## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## STRATEGI PENGELOLAAN DANA INFAK PADA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

## (Studi Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Infaq)
Marzuki (1) , T. Yasman Saputra (2)

## Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli
Email Marzukihukum79@gmail.com, t.yasman@unigha.ac.id

## ABSTRACT
Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat. Maka Badan Baitul Mal membuat baliho - baliho di daerah–daerah pinggiran jalan dan iklan–iklan di media massa baik koran, radio dan televisi tentang keberadaan Badan Baitul Mal di Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat, supaya masyarakat lebih mengenal bahwasanya lembaga Badan Baitul Mal merupakan lembaga tempat pengumpulan dan penyaluran zakat dan masyarakat yang mengetahuinya tersentuh hatinya untuk  membayar  zakatnya.  Dalam  melaksanakan  Strategi  Pengelolaan  Dana  Infak  Pada  Badan Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie  Pengelolaan    zakat    merupakan    hal    yang    penting    untuk diberitahukan  kepada  masyarakat,  karena  tujuan  utama  pengelolaan  zakat  adalah  untuk mengentas/mengurangi  angka  kemiskinan.  Apalagi  dengan  adanya  kesenjangan  pendapatan  di daerah  Kabupaten  Pidie  sebagai  akibat  dari  konflik  dan  bencana  alam  serta  masih  kurangnya pemerataan  distribusi  pendapatan  di  masyarakat  Kabupaten  Pidie,  juga  adanya  kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu.
Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan Dana Infak di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie
Pendahuluan
Pencanangan    Syari‘at    Islam    pada tanggal  15  Maret  2002  di  bumi Nanggroe Aceh
Darussalam yang
mayoritas penduduknya beragama Islam, telah memperkokoh  zakat  sebagai  penunaian kewajiban  yang  terdapat  dalam  harta. Pelaksanaan  pengelolaan  zakat  di  Badan Baitul  Mal  Aceh  telah  diperkuat  dengan adanya  legalitas  hukum,  yang  diatur  secara khusus oleh  Keputusan Gubernur  Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata  Kerja  dan  Struktur  Organisasi  Badan Baitul  Mal  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam,  dan  juga  diperkuat  oleh  Qanun Nomor  07  Tahun  2004  tentang  Pengelolaan Zakat  dan    Qanun  Nomor  3  Tahun  2021 tentang Baitul Mal.1
Pengelolaan    zakat    merupakan    hal yang    penting    untuk    diberitahukan  kepada
masyarakat, karena tujuan utama pengelolaan zakat  adalah  untuk  mengentas/mengurangi angka  kemiskinan.  Apalagi  dengan  adanya kesenjangan pendapatan di daerah Kabupaten  Pidie  sebagai akibat  dari  konflik dan  bencana  alam  serta  masih  kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat  Kabupaten  Pidie,  juga  adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie  merupakan  lembaga  yang  bertugas menghimpun  zakat  dari  masyarakat  yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu.
Munculnya pemahaman yang terbatas, seperti pemahaman masyarakat tentang zakat yang  dikelola  oleh  sebuah  lembaga  ‘âmil, dalam hal ini pemahaman masyarakat   bisa dikatakan      masih      sangat      terbatas

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dibandingkan      dengan  pemahaman  tentang shalat  dan  puasa  yang  seringkali  diperoleh lewat pengajian formal maupun non formal. Adapun  zakat  yang  mereka  pahami  hanya sekedar  zakat  fitrah  yang  dibayarkan  ketika akan    menyambut  hari  raya    Idul    Fitri  dan dalam zakat mal hanya mereka kenal dengan zakat  pertanian  saja  (khusus  zakat  makanan pokok)  (Armiadi,  2008:  173).  Akibatnya masyarakat  kurang  memahami  dan  kurang pula  dalam  melaksanakannya.  Selain  itu, pengelolaan  zakat  dan  pendayagunaannya oleh  badan  ‘âmil  yang  resmi  dibentuk  oleh pemerintah,  ini  jarang  sekali  ditemukan dalam  kurikulum  pelajaran  di  berbagai lembaga  pendidikan,  baik  formal  maupun non formal.
Selain itu masyarakat juga mempermasalahkan  sumber-sumber  zakat baru seperti zakat profesi dan zakat pertanian (buah-buahan), sedangkan Pemerintah sedang menggalakkan zakat sebagai  sumber yang sangat berpotensi untuk dikelola karena dapat      membantu      memberdayakan (empowering)      masyarakat      miskin (Armiadi,    2008:    174).    Masih    adanya perbedaan    pemahaman    tentang    konsep lembaga  ‘âmil  (Badan  Baitul  Mal)  sebagai lembaga  pengelola zakat, yang oleh sebagian ulama  tidak  mengakui  keberadaan  Badan Baitul  Mal  sebagai  ‘âmil  (Zulhamdi,  2013: 2).
Fiqh  zakat  atau  tema-tema  yang berhubungan dengan zakat yang diajarkan di lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  hampir seluruhnya  hasil  rumusan  ulama  generasi awal beberapa abad yang lalu, yang tentu saja dipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi  waktu itu  tanpa  dikomparasikan  dengan  pendapat- pendapat  kontemporer  (Armiadi,  2008). Rumusan  tersebut  perlu  penyesuaian  untuk dipergunakan  dalam  konteks  masyarakat modern sekarang ini. Perkembangan ekonomi  saat  ini,  yang  sudah  masuk  ke sektor-sektor perindustrian, teknologi, pelayanan  jasa  seperti  dokter,  konsultan, advertising dan lain sebagainya. Permasalahan  tersebut  belum  dibahas  oleh
ulama-ulama  terdahulu,  dengan  demikian sangat  diperlukan  ijtihad-ijtihad  baru  yang bisa  disesuaikan  dengan  perkembangan zaman.
Sikap  kurang  percayanya  masyarakat tentang betapa pentingnya eksistensi lembaga  ‘âmil  (Badan  Baitul  Mal)  terhadap penyelenggaraan atau pengurusan zakat oleh sebuah lembaga  independen, menjadi  tugas berat  Badan  Baitul  Mal  dalam  mengangkat citranya  di  mata  masyarakat   Aceh,  dalam hal  pengelolaan  zakat,  supaya masyarakat percaya  terhadap  eksistensi  Badan  Baitul Mal.  Adapun  permasalahan  lain  yang dihadapi Badan Baitul Mal masih kurangnya dukungan  politik  pemerintah  secara  penuh, pemerintah belum menerapkan sanksi apapun  terhadap  orang  atau  lembaga  yang tidak  menyetorkan  zakatnya  kepada  Badan Baitul Mal, Padahal agama telah mengaturnya.
Selanjutnya  terjadi  khilafiah  masalah kontemporer,  seperti  terjadinya  pro-  kontra tentang  keberadaan  Badan  Baitul  Mal,  dan adanya  permasalahan  spesifik,  dimana  ada beberapa  tempat  di  kabupaten/kota  yang mana  Majelis  Permusyawaratan  Ulama (MPU)  tidak  setuju  dengan  ditetapkannya pendapatan  gaji  sebagai  zakat,  sehingga mengakibatkan  terkendalanya  Badan  Baitul Mal  dalam  pengumpulan  zakat  gaji  dari pegawai negeri (Zulhamdi, 2013: 3). Padahal aturan  tentang  kewajiban  zakat  profesi/gaji sudah jelas dalam Instruksi Gubernur Nomor 02//INSTR/2002, tentang Pelaksanaan Zakat, Gaji/Jasa  bagi  Setiap  Pegawai/Karyawan  di Lingkungan  Pemerintah    Aceh    (Dinas Syari‘at    Islam    Provinsi    Nanggroe    Aceh Darussalam,  2008:    249)    maupun    dalam Fatwa  MUI  Nomor 3  Tahun  2003,  tentang Zakat  Penghasilan  (Departemen  Agama  RI, 2003: 87).
Badan  Baitul  Mal  belum  memiliki database  muzakkî,  mustahîq  secara  lengkap dan  akurat,  sehingga  belum  dapat  dibuat rancangan  secara  tepat  dan  cermat,  belum lagi  mengharapkan  pengelolaannya  dengan sistem  komputerisasi  yang  dapat  diakses

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
secara online. Di samping itu, tentang sumber daya  manusia  pengelola  zakat,  secara  jujur harus  dikatakan  bahwa  di  lembaga  ‘âmil masih lemah. Padahal potensi  sumber daya manusia  yang berkualitas  ikut menentukan keberhasilan, dikarenakan mampu menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat  miskin.  Kenyataannya  belum tentu banyaknya sumber daya zakat di sebuah daerah dapat menjamin kemakmuran masyarakat.  Jika  sumber  daya  manusianya lemah maka dapat dipastikan seluruh potensi zakat  yang  ada  tidak  bisa  dikelola  secara maksimal.
Berdasarkan permasalahan- permasalahan  di  atas  maka  penulis  tertarik melakukan  penelitian  lebih  dalam  tentang "Problematika    Pengelolaan    Zakat  Pada Baitul Mal Aceh ".

## PROBLEMATIKA PENGELOLAAN

## ZAKAT  DAN  INFAK    PADA    BADAN BAITUL  KABUPATEN PIDIE Pengertian Pengelolaan Zakat
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam yang  ketiga  yang  merupakan  ibadah  dalam agama  Islam.  Islam  sebagai  agama  yang universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan  manusia  dengan  Tuhannya,  tetapi juga  mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan  kegiatan  manusia  yang  berperan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menghidupkan    dan    memakmurkan    bumi dengan  cara  interaksi  antar  umat manusia, misalnya  melalui  kegiatan  ekonomi.  Oleh karenanya  zakat  mempunyai  konsekuensi akidah yaitu bagaimana manusia berkeyakinan  kepada  Allah  swt,  yang ditunaikan  dengan  membayar  sejumlah kekayaan,  tidak  akan  berarti  zakat  yang sebenarnya  jika  tidak  didasarkan  kepada kepercayaan kepada Allah swt. Di dalam AI- Quran terdapat ayat - ayat yang mensejajarkan  kewajiban  shalat  dengan kewajiban  zakat,  sehingga  keberadaannya dikaitkan dengan keimanan seseorang.
Artinya : “ Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah  zakat.  Dan  kebaikan  apa  saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya  pada  sisi  Allah. Sesungguhnya    Allah    Maha    Melihat  apa- apa yang kamu kerjakan.”.
Pengelolaan  zakat  merupakan  suatu tindakan  untuk  mengumpulkan  harta  yang wajib dizakati dari wajib zakat (muzakki) dan kemudian  didistribusikan  oleh  Badan  Baitul Mal    (amil)    kepada    penerima    zakat (Mustahiq)    baik    pendisribusiannya  dalam bentuk  zakat  komsumtif  maupun  dalam bentuk zakat produktif.
Dalam  perkembangannya  pengelolaan zakat  sangat  diperlukan,  karena zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk  kepentingan  pengembangan  agama Islam,  dalam  menentang  penjajahan  barat. Zakat  menjadi  bagian  sabilillah-Nya  atau sumber dana perjuangan. Pengkajian terhadap  pengelolaan    zakat    dan  Badan Baitul  Mal,  telah  berlangsung  sejak  tahun 1979    yang  dipelopori  oleh  para  ulama  dan ilmuwan  modern,  sebagai  suatu  lembaga yang  edukatif,  produktif  dan  ekonomis (Husnan, 1996: 15).
Pengelolaan  zakat  juga  bisa  berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang unik dan  strategis  untuk  dikaji  dalam  lingkup mekanisme  ekonomi,  karena  membayar zakat merupakan  kewajiban  agama  (ibadah) yang  secara  langsung  berkaitan  dengan kepentingan  dan  kebijakan  ekonomi  publik dan  sosial.  Realisasi  distribusi  zakat  akan menurun  dan  meningkat  sejalan  dengan penurunan dan peningkatan kekayaan masyarakat  muslim  yang  juga  efektif  untuk merangsang kegiatan produktif atau investasi di tingkat pembayar zakat. Dengan demikian akan tercipta investasi yang cukup sehingga jumlah  kekayaan  bersih  tidak  berkurang walaupun telah membayar zakat. Namun itu juga berarti jumlah tabungan akan  berkurang akibat    meningkatnya    kegiatan    investasi yang    dipicu  akibat  adanya  permintaan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh para penerima zakat.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Unsur  dan  Syarat  dalam  Pengelolaan Zakat
Ada  beberapa  unsur  yang  harus dipenuhi  dalam  pengelolaan  zakat sehingga dalam  pelaksanaannya  dapat  diwujudkan. Berkaitan  dengan  itu  ada  beberapa  unsur yang menjadi dasarnya, antara lain :
a. Muzakki  adalah  orang  yang  memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat
b. Mustahiq  yaitu  orang  yang  berhak menerima zakat.
c. Amil  adalah  orang  (lembaga)  yang menghimpun dan manyalurkan zakat, Berikut  penjelasan    syarat-syarat  dari unsur pengelolaan zakat di atas.
1. Muzakki Adapun syarat-syarat wajib zakat (muzakki) adalah (Muhammad Hasbi
Ash Shiddieqy: 53):
a) Muslim
b) Aqil atau berakal c) Baligh atau dewasa d) Memiliki harta yang mencapai nisab.
2. Mustahiq
Sedangkan  sasaran  zakat/orang  yang berhak menerima zakat  (mustahiq), seperti yang difirmankan Allah dalam surat At - Taubah : 60 Artinya  :  “Sesungguhnya  zakat-zakat  itu, hanyalah  untuk orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat, para  mu’allaf yang  dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan) budak,  orang-orang  yang  terutang,  untuk  jalan Allah  dan  orang-orang  yang  sedang  dalam perjalanan,  sebagai  sesuatu  ketetapan  yang diwajibkan Allah : dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Adapun  penjelasan  lebih  rinci  tentang orang  yang berhak menerima  zakat  seperti  yang disebutkan  dalam  ayat  di  atas  adalah  sebagai berikut :
a. Faqir  artinya  orang-orang  yang  sangat membutuhkan karena mereka secara fisik tidak  mampu  bekerja  atau  tidak  mampu memperoleh pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (M. Ali Hasan:135).
b. Miskin  yaitu  orang  orang-orang  yang membutuhkan, mereka mempunyai pekerjaan tetapi tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya.
c. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan  segala  kegiatan  urusan zakat, dimana  Allah  menyediakan  upah bagi  mereka  dari  harta  zakat  sebagai imbalan  karena  berjuang  di  jalan  Allah. Dimasukkannya  amil  sebagai  asnaf menunjukkan bahwa  zakat  dalam islam bukanlah  suatu  tugas    yang  hanya diberikan kepada seseorang
(individual),    tapi    merupakan    tugas jamaah  (bahkan  menjadi  tugas  negara) (Wardi A. Wahab: 14).
Seperti  Sabda  Nabi  Muhammad  SAW yang diriwayatakan oleh Turmuzi
Artinya  :  “Dari  Rafi’  bin  Khadij,  ia berkata  :  Saya  mendengar  Rasulullah  SAW bersabda  :  ”  Amil  pengutip  zakat  secara  haq sama seperti pejuang pada jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya.”( Muhammad Ibn Isa: 79). d. Muallaf yaitu orang yang diharapkan dan dilunakkan  hatinya  untuk  menerima Islam  atau  dikokohkan  pendiriannya karena lemahnya iman agar terhindar dari hal-hal yang dapat menganggu keimanan mereka.
e. Rikab yaitu pemerdekaan/penebusan diri dari  perbudakan,  karena  sekarang  ini sudah  tidak  ada  lagi  perbudakan,  maka bagian ini bisa digunakan untuk menebus muslim yang ditawan oleh musuh, bagian ini dapat juga digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dari
wilayah yang sebagian besar penduduknya  adalah  non  muslim  guna membebaskan diri mereka dari penindasan dan penjajahan
(Nourouzzaman Shiddiqi: 210).
f. Gharimin yaitu orang yang terlibat utang, golongan  ini  terbagi  dua  (Yusuf  Al- Qaradhawy, 1991: 19-20):
a) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan  sendiri  seperti  untuk nafkah  keluarga,  sakit,  mendirikan rumah  dan  termasuk  di  dalamnya orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah.
b) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan  orang  lain.  Umumnya hal ini dikaitkan dengan usaha untuk

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
mendamaikan dua pihak yang bersengketa,  namun  tidak  ada  Dalil syara' yang mengkhususkan gharimin hanya  pada  usaha  mendamaikan tersebut. Oleh karenanya  orang yang berhutang karena melayani kepentingan  masyarakat  hendaknya diberi bagian zakat untuk menutupi Hutangnya, walaupun ia orang kaya.
Jadi  bagi  kita  yang  meminjam  uang untuk  mengambil  TV  misalnya, tentunya tidak termasuk kaum gharimin    yang    menjadi    sasaran zakat.    Karena    kita    bukannya sengsara  karena  hutang,  tapi  justru menikmatinya.
Syarat - syarat gharimin:
1) Hendaknya ia mempunyai kebutuhan  untuk  memiliki  harta yang dapat membayar utangnya.
2) Orang  tersebut  berhutang  dalam melaksanakan    ketaatan    atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat.
3) Hutangnya  harus  dibayar  pada waktu  itu.  Apabila  hutangnya diberi tenggang  waktu,  dalam  hal ini    terdapat    perbedaan    pendapat di  kalangan  ulama  apakah  orang yang berhutang ini dapat dikategorikan sebagai Mustahik.
4) Kondisi  hutang  tersebut  berakibat sebagai  beban  yang  sangat  berat untuk dipikul.
g. Fisabilillah, Kesepakatan madzhab empat tentang sasaran fisabilillah adalah
sebagai  berikut  (Yusuf  Al-Qaradhawy,
1991: 20):
a) Jihad  secara  pasti  termasuk  dalam ruang lingkup fisabilillah.
b) Disyariatkan menyerahkan zakat kepada  pribadi  mujahid,  berbeda dengan  menyerahkan  zakat  untuk keperluan  Jihad  dan  persiapannya.
Dalam  hal  ini  terjadi  perbedaan pendapat di kalangan mereka.
c) Tidak  diperbolehkan  menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan
kemaslahatan bersama, seperti Mendirikan  dam,  jembatan,  masjid dan  sekolah,  memperbaiki  jalan, mengurus  mayat  dll.  Biaya  untuk urusan Ini diserahkan pada kas baitul maal  dari  hasil  pendapatan  lain seperti harta fai, pajak, upeti, dan lain sebagainya.  Namun  beberapa  ulama lain telah meluaskan arti sabilillah ini seperti:  imam  qaffal,  mazhab  ja'fari, mazhab Zaidi, shadiq hassan khan, ar razi, rasyid ridha dan syaltut, dll.
h. Ibnu  Sabil  yaitu  orang-orang  dalam perjalanan  dari  satu  daerah  ke  daerah yang lain yang kekurangan hartanya/kehabisan  belanjanya  (Yusuf Al- Qaradhawy, 1991: 645).
Artinya : ”Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian  (pula) kepada fakir miskin dan  orang  -  orang  yang dalam  perjalanan.  Itulah  yang  lebih  baik bagi  orang-orang  yang  mencari  keridhaan Allah;  dan  mereka  itulah  orang-orang beruntung.”
Permasalah  yang  Dihadapi  Baitul  Mal Kabupaten Pidie Dalam Hal

## Pengumpulan Zakat dan Infak
Dalam  hal  pengumpulan  zakat,  Badan Baitul  Mal  masih  banyak  mengalami kendala-kendala/masalah-masalah  baik  itu permasalahan internal maupun permasalahan eksternal, Adapun permasalahan- permasalahan   yang   dihadapi adalah sebagai berikut:

## Permasalahan Internal
Merupakan  permasalahan  -  permasalahan yang  ada  dalam  Badan  Baitul  Mal  itu  sendiri, dimana ada beberapa dari pegawai Badan Baitul Mal adalah diperbantukan dari Pemda, dan latar belakang pendidikan pegawai Badan Baitul Mal masih  belum  sesuai  dengan  lembaga  tersebut, masih  kurangnya  pelatihan  yang  pernah  diikuti oleh pagawai Badan Baitul Mal, dan masih belum adanya  spesifikasi  kerja  yang  jelas  terhadap pegawai  Badan  Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie sehingga  bisa  mengakibatkan  profesionalisme kerja  dan  kinerja  dari  Badan  Baitul  Mal  tidak sempurna,  misalkan  dalam  hal pelaporan  neraca

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
keuangan  di  Badan  Baitul  Mal  masih  belum tersedianya  tenaga  kerja  yang  profesional  di bidang keuangan.
Adapun sistem perekrutan pegawai baru di Badan  Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie  adalah melalui penunjukan  dari  sebagian  pihak  yang mempunyai  posisi  dan  relasi  di  kantor Badan Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie,  tanpa  melewati tahap-tahap  testing  terlebih  dahulu,  Sehingga kualitas  dari  calon  pegawai  tersebut  tidak menjadi prioritas utama.

## Permasalahan Eksternal
Merupakan permasalahan-permasalahan di  luar Badan Baitul  Mal  itu  sendiri dalam hal ini (muzakki dan mustahik) adapun permasalahannya adalah:
1) Kurangnya Sosialisasi Badan Baitul Mal Terhadap Masyarakat.
Rendahnya  jumlah  zakat  dan  Infak  yang terkumpul  di  Badan  Baitul  Mal  disebabkan kurangnya  kesadaran/pengetahuan  masyarakat dalam  hal  pentingya  membayar  zakat  dan  Infak terhadap  Badan  Baitul  Mal,  yang  dikarenakan kurangnya  sosialisasi  Badan  Baitul  Mal  kepada masyarakat  tentang  zakat,  oleh  karena  itu lembaga  Badan  Baitul  Mal  perlu  mengadakan program  sosialisasi  gerakan  sadar  zakat,  baik melalui  seminar-  seminar,      khutbah-khutbah jum’at,   melalui  iklan  dan  lain   sebagainya, dan  pendataan  dan  pembinaan  muzakki  lebih diutamakan.
Jadi dalam hal ini Badan Baitul Mal Aceh perlu  kerja  extra  dalam  sosialisasi  tentang keberadaan  baitul  mal,  dan  mengembalikan kepercayaan  masyarakat  terhadap  Badan  Baitul Mal,  sehingga  masyarakat  mengenal  Badan Baitul  Mal  dan  mempercayakan  harta  dizakati kepada Badan Baitul Mal Kabupaten pidie.

## 2) Kurangnya Dukungan dari Pemerintah
Masih  kurangnya  dukungan  dari  pihak pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi pidana bagi orang-orang yang tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Dan juga instansi-instansi pemerintah  (TNI,  Polri,  DPRK,  dll)  tidak menyetorkan  zakatnya    ke  Badan  Baitul  Mal, melainkan  zakat  yang  terkumpul  di  instansi pemerintah dikelola dan disalurkan langsung oleh instansi  pemerintah  itu  sendiri,  yang  mana seharusnya  zakat  disetorkan  kepada  lembaga yang  khusus  menghimpun  zakat  yaitu,  Badan Baitul  Mal,  sehingga  bisa  menimbulkan  kesan
terhadap masyarakat akan pentingnya membayar zakat  terhadap  Badan  Baitul  Mal  (Bismi Khalidin: 104).
3) Masih
Kurangnya
Kepercayaan

## Masyarakat terhadap Badan Baitul Mal
Zakat  dalam  sebagian  masyarakat  kita masih dikelola secara tradisional, ada zakat yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan  tempat  pengajian  dan  ada  pula yang  diserahkan  secara  langsung.  Sehingga dengan sistem seperti itu sulit sekali bagi Badan Baitul  Mal  untuk  memperoleh  gambaran  yang jelas  tentang  aktivitas  perzakatan.  Hal  ini disebabkan  kurangnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  Badan  Baitul  Mal  yang  merupakan pengelola zakat yang lebih profesional. Sehingga mengakibatkan  sulitnya  Badan  Baitul  Mal Kabupaten  Pidie  mengumpulkan  zakat  dari masyarakat.
4) Khilafiah Masalah Zakat Kontemporer
Dalam  konsepsi  fiqih  zakat  sangat beragam,  keragaman  tersebut  ditandai  dengan berbagai macam akumulasi pendapat  para imam mazhab  yang  direspon  oleh  umat  Islam  sebagai bagian  dari  khazanah  ilmu  pengetahuan. Meskipun  hal  tersebut  merupakan  kekayaan pengetahuan  yang patut dibanggakan, tetapi hal tersebut  tidak  dapat  memberikan  kepastian hukum  yang  jelas  sehingga  menimbulkan polemik di kalangan para ulama, misalnya masih terjadinya  pro  dan  kontra  tentang  keberadaan Badan  Baitul  Mal,  dan  adanya  permasalahan spesifik  dimana  sebagian  ulama  dayah  tidak setuju  dengan  ditetapkannya  pendapatan  gaji sebagai istilah zakat, mereka lebih setuju kepada istilah infaq sehingga mengakibatkan terkendalanya Badan Baitul Mal dalam pengumpulan  zakat  gaji  dari  pegawai  negeri, belum  lagi  pemahaman  masyarakat    yang menyakini  bahwa  pembayaran  zakat  kepada mustahiq  secara  langsung  jauh  lebih    afdhal daripada  melalui  lembaga  amil.  Kenyataan tersebut  secara  perlahan  sangat  berpengaruh terhadap  pengumpulan/penyaluran    zakat    oleh Badan Baitul  Mal  Kabupaten Pidie(Data  Badan Baitul  Mal  Kabupaten Pidie 2009).
Permasalah    yang    Dihadapi  Badan  Baitul Mal    Kabupaten  Pidie    Dalam    Hal Penyaluran Zakat dan Infak
Dalam  hal  pendistribusian  zakat,  Badan Baitul  Mal  juga  masih  mengalami  masalah- masalah  dalam  aspek  pendistribusian  zakat,

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
adapun  permasalahan- permasalahan yang dihadapi Badan Baitul Mal dalam pendistribusian zakat adalah:
a. Sarana dan Prasarana yang Masih Kurang Sarana    dan  prasarana    merupakan penunjang  dalam    keberhasilan  operasional pengumpulan dan  pendistribusian zakat di Badan Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie.  Selama  ini  sarana dan  prasarana  penyaluran  zakat  masih  kurang (belum  ditunjang  transportasi  yang  memadai). Transportasi  di  Badan  Baitul  Mal  Kabupaten Pidie  yang  tersedia  masih  kurang,  Secara otomatis  proses    pendistribusian      (penyaluran) zakat      kepada  mustahik  yang  jauh  dari  kantor Badan Baitul Mal menjadi terhambat, sedangkan umumnya    yang  berhak  menerima  zakat (mustahik)  berasal  dari  daerah-daerah  pedesaan (jauh dari perkotaan).
b. Masih Kurangnya data mustahik
Proses  pendataan  mustahik  yang  berhak menerima  zakat  yang  tinggal  di  daerah–daerah pedesaan  masih  sulit  untuk  diakses.  Yang disebabkan  oleh  kurangnya  sumber  daya manusia, Sarana dan prasarana yang ada di Badan Baitul  Mal  masih  kurang,  Karena  sulitnya membangun  akses  ini,  maka  penyaluran  zakat dari Badan Baitul Mal kepada mustahik menjadi terhambat untuk disalurkan.
c.Belum Populernya Konsep Zakat Produktif Di  Badan  Baitul  Mal  zakat  yang  populer hanyalah  zakat  konsumtif,  sedangkan  zakat produktif  belum  begitu  populer,  dalam  hal penerapan  zakat  produktif  boleh  dibilang  di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie masih kurang, yang  ada  hanya  infaq  produkitf,  Oleh  karena belum begitu populernya konsep zakat produktif, proses  penyaluran  zakat  di  Badan  Baitul  Mal kepada  masyarakat  menjadi  terhambat,  karena konsep  pemberian  ketrampilan  dan  pemberian modal  usaha  kepada  para  kaum  dhuafa  masih sangat minim dilakukan oleh Badan Baitul Mal. Seperti  halnya  bantuan  modal  usaha  yang merupakan  zakat  produktif  yang  mana  masih kurang  informasi  terhadap  para  mustahiq bagaimana  cara  untuk  memperoleh  bantuan modal  usaha  tersebut.  Yang  mana  ini  bisa mengakibatkan keengganan terhadap para mustahiq  untuk  mendapatkan  bantuan  modal usaha  tersebut  walaupun  sebenarnya  itu  hak mereka.  Dan  bisa  mengakibatkan  terhambatnya Badan  Baitul  Mal  untuk  menyalurkan  zakat kepada masyarakat.
Solusi  yang  Ditempuh Badan Baitul Mal Kabupaten  Pidie    untuk  Menyelesaikan Permasalahan  dalam  Pengumpulan  dan Penyaluran Zakat
Dalam menghadapi permasalahan– permasalahan  tersebut  di  atas Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie perlu menerapkan beberapa cara dalam menempuh jalan keluar untuk meminimalkan permasalahan tersebut di atas, di antaranya adalah:

## Membuat  Iklan-iklan  Tentang  Keberadaan Badan  Baitul  Mal  Sebagai  Lembaga  Amil Zakat
Karena  masih  kurangnya  pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Badan Baitul Mal Kabupaten  Pidie  sebagai  lembaga  amil  zakat. Maka Badan Baitul Mal membuat baliho - baliho di daerah–daerah pinggiran jalan dan iklan–iklan di  media  massa  baik  koran,  radio  dan  televisi tentang  keberadaan  Badan  Baitul  Mal  di Kabupaten  Pidie  sebagai  lembaga  amil  zakat, supaya  masyarakat  lebih  mengenal  bahwasanya lembaga  Badan  Baitul  Mal  merupakan  lembaga tempat  pengumpulan  dan  penyaluran  zakat  dan masyarakat  yang  mengetahuinya  tersentuh hatinya untuk membayar zakatnya.

## Membuat  Seminar  Kepada  Pegawai  Negeri Sipil/Swasta
Dalam hal ini Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie  bekerjasama  dengan  instansi-instansi pemerintah/swasta  yang  ada  di  Kabupaten  Pidie untuk  mengumpulkan  pegawai  negeri  sipil  dan pegawai  swasta  dan  memberikan  pengarahan– pengarahan  tentang  kewajiban  membayar  zakat, pentingnya      menyetorkan      zakat      ke  Badan Baitul      Mal      dan      gaji  merupakan  komponen harta  yang  wajib  dizakati,  dan  dengan bersedianya  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai swasta  menyetorkan  zakatnya  kepada  Badan Baitul Mal bisa membantu saudara–saudara  kita yang  sedang  dalam  kesusahan  (kemiskinan), sebagian    besar    penduduk    Kabupaten  Pidie berprofesi    sebagai    pegawai    negeri    sipil    dan swasta, secara otomatis dengan terealisasinya gaji sebagai  komponen  harta  yang  wajib  dizakati maka  jumlah  zakat  yang  terkumpul  di  Badan Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie  akan  bertambah besar  juga,  dan  dengan  demikian  fakir  miskin yang ada di Kabupaten Pidie juga berkurang.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Bekerjasama Dengan Tokoh–tokoh Agama
Umumnya  masyarakat  kita  lebih  percaya apa  yang  disampaikan  oleh  tokoh–tokoh  agama maka  dalam  hal  ini  Badan  Baitul  Mal Bekerjasama  dengan  tokoh–  tokoh    agama seperti    para    da’i    supaya    dalam    ceramah agamanya  baik  dalam khutbah jum’at maupun dalam  ceramah  agama  lainnya  memberitahukan tentang    zakat,  baik  mengenai  hukum,  hikmah dan  jenis-jenis  harta  kekayaan  yang  wajib dikeluarkan zakatnya, dan juga memberitahukan kepada  masyarakat  pentingnya  menyetorkan zakat  kepada  Badan  Baitul  Mal  karena  Badan Baitul Mal merupakan tempat pengumpulan dan penyaluran zakat.

## Pendekatan  Personal  oleh  Pegawai  Badan
Baitul  Mal Kepada     Masyarakat  Kabupaten Pidie
Adapun  solusi  lain  yang  di  tempuh  oleh
Badan Baitul Mal untuk menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah dengan cara memberitahukan secara perorangan (dari hati ke hati)  oleh  tiap  -  tiap  pegawai  Badan  Baitul  Mal kepada tiap -  tiap masyarakat yang dijumpainya dengan melakukan pendekatan–pendekatan terlebih dahulu dan baru kemudian memberitahukan  tentang  kewajiban  membayar zakat dan pentingnya menyetorkan zakat kepada Badan Baitul Mal.

## Mengadakan Pelatihan Untuk Pegawai Badan Baitul Mal
Pegawai  Badan  Baitul  Mal  mengikuti pelatihan–pelatihan  atau  seminar  tentang  zakat baik      diadakan      oleh    Badan  Baitul      Mal Kabupaten Pidie   maupun   oleh Badan   Baitul Mal  Kabupaten/kota  lain  supaya  pengetahuan mereka  tentang  zakat  lebih  mendalam  dan peningkatan kinerja sumber daya manusia supaya lebih sempurna.
Pendataan    Mustahik    dan    Memaksimalkan Pemberian  Modal  Usaha
Kepada Kaum Dhuafa
Proses  pendataan  mustahik  yang  berhak menerima  zakat  yang  tinggal  di  daerah–daerah pedesaan  perlu  didata  lebih  lanjut,  dan pemberitahuan  kepada  mustahiq  bahwasanya Badan  Baitul  Mal  bukan  sekedar  menyalurkan
zakat  dalam  bentuk  konsumtif  saja  tetapi  juga menyalurkan  zakat  dalam  bentuk  produktif, dan menginformasikan  terhadap    para    mustahiq bagaimana    cara    untuk    memperoleh  bantuan modal usaha tersebut supaya mustahiq termotivasi  untuk  mendapatkan  bantuan  modal usaha  tersebut  dengan  cara  Badan  Baitul  Mal Kabupaten  Pidie  memaksimalkan  pemberian ketrampilan dan modal usaha kepada para kaum dhuafa.

## Kesimpulan
Dari  kajian  dan  pembahasan  tentang permasalahan  pengelolaan  zakat,  sebagaimana telah diuraikan di atas pada bab-bab sebelumnya, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:
1. Permasalahan-permasalahan dalam pengumpulan  zakat  pada Badan  Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah:
Kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat dalam hal pentingya membayar zakat ke  Badan  Baitul  Mal,  yang  dikarenakan kurangnya  sosialisasi  Badan  Baitul  Mal  kepada masyarakat  tentang  zakat.  Di  samping  itu kurangnya  dukungan  dari  pihak  pemerintah, misalnya pemerintah belum mampu menentukan sanksi  pidana  bagi  orang-orang  yang  tidak membayar zakat seperti halnya orang yang tidak membayar pajak. Demikian juga instansi-instansi pemerintah  tidak  menyetorkan  zakatnya  ke Badan  Baitul  Mal,  melainkan  zakat  yang terkumpul  di  instansi  pemerintah  dikelola  dan disalurkan langsung oleh instansi pemerintah itu sendiri.
Sebagian  masyarakat  masih  mengelola secara  tradisional  zakatnya.  Ada  zakat  yang diserahkan kepada pembangunan mesjid, pembangunan  tempat  pengajian  dan  ada  pula yang  diserahkan  secara  langsung.  Khilafiah masalah  zakat  kontemporer,  dimana  masih terjadinya  pro  dan  kontra  tentang  keberadaan Badan  Baitul  Mal,  dan  adanya  permasalahan sebagian ulama tidak setuju dengan ditetapkannya  pendapatan  gaji  sebagai  zakat, mereka lebih setuju kepada infaq.
Persoalan  lain  adalah  masih  rendahnya kualitas  dari  pegawai  Badan  Baitul  Mal,  masih kurangnya  pelatihan  yang  pernah  diikuti  oleh pegawai  Badan  Baitul  Mal,  dan  masih  belum adanya  spesifikasi  kerja  yang  jelas  terhadap

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
pegawai  Badan  Baitul  Mal  sehingga  bisa mengakibatkan  professionalisme  kerja  dan kinerja dari Badan Baitul Mal tidak sempurna.
2. Permasalahan-permasalahan      dalam penyaluran   zakat   pada  Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah:
Proses  pendataan  mustahîq  yang  berhak menerima  zakat  yang  tinggal  di  daerah–daerah pedesaan  masih  sulit  untuk  diakses.  Di  Badan Baitul Mal  zakat  yang populer  hanyalah  zakat konsumtif,    sedangkan    zakat    produktif    belum begitu  populer  maka  proses  penyaluran  zakat  di Badan  Baitul  Mal  kepada  masyarakat  menjadi terhambat, karena konsep pemberian ketrampilan dan  pemberian  modal  usaha  kepada  para  kaum dhuafa masih sangat minim dilakukan oleh Badan Baitul Mal. Seperti halnya bantuan modal usaha yang  merupakan  zakat  produktif  yang  mana masih kurang  informasi  terhadap  para  mustahîq bagaimana    cara    untuk    memperoleh  bantuan modal  usaha  tersebut.  Yang  mana  ini  bisa mengakibatkan keengganan terhadap para mustahîq  untuk  mendapatkan  bantuan  modal usaha  tersebut  walaupun  sebenarnya  itu  hak mereka.  Dan  bisa  mengakibatkan  terhambatnya Badan  Baitul  Mal  untuk  menyalurkan  zakat kepada masyarakat.
3. Solusi  yang  ditempuh  oleh Badan Baitul Mal    untuk    menghadapi    permasalahan tersebut di atas adalah:
Membuat  iklan-iklan  tentang  keberadaan Badan Baitul  Mal  sebagai  lembaga ‘âmil zakat, membuat  seminar  kepada  pegawai  negeri sipil/swasta,  bekerjasama  dengan  tokoh  agama, sebab  umumnya  masyarakat  lebih  percaya  apa yang disampaikan   oleh   tokoh–tokoh   agama. Pemberitahuan   dari   hati   ke   hati (perorangan) oleh  pegawai  Badan  Baitul  Mal  kepada masyarakat, mengadakan pelatihan untuk pegawai  Badan  Baitul  Mal.  Juga  melakukan pendataan mustahîq dan memaksimalkan pemberian modal usaha kepada kaum dhuafa.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman  Qadir,  Zakat  dalam  Dimensi Mahdhah  dan  Sosial,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1998
Andi Riswan, Analisis Faktor– FaktorPendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Dan
Sedekah  (ZIS)  Melalui  BAZDA Sumatera Utara, 2012
Al-Qurthubi,  al-.Jami’  Li  Ahkam  al-Quran, Jld.  VII-VIII  Beirut  Lebanon:  Daar al- Kutub ‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
Arif  Furchan.  Pengantar  Penelitian  dalam Pendidikan.    Yogyakarta:    Pustaka Pelajar Offset. 2005.
Armiadi,  Zakat  Produktif:  Solusi  Alternatif
Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret  &  Praktek  Baitul  Mal  Aceh) Ar-Raniry Press, Oktober 2008
Bismi Khalidin Operasional Pajak dan zakat di  Idonesia  dalam  kumpulan  Pajak dalam  Islam,  Perfektif  Normatif Historis, tp. Tt.
Dedi Mulyana. Metodologi Penelitian
Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosda Karya. 2005.
Departemen  Agama  RI,  Himpunan  Fatwa Majelis    Ulama    Indonesia,    Jakarta:
2003
Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Bulan Bintang, 2002. Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Gema Insani Press, Jakarta. 2002 Dinas  Syari‘at  Islam  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang  –  Undang,        Keputusan Presiden,  Peraturan  Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur,  Berkaitan  Pelaksanaan Syari‘at  Islam  Edisi  Keenam, Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Husnan,  Zakat  Menurut  Sunnah  dan  Zakat Model    Baru,    Pustaka    Al-Kausar. Jakarta Timur 1996.
Ismail  al-Kahlani  al-Shan’ani,  Subulus- Salam, juz, II Bandung: t.th.
Lusiana  Kanji,  H.  Abd.  Hamid  Habbe  dan Mediaty, Aktor Determinan Motivasi Membayar Zakat, 2011
M. Abdul Rouf, Analisis Faktor–Faktor yang mempengaruhi minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat
Cabang Semarang, 2011
Undang-undang  No  23  Tahun  2011  tentang
Pengelolaan Zakat Sugiyono.  Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta 2007. Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983 Yusuf Al-Qaradhawy, Fiqh Zakat, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz, II.