## Problematika Proses Pengadaan Tanah

## Setiyo Utomo
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: setiyoutomo@fh.unmul.ac.id

## Abstract
The land has a social function; therefore, everyone has the right to make the best use of the land, from the  land  for  agriculture  to  land  to  develop  an  area.  This  paper  aims  to  analyze  land  acquisition problems in the West Kutai Regency and forms of legal protection for the community against land acquisition. This research method is normative juridical research. The land is fundamental to support the  sustainable  development  of  an  area  to  impact  the  community  whose  land  is  designated  for development. The legal umbrella still constrains land acquisition in West Kutai Regency in the form of regional regulations that provide access to the land acquisition process in the West Kutai Regency. The absence of legality of land certificates becomes an obstacle for the government to carry out land acquisition to trigger agrarian conflicts. For this reason, land acquisition, of course, the community must have a sense of sincerity if the land has been included in development activities. However, the government  must  provide  compensation  for  communities  affected  by  regional  development.  The concept  of  land  acquisition  carried  out  in  an  area  must  have  a  regional  regulation  formation  in advance. In the land acquisition process, the community knows the legal basis, and the government has a legal basis in land acquisition. Justice for communities affected by land acquisition's impact, the government,  must  have  an  ideal  system  to  provide  justice  for  the  community  in  terms  of  land acquisition.
Keywords : Land Acquisition; Development; Compensation; Justice;

## Abstrak
Tanah memiliki fungsi sosial maka dari itu semua orang berhak untuk mempergunakan tanah sebaik-baiknya mulai dari tanah untuk pertanian hingga tanah untuk pembangunan suatu daerah. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa problematikan pengadaan tanah  di  Kabupaten  Kutai  Barat  dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat terhadap  pengadaan  tanah.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif. Keberadaan tanah sangat penting untuk menunjang keberlangsungan pembangunan suatu daerah  sehingga  akibat  yang  ditimbulkan  akan  berdampak  pada  masyarakat  yang tanahnya di peruntukkan untuk pembangunan. Pengadaan tanah di Kabupten Kutai barat masih terkendala terkait payung hukum berupa peraturan daerah yang yang memberikan akses untuk  proses  pengadaan  tanah  di Kabupaten  Kutai  Barat.  Tidak  adanya  legalitas sertifikat  tanah  menjadi  kendala  pemerintah  untuk  melaksanakan  pengadaan  tanah sehingga akan memicu terjadinya konflik agraria. Untuk itulah pengadaan tanah tentunya masyarakat  harus  memiliki  rasa  keikhlasan  apabila  tanah  yang  telah  masuk  dalam kegiatan  pembangunan,  namun  pemerintah  harus  memberikan  kompensasi  bagi masyarakat yang terkena imbas terhadap pembangunan daerah. Konsep pengadaan tanah yang dilakukan dalam suatu daerah harus adanya pembentukan peraturan daerah terlebih dahulu sehingga dalam proses pengadaan tanah masyarakat mengetahui dasar hukum dan pemerintah  memiliki  dasar  hukum  dalam  pengadaan  tanah.  Keadilan  bagi  masyarakat yang tekena dampak pengadaan tanah maka pemerintah harus memiliki sistem yang ideal untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam hal pengadaaan tanah.
Kata Kunci : Pengadaan Tanah; Pembangunan; Ganti Kerugian; Keadilan

## PENDAHULUAN
Penataan tanah terhadap tanah-tanah yang terindikasi tanah terlantar menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan karena keberadaaan tanah  sangatlah penting untuk keberlangsungan  hidup  masyarakat  dalam  proses  kehidupan.  Penataan  tanah  yang  baik dimulai dari pemberian tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah terlebih dahulu sebagaimana  tanah  memiliki  fungsi  sosial.  Seluruh  lapisan  masyarakat  berhak  untuk mempergunakan tanah sebaik-baiknya mulai dari tanah untuk pertanian bagi petani hingga tanah untuk pembangunan suatu daerah. Pendaftaran tanah yang selalu memiliki kendala terkait biaya yang relatif tinggi sehingga masyarakat sulit untuk menjangkaunya. Program dari  pemerintah  melalui  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  diperuntukkan  bagi masyarakat  yang  untuk  mendapatkan  akses  mensertifikatkan  tanah  dengan  dilakukan secara  bersama-sama.  Tingkat  pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  sertifika  inilah yang belum menjadikan daya tarik masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. 1
Kebijakan pemerintah ditujukan untuk keberlangsungan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang berkelanjutan. Penyelenggaraan dan kegiatan pendaftaran tanah  harus  dilakukan  sesuai  dengan  pemetaan  yang  sudah  dilakukan  terlebih  dahulu terutama  pada  daerah  yang  mudah  dijangkau,  namun  untuk  daerah  yang  sulit  untuk dijangkau  pemerintah  harus  memberikan  suatu  sistem  yang  ideal  agar  terealisasikan kegiatan pendaftaran tanah tersebut. 2 Keberadaan tanah akan saling berhubungan dengan adanya pembangunan suatu daerah sehingga pemerintah sering kali memanfaatkan kondisi untuk melaksanakan pengadaaan tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap pun ditujukan pada kawasan yang masuk dalam pemetaan terutama dalam kawasan yang relatif  bisa  dijangkau.  Dalam  proses  pendaftaran  tanah  tentunya  memiliki  kendala  yang berbeda-beda salah satunya akses dalam menuju legalitas untuk pembuatan dokumen tanah dan biaya administrasi yang tidak mampu dijangkau oleh masyarakat. Sama halnya dengan pendaftaran tanah di kabupaten kutai barat juga terdapat kendala melalui akses terkait bukti fisik. Terbatas nya dokumen-dokumen penunjang inilah yang mengakibatkan terhambatnya pengadaan tanah di Kabupaten Kutai Barat. Tanah yang tidak memiliki dokumen sertifikat tentu tidak memiliki batas-batas tanah yang pasti sehingga sering terjadinya penyerobotan batas-batas juga memberikan efek terjadinya konflik antara masyarakat maupun pemerintah
1 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia (Surabaya: Arkola, 2003). 2 Kusno  Kusno  and  Ade  Parlaungan  Nasution,  “Penyuluhan  Hukum  Manfaat  Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Desa Hasang,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Ika Bina En Pabolo 1, no. 2 (2019): 1 – 18.
setempat  serta  beberapa  sengketa  tanah  yang  terjadi  juga  berasal  dari  sengketa  tanah perkelompok/keluarga  (warisan)  terhadap  penguasaan  lahan  perorangan  yang  ada  di Kabupaten Kutai Barat hanya sedikit. Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat pun banyak memiliki tanah dengan status tanah adat yang letaknya ada di kampung-kampung, maka dari itu kebijakan pengadaan tanah juga harus memperhatikan tanah-tanah ada yang ada di perkampungan.
Pengertian  dari  pengadaan  tanah  itu  sendiri  adalah  kegiaatan  untuk  pendapatkan tanah  dengan  cara  memberikan  ganti  kerugian  kepada  pihak  yang  berhak  atas  tanah tersebut. Kegiatan pengadaan tanah tentunya akan melibatkan masyarakat yang memiliki tanah dan pemerintah yang memerlukan tanah tersebut. Kebutuhan dasar bagi masyarakat adalah tanah maka apabila tanah yang dimiliki tersebut tidak memiliki legalitas maka setiap proses  pengadaan  tanah  akan  sering  menimbulkan  ketidaksepamahan  antara  kehendak pemerintah dan masyarakat. Pengadaaan tanah dapat dilakukan secara efektif dengan tidak dilakukannya  pemaksaan  untuk  mendapatkan  tanah.  Untuk  pengadaan  tanah  tentunya masyarakat harus memiliki rasa keikhlasan apabila tanah yang telah masuk dalam kegiatan pembangunan, namun pemerintah  harus  memberikan  kompensasi bagi  masyarakat yang terkena imbas terhadap pembangunan daerah. Dalam pengadaan tanah ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat, badan hukum dan instansi pemerintah untuk dapat menguasai tanah yang akan dijadikan kegiatan pembangunan bagi suatu daerah yaitu status tanah, status hukum, keinginan pemilik tanah untuk melepaskan tanah. Pengadaan tanah di Kabupaten Kutai Barat memiliki Kendal terkait payung hukum berupa peraturan daerah yang belum secara hukum memberikan kepastian dalam proses pengadaan tanah. Untuk itulah  pemerintah  daerah  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  melaksanakan  proses pembangunan  bagi  kepentingan  umum.  Beberapa  kepentingan  umum  yang  harus dijalankan terkait dengan tanah yang itu nantinya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang meilputi beberapa hal yaitu: 3
1. Pertanahan dan Keamanan nasional
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
3. Waduk, bendungan,  bendung,  irigasi,  saluran air  minum,  saluranpembuangan  air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
3 Lihat  Ketentuan  pada  Pasal  10  dalam Undang-Undang  Nomor  2 tahun  2012  tentang Pengadan Tanah
6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenagalistrik;
7. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. Fasilitas keselamatan umum;
11. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. Cagar alam dan cagar budaya;
14. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
15. Penataan  permukiman  kumuh  perkotaan  dan/atau  konsolidasi  tanah,  serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
18. Pasar umum dan lapangan parker umum
Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis-normatif  dimana  penelitian  ini melakukan  analisa  data  baik  dari  sumber  buku  maupun  penelitian  terdahulu  yang menyangkut pengadaan tanah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat terkait dengan  pengadaan  tanah  belum  dapat  dilakukan  secara  efektif  sehingga  diperlukannya payung  hukum  yang  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  yang  tekena  dampak pengadaan  tanah  dan  pemerintah yang  melaksanakan  kebijakan  pengadaan  tanah untuk pembangunan.  Kebijakan  pemerintah  untuk  melalukan  proses  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  harus  tetap  menerapkan  prinsip  kemanusiaan  dan keadilan. Konsep yang mengedepankan musyawarah tentunya menjadi penentu terhadap proses peralihan tanah bagi masyarakat kepada pemerintah untuk itu musyawarah merupakan bagian proses untuk saling mendengarkan atas sikap saling menerima satu sama lain dengan cara kesepakatan bersama untuk besaran ganti kerugian. Untuk menerapkan pengadaaan tanah ini tentunya kebijakan Kabupaten  Kutai  Barat harus  memberikan kepastian hukum  setelah  kebijakan tersebut  berlaku.  Beberapa  masyarakat  yang  telah  memiliki  sertifikat  tentunya  akan mendapatkan kepastian hukum dengan bentuk perlindungan hukum sebagai bukti apabila
nantinya  mendapatkan  gugatan  dari  pihak  lain. 4 Untuk  memberikan  kepastian  hukum kepada  setiap  pemilik  hak  atas  tanah  kepada  setiap  pemilik  tanah  maka  pemerintah memberikan fasilitas berupa pendaftararan tanah. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memperoleh  sertifikat  tanah  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan  kuat.  Pendaftaran  tanah merupakan mandat atau perintah yang harus dilakukan untuk dapat melaksanakan tertib administrasi yaitu: 5
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerinth  dilakukan  pendaftaran  tanah diseluruh  wilayah  republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pelaksanaan pendafataran tanah meliputi:
a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak hak
c. Pembertian surat bukti hak sebagai alat pembuktian yang sempurna.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan pertimbangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah adalah menjadi masalah yang biasanya dapat menghambat pengadaan tanah, rakyat sering tidak dapat menerima harga tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena dianggap terlalu rendah dan tidak dapat menjamin kesejahteraan  kehidupan  lebih  lanjut.  Terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  proses pengadaan  tanah  di  Kabupaten  Kutai  Barat  yaitu  legalitas  yang  hanya  sebatas  surat pernyataan hak atas tanah sehingga bukti yang dimiliki tidak berkekuatan hukum yang kuat. Keadaan  masyarakat  mengenai pengetahuan akan  kepemilikan  tanah yang  tidak  diiringi dengan legalitas inilah yang sering menimbulkan konflik antar masyarakat , badan hukum, dan instansi pemerintah. Masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat terkait legalitas tanah sehingga masyarakat di Kampung masih banyak yang tidak memiliki legalitas atas kepemilikan tanah tetapi hanya pengakuan kepemilikan tanah yang dikuatkan oleh pihak kepala adat selaku tokoh yang mengetahui. Hal ini sangat rentan terjadinya sengketa lahan dan kepentingan. Terjadinya permasalahan terkait batas tanah di lapangan, dimana surat penguasaan  hak  tanah  dimiliki  masyarakat  namun  ketika  pihak  Kantor  Pertanahan melakukan  pengukuran  dilapangan  terdapat  perbedaan  pada  patok  batas,  akibat  tidak
4 Aisyah  Silvi  Kurniawati,  “Asas  Akuntabilitas  Dalam  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26, no. 2 (2020): 156 – 73.
5 Lihat pada Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
terpasangnya patok tersebut. Akibat tidak jelasnya patok batas seperti ini juga memberikan kendala kantor pertanahan sehingga tertunda nya masalah batas tanah sampai selesai.
Permasalahan lahan yang sering terjadi yaitu masalah tumpang tindih lahan antara perusahaan dan lahan milik masyarakat, umumnya terjadi pada lahan perusahaan kelapa sawit  dan  tambang  batubara,  masyarakat  tidak  memiliki  surat  tanah  tetapi mengatasnamakan  tanah  adat  atau  warisan  dari  leluhur  mereka.  Penyelesaian  tumpang tindih lahan masyarakat dengan pihak perusahaan biasanya diselesaikan dengan cara ganti rugi dari pihak perusahaan kepada masyarakat dalam bentuk tali asih maupun ganti rugi tunai.  Masalah lain yang  pernah  terjadi  juga  terkait  pemerintah  daerah  kabupaten  Kutai Barat  denan  masyarakat  yaitu  tanah  yang  sudah  dibebaskan  pememerintah  Kabupaten Kutai Barat kembali diakui oleh masyarakat dengan mengatasnamakan tanah adat.
Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat tumpeng tindih kepemilikan tanah  inilah  pemerintah  memberikan  program  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap. Masyarakat yang berminat untuk mengikuti program dari pemerintah ini juga memiliki kendala  terkait  Paja  Bumi  Bangunan  yang  tidak  ada.  Sehingga  Kantor  Pertanahan memberikan arahan untuk mengurus Pajak Bumi dan Bangunan terlebi dahulu. Penilaian harga  yang  didasari  dengan  perhitungan  NJOP  terhadap  tanah  yang  akan  dijadikan tempat  pembangunan  adalah  sangat  relative  rendah  tidak  sesuai  dengan  harga  pasar. NJOP juga sebagai awal masalah dalam penetapan harga. Pelaksanaan pengadaan tanah maka  pemerintah  harus  mengantisipasi  terhadap  pengadaan  tanah  yang  sangat  rawan terhadap  konflik  maka  proses  pengadaan  tanah  harus  tetap  memperhatikan  asas-asas untuk melalukan pengadaan tanah yaitu:
a. Asas kemanusian bahwa pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta menghormati hak asasi manusia..
b. Asas  kesepakatan,  proses  pengadaan  tanah  harus  mendapatkan  kesepakatan antara para pihak.
c. Asas  manfaat, pelaksanaan  pengadaan  tanah harus  memberikan  dampak yang baik terhadap masyarakat
d. Asas keadilan, masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah harus lah diberikan ganti kerugian
e. Asas kepastian, pengadaaan tanah dilakukan sesuai dengan SOP
f. Asas keterbukaan, pemerintah harus memperoleh informasi secara jelas dan pasti dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
g. Asas partisipasi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus ikut serta dalam proses pengadaan tanah
h. Asas  Kesetaraan,  setiap  masyarakat  yang  terkena  dampak  dan  pihak  yang menmerlukan tanah harus sama dan sejajar dalam proses pengadaaan tanah.
i. Asas  Kesejahteraan,  proses  pengadaan  tanah  harus  mampu  menambah  nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.
j. Asas Keberlanjutan, kegiatan pengadaan tanah dilakukan secara terur menerus.
Keberadaaan tanah untuk pengadaan tanah juga memberikan fungsi bahwa tanah dapat dikelola dengan baik sebagai bentuk eksistensi bagi kehidupan masyarakat. Dalam rangka untuk memperoleh tanah secara pasti maka subyek hukum harus memperhatikan asas  dalam  pengadaan  tanah.  Penguasaan  tanah  dan  penggunaan  tanah  haruslah berlandasarkan hak yang disediakan dalam hukum tanah nasional sehingga masuarakat dapat  terlindungi  oleh  hukum  akibat  adanya  gangguan  dari  berbagai  pihak  mulai  dari masyarakat  itu  sendiri  hingga  para  penguasa  yang  akan  menguasai  tanah.  Konsep pengadaan  tanah  yang  dilakukan  dalam  suatu  daerah  harus  adanya  pembentukan peraturan  daerah  terlebih  dahulu  sehingga  dalam  proses  pengadaan  tanah  masyarakat mengetahui dasar hukum dan pemerintah memiliki dasar hukum untuk melalukan proses pengadaan  tanah.  Pembentukan  peraturan  peundang-undangan  harus  memperhatikan asas-asas yang berlaku yaitu: 6
a. Asas kejelasan tujuan dari pembentukan peraturan.
b. Asas  kelembangaan,  setiap  peraturan  yang  dikelaurkan  harus  sesuai  dengan lembaga yang berwenang.
c. Asas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan.
d. Asas yang dilaksanakan harus memperhitungkan efektivitas terhadap belakunya peraturan tersebut.
e. Asas kedayagunaan bahwa peraturan tersebut benar dibutuhkan oleh kehidupan masyarakat.
f. Asas kejelasan rumusasn bahwa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan.
g. Asas  keterbukaan  bahwa  proses  pembentukan  harus  trasnparan  mulai  dari pembentukan hingga penetapan.
Dengan adanya pembentukan peraturan daerah terkait pengadaa tanah masyarakat juga dapat memberikan masukan terakit muatan yang akan diatur dalam peraturan derah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan tanah adalah pada proses
6 Lihat  pada  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
pemberian ganti kerugian sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat terlaksana dengan baik. Penetapan ganti kerugian ditetapkan dalam berita acara kesepaktan dan pemberian ganti kerugian dilakukan secara bersamaan dengan proses pelepasan hak oleh pihak yang berhak atas tanah tersebut. Pada proses pengadaaan tanah di Kabupaten Kutai barat yang belum  adanya  peraturan  daerah  mengenai  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum inilah  yang  menjadikan  keberlangsungan  pembangunan  tidak  sejalan  sebagaimana mestinya.  Kebaradaan  peraturan  daerah  tentu  sangat  penting  sebagai  tambahan  aturan yang  kuat  dalam  proses  pengadaaan  tanah.  Terlepas  dari  sisi  substansi  pengaturan pengadaan  tanah  dalam  peraturan  perundangundangan,  seharusnya  pemerintah  dan pemerintah  daerah  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  harus  sedapat mungkin mengakomodir kepentingan masyarakat pemilik hak atas tanah dan penggarap tanah sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi mereka. 7
Pada  fakta  yang  terjadi  dilapangan  dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  akan  mengalami  berbagai  permasalahan  yang  timbul  akibat  adanya pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah memberikan  konsekuensi  atas  tanah  dalam  bentuk  persaingan  untuk  mendapat  tanah dengan berbagai macam cara. Dalam setiap kegiatan proses pengadaan tanah (dikenal juga dengan istilah pembebasan tanah) baik dengan cara pelepasan, pengalihan maupun ganti rugi dan konsolidasi tanah akan melibatkan banyak pihak yang disebut dengan pemangku kepentingan dan pengampu kepentingan, malahan pemangku yang tidak berkepentingan, seperti  yang  kenal  dengan  LSM,  premanisme,  agensi  ataupun  dalam  Bahasa  Daerah dikenal  dengan Biyong  ( Jawa  Barat)  atau Tukang  Pakang (Melayu), Makelar,  Calo ,  dan istilah lain sesuai dengan daerahnya. 8 Pemerintah memiliki peranan penting dalam proses pengadaan tanah yang harus sesuai dengan norma hukum bahwa eksistentis suatu negara haruslah  mengakui  dan  menghormati  keberadaan  pemerintah  daerah  sehingga  konsep yang  ditawarkan  pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  untuk  melaksanakan pemerintahan  nya  secara  mandiri  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  otonomi  daerah kemandirian  suatu  daerah  untuk  menyelenggarakan  program  pembangunan  bagi kepentingan umum sebagaimana kewenangannya adalah: 9
7 Ade  Arif  F irmansyah,  “Pembaharuan  Substansi  Hukum  Pengadaan  Tanah  Yang  Berkeadilan,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2014): 329 – 46.
8 Martin Roestamy, “Pengadaan Tanah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Procurement Of Land In Legal Sociological Perspective,” n.d.
9 Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. Menetukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang  dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa
d. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angka;
e. Menentukan  dan  mengatur  hubunganhubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
f. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, maka dapat dilakukan langsung oleh instansi yang  mmerlukan  tanah  dengan  pihak  yang  berhak,  dengan  cara  jual  beli  atau  tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Adanya perubahan Peraturan Presiden ini terdapat perubahan luas tanah yang tadinya tidak lebih dari 1 (satu) hektar menjadi  tidak  lebih  dari  5  (lima)  hektar.  Kemudian  Pasal  121  ini  dirubah  lagi  dengan Peraturan Presiden 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: 10
1. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang  luasnya  tidak  lebih  dari  5  (lima)  hektar,  dapat  dilakukan  langsung  oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  sesuai  dengan  tata  ruang wilayah.
3. Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud  ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi
4. Penilaian tanah dalam rangka untuk pengadaan tanah
Kebijakan pemerintah terkait dengan adanya peraturan mengenai pengadaan tanah di Kabupaten Kutai Barat juga harus memperhatikan substansi apa saja yang perlu diatur
10 Rosana Dewi Langelo, “Penetapan Lokasi Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Ba gi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” University Of Bengkulu Law Journal 3, no. 1 (2018): 68 – 78.
dalam pengadaan tanah, sebagaimana keberadaan peraturan daerah haruslah terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, harus adanya pedoman pemerintah daerah dalam rangka  menyelesaikan  sengketa  tanah  terkait  pengadaan  tanah.  Tujuan  dari  peraturan daerah tersebut adalah untuk emberikan kepastian hukum kepada pemegang hak tanah. Serta  memperkuat  fungsi  koordinasi antara Kantor  Pertanahan Kabupaten  Kutai  Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat akibat Pengadaan Tanah
Proses  pengadaan  tanah  tentunya  akan  selalu  bersinggungan  dengan  pihak-pihak yang berkepentingan sehingga akan sangat dimungkinkan terjadinya konflik. Secara ideal pelaksanaan pengadaan tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum diharapkan tidak menyebabkan kerugian atau penurunan terhadap kehidupan pemilik hak atas tanah. Proses pembebasan tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dengan aturan dasar peraturan yang berlaku. Adanya keterkaitan kebijakan ini tentuya akan berpengaruh terhadap  bekerjanya  hukum  dimasyarakat.  Sehingga  kebijakan  yang  akan  dikeluarkan oleh pemerintah harus mampu mejangkau kepastian hukum terutama dalam pelaksanaan dan penyelesaian apabila terjadinya konflik dalam proses pengadaan tanah. Keberpihakan kepada  masyarakat  yang  selalu  tidak  menguntungkan  akan  menyebabkan  pergeseran terhadap bekerjanya hukum di masyarakat. Beberapa konsep yang ideal dalam pengadaan tanah  tentunya  akan  selalu  dipergunakan  sebagaimana  pengadaan  tanah  tetap memperhatikan  peran  dari  tanah  dalam  proses  kehidupan  bermasyarakat.  sehingga konsep  yang  diberikan  pemerintah  terhadap  pengadaan  tanah  sebagai  bentuk perlindungan hukum dengan adanya ganti kerugian dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh para pihak. Sebagai  bentuk  hubungan  timbal  balik  dari  proses  ganti  kerugian  maka  pihak  yang menerima  ganti  kerugian  wajib  untuk  melepaskan  dan  menyerahkan  bukti  terhadap penguasaan terhadap tanah tersebut.
Untuk itulah pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus menerapkan prinsip kehati- hatian  dalam  menentukan  kebijakan  dan  keputusan  terhadap  pengadaan  tanah. Keselarasan  para  pihak  pemerintah  Kabupaten  Kutai  Brat  dan  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kutai Barat juga harus berjalan secara bersamaan terkait proses pengadaan tanah  dan  permasalahan  tanah  sehingga  setiap  peraturan  daerah  yang  akan  di  buat nantinya harus  memiliki  prinsip  kehati-hatian agar  tidak  menimbulkan  masalah  terkait sengketa  tanah.  Bentuk  perlindungan  yang  didapatkan  masyarakat  dalam  pengadaan tanah  yaitu  kepastian  akan  keadilan  dalam  proses  pengadaan  tanah  maupun  yang
berhubungan dengan tanah. Sosialisasi secara berkala tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Barat agar masyarakat mengetahui secara pasti dan jelas mengenai fungis legalitas tanah yang menyangkut terhadap pengadaan tanah. Hal yang harus  diperhatikan  dalam  pengadaan  tanah  adalah  berbagasi  keragaman  dalam pengurusan  sertifikat  tanah  dimana  sering  ditemukannya  format  yang  berbeda-beda dalam hal status kepemilikan tanah sehingga sejarah atas tanah tersebut tidak diketahui secara pasti. Permaslahan mengenai batas patok tanah yang hanya menggunakan pohon maupun  sungai  ini  akan  memberikan  damapak  yang  negatif  sehingga  terjadi  tumpang tindih sertifikat.
Teori  bekerjanya  hukum  di  masyarakat  akan  berkaitan  dengan  keberhasilan peraturan yang didalamnya memiliki faktor sosial, ekonomi dan budaya. Keberadaaan faktor  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  akan  mempengaruhi  teori  bekerjanya  hukum dimasyarakat  karena  dalam  tahapan  setiap  kebijakan  akan  melewati  tahapan  awal pembentukan  hingga  proses  pemberlakuan  yang  didalamnya  harus  ditaati  oleh masyarakat.  Konsep  yang  ideal  terhadap  pengadaan  tanah  akan  berpeluang  dengan lahirnya  kebijakan  peraturan  daerah  yang  akan  bersifat  mengikat  terhadap  proses pengadaan  tanah  sehingga  dengan  keberadaan  kebijakan  tersebut  diharapkan  mampu berdiri sesuai dengan keadaaan masyarakat secara efektif dan efisien.
Pada  tatanan  masyarakat  beberapa  faktor  mempengaruhi  suatu  sistem  sebagai sarana  untuk  melakukan  proses  rekayasa  sosial.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  diukur  dengan  dampak  yang  mampu  memberikan  kesejahteraan  terhadap kehidupan sosial masyarakat tersebut. Teori bekerjanya hukum dimasyarakat dan teori law as a toll of social engineering yang dikemukakan Roscoe Pound bahwa hukum adalah alat  untuk  memperbarui  (merekaya)  masyarakat  sehingga  untuk  dapat  memenuhi perannya  makan  terdapat penggolongan atas  kepentingan-kepentingan yang  dilindungi oleh hukum yaitu:
a. Kepentingan  umum  terdiri  dari  kepentingan  negara  sebagai  negara  hukum, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat
b. Kepentingan  masyarakat  terdiri  dari  kepentingan  akan  kedamaian  dan ketertiban,  perlindungan  lembaga-lembaga  sosial,  pencegahan  kemerosotan akhlak dan pencegahan pelanggaran hak,
Teori  yang  disampaikan  oleh  Roscoe  Pound  memberikan  harapan  bahwa  untuk menumbuhkan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memenuhi rasa keadilan  bagi  masyarakat.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  terhadap pengadaan  tanah  harus  selaras  atas  apa  yang  terlihat  pada  sisi  kehidupan  masyarakat
tanpa  adanya  proses  mendiskriminasikan  pada  masyarakat  yang  akan  menimbulkan sistem  regulasi  yang  berbeda  sehingga  masyarakat  merasa  dirugikan  atas  lahirnya kebijakan  yang  tidak  berpihak.  Untuk  memenuhi  proses  kebutuhan  pengadaan  tanah tentunya  pemerintah  akan  membentuk  regulasi  yang  lebih  mengedepankan  tahapan secara  terbuka.  Penggunaan  tanah  inilah  yang  ahrus  sesuai  dengan  keadaan  dan  sifat daripada haknya sehingga tanah dapat bermanfaat dengan baik bagi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapati kesejahteraan dari adanya pengadaan tanah. Penjelasan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur kebijakan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaata tanah antara lain
1. Penggunaan  tanah  tidak  merugikan  kepantingan  umum,  maka  pemilikan  dan penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum tidak diperbolehkan.
2. Setiap  orang  dan  badan  hukum  mempunyai  sesuatu  hak  atas  tanah  pertanian pada  asasnya  diwajibakan  mengerjakan  atau  mengusahannya  sendiri  secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
3. Pemerintah  berusaha  supaya  usaha-usaha  dalam  lapangan agrria  diatur  untuk meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin bagi setiap warga negara sesuai harkat dan martabat manusia.
Pemberlakuan  sistem  otonomi  daerah  yang  memberikan  kewenangan  besar pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola snediri wilayah yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
Pada  pelaksanaan pengadaan  tanah untuk  keperluan  beberapa  macam  kepentingan pembangunan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah  enagra  yang  tersedia  sangatlah terbatas, maka salah satu cara yang ditempuh adalah pembebasan tanah milik masyarakatm baik yang dikuasai secara hukum adat meupun hak yang lain melekat pada hak atas tanah. 11 Banyaknya  kasus  yang  terjadi  menerangkan  bahwa  tanah  memegang  peranan  penting dalam  kehidupan  dan  perekonomian  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  pengadaan  tanah sehingga  tanah  adalah  faktor  pendudukng  kehidupan  sehingga  konsep  hak  kepemilikan menentukan  susunan  kehidupan  dalam  suatu  daerah  untuk  proses  pembangunan. Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  menjadi  tuntutan  yang tidak dapat dikesampingkan oleh pemerintah , sehingga semakin maju masyarakat makan semakin  banyak  diperlukan  tanah-tanah  untuk  kepentingan  umum  yang  bagian  dari
11 Ashar  Sinilele,  “Tinjauan Yuridis Terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2017): 1 – 24.
konsekuensi hidup bernegara dan bermasyarakat. 12 Di Indonesia pengambilan tanah untuk pelaksanaan pembangunan  demi  kepentingan umum  di  atas  tanah  hak,  dapat  dilakukan melalui dua cara yaitu, pencabutan hak-hak atas tanah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor  20  Tahun  1961  seperti  yang  diterangkan  di  atas,  dan  pengadaan  tanah  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang  diatur  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Peraturan  Presiden  ini  kemudian  dipinda dengan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor 36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum. 13 Pelepasan  dan  pencabutan  tersebut merupakan 2 (dua) cara untuk memperoleh tanah hak, di mana yang membutuhkan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak atas tanah adalah melepaskan  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  tanah  yang dikuasainya,  dengan  memberikan  ganti  rugi  atas  dasar  musyawarah.  Pembebasan  tanah adalah  melepaskan  hubungan  hukum  yang  semula  diantara  pemegang  haklmenguasai tanah dengan cara memberikan ganti rugi. 14 Dalam perwujudan perlindungan hukum yang paling  esensial  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  adalah  masalah pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada piihak yang memberikan tanah. Konsep teori perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintah, karena pemerintah sebagai titik sentralnya. Pemerintah sebagai titik sentral sehingga terbentuk dua (2)  bentuk  perlindungan  hukum,  yaitu:  Perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan. Sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 15
Persoalan ganti rugi sering menjadi persoalan konflik dalam pengadaan tanah akibat kesepakatan  yang  tidak  tercapai  antara  dua  belah  pihak. 16 Untuk  itulah  Pemerintah  juga diberikan  kewenagan  dalam  hal  melakukan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  serta  melakukan  semua  proses penyelenggaran  dan  tahapan-tahapan  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepetingan  umum
12 Moh Mahfud, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: LP3ES, 2006).
13 Mukmin Zakie, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia),” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. Edisi Khusus 18 (2011): 187 – 206.
14 Birman  Simamora,  “Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum Jalan  Tol Pekanbaru – Kandis –Dumai,” Jurnal Hukum Respublica 17, no. 1 (2017): 170 – 88.
15 Hasan Basri, “Justice and Legal Certainty for Land Title Holders in the Procurement of Land for Public Purposes,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 1, no. 1 (2013): 80.
16 Mr Padjo and M Nazir Salim, “Memetakan Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bandara Komodo,” BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , no. 40 (2014): 545 – 62.
termasuk kewenangan untuk melakukan ganti kerugian melalui konsinyasi atau penitipan ganti kerugian ke Pengadilan. 17
Dengan  adanya  penyelenggaraan  tugas-tugas  pelayanan  di  bidang  pertanahan menjadi  urusan  yang  bersifat  wajib  bagi  setiap  pemerintahan  daerah.  Pelaksanaan  tugas pelayanan di bidang pertanahan sebagai urusan pemerintah yang bersifat wajib tidak boleh dilakukan secara serta merta bergitu saja, akan tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip rechstaat dan  secara  konstitusional  keabsahannya  harusla  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. 18 Konsep  adanya  hubungan  secara  langsung  antara negara dan tanah dibedakan menjadi 3 macam yaitu 19
1. Negara  sebagai  subyek,  yang  kita  persamakan  dengan  perseorangan,  sehingga dengan  demikian  hubungan  Negara  dengan  tanah  itu  mempunyai  sifat privatrechtelijk . Hak Negara atas tanah sama dengan perseorangan atas tanah.
2. Negara sebagai subyek diberi kedudukan tidak sebagai perseorangan tetapi sebagai Negara, jadi sebagai badan kenegaraan sebagai badan publiekrechttelijk .
3. Hubungan anatara Negara langsung dengan tanah ini sebagai subyek perseorangan dan tidak didalam kedudukannya sebagai Negara yang menjadi personifikasi dari rakyat seluruhnya, sehingga dalam konsepsi ini Negara tidak terlepas dari rakyat, Negara hanya sebagai pendiri menjadi pendukung dari kesatuan 2 rakyat
Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  untuk  sinkronisasi  perencanaan, yaitu: 20
1. Prinsip cakupan. Rencana dengan lingkup yang lebih luas (nasional) harus menjadi perhatian/pedoman/acuan bagi rencana dengan lingkup yang lebih kecil (daerah). Prinsip ini didasarkan pada tujuan untuk menciptakan sinergiantara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
2. Prinsip hukum. Rencana dengan status hukum yang lebih rendah mengacu kepada rencana  dengan  status  hukum  yang  lebih  tinggi.  Sebagai  sebuah  produk  hukum, sudah semestinya sebuah rencana mengacu pada hirarki yang sesuai dengan sistem hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hirarki  hukum  di  Indonesia  dari  yang  paling
17 Langelo, “P enetapan Lokasi Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.”
18 Hardianto  Djanggih  and  Salle  Salle,  “Aspek  Hukum  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pe mbangunan Untuk Kepentingan Umum,” Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) 12, no. 2 (2017): 165 – 72. 19 Rahayu  Subekti,  “Kebijakan  Pemberian  Ganti  Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 2 (2016): 376 – 94.
20 Sinilele, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar.”
tinggi  adalah  UndangUndang  Dasar  (UUD).  Undang-Undang  (UU).  Peraturan Pemeirntah  (PP),  Peraturan  Presiden  (Perpres),  dan  Peraturan  Daerah  (Perda). Prinsip  waktu.  Rencana  dengan  jangka  waktu  yang  lebih  panjang  menjadi pedoman/acuan  bagi  rencana  yang  lebih  pendek  (dipedomani,  diacu,  dijabarkan, diperhatikan).  Merupakan  hal  yang  logis  jika rencana  dengan  jangka  waktu yang lebih  pendek  harus  menyesuaikan  dengan  rencana  dengan  jangka  waktu  lebih panjang.
3. Prinsip  penjabaran.  Rencana  umum  harus  dipedomani/diacu  oleh  rencana  yang lebih spesifik atau detail. Rencana yang lebih spesifik/detail merupakan penjabaran dari rencana yang lebih umum. Dengan demikian, tidak ada rencana spesifik/detail yang berdiri sendiri. Semua prinsip di atas sudah semestinya dipenuhi agar tercipta sinergi dalam perencanaan. Andai pun sulit untuk dipenuhi semuanya.
4. Diupayakan  sebanyak  mungkin  prinsip  yang  dipenuhi  untuk  mewujudkan perencanaan yang terpadu.
Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa pada umumnya terdapat dua cara untuk mengungkapkan tentang doktrin kepentingan umum, yakni berupa:. 21
1. Pedoman  umum,  yang  secara  umum  menyebutkan  bahwa  pengadaan  tanah berdasarkan alasan kepentingan umum. Istilah-istilah yang sering digunakan secara bergantian  untuk  mengungkapkan  tentang pengertian  “umum”  tersebut,  misalnya public  atau  social,  general,  common,  atau  collective,  sedangkan  untuk  istilah “kepentingan”  atau  “purpose”  sering  diganti  dengan  need  necessity,  interest, function,  utility  atau  use.  Sesuai  dengan  sifatnya  sebagai  pedoman,  maka  hal  ini memberikan kebebasan bagi eksekutif untuk menyatakan suatu proyek memenuhi syarat untuk kepentingan umum dengan menafsirkan pedoman tersebut.
2. Penyebutan  kepentingan  umum  dalam  suatu  daftar  kegiatan  yang  secara  jelas mengidentifikasi  tujuannya:  sekolah,  jalan,  bangunan-bangunan  Pemerintah  dan sebagainya,  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dipandanag  bermanfaat untuk  umum.  Segala kegiatan  di  luar  yang  tercantum  dalam  daftar  tersebut  tidak dapat dijadikan alasan untuk pengadaan tanah.

## PENUTUP
21 Maria  S  Sumardjono, Tanah  Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial,  Dan  Budaya (Penerbit  Buku Kompas, 2008).
Berdasarkan dalam uraian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan tanah di Kabupaten Kutai Barat harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses  pengadaan  tanah  terutama  kebedaan  suatu  peraturan  daerah  harus  memberikan keadilan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.  Pengadaan  tanah  akan  berhubungan  dengan sistem ganti rugi sehingga kesesaian besaran ganti rugi harus menjadi faktor penentu agar tidak terjadinya konflik agraria. Konsep musyawarah tentunya menjadi penentu terhadap proses  peralihan  tanah  bagi  masyarakat  kepada  pemerintah.  Penguasaan  tanah  dan penggunaan  tanah  haruslah  berlandasarkan  hak  yang  disediakan  dalam  hukum  tanah nasional sehingga masuarakat dapat terlindungi oleh hukum akibat adanya gangguan dari berbagai  pihak  mulai  dari  masyarakat  itu  sendiri  hingga  para  penguasa  yang  akan menguasai tanah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat harus saling bersinergi dalam melalukan pembangunan terkait pengadaan tanah serta  selalu  aktif  dalam  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  akan  mengurangi terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan sengketa.
Teori bekerjanya hukum di masyarakat akan berkaitan dengan keberhasilan peraturan yang didalamnya memiliki faktor sosial, ekonomi dan budaya. Keberadaaan faktor sosial, ekonomi, dan budaya akan mempengaruhi teori bekerjanya hukum dimasyarakat karena dalam tahapan setiap kebijakan akan melewati tahapan awal pembentukan hingga proses pemberlakuan yang didalamnya harus ditaati oleh masyarakat. Konsep yang ideal terhadap pengadaan tanah akan berpeluang dengan lahirnya kebijakan peraturan daerah yang akan bersifat mengikat terhadap proses pengadaan tanah sehingga dengan keberadaan kebijakan tersebut diharapkan mampu berdiri sesuai dengan keadaaan masyarakat secara efektif dan efisien. Keberpihakan kepada masyarakat yang tergolong menengah kebawah juga harus dilaksanakan  karena  dalam  hal  pembagunan  suatu  daerah  tidak  jarang  terjadinya diskriminasi  bagi  masyarakat  sehingga  masyarakat  merasa  dirugikan  dalam  proses pengadaan tanah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, Hasan. “Justice and Legal Certainty for Land Title Holders in the Procurement of Land  for  Public  Purposes.” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan 1,  no.  1 (2013): 80.
Djanggih, Hardianto, and Salle Salle. “Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.” Pandecta:  Jurnal  Penelitian  Ilmu Hukum (Research Law Journal) 12, no. 2 (2017): 165 – 72.
Firmansyah,  Ade  Arif.  “Pembaharuan  Substansi  Hu kum  Pengadaan  Tanah  Yang Berkeadilan.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2014): 329 – 46.
Kurniawati,  Aisyah  Silvi.  “Asas  Akuntabilitas  Dalam  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018.”
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26, no. 2 (2020): 156 – 73.
Kusno, Kusno, and Ade Parlaungan Nasution. “Penyuluhan Hukum Manfaat Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Desa Hasang.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Ika Bina En Pabolo 1, no. 2 (2019): 1 – 18.
Langelo,  Rosana  Dewi.  “Penetapan  Lokasi  Dan  Akibat  Hukumnya  Terhadap Pembayaran  Ganti  Kerugian  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” University Of Bengkulu Law Journal 3, no. 1 (2018): 68 – 78.
Mahfud, Moh. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: LP3ES, 2006.
Padjo, Mr, and M Nazir Salim. “Memetakan Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bandara Komodo.” BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , no. 40 (2014): 545 – 62.
Roestamy, Martin. “Pengadaan Tanah Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Procurement Of Land In Legal Sociological Perspective,” n.d.
Simamora,  Birman.  “Pelaksanaan  Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Jalan Tol  Pekanbaru – Kandis –Dumai.” Jurnal  Hukum  Respublica 17,  no.  1  (2017): 170 – 88.
Sinilele,  Ashar.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Di  Kota  Makassar.” Jurnal  Al- Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2017): 1 – 24.
Soerodjo,  Irawan. Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Hak  Atas Tanah  Di  Indonesia .  Surabaya: Arkola, 2003.
Subekti, Rahayu. “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.” Yustisia  Jurnal  Hukum 5,  no.  2 (2016): 376 – 94.
Sumardjono, Maria S. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya . Penerbit Buku Kompas, 2008.
Zakie, Mukmin. “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia).” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. Edisi Khusus 18 (2011): 187 – 206.