…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Oleh Rita Dwi Putri
Jurusan Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Email: ritadwiputri02@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh reviu laporan keuangan dan penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah  berbasis  Akrual  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  deksriptif  asosiatif.  Jenis  data  yang  digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah Kepala OPD, Kasubag Keuangan dan Bendahara seluruh Orgaisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Solok. Kuesioner disebar ke 26 OPD yang ada di Kabupaten Solok. Berdasarkan  analisis  statistik  dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  hipotesis  pertama  (H1) diterima  bahwa  reviu  laporan  keuangan  (X1)  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan (Y).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  thitung  sebesar  2,213  lebih  besar  dari  ttabel  pada  tingkat signifikan  5%  yaitu  1,996,  maka  2,213>1,996  dan  nilai  probabilitas  signifikan  sebesar  (0,00  < 0,05).  Hipotesis  kedua  (H2)  diterima  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis akrual  (X2)  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  (Y).  Hal  tersebut  dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 3, 727 lebih besar dari ttabel pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,996, maka 3,727>1,996 dan nilai probabilitas signifikan sebesar (0,00 > 0,05). Hasil uji F diperoleh nilai F hitung 40,583 > 2,213, atau nilai signifikan 0,00 < 0,05, sehingga Hipotesis ketiga (H3) diterima  bahwa  Reviu  Laporan  Keuangan  (X1)  dan  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis  Akrual  (X2),  secara  bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
Kata Kunci: Reviu, SAP Berbasis Akrual, Kualitas Laporan Keuangan
PENDAHULUAN Pemerintah daerah mempunyai
kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.  Dalam  Pasal  280  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengelola  dana  secara  efektif,  efisien, transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  diatur dalam  pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  yang  mewajibkan  kepala daerah untuk menyampaikan laporan keuangan yang  telah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  kepada  DPRD.  Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan,  dan  akuntabel  guna  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih.  Salah  satu  upaya
mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah.  Laporan  keuangan  tersebut  berupa Laporan Realisasi  Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan  Keuangan  yang  berkualitas  dapat memberikan manfaat  dalam  upaya mengambil kebijakan  suatu  pemerintahan  di  masa  yang akan  datang.  Laporan  keuangan  berkualitas dapat  dilihat  dari  opini  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan.
Dalam  mewujudkan  laporan  keuangan yang berkualitas pada pemerintah daerah perlu adanya  reviu  laporan  keuangan  oleh  pihak terkait  yaitu  Inspektorat.  Inspektorat  sebagai Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP) adalah  instansi  pemerintah  yang  dibentuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
dengan  tugas  melaksanakan  pengawasan internal  di  lingkungan  pemerintah  pusat dan/atau  pemerintah  daerah.  Salah  satu kegiatan  pengawasan  internal  yaitu  melalui kegiatan  reviu  atas  LKPD.  Pada    penelitian (Kalumata,  2017)  pada  kabupaten  kota  di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa reviu laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Artinya  tinggi  rendahnya  kualitas  laporan keuangan dipengaruhi oleh proses reviu LKPD oleh Inspektorat.
Selain  Reviu  laporan  keuangan  dalam mewujudkan  laporan  keuangan  berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penerapan akuntansi  berbasis  akrual  diperlukan  untuk menghasilkan  pengukuran  kinerja  yang  lebih baik,  serta  untuk  memfasilitasi  manajemen keuangan/aset  yang  lebih  transparan  dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah  dari  basis  kas  ke  basis  akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman  yang  utuh  mengenai  konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun  2010  rendah  maka  kualitas  laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh  mengindikasikan  implementasi  aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan  yang  berlaku.  Rendahnya  keterampilan dasar  mengenai  pemahaman  menjadi  salah satu  hambatan  dalam  penerapan  standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sehingga, tinggi-rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang disajikan (Kaertika & Safitri, 2017).
Pada penelitian (Kiranayanti & Erawati, 2016) mengemukakan bahwa Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah dengan  koefisien  variabel  Pemahaman  Atas Regulasi  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual. Hasil penelitian ini
menunjukkan semakin tinggi penerapan Pemahaman  Atas  Regulasi  Sistem  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual,  maka  semakin tinggi  pula  pengaruhnya  terhadap  kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah:  1) Apakah  Reviu  laporan  keuangan  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 2)Apakah Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah berbasis  akrual  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan  keuangan.  3)  Apakah  Reviu  laporan keuangan  dan  penerapan  standar  akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh secara simultan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Dengan  Tujuan  penelitian  Untuk  mengetahui pengaruh  reviu  laporan  keuangan  terhadap kualitas  laporan,  pengaruh  penerapan  standar akuntansi pemerintah berbasis akrual  terhadap kualitas laporan keuangan dan Untuk mengetahui  pengaruh  reviu  laporan  keuangan dan  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP)  berbasis  akrual  terhadap  kualitas laporan keuangan secara simultan.

## LANDASAN TEORI
1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  13  Tahun  2006  menyatakan  bahwa “Laporan  keuangan  daerah  disusun  untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh transaksi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  selama  satu  periode  pelaporan”. Laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota  merupakan  laporan keuangan  yang  disusun  dengan  dasar  laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD).  Laporan keuangan OPD merupakan hasil pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan  dari  transaksi  ekonomi  (keuangan) dari  entitas  akuntansi  yang  ada  dalam  suatu pemerintah  daerah  yang  dijadikan  sebagai informasi  dalam  rangka  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  entitas  akuntansi  dan pengambilan  keputusan  ekonomi  oleh  pihak-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
pihak  yang  berkepentingan  (Erlina  dkk,  2015: 19).

## 2. Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas  laporan  keuangan  merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang  dapat  digunakan  untuk  pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Menurut (Maulana,  2017)  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya  dalam  pengambilan  keputusan, bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan, kesalahan  material  serta  dapat  diandalkan sehingga  laporan  keuangan  tersebut  dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.  Sedangkan  menurut  (Kaertika  & Safitri,  2017)  kualitas  diartikan  sebagai kesesuaian  dengan  standar,  diukur  berbasis kadar  kesesuaian,  serta  dicapai  melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan  sebagai  informasi  yang  bermanfaat bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk pengambilan  keputusan.  Laporan  keuangan yang  berkualitas  apabila  informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  tersebut disusun  dengan  baik,  benar  sesuai  dengan prinsip  akuntansi  juga  dapat  dipahami  oleh pemakai informasi.

## 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah reviu laporan keuangan adalah prosedur
penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi  keyakinan  terbatas  atas  laporan bahwa  tidak  ada  modifikasi  material  yang harus  dilakukan  atas  laporan  keuangan  agar laporan  keuangan  tersebut  disajikan  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah.  (Agus Prasetyo, Sifrid S Pangemanan, 2011)
Terdapat  beberapa  pengertian  reviu yaitu berdasarkan:
a. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP): reviu adalah pelaksanaan prosedur
permintaan  keterangan  dan  analisis  yang menghasilkan  dasar  memadai  bagi  akuntan untuk  memberikan  keyakinan  terbatas, bahwa  tidak  terdapat  modifikasi  material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar  laporan  tersebut  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:  PER44/PB/2006  reviu  adalah prosedur  penelusuran  angka-angka  dalam laporan  keuangan,  permintaan  keterangan, dan  analitik  yang  harus  menjadi  dasar memadai  bagi  Aparat  Pengawasan  Intern untuk  memberi  keyakinan  terbatas  bahwa tidak  ada  modifikasi  material  yang  harus dilakukan  atas  laporan  keuangan  agar laporan  keuangan  tersebut  sesuai  dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
c. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4 Tahun 2008  tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah:  reviu  adalah  prosedur  penelusuran angka-angka  dalam  laporan  keuangan, permintaan  keterangan,  dan  analitik  yang harus  menjadi  dasar  memadai  bagi  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memberi  keyakinan  terbatas  bahwa  tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan  atas  laporan  keuangan  agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan  Sistem  Pengendalian  Intern (SPI)  yang  memadai  dan  sesuai  dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  4  Tahun  2008  membagi  proses  reviu dalam  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan  dan pelaporan  reviu.  Perencanaan  reviu  memiliki indikator  pemahaman  entitas,  penilaian  SPI dan  penyusunan  program  kerja.  Pelaksanaan reviu memiliki indikator persiapan, permintaan keterangan  dan  prosedur  analisis.  Sementara pelaporan reviu memiliki indikator penyusunan  laporan  reviu  dan  penyampaian laporan reviu.

## 4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar  Akuntansi  Pemerintah  adalah regulasi  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
dengan  harapan  akan  adanya  transparansi, partisipasi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan  yang  baik (good  governace) . Dalam  PP  No.  71  tahun  2010  pasal  1ayat  (3) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah. SAP  Berbasis  Akrual,  yaitu  SAP  yang mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan dalam  APBN/APBD.  Basis  Akrual  untuk neraca  berarti  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas dana  diakui  dan  dicatat  pada  saat  terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,  tanpa  memperhatikan  saat  kas atau  setara  kas  di  terima  atau  di  bayar  (PP No.71 tahun 2010).
SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah  daerah,  dan  satuan  organisasi  di lingkungan  pemerintah  pusat/daerah,  jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif  dengan  metode  deksriptif  asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data  primer  diperoleh  dengan  menggunakan kuesioner  yang  berisikan  daftar  pernyataan terstruktur  yang  ditujukan  kepada  responden. Data  yang  diperoleh  kemudian  diolah, dianalisis  dan  diproses  lebih  lanjut  dengan dasar teori-teori. Sedangkan analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan  metode  statistik  yang  relevan untuk menguji hipotesis.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala  Dinas,  Kasubag  Keuangan  dan Bendahara di masing-masing OPD di
Kabupaten Solok. Teknik pengambilan sampel dalam  penelitian  ini  adalah total  sampling . Total  sampling adalah  teknik  pengambilan sampel  dimana  jumlah  sampel  sama  dengan populasi. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri  dari  dua  variabel,  yaitu  variabel independen  dan  variabel  dependen.  Variabel Independen (bebas) menurut Sugiyono (2013:39)  adalah  merupakan  variabel  yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel  terikat  dan  mempunyai  pengaruh positif  ataupun  negatif  bagi  variabel  terikat nantinya. atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Dalam penelitian ini Reviu laporan keuangan (X1) dan Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual  (X2) menjadi variabel independen. Variabel Dependen  (variabel  terikat)  adalah  kualitas laporan keuangan (Y).
Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  linear  berganda (Multiple  Regression Analysis) dengan alat bantu pengolahan SPSS
Keterangan:
Y
=  Kualitas Laporan Keuangan
a =  Koefisien konstanta
b1,b2  =  Koefisien Regresi X1 =  Reviu laporan keuangan X2 =  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
e =  Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner disebar ke 26 OPD yang ada di  Kabupaten  Solok  yaitu  terdiri  dari  Kepala OPD,  Kasubag  Keuangan  dan  Bendahara. Sebanyak  78  kuesioner  yang  telah  dibagikan, dan  70  kuesioner  yang  kembali  dan  8 kuesioner yang tidak kembali. Kuesinoer yang tidak  kembali  diakibatkan  karena  responden yang sedang tidak berada di tempat dan factor lain.  Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian diuji,  diantaranya  adalah  uji  instrumen  (Uji
Y = a+ b1X1 + b2X2 + e
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Validitas dan Uji Reliabilitas) dimana hasilnya dinyatakan reabel dan valid. Sehingga
penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu uji asumsi klasik.

## 1. Uji Asumsi Klasik
Pada  penelitian  Uji  Asumsi  Klasik menggunakan  3  uji  yaitu  1)  Uji  normalitas bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  variabel  dependen  dan  variabel independen  keduanya  mempunyai  distribusi normal  atau  tidak.  Hasil  uji  normalitas  dalam kajian  penelitian  ini  menggunakan P-P  Plot . Dengan  grafik  diperoleh  dari  output  titik- titiknya  mendekati  garis  diagonal,  dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. 2) Uji multikolinearitas ,uji multikolinearitas  didapatkan  nilai tolerance untuk  masing-masing  variabel  >  0,1  dan  nilai VIF  untuk  masing-masing  variable  <10  maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas  antar  variabel  dalam  model regresi.  Sehingga  penelitian  ini  dapat  untuk diteliti  lebih  lanjut.  3)  Uji  heteroskedastisitas bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain, penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2. Analisis Regresi linear berganda
Analisis regresi linear berganda ( multiple regression ) digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Analisis  ini  juga  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel  dependen  dengan  model  regresi berganda  dikarenakan  lebih  dari  satu  variabel bebas.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  regresi linear  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen  yaitu  Kualitas  Laporan  Keuangan (Y), Reviu Laporan Keuangan (X1),
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis Akrual (X2).
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a

## a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

## Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS versi 25.0
Berdasarkan  tabel  diatas  maka  dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 9,309 + 0,119X1 + 0,351X2 + e Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:
1. Nilai konstanta sebesar 9,309
mengindikasikan  bahwa  jika  variabel independen yaitu Reviu Laporan Keuangan (X1  dan  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  (X2)  bernilai nol  maka  tingkat  Kualitas  Laporan Keuangan  bernilai  positif  sebesar  9,  309 satuan.
2. Koefisien  Reviu  Laporan  Keuangan  (X1)
sebesar 0,119 bernilai positif mengindikasikan bahwa setiap
peningkatan  Reviu  Laporan  Keuangan (X1)  1  satuan  akan  mengakibatkan peningkatan  Kualitas  Laporan  Keuangan (Y)  sebesar  0,119  satuan,  dengan  asumsi Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis Akrual (X2) adalah bernilai tetap.
3. Koefisien  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah  Berbasis  Akrual  (X2)  sebesar 0,351  bernilai  positif  mengindikasikan bahwa  setiap  peningkatan  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis Akrual  (X2) 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan  Kualitas  Laporan  Keuangan (Y)  sebesar  0,351  satuan,  dengan  asumsi Reviu  Laporan  Keuangan  (X1)  adalah bernilai tetap.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online) 3. Pengujian Hipotesis Hasil Uji t (Parsial) Coefficients a a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Hasil Uji F (Simultan) ANOVA a

## Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary
a. Predictors:  (Constant),  Pengaruh  Reviu Laporan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
b. Dependent  Variable:  Kualitas  Laporan Keuangan
Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS versi 25.0 (2021)
1. Pengaruh  Reviu  Laporan  Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan  analisis  statistik  dalam penelitian  ini  ditemukan  bahwa  hipotesis pertama (H1) diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan  nilai  t hitung sebesar  2,213  lebih  besar dari  t tabel pada  tingkat  signifikan  5%  yaitu 1,996, maka 2,213>1,996 dan nilai probabilitas  signifikan  sebesar  (0,00  <  0,05). Hal  ini  membuktikan  hipotesis  pertama  dapat diterima  bahwa  reviu  laporan  keuangan  (X1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
Reviu  terhadap  laporan  keuangan  pada OPD  sangat  diperlukan  dalam  meningkatkan
kualitas  laporan  keuangan,  Reviu  atas  LKPD dilakukan  untuk  memberikan  keyakinan  atas kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah dengan  ruang  lingkup  meliputi  penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian  Intern  dan  kesesuaian  dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan kata lain Reviu LKPD untuk memberikan keyakinan  terbatas  bahwa  laporan  keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian  intern  yang  memadai  dan disajikan  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintahan.
Hal ini sejalan pada penelitian (Maulana, 2017), bahwa proses reviu berpengaruh terhadap kualitas Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Reviu  yang berkualitas, yang sesuai dengan Standar Reviu, akan  menghasilkan  rekomendasi  yang  tepat sehingga  dapat  membantu  dalam  penyusunan LKPD  yang  berkualitas,  dan  penelitian (Kalumata  et  al.,  2016)  pada  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Utara  menunjukkan  bahwa reviu  laporan  keuangan  pemerintah  daerah mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Artinya  tinggi  rendahnya  kualitas  laporan keuangan dipengaruhi oleh proses reviu LKPD oleh Inspektorat.
Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Diani, 2014) yang menyatakan  bahwa  mekanisme  Reviu  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Minahasa  Tahun  anggaran  2015 dan  2016  belum  sesuai  dengan  Pedoman Pelaksanaan  Reviu  yang  tertuang  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4 Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Reviu  LKPD.  Hal  ini  disebabkan  belum adanya perencanaan reviu yang memadai yang terdapat  pada  penilaian  SPI,  dan  pelaksanaan reviu  yang  tidak  sesuai  dengan  jadwal  serta pelaksanaan pada prosedur analitis yang masih terdapat  beberapa  masalah  pada  Pelaporan Keuangan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
2. Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan  analisis  statistik  dalam penelitian  ini  ditemukan  bahwa  hipotesis kedua  (H2)  diterima.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  nilai  t hitung sebesar  3,727  lebih  besar dari  t tabel pada  tingkat  signifikan  5%  yaitu
1,996, maka 3,727>1,996 dan nilai probabilitas  signifikan  sebesar  (0,00  >  0,05). Hal ini membuktikan hipotesis kedua diterima bahwa penerapan
standar akuntansi pemerintah  berbasis  akrual  (X2)  berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
Dalam  mewujudkan  suatu  sistem  tata pemerintahan yang baik perlu adanya perubahan  dibidang  akuntansi  pemerintahan, karena  melalui  proses  akuntansi  dihasilkan informasi  keuangan  untuk  berbagai  pihak. Perubahan  dibidang  akuntansi  harus  didasari dengan  suatu  dasar  yang  kuat  yaitu  dengan adanya  SAP  (Standar  Akuntansi  Pemerintah). Penting  bagi  penyelenggara  laporan  keuangan pemerintah dalam menggunakan basis akuntansi  yang  tepat  untuk  memperoleh kualitas  laporan  keuangan  yang  baik.  Hal  ini karena merupakan bagian dari bentuk tanggung  jawab  kepada  rakyat.  Oleh  karena itu,  perlu  dipertimbangkan  dengan  tepat mengenai  basis  akuntansi  yang  digunakan. Penegasan  tentang  hal  ini  telah  diamanatkan dalam  UndangUndang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan Standar Keuangan Akuntansi Pemerintahan.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian (Wulandari  et  al.,  2018)  bahwa  Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual berpengaruh terhadap Kualitas Laporan
Keuangan,  berkaitan  dengan  hal  tersebut pemerintah  menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  dalam  menyusun  dan menyajikan laporan keuangan yang mempunyai  pilihan  dua  basis,  yaitu  SAP berbasis  akrual  dan  SAP  berbasis  kas  menuju akrual.  Penerapan  SAP  berbasis  akrual  dalam
lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui  seberapa  besarnya  biaya  yang diperlukan  untuk  menghasilkan  pelayanan untuk  kepentingan  publik,  serta  menentukan harga  pelayanan  yang  dibebankan  kepada publik.  Dengan  adanya  SAP  berbasis  akrual ini  dapat  menghasilkan  informasi  keuangan berupa  laporan  keuangan  pemerintah  yang relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat dipahami  untuk  pengambilan  suatu  keputusan baik  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  maupun politik.
3.  Pengaruh  Reviu  Laporan  Keuangan  dan Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis  Akrual  secara  simultan  terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian  ini  ditemukan  bahwa  hasil  uji  F diperoleh  nilai  F  hitung  40,583  >  2,213,  atau nilai  signifikan 0,00 < 0,05, sehingga variabel Reviu Laporan Keuangan (X1) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (X2), secara bersama-sama mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  (Y).    Jadi  hipotesis  yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian dan diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Reviu Laporan  Keuangan  (X1)  dan  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (X2), secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
Reviu  laporan  keuangan  dan  Penerapan Standar  akuntansi  pemerntah  berbasis  akrual harus  dapat  dipahami  dan  diimplementasikan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan akan  semakin  baik.  Sebaliknya,  apabila  reviu laporan keuangan daerah rendah dan Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan berbasis  akrual  yang  belum  efektif,  dan  dapat menimbulkan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang baik.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian (Pujanira & Taman, 2017) Instansi pemerintah mulai  tahun  2015  harus  menyusun  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  sesuai
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
dengan Standar Akuntansi  Pemerintahan yaitu berbasis akrual. Laporan keuangan yang sesuai dengan  Standar  Akuntansi  yang  berbasis akrual membutuhkan sistem akuntansi. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada dasarnya  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah mampu  memberikan  output  data  berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Reviu laporan keuangan berpengaruh signifikan  kualitas  laporan  keuangan.  Hal ini  menunjukkan  semakin  tinggi  reviu laporan  keuangan  maka  semakin  baik kualitas laporan keuangan. Dengan rutinnya dilakukan  reviu  oleh  Inspektorat  maka tingkat  ketelitian  dan  kehati-hatian  OPD dalam penyusunan laporan keuangan semakin meningkat sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik.
2. Penerapan  standar  akuntansi  pemerintah berbasis  akrual  berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan  bahwa  dengan  diterapkannya basis  akrual  terhadap  penyusunan  laporan keuangan maka terciptalah laporan keuangan  yang  relevan,  andal,  dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
3. Reviu  laporan  keuangan  dan  penerapan standar  akuntansi  pemerintah  berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
Saran
1. Bagi  Pemerintah  Kabupaten  Solok,  dalam penyusunan  laporan  keuangan  diharapkan agar memberikan pelatihan terhadap
Bendahara  dan  Kasubag  Keuangan  pada tiap-tiap  OPD  supaya  tercipta  laporan keuangan yang berkualitas.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  agar  bisa memperluas  ruang  lingkup  penelitian  dan
penambahan  responden  yang  berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dikarenakan  masih  terdapat  faktor  lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini.
3. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait reviu laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah, serta  sebagai  masukan  dan  tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Nilai  Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  di  Kabupaten  Batang).  Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. [2] Agus  prasetyo,  sifrid  pangemanan.  2011. Analisis Dampak reviu Inspektorat terhadap  kualitas  akuntabilitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD) kab.minahasa tenggara TA.2010 dan 2011.
Jurnal accountability
[3] Baridwan, Zaki. 2015. Intermediate Accounting.  Edisi  Kedelapan.  Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
[4] Erlina,  dkk.  2015.  Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
[5] Kuntadi,  C.  2012.  Auditor  dan  Pengamat Kebijakan  Publik.  Tangerang:  Seminar dan Diskusi Panel Reviu Laporan Pemerintah Pusat / Daerah.
[6] Mardiasmo.  (2011).  Akuntansi  sektor publik. Yogyakarta: Andi.
[7] Notoatmodjo,  S.  2014.  Metode  Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
[8] Nurillah,  As  Syifa.  2014.  Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Daerah  (SAKD),  Pemanfaatan  Teknologi Informasi,  Dan  Sistem  Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris  Pada  SKPD  Kota  Depok).  Jurnal Akuntansi  dan  Bisnis.  Vol.1,  No.1.  Hal:
2337-3806..
[9] Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
[10] Sukmaningrum,  Tantriani  dan  Puji  Harto.
2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan  Kota  Semarang).  Jurnal  Akuntansi Universitas Diponogoro.Semarang
[11] Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
[12] Undang-Undang  no  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah
[13] Wilkinson,  W.J.,  Cerullo,  M.J.,  Raval,  V. dan Wong-On-Wing, B. (2015).
Accounting information systems: essensial concepts  and  applications.  Fourth Edition. John Wiley Sons. Inc.
[14] Winidyaningrum,  C.,  dan  Rahmawati. (2010).  Pengaruh  sumber  daya  manusia dan  pemanfaatan  teknologi  informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah dengan  variable  intervening  pengendalian intern  akuntansi  (Studi  empiris  di  Pemda Subosukawonosraten Kota Semarang.
Simposium  Nasional  Akuntansi  XIII Purwokerto.
[15] Diani,  d.  I.  (2014).  Pengaruh  pemahaman akuntansi,  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi  keuangan  daerah  dan  peran internal  audit  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal ekonomi universitas negeri padang, 1–25.
[16] Hadi,  &  darwanis.  (2017).  Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian  intern  pemerintah  terhadap kualitas  penyusunan  laporan  keuangan.
Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  terhadap  kualitas  penyusunan laporan keuangan, 10(2), 81–94.
[17] Kalumata, m. C. ., ilat, v., & warongan, j. D.  .  (2016).  Pengaruh  kompetensi  sumber daya  manusia,  teknologi  informasi,  reviu laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah provinsi sulawesi utara. 17, 2015.
[18] Kiranayanti,  i.  Ayu  enny,  &  erawati,  n. Made  adi.  (2016).  Pengaruh  sumber  daya manusia,  sistem  pengendalian  intern, pemahaman basis akrual  terhadap kualitas laporan keuangan daerah. E-jurnal akuntansi, 16(2), 1290–1318.
[19] Maulana,  m.  S.  R.  (2017).  Analisis  atas reviu laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten  minahasa.  Ekp,  13(3),  1576– 1580.
[20] Pujanira, p., & taman, a. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi
pemerintahan,  dan  penerapan  sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  provinsi  diy.  Nominal,  barometer riset  akuntansi  dan  manajemen,  6(2). Https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.166 43
[21] Permendagri  no  4  tahun  2008  tentang pedoman  pelaksanaan  reviu  atas  laporan keuangan pemerintah daerah
[22] Pp  71  tahun  2010  tentang  standar akuntansi pemerintah
[23] Rofika,  r.,  kamaliah,  k.,  &  rahmadani,  s. (2015). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia,  sistem  akuntansi  keuangan daerah,  pemanfaatan  teknologi  informasi dan  sistem  pengendalian  intern  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  (studi  pada  satuan  kerja  perangkat daerah  kabupaten  pasaman  bara.  Jurnal online mahasiswa fakultas ekonomi universitas riau, 2(2), 34108.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
[24] Studi,  p.  (2017).  Pengaruh  kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi  informasi,  komitmen  organisasi dan  penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  terhadap  kualitas  penyusunan laporan  keuangan.  Pengaruh  kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi  informasi,  komitmen  organisasi dan  penerapan  sistem  pengendalian  intern pemerintah  terhadap  kualitas  penyusunan laporan keuangan, 10(2), 81–94.
[25] Sundari, h., & rahayu, s. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi,  dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas  laporan  keuangan  (studi  kasus pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  kota bandung tahun 2018). Jurnal e-proceeding of management, 6(1), 660–667.
[26] Wulandari, t., hidayati, n., & mawardi, m. Choli.  (2018).  Pengaruh  kualitas  sumber daya  manusia,komitmen  organisasi  dan sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan  sap  berbasis  akrual  di  opd kabupaten malang. E-jra, 07(10), 119–131.