## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received:  2021-02-01 Accepted: 2021-04-13
Published: 2021-09-01

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAYA PEREDARAN CABAI MERAH PALSU DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Try Yuni Astuti
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang 1710631010009@student.unsika.ac.id

## Margo Hadi Pura
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang oficiumnobile@gmail.com
Abstrak: Menurunnya  tingkat  pendapatan  masyarakat,  tidak  diimbangi  dengan Meningkatnya harga bahan-bahan kebutuhan selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan semakin sulitnya masyarakat dalam mencari sumber pendapatan, membuat sebagian  oknum  pedagang  memilih  jalan  alternatif  yang  salah  dalam  memperoleh keuntungan,  yaitu  dengan  membuat  dan  menjual  cabai  merah  palsu.  Pada  penelitian  ini, metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih memfokuskan untuk  mengkaji  dan  meneliti  kajian  hukum  terhadap  bagaimana  Perlindungan  Konsumen Terhadap  Bahaya  Peredaran  Cabai  Merah  Palsu  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19.  cabai merah palsu yakni cabai muda yang masih hijau yang disemprot cat pylox berwarna merah. upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat  ditempuh  konsumen  apabila  mengalami  kerugian atas barang yang tidak layak konsumsi seperti cabai merah palsu ini. Pertama penyelesaian di  pengadilan  melalui  Pengadilan  Negeri  (PN)  dan  kedua,  penyelesaian  yang  dilakukan  di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Kata Kunci : Konsumen, Cabai, dan Pandemi.
Abstract: The  decrease  in  the  level  of  community  income,  not  being  matched  by  the increase  in  the  price  of  basic  necessities  during  the  pandemic CoronaVirus  Disease 2019 (Covid-19) and the increasing difficulty of the community in finding sources of income, made some  traders  choose  the  wrong  alternative  way  of  making  profits,  namely  by  making  and selling  fake  red chilies.  In  this  research,  the  method  used  is  normative  juridical. Normative juridical research focuses more on studying and researching legal studies on how consumer protection against the dangers of the circulation of fake red chilies in the midst of the Covid- 19 pandemic. Fake red chilies are green chilies sprayed with red pylox paint. legal protection measures that can be taken by consumers if they experience a loss on goods that are not suitable  for  consumption,  such  as  this  fake  red  chili.  First,  settlement  in  court  through  the District  Court  and  second,  settlement  made  out  of  court  through  the  Consumer  Dispute Resolution Agency
Key Word : Consumer, Chilies, and Pandemic.

## PENDAHULUAN
Keberadaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda  Indonesia  sejak  awal  2020 sangat  membawa  banyak  dampak pada  segi  kehidupan  masyarakat [ 1 ] . Salah satunya dalam bidang perekonomian, sejak kemunculan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kestabilan ekonomi masyarakat terganggu.
Banyak aktivitas
masyarakat  yang  tidak  dapat  berjalan efektif, karena pemberlakuan Pembatasan  Sosial  berskala  Besar (PSBB)  yang  diterapkan  Pemerintah, yang  mana  mengharuskan  sebagian besar  pekerjaan  dilakukan  dirumah. Selain itu, banyak sumber pendapatan masyarakat yang hilang selama pandemi.  Angka  pengangguran  dan kemiskinan pun kian meningkat [ 2 ] .
Menurunnya  tingkat  pendapatan masyarakat,  tidak  diimbangi  dengan meningkatnya  kebutuhan  masyarakat selama pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-19).  Selama pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19)  berlangsung  masyarakat dituntut  untuk  dapat  tetap  hidup  sehat dan bersih, untuk mencegah penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dan untuk dapat mempertahankan  kesehatan  diri  tentu dibutuhkan  suatu  asupan  makanan
yang  bergizi.  Namun,  kenyataannya pada saat pandemi berlangsung justru dimanfaatkan sebagian oknum pedagang curang untuk mencari keuntungan,  dengan  menjual  bahan pangan  yang  membahayakan  bagi kesehatan  konsumen.  Misalnya  saja dengan beredarnya cabai merah palsu,  cabai  merah  palsu  yakni  cabai muda yang masih hijau yang disemprot  cat  pylox  berwarna  merah [ 3 ] .
Beredarnya  kasus  cabai  merah palsu tentu sangat meresahkan masyarakat,  mewarnai  bahan  pangan bukan  dengan  pewarna  makanan tentu dapat memicu gangguan kesehatan.  Hal  tersebut  tentu  tidak sesuai dengan hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,  Dimana  konsumen  berhak atas  keselamatan  dan    keamanan terhadap
makanan yang dikonsumsinya.
Meningkatnya harga bahan- bahan  kebutuhan  selama  pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan  semakin  sulitnya  masyarakat dalam  mencari  sumber  pendapatan, membuat  sebagian  oknum  pedagang memilih  jalan  alternatif  yang  salah dalam  memperoleh  keuntungan.  Hal
ini  tentu  lagi-lagi  menjadi  persoalan serius  bagi  negara  dalam  melindungi seluruh  tumpah  darahnya.  Kesehatan dan  Perekonomian    merupakan  hal yang  tidak  dapat  dikesampingkan pada saat pandemi ini. Jangan sampai masyarakat mempertaruhkan kesehatannya demi menyambung perekonomiannya.
Peran  negara  sangat  dibutuhkan dalam  menentukan  kebijakan  yang relevan dengan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat  ini.  Mengingat  dengan  belum dapat  dipastikannya  kapan  berakhir pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19)    ini,  membuat  pemerintah selaku  penyelenggara  negara,  harus lebih  memaksimalkan  upaya-upaya yang dapat mengurangi beban masyarakat. Sehingga diharapkan paling tidak dapat meminimalisir kemerosotan  tingkat  kesehatan  dan perekonomian  masyarakat  pada  saat pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19).

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  pada  apa  yang telah  penulis  uraikan  dalam  latar belakang  maka  pokok  permasalahan dalam  artikel  ini  akan  dikaji  oleh penulis adalah:
1. Faktor –faktor  apa  sajakah yang menyebabkan keberadaan  cabai  palsu  di pasaran  pada  saat  pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19)?
2. Bagaimana upaya
perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap peredaran  cabai  palsu  pada saat  pandemi Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19)?

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  metode  yang digunakan ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih memfokuskan  untuk  mengkaji  dan meneliti kajian hukum terhadap bagaimana  Perlindungan  Konsumen Terhadap  Bahaya  Peredaran  Cabai Merah  Palsu  Di  Tengah  Pandemi Covid-19. Penelitian ini lebih menggunakan  data  sekunder  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan bahan  hukum  lainnya,  yang  dapat memberikan hasil terhadap permasalahan dalam penelitian ini.
HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Dalam sistem perekonomian Indonesia,  posisi  konsumen  masih
dapat  dikatakan  belum  mendapat posisi  yang  layak.  Masih  banyak  hak- hak  konsumen  yang  belum  dapat terwujudkan. Di dalam dunia perdagangan,  masih  ada  sebagian oknum pedagang yang hanya memikirkan profit  oriented semata tanpa  memperdulikan  keselamatan konsumen. Misalnya saja seperti kasus  beredarnya  cabai  merah  palsu di  tengah  pandemi Corona  Virus Disease 2019  (Covid-19)  yang  terjadi di  Pasar  Wage  Purwokerto [ 4 ] .  Hal tersebut  tentu  sangat  menghawatirkan terutama bagi keamanan dan kesehatan masyarakat selaku konsumen  di  tegah  pandemi Corona Virus  Disease 2019  (Covid-19).  Untuk itu,  dalam  penangan  kasus  ini  perlu diketahui  mengenai  faktor  apa  saja yang  menyebabkan  terjadinya  kasus ini dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya. Sehingga, kedepannya diharapkan  tidak  ada  kasus  serupa yang terjadi.
1. Faktor –Faktor Apa Sajakah Yang
Menyebabkan  Keberadaan  Cabai Palsu  Di  Pasaran  Pada  Saat Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19)?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia  yang  jauh  dari  perkiraan, tidak  lebih  dari  2% [ 5 ] .  Membawa
Indonesia pada ketidakpastian terhadap
perekonomian masyarakatnya.
Semakin
Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi selama pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19),  menambah  beban masyarakat. Tingginya tingkat kebutuhan  yang  harus  dikeluarkan masyarakat  tidak  diimbangi  dengan pendapatan yang diterima masyarakat selama pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (Covid- 19).  Keadaan  ini  tentu  memicu terjadinya peningkatan  kejahatan di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Selama pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)  tingkat kejahatan mencapai angka 11 persen. Jaminan akan kesehatan di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini merupakan  hal  terpenting  yang harus  dimiliki  oleh  setiap  orang [ 6 ] . Tidak  hanya  menjadi  pekerjaan pemerintah semata, menjaga kebersihan  dan  kesehatan  di  masa pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  ini  merupakan kewajiban semua orang. Mengkonsumsi  makan  makanan yang  berkualitas  merupakan  salah satu faktor pendukung dalam
mempertahankan kesehatan di
masa pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)  ini.  Harga kebutuhan pangan yang stabil tentu sangat diharapkan masyarakat.
Namun,  yang  terjadi  di  masa pandemi Corona  Virus  Disease
2019  (Covid-19)  ini  harga  cabai yang  merupakan  salah  satu  bahan pangan  bagi  masyarakat  Indonesia [ 7 ] mengalami ketidakstabilan.
Tingginya  angka  permintaan cabai  di  Indonesia  tidak  sebanding dengan  jumlah  pasokan  yang  ada, ditambah lagi dengan adanya ketidakstabilan harga cabai ditengah  pandemi Corona  Virus
Disease 2019 (Covid-19)  ini. Hal  ini
dimanfaatkan oleh oknum pedagang curang untuk
mendapatkan keuntungan lebih dari bisnis  yang  dijalankannya.  Yaitu dengan  membuat  dan  menjual cabai  merah  palsu.  Cabai  merah palsu  ialah  cabai  yang  masih mudah  berwarnah  hijau  yang  diberi cat  berwarna  merah.  Cat  yang digunakan  ialah  cat  pylox  yang bukan diperuntukan untuk mewarnai makanan.
Kondisi
tersebut  menambah  keperihatinan terhadap kondisi kesehatan di Indonesia. Ditengah bencana nasional  pandemi Corona  Virus
Disease 2019  (Covid-19)  yang masih belum dapat dipastikan kapan akan berakhirnya, masyarakat harus dihadapkan dengan  persoalan  besar  lainnya yang mengancam keselamatan jiwanya.
Beredarnya cabai merah palsu tentu  tidak  hanya  merugikan  dari segi  materil  saja,  melainkan  juga sangat merugikan dan membahayakan  kesehatan  bahkan dapat  mengancam  nyawa  apabila dikonsumsi  dalam  jangka  panjang. Dalam  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen sudah jelas  disebutkan  mengenai  hak-hak masyarakat selaku konsumen, yang diantaranya:
1. hak atas kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
2. hak  untuk  memilih  barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa;
4. hak  untuk  didengar  pendapat dan  keluhannya  atas  barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi,  perlindungan,  dan upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan  dan  pendidikan konsumen;
7. hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Namun,  lagi-lagi  demi  meraup keuntungan ditengah situasi sulit ini, justru dimanfaatkan oknum pedagang  curang  untuk  membuat dan  menjual  cabai  merah  palsu dengan  tidak  memperdulikan  hak- hak konsumen tersebut.
Dalam  Pasal  8  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen  menyebutkan  bahwa, “ Pelaku
usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan  pangan  yang  rusak,  cacat  atau bekas  dan  tercemar,  dengan  atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar ”. Namun,
kenyataanya  masih  saja  ada  bahan pangan  yang  tidak  layak  konsumsi beredar di pasaran.
Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), makanan yang tidak layak konsumsi dapat tidak secara langsung berdampak pada tubuh, namun bisa membutuhkan beberapa waktu untuk  dapat  dirasakan  dampak yang  ditimbulkannya.  Dampak  yang ditimbulkannya  pun  beragam,  mulai dari  gangguan  pencernaan  hingga kanker [ 8 ] .
Mengingat adanya
ketidakseimbangan kedudukan antara  konsumen  dan  produsen dalam  dunia  berdagangan  dimasa ini,  serta  adanya  ketidaktahuan konsumen  akan  mutu  dan  kualitas suatu  produk  sering  dimanfaatkan oknum  pedagang  curang  dalam melakukan  penjualan  produk  yang tidak  sesuai  dengan  standar.  Hal tersebut  tentu  sangat  merugikan bagi masyarakat selaku konsumen.
Sistem Peradilan yang dianggap  masyarakat  rumit  dan mahal, membuat sebagian masyarakat selaku konsumen enggan memperjuangkan hak- haknya sebagai konsumen. Padahal  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan
Konsumen  sudah  jelas  ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen.  Kurangnya  kesadaran
hukum yang dimiliki oleh konsumen inilah, membuat pelaksanaan
perlindungan  hukum  yang  diberikan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen  masih  belum  berjalan maksimal [ 9 ] .
2. Bagaimana  upaya  perlindungan hukum  yang  dapat  dilakukan terhadap  peredaran  cabai  palsu pada saat pandemi?
Dalam  kegiatan  perdagangan, antara konsumen dengan pedagang akan  timbul  hubungan  perjanjian. Dari  setiap  perjanjian  tersebut  akan memuat  hak  dan  kewajiban  dari masing-masing pihak. Apabila salah satu  pihak  dalam  hal  ini  pedagang melakukan  pelanggara  terhadap hak  maupun  kewajiban  tersebut. Sehingga  menimbulkan  konsumen yang  dirugikan.  Maka,  tanggung jawab sepenuhnya akan diserahkan kepada pedagang terhadap kerugian  yang  diderita  konsumen akibat dari tindakannya tersebut.
Dalam    pasal  7  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,
disebutkan beberapa kewajiban yang  harus  dilakukan  pedagang sebagai  pelaku  usaha  yang  baik, diantaranya :
a.  beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan usahanya;
b.  memberikan informasi yang benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa  serta  memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c.  memperlakukan  atau  melayani konsumen  secara  benar  dan jujur serta tidak diskriminatif;
d.  menjamin mutu barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan  ketentuan  standar mutu  barang  dan/atau  jasa yang berlaku;
e.  memberi  kesempatan  kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau  jasa  tertentu  serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f.  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian  akibat  penggunaan, pemakaian  dan  pemanfaatan barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau  penggantian  apabila barang  dan/atau  jasa  yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Adanya kasus peredaran cabai  merah  palsu  di  masyarakat,
menandakan
bahwa adanya pengawasan yang kurang dilakukan oleh baik Pemerintah maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
terhadap peredaran  bahan  pangan.  Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 74  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2012  Tentang  Pangan bahwa,  “ Pemerintah  berkewajiban memeriksa  keamanan  bahan  yang akan  digunakan  sebagai  bahan tambahan  Pangan  yang  belum diketahui dampaknya bagi kesehatan  manusia  dalam  kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan ”.
Dalam  Pasal  90  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2012 Tentang  Pangan,  juga  dinyatakan bahwa :
a. Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. b. Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Pangan yang:
1)  mengandung bahan
beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
2)  mengandung cemaran yang melampaui ambang
batas maksimal yang ditetapkan; 3)  mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
4)  mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan
nabati  atau  hewani  yang berpenyakit  atau  berasal dari bangkai;
5)  diproduksi  dengan  cara yang dilarang; dan/atau
6)  sudah kedaluwarsa.
Apabila hal tersebut dilanggar, maka  akan  ada  sanksi  yang  akan diterima, berupa sanksi administratif.  Bentuk  dari  sanksi adaministrasi tersebut menurut Pasal 94 ayat (2) diantaranya :
a. denda;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
c.  penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. ganti rugi; dan/atau
e. pencabutan izin.
Kasus  peredaran  cabai  merah palsu  ini  dapat  menjadi  masukan untuk Pemerintah dan Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM)  untuk  lebih  memperketat dalam mengawasi peredaran bahan pangan  di  masyarakat,  sehingga kasus serupa tidak akan terjadi lagi.
Bentuk  pengawasan  yang  dapat dilakukan  seperti  dalam  Pasal  108 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012 Tentang Pangan,  yaitu :
(1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap pemenuhan:
a. ketersediaan
dan/atau
kecukupan  Pangan  Pokok yang  aman,  bergizi,  dan terjangkau  oleh  daya  beli masyarakat; dan
b. persyaratan Keamanan Pangan,  Mutu  Pangan,  dan Gizi Pangan serta persyaratan  label  dan  iklan Pangan. (3) Pengawasan terhadap:
a. Ketersediaan
dan/atau
kecukupan  Pangan  Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan; b. persyaratan Keamanan Pangan,  Mutu  Pangan,  dan Gizi Pangan, serta persyaratan  label  dan  iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,  untuk  Pangan  Olahan, dilaksanakan  oleh  lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
obat dan makanan; dan c. persyaratan Keamanan Pangan,  Mutu  Pangan,  dan Gizi Pangan, serta persyaratan  label  dan  iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,  untuk  Pangan  Segar, dilaksanakan  oleh  lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
(4) Pemerintah  menyelenggarakan program  pemantauan,  evaluasi, dan pengawasan secara berkala  terhadap  kegiatan  atau proses  produksi,  penyimpanan,
pengangkutan, dan/atau
Peredaran  Pangan  oleh  Pelaku Usaha Pangan.
Sistem  pembinaan  konsumen dan  para  pedagang  bahan  pangan sangat  dibutuhkan,  untuk  terciptanya kesadaran  mengenai  konsumen  atas hak-haknya  dan  mendorong  para pedagang  dalam  melakukan  kegiatan usaha  perdagangan  dengan  sesuai pada aturan perundang-undangan yang berlaku [ 10 ] .
Cabai  merupakan  salah  satu bahan pangan yang hampir dikonsumsi masyarakat Indonesia sehari-hari. para pedagang yang memperdagangkan  cabai  harus  dapat menjamin keamanan dan keselamatan atas  barang  yang  diperjualkannya tersebut kepada konsumen. Dan konsumen  pun  berkewajiban  untuk
melakukan pembayaran terhadap barang yang  di belinya sesuai dengan harga yang telah disepakatinya.
Sehingga,  jika  para  pihak  telah menyadari  akan  masing-masing  dari hak  dan  kewajibanya  tersebut  dengan baik, maka kedepannya kasus pelanggaran
pada bidang perdagangan
akan dapat terminimalisir.
Masyarakat  selaku  konsumen juga dapat memberikan masukan atau menyampaikan keluhan yang dialaminya  kepada  pihak  berwenang, baik  Pemerintah  maupun  Pemerintah Daerah  tempat  tinggalnya.  Adapun
Tata Cara Penyampaian Permasalahan,  Masukan,  dan/atau Cara Penyelesaian
Masalah
Keamanan Pangan berdasarkan Pasal 78  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  86  Tahun  2019  Tentang Keamanan  Pangan,  sebagai  berikut “ Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan  dan/atau  mcmberikan masukan  secara  lisan  atau  tertulis mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan
Pangan kepada menteri yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan  di bidang  pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan  dan  perikanan,  menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang  kesehatan, Kepala  Badan,  atau  bupati/wali  kota sesuai dengan kewenangannya ”.
Adapun  berdasarkan  Pasal  79 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 86  Tahun  2019  Tentang  Keamanan Pangan,  penyampaian  masukan  atau permasalahan secara lisan atau tertulis harus disertai :
a.  data mengenai identitas pelapor,  pimpinan  organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga  swadaya  masyarakat dcngan  melampirkan  fotokopi kartu  tanda  penduduk  atau identitas diri lain; dan
b. keterangan  mengcnai  dugaan adanya  pelanggaran  terhadap Kemananan Pangan dilengkapi dengan bukti- bukti permulaan.
Berdasarkan  Pasal  45  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen,  terdapat  2 (dua) upaya perlindungan hukum yang dapat  ditempuh  konsumen  apabila mengalami kerugian atas barang yang tidak  layak  konsumsi  seperti  cabai merah palsu ini. Pertama penyelesaian di  pengadilan  melalui  Pengadilan Negeri  (PN)  dan  kedua,  penyelesaian yang  dilakukan  di  luar  pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
(1) Setiap konsumen
yang dirugikan dapat menggugat pelaku  usaha  melalui  lembaga yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan pelaku  usaha  atau  melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan  berdasarkan  pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
(3) Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak menghilangkan  tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
(4) Apabila  telah  dipilih  upaya penyelesaian
sengketa
konsumen  di  luar  pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya  dapat  ditempuh  apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil  oleh  salah  satu  pihak atau  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Selain kedua upaya tersebut, ada upaya  perlindungan  lain  yang  dapat dilakukan oleh konsumen. Yaitu upaya non  hukum,  berupa  Strategi  Nir  Aksi  ( Do  Nothing  Stategy )  dan  Ragam  Aksi ( Miscellaneous ). Strategi Nir Aksi ( Do Nothing Stategy ) ialah konsumen tidak menuntut atas kerugian yang dialaminya  kepada  oknum  pedagang curang tersebut dan hanya menganggap  hal  yang  dialaminya
tersebut sebagai pengalaman pribadinya.  Sedangkan,  Ragam  Aksi ( Miscellaneous )  ialah  suatu  tindakan yang dilakukan konsumen untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap  pedagang  curang  tersebut dengan  cara  menyebarkan  informasi mengenai permasalahan yang dialaminya  tersebut  pada  beberapa media  yang  dapat  diakses  orang banyak,  dengan  maksud  agar  tidak ada  masyarakat  yang  mengalami  hal serupa [ 11 ] .
Adanya  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  2012  Tentang  Pangan  dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan
Pangan, tidak lantas menjadikan batasan  bagi  para  pedagang  bahan pangan  dalam  melakukan  kegiatan perdagangannya,  namun  diharapkan dapat mewujudkan kondisi
perdagangan yang sehat dan jujur.
Perlindungan konsumen
merupakan salah satu bentuk perlindungan  yang  harus  dilakukan negara,  untuk  memberikan  kepastian terhadap  kedudukan  hukum  yang seimbang antara konsumen dan pedagang.  Adanya  hukum  yang  baik dan benar tidak lantas dapat menjamin kehidupan  masyarakat  dapat  menjadi
baik  dan  benar,  dan  adanya  para penegak hukum belumlah dapat menjamin  tegaknya  hukum  itu  sendiri. bahkan,  adanya  parlemen  sekalipun yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum dengan biaya yang tidak murah, belum pasti  dapat  membuat  demokrasi  itu tumbuh  di  negeri  ini [ 12 ] .  Untuk  itu, sangat  dibutuhkan  keselarasan  dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Sehingga  dapat  meminimalisir  segala bentuk  perbuatan  yang  tidak  sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
1. Tingginya  angka  permintaan  cabai di Indonesia tidak sebanding dengan  jumlah  pasokan  yang  ada, ditambah lagi dengan adanya ketidakstabilan harga cabai ditengah  pandemi Corona  Virus
Disease 2019 (Covid-19)  ini. Hal  ini
dimanfaatkan oleh oknum pedagang curang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari bisnis  yang  dijalankannya.  Yaitu dengan  membuat  dan  menjual cabai merah palsu.
2. upaya  perlindungan  hukum  yang dapat  ditempuh  konsumen  apabila mengalami  kerugian  atas  barang yang  tidak  layak  konsumsi  seperti cabai  merah  palsu  ini.  Pertama
penyelesaian  di  pengadilan  melalui Pengadilan Negeri (PN) dan kedua, penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK).

## REFERENSI
[ 1 ] Kian
Amboro, (2019),
Kontekstualisasi  Pandemi  Covid- 19 Dalam Pembelajaran Sejarah, Yupa:  Historical  Studies  Journal , 3 (2), 90-106.
[ 2 ] Nur  Rohmi  Aida,  (19/12/2020), Refleksi Perekonomian Indonesia 2020  dan  Harapan  pada  2021... Kompas .
[ 3 ] Didik Dono Hartono, (31/12/2020), Cabai Merah Palsu Beredar, Ini Pengakuan
Tersangka  Warnai  Cabai  Hijau Jadi Merah. Sindonews . [ 4 ] Wilibrordus Megandika Wicaksono,  (30/12/2020),  Cabai Muda  Dicat  Merah  Beredar  di Purwokerto, Polisi Lacak
Pemasok, Kompas.
[ 5 ] Wibowo  Hadiwardoyo.  (2020).
Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19.
BASKARA  Journal  of  Business and  Enterpreneurship ,  2  (2),  83-
92.
[ 6 ] Mohamad
Anwar. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, Adalah : Buletin  Hukum  &  Keadilan .  4(1), 101-106.
[ 7 ] Dahlia  Nauly.  (2016).  Fluktuasi Dan  Disparitas  Harga  Cabai  Di
Indonesia, Jurnal  Agrosains  dan Teknologi , 1(1), 57-69.
[ 8 ] Muhammad Sadam Husain.
(2020). Tinjauan  Etika  Bisnis Islam  Terhadap  Jual  Beli  Cabai Tidak  Layak  Konsumsi  (BS)
(Studi  Kasus  Toko  Cabai  Pak Banjar  Pasar  Kota  Metro  Pusat) , Skripsi, Program Sarjana Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri  (IAIN)  Metro,  Lampung,
34111.
[ 9 ] Jhoni. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat  Bahan-Bahan  Berbahaya Pada Makanan, Jurnal Hukum Tri
Pantang , 4(1), 45-63.
[ 9 ] David M.L. Tobing. (2019).
Klausula  Baku:  Paradoks  Dalam
Penegakan  Hukum  Perlindungan Konsumen . Jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama.
[ 10 ] Syahirah
Banun. (2016). Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Produk  Saus  Sambal Indosari , Skripsi, Program Sarjana  Fakultas  Syariah  dan Fukum  Universitas  Islam  Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta,
15412.
[ 11 ] Khusnul Khotimah.
(2015).
Upaya  Perlindungan  Konsumen
Terkait Pelanggaran Pasal 8 ayat
(1)  huruf  (b)  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  Oleh Penjual  Bahan  Kue  Di  Kota Pontianak , Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 78124. [ 12 ] Fithriatus Shalihah. (2017).
Sosiologi  Hukum .  Depok  :  PT
RajaGrafindo Persada.