## PELAKSANAAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

## Dewi Puji Astuti, Suriyadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : dewipujiastuti144@gmail.com

## Abstrak
E-litigasi merupakan  sebuah  persidangan  yang  dilaksanakan  secara  elektronik dengan  cara  agar  meminimalisir  bagi  para  pihak  untuk  bertatap  muka  langsung dan  datang  ke  kantor  pengadilan.  Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah bagaimanakah  praktik  persidangan  sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan agama  makassar  melalui E-litigasi dan  untuk  mengetahui  ketentuan  pelaksanaan E-litigasi dalam  penyelesaian  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan agama makassar. Jenis penelitian ini tergolong penelitian normatif-empiris dengan pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam pelaksanaan  E-litigasi  terhadap  perkara  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan Agama  Makassar  yaitu  praktiknya  sama  saja  dengan  perkara  biasa.  Tetapi perbedaan antara E-litigasi dengan manual yaitu E-Litigasi mengajukan secara E- court.  Saat  sidang  pertama  digelar  jika  baik  penggugat    maupun  tergugat  hadir maka  diupayakan  perdamaian.  Jika  berhasil  mengupayakan  perdamaian  maka perkara  tersebut  tidak  akan  dilanjut.  Teknisnya  secara  singkat  para  pihak  dapat melakukan sebuah rangkaian acara persidangan di depan Komputer. Dalam Pasal 2  Ayat  4  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman menyebutkan peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Kata Kunci : E-Court, E-Litigasi, Sengketa Ekonomi Syariah.

## Abstract
E-litigation is a trial that is conducted electronically in a way that minimizes the parties' meeting face-to-face and coming to the court office. The main problem of this research is how is the practice of sharia economic dispute proceedings in the Makassar religious court through E-litigation and to find out the provisions of the implementation of E-litigation in the settlement of sharia economic dispute cases at the Makassar religious court. This type of research is classified as normative- empirical research with the research approach used is a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that in the implementation of E- litigation against sharia economic dispute cases at the Makassar Religious Court, the  practice  is  the  same  as  in  ordinary  cases.  But  the  difference  between  E- litigation and manual is that E-Litigation is filed by E-court. When the first trial was  held,  if  both  the  plaintiff  and  the  defendant  were  present,  an  amicable settlement  was  sought.  If  successful  in  seeking  peace,  the  case  will  not  be continued.  Technically,  the  parties  can  briefly  conduct  a  series  of  court
proceedings in front of a computer. In Article 2 Paragraph 4 of Law Number 48 Year  2009  concerning  judicial  power,  it  is  stated  that  the  judiciary  must  be carried out in a simple, fast and low cost manner.
Keywords: E-Court, E-Litigation, Sharia Economic Disputes.

## A. Pendahuluan
Lembaga peradilan turut melakukan pemanfaatan teknologi informasi dengan menyelenggarakan  peradilan  dengan  memanfaatkan  sarana  teknologi  dan informasi,  salah  satu  inovasi  dalam  dunia  peradilan  adalah  penyelenggaraan layanan administrasi pengadilan secara elektronik ( e-court ). E-court dilaksanakan berdasarkan  Peraturan  Mahakamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  yang  kemudian ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Masih  banyak  sarana  prasarana  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat melaksanakan  aplikasi  e-court  sehingga  tahap  awal  penerapan e-court dilakukan secara  bertahap  di  beberapa  pengadilan  negeri  percontohan  di  Indonesia. Beberapa pihak terkena dampak dari perubahan proses penanganan perkara karena penerapan  penggunaan  berkas  perkara  elektronik  ( e-court  file )  mulai  dari pengadilan  timgkat  pertama,  petugas  di  biro  umum,  direktorat  pranata  dan tatalaksana,  kepanitraan  muda,  panitera  pengganti  dan  hakim  agung.  Adaptasi dengan  sistem  kerja  berbasis  teknologi  informasi  harus  segera  dilakukan,  seperti beradaptasi dengan perangkat teknologi, budaya kerja dan kesiapan sumber daya.
1 Subyek  Hukum  adalah  setiap  pihak  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban. Dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban. 2
Aplikasi e-court memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  pendaftaran hingga  proses  pemanggilan  yang  sangat  dipersingkat  durasinya  yaitu  dikirim menggunakan  e-mail  atau  domisili  elektronik  sebagai  sarana  pemanggilan. Upaya-upaya  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  pelayanan  dengan  menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya  saat  akan  berperkara. 3 Layanan  administrasi  pengadilan  dan  persidangan secara  online  pada  dasarnya  masih  banyak  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  dan bisa  dilihat  dari  jumlah  pengadilan  yang  melaksanakan e-court yang  telah mengimplementasikan e-court .
Pada  era  modern  saat  ini  teknologi  yang  semakin  cepat  mengakibatkan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru yang sebelumnya tidak akan pernah terbayangkan.  Tentunya  untuk  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  saat  ini, Mahkamah  Agung  RI  akan  terus  berupaya  untuk  selalu  memberikan  kemudahan
1 Nursobah  Asep.  “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  mendorong  percepatan Penyelesaian perkara di Mahkamah Agung”. Jurnal Hukum dan Peradilan , 4, No.2 (2015), 331.
2 Emirzon Joni, Hukum Bisnis Indonesia (Jakarta: CV Literata Lintas Media, 2008), h.22.
3 Sonyendah  Retaningsih,  “ Pelaksanaan  E-court  Menurut  Perma  Nomor  3  Tahun  2018 Tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  dan  E-litigasi  Menurut  Perma Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara Elektronik  (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol 50 No.1.
dalam  pelayanan  yang  berbasis  teknologi  dan  memberikan  lompatan-lompatan besar  dalam  memberikan  pelayanan  yang  cepat,  kemudian  tepat  dan  berbiaya ringan kepada mereka pencari keadilan. 4 Dari sebuah ekonomi adalah merupakan kegiatan  yang  tidak  terlepas  dari  harta  dan  benda. 5 Sengketa  ekonomi  syariah adalah  suatu  pertentangan  antara  satu  pihak  atau  lebih  pelaku  kegiatan  ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentan  suatu  hal  yang  dapat  mengakibatkan  adanya  sanksi  hukum  terhadap  salah satu pihak yang bersangkutan. 6
Proses pengembangan e-court yang mungkin selama ini hanya untuk sebatasa melayani administrasi perkara secara elektronik, kini Mahkamah Agung RI telah menambahkan  layanan  persidangan  secara  elektronik  dan  telah  mendapatkan payung  hukum  melalui  peraturan  Mahkamah  Agung  RI  nomor  1  tahun  2019 tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  elektronik (selanjutnya  disebut  peraturan  Mahkamah  Agung  RI  nomor  1  tahun  2019),  serta kemudian  peraturan  tersebut  telah  mencabut  peraturan  Mahkamah  Agung  RI nomor  3  tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  secara Elektronik.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan ( field research ) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat  data  yang  ada  di lapangan. 7 Adapun  Sumber  data  dalam  penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada narasumber yang terkait  dengan  penelitian  ini.  Kedua,  sumber  data  sekunder  yang  bersumber  dari beberapa  kajian  pustaka  seperti  al-Qur’an,  buku-buku,  jurnal,  UU.  Selanjutnya, metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi,  kemudian  teknik  pengelolaan  dan  analisis  data  dilakukan  melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## C. Hasil Pembahasan
1. Praktik  Persidangan  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Agama Makassar melalui E-Litigasi
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  merupakan  kompetensi  dan kewenangan  pengadilan  agama  yang  didasarkan  pada  penjelasan  point  (1)  Pasal 49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  serta  ditegaskan  kembali  dalam Pasal  55  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah  yang  menyatakan  apabila  terjadi  sengketa  di  bidang  perbankan  syariah,
4 Pudjoharsoyo, Arah  Kebijakan  Teknis  Pemberlakuan  Pengadilan  Elektronik  (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Sumber daya Manusia) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 11.
5 Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah (Bogor: Pustaka Setia,2012), h. 22.
6 Aqimuddin Eka An, Solusi Bila Terjerat  Kasus Bisnis (Jakarta: Raih  Asa Sukses, 2010), h. 29.
7 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.
maka  penyelesaian  sengketa  diajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Dalam  hal  ini Pengadilan  Agama  mempunyai  hak  dan  wewenang  untuk  menerima,  mengadili dan  menyelesaikannya.  Sebagaimana  lazimnya  dalam  menangani  setiap  perkara hakim  selalu  dituntut  untuk  mempelajari  terlebih  dahulu  pekara  tersebut  secara cermat untuk mengetahui subtansinya.
Bahwa  pelaksanaan  E-litigasi  terhadap  sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan Agama Makassar  yaitu :
a. Pemanggilan secara Elektronik ( e-summon )
Sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku  pemanggilan  ataupun pemberitahuan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  elektronik  merupakan pemanggilan yang sudah sah, dengan ketentuan selama pemanggilan ataupun pemberitahuan  ditujukan  kepada  alamat  domisili  elektronik  para  pihak  dan dalam  kurun  waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  Undang-undang.  Petugas yang melaksanakan pemanggilan ataupun pemberitahuan adalah mereka juru sita  ataupun  juru  sita  pengganti  yang  sudah  ditentukan  oleh  panitera  dari Pengadilan  tersebut  yang  kemudian  ditugaskan  untuk  mengirim  ke  alamat domisili elektronik. Apabila pihak yang telah dipanggil berada diluar wilayah hukum dari pengadilan agama yang melakukan pemanggilan, maka kemudian relas  panggilan  tersebut  harus  ditembuskan  kepada  Pengadilan  Agama  di tempati  tinggal  para  pihak  yang  telah  di  panggil  atau  yang  telah diberitahukan.
b. Persidangan awal yang di agendakan dengan upaya damai Jadwal  sidang  yang  pertama  ini  sudah  menggunakan  sistem  e-litigasi dimana pada saat itu juga seorang ketua majelis hakim dan tentunya dengan panitera pengganti sudah membuka dan mempersiapkan SIPP dan aplikasi E- court pada ruang sidang pada hari serta tanggal dan juga jam kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
c. Persidangan  dengan  jadwal  klasifikasi  dengan  menggunakan  e-court  dan menyusun court kalender.
Persidangan  yang  akan  dilakukan  secara  elektronik  tentunya  harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak setelah dari proses mediasi. Pada jadwal sidang dengan agenda melaporkan hasil daripada mediasi kedua belah pihak  sangatlah  dianjurkan  untuk  datang  ke  ruang  persidangan.  Selanjutnya apabila nantinya proses mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu dari permasalahan tersebut atau dikatakan tidak berhasil maka majelis hakim menanyakan  selanjutnya  kepada  pihak  tergugat  dan  penggugat  untuk melanjutkan  sidang  yang  dilakukan  secara  elektronik.  Jika  nantinya  para pihak  setuju  dengan  diadakannya  persidangan  secara  elektronik  maka  pada kesempatan  itu  juga  majelis  hakim  langsung  membuat  atau  menyusun  court kalender  sesuai  dengan  apa  yang  tertera  di  SIPP  dan  tentunya  tersambung kedalam e-court.
d. Persidangan dengan agenda jawab menjawab replik dan duplik
Selanjutnya persidangan yang telah diatur sebelumnya dari court kalender adalah  sesuai  jadwal  dimana  terdapat  tiga  tahap  persidangan  yang  akan dilakukan  secara  berturut.  Tahap  pertama  adalah  menerima  jawaban, kemudian  tahap  kedua  adalah  replik,  dan  ketiga  adalah  duplik.  Dalam tahap
persidangan  ini,  para  pihak  baik  penggugat  maupun tergugat  nantinya  wajib untuk  mengirimkan  jawaban,  replik  ataupun  duplik  secara  elektronik  sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila para pihak tidak  bisa  mengirimkan  file  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan dengan  alasan  yang  kiranya  sah  menurut  aturan  dan  hukum,  maka  sidang akan ditunda pada jadwal berikutnya. Tahapan selanjutnya setelah para pihak telah  mengirim  dokumen  secara  elektronik  maka  majelis  hakim  kemudian memeriksa dokumen tersebut melalui aplikasi yang bernama e-court. Apabila dokumen  yang  telah  dikirim  kepada  majelis  hakim  belum  terverifikasi  oleh majelis  maka  dokumen  tersebut  dapat  terlihat  oleh  pihak  lawan,  dan ketentuan-ketentuan  seperti  ini  sudah  diatur  dalam  system  yang  bernama  e- court,  dan  apabila  sudah  terkirim  dan  terbaca  kepada  pihak  lawan  maka hakim menutup sidang dan menetapkan untuk tundaan dari persidangan.
e. Persidangan dengan agenda Pembuktian
Dalam  tahap  ini,  para  pihak  yang  berperkara  wajib  mengisi  dokumen sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  ada  seperti  mengirim  bukti-bukti  dari surat yang sekiranya telah diberi materai kedalam e-court. Kemudian majelis hakim  memeriksa  dokumen  tersebut  di  hadapan  sidang  dengan  jadwal  dan waktu  yang  telah  ditentukan.  Pada  saat  dilakukannya  sidang  tahap pembuktian diharapkan kepada semua pihak untuk dapat hadir pada hari itu, guna untuk mencocokkan antar bukti surat yang telah dikirim melalui e-court dengan surat yang asli.
f. Persidangan dengan agenda kesimpulan menggunakan elektronik Pada  persidangan  kali  ini  para  pihak  tentunya  menyampaikan  ataupun memberikan  dokumen  secara elektronik melalui aplikasi  dari  e-court.  Tahap selanjutnya  adalah  dokumen  yang  telah  dikirim  kepada  majelis  hakim  maka majelis  hakim  dapat  meneliti  dan  memverifikasi  dokumen  tersebut  melalui aplikasi  e-court.  Secara  otomatis  apabila  majelis  hakim  telah  memverifikasi dokumen tersebut maka akan langsung terkirim pada pihak lawan dan majelis hakim menutup dari persidangan tersebut.
g. Persidangan dengan agenda pembacaan putusan via elektronik Dalam  persidangan  ini,  putusan  dari  majelis  hakim  dibacakan  secara elektronik  dengan  ketentuan  persidangan  yang  dilakukan  terbuka  untuk umum.  Tentunya  pembacaan  tersebut  oleh  pengadilan  agama  dilaksanakan melalui aplikasi e-court dengan menggunakan jaringan internet yang bersifat publik.  Ketentuan  dalam  persidangan  tersebut  dapat  kiranya  dihadiri  oleh para pihak yang berperkara dan juga bisa tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Tentunya jika sudah dikirim putusan ataupun penetapan tersebut secara  elektronik  kepada  seluruh  pihak  yang  berperkara  dalam  bentuk  pdf, maka  dengan  itu  pembacaan  putusan  tersebut  telah  dianggap  sudah  dihadiri oleh  pihak  penggugat  ataupun  tergugat  dan  tentunya  sudah  sesuai  dengan aturan  dan  hukum  yang  berlaku. 8 Penegakan  keadilan  bukan  hanya  ajaran
8 Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII2019/  Tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan secara Elektronik.
agama  islam  semata,  melainkan  diajarkan  oleh  semua  agama  dan  amanat konstitusi NKRI di UUD 1945.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  maka  sistem  hukum  yang  berlaku  di indonesia  secara  tegas  tidak  dibenarkannya  tindakan  main  hakim  sendiri. Tidak  adanya  alasan  pembenar  bagi  tindakan  main  hakim  sendiri,  karena eksistensi  ( Eigenrichting )  tergolong  perbuatan  melanggar  hukum. 9 ketidak profesionalisme  akan  sangat  berdampak  dalam  hal  penegakan  hukum. Pelanggaran  hukum  dan  penyalahgunaan  kewenangan  merupakan  isu  yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. 10

## 2. Ketentuan Pelaksanaan E-litigasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar
Peradilan  agama  adalah  peradilan  islam  di  Indonesia,  sebab  dari  jenis-jenis perkara  yang  boleh  dari  seluruhnya  adalah  jenis  perkara  menurut  agama  islam. Tegasnya,  pengadilan  agama  adalah  peradilan  islam  limitatif  yang  disesuaikan dengan keadaan di indonesia. Dengan kata lain, peradian agama merupakan salah satu  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  yang  ikut  berfungsi  dan  berperan menegakkan  keadilan,  kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum  mengenai perkara  perdata  islam  tertentu.  Karenanya,  pengadilan  agama  disebut  peradilan khusus.  Secara yuridis, Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan  landasan  yuridis  yang  kuat.  Dengan  penetapan  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama tersebut menempatkan Peradilan agama  sama  dengan  lembaga  peradilan  lainnya.  Tetapi  dalam  hal  kompetensi untuk menyelesaikan perkara tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih ada  pilihan  hukum  bagi  pencari  keadilan.  Penyelesaian  perselisihan  dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan peradilan yang memiliki kemampuan untuk bertindak memaksakan keputusannya kepada para pihak dengan menggunakan sistem sanksi tertentu. 11
Terhadap  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  tidak  bisa  dilepaskan  dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang subk hukum dan amwal, tentang akad,  zakat,  hibah  dan  akuntansi  syariah.  Perma  2  tahun  2008  sebagai  hukum materiil  terhadap  sengketa  okonomi  syariah  dan  hukum  formil  kemudian  lahir dengan Perma 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
Persidangan  elektronik  merupakan  sebuah  terobosan  hukum  yang  dilakukan pemerintah  dalam  upaya  melakukan  percepatan  dalam  menangani  perkara  yang diajukan  ke  pengadilan.  Hal  ini  merupakan  inovasi  yang  lahir  akibat  lajunya perkembangan  informasi  dan  teknologi  di  seluruh  dunia.  Melihat  pada
9 Hasyim  Hasyim,  “Penyelesaian  Sengketa  Hubungan  Kerja  di  Kota  Makassar”  , El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ,  Vol. 1 No.2 (Desember 2019).
10 Syamsiar Arief, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi  Bagi  Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana” , El-Iqtishady: Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah ,  Vol. 1 No. 2 (Desember 2019).
11 Andi  Intan  Cahyani,  “Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di  Indonesia”  , Al-Qadau : Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , Vol. 6 No.1 (Juni 2019).
persidangan  konvensional  maka  akan  sangat  jauh  berbeda  dengan  persidangan elektronik.  Namun  persidangan  elekronik  ini  masih  perlu  dikaji  dan disosialisasikan  ke  tengah-tengah  masyarakat  dan  aturannya  harus  dapat mengakomodasi segala kebutuhan yang akan mungkin ditimbulkan dalam proses persidangan nanti.
Berdasarkan  keterangan  yang  penulis  wawancara,  dia  mengatakan  bahwa Pelaksana,  Pengguna,  regulasi,  aplikasi  dan  fasilitas  yang  ada  di  Pengadilan Agama  Makassar  sudah  cukup  memadai  untuk  dilaksanakan  e-litigasi  sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya. Akan tetapi masih ada kendala yang dihadapi seperti  sumber  daya  manusia  yang  terbatas  khususnya  di  bidang  IT.  Sebagian besar  masyarakat  belum  memiliki  pemahaman  yang  cukup  mengenai  berperkara secara elektronik dan juga jika perkaranya mengenai ekonomi syariah, masih ada beberapa  orang  yang  tidak  mengetahui  tentang  akad-akad  ekonomi  syariah  itu sendiri  sehingga  menjadikan  pelaksanaan  elitigasi  ini  masih  minim  di  tengah- tengah  masyarkat  khususnya  di  kota  Makassar.  Meski  demikian,  proses persidangan  secara  E-litigasi  dalam  sengketa  ekonomi  syariah  itu  sudah  sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 12
Pelaksanaan e-litigasi sudah sangat sesuai dengan asas penyelenggaraan yang dituntut untuk sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman).  Semua  pihak  yang berperkara  bisa  menggunakan  fitur  e-litigasi  dengan  syarat-syarat  tertentu. Pelaksanaan  e-litigasi  bukan  sama  sekali  tidak  ada  tatap  muka  di  persidangan, tetapi  meminimalisir  proses  tatap  muka  yang  misal  sebelumnya  dilakukan  15 (lima  belas)  kali  menjadi  4  (empat)  kali  saja.  Tatap  muka  yang  dimaksud setidaknya  dilakukan  hanya  pada  tahap  persidangan  pertama,  kedua,  verifikasi bukti surat dan pemeriksaan saksi atau ahli jika dibutuhkan. Proses meminimalisir tatap  muka  sangat  terasa  pada  proses  jawab  menjawab  seperti  penyerahan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Jika sebelumnya para pihak harus datang ke  pengadilan  dan  menyerahkan  dokumen  secara  fisik  kepada  Hakim,  maka melalui e-litigasi proses tersebut tidak lagi diperlukan. 13

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat  diambil dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
a) Pelaksanaan  E-litigasi  dalam  Penyelesaian  Perkara  Sengketa  Ekonomi Syariah  di  Pengadilan  Agama  Makassar bukan  sama  sekali  tidak  ada  tatap muka  di  persidangan,  tetapi  meminimalisir  proses  tatap  muka  yang  misal sebelumnya  dilakukan  15  (lima  belas)  kali  menjadi  4  (empat)  kali  saja. Tatap  muka  yang  dimaksud  setidaknya  dilakukan  hanya  pada  tahap persidangan  pertama,  persidangan  kedua,  verifikasi  Bukti  surat,  dan
12 Dra. Hj. Nurjaya, M.H. (64) Hakim Ketua, Wawancara, Makassar, 30 Maret 2022.
13 https://www.hukumonline.com/berita/bacalebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e- litigation-oleh-rafli-f-achmad/
pemeriksaan  saksi  atau  ahli  jika  dibutuhkan.  Proses  meminimalisir  tatap muka  sangat  terasa  pada  proses  jawab  menjawab  seperti  penyerahan jawaban,  replik,  duplik  dan  kesimpulan.  Jika  sebelumnya  para  pihak  harus datang ke pengadilan dan menyerahkan dokumen secara fisik kepada hakim, maka melalui E-litigasi proses tersebut tidak lagi diperlukan.
b) Tata  cara  pelaksanaan  sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan  agama makassar pada dasarnya memperhatikan ketentuan yang diatur dlaam Perma 14  Tahun  2016  meskipun  di  dalam  peraturan  tersebut  tidak  menyebutkan tentang prosedur secara elektronik, akan tetapi Perma 1 Tahun 2019 tentang e-court  juga  dijadikan  sebagai  landasan  untuk  menggunakan  e-litigasi terhadap  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama Makassar. Tahapan dalam pemeriksaan ekonomi syariah melalui tahapan E- Filling  (pendaftaran),E-payment  (pembayaran  panjar  perkara),  E-Summon (pemanggilan  para  pihak),  E-litigasi  (proses  pemeriksaan  perkara  secara elektronik).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arikunto, Suharismi. Dasar-Dasar Research. Bandung: Tarsoto, 1995. Eka An, Aqimuddin. Sulusi Bila Terjerat Kasus Bisnis . Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
Joni, Emirzon. Hukum Bisnis Indonesia . Jakarta: CV Literata Lintas Media, 2008. Pradja S, Juhaya. Ekonomi Syariah. Bogor: Pustaka Setia, 2012. Pudjoharsoyo. Arah  Kebijakan  Teknis  Pemberlakuan  Pengadilan  Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia) . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

## Jurnal
Arief,  Syamsiar.  “Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Bagi  Anggota Kepolisian  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana”.  Jurnal  El-iqtishady,Vol.  1,
No. 2 (2019).
Asep,  Nursobah.  “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Untuk  Mendorong Percepatan  Penyelesaian  Perkara  di  Mahkamah  Agung”.  Jurnal  Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2 (2015).
Cahyani,  Andi  Intan.  “Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di Indonesia”. Al-Qadau, Vol. 6, No. 1 (2019).
Hasyim.  “Penyelesaian  Sengketa  Hubungan  Kerja  di  Kota  Makassar”.  El- Iqtishady, Vol. 1, No. 2 (2019)
Retaningsih, Sonyendah. “Pelaksanaan E-court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  dan  E- Litigasi  Menurut  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  (Studi  di Pengadilan Negeri di Indonesia)”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.
50, No. 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Mahkamah  Agung  RI,  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 129/KMA/SK/VIII2019/  Tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Website https://www.hukumonline.com/berita/bacalebih-jauh-bentuk-persidangan- bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/