Jurnal Kirana 2021 Vol. 2(1): 1-18
Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian Journal of Communication and Agricultural Extension email: jurnalkirana@unej.ac.id https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jkrn
Peran Stakeholder terhadap Program Agroforestri dan Pendapatan Rumah Tangga Petani LMDH Rengganis Desa Pakis Kecamatan Panti
The Role of Stakeholders in the Agroforestry Program and Household Income of LMDH Rengganis Farmers, Pakis Village, Panti District
Nikolas Dwi Setio Aji 1 🖂 , Djoko Soejono 1
1 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember

## INFO ARTIKEL ABSTRACT
Diterima 28 Jul 2021 Direvisi 22 Sep 2021
Diterbitkan 18 Okt 2021
Forest  management  carried  out  by  the  Panti  District  community  in collaboration  with  Perhutani  is  regulated  through  an  agroforestry- based  Social  Forestry  program.  This  study  focuses  on  the  role  and contribution of stakeholders to the agroforestry program, the household income of agroforestry farmers and the contribution of the household income  of  agroforestry  and  non-agroforestry  farmers.  The  research method  uses  analytical  descriptive.  The  sampling  method  used purposive  sampling  and  incidental  sampling.  The  data  collection method used primary and secondary data. The data analysis tool uses quantitative  description,  income  analysis  and  analysis  of  household income contribution of agroforestry farmers. The results showed that: (1)  LMDH  Rengganis  acts  as  a  policy  creator,  coordinator, facilitator, and implementer. Perhutani has a role as coordinator, facilitator and accelerator.  KLHK  acts  as  a  policy  creator.  SDInpres  and  Bank  BRI have a role as a facilitator. Community Empowerment Team (TPM) as facilitator  and  accelerator.  Cabang  Dinas  Kehutanan  (CDK)  Wilayah Jember as facilitator, coordinator and accelerator. Village government as  coordinator;  (2)  The  average  income  of  agroforestry  is  Rp. 24,673,333/year and is classified as profitable; (3) The contribution of agroforestry to LMDH Rengganis farmers in Pakis Village, Panti Sub- district is categorized as high with a percentage of 84%..
e-ISSN 2747-2264 p-ISSN 2746-4628
DOI doi.org/10.19184/jkr n.v2i1.25954
Keywords: Social forestry, agroforestry, stakeholders, role, and agroforestry income
🖂 Penulis Koresponden :
E-mail : nicolasdwi08@gmail.com

## PENDAHULUAN
Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  mendukung pemerintah  dalam  pembangunan  hutan  milik  negara.  Berdasarkan  kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan pengelolaan hutan telah dibuat adanya suatu rencana strategis dalam pembangunan kawasan hutan di Jawa Timur. Kebijakan  pemerintah  di  lingkup  provinsi  merupakan  salah  satu  dukungan  atas kebijakan  pemerintah  pusat,  dimana  pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  menargetkan  areal  pengelolaan  hutan  oleh masyarakat melalui program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta Ha atau sekitar 63 persen  dari  luas  daratannya  sebagai  Kawasan  hutan.  Pengalokasian  Kawasan tersebut  diberlakukan  dengan  skema  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  Hutan  Desa (HD),  Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR),  Hutan  Adat  dan  Kemitraan  Kehutanan (Kastanya et al., 2018) . Hal tersebut menjadi salah satu komitmen kuat pemerintah dalam  mencapai  demokratisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  kekayaan  sumber daya kehutanan yang ada di Indonesia.
Kabupaten  Jember  memiliki  potensi  pengembangan  sektor  kehutanan  yang prospektif  dengan  melihat  hasil  produksi  dari  hasil  hutan  rakyat  di  Kabupaten Jember  dari  tahun  2006  hingga  tahun  2012  mengalami  kenaikan  yang  cukup signifikan  yaitu  mencapai  rata-rata  704.408  batang/tahun  Badan  Perencanaan Pembangunan  Kabupaten  Jember,  (2015),  Masyarakat  Kabupaten  Jember  yang berada di pinggiran hutan juga bergantung terhadap hasil hutan yang dikelolanya untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarganya.

## ABSTRAK
Pengelolaan  hutan  yang  dilakukan  masyarakat  Kecamatan  Panti bekerjasama  dengan  pihak  Perhutani  yang  diatur  melalui  program Perhutanan  Sosial  berbasis  agroforestri.  Penelitian  ini  berfokus kepada  peran  dan  kontribusi  stakeholder  terhadap  program agroforestri,  pendapatan  rumah  tangga  petani  agroforestri  dan kontribusi  pendapatan  rumah  tangga  petani  agroforestri  dan  non agroforestri.  Metode  penelitian  menggunakan  deskriptif  analitis. Metode  pengambilan  sampel  menggunakan  purposive  sampling  dan sampling  insidental.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  data primer  dan  sekunder.  Alat  analisis  data  menggunakan  deskripsi kuantitatif, analisis pendapatan dan  analisis kontribusi pendapatan rumah  tangga  petani  agroforestri.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa:  (1)  LMDH  Rengganis  berperan  sebagai  policy  creator, koordinator,  fasilitator,  dan  implementer.  Pihak  Perhutani  memiliki peran sebagai koordinator, fasilitator dan akselerator. KLHK berperan sebagai policy creator. SDInpres dan Bank BRI memiliki peran sebagai fasilitator.  Tim  Pemberdayaan  Masyarakat  (TPM)  sebagai  fasilitator dan  akselerator.  Cabang  Dinas  Kehutanan  (CDK)  Wilayah  Jember sebagai  fasilitator,  coordinator  dan  akselerator.  Pemerintah  desa sebagai  koordinator;  (2)  Rata-rata  pendapatan  agroforestri  sebesar Rp24.673.333/tahun  dan  tergolong  menguntungkan;  (3)  Kontribusi agroforestri  pada  petani  anggota  LMDH  Rengganis  di  Desa  Pakis Kecamatan Panti berkategori tinggi dengan persentase sebesar 84%.

## © 2021, PS Penyuluhan Pertanian UNEJ
Kata kunci:
Perhutanan sosial, agroforestry, stakeholder, peran, dan pendapatan agroforestry
LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti saat ini merupakan salah satu  implementasi  dari  adanya  kebijakan  terbaru  berdasarkan  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  P.83/Menlhk/setjen/Kum.I/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Melalui kebijakan Perhutanan Sosial dan pembentukan LMDH  Rengganis  pihak  perhutani  telah  berperan  dalam  membangun  kerjasama antar petani maupun antar stakeholder lain yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan  di  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti.  Anggota  LMDH  Rengganis  tidak  hanya masyarakat  Desa  Pakis  saja  namun  juga  terdapat  beberapa  desa  yang  berada  di sekitar  Desa  Pakis  yaitu  Desa  Badean,  Kemuningsari  Lor,  Mangli,  Kaliwining, Glagahwero, Kemiri dan Tugusari. Bentuk kerjasama yang diterapkan adalah sistem kemitraan  antar  masyarakat  petani  hutan  dengan  pihak  perhutani.  Peranan stakeholder seperti  Cabang  Dinas  Kehutanan  (CDK)  Wilayah  Jember,  Pemerintah Desa  Pakis  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  SDInpres  yang  semuanya memberikan  pendampingan  baik  teknis  maupun  non  teknis  sekaligus  sebagai fasilitator  dalam  membangun  komunikasi  dengan  masyarakat  khususnya  yang tergabung dalam LMDH Rengganis. Hubungan kemitraan kehutanan sebagaimana yang  tertuang  dalam  Program  Perhutanan  Sosial  (PS)  dengan  skema  KULIN  KK (Pengakuan  dan  Perlindungan  Kemitraan  Kehutanan)  yang  sudah  dilaksanakan dengan KPH Wilayah Jember memiliki fungsi, peran, hak dan kewajibannya masing- masing yang bertujuan untuk berkontribusi dan mendukung program pemerintah untuk membangun hutan lestari masyarakat sejahtera.
Masyarakat  Desa  Pakis  dalam  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  rumah tangganya  sangat  bergantung  kepada  hasil  hutan  melalui  usahatani  sistem agroforestri.  Komoditas  yang  cocok  dibudidayakan  serta  bisa  meningkatkan pendapatan  petani  di  sekitar  kawasan  hutan  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti diantaranya  adalah  kopi,  durian,  alpukat,  pisang  dan  petai.  Pengelolaan  hutan dengan  sistem  agroforestri  merupakan  pengelolaan  hutan  yang  paling  baik dilaksanakan, karena selain bisa mempertahankan fungsi dan manfaat hutan dari kaidah  konservasi  sebagai  penyangga  kehidupan  tentunya  juga  bisa  merubah kondisi  perekonomian  petani  yang  berada  disekitar  kawasan  hutan  kearah  yang lebih baik. Hal yang dapat dirasakan oleh petani di sekitar kawasan hutan adalah perbedaan kondisi ekonomi yang dialami saat ini sehingga bisa dan mampu untuk menopang kebutuhan hidup seperti biaya sandang, pangan, papan, pendidikan dan kebutuhan lain bahkan menabung.
Penelitian ini memfokuskan pada beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) peran dan  kontribusi stakeholder terhadap  program  agroforestri,  2)  pendapatan  rumah tangga  petani  agroforestry  dan  non  agroforestry  dan  3)  kontribusi  agroforestry terhadap  pendapatan  petani  agroforestry  dan  non  agroforestry  anggota  LMDH Rengganis Desa Pakis Kecamatan Panti. Penerapan agroforestri diharapkan mampu meningkatkan  kesejahteraan  petani  sekaligus  mengatasi  masalah-masalah lingkungan (H, Supriadi dan D, 2015). Petani-petani sekitar hutan yang menerapkan sistem agrofrestri dapat terbantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui fungsi  ekologi,  sosial  ekonomi  dan  budaya.  Agroforestri  saat  ini  masih  menjadi sistem yang hanya diterapkan oleh petani-petani kecil dan masih sering ditemukan di sekitar rumah penduduk yang berada dipinggir hutan (Widianto, K.Suharjito, & Sardjono,  2003).  Pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  meningkat  maka  akan meningkatkan  kebutuhan  pangan  namun  lahan  juga  akan  semakin  menyempit
akibat  adanya  alih  fungsi  lahan.  Penerapan  sistem  agroforestri  merupakan  salah satu upaya  dalam  optimalisasi  penggunaan  lahan pertanian  secara  berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang mandiri karena tidak hanya kebutuhan ekonomi saja  yang  didapat  dari  agroforestri  namun  masyarakat  juga  dapat  menggunakan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga.

## METODE PENELITIAN
Pemilihan  lokasi  dalam  penelitian  ini  ditentukan  secara  sengaja  ( purposive method ) yaitu LMDH Rengganis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif  analitik.  Metode  pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling dan sampling  insidental .  Metode  pengumpulan  data    yang  digunakan  yaitu pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Metode  analisis  data  yang  digunakan untuk  mengetahui  tujuan  penelitian  pertama  mengenai  peran  dan  kontribusi stakeholder menggunakan analisis deskriptif. Identifikasi stakeholder pertama kali dilakukan agar dapat diketahui stakeholder yangterlibat dalam Perhutanan Sosial di Desa Pakis kemudian dilakukan pemetaan peran dan kontribusi stakeholder . Analisis  data  pada  rumusan  masalah  yang  kedua  dengan  menghitung pendapatan  rumah  tangga  yang  di  dapat  oleh  anggota  LMDH  Rengganis  di  Desa Pakis  Kecamatan  Panti.  Perhitungan  pendapatan  rumah  tangga  didapatkan  dari rumus, sebagai berikut:
Keterangan :
Pd = Pendapatan (Rp) TR = Total penerimaan (Rp) TC = Total biaya (Rp) Py = Harga Produk Y = Jumlah produksi FC = Biaya tetap VC = Biaya variabel
Kriteria  pengambilan  keputusan  analisis  pendapatan  rumah  tangga  petani terbagi menjadi tiga, yaitu:
1. Apabila TR lebih besar dari TC maka usaha yang dilakukan menguntungkan,
2. Apabila TR sama dengan TC maka usaha yang dilakukan mengalami impas atau BEP,
3. Apabila TR lebih kecil dari TC maka usaha yang dilakukan mengalami kerugian. Analisis  besarnya  kontribusi  pendapatan  rumah  tangga  digunakan  untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Besarnya kontribusi agroforestri didapat dari adanya perhitungan rumus berikut:
KR =
Keterangan: KR    =
kontribusi pendapatan dari hutan rakyat pola agroforestri (%) P hr  = pendapatan dari agroforestri (Rp/tahun) P rt   =
pendapatan total rumah tangga petani (Rp/tahun)
Pd = TR – TC TR = Py x Y
TC = FC + VC
Tabel 1. Kriteria Kontribusi Pendapatan No. Kriteria Persentase 1. Sangat Rendah 1-19 % 2. Rendah 20-39 % 3. Sedang 40-59 % 4. Tinggi 60-79 % 5. Sangat Tinggi 80 %

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  dan  Kontribusi Stakeholder terhadap  Program  Agroforestri  Anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti.
Keikutsertaan stakeholder dalam  program  agroforestri  petani  LMDH Rengganis  di  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti  menjadi  suatu  hal  yang  sangat penting  untuk  dapat  mengembangkan  dan  memaksimalkan  program agroforestri petani. Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengembangan  perhutanan  sosial  bersama  masyarakat  sekitar  kawasan hutan  dikelompokkan  menurut  Wakka  (2014),  menjadi stakeholder primer, stakeholder kunci dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer merupakan stakeholder yang  menerima  dampak  positif  atau  negatif  dari  adanya  suatu kegiatan. Stakeholder sekunder  merupakan  pihak  yang  hanya  sebagai perantara  dalam  membantu  suatu  kegiatan,  sedangkan stakeholder kunci merupakan  pihak  yang  memiliki  pengaruh  kuat  dan  penting  dalam memainkan  suatu  kebijakan  yang  dapat  berpengaruh  pada  suatu  kegiatan. Berikut  tabel  identifikasi stakeholder-stakeholder yang  terlibat  pada Perhutanan Sosial di Desa Pakis Kecamatan Panti.
Tabel 2. Identifikasi Stakeholder Berdasarkan Stakeholder Primer, Sekunder dan Kunci
Stakeholder Primer Stakeholder Kunci Stakeolder Sekunder 1. LMDH Rengganis 1. KLHK 1. SDInpres 2. Perhutani 2. Bank BRI 3. Tim  Pemberdayaan  Masyarakat (TPM) 4. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Jember 5. Pemerintah Desa 6. Media
Sumber: Data Primer diolah (2020)
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa stakeholder primer meliputi anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis dan perhutani. Masyarakat di Desa Pakis  Kecamatan  Panti  yang  telah  bergabung  dalam  kelompok  LMDH Rengganis  yang  mendapatkan  dampak  langsung  dari  adanya  program agroforestri  yang  bermitra  dengan  pihak  perhutani.  Anggota  akan mendapatkan  haknya  berupa  hak  guna  lahan  milik  perhutani  dan mendapatkan  akses  untuk  memanfaatkan  hutan  sebagai  pemenuh kebutuhan hidup. Pihak perhutani menjadi stakeholder primer karena juga akan  menerima  dampaknya  dari  program  perhutanan  sosial  yaitu  berupa sharing profit dari hasil panen petani anggota LMDH Rengganis.
Stakeholder kunci dalam pengembangan agroforestri di Desa Pakis Kecamatan Panti  meliputi  LMDH  Rengganis  dan  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (KLHK). Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan menjadi penanggungjawab atas berjalanannya suatu  kegiatan.  Pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh  pengurus  LMDH Rengganis  sebagai  penentu  arah  pengembangan  kawasan  hutan  dengan  tujuan kesejahteraan  anggota  tercapai.  Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  terkait penentuan program kerja kelompok, penentuan bagi hasil kopi, pengecekan kondisi lahan di lapang.
Stakeholder yang  termasuk  kedalam stakeholder sekunder  adalah  SDInpres, Bank BRI, Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM), Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah  Jember,  Pemerintah  Desa  Pakis  dan  media. Stakeholder yang  tergolong dalam stakeholder sekunder tidak memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak  langsung  atau  hanya  sebagai  perantara  dalam  keberlangsungan  program. Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh stakeholder sekunder  biasanya  meliputi pendampingan, penyuluhan dan pelatihan terkait pengembangan hutan di kawasan Desa Pakis Kecamatan Panti.
Masing-masing stakeholder memiliki  perannya  masing-masing  dalam melaksanakan  tugasnya  untuk  membantu  kegiatan  pengelolaan  hutan  oleh masyarakat Desa Pakis Kecamatan Panti yang berada di kawasan hutan. Pembagian peran  dikelompokkan  menjadi  beberapa  peran,  yaitu  sebagai policy  creator , koordinator,  fasilitator,  implementer  dan  akselerator.  Berdasarkan  teori  dari Nugroho & Zauhar, (2014), mengartikan Policy Creator sebagai pihak yang memiliki peran sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Koordinator merupakan stakeholder yang  mengkoordinasi  segala  kebutuhan  dan  kepentingan  masing- masing stakeholder yang  terkait  dalam  pengembangan  agroforestry.    Fasilitator merupakan stakeholder yang berperan dalam memfasilitasi dan mencukupi segala yang  dibutuhkan  oleh  kelompok  yang  menjalankan  suatu  program. Implementer merupakan stakeholder yang  menjalankan  kebijakan,  didalamnya  juga  termasuk kelompok sasaran yang mendapatkan program. Akselerator memiliki peran dalam mempercepetan  atau  sebagai  katalisator  agar  program  yang  dijalankan  dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan.
Lembaga  yang  berperan  sebagai policy  creator adalah  LMDH  Rengganis  dan KLHK.  LMDH  Rengganis  sebagai policy  creator memiliki  wewenang  penuh  dalam pengambilan  keputusan  dan  penentu  kebijakan  dalam  mengatur  anggotanya sedangkan  KLHK  menjadi  pemangku  kebijakan  yang  mengeluarkan  peraturan menteri terkait kebijakan pengelolaan hutan milik negara. Peran sebagai koordinator meliputi beberapa stakeholder , yaitu LMDH Rengganis, perhutani dan pemerintahan desa.  Koordinator  berperan  menjadi  penghubung  atau  yang  mengkoordinir  antar stakeholder dengan stakeholder lainnya yang terlibat.
Stakeholder yang  termasuk  dalam  peran  fasilitator  dalam  pengembangan agroforestri  di  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti  adalah  LMDH  Rengganis,  perhutani, SDInpres, perbankan, Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM), aparat keamanan dan pihak media. Fasiliatator memiliki peran dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok sasaran  dalam  menunjang  terlaksananya  kegiatan  masyarakat  Desa  Pakis Kecamatan  Panti.  Pembagian  peran  yang  lain  adalah  sebagai  implementer  yang berperan sebagai pelaksana suatu kebijakan, dalam hal ini yang termasuk kedalam
implementer  adalah  LMDH  Rengganis  baik  pengurus  maupun  anggota  yang  ada didalamnya.  Terdapat  juga  peran  yang  bertugas  dalam  mempercepat  berjalannya suatu  kegiatan  atau  program  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan, stakeholder yang  berperan  sebagai  akselerator  dalam  kegiatan  pengelolaan  hutan  adalah perhutani  dan  Tim  Pemberdayaan  Masyrakat  (TPM).  Pembagian  peran  dan kontribusi masing-masing stakeholder dapat juga dilihat pada tabel 4.7, pembagian dilakukan  berdasarkan  identifikasi stakeholder primer,  sekunder  dan  primer. Berikut penyajian pada tabel 4.7 terkait pembagian peran dan kontribusi stakeholder yang terlibat dalam perhutan sosial di Desa Pakis Kecamatan Panti.
Tabel 3.  Pemetaan stakeholder berdasarkan  peran  dan  kontribusinya  dalam pengembangan program agroforestri di Desa Pakis Kecamatan Panti
Stakeholder primer Peranan Kontribusi LMDH Rengganis 1. Policy Creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementer 1. Pengambilan keputusan berdasarkan rapat kepungurusan kelompok. 2. Pembentukan  UPS  di  bidang  wisata, pengembangan  kopi,  ternak  dan durian. 3. Pembentukan kepengurusan LMDH 4. Transparansi keuangan LMDH kepada Anggota. 5. Mengurus  administrasi  pendaftaran aggota baru. Perhutani 1. Koordinator 2. Fasilitator 3. Akselerator 1. Merekomendasikan perizinan penggunaan  lahan  bagi  petani  yang tergabung  dalam  anggota  LMDH Rengganis. 2. Pendampingan  berupa  pembentukan LMDH Rengganis
3. Penerima  bagi  hasil  berupa  kopi kering milik petani sesuai aturan yang berlaku 4. Memberikan pelatihan dan pengembangan  pengelolaan  kawasan hutan pendampingan LMDH. 5. Mengkawal  pendataan  LMDH  di kementrian. Stakeholder Kunci Peranan Kontribusi KLHK 1. Policy Creator 1. Memberikan kebijakan secara nasional yang langsung dibawahi oleh menteri. 2. Mengeluarkan  aturan-aturan  terkait perhutanan sosial seperti Permen No. 83 dan 38 Stakeholder Sekunder Peranan Kontribusi SDInpres 1. Fasilitator 1. Memberikan pendampingan- pendampingan pada anggota. 2. Memberikan bantuan advokasi terhadap  konflik  yang  muncul  pada anggota LMDH Rengganis. Bank BRI 1. Fasilitator 1. Memberikan  pinjaman  modal  kepada petani (KUR) Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM) 1. Fasilitator 2. Akselerator 1. Pendampingan secara mendasar LMDH
Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Jember 1. Fasilitator 2. Koordinasi 3. Akselerator 1. Pendampingan  petani  berdasarkan Pergub  No.  48  tentang  Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi  serta  tata  kerja  cabang  dinas kehutanan. 2. Pembinaan kelompok LMDH Rengganis  dalam  membentuk  road map penyusunan KUPS 3. Pengawasan  seluruh  kegiatan  LMDH dan Perhutani 4. Penyuluhan kepada petani Pemerintahan Desa 1. Koordinasi 1. Koordinasi kegiatan-kegiatan LMDH Media 1. Fasilitator 1. Peliputan  kegiatan  yang  dilakukan masyrakat ataupun anggota di kawasan hutan.
Sumber: Data Primer Diolah (2020)

## 1. LMDH Rengganis
LMDH  Rengganis  memiliki  peran  sebagai policy  creator ,  pelaksana,  koordinator, fasilitator  dan  implementer. policy  creator yaitu  peran yang  dimiliki  oleh  LMDH  Rengganis sebagai  pembuat  aturan  main  kelompok  yang  terbagi  menjadi  pengurus  dan  anggota, pembentukan  struktur  organisasi,  pembagian  tugas,  dan  sebaginya  yang  menyangkut kedalam pengembangan organisasi dengan musyawarah anggota yang dibantu oleh pihak perhutani dan Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM).
Kesadaran  masyarakat  dalam  membentuk  LMDH  memberikan  sumbangsih keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah. Hal ini juga terdapat saling ketergantungan antar masyarakat dengan perhutani yang bersifat mutualisme. LMDH Rengganis  secara  struktural  kepengurusan  bertanggungjawab  kepada  anggota  dalam meningkatkan  tujuan-tujuan  kelompok  baik  dalam  bidang  ekonomi,  sosial  budaya  dan lingkungan. Pembentukan KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial menjadi bagian dalam kontribusi LMDH Rengganis dalam memajukan taraf ekonomi dan mengoptimalkan potensi hutan yang berada di wilayah Desa Pakis. KUPS yang dibentuk meliputi kopi, wisata, durian, wisata dan peternakan. Pembentukan KUPS ini sejalan dengan konsep agroforestri. 2. Perhutani
Perum Perhutani merupakan perusahaan negara yang diberi tugas dan wewenang dalam  menyelenggarakan  kegiatan  pengelolaan  hutan  negara.  Pembentukan  program agroforestri bersama dengan masyarakat desa kawasan hutan menjadi salah satu cara dalam mengelola hutan sekaligus menjaga kelestarian hutan bersama dengan masyarakat disekitarnya. Pembentukan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) juga menjadi salah satu tugas perhutani dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk pengelolaan hutan demi mensejahterakan masyarakat didalam maupun disekitar kawasan hutan,  dalam  hal  ini  pihak  Perhutani  menjadi  fasilitator  yang  dibantu  dengan  Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM).
Kontribusi yang telah dilakukan oleh pihak perhutani dalam menjalankan perannya sebagai  koordinator  adalah  megkoordinasikan  kebutuhan stakeholder yang  terhubung dengan  perhutani.  Salah  satu  bentuk  koordinasi  yaitu  dengan  pihak  TPM  dalam memberikan  wewenang  membangun  kerjasama  dengan  pihak  LMDH.  Koordinasi  yang dilakukan dengan pihak LMDH yaitu melakukan pendataan atau inventarisasi kebutuhan lembaga terkait administrasi hak kelola lahan. Bentuk koordinasi lainnya dengan pihak bank  dalam  menghubungkan  pihak  LMDH untuk  mendapat  bantuan  pinjaman  modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kontribusi  yang  terlah  dilakukan  terkait  perannya  sebagai  fasilitator  yaitu memberikan hak anggota LMDH untuk mengelolah lahan hutan sepenuhnya selama 35  tahun  berdasarkan  Permen  No  P.83,  mendata  anggota  LMDH  Rengganis  yang terdaftar supaya diberikan Surat Keputusan yang berasal dari Menteri dan tercatat dalam data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bersinergis dengan jajaran yang ada dibawahnya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan.
3. KLHK
Bentuk  kontribusi  KLHK  dalam  kegiatan  program  agroforestri  tertuang  dalam kebijakan  terkait  membangun  kerjasama  dengan  masyarakat  sekitar.  Penempatan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam sistem pengelolaan hutan secara lestari  diatur  kedalam  peraturan  menteri  nomer  P.83  tentang  Perhutanan  sosial. Bentuk  kerjasama  dilakukan  pada  seluruh  kegiatan  pemanfaatan  kawasan  hutan yang dapat mendukung potensi-potensi daerah kawasan hutan yang menjadi bagian wilayah LMDH Rengganis seperti pemanfaatan wisata alam, pengembangan budidaya kopi dan durian.
Kontribusi lainnya yang terkait tentang pemberian izin diberikan melalui Surat Keputusan menteri yang memberikan ruang bagi anggota untuk mendapatkan hak kelola kawasan hutan selama 35 tahun. Bentuk kepedulian Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  ini  diperjelas  melalui  pembangunan  tata  hubungan  dengan pemerintah pusat, daerah maupun para pihak lainnya seperti LSM, Perguruan tinggi, swasta serta masyarakat sebagai pelaku uatama. Pemerintah pusat merespon usulan tersebut  dengan  memberikan  akses  kepada  seluruh  menteri-menteri  dibawahnya untuk mendukung terlaksananya program perhutanan sosial ini dengan tujuan agar terselenggaranya  masyarakat  hutan  yang  mandiri  secara  ekonomi.  Koordinasi- koordinasi dilakukan dengan pihak KPH sebagai pemangku dan pengelola kawasan ditingkat  tapak.  Kemudahan-kemudahan  yang  diberikan  oleh  KLHK  terhadap masyarakat  ini  juga  diharapkan  agar  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga kelestarian  hutan  dapat  meningkat.  Pemberian  kewenangan  kepada  pihak-pihak dibawahnya  juga  menjadi  bagian  kontribusi  KLHK  dalam  mempercepat pengimplementasian  perhutanan  sosial  khususnya  diwilah  hutan  Desa  Pakis Kecamatan Panti.
4. SDInpres
SDInpres  atau  Studi  Dialektika  Indonesia  dalam  perspektif  merupakan  salah satu  NGO  yang  berada  di  Jember.  Lembaga  ini  merupakan  lembaga  sosial kemasyarakatan  yang  menitikberatkan  pada  penguatan  masyarakat  desa.  Motivasi SDInpres melakukan gerakan adalah adanya maslaah yang bersifat struktural dan membawa  dampak  marjinalisasi  petani  dari  sumber  daya  lingkungannya.  Program lembaga  ini  berfokus  pada  penguatan  petani  dan  masyarakat  desa  dari ketidakberdayaannya dalam bidang sosial, ekonomi, politik serta budaya.
Sejak tahun 2004 SDInpres telah memberikan pendampingan pada masyarakat desa hutan yang ada dibawah lereng Gunung Hyang Argopuro tepatnya Desa Pakis Kecamatan  Panti.  Keseriusan  dalam  pendampingan  ditunjukan  mulai  dari  adanya pendampingan  pembentukan  kelompok  tani  hutan  melalui  kerja-kerja  organisasi dengan  tetap  melibatkan  hubungan  antara  nilai-nilai  ekologis  dan  fungsi  ekonomi hutan. Selain itu SDInpres juga membantu dalam advokasi dan pendampingan atas  kasus-kasus  yang  terjadi  ditengah  masyarakat,  penerbitan  media komunikasi, pendidikan dan pelatihan bagi petani, dan pembentukan jaringan kerja ekonomi.

## 5. Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM)
Tim  pendamping  masyarakat  (TPM)  merupakan  salah  satu  kelompok  yang barada dibawah Perhutani. Peranan TPM adalah sebagai fasilitator dan akselerator dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang berada pada kawasan hutan.  Pendampingan  yang  dilakukan  berupa  pendampingan  masyarakat  dalam membentuk  kelompok  LMDH  Rengganis.  Pihak-pihak  pendampingi  hanya memberikan  pendampingan  atau  rekomendasi  dalam  merumuskan  pembentukan kelompok  LMDH.  Masyarakat  yang  berperan  aktif  dalam  menguslkan  seluruh kebutuhan-kebutuhan kelompoknya termasuk dalam membuat visi dan misi suatu LMDH yang ada di Desa Pakis Kecamatan Panti.
Tim Pemberdayaan Masyarakat atau TPM merupakan lembaga yang menjadi penghubung  antara  pihak  perhutani  dengan  LMDH  Rengganis.  TPM  menjadi fasilitator  yang  membantu  pihak  LMDH  Rengganis  dalam  mencukupi  kebutuhan kelompok.  TPM  juga  menjadi  fasilitator  dalam  memberikan  kelompok  pelatihan- pelatihan  untuk  mengembangkan  wawasan  dalam  mendukung  pengembangan potensi hutan. Bentuk pelatihan yang telah dilakukan diantaranya adalah pelatihan usaha  perhutanan  sosial,  pelatihan  usaha produktif  agroforestri,  pelatihan  usaha perikanan.  Sosialisasi  perhutanan  juga  masih  terus  dilakukan  oleh  pihak  TPM supaya  masyarakat  benar-benar  paham  dan  mengaplikasikannya,  ini  dilakukan karena masyarakat masih terbiasa dengan kebijakan yang pernah ada sebelumnya yaitu kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
6. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah Jember
Cabang  Dinas  Kehutanan  (CDK)  wilayah  Jember  merupakan  kepanjangan tangan  Dinas  Kehutanan  yang  memiliki  tugas  dalam  membantu  kerja  Dinas Kehutanan untuk mendukung program perhutanan sosial pemerintah. CDK menjadi salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam urusan kehutanan oleh Dinas Kehutanan  dan  bertugas  dalam  melakukan  pembinaan  suatu  kelompok  salah satunya LMDH Rengganis. Kontribusi yang telah dilakukan CDK adalah dalam hal kegiatan  pembinaan,  pendampingan,  penyuluhan  dan  monitoring.  Kegiatan- kegiatan yang dilakukan meliputi tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata  kelola  usaha.  Tata  kelola  kelembagaan  dilakukan  oleh  pihak  Cabang  Dinas Kehutanan  (CDK)  wilayah  Jember  kepada  pihak  LMDH  Rengganis  melalui pertemuan  rutin  yang  diadakan  sebulan  sekali  yang  bertujuan  untuk  mengelola lembaga  diantaranya  mendampingi  aktivitas  LMDH  Rengganis  dan  administrasi kelompok. Pokok pembahasan yang ada dalam pertemuan rutin meliputi pembinaan administrasi,  partisipasi  dan  kehadiran  anggota  dalam  pertemuan,  menyusun rencana  kegiatan  kelompok,  membangun  hubungan  kerjasama  baik  dalam kelompok maupun antar kelompok.
Tata  kelola  kawasan  sangat  berkaitan  dengan  RPKH  (Rencana  Pengelolaan Kawasan Hutan) dan RTT (Rencana Teknik Tahunan) yang disusun oleh Perhutani. Program Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) memiliki kebijakan yaitu, petani boleh mengajukan usulan secara tertulis kepada Perhutani tentang Pengelolaan Kawasan (Jenis dan jarak tanam). Tata kelola usaha adalah  jenis  usaha  yang  memungkinkan  untuk  dikembangkan  untuk  mengolah hasil  produksi  menjadi  suatu  produk  baik  olahan  atau  kerajinan,  pengurusan legalitas  produk  (SIUP,  Izin  Edar,  Jaminan  produk  halal  dan  Hak  Paten), Pembentukan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) KUB (Kelompok Usaha Bersama),  Akses  Pasar  dan  Mitra  Usaha.  Pihak  CDK  (Penyuluh  Kehutanan) berperan  sebagai  fasilitator  untuk  mengakses  dan  mengarahkan  bahkan
melaksanakan koordinasi dengan para pihak serta menginisiasi kegiatan-kegiatan seperti  FGD  ( Focus  Group  Discusion )  dengan  melibatkan  seluruh  instansi  SKPD (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  Kabupaten  Jember  untuk  mewujudkan  tata kelola usaha tersebut.
Kontribusi dalam pengawasan dilakukan oleh pihak CDK melalui monitoring dan  evaluasi  pada  akhir  tahun  untuk  meninjau  laporan  dari  pihak  perhutani selaku  pengelola  kawasan  hutan.  Selain  itu  pihak  CDK  juga  mengawasi  apabila terjadi  perselisihan  antara  kelompok-kelompok  masyarakat  dengan  pihak perhutani  dalam  melakukan  kelola  hutan,  tugas  dari  CDK  dalam  hal  ini  juga menjadi  penengah  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  seperti pembagian  lahan  garapan  dan  pembagian  hasil  usaha.  Kontribusi  berupa penyuluhan  yang  dilakukan  dalam  bentuk  sosialiasi  terkait  perhutanan  sosial karena dalam prosesnya kebijakan perhutanan sosial masih merupakan kebijakan yang baru sehingga kelompok masyarakat yang berada pada kawasan hutan perlu diberikan pemahaman perbedaan antara kebijakan pemerintah tentang PHBM dan Perhutanan  sosial.  Selain  itu  juga  hal  ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi  dan memperbaikan  kebijakan  perhutanan  sosial  yang  masih  belum  maksimal  dalam mendukung  kesejahteraan  masyarakat  yang  berada  pada  kawasan  huta khususnya di Desa Pakis Kecamatan Panti. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak CDK sebelumnya sudah terbagi berdasarkan rapat yang dilakukan dengan pihak- pihak NGO setempat seperti SDInpres sehingga tidak ada tumpang tindih program kerja penyuluhan antara pihak CDK dengan pihak-pihak penyuluh lainnya.
Kegiatan-kegiatan  lain  yang  sudah  dilakukan  dalam  mendukung  perannya sebagai fasilitator dan koordinator seperti penyusunan perencaan agenda kegiatan yang telah dilakukan kepada kelompok LMDH Rengganis. Upaya dukungan dalam pengembangan usaha masyarakat anggota LMDH yaitu memberikan akses kepada pihak Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui fasilitas bantuan benih ikan lokal  yang  disebar  di  sungai  kawasan  hutan  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti, memfasilitasi  pengurusan  izin  edar  produk  kopi  bubuk  rengganis  kepada  PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Jember.
7. Bank BRI
Pihak  perbankan  menjadi  fasilitator  yang  berkontribusi  dalam  penyedia  jasa peminjaman  modal  bagi  masyarakat  yang  tergabung  dalam  LMDH  Rengganis. Tujuan  bantuan  modal  ini  guna  mendukung  petani-petani  hutan  dalam menjalankan usahanya. Permasalahan terkait modal menjadi masalah utama petani dalam  menjalankan  usahtaninya.  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  menjawab permsaalahan  petani  tersebut  dengan  menjadi  fasilitator  dengan  mengeluarkan bantuan  pinjamn  dengan  bunga  randah  dan  syarat  yang  tergolong  mudah  bagi petani  anggota  LMDH  Rengganis.  Pinjaman  modal  yang  diberikan  berupa  Kredit Usahatani  (KUR)  dan  kemitraan  ini  dimulai  sejak  tahun  2017  dengan  besar pinjaman yang dikeluarkan oleh BRI sebesar 1,025 milyar, tahun 2018 sebesar 5,01 milyar,  2019  sebesar  5,09  milyar  dan  tahun  2020  sebesar  2,05  milyar.  Penerima KUR  pada  LMDH  Rengganis  di  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti  belum  seluruhnya mendapatkan  bantuan  modal,  namun  hanya  sekitar  44%  atau  kurang  lebih  235 orang dari total anggota 536.
8. Pemerintahan Desa
Dukungan pemerintahan desa dalam program agroforestri melalui perhutanan sosial  adalah  untuk  membina  dan  mengawasi  jalannya  LMDH  Rengganis  yang berada dibawah pemerintahan desa. Pembentukan LMDH Rengganis. pada mulanya
juga  harus  mendapat  persetujuan  dari  pemerintah  desa  supaya  mendapat  surat rekomendasi yang selanjutnya akan diteruskan pada notaris. Pengeluaran SK dari pemerintahan  desa  ini  bertujuan  untuk  memfasilitasi  masyarakat  desa  dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan PHBM saat itu  serta  mendukung  kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  sesuai  kegiatan pembangunan wilayah menurut kondisi dan karakteristik sosial masyarakat Desa Pakis Kecamatan Panti.
9. Media
Kontribusi  pihak  media  dalam  pengelolaan  agroforestri  di  Desa  Pakis Kecamatan  Panti  adalah  dengan  mempublikasi  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan oleh petani-petani kawasan hutan. Bentuk publikasi yang sudah pernah dilakukan adalah  dengan  media  online  yang  berisi  sejarah  pembentukan  LMDH  Rengganis, panen raya kopi, panen raya durian, bantuan dari pemerintah dan lainnya.
Pendapatan per Tahun pada Rumah Tangga Petani Agroforestri dan Non Agroforestri Anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti
Pendapatan  rumah  tangga  petani  hutan  yang  tergabung  sebagai  LMDH Rengganis  di  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti  diperoleh  dari  pengelolaan  hutan maupun berasal dari non hutan. Pendapatan petani atau usahatani merupakan pengahasilan  petani  yang  diperoleh  dari  seluruh  penjualan  hasil  produksi  dari usahatani  (Subandriyo,  2016).  Pendapatan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  hasil pengurangan  antara  total  penerimaan  yang  diterima  petani  dengan  biaya  yang dikeluarkan  oleh  petani  dalam  melakukan  usahatani.  Mayoritas  sumber pendapatan berasal dari pengelolaan agroforestri dimana para petani mengolah lahan hutan milik perhutani dengan menanam beberapa jenis tanaman musiman dan tanaman tahunan seperti kopi, durian, alpukat, pisang dan porang. Beberapa petani juga mendapatkan sumber pendapatan dari hasil non agroforestri dengan melakukan usaha sampingan seperti wiraswasta, buruh tani dan perangkat desa. Pendapatan rumah tangga dalam penelitian ini merupakan hasil penerimaan baik dari  hutan  ataupun  non  hutan  yang  dikurangi  dengan  biaya  operasional  yang dikeluarkan.
Berdasarkan  penelitian  Sitepu,  (2014),  yang  berjudul  “Kontribusi Pengelolaan Agroforestri terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani’ membahas terkait  kontribusi  antara  pendapatan  rumah  tangga  petani  yang  berasal  dari agroforestry dan non agroforestry. Berdasarkan hasil yang diperoleh Kontribusi agroforestri  terhadap  pendapatan  petani  sebesar  68,60%  dari  pendapatan  total rumah  tangga  dengan  pendapatan  rata-rata  Rp12.981.442  per  tahun.  Sisanya sebanyak  31,4%  berasal  dari  pekerjaan  lain  atau  non  agroforestri  seperti  PNS, wiraswasta,  supir  dan  buruh  bangunan.  Besarnya  kontribusi  agroforestri  yang besar disebabkan karena petani memanfaatkan lahannya secara maksimal.
Perhitungan total pendapatan dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan yang berasal dari program agroforestri yang diterapkan oleh petani dan pendapatan yang berasal  dari  non  agroforestri  atau  luar  hutan.  Pendapatan  dari  pengelolaan agroforestri merupakan pendapatan yang didapat atas kegiatan yang dilakukan oleh petani  didalam  kawasan  hutan,  seperti  melakukan  penjualan  hasil  produksi tanaman  yang  ditanam  yaitu  kopi,  durian,  pisang  dan  porang  setelah  dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan petani baik biaya tetap dan biaya variabel.
Menurut  Hariyati,  (2007),  Biaya  variabel  total  merupakan  biaya  yang muncul  akibat  adanya  penggunaan  input  variabel  seperti  biaya  tenaga  kerja, biaya pupuk, biaya bibit dan biaya pestisida. Biaya tetap total merupakan biaya yang  timbul  dari  pemakaian  input  tetap  dimana  biaya  yang  digunakan  tidak berubah  meskipun  julah  output  berubah  seperti  biaya  lahan  dan  biaya penyusutan  alat.  Perhitungan  rata-rata  biaya  operasional  yang  dikeluarkan, penerimaan hutan dan pendapatan dari hutan maupun non hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 4. Rata-Rata Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Agroforestri dan Non Agroforestri Per Periode  Anggota  LMDH  Rengganis  di  Desa Pakis  Kecamatan  Panti  Tahun 2020
No Uraian Keterangan Nilai (Rp) 1 Biaya Produksi Biaya Tetap (TFC) Biaya Lahan (Rp/periode) 501050 Biaya Penyusutan Alat (Rp/periode) 476192 Total 977242 Biaya Variabel (TVC)  Biaya Tenaga Kerja (Rp) 9729200 Biaya Pupuk (Rp) 4147625 Biaya Bibit (Rp) 4926975 Biaya Pestisida (Rp) 160125 Total 18963925 TC = TFC+TVC 19941167 2 Penerimaan Penerimaan Agroforestri 44614500 3 Pendapatan (Rp/periode) Pendapatan Agroforestri (Rp) 24673333 Pendapatan Non Agroforestri (Rp) 5357500 Total Pendapatan 30030833

## Sumber: Data Primer Diolah (2020)
Pendapatan  yang  berasal  dari  hutan  sebagian  besar  didapat  dari  hasil pengelolaan kopi dan durian. Pemerintah daerah mendukung masyarakat dalam pengelolaan kopi dan durian yang ada di kawasan hutan tersebut sehingga petani mendapatkan  hasil  yang  cukup  besar  dari  dua  komoditas  tersebut  ditambah dengan komoditas lainnya seperti pisang, porang dan alpukat.
Biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  petani  hanya  biaya  operasional  untuk pengelolaan kopi, hal ini dikarenakan tanaman-tanaman yang ditanam menjadi satu lahan dengan tanaman kopi sehingga biaya usahatani sudah menjadi satu dengan  tanaman  kopi.  Total  biaya  yang  dikeluarkan  yaitu  biaya  lahan,  biaya penyusutan  alat,  biaya  tenaga  kerja,  biaya  pupuk,  biaya  bibit,  dan  biaya pestisida.
1. Biaya Lahan
Berdasarkan tabel 4. Rata-rata biaya lahan yang dikeluarkan petani adalah sebesar  Rp501.050,  dimana  petani  bermitra  dengan  pihak  perhutani  sehingga biaya  lahan  yang  dimaksud  berupa sharing hasil  produksi  kopi  kering  sebesar 30%.  Meskipun  terdapat  kebijakan  yang  mengatur  besaran  pembagian  kopi kenyataan dilapang berbeda dengan aturan main yang berlaku. Kebijakan sharing profit 30% belum diberlakukan oleh perhutani, hal ini dilakukan karena masih memberatkan  pihak  petani  yang  sebelumnya  kebijakan  yang  berlaku  tidak mencapai 30%. Selama ini meskipun kebijakan terbaru sudah dikeluarkan pihak
LMDH dan Perhutani hanya mengambil bagian dibawah 5%. Hal ini dikarenakan terlalu  memberatkan  petani  dan  dari  dulu  petani  sudah  terbiasa  dengan peraturan  sebelumnya  yang  memiliki  besaran  bagi  hasil  dibawah  30%.  Pihak LMDH menjadi penanggungjawab dalam mengakomodir anggotanya serta kepada pihak perhutani dalam memberikan hak bagi perhutani untuk mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
2. Biaya penyusutan alat
Biaya rata-rata penyusutan alat adalah sebesar Rp476.192/ tahun, alat-alat yang digunakan pada umumnya yaitu sabit, cangkul, dan sepeda motor sebagai transportasi petani keluar masuk hutan. Umumnya petani hanya memiliki satu sepeda motor yang digunakan untuk bekerja di hutan. Terdapat beberapa petani yang memiliki alat-alat yang lebih modern dalam membantu proses usahataninya seperti,  mesin  pemotong  rumput,  mesin  pulper,  dan  mesin  semprot  pestisida. Harga  mesin  pemotong  rumput  rata-rata  seharga  Rp1.200.000-Rp1.500.000, mesin pulper seharga Rp3.500.000-Rp4.000.000, alat semprot Rp1.200.000. 3. Biaya Tenaga Kerja
Berdasarkan tabel rata-rata biaya tenaga kerja sebesar Rp97.293.200/tahun. Biaya tenaga kerja tersebut meliputi proses usahatani kopi hingga proses pengelolaan pasca panen. Proses-proses yang memerlukan tenaga kerja  meliputi,  pembibitan,  pengangkutan  pupuk,  pemupukan,  perawatan, penyiangan, wiwilan, pemetikan, pengangkutan, dan penjemuran.
4. Biaya Pupuk
Rata-rata  pupuk  yang  digunakan  oleh  petani  adalah  pupuk  subsidi, biasanya petani menggunakan jenis pupuk urea, ponska dan ZA. Biaya rata-rata yang  dikeluarkan untuk  pembelian  pupuk  dalam  satu  kali  masa  tanam  adalah sebesar  Rp4.147.625/tahun.  Kebutuhan  pupuk  masing-masing  petani  tidaklah sama salah satunya dipengaruhi oleh luasan lahannya.
5. Biaya Bibit
Bibit yang ditanam oleh petani bervariasi, mayoritas petani menanam kopi dan  durian.  Selain  komodtas  tersebut  petani  rata-rata  juga  menanm  tanaman buah-buahan lainnya seperti pisang, alpukat dan umbi-umbian. Biaya bibit yang dikeluarkan  merupakan  bibit  yang  hanya  dikelola  oleh  petani  saja,  selain tanaman  yang  diusahakan  oleh  petani  seperti  tanaman  mahoni  tidak  dihitung sebagai biaya karena tanaman berkayu seperti mahoni merupakan tanaman asli didalam  kawasan  hutan.  Rata-rata  biaya  total  bibit  yang  dikeluarkan  petani adalah sebesar Rp4.926.975. Hal ini tentunya diikuti dengan luasan lahan yang dimiliki petani, semakin luas lahan yang dimiliki maka kebutuhan bibit juga akan semakin  banyak.  Biaya  rata-rata  total  bibit  kopi  adalah  sebesar  Rp2.579.975, biaya rata-rata total bibit pisang adalah sebesar Rp542.000, biaya rata-rata total bibit durian adalah sebesar Rp1.333.750.
6. Biaya Pestisida
Tidak  banyak  petani  yang  menggunakan  pestisida  untuk  menjaga  tanaman  yang ditanam agar tidak terserang penyakit ataupun terserang hama. Hanya setengah dari total responden  yang  memakai  dan  rata-rata  penggunaan  pestisida  berbeda-beda  bergantung dengan kebutuhan petani. Berdasarkan tabel 4.9 total biaya yang digunakan untuk pestisida adalah sebesar Rp160.125.
Berdasarkan data biaya yang dikeluarkan petani maka dapat diketahui total biaya keseluruhan petani dalam satu kali masa tanam kopi adalah sebesar Rp19.941.167 dengan total  biaya  variabel  sebesar  Rp18.963.925  dan  biaya  tetap  sebesar  Rp977.242.  Jumlah
penerimaan merupakan hasil yang diterima oleh petani sebelum dikurangi dengan besaran biaya yang dikeluarkan oleh petani. Penerimaan hasil hutan yang diterima petani dalam setahun  rata-rata  sebesar  Rp44.614.500/tahun.  Berdasarkan  hasil  yang  didapat besaran penerimaan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh petani, apabila mengacu  pada  kriteria  pengambilan  keputusan  maka  pengelolaan  hutan  yang dilakukan  oleh  petani  tergolong  menguntungkan.  Selanjutnya  dalam  menghitung pendapatan yang diperoleh petani dengan mengurangi hasil penerimaan dengan biaya yang  dikeluarkan  petani  sehingga  berdasrkan  tabel  4.9  total  pendapatan  rata-rata petani  yang  didapat  dari  hutan  adalah  sebesar  Rp24.673.333/tahun.  Pendapatan sampingan  atau  pendapatan  yang  didapat  diluar  hutan  adalah  sebesar Rp5.357.500/tahun.
Kontribusi  Pendapatan  Petani  Agroforestri  dan  Non  Agroforestri  terhadap Petani Anggota LMDH Rengganis di Desa Pakis Kecamatan Panti
Sejak masyarakat Desa Pakis melakukan pemanfaatan sumber daya hutan di wilayah Desa Pakis Kecamatan Panti kontribusi secara nyata telah dirasakan oleh petani-petani  yang  tinggal  dikawasan  hutan  di  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti. Kekayaan  sumberdaya  alam  yang  berasal  dari  hutan  berkontribusi  sebagai pemenuh  pendapatan  utama  petani,  dimana  kontribusi  pendapatan  merupakan persentase hasil sumbangan pendapatan terhadap total pendapatan rumah tangga petani. Pendapatan hutan di Desa Pakis Kecamatan Panti didominasi oleh tanaman kopi, durian, pisang dan tanaman lain yang dimiliki oleh beberapa petani seperti, alpukat,  manggis  dan  porang.  Pendapatan  rumah  tangga  petani  sebagian  besar hanya berasal dari hutan namun terdapat sebagian kecil petani yang mendapatkan pendapatan  dari  pekerjaan  sampinganya.  Analisis  kontribusi  dilakukan  dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kontribusi  usahatani  terhadap pendapatan  total  rumah  tangga  petani  dalam  satuan  persen  (Dewi  dan  Qanti, 2018).  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dilihat  melalui  tabel  besaran  kontribusi program agroforestri dan non agroforestri.

## Tabel 5. Kontribusi  program  agroforestri  dan  non  agroforestri  pada  pendapatan  rumah tangga petani di Desa Pakis Kecamatan Panti
No Keterangan Pendapatan (Rp) Kontribusi (%) 1 Agroforestri 24673333 84,00 2 Non Agroforestri 5357500 16,00 Total 30030833 100,00

## Sumber: Data Primer Diolah (2020)
Berdasarkan tabel menunjukan bahwa besaran pendapatan agroforestri lebih besar  daripada  pendapatan  yang  diperoleh  dari  non  agroforestri.  Kontribusi pendapatan yang berasal dari agroforestri adalah sebesar 84% dengan luasan rata- rata lahan adalah 2,2 Ha dan 14% berasal dari non agroforestri. Menurut kriteria pengambilan keputusan menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan yang berasal dari agroforestri sangat tinggi hal ini dikarenakan persentase kontribusi lebih dari 80%  atau  sebesar  86%.  Alasan  yang  menjadikan  kontribusi  pendapatan agroforestri  tinggi  adalah  karena  petani  dikawasan  hutan  menjadikan  hutan sebagai  sumber  penghasilan  utamanya.  Masyarakat  mengelola  hutan  dengan sistem agroforestri sederhana yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat yang diterima dari hutan sedangkan petani yang melakukan pekerjaan sampingan atau non agroforestri cenderung lebih sedikit.
Kesadaran petani dalam mengelola hutan secara tumpangsari memberikan hasil  yang  maksimal,  sehingga  meskipun  petani  tidak  mencari  pekerjaan sampingan diluar hutan kebutuhan hidupnya cukup dalam setahun. Komoditas kopi  menjadi  komoditas  yang  memberikan  kontribusi  pendapatan  terbesar kepada  petani  karena  kopi  menjadi  komoditas  utama  yang  ditanam  oleh masyarakat dikawasan hutan. Komoditas selanjutnya adalah durian yang dapat memberikan  kontribusi  pendapatan.  Potensi  ini  didukung  oleh  pemerintah Kabupaten Jember dengan mengadakan festival durian ketika panen raya durian tiba, selain itu pemerintah juga mendukung potensi kopi yang ada di Desa Pakis dengan  memberikan  bantuan  berupa  alat  giling  kopi.  Pihak  LMDH  juga menjadikan fokus utama program kerjanya pada komoditas kopi dan durian agar dapat berkembang.
Kontribusi pendapatan hutan yang tinggi memberikan dampak  kepada petani yang tergabung pada LMDH Rengganis Desa Pakis Kecamatan Panti. Hal yang paling dirasakan  adalah  perubahan  taraf  ekonomi  para  petani.  Masyarakat  merasa  taraf ekonomi semakin meningkat dengan mengelolah lahan hutan yang bermitra dengan pihak  perhutani.  Dampak  ekonomi  menurut  Damsar  dan  Indrayani,  (2016) mejelaskan bahwa ekonomi rumah tangga merupakan suatu usaha dalam pembuatan keputusan  dan  pelaksanaannya  yang  berhubungan  dengan  pengalokasian  sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara anggotanya dengan mempertimbangkan kemampuan,  usaha  dan  keinginan  masing-masing.  Dampak  ekonomi  melalui pendekatan sosiologi dapat dilihat dari adanya hubungan timbal balik antara ekonomi dengan  masyarakat.  Dampak  ekonomi  pada  rumah  tangga  petani  anggota  LMDH Rengganis  yang  dirasakan  juga  meliputi  adanya  tabungan  bagi  sekolah  anak, kebutuhan  sehari-hari,  kebutuhan  perabotan  rumah  tangga,  dan  sebagai  modal pengembangan usaha seperti membeli lahan sawah dan membuka toko.
Perubahan  sosial  menurut  Suryono,  (2019),  menjelaskan  bahwa perubahan  sosial  adalah  berbagai  perubahan  yang  terjadi  pada  lembaga- lembaga  kemasyarakatan  di  dalam  suatu  masyarakat,  yang  memengaruhi sistem  sosialnya  termasuk  nilai-nilai,  sikap  dan  pola  perilaku  di  antara berbagai  kelompok  dalam  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  pada  anggota  LMDH Rengganis  yang  merasakan  dampak  sosial  melalui  kontribusi  pendapatan rumah  tangga  petani  dengan  adanya  program  Perhutanan  Sosial.  Petani merasakan adanya saling ketergantungan antar masyarakat dalam mengelola lahan  hutannya,  salah  satu  contohnya  adalah  dengan  memperkerjakan tetangganya  ataupun  saudaranya  untuk  membantu  melakukan  kegiatan usahatani.  Masyarakat juga bergotong royong dalam pembangunan jalan desa yang didapatkan dari bagi hasil tanaman mahoni dengan pihak perhutani.
Selain  itu  rasa  kepedulian  antar  masyarakat  juga  terbentuk,  sebagai contoh apabila terdapat tetangga yang sedang mengalami musibah masyarakat lainnya  masih  menyempat  waktu  untuk  berkunjung.  Rasa  kepedulian  antar masyarakat juga terbentuk berupa memberikan pekerjaan atau memberdayakan  orang-orang  sekitar  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  untuk mengelola lahan. Tingkat kesadaran masyarakat pun juga meningkat, setelah adanya penjarahan hutan dan bencana banjir yang pernah terjadi masyarakat semakin sadar dan saling mendorong antar masyarakat satu dengan yang lain agar menjaga kelestarian hutan.

## KESIMPULAN
1. LMDH Rengganis memiliki peran sebagai policy creator, koordinator, fasilitator dan implementer. Bentuk kontribusi dari LMDH Rengganis adalah membentuk program  kegatan  bagi  anggota  dalam  rangka  penyelenggaraan  Perhutanan Sosial.  Pihak  perhutani  memiliki  peran  sebagai  koordinator,  fasilitator  dan akselerator  yang  berkontribusi  dalam  mengelola  lahan  hutan  negara  bersama dengan pihak masyarakat kawasan hutan. KLHK yang berperan sebagai policy creator, kontribusi yang dilakukan KLHK berupa kebijakan untuk mendukung terselenggaranyanya  Perhutanan  Sosial.  SDInpres  berperan  sebagai  fasilitator yang berkontribusi dalam hal pendampingan masyarakat kawasan hutan. Bank BRI sebagai fasilitator berkontribusi dalam pengadaan pinjaman modal bagi para petani. Tim Pemberdayaan Masyarakat (TPM) sebagai fasilitator dan akselerator menjadi  LSM  dibawah  Perhutani.  CDK  Wilayah  Jember  sebagai  fasilitator, koordinator  dan  akselerator  berkontribusi  dalam  melakukan  kerja-kerja pendampingan.  Pemerintahan  desa  sebagai  koordinator  sekaligu  pengawas dalam  kegiatan  perhutanan  sosial  dan  media  sebagai  fasilitator  dalam mempublikasikan kegiatan.
2. Pendapatan total yang diterima petani baik dari agroforestri ataupun dari non agroforestri  rata-rata  adalah  sebesar  Rp30.030.833/tahun  dengan  rata-rata pendapatan  agroforestri  sebesar  Rp24.673.333/tahun  dari  rata-rata  luasan lahan  2,2  Ha  dan  tergolong  menguntungkan.  Pendapatan  total  yang  berasal dari  non  agroforestri  rata-rata  sebesar  Rp5.357.500/tahun  dan  tergolong menguntungkan.
3. Kontribusi  agroforestri  pada  petani  anggota  LMDH  Rengganis  di  Desa  Pakis Kecamatan Panti berkategori tinggi dengan persentase sebesar 84%. Kontribusi non agroforestri termasuk kategori sangat rendah karena hanya sebesar 14%, dikarenakan  petani  di  Desa  Pakis  Kecamatan  Panti  bergantung  penuh  pada kawasan hutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan saran yaitu, Pertama, perlu adanya  peningkatan  kerjasama  antar  berbagai  lini  dan  memperluas  hubungan dengan stakeholder atau  pemangku  kepentingan  terkait  lainnya  agar road  map yang  dilakukan  oleh  LMDH  Rengganis  dapat  berjalan  sesuai  tujuan  dalam pembangunan potensi hutan di kawasan Desa Pakis. Kedua, Bagi anggota LMDH Rengganis  yang  masih  menjadikan  Kawasan  hutan  sebagai  pendapatan sampingan  agar  tetap  mempertahankan  hak  kelolanya  dan  sebisa  mungkin menjadikan hutan sebagai pendapatan utamanya karena dilihat dari kontribusi pendapatan  agroforestry  yang  sangat  besar  bila  dibandingkan  dengan  non agroforestry. Ketiga,  Segera  menjalankan  peran  Kelompok  Usaha  Perhutanan Sosial  (KUPS)  untuk  dapat  memaksimalkan  sistem  agroforestri  seperti peternakan, perikanan, dan wisata.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten  Jember.  (2015). Masterplan Pembangunan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember . Jember. Damsar  dan  Indrayani.  (2016). Pengantar  Sosiologi  Ekonomi .  Jakarta:  Prenada Media.
Dewi  dan  Qanti,  R.  S.  (2018).  ANALISIS  KONTRIBUSI  PENDAPATAN  USAHATANI MANGGIS  TERHADAP  PENDAPATAN  RUMAH  TANGGA  PETANI MANGGIS  DI DESA CIKALONG, KECAMATAN SODONGHILIR, KABUPATEN TASIKMALAYA, JAWA BARAT Oleh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh , 4 (3), 936–945. H,  Supriadi  dan  D,  P.  (2015).  PROSPEK  PENGEMBANGAN  AGROFORESTRI BERBASIS KOPI DI INDONESIA. Jurnal Perspektif , 14 (2), 135–150.
Hariyati,  Y.  (2007). EKONOMI  MIKRO  (Pendekatan  Matematis  dan  Grafis) .  Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
Kastanya, A., Tjoa, M., Mardikanto, G., Latumahina, F., Bone, I., & Aponno, H. E. S. (2018). Kajian  Dampak  Perhutanan  Sosial  Wilayah  Maluku-Papua .  Ambon: Manajemen Hutan PPs UNPATTI.
Nugroho,  H.  C.,  &  Zauhar,  S.  dan  S.  (2014).  Koordinasi  Pelaksanaan  Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. J-PAL , 5 (1), 12–22.
Sitepu, Y. P. (2014). Kontribusi pengelolaan agroforestri terhadap pendapatan rumah tangga petani . Institut Pertanian Bogor. Subandriyo.  (2016). Pengaruh  Kebijakan  Pemerintah  terhadap  Pendapatan  Petani Kakao di Kabupaten Jayapura . Yogyakarta: Deepublish. Suryono,  A.  (2019). Teori  dan  Strategi  Perubahan  Sosial (p.  229  halaman).  p.  229 halaman. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
Wakka,  A.  K.  (2014).  Analisis  Stakeholders  Pengelolaan  Kawasan  Hutan  Dengan Tujuan  Khusus  (Khdtk)  Mengkendek,  Kabupaten  Tana  Toraja,  Provinsi Sulawesi  Selatan. Jurnal  Penelitian  Kehutanan  Wallacea , 3 (1),  47–55. https://doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55
Widianto, H., K.Suharjito, D., & Sardjono, M. A. (2003). Bahan Ajaran 3: Fungsi dan Peran Agroforestri . Bogor: Word Agroforestry Centre (ICRAF).