INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4747-4753 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung)
Putu Mas Anandania Pradnya Paramita 1 ✉ , I Dewa Ayu Putri Wirantari 2
S1 Administrasi Publik, Universitas Udayana
Email: niapradnyaparamita@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kinerja  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP)  perlu  ditingkatkan agar tidak  terjadi  kesalahan dalam proses mendata masyarakat agar dapat memilih sesuai dengan hak pilih mereka. Hal tersebut menjadi  dasar  dalam  penelitian  ini  untuk  dianalisa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif  atau  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  hukum,  ketepatan  waktu, komunikasi dan inisiatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung telah terlaksana dengan baik.  Akan  tetapi,  dari  segi  kualitas  kerja  belum  terlaksana  secara  maksimal  mengingat  adanya ketidaksesuaian data pada pencocokan penelitian data pemilih.
Kata Kunci : Kebijakan Dividen, Kinerja Keuangan, Profitabilitas, Struktur Modal

## Abstract
The performance of the Voter Data Updating Officer (PPDP) needs to be improved so that errors do not occur in the process of registering people so they can vote in accordance with their voting rights. This becomes the basis for this study to be analyzed. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques in the form of triangulation (combined) and inductive or qualitative data analysis. The results of this study indicate that legally, punctuality, communication and initiatives at the General Election Commission of Badung Regency have been well implemented. However, in terms of work quality it has not been carried out optimally considering there is a discrepancy in the data in the research matching voter data.
Keyword  : Matching Research, Voter Data Updating Officer (PPDP), Election Commission

## PENDAHULUAN
Pemutakhiran  Data  Pemilih  adalah  proses  pemutakhiran  data  pemilih  berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilu yang lalu dengan melakukan verifikasi data pemilih  secara  faktual,  yang  selanjutnya  digunakan  sebagai  bahan  penyusunan  Daftar Pemilih. Baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memiliki peran yang signifikan dalam melaksanakan tugas tersebut.
Pemilihan kepala daerah, yang dikenal juga sebagai PILKADA, adalah sebuah proses di  mana  masyarakat  memilih  kepala  daerah  mereka  sendiri  untuk  memajukan  daerah tersebut. Secara resmi, istilah PILKADA tidak secara langsung disebutkan dalam undang- undang. Istilah ini muncul sebagai singkatan dalam UU No 32 tahun 2004 yang kemudian diubah  dengan  UU  No  12  tahun  2008  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  undang- undang ini, tidak ada ketentuan umum (biasanya di Pasal 1) yang secara khusus menjelaskan tentang  pemilihan  kepala  daerah.  Namun,  terdapat  bagian  kedelapan  yang  mengatur tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  di  Pasal  56  ayat  (1),  yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon  yang  dijalankan  secara  demokratis  berdasarkan  prinsip  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur,  dan adil. Selain  itu, Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah  diselenggarakan  oleh  KPUD  (Komisi  Pemilihan  Umum Daerah) yang bertanggung jawab kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Pasal 1 Ayat 40  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan  Daftar  Pemilih  di  Dalam  Negeri  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum berbunyi : “Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.”
Peran  petugas  pemutakhiran  data  pemilih  (PPDP)  merupakan  peran  yang  sangat penting  dalam  proses  pemutakhiran  data  pemilih  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU). Petugas tersebut menjadi ujung tombak dalam memperbarui data pemilih, dan keterlibatan mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyusunan daftar pemilih. Keberhasilan atau kegagalan Daftar  Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan  Kepala Daerah  tahun 2020, yang dilaksanakan secara serentak, sangat tergantung pada kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di lapangan.
Dalam persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2020, salah satu langkah penting adalah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, terdapat beberapa  permasalahan  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Badung,  seperti  adanya data pemilih yang telah meninggal tetap tercantum, keberadaan pemilih yang tidak sesuai
dengan data karena telah pindah domisili, serta pelanggaran petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tidak menggunakan masker dalam situasi pandemi COVID-19.
Jika  petugas  pemutakhiran  data  pemilih  (PPDP)  bekerja  dengan  dedikasi  dan mematuhi prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data  pemilih,  maka  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2020  di Kabupaten  Badung  dapat  menjadi  lebih  baik  daripada  daftar  pemilih  tetap  pada pemilihan sebelumnya.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  di  atas,  menjadi  dasar  penulis  untuk  melakukan penelitian  lebih  lanjut  terkait  Kinerja  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  Dalam  Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung).
Berdasarkan  ulasan  yang  melatarbelakangi  permasalahan  di  atas,  maka  penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung)?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskripsi kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008: 15). Jenis penelitian ini menampilkan hasil sesuai dengan keadaan lapangan tanpa memanipulasi data, fokus penelitian ini terletak pada makna dan deskripsi umum yang disampaikan dalam bentuk kata – kata dibandingkan dengan  angka.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan)  dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Data – data yang digunakan dalam penelitian berasal dari berita, jurnal, website resmi, dan buku yang kemudian akan dianalisis apakah sesuai dengan fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sudah  sepatutnya  bertanggungjawab  dalam pelaksanaan  pemilihan  umum.  Hal  ini  dikarenakan  mengatur  dan  melaksanakan  seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas utama dari KPU. Dari permasalahan yang terjadi
di KPU Kabupaten Badung penulis menggunakan teori Mondy dan Noe (Priansa 2014; 271) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:.

## 1. Kualitas pelayanan
Secara  keseluruhan,  pelaksanaan  tahapan  Pemutakhiran  Data  dan  Daftar  Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2020 berjalan dengan baik dan lancar meskipun menghadapi beberapa kendala. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung sebagai penyelenggara berhasil menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih  Hasil  Perbaikan  (DPSHP),  dan  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  dengan  baik.  Proses pemutakhiran  data  berjalan  sesuai  tahapan  yang  telah  ditetapkan.  Data  pemilih  yang dimasukkan dalam formulir Model A.B.KWK terdiri dari perubahan hasil coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), termasuk pemilih yang tidak memenuhi syarat karena alasan seperti meninggal dunia, pindah domisili, belum cukup umur, tidak dikenal, ganda, sakit jiwa, dan anggota TNI/Polri. Terdapat juga perbaikan data pemilih.
Verifikasi  Data  Pemilih  merupakan  proses  untuk  menentukan  kebenaran  suatu pernyataan  dengan  menggunakan  metode  empiris.  Verifikasi  data  pemilih  atau pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan dalam membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus informasi dalam data pemilih. Tujuan dari pemutakhiran ini adalah untuk membuat daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir berdasarkan data yang tersedia.  Data  pemilih  tersebut  diharapkan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak  yang berkepentingan  dan  memiliki  otoritas,  serta  mudah  untuk  menghapus  informasi  (nama- nama) yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan memperbarui data dengan mudah.
Hak Warga Negara Indonesia dalam Pemilihan yaitu setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin berhak terdaftar sebagai pemilih. Hak politik dan hak hukum untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan menentukan pilihannya  dalam  pemilu  adalah  hak  yang  dijamin  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  latar belakang  apapun.  Hal  ini  sejalan  dengan  Piagam  Hak  Asasi  Manusia  PBB  (10  Desember 1948), Internasional Covenant On Civil And  Political Rights Tahun 1966, UUD 1945, serta undang-undang operasional yang mengatur pemilihan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan, termasuk data penduduk potensial pemilih, yang digunakan  oleh  KPU  Kabupaten/Kota  sebagai  dasar  penyusunan  daftar  pemilih.  Daftar pemilih tersebut minimal mencantumkan nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis  kelamin,  dan  alamat  warga  negara  Indonesia  yang  berhak  memilih.  KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih.
2. Ketepatan waktu
KPU Kabupaten Badung, Provinsi Bali melaksanakan Evaluasi Coklit bersamaan dengan proses penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tanggal 5 sampai 6 Agustus 2020 di Denpasar.  Penyusunan  daftar  pemilih  hasil  pemutakhiran  oleh  PPS  dilaksanakan  pada tanggal  7  Agustus  2020  -  29  Agustus  2020.  Pelaksanaan  Coklit  (Pencocokan  Penelitian) dimulai dari 15 Juli – 13 Agustus Tahun 2020, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK  dimulai  dari 30 Agustus 2020  - 1 September 2020, Rekapitulasi daftar  pemilih hasil pemutakhiran  tingkat  kecamatan  dan  penyampaiannya  kepada  KPU  Kabupaten/Kota dilaksanakan  pada  tanggal  2  September-4  September  2020,  dilaksanakan  secara  tepat waktu. Namun, data yang tertinggal akan didata oleh  Petugas Pemungutan  Suara (PPS) pada tanggal 13 Agustus 2020.

## 3. Komunikasi
Komunikasi  antara  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP),  KPU  Kabupaten Badung, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti melalui adanya surat himbauan, saran, dan perbaikan yang diberikan kepada PPDP yang melakukan kesalahan administrasi, seperti kesalahan dalam memasukkan data. Perbaikan dan coklit ulang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. PPDP perlu berkoordinasi dengan PPS dan PPK yang terlibat dalam proses verifikasi faktual data pemilih. Koordinasi ini penting untuk mendapatkan daftar pemilih tetap yang akurat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Proses verifikasi dan faktualisasi data pemilih berjalan dengan baik.
Kerjasama  antara  PPDP,  PPS,  dan  PPK  dalam  pelaksanaan  pemilu  dapat  dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari koordinasi yang dilakukan antara PPS, PPK, dan PPDP sesuai dengan tahapan pilkada, terutama dalam proses verifikasi dan faktualisasi data pemilih.  Kerjasama  dan  koordinasi  yang  jelas  mampu  menciptakan  proses  pengambilan data yang akurat. Selain itu, kerjasama juga terlihat dalam persiapan antara PPS dan PPDP dalam  melakukan  sosialisasi  kepada  aparat  desa/kelurahan,  tokoh  masyarakat,  dan masyarakat umum di tingkat desa/kelurahan mengenai kegiatan pemutakhiran daftar pemilih.
4. Inisiatif
Setiap  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP)  memiliki  kemampuan  untuk menyelesaikan masalah pekerjaan mereka sendiri melalui perbaikan data dan coklit ulang. PPDP telah mengambil inisiatif dengan melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh  masyarakat,  dan  masyarakat  di  tingkat  desa/kelurahan  tentang  kegiatan pemutakhiran daftar  pemilih. Panitia Pemungutan Suara (PPS) memastikan bahwa PPDP telah  dibentuk,  dan  bersama-sama  mereka  mengikuti  Bimbingan  Teknis/Bimtek
pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPS juga memastikan bahwa PPDP memahami ketentuan dan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. PPS memastikan pula bahwa mereka telah menerima data pemilih per- Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam bentuk salinan lunak (soft copy) dan salinan fisik (hard  copy),  serta  seluruh  dokumen  pemutakhiran  data  pemilih  yang  diperlukan  sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari penyusunan daftar pemilih ke dalam formulir model A-KWK (formulir yang berisi daftar pemilih per-TPS) oleh KPU Kabupaten Badung.
PPS  melakukan  koordinasi  dengan  PPDP  mengenai  tata  cara  pencocokan  dan penelitian  data  pemilih,  terutama  terkait  dengan  pencoretan  data,  perbaikan  data, pendaftaran  pemilih  baru,  pengisian  formulir,  dan  tenggat  waktu  yang  harus  dipatuhi. Koordinasi ini dilakukan paling lambat satu hari sebelum proses coklit untuk memastikan kesiapan  dan  pemahaman  PPDP.  PPS  memastikan  juga  bahwa  PPDP  menyusun  jadwal coklit. Daftar pemilih yang telah disusun tersebut disampaikan kepada PPK, PPS, dan PPDP untuk  dilakukan  pencocokan  dan  penelitian  (coklit)  pada  fase  atau  sub-tahapan pemutakhiran  data.  Pemutakhiran  data  pemilih  juga  merupakan  kegiatan  untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data pemilih tetap dari Pemilu atau pemilihan terakhir  yang  telah  diperbarui  oleh  KPU  Kabupaten  Badung.  Dalam  hal  ini,  PPDP  telah mendatangi  pemilih  dari  rumah  ke  rumah  dan  melakukan  tanda  centang  pada  kolom keterangan di formulir A-KWK jika data pemilih cocok.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal. Secara umum pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 berjalan dengan baik dan lancar meskipun  ada  kendala-  kendala  yang  dihadapi  oleh  KPU  Kabupaten  Badung  sebagai penyelenggara. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah melaksanakan tugasnya sesuai  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang Penyusunan  Daftar  Pemilih  di  Dalam  Negeri  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka kedepannya perlu ditingkatkan kualitas dari kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) agar tidak terjadi kesalahan dalam proses mendata masyarakat agar dapat memilih sesuai dengan hak pilih mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Gatra.com Ini Masalah Coklit yang Dihadapi KPU Badung. Diakses pada 20 Juni 2023, dari
Helmi Buyung Aulia Safrizal, 2022, Optimalisasi Kinerja Pegawai, Eureka Media Aksara : Jawa Tengah
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020. Diakses pada 21 Juni 2023, dari
https://badung.bawaslu.go.id/new/public/ckfinder/userfiles/files/10_%20Laporan%20
Akhir%20Hukum%20Pemilihan%20Bupati%20dan%20Wakil%20Bupati%20Badung% 20Tahun%202020.pdf
Pasal  1  Ayat  40  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang Penyusunan  Daftar  Pemilih  di  Dalam  Negeri  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan Umum.
Prokomsetda,  A.  (2019,  Januari  24). Teori  Kinerja  Pegawai.  Retrieved  from  Prokomsetda Bulelengkab: https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori- kinerja-pegawai-15
Runturambi Merry, dkk. 2021 . “ Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.”
Jurnal Governance Vol. 1, No. 2. 2021.
UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.