## Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Stakeholders Analysis on the Management of Danau Sentarum National Park Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan
1* 2 2 2
Emi Roslinda ,  Dudung Darusman ,  Didik Suharjito , dan Dodik Ridho Nurrochmat
1 Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia
2 Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia
Diterima 5 Maret 2012/Disetujui 7 Mei 2012

## Abstract
Keywords:  Danau Sentarum National Park, conservation areas, stakeholders, management

## Abstrak
Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki peran penting bagi  kehidupan  masyarakat  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu  dan  masyarakat  Provinsi  Kalimantan  Barat.    Namun, keberadaan TNDS terancam karena berbagai aktivitas dan kepentingan. Pengelolaan TNDS tidak dapat hanya dilakukan oleh 1 lembaga saja, tapi perlu didukung oleh lembaga lain yang berkepentingan. Pendekatan yang mungkin  dapat  dilakukan  adalah  analisis  pemangku  kepentingan.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis kepentingan  dari  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  TNDS.    Responden  yang  digunakan dalam penelitian di TNDS dipilih dengan metode snowball sampling. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan TNDS sebanyak 18 yang terdiri atas 5 pemangku kepentingan sebagai subjek, 1 pemangku kepentingan sebagai pemain kunci (key player), 6 pemangku kepentingan sebagai context setter, dan 6 pemangku kepentingan sebagai crowd.  Terdapat 3 hubungan yang terjadi di antara pemangku kepentingan, yaitu potensial konflik, saling mengisi, dan kerjasama.  Secara umum, pemangku kepentingan yang teridentifikasi memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun, dalam pengelolaan TNDS perlu dilakukan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan tersebut agar dapat dicapai tujuan pengelolaan TNDS yang lebih baik.
Kata kunci: Taman Nasional Danau Sentarum, area konservasi, pemangku kepentingan, pengelolaan
*Penulis untuk korespondensi, email: eroslinda71@gmail.com, telp. +62-81345243971
Danau  Sentarum  National  Park  (DSNP)  is  one  protected  area  having  vital  roles  in  supporting  the  community livelihood  of  Kapuas  Hulu  Regency  and  West  Kalimantan  Province.  Unfortunately,  its  presence  is  currently threatened due to various activities and overlapping interests. Hence, the management of DSNP could not be carried out  by  a  single  institution,  requiring  the  support  of  other  institutions.  A  possible  approach  was  to  conduct Stakeholders Analysis. This study analyzed stakeholders interests on DSNP management. The study was conducted in DSNP and respondents were selected using snowball sampling. There were 18 stakeholders identified as being involved in the management of DSNP of which 5 were classified as subject, 1 as key player, 6 as context setter, and 6 as crowd. There were 3 relationships between each stakeholder that were identified, that of conflict, complementary, and cooperation. Generally, the identified stakeholders played roles consistent with their main tasks and function. However, to better manage DSNP, synchronization among stakeholders was still necessary.
JMHT Vol. XVIII, (2): 78–85, Agustus 2012
EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.78

## Pendahuluan
Taman  Nasional  Danau  Sentarum  (TNDS)  merupakan salah satu kawasan konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  terletak  di  hulu  sungai Kapuas  (±  700  km  dari  muara  sungai  Kapuas/Pontianak). TNDS  (±  132.000  ha)  terdiri  atas  sekumpulan  danau musiman (23%) dan beberapa formasi hutan rawa (± 49%) yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati (Giesen & Aglionby 2000).  Selain itu, di dalam kawasan terdapat juga beberapa bukit yang merupakan habitat dari hutan meranti ( Shorea sp.) dan hutan kerangas.
TNDS merupakan salah satu ekosistem lahan basah yang penting di Indonesia, bahkan di dunia, yang sejak tahun 1994 tercatat dalam situs Ramsar.   Hal ini membuktikan adanya pengakuan  masyarakat  internasional  terhadap  lahan  basah tersebut  yang  penting  bagi  pelestarian  keanekaragaman hayati.  TNDS  berfungsi  sebagai  bendungan  alam  yang berfungsi sebagai persediaan air tawar pada musim kemarau dan pencegah banjir di musim hujan, penyeimbang keadaan iklim setempat, menjaga kestabilan ekosistem di sekitarnya, pengatur mutu dan banyaknya air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, habitat berbagai jenis fauna dan flora, dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.
Saat ini kawasan TNDS telah mengalami kerusakan dan degradasi lingkungan yang cukup parah terutama disebabkan oleh  berbagai  jenis  kegiatan  manusia  di  dalam  dan  sekitar kawasan. Kawasan TNDS setiap tahunnya selalu mengalami kebakaran hutan. Sejak tahun 1973 - 2009 luasan areal yang terbakar  lebih  dari  27.000  ha  (Balai  TNDS  2011). Kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor gejala alam dan faktor kelalaian manusia.
Sumber  daya  alam  TNDS  telah  dimanfaatkan  oleh masyarakt  sejak  ratusan  tahun.  Sampai  saat  ini  di  dalam kawasan TNDS terdapat lebih dari 45 dusun permanen dan 10 dusun musiman yang letaknya tersebar atau terpencar ke seluruh bagian kawasan. Jumlah penduduk yang tinggal di dalam  kawasan  berfluktuasi  sepanjang  tahun  karena  ada sebagian  nelayan  yang  datang  ke  kawasan  hanya  selama puncak musim menangkap ikan. Jumlah penduduk menetap saat ini sekitar 1.835 kepala keluarga atau lebih kurang 9.000 jiwa. Saat puncak musim menangkap ikan, jumlah tersebut akan bertambah dengan drastis hingga 11.000 - 12.000 jiwa.
Meningkatnya  aktivitas  masyarakat  dalam  menangkap ikan  pada  musim  kemarau  akan  memperbesar  peluang tingkat  kebakaran  yang  terjadi  (Balai  TNDS  2011). Kerusakan ekosistem TNDS juga diperparah oleh kegiatan penebangan  kayu  ilegal,  pembukaan  lahan  secara  besar- besaran  untuk  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit,  dan penangkapan ikan secara berlebihan di danau (Balai TNDS 2011). Kerusakan yang terjadi juga mengancam kehidupan masyarakat,  baik  yang  tinggal  di  dalam  kawasan  TNDS berupa  berkurangnya  jumlah  dan  jenis  ikan  yang  dapat ditangkap, juga seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu berupa bencana banjir saat musim hujan seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2010, dan juga masyarakat Provinsi Kalimantan  Barat  saat  musim  kemarau  berupa  bencana kekeringan.
Upaya  mengurangi  laju  degradasi  dan  memulihkan kondisi ekosistem kawasan TNDS telah dilakukan, baik oleh
Balai TNDS,  Pemda  Kapuas  Hulu,  kelompok  masyarakat, dan  berbagai  lembaga  swadaya  masyarakat.  Tetapi  usaha tersebut belum memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Belum  berhasilnya  usaha  yang  dilakukan  dikarenakan kurangnya  koordinasi  antarpihak  yang  berkepentingan dengan  kawasan  TNDS.    Masing-masing  pihak  berjalan sendiri-sendiri  sesuai  dengan  kepentingan  masing-masing. Untuk itu, perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan yang  dapat  mengaktifkan  informasi  dan  perspektif  dari berbagai  sumber  sehingga  dapat  menyediakan  basis pengetahuan  yang  lebih  kuat  dalam  membangun  inisiatif pengembangan atau pengelolaan sumber daya alam (Olsson et al . 2004). Penelitian ini bertujuan mendapatkan bentuk- bentuk hubungan antarpihak yang berkepentingan terhadap TNDS  melalui  analisis  kepentingan  berbagai  pihak  yang terlibat  dalam  kegiatan  pengelolaan  di  kawasan  TNDS sehingga dapat terwujud pengelolaan TNDS yang lebih baik.

## Metode
Penelitian yang dilakukan di TNDS Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat ini bersifat deskriptif dan dilaksanakan  pada  bulan  September - Desember  2011. Metode  analisis  pemangku  kepentingan  yang  digunakan dalam penelitian berasal dari Reed et al. (2009).  Metode ini merupakan  salah  satu  metode  yang  telah  dikembangkan dalam beberapa disiplin ilmu bersama-sama metode lainnya, yaitu Schmeer (2000) dan Varvasovzky dan Brugha (2000). Analisis  pemangku  kepentingan  diterapkan  untuk mengungkapkan  kepentingan  dan  pengaruh  pemangku kepentingan, memahami sinergi dan konflik antarpemangku kepentingan,  dan  memahami  permintaan  pemangku kepentingan terhadap fungsi dan jasa ekosistem dari TNDS. Reed et  al . (2009)  menyatakan  bahwa  analisis  pemangku kepentingan  dapat  dilakukan  dengan  cara:  (1) m e n g i d e n t i f i k a s i   p e m a n g k u   k e p e n t i n g a n   d a n kepentingannya, (2) mengelompokkan dan mengategorikan pemangku  kepentingan,  dan  (3)  menyelidiki  hubungan antarpemangku kepentingan.
Data dan informasi dikumpulkan menggunakan metode wawancara  semi  terstruktur  dan  berpedoman  pada  daftar topik yang telah disusun sebelumnya.   Data dan informasi tersebut  kemudian  diolah  dan  dianalisis.  Identifikasi pemangku  kepentingan  dan  kepentingannya  menggunakan metode snow-ball  sampling yaitu  penentuan  responden didasarkan atas pemangku kepentingan lainnya.
Analisis  pemangku  kepentingan  dilakukan  dengan penafsiran  matriks  kepentingan  dan  pengaruh  pemangku kepentingan  terhadap  pengelolaan  TNDS.  Penyusunan matriks tersebut dilakukan berdasarkan deskripsi pertanyaan responden yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan  dikelompokkan  menurut  kriteria  pengaruh  dan kepentingan dari pemangku kepentingan. Penetapan skoring didasarkan atas pertanyaan yang digunakan dalam mengukur tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  pemangku  kepentingan. Prosedur  tersebut  merupakan  hasil  modifikasi  model  yang dikembangkan  oleh  Abbas  (2005),  yaitu  pengukuran  data berjenjang  5  (Tabel  1).    Nilai  skor  dari  5  pertanyaan dijumlahkan  dan  nilainya  dipetakan  dalam  bentuk  matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan.
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 78–85, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.78

## Tabel 1 Ukuran kuantitatif terhadap kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan
Skor Nilai Kriteria Keterangan Kepentingan pemangku kepentingan 5 4 3 2 1
21 - 25 16 - 20 11 - 15 6 - 10
0 - 5 Sangat tinggi Tinggi Cukup tinggi Kurang tinggi Rendah Sangat mendukung pengelolaan TNDS Mendukung pengelolaan TNDS Cukup mendukung pengelolaan TNDS Kurang mendukung pengelolaan TNDS Tidak mendukung pengelolaan TNDS
Pengaruh pemangku kepentingan
5 4 3 2 1
21 - 25 16 - 20
11 - 15 6 - 10 0 - 5
Sangat tinggi Tinggi Cukup tinggi Kurang tinggi Rendah Sangat mempengaruhi pengelolaan TNDS Mempengaruhi pengelolaan TNDS Cukup mempengaruhi pengelolaan TNDS Kurang mempengaruhi pengelolaan TNDS
Tidak mempengaruhi pengelolaan TNDS
Analisis  pemangku  kepentingan  dilakukan  dengan penafsiran  matriks  kepentingan  dan  pengaruh  pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TNDS menggunakan grid pemangku kepentingan yang dibuat menggunakan bantuan program Microsoft Excel .  Hasil penentuan nilai/angka pada setiap indikatornya disandingkan satu sama lainnya sehingga membentuk  koordinat.  Posisi  kuadran  dapat  meng- gambarkan ilustrasi posisi dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing  pemangku  kepentingan  terkait  dengan pengelolaan  TNDS  yang  menurut  REDD et  al. (2009) dikategorikan sebagai:
1 Key  players, merupakan  pemangku  kepentingan  yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.
2 Context  setters, memiliki  pengaruh  yang  tinggi  tetapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko yang signifikan untuk dipantau.
3 Subjects, merupakan  pemangku  kepentingan  yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan  walaupun  mendukung  kegiatan  tetapi  kapasitas terhadap  dampak  mungkin  tidak  ada.  Pemangku kepentingan  ini  dapat  menjadi  berpengaruh  jika membentuk  aliansi  dengan  pemangku  kepentingan lainnya.
4 Crowd ,  merupakan  pemangku  kepentingan  yang memiliki sedikit kepentingan dan berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya,  dilakukan  penyelidikan  hubungan antarpemangku  kepentingan  secara  deskriptif  dan digambarkan  dalam  matriks actor-linkage .  Pemangku kepentingan  yang  teridentifikasi disajikan  dalam  baris  dan k o l o m   t a b e l   u n t u k   m e n g g a m b a r k a n   h u b u n g a n antarpemangku  kepentingan . Kata  kunci  yang  digunakan dalam  menggambarkan  hubungan  tersebut  adalah berkonflik,  saling  mengisi,  dan  bekerjasama  (Reed et  al . 2009).

## Hasil dan Pembahasan
Identifikasi  pemangku  kepentingan Pemangku kepentingan  merupakan  orang  dengan  suatu  kepentingan atau perhatian pada permasalahan (Fletcher et al. 2003) yang diidentifikasi  dengan  pertimbangan  posisi  penting  dan
pengaruh  yang  dimiliki.  Pemangku  kepentingan yang terlibat  dalam  pengelolaan TNDS  teridentifikasi  sebanyak 18 pihak ( Tabel 2).
BTNDS  merupakan  unit  pelaksana  teknis  (UPT)  yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  TNDS.  Ditinjau dari struktur organisasi Kementerian Kehutanan, keberadaan BTNDS  (dari  sisi  geografis/lokasi)  tidak  berada  di  bawah dinas  kehutanan  provinsi,  tetapi  merupakan  perpanjangan tangan  dari  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan Konservasi Alam  (PHKA)  Kementerian  Kehutanan.  Balai merupakan  institusi  yang  bertanggung  jawab  penuh  untuk mengelola TNDS sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.    Namun,  dalam  pelaksanaannya  BTNDS  telah membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai misi kelestarian TNDS.   Kerjasama kemitraan dalam  pengelolaan  kawasan  Danau  Sentarum  telah dilakukan sejak kawasan ini berstatus suaka margasatwa.
Pemangku kepentingan lainnya adalah pihak pemerintah daerah, dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pengelolaan  di  TNDS seperti  badan  perencana  pembangaunan  daerah (BAPPEDA),  dinas  perkebunan  dan  kehutanan,  dinas perikanan,  dan  dinas  kebudayaan  dan  pariwisata.  Semua pemangku  kepentingan  tersebut  merupakan  perpanjangan tangan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan misi  daerah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  pada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten  Kapuas  Hulu  Tahun  2003 - 2012  yaitu ”menjadikan  Kabupaten  Kapuas  Hulu  sebagai  kabupaten konservasi  di  beranda  depan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui  pengembangan  ekowisata  yang  harmonis  dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan daerah tertinggal”.
Terdapat  4  kelompok  masyarakat  yang  bermukim  di sekitar  TNDS,  yaitu  masyarakat  Melayu,  Iban,  Kantuk, dan  Embaloh.  Terdapat  satu  Asosiasi Periau Danau Sentarum  (APDS)  beranggotakan  masyarakat  yang mengusahakan  madu  hutan  di  TNDS  yang  biasa  disebut periau . Periau merupakan penduduk di sekitar danau sejak turun  temurun  mengelola  madu  hutan  dalam  organisasi tradisional  yang  mempunyai  aturan-aturan  dan  wilayah pengelolaan.
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 78–85, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.78
Beberapa  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  telah lama berperan serta dalam kegiatan pengelolaan di TNDS, seperti Riak Bumi dan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia.  Riak  Bumi  merupakan  LSM  lokal  (Kalimantan Barat)  yang  berbasis  pada  pengelolaan  sumber  daya  alam komunitas  dan  bekerja  bersama  masyarakat  di  dalam  dan sekitar  TNDS.    Fokus  utama  Riak  Bumi  pada  kegiatan peningkatan  dan  pengembangan  kapasitas  masyarakat  di TNDS.   WWF merupakan salah satu lembaga internasional nonprofit  yang  ikut  serta  dalam  kegiatan  pengelolaan  di TNDS.  Fokus  utama  WWF  di  TNDS  pada  kegiatan pengelolaan koridor TNDS dengan Taman Nasional Betung Kerihun  (TNBK)  serta  program Heart  of  Borneo (HOB). Lembaga lain yang juga teridentifikasi adalah Flora Fauna Indonesia (FFI) dan Yayasan Titian yang bekerjasama dalam pengawasan  perdagangan  ilegal  fauna  dan  flora  lintas negara. People  Resources  and  Conservation  Foundation (PRCF)  Indonesia  fokus  pada  kegiatan  konservasi  buaya senyulong  dan  fasilitator  kegiatan  peningkatan perekonomian  masyarakat.  CANOPY  Indonesia  berperan dalam  mendukung  pengolahan  bahan  promosi  TNDS. Semuanya  merupakan  pemangku  kepentingan  yang mempunyai kepentingan dan pengaruh rendah.
Universitas  Tanjungpura  (UNTAN)  dan Center  for International  Forestry  Research (CIFOR)  merupakan lembaga  penelitian  yang  aktif  terlibat  dalam  penelitian  di TNDS.    UNTAN  merupakan  perguruan  tinggi  negeri  di Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak. UNTAN melakukan berbagai kegiatan penelitian mengenai sumber  daya  alam  di  kawasan  TNDS,  kegiatan  praktik lapang, dan penelitian atau ekspedisi ilmiah bagi mahasiswa. Fokus  kegiatan  CIFOR  pada  penelitian  pengembangan sumber perekonomian masyarakat dan penelitian lainnya.
P e n g e l o m p o k a n   d a n   k a t e g o r i s a s i   p e m a n g k u k e p e n t i n g a n n S u n d a w a t i d a n   S a n u d i n   ( 2 0 0 9 ) mengelompokkan  pemangku  kepentingan  menjadi pemangku  kepentingan  primer  (utama),  pemangku
kepentingan sekunder  (pendukung),  dan  pemangku kepentingan  kunci.  Reed et  al .  (2009)  mengelompokkan pemangku  kepentingan  berdasar  pengaruh  dan kepentingannya sebagai subjects , key players , crowd , dan context  setters . Subject memiliki  kepentingan  yang  tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Walaupun mendukung kegiatan, kapasitasnya  terhadap dampak  mungkin  tidak  ada. Pemangku  kepentingan  ini  dapat  menjadi  berpengaruh jika  membentuk  aliansi  dengan  pemangku  kepentingan lainnya. Key  players merupakan  pemangku  kepentingan yang  aktif  karena  mempunyai  kepentingan  dan  pengaruh yang  tinggi  terhadap  pengembangan  suatu  proyek. Crowd merupakan  pemangku  kepentingan  yang  memiliki  sedikit kepentingan  dan  berpengaruh  terhadap  hasil  yang diiinginkan  dan  hal  ini  menjadi  pertimbangan  untuk mengikutsertakannya  dalam  pengambilan  keputusan. Context  setter memiliki  pengaruh  yang  tinggi  tapi  sedikit kepentingan  sehingga  dapat  menjadi  risiko  signifikan untuk dipantau. Pada Gambar 1 disajikan matriks kepentingan  dan  pengaruh  masing-masing  pemangku kepentingan.
Posisi  kuadran  I  ( subject )  ditempati  oleh  masyarakat yang  tinggal  di  dalam/sekitar  TNDS,  yaitu  masyarakat Melayu,  Iban,  Kantuk,  Embaloh,  dan  APDS  yang  juga beranggotakan  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam/sekitar TNDS.  Hal  ini  berarti  bahwa  masyarakat  memiliki kepentingan  yang  tinggi  terhadap  sumber  daya  alam  yang ada  di  TNDS,  namun  memiliki  pengaruh  yang  kurang tinggi.  Tampaknya  pengaruh  yang  kurang  ini  disebab- kan  oleh  kekurangmampuan  atau  tidak  dilibatkannya masyarakat  dalam  fungsi  intermediasi  dan  penyebaran informasi  sehingga  masyarakat  setempat  seringkali diposisikan sebagai objek.   Kondisi ini senada dengan hasil penelitian  Herawati et  al .  (2010)  pada  kegiatan  di  hutan tanaman  rakyat  (HTR),  penelitian  Kusumedi  dan  Rizal (2010) pada pembangunan Kesatuan Pemangkuan Hutan di Maros, dan penelitian Rastogi et al. ( 2010) pada  pengelolaan
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 78–85, Agustus 2012
EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.78

## Tabel 2 Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan TNDS
Pemangku kepentingan Keterangan Balai Taman Nasional Danau Sentarum (BTNDS) BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Nelayan/Melayu Dayak Iban
Dayak Kantuk
Dayak Embaloh Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) Riak Bumi World Wide Fund for Nature & Heart of Borneo (WWF & HOB)  Indonesia Flora Fauna Indonesia (FFI) Yayasan Titian People Resources and Conservation Foundation (PRCF) Indonesia CANOPY Indonesia Universitas Tanjungpura (UNTAN) Center for International Forestry Research (CIFOR)
Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Masyarakat Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat Lembaga swadaya masyarakat Lembaga swadaya masyarakat Lembaga swadaya masyarakat Lembaga swadaya masyarakat Lembaga swadaya masyarakat Lembaga swadaya masyarakat Lembaga penelitian Lembaga penelitian

## Tebel 2 Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan TNDS
Gambar 1 Matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan TNDS.
Corbett National Park di India. Kepentingan yang tinggi dari masyarakat terhadap sumber daya alam terutama berkenaan dengan kepentingan ekonomi dan sosial budaya.
Masyarakat  bergantung  pada  sumber  daya  alam  di kawasan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari- hari.  Masyarakat  memanfaatkan  air  sungai  yang  melintasi Danau  Sentarum  sebagai  sumber  air  minum,  keperluan mandi, cuci, kakus, sumber pendapatan dari perikanan, untuk pertanian,  sarana  transportasi,  serta  pemanfaatan  sumber daya hutan berupa kayu, kayu bakar, madu, dan hasil hutan nonkayu  lainnya.  Kepentingan  masyarakat  dalam pengelolaan  TNDS  yang  lestari  lebih  dipengaruhi  oleh kebutuhan masyarakat untuk menopang kelangsungan hidup mereka.  Keempat  pemangku  kepentingan  ini  merupakan pemangku  kepentingan  yang  penting,  namun  memerlukan pemberdayaan  dalam  proses  pengelolaan  TNDS. Masyarakat  Melayu,  Iban,  Kantuk,  dan  Embaloh  masing- masing  memiliki  aturan-aturan  dalam  mengelola  sumber daya  alam  yang  mereka  miliki  dalam  rangka  menjaga keberlanjutan  hasil  alam  yang  mereka  jadikan  sumber penghidupan.  Peningkatan  kapasitas  masyarakat  melalui kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dan  menempatkan masyarakat  menjadi  subjek  kegiatan  dapat  meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari, minimal di daerah kelola masing-masing.
Isu yang mengikat terbentuknya APDS adalah kearifan lokal  tentang periau yang  mengelola tikung dan lingkungannya.    Penduduk  danau,  secara  turun  temurun, telah  mengelola  madu  hutan  dalam  organisasi  tradisional yang  disebut periau dengan  aturan-aturan  dan  wilayah pengelolaan.   Dengan demikian, APDS juga dapat berperan serta  dalam  mengelola  TNDS  agar  lestari.  Madu  hutan  di TNDS  merupakan  sumber  daya  potensial  untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat  terutama  di  musim penghujan, pada saat pendapatan dari ikan rendah.   Selain itu,  madu  hutan  juga  merupakan  insentif  yang  baik  untuk pemeliharaan  hutan  karena  lebah  madu  hutan  hanya  dapat
menghasilkan  madu  hutan  bila  habitat  lebah  hutan terpelihara.
Posisi  kuadran  II  ( key  players )  hanya  ditempati  oleh BTNDS  sebagai kelompok  yang  paling  kritis  karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama tinggi. BTNDS  memiliki  kepentingan  dan  pengaruh  yang  tinggi berkenaan  dengan  otoritas  dan  tanggung  jawab  terbesar pengelolaan  terhadap  realisasi  program  kerja  di  kawasan TNDS yang mencakup kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan,  pemanfaatan,  dan  evaluasi.  Hal  ini  lazim ditemui pada setiap proyek pengelolaan sumber daya alam, pengelola  yang  mendapat  kekuasaan  secara  legal  selalu menempati  posisi  sebagai  pemangku  kepentingan  utama (Sembiring et al . 2010; Li et al . 2012; Maguire et al . 2012).
Posisi kuadran III ( contex setter ) ditempati oleh SKPD Kabupaten  Kapuas  Hulu  dan  LSM.  SKPD  yang  terlibat adalah BAPPEDA, dinas perkebunan dan kehutanan, dinas perikanan, dan dinas kebudayaan dan pariwisata, sedangkan LSM meliputi Riak Bumi dan WWF. Pemangku kepentingan ini dapat mempengaruhi pengelolaan TNDS karena memiliki pengaruh yang tinggi. SKPD merupakan wakil pemerintah daerah yang memiliki otoritas pengembangan wilayah.  Era otonomi  daerah  memberikan  wewenang  lebih  besar  pada setiap  daerah  dalam  memanfaatkan  potensi  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  manusia  untuk  kepentingan daerahnya masing-masing.
Ketika penelitian berlangsung, informasi yang diperoleh di seputar taman nasional dalam perspektif pemerintah tidak mencerminkan  sebuah  klaim  sepihak  untuk  dikeluarkan sebuah  kebijakan  untuk  mengambil  alih  atau  meminta keikutsertaan  pemda  dalam  mengelola  TNDS.  Hal  ini dikarenakan minimnya sumber dana, sumber daya manusia, dan juga informasi dan data tentang TNDS. Selain itu, terjadi sedikit  ketidakharmonisan  hubungan  koordinasi  antara pemda  dan  BTNDS  dikarenakan  kedudukan  BTNDS. BTNDS  berkedudukan  di  Kabupaten  Sintang,  sedangkan kawasan  TNDS  berada  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu.
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 78–85, Agustus 2012
EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.78 Kepentingan/ Interest Pengaruh/ Influence / Power 0 0 25 12.5 12.5 25 Kuadran I Subject Kuadran II Key Player 1 BTNDS
1 6 Masy. Melayu 7 Masy. Iban 8 Masy. Kantuk
9 Masy. Emabaloh 10 APDS
9 6 7 8 10 17 14 13 18 15 16 12 12 11 3 5 2 13 FFI 14 Titian 15 CIFOR 16 PRCF 17 CANOPY 18 UNTAN Kuadran IV Crowd Kuadran III Context setter 2 BAPPEDA 3 Disbunhut 4 Dis Perikanan 5 Disbudpar 11 Riak Bumi 12 WWF
Akibatnya,  antara  pihak  BTNDS  dan  pemda  seringkali berselisih paham dalam kegiatan pengelolaan.
Garis batas wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah  terindikasi  dengan  pemberian  konsesi  perkebunan yang berdekatan dengan kawasan TNDS.  Meskipun wilayah atau lokasi perkebunan berada di luar kawasan yaitu di areal penggunaan  lain  (APL),  akan  tetapi  resistensi  dan pemboikotan  terhadap  bentuk  eksploitasi  lingkungan yang  juga  akan  mengancam  kondisi  TNDS  tidak dimunculkan.   Posisi dan perilaku politik daerah serupa ini merefleksikan “benturan” antara 2 konsepsi besar terhadap sumber  daya  alam  (TNDS).  Pertama,  bersentuhan  dengan ekspektasi  finansial  kas  daerah  melalui  sektor  perkebunan (sisi  ekonomi).  Kedua,  lebih  menekankan  kepada lingkungan  hidup  yang  lestari  dan  berkelanjutan  (sisi ekologi).
Riak Bumi serta WWF memiliki pengaruh tinggi karena keduanya  mampu  memainkan  posisi  intermediasi  dan penyebaran  informasi  antarpemangku  kepentingan  dengan baik.  Khusus  untuk  Riak  Bumi,  LSM  ini  sudah  bekerja  di kawasan  semenjak  tahun  1997.  Kerjasama  yang  dijalin dalam  hal  peningkatan  kesadaran  dan  kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam yang ada pada wilayah kelolanya (wilayah adat) serta peningkatan sumber pendapatan masyarakat dari hasil anyaman (rotan), madu, damar, dan kerajinan lainnya. WWF sebagai lembaga internasional  sudah  biasa  terlibat  dalam  kegiatan  advokasi dan mediasi yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga cukup mempunyai pengaruh terhadap kegiatan pengelolaan. Kondisi serupa juga ditemui pada Mecuburi Forest Reserve di  Mozambique  yaitu  LSM  yang  selalu  mendampingi masyarakat  dan  memiliki  pengaruh  yang  tinggi  dalam proyek tersebut (Mushove & Vogel 2005).
Posisi  pada  kuadran  IV  ( crowd )  merupakan  kelompok yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah dalam pengelolaan TNDS.  Terdapat 6 pemangku kepentingan yang berada pada kuadran ini, yaitu FFI, Yayasan Titian, CIFOR, PRCF  Indonesia,  CANOPY,  dan  UNTAN.  Keenam pemangku  kepentingan  ini  memberikan  perhatian  juga dalam  pengelolaan  TNDS,  namun  karena  kegiatan  yang dilakukan hanya bersifat proyek dan waktu-waktu tertentu sehingga  belum  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kegiatan  pengelolaan.  Lembaga-lembaga  ini umumnya lebih menekankan pada satu kegiatan tertentu.
FFI  dan Yayasan Titian  menekankan  kegiatannya  pada pengawasan perdagangan ilegal fauna dan flora lintas negara sehingga masalah pengelolaan TNDS lebih terbatasi hanya apabila terjadi kegiatan perdagangan ilegal terjadi.   Selain itu, kedua lembaga ini baru bekerja di kawasan TNDS dalam waktu 5 tahun terakhir.  CIFOR dan UNTAN berfokus pada kegiatan-kegiatan  penelitian  sehingga  keterlibatan  dalam kegiatan pengelolaan belum begitu terasa kepentingan dan pengaruhnya.  Hasil-hasil  penelitian  berupa  rekomendasi terhadap pengelolaan TNDS seringkali tidak terpakai karena setelah  seminar  hasil  penelitian  dilakukan,  seringkali rekomendasi  tersebut  terlupakan  dan  menjadi  tumpukan laporan.  Begitu juga dengan PRCF Indonesia yang bergerak pada  kegiatan  konservasi  buaya  senyulong  dan  fasilitator kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat, sementara CANOPY  Indonesia  yang  baru  bergabung  dengan  TNDS
dalam  2  tahun  terakhir  mendukung  pengolahan  bahan promosi TNDS.
Matriks  kepentingan  dan  pengaruh  pemangku kepentingan dapat  berubah  tipenya  sepanjang  waktu  dan dampak perubahan tersebut perlu dipertimbangkan (Reed et al . 2009). Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini, tampaknya pengelolaan suatu kawasan konservasi tidak lagi mutlak ditangani oleh satu pihak yaitu BTNDS.   Perlu pengembangan  kemitraan  dalam  menjaga  suatu  kawasan konservasi dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terlibat  dalam  kegiatan  pengelolaan  kawasan.  Dengan demikian,  keberlanjutan  sumber  daya  TNDS  dan keberlanjutan manfaat yang dapat diberikan kepada seluruh pemangku  kepentingan  terutama  masyarakat  lokal  dapat terlaksana dengan baik.
Hubungan antarpemangku kepentingan Teridentifikasi 3 hubungan  yang  terjadi  antarpemangku  kepentingan  yang terlibat  dalam  pengelolaan  TNDS  yaitu  potensi  konflik, saling  mengisi,  dan  bekerjasama.  Potensi  konflik kepentingan  terjadi  antara  BTNDS  dan  pihak  pemerintah daerah dalam hal pengelolaan TNDS.  Taman nasional (TN) mempunyai  peran  yang  penting  dan  strategis  bagi perlindungan,  pengawetan,  dan  pemanfaatan.  TNDS mempunyai  fungsi  strategis  sebagai  areal  tangkapan  air, daerah  aliran  sungai  (DAS),  hidrologi  (sumber  air), mengatur iklim mikro, penyerap karbon, tempat pendidikan, dan sebagai tempat wisata alam.  Secara garis besar terdapat 3   t u j u a n   p e n g e l o l a a n   t a m a n   n a s i o n a l   y a i t u : (1)  perlindungan  proses  ekologis  untuk  menjamin  fungsi dan  perannya  sebagai  sistem  penyangga  kehidupan,  (2) pengawetan  keanekaragaman  hayati  dan  ekosistemnya, dan  (3)  pemanfaatan  secara  lestari  untuk  meningkatkan kesejahteraan  kehidupan  yang  berkelanjutan,  khususnya bagi masyarakat sekitar TN.  Ketiga tujuan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5/1990 mengenai Konservasi Sumber Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  sehingga  dalam pengelolaan TNDS selalu memperhatikan dimensi ekologis, ekonomis, dan sosial.  Bagi pihak Kabupaten Kapuas Hulu, kawasan  TNDS  merupakan  salah  satu  kawasan  strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi. Potensi konflik terjadi karena walaupun kedua belah pihak memperhatikan  aspek  lingkungan  dan  ekonomi,  namun pengelolaan  oleh  pihak  BTNDS  lebih  berat  ke  arah lingkungan, sementara pihak pemda lebih ke arah ekonomi.
Pemda  bergerak  berdasarkan  Undang-Undang  No. 32/2004 mengenai Pemerintah Daerah tentang pengelolaan sumber daya alam sehingga timbul paradigma terhadap TN yang  berada  di  daerah  yaitu  TN  merupakan  sumber  daya yang potensial, dapat dieksploitasi, dan dapat memberikan pemasukan  terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD). Kewenangan  tersebut  dianggap  sebagai  bagian  dari kebebasan  daerah  otonom  untuk  memperoleh  dana  yang sebenarnya  dilakukan  tanpa  mempertimbangkan  dampak negatif yang ditimbulkannya. Fakta bahwa pemberian izin untuk membuka perkebunan di sekitar kawasan TNDS tetap dilakukan  menunjukkan  ketidakperdulian  terhadap lingkungan  tetapi  lebih  mementingkan  aspek  ekonomi. Pihak pemda mengemukakan bahwa izin perkebunan yang diberikan bukan di kawasan TNDS tetapi di APL, padahal
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 78–85, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.78
sebagai  suatu  ekosistem  tentulah  kawasan  sekitar  tersebut juga akan mempengaruhi ekosistem yang ada di TNDS.
Terdapat  pula  konflik  antara  BTNDS  dan  masyarakat yang    disebabkan  oleh  perbedaan  kepentingan  lingkungan dan  kepentingan  ekonomi.  Selama  ini  dianggap  2 kepentingan  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  tidak  dapat berjalan  selaras,  padahal  seharusnya  antara  konservasi lingkungan dan kepentingan ekonomi dapat berjalan selaras untuk dapat melestarikan sumber daya alam.  Darusman dan Widada  (2004)  menyebutkan  5  prinsip  yang  menegaskan sinergisitas  antara  kegiatan  konservasi  dan  pembangunan ekonomi.  Pada  prinsip  kedua  dinyatakan  bahwa  ekonomi merupakan  landasan  pembangunan  konservasi  yang berkelanjutan,  tanpa  adanya  manfaat  ekonomi  bagi masyarakat  secara  berkelanjutan  dapat  dipastikan  program konservasi akan terhenti karena masyarakat tidak peduli. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat TNDS yang  telah  memiliki  aturan-aturan  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  semuanya  mengarah  pada pelestarian sumber daya alam. Sebagai contoh, masyarakat nelayan  telah  memiliki  aturan  tertulis  mengenai  tata  cara menangkap  ikan  di  kawasan  danau.  Contoh  lain, periau memiliki  aturan-aturan  dalam  cara  pemanenan  madu. Pengetahuan-pengetahuan  lokal  masyarakat  sebenarnya merupakan  suatu  modal  yang  bila  dapat  diadopsi  dan diberdayakan  merupakan  suatu  peluang  untuk  melakukan pengelolaan  bersama  dengan  pihak  yang  berbeda kepentingan dalam menjaga kelestarian kawasan.
Antarmasyarakat  juga  terdapat  potensi  konflik.  Antara masyarakat nelayan/melayu yang tinggal di dalam kawasan dan  masyarakat  dayak/peladang  yang  tinggal  di  sekitar kawasan.  Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat dayak yang  menangkap  ikan  di  pinggir  sungai  menggunakan tuba/racun.  Menurut  masyarakat  melayu,  hal  ini menyebabkan  kematian  ikan  karena  racun  dapat  merusak habitat ikan di dalam kawasan. Disisi lain, masyarakat dayak mengklaim bahwa tuba yang digunakan berasal dari bahan alam sehingga tidak akan merusak habitat ikan dan cara ini sudah dilakukan sejak dahulu. Saat penelitian terungkap juga bahwa  bahan  alami  untuk  membuat  racun  sudah  semakin habis  dan  sulit  ditemukan  sehingga  kemungkinan penggunaan racun kimia memang terjadi.   Selain itu, racun kimia  semakin  mudah  diperoleh  di  pasaran  dengan  harga relatif  terjangkau.  Konflik  ini  tampaknya  sudah  dicarikan jalan  keluarnya  melalui  pertemuan  masyarakat  TNDS, namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Diduga hal  ini  terjadi  karena  semakin  melemahnya  institusi  adat yang ada dan tuntutan ekonomi yang semakin tinggi.
Konflik  kepentingan  antara  BTNDS  dan  LSM  dan lembaga penelitian bisa dikatakan hampir tidak ada karena umumnya  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga tersebut  mendukung  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh BTNDS  sehingga  hubungan  yang  terjadi  adalah  saling mengisi dan bekerja sama.  Hal ini juga disebabkan LSM dan BTNDS  memiliki  cara  pandang  yang  sama  dalam pengelolaan  TNDS  yaitu  memprioritaskan  kepentingan kelestarian lingkungan.
Hubungan  saling  mengisi  dapat  dilihat  pada  institusi LSM/yayasan/lembaga  yang  telah  menjadi  mitra  TNDS, yaitu:  LSM  Riak  Bumi  (khusus  peningkatan  dan
pengembangan  kapasitas  masyarakat  di  TNDS),  WWF  & HOB Indonesia (dalam pengelolaan koridor TNDS dengan TNBK  serta  program  HOB),  FFI  dan  Yayasan  Titian (kerjasama dalam pengawasan perdagangan ilegal fauna dan flora  lintas  negara),  CIFOR  (penelitian  pengembangan sumber  perekonomian  masyarakat),  PRCF  Indonesia (konservasi  buaya  senyulong  dan  fasilitator  kegiatan peningkatan  perekonomian  masyarakat),  dan  CANOPY Indonesia (mendukung pengolahan bahan promosi TNDS).
Sebenarnya,  kerja  sama  dengan  sebagian  masyarakat, tokoh  masyarakat,  LSM  lokal,  dan  LSM  yang  ada  di Pontianak serta Pemda Kapuas Hulu juga sudah dilakukan oleh BTNDS, yaitu berupa:
1 Diskusi  dan  seminar  untuk  mendapatkan  solusi/ pemecahan masalah dan usaha yang dapat dilaksanakan atau ditindaklanjuti untuk hal tersebut.
2 Forum-forum  kajian  dan  deklarasi  bersama  untuk pelestarian kawasan TNDS
3 Pendampingan dalam capacity building masyarakat.
Sampai  saat  ini  belum  menampakkan  hasil  yang memuaskan karena pengelolaan masih dipegang penuh oleh BTNDS.  Namun  demikian,  semua  pemangku  kepentingan yang  terlibat  dengan  pengelolaan  TNDS  umumnya merupakan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  kelestarian kawasan  karena  pihak  tersebut  mempunyai  kepentingan terhadap  keberadaan  kawasan.    Berdasarkan  hal  tersebut, berarti  terdapat  potensi  untuk  bekerja  sama  di  antara pemangku  kepentingan  tersebut.  Manajemen  kolaboratif sendiri sudah menjadi salah satu kebijakan yaitu Peraturan Menteri  Kehutanan  No.  P.19/Menhut-II/2004  tentang Kolaborasi  Pengelolaan  Kawasan  Suaka Alam  (KSA)  dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang menjadi salah satu acuan  pengelolaan  di  TNDS.    Sampai  saat  penelitian berlangsung,  pengelolaan  kolaboratif  dalam  TNDS  terus digagas,  namun  belum  dapat  berjalan  seperti  yang diharapkan.  Pengelolaan kolaboratif mencakup kepentingan banyak pihak, baik dalam tataran pemerintah, pemda, dunia usaha,  dan  masyarakat.  Bisa  dikatakan,  manajemen kolaboratif  bukanlah  pendekatan  yang  mudah  diterapkan dan  efektif  untuk  semua  kondisi  dan  keadaan.  Perlu keseriusan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat untuk  dapat  mencapai  pengelolaan  kolaboratif  dalam kawasan TNDS yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan pengelolaan  yaitu  perlindungan,  pengawetan,  dan pemanfaatan.

## Kesimpulan
Pengelolaan  TNDS  perlu  mendapatkan  perhatian  dari berbagai  pemangku  kepentingan  yang  mempunyai kepentingan dan pengaruh dengan kawasan TNDS.  Sebagai sumber  daya  alam  publik,  keberadaan  TNDS  memang menyangkut kepentingan banyak pihak. Pengelolaan tunggal dan masih sentralistik yang dilakukan pihak BTNDS terbukti tidak  dapat  mencapai  tujuan  pembentukan TNDS.    Untuk itu,  sudah  saatnya  dilakukan  pengelolaan  secara  bersama dengan  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  untuk membangun  suatu  kolaborasi  pengelolaan.  Dalam membangun  kolaborasi  tersebut  perlu  memperhatikan hubungan-hubungan  antarpemangku  kepentingan  yang meliputi:  (1)  hubungan  yang  saling  menguntungkan  dan
Artikel Ilmiah
ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 78–85, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.78
dibuat  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  (2)  hubungan  ini meliputi  komitmen,  tanggung  jawab,  memiliki  otoritas dan akuntabilitas, dan berbagi sumber daya dan manfaat, dan (3)  hubungan  berupa  komitmen  organisasi  dari  para pemimpin masing-masing pemangku kepentingan. Konflik yang  terjadi  perlu  dikelola  sehingga  tidak  mengarah  ke konflik  yang  lebih  tajam,  tetapi  dapat  dikurangi  dengan melakukan  mediasi  dan  koordinasi  di  antara  pihak-pihak yang  berkonflik.  Ego  antara  kepentingan  pelestarian lingkungan dan ekonomi dapat diselaraskan jika pihak-pihak yang  berkonflik  mau  berkoordinasi  dan  berkomunikasi sehingga kepentingan konservasi dan ekonomi dapat saling mendukung bukan untuk dipertentangkan. Hubungan saling mengisi  dan  kerjasama  yang  sudah  dilakukan  harus  terus dipelihara dan ditingkatkan sehingga pengelolaan kawasan yang lestari dan memberikan manfaat bagi masyarakat dapat dicapai.  Untuk mencapai hal ini diperlukan waktu, dedikasi, upaya serius dalam keterlibatan sosial, dan niat baik dan tulus dari  semua  pihak  untuk  dapat  berkolaborasi  dalam mengelola kawasan TNDS dan sekitarnya.

## Daftar Pustaka
Abbas  R.  2005.  Mekanisme  perencanaan  partisipasi stakeholder Taman Nasional Gunung Rinjani [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
[BTNDS]  Balai  Taman  Nasional  Danau  Sentarum.  2011. Data Statistik Balai Taman Nasional Danau Sentarum Tahun  2010 .    Sintang:  Balai  Taman  Nasional  Danau Sentarum.
Darusman D, Widada.   2004. Konservasi dalam Perspektif Ekonomi  Pembangunan .    Jakarta:  JICA-Ditjen  PHKA Departemen Kehutanan.
Fletcher  A,  Guthrie  J,  Steane  P,  Roos  G,  Pike  S.  2003.
Mapping  stakeholder  perception  for  a  third  sector organization. Journal  of  Intellectual  Capital 4 ( 4 ) : 5 0 5 5 2 7   .
Giesen W, Aglionby J. 2000. Introduction to Danau Sentarum National  Park,  West  Kalimantan. Borneo  Research Bulletin 31:528.
Herawati  T,    Widjayanto  N,  Saharuddin,  Eriyatno.  2010. Analisis  respon  pemangku  kepentingan  di  daerah terhadap  kebijakan  hutan  tanaman  rakyat. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 7 (1):13 25.
Kusumedi  P,  Rizal  A.  2010.  Analisis stakeholder dan kebijakan pembangunan KPH model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
7(3):179 193. – . – –
h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 11 0 8 / 14691930310504536
Li THY, Ng ST, Skitmore M. 2012. Conflict or consensus: an investigation  of  stakeholder  concerns  during  the participation  process  of  major  infrastructure  and construction  projects  in  Hong  Kong. Habitat International 36:333 342.
.
Maguire B, Potss J, Fletcher S. 2012. The role of stakeholders in  themarine  planning  process-stakeholder  analysis within  the  Solent,  United  Kingdom. Marine  Policy 36:246 257.
.
Mushove  P,  Vogel  C.  2005.  Heads  or  tails?  Stakeholder analysis  as  a  tool  for  conservation  area  management. Global  Environmental  Change 15:184 198.
.
Olsson  P,  Folke  C,  Hahn  T.  2004.  Social-ecological transformation  for  ecosystem  management:  the development of adaptive co-management of a wetland landscape  in  southern  Sweden. Ecology  and  Society 9(4):2.
Rastogi  A,  Badola  R,  Hussain  SA,  Hickey  GM.  2010. Assessing the utility of stakeholder analysis to protected areas  management: the case  of  Corbett National Park, India. Biological  Conservation 143:2956 2964.
.
Reed  MS,  Graves A,  Dandy  N,  Posthumus  H,  Huback  K,
Morris J, Prell CH, Quin CH, Stringer LC. 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for  natural  resources  management .  Journal  of Environmental Management 30:1 17.
Schmeer K. 2000. Stakeholder Analysis Guidelines. Policy Toolkit  for  Strengthening  Health  Sector  Reform . Washington DC:  Regional Office of  the World  Health Organization.
Sembiring E, Basuni S, Soekmadi R. 2010. Resolusi konflik pengelolaan  Taman  Nasional  Teluk  Cenderawasih  di Kabupaten Teluk Wondama. Jurnal Manajemen Hutan Tropika 16(2):84 91.
Sundawati  L,  Sanudin.  2009.  Analisis  pemangku kepentingan dalam upaya pemulihan ekosistem daerah tangkapan  air  Danau  Toba. Jurnal  Manajemen  Hutan Tropika 15(3):102 108.
Varvasovszky  Z,  Brugha  R.  2000. A  stakeholder  analysis. Health  Policy  Plan 15(3):338 345. . – –
–
– – – – –
http://dx.doi.org/10.1016/ j.habitatint.2011.10.012 http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol .2011.05.012
http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.008 http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2010.04.039 http://dx.doi.org/
10.1093/heapol/15.3.338
Artikel Ilmiah ISSN: 2087-0469
JMHT Vol. XVIII, (2): 78–85, Agustus 2012 EISSN: 2089-2063 DOI: 10.7226/jtfm.18.2.78