This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer
Ali Ridlo, Siswantari Pratiwi, Mardani
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Email: alipakar97@gmail.com , sistariwangi@gmail.com , mardani@unkris.ac.id

## Abstract
The  connection  case  was  carried  out  jointly  between  TNI  Soldiers  and  Civilians  who  had  committed criminal  acts  of  corruption  from  Army  Mandatory  Savings  money,  based  on  the  results  of  the investigation and prosecution of the Permanent Team which was formed based on a Joint Decree between the Minister of Defense, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Commander of the TNI . The institutional changes of the Minister of Defense and Security to become the Minister of Defense and Commander of the TNI as well as the Minister of Justice which currently does not exist and the authority lies with the Supreme Court in determining connection cases and the investigative authority in several Ministries and Institutions has an influence in resolving connectivity cases. In this thesis research, the problem  is  formulated  as  follows:  First,  How  do  you  know  the  benchmark  for  determining  absolute competence  in  resolving  connectivity  cases  within  the  scope  of  general  justice  and  military  justice? Second,  What  is  the  legal  certainty  regarding  the  implementation  of  the  determination  of  a  permanent team  of  investigators  in  connection  cases?  This  type  of  research  is  normative  research.  The  approaches applied are the statutory approach, the conceptual approach and the case study approach. The source and type of research data is secondary data. Resolving connectivity cases requires breakthrough legal reforms and cooperation between law enforcement agencies. This connection case was resolved with a trial at the Military  Court  because  it  looked  at  the  legal  subject  and  the  emphasis  on  the  losses  caused  to  military interests. Determining the severity of the loss is carried out by joint research between the Prosecutor and the Military Prosecutor. In the future, to resolve connection cases, it is necessary to collaborate between law enforcement officials who have the authority in accordance with statutory regulations.
Keywords: Connection Cases, Determining the Severity of Losses, Permanent Team of Investigators.

## Abstrak
Perkara koneksitas yang dilakukan secara bersama – sama antara Prajurit TNI dengan Warga Sipil yang telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dari  uang  Tabungan  Wajib  Angkatan  Darat,  berdasarkan  hasil penyidikan  dan  penuntutan  Tim  Tetap  yang  dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  antara Menteri Pertahanan, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI. Perubahan kelembagaan  Menhankam Pangab menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima  TNI serta Menteri Kehakiman yang saat ini tidak  ada dan Kewenangan ada di Mahkamah Agung dalam penentuan Perkara Koneksitas serta kewenangan penyidik yang  ada  di  beberapa  Kementerian  dan  Lembaga  berpengaruh  dalam  penyelesaian  perkara  koneksitas. Dalam penelitian tesis ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut: Pertama,  bagaimana mengetahui tolak  ukur  penentuan  kompentensi  absolut    penyelesaian  perkara  koneksitas  dalam  lingkup  peradilan umum  dan    peradilan  militer?  Kedua,  Bagaimana  kepastian  hukum  pelaksanaan  penetapan  tim  tetap penyidik terhadap perkara koneksitas?. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang diterapkan  adalah  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual approach)  dan  pendekatan  studi  kasus  (case  study).  Sumber  dan  jenis  data  penelitian  adalah  data
sekunder. Penyelesaian perkara koneksitas perlu dilakukan terobosan pembaharuan hukum dan kerja sama antar  lembaga  aparat  penegak  hukum.  Perkara  Koneksitas  ini  diselesaikan  dengan  persidangan  di Peradilan  Militer,  karena  melihat  Subyek  hukum  dan  titik  berat  kerugian  yang  ditimbulkan  terhadap kepentingan militer. Penentuan titik berat kerugian dilaksanakan penelitian secara bersama antara Jaksa dan Oditur Militer. Kedepan untuk menyelesaikan Perkara Koneksitas, perlu dilakukan kerja sama antar aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai  kewenangan  sesuai  peraturan  perundang-undangan. Kata Kunci: Perkara Koneksitas, Penentuan Titik Berat Kerugian, Tim Tetap Penyidik.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan,  ternyata  kejahatan  atau  kriminalitas  atau  kejahatan  (stratbaar feit)  tidak  ada  habisnya.  Hukum  menjadi  landasan,  dasar,  moral,  dan  mengawasi tercapainya  tujuan  hidup  yang  diinginkan  bersama.  Tentu  saja  hukum  juga  berperan dalam mencegah, mengurangi, dan menghilangkan perilaku kriminal. 1 Masyarakat dan hukum  selalu  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  zaman,  perkembangan tersebut  disertai  dengan  proses  penyesuaian,  dan  terkadang  tidak  tercapai keseimbangan  yang  diharapkan  dalam  penyesuaian  tersebut.  Dengan  kata  lain,  ada kalanya antara peraturan dan praktek di lapangan tidak selalu sama, karena disebabkan beberapa  faktor,  diantaranya  sumber  daya  manusia,  organisasi  dan  mekanisme penyelesaiannya.
Dalam beberapa pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau anggota Tentara Nasional  Indonesia,  anggota  militer  dan  masyarakat  sipil  ikut  serta  dalam  kejahatan tersebut.  Dari  segi  hukum  pidana,  perkara  ini  merupakan  perkara  gabungan  dan beberapa. Konektivitas diatur dalam Bab 11, Pasal 89 hingga 94 KUHAP. Konektivitas didefinisikan dalam pasal 89(1). “Kejahatan yang dilakukan secara bersama -sama oleh orang-orang  yang  tergabung  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dan  lingkungan peradilan  militer  diperiksa  dan  diadili  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum, kecuali berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan dengan persetujuan  Menteri  Kehakiman  Perkara.  Kasus  ini  harus  dibawa  ke  lingkungan peradilan militer melalui Peninjauan Kembali dan Persidangan Pengadilan.”
Ketentuan  pasal  ini  membuktikan  bahwa  apabila  terjadi  tindak  pidana  inklusif antara  anggota  militer  (yang  tunduk  pada  yurisdiksi  militer)  dan  warga  sipil  (yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan biasa), maka pengadilan tertinggi yang berwenang
1 Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana : Penerapan Keadilan Restoratif Dan Tra nsformatif , Cetakan pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
memutus  adalah  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum.  Pengecualiannya adalah  tersangka  (warga  sipil  dan  militer)  diadili  oleh  pengadilan  dalam  sistem peradilan  militer.  Hanya  saja  menurut  Menhan/Keamanan,  kasus  tersebut  harus ditinjau dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 2
Ketentuan  mengenai  Acara  Pemeriksaan  Koneksitas  tersebut  juga  diatur  secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Militer.  Pasal  198  ayat(1)  berbunyi  “Tindak  pidana  yang dilakukan bersama-bersama oleh mereka     yang termasuk yustisiable peradilan militer, dan  yustisiabel  peradilan  umum,  diperiksa  dan  diadili  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  umum  kecuali  apabila  menurut  keputusan  Menteri  dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.
Secara  lebih  rinci,  “tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  bersama -sama  oleh orang-orang  yang  tergabung  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dan  lingkungan peradilan  militer  diperiksa  dan  diadili  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum,  kecuali  dalam  hal- hal  tertentu  berdasarkan  keputusan  Presiden  Tertinggi”. Kasus-kasus  harus  ditinjau  dan  diadili  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan militer.”
Penjelasan  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “dalam keadaan  tertentu”  adalah  beratnya  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana tersebut.  Bila  keseriusan  kerugian  itu  menyangkut  kepentingan  militer,  maka  perkara itu  disidangkan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer;  bila  keseriusan kerugian  itu  menyangkut  kepentingan  umum,  maka  perkara  itu  disidangkan  oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus  dilakukan  adalah  menentukan  pengadilan  mana  yang  lebih  mampu  mengadili kasus tersebut.
Ketentuan Pasal 90 ayat (1) KUHAP dinyatakan, bahwa untuk menetapkan apakah pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer  atau  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  umum  yang  akan  mengadili  perkara  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada pasal 89 ayat  (2).  Dalam  hal-hal  yang  berkaitan,  keputusan  kepada  pengadilan  mana  untuk mengajukan gugatan, apakah akan memindahkannya ke pengadilan dalam lingkungan peradilan  umum  atau  ke  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer,  harus mengikuti  hukum  acara  yang  berlaku,  yaitu  Pasal  90,  91,  Pasal  Pasal  92,  Pasal  93 KUHAP.
Berpegang  pada  aturan  undang-undang  mengenai  perkara  koneksitas  tersebut, ternyata dalam prakteknya aturan koneksitas sering diabaikan, dimana dalam banyak kasus  aparat  hukum  mengabaikan  aturan-aturan  dalam  perkara  koneksitas,  sehingga dengan  terbentuknya  Jaksa  Agung  Muda  Pidana  Militer  (Jampidmil)  berdasarkan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2021  Tentang  Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik  Indonesia  merupakan  upaya  peningkatan  efektivitas  pelaksanaan  tugas  dan wewenang Kejaksaan RI serta untuk menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dan percepatan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat. 3
Dalam Perpres tersebut diatur bahwa Jampidmil adalah pimpinan unit pembantu yang  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  di  bidang  koordinasi  teknis penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Nasional serta bertanggung jawab dalam penanganan perkara yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. . Sementara  itu,  ruang  lingkup  koordinasi  teknis  penuntutan  dan  penanganan  perkara yang  berkaitan  dengan  kewenangan  peradilan  meliputi  penyidikan  perkara  yang bersangkutan,  penelaahan  hasil  penyidikan,  pemeriksaan  penunjang,  pemberian pendapat  hukum  kepada  Papera,  penutupan  perkara,  penghentian  penuntutan, penuntutan,  perlawanan,  perbuatan  hukum,  menegakkan  keputusan  hakim  dan Memutuskan.  BHT  melakukan  persidangan,  peninjauan  kembali,  mengawasi pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  mengawasi  putusan  pidana  dan  pembebasan bersyarat, serta perbuatan hukum lainnya di bidang koordinasi teknis penuntutan yang
3 PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN, LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2022 , 2022.
dikeluarkan  oleh  departemen  kehakiman  dan  menangani  perkara-perkara  yang berkaitan. Sebagai institusi baru yang terbentuk di lingkungan Kejaksaan Agung, tentu menimbulkan reaksi dan analisa di kalangan militer dan masyarakat. Bagi awak kapal, jika berasal dari tentara aktif, maka dari segi pengembangan karir tentunya berada di bawah arahan Panglima TNI. 4
Dalam undang-undang Peradilan Militer kewenangan Papera telah diatur dalam Pasal  123,  yaitu  Papera  memerintahkan  penyidik  untuk  melakukan  penyidikan, menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang, menentukan perkara untuk diselesaikan    menurut  hukum  disiplin  militer/Prajurit  dan  menutup  perkara  demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.
Sedangkan  dalam  Pasal  64  dan  65  tentang  kekuasaan  Oditurat  bahwa  Oditurat militer dan Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang dapat melakukan penyidikan,  kemudian  dalam  penjelasan  Pasal  disebutkan:  Yang  dimaksud  dengan “penyidikan”  adalah  penyidikan  yang  sejak  awal  dilakukan  sendiri  oleh  Oditur  atas perintah  Oditur  Jenderal,  baik  untuk  tindak  pidana  umum  maupun  untuk  tindak pidana  tertentu.  Apabila  di  korelasikan  dengan  Pasal  terkait  koneksitas  maka  Oditur dapat melakukan penyidikan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman (Mahkamah Agung). 5
Tantangan  tugas  Jampidmil  kedepan  berdasarkan  beberapa  aturan  perundang- undangan dan fakta proses hukum yang berpotensi perkara koneksitas tidaklah mudah, hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya disebabkan komponen struktur hukum yaitu  kelembagaan  penegak  hukum  dan  kelembagaan  lain  yang  terkait  sudah  tidak sesuai  dengan  perkembangan  waktu  dalam  hal  ini  sudah  tidak  ada  lagi  Kementerian Kehakiman,  Kementerian  Pertahanan  dan  Keamanan  (saat  ini  menjadi  Kementerian Pertahanan) dan Anggota Kepolisian RI tidak lagi tunduk pada yustisiabel Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer serta beberapa penyidik yang mempunyai payung hukum sendiri, misalnya kehutanan, Bea cukai.
4 MaPPI-FHUI Tim, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia , Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia , 2015.
5 Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer (Banda Lampung: CV Anughrah Utama Raharja, 2019).
Dalam  penyelesaian  perkara  yang  berpotensi  koneksitas,  kenyataan  saat ini  para penegak hukum lebih memilih penyelesaian perkara secara dipisah atau splitsing agar proses  perkara  cepat  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dikarenakan  kesulitan mengoperasionalkan  “Pengadilan  Koneksitas”  sehingga  menghasilkan  proses  hukum pidana yang belum memenuhi keadilan prosedural dan keadilan substantif. Disamping tentang    penyelesaian  perkara  diatas,  juga  terjadi  hambatan  kultural  bukan  normatif yaitu kesiapan prajurit untuk dihadapkan persidangan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan  umum,  karena  dalam  praktek  perkara  dipilah-pilah  dan  Splitsing,  padahal ketentuan koneksitas itu imperatif dari undang-undang. 6
Dalam  praktik  di  Pengadilan  Militer,  diperoleh  refleksi  bahwa  banyak    perkara dengan terdakwa prajurit TNI yang substansinya dilakukan secara bersama-sama oleh mereka  yang  tunduk  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Militer  dan Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum  (anggota  masyarakat  umum),  akan tetapi  hanya  perkara  prajurit TNI  saja  yang  diperiksa  dan  diadili,  sedangkan  anggota masyarakat umum tersebut tidak diperiksa dan diadili di lingkungan Pengadilan dalam lingkungan  peradilan  umum,  bahkan  ironisnya  sering  justru  anggota  masyarakat umum  tersebut  menjadi  saksi  pelapor/korban,  misal  dalam  perkara  kawin  ganda menurut  Pasal  279  KUHP  dan  pelanggaran  kesusilaan/kesopanan  umum  menurut Pasal 281 KUHP dan pasal pidana lainnya.
Praktik  penyelesaian  perkara  koneksitas  saat  ini  yang  memilih  splitsing disebabkan  permasalahan  komponen  struktur  hukum  dan  kultur  hukum.   Komponen struktur  hukum  dalam  hal  ini  adalah  adanya  perubahan  kelembagaan  yang  terkait dengan  penyelesaian  perkara  koneksitas  yaitu  dengan  pemisahan  TNI-Polri  dan  Polri tidak  lagi  tunduk  pada  yustisiabel  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Militer, maka kelembagaan Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI dan Menteri Kehakiman yang  telah  membentuk  Tim  Tetap  Penyidik  Perkara  Koneksitas  sudah  tidak  relevan lagi. 7
6 Penulis, “Hasil Wawancara Dengan Marsda Purn Dr. Sujono, SH., MH., CFrA.”
7 Rista Permatasari, “Splitsing Perkara Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Bersama Sipil Dan Militer (Studi Di Od4iturat Militer III- 11 Surabaya),” (Universitas Brawijaya, 2019).
Dengan  demikian  pembentukan  Tim  Tetap  Penyidik  harus  dievaluasi  dan membentuk  Tim  Tetap  Penyidik  yang  menurut  Penulis  dibentuk  dengan  Keputusan Bersama  antara  Panglima  TNI  dengan  Kapolri  dan  Pimpinan  instansi  penyidik  di lingkungan  Peradilan  Umum  lainnya.  Hal  ini  sebagai  bentuk  upaya  untuk  mengatasi hambatan dalam hal komponen kultur hukum yaitu penyidik dan penuntut umum di lingkungan Peradilan umum dan Militer yang lebih memilih proses hukum sederhana tanpa mempertimbangkan keadilan prosedural dan substantif.
Adanya  Tim  yang  terbentuk  dapat  menilai  titik  kerugian  yang  mempunyai barometer  yang  jelas,  apakah  tindak pidana  yang  dilakukan  titik  berat  kerugian  pada kepentingan  umum  atau  kepentingan  militer,  hal  ini  berdampak  pada  mekanisme penyelesaian  perkara  koneksitas,  Jika  fokus  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pidana  tersebut  adalah  kepentingan  umum,  maka  perkara  pidana  tersebut  harus disidangkan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  maka  penangan perkara  segera  mengambil  keputusan  untuk  melimpahkan  perkara  tersebut  dan menyerahkannya  kepada  penuntut  umum  melalui  surat  kuasa.  jaksa  sebagai  dasar untuk mengajukan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.
Hal  ini  peran  Papera  dan  Oditur  sangat  tinggi,  bagaimana  perumusan  secara teknis dan berkoordinasi dengan Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri yang akan mengadili  tersangkanya.  Dalam  hal  mengenai  tindak  pidana  koneksitas  tidak  banyak orang  yang  mengetahui  hal  itu  dan  beranggapan  bahwa  tindak  pidana  koneksitas cukup  untuk  diketahui  oleh  kalangan  militer  saja.    Padahal  terkait  tindak  pidana koneksitas  hal  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  militer  saja,  akan  tetapi  juga dilakukan secara bersama-sama dengan orang sipil.
Tindak  pidana  koneksitas  merupakan  tindak  pidana  yang  tidak  sering  terjadi dikarenakan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kerjasama antara orang sipil  dan  orang  militer  atau  juga  bisa  disebut  “deelneming”  atau penyertaan  dalam tindak pidana. 8
8 “Indonesia, Undang - Undan Republik Indonesia Nomor I Tahun 1946 Tentang KUHAP, Pasal 55 Dan 56 KUHAP” (n.d.).
Konektivitas merupakan suatu sistem peradilan yang menerapkan prinsip-prinsip tindak  pidana  dimana  tersangka  atau  terdakwa  bekerja  sama  (delneeming)  atau bersama-sama (made darder) antara warga sipil dengan TNI atau tentara Indonesia.
Andy  Hamzah  mengatakan  Connected  Justice  merupakan  sistem  peradilan terhadap  tersangka  kejahatan  yang  melibatkan  warga  sipil  dan  personel  militer.  Dari sini  dapat  ditentukan  bahwa  keadilan  yang  saling  berhubungan  harus  melibatkan partisipasi bersama antara warga sipil dan militer dalam kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.
Sistem  peradilan  pidana  dalam  hal  ini  pada  hakikatnya  adalah  “sistem  terbuka”, dengan mempertimbangkan besarnya dampak lingkungan sosial dan bidang kehidupan manusia  terhadap  keberhasilan  tercapainya  resosialisasi  (jangka  pendek),  pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan tujuan sosialisasi. Manfaat (jangka panjang).
Untuk  menentukan  pengadilan  mana  yang  berwenang  menguji  perkara ketersambungan yang disidangkan di lingkungan peradilan umum atau dalam rangka pengadilan  militer  yang  mengadili  perkara  ketersambungan,  maka  penuntut  umum atau  penuntut  umum  bersama-sama  dengan  penuntut  militer  atau  penuntut  umum militer  atas  hal-hal  sebagai  berikut:  Masalah  Penelitian:  Dasar  penyelidikan  yang dilakukan  oleh  tim  investigasi  tersebut  di  atas.  Apabila  pendapat  pengadilan  yang berwenang  mengadili  perkara  yang  bersangkutan  disesuaikan  dalam  kajian  bersama, maka Jaksa atau Jaksa Agung akan melaporkan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Militer kepada Auditor Jenderal ABRI.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  hasil  penelitian perspektif-analistis  yaitu  penelitian  yang  memberikan  arahan  teori  hukum  dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah dalam peristiwa hukum serta, memberikan petunjuk hukum menyelesaikannya.
Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  berupa  studi dokumen yang dilakukan dengan data tertulis. Studi dokumen merupakan penelusuran dokumen terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian.
Dengan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen maka analisis data yang akan  digunakan  yakni  pendekatan  analisis  kualitatif.  Tujuan  pendekatan  analisis kualitatif  adalah  pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu  masalah.  Mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Militer.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konektivitas  adalah  suatu  sistem  peradilan  yang  berlaku  terhadap  tindak pidana yang mana tersangka atau terdakwa terlibat (ikut serta, dealneming) atau ikut serta (mede dader) dalam tindak pidana antara warga sipil dengan anggota militer  (tentara  TNI  Indonesia).  Biaya  dalam  kasus  koneksi  ini  adalah  sebagai berikut.  (1)  Keputusan  Presiden  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 45/KMA/SK/2022  tanggal  3  Februari  2022  tentang  Penunjukan  Pengadilan Tinggi  Militer  Kedua  di  Jakarta  untuk  Peninjauan  dan  Pemutusan  Perkara Terkait  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  untuk  Dana  Tabungan  Perumahan  Wajib TNI  Tahun  2019-2020.  (2)  Keputusan  Kepala  Staf  Angkatan  Darat  Nomor Kep/49/I/2022  tanggal  25  Januari  2022  tentang  Penyerahan  Perkara  Terdakwa Brigjen  TNI  Yus  Adi  Kamrullah,  S.E.,  M.Si.  Pati  Khusus  Mabesad  dan  setelah mempelajari berkas perkara.
Pada  Kasus  diatas,  memberikan  gambaran  bahwa  perkara  koneksitas diadili  di  Peradilan  Militer,  karena  berdasarkan  ketentuan  perundang – undangan,  bahwa  Subjek  hukum  adalah  militer  dan  sipil,  kerugian  keuangan negara ada di pihak militer, artinya titik berat kerugian ada di militer.
Untuk  itu,  berdasarkan  data – data  diatas  bahwa    kompetensi  absolut peradilan militer yang tertuang dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  Kompetensi absolut peradilan militer didasarkan pada ketentuan undang – undang terkait perkara koneksitas.
Wewenang lembaga peradilan untuk menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara;  sebagaimana  kita  ketahui  bersama,  menurut  pasal  10 Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman,  terdapat  empat  (empat) lingkungan  peradilan,  yaitu:  peradilan  biasa,  peradilan  agama,  pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara.
Jika berdasarkan pandangan ini yang menjadi pusat kerugian akibat tindak pidana  itu  adalah  kepentingan  militer,  maka  perkara  pidana  itu  harus  diadili oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer,  maka  pendapat  itu  dapat dijadikan  dasar  kepentingan  oditur  militer.  Jenderal  Angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia  mengusulkan  kepada  Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan, dengan  persetujuan  Menteri  Kehakiman,  dikeluarkannya  keputusan  Menteri Pertahanan  dan  Keamanan  dengan  ketentuan  agar  perkara  pidana  diadili  oleh pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  militer.Berdasarkan  ketentuan  diatas, apabila  titik  berat  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  tersebut terletak  pada  kepentingan  umum  maka  perkara  pidana  tersebut  harus  diadili dalam  lingkungan  peradilan  umum.  Adapun  jika  titik  berat  kerugian  yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan  militer, maka perkara  pidana  tersebu  harus  diadili  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan  militer.  Ketentuan  penentuan  lingkungan  peradilan  dalam  mengadili suatu  kasus  berdasarkan  titik  berat  kerugian  akibat  tindak  pidana  tersebut harusnya tidak dibatasi pada perkara koneksitas.
Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Penetapan  Tim  Tetap  Penyidik  Terhadap Perkara Koneksitas
Proses penanganan persoalan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat  dilakukan  secara  sistematis.  Ketentuan  hukum  formal  untuk menyelesaikan perkara terkait diatur dalam KUHAP dan KUH Peradilan Militer. Dalam  praktiknya,  untuk  mengatur  secara  teknis  penanganan  perkara konektivitas,  Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan  serta  Menteri  Kehakiman mengeluarkan  surat  keputusan  bersama  yang  bertujuan  mengatur  penanganan perkara konektivitas, yang menjadi pedoman perilaku penyidik dan penuntut.
Keputusan  Bersama  yang  terbit  pada  tahun  1983  mengatur  beberapa lembaga  penegak  hukum  seperti  lembaga  penyidik  Polri  dan  penyidik  POM, lembaga penuntutan Jaksa dan Oditur, serta lembaga peradilan. Penetapan Surat Keputusan  Bersama  tersebut  yang  hanya  ditandatangani  oleh  Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman, hal ini dapat dimaklumi karena
keberadaan  lembaga  peradilan  masih  berada  dalam  kewenangan  Kementerian Kehakiman,  demikian  halnya  dengan  Polri  yang  masih  tergabung  dengan  TNI dalam  organisasi  ABRI  dan  bernaung  dibawah  organisasi  menteri  Pertahanan Keamanan Panglima ABRI.
Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkannya  putusannya  didasari  oleh  berbagai pertimbangan,  diantaranya  bahwa  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara  kepentingan  hukum,  kepentingan  umum  dan  kepentingan  Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam  masyarakat,  menjaga  kepentingan  umum  dalam  arti  melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang- wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan  tugas  pokok  TNI  dan  dapat  mendorong  semangat  mentalitas  dan kejuangan  para  Prajurit  sehingga  dalam  situasi  yang  bagaimanapun  sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam  kasus  ini  subyek  hukum  yang  terlibat  pidana  ada  2  (dua)  orang, dimana Terdakwa-1 adalah seorang Prajurit TNI Angkatan Darat yang berpangat Brigadir  Jenderal  TNI  (sekarang  Purnawirawan),  dan  Terdakwa-2  adalah Direktur Utama PT Griya Sari Harta.
Mereka  melakukan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  merugikan Negara  dan  Institusi  Militer,  atau  dalam  kata  lain  merugikan  kepentingan umum, kepentingan negara, serta kepentingan militer, sehingga sudah tepat dan selayaknya Hakim   memutuskan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili  perkara para Terdakwa (perkara a quo).
Bisa  disimpulkan  bahwa  kewenangan  absolut  peradilan  militer  yang menitikberatkan pada tindak pidana menjadikan tentara sebagai kelompok yang sangat  istimewa,  karena  hampir  semua  perbuatan  melawan  hukum  dan kejahatan  yang  dilakukan  oleh  prajurit  akan  tunduk  pada  yurisdiksi  peradilan militer.
Dalam putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdawa-1 untuk  Membayar  uang  pengganti  atas  kerugian  keuangan  negara  sejumlah Rp.34.375.756.533,00  (tiga  puluh  empat  milyar  tiga  ratus  tujuh  puluh  lima  juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan kepada Terdakwa-2 Rp.80.333.490.434,00 (delapan puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta  empat  ratus  Sembilan  puluh  ribu  empat  ratus  tiga  puluh  empat  rupee) selambat-lambatnya  satu  (satu)  bulan  setelah  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  apabila  terdakwa  tidak  membayar  uang  pengganti dalam  jangka  waktu  tersebut,  maka  harta  bendanya  disita  oleh  Hakim. Jaksa/Jaksa  Militer  dan  Lelang  untuk  membayar  dana  pengganti  dan  apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar dana pengganti, dipidana dengan pidana penjara empat (empat) tahun.
Keputusan Majelis Hakim tersebut bertentangan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yamg menyatakan bahwa penggantian kerugian negara tidak  dijelaskan  secara  terperinci  mengenai  bentuk-bentuk  pengembaliannya, sehingga  dapat  dipahami  bahwa  pengembalian  hanya  dapat  berupa  uang,  ini selaras dengan pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tersebut.

## C. PENUTUP
Sehingga,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  mengacu  pada  ketentuan  dalam  Pasal  91 ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP   tersebut,  apabila titik  berat  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara pidana tersebut harus  diadili  dalam  lingkungan  peradilan  umum.  Pada  saat  yang  sama,  jika  fokus kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  tersebut  adalah  kepentingan  militer,  maka perkara  pidana  tersebut  harus  diadili  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan militer.  Ketentuan  yang  menentukan  lingkungan  peradilan  di  mana  kasus  akan disidangkan berdasarkan tingkat keparahan kerugian.
Dalam  aturan  tertulis,    Guna  mengatur  secara  teknis  penanganan  kasus konektivitas,  Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan  serta  Menteri  Kehakiman mengeluarkan  keputusan  bersama  yang  bertujuan  mengatur  penanganan  kasus konektivitas,  yang  menjadi  pedoman  awal  bagi  penyidik  dan  jaksa  dalam  menangani kasus konektivitas.
Kemudian  perkembangan  saat  ini,  ada  Keputusan  Bersama  antara  Menteri Pertahanan,  Jaksa  Agung  dan  Panglima  TNI.  Untuk  perkara  saat  ini  masih  bisa operasional,  tetapi  kedepan  perlu  diantisipasi  apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan bersama – sama  antara  TNI  dan  warga  sipil,  di  dalamnya  ada  kewenangan  penyidik Polri  atau  PPNS  lainnya  bahwa  TNI  yang  mempunyai  kewenangan  lain  dalam  hal tindak pidana tertentu dilaut, misalnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Bambang  Waluyo. Penyelesaian  Perkara  Pidana :  Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dan Transformatif . Cetakan pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Indonesia,  Undang-Undan  Republik  Indonesia  Nomor  I  Tahun  1946  tentang  KUHAP, Pasal 55 dan 56 KUHAP (n.d.).
Nikmah  Rosidah. Hukum  Peradilan  Militer .  Banda  Lampung:  CV  Anughrah  Utama Raharja, 2019.
PENGADILAN  MILITER  I-02  MEDAN. LAPORAN  PELAKSANAAN  KEGIATAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN TAHUN 2022 , 2022.
Penulis. “Hasil Wawancara Dengan Marsda Purn Dr. Sujono, SH., MH., CFrA.” 2023. Permatasari,  Rista.  “Splitsing  Perkara  Dalam  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Bersama
Sipil  Dan  Militer  (Studi  Di  Od4iturat  Militer  III- 11  Surabaya),.”  Universitas Brawijaya, 2019.
Tim,  MaPPI-FHUI. Bunga  Rampai  Kejaksaan  Republik  Indonesia . Bunga  Rampai  Kejaksaan Republik Indonesia , 2015.