How to cite: Arristo Herbawono (2023), HAM dalam Perspektif Kriminologi: Eksploitasi Buruh Sebagai Bentuk PerbudakanModern, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2631 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## HAM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI: EKSPLOITASI BURUH SEBAGAI BENTUK PERBUDAKAN MODERN

## Arristo Herbawono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Email:

## Abstrak
Eksploitasi terhadap kelas pekerja atau buruh merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, dimana buruh seringkali diperas tenaganya untuk memaksimalisasi keuntungan pemilik modal dengan upah yang tidak sebanding dengan keringat yang harus mereka peras.  Walaupun demikian, eksploitasi buruh seringkali tidak mendapatkan perhatian dan cenderung diabaikan, karena eksploitasi merupakan bagian integral dari sistem ekonomi kapitalisme dan akan terus ada ketika sistem ekonomi tersebut masih berjalan, sehingga lambat  laun  terjadi  fenomena  normalisasi  terhadap  eksploitasi.  Tulisan  ini  akan membahas bagaimana hubungan antara perbudakan modern dan eksploitasi buruh, serta mengapa  perbudakan  modern  seringkali  diabaikan,  khususnya  dalam  isu  hak  asasi manusia.  Selain  itu,  tulisan  ini  juga  akan  memberikan  pemahaman  pentingnya kriminologi dalam memandang isu hak asasi manusia, khususnya perbudakan modern.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Kriminologi, Eksploitasi Buruh, Perbudakan Modern

## Abstract
Exploitation of the working class or labor is one form of modern slavery, where workers often have their labor squeezed to maximize the profits of capital owners, with wages that do not equate to the sweat they put in. Despite this, labor exploitation often doesn't receive attention  and  tends  to  be  overlooked,  because  exploitation  is  an  integral  part  of  the capitalist economic system and will continue to exist as long as that economic system is in place, leading to a gradual normalization of exploitation. This article will discuss the relationship between modern slavery and labor exploitation, and why modern slavery is often  disregarded,  particularly  in  human  rights  issues.  Furthermore,  this  article  will provide an understanding of the importance of criminology in addressing human rights issues, especially modern slavery.
Keywords: Human Rights (HAM), Criminology, Labor Exploitation, Modern Slavery

## PENDAHULUAN
Secara definisi, HAM merupakan seperangkat norma yang mengatur perlakuan individu  maupun  kelompok  oleh  negara  dan  aktor  non-negara  dengan  dasar  prinsip-
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
prinsip etik mengenai apa yang dianggap masyarakat sebagai dasar untuk kehidupan yang layak (Marks, 2016). Seluruh umat manusia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi HAM,  yang  tentunya  dikemas  dalam  semangat  persaudaraan,  sebagaimana  yang tercantum dalam pasal 1 Universal Declaration of Human Rights . Semangat persaudaraan ini  seringkali  diabaikan  dalam  agenda  menjunjung  dan  mengimplementasikan  HAM, sehingga konflik kerap terjadi karena masing-masing orang merasa berhak atas HAM diri mereka masing-masing tanpa mempedulikan HAM orang lain.
Karena setiap orang berkewajiban untuk menjunjung tinggi HAM, maka begitu pula  dengan  negara.  Sebagai  otoritas  tertinggi  dalam  suatu  masyarakat  karena  adanya kontrak sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh J. J. Rousseau, maka negara memiliki peran  penting  dalam  melakukan  penegakan  HAM,  khususnya  karena  negara  juga memiliki kewenangan untuk menentukan hak-hak derogable maupun non-derogable . Di masa saat ini, pedoman HAM mengacu pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang disepakati dan diratifikasi oleh hampir seluruh negara di muka bumi ini. Namun, Ishay (2008) mengemukakan bahwa implementasi penegakan HAM yang tercantum  di  dalam  UDHR  seringkali  terganggu  oleh  apa  yang  dibingkai  sebagai kerangka “kepentingan nasional”, “keamanan nasional”, “hak untuk menentukan nasib sendiri  secara  nasional”,  dan “cultural  rights” .  Ironisnya,  yang  sering  menggunakan bingkai-bingkai ini adalah negara-negara yang pada mulanya mendeklarasikan UDHR, yaitu  negara-negara  pemenang  perang  dunia  kedua  yang  pada  saat  ini  memperoleh kejayaannya sebagai negara adidaya (superpower). HAM yang tercantum dalam UDHR tidak efektif dan bahkan kontraproduktif, karena seringkali justru berkontribusi terhadap tingkat  pelanggaran  yang  lebih  besar  di  antara  negara-negara  yang  meratifikasinya (Umam, 2014).
Dengan demikian, HAM juga dianggap oleh Amartya Sen sebagai retorika belaka (Mustofa,  2021).  Sen  mengutip  pernyataan  dari  menteri  luar  negeri  Singapura  dalam Konferensi  Wina  tahun  1993  yang  memperingatkan  bahwa  pengakuan  universalitas dalam HAM dapat berbahaya jika universalisme digunakan untuk menolak atau menutupi realitas  keberagaman.  Universalitas  dalam  HAM  seringkali  diinterpretasikan  sebagai “yang  ideal  menurut  barat”,  yang  tentunya  banyak  bertentangan  dengan  nilai-nilai kolektivitas  dari  budaya  ketimuran,  seperti  individualisme  dan  kapitalisme  yang merupakan budaya barat dan dianggap ideal.
Dalam  sistem  kapitalisme,  kelas  pekerja  (buruh)  kerapkali  tidak  mendapatkan upah  yang  setara  dalam  hasil  kerja  mereka  dikarenakan  para  pemilik  modal  memiliki kontrol  atas  alat  produksi (Pradita  &  Handoyo,  2021) .  Dengan  demikian,  kapitalis mengeksploitasi buruh sebanyak mungkin untuk dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir  kerugian  yang  didapat.  Hingga  saat  ini,  eksploitasi  buruh  tidak  hanya terbatas  pada  permasalahan  upah.  Lebih  lanjut,  Marx  menyatakan  bahwa  pengalaman hidup  pertukaran  pasar  dan  ideologi  pasar  bebas  menyebabkan  kaburnya  eksploitasi tenaga  kerja  oleh  kapitalisme  (Vidal,  2019).  Sebagai  contoh  akademi-akademi pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  perusahaan  tertentu  yang  kemudian  digunakan untuk mereproduksi kelas-kelas pekerja yang baru. Eksploitasi terhadap kelas pekerja ini
kemudian  sering  diistilahkan  sebagai  bentuk modern  slavery atau  perbudakan  modern (Fudge, 2018a); (Shankley, 2023); (Carrington et al., 2021); (Christ et al., 2020).
Hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak ia lahir dan tidak dapat dicabut bahkan oleh kekuatan terbesar di muka bumi ini sekalipun (negara). Dalam terminologi John Locke, hak asasi manusia merupakan apa yang disebut sebagai “natural rights” , yaitu hak untuk memperoleh kehidupan, dan hak untuk memperoleh kebebasan sebagai manusia. Dalam hak memperoleh kebebasan ini meliputi bebas dari penyiksaan, memiliki kebebasan berpikir, dan bebas dari perbudakan. Tulisan  ini  akan  fokus  pada  poin  terakhir,  yaitu  bebas  dari  perbudakan,  khususnya eksploitasi buruh yang sering diistilahkan sebagai perbudakan modern. Dengan demikian, tulisan  ini  juga  sekaligus  membahas  hak  asasi  manusia  yang  sering  diabaikan  dalam implementasinya, yaitu hak sosial dan ekonomi serta bagaimana kriminologi berperan di dalam isu-isu tersebut.

## Perbudakan Modern dan Eksploitasi Buruh
Studi mengenai perbudakan, bahkan perbudakan yang terjadi sejak zaman kuno tidak  pernah  ditinggalkan.  Perbudakanpun  memiliki  kajiannya  sendiri  di  dalam  ilmu pengetahuan  dan  seringkali  menjadi  perdebatan  secara  hukum  maupun  politik  (Gross, 2017).  Hal  tersebut  dikarenakan  perbudakan  merupakan  sebuah  sistem  eksploitasi terhadap manusia yang merupakan institusi sentral peradaban kuno dan dapat bertahan selama berabad-abad (Christ et al., 2020) dan berlangsung hingga saat ini, dimana adanya isu perbudakan modern yang dikemas melalui eksploitasi buruh.
Dalam KBBI, perbudakan memiliki definisi segolongan manusia yang direnggut kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Dalam konvensi  perbudakan (slavery  convention) tahun  1926,  perbudakan  diartikan  sebagai penguasaan  seseorang  oleh  orang  lain,  dengan  maksud  memanfaatkan  mereka sepenuhnya  atau  sebagian,  yang  dilakukan  dengan  cara  apapun,  termasuk  pembelian, penjualan, penyewaan, atau pertukaran seseorang dengan atau tanpa imbalan. Artinya, perbudakan  berarti  menganggap  seseorang  atau  kelompok  sebagai  properti  yang menyebabkan kebebasan mereka direnggut karena adanya status kepemilikan oleh orang lain atas mereka. Di era saat ini, perbudakan bukan hanya tentang individu yang memiliki kepemilikan atas individu lain sebagai properti (walaupun masih ada, human trafficking misalnya), namun juga tentang eksploitasi dan pengendalian sepenuhnya oleh orang lain (Christ,  Burritt,  &  Schaltegger,  2020)  yang  kemudian  sering  diistilahkan  sebagai perbudakan  modern.  Walaupun  demikian,  istilah  perbudakan  modern  dan  bagaimana eksploitasi tenaga kerja yang ekstrim berakhir maupun bagaimana perbudakan modern dimulai masih diperdebatkan hingga saat ini (Carrington et al., 2021).
Regulasi  yang  mengatur  perbudakan  modern  pertama  kali  dikeluarkan  oleh parlemen Inggris pada tahun 2015 yang bernama Modern Slavery Act . Pakta ini sekaligus mempertegas bahwa perbudakan modern dan eksploitasi tidak dapat dipisahkan. Namun karena pakta ini diterbitkan oleh parlemen Inggris, maka implementasinyapun terbatas pada wilayah Inggris saja, sehingga tidak berlaku secara universal.
Eksploitasi  di  dalam  KBBI  memiliki  definisi  pemanfaatan  untuk  keuntungan sendiri;  pengisapan;  pemerasan  (tenaga  orang).  Dalam  dimensi  sosial  dan  ekonomi, eksploitasi  adalah  pengambilan  nilai  surplus  oleh  pemilik  modal  dari  pekerja  mereka, dimana  pekerja  yang  menghasilkan  lebih  banyak  nilai  dari  yang  diperlukan  untuk mempertahankan  hidup  mereka  (upah),  justru  diambil  oleh  pemilik  modal  sebagai keuntungan mereka (Haryono, 2020). Permasalahan eksploitasi ini akan terus ada ketika kapitalisme masih berjalan karena eksploitasi adalah bagian integral dari sistem ekonomi kapitalisme (Shalihin & Firdaus, 2019) .
Dengan sistem kapitalisme yang berkuasa saat ini, maka pernyataan Marx terkait pengalaman  hidup  dan  ideologi  pasar  bebas  yang  semakin  mengaburkan  eksploitasi tenaga kerja (Vidal, 2019) juga relevan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Carrington et al., 2021) yang mengkorelasikannya dengan teknik netralisasi Matza & Sykes, yaitu bagaimana perbudakan modern dinormalisasi dalam perspektif konsumen melalui  berbagai  faktor  diskursif  dan  institusional.  Konsumen  menganggap  bahwa perbudakan modern bukanlah isu yang melibatkan konsumen, namun pemerintahlah yang harus  bertanggung  jawab  terhadap  permasalahan  perbudakan  modern.  Padahal  dalam sisstem  ekonomi  kapitalisme,  konsumen  memiliki  peran  penting  dalam  permasalahan eksploitasi  buruh  ini,  seperti  dapat  memboikot  perusahaan  dari  produk  yang  terkait. Tanpa konsumen, kapitalisme tidak akan dapat berjalan dan mungkin dapat meniadakan (paling tidak meminimalisir) perbudakan modern yang dibingkai dalam ekpsloitasi buruh. Di bawah ini adalah pernyataan narasumber dari penelitian (Carrington et al., 2021).
“It sounds awful, but slavery isn’t directly my issue. It shouldn’t be happening, I don’t want it to happen, but it’s not my issue.” (Claire)
“At the end of the day, I don’t think that it’s the consumer’s issue – that’s just passing the blame again. It’s at the top end that should be controlled. It’s not really our fault . . . [And] I don’t think it’s the companies – at the end of the day they are trying to make as much money as possible. Everything should come down to government in putting controls on it all. If they [companies] can get away with it, why not? Good luck to them. You want the government to take charge.”
Fudge,    (2018b)  memiliki  argumen  yang  lebih  “keras”  yang  mengemukakan bahwa perbudakan modern cenderung memperkuat perspektif bahwa eksploitasi tenaga kerja dan ketidakbebasan adalah hasil dari individu yang bersalah secara moral, bukan hasil dari sistem kelembagaan dan kebijakan yang dicanangkan oleh negara. Ini karena terdapat perbedaan kesempatan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang dalam menggapai suatu tujuan,  sehingga  orang  yang  tidak  dapat  atau  kesulitan  menggapai  tujuan  ini  menjadi orang buangan dan akhirnya terjerumus ke dalam siklus perbudakan modern agar mereka dapat  bertahan  hidup.  Tidak  jarang  kasus-kasus  perbudakan  modern  ini  menimpa imigran, seperti penelitian dari (Shankley, 2023) tentang imigran Polandia di Inggris yang kebebasannya direnggut dan dipaksa untuk bekerja. Di bawah ini adalah pernyataan dari salah satu narasumber yang dikutip dalam penelitian (Fudge, 2018a):
“I was promised luxury home, and I arrive in this shit. […] Smelly, dirty, and Polish  Gypsies  take  me;  I  very  scared.  The  Gypsy  men  took  my  money  and
passport, never give it back! […] take me to a tiny room with other men. I work many hours in this disgusting factory in [urban area] and not paid money, not enough! How do I live on this? - I couldn’t leave the factory […] they took my passport and not give it back. […] When I arrived, they helped me open bank account but never let me take out my money […] They have card! […] I had no control over anything!” (Piotr).
Selain  dari  penelitian  Shankley  (2023)  di  atas,  Isu  perbudakan  modern  dan korelasinya dengan eksploitasi buruh ini dapat kita lihat di dalam film dokumenter “The New Rulers of the World” karya Alan Lowery dan John Pilger yang mendokumentasikan bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional seperti Reebok, Adidas, Nike, dan lain- lain melakukan eksploitasi terhadap buruh mereka di Indonesia dengan memberikan jam kerja bahkan dipaksa bekerja hampir 36 jam dengan upah yang tidak sebanding. Adanya keterbatasan pendidikan, tenaga kerja, dan akses kesehatan menyebabkan para buruh ini tidak  memiliki  pilihan.  Ini  membuat  mereka  bekerja  karena  keterpaksaan  demi menyambung hidup dengan upah yang mereka dapat. Dengan sistem kapitalisme yang terus  berjalan  seperti  ini,  maka  tidak  heran  jika  perbudakan  modern  ini  akan  terus berlanjut karena makin tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks HAM, para buruh ini semakin teralienasi oleh hak ekonomi dan sosial mereka, dimana pada kenyataannya hak-hak sosial dan ekonomi hanyalah milik para pemilik modal.
Pengabaian hak-hak sosial dan ekonomi inilah yang kemudian dikemukakan oleh Ho (2007) sebagai “kekerasan struktural”. Hal ini disebabkan di dalam isu HAM yang kerapkali dibahas adalah isu-isu HAM yang berdimensi politik dan kekerasan. Adanya glorifikasi  kekerasan  terhadap  HAM  membuat  persoalan  hak  sosial  dan  hak  ekonomi sering  diabaikan.  Padahal,  pelanggaran  terhadap  hak  sosial  dan  hak  ekonomi  sudah merupakan pelanggaran HAM, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 (Mustofa,  2021).  Dengan  demikian,  eksploitasi  buruh  dan  perbudakan  modern  yang dilakukan oleh pemilik modal atau kapitalisme merupakan suatu pelanggaran HAM yang dapat  menyeret  negara  apabila  negara  selaku  entitas  yang  seharusnya  melindungi masyarakatnya  justru  tidak  melakukan  tindakan  apapun  terhadap  praktik-praktik semacam ini.

## Perbudakan Modern di Indonesia
Selain fenomena yang dipaparkan di dalam film “The New Rulers of the World” , kita tentu ingat kasus yang menimpa para buruh di perusahaan PT. Alpen Food Industry, anak perusahaan dari Aice Group Holdings Pte.Ltd yang dibentuk di Singapura, sebuah perusahaan  produsen  es  krim  Aice  yang  sedang  naik  daun  karena  harganya  yang terjangkau.  Di  balik  manisnya  es  krim  Aice,  buruh-buruhnya  justru  tidak  menikmati manisnya hasil dari kerja keras mereka.
Jika  dilihat  melalui  perspektif  bisnisnya,  PT.  Alpen  Food  Industry  sebenarnya mengalami pertumbuhan secara pesat, namun pertumbuhan bisnis yang pesat ini justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada para buruhnya, yaitu adanya eksploitasi terhadap buruh dan pemberian upah yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan mereka (Sari,  2019).  Banyak  di  antara  mereka  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja
sepihak, bahkan tidak mendapatkan asuransi kesehatan (ada beberapa pekerja yang sakit karena terpapar bahan kimia). Memang, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan kerja antara perusahaan dengan buruh, sehingga dapat melemahkan posisi buruh dalam mengadakan perjanjian kerja secara individual dengan perusahaan (Mustofa, 2021) yang kemudian menyebabkan rentannya buruh terhadap perbudakan modern.
Dalam  perspektif  bisnis,  logika  utamanya  adalah  akumulasi  profit,  yaitu memaksimalisasi profit dan meminimalisir pengeluaran. Dalam kasus yang terjadi pada PT. Alpen Food Industry selaku produsen es krim Aice, buruh menjadi korban dari logika meminimalisir kekurangan ini. Secara individual, mereka tidak dapat melakukan apapun, dan  permasalahan  ini  baru  diketahui  setelah  terbentuknya  serikat  buruh  di  dalam  PT. Alpen Food Industry dan mulai menyuarakan hak-hak mereka (Nathaniel, 2017; Vidal, 2019).  Karena  otoritas  kapitalis  dan  pembagian  kerja  kerap  mengasingkan  bahkan merendahkan pekerja, maka bentuk perlawanan dan konflik atas usaha dan output kerja yang dilakukan oleh buruh merupakan karakteristik dari apa yang disebut dengan labour process (Vidal, 2019).
Menurut Hardianti (2015), definisi eksploitasi buruh sebagai perbudakan modern dapat dialami oleh seseorang, jika mereka: (1) Dipaksa untuk bekerja – melalui ancaman mental  maupun  fisik;  (2)Dimiliki  atau  dikendalikan  oleh  ‘majikan’,  biasanya  melalui kekerasan mental atau fisik hingga ancaman kekerasan; (3)Dehumanisasi, diperlakukan sebagai  komoditas  atau  dibeli  dan  dijual  sebagai  ‘properti’;  (4)Dibatasi  secara  fisik maupun  dibatasi  kebebasan  bergeraknya.  Jika  kita  melihat  kasus-kasus  eksploitasi pekerja  di  Indonesia  yang  dapat  dilihat  dalam  film “The  New  Rulers  of  the  World” maupun kasus yang menimpa buruh perusahaan es krim Aice, maka dapat kita simpulkan bahwa fenomena-fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk perbudakan modern di dalam pusaran kapitalisme yang masih terjadi hingga saat ini.

## Peran Kriminologi Dalam Perbudakan Modern
Perbudakan  merupakan  salah  satu  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  sehingga praktiknya  ditentang  sepenuhnya  dan  tercantum  jelas  dalam  pasal  4 Universal Declaration of Human Rights . Perbudakan modern berbeda dalam perbudakan di masa lalu setidaknya dalam tiga hal: (1)Budak saat ini justru lebih murah daripada sebelumnya bahkan telah jatuh ke titik terendah dalam sejarah; (2)Budak saat ini hanya ditahan untuk waktu yang singkat, berbeda dengan perbudakan di masa lalu yang merupakan kondisi seumur  hidup  (dapat  dilihat  dalam  kasus  pemutusan  hubungan  sepihak  yang  dialami buruh  Aice);  (3)Perbudakan  saat  ini  mengglobal,  dimana  bentuk-bentuk  perbudakan dalam konteks ekonomi di seluruh dunia semakin mirip dan tumbuh begitu cepat hingga sulit untuk dikenali.
Kondisi  perbudakan  modern  ini  sangat  sesuai  dengan  kondisi  dimana  buruh mengalami  eksploitasi  atas  pekerjaan  yang  mereka  lakukan.  Buruh  yang  mengalami eksploitasi  tentu  saja  sekaligus  mengalami  pelanggaran  HAM,  karena  hak-hak  sipil seperti hak sosial dan hak ekonominya telah diabaikan. Namun, fenomena tersebut selalu dikesampingkan  dalam  isu  pelanggaran  HAM,  karena  isu-isu  pelanggaran  HAM
diglorifikasi melalui dimensi politik dan kekerasan, walaupun secara hukum pengabaian hak  sosial  dan  ekonomi  ini  merupakan  pelanggaran  HAM.  Ini  membuat  kriminologi sebagai disiplin ilmu yang terlepas dari batasan hukum memiliki peranan penting dalam mengkaji  perbudakan  modern.  Kriminologi  harus  lepas  dari  keterbatasan  definisi kejahatan  yang  ada  di  dalam  hukum  apabila  ingin  mengembangkan  ilmu  kriminologi secara  saintifik  (James,  n.d.).  Untuk  menerapkannya,  menurut  Sellin  lagi,  kriminologi harus  berpedoman  pada  relasi  universal  yang  direpresentasikan  melalui  norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat (conduct norms) .
Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  di  bagian-bagian  sebelumnya,  bahwa perbudakan  modern  yang  dibalut  dalam  persoalan  eksploitasi  buruh  seringkali dikaburkan dari pelanggaran HAM dan apabila terlihat, justru cenderung dinormalisasi. Hal ini dikarenakan kurangnya perlindungan tenaga kerja dari praktik-praktik kapitalisme yang seharusnya dilakukan oleh negara. Jika secara hukum fenomena-fenomena tersebut sering diabaikan, maka kriminologi harus dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku individu  dan  institusi  sosial  untuk  dapat  melakukan  pembelaan  terhadap  HAM  dan mengidentifikasi  secara  memadai  oleh  siapa,  terhadap  siapa,  bagaimana  dan  mengapa pelanggaran HAM tersebut, khususnya pelanggaran HAM yang terjadi di dalam lingkup perbudakan modern.
Pada dasarnya, data terkait perbudakan modern sangat langka (Lightowlers et al., 2022). Sebagian besar analisis data polisi terbatas dikarenakan hanya dapat berfokus pada kasus-kasus kejahatan yang menjadi perhatian polisi. Dalam konteks perbudakan modern, khususnya eksploitasi pekerja yang mudah untuk dikaburkan sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, menyebabkan hambatan bagi korban untuk melapor kepada polisi dan tindakan kepolisian yang proaktif dan intelijen tidak cukup untuk menemukan korban (Lightowlers et al., 2022). Walaupun adanya keterbatasan data, Lightowlers, Broad, & Gadd  (2022)  berhasil  melakukan  penelitian  yang  membahas  viktimisasi  terhadap perbudakan modern yang dialami oleh 540 orang (tereduksi menjadi 408 karena missing data )  yang  diambil  melalui  data  kepolisian  di  area  metropolitan  Inggris.  Perbudakan modern  disini  mencakup  eksploitasi  seksual,  eksploitasi  tenaga  kerja,  dan  perbudakan rumah tangga. Korban dari perbudakan modern seringkali enggan untuk melapor kepada pihak berwenang karena adanya ketakutan terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi mereka dan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang, khususnya apabila korban tersebut berstatus sebagai imigran dan tidak memiliki dokumen-dokumen yang terkait, sehingga takut dianggap sebagai pelanggar hukum dan dideportasi.
Kita dapat melihat bagaimana hukum dan para aparat penegak hukum seringkali kesulitan  untuk  masuk  ke  ranah  fenomena  eksploitasi  buruh  yang  mengarah  pada perbudakan  modern.  Dengan  demikian,  peran  kriminologi  dalam  konteks  perbudakan modern  sangat  jelas,  yaitu  untuk  dapat  menyentuh  bagian-bagian  yang  tidak  dapat tersentuh  oleh  hukum,  seperti  eksploitasi  buruh  dan  pengabaian  hak-hak  sosial  dan ekonomi mereka karena fokus penegakan HAM yang didominasi oleh dimensi politik dan kekerasan.

## KESIMPULAN
Hukum, prinsip, norma, maupun seluruh hal yang menjadi sebuah aturan untuk membatasi perilaku manusia secara sosiologis merupakan diskursus di dalam ranah das sollen . Namun secara das sein, implementasi terhadap aturan-aturan tersebut seringkali tidak dapat berjalan dengan semestinya dan akan selalu terjadi pelanggaran, bahkan oleh pembuat  regulasi  itu  sendiri.  Dalam  paradigma  kritis,  hukum  selalu  menjadi  alat  bagi penguasa  atau  kaum  borjuis  untuk  mengeksploitasi  kaum  proletar.  Dengan  demikian, secara das  sein hukum  merupakan  hal  yang  utopis  untuk  dapat  menerapkan  prinsip- prinsipnya secara keseluruhan.
Perbudakan akan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan akan ditemukan bentuk-bentuk perbudakan yang baru. Konstruksi kepemilikan terhadap manusia  yang  “sah”  di  masa  lalu  memberikan  definisi  tentang  perbudakan  yang mencakup beberapa bentuk eksploitasi tenaga kerja yang terjadi hingga saat ini.
Eksploitasi  buruh  akan  tetap  langgeng  apabila  sistem  kapitalisme  masih  terus berjalan, karena di luar sana masih banyak individu-individu yang diabaikan hak sosial dan hak ekonominya, sehingga mereka akan rela melakukan apa saja untuk dapat bertahan hidup. Bahkan pernah ada suatu kisah dimana budak akan kembali kepada majikannya karena  tidak  kuasa  untuk  menghadapi  dunia  yang  telah  mengalienasinya  sejak  awal. Materialisme menjadi Tuhan bagi para kapitalisme dimana materialisme telah mengubah para konsumen menormalisasi eksploitasi tenaga kerja. Semangat perjuangan Abraham Lincoln  dalam  mengabolisi  perbudakan  nampaknya  masih  dibutuhkan  di  era  saat  ini, dimana perbudakan belum hilang, namun justru mengalami evolusi. Kriminologi sebagai ilmu  humaniora  tentu  tidak  dapat  dijauhkan  dari  kajian-kajian  semacam  ini.  Penulis berharap, di masa mendatang akan banyak berbagai kajian kriminologis yang fokus untuk membahas  permasalahan-permasalahan  perbudakan  modern  khususnya  eksploitasi pekerja yang sering diabaikan.

## BIBLIOGRAFI
Carrington, M., Chatzidakis, A., & Shaw, D. (2021). Consuming worker exploitation? Accounts and  justifications  for  consumer  (in)  action  to  modern  slavery. Work,  Employment  and Society , 35 (3), 432–450.
Christ, K. L., Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2020). Accounting for work conditions from modern slavery to decent work. Accounting, Auditing & Accountability Journal , 33 (7), 1481–1504. Fudge, J. (2018a). Modern slavery, unfree labour and the labour market: The social dynamics of legal characterization. Social & Legal Studies , 27 (4), 414–434.
Fudge, J. (2018b). Modern slavery, unfree labour and the labour market: The social dynamics of legal characterization. Social & Legal Studies , 27 (4), 414–434.
Gross,  A.  (2017).  Introduction:“A  Crime  Against  Humanity”:  Slavery  and  The  Boundaries  of Legality, Past and Present. Law and History Review , 35 (1), 1–8.
Hardianti, S. D. (2015). Modern Slavery in Indonesia: between norms and implementation. Robin Margaret Fraser Warner . Haryono,  C.  G.  (2020). Kajian  Ekonomi  Politik  Media:  Komodifikasi  Pekerja  dan  Fetisisme Komoditas dalam Industri Media . CV Jejak (Jejak Publisher).
James, G. (n.d.). Pengantar Kriminologi . Gilad James Mystery School.
Lightowlers,  C.,  Broad,  R.,  &  Gadd,  D.  (2022).  Temporal  measures  of  modern  slavery victimisation. Criminology & Criminal Justice , 17488958221094988. Marks, S. P. (2016). Human Rights: A Brief Introduction. Harvard University . Mustofa, M. (2021). Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum . Prenada Media.
Nathaniel, F. (2017). Eksploitasi Kerja di Pabrik Es Krim Aice, Sponsor Asian Games 2018. Tirto.
Id .
Pradita, A. R. P., & Handoyo, P. (2021). Strategi Buruh Perempuan dalam Memperjuangkan Hak- hak Normatif pada PT Gorom Kencana Surabaya. Paradigma , 10 (1).
Sari, R. F. (2019). Seluk-Beluk Corporate Ethics pada PT. Alpen Food Industry: Eksploitasi Pekerja Dibalik’Kenikmatan’Es  Krim  Aice. Jurnal  Penelitian  Pers  Dan  Komunikasi  Pembangunan , 23 (2), 518201.
Shalihin, N., & Firdaus, F. (2019). Transformasi gender: Strategi pembebasan perempuan dari jerat pembangunan dan kapitalisme. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 14 (1), 109–140.
Shankley,  W.  (2023).  Gender,  modern  slavery  and  labour  exploitation:  experiences  of  male Polish migrants in England. Journal of Ethnic and Migration Studies , 49 (5), 1274–1291.
Umam,  F.  (2014). Kala  beragama  tak  lagi  merdeka:  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  praksis kebebasan beragama . Kencana.
Vidal, M. (2019). Work and Exploitation in Capitalism. The Oxford Handbook of Karl Marx , 241.
Copyright Holder: Arristo Herbawono (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: