## PERAN ORGANISASI PETANI DALAM PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA PETANI DI INDONESIA

## The Role of Farmers Organization to Improve Family Farmers Economic Welfare in Indonesia
Bayu Budiandrian 1)* , Fatima Azzahra 2) , Arief Setyadi 3)
1) Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor
2) Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa, Karawang
3) Konsultan Penggiat Desa
* E-mail: bayubudiandrian@gmail.com
Diterima: 1 Maret 2022 | Direvisi: 14 Maret 2022 | Disetujui: 29 Maret 2022

## ABSTRACT
Agricultural development in Indonesia is a formidable task that cannot be interpreted as a mere government responsibility. Penta-helix collaboration was required prerequisite to improve the quality  and  quantity  of  agricultural  development  in  order  to  achieve  common  goals.  In Indonesia,  farmers'  organizations  have  been  taking  a  place  in  many  historical  moments, especially in various agrarian movements from time by time. Thus, this study aims to examine the strategies and efforts made by farmer organizations to improve the welfare of family farmers. This study uses a qualitative approach by examining the participation of farmer organizations through programs and services provided to members, and the extent to which these programs and services are correlated with national agricultural development policies. This research was descriptive research that focuses on the programs and services of 5 (five) farmer organizations that are members of the Asia Pacific Farmers’ P rogram (APFP) which are Indonesian Farmers Alliance  (API),  the  Indonesian  Farmers  Union  (SPI),  the  Farmers  Community  Network (JAMTANI), the Farmers Community Forum (WAMTI), and the Indonesian Fishermen's Union (SNI).  Data  collection  was  carried  by  snowball  and  in-depth  interviews  with  organizational members  as respondents.  The results of  this study indicate that it is  necessary to  strengthen programs and services that are directed not only to increased agricultural productivity but also to  reduce  the  burden  on  family  farmers'  expenditures  in  order  to  earn  more  sustainable livelihood.
Keywords: agriculture development policy, farmers organization, family farmers

## ABSTRAK
Pembangunan pertanian di Indonesia merupakan tugas berat yang tidak bisa dimaknai sebagai tanggungjawab pemerintah semata. Kolaborasi yang bersifat penta-helix untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan pertanian di  Indonesia merupakan prasyarat  yang  wajib dipenuhi  demi  tercapainya  cita-cita  bersama.  Di  Indonesia,  organisasi  tani  telah  mengambil tempat dalam banyak momentum sejarah, khususnya dalam berbagai gerakan agraria dari masa ke masa. Sajogyo (1965) menyebutkan bahwa organisasi tani merupakan salah satu elemen yang berjasa  dalam  mempelopori  riset  awal  sosiologi  pedesaan  dan  gerakan  tani  pada  masa  awal kemerdekaan.  Meski  demikian,  sampai  saat  ini  nasib  sebagian  besar  petani  masih  belum kunjung  sejahtera.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  strategi  dan  upaya  yang  dilakukan organisasi  petani  untuk  peningkatkan  kesejahteraan  keluarga  petani.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik kritis untuk mengkaji peran serta organisasi tani melalui program dan layanan yang diberikan kepada anggota, serta sejauh mana kecenderungan p rogram  dan  layanan  tersebut  berkorelasi  dengan  kebijakan  pembangunan  pertanian  secara
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
nasional. Penelitian ini fokus pada 5 (lima) organisasi tani yang tergabung dalam Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP): Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan  Masyarakat  Tani  (JAMTANI),  Wahana  Masyarakat  Tani  (WAMTI)  dan  Serikat Nelayan  Indonesia  (SNI).  Penelusuran  informan  dilakukan  dengan  teknik snowball dan pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan dialektik dan trialektik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan  program  dan  layanan  yang  tidak  hanya  dirahkan  pada  peningkatan  produktivitas pertanian,  tetapi  juga  pada  penurunan  beban  pengeluaran  keluarga  petani,  sehingga penghidupannya lebih berkelanjutan.
Kata kunci: kebijakan pembangunan pertanian, pertanian keluarga, organisasi petani

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pertanian  merupakan salah  satu  bagian  penting  dari  agenda Pembangunan Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020- 2024.  Poin  keempat  dari  RPJMN menyatakan  bahwa  masyarakat  Indonesia diharapkan  sudah  mandiri,  maju,  adil  dan makmur melalui upaya percepatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pertanian.  Pada  kenyataannya,  sektor pertanian sering diabaikan sehingga sampai saat  ini  masih  menyisakan  berbagai permasalahan  “klasik”  seperti  praktek  alih fungsi  lahan,  kemiskinan,  produktivitas, kepemilikan dan akses lahan hingga gejolak harga pertanian yang menyulitkan petani.
Ditegaskan  juga  di  dalam  RPJMN 2020-2024, bahwa  agenda  pembangunan pertanian  mendapatkan  dukungan  dari berbagai  program  prioritas,  kegiatan prioritas  dan  proyek  prioritas  yang  tidak hanya  menjadi  mandat  Kementerian Pertanian saja. Misalnya, terdapat program prioritas “peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk pertumbuhan ekonomi” dimana di dalam  program  prioritas  tersebut  terdapat kegiatan  priorit as  yaitu  “penyediaan  air untuk  sektor  pertanian”. Proyek  prioritas tersebut  mencakup:  (1)  Pembangunan  dan rehabilitasi  irigasi;  dan (2)  Pembangunan sistem  penyediaan  air  untuk  komoditas pertanian  bernilai  ekonomi  tinggi  untuk perkebunan  rakyat,  peternakan  rakyat,
holtikultura  rakyat,  dan  tambak  rakyat. Kedua proyek prioritas ini menjadi mandat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Daerah  melalui  Dana  Alokasi  Khusus
(DAK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
Kebutuhan  kolaborasi  lintas  sektoral dalam Pembangunan Pertanian bisa dilihat dari kerangka Pembangunan Nasional pada matriks lampiran ke III Peraturan Presiden Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional Tahun  2020-2024  dimana  proyek  prioritas strategis  dalam  skema  pembangunan  dan penganggaran nasional tidak terbatas hanya bersumber  dan  untuk  dilaksanakan  oleh Kementerian/ Lembaga Negara saja, tetapi termasuk juga Swasta dan Masyarakat; dari Desa hingga ke Pusat.
Khusus  sektor  pertanian,  terdapat regulasi  yang  menjadi  landasan  utama dalam peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani. Dalam UU tersebut, petani yang dimaksud adalah warga negara Indonesia  perseorangan  dan/atau  beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang  tanaman  pangan,  hortikultura, perkebunan,  dan/atau  peternakan.  Dengan demikian,  pertanian  keluarga  sudah seharusnya  menjadi  sasaran  utama  dalam perlindungan  dan  pemberdayaan  petani  di Indonesia.
Jurnal Agrimanex Vol.2 No.2, Maret 2022; halaman 123-134 p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
Perhatian terhadap pertanian keluarga secara  internasional  juga  diberikan  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  PBB memberikan  pengakuan  dan  penghargaan kepada  keluarga-keluarga  petani  kecil  di dunia  atas  peran  penting  mereka  dalam menjaga pasokan pangan dunia. Pada tahun 2014  PBB  secara  resmi  mendeklarasikan International Year of Family Farming.
Upaya  peningkatan  kesejahteraan rumahtangga  petani  atau  keluarga  petani juga  bisa  dilihat  dari  kebijakan  reguler pembangunan pertanian di sektor pertanian. Rencana  Strategis  2020-204  Kementerian Pertanian  meletakkan  pertanian  keluarga sebagai  salah  satu  aspek  pengarusutamaan kegiatan utama pada periode 2020-2024.
Berdasarkan  kerangka  logis (logical framework) berbagai regulasi dan kebijakan tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  upaya peningkatan  kesejahteraan  keluarga  petani selain  difokuskan  pada  peningkatan produktivitas  usaha  pertanian  keluarga, juga  memerlukan  upaya  pengurangan beban  pengeluaran  keluarga  petani  seperti program  bantuan  sosial/jaminan  sosial, program  pengentasan  kemiskinan  dan program  relevan  lainnya  perlu  dipastikan diakses  oleh  keluarga  petani,  khususnya kelompok keluarga petani miskin.
Atas  berbagai  penjelasan  diatas,
pembangunan pertanian di Indonesia sudah seharusnya dilihat sebagai tugas berat yang tidak hanya menjadi tugas dan
tanggungjawab  dari  pemerintah  semata.
Dibutuhkan  kolaborasi  lintas  aktor  dan lintas  sektoral  diantara  berbagai  pihak untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  pembangunan  pertanian,  demi tercapainya cita-cita bersama.
Salah  satu  pihak  yang  juga memainkan  peranan  penting  dalam  proses pembangunan  pertanian,  khususnya  pasca reformasi  tahun  1998  ialah  organisasi
petani dan nelayan. Seperti diketahui, pada zaman orde baru, baik organisasi petani dan nelayan  hampir  seluruhnya  pada  saat  itu adalah organisasi yang dibentuk pemerintah (top-down) .  Pasca  reformasi  tahun  1998, barulah organisasi petani dan nelayan yang bersifat buttom-up saling bermunculan.
Ardhian et  al (2018)  menjelaskan bahwa  perkembangan  Organisasi  Non Pemerintah (ORNOP); termasuk organisasi tani dan nelayan, tidak bisa dilepaskan dari proses  demokratisasi  lingkungan  hidup yang mengalami perkembangan pesat sejak konferensi Bumi diselenggarakan di Rio De Jenairo tahun 1992. Hal tersebut merupakan momentum  perubahan  kebijakan  dan  tata kelola  lingkungan  hidup  tidak  lagi  hanya berpusat  pada  aktor-aktor  negara,  namun juga  peran  organisasi  masyarakat  sipil sebagai  perwakilan  aktor  non-negara (Guadalope &Rodrigues 2014).
Sementara  itu,  Purwandari et  al (2014)  menyebutkan  bahwa  organisasi petani  merupakan  respon  terhadap  upaya mewujudkan  kemandirian  petani  melalui pembentukan  organisasi  sebagai  sebuah kelembagaan.  Selain  itu,  pengorganisasian petani  dalam  berbagai  bentuk  menjadi sebuah  keharusan  untuk  mengantarkan petani pada posisi yang lebih setara dalam sebuah struktur sosial.
Penelitian  Firmansyah et  al (1999) juga  telah  berhasil  membuktikan  bahwa organisasi yang dibentuk oleh petani dapat lebih efektif dan efisien dalam membangun kekuatan petani di tingkat lokal.
Keberhasilan  tersebut  dibuktikan  melalui makin  banyaknya  organisasi  petani  yang tumbuh  dan  berhasil  mencapai  tujuan organisasinya. Lebih jauh lagi, kemunculan organisasi  tani  dan  nelayan  yang  bersifat buttom-up juga telah  mempengaruhi berbagai kebijakan terkait dengan pembangunan  pertanian  melalui  berbagai
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
aksi, strategi, advokasi,
maupun pendampingan langsung kepada para petani dan  nelayan.  Tegasnya,  di  Indonesia, organisasi  tani  telah  mengambil  tempat dalam banyak momentum sejarah,
khususnya dalam berbagai gerakan agraria dan  pemberdayaan  dari  masa  ke  masa. Sajogyo (1965) bahkan telah menyebutkan bahwa organisasi tani merupakan salah satu elemen  yang  berjasa  dalam  mempelopori riset  awal  sosiologi  pedesaan  dan  gerakan tani pada masa awal kemerdekaan. Namun, nasib  sebagian  besar  rumah  tangga  petani dan nelayan masih tidak kunjung membaik sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat strategi dan upaya yang dilakukan organisasi  petani  untuk  meningkatkan kesejahteraan keluarga petani.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  paradigma postpositivistik  dan  pendekatan  kualitatif dengan teknik penelitian kritis ini mengkaji peran  serta  organisasi  tani  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga  petani  melalui  program  dan layanan  yang  diberikan  kepada  para anggota,  serta  mengkaji  kecenderungan program  dan  layanan  tersebut  berkorelasi dengan  kebijakan  pembangunan  pertanian secara nasional.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara  mendalam  dan  studi dokumentasi.
Penelusuran
informan dilakukan  dengan  teknik snow  ball yang berfokus pada lima (5) organisasi petani dan nelayan. Penelitian dilaksanakn pada bulan Oktober dan November Tahun 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Asia-Pacific  Farmers  Program (APFP) Asia-Pacific Farmers Program merupakan perjanjian pendanaan atau hibah yang disepakati oleh International Fund for
Agricultural  Development (IFAD)  dan Asian Farmers’ Association for Sustainable Rural  Development (AFA)  dengan  nilai sekitar  tiga  juta  Dolar  Amerika  Serikat (USD 3000000) dan mencakup 29 Negara, termasuk  Indonesia  salah  satunya.  APFP sendiri merupakan program yang dirancang untuk  menjangkau  petani  dan  produsen pedesaan,  terutama  rumahtangga  petani kecil  dan  petani  produsen  yang  rentan, melalui media/ wahana organisasi petani.
Program APFP memiliki 3 komponen utama  kegiatan  pendanaan  antara  lain;  1.)
Pengembangan Layanan Organisasi Petani, 2.) Advokasi Kebijakan, dan 3.) Pengelolaan  Program.  Tujuan  utama  dari proyek ini adalah untuk berkontribusi pada keberlanjutan  lingkungan  serta  untuk pengurangan kemiskinan pedesaan, melalui dukungan instrumental kepada petani kecil pedesaan  dan  organisasi  petani  mereka  di tingkat nasional, sub-regional dan regional di  Asia  dan  Pasifik.  Di  Indonesia  sendiri, Aliansi  Petani  Indonesia  ditunjuk  sebagai National Implementing Agency (NIA) atau koordinator  program  di  tingkat  Nasional yang bertugas untuk melaksanakan Proyek sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Memorandum of Agreement (MOA). Selain  API  sebagai  NIA,  terdapat  5 organisasi lainnya yang juga terlibat dalam APFP  antara  lain  Serikat  Petani  Indonesia (SPI), Jaringan Masyarakat Tani (JAMTANI),  Wahana  Masyarakat  Tani (WAMTI),  dan  Serikat  Nelayan  Indonesia
(SNI).  Masing-masing  organisasi  tersebut menjalankan program APFP sesuai dengan cara  pandang  dan  tujuan  organisasinya melalui strategi dan kebutuhan anggotanya.
II. Kewirausahaan  yang  Dipimpin oleh Petani dan Nelayan Konsep Kewirausahaan yang Dipimpin  oleh  Petani  dan  Nelayan merupakan hasil dari perumusan organisasi
Jurnal Agrimanex Vol.2 No.2, Maret 2022; halaman 123-134
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
petani atas kondisi petani dan refleksi dari proses  pendampingan  serta  advokasi  yang selama  ini  telah  dilakukan  sebelumnya. Semua  organisasi  yang  terlibat  dalam program  APFP  menyadari  pentingnya peran  kewirausahaan  dan  kelembagaan ekonomi  petani  (organsiasi  petani  dan koperasi petani) dalam upaya meningkatkan posisi tawar petani pedesaan terhadap  kekuatan  ekonomi  dari  luar pedesaan.  Lemahnya  posisi  tawar  petani selama ini disebabkan oleh beberapa faktor antara  lain  lemahnya  pengorganisasian kelompok  tani,  minimnya  penguasaan permodalan  usaha  dan  interdependensi yang  timpang  antara  pelaku  ekonomi pedesaan dengan luar pedesaan.
Dumasari (2014) telah menyimpulkan bahwa  kewirausahaan  petani  merupakan salah  satu  kebutuhan  yang  strategis  dalam pengelolaan berbagai jenis bisnis mikro di pedesaan. Selain itu, kewirausahaan petani mempunyai  beberapa  fungsi  strategis  bagi pengelolaan  bisnis  mikro  di  pedesaan. Pengembangan  kewirausahaan  juga  lebih potensial  dilakukan  melalui  kegiatan  non formal dengan pendekatan kelompok secara partisipatif.
Pada lampiran tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah anggota dari masing-masing organisasi  terus  mengalami  peningkatan sejak  tahun  2015  hingga  tahun  2020. Jumlah  anggota  individu  Aliansi  Petani Indonesia meningkat dari 132.500 anggota di tahun 2015, menjadi 146.546 anggota di tahun  2020  dan  tersebar  di  66  Kabupaten dengan  jumlah  kelompok  tani  yang diorganisir mencapai 2.929 kelompok tani. Jumlah  anggota  individu  Serikat  Petani Indonesia meningkat dari 932.283 anggota di tahun 2015 menjadi 1.205.280 anggota di tahun  2020  dan  tersebar  di  93  Kabupaten dengan jumlah 10.044 kelompok tani yang tercatat  diorganisir.  Jumlah  anggota
individu Wahana Masyarakat Tani meningkat  dari  80.000  anggota  di  tahun 2015 menjadi 121.000 anggota pada tahun 2020 dan tersebar di 39 Kabupaten dengan total  2.420  kelompok  yang  diorganisir. Jumlah anggota individu Jaringan Masyarakat  Tani  dari  1.750.000  di  tahun 2015 menjadi 2.002.850 ditahun 2020 dan tersebar  di  156  Kabupaten  dengan  total jumlah  kelompok  sebanyak  87.081  yang diorganisir.  Jumlah  anggota  individu Serikat Nelayan Indonesia juga meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 450.000 ditahun 2015  menjadi  1.080.000  anggota  ditahun 2020 dan tersebar di 34 Kabupaten dengan jumlah 21.800 kelompok yang diorganisir. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi petani dalam berorganisasi.
Upaya pengembangan kewirausahaan yang dipimpin oleh petani diejawantahkan dalam  berbagai  program  penguatan  dan layanan  ekonomi  untuk  para  anggotanya. Beberapa program tersebut antara lain: (1) peningkatan  budidaya  dan  Produktivitas; (2)  dukungan  teknis  untuk  menghasilkan pupuk  alami  dan  Pengendalian  Hama;  (3) peningkatan  Penanganan  Pasca  Panen (Manajemen Proses dan Kontrol Kualitas); (4) peningkatan Rantai Nilai dan Hubungan Pasar/ Penyaluran; (5) penguatan Manajemen  Koperasi  dalam  Manajemen Keuangan, Akuntansi, Perencanaan Investasi;  (6)  dukungan  Teknis  untuk Mengatur/ Mempersiapkan Koperasi Pertanian/  Kelembagaan  Perusahaan;  dan (7)  dukungan  Teknis  untuk  pemuliaan benih.

## III. Pembentukan Koperasi dan Usaha
Pedesaan (UPED) Sepanjang pelaksanaan program APFP  tahun  anggaran  2019  dan  2020,  ke lima  organisasi  telah  berhasil  membentuk total  sebanyak  90  koperasi  di  berbagai
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702
wilayah dampingan. Pada tabel 2, diketahui bahwa  Aliansi  Petani  Indonesia  telah membentuk  sebanyak  18  Koperasi  dan  2 Usaha Pedesaan, Sementara Serikat Petani Indonesia membentuk sebanyak 47 Koperasi. Untuk Jaringan Masyarakat Tani
(JAMTANI)  hanya  mengembangkan  3 koperasi,  namun  bisa  dikatakan  koperasi tersebut  berhasil  menggerakan  ekonomi petani khususnya di wilayah dampingannya di Pengalengan, Pangandaran dan Cilacap. Wahana  Masyarakat  Tani  dan  Nelayan berhasil  membangun  2  Koperasi  dan  9 Usaha  Desa,  sedangkan  Serikat  Nelayan Indonesia  berhasil  membentuk  4  koperasi dan 5 usaha desa.
Pada lampiran tabel 3, dapat diketahui bahwa  Aliansi  Petani  Indonesia  (API) mengembangkan koperasi dengan berbagai jenis  komoditas  antara  lain  kopi,  beras organik, kacang mete, kakao, madu hutan, kemiri dan berbagai sayur-sayuran. Dari 20 koperasi,  terdapat  17  koperasi  dampingan API  yang  sudah  berstatus  penguatan, sementara  3  lainnya  masih  berstatus inisiasi.  Adapun  jumlah  petani  individu penerima manfaat sebanyak 17.590 anggota dari total 20 koperasi yang didampingi.
Pada lampiran tabel 4, dapat diketahui bahwa  Serikat  Petani  Indonesia  (SPI) mengembangkan  sebanyak  47  koperasi dengan  komoditas  beragam  seperti  kopi, kakao,  beras,  jagung,  gula  aren,  madu, bawang,  jamur,  sayur-sayuran  hingga kelapa  sawit.  Banyaknya  jumlah  koperasi yang  didampingi  oleh  SPI,  tidak  terlepas dari  bentuk  organisasi  SPI  yaitu  federasi. Artinya  SPI  memiliki  struktur  organisasi dari  pusat  sampai  ke  tingkat  akar  rumput. Adapun jumlah anggota individu penerima manfaat sebanyak 1.370 anggota dari total 47 koperasi.
Pada lampiran tabel 5, dapat diketahui bahwa Wahana Masyarakat Tani (WAMTI) mengembangkan  sebanyak  11  koperasi dengan  beragam  komoditas  antara  lain beras,  madu,  jagung,  singkong,  kopi,  gula aren,  hingga  pakan  ternak.  Terdapat  3 koperasi  yang  telah  berstatus  lanjutan, sementara  9  lainnya  masih  berstatus inisiasi.  Adapun jumlah penerima manfaat
langsung sebanyak 2.538 anggota individu dari total 11 koperasi.
Pada lampiran tabel 6, dapat diketahui bahwa Jaringan Masyarakat Tani (JAMTANI)  mengembangkan  3  koperasi dalam  program  APFP.  2  koperasi diantaranya  sudah  sangat  maju  dan  stabil. Sementara terdapat 1 koperasi yang masih berstatus inisiatif. Meskipun hanya mengembangkan  3  koperasi,  namun koperasi  yang  dibangun  dan  didampingi oleh  JAMTANI  memiliki  prospek  dan kematangan yang baik. Hal tersebut terlihat dari besarnya unit usaha dan varian produk yang  telah  berhasil  dikembangkan  oleh JAMTANI  di  2 Kabupaten  yaitu
Pangandaran  dan  Cilacap.  Adapun  jumlah penerima  manfaat  langsung  dari  koperasi yang  telah  didampingi  sebanyak  765 anggota.
Pada lampiran tabel 7, dapat diketahui bahwa  terdapat  9  koperasi  yang  berusaha dikembangkan  oleh  Serikat  Nelayan Indonesia (SNI). Sebanyak 3 Unit koperasi sudah  berstatus  penguatan,  sementara  6 lainnya  masih  berstatus  inisiasi.  Adapun komoditas atau produk yang dikembangkan oleh  SNI  seperti  pengolahan  abon kepiting/rajungan,  budidaya  perikanan, produk olahan ikan, pembuatan rengginang tuna,  pembudidayaan  udang,  serta  bisnis perdagangan  hasil  laut.  Jumlah  penerima manfaat  langsung  dari  pengembangan koperasi ini sebanyak 643 anggota individu dari total 9 koperasi.
Pembentukan  koperasi  di  Desa menurut  Sajogyo  (1972)  dibutuhkan sebagai  salah  satu  alternatif  bentuk  usaha ekonomi  ditengah-tengah  beragam  bentuk lain organisasi ekonomi yang dibentuk oleh pengusaha  swasta  dan  negara.  Organisasi ekonomi berbentuk koperasi di desa, lebih sesuai  dengan  karakteristik  masyarakat Desa  dimana  kegiatan  ekonomi  berpusat pada  satuan-satuan  usahatani  keluarga, yang  mengenal “ bantu-membantu ” antar keluarga  (sambatan)  dan  juga  hubungun bekerja  upahan  satu  sama  lain  (di  Jawa). Selain  itu,  Sajogyo  (1972)  menambahkan bahwa persatuan petani juga penting untuk dilakukan disamping membangun koperasi sebagai sarana ekonomi masyarakat Desa.
Jurnal Agrimanex Vol.2 No.2, Maret 2022; halaman 123-134
Dengan  demikian,  berdasarkan  data- data  diatas,  dapatlah  disimpulkan  bahwa organisasi  petani  memiliki  peranan  yang sangat  vital  dalam  upaya  meningkatkan kemandirian  rumahtangga  petani  dan nelayan ditingkat akar rumput. Tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, lebih jauh lagi keberadaan  organisasi  petani  juga  dapat membuat  petani  dan  nelayan  memiliki posisi  tawar yang lebih  untuk  memastikan hak  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  budaya petani dan nelayan terpenuhi.

## IV. Peran  dan  Tantangan  Organisasi Petani Kedepan
Peran  organisasi  petani  dapat  dilihat sebagai  salah  satu  bentuk  pertisipasi masyarakat  dalam pembangunan pertanian dan pedesaan karena memiliki tujuan yang sama  untuk  meningkatkan  kesejahteraan petani dan keluarga petani dengan cara yang beragam. Pembangunan Pedesaan menurut Sajogyo (1982) adalah apa yang dilakukan masyarakat  pedesaan  di  dalam  berusaha mencapai  cita-cita  hidup  bermasyarakat dengan  tujuan  yang  sama,  meskipun caranya berbeda-beda.
Studi Ardhian (2016) mengemukakan bahwa strategi Organisasi Non Pemerintah dalam  arena  pertarungan  politik  dapat berbeda  satu  sama  lain.  Ada  strategi penguasaan pengetahuan, strategi mobilisasi, strategi advokasi, strategi aksi- komunikasi dan sebagainya. Khusus untuk penelitian ini, organisasi petani memiliki peranan penting untuk  memastikan  kondisi  kesejahteraan anggota.  Keanggotaan  pada  organisasi petani harus mampu memastikan kelompok miskin  atau  petani landless terfasilitasi dengan  adanya  program-program  yang dilakukan oleh organisasi petani. Organisasi  petani  memiliki  peranan penting untuk memfasilitasi serta mengadvokasi  registrasi  kependudukan anggotanya, seperti Kartu Tanda Penduduk, Buku  Nikah,  Akta  Kelahiran,  dan semacamnya, guna memastikan anggotanya bisa  mendapatkan  akses  dari  berbagai bantuan (langsung maupun tidak langsung)
dan  program-program  pemerintah  dari tingkat daerah sampai pusat.
Organisasi petani diharapkan melakukan  profiling  dengan  memasukan unsur  “kepesertaan  anggotanya  sebagai sasaran program” seperti DTKS -Kemensos, SDGs  Desa-Kemendesa,  KK-BKKBN, Poktan,  dll.  Hal  tersebut  menjadi  penting, karena  kerangka  berpikir  dalam  studi pelingkupan  ini  tidak  hanya  mencakup peningkatan produktifitas petani, tetapi juga mencakup pengurangan beban pengeluaran petani.
Organisasi petani kedepan diharapkan mampu mendesain  program-program  yang relevan dengan RPJMN/RPJP/SGDs, guna meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas kolaborasi  antara  diantara  berbagai  pihak, khususnya Pemerintah.
Berdasarkan hasil assessment singkat di dua organisasi tani, yaitu JAMTANI dan SNI  dapat  diketahui  beberapa  hal  sebagai berikut:  a.)  Penguatan  kelembagaan organisasi  petani  tetap  perlu  dilakukan secara  terus-menerus  dan  bertahap  agar terjadi  demokratisasi  pengetahuan,  sikap, dan  keterampilan  kepada  seluruh  anggota. b.) Pembentukan koperasi-koperasi ditingkat lokal sudah dilakukan, meskipun belum  didasarkan  pada  orientasi  market driven.  c.)  Aspek  Keberlanjutan  program menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan  oleh  organisasi  petani dalam  menyusun  kerangka  kegiatan  atau program.  d.)  Inovasi  langkah-langkah fasilitasi oleh organisasi petani juga penting untuk dilakukan mengingat adanya keragaman  maturity  atau  kemapanan  dari masing-masing organisasi petani. Benchmarking  studi  diantara  sesama  FO dapat dilakukan. e.) Peningkatan produktifitas petani kecil harus dilandaskan pada  model  pertanian  keluarga  yang inklusif  dengan  mengembangkan  konsep “kewirausahaan  yang  dipimpin  oleh petani”.  Artinya,  keanggotaan  di  dalam organisasi petani harus mampu mendapatkan value chain dari setiap setiap mata rantai produksi (pre-production – post harvesting) pertanian dan perikanan.
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702

## SIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan dan program yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga  petani  terdapat  pada  lingkup kegiatan  yang  tidak  terbatas  di  sektor pertanian yang semakin prospektif diakses oleh  keluarga  petani  untuk  penurunan beban  pengeluaran  dan  peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan kepemilikan aset keluarga untuk penghidupan yang berkelanjutan. Perkembangan  dan  pemanfaatan teknologi  digital  disektor  pertanian  telah mengubah ekosistem usaha pertanian yang lebih  terbuka  dan  membuka  peluang keterlibatan keluarga petani dalam korporatisasi usaha pertanian.
Keluarga  Petani  mememerlukan  aksi kolaborasi  bersama  pemerintah,  swasta, LSM,  dan  lembaga  relevan  lainnya  untuk memperoleh  akses  sumberdaya  untuk pemenuhan  kebutuhan  sosial  dasar  dan peningkatan produktivitas yang meningkatkan kepemilikan aset keluarga. Keluarga petani memerlukan kepastian  keterlibatan  dalam  pengelolaan sumberdaya  pembangunan  di  desa,  baik akses,  manfaat,  maupun  kontrol  dalam mekanisme formal pembangunan desa.
Keluarga petani memerlukan fasilitasi agar terampil dalam penggunaan teknologi digital  dalam  peningkatan  akses  layanan sosial  dasar  maupun  akses  dukungan peningkatan produktivitas baik dalam basis kegiatan  on  farm,  off-farm  maupun  non- farm.

## REFERENSI
Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan Petani: Peran  Dan  Strategi  Pengembangan
Kapasitasnya. SEPA  :  Vol.  7  No.2 Pebruari  2011  :  102 – 109. https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/vie w/48895
Ardhian, D., Adiwibowo, S., Wahyuni, ES.
(2016). Peran Dan Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Arena Politik
Lingkungan  Hidup. Sodality:  Jurnal Sosiologi Pedesaan | Desember 2016, hal 210-216 | 212. https://journal.ipb.ac.id/index.php/sod ality/article/download/14429/10697/
Batubara,  AA.  (2021).  Peran  Organisasi Dalam  Aksi  Sosial  Masyarakat  Tani (Studi  Pada  Serikat  Petani  Indonesia Wilayah Sumatera Utara). Universitas Sumatera Utara.
Bryant, RL., Bailey, S. (1997). Third World Political Ecology. Routlegde
Dumasari.  (2014).  Kewirausahaan  Petani Dalam  Pengelolaan  Bisnis  Mikro  di Pedesaan. Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan:  No.  3,  September 2014 Halaman 196-202. https://journal.uii.ac.id/ajie/article/do wnload/4079/3633 Purwandari,  H.,  Kolopaking,  LM.,  Tonny, F.  (2015).  Perlawanan  Tersamar Organisasi  Petani:  Sinergi  Antara Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Gerakan Sosial. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol. 6 No. 3 (2012): Sodality |https://journal.ipb.ac.id/index.php/so dality/article/view/8019 Rachman, NF. (2005). Memahami Gerakan Gerakan  Rakyat  Dunia  Ketiga .  Insist Press.
Rachman,  NF.  (2012). Land  Reform  dari
Masa ke Masa . Tanah Air Beta.
Sajogyo.  (1965). Research  Sosiologi Pedesaan  di  Indonesia  1945-1965. Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia. Sajogyo. (1972). Koperasi Sebagai Sarana
Pembangunan  Masyarakat  Desa . Seminar Koperasi  ke-25 Kota Madya – Kabupaten Bogor.
Jurnal Agrimanex Vol.2 No.2, Maret 2022; halaman 123-134
p-ISSN 2723-3391, e-ISSN 2723-7702 Sajogyo.  (1982). Partisipasi  Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan . Lokakarya II Langkah-Langkah operasional perencanaan pembangunan  dari  bawah  dalam rangka  pemantapan  pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi. Sajogyo. (2006). Ekososiologi; Deideologisasi  Teori,  Restrukturisasi Aksi  (Petani  dan  Perdesaan  sebagai Kasus Uji) . Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
Tjondronegoro,  SMP.,  Wiradi,  G.  (2008).
Dua  Abad  Penguasaan  Tanah;  Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari  Masa  ke  Masa .  Yayasan  Obor Indonesia.

## Lampiran
Tabel 1.  Jumlah dan Sebaran Anggota Organisasi
Nama Organisasi Tahun Sebaran Kabupaten Jumlah Kelompok Jumlah Anggota Individu Jumlah Anggota Laki-Laki Jumlah Anggota Perempuan API 2015 49 2.650 132.500 99.375 33.125 2016 49 2.650 132.500 99.375 33.125 2017 64 2.812 140.597 105.448 35.149 2018 64 2.812 140.597 105.448 35.149 2019 64 2.812 140.597 105.448 35.149 2020 66 2.929 146.456 109.842 36.614 SPI 2015 73 7.227 932.283 792.441 139.842 2016 85 8.415 1.085.535 900.994 184.541 2017 92 9.108 1.174.932 963.444 211.488 2018 93 9.207 1.187.703 950.162 237.541 2019 93 10.044 1.205.280 952.171 253.109 2020 93 10.044 1.205.280 952.171 253.109 WAMTI 2015 11 1.600 80.000 72.000 8.000 2016 14 1.700 85.000 73.950 11.050 2017 16 1.800 90.000 76.500 13.500 2018 16 1.800 90.000 76.500 13.500 2019 18 2.400 120.000 84.000 36.000 2020 39 2.420 121.000 84.700 36.300 IPPHTI/ JAMTANI 2015 147 83.000 1.750.000 1.400.000 350.000 2016 156 83.500 1.800.000 1.404.000 396.000 2017 156 85.000 1.900.000 1.425.000 475.000 2018 156 87.000 2.000.000 1.400.000 600.000 2019 156 87.000 2.000.000 1.400.000 600.000 2020 156 87.081 2.002.850 1.401.995 600.855 SNI 2015 22 9.000 450.000 405.000 45.000 2016 25 15.000 750.000 675.000 75.000 2017 28 18.000 900.000 810.000 90.000 2018 33 21.600 1.080.000 972.000 108.000 2019 33 21.600 1.080.000 972.000 108.000 2020 34 21.800 1.080.000 972.000 108.000
Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021
Tabel 2.  Jumlah Koperasi dan Usaha Pedesaan (UPED) yang Diorganisir
No. Organisasi Jumlah Koperasi/ Usaha Pedesaan (UPED) Total Koperasi Usaha Pedesaan 1. Aliansi Petani Indonesia (API) 18 2 20 2. Serikat Petani Indonesia (SPI) 47 47 3. Ikatan Petani Pengedali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI/JAMTANI) 3 3 4. Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) 2 9 11 5. Serikat nelayan Indonesia (SNI) 4 5 9 Total 74 16 90 Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021
Tabel 3.  Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh Aliansi Petani Indonesia
No. Nama Koperasi Komoditas/ Produksi Status Perkembangan Jumlah Anggota Penerima Manfaat Inisiasi  Penguatan 1. Asosiasi Petani Sridonoretno (SDR) Kopi ✓ 452 2. Asosiasi Petani Kopi Manggarai Kopi ✓ 914 3. Koperasi Primavera Pertamata Kopi ✓ 211 4. Paguyuban Petani Kopi Toraja (PPKT) Kopi ✓ 1.736 5. Koperasi Koerici Barokah Kopi ✓ 500 6. APPOLI/ Koperasi Treno Tani Beras Organik ✓ 1.224 7. Koperasi Mentari Sinari Alam (MSA) Beras Organik ✓ 600 8. Koperasi Serikat Petani Tuban (SPT) Beras Premium ✓ 1.000 9. Koperasi Amanah Kakao ✓ 1.600 10.  ORTABUN/ Koperasi Sinar Kakao Kakao ✓ 1.300 11.  Koperasi STJ/KPAL Kakao ✓ 663 12.  Koperasi Masagena Kakao ✓ 2.424 13.  Koperasi SIKAP Kacang Mete ✓ 1.000 14.  Koperasi JANTAN Kemiri ✓ 600 15.  STUK/Koperasi Hanjuang Madu Hutan ✓ 500 16.  Koperasi Komunitas Brenjong Sayur-Sayuran ✓ 1.000 17.  Koperasi Agro Makmur Kelapa Sawit ✓ 1500 18.  Koperasi Tani Sakti Alam Kerinci Kayu Manis ✓ 143 19.  Amarta-PADI Blitar (Rural Enterprise) Beras ✓ 30 20.  Amarta-Padi Indramayu (Rural Enterprise) Beras ✓ 193 Total 17.590
Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021

## Tabel 4.  Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh Serikat Petani Indonesia (SPI)
No. Nama Koperasi Komoditas/ Produksi Status Perkembangan Jumlah Anggota Penerima Manfaat Inisiasi Penguatan 1. Koperasi Tugu Rejo Kopi ✓ 33 2. Koperasi Bukit Sari Kopi ✓ 31 3. Koperasi Bandung Baru Kopi ✓ 22 4. Koperasi Bandung Jaya Kopi ✓ 25 5. Koperasi Rimbo Recap Kopi ✓ 47 6. Koperasi Merangin Kopi ✓ 50 7. Koperasi Tanjung Jabung Timur Beras ✓ 33 8. Koperasi Simpang Datuk Beras ✓ 28 9. Koperasi Produsen Muaro Jambi Beras ✓ 25 10.  Koperasi Lampung Beras ✓ 30 11.  Koperasi Tanggamus Kakao dan Kopi ✓ 21 12.  Koperasi Kota Medan Kedai Kopi ✓ 50 13.  Koperasi Bukit Kijang Kelapa Sawit ✓ 33 14.  Koperasi Suka Maju Kelapa Sawit ✓ 39 15.  Koperasi Tangga Kelapa Sawit ✓ 27 16.  Koperasi Aekuasan Kelapa Sawit ✓ 21 17.  Koperasi Simpang Kopas Kelapa Sawit ✓ 22 18.  Koperasi Pamah Gula Aren ✓ 36 19.  Koperasi Sei Litur Jagung dan Karet ✓ 33 20.  Koperasi Mekar Jaya Jagung dan Karet ✓ 29 21.  Koperasi Padang Lawas Kedai Kopi dan Sawit ✓ 34 22.  Koperasi Damak Maliho Peternakan ✓ 20 23.  Koperasi Labuhan Batu Utara Kelapa Sawit ✓ 22 24.  Koperasi Bah Biak Kopi ✓ 21 25.  Koperasi Ambarisan Kopi ✓ 23 26.  Koperasi Situjuah Gadang Kopi ✓ 26 27.  Koperasi Sumatera Barat Jamur ✓ 22 28.  Kopereasi Mabar Gula Merah ✓ 21 29.  Koperasi Kinali Sayur-Sayuran ✓ 23 30.  Koperasi Baliri Process product ✓ 29 31.  Koperasi Tuturan Kakao ✓ 24 32.  Koperasi Rao Rao Bawang ✓ 22 33.  Koperasi Sibaladuang Jamur ✓ 25 34.  Koperasi Banten Kopi dan Gula Aren ✓ 23 35.  Koperasi Mandiri VCO ✓ 20 36.  Koperasi Sangiang Dora Kopi ✓ 20 37.  Koperasi Petani Bogor Sayur-Sayuran ✓ 21 38.  Koperasi Pasir Datar Sayur-Sayuran ✓ 36 39.  Koperasi Petani Kampar Kelapa Sawit ✓ 33 40.  Koperasi Petani Logas Kelapa Sawit ✓ 32 41.  Gasrisma Kelapa Sawit ✓ 75 42.  Koperasi Petani Yogyakarta processed food ✓ 22 43.  Koperasi Petani Tuban Beras ✓ 30 44.  Koperasi Petani Lelak Kopi ✓ 23 45.  Koperasi Petani Jawa Timur Beras ✓ 22 46.  Koperasi Petani Jawa Tengah Sayur-Sayuran ✓ 20 47.  Koperasi Petani Nasional Madu dan Kopi ✓ 46 Total 1.370
Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021

## Tabel 5.  Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh WAMTI
No. Nama Koperasi Komoditas/ Produksi Status Perkembangan Jumlah Anggota Penerima Manfaat Inisiasi  Penguatan 1. Koperasi Usaha Petani Indonesia (KUPI) Beras ✓ 28 2. Koperasi Berkah, Wamti Pandeglang Madu ✓ 150 3. Koperasi Tani Bangkit, Wamti Demak Jagung ✓ 20 4. Koperasi Darul Usaha, Wamti Subang Beras ✓ 250 5. Koperasi Medal Setia, Wamti Purwakarta Sayur-Sayuran ✓ 260 6. Koperasi Wamti Lampung Utara Singkong ✓ 600 7. Koperasi Wamti Indramayu Pupuk Tanah ✓ 50 8. Koperasi Wamti Lebak Gula Aren ✓ 100 9. Koperasi Wamti Lampung Singkong ✓ 250 10.  Koperasi Pemuda Agri Nusa, Wamti Waingapu  Pakan Ternak ✓ 80 11.  Koperasi Mata Kopi, Wamti Kab. Bandung Kopi ✓ 750 Total 2.538 Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021 Tabel 6.  Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh IPPHTI/JAMTANI No. Nama Koperasi Komoditas/ Produksi Status Perkembangan Jumlah Anggota Penerima Manfaat Inisiasi Penguatan 1. Koperasi July Tani Cabai Merah ✓ 54 2. Koperasi Produksi JAMTANI Produk Budidaya Pertanian dan Perikanan ✓ 432 3. Koperasi Petani Hortikultura Pangalengan Sayur-sayuran ✓ 279 Total 765 Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021 Tabel 7.  Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh Serikat Nelayan Indonesia (SNI) No. Nama Koperasi Komoditas/ Produksi Status Perkembangan Jumlah Anggota Penerima Manfaat Inisiasi Penguatan 1. Koperasi Nelayan Mandiri Olahan ikan ✓ 165 2. Koperasi Mina Tani Jaya Sentosa Budidaya Perikanan ✓ 21 3. Koperasi Nelayan Suta Bahari Perdagangan ✓ 70 4. koperasi Nelayan Subur Laut Udang ✓ 167 5. Kelompok usaha wanita ikan mas Tuna ✓ 55 6. Kelompok usaha nyi endang Tuna ✓ 30 7. Kelompok usaha dewi sartika Rengginang Tuna ✓ 30 8. Kelompok usaha nyi endang gelis Keripik olahan ikan ✓ 30 9. Kelompok usaha gebang sejahtera Abon Kepiting/Rajungan ✓ 75 Total 643
Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021