## PEMBERIAN RASYWAH UNTUK MENDAPATKAN DAN MEMPERTAHANKAN HAK DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM
Syafriadi B 1 , Busyro 2 , Irvan Refliandi 3 , Erizal 4
1,2,3 Universitas Islam Negeri Sjech M. Jamil Djambek Bukittinggi, 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiyah Bayang Jl. Raya Bukittinggi-Kubang Putih, Bukittinggi, Sumatera Barat
e-mail: syafnhila@gmail.com , busyro.pro18@gmail.com , irvanrefliandi09@gmail.com , erizaldsn@gmail.com
Abstrak: Memberikan  rasywah  sudah  disepakati  keharamannya  oleh  ulama berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan  mempertahankan  hak  terdapat  dilema  antara  memberi  rasywah  dan tidak memberi. Apabila memakai rasywah, maka ada hadis yang melarangnya, namun  ketika  rasywah  tidak  diberikan  maka  akan  hilang  hak-  hak  yang seharusnya  menjadi  milik  seseorang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji pandangan  filsafat  hukum  Islam  terhadap  memberikan  rasywah  untuk mempertahankan  hak  bagi  seseorang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode library  research dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  membaca    berbagai  referensi  terkait  dan  untuk  selanjutnya  dilakukan perbandingan.  Analisis  data  dilakukan  dengan  metode  komparatif,  dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang harus mempertahankan  haknya  untuk  menjamin  terpeliharanya  salah  satu  dari al- dharuriyah  al-khams ,  seperti  harta,  sebagai  tujuan  hukum  Islam  walaupun secara  umum  bertentangan  dengan  prinsip  hukum  yang  sudah  baku  untuk mewujudkan  tercapainya maqāsid  syar’iyyah yaitu  terwujudnya mashlahah berupa hifzhul  mal (terjaganya  harta)  sehingga  implikasinya  adalah  hak  yang merupakan bagian dari harta bisa dipertahankan dan dipelihara.
Kata Kunci: Rasywah, Filsafat Hukum Islam, Maqaṣid Syar’iyah
Abstract: Giving rashwah has been agreed upon that it is forbidden by Muslim scholars based on the hadith of the Prophet. However, in certain cases related to defending rights, there is a dilemma between giving rashwah and not giving. When using rashwah, there are hadiths that prohibit it, but when rashwah is not given,  rights  that  should  belong  to  someone  will  be  lost.  This  study  aims  to examine  the  views  of  Islamic  legal  philosophy  towards  giving  rashwah  to defend  one's  rights.  This  study  used  the  library  research  method  with  a qualitative approach. Data was collected by reading various related references and then making comparisons. Data analysis was carried out using comparative and  descriptive  methods.  The  results  of  the  study  show  that  a  person  must defend his right to guarantee the maintenance of one of al-dharuriyah al-khams, such  as  property,  as  an  objective  of  Islamic  law  even  though  in  general  it  is contrary  to  standard  legal  principles  to  realize  the  achievement  of  maqāsid syar'iyyah  namely  the  realization  of  maṣlahah  in  the  form  of  hifzhul  mal (protection  of  assets)  so  that  the  implication  is  that  rights  which  are  part  of assets can be maintained and sustained.
Keywords: Bribe, Islamic Law Philosophy, Maqaṣid of Shariah

## PENDAHULUAN
Terdapat  banyak  bentuk  transaksi yang  bermuara  pada  kezhaliman  terhadap banyak  orang,  salah  satunya  rasywah  (suap atau  sogok).  Transaksi  ini  termasuk  yang sangat berbahaya dan mampu menghancurkan prekonomian, politik, sekaligus  sosial  seseorang,  bahkan  dalam jangkauan  lebih  luas  berdampak  juga  pada kehidupan banyak orang. Istilah Rasywah ini dikenal  dalam  bahasa  Arab,  namun  dalamm kamus  besar  bahasa  Indonesia  istilah  ini sudah  dibakukan.  Rasywah menjadi  bukti nyata  lemahnya  komitmen  beragama  dan merajalelanya kerusakan moral dan penyewelengan perilaku dalam suatu masyarakat atau komunitas (Bahgia, 2018).
Rasywah yang dalam bahasa Indonesia disebut suap atau sogok adalah apa yang  diberikan  oleh  seseorang  atau  pihak tertentu  kepada  orang  atau  pihak  lain (pejabat)  dengan  tujuan  dan  maksud  untuk meluluskan  perbuatan  yang  bathil  (tidak benar  dan  tidak  direstui  oleh  syariah)  atau menjadikan  batil  perbuatan  yang  benar  atau hak  (Sup,  2022).  Tindakan  ini  tampaknya begitu tumbuh subur di negeri ini. Mulai dari tingkat  elit sampai kalangan bawah  (Bahgia, 2018).  Bahkan  disebutkan  tindakan  sogok yang  dalam  bahasa  inggris  disebut bribe ini merupakan tindakan kejahatan yang melanda dunia  dan  itu  harus  diperangi  (Trinchera, 2020).  Tindakan  ini  bahkan  terbukti  telah menghancurkan  perusahaan  kuat  di  dunia sekali  pun  (Jung,  2023). Pada  prinsipnya perbuatan  sogok  menyogok  atau  rasywah merupakan  tindakan  yang  sangat  tercela  dan diharamkan  dalam  Islam,  bahkan  ini  sudah menjadi  kesepakatan  Ulama  kaum  Muslimin (Ibrahim,  2006).  Para  Ulama  kemudian  berbeda
pandangan  dalam  masalah  apakah  haram  secara mutlak atau tidak (Tarmizi, 2018).
Penelitian ini dilaukan dengan tujuan untuk  untuk  menjawab  beberapa  pertanyaan yakni  apakah  dalam  keadaan  tertentu tindakan  ini  bisa  dibenarkan  atau  tidak? Misalnya  karena  berkaitan  dengan  membela hak  yang  seharusnya  dibela  atau  mengambil hak yang seharusnya menjadi hak seseorang. Pembenaran  terhadap  tindakan  pemberian rasywah ini  bukanlah  karena  mengikuti hawa  nafsu  tapi  dengan  melakukan  kajian ilmiah  dengan  tinjauan  dari  sisi  filsafat hukum Islam.  Berkenaan dengan pertanyaan tersebut  mempertahankan  hak  berupa  harta termasuk tindakan yang didukung dan diakui oleh syara’ . Di samping itu, di antara prinsip hukum  Islam  adalah  menegakkan  keadilan. Apabila hak berupa harta tidak dapat diambil dengan cara normal kecuali dengan melakukan  rasywah ,  maka  secara  filosofis hukum  Islam,  apakah  tindakan  ini  dapat dibenarkan mengingat  agar hak bisa diambil oleh  yang  benar-benar  berhak  sehingga keadilan  bisa  ditegakkan.  Jawaban  atas pertanyaan  ini  akan  ditemukan  dalam pembahasan berikutnya.
Penelitian  tentang  tema  ini  sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia yang  dapat  dikategorikan  kepada  tiga kelompok; pertama adalah penelitian tentang rasywah dalam  kajian  tafsir,  misalnya penelitian  yang  dilakukan  oleh  Riska (Melisa,  2019)  yang  berfokus  pada  kajian analisis  ayat  188  surat  al-baqarah  dengan kesimpulan  bahwa  aktivitas  memberikan rasywah merupakan  perbuatan  yang merugikan,  dan  kajian  hadis,  misalnya penelitian  yang  dilakukan  oleh  Munadi (2022)  dan  Harahap  (2018)  yang  berfokus
pada  status  dan  analisis  hadits  dan  kajian sanad  dengan  kesimpulan  bahwa  hadits- hadits  rasywah adalah  shahih  dan  bahwa rayswah hukumnya  haram  dan  dilaknat. Kedua  adalah  penelitian  tentang  rasywah dalam kajian komparatif antara Hukum Islam dengan  Undang-undang,  seperti  penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal (Efendi, 2014) dan  Bahgia  (2018)  yang  berfokus,  kajian komparatif madzhab, seperti  penelitian yang dilakukan  oleh  Muliamin  (Muliamin,  2019) dengan  kesimpulan  bahwa  dalam  kedua mazdhab  asal  hukumnya  adalah  haram, namun  madzhab  hanafi  merinci  bahwa apabila seorang yang terpaksa dalam kondisi mau  dibunuh  dan  ia  akan  selamat  jika memberikan  imbalan/tebusan  maka  itu diperbolehkan  sedangkan  madzhab  syafi’i mutlak  haram.  Ketiga  adalah  penelitian tentang  rasywah dalam  pandangan  tokoh, misalnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Dina  (Firdamulia,  2021)  dengan  kesimpulan penelitian  bahwa  meskipun  secara  hukum Islam dan UU perbuatan ini dilarang, namun Yusuf  al-Qaradhawi  membolehkan  apabila motivasi memberikan rasywah (suap) adalah untuk  mempertahankan  hak-hak  pribadi tanpa harus melanggar hak orang lain.
Adapun  kajian  yang  penulis  lakukan ini adalah dari sudut pandang filsafat Hukum Islam  dan  ini  sekaligus  pembeda  antara tulisan  penulis    dengan  kajian-kajian terdahulu.  Tujuan  tulisan  ini  adalah  penulis akan  mengurai  pandangan  filosofis  Hukum Islam  tentang  kenapa  tindakan  rasywah ini tidak  diperbolehkan  dan  bagaimana  ia  bisa menjadi  diperbolehkan  karena  alasan  untuk memperoleh  dan  mempertahankan  hak, sehingga  tampak  bahwa  hukum  Islam  itu
ternyata  tidak  kaku  dan  rigid,  namun  sangat fleksibel  dan  elastis  sehingga  bisa  berlaku dan  bisa  diterapkan  dalam  berbagai  kondisi dan  keadaan  sepanjang  zaman.    Dengan demikian  tulisan  ini  bisa  memberikan kontribusi  pemikiran  bagi  perkembangan filsafat  Hukum  Islam  yang  secara  nyata dibuktikan dengan fleksibilitas hukum  Islam yang  tidak  kaku  seperti  dalam  kasus memberikan rasywah untuk mempertahankan  hak  ini  yang  manfaatnya bisa dirasakan oleh semua kalangan terutama para akademisi hukum Islam.

## METODE
Dalam  melakukan  penelitian  ini, metode  yang  digunakan  kualitatif  dalam bentuk library research yaitu kajian kepustakaan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya  referensi  berupa  buku dan  artikel  jurnal  untuk  kemudian  dianalisis berdasarkan  prinsip  filsafat  hukum  Islam. Prinsip  filsafat  hukum  Islam  yang  dijadikan pisau  analisis  adalah  dengan  menggunakan metode  analisis maqashid  syari’ah dan kaidah  fikih  yang  kompatibel  serta  relevan dengan penelitian.
Berkaitan dengan sumber data, penulis  menggunakan  data  yang  meliputi bahan  data  primer  dan  bahan  data  sekunder. Karena penelitian kepustakaan atau penelitian  normatif  adalah  penelitian  yang dilakukan dengan  cara  melakukan penelitian terhadap  bahan  pustaka  atau  data  sekunder saja  (Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2004).  Data sekunder  adalah  data  yang  tidak  langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya  melainkan  diperoleh  lewat
pihak  lain  (Azwar,  1998).  Di  antaranya adalah sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan- bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat. Dalam  penelitian  ini,  bahan  primer hukum  didapatkan  dari  ayat  dan  hadis tentang  rasywah;  pertama  tafsir  al- Qurthubiy  tahqiq  al-Turkiy  Juz  7 halaman  484  tentang  ayat  rasywah  dan Musnad  Ahmad  tahqiq  Ahmad  Syakir Juz  6  halaman  306  tentang  hadits rasywah yang diriwayatkan dari Abdullah  ibn  Amr;  kedua  buku  filsafat Hukum  Islam  yaitu  kitab al-Muwāfaqāt karya al-Syātibiy tahqiq Abdullah Darrāz terutama  bagian  ketiga  dimulai  dari halaman  219  tentang maqāṣid dan maṣlahah yang juga disebut juga dengan rujukan pokok atau primer.
2. Bahan hukum sekunder Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan- bahan  yang  menjelaskan  tentang  bahan hukum primer (Soekanto & Sri Mamudji, 2004).  Dalam  penelitian  ini,  sumber hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku- buku  fikih  atau  karya-karya  ulama’ maupun  buku  dan  kajian  kepustakaan yang  berhubungan  dengan  pembahasan dalam  penelitian  serta  jurnal  dan  artikel yang berhubungan penelitian ini.
Pengumpulan  data  dilakukan  dari berbagai sumber yaitu Al-Qur’an, kitab-kitab hadis,  tafsir  Al-Qur’an,  kitab-kitab  fikih, jurnal  dan  artikel,  maupun  sumber  yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian  ini.  Setelah  data  terkumpul, peneliti  menganalisis  data  yang  ada,  dengan melakukan dua hal yakni:
1. Content analysis (analisa isi), analisis isi disebut  kajian  isi,  yang  mana  menurut Weber  kajian  isi  merupakan  metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat  prosedur  untuk  menarik kesimpulan  yang  sahih  dari  suatu  buku dan  dokumen.  Holsti menerangkan bahwa  maksud content  analysis yaitu teknik  apa  saja  yang  digunakan  untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan  karakteristik  suatu  pesan, dan dilakukan dengan  cara  yang objektif dan  sistematik  (Moelong,  2018).  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemahaman  terhadap  berbagai  sumber yang diperoleh guna menemukan kandungan isi yang tersirat dan dilakukan secara  objektif  dan  sistematis.  Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang rasywah, baik  yang  bersumber  dari  Al-Qur’an, hadis  maupun yang bersumber dari tafsir Al-Qur’an
2. Comparative  Analysis atau  analisis komparatif  merupakan  teknik  analisis yang  salah  satu  tujuannya  adalah  untuk menetapkan unit atau satuan kajian suatu kasus  studi.  Hal  ini  dilakukan  dengan jalan  mengkhususkan  dimensi  konsep yang  menghasilkan  satuan  (Moelong, 2018).  Dalam    penelitian    ini,    penulis akan    mencari  dan  membandingkan  data dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan  dan    valid. Sehingga dapat memberikan suatu pemahaman  yang  komprehensif,  utuh dan jelas berkaitan tentang rasywah, baik yang  bersumber  dari  Al-Qur’an,  hadiṣ maupun yang bersumber dari tafsir.
Untuk menjamin keabsahan data dalam tulisan penulis ini, penulis memeriksa kevalidan  data,  selain  digunakan  juga  untuk menyanggah  kembali  segala  yang  dituduhkan terhadap  penelitian  yang  bersifat  kualitatif yang diklaim tidak ilmiah, juga menjadi unsur yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  konten pengetahuan penelitian  yang  bersifat kualitatif ini.  Validitas  data  ini  dilakukan  untuk menunjukkan  sebagai  bukti  apakah  penelitian yang  dilakukan  ini  benar-benar  ilmiah sekaligus untuk menguji data yang didapatkan. Uji validitas data di dalam penelitian kualitatif ini  meliputi  uji credibility (yaitu  kredibilitas) , transferability (atau validitas ekternal) , dependability (keterpercayaan  data) , dan confirmability. (atau bisa dikonfirmasi kebenarannya).
Gambar 1. Bagan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rasywah dalam Kajian Hukum Islam Secara  etimologi,  menurut al-Mu’jam al-Wasith, rasywah berasal kata rasyā-yarsyū-
rasywan yang berarti (anak ayam) menjulurkan kepalanya ke pangkuan induknya untuk  diberi  makan  oleh  induknya  dari makanan  yang  berada  dalam  paruhnya (Mujamma’  al-Lughah  al-’Arabiyyah,  2004). Kemudian  dari  makna  etimologi  ini  muncul makna  mengambil  hati  (Manzhur,  t.t.,  1653) yang  dengan  mengambil  hati  ini  diharapkan orang  yang  diharapkan  bantuannya  mau memberikan  bantuan  dengan  senang  hati. Dalam  literatur  berbahasa  inggris  rasywah dikenal dengan sebutan bribe atau bribery .
Secara  teknis,  Harahap  mengutip pandangan  Ibn  al-‘Arabiy  yang  disebutkan oleh  Ibn  Hajar  bahwa  rasywah atau  sogok adalah harta atau properti yang diberikan untuk membeli layanan bantuan kedudukan, kehormatan  atau  kekuasaan  dari  seseorang yang  memilikinya  dengan  tujuan  untuk menolong  atau  melegalkan  sesuatu  yang  pada hakikatnya  tidak  halal  (al-Asqalaniy,  t.t.). Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia, risywah atau  suap  adalah  pemberian  yang diberikan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain (pejabat)  dengan  maksud  meluluskan  suatu perbuatan  yang  batil  (tidak  benar  menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang hak (Majelis Ulama Indonesia, 2003).  Orang  yang memberi  rasywah dinamakan  dalam  bahasa Arab  sebagai rāsyi ,  penerimanya  dinamakan dalam bahasa Arab sebagai murtasyi , sedangkan  penghubung  antara rāsyi dan murtasyi dinamakan  dalam  bahasa  Arab sebagai rā’isy (Mardani, 2019) .
Jadi tujuan menyuap menurut
pengertian  yang  ada  ini  adalah  untuk memperlancar  urusan  tertentu  dengan  cara membujuk  aparat  dan  aparatur  yang  memiliki wewenang  dan  otoritas  untuk  kepentingan
Pemberian Rasywah
Hak Bukan Hak
Filsafat Hukum
Islam Fikih Kontemporer Library Research Content Analysis Comparative Analysis
orang  yang  memberi  suap,  dengan  cara memberikan  uang  atau  barang  yang  menjadi imbalannya  sehingga  urusan  dan  bisnis menjadi  lancar  (Sharma,  2020).  Munadi menambahkan  bahwa  dengan  pemberian  ini seseorang  memaksudkan  agar  keputusan hukum  yang  dijalaninya  diputuskan  secara tidak  adil,  atau  mencegah  putusan  yang  adil (Munadi,  2022).  Banyak  kalangan  sering menggandengkan  penyebutan  sogok  dengan korupsi  karena  memang  tindakan  ini  sering sejalan  kejadiannya  dalam  suatu  lembaga (Chadee, 2021).
Melakukan tindakan memberi rasywah dan  menerimanya  merupakan tindakan  yang  tidak  etis  dan  diharamkan dalam  Islam  (Munadi,  2022).  Al-Qurthubiy menyebutkan  bahwa  keharaman  memberi dan  menerima  rasywah ini  sudah  menjadi ijma’ (kesepakatan)  para  Ulama  dan  beliau menyebutnya sebagai sebuah tindakan kefasikan  (al-Qurthubiy,  2006).  Bahkan dalam  sebuah  penelitian  disebutkan  bahwa dalam kekristenan tindakan ini juga merupakan tindakan terlarang dan merupakan  perbuatan  dosa  (Siathen,  2019).
Alasan  diharamkannya  rasywah ini  adalah karena  rasywah atau  hadiah  dapat
mempengaruhi berbagai pihak yang memiliki  kompetensi  atau  yang  menentukan kebijakan sehingga bisa melakukan tindakan tidak adil dalam menyelesaikan suatu urusan yang  sedang  diembannya  (Sidik,  2019). Dampak selanjutnya adalah muncul berbagai kerusakan  baik  jangka  pendek  maupun jangka panjang.
Perbedaan  pandangan  muncul  ketika seseorang  terpaksa  memberikan    rasywah dengan tujuan dan motivasi untuk
mendapatkan  haknya.  Sebagian  menyatakan tetap  haram  dan  sebagian  lagi  menyatakan tidak  (Tarmizi,  2018).  Bahkan  ada  Ulama yang  menyatakan  boleh  secara  mutlak  kalau untuk  membela  hak  seperti  pandangan Wahab  ibn  Munabbih  dan  Ibn  Mas’ud  ra. sebagaimana  dituturkan  dalam  tafsir  al- Qurthubiy  (2006).  Untuk  itu  penulis  akan mengurai  masalah  ini  dalam  kajian  filsafat hukum Islam.
Hifzh  al-Mal Sebagai  Salah  Satu  Tujuan dalam Filsafat Hukum Islam
Menurut  Atang  sebagaimana  dikutip oleh  Asmawi  bahwa  orang  Indonesia pertama  kali  yang  menulis  buku  tentang filsafat  Hukum  Islam  adalah  M.  Hasbi Ashidiqie yang diterbitkan pada tahun 1975. Sampai  tahun  1989  sudah  berulang  kali mengalami  cetak  ulang.  Dalam  kurun  waktu empat  belas  tahun  itu  tidak  banyak  buku filsafat  hukum  Islam  yang  dihasilkan  oleh penulis  Indonesia.  Baru  setelah  tahun  1989 tulisan–tulisan  mengenai  Filsafat  Hukum Islam  mulai  menjamur  walaupun  hanya berbentuk diktat kuliah atau paper (Asmawi, 2021).
Ungkapan  filsafat  hukum  Islam terdiri dari tiga kata gabungan, yaitu filsafat, hukum  serta  Islam. Pertama  Filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia . Philos (suka,  cinta  atau love ) dan sophia (kebijaksanaan  atau wisdom ) (Zar, 2004). Istilah lain dalam bahasa Yunani adalah philein (mencintai  atau loving )  dan sophos (bijaksana  atau wise ).  Ada  dua  arti secara  etimologi  dari  filsafat  yang  sedikit berbeda,  yaitu:  Apabila  filsafat  mengacu pada  asal  kata philein dan shopos ,  maka  ia
bermakna  mencintai  segala  yang  bersifat bijaksana  (bijaksana  dimaksudkan  sebagai kata  sifat).  Namun  apabila  filsafat  merujuk pada  asal  kata philos serta sophia maka maknanya  berarti  teman  kebijaksanaan (kebijaksanaan  dimaksudkan  sebagai  kata benda) (S. Usman & Itang, 2015). Karena itu Ahli filsafat yang disebut philosopher dalam bahasa  inggris  dikenal  sebagai  orang  yang cinta pengetahuan (Azizi, 2021).
Kedua, hukum  Islam  yang  dimaksud dalam tulisan ini merupakan terjemahan dari al-hukm  al-syar’iy atau syari’ah ( islamic law )  yang  maksudnya  adalah khitab (titah) Allah  Swt.  yang  berhubungan  dengan perbuatan  seorang  yang mukallaf ,  baik perbuatan  itu  berupa  tuntutan,  pemberian opsi untuk memilih antara mengerjakan atau tidak,  serta  berbagai  ketentuan  lain  yang mendukung  terlaksananya  tuntutan  tersebut (Khallaf, 1991).
Hukum Islam dengan segala pembagiannya  dalam  bahasan  ini  disebut dengan fikih. Kajiannya adalah mendudukkan  apakah  suatu  perbuatan  itu wajib,  sunnah,  makruh  dan  haram  (Busyro, 2020).
Adapun  gabungan  kata  filsafat  dan hukum  Islam  sehingga  menjadi  filsafat hukum  Islam,  menurut  Amir  sebagaimana dikutip  oleh  Busyro  adalah  ilmu  ushul  fiqh di  mana  ilmu  ushul  fikih  memiliki  unsur- unsur  berpikir  filosofis  dan  mempunyai epistemologi,  ontologi  dan  aksiologi  yang terarah.  Ilmu  ushul  fikih  ini  membawa seseorang  untuk  bisa  berpikir  secara  ilmiah, sistematik,  dan  bertanggung  jawab  (Busyro, 2016).  Filsafat  hukum  Islam  mengkaji rahasia, hakikat, dan tujuan yang disasar oleh
Islam  baik  materinya  maupun  proses ditetapkannya (Shodikin, 2016).
Di  sisi  lain,  filsafat  hukum  Islam dapat  pula  diartikan  sebagai  pengetahuan tentang  hakikat,  rahasia,  dan  tujuan  esensi dari  hukum  Islam,  yang  pada  gilirannya seorang  mujtahid  bisa  mewujudkan  tujuan yang  esensial  itu,  yaitu  kemaslahatan  dan kebaikan  bagi  semua  (Busyro,  2016).  Sejak semula  hukum  Islam  tujuan  sebenarnya hanyalah untuk kemaslahatan (berupa keadilan) manusia (Muthalib, 2018). Filsafat hukum  Islam  menganalisis  hukum  Islam secara  metodis  dan  sistematis  sehingga mendapatkan  keterangan  yang  mendasar, atau  melakukan  analisis  terhadap  hukum Islam  dengan  cara  yang  bersifat  ilmiah (Khoiri, 2018). Sederhananya filsafat hukum Islam  adalah  kajian  yang  mendalam  dan cermat tentang kenapa sesuatu diperintah dan dilarang  serta  alasan-alasan  hukum  ia diperintah dan dilarang.
Filsafat  hukum  Islam  ini  bersumber pada  Al-Qur’an  dan  hadis  dengan  berusaha mempertemukan  ajaran  Islam  dengan  hasil- hasil  pemikiran  para  filosof  (Has,  2015). Filsafat hukum Islam berangkat dari Maqashid  al-Syari’ah. istilah maqaṣid ini merupakan  terma  yang  sangat  familiar  di kalangan  ahli  Uṣūl.  Istilah  ini  dipopulerkan oleh  salah  seorang  ulama  madzhab  Malikiy yaitu  al-Syathibiy  dengan  karyanya  yang berjudul al-Muwāfaqāt (al-Syathibiy,  2004, 219), walaupun sebelumnya telah dikaji juga oleh  al-Juwaini  dan  al-Ghazali  dengan melakukan  pengembangan  teori maslahah (Avci, 2023) . Al-Ghazali mengurai pembahasan maqaṣid ini melalui karya ushul fikihnya  yaitu al-Mustaṣfa (Malik,  2021).
Bahkan  disebutkan  cikal  bakal  kajian mashlahah dalam maqashid ini  bermula  di zaman  al-Juwaini.  Berfilsafat  selalu  identik dengan mencari hikmah (Busyro, 2020) yaitu menggali rahasia dibalik sesuatu kenapa dan bagaimana ia terwujud.
Dalam  kajian  filsafat  hukum  Islam ini, maqāshid  syar’iyyah menjadi  suatu kajian  yang  paling  fundamental. Maqashid syar’iyyah secara  sederhana  dapat  diartikan maksud  atau  tujuan  disyariatkannya  hukum Islam (Iqbal, 2019) atau tujuan yang menjadi target nash dan  hukum-hukum  partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, atau pun  kebolehan  untuk  pribadi,  keluarga, kelompok  dan  umat  (Amin,  2014).  Dengan lain  kata  bahwa maqaṣid ini  adalah  tujuan tertinggi  dan  luhur  dari  nilai-nilai  syari’ah Islam  yang  diistilahkan  oleh  sementara penulis  dengan the  higher  objectives  of Islamic law (Jatmiko, 2021).
Secara khusus dalam tulisan ini yang dimaksud  dengan maqashid  syar’iyyah adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip dan lainnya yang  selalu  dijaga  oleh  pembuat syari’ah dalam  membuat syari’at, baik  yang  umum maupun yang khusus demi untuk mengimplementasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Iqbal, 2019).
Sedemikian  pentingnya maqasid  al- syari’ah ini dalam ilmu filsafat hukum Islam, sehingga  sering  kali  ia  diidentikkan  dengan istilah  filsafat  hukum  Islam  (Arifin,  2020). Ulama  kontemporer  yang  cukup  intens mengembangkan  teori maqashid ini  adalah Yusuf  al-Qaradhawi  yang  terkenal  dengan buah  karyanya Fiqh  al-Maqashid (Busyro, 2018).  Kajian  utama maqashid secara
hirarkis  terdiri  atas  tiga  tingkatan  utama dengan  susunan  vertikal  yaitu: dharuriyyah (atau  primer), hajiyyah (atau  sekunder)  dan tahsiniyyah (atau  tersier)  (Yahaya,  2020). Dengan  menjaga  prinsip maqāṣid ini  maka akan  melahirkan maṣlahah . Dharuriyyah adalah  segala  sesuatu  yang  harus  ada  agar kemaslahatan  manusia  bisa  tegak,  baik agamanya  maupun  dunianya.  Apabila  yang dharuriyyah ini  hilang  dan  tidak  bisa terpelihara  dengan  baik,  maka  menjadi rusaklah  kehidupan  manusia  di  dunia  dan juga  di  akhirat.  Bisa  dikatakan  bahwa dharuriyyah ini  adalah  tujuan  esensial  dan mendasar  dalam  menjaga  kemaslahatan manusia  (Busyro,  2019). Hajiyyah adalah suatu  kebutuhan  yang  juga  mesti  dimiliki manusia  dan  keberadaannya  membuat  hidup manusia  menjadi  lebih  mudah  dan  terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak memperoleh hajiyyah ini  memang  tidak  membuat hidupnya  hancur,  namun  ia  akan  berada dalam  kesulitan  (Busyro,  2019a,  115). Sedangkan tahsiniyyah adalah  kebutuhan untuk menyempurnakan hidup manusia yang apabila  tidak  diperoleh,  ia  tidak  akan mengalami  kesulitan.  Keberadaannya  hanya untuk kesempurnaan dan keindahan (Busyro, 2019).
Prinsip maqashid syari’ah ini adalah hifzhul mal (memelihara harta) (al-Syathibiy, 2004,  221).  Harta  merupakan  aset  yang diakui,  diapresisi  dan  dijaga  oleh  Islam (Busyro,  2018).  Apresiasi  Islam  terhadap harta  tetap  dalam  batas-batas  ketentuan agama  dan  kepentingan  publik  karena  pada dasarnya  harta  milik  seseorang  adalah kepunyaan  yang  maha  kuasa  (Rech,  2018). Karena  memang  Islam  tidak  melarang
umatnya untuk mengumpulkan dan memiliki harta  (Hasbulah,  2015).  Harta  menunjang kehidupan  manusia  di  dunia  dan  untuk meraih  kebahagiaan  akhirat.  Dengan  harta seseorang  bisa  memperoleh  keinginannya dan  bisa  beribadah  dengan  lebih  baik  dan sempurna. Karena itulah Islam mengakui hak milik pribadi (Busyro, 2019).
Memelihara harta
merupakan
mashlahah ashliyyah ( mashlahah pokok atau mendasar)  dan  termasuk  salah  satu  dari tujuan syari’ah yang lima yaitu memelihara agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta (Busyro, 2019). Dengan mewujudkan prinsip maqashid ini, maka keadilan diharapkan bisa dirasakan  oleh  semua  pihak  (Amin,  2014). Oleh  karena  itu,  Allah  melarang  mengambil harta  dan hak milik orang lain.
Rasywah dalam Konteks Fikih Kontemporer dan Filsafat Hukum Islam Rasywah atau suap (sogok)
adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/suatu  pihak  kepada  orang/  pihak lain  (pejabat)  dengan  maksud  meluluskan suatu  perbuatan  yang  batil  (tidak  benar menurut syariah) atau membatilkan perbuatan  yang  hak  (Sup,  2022).  Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan urusan pribadi.  Perbuatan  ini  merupakan  perbuatan yang  haram  dilakukan  dan  telah  disepakati keharamannya oleh kaum muslimin (Ibrahim, 2006).
Di antara alasan kenapa  rasywah ini diharamkan  adalah  karena  ia  merupakan tindakan  mengambil  hak  yang  bukan  hak  si pemberi  suap  ini.  Di  samping  itu,  tindakan ini  juga  telah  membantu  penerima  suap untuk  melakukan  tindakan  kriminal  yang
berakibat  dosa  besar.  Karena  itulah  dalam hadits  dari  Abdullah  ibn  ‘Amr  disebutkan bahwa  Rasulullah  mengutuk  perbuatan  ini (Hanbal,  1995).  Ditinjau  dari  sisi hifzhul mal ,  maka  memberikan  rasywah berarti memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  batil dan  memakan  harta  secara  batil  ini  dilarang sesuai kaidah:
ماَرَح ِلِطابْلِبِ  ِلالما ُلْكَأ Mengonsumsi  suatu  materi  dari  pendapatan yang  dilarang  oleh  agama  Islam  adalah haram hukumnya (Hilal, 2013).
Demikian  juga  tindakan  memberikan rasywah ini  juga  menghilangkan  sifat keterjagaan  harta  orang  lain.  Hal  ini menyebabkan  timbulnya  ketidakadilan  dan merugikan orang. Padahal tindakan membahayakan  dan  merugikan  diri  sendiri dan  orang  lain  dilarang  dalam  agama, sebagaimana dalam kaidah:
لازُي ُرَرَّضلا Bahaya  harus  dihilangkan  dan  dilenyapkan
(al-Senoriy, 2021) .
Maksudnya  wajib  menghilangkan dan melenyapkan bahaya dan kerusakan dari individu  dan  masyarakat  (Najib,  2019). Ketika seseorang menghadapi masalah yakni haknya  ditahan  atau  tidak  bisa  didapatkan kecuali  harus  memberikan  uang  pelicin, maka  dia  bukanlah  pihak  yang  merugikan dan  menzalimi  orang  lain,  tapi  dia  menjadi pihak  yang  dizalimi.  Karena  itu  tindakan kezaliman ini semestinya dihilangkan sebagaimana disebutkan dalam kaidah:
ِحِلاَصَمْلا  ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَلما ُءْرَد Menghilangkan  bahaya  lebih  didahulukan daripada mendatangkan manfaat (M. Usman, 1996).
Memberikan rasywah
pada
prinsipnya merupakan tindakan yang
berdosa, sedangkan kalau tidak mempertahankan  hak  ini  membuat  orang menjadi terzalimi, maka keterpaksaan memberikan  rasywah menjadi  dimaafkan karena  ia  menjadi  satu-satunya  cara  untuk memperoleh  dan  mempertahankan  haknya. Karena mempertahankan hak termasuk suatu kebutuhan ( hajiyyah ) yang setingkat keadaannya dengan kedharuratan . Sebagaimana dalam kaidah: Kondisi hajiyyah dapat membolehkan hal yang haram sebagaimana  kondisi  dharurat  baik  secara umum  maupun  secara  partikular (Lahjiy, 2013) . Umum  maksudnya  ia  memang diperlukan  oleh  seluruh  orang  di  dunia  atau
mayoritas mereka. Dan partikular maksudnya  ia  diperlukan  oleh  penduduk negeri  tertentu  atau  oleh  orang-orang  dalam profesi  tertentu,  dan  semisalnya  (Negara, 1444).
Dalam  keadaan dharurah ,  kita  boleh melakukan  perkara  yang  dilarang  (Hakim, 2008).  Demikian  juga  seseorang  yang memberi  rasywah ini  berada  dalam  posisi dua  bahaya  antara  diambil  haknya  atau melakukan rayswah yang  secara  prinsip hukumnya  haram.  Kalau  haknya  dibiarkan diambil,  maka  akibatnya  akan  dirasakan dalam  waktu  yang  panjang  sedangkan memberikan  rasywah ini  akibatnya  adalah temporal.  Maka  tindakan  ini  bisa  dimaafkan sesuai kaidah:
اًررَض  امهُمَظعأ  َيِعْوُر  ِنَتََدسْفَمْلا  تَضَراَعت  اذإ ِ فخأ باكتربِ امِه Apabila terjadi dua kerusakan bertentangan, maka  harus  diperhatikan  mana  yang  paling
besar  bahayanya  untuk  diambil  mana  yang paling ringan bahayanya (Busyro, 2020).
Tapi perlu dicatat bahwa tindakan ini tidak  bisa  dilakukan  kecuali  hanya  sebatas mendapatkan  hak  tersebut.  Apabila  hak sudah  didapatkan  dan  diperoleh,  maka kebolehan  memberikan  dan  melakukan rasywah ini  menjadi  hilang,  berdasarkan kaidah:

## َزاَج اَم ِهِلاَوزِب َلطَب رْذعِل
Sesuatu  yang  (terlarang)  boleh  dilakukan karena  alasan  syar’i,  menjadi  tidak  boleh lagi (dilakukan) kalau alasan syar’i tersebut sudah hilang (Hakim, 2008) .

## SIMPULAN
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa  Islam  sangat  menjaga hak  dan  harta  milik  seseorang.  Islam mengharamkan  mengambil  hak  orang  lain secara  batil.  Apabila  hak  seseorang  diambil orang  lain  dengan  cara  batil,  tentu  ia  akan mengalami  kesulitan  dan  kesusahan.  Ini artinya  ia  berada  dalam  kondisi hajiyyah. Hajiyyah bisa  menjadi dharuriyyah ,  apabila tidak  ada  jalan  lain  bagi  seseorang  untuk memperoleh haknya tersebut  kecuali dengan memberikan  rasywah . Seseorang  harus mempertahankan  haknya  untuk  menjamin terpeliharanya al-dharuriyyah al-khams seperti  harta,  sebagai  tujuan  hukum  Islam walaupun secara umum bertentangan dengan prinsip  hukum  yang  sudah  baku  untuk mewujudkan  tercapainya  tujuan  hukum Islam.  Dengan  memberikan  rasywah untuk memperoleh  haknya  sehingga  kezaliman terhadap  dirinya  bisa  dihilangkan,  maka  ia tidak  dianggap  berdosa  karena  keadaan dharurat itu  membolehkan  kita  melakukan
sesuatu  yang  asalnya  dilarang.  Bahkan tindakan  itu  akan  bisa  membantu  seseorang mendapatkan  keadilan  karena  haknya  bisa kembali  kepadanya.    Dengan  demikian kemaslahatan  berupa hifzhul  mal bisa terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Asqalaniy,  A.  ibn  ’Ali  ibn  H.  (t.t.). Fath al-Bariy  (Supervisi  Abdul  Aziz  ibn Abdullah  ibn  Baz) (Vol.  5).  Dar  al- Ma’rifah.
al-Senoriy, A. A. al-F. ibn ’Abdu al-Syakur. (2021). Nihayatul  al-Thullab  fi  al-
Qawa’id  al-Fiqhiyyah .  Dar Ibn Abbas.
al-Syathibiy,  A.  I.  I.  bin  M.  bin  M.  al- Lakhamiy  al-Gharnathiy.  (2004). Al- Muwāfaqāt    fi  Uṣūl  al-Syarī’ah (notasi  oleh  ’Abdullah  Darraz  dan
Muhammad  Abdullah  Darraz) .  Dar al-Kutub al’Ilmiyyah.
al-Qurthubiy.  (2006). Al-Jami’  li  Ahkam  al-
Aqur’an  wa  al-Mubayyinu  li  ma
Tadhammanahu  min  al-Sunnati  wa Ayi  al-Qur’an  [Notasi  Abdullah  ibn Abdul  Muhsin  al-Turkiy (Vol.  7). Mu’assasah al-Risalah.
Amin,  M.  (2014).  Konsep  Keadilan  dalam Perspektif  Filsafat  Hukum  Islam. Al-
Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan  Islam , 4 ,  Article  02. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02 .322-343
Arifin,  Z.  (2020).  Kehujahan  Maqasid  al- Syari’ah  dalam  Filsafat  Hukum
Islam. Al-’`Adalah :  Jurnal  Syariah Dan  Hukum  Islam , 5 ,  Article  2. https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.10
01
Asmawi.  (2021). Filsafat,  Sejarah  dan Problematika Hukum Islam .
Akademia Pustaka.
Avci,  E.  (2023).  A  Framework  for Examining  Bioethical  Issues  from  a Sunni  Perspective:  Maslaha. Journal of  Religion  and  Health , Query  date: 2023-07-07 19:27:32 . https://doi.org/10.1007/s10943-023- 01738-2
Azizi,  B.  (2021).  The  Study  of  Chivalry Philosophy,  Islamic  Generosity  and Moral  Teachings  in  Athletic  and Gymnasium Sports in Zurkhaneh. Sport, Ethics  and  Philosophy , 15 (4),  546–555. https://doi.org/10.1080/17511321.2020.1 813797
Azwar,  S.  (1998). Metode  Penelitian . Pustaka Pelajar.
Bahgia, B. (2018). Risywah Dalam Tinjauan Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Tindak  Pidana  Suap. Mizan:  Journal of  Islamic  Law , 1 (2),  Article  2. https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.1 23
Busyro. (2016). Dasar-dasar Filosofis Hukum  Islam (1  ed.).  CV.  Wade
Group. Busyro.  (2019). Maqashid  al-Syari’ah: Pengetahuan Dasar Memahami
Maslahah . Prenadamedia Group.
Busyro.  (2020). Pengantar  Filsafat  Hukum Islam . Prenadamedia Group.
Busyro,  B.  (2018).  Utilizing  the  Assets Acquired  from  Illegal  Conducts  A Study of Fiqh Maqâshid of Yûsuf al- Qaradlâwî. Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum
& Pranata Sosial , 13 , 231. https://doi.org/10.19105/al-
ihkam.v13i2.1670
Chadee,  D.  (2021).  Corruption,  Bribery  and Innovation  in  CEE:  Where  is  the Link? Journal  of  Business  Ethics , 174 (4),
747–762. https://doi.org/10.1007/s10551-021-
04925-x
Dina Firdamulia, 160104043. (2021). Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan  Yusuf  Al-  Qaradhawi [Masters, UIN Ar-Raniry]. http://repository.ar-raniry.ac.id
Efendi, Y. (2014). Rasywah dalam
Pandangan Rasulullah: Tinjauan Kesahihan  dan  Pemahaman  Hadis. Juris , 13 , 270187. https://doi.org/10.1234/juris.v13i2.11
40
Hakim,  A.  H.  (2008). Al-Sullam .  Maktabah al-Sa’diyah Putra.
Hanbal,  A.  ibn  M.  ibn.  (1995). Al-Musnad (tahqiq dan komentar Ahmad Syakir) (Vol. 6). Dar al-Hadits.
Harahap,  A.  J.  (2018).  Risywah  dalam Perspektif  Hadis. Diroyah :  Jurnal Studi  Ilmu  Hadis , 2 ,  Article  2. https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2 .2500
Has,  M.  H.  (2015).  Kajian  Filsafat  Hukum Islam  dalam  al-Quran. Al-’Adl , 8 , Article 2. https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.35 9 Hasbulah, M. H. (2015). Planning on wealth distribution  during  lifetime  in  Islam: Concept  and  its  importance. Global Journal  Al-Thaqafah , 5 (1),  119–131. https://doi.org/10.7187/GJAT832015. 05.01
Hilal,  S.  (2013).  Qawâ‘Id  Fiqhiyyah Furû‘Iyyah  Sebagai  Sumber  Hukum Islam. Al-’Adalah , 11 ,  Article  2. https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2 .252
Ibrahim,  A.  ibn.  (2006). Beda  Hadiah  dan Sogok  bagi  Pegawai  (Terjemah Khalid Abd Shomad) . Darul Falah.
Iqbal,  M.  (2019).  Maqasid  Syariah  sebagai Dasar  Paradigma  Ekonomi  Islam. Hikmah , 16 , Article 2. https://doi.org/Retrieved
from
https://e-jurnal.staisumatera- medan.ac.id/index.php/hikmah/article /view/46
Jatmiko,  W.  (2021).  Can  religious  values reinvigorate the links between development  and  falāh? Journal  of Islamic  Accounting  and  Business
Research , 13 (1), 32–53. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-
2020-0234
Jung,  H.  J.  (2023).  The  Impact  of  Bribery Relationships  on  Firm  Growth  in
Transition  Economies. Organization Science , 34 (1), 303–326. https://doi.org/10.1287/ORSC.2022.1 575
Khoiri,  A.  (2018).  Fikih  Sebagai  Produk
Filsafat Hukum Islam. VOICE Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan , 2 (1), Article 1. https://journal.uim.ac.id/index.php/ju stisia/article/view/445
Lahjiy,  A.  ibn  S.  (2013). Idhah  al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (1 ed.). Dar al-Dhiya’.
Majelis Ulama Indonesia. (2003). Himpunan Fatwa MUI . Depag RI.
Malik,  S.  A.  (2021).  Al-Ghazālī’s  Divine Command  Theory:  Biting  the  Bullet.
Journal  of  Religious  Ethics , 49 (3),  546– 576. https://doi.org/10.1111/jore.12365
Manzhur,  I.  (t.t.). Lisanul  ‘Arab .  Dar  al- Ma’arif.
Mardani,  D.  (2019). Hukum  Pidana  Islam . Prenada Media.
Melisa,  R.  (2019). Konsep  Risywah  di  Era Millenial  dalam  QS.  Al-Baqarah Ayat  188  (Di  Tinjau  Dari  Tafsir  Al- Maraghi) [Skripsi,  Universitas  Islam Negeri  Sumatera  Utara  Medan]. http://repository.uinsu.ac.id/6702/
Moelong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Mujamma’ al-Lughah al-’Arabiyyah. (2004).
Al-Mu’jam al-Wasith (4 ed.). Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah.
Muliamin. (2019). Hukum Melakukan Sogok Menyogok  untuk  Mempertahankan
Hak (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi  dan Mazhab Syafi’i) (Skripsi  di  UIN  Sulthan  Thaha Saifuddin Jambi dan tidak diterbitkan) .
Munadi,  R.  (2022).  Suap  Menyuap  dalam Hadis;  Sebuah  Kajian  Tahlili. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran  Islam , 24 ,  Article  1. https://doi.org/10.24252/jumdpi.v24i 1.27565
Muthalib,  A.  (2018).  Perubahan  Hukum Dengan  Sebab  Berubahnya  Masa,
Tempat  dan  Keadaan. Hikmah , 15 ,
Article  1.  https://doi.org/Retrieved from https://e-jurnal.staisumatera- medan.ac.id/index.php/hikmah/article /view/2
Najib,  L.  (2019). Al-Jawahir  al-’Adniyyah Syarh  al-Durrah  al-Qudaimiyyah Nazhm al-Qawa’id al-Fiqhiyyah . Dar al-Shalih.
Negara,  M.  A.  (1444,  Sya’ban). Majalah Fikih . 4 .
Rech,  W.  (2018).  ‘Everything  belongs  to god’:  Sayyid  Qutb’s  theory  of property and social justice. Legalism: Property  and  Ownership , Query date: 2023-07-13 08:39:13 , 149–174. https://doi.org/10.1093/oso/97801988 13415.003.0007
Sharma, C. (2020). Determinants of Bribe in
Informal  Sector:  Some  Empirical Evidence from India. Global Business  Review , 21 (2),  436–457. https://doi.org/10.1177/09721509177 49293
Shodikin,  A.  (2016).  Filsafat  Hukum  Islam dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad. Mahkamah :  Jurnal  Kajian
Hukum  Islam , 1 (2),  Article  2. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v 1i2.1332
Siathen,  D.  N.  (2019).  Pandangan  Alkitab Tentang  Suap  dan  Pungli. Pasca:
Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama  Kristen , 15 ,  Article  1. https://doi.org/10.46494/psc.v15i1.69
Sidik,  H.  (2019).  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN)  dalam  Perspektif Hadis. Tasamuh:  Jurnal  Studi  Islam , 11 , Article 2. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11 i2.169 Soekanto,  S.,  &  Sri  Mamudji.  (2004).
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, . RajaGrafindo Persada.
Sup,  D.  F.  A.  (2022). Pengantar  Perbankan Syari’ah  di  Indonesia:  Sejarah, Perkembangan,  Regulasi  dan  Fatwa . Unida Gontor Pres.
Suwartono. (2014). Dasar-Dasar
Metodologi  Penelitian .  CV.  Andi Offset.
Tarmizi, E. (2018). Harta Haram Muamalat Kontemporer (20  ed.).  PT.  Berkat Mulia Insani.
Trinchera,  T.  (2020).  Confiscation  And Asset  Recovery:  Better  Tools  To Fight Bribery And Corruption Crime.
Criminal  Law  Forum , 31 (1),  49–79. https://doi.org/10.1007/s10609-020- 09382-1
Usman, M. (1996). Kaidah-kaidah Ushuliyah  dan  Fiqhiyah:  Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam . PT. RajaGrafindo Persada.
Usman, S., &  Itang.  (2015). Filsafat Hukum Islam (2 ed.). Laksita Indonesia.
Yahaya,  M.  Z.  (2020).  An  analysis  of muslim  friendly  hotel  standards  in malaysia  according  to  the  maqasid syariah  perspective. International
Journal of Islamic Thought , 18 (Query date: 2023-07-13 09:44:48), 43–53.
https://doi.org/10.24035/IJIT.18.2020
.180
Zar,  S.  (2004). Filsafat  Islam:  Filosof  dan
Filsafatnya . RajaGrafindo Persada.