PERADILAN SATU ATAP SEBAGAI PERWUJUDAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

## Umi Supraptiningsih
(Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan dan  peserta Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya)
Abstrak:
Pasal  1  UU  No.  4  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  “kekuasaan Kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggaranya  Negara Hukum  Republik  Indonesia”.  Maksud  dari  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  adalah  kekuasaan  kehakiman  yang tidak  dicampuri  oleh  kekuasaan  eksekutif  atau  kekuasaan ekstrayudisial    dalam  melaksanakan  fungsi  peradilan.  Untuk menciptakan  kekuasaan  kehakiman  dalam  posisi  “ independen ” tersebut, maka harus ada korelasi antara fungsi yudikatif/peradilan dan proses demokrasi, dimana pembentukan  dan  jaminan  independensi  atau  kebebasan kekuasaan  kehakiman  seharusnya  diciptakan  secara  aktif  oleh semua  sarjana  hukum,  polisi,  kejaksaan  dan  penegak  hukum lainnya. Dengan mewujudkan sistem satu atap ( one roof  system ) diharapkan apa yang menjadi cita-cita hukum ( rechtsidee ) untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka ( independent ) dalam  rangka    penegakan  hukum  dan  keadilan  demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Kata Kunci: peradilan satu atap, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan lembaga peradilan

## Pendahuluan
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum 1 ( rechstaat ), bukan negara kekuasaan
( machstaat ).  Ini  berarti  bahwa  kedaulatan  atau  kekuasaan  tertinggi dalam  negara  tidak  didasarkan  kepada  kekuatan  kekuasaan  semata,
1 Bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (perubahan ketiga)

## Umi Supraptiningsih
tetapi  didasarkan  kepada  hukum,  dalam  arti  cita  hukum  ( rechtsidee ) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.
Dengan  demikian,  hukum  mempunyai  kedudukan  yang tinggi  dalam  negara.  Di  Negara  Republik  Indonesia  hukum bersumber  pada  Pancasila.  Pada  jaman  Orde  Lama  pernah  disebut sebagai alat, yaitu alat revolusi. Apabila alat di sini dalam pengertian pengabdian,  dan  revolusi  dalam  pengertian  cita-cita  dan  tujuan bangsa  Indonesia  seperti  yang  tercantum  dan  terkandung  dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, masih dapat dimengerti. Tetapi kalau hukum  dipergunakan  sebagai  alat  menghalalkan  segala  cara  dalam mencapai  tujuan  ( het  doel  heiligtde  middelen) adalah  tidak  dapat diterima.
Dalam  Seminar  Hukum  Nasional  I  tahun  1963  yang berhubungan  dengan  pembinaan  hukum  nasional  (Lembaga Pembinaan  Hukum  Nasional)  dinyatakan  bahwa  hukum  nasional berfungsi  “pengayoman”.  Prinsip  ini,  hukum  berfungsi  sebagai pengayoman,  dapatlah  kita  terima  hingga  sekarang,  karena  fungsi hukum  yang  mengatur  hubungan  kehidupan  manusia  dalam masyarakat mempunyai tujuan pula untuk melindungi kepentingan- kepentingan.
Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada  kepribadian  dan  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia  yang mencerminkan  rasa  keadilan  bangsa  Indonesia,  mampu  melindungi kepentingan-kepentingan  material  dan  spiritual,  dan  mampu melindungi  kepribadian  dan  kesatuan  bangsa,  kelangsungan  hidup bangsa dan negara serta mengejar cita-cita nasional. 2
Tujuan  hukum  sebagaimana  diketengahkan  di  muka  adalah menghendaki  adanya  keseimbangan  kepentingan,  ketertiban, keadilan, ketenteraman, dan kebahagiaan setiap manusia, maka dapat diketahui  apa  sebenarnya  fungsi  hukum  itu.  Dengan  mengingat tujuan  hukum,  maka  dapat  dirinci  secara  garis besar,  fungsi hukum sebagai berikut :
2 Darji Darmodiharjo, Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Indonesia, (Malang : Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Luar  Biasa  dalam  mata  kuliah  Filsafat  Hukum  pada Fakultas  Hukum  dan  Pengetahuan  Masyarakat  Universitas  Brawijaya,  1976),  tidak diterbitkan.
293 a. Hukum  berfungsi  sebagai  alat  ketertiban  dan  keteraturan masyarakat.  Fungsi  ini  memungkinkan  untuk  diperankan  oleh hakim  karena  hukum  memberikan  petunjuk  kepada  masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku, dalam arti mana yang diperbolehkan  oleh  hukum  dan  mana  yang  dilarang  olehnya sehingga  setiap  anggota  masyarakat  mengetahui  apa  yang menjadi  hak  dan  kewajibannya.  Kalau  mereka  menyadari  dan melaksanakan  perintah  maupun  menghindari  larangan  yang tercantum dalam hukum, kita yakin bahwa fungsi hukum  sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan.
b. Hukum  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  keadilan sosial  lahir  dan  batin.  Hukum  yang  bersifat  mengikat  dan memaksa  serta  dapat  dipaksakan  oleh  alat  negara  yang berwenang  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  orang  yang akan  melakukan  pelanggaran  sehingga  mereka  takut  akan ancaman  hukumannya.  Hukum  yang  bersifat  memaksa  dapat diterapkan  kepada  siapa  pun  yang  bersalah.  Mereka  yang melakukan  kesalahan  mungkin  dihukum  penjara,  didenda,
diminta  membayar  ganti  rugi,  atau  disuruh  membayar hutangnya, maka dengan demikian keadilan dicapai.
c. Hukum  berfungsi  sebagai  alat  penggerak  pembangunan  karena ia,  yang  mempunyai  daya  mengikat  dan  memaksa,  dapat dimanfaatkan  sebagai  alat  otoritas  untuk  mengarahkan masyarakat  ke  arah  yang  lebih  maju.  Fungsi  yang  demikian adalah fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan.
d. Hukum  berfungsi  sebagai  alat  kritik  (fungsi  kritis).  Fungsi  ini berarti  bahwa  hukum  tidak  hanya  mengawasi  masyarakat semata-mata,  tetapi  berperan  juga  mengawasi  para  pejabat pemerintah, para penegak hukum, mau pun aparatur pengawasan sendiri.  Dengan  demikian,  semuanya  harus  bertingkah  laku menurut  ketentuan  yang  berlaku.  Jika  demikian  halnya  maka ketertiban,  kedamaian,  dan  keadilan  dalam  masyarakat  dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan baik.
e. Hukum  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan pertikaian. 3
3 Daliyo, Pengantar  Ilmu  Hukum  (Buku  Panduan  Mahasiswa) (Jakarta:  Prenhallindo, 2001),  hlm.  40-41.

## Umi Supraptiningsih
Dengan  demikian,  hukum  mempunyai  peranan  yang  sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hukum  dan  masyarakat  bagaikan  dua  sisi  mata  uang  ( ibi  ius  ubi societas ),  yakni    di  mana  ada  masyarakat  maka  di  sana  ada  hukum. Hukum  terbentuk  karena  adanya  komunitas  manusia  yang  disebut masyarakat,  dan  merupakan  salah  satu  sarana    pembaruan  dan pembangunan masyarakat ( law as a tool of social engineering ) 4 . Peranan hukum  yang  besar  itu  dapat  kita  lihat  dari  ketertiban,  ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalan masyarakat, karena hukum mengatur,  menentukan  hak  dan  kewajiban  serta  melindungi kepentingan  individu  dan  kepentingan  sosial.  Dalam  konteks pergaulan  hidup  para  individu,  hukum  berperan  sedemikian  rupa sehingga  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hubungan  antara  individu yang satu dengan yang lain berjalan dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas menentukan hak dan kewajiban mereka masing- masing. Yang ada kaitannya dengan pemerintah pun berjalan mulus karena  masing-masing  individu  mengetahui  apa  yang  menjadi  hak dan kewajibannya. Jadi hukum harus mampu mewujudkan  tentang keadilan, kegunaannya bagi kepentingan sosial, dan kepastian hukum yang umum sifatnya. 5
Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan bermasyarakat, karena memang pada kenyataannya menurut Aristoteles  manusia itu adalah zoon  politicon artinya    bahwa  manusia  itu  sebagai  makhluk pada  dasarnya  selalu  ingin  bergaul  dan  berkumpul  dengan  sesama manusia  lainnya,  jadi  makhluk  yang  suka  bermasyarakat.  Dan  oleh karena  sifatnya  yang  suka  bergaul  satu  sama  lain,  maka  manusia disebut  makhluk  sosial 6 .  Dalam  pergaulan  tersebut  tentunya  akan terjadi beberapa masalah baik itu dilakukan secara sengaja mau pun tidak. Permasalahan tersebut harus dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana,  sehingga  diperlukanlah  suatu  lembaga  yang  bersifat merdeka  ( independent ).  Satu-satunya  lembaga  yudikatif  yang berpuncak di Mahkamah Agung merupakan dambaan seluruh warga negara Indonesia yang dapat memberikan penyelesaian hukum yang
4 H. Muchsin, Ikhtisar Hukum Indonesia (Jakarta: Iblam,  2005), hlm. 15 5 Ibid., hlm. 105
6 CST.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia (Jakarta:  PN.  Balai Pustaka,   1984), hlm. 29.
obyektif  tanpa  harus  dan  dapat  dipengaruhi  oleh  badan  atau  pun lembaga-lembaga lainnya.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  menjaga  dan mempertahankan  suatu  lembaga  yang  merdeka  ( independent )  tanpa ada  pihak  atau  badan  lain  yang  dapat  memengaruhi  terhadap lembaga  yudikatif,  mulai  dari  berbagai  peraturan  sampai  pada rekrutment para  hakim  dari  lembaga  peradilan  tersebut,  yang  pada akhirnya  membentuk  lembaga-lembaga  peradilan  tersebut  berada pada  sistem  satu  atap  ( one  roof  system ).  Namun  selanjutnya  yang menjadi  suatu  pertanyaan  besar  adalah  apakah  dengan  sistem  satu atap  tersebut  sudah  dapat  memberikan  jaminan  bahwa  kekuasaan kehakiman betul-betul merdeka? Atau tidak adakah badan lain yang dapat turut campur (intervensi) dalam persoalan peradilan?

## Tinjauan Historis Peraturan Perundangan Kehakiman
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  salah  satu  amanah  dari Undang-Undang  Dasar Tahun  1945,  terutama  pasal  24  dan  25,  yang harus  dijalankan.  Bab  IX  pasal  24  undang-undang  tersebut menyatakan: (1)  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan  (perubahan  ketiga);  (2)  Kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada diwilayahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (perubahan ketiga);  (3)  Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  Undang-undang  (perubahan keempat). Sedangkan dalam pasal 25 dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk  menjadi  dan  untuk  diberhentikan  sebagai  hakim  ditetapkan dengan Undang-Undang (asli)
Apa  yang  menjadi  amanat  dari  kedua  pasal  tersebut  juga harus  tercermin  dan  diindahkan  dalam  peraturan  yang  mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dari peraturan yang satu (pertama) ke peraturan berikutnya  terdapat suatu kemajuan menuju terwujudnya suatu peradilan yang merdeka.
Pada  jaman  Orde  Baru  telah  ditetapkan  dua  undang-undang yang menjadi dasar dari kekuasaan kehakiman pada saat itu yaitu: (1) Undang-undang  No.  19  Tahun  1964  (LN.  1964  No.  17)  tentang

## Umi Supraptiningsih
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan (2) Undang- undang  No.  13  Tahun  1965  tentang  Pengadilan  dalam  Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kedua Undang-undang ini memberi    peluang  yang  sangat  besar  kepada  Presiden  selaku Pimpinan  Besar  Revolusi  (PBR)  untuk  turut  campur  tangan  dalam urusan pengadilan. Bahkan dalam penjelasan UU No. 19 Tahun 1964 secara  tegas-tegas  menyebutkan  pengadilan  selaku  alat  revolusi adalah tidak bebas dari kekuasaan pemerintah 7 .
Ketentuan  Pasal  19  UU  No.  19  Tahun  1964  menyebutkan: “Demi  kepentingan  revolusi,  kehormatan  negara  dan  bangsa  atau kepentingan  masyarakat  mendesak  presiden  dapat  turun  atau campur  tangan  dalam  soal-soal  pengadilan”.  Pasal  tersebut  jelas bertentangan dengan asas kemandirian hakim dan bertentangan pula dengan amanat pasal 24 dan 25 UUD 1945 8 . Selanjutnya  keluarlah  UU  No.  14  Tahun  1970  (LN.  1970  No. 74) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah  mencabut  dan  menggantikan  keberadaan  UU  No.  19  Tahun 1964.  Dalam  UU  ini  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  dijamin lebih  baik  dari  pada  peraturan  sebelumnya.  Hal  ini  tercermin  dari bunyi  pasal  1  UU  tersebut  bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan  keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia.  Hal  ini dipertegas  lagi  dalam  ketentuan  pasal  4  ayat  (3)  yang  menyebutkan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di  luar  kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  yang disebutkan  dalam  Undang-undang  Dasar.  Sedangkan  penjelasan pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung  pengertian  di  dalamnya  kekuasaan  kehakiman  yang bebas  dari  campur  tangan  pihak  kekuasaan  negara  lainnya,  dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judiciil , kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang- undang  kebebasan  dalam  melaksanakan  wewenang judiciil tidaklah
7 H. Abdurrahman , Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Era Reformasi , Orasi ilmiah pada  acara  Reuni  dan  Dies  Natalis  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Sultan  Adam (STIHSA), (Banjarmasin, 28 April 2005), hlm. 11.
8 Al.  Wisnubroto, Hakim  dan  Peradilan  di  Indonesia  -  dalam  beberapa  aspek  kajian (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya,  1997), hlm. 8.
mutlak  sifatnya,  karena  tugas  dari  para  hakim  adalah  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dengan jalan  menafsirkan  hukum  dan  mencari  dasar-dasar  serta  asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia 9 .
Dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  pasal  12,  telah ditetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu :
1. UU  No.  14  Tahun  1985  (LN  Tahun  1985  No.  73)  tentang Mahkamah Agung. Dengan berlakunya UU ini, maka UU No. 13  Tahun  1965  sepanjang  mengenai  ketentuan  Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku. 2. UU  No.  2  Tahun  1986  (LN  Tahun  1986  No.  20)  tentang
Peradilan Umum.
3. UU  No.  5  Tahun  1986  (LN  Tahun  1986  No.  77)  tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
4. UU  No.  7  Tahun  1989  (LN  Tahun  1989  No.  49)  tentang Peradilan  Agama,  dengan  ditetapkannya  UU  ini  telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :
a. Peraturan  tentang  Peradilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura (Stb. 1882 No. 152 Jo. Stb. 1937 No. 116 dan No. 610) b. Peraturan  tentang  Kerapatan  Qadi  dan  Kerapatan  Qadi Besar  untuk  sebagian  Residensi  Kalimantan  Selatan  dan Timur (Stb. 1937 No. 638 dan No. 639). c. Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1957  tentang pembentukan  Peradilan  Agama/Mahkamah  Syari’ah diluarJawa dan Madura (LN. Tahun 1957 No. 99) 5. UU  No.  31  Tahun  1997  (LN  Tahun  1997  No.  84)  tentang Peradilan Militer. Namun pada kenyataannya, walaupun dalam pasal 1 UU No.
14  Tahun  1970  disebutkan  “kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka” tetapi  dalam  pasal  11  masih  memberikan  suatu  dualisme kepemimpinan  dalam  lembaga  peradilan,  yang  berbunyi  sebagai berikut: (1) Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat  (1)  organisatoris,  administratif,  dan  finansial  ada  di  bawah kekuasaan  masing-masing  Departemen  yang  bersangkutan;  (2)
9 Ibid, hlm. 12

## Umi Supraptiningsih
Mahkamah  Agung  mempunyai  organisasi,  administrasi,  dan keuangan sendiri 10 .
Dari  pasal  di  atas  jelaslah  bahwa  kemandirian  dan kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  belum  penuh  karena  secara organisatoris,  administratif,  dan  finansial  ada  di  bawah  kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan, namun dalam bidang pembinaan, dan pengawasan berada di bawah Mahkamah Agung.
Selanjutnya lahirlah UU No. 35 Tahun 1999 yang merupakan perubahan dari UU No. 14 Tahun 1970. Dalam UU No. 35 Tahun 1999 merubah  ketentuan  pasal  11  yang  menyatakan  bahwa:  (1)  Badan- badan  peradilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  10  ayat  (1) secara  organisatoris,  administratif  dan  finansial  berada  dibawah kekuasaan  Mahkamah  Agung;  (2)  Ketentuan  mengenai  organisasi, administrasi  dan  finansial  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) untuk  masing-masing  lingkungan  peradilan  diatur  lebih  lanjut dengan  undang-undang  sesuai  dengan  kekhususan  lingkungan peradilan masing-masing.
Lahirnya  UU  No.  35  Tahun  1999  tersebut  merupakan  awal reformasi  kemandirian  dan  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman. Terakhir,  dengan  lahirnya  UU  No.  4  Tahun  2004  lebih  mengatur secara  jelas  dan  tegas  kemandirian  dan  kemerdekaan  lembaga peradilan.
Sebagaimana  termaktub  dalam  pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945 yang  menyebutkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di wilayahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (perubahan ketiga).
Ada  perkembangan  baru  di  dunia    kehakiman,  selain Mahkamah  Agung    yang  mempunyai  kewenangan  untuk  menguji peraturan  perundang-undangan  dibawah  undang-undang  terhadap undang-undang,  ada  Mahkamah  Konstitusi  yang  juga  diberi kewenangan  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- undang Dasar.
10 K.  Wantjik  Saleh, Kehakiman  dan  Peradilan (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1977),  hlm. 195-196.
299
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  negara  yang  baru dilingkungan  kehakiman  diatur  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Susunan Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan)  orang  anggota  hakim  konstitusi  yang  ditetapkan  dengan Keputusan  Presiden,  dengan  komposisi  seorang  Ketua  merangkap anggota,  seorang  Wakil  Ketua  merangkap  anggota  dan  7  (tujuh) orang hakim konstitusi (pasal 4).
Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk:  (1) Menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945;  (2)  memutuskan  sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  (3) memutus  pembubaran  partai  politik;  dan  (4)  memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pasal 10).
Selain  kedua  badan  kekuasaan  kehakiman  tersebut  sebagai amanat  dari  UUD  Tahun  1945  juga  dibentuk  lembaga  baru  yaitu Komisi Yudisial yang bersifat mandiri dan mempunyai kewenangan mengusulkaan  pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku  hakim (pasal 24B ayat 1 UUD 1945 perubahan ketiga). Selanjutnya keluar UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi  Yudisial,  yang  secara    khuisus  mengatur  tentang  tugas, wewenang,  dan  struktur  KY.  Keberadaan  Komisi  Yudisial  dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, maka subyek yang diawasinya dapat  diperluas  ke  semua  hakim  termasuk  hakim  konstitusi  dan hakim  di  seluruh  Indonesia.  Di  samping  itu,  kedudukan  Komisi Yudisial itu dapat pula diharapkan bersifat mandiri dan independen.
Deskripsi Peradilan Satu Atap ( One Roof System)
Pemahaman peradilan satu atap ( one roof system ) dimaksudkan bahwa  keempat  lembaga  peradilan  negara  di  Indonesia  yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, bahwa: (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  serta  oleh  sebuah Mahkamah  Konstitusi;  (2)  Badan  peradilan  yang  berada  di  bawah

## Umi Supraptiningsih
Mahkamah  Agung  meliputi  badan  peradilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan  pasal  11  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun 2004,  menyebutkan  bahwa:  "Mahkamah  Agung  merupakan pengadilan  negara  tertinggi  dari  keempat    lingkungan  peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).”
Dalam  segala  hal,  baik  dalam  urusan  peradilan  (perkara) maupun  dalam  urusan  administrasi,  organisasi,  dan  finansial (keuangan),  menjadi  kewenangan    Mahkamah  Agung  untuk mengaturnya.  Hal  ini  dipertegas  dalam  pasal  13  ayat  (1)  UU  No.  4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: “Organisasi, administrasi dan finansial  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya berada di bawah  kekuasaan Mahkamah Agung.”
Tujuan yang terkandung dalam beberapa pasal di atas, dalam rangka  mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka ( independen ). Dengan satu kontrol dari suatu lembaga dan tanpa ada kontrol  dari  lembaga  lain  di  luar  lembaga  peradilan  ( ekstrayudisial) diharapkan  kekuasaan  kehakiman  dapat  secara  bebas  dan  merdeka dalam  melakukan  penerapan  kekuasaannya.  Sehingga  dengan berpuncak di Mahkamah Agung dalam segala urusan, maka lembaga peradilan  tersebut  tidak  ada  lagi  ketergantungan  dengan  lembaga atau instansi lain di luar lembaga peradilan.
Fenomena  yang  telah  diajarkan  oleh  Montesquieu  mengenai ajaran  pemisahan  kekuasaan  yang  menjadikan  inspirasi  atas peradilan  satu  atap (one  roof  system) dalam  lembaga  peradilan. Dengan  berintikan  pada  independensi  masing-masing  alat kelengkapan  negara,  yakni  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. Gagasan Montesquieu yang fundamental adalah setiap percampuran atau di satu tangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (seluruh atau dua dua di antara tiga) dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau  pemerintahan  yang  sewenang-wenang  sehingga  badan  (alat kelengkapan)  organisasi  negara  harus  dipisahkan  satu  sama  lain, yakni yang satu independen terhadap yang lain. 11
Peradilan  satu  atap  di  bawah  kekuasaan  Mahkamah  Agung yang  dimaksudkan  untuk  tercapainya  kemandirian  lembaga
11 Lihat Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia (Bandung: Rafika Aditama,
2006), hlm. 6
peradilan,  hal  ini  dilakukan  dalam  upaya  penegakan  hukum  dan keadilan  yang  jauh  dari  bayang-bayang  intervensi  eksekutif  dan pihak lain ekstrayudisial. Penerapan sistem peradilan satu atap dalam upaya  penegakan  hukum  yang  berbasis  kebenaran  dan  keadilan, maka  sudah  barang  tentu  melibatkan  beberapa  faktor, 12 baik  faktor internal dan faktor eksternal. 13
Selain  faktor-faktor  tersebut,  dalam  rangka  mewujudkan independensi  lembaga  peradilan  tidak  lain  adalah  kebebasan  dan kemandirian  lembaga  peradilan  dalam  menjalankan  fungsi  dan peranannya.  Sebagaimana  pendapat  Oemar  Seno  Adji 14 ,  bahwa kebebasan  yang  dimaksudkan  adalah  bersifat zakelijk  fungsional 15 . Sedangkan  Sudikno  Mertokusumo  juga  memberikan  makna tersendiri  tentang  independensi  lembaga  peradilan,  yakni kemandirian  kekuasaan  kehakiman  atau  kebebasan  hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan  kapan  saja.  Asas  ini  berarti  bahwa  dalam  melaksanakan peradilan hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun  tangan  kekuasaan  ekstrayudisial.  Jadi  pada  dasarnya dalam/untuk  memeriksa  dan  mengadili,  hakim  bebas  untuk menentukan  sendiri  cara-cara  memeriksa  dan  mengadili.  Kecuali ini pada  dasarnya  tidak  ada  pihak-pihak,  baik  atasan  hakim  yang bersangkutan maupun pihak ekstrayudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan. 16
12 Ibid., hlm. 12 13 Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dan terkait di dalam lingkungan lembaga  peradilan,  seperti  faktor  susunan  organisasi,  mekanisme  kerja,  hakim, kepaniteraan,  dan  sebagainya.  Sedangkan  faktor  eksternal  meliputi  faktor-faktor yang  berada  di  luar  lembaga  peradilan  meliputi  kekuasaan  politik,  dan  kesadaran hukum masyarakat.
14 Mujahidin, Peradilan Satu Atap, hlm. 14
15 Kebebasan  fungsional  seperti  diketahui  mengandung  larangan (verbod) menurut hukum  tata  negara  bagi  kekuasaan  negara  bagi  kekuasaan  negara  lainnya  untuk mengadakan  intervensi  dalam  pemeriksaan  perkara-perkara  oleh  hakim,  dalam oordeelvorming mereka  dalam  menjatuhkan  putusan.  Dalam  perundang-undangan Indonesia,  ia  mengalami  ekstensi  pengertian,  dengan  menyatakan  bahwa  ia  tidak terbatas  pada  kebebasan  campur  tangan  dari  pihak  kekuasaan  negara  lainnya, melainkan  pada  kebebasan  dari  paksaan,  derektiva  atau  rekomendasi  dari  pihak ekstrayudisial.
16 Mujahidin, Peradilan Satu Atap, hlm. 14

## Umi Supraptiningsih
Barda Nawawi Arief memberikan ide dasar konsep kekuasaan peradilan  dalam  arti  yang  luas,  adalah  kekuasaan  negara  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  demi  terselenggaranya  Negara Hukum  Republik  Indonesia.  Dengan  pengertian  seperti  ini,  maka kekuasaan  kehakiman  tidak  berarti  hanya  kekuasaan  mengadili (kekuasaan  menegakkan  hukum  di  badan-badan  peradilan),  tetapi juga mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. 17
Sistem Hukum, Wewenang, dan Tugas Kekuasaan Kehakiman Sistem  hukum  peradilan  di  suatu  negara  dipengaruhi  oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Sistem hukum dalam masyarakat bangsa-bangsa memiliki  keanekaragaman  sistem hukum satu  sama  lain 18 .  Kita  mengenal  beberapa  sistem  hukum  di  dunia, yang  mana  sistem  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  bangsa- bangsa  di  dunia  memiliki  keragaman  akar  dan  sistem  hukum  satu sama lain.
Menurut  Eric  L.  Richard,  pakar  hukum global  business dari Indiana University, menjelaskan bahwa sistem hukum yang utama di dunia  ( the  world’s  major  legal  systems ) 19 meliputi:  (1) Civil  law yaitu suatu  sistem  hukum  sipil  yang  berdasarkan  pada  code  sipil  yang sudah  terkodifikasi. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan  dalam  bentuk  undang-undang,  yang  disusun  secara sistematis  dan  lengkap  dalam  bentuk  kodifikasi  atau  konspilasi. Kodifikasi  menurut  sitem  hukum  Eropa  kontinental  merupakan sesuatu  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum. Sistem  hukum  ini  berakar  dari  Hukum  Romawi  ( Roman  Law )  yang dipraktikkan  oleh  negara-negara  Eropa  kontinental,  termasuk  juga diterapkan  pada  negara-negara  jajahannya;  (2) Common  law yaitu suatu  sistem  hukum  yang  berdasarkan custom atau  kebiasaan berdasarkan preseden atau judge made law . Dalam sistem hukum ini, hakim  di  pengadilan  dapat  menggunakan  prinsip  membuat  hukum
17 Ibid
18 J. Hendy Tedjonagoro, “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (The Independence of the  Judiciary) dan  Pelaksanaan  Kekuasaan  Kehakiman  Menurut  Undang-Undang Dasar serta Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia”, Yuridika , Vol. 19 No. 4  (Juli 2004), hlm.264
19 Muchsin, Ikhtisar Hukum Indonesia , hlm. 24.
sendiri ( judge made law ) dengan melihat kasus-kasus sebelumnya yang pernah  terjadi.  Undang-undang  hanya  mengatur  pokok-pokoknya saja, yang diutamakan adalah kebiasaan dan hukum adat masyarakat setempat. Sistem hukum common law ini dipraktikkan di Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika; (3) Islamic law suatu sistem hukum yang berdasarkan syarî’ah  Islâm yaitu  norma-norma  dan  prinsip-prinsip hukum  yang  secara  langsung  bersumber  pada  al-Qur’ân  dan  al- Hadîts yang mempunyai sifat tetap dan tidak berubah. Dan fiqh yaitu norma-norma  hukum  yang  merupakan  hasil  pemikiran  manusia (fuqahâ) apabila norma-norma dan prinsip-prinsip yang ada dalam al- Qur’ân  dan  al-Hadîts  hanya  menyebutkan  pokok-pokoknya  saja, sedangkan  sifatnya  dapat  berubah-ubah  menyesuaikan  dengan tempat  dan  waktu,  serta case  by  case ;  (4) Socialist  law yaitu  suatu sistem  hukum  yang  dipraktikkan  di  negara-negara  sosialis;  (5) Sub- Saharan  Africa  law yaitu  suatu  sistem  hukum  yang  dipraktikkan  di negara Afrika yang berada di sebelah selatan Gunung Sahara; dan (6) Far  East  Law yaitu  sistem  hukum  timur  jauh  merupakan  sistem hukum yang kompleks berupa perpaduan antara sistem hukum civil law,  common  law dan Islamic  law sebagai  basis  fundamental masyarakat.
Sedangkan  sistem  hukum  nasional  kita  terbentuk  atau dipengaruhi oleh tiga pilar sistem hukum yaitu sistem hukum Barat, sistem  hukum  adat  dan  sistem  hukum  Islam. 20 Sistem  hukum  Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang mempunyai sifat individualistik,  perjalanan  hukum  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari sejarah  bangsa  Indonesia  sendiri  yang  mengalami  penjajahan  dari bangsa  Belanda.  Dengan  penjajahan  tersebut  sangat  berpengaruh pada  sistem  hukum  nasional  kita.  Sedangkan  sistem  hukum  adat bersumber  kepada  peraturan-peraturan  hukum  tidak  tertulis  yang tumbuh  berkembang  dan  dipertahankan  dengan  kesadaran  hukum masyarakatnya.
Teori  Eksistensi  adalah  teori  yang  menjelaskan  bahwa  ada hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  Indonesia.  Menurut  teori  ini, keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan  yang  tidak  dapat  dipungkiri  keberadaannya.  Bahkan merupakan bahan utama hukum nasional.
20 Ibid, hlm. 25.

## Umi Supraptiningsih
Dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang kekuasaan kehakiman, pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan  Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun dalam prakteknya ada lembaga peradilan khusus yaitu Peradilan Anak, Peradilan Niaga, Peradilan Hak Asasi Manusia, Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (TIPIKOR)  yang  berada  dalam lingkungan  Peradilan  Umum  serta  Peradilan  Pajak  yang  berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-undang  No.  4  Tahun  2004  merupakan  undang- undang  baru  yang  menggantikan  landasan  berpikir  dari  kekuasaan kehakiman di Indonesia, adalah: (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkaman Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya,  yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkaman Konstitusi; (2)  Prinsip  penting  negara  hukum  adalah  adanya  jaminan penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  bebas  dari pengaruh  kekuasaan  lainnya  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  penegakan  hukum  dan  keadilan;  (3)  Segala  urusan  mengenai peradilan  yang  mengangkut  teknis  yudisial  dan  organisasi, administrasi  serta  finansial  berada  di  satu  atap di  bawah  kekuasaan Mahkamah Agung; (4) Pembinaan badan peradilan  (Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara) berada di bawah Mahkamah Agung. Mengingat  sejarah  perkembangan  peradilan  agama  yang  spesifik, maka  pembinaan  badan  pengadilan  agama  dilakukan  dengan memperhatikan  pendapat  Menteri  Agama  dan  Majelis  Ulama Indonesia;  (5)  Adanya  Komisi  Yudisial  yang  bersifat  mandiri berwenang  mengusulkan  pengangkatan  Hakim  Agung,  mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. 21
Dalam  pelaksanaannya  lembaga  peradilan  di  bawah Mahkamah  Agung  dilaksanakan  oleh  empat  lembaga  peradilan, yaitu:
1. Peradilan Umum (General Court)
21 Tedjonagoro, “ Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka” , hlm. 274.
305
Keberadaan  peradilan  umum  selain  diatur  dalam  pasal  2 UU No. 4 Tahun 2004 secara khusus telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986 yang selanjutnya telah mengalami  perubahan dengan UU  No.  8  Tahun  2004.  Peradilan  umum  adalah  salah  satu pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan pada umumnya (pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986), yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan ialah setiap orang Warga Negara Indonesia  atau  penduduk  mencari  keadilan  pada  pengadilan  di Indonesia (vide penjelasan pasal 2). 22
Secara  hierarkhi  lingkungan  peradilan  umum  terdiri  dari pengadilan  negeri  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama, pengadilan  tinggi  sebagai  pengadilan  tingkat  banding    dan berpuncak pada Mahkamah Agung.
Dalam pasal 8 UU No. 2 Tahun 1986 menyebutkan bahwa perkara-perkara  yang  dapat  dilakukan  pemeriksaan/diadili  oleh Pengadilan  Negeri  adalah  perkara  pidana  dan  perdata  serta  di lingkungan  peradilan  umum  dapat  dilakukan  pengkhususan pengadilan  ( spesialisasi/diferensial )  yaitu  pengadilan  anak, pengadilan  niaga,  pengadilan  hak  asasi  manusia,  pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).
Pada  pengadilan  tingkat  pertama  yang  pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan negeri tugas dan wewenangnya adalah memeriksa,  memutus  serta  menyelesaikan  perkara  pidana  dan perdata yang diajukan pada tingkat pertama (pasal  50 UU No. 2 Tahun 1986). Selain itu berdasarkan pada ketentuan pasal 52 ayat (2)  UU  No.  2  Tahun  1986  pengadilan  juga  diberi  tugas  dan kewenangan  untuk  memberikan  keterangan,  pertimbangan  dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah menyangkut hal  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  perkara  yang  sedang diperiksa pengadilan.
2. Peradilan Agama ( Religious Court )
Peradilan  Agama  diatur  dengan  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1989  Jo.  UU  No.  3  Tahun  2006.  Peradilan  agama  adalah peradilan  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam    megenai perkara-perkara  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,

## Umi Supraptiningsih
infaq, shadaqoh dan  ekonomi syarî’ah (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006).
3. Peradilan Tata Usaha Negara ( Administrative Court ) Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diatur  dengan  UU  No.  5
Tahun  1986  Jo.  UU  No.  9  Tahun  2004.  Tujuan  diadakannya peradilan tata usaha negara adalah melindungi warga masyarakat dari  tindakan  sewenang-wenang  pejabat/aparatur  pemerintah dalam  kerangka  pembinaan,  penyempurnaan  dan  penertiban aparatur  pemerintah  agar  dalam  tugas-tugasnya  selalu berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mempunyai  tugas  dan  wewenang untuk  memeriksa  dan  memutus  sengketa  tata  usaha  negara, maksudnya  sengketa  yang    timbul  dalam  bidang  tata  usaha negara  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  badan atau  pejabat  tata  usaha  negara  baik  di  pusat  atau  di  daerah, termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Putusan  dari  PTUN  adalah  putusan  yang  bersifat kongkrit,  individual  dan  final  yang  menimbulkan  akibat  hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Di bawah lingkungan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  ada  peradilan  pajak  yang  diatur berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 yang menggantikan UU No. 17  Tahun  1997  tentang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak. Sengketa  pajak  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang perpajakan  antara  wajib  pajak  atau  penanggung  pajak  dengan pejabat  yang  berwenang.  Pengadilan  pajak  sebagai  pengadilan tingkat pertama dan terakhir namun dapat dimungkinkan untuk diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
4. Peradilan Militer ( Military Court/Martial Court )
Peradilan  Militer  diatur  dalam  UU  No.  31  Tahun  1997. Sebagai  salah  satu  pilar  kekuasaan  kehakiman,  Peradilan  Militer merupakan  konsekwensi  logis  adanya  status  subyek  tindak pidana  seorang  militer,  maka  Peradilan  Militer  hanya diperuntukkan bagi militer.
Bilamana  terjadi  kasus  pidana  militer  maka  berlaku hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM)  sebagai  hukum  materiil, sedangkan hukum formilnya yang berlaku adalah Hukum Acara
307
Pidana  Militer.  Kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan  Peradilan Militer  dilaksanakan  oleh:  (a)  Pengadilan  Militer  sebagai Pengadilan  Tingkat  Pertama  untuk  perkara  pidana  yang dilakukan  oleh  anggota  TNI/ABRI  atau  yang  disamakan;  (b) Pengadilan  Militer  Tinggi  berwenang  untuk  perkara  pidana militer,  dan  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama  untuk  perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata; (c) Pengadilan Militer Utama  sebagai  pengadilan  tingkat  banding  untuk  perkara sengketa  tata  usaha  angkatan  bersenjata  (d)  Pengadilan  militer pertempuran  sebagai pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana  yang  dilakukan  anggota  TNI/ABRI  atau  yang dipersamakan dalam pertempuran.
Kekuasaan  kehakiman  di  lingkungan  peradilan  Militer berpuncak  pada  Mahkamah  Agung  sebagai  pengadilan  negara tertinggi 23 .  Setelah  berlakunya  UU  No.  4  Tahun  2004  hanya  UU No.  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer  yang  belum mengalami perubahan dan penyesuaian.
Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka  ( the  independence  of  the judiciary )
Pengertian  Kekuasaan  kehakiman  mencakup  arti  kekuasaan kehakiman yang bebas, berwibawa, dan bertanggung jawab menurut UUD  1945  yang  bersumber  pada  dasar  falsafah  negara  Pancasila. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur pokok (soko guru) negara  hukum  yang  bersumber  pada  cita  hukum  ( rechts  idee ). 24 Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, menyebutkan: (1)  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  (disahkan  pada  amandemen  ketiga);  (2)  Kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,
23 Ibid.
24 Ibid  hlm.  264. Rechts  idee mengandung  unsur-unsur  filosofis:  (a)  Tata  hukum ( rechtsorde ) yang penjabarannya dalam bentuk “wet” (undang-undang); b. Rechts ada dua arti yaitu: Rechts in objectieve zin (hukum) dan Rechts in subjectieve zin (hak)

## Umi Supraptiningsih
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (disahkan pada amandemen ketiga).
Begitu pula dipertegas dalam Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 bahwa “kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia” . Maksud dari Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan  kehakiman  yang  tidak  boleh  dicampuri  oleh  kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan fungsi peradilan. Untuk itu  perlu  pengaturan  undang-undang  bagi  pelaksanaan  fungsi peradilan  agar  tidak  dicampuri  atau  dimasuki  pengaruh  kekuasaan lain demi kepentingan/perlindungan hak-hak terdakwa atau pencari keadilan.
Memang  sulit  untuk  menciptakan  kekuasaan  kehakiman dalam  posisi independen ,  kalaupun  ada  kekuasaan  kehakiman  yang independen  berarti  peradilan  menjadi  suatu  mekanisme  yang  kuat untuk mempertahankan hukum/konstitusi dan keadilan. Dari uraian ini  jelas  ada  korelasi  antara  fungsi  yudikatif/peradilan  dan  proses demokrasi  di  mana  pembentukan  dan  jaminan  independensi  atau kebebasan  kekuasaan  kehakiman  seharusnya  diciptakan  secara  aktif oleh  semua  sarjana  hukum,  polisi,  kejaksaan,  dan  penegak  hukum lainnya. Independensi kekuasaan kehakiman dapat diuji melalui dua cara,  yaitu  (1)  Ketidakberpihakan  ( impartiality );  dan  (2)  Terputusnya hubungan atau relasi dengan elite politik ( political insularity ). Impartialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan  mendasarkan  putusannya  pada  hukum  dan  fakta-fakta  di persidangan  bukan  atas  dasar  keterkaitan  dengan  salah  satu  pihak yang  berperkara.  Impartialitas  hakim  bukan  sesuatu  yang  mudah dideteksi  di  mana  hal  itu  bisa  dilacak  dari  tingkah  lakunya  selama menjadi  hakim  dalam  kaitannya  dengan  perkara  tersebut. Impartialitas  proses  peradilan  hanya  dapat  dilakukan  jika  hakim dapat  melepaskan  diri  dari  konflik  kepentingan  atau collegialitas dengan  pihak  yang  berperkara  karena  itu  hakim  harus mengundurkan  diri  dari  proses  persidangan  jika  ada  potensi impartialitas.  Dalam  Sistem  hukum  Indonesia  hakim  harus mengundurkan  diri  jika  memiliki  hubungan  darah  atau  semenda dengan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan.
Pemutusan  relasi  dengan  dunia  politik  penting  bagi  para hakim  agar  tidak  menjadi  alat  politik  dari  satu  partai  politik. Montesqiueu melihat independensi atau peradilan yang bebas dalam hubungan  bahwa  peradilan  merupakan  mulut  undang-undang sehingga putusan hakim merupakan putusan hukum bukan putusan politik. Karena itu seorang hakim harus tidak memihak dalam proses peradilan dan putus hubungan dengan dunia politik. 25

## Penutup
Banyak  aturan  yang  memberikan  wadah  dan  pembatasan terhadap  gerak  dan  kewenangan  lembaga  peradilan.  Namun  itu semua  tidak  akan  berarti  apa  pun  bilamana  masing-masing  badan atau  lembaga  masih  selalu  mempunyai  kepentingan  (pribadi  atau politis)  satu  dengan  yang  lain.  Banyak  kasus  di  Indonesia  yang mencerminkan turut campurnya lembaga eksekutif atau ekstrayudisial  mulai dari proses sampai putusan peradilan. Padahal peraturan perundang-undangan  memberikan asas kemandirian dan kemerdekaan  di  lembaga  yudikatif.  Peranan  dari  semua  pihak sangatlah  penting  dalam  mencipkatan  penegakkan  kemandirian kekuasaan kehakiman.
Dengan  penerapan  sistem  satu  atap  tersebut  marilah  kita ciptakan  prasangka  baik  atas  penegakan  hukum  di  Indonesia terhadap pelaksana badan/lembaga yang secara de jure telah menjadi amanat dari UUD 1945. Kita junjung tinggi tugas dan wewenangnya sesuai  dengan  dasar  hukum  yang  telah  ditetapkan.  Lebih  dari  itu, jangan  membuat  masyarakat  lebih  resah  dengan  perseteruan  yang terjadi  antar  lembaga  peradilan  sehingga  kepercayaan  masyarakat akan dunia peradilan menjadi pulih. Wallâh a'lam bi al-shawab.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  H. Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia  Dalam  Era Reformasi .  Orasi  ilmiah  pada  acara  Reuni  dan  Dies  Natalis Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Sultan  Adam  (STIHSA), Banjarmasin, 28 April 2005,
25 Tedjonagoro, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka , hlm. 269.

## Umi Supraptiningsih
Darmodiharjo,  Darji. Sumber  Dari  Segala  Sumber  Hukum  Di  Indonesia. Malang : Pidato  Pengukuhan  yang  diucapkan  pada penerimaan jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam mata kuliah filsafat  hukum  pada  Fakultas  Hukum  dan  Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1976.
Daliyo. Pengantar  Ilmu  Hukum  (Buku  Panduan  Mahasiswa) .  Jakarta: Prenhallindo,  2001.
Fauzan,  Achmad. Perundang-undangan  Lengkap  tentang  Peradilan Umum,  Peradilan  Khusus  dan  Mahkamah  Konstitusi .  Jakarta: Prenada Media, 2005.
Tedjonagoro,  J.  Hendy.  "Kekuasaan  Kehakiman  Yang  Merdeka  (The Independence  of  the  Judiciary)  Dan  Pelaksanaan  Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Serta Perundang-Undangan  Negara  Republik  Indonesia", Yuridika, Vol. 19 No. 4  (Juli 2004)
Kansil, CST. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: PN. Balai Pustaka,  1984.
Muchsin, H. Ikhtisar Hukum Indonesia . Jakarta: Iblam, 2005.
Mujahidin, Ahmad. Peradilan Satu Atap di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2006.
Saleh, K. Wantjik. Kehakiman dan Peradilan . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
Wisnubroto, Al. Hakim dan Peradilan di Indonesia - dalam Beberapa Aspek Kajian. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 1997.