.  Audit internal  dapat berperan  dalam meningkatkan  ketahanan  pemerintah  daerah terhadap  kecurangan  dan penyimpangan keuangan melalui berbagai cara, antara lain 1) menilai efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian  internal,  2)  mendeteksi  dan  mencegah  kecurangan  dan  penyimpangan  keuangan,  3) melakukan  investigasi  terhadap  kecurangan  dan  penyimpangan  keuangan  dan  4)  memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian internal (IIA, 2017).
Pendekatan audit forensik, sebagaimana diperkenalkan oleh Singleton et al. (2010), memiliki relevansi  yang  tinggi  dalam  mengidentifikasi  dan  mencegah  kecurangan.  Audit  forensik  melibatkan metode dan teknik yang terfokus pada pemeriksaan kecurangan, memberikan dasar yang kokoh bagi audit  internal  untuk  mendeteksi  tindakan  curang  dengan  lebih  efektif.  Dengan  memanfaatkan pendekatan ini, audit internal dapat lebih teliti dan sistematis dalam mengungkap potensi kecurangan, termasuk  manipulasi  laporan  keuangan  atau  aktivitas  tidak  sah  lainnya  yang  mungkin  terjadi  dalam konteks pemerintah daerah. Oleh karena itu, integrasi audit forensik dapat menjadi bagian integral dari upaya  penguatan  mekanisme  pengendalian  internal,  membantu  menciptakan  lingkungan  yang  lebih bebas dari praktik kecurangan, dan meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah.

## Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan
Kecurangan dan penyimpangan keuangan adalah tindakan yang melanggar norma dan aturan yang  berlaku  dalam  pengelolaan  keuangan.  Tindakan  ini  dapat  merugikan  pihak-pihak  yang berkepentingan, baik secara  finansial maupun non-finansial (Hong & Jeong, 2023). Kecurangan dan penyimpangan keuangan memberikan gambaran tentang tindakan yang melibatkan pelanggaran etika dan  standar  akuntansi  dengan  tujuan  utama  memanipulasi  laporan  keuangan  atau  mengalihkan  dana secara  tidak  sah.  Selain  itu,  konsep  penyimpangan  keuangan  mencakup  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  atau  ketentuan  yang  berlaku,  yang  berpotensi  menyebabkan kerugian  keuangan  negara  (Albrecht  et  al.,  2018).  Albrecht  et  al.,  (2018)  secara  komprehensif mengklasifikasikan  berbagai  bentuk  kecurangan  penyimpangan  keuangan, mencakup  praktik-praktik
seperti  manipulasi  laporan  keuangan,  tindakan  pencurian  terhadap  aset  dan  pelanggaran  terhadap kebijakan dan prosedur keuangan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh T. Singleton & W.  Singleton,  (2010)  dalam  melengkapi  pemahaman  ini  dengan  mengamati  keragaman  metode kecurangan, yang mencakup tidak hanya manipulasi laporan keuangan, tetapi juga pencurian aset, serta pelanggaran terhadap kebijakan keuangan yang mengatur prosedur-prosedur yang harus diikuti.
Penyebab kecurangan penyimpangan keuangan, Dalam Fraud Triangle , terdiri dari tiga tahap yang  saling  berkaitan.  1)  Tekanan  ( Pressure )  terkait  dengan  motivasi  seseorang  untuk  melakukan kecurangan, seperti masalah personal atau tuntutan pekerjaan yang tinggi, tekanan adalah faktor yang mendorong  seseorang  untuk  melakukan  kecurangan.  Tekanan  ini  dapat  berupa  masalah  finansial, seperti  utang  besar,  masalah  personal,  seperti  perceraian,  atau  masalah  pekerjaan,  seperti  tuntutan pekerjaan yang tinggi. 2) peluang ( opportunity ) muncul akibat pengawasan yang lemah dan SOP yang tidak  jelas,  memberikan  celah  bagi  pelaku  kecurangan.  Peluang  ini  dapat  berupa  kelemahan  dalam sistem pengendalian internal, seperti tidak adanya pemisahan tugas yang jelas, atau adanya kelemahan dalam pengawasan 3) pembenaran ( rationalization ) adalah tahap di mana oknum pegawai memberikan alasan untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan, seperti masalah gaji atau keinginan memberi bonus. Rasionalisasi adalah faktor yang membenarkan tindakan kecurangan. Rasionalisasi ini dapat berupa keyakinan bahwa kecurangan adalah hal yang wajar, atau keyakinan bahwa kecurangan tidak akan terdeteksi.
Dalam Fraud  Triangle ,  ketiga  tahap  ini  saling  berinteraksi  dan  dapat  menganalisis  potensi terjadinya kecurangan. Ketiga faktor tersebut tidak selalu hadir secara bersamaan, tetapi dapat muncul secara bergantian atau bersamaan, seorang pegawai yang menghadapi tekanan finansial (tekanan) dapat memanfaatkan  peluang  kecurangan  ketika  pengawasan  lemah  (peluang)  dan  mencari  pembenaran melalui alasan gaji yang tidak memadai (pembenaran) (Cressey, 1953).

## Gambar 1 Fraud Triangle

## METODE
Penelitian ini akan menerapkan pendekatan kualitatif studi kasus dengan mendalami ketahanan terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di pemerintah daerah, dengan fokus pada perspektif audit  internal.  Teknik  wawancara  mendalam  akan  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari  para profesional audit internal. Wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang peran audit internal  dalam  mengatasi  kecurangan  dan  meningkatkan  ketahanan  keuangan  di  pemerintah  daerah, sebagaimana  yang  didefinisikan  oleh  Institute  of  Internal  Auditors  (IIA)  sebagai  kesediaan  dan kemampuan organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kecurangan (IIA, 2017).
Observasi akan dilakukan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang praktik audit internal, termasuk bagaimana praktik tersebut dilaksanakan dalam konteks nyata dan bagaimana praktik tersebut dapat  meningkatkan  ketahanan  keuangan  pemerintah  daerah  (Lofland  &  J  Lofland,  1984).  Analisis dokumen akan dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi praktik audit internal  dalam  konteks  nyata,  termasuk  bagaimana  praktik  tersebut  telah  dirancang  dan diimplementasikan,  serta  bagaimana  praktik  tersebut  dapat  meningkatkan  ketahanan  keuangan pemerintah daerah. Subjek penelitian ini melibatkan 15 partisipan dari berbagai institusi, termasuk 7 pejabat  audit  di  pemerintah  daerah,  audit  internal  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dan  BPK. Partisipan  dipilih  dengan  hati-hati  untuk  mencakup  keberagaman  tingkat  jabatan,  latar  belakang
pendidikan, dan pengalaman kerja, sehingga mencerminkan representasi yang seimbang dari berbagai sektor audit internal di Indonesia.
Data yang terkumpul akan dianalisis secara induktif, dengan mengidentifikasi temuan utama melalui  proses  pengumpulan  dan  pemeriksaan  data.  Teknik  analisis  data  melibatkan  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mempertimbangkan konteks dan pola temuan yang muncul. Untuk memastikan validitas data, triangulasi akan diterapkan dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Langkah-langkah pengabsahan juga akan  diambil  dengan  membandingkan temuan  dengan  literatur terkait  dan memperoleh  umpan  balik dari responden (Johnsson et al., 2021). Data kualitatif akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses ini melibatkan identifikasi, pemilihan, analisis, dan penyajian pola tematik atau motif yang muncul dari data wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Cresswell, 1998).
Penelitian ini akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk hak partisipan untuk memberikan informasi secara sukarela dan rahasia serta penggunaan data dengan penuh integritas. Model pengembangan penelitian usulan melibatkan siklus literatif. 1) mengidentifikasi masalah  melalui  peninjauan  temuan  awal.  2)  menganalisis  dan  merumuskan  rekomendasi  untuk meningkatkan  audit  internal  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  ketahanan  terhadap  kecurangan.  3) memvalidasi rekomendasi dengan melibatkan praktisi audit internal dan pemangku kepentingan terkait. 4)  mengimplementasikan  rekomendasi  yang  telah  divalidasi  dalam  lingkungan  audit  internal pemerintah  daerah.  5)  melakukan  evaluasi  untuk  mengukur  dampak  implementasi  rekomendasi terhadap peningkatan ketahanan terhadap kecurangan. Model ini memastikan adopsi langkah-langkah berkelanjutan dan terfokus pada perbaikan berbasis temuan empiris, menjadikan hasil penelitian lebih mendalam dan solutif terhadap isu-isu ketahanan keuangan di pemerintah daerah.

## Gambar 1. Model pengembangan penelitian

## HASIL
Hasil  penelitian  ini  melibatkan  partisipasi  15  responden  dari  berbagai  tingkatan  jabatan  di lembaga audit internal pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam konteks peran audit internal dalam  pengendalian  internal  pemerintah  daerah,  temuan  menunjukkan  bahwa  audit  internal  telah berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian melalui identifikasi dan perbaikan kelemahan  yang  terungkap  dalam  laporan  hasil  audit.  Selain  itu,  audit  internal  juga  membantu
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dengan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun  2023,  terdapat  412  pemerintah  daerah  yang  telah  menyerahkan  laporan  keuangan  (LK)  tahun anggaran 2022. Dari jumlah tersebut, 394 pemda atau 95,8% meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Berikut adalah data laporan kepatuhan terkait LKPD tahun anggaran 2022 (BPK-RI, 2023):
Tabel 4.

## Jumlah Pemerintah Daerah Memperoleh Opini LKPD dari BPK-RI Tahun 2022
Jenis Opini Jumlah Pemerintah Daerah Persentase WTP 394 95,8% WDP 18 4,4% TMP 0 0,0% TDP 0 0,0%
Hasil  penelitian  ini  menggunakan  laporan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik Indonesia  tahun  2023  sebagai  landasan  utama  untuk  menilai  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah (LKPD) pada tahun anggaran 2022. BPK menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit terhadap entitas pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sehingga temuan-temuan yang diungkapkan oleh BPK dapat dianggap sebagai refleksi dari keadaan aktual dan akuratnya laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.
Dalam  konteks  ini,  BPK  memberikan  gambaran  holistik  mengenai  opini  yang  diberikan terhadap LKPD tahun anggaran 2022. Sebanyak 394 pemerintah daerah, atau sekitar 95,8%, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, yang menandakan bahwa laporan keuangan tersebut dianggap memadai, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sementara itu, terdapat beberapa pemda  yang  memperoleh  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  yang  menyiratkan  adanya ketidaksesuaian  dalam  penyajian  atau  pencatatan  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  pengguna laporan. Data tersebut menjadi penting dalam konteks penelitian karena dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik audit internal telah efektif dalam mengukur dan memitigasi risiko terhadap kecurangan dan penyimpangan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Jika sebagian besar pemerintah daerah memperoleh opini WTP, hal ini dapat diartikan bahwa praktik audit internal dan sistem pengendalian internal yang diterapkan telah efektif dalam menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan akurat. Namun, keberhasilan ini juga dapat menjadi perhatian apabila masih terdapat sejumlah pemda yang memperoleh opini WDP atau opini lainnya. Temuan-temuan ini dapat menjadi titik fokus untuk analisis lebih lanjut guna memahami potensi penyebabnya, dan hasilnya dapat digunakan  sebagai  dasar  untuk  peningkatan  praktik  audit  internal  di  masa  mendatang.  Dengan demikian,  hasil  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah,  serta  relevansinya  terhadap  efektivitas  praktik  audit  internal  dan pengendalian internal di tingkat pemerintah daerah.

## Tabel 5

## Jumlah Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
Komponen Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Manajemen Risiko 1.988 2.257 2.359 2.257 Pengendalian Intern 5.728 6.617 7.512 6.617 Tata Kelola Pemerintahan 369 372 372 372 Total 7.085 9.246 10.243 9.246
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Kenaikan tersebut terjadi pada komponen manajemen risiko dan pengendalian intern. Pada tahun 2023, jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi pada komponen manajemen risiko dan pengendalian intern.
Kenaikan jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah dari tahun 2020  hingga  tahun  2022  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  banyak  kelemahan  dalam  sistem
pengendalian  internal  pemerintah  daerah.  Kelemahan-kelemahan  tersebut  dapat  menjadi  risiko  bagi terjadinya kecurangan dan penyimpangan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera melakukan  perbaikan  terhadap  kelemahan-kelemahan  tersebut  untuk  meningkatkan  efektivitas pengendalian  internal  dan  mencegah  terjadinya  kecurangan  dan  penyimpangan  keuangan.  Hasil wawancara  juga  menegaskan  bahwa  temuan  audit  BPK  membuat  aparatur  pemerintah  daerah  lebih sadar akan potensi risiko kecurangan dan penyimpangan keuangan. Kaitannya dengan penelitian, hal ini mendukung temuan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah dapat dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  kecurangan  atau penyimpangan keuangan.
Jumlah kelemahan yang tercatat dalam tabel menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam mengelola pengendalian internal pemerintah daerah. Dengan adanya temuan audit BPK dan penelitian terkait  audit  internal,  disarankan  agar  pemerintah  daerah  segera  mengidentifikasi,  memahami,  dan memperbaiki  kelemahan-kelemahan  tersebut.  Upaya  ini  diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas pengendalian  internal,  mengurangi  risiko  kecurangan,  dan  meminimalkan  potensi  penyimpangan keuangan di level pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit BPK dapat meningkatkan  kewaspadaan  dan  kehati-hatian  aparatur  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  tugas sehari-hari. Temuan-temuan tersebut mendorong aparatur pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam  melaksanakan  transaksi  keuangan,  memperkuat  integritas  sistem  pengendalian  internal,  dan secara langsung membentuk sikap yang lebih hati-hati dalam menghadapi potensi risiko kecurangan dan penyimpangan keuangan.

## Tabel 6
Korelasi antara Tingkat Penerapan Prinsip-prinsip Audit Internal dengan Efektivitas Auditor
Intern Tingkat Penerapan Prinsip-prinsip Audit Internal Efektivitas Auditor Intern Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi
Analisis  pada  Tabel  5  memberikan  ilustrasi  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara  tingkat penerapan  prinsip-prinsip  audit  internal  dan  efektivitas  auditor intern.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, semakin tinggi tingkat keyakinan tentang efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan kata lain, penerapan prinsip-prinsip audit internal secara positif berkorelasi dengan kualitas layanan audit internal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang mendukung pandangan bahwa profesionalisme yang ditingkatkan pada auditor internal berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan audit internal. Para partisipan juga menyoroti bahwa kualitas audit internal yang baik menjadi landasan yang kuat untuk pengelolaan risiko keuangan yang efektif dan deteksi potensial kecurangan di pemerintah daerah.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Association of Government Accountants (AGA) pada tahun 2020  juga  mengindikasikan  bahwa  organisasi  dengan  audit  internal  berkualitas  tinggi  lebih  efektif dalam mengelola risiko keuangan dan mendeteksi kecurangan (AGA, 2021).

## Tabel 7

## Korelasi antara Kualitas Audit Internal dengan
Efektivitas Pengelolaan Risiko Keuangan dan Deteksi Kecurangan
Kualitas Audit Internal Efektivitas Pengelolaan Risiko Keuangan Efektivitas Deteksi Kecurangan Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi Tinggi
Survei yang dilakukan oleh Association of Government Accountants (AGA) pada tahun 2020, seperti  yang  tergambarkan  dalam  Tabel  6,  mengindikasikan  bahwa  organisasi  dengan  audit  internal berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan efektivitas pengelolaan risiko keuangan dan deteksi kecurangan.  Data  dalam  tabel  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  kualitas  audit  internal,  semakin
tinggi pula efektivitas dalam mengelola risiko keuangan dan mendeteksi kecurangan. Dengan merujuk pada  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  audit  internal memberikan  dampak  positif  terhadap  kualitas  layanan  audit  internal.  Auditor  internal  yang  secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan tingkat profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi  yang  lebih  tinggi  dalam  menjalankan  tugas  audit.  Oleh  karena  itu,  auditor  internal  yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip audit internal dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan risiko  keuangan  dan  mendeteksi  potensial  kecurangan  di  pemerintah  daerah,  sejalan  dengan  temuan penelitian di atas.

## Pembahasan

## Audit Internal sebagai Instrumen Strategis
Prinsip-prinsip  Audit  Internal  yang  telah  ditetapkan  oleh  Institute  of  Internal  Auditors  (IIA) memberikan  landasan  bagi  konfirmasi  empiris  ini,  menggarisbawahi  keberlanjutan,  integritas, objektivitas,  kerahasiaan,  serta  keterampilan  dan  kehati-hatian  profesional  (IIA,  2017).  fungsi  Audit Internal  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mengevaluasi  dan  meningkatkan  efektivitas pengendalian internal di organisasi. Audit internal diidentifikasi sebagai elemen kunci yang membantu mengatasi  kesenjangan  informasi  dengan  menyediakan  evaluasi  independen  terhadap  keefektifan kontrol  internal,  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan  dan mengurangi risiko kecurangan. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori agensi yang menekankan bahwa kontrol internal yang efektif dapat meminimalkan risiko kecurangan dengan mengidentifikasi potensi kelemahan atau celah dalam sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, temuan penelitian ini  menunjukkan  bahwa  praktik  audit  internal  yang  efektif  dapat  berperan  sebagai  langkah  proaktif dalam meminimalkan risiko kecurangan di pemerintah daerah (Meckling & Jensen, 1976).
Konfirmasi empiris ini sejalan dengan prinsip-prinsip Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), yang mencakup keberlanjutan, integritas, objektivitas, kerahasiaan, serta keterampilan dan kehati-hatian profesional (IIA, 2017). Dalam penelitian ini, Audit Internal juga memainkan  peran  penting  dalam  penilaian  risiko  dan  pengembangan  kebijakan  serta  prosedur institusional  untuk  memperkuat  ketahanan  keuangan,  sesuai  dengan  ide-ide  yang  ditekankan  oleh Lienert  (2013).  Oleh  karena  itu,  kehadiran  Audit  Internal  tidak  hanya  sebagai  lembaga  pengawas laporan keuangan tetapi juga sebagai agen yang terlibat dalam pembentukan fondasi yang kuat untuk ketahanan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan  konsep-konsep  teori  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  fungsi  Audit  Internal memiliki peran strategis yang signifikan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien.
Audit internal dapat membantu organisasi untuk:
1. Memastikan  bahwa  pengendalian  internal  telah  dirancang  dan  diimplementasikan  secara  efektif untuk mencapai tujuan organisasi (IPPF, 2022).
2. Mendukung manajemen risiko dengan mengidentifikasi dan menilai risiko, serta mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian untuk mengurangi risiko tersebut (AICPA, 2022)..
3. Membantu  organisasi  untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  lain  yang berlaku (IIA, 2022)
Oleh karena itu, fungsi Audit Internal perlu dikelola secara profesional dan independen untuk dapat menjalankan peran strategisnya secara efektif.

## Prinsip-prinsip Audit Internal
Temuan penelitian menyoroti prinsip-prinsip audit internal, termasuk keberlanjutan, integritas, objektivitas,  kerahasiaan,  dan  keterampilan  profesional,  sebagai  aspek  krusial  dalam  meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah. Prinsip-prinsip ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli dan The  Institute  of  Internal  Auditors (IIA)  (2017),  menjadi  landasan  bagi  praktisi  audit  internal  dalam memberikan  penilaian  yang  akurat  terhadap  keuangan  dan  operasi  pemerintah  daerah.  Temuan penelitian  menyoroti  prinsip-prinsip  audit  internal,  termasuk  keberlanjutan,  integritas,  objektivitas, kerahasiaan,  dan  keterampilan  profesional,  sebagai  aspek  krusial  dalam  meningkatkan  ketahanan keuangan  pemerintah  daerah.  Prinsip-prinsip  ini,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  para  ahli  dan  The Institute  of  Internal  Auditors  (IIA)  (2017),  menjadi  landasan  bagi  praktisi  audit  internal  dalam memberikan penilaian yang akurat terhadap keuangan dan operasi pemerintah daerah.
Prinsip-prinsip  audit  internal  merupakan  aspek  penting  dalam  praktik  audit  internal  yang efektif. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik audit internal pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan tersebut mencerminkan pentingnya prinsip-prinsip  audit  internal  dalam  konteks  praktik  audit  internal  yang  efektif,  khususnya  dalam lingkup  pemerintah  daerah.  Penerapan  prinsip-prinsip  ini  dapat  memberikan  dampak  positif  yang signifikan terhadap ketahanan keuangan pemerintah daerah, menciptakan landasan yang kokoh untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah  audit  internal,  organisasi  pemerintah  daerah  dapat  memastikan  bahwa  mereka  tidak  hanya menjalankan praktik audit yang efisien tetapi juga membangun fondasi yang tangguh untuk menghadapi tantangan finansial dan risiko keuangan.
Prinsip-prinsip  audit  internal,  seperti  keberlanjutan,  integritas,  objektivitas,  kerahasiaan,  dan keterampilan  profesional,  bukan  hanya  sekadar  pedoman,  tetapi  menjadi  landasan  yang  mendukung kredibilitas dan akurasi penilaian audit internal. Dalam konteks pemerintah daerah, di mana tanggung jawab keuangan dan akuntabilitas sangat penting, prinsip-prinsip ini menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang tangguh dan dapat diandalkan. Melalui penerapan prinsip-prinsip audit  internal,  pemerintah daerah  dapat meningkatkan  efektivitas  pengendalian internal, mengurangi risiko  keuangan,  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Langkah-langkah  ini tidak hanya menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Dengan  demikian,  kesimpulan  ini  menekankan  bahwa  prinsip-prinsip  audit  internal  adalah landasan esensial yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian ketahanan keuangan pemerintah  daerah.  Integrasi  prinsip-prinsip  ini  dalam  praktik  audit  internal  merupakan  langkah strategis  untuk  memastikan  keberlanjutan  dan  kesehatan  keuangan  yang  berkelanjutan dalam  jangka panjang.

## Pencegahan Kecurangan dan penyimpangan serta Pengelolaan Risiko
Temuan  penelitian  ini  secara  jelas  menegaskan  bahwa  peran  Audit  Internal  dalam  konteks pemerintah  daerah  tidak  hanya  terbatas  pada  verifikasi  laporan  keuangan,  melainkan  lebih  jauh mencakup fungsi krusial dalam identifikasi, pencegahan, dan pengelolaan risiko keuangan. Kontribusi Audit Internal dalam menjaga integritas dan keandalan informasi keuangan organisasi menjadi semakin penting,  khususnya  melalui  penerapan  teknik  audit  forensik  yang  terbukti  efektif.  Pendekatan  audit forensik,  sebagai  salah  satu  strategi  yang  diadopsi  oleh  Audit  Internal,  telah  membuktikan keefektifannya dalam menangani risiko keuangan. Teknik ini membantu Audit Internal untuk secara mendalam  memeriksa  dan  menganalisis  potensi  kecurangan  melalui  pendekatan  investigatif  yang cermat. Singleton et al. (2010) menjelaskan bahwa audit forensik menitikberatkan pada pemeriksaan kecurangan dan penyalahgunaan keuangan, menjadikannya alat yang sangat relevan dalam menghadapi ancaman risiko keuangan.
Konsep Fraud  Triangle yang  diperkenalkan  oleh  Cressey  (1953)  juga  memberikan  dasar teoritis yang kuat untuk mendukung temuan penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan terjadi ketika tiga elemen utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization),  bersama-sama  hadir  dalam  suatu  situasi.  Dengan  memahami  dan  mengidentifikasi faktor-faktor  tersebut,  Audit  Internal  dapat  mengembangkan  langkah-langkah  preventif  dan  detektif yang  dapat  menekan  potensi  kecurangan.  Melalui  integrasi  konsep-konsep  tersebut,  Audit  Internal bukan hanya berperan sebagai lembaga pengawasan pasif, tetapi juga menjadi elemen proaktif dalam pencegahan  dan  identifikasi  dini  potensi  kecurangan.  Pendekatan  ini  secara  langsung  berkontribusi terhadap kesehatan dan keberlanjutan sistem pengendalian internal organisasi pemerintah daerah.
Dalam  memahami  konsep  kecurangan,  temuan  penelitian  ini  memberikan  penekanan  pada perlunya tindakan pencegahan dan deteksi yang efektif. Audit Internal diidentifikasi sebagai elemen kritis  dalam  memastikan  keberlanjutan  integritas  informasi  keuangan  organisasi.  Pendekatan  audit forensik, yang diperkenalkan oleh Singleton et al. (2010), menjadi suatu langkah proaktif yang penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.
Pendekatan audit forensik, seperti yang diperkenalkan oleh Singleton et al. (2010), memberikan dasar  yang  kuat  bagi  Audit  Internal  untuk  proaktif  dalam  mengidentifikasi  dan  mencegah  berbagai bentuk kecurangan, termasuk upaya manipulasi laporan keuangan dan pengalihan dana yang tidak sah.
Pendekatan ini dikenal efektif dalam menangani tantangan kecurangan dengan fokus pada pemeriksaan mendalam dan teknik investigasi yang canggih (Singleton et al., 2010).

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mendalami  peran  krusial  audit  internal  dalam  konteks  pemerintah  daerah, khususnya  dalam  meningkatkan  ketahanan  terhadap  risiko  kecurangan  dan  penyimpangan keuangan pemerintah  daerah.  Dari  partisipasi  15  anggota  tim audit  internal  pemerintah daerah dan  pusat  yang memiliki  pengalaman  kerja  5-20  tahun,  Dengan  mendasarkan  pada  temuan  dan  analisis  dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Audit Internal bukan sekadar keterlibatan dalam verifikasi laporan keuangan, melainkan merupakan aspek strategis yang memberikan kontribusi nyata terhadap  ketahanan  keuangan  pemerintah  daerah.  Fungsi  Audit  Internal  membuka  pintu  untuk peningkatan  signifikan  dalam  efektivitas  pengendalian  internal,  menjaga  tingkat  kepatuhan  yang diperlukan,  meningkatkan  efisiensi  operasional,  dan  secara  proaktif  mengelola  risiko  yang  mungkin dihadapi oleh entitas pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan dan pelaksanaan Audit Internal tidak  hanya  menciptakan  keamanan  finansial,  tetapi  juga  menjadi  pilar  strategis  yang  memperkuat fondasi  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  mencapai  kestabilan  dan  ketahanan  finansial  yang berkelanjutan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  peran  Audit  Internal  tidak hanya  bersifat  responsif  terhadap  tekanan  keuangan,  melainkan  juga  proaktif  dalam  pencegahan kecurangan dan pengelolaan risiko keuangan. Dukungan empiris terhadap konsep ketahanan keuangan, seperti  yang  dijabarkan  oleh  faktor-faktor  kunci  seperti  diversifikasi  sumber  pendapatan,  efisiensi pengeluaran, kapasitas manajemen keuangan yang baik, dan penerapan prinsip-prinsip audit internal, menjadi  pondasi  krusial  dalam  mencapai  serta  memperkuat  kualitas  keuangan  pemerintah  daerah. Melalui keterlibatan yang holistik, Audit Internal tidak hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga berperan  sebagai  garda  terdepan  dalam  mengantisipasi  dan  menanggulangi  potensi  risiko  keuangan serta  upaya  pencegahan  kecurangan.  Dengan  demikian,  integrasi  prinsip-prinsip  audit  internal  juga membentuk fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan dan kestabilan finansial pemerintah daerah dalam jangka panjang.
Rekomendasi untuk peningkatan kapasitas teknologi tim audit menjadi langkah kunci dalam menciptakan kerangka teoritis yang lebih komprehensif. Dengan memperkuat kapasitas teknologi tim audit, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melaksanakan audit internal dengan lebih efisien dan efektif. Ini tidak hanya berkontribusi pada dasar teoritis penelitian, tetapi juga memberikan  arahan  praktis  yang  signifikan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  risiko  dan memperkuat  ketahanan  keuangan.  Penguatan  kapasitas  teknologi  tim  audit  akan  membuka  peluang untuk penerapan metode audit yang lebih canggih, termasuk teknik audit forensik dan analisis data yang lebih  mendalam.  Dengan  mengadopsi  teknologi  yang  tepat,  tim  audit  dapat  secara  proaktif mengidentifikasi  potensi  risiko  keuangan  dan  menerapkan  langkah-langkah  pencegahan  yang  lebih efektif.  Selain  itu,  penggunaan  teknologi  juga  dapat  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  data  dan informasi, memungkinkan audit internal untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap ketahanan keuangan  pemerintah  daerah.  Rekomendasi  ini  tidak  hanya  bersifat  teoritis,  tetapi  juga  dapat diimplementasikan secara nyata dalam upaya penguatan kapasitas tim audit. Investasi dalam pelatihan teknologi  bagi  anggota  tim  audit,  penggunaan  perangkat  lunak  audit  yang  canggih,  dan  integrasi teknologi ke dalam proses audit internal akan menjadi langkah-langkah praktis yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, rekomendasi ini bukan hanya sebagai panduan konseptual, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas audit internal dan, pada gilirannya, memperkuat kualitas keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  menekankan  pentingnya  pendekatan  yang  komprehensif  dalam  mengelola kualitas keuangan pemerintah daerah. Pendekatan ini mencakup faktor-faktor krusial seperti kapasitas manajemen keuangan, kualitas tata kelola keuangan, dan kerawanan fiskal, yang secara bersama-sama membentuk dasar untuk merancang strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor ini secara komprehensif, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang tidak hanya adaptif terhadap dinamika keuangan, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang. Pendekatan komprehensif dalam pengelolaan ketahanan keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk  lebih  baik  merespons  tantangan  keuangan  yang  kompleks  dan  dinamis.  Dengan mempertimbangkan  kapasitas  manajemen  keuangan,  kualitas  tata  kelola  keuangan,  dan  kerawanan
fiskal  secara  bersama-sama,  pemerintah  daerah  dapat  merancang  kebijakan  yang  tidak  hanya memperkuat stabilitas keuangan jangka pendek, tetapi juga meningkatkan ketahanan jangka panjang. Selain itu, pendekatan komprehensif juga menciptakan landasan untuk kebijakan yang adaptif. Dengan memahami bahwa faktor-faktor ini saling terkait dan dapat berubah seiring waktu, pemerintah daerah dapat  mengembangkan  kebijakan  yang  responsif  terhadap  perubahan  kondisi  ekonomi,  sosial,  dan politik. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa pendekatan komprehensif bukan hanya sebagai konsep teoritis, melainkan sebagai prinsip yang dapat membimbing pembuatan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
AGA. (2021). ASSOCIATION OF GOVERNMENT (Vol. 2021). AICPA.  (2022). AICPA  &  CIMA  2022  Annual  Report .  AICPA.  https://www.aicpa- cima.com/resources/download/aicpa-and-cima-2022-annual-report
Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). Fraud examination . Cengage Learning.
Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. Revista» Administratie Si Management Public «(RAMP) , 36 , 149–164. Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). Auditing and assurance services: an integrated approach . Prentice Hall. Bahri, E. S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan . FAM Publishing. Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). Decentralization and local governance in developing countries: A comparative perspective . Mit Press.
Bento, R. F., Mertins, L., & White, L. F. (2018). Risk management and internal control: A study of management accounting practice. In Advances in Management Accounting (Vol. 30, pp. 1–25).
Emerald Group Publishing Ltd. https://doi.org/10.1108/S1474-787120180000030002 BPK-RI. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022 . BPK-RI. (2023). Laporan Semester I Tahun 2023 . 5 , 1–35.
Caamaño-Alegre,  J.,  Lago-Peñas,  S.,  Reyes-Santias,  F.,  &  Santiago-Boubeta,  A.  (2013).  Budget Transparency in Local Governments: An Empirical Analysis. Local Government Studies , 39 (2), 182–207. https://doi.org/10.1080/03003930.2012.693075
Coso, I. I. (2004). Enterprise risk management. Integrated Framework . Cressey, D. R. (1953). Other people’s money; a study of the social psychology of embezzlement.
Cresswell,  J.  W.  (1998). Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing  among  five  traditions . Thousand Oaks, CA: Sage.
Dut, M. A. (2023). The development of internal controls to detect and prevent financial statement fraud . Northcentral University.
Faruque, A. Al. (2006). Transparency in extractive revenues in developing countries and economies in transition: a review of emerging best practices. Journal of Energy & Natural Resources Law , 24 (1), 66–103.
Greve, C. (2006). Public management reform in Denmark. Public Management Review , 8 (1), 161–169. Gunawan, B., & Wardana, L. K. (2023). The Role of Good Governance in Fraud Prevention Efforts: Internal Control as Moderator .
Hong,  Y.,  &  Jeong,  J.  (2023).  A  study  on  the  discretionary  acts  of  local  government  and  local government  heads:  focusing  on  accounting  irregularity. International  Review  of  Public Administration , 28 (1), 1–18. IIA.  (2017). The  International  Professional  Practices  Framework  (IPPF) .  The  Institute  of  Internal Auditors Altamonte Springs/Fl.
IIA. (2022). Premier Global Research Internal Audit: A Global View Internal Audit . IPPF.  (2022).  International  Standards  for  the  Professional  Practice  of  Internal  Auditing.  In IPPF . https://doi.org/10.4324/9781315617626-11
Johnsson, M. C., Pepper, M., Price, O. M., & Richardson, L. P. (2021). “Measuring up”: a systematic literature review of performance measurement in Australia and New Zealand local government. Qualitative Research in Accounting & Management .
Johnston,  M.  (2013).  The  great  Danes:  Successes  and  subtleties  of  corruption  control  in  Denmark. Different Paths to Curbing Corruption , 23–56.
Joumard, I., & Kongsrud, P. M. (2003). Fiscal relations across government levels. OECD Economic Studies , 2003 (1), 155–229.
Krogh,  A.  H.,  Agger,  A.,  &  Triantafillou,  P.  (2022).  Public  Governance  in  Denmark–Current Developments and Ways Ahead. In Public Governance in Denmark (pp. 247–262). Emerald Publishing Limited.
Kuntadi, C. (2023). Audit Internal Sektor Publik . Penerbit Salemba. Laursen, F., Andersen, T. M., & Jahn, D. (2011). Denmark report. Sustainable Governance Indicators ,
10 .
Leal  Filho,  W.,  Platje,  J.,  Gerstlberger,  W.,  Ciegis,  R.,  Kääriä,  J.,  Klavins,  M.,  &  Kliucininkas,  L. (2016). The role of governance in realising the transition towards sustainable societies. Journal of Cleaner Production , 113 , 755–766.
Lienert, I. (2013). Role of the legislature in budget processes. In The international handbook of public financial management (pp. 116–136). Springer.
Lofland,  L.  H.,  &  J  Lofland.  (1984).  A  guide  to  qualitative  observation  and  analysis. Wadsworth, Belmont, CA . Maśloch, G., Jarosiński, K., Grzymała, Z., & Opałka, B. (2015). Financing and management of public sector investments on local and regional levels . Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360.
Nag, R. M., & Kohli, H. S. (2023). From Here to Denmark: The Importance of Institutions for Good Governance . Oxford University Press.
Nasution,  A.  (2017).  The  government  decentralization  program  in  Indonesia.  In Central  and  Local Government Relations in Asia (pp. 276–305). Edward Elgar Publishing. Nurdin, N., Ricky, S. E., Wahdi, S. O. G., Then Suyanti, M. M., & Santoso, S. H. (2023). Implementasi Teori & Kebijakan Publik Terapan . MEGA PRESS NUSANTARA. Oyovbaire,  S.  E.  (2023).  The  politics  of  revenue  allocation.  In Soldiers  and  Oil (pp.  224–250). Routledge.
Petrascu,  D.,  &  Dobre,  E.  (2016).  The  internal  audit  as  cognitive  process. Вісник  Киiвського Нацiонального Унiверситету Iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка , 11 (188) , 22–26.
Porter,  B.  A.  (2009).  The  audit  trinity:  the  key  to  securing  corporate  accountability. Managerial Auditing Journal , 24 (2), 156–182.
Puron-Cid, G., Reddick, C. G., & Ganapati, S. (2019). Public value of online financial transparency: Financial  sustainability  and  corruption  of  public  officials  in  the  US  state  governments. International Journal of Public Sector Management , 32 (5), 467–488.
Rachmatullah,  A.  (2020). Regulasi  Pelayanan  Publik:  Konsep  dan  Implementasinya  pada Pemerintahan Daerah . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Santosa,  J.,  &  Suyunus,  M.  (2016).  Discourse  Analysis  Realitas  Independensi  APIP. Simposium Nasional Akuntansi XIX .
Shah,  A.  (2007).  Local  Public  Financial  Management.  In Local  Public  Financial  Management .  The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6937-1
Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). Fraud auditing and forensic accounting (Vol. 11). John Wiley & Sons.
Steve, A. W., Albrecht, C. C., Albrecht, C., & Zimbleman, M. F. (2009). Fraud Examination, Cengage Learning. Inc, USA .
Stewart, J., & Subramaniam, N. (2010). Internal audit independence and objectivity: emerging research opportunities. Managerial Auditing Journal , 25 (4), 328–360.
Thuy,  H.  T.,  &  Lim,  S.  (2023).  The  Determinants  of  Fiscal  Transparency  in  Vietnamese  Local Governments. Lex Localis-Journal of Local Self-Government , 21 (2).