Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)

## STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie sri_rahayu@uwks.ac.id
Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dengan  judul Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah Kabupaten  Probolinggo.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menyelaraskan  dan  meng- harmonisasikan  kebijakan  perencanaan  dan  penganggaran  percepatan  penanggulangan kemiskinan  di  Kabupaten  Probolinggo,  juga  diharapkan  arah  dan  kebijakan penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Probolinggo  dapat  sejalan  dan  mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.
Metode analisis yang digunakan ini adalah perspektif analisis kemiskinan non- konsumsi pada indikator-indikator yang menjadi determinan terhadap kondisi kemiskinan konsumsi  di  Kabupaten  Probolinggo  berupa  analisis  posisi  relatif  dan  analisis perkembangan  antar  waktu  terhadap  indikator  utama  pada  bidang  kemiskinan  non- konsumsi,  serta  memperhatikan  relevansi  perkembangan  capaian  indikator  terhadap perkembangan  di  tingkat  provinsi  Jawa  Timur  dan  Nasional,  sehingga  dapat  ditentukan indikator-indikator  yang  akan  menjadi  prioritas  /  focus  dalam  menyusun  kebijakan  dan program penanggulangan kemiskinan dirangkum dalam tabel berikut.
Hasil Penelitian ini yaitu anjuran agar semangat  koordinasi  dan  integrasi  serta sinergitas antar kegiatan semakin ditingkatkan, demikian juga kemitraan antar Pemerintah dengan  Masyarakat  dan  Swasta  merupakan  salah  satu  faktor  kunci  dalam  suksesnya penerapan Strategi Penanggulangan Kemiskinan ini, dan sekaligus untuk pencapaian tujuan pembangunan  millenium.  Dan  tidak  kalah  pentingnya,  untuk  dapat  melakukan  analisis kondisi/capaian  indikator-indikator  yang  menjadi  determinan  kondisi  kemiskinan sehingga  diperoleh  hasil  pemetaan  prioritas  bidang  intervensi  dan  penetapan  prioritas wilayah intervensi dengan tepat, maka  pemenuhan data dan informasi terkait pada seluruh kecamatan menjadi suatu keniscayaan dan senantiasa ter up date . Kata kunci : Kemiskinan, SDG’s, Kebijakan.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kemiskinan  merupakan  masalah  multidimensi  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor  yang  saling  terkait  dan  mempengaruhi  satu  dengan  lainnya  (inter  locking),  dan angka-angka  kemiskinanpun  telah  menjadi  salah  satu  masalah  yang  kritis  dan  krusial yang  dihadapi  setiap  bangsa  dan  pemerintahan.  Kemiskinan  tidak  lagi  dipandang  hanya sebagai  persoalan  kemanusiaan  dan  ekonomi  belaka,  persoalan  kemiskinan  dengan berbagai dimensinya telah disadari akan dapat berdampak destruktif yang bermuara pada terjadinya  instabilitas  sosial,  ekonomi,  keamanan,  hukum  maupun  politik.  Bahkan,  tak jarang  mempengaruhi  eksistensi  dan  resistensi  sebuah  pemerintahan  baik  dalam  skala lokal, regional, maupun nasional bahkan internasional.
Dalam  menghadapi  persoalan  kemiskinan  di  Indonesia,  Pemerintah  telah menerbitkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  (Perpres)  Nomor  15  tahun  2010 tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  yang  salah  satu  isinya  adalah penyempurnaan  TKPK  menjadi  TNP2K  (Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan) yang langsung diketuai oleh Wakil Presiden. Peraturan Presiden tersebut di
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
tindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  yang  menyatakan  bahwa  secara  struktur  langsung  diketuai  oleh  Wakil Gubernur  di  tingkat  Provinsi  dan  Wakil  Bupati/Wakil  Walikota  di  tingkat Kabupaten/Kota  dalam  rangka  untuk  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  daerah- daerah.  Langkah-langkah  tersebut  merupakan  langkah  awal  di  samping  langkah-langkah berikutnya  berupa  penerbitan  panduan-panduan  dan  pelatihan-pelatihan  kepada  Daerah (TKPK  Provinsi  maupun  Kabupaten/  Kota)  sebagai  upaya  penanganan  dan  pendekatan penanggulangan kemiskinan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.
Kabupaten  Probolinggo  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan  kemiskinan  telah me-nunjukkan  capaian  yang  signifikan,  salah  satunya  adalah  capaian  perkembangan prosentase  penduduk  miskin  berdasarkan  garis  kemiskinan  nasional  yang  menunjukkan trend menurun  sejak  tahun  2003,  dimana  pada  tahun  2003  tercatat  sebesar  25,29  persen dan  pada  tahun  2014  turun  menjadi  20,44  persen.  Meskipun  mengalami  penurunan, capaian  ini  masih  berada  di  atas  target  tujuan  pembangunan  nasional  (RPJMN)  yang menetapkan angka capaian minimal 8-10 persen.
Secara  kelembagaan,  sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  tahun 2010, Kabupaten Probolinggo telah membentuk TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)  Kabupaten  Probolinggo  melalui  Surat  Keputusan  Bupati  Probolinggo Nomor 460/414/426.12/2016. Dan sesuai dengan amanat  dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)  Tahun  2005-2025,  yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam  Peraturan  Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun  2010,  Kabupaten  Probolinggo  telah  menyusun  dokumen  Strategi  Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang telah berakhir periodesasi-nya.
Kabupaten  Probolinggo  mempunyai  banyak  potensi  yang  dapat  dikembangkan untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  pemerintah  daerah pada  khususnya.  Tetapi  pada  kenyataannya  sebagian  besar  masyarakat  miskin  atau golongan  menengah  ke  bawah  berada  di  daerah  pertanian  (menjadi  buruh  tani),  yang rentan  terhadap  situasi  perekonomian  yang  cenderung  fluktuatif.  Di  sisi  lain  program- program  pemerintah  daerah  yang  pernah  disusun  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan  belum  memiliki  dampak  yang  signifikan,  sehingga  Pemerintah  Kabupaten Probolinggo merasa perlu untuk menyusun (kembali) dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan  Daerah  (SPKD).  Penyusunan  dokumen  SPKD,  disamping  sebagai  langkah menyelaraskan  dan  meng-harmonisasikan  kebijakan  perencanaan  dan  penganggaran percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, juga diharapkan arah dan  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Probolinggo  dapat  sejalan  dan mendukung  upaya-upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  tingkat  Provinsi  Jawa  Timur maupun secara Nasional.
1. Profil Kemiskinan Daerah.
P P r r o o f f i i l l K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n K K o o n n s s u u m m s s i i ,
Perkembangan  jumlah  penduduk  miskin  dan  prosentase  penduduk  miskin  di Kabupaten Probolinggo selama tahun 2003-2014, menunjukkan t t r r e e n n d d m m e e n n u u r r u u n n . .
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
Bila  dibandingkan  dengan  tingkat kemiskinan  di  tingkat  Provinsi Jawa Timur maupun tingkat kemiskinan Nasional, tingkat kemiskinan di Kabu- paten Probolinggo pada tahun 2014 lebih tinggi  (lebih  buruk).  Dan    capaian tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten Probolinggo  masih  jauh  terhadap target  RPJMN  yang  menetapkan angka  capaian  maksimal  9,00 persen.
Perkembangan  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten Probolinggo  pada  tahun  2009-2014, r r e e l l e e v v a a n n dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.  Hal  ini  berarti  bahwa  pada  periode 2009-2014  upaya-upaya  Pemerintah  Kabupaten Probolinggo  sejalan  dalam  mendukung  upaya- upaya  di  tingkat  Provinsi  Jawa  Timur  maupun secara  Nasional  dalam  menurunkan  angka kemiskinan.
Perspektif  analisis  posisi  relatif,  perkembangan antar  waktu,  efektifitas,  dan  relevansi  terhadap perkembangan  persentase  dan  jumlah  penduduk miskin,  indeks  kedalaman  kemiskinan  dan indeks keparahan kemiskinan
Kabupaten
Probolinggo  menunjukkan  hasil  sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.
P P e e r r k k e e m m b b a a n n g g a a n n A A n n g g k k a a K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n K K a a b b u u p p a a t t e e n n P P r r o o b b o o l l i i n n g g g g o o , , T T a a h h u u n n 2 2 0 0 0 0 3 3 - - 2 2 0 0 1 1 4 4 Sumber: Publikasi BPS – data diolah 261 ,700 272 ,900 267 ,400 289 ,700 277 ,100 305 ,100 280 ,100 276 ,271 259 ,200 247 ,630 237 ,760 231 ,290 25.29 26.17    26.08    28.06    27.42
30.13    27.69 25.22
23.48    22.15 21.12    20.44 y = -0.5533x + 28.867 R² = 0.452 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Penduduk Miskin (Jiwa) Persentase Kemiskinan (%) R R a a s s i i o o K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n K K a a b b . . P P r r o o b b o o l l i i n n g g g g o o t t e e r r h h a a d d a a p p P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r d d a a n n N N a a s s i i o o n n a a l l , , T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 4 4 Sumber: Publikasi BPS – data diolah 9.00 11.33 12.28 20.44 Target RPJMN Nasional Jawa Timur Kab. Probolinggo R R e e l l e e v v a a n n s s i i P P e e r r k k e e m m b b a a n n g g a a n n P P r r o o s s e e n n t t a a s s e e K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n K K a a b b u u p p a a t t e e n n P P r r o o b b o o l l i i n n g g g g o o t t e e r r h h a a d d a a p p P P r r o o v v i i n n s s i i d d a a n n N N a a s s i i o o n n a a l l , , T T a a h h u u n n 2 2 0 0 0 0 9 9 - - 2 2 0 0 1 1 4 4 Sumber: Publikasi BPS – data di olah 27.69 25.22
23.48 22.15 21.12 20.44 16.22 14.87 13.85 13.08 12.73 12.28 12.28 14.15 13.33 12.36 11.66    11.47 10.96 11.13 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kab. Probolinggo Jawa Timur Nasional
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
R R a a n n g g k k u u m m a a n n A A n n a a l l i i s s i i s s K K o o n n d d i i s s i i U U m m u u m m K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n K K a a b b u u p p a a t t e e n n P P r r o o b b o o l l i i n n g g g g o o
T T a a h h u u n n 2
2 0
0 0 0 9 9 - - 2 2 0 0 1 1 4 4 P P e e r r s s p p e e k k t t i i f f A A n n a a l l i i s s i i s s A A n n a a l l i i s s i i s s P P o o s s i i s s i i R R e e l l a a t t i i f f A A n n a a l l i i s s i i s s P P e e r r k k e e m m b b a a n n g g a a n n A A n n t t a a r r - - W W a a k k t t u u A A n n a a l l i i s s i i s s E E f f e e k k t t i i f f i i t t a a s s A A n n a a l l i i s s i i s s R R e e l l e e v v a a n n s s i i
I I n n d d i i k k a a t t o o r r P P e e r r s s e e n n t t a a s s e e p p e e n n d d u u d d u u k k m m i i s s k k i i n n ( ( P P 0 0 ) ) Capaian tahun 2014 l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k/ l l e e b b i i h h t t i i n n g g g g i i dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional Selama 5 tahun terakhir (2010- 2014) menunjukan trend perkembangan menurun Trend perkem- bangan yg menurun selama 5 th terakhir menunjukkan efektifitas program Perkembangan capaian 2010- 2014 relevan dengan Provinsi dan Nasional.
J J u u m m l l a a h h p p e e n n d d u u d d u u k k m m i i s s k k i i n n Berada pada posisi 4 tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Selama 5 tahun terakhir (2010- 2014) menunjukkan trend perkembangan menurun Trend perkem- bangan yg turun pada 5 th terakhir menunjukkan efektifitas pro- gram nangkis
I I n n d d e e k k s s K K e e d d a a l l a a m m a a n n K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n ( ( P P 1 1 ) ) Capaian tahun 2014 l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k/ l l e e b b i i h h t t i i n n g g g g i i dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional Selama 5 tahun terakhir (2010- 2014) menunjukkan trend perkembangan menurun Trend perkem- bangan yg menurun selama 5 th terakhir menunjukkan efektifitas program, meski pada tahun 2013 tidak efektif Perkembangan capaian 2010- 2014 relevan dg Provinsi dan Nasional I I n n d d e e k k s s K K e e p p a a r r a a h h a a n n K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n ( ( P P 2 2 ) ) Capaian tahun 2014 l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k/ l l e e b b i i h h t t i i n n g g g g i i dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional Selama 5 tahun terakhir (2010- 2014) menunjukkan trend perkembangan menurun Trend perkem- bangan yg menurun selama 5 th terakhir menun- jukkan efektifitas program, meski pada tahun 2013 tidak efektif Perkembangan capaian 2010- 2014 relevan dg Provinsi dan Nasional Sumber: Publikasi BPS – data di olah P P r r o o f f i i l l K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n N N o o n n - - K K o o n n s s u u m m s s i i ( ( M M u u l l t t i i d d i i m m e e n n s s i i ) ) ,
Analisis kemiskinan non-konsumsi (multidimensi) dilakukan terhadap indikator-indikator yang  menjadi  determinan  terhadap  kondisi  kemiskinan  yaitu  indikator  bidang:  (i) pendi-dikan;  (ii)  kesehatan;  (iii)  ketenagakerjaan;  (iv)  infrastruktur  dasar;  dan  (v) ketahanan pangan.
Perspektif  analisis  kemiskinan  non-konsumsi pada  indikator-indikator  yang  menjadi determinan terhadap kondisi kemiskinan  konsumsi di Kabupaten Probolinggo  berupa analisis posisi relatif dan analisis perkembangan antar waktu terhadap indikator utama pada bidang kemiskinan non-konsumsi, serta memperhatikan relevansi perkembangan capaian  indikator  terhadap  perkembangan  di  tingkat  provinsi  Jawa  Timur  dan Nasional, sehingga dapat ditentukan indikator-indikator yang akan menjadi prioritas / focus  dalam  menyusun  kebijakan  dan  program  penanggulangan  kemiskinan dirangkum dalam tabel berikut.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
R R i i n n g g k k a a s s a a n n H H a a s s i i l l A A n n a a l l i i s s i i s s K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n N N o o n n - - K K o o n n s s u u m m s s i i
Bidang / Indikator Perspektif Analisis Posisi Relatif Perkembangan Antar Waktu Efektifitas  Relevansi  Prioritas (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bidang Pendidikan : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 4-5 th terakhir efektif relevan Bukan Prioritas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 4-5 th terakhir efektif relevan Prioritas 2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari capaian Provinsi maupun Nasional
fluktuatif dg trend m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif tidak relevan Prioritas 1 Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12 th lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional tidak cukup data tdk cukup data tdk cukup data Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15 th lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional tidak cukup data tdk cukup data tdk cukup data Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18 th lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional tidak cukup data tdk cukup data tdk cukup data Angka Melek Huruf (AMH) usia 15+ lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 4-5 th terakhir efektif relevan Bukan Prioritas Bidang Kesehatan : Angka Kematian Bayi lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional fluktuatif dg trend m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif tidak relevan Prioritas 2 Angka Kematian Ibu (melahirkan) l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari Provinsi tapi l l e e b b i i h h b b a a i i k k dari Nasional fluktuatif dg trend m m e e m m b b u u r r u u k k
pada 4-5 th terakhir belum efektif tidak relevan Prioritas 1 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional fluktuatif dg trend m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif tidak relevan Prioritas 2 Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional fluktuatif dg trend m m e e m m b b u u r r u u k k
pada 4-5 th terakhir belum efektif tidak relevan Prioritas 2 Bidang Ketenaga- kerjaan : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 4-5 th terakhir efektif relevan Bukan Prioritas Pekerja bekerja kurang 35 jam /minggu tidak cukup data tidak cukup data tdk cukup data tdk cukup data Pekerja sektor informal tidak cukup data tidak cukup data tdk cukup data tdk cukup data Bidang Infrastruk-tur Dasar :
Proporsi Ruta dg akses l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari tidak cukup tdk cukup  tdk cukup
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
Bidang / Indikator Perspektif Analisis Posisi Relatif Perkembangan Antar Waktu Efektifitas  Relevansi  Prioritas (1) (2) (3) (4) (5) (6) Air Minum Layak Provinsi tapi l l e e b b i i h h b b a a i i k k dari Nasional data data data Proporsi Ruta dg akses Sanitasi Layak l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 4-5 th terakhir efektif relevan Prioritas 2 Proporsi Ruta dg akses Listrik l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 4-5 th terakhir efektif relevan Prioritas 2 Bidang Ketahanan
Pangan : Rata-Rata Harga Beras lebih baik dari capaian Provinsi
maupun Nasional m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif relevan Harga Bahan Pokok Utama non Beras:  Gula pasir l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari Provinsi tapi l l e e b b i i h h b b a a i i k k dari Nasional m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif relevan  Minyak goreng lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 4-5 th terakhir efektif relevan  Daging sapi lokal lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif relevan  Daging ayam ras
l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari Provinsi tapi l l e e b b i i h h b b a a i i k k dari Nasional
m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif relevan  Telur ayam ras l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari capaian Provinsi maupun Nasional m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif relevan  Cabai merah lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif relevan  Bawang merah
l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari capaian Provinsi maupun Nasional m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif relevan  Bawang putih
l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari capaian Provinsi maupun Nasional m m e e m m b b u u r r u u k k pada 4-5 th terakhir belum efektif relevan  Jagung pipilan kering  lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 4-5 th terakhir efektif relevan  Kedelai lokal l l e e b b i i h h b b u u r r u u k k dari capaian Provinsi maupun Nasional m m e e m m b b u u r r u u k k pada
4-5 th terakhir belum efektif relevan
Dari  tabel  di  atas  nampak  bahwa  indikator    APM  SMA/MA/SMK  dan  AKI/100.000  kh masih memiliki masalah pada posisi relatif terhadap capaian di tingkat Provinsi dan masalah pada  perkembangan  antar  waktu  (dalam  5  tahun  terakhir).  Sedangkan  indikator-indikator yang  hanya  memiliki  masalah  pada  salah  satu  perspektif  posisi  capaian  yaitu  posisi  relatif
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
terhadap  capaian  di  tingkat  Provinsi  atau  masalah  pada  perkembangan  antar  waktu,  adalah aksesibilitas  air  minum  layak;  perkembangan  harga  beras  dan  perkembangan  harga  bahan pokok  utama  lainnya.  Indikator-indikator  tersebut  selanjutnya  menjadi p p r r i i o o r r i i t t a a s s ( f f o o c c u u s s) i i n n t t e e r r v v e e n n s s i i oleh masing-masing bidang dalam memperbaiki capaian indikatornya.
2. Determinan Kemiskinan Daerah.
D D e e t t e e r r m m i i n n a a n n K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n K K o o n n s s u u m m s s i i:
Aspek ketersediaan: Aspek pemanfaatan:  Belum maksimal-nya jangkauan program perlindungan sosial dalam upaya melindungi pemenuhan kebutuhan penduduk yang kurang mampu, terkait layanan pendidikan, kesehatan. Infrastruktur dasar dan kebutuhan bahan pokok.
 Belum maksimalnya sinergitas upaya- upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab. Probolinggo.
 Rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok khususnya pada rumah tangga/individu dg kondisi kesejahteraan ≤ 40%
terbawah di Kab. Probolinggo.
 Rendahnya daya saing kegiatan ekonomi, yang diakibatkan rendahnya keterampilan wirausaha, keterampilan teknis & terbatasnya akses pasar penduduk kurang mampu & rentan dalam mengatasi kompleksitas masalah kemiskinan
D D e e t t e e r r m m i i n n a a n n K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n N N o o n n - - K K o o n n s s u u m m s s i i: 1. B B i i d d a a n n g g P P e e n n d d i i d d i i k k a a n n:
Aspek ketersediaan: Aspek pemanfaatan: APM SMP/MTs :
 lemahnya regulasi yang mengakomodir peserta didik miskin;
 ±54% desa di Kab. Probolinggo merupakan desa terpencil dg ±33% memiliki tingkat kesulitan ke SMP/MT’s;
 belum optimalnya tata kelola pembiayaan penyelenggaraan pendidikan melalui CSR dan dana partisipasi masyarakat;
 ketersediaan dan kualitas sarana prasarana sekolah belum sesuai SPM Pendidikan terutama perpustakaan dan laboratorium;
 kebutuhan biaya operasional sekolah & cakupan BSM;
 distribusi Guru sesuai kebutuhan sekolah;
 belum tersedia dan terkelolanya data sasaran jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah
(antisipasi Kartu Indonesia
Pintar/KIP).
.  kemampuan ekonomi rumah tangga ber-akibat antara lain anak usia sekolah terpaksa menjadi tulang punggung keluarga & kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk mengikuti pendidikan;
 terdapat penduduk usia sekolah 13- 15 th dg motivasi belajar/sekolah yg rendah karena faktor lingkungan pergaulan maupun budaya.
 terdapat anggapan di masyarakat bahwa anak yg hanya tamat SMP begitu juga SMA pada akhirnya juga bekerja sehingga lebih baik putus sekolah di SMP dibanding SMA.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)

## APM SMA/MA/SMK :
 lemahnya regulasi yang mengakomodir peserta didik miskin.
 ±54% desa di Kabupaten Probolinggo merupakan desa terpencil dengan 2 kecamatan memiliki tingkat kesulitan ke SMA/MA sebesar 75-100%.
 belum optimalnya tata kelola pembiayaan penyelenggaraan pendi- dikan melalui CSR dan dana partisipasi masyarakat.
 ketersediaan dan kualitas sarana prasarana sekolah belum sesuai SPM Pendidikan terutama perpustakaan dan lab;
 kebutuhan biaya operasional sekolah dan cakupan BSM;
 Distribusi Guru sesuai kebutuhan sekolah;
 belum tersedia dan terkelolanya data sasaran jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah (antisipasi Kartu Indonesia
Pintar/KIP).
.  kemampuan ekonomi rumah tangga berakibat antara lain anak usia sekolah terpaksa menjadi tulang punggung keluarga & kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk mengikuti pendidikan;
 terdapat penduduk usia sekolah 16- 18 th dg motivasi belajar/sekolah yg rendah disebabkan faktor lingkungan pergaulan maupun budaya;
 masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa anak yang hanya tamat SMP dan begitu juga SMA pada akhirnya juga bekerja sehingga lebih baik putus sekolah di SMP dibanding SMA.
2. B B i i d d a a n n g g K K e e s s e e h h a a t t a a n n:
Aspek ketersediaan:
Aspek pemanfaatan:
AKB per 1.000 kh:  jumlah SDM Puskesmas dan jaringannya masih belum mencakup (tahun 2015, rasio bidan 39,79 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan 48 per 100.000 penduduk);
 belum semua puskesmas memiliki pelayanan PONED;
 distribusi bidan desa;
 tingginya beban kerja tenaga medis Puskemas di luar pelayanan kesehatan.
.  rendahnya kemampuan orang tua (miskin) sehingga per-hatian terhadap kesehatan bayi dan balita kurang menjadi prioritas dalam pembiayaan ekonomi rumah tangga;
 adanya hak dan kebebasan masyarakat untuk tidak pernah dibatasi jumlah anak;
 adanya budaya lebih mendahulukan kebutuhan gizi kepala keluarga terutama di daerah pedesaan;
 rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS termasuk pola asupan makanan bayi, terutama di daerah pedesaan,
pesisir, dan desa terpencil.
AKI per 100.000 kh:  jumlah SDM Puskesmas dan jaringannya masih belum mencakup (tahun 2015, rasio bidan 39,79 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan 48 per 100.000 penduduk);
 belum semua puskesmas memiliki pelayanan PONED;
 distribusi bidan desa;
 Belum optimalnya penanganan komplikasi
.
 kondisi ekonomi keluarga dan diperparah dengan rendahnya kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan (cakupan K4).
 berbagai hambatan sebabkan perempuan miskin tidak sepenuhnya memahami manfaat Jampersal, program asuransi Pemerintah untuk ibu hamil dan melahirkan.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
kebidanan.  tingginya beban kerja tenaga medis
Puskemas di luar pelayanan kesehatan.
 kasus 2 pernikahan dini yang diikuti kehamilan usia dini.
 kurangnya pengetahuan remaja ttg kesehatan reproduksi, terutama di pedesaan dan desa- desa terpencil.
 budaya masyarakat terutama di desa 2
terpencil yang tidak mendukung kesehatan ibu hamil.  rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit penyerta kehamilan seperti eklamsia, pre-eklamsia, hipertensi dan jantung.  adanya hak dan kebebasan masyarakat untuk tidak pernah dibatasi jumlah anak.
 adanya migrasi ibu hamil sebabkan tidak terkontrolnya riwayat pemeriksaan kehamilan.
Prevalensi balita kekurangan gizi :
 jumlah SDM Puskesmas dan jaringannya masih belum mencukupi (tahun 2015, rasio bidan 39,79 per 100.000 penduduk dan rasio tenaga kesehatan 48 per 100.000 penduduk);
 belum meratanya program upaya kesehat-an masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan.
.
 masih banyaknya keluarga dg kondisi sosial ekonomi yg rendah.
 adanya budaya mendahulukan kebutuhan gizi kepala keluarga terutama di daerah pedesaan.
 rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS termasuk pola makan, terutama di daerah pedesaan, pesisir, dan desa terpencil.
 belum optimalnya penerapan pola perilaku kesehatan keluarga serta pola asuh anak.
Proporsi persalinan oleh Nakes terlatih :  SDM Puskesmas dan jaringannya masih belum mencukupi (tahun 2015, rasio bidan 39,79 per 100.000 penduduk & rasio tenaga kesehatan 48 per 100.000 penduduk);
 distribusi bidan desa;
 tingginya beban kerja tenaga medis Puskemas di luar pelayanan kesehatan.
.
 kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi penentu pilihan pertolongan persalinan pada ibu melahirkan.
 berbagai hambatan sebabkan perempuan miskin tidak sepenuhnya memahami manfaat Jampersal, program asuransi Pemerintah untuk ibu hamil dan melahirkan.
3. B B i i d d a a n n g g K K e e t t e e n n a a g g a a k k e e r r j j a a a a n n:
Aspek ketersediaan:
Aspek pemanfaatan:
Tingkat Pengangguran Terbuka :  kebijakan pemerintah daerah & swasta belum sepenuhnya pro tenaga kerja, terlihat dari kurangnya fasilitasi akses permodalan/ kredit, investasi, perijinan dan perlindungan tenaga kerja.
 belum kondusifnya situasi ekonomi dan politik dalam mendukung iklim investasi.
 masih terbatasnya ketersediaan investasi yang bersifat padat karya.
 belum optimalnya pengelolaan potensi wilayah dan SDA.
 sarana prasarana dan SDM termasuk instruktur pada Balai Latihan Kerja (BLK)
.
 kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peluang kerja.
 rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan informasi kesempatan kerja.
 rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan pencari kerja berbasis kompetensi.
 rendahnya minat masyarakat untuk meningkatkan kompetensi;
 perubahan lahan pertanian menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
belum memadai.
 penyediaan dan pembinaan pelatihan/kompetensi tenaga kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 keterbatasan penyediaan lapangan kerja/lembaga penyalur kerja.
4. B B i i d d a a n n g g I I n n f f r r a a s s t t r r u u k k t t u u r r D D a a s s a a r r:
Aspek ketersediaan: Aspek pemanfaatan: Akses air minum layak :  keterbatasan ketersediaan sumber air (disebabkan antara lain karena kerusakan daerah hulu, eksploitasi air tanah yang berlebihan dan konversi lahan);
 belum optimalnya penyediaan jaringan air (disebabkan al: oleh pembiayaan pemasangan jaringan masih mahal);
 belum optimalnya tata kelola penyaluran air;
 belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam penyediaan air yang berpihak pada masyarakat miskin;
 lemahnya pengawasan penggunaan air non rumah tangga.
.
 rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air;
 meningkatnya kebutuhan air akibat bertambahnya jumlah penduduk (baik dari fertilitas maupun urbanisasi);
 rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketentuan teknis pengelolaan air limbah ( grey and yellow water ) terutama jarak antara resapan air pembuangan ( grey water ) dengan sumber air bersih...
Akses sanitasi dasar layak :  persoalan sanitasi dasar bukan merupakan isu penting bagi kalangan politisi, pemerintah, bahkan dunia usaha;
 belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor yang berupaya menyediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak dan sehat menyebabkan penanganan masalah sanitasi kurang diatasi;
 keterbatasan APBD.
.
 pengetahuan penduduk (khususnya di pedesaan dan desa-desa terpencil) tentang kualitas lingkungan yang masih rendah;
 rendahnya masyarakat di kawasan perkotaan yg mendapatkan pelayanan sistem pembuangan air limbah ( sewerage system );
 adanya budaya masyarakat (pedesaan dan desa terpencil) untuk BAB di sungai atau kebun;
 belum optimalnya peran Pokmas dalam pemeliharaan lingkungan permukiman.
5. B B i i d d a a n n g g K K e e c c u u k k u u p p a a n n P P a a n n g g a a n n:
Aspek ketersediaan: Aspek pemanfaatan: Produksi / ketersediaan bahan pangan :
 database petani dan produksi pertanian (bahan pangan);
 belum optimalnya implementasi UU nomor 19 tahun 2013;
 permasalahan aturan tata niaga pertanian;
 belum optimalnya aksesibilitas (jalan, irigasi, energi, air, transportasi, pasar);
 belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pertanian modern spesifik lokasi oleh pemerintah dari sumber 2 teknologi;
 belum adanya kebijakan untuk menyediakan penelitian dan pengembangan pertanian;
 peran pemerintah belum maksimal dalam pemanfaatan tenaga ahli pertanian terutama dari lembaga riset dan teknologi.
.
 kualitas dan kuantitas SDM pada sektor pertanian masih rendah;
 usaha pertanian masih kecil sekali & ter-pencar- pencar, petani masih sulit bersatu;
 kebutuhan ekonomi yg mendesak dalam jumlah besar, mendorong petani dengan mudah melepas aset lahan pertanian;
 semakin berkurangnya minat generasi muda di sektor pertanian;
 tawaran pekerjaan non pertanian dengan penghasilan rutin mendorong alih profesi petani.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
Aspek ketersediaan: Aspek pemanfaatan:  belum adanya data yg pasti mengenai penduduk miskin.
 belum ada kebijakan untuk memberikan kompensasi kepada penduduk miskin tatkala harga pangan naik.
 mekanisme pengendalian distribusi kebutuhan pokok pangan (ter-utama beras);
 panjangnya rantai distribusi;
 kerancuan data warga miskin;
 belum memiliki program dan kebijakan yang melibatkan warga mampu dalam membantu mencukupi kebutuhan pangan bagi warga yang tidak mampu;
 belum optimalnya aksesibilitas (jalan, transportasi, pasar).
 beras masih menjadi bahan kebutuhan makanan pokok utama.
 rendahnya diversifikasi pangan masyarakat.
 rendahnya pendapatan penduduk miskin.
 sikap mental (pada kelompok suku tertentu) yang merasa miskin dan harus mendapatkan bantuan semisal bantuan raskin.
3. Isu Strategis Rencana Aksi Daerah.
I I s s u u - - I I s s u u S S t t r r a a t t e e g g i i s s; (1) I I s s u u k k e e m m i i s s k k i i n n a a n n k k o o n n s s u u m m s s i i:
 Penyempurnaan program perlindungan sosial. Penyempurnaan  program  perlindungan  sosial  dalam  melindungi  pemenuhan hak-hak  dasar  penduduk  miskin,  utamanya  diarahkan  pada  peningkatan pelayanan  pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok untuk mengatasi terjadinya goncangan ekonomi maupun goncangan sosial.
 Pengurangan kesenjangan antar kelompok ekonomi. Dalam  rangka  pengurangan  kesenjangan  antar  kelompok  ekonomi  di-arahkan melalui peningkatan dan perluasan akses ketersediaan infra-struktur dan sarana pelayanan dasar.
 Peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif. Peningkatan  daya  saing  kegiatan  ekonomi  produktif  dilakukan  melalui pembekalan keterampilan wirausaha, keterampilan teknis dan kemudahan akses pasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan.
(2) I I s s u u K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n N N o o n n - - K K o o n n s s u u m m s s i i : : I I s s u u t t e e r r h h a a d d a a p p p p e e m m e e n n u u h h a a n n l l a a y y a a n n a a n n h h a a k k - - h h a a k k d d a a s s a a r r:
 substansi:  peningkatan kualitas pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan.
 proses: melalui peningkatan kelembagaan sumber daya, sistem tata kelola dan  tata  laksana  layanan  hak-hak  dasar  yang  berkualitas  serta aspek keterjangkauan.  konteks:  memperhatikan  keterjangkauan  layanan  kebutuhan  dasar masya-rakat, khususnya warga miskin dan yang berkebutuhan khusus;
 kemajemukan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi serta adanya  industrialisasi,  perlu  dibangun  sinergi  nangkis  antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
(3) I I s s u u t t e e r r k k a a i i t t k k e e b b i i j j a a k k a a n n d d a a n n k k e e l l e e m m b b a a g g a a a a n n n n a a n n g g k k i i s s):
 memperkuat  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  melalui kebijakan,  baik  berupa  Peraturan  Daerah  (Perda)  maupun  Peraturan  Kepala Daerah,  dan  aturan  pelaksanaan-nya  yang  secara  jelas  mencantumkan kemiskinan  sebagai  isu  utama-nya,  misalnya  Perda  tentang  penanggulangan kemiskinan,  peraturan  pe-manfaatan  dana  bansos  dalam  penanggulangan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Probolinggo, Tahun 2015 (Sri Rahayu Margeretna Jajuk Hanafie)
kemiskinan,  peraturan  yang  me-wajibkan  SKPD  yang  memiliki  program  dan kegiatan  penanggulangan  kemis-kinan  untuk  memanfaatkan  Pemutahiran Basis Data Ter-padu (PBDT) 2015 sebagai dasar acuan perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
 melaksanakan u u n n i i f f i i k k a a s s i i d d a a t t a a k k e e m m i i s s k k i i n n a a n n berbasis PBDT 2015, dimana seluruh SKPD  dan  pemangku  kepentingan  dalam  penanggulangan  kemiskinan meman-faatkan  data  tersebut  sebagai  dasar  acuan  dalam  perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
 mengembangkan program-program khusus penanggulangan kemis-kinan yang merupakan  inovasi  daerah,  khususnya  yang  memiliki  basis  pemberdayaan masyarakat maupun pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 membangun keterlibatan  masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya  dalam  penanggulangan  kemiskinan,  seperti  pelaku  CSR  ( corporate social  responsibility ),  Perguruan  Tinggi,  LSM,  dan  Media  Massa  melalui kemitraan dalam program/kegiatan nangkis.
Rencana Aksi Daerah;
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) & Kegiatan ( output ) Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaa n Target Kinerja Program ( outcome ), Target Kinerja Kegiatan ( output ) dan Kerangka Pendanaan Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode SPKD Unit Kerja SKPD Penangungjawa b Lokas i 2018  2019  2020  2021  2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1. Perbaikan program perlindungan sosial; 2. Pengurangan kesenjangan
antar kelompok ekonomi; 3. Peningkatan daya saing ekonomi produktif; Menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2022. Menurunnya tingkat kemiski-nan dari 20,44 pada tahun 2014 menjadi 12,82 - 7,52 pada tahun 2022 Prosentase penduduk miskin 20,44% (2014) 16,63- 13,98 15,68- 12,37 14,73- 10,75 13,77- 9,14 12,82- 7,52 12,82- 7,52 1) Program Pening-katan Akses Pendi-dikan Masyarakat Miskin:  Bantuan biaya sekolah anak tidak sekolah pada PBDT
2015;  Penyuluhan pada orang tua anak tidak sekolah pada PBDT 2015;  Bantuan biaya pendampingan operasional sekolah. Jumlah anak tidak sekolah usia 7-18th berdasar PBDT 2015 (=26.847 orang) - 50% APB D CRS 75% APB D CRS 75% APB D CRS 100% APBD CRS 100% APBD CRS 100%  Dinas Pendi- dikan, Dinas Sosial 4. 2) Program Pening-katan Akses Kese-hatan Masyarakat Miskin: 5.  Pembiayaan jaminan kesehatan individu dg penyakit kronis PBDT 2015; Jumlah individu dg penyakit kronis (PBDT 2015 - 100% APB D CRS 100% APB D CRS 100% APB D CRS 100% APBD CRS 100% APBD CRS 100%  Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) & Kegiatan ( output ) Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaa n Target Kinerja Program ( outcome ), Target Kinerja Kegiatan ( output ) dan Kerangka Pendanaan Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode SPKD Unit Kerja SKPD Penangungjawa b Lokas i 2018  2019  2020  2021  2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) =13.179 orang) 6. 3) Program Pening-katan Akses Sani-tasi dan Air Bersih bagi Rumah Tangga Miskin: 7.  Penyediaan air bersih pd rumah tangga dg sumber air tidak terlindungi PBDT 2015.  Kampanye ttg pengelolaan sumber & penye-diaan air bersih. Jumlah ruta dg sumber air tdk terlindungi ber-dasar PBDT 2015 (=32.000 ruta) - 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APBD CSR 20% APBD CSR 100%  Dinas PU, Dinas Kesehatan 8.  Penyediaan jamban rumah tangga bagi ruta tanpa fasilitas BAB dan SPAL pada PBDT2015.  Ruta tanpa fasilitas BAB berdasar PBDT2015 (106.415 ruta) - 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APBD CSR 20% APBD CSR 100%  Dinas Kesehatan, Dinas PU 9.  Peningkatan ke-mampuan masya-rakat dlm penye-diaan sanitasi lingkungan.  Ruta tanpa fasilitas SPAL berdasar PBDT2015 (160.890 ruta) - 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APBD CSR 20% APBD CSR 100%
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) & Kegiatan ( output ) Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaa n Target Kinerja Program ( outcome ), Target Kinerja Kegiatan ( output ) dan Kerangka Pendanaan Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode SPKD Unit Kerja SKPD Penangungjawa b Lokas i 2018  2019  2020  2021  2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 10.  Pengembangan sa-rana sanitasi berba-sis komunitas. 11. 3) Program Pening-katan Akses Beru-saha Masyarakat Miskin: 12.  Pelatihan keteram- pilan pd angkatan kerja muda yg belum bekerja agar memiliki ke-mampuan bekerja &
berusaha.
 Penyediaan modal UMKM.  Pendampingan usaha Individu usia 15-45th yang tidak bekerja berdasar PBDT 2015 (±99.000 orang) 10% APB D CSR 10% APB D CSR 10% APB D CSR 10% APBD CSR 10% APBD CSR 100%  Dinas Tenaga kerja, Dinas Sosial, Dinas koperasi, 13. 4) Program Pening-katan Akses Peru-mahan Masyarakat Miskin: 14.  Perbaikan rumah tidak layak huni pd PBDT 2015.  Penyusunan/penyempurnaan pedoman perbaikan RTLH.
 Ruta dgn rumah tanpa lantai ubin/ kayu kualitas tinggi (127.775 ruta) - 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APBD CSR 20% APBD CSR 100%  Dinas PU 15.  Ruta dg rumah dg dinding se- lain tembok/ plesteran - 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APB D CSR 20% APBD CSR 20% APBD CSR 100%
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) & Kegiatan ( output ) Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaa n Target Kinerja Program ( outcome ), Target Kinerja Kegiatan ( output ) dan Kerangka Pendanaan Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode SPKD Unit Kerja SKPD Penangungjawa b Lokas i 2018  2019  2020  2021  2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (67.647 ruta) 16.  Ruta dg rumah dg atap selain genteng/asb es /seng (351 ruta) - 100% APB D CSR - - - - 100%
 Penyediaan lahan untuk pemukiman warga miskin,  Penyediaan rumah sewa bagi warga miskin.  Pengembangan subsidi perumahan mau pun sitem pembiaya an social housing .  Ruta tanpa status pengua saan lahan tempat tinggal (PBDT 2015 = 1.977 ruta)  Ruta tanpa status pengu asaan bangu-nan tempat tinggal (698 ruta) - - 100% 100% Dinas 5) Program Pening-katan Akses Listrik bagi Masyarakat Miskin:  Pengembangan lis-trik murah & hemat.  Pembangunan jari-ngan  Ruta dgn tempat tinggal 100%  Dinas
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) & Kegiatan ( output ) Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaa n Target Kinerja Program ( outcome ), Target Kinerja Kegiatan ( output ) dan Kerangka Pendanaan Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode SPKD Unit Kerja SKPD Penangungjawa b Lokas i 2018  2019  2020  2021  2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) listrik desa.  Pengembangan energi baru & terbarukan serta konservasi energi. tanpa listrik berdasar PBDT 2015 (1.265 ruta) 6) Program rintisan Desa Melangkah : -- -- 100 desa - - - - 100%  BPMD  Kajian & penyusu-nan pedoman;  Membangun kerja-sama dg PT & Perbankan;  Sosialisasi & pen- dampingan.
4. Mengembangkan sistem U U n n i i f f i i k k a a s s i i D D a a t t a a Kemiskinan Kabupaten.
5. Memperkuat Sekretariat TKPK.
6. Membangun parti-sipasi masyarakat dan kelom-pok peduli Memperkuat kelembagaa n TKPK TKPK berjalan sesuai peran dan fungsi sebagaiman a Permendagri No.42 - 2010. 1) Program Unifikasi Data Terpadu Penang gulangan Kemiskinan:  Updating data PBDT 2015. - - 1x 1x 1x 1x 1x 100%  Pokja data TKPK:  Bappeda  BPS  Kajian dan Penyu-sunan wealth ranking poverty PBDT 2015, - - 1x 100%  Kajian tingkat Ke- sejahteraan rumah tangga & - - 1x 100%
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) & Kegiatan ( output ) Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaa n Target Kinerja Program ( outcome ), Target Kinerja Kegiatan ( output ) dan Kerangka Pendanaan Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode SPKD Unit Kerja SKPD Penangungjawa b Lokas i 2018  2019  2020  2021  2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) individu berbasis PBDT 2015,  Kajian Pendidikan & kesehatan berbasis PBDT 2015, - - 1x 100%  Kajian Ketenaga-kerjaan berbasis PBDT 2015, - - 1x 100%  Kajian Infrastruktur dasar berbasis PBDT 2015. - - 1x 100% 2) Program Kesekre tariatan:  Penyediaan ruang TKPK yg represen tatif. - - 1 100%  Sekretariat TKPK:  Sekda  Bappeda  Pengadaan sarana sistem informasi data kemiskinan - - 1 100%  Penyediaan tenaga/ staf kesekretariatan 3) Program Kemi-traan:  Kajian pola pem-binaan hubungan pemerintah, dunia usaha dan masya-rakat dlm kemitra an  Nangkis. - - 1x APB D 100%  Pokja Kemi-traan TKPK  Penyusunan direk-tori lembaga usaha dan industri yang siap melakukan kemitraan (CSR),
 Penyusunan direk-tori pokmas (miskin dan perempuan) yang siap bermitra, - - 1x APB D 1x APB D 1x APB D 1x APB D
1x APBD 1x APBD 100%
100%
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) & Kegiatan ( output ) Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaa n Target Kinerja Program ( outcome ), Target Kinerja Kegiatan ( output ) dan Kerangka Pendanaan Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode SPKD Unit Kerja SKPD Penangungjawa b Lokas i 2018  2019  2020  2021  2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  Penyusunan naskah MoU dan Perjanjian kerjasama dg PT,  Penyusunan naskah MoU dan Perjanjian kerjasama dg Media,  Penyusunan naskah MoU dan Perjanjian kerjasama dg Pengelola CSR, 1x APB D
1x
APB D
1x APB
D 100% 100%
100%
4) Program PPM: Pokja Peng aduan Ma-syarakat TKPK  Penyusunan SOP,  Penyiapan sarpras PPM (form PPM, PO Box, website dll) 1 1 100% 100%  Pengeolaan PPM 1 1 1 1 1 100% 5) Program Klaster 1:  Dukungan pada PKH,  Dukungan program Raskin. APB D APB D APB D APB D APB D APB D APBD APBD APBD APBD 100% 100% Pokgram Bantuan Soaial Terpadu Berbasis Keluarga  Dinsos  Dinkes  Layanan home-care , daycare pd lansia miskin, Jumlah lansia (60 th ke atas) PBDT 2015 = 77.824 orang - 100% APB D CSR 100% APB D CSR 100% APB D CSR 100% APBD CSR 100% APBD CSR 100%  Layanan disabilitas miskin Jumlah disabilitas PBDT 2015 = 6.693 orang
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) & Kegiatan ( output ) Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaa n Target Kinerja Program ( outcome ), Target Kinerja Kegiatan ( output ) dan Kerangka Pendanaan Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode SPKD Unit Kerja SKPD Penangungjawa b Lokas i 2018  2019  2020  2021  2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6) Program Klaster 2:  Dukungan program KOTAKU (next PNPM MPk) dan program nasional lainnya. - APB D APB D APB D APB D APB D 100%  Pokgram Bantuan So-aial berbasis Pemberdaya an Masy.  Program Desa Melangkah  Program Pengem-bangan Destinasi Wisata. Jumlah desa wisata APB D CSR APB D CSR APB D CSR APBD CSR APBD CSR 7) Program Klaster 3:  Program Penem-patan Modal Daerah dlm rang-ka mendukung program KUR Presentase ter- sedianya angga ran penjaminan KUR - 100% APB D 100% APB D 100% APB D 100% APBD 100% APBD Pokgram Pember- dayaan Masyara- kat berbasis UMKM  Program Pember-dayaan Koperasi. & UMKM: - Penyusunan database, - Penyusunan konsep pengem-bangan dan bintek skema pendanaan bagi UMK - Peningkatan kapasitas LMKBB, - Sosialisasi peluang akses kredit/pembiayan bank melalui linkage . - Pendampingan KUMKM dan IKM
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome ) & Kegiatan ( output ) Data Capaian pd Awal Tahun Perencanaa n Target Kinerja Program ( outcome ), Target Kinerja Kegiatan ( output ) dan Kerangka Pendanaan Kondis i Kinerj a pada Akhir Periode SPKD Unit Kerja SKPD Penangungjawa b Lokas i 2018  2019  2020  2021  2022 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 8) Program Klaster 4:  Program pembi-naan & pengem-bangan Infrastruk- tur dasar dan per-mukiman. Pokgram Lain- Lain.  Program Pengem-bangan & Penge-lolaan Perikanan Tangkap,  Program Pengelo-laan Sumber Daya Laut dan Pesisir, 

4. Indikator Monitoring (Capaian Kinerja).
Capaian kinerja percepatan penaggulangan kemiskinan dalam strategi penanggulangan  kemiskinan  (SPKD)  Kabupaten  Probolinggo  tahun  2018-2022 diindikasikan  dari  hasil  capaian  masing-masing  indikator    dengan  batasan-batasan capaian sebagaimana tabel berikut:
Indikator Utama SPKD serta Penanggungjawab Utama
Bidang Indikator Target Penanggung jawab Kemiskinan Konsumsi Jumlah penduduk miskin Sesuai % kemiskinan Bappeda Prosentase penduduk miskin (P 0 ) 12,82 – 7,52 (2022) Indeks kedalaman kemiskinan (P 1 ) 2,5 Indeks keparahan kemiskinan (P 2 ) menurun Bidang Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka 5% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Laju Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja   meningkat Rasio pekerja bekerja kurang dari 35 jam per-minggu menurun Proporsi tenaga kerja sektor informal menurun Bidang Pendidikan Angka partisipasi murni (SD/SLTP/SLTA)   100% Dinas Pendidikan; Angka melek huruf penduduk usia 15+ 100% Angka putus sekolah (usia 7-18 th ) 0% Bidang Kesehatan Angka kematian bayi (AKB) 23 /1.000 kh Dinas Kesehatan; BPPKB Angka kematian balita (AKBa) 32 /1.000 kh Angka kematian Ibu (KI) 102/100.000 kh Prevalensi balita kekurangan gizi 15% Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih 100% Bidang Infrastruktur Dasar Akses rumah tangga terhadap air minum layak 100% Dinas PU Cipta Karya; Dinas Kesehatan Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak 100% Rasio elektrifikasi 100% Proporsi kepemilikan hak atas rumah/tempat tinggal Meningkat Proporsi rumah tidak layak huni Menurun Bidang Ketahanan Pangan Penduduk dengan asupan kalori >2.000 kkal perkapita per-hari meningkat Dinas Pertanian; Dinas Peternakan dan Perikanan; Badan Ketahanan Pangan dan PPP Perkembangan harga beras menurun Perkembangan harga kebutuhan pokok non-beras menurun
Pada  akhirnya  semangat  koordinasi  dan  integrasi  serta  sinergitas  antar  kegiatan, demikian juga kemitraan antar Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta merupakan  salah satu  faktor  kunci  dalam  suksesnya  penerapan  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  ini,  dan sekaligus  untuk  pencapaian  tujuan  pembangunan  millenium.  Dan  tidak  kalah  pentingnya, untuk  dapat  melakukan  analisis  kondisi/capaian  indikator-indikator  yang  menjadi determinan  kondisi  kemiskinan  sehingga  diperoleh  hasil  pemetaan  prioritas  bidang intervensi  dan  penetapan  prioritas  wilayah  intervensi  dengan  tepat,  maka  pemenuhan  data dan informasi terkait pada seluruh kecamatan menjadi suatu keniscayaan dan senantiasa ter up date .

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional,  2013, P P r r o o f f i i l l K K e e p p e e n n d d u u d d u u k k a a n n d d a a n n P P e e m m b b a a n n g g u u n n a a n n d d i i I I n n d d o o n n e e s s i i a a, Jakarta.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  RI,  2013, R R i i s s e e t t K K e e s s e e h h a a t t a a n n D D a a s s a a r r – R R i i s s k k e e s s d d a a s s 2 2 0 0 1 1 3 3, Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2011, D D e e f f i i n n i i s s i i O O p p e e r r a a s s i i o o n n a a l l I I n n d d i i k k a a t t o o r r M M D D G G ’ ’ s s, Jakarta.
Badan Pusat Statistik, 2011, E E n n s s i i k k l l o o p p e e d d i i a a I I n n d d i i k k a a t t o o r r E E k k o o n n o o m m i i d d a a n n S S o o s s i i a a l l, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2012, H H a a s s i i l l S S u u r r v v e e y y S S o o s s i i a a l l E E k k o o n n o o m m i i N N a a s s i i o o n n a a l l T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 1 1 P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, K K e e a a d d a a a a n n A A n n g g k k a a t t a a n n K K e e r r j j a a d d i i P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r – – A A g g u u s s t t u u s s 2 2 0 0 1 1 1 1, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2013, H H a a s s i i l l S S u u r r v v e e y y S S o o s s i i a a l l E E k k o o n n o o m m i i N N a a s s i i o o n n a a l l T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 2 2 P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, K K e e a a d d a a a a n n A A n n g g k k a a t t a a n n K K e e r r j j a a d d i i P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r – – A A g g u u s s t t u u s s 2 2 0 0 1 1 2 2, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2014, H H a a s s i i l l S S u u r r v v e e y y S S o o s s i i a a l l E E k k o o n n o o m m i i N N a a s s i i o o n n a a l l T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 3 3 P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, K K e e a a d d a a a a n n A A n n g g k k a a t t a a n n K K e e r r j j a a d d i i P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r – – A A g g u u s s t t u u s s 2 2 0 0 1 1 3 3, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2015, H H a a s s i i l l S S u u r r v v e e y y S S o o s s i i a a l l E E k k o o n n o o m m i i N N a a s s i i o o n n a a l l T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 4 4 P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, K K e e a a d d a a a a n n A A n n g g k k a a t t a a n n K K e e r r j j a a d d i i P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r – – A A g g u u s s t t u u s s 2 2 0 0 1 1 4 4, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Probolinggo,  2015, K K a a b b u u p p a a t t e e n n P P r r o o b b o o l l i i n n g g g g o o D D a a l l a a m m A A n n g g k k a a T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 5 5, Probolinggo.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Probolinggo,  2015, S S t t a a t t i i s s t t i i k k D D a a e e r r a a h h K K a a b b u u p p a a t t e e n n P P r r o o b b o o l l i i n n g g g g o o T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 5 5, Probolinggo.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Probolinggo,  2015, P P r r o o d d u u k k D D o o m m e e s s t t i i k k R R e e g g i i o o n n a a l l B B r r u u t t o o K K a a b b u u p p a a t t e e n n P P r r o o b b o o l l i i n n g g g g o o M M e e n n u u r r u u t t P P e e n n g g e e l l u u a a r r a a n n T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 0 0 - - 2 2 0 0 1 1 4 4, Probolinggo.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2015, P P r r o o d d u u k k D D o o m m e e s s t t i i k k R R e e g g i i o o n n a a l l B B r r u u t t o o P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r M M e e n n u u r r u u t t L L a a p p a a n n g g a a n n U U s s a a h h a a T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 0 0 - - 2 2 0 0 1 1 4 4, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2015, P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r D D a a l l a a m m A A n n g g k k a a T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 5 5, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, S S t t a a t t i i s s t t i i k k H H a a r r g g a a P P e e r r d d a a g g a a n n g g a a n n B B e e s s a a r r K K o o m m o o d d i i t t i i S S e e k k t t o o r r P P e e r r t t a a n n i i a a n n , , S S e e k k t t o o r r P P e e r r t t a a m m b b a a n n g g a a n n d d a a n n P P e e n n g g g g a a l l i i a a n n , , d d a a n n S S e e k k t t o o r r I I n n d d u u s s t t r r i i P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 4 4, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016, K K e e a a d d a a a a n n A A n n g g k k a a t t a a n n K K e e r r j j a a d d i i P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r – – A A g g u u s s t t u u s s 2 2 0 0 1 1 5 5, Surabaya . Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2015, P P r r o o f f i i l l K K e e s s e e h h a a t t a a n n K K a a b b u u p p a a t t e e n n P P r r o o b b o o l l i i n n g g g g o o T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 5 5, Probolinggo.
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Probolinggo,  2015, P P r r o o f f i i l l P P e e n n d d i i d d i i k k a a n n K K a a b b u u p p a a t t e e n n P P r r o o b b o o l l i i n n g g g g o o T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 5 5, Probolinggo
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2011, P P r r o o f f i i l l K K e e s s e e h h a a t t a a n n P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 0 0, Surabaya.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2012, P P r r o o f f i i l l K K e e s s e e h h a a t t a a n n P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 1 1, Surabaya.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2013, P P r r o o f f i i l l K K e e s s e e h h a a t t a a n n P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 2 2, Surabaya.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2014, P P r r o o f f i i l l K K e e s s e e h h a a t t a a n n P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r T T a a h h u u n n 2 2 0 0 1 1 4 4, Surabaya.
Ivanovich Agusta, 2011, K K e e t t e e r r a a m m p p i i l l a a n n P P e e n n e e l l i i t t i i a a n n K K u u a a n n t t i i t t a a t t i i f f - Teori, Kerangka Pemikiran, Definisi Operasional, Indikator Pengukuran, Kumpulan Kuesioner, Bogor.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, 2010,  Buku  III  – A A l l a a t t A A n n a a l l i i s s i i s s T T e e p p a a t t G G u u n n a a u u n n t t u u k k P P e e r r e e n n c c a a n n a a a a n n d d a a n n P P e e n n g g a a n n g g g g a a r r a a n n y y a a n n g g B B e e r r p p i i h h a a k k p p a a d d a a M M a a s s y y a a r r a a k k a a t t M M i i s s k k i i n n, Jakarta.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  2011, I I n n d d i i k k a a t t o o r r K K e e s s e e j j a a h h t t e e r r a a a a n n D D a a e e r r a a h h P P r r o o v v i i n n s s i i J J a a w w a a T T i i m m u u r r, Jakarta.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  2011, P P a a n n d d u u a a n n P P e e n n a a n n g g g g u u l l a a n n g g a a n n K K e e m m i i s s k k i i n n a a n n - - B B u u k k u u P P e e g g a a n n g g a a n n R R e e s s m m i i T T K K P P K K D D a a e e r r a a h h , , c c e e t t a a k k a a n n k k e e d d u u a a, Mei 2011, Jakarta.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  2014, P P e e t t u u n n j j u u k k T T e e k k n n i i s s P P e e n n y y u u s s u u n n a a n n S S P P K K D D – – B B u u k k u u P P e e g g a a n n g g a a n n R R e e s s m m i i T T K K P P K K D D a a e e r r a a h h, Jakarta.
Tim  Sekretariat  Pembina  TKPK  Provinsi  dan  Kota/Kabupaten  Dirjen  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri,  2011, P P e e d d o o m m a a n n P P e e n n y y u u s s u u n n a a n n S S P P K K D D, Jakarta.
_____, http://bps.go.id _____, http://jatim.bps.go.id _____, http://probolinggokab.bps.go.id _____, http://siskaperbapo.com