## PENERAPAN PRINSIP MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

## MUDHARABAH PRINCIPLE OF BANKING PRODUCTS

## Khudari Ibrahim
Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Email: khudariibr@yahoo.com
Naskah dimuat :

## A bstrAct
Mudharabah principle is a unique part of Islamic banking products, because of the philosophical difference between the conventional banking system and Islamic banking that followed the principle split profit or losses. Mudharabah is a venture capitalists partnership that include the owner (sahib al - mal) and entrepreneurs ( mudharib ) that aims to make a profit (al-ribh) that is divided as agreed in the contract. The scheme is of such types as mudharabah muthlaqah (unrestricted investments) and Mudharabah muqayyadah (restricted investment). the provisions of mudharabah is managed in accordance withto the Islamic principles as mandated by the laws of Islamic banking. Mudharabah arrangement according to the perspective of law was codified in the classical literature of the Islamic principles of ijtihad of the scholars in context of traditional patterned times. While in modern, mudharabah arrangement has grown to be a part of Islamic banking products based on The Sharia National Fatwa Council. According to the positive law perspective, adjustment of the mudharabah principle are listed on Islamic Banking laws that is clarified by the Regulation of Bank Indonesia as the rule of procedure. In the application of the principle of mudharabah in the agreement (contract) in Islamic banking, there is an improvisation about insurance which is not regulated through the National Fatwa Council and this means that it is violation  of Sharia principles of propriety.

## Keyword : mudharabah principle, partnership and Islamic Banking

## A bstrAk
Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Mudharabah merupakan usaha kemitraan meliputi pemilik modal ( shahib al-mal ) dan pelaku usaha ( mudharib ), bertujuan untuk meraih keuntungan (al-ribh) dan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Skim ini terbagi menjadi jenis mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Ketentuan penerapan mudharabah diatur sesuai prinsip syariah sebagaimana amanat undang-undang perbankan syariah. Pengaturan mudharabah menurut perspektif hukum Islam terkodefikasi pada literatur klasik berupa prinsip syariah dari hasil ijtihad para ulama sesuai konteks zaman yang bercorak tradisional, sedangkan pada zaman moderen pengaturan mudharabah telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Pengaturan prinsip mudharabah menurut perspektif hukum positif tertera pada undang-undang perbankan syariah yang diperjelas oleh Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksanaannya. Pada penerapan prinsip mudharabah dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah terdapat improvisasi tentang asuransi yang tidak diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional dan karenanya menyalahi asas kepatuhan syariah.
Khudari Ibrahim | Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah ..........................................
Kata kunci: Prinsip mudharabah, Kemitraan dan Bank Syariah.

## PENDAHULUAN
m asiH segar dalam ingatan bangsa Indonesia akan betapa dahsyatnya krisis ekonomi bulan Juli tahun 1997 yang me- landa kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Peristiwa tersebut mendorong para pengendali kebijakan di bidang eko- nomi mengeluarkan regulasi pemulihan ekonomi nasional.
Pasca reformasi, perubahan perundang- undangan begitu dinamis sebagai manifes- tasi semangat reformasi yang merasuk ke segenap lini masyarakat akademis, pe- merintahan maupun legislatif, dengan harapan terciptanya sistem pemerintahan Indonesia baru yang lebih adil, transparan dan aspiratif terhadap jiwa bangsa yang menghendaki perubahan prinsipil dalam ketata negaraan Indonesia.
Revisi selanjutnya di bidang perundang- undangan terkait perbankan, yakni lebih spesifik terkait ekonomi Islam perbankan syariah, adalah ditetapkannya Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai penyempurna peraturan perundang-undangan sebelum- nya sebagaimana tersebut dalam mukad- dimah hurup (d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut: 1 ”Bahwa pengaturan me- ngenai perbankan syariah di dalam Unda- ng-undang Nomor 7 Tahun 1992 ten tang Per bankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang ter sendiri”. Tegasnya, dengan diundang- kan nya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka sistem praktik perbankan nasional tidak lagi hanya mengenal dual
1 Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 94.
banking system , tetapi lebih mempertegas bahwa keberadaan bank dengan prinsip syariah sejajar dengan bank konvesional. Prinsip mudharabah merupakan salah satu skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah yang unik, karena pada prinsip ini ter kandung perbedaan filosofis antara praktik sistem perbankan konven- sional yang me nganut sistem bunga ( interest rate) dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Menurut Muhamad 2 , hal men  dasar yang membeda kan antara lem- baga keuangan non Islami adalah ter letak pada pe ngembalian dan pembagian ke- untungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga ke uangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.
Kehadiran bank syariah dengan produk- nya skim mudharabah sebagai pola usaha ke mitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan mas- ya    rakat menengah bawah, yang pada ak- hir nya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan, sebagai- mana amanat UUD 1945.
Bank syariah melalui skim mudharabah merupakan lembaga keuangan yang ber- fungsi sebagai media perputaran dana mo- neter antara yang surplus kapital  dengan yang minus kapital tetapi memiliki keter- ampilan ( skill ). Karena skema produk per- bankan syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musya- rakah) , sedangkan kegiatan distribusi man  faat hasil-hasil produk dilakukan me- lalui skema jual beli ( murabahah ) dan sewa menyewa ( ijarah ) 3 .
2 Muhamad et. al, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman , Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Ekonisia, Yogyakarta, 2006,  hlm 57
3 Ibid ,  hlm 73
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
Dengan kata lain, multi player effect dari skim mudharabah adalah pada peran serta- nya menggerakkan dinamika ekonomi mikro ditengah masyarakat luas, yang mana laju ekonomi mikro tersebut akan memberi dampak positif terhadap lapan- gan peker jaan dan mengurangi pengang- guran, disinilah sumbangsih ekonomi ber- basis syariah dalam pembangunan ekono- mi umat. Hal tersebut paralel dengan visi pengembangan perbankan syariah sebagai- mana tertera pada Cetak Biru Pengem- bangan Perbankan Syariah di Indonesia: 4 ” Terwujudnya sistem per bankan syariah yang kompetitif, efesien dan memenuhi prin- sip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transak- si riil dalam kerangka keadilan,  tolong me- nolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat ”.
Dengan demikian, implementasi eko- nomi Islam skim mudharabah menjadi urgen di tengah masyarakat, mengingat karakter jenis usaha dan pola kegiatan tran saksionalnya yang pro rakyat bawah, menggerakkan dinamika ekonomi mikro dalam  wujud kemitraan usaha kecil me- nengah, lebih berkeadilan sosial karena tanpa bunga yang membelit dan meng- andung nilai sakral religius bagi komunitas masyarakat muslim yang mayoritas di negeri ini.
Menurut hemat penulis, hal tersebut merupakan potensi terpendam di tengah mayoritas umat muslim yang semakin sadar akan keutamaan ekonomi syariah, se bagaimana Nabi Muhammad SAW seb- agai pelaku bisnis yang sukses di masanya, dan sukses pula mensejahterakan umatnya dengan konstruksi masyarakat madani ( civil society ) di Madinah tempo dulu.
Sedangkan penerapan prinsip mudha- rabah dalam perjanjian (akad) di per-
4 Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia , Tahun 2002,  hlm 2.
bankan syariah dapat dibaca pada doku- men Akad Pembiayaan Mudharabah anta- ra Bank dan Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Pasal 14 tentang Asuransi, me- nyebutkan 5 :
”Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asur- ansi berdasar Syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank (shahibul mal, pen.), dengan menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers claus).
Menurut analisa penulis terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudha- rabah ( Qiradh ) tidak terdapat norma yang mengatur tentang asuransi bagi para pihak. Sementara asuransi tertera dalam doku men kontrak PT. Bank Syariah Man- diri. Karenanya dapat dipastikan bahwa telah terjadi improvisasi dalam akad ter- sebut. Ketidak jelasan ini mengandung norma kabur pada penerapan prinsip mudharabah dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memfokuskan kepada beberapa poin penting yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penelitian ini, yaitu pertama bagaimanakah pengaturan prinsip mudharabah menurut prespektif hukum Islam dan hukum positif; dan kedua bagaimanakah penerapan prinsip mudhar- abah dalam perjanjian (akad) di perbank- an syariah.
Penelitian ini merupakan jenis peneli- tian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan
5 PT. Bank Syariah Mandiri, Dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah, diakses dari Kantor PT. Bank Syariah Mandiri, Mataram, Februari 2013.

## Khudari Ibrahim
| Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah ..........................................
( comparative approach ) sebagai media komparasi antara hukum Islam dengan hu- kum positif, pendekatan perundang-un- dangan ( statute approach ) guna mengeta- hui aturan hukum yang mengatur masalah perbankan syariah spesifik prinsip mud- harabah, pendekatan konsep ( conceptual approach ) dan pendekatan analitis ( analit- ic approach ) adalah untuk menganalisa konsep-konsep yuridis terkait pengaturan prinsip mudharabah dan penerapannya dalam perjanjian (akad) di perbankan sya- riah. Penelitian ini menggunakan sumber data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif.

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Prinsip Mudharabah Me- nurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
1.  Menurut perspektif hukum Islam
Menurut pendekatan etimologi bahasa Arab kata mudharabah pada kamus Lisan al-Arab 6 datang dalam timbangan mufa’- alah, diambil ( musytaq ) dari kata kerja dharaba yang memiliki beberapa makna di antaranya, berjalan di muka bumi, berjalan di muka bumi dengan tujuan niaga dan mencari rizki, perumpamaan dan kerjausaha. Dalam penggunaan keseharian bahasa Arab, kata mudharabah maknanya sama dengan qiradh . Al-Mawardi 7 me- nyebutkan bahwa kata qiradh dan mudharabah adalah dua kata yang makna- nya sama, hanya saja kata qiradh lebih populer penggunaannya di negeri Hijaz, sedang kan mudharabah merupakan dialek penduduk Irak. Al-Zarqani 8 juga me-
6 Ibnu Manzur , Lisan al-Arab , Cetakan kesatu , Juzu’ I, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut- Lebanon, 1424 H / 2003 H,  hlm 633-634.
7 Al-Mawardi, Al–Hawi Al-Kabir , Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tujuh, Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, Beirut, 1414 H/ 1994 M,  hlm 305.
8 Al-Zarqani, Syarh Al-Zarqani Ala Muatta’ Al-Imam Malik , Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tiga,
nyebut kan bahwa penduduk Hijaz me- nama kannya qiradh dan penduduk Irak me nyebutnya mudharabah . Al-Juaini 9 me- ngemukakan bahwa kata qiradh tersebar di negeri Hijaz sebagaimana tersebarnya kata mudha rabah di negeri Irak. Husain Mu- ham mad  al-Maghrabi 10 menuturkan bahwa yang dimaksudkan dengan kata al-muqa r- adhah adalah al-qiradh , dan qiradh adalah kerjasama dengan pelaku usaha ( al-amil ) untuk mendapatkan bagian dari ke- untungan, dan dinamakan mudharabah karena diambil dari maknanya ber jalan di muka bumi untuk mendapatkan ke- untungan yang biasanya dengan musafir.
Adapun pengertian terminologi mud ha  - rabah menurut Frista Artmanda Widodo adalah 11 :
Jenis kemitraan dalam muamalah Is- lam yang menggabungkan pengala- man keuangan dengan pengalaman bisnis, dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan, selanjutnya laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui se- belumnya pada perjanjian awal, se- dangkan dalam kerugian pihak perta- ma memikul semua resiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya, bila hal ini merupakan dilu- ar kuasa nasabah.
Sedangkan makna terminologis mudha- rabah dalam empat mazhab menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al- Jaziri adalah: 12
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Berut, 1411 H/ 1990 M,  hlm 437.
9 Al-Juaini, Nihayat Al-Mathlab Fi Dirayat Al- Mazhab , Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Dar Al- Minhaj, Jiddah, 1428 H/2007,  hlm 347.
10 Husain Muhammad Al-Maghrabi, Al-Badru Al- Tamam Syarh Bulug Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam, Cetakan Kedua, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tiga, Dar Al- Wafa’, Al-Mansurah-Mesir, 1426H/2005,  hlm 315.
11 Frista Artmanda Widodo, Kamus Istilah Ekonomi , Lintas Media, Jombang, Tanpa Tahun,  hlm 447
12 Abdurrahman Bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri, Kitab Al-fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah , Edisi Bahasa
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
a.  Mazhab Hanafi : Akad atas persekutuan pada keuntungan dengan modal usaha dari salah satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya.
Definisi ini mengkonstruksikan tentang kerjasama usaha antar para pihak dengan persekutuan keduanya untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha secara mudharabah . Maka tujuan pokok dari mudharabah pada definisi ini adalah untuk memperoleh ke- untungan.
b.  Mazhab Maliki: Akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal ( shahib al- mal ) untuk yang lainnya ( mudharib ) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera mem- bayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendakinya untuk melaksanakan usaha.
Penjelasan mazhab ini mengenai definisi di atas adalah, 13 bahwa maksud modal dari mata uang resmi emas dan perak yakni sebagai pengecualian dari modal usaha dengan harta benda ( arad tijarah ) selain mata uang emas dinar dan dirham yang sudah maklum, seperti biji-bijian atau hewan karena akan menjadikan akad mudarabah rusak atau batal.
Menurut hemat penulis, terdapat beragam pengembangan dari penjelasan tentang pengertian definisi mudharabah pada internal mazhab ini. Pengertian modal dari emas dan perak yang resmi sebagai mata uang adalah manifestasi prinsip kehati-hatian, sebab dengan mata uang resmi dari emas atau perak me nunjukkan kepastian nilai uang ter- sebut menjadi modal usaha yang dapat menghindari sengketa dike mudian hari antar para pihak, di samping nilai uang
Arab, Juzu’ Tiga, Dar Ihya’ Al-Turats Al-Arabi, Beirut- Lebanon, tanpa Tahun,  hlm 33-40.
13 Ibid ,  hlm 36-38
emas lebih stabil dan tidak rentan ter- hadap inflasi yang bisa berdampak kerugian usaha bila menggunakan mata uang yang labil.
c.  Mazhab Hambali: Ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal ( rab al-mal ) kepada orang yang melaksanakan usaha ( mudharib ) akan sejumlah modal usaha tertentu dengan memperoleh bagianyang sudah maklum dari keuntungan usaha, dan diharuskan modal tersebut uang tunai yang sah/ resmi berlaku.
Menurut hemat penulis, fokus dari definisi versi mazhab Hambali ini adalah pada jenis modal usaha ( ra’s al- mal ) yang harus tertentu jenis dan jum- lahnya, harus tertentu dari sejak awal atau pada akad akan nisbah bagian dari keuntungan usaha untuk pelaku usaha ( mudharib ), dan modal usaha harus tunai, dan dari mata uang resmi yang sah dan berlaku umum. Pada mazhab ini   rukun mudharabah hanyalah ijab dan qabul saja, bahkan dipandang sah pernyataan antar para pihak dengan tanpa pernyataan menerima oleh pihak kedua, tetapi cukup dengan penyerahan oleh pemilik modal saja, dan apabila pelaku usaha telah menerimanya kemu- dian langsung memakainya, sah. Ber- beda dengan syarat perwakilan ( taukil ) yang harus disertai pernyataan meneri- ma ( qabul ). 14
d.  Mazhab Syafi’i : Akad yang menunjuk- kan pembayaran modal usaha oleh se- seorang ( shahib al-mal ) kepada yang lainnya ( mudharib ) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
Menurut penjelasan mazhab ini, 15 bahwa definisi di atas menfokuskan pengertian mudharabah pada akad ( al-
14 Ibid ,  hlm 39. 15 Ibid,  hlm 41.

## Khudari Ibrahim
| Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah ..........................................
aqd ), pemilik modal ( malik al-mal ), pelaku usaha ( al-amil ), serta penetapan cara pembagian keuntungan ( al-ribh ) yang jelas dan pasti bagi para pihak dari sejak awal. Definisi tersebut tidak me- nyebutkan kata sighat karena dipandang inklud pada akad dengan asumsi bahwa setiap akad pasti terdapat pernyataan sighat yang terdiri dari ijab dan qabul.
Fokus-fokus pada pengertian di atas nantinya akan melahirkan rukun mud- harabah.
Melalui uraian empat mazhab dalam literatur klasik Islam tentang pengertian mudharabah tersebut me- mang terdapat perbedaan persepsi antar para fuqaha seputar definisi mudhara- bah , terdapat titik temu pada sebagian tertentu dan perbedaan pada bagian- bagian lainnya. Sebagian fuqaha menen- tukan syarat-syarat khusus yang tidak sama dengan persyaratan pada mazhab lainnya.
Oleh karenanya, ada tiga titik temu para fuqaha antar empat mazhab yang prinsipil seputar persyaratan mudara- bah yaitu: 16
1. Bahwa pada akad mudharabah ter- dapat para pihak
2. Bahwa para pihak pada akad mud- harabah adalah salah satunya sebagai pemodal dan yang lainnya sebagai pelaku usaha ( al-amil ).
3. Bahwa  tujuan mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak para pihak untuk men- dapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad.
Menurut hemat penulis, dari uraian pe- ngertian mudharabah pada empat mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa mudhar- abah difokuskan kepada pola kerjasama
16 Muhammad Abdul Mun’im Abu Zaid, Al- Mudharabah Wa Tathbiqatuha Al-Amaliyah fi Al- Mashaeif Al-Islamiyah, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Al-Ma’had Al-Alami Li Al-Fikri Al-Islami, 1417 H / 1996 M,  hlm 21
usaha skala kecil dan yang berjangka pendek, tidak berisiko bagi para pihak khususnya pelaku usaha. Karenanya yang menonjol adalah prinsip kehati-hatian guna menghindari kemungkinan terjadin- ya sengketa antar para pihak dikemudian hari. Karenanya, gambaran praksis mud- harabah pada literatur klasiik tempo dulu adalah bercirikan tradisional sesuai ke- butuhan dan era zaman di mana para fuqaha berijtihad guna memenuhi tuntut- an hukum pada waktu itu, sekaligus merupa kan sinyal legal menuju pembaruan sesuai konteks zaman. Hal ini menunjuk- kan terbuka lebarnya pintu ijtihad para fuqaha dan ulama di zaman moderen guna memenuhi tuntutan modernitas di bidang ekonomi Islam perbankan syariah. Meng- ingat di zaman moderen dewasa ini, peng- aturan mudharabah telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah.
1.  Menurut perspektif hukum positif
Menurut hemat penulis, pengertian hukum positif di sini adalah hukum dalam motifnya sebagai peraturan pe- rundang-undangan yang legal formalnya berlaku sah secara konstitusional di In- donesia, yang mana pembentukannya sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Re- publik Indonesia. Terkait dengan lan- dasan hukum yang mengatur ekonomi syariah spesifik prinsip mudharabah , meliputi :
a. Konstitusi.
Beranjak dari aspek konstitusional, legitimasi ekonomi syariah secara implisit di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), bahwa Neg- ara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin ke- merdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
dan untuk beribadat menurut aga- manya dan kepercayaannya itu. Jami- nan kebebasan beribadat pada pasal tersebut tentunya tidak sempit dalam artian ritual an sich, tetapi juga me- liputi interaksi sosial yang lebih luas meliputi muamalah ekonomi secara Islami.
b. Undang-Undang
Kebijakan perbankan yang mulai mengatur tentang ekonomi syariah di Indonesia sejak tahun 1992 ber- dasarkan ketentuan Undang-Un- dang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meskipun aturan ter- sebut belum komperhensif mengatur spe  sifk ekonomi syariah, tetapi me- rupa kan starting poin menuju aman- demen selanjutnya. Menurut Atang Abdul Hakim, ” Secara de jure sistem perbankan syariah mulai berjalan setelah ditetapkannya Undang-und- ang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ”. 17 Artinya secara legal for mal sebelum tahun 1992 ini belum ada payung hukum yang men- jadi landasan pijak normatif bagi sistem perbankan syariah dengan karakternya yang tanpa bunga dan ber dasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Undang- Undang No- mor 7 Tahun 1992 ini belum lugas dan spesifik menyebut bank syariah. ia hanya menjelaskan makna kredit dan penyediaan dana berdasarkan prinsip bagi hasil, termuatnya term ”bagi hasil” yang dalam ilmu fiqih disebut al-mudharabat, 18 merupakan langkah awal yang perlu diapresiasi. Term bagi hasil ini merupakan cikal bakal prinsip mudharabah sebagai bagian dari produk perbankan sya- riah ke depan.
17 Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan , Cetakan kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011,  hlm 87.
18 Ibid ,  hlm 90-91.
Pada tahun 1998 Pemerintah Indo- nesia melakukan amandemen per- undang-un dangan  perbankan.  Pe me- rintah Indonesia menerbitkan Undang -undang Nomor 10  tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No mor 7 Tahun 1992 tentang Per bankan. Langkah tersebut adalah mani fes tasi dari serapan aspirasi jiwa bangsa (umat mayoritas) yang menginginkan praktik perbankan spesifik berdasarkan prinsip syariah, dan sekaligus merupakan lang- kah penyempurnaan menuju prinsip syariah secara gradual.
Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tertera term ”bank berdasarkan prinsip syari- ah ”, yang merupakan penyem purnaan dari term ”bank yang ber dasarkan prin- sip bagi hasil” pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. 19 Bunyi Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mulai tegas mengatur term  mudharabah adalah pada Pasal 1 angka (13) :
”Prinsip Syariah adalah aturan per- janjian berdasarkan hukum Islam an- tara bank dan pihak lain untuk peny- impanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari- ah, antara lain pembiayaan berdasar- kan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip pe- nyertaan modal (musharakah), prin- sip jual beli barang dengan mem- peroleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal ber- dasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank dari pihak lain (ijarah wa iqtina)”.
Penyebutan term  mudharabah pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
19 Ibid ,  hlm 94-95
Khudari Ibrahim | Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah ..........................................
tentang Perbankan Pasal 1 angka (13) di atas mulai mempertegas tentang eksis- tensi skim mudharabah dalam per- aturan per undang-undangan atau hu- kum positif di Indonesia, meskipun ke depan masih memerlukan penyempur- naan ulang guna menuju komperhensi- fitas prinsip syariah secara lebih detail.
Khatibul Umam 20 mengutip pan- dangan Wirdyaningsih bahwa hingga terbitnya Undang-undang No mor 10
Tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan, yaitu tahapan perkenalan ( introduction ) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-un- dang Nomor 7 Tahun 1992, dan tahapan pengakuan ( recognition ) yang ditandai dengan diberlakukannya Unda- ng-undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahapan yang dikehendaki be rikut nya adalah tahapan pemurnian ( puri ficat- ion ) yang nanti akan ditandai dengan diberlakukannya   undang-und ang  yang khusus mengatur perbankan syariah.
Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Per- bankan Syariah, disahkan pada tanggal 17 Juni 2008, yang pengundangannya dalam Lembaran Negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang dimaksud memperkenalkan bebe rapa lem baga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pem- bangunan nasional dalam rangka me- ningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 21
Pengaturan mudharabah pada Unda ng-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tertera pada: Pasal 1 angka (21) dan angka (22) yang berbunyi:
20 Khotibul Umam, Legislasi fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia, Cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta,2011, hlm 8-9
21 Ibid ,  hlm 9
”Tabungan adalah simpanan ber- dasarkan Akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentan- gan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di- tarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan  itu’.
”Deposito adalah Investasi dana ber- dasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penari- kannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank syariah dan/atau UUS”.
Pasal 1 angka (24) yang berbunyi:
”Investasi adalah dana yang dipercay- akan oleh Nasabah kepada Bank Sya- riah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang ti- dak bertentangan dengan Prinsip Sya- riah dalam bentuk Deposito, Ta- bungan atau bentuk lainnya yang di  per samakan  dengan  itu”.
Pasal 1 ) angka (25) dan hurup (a) yang berbunyi:
”Pembiayaan adalah penyediaan da- na atau tagihan yang dipersama kan dengan itu berupa: a..Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah”.
Pasal 19 angka (1) hurup (b) hurup (c) dan hurup (i) yang berbunyi: Ketentuan Usaha Bank Umum Syariah meliputi:
”Menghimpun dana dalam bentuk In- vestasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamak- an dengan itu berdasarkan Akad mud- harabah atau Akad lain yang tidak
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
bertentangan dengan Prinsip Syariah”. ”Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang ti- dak bertentangan dengan Prinsip Syariah”.”Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat ber- harga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasar- kan Prinsip Syariah, antara lain, sep- erti Akad Ijarahmusyarakah, mudhar- abah, murabahah, kafalah, atau hawalah”.
Berdasar ayat-ayat pada pasal di atas tampak bahwa transaksi mudha- rabah memiliki landasan yuridis bagi Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usaha, baik kegiatan peng- himpunan dana mau pun menyalur kan pembiayaan. 22 Hal ini lebih mempe r- tegas bahwa mudharabah sebagai bagian dari produk perbankan syariah secara normatif memiliki aturan yang lebih rinci dibandingkan dengan aturan per- undang-undangan sebelum tahun 2008, baik perannya sebagai peng himpun dana menyangkut simpanan ber upa deposito dan tabungan se men tara, mau- pun penyaluran dana berupa penya- luran pembiayaan bagi hasil 23 .
c.  Peraturan Bank Indonesia
Sedangkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku hingga saat ini yang mengatur kegiatan usaha Bank Syariah dan akad yang mendasari produk-produk- nya menurut Abdul Ghofur Anshari 24 adalah PBI No. 6/24/PBI 2004 tentang Bank Umum Yang menjalankan Kegiatan Usaha Berdasrakan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005 dan PBI No. 9/19/ PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan
22 Atang Abdul Hakim, Op. Cit ,  hlm 215-216.
23 Ibid ,  hlm 216
24 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit ,  hlm 4.
Dana dan Penyaluran Dana serta Pelaya- nan Jasa Bank Syariah.
Melalui paparan PBI di atas menjelaskan tentang sistem bagi hasil sebagai follow up Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mana lebih dipertegas dalam beberapa peraturan Bank Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan term mudharabah yang telah mengalami penyempurnaan dalam pengertian defi- nisi maupun teknis operasionalnya.
Pengaturan prinsip mudharabah melalui legislasi hukum positif telah mengalami kemajuan yang signifikan dengan mun- culnya berbagai peraturan perundang-un- dangan yang secara eksplisit meng- akomodir substansi skim mudharabah se- bagai bagian dari produk perbankan syariah. Demikian pula dengan kelahiran berbagai Peraturan Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana dari undang- undang perbankan syariah yang diperkuat dengan pembentukan Komite Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia, semakin memperkokoh eksistensi perbankan sya- riah yang inklud padanya skim mudha- rabah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip mudharabah telah memiliki ruang dan pengaturannya di ranah hukum positif.
B. Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perjanjian (Akad) di Perbankan Syariah
Akad mudharabah dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga merupakan akad untuk
Khudari Ibrahim | Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah ..........................................
menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Sesuai penjelasan undang-undang di- maksud maka akad mudharabah dalam pem biayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama ( malik, shahibul mal , atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ( amil, mudharib atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keun tungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuh- nya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang dise- ngaja, lalai atau menyalahi perjanjian 25 . Pada dasarnya sesuai prinsip mudharabah , maka dalam pembiayaan oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya, maka Bank Syariah atau LKS akan berperan sebagai shahib al mal dan nasabah sebagai mudharib . Konsekwensi yuridisnya harus merujuk kepada prinsip syariah, sesuai amanat undang-undang perbankan syariah maka yang dimaksud sebagai sumber rujukan dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI. 26 Dalam praksis akad pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai dokumen Akad Pem- biayaan Mudharabah pada bank ter sebut di atas, Pasal 14 tentang Asuransi, me- nyebutkan: 27
Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asur- ansi berdasar Syari’ah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank, dengan menunjuk dan menetapkan Bank seb- agai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers claus)
25 Ibid , hurup (c)
26 Periksa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 angka (1 sampai 3) serta Penjelasannya Bagian I, Umum.
27 Dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri, Loc. Cit.
Melalui Pasal 14 tentang Asuransi pada dokumen akad di atas menunjukkan adanya tambahan asuransi dalam akad versi Bank Syariah Mandiri, yang mana akibat hukum sebagai konsekwensi yuri- dis nya adalah mengikat nasabah mudharib untuk mematuhinya setelah penanda- tanganan akad. Hal ini tentunya akan menambah beban tanggungan mudharib sebelum memulai usaha.Menurut hemat penulis, telah terjadi improvisasi pada bank tersebut dalam praksis akad mudharabah. Sebab penentuan persyaratan tertentu dalam akad mudharabah seperti asuransi menjadi masalah yuridis yang bukan merupakan domain bank syariah, tetapi merupakan kompetensi Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya melalui Dewan Syariah Nasional, sesuai aturan tentang kepatuhan syariah ( syariah compliance ) yang diatur undang-undang per bankan syariah, sebagaimana peng- aturan masalah jaminan pada fatwa MUI Nomor07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pe- m  biayaan Mudharabah ( qiradh ). Maka dengan penyertaan persyaratan asuransi ter sebut selama belum ada fatwa DSN- MUI yang melegalkannya adalah pelang- garan terhadap asas ke patuhan syariah.

## KESIMPULAN
Pengaturan mudharabah menurut per- spektif hukum Islam merupakan prinsip syariah yang terkodifikasi pada literatur klasik sesuai ijtihad para ulama berdasar- kan situasi dan kondisi masing-masing yang bercorak tradisional. Sedangkan di zaman modern pengaturan mudharabah telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah yang mengatur tentang jaminan pada akad mudharabah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun pengaturan prinsip mudharabah menurut perspektif hukum positif tertera pada undang-undang perbankan syariah yang diperjelas oleh Peraturan Bank Indo- nesia sebagai aturan pelaksanaannya den-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## Daftar Pustaka
Abdullah Jayadi , Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah , Cetakan I, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2011
Abdurrahman Bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri, Kitab Al-fiqh Ala Al- Mazahib Al-Arba’ah , Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tiga, Dar Ihya’ Al-Turats Al-Arabi, Beirut-Lebanon, Tanpa Tahun
Al-Mawardi, Al–Hawi Al-Kabir , Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tujuh, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1414 H/ 1994.M
Al-Juaini, Nihayat Al-Mathlab Fi Dirayat Al-Mazhab , Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Minhaj, Jiddah, 1428 H/2007
Al-Zarqani, Syarh Al-Zarqani Ala Muatta’ Al-Imam Malik , Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tiga, Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, Berut, 1411 H/ 1990 M
Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan , Cetakan kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011
Bank Indonesia , Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia , Tahun 2002
Bernad L.Tanya. et al. Teori Hukum , Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Cetakan III, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
Frista Artmanda Widodo, Kamus Istilah Ekonomi , Lintas Media, Jombang, Tanpa Tahun
Husain Muhammad Al-Maghrabi, Al-Badru Al-Tamam Syarh Bulug Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam, Cetakan Kedua, Edisi Bahasa Arab, Juzu’ Tiga, Dar Al-Wafa’, Al-Mansurah-Mesir, 1426H/2005
Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam , Sebuah Study Komparasi, cetakan pertama,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
Ibnu Manzur , Lisan al-Arab , Cetakan kesatu , Juzu’ I, Edisi Bahasa Arab, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Lebanon, 1424 H / 2003 H
Johnny Ibrahim , Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif , Cetakan Pertama, Bayu Media Publishing, Malang, 2005
gan pembentukan Komite Perbankan Sya- riah.  Pada penerapan prinsip mudha rabah dalam perjanjian (akad) di perbankan sya- riah terdapat improvisasi syarat tam bahan tentang asuransi yang tidak diatur melalui
fatwa Dewan Syariah Nasional dan kare- nanya menyalahi asas kepatuhan syariah sesuai amanat undang-undang perbankan syariah.

## Khudari Ibrahim
| Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah ..........................................
Khotibul Umam, Legislasi fiqih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia , Cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta,2011
Muhammad Abdul Mun’im Abu Zaid, Al-Mudharabah Wa Tathbiqatuha Al-Amaliyah fi Al-Mashaeif Al-Islamiyah, Cetakan Pertama, Edisi Bahasa Arab, Al-Ma’had Al-Alami Li Al-Fikri Al-Islami, 1417 H / 1996 M
Muhamad et. al,Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman , Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Ekonisia, Yogyakarta, 2006
W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori- Teori Hukum . Susunan I, Cetakan I, Terjemahan Mohamad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, Tahun 1990
Yusuf Qardawi (1), Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam , Terjemahan Didin Hafiduddin , et al, Rabbani Press, Jakarta, 2004
Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 20 08 disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 94.
PT. Bank Syariah Mandiri, Dokumen Akad Pembiayaan Mudharabah , diakses dari Kantor PT. Bank Syariah Mandiri, Mataram, Februari 2013.