## DAMPAK UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL: ANALISIS SPASIAL
Muh.Nurhadi, email: 1606936101muh.nurhadi@gmail.com PPIE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI
Diah Widyawati, email: diah.widyawati@gmail.com PPIE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

## ABSTRACT
There is possibility of bias in previous study about impact of minimum wages on labor absorption in formal and informal sectors because it has not yet accommodated the spatial effects of inter- regional labor market dependencies. This study aims to examine impact increasing of minimum wage on labor absorption in formal and informal sector without spatial effects then compared with if there are spatial effects. Without spatial effect, the model used is panel model and with spatial effect, model used is Panel Spatial Auto-Regressive model. The dependent variable used is labor absorption in formal sector relative to informal sector, whereas the independent variable is the real minimum wage in the form of the natural logarithm. The result of both models showed that  increasing  of  minimum  wage  significantly  reduced  the  labor  absorption  of  formal  sector relative to informal sector. Coefficient value of the impact increasing of minimum wage produced by the spatial model is greater than the non-spatial model whereas from the model criteria results show better spatial model, so it can be concluded there is underestimate in the previous study which does not take into account the spatial dependencies of the labor market.
Kata  Kunci :  Sektor  Formal;  Sektor  Informal;  Penyerapan  tenaga  kerja;  Spasial;  SAR;  Upah minimum

## PENDAHULUAN
Penelitian  dampak  upah  minimum  pada  penyerapan  tenaga  kerja  sektor formal  dan  informal  menarik  untuk  diteliti  kembali  karena  ada  desentralisasi penetapan upah minimum dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Setelah desentralisasi, rata-rata upah minimum provinsi meningkat  124,24 persen dari tahun 2001 sampai 2015 dan persentase tenaga kerja di sektor formal meningkat 37,99 persen sedangkan di sektor informal menurun 21,33 persen (lihat gambar 1). Hal ini tidak seperti prediksi model dual labour market yang dikenalkan oleh Welch  (1974)  yang  menyatakan  bahwa  upah  minimum  akan  membuat penurunan penyerapan tenaga kerja sektor formal dan peningkatan tenaga kerja yang diserap di sektor informal.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Indonesia merupakan negara berkembang yang kebijakan upah minimum tidak  dapat  diterapkan  secara  penuh  ( incomplete  coverage)  karena  terdapat pasar tenaga kerja sektor informal yang tidak tercakup kebijakan upah minimum. Hal  ini  membuat  dampak  upah  minimum  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja sedikit berbeda dengan negara maju karena dampaknya tidak hanya di sektor yang tercakup upah minimum (formal) tetapi juga terdapat spillover efek pada sektor yang tidak tercakup (informal).
Sumber: diolah kembali dari BPS
Gambar 1.
Rata-rata Upah Minimum Provinsi Riil, Jumlah Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal di Indonesia Tahun 1997-2015
Secara teori, terdapat perbedaan dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja dalam incomplete coverage. Welch (1974) mengenalkan model dual labour  market  untuk  menangkap  efek  spillover  pada  sektor  informal.  Menurut Welch (1974) upah minimum akan membuat penurunan tenaga kerja di sektor formal dan peningkatan tenaga kerja di sektor informal karena ada pergeseran tenaga kerja dari sektor formal. Model Welch dikembangkan oleh Mincer (1976) dan  Gramlich  (1976)  yang  tidak  hanya  melihat  pergeseran  tenaga  kerja  dari formal ke informal tetapi juga pergeseran tenaga kerja masuk atau keluar pasar tenaga kerja. Dengan mengasumsikan lowongan pekerjaan sektor formal selalu ada  secara  periodik,  dampak  upah  minimum  tidak  hanya  akan  membuat pergeseran  tenaga  kerja  dari  sektor  formal  ke  informal,  akan  tetapi  ada  arus masuk  ke  sektor  formal  dari  sektor  informal  atau  dari  bukan  angkatan  kerja. Adanya  arus  masuk  dan  keluar  dari  sektor  informal  membuat  dampak  upah minimum  pada  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  informal  menjadi  ambigu, sedangkan  dampak  upah  minimum  di  sektor  formal  sama  seperti  Welch  yaitu negatif.
Perbedaan dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja dalam incomplete coverage juga tercermin dalam penelitian empiris. Di sektor formal, penelitian  dengan  memakai  unit  analisis  mikro  sebagian  besar  menghasilkan
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 UMP Riil Tenaga Kerja
Sektor Formal (%) Tenaga Kerja Sektor Informal (%)
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
dampak penurunan penyerapan tenaga kerja dalam menanggapi kenaikan upah minimum  (Chun  &  Khor,  2010;  Del  Carpio,  Nguyen,  Pabon,  &  Wang,  2015; Fajnzylber, 2001; Gindling & Terrell, 2007; Maloney & Mendez, 2004) dan sedikit yang menghasilkan dampak peningkatan penyerapan tenaga kerja (Hohberg & Lay,  2015).  Sedangkan  dengan  memakai  unit  analisis  makro  hasilnya  masih berbeda-beda.  Rama  (2001)  menggunakan  data cross  section  level  provinsi tahun  1993  menemukan  bahwa  kenaikan  upah  minimum  tidak  signifikan berdampak pada penyerapan tenaga kerja sektor formal. Metode Rama (2001) yang hanya menggunakan data satu tahun diperbaharui dengan menggunakan data panel level provinsi oleh Alatas & Cameron (2013); Suryahadi, et al. (2003), dan  didapatkan  dampak  penurunan  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal dalam menanggapi kenaikan upah minimum. Karena terdapat variasi data antar kabupaten dalam provinsi maka Mello & Comola (2010) menggunakan data panel level kabupaten dan menemukan dampak penurunan penyerapan tenaga kerja sektor formal dalam menanggapi kenaikan upah minimum.
Seperti di sektor formal, penelitian tentang dampak upah minimum pada penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  informal  juga  berbeda  hasil.  Dengan  unit analisis mikro Hohberg & Lay (2015) dan Fajnzylber (2001) menemukan dampak penurunan penyerapan tenaga kerja sektor informal dalam menanggapi kenaikan upah minimum. Gindling & Terrell (2007) juga menggunakan unit analisis mikro tetapi menggunakan variabel jam kerja sebagai proxy penyerapan tenaga kerja, menemukan upah minimum tidak signifikan berdampak pada penyerapan tenaga kerja sektor informal. Hasil serupa juga didapatkan El Hamidi & Terrell (2002) dan Lemos (2009) tetapi dengan unit analisis makro. Padahal sebelumnya Lemos (2004)  dengan  periode  penelitian  yang  lebih  pendek  mendapatkan  dampak penurunan  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  informal.  Riyadi  (2014)  dengan menggunakan  unit  analisis  makro  level  provinsi  juga  menemukan  penurunan penyerapan  tenaga  kerja  sektor  informal  dalam  menanggapi  kenaikan  upah minimum. Sedangkan  Mello &  Comola  (2010) menggunakan  unit  analisis  level kabupaten untuk menghindari masalah endogenitas penentuan upah minimum di pemerintah propinsi, mendapatkan hasil yang berbeda dengan Riyadi (2014).
Terdapat  kemungkinan  bias  dalam  penelitian-penelitian  tersebut  karena belum mengakomodir adanya efek spasial atau dependensi pasar tenaga kerja antar  wilayah.  Menurut  Dube  et  al.  (2010)  jika  ada  dependensi  spasial  pasar tenaga kerja tetapi dalam statistik dianggap independen dapat menimbulkan bias dalam  estimasi.  Dolton  et  al.  (2015)  mengutarakan  beberapa  alasan  perlunya memperhatikan dependensi spasial pasar tenaga kerja, yaitu:
 Sebagian  besar  lowongan  pekerjaan  tidak  ada  syarat  geografis  di  mana pekerja  tinggal.  Biaya  dan  waktu  untuk  perjalanan  ke  tempat  kerja  adalah masalah individu dan bukan menjadi bahan pertimbangan seseorang diterima bekerja
 Fenomena  jika  ada  penutupan  perusahaan  atau  pabrik,  tidak  hanya berdampak pada lokasi pabrik berada tetapi juga wilayah sekitarnya
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Selain itu, adanya upah minimum yang lebih tinggi akan menarik minat tenaga kerja untuk bermigrasi ke wilayah dengan upah minimum yang lebih tinggi.
Penelitian  tentang  dampak  upah  minimum  terhadap  penyerapan  tenaga kerja dengan memperhatikan dependensi spasial pasar tenaga kerja baru sedikit. Kalenkoski  &  Lacombe  (2008)  meneliti  dampak  upah  minimum  terhadap penyerapan tenaga kerja usia muda di USA dengan menggunakan model Spasial Auto Regressive, menemukan bahwa terdapat under estimate dari hasil estimasi model  non spasial karena adanya omitted variabel  berupa spasial  lag  variabel dependen. Dolton et al. (2015) meneliti dampak upah minimum pada penyerapan tenaga  kerja  di  UK  dengan  model  panel  spasial  error.  Hasil  penelitiannya menunjukkan standar  error dari koofisien  dampak pada  model  dengan spasial lebih rendah dibanding model non spasial. Menurut Dolton et al. (2015) alasan literatur  sebelumnya  di  Inggris  mendapatkan  dampak  positif  upah  minimum terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  salah  satunya  karena  tidak  mengakomodir adanya hubungan spasial pasar tenaga kerja. Akan tetapi penelitian-penelitian ini dilakukan di negara maju dengan complete coverage upah minimum.
Penelitian tentang dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja  pada incomplete  coverage  dengan  memperhatikan  dependensi  spasial pasar  tenaga  kerja  sepengetahuan  penulis  baru  satu  yaitu  Magruder  (2013). Dengan data IFLS (Indonesia Family Life Survey) tahun 1993, 1997, 2000 dan Survei Tahunan Perusahaan Industri (SI) tahun 1990-2000 serta analisis statistik difference  in  spatial  difference  Magruder  (2013)  mendapatkan  hasil  upah minimum berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja sektor informal dan berdampak  positif  pada  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  formal.  Hasil  ini berbeda dengan Mello & Comola (2010) yang juga menggunakan  unit analisis level kabupaten. Menurut Magruder (2013) alasan hasil ini berbeda dengan hasil penelitian  sebelumnya  karena  tidak  menggunakan  metode  spasial  dalam analisisnya.
Penelitian Magruder (2013) menarik untuk diteliti kembali karena definisi tenaga kerja formal-informal yang digunakan Magruder kurang tepat. Magruder (2013) menggangap pekerja upah penuh waktu ( full time) sebagai tenaga kerja formal, padahal tidak semua pekerja upah penuh waktu merupakan tenaga kerja sektor  formal.  Buruh  tani  yang  dipekerjakan  seseorang  dengan  diberi  upah adalah salah satu contoh pekerja penuh waktu tetapi dianggap pekerja sektor formal dalam konsep tersebut. Hal ini juga diakui oleh Magruder, dimana pekerja upah penuh waktu kurang bagus dalam menggambarkan pekerja di sektor formal sehingga  dalam  penelitiannya  tersebut  juga  menggunakan  data  SI.  Selain  itu penelitian  tersebut  juga  menganggap self  employment  sebagai  tenaga  kerja sektor informal, padahal tidak semua self employment adalah tenaga kerja sektor informal. Progammer komputer yang bekerja sendiri dapat dikategorikan sebagai pekerja  formal  (Nazara,  2010)  akan  tetapi  dalam  studi  tersebut  dianggap informal. Menurut Nazara (2010) tenaga kerja formal-informal dapat ditangkap lebih  baik  dengan  berdasarkan  pada  status  pekerjaan  dan  jenis  jabatan.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Sehingga  penelitian  ini  menggunakan  konsep  formal-informal  seperti  yang digunakan oleh BPS (2017) dan Nazara (2010).
Periode  penelitian  yang  digunakan  Magruder  (2013)  adalah  sebelum desentralisasi  penetapan  upah  minimum.  Padahal  setelah  desentralisasi  yang dimulai tahun 2001, upah minimum riil terus meningkat seperti yang terlihat pada gambar 1. Selain itu setelah desentralisasi banyak terdapat pemekaran wilayah (kabupaten dan provinsi) dan juga penambahan daerah yang menerapkan upah minimum  kabupaten  sehingga  akan  terdapat  lebih  banyak  variasi  data.  Oleh karena  itu,  temuan    Magruder  (2013)  menarik  untuk  diteliti  kembali  dengan menggunakan data setelah desentralisasi.
Penelitian  Magruder  (2013)  belum  mencakup  semua  kabupaten  di Indonesia hanya 149 kabupaten sehingga kurang menggambarkan keadaan di Indonesia  dibanding  menggunakan  semua  kabupaten.  Magruder  (2013)  juga menggunakan data SI untuk menjelaskan dampak upah minimum pada sektor formal, akan  tetapi  SI hanya  menggambarkan  sektor  industri. Oleh karena  itu penelitian ini akan menggunakan data yang mencakup semua sektor dan semua kabupaten di Indonesia.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penelitian  ini  bertujuan  melihat  dampak upah  minimum  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  dan  sektor informal  dengan  menggunakan  efek  spasial  dan  definisi  tenaga  kerja  formal- informal berdasarkan status pekerjaan dan jenis jabatan dengan periode setelah desentralisasi serta cakupannya seluruh kabupaten di Indonesia. Kemudian hasil tersebut akan dibandingkan dengan model non spasial untuk melihat pentingnya mengakomodir dependensi spasial pada pasar tenaga kerja.

## TINJAUAN LITERATUR
 Model Tanpa Efek Spasial ( Dual Labour Market)
Model ini mengasumsikan: tenaga kerja memiliki 3 pilihan (bekerja di sektor formal, bekerja di sektor informal, atau keluar dari angkatan kerja); tenaga kerja lebih  suka  bekerja  di  sektor  formal  daripada  sektor  informal;  intensitas  faktor produksi sama di semua sektor; pasar berada dalam persaingan sempurna.
Keseimbangan awalnya di titik ‘ a’ untuk sektor formal dan ‘ 𝑐 ’ untuk sektor informal.  Adanya  upah  minimum  membuat  jumlah  pekerja  sektor  formal berkurang menjadi 𝐿 dari 𝐿 . Dengan upah minimum sebesar MW maka labour supply yang mau bekerja menjadi sebesar 𝐿 , sehingga ada kelebihan labour supply  sebesar  ES TS (dimana  ES TS = 𝐿 - 𝐿 )  di  sektor  formal.  Agar  bisa melanjutkan hidup maka sebagian pekerja sektor formal yang tidak tertampung akhirnya masuk ke sektor informal ( 𝐸𝑆 ) dan sebagian lagi ( 𝐸𝑆 ) memilih keluar dari angkatan kerja daripada bekerja di sektor informal dengan upah yang lebih  rendah  dari reservation  wage  mereka.  Bergesernya  sebagian  pekerja  ke sektor informal membuat kurva labour supply bergeser dari 𝐿𝑆 menjadi 𝐿𝑆 . Akhirnya terbentuklah keseimbangan baru sektor informal di titik d dengan upah sektor informal yang lebih rendah dari awal dan jumlah tenaga kerja yang lebih tinggi dari keseimbangan awal yaitu sebesar 𝐿 . Dari penjelasan tersebut dapat
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
disimpulkan adanya upah minimum akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal dan menaikkan penyerapan tenaga kerja sektor informal.
Sumber: Welch (1974) dengan beberapa penyesuaian

## Gambar 2.
Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Model Dual Labour Market
 Model Spasial
Untuk menjelaskan  dampak  upah minimum terhadap  penyerapan  tenaga kerja sektor formal dan informal jika ada dependensi spasial labour market yaitu dengan  cara  menggabungkan  kerangka  pikir  teori dual  labour  market  dengan teori competitive equilibrium across labour market yang menjelaskan equilibrium di pasar tenaga kerja jika ada dependensi spasial labour market melalui migrasi. Diasumsikan perekonomian tertutup dan hanya terdapat dua wilayah (wilayah A dan  B).  Awalnya  titik  keseimbangan  di  wilayah  A  di  { 𝐿 , 𝑊 }  untuk  sektor formal dan { 𝐿 , 𝑊 } untuk sektor informal sedangkan di wilayah B berada di { 𝐿 , 𝑊 }  untuk  sektor  formal  dan  { 𝐿 , 𝑊 }  untuk  sektor  informal.  Adanya upah minimum di wilayah A dan B dengan 𝑀𝑊 > 𝑀𝑊 membuat penyerapan tenaga  kerja sektor formal  di wilayah A  bergeser dari 𝐿 menjadi 𝐿 dan  di wilayah B bergeser dari 𝐿 menjadi 𝐿 .
Dengan melihat upah minimum di wilayah B sebesar 𝑀𝑊 yang lebih tinggi dari 𝑀𝑊 maka  di  wilayah  A  orang  yang  ingin  bekerja  menjadi  sebesar 𝐿 . Menurut  teori competitive  equilibrium  across  labour  market,  dari 𝐿 labour supply sebanyak 𝐸𝑆 memutuskan  untuk bermigrasi ke wilayah B  demi upah yang lebih tinggi, sehingga kurva labour supply wilayah A sektor formal bergeser ke  kiri  menuju 𝐿𝑆 dari 𝐿𝑆 .  Dengan  kurva 𝐿𝑆 ,  orang  yang  ingin  bekerja dengan  tingkat  upah  minimum 𝑀𝑊 menjadi  sebesar 𝐿 padahal  yang dipekerjakan hanya sebesar 𝐿 sehingga tercipta excess labour supply sebesar
𝐸𝑆 + 𝐸𝑆
. Excess labour supply tersebut menurut teori dual labour market akan terbagi menjadi dua, sebagian keluar dari angkatan kerja sebanyak 𝐸𝑆
𝐸𝑆 d a c b 𝑳𝑺 𝟏𝑻𝑺 𝒊 U pa h MW 𝑾 𝒇 𝑳𝑺 𝒇 𝑳𝑫 𝒇 𝑳 𝟎 𝒇 𝑳 𝟏 𝒇 Tenaga Kerja Sektor Formal U pa h 𝑾 𝟏𝑻𝑺 𝒊 𝑾 𝟎 𝒊 𝑳𝑺 𝟎 𝒊 𝑳𝑫 𝒊 𝑳 𝟎 𝒊 𝑳 𝟏𝑻𝑺 𝒊 Tenaga Kerja Sektor Informal 𝐸𝑆 𝑳 𝟐 𝒇 𝐸𝑆
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
dan sebagian lagi mencari kerja di sektor informal wilayah A sebanyak 𝐸𝑆 , sehingga  kurva labour  supply  sektor  informal  wilayah  A  bergeser  ke  kanan menjadi 𝐿𝑆 dari 𝐿𝑆 .  Akhirnya  tercipta equilibrium  yang  baru  di  sektor informal wilayah A dengan tingkat upah menurun dari 𝑊 ke 𝑊 tetapi tingkat tenaga kerja yang terserap meningkat menjadi sebesar 𝐿 dari 𝐿 .
Keterangan: warna merah merupakan proses dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal tanpa spasial ( labour market independen antar wilayah), sedangkan warna hitam dan biru merupakan proses dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal dengan spasial ( labour market dependen antar wilayah)
Gambar 3. Dampak Upah Minimum Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal Dengan Spasial dan Tanpa Spasial
Di wilayah B, adanya migrasi labour supply dari wilayah A ke B tadi membuat kurva labour supply sektor formal bergeser ke kanan ke 𝐿𝑆 dari 𝐿𝑆 . Dengan kurva 𝐿𝑆 dan  tingkat  upah 𝑀𝑊 maka  orang  yang  ingin  bekerja  menjadi
𝑳 𝟒 𝑩𝒇 𝐸𝑆 𝐸𝑆 𝐸𝑆 Labour Market Wilayah B 𝑾 𝟏𝑫𝑺 𝑩𝒊 𝐸𝑆 𝑳 𝟑 𝑨𝒇 𝑳 𝟐 𝑨𝒇 𝑳 𝟑 𝑩𝒇 𝑾 𝟏𝑻𝑺 𝑨𝒊 𝐸𝑆 𝐸𝑆 𝐸𝑆 𝑳𝑺 𝟏 𝑨𝒇 𝑴𝑾 𝑩 𝑳𝑺 𝟏𝑫𝑺 𝑩𝒊 𝑳𝑺 𝟏𝑻𝑺 𝑩𝒊 U pa h 𝑴𝑾 𝑩 𝑾 𝑩𝒇 𝑳𝑺 𝟎 𝑩𝒇 𝑳𝑫 𝟎 𝑩𝒇 𝑳 𝟎 𝑩𝒇 𝑳 𝟏 𝑩𝒇 Tenaga Kerja Sektor Formal U pa h 𝑾 𝟏𝑻𝑺 𝑩𝒊 𝑾 𝟎 𝑩𝒊 𝑳𝑺 𝟎 𝑩𝒊 𝑳𝑫 𝟎 𝑩𝒊 𝑳 𝟎 𝑩𝒊 𝑳 𝟏𝑻𝑺 𝑩𝒊 Tenaga Kerja Sektor Informal 𝑳𝑺 𝟏 𝑩𝒇 𝐸𝑆 𝑳 𝟏𝑫𝑺 𝑩𝒊 𝑳𝑺 𝟏𝑻𝑺 𝑨𝒊 𝑳𝑺 𝟏𝑫𝑺 𝑨𝒊 U pa h 𝑴𝑾 𝑨 𝑾 𝑨𝒇 𝑳𝑺 𝟎 𝑨𝒇 𝑳𝑫 𝟎 𝑨𝒇 𝑳 𝟎 𝑨𝒇 𝑳 𝟏 𝑨𝒇 Tenaga Kerja Sektor Formal U pa h 𝑾 𝟏𝑫𝑺 𝑨𝒊 𝑾 𝟎 𝑨𝒊 𝑳𝑺 𝟎 𝑨𝒊 𝑳𝑫 𝟎 𝑨𝒊 𝑳 𝟎 𝑨𝒊 𝑳 𝟏𝑫𝑺 𝑨𝒊 Tenaga Kerja Sektor Informal 𝑳 𝟏𝑻𝑺 𝑨𝒊 𝑳 𝟐 𝑨𝒇 𝑳 𝟒 𝑨𝒇 𝐸𝑆 Labour Market Wilayah A
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
sebesar 𝐿 padahal  tingkat  tenaga  kerja  yang  digunakan  hanya  sebesar
𝐿 sehingga tercipta excess labour supply sebesar 𝐸𝑆 + 𝐸𝑆 . Excess labour supply tersebut menurut teori dual labour market akan memiliki dua pilihan keluar dari  angkatan  kerja  atau  mencari  kerja  di  sektor  informal  wilayah  B.  Yang memiliki reservation wage di atas upah sektor informal 𝑊 akan memilih keluar dari angkatan kerja yakni sebanyak 𝐸𝑆 , sedangkan yang memiliki reservation wage sama atau di bawah upah sektor informal 𝑊 yakni sebanyak 𝐸𝑆 akan memilih mencari  kerja di  sektor  informal. Di  sektor  informal  wilayah B karena mendapat tambahan labour supply menyebabkan kurva labour supply bergeser ke kanan dari 𝐿𝑆 ke 𝐿𝑆 . Hal ini menyebabkan terjadinya keseimbangan baru di sektor informal wilayah B dengan  tingkat upah menurun menjadi 𝑊 dari 𝑊 dan tingkat tenaga kerja yang terserap meningkat dari
𝐿 menjadi 𝐿 .
 Perbandingan Model Tanpa Spasial dengan Spasial Terlihat dari gambar 3, dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja sektor formal dengan dependensi spasial labour market akan menghasilkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang sama dengan tanpa dependensi spasial labour market, baik di wilayah A yang memiliki upah minimum rendah maupun di  wilayah  B  yang  memiliki  upah  minimum  tinggi.  Di  wilayah  A  adanya  upah minimum  akan  menghasilkan  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal sebesar 𝐿 baik spasial maupun tanpa spasial sedangkan di wilayah B adanya upah  minimum  akan  menghasilkan  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja sektor formal sebesar 𝐿 baik spasial maupun tanpa spasial. Perbedaan dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja dengan spasial  dan  tanpa  spasial  terlihat  di  sektor  informal.  Tanpa  memperhatikan dependensi  spasial labour  market,  di  wilayah  A  dengan  upah  minimum  yang relatif lebih rendah akan menghasilkan tingkat penyerapan tenaga kerja sektor informal sebesar 𝐿 sedangkan dengan dependensi spasial labour market akan menghasilkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih sedikit yaitu sebesar 𝐿 . Perbedaan ini dikarenakan jika dengan dependensi spasial labour market ada  migrasi  keluar  sebagian labour  supply  ke  wilayah  B  yang  menyebabkan pergeseran  kurva labour  supply  sektor  formal  ke  kiri  sehingga  menurunkan alokasi  pergeseran  pekerja  dari  sektor  formal  ke  sektor  informal  yang  pada akhirnya membuat pergeseran kurva labour supply sektor informal tidak sebesar tanpa spasial.
Sedangkan di wilayah B yang memiliki upah minimum relatif lebih tinggi, tanpa  memperhatikan  dependensi  spasial labour  market  akan  menghasilkan tingkat penyerapan tenaga kerja sektor informal sebesar 𝐿 sedangkan dengan dependensi spasial labour market akan menghasilkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi yaitu sebesar 𝐿 . Perbedaan ini dikarenakan jika dengan dependensi  spasial labour  market  ada  migrasi  masuk  dari  wilayah  A  yang menggeser  kurva labour  supply  sektor  formal  wilayah  B  ke  kanan  sehingga menambah alokasi pergeseran pekerja dari sektor formal ke sektor informal yang
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
pada  akhirnya  membuat  pergeseran  kurva labour  supply  yang  lebih  besar daripada tanpa spasial.

## 1. Metode Penelitian
 Uji Dependensi Spasial Labour Market Sebelum  melakukan  pemodelan,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian dependensi  spasial  untuk  mengidentifikasi  adanya  efek  spasial  ( spatial dependence)  antar  wilayah  (kabupaten  /  kota)  pada  variabel  dependen. Pengujian  dependensi  spasial  atau  autokorelasi  spasial  tersebut  dilakukan dengan uji Moran’s I. Hipotesis yang digunakan  adalah sebagai berikut. H 0 : I M = 0 (tidak ada ketergantungan antar wilayah)
H 1 : I M ≠ 0 (ada ketergantungan antar wilayah)
𝐼 = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑍 =   𝑥 −   𝑥̅ ; 𝑍 =   𝑥 −   𝑥̅
Keterangan: N    =  jumlah wilayah; 𝑥 = karakteristik daerah “i”; 𝑥̅ = rata-rata karakteristik 𝑤 = dummy  hubungan  antar  wilayah  sesuai  dengan  matriks  spasial  yang digunakan
Statistik ujinya dinyatakan dengan persamaan: Z hitung = ( ) Jika 𝑍 > 𝑍 / maka tolak H 0 yang berarti terdapat ketergantungan spasial antar wilayah.
 Model Empiris Untuk  melihat  dampak  upah  minimum  pada  penyerapan  tenaga  kerja  di kedua  sektor  maka  digunakan  variabel  rasio  penyerapan  tenaga  kerja  sektor formal  dibagi  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  informal.  Selanjutnya  untuk memudahkan  interpretasi  variabel  tersebut  dapat  disebut  sebagai  penyerapan tenaga kerja di sektor formal relatif terhadap sektor informal.
Spesifikasi empiris untuk melihat dampak upah minimum pada penyerapan tenaga  kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal  dengan data  panel adalah:
= 𝛿 + ℸ𝑀 + 𝛾𝑋 + 𝛼 + 𝜖 ................................................................... (1)
Dengan menambahkan spasial lag maka equation 1 menjadi model panel Spatial Auto Regressive: = 𝜃 + 𝛼𝑊 + 𝛽𝑀 + 𝜋𝑋 + 𝜕 + 𝑒 .................................................... (2)
𝑀 = Upah minimum riil yang berlaku di kabupaten “i” pada tahun “t”;
𝑋 = Variabel kontrol di kabupaten “i” pada tahun “t”; α = unobserved fixed effect ; ∈ = error term;
𝐹 = Jumlah tenaga kerja sektor Formal kabupaten “i” di tahun “t”;
𝐼 = Jumlah tenaga kerja sektor Informal kabupaten “i” di tahun “t”;
i = Kabupaten; t = tahun
𝑊 =Matriks penimbang spasial
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Untuk melihat perbedaan dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja dengan spasial dan non spasial dengan cara membandingkan equation 1 dengan 2 terutama nilai ℸ dan 𝛽 . Dengan asumsi model spasial lebih valid, jika tanda ℸ dan 𝛽 sama dan  nilai |ℸ| > |𝛽| maka terjadi over estimate dalam model non spasial  sehingga  model spasial  dapat  mengurangi over  estimate  tersebut, sebaliknya jika tanda ℸ dan 𝛽 sama dan nilai |ℸ| < |𝛽| maka terjadi under estimate dalam  model  non  spasial  sehingga  model  spasial  dapat  mengurangi under estimate tersebut. Akan tetapi jika tanda ℸ dan 𝛽 berbeda maka terjadi bias dalam model non spasial.
 Periode dan Unit analisis
Unit  analisis  pada  penelitian  ini  adalah  kabupaten  dan  menggunakan periode  penelitian  setelah  desentralisasi.  Akan  tetapi  untuk  menangkap  efek spasial yang lebih besar maka penelitian ini menggunakan tahun terkini di mana informasi  seperti  lowongan  pekerjaan  mudah  didapatkan.  Untuk  itu  periode penelitian  dibatasi  dari  tahun  2010  di  mana  pada  tahun  tersebut  teknologi informasi semakin berkembang dan penggunaan media sosial semakin menjadi trend  sehingga  mempermudah  informasi  seperti  lowongan  pekerjaan  dan mobilitas orang. Selain itu pada tahun 2008 hingga 2009 terdapat krisis ekonomi global  termasuk  di  Indonesia  yang  menurut  penelitian  Islam &  Nazara  (2000) bahwa  periode krisis  jika dimasukkan  dalam  model akan membuat perubahan arah  dampak  upah  minimum  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja.  Batas  akhir periode penelitian adalah tahun 2015, karena tahun 2016 data Sakernas hanya bisa  dipakai  untuk  estimasi  sampai  level  provinsi  karena  jumlah  sampel  yang kurang  representatif  untuk  level  kabupaten.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini menggunakan periode tahun 2010-2015.
Penelitian  ini  menggunakan  data  Sakernas  yang  pada  tahun  2010 mencakup 497 kabupaten dan karena pemekaran kabupaten sehingga di tahun 2015  mencakup  511  kabupaten.  Akan  tetapi  untuk  menjaga  keterbandingan data,  maka  14  kabupaten  hasil  pemekaran  di  tahun  2015  digabung  dengan kabupaten induk seperti pada tahun 2010. Hal tersebut juga berlaku pada tahun 2011  hingga  2014  kalau  ada  pemekaran,  sehingga  jumlah  kabupaten  yang digunakan sejumlah 497 kabupaten.

##  Data dan Definisi Variabel
Variabel  dependen  adalah  rasio  penyerapan  tenaga  kerja sektor  formal dibagi  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  informal.  Rasio  tersebut  bisa  disebut sebagai penyerapan tenaga kerja formal relatif terhadap sektor informal. Untuk mendapatkan  variabel  dependen  tersebut  dibutuhkan  definisi  tenaga  kerja formal-informal. Terdapat beberapa definisi pekerja sektor formal-informal, ada yang mengukur sektor formal-informal berdasarkan kepatuhan terhadap undang- undang  keamanan  sosial,  ukuran  seperti  ini  tidak  bisa  digunakan  untuk  kasus Indonesia  karena  keterbatasan  data.  Di  penelitian  lain  sektor  formal-informal diukur menurut status pekerjaan, ukuran seperti ini dapat digunakan untuk kasus Indonesia. Akan tetapi terdapat kritik dalam penggunaan konsep formal-informal
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
berdasarkan status pekerjaan yang dianggap terlalu sederhana (Nazara, 2010). Konsep  tenaga  kerja  formal-informal  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  BPS (2017) dan Nazara (2010) yaitu berdasarkan status pekerjaan utama dan juga jabatan pekerjaannya, seperti tergambar dalam tabel 1.
Tabel 1 Klasifikasi Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal Status Pekerjaan Jenis Pekerjaan / Jabatan 1 2 3 (1) (2) (3) (4) Berusaha Sendiri Formal Informal Informal Berusaha  Dibantu  Buruh  Tidak  Tetap  /  Tidak Dibayar Formal Formal Informal Berusaha Dibantu Buruh Tetap / Dibayar Formal Formal Formal Buruh/Karyawan/ Pegawai Formal Formal Formal Pekerja Bebas di Pertanian Formal Informal Informal Pekerja Bebas di Non Pertanian Formal Informal Informal Pekerja Keluarga/ Tak dibayar Informal Informal Informal Sumber:BPS (2017) Keterangan Kode Jenis Pekerjaan: 1. Tenaga Profesional; Tenaga Kepemimpinan; Pejabat dan Pelaksana TU
2. Tenaga  Penjualan;  Tenaga  Usaha  Jasa;  Tenaga  Produksi;  Tenaga  Operasional;  Pekerja Kasar
3. Tenaga Usaha Pertanian; Kategori Jabatan Lainnya
Variabel independen yang utama adalah upah minimum. Dalam penelitian ini  digunakan  upah minimum  riil  untuk  menghilangkan  pengaruh  inflasi.  Upah minimum  riil  merupakan  upah  minimum  nominal  yang  dideflate  dengan  IHK masing-masing provinsi. Untuk tahun 2010-2013 IHK dihasilkan dari 66 kota di Indonesia sedangkan tahun 2014-2015 dari 82 kota di Indonesia yang tersebar di  seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Karena  dalam  satu  provinsi  tidak  semua kabupaten / kota ada angka IHK, maka jika dalam satu provinsi hanya ada satu kota IHK, maka IHK tersebut menjadi IHK provinsi, sedangkan jika dalam satu provinsi  terdapat  lebih  dari  satu  kota  IHK  maka  untuk  mencari  IHK  provinsi dengan mengalikan penimbang kota IHK yang didapat dari BPS. Karena data IHK untuk tahun 2010-2013 menggunakan tahun dasar 2007 sedangkan tahun 2014- 2015 menggunakan tahun dasar 2012 maka perlu dilakukan penyesuaian tahun dasar  menggunakan  angka  inflasi.  Dalam  penelitian  ini  IHK  tahun  2010-2013 dilakukan penyesuaian ke tahun dasar 2012, kemudian angka tersebut digunakan untuk menghitung upah minimum riil.
Selain upah minimum, juga digunakan variabel lain sebagai variabel kontrol yang  didapat  berdasarkan  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Untuk  melihat variabel-variabel yang digunakan serta definisi operasionalnya dapat dilihat pada tabel 2.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Tabel 2
Definisi Operasional Variabel dan Sumber Data yang digunakan
Variabel Definisi Sumber Data Satuan (1) (2) (3) (4) Penyerapan tenaga kerja Sektor Formal Jumlah tenaga kerja sektor formal dibagi jumlah  penduduk  berumur  15  tahun  ke atas dalam satu kabupaten Sakernas Rasio Penyerapan tenaga kerja Sektor Informal Jumlah  tenaga  kerja  sektor  informal dibagi  jumlah  penduduk  berumur  15 tahun ke atas dalam satu kabupaten Sakernas Rasio Penyerapan tenaga kerja Sektor Formal Relatif  Terhadap Sektor Informal Rasio  penyerapan  tenaga  kerja  sektor formal  dibagi  penyerapan  tenaga  kerja sektor informal Sakernas Persen Upah  Minimum Riil Upah  minimum  yang  berlaku  di kabupaten  dan  dideflate  dengan  IHK provinsi. BPS, Kemennaker,dan berbagai sumber Rupiah PDRB Riil PDRB  Kabupaten  atas  dasar  harga konstan tahun 2010 BPS Miliar Rupiah Pendidikan Persentase  penduduk  15  tahun  ke  atas yang berpendidikan minimal SMA Sakernas Persen PAK Persentase  penduduk berumur  15  tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja Sakernas Persen Urban Rate Persentase  penduduk  15  tahun  ke  atas yang tinggal di daerah perkotaan Sakernas Persen Share Pertanian share sektor pertanian dalam PDRB BPS Persen Gender Persentase  penduduk  15  tahun  ke  atas yang berjenis kelamin laki-laki Sakernas Persen Matriks Spasial Matriks  spasial queen  contiguity,  diberi kode  1  jika  wilayahnya  bersinggungan, kode 0 jika lainnya Diolah dari Peta Digital Indonesia by Kabupaten dari BPS -
Wc

## HASIL DAN ANALISIS
 Uji Hubungan Spasial Pasar Tenaga Kerja
Untuk  melihat  adanya  hubungan  spasial  pada  pasar  tenaga  kerja,  maka dilakukan uji Moran’s I pada variabel penyerapan tenaga kerja sektor formal
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
relatif terhadap sektor informal. Hasil uji Moran’s I dapat dilihat pada tabel 3. Dengan menggunakan matriks Queen contiguity terlihat bahwa pada tingkat signifikansi 1% hasil uji Moran’s I mengindikasikan terdapat hubungan spasial yang  positif  pada  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap sektor informal di Indonesia tahun 2010-2015. Karena ada hubungan spasial maka  model  yang  baik  adalah  model  yang  memperhitungkan  efek  spasial tersebut (Le Sage & Pace, 2009).
Tabel 3
Hasil Uji Moran’s I Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal Relatif Terhadap Sektor Informal H 0 : Tidak ada hubungan spasial
H 1 : Terdapat hubungan spasial 𝑍 / =2,58 ( α =1%)
Menggunakan Matriks Spasial Queen Contiguity Tahun Indeks Moran’s Z Hitung Kesimpulan (1) (2) (3) (4) 2010 0,33 8,36 Tolak H 0 2011 0,34 12,03 Tolak H 0 2012 0,40 12,33 Tolak H 0 2013 0,38 11,15 Tolak H 0 2014 0,39 12,91 Tolak H 0 2015 0,41 11,56 Tolak H 0 Sumber: Hasil olahan dari database penelitian  Pemilihan Model
Untuk melihat model mana yang lebih baik antara spasial dan non spasial maka  digunakan  beberapa  kriteria,  yaitu:  R 2 ,  AIC,  dan  Likelihood  Ratio  Test. Berdasarkan nilai R 2 pada table 4, maka model spasial lebih baik dibandingkan model  non  spasial  karena  variasi  variabel-variabel  independen  mampu  lebih banyak menjelaskan variasi variabel dependen. Pemilihan model dengan hanya melihat nilai R 2 kurang tepat karena model spasial memiliki variabel independen yang  lebih  banyak  dibanding  model  non  spasial.  Greene  (2002)  menyarankan menggunakan ukuran Akaike Information Criterion (AIC) dalam pemilihan model. Semakin kecil nilai AIC suatu model maka model lebih baik (Akaike, 1981). Dilihat dari nilai AIC pada tabel 4, maka model dengan spasial menghasilkan estimasi yang lebih baik dibanding model non spasial.
Kriteria lain untuk melihat model yang lebih baik adalah likelihood ratio test. Likelihood  ratio  test  memiliki  hipotesis  H 0 yaitu  model  non  spasial  ( restricted) lebih  baik,  sedangkan  hipotesis  alternatifnya  adalah  H 1 :  model  spasial ( unrestricted) lebih baik. Hasil uji likelihood ratio menghasilkan nilai p-value yang kurang dari satu persen (lihat tabel 4), yang berarti dengan tingkat signifikansi
α =1%  terdapat  cukup  bukti  untuk  menolak  hipotesis  H 0 ,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  model  dengan  spasial  lebih  baik.  Dari  beberapa  kriteria pemilihan model di atas baik dengan R 2 , AIC atau likelihood ratio test, semuanya menghasilkan kesimpulan bahwa model dengan spasial lebih baik dibandingkan model tanpa spasial, sehingga model yang digunakan adalah model spasial.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Tabel 4
Hasil Estimasi Model Non Spasial dan Model Spasial
Dependen Variabel: Penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal (dalam persen) Variabel Non Spasial Spasial (1) (2) (3) Log natural Upah Minimum Riil -6,87** -8,93*** (3,40) (3,31) Log natural PDRB riil 8,98*** 3,74** (1,69) (1,61) Persentase SMA+ 0,76*** 0,64*** (0,05) (0,05) Persentase AK -0,61*** -0,62*** (0,13) (0,12) Urban Rate 0,01*** 0,01*** (0,00) (0,00) Share Pertanian -0,88*** -0,85*** (0,16) (0,15) Persentase Laki-laki 0,02* 0,02* (0,01) (0,01) Konstanta 30,92 93,78 (62,36) (59,62) Spasial Lag 0,24*** (0,02) Obs 2982 2982 R 2 0,7131 0,7301 AIC 28254,20 28128,94 Likelihood Ratio Test H 0 : Model non spasial lebih baik H 1 : Model spasial lebih baik
LR Chi-square
( 𝑥 )
=127,25*** Prob>Chi- square (pvalue) =0,0000
Sumber : hasil olahan dari database penelitian Signifikan pada *** α =1%, ** α =5%, * α =10%
 Dampak  Upah  Minimum  pada  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Sektor Formal  Relatif  terhadap  Sektor  Informal  Model  Spasial  dan  Non Spasial Hasil estimasi koofisien dampak kenaikan upah minimum pada penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal di kedua model dapat dilihat  pada  tabel  4.  Di  kedua  model,  kenaikan  upah  minimum  riil  signifikan berdampak menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal. Hasil ini sesuai teori dualisme labour market dan juga penelitian Mello & Comola (2010) yang juga menggunakan unit analisis level kabupaten. Hasil ini berbeda dengan Magruder (2013) yang juga menggunakan unit analisis kabupaten tetapi dengan data sebelum desentralisasi.
Hasil  estimasi  model  spasial  menunjukkan  bahwa  dengan  tingkat signifikansi α =1%  dan  asumsi ceteris  paribus,  kenaikan  upah  minimum  riil sebesar 100% dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal sebesar 8,93 persen, sedangkan pada model non spasial dampak tersebut hanya sebesar 6,87 persen dengan signifikansi α =10%. Model dengan spasial memiliki nilai mutlak dampak upah minimum riil pada penyerapan tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap  informal  yang  lebih  besar,  hal  ini berarti  model  spasial  dapat  mengurangi under  estimate  dari  dari  dampak kenaikan upah minimum pada penurunan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal dalam model non spasial. Hasil ini sesuai dengan hipotesis  di  awal  pada  wilayah  dengan  upah  minimum  yang  lebih  tinggi  dari wilayah sekitarnya, bahwa peningkatan upah minimum selain memicu penurunan penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap  sektor  informal  juga memicu peningkatan labour supply karena adanya arus masuk labour supply dari wilayah  tetangga.  Karena  pergerakan  masuk  tenaga  kerja  dari  kabupaten tetangga menyebabkan kurva labour supply bergeser ke kanan, akhirnya karena kapasitas  sektor  formal  tidak  memadai  sehingga  penambahan labour  supply tersebut  tertampung  di  sektor  informal  dan  semakin  menurunkan  penyerapan tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap  sektor  informal,  sehingga  dampak kenaikan  upah  minimum  dalam  menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja  sektor formal relatif terhadap sektor informal lebih besar. Senada dengan hasil tersebut, Kalenkoski  &  Lacombe  (2008)  dengan  data cross  section  dan  Kalenkoski  & Lacombe (2012) dengan data panel di USA juga menemukan bahwa penggunaan model  spasial  dapat  mengurangi under  estimate  dari  dampak  upah  minimum pada penyerapan tenaga kerja.
 Dampak  Variabel  Kontrol  pada  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Sektor Formal Relatif terhadap Sektor Informal
Karena  model  spasial  lebih  baik  daripada  non  spasial  maka  pengaruh variabel kontrol yang dibahas hanya dalam model spasial. Hasil estimasi koofisien dampak  variabel  kontrol  pada  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  relatif terhadap sektor informal dapat dilihat pada tabel 4. Semua variabel kontrol yang digunakan  dalam  penelitian  ini  signifikan  berpengaruh  terhadap  penyerapan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap  sektor  informal.  Dengan α =1%, variabel  spasial  lag  signifikan  mempengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja  sektor formal relatif terhadap sektor informal. Nilai  koofisien spasial  lag sebesar 0,24 persen menunjukkan bahwa penurunan 1 persen penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal kabupaten tetangga (kabupaten ‘j’) akan memicu penurunan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal  di  suatu  kabupaten  (kabupaten  ‘i’)  sebesar  0,24  persen.  Hal  ini dikarenakan penurunan penyerapan tenaga kerja formal di kabupaten tetangga (kabupaten ‘j’) menyebabkan arus masuk labour supply di kabupaten ‘i’. Karena kapasitas  sektor  formal  di  kabupaten  ‘i’  tidak  cukup  memadai,  akhirnya penambahan labour supply tersebut tertampung di sektor informal kabupaten ‘i’ dan  menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja  formal  relatif  terhadap  informal  di kabupaten ‘i’.
Variabel PDRB riil yang menggambarkan sisi labour demand, secara statistik berpengaruh positif dan signifikan pada α =5%. Peningkatan 10 persen PDRB riil akan  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap sektor  informal  sekitar  0,48  persen  (ceteris  paribus).  Peningkatan  PDRB  akan meningkatkan labour  demand  di kedua  sektor,  akan  tetapi karena  lebih  besar peningkatan labour  demand  di  sektor  formal  dan  sektor  formal  lebih  disukai sehingga penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal meningkat.
Variabel  pendidikan  sebagai  gambaran  kondisi labour  supply  yang ditunjukkan  oleh  persentase  penduduk  15  tahun  ke  atas  yang  berpendidikan minimal SMA juga berpengaruh positif dan signifikan pada α =1%. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin bagus kualitas labour supply sehingga semakin banyak yang terserap di sektor formal. Secara statistik, dengan asumsi ceteris paribus  peningkatan  1  persen  persentase  penduduk  15  tahun  ke  atas  yang berpendidikan minimal SMA akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor formal  relatif  terhadap  sektor  informal  sebesar  0,84  persen.  Kalau  pendidikan menggambarkan labour supply dari segi kualitas maka dari segi kuantitas dapat digambarkan  melalui  persentase  angkatan  kerja  pada  penduduk  15  tahun  ke atas.  Secara  statistik,  dengan  asumsi ceteris  paribus  peningkatan  persentase angkatan  kerja  sebesar  1  persen  akan  menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja sektor  formal  relatif  terhadap  sektor  informal  sekitar  0,81  persen.  Hal  ini disebabkan peningkatan persentase angkatan kerja akan meningkatkan labour supply,  tetapi  karena  peluang  masuk  sektor  formal  lebih  sulit  daripada  sektor informal  sehingga  menurunkan  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  relatif terhadap sektor informal.
Variabel gender sebagai gambaran kondisi produktivitas labour supply yang diwakili oleh persentase laki-laki pada penduduk 15 tahun ke atas, berdampak positif dan signifikan pada α =1%. Dengan asumsi ceteris paribus, peningkatan persentase laki-laki sebesar 10 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja  sektor  formal  relatif  terhadap sektor  informal sekitar  0,2  persen.  Hal  ini dikarenakan laki-laki lebih produktif sehingga lebih mudah masuk di sektor formal
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
dibandingkan  perempuan,  sehingga  peningkatan  laki-laki  akan  meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal.
Variabel urban rate yang menggambarkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tinggal di daerah perkotaan berdampak positif dan signifikan pada α =1%.  Peningkatan urban  rate  sebesar  10  persen  akan  meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal sekitar 0,2  persen  ( ceteris  paribus).  Sedangkan  variabel  share  pertanian  pada  PDRB yang  menggambarkan  struktur  perekonomian  memiliki  dampak  negatif  dan signifikan  pada  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap  sektor informal. Dengan signifikansi 1 persen, peningkatan 10 persen share pertanian mengakibatkan  peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  relatif terhadap sektor informal sebesar 11,1 persen ( ceteris paribus).
 Robustness Check
Terdapat kritik dalam model spasial oleh Dolton et al. (2015) dan Gibbons &  Overman  (2012)  mengenai  kurangnya  teori  formal  yang  mendasari  matriks spasial yang digunakan agar bisa tepat menggambarkan hubungan spasial. Untuk itu dilakukan estimasi  model  dengan beberapa alternatif matriks spasial  untuk menguji apakah estimasi dampak masih menghasilkan tanda yang sama dengan model penelitian ini. Hasil estimasinya dapat dilihat pada tabel 5, terlihat dampak upah  minimum  pada  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap sektor  informal  dengan  beberapa  alternatif  matriks  spasial  masih  bertanda negatif.
Selain  itu,  koofisien  dampak  upah  minimum  dengan  menggunakan beberapa matriks spasial masih menghasilkan nilai mutlak yang lebih besar dari koofisien  dampak  upah  minimum  non  spasial  yang  sebesar  -6,87.  Hasil  ini semakin  menguatkan  hasil  bahwa  estimasi  dengan  model  spasial  dapat mengoreksi studi sebelumnya yang tidak memperhitungkan dependensi spasial labour market karena ada kemungkinan under estimate.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Tabel 5 Hasil Estimasi Beberapa Model Spasial Variabel Model Penelitian Model Untuk Robustness Check Wc W50 W100 W200 Wi (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ln UM -8,93*** -7,62** -7,75** -6,91** -8,27** (3,31) (3,37) (3,39) (3,41) (3,46) Ln PDRB 3,74** 6,55*** 6,89*** 8,88*** 7,55*** (1,61) (1,70) (1,77) (1,79) (1,81) SMA+ 0,64*** 0,71*** 0,71*** 0,75*** 0,68*** (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,06) AK -0,62*** -0,60*** -0,60*** -0,61*** -0,62*** (0,12) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Urban Rate 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,01*** (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) Share Pertanian -0,85*** -0,89*** -0,92*** -0,88*** -0,90*** (0,15) (0,15) (0,16) (0,16) (0,16) Laki-laki 0,02* 0,02** 0,02* 0,02* 0,02** (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) C 93,78 49,73 57,04 32,02 50,33 (59,62) (61,59) (62,47) (62,71) (62,93) Lag Spasial 0,24*** 0,11*** 0,11*** 0,01 0,13** (0,02) (0,02) (0,03) (0,04) (0,06)
Sumber: Hasil olahan dari database penelitian
Keterangan: Signifikan pada ***α=1%, **α=5%, *α=10% Wc= Model Spasial menggunakan matriks spasial contiguity W50=Model Spasial menggunakan matriks spasial jarak dengan cut off 50 mil W100=Model spasial menggunakan matriks spasial jarak dengan cut off 100 mil W200=Model spasial menggunakan matriks spasial jarak dengan cut off 200 mil Wi=Model spasial menggunakan matriks spasial invers jarak

## KESIMPULAN DAN SARAN
Studi  ini  bertujuan  melihat  dampak  upah    minimum  pada  penyerapan tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap  informal  dengan  efek  spasial  dan tanpa efek spasial pada periode setelah desentralisasi kebijakan upah minimum. Model  yang  digunakan  adalah  model  panel  SAR  dengan  estimator  MLE.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kenaikan  upah  minimum  menyebabkan penurunan  penyerapan  tenaga  kerja  sektor  formal  relatif  terhadap  sektor informal baik dalam model spasial maupun non spasial. Hasil ini sesuai dengan hasil  studi  sebelumnya  seperti  Mello  &  Comola  (2010)  tetapi  berbeda  dengan hasil studi Magruder (2013) yang menggunakan periode sebelum desentralisasi. Dari hasil kriteria model, model spasial lebih baik dalam estimasi dibanding model tanpa efek spasial. Sedangkan hasil perbandingan estimasi, model dengan efek spasial  menghasilkan  dampak  kenaikan  upah  minimum  pada  penurunan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal yang lebih besar dibanding tanpa efek spasial, karena model spasial lebih baik maka dapat disimpulkan ada kemungkinan under estimate pada studi sebelumnya yang tidak memperhitungkan dependensi spasial labour market. Hal ini sesuai dengan hasil studi Kalenkoski & Lacombe (2008) dengan data cross section dan Kalenkoski & Lacombe (2012) dengan data panel di USA.
Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  dikembangkan  lebih  lanjut  dengan melihat  hubungan  saling  interaksi  antar  wilayah  sehingga  akan  ada  simultan equation dimana tidak hanya kabupaten ‘j’ mempengaruhi kabupaten ‘i’ tapi juga dapat melihat pengaruh kabupaten ‘i’ ke kabupaten ‘j’. Selain itu, ketersediaan data  IHK  tiap  kabupaten  sangat  diperlukan  untuk  memperbaiki  hasil  estimasi sebab saat membuat konversi upah minimum nominal ke upah minimum riil ada kemungkinan measurement  error  karena  menganggap  kabupaten  dalam  satu provinsi memiliki IHK yang sama.

## UCAPAN TERIMA KASIH

## REFERENSI
Ucapan  terimakasih  dan  penghargaan  yang  setinggi-tingginya  penulis sampaikan kepada keluarga, BPS RI, dan Ibu DR. Diah Widyawati serta pihak- pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik moril maupun materil.
Akaike,  H.  (1981).  Likelihood  of  A  Model  and  Information  Criteria. Journal  of Econometrics, 16, 3–14. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.2010.01217.x
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Alatas, V., & Cameron, L. (2013). The Impact of Minimum Wages on Employment in a Low Income Country: An Evaluation using the Difference-in-Differences Approach. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 BPS. (2017). Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2017. Chun, N., & Khor, N. (2010). Minimum wages and changing wage inequality in Indonesia. ADB Economics Working Paper Series, 196(196), 1–35.
Del Carpio, X., Nguyen, H., Pabon, L., & Wang, L. C. (2015). Do minimum wages affect employment? Evidence from the manufacturing sector in Indonesia. IZA Journal of Labor and Development, 4(1). https://doi.org/10.1186/s40175-015-0040-8 Dolton, P., Bondibene, C. R., &  Stops, M. (2015). Identifying  the  employment effect of invoking and changing the minimum wage: A spatial analysis of the UK. Labour Economics, 37, 54–76. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2015.09.002
Dube, A., Lester, T. W., & Reich, M. (2010). Minimum wage effects across state borders: estimates using contiguous counties, 92(November), 945–964. El  Hamidi,  F.,  &  Terrell,  K.  (2002).  The  Impact  of  Minimum  Wages  on  Wage Inequality and Employment in the Formal and Informal Sector in Costa Rica. SSRN Electronic Journal, (479). https://doi.org/10.2139/ssrn.323363
Fajnzylber,  P.  R.  (2001).  Minimum  Wage  Effects  Throughout  the  Wage Distribution:  Evidence  from  Brazil’s  Formal  and  Informal  Sectors. SSRN
Electronic  Journal.  CEDEPLAR  Working  Paper  No.  151,  57. https://doi.org/10.2139/ssrn.269622 Gibbons,  S.,  &  Overman,  H.  G.  (2012).  Mostly  pointless  spatial  econometrics? Journal of Regional Science, 52(2), 172–191. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2012.00760.x Gindling,  T.  H.,  &  Terrell,  K.  (2007).  The  effects  of  multiple  minimum  wages throughout  the  labor  market: The  case  of  Costa  Rica. Labour  Economics, 14(3), 485–511. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2006.01.004
Gramlich, E. M. (1976). Wages Family on of Minimum Other Employment , and In  comes. Brookings  Papers  on  Economic  Activity,  2,  409–461.  Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2534380
Greene, W. H. (2002). Econometric Analysis (Fifth Edit). New Jersey. Hohberg, M., & Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal  labor  market  outcomes:  evidence  from  Indonesia. IZA  Journal  of Labor & Development, 4(1), 14. https://doi.org/10.1186/s40175-015-0036-
4
Islam,  I., &  Nazara,  S. (2000). Minimum  wage  and the welfare of Indonesian workers.  ILO  Jakarta  Office.  International  Labour  Organization  Jakarta Office.
Kalenkoski, C. M., & Lacombe, D. J. (2008). Effects of minimum wages on youth employment: The importance of accounting for spatial correlation. Journal of  Labor  Research,  29(4),  303–317.  https://doi.org/10.1007/s12122-007- 9038-6
Kalenkoski,  C.  M.,  &  Lacombe,  D.  J.  (2012).  Minimum  wages  and  teen
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
employment: A spatial panel approach. Papers in Regional Science, 92(2), 407–417. https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2012.00453.x
Le Sage, J., & Pace, R. (2009). Introduction to spatial econometrics. Lemos, S. (2004). The Effects of the Minimum Wage in the Private and Public Sectors in Brazil. IZA Discussion Paper, (1089). https://doi.org/10.1080/00220380701259947 Lemos,  S.  (2009).  Minimum  wage  effects  in  a  developing  country. Labour Economics, 16(2), 224–237. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2008.07.003 Magruder, J. R. (2013). Can minimum wages cause a big push? Evidence from Indonesia. Journal  of  Development  Economics,  100(1),  48–62. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2012.07.003 Maloney, W., & Mendez, J. (2004). Measuring the  impact of minimum wages. Evidence  from  Latin  America. Law  and  Employment:  Lessons  from  Latin America and the Caribbean, (August), 109–130. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.04.017 Mello,  L.  De,  &  Comola,  M.  (2010).  How  Does  Decentralised  Minimum-Wage Setting  Affect  Unemployment  and  Informality?  The  Case  of  Indonesia. Review of Income and Wealth, 57, 1–31. https://doi.org/10.1787/222850046464 Mincer, J. (1976). Unemployment Effects of Minimum Wages. Journal of Political Economy. https://doi.org/10.1086/260534 Nazara,  S.  (2010). Ekonomi  Informal  di  Indonesia:  Ukuran,  Komposisi,  dan Evolusi. Organisasi Perburuhan Internasional. https://doi.org/Data Publikaso ILO Rama, M. (2001). The consequences of doubling the minimum wage: The case of  indonesia. Industrial  and  Labor  Relations  Review,  54(4),  864–881. https://doi.org/10.1177/001979390105400407 Riyadi,  N.  W.  S.  (2014). Minimum  Wage  And  The  Indonesian  Labor  Market.
Universitas Indonesia. Suryahadi, A., Widyanti, W., Perwira, D., & Sumarto, S. (2003). Minimum wage policy and its impact on employment in the urban formal sector. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(1), 29–50. https://doi.org/10.1080/00074910302007 Welch,  F.  (1974).  Minimum  Wage  Legislation  in  the  United  States. Economic Inquiry, 12(3), 285–318. https://doi.org/10.1111/j.1465- 7295.1974.tb00401.x