## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Kiki Endah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh Jln. RE. Martadinata No 150 Ciamis

## ABSTRAK
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dikatakan  bahwa pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai Lembaga pemerintahan  maupun  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adalah  sangat  penting  dan  strategis. Sebab  desa  merupakan  ujung  tombak  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sedangkan sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  desa  merupakan  basis  sistem  kemasyarakatan  bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang stabil dan dinamis serta menjadikan desa yang lebih demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsive).
Kata Kunci : Pemerintahan, Desa, UU No 6 Tahun 2014

## I. Latar Belakang
Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain telah  ada  sebelum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia terbentuk. Wujud dari keberadaan desa sendiri  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 (sebelum adanya perubahan) dimana  dalam  teritori  Negara  Indonesia  terdapat kurang  lebih  250 zelfbesturende  landschappe (desa  otonom)  dan Volksgemeenschappen (desa adat)  seperti  desa  di  Jawa  dan  Bali,  Nagari  di Minangkabau,  dusun  dan  marga  di  Palembang dan  lain  sebagainya.  Hal  ini  bisa  dikatakan bahwa  desa  mempunyai  keistimewaan  dan  ciri khas  dalam  susunan  asli  dari  bentuk  desa  itu sendiri.
Dengan  berjalan  waktu  dimana  desa menjadi lebih berkembang dan beragam sehingga perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  diberikan kekuatan  untuk  dapat  berdaya  guna  sehingga menjadi  desa  yang  mandiri,  kuat  serta  dapat menjalankan roda demokrasi dengan baik. Dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang pemerintahan  daerah  terlihat  bahwa  kewenangan diberikan  lebih luas  kepada pemerintahan  daerah hal  ini  dimaksudkan  agar  dapat  memberikan pelayanan  dan  membangkitkan  partisipasi  dari anggota  masyarakat  dalam  pembangunan  segala bidang.  Begitu  juga  dengan  desa  merupakan bagian yang berada didalam pemerintahan daerah
kabupaten  dan  atau  kota  yang  mempunyai kedekatan yang erat dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal 18  ayat  1  disebutkan  negara  Kesatuan  Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota,  yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur dengan  Undang-Undang.  Hal  ini  bisa  diambil sebuah simpulan dimana desa sebagai bagian dari pemerintahan  daerah.  Desa  dengan  berpegang pada keragaman mempunyai wewenang mengatur serta mengurus segala urusan kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan pelayanan dalam pembangunan.
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus berbasis  kepada  peran  serta  masyarakat  dan secara  historis  desa  sebagai  pemerintahan  yang tumbuh  berdasarkan  kepentingan  masyarakat hidup  bersama-sama  pada  kenyataannya  belum berjalan  sesuai  dengan  harapan.  Masih  ada penyelenggaraan  pemerintahan yang  belum mewadahi kepentingan dan kebutuhan masyarakat  desa.  Masih  kurang  pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, partisipasi  masyarakat  desa  yang  masih  kurang dalam  proses  pembangunan  serta  kebebasan, demokratis  dan  keterbukaan  berpendapat  serta
akuntabilitas  yang belum sepenuhnya  dijalankan. Melihat  hal  tersebut  maka  sangat  penting  untuk mengetahui
bagaimana
penyelenggaraan pemerintahan  desa  menurut  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
II. Landasan Teori
a. Perkembangan  desa  dari  aspek  Peraturan Perundang-Undangan
Undang- Undang  nomor  25  Tahun  2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah menetapkan rencana pembangunan jangka  panjang  nasional  yang  merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara  Indonesia.  Desa  memiliki  hak  asal-usul dan  hak  tradisional  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  berperan mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  Republik Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan agar  menjadi  kuat  dan  mandiri,  dan  demokratis. Desa  dalam  penjabaran  lebih  lanjut  dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat  7  dan  Pasal  18B  ayat  2  Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :
1. Memberikan  pengakuan  dan  penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia 2. Memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian hukum atas desa dalam sistem
ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia
3. Melestarikan  dan  memajukan  adat,  tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat  desa  untuk  mengembangkan potensi  dan  aset  desa  guna  kesejahteraan bersama
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka  dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  bagi warga  masyarakat  desa  guna  mewujudkan kesejahtreraan umum
7. Meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya masyarakat desa guna mewujudkan
masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan  perekonomian  masyarakat  desa serta  mengatasi  kesenjangan  pembangunan nasional
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan
Berdasarkan  aspek  yuridis  formal  maka perkembangan  desa  di  Indonesia  dapat  ditelusuri melalui implementasi bebagai produk perundang- undangan yang mengatur tentang desa, mulai dari pemerintahan kolonial Belanda sebelum kemerdekaan  hingga  produk  hukum  pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Tabel 1 Perkembangan desa di Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia No Dimensi Waktu Produk Hukum Substansi 1 1906-1942 (kolonial Belanda) Inlandse Gemeente Ordonantee (IGO) Stbl. 83 Tahun 1906 Desa di Jawa dan Madura 2. 1938-1942 (kolonial Belanda) Inlandse Gemeente Ordonantee Buitengeweesten (IGOB) Stbl. 83 Tahun 1906 Desa di luar Jawa dan Madura 3. 1942-1945 (Militer Jepang) UU No 1 Tahun 1942 Osamu Seirei IGO dan IGOB masih berlaku 4. 1948-1965 (Pemerintahan RI) UU No 22 Tahun 1948 Kemungkinan desa sebagai Daerah TK III 5. Pemerintahan RI UU No 1 Tahun 1957 - 6. 1965-1979 (Pemerintahan RI) UU No 19 Tahun 1965 Desa Praja 7 1979-1999 (Pemerintahan RI) UU No 5 Tahun 1979 Desa (sebutan seragam) 8 1999-2004 (Pemerintahan RI) UU No 22 Tahun 1999 UU No 32 Tahun 2004 Desa/disebut dengan nama Lain 9. 2014- sekarang (Pemerintahan RI) UU No 6 Tahun 2014 Desa
Sumber (Prof Sadu Wasistiono, dkk, 2007)
Selanjutnya dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa
berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  hingga menjadi  kuat,  maju  dan  mandiri  dan  demokratis sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat dalam  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju masyarakat adil dan makmur.

## b. Pemerintahan Desa
Pemerintahan  desa  memiliki  peranan  yang penting  dalam  pengelolan  proses  sosial  dalam masyarakat.  Tugas  utama  yang  harus  diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Dwipayana  dkk  (2003:22)  bahwa  pemerintahan desa  yang  demokratis  (partisipatif,  akuntabel, transparansi  dan  responsif)  bisa  semakin  kokoh dan  mampu  bekerja  secara  efektif  bila  ditopang oleh kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen di desa.
Pemerintahan diartikan sebagai
sekumpulan  orang  yang  mengelola  kewenangan, melaksanakan  kepemimpinan  dan  koordinasi pemerintahan  serta  pembangunan  masyarakat dari  lembaga-lembaga  tempat  mereka  bekerja. Desa  merupakan unit paling  bawah  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan  yang  paling  berdekatan  dengan masyarakat.  Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005  Pasal  1  angka  6 disebutkan
pemerintahan desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal  usul  dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan  menurut Ndraha (1991:91) dikatakan  bahwa  pemerintahan  desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa  masyarakat  dengan  memperhatikan  asal usul  desa  dan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat setempat.
Pada dasarnya pemerintahan adalah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.
Artinya  pemerintah  diadakan  untuk  melayani masyarakat,  serta  menciptakan  kondisi  yang memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat  untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan Bersama.
c. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Desa
Desa  tumbuh  dari  komunitas  yang menyelenggarakan urusan sendiri, Self governing community, kemudian  diakui  oleh  pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Terkait dengan kedudukan  desa,  dimana  sampai  dengan  masa reformasi terdapat tiga perspektif dalam menempatkan  kedudukan  desa  yaitu  :  1)  desa adat  atau  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat;  2) desa otonom; 3) desa administratif.
Desa  tidak  lagi  merupakan  bagian  dari kepanjangan  tangan  pemerintahan  kabupaten. Desa  merupakan  satuan  pemerintahan  yang diberikan  hak  otonomi  adat  sehingga  merupakan badan  hukum.  Sedangkan  kecamatan  ataupun kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang merupakan kepanjangan tangan  pemerintah  kabupaten/kota.  Status  desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota.  Desa  berbeda  dengan  kelurahan yang  statusnya  dibawah  camat.  Kelurahan hanyalah  wilayah  kerja  lurah  di  bawah  camat yang  tidak  mempunyai  hak  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat. Sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  adalah  desa  dan  desa  adat atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejak  berlakunya  otonomi  daerah,  desa memiliki  kewenangan sendiri  untuk menjalankan pemerintahannya.  Kewenangan  menurut  Ndraha (2003:85)  adalah  kekuasan  yang  sah  atau the power  or  right  delegated  or  given,  the  power  to judge,  act  or  commend dalam  kaitan  ini  esensi
kewenangan  itu  juga  mengandung  kepatuhan politik  (alokasi)  dan  keputusan  administrative pelaksanaan yang mencakup mengatur, mengurus dan tanggung jawab. Kewenangan Desa  meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat istiadat Desa.
Kepala desa
langsung dibawah pembinaan  bupati/walikota. Camat  tidak  punya kewenangan  melakukan  pengawasan  Laporan Kepala  Desa,  tugas  pengawasan  dan  pembinaan merupakan tanggungjawab bupati/walikota. Sedangkan  pemerintah  desa  menurut  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau  yang disebut dengan  nama lain dibantu oleh perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  desa.  Sedangkan  menurut  Saparin (2009:19)  mengatakan  bahwa  pemerintah  desa diselenggarakan  dibawah  pimpinan  seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa)  mewakili  masyarakat  desa  guna  hubungan ke  luar  ataupun  kedalam  masyarakat  yang bersangkutan.
Adapun  fungsi  pemerintah  desa  secara operasional  dapat  dibedakan  dalam  fungsi pokok menurut Rivai (2004: 53) :
1. Intruktif. Dimana fungsi ini bersifat komunikatif  satu  arah.  Pemerintah  sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan  apa,  bagaimana,  bilamana,  dan dimana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Konsultatif.  Dimana  sebagai  komunikasi  dua arah.  Hal  tersebut  digunakan  sebagai  usaha untuk menetapkan keputusan
yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin  memerlukan  konsultatif  dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya
3. Partisipasi. Pemerintah desa berusaha
mengaktifkan masyarakat, baik dalam keikutsertaannya dalam mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. 4. Delegasi.  Fungsi  ini  dilaksanakan  dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat  dan  menetapkan  baik  melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah.
5. Pengendalian. Fungsi pengendalian mempunyai  asumsi  bahwa  kepemimpinan yang efektif adalah harus mampu mengantarkan  aktivitas  anggotanya  secara terarah  dan  dalam.  Fungsi  pengendalian pemimpin dapat diwujudkan melalui kegiatan
bimbingan,  pengarahan,  koordinasi  dan pengawasan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  jelas  dikatakan  bahwa  tugas  dari  kepala desa  adalah  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,
Kepala  Desa  berwenang  :  a)  memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b)
mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat Desa;  c)  memegang  kekuasaan  pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Desa;  d)  menetapkan Peraturan  Desa;  e)  menetapkan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa;  f)  membina kehidupan  masyarakat  Desa;  g)  membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h) membina  dan  meningkatkan  perekonomian  Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian  skala  produktif  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  masyarakat  Desa;  i) mengembangkan  sumber  pendapatan  Desa;  j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat  Desa;  l)  memanfaatkan  teknologi tepat  guna;  m)  mengoordinasikan  Pembangunan Desa  secara  partisipatif;  n)  mewakili  Desa  di dalam  dan  di  luar  pengadilan  atau  menunjuk kuasa  hukum  untuk  mewakilinya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  dan  o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan  dengan  pemerintahan  desa  adat terdapat  ketentuan  khusus.  Dimana  pengaturan dan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adat dilaksanakan  sesuai  dengan  hak  asal  usul  dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adat  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
III. Pembahasan
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Dalam  upaya  membangun  kepercayaan dan  kerjasama  maka  dipandang  penting  untuk menyandarkan
proses penyelenggaraan
pemerintahan  desa  pada  prinsip-prinsip good governance .  UNDP  (dikutip  Samsyuddin,2007) menyebutkan  ada  9  prinsip  atau  karakteristik good  governance yaitu  : 1)  participation;2)  rule of  low;3)  Transparancy;4)  responsiveness;5) consensus  otientation;6)  equity;7)  effectiveness and  efficiency;8)  accountability;9)  strategic
vision. Dari 9 prinsip tersebut, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa yaitu : 1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan  pemerintahan  seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat.  Pemerintah  desa  seharusnya memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  dapat  bersuara,  akses,  control  dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan 2. Transparansi,  artinya  proses  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan  atau  terbuka  sehingga  dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa
3. Akuntabilitas/amanah,  artinya  setiap  langkah dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan bisa  dipertanggungjawabkan  kepada  publik baik secara hukum maupun moral.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa  seorang  kepala  desa  harus  menjalankan kewenangan,  hak  dan  kewajiban  serta  larangan dengan berlandaskan pada asas-asas yaitu :
1. Kepastian  hukum, yaitu  asas  dalam  negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan  perundang-undangan,  kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Tertib  penyelenggaraan  pemerintahan, yaitu asas  yang  menjadi  landasan  keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian  penyelenggara  pemerintahan desa
3. Tertib  kepentingan  umum, yaitu  asas  yang mendahulukan  kesejahteraan  umum  dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
4. Keterbukaan, yaitu  asas  yang  membuka  diri terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan  ketentuan  peraturan  peraturan perundang-undangan 5. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa 6. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan  keahlian  yang  berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan
7. Akuntabilitas, yaitu  asas  yang  menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat  desa  sesuai  peraturan  perundang- undangan
8. Efektivitas  dan  efisiensi, Efektif  berarti  setiap kegiatan  yang  dilaksanakan  harus  berhasil mencapai  tujuan  yang  diinginkan  masyarakat desa.  Efisien  berarti  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan  harus  tepat  sesuai  dengan rencana dan tujuan
9. Kearifan local, mengandung arti bahwa dalam penetapan  kebijakan  harus  memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa
10. Keberagaman, berarti penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu 11. Partisipatif, berarti penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan
kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa Apabila  kita  pahami  bahwa  ada  konstruksi hukum  dalam  pemerintahan  desa,  hal  ini  dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  pasal  1  menyatakan,  Pemerintahan  Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang menjalankan pemerintahan desa adalah pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala desa merupakan kepala pemerintahan  di  tingkat  Desa.  Kepala  Desa berdasarkan  Pasal  26  ayat  1  Undang-undang nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  bertugas menyelenggarakan :
1. Pemerintahan Desa
2. melaksanakan Pembangunan Desa
3. pembinaan kemasyarakatan Desa
4. pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala  Desa  memiliki  wewenang  sesuai dengan  tugas-tugasnya.  Dimana  kepala  Desa berwenang dalam :
a. memimpin  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa;
b. mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat Desa;
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina  dan  meningkatkan  perekonomian desa serta mengintergrasikannya agar mencapai skala produktif untuk kemakmuran desa
i. mengembangkan sumber pendapatan desa
j. mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
k. mengembangkan  kehidupan  sosial  budaya masyarakat desa
l. memanfaatkan teknolohi tepat guna
m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
n. mewakili  desa  di  dalam  dan  di  luar pengadilan  atau  menunjuk  kuasa  hukum untuk  mewakili  sesuai  dengan  perundang- undangan
o. melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan Kemudian  kepala  desa  selain  memiliki kewenangan juga dalam menjalankan pemerintahan desa mempunyai kewajiban yaitu :
1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  dan  Bhinneka  Tunggal
Ika;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. memelihara  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat Desa;
4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan  kehidupan  demokrasi  dan berkeadilan gender;
6. melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan
Desa yang akuntabel, transparan, profesional,  efektif  dan  efisien,  bersih,  serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. menjalin  kerja  sama  dan  koordinasi  dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. menyelenggarakan
administrasi
Pemerintahan Desa yang baik;
9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan Desa;
11. menyelesaikan  perselisihan  masyarakat  di Desa;
12. mengembangkan  perekonomian  masyarakat Desa;
13. membina  dan  melestarikan  nilai  sosial budaya masyarakat Desa;
14. memberdayakan  masyarakat  dan  lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam dan  melestarikan  lingkungan  hidup;  dan
memberikan  informasi  kepada  masyarakat Desa.
Dalam UU no 6 Tahun 2014 Pasal 29 dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  kepala  desa dilarang dalam hal :
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan  wewenang,  tugas,  hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan  tindakan  diskriminatif  terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan  tindakan  meresahkan  sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme, menerima  uang,  barang,  dan/atau  jasa  dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota  dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap  jabatan  sebagai  ketua  dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, dan  jabatan  lain  yang  ditentukan  dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut  serta  dan/atau  terlibat  dalam  kampanye pemilihan  umum  dan/atau  pemilihan  kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan  tugas  selama  30  (tiga  puluh) hari  kerja  berturut-turut  tanpa  alasan  yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. supaya  penyelenggaran  Pemerintahan  desa dapat berjalan demokratis maka Badan musyawarah  desa  hadir  bersama-sama  dalam melakukan  pengawasan  di  desa.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  diberikan  batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni  pada  Pasal  1  angka  5  yang  menayatkan, bahwa  Musyawarah  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  musyawarah  antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan  unsur  masyarakat  yang  diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati  hal  yang  bersifat  strategis.  Badan Permusyawaran  Desa  berdasarkan  UU  No  6
Tahun  2014  pada  Pasal  55  Badan  mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan demikian  pada  hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersinergis  adalah  untuk  menjadikan  desa  lebih sejahtera,  madiri,  demokratis  dan  adil.  Sehingga kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  desa, Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  unsur-unsur masyarakat perlu dikedepankan
untuk
pembangunan desa yang lebih baik pula.
IV. Kesimpulan
Pemerintahan desa sebagai unit dari Lembaga  pemerintah  yang  paling  berdekatan dengan  masyarakat,  posisi  dan  kedudukannya. Dalam  Undang-Undang  Dasar  Pasal  18  ayat  1 dikatakan  bahwa  Negara  kesatuan  Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  daerah  kabupaten dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten  dan kota  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang diatur  dengan  undang-undang.  Dari  pengertian Undang-Undang  tersebut  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bahwa  desa  merupakan  bagian  dari pemerintahan daerah.
Pemerintahan  desa  memiliki  peranan  yang signifikan  dalam  mengelola  proses  sosial  di masyarakat,  tugas  utama  yang  harus  diemban adalah bagaimana menciptakan kehidupan
demokratis,  dan  memberikan  pelayanan  yang sebaik-baiknya  kepada  warga  masyarakat  desa. Sehingga  dapat  membawa  warga  masyarakatnya pada  kehidupan  yang  sejahtera,  tentram,  damai, aman  dan  berkeadilan.  Guna  mewujudkan  tugas tersebut  maka  pemerintahan  desa  dituntut  untuk melakukan  perubahan  yang  serius  baik  dari  segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan  yang berkualitas dan bermakna  sehingga  kinerja  pemerintahan  desa benar-benar  semakin  mengarah  kepada good governance.
Referensi Dwipayana, dkk.2003 Membangun Good Governance di desa . Jogjakarta.IRE Press.
Rivai,  Veithzal.  2004. Kepemimpinan  dan Perilaku  Organisasi .  Jakarta.  Raja  Grafindo Persada. Saparin.2009. Tata Pemerintahan dan Administrasi  Pemerintahan  Desa .  Jakarta  Ghalia Indonesia.
Taliziduhu  Ndraha,.  1991. Dimensi-Dimensi
Pemerintahan Desa . Jakarta.Bumi Aksara. Wasistiono,dkk.2007. Prospek  Pengembangan Desa . Bandung. Fokus media
Perundang-Undangan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa