## PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJEMUK DI INDONESIA
Djoys Anake Rantung Universitas Kristen Indonesia Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen djoys.anneke@gmail.com

## Abstrak
Pendidikan  Agama  Kristen  (PAK)  merupakan  suatu  proses  pembelajaran  mengenai koinonia,  yaitu  kehidupan  persekutuan  komunitas  iman  yang  di  dalamnya  memiliki  nilai-nilai kehidupan  personal  dan  sosial  di  mana  satu  sama  lain.  Dalam  konteks  bangsa  Indonesia  sebagai bangsa  yang  memiliki  tatanan  masyarakat  majemuk,  PAK  diharapkan  mampu  memberikan pencerahan  agar  manusia  menghormati  kehidupan  personal  dan  sosial  dalam  seluruh  aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.
PAK  dalam  kehidupan  masyarakat  majemuk  dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mem-berikan  pemahaman  atas  salah  satu  aktivitas masyarakat majemuk dalam menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yaitu dalam hal aktivitas  politik  atau  kegiatan  proses  berpolitik.  Peran  PAK  dalam  memberikan  pengetahuan kepada komunitas orang percaya Kristus agar tidak anti politik dan mau ikut terlibat dalam proses berpolitik. Komunitas orang percaya Kristus dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikir-an yang berdasarkan iman Kristen pada proses berpolitik.
Politik adalah bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok.
Manusia adalah makhluk-makhluk polis (kota-negara), dan secara alamiah kecenderungan manusia adalah  membentuk  kelompok,  bertindak  dalam  kelompok  dan  secara  berkelompok.  Dengan demikian, maksud dan tujuan politik adalah untuk menggapai kesejahteraan bagi seluruh manusia dan kelompoknya.
Kemajemukan adalah ciri khas bangsa Indonesia yang beragam/berbeda terutama perbedaan suku, agama, adat istiadat sampai perbedaan kepentingan. Pendidikan Agama Kristen dan Politik di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat majemuk. Esensi (PAK) dan  politik  adalah  komunitas  suatu  masyarakat  atau  bangsa  yang  hidup  bersama  dalam  suatu tempat tertentu atau pemerintahan tertentu.
Hubungan esensi politik dan esensi koinonia tersebut adalah segala sesuatu yang didapatkan komunitas  iman  dalam  pembelajaran  dan  pengalaman  berjemaat  dan  bergereja  dapat  menjadi contoh  maupun  sumbangan  bagi  proses  berpolitik  di  tengah  kehidupan  bermasyarakat  atau berbangsa  dalam  suatu  pemerintahan.  Hal  yang  lebih  berkembang  dalam  hubungan  esensi  politik dan  koinonia  adalah  nilai-nilai  kebersamaan  komunitas  iman  di  Indonesia  di  dalam  bergereja menjadi  misi  gereja  yang  diwujudkan  dalam  persekutuan  politik  yang  lebih  luas  di  tengah masyarakat majemuk di Indonesia.
Kata Kunci: Majemuk, Pendidikan Agama Kristen, Politik

## Pendahuluan
Kemajemukan  adalah  ciri  khas  bangsa Indonesia  yang  beragam/berbeda  terutama perbedaan  suku,  agama,  adat  istiadat  sampai perbedaan  kepentingan.  Pendidikan  Agama Kristen  dan  Politik  di  Indonesia  menjadi  hal yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat  majemuk.  Esensi  Pendidikan Agama  Kristen  (PAK)  dan  politik  adalah komunitas  suatu  masyarakat  atau  bangsa yang  hidup  bersama  dalam  suatu  tempat tertentu  atau  pemerintahan  (kerajaan/negara) tertentu.
Allah  mencintai  kemerdekaan  dan perjuangan  seluruh  warga  bangsa  Indonesia dengan  latar  belakang  agama  yang  berbeda tanpa  memisahkan  Indonesia  berdasarkan etnis  atau  agama  tertentu.  Hal  tersebut memperlihatkan  bahwa  secara  teologis, bangsa  Indonesia  dengan  berbagai  latar belakangnya  yang  berbeda  baik  suku,  etnis, agama, dst,  merupakan bagian dari pekerjaan Allah dengan rencana-Nya yang memerdeka- kan  dan  membebaskan,  sehingga  persatuan dan  kesatuan  haruslah  dipelihara  dan diperjuangkan  atau  dipertahankan.  Pengaku- an bersama bangsa Indonesia bahwa “dengan rahmat  Allah  yang  maha  kuasa  dan  dengan didorong oleh keinginan luhur, maka dengan ini  bangsa  Indonesia  menyatakan  ke- merdekaannya”.  Pernyataan  ini  adalah pernyataan  sikap  bangsa  Indonesia  yang menyatakan  rasa  persatuan  dalam  mem- perjuangkan kemerdekaan bersama.
Gereja  memiliki  aspek  persekutuan atau  koinonia.  Esensi  koinonia  dalam kekeristenan adalah suatu komunitas beriman orang yang percaya  pada Kristus yang hidup bersama  sebagai  pengikut  Kristus.  Aspek persekutuan  yang  disebut  koinonia  merupa- kan aspek yang berhubungan dengan politik. Koinonia  dalam  kekeristenan  adalah  suatu komunitas  beriman  percaya  Kristus  yang hidup bersama sebagai pengikut Kristus.
Hubungan  esensi  politik  dan  esensi koinonia tersebut adalah segala sesuatu yang didapatkan  komunitas  iman  dalam  pem- belajaran  dan  pengalaman  berjemaat  dan bergereja  dapat  menjadi  contoh  maupun
sumbangan  bagi  proses  berpolitik  di  tengah kehidupan  bermasyarakat  atau  berbangsa dalam  suatu  pemerintahan.  Hal  yang  lebih berkembang  dalam  hubungan  esensi  politik dan  koinonia  adalah  nilai-nilai  kebersamaan komunitas  iman  di  Indonesia  di  dalam bergereja menjadi misi gereja yang diwujud- kan  dalam  persekutuan  politik  yang  lebih luas  di  tengah  masyarakat  majemuk  di Indonesia.
PAK  menjadi  media  yang  dapat membangun  persekutuan    yang  kuat  dengan sesama  manusia,  baik  sesama  komunitas kekristenan maupun di luar kekristenan. PAK memberikan gambaran bahwa manusia sebagai makhluk personal dan sosial merupakan  sebuah  gambaran  dari  Allah Tritunggal  yang  merupakan  person  yang berbeda-beda  tetapi  satu  keberadaan  yang “mutual  indwelling,” 1 “yang  berada  dalam hubungan yang harmonis antara Tiga Pribadi yang  sederajat,  yang  masing-masing  me- miliki fungsi serta wewenang tertentu. 2 Oleh karena  itu  penulis  melihat  komunitas  iman percaya  (orang  Kristen)  tidak  terjebak  dalm kehidupan  yang eksklusif yang  hanya  ber- peran  di  seputar  komunitas  iman  orang percaya/gereja  saja.  Orang  Kristen  sebagai makhluk  sosial  seharusnya  berperan-serta dan  memperlihatkan  partisipasinya  yang harmonis  di  tengah  masyarakat  majemuk dalam percaturan politik di Indonesia.
Dalam  hubungannya  dengan  komuni- tas  orang  percaya,  PAK  bertujuan  dapat membuat  orang-orang  Kristen  memiliki persekutuan  pribadi  yang  kuat  dengan Kristus,  dapat  meneladani  teladan  Kristus  di dalam  kehidupan  sehari-hari.  Orang  percaya mendapatkan  pengetahu-an  secara kognitif , afektif ,  dan psikomotorik dengan  benar mengenai  iman  percaya  kepada  Kristus sehingga  orang-orang  Kristen  tidak  mudah diombang-ambingkan  oleh  berbagai  pe- ngajaran,  mampu  menghadapi  pergumulan
1 Michael Hill, The How and Why of Love: An Introduction to Evangelical Ethics, (Australia: Matthias Media, 2001), 80.
2 Christopher Wright, Hidup Sebagai Umat Allah, terj. Liem Sien Kie (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 107.
kehidupan,  mampu  menangkal  berbagai macam  tantangan  zaman/  perubahan  zaman yang  berkembang  dengan  sangat  cepat,  dan mampu  bersikap  bijaksana  dalam  kehidupan bernegara dan berbangsa, mampu mengambil keputusan  yang  sesuai  dengan  hikmat  Allah melalui  Firman  Allah  dalam  Alkitab  dalam “percaturan  politik”.  PAK    dapat  membuat orang-orang  Kristen  memiliki  persekutuan komunitas  yang  harmonis,  tidak  saling  ber- tentangan,  dan  saling  membangun.  Ke- harmonisan  ini  dapat  jelas  terlihat  diantara sesama  orang  percaya  sekalipun  memiliki kanggotaan  jemaat yang berbeda-beda/ berlainan  sinode  atau  keanggotaan  gereja yang beraneka-ragam.
Kekuatan persekutuan komunitas orang  percaya  Kristus  dapat  dilihat  dan dirasakan  oleh  orang-orang  yang  belum percaya  Kristus  dengan  sangat  jelas.  Dalam hubungannya  dengan  orang-orang  yang belum  percaya  Kristus  atau  orang-orang selain  Kristen  dapat  memperlihatkan  bahwa Allah  mengasihi  dan  mencintai  semua  umat manusia.  Orang  Kristen  harus  menyadari bahwa  orang  Kristen  berada  di  bumi  ciptaan Allah  dan  tetap  milik  Allah  dan  tinggal bersama  dengan  saudara  sesama  ciptaan Allah dan milik Allah yang sama juga. 3 PAK memberikan  pemahaman  kepada  orang percaya  Kristus  sesuai  dengan  Kejadian  1:1 “Pada  mulanya  Allah  menciptkan  langit  dan bumi”  bahwa  keberadaan  bumi  dan  warga Indonesia  secara  Alkitabiah  teologis  adalah seluruh  warga  negara  Indonesia  dengan berbagai  latar  belakang  etnis,  agama  dan perbedaan  lainnya  merupakan  ciptaan  Allah yang  sama.Allah  yang  hidup  adalah  Allah dari alam semesta, Allah dari seluruh ciptaan,
3 Saut Sirait, Theologi Kenegaraan: Negara Dalam Rancangan Tuhan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), ix.
4 John Stott, Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani: Penilaian Atas Masalah Sosial Dan Moral Kontemporer, terj. G.M.A Nainggolan (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2005), 5 5 Hill, The How and Why of Love: An Introduction to Evangelical Ethics, 81.
dan  bukan  semata-mat  Allah  dari  umat pilihan-Nya. 4
Allah  menciptakan  manusia  segambar dengan rupa Allah dan sebagai gambar Allah, manusia  merupakan  makhluk  personal  dan sosial sama seperti Allah. 5 PAK memberikan pengajaran bahwa orang Kristen  dapat hidup berdampingan dengan sesama manusia sekalipun  berbeda  agama,  budaya,  suku,  dan bahasa  di  dalam  menjalani  kehidupan  ber- masyarakat  sehari-hari.  PAK  menjadi  alat komunikasi bagaimana melihat  realitas perbedaan  dan  bagaimana sebenarnya  meng- hormati dan menghargai masyarakat majemuk.  PAK  menumbuhkan  kesadaran bahwa  orang  lain  merupakan  bagian  integral dalam suatu kehidupan masyarakat majemuk dan  orang  percaya  Kristus  dapat  mengakui kehadiran  orang  lain  yang  berbeda-beda. PAK  memperlihatkan  perbedaan-perbedaan yang ada adalah karena manusia mempunyai keunikan  masing-masing,  eksis  sebagai seorang  pribadi  yang  memiliki  kemampuan berpikir, merasakan, percaya, memilih, melakukan,  dan  lain-lain. 6 Hoekema  me- ngemukakan pemikirannya mengenai manusia  yang  merupakan  ciptaaan  dan pribadi.  Manusia  bukan  sekedar  sebuah ciptaan;  ia juga  adalah  satu  pribadi.  Menjadi satu  pribadi  berarti  memiliki  suatu  bentuk kemandirian-bukan  mutlak  tetapi  relative. Menjadi  satu  pribadi  berarti  mampu  mem- buat  keputusan,  menetapkan  tujuan,  dan bergerak ke arah tujuan-tujuan itu. Ini berarti memiliki kebebasan; setidaknya dalam arti ia mampu membuat pilihan-pilihannya sendiri. 7 PAK  dan  Politik  dalam  kehidupan masyarakat  majemuk  di  Indonesia  perlu untuk  diperjuangkan  dalam  mewujudkan perintah  Tuhan.  Sebagai  pertanyaan  bahwa apakah  gereja  membutuhkan  dunia  politik atau dunia politik membutuhkan gereja? Atau keduanya  sebagai  simbiosis  mutualisme?
6 Hill, The How and Why of Love: An Introduction to Evangelical Ethics, 82.
7 Anthony Hoekema, Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah, terj. Irwan Julianto (Surabaya: Momentum 2000), 8.
Bagi  dunia  politik  bukanlah  hal  yang  asing untuk  memberdayakan  segala  peluang  dan kemungkinan  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan. Gereja haruslah bersikap menjadi gereja  yang  membawa  amanat  Tuhan  Yesus untuk  kesejahteraan,  kebenaran,  keadilan, perdamaian  dalam  kehidupan  masyarakat  di Indonesia.

## PAK dan Politik dalam masyarakat Majemuk di Indonesia

## Pengertian Politik
Kata Politik berdasarkan Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  pengetahu- an  ketatanegaraan  atau  kenegaraan  (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan),  segala  urusan  dan  tindakan (kebijakan,  siasat,  dan  sebagainya),  dan  cara bertindak/kebijaksanaan  (dalam  menghadapi atau  menangani  suatu  masalah).  Etimologi (asal mula) istilah politik berasal dari sebuah kata  dalam  bahasa  Yunani  dari  judul  sebuah buku  karya  Aristoteles  Politics  ( politika ) yang  berarti  “urusan  kota”. 8 Istilah  lainnya dalam bahasa Yunani ( politikos ) berarti “dari, oleh,  dan  untuk  warga  negara”,  “sipil”, “kenegaraan”,  serta  bahasa  Yunani  ( polis ) yang berarti “kota”. 9
Istilah politik memiliki akar kata polis yang artinya “kota” atau “negara”. Dari kata polis timbul  kata polites ,  yang  berarti “penduduk  kota”  atau  “warga  negara”.  Kata kerja Yunani politeuomai berarti “memerintah  atau  mengatur  negara”.  Dari kata  tersebut  muncul  derivatifnya, politike , yang  berarti  “tanggung  jawab  warga  negara terhadap  negaranya”.  Pengertian  mengenai tanggung  jawab  warga  negara  terhadap negaranya disebut politike episteme .
Episteme secara  harafiah  berarti  pengertian atau pengetahuan. Sedangkan cara-cara untuk menggalang  kekuatan  atau  menghimpun
8 Hedi Sasrawan,
http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/01/asal- mula-politik-artikel-lengkap.html. Diakses pada tanggal 1 Juni 2017 Pukul. 08.00 WIB.
9 Ibid.
dukungan  dalam  rangka  menjalankan  negara atau  mempengaruhi  jalannya  negara  disebut politikhe  tekhne .  Dalam  istilah  yang  terakhir inilah  kata  politik  sering  mendapatkan konotasi  negative,  karena  teknik  berpolitik sering  mengabaikan  cara-cara  yang  diguna- kan untuk memperoleh dukungan. 10
Berdasarkan  arti  kata  dan  etimologi politik,  maka  politik  memiliki  pengertian segala  sesuatu  tindakan/keputusan  untuk tujuan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kota. Tujuan  politik  adalah  untuk  kepentingan masyarakat/warga  negara  dan  untuk  suatu kebaikan  dan  keadilan.  Namun  pada  ke- nyataannya  dan  perkembangannya,  tujuan politik  mengalami  perkembangan  yang  se- makin  meluas  dan  dapat  berdampak  negatif, tidak lagi memikirkan kepentingan masyarakat  untuk  tujuan  suatu  kebaikan  dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat/kota, melainkan  politik  sering  digunakan  hanya untuk  kepentingan  pribadi  atau  golongan tertentu saja (misalnya bertujuan hanya untuk kepentingan partai politik).
Politik  adalah  bagian  dari  etika  yang berurusan  dengan  manusia  dalam  kegiatan kelompok. Manusia adalah makhluk- makhluk  polis  (kota-negara),  dan  secara alamiah  kecenderungan  manusia  adalah membentuk  kelompok,  bertindak  dalam kelompok  dan  secara  berkelompok.  Dengan demikian,  maksud  dan  tujuan  politik  adalah untuk  menggapai  kesejahteraan  bagi  seluruh manusia dan kelompoknya. Ada dua hal yang dapat  dipahami  dalam  kegiatan  berpolitik, yang  pertama,  sebagai  bentuk  kemampuan manusia  untuk  hidup  bersama  di  dalam sebuah  polis  (kota-negara)  di  mana  ia  hidup dengan  siapa  pun.  Dan  dalam  pengertian kedua,  politik  adalah  perjuangan  untuk memperoleh  kekuasaan  politis.  Dalam  pe- ngertian  kedua  ini,  kepentingan-kepentingan pribadi sudah sangat mewarnai dan dalam hal inilah  arti  dan  istilah  politik  mengalami penghambaran makna. 11
10 Bambang Subandrijo dan Tim, Agama dalam praksis , (Jakarta, BPK.Gunung Mulia, 2003), 146
11 https://bless4bliss.wordpress.com/2012/19, diakses 18 Oktober 2017.

## Tujuan PAK terhadap Politik
Pendidikan  agama  Kristen  bertujuan untuk  menyatakan  kehendak  Allah  dengan mengajarkan,  mendidik,  membina,  me- nasihati  dan  menuntun  warga  gereja  atau warga  kristiani  maupun  nara  didik  untuk mengenal  Allah  dan  kehendakNya,  me- nyatakan  kasih,  pengampunan,  perdamaian, keadilan,  kebenaran  dalam  mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia. Sebagaimana maksud  dan  tujuan  Kristus  dalam  mem- proklamasikan pekerjaanNya di tengah dunia dan  sesama  manusia.  Yesus    menyatakan bahwa  “Roh  Tuhan  ada  padaKu,  oleh  sebab Ia  telah  mengurapi  Aku  untuk  menyampai- kan  kabar  baik  kepada  orang-orang  miskin; dan  Ia  telah  mengutus  Aku  untuk  mem- beritakan  pembebasan  kepada  orang-orang tawanan,  dan  penglihatan  bagi  orang-orang buta,  untuk  membebaskan  orang-orang  yang tertindas, untuk mem-beritakan tahun rahmat Tuhan  telah  datang”  (band.  Lukas  4:18-19; Yesaya  61:1-2;  Matius  13:57;  Markus  6:4; Yohanes 4:44).
Politik  bukanlah  berlawanan  dengan tujuan PAK, sebab pengertian dan penjabaran politik  dapat  ditemui  dalam  Alkitab  sebagai wujud  perintah  Allah.  Plato  dan  Aristoteles mengatakan  bahwa  politik    adalah  suatu usaha  untuk  mencapai  masyarakat  (polis, kota)  yang  terbaik.  Plato  dan  Aristoteles menyadari bahwa politik adalah alat atau cara yang  dipakai  untuk  menciptakan  kondisi masyarakat  yang  terbaik.  Kondisi  terbaik dimana tercapai kesejahteraan yang maksimal,  kebebasan  mengekspresikan  hak- hak individu dalam tatanan moral masyarakat yang  tertib  dan  beradab.  Dalam  Alkitab, Tuhan  memberi  perintah  kepada  umat  Israel yang  saat  itu  dibuang  ke  Babel  untuk mengusahakan  kesejahteraan  kota  dimana mereka  berada.  Yeremia  29:  11  “Usahakan- lah  kesejahteraan  kota  kemana  kamu  Aku buang,   dan  berdoalah  untuk  kota  itu  kepada TUHAN,  sebab  kesejahteraannya  adalah
kesejahteraanmu”.  Perintah  Tuhan  jelas, usahakanlah kesejahteraan kota atau polis. 12 Tugas gereja adalah koinonia, marturia dan  diakonia,  hal  ini  bertitik  tolak  dari perintah  Tuhan.  PAK  merupakan  suatu proses  pembelajaran  mengenai  koinonia (kehidupan  persekutuan  komunitas  iman) yang  di  dalamnya  memiliki  nilai-nilai  ke- hidupan  personal  dan  sosial  dimana  satu sama lain saling berproses “membagi hidup” dalam  konteks  bangsa  Indonesia  sebagai bangsa  yang  memiliki  tatanan  masyarakat majemuk  memberikan  pencerahan  agar manusia  menghormati  kehidupan  personal dan  sosial  dalam  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk (berbeda  latar  belakang  kehidupan,  budaya, agama,  suku,  bahasa,  dll).  PAK  dalam kehidupan masyarakat  majemuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  mem- berikan  pemahaman  atas  salah  satu  aktivitas masyarakat majemuk dalam menjalani kehidupan  dalam  berbangsa  dan  bernegara yaitu dalam hal aktivitas politik atau kegiatan proses berpolitik. Peran lainnya adalah dapat memberikan  pengetahuan  kepada  komunitas orang  percaya  Kristus  agar  tidak  anti  politik dan mau ikut terlibat dalam proses berpolitik. Komunitas  orang  percaya  Kristus  dapat memberikan  sumbangan  pemikiran-pemikir- an  yang  berdasarkan  iman  Kristen  pada proses  berpolitik.  Hal  ini  penting  mengingat bahwa  sebenarnya  lokus  teologi  yang  lebih langsung berhubungan/berkaitan dengan politik  adalah  aspek  persekutuan,  yang dikenal  dengan  koinonia.  Komunitas  orang percaya  seharusnya  dapat  memperlihatkan bagaimana  orang  percaya  harus  hidup bersama  di  tengah  masyarakat  majemuk sebagai  pengikut  Kristus.  PAK  dalam masyarakat majemuk diharapkan dapat mencegah  politisasi  agama  dan  dapat menjauhkan  radikalisme  atau  fundamentalis- me  agama  dari  permainan  politik.  Radikalis- me  atau  fundmentalisme  agama  dari  per- mainan politik beresiko dapat menggoyahkan
12 www.suara kristen.com>opini & analisa, diakses 18 Oktober 2017
fragmentasi  masyarakat  Indonesia  yang sangat  majemuk,  bahkan  kontraproduktif dengan  cita-cita  membangun  tatanan  ke- hidupan  demokratis  yang  didasarkan  pada pluralisme/kemajemukan dan kesetaraan.
Menurut Isidorus Lilijawa dalam buku Tujuan  politik  adalah  menyelenggarakan bonum  commune (kepentingan  umum,  ke- sejahteraan  bersama)  yang  berarti  mem- fasilitasi  manusia  untuk  mengusahakan  apa yang  dibutuhkannya  untuk  hidup  layak secara  manusiawi.  Hidup  layak  manusiawi berarti kemudahan untuk memenuhi kebutuh- an  wajar  untuk  dapat  hidup  yang  sesuai dengan  martabat  pribadi  manusia.  Ini  tidak saja  diukur  menurut  pemenuhan  kebutuhan pokok  melainkan  kebutuhan  untuk  ber- kembang lebih lanjut.  Memenuhi ke-butuhan berarti  dapat  memenuhi  hak-haknya  yang asasi,  karena  berbagai  kebutuh-an  adalah mutlak;  aritnya  harus  dipenuhi,  kalau  tidak akan  timbul  gangguan  berat  dan  bahkan kematian.  Hidup  ini  sesuai  dengan  martabat manusia  tidak  hanya  berarti  memenuhi kebutuhan,  apalagi  sesaat,  tetapi  juga  segala yang  perlu  atau  bermanfaat  untuk  ber- kembang. 13
Kenyataan  yang  terjadi  saat  ini  tujuan politik  menurut  Isodorus  Lilijawa  di  atas belum  seutuhnya  dirasakan  oleh  masyarakat. Khususnya  masyarakat  di  Indonesia  ,  kita melihat  masih  banyak  kasus  pejabat  negara menggunakan uang rakyat hanya untuk mem- fasilitasi  kepentingan  pribadi  mereka  saja. Lebih jelasnya dikatakan oleh Isidorus bahwa tujuan  politik  yang  mulia  dan  luhur  tidak sepenuhnya  teraktualisasi  dalam  ke-hidupan nyata  setiap  hari.  Bahkan  seringkali  tujuan mulia  itu  mengalami  pembiasan  dalam praktik.  Hal  ini  sangat  disebabkan  oleh berbagai hal seperti hilangnya roh etis dalam tubuh politik sehingga para politisi bertindak tanpa  kontrol  etika  dan  moral.  Redupnya fajar  nurani  oleh  „nafsu‟  merebut  kekuasaan dan  mempertahankan  pun  dengan  cara-cara tidak  halal  memperparah  proses  pembiasaan itu. Akibatnya, upaya bonum commune yang
13 Isidorus Lilijawa, Mengapa takut berpolitik ? (Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusatama, 2007), 39-40
dicita-citakan bersama justru menjadi malum yang ditimpakan kepada rakyat kecil,  prinsip bonum  commune  berubah  menjadi  bonum individuum (kepentingan pribadi) 14
Dapat  dikemukakan  adanya  beberapa tujuan  PAK  dalam  keterlibatan  warga  gereja dalam  politik,  yakni:  (1)  Tujuan  pelayanan dan  pembebasan;    Politik  penuh  dengan  ke- cenderungan destruktif yang kemudian melahirkan  penindasan  dan  belenggu  bagi banyak orang. Dalam konteks itu, gereja ter- panggil  intuk  ikut  serta  dalam  usaha pelayanan/pembebasan yang dilakukan Allah (Lukas  4,  Matius  25).Gereja  perlu  melayani mereka  yang  menjadi  korban  permainan politik. Itu arti pertama pembebasan. Pembebasan yang kedua adalah mewujudkan kebebasan  dan  hak-hak  asasi  manusia  dalam segala  lapangan  kehidupan,  baik  agama, pendidikan,  pekerjaan,  dst.  (2)  Tujuan missioner;    Gereja  terpanggil  dan  perlu  ber- bicara  dan  bersaksi  tentang  kebaikan  Allah bagi  semua  manusia.  Gereja  perlu  berbicara tentang kerajaan Allah, pe-merintahan Allah, yang mengatasi kekuasaan dan pemerintahan manusia. Kasus kehadiran orang Israel dalam pembuangan  di  Babel  dan  pesan  nabi Yeremia  kepada  mereka  agar  mengusahakan kesejahteraan  kota  dimana  mereka  pergi adalah  contoh  kesaksian  di  bidang  politik (Yeremia  29:1-7).  (3)  Tujuan  korektif;  Para nabi  dalam  Perjanjian  Lama  dan  Yesus Kristus  dalam  Perjanjian  Baru  selalu  me- lakukan koreksi terhadap dosa para pemimpin politik. Tugas koreksi ini dapat di- lakukan  kalau  gereja  sendiri  mampu  mem- perlihatkan sikap hidup yang baik dan benar. Maka  tujuan  korektif  ini  dapat  diartikan sebagai tujuan pastoral atau tujuan pengembalaan. Penekanannya memang harus pada  segi  pastoral.  Tujuan  pastoral  adalah menimbulkan  kesadaran  akan  kasih  Allah bagi  mereka  yang  ingin  berubah  dan menyesali  kesalahannya.  Misalnya  yang dilakukan  nabi  Natan  pada  Raja  Daud  (2 Samuel  12).  (4)  Tujuan  normative;  Untuk menegakkan  kebenaran  di  tengah  kehidupan
14 Isidorus Lilijawa, Mengapa takut berpolitik ? , 84
politik,  yaitu  menegakkan  keadilan  dan mewujudkan  kasih.  Iman  Kristen  mengakui bahwa  segala  kuasa  ada  di  tangan  Kristus, maka  kuasa  apapun  di  dunia  ini  harusnya mengacu  pada  kekuasaan  Kristus.  Maka kekuasaan  politik  harus  diarahkan  untuk mewujudkan  keadilan  dan  cinta  kasih. Dengan  kata  lain,  tujuan  keterlibatan  gereja dalam  politik  agar  “manusia  taat  kepada Allah,  daripada  kepada  manusia”  (Kisah Rasul  5:29)  (5)  Tujuan  edukatif;  Untuk mendidik  warga  gereja  supaya  peduli  dan paham  mengenai  tugas  panggilannya  di dunia. Gereja ada di dalam dunia dan di utus ke  dalam  dunia (Yohanes 17)  dan terpanggil untuk  menjadi  garam  dan  terang  dunia (Matius  5:13-16).  Gereja  dan  warga  gereja adalah  warga  kerajaan  soraga  yang  ada  dan hadir  di  dunia  untuk  mewujudkan  tanda- tanda  kerajaan  Allah.  Keterlibatan  dalam politik  sekaligus  berfungsi sebagai  pendidik- an politik bagi warga gereja.
Hal  yang  paling  pokok  adalah  inti makna politis yang menjadi bingkai terhadap hal-hal  yang  disebut  di  atas  adalah  Kerajaan Allah  yang  universal.  Makna  universal  itu menempatkan gereja-gereja dalam keharusan yang  terus-menerus  untuk  memasuki  segala ruang  dan  lorong.  Keyakinan  utama  yang harus dikembangkan adalah bahwa tidak ada ruang  yang  tertutup  bagi  gereja  untuk menyampaikan  keselamatan  dari  Tuhan, tidak  ada  budaya  yang  terlarang  dimasuki dan tidak ada batas-batas territorial berdasar- kan etnis, bangsa maupun politis.
Makna  persekutuan  menjadi  begitu mendalam  dalam  konteks  politik  alkitabiah dan universalitas Kerajaan Allah itu.
Koinonia  yang  memiliki  kesejajarannya dengan  polis  memperoleh  maknanya  yang utuh,    ketika  batas-batas  yang  multi-dimensi roboh  dan  terkulai  dengan  masuknya  Injil, berita keselamtan itu. Koinonia atau Polis itu ada  dan  hidup  dengan  ciri  kebenaran, keadilan,  kebaikan,  kejujuran  dan  ke- sejahteraan  yang  konkret.  Koinonia  itu menjadi suatu percontohan ( exemplary ) yang mempersaksikan  kehidupan  individu  yang bebas  dan  mandiri  dengan  solidaritas  dan kehangatan kasih.
Politik    bukanlah  tujuan  akhir,  tetapi alat  Tuhan  bagi  pembebasan  manusia. Rumusan  dan  konsep  etika  politik  adalah dalam kerangka pembebasan Tuhan terhadap kaum  tertindas  dan  lemah  menuju  ke- selamatan  yang  seutuhnya,  sepenuhnya, seluruhnya  dan  selamanya  di  dalam  Kristus. Etika Politik Kristen dengan sendirinya tidak mungkin  lepas  dari  persoalan  penderitaan manusia  yang  dilanda  pelbagai  bentuk ketidakadilan sosial-ekonomi dan politik. 15 Masalah  penindasan  dari  kekuasaan dan  penyalahgunaan  fungsi  politik  selalu terjadi  setiap  masa.  Masalah  ini  belum  akan berakhir  selama  masih  banyak  penguasa politik  belum  menyadari  sikap  dan  tindakan mereka  yang  tidak  sesuai  dengan  fungsinya. Tidak  banyak    politisi  yang  sebelumnya memiliki  tujuan  baik  untuk  kepentingan masyarakat  namun  setelah  ia  menduduki jabatan  tertentu  di  tingkat  yang  lebih  tinggi tidak  menutup  kemungkinan  lupa  dengan tujuan  semula.  Melihat  masalah  tersebut maka  sangat  penting  gereja  melibatkan  diri dalam  politik  dengan  tujuan  untuk  meng- ingatkan para politisi, membebaskan masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  hak secara  adil  juga  mendidik  masyarakat  agar tidak  dibodohi  olehpolitisi  yang  memiliki tujuan destruktif.

## Sikap Gereja dalam Politik di Indonesia
Ada  pendapat  bahwa  orang-orang Kristen dan gereja-gereja harus aktif berpolitik.  Memang  yang  dimaksudkan bukan langsung berpolitik praktis, dalam arti menjadi  anggota  partai  politik  dan  mem- perjuangkan  aspirasi  partai,  melainkan me- nyorotoi  dunia  politik  Indonesia  dan  meng- ambil  Sikap  Politik .  Dalam  pendapat  ini diasumsikan  bahwa  pada  masa  lalu  di  era Orde  Baru  orang-orang  Kristen  dan  gereja- gereja  kurang  ambil  peduli  terhadap  politik. Akibatnya, kepentingan Kristen selalu dirugi- kan. Maka yang perlu dilakukan pada zaman
15 Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia , (Jakarta, Gunung Mulia,2000), 249-250.
sekarang yang disebut era Reformasi, orang- orang  Kristen  dan  gereja-gereja  diminta untuk  mengambil  sikap  baru,  supaya  dengan demikian  kepentingan  Kristen  lebih  di- perjuangkan  dengan  hasil  yang  lebih  baik. Ada sinode-sinode yang membentuk departemen  baru,  yang  disebut  “departemen politik”  untuk  menampung  sikap  baru  ini. Anggota-anggotanya adalah orang-orang yang  diperkirakan  sudah  berpengalaman  di bidang  politik.  Orang-orang  Kristen  dan persekutuan-persekutuan  Kristen  entah  ber- bentuk gerejawi maupun non-gerejawi memang  harus  lebih  “sadar  politik”,  apalagi dalam  rangka  menghadapi  era  Reformasi yang  penuh  dengan  gejolak  politik  akibat krisis perekonomian dan keurusuhan- kerusuhan  sosial.  Pembahasan  mengenai sikap  gereja  terhadap  politik  tentunya memiliki  hubungan  dengan  etika  politik. Politik  adalah  seni  yang  bersangkut-paut dengan  proses  pengambilan  keputusan  oleh orang-orang yang berbeda-beda kepentingan- nya,  di  mana  pengambilan  keputusan  ini menyangkut masa depan orang banyak. Etika politik  adalah  kaidah-kaidah  moral  yang dipertimbangkan  dalam  proses  pengambilan keputusan semacam itu. 16
Melihat  perkembangan  terkini,  sikap politik  orang  Kristen  dapat  dibagi  atas  tiga kelompok,  yakni: pertama ,  mereka  yang apolitik ,  yang  menganggap  politik  sebagai urusan  duniawi  yang  kotor  yang  tidak  perlu dicampuri  gereja  yang  dianggap  sebagai lembaga  yang  mengurusi  sorga  saja.  Bagi mereka  doa  dan  ibadah  akan  menyelesaikan segala  masalah.  Walau  sudah  banyak  gereja dan  warga  Kristen  di  Indonesia  yang meninggalkan  persepsi  ini,  namun  dalam batas  tertentu  masih  banyak  warga  gereja yang  menganut  pandangan  demikian.  Masih banyak  tokoh  dan  warga  gereja  yang apolitik.Walau  gereja  bukanlah  kekuatan politik,  tetapi  dia  adalah  kekuatan  moral, namun sikap apolitik terlalu ekstrim.
Kedua ,  adalah kelompok  yang  ingin merebut  kekuasaan  politik ,  paling  tidak
16 Emanuel Gerrit Singgih, Iman dan Politik , (Jakarta, Gunung Mulia, 2004), 26- 27
sedikit  mem-punyai  kekuatan  signifikan dalam  struktur  pemerintahan  agar  dapat “menentukan jalannya negeri ini”. Kelahiran berbagai partai politik Kristen belakangan ini mungkin  sebagian  termasuk  pada  kategori yang kedua ini. Para pendiri partai Kristen itu barangkali  ingin  masuk  dalam  system kenegaraan  melalui  semangat  “beriman  dan berharap  pada  Yesus  Kristus”.  Jika  tidak sekarang,  kapan  lagi  ?  Demikian  penganut pandangan  ini.  Agaknya,  sikap  seperti  ini lahir  dari  pengalaman  pahit  penganut pandangan  ini  di  masa  orang  Kristen  di Indonesia  dianggap  sedang  dimarginalkan bahkan dianiaya. Untuk membela nasib orang Kristen di Indonesia penganut pandangan ini “bermimpi”  untuk  masuk  dalam  struktur kekuasaan  dalam  rangka  menentukan  arah pemerintahan.  Dari  manakah  konsep  seperti ini  masuk  dalam  gereja-gereja  di  Indonesia? Pengaruh  kelompok  fundentalis-konservatif Kristen  di  Amerika  khususnya  yang  disebut “Christian Right” atau “Kristen Kanan” amat sangat besar pengaruhnya dalam pembentuk- an wawasan seperti ini. Kelompok ini sangat berpengaruh  besar  terhadap  seluruh  ke- bijakan  presiden  George  Bush,  khususnya kebijakan luar negeri.
Ketiga ,  mereka  yang  berpendapat bahwa  orang  Kristen  di  Indonesia  terpanggil sebagai garam dan terang dunia yang melalui iman  kristianinya  dapat melakukan  trans- formasi  politik  secara  positif,  kritis,  kreatif dan  realistis .  Persekutuan  Gereja-gereja  di Indonesia  ada  dalam  posisi  ini.  PGI  dan gereja-gereja arus utama, sebagaimana diperankan  oleh World  Counsil  of  Churches (WCC),  dewan  gereja-gereja  di  berbagai Negara  lain  adalah  menjadi  kekuatan  moral yang  dapat  melakukan  transformasi  dan perubahan  social  melalui  konsep,  pemikiran, gagasan dan berbagai gerakan. Politik Yesus tergolong  kepada  sikap  ini.  Gereja-gereja harus  menjadi  pengkritik  pemerintah  apabila pemerintah  tidak  menjalankan  tugasnya dengan  benar  sesuai  dengan  nilai-nilai kemanusiaan  dan  amanat  konstitusi  dan peraturan  perundang-undangan  yang  adil. Gereja  tidak  dapat  berdiam  diri  dalam dinamikan sosial kemasyarakatan.
Keterlibatan  gereja  dalam  bidang politik  tidaklah  semata-mata  keterlibatan politik  praktis,  tetapi  terutama  sebagai pertanggungjawaban
selaku warga masyarakat  yang  diutus  oleh  Tuhan  untuk ikut  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran serta  kebaikan  Allah  di  dunia.  Gereja  tidak boleh  membiarkan  kekuasaan  duniawi  ber- kembang ke arah yang cenderung desktruktif. Kepedulian  atau  keterlibatan  itu  bukan  saja untuk  mengatasi  masalah  yang  timbul  tetapi juga  untuk  mencegahnya.  Gereja  terpanggil untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran dalam kancah dunia.
Sikap  gereja  terhadap  politik  harus ditempatkan  dalam  pemahaman  fundamental dan  fungisonal  atas  keberadaannya.  Secara fundamental , gereja haruslah dipahami sebagai  persekutuan  orang  percaya  yang memberikan  tanggapan,  baik  positif  maupun aktif,  terhadap  karya  penyelamatan  Allah. Oleh  sebab  itu,  segala  aktivitas  gereja  tidak dapat  dilepaskan  dari  makna  dan  peran soteriologisnya.  Karya  penyelamatan  Allah bagi  manusia  secara  mendasar  mengembali- kan  manusia  pada  relasi  yang  benar  dengan- Nya.  Berelasi  secara  benar  dengan  Allah berarti  berada  dalam  damai  sejahtera  dengan Allah.  Itulah  yang  dilukiskan  sebagai kehidupan  Firdaus.  Sesungguhnya,  sejak diciptakan manusia telah dikaruniai kehidup- an damai sejahtera itu, bahkan diberi mandat untuk  memeliharanya.  Secara  sederhana dapat  dikatakan  bahwa  tugas  dan  panggilan manusia  adalah memelihara  kehidupan karunia  Allah itu.   Kejatuhan  ke  dalam  dosa telah merusak semuanya. Sebaliknya, keselamatan  memberi  kemungkinan  bagi pulihnya kondisi itu. Sebagai komunitas yang merespons  karya  penyelamatan  Allah,  pada satu  sisi  gereja  adalah  komunitas  yang  telah menerima pemulihan itu; pada sisi yang lain, ia  dilibatkan  dalam  pekerjaan  Allah  untuk memulihkan  relasi  seluruh  umat  manusia dengan-Nya.
Respons  positif  gereja  terhadap  karya penyelamatan  Allah  adalah  pengiyaan  tanpa syarat  ( the  unconditional  yes )  terhadap kehendak,  rencana,  dan  karya  Allah.  Itulah hakikat  terdalam  iman  Kristen.  Sedangkan
respons aktif diwujudnyatakan dalam seluruh aktivitas  kehidupan  yang  disepadankan dengan  kehendak  Allah  (atau  dengan  kata lain,  kehidupan  yang  didasarkan  pada ketaatan  terhadap  Allah).  Apa  pun  yang dilakukan gereja dan orang Kristen (idealnya)  harus  merupakan  manifestasi ketaatannya  kepada  Allah.  Hal  tersebut diwujudkan dalam seluruh kehidupan.
Salah  satu  bidang  kehidupan  yang tidak  boleh  dipandang  sebagai  yang  duniawi adalah tanggung  jawab  untuk  menghadirkan damai  sejahtera  Allah  dalam  kehidupan menegara .  Tak  dapat  diingkari,  pada  satu pihak  umat  Kristen  adalah  warga  Kerajaan Allah,  dan  pada  pihak  lain  ia  adalah  warga negara  kerajaan  duniawi.  Sebagai  warga negara,  wajar  bahkan  merupakan  keharusan, bagi  umat  Kristen  untuk  ikut  bertanggung jawab terhadap kehidupan negaranya. Dalam pengertian  ini,  politik  bukanlah  bidang  yang tabu  untuk  dibicarakan.  Sebaliknya,  gereja memiliki  tanggung  jawab  untuk  melakukan pendidikan  politik bagi  warganya.  Artinya, gereja  bertanggung  jawab  untuk  membina warganya  agar  mengerti  dan  ikut  ambil bagian  dalam  tanggung  jawabnya  sebagai warga  negara.  Hal  ini  harus  dibedakan dengan  politik  praktis  yang  diperankan  oleh partai-partai  politik.  Gereja  tidak  bermain politik  praktis  sebagai  partai  politik.  Ke- ikutsertaan  dalam  politik  praktis  merupakan hak  masing-masing  warrga  gereja,  bukan tugas gereja.
Lembaga keagamaan memiliki karakteristik  sebagai  kehidupan  bersama religius, yang boleh memperhatikan kehidup- an  politik,  namun  tanpa  ambisi  untuk memperoleh  kekuasaan  politik.  Yang  harus dilakukan  oleh  gereja  (dan  juga  lembaga- lembaga kegamaan lainnya) adalah mengikuti,  mencermati,  dan  memahami perkembangan  kehidupan  politik  Berdasar- kan  pemahaman  tersebut,  menggembalakan warganya  yang  berolah  politik  praktis  agar tetap  memperhatikan  etika  dan  moralitas mengembangkan  warganya  secara  umum untuk menjadi warga negara yang baik, yang mencerminkan  sikap  hidup  dan  perilaku orang beriman; bila perlu, membuat
(mengeluarkan)  pernyataan  politik  dengan asas  imamat-rajawi-nabiah,  bukan  berdasar asas politik praktis. 17
Menurut  Saut  Sirait  dalam  bukunya Politik  Kristen  di  Indonesia  ada  beberapa prinsip  dan  sikap  yang  harus  dimiliki  oleh gereja,  yakni:  Prinsip  dan  sikap  sebagai pembebas , berhubung Yahweh adalah pembebas  dari  penindasan  dan  perbudakan. Hal  serupa  juga  dilakukan  Yesus  yang melaksanakan pembebasan terhadap manusia yang  telah  jatuh  ke  dalam  dosa.  Menjadi alternative ,  seperti  yang  diperlihatkan  gereja mula-mula  dan  Israel  yang  dibentuk  sebagai komunitas  alternative.  Solidaritas  horizontal menjadi ciri utama, yang mampu mempersatukan  dan  sekaligus  memampukan orang-orang  lemah  dan  terbuang  membebas- kan dirinya secara politis.
Posisi  yang berpihak  kepada  kaum lemah dan tidak berdaya . Allah Israel adalah Allah  yang  dalam  konflik-konflik  sosial senantiasa  menempatkan  dirinya  di  pihak yang  tersingkir  secara  sosial,  ekonomis  dan politis.  Hal  itu  dengan  tegas  diperlihatkan Yahweh  melalui  pengalaman  Israel  dan ditunjukkan  Yesus  secara  mencolok  dalam pelayanan  dan  pengajaran-Nya.  Memiliki sikap  kritis  dalam  hubungannya  dengan negara sebagaimana cirri  pre-state Israel dan ketegasan  Yesus  terhadap  hak  raja  dan  hak Tuhan  yang  tidak  disetarakan  dan  disatukan. Bahkan  dalam  kadar  dan  porsi  yang  pas  dan tepat  gereja-gereja  pasti  melakukan  upaya memperlemah  dan  menjinakkan  negara,  bila hak  Tuhan  diklaim  raja  sebagai  haknya. Dengan  itu  absolutism  dan  kesakralan  atau melekatnya  makna  keilahian  dan  kekuasaan raja  dihapuskan.  Kontrol  tetap  kekuasaan tidak hanya bersifat politis, tetapi merupakan tugas  gereja  yang  bermakna  teologis.  Sikap dan pemahaman bahwa ketertindasan, pemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran hak- hak  asasi  manusia  bukan  persoalan  sosial, ekonomis  dan  politis  semata,  melainkan persoalan teologis .
17 Bambang Subandrijo dan Tim, Agama dalam Praksis, (Jakarta, BPK.Gunung Mulia, 2003), 147-149
Pemahaman  bahwa gereja  adalah untuk  dunia .  Yahweh  Israel  bukan  hanya untuk  Israel,  tetapi  untuk  seluruh  dunia. Tindakan penyelamatan Yahweh tidak tertuju bagi  Israel  semata,  tetapi  seluruh  bangsa.  Di sini realitas yang pluralistis dalam segala hal merupakan  kenyataan  yang  tidak  tertolak. Sebagaimana Israel berfungsi sebagai pengantara,  maka  gereja-gereja  merupakan pengantara  tindak  penyelamatan  Yahweh. Kematian  dan  kebangkitan  Yesus  yang merupakan  puncak  karya  penyelamatan Tuhan  menjadi  pokok  utama  dalam  tugas pengantara keselamatan itu.. 18 Sebagai warga Kristen  yang  tinggal  di  Indonesia  dan berstatus warga negara Indonesia maka untuk menghadapi  masa  depan,  gereja-gereja  di Indonesia  di  samping  dorongan  kesadaran iman  dan  pemahaman  alkitabiah,  juga  di- paksa  kebutuhan  objektif,  paling  tidak  harus mengambil beberapa langkah konkret, yakni: Penyusunan  kurikulum  pendidikan  politik gereja-gereja  yang  mampu  mengangkat  dan menghubungkan iman Kristen dengan politik.
Perumusan  menyangkut  kekuasaan,
baik  mengenai  hubungan  gereja  dengan negara maupun mengenai persoalan absolutism  penguasa/negara  dengan  pelbagai implikasi  politiknya  dalam  kehidupan  warga negara.  Penentuan  platform  politik  gereja- gereja,  terutama  mengenai  pemahaman  diri gereja berkaitan dengan pluralitas bangsa dan persoalan-persoalan  yang  dihadapi  seperti ketidakadilan,  penindasan  dan  perampasan hak-hak  politik.  Di  sini,  kerja  sama  dengan komponen bangsa, terutama dengan kalangan Islam  memerlukan  penegasan  dan  orientasi baru  berkaitan  dengan  persoalan  keadilan yang meluas dan menyeluruh. 19
Kehidupan  berpolitik    adalah  suatu proses  dari  masyarakat  atau  publik  yang saling “membagi hidup” dimana di dalamnya ada pembelajaran bagaimana suatu masyarakat  majemuk  menjalani  kehidupan bersama,  yang  diatur  dalam  suatu  sistem berbangsa  dan  bernegara.  Sistem  berbangsa
18 Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia , (Jakarta, Gunung Mulia,2000), 246-247.
19 Ibid. 248-249.
dan  bernegara  tersebut  memiliki  tujuan bentuk,  struktur,  proses  penyelenggaran negara. Unsur terpenting dalam politik adalah kekuasaan, sehingga politik dimaknai sebagai proses-proses dalam mendapatkan dan menyelenggarakan
kekuasaan
negara.
Indonesia  merupakan  negara  moderen  yang menganut  sistem  politik  berdasarkan  pada prinsip demokrasi (definisi demokrasi: keseimbangan  kekuatan  antara  kekuatan masyarakat/ civil  society dengan  kekuatan pemerintah/negara), 20 yang memisahkan kekuasaan  atas  tiga  kelembagaan  terkait, yaitu:  kekuasaan  pemerintahan  (eksekutif), 21 kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), 22 dan kekuasaan mengadili (yudikatif). Prinsip Demokrasi adalah pemerintahan  oleh rakyat  dan  mengandalkan partisipasi  semua  warga  negara  dalam berbagai  aktivitas  politik  dalam  pemilihan umum.  Esensi  dari  partisipasi  rakyat  adalah keadilan dan kesejahteraan.
Sistem  Demokrasi  di  Indonesia  meng- anut  lima  prinsip  pokok,  yaitu:  penghargaan pada  setiap  individu,  kesetaraan  semua orang,  pemerintahan  mayoritas  dengan  hak- hak  minoritas,  keharusan  berkompromi,  dan kebebasan individu. Aspek lain dari demokrasi  adalah  penguatan  masyarakat (yang  disebut  masyarakat  sipil)  dalam berhadapan dengan pemerintah/negara ( political
society ) dan pengusaha ( economical  society ).  Jika  masyarakat  sipil tidak  kuat  maka  negara  menjadi  terlalu dominan  dan  bisa  menjadi  sewenang- wenang, akibatnya demokrasi lemah. Masyarakat  sipil  dapat  terlibat  dalam  proses politik dengan menyampaikan aspirasi (misalnya melalui dialog maupun melakukan demonstrasi)  dan  komunitas  iman  percaya merupakan  bagaian  dari  masyarakat  sipil.
9 Arief Budiman, Demokrasi Atas, Bawah Dan Luar dalam Reformasi Politik Kebangkitan
Agama dan Komsumerisme (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000),  43. 10 S. H. Sarundjang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2011),  149.
11 S. H. Sarundjang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, 149.
Pemerintah  merupakan  suatu  institusi  yang merupakan  perwujudan  dari  otonomi  rakyat, sehingga berarti pemerintah memiliki otonomi yang memiliki tugas dan wewenang membuat  kebijakan  publik  yang  mengikat seluruh warganya. 23 “Politik Kristen” adalah segala sesuatu yang  menunjukkan  partisipasi  orang  Kristen dalam  percaturan  politik  di  Indonesia,  baik melalui  suatu  partai  politik,  maupun  secara pribadi,  yang  secara  sadar  mengedepankan nilai,  visi  atau  simbol-simbol  kekristenan dalam berpolitik. Partisipasi politik Kristen di Indonesia  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak adanya  pemikiran  atau  gagasan  mengenai Indonesia  yang  bersatu  dan  merdeka. Kalangan  Kristen  mula-mula  menghimpun kekuatan politiknya dalam organisasi kesukuan  yang  terbuka  kepada  kebersamaan dengan  warga  non-Kristen,  yaitu  dengan adanya organisasi kesukuan seperti: organisasi masyarakat Batak, Maluku, Minahasa. Organisasi kesukuan tersebut pada awalnya  bergerak  dalam  kegiatan  sosial  dan ekonomi.  Aktivitas  tersebut  pada  akhirnya berkembang  sehingga  terbentuknya  Partai Kristen  Indonesia  (Parkindo)  pada  tahun 1945  yang  memobilisasi  dukungan  umat Kristen dan gereja-gereja terhadap kemerdekaan Indonesia. Partai Kristen semakin  memilki  tempat  dalam  percaturan politik  dalam  hal  dapat  memenuhi  syarat mengikuti  Pemilihan  Umum,  antara  lain:
Partai
Kristen Nasional Indonesia (KRISNA),  Partai  Demokrasi  Kasih  Bangsa (PDKB),  Partai  Katolik  Demokrat  (PKD) pada  pada  Pemilu  tahun  1999,  Partai  Damai Sejahtera  pada  Pemilu  tahun  2004  dan Pemilu  2009,  dan  Partai  Kasih  Demokrasi Indonesia (PKDI) pada Pemilu tahun 2009. 24
Warga  Kristen  sebagai  masyarakat majemuk  perlu  mengambil  sikap  yang  jelas menyangkut keterlibatan gereja dalam politik.  Sebagai  warga  Kristen  tidak  boleh
13 S. H. Sarundajang, Babak Baru Sistim Pemerintahan (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2011),  350-351.
14 M. Imaduddin Nasution, Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia ( Jakarta: Verbum Publishing, 2012), 101-102.
menutup  mata  dengan  politik  atau  bersikap acuh dan tidak mau mengambil bagian dalam politik. Sebaliknya perlu berpartisipasi dalam politik meskipun tidak harus menjadi politisi. Mengingat bahwa yang berperan serta dalam politik  adalah  seluruh  masyarakat  yang majemuk  maka  tidaklah  mudah  bagi  gereja dalam mengambil sikapnya. Etika politik pun dapat membantu penyelesaian masalah dalam politik  bersama  dengan  gereja  lewat  para pemimpin-pemimpin gereja.
Implementasi  PAK  dan  Politik    di tengah  Masyarakat  Majemuk  di  Indonesia. Dalam  konteks  di  Indonesia,  etika  politik Kristen  harus  bergerak  dengan  prinsip- prinsip  dan  nilai-nilai Kristiani.  Tidak  hanya itu,  dalam  kehidupan  masyarakat  Kristen, pandangan  terhadap  politik  itu  sendiri  masih menjadi  beban.  Laporan  Departemen  Pem- binaan  PGI  tahun  80-an  memperlihatkan beban  itu:  “Salah  satu  nilai  lama  yang  perlu diperbaharui  adalah  sikap  negative/pasif terhadap  fungsi  politik  dalam  kehidupan Kristen.  Nilai-nilai  lama  (tradisional)  perihal iman  Kristen  dan  Politik  semestinya  sudah berlalu. Namun masih cukup bercokol dalam kehidupan  gereja  dan  pula  mempengaruhi sikap pemuda gereja.” 25
Di  tengah  kondisi  yang  demikian gereja-gereja  di  Indonesia  ternyata  tidak memiliki  suatu  platform  pendidikan  politik warga  jemaat,  baik  secara  nasional  melalui Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) maupun  sinode-sinode  yang  ada.  Pada akhirnya  pewarisan  nilai  lama  yang  tidak alkitabiah  itu  semakin  bercokol,  berhubung kosongnya upaya pendidikan politik. Proses- proses  warga jemaat  memasuki  dunia  politik tidak  pernah  dipersiapkan  berdasarkan  niat sadar,  sengaja  dan  terencana.  Kalaupun  hal itu  dilakukan,  pada  umumnya  terjadi  secara sporadis,  tanpa  perencanaan  yang  ber- kesinambungan. 26
Hal  yang  paling  dibutuhkan  saat  ini bagi  gereja-gereja  di  Indonesia  adalah perubahan  paradigma  menuju  suatu  tatanan yang  berangkat  dari  perspektif  Alkitab.
25 Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia ,
(Jakarta, Gunung Mulia,2000), 247.
26 Ibid. 247-248.
Alkitab  memahami  manusia  sebagai  imago dei,  maka  pertama-tama  hal  itu  harus dipahami  sebagai  status  konfesions  yang berlaku bagi semua manusia, tanpa memandang latar belakang apapapun. Artinya,  gereja-gereja  harus  dalam  seluruh kehadirannya dengan segala harta yang harus dibayar.  Kerusakan  yang  terjadi  di  dalam sistem  politik  dan  perilaku  aparat  yang merusak  “wajah  Tuhan”  melalui  pelbagai bentuk  kekerasan  terhadap  masyarakat  pada dasarnya adalah pertanda gereja itu tidak lagi memiliki  pengaruh  apa  pun  terhadap  proses kehidupan itu sendiri. 27
Dalam  buku  Fondasi  Pendidikan Kristen  dikatakan  bahwa  Pendidikan  Kristen harus  memperhatikan  area-area  yang  belum mendapat  perhatian  yang  cukup.  Hal  ini terjadi  sebagian  disebabkan  oleh  sikap konservatif  yang  telah  meluas  melampaui kategori  teologi  untuk  memuaskan  semua area  kehidupan.  Dalam  sikap  seperti  itu, manusia secara umum enggan untuk mempertanyakan  identitas  dan  legitimasi mereka yang mengarahkan
dan mengendalikan berbagai
pelayanan pendidikan.  Eggleston  menyarankan  agar mereka  yang  terpanggil  untuk  berada  di posisi yang bertanggung jawab dan berkuasa harus  dipertanyakan  dan  dievaluasi  oleh mereka  yang  dilayaninya.  Hal  ini  perlu dilakukan  atas  dasar  alasan  natur  manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan konsekuensi  kepemimpinan  yang  melampaui aspek  moral.  Banyak  contoh  di  mana kepemimpinan Injil mengambil sikap otoriter yang  tidak  mau  mengakui  baik  kelemahan maupun kekuatannya. 28
Adanya  PAK  akan  membentuk  suatu pembelajaran,  dan  pembelajaran  itu  merupa- kan  perubahan  perilaku  kearah  positif  dalam konteks  kekristenan.  PAK  dapat  mem- pengaruhi  perkembangan  pribadi  di  segala aspek  dan  moral  hidup  dalam  masyarakat untuk menciptakan suasana yang diharapkan. PAK  dapat  diajarkan  kepada  peserta  didik dan  mendorong  mereka  mengaktualisasi-
27 Ibid.,250.
28 Robert Pzmino, Fondasi Pendidikan Kristen,(Jakarta, Gunung Mulia, 2012), 258-259,
kannya dalam  kehidupan sosial. Oleh karena agama  merupakan  acuan  moral  kehidupan manusia,  tata  nilai  dalam  kekristenan  harus disampaikan  dan  menjadi  fokusnya  untuk memperteguh  keyakinan  dan  tidak  ter- pengaruh  pada  kondisi  luar.  Namun,  PAK harus bisa disalurkan dalam kehidupan sosial untuk  membangun  masyarakat  yang  ber- moral.  Dengan  demikian, bukan  kondisi  luar yang mempengaruhi peserta didik, melainkan PAKlah yang akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka sehingga menjadi bermoral. 29
Pendidikan  Agama  Kristen  dapat menjadi  sarana  bagi  pendidikan  politik. Pendidikan  politik  menjadi  salah  satu  area yang  perlu  disentuh  oleh  Pendidikan  Agama Kristen  dengan  tujuan  merubah  pandangan orang  Kristen  yang  belum  paham  tentang politik  dan  mengubah  pandangan  negatif masyarakat  menjadi  positif  tentang  politik. Sebagai  siswa  yang  nantinya  akan  menjadi generasi  penerus  pemerintahan  maka  perlu diajarkan  bagaimana  berpolitik  yang  benar sesuai dengan karakter Kristen.  Jika sejak di sekolah  telah  diajarkan  tentang  pendidikan politik  yang  benar  maka  masalah  yang berkaitan  dengan  politik  tidak  akan  terulang kembali.
Pendidikan  Politik  merupakan  proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Pendidikan  Politik  bertujuan membentuk  dan  menumbuhkembangkan  ke- sadaran  dan  orientasi  politik  warga  negara. Pendidikan  politik  membuat  warga  negara dapat  mengenal  dan  memahami  nilai-nilai sosial  yang  terkandung  dalam  sistem  politik yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  hubungan pendidikan  politik  dalam  komunitas  iman (warga  gereja)  secara  khusus  bertujuan menghubungkan atau menempatkan partisipasi  politik  komunitas  iman  dalam kerangka  panggilan  pelayanan  komunitas iman (gereja). Panggilan umat Kristen dalam pembangunan  Indonesia  adalah  membawa kebenaran  dan  keadilan  bagi  manusia
29 Harianto, Pendidikan Agama Kristen dalam Alkitab dan Dunia Pendidikan Masa Kini ,
(Yogyakarta, Andi, 2012), 218.
Indonesia,  serta  keharmonisan  dan  kelestari- an bagi tanah air Indonesia. 30
PAK  memberikan  pendidikan  politik kepada  komunitas  iman  atas  pemahaman bahwa  gereja  tidak  secara  langsung  terkait atau terlibat dalam politik kekuasaan. Gereja tidak  boleh  menjadi  pendukung  suatu  partai politik,  termasuk  partai  politik  Kristen,  dan tidak  boleh  mendukung  calon-calon  untuk posisi  (legislative  atau  eksekutif.  Gereja memiliki  tugas  mendorong  komunitas  iman (warga gereja) untuk menjalankan partisipasi politik  secara  cerdas  dan  berwawasan Kristiani.  Komunitas  iman  (warga  jemaat gereja) perlu mendapatkan pembinaan dalam berbagai aspek politik sehingga warga jemaat mempunyai  kesadaran  orientasi  politik  yang jelas, serta dapat berpartisipasi dengan benar dalam  proses-proses  dan  perkembangan politik.
PAK  menanamkan  nilai-nilai  utama kader  Kristen,  yaitu:  menjunjung  tinggi  ke- jujuran, keadilan, berkomitmen, berani berkorban,  menjunjung  tinggi  kesetaraan, cinta damai, anti kekerasan, peduli lingkungan,  dll.  PAK  memberikan  pen- didikan  mengenai  politik  dan  partai  politik, namun  gedung gereja dan pertemuan ibadah gerejawi tidak boleh menjadi sarana kampanye  suatu  partai  politik  atau  orang- orang yang menjadi calon legislatif, sekalipun  yang  menjadi  calon  legistatif adalah warga gereja yang diajukan oleh suatu partai politik dalam pemilihan umum. Gereja tidak boleh memihak salah satu partai politik atau  memihak  calon  legislatifnya.  Gereja tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Gereja  harus  bersikap    tegas  mem- berikan  peringatan  untuk  menolak  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  “politik uang”.  Komunitas  iman  (gereja)  sebaiknya tidak  menerima  sumbangan  dalam  bentuk apa  pun    dari  suatu  partai  politik  atau  calon legislatifnya  untuk  “membeli  suara”  dalam pemilihan  umum.  PAK  menjadi  alat  yang
16 Robert P. Borrong dan Jansen H. Sinamo,
Perspektif dan Peran Umat Kristiani Mewujudkan Indonesi Baru: Visi, Strategi dan Program Aksi Menyukseskan Reformasi (Jakarta: STT Jakarta, 2004), 28.
dipergunakan  untuk  menyampaikan  amanat penggembalaan  (surat  pastoral) kepada komunitas  iman  (warga  gereja)  mengenai suatu  kenyataan  atas  kegiatan  politik.  Harus berani  untuk  menyatakan  suara  kenabian kepada  penguasa  yang  tidak  menjalankan tugasnya  semestinya  dengan  cara  yang  tidak berlawanan  dengan  etika  Kristen  maupun hukum  yang  berlaku.  Suara  kenabian diwujudkan  komunitas  iman  (warga  gereja) dalam  politik  demokratis  adalah  melalui advokasi  (kebijakan,  anggaran,  kasus-kasus masalah  sosial  tertentu)  dan  juga  melalui suatu tindakan unjuk rasa secara damai dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
Gereja haruslah mendorong komunitas iman  untuk mengembangkan  semangat kemajemukan  dalam  hal  hubungan  dan kerjasama yang baik dengan masyarakat non- Kristen  dalam  lingkungan  masing-masing, menyangkut kehidupan bersama dalam masyarakat  majemuk.  Meningkatkan  atau mengupayakan dialog dalam berbagai bentuk dan tingkatan dengan semua lapisan masyarakat  majemuk  atau  antar  umat beragama dalam memberikan atau mengembangkan  informasi  yang  akurat mengenai  berbagai  perkembangan  politik baik pada lingkup tingkat lokal, nasional, dan global.    Membangun  kesadaran  komunitas iman  untuk  dapat  mengupayakan  usaha kemitraan  dalam  panggilan  bersama  untuk menegakkan  keadilan  dan  mengusahakan kesejahteraan  bagi  semua  orang  (Kristen maupun Non-Kristen).
Politik  bukanlah  hanya  merupakan strategi  dalam  hal  perebutan  kekuasaan. Politik adalah kebijaksanaan dalam mengupayakan  kehidupan bersama di tengah masyarakat  majemuk.  Relevansi  PAK  dan Politik  dalam  masyarakat  majemuk  adalah adanya  tindakan-tindakan  komunitas  iman atau  partisipasi-partisipasi  yang  dilakukan dalam pembangunan berbangsa dan bernegara.  Komunitas  iman  secara  terus- menerus mengembangkan identitisnya
sebagai komunitas percaya Kristus, komunitas kerajaan sorga yang men- datangkan shalom secara kreatif dan inovatif PAK  memberikan  pengajaran  mengenai
adanya  bermacam-macam  ide,  kepercayaan, dan  nilai  dari  tradisi  yang  ada  di  tengah masyarakat  majemuk  karena  Alkitab  sendiri penuh  dengan  kisah  yang  memperlihatkan bagian-bagian  mengenai  kemajemukan  dan keanekaragaman  dalam  dunia. 31 Pengajaran mengenai  perbedaan  merupakan  hal  yang sangat  penting  karena  sering  terjadi  dalam kenyataan kehidupan manusia yang bermasyarakat  dan  beragama  (dalam  ke- majemukan  masyarakat)  sikap  dan  tindakan masyarakat yang mempolitisikan agama atau membuat agama menjadi “kendaraan” dalam memenuhi  ambisi  politik  kekuasaan.  Ada beberapa  kelompok  di  tengah  masyarakat majemuk  yang  mempunyai  keinginan  untuk menunggalkan agama dengan cara memolitikkan  agamanya.  PAK  dalam  dalam aktifitas  politiknya  di  tengah  masyarakat majemuk  yang memiliki kemajemukan agama  seharusnya  menyuarakan  persatuan dan bukan keseragaman serta mengupayakan persatuan  dalam  saling  berbagi  (Flp.  2:  1- 3). 32 PAK membuka wawasan bahwa sebagai komunitas iman dalam tubuh Kristus sebagai warga  Kerajaan  Allah  dan  juga  sebagai warga  negara  yang  bertanggung  jawab  di tengah  masyarakat  majemuk  di  Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya ikut serta dalam kegiatan politik.
SARA  dapat  menjadi  komoditas  bagi penguasa  untuk  memperoleh  tujuan  dan ambisi  politik. 33 Mengingat  SARA  dapat dijadikan  “tunggangan  politik”  maka,  PAK dapat menjadi “jembatan” yang mengupayakan  terjadinya  dialog  antar  umat beragama  dan  segala  usaha  dalam  me- ningkatkan  kerukunan  antar  umat  beragama. Para  pemuka  atau  pemimpin  agama  sebagai tokoh  yang  menjadi  teladan  masyarakat beragama  dari  seluruh  agama  yang  ada  di
17 Hope S. Antone, Pendidikan Kristiani Kontekstual Mempertimbangkan Realitas Kemajemukan Dalam Pendidikan Agama (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 71. 18 C. Kiswara, Gereja Memasyarakat Belajar dari Kisah Para Rasul (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 19 Olaf H. Schumann, Agama-Agama Kekerasan dan Perdamain (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 494.
Indonesia  perlu  terus  menerus  melakukan dialog  dan  membangun  kemitran  antara seluruh  masyarakat  majemuk  di  Indonesia. Pemuka  agama  diharapkan  dapat  menyuara- kan  pesan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa Indonesia    di  tengah  kehidupan  beragama untuk  menghilangkan  sikap  kecurigaan  dan mematahkan  aktivitas  provokasi  negatif antara  pemeluk  agama  di  tengah  masyarakat majemuk  di  Indonesia  karena  kerukunan umat  beragama  merupakan  prasyarat  sukses- nya  pembangunan  di  Indonesia. 34 Demikian pula  dengan  pemerintah  dan  warga  negara dalam  masyarakat  majemuk,  pemerintah bertanggung jawab mengawal politik kebangsaan  dengan  konsisten  dan  warga negara bertanggung jawab memelihara kepentingan bangsa di atas egoisme kelompok, demi berjalannya dan bertumbuh- nya  pembangunan  bangsa  yang  berkelanjut- an. 35 Dengan  demikian  PAK  dan  politik dalam kehidupan masyarakat majemuk haruslah dapat mewujudkan amanat Tuhan di tengah dunia.

## Kesimpulan
PAK  dan  politik  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat majemuk  di  Indonesia.  Keduanya  tidak bertentangan  atau  berlawanan,  sehingga warga gereja tidaklah perlu untuk mengambil sikap  seperti  a-politik,  yang  beranggapan bahwa  politik  adalah  urusan  duniawi  maka gereja tidak perlu terlibat dalamnya, ataupun beranggapan  bahwa  politik  itu  kotor.  Tuhan mengamanatkan supaya umatnya men- sejahterahkan  kota  (polis/politik),  berarti politik  berhubungan  dengan  kesejahteraan masyarakat  atau  warga  sebagai  perwujudan
20 Hasbullah Mursyid, Amidhan, Moeslim
Abdurahman, Zainal Arifin (ed), Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departem Agama R.I., 1979), hlm. 22. 21 Yonky Karman, Republik Galau Merajut Asa:
Esai-Esai tentang Negara, Bangsa, dan Kemepimpinan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 124.
perintah Tuhan. Sikap gereja terhadap politik ditempatkan  dalam  pemahaman  fundamental dan  fungsional  atas  keberadaannya  untuk memberikan  tanggapan  baik  positif  maupun aktif terhadap karya penyelematan Allah.
Tujuan PAK dalam keterlibatan warga gereja  terhadap  politik  di  Indonesia  adalah tujuan  pelayanan/pembebasan,  missioner, korektif,  normative  dan  edukatif.  Pendidikan Agama  Kristen  dapat  menjadi  sarana  bagi pendidikan  politik.    Pendidikan  politik menjadi  salah  satu  area  yang  perlu  disentuh oleh  Pendidikan  Agama  Kristen  dengan tujuan  merubah  pandangan  orang  Kristen yang  belum  paham  tentang  politik  dan mengubah  pandangan  negatif  masyarakat menjadi positif tentang politik. PAK menanamkan nilai-nilai utama kader Kristen, yaitu: menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, berkomitmen,  berani  berkorban,  menjunjung tinggi kesetaraan, cinta damai, anti kekerasan, peduli lingkungan, dll.
Gereja  memiliki  tugas  mendorong komunitas  iman  (warga  gereja)  untuk menjalankan  partisipasi  politik  secara  cerdas dan  berwawasan  Kristiani.  Komunitas  iman (warga  jemaat  gereja)  perlu  mendapatkan pembinaan  dan  pengajaran  dalam  PAK terhadap  berbagai  aspek  politik  sehingga warga jemaat mempunyai kesadaran orientasi politik  yang  jelas,  serta  dapat  berpartisipasi dengan  benar  dalam  proses-proses  dan perkembangan politik.

## Daftar Pustaka
Antone, Hope S. Pendidikan Kristiani Kontekstual Mempertimbangkan Realitas Kemajemukan Dalam Pendidikan Agama. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
Borrong , Robert P. dan Jansen H. Sinamo,
Perspektif dan Peran Umat Kristiani Mewujudkan Indonesi Baru: Visi, Strategi dan Program Aksi Menyukseskan Reformasi. Jakarta: STT Jakarta, 2004.
Budiman, Arief. Demokrasi Atas, Bawah Dan Luar dalam Reformasi Politik
Kebangkitan Agama dan
Komsumerisme . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000. Hill, Michael. The How and Why of Love: An Introduction to Evangelical Ethics. Australia: Matthias Media, 2001. Hoekema, Anthony. Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah, terj. Irwan Julianto. Surabaya: Momentum 2000. Homrighausen,  E.G. dan I. H. Enklaar,
Pendidikan Agama Kristen . Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2011. Karman, Yonky. Karman, Republik Galau Merajut Asa: Esai-Esai tentang Negara, Bangsa, dan Kemepimpinan. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014. Kiswara, C. Gereja Memasyarakat Belajar dari Kisah Para Rasul. Yogyakarta: Kanisius, 1988. Mursyid, Hasbullah., Amidhan, Moeslim Abdurahman, Zainal Arifin (ed), Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departem Agama R.I., 1979. Nasution, M. Imaduddin. Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia. Jakarta: Verbum Publishing, 2012. Sarundjang, S. H. Babak Baru Sistim Pemerintahan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2011. Sarundjang, S. H. Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2011. Schumann, Olaf H. Agama-Agama Kekerasan dan Perdamain. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011. Sirait, Saut Hamonangan. Antara Tuhan Dan Peluru Serdadu. Bandung: HKBP Bandung Reformanda, 2016. Sirait, Saut. Theologi Kenegaraan: Negara
Dalam Rancangan Tuhan. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016. Sri, Dewi. Hubungan Gereja Dengan Negara Menjuju Indonesia Baru. Medan: Atalya Rileni Sudeco, 2000.
Stott, John . Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani: Penilaian Atas Masalah Sosial Dan Moral Kontemporer, terj. G.M.A Nainggolan. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2005. Wright, Christopher. Hidup Sebagai Umat Allah, terj. Liem Sien Kie. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.