## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI
Kewenangan  Hakim  Tunggal  Praperadilan  Menentukan Ahli  Pidana  (Studi  Kasus  Profesor  OC  Kaligis  Pada Perkara Lukas Embe)
Beniharmoni Harefa 1 , Diajeng Dhea Annisa Aura Islami 2 , Ahmad Reihan Thoriq 3 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, E-mail: beniharefa@upnvj.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, E-mail: 2210611174@mahasiswa.upnvj.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, E-mail: 2210611197@mahasiswa.upnvj.ac.id
INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata Kunci: Kewenangan Hakim
Tunggal, Ahli Praperadilan, Kualifikasi Posisi Ahli.
Cara pengutipan: Beniharmoni Harefa, Diajeng Dhea Annisa Aura Islami, Ahmad Reihan Thoriq.
Kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan Menentukan Ahli Pidana (Studi Kasus Profesor OC Kaligis Pada Perkara Lukas Embe). JURNAL
HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 04 No 02 Edisi Oktober 2023 (hlm. 29-40)
Riwayat Artikel: Dikirim: 28 Nov 2023
Direview: 28 Nov 2023 Direvisi: 29 Nov 2023 Diterima: 30 Nov 2023 Praperadilan merupakan komponen dari sistem peradilan pidana di
Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi kejahatan yang bersifat penal  dengan  menggunakan  hukum  pidana  baik  dalam  aspek substansial  maupun  formal  sebagai  alat  utama.  Praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, menyoroti permasalahan penegakan hukum, baik secara konseptual maupun dalam praktik, yang belakangan ini menjadi perhatian serius masyarakat. Praperadilan telah diatur di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam Praperadilan tersebut, terdapat beberapa pihak yang turut hadir,  salah  satunya  adalah  Ahli  yang  mana  Ahli  dalam  sebuah persidangan  diwajibkan  memiliki  sifat  yang  netral  tanpa  adanya hubungan khusus yang akan memicu dugaan dengan kepentingan subjektif.  Baru  beberapa  bulan  ini,  dunia  hukum  dihebohkan dengan Hakim Tunggal yang menolak OC Kaligis untuk menjadi Ahli  Praperadilan  Lukas  Embe  dengan  dilatarbelakangi  konflik kepentingan dalam perkara Praperadilan. Tujuan penelitian adalah menganalisis  mengenai  kewenangan  Hakim  Tunggal  dalam menentukan Ahli di proses Persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana  kewenangan  Hakim  Tunggal dalam  menentukan  Ahli  dan  bagaimana  keterkaitan  antara kualifikasi posisi Ahli dengan kasus Profesor OC Kaligis terhadap Lukas  Embe.  Metode  penelitian  adalah  studi  literatur  yang melibatkan serangkaian tindakan terkait dengan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, membaca, mencatat informasi, dan mengolah materi penelitian berdasarkan pada referensi yang dapat dipercaya sebagai landasan untuk penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah prinsip pemeriksaan dengan acara cepat yang mengharuskan  pemeriksaan  Praperadilan  selesai  dengan  kurun waktu  selambat-lambatnya  adalah  tujuh  hari,  maka  Hakim
Tunggal memiliki kewenangan dalam memilih juga menolak Ahli sesuai  dengan  sifat  netral  yang  dimilikinya  dalam  Praperadilan demi mencapai tujuan penegakan hukum dan untuk menghindari konflik kepentingan secara subjektif selama Persidangan. DOI: 10.51370/jhpk.v4i2.129 Copyright © 2023 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Lembaga  Praperadilan  muncul  sebagai  hasil  inspirasi  yang  berasal  dari  konsep  hak Habeas  Corpus  dalam  Sistem  Peradilan  Anglo-Saxon. 1 Hak  ini  memberikan  jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia, terutama hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act  memberikan  hak  kepada  individu  untuk  melalui  surat  perintah  pengadilan menuntut atau menantang pejabat yang menahan mereka (baik polisi maupun jaksa) untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum atau sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2 Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembatasan  atau  penghilangan  kemerdekaan  terhadap  seorang  tersangka  atau terdakwa benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan hak asasi manusia.
KUHAP  berfungsi  sebagai  instrumen  yang  mengatur  lembaga  Praperadilan  dalam sistem penegakan hukum. 3 Namun, lembaga ini bukanlah pengadilan mandiri dan tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan akhir dalam perkara pidana. Lembaga Praperadilan merupakan bagian yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, di mana fungsinya hanya dapat ditemui pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satu tugas yang terintegrasi  dengan  pengadilan  tersebut.  Lebih  lanjut,  Praperadilan  bukan  berdiri sendiri atau berada di luar Pengadilan Negeri; secara administratif, yustisial, personal teknis,  peralatan,  dan  finansialnya  tunduk  pada  dan  bersatu  dengan  Pengadilan Negeri. 4 Lembaga  ini  juga  berada  di  bawah  pimpinan,  pengawasan,  dan  pembinaan ketua  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan.  Fungsi  yustisial  Praperadilan  diatur sebagai bagian integral dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri. 5
Praperadilan adalah kewenangan hakim untuk memeriksa dan mengambil keputusan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, terutama terkait dengan saatnya  penangkapan  atau  penahanan,  atas  permintaan  tersangka,  keluarganya,  atau pihak lain yang diwakili oleh tersangka untuk menentukan apakah tindakan tersebut
1 S.Siagian, F. (2023). “Analisis Yuridis untuk Hak Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia , 1 (2): 45.
2 Miroharjo, D., M. Marzuki., & Evisan, F. (2022). “ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN Praperadilan TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN (Putusan Nomor 96/Pid.Pra/2019/ PN.Mdn)”. Jurnal Ilmiah Metadata, 4 (2): 479.
3 Cahyani, E. D., Akbar, G. K., & Verda, R. (2023). “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI (The Human Rights Protection Of Suspects Through Pretrial In District Court)”. Soedirman Law Review, 5( 3): 831.
4 Kartadinata, A. (2023). “PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN”. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6( 1): 56.
5 Sembiring, S. E., Parman. L., & S. Sahnan. (2019). “PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT , 7(4):364.
sah  atau  tidak  menurut  hukum. 6 Kedua,  keputusan  menghentikan  penyidikan  atau penuntutan,  atas  permintaan  untuk  menjaga  keadilan  dan  hukum. 7 Yang  terakhir adalah permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain yang diwakili oleh tersangka, jika perkara mereka tidak diajukan ke pengadilan. 8
Objek  Praperadilan  juga  diatur  dalam  Pasal  77  KUHAP,  mencakup  penangkapan, penahanan,  penghentian  penyidikan,  penghentian  penuntutan,  serta  ganti  rugi  dan rehabilitasi bagi mereka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau  penuntutan. 9 Namun,  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  Nomor  21/PUU- XII/2014  menetapkan  objek  Praperadilan  baru,  yaitu  penetapan  tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 10 Penetapan tersangka kini dianggap sebagai salah satu objek  Praperadilan,  yang  sebelumnya  tidak  diatur  dalam  KUHAP.  Putusan Praperadilan harus mencakup: 11
a. Alasan dan dasar putusan hakim dengan jelas.
b. Jika  penangkapan  atau  penahanan  dinyatakan  tidak  sah,  penyidik  atau  jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka.
c. Jika penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
d. Jika  penangkapan  atau  penahanan  dinyatakan  tidak  sah,  putusan  harus mencantumkan jumlah ganti rugi dan rehabilitasi yang diberikan.
e. Jika  suatu  benda  yang  disita  tidak  termasuk  alat  bukti,  putusan  harus mencantumkan  bahwa  benda  tersebut  harus  dikembalikan  kepada  tersangka atau pihak yang bersangkutan.
Pasal 78 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  dibantu  oleh  seorang  panitera. 12 Meskipun  KUHAP  tidak  memberikan  penjelasan  rinci  mengenai  alasan  Praperadilan dipimpin  oleh  hakim  tunggal,  kita  dapat  mengemukakan  suatu  pandangan.  Hal  ini tampaknya  terkait  dengan  prinsip  pemeriksaan  yang  cepat  yang  diharuskan  oleh Praperadilan,  di  mana  pemeriksaan  tersebut  harus  selesai  dalam  waktu  tujuh  hari. Selain  itu,  pemilihan  hakim  tunggal  untuk  memimpin  Praperadilan  juga  berkaitan dengan upaya menjaga kesederhanaan dalam bentuk putusan Praperadilan. 13
Untuk memenuhi proses pemeriksaan yang cepat, di mana KUHAP menetapkan bahwa pemeriksaan  Praperadilan  harus  dilakukan  dengan  acara  cepat  dan  hakim  harus
6 “Mengenal Mekanisme Praperadilan”, Sumber [Online]: https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-praperadilan- lt63e0e0ad2a9e9 , diakses pada tanggal 27 November 2023.
7 Ibid.
8 Ibid,
9 Azis, A. (2021). “KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”. PAMULANG LAW REVIEW, 4 (2): 132. 10 Hidayat, A. (2023). “TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA”. Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 22 (1): 9. doi: https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.245.
11 Salim, A. (2023). “PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA YANG MENJADI OBJEK PERMOHONAN Praperadilan”. Jurnal Delik ADPERTISI , 2 (2): 26. doi: https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/jda/article/view/473.
12 Purwanto, E. H. (2020). “POTENSI GUGATAN Praperadilan SEBAGAI UPAYA MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. LEGAL SPIRIT, 4 (2): 3. doi: https://doi.org/10.31328/ls.v4i2.3132.
13 Tornado, A. S. (2019). Praperadilan Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit Nusa Media, h. 35.
menjatuhkan  putusan  selambat-lambatnya  dalam  waktu  tujuh  hari. 14 Akan  bijaksana jika pada saat penetapan hari sidang, panggilan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pemohon  dan  pejabat  yang  bersangkutan,  disampaikan  sekaligus. 15 Hal  ini  dapat memicu  permintaan  pemeriksaan  Praperadilan  secara  efisien.  Dengan  demikian, pemilihan hakim tunggal untuk memimpin Praperadilan diyakini dapat mendukung kecepatan  dan  kesederhanaan  dalam  penyelesaian  kasus  Praperadilan  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Meskipun demikian, Hakim Tunggal dalam Praperadilan yang berdiri sendiri juga tidak jarang menimbulkan sebuah sengketa atau berselisih pendapat mengenai kewenangan yang  dimilikinya  dalam  memutuskan  suatu  perkara,  terlebih  lagi  dalam  sebuah pemutusan  perkara  diperlukan  adanya  Ahli  yang  mana  Keterangan  Ahli  berfungsi menjadi  alat  bantu  hakim  untuk  menemukan  kebenaran  dan  hakim  bebas menggunakan  keterangan  Ahli  tersebut  atau  tidak.  Dalam  kasus  OC  Kaligis  salah satunya adalah implementasi nyata bahwa seorang Hakim Tunggal dalam Praperadilan memiliki kewenangan yang tinggi dalam mengutus pihak yang berhak dan layak untuk dimintai keterangannya sebagai Ahli.
Artikel ini menjelaskan mengenai kewenangan Hakim Tunggal dalam menentukan Ahli dengan  studi  kasus  Profesor  OC  Kaligis  terhadap  Lukas  Embe  pada  sidangnya  di Praperadilan. Maka dari itu, artikel ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai kewenangan  Hakim  Tunggal,  serta  alasan  yang  dapat  dikemukakan  oleh  Hakim Tunggal  dalam  mencabut  status  seseorang  yang  telah  ataupun  akan  daftar  terlibat sebagai beberapa pihak dalam Peradilan, termasuk Ahli. Maka dengan demikian, artikel akan  membahas  lebih  dalam  dengan  mengeksplorasi  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut;  Bagaimana  kewenangan  Hakim  Tunggal  dalam  menentukan  Ahli  dan bagaimana keterkaitan antara kualifikasi posisi Ahli dengan kasus Profesor OC Kaligis terhadap Lukas Embe?

## 2.  Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dengan cara mengumpulkan data dari membaca, mencatat, dan mengolah  bahan  penelitian.  Pendekatan  ini  didasarkan  pada  data  jurnal  penelitian ilmiah    terakreditasi,  makalah  penelitian  dengan  topik  terkait  yang    dilakukan  oleh penulis sebelumnya, luaran penelitian mahasiswa seperti  tesis, ebook Undang-Undang, serta berita maupun laporan institusi terkait kasus OC Kaligis sebagai Ahli yang tertolak oleh Hakim Ketua dalam sidang Praperadilan Lukas Embe.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  hasil  penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan topik penelitian yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam ilmu dalam berperkara di Pengadilan dengan baik dan benar, terlebih dalam penentuan untuk memilih seorang yang akan bersaksi  di  Pengadilan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menarik  perhatian  pembaca  dan mendalami  topik  lebih  dalam  berdasarkan  fakta  dan  data  terkini  berdasarkan  kasus yang sedang hangat pula.
14 Aprilia, S. S., Siregar, E. ., & Munandar, T. I. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan”. PAMPAS: Journal of Criminal Law , 4 (1): 27. doi: https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097.
15 Syahputra, E., Wau, Y. P., & Siregar, S. A. (2022). “SUATU TINJAUAN PRAPERADILAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK TERSANGKA”. JURNAL RECTUM, 4 (1): 509.
3. Analisis dan Hasil

## 3.1. Kewenangan Hakim Tunggal Dalam Menentukan Ahli di Praperadilan
Praperadilan  adalah  Praperadilan  adalah  sebuah  lembaga  dalam  bidang  penegakan hukum pidana yang memproses kasus seseorang yang ditangkap, ditahan, disidik, atau dituntut,  jika  proses  tersebut  dianggap  tidak  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang berlaku yang mana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengawasi agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang. 16 Tindakan paksa seperti penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  penuntutan,  dan  penetapan tersangka yang dilakukan di luar ketentuan hukum sering kali digunakan oleh aparat penegak  hukum  untuk  memperoleh  bukti.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  peraturan  perundang-undangan  mengatur kewenangan pengadilan negeri dalam menangani gugatan Praperadilan dan prosedur pemeriksaan sidang Praperadilan.
Kewenangan  pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  perkara Praperadilan  diatur  oleh  Pasal  77  KUHAP.  Proses  pemeriksaan  sidang  Praperadilan melibatkan beberapa tahapan, seperti pengajuan permohonan Praperadilan, registrasi permohonan,  penunjukan  hakim  dan  panitera  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri,  serta pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  hakim  tunggal.  Pentingnya  menjalankan  lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan  hukum.  Masyarakat,  sebagai  pihak  yang  diayomi,  juga  seharusnya  memiliki sikap kritis dan pengetahuan tentang prosedur pemeriksaan di kepolisian agar dapat memahami hak-hak mereka ketika berurusan dengan hukum.
Menurut  Andi  Hamzah,  Praperadilan  berfungsi  sebagai  tempat  untuk  melaporkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konteks pemeriksaan perkara pidana. Lingkup Praperadilan,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  77  KUHAP,  mencakup penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan,  penghentian  penuntutan,  ganti kerugian, dan rehabilitasi.
Dalam  praktiknya,  walaupun  Praperadilan  awalnya  direncanakan  sebagai  sarana pengawasan  untuk  menilai  keabsahan  tindakan  paksa,  sekarang  dianggap  hanya bersifat pengawasan administratif semata. Terkait upaya hukum terhadap keputusan Praperadilan, tidak mungkin untuk mengajukan banding kecuali terhadap keputusan yang  menyatakan  tidak  sahnya  penghentian  penyidikan  dan  penuntutan.  Upaya hukum kasasi pun tidak dapat diajukan terhadap keputusan Praperadilan.
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan di  antaranya  sah  atau  tidaknya  penangkapan  atau  penahanan,  sah  atau  tidaknya penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan,  permintaan  ganti  rugi  atau rehabilitasi  oleh  tersangka,  keluarganya,  pihak  lain,  atau  kuasanya  yang  perkaranya tidak  diajukan  ke  pengadilan  (Pasal  1  butir  10  jo  Pasal  77  KUHAP),  serta  sah  atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP). 17
16 Sumadi, R. (2021). “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka”. Jurnal Hukum Sasana , 7 (1): 150. doi: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597.
17 Kaligis, O. C. (2021). Kaligis Diadili dalam Perkara No. 89/PID.SUS/TPK/2015. Bandung: PT. Alumni, h. 18.
Pihak yang dapat mengajukan Praperadilan meliputi: 1819
1. Tersangka,  untuk  menilai  apakah  tindakan  penahanan  bertentangan  dengan Pasal 21 KUHAP atau telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 24 KUHAP;
2. Penyidik, untuk memeriksa keabsahan penghentian penuntutan;
3. Penuntut  Umum  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan,  untuk  menilai keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya, dapat mencakup saksi korban.
Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau penasihat  hukumnya  harus  didasarkan  pada  penangkapan  atau  penahanan  yang dilakukan tidak sah, penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang, dan kesalahan mengenai identitas orang yang ditangkap, ditahan, atau diperiksa. 20
Pemeriksaan  Praperadilan  dipimpin  oleh  Hakim  Tunggal  yang  ditunjuk  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  yang  dibantu  oleh  seorang  Panitera  Menurut  (Pasal  78  ayat  (2) KUHAP). Pada penentuan hari sidang,  mencakup pemanggilan pihak pemohon dan termohon  Praperadilan.  Dalam  waktu  selama  7  hari  sejak  permohonan  Praperadilan diajukan, permohonan tersebut harus diperiksa dan diputuskan. Pemohon memiliki hak untuk  mencabut  permohonannya  sebelum  Pengadilan  Negeri  memberikan  putusan, namun  harus  mendapat  persetujuan  dari  termohon.  Jika  termohon  setuju  dengan pencabutan  permohonan,  Pengadilan  Negeri  mengeluarkan  penetapan  terkait pencabutan tersebut. Jika suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan tetapi pemeriksaan Praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut dianggap gugur, yang diatur dalam bentuk penetapan.
Putusan  Praperadilan  tidak  bisa  diajukan  banding,  kecuali  terhadap  putusan  yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan. Menurut (Pasal 83 ayat (2) KUHAP). Jika ada permohonan banding terhadap putusan Praperadilan seperti yang  diatur  dalam  Pasal  83  ayat  (1)  KUHAP,  maka  permohonan  tersebut  harus dinyatakan  tidak  sah/tidak  diterima.  Pengadilan  Tinggi  dapat  memutuskan permohonan  banding  terkait  tidak  sahnya  penghentian  penyidikan  dan  penuntutan pada tingkat akhir. Terhadap putusan Praperadilan, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.
Dalam  lingkup  Praperadilan,  Hakim  Tunggal  memiliki  syarat,  hak,  kewajiban,  dan kewenangan  tertentu.  Hakim  Tunggal  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan mempunyai  hak  untuk  memimpin  Praperadilan,  memutuskan  sah  atau  tidaknya penangkapan atau penahanan, menetapkan hari sidang, membuat pemanggilan pihak pemohon  dan  termohon  Praperadilan,  serta  membuat  penetapan  terkait  pencabutan permohonan  dan  memu 21 tus  permohonan  Praperadilan.  Kewajiban  Hakim  Tunggal terdiri dari memimpin Praperadilan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, serta  merta  memeriksa  dan  memutus  sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,
18 “ Mengenal mekanisme Praperadilan ” Sumber [Online]: https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme-praperadilan- lt63e0e0ad2a9e9 , diakses pada tanggal 27 November 2023.
19 “Praperadilan Pasca Keputusan MK ”, Sumber [Online]”:
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20 Putusan%20MK.pdf, diakses pada tanggal 27 november 2023.
20 Susilo, E. (2021). Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi Ditinjau dari Segi Teori, Norma dan Praktik. Bandung: PT. Alumni, h. 34.
21 “Praperadilan”, Sumber [Online]: https://pn-banyuwangi.go.id/pra-peradilan, diakses pada tanggal 27 November 2023.
pemberhentian  penyidikan,  atau  pemberhentian  penuntutan.  Kewenangannya mencakup  melakukan  penelitian  dan  pengawasan  administratif  dalam  Praperadilan. Selain itu, terhadap putusan Praperadilan, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

## 3.2.  Keterkaitan Antara Kualifikasi Posisi Ahli dengan Kasus Profesor OC Kaligis Sebagai Ahli Terhadap Lukas Embe
Lukas Embe, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Papua, kini terlibat dalam kasus korupsi dan gratifikasi. Kasus ini bermula dari kerjasama antara perusahaan PT. TBP  (Tabi  Bangun  Papua),  yang  dimiliki  oleh  Rijatono  Lakka,  dengan  Lukas  Embe. Dalam  Konferensi  Pers  KPK  pada  hari  Rabu,  11  Januari  2023,  Lukas  Embe  disorot karena perannya yang aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur Dinas  PTUR  Pemprov  Papua.  Dalam  kegiatan  tersebut,  Lukas  Embe  diduga  turut membantu  atau  memenangkan  perusahaan  PT.  TBP. 22 Lukas  Embe,  serta  Rijatono Lakka  melakukan  pertemuan  dan  komunikasi  sebelum  pelelangan  yang  diduga membahas tentang pemberian uang agar memenangkan PT. TBP.
Setelah berhasil memenangkan pelelangan, Rijatono Lakka berhasil mendapatkan tiga paket  proyek  pada  periode  2019-2021.  Pertama,  proyek  peningkatan  jalan  Entrop- Hamadi senilai Rp14,8 Miliar. Selain itu, Rijatono Lakka juga berhasil memenangkan proyek  Rehabilitasi  sarana  dan  Prasarana  penunjang  PAUD  integrasi  dengan  nilai proyek  sebesar  Rp13,3  Miliar,  serta  proyek  penataan  lingkungan  venue  menembak outdoor AURI senilai Rp12,9 Miliar. Setelah penetapan pemenang proyek, Lukas Embe dan Rijatono Lakka sepakat untuk melakukan pembagian fee proyek sebesar 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi PPh dan PPN. Uang hasil pembagian tersebut akan diberikan kepada Lukas Embe dan beberapa pejabat Pemprov Papua. 23
Dalam proses penangkapan, KPK mendapat informasi bahwa Lukas Embe berencana pergi  ke  Marmit  Tolikara  pada  hari  Selasa,  10  Januari  2023,  pukul  12.27  WIT  dari Bandara  Setani  di  Abepura,  Papua.  KPK  mencurigai  bahwa  tindakan  tersebut merupakan  usaha  Lukas  Embe  untuk  melarikan  diri  dari  Indonesia.  Setelah mendapatkan informasi tersebut, KPK berkoordinasi dengan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Komandan Satuan (Dansat) Brimob, dan Kabinda untuk membantu dalam proses penangkapan Lukas Embe di Bandara Setani. Lukas Embe berhasil  ditangkap  pada  pukul  12.27  WIT  di  Bandara  Setani,  Abepura,  Papua. Selanjutnya, Lukas Embe dievakuasi ke Jakarta pada pukul 15.00 WIT menggunakan pesawat  Trigana  Air  yang  melalui  rute  Manado,  Sulawesi  Utara,  sebelum  tiba  di Jakarta.  Setibanya  di  Jakarta,  dilakukan  pemeriksaan  kesehatan  di  RSPAD  Gatot Subroto. 24
Dalam mendukung proses hukum, Lukas Embe mendapat bantuan dari Otto Cornelis Kaligis sebagai anggota tim hukumnya. Keluarga, khususnya istri Lukas Embe, telah menandatangani  surat  kuasa  pada  hari  Jumat,  20  Januari  2023,  seperti  yang diungkapkan  oleh  salah  satu  pengacara  Lukas,  Stefanus  Roy  Rening.  Pengacara tersebut tidak memberikan rincian detail mengenai kerjasama antara mereka dan Otto
22 “Kronologi Lengkap Penangkapan Lukas Enembe Tersangka Kasus Gratifikasi” , Sumber [Online]: https://kabar24.bisnis.com/read/20230111/16/1617348/kpk-ungkap-kronologi- perkara-suap-gubernur-papua-lukas-enembe , diakses pada tanggal 28 November 2023.
23 “KPK Ungkap Kronologi Perkara Suap Gubernur Papua Lukas Enembe” , Sumber [Online]: https://nasional.tempo.co/read/1678216/kronologi-lengkap-penangkapan-lukas-enembe- tersangka-kasus-gratifikasi , diakses pada tanggal 28 November 2023.
24 “Keluarga Tunjuk OC Kaligis Jadi Pengacara Lukas Enembe” , Sumber [Online]: https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6526475/keluarga-tunjuk-oc-kaligis- jadi-pengacara-lukas-enembe?single=1  , diakses pada tanggal 28 November 2023.
Cornelis Kaligis.
Pada Konferensi Pers di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, tanggal 20 Januari 2023, Otto Cornelis Kaligis menjelaskan alasan dia menjadi bagian dari tim hukum Lukas Embe mengungkapkan  bahwa  hal  ini  merupakan  kewajibannya  sesuai  dengan  undang- undang.  Otto  Cornelis  Kaligis  berpendapat  bahwa  KPK  harus  memberikan  akses seluas-luasnya  kepada  istri  Lukas  Embe  untuk  menjenguk  suaminya,  dan  perlu memperhatikan hak asasi yang melekat pada Lukas Embe. 25
Otto  Cornelis  Kaligis  lahir  pada  19  Juni  1942  di  Ujung  Pandang  atau  Makassar.  Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1966, menyelesaikan Pendidikan Notaris di Universitas Indonesia, dan mengikuti pelatihan eksekutif Hukum Kepailitan dan Pasar Modal pada tahun 1990-an. Selanjutnya, Otto Cornelis Kaligis melanjutkan pendidikannya dengan meraih Gelar Magister Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2003, dan meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas yang sama pada tahun 2006. Pada tahun 2008, Otto Cornelis Kaligis juga diakui sebagai Guru Besar bidang Hukum di Universitas Negeri Manado.
26
Otto  Cornelis  Kaligis  terlibat  dalam  menangani  beberapa  kasus  besar,  di  antaranya adalah kasus Setya Novanto dan Bank Bali pada tahun 1999. Kasus ini terkait dengan upaya  membeli  suara  untuk  mendukung  terpilihnya  kembali  Presiden  saat  itu,  B.J. Habibie. Dalam kasus ini, Otto Cornelis Kaligis bertindak sebagai perwakilan untuk Setya Novanto, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar dan merupakan bagian dari tim yang mendukung pemilihan kembali B.J. Habibie.
Selanjutnya, Otto Cornelis Kaligis juga terlibat dalam kasus uji coba rekaman seks pada Januari  2011,  di  mana  ia  mewakili  Nazril  Irham,  yang  lebih  dikenal  sebagai  Ariel, penyanyi  utama  dari  Band  Peterpan.  Pada  tahun  2012,  Otto  Cornelis  Kaligis  juga menjadi  perwakilan  dalam  kasus  suap  SEA  Games  yang  melibatkan  Muhammad Nazaruddin. Selain itu, Otto Cornelis Kaligis juga mewakili seorang perempuan yang menyatakan  bahwa  putranya  diperkosa  oleh  petugas  kesehatan  dalam  kasus kekerasan terhadap anak di Jakarta International School (JIS) pada tahun 2014. 27
Dalam jalur kariernya, Otto Cornelis Kaligis pernah menjalani masa penahanan akibat terlibat  dalam  kasus  suap  terkait  pengaturan  pemenangan  suatu  perkara  di  PTUN Medan pada tahun 2015. Kejadian tersebut melibatkan suap yang diberikan oleh Otto Cornelis  Kaligis  kepada  Hakim  PTUN  Medan,  Amir  Fauzi.  Uang  suap  tersebut dimasukkan  ke  dalam  sebuah  amplop  putih  yang  diselipkan  di  dalam  buku  yang bercover  wajah  hakim  Sarip  Rizaldi.  Amplop  tersebut  kemudian  ditempatkan  di parkiran  kantor  PTUN  Medan  pada  tanggal  5  Juli  2015,  hanya  dua  hari  sebelum keputusan perkara gugatan Pemprov Sumut diumumkan oleh majelis hakim PTUN. Uang suap yang dikirimkan oleh Otto Cornelis Kaligis bernilai USD 5000. 28
25 “Prof. Otto Cornelis Kaligis” , Sumber [Online]:  https://ocklaw.com/people/prof-o-c- kaligis/  , diakses pada tanggal 28 November 2023.
26 “Indonesian Lawyer. O.C. Kaligis” , Sumber [Online]: https://peoplepill.com/i/otto- cornelis-kaligis  , diakses pada tanggal 28 November 2023.
27 “Sogokan dari OC Kaligis Diselipkan dalam Buku Bersampul Wajah Hakim Sarpin” , Sumber [Online]:  https://www.jawapos.com/kasuistika/01194684/sogokan-dari-oc-kaligis- diselipkan-dalam-buku-bersampul-wajah-hakim-sarpin , diakses pada tanggal 28 November 2023.
28 “Jaksa Putar Perbincangan Gary dan Kaligis Atur Pengajuan ke PTUN Medan” , Sumber [Online]:  https://www.tribunnews.com/nasional/2015/11/11/jaksa-putar-perbincangan- gary-dan-kaligis-atur-pengajuan-ke-ptun-medan , diakses pada tanggal 28 November 2023.
Sebagai  akibat  dari  peristiwa  tersebut,  Otto  Cornelis  Kaligis  dihukum  berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah  mengalami  perubahan dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Jika  merujuk  pada  penjelasan  dalam  Pasal  1  ayat  28  KUHAP,  keterangan  ahli merupakan  informasi  yang  diberikan  oleh  individu  yang  memiliki  keahlian  khusus terkait  dengan  aspek  yang  diperlukan  untuk  menjelaskan  suatu  perkara  pidana. Keterangan tersebut diperlukan dalam rangka penyelidikan atau pemeriksaan perkara pidana, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dan disajikan sesuai prosedur yang telah diatur. 29
Dari  penjelasan  dalam  ketentuan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  ahli adalah  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  dalam  suatu  bidang  yang  relevan dengan  suatu  perkara  tertentu.  Dalam  konteks  ini,  Otto  Cornelis  Kaligis,  yang merupakan seorang guru besar dalam bidang hukum di Universitas Negeri Manado dan  memiliki  pengalaman  luas  sebagai  ahli,  sesuai  dengan  penjelasan  sebelumnya, memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam pasal tersebut.
Seorang  ahli  dapat  memberikan  informasi  sesuai  permintaan  penyidik,  jaksa,  atau terdakwa beserta kuasa hukumnya. Ahli wajib menyampaikan informasi berdasarkan keahliannya dengan cara yang objektif dan tidak memihak. Keputusan penyidik untuk menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka  dapat  mempertimbangkan  atau  tidak mempertimbangkan keterangan ahli. Sama halnya di dalam persidangan, keterangan ahli tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim dalam menentukan apakah suatu status  dapat  dianggap  sah  dan  meyakinkan  bahwa  seseorang  merupakan  terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 30
Menurut R. Soeparmono, dalam kerangka teoritis, istilah "Ahli" dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yang umumnya terlibat dalam proses peradilan. Pertama, "Ahli" merujuk  pada  seseorang  yang  memberikan  pendapatnya  mengenai  suatu  masalah tanpa  melakukan  pemeriksaan.  Kedua,  "saksi  ahli"  mengacu  pada  individu  yang menjadi saksi terhadap barang bukti atau "saksi diam," lalu melakukan pemeriksaan dan  menyampaikan  pendapatnya.  Ketiga,  "zaakundige"  adalah  orang  yang memberikan  penjelasan  tentang  suatu  masalah  yang  sebenarnya  dapat  dipahami sendiri oleh hakim, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. 31
Dalam situasi kasus ini, Otto Cornelis Kaligis memiliki kualifikasi sebagai ahli dalam perkara  Lukas  Embe,  terutama  dalam  keilmuan  dan  kepakaran  di  bidang  hukum. Meski demikian, kualifikasi ahli tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  sehingga  penentuan  status  ahli  menjadi  tergantung  pada keputusan hakim yang bersifat subjektif. Hal ini menjadi lebih kompleks mengingat fakta bahwa Otto Cornelis Kaligis pernah terlibat dalam kasus suap, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam konteks Praperadilan, Hakim Tunggal memiliki wewenang untuk memilih atau menolak ahli dengan pertimbangan tersebut.
29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
30 Rahmah, G. A., Haiti, D., & Tornado, A. S. (2023). “OBJEKTIVITAS KETERANGAN AHLI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP”. Jurnal Ilmu Hukum Prima , 6 (2): 276.
31 Susatyo, F. A. (2023). “Kriteria Alat Bukti Elektronik yang Sah dalam urgensi pembaharuan KUHAP”. JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, 21 (1): 63. doi: http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1 .

## 4.  Kesimpulan
Dapat disimpulkan dari kedua rumusan masalah bahwa Praperadilan memiliki tujuan sebagai alat uji legalitas upaya paksa, pencegahan penyalahgunaan wewenang aparat, dan  memberikan  kepastian  hukum.  Meskipun  diatur  secara  hukum,  Praperadilan cenderung bersifat pengawasan administratif, seperti yang diakui oleh Andi Hamzah. Putusan Praperadilan hanya dapat diuji banding terkait penghentian penyidikan dan penuntutan,  tidak  dapat  diajukan  kasasi.  Pentingnya  peran  masyarakat  dalam memahami prosedur hukum, terutama di kepolisian, menjadi fokus penting. Lembaga penegak  hukum,  khususnya  kepolisian,  perlu  diingatkan  untuk  menjalankan  tugas dengan  tanggung  jawab  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Secara  keseluruhan, Praperadilan  dianggap  sebagai  mekanisme  pengawasan  legalitas  tindakan  aparat penegak  hukum  dengan  harapan  dapat  melindungi  hak  asasi  manusia  dan  menjaga kepastian hukum.
Seorang  ahli  dapat  memberikan  informasi  sesuai  permintaan  penyidik,  jaksa,  atau terdakwa beserta kuasa hukumnya. Ahli wajib menyampaikan informasi berdasarkan keahliannya dengan cara yang objektif dan tidak memihak. .
Dari analisis poin 3.1, disarankan pemahaman mendalam tentang Praperadilan sebagai alat  uji  legalitas,  pencegahan  penyalahgunaan  wewenang,  dan  pemberian  kepastian hukum.  Meski  diatur  hukum,  perlu  dicermati  bahwa  Praperadilan  memiliki  dimensi administratif, sebagaimana diakui oleh Andi Hamzah. Keterbatasan dalam mengajukan banding  dan  kasasi  terhadap  putusan  Praperadilan  perlu  diperhatikan.  Selanjutnya, perlu upaya intensif meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, khususnya di kepolisian. Edukasi hukum dapat membantu masyarakat memahami hak dan  kewajiban  mereka.  Lembaga  penegak  hukum,  terutama  kepolisian,  juga  perlu diingatkan  untuk  menjalankan  tugas  dengan  penuh  tanggung  jawab  sesuai  aturan. Secara  keseluruhan,  perhatian  khusus  terhadap  Praperadilan  sebagai  mekanisme pengawasan terhadap legalitas tindakan aparat perlu ditingkatkan. Kasus pada poin 3.2 menunjukkan kompleksitas hukum yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, pemangku  kepentingan,  termasuk  penegak  hukum  dan  ahli,  disarankan  untuk mempertimbangkan  kerjasama  dan  dialog  konstruktif  guna  mencapai  pemahaman yang lebih baik dan penanganan yang adil terhadap kasus serupa di masa depan.

## Referensi
Books with an author: Kaligis, O. C. (2021). Kaligis Diadili dalam Perkara No. 89/PID.SUS/TPK/2015. Bandung: PT. Alumni.
Susilo, E. (2021). Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi Ditinjau dari Segi Teori, Norma dan Praktik . Bandung: PT. Alumni. Tornado, A. S. (2019). Praperadilan Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit Nusa Media.

## Journal articles:
Aprilia, S. S., Siregar, E. ., & Munandar, T. I. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan”. PAMPAS: Journal of Criminal Law ,
4 (1): 16-32. doi: https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097. Azis,  A.  (2021).  “KEABSAHAN  PENETAPAN  TERSANGKA  SEBAGAI  OBJEK PRAPERADILAN  PADA  TINDAK  PIDANA  KORUPSI”. PAMULANG  LAW REVIEW, 4 (2): 127-136.
Cahyani,  E.  D.,  Akbar,  G.  K.,  Verda,  R.,  Safitri,  F.  R.,  Turnip,  G.  E.  (2023). “PERLINDUNGAN  HAK  ASASI  MANUSIA  TERSANGKA  MELALUI PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI (The Human Rights Protection Of Suspects Through Pretrial In District Court)”. Soedirman Law Review, 5( 3): 826- 836. doi: https://doi.org/10.20884/slr.v5i3.14203.
Hidayat,  A.  (2023).  ‘TINJAUAN  HUKUM  PRAPERADILAN  ATAS  PENETAPAN TERSANGKA”. Wacana  Pramarta:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  22 (1):  7-14.  doi: https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i1.245.
Kartadinata,  A.  (2023).  “PEMBAHARUAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN”. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6( 1): 54-72. doi: http://dx.doi.org/10.24967/vt.v6i1.2087 Miroharjo, D., M. Marzuki., & Evisan, F. (2022). “ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN Praperadilan TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)  OLEH  KEPOLISIAN  DALAM  PERKARA  PENIPUAN  DAN PENGGELAPAN  (Putusan  Nomor  96/Pid.Pra/2019/  PN.Mdn)”. Jurnal  Ilmiah Metadata, 4 (2): 473-495.
Purwanto,  E.  H.  (2020).  “POTENSI  GUGATAN  Praperadilan  SEBAGAI  UPAYA MENGHALANGI  PROSES  PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI”. LEGAL SPIRIT, 4 (2): 1-12. doi: https://doi.org/10.31328/ls.v4i2.3132.
Rahmah,  G.  A.,  Haiti,  D.,  &  Tornado,  A.  S.  (2023).  “OBJEKTIVITAS  KETERANGAN AHLI  DALAM  PERSIDANGAN  PERKARA  PIDANA  MENURUT  KUHAP”. Jurnal Ilmu Hukum Prima , 6 (2): 275-286. Salim, A. (2023). “PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA YANG MENJADI OBJEK PERMOHONAN  Praperadilan”. Jurnal  Delik  ADPERTISI , 2 (2):  19–28.  doi: https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/jda/article/view/473.
Sembiring, S. E., Parman. L., & S. Sahnan. (2019). “PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT , 7(4):359-367.
Siagian,  S.  F.  (2023).  “Analisis  Yuridis  untuk  Hak  Pihak  Ketiga  yang  Berkepentingan dalam  Pengajuan  Permohonan  Praperadilan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia”. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia , 1 (2), 42–50. doi: https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui/article/view/133. Sumadi, R. (2021). “Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia  (HAM)  Tersangka”. Jurnal  Hukum  Sasana , 7 (1):  149-162.  doi: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597.
Susatyo,  F.  A.  (2023).  “Kriteria  Alat  Bukti  Elektronik  yang  Sah  dalam  urgensi pembaharuan KUHAP”. JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT,
21 (1): 51-65. doi: http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1 .
Syahputra,  E.,  Wau,  Y.  P.,  &  Siregar,  S.  A.  (2022).  “SUATU  TINJAUAN PRAPERADILAN  DALAM  SISTEM  HUKUM  ACARA  PIDANA  SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK TERSANGKA”. JURNAL RECTUM, 4 (1): 501-515.
World Wide Web:
“Keluarga  Tunjuk  OC  Kaligis  Jadi  Pengacara  Lukas  Enembe”  ,  Sumber  [Online]: https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6526475/keluarga- tunjuk-oc-kaligis-jadi-pengacara-lukas-enembe?single=1  , diakses pada tanggal 28 November 2023.
“Jaksa Putar Perbincangan Gary dan Kaligis Atur Pengajuan ke PTUN Medan” , Sumber [Online]:    https://www.tribunnews.com/nasional/2015/11/11/jaksa-putar- perbincangan-gary-dan-kaligis-atur-pengajuan-ke-ptun-medan  ,  diakses  pada tanggal 28 November 2023.
“Indonesian Lawyer. O.C. Kaligis” , Sumber [Online]: https://peoplepill.com/i/otto- cornelis-kaligis  , diakses pada tanggal 28 November 2023.
“KPK  Ungkap  Kronologi  Perkara  Suap  Gubernur  Papua  Lukas  Enembe”  ,  Sumber [Online]: https://nasional.tempo.co/read/1678216/kronologi-lengkap- penangkapan-lukas-enembe-tersangka-kasus-gratifikasi  ,  diakses  pada  tanggal 28 November 2023.
“Kronologi  Lengkap  Penangkapan  Lukas  Enembe  Tersangka  Kasus  Gratifikasi”  ,
Sumber [Online]: https://kabar24.bisnis.com/read/20230111/16/1617348/kpk-ungkap- kronologi-perkara-suap-gubernur-papua-lukas-enembe  ,  diakses  pada  tanggal 28 November 2023. “Mengenal Mekanisme Praperadilan”, Sumber [Online]: https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-mekanisme- praperadilan-lt63e0e0ad2a9e9 , diakses pada tanggal 27 November 2023. “Praperadilan Pasca Keputusan MK”, Sumber [Online]”: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20 Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf, diakses pada tanggal 27 november 2023. “Praperadilan”, Sumber [Online]: https://pn-banyuwangi.go.id/pra-peradilan,  diakses  pada  tanggal  27 november 2023.
“Prof. Otto Cornelis Kaligis” , Sumber [Online]:  https://ocklaw.com/people/prof-o-c- kaligis/ , diakses pada tanggal 28 November 2023.
“Sogokan dari OC Kaligis Diselipkan dalam Buku Bersampul Wajah Hakim Sarpin” , Sumber  [Online]:    https://www.jawapos.com/kasuistika/01194684/sogokan- dari-oc-kaligis-diselipkan-dalam-buku-bersampul-wajah-hakim-sarpin , diakses pada tanggal 28 November 2023.