## Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja
M. Bagus Basofi 1 , Irma Fatmawati 2
1,2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Email: annisasanny26@gmail.com

## PENDAHULUAN
Sebagai negara hukum, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai ideologinya dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusinya. Hukum merupakan objek pembahasan bagi  orang  yang  ingin  mempelajarinya  sebagai  suatu  ilmu,  maka  dari  itu  hukum  perlu  kita ketahui guna untuk mendapat suatu rumusan atau definisi yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam rangka pembahasan dan pengkajian hukum itu lebih lanjut. Peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan  disertai  berbagai  tantangan  risiko  yang  dihadapinya.  Oleh  karena itu, tenaga kerja  perlu  diberikan  perlindungan,  pemeliharaan,  dan  peningkatan          kesejahteraan sehingga akan  meningkatkan  produktivitas  nasional.  Tujuan  adanya  perlindungan  terhadap  pekerja  adalah  untuk menjamin  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  dan  menjamin  adanya  kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun untuk mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh dan  kelaurganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Tujuan ini disesuaikan dengan pasal 28D  Undang-  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yaitu: “setiap  orang  berhak  untuk mendapatkan imbalan dan  perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ”.
Hadirnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  menimbulkan  banyak  pertanyaan,  apakah  dengan adanya  Undang-Undang  tersebut  akan  memberikan  peningkatan tingkat perlindungan  pemenuhan  hak para  pekerja  dibandingkan  Undang-Undang  sebelumnya  yaitu  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Oleh karena  itu  pada  penelitian  ini  penulis  akan  mengulas  mana  yang  lebih  berfungsi  dalam  memberikan perlindungan terhadap pekerja di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perbedaan antara UU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Adapun beberapa pasal yang dihapus  atau  diganti  dalam  UU  Cipta  Kerja  adalah:  1.  Pasal  79  ayat  2  huruf  b  UU  No.13/2003  (UU KETENAGAKERJAAN) Dalam pasal ini diatur mengenai istirahat  mingguan, pasal 79 ayat 2 huruf b UU KETENAGAKERJAAN menyebutkan: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dalam UU Cipta Kerja, aturan  5  hari  kerja  itu  dihapus,  sehingga  berbunyi:  Istirahat mingguan  1  (satu)  hari  untuk 6  (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 2. Pasal 79 Ayat 2d Pasal ini dalam UU KETENAGAKERJAAN menyatakan: Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-

## ARTICLE HISTORY
Received 02 januari 2023] Revised [31 Mei 2023]
Accepted [17 Juni 2023]

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dalam  penyusunannya menggunakan  metode  Omnibus  Law  yang  mencakup  sepuluh  bidang  kebijakan,  yaitu: peningkatan  ekosistem  investasi  dan  kegiatan  usaha;  ketenagakerjaan;  kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset  dan  inovasi;  pengadaan  tanah;  kawasan  ekonomi;  investasi  pemerintah  pusat  dan percepatan  proyek  strategis  nasional;  pelaksanaan  administrasi  pemerintah;  dan pengenaan  sanksi.  Sejak  awal  adanya  Omnibus  Law  “Cipta  Kerja”  sangat  menyita perhatian  publik  khususnya  pada  klaster  ketenagakerjaan  karena  dianggap  membawa kerugian bagi pekerja. Akibatnya, serikat pekerja/buruh menolak adanya Undang- Undang Cipta Kerja ini dan melakukan demonstarsi besar-besaran di sejumlah daerah..

## ABSTRACT
Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in its preparation uses the Omnibus Law method which covers ten policy areas, namely: improving the investment ecosystem and business  activities;  employment;  convenience,  protection  and  empowerment  of cooperatives and SMEs; ease of doing business; research and innovation support; land acquisition;  economic  area;  central  government  investment  and  acceleration  of  national strategic  projects;  implementation  of  government  administration;  and  imposition  of sanctions.  Since  the  beginning  of  the  Omnibus  Law  "Cipta  Kerja"  has  attracted  public attention, especially in the employment cluster because it is considered to bring harm to workers. As a result,  trade/labor unions  rejected the existence of this Job Creation Law and held large-scale demonstrations in a number of areas.
. KEYWORDS
Legal  Protection,  Workers' Rights, Job Creation Law
This is an open access article under the CC –BY-SA license
menerus  pada  perusahaan  yang  sama  dengan  ketentuan  pekerja/buruh  tersebut  tidak  berhak  lagi  atas istirahat tahunannya  dalam  2  (dua)  tahun  berjalan  dan  selanjutnya  berlaku untuk  setiap  kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. Dalam UU Cipta Kerja, regulasi mengenai cuti panjang diserahkan ke perusahaan. RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja  selama  6  tahun  secara  terus  menerus  dan  menyerahkan  aturan  itu  kepada  perusahaan  atau perjanjian  kerja  sama  yang  disepakati.  3.  Pasal  81  UU  KETENAGAKERJAAN  Pasal  ini  mengatur pekerja/buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama dan kedua pada saat haid, berbunyi:  (1)  Pekerja/buruh  perempuan  yang  dalam  masa  haid  merasakan  sakit  dan  memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. (2) Pelaksanaan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan, atau  perjanjian  kerja  bersama.  UU  Cipta  Kerja  tidak  mencantumkan  hak  cuti  haid  bagi  perempuan.  UU Cipta Kerja tidak menuliskan hak cuti haid di hari pertama dan kedua masa menstruasi yang sebelumnya diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan,  sehingga  untuk  peraturan  ini  masih  mengacu  pada  UU KETENAGAKERJAAN Nomor 13 Tahun 2003. 4. Pasal 82 UU KETENAGAKERJAAN Pasal ini mengatur mekanisme cuti hamil-melahirkan bagi pekerja perempuan. Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi  pekerja/buruh  perempuan  yang  mengalami  keguguran.  (1)  Pekerja/buruh  perempuan  berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau  sesuai  dengan  surat  keterangan  dokter  kandungan  atau  bidan.  Draft  UU  Cipta  Kerja  tidak mencantumkan pembahasan, perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut, sehingga tetap berlaku sesuai aturan dalam UU Ketenagakerjaan. 5. Pasal 83 UU Ketenagakerjaan Pasal ini mengatur bahwa  pekerja/buruh  perempuan  yang  anaknya  masih  menyusu  harus  diberi  kesempatan  sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. "Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja." UU Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan, perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut. 6. Pasal 80 UU ketenagakerjaan Pasal ini menyatakan: Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan  oleh  agamanya.  UU  Cipta  Kerja  tidak  mencantumkan  pembahasan,  perubahan  atau  status penghapusan  dalam  pasal  tersebut,  sehingga  masih  berlaku  peraturan  yang  lama  dalam  UU Ketenagakerjaan. Upah dalam UU Ketenagakerjaan vs UU Cipta Kerja 7. Pasal Soal Upah Upah satuan hasil  dan  waktu  tidak  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  sebelumnya.  Dalam  UU  Cipta  Kerja,  peraturan soal upah ini ditetapkan berdasarkan satu waktu seperti harian, mingguan atau bulanan. Sementara upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati. Upah diatur di Pasal 88B yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar penghitungan upah (sistem upah per satuan). Tidak ada jaminan bahwa  sistem  besaran  upah  per  satuan untuk  menentukan upah minimum  di  sektor  tertentu  tidak akan berakhir di bawah upah minimum. 8. Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 89, upah minimum ditetapkan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Sektoral. Setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan Upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya. UU Cipta Kerja Omnibus Law, upah minimum diatur gubernur, tetapi dengan syarat. Pasal 88C UU Ciptaker menyatakan: (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. (3)  Upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan  berdasarkan  kondisi ekonomi  dan  ketenagakerjaan.  (4)  Syarat  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan vs UU Cipta Kerja 9. Pesangon Dalam UU Ketenagakerjaan, pemberian Pesangon diatur lewat Pasal 156. Pasal tersebut mengatur soal pemberian pesangon dalam hal pemutusan hubungan kerja, perhitungan  uang  penghargaan,  dan  uang  penggantian  hak.  Dalam  UU  Cipta  Kerja  Omnibus  Law, pesangon  diatur  dalam  Pasal  156  dengan  perbedaan  pada:  Uang  penggantian  hak  yang  seharusnya diterima  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  a.  cuti  tahunan  yang  belum  diambil  dan  belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima  bekerja;  c.  hal-hal  lain  yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau perjanjian kerja bersama. Dalam UU Ketenagakerjaan, uang penggantian hak juga meliputi penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

## LANDASAN TEORI

## Perlindungan Hukum
Menurut  Fitzgerald  sebagaimana  dikutip  Satjipto  Raharjo  awal  mula  dari  munculnya  teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan  aturan  secara  internal  dan  eksternal  dari  kehidupan  manusia  yang  diwujudkan  melalui  hukum  dan moral. 1 Fitzgerald  menjelaskan  teori  pelindungan  hukum  Salmond  bahwa  hukum  bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada  dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat  dan  antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang  dianggap  mewakili  kepentingan masyarakat.
Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu,  hukum  harus  bisa  mengintegrasikannya  sehingga  benturan-benturan  kepentingan  itu  dapat  ditekan seminimal  mungkin.  Pengertian  terminologi  hukum  dalam  Bahasa  Indonesia  menurut  KBBI  adalah peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  yang  dikukuhkan  oleh  penguasa  ataupun pemerintah,  undang-undang,  peraturan,  dan  sebagainya  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis 2 . Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan  oleh  Dr.  O.  Notohamidjojo,  SH  Hukum  ialah  keseluruhan  peraturan  yang  tertulis  dan  tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara  yang  berorientasi  pada  dua  asas,  yaitu  keadilan  dan  daya  guna,  demi  tata  dan  damai  dalam masyarakat. 3 Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang- Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen,  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. artinya, penyelenggara negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata.

## Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut ;
1.  Jenis Perlindungan Sosial Tenaga Kerja. Perlindungan sosial adalah suatu perlindungan tenaga kerja yang  berkaitan  dengan  usaha  kemasyarakatan.  Tujuan  perlindungan  sosial  adalah  untuk memungkinkan tenaga kerja mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada  umumnya,  dan  khususnya  sebagai  anggota  masyarakat  dan  anggota  keluarga.  Perlindungan sosial  disebut  juga  dengan  kesehatan  kerja.  Kesehatan  kerja  termasuk  jenis  perlindungan  sosial karena  ketentuan-ketentuan  mengenai  kesehatan  kerja  berkaitan  dengan  sosial  kemasyarakatan. Kesehatan  kerja  memuat  aturan-aturan  yang  bermaksud  mengadakan  pembatasan-pembatasan terhadap  kekuasaan  pengusaha  untuk  memperlakukan  tenaga  kerja  semaunya.  Ini  juga  berfungsi untuk membuat pengusaha memandang tenaga kerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.  Jadi,  jelasnya  kesehatan  kerja  bermaksud  melindungi  atau  menjaga  tenaga  kerja  dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal tenaga kerja melakukan pekerjaannya.
2.  Jenis Perlindungan Teknis Tenaga Kerja. Perlindungan teknis adalah jenis perlindungan tenaga kerja yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk  menjaga  agar  tenaga  kerja  terhindar  dari  bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Berbeda dengan perlindungan kerja lain, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Tetapi juga kepada pengusaha  dan pemerintah. Bagi tenaga kerja, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan
suasana kerja yang tentram. Sehingga tenaga kerja dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Bagi pengusaha, adanya  pengaturan  keselamatan  kerja di  dalam  perusahaannya  akan  dapat  mengurangi  terjadinya kecelakaan  yang  dapat  mengakibatkan  pengusaha  harus  memberikan  jaminan  sosial.  Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang  direncanakan  pemerintah  untuk  mensejahterakan  masyarakat  akan  tercapai  dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.
3.  Jenis  Perlindungan  Ekonomis Tenaga  Kerja Perlindungan  ekonomis  yaitu  suatu  jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal tenaga kerja  tidak  mampu  bekerja  karena  sesuatu  diluar  kehendaknya.  Perlindungan  jenis  ini  biasanya disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja.
4.  Jaminan  sosial  tenaga  kerja  adalah  suatu  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan berupa  uang  sebagai  pengganti  sebagian  penghasilan  yang  hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  yuridis  normatif  yang dilakukan  melalui  studi  pustaka  yang  menelaah  data  sekunder  berupa  Peraturan  Perundang-undangan yang  berberkaitan  dengan  sistem  ketenagakerjaan,  dan  undang-undang  ketenagakerjaan  dan  Undang- undang  cipta  kerja  khusus  nya  klister  ketenagakerjaan  serta  hasil  penelitian,  dan  referensi  lainnya. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  dari  bahan-bahan  kepustakaan.  Data  sekunder  dalam  kajian  ini  diperoleh  dari  bahan  hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini  mencakup  buku-buku  (termasuk  kamus)  dan  berbagai  sumber  lainnya  seperti:  peraturan  dasar  dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan ketenagakerjaan, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan
Sampai  saat  ini  belum  ada  kesatuan  pendapat  mengenai  pengertian  hukum  ketenagakerjaan. Akan  tetapi  secara  umum  dapat  dirumuskan,  bahwa  hukum  ketenagakerjaan  itu  adalah  sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja atau organisasi pekerja dengan majikan atau pengusaha  atau  organisasi  majikan  dan  pemerintah,  termasuk  didalamnya  adalah  proses-proses  dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan. Dari rumusan  tersebut  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan,  bahwa  hukum  ketenagakerjaan  itu  adalah  suatu himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja, majikan atau pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah. 4
Menurut  Moleenar,  Hukum  Ketenagakerjaan  adalah  sebagian  dari  hukum  yang  berlaku  pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Menurut Mr. G. Lavenbach, Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu, dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Menurut Mr. N.E.H. Van Esveld, Hukum Ketenagakerjaan adalah tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan itu dibawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggungjawab resiko sendiri. Menurut Mr. Mok, Hukum Ketenagakerjaan adala hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan dengan penghidupan yang layak langsung bergantung pada pekerjaan itu. 5 Sedangkan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari perumusan tersebut  diatas  dapatlah  diambil  kesimpulan  bahwa  hukum  ketenagakerjaan  mempunyai  unsur-unsur
sebagai berikut; serangkaian peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis bahwa peraturan tersebut mengenai suatu kejadian dengan adanya orang yang bekerja pada orang lain (majikan) dan adanya balas jasa yang berupa upah.
Pembangunan  ketenagakerjaan  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan  melalui  koordinasi  fungsional  lintas  sektoral  pusat  dan  daerah.  Tujuan  hukum  ketenagakerjaan adalah  untuk  mencapai  atau  melaksanakan  keadilan  sosial  dalam  bidang  ketenagakerjaan  dan  untuk melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya yang membuat atau menciptakan  peraturan-peraturan  yang  sifatnya  memaksa  agar  pengusaha  tidak  bertindak  sewenang- wenang terhadap para pekerja sebagai pihak yang lemah. Sedangkan peranan hukum ketenagakerjaan adalah  menyamakan  keadilan  sosial  ekonomi  tenaga  kerja  serta  arah  yang  harus  ditempuh  dalam mengatur kebutuhan ekonomi pekerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia dengan arah gotong  royong  sebagai  ciri  khas  kepribadian  bangsa  dan  unsur  pokok  Pancasila.  Pembangunan ketenagakerjaan  bertujuan:  a.  memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal  dan manusiawi;  b.  mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam  mewujudkan  kesejahteraan;  dan  d.  meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja  dan  keluarganya. Sifat hukum ketenagakerjaan dapat bersifat perdata (privat) dan bersifat publik. Dikatakan bersifat perdata adalah  karena  mengatur  kepentingan  perorangan,  dalam  hal  ini  antara  pekerja  dan  pengusaha,  yaitu dimana mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja, sedangkan mengenai hukum perjanjian sendiri terdapat atau diatur didalam KUHPerdata Buku Ke III. Bersifat publik (pidana), adalah  :  Dalam  hal-hal tertentu atau  pemerintah  turut  ikut  campur  dalam masalah  ketenagakerjaan  dan Adanya  sanksi-sanksi  atau  aturan  hukum  didalam  setiap  Undang-Undang  atau  Peraturan  Perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan. 2. Perjanjian kerja Dalam KUH Perdata, pengertian perjanjian kerja dapat kita lihat pada Pasal 1601 huruf a KUHPerdata berbunyi: “perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Dalam pasal ini hubungan yang terjadi adalah hubungan kerja antara buruh dengan majikan, hal ini terjadi karena adanya perjanjian kerja.  Buruh  melakukan  pekerjaan  di  bawah  pimpinan  atau  petunjuk  majikan.  Dalam  Pasal  tersebut terdapat 3 hal pokok, yaitu: Adanya pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, upah diberikan langsung oleh majikan, posisi siburuh berada pada posisi tidak seimbang (berada dibawah perintah si majikan). Perjanjian kerja  menurut  Subekti  adalah:  Perjanjian  antara  seorang  “buruh”  dengan  seorang  “majikan”,  perjanjian mana  ditandai  oleh  ciri-ciri  adanya  suatu  upah  atau  gaji  tertentu  yang  diperjanjikan  dan  adanya  suatu hubungan diperatas yang dalam bahasa Belanda disebut dienstverhording, yaitu suatu yang berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan  perintahperintah yang harus ditaati oleh pihak lain. Sedangkan  perjanjian  pemborongan  pekerjaan  adalah:  suatu  perjanjian  antara  seorang  (pihak  yang memborongkan  pekerjaan)  dengan  seorang  lain  (pihak  yang  memborong  pekerjaan),  dimana  pihak pertama  mengkehendaki  sesuatu  hasil  pekerjaan  yang  disanggupi  oleh  pihak  lawan,  atas  pembayaran suatu jumlah tertentu sebagai harga pemborongan. Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan,  Perjanjian  kerja  adalah:“  Perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Alasan dan dasar perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja
Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak terutama pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki  persamaan  dan  perbedaan  yang  cukup  besar.  Persamaannya  adalah  bahwa  manusia  itu sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki martabat kemanusiaan sedangkan perbedaannya adalah dalam hal kedudukan atau status sosial-ekonomi, dimana pekerja mempunyai penghasilan dengan bekerja pada pengusaha/majikan.  Tujuan  keadilan  sosial  dibidang  ketenagakerjaan  dapat  diwujudkan  salah  satu caranya adalah dengan jalan melindungi pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan/  pengusaha,  melalui  sarana  hukum  yang  ada.  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang
berdasarkan  atas  hukum  (rechtstaat)  dan  rule  of  law,  masyarakat  sangat  membutuhkan  perlindungan hukum  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum,  dan  keadilan  sehingga  rakyat  merasakan  kesejahteraan serta  kemakmuran.  Oleh  karena  itu  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  dan  perlindungan  hak  asasi manusia  (HAM),  merupakan  dua  aspek  penting  didalam  mewujudkan  the  rule  of  law  dan  merupakan ramuan dasar dalam membangun bangsa dan menjadi kebutuhan pokok bangsa-bangsa beradab dimuka bumi.  Perlindungan  terhadap  pekerja  dapat  dilihat  pada  alinea  ke  empat  pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi UUD ‘45 Secara yuridis  berdasarkan  Pasal  27  UUD  45  kedudukan  pekerja  sama  dengan  majikan/pengusaha,  namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama. Kedudukan secara sosial ekonomi yang tidak sama ini menimbulkan kecenderungan pihak pengusaha bertindak lebih dominan didalam menentukan isi perjanjian  dengan  mengutamakan  kepentingannya  dibandingkan  dengan  kepentingan  pekerja  Untuk mencegah hal seperti ini maka sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum.
Perlindungan  terhadap  pekerja/buruh  dimaksudkan  adalah  antara  lain:  Untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan  terhadap  pekerja  dapat  dilakukan  baik  dengan  jalan  memberikan  tuntunan,  santunan, maupun  dengan  jalan  meningkatkan  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia,  perlindungan  fisik  dan  sosial ekonomi melalui norma yang berlaku Secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin, kendati dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial-budaya dan masyarakat atau negara di mana suatu perusahaan beroperasi, diantaranya :  a. Hak atas  pekerjaan.  Hak  atas  pekerjaan  merupakan  suatu  hak  asasi  manusia.  Karena  demikian  pentingnya Indonesia dengan jelas mencantumkan, dan menjamin sepenuhnya, hak atas pekerjaan ini dapat dilihat pada Pasal 27, ayat 2, UUD 45: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan.”  b.  Hak  atas  upah  yang  adil.  Upah  sesungguhnya  adalah  perwujudan  atau kompensasi dari hasil kerjanya. Setiap orang berhak untuk memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya. c. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Untuk bisa  memperjuangkan  kepentingannya,  khususnya  hak  atas  upah  yang  adil,  pekerja  harus  diakui  dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Mereka harus dijamin haknya untuk membentuk  serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Dengan berserikat dan berkumpul, posisi mereka menjadi kuat dan karena itu tuntutan wajar mereka dapat lebih diperhatikan, yang pada gilirannya berarti hak mereka akan lebih bisa dijamin. d. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Dasar dan hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah hak atas hidup.
Jaminan ini mutlak perlu sejak awal sebagai bagian integral dari kebijaksanaan dan operasi suatu perusahaan.  Resiko  harus  sudah  diketahui  sejak  awal,  hal  ini  perlu  untuk  mencegah  perselisihan dikemudian hari bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. e. Hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Ia wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah  ia melakukän  kesalahan  seperti  dituduhkan  atau  tidak. f.  Hak  untuk  diperlakukan  secara  sama. Artinya,  tidak  boleh  ada  diskriminasi  dalam  perusahaan  apakah  berdasarkan  warna  kulit,  jenis  kelamin, etnis,  agama,  dan  semacamnya, baik  dalam sikap  dan  perlakuan,  gaji,  maupun peluang untuk  jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut. g. Hak atas rahasia pribadi. Kendati perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap karyawan, karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya itu. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan. h. Hak atas kebebasan suara hati. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik: melakukan korupsi, menggelapkan uang perusahaan, menurunkan standar atau ramuan produk tertentu demi memperbesar keuntungan, menutup-nutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan.
Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603 huruf (a),  (b),  dan  huruf  (c)  KUH  Perdata  yang  pada  intinya  bahwa:  a.  Buruh  diwajibkan  sendiri  melakukan pekerjaannya,  tak  bolehlah  ia,  selain  dengan  izin  si  majikan  dalam  melakukan  pekerjaannya  digantikan oleh orang ketiga. b. Dalam melakukan pekerjaan buruh wajib menaati aturan dan petunjuk yang diberikan oleh  pengusaha.  c.  Kewajiban  membayar  ganti  rugi  dan  denda.  Jika  buruh  melakukan  perbuatan  yang
merugikan  perusahaan  baik  karena  kesengajaan  atau  kelalaian,  maka  sesuai  dengan  prinsip  hukum pekerja  wajib  membayar  ganti  rugi  atau  denda  tersebut.  Selain  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja, perlindungan  hukum  terhadap  pengusaha  juga  sangat  diperlukan  mengingat  peranannya  sebagai penyedia  lapangan  kerja  dan  sebagai  penggerak  roda  perekonomian  suatu  negara.  Pekerja  dan pengusaha adalah saling membutuhkan sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing haruslah sama-sama dilindungi.
Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Hak pengusaha, antara lain: a. Membuat peraturan dan perjanjian kerja. Peraturan perusahaan dibuat secara sepihak oleh pengusaha dan perjanjian kerja dibuat bersama antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha atau persatuan pengusaha. Dalam hal ini karena peraturan  dibuat  sepihak  materinya  lebih  memaksimalkan  kewajiban  pekerja  dan  meminimalkan  hak pekerja serta memaksimalkan hak pengusaha/majikan dan meminimalkan kewajiban pengusaha/majikan. Namun peraturan dan perjanjian tersebut tetap mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. b.  Hak  untuk  melakukan  PHK.  Pengusaha  dapat  memutuskan  hubungan  kerja  terhadap  pekerja/buruh sesuai  dengan  Pasal  158,  Pasal  163  sampai  dengan  Pasal  165.  c.  Penutupan  perusahan.  Penutupan perusahaan  didasarkan  Pasal  146  sampai  dengan  Pasal  149  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan.  d.  Hak  untuk  membentuk  dan  menjadi  anggota  organisasi  perusahaan. Ketentuan  mengenai  organisasi  pengusaha  diatur  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (Pasal  105  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan)  e.  Berhak  untuk menyerahkan  sebagian  pekerjaan  kepada  perusahaan  lain.  Perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian pelaksanaan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lainnya  melalui  perjanjian  pemborongan  pekerjaan  atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Kewajiban pengusaha adalah untuk memenuhi hak-hak dari pekerja seperti yang diuraikan diatas, antara lain: Hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil,  hak  untuk  berserikat  dan  berkumpul,  hak  atas  perlindungan  keamanan  dan  kesehatan,  hak  untuk diproses  hukum  secara  sah,  hak  untuk  diperlakukan  secara  sama,  hak  atas  rahasia  pribadi,  hak  atas kebebasan suara hati.

## Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja
Menurut Senjun H. Manulang, sebagaimana dikutif oleh Hari Supriyanto tujuan hukum perburuhan adalah:  Untuk  mencapai  atau  melaksanakan  keadilan  sosial  dalam  bidang  ketenagakerjaan;  Untuk melindungi  pekerja  terhadap  kekuasaan  yang  tak  terbatas  dari  pengusaha,  misalnya  dengan  membuat perjanjian atau menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang  terhadap  tenaga  kerja  sebagai  pihak  yang  lemah.  Soepomo  membagi  3  macam perlindungan terhadap pekerja, masing-masing: Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam  bentuk  penghasilan  yang  cukup,  termasuk  bila  tenaga  kerja  tidak  mampu  bekerja  di  luar kehendaknya; Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan  kebebasan  berserikat  dan  perlindungan  hak  untuk  berorganisasi  dan  Perlindungan  teknis,  yaitu perlindungan  tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan  keselamatan  kerja.  Menurut  Imam  Soepomo, sebagai  mana  dikutif  Asri  Wijayanti,  pemberian  pelindungan  pekerja  meliputi  lima  bidang  hukum perburuhan,  yaitu:  pengerahan  /  penempatan  tenaga  kerja,  hubungan  kerja,  bidang  kesehatan  kerja, bidang keamanan kerja, bidang jaminan sosial buruh.
Perlindungan  hukum  selalu  terkait  dengan  peran  dan  fungsi  hukum  sebagai  pengatur  dan pelindung  kepentingan  masyarakat,  Berkaitan  dengan  peran  hukum  sebagai  alat  untuk  memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul  dalam masyarakat.  Dalam rangka  perlindungan  bagi  pekerja  dan  pengusaha  dibutuhkan  campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan untuk menjaga keseimbangan bagi para pihak melalui peraturan perundang-undangan, sehingga menjadikan hukum perburuhan bersifat ganda yaitu privat dan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Philipus M Hadjon bahwa: “hukum perburuhan merupakan disiplin  fungsional  karena  memiliki  karakter  campuran  yaitu  hukum  publik  dan  hukum  privat”.  Karakter hukum privat mengingat dasar dari hubungan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja adalah  perjanjian  kerja.  Sementara  mempunyai  karakter  hukum  publik  karena  hubungan  hukum  yang
dilakukan  oleh  pemberi  kerja  dengan  pekerja  harus  diatur  dan  diawasi  atau  difasilitasi  oleh  pemerintah dalam rangka pemberian jaminan perlindungan hukum bagi pekerja. 16
Untuk  mewujudkan  perlindungan  hak-hak  pekerja  dapat  juga  dilakukan  melalui  pengawasan. Pengawasan  ketenagakerjaan  merupakan  unsur  penting  dalam  perlindungan  tenaga  kerja,  sekaligus sebagai  upaya  penegakan  hukum  ketenagakerjaan  secara  menyeluruh.  Pengawasan  ketenagakerjaan merupakan sistem dengan mekanisme yang efektif dan vital dalam menjamin efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan dan penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja, menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan  kerja,  meningkatkan  produktivitas  kerja  serta  melindungi  pekerja.  Pengawasan  dibidang ketenagakerjaan  juga  didasarkan  pada  pokok-pokok  yang  terkandung  dalam  conventioan  No.81 Concerning  Labour  Inspection  in  Industry  and  Commerce  (Konvensi  ILO  No.81  mengenai  Pengawasan Ketenagakerjaan  dalam  Industri  dan  Perdagangan)  bagian  Penjelasan.  Disamping  itu  juga  sangat diperlukan adanya penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.35Apabila timbul masalah dibidang ketenagakerjaan maka hakim yang menangani tidak mengeluarkan putusan yang hanya didasarkan pada perjanjian  semata  yang  telah  didasari  kebebasan  berkontrak  dan  konsensualisme,  namun  harus memperhatikan  keselarasan  dari  seluruh  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  hukum  perjanjian  demi mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.
Perlindungan  terhadap  hak-hak  pekerja  belum  dapat  diwujudkan  sepenuhnya.  Beberapa hambatan  permasalahan  masih  ditemukan,  antara  lain:  1.Faktor  regulasi.  Walaupun  sudah  banyak peraturan  yang  mengatur  hubungan  ketenagakerjaan  masih  banyak  ditemukan  celah  untuk  melakukan pelanggaran  dalam  penerapannya.  2.  Faktor  budaya  baik  pekerja,  pemberi  kerja/pengusaha  maupun penegak hukum. Pengusaha/ pemberi kerja belum memahami benar betapa berartinya peranan pekerja bagi  perusahaan.  Dimana  kepentingannya  harus  benar-benar  dilindungi.  Pekerja  juga  sering  tidak memahami  betapa  pentingnya  pengusaha/pemberi  kerja  dalam  hubungan  ketenagakerjaan.  Tingkat kesadaran pekerja dalam melakukan kewajibannya masih terbilang rendah. Penegak hukum juga masih belum dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Pengawas dan penegak hukum masih banyak yang melakukan kewajiban tidak sesuai aturan yang ada. Apabila timbul masalah penyelesaian sering tidak mencerminkan keadilan, terutama bagi pekerja. 3. Walaupun secara teoritis pemberi kerja dan penerima kerja seimbang kedudukannya, namun dalam prakteknya berbeda. Masih sering ditemukan posisi posisi pemberi  kerja  dengan  pekerja  berada  dalam  posisi  tidak  seimbang,  pemberi  kerja  berada  dalam  posisi yang  kuat,  sedangkan  pekerja/buruh  sebagai  yang  membutuhkan  pekerjaan  berada  dalam  posisi  yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pemberi kerja. Hal ini sering menimbulkan masalah ketengakerjaan bahkan berujung sampai ke pengadilan. 4. Kemampuan dari pihak perusahaan dalam pemenuhan hak-hak pekerja. Misalnya: Kemampuan dalam hal finansial, belum mengikutsertakan para pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau BPJS.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas , maka dibutuhkan berbagai upaya, antara lain:1.  Untuk  mewujudkan  hubungan  kerja  yang  adil  bagi  para  pihak,  dibutuhkan  intervensi  pemerintah dengan  membuat  regulasi  yang  lebih  memadai,  pengawasan  dan  penegakan  hukum  lebih  ditingkatkan. Perlindungan hukum diberikan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan hak-haknya. Hendaklah pemerintah memperhatikan  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  ketenagakerjaan  secara  seimbang  agar dapat  memberikan  perlindungan  yang  adil,  sehingga  hubungan  ketenagakerjaan  dapat  terpelihara  dan berjalan  dengan  baik.  2.  Apabila  timbul  masalah  dalam  hubungan  ketenagakerjaan,  maka  hakim  yang menangani  tidak  mengeluarkan  putusan  yang  hanya  didasarkan  pada  perjanjian  semata  yang  telah didasari  kebebasan  berkontrak  dan  konsensualisme,  namun  harus  memperhatikan  keselarasan  dari seluruh  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  hukum  perjanjian  demi  mewujudkan  perlindungan  dan  keadilan bagi  para  pihak.  3.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  ketenagakerjaan  harus  memahami  dan melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dengan  benar.  Pengusaha/pemberi  kerja  harus  benar-benar berusaha  untuk  melindungi  kepentingan  pekerja  mengingat  pentingnya  peranan  pekerja  dalam  dunia usaha,  misalnya  :  Memberikan  penyuluhan,  pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap  pekerja  berkenaan dengan  pekerjaannya;  Penting  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  antara  lain  menyediakan  alat-alat
pelindung  diri  berupa  alat  penutup  hidung  dan  mulut  (  masker  ),  alat  penutup  telinga,  alat  penutup  diri berupa  pakaian  kerja  serta; Memberikan  perlindungan  kesehatan  kerja  antara  lain  pemberian  cuti  haid, melahirkan,  waktu  istirahat,  gugur  kandungan,  cuti  tahunan,  disamping  itu  juga  diberikan  upah  sesuai ketentuan  yang  ada.  Begitu  juga  sebaliknya  dari  pihak  pekerja  juga  harus  memahami  benar  apa  yang menjadi kewajibannya sebagai pekerja. Karena pekerja tanpa pengusaha/ pemberi kerja tidak ada artinya. Pengusaha juga membutuhkan perlindungan hukum mengingat peranannya sebagai penyedia lapangan kerja  dan  sebagai  penggerak  roda  perekonomian  suatu  negara.  Pekerja/  dan  pengusaha  adalah  saling membutuhkan  sehingga  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  masing-masing  haruslah  sama-sama dilindungi dengan adil sehingga hubungan ketenagakerjaan dapat terpelihara dan berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan.
1.  Hukum  ketenagakerjaan  lahir  dari  pemikiran untuk  memberi  perlindungan  bagi  para  pihak  terutama pekerja sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki  persamaan  dan  perbedaan  yang  cukup  besar.  Tujuan  keadilan  sosial  dibidang ketenagakerjaan  dapat  diwujudkan  salah  satu  caranya  adalah  dengan  jalan  melindungi  pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan/ pengusaha, melalui sarana hukum yang ada.
2.  Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, diantaranya: Hak atas pekerjaan, hak atas  upah  yang  adil,  hak  untuk  berserikat  dan  berkumpul,  hak  atas  perlindungan  keamanan  dan kesehatan,  hak  untuk  diproses  hukum  secara  sah,  hak  untuk  diperlakukan  secara  sama,  hak  atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati.
3.  Perlindungan terhadap  pekerja  dapat  dilakukan  baik  dengan  jalan  memberikan  tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.

## Saran
1.  Para pihak harus menjalin hubungan yang harmonis dalam hubungan ketenagakerjaan karena saling membutuhkan.
2.  Para pihak harus memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
3.  Hendaklah  pemerintah  menyediakan  regulasi  yang  lebih  memadai,  meningkatkan  pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam, H.R, 2009, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi, Restu Agung, Jakarta.
Arifin, Syamsul, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press, Medan. Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, UGM Press, Surabaya. Hakim, Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hariyani, Iswi, 2008, Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN, PT.Bina Ilmu, Surabaya 2008.
Jehani, Libertus, 2008, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Forum Sahabat.
Manulang, Sedjun H, 1987, Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Prinst,  Darwin,  1994,  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  (Buku  Pegangan  Pekerja  Untuk Mempertahankan hakhaknya), Citra Aditya Bakti, Bandung.
Supriyanto, Hari, 2004, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia,
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Sutedi, Adrian , 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
Tim  penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  pengembangan  Bahasa,  1991,  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, Edisikedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
Toha,  Halili,  Hari  Pramono,  1987,  Hubungan  Kerja  Antara  majikan  Dan  Buruh,  Bina  Aksara,  Cetakan Pertama, Jakarta.
Wijayanti, Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja