## HUKUM ISLAM DAN MASLAHATNYA DI INDONESIA
Hasan H. Muhammad 1
Pengadilan Tinggi Agama Manado hasan_47@yahoo.co.id

## Abstrak
Indonesia  adalah  Negara  hukum  dimana  hukum  Islam  telah  tertanam  dihati masyarakat  dan  menjadi  aturan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pada  awalnya Hukum  Islam  hanyalah  diakui  sebagai  Hukum  tak  tertulis  (unwritten  law)  atau disamakan  dengan  Hukum  adat.  Namun  setelah  proklamasi  kemerdekaan  RI diproklamirkan  oleh  Bung  Karno  dan  Bung  Hatta,  Hukum  islam  setahap  demi setahap  meningkat  ke  posisi  hukum  tertulis.  Belasan  bahkan  ratusan  peraturan perundang-undangan  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  memperlakukan hukum islam kepada masyarakat. Proses taqninisasi hukum islam berjalan dengan baik bahkan secara khusus Propinsi Aceh Darussalam telah mengeluarkan qanun yang  memperlakukan  hukum  Islam  diberbagai  daerah  lainnya  seperti  Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan lain-lain bermunculan perda Syari’ah seperti;  Perda  Zakat,  Perda  Larangan  Miras, Perda  membaca  Al-Quran  dan  lain- lain yang mana telah nyata memberikan maslahat kepada masyarakat.
Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Tertulis, Maslahat .
Hasan H. Muhammad

## A. Pendahuluan
1 Dosen  tidak tetap  STAIN  Manado / Ketua Pengadilan  Tinggi Agama Propinsi Sulawesi Utara
Disamping  Negara  hukum-hukum 2 ,  Indonesia  adalah  juga  Negara  beragama yang biasa juga disebut dengan Negara berTuhan, atau Negara yang beketuhanan. Sebagai  Negara  hukum  yang  beragama,  atau  Negara  yang  menjunjung  tinggi supremasi  hukum,  Indonesia  sesuai  dengan  amar  konstitusinya  harus menghormati  nilai-nilai  agama  ialah  norma  atau  nilai  hukum  agama  yang dalam agama  Islam  lazim  diistilahkan  dengan  “hukum  Islam”,  “fikih  Islam”,  “hukum fikih”, “hukum syara”, “hukum syari’at”, atau “syari’at Islam” 3 .
Seperti  diketahui,  berlainan  dengan  keberadaan  hukum  Islam  dimasa-masa pemerintahan  penjajah  Belanda  yang  di  posisikan  kedalam  hukum  tidak  tertulis bersama-sama  hukum  adat,  maka  eksistensi  hukum  islam  bersama-sama  hukum adat  masih  dimasih  dianggap  atau  diposisikan  sebagai  hukum  tidak  tertulis ( unwritten  law ).  Keberadaan  hukum  Islam  setelah  proklamasi  kemerdekaan Republik Indonesia terutama setelah dasawarsa 1970-an, beralih status atau kelas dari hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis yang tidak lain dan tidak bukan adalah  peraturan  perundang-undangan  Negara  Hukum  Indonesia.  Diawali  dari sector  hukum  keluarga  dengan  pengundangan  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  kemudian  diikuti  dengan Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan khusus bagi umat Islam, dikeluarkan
Hukum Islam dan Mashlatnya…..
2 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 Keragaman  sebutan  atau  istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut  hukum  Islam,  tidak sampai mengaburkan maksud dari penggunaan istilah Syari’at Islam di Indonesia.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
Sejak tahun 1970 hingga sekarang, pengundangan atau taqninisasi hukum Islam  di  Negara  hukum  Indonesia  terus  berjalan  meskipun  tidak  jarang  sesekali atau  seringkali  mengalami  hambatan  dan  atau  tantangan.  Proses taqninisasi hukum  Islam  atau  Islamisasi  perundangan-undangan  di  Indonesia,  antara  lain dapat  dibaca  dan  dipelajari  dari  deretan  peraturan  perundang-undangan  sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  1970  tentang  Pokok- Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  1999  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  1970  tentang  Pokok- Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  4  Tahun  2004  dan  perubahan  terakhir  dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.  48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwafakan Tanah Milik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2009.
Hasan H. Muhammad
7. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  yang  kemudian diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  1989  tentang  sistem Pendidikan  Nasional,  yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.
9. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
10. Undang-Undang Republik Indonesia No.  23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang  mengubah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
11. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, yang  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  10 Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 tentang Perbankan.
12. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  72  Tahun  1992  tentang  Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
13. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
14. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  69  Tahun  1999  tentang Label dan iklan Pangan.
15. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  17  Tahun  1999  tentang Penyelenggara Ibadah Haji.
16. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat.
17. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  bagi  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Propinsi  Nangroe Aceh Darussalam.
18. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.
19. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Waqaf.
20. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syari’ah.
21. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi.
22. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Sukuk.
Sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang minimal berhubungan atau  bahkan  menyatu  ihwal  hukum  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan prinsip-prinsip  syariah  atau  hukum  islam  misalnya  Surat  Edaran  Mahkamah Agung,  Surat  Keputusan  Menteri  Agama,  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Keuangan,  Peraturan  Bank  Indonesia  dan  lain-lain  yang jumlahnya  belasan  bahkan  ratusan  dan  dinyatakan  berlaku  dan  diberlakukan diseluruh wilayah Negara hukum Indonesia.

## B. Pembebasan
Dari  belasan  hingga  ratusan  peraturan  perundang-undangan  yang  disebutkan diatas, dapatlah dipahami dan disimpulkan bahwa di Indonesia, proses taqninisasi hukum  Islam  telah  berjalan  bahkan  secara  khusus  Propinsi  Nangroe  Aceh Darussalam  telah  menjadi  Qanun  yang  khusus  memberlakukan  Syariat  Islam  di Propinsi  Sulawesi  Selatan,  Kalimantan  Selatan  dan  lain-lain  ada  juga mengeluarkan  PERDA  yang  memberlakukan  hukum  Islam  misalnya  PERDA ZAKAT,
Hasan H. Muhammad
PERDA  Larangan  Miras,  PERDA  Penutupan  rumah  makan  dibulan  Ramadhan, PERDA Pelajaran membaca Al-Qur’an dan lain-lain.
Demikian  pula  dalam  batas-batas  tertentu  berjalan  pula  proses  Islamisasi peraturan  perundang-undangan  secara  pelan  dan  sesungguhnya  telah  berjalan dalam  waktu  30  sampai  40-an  tahun  terakhir.  Hal  ini  bisa  terjadi  antara  lain disebabkan jaminan dan perlindungan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945  dalam  menghormati  nilai-nilai  agama  disamping  berkat  kepedulian pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat merespon kebutuhan warga Negara.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah berkat keluwesan Hukum Islam yang selalu siap dan up to date untuk diposisikan ke dalam deretan sistem hukum yang  manapun,  baik  ketika  diposisikan  sebagai  hukum  tidak  tertulis  dan  lebih- lebih  ketika  diposisikan  sebagai  hukum  tertulis  yang  digalakkan  oleh  Negara- Negara modern sekarang.
Tentang  fungsi Hukum  Islam  di  Negara  hukum  Indonesia,  selain  Hukum Islam itu berfungsi sebagai salah satu bahan baku bersama-sama Hukum Adat dan hukum Barat, atas perintah atau instruksi undang-undang, Hukum Islam juga bisa langsung  difungsikan  sebagai  hukum  positif  yang  dinyatakan  berlaku  atau berlakukan di Negara hukum Indonesia. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah No. 28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  50  Tahun  2009  tentang Peradilan Agama dan lain-lain.

## 1. PERDA SYARIAH
Setelah  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  resmikan  pertama  kali  oleh pemerintah,  yaitu  pada  bulan  Januari  2001  dengan  secara  serta  merta  meluas aspirasi penerapan hukum Islam Syariah di daerah. Hal ini mengkristal dengan ide pembentukan  lahirnya  Peraturan  Daerah  yang  bernafaskan  hukum  Islam  atau Perda Syariah.
Ide pembentukan Perda Syariah terlihat pada dua bentuk :
a. Lewat  otonomi  daerah  menjadi  dasar  bagi  daerah  untuk  melahirkan  Perda- Perda  Syariah  misalnya  di  Sulawesi  Selatan,  Kalimantan  Selatan  dan  lain- lain. Di Sulawesi Selatan telah dibentuk Komite Persiapan Penerapan Syariah Islam  (KPPSI)  dan  komite  inilah  yang  akan  memperjuangkan  formalisasi penerapan  syariat  Islam.  Di  samping  itu  telah  semakin  banyak  pengajuan gerakkan  KPPSI  dan  semakin  gencar  melakukan  kegiatan-kegiatan  seperti kongres di bulukumba  yang dilaksanakan pada  tanggal 26 – 28 Maret 2005. sebelumnya  telah  dua  kali  dilaksanakan  kongre  serupa.  selain  itu,  puluhan bahkan ratusan artikel yang terbit di surat kabar, majalah dan internet yang di tulis untuk hal ini.
Untuk  meningkatkan  SDM  mereka  dalam  hal  penerapan  hukum  Islam pemerintah daerah mengirim tim studi komparatif penerapan syariat Islam ke berbagai negeri seperti Malasyia (Kuala Lumpur, Malaka, Terenggano).
b. Menjelang  akhir  tahun  2004  muncul  Daerah  Propinsi  dan  Kabupaten  Kota yang  ingin  memperoleh  otonomi  khusus  seperti  halnya  Nangroe  Aceh Darussalam. Daerah yang paling gigih untuk hal ini adalah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Beberapa kabupaten seperti Bulukumba di Sulawesi Selatan,  Banjarmasin  dan  Kandangan  di  Kalimantan  Selatan,  Cianjur  dan Tasikmalaya  di  Jawa  Barat,  Propinsi  Banten,  Propinsi  Sumatera  Barat  dan lain-lain  telah  mengeluarkan  Perda  Syariah  (hukum  islam)  seperti  Perda tentang minuman
Hasan H. Muhammad
Keras, Perda infak, zakat, sedekah pendidikan Al-Quran bagi siswa dan calon pengantin.
Tantangan  terhadap  munculnya  Perda  Syariah  berdatangan  dari  beberapa pihak seperti Partai Damai Sejahtera berpendapat bahwa pemberlakuan Perda Syariah  tidak  boleh  sama  sekali  karena  dapat  mengancam  eksistensi  NKRI yang  dihuni  oleh  pluralitas  agama,  hal  itu  dipahami  sebagai  semangat menghidupkan kembali Piagam Jakarta.
PDS  tampil  dengan  giat  berkampanye  melakukan  penentangan  terhadap Perda-Perda  Syariah.  Ketua  PDS,  Constan  Ponggawa  menunjukkan kegelisahan atas maraknya berbagai Perda Syariah dengan mendatangi wakil ketua DPR dan meminta pimpinan DPR menyurati presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk mencabut perda tersebut 4 .
John.  A.  Tatulei  dari  Universitas  Satya  Wacana,  Salatiga  menyatakan: “Bagaimanapun, apa yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa ini  adalah  sebuah  Negara  yang  plural,  termasuk  konsep  keberagaman  yang telah  menciptakan  keberadaan  baru  Indonesia.  Telah  terstigmatisasi  oleh kenyataan yang ketika sebuah konstitusi dibuat oleh publik , kata Tuhan telah dihilangkan  dalam  paragraf  ketiga  Pembukaan UUD  kita,  namun  kata  Allah masih  ada,  ini  adalah  penghianatan  pertama  terhadap  Negara  Indonesia seperti  telah  terjadi  sekarang  ini  di  Indonesia  masih  sebuah  Negara pancasila? 5 .
Menanggapi tantangan dan pertanyaan ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Hukum Islam dan Mashlatnya…..
4 Muhammad Ramadhan, dkk. Pergumulan Pemikiran Syariat Islam di Indonesia . (Majelis Alumi Fak. Syariah IAIN Sumatera Utara. Cipta pustaka Media, Bandung, 2007), h. 21
5 Ibid . h. 24
a. Pancasila dan UUd RI Tahun 1945 sebagai ideologi dan dasar Negara adalah sesuatu  yang  disepakati  sampai  saat  ini,  karenanya  haruslah  didukung  dan dipertahankan.  Mendukung  dan  mempertahankannya  harus  dalam  posisi mendudukan  kerangka  berfikir  dimana  Negara  yang  kita  cintai  ini  adalah milik  seluruh  komponen  bangsa  yang  multi  agama  dan  keyakinan  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  karenanya  harus  memberikan  hak  yang  sebesar- besarnya  kepada  seluruh  umat  beragama  untuk  mendapat  tempat  hidup  dan berkreasi di Indonesia ini.
b. Sebagai  amanat  sila  pertama  pancasila  dan  pasal  29  UUD  RI  Tahun  1945, pemerintah  harus  memberikan  sarana  dan  fasilitas  bahkan  dukungan  yang seluas-luasnya  kepada  seluruh  bangsa  Indonesia  untuk  dapat  menjalankan ajaran  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing,  sekaligus  harus menyingkirkan  setiap  hal  yang  menjadi  rintangan  pemenuhan  kebutuhan spritualitas  tersebut.  Pemberian  pemerintah  ini  bisa  bersifat  finansial, material,  konstitusional,  political  dan  yang  lainnya.  Dengan  demikian penganut umat beragama dapat secara layak menjalankan ajaran agamanya.
c. Dalam  bentuk  realitas,  terlihat  bahwa  ajaran  Islam  memiliki  dimensi  dan aturan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan seluruh agama lainnya di  Indonesia.  Bahwa  Al-Quran  adalah  kitab  suci  umat  Islam  yang  memberi pengaturan  selengkap  dan  sedetail  mungkin  bersama  Al-Hadis.  Sementara pada  kitab  agama  lain,  hal  itu  tidak  ditemukkan.  Karenanya  pemenuhan kebutuhan  hukum  Islam  bagi  umat  Islam  jauh  lebih  besar  dibandingkan agama lain.
Berangkat  dari  tiga  penjelasan  tersebut,  khusus  menjawab  persoalan  umat Islam  dengan  perda  syariahnya  di  beberapa  daerah,  penulis  mengemukakan pendapat dua orang tokoh yaitu:
Hasan H. Muhammad
a. K.  H.  Abdurrahman  Wahid  dengan  konsep  pribumisasi  Islam.  Ini  memberi bukti bahwa kita harus memantapkan Islam dibumi Indonesia ini. Islam harus dijadikan sebagai tatanan hidup masyarakat muslim meskipun Negara berada pada  tempat  yang  netral,  dan  memang  Negara  harus  tetap  dalam kenetralannya.
Dalam  pandangan  ini,  Islam  dijadikan  sebagai  faktor  komplementer kehidupan  sosial,  budaya  dan  politik  bangsa  Indonesia.  Berhubung heterogenitasnya  penduduk  nusantara  tidak  berarti  umat  Islam  tidak  berhak mengisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dengan  nilai  ajaran  agamanya. Mereka  berhak  melakukannya  sebagaimana  kelompok  agama  lainnya.  Ia mengajak mempertimbangkan situasi lokal dalam menekuni ajaran islam agar tidak tercabut dari akar budayanya, tetapi dengan tetap mempertahankan ciri islam dalam bentuknya yang asli 6 .
b. Munawir  Syazali  dengan  konsep  reaktualisasi  ajaran  islamnya.  Dia berpandangan  bahwa  bentuk  dan  dasar  Negara  kita  ini  telah  sesuai  dengan islam  karena  islam  tidak  menawarkan  bentuk  Negara  sama  sekali,  yang penting  ajaran  Islam  dapat  tumbuh  hidup  dan  berkembang,  sekaligus diamalkan di Indonesia 7 . Sesungguhnya lahirnya Perda Syariah yang keuntungannya
menginventarisasikan  substansi  ajaran  Islam  bagi  pemeluknya  tidak  perlu dipermasalahkan,  karena  jangan  Perda  Syariah,  Undang-Undang  yang  bersifat nasional  sudah  banyak  lahir  sebelumnya.  Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999 tentang pengelolaan zakat,  Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf,  Instruksi  Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Huku Islam, Undang-
Hukum Islam dan Mashlatnya…..
6 Ibid. h. 23.
7 Ibid . h. 75
Undang Penyelanggara Ibadah Haji, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan lain sebagainya.
Menurut  Ramadhan,  lahirnya  Perda  yang  dilabelkan  dengan  “Perda Syariah” bukanlah dalam rangka ekslusifisme Islam, tetapi pemenuhan kebutuhan hukum  agama  mereka  yang  lebih  besar  penganutnya  dari  agama  lain.  Hal  ini diibaratkan dengan perbandingan: Ada orang kampung yang biasanya setiap pagi harus makan nasi dalam porsi  besar,  dan dia bersahabat dengan orang kota yang terbiasa  hanya  minum  secangkir  teh  dengan  sepotong  roti  di  pagi  hari.  Sewaktu mereka  senantiasa  bersama-sama,  apakah  mereka  akan  dipaksakan  makan  nasi dalam  porsi yang  banyak  setiap  pagi,  atau  hanya  dengan  meminum  secngkir  teh dan  makan  sepotong  roti  saja.  Jawabannya,  tentu  tidak,  justru  yang  adil  adalah orang kampung harus tetap dibiarkan makan nasi sampai kenyang, dan orang kota pun  minum  teh  dan  sepotong  roti  saja.  Pelabelan “Perda  Syariah”  sesungguhnya tidak ada hal baru didalamnya, karena secara substansi hal seperti itu sudah biasa di Indonesia 8 .
Perda  Syariah  dimungkinkan  lahir  dengan  mempedomani  pendapat  Jimly Ash-Shiddiqie  yang  mengatakan:  “Sebagai  dampak  dari  kebijakan    otonomi daerah  yang  seluas-luasnya  bagi  NAD,  sekarang  ini  kita  memang  tetap mempedomani prinsip hukum lex superior derogant lex infiriore (secara hierarki, peraturan  perundang-undangan  yang  tingkatannya  dibawah  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  tingkatannya  lebih  tinggi).  Sepanjang kaitannya  dengan  hukum  dalam  sistem  Negara  yang  tersentralisasi.  Hal  ini  akan mandek  dijalan  karena  adanya  koridor  hukum  yang  tegas  yang  berlaku  secara nasional.  Berbeda  halnya  dengan  itu,  dalam  sistem  desentralisasi  yang  dianut sekarang ini, dimana daerah ditentukan sebagai ujung tombak Pembangunan
Hasan H. Muhammad
8 Ibid. h. 25
Nasional,  dan  daerah  di  beri  keleluasan  untuk  mengatur  dirinya  sendiri  dalam porsi  yang  lebih  besar,  termasuk  dalam  melahirkan  Perda  Islam  sesuai  dengan kekhasan dan keistimewaan daerah tersebut karena sangat tepat memperbelakukan prinsip  hukum lex  specialis  derogant  lex  generalis (peraturan  khusus  dapat mengenyampingkan  berlakunya  suatu  peraturan  yang  bersifat  umum).  Daerah dapat saja memberlakukan Perda Syariah yang dibuatnya sendiri sepanjang dalam koridor  kewenangan  yang  diberikan,  meskipun  dengan  mengenyampingkan hukum  yang  bersifat  umum  dengan  status  hierarkis  yang  lebih  tinggi.  Dengan demikian  NAD  misalnya,  boleh  saja  memberlakukan  hukum  cambuk  dalam rangka mengamalkan Qanun, meskipun mengabaikan hukum penjara yang diatur dalam  kitab  Undang-Undang  hukum  Pidana  (KUHP)  sebagai  tindak  lanjut pelaksanaan  peran  otonomi  daerah  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  No. 18 Tahun 2001 9 .
2. Maslahat
Kepentingan  publik  atau  masyarakat  merupakan  persoalan  mendasar  yang harus  diperhatikan  dalam  menggali  hukum  Islam.  Sebab  tujuan  pokok  sang pembuat  hukum  ( syari )  tidaklah  dimaksudkan  kecuali  untuk  mewujudkan kemaslahatan untuk orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi manusia dan menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan.
Syariat Islam bukanlah bermaksud menempatkan manusia dalam penguasaan eksploitasi  hukum  agama,  melainkan  untuk  menggambarkan  kemaslahatan duniawi  dan  ukhrawi  secara  bersama.  Demikian  ungkapan  sebagaimana  dikutip Hamka Haq 10 .
Hukum Islam dan Mashlatnya….
9 Ibid . h. 126
10 Hamka haq. Filsafat Ushul Fikih (Makassar, Yayasan Al-Ahkam, 1998, h. 56-57.
Untuk  tujuan  di  atas,  para  ahli  ushul  sendiri  telah  memperkenalkan beberapa  metode  istinbat  hukum  setelah  Al-Quran  dan  al-hadis  sebagai  sumber rujukan. Metode ini memberikan porsi akal secara lebih longgar. Metode-metode seperti istihsan , qiyas , dan sad  al-dzara ‘ I ,  atau  metode  lainnya  sudak  cukup popular  di  kalangan ushuliyin yang  semuanya  di  bangun  atas  pertimbangan maslahat.
Misi  yang  dibawa  oleh  agama  Islam  sendiri  adalah  untuk  kemaslahatan manusia.  Begitu  pula  ketentuan-ketentuan  hukumnya,  tidak  bisa  dilepaskan  dari pertimbangan maslahat atau tidak.
Atas  dasar  inilah  penulis  mencoba  mengkaji  tentang  maslahat  sebagai tujuan  utama  hukum  Islam  dengan  melihat  perubahan  dan  perkembangan  situasi dalam kondisi masyarakat tentunya. Dengan cara ini pula akan diketahui peluang maslahat sebagai pertimbangan dalam membangun hukum Islam dimasa sekarang, khususnya  bagi  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menguji  undang-undang  terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
a. Pengertian Maslahat
Maslahat  ( al-maslahah bentuk  pluralnya al-mashâlih )  adalah mashdar ( gerund )  dari  kata shalaha-yashlahu-shulûhan  wa  shalâh [ an ]  yang  berarti kebaikan  /  kelurusan.  Secara  bahasa  artinya  adalah  lawan  dari fasâd (kerusakan). Karena itu, ishlâh dan istislâh adalah lawan dari ifsâd dan istifâd ; maslahat  adalah  lawan  dari  mafsadat.  Di  dalam mu ‘ jam al-Wasith dikatakan shalahah  shalahan  wa  shulûh [ an ],  artinya fasad (kerusakan)  hilang  darinya.
Sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dikatakan: yaslahu laka . Juga dinyatakan, maslahah adalah ash-shalâh dan manfaat 11 .
Abu  al-‘Abbas  al-Fayyumi  dalam Mishbâh  al-Munîr  fi  Gharîb  al-Syarh  al- Kabîr mengatakan, “ wa ashlahtuhu fa

## Hasan H. Muhammad
11 Ibrahim Anis dkk, Al-Mu ‘jam al-Wasîth . (Kairo: t.tp., 1972). h.
Shalaha wa ashlaha adalah membawa al-shalâh , yaitu kebaikan ( al-khayr ) dan yang  benar  /  sesuai  ( al-shawâb ).  Di  dalam  perkara  tersebut  terdapat mashlahah , yaitu terdapat kebaikan ( al-khayr ) 12 .
Dengan  demikian,  mashlahat  secara  bahasa  dapat  dimaknai  sebagai manfaat , kebaikan  dan  jauh  dari  kerusakan .  Jadi,  maslahat  itu  meliputi  salah satu  dari  dua  sisi  atau  keduanya  sekaligus,  sisi  mendatangkan  manfaat  atau kebaikan  serta  sisi  menghilangkan  /  mencegah  kerusakan  (masfsadah)  dan bahaya  (madharah)  – jalb  al-manâfi’  af  al-khyr  wa  daf’u  al-mafâsid  aw  al- madharrah .
Secara  terminology,  terdapat    beberapa  definisi  maslahat  yang dikemukakan  ulama ushul  al-fiqh ,  tetapi  seluruhnya mengandung  esensi  yang sama.  Ibn  Qudamah  di  dalam Rawdhah  al-Nâzhir  wa  Jannah  al-Munâzhir menyatakan, mashlahah adalah  mendatangkan  manfaat  dan  menolak  bahaya ( jalb al-manfa ‘ah wa daf’u al madharrah ). Sedangkan dalam al-Mustasyfa fi ‘Ilm  al-Ushul menurut  Imam  al-Ghazzali  pada  prinsipnya  maslahat  adalah mengambil  manfaat  dan  menolak  kemadharatan  dalam  rangka  memelihara tujuan syara’ 13 . Adapun dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun  2005m  maslahat  diartikan  dengan  “tercapainya  tujuan  syari’ah ( maqashid  al-Syari’ah )  yang  primer  ( al-daruriyyat  al-khams ),  yaitu  agama, akal, jiwa, harta dan keturunan” 14 .
b. Maslahat Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam
Salah satu  konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalam konsep
Hukum Islam dan Mashlatnya….
12 Abu al-‘Abbas al-Fayyumi, Misbâh al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 23
13 Al-Ghazali, al-Mustasyfâ min Ilm al-Ushûl , (Kairo: al-Amiriyyah: 1412), h. 250. 14 http/mui.go.id.
Maslahat ( maqâsid syariah ) 15 yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk  mewujudukan  dan  memelihara  maslahat  umat  manusia.  Konsep  ini  telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang  cukup  populer    ‘di  mana  ada  maslahat,  disana  terdapat  hukum  Allah’ 16 . Teori  maslahat  disini  menurut  Masdar  F.  Mas’Udi  sama  dengan  teori  keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum 17 .
Imam al-Haramain al-Juwaini dapat di katakana sebagai ahli teori (ulama ushul  fikih)  pertama  yang  menekankan  pentingnya  memahami  maslahat  dalam menetapkan  hukum  Islam.  Ia  secara  tegas  mengatakan  bahwa  seseorang  tidak dapat  dikatakan  mampu  menetapkan  hukum  dalam  Islam,  sebelum  ia  benar memahami  benar  tujuan  Allah  mengeluarkan  perintah-perintah  dan  larangan- larangannya 18 .
Pemikir  dan  ahli  teori  hukum  Islam  berikutnya  yang  secara  khusus membahas maslahat adalah Izzuddin bin Abd Salam dari kalangan Syafieyyah. Ia lebih  banyak  menekankan  dan  mengelaborasi  konsep  maslahat  secara  hakiki dalam  bentuk  menolah  mafsadah  dan  menarik  manfaat 19 .  Lebih  jauh  lagi  ia menjelaskan,  bahwa taklif harus  bermuara  pada  terwujudnya  maslahat  manusia, baik di dunia maupun di akhirat 20 .

## Hasan H. Muhammad
15 Istilah yang sepadan dengan maslahah adalah maqâsid syariah , karena penetapan hukum dalam Islam muaranya adalah maslahah itu sendiri.
16 Muhammad  Sa’id  Ramdan  al-Buti, Dawâbit  al-Mashlahah  fi  al-Syariah  al-Islamiyyah , (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977), h. 12.
17 Masdar  F.  Mas’Udi,  “ Meletakkan  kembali  Maslahah  sebagai  Acuan  Syariah ”  dalam jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an , (No. 3 Vol. Th 1995), h. 97
18 Abd al-Malik Ibn Yusuf Abu Al-Ma’ali al Juwaini, Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh , (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), h. 295.
19 Izzuddin  Abd  al-Salam, Qawaid  al-Ahkam  fi  Mashalih  al-Anam ,  (Kairo:  al-Istiqamat, t.t)., h. 9.
20 Ibid.
Pembahasan  tentang  maslahat  ( maqashid  syariah )  secara  khusus, sistematis  dan  jelas  dilakukan  al-Syatibi  dari  kalangan  Malikiyyah.  Dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat fenomenal itu,  ia telah mengahabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai maslahat. Ia secara tegas mengatakan bahwa  tujuan  utama  Allah  menetapkan  hukum-hukum-Nya  adalah  untuk terwujudnya  maslahat  hidup  manusia,  baik  dunia  maupun  di  akhirat.  Karena  itu taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut 21 .
Mengacu  kepada  kepentingan  dan  kualitas  kemaslahatan  itu,  ia mengklasifikasikan as-mashlahah itu  kepada  tiga  jenis 22 ,  sebagaimana  juga dirumuskan secara general oleh para ahli hukum Islam lain.
Pertama, mashlahah  dharuriyah ,  yaitu  kemaslahatan  yang  sangat dibutuhkan  dalam  kehidupan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat  (primer). Kemaslahatan  ini  berkaitan  dengan  lima  kebutuhan  pokok,  yang  disebut  dengan al-mashalih  al-khamsah ,  yaitu  (1)  memelihara  agama,  (2)  memelihara  jiwa,  (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.
Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah bertentangan  dengan  tujuan  syara’.  Karena  itu,  tindakkan  tersebut  dilarang  tegas dalam agama. Allah melarang murtad demi untuk memelihara agama, membunuh dilarang  untuk  memelihara  jiwa,  minum-minuman  keras  dilarang  untuk memelihara  akal  sehat,  berzina  diharamkan  untuk  memelihara  keturunan,  dan mencuri atau merampok dilarang untuk memelihara kepemilikkan terhadap harta.
Hukum Islam dan Mashlatnya….
21 Al-Syάtibi, al-Muwafaqat fi Usûl al-Syariah , (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), jilid II., h. 4.
22 Ibid . h. 5.
Kedua, maslahah  hajiyah ,  yaitu  kemaslahatan  yang  keberadaannya dibutuhkan  dalam  menyempurnakan  lima  kemaslahatan  pokok  tersebut  yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar ( basic need ) manusia. Misalnya, rukhshah berupa kebolehan berbuka puasa  bagi orang  yang  sedang  musafir,  kebutuhan  makan  untuk  mempertahankan kelangsungan  hidup,  menuntut  ilmu  untuk  mengasah  otak  dan  akal,  berniaga untuk mendapatkan harta. Semua ini di syari’atkan untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan lima pokok tersebut.
Ketiga, maslahah tahsiniyyah , yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer)  berupa  keleluasaan  yang  dapat  memberikan  nilai  plus  bagi kemaslahatan  sebelumnya  ( tertier ).  Kebutuhan  dalam  konteks  ini  perlu  dipenuhi dalam  rengka  memberi  kesempurnaan  dan  keindahan  bagi  hidup  manusia. Umpamanya,  dianjurkan  memakan  yang  bergizi,  berpakaian  yang  rapi, melaksanakan ibadah-ibadah sunat dan lain sebagainya 23 .
Konsep  maslahat  yang  dikembangkan  al-Syatibi  di  atas  sebenarya  telah melampaui  pembahasan  ulam-ulama  abad  sebelumnya.  Konsep  maslahat  al- Syatibi  tersebut  mencakup  seluruh  bagian  syariah  dan  bukan  hanya  aspek  yang tidak  diatur  oleh  nash.  Sesuai  dengan  pernyataan  al-Ghazzalim,  al-Syatibi menrangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syariah adalah untuk mewujudkan maslahat.  Meskipun  begitu,  pemikiran  maslahat  al-Syatibi  ini  tidak  seradikal 24 gagasan al-Tufi.

## Hasan H. Muhammad
23 Abdul  Wahhab  Khalaf, Usûl  Fiqh ,  (Jakarta:  Majelis  al-A  ‘la  al-Indunisy  li  al-Da  ‘wah  al Islamiyah,  1972),  h.  199.  Baca  juga  Asywadie  Syukur, Pengantar  Ilmu  Fikih  dan  Ushul  Fikih , (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 227.
24 Nur  A.  Fadhil  Lubis, Hukum  Islam  dalam  kerangka  Teori  Fikih  dan  Tata  Hukum Indonesia , (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), h. 34-35.
c. Kesimpulan
Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum  Islam  adalah  maslahat,  maslahat  manusia  yang  universal  atau  dalam ungkapan yang lebih operasional “keadilan sosial”. Tawaran teoritis ( ijtihady ) apapun  dan  bagaimanapun,  baik  di  dukung  dengan  nash  ataupun  tidak,  yang bisa  menjamin  terwujudnya  maslahat  kemanusiaan,  dalam  kacamata  Islam adalah sah, dan umat Islam terkait untuk mengambilnya dan merealisasikannya.  Sebaliknya,  tawaran  teoritis  apapun  dan  bagaimanapun, yang  secara  meyakinkan  dan  tidak  mendukung  terjaminnya  maslahat,  lebih- lebih  yang  membuka  kemungkinan  terjadinya  kemudaratan,  dalam  kacamata Islam, adalah fasid , dan umat Islam sebagai orang perorang atau bersama-sama berkewajiban menolaknya.
Seyogyanya,  hukum  haruslah  didasarkan  pada  sesuatu  yang  harus  tidak disebut  hukum,  tetapi  lebih  mendasar  dari  hukum,  tetapi  lebih  mendasar  dari hukum. Yaitu, sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang  harus  diperjuangkan,  yaitu: maslahah (keadilan). Wallahu  a’lam  bi  al sawab.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Abdul  Gani,  1994, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia , Cet. I; Jakarta: Gema Insasi Press.
Ali,  Achmad,  1998, Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukkum ,  Cet.  I, Jakarta: Yarsif Watampone.
--------,  2002, Menguak  Tabir  Hukum ( Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis ). Jakarta, Toko Gunung Agung.
Ali,  Muhhammad  Daud,  1994,  “ Hukum  Islam : Peradilan  Agama  dan Masalahnya ”  dalam Eddi  Rudiana  Arief  dkk ., Hukum  Islam  di  Indonesia Pemikiran dan Praktek . Cet. II, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
--------,  1996, Hukum  Islam : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia . Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Alim, Muhammad, 2010 Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam ( Kajian Komprehensif    Islam  dan  Ketanegaraan ).  Cet.  I;  Yogyakarta:  PT  LkiS
Printing Cemerlang.
Amin  Suma,  Muhammad,  2004, Himpunan  Undang-Undang  Islam  dan Pelaksanaannya di Negara Hukum Indonesia . Cet II, Jakarta: Rajawali Pers. Ash-Shiddiqy, Jimly, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi , Jakarta:
Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI.
Azizy, Qodri, 2003, Reformasi Bermazhab : Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern , Cet. I, Jakarta: Teraju.
Hasan H. Muhammad
‘Azzam,  Abd  al-‘Aziz  Muhammad,  2005,  Al- Qawa’id  Al-Fiqhiyah ,  Kairo,  Dar Al-Hadis.
Fachruddin,  Fuad  Mohd,  1966, Filsafat  dan  Hikmat  Syari’at  Islam .  Cet.  II,
Djakarta : Bulan Bintang.
Fanani, Muhyar, 2008, Membumikan Hukum Langit : Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana
Ichtijanto,  1994,  “ Perkembangan  Teori  Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia ” dalam  Eddi  Rudiana  Arief  dll ., Hukum  Islam  di  Indonesia  Perkembangan  dan Pembentukkan , Cet. II. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.