Memahami ACFTA dari Perspektif ‘Masyarakat Jaringan’ Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 2, No. 1, 2011, Hal. 99-149 © 2011 PSDR LIPI

## Memahami ACFTA dari Perspektif ‘Masyarakat Jaringan’

## Muhtar Habibi

## Abstract
This paper tries to explain the ACFTA from the perspective of the network  society.  This  paper  argues,  the  establishment  of  ACFTA is  an  effort  to  expand  capital  in  Cina-ASEAN  region  which  is supported  by  both  MNC  and  a  network  of  political-economic elites  who    embrace  neo-classical  paradigm,  especially export-oriented  industrialization  strategy.  The  development  of Information  and  Communication  Technology (ICT) has  enabled the implementation of the MNC’s global production using ‘global commodity  chain’.  At  the  same  time,  political  elites  need  the flow  of  capital  to  boost  exports  and  spur  economic  growth. They  believe  that  everything  that  can  attract  foreign  investment needs  to  be  done.  One  of  them  is  to  eliminate  trade  barriers and create stability in the region to ensure smooth production of foreign investors. Cooperation between the MNC with the political economic elites in both regions finally managed to encourage the formation of ACFTA. Under such a condition, inequality between economic  and  political  elites  on  one  hand,  and  the  masses, on  the  other  in  the  two  regions  widened.  Political  economic elites in both regions are embodied in the dominant network to enjoy more fruits of growth, while the mass largely enjoy just the remainder of the development cake. Today, the gap is not only evident between countries, but also between networks of people. Only by establishing and strengthening alternative networks, can the exploitative effects of dominant networks be minimized.
Keywords: ACFTA,  network  society,  export-oriented  industrialization,  inequality, alternative network

## Pendahuluan
ACFTA (ASEAN-Cina  Free  Trade  Area) adalah  isu  yang  mengundang  pro dan  kontra  pada  medio  awal  tahun  2010.  Berbagai  tanggapan,  baik  yang sepakat maupun yang menolak perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina itu hampir tiap hari menghiasi media massa cetak dan elektronik. Pro-kontra biasanya  berakar  pada  dua  argumen  yang  saling  bertolak  belakang.  Bagi mereka yang setuju dengan ACFTA, perjanjian itu dilihat dapat meningkatkan aliran  investasi  asing  dari  Cina  dan  mendorong  naiknya  volume  ekspor. Selain itu, perdagangan bebas kawasan juga diharapkan mendorong sektor
domestik untuk lebih meningkatkan daya saing produknya. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak ACFTA, keberatan yang sering dikemukakan adalah kekhawatiran  terhadap  industri  dan  perdagangan  domestik  yang  akan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk Cina yang dikenal murah. Perdebatan ini sebenarnya mengasumsikan bahwa aktor-aktor yang dijadikan  sebagai  unit  analisis  adalah  negara.  Bagi  yang  sepakat,  ACFTA akan menguntungkan Indonesia, sementara bagi yang menolak, Cina yang akan meneguk lebih banyak keuntungan. Asumsi semacam ini sudah tidak memadai  lagi  untuk  melihat  realitas  yang  ditandai  globalisasi  ekonomi  di mana unit-unit ekonomi global tidak lagi didominasi negara saja, tapi juga Multi-National Corporation (MNC) .
Oleh  karena  itu,  daripada  berupaya  mengidentifikasi  siapa  yang diuntungkan dan dirugikan berdasarkan unit negara, tulisan ini berpendapat, yang diperlukan adalah mengidentifikasinya menggunakan basis ‘jaringan’. Dalam  pendekatan  jaringan,  unit  analisis  adalah  keterkaitan  orang  dalam suatu jalinan kepentingan bersama yang melampaui batas-batas tradisional seperti  negara,  kedaerahan,  etnis,  dan  agama.  Pendekatan  jaringan  mulai relevan untuk memahami masyarakat yang telah berubah. Berkembangnya teknologi  informasi  telah  meredefinisi  ruang  dan  waktu.  Proses  redefinisi ini mendorong transformasi masyarakat tidak hanya pada bidang ekonomi, tapi  juga  politik,  sosial  dan  budaya.  Lahirnya  ekonomi  jaringan,  negara jaringan, hingga kawasan perdagangan bebas menandai proses transformasi ini. Tapal batas tradisional seperti etnis dan agama mulai mengabur dengan mengentalnya  kepentingan  bersama  yang  melampaui  batas-batas  tersebut. Diperlukan  sebuah  pendekatan  baru  dalam  melihat  realitas  yang  berubah. Oleh karena itu, mungkin akan memberikan manfaat jika kita menggunakan perspektif  jaringan  untuk  memahami  pembentukan  kawasan  perdagangan bebas seperti ACFTA. Dengan menggunakan perspektif jaringan, tulisan ini berupaya mengidentifikasi aktor-aktor yang diuntungkan dan dirugikan dari terbentuknya ACFTA. Pertanyaan-pertanyaan yang berusaha dijawab dalam tulisan  ini  adalah  bagaimana  perspektif  masyarakat  jaringan  menjelaskan terbentuknya  ACFTA?  Bagaimana  dampak  ACFTA  bagi  masyarakat  di kawasan? Lalu bagaimana perubahan dapat dilakukan?
‘Network Society’: Sudut Pandang Melihat Masyarakat Kontemporer
Masyarakat  kontemporer  tentu  telah  berubah  dan  berbeda  dengan masyarakat setengah abad yang lalu. Sejak munculnya teknologi informasi, transformasi masyarakat terus berlangsung secara massif. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga politik, sosial dan budaya. Pemahaman terhadap perubahan  ini  telah  dikemukakan  oleh  banyak  pengamat,  salah  satu  yang menyita perhatian adalah Manuel Castel dengan teorinya tentang ‘masyarakat
jaringan’ 1 . Merujuk pada Castells (2010), kemajuan teknologi informasi telah mengubah sifat ekonomi, negara dan masyarakat.
Di  bidang  ekonomi,  Castells  melihat  tiga  ciri  kontemporer  yang membedakannya  secara  fundamental  dari  era  sebelumnya.  Castells menyebut ekonomi pada era sekarang berciri: informatif, global, dan bersifat jaringan (2010: 77). Informatif karena daya saing unit ekonomi (baik individu, perusahaan,  negara,  maupun  kawasan)  ditentukan  oleh  kapasitas  mereka dalam  membentuk,  memproses,  dan  mengaplikasikan  pengetahuan  yang berbasis informasi. Ekonomi saat ini juga bersifat global mengingat kegiatan inti dari produksi, konsumsi, distribusi, dan komponen penopangnya (dari mulai modal, tenagakerja, bahan material, manajemen, informasi, teknologi dan  pasar)  diorganisasikan  secara  global,  baik  secara  langsung  maupun melalui jaringan terkait di antara agen ekonomi. Selanjutnya ekonomi saat ini  juga  ditandai  oleh  sifat  jaringan.  Produktivitas  ekonomi  ditentukan oleh kompetisi antar jaringan bisnis dalam sebuah jaringan global. Castells memberi  contoh  bagaimana  ‘perusahaan  jaringan’  yang  memainkan  peran penting  dalam  perekonomian  global.  Sekarang  banyak  perusahaan  besar yang melakukan desentralisasi, melakukan subkontrak dengan usaha kecil dan menengah, atau melakukan strategic alliance dengan sesama perusahaan besar.  Intinya,  unit-unit  ekonomi  dikaitkan  dalam  sebuah  jaringan.  Dalam jaringan seperti ini, orientasi bukan lagi pada tugas, tapi pada penyelesaian proyek.  Proyek  satu  selesai,  susunan  pemain  akan  berganti  baik  dari perusahaan besar maupun dari usaha kecil dan menengah. Ringkasnya, unit produksi bukan lagi perusahaan, tapi proyek 2 .
Selain  bidang  ekonomi,  kemajuan  teknologi  informasi  juga  telah mengubah  sifat  negara.  Menurut  Castells,  negara  dalam  suatu  masyarakat jaringan berubah menjadi ‘negara jaringan’ (2000: 14). Pada satu sisi, negara cenderung  membangun  kerjasama  antarnegara  dan  membagi  kedaulatan untuk memperoleh pengaruh. Ini bisa dilihat dengan munculnya EURO,
1 ‘Masyarakat  jaringan’  adalah  karya  pertama  Castells  dalam  trilogi  bukunya  tentang masyarakat  informasi.  Buku  kedua  yang  berjudul The  Power  of  Identity ,  menggambarkan kekuatan  identitas  dalam  sebuah  masyarakat  jaringan.  Castells  melihat  munculnya masyarakat jaringan dan makin menguatnya identitas sebagai pertarungan kekuasaan, telah menentukan bentuk globalisasi, geopolitik dan transformasi social di awal abad 21. Karya Castells yang ketiga diberi titel End of Millennium . Ulasan dalam buku ketiga ini menjelaskan kecenderungan statisme yang makin menguat, jaringan kriminalitas ekonomi global yang terus  berkembang,  dan  kecenderungan  deregulasi  global  sebagai  dampak  globalisasi. Selengkapnya lihat: (M. Castells, 2010, The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II . Oxford, UK: Blackwell Publishing Company).  Juga (M. Castells, 2010, End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III .. Oxford, UK: Blackwell Publishing Company).
2 Mengenai  sifat  jaringan  dalam  perusahaan  global  dapat  dilihat  diantaranya  Coe,  et.all (2004)  yang  mengamati  jaringan  produksi  global  perusahaan  mobil  BMW;  Yeung  (1997) yang menggambarkan jaringan produksi perusahaan Hong Kong di Asia Tenggara; juga Felker (2003) yang menjelaskan perubahan produksi global yang dilakukan Multi-National Corporation (MNC) di Asia Tenggara.
NATO, dan berbagai regional trade agreement lainnya, termasuk ACFTA. Pada sisi lain, untuk memperoleh legitimasi, negara melakukan transfer kekuasaan, mendesentralisasikan  kewenangan  dan  sumberdaya  pada  level  nasional, daerah, dan pemerintahan lokal, dan juga pada NGO. Peran lembaga non- negara  dalam  arena  internasional  yang  berpengaruh  dan  bersumberdaya telah  merubah  negara  yang  baru  ini.  Negara  di  zaman  informasi  adalah ‘negara  jaringan’,  negara  membuat  jaringan  kompleks  dalam  pembagian kekuasaannya.  Melakukan  negosiasi  pengambilan  keputusan  dengan lembaga  politik,  MNC  maupun  LSM  dari  tingkat  internasional,  nasional, daerah hingga lokal.
Bagi  Castells,  pergeseran-pergeseran  yang  terlihat  pada  dimensi ekonomi dan negara mengindikasikan munculnya sebuah masyarakat baru: ‘Masyarakat Jaringan’. Castells (2000: 1) mendefinisikannya sebagai berikut: “The network society is a specific form of social structure tentatively identified by empirical research as being characteristic of the information age”. Ciri spesifik yang dimaksud Castells adalah adanya rangkaian keterhubungan antar titik. Titik sendiri adalah: “..the point at which a curve intersects itself” (2010: 501). Beberapa titik ini dapat dilihat secara konkret pada pasar modal di New York yang terhubung dalam jaringan aliran modal yang merentang dari Tokyo, London, Berlin, Dubai, Shanghai, Jakarta, dan titik-titik dalam jaringan modal yang lain. Atau geng jalanan, pengedar narkoba, pencucian uang yang terhubungan dalam suatu jaringan kejahatan Multi-nasional yang terbentang dari Meksiko, New York, Amsterdam, Teheran, Jakarta, hingga Hongkong.
Dalam  logika  jaringan,  pekerjaan  dilakukan  secara  terdesentralisasi, kewenangan pengambilan keputusan dibagi kepada titik-titik yang terjalin dalam jaringan. Tidak ada pusat dalam konteks seperti ini. Jaringan bekerja menggunakan logika binari, inklusi atau eksklusi (Castells, 2000: 15). Semua yang terhubung dalam jaringan dianggap berguna dan penting bagi jaringan. Sementara yang diluar jaringan dianggap tidak ada. Titik-titik yang berada di luar jaringan mesti dianggap tidak relevan bagi kepentingan jaringan. Bahkan perlu dimusnahkan jika berpotensi mengganggu pencapaian tujuan jaringan. Anggota  atau  titik-titik  dalam  jaringan  yang  ‘tidak  bekerja’  akan  diganti dengan  titik  baru.  Dari  sinilah  muncul  susunan  jaringan  baru.  Kegiatan investor memindahkan investasinya dari satu negara (titik) ke negara (titik) lain adalah contoh konkret perubahan susunan jaringan ini.
Meskipun  tidak  ada  ‘pusat’,  namun  satu  titik  mungkin  lebih  penting dibanding titik yang lain. Suatu titik menjadi lebih penting dari titik yang lain bukan karena struktur hirarkis, 3 tapi karena kelebihannya dalam menyerap
3 Ini juga berlaku pada perusahaan bisnis yang dimiliki negara. Begitu masuk dalam jaringan, State-Owned Enterprise (SOE) dituntut untuk memiliki logika dan manajemen yang sama dengan yang digunakan jaringan dominan (MNC). SOE di Cina melakukan reformasi besar- besaran  di  tahun  1980-an  untuk  mengikuti  ‘aturan  main’  dalam  strategi  Expor-oriented Industrialization  (EOI)  yang  dipelopori  MNC.  Selengkapnya  lihat  Lin  &  Germain  (2003: 1134-1135).
dan mengolah informasi secara efisien. Ketika suatu titik bekerja di bawah standar, ia akan digantikan oleh titik jaringan yang baru. Dengan demikian, pentingnya suatu titik tidak ditentukan oleh suatu ciri khusus tertentu, tapi lebih karena kemampuannya untuk dipercaya oleh jaringan dalam berbagi informasi.  Jadi  dalam  pemahaman  seperti  ini,  suatu  titik  yang  penting bukanlah  ‘pusat’,  tetapi  lebih  sebagai  ‘ switchers ’,  pemindai  gelombang informasi yang mengikuti logika jaringan daripada logika perintah (Castells, 2000: 15). Pasar uang di London mungkin lebih penting dari pasar uang di Jakarta.  Akan  tetapi,    beroperasinya  jaringan  pasar  keuangan  global  akan terganggu jika satu titiknya (Jakarta) mengalami disfungsi. Semua titik dalam jaringan saling membutuhkan. Ada hubungan saling-ketergantungan antar titik. Tidak ada titik yang mendominasi secara sistemik.
Jika tidak ada pusat, lalu siapa yang menetapkan tujuan dan memastikan seluruh  anggota  jaringan  berupaya  meraih  tujuan  itu?  Aturan  siapa  yang harus  diikuti?  Castells  menjelaskan  bahwa  jaringan  bersifat  ‘automaton’ (2000:  16).  Pada  awalnya,  aktor-aktor  sosial  saling  bersaing  dan  berjuang untuk mendesakkan tujuannya masing-masing agar diadopsi sebagai tujuan jaringan. Selanjutnya, pemenang dari perjuangan itulah yang tujuannya akan ditetapkan sebagai tujuan jaringan. Sekali tujuan jaringan telah ditetapkan, aktor yang lain akan mengikuti. Jika ada aktor yang tidak setuju dan punya tujuan lain, ia bisa keluar dari jaringan dan membangun jaringan baru. 4
Menurut  Castells,  pada  dasarnya,  ‘jaringan’  adalah  bentuk pengorganisasian  yang  tidak  baru.  Di  satu  sisi,  jaringan  memudahkan organisasi  untuk  adaptif  dan  fleksibel  terhadap  lingkungan  yang  berubah. Namun di sisi lain, sifat jaringan menyulitkan fungsi koordinasi dan fungsi optimalisasi sumberdaya pada tujuan tertentu dalam mengelola kompleksitas lingkungan. Namun Castells menyatakan, sejak adanya teknologi informasi, jaringan  tetap  dapat  flesksibel  sehingga  lebih  adaptif  terhadap  perubahan lingkungan.  Sementara  pada  saat  bersamaan,  jaringan  yang  ditopang teknologi informasi memungkinkan koordinasi dan mengelola kompleksitas dalam suatu sistem interaksi timbal-balik dan pola komunikasi dari manapun dan kapanpun (Castells, 2010: 15).
Dengan  ini,  Castells  ingin  menyatakan  bahwa  munculnya  teknologi informasi  adalah  kondisi  pendorong  utama  bagi  lahirnya  masyarakat jaringan,  meskipun  bukan  faktor  satu-satunya.  Teknologi  informasi  telah mendorong  lahirnya  jaringan  informasi.  Ini  yang  menjadikan  kita  berada dalam  jaman  informasi.  Yang  dimaksud  Castells  (2000:  5-6)  dengan  jaman informasi  adalah: “…a  historical  period  in  which  human  societies  perform  their
4 Dalam konteks ACFTA, anggota jaringan pada dasarnya memiliki peluang untuk keluar dan  membentuk  jaringan  baru.  Namun  karakter  jaringan  dominan  yang  menguasai sebagian besar sumberdaya membatasi pilihan negara yang ingin keluar. Ketergantungan titik (negara) terhadap aliran sumberdaya dari jaringan (Foreign Dirrect Invesment/FDI) membuat suatu titik berpikir ulang sebelum memutuskan keluar dan mendirikan jaringan alternatif (baru).
activities  in  a  technological  paradigm  constituted  around  micro-electronic-based information/communication technologies and genetic engineering”..
Jaringan informasi pada gilirannya telah mengubah persepsi manusia terhadap ruang dan waktu (2000: 13-14). Terjadi redefinisi terhadap dua konsep itu.  Waktu  kini  dibuat  menjadi  tidak  terbatas.  Di  satu  sisi,  waktu  ditekan untuk menghasilkan sesuatu secara serba instan. Slogannya menjadi ‘ time is money’ . Sementara di sisi lain, waktu dibuat tidak berurutan, menjadi pola acak. Dengan hadirnya serbuan tayangan multimedia, urutan masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi kabur. Tayangan waktu dulu bisa ditampilkan kembali untuk seolah-olah dianggap sebagai masa kini. Tayangan masa kini bisa dirangkai sedemikian rupa untuk memberikan bayangan masa depan. Redefinisi  juga  terjadi  terhadap  ruang.  Ruang  kini  dibuat  menjadi  tidak berarti dengan hadirnya teknologi informasi. Video conference, chatting telah digunakan secara meluas di berbagai bidang kehidupan untuk memangkas ruang.  Redefinisi  ruang  dan  waktu  yang  dimungkinkan  oleh  lahirnya teknologi informasi inilah yang menjadikan logika jaringan tertanam sebagai karakter menonjol dalam masyarakat kontemporer. Karakter jaringan ini pula yang perlu kita perhatikan dalam memahami munculnya berbagai kawasan perdagangan  bebas,  termasuk  ACFTA.  Untuk  melihat  karakter  jaringan dalam ACFTA, kita perlu terlebih dahulu memahami Cina kontemporer dan alasannya mengusulkan ACFTA.

## Memahami Cina
Cina dalam satu dekade terakhir sering digambarkan sebagai ‘raksasa baru’ ekonomi dunia. Sejak reformasi ekonomi tahun 1978, pertumbuhan ekonomi Cina mencapai yang tertinggi dengan rata-rata 10% per tahun sejak 1990-an (Yue, 2004: 1). Tingkat GDP (Gross Domestic Product) Cina juga mengalami peningkatan  signifikan.  Pertumbuhan  GDP  Cina  rata-rata  sejak  1990-2001 mencapai  10%  per  tahun.  Pertumbuhan  GDP  diproyeksikan  akan  terus berlanjut pada level 7% per tahun dalam 10-15 tahun mendatang (Yue, 2004: 2). Dalam 15 tahun dari 1995-2005, rata-rata pertumbuhan GDP Cina adalah 8,7%. Sementara India hanya 4% dan negara berkembang lain di Asia hanya
2,7% (Dollar, 2007: 4). GDP Cina meningkat empat kali lipat selama 20 tahun
(1978-1995).  Pendapatan  per  kapita  riil  meningkat  lebih  dari  tiga  kali  di perkotaan dan hampir empat kali di daerah pedesaan. Dari tahun 2003, Cina menjadi negara perdagangan dan ekspor ekonomi terbesar keempat di dunia dari yang sebelumnya peringkat 23 pada tahun 1978 (Yao, 2005: 85).
Cina  telah  menjadikan  dirinya  sebagai  salah  satu  negara  adidaya ekonomi bersama Amerika, Jepang, dan Uni Eropa. Cina menjadi produsen terbesar bagi produk-produk primer, seperti biji-bijian, daging, benang dan kapas, kacang, buah, baja, batubara, semen, pupuk kimia, dan televisi. Pada
tahun 2003, Cina memproduksi lebih banyak baja dan produk baja daripada kombinasi output dari ekonomi terbesar di dunia: Amerika dan Jepang (Yao, 2005: xv).
Berubahnya  Cina  dari  negara  yang  terbelakang  menjadi  salah  satu pemain ekonomi terbesar di dunia tidak dapat dilepaskan dari diadopsinya strategi  pembangunan ‘open  door  policy’ (Weatherly,  2006:  12) . Strategi  ini mulai  diterapkan  setelah  pergantian  pemimpin  Cina  dari  Mao  Zedong  ke Deng  Xiaoping  tahun  1978.  Pada  masa  Mao,  dengan  pendekatan  sosialis dalam perekonomian, harga dikontrol secara ketat oleh negara dan industri substitusi impor dilakukan (Yao, 2005: 92). Masa sebelum reformasi ekonomi ini ditandai oleh transformasi sistem feodal yang didominasi dengan kepemilikan pribadi menjadi sistem sosialis yang ditandai dengan kepemilikan bersama dalam Komunitas Rakyat 5 . Selain itu, terdapat beberapa gerakan politik yang berupaya  melakukan  transformasi  menuju  sistem  sosialis:  reformasi  tanah (1949-1952), Great Leap Forward (1958-1961), dan Revolusi Kebudayaan (1966- 1976). Gerakan-gerakan itu lebih sering diasosiasikan dengan karisma Mao yang  mengendalikan  perjuangan.  Pada  masa  ini,  pembangunan  ekonomi memang penting, tapi Mao selalu berusaha mencapai tujuan  ekonomi dengan cara politis.
Strategi pembangunan seperti ini ternyata tidak memuaskan bagi banyak penerus  Mao.  Setelah  ditetapkan  sebagai  pengganti  Mao,  Deng  Xiaoping mengeluarkan pernyataan yang terkenal: “tidak jadi soal kucing itu berwarna hitam atau putih, yang penting ia dapat menangkap tikus” (Hughes, 2002: 3). Pernyataan ini menyiratkan sejarah baru bagi Cina. Ideologi tidak lagi jadi hal  penting,  yang  penting  bisa  memberikan  hasil  yang  memuaskan.  Deng Xiaoping  pun  segera  melakukan  reformasi  ekonomi.  Pemilikan  bersama dalam  bidang  pertanian  dilucuti  dan  tanggungjawab  produksi  diserahkan pada industri yang dipimpin oleh negara. Petani diberi alokasi tanah untuk individual dan berhak menjual sebagian tanahnya melalui mekanisme pasar. Perusahaan swasta domestik dan asing didorong untuk menciptakan kompetisi dan meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya. Industri substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan sendiri diganti dengan industri berorientasi ekspor dan keterbukaan terhadap investasi asing agar teknologi modern dan kemampuan manajerial dan praktik organisasi terbaik berlevel internasional dapat  diterapkan  di  Cina.  Berbagai  metode  reformasi  itu  dilakukan  secara bertahap dengan cara trial and error (Yao, 2005: 22-23).
Pergeseran  strategi  pembangunan  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  logika ekonomi  neo-klasik.  Upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  taraf hidup  masyarakat  dilakukan  dengan  menggenjot  pertumbuhan  ekonomi.
5 Pendapatan dari pertanian kolektif dialokasikan kepada tiap tim produksi yang terdiri dari 25-30 rumah tangga. Pendapatan didasarkan pada kebutuhan rumah tangga dan akumulasi poin kerja yang dicatat tiap hari. Disini bobot ‘distribusi berdasar kebutuhan rumah tangga’ dan ‘berdasarkan pekerjaan’ berbeda antar daerah dan waktu (Benjamin et, all, 2005: 6).
Pertumbuhan  ekonomi  diharapkan  dapat  meningkatkan  hasil  produksi masyarakat (Gross Domestic Product/GDP) . Kapasitas produksi yang membesar akan  menyerap  banyak  tenaga  kerja.  Ini  diharapkan  dapat  mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan, upah yang diterima dapat meningkatkan daya  beli  masyarakat.  Konsumsi  yang  tinggi  akan  merangsang  produksi selanjutnya dan ekspansi produksi akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi,  dan  begitu  seterusnya.  Pada  gilirannya,  persoalan  kemiskinan  akan teratasi dengan sendirinya. Pertumbuhan tinggi akan menghasilkan ‘trickle down effect’ bagi masyarakat miskin.
Pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditingkatkan jika terdapat beberapa faktor  produksi  tersedia:  tanah,  teknologi,  tenaga  kerja,  dan  terakhir  yang dianggap terpenting adalah modal (uang). Tanah tentu saja tersedia melimpah di negeri daratan terluas di muka bumi itu. Begitu pula lautan tenaga kerja yang  siap  mengisi  barak-barak  pabrik  di  seantero  Cina.  Namun  faktor produksi kedua dan terakhirlah yang kurang dimiliki Cina. Untuk tujuan itu, Cina melihat bahwa dua faktor produksi itu hanya bisa dipenuhi sekaligus melalui investasi asing. Investasi asing tidak hanya akan menyediakan modal bagi pendirian insfrastruktur baru (jalan, listrik, pabrik) bagi sarana produksi, tapi juga diharapkan dapat menularkan teknologi canggih yang digunakan kepada Cina.
Pentingnya  investasi  asing  telah  membuat  Cina  melakukan  berbagai upaya  untuk  menarik  investor.  Sejak  Juli  1979,  Cina  melansir  kebijakan membentuk kawasan ekspor khusus di Zhuhai, Shantou, dan Shenzhen di Provinsi Guangdong serta Xiamen di Provinsi Fujian. Mei 1980, zona kawasan ini diganti namanya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sedangkan empat belas kota di sepanjang pantai, bersama-sama dengan pulau Hainan ditetapkan  sebagai  “kota-kota  bebas”  yang  setaraf  kedudukannya  dengan kawasan  ekonomi  khusus  (Nainggolan,  1995:  152).  Di  kawasan-kawasan tersebut,  pemerintah  setempat  (pemerintah  daerah)  diizinkan  untuk mengambil  langkah-langkah  untuk  mendorong  pengembangan  ekonomi tanpa  perlu  persetujuan  dari  pemerintah  pusat.  Selain  itu,  kepemilikan swasta dan investasi asing disahkan di kawasan-kawasan ini. KEK dan kota- kota  terbuka  ini  secara  efektif  menjadi  laboratorium  bagi  investasi  asing dan campuran (Wong&Chu,1985:7). Pada tahap selanjutnya Cina membuka 54  kawasan  pengembangan  ekonomi  dan  teknologi  tingkat  nasional  serta kawasan industri yang menikmati kebijakan khusus.
Selain  pembukaan  KEK,  upaya  menarik  investasi  asing  dilakukan Cina dengan membangun insfrastruktur dan mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil. Namun tentu saja menciptakan stabilitas sosial-politik adalah  kunci  utama  bagi  pembentukan  iklim  investasi  yang  baik.  Untuk kepentingan  ini,  pemerintahan  Cina  menjalankan  pemerintahan  tersentral dengan  mengesampingkan  demokrasi.  Kebijakan  dibuat  secara  tertutup. Kebebasan politik masyarakat dibatasi meskipun ada desentralisasi ekonomi
dan  administrasi  (Landry,  2008).  Kelompok  masyarakat  yang  menuntut demokratisasi bahkan direspon dengan aksi represif. 6 Buruh industri yang berpotensi menciptakan gejolak industrial, dikondisikan dalam satu wadah (All Cina Federation of Trade Unions) agar mudah dikontrol pemerintah. Buruh murah yang terkontrol menjadi keunggulan komparatif Cina dalam menarik investasi (Gabriel, 2006; Yang, Chen and Monarch, 2009; Antentas and Vivas, 2008;  Yu,  2009).  Tidak  mengejutkan  jika  buruh  di  Cina  ternyata  menerima upah terendah diantara rekan mereka di negara-negara berkembang lainnya (Yang, Chen dan Monarch, 2009: 33-34).
Seperti yang terlihat dalam grafik 1, upah buruh industri Cina bahkan masih lebih rendah dari rekan mereka di Thailand, India, apalagi Malaysia. Upah  di  Cina  hanya  sedikit  di  atas  Indonesia,  itu  pun  baru  dimulai  sejak dekade 1990-an. Kondisi ini akan semakin buruk jika dibandingkan dengan negara industri maju di Asia lainnya seperti Hongkong, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Pada tahun 2007, upah buruh industri Cina hanya sekitar 7% dari buruh Jepang, 8-9% buruh Korea dan Singapura, dan hanya sekitar 18- 21% dari upah buruh di Taiwan dan Hongkong (Yang, Chen and Monarch,

## 6 Contoh paling tragis adalah tragedi Tiananmen 1989. Tragedi ini merupakan pembantaian massal yang dilakukan militer Cina terhadap ribuan demonstran di lapangan Tianannmen.
Seratus ribuan mahasiswa, buruh dan berbagai kelompok lainnya menuntut demokratisasi politik  seperti  yang  terjadi  di  Rusia.  Demonstran  menolak  liberalisasi  ekonomi  yang dijalankan dengan cara otoriter. Tragedi ini bahkan telah menunda pembicaraan tentang rencana bergabungnya Cina ke dalam WTO (Hughes, 2002: 12)
11
Grafik 1 . Perbandingan Upah Bulanan Buruh Industri Cina dengan Beberapa Negara Asia Lain (dalam nilai US $ tahun 2007)
Sumber: Yang, Chen & Monarch (2009: 34)
Seperti yang terlihat dalam grafik 1, upah buruh industri Cina bahkan masih lebih rendah dari  rekan  mereka  di  Thailand,  India,  apalagi  Malaysia.  Upah  di  Cina  hanya  sedikit  di  atas Indonesia,  itu  pun  baru  dimulai  sejak  dekade  1990-an.  Kondisi  ini  akan  semakin  buruk  jika dibandingkan dengan negara industri maju di Asia lainnya seperti Hongkong, Singapura, Jepang, dan  Korea  Selatan.  Pada  tahun  2007,  upah  buruh  industri  Cina  hanya  sekitar  7%  dari  buruh Jepang, 8-9% buruh Korea dan Singapura, dan hanya sekitar 18-21% dari upah buruh di Taiwan dan Hongkong (Yang, Chen and Monarch, 2009:  17). Tidak hanya upah yang rendah, buruh di Cina juga sering dipaksa untuk bekerja selama 12-16 jam sehari pada masa puncak permintaan produksi  (Bernardino,  2004:  8).  Upah  rendah,  kondisi  kerja  yang  buruk,  jaminan  keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak memadai, dan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan 7
7 Cina  Labor  Watch ,  lembaga  pemantau  hak  buruh  yang  berbasis  di    New  York,  telah  melaporkan  sejumlah pelanggaran  hak-hak  buruh  yang  bertentangan  dengan  pernyataan  resmi  pemerintah.  Pelanggaran  dilakukan  oleh berbagai perusahaan asing seperti Wal-Mart, Mc Donalds, Dell computers, Kodak, dan Samsung. Mereka menolak memberi ijin bagi pendirian serikat buruh di perusahaannya, meskipun ini dijamin dalam peraturan hukum di Cina. Bagi  buruh  yang  berusaha  memperjuangkan  hak-haknya,  mereka  biasanya  berakhir  di  penjara,  khususnya  jika mereka berani merusak apa yang telah dijanjikan pemerintah Cina bagi investor asing (Bernardino, 2004: 8).
2009:  17). Tidak hanya upah yang rendah, buruh di Cina juga sering dipaksa untuk bekerja selama 12-16 jam sehari pada masa puncak permintaan produksi (Bernardino,  2004:  8).  Upah  rendah,  kondisi  kerja  yang  buruk,  jaminan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  tidak  memadai,  dan  pelanggaran terhadap  peraturan  ketenagakerjaan 7 oleh  perusahaan  nampaknya  adalah realitas harian yang harus dihadapi buruh-buruh di Cina (Antentas & Vivas, 2008). 8
Sejak reformasi ekonomi, buruh Cina menghadapi kerentanan yang makin besar setelah penerapan pasar kerja fleksibel ala neoliberal (Gabriel, 2006: 43). Orang-orang dibiarkan bersaing secara bebas memperebutkan pekerjaan. Di tengah lautan pencari kerja yang terus bertambah sementara penawaran kerja relatif tetap, upah cenderung ditentukan pada tingkat yang rendah. Di tengah kondisi seperti ini, buruh tidak memiliki perlindungan substantif terhadap hak mereka. Organisasi buruh yang independen dari birokrasi negara tidak diijinkan berdiri (Yu, 2009). Seorang pengamat menyatakan:
“CPC  ideology  claims  that  the  party  represents  the  interests  of  the  working people. Unfortunately for those who must depend on wage labor employment for their livelihood, there is no mechanism by which to change representatives. The combination of factors working against the bargaining position of workers in this new capitalist labor power market is such that it is epitomized by relatively low wage rates and relatively high rates of exploitation” (Gabriel, 2006: 43).
Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah Cina itu ternyata berhasil mendatangkan investasi asing dalam jumlah besar. Investasi asing melalui Foreign Direct Investment (FDI) pada akhir 1982 memang hanya mencapai $0.64  milyar.  Namun  angka  ini  meningkat  secara  bertahap  dan  mencapai $4.37 milyar pada tahun 1991. Setelah pawai Deng Xioping yang terkenal ke kawasan selatan Cina pada tahun 1992, FDI mulai meningkat secara signifikan. Pada  tahun  itu,  FDI  mencapai  $11.3  milyar  dan  terus  meningkat  menjadi $27.5 milyar pada tahun 1993, $33.8 milyar tahun 1994 dan $53.5 milyar pada
7 Cina  Labor  Watch ,  lembaga  pemantau  hak  buruh  yang  berbasis  di    New  York,  telah melaporkan sejumlah pelanggaran hak-hak buruh yang bertentangan dengan pernyataan resmi  pemerintah.  Pelanggaran  dilakukan  oleh  berbagai  perusahaan  asing  seperti  Wal- Mart, Mc Donalds, Dell computers, Kodak, dan Samsung. Mereka menolak memberi ijin bagi  pendirian  serikat  buruh  di  perusahaannya,  meskipun  ini  dijamin  dalam  peraturan hukum di Cina. Bagi buruh yang berusaha memperjuangkan hak-haknya, mereka biasanya berakhir  di  penjara,  khususnya  jika  mereka  berani  merusak  apa  yang  telah  dijanjikan pemerintah Cina bagi investor asing (Bernardino, 2004: 8).
8 Contoh mengerikan dari kondisi buruh di Cina terlihat di perusahaan Foxconn. Di pabrik milik Taiwan yang terletak di Shenzen itu, buruh dipaksa bekerja dalam sistem kerja di luar perikemanusiaan. Tempat kerja/tidur yang sempit, udara pengap, tempat peturasan yang berbau menyengat, kerja lebih dari 8 jam dengan pengawasan yang sangat ketat (kamera dimana-mana), hukuman sangat berat bagi buruh yang terlambat dan dengan upah yang rendah, adalah kondisi harian yang harus dihadapi buruh di pabrik itu. Ironisnya, pabrik itu adalah penghasil produk tersohor: Apple, Dell computers dan Hewlett Packard . Tidak mengejutkan jika kasus bunuh diri buruh di pabrik itu akhirnya mengguncang perhatian buruh-buruh Cina yang lain (Wibowo, 2010).
tahun 2003 (Yao, 2005: 92). Angka ini terus bertambah mencapai $79,1 milyar pada tahun 2005, $78,1 milyar pada tahun 2006, tahun 2007 sebesar $138,4 milyar  dan  telah  mencapai  $147,7  milyar  pada  tahun    2008.  Tahun  1995, Cina menjadi negara terbesar kedua penerima FDI setelah Amerika Serikat. Pada tahun 1998, Cina menerima 28% dari aliran FDI di seluruh dunia. Cina menjadi  semakin  terbuka  terhadap  FDI  dibanding  Negara  berpendapatan rendah lainnya (Yao, 2005: 90).
Strategi  Cina  untuk  membuka  diri  terhadap  FDI  ini  bersinggungan dengan keinginan untuk menggenjot Ekspor. Perusahaan-perusahaan swasta asing  maupun  domestik  diarahkan  untuk  berorientasi  ekspor.  Pada  tahun 2002,  220  ribu  perusahaan  asing  beroperasi  di  Cina  dengan  memberi  nilai tambah industri sebesar $ 809 milyar dan nilai ekspor  $ 170 milyar. Sekitar 500 Transnational Corporation (MNC) terbesar di dunia versi majalah Fortunes ada di Cina 9 . Meskipun beberapa perusahaan asing beroperasi di sektor yang memiliki  nilai  tambah  tinggi  bagi  industri  seperti  permobilan,  kesehatan, kimia  dan  elektronik,  sebagian  besar  investasi  asing  terkonsentrasi  pada orientasi  ekspor  manufaktur  yang  padat  karya,  seperti  produksi  mainan, pakaian, sepatu dan kulit. Perusahaan-perusahaan asing ini memperkerjakan sekitar 23,5 juta buruh yang mewakili 11% angkatan kerja pada tahun 2002 (Bernardino, 2004: 6). Banyak perusahaan asing ini yang dipusatkan di area proses ekspor dan manufaktur dalam wadah KEK, kota terbuka dan  pulau Hainan.
Hasilnya, total ekspor meningkat secara dramatis dari $18.2 milyar pada tahun 1980 menjadi $194.9 milyar saat tahun 1999. Setelah bergabung dengan World  Trade  Organization (WTO)  tahun  2001,  ekspor  Cina  makin  meroket. Pada tahun 2003, ekspor total mencapai $438.4 milyar. Peringkat total ekspor Cina naik dari nomor enam tahun 2001 menjadi peringkat lima di tahun 2002 dan peringkat empat setahun berikutnya. Selain itu, ekspor manufaktur Cina naik signifikan dari 49,9 % pada tahun 1980 menjadi 91,2% pada tahun 2002 (Yao, 2005: 93). Kinerja ekspor Cina ini telah menyamai prestasi Taiwan dan Korea di era 1960 dan 1970-an.
Peran MNC sangat vital dalam melonjaknya ekspor Cina ini (Yao, 2005). Pada  awal  1980-an,  peran  MNC  memang  dapat  diabaikan  dengan  hanya menyumbang 1-5% dari total ekspor. Namun jumlah ini segera meningkat menjadi $ 148,8 milyar atau 31,7% dari total ekspor pada tahun 1995. Naik menjadi $ 249,2 milyar atau 47,9% pada tahun 2000. Sumbangan MNC bahkan telah melebihi separuh dari total ekspor Cina pada tahun 2002 dengan nilai $ 325,6 milyar atau 52,2% (tabel 1).
9 Pada tahun 2004, 25 MNC telah menempatkan Kantor Pusat Regional mereka di Beijing, diantaranya Motorola, Hewlett-Packard, ABB, Ericsson dan Microsoft. Sementara 137 MNC lainnya telah menempatkan kantor perwakilan mereka di ibukota Cina itu.
Upaya  memacu  pertumbuhan  ekonomi  dengan  cara  memperbesar ekspor yang digerakkan oleh investasi asing ini telah membuat Cina mengalami ketergantungan terhadap aliran investasi asing (FDI). Menurut studi Graham & Wada (2002), FDI di Cina secara signifikan telah berkontribusi terhadap pertumbuhan produksi di negara itu. Ini bisa dilihat dari sumbangan provinsi pesisir Cina yang penuh FDI menyumbang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding provinsi pedalaman yang miskin FDI (Graham &Wada, 2002: 14). Tidak pelak, ketika FDI terganggu, pertumbuhan ekonomi juga terganggu. Contoh jelas dari ketergantungan terhadap FDI ini dapat dilihat ketika krisis keuangan tahun 2008 menerpa Cina. Aliran FDI menurun pada enam bulan di  masa  krisis  (November  2008-April  2009).  Pada  bulan  April  2009,  aliran FDI ke Cina turun 22,5% dibanding April 2008 yang menyumbang 70,2%. Ini membawa pengaruh signifikan pada perdagangan Cina. Perdagangan Cina pun menurun dalam enam bulan di masa krisis (November 2008-April 2009). Ekspor-impor Cina di bulan Februari 2009 turun 25,7% dan 24,1% dari periode yang sama tahun 2008. Penurunan ekspor Cina bahkan menjadi penurunan bulanan  tertinggi  yang  pernah  terjadi  (Morrison,  2009:  4).  Selanjutnya
14
Tabel 1. FDI Cina, ekspor dan strukturnya 1980-2003 Tahun FDI Aktual ($bn) Total ekspor ($bn) Ekspor oleh investasi perusahaan asing (%) terhadap total ekspor as % of total Ekspor Manufaktur (%) terhadap total ekspor 1980 0.2 18.2 0.0 49.7 1985 2.0 27.4 1.1 49.4 1986 2.2 30.9 1.6 63.6 1987 2.6 39.4 3.0 66.5 1988 3.7 47.5 5.2 69.7 1989 3.8 52.5 8.3 71.3 1990 3.8 62.1 12.5 74.4 1991 4.7 71.8 16.8 77.5 1992 11.3 85.0 20.4 79.9 1993 27.5 91.8 27.5 81.8 1994 33.8 121.0 28.7 83.7 1995 37.7 148.8 31.7 85.6 1996 41.7 151.1 40.7 85.5 1997 44.2 182.7 40.9 86.9 1998 44.8 183.7 44.0 88.8 1999 40.3 194.9 45.4 89.8 2000 40.7 249.2 47.9 89.8 2001 46.9 266.1 50.1 90.1 2002 52.7 325.6 52.2 91.2 2003 53.5 438.4 n.a. n.a. Sumber: Yao (2005: 94)
Upaya  memacu  pertumbuhan  ekonomi  dengan  cara  memperbesar  ekspor  yang digerakkan  oleh  investasi  asing  ini  telah  membuat  Cina  mengalami  ketergantungan  terhadap aliran  investasi  asing  (FDI).  Menurut  studi  Graham  &  Wada  (2002),  FDI  di  Cina  secara signifikan telah berkontribusi terhadap pertumbuhan produksi di negara itu. Ini bisa dilihat dari sumbangan  provinsi  pesisir  Cina  yang  penuh  FDI  menyumbang  pertumbuhan  ekonomi  lebih tinggi dibanding provinsi pedalaman yang miskin FDI (Graham &Wada, 2002: 14). Tidak pelak, ketika FDI terganggu, pertumbuhan ekonomi juga terganggu. Contoh jelas dari ketergantungan terhadap  FDI  ini  dapat  dilihat  ketika  krisis  keuangan  tahun  2008  menerpa  Cina.  Aliran  FDI menurun pada enam bulan di masa krisis (November 2008-April 2009). Pada bulan April 2009, aliran FDI ke Cina turun 22,5% dibanding April 2008 yang menyumbang 70,2%. Ini membawa pengaruh signifikan pada perdagangan Cina. Perdagangan Cina pun menurun dalam enam bulan
pertumbuhan  ekonomi  juga  menurun.  Pada  tahun  2008,  pertumbuhan ekonomi  Cina  hanya  mencapai  9%.  Ini  merupakan  angka  terendah  dalam tujuh tahun terakhir. Di tahun 2007 saja, pertumbuhan ekonomi Cina masih berada pada level 13%. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi Cina pada awal 2008  berjalan  lancar  dengan  tingkat  10%  di  empat  bulan  pertama.  Namun hantaman krisis keuangan global pada September 2008 telah menekan laju angka pertumbuhan Cina di tiga bulan terakhir 2008 yang tinggal menjadi 6,8% (BBC News, 22/1/2009).
Ketergantungan  terhadap  FDI  telah  membuat  Cina  semakin  sulit melepaskan  dirinya  dari  integrasi  ekonomi  kapitalis  dunia.  Ini  yang menjelaskan mengapa Cina bergabung dengan WTO pada tahun 2001 (Chan, 2003). Tujuan Cina masuk WTO adalah dua sisi dari mata uang sekaligus. Memang para reformis di Cina mengharapkan kompetisi intensif internasional seiring  dengan  masuknya  Cina  ke  WTO  akan  mempercepat  reformasi perusahaan milik negara yang tidak efisien dan korup (Lin, 2002: 13). Namun demikian, tidak dapat dinafikan jika motif terbesar Cina bergabung dalam WTO adalah untuk menjamin akses ekspor Cina ke pasar-pasar di seluruh dunia disatu sisi, sementara di sisi lain, menarik investasi asing agar lebih besar masuk ke Cina (Chow, 2001: 2). “By assuring Cina access to the world’s major  markets,  membership  in  the  WTO  offers  this  emerging  economy  enormous advantages. With that assured access, Cina will become an even more inviting site for foreign direct investors who are focused on export as well as Chinese domestic markets” (Hughes, 2002: 4). WTO akan memberi kesempatan bagi Cina untuk meningkatkan  ekspornya  ke  pasar  global.  Selanjutnya,  WTO  juga  akan menjadikan Cina sebagai target yang menarik dari investor internasional yang berorientasi melakukan ekspor dari Cina maupun menjual barang di pasar domestik  negeri  tersebut  (Bader,  2002:  7).  Bergabung  dengan  WTO  adalah upaya yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan memberi toleransi pada kesenjangan.
Bergabungnya  Cina  ke  WTO  tentu  bukannya  akan  menguntungkan semua sektor di Cina. Dengan bergabung dengan WTO, Cina harus pertama, menurunkan tarif impor, pada Januari 2004, Cina menurunkan tarif produk pertanian dari 35% menjadi 17%. Kedua, memberi ijin bagi perusahaan asing untuk  menjual  produknya  secara  langsung  dalam  pasar  domestik  Cina. Industri asing, termasuk industri mobil dapat langsung menjual produknya ke  pasar  Cina  tanpa  harus  melalui  organisasi  perdagangan  Cina.  Ketiga, membuka sektor telekomunikasi dan keuangan kepada kompetisi perusahaan asing. Perusahaan asing dapat memiliki kepemilikan hingga 40% pada sektor telekomunikasi  dan  perbankan  (Chow,  2001:  3).  Dengan  ketentuan  seperti ini, sektor yang paling berat terserang adalah para petani dan penduduk di daerah pedalaman yang kurang maju (Hughes, Lin and Turner, 2002: 27; Yue, 2004: 2). Mereka harus bersaing dengan produk pertanian impor dari Eropa
dan  Amerika  Serikat  yang  masih  disubsidi  oleh  pemerintahnya.  Banjirnya impor produk tersebut tentu akan menekan harga yang pada gilirannya akan menekan pendapatan petani yang sudah rendah.

## Cina Melihat ACFTA
Namun  bukannya  berhenti  sampai  disini,  Cina  kemudian  justru  juga melakukan  perjanjian  perdagangan  bebas  dengan  kawasan  lain,  yaitu ASEAN. Perjanjian ASEAN-China Trade Area (ACFTA) yang disepakati pada tahun 2002 itu telah berlaku efektif sejak Januari 2010 kemarin. Motif resmi Cina  membentuk  ACFTA  adalah  untuk  memperluas  kerjasama  ekonomi antara Cina dengan ASEAN, sebagaimana yang disampaikan Presiden Cina Zu  Rongji  ketika  mengusulkan  pembentukan  ACFTA  pada  pidato  sidang ASEAN 28 November 1999:
“China will, in accordance with the principle of ‘equality and mutual benefit, stress on results, long-term cooperation and common development’, expand and deepen  its  mutually  beneficial  cooperation  with  ASEAN  countries  in  various fields, especially in the economic, trade, scientific, technological, agricultural and financial fields” (ASEAN Secretariat, 1999).
Wakil  Perdana  Menteri  Cina,  Li  Keqiang  beberapa  bulan  menjelang berlakunya  ACFTA  lebih  spesifik  menyatakan  motif  Cina  adalah  untuk memfasilitasi  pertumbuhan  perdagangan  dan  investasi  di  kedua  belah pihak.
“CAFTA marks that trade ties between China and ASEAN are to enter a new stage. We should further promote mutual economic and trade cooperation to a deeper level, as well as make joint efforts to boost the liberalization and facilitation of trade and investment. We firmly oppose trade and investment protectionism in any forms, in a purpose to advance global economic recovery and sustainable prosperity (Xinhua, 20/10/2009).
Di luar pernyataan resmi diplomatis itu, motif Cina untuk membentuk ACFTA  secara  lebih  konkrit  dapat  dilihat  dari  kepentingannya  untuk memperluas  pasar  bagi  produk-produknya  yang  terus  berkembang  pesat. Cina makin menyadari potensi ekonomi ASEAN bagi ekspansi ekspornya. Meskipun  harus  ditekankan  bahwa  nilai  ekspor  Cina  ke  ASEAN  dalam rentang 1980-2000 tidak menunjukkan angka yang besar. Pada era itu, ekspor Cina ke ASEAN-5 (Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura) rata- rata  hanya  mencapai  6,4%  dari  total  ekspor  Cina  ke  seluruh  dunia  pada periode yang sama. Singapura menerima ekspor Cina dengan rata-rata 3,1%; Thailand  0,9%;  Malaysia  0,8%;  Filipina  (0,7%)  dan  Indonesia  hanya  0,6% (Wong&Chan, 2003: 517). Dengan data ini, terlihat bahwa ASEAN mungkin
tidak terlihat sebagai pengganti pasar ekspor utama Cina. Ekspor utama Cina masih  diarahkan  ke  Amerika,  Uni  Eropa,  Jepang  dan  Korea  Selatan.  Pada tahun 2001, ASEAN masih menempati peringkat lima dari mitra perdagangan terbesar Cina, setelah Jepang, Amerika, Uni Eropa dan Hongkong. Pada tahun itu, perdagangan Cina dengan ASEAN meningkat menjadi 8,2% dari yang sebelumnya 5,8% pada tahun 1990 (Wong&Chan, 2003: 512).
Ekspor Cina ke ASEAN pada era itu didominasi produk-produk peralatan mesin  dan  elektronik  yang  meningkat  drastik  dari  20,8%  di  tahun  1993 menjadi 50,9% pada tahun 2001. Sementara komoditas ekspor terbesar kedua ditempati tekstil, pakaian dan alas kaki yang pada tahun 1993 menyumbang 15,7%  hingga  akhirnya  menurun  menjadi  10,8%  pada  tahun  2001.  Produk sayur-sayuran  juga  menjadi  salah  satu  komoditas  andalan  ekspor  Cina  ke ASEAN dengan mengambil porsi 11,6% pada tahun 1993.
Dengan masih kecilnya volume ekspor Cina ke ASEAN yang didominasi komoditas  peralatan  mesin  dan  elektronik  serta  produk  tekstil,  ekspansi ekspor  baik  dari  segi  volume  maupun  diversifikasi  produk  adalah  pilihan strategis. Maka bagi Cina, ACFTA adalah kunci pintu bagi upaya tersebut. Pasar  ASEAN  dengan  lebih  dari  setengah  milyar  penduduknya  memiliki potensi bagus bagi ekspansi ekspor Cina.
Selain  kepentingan  ekspor,  mengamankan  suplai  bahan  industri  dari ASEAN adalah vital bagi keberlangsungan roda industri Cina yang kian berlari kencang. Pada dekade 1990-an, tepatnya tahun 1993, impor Cina dari ASEAN
Tabel 2. Ekspor Utama Cina ke ASEAN 1993 dan 2001 Tahun 1993 Komoditas Ekspor ($ milyar) Proporsi (%) Peralatan mesin dan elektronik 0,9 20,8 Tekstil, pakaian, alas kaki 0,7 15,7 Produk Sayur-sayuran 0,5 11,6 Logam dasar dan barang logam 0.5 10,6 Produk mineral 0,5 10,5 Subtotal 3,1 69,2 Tahun 2001 Peralatan mesin dan elektronik 12,1 50,9 Tekstil, pakaian, alas kaki 2,6 10,8 6 Logam dasar dan barang logam 1,6 6,7 Produk-produk kimia 1,4 6 Produk mineral 1,1 4,6 Subtotal 18,8 79 Sumber: Wong&Chan  (2003: 515)
Dengan  masih  kecilnya  volume  ekspor  Cina  ke  ASEAN  yang  didominasi  komoditas peralatan  mesin  dan  elektronik  serta  produk  tekstil,  ekspansi  ekspor  baik  dari  segi  volume maupun  diversifikasi  produk  adalah  pilihan  strategis.  Maka  bagi  Cina,  ACFTA  adalah  kunci pintu  bagi  upaya  tersebut.  Pasar  ASEAN  dengan  lebih  dari  setengah  milyar  penduduknya memiliki potensi bagus bagi ekspansi ekspor Cina.
Selain kepentingan ekspor, mengamankan suplai bahan industri dari ASEAN adalah vital bagi  keberlangsungan  roda  industri  Cina  yang  kian  berlari  kencang.  Pada  dekade  1990-an, tepatnya tahun 1993, impor Cina dari ASEAN didominasi produk-produk bahan baku industri.
Produk-produk mineral menempati peringkat pertama dengan mengambil 32,4% dari total impor dengan nilai $ 1 milyar. Urutan kedua ditempati kayu yang menyumbang 22,6%. Selanjutnya peralatan mesin dan elektronik hanya menempati urutan ketiga dengan 0,6 milyar atau 12,4%. Selebihnya minyak dan lemak binatang atau tumbuhan dan plastik menduduki peringkat keempat dan kelima dengan 8,4% dan 4,4%.
Tabel 3. Komoditas Impor Utama Cina dari ASEAN
didominasi  produk-produk  bahan  baku  industri.  Produk-produk  mineral menempati  peringkat  pertama  dengan  mengambil  32,4%  dari  total  impor dengan nilai $ 1 milyar. Urutan kedua ditempati kayu yang menyumbang 22,6%. Selanjutnya peralatan mesin dan elektronik hanya menempati urutan ketiga dengan 0,6 milyar atau 12,4%. Selebihnya minyak dan lemak binatang atau  tumbuhan  dan  plastik  menduduki  peringkat  keempat  dan  kelima dengan 8,4% dan 4,4%.
Komposisi ini segera berubah pada tahun 2001. Pada tahun itu, impor didominasi  produk  mesin  dan  elektronik  yang  pada  tahun  1993  hanya menduduki urutan ketiga. Dengan nilai $ 15,2 milyar atau 48,3%, peralatan mesin dan elektronik menggeser produk mineral yang meskipun meningkat dari tahun 1993 dengan nilai $ 4,4 milyar, tapi hanya menyumbang 14,2%. Impor  kayu  bahkan  menghilang  dari  daftar  lima  besar.  Pada  tahun  2001, peringkat  ketiga    dan  keempat  impor  ditempati  plastik  dan  produk  kimia dengan porsi 6,9% dan 6,6%. Produk kayu rupanya bertransformasi menjadi produk  pulp,  kertas  dan  karton  dengan  nilai  $  1  milyar  (sama  dengan nilai  impor  kayu  tahun  1993)  tapi  hanya  mampu  menyumbang  3,3%. Dominanannya impor mesin dan peralatan elektronik dari ASEAN dilakukan oleh MNC di Cina guna memprosesnya kembali sebelum diekspor Amerika maupun Uni Eropa. Meskipun impor Cina dari ASEAN didominasi produk elektronik,  tapi  produk  mineral,  pulp  sebagai  bahan  baku  industri  tetap menjadi kebutuhan utama Cina. Melalui ACFTA, kelancaran produk-produk impor, baik manufaktur maupun non-manufaktur bagi Cina dapat dijamin.
Tabel 3. Komoditas Impor Utama Cina dari ASEAN Tahun 1993 Komoditas Ekspor ($ milyar) Proporsi (%) Produk mineral 1,5 32,4 Kayu dan turunannya 1 22,6 Peralatan mesin dan elektronik 0,6 12,4 Minyak dan lemak binatang atau tumbuhan 0,4 8,4 Plastik 0,2 4,4 Subtotal 3,7 80,2 Tahun 2001 Peralatan mesin dan elektronik 15,2 48,3 Produk mineral 4,4 14,2 6 Plastik 2,2 6,9 Produk-produk kimia 2,1 6,6 Pulp, Kertas dan karton 1,0 3,3 Subtotal 24,9 79,2 Sumber: Wong&Chan (2003: 515)
Komposisi ini segera berubah pada tahun 2001. Pada tahun itu, impor didominasi produk mesin dan elektronik yang pada tahun 1993 hanya menduduki urutan ketiga. Dengan nilai $ 15,2 milyar  atau  48,3%,  peralatan  mesin  dan  elektronik  menggeser  produk  mineral  yang  meskipun meningkat  dari  tahun  1993  dengan  nilai  $  4,4  milyar,  tapi  hanya  menyumbang  14,2%.  Impor kayu bahkan menghilang dari daftar lima besar. Pada tahun 2001, peringkat ketiga  dan keempat impor ditempati plastik dan produk kimia dengan porsi 6,9%  dan 6,6%.  Produk kayu  rupanya bertransformasi menjadi produk pulp, kertas dan karton dengan nilai $ 1 milyar (sama dengan nilai  impor  kayu  tahun  1993)  tapi  hanya  mampu  menyumbang  3,3%.  Dominanannya  impor mesin dan peralatan elektronik dari ASEAN dilakukan oleh MNC di Cina guna memprosesnya kembali  sebelum  diekspor  Amerika  maupun  Uni  Eropa.  Meskipun  impor  Cina  dari  ASEAN didominasi  produk  elektronik,  tapi  produk  mineral,  pulp  sebagai  bahan  baku  industri  tetap menjadi  kebutuhan  utama  Cina.  Melalui  ACFTA,  kelancaran  produk-produk  impor,  baik manufaktur maupun non-manufaktur bagi Cina dapat dijamin. Lancarnya aliran produk-produk ini sangat vital bagi berlangsungnya proses produksi yang digerakkan oleh MNC-MNC di Cina.
Lancarnya aliran produk-produk  ini sangat vital bagi berlangsungnya proses produksi yang digerakkan oleh MNC-MNC di Cina.

## Menengok ASEAN
Sebelum  menjelaskan  pandangan  ASEAN  tentang  ACFTA,  kiranya  perlu untuk  memahami  karakter  ASEAN  terlebih  dahulu.  ASEAN  ( Association of  Southeast  Asian  Nations )  didirikan  pada  tanggal  8  Agustus  1967  oleh lima  negara:  Indonesia,  Malaysia,  Philippina,  Singapura,  dan  Thailand. Keanggotaan ASEAN terus bertambah seiring perkembangan waktu. Brunei diterima menjadi anggota pada Januari 1984, Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar di tahun 1997. Tiga puluh dua tahun setelah pendiriannya, anggota ASEAN telah meliputi sepuluh Negara di kawasan Asia Tenggara (Tan, 2004: 935). Pendirian ASEAN sendiri tidak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik kawasan  pada  decade  1960-an.  Konflik  antar  negara  di  kawasan,  campur tangan Amerika di Vietnam dan persaingan serius antara blok Amerika dan Uni Soviet di Asia Tenggara menandai periode 1960-an 10 .
Kombinasi  antara  perbedaan  di  berbagai  bidang  antar-negara  Asia Tenggara,  kerawanan  konflik  antar-negara  di  kawasan,  serta  persaingan pengaruh  blok  Amerika  dengan  Uni  Soviet  mendorong  para  pemimpin  di lima Negara sepakat mendirikan ASEAN (Poon-Kim, 1977: 753). Organisasi ini  mengusung  tujuan  ‘ economic  growth,  social  progress,  cultural  development, [and] peace and stability in the region ’. Meskipun memiliki tujuan kerjasama di berbagai bidang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa fokus awal ASEAN lebih menonjol dalam merespon isu keamanan kawasan. Perhatian memang perlu dicurahkan untuk mengurangi antagonism antar-negara di kawasan seiring makin menguatnya polarisasi negara-negara di kawasan akibat perang di  Vietnam.  Tidak  mengejutkan  jika  urusan  ekonomi  kurang  mendapat perhatian  pada  masa  awal  berdirinya  ASEAN  (Bowles  and  Maclean,  1996: 321). Ekonomi hanya menjadi isu sekunder di belakang prioritas keamanan kawasan. 11
10 Konflik perbatasan antara Malaysia dengan Filipina mengenai daerah Sabah serta konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia menimbulkan krisis di kawasan. Parahnya, konflik semacam ini ternyata tidak mampu diselesaikan melalui kerangka hubungan bilateral kedua negara. Kondisi ini menimbulkan kesadaran bagi para pemimpin di kawasan bahwa konflik perlu diminimalisir atau diselesaikan melalui kerangka multilateral. Mengingat dua kelembagaan multilateral  sebelumnya  yaitu  Association  of  Southeast  Asia  (ASA)  dan  Maphilindo gagal  menjadi  media  yang  efektif  penyelesaian  sengketa,  para  pemimpin  kawasan  perlu membentuk kelembagaan baru (Poon-Kim, 1977: 754).
11 Beberapa  pengamat  mendukung  kesimpulan  seperti  ini.  Mereka  umumnya  menyatakan bahwa prestasi ASEAN di bidang politik lebih menonjol dibanding bidang lain, terutama kerjasama ekonomi (Imada & Naya,1992; Kurus, 1993). Imada & Naya menyatakan: ‘although ASEAN’s  accomplishments  in  the  political  arena  have  been  significant,  its  achievements in the area of economic cooperation have been limited’ (1992: xi). Pandangan senada juga diungkapkan  oleh  Kurus  (1993:  819):  ‘a  closer  examination  of  its  (ASEAN)  performance over the past quarter of a century indicates that ASEAN has been far more successful in the diplomatic and political arena than on the economic cooperation front’.
Namun  kecenderungan  ini  mulai  berubah  seiring  dengan  perubahan geopolitik kawasan sejak 1975. Runtuhnya rezim non-komunis di Kamboja dan  Vietnam  Selatan  melahirkan  kekhawatiran  akan  meluasnya  pengaruh komunis  di  selatan  Malaysia  dan  Singapura.  ASEAN  merasa  perlu  untuk meluaskan kerjasama di luar tujuan awal untuk menghadang laju komunisme (Tan, 2004: 936). Maka pada Bali Summit di tahun 1976, ASEAN menyepakati dua  perjanjian  ekonomi  yaitu  ‘Treaty  of  Amity  and  Cooperation’  dan Deklarasi ‘ASEAN Concord’. Kedua perjanjian pada dasarnya menekankan perlunya peran aktif kerjasama ekonomi diantara anggota ASEAN, termasuk mengadopsi strategi kawasan bagi pembangunan ekonomi. Menindaklanjuti kesepakatan  sebelumnya,  ASEAN  kemudian  sepakat  membangun  industri bersama  guna  memenuhi  kebutuhan  terhadap  komoditas  dasar  melalui ‘Preferential Trade Agreement’ (PTA) yang diperkenalkan pada tahun 1977. Perjanjian ini merupakan upaya liberalisasi perdagangan dengan menurunkan tariff perdagangan antar-negara ASEAN (Bowles and Maclean, 1996: 321).
Sebelum menjelaskan lebih lanjut kerjasama ekonomi ASEAN, nampaknya perlu untuk lebih dulu menjelaskan karakter strategi pembangunan ekonomi di  negara-negara  pendiri  ASEAN.    Pada  dasarnya  kelima  Negara  pendiri ASEAN memiliki strategi pembangunan yang relatif tidak berbeda. Kelima Negara  itu  berusaha  membangun  ekonomi  melalui  industrialisasi  yang dipimpin oleh negara. Para pemimpin di negara-negara ini mengklaim bahwa mereka tidak peduli pada label ideologi yang akan disematkan pada mereka, baik kiri/sosialis/statist maupun kanan/kapitalis/neoklasik. Mereka sering menyebut  strategi  pembangunan  seperti  itu  dengan  pragmatisme  (Austin, 2001). Radius Prawiro (1998: 87-88), mantan menteri perdagangan Indonesia menggambarkan strategi itu sebagai berikut:
“One of the most dramatic shifts in philosophy and style between the New Order and the Old Order was the relinquishing of the extreme, emotion-charged focus on ideology for a more detached, analytical, and flexible approach based on pragmatism. This was particularly true in the formulation of economic policy…-the pendulum of economic policy swung in varying degree between left and right. Their concern was for what worked”. .
Dalam pandangan  seperti  ini,  perbedaan  yang  ada  biasanya  hanya pada fase pilihan strategi industrialisasi, antara melalui ‘Import-substituting
Industrialization’ (ISI)  atau ‘Export-oriented  Industrialization’ (EOI). 12 Meski demikian,  seperti  akan  kita  lihat  nanti,  paradigma  pembangunan  secara umum  masih  berada  dalam  kerangka  ekonomi maenstream .  Pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi tujuan utama. Pertumbuhan tinggi diharapkan akan menghasilkan ‘trickle down effect’ bagi seluruh masyarakat.
Pada tahun 1960-an dan 1970-an, negara-negara ASEAN menjalankan strategi ISI  (Bowles, 1997: 223). Selama masa awal kemerdekaan, di bawah Soekarno,  Indonesia  memulai  strategi  ISI.  Sentimen  nasionalisme  dan komitmen melindungi industri bayi domestik mewarnai periode ini. Dengan bantuan oil boom , Soeharto masih melanjutkan strategi ISI hingga akhir 1970- an (Prawiro, 1998: 153). Berakhirnya oil boom menandai akhir pelaksanaan ISI di Indonesia. Filipina juga mulai menjalankan ISI sejak kemerdekaan pada 1946.  Untuk  melindungi  industri  dalam  negeri,  pemerintah  memberikan insentif pajak dan memberi perlindungan dari kompetisi perusahaan asing. Strategi ISI relatif berhasil memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 14% antara 1949 hingga 1953 dan 11% pada periode 1953 – 1959. Namun, kebutuhan akan impor modal dan teknologi untuk melanjutkan strategi ISI telah menghasilkan krisis pembayaran pada tahun 1960 (Kuruvilla, 1996: 643). Strategi ISI juga segera  diadopsi  Malaysia  setelah  kemerdekaannya.  Pada  fase  pertama  ISI (1957-1963), Malaysia fokus pada pembangunan insfrastruktur dan pedesaan. Industrialisasi  masih  diserahkan  pada  pihak  swasta.  Pada  periode  kedua (1963-1970),  negara  mulai  memimpin  industrialisasi  dengan  meluncurkan New Economic Policy (NEP) yang menjanjikan kemajuan ekonomi bagi etnis Melayu. Tetangga Malaysia, Singapura, mulai mengadopsi ISI sejak kemerdekaannya pada tahun 1959. Karena kebijakan ISI membutuhkan pasar  dalam  negeri  yang  besar,  Singapura  bergabung  dengan  federasi Malaya pada tahun 1961. Namun karena alasan perbedaan politik, Singapura memisahkan diri dari federasi pada 1963 (Kuruvilla, 1996: 639).
Jika ISI menjadi pilihan pada dekade 1960-an dan awal 1970-an, Negara- negara  kawasan  ASEAN  secara  umum  mulai  beralih  kepada  EOI  pada pertengahan 1970-an dan awal 1980-an. Meski demikian, Singapura adalah
12 Pada yang disebut pertama, tujuan utama adalah mengembangkan perekonomian dalam negeri dengan membangun industri domestik. Pembangunan industri diharapkan mampu memperbesar  produksi,  menyediakan  bahan  dasar  bagi  proses  industri  selanjutnya, menyerap  tenaga  kerja,  dan  akhirnya  menggerakkan  perekonomian  lebih  lanjut.  Untuk mencapai  tujuan  itu,  proteksi  terhadap  industri  yang  baru  lahir  dilakukan  oleh  negara. Biasanya dilakukan pembatasan terhadap FDI dan perdagangan internasional melalui semua skema yang mungkin. Selengkapnya lihat Alexander (1967); Hirschman (1968); Baer (1972). Sementara pada EOI, tujuan utama adalah mempercepat industrialisasi melalui kegiatan ekspor  komoditas  yang  memiliki  keunggulan  komparatif  dibanding  negara  lain  (salah satunya upah buruh). Strategi EOI memerlukan keterbukaan terhadap FDI, perdagangan internasional serta berbagai langkah liberalisasi lainnya. Selengkapnya lihat Nixson (1990). Kedua  strategi  ini  juga  tidak mutually  exclusive .  Suatu  negara  dapat  melaksanakan  EOI sementara pada saat bersamaan juga menjalankan beberapa elemen ISI, misalnya Cina (Li & Vinten, 1997: 184).
perkecualian. Negara itu telah memulai EOI pada tahun 1965. Kekurangan pasar dalam negeri akibat memisahkan diri dari federasi Malaya memaksa Singapura untuk segera menjalankan strategi EOI dengan pembiayaan dari investor asing. Strategi EOI yang dipelopori negara pada tahun 1965 tersebut pada awalnya fokus untuk menarik investasi asing pada industri radio dan televisi  (Kuruvilla,  1996:  639).  EOI  juga  dimulai  lebih  awal  di  Malaysia, yaitu  pada  pertengahan  1970-an.  Kebangkrutan  akibat  program  NEP  di Malaysia terwujud dalam kegagalan industry berat di negara itu dan justru meningkatkan utang luar negerinya menjadi 30% dari GNP pada 1973-1974. Keadaan  ini  telah  memaksa  Malaysia  untuk  mengubah  strateginya  dari ISI menjadi EOI dengan meningkatkan ekspor yang berbasis pada industri manufaktur  yang  dibiayai  oleh  FDI  (Kuruvilla,  1996:  643).  Di  Indonesia, turunnya harga minyak dunia pada awal 1980-an telah memukul pemasukan Negara  yang  selama  satu  dekade  sebagian  besar  bergantung  dari  minyak. Resesi  ekonomi  Indonesia  di  awal  1980-an  berhasil  memaksa  Indonesia membuka perekonomiannya lebih lebar bagi aktor luar (Prawiro, 1998: 217). Deregulasi  yang  dimulai  tahun  1983  menandai  bergesernya  orientasi  ISI ke arah EOI dengan bertumpu pada investasi asing. Kondisi serupa terjadi pada  Filipina  ketika  mereka  memulai  EOI  setelah  anjloknya  nilai  tukar internasional yang kemudian diatasi dengan hadirnya pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Kedua lembaga internasional itu berhasil memastikan Filipina untuk membuka pasar domestiknya bagi investor asing melalui deregulasi yang diadopsi dari strategi EOI (Bello, Kinley and Elinson, 1988).
Selain  didorong  faktor  domestik  maing-masing  negara,  perubahan strategi  negara-negara  ASEAN  ke  EOI  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi ekonomi-politik global. Penurunan ekonomi global pada awal 1980-an, krisis utang internasional dan pengurangan transfer modal dari Utara ke Selatan, meningkatnya  sentimen  proteksionis  di  Amerika  Serikat  dan  resesi  yang berlanjut pada 1854-1985 setelah pemulihan singkat pada 1982-1983 menandai perubahan fundamental bagi Negara-negara ASEAN. Pada saat bersamaan, lembaga  keuangan  internasional,  IMF  dan  Bank  Dunia  menjadi  semakin kuat  dalam  mempengaruhi  kebijakan  pembangunan  ekonomi  di  negara- negara peminjam. Perkembangan ini telah memaksa ASEAN empat (minus Singapura)  menggenjot  ekspor  mereka  dalam  rangka  menjaga  pendapatan dari perdagangan luar negeri (Bowles, 1997: 223).
Tidak  bisa  dihindari  upaya  strategi  EOI  semacam  itu  membutuhkan peran  FDI  yang  amat  besar.  Berbagai  upaya  pun  dilakukan  negara-negara ASEAN  untuk  menarik  FDI  ke  Negara  mereka.  Secara  umum,  mereka semuanya mendirikan badan khusus yang bertugas untuk mengkoordinasi masuknya  investor  asing  ke  negara  masing-masing.  Indonesia  mendirikan Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BPKM).  Badan  serupa  dibentuk  di Malaysia  ada  Malaysian  Industrial  Development  Authority  (MIDA),  di Filipina bernama Board of Investment (BOI), di Singapura berupa Economic
Development  Board  (EDB),  dan  Office  of  the  Board  of  Investment  (BOI) diThailand.  Semua  bentuk  organisasi  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sama: menarik  investasi  asing  dengan  berbagai  cara  (Yeung,  1997:  8).  Deregulasi dan liberalisasi arus modal juga menjadi tema umum untuk menarik investor (Tang, 2000: 99).
Negara-negara  pendiri  ASEAN  rajin  membangun  insfratruktur  dan mempermudah pelayanan agar dilirik investor. Di Singapura, mereka mulai membangun insfrastruktur (transportasi, komunikasi, kawasan khusus dan zona  pengolahan  ekspor).  Singapura  juga  memberikan  insentif  keuangan kepada perusahaan seperti pembebasan pajak dan subsidi ekspor (Kuruvilla, 1996:  639).  Filipina  mendirikan  zona  pengolahan  ekspor  di  Bataan  dan Mariveles. Pemerintah juga melonggarkan kendali perdagangan disamping memperbanyak  jumlah  pinjaman  asing  untuk  mereformasi  pendidikan, industri, sistem keuangan, penyederhanaan tariff, yang semuanya ditujukan bagi upaya menarik investor asing (Kuruvilla, 1996: 646). Thailand bekerja keras membangun jalan, pelabuhan, instalasi listrik maupun suplai air bagi sektor  industri.  Pemerintah  Thailand  juga  menyediakan  insentif  pajak  dan memperbaiki  prosedur  pelayanan  birokrasi  bagi  investor  asing  (Hussey, 1993: 17). Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada 1989 mendirikan kawasan bebas ‘segitiga emas’ yang bernama SIJORI (Singapura-Johor-Riau).
Selain memberikan berbagai fasilitas diatas pada calon investor asing, negara-negara  ASEAN  juga  berlomba-lomba  menciptakan  iklim  yang kondusif. Tentu saja salah satu syarat utama adalah stabilitas politik. Untuk kepentingan ini, tidak segan para pemimpin ASEAN menerapkan tindakan represif terhadap pekerja industri yang berpotensi menimbulkan gejolak. Di Indonesia,  Soeharto  menyatukan  seluruh  pekerja  pada  satu  serikat  buruh tunggal.  Hubungan  industrial  juga  dipayungi  dengan  istilah  ideologis, yaitu ‘Hubungan Industrial Pancasila’  agar selalu tercipta harmoni (Hadiz, 1997). Di Malaysia, pelarangan ditujukan pada tiap aktivitas pemogokan dan pembatasan terhadap pelaksanaan fungsi serikat pekerja yang sesungguhnya. Pemerintah  Malaysia  mengontrol  penuh  gerakan  buruh  (Kuruvilla,  1996: 643).  Singapura  membentuk  lembaga  tripartit  untuk  memastikan  stabilitas produksi.  Unionisme  serikat  pekerja  dibentuk  dan  dibiayai  negara  untuk memastikan  loyalitas  mereka  pada  pemerintah  (Kuruvilla,  1996:  640).  Hal yang  sama  juga  dilakukan  di  Thailand  (Tang,  2000:  99;  Hussey,  1993:  17). Memang tidak bisa dipungkiri bahwa strategi pembangunan EOI memerlukan pelayanan yang memuaskan terhadap investor asing berupa ‘..stable, cheap, and flexible industrial relations system ’ (Chiang, 1988:239). Upaya menarik FDI nampak berhasil di negara-negara ASEAN. Seperti terlihat pada table 4, setelah menurun pada awal 1980-an akibat resesi, FDI ke ASEAN terus meningkat pada paruh kedua 1980-an dan awal 1990-an.
Di Thailand, antara 1985-1990, sebagian besar investasi asing tersebut terlibat dalam proyek yang 80% - 100% produk yang dihasilkannya diekspor (Hussey,1993:  16-17).  Masuknya  investasi  asing  telah  menggerakkan  laju pertumbuhan  ekonomi  Thailand  secara  signifikan.  Selama  periode  boom ekonomi  1988-1992,  Thailand  menikmati  pertumbuhan  ekonomi  dua  digit. Pada tahun 1988, mereka tumbuh 13%. Setahun berikutnya, 1989 Thailand masih  tumbuh  12,3%  dan  1990  tumbuh  11,5%  (Tang,  2000:  99).  Gambaran pertumbuhan  serupa  juga  terjadi  di  Indonesia,  Malaysia  (Hill,  1994)  dan belakangan Vietnam.
Perkembangan pada 1980-an telah membuat ASEAN semakin tergantung pada aliran FDI. Antara 1985-1990, sumbangan FDI terhadap GDP meningkat dari 0,6 % menjadi 2,4 dan bahkan mencapai 7,1% pada tahun 1990 (Bowles, 1997:  222).  Ketergantungan  semacam  itu  menghasilkan  kekhawatiran pemimpin  negara-negara  ASEAN  terhadap  potensi  hengkangnya  FDI  dari ASEAN ke kawasan lain ketika muncul perkembangan baru pada awal 1990- an. Tantangan terhadap perebutan aliran FDI dari kawasan lain semakin nyata. Cina,  kawasan  bekas  Uni  Soviet  setelah  runtuh  1989-1991,  integrasi  Eropa pada  1992  dan  pembentukan  North  American  Free  Trade  Area  (NAFTA), khususnya  peluang  pengalihan  FDI  dunia  ke  Meksiko,  menjadi  perhatian serius  para  pemimpin  ASEAN  (Bowles,  1997:  223-224).  Kekhawatiran  ini misalnya terlihat jelas dari pernyataan PM Singapura, Goh Chok Tong:
“..unless ASEAN can match the other regions in attractiveness both as a base for investments and as a market for their products, investments by multinational companies  are  likely  to  flow  away  from  our  part  of  the  world  to  the  S[ingle] E[uropean] M[arket] and NAFTA” (cq. Bowles, 1997: 224).
Pemimpin  ASEAN  merasa  perlu  untuk  merespon  secara  kolektif perkembangan yang terjadi. Ini bisa dipahami mengingat jika kita lihat, respon terhadap  kondisi  ekonomi-politik  pada  masa  1980-an  lebih  menunjukkan
25
Di Indonesia, Soeharto menyatukan seluruh pekerja pada satu serikat buruh tunggal. Hubungan industrial juga dipayungi dengan istilah ideologi s, yaitu ‘Hubungan Industrial Pancasila’  agar selalu  tercipta  harmoni  (Hadiz,  1997).  Di  Malaysia,  pelarangan  ditujukan  pada  tiap  aktivitas pemogokan  dan  pembatasan  terhadap  pelaksanaan  fungsi  serikat  pekerja  yang  sesungguhnya. Pemerintah  Malaysia  mengontrol  penuh  gerakan  buruh  (Kuruvilla,  1996:  643).  Singapura membentuk  lembaga  tripartit  untuk  memastikan  stabilitas  produksi.  Unionisme  serikat  pekerja dibentuk  dan  dibiayai  negara  untuk  memastikan  loyalitas  mereka  pada  pemerintah  (Kuruvilla, 1996:  640).  Hal  yang  sama  juga  dilakukan  di  Thailand  (Tang,  2000:  99;  Hussey,  1993:  17). Memang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  strategi pembangunan  EOI  memerlukan  pelayanan  yang memuaskan  terhadap  investor  asing  berupa ‘..stable,  cheap,  and  flexible  industrial  relations system ’ (Chiang, 1988:239).
Upaya  menarik  FDI  nampak  berhasil  di  negara-negara  ASEAN.  Seperti  terlihat  pada table 4, setelah menurun pada awal 1980-an akibat resesi, FDI ke ASEAN terus meningkat pada paruh kedua 1980-an dan awal 1990-an.
Tabel 4. Aliran FDI ke ASEAN 5 (dalam juta dollar)
Tahun Indonesia  Malaysia Thailand Filipina Singapura ASEAN 5 Total 1961-1980 2,163 4,453 1,186 452 3,728 11,982 1981 133 1,265 288 172 1,675 3,533 1982 225 1,397 189 16 1,298 3,125 1983 292 1,261 348 105 1,085 3,091 1984 222 797 400 9 1,210 2,638 1985 310 695 162 12 809 1,988 1986 258 489 261 127 1,533 2,668 1987 385 423 182 307 2,696 3,993 1988 576 719 1,082 936 2,710 6,023 1989 682 1,846 1,727 563 3,963 8,781 1990 964 2,958 2,236 530 4,489 11,177 1981-1990 4,047 11,850 6,875 2,777 21,468 47,017 Sumber: Hart-Landsberg & Burkett (1998: 90)
aksi individual masing-masing Negara di kawasan, daripada sebuah upaya kolektif  ASEAN  untuk  merespon  kondisi  global  (Bowles,  1997:  222).  Oleh karena itu, para pemimpin ASEAN berkomitmen mengadakan aksi kolektif untuk merespon perkembangan baru di awal 1990-an. Mereka semua sepakat bahwa kebijakan bersama ASEAN yang kondusif bagi promosi ekspor (EOI) perlu segera dilaksanakan.
Inisiasi  para  pemimpin  ASEAN  ini  nampaknya  mendapat  dorongan lebih kuat jika melihat fakta perdagangan intra ASEAN pada dekade 1980- an. Pada masa ini, meski perdagangan intra ASEAN menurun, namun terjadi perubahan komposisi produk perdagangan secara signifikan (Bowles, 1997: 223). Pada tahun 1980, perdagangan manufaktur intra ASEAN hanya sebesar 28,2%  dari  total  perdagangan.  Namun  angka  ini  telah  meningkat  hampir tiga  kali  lipat  menjadi  61,3%  pada  tahun  1990.  Peningkatan  perdagangan manufaktur ini tidak diragukan lagi merupakan dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh MNC di kawasan ASEAN.
Perdagangan  intra-jaringan  MNC  di  kawasan  ASEAN  dapat  dilihat dalam  kasus  salah  satu  perusahaan  elektronik  raksasa  Jepang:  Fujitsu 13 . Fujitsu mendirikan pabriknya di Asia Tenggara pada tahun 1988 di Thailand. Seluruh  produksi  Fujitsu  menyumbang  12%  pada  pasar  HDD  dunia.  Dari jumlah  itu,  separuhnya  diproduksi  di  Thailand.  Pabrik  di  Thailand  hanya berfungsi  sebagai  perakit  produk  dan  tidak  memiliki  fungsi  lain.  Seluruh fungsi pemasaran dan penjualan dilakukan oleh Kepala Wilayah yang berada di  Singapura.  Sementara  keseluruhan  strategi  Research  and  Development (R&D) dilakukan oleh induk Fujitsu di Tokyo. Selain Thailand, Fujitsu juga membangun pabrik penunjangnya di negara lain di Asia Tenggara, seperti Filipina,  Malaysia,  dan  Vietnam.  Operasional  di  Thailand  bergantung pada  input  produksi  yang  disediakan  oleh  cabang  di  Filipina,  Vietnam juga Singapura. Fujitsu di Jepang juga menyokong input bagi perakitan di Thailand. Keseluruhan produksi kemudian dijual keseluruh dunia, dimana hanya 10% diantaranya yang dijual di pasar ASEAN (Mirza & Giroud, 003:  14-15).  Aliran  input  dan  output  produksi  Fujitsu  antar-negara  seperti inilah yang mendorong peningkatan perdagangan manufaktur di kawasan ASEAN.
Dengan  menyadari  fakta  makin  terhubungnya  negara  satu  dengan negara  lain  di  kawasan  akibat  aktivitas  jaringan  MNC,  para  pemimpin ASEAN percaya bahwa penyatuan ekonomi kawasan akan sangat menarik bagi investor asing untuk memperbesar aliran modalnya. Penyatuan ekonomi kawasan ASEAN paling tidak akan memberi dua keuntungan sekaligus
13 Fujitsu merupakan MNC yang bergerak di bidang informasi teknologi dan juga elektronik. Didirikan di Jepang pada tahun 1935. Pada tahun 2009, Fujitsu mempekerjakan sekitar 185 ribu karyawan di seluruh dunia. Cabang Fujitsu tersebar di sekitar 70 negara. Kini Fujitsu menjadi perusahaan penyedia jasa informasi dan teknologi terbesar di Jepang dan terbesar ketiga di dunia.
pada  MNC  (Bowles,  1997:  229-230).  Pertama  berkenaan  dengan  harapan bahwa AFTA melalui penghapusan benteng-benteng tariff domestiknya, akan memperluas pasar regional bagi produksi dan konsumsi MNC. Keuntungan kedua  terkait  dengan  peningkatan  kredibilitas  neara-negara  ASEAN  di mata MNC. AFTA akan menunjukkan komitmen ASEAN dalam menjamin kelancaran usaha MNC di kawasan tersebut yang berarti memperkecil resiko berusaha.  Dengan  keuntungan  bagi  MNC  seperti  itu,  penyatuan  ekonomi kawasan adalah senjata andalan bagi ASEAN untuk menarik investasi asing ke dalam pangkuannya. Mengutip Bowles (1997: 223).: “ the ASEAN countries as a group can offer investors ... a combination [of advan- tages] that no member individually possesses .
Perkembangan  ini  telah  menjadi  alasan  kuat  bagi  para  pemimpin  di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina untuk membentuk AFTA ( ASEAN Free  Trade  Agreement )  pada  tahun  1993.  Pada  Januari  1993,  enam  anggota ASEAN Brunei, Indonesia, Malaysia, the Filipina, Singapura, dan Thailand sepakat  menandatangani    AFTA.  Dalam  perjanjian  ini,  tarif  pada  semua barang  manufaktur  (dengan  bahan  paling  tidak  40%  berasal  dari  ASEAN) akan dikurangi hingga menjadi 0-5 persen pada 15 tahun mendatang (tahun 2008). Mekanisme untuk mengurangi pengurangan tariff tersebut dilakukan melalui skema Common Effective Preferential Tariff. Lima belas kelompok produk yang meliputi sekitar 40% perdagangan intra ASEAN akan dikenakan skema  ini.  Namun  setelah  pertemuan  Menteri  Ekonomi  ASEAN  pada September 1994, target waktu pelaksaan dipercepat menjadi sepuluh tahun saja (2003) dan produk pertanian yang dulu tidak akan dimasukkan dalam skema pengurangan tarif, kini juga akan diikutsertakan. Artinya, AFTA akan meliputi seluruh produk perdagangan intra ASEAN (Bowles and Maclean, 1996: 319-320).
Tidak berlebihan tampaknya jika disini dinyatakan bahwa terbentuknya AFTA  menunjukkan  betapa  kepentingan  MNC  di  kawasan  menjadi perhatian  serius  pemimpin  ASEAN  dalam  membentuk  AFTA.  Kawasan perdagangan bebas kawasan dalam rangka menghapus batas-batas nasional dan  menyatukan mereka semua dalam satu jaringan perusahaan 14 menjadi penting untuk memenuhi skala ekonomi keuntungan. Hidetaka Yoshimatsu (2002: 129), pengamat terkemuka MNC di Asia Tenggara mengatakan:
“..the introduction and development of  regional economics arrangement in the ASEAN  countries is influenced by particular preferences of some foreign
14 “ The network form of governance in international business may be interpreted as the organizational forms and processes through which transnational activities are directed across different fields and geographic  locations.  The  patterns  and  character  of  the  connections  among  various  relations  in networks  constitute  their  structures,  because  “such  structures  are  conditioned  by  technical  and cultural factors, but, primarily, they are interactive, that is, they are formed and modified through interaction among the actors. The network structure is a result of History ”. Selengkapnya lihat Yeung (1997: 4)
MNCs.  These  MNCs      are  likely  to  raise  their  preferences  for  preferential economic  arrangements, as they need more scale economies by broadening the targeted markets of their intermediate and final products. These preferences and demands induce the states concerned to launch and develop an arrangement for regional economic cooperation”.

## Perspektif ASEAN terhadap ACFTA
Seperti  yang  telah  dilihat,  komitmen  pembentukan  AFTA  cukup  sukses menarik  FDI  ke  ASEAN  (Arnold,  2006).  Aliran  FDI  ke  ASEAN  memang meningkat drastik dari $ 24 milyar tahun 1980 menjadi $ 232,6 milyar pada tahun 1998, atau meningkat hampir 10 kali lipat. ASEAN menerima 34,5% total  FDI  di  kawasan  Asia  Timur,  Selatan  dan  Tenggara.  Dari  total  FDI  di Asia, ASEAN menikmati 31,4%. Dan dari seluruh FDI yang ada di negara berkembang,  ASEAN  menerima  18,  7%.  Sebagian  besar  (sekitar  88%)  FDI ini  diserap  oleh  Singapura,  Indonesia,  Malaysia  dan  Thailand  (Piei,    2005: 109). Aliran FDI itu sebagian besar berasal dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Mereka  bersama-sama  berkontribusi  terhadap  60%  FDI  di  ASEAN.  Cina sendiri hanya menempati peringkat kelima dalam kontribusi FDI ke ASEAN. Pada tahun 1997, Cina hanya menyumbang tidak lebih dari 1% FDI di ASEAN seperti terlihat pada tabel 5.
Namun  sejak  krisis  keuangan  1997/1998,  kontribusi  tiga  negara  Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan Cina) terhadap FDI ASEAN berkurang dari total 24,1% di tahun 1997 menjadi tinggal 9% pada tahun 1999 (Piei,  2005: 109). FDI dari Jepang menurun drastik dari 21% pada tahun 1997 menjadi 5,4% pada tahun 1999. Sebaliknya, modal dari Amerika dan Eropa makin mengokohkan  diri  sebagai  sumber  FDI  utama  bagi  ASEAN.  Amerika  dan Eropa meningkatkan porsi FDI mereka dari 14% dan 23% pada tahun 1995 menjadi 30% dan 40% pada tahun 2001. Ini menunjukkan bahwa Amerika dan Eropa mengambil keuntungan  dari krisis keuangan Asia yang mendorong bangkrutnya  bank-bank  Jepang.  Modal  Amerika  dan  Eropa  kemudian mengambil alih dan mengontrol bank-bank dan perusahaan industri utama dalam harga yang rendah (Bernardino, 2004: 6).
Tabel 5. Aliran FDI ke ASEAN berdasarkan negara asal 1995 (%) 1996 1997 1998 1999 1995-2000 USA 14.4 15.0 9.3 12.2 15.4 12.9 Europe 23.5 30.0 22.4 23.5 33.2 26.2 Japan 19.5 19.6 21.0 13.2 5.4 15.7 Korea 2.3 2.1 2.9 4.6 2.8 2.8 Cina 0.6 0.4 0.2 1.5 0.8 0.7 Total (billion US$) 21. 3 26.0 28.1 19.6 16.9 112.6 Sumber : Piei (2005: 110)
Namun  sejak  krisis  keuangan  1997/1998,  kontribusi  tiga  negara  Asia  Timur  (Jepang,
Korea  Selatan  dan  Cina)  terhadap  FDI  ASEAN  berkurang  dari  total  24,1%  di  tahun  1997 menjadi tinggal 9% pada tahun 1999 (Piei,  2005: 109). FDI dari Jepang menurun drastik dari 21%  pada  tahun  1997  menjadi  5,4%  pada  tahun  1999.  Sebaliknya,  modal  dari  Amerika  dan Eropa makin mengokohkan diri sebagai sumber FDI utama bagi ASEAN. Amerika dan Eropa meningkatkan porsi FDI mereka dari 14% dan 23% pada tahun 1995 menjadi 30% dan 40% pada tahun  2001.  Ini  menunjukkan  bahwa  Amerika  dan  Eropa  mengambil  keuntungan  dari  krisis keuangan  Asia  yang  mendorong  bangkrutnya  bank-bank  Jepang.  Modal  Amerika  dan  Eropa kemudian  mengambil  alih  dan  mengontrol  bank-bank  dan  perusahaan  industri  utama  dalam harga yang rendah (Bernardino, 2004: 6).
Menurunnya  kontribusi  negara  Asia  Timur  dan  naiknya  pengaruh  modal  Amerika  dan Eropa mendorong ASEAN untuk kembali meningkatkan aliran FDI dari Asia Timur yang sempat menurun.  Termasuk  berupaya  mendorong  Cina  meningkatkan  aliran  FDI-nya  ke  ASEAN. Dengan menyepakati ACFTA, ASEAN berharap dapat meningkatkan aliran FDI dari Cina yang sebelum  perjanjian  ditandatangani  tahun  2002,  masih  sangat  kecil.  Seperti  seorang  pengamat berkomentar:
“In the FTA with Cina, ASEAN’s wish is to ride on the Chinese economic express train with  the  objective  of  reattracting  foreign  direct  investments  (FDI)  and  hopefully redirect  into  the  region  the  huge  amounts  of  FDI  flowing  into  Cina.  It  also  looks  at Cina  as  its  future  primary  export  market,  supplying  energy  raw  materials  and electronic  and  machinery  parts  to  Chinese-based  plants.  The  ASEAN-Cina  FTA,  is hence viewed by ASEAN as a needed boost to recover from the debilitating effects of the 1997 Asian financial crisis” (Bernardino, 2004: 5-6).
Menurunnya kontribusi negara Asia Timur dan naiknya pengaruh modal Amerika dan Eropa mendorong ASEAN untuk kembali meningkatkan aliran FDI dari Asia Timur yang sempat menurun. Termasuk berupaya mendorong Cina meningkatkan aliran FDI-nya ke ASEAN. Dengan menyepakati ACFTA, ASEAN  berharap  dapat  meningkatkan  aliran  FDI  dari  Cina  yang  sebelum perjanjian  ditandatangani  tahun  2002,  masih  sangat  kecil.  Seperti  seorang pengamat berkomentar:
“In  the  FTA  with  Cina,  ASEAN’s  wish  is  to  ride  on  the  Chinese  economic express train with the objective of reattracting foreign direct investments (FDI) and  hopefully  redirect  into  the  region  the  huge  amounts  of  FDI  flowing  into Cina. It also looks at Cina as its future primary export market, supplying energy raw materials and electronic and machinery parts to Chinese-based plants. The ASEAN-Cina FTA, is hence viewed by ASEAN as a needed boost to recover from  the  debilitating  effects  of  the  1997  Asian  financial  crisis” (Bernardino, 2004: 5-6).
Selain mengharapkan aliran FDI dari Cina, ASEAN juga melihat potensi perdagangan  dengan  Cina.  Berdasarkan  perkiraan  para  ahli  gabungan ASEAN,  ACFTA  akan  berkontribusi  pada  pertumbuhan  GDP  ASEAN sebesar 0,9% dan 0,3% bagi Cina. Selanjutnya, volume ekspor Cina ke ASEAN dikatakan  akan  naik  sekitar  55%  dan  ekspor  ASEAN  ke  Cina  meningkat 48%.  Jika  berhasil,  ACFTA  akan  menjadi  area  perdagangan  bebas  terbesar di dunia dengan penduduk mencapai 1,8 milyar manusia, dengan total GDP mencapai $ 2 triliun dan total perdagangan sebesar $ 1,5 triliun (Bernardino, 2004:  3).  Upaya  ASEAN  untuk  meningkatkan  ekspor  ke  Cina  tidak  lepas dari krisis keuangan Asia 1997/1998 yang membelit perekonomian negara- negara ASEAN. Bagi Asia secara keseluruhan, tahun 2003 dan 2004 seperti dinyatakan oleh UNCTAD: “China was a major engine of growth for most of the economies in the region. The country’s imports accelerated even more than its exports, with a large proportion of them coming from the rest of Asi.” (Bello, 2010). Tidak mengejutkan jika Presiden Filipina, Gloria Macapagal-Arroyo, menyatakan bahwa ACFTA adalah ‘kerjasama regional luar biasa’ yang dapat menyaingi Amerika dan Uni Eropa (Bello, 2010).
Kondisi diatas dipadu dengan masih rendahnya ekspor ASEAN ke Cina dalam  dua  dekade  terakhir  menjadi  pendorong  bagi  peningkatan  ekspor ASEAN ke Cina. Pada periode tersebut, ekspor lima negara besar di ASEAN rata-rata hanya sebesar 5,5%. Singapura hanya mengekspor 2,2% produknya ke Cina, Thailand 2,7%; Indonesia 2,5%; Malaysia 2% dan Filipina hanya 1,3% (Wong&Chan, 2003: 517). Memang pada tahun 2000, proporsi ekspor ke Cina telah mencapai 9,8% dari total ekspor ASEAN. Namun angka ini tentu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan ekspor ASEAN ke Amerika, Jepang, maupun Uni Eropa.
Pada  dekade  1990-an  ini,  komoditas  ekspor  utama  ASEAN  ke  Cina didominasi  bahan-bahan  primer  (mentah)  yang  miskin  nilai  tambah  (tabel 3). Komoditas terbesar yang diekspor adalah bahan mineral yang pada tahun 1993  mencapai  32,4%  dari  total  ekspor  ASEAN  dengan  nilai  $  1,5  milyar. Selain mineral, kayu adalah komoditas unggulan ASEAN ke Cina. Pada tahun 1993, ekspor kayu merupakan 22,6% dari total ekspor ASEAN dengan nilai $ 1 milyar. Komoditas manufaktur berupa peralatan mesin dan elektronik baru menempati peringkat ketiga dengan mengambil proporsi 12,4% atau sebesar $ 0,6 milyar. Sementara minyak dan lemak binatang atau tumbuhan dan plastik mengambil bagian masing-masin g 8,4% dan 4,4% (Wong&Chan, 2003: 515). Komposisi ekspor ASEAN mulai berubah memasuki awal millennium baru.  Pada  tahun  2001,  ekspor  terbesar  ASEAN  ke  Cina  adalah  peralatan mesin dan elektronik yang menyita bagian sebesar 48,3% dengan total nilai $ 15,2 milyar. Namun produk mineral tetap memiliki porsi besar dalam ekspor, yaitu 14,2% dengan nilai $ 4,4 milyar. Selebihnya, komoditas seperti plastik, produk kimia dan pulp, kertas dan karton berturut-turut menyumbang 6,9%; 6,6%; dan 3,3% (Wong&Chan, 2003: 515). Bersama-sama, kelima komoditas ini menyumbang sekitar 80% dari total ekspor ASEAN ke Cina. Berubahnya komposisi ekspor yang telah didominasi peralatan mesin dan elektronik, - tidak lagi bahan mentah yang miskin nilai tambah-, berkat ekspansi investasi asing  yang  digerakkan  oleh  MNC.  Melalui  ACFTA,  ASEAN  nampaknya ingin  memperbesar  ekspor  manufakturnya  ke  Cina,  yang  sebagian  besar dilakukan  MNC  di  negara  bersangkutan.  Selain  itu,  tentu  saja  ASEAN berupaya  meluaskan  jenis  komoditas  non-manufaktur  yang  akan  makin bebas hambatan pasca diberlakukannya Early Harvest Program.
Ekspor hanyalah satu sisi dari perdagangan, dan ASEAN ternyata juga mengharapkan  impor  produk  dari  Cina.  Dari  tahun  1980-2000,  impor  dari Cina rata-rata tidak lebih dari 4%. Dari seluruh impor Singapura, impor dari Cina hanya sebesar 4%; Thailand dan Indonesia sama-sama hanya mengimpor 3% dari Cina. Sementara Malaysia dan Filipina masing-masing juga hanya mengimpor 2,5% dari total impor mereka (Wong&Chan, 2003: 517). Namun nilai  ini  jika  dibandingkan  proporsi  ekspor  ASEAN  ke  Cina  akan  terlihat lebih besar.
Impor  ASEAN  dari  Cina  didominasi  produk  peralatan  mesin  dan elektronik (table 2). Pada tahun 1993, komoditas ini menguasai impor dengan proporsi 20,8%, baru diikuti produk tekstil, pakaian, dan alas kaki sebesar 15,7%;  sayur-sayuran  11,6%  dan  logam  dasar  dan  barang  logam  10,6%. Komposisi  ini  sedikit  berubah  pada  tahun  2001.  Namun  urutan  pertama impor tetap didominasi produk mesin dan elektronik yang justru kian naik menjadi 50,9% dengan nilai 12,1 atau meningkat 12 kali lipat dari tahun 1993. Komoditas tekstil, pakaian dan alas kaki juga masih menduduki peringkat kedua dengan 10,8%, baru diikuti produk logam, kimia, dan mineral yang
masing-masing  di  urutan  ketiga,  keempat,  dan  kelima  dengan  6,7%;  6%; dan  4,6%.  Komposisi  ini  menunjukkan  bahwa  mesin  dan  tekstil  menjadi komoditas  penting  bagi  impor  ASEAN  dan  ACFTA  dapat  menjadi  sarana untuk meningkatkan dan memperlancar arus komoditas tersebut. Meskipun juga tidak dapat dinafikan kepentingan ASEAN untuk impor produk-produk non-manufaktur yang lebih murah dari Cina.

## Komitmen ACFTA: Saling Melengkapi atau Kompetisi?
Sejak  ACFTA  disepakati  dan Early  Harvest  Program (EHP)  dijalankan pada  tahun  2004,  persetujuan  Jasa  ACFTA  ditandatangani  pada  2007  dan Persetujuan  Investasi  ASEAN-Cina  disepakati  pada  tahun  2009,  indikator- indikator makro yang diinginkan memang berubah. Aliran FDI antar kawasan relatif  meningkat.  Investasi  Cina  ke  ASEAN  pada  tahun  2004  berjumlah  $ 1,5 milyar atau 4,3% dari seluruh FDI di ASEAN. Prosentase ini meningkat dari sebelumnya yang hanya 0,7% di tahun 2000. Angka ini sempat menurun menjadi  1,5%  atau  $  0,6  milyar  pada  tahun  2005  (Jianglin,  2007).  Namun kembali naik dengan menyumbang $ 1,02 milyar pada tahun 2006. Pada tahun 2007, aliran FDI dari Cina ke ASEAN naik ke angka $ 1,57 milyar meskipun turun lagi di tahun 2007 menjadi $ 1,44 milyar (ASEAN Invesment Report, 2009: 11). FDI sedikit meningkat menjadi $ 2.3 milyar pada tahun 2009 (People Daily, 25/2/2010). Namun angka ini secara spektakuler meningkat lima kali lipat menjadi $ 10 milyar pada tahun 2010 ini. 15 Seperti yang dinyatakan oleh Sekretariat ASEAN , investasi sebesar itu diluncurkan pada  bulan  Januari 2010 pasca berlaku efektifnya ACFTA. Dana ini merupakan investasi untuk membangun insfrastruktur: jalan, rel kereta api, penerbangan, dan telekomunikasi informasi yang akan menghubungkan Cina dengan ASEAN. Cina juga menyediakan fasilitas kredit sebesar $ 15 milyar untuk mendorong integrasi dan keterkaitan regional (ASEAN Secretariat,  2010).
Meski  demikian,  secara  umum  aliran  FDI  Cina  ke  ASEAN  tidaklah terlalu signifikan. Pada tahun 2006, Cina hanya menempati urutan kesepuluh dari  pengekspor  FDI  terbesar  ke  ASEAN.  Sempat  membaik  ke  peringkat delapan pada tahun 2007, Cina kembali turun ke posisi sembilan besar dalam mengalirkan  FDI  ke  ASEAN  (ASEAN  Invesment  Report,  2009:  11).  Cina masih kalah jauh dibanding Uni Eropa, Jepang, Amerika, atau bahkan dari
15 Peningkatan  ini  dapat  diduga  didorong  oleh  persetujuan  Investasi  ASEAN  Cina  yang ditandatangani  pada  saat  pertemuan  ke-41  Tingkat  Menteri  Ekonomi  ASEAN  tanggal 15  Agustus  2009  di  Bangkok,  Thailand.  Persetujuan  Investasi  ASEAN-Cina  memberikan berbagai kemudahan investasi: (i) jaminan perlakuan yang sama untuk penanam modal asal Cina ataupun ASEAN antara lain dalam hal manajemen, operasi, likuidasi; (ii) pedoman yang jelas mengenai ekspropriasi, kompensasi kerugian dan transfer serta repatriasi keuntungan; (iii) kesetaraan untuk perlindungan investasi dalam hal prosedur hukum dan administratif. Apabila terjadi sengketa yang muncul antar investor dan salah satu pihak, persetujuan ini memberikan mekanisme penyelesaian yang spesifik disamping adanya kesepakatan semua pihak untuk terus berupaya menjamin perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.
ASEAN sendiri, terutama FDI yang dialirkan oleh Singapura dan Malaysia. Gambaran ini memperlihatkan bahwa Cina masih merupakan pemain kecil dalam menyalurkan FDI. Investasi dari Cina tidak lebih dari 1% terhadap total FDI di dunia (Davies, 2009: 2). Pada tahun 2007, investasi yang keluar dari Cina hanya 3% dari GDP. Jauh dari penerimaan FDI di Cina yang mencapai 10%  dari  GDP  (Pananond,  2008:  24).  Artinya,  Cina  masih  menjadi  negara yang tergantung pada FDI daripada pengekspor FDI.
Kondisi ini makin dipertegas dengan melihat aliran FDI ASEAN ke Cina yang ternyata sedikit lebih tinggi daripada aliran FDI Cina ke ASEAN. Dari tahun  2004-2006,  rata-rata  aliran  FDI  ke  Cina  ke  ASEAN  hanya  mencapai $ 1,4 milyar. Sebaliknya, FDI ASEAN ke Cina tiga kali lebih besar dengan nilai rata-rata 3,16 milyar di periode yang sama. Aliran FDI tertinggi terjadi pada  tahun  1998  ketika  $  4,18  milyar  digelontorkan  ke  Cina  dari  ASEAN. Angka ini merupakan 9,2% dari seluruh FDI yang ada di Cina (Jianglin, 2007). Aliran  FDI  masih  relatif  tinggi  pada  beberapa  tahun  berikutnya  meskipun menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 1999 $ 3,31 milyar (8,2%); tahun 2000 menjadi $ 2,85 milyar (7%); $ 3,6 milyar (6,2%) di tahun 2002 dan $ 3,11 milyar (5,1%) di tahun 2005. Pada tahun 2006, nilai investasi naik menjadi 3,35 milyar (hampir sama dengan nilai di tahun 1999 yang menyumbang 8%), tapi kali ini nilai itu hanya mampu menyumbang 5,3% dari total investasi di Cina. Pengekspor FDI terbesar dari ASEAN adalah Singapura dan Malaysia. Pada  tahun  2007,  kedua  negara  itu  menyumbang  85%  dari  total  FDI  yang keluar dari ASEAN (Pananond, 2008: 9). Tapi tentu saja aliran FDI ASEAN ke Cina sangatlah tidak signifikan. Aliran FDI dari Hongkong, Taiwan, Uni Eropa, Amerika, Jepang masih menjadi sumber utama FDI bagi Cina.
Pola aliran FDI di atas menggambarkan bahwa harapan ASEAN maupun Cina untuk meningkatkan aliran FDI satu sama lain melalui ACFTA adalah terlalu dini. Kedua kawasan itu masih merupakan pemain yang mengharapkan FDI  daripada  mengekspor  FDI.  Kedua  kawasan  itu  akan  lebih  banyak bersaing memperebutkan FDI dari Uni Eropa, Jepang, Hongkong, Amerika, daripada mengalirkan FDI asli dari masing-masing pihak. Kalaupun terjadi aliran dari Cina atau ASEAN, itu merupakan aliran FDI yang sebelumnya diterima dari kawasan pengekspor FDI utama seperti keempat kawasan yang disebut  didepan.  Contohnya  adalah  Singapura,  penerima  terbesar  FDI  di ASEAN, sekaligus pengekspor terbesar FDI dari ASEAN. FDI nampak hanya sebentar  mampir  di  titik  tertentu  (Singapura)  sebelum  dialirkan  ke  bagian jaringan  modal yang  lain.  Cina  dan  ASEAN merupakan  unit-unit  jaringan yang berfungsi sebagai penerima modal.
Selain  tren  aliran  FDI  yang  naik,  perdagangan  Cina  dengan  ASEAN sebenarnya juga meningkat drastis. Pada tahun 2003, total perdagangan kedua pihak bernilai $ 78,2 milyar dan mencapai $ 100 milyar pada tahun berikutnya. Angka ini terus meroket menjadi $ 202,6 milyar pada tahun 2007 dan $ 213
milyar  pada  tahun  2009  (People  Daily,  25/2/2010).  Angka  terakhir  adalah rekor  tersendiri  karena  untuk  pertamakalinya  perdagangan  dua  kawasan melebihi $ 200 milyar. Pertumbuhan perdagangan kedua kawasan mencapai rata-rata  21,9%  per  tahun.  Pada  tahun  2007,  total  perdagangan  dengan ASEAN  telah  mencapai  9,3%  dari  seluruh  perdagangan  Cina.  Sebaliknya, nilai perdagangan dengan Cina telah mencapai 9,8% dari total perdagangan ASEAN  pada  tahun  2006  (Jianglin,  2007).  Pada  tahun  2008,  perdagangan dengan Cina berkontribusi terhadap 11,3% dari total perdagangan ASEAN di tahun 2008 dengan nilai $ 192.6 milyar (ASEAN Secretariat,  2010). Di tahun 2008 itu, Cina menjadi mitra ketiga terbesar perdagangan ASEAN. Sementara ASEAN menjadi mitra perdagangan terbesar keempat bagi Cina. Perdagangan antara ASEAN dan Cina antara 2003 hingga 2008 meningkat rata-rata 26% per tahun. Selanjutnya hingga bulan Mei 2010, total perdagangan ASEAN-Cina telah mencapai $ 62,909 milyar, naik 60% dari periode yang sama di tahun 2009 (Ministry of Commerce PRC, 2010a).
Jika  dilihat  lebih  dekat,  komposisi  hubungan  ekspor-impor  Cina  dan ASEAN menunjukkan nilai defisit bagi pihak Cina. Ekspor Cina ke ASEAN meningkat dari $ 12,7 milyar di tahun 1997 menjadi $71.3 pada tahun 2006. Sebaliknya  ekspor  ASEAN  ke  Cina  meningkat  dari  $  12,4  milyar  di  tahun 1997 menjadi $ 89,538 milyar di tahun 2006 (Asia Times, 17/12/2008). Angka ini  meningkat  terus  pada  2009,  dimana  ekspor  Cina  ke  ASEAN  sebesar  $ 82,412 milyar dan sebaliknya dari ASEAN ke Cina sebesar $ 83,352 milyar. Kecenderungan  meningkat  terus  terjadi  pada  tahun  2010.  Sampai  dengan bulan Mei 2010, ekspor Cina ke ASEAN telah mencapai $ 29,228 milyar dan $ 33,681 milyar untuk ekspor ASEAN ke Cina (Ministry of Commerce PRC, 2010b). Nilai itu naik masing-masing 46% dan 77% pada periode yang sama tahun 2009.
Secara  umum  komoditas  yang  mendominasi  perdagangan  kedua kawasan  adalah  produk  elektronik  dan  kelistrikan,  bahan  bakar,  plastik, batubara,  dan  minyak  sawit  (ASEAN  Secretariat,  2010).  Tidak  banyak berubah dari tahun 2001, peralatan mesin dan elektronik menjadi komoditas dominan  dari  ekspor-impor  ASEAN-Cina.  Seperti  yang  terlihat  di  tabel  2 dan 3 dengan uraian di depan, sejak awal tahun 2000-an, ekspor-impor Cina- ASEAN didominasi peralatan mesin dan elektronik. Komposisi ini ternyata tidak berubah pada tahun 2008. Pada tahun itu, ekspor ASEAN didominasi oleh peralatan mesin dan elektronik yang menyita bagian 23,4% dengan nilai $ 175,5 milyar. Pada tahun yang sama, ekspor peralatan mesin dan elektronik Cina ke ASEAN mencapai 342,1 milyar atau sekitar 23,9% dari total ekspornya. Ekspor  reaktor  nuklir,  mesin  uap,  mesin  dan  elektronik  adalah  produk terbesar dari ekspor baik Cina maupun ASEAN (Chaw&Wang, 2010).
Lalu  apa  yang  diharapkan  Cina  dan  ASEAN  terhadap  struktur perdagangan  seperti  ini?  Apa  keuntungan  dari  pola  perdagangan  dengan
melibatkan  komoditas  yang  sama?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini, nampaknya kita perlu melihat karakter perekonomian kontemporer. Seperti yang  diungkapkan  Castells  (2010),  selain  bersifat  informatif  dan  global, ekonomi kontemporer ditandai dengan sifat jaringan.
Sejak  tiga  dekade  yang  lalu,  perdagangan  intra  Perusahaan  Multi- nasional  (MNC),  baik  antara  sesama  jaringan  perusahaan  maupun  sesama industri  telah  menjadi  karakter  perdagangan  di  kawasan  Asia.  Operasi  ini biasanya  dilakukan  oleh  perusahaan  elektronik  dan  permobilan  Jepang. Biasanya  ASEAN  mengimpor  dari  Jepang  barang  modal  berupa  mesin- mesin dan perlengkapan pabrik. Kemudian perakitan dilakukan di kawasan itu sebelum diekspor ke Amerika atau Uni Eropa. Ini menjelaskan mengapa impor dan ekspor ASEAN ke Jepang sama-sama didominasi komoditas mesin dan  peralatan  elektronik  (Bernardino,  2004:  6-7).  Toyota  motor  misalnya, menciptakan  jaringan  operasional  perusahaan  di  seluruh  kawasan  ini.  Dia memiliki kantor pusat di Singapura, perakitan di Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam  dan  Thailand.  Sementara  keuangan  dan  pelatihan  dipusatkan  di Kamboja, Thailand dan Myanmar. Selanjutnya bagian pemasok suku cadang ditempatkan di Malaysia, Filipina dan Thailand.
Kasus ASEAN dengan Cina tidak terlalu berbeda dengan pola diatas. Para ahli ASEAN-Cina mencatat bahwa peralatan mesin dan elektronik yang diekspor  Cina  ke  ASEAN  adalah  untuk  penggunaan  umum  dan  khusus. Sebaliknya, sebagian besar ekspor dari ASEAN atau impor Cina dari ASEAN adalah spare-parts atau  komponen  dari  peralatan  mesin  atau  elektronik. Sebagai contoh, ekspor terpenting Singapura ke Cina pada tahun 2000 adalah katup elektronik, bagian dari mesin pemroses data dan komponen lain bagi peralatan  kelistrikan  industri.  Pada  tahun  yang  sama,  barang  manufaktur yang  dieskpor  Filipina  sebagian  besar  semi-konduktor.  Sementara  ekspor transistor, sirkuit terintegrasi dan berbagai peralatan listrik merupakan bagian terbesar dari ekspor peralatan mesin dan elektronik yang dikirim Malaysia dan  Thailand  ke  Cina  (Wong&Chan,  2003:  516).  Dengan  pola  seperti  ini, impor Cina dari ASEAN akan dipadukan dan diolah lagi sebelum akhirnya menjadi produk jadi yang siap diekspor ke Amerika, Jepang dan Uni Eropa.
Kondisi  di  atas  menggambarkan  bahwa  perdagangan  kini  tidak lagi  hanya  dilakukan  oleh  negara,  MNC  makin  dominan  sebagai  aktor perdagangan.  Namun  MNC  tidak  sendirian  dalam  menjalankan  jaringan produksinya. Jaringan MNC berjalin kelindan dengan titik-titik kepentingan elit  ekonomi-politik  yang  mendukung  strategi  pembangunan  neo-klasik. Elit-elit di negara-negara ASEAN dan Cina sendiri sangat mendukung dan terlibat dalam satu jaringan dengan MNC. Elit-elit itu bersama MNC sebagai suatu  jaringan  memiliki  kepentingan  yang  sama,  kepentingan  jaringan: menggenjot  akumulasi  produksi  melalui  investasi  asing  yang  difasilitasi negara. Kepentingan ini tidak ditentukan oleh ‘pusat’ tertentu, bukan oleh MNC  secara  sepihak  ataupun  oleh  elit-elit  negara.  Kepentingan  jaringan
ini terbentuk melalui perjuangan aktor-aktor sosial sebelumnya, baik MNC maupun  para  pendukung  strategi  neo-klasik  yang  mengalahkan  tujuan jaringan  lain  (komunisme  dengan  peran  dominan  negara).  Akhirnya  yang disebut  pertama  memenangkan  dominasi  dan  ditetapkan  sebagai  tujuan bersama. Sekali tujuan ditetapkan, unit-unit dalam jaringan (MNC, elit-elit ekonomi-politik di negara-negara kawasan) akan dengan sendirinya berusaha mencapai tujuan jaringan.
Berhimpitan  dengan  kepentingan  negara-negara  untuk  memacu pertumbuhan ekonomi, MNC diberi berbagai kemudahan untk melakukan ekspor-impor  dengan  sesama  industri  atau  transaksi  dalam  jaringan perusahaannya  sendiri  yang  melintasi  batas-batas  negara.  Kemudahan bagi MNC diberikan karena unit negara-negara (Cina/ASEAN) sama-sama menggunakan  strategi  industri  berorientasi  ekspor  meskipun  melakukan diversifikasi  produk  (Wong&Chan,  2003:  515).  Negara-negara  memberikan kemudahan  agar  keuntungan  MNC  dapat  terus  ditingkatkan,  sementara MNC  memberikan  bahan  bakar  bagi  negara  untuk  memacu  pertumbuhan ekonomi  yang  penting  bagi  legitimasi  kekuasaan  elit-elit  ekonomi-politik yang berparadigma neo-klasik. Kini, kawasan perdagangan bebas dimaknai sebagai  upaya  menghilangkan  hambatan  tradisional  (aturan  di  negara berdaulat) agar ekspansi usaha dapat terus ditingkatkan dan pertumbuhan ekonomi dapat digenjot. Seperti yang dinyatakan oleh Bernardino (2004: 6- 7):
“Logika integrasi ekonomi hari ini yang bernaung dalam perjanjian perdagangan bebas  bukanlah  secara  sederhana  persoalan  meningkatkan  hubungan ketergantungan  diantara  negara  berdaulat  belaka,  seperti  yang  terjadi  pada masa  merkantilis.  Hadirnya  dan  meningkatnya  dominasi  perusahaan  Multi- nasional (MNC) pada satu abad terakhir telah mengubah ekonomi global yang sesuai dengan filosofi pencarian keuntungan mereka. Difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, MNC mampu untuk memindahkan bagian produksi mereka ke kawasan dengan upah rendah di negara-negara berkembang.
Jaringan produksi regional maupun global diciptakan dalam tahap yang berbeda di  masing-masing  proses  produksi  yang  berlokasi  di  beberapa  negara,  baik produksi  bagian  komponen,  semi-perakitan  bagi  produk  setengah  jadi,  atau bagian distribusi dan penjualan. Dalam sebagian besar kasus, produksi dapat sangat dinamis yang memungkinkan MNC memindahkan unit produksi dari satu lokasi ke lokasi lain yang lebih menguntungkan, biasanya karena buruh yang lebih murah. Sistem produksi internasional seperti itu telah memberi dampak signifikan bagi aliran perdagangan, dengan banyaknya aliran perdagangan yang mengambil tempat di dalam jaringan MNC itu sendiri”
Dengan  dominannya  logika  jaringan  dalam  pengelolaan  MNC  yang didukung  oleh  kepentingan  negara-negara  untuk  menjalankan  strategi pembangunan neo-klasik (memacu pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing),  kesepakatan  ACFTA  perlu  dilihat  dalam  sudut  pandang  baru.
Hubungan  ASEAN  dan  Cina  tidaklah  bersifat  komplementer,  tapi  lebih pada  kompetisi  (Wong&Chan,  2003).  Cina  dalam  waktu  dekat  tidak  akan bisa menggantikan ASEAN sebagai pasar utama produk mereka. Begitu pula ASEAN  yang  masih  mengeskpor  sebagian  besar  produknya  ke  Amerika dan  Eropa.  Cina  dan  ASEAN  adalah  sama-sama  kawasan  eksportir  bagi negara-negara maju. Cina dan ASEAN sama-sama berebut aliran FDI untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Avila, 2005: 131). Unit yang kalah  bersaing  atau  yang  mulai  tidak  setuju  dengan  tujuan  jaringan  akan ditinggalkan  atau  dieksklusi  dari  jaringan  dengan  mencari  unit  baru  yang lebih bermanfaat bagi jaringan. Mereka harus berlomba menciptakan iklim investasi  yang  baik:  stabilitas  politik  (di  Cina  dengan  cara  otoriter),  buruh murah dan terkendali, dan insfrastruktur yang memadai. Cina dan ASEAN dalam struktur pembagian kerja internasional sama-sama bertugas sebagai penyedia  tempat  untuk  berdirinya  pabrik  yang  dioperasikan  oleh  buruh- buruh murah (meskipun buruh di Cina lebih murah dari ASEAN), tempat modal diakumulasikan dan keuntungan (repatriasi) perusahaan-perusahaan asing (MNC) yang beroperasi di kawasan itu dikembalikan ke negara-negara pemiliki modal. ACFTA tidak lebih dari upaya ekspansi kapital di kawasan Cina-ASEAN  yang  didukung  oleh  MNC  dan  jaringan  elit  ekonomi-politik yang berparadigma neo-klasik.
Dalam struktur seperti ini, hanya jaringan elit ekonomi-politik di Cina dan ASEAN yang akan diuntungkan. Mereka berkolaborasi dengan perusahaan asing dan menikmati sedikit keuntungan (privilege) dari rekan asing mereka itu. Sementara rakyat kebanyakan, petani, buruh, sektor informal bukannya menikmati trickle-down  effect ,  tapi  justru  menyumbang (trickle-up  effect) 16 terhadap keuntungan dari model pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi asing yang berorientasi ekspor. Kesenjangan kini tidak lagi terjadi antar negara saja, tapi juga antar jaringan orang. Orang-orang yang mampu mengikatkan diri dalam jaringan ini (strategi pertumbuhan dengan investasi asing) akan mampu menikmati sedikit keuntungan. Sebaliknya, mereka yang berada di luar jaringan (karena dibatasi secara sistematis berdasarkan status pendidikan, kesehatan, pendapatan, dst) akan dieksklusi dan disingkirkan. Elit-elit  ekonomi-politik  yang  berkuasa  melegitimasi  kekuasaan  mereka dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun siapa yang paling menikmati  buah  pertumbuhan  itu  tidak  pernah  dipersoalkan.  Mereka semua  menoleransi  kesenjangan  demi  pertumbuhan.  Mereka  berujar bahwa kesenjangan adalah ‘harga yang harus dibayar’ demi pertumbuhan. Akibatnya, ketimpangan makin melebar ditengah pertumbuhan yang maha tinggi.
16 Ini adalah konsep yang berlawanan dengan trickle down effect yang sering dikedepankan para pendukung neo-klasik. Karena faktanya, tetesan yang terjadi bukan ke bawah, tapi justru tetesan ke atas, keuntungan terbesar kembali ke elit-elit yang telah kaya dengan mengambil keuntungan dari orang-orang yang sebelumnya telah miskin.

## Jaringan Elit-elit Ekonomi-Politik Makin Menguat dan Massa yang Kian Melemah: Dampak Strategi Pembangunan Neo-Klasik dan Dominannya MNC
Ketimpangan itu dapat dilihat secara jelas di Cina. Di negeri yang tumbuh paling drastis selama tiga dekade terakhir itu, kue ekonomi hanya dinikmati oleh  segilintir  elit-elitnya.  Ketimpangan  ini  dapat  dilihat  dari  tingginya angka  koefisien  gini  negeri  bekas  komunis  itu.  Pada  tahun  1980,  koefisien gini  Cina  adalah  0,32  turun  menjadi  0,26  pada  awal  reformasi  1980-1984. Tapi  naik  lagi  pada  tahun  1990  menjadi  0,36.  Pada  tahun  2001,  angkanya meningkat drastis menjadi 0, 45. Angka ini terus naik menjadi 0,47 di tahun 2007 (The World Factbook, 2008). Cina berubah dari negara paling egalitarian di dunia menjadi salah satu negara paling timpang di muka bumi bersama negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Afrika (Wang, 2008:18). Cina menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2004 menempati peringkat 85 dari 120 negara yang memiliki kesenjangan tinggi. Koefisien gini itu tergambar jelas dari kesenjangan pendapatan di Cina.
“While the average annual urban income is just $1,200, some five to seven percent of the Chinese population—predominantly the owners of small businesses, well- to-do  farmers,  professionals  and  state  functionaries—earn  between  $3,000 to $12,000 a year. One percent—some 12 million people—earn over $20,000. An even smaller number of capitalist entrepreneurs, those with close ties to the global corporate giants and also to Beijing, have amassed staggering levels of wealth. There are now some 10,000 individuals in Cina whose assets exceed $10 million” (Chan, 2003).
Ketimpangan juga terjadi antar wilayah. Secara konvensional daerah di Cina dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pesisir, sebanyak 11 provinsi: Beijing,  Tianjin,  shanghai,  Hebei,  Liaoning,  Jiangsu,  Zheijang,  Fujian, Shandong,  Guangdong,  dan  Hainan.  Sementara    daerah  sisanya  sebanyak 19 provinsi merupakan kawasan pedalaman (Liang 2008: 116). Pada tahun 2001, dari 30 provinsi di Cina, tiga kota metropolitan (Shanghai, Beijing, dan Tianjin) memperoleh GDP tertinggi dengan nilai sekarang 37, 382 yuan; 25, 300 yuan; dan 19, 986 yuan. Sementara empat provinsi pesisir, yaitu Zhejiang, Guangdong, Jaingsu, dan Fujian memiliki GDP sebesar 14, 550 yuan; 13, 612 yuan dan 12, 375 yuan. Sebaliknya, provinsi-provinsi di wilayah Barat seperti Guizhou, Gansu, Guangsi, dan Yunan hanya memperoleh GDP sebesar 2,865 yuan; 4,173 yuan; 4,679 yuan dan 4,872 yuan. Ini berarti GDP di Shanghai dan Zhejiang sekitar 13 kali GDP di wilayah Guizhou (Lin and Liu, 2008: 56). Kesenjangan  antar  wilayah  ini  semakin  meningkat  sejak  1990-an.  Daerah pesisir  menerima  85%  investasi  asing  yang  masuk  ke  Cina  (Antentas  and Vivas, 2008).

## Memahami ACFTA dari Perspektif ‘Masyarakat Jaringan’
Kesenjangan pendapatan ini ternyata juga menyebabkan ketimpangan pada kemampuan inovasi antar wilayah (Fan and Wan, 2008: 161). Kesenjangan antara  wilayah  pesisir  dan  pedalaman  juga  merembet  pada  kesenjangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Orang-orang di wilayah pesisir memiliki  kesempatan  lebih  besar  untuk  memperoleh  pendidikan  di  atas sembilan  tahun  dibanding  wilayah  pedalaman  (Lee,  2008:  172).  Bahkan  di dalam satu kawasan pun, kesenjangan juga tetap dapat ditemui. Kesenjangan ini  terjadi  antara  desa-kota  dalam  provinsi-provinsi  di  Cina  (Yao,  2005). Rata-rata  pendapatan  di  kota  mencapai  tiga  kali  lipat  dari  pendapatan  di desa (Sicular et.all, 2008: 30). Cina menjadi salah satu negara dengan rasio pendapatan desa-kota yang tertinggi.
Seperti  yang  terlihat  dalam  tabel  1,  rasio  3:1  antara  kota-desa  atau mendekati angka itu merupakan kesenjangan yang tinggi menurut standar internasional.  Mengutip  Eastwood  dan  Lipton  (2004),  Sicular  dkk.  (2008: 38)  menyatakan  bahwa  rasio  pendapatan  kota-desa  di  negara-negara  Asia lainnya pada tahun 1990-an rata-rata hanya berada pada level 1,3 hingga 1,8 dengan Filipina menempati kesenjangan tertinggi dengan rasio 2, 17.
Kue  ekonomi  ternyata  lebih  banyak  disantap  oleh  segilintir  elit-elit politik dan ekonomi Cina. Orang-orang yang beruntung menikmati sebagian besar kue ekonomi itu adalah elit-elit politik di Partai Komunis Cina (Chinese Communist Party) dan elit-elit pejabat pemerintahan pada semua level, dari pusat  hingga  ke  pedesaan.  Mereka  menjalin  klik  dalam  hubungan  patron- klien dengan segilintir pengusaha (Yu, 2009).
Untuk merapatkan barisan, elite-elite PKC bahkan membongkar aturan dasar  mereka  sendiri  tentang  dilarangnya  pengusaha  untuk  masuk  dalam
40
2001,  dari  30  provinsi  di  Cina,  tiga  kota  metropolitan  (Shanghai,  Beijing,  dan  Tianjin) memperoleh GDP tertinggi dengan nilai sekarang 37, 382 yuan; 25, 300 yuan; dan 19, 986 yuan. Sementara  empat  provinsi  pesisir,  yaitu  Zhejiang,  Guangdong,  Jaingsu,  dan  Fujian  memiliki GDP  sebesar  14,  550  yuan;  13,  612  yuan  dan  12,  375  yuan.  Sebaliknya,  provinsi-provinsi  di wilayah  Barat  seperti  Guizhou,  Gansu,  Guangsi,  dan  Yunan  hanya  memperoleh  GDP  sebesar 2,865 yuan; 4,173 yuan; 4,679 yuan dan 4,872 yuan. Ini berarti GDP di Shanghai dan Zhejiang sekitar 13 kali GDP di wilayah Guizhou (Lin and Liu, 2008: 56). Kesenjangan antar wilayah ini semakin meningkat sejak 1990-an. Daerah pesisir menerima 85% investasi asing yang masuk ke Cina (Antentas and Vivas, 2008).
Kesenjangan pendapatan ini ternyata juga menyebabkan ketimpangan pada kemampuan inovasi  antar  wilayah  (Fan  and  Wan,  2008:  161).  Kesenjangan  antara  wilayah  pesisir  dan pedalaman juga merembet pada kesenjangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Orang- orang di wilayah pesisir memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan di atas sembilan tahun dibanding wilayah pedalaman (Lee, 2008: 172). Bahkan di dalam satu kawasan pun,  kesenjangan  juga  tetap  dapat  ditemui.  Kesenjangan  ini  terjadi  antara  desa-kota  dalam provinsi-provinsi di Cina (Yao, 2005). Rata-rata pendapatan di kota mencapai tiga kali lipat dari pendapatan  di  desa  (Sicular  et.all,  2008:  30).  Cina  menjadi  salah  satu  negara  dengan  rasio pendapatan desa-kota yang tertinggi.
Tabel 6. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Nasional,
Kota, Desa dan Kesenjangan Kota-Desa 1995 2002 N B S ,   tidak disesuaikan Tidak disesuaikan PPP N B S , tidak disesuaik Tidak disesuai kan PPP PPP, Harga 1995 Nasional 2,3 2,921  2,584 4,770 5,826  5,139  4,554 Kota 4,4 5,635 4,259 8,038 10,004 7,798 6,910 Desa 1,5 1,810 1,899 2,673 3,145 3,434  3,043 Ratio Desa-Kota 2.8 3 3.11 2.24 3.01 3.18 2.27  2.27 Kota minus Desa 2,865 3,825  2,360 5,366 6,858  4,364  3,867 Sumber: Sicular et.all, (2008: 37)
Ket: NBS adalah National Bureau Statictics Cina
PKC  dan  mengabdi  pada  pemerintahan.  Aturan  ini  diubah  pada  Kongres nasional  ke-16  PKC  pada  November  2002  (Chan,  2002).  Sekretaris  jenderal PKC,  Jiang  Zemin  menyebut  teori  ‘Tiga  Perwakilan’  dalam  PKC  harus diwujudkan demi merespon perkembangan kaum kapitalis Cina yang terus bertambah.  Kaum  kapitalis  harus  dimasukkan  sebagai  ‘perwakilan  ketiga’ disamping pemerintah dan anggota PKC sendiri. Ketika Jiang menyatakan perlunya  PKC  melindungi  hak  kepemilikan  pribadi  dan  bisnis,  seluruh peserta Kongres bertepuk tangan meriah. Terbentuknya ‘Tiga Perwakilan’ ini telah makin menguatkan jaringan elite-elite politik-ekonomi Cina dalam satu kekuatan.  Korupsi  pun  menjadi  barang  yang  jamak  ditemui  di  Cina  (Yao, 2005: xvii).
Jika elit-elit ekonomi-politik menikmati buah pertumbuhan, sebaliknya, kelompok buruh, petani, maupun pekerja informal baik di kota maupun di desa  tinggal  memperoleh  sisa-sisa  kue  ekonomi  yang  dibentuk  oleh  kerja keras mereka. Buruh seperti telah disinggung di depan menjadi ‘keunggulan komparatif’ Cina dalam menarik investasi asing. Sementara petani Cina juga semakin mengalami tekanan hebat sejak diterapkannya berbagai macam pajak dan retribusi oleh negara. Petani memang masih punya sejengkal tanah, tapi beban mereka bertambah berat sejak diterapkannya berbagai pajak pada tahun 1990-an hingga 2006 (Yao, 2005). Kepemilikan tanah mereka pun bukannya tanpa ancaman. Setelah privatisasi tanah perkotaan, muncul desakan yang sangat kuat dari para elit-elit birokrat baik di kota maupun di pedesaan untuk melakukan privatisasi tanah pedesaan.
Kesengsaraan  yang  dirasakan  masyarakat  pedesaan  telah  mendorong mereka melakukan migrasi ke kota-kota. Sejak tahun 1980-an, diperkirakan 150 juta penduduk desa bermigrasi ke kawasan perkotaan. Mereka mencari pekerjaan  dengan  upah  seadanya.  Migrasi  di  Cina  bahkan  disebut-sebut sebagai migrasi terbesar dalam sejarah umat manusia (Chan, 2003). Seperti terlihat  dalam  tabel  2,  pada  saat  reformasi  ekonomi  dimulai  tahun  1978, penduduk yang tinggal di desa-kota masih sebesar 83,3 : 16,7. Pada tahun 2002, proporsi penduduk yang tinggal di kota meningkat drastis menjadi 39,1 % sementara yang tinggal di desa sebesar 60,9%.
pribadi  dan  bisnis,  seluruh  peserta  Kongres  bertepuk  tangan  meriah.  Terbentuknya  ‘Tiga Perwakilan’  ini  telah  makin  menguatkan  jaringan  elite-elite  politik-ekonomi  Cina  dalam  satu kekuatan. Korupsi pun menjadi barang yang jamak ditemui di Cina (Yao, 2005: xvii).
Jika elit-elit ekonomi-politik menikmati buah pertumbuhan, sebaliknya, kelompok buruh, petani, maupun pekerja informal baik di kota maupun di desa tinggal memperoleh sisa-sisa kue ekonomi  yang  dibentuk  oleh  kerja  keras  mereka.  Buruh  seperti  telah  disinggung  di  depan menjadi  ‘keunggulan  komparatif’  Cina  dalam  menarik  investasi  asing.  Sementara  petani  Cina juga semakin mengalami tekanan hebat sejak diterapkannya berbagai macam pajak dan retribusi oleh negara. Petani memang masih punya sejengkal tanah, tapi beban mereka bertambah berat sejak diterapkannya berbagai pajak pada tahun 1990-an hingga 2006 (Yao, 2005). Kepemilikan tanah mereka pun bukannya tanpa ancaman. Setelah privatisasi tanah perkotaan, muncul desakan yang sangat kuat dari para elit-elit birokrat baik di kota maupun di pedesaan untuk melakukan privatisasi tanah pedesaan.
Kesengsaraan yang dirasakan masyarakat pedesaan telah mendorong mereka melakukan migrasi ke kota-kota. Sejak tahun 1980-an, diperkirakan 150 juta penduduk desa bermigrasi ke kawasan perkotaan. Mereka mencari pekerjaan dengan upah seadanya. Migrasi di Cina bahkan disebut-sebut sebagai migrasi terbesar dalam sejarah umat manusia (Chan, 2003). Seperti terlihat dalam tabel 2, pada saat reformasi ekonomi dimulai tahun 1978, penduduk yang tinggal di desa- kota  masih  sebesar  83,3  :  16,7.  Pada  tahun  2002,  proporsi  penduduk  yang  tinggal  di  kota meningkat drastis menjadi 39,1 % sementara yang tinggal di desa sebesar 60,9%.

## Tabel 7. Perubahan Struktur Populasi Cina, 1978-2002
Total Populasi (juta) Struktur Desa-Kota (%) Zona Ekonomi (%) Tahun Desa Kota Barat Tengah               Timur 1978 962.6 83.3 16.7 23.2 35.7 41.0 1995 1211.2 71.0 29.0 22.9 35.9 41.2 2002 1284.5 60.9 39.1 23.0 35.7 41.3
Sumber: Yao (2005: 129)
Migrasi  ternyata  bukannya  tanpa  masalah  jika  tidak  ingin  dikatakan justru menambah masalah baru. 17 Orang-orang pedesaan yang tidak memiliki keterampilan ternyata banyak yang tidak tertampung dalam lapangan kerja di kota. Terlalu banyak orang yang ingin hidup di kota, membuat kemampuan kota menyediakan pekerjaan dan tempat berkurang. Sebagian dari mereka bekerja di sector informal. Pekerja informal yang berasal dari pedesaan ini pun akhirnya dieksploitasi di perkotaan: “In each of Cina’s largest and richest cities of Beijing, Shanghai and Guangzhou, there are over 3 million peasant workers doing all kinds of hard work. They work seven days a week and over 12 hours per day but get a minimum salary which is hardly enough for their own living without also supporting their families back home” (Yao, 2005: 70). Banyak juga yang frustasi akhirnya ikut jaringan kriminalitas dan gadis-gadis belia banyak yang masuk dalam jaringan  prostitusi  (Yao,  2005:  xvii).  Sementara  daerah  yang  ditinggalkan kekurangan tenaga kerja dan akhirnya makin terbelakang.
Pemerintah  Cina  menerapkan  peraturan  ‘hukou‘  untuk  meredam migrasi  yang  makin  tidak  terkontrol  (Sicular  et.all,  2008:  30).  Disini,  tiap orang memiliki identitas yang terdaftar (hukou) pada satu tempat saja, desa atau kota. Mereka tidak dapat mengubah hukou tanpa memperoleh ijin dari kawasan  yang  menerima  imigran.  Biasanya  kota  hanya  memberikan  ijin kepada mereka yang memiliki keterampilan sementara kota secara umum akan menolak mengeluarkan hukou bagi penduduk dari daerah pedalaman (desa). Namun faktanya, pembangunan ekonomi yang massif di Cina memerlukan tenaga-tenaga migran ini. Mereka ini akhirnya tetap saja melakukan migrasi meskipun secara illegal. Akibatnya, mereka masuk dalam apa yang disebut “ floating population ” (Dollar, 2007: 10). Mereka ini bisanya paling tidak bekerja selama enam bulan di kota untuk kemudian kembali daerah asalnya.
Berbagai  bentuk  kesenjangan  yang  tinggi  telah  mempersulit  upaya memberantas kemiskinan di Cina (Yao, 2005). Kemiskinan memang berkurang, tapi masih banyak orang yang terperangkap dalam kemiskinan. Cina masih menjadi  wilayah  terbesar  kedua  di  dunia  yang  menyumbang  kemiskinan. Merujuk pada laporan Bank Dunia, Zhang and Wan (2008: 33) menyatakan bahwa pada tahun 2001, 210 juta orang Cina berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari 1,08 dollar/hari. Pengurangan kemiskinan di Cina mulai melambat pada pertengahan 1990-an meskipun pertumbuhan ekonomi tetap berada pada rata-rata 8 persen/tahun.
Pemerintahan Cina bukannya tidak menyadari dampak buruk terhadap masyarakatnya, namun “Tiga Perwakilan”: pemerintah, PKC, dan kapitalis, dengan strategi pembangunan modernisasi ala neo-klasiknya, seperti sudah
17 Ini berlawanan dengan pendapat resmi Bank Dunia maupun para ekonom yang bergabung di dalamnya. Mereka umumnya berpendapat bahwa migrasi merupakan cara terbaik untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di Cina. Selengkapnya lihat misalnya: (David Dollar, 2007, Poverty,  inequality  and  social  disparities  during  Cina’s  Economic  Reform ,  World  Bank Policy Research Working Paper No. 4253;  (Mei Zhang, 2003, Cina’s Poor Regions, New York: RoutledgeCurzon).
tidak  punya  pilihan  lain.  Dengan  mengutamakan  pertumbuhan  ekonomi dengan menggenjot ekspor yang ditopang oleh investasi asing, ketimpangan baik antar kelas, kawasan dan regional tidak terhindarkan melanda Cina. Di tengah  ketertutupan  politik,  pembangunan  ekonomi  menjadi  satu-satunya legitimasi bagi rezim penguasa (Weatherly, 2006: 14). Tidak mengherankan jika  Perdana  Menteri  Cina,  Zhu  Rongji  pada  awal  2000-an  menyatakan kekhawatiran legitimasi rezim yang menopangnya:
“The economic situation and social contradictions are increasingly sharp and explosive; the party has not controlled corruption; the laid-off and unemployed millions are denouncing the government and the Communist Party; the peasants are  facing  heavy  burdens  and  want  to  rebel.  The  political  crisis  can  erupt  at any time if these three major problems cannot be solved properly and on time. Otherwise, it will not be only a few cities, but thousands and millions marching on the streets demanding the downfall of the Communist Party.” (Chan, 2002).
Sama halnya dengan kondisi di Cina, di kawasan ASEAN, pertumbuhan juga diikuti dengan ketimpangan yang kian melebar. Ketimpangan ini dapat dilihat dari indeks gini yang rata-rata berada di level 0,4. Bahkan sebelum krisis  keuangan  1997/1998,  koefisien  gini  telah  relatif  tinggi.  Pada  tahun 1997,  indeks  gini  di  Filipina  telah  mencapai  0,51,  Malaysia  0,46  serta  pada tahun 1998 indeks gini Thailand mencapai  0,51, (Balisacan&Ducasan, 2005: 15-16).  Di  Vietnam  indeks  gini  masih  berada  di  angka  0,35  di  tahun  1998 sebelum naik menjadi 0,41 pada tahun 2002 (Asia Times, 10/4/2002). Pada tahun  2004,  ketimpangan  tertinggi  terjadi  di  Malaysia  dengan  indeks  gini mencapai  0,49;  disusul  Philippina  dengan  0,46;  Singapura;  Thailand  0,43; Vietnam 0,36 dan Indonesia 0,34 (UNDP, 2004). Jika dilihat dari konsumsi per 10% penduduk termiskin hingga 10% penduduk terkaya, lebih dari sepertiga konsumsi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina dinikmati oleh 10% penduduk  terkaya  mereka  (Hossain,  Kathuria&Islam,  2010:  35).  Sementara 30%  penduduk  termiskin  hanya  menikmati  kurang  dari  seperempat  total konsumsi. Ketimpangan tidak banyak berubah beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 2006, indeks gini Thailand berada di level 0,43 sementara di tahun 2008, Singapura 0,48; (The World Factbook, 2010) dan Filipina 0,44 di tahun 2009 (World Development Indicators, 2009). Di Indonesia, rasio gini sebagai parameter ketimpangan ekonomi juga makin membesar dari 0,288 pada 2002 menjadi 0,345 pada 2006 (Investor Daily, 23/11/2007). 18
18 Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2000 hanya dinikmati oleh 40% golongan menengah dan  20%  golongan  terkaya.  Sisanya,  sebanyak  40%  kelompok  penduduk  berpendapatan terendah  makin  tersisih.  Kelompok  penduduk  ini  hanya  menikmati  porsi  pertumbuhan ekonomi 19,2% pada 2006, makin kecil dibanding tahun 2000 sebesar 20,92%. Sebaliknya, 20% kelompok penduduk terkaya makin menikmati pertumbuhan ekonomi, dari 42,19% menjadi  45,72%  (Kuncoro,  2007).  Pertumbuhan  kelompok  super  kaya  ( high  net-worth individual/ HNWI) Indonesia juga sangat pesat, berada di peringkat ketiga di Asia Pasifik setelah  Singapura  dan  India.  Menurut  laporan  Merrill  Lynch,  pertumbuhan  HNWI  di Indonesia mencapai 16%, sedangkan di kawasan Asia Pasifik hanya sekitar 8,6%, sementara rata-rata dunia hanya 8,3%.
Kelompok  yang  meneguk  keuntungan  dari  pertumbuhan  ekonomi tinggi adalah elit-elit politik dan ekonomi yang saling jalin-kelindan dalam sebuah  jaringan.  Pengusaha  di  kawasan  berkolaborasi  dengan  elit  politik dan  rekan  asing  mereka  yang  menyediakan  FDI  adalah  kelompok  yang diuntungkan dari strategi pertumbuhan. Umumnya mereka bukan pengusaha independen  yang  karena  keahliannya  memperoleh  kesuksesan,  tapi  lebih banyak  tergantung  pada  konsesi  dari  negara  (Yoshihara,  1988).  Maka kaum  pengusaha  bersama  elit  politik  negara  masing-masing  berkolaborasi mendukung status-quo . Para konglomerat ini (Case, 2003: 252) bersama para keluarga  dan  pendukungnya  berjalin  kelindan  menikmati  pertumbuhan. Akses ekonomi, politik, pendidikan kesehatan terbuka lebar bagi pengikut kelompok ini 19 .
Sebaliknya,  kelompok  buruh,  baik  yang  bekerja  di  industri  maupun pertanian,  petani  kecil  dan  pekerja  informal  hanya  memperoleh  sisa  kue pembangunan. Seperti yang telah ditunjukkan pada grafik 1, buruh industri di ASEAN merupakan ‘keunggulan komparatif’ untuk menarik investor asing. Buruh murah menjadi fakta yang sulit dibantah. Buruh murah membutuhkan pangan murah. Problem ini merembet pada tekanan kesejahteraan petani.
Golongan petani yang paling terjepit adalah petani gurem dan buruh tani.  Meskipun  sumbangan  sektor  pertanian  terhadap  GDP  menunjukkan penurunan  di  negara-negara  ASEAN 20 ,  namun  jumlah  rumah  tangga  tani menunjukkan gejala sebaliknya. Indonesia, negara terbesar di ASEAN, jumlah rumah tangga petani di tahun 2003 berjumlah 25,4 juta atau sekitar 47,01% dari total rumah tangga, meningkat dari tahun 1993 yang masih berjumlah 20,8 juta (BPS, 2004). 21 Sayangnya, jumlah rumah tangga tani didominasi
19 Case menyebut elit-elit di Asia Tenggara saling membantu sama lain dalam berbagai cara: “National  leaders  often  take  council  from  casually  posted eminence  grise, whether  close personal  advisors,  spouses,  golfing  buddies,  or  drinking  companions.  At  the  same  time, these leaders elevate their children routinely in business, breeding cohorts of ‘princelings’, while businessman thrust up their children in politics. And finance ministers and high-level bureaucrats privatize state assets to their relatives and cronies, while politicians recruit co- ethnics and co-religionists into their party and bureaucrats hierarchies” (Case, 2003: 249- 250).
20 Di Indonesia, pada tahun 1968, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB masih berjumlah 51%,  dua  puluh  tahun  kemudian,  angka  ini  turun  menjadi  24,1%.  Sumbangan  sektor pertanian kembali turun berturut-turut menjadi 15,6% di tahun 2000 dan tinggal menyisakan 13,9% pada tahun 2006. Sebaliknya sektor industri terus meningkatkan sumbangannya pada PDB.  Mulai  melonjak  pada  tahun  1988  menjadi  18,5%  dibanding  pada  tahun  1968  yang hanya 8,5%. Angka ini terus naik pada tahun 2000 menjadi 45,9% dan 47,0% pada tahun 2006 (ADB, 2006).
21 Dari jumlah itu, lebih dari separuhnya (13,7 juta rumah tangga petani) hanya menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar. Di tahun 2003, 11,27% rumah tangga menguasai 46,41% total tanah dengan rata-rata penguasaan tanah 3,26 hektar, naik dari tahun 1993 yang masih 2,8 hektar.  Sementara  74,82%  rumah  tangga  lainnya  hanya  menguasai  28,24%  dengan  rata- rata penguasaan tanah 0,35 hektar (Sensus Pertanian BPS, 2003). Indeks gini penguasaan lahan  meningkat  secara  konsisten  dari  0,5481  di  tahun  1973  menjadi  0,7171  pada  tahun 2003 (Sensus Pertanian BPS, 1973 dan 2003). Kesenjangan kepemilikan tanah menunjukkan kenaikan yang makin memprihatinkan.
oleh petani gurem (menguasai kurang dari 0,5 ha) dan petani nir lahan yang akhirnya menjadi buruh tani. Petani gurem meningkat jumlahnya dari 10,8 juta rumah tangga (52,7%) pada 1993 menjadi 13,7 juta (56,5%) di tahun 2003 (BPS, 2004). Di Jawa, tiga dari empat petani termasuk petani gurem. Jumlah buruh tani meningkat dari 9 juta kepala keluarga pada tahun 1993 (BPS, 1993:8,70) menjadi sekitar 13 juta pada tahun 2003. Buruh tani berjumlah sekitar 30% dari jumlah seluruh petani. Petani yang tidak punya lahan ini terpaksa menjual tenaga mereka dengan murah kepada petani pemilik lahan.
Tidak  mengejutkan  jika  kemiskinan  di  daerah  pedesaan  lebih  tinggi dibanding di perkotaan. Tabel menunjukkan bahwa rata-rata 70% kemiskinan di ASEAN ada di daerah pedesaan. Kamboja menempati peringkat tertinggi dengan  93,8%.  Diikuti  Vietnam  dan  Thailand  masing-masing  92,3%  dan 91,3%. Indonesia pada tahun 2002 70% penduduk miskinnya masih berada di pedesaan. 22
Problem kemiskinan pedesaan merembet menjadi persoalan baru ketika urbanisasi massif terjadi tanpa antisipasi memadai. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Asia Tenggara yang tinggal di kawasan kota telah mencapai 44,8% dari  total  populasi.  Diperkirakan  persentase  ini  akan  meningkat  menjadi 48,1% pada 2015 dan 56,5% di tahun 2030. Meski angka ini telah cukup tinggi, sejumlah  pengamat  masih  mempertanyakan  data  dari  PBB  itu.  Mereka umumnya berpendapat bahwa tingkat urbanisasi jauh lebih tinggi dari data yang disajikan (Sheng, 2004: 38; Jones, 1997: 238-239). Dari sini dapat dikatakan bahwa tingkat urbanisasi makin massif di kawasan Asia Tenggara. Fenomena makin banyaknya ‘ megacity ’ (kota dengan penduduk lebih dari delapan juta) di kawasan ini seperti Jakarta, Bangkok dan Manila juga memberikan
22 Pada tahun 2010, penduduk miskin di daerah pedesaan menjadi 64,23 persen (BPS, 2010).

## Tabel 8. Kemiskinan di Asia Tenggara
Tingkat Kemiskinan (%) menggunakan garis kemiskinan nasional Negara Total Kota Desa Kontribusi Kemiskinan Desa terhadap Total Jumlah Kemiskinan (%) Kamboja (1999) 35.9 18.2 40.1 93.8 Indonesia (2002) 18.2 14.5 21.1 70.3 Laos (1997) 38.6 26.9 41.0 80.7 Malaysia (1999) 7.5 3.4 12.4 69.3 Filipina (2000) 34.0 20.4 47.4 72.4 Thailand (2002) 9.8 4.0 12.6 91.3 Vietnam (2002) 28.9 6.6 35.6 92.3 Sumber: Balisacan, Edillon & Piza (2005: 27)
Problem kemiskinan pedesaan merembet menjadi persoalan baru ketika urbanisasi massif terjadi tanpa antisipasi memadai. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Asia Tenggara yang tinggal di  kawasan  kota  telah  mencapai  44,8%  dari  total  populasi.  Diperkirakan  persentase  ini  akan meningkat  menjadi  48,1% pada  2015  dan  56,5%  di  tahun  2030.  Meski  angka  ini  telah  cukup tinggi,  sejumlah  pengamat  masih  mempertanyakan  data  dari  PBB  itu.  Mereka  umumnya berpendapat bahwa tingkat urbanisasi jauh lebih tinggi dari data yang disajikan (Sheng, 2004:
38; Jones, 1997: 238-239). Dari sini dapat dikatakan bahwa tingkat urbanisasi makin massif di kawasan Asia Tenggara. Fenomena makin banyaknya ‘ megacity ’ (kota dengan penduduk lebih dari  delapan  juta)  di  kawasan  ini  seperti  Jakarta,  Bangkok  dan  Manila  juga  memberikan gambaran jelas terhadap tingginya urbanisasi (Jones, 1997: 241). Meluasnya kawasan kumuh di kota-kota besar Asia Tenggara menggambarkan masalah serius urbanisasi.

## Tabel 9. Urbanisasi di Asia Tenggara
Tahun Populasi Perkotaan (ribu) Populasi Desa (ribu) Persentase Populasi Kota terhadap total Rata-rata Pertumbuhan Lima
gambaran  jelas  terhadap  tingginya  urbanisasi  (Jones,  1997:  241). Meluasnya kawasan kumuh di kota-kota besar Asia Tenggara menggambarkan masalah serius urbanisasi.
Tentu saja tidak semua migran dari desa mendapatkan pekerjaan formal yang  mereka  inginkan.  Ketidakmampuan  kota  menampung  pencari  kerja memaksa  mereka  bekerja  di  sektor  informal 23 baik  di  perkotaan  maupun pedesaan. Pada tahun 1998, pekerja informal Indonesia mencapai 77,9% dari total pekerja. Mendekati Indonesia, Thailand pada tahun 1994 memiliki pekerja informal sebesar 76,8%. Filipina tercatat memiliki 66,9% pekerja informal di tahun 1995 (Amin, 2002: 15). Di perkotaan, persentase pekerja informal terhadap seluruh pekerja di kota juga tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Jakarta pada tahun 1980-an memiliki 65%, Manila di periode yang sama terdapat 50% pekerja informal. Sementara di Bangkok sekitar 59,5% pekerja informal pada tahun 1999 (Amin, 2002: 13). Kecenderungan serupa juga terjadi di Ho Chi Minh City dan Hanoi. Sayangnya, banyak pekerjaan di sektor informal ini sering tidak bisa dilepaskan dari kesan kemiskinan dan kekumuhan. Survey yang dilaksanakan di Bangkok menunjukkan, 87% penghuni kawasan kumuh bekerja di sektor informal. Pelayanan dasar seperti listrik dan akses air bersih dan layanan sosial seperti sekolah dan rumah sakit sangat sulit untuk diakses warga. Pendapatan rendah diantara pekerja informal membatasi kesempatan mereka untuk hidup dan bekerja di lingkungan yang bersih dan aman (Amin, 2002: 55-56). Kondisi ini menunjukkan betapa minimnya perlindungan sosial dan  jaminan  keselamatan  kerja  terhadap  para  pekerja  informal.  Dalam laporan yang luas dan mendalam tentang sektor informal di Asia, termasuk di  Asia  Tenggara  (Indonesia,  Filipina  dan  Thailand),  Amin  (2002:  60,  63) menyimpulkan:
23 Sektor informal yang dimaksud adalah: “..an entity that has official non-status, lacks solid legal status, and is unprotected or unregulated by state institutions”. Selengkapnya lihat Amin (2002: 8).
Tabel 9. Urbanisasi di Asia Tenggara Tahun Populasi Perkotaan (ribu) Populasi Desa (ribu) Persentase Populasi Kota terhadap total penduduk Rata-rata Pertumbuhan Lima Tahunan Populasi Kota 1975 87,087 249,749 22.3 4.10 2000 196,029 326,092 37.5 3.67 2010 - - 44.8 2.8 2015 302.006 326,207 48.1 2.52 2030 407,174 313,269 56.5 1.78 Sumber: United Nations Population Division Cq. Sheng (2004: 39) & Jones (1997: 238)
Tentu  saja  tidak  semua  migran  dari  desa  mendapatkan  pekerjaan  formal  yang  mereka inginkan. Ketidakmampuan kota menampung pencari kerja memaksa mereka bekerja di sektor informal 23 baik  di  perkotaan  maupun  pedesaan.  Pada  tahun  1998,  pekerja  informal  Indonesia mencapai  77,9%  dari  total  pekerja.  Mendekati  Indonesia,  Thailand  pada  tahun  1994  memiliki pekerja informal sebesar 76,8%. Filipina tercatat memiliki 66,9% pekerja informal di tahun 1995 (Amin,  2002: 15). Di  perkotaan,  persentase  pekerja  informal  terhadap  seluruh pekerja di kota juga  tidak  menunjukkan  perbedaan  signifikan.  Jakarta  pada  tahun  1980-an  memiliki  65%,
Manila  di  periode  yang  sama  terdapat  50%  pekerja  informal.  Sementara  di  Bangkok  sekitar 59,5% pekerja informal pada tahun 1999 (Amin, 2002: 13). Kecenderungan serupa juga terjadi di Ho Chi Minh City dan Hanoi. Sayangnya, banyak pekerjaan di sektor informal ini sering tidak bisa dilepaskan dari kesan kemiskinan dan kekumuhan. Survey yang dilaksanakan di Bangkok menunjukkan, 87% penghuni kawasan kumuh bekerja di sektor informal. Pelayanan dasar seperti listrik dan akses air bersih dan layanan sosial seperti sekolah dan rumah sakit sangat sulit untuk diakses  warga.  Pendapatan  rendah  diantara  pekerja  informal  membatasi  kesempatan  mereka untuk hidup dan bekerja di lingkungan yang bersih dan aman (Amin, 2002: 55-56). Kondisi ini menunjukkan betapa minimnya perlindungan sosial dan jaminan keselamatan kerja terhadap para pekerja  informal.  Dalam  laporan  yang  luas  dan  mendalam  tentang  sektor  informal  di  Asia, termasuk  di  Asia  Tenggara  (Indonesia,  Filipina  dan  Thailand),  Amin  (2002 : 60,  63) menyimpulkan:
23 Sektor informal yang dimaksud adalah: “..an entity that has official non-status, lacks solid legal status, and is unprotected or unregulated by state institutions”. Selengkapnya lihat Amin (2002: 8).
“Few state or employer-sponsored social protection measures exist for the informal sector. This vacuum, to an extent, is still taken care of by the traditional support system in the case of the rural agricultural labour force, whereas in the case of the urban informal sector labour force, social movement organizations and NGOs are attempting to fill the vacuum on a limited scale…  Although some informal sector jobs are quite hazardous (e.g., recovery of recyclables from dumpsites) and the associated health risks are high, policy interventions and public actions for occupational safety and for reducing health risks of informal sector workers are still very few”.
Selain  di  sektor  informal  yang  ‘legal’,  banyak  migran  yang  tidak beruntung  dimanfaatkan    oleh  jaringan  mafia  perdagangan  manusia  yang terbentang  di  kawasan  Asia  Tenggara.  International  Organization  for Migration  (IOM)  mencatat  paling  tidak  200  –  225  ribu  wanita  dan  anak- anak di kawasan ASEAN menjadi korban perdagangan manusia tiap tahun. Sekitar  30  ribu  diantaranya  dijual  ke  Amerika  Serikat.  IOM  juga  melansir bahwa perdagangan manusia intra ASEAN menduduki porsi 60% dari total perdagangan  manusia  di  dunia  (Derks,  2000:  16).  Asia  Tenggara  menjadi kawasan  perdagangan  manusia  yang  sangat  signifikan  (Larsen,  2010:  1). Pertumbuhan ekonomi tinggi di beberapa negara diikuti oleh sejumlah faktor pendorong lain telah memicu banyak orang untuk melakukan migrasi di Asia Tenggara.  Brunei,  Malaysia,  Singapura,  dan  Thailand  menjadi  tujuan  para migran yang berasal dari Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, dan Vietnam. Thailand menempati posisi kunci sebagai tempat tujuan utama di kawasan Sungai Mekong (Larsen, 2010: 2). Negara ini banyak menerima wanita dan anak-anak  dari  Laos,  Kamboja,  Myanmar,  Provinsi  Yunan  di  Cina,  untuk dimasukkan  dalam  industri  prostitusi  kawasan.  Selain  berperan  sebagai penerima, Malaysia dan Thailand sekaligus pengirim pekerja migrant. Para wanita yang telah dikumpulkan di Thailand maupun Malaysia selanjutnya dikirim  ke  negara  pemesan  yang  menjangkau  Singapura,  Jepang,  Taiwan, Eropa, Amerika Utara, Afrika Selatan hingga Australia (Derks, 2000: 17).

## Bagaimana Perubahan Dilakukan?
Persoalan di atas menunjukkan betapa sekarang jaringan antar orang telah memainkan  peran  dominan  dengan  mengaburkan  batas-batas  negara. Kesenjangan terjadi antar jaringan, bukan antar negara saja. Lalu bagaimana perubahan  dapat  dilakukan?  Bagi  perspektif  ‘jaringan’,  perubahan  sosial dimungkinkan melalui dua cara. Castells (2000: 22) menyebut cara pertama dengan strategi masyarakat komunal. “The first is the denial of the networking logic through the affirmation of values that cannot be processed in any network, only obeyed and followed”. Yang dimaksud Castells dengan penguatan nilai yang tidak dapat diproses dalam jaringan dan hanya perlu dipatuhi dan diikuti adalah budaya komunal yang berbasis pada nilai kelompok. Nilai kelompok
ini tidak dapat dioperasikan melalui jaringan karena nilai kelompok ini tidak sama atau bahkan bertentangan dengan nilai kelompok komunal yang lain. Tapi tentu saja, ini tidak perlu dikaitkan dengan fundamentalisme, tetapi lebih pada  kelompok  yang  selalu  menempatkan  dirinya  sendiri  sebagai  sebagai pusat pemaknaan terhadap mereka sendiri. Castells memberi contoh hal ini dengan menyebut berbagai gerakan yang berbasis keagamaan, nasionalisme, kedaerahan,  maupun  komunitas  etnis.  Bagi  Castells,  pendekatan  semacam ini  untuk  melawan  jaringan mainstream akan  sangat  riskan  dan  justru dapat  menimbulkan  masalah  baru:  fragementalisme  komunal.  Kelompok- kelompok yang berbasis nilai kelompoknya akan makin mudah terpecah dan berkonflik dengan kelompok lain. Kondisi ini tentu akan berbahaya di tengah kemajemukan nilai-nilai yang menonjol di masyarakat kontemporer.
Oleh  karena  itu,  Castells  (2000:  23) mengajukan  strategi  kedua,  yaitu dengan membentuk ‘jaringan alternatif’. Disini jaringan alternatif dimaknai sebagai “…that is networks built around alternative projects, which compete, from network to network, to build bridges of communication to other networks in society, in opposition to the codes of the currently dominant networks”. Di sini Castells ingin menegaskan  bahwa  perubahan  atau  tantangan  terhadap  jaringan  dominan hanya mungkin dilakukan melalui tantangan dari luar dirinya, dalam hal ini adalah jaringan lain. Jaringan alternatif akan memiliki tujuan yang berbeda dengan  tujuan  jaringan  dominan.  Tapi  dengan  sama-sama  menggunakan logika jaringan, jaringan alternatif akan melakukan perlawanan dalam segala lapisan jaringan dominan. Perlawanan tidak lagi berbasis pada batas-batas kedaerahan, etnis, ras, atau agama, tapi didasarkan pada tujuan sama yang melintasi  batas-batas  itu.  Castells  memberi  contoh  gerakan  penyelamat lingkungan,  feminisme,  dan  pejuang  hak  asasi  manusia  sebagai  jaringan alternatif.
Dalam  konteks  ACFTA  di  atas,  perlawanan  terhadap  jaringan  utama yang melibatkan pemegang kapital dengan elit-elit politik yang berparadigma neo-klasik  perlu  dilakukan  dengan  membangun  jaringan  alternatif.  Disini tidak relevan lagi membicarakan batas-batas negara sebagai unit perlawanan. Jaringan yang melibatkan titik-titik berbagai negara hanya dapat ditantang melalui logika jaringan yang sama tapi dengan tujuan berbeda. Kelompok- kelompok  yang  dirugikan  dari  pertumbuhan  tinggi  ala  neo-klasik,  buruh, pekerja  informal,  petani,  tidak  bisa  lagi  berjuang  menuntut  hak-haknya dalam benteng domestik. Perjuangan buruh misalnya yang dilakukan secara sporadis, hanya di negara tertentu, akan mudah dipatahkan karena pemilik kapital    dapat  memindahkan  produksinya  ke  unit  jaringan  (negara)  yang lain  (Winters,  1996).  Maka  yang  diperlukan  adalah  konsolidasi  titik-titik perlawanan  di  kawasan  ACFTA  untuk  menuntut  pergeseran  paradigma pembangunan yang lebih memberikan rasa keadilan. Jaringan alternatif yang memberi perhatian utama pada keadilan distribusi hasil pembangunan perlu
segera dibentuk. Namun langkah ini hanya mungkin terlaksana jika muncul kesadaran  bersama  dari  berbagai  aktor  yang  dirugikan,  akan  pentingnya jaringan  alternatif  dalam  melawan  jaringan  dominan  yang  tampak  tidak kasat mata namun mencekik itu.

## Penutup
Bagi elit-elit Cina dan ASEAN, ACFTA adalah mekanisme win-win solution terhadap ekspansi investasi dan perdagangan. Melalui ACFTA, investasi asing dari Cina diharapkan dapat dialirkan ke ASEAN. Investasi asing dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekspor. Selanjutnya, ACFTA juga diharapkan meningkatkan volume perdagangan (ekspor-impor) kedua kawasan. Kedua tujuan ini sangat penting bagi elit-elit politik di kedua kawasan  yang  menganut  strategi  neo-klasik.  Hanya  melalui  peningkatan investasi  asing  dan  naiknya  volume  ekspor,  pertumbuhan  ekonomi  dapat terus dipacu. Dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, legitimasi kekuasaannya dapat  dipertahankan.  Elit-elit  itu  selalu  menjanjikan  adanya trickle  down effect dari  ACFTA  yang  akan  menguntungkan  masyarakat  luas.  Namun nampaknya ini hanya ilusi klasik dari ajaran neo-klasik. Faktanya, hubungan Cina-ASEAN  tidaklah  bersifat  komplementer,  tapi  lebih  pada  kompetisi Cina  dalam  waktu  dekat  tidak  akan  bisa  menggantikan  ASEAN  sebagai pasar utama produk mereka. Begitu pula ASEAN yang masih mengeskpor sebagian besar produknya ke Amerika, Jepang, dan Eropa. Cina dan ASEAN adalah  sama-sama  kawasan  eksportir  bagi  negara-negara  maju.  Daripada sebagai pengekspor FDI, Cina dan ASEAN masih sama-sama berebut aliran FDI  untuk  menopang  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Mereka  harus berlomba menciptakan iklim investasi yang baik: stabilitas politik (di Cina dengan cara otoriter), buruh murah dan terkendali, dan insfrastruktur yang memadai. Cina dan ASEAN dalam struktur pembagian kerja internasional sama-sama bertugas sebagai penyedia tempat untuk berdirinya pabrik yang dioperasikan oleh buruh-buruh murah (meskipun buruh di Cina lebih murah dari  ASEAN),  tempat  modal  diakumulasikan  dan  keuntungan  (repatriasi) perusahaan-perusahaan  asing  (MNC)  yang  beroperasi  di  kawasan  itu dikembalikan  ke  negara-negara  pemilik  modal.  ACFTA  tidak  lebih  dari upaya ekspansi kapital di kawasan Cina-ASEAN yang didukung oleh MNC dan jaringan elit ekonomi-politik yang berparadigma neo-klasik.
Dalam  struktur  seperti  ini,  hanya  jaringan  elit  ekonomi-politik  di Cina  dan  ASEAN  yang  akan  diuntungkan.  Mereka  berkolaborasi  dengan perusahaan  asing  dan  menikmati  sedikit  keuntungan (privilege) dari  rekan asing mereka itu. Sementara rakyat kebanyakan bukannya menikmati trickle- down  effect ,  tapi  justru  menyumbang trickle-up  effect terhadap  keuntungan dari model pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi asing yang berorientasi ekspor. Buruh murah dijadikan ‘keunggulan komparatif’ untuk
menarik investasi, petani dibiarkan bersaing dengan petani negara maju yang dilindungi pemerintahannya, sektor informal tetap tanpa jaminan kerja yang memadai. Kesenjangan kini tidak lagi terjadi antar negara saja, tapi juga antar jaringan orang. Orang-orang yang mampu mengikatkan diri dalam jaringan ini (strategi pertumbuhan dengan investasi asing) akan mampu menikmati sedikit keuntungan. Sebaliknya, mereka yang berada di luar jaringan (karena dibatasi secara sistematis berdasarkan status pendidikan, kesehatan, keahlian, dan seterusnya) akan dieksklusi dan disingkirkan.
Kiranya  tidak  memadai  lagi  jika  dalam  kondisi  seperti  ini,  basis perlawanan  diarahkan  pada  unit  negara.  Aktor-aktor  yang  terjalin  dalam jaringan strategi neo-klasik yang bertumpu pada investasi asing tidak hanya terdapat  dalam  negara  tertentu,  tapi  lintas  batas  dalam  kawasan.  Yang dirugikan tidak hanya buruh di Indonesia atau Myanmar, tapi juga di Cina dan  berbagai  negara  lainnya.  Maka  yang  diperlukan  adalah  membentuk jaringan  alternatif.  Kelompok-kelompok  petani,  buruh,  pekerja  informal  di kawasan yang terpinggirkan dari jaringan dominan, perlu segera melakukan konsolidasi. Hanya dengan membentuk dan memperkuat jaringan alternatif, efek eksploitatif jaringan dominan dapat diminimalisir. l

## Referensi
Alexander,  R.  J.  1967.  “The  Import-Substitution  Strategy  of  Economic Development”. Journal of Economic Issues . 1 (4): 297-308.
Amin, A.T.M.N. 2002. “The Informal Sector in Asia from the Decent Work Perspective”. Working  Paper on  the  Informal  Economy No.  4.  Geneva:
International Labour Office (ILO).
Antentas,  J.M  &  Vivas,  E.  2008.  “The  new  Chinese  Capitalism”, Publico Newspapers,  September, 7.
Arnold,  D.  2006.  “Free  Trade  Agreements  and  Southeast  Asia”. Journal  of Contemporary Asia. 36 (2): 195-216. Austin, I. 2001. Pragmatism and Public Policy in East Asia: Origins, Adaptations and Developments. Singapore: Fairmont International Private Limited.
Avila, J.L. 2005. An East Asian FTA: A Philippine Perspective. In Ahn, C.Y, Baldwin,  R  E.  and  Cheong,  I  (Ed.). East  Asian  Economic  Regionalism Feasibilities and Challenges. Dordrecht: Springer.
Bader, J. 2002. Cina’s Accession to the WTO. In Hughes, K. Lin, G. and Turner, J.L. (Ed). Cina and the WTO Domestic Challenges and International Pressures.
Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Baer,  Werner,  B.  1972.  “Import  Substitution  and  Industrialization  in  Latin America:  Experiences  and  Interpretations”. Latin  American  Research Review . 7 : 95-122 Balisacan, A.M & Ducanes, G.M. 2005. Inequality in Asia: a synthesis of recent research  on  the  levels,  trends,  effects  and  determinants  of  inequality  in  its
different dimensions. London: Overseas Development Institute. Balisacan, A.M, Edillon, R.G & Piza, S.F.A. 2005. “Rural Poverty in Southeast Asia: Issues, Policies, and Challenges”. Asian Journal of Agriculture and Development. 2 (1&2): 25-38
Bello, Walden, David Kinley, and Elaine Elinson. 1988. Development Debacle: The World Bank in the Philippines. San Francisco: Institute for Food and Development Policy, Philippine Solidarity Network. Benjamin, D. et.all. 2005. Income Inequality During Cina’s Economic Transition. Prepared  for  the  forthcoming  volume, Cina’s  Economic  Transition:
Origins,  Mechanisms,  and Consequences ,  edited  by  Loren  Brandt  and Thomas  Rawski.  http://www.chass.utoronto.ca/~benjamin/BBGW. pdf, diakses pada 31 Mei 2010.
Bernardino,  N.Y.  2004. “The  ASEAN-Cina  Free  Trade  Area:  Issues  and Prospects”. Asia  Pacific Network  on  Food Sovereignty  Regional Workshop
Papers. Manila, Philippines 6-9 November.
Bowles, P & MacLean, B. 1996. “Understanding Trade Bloc Formation: The Case of the ASEAN Free Trade Area”. Review of International Political
Economy . 3 (2): 319-348.
Bowles, P. 1997. “ASEAN, AFTA and the ‘New Regionalism’. Pacific Affairs .
70 (2): 219-233.
Castells,  M.  2000.  ‘Materials  for  an  exploratory  theory  of  network  society’.
British Journal of Sociology. 51 (1): 5-24.
----------------. 2010a. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy,
Society and Culture Vol. I . Second Edition with a New Preface. Oxford, UK: Blackwell Publishing Company.
-----------------. 2010b. The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and  Culture  Vol.  II .  Second  Edition  with  a  New  Preface.  Oxford,  UK: Blackwell Publishing Company.
-----------------. 2010c. End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III . Second Edition with a New Preface. Oxford, UK: Blackwell Publishing Company.
Coe,  N.M.  et.all.  2004.  “Globalizing’  Regional  Development:  A  Global Production Networks Perspective”. Transactions of the Institute of British Geographers . 29 (4): 468-484.
Chan, J. 2002. “Chinese Communist Party to declare itself open to the capitalist elite”.  http://www.wsws.org/articles/2002/nov2002/chin-n13.shtml, diakses pada 20 Mei 2010.
Chan, J. 2003)\. “Chinese capitalism: industrial powerhouse or sweatshop of the  world?”.  http://www.wsws.org/articles/2003/jan2003/chin-j31. shtml, diakses pada 20 Mei 2010.
Chiang,  T.  B.  1988.  “The  Administration  and  Enforcement  of  Collective Agreements  in  Singapore.”  In The  Administration  and  Enforcement  of
Collective Agreements — A  Survey  of  the  Current  Situation  in  ASEAN. Bangkok: International Labour Organization, pp. 239-46.
Chow, G.C. 2001. “The Impact of Joining WTO on Cina’s Economic, Legal and Political Institutions”. Paper presented at International Conference on Greater Cina and the WTO, March 22-24. Derks,  A.  2000.  “Combating  Trafficking  in  South-East  Asia”. A  Review  of Policy and Programme Responses . Geneva: International Organization for Migration (IOM).
Dollar, D. 2007. Poverty, inequality and social disparities during Cina’s Economic Reform . World Bank Policy Research Working Paper no. 4253.
Fan, P. & Wan, G. 2008. Cina’s Regional Inequility in Innovation Capability:
1995-2004. In Wan,  G. (Ed). Inequility and Growth in Modern Cina. New York: Oxford University Press.
Felker, G.B. 2003. “Southeast Asian industrialisation and the changing global production system”. Third World Quarterly. 24 (2): 255–282.
Gabriel,  S  J.  2006. Chinese  Capitalism  and  the  Modernist  Vision. New  York:
Routledge.
Graham, E.M. & Wada, E. 2002. Foreign Direct Investment In Cina: Effects On Growth And Economic Performance. Institute for International Economics Working  Paper  No.  01-03.  http://ssrn.com/abstract=300884  or doi:10.2139/ssrn.300884, diakses pada 16 Juni 2010.
Hadiz, V. R. 1997. Workers and The State In New Order Indonesia. London &New
York: Routledge.
Hart-Landsberg,  M  &  Burkett,  P.  1998.  “Contradictions  of  Capitalist Industrialization in East Asia: A Critique of ‘Flying Geese’ Theories of Development”. Economic Geography . 74 (2): 87-110.
Hill, H. 1994. “ASEAN Economic Development: An Analytical Survey-The State of the Field”. The Journal of Asian Studies. 53 (3): 832-866. Hirschman,  A.O.  1968.  “The  Political  Economy  of  Import-Substituting Industrialization in Latin America”. The Quarterly Journal of Economics.
82 (1): 1-32.
Hossain, M. Kathuria, R. & Islam, I. 2010. South Asian Economic Development .
Second edition. New York: Routledge.
Hughes,  K.H.  2002.  Introduction.  In  Hughes,  K.  Lin,  G.  and  Turner,  J.L.
(Ed). Cina and the WTO Domestic Challenges and International Pressures.
Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Hughes, K. Lin, G. and Turner, J.L. 2002. Cina and the WTO Domestic Challenges and International Pressures. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Hussey, A. 1993. “Rapid Industrialization in Thailand 1986-1991”. Geographical Review . 83 (1): 14-28. Imada, P & Naya, S (eds). 1992. AFTA: The Way Ahead . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Jianglin, Z. 2007. “Recent Development of Cina-ASEAN Trade and Economic Relations:  From  Regional  Perspective”. Paper  presented  at  Perspective International  Conference  on  ASEAN-Cina  Trade  Relations:  15  Years Development and Prospects , Hanoi, Dec. 6-8.
Jones, G. W. 1997. “The thoroughgoing urbanisation of East and Southeast
Asia”. Asia Pacific Viewpoint . 38 (3): 237–249.
Kurus, B. 1993. “Understanding ASEAN: Benefits and Raison d’Etre”. Asian Survey. 33 (8): 819-831 Kuruvilla,  S.  1996.  “Linkages  Between  Industrialization  Strategies  And Industrial  Relations/Human  Resource  Policies:  Singapore,  Malaysia, The Philippines, And India”. Industrial and Labor Relations Review. 49 (4):
635-657.
Landry,  P.F.  2008. Decentralized  Authoritarianism  in  Cina  The  Communist Party’s Control of Local Elites in the Post-Mao Era. New York: Cambridge University Press.
Larsen, J.J. 2010. “Migration and people trafficking in southeast Asia”. Trends
& Issues In Crime And Criminal Justice No. 401. Lee,  P.  M-D.  2008.  Widening  Gap  of  Educational  Oppurtinity?  A  Study  of the Changing Patterns of Educational Attainment in Cina. In Wan,  G. (Ed). Inequility and Growth in Modern Cina. New York: Oxford University Press.
Li,  L. & Vinten,  G. 1997.  “An  overview  of  the  experiences  of  Chinese industrialization  strategies  and  development”. Managerial  Auditing
Journal . 12(4/5): 183-191.
Liang, Z. 2008. Financial Development, Growth, and Regional Disparity in Post-Reform  Cina.  In  Wan,    G.  (Ed). Inequility  and  Growth  in  Modern Cina. New York: Oxford University Press.
Lin,  J.Y  &  Liu,  P.  2008.  Development  Strategies  and  Regional  Incomes Disparities in Cina . In Wan,  G. (Ed). Inequility and Growth in Modern Cina. New York: Oxford University Press.
Lin, G. 2002. State-Owned Enterprises under Siege. In Hughes, K. Lin, G. and Turner, J.L. (Ed). Cina and the WTO Domestic Challenges and International Pressures. Washington:  Woodrow  Wilson  International  Center  for Scholars.
Lin,  X,  &  Germain,  R.  2003.  “Organizational  Structure,  Context,  Customer Orientation,  and  Performance:  Lessons  from  Chinese  State-Owned Enterprises”. Strategic Management Journal . 24 (11): 1131-1151.
Mirza, H & Giroud, A. 2003. “Regionalisation, Foreign Direct Investment and Poverty Reduction: The Case of ASEAN”. Experts’ Meeting On Foreign Direct Investment In Developing Asia. Asian Development Bank & OECD Development Centre Paris – Wednesday 26 & Thursday 27 November.
Morrison, WM. 2009. Cina and the Global Financial Crisis: Implications for the United  States. Congressional  Research  Service.  http://www.fas.org/
sgp/crs/row/RS22984.pdf, diakses 6 Juni 2010. Nainggolan , P.P. 1995. Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping: Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Lagi. Jakarta: Sinar Harapan. Nixson,  I.F.  1990. The  Industrialisation  Debate .  Manchester:  University  of
Manchester.
Pananond,  P.  2008.  “Outward  foreign  direct  investment  from  Asean: Implications for regional integration”. Paper submitted to the International Conference on ‘The Future of Economic Integration in Asia’, Imperial Queens Park Hotel, Bangkok, Thailand, 20-21 November. Piei, M.H. 2005. An East Asia FTA: A Malaysian Perspective. In Ahn, C.Y, Baldwin, R E. and Cheong, I. East Asian Economic Regionalism Feasibilities and Challenges. Dordrecht: Springer..
Poon-Kim, S. 1977. “A Decade of ASEAN, 1967-1977”. Asian Survey. 17 (8):
753-770.
Prawiro, R. 1998. Indonesia’s Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action. Singapore: Oxford University Press. Sheng,  Y.K.  2004.  “Youth  and  Urban  Conflict  in  Southeast  Asian  Cities”.
In Lisa  M.  Hanley  Blair  A.  Ruble  and  Joseph  S.  Tulchin  (Ed).  Youth,
Poverty,  And  Conflict  In  Southeast  Asian  Cities. Comparative  Urban Studies Project. Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Sicular, T. et.all. 2008. The Urban–Rural Income Gap and Income Inequality in Cina. In Wan,  G. (Ed). Understanding Inequality and Poverty in Cina: Methods and Applications. New York: Palgrave Macmillan. Tan,  L.H.  2004.  “Will  Asean  Economic  Integration  Progress  beyond  a  Free Trade  Area?” .  The  International  and  Comparative  Law  Quarterly .  53  (4):
935-967.
The World Bank. 2009. World Development Indicators 2009. Washington DC:
Green Press Initiatives.
Wan,  G. (Ed.). 2008. Inequility and Growth in Modern Cina. New York: Oxford
University Press.
Wang,  X. 2008. Income Inequility in Cina and Its Influencing Factors. In Wan, Guanghua (Ed). Inequility and Growth in Modern Cina. New York: Oxford University Press.
Weatherley, R. 2006. Politics in Cina Since 1949: Legitimizing authoritarian rule. New York: Routledge.
Winters, J.A. 1996. Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State. New York: Cornell University Press.
Wong, J & Chan, S. 2003. “Cina-Asean Free Trade Agreement: Shaping Future Economic Relations”. Asian Survey .  43 (3): 507-526. Yao,  S.  2005. Economic  Growth,  Income  Distribution  and  Poverty  Reduction  in Contemporary Cina. New York: RoutledgeCurzon.
Yang,  D.T;  Chen,  V.  and  Monarch,  R.  2009.  “Rising  Wages:  Has  Cina  Lost Its  Global  Labor  Advantage?”  Economics  Program  Working  Paper Series  #09  –  03:  The  Conference  Board.  www.conference-board.org/ economics/workingpapers.cfm?pdf=E-0043-09-WP, diakses  pada  31
Mei 2010.
Yeung, H.WC. 1993. “Business Networks and Transnational, Corporations: A Study of Hong Kong Firms in the ASEAN Region”. Economic Geography.
73 (1): 1-25.
Yoshihar a , K. 1988. The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia. Singapore:
Oxford University Press.
Yoshimatsu, H. 2002. “Preferences, Interests, and Regional Integration: The Development  of  the  ASEAN  Industrial  Cooperation  Arrangement”. Review of International Political Economy . 9 (1): 123-149.
Yu,  A.L.  2009.  “Cina  End  of  a  Model...or  Birth  of  a  New  One?”  Online magazine:  IV414  July.  http://www.internationalviewpoint.org/ spip,php?article1701, diakses pada 20 Mei 2010.
Yue, C.S. 2004. “ASEAN-Cina Free Trade Area”. Paper for presentation at the AEP Conference. Hong Kong 12-13 April. Zhang, M. 2003. Cina’s Poor Regions. New York: RoutledgeCurzon. Zhang, Y & Wan,  G. 2008. Poverty Reduction in Cina: Trends and Causes. In Wan,  G. (Ed). Inequility and Growth in Modern Cina. New York: Oxford University Press.

## Sumber lain
ASEAN Invesment Report. 2009. “Sustained FDI Flows Dependent on Global Economic Recovery”. http://www.aseansec.org/documents/AIR2009. pdf, diakses pada 7 Juni 2010.
ASEAN Secretariat. 2010. “ASEAN-Cina Free Trade Area: Not a Zero-Sum Game”.  http://www.aseansec.org/24161.htm”,  diakses  pada  6  Juni 2010.
Asia  Times.  2002.  “Gap  grows  between  Vietnam’s  haves  and  have-nots”, April 10.
BBC News. 2009. “Cina’s economic growth slows”, January 22nd BPS. 1994. Sensus Pertanian 1993 . Jakarta: Badan Pusat Statistik. BPS. 2004. ‘Pertumbuhan Rumah Tangga Pertanian Di Indonesia’. Berita Resmi Statistik: No. 06 /VII/2 Januari.
BPS. 2010. ‘Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2010’. Berita Resmi Statistik: No.
45/07/Th. XIII, 1 Juli.
Bello, W. 2010. “The Cina-Asean Free Trade Area: propaganda and reality”,
Asia News Network, January 15th.
CIA The World Factbook. 2010. “Distribution of family income - Gini index”. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ rankorder/2172rank.html, diakses pada 7 Juni 2010.
Investor Daily. 2007. “Ketimpangan Ekonomi Kian Melebar”, 23 November. Kuncoro, M. 2007. “Ketimpangan Ekonomi Kian Melebar”, Investor Daily 23 November.
Ministry  of  Commerce  The  People’s  Republic  of  Cina.  2010a.  “Trade  with Countries  and  Regions  in  Asia  (1-3)”.):  http://english.mofcom.gov. cn/aarticle/statistic/AsiaAfrica/201005/20100506898014.html, diakses pada 15 Juni 2010. Ministry  of  Commerce  The  People’s  Republic  of  Cina.  2010b.  “Trade  with Countries  and  Regions  in  Asia  (1-10)”.    http://english.mofcom.gov. cn/aarticle/statistic/AsiaAfrica/201001/20100106726761.html, diakses pada 15 Juni 2010.
People  Daily.  2009.  “Cina-ASEAN  free  trade  area  brings  in  new,  greater opportunity”, October 19th.
People Daily. 2010. “ASEAN exports to Cina boosted by Cina-ASEAN FTA”,
February 25th.
People  Daily.  2009.  “Cina-ASEAN  Investment  Agreement  signed”,  August
15th.
UNDP. 2004. “Human Development Report 2004”, http://hdr.undp.org/en/ media/hdr04_complete.pdf, diakses 7 Juni 2010.
Wibowo, I, “Cina Membela Buruhnya”, Kompas , 24 Juni 2010. Xinhua  Daily.  2009.  “Cina,  ASEAN  trade  ties  to  enter  new  stage  as  FTA established: Vice Premier”, October 20th. http://news.xinhuanet.com/ english/2009-10/content_12273465.htm, diakses pada 7 Juni 2010.