Available online: https://mayadani.org/index.php/MAYADANI

## Peningkatan kesadaran publik terhadap Fenomena Sosial Sexting sebagai Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender Online di Kota Samarinda
Shorea Helminasari 1 , Helnisa 2 , Kurnawati Pasulle 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Jl. K.H. Wahid Hasyim, Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur uwigama@uwgm.ac.id
Received: Tanggal dikirim; Revision: Tanggal diputuskan revisi; Accepted: Tanggal accepted (9pt)

## Abstrak
Dewasa  ini,  kekerasan  seksual  semakin  banyak  terjadi  seiring  berkembangnya akses  media  sosial  berbasis teknologi.  Kemajuan  teknologi  khususnya  teknologi  berbasis internet  sangat  terlihat  jelas  dalam  kehidupan saat  ini.  Salah  satu  fenomenanya  yaitu  adanya smartphone, komputer,  laptop, Personal  Digital  Assistant (PDA). Sexting merupakan  salah satu  fenomena  sosial  yang  saat  ini  sedang  banyak  terjadi  khususnya dikalangan  remaja. Aktifitas sexting merupakan metode interaksi melalui jejaring sosial pada golongan masyarakat khususnya  anak  dan  remaja  yang  sedang  dibentuk  kembali  dan  didefinisikan  ulang  melalui  teknologi komunikasi.  Dari  berbagai  macam  bidang  kehidupan  yang  dijalani dengan  teknologi  berbasis  internet  ini, salah  satunya  adalah  bidang  kehidupan  seksualitas. Kasus  kekerasan  seksual  di  Kota  Samarinda  selama kurun  3  tahun  ke  belakang  kian memprihatinkan  (2019-2021).  Tercatat  pada  tahun  2021  Kota  Samarinda menjadi  daerah tertinggi  dengan  laporan  173  kasus  kekerasan  seksual  di  antara  kabupaten/kota  lainnya  di provins  Kalimantan  Timur.  Maka  dari  pada  itu,  kekerasan  seksual  akan  terus  terjadi  jika  tidak  ada  kesadaran untuk terus memanfaatkan kemajuan teknologi, internet dan berbagai aplikasi serta media sosial dengan positif, bijak, dan sehat. Karena kendali seksualitas diri adalah pada individu itu sendiri. Pengabdian kepada Masyarakat ini  bertujuan  untuk  memberikan  edukasi  tentang fenomena sosial sexting dan sekaligus memberikan advokasi kepada masyarakat umum kota  Samarinda  khususnya  yang  menjadi  korban  kekerasan  dan  pelecehan  seksual namun minim ruang dan informasi terkait alur pelaporan dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Republik  Indonesia  khususnya  di  kota  Samarinda.  Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  dilakukan dalam tahapan bentuk metode penyuluhan dengan terjun langsung pada masyarakat sasaran guna meningkatkan edukasi dan advokasi kepada korban kekerasan seksual. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat  menjadi  gambaran  bagi  seluruh  elemen  masyarakat  berkaitan  fenomena  sosial  yang  terjadi  dalam pergeseran prilaku masyarakat di era komunikasi digital khususnya di Kota Samarinda tentang fenomena sosial sexting.
Kata Kunci : Gender; Fenomena; Sexting ; Kekerasan; Pelecehan; Seksual.

## Abstract
Today, sexual violence is increasingly happening along with the development of access to technology-based social media. Advances in technology, especially internet-based technology, are very clear in today's life. One of the phenomena is the existence of smartphones, computers, laptops, Personal Digital Assistants (PDAs). Sexting is a social  phenomenon  that  is  currently  happening,  especially  among  teenagers.  Sexting  activity  is  a  method  of interaction through social networks among groups of people, especially children and adolescents, which are being reshaped and redefined through communication technology. Of the various fields of life that are lived with this internet-based technology, one of them is the field of sexual life. Cases of sexual violence in Samarinda City over the past 3 years have become increasingly concerning (2019-2021). It was recorded that in 2021 Samarinda City became  the  highest  area  with  reports  of  173  cases  of  sexual  violence  among  other  districts/cities  in  East Kalimantan province. Therefore, sexual violence will continue to occur if there is no awareness to continue to utilize  advances  in  technology,  the  internet  and  various  applications  and  social  media  in  a  positive,  wise  and
healthy manner. Because the control of self-sexuality is on the individual itself. This Community Service aims to provide education about the social phenomenon of sexting and at the same time provide advocacy to the general public of the city of Samarinda, especially those who are victims of violence and sexual harassment but lack space and  information  regarding  reporting  lines  and  public  services  provided  by  the  government  of  the  Republic  of Indonesia, especially in the city of Samarinda. This Community Service activity is carried out in the form of an extension method by working directly with the target community to improve education and advocacy for victims of sexual violence. This Community Service activity is expected to be an illustration for all elements of society related to social phenomena that occur in shifts in people's behavior in the digital communication era, especially in Samarinda City regarding the social phenomenon of sexting.
Keywords: Gender; Phenomenon; Sexting; Violence; Abuse; Sexual.
This is an open access article under the CC – BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Pemenuhan  hak  dan  perlindungan  khusus  bagi  anak  telah  diakui  secara  formal  sejak kemerdekaan  Indonesia,  sebagaimana  tertuang  dalam  konstitusi  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Tidak  hanya  secara  nasional,  Indonesia  juga  telah berkomitmen di tingkat  global melalui ratifikasi  atas Konvensi  Hak  Anak Perserikatan  Bangsa- Bangsa,  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Atas  dasar  komitmen  tersebut, hingga  saat  ini  Pemerintah  Indonesia  terus  memperjuangkan  berbagai  upaya,  baik  melalui kebijakan perundangan maupun program  kegiatan, untuk memenuhi hak-hak dasar seluruh anak Indonesia.
Adapun  untuk  dapat  mendukung  capaian  pembangunan  perlindungan  anak  di  Indonesia, sejak  tahun  2019  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Kemen PPPA) bersama-sama  dengan  lembaga  pemerintah  wilayah  daerah  provinsi  dan  kabupaten  kota terus berupaya menargetkan lima (5) hak anak dalam konvensi Hak Anak, yaitu pemenuhan hak sipil  dan  kebebasan;  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif;  kesehatan  dasar  dan kesejahteraan;  pendidikan dan  pemanfaatan  waktu  luang;  serta perlindungan khusus,  melalui 27 (dua  puluh  tujuh)  indikator  pembentuknya.  Hasil  Sensus  Penduduk  2020  menunjukkan bahwa terdapat  79,7  juta  anak  di  Indonesia.  Mereka  mewakili  hampir  sepertiga  populasi Indonesia dan  merupakan  populasi  anak  terbesar  keempat  di  dunia.  Hal  ini  menjadi  potensi  sekaligus tantangan  tersendiri  bagi  pembangunan  Indonesia,  terlebih  mengingat  adanya peluang bonus demografi  di  depan  mata  yang  dapat  dimaksimalkan  sebagai  pijakan  menuju Indonesia  Maju agar terlepas dari “middle income trap” pada tahun 2024. Pada saatnya nanti peran tersebut akan dipegang oleh anak-anak kita yang hak dan eksistensinya patut dilindungi.
Semakin  tingginya  kasus  kekerasan  kepada  perempuan  dan  anak  serta  tingginya  kejadian human  trafficking atau  yang  lebih  dikenal  dengan  perdagangan  orang  di  Indonesia  menjadikan pembangunan  bidang  perempuan  dan  perlindungan  anak  sebagai  isu  penting.  Kasus-kasus tersebut  merupakan  cerminan  rendahnya  nilai-nilai  kesetaraan  gender  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Oleh  karena  itu,  sebagai  bentuk  keseriusan  pemerintah  dalam  pembangunan bidang  perempuan  dan  perlindungan  anak,  maka  di  canangkan  program  pengarusutamaan gender  yang cakupannya tidak  hanya berbicara  laki-laki  dan  perempuan,  namun mencakup juga anak-anak dan disabilitas serta kelompok lainnya.
Pengarusutamaan  merupakan  sebuah  proses  yang  dijalankan  untuk  menggiring  aspek- aspek  yang  sebelumnya  dianggap  tidak  penting  atau  bersifat  marjinal  ke  dalam  putaran pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  aktivitas  utama  kelembagaan  dan  program  kerja. Pengarusutamaan  gender  merupakan  rangkaian  strategi  untuk  mengintegrasikan  perspektif gender  dalam  pengembangan  institusi,  kbijakan  dan  program  kerja,  termasuk  di  dalamnya
disain  dan  pelaksanaan  kebijakan,  program,  monitoring  dan  evaluasi,  serta  dalam  kerja  sama dengan  pihak  luar  dan  atau  pihak  eksternal.  Rangkaian  strategi  tersebut  disusun  berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender.
Pengarusutamaan  gender  juga  menawarkan  kerangka  definisi  dasar  dari  konsep-konsep kunci,  mengusulkan  prinsip-prinsip  aksi  dan  menguraikan  garis  tanggung  jawab  dalam organisasi  untuk mengarusutamaan  gender  di  dalam  seluruh program  dari  UNDP 2013.  Dengan mengedepankan  pengarusutamaan  gender,  tidak  berarti  bahwa kegiatan  yang ditargetkan  untuk mendukung  pemberdayaan  perempuan  tidak  lagi  diperlukan.  Kegiatan  tersebut  tetpa dibutuhkan  dan  secara  khusus  menargetkan  prioritas  dan  kebutuhan  perempuan  melalui misalnya  Undang-Undang,  pengembangan  kebijakan,  penelitian  dan  proyek  /  program  di lapangan.  Kegiatan,  program  atau  proyek  yang  secara  khusus  difokuskan  pada  pemberdayaan perempuan  masih  terus  diperlukan,  dan  memainkan  peran  penting  dalam  mempromosikan kesetaraan gender.  Kesemuanya itu ditujukan agar seluruh masyarakat memperoleh hak-hak yang sama dalam berkehidupan.  Isu kekerasan seksual menjadi salah satu isu  yang acap kali menjadi perdebatan  dari  bebagai  kalangan  baik  dalam  kalangan  sektor  pemerintah  maupun masyarakat luas  terutama  dalam  perkembangan  era  transformasi  digital  diberbagai  bidang sektor dalam kehidupan masyarakat.
Dewasa  ini,  kekerasan  seksual  semakin  banyak  terjadi  seiring  berkembangnya  akses media  sosial  berbasis  teknologi.  Kemajuan  teknologi  khususnya  teknologi  berbasis  internet sangat  terlihat  jelas  dalam  kehidupan  saat  ini.  Salah  satu  fenomenanya  yaitu  adanya smartphone, komputer,  laptop, Personal  Digital  Assistant (PDA).  Tak  hanya  itu,  kemajuan teknologi  semakin  berkembang  dengan  adanya  berbagai  aplikasi  dan  media  sosial  yang  dapat dikatakan  sebagai  kebutuhan  setiap  individu.  Dalam  rentang  waktu  yang  relatif  singkat, komunikasi  digital  telah  mengambil  peran  yang  semakin  menonjol  dalam  kehidupan  kita sehari-hari. Penggunaan telepon seluler dengan kecanggihan gambar dan aplikasi didalamnya telah menawarkan  berbagai  kegiatan  komunikasi  baik  untuk  kepentingan  komunikasi  antar individu maupun dengan khalayak yang lebih luas.
Mungkin  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  zaman-zaman  dahulu  hanya  terjadi  dalam bentuk  fisik  saja.  Namun,  di  era  digital  sekarang  ini  dengan  berbagai  macam  kemajuan teknologinya  menjadi  hal  yang  dimanfaatkan  para  predator/tersangka  kekerasan  seksual melalui  aplikasi  maupun  media  sosial  yang  ada.  Bentuk  kekerasan  seksual  ini  dapat  disebut dengan istilah “ Sexting” . Aktifitas sexting merupakan metode interaksi melalui jejaring sosial pada golongan  masyarakat  khususnya  anak  dan  remaja  yang  sedang  dibentuk  kembali  dan didefinisikan  ulang  melalui  teknologi  komunikasi. Sexting merupakan  salah  satu  fenomena sosial  yang  saat  ini  sedang  banyak  terjadi  khususnya  dikalangan  remaja.  Dapat  dilihat  bahwa fenomena  ini  membuat  kehidupan  perlahan  berubah,  jarak  yang  jauh  tak  lagi  jadi  masalah, informasi  yang  didapatkan  juga  sudah  sangat  transparan  dibandingkan  zaman-zaman sebelumnya.
Kemajuan  teknologi  berbasis  digital  ini  tak  hanya  memudahkan  masyarakat  untuk berkomunikasi  dan  mendapatkan  informasi,  namun  juga mudah  dalam  menjalani  rutinitas.  Dari berbagai  macam  bidang  kehidupan  yang  dijalani  dengan  teknologi  berbasis  internet  ini,  salah satunya adalah bidang kehidupan seksualitas. Jika berbicara tentang seksualitas, tentu saja hal ini bukan lagi suatu hal yang tabu. Karena memang hampir semuanya sudah dapat diakses di aplikasi maupun media-media sosial yang ada. Tentunya dengan kemudahan ini, konsekuensi sosial  atas seksualitas  dalam  kehidupan  bisa  menjadi  positif  namun  juga  bisa  berdampak negatif.
Dalam  buku  yang  berjudul “Sexting  Gender  and  Teens” (2014);  Judith  Davidson, menjelaskan  bahwa sexting merupakan  aktifitas  mengirim  pesan  atau  gambar  seksual  secara eksplisit,  atau  menonjolkan  materi  seksual  melalui  produk  teknologi  yang  terhubung  jaringan internet  (dalam  hal  ini smartphone ). Smartphone ini  tentu  harus  didukung  dengan  berbagai aplikasi  pesan  dan  media  sosial,  seperti WhatsApp,  Telegram , Facebook,  Line,  Instagram, Twitter dan  lain  sebagainya.  Sekarang ini,  dapat  dilihat  besar dari  jumlah masyarakat  yang  ada menggunakan  aplikasi  dan  media  sosial  berbasis  internet  dan  produk  teknologi  untuk berkomunikasi. Tidak sedikit yang tanpa sadar sudah melakukan kegiatan sexting . Misalnya saja para  remaja  yang  sedang  menjalani  hubungan  spesial,  tanpa  sadar  apa  yang  mereka lakukan adalah  bentuk  dari sexting .  Tak  hanya  dalam  hubungan  berpacaran,  hubungan  antar atasan dan
bawahan, kemudian pertemanan dan perselingkuhan juga termasuk dalam sexting .
Berangkat  dari  kasus  kekerasan  seksual  di  Kota  Samarinda  selama  kurun  3  tahun  ke belakang  kian  memprihatinkan  (2019-2021).  Tercatat  pada  tahun  2021  Kota  Samarinda menjadi  daerah  tertinggi  dengan  laporan  173  kasus  kekerasan  seksual  di  antara  kabupaten/kota lainnya  di  provins  Kalimantan  Timur.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  Dinas  Kependudukan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DKP3A)  Kaltim  per  tanggal  1  Desember 2021,  angka  tersebut  menurun  dari  2019  sebanyak 305  kasus,  dan  pada  2020  sebanyak  286 kasus. Kendati Samarinda masih tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Kaltim saat ini. Pada 2021 ini terdapat total 190 korban kekerasan seksual di Kota Samarinda. Sebanyak 87 korbannya adalah  perempuan  dewasa,  dan  77  korban  lainnya  adalah  anak  perempuan. Diketahui pula 30  persen  dari  total  394  kasus  kekerasan  seksual  di  Kaltim  2021  ini,  korban merupakan pelajar tingkat SLTA.
Bersumber  dari  data  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kota  Samarinda Tahun  2023,  jumlah  laporan  masuk  terkait  kekerasan  pada  perempuan  dalam  kurun  waktu 2017-  2020  menunjukkan  penurunan  dari  36  menjadi  17  yang  artinya  terjadi  perkembangan positif.  Namun  kondisi  berbeda  terjadi  pada  jumlah  laporan  yang  ditindak  lanjuti,  jumlah tindak lanjut terhadap laporan yang masuk justru menunjukkan perkembangan negatif yaitu dari 25 menjadi 11 pada tahun 2020, atau dengan kata lain jumlah laporan masuk yang ditindak lanjuti sebesar 64,71%. Data diatas memperlihatkan bahwa kasus kekerasan kepada perempuan di  Kota Samarinda  masih  terjadi  meskipun  menurun,  namun  penurunan  tersebut  tidak diimbangi dengan  peningkatan  persentase  kasus  yang  ditindak  lanjuti.  Perkembangan  yang sama  pun terjadi  pada  kasus  kekerasan  pada  anak.
Meskipun  jumlah  laporan  masuk menunjukkan  perkembangan  positif,  namun  tidak diimbangi  dengan  persentase  kasus  yang ditindaklanjuti.  Pada  tahun  2017,  dari  laporan  yang masuk  sebanyak  138  kasus,  persentase tindak lanjut mencapai 76,81%. Namun pada tahun 2020 dari laporan yang masuk sebanyak 58 kasus, persentase tindak lanjut justru hanya 67,24%. Oleh karena  itu  penanganan  kasus kekerasan pada perempuan dan anak harus dilakukan dengan lebih komprehensif, mendalam dan seimbang antara penanganan pelaku dan korban.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2PA)  Kota  Samarinda menyatakan  bahwa  tingginya  angka  kasus  kekerasan  seksual  di  Kota  Samarinda  dipicu  oleh beberapa  beberapa  faktor  antara  lain  faktor  kota  Samarinda  sebagai  kota  heterogen,  yang menyebabkan  terjadinya  beberapa  kasus  korban  bukan  bertempat  tinggal  di  Samarinda  namun terjadi  di  wilayah  kota  Samarinda.  Pemerintah  kota  Samarinda  beranggapan  kekerasan  seksual merupakan  fenomena  gunung  es  yang  hanya  terlihat  pucuknya  namun  kasus-kasus  di  akar rumput  masih  banyak  ditemukan.  Hal  tersebut  inilah  yang  dinilai  menimbulkan  dua  sisi pandang.  Faktor  lainnya  dapat  dianalisa  dari  indikator  penurunan  laporan.  Hal  ini  pun  tidak menjamin  adanya  penurunan  dalam  praktik  kekerasan  seksual,  hal  ini  sesuai  dengan  fakta  di lapangan  bahwa  masih terdapat  korban  yang malas  melaporkan ataupun  terbuka  kesadaran  atas akses  ruang  konseling  yang  tersedia.  Hal  ini  bisa  dimungkinkan  karena  adanya  kurang kepekaan  dari  sektor  pemerintah  atau  dari  pihak  korban  memiliki  kendala  sulit  melaporkan karena  kurangnya  kesadaran  informasi  dan  akses  terbuka  terhadap  ruang  pelayanan  bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang Perlindungan  Anak,  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  usianya,  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta mendapat  perlindungan  dari  keterlantaran,  kekerasan  dan  diskriminasi.  Sesuai  asas  dan tujuan pada pasal 3 yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya  hak-hak anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan, diskriminasi, dan  keterlantaran  demi  terwujudnya  anak  Samarinda  yang beriman  dan  bertaqwa,  cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  58  Tahun  2019  Tentang Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi  serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pada
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  UPTD  PPA  adalah  Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Kota  Samarinda.  DP2PA  Samarinda  telah  memiliki  dua  pelayanan.
Pertama pelayanan  pencegahan yang  dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cinta Syejati DP2PA Samarinda, berkantor di Komplek Polsek Samarinda Kota,  Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bugis. PUSPAGA menjadi wadah untuk diskusi, konseling dan lain-lain yang difasilitasi oleh pemerintah kepada masyarakat secara gratis, mulai dari kategori usia  balita  hingga  usia  dewasa.  Kedua,  penanganan  DP2PA  Samarinda  menindaklanjuti laporan  kasus  kekerasan  seksual  yang  diterima  akan  dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  (UPTD)  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kota  Samarinda.  Lokasi  kantornya, berdekatan dengan PUSPAGA Cinta Syejati.
Berbicara  tentang  pengarusutamaan  gender  tentunya  tidak  pernah  terlepas  dari kesetaraan gender,  yang  dapat  diartikan  secara  sederhana  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  atau  kelompok lainnya dapat memperoleh hak yang sama serta tidak dibeda-bedakan (setara). Maka dari  pada  itu, kekerasan  seksual  akan  terus  terjadi  jika  tidak  ada  kesadaran  untuk  terus memanfaatkan kemajuan  teknologi,  internet  dan  berbagai  aplikasi  serta  media  sosial  dengan positif, bijak, dan sehat. Karena kendali seksualitas diri adalah pada individu itu sendiri.

## Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat
Sebagaimana  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  sumber  daya  manusia  sebagai prioritas  pembangunan  nasional  maka  salah  satu  arah  kebijakan  dan  strategi  pembangunan Indonesia  2020-2024  adalah  meningkatkan  kualitas  anak,  perempuan  dan  pemuda  melalui perwujudan  Indonesia  Layak  Anak  dengan  penguatan  Sistem  Perlindungan  Anak  yang responsif  terhadap  keragaman  dan  karakteristik  wilayah.  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini bertujuan  untuk  memberikan  edukasi  tentang  fenomena  sosial sexting dan  sekaligus memberikan  advokasi  kepada  masyarakat  umum  kota  Samarinda  khususnya  yang  menjadi korban  kekerasan  dan  pelecehan  seksual  namun  minim  ruang  dan  informasi  terkait  alur pelaporan  dan  pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia khususnya di kota Samarinda.
Melalui  program  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  pengusul  ingin  memenuhi dukungan  kepada  pemerintah  kota  Samarinda  terkait  peraturan  yang  berlaku  tentang Perlindungan  Anak  dan  wilayah  Kota  Layak  Anak  khususnya  di  Kota  Samarinda  agar  dapat meningkatkan  intensitas  pembinaan  agar  korban  kekerasan  seksual  mau  melaporkan  kasus kekerasan  yang  dialaminya.  Bentuk  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  ini  termasuk bertujuan  menghasilkan tagline yang  perlu  ditanamkan  kepada  masyarakat  dalam  memahami kekerasan seksual.

## Luaran (Output)
Hasil  dari  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  diharapkan  dapat  menjadi gambaran  bagi  seluruh  elemen  masyarakat  berkaitan  fenomena  sosial  yang  terjadi  dalam pergeseran  prilaku  masyarakat  di  era  komunikasi  digital  khususnya  di  Kota  Samarinda  tentang fenomena sosial sexting. Selain itu hasil dari kegiatan ini sekaligus mampu menjadi lanjutan dari publikasi  ilmiah  berupa  artikel  pada  jurnal  Nasional  atau  Internasional  yang  berkaitan dengan fenomena  sosial sexting, gender  dan  kekerasan  seksual  bagi  perempuan  dan  anak  yang  dapat berkontribusi  secara  berkesinambungan  agar  dapat  menjadi  barometer  rekomendasi kebijakan dan  strategi  pembangunan  perlindungan  anak  di  Indonesia  khususnya  di  Kota Samarinda dalam peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalah yang dihadapi.

## METODE

## Khalayak Sasaran
Sasaran  utama  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  adalah  anggota  dan  kader pengurus  Tim  Penggerak  PKK  (TP.PKK)  Kota  Samarinda  yang  diketuai  oleh  Ibu  Hj.  Rinda Wahyuni Andi Harun selaku istri dari Walikota Samarinda Bapak Dr. H. Andi Harun. Anggota dan
kader  TP.PKK  Kota  Samarinda  meliputi  anggota  dan  kader  TP.PKK  10  Kecamatan  dan  59 Kelurahan di wilayah Kota Samarinda. Selain itu peserta juga dihadiri oleh pihak Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Kalimantan Timur.
Sasaran  pendukung  dalam  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  adalah perwakilan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP2PA)  Kota Samarinda  yang  mana  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  menjadi  bagian  dari  mitra  kegiatan Bersama  TP.PKK  Kota  Samarinda  dan  DP2PA  dalam  rangka  merayakan  rangkaian  kegiatan Peringatan  Hari  Ibu  (PHI)  yang  ke  94  tahun  2022  dengan  menggusung  tema  “Perempuan Berdaya  Indonesia  Maju”  dan  untuk  Kota  Samarinda  mengambil  Sub  Tema  ”Perempuan Terlindungi, Perempuan Berdaya”.
Sasaran  lainnya  adalah  remaja  dan  kalangan  mahasiswa  yang  ditemui  secara  acak  di jalan dan area kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang berjumlah sekitar 30 orang.

## Metode Kegiatan
Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  dilakukan  dalam  tahapan  bentuk  metode penyuluhan  atau  sosialisasi  dengan  terjun  langsung  pada  forum  masyarakat  sasaran  guna meningkatkan  edukasi  dan  advokasi  kepada  korban  kekerasan  seksual.  Penyuluhan  dilakukan bersama  mitra  pembicara  lainnya  yang  menggeluti  bidang  parenting  dan  praktisi  MSDM  yang mengisi materi pendukung tentang fenomena sexting dengan motode ceramah. Materi pengabdian masyarakat ini disampaikan untuk menjelaskan mengenai:
1. Fenomena sosial sexting.
2.  Ketentuan  Umum  dari  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  10  Tahun  2013  tentang Perlindungan Anak.
3.  Asas  dan tujuan  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  10  Tahun  2013 tentang  Perlindungan Anak.
4.  Ketentuan  Umum  dari  Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  58  Tahun  2019  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi  serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5.  Tugas dan wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  yang selanjutnya  disingkat  UPTD  PPA  Pemerintah  Daerah  Kota  Samarinda  sebagai  ruang pelayanan dan konseling bagi korban kekerasan seksual.
6. Hak  dan  kewajiban  dari  korban  kekerasan  seksual  di  kota  samarinda  berdasarkan peraturan yang berlaku dalam Pemerintah Daerah, mitra sekaligus pengawas antar OPDbersama lintas sektor Lembaga masyarakat, dan akademisi.
7.  Peran  serta  masyarakat  dalam  upaya  keterbukaan  akses  informasi  digital  pelayanan  publik terhadap pengaduan korban kekerasan dan pelecehan seksual.
Tahap  selanjutnya  adalah  mendemonstrasikan  dengan  metode  pemberian  contoh,  bentuk konkrit  dari  fenomena  sosial sexting dalam  bentuk  tampilan  digital  menggunakan  aplikasi  dan media  sosial  berbasis  internet  dan  produk  teknologi  untuk  berkomunikasi.  Tim  Pengabdian kepada  Masyarakat  juga  menyiapkan  pamflet  bergambar  beredukasi  bahayanya  sexting  dan contoh bergambar yang disiapkan bagi peserta yang hadir. (terlampir).
Tahap  lainnya  adalah  metode  diskusi  dan  tanya  jawab  untuk  memberi  kesempatan  para
peserta  kegiatan  menyampaikan  permasalahan  yang  pernah  ditemui  di  lapangan  dan berkonsultasi  dalam  meningkatkan  pengetahuan  tentang  fenomena  sosial sexting dan  upaya pencegahan dan kesadaran dini tentang pelecehan dan kekerasan seksual berbasis digital.
Tahap  terakhir  adalah  pembagian  pamflet  di  jalan  dan  area  kampus  Universitas  Widya Gama  Mahakam  Samarinda  dengan  sasaran  remaja  /  mahasiswa  yang  ditemui  secara  acak  dan diberikan  materi  pengabdian  kepada  masyarakat  yang berkaitan  erat  tentang  bahayanya  sexting dikalangan  remaja  /  mahasiswa  dan  edukasi  bagaimana  upaya  mencegah  dan  menghindari  dari praktik tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Persiapan Kegiatan Pengabdian
Pada tahap awal, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi proposal yang telah  dinyatakan  lolos  seleksi,  serta  pengurusan  surat  izin  pelaksanaan  kegiatan pengabdian kepada  masyarakat.  Selanjutnya  tim  pengabdian  kepada  masyarakat melakukan  komunikasi kepada pihak TP.PKK kota Samarinda dan DP2PA kota Samarinda agar dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam salah satu rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 94 tahun 2022 di Gedung sekretariat PKK kota Samarinda.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
Penyuluhan  / Sosialisasi  tentang  Peningkatan  Kesadaran  Publik  Terhadap Fenomena Sosial Sexting Sebagai Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Anak Berbasis Gender Online Di Kota Samarinda dilaksanakan pada:
Hari, tanggal Tempat Agenda Instruktur
: Senin, 19 Desember 2022 Pukul: 08.00 Wita – 12.00 Wita.
: Gedung Sekretariat TP.PKK Kota Samarinda, Jl. S. Parman No. 1 A
Kota Samarinda
: Penyuluhan / Sosialisasi dan Diskusi Interaktif
: Tim Pengabdian Pada Masyarakat Prodi IAN Universitas Widya Gama

## Mahakam Samarinda
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bersifat hibrida, dimana ketua tim selaku pemateri utama melaksanakan sosialisasi secara dalam jaringan yang terhubung melalui akun Zoo  Meeting.  Sedangkan  anggota  tim  lainnya  tetap  berada  di  lokasi  pengabdian  secara langsung  guna  menyebarkan  pamflet  dan  mendampingi  pemateri  pendukung.  Anggota  Tim pengabdian pun bertugas untuk memberikan hadiah bagi peserta yang mampu berinterksi aktif ketika  sesi  tanya  jawab  dan  kuis  berhadiah.  Tidak  lupa  kami  memberikan  penghargaan  dan terima kasih kepada pihak TP.PKK berupa plakat karena telah turut mendukung pelaksanaan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  50  peserta  dari  lokasi sosialisasi dan sekitar 30 orang dari peserta yang tim dapatkan ketika menyebarkan pamflet.
Materi  penyuluhan  adalah  berupa  slide  Power  Point  Peningkatan  Kesadaran  Publik Terhadap  Fenomena  Sosial Sexting Sebagai  Kasus  Kekerasan  Dan  Pelecehan  Seksual  Anak Berbasis Gender Online Di Kota Samarinda, dan slide Power Point dengan materi sosialisasi Fenomena sosial Sexting .

## 3. Hasil Kegiatan
Penyuluhan  dan  Sosialisasi  Peningkatan  Kesadaran  Publik  Terhadap  Fenomena Sosial Sexting Sebagai  Kasus  Kekerasan  Dan  Pelecehan  Seksual  Anak  Berbasis  Gender Online Di  Kota  Samarinda  berhasil  ditargetkan  80%  dari  total  peserta  sasaran pengabdian  kepada masyarakat yang terdiri dari anak remaja, orang dewasa yang berperan sebagai orang tua serta elemen  masyakarat  dan  organisasi  relevan  yang  memiliki  lini dalam  mengedukasi  tentang bahaya fenomena sosial Sexting sebagai bagian masalah dari pelecehan  seksual  berbasis gender  online.  Pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  terlihat antusiasme  peserta  dengan  berbagai  tanggapan  dan  pertanyaan  yang  dilontarkan  oleh peserta.  Anggota  Tim  pengabdian  pun  bertugas  untuk  memberikan hadiah bagi peserta yang mampu berinterksi aktif ketika sesi tanya jawab dan kuis berhadiah.  Pemahaman  dan penerapan  secara  langsung  yang  disesuaikan  dengan  kondisi lapangan merupakan hasil dari penyuluhan yang diberikan.
Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan
Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan
Gambar 3.  Kegiatan Penyuluhan

## Gambar 4. Pembagian Brosur

## SIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  “Peningkatan  Kesadaran  Publik  Terhadap  Fenomena  Sosial Sexting Sebagai  Kasus  Kekerasan  Dan  Pelecehan  Seksual  Anak  Berbasis  Gender Online Di Kota  Samarinda” yang diselenggarakan selama 1 (satu) hari ini telah berjalan dengan lancar. Walaupun  kegiatan  berjalan secara  hibrida  namun  dengan  dukungan  perangkat  dan  fasilitas pendukung  dalam  menggunakan  akun Zoom  Meeting  dari  pihak  Universitas  Widya  Gama Mahakam Samarinda dan juga pihak secretariat TP.PKK  segala  kendala  dapat  diatasi.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  mendapatkan sambutan  yang  baik  dari para peserta maupun pihak pendukung penyelenggara baik dari TP.PKK kota Samarinda dan pihak  DP2PA  kota  Samarinda,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kehadiran  peserta  yang cukup memenuhi  tempat  dilaksanakannya  kegiatan  pengabdian  yaitu  di  Gedung  Sekretariat  PKK Kota Samarinda.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  inipun  didukung  sepenuhnya  oleh  Ibu  ketua TP.PKK  Kota  Samarinda,  Ibu  Hj.  Rinda  Wahyuni  Andi  Harun  selaku  istri  dari Walikota Samarinda
Bapak Dr. H. Andi Harun. Mitra kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Widya  Gama  Mahakam  Samarinda,  serta  Ajie  Nugraha  selaku praktisi  dan  penggiat  ilmu  parenting  yang  menguasai materi  tentang  pelecehan  seksual  terhadap anak.  Mitra  lainnya  adalah  pihak  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menggiatkan isu khususnya mengenai isu pelecehan terhadap anak.
Target  sasaran  kegiatan  ini  adalah  para  anak  remaja,  orang  dewasa  yang memiliki  peran utama sebagai  orang tua dan  juga  elemen  masyarakat  dan  pihak-pihak  yang memiliki lini  dalam memberikan  edukasi  bagi  masyarakat  luas  dalam  upaya  mencegah  dan  memberikan pemahaman tentang fenomena sosial sexting , seperti kader dan pengurus PKK Kota Samarinda  dan  unsur  Organiasi Perangkat Daerah (DP2PA Kota Samarinda).
Peran  Mahasiswa  pun  cukup  besar,  sebagai  tenaga  pelaksana  penyuluhan  dan  bagian dari  tim pengabdian  kepada  masyarakat,  mereka  juga  menunjukkan  antusiasmenya  sebagai agent of change . Kegiatan ini sangat relevan dengan kondisi  kehidupan masyarakat  yang serba  digital  teknologi  dimana pemahaman  tentang  fenomena  sosial sexting yang  sangat  asing  bagi masyarakat  luas  pada  umumnya dan  peserta  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  pada  khususnya.  Pentingnya  memberikan peningkatan kesadaran akan hal ini sehingga kegiatan ini dapat menjadi bagian dari transfer keilmuan yang dapat berkelanjutan kedepannya.
Dengan  demikian,  kegiatan  sosialisasi  “Peningkatan  Kesadaran  Publik  Terhadap Fenomena Sosial Sexting Sebagai  Kasus  Kekerasan  Dan  Pelecehan  Seksual  Anak  Berbasis Gender Online Di Kota  Samarinda”  telah  terlaksana  dan  keberhasilannya  diharapkan  terus berjalan  dan  dapat  berproses. Hal  ini  dikarenakan  perubahan  perilaku  dan  internalisasi memerlukan  proses,  pendampingan  juga contoh  nyata  dalam  kehidupan  sehari-hari  dari  berbagai  elemen  masyarakat.  Akhir  kata,  sebagai generasi penerus bangsa yang berwawasan demi dinamika perubahan yang bermanfaat sudah selayak dan sepantasnya jika kita melakukan gaya  hidup  yang  lebih  sadar  teknologi,  bijak  bersmedia  sosial  dan salah  satunya  dengan mencegah  pelecehan  seksual  berbasis  gender  online  dengan  tidak  melakukan praktik  dan perilaku Sexting di dalam kehidupan kita sehari-hari

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi Kusuma, Rafles. (2021). Persepsi Remaja Terhadap Sexting Di Media Sosial. Mediova Journal  of Islamic  Media  Studies.  Vol  1,  No,  1.  Pp.  81-98.  Diakses  dari 1697-Article  Text-3934-2-10- 20210531.pdf
Ahmadi, A.H. (1999). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta. Ahmadi, Abu. Sholeh, Munawar. (2005). Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Albury,  Kath  dan  Funnel,  Nina.  (2013).  The  Politic  of  Sexting:  Young  People,
Selfrepresentation,  and  citizenship.  (makalah  tidak  dipublikasikan).  Diakses  dari https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3449/1/Skripsi%20Rangga%20Pratama%20 Kusnadi-dikonversi.pdf
Bappeda Litbang Kota Samarinda. (2022). Rancangan Akhir RKPD Kota Samarinda Tahun 2023. Samarinda, Kaltim. Diakses dari https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data- paparans/June2022/OVuqYctxGq28NbvaP7mW.pdf
Cahyaningrum,  Komang  Anisa  Anggun.  Gambaran  Perilaku  Sexting  Pada  Remaja  Di  SMK Pariwisata  X  Badung.  Community  of  Publishing  In  Nursing  (COPING).  Diakses  10 Oktober 2022 dari 62019-457-209925-1-10-20210503.pdf
Dan  Jerker  B.  Svantesson.  “Sexting  and  The  Law:  15  Minutes  of  Fame,  and  A  Lifetime  Of Shame”  dalam  Masaryk  University  Journal  of  Law  and  Technology.  (Republik  Czech:
Fakulty Law of University Masrky), Vol. 5:2. Diakses dari https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3449/1/Skripsi%20Rangga%20Pratama%20 Kusnadi-dikonversi.pdf ------------,  Sexting and  The  Law:  How  Australian  Regulates  Electronic Communication  of  Non Professional Sexual Content, Diakses 10 Oktober 2022
dari http://epublications.bond.edu.au/blr/vol22/iss2/3 Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim. Berita Kesetaraan Gender. (2022). Diakses dari https://dkp3a.kaltimprov.go.id/
Edy, Sutrisno. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU. Diakses 7 Oktober 2022, dari https://fisip.umsu.ac.id/2022/01/13/maraknya-kekerasan-seksual-lewat-media- sosial-apa-itu-sexting/
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Indeks Perlindungan Anak 2020.  Jakarta,  DKI:  Yulina  Eva  Riany.  Kemen  PPPA.  Diakses  11  Oktober  2022  dari https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/05fe6-e-book-indeks-perlindungan-anak- indonesia_full-1-.pdf
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  (2022).  Layanan  Pubik;  Data alamat PUSPAGA tahun 2016-2022. Diakses 12 Oktober 2022 dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/home/index/1
Rahmadani,  Jeri.  Kota  Samarinda  Peringkat  1  Kekerasan  Perempuan  dan  Anak.  Presisi  Online.
(2021).  Diakses  12  Oktober  2022  dari https://presisi.co/read/2021/12/10/4715/kota- samarinda-peringkat-1-kekerasan-perempuan-dan-anak-begini-respon-andi-harun
Rakhmat, J. (2008). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Robbins,  Stephen.P,  Judge,  Timothi.  A.  (2008).  Perilaku  Organisasi.  Edisi 12.  Jakarta:  Salemba Empat.
Rumini, Sri dan Siti Sundari, Siti. (2013).  Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta. Sari,  Diana  Fera.  Servise  Delivery  bagi  Perempuan  Korban  Kekerasan  Seksual  selama  Masa Pandemi  Covid-19  Di  Kota  Samarinda.  Jurnal  Penelitian  Administrasi  Publik  Vol  7 No.2. Diakses 10 Oktober 2022 dari 5631-Article Text-16801-1-10-20211029.pdf Sarwono, S.W. (2002). Psikologi Remaja. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Somers, Cherly.L. dan Ali, Wafia.F. (2011). The Role of Parents in Early Adolescent Sexual Risk- Taking Behavior. The open Psychology Journal W. Sarwono, Sarlito. (2013). Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali Pers.
Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 2019. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun  2019  Tentang  Pembentukan  Dan  Susunan  Organisasi  Serta  Tata  Kerja  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan Anak.  Diakses  dari PEMBENTUKAN  DAN  SUSUNAN  ORGANISASI  SERTA  TATA KERJA DP2PAttwWFWSh9dYK8gu5OcUr.pdf
Walikota  Samarinda  Provinsi  Kalimantan  Timur  2013.  Lembaran  Daerah  Kota  Samarinda. Peraturan  Walikota  Samarinda  Nomor  10  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  Anak. Diakses  dari Perda  Kota  Samarinda  No  10  Tahun  2013  tentang  Perlindungan AnakQrXLnnN7SPnvmlxAjI43.pdf
Wisnu  Patria,  Pramudya.  Studi  Deskriptif  Mengenai  Gambaran  Intensi  Melakukan  Sexting pada
Remaja Akhir di Kota Bandung. Diakses 10 Oktober 2022
dari http://repository.unpad.ac.id/id/eprint19285
Yusuf  LN,  Syamsu.  (2014).  Psikologi  Perkembangan  Anak  dan  Remaja.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.