## Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan: Analisis terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon Jae-In (2017-2018)
Bara Bhiswara
Departemen Hubungan Internasional

## Universitas Airlangga

## Abstrak
Sebagai  ‘middle  power’  yang  dikepung  para  ‘major  powers’,  kebijakan  luar negeri  Korea  Selatan  secara  umum  dibentuk  oleh  kepentingan  untuk menjembatani relasi kekuatan yang muncul di kawasan. Kompetisi pengaruh dari  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok,  opsi  kerjasama  internasional,  hingga provokasi  militer  Korea  Utara  di  Semenanjung  Korea  menjadi  dinamika  isu geopolitik senantiasa memunculkan tantangan tersendiri bagi presiden Korea Selatan yang tengah menjabat. Menggunakan metode analisis konten, artikel ini  berusaha  mengidentifikasi  bagaimana  kode  geopolitik  Korea  Selatan diartikulasikan dalam satu tahun masa kepresidenan Moon Jae-In. Berangkat dari sudut pandang geopolitik, pembahasan akan difokuskan dalam meninjau peta  retoris  Korea  Selatan,  bagaimana  Korea  Selatan  memposisikan  dirinya di  kawasan  dan  sistem  internasional,  dan  bagaimana  Korea  Selatan mengidentifikasi  kawan,  lawan,  dan  menjustifikasinya  kepada  audiens domestik dan internasional.

## Kata-kata kunci: Korea Selatan, Middle Power, Kode Geopolitik, Kebijakan
Luar Negeri, Semenanjung Korea
As a middle power that is surrounded by major powers, South Korea's foreign policies  are  generally  established  with  the  interest  of  bridging  the  emerging power relations in the region. The Competition of influence between the United States  and  China,  the  options  of  international  cooperation,  and  the  North Korean  military  provocation  on  the  Korean  Peninsula  are  the  geopolitical dynamics  that  always  pose  a  challenge  for  the  running  South  Korean president.  Using  content  analysis  methods,  this  article  seeks  to  identify  how South Korea's geopolitical codes are articulated in one year of Moon Jae-In's presidency. Departing from a geopolitical standpoint, the discussion will focus on  reviewing  South  Korea's  rhetorical  map,  how  South  Korea  is  positioning itself  in  the  region  and  the  international  system,  and  how  South  Korea identifies friends, opponents, and justifies them to domestic and international audiences.
Keywords: South Korea, Middle Power, Geopolitical Code, Foreign Policy, Korean Peninsula
20 7 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018

## Pendahuluan
Terletak di sebelah selatan Semenanjung Korea dan timur Daratan Asia, Korea  Selatan  merupakan  salah  satu  negara  middle  power  dengan lingkungan  geopolitik  yang  rawan  terhadap  tubrukan  kepentingan. Semenjak  berdirinya  sebagai  satu  negara,  Korea  Selatan  berperan sebagai  jembatan  antara  berbagai  benua  dan  kekuatan-kekuatan maritim, menjadikannya subjek setiap ada transisi kekuatan di kawasan. Pertumbuhan Tiongkok yang sangat pesat berikut pola aktivitasnya yang semakin  agresif  kemudian  memunculkan  kekhawatiran  besar  pada Korea  Selatan.  Fenomena  Rising  China  tersebut  berkonsekuensi langsung terhadap intensifikasi kompetisi dan rivalitas Tiongkok dengan negara  great  power  global  saat  ini,  Amerika  Serikat.  Konsekuensinya, Korea  Selatan  terjebak  dalam  kompetisi  kekuatan  antara  Amerika Serikat,  aliansi  militernya  sejak  1953,  dengan  Tiongkok,  partner ekonomi  terbesarnya  yang  semakin  menunjukkan  ambisinya  sebagai great power.
Aspek  geopolitik  berikut  relasi  kekuatan  yang  ada  di  dalamnya kemudian  menuntut  Korea  Selatan  untuk  dapat  bertindak  secara strategis.  Selama  ini,  Korea  Selatan  berupaya  keras  untuk  dapat berperan  sebagai  ‘penengah’  dengan  menekankan  aspek  seperti kooperasi  dan  dialog  sekaligus  menghindari  adanya  konflik  dan ketegangan.  Namun  demikian,  di  abad  ke-21,  menjaga  stabilitas  dan keseimbangan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi semakin  sulit  akibat  meningkatnya  agresivitas  Tiongkok  di  bawah pemerintahan Xi Jinping dan ambiguitas kebijakan AS di bawah Donald Trump.  Terpilihnya  Moon  Jae-in  sebagai  Presiden  Korea  Selatan  pada tanggal  10  Mei  2017  memunculkan  keingintahuan  tentang  bagaimana Moon  akan  memimpin  Korea  Selatan.  Belum  genap  menjabat  selama satu tahun sebagai Presiden, Moon menunjukkan adanya bentuk urgensi baru  dalam  kebijakan  luar  negeri  Korea  Selatan,  salah  satunya  dalam memfasilitasi  agenda  pertemuan  Inter-Korea,  yang  sebelumnya dilakukan  oleh  Kim  Dae-jung  dan  Roh  Moo-hyun,  dan  inisiatif  untuk memperluas  jangkauan  kerjasama  melalui  New  Southern  Policy  dan New  Northern  Policy.  Berangkat  dari  keadaan  tersebut,  penulis mencoba  mengurai  kode  geopolitik  Korea  Selatan  dalam  masa  satu tahun pemerintahan Moon Jae-in berikut pemetaannya dalam kawasan dan sistem internasional.

## Analisis Kode Geopolitik
Taylor dan Flint (2000) menjelaskan, kode geopolitik merujuk pada cara negara  dalam  mengorientasikan  dirinya  terhadap  dunia.  Pendefinisian terhadap  kode  geopolitik  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  lima  poin
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
utama. Pertama, kawan saat ini dan kawan potensial. Kedua, lawan saat ini  dan  lawan  potensial.  Ketiga,  bagaimana  mempertahankan  kawan saat  ini  dan  menjaga  kawan  potensial.  Keempat,  bagaimana  menyikapi lawan  saat  ini  dan  ancaman  yang  tengah  muncul.  Kelima,  bagaimana negara atau pemimpin menjustifikasi keempat kalkulasi kode geopolitik sebelumnya kepada publik domestik dan komunitas global.
Istilah  kode  mendenotasikan  sesuatu  yang  bersifat  teknis  sekaligus aplikatif, namun sesuai dengan nilai populer dan objektif kebijakan luar negeri  (Djikink  1998).  Itulah  mengapa  justifikasi  terhadap  audiens menjadi  variabel  esensial  yang  mengikat  kode  geopolitik,  dimana pemimpin  suatu  negara  perlu  meyakinkan  bahwa  apa  yang  dilakukan adalah  untuk  kepentingan  bersama.  Gaddis  (1982)  menjelaskan  bahwa kode geopolitik tersebut dapat berubah, bergantung pada asumsi terkait kepentingan  dan  ancaman  terhadap  suatu  negara,  dan  pada pemerintahan tertentu dan situasi yang dipersepsikan tengah dihadapi. Itulah  mengapa  persepsi  suatu  pemerintahan  terhadap  kepentingan tertentu dapat mendorong proses terbentuknya kode geopolitik.
Dalam  artikel  ini,  analisis  kode  geopolitik  dilakukan  melalui  analisis data  secara  sistematis.  Kelebihan  dari  sistem  ini  adalah  analisis  tidak diawali  dengan  suatu  argumen  kemudian  dijustifikasi,  melainkan simpulan  analisis  diambil  dari  data-data  yang  disajikan  (Ambrosia  dan Lange 2014). Pidato kepresidenan merupakan bentuk geopolitik praktis yang  kemudian  menjadi  salah  satu  sumber  utama  dari  analisis  kode geopolitik.  Pemilihan  pidato  kepresidenan  sebagai  sumber  utama  dari artikel  ini  dikarenakan  pidato  kepresidenan  menunjukkan  bagaimana pembuat  kebijakan  luar  negeri  mengartikulasi  dan  mengkodifikasi kultur  geopolitik  melalui  produksi  narasi  geopolitik  (O’Loughlin  et  al. 2005).  Penulis  akan  berfokus  pada  tiga  diskusi  utama.  Pertama  yaitu terkait  peta  konseptual  geografis  Moon.  Kedua,  positioning  Korea Selatan  di  kawasan  dan  sistem  internasional.  Ketiga,  identifikasi  kode geopolitik dari segi relasi kekuatan dan hubungan antar negara.

## Peta Geografis Konseptual Korea Selatan
Rethorical  map  atau  pemetaan  retoris  oleh  suatu  negara  ditunjukkan dari jangkauan geografis dari pidato-pidato presidensial, dengan melihat negara dan kawasan yang lebih banyak dijadikan referensi dibandingkan negara  dan  kawasan  yang  lain  (Ambrosio  dan  Lange  2014).  Pada pembahasan  ini,  penulis  akan  mengawali  dengan  pemetaan  secara kuantitatif  dan  numerik  berdasarkan  pidato  kepresidenan  Moon, dilanjutkan  dengan  analisis  kualitatif  terhadap  konteks  dari  simpulan yang diambil dari tinjauan sebelumnya. Perlu diingat bahwa persebaran tersebut  tidak  merata,  dimana  jumlah  dicantumkannya  suatu  negara
20 9 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
antar pidato dapat sangat berbeda. Namun demikian, analisis ini dapat membantu  melihat  bagaimana  degree  of  emphasize  dan  scope  basis pemikiran geopolitik yang dimiliki seorang pembuat kebijakan terhadap suatu  wilayah  atau  negara  (Flint  2000).  Berikut  adalah  lima  besar negara dan wilayah yang digunakan sebagai referensi oleh Moon dalam 42 pidato presidensial yang dipublikasikan.
Tabel 1. Lima Besar Rujukan Negara dan Wilayah Peringkat  Negara Jumlah  Kawasan Jumlah 1 Korea Utara 161 Semenanjung Korea 158 2 Amerika Serikat 81 Asia Timur Laut 56 3 Rusia 78 Eurasia 17 4 Jepang 42 Amerika Latin 9 5 Tiongkok 7 Asia Timur 8
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pemetaan  retoris  dari pemikiran  geopolitik  Moon  masih  sangat  didominasi  di  kawasan, dengan Korea Selatan sebagai peringkat pertama dari klasifikasi negara dan Semenanjung Korea dari klasifikasi kewilayahan. Penyebutan Korea Utara  hampir  selalu  diikuti  dengan  diskusi  terhadap  Semenanjung Korea, dan dalam sebagian lain dalam pidato-pidato juga ditarik dalam konteks yang lebih luas, yakni di Asia Timur Laut. Hal yang menarik dari pemetaan  di  atas  adalah  posisi  Rusia  dan  Eurasia  di  peringkat  yang sama, yaitu peringkat tiga, mengalahkan negara tetangga Korea Selatan, Jepang  dan  Tiongkok,  dan  berada  di  atas  kawasan  Amerika  latin  dan Asia  Timur.  Namun  demikian,  perlu  diperhatikan,  meskipun  memiliki jumlah  yang  bersaing  dengan  Amerika  Serikat,  degree  of  emphasize terhadap  Rusia  hanya  berpusat  pada  beberapa  pidato  saja,  sedangkan Amerika  Serikat  lebih  merata,  dimana  Amerika  Serikat  muncul  di  dua puluh satu pidato kepresidenan sedangkan Rusia hanya muncul di tujuh pidato.  Tingginya  tingkat  rujukan  nama  negara  secara  berkelanjutan menunjukkan bahwa negara tersebut berada di barisan depan pemikiran geopolitik  seorang  pembuat  kebijakan  (Ambrosio  dan  Lange  2014). Tiongkok sendiri hanya muncul sebanyak tujuh kali, berada di peringkat yang sama dengan Asia Timur.
Penulis menemukan, dari dua puluh enam pidato yang mencantumkan Amerika Serikat, sebanyak tiga puluh delapan kali konsep ‘Aliansi ROK- US’  muncul.  Pola  ini  mengulang  era  kepemerintahan  Myung-bak  yang bersifat Amerika-sentris dalam aspek keamanan. Hal yang membedakan
adalah,  Moon  tidak  mengusung  ide  kerjasama  keamanan  trilateral antara Korea Selatan-Amerika Serikat-Jepang, seperti yang diungkapkan  Myung-bak  (Lee  2016).  Penekanan  terhadap  penegakan aliansi  ROK-US  tersebut  dinarasikan  dalam  dua  isu  utama.  Pertama, terkait  penyelesaian  isu  nuklir  di  Semenanjung  Korea.  Kedua,  sebagai bentuk  peningkatan  kapabilitas  pertahanan  militer  Korea  Selatan. Kemunculan  dua  isu besar  tersebut  merupakan  konsekuensi  tantangan geopolitik  yang  dihadapi  Korea  Selatan  semenjak  Moon  menjabat sebagai  presiden.  Meskipun  keduanya  merupakan  tema  yang  telah menjadi  permasalahan  pemerintahan  sebelumnya,  namun  di  era  Moon muncul intensifikasi masalah yang menuntut Moon untuk bersikap lebih tegas.  Sebagai  rekan  kerjasama  militer  terbesar  sekaligus  terkuat, intensifikasi  aliansi  dengan  Amerika  Serikat  dibutuhkan  oleh  Korea Selatan  untuk  menghadapi  provokasi  uji  nuklir  Korea  Utara  di  tahun 2017.
Instalasi  sistem  pertahanan  balistik  Terminal  High  Altitude  Area Defense  (THAAD)  yang  merupakan  warisan  dari  kepemerintahan  Park Geun-hye  kemudian  muncul  menjadi  epitome  dari  kerjasama  militer ROK-US  yang  dilanjutkan  dalam  kebijakan  Moon.  Aliansi  ROK-US merupakan  kunci  dimana  usaha  deterrent  melawan  provokasi  Korea Utara  dikombinasikan  dengan  postur  pertahanan  yang  baik  dapat mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea (Moon 2017).
“Strong security is made possible with mighty defense capabilities. The Government  will  also  strive  to  further  enhance  self-reliant  defense capabilities.  It  will  also  lay  the  foundation  for  the  resolution  of  the North Korean nuclear problem.” (Moon 2017).
“I  will  safeguard  national  security  with  the  unwavering  ROK-US alliance  and  the  overwhelming  national  defense  capability.  We  all  are well-aware that peace is possible only when it is backed by strong and solid security.” (Moon 2017).
“The  national  defense  reform  is  a  mandate  from  the  people,  which cannot be delayed any longer. An intensive national defense reform is a responsibility  to  keep  the  people  and  homeland  safe  in  the  face  of  an especially grave security environment.” (Moon 2017).
“For  the  sake  of  peace  on  the  Korean  Peninsula,  I  will  crisscross  the globe.  If needed, I will  immediately fly to Washington.  I  will also visit Beijing and Tokyo and even Pyongyang under the right circumstances.” (Moon 2017).
Penekanan terhadap pentingnya pembangunan kekuatan nasional untuk mengamankan  warga  Korea  Selatan  dan  mewujudkan  perdamaian  di Semenanjung Korea tersebut kemudian menjadi suatu bentuk justifikasi di  mata  audiens  domestik  dan  internasional  terkait  kebijakan pertahanan  Korea  Selatan.  Justifikasi  terhadap  audiens  internasional
21 1 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
menjadi aspek penting, karena pasca Moon menjabat sebagai presiden, protes  Tiongkok  terhadap  THAAD  disuarakan  secara  konsisten  lewat sekitar  50  pernyataan  luar  negeri  hingga  melalui  sanksi  ekonomi  dan diplomatik informal (Meick dan Salidjanova 2017)
Dalam pidato inaugurasinya sebagai presiden, Moon menyebutkan “The ROK-US alliance will be further strengthened. In the meantime, I will have  serious  discussions  with  the  United  States  and  China  for  the resolution  of  issues  related  to  THAAD,”  (Moon  2017).  Sementara  ide mengenai  penguatan  aliansi  ROK-US  ditekankan,  tidak  satupun  dari tujuh  narasi  yang  ada  mereferensikan  Tiongkok  sebagai  sasaran justifikasinya  secara  eksplisit.  Meskipun  muncul  banyak  perdebatan terhadap  bagaimana  rapprochement  yang  terjadi  antara  Tiongkok  dan Korea Selatan di tahun 2018 terwujud, Moon sejauh ini telah menyikapi tensi  yang  muncul  dalam  hubungan  dengan  Tiongkok  secara  konsisten melalui penekanan aspek terhadap keamanan nasional dan perdamaian Semenanjung  Korea.  Hal  ini  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  balanced diplomacy  dari  Korea  Selatan,  dimana  Korea  Selatan  berusaha  untuk mengakomodasi kepentingan partnernya tanpa perlu mengantagoniskan salah  satunya.  Pola  ini  juga  diterapkan  oleh  Park  Geun-hye  sebelum  ia memantik  kontroversi  dengan  meresmikan  THAAD  menjelang impeachment.
Penegasan Moon sendiri akan penguatan aliansi ROK-US pada dasarnya telah menunjukkan bahwa tidak ada revisi kebijakan luar negeri. Namun disini,  Korea  Selatan  juga  bersikap  balanced  dengan  meyakinkan Tiongkok  akan  three  nos,  dimana  Korea  Selatan  sepakat  untuk  tidak menambah instalasi THAAD di negaranya, tidak terlibat dalam kerangka kerjasama sistem pertahanan misil yang dipimpin Amerika Serikat, dan untuk  tidak  terlibat  dalam  aliansi  trilateral  AS-Jepang-Korea  Selatan yang  diinisiasi  oleh  Amerika  Serikat  (Glasser  dan  Collins  2017). Bagaimanapun  juga,  Tiongkok  merupakan  negara  tetangga  Korea Selatan  dari  2000  tahun  yang  lalu  dan  masih  akan  menjadi  tetangga Korea  Selatan  2000  tahun  yang  akan  datang.  Upaya  Moon  untuk melanjutkan balanced diplomacy adalah bentuk akomodasi kepentingan  yang  selama  ini  menjadi  kunci  stabilitas  negara  Korea Selatan dalam menjalin hubungan dengan great powers.
Menyusul  di  peringkat  tiga,  tema  utama  dari  rujukan  Moon  terhadap Rusia  direfleksikan  dari  insiatif  Moon  dalam  memperkenalkan kerjasama New Northern Policy, yang ditujukan untuk negara Rusia dan negara-negara Eurasia. Seperti yang dikatakan Moon, “Korea is not just part  of  East  Asia,  but  the  starting  point  in  the  path  toward  Eurasia.” (Moon  2017).  New  Northern  Policy  sendiri  disusun  Moon  untuk menyinergikan  kerangka  kerjasamanya  dengan  New  East  Policy  yang diinisiasi Putin untuk mengembangkan Russian Far East.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
“The point where the New Northern Policy and the New East Policy meet is the Russian Far East.” (Moon 2017).
“Korea is the optimal partner in the development of the Russian Far East  being  pushed  by  the  Russian  Government.  Korea’s  New Northern  Policy  is  also  predicated  on  cooperation  with  Russia.” (Moon 2017).
Adanya  sanksi  ekonomi  dan  diplomatik  Tiongkok  dengan  menutup  50 perusahaan  Korea  Selatan  menjadikan  diversifikasi  hubungan  dagang menjadi  suatu  kebutuhan.  Meskipun  kini  Tiongkok  dan  Korea  Selatan telah  melakukan  upaya  normalisasi  hubungan,  Korea  Selatan  telah menerima pengalaman bagaimana cara Tiongkok memainkan economic leverage  yang dimiliki memiliki dampak yang besar terhadap stabilitas ekonomi  negara.  Apabila  ditinjau  pada  konteks  yang  lebih  jauh  dari pidato yang disampaikan, diversifikasi hubungan dagang Korea Selatan juga  diperluas  oleh  Moon  pada  negara-negara  seperti  Vietnam,  Dubai, dan Filipina (Hani.co.kr 2017).
Tema  besar  dari  pidato  yang  merujuk  Jepang  sendiri  bertemakan  isu historis  terkait  era  kolonialisme  dan  imperialisme  Jepang.  Insiden perbudakan  seksual  atau  comfort  women  di  tahun  1910-1945 dipermasalahkan  oleh  Moon  karena  menyayangkan  Jepang  yang menutup  kasus  tersebut  “with  just  a  word”  (Moon  2017).  Pengakuan historis,  menurut  Moon,  tidak  dapat  diubah  menyesuaikan  situasi politik  domestik  Jepang,  melainkan  diresolusi  melalui  prinsip internasional yang mencakup restorasi kehormatan korban, kompensasi, klarifikasi realita, dan janji untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama,  serta  sejalan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  konsensus nasional  (Moon  2017).  Penolakan  Jepang  terhadap  hak  Korea  Selatan atas  Kepulauan  Dokdo  juga  kemudian  dinilai  memuat  visi  imperialis (Moon 2017).
Namun  demikian,  Moon  juga  menyebutkan  bahwa  isu  historis,  meski tidak  diabaikan,  tidak  dijadikan  hambatan  untuk  memperkuat kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan. Moon berharap Korea dan Jepang  dapat  menjadi  partner  yang  memahami  satu  sama  lain  dan mengarah  pada  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan perkembangan  negara  bersama  (Moon  2017).  Moon  juga  mengatakan bahwa sebagai negara tetangga dengan lokasi geografis terdekat, Jepang dan Korea Selatan diharapkan dapat menyongsong masa depan bersama berdasarkan rekonsiliasi dan refleksi diri (Moon 2017).
Tiongkok sendiri, meskipun  merupakan partner  dagang terbesar  Korea Selatan,  berada  di  peringkat  terbawah  dengan  tujuh  referensi.  Dalam pidato  inaugurasinya,  Moon  menyebutkan,  “I  remain  committed  to doing all I can for the settlement of peace on the Korean Peninsula. The ROK-US alliance will be further strengthened. In the meantime, I will
21 3 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
have  serious  discussions  with  the  United  States  and  China  for  the resolution  of  issues  related  to  THAAD.”  (Moon  2017).  Setelah  pidato tersebut, tak ada konteks yang bersifat primer, baik yang membahas isu THAAD maupun isu lainnya. Korea Selatan sendiri, meskipun kemudian melakukan  normalisasi  hubungan  dengan  Tiongkok,  dihadapkan  pada kontroversi instalasi THAAD, tidak melibatkan Tiongkok secara eksplisit sebagai  audien.  Tiongkok  hanya  dilibatkan  dalam  justifikasi  Moon kepada  audiens  domestik  dan  internasional  bahwa  instalasi  THAAD merupakan upaya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dan untuk  memperkuat  gestur  pertahanan  negara  guna  melindungi  rakyat dari ancaman nuklir.

## Middle Powership dan Peran Korea Selatan dalam Sistem Internasional
Konsep  middle  power 1 selama  lebih  dari  satu  dekade  telah  menjadi karakteristik  dari  narasi  diplomatik  Korea  Selatan.  Namun  demikian, pada  praktiknya,  eksekusi  dari  diplomasi  middle  power  tersebut tidaklah konsisten antar pemerintahan yang menjabat di Korea Selatan, baik dalam aspek gambaran, intensi, dan kebijakan (Kim 2016). Kajian terhadap  Kode  geopolitik  Moon  Jae-In  dalam  satu  tahun  pidato kepresidenan  terkait  konsep  middle  powership  kemudian  memperkuat argument  terhadap  dinamika  pendefinisian  terhadap  konsep  tersebut. Apabila  hasil  kajian  disandingkan  dengan  penelitian  milik  Kim  (2016) terkait  pendefinisian  middle  powership  di  era  Roh  Moo-hyun,  Lee Myung-bak,  dan  Park  Geun-hye,  maka  akan  didapat  analisis  sebagai berikut:
Tabel 2. Konsep middle power dalam diskursus kebijakan Korea Selatan
Roh Moo- Hyun (2003-08) Lee Myung- bak (2008-13) Park Geun- hye (2013-2017) Moon Jae-in (2017- sekarang) Ideologi Progresif Konservatif Konservatif Progresif Fokus konseptual geografis Regional Global Rethinking China Regional dan Global
1 Middle  power  sendiri  merujuk  pada  peringkat  relatif  suatu  negara  dalam  hierarki  sistem internasional,  terletak  di  bawah  great  power  dan  di  atas  minor  power,  berdasarkan  aspek kapabilitas,  kekayaan,  kapasitas  dan  reputasi  diplomatic,  stabilitas  domestic,  hingga  aset  hard power  (Schwller,  2017).  Selengkapnya:  Schwller,  Randall,  2017.  “The  Concept  of  Middle  Power”. Tersedia di: https://mershoncenter.osu.edu/media/media/publications/cvs/SchwellerR-cv17.pdf
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
Roh Moo- Hyun (2003-08) Lee Myung- bak (2008-13) Park Geun- hye (2013-2017) Moon Jae-in (2017- sekarang) Self- identity  Hub Asia Timur Laut  Penyeimban g Jepang- Tiongkok  Fasilitator kooperasi regional (NAI) ‘Global Korea’ Middle Power Anggota G20, OECD, dan DCA Jembatan negara kaya dan miskin Menghormati masyarakat global Enggan mempromosik an identitas Middle Power, kecuali dalam MIKTA Responsible Middle Power Anggota G20, OECD, dan FEALAC Security hub di Asia Timur Laut Area aplikasi kebijakan  Kerjasama ekonomi  Keamanan  Kerjasama ekonomi  Perubahan Iklim  Pembangunan internasional Pembangunan Internasional  Kerjasama ekonomi  Terorisme
 Pembanguna
n internasional  Kerjasama keamanan Keamanan  Mengurangi ketergantun gan pada aliansi  US- ROK  Mengejar arsiktektur keamanan Asia  Timur Laut  AS-sentris  Kerjasama keamanan AS- Jepang-Korea Balanced Diplomacy antara US- Tiongkok  Mengandalka n AS  Balanced Diplomacy Tiongkok-AS  Menyanggah kerjasama AS-Jepang- Korea
“As  a  responsible  middle  power  that  rose  from  the  tragedy  of  war and  has  achieved  economic  development  and  democratization, Korea  intends  to  make  active  contributions  to  world  peace  and stability.” (Moon 2017).
“As a middle power standing tall in the international community, the Korean government was able to announce the New Northern Policy and  the  New  Southern  Policy.  I  was  also  able  to  continue  to  stress the need for dialogue in inter-Korean relations.” (Moon 2018).
Dalam  pernyataan  tersebut,  Moon  mendefinisikan  diri  Korea  Selatan sebagai  responsible  middle  power.  Konsep  ini  merujuk  pada  peranan middle  powership  dalam  skala  global,  baik  sebagai  pemimpin,  aktivis, atau  perumus  agenda  (Lee  2016).  Dalam  pemerintahan  sebelumnya, identitas  tersebut  dipromosikan  oleh  pemerintahan  Park  Geun-hye melalui slogan “responsible middle power contributing to world peace
21 5 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
and  prosperity”.  Promosi  tersebut  ditunjukkan  dengan  inisiatif  Park Geun-hye  dalam  MIKTA  di tahun  2013.  Namun demikian,  keterlibatan dalam MIKTA belum cukup untuk menyebut dirinya sebagai responsible middle  power.  Dalam  satu  tahun  masa  kepresidenannya,  Moon menunjukkan  intensi  yang  diiringi  dengan  aksi  dalam  memperkuat identitas  Korea  Selatan  sebagai  responsible  middle  power.  Dalam pembahasan  sebelumnya,  OECD,  G20,  FEALAC,  AIIB,  dan  WHO muncul  menjadi  platform  dalam  diskursus  pernyataan  presidensial. Bentuk inisiatif atau partisipasi Moon dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3. Korea Selatan sebagai Responsible Middle Power.
Platform Tahun  Inisiatif/Partisipasi G20 2017 Memperluas  bantuan  kemanusian  terhadap negara terdampak isu terorisme Mendukung  peningkatan  kapabilitas  Financial Action Task Mengusulkan  pembentukan  global  financial safety net ASEAN 2017 Memperkenalkan  inisatif  kerjasama  New Southern Policy kepada negara-negara ASEAN untuk memperdalam kerjasama ROK-ASEAN Mendorong  ASEAN  sebagai  komunitas  yang berfokus  pada  Three  Ps:  People,  Prosperity, Peace. FEALAC 2017 Mempromosikan inisiatif sinergi New Southern  Policy  dengan  New  Northern  Policy yang  mencakup  Rusia  dan  negara-negara Eruasia AIIB 2017 Komitmen  partisipasi  aktif  dan  mengenalkan action  plan  untuk  meningkatkan  rasio produksi  energi  melalui  sumber  terbarukan hingga 20% WHO 2017 Komitmen  implementasi  Paris  Agreement  dan memperkenalkan  rencana  anggaran  100  juta dollar  bantuan  kemanusiaan  untuk  13  negara berkembang 2020. MERCOSUR  2018 Menandatangani Free Trade Agreement (FTA) dengan  lima  negara  Amerika  Tengah,  yakni Panama, Costa Rica, Honduras, El Salvador.
Dalam upaya perwujudan identitas tersebut, Moon membawa pola yang serupa  dengan  Lee  Myung-bak  melalui  keterlibatan  aktifnya  dalam berbagai  platform  internasional.  Penekanan  Moon  terhadap  identitas responsible middle power tersebut pada dasarnya bersifat krusial dalam percaturan  hubungan  internasional.  Dengan  semakin  diakuinya  Korea
Selatan  sebagai  middle  power,  maka  legitimasi  Korea  Selatan  sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang semakin meningkat dan berdampak  pada  meningkatnya  kapasitas  dan  kapabilitas  diplomatik Korea  Selatan.  Salah  satu  refleksi  praktis  dari  nilai  strategis  tersebut dapat  dilihat  dari  kebijakan  New  Northern  Policy  dan  New  Southern Policy  yang  juga  dipromosikan  kepada  negara-negara  berkembang  di Asia  Tenggara  dan  Eurasia  dan  melibatkan  mereka  dalam  kerangka kerja bersama major powers seperti Tiongkok dan Rusia.
Dalam  setiap  narasi  yang  dikembangkan,  Moon  selalu  menekankan aspek-aspek  seperti  kerjasama  internasional  sebagai  kunci  dari pembangunan  dan  perdamaian  dunia.  Namun  demikian,  Asia  Timur Laut  dan  Semenanjung  Korea  masih  menjadi  fokus  konseptual  utama yang  muncul  dalam  diskursus.  Adanya  inisiatif  baru  seperti  New Southern  Policy,  New  Northern  Policy,  dan  komitmen  di  berbagai platform  organisasi  internasional  dan  regional  memang  dibutuhkan untuk  memperkuat  identitas  Korea  Selatan  sebagai  responsible  middle power,  namun  isu  di  kawasan  masih  menjadi  medan  geopolitik  utama dari kebijakan luar negeri Korea Selatan.
Dalam aspek kerjasama keamanan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, middle  powermanship  Korea  Selatan  di  era  Moon  menekankan  pada aliansi  ROK-US,  meskipun  senantiasa  diimbangi  dengan  hubungan diplomatik  dengan  Tiongkok.  Berbeda  dengan  Lee  Myung-bak,  Moon menegasikan adanya ide kerjasama trilateral keamanan antara AS-Korea Selatan-Jepang. Meskipun belum terjawab mengapa hal tersebut secara tegas  dinegasikan  oleh  Korea  Selatan,  namun  pernyataan  tersebut bertepatan  dengan  bentuk  pemberian  jaminan  three  nos  kepada Tiongkok  yang  khawatir  terhadap  munculnya  aliansi  trilateral  di kawasan.  Selain  itu,  kerjasama  tersebut  sejalan  dengan  penekanan Moon  terhadap  greater  alliance  antara  Korea  Selatan  dan  Amerika Serikat,  serta  berdirinya  Korea  Selatan  sebagai  security  hub  di  Asia Timur Laut (Moon 2017).

## Relasi Kekuatan dan Situasi Geopolitik Korea Selatan
Berangkat  dari  penjabaran  di  atas  dan  analisis  terhadap  pidato kepresidenan  Moon  Jae-in,  dapat  dilakukan  identifikasi  kode geopolitik seperti dalam tabel berikut:
21 7 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
Tabel 3. Identifikasi kode geopolitik Korea Selatan, model Taylor dan
Flint (2000). Kode Geopolitik Aktor Sikap Justifikasi Kawan AS -Memperkuat aliansi ROK-US melalui kerjasama pertahanan militer dan diplomasi dengan Presiden Trump  Mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea  Melindungi keamanan masyarakat Korea Selatan Tiongk ok -Inisiatif melakukan upaya normalisasi hubungan bilateral -Salah satu pilar keamanan Semenanjung Korea THAAD ditujukan untuk melindungi warga Korea Selatan Rusia -Partner utama dalam New Northern Policy Korea Selatan sebagai responsible middle power dan bagian dari Eurasia Jepang -Anggota Six Party Talks -Elemen penting dalam stabilitas Semenanjung Korea melalui perbaikan hubungan Jepang-Korea Utara -Mendorong kerangka kerjasama bilateral Korea -Tetangga terdekat Korea Selatan -Memiliki kedekatan historis dan kultural yang kuat
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
Selatan-Jepang lebih jauh Kawan Potensial Korea Utara -Membuka ruang untuk dialog dan negosiasi -Menawarkan kerangka kerja ekonomi apabila denuklirisasi terwujud -Korea Selatan menginginkan unifikasi Korea yang tidak tergesa-gesa dan damai -Kooperasi Korea Utara dapat memunculkan perdamaian -Denuklirisasi membuka pintu terhadap kerjasama dan kesejahteraan dua negara Lawan Korea Utara -Mendorong AS untuk menghindari strategic patience dalam resolusi - Mengecam proyek nuklir Korea Utara dan mengonfrontasi nya dengan THAAD dan joint military exercise -Menganggu perdamaian Semenanjung Korea dan dunia internasional Lawan/ Ancaman potensial Korea Utara -mengancam akan kembali menekan dan memberikan sanksi ekonomi apabila proyek nuklir berlanjut dan tidak akan menjamin keamanan Korea Utara -Tekanan dan sanksi ekonomi merupakan bagian dari instrumen diplomasi -Keamanan masyarakat Korea Selatan dan perdamaian semenanjung
2 19 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
Berdasarkan  dari  identifikasi  kode  geopolitik  yang  telah  dilakukan, Korea Utara menduduki posisi yang paling unik dimana Korea Utara dalam  retorika  Moon  Jae-in  tidak  hanya  dipandang  sebatas  sebagai lawan,  melainkan  juga  kawan  potensial  dan  ‘lawan  potensial’. Sementara  ancaman  nuklir  menjadi  faktor  utama  yang  menjadikan Korea  Utara  lawan  dari  Korea  Selatan,  Korea  Selatan  masih membuka  lebar  ruang  untuk  dialog  terkait  denuklirisasi.  Namun demikian, Korea Selatan juga cukup percaya diri dengan mengatakan bahwa  tindakan  militer  dan  sanksi  ekonomi  akan  diberikan  apabila Korea  Utara  tidak  menghentikan  provokasi  nuklirnya  (Moon  2017). Hal  ini  sekaligus  membedakan  Moon  dari  Kim  Dae-Jung, pendahulunya,  dimana  opsi  resolusi  konflik  tidak  hanya  terbatas pada  diplomasi  konvensional,  namun  tekanan  dan  sanksi  ekonomi juga banyak ditekankan sebagai instrumen diplomasi.
“…Korea and the United States agreed on the overall direction that sanctions are a diplomatic tool and the denuclearization of the Korean Peninsula should be achieved in a peaceful manner.” (Moon 2017).
“If  North  Korea  does  not  stop  its  nuclear  provocations,  there  is  no other choice but to further strengthen sanctions and pressure. Peace on  the  Korean  Peninsula  and  North  Korea’s  security  will  not  be guaranteed.” (Moon 2017).
Di  sisi  yang  lain,  Korea  Utara  juga  dipandang  sebagai  kawan potensial.  Korea  Selatan,  seperti  yang  diungkapkan  Moon,  tidak
sebagai prioritas Jepang -Menuntut Jepang lebih bertanggung jawab terkait isu perbudakan seksual -Mengecam klaim Jepang terhadap Pulau Dokdo -Menyebut Jepang memiliki visi imperialis (Terkait kasus Pulau Dokdo) -Banyak korban perbudakan masih butuh pertanggungja waban -Pulau Dokdo secara legal merupakan hak Korea Selatan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
menginginkan kejatuhan Korea Utara. Unifikasi terhadap dua negara perlu  dilakukan  secara  damai  dan  demokratis  (Moon  2017).  Untuk itu,  Korea  Selatan  menjamin  akan  menginstitusionalisasi  perjanjian melalui  voting  dalam  Majelis  Nasional,  sehingga  kebijakan  Korea Selatan  terhadap  Korea  Utara  tidak  akan  berganti  meskipun  Moon tidak  lagi  menjabat  sebagai  presiden.  Moon  juga  menjanjikan  akan membuat  new  economic  map  apabila  Korea  Utara  menunjukkan kemajuan dalam perwujudan stabilitas di Semenanjung Korea (Moon 2017).
Dari awal pidato inagurasinya, Moon menekankan bahwa keamanan dan kesejahteraan masyarakat Korea Selatan menjadi prioritas utama selama  Moon  menjabat  sebagai  presiden  (Moon  2017).  Hal  tersebut ditunjukkan melalui perbaikan gestur pertahanan militer negaranya, salah satunya dengan kerjasama instalasi sistem pertahanan THAAD dengan  AS.  Instalasi  THAAD  disebut  Moon  (2017)  bersifat  esensial sebagai deterrent yang dapat mendorong Korea Utara menghentikan atau  menunda  proyek  nuklirnya.  Ide  Korea  Selatan  sebagai  security hub  di  Asia  Timur  Laut  dan  sebagai  responsible  middle  power memerlukan  Moon  untuk  mengambil  posisi  yang  lebih  kuat  dalam resolusi konflik. “This is the reason why I made clear at every chance that the Republic of Korea must be the country that takes the helm in addressing matters concerning the Korean Peninsula” (Moon 2017).

## Moon (2017) juga mengungkapkan, “it is none other than the North
Korean nuclear and missile issue, a threat that is already spreading beyond  the  boundaries  of  the  Korean  Peninsula  and  heading towards  the  United  States,”.  Pernyataan  tersebut  menunjukkan bahwa  dalam  ketidakamanan  AS  dari  provokasi  nuklir  Korea  Utara termasuk  dalam  pemikiran  geopolitik  keamanan  Moon  di  kawasan. Intensifikasi  aliansi  ROK-US  kemudian  menyertai  hampir  setiap pernyataan Moon terkain isu nuklir di Semenanjung Korea.

## Kesimpulan
Dari  berbagai  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  medan geopolitik Korea Selatan masih dimainkan oleh aktor-aktor utama di kawasan,  yakni  Korea  Utara,  Tiongkok,  Jepang,  dan  aliansi  Korea Selatan,  AS.  Dalam  peta  retoris  Moon,  Rusia  muncul  menyaingi Tiongkok  menunjukkan  adanya  upaya  perluasan  jangkauan pemikiran  geopolitik  Korea  Selatan.  Hal  tersebut  menyusul  dari kebutuhan  Korea  Selatan  untuk  menyiasati  agresivitas  Tiongkok sekaligus  memperkuat  identitasnya  sebagai  responsible  middle power.  Bukan  hanya  Rusia,  Moon  juga  menyorot  ASEAN,  G20, OECD,  hingga  FEALAC  sebagai  bagian  dari  fokus  kebijakan  luar
22 1 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
negeri,  ditandai  dengan  berbagai  agenda  dan  inisiatif  yang dicanangkan.
Identifikasi  kode  geopolitik  terhadap  relasi  kekuatan  Korea  Selatan dengan AS dan negara-negara di kawasan juga menunjukkan adanya pola baru dari para pendahulunya, terutama dalam menyikapi Korea Utara.  Moon  lebih  menunjukkan  sikap  asertif  dengan  intensifikasi aliansi ROK-US, baik secara retoris maupun praktis. Bukan hanya itu, Moon  juga  percaya  diri  dapat  menjadi  security  hub  yang  perlu memegang komando terhadap resolusi damai di Semenanjung Korea. Hal  tersebut  sejalan  dengan  komitmennya  pada  pidato  inagurasi. Apabila  Korea  Selatan  tidak  muncul  sebagai  pemain  yang  dominan, baik  dalam  isu  Semenanjung  Korea  maupun  sebagai  middle  power, tinggal menunggu waktu sejauh mana Korea Selatan dapat bertahan di tengah gempuran persaingan major powers dan provokasi militer.
Sejauh  ini,  diversifikasi  kerjasama  yang  diinisiasi  Moon  ke  berbagai negara  dan  platform  internasional,  inisiatif  partisipasi  aktif  Korea Selatan  dalam  berbagai  isu  internasional,  rapprochement  dengan Tiongkok  dengan  tetap  mempertahankan  instalasi  THAAD,  hingga partisipasi aktif Korea Selatan dalam mewujudkan resolusi konflik di Semenanjung  Korea  melalui  berbagai  bentuk  diplomasi  merupakan produk-produk  pemikiran  geopolitik  Moon.  Apakah  upaya-upaya tersebut dapat mewujudkan Korea Selatan sebagai established middle power atau security hub di Asia Timur Laut masih akan memerlukan pengukuran dan analisis yang lebih lanjut dan waktu observasi yang lebih  lama.  Meskipun  analisis  hanya  dilakukan  terhadap  satu  tahu masa  kepresidenan  Moon,  diharapkan  artikel  ini  dapat memberikan pemahaman awal terhadap bagaimana Moon mengidentifikasi relasi kekuatan  sekaligus  memposisikan  dirinya  di  dunia  internasional. Adanya  fenomena  baru  seperti  peace  talk  antara  Korea  Selatan  dan AS juga mendorong penulis untuk mengundang analisis lebih lanjut bagaimana  Moon  memodulasikan  spektrum  kode  geopolitiknya sehingga penguraian terhadap kode geopolitik dapat melibatkan lebih banyak  variabel  kejadian  dan  rentang  waktu  untuk  menghasilkan pemetaan analisis kode geopolitik yang lebih komplit.

## Daftar Pustaka
Buku atau Artikel dalam Buku
Flint,  C.,  2006.  “Geopolitical  Codes:  Agents  Define  Their  Geopolitical Options”  dan  “Representations  of  Geopolitical  Codes”,  dalam Introduction to Geopolitics. Oxon: Routledge

## Artikel Jurnal
Ambrosio, Thomas dan William A. Lange, 2014. “Mapping Kazakhstan’s Geopolitical  Code:  An  Analysis  of  Nazarbayev’s  Presidential Addresses, 1997-2014”, Eurasian Geography and Economics 2014. Dijkink,  G.,  1998.  “Geopolitical  Codes  and  Popular  Representations”, GeoJournal, (46).
Flint,  C  et  al.,  2009.  “Mapping  the  Dynamism  of  the  United  States’ Geopolitical  Code:  The  Geography  of  the  State  of  the  Union Speeches, 1998-2008”, Eurasian Geography and Economics, (55).
Kim, Sung-Mi, 2016. “South Korea’s Middle-Power Diplomacy: Changes and  Challenges”,  Chatham  House  The  Royal  Institute  of International Affairs [daring]. Tersedia dalam https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publicati ons/research/2016-06-22-south-korea-middle-power-kim.pdf (Diakses pada 13 Juni 2018).
Lee,  Kyung  Suk,  2016.  “New  Approach  of  South  Korea’s  Middle  Power Diplomacy:  Focusing  on  Global  Agenda  Setting”,  Global  Politics Review, 2 (2).
Artikel Online Gill,  Stephan.,  2012.  “China’s  Soft  Balancing  Strategy  and  the  Role  of Resource Investment” [daring]. Tersedia dalam https://pdfs.semanticscholar.org/a38f/793fcbf87595881bd8fa8d34 290d95b95f64.pdf [Diakses pada 13 Juni 2018]. Glaser, Bonnie S dan Lisa Collins, 2017. “China’s Reapproachment With South Korea”, Foreign Affairs [daring]. Tersedia di: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-07/chinas- rapprochement-south-korea. Hani.co.kr.,  2018.  “South  Korean  companies  look  to  Southeast  Asia  in bid to increase exports” [daring]. Tersedia dalam http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/834409. html. Hwang,  Balbina  Y.,  2017.  “The  Limitations  of  “Global  Korea’s”  Middle Power”, The Asan Forum [daring]. Tersedia di: http://www.theasanforum.org/the-limitations-of-global-koreas- middle-power/. Meick, Ethan dan Nargiza Salidjanova, 2017. “China’s Response to U.S..- South  Korean  Missile  Defense  System  Deployment  and Implications”,  U.S..-China  Economic  and  Security  Review Comission. Tersedia dalam https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Report_China% 27s%20Response%20to%20THAAD%20Deployment%20and%20its %20Implications.pdf . Schwller,  Randall.  2017.  “The  Concept  of  Middle  Power”,  Ohio University. Tersedia di:
22 3 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XI, No. 2 , Juli-Desember 2018
https://mershoncenter.osu.edu/media/media/publications/cvs/Sch wellerR-cv17.pdf [Diakses pada 14 Juni 2018].
Yonhapnews.co.kr., 2018. “New Northern Policy seeks to contribute to peace on Korean Peninsula,” [daring]. Tersedia dalam http://english.yonhapnews.co.kr/news/2018/03/19/0200000000A EN20180319006600320.html .

## Appendix 1. Tanggal Pernyataan Presidensial Moon Jae-In
2017 - 10 Mei 2017 2017 - 06 Juni 2017 2017 - 12 Juni 2017
2017 - 16 Juni 2017 2017 - 20 Juni 2017
2017 - 23 Juni 2017
2017 - 24 Juni 2017 2017 - 27 Juni 2017 2017 - 28 Juni 2017 2017 - 30 Juni 2018
2017 - 06 Juli 2017 2017a - 07 Juli 2017
2017b - 07 Juli 2017 2017 - 08 Juli 2017 2017 - 12 Agustus 2017
2017 - 31 Agustus 2017 2017 - 07 September 2017 2017 - 19 September 2017
2017a – 20 September 2017 2017b – 20 September 2018
2017 - 21 September 2017
2017 - 26 September 2017
2017 - 27 September 2017
2017 - 28 September 2017
2017 - 17 Oktober 2017 2017 - 1 November 2017 2018 - 01 Januari 2018
2018 - 10 Januari 2018
2018 - 09 Februari 2018
2018 - 12 Februari 2018
2018 - 01 Maret 2018 2018 - 09 Maret 2018 2018 - 03 April 2018 2018a - 27 April 2018 2018b – 27 April 2018 2018 - 01 Mei 2018
2018 - 09 Mei 2018
2018 - 10 Mei 2018 2018 - 14 Mei 2018 2018 - 18 Mei 2018 2018 - 27 Mei 2018