INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7573-7580 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dari Bilateral hingga Multilateral: Evolusi dan Implikasi Perjanjian Internasional dalam Tatanan Dunia Modern
Raudha Balqis 1 ✉ , Lulu Indah Elyana 2, Lola Anggraini 3 , Dini Ihsani 4 , Fitria Rahmadani 5
Universitas Asahan
Email: raudhabalqis944@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji perjanjian internasional, jenis-jenisnya, prinsip-prinsip dasarnya, dan proses pembuatannya  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  perjanjian  internasional  terbagi  menjadi  bilateral  dan  multilateral,  didasari  oleh  lima  asas penting: free consent, itikad baik , pacta sunt servanda, pacta tertiis nec nocent nec prosunt, dan non retro  aktif.  Proses  pembuatan  perjanjian  internasional  melibatkan  tiga  tahap  utama:  perundingan untuk  mencapai  kesepakatan,  penandatanganan  sebagai  komitmen  terhadap  teks  perjanjian,  dan pengesahan sebagai persetujuan formal dari kepala negara. Kesimpulannya, perjanjian internasional berperan  krusial  dalam  hubungan  antar  negara,  dengan  proses  pembuatan  yang  menjamin keabsahan  dan  efektivitasnya  dalam  konteks  hukum  internasional.  Penelitian  ini  memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika dan mekanisme perjanjian internasional, mendukung hubungan antar negara yang stabil dan saling menguntungkan.
Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Hukum Internasional, Diplomasi

## Abstract
This study investigates international treaties, their types, fundamental principles, and the process of their  creation  using  normative  legal  research  methodology.  The  findings  reveal  that  international treaties are categorized into bilateral and multilateral types, guided by five key principles: free consent, good  faith,  pacta  sunt  servanda,  pacta  tertiis  nec  nocent  nec  prosunt,  and  non-retroactivity.  The process of treaty-making involves three primary stages: negotiation to reach agreement, signing as a commitment to the treaty text, and ratification as formal approval typically by the head of state. In conclusion, international treaties play a critical role in interstate relations, supported by a structured creation process that ensures their legitimacy and efficacy under international law. This research offers a comprehensive insight into the dynamics and mechanisms of international agreements, fostering stable and mutually beneficial state relations.
Keyword: International Treaties, International Law, Diplomacy

## PENDAHULUAN
Kesepakatan  damai  merupakan  bagian  dari  peraturan  global  yang  dirasakan  oleh wilayah lokal di seluruh dunia (pasal 2 ayat 1 huruf a Winning Show 1969). Kesepakatan damai digunakan sebagai sumber global yang tercantum dalam pasal 38 bagian 1 sanksi global. Kesepakatan damai harus dituangkan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai bukti nyata adanya suatu kesepahaman dan dicapai melalui kesepakatan antara negara- negara yang bersangkutan. Secara umum, bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan di seluruh dunia untuk menulis dan mengesahkan perjanjian damai ini.
Kesepakatan damai diatur oleh peraturan global yang ketat. Hal ini penting karena perjanjian internasional yang sah mengikat beberapa negara dan menekankan kebebasan serta komitmen yang harus dipegang pada pertemuan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian damai harus mengikuti peraturan global agar setiap negara yang terlibat dapat memastikan kesepahaman yang  jelas  dan transparan. Selain itu, setiap negara yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.
Selain perjanjian internasional, objek perjanjian internasional biasanya mengacu pada nama  perjanjian  yang  akan  dilaksanakan  dalam  perjanjian  internasional  tersebut.  Objek perjanjian internasional juga mencakup detail tentang objek yang akan disepakati, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip-prinsip ini sangat penting karena menjadi dasar dalam merumuskan setiap butir kesepakatan dalam perjanjian tersebut, memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan.
Prinsip merupakan landasan yang mendasari suatu perjanjian internasional. Salah satu prinsip yang paling krusial adalah aturan pacta sunt servanda. Pedoman ini menyatakan
bahwa setiap komitmen bersifat membatasi menurut hukum bagi individu atau negara yang membuatnya. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional harus menghormati dan mematuhi setiap ketentuan yang telah disepakati bersama.
Sebagai bagian dari asas pacta sunt servanda, yang juga dikenal dengan asas itikad baik, para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan apa yang telah disepakati atau  dijanjikan.  Ini  menekankan  pentingnya  kesungguhan  dan  kejujuran  dalam  setiap perjanjian  internasional.  Kepatuhan  terhadap  asas  ini  tidak  hanya  memastikan kelangsungan hubungan baik antarnegara, tetapi juga menjamin stabilitas dan keamanan global melalui komitmen yang terikat secara hukum.
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini  akan  mengidentifikasi  berbagai  macam  perjanjian  internasional  yang  ada.  Kedua, penelitian  ini  akan  menganalisis  prinsip-prinsip  yang  mendasari  perjanjian  internasional, mengungkapkan landasan hukum dan etika yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketiga, penelitian ini akan menjelaskan proses terjadinya perjanjian  internasional,  dari  tahap  negosiasi  awal  hingga  penandatanganan  dan implementasi  perjanjian  tersebut  oleh  negara-negara  yang  terlibat.  Melalui  kajian  ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika dan mekanisme perjanjian internasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian hukum  normatif  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  yang  paling  umum  dilakukan  oleh mahasiswa hukum. Hal ini karena penelitian ini dapat dilakukan di dalam ruang kerja tanpa perlu  mengumpulkan  data  dari  masyarakat.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sekumpulan aturan yang berasal dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkemuka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Perjanjian Internasional
a. Perjanjian Bilateral
Perjanjian bilateral adalah kesepakatan yang saling menguntungkan antara dua pihak untuk mengatur hubungan mereka. Perjanjian  ini biasanya melibatkan dua  negara atau entitas yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Contoh perjanjian bilateral meliputi:
- Kesepakatan  ekonomi  NAFTA  (North  American  Free  Trade  Agreement):  Meskipun dikenal  sebagai  aliansi  internasional  Amerika  Utara,  NAFTA  sebenarnya  adalah perjanjian  antara  tiga  negara — Amerika  Serikat,  Kanada,  dan  Meksiko — untuk menyederhanakan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian ini bertujuan untuk  menghapus  hambatan  perdagangan,  seperti  tarif,  dan  mempromosikan perdagangan bebas di antara ketiga negara tersebut.
- Perjanjian pariwisata antara Spanyol dan Italia: Spanyol dan Italia telah menyepakati untuk lebih banyak bekerja sama dalam industri pariwisata. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke  kedua negara, berbagi pengetahuan  dan  praktik  terbaik  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata,  serta memperkuat promosi pariwisata kedua negara di pasar internasional.
b. Perjanjian Multilateral
Perjanjian multilateral mengacu  pada  kesepahaman yang mencakup banyak pihak. Perjanjian ini melibatkan lebih dari dua negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemahaman multilateral dapat dibedakan menjadi dua jenis: pengaturan teritorial tertentu dan pengaturan luas. Contoh perjanjian multilateral meliputi:
- ASEAN Free Trade Area (AFTA): Perjanjian perdagangan bebas antar anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan  Asia Tenggara. AFTA bertujuan untuk mengurangi atau menghapus  tarif  impor  di  antara  negara-negara  anggota  ASEAN,  sehingga memfasilitasi perdagangan  bebas  dan meningkatkan daya  saing ekonomi kawasan tersebut.
- Southeast Asia Treaty Organization (SEATO): Aliansi keamanan di Asia Tenggara yang didirikan  untuk  memerangi  komunisme  selama  Perang  Dingin.  SEATO  terdiri  dari beberapa negara yang berkomitmen untuk saling membantu dalam hal pertahanan dan  keamanan  jika  terjadi  ancaman  komunis  di  kawasan  tersebut.  Perjanjian  ini mencerminkan upaya bersama untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara.
Dengan  memahami  jenis-jenis  perjanjian  internasional  ini,  kita  dapat  melihat bagaimana negara-negara berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di  berbagai  bidang,  baik  secara  bilateral  maupun  multilateral.  Perjanjian-perjanjian  ini memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  hubungan  internasional  dan  menjaga stabilitas serta kemakmuran global.
Asas-Asas yang Mendasari Terjadinya Perjanjian Internasional
a. Asas Free Consent
Asas  ini  menekankan  pentingnya  kesepakatan  perjanjian  internasional  yang didasarkan  pada  persetujuan  bebas  dari  semua  pihak  yang  terlibat.  Ketika  para  pihak berdiskusi dan menyepakati teks perjanjian, asas ini berlaku untuk memastikan bahwa setiap pihak secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan keinginannya. Misalnya, tekanan atau ancaman dari pihak lain yang mengarah pada kesepakatan tidak dapat dianggap sah karena melanggar prinsip kebebasan ini.

## b. Asas Itikad Baik (Good Faith)
Asas ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional untuk bertindak dengan itikad baik sejak awal proses perundingan hingga pelaksanaan perjanjian. Itikad baik menjamin bahwa semua langkah yang diambil dalam negosiasi, pembuatan, dan pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan jujur, adil, dan tanpa maksud untuk mengecoh atau merugikan pihak lain. Prinsip ini mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan antara semua pihak.

## c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan butir-butir yang telah disepakati dengan sungguh-sungguh. Kehormatan terhadap perjanjian adalah aspek penting dalam hukum internasional yang menunjukkan komitmen para pihak untuk memenuhi kewajiban mereka secara penuh dan tepat waktu. Asas ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap syarat-syarat  perjanjian merupakan fondasi dari kestabilan hubungan internasional yang saling menghormati.

## d. Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt
Asas  ini  menegaskan  bahwa  perjanjian  internasional  tidak  boleh  merugikan  atau memberikan keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tanpa  persetujuan  mereka.  Hal  ini  menekankan  prinsip  keadilan  bahwa  perjanjian  harus mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  pihak  lain  di  luar  para  pihak  yang  langsung terlibat dalam negosiasi dan penandatanganan perjanjian.

## e. Asas Non Retro Aktif
Asas ini menyatakan bahwa suatu aturan hukum tidak boleh diterapkan secara surut atau berlaku mundur. Dalam konteks perjanjian internasional, ini berarti bahwa ketentuan- ketentuan  baru  yang  diberlakukan  setelah  perjanjian  disepakati  tidak  dapat  diterapkan
untuk  mengubah  hak  dan  kewajiban  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Asas  ini  melindungi stabilitas hukum dan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional.
Dengan  mematuhi  dan  menghormati  asas-asas  ini,  perjanjian  internasional  dapat menciptakan dasar yang kuat untuk kerjasama antarbangsa yang adil, terbuka, dan saling menguntungkan,  serta  memperkuat  fondasi  hukum  yang  mendukung  hubungan internasional yang harmonis dan stabil.
Tahapan-Tahapan Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional
a. Perundingan (Negotiation)
Langkah  pertama  dalam  proses  pembuatan  perjanjian  internasional  adalah perundingan  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Perundingan  ini  dilakukan  oleh perwakilan  negara  yang  ditunjuk  atau  delegasi  yang  memiliki  mandat  penuh  dari pemerintah mereka. Proses perundingan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai teks perjanjian yang akan ditandatangani.
Perundingan  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  format,  tergantung  pada  jenis perjanjian yang dibuat. Perjanjian bilateral umumnya melibatkan diskusi langsung antara pihak-pihak  yang  terlibat,  sedangkan  perjanjian  multilateral  sering  kali  melibatkan pertemuan-pertemuan formal di forum internasional atau regional.
Menurut Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, penerimaan terhadap teks yang dihasilkan dalam perundingan perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.

## b. Penandatanganan (Signature)
Tahapan  selanjutnya  dalam  pembuatan  perjanjian  internasional  adalah penandatanganan.  Penandatanganan  ini  menandai  komitmen  para  pihak  terhadap  teks perjanjian yang telah disepakati dalam tahap perundingan. Menurut Pasal 12 Konvensi Wina tahun 1969, penandatanganan perjanjian internasional merupakan bukti dari niat baik para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.
Dalam konteks  perjanjian  internasional dua tahap,  penandatanganan menunjukkan kesediaan  para  pihak  untuk  terikat  pada  perjanjian,  meskipun  implementasi  perjanjian mungkin  memerlukan  langkah-langkah  tambahan.  Sedangkan  untuk  perjanjian internasional tiga tahap, penandatanganan juga bisa menjadi salah satu bentuk persetujuan awal agar perjanjian dapat segera berlaku, meskipun proses ratifikasi oleh pemerintahan domestik masih perlu dilakukan.
c. Pengesahan (Ratifikasi)
Pengesahan  atau  ratifikasi  adalah  langkah  selanjutnya  setelah  penandatanganan perjanjian  internasional.  Ratifikasi  mengacu  pada  proses  di  mana  kepala  negara  atau pemerintahan  memberikan  persetujuan  formal  terhadap  perjanjian  yang  telah ditandatangani. Proses ini menegaskan bahwa negara bersedia dan siap untuk mematuhi dan  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  perjanjian  internasional  tersebut  di  tingkat domestik.
Teori  hukum  internasional  menyatakan  bahwa  ratifikasi  adalah  bentuk  persetujuan negara  untuk  terikat  oleh  perjanjian  internasional,  meskipun  dalam  beberapa  kasus, ratifikasi  dapat  dikenakan  pada  beberapa  persyaratan  atau  syarat  tertentu  sebelum perjanjian dapat dianggap sah dan berlaku.
Setelah  proses  pengesahan  selesai,  perjanjian  internasional  biasanya  disimpan  di kementerian luar negeri atau lembaga yang berwenang lainnya di masing-masing negara pihak sebagai bukti kesepakatan yang telah dicapai dan untuk kepentingan dokumentasi.
Dengan  demikian, tahapan-tahapan  ini mengilustrasikan proses formal yang harus diikuti  dalam  pembuatan  perjanjian  internasional,  dimulai  dari  perundingan  hingga penandatanganan  dan  pengesahan,  untuk  memastikan  bahwa  perjanjian  tersebut  sah secara hukum dan dapat diterapkan dengan tepat di tingkat domestik dan internasional.

## SIMPULAN
Perjanjian  internasional,  baik  bilateral  maupun  multilateral,  adalah  kunci  dalam hubungan  antar  negara.  Pembuatannya  didasari  oleh  asas-asas  penting  seperti  free consent, itikad baik, pacta sunt servanda, pacta tertiis nec nocent nec prosunt, dan non retro  aktif.  Proses  pembuatan  melibatkan  tiga  tahap  utama:  perundingan, penandatanganan,  dan  pengesahan.  Perundingan  mencakup  diskusi  untuk  mencapai kesepakatan,  penandatanganan  menunjukkan  komitmen  terhadap  teks  perjanjian,  dan pengesahan merupakan persetujuan formal dari kepala negara. Keseluruhan proses ini menjamin  keabsahan  dan  efektivitas  perjanjian  dalam  konteks  hukum  internasional, mendukung hubungan antar negara yang stabil dan saling menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Internasional Affair, 96(1), 111 – 129. Doi: https://doi.org/10.1093/ia/iiz223
Nasution, E. R. (2024). Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum. Eureka Media Aksara
Pongoh,  J.  E.  S.  (2022).  Prosedur  Hukum  Perjanjian  Internasional  Pada  Kegiatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan Indonesia, Lex Administratum, 10(1), 168 – 177.
Retrieved
from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38311
Siregar, E. S. et  al. (2023). Dampak Negatif Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada  Masa  Pandemi, Ex-Officio  Law  Review  2(1),  91 – 97.  Retrieved  from https://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw/article/view/3065
----------,. (2023), Penyuluhan Akibat Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal di SMKN  2  Kisaran, Jurnal  Anadara  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  5(1),  28 – 34. Retrieved from https://jurnal.una.ac.id/index.php/anadara/article/view/3321
Sukmana, S. et al. (2024), ASEAN Sebagai Subjek Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum  Organisasi  Internasional, Pakuan  Law  Review,  10(1),  1 – 10.  Doi: https://doi.org/10.33751/palar.v10i1.9571