## ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN HAMBATANNYA PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA
Era Yudistira
(Akuntansi Syariah, IAIN Metro) erayudistira03@gmail.com
Diterima: Oktober 2019 Direvisi : November 2019 Diterbitkan: November 2019
Abstract : Distribution of profit-sharing financing until 2019 is still low compared to other financing, especially when compared to buying and selling financing such as  murabahah.  However,  from  profit  sharing  financing  using  mudharabah  and musyarakah contracts, mudharabah contracts are still very far away compared to musyarakah.  The  problem  in  this  research  is  any  obstacles  faced  by  banks  in channeling mudharabah financing.  This  research was conducted to find out how the  distribution  of  easy-to-grit  financing  and  obstacles  to  Islamic  Banking  in Indonesia.  The  nature  of  this  research  is  descriptive  qualitative.  The  study  was conducted by collecting literature from existing research in the form of journals, articles,  and  others.  Barriers  to  distribution  can  arise  from  internal  banks  and customer aspects as mudarib. Among them can be arising from the limitations of human  resources  who  understand  about  the  characteristics  of  mudharabah financing, bank concern for customer limitations which is manifested in the form of formulating bank strategies in risk management, and the application of existing standards regarding mudharabah financing, customer misunderstanding of sharia principles, especially mudharabah and moral hazards carried out by customers as mudharib.
Keywords : Mudharabah Financing, Resistance
Abstrak : P enyaluran pembiayaan bagi hasil hingga 2019 masih rendah dibandingkan pembiayaan lainnya, terutama jika dibandingkan dengan pembiayaan jual beli seperti murabahah. Namun, dari pembiayaan bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah dan  musyarakah,  akad  mudharabah  masih  sangat  jauh  perkembangannya dibandingkan  dengan  musyarakah.  Permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini adalah  hambatan  apa  saja  yang  dihadapi  bank  dalam  melakukan  penyaluran pembiayaan  mudharabah.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana penyaluran  pembiayaan  mudahrabah  dan  hambatannya  pada  Perbankan  Syariah  di Indonesia.  Adapun  sifat  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualiatatif.  Penelitian dilakukan  dengan  mengumpulkan  literatur-literatur  dari  penelitian  yang  sudah  ada dalam  bentuk  jurnal,  artikel,  dan  lain-lain.  Hambatan  dalam  penyalurannya  dapat ditimbulkan  dari  internal  bank  dan  aspek  nasabah  sebagai  mudharib.  Diantaranya dapat  ditimbulkan  dari  keterbatasan  SDM  yang  memahami  tentang  karakteristik pembiayaan  mudharabah,  kepedulian  bank  terhadap  keterbatasan  nasabah  yang diwujudkan  dalam  bentuk  penyusunan  strategi  bank  dalam  pengelolaan  risiko,  dan penerapan  standar  yang  ada  tentang  pembiayaan  mudharabah,  ketidakpahaman nasabah  terhadap  prinsip  syariah  khususnya  mudharabah  dan    moral  hazard  yang dilakukan oleh nasabah sebagai mudharib.
Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Hambatan

## A. Latar Belakang
Bank syariah merupakan salah satu sistem perbankan yang digunakan di Indonesia. Sistem  pada  bank  syariah  berbeda  dengan  sistem  pada  bank  konvensional  yang  memang sudah  ada  sejak  lama  sebelum  bank  syariah  muncul.  Keberadaan  bank  sendiri  pada umumnya,  tidak  lain  adalah  sebagai  fasilitator  dalam  menghubungkan  pihak-pihak  yang memiliki  kelebihan  dana  dan  pihak-pihak  yang  membutuhkan  dana  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya,  baik  yang  bersifat  produktif  maupun  konsumtif.  Oleh  karena  itu, seharusnya  bank  berperan  penting  dalam  memenuhi  kesejahteraan  seluruh  lapisan masyarakat  mulai  dari  menengah  ke  bawah  ataupun  menengah  ke  atas.  Dengan  kata  lain bank memiliki tanggung jawab dalam hal pemerataan ekonomi di masyarakat.
Namun,  kepercayaan  masyarakat  dengan  kinerja  bank  yang  sering  kali  mengalami penurunan hingga kebangkrutan, menuntut adanya perbaikan sistem pada perbankan yang lebih  baik  dalam  menjalankan  fungsinya  tersebut. Bank  konvensional  menerapkan  sistem bunga dalam operasionalnya, sedangkan di dalam Islam bunga merupakan riba yang sangat tidak  dianjurkan  penerapannya  dalam  kehidupan  di  masyarakat.  Selain  karna  memang diharamkan,  riba  juga  membawa  dampak  yang  sangat  buruk  bagi  masyarakat.  Bunga merupakan tambahan yang harus diberikan oleh debitur sebagai pengguna jasa pinjaman yang  telah  diterima  dari  kreditur.  Tambahan  dalam  transaksi  pinjam  meminjam  masuk dalam  unsur  riba.  Uang  hanyalah  sebagai  alat  tukar  atau  alat  ukur  nilai  sebuah  barang, bukan  sebagai  alat  komoditi. 1 Dengan  kata  lain  munculnya  nilai  tambah  dari  sebuah transaksi  bukan  karena  pinjam  meminjam  uang  tetapi  dari  sebuah  kegiatan  ekonomi seperti jual beli, modal kerja dalam menjalankan usaha tertentu atau memproduksi barang tertentu.
Di  dalam  sistem  bagi  hasil  ini  terdapat  unsur  pembagian  untung  rugi  ( profit  loss sharing ) sehingga dirasa lebih adil untuk diterapkan dalam produk bank syariah, sedangkan di  dalam  sistem  bunga  dari  sisi  bank  hanya  mentransfer  risiko  kerugian  ( risk transfer ) kepada  nasabah  yang  menggunakan  produk  bank  konvensional.    Artinya,  sistem  bunga hanya memperhatikan imbal balik dari pengguna produk bank oleh nasabah tanpa melihat kondisi riil yang terjadi di lapangan khususnya pada nasabah yang memperoleh pinjaman bank. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh belahan dunia.
Sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  sangat  erat  kaitannya  dengan  kondisi  riil  yang terjadi di masyarakat. Sehingga apabila sistem bagi hasil ini bisa berjalan, maka akan sangat membantu  dalam  menggerakkan  sektor  riil  dalam  masyarakat.  Hal  ini  bisa  berdampak positif  dalam  mengontrol  terjadinya  peningkatan inflasi  yang  berlebihan.  Oleh  karena  itu, keberadaan bank syariah diharapkan dapat merubah sistem bunga dalam penyaluran dana bank menjadi sistem bagi hasil. Hal inilah yang menyebabkan adanya 2 sistem perbankan ( dual systme banking ) yang digunakan di Indonesia.
Perkembangan  bank  syariah  sendiri,  dimulai  sejak  berdirinya  BPR  Syariah Mardhotillah, BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera pada tahun 1991 di bandung. Dan diikuti oleh Bank Muamalat pada tahun 1992 setelah disahkannya UU Perbankan Nomor 7 tahun
1 Dalam Adi Warman Karim, “ Konsep uang dalam Islam ”, Modul Mata Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Islam, Yogyakarta FE UGM
1992  tentang  bank  bagi  hasil. 2 Dan  hingga  saat  ini  Indonesia    sudah  memiliki  14  Bank Umum yang opersionalnya menggunakan prinsip syariah.
Tuntutan bank syariah dalam menggerakkan sektor riil menyebabkan bank berisiko tinggi terhadap likuiditasnya. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan antara jumlah dana pihak  ketiga  dengan  jumlah  pembiayaan  yang  rata-rata  mendekati  angka  100%.  Yang berarti bahwa seluruh dana yang dihimpun dari pihak ketiga seluruhnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Seperti yang dapat kita lihat pada data di bulan Juni 2019  FDR  Bank  Syariah  mencapai  100,39%  dan  risikonya  pembiayaan  sebesar  2,10%. 3 Berdasarkan  standar  tingkat  risiko  pembiayaan  yang  diatur  dalam  Peraturan  OJK  Nomor 15/POJK.03/2017,  bank  syariah  dalam  pengelolaan  pembiayaan  yang  baik  karna  masih berada di bawah 5%.

## Tabel 1. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Di Bank Syariah
Tahun 2016-2019 (dalam Miliar) Keterangan Tahun 2016 2017 2018 2019 Pembiayaan : Bagi Hasil 94.752 128.021 146.573 155.364 Jual Beli 145.184 157.890 164.135 168.209 Sewa 9.151 9.233 10.597 10.689 Total 249.087 295.144 321.305 334.262
Sumber : Data diolah (SPS Juni 2019)
Dapat  diihat  dari  Tabel  1,  perkembangan  pembiayaan  pada  bank  syariah  semakin meningkat tiap tahunnya. Dari data tersebut, peningkatan yang terjadi di tahun 2017 cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 yakni sebesar 18,49 %,  sedangkan di tahun  2018  hanya  meningkat  sebesar  8,86%.  Untuk  tahun  2019  di  bulan  Juni  ini, peningkatan terjadi baru sebesar 4,03%.  Pembiayaan yang disalurkan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa memiliki porsi yang berbeda dan didominasi oleh pembiayaan jual  beli  dan  bagi  hasil.  Meskipun  sekilas  lebih  banyak  pembiayan  pada  porsi  jual  beli, namun  perkembangan  dari  pembiayaan  bagi  hasil  mengalami  kemajuan  dan  mampu menyaingi pembiayaan jual beli.
Tabel 2. Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah,

## Musyarakah dan Mudharabah tahun 2018-2019
Keterangan 2018 2019 Pembiayaan Murabahah 118.134 157.547 NPF 3.626   3,1% 5.045   3,2% Pembiayaan Mudharabah 5.477 13.973 NPF 81   1,5% 894   6,4%
2 Muhamad, Manajemen Bank Syariah , Yogyakarta : UPP STIM YKPN , 2018, hlm 18
3 Otoritas Jasa Keuangan, Statsitik Perbankan Syariah Juni 2019, Jakarta
Pembiayaan Musyarakah 68.644 140.199 NPF 2.593   3,8% 4.591   3,3% Sumber : Data Diolah 4
Tabel  2  menjelaskan  perkembangan  pembiayaan  murabahah,  mudharabah,  dan musyarakah di bulan Juni 2019, mulai dari jumlah penyaluran masing-masing pembiayaan dan jumlah pembiayaan bermasalahnya dalam bentuk Rupiah (Miliar) dan juga persentase. Untuk risiko pembiayaan, baik itu murabahah, musyarakah dan mudharabah, pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko pembiayaan yang paling tinggi dibandingkan yang lain sebesar  6,4%  di  tahun  2019.  Tidak  hanya  itu  saja,  peningkatan  risiko  pembiayaan  yang cukup drastis juga terjadi pada pembiayaan mudharabah yang ditahun sebelumnya hanya sebesar 1,5%.  Risiko pembiayaan dapat dilihat dari persentase Non Performing Financing (NPF) dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah pembiayaan  bermasalah.  Yang  artinya  dari    jumlah  pembiayaan  yang  telah  disalurkan, sekiannya persennya masuk ke dalam kategori pembiayaan yang  bermasalah. Dengan kata lain,  pengelolaan  bank  syariah  dalam  penyaluran  pembiayaan  mudharabah  masih  kurang baik dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji lebih jauh tentang bagaimana penyaluran pembiayaan mudahrabah dan hambatannya pada Perbankan  Syariah  di  Indonesia.  Sedangkan  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui penyaluran  pembiayaan  mudaharabah  pada  perbankan  syariah  di  Indonesia  dan hambatannya dalam penyaluran pembiayaan mudharabahnya.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Wirman Syafei membahas tentang Indeks  transparansi  Mudharib  dalam  rangka  upaya  menurunkan  risiko  pembiayaan mudharabah.  Penelitian  ini  dilakukan  melihat  komposisi  pembiayaan  mudharabah  lebih rendah  dibandingkan  dengan  pembiayaan  lainnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  risiko pembiayaan  mudharabah  yang  tinggi  sehingga  diperlukan  upaya-upaya  untuk  mengenal karakteristik  dari  risiko  pembiayaan  mudharabah  itu  sendiri  terutama  dari  sisi mudharibnya.Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penilaian  pengungkapan  dalam mengukur  tingkat  transparansi  mudharib  dengan  membandingkan  dua  perusahaan  yang terdaftar  dalam  bursa  efek  yakni  PT  Telkom  dan  PT  Bumi Resource .  Dari  dari  penelitian tersebut, didapat kesimpulan PT Telkom dinilai lebih transparan dibandingkan dengan PT Bumi Resource dalam  mengungkapkan  hal-hal  yang  diperlukan  oleh Shahibul Maal ketika hendak bekerja sama dengan Mudharib . 5
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini tentang faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penyaluran  pembiayaan  mudharabah  dengan  menggunakan rasio keuangan dan tingkat bagi hasil, ata bisa juga dikatakan internal perbankan itu sendiri. Dari  penelitian  tersebut  terdapat  pengaruh  negatif  antara  FDR  terhadap  pembiayaan mudharabah.  Dan  pengaruh  positif  antara  ROA,  CAR,  dan  tingkat  bagi  hasil  terhadap pembiayaan  mudharabah.  Apabila  dilihat  secara  simultan  dari  variabel  terikat  tersebut berpengaruh  hanya  sebesar  39,5%  terhadap  pembiayaan  mudharabah  dan  sisanya
4 Ibid
5 Ade Wirman Syafei, “ Indeks Transparansi Mudharib : Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 1, Maret 2012, h. 151
dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya. 6 Artinya  pada  bank  umum  syariah  semakin  banyak penyaluran pembiayaannya maka semakin sedikit jumlah pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan  pembiayaan  murabahah  yang  lebih  dominan  dibandingkan  pembiayaan  bagi hasilnya, terutama mudharabah. Sedangkan jika kondisi return dan permodalan dari bank syariah  tinggi,  maka  pembiayaan  mudharabah  yang  disalurkan  pun  juga  semakin  besar. Tidak  hanya  itu,  ketika  bank  syariah  menawarkan  tingkat  bagi  hasil  yang  tinggi  kepada mudharib, maka jumlah pembiayaan mudharabah juga akan semakin besar.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan  studi  pustaka.  Yang  dimaksud  deskriptif  kualitatif  adalah  suatu  metode dalam  mencari  fakta  status  kelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  sistem pemikiran  ataupun  suatu  peristiwa  pada  masa  sekarang  dengan  interpretasi  yang  tepat dengan  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  di  alami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  tindakan  dan  lain-lain,  secara  holistik  dengan  cara  mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 7 Dapat dikatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  beberapa  hambatan  yang  dihadapi  bank  syariah  di  Indonesia  dalam menyalurkan pembiayaan mudharabahnya dengan menggunakan literatur, data, artikel dan jurnal yang sudah ada.

## Kajian Pustaka

## 1. Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah
Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Berbeda  dengan  bank  konvensional  yang  menggunakan  istilah  pinjaman/kredit. Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berupa transaksi  bagi  hasil,  sewa  menyewa,  jual  beli,  dan  pinjam  meminjam  (untuk  kebajikan). 8 Dengan kata lain, dalam kegiatan pembiayaan, bank syariah harus memiliki objek yang akan dibiayai oleh bank yang tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah dalam Islam.
Mudharabah merupakan akad yang digunakan dalam transaksi penanaman dana dari pemilik dana ( shahibul maal ) kepada pengelola dana ( mudharib ) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah, pembagian hal usaha antara kedua belah pihak  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati  sebelumnya.  Terdapat  dua  jenis  akad mudharabah  yang  diaplikasi  pada  perbankan  syariah.  Yang  pertama  akad  mudharabah mutlaqah merupakan jenis akad mudharabah untuk ekgiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi  oleh  spesifikasi  jenis  usaha,  waktu,  dan  daerah  bisnis  sesuai  dengan  permintaan pemilik dana. Dan yang kedua mudharabah muqqayadah yakni mudharabah untuk kegiatan usaha  yang  cakupannya  dibatasi  oleh  spesifikasi  jenis  usaha,  waktu,  dan  daerah  bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana. 9
Pada  sisi  pembiayaan,  akad  mudharabah  digunakan  untuk  pembiayaan  modal  kerja dan  investasi  khusus.  Pembiayaan  modal  kerja  digunakan  sebagai  modal  kerja  untuk perdagangan,  industri  ataupun  jasa.  Sedangkan  investasi  khusus  dimana  sumber  dana khusus  dengan  penyaluran  khusus  pula  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh
6 Nur Gilang, “Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia ” , Accounting Analysis Journal 2 (1), (Semarang : UNS, 2013), h.96-103
7 Sedarmayanti, Metodologi Penelitian , (Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 31
8 Muhamad, Manajemen Bank Syariah , hlm 117
9 Ibid
shahibul mal. Dan ini sesuai dengan jenis-jenis akad yang ada pada mudharabah. 10 Di dalam bank  syariah,  mekanisme  yang  digunakan  dalam  pembiayaan  mudharabah  dimana  bank syariah  bertindak  sebagai  pemilik  modal  memberikan  investasi  modal  kerja  kepada nasabah  dalam  bentuk  kerja  sama  atas  pengelolaan  sebuah  usaha  yang  dikelola  langsung oleh  nasabah  ( mudharib ).  Sebagai  pemilik  modal,  bank  syariah  tidak  memilik  hak  dalam pengelolaan usaha tersebut, namun hanya sebagai pengawas dan memantau jalannya usaha berdasarkan  informasi-informasi  yang  didapat  dari  laporan  usaha  yang  diserahkan  oleh mudharib yang dalam hal ini adalah nasabah. Modal kerja yang diberikan kepada nasabah dapat  berupa  uang  ataupun  barang/persediaan  yang  bisa  digunakan  dalam  membantu jalannya usaha nasabah. jumlah invetasi harus jelas dalam akad, dan pengembalian modal tersebut dapat dikembalikan dengan cara cicilan ataupun di akhir akad. Dalam mudharabah, sejak  awal  akad,  hanya  bank  syariah  saja  yang  menyertakan  modalnya  dan  ketika  terjadi kerugian  maka  pihak  pemodal  yang  menanggung  semua  kerugian  materi  dari  usaha tersebut. Secara tidak langsung nasabah pembiayaan juga menanggung kerugian meskipun tidak secara materil, tetapi dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan juga tidak menerima hasil dari usaha tersebut.
Ketika  dari  kegiatan  usaha  tersebut  mendapatkan  keuntungan  maka  dapat  dibagi hasilnya  berdasarkan  nisbah  (persentase  bagi  hasil)  yang  telah  disepakati  di  awal  akad. Dasar dari pembagian bagi hasil ini bisa menggunakan profit sharing atau revenue sharing . Profit  sharing merupakan  metode  yang  digunakan  dalam  pembagian  keuntungan berdasarkan  laba  bersih  yang  didapat  dari  usaha  tersebut,  sedangkan revenue  sharing menggunakan  laba  kotornya  dalam  menghitung  pembagian  hasil  untuk  bank  syariah  dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
Banyak  manfaat  dari  pembiayaan  mudharabah  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  yang  menggunakan  jasa  perbankan  syariah  tersebut.  Pembiayaan  ini  mampu memotivasi  masyarakat  untuk  lebih  mandiri  dan  kerja  keras  dalam  mendapatkan penghasilan.  Sesuai  dengan  hadits  Rasulullah  SAW, tidaklah seseorang makan makan yang lebih baik dari pada makan dari hasil kerjanya sendiri dan sesunggunya Nabi Daud AS makan dari hasil buah tangan (pekerjaan) nya sendir i (HR Al. Bukhari, hadits 2072) Bahkan dalam hadits  lainnya  menyebutkan  bahwa perkerjaan  yang  paling  utama  adalah  pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perniagaan yang baik . 11
Dari  sisi  keuntungan  yang  akan  didapat  dari  pihak  nasabah  pembiayaan,  meskipun bersifat  fluktuatif,  namun  ketika  usaha  nasabah  memiliki  peningkatan  dalam  usahanya maka akan berdampak positif pula  bagi bank. Karna bagi hasil dibagikan berdasarkan dari keuntungan  kegiatan  usaha  bukan  dari  jumlah  pokok  pembiayaan  seperti  halnya  yang digunakan  dalam  konsep  bunga.  Disamping  itu,  pembiayaan  mudharabah  tidak memberatkan  nasabah  karna  apabila  terjadi  kerugian  maka  akan  ditanggung  oleh  pihak bank.  Hal  tersebut,  akan  berdampak  pada  pengembalian  pokok  yang  bisa  saja  tergerus akibat  dari  kerugian  yang  dialami  dari  usaha  tersebut  dengan  catatan  tidak  terjadi kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah sebagai mudharib . Kemudian adanya kontrol dari pihak  bank  syariah  terhadap  usaha  yang  dijalankan  oleh  nasabah  haruslah  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Untuk  usaha  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  atau  melanggar
10 Ibid
11 HR. Al- Baihaqi dalam Al-Kubra 5/ 263 dishahihkan Al-Albari dalam Silsilah Ash Shahihah 607
syariat  dalam  Islam,  maka  bank  syariah  tidak  akan  membiayai  kegiatan  usaha  tersebut. Tidak  hanya  dari  konsep  bunga  yang  membedakan  antara  bank  syariah  dan  bank konvensional,  tetapi  bank  syariah  dengan  konsep  bagi  hasilnya  ( profit loss sharing ),  juga memperhatikan  hal-hal  lainnya  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam  dari segi  kebolehan  dan  keadilan  yang  akan  membawa  dampak  kemaslahahan  pada  seluruh umat manusia.

## B. Hasil dan Pembahasan
Beberapa  bank  syariah  di  Indonesia  masih  membatasi  pembiayaan  mudharabahnya seperti yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Porsi Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil Pada 14 Bank Syariah di
Indonesia Tahun 2019 (dalam Miliar) Keterangan Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil Murabahah Istishna Mudharabah Musyarakah BMS 4.037.605 - 5.415 1.593.489 BMI 14.539.784 3.463 461.934 15.241.515 Bank Panin Dubai 374.298 - 162.184 6.730.078 BNI Syariah 18.708.775 - 1.168.048 9.844.328 BRIS 12.586.510 3.021 439.824 8.839.641 BSM 39.397.740 308 2.609.607 23.719.342 Jabar Banten Syariah 3.350.805 3.059 238.309 1.370.364 Syariah Bukopin 1.589.246 2.434 93.456 2.358.872 Victoria Syariah 198.183 - 43.924 794.608 Aceh 12.000.869 - - 1.172.739 BTPN Syariah 8.538.519 - - 5.000 BCA Syariah 1.566.215 - 384.937 2.481.342 BPD NTB 3.211.193 - - 1.859.485 Maybank Syariah Indonesia 5.563 - - - Sumber : Data diolah 12
Dari  Tabel  3,  sebagian  besar  Bank  Syariah  di  Indonesia  didominasi  oleh pembiayaan  jual  beli.  Pembiayaan  jual  beli  tidak  hanya  disalurkan  dengan  menggunakan murabahah  saja,  namun  juga  menggunakan  akad  istishna.  Tapi  bisa  diihat  bahwa pembiayaan  murabahah  yang  lebih  banyak  disalurkan  daripada  istishna.    Sedangkan pembiayaan  bagi  hasil,  yang  seharusnya  menjadi  ciri  khas  dari  sebuah  bank  syariah,  di dominasi  dengan  pembiayaan  musyarakah.  Jika  kita  perhatikan,  ada  beberapa  bank  yang pembiayaan musyarakahnya mengimbangi bahkan melampaui pembiayaan murabahahnya seperti    Bank  Muamalat.  Bank  Panin  Dubai,  Syariah  Bukopin,  Victoria  Syariah,  dan  BCA
12 https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx
(diakses pada 19 September 2019)
Syariah. Dan bank syariah yang belum menyalurkan pembiayaan bagi hasilnya sama sekali adalah  Bank  Maybank  Syariah.  Sedangkan  untuk  pembiayaan  mudharabah  masih  sangat jauh dibandingkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah.
Penyaluran  pembiayaan  mudharabah  yang  cenderung  lebih  rendah  dibandingkan  dengan pembiayaan lainnya, termasuk yang sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil yakni musyarakah, terdapat  banyak  pandangan  yang  dianggap  sebagai  penyebab  terjadinya  hal  tersebut.  Adapun problematika  yang  dimaksud  kontrak  profit    loss  sharing  dikaitkan  dengan  teori  agency  problem, diperlukannya jaminan atas pembiayaan mudharabah, ketidaksesuaian penerapan manajemen aset pada  pembiayaan  bagi  hasil,  keterbatasan shahibul  maal ,  dan  ketidaktepatan  pembiayaan mudharabah pada proyek jangka pendek. 13 Kemudian faktor transparansi dari sisi nasabah sebagai mudharib adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat  menurunkan  tingkat  risiko  pada  penyaluran pembiayaan  mudarabah.  Indeks  transparansi  tersebut  dapat  dilihat  dari  empat  hal  yaitu  Kinerja Bisnis, Jaminan Bisnis, Keahlian Bisnis dan Komitmen Bisnis. 14
Selain transparansi, konsep lainnya yang menjadi penyebab sulitnya penyaluran pembiayaan mudharabah adalah konsep kejujuran dan amanah yang merupakan preferensi utama dari seorang muslim.  Berbeda  dengan  preferensi  non  muslim  yang  lebih  mengedepankan  keuntungan  yang besar. 15 Belum lagi masalah standarisasi produk mudharabah dan penyempurnaan regulasi lainnya dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  terutama  pengusaha  kecil  dan  menengah  yang  masih memerlukan  dukungan  moral  dalam  peningkatkan  usahanya.  Masyarakat  usaha  kecil  menengah belum  memahami  penerapan  konsep profit  loss sharing yang  ditawarkan  dalam  pembiayaan  bagi hasil pada bank syariah. 16 Masalah rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah dapat diihat dari 4  aspek  yaitu  aspek  internal  bank,  aspek  nasabah,  aspek  regulasi,  aspek  pemerintah  dan  intitusi lainnya. 17
Pada penelitian ini, hambatan yang ada pada bank syariah dapat memfokuskan pada dua sisi yakni muncul akibat dari internal bank syariah dan juga dari nasabah sebagai mudharib.
- Internal Bank Syariah
Dari  beberapa  penelitian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  problematika dalam rendahnya jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah salah satunya muncul dari  ketidaksiapan  bank  syariah  dalam  mengelola  pembiayaan  mudharabah  yang disalurkan  kepada  nasabah.  Dalam  hal  ini,  tidak  hanya  pengetahuan  dari  SDM  yang ada di bank syariah terkait karakteristik dari pembiayaan mudharabah, namun juga keterbatasan  dalam  mengukur  serta  mengatasi  risiko-risiko  yang  muncul  dari pembiayaan  mudharabah  itu  sendiri.  Tidak  seperti  risiko  yang  muncul  dari pembiayaan  jual  beli,  yakni  murabahah,  yang  dinilai  risikonya  lebih  kecil dibandingkan  dengan  pembiayaan  bagi  hasil  khususnya  mudharabah.  Penggunaan jaminan  sebagian  bagian  dari  mitigasi  risiko  pada  bank  syariah  juga  belum  bisa ditetapkan  terkait  dengan  belum  adanya  regulasi  yang  membahas  tentang  hal tersebut.
Regulasi terkait penerapan akad mudharabah pada produk bank syariah sendiri telah dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2019. Regulasi ini dibuat untuk dikembangkan lebih lanjut secara komprehensif menjadi penyusunan Standar Produk Mudharabah,
13 Eka Jati Rahayu, “Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah “, Jurnal Muqtasid Volume 4 No. 1, Juni 2013, h. 55
14 Ade Wirman Syafei, “ Indeks Transparansi Mudharib : Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah”.
15 Sofyan Rizal, “Kontrak Mudharabah, Permasalahan dan Alternatif Solusi”, www. Alhikmah.ac.id (diakses pada 18 September 2019)
16 Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, Syiah Hukum Vol XII No 3 November 2010, h. 285
17 Ascarya dan Diana Yumanita, “Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah di Indonesia”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Juni 2005, h. 7
yang  mencakup  analisis  pembiayaan,  manajemen  risiko,  contoh  kasus  pembiayaan mudharabah,  dan  perhitungan  kebutuhan  serta  kelayakan  usaha.    Hal  ini menyebabkan  bank  syariah  masih  membutuhkan  waktu  dalam  implementasinya  di lapangan  dan  kembali  lagi  kepada  bagaimana  kesiapan  SDM  yang  ada  pada  bank syariah dalam menerapkan standar yang telah diatur oleh OJK tersebut.
Kegiatan  usaha  yang  biasa  dilakukan  pada  aktivitas  pembiayaan  mudharabah oleh  nasabah  yang  dipengaruhi  oleh  keadaan  ekonomi  secara  global  menyebabkan kondisi yang fluktuatif, baik dari segi penghasilan ataupun kondisi usaha nasabah. Di dalam  pembiayaan  mudharabah,  bank  syariah  bertindak  sebagai shahibul  maal (pemilik modal) sehingga bank memiliki keterbatasan dalam menggali informasi yang terjadi  di  dalam  aktivitas  usaha  yang  dijalankan  oleh  nasabah.  Bank  syariah  hanya mendapatkan  informasi  perkembangan  usaha  melalui  laporan  keuangan  yang diserahkan oleh nasabah tanpa turut serta langsung dalam pengembangan usahanya. Bank  syariah  masih  berfokus  pada  pembiayaan  yang  rendah  risiko,  dan  hal  ini berkaitan  dengan  tujuan  dari  operasional  bank  yang  masih  berorientasi  pada keuntungan. Sedangkan operasional perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan  semata  tetapi  juga  berorientasi  pada  sosial  dan  humanis.  Tidak  bisa dipungkiri  memang,  bank  syariah  harus  tetap  menjaga  kepercayaan  nasabahnya sebagai deposan sehingga bank syariah tetap harus memerhatikan keberlangsungan dari  kegiatan  operasional  bank  syariah,  salah  satunya  dengan  meningkatkan profitnya.  Beberapa  faktor  internal  dapat  mempengaruhi  tingkat  pembiayaan mudharabah pada bank syariah, seperti tingkat ROA, CAR, dan bagi hasil. 18 Dari hasil tersebut,  dapat  diketahui  seberapa  besar  bank  syariah  mampu  meningkatkan  ROA, CAR,  dan  bagi  hasilnya  maka  penyaluran  pembiayaan  mudharabah  kepada  nasabah juga  ikut  meningkat.  Artinya  ketika  bank  syariah  dalam  keadaan  profit  yang  relatif rendah,  terutama  bagi  bank  syariah  yang  baru  berdiri  ataupun  masih  dalam pengembangan, maka kecenderungan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah lebih kecil dibanding dengan pembiayaan lainnya yang memiliki risiko lebih  rendah  dibandingkan  dengan  pembiayaan  mudharabah.  Ketika  bank  syariah berada dalam kondisi dan pengelolaan  yang baik maka bank cenderung menyalurkan lebih banyak pembiayaan mudharabah dari sebelumnya.
Bank  syariah  harusnya  juga  memiliki  perhatian  yang  besar  terhadap pengembangan  pembiayaan  mudharabah  di  masyarakat.  Mulai  dari  pemahaman terhadap  pentingnya  menjadi  masyarakat  yang  produktif,    karakteristik  dari pembiayaan mudharabah, sampai dengan pelaporan hasil perkembangan usaha yang dijalani. Tidak semua nasabah yang terlibat dalam pembiayaan mudharabah memiliki keahlian dalam bidang manajemen dan akuntansi,  terutama yang kegiatan usahanya menengah ke bawah, misalkan nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah untuk  pedagang-pedagang  kecil.  Usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  pada umumnya tidak memiliki laporan keuangan dan catatan atas transaksi yang memadai, disamping kejujuran dan transparansi dari bisnis nasabah yang harus siap dipantau
18 Nur Gilang, “Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia ” .
setiap  waktu. 19 Hal  tersebut  menjadikan  bank  syariah  sebagai  fasilitator  yang memiliki  peran  serta  peluang  dalam  mengembangkan  pengetahuan  mereka  saat mengelola sebuah usaha. Tidak hanya menengah ke bawah, tetapi juga berlaku untuk menengah  ke  atas.  Penyamaan  persepsi  bagi  semua  nasabah  dapat  terwujud,  yang akan  berdampak  pada  rasa  tanggung  jawab  atas  semua  pihak  dalam  menciptakan kesejahteraan bersama dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.
- Hambatan yang timbul dari Nasabah Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dan Diana Yumanita, salah satu  aspek  yang  menghambat  dalam  pengembangan  produk  pembiayaan mudharabah  adalah  nasabah.  Sebagian  besar  nasabah  tidak  memahami  secara  jelas tentang  prinsip-prinsip  yang  digunakan  pada  produk  bank  syariah,  bahkan  bagi masyarakat  muslim  sendiri.  Belum  banyak  yang  memahami  konsep  bagi  hasil  yang digunakan oleh bank syariah, dan menganggap konsep bagi hasil tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bunga yang ada pada bank syariah. Selain  itu, kecenderung pemilihan pembiayaan murabahah tidak hanya muncul dari pihak bank syariah tetapi juga  dari  pihak  nasabah.  Pengajuan  pembiayaan  murabahah  lebih  mudah dibandingkan  pembiayaan  mudharabah  karna  pada  saat  pengajuan,  nasabah  harus memiliki kegiatan usaha sebagai objek pembiayaan, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah,  dan  juga  harus  memiliki  prospek  yang  jelas  ke  depannya  sehingga  bank syariah terhindar dari risiko pembiayaan.
Kegiatan  pembiayaan  yang  ada  di  bank  syariah  harus  berlandaskan  sektor  riil agar dapat membantu menekan terjadinya inflasi di masyarakat. Pemahaman nasabah juga belum mengarah kepada pentingnya kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Kegiatan  ekonomi  yang  bersifat  produktif  memiliki  manfaat  yang  lebih  baik dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat konsumtif. Meskipun keduanya berdasar pada sektor riil, namun kegiatan usaha yang cenderung ke produktif akan menjadikan masyarakat lebih mandiri, inovatif, dan juga kreatif. Jika hanya mengandalkan pihak lain sebagai pencipta produk, maka masyarakat akan selalu bergantung pada pihak- pihak  yang  mampu  menghasilkan  produk-produk  tersebut  karna  kebutuhan masyarakat  akan  kebutuhan  hidupnya  cenderung  tidak  terbatas.  Terutama    ketika ada  pihak  yang  mampu  memfasilitasi  dalam  memenuhi  kebutuhan  konsumtif masyarakat,  maka  akan  semakin  sulit  menciptakan  masyarakat  yang  mandiri  dan produktif dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat. Secara  teknis,  kegiatan  usaha  yang  dibiayai  dengan  akad  mudharabah, sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  dari  mudharib.  Bank  syariah  sebagai  pihak shahibul maal memiliki keterbatasan dalam mengelola usaha tersebut. Meskipun bank syariah  bisa  bertindak  sebagai  pengawas  kegiatan  usaha,  namun  informasi  yang hanya bisa didapat dari mudharib belum mampu  menggambarkan keadaannya yang sebenarnya  dalam  usaha  tersebut.  Dalam  hal  ini,  nasabah  dituntut  untuk  selalu bersikap  jujur  dan  amanah  sehingga  informasi  terkait  pengelolaan  usaha  yang diberikan  kepada  bank  syariah akan lebih  transparan  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
19 Edi  Susilo  dkk.  “ Sharia  Complience Akad  Berbasis Natural  Uncertainty  Contract  (NUC) Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Jepara”. Al-Uqud Journal of Islamic Economics Volume 2 No. 1. (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2018). h. 20-37
Apabila usaha yang dijalankan nasabah memiliki prospek yang baik, maka akan berdampak  kepada  bagi  hasil  yang  diterima  oleh  bank.  Namun,  jika  nasabah melaporkan  hasil  usaha  tidak  sesuai  yang  sebenarnya  atau  malah  sebaliknya,  maka bagi  hasil  yang  diterima  oleh  bank  syariah  juga  tidak  akan  maksimal  karna  tidak sesuai  dengan  keuntungan  yang  dihasilkan  oleh mudharib .  Oleh  karena  itu,  adanya unsur  kesenjangan  informasi  ( asymetric  information ),  baik  dari  segi  pelaporan mengenai  keuntungan  ataupun  kerugian  usaha,  menyebabkan  kerugian  yang  besar dari  pihak shahibul  maal .  Ketika  terjadi  kerugian  dalam  usaha  tanpa  unsur kesengajaan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai pemilik modal.    Keterbatasan  dalam  menilai  usaha  nasabah  dari  keuntungan  riil  ataupun kerugian  yang  tidak  disengaja  inilah  yang  menyebabkan  penyaluran  pembiayaan mudharabah  lebih  berisiko  dibandingkan  dengan  pembiayaan  lainnya,  terutama pembiayaan berbasis jual beli.
Dari  beberapa  hal  yang  telah  diuraikan  diatas,  keberlangsungan  penyaluran  pembiayaan mudharabah untuk lebih baik dan maksimal kedepannya akan terbentuk jika kerja sama antara bank syariah  dan  nasabah  bisa  terjalin.  Kerja  sama  yang  dimaksud  adalah  pemahaman  serta  kesadaran dari  kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi  tidak  hanya  sebatas  pada  memenuhi  kepentingan  dan kebutuhan  masing-masing  pihak.  Tetapi  perlu  disadari  bahwa  pembiayaan  mudharabah  mampu memberikan  manfaat  jangka  panjang  dan  mengarahkan  masyarakat  untuk  dapat  meningkatkan produktivitasnya  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  ekonomi  ataupun  pemenuhan kebutuhannya  sehingga  dapat  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia  secara menyeluruh. Kelemahan pada penelitian ini, hasil pembahasan hanya melihat dari beberapa tulisan berupa artikel dan jurnal yang ada, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji lebih dalam  lagi  terkait  kendala  yang  dihadapi  oleh  bank-bank  syariah  yang  ada  dalam  menyalurkan pembiayaan  mudharabahnya,  karna  setiap  bank  syariah  memiliki  kondisi  dan  penanganan  yang berbeda.

## C. Kesimpulan
Dalam  menyalurkan  pembiayaan  mudharabah,  hambatan  yang  terjadi  dapat  timbul  dari internal  bank  syariah  dan  juga  nasabah.  Dari  sisi  bank  syariah  terkendala  dari  keterbatasan  SDM yang  memahami  tentang  karakteristik  pembiayaan  mudharabah,  orietansi  bank  syariah  dalam memperoleh keuntungan, kepedulian bank terhadap keterbatasan nasabah yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan strategi bank dalam pengelolaan risiko, dan penerapan standar yang ada tentang pembiayaan mudharabah. Sedangkan dari nasabah bisa muncul akibat dari ketidakpahaman nasabah terhadap prinsip syariah khususnya mudharabah dan moral hazard yang dilakukan oleh nasabah.

## D. Daftar Pustaka
Buku :
Adi  Warman  Karim, Konsep uang dalam Islam ,  Modul  Mata  Kuliah  Ekstrakurikuler  Ekonomi  Islam, (Yogyakarta FE UGM)
Muhamad, Manajemen Bank Syariah , (Yogyakarta : UPP STIM YKPN , 2018)
Otoritas Jasa Keuangan, Statsitik Perbankan Syariah , (Jakarta : Juni, 2019)
Sedarmayanti, Metodologi Penelitian , (Bandung : Mandar Maju, 2002),
Jurnal :
Ade  Wirman  Syafei,  “  Indeks  Trans paransi  Mudharib  :  Upaya  Menurunkan  Resiko  Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol 1, Maret 2012
Ade  Wirman  Syafei,  “Mencari  Solusi  Rendahnya  Pembiayaan  Bagi  Hasil  di  Perbankan  Syariah  di Indonesia”, Buletin Ekonomi Monete r dan Perbankan Juni 2005
Eka Jati Rahayu, “Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah “, Jurnal Muqtasid Volume 4 No. 1, Juni 2013
Neneng  Nurhasanah,  “Optimalisasi  Peran  Mudharabah  Sebagai  Salah  Satu  Akad  Kerjasama  Dalam Pengembanga n Ekonomi Syariah”, Syiah Hukum Vol XII No 3 November 2010
Nur  Gilang,  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia ” , Accounting Analysis Journal 2 (1), (Semarang : UNS, 2013)
Sofyan Rizal, “Kontrak Mudharabah, Permasalahan dan Alternatif Solusi”, www. Alhikmah.ac.id (diakses pada 18 September 2019)
Website :
https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan- perbankan/Default.aspx (diakses pada 19 September 2019)