## RELEVANSI  GERAKAN ANTI KORUPSI  UNTUK  PEMBANGUNAN

## Oleh : Yuni Retnowati
Program Studi Advertising Akademi Komunikasi Indonesia y_retnowati@yahoo.com
Yenni Sri Utami
Program studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN ‘Veteran” Yogyakarta
yen_986@yahoo.com

## Abstract
Culture  corruption  in    Indonesia  happened  since  the  former  kingdom  until  now . In  2010, Indonesia  becoming  a  nation  most  corrupt in  the  Asia  Pacific  region.  Corruption  flourished in  Indonesia  because  of    politics  and  economic    factors,  and  Javanese  culture.  Corruption  is differentiated into grand corruption, state capture and petty corruption. In addition to the effect on economic growth and investment, corruption also weakens the ability of the Government in carrying out  its  development  programs.  Facing  the  impact  of  corruption  that  afflict  people  then  appeared a  various anti-corruption  movement either  come  from  the  government  or  from  society.  Purpose of many efforts to fight against corruption is improving the welfare of people which also became national development goal
Keywords  : corruption, development, welfare

## Pendahuluan
Korupsi  mempunyai  akar  historis  yang cukup  kuat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Di Indonesia,  fenomena  korupsi  telah  terjadi  sejak jaman kerajaan melalui venality of power . Pada masa  itu  kedudukan  diperjualbelikan  kepada orang  atau  kelompok  yang  mampu  membayar kemudian  mereka  diberi  kedudukan  dan  berhak melakukan  pemungutan  pajak  tanpa  kontrol hukum  sehingga  penyimpangan  yang  terjadi sulit  diperbaiki.  Lemahnya  kontrol  pemerintah atau  kerajaan  dan  pendiaman  oleh  rakyat menyebabkan  penyimpangan  tersebut    terus berlangsung.  Bahkan  VOC  juga  melakukan  hal ini pada daerah-daerah yang dikuasainya melalui para demang atau penguasa daerah.
Kultur  korupsi  berlanjut  hingga  masa pemerintahan Orde Lama dan tidak juga berhenti sejak  pemerintahan  Orde  Baru  berakhir.  Pada masa  Orde  Baru  selama  periode  1967  –  1998 praktek  korupsi  mendapat  dukungan  dan kesempatan luas dengan memberikan kemudahan dan  fasilitas  kepada  para  pengusaha  dan  kroni presiden untuk memengaruhi politisi dan birokrat. Kini  setelah  reformasi  bahkan  banyak  korupsi baru  yang  terungkap.  Otonomi  daerah  yang
dijalankan dalam sistem pemerintahan Indonesia telah  memindahkan  korupsi  di  tingkat  pusat  ke daerah-daerah yang secara kuantitas justru lebih besar  dari pada yang ada di tingkat pusat.
Tahun 2010 Political and Economic Risk Consultant (PERC)  menempatkan  Indonesia sebagai  negara  terkorup  di  kawasan  Asia Pasifik  disusul  Kamboja,  Vietnam,  Philipina, Thailand  dan  India.  Sama  sekali  bukan  prestasi yang  membanggakan.  Salah  satu  faktor keterbelakangan bangsa Asia sehingga tidak bisa maju  adalah  karena  budaya  korupsi  yang  telah mendarah daging di kalangan pejabat negara.
Dunia  mulai  memandang  korupsi  sebagai isu penting dalam dua dekade terakhir, Berbagai upaya  memerangi  korupsi  dilakukan  mulai dari  tingkat  regional  hingga  internasional.  Di Indonesia, niat untuk memberantas korupsi cukup kuat.  Presiden  SBY  menyatakan  pemerintah konsisten  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  dengan  mengeluarkan Kepres  mengenai  percepatan  penanganan pemberantasan  korupsi  dan  sejumlah  langkah lainnya.  Berbagai  peraturan  dan  reformasi perundang-undangan  tentang  korupsi  dilahirkan tetapi  tidak  membawa  hasil  yang  memadai.
Program  Strategi  Nasional  Pemberantasan Korupsi  (STRANAS-PK)  yang tertuang dalam Rencana Aksi  Nasional  Pemberantasan  Korupsi (RAN-PK)  juga  tidak  berjalan  baik  dalam pencegahan  perbuatan  korupsi.  Terbentuknya KPK  sebagai  momentum  kebangkitan  gerakan anti korupsi di Indonesia ternyata belum efektif mengatasi  masalah  korupsi  mengingat  begitu besarnya  bobot  masalah  dan  potensi  korupsi yang muncul.
Di  kalangan  masyarakat  tumbuh  pula kesadaran politik akan pentingnya pemberantasan korupsi  yang  ditandai  dengan  munculnya  NGO seperti Indonesia  Corruption  Watch (ICW), International  Transparency  Indonesia, PUKAT UGM  dan Community  Transparency  Indonesia . Kemunculan berbagai organisasi dan gerakan anti korupsi di Indonesia menandakan partisipasi aktif masyarakat  dalam  memerangi  korupsi  .Namun lembaga  semacam  ini  kelihatannya  juga  kurang memadai  dalam  memberikan  tekanan  kepada pemerintah  dan lembaga pemberantasan korupsi untuk  mengatasi  masalah  korupsi.  Bahkan timbul kecurigaan bahwa  sebagian gerakan anti korupsi  di  kalangan  masyarakat  ditunggangi oleh  kepentingan  kelompok-kelompok  tertentu yang ingin menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Sementara  gerakan  anti  korupsi  di  kalangan mahasiswa    cenderung  melakukan  penyikapan by  momentum serta  tidak  memiliki  strategi  dan taktik  yang  jelas  sehingga  berjalan  tanpa  arah yang jelas pula.
Selama satu dekade terakhir, gerakan anti- korupsi di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai model atau inisiatif, seperti misalnya : advokasi kasus ala ICW serta  advokasi kebijakan ( good  governance  instrument  promotion) ala TII.  Kedua-duanya  penting,  tapi  tidak  cukup bisa  menyelesaikan  akar  masalah.  Advokasi kasus  menarik  dan  populer  di  mata  media, namun  seringkali  dikritik  tak  mampu  menjerat para  pemain  besar.  Para  elit,  yang  juga  pemilik media,  bisa  membelokkan  isu  untuk  mengecoh publik.  Sedangkan  model  instrumen good governance ,  seringkali  hanya  menjadi  alat  bagi kepala  daerah  atau  menteri  untuk  menunjukkan citra pada konstituennya bahwa mereka memiliki komitmen  anti-korupsi.  Namun,  setelah  itu, keberlanjutannya  sering  menjadi  tanda  tanya besar.
Berdasarkan  indek prestasi korupsi  pada
tahun  2012  Singapura  menduduki  peringkat kebersihan dari korupsi nomor 5 di dunia.  Survei yang dilakukan oleh Transparency International , mengenai  peringkat  kebersihan  korupsi  negara- negara  di  Asia  menempatkan  Singapura  pada peringkat pertama, Cina  pada peringkat ke 8 dan Indonesia peringkat 16. Keberhasilan  Singapura dan  Cina  dalam  memberantas  korupsi  menjadi referensi penting dalam memerangi korupsi.
Pemberantasan  korupsi harus dilakukan secara  intensif  dan  serius  karena  dampak  yang ditimbulkannya  begitu  besar  bagi  kesejahteraan masyarakat.  Korupsi  ditengarai  mengurangi kemampuan  pemerintah  untuk  melakukan perbaikan  dalam  bentuk  peraturan  dan  kontrol. Ketika  kebijakan  dilakukan  dalam  pengaruh korupsi  yang  kuat  maka  akan  mendorong terjadinya  inefisiensi  dan  pemborosan  sektor ekonomi.    Korupsi  memperbesar  biaya  untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu negara serta  menurunkan standar kualitas suatu barang.
Korupsi  melemahkan  kapasitas  dan kemampuan  pemerintah  dalam  menjalankan program  pembangunan  yang    mengakibatkan terhambatnya upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Korupsi sering menjadi beban  pajak  tambahan  atas  sektor  swasta.  Para pebisnis  terlibat  dalam konspirasi  besar  korupsi jika  ingin  memperoleh  keuntungan  besar  dan peluang  bisnis  dalam  perekonomian.  Mereka terpaksa  harus  menghadapi high  cost  economy yang  disebabkan  oleh  korupsi.  Investor  asing sering  memberikan  respon  negatif  terhadap  hal ini  sehingga  enggan  menanamkan  modalnya  di sektor riil di Indonesia.
Di  dunia  politik,  korupsi  mempersulit demokrasi    dan  tata  pemerintahan  yang  baik dengan  cara  menghancurkan  proses  formal sedangkan korupsi di pemerintahan menghasilkan ketidakseimbangan    pelayanan  masyarakat. Secara umum korupsi  mengurangi kemampuan institusi pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, pengangkatan pejabat  atau  kenaikan  pangkat    bukan  karena prestasi.  Secara  simultan  korupsi  mempersulit legitimasi pemerintah dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
Apa itu Korupsi  ?
Transparansi  Internasional  (TI)  ,  sebuah LSM  internasional  yang  bergerak  di  bidang pemberantasan  korupsi,  mendefinisikan  korupsi
sebagai  perilaku  pejabat  publik,    baik    politisi maupun  pegawai    negeri,    yang    secara    tidak wajar  dan tidak  legal  memperkaya  diri  atau memperkaya    mereka    yang    dekat    dengannya dengan    menyalahgunakan    kekuasaan publik    yang    dipercayakan    kepada    mereka (Transparency International, 2002).
Menurut Desta (2006 : 426-427)  definisi korupsi  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga  kategori, yaitu  : (1). definisi yang berpusat pada jabatan publik  ( public  office  centred  definitions ),  (2). definisi yang berpusat pada pasar ( market centred definitions ), dan  (3). definisi yang berpusat pada kepentingan  publik  ( public  interest  centred definitions ).
Definisi  yang  berpusat  pada  jabatan publik  dinyatakan  oleh  Nye dalam Desta (2006)  yaitu  perilaku  yang  menyimpang  dari tanggung  jawab  yang  seharusnya  sebagai petugas  publik  karena  kepentingan  pribadi (keluarga,  teman  dekat)  karena  mengharapkan keuntungan  uang  atau  status,  atau    pelanggaran aturan  dengan  memanfaatkan  pengaruh  pribadi. Perilaku  lain  yang  termasuk  dalam  definisi  ini adalah  penyuapan  (penggunaan  hadiah  untuk mempengaruhi  penilaian  seorang  petugas), nepotisme  (patronase  karena  hubungan  dekat), dan  penyalahgunaan  (penggunaan  illegal  dari sumber daya publik untuk penggunaan pribadi).
Definisi  yang  berpusat  pada  pasar dikemukakan  oleh  Klaveren  (dikutip  oleh Heidenheimer, et.all ,  1989  dalam  Desta  ,  2006 ),  yaitu  seorang  pegawai  negeri  yang  korup menganggap  kantornya  sebagai  sebuah  unit usaha  dan  menghasilkan  pendapatan  sebanyak- banyaknya  bagi  dirinya.  Besarnya  penghasilan tergantung  pada  situasi  pasar  dan  bakatnya untuk  menemukan  titik  dalam  memaksimalkan keuntungan pada kurva permintaan masyarakat.
Definisi yang berpusat pada kepentingan publik  dapat  dilihat  dari  kutipan  pendapat Friederick dalam Desta (2006)  yaitu pola korupsi dapat terjadi ketika seorang pemegang kekuasaan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu  kemudian  akibat  diberi  uang  atau hadiah  yang  sebenarnya  tidak  diperkenankan, mendukung  atau  mengambil  tindakan  yang sesuai dengan keinginan orang yang memberinya hadiah dank arena perbuatannya tersebut merusak kepentingan publik.
Berdasarkan    UU  No  20/2001  tentang
Tindak  Pidana  Pemberantasan  Korupsi  terdapat 30  bentuk  atau  jenis  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  diatur  dalam  13  pasal  dalam  UU tersebut.  Ketigapuluh    bentuk  atau  jenis  tindak pidana  korupsi  tersebut  pada  dasarnya  dapat dikelompokkan  menjadi  7  kelompok,  yaitu kerugian  negara  :  suap  menyuap,  penggelapan dalam  jabatan,  pemerasan,  perbuatan  curang, benturan  kepentingan  dalam  pengadaan,  serta gratifikasi (KPK, 2006 : 19-21).

## Tipologi Korupsi
Shah dan Schaeter (2004 : 41) membagi korupsi  menjadi  3  jenis  kategori  luas,  (1). grand  corruption ,  yaitu  sejumlah  kecil  pejabat melakukan    pencurian  atau  penyalahgunaan sejumlah  besar  sumber  daya  publik,  (2). state  or  regulatory  capture ,  yaitu  kolusi  yang dilakukan  oleh  lembaga  publik  dengan  swasta untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi,  dan (3) bureaucratic  or  petty  corruption ,  yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan  jabatan  untuk  mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. Grand corruption dan state  or  regulatory  capture biasanya dilakukan  oleh  para  elite  politik  atau  pejabat pemerintah  senior  yang  merancang  kebijakan atau  perundang-undangan  untuk  keuntungan diri  mereka  sendiri  dengan  memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan  dan  fasilitas  umum  serta  menerima suap  dari  perusahaan-perusahaan  nasional  atau transnasional.  Sementara  itu bureaucratic  or petty corruption biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan.  Korupsi  seperti  ini  biasanya  terjadi pada  titik  pelayanan  publik,  misalnya  terjadi  di layanan  imigrasi,  rumah  sakit,  pajak,  sekolah atau perizinan.
Berdasarkan kategori pelakunya, Warren (2004  :  335-341)  membaginya  ke  dalam  4 kategori,  yaitu    :  (1).  Korupsi    yang  dilakukan oleh negara yang terdiri dari 3 kategori (korupsi eksekutif,  korupsi  peradilan,  korupsi  legislatif), korupsi yang dilakukan oleh ranah public (media dan    lembaga  pembentuk opini  publik  lainnya), korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan korupsi yang dilakukan oleh pasar.
Korupsi  eksekutif  adalah  aktivitas  dari pejabat  public  yang  menyimpang  dari  norma hokum  dan  harapan  dari  instansi  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  keuntungan.  Korupsi
eksekutif  terjadi  ketika  seorang  pejabat pblik  melakukan  penyimpangan  norma  yang biasa  berlaku  di  instansinya  untuk  tujuan pribadi  dan  karenanya  yang  bersangkutan mengkhianati  kepercayaan  publik.  King  (2006 :  605)  menyatakan  bahwa  korupsi  birokrasi biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) melibatkan  pembelian  atau  penjualan  pengaruh atau  kekuasaan  terhadap  kebijalan  publik  yang menguntungkan  hanya  kepada  individu  atau kelompok tertentu (keluarga, kroni, klien), serta (2). Perilaku koruptif biasanya berlindung dibalik legalitas karena posisi dan identitas dari pejabat yang  korup  tersebut  (konsep  korupsi  yang terlegalisasi).
Korupsi yudikatif terjadi ketika keputusan  dalam  pengadilan  lebih  dimotivasi oleh  keuntungan  dari  pada  dimenangkan  oleh argumentasi  dalam  persidangan.  Sementara korupsi  legislatif  terkait  dengan  kerahasiaan dan  kecurangan,  yakni  kebijakan  yang  dibuat merupakan  tanggapan dari pengaruh uang atau kekuasaan  dalam  sebuah    cara  yang  tidak  bisa dibenarkan oleh publik.
Korupsi dalam ranah publik terjadi ketika lembaga  pembentuk  opini  pblik  seperti  media melakukan  kecurangan,  tipu  muslihat,  serta menyembunyikan  informasi  karena  pengaruh uang  atau  kekuasaan.  Sedangkan  korupsi  oleh masyarakat  sipil  terjadi  ketika  kepercayaan  dan resiprokal  umum  dikalahkan  oleh  kepercayaan dan  resiprokal  khusus.  Korupsi  oleh  pasar terjadi ketika muncul monopoli yang tidak dapat dibenarkan, praktek perdagangan yang tidak adil, serta  penetrasi  norma-norma  pasar  ke  dalam domain lainnya.
Mekanisme  Korupsi Perspektif antropologi ( Alhumami, 2008) menggambarkan  mekanisme  korupsi  melalui  3 penjelasan , yaitu : (1) teori negara patrimonial, (2) teori gift exchange atau gift giving dan  (3). teori cultural relativism .
Teori  negara  patrimonial  menempatkan pemimpin  dan  elite  politik  sebagai  pemegang kekuasaan  yang  mendominasi  sumber  daya ekonomi  politik.  Sebagai  pemegang  kekuasaan politik,  sang  penguasa  bertindak  selaku  patron yang  membangun    hubungan  patronase  dengan para  klien  dalam  posisi  tidak  setara.  Para  klien menjadi subordinasi sehingga mereka sepenuhnya bergantung  pada  sang  patron.  Mereka  harus
bersedia mengabdi dan melayani sang patron jika ingin mendapat bagian dan akses ke sumber daya ekonomi politik itu.
Praktek  inilah  yang  berlangsung  di lembaga  parlemen  dan  birokrasi  pemerintahan Indonesia.  Di  sini  terbangun  hubungan  segitiga tergantung  antara  anggota  DPR,  birokrat  dan pengusaha.  Anggota  DPR  selalu  mengambil peran sebagai patron, baik bagi birokrat maupun pengusaha, yang selalu diposisikan sebagai klien. Untuk mendapatkan proyek atau aneka kontrak, pengusaha harus bersedia memberi all in service kepada  anggota DPR dan birokrat. Di lain pihak, birokrat harus  melakukan hal yang sama dengan memberikan  pelayanan  prima  kepada  anggota DPR  untuk  mendapat  persetujuan  atas  suatu kebijakan  atau  alokasi  anggaran  untuk  berbagai proyek pembangunan.
Teori gift  exchange atau gift  giving diperkenalkan ahli antropologi Perancis, Marcel Mauss    dalam Alhumami  (  2008).  Relasi  sosial dan interaksi antar warga berlangsung hangat dan dekat satu sama lain dalam masyarakat primitif. Merka  membangun  hubungan  sosial  yang bersifat face to face  community interactions yang tercermin  pada  kebiasaan  bertukar  hadiah    ( gift exchange) dan memberi bingkisan ( gift giving ). Tukar  hadiah  menggambarkan  suatu relasi  harmonis  di  antara  anggota  masyarakat, melambangkan penghormatan atau penghargaan sesame  warga  masyarakat,  merefleksikan kohesivitas  sosial  yang  kokohserta  melukiskan kedekatan personal di antara pihak yang terlibat dalam  pertukaran  hadiah.  Sementara  pemberian bingkisan  juga  merupakan  simbolisasi civic culture , social  virtue dan public  morality di kalangan  masyarakat  primitif.  Jika  seseornag diberi  hadiah,  dia  memiliki  kewajiban  moral untuk  membalas  pemberian  hadiah  itu  dengan nilai  setara  sebagai  ungkapan  penghargaan dan  atualisasi  niali-nilai  kebajikan  sosial.  Ini merupakan  bentuk  etika  sosial  yang  menandai penghormatan kepada sesama warga masyarakat.
Masyarakat modern membuat interpretasi kreatif  dan  memberi  makna  baru  pemberian hadiah menjadi kick back , pay off dan buy off untuk memperlancar segala urusan dan mempermudah peyelesaian  masalah.  Masyarakat  modern  telah menyelewengkan  fungsi  tukar  hadiah  sebagai instrumen  untuk  merekatkan  hubungan  antar warga  masyarakat.  Penyelewengan  makna
pemberian  bingkisan  menjadi  uang  suap  atau uang  pelicin  bertentangan  dengan  moralitas publik, etika sosial, dan civic virtue yang berlaku di masyarakat primitif. Pemberian hadiah dalam makna  baru  kini  betebaran  di  ruang  pertemuan informal  di  hotel-hotel  berbintang  yang melibatkan  anggota  DPR,  aparatur  birokrasi, pejabat  pemerintah  dan  pengusaha  yang berkepentingan  mendapat  proyek  pembangunan dan kontrak pekerjaan
Haller  and  Shore  (2005)  dalam Alhumami (2008) menghubungkan teori cultural relativism dengan  pengertian  korupsi  yang merujuk  pada  nilai-nilai  budaya  yang  berlaku di  dalam  masyarakat.  Korupsi  adalah  konsep modern yang muncul dalam wacana modernitas sehingga    definisi    korupsi  bisa  saja  berbeda dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda- beda.  Dalam  wacana  modernitas,  korupsi didefinisikan sebagai misuse of  power , of public office, of entrusted authority for private benefits . Jika  seorang  pejabat  pubik  menyalahgunakan kekuasaan  atau  menyelewengkan  otoritas  untuk kepentingan  pribadi  atau  mendapat  manfaat ekonomi  dan  keuntungan  finansial  dari  jabatan yang  diembannya,  itu  tergolong  korupsi.  Ini berbeda  dengan  pemahaman  masyarakat  di negara  patrimonial  saat  kekuasaan  mengalami personalisasi dan jabatan publik dianggap sebagai milik pribadi.
Gupta  (1995)  dalam  Alhumami  (2008) menyatakan  bahwa  dalam  konteks  negara patrimonial,  pengertian  korupsi  sebagai misuse of  power  for  personal  gains sama  sekali  tidak berlaku.  Bahkan,  di  masyarakat  tertentu  ada anggapan  mengalokasikan  sumber  daya  publik atau aset ekonomi produktif, pekerjaan, dan dana publik kepada keluarga, kerabat, teman, dan kroni merpakan  hal  biasa  karena  nilai-nilai  budaya yang  berlaku  adalah  personal  atau communal patrimony . Di sini batasan antara wilayah publik dan pribadi menjadi kabur sehingga korupsi dalam pengertian  modern  untuk  konteks  masyarakat menjadi relatif sebagaimana relativitas budaya di masyarakat yang berbeda-beda itu.

## Penyebab Korupsi
Berdasarkan  tulisan  Tanzi  (1998  :  565 -576)  terdapat  setidaknya  6  faktor  penyebab langsung  dari  korupsi,  yaitu  :  (1).  pengaturan dan  otorisasi,  (2)  .  perpajakan,  (3).  kebijakan
pengeluaran/anggaran,  (4).  penyediaan  barang dan  jasa  di  bawah  harga  pasar,  (5).  kebijakan diskresi  lainnya,  serta  (6).  pembiayaan  partai politik. Sedangkan penyebab tidak langsung dari korupsi terdiri dari setidaknya ada 6 faktor, yakni : (1). kualitas birokrasi, (2).besaran gaji di sektor publik,  (3).sistem  hukuman,  (4).  pengawasan institusi,  (5).  transparansi  aturan  hukum  dan proses, serta (6). teladan dari pemimpin
Menurut  Nas,  Price  dan  Weber  (1986  : 109)  korupsi  dilihat  dari  karakteristik  individu terjadi  ketika  seorang  individu  itu  serakah  atau tidak  bisa  menahan  godaan,  lemah  dan  tidak memiliki  etika  sebagai  seorang  pejabat  publik. Sementara penyebab  korupsi  dari  sisi  struktural ada 3, yaitu : (1). birokrasi atau organisasi yang gagal, (2). kualitas keterlibatan masyarakat, serta (3). keserasian sistem hukum dengan permintaan masyarakat.
Bull  dan  Newell  (2003:  236  –  240) membagi  penyebab  korupsi  ke  dalam  4  faktor yang    dianggap  dapat  mewakili  faktor-faktor penyebab  langsung  maupun  faktor  yang memfasilitasi  tumbuhnya  korupsi,  yakni  :  (1). budaya politik, (2). struktur dan institusi politik, (3).sistem  kepartaian,  partai  pemerintah,  partai politik dan politisi, serta
(4).ekonomi  politik  antara  sektor  publik  dan sektor privat.
Praktek korupsi akan sangat berkembang ketika  sikap  budaya  tidak  mendukung  bagi institusi  demokrasi  terlebih  di  negara-negara yang  cenderung  otoriter  dan  diktator.  Praktek korupsi juga akan berkembang pada budaya yang partikularistik  di  mana  hukum  dan  penegakan hukum  dapat  dinegosiasikan    serta  pada  negara di  mana  politik pork  barrel merupakan  hal yang  biasa. Pork  barrel adalah    kondisi  di aman  pemeritah  mengeluarkan  anggaran  pada proyek  yang  ditujukan  secara  khusus  untuk memberikan keuntungan pada penerima manfaat tertentu  sebagai  timbal  balik  atas  dukungan politik mereka. Pada negara-negara ini biasanya ditandai  dengan  sangat  kurangnya  tekanan publik  terhadap  politisi  untuk  berperilaku  yang bertanggung  jawab.  Selain  itu,  korupsi  juga akan  tumbuh  pada  masyarakat  yang  memiliki hubungan  patron-  klien  dan  pada  negara  yang tidak memiliki kriteria yang jelas atau transparan dalam penentuan pejabat publik.

## Relevansi Gerakan Anti Korupsi untuk Pembangunan
Korupsi  akan  berkembang  pada  negara dengan sistem politik yang sangat tersentralisasi, atau  negara  yang  dipimpin  oleh  elite  yang telah  berkuasa  sejak  lama,  serta  pada  negara yang  belum  terlalu  dimodernisasi.Kondisi ini  juga  sangat  tergantung  pada  ada  tidaknya mekanisme  pencegahan  dan  pengungkapan korupsi  yang  sangat  terkait  dengan  efektivitas lembaga penegak hukum, dukungan negara dan masyarakat,  tingkatan  politisasi  dan  otonomi, adanya  perlindungan  terhadap  pengadu  ( whistle blower ), serta sejauh mana media berperan dalam mengungkapkan kasus yang ada.
Sistem  kepartaian  yang  memberikan ruang  bagi  dominasi  partai  tunggal  atau sejumlah  partai  politik  dalam  pemerintahan akan  cenderung  mendukung  perilaku  korupsi. Selain itu, kondisi pembiayaan partai politik juga akan sangat mendukung korupsi ketika undnag- undang  mengenai  pembiayaan  partai  politik belum  memadai.  Kondisi  ini  akan    diperparah lagi  apabila  pembinaan  terhadap  sumber  daya manusia  partai  politik  tidak  tersedia  yang menyebabkan  gagalnya  partai  politik  dalam memastikan  tersedianya  kader  partai  yang memiliki  etika  kepemimpinan  dan  moral  yang baik.
Korupsi  dimungkinkan  tumbuh  ketika terjadi  hubungan  ekonomi  politik  antara pengusaha dengan politisi dan birokrat. Hubungan yang  cenderung  menimbulkan  korupsi  ini  akan terjadi  ketika  etika  yang  mengatur  hubungan kerja  politisi  dan  birokrat  tidak  tersedia  dan jika  tidak  ada  kepastian  dalam  hal  peraturan (legilasi)  serta  tidak  ada  jaminan  akan  tindakan publik  yang  efisien  dn  tidak  memihak.  Jika kondisi  ini  terjadi  maka  pembuatan  kebijakan publik akan cenderung tidak rasional dan hanya mengntungkan  sekelompo  pengusaha  tertentu. Selain itu, pengaturan yang berlebihan terhadap sektor  bisnis  dan  komersil  jga  akan  cenderung menumbuhkan korupsi.
Shah  (2007  :  236)  berpendapat  bahwa terjadinya  korupsi  di  sektor  publik  akan  sangat bergantung  kepada  sejumlah  faktor  yaitu  :  (1). kualitas  manajemen  sektor  publik,  (2).  kondisi hubungan  akuntabilitas  antara  pemerintah  dan masyarakat,  (3).  kerangka  hukum,  serta  (4). tingkatan di mana proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi.
Salah  satu  analisis  mengapa  korupsi begitu  berkembang  di  Indonesia  diungkapkan Snape  (1999  :  591-600)    dengan  menyebut 3  faktor  yang  disinyalir    menjadi  sebab berkembangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, yaitu : (1) faktor politik, (2) faktor ekonomi, dan (3) faktor budaya Jawa.
Faktor  politik  yang  dicirikan  dengan adanya  kesenjangan  akuntabilitas,  transparansi, institusi  demokrasi  dan  pers  yang  bebas merupakan  faktor  penting  yang  memberikan kontribusi  terhadap  meluasnya  korupsi  dalam masyarakat  Indonesia  khususnya  di  era  Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa itu dikondisikan sedemikian  rupa  sehingga  korupsi  di  Indonesia menjadi sebuah sistem yang terinstitusionalisasi.
Faktor  ekonomi  menjadi  salah  satu pendukung penting merebaknya praktek KKN di Indonesia.  Intervensi  pemerintah yang  ekstensif dalam  perekonomian  dinilai  sebagai  penyebab korupsi di Indonesia. Intervensi ini memunculkan sejumlah  keuntungan  secara  finansial  bagi sejumlah kecil masyarakat Indonesia, khususnya mereka  yang  memiliki  kekuasaan  dan  mereka yang memiliki patron politik dengan penguasa.
Menurut  Schwartz  (1994)  dalam  Snape (1999 : 595) praktek-praktek KKN yang terjadi pada masa Orde Baru memiliki akar pada tradisi budaya  masa  lalu  Indonesia,  khsusnya  budaya Jawa.  Sejumlah  praktek  KKN    mengakar  pada kebiasaan  Jawa  yang  dianggap  sebagai  sesuatu yang  wajar.  Kebiasaan  itu  meliputi    pemberian hadiah  kepada  penguasa,  loyalitas  kepada keluarga  yang  lebih  kuat  dibandingkan  kepada negara,  serta  konsep  kekuasaan  Jawa  yang hirarkhis, tetap dan patrimoni.

## Dampak Korupsi
Secara    ekonomi    keberadaan    korupsi akan  menganggu  mekanisme  transmisi pendapatan  dan  kekayaan,  sehingga  timbulnya korupsi    akan    menyebabkan    timbulnya kesenjangan  pendapatan.  Dengan menggunakan studi    lintas    negara        Mauro    (1995,    1997, 2004) menunjukkan bahwa korupsi berhubungan negatip  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan merusak    investasi    yang    ada.    Artinya    jika korupsi    meningkat    maka    investasi    domestik akan  terganggu    dan    pertumbuhan    ekonomi akan    mengalami    penurunan.    Mauro    (1997) menunjukkan  juga  bahwa  tingginya  tingkat
korupsi akan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah  terutama  di bidang  jaminan  sosial dan  pembayaran  kesejahteraan  publik  ( social security  and  welfare  payments ). Penelitian Dewi (2002)  menunjukkan  bahwa  korupsi memberikan pengaruh  yang  negatip  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  investasi  domestik,  dan investasi  asing  langsung  untuk  negara-negara anggota ASEAN. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil dari penelitiannya Mauro.
Penelitian  Mauro  (1997)  menunjukkan bahwa  korupsi  memberikan  konsekuensi antara lain:  (1)  melemahkan  investasi  dan  menyebabkan pertumbuhan  ekonomi  menjadi berkurang, (2) terjadinya talent  miss  alocated .  Artinya  korupsi menempatkan  orang  bukan pada  tempatnya, (3) aliran  pinjaman  dan  hibah  dari  luar  negeri mengalami  miss  alokasi. Fenomena  ini  biasanya terjadi  pada  negara-negara  berkembang  yang sangat    mengandalkan  utang  dan  bantuan  luar negeri,  termasuk    Indonesia,    (4)  melemahnya penerimaan  pemerintah  dari    pajak,    sehingga akan    mempengaruhi    komposisi    pengeluaran pemerintah.  Hal  ini  akan berdampak  terhadap semakin  tidak  baiknya  penyediaan  barang  dan jasa  publik  (baik kuantitas dan kualitas).
Mustafa  (2008)    menyatakan  bahwa korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan  meningkatkan  pembelanjaan  pemerintah untuk sektor publik.   Korupsi juga memberikan kontribusi  pada  nilai  defisit  fiskal  yang  besar serta  meningkatkan income  inequality karena korupsi membedakan kesempatan individu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada  biaya  yang  sesungguhnya  ditanggung oleh  masyarakat.  Ada  indikasi  meningkatnya perubahan  distribusi  pendapatan    disebabkan oleh  korupsi  terutama  pada  proses  privatisasi perusahaan  negara  atau  dari  pemerintahan  yang otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis. Korupsi  juga  memperbesar  angka  kemiskinan karena  program-program  pemerintah  tidak mencapai  sasaran  dan  mengurangi  pendapatan yang diterima si miskin. Korupsi yang merajalela dari pusat sampai ke daerah memperkecil peluang pembukaan  usaha  baru  sementara  usaha  yang ada terancam sehingga banyak terjadi PHK yang menambah  angka  pengangguran  dan  penduduk miskin.  Korupsi  menjadi  salah  satu  penyebab kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  ketiadaan pekerjaan atau yang disebut sebagai kemiskinan
struktural.
Gerakan  Anti  Korupsi  dan  Pemberantasan Korupsi
Kejatuhan Soeharto pada tahun
1998  menjadi  tonggak  awal  dilakukannya upaya-upaya  pemberantasan  korupsi,  kolusi dan  nepotisme.  Sudah  15  tahun  agenda pemberantasan  korupsi  dijalankan,  sudah  5 rezim  pemerintahan  berganti  tetapi  Indonesia masih  dipersepsikan  sebagai  negara  yang tidak  serius  dalam  memberantas  korupsi.
Dari  sisi  regulasi  ada  banyak  sekali peraturan  yang  dilahirkan  untuk  mendukung upaya  pemberantasan  korupsi.  Di  sektor penindakan,  misalnya,  setidaknya  ada  beberapa yang  telah  dihasilkan.  Sebagai  contoh,  adanya UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor),  UU  Pengadilan  Tipikor,  UU  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  UU  Pencucian  Uang, dan  sebagainya.  Dalam  implementasinya,  ada beberapa  kasus  korupsi  yang  menggunakan peraturan  tersebut  secara  berlapis.  Misalnya dengan menggunakan UU Tipikor sekaligus UU Pencucian  Uang.  Kombinasi  kedua  regulasi  ini dianggap senjata paling ampuh untuk memberikan efek jera.
Merujuk pendapat Gillespie dan Okruhlik (1991  :  80-82)  setidaknya  terdapat  4  strategi pemberantasan  korupsi  yang  dapat  dilakukan, yaitu : (1) strategi terkait masyarakat (2) strategi terkait hukum, (3) strategi terkait pasar, serta (4) strategi terkait politik.
Strategi  terkait  masyarakat  ditekankan pada  3 hal utama, yaitu norma etika, pendidikan dan kewaspadaan publik. Adapun strategi terkait dengan  hukum  berkenaan  dengan  pengenaan aturan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi yang akan lebih efektif jika diperkuat oleh strategi pendukung  lain  seperti  keberadaan  auditor  dan investigator  independen,  komisi  khusus  yang dapat  melakukan  tindakan  hukum  terhadap pelaku korupsi, serta peningkatan hukuman bagi pelaku korupsi.
Strategi  terkait  pasar  adalah  dengan mengurangi  intervensi  pemerintah  dalam perekonomian  serta  mengurangi  regulasi  yang kompleks dan berlapis.  Sementara strategi terkait politik menekankan pada 3 perhatian, yakni : (1) kewenangan,  (2)  akses  terhadap  proses  politik, serta (3) reformasi administrasi atau birokrasi.
Widjajabrata  dan  Zacchea  (2004  :  36) mengemukakan 4 strategi yang dapat dilakukan untuk  memberikan  hasil  yang  berbeda  dalam upaya  pemberantasan  korupsi,  yakni  :  (1) memfokuskan  pada  penegakan  hukum  dan penghukuman  kepada  pelaku,  (2)  melibatkan masyarakat  dalam  mecgah  dan  mendeteksi korupsi,  (3)  melakukan  upaya  reformasi  sektor publik yang utama termasuk kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan, serta (4)  memperkuat  aturan  hukum,  meningkatkan kualitas  UU  anti  korupsi,  penanganan  tindakan pencucian uang, dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.
Klitgaard  (1998)  menyatakan  salah  satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi  adalah  dengan  memperbaiki  sistem yang  korup  yakni  dengan  mengatur  masalah monopoli, diskresi dan akuntabilitas. Sementara Kaufmann  (  1997  :  130)  dan  Svensson  (2005 :  35)  berpendapat  bahwa  masyarakat  sipil akan  menjadi  sekutu    dalam  melawan  korupsi. Karenanya  harus  dilakukan  langkah-langkah untuk  mendorong  pendekatan  partisipasi  dalam rangka mengkampanyekan gerakan anti korupsi dan  bentuk  reformasi  terkait  lainnya.    Berbagai data  menyarankan  untuk  meningkatkan  akses informasi  kepada  masyarakat  dan  memberikan hak  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat  untuk bertindak dalam mengurangi korupsi.

## Korupsi dan Pembangunan
Pengertian
pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, westernisasi, pertumbuhan dan  evolusi  sosio  kultural.  Tikson    (2005:38) membedakan  3  klasifikasi  teori  pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan.
Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005 : 27) pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan  terencana.  Sedangkan  Siagian  (2008:  54) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan  pertumbuhan dan perubahan secara  terencana  dan  sadar  yang  ditempuh  oleh suatu  negara  bangsa  menuju  modernitas  dalam rangka pembinaan bangsa ( nation building) .
Pengertian  pembangunan  harus  dilihat secara  dinamis  bukan  sebagai  konsep  statis. Pembangunan  pada  dasarnya  adalah  suatu
orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa    akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan  suatu  perubahan  sosial  budaya. Pembangunan supaya menjadi proses yang dapat bergerak  maju  atas  kekuatan  sendiri  tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi tidak hanya  dikonsepsikan  sebagai  usaha  pemerintah belaka.  Pembangunan  tergantung  dari  suatu innerwill , proses emansipasi diri dan partisipasi kreatif  dalam  proses  pembangunan  hanya menjadi  mungkin  karena  proses  pendewasaan (Tjokroamidjojo  dan    Mustapadijaja  dalam Nawawi, 2009 : 45).
Indikator pengukuran keberhasilan pembangunan  berbeda  untuk  setiap  negara. Di  negara-negara  yang  masih  miskin,  ukuran kemajuan dan pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan  dasar  seperti  listrik masuk  desa,  layanan  kesehatan  pedesaan,  dan harga  makanan  pokok  yang  rendah.  Sebaliknya di  negara-negara  yang  telah  dapat  memenuhi kebutuhan sendiri, indikator pembangunan akan bergeser  kepada  faktor-faktor  sekunder  dan tersier. Sejumlah indikator  ekonomi yang dapat digunakan  oleh  lembaga-lembaga  internasional antara    lain  pendapatan  per  kapita  (GNP  atau PDB),  struktur  perekonomian,  urbanisasi  dan jumlah  tabungan.  Di  samping  itu  terdapat  dua indikator  lainnya  yang  menunjukkan  kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah  yaitu  Indeks  Kualitas  Hidup  (IKH  atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) (Tikson, 2005 : 53-76 ).
Berdasarkan  problem  empiris  ekonomi politik  dan  pembangunan  di  negara-negara sedang  berkembang,  Damanhuri  (2010  :  34) memerinci faktor-faktor yang menjadi tantangan, masalah  dan  hambatan  dalam  menjalankan agenda  pembangunan  yang  dapat  dijadikan peluang atau ancamannya, yaitu : (1) globalisasi, (2) kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, (3).industrialisasi,  pertanian,  dan  informalisasi ekonomi, (4) korupsi, kebocoran dan inefisiensi, (5)  utang  luar  negeri,  (6)  lingkungan  (ekologi), dan (7) birokrasi.
Kontroversi  yang  sering  muncul  adalah apakah  korupsi  menjadi  oli  atau  pasir  bagi bergeraknya roda pembangunan ( grease or sands t o development  wheels ).  Sebagian  kalangan pada  periode    awal  1980-an    menganut  prinsip grease  the  wheel yang  memandang  korupsi
sebagai  oli  sistem  ekonomi  yang  tidak  berjalan secara efisien akibat tidak berfungsinya birokrasi dikombinasikan  dengan  peraturan  pemerintah yang  tumpang  tindih.  Dalam  kondisi  ini,  suap dikondisikan  sebagai  insentif    bagi  pegawai publik  untuk  melayani  dengan  sebaik-baiknya. Korupsi baru bermanfaat ketika birokrasi benar- benar  tidak  berfungsi  sehingga  perlu  pelumas. Hal ini bukan kondisi ideal bagi mesin ekonomi untuk  bekerja  tetapi  merupakan second  best . Kondisi ini lebih baik dari pada mesin ekonomi tidak  berjalan  sama  sekali. Grease perlu diberikan  upaya  roda  (mesin  ekonomi)  yang macet  karena  berkarat  bisa  berputar.  Idealnya kita  menjaga  agar  roda  tersebut  tidak  berkarat sehingga tanpa pelumas pun bisa berputar tanpa hambatan.  Dalam  konteks  ini,  nilai  korupsi dianggap sebagai harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk memperoleh atau mempercepat pelayanan  birokrasi  yang  umumnya  di  atas harga  resmi  yang  diketahui  publik.  Semakin banyak jalur yang harus ditempuh atau semakin banyak birokrat yang terlibat dalam suatu urusan pelayanan, semakin besar nilai total korupsi yang terdistribusi di antara kaum birokrat atau mereka yang terlibat dengan pelayanan publik tersebut.
Sebaliknya  sebagai  pasir  pembangunan yang menghambat lajunya gerak roda pembangunan, korupsi dianggap telah menyebabkan  lemahnya  perlindungan  atas  hak milik  dan  misalokasi  sumber  daya  ekonomi. Melalui  kekuasaan  yang  dimilikinya,  kaum birokrat  mampu  mentransfer  sumber  daya ekonomi masyarakat (individu maupun perusahaan) ke kantong-kantong pribadi penyelenggara negara sehingga semakin bertambah transaction  cost yang  dipikul  oleh anggaran  belanja  masyarakat.  Hal  ini  lazim disebut  perekonomian  biaya  tinggi  ( high  cost economy ).  Dalam  konteks  ini,  penyelenggara pemerintahan dianggap sebagai predator yang  memakan  apa  saja  untuk  melancarkan kegiatannya.  Kaufmann    dan  Wei  (1999) mengungkapkan  bahwa  kegiatan  korupsi  yang membesar  berhubungan  erat  dengan  peraturan pemerintah  yang  memberatkan  berkembangnya kompetisi usaha dan peraturan pemerintah yang memang sengaja dibuat multi interpretasi ata tidak konsisten.  Peraturan  seperti  itu  telah  menjadi sumber utama meningkatnya korupsi di kalangan pemerintahan.  Peraturan  yang  memungkinkan
dibah-ubah  ( policy  inconsistency )  memberi peluang kepada kelompok kepentingan ( interest group )  berkoalisi  dengan  pejabat  pemerintah untuk memperoleh manfaat dari suatu kebijakan, misalnya  manfaat  proteksi  atau  subsidi  untuk usaha  tertentu.  Perilaku  pejabat  pemerintah yang  tidak  jujur  dalam  membagikan  informasi kepada  masyarakat  dan  peraturan  pemerintah yang  tidak  jelas  telah  menyebabkan  kegagalan pemerintahan.  Kegagalan  seperti  ini  ditambah dengan  ketidakpastian  politik,  pola  hubungan yang kronis pejabat - pengusaha dan tradisi soft character lembaga  politik  dan  pemerintah telah menghambat  laju  pembangunan  dan  berlarut- larutnya krisis ekonomi di Indonesia.
Korupsi  melemahkan  kapasitas  dan kemampuan  pemerintah  dalam  menjalankan program  pembangunan.    Gupta, et.all (2000) menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi  akan  memperburuk  layanan  kesehatan dan  pendidikan  yang  mengakibatkan  angka putus  sekolah  dan  kematian  bayi  mengalami peningkatan. Sementara itu ditemukan fakta pada institusi pemerintah yang memiliki angka korupsi rendah layanan publik cenderung lebih baik dan lebih murah.
Tingkat  korupsi  yang  makin  tinggi terbukti  berbanding  lurus  dengan  lemahnya pembangunan  masyarakat  di  suatu  negara. Negara-negara  yang  indeks  korupsinya  tinggi maka  indeks  pembangunan  manusia  cenderung rendah.  Di  sisi  lain,  korupsi  juga  memiliki perbandingan lurus dengan tingkat atau kualitas tata  pemerintahan  di  suatu  negara.  Pengelolaan tata  pemerintahan  yang  tidak  baik  cenderung mempersubur  korupsi.  Sebaliknya  korupsi  juga mengakibatkan  ketimpangan  pembangunan dan  terganggunya  tata  kelola  pemerintahan yang baik. Para ilmuwan percaya hanya dengan memperbaiki tata pemerintahan atau menciptakan good  governance dengan  sendirinya  praktik korupsi terkekang.
Secara  konseptual, good  governance adalah bagaimana melakukan perubahan dalam  pengelolaan  jalannya  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  publik.  Beberapa atribut kunci  dari good governance adalah efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum  dalam  penyelesaian  berbagai  persoalan publik.  Dalam  konteks  itu,  mekanisme  kontrol

## Peluang Jepang untuk menjadi Anggota Tetap DK PBB
( check  and  balance )  perlu  ditegakkan  sehingga tidak  ada  satu  komponen  pun  yang  memegang kekuasaan  absolut.  Salah  satu  mekanisme yang  digunakan  adalah  dengan  menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas  apa  yang  menjadi  tanggung  jawab,  fungsi, tugasnya  yang  antara  lain  terlihat  dari  perilaku atau budaya kerjanya.
Kegagalan pembangunan untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  antara lain disebabkan oleh semakin maraknya praktik korupsi  di  setiap  level  kekuasaan.  Strategi  anti korupsi  harus  dilakukan  dengan  pendekatan komprehensif.  Efisiensi dan efektivitas gerakan anti korupsi di Indonesia bermuara pada lemahnya sistem  kontrol  korupsi  yang  diperankan  oleh rakyat.  Dengan  demikian  maka  strategi  anti korupsi  juga  harus  diarahkan  pada  penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah dan penguatan akuntabilitas publik.

## Penutup
Bagi  Indonesia  korupsi  tidak  saja merupakan  problem  ekonomi  dan  politik  tetapi juga  merupakan  problem  budaya.  Selama puluhan  tahun  berbagai  lembaga  internasional telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  negara paling korup.  Dari tahun ke tahun kita berusaha mengubah indeks persepsi korupsi agar menjadi lebih  baik.  Berbagai  upaya  memerangi  korupsi dilakukan secara intensif.
Pendekatan dalam pemberantasan korupsi dibedakan menjadi pendekatan top down dan pendekatan bottom up . Pendekatan pertama, berasumsi  bahwa  pemberantasan  korupsi  akan sangat  efektif  jika  dimulai  dari  atas,  dari  para pengambil keputusan atau penguasa. Pendekatan kedua,  sebaliknya  menganggap  bahwa  gerakan yang  efektif  adalah  yang  melibatkan  rakyat sebagai  pihak  yang  paling  merasakan  dampak buruk korupsi dalam kehidupan mereka.
Terlepas  dari  pendekatan  mana  yang paling efektif, target gerakan anti korupsi adalah agar    tujuan  pembangunan  tercapai  sehingga kesejahteraan  rakyat  merata.  Hal  itu  akan terwujud  hanya  jika  korupsi  sebagai  salah  satu penghambat pembangunan disingkirkan Dengan demikian  maka  pemborosan  dana APBN  setiap tahun  akibat  korupsi  yang  disinyalir  sekitar  30 prosen  bisa  dicegah.  Di  sini  terlihat  relevansi gerakan  anti  korupsi  untuk  pembangunan.
Berbagai upaya pemberantasan korupsi bertujuan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalui pemerataan  hasil-hasil  pembangunan  sehingga terwujud  masyarakat  adil  dan  makmur    sesuai cita-cita pembangunan nasional.

## Daftar  Pustaka
Alhumami, Amich. Korupsi Perspektif
Antropologi . Kompas, 15 Desember 2005
Damanhuri, Didin S 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan  :  Teori,  Kritik  dan  Solusi bagi  Indonesia  dan  Negara  Sedang Berkembang. Bogor . IPB Press.
Desta, Yemane. 2006. Designing Anti- Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea .  Journal of Developing societies. Vol. 22. No. 4.
Dewi,  Siti  Nurfitriah  Farah.  2002. Analisis Pengaruh Korupsi  Terhadap Pertumbuhan Investasi Domestik dan Foreign Direct Investment (11 Negara Asia Tahun 1995 – 2000). Tesis Pascasarjana  Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.
Gillespie, Kate and Gwenn Okruhlik. 1991. The Political Dimensions of Corruption
Cleanups: A Framework for Analysis . Comparative Politics, Vo. 24, No. 1
Gupta,  S.,  Davoodi,  H,  and  Alonso,  R.T. Does Corruption  Affect  Inequality  and Poverty ? IMF Discussion paper, WP/98/76. 2000.
Kaufmann, Daniel. 1997. Corruption: The Facts .  Foreign Policy, No. 107
Kaufmann,  D  and  S.J.  Wei.  1999. Does ‘Grease  Money’  Speed  up  the  Wheels of Commerce ? National Bureau of Economic Research Working Paper 7093. Cambridge MA.
Klitgaard, Robert, 1998b, “Combating Corruption”, United Nations Chronicle, Volume 35, No. 1
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2006. Memahami untuk Membasmi . Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. KPK Mauro,  Paolo.  1995. Corruption  and  Growth . Quarterly Journal of Economics 110.
Mauro,  Paolo. 1997. The  Effects  of  Corruption on  Growth,  Investment,  and  Government Expenditure: A  Cross-Sectional Analysis. in  Corruption  and  the  Global Economy, Ed. by Kimberly Ann Elliott .Washington
D.C. USA.
Mauro,    Paolo.  1997. Why    Worry    About Corruption  ? Economic  Issues  No. 6.  IMF. Washington DC.
Mauro,    Paolo.  2004. The Persistence of Corruption    and    Slow    Economic Growth .  IMF  Staff  Paper  No.  51  No.  1. Washington DC.
Mustafa,  Ruli.  2008. Idealisme  Anti  Korupsi.
Jakarta. The Lafidz Center.
Nas,  Tevfik  F,  Albert  C  Price,  and  Charles  T Weber.  1986. A  Policy-Oriented  Theory of    Corruption. The  American  Political Science Review. Vol 80. No. 1
Nawawi,  Ismail.  2009. Pembangunan  dan Problema Masyarakat : Kajian, Konsep, Model,  Teori  dari  Aspek  Ekonomi dan  Sosiologi. Surabaya.  Putra  Media Nusantara.
Riyadi  dan  Bratakusumah,  Deddy  S.  2005. Perencanaan  Pembangunan  Daerah. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
Shah,  Anwar.  (Editor).  2007. Performance Accountability and Combating Corruption .
Washington DC. The World Bank
Shah,  A    and      Schacter,  M.  2004. Combating Corruption  :Look  Before  You  Leap. Finance and Development Vol 41 No 4 . December..
Siagian,  Sondang  P.  2008. Administrasi Pembangunan  :  Konsep,  Dimensi  dan Strateginya. Jakarta. Bumi Aksara.
Snape,  Fiona  Robertson.  1999. Corruption, Collution and Nepotism in Indonesia . Third World Quarterly. Vol. 20. No. 3
Svensson, Jacob. 2005. Eight Questions about Corruption. The Journal of Economic Perspectives. Vol. 19. No. 3
Tanzi, Vito, 1998. Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. IMF Staff Papers. Vol. 45. No. 4.
Tikson, Deddy T. 2005. Keterbelakangan dan Ketergantungan. Teori Pembangunan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Makassar. Ininnawa.
Transparency International. 2002. Global Corruption Report 2002. TI.  Berlin.
Warren,  Mark  E.  2004. What  Does  Corruption Mean in a Democracy .  American Journal of Political Science. Vol. 48. No. 2
Widjajabrata,  Safaat  and  Nicholas  M  Zacchea. 2004. International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthening the Ability of Its Auditors to Battle          Corruption. The  Journal  of  Government  Financial Management.Volume 53. No.3