Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105

## Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia

## Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia sukimin@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  ini  yaitu  untuk  menganalisis  kedudukan  peraturan  desa  dalam  peraturan perundang-undangan serta merumuskan bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan  perundangundangan.  Kebaruan  dari  penelitian  sebelumnya  bahwasanya  penelitian  ini tidak  hanya  menekankan  pada  kedudukan  dari  peraturan  desa  melainkan  juga  kepada  pengujian konstitusionalitas  peraturan  desa  dalam  bentuk  kombinasi.  Kepala  Desa  beserta  Badan Permusyawaratan  Desa  memiliki  wewenang  dan  kemandirian  dari  lembaga  desa  dapat  mengatur kehidupan  bersama  masyarakat  melalui  instrumen  aturan  yang  dalam  bentuk  peraturan  desa. Keberadaan  atau  kedudukan  peraturan  desa  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  tidak  tercantum dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  bentuk  pengujian  konstitusionalitas peraturan  desa  menjadi  tidak  jelas.  Tentunya  hal  tersebut  menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam terkait  bagaimana  kedudukan  peraturan  desa  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  juga bagaimana  bentuk  pengujian  konstitusionalitas  peraturan  desa  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Melalui  metode  penelitian  hukum  doktrinal  atau  hukum  normatif,  maka  penelitian  ini mempunyai objek kajian terhadap kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kedudukan peraturan desa termasuk pula sebagai peraturan perundang-undangan  yang  diakui  secara  yuridis  keberadaaanya,  Sedangkan  terkait  dengan pengujian  konstitusionalitas  peraturan  desa  yaitu  dalam  bentuk executive  review dengan melakukan  pengawasan  yang  kewenangan  diberikan  kepada  bupati/walikota  untuk  mengawasi, selain  itu  pula  bupati/walikota  dapat  pula  membatalkan  peraturan  desa  apabila  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum.
Kata kunci: Kedudukan; Peraturan Desa; Pengujian Konstitusionalitas

## Abstract
The purpose  of  this  writing  is  to  analyze  the  position  of  Village  Regulations  in  statutory regulations  and  to  formulate  a  form  of  reviewing  the  constitutionality  of  Village  Regulations  in statutory  regulations.  The  novelty  of  previous  research  is  that  this  research  does  not  only emphasize  the  position  of  village  regulations  but  also  examines  the  constitutionality  of  village regulations  in  a  combined  form.  The  Village  Head  and  the  Village  Consultative  Body  have  the authority and independence from village institutions to regulate life with the community through regulatory  instruments  in  the  form  of  village  regulations.  The  existence  or  position  of  village regulations in the legal system in Indonesia is not listed in the hierarchy of statutory regulations, so that the form of reviewing the constitutionality of village regulations is unclear. Of course, this is  interesting  to  study  in  more  depth  regarding  how  the  position  of  village  regulations  is  in statutory regulations and also how the form of testing the constitutionality of village regulations in statutory  regulations.  Through  the  method  of  research  on  doctrinal  law  or  normative  law,  this research  has  the  object  of  studying  legal  norms  or  rules  as  a  building  system  related  to  a  legal event. The position of village regulations also includes statutory regulations which are recognized juridically, while related to testing the constitutionality of village regulations, namely in the form of  executive  review  by  carrying  out  supervision  which  authority  is  given  to  the  regent/mayor  to supervise,  besides  that  the  regent/mayor  can  also  cancel  village  regulations  if  they  conflict  with higher regulations and/public interest.
Keywords: Constitutionality  Test; Position; Village Regulations
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Kedudukan pemerintahan desa dalam sitem pemerintahan negara Indonesia merupakan  bentuk  dan  susunan  tingkatan  satuan  pemerintahan  paling  rendah. Pemerintahan  desa  merupakan  sub  sistem  dari  sistem  penyelenggaraan pemerintahan  nasional  yang  langsung  berada  di  daerah,  bersama-sama  dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, kedudukannya bukan lagi sebagai perangkat  daerah  kabupaten/kota. Keberadaan  desa  secara  yuridis  formal  telah diakui  dan  ditur  dalam  Undang-undang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang Desa  yang  dalam  undang-  undang  tersebut  desa  diberikan  kekuasaan  dan keleluasaan  mengatur  sendiri  urusan  pemerintahan  desa  sesuai  denagn  asas otonomi  daerah. 1 Diakuinya  eksistensi  desa  melalui  undang-undang    yang menjadikan  desa  dan  adat  istiadatnya  telah  menjadi  ciri  khusus  dari  Indonesia sejak jaman pra-kemerdekaan sehingga memberikan otonomi yang utuh pada desa merupakan upaya  yang tepat  untuk  mencapai  kesejahteraan rakyat. 2 Urgensi  dari Undang-Undang Desa adalah untuk memberikan otonomi pemerintah desa dalam mengatur  sendiri  pemenrintahannya  sehingga  akan  memudahkan  proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan desa itu sendiri.
Konsep  otonomi  desa  memberikan  keleluasan  pada  desa  untuk  mengatur desanya  sendiri  termasuk  dalam  hal  membuat  kebijakan.  Atas  dasar  itulah undang-undang  tentang  desa  dan  peraturan  pelaksanaannya  mengatur  wewenang desa dalam pembuatan peraturan desa. 3 Desa selaku kesatuan masyarakat  hukum memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Wajib dikembangkan  dengan  prinsip  bahwa  kesatuan  masyarakat  desa  dan  unit-unit pemerintahan  desa  harus  dikembangkan  sebagai  komunitas  otonom. 4 Terkait dengan  pengaturan  atas  rumah  tangganya  sendiri  sebagai  wujud  otonomi  desa, identitas hukum  yang bernama desa memiliki wewenang dan kemandirian dalam mengatur  kehidupan  bersama  masyarakatnya  melalui  instrumen  aturan  yang dibuat  oleh  organ  yang  berwenang  di  desa  tersebut.  Secara  historis  konstruksi hukum  pengaturan  tentang  desa  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  desa  dari masa  setelah  kemerdekaan  sampai  sekarang  hanya  terdiri  dari  tiga  undang- undang.  Adapun  undang-undang  yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan  Desa,  dan  terakhir  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan
1 Bambang  Adhi  Pamungkas,  “Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Pasca  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 210, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271.
2 Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak  Kemerdekaan Hingga Era Reformasi (Malang: Setara Press, 2015).
3 Iswanto,  “Peraturan  Desa  Dan  Kedudukannya  Dalam  Sistem  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum,” Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal 4, no. 2 (2020): 71.
4 Putera  Astomo,  “Kedudukan  Dan  Pengujian  Konstitusionalitas  Peraturan  Desa  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (2018): 283.
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105
tentang  pemerintahan  daerah,  seperti  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang-undang  tersebut  dalam beberapa  pasalnya  mengatur  tentang  pemerintahan  desa. 5 Diakuinya  keberadaan peraturan  desa  (Perdes)  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan  kewenangan  (formal),  sehingga  kedudukan  Perdes    sebagai  suatu produk hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 6
Namun  keberadaan  Perdes  sebagai  bagian  dari  hierarki  hukum  positif nasional tidak bertahan lama, karena terjadinya perubahan regulasi pemerintahan daerah,  yakni  Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah dicabut  dan  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Undang-undang  ini  menghapus  institusi  demokrasi  desa “Badan  Perwakilan  Desa”  diganti  dengan  “Badan  Permusyawaratan  Desa”. Menindaklanjuti  hadirnya  UndangUndang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  terjadi  pula  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  yang  dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  yang  bersamaan  dengan  itu,  menghapus keberadaan  Perdes  dari  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia. Penghapusan  tersebut  menimbulkan  permasalahan  hukum  dalam  pengujian konstitusionalitas  Perdes    karena  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dinyatakan    bahwa  "dalam  hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan  dengan  undang-undang,  pengujiannya  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung.  Sedangkan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  tersebut  menegaskan  bahwa  keberadaan  Perdes    dalam hierarki  (tata  urutan)  peraturan  perundang-undangan  telah  dihapuskan  artinya bentuk  pengujian  konstitusionalitas  Perdes  dalam  peraturan  perundang-undangan menjadi  tidak  jelas  yaitu  apakah  dalam  bentuk judicial  review melalui kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam  menguji  Perdes    atau  tidak  melalui Mahkamah  Agung.  Konstruksi  hukum  dari  kedua  norma  dalam  Undang-Undang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  telah  menimbulkan  ketidakpastian hukum terhadap keberadaan Perdes  sebagai akibat dari reposisi tersebut dan juga menimbulkan  ketidakpastian  terhadap  pengujian  konstitusionalitas  dalam peraturan perundang-undangan.
5 Kushandajani,  “Implikasi  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Terhadap Kewenangan Desa,” Jurnal Yustisia 4, no. 2 (2015): 370.
6 Kadek  Wijayato,  Lusiana  Margareth  Tijow,  and  Fence  M.  Wantu,  “Kedudukan  Peraturan  Desa Dalam  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan  Nasional,” Ius  Civile:  Refleksi  Penegakan Hukum Dan Keadilan 4, no. 2 (2020), https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2548.
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini antara lain penelitian oleh Wijayanto. 7 Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Perdes  setelah  disahkannya  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  selain  itu  penelitian  ini  juga  membahas  urgensi pembentukan  Perdes.  Kelebihan  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini membahas  tentang  bagaimana  otonomi  desa  dapat  meningkatkan  kesejahteraan dan  pembangunan  desa.  Penelitian  ini  juga  membahas  tentang  urgensi  Perdes dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
Penelitian selanjutnya oleh Malik yang lebih banyak mengkaji peran  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD). 8 Penelitian ini menjelaskan bahwa  BPD tersebut dibentuk untuk dapat meningkatkan hubungan yang harmonis antara BPD dengan kepala  desa  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pembangunan  di desa.  BPD  yang  merupakan  representasi  dari  perwakilan  masyarakat  desa berperan  sebagai  lembaga  legislatif  di  tingkat  desa.  Mengingat  peran  dari  BPD sangat penting maka perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi BPD dan tersedianya sarana pendukung aktivitas kerja BPD.
Perbandingan  antara  penelitian  sebelumnya  yang  mana  lebih  ditekankan kepada  kedudukan  dari  Perdes    dalam  sistem  perundang-undangan.  Sedangkan dalam  penelitian  ini  tidak  hanya  menekankan  pada  kedudukan  dari  Perdes melainkan  juga  kepada  pengujian  konstitusionalitas  Perdes    tersebut.  Sehingga inlah yang menjadi kelebihan dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah teruaikan serta perbandingan dengan penelitian sebelumya maka tujuan dari penulisan  ini  yaitu  untuk  menganalisis  kedudukan  Perdes  dalam  peraturan perundang-undangan  serta  merumuskan  bentuk  pengujian  konstitusionalitas Perdes    dalam  peraturan  perundang-undangan.terkait  dengan  hal  tersebut  maka penelitian  ini  akan  menekankan  pembahasan  pada  bagaimana  kedudukan  Perdes dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  juga  bagaimana  bentuk  pengujian konstitusionalitas Perdes dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. METODE
Metode  Penelitian  merupakan  salah  satu  cara  mengungkapkan  kebenaran, melalui  kegiatan  yang  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten. 9 Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  doktrinal  atau  hukum  normatif.  Penelitian  ini mempunyai  objek  kajian  terhadap  kaidah  atau  aturan  hukum  sebagai  suatu bangunan  sistem  yang  terkait  dengan  suatu  peristiwa  hukum.    Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  yaitu menguraikan  hasil-hasil  penelitian  sesuai  dengan  permasalahan  dan  tujuan  yang akan dicapai. Penelitian hukum normatif sendiri nantinya akan menggunakan data
7 Wijayato, Tijow, and M. Wantu.
8 Sofyan  Malik,  “Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di Desa,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 325–43, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740.
9 Muhammad  Zainuddin, Metode  Penelitian  Hukum  (Pengertian,  Paradigma,  Dan  Susunan Pembentukan) (CV.Istana Agency: Yogyakarta, 2019).
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Mengingat  menggunakan  data  sekunder  maka  teknik  pengumpulan  data  akan dilakukan  melalui  cara  studi  pustaka.  Setelah  data  yang  dikehendaki  terkumpul maka akan dilakukan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk mengemukakan  hasil  penelitian  yang  didasarkan  pada  analisis  data-data  atau bahan-bahan  hukum  yang  berkualitas  diuraikan  dalam  bentuk  rumusan-rumusan dan uraian-uraian sehingga akan dapat mengungkapkan kebenaran.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Kedudukan  Peraturan  Desa  Perspektif  Sistem  Peraturan  Perundang-

## Undangan Indonesia
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  sebagai undang-undang  organik  atau  turunan  dari  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  1945  telah membawa  perubahan  yang  sangat  mendasar  dalam  tatanan  penyelenggaraan pemerintahan  di  tingkat  akar  rumput  yaitu  desa.  Banyak  perubahan  sistem  dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara formil maupun teknis materiil  yang  terkandung  didalam  substansi  undang-undang  desa  tersebut. Sejatinya  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri dengan  kekhasan  serta  kulturnya  masing-masing.  Luasnya  kewenangan  yang dimiliki  oleh  pemerintah  desa  bila  tidak  dilakukan  pengawasan  dari  BPD  dan pemerintah  daerah  akan  rentan  timbulnya  penyimpangan  penyelenggaraan pemerintahan desa dan terjadinya korupsi, mengingat sumber daya manusia yang ada di masyarakat desa tergolong rendah. 10
Merujuk  pada  Undang-Undang  Desa  yang  menetapkan  Perdes  yang merupakan  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang  dimiliki  desa  mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.  Sehingga materi muatan  yang  terkandung  dalam  Perdes    wajib  memuat  terkait  penjabaran  atas berbagai  kewenangan  yang  dimiliki  desa  dan  mengacu  kepada  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki. 11
Merujuk  pada  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  mana  dalam  hirarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  7  tidak  menyebutkan  adanya  Perdes  , secara  yuridis  hierarki  peraturan  perundang-undangan  merupakan  kedudukan hukum dari jenis peraturan tersebut, sehingga muncul sebuah permasalahan ketika konfigurasi  peraturan  perundang-undangan  menghilangkan  Perdes    dari  hierarki peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Ketentuan  dalam  Pasal  8  Undang- Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  telah  menyebutkan  secara
10 Martinus  Aditya  Pardiyanto,  “Konflik  Sosial  Dan  Ekonomi  Sebagai  Dampak  Undang  –  Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,” Jurnal  Ius  Constituendum 2,  no.  2  (2017):  186, https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.660.
11 Terry  Okta  Wijayanto;  Muhammad  Zainuddin;  Aisyah  Dinda  Karina,  “Sinkronisasi  Regulasi Pengisan  Jabatan  Sekretaris  Desa  Dalam  Upaya  Pembinaan  Tata  Kelola  Adminsitrasi  Birokrasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Sesuai  Dengan  Undang  -Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.,” Semarang Law Review 2, no. 2 (2021): 277.
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105
implisit  bahwa  Perdes  merupakan  bagian  dari  peraturan  perundang-undangan. 12 Selain itu pula Perdes  kembali dimunculkan dalam Undang-Undang Desa sebagai wewenang  dari  desa  untuk  menyelenggarakan  kepentingan  pembangunan  desa dalam mewujudkan otonomi desa.
Berdasarkan  catatan  sejarah  yang  mana  kedudukan  Perdes    sangat  kuat ketika  masih  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah.  Secara  politik  desa  memiliki  institusi  dalam  pelaksanaan demokrasi  yakni  BPD.  Pelaksanaan  pemerintahan  desa  secara  fungsi  mekanisme cheks  and  balance belum  tentu  berlaku,  secara  umum  masyarakat  desa  masih menganut  paham  primodial  yang  bersifat  kedaerahan,  sehingga  konflik  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tidak  terjadi. 13 Melalui  dibentuknya  BPD yang  menyelenggarakan  pemerintah  desa  diharapkan  mampu  menjadi  motor penggerak  dinamisme  masyarakat  desa  untuk  mencapai  keseimbangan  dan pemberdayaan.
Secara  prinsip  pelimpahan  kewenangan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  dapat  dapat  berbentuk  pelimpahan  kewenangan  delegasi atau  pelimpahan  kewenangan  atribusi.  Pelimpahan  kewenangan  delegasi  adalah pelimpahan  kewenangan  untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undang  yang  sejenis  atau  yang  lebih  rendah,  baik  pelimpahan dinyatakan  dengan  tegas  maupun  tidak.  Sementara  pelimpahan  kewenangan atribusi  adalah  pemberian  kewenangan  membentuk  peraturan  perundang- undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga negara/pemerintah.
Ciri-ciri  dari peraturan perundang-undangan  yaitu (1).  Bersifat  tertulis, (2). Dibentuk  oleh  lembaga  yang  berwenang,  (3).  Bersifat  umum,  artinya  berlaku untuk  seluruh  warga  negara,  (4)  Bersifat  abstrak,  artinya  setiap  peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara detail atau lengkap seluruh peristiwa hukum  sehingga  diperlukan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  teknis atau sebagai aturan pelaksananya, serta (5). Dapat diuji meteri bilaman peraturan perundang-undangan  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi secara hirarki. 14 Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan diantaranya: 15 (1). Bersifat umum dan komprehensif,  (2).  Bersifat  universal,  artinya  dalam  pembentukanya  ditujukan untuk  menghadapi  peristiwa-peristiwa  yang  akan  datang  dan  belum  terjadi  serta
12 Leli  Tibaka.  Ryan  Aprilianto,  Aminuddin  Kasim,  “Kedudukan  Peraturan  Desa  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” Jurnal Legal Opinion 6, no. 3 (2018): 255.
13 Iswanto,  “Peraturan  Desa  Dan  Kedudukannya  Dalam  Sistem  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum.”
14 Putera  Astomo,  “Kedudukan  Dan  Pengujian  Konstitusionalitas  Peraturan  Desa  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan.”
15 Satjipto Rahardjo., Ilmu Hukum , Jurnal Ius Civile (Bandung: Alumni, 1996).
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
untuk  peristiwa  tertentu,  (3).  Lazimnya  suatu  peraturan  perundang-undangan mencantumkan  klausul  yang  memuat  kemungkinan  dilakukannya  peninjuan kembali.
Kedudukan Perdes  bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa Perdes termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Landasan alasan tersebut dikarenakan Perdes  memiliki ciri- ciri  yang  melekat  pada  peraturan  perundang-undangan.  Ciri  yang  dimiliki  oleh Perdes    sendiri  diantaranya  (1).  Bersifat  tertulis,  (2).  Dibentuk  oleh  kepala  desa dan dibahas  bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga  yang  berwenang  di  desa,  (3).  Dapat  diuji  ( review )  jika  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan (4). Bersifat umum dan abstrak.
Secara  landasan  yuridis  kedudukan  Perdes    sebagai  peraturan  perundang- undangan  dapat  dilihat  dalam  amanat  yang  tertuang  dalam  Pasal  8  Undang- Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Ketentuan  pasal  tersebut menyampaikan  bahwa  (1)  Jenis  Peraturan  Perundang-undangan  selain sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mencakup  Peraturan  yang ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat yang  dibentuk  dengan  undang-undang  atau  pemerintah  atas  perintah  undang- undang,  DPRD  Provinsi,  Gubernur,  DPRD  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Penjelasan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  bahwa  maksud  dari  kata “berdasarkan  kewenangan”  memiliki  makna  penyelenggaraan  urusan  tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut  maka  Perdes    yang  dibentuk  oleh  kepala  desa  berdasarkan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  kepala  desa  sebagai  pemerintah  desa  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa  serta  lembaga  BPD  yang  mana  dapat dikatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga legislatif ditigkat desa.
Perdes merupakan peraturan desa  yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas  bersama  dengan  BPD.  Perdes  merupakan  perwujudan  dan  pelaksanaan dari  peraturan  diatasnya  yang  disesuaikan  dengan  kearifan  dan  kebutuhan masyarakat  desa  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada  diatasnya. Pelaksanaan  kewenangan  desa  dalam  penyusunan  Perdes  memuat  aspirasi  dan partisipasi  antara  kepala  desa,  BPD  dan  masyarakat  desa  melalui  musyawarah
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
desa.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  amanat  yang  tertuang  dalam  Pasal  3  Undang- Undang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan. 3.2  Pengujian  Konstitusionalitas  Peraturan  Desa  Perspektif  Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Adanya  otonomi  daerah  dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan kepada  daerah  dalam  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Kewenangan  yang diberikan  oleh  daerah  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan pembangunan  daerah  mengingat  daerah  lebih  paham  dan  mengerti  kondisi wilayahnya  masing-masing. 16 Desa  yang  dipimpin  oleh  kepala  desa,  dalam melaksanakan  kewenangannya  yang  diberikan  oleh  undang-undang  untuk mewujudkan desa yang mandiri, sejatera dan bermartabat. 17
Suatu  peraturan  dapat  dikatakan  baik  apabila  dapat  mengakomodir kepentingan  berbagai  elemen  yang  ada  sesuai  kebutuhan  masyarakat  yang diaturnya, selain itu pula harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  baik  struktur  maupun  mekanisme  pembentukannya,  sehingga  aturan tersebut dapat diterima dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dengan baik. 18 Peraturan desa merupakan salah satu aturan  yang akan digunakan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sehingga  harus  memenuhi  kaidah- kaidah  dalam  pembentukan  suatu  peraturan  yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Bilamana terdapat peraturan yang dirasa kurang tepat atau adanya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat maka dapat diajukannya uji materi atau pengujian konstitusionalitas.  Tujuan  dari  pengujian  konstitusionalitas  peraturan  perundang- undangan  sendiri  yaitu  untuk  menjaga  agar  kaidah-kaidah  konstitusi konstitusional  lainnya  tidak  dilanggar  atau  disimpangi  (baik  dalam  bentuk  yang termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  dan  peraturan  perundang-undangan, maupun  dalam  bentuk  tindakan-tindakan  pemerintah  lainnya). 19 Sehingga diperlukan  sebuah  badan  regulasi  atau  tata  cara  untuk  melakukan  pengawasan. Bentuk pengujian konstitusionalitas sendiri dapat dilakukan melalui tiga kategori besar  pengujian  peraturan  perundang-undangan  dan  perbuatan  administrasi negara. Adapun bentuknya yaitu pengujian oleh badan peradilan ( judicial review ), pengujian oleh badan  yang sifatnya politik ( political review ), dan pengujian oleh
16 Amir  Darmanto,  “Pengisian  Perangkat  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu  Kajian Perkara  NO.54/G/2018/PTUN.SMG,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 66–77, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1534.
17 Ahmad  Husaini  and  Kadi  Sukarna,  “Sengketa  Pilihan  Kepala  Desa  Dalam  Suatu  Kajian  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 188–209, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2270.
18 Kaharudin  Sofwan;  Haeruman  Jayadi,  “Pendampingan  Pembentukan  Peraturan  Desa  Di  Desa Gelangsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat,” Jurnal Yustisia 4, no. 2 (2020): 301.
19 Hafizatul  Ulum;  Haerani;  Budi  Hartono,  “Pengujian  Konstitusional  Peraturan  Desa  Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal UnizarLaw Review 3, no. 2 (2020): 206.
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105
pejabat  atau  badan  eksekutif  negara  ( executive  review ). 20 Berdasarkan  perspektif bentuk  pengujian  konstitusionalitas  peraturan  perundang-undangan,  maka pengujian  Perdes  dalam  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  dalam  bentuk executive review. Hal tersebut dikarenakan erat kaitanya dengan hubungan negara kesatuan  dengan  pengawasan  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  pemerintah desa.
Model executive  review sendiri  merupakan  bentuk  upaya  kontrol  terhadap norma hukum yang dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi “ bestuur ”  di  bidang  eksekutif.  Badan-badan  tersebut  memang  secara  langsung diberikan delegasi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan undang- undang  yang  bersangkutan  dapat  saja  mengambil  prakarsa  untuk  mengevaluasi dan  apabila  diperlukan  memprakarsai  usaha  untuk  mengadakan  perbaikan  atau perubahan  atas  undang-undang  yang  bersangkutan. 21 Tentunya,  apabila  upaya yang  dimaksud  berujung  pada  kebutuhan  guna  mengubah  atau  merevisi  undang- undang  maka  lembaga  eksekutif  yang  dimaksud  memiliki  wewenang  untuk melakukan  langkah-langkah  tertentu,  sehingga  perubahan  itu  dapat  dilakukan sesuai ketentuan  yang berlaku. Mekanisme kontrol  yang dilakukan oleh lembaga eksekutif  sering  disebut  dengan  istilah  “ administrative  control ”  atau  “ executive review ”. 22 Pengujian  konstitusionalitas  Perdes  dalam  bentuk executive  review berupa  pengawasan  dilakukan  dengan  memberikan  kewenangan  kepada  bupati/ walikota  untuk  mengawasi  Perdes,  selain  itu  pula  bupati/walikota  dalam menjalankan  fungsinya  dapat  pula  membatalkan  Perdes  apabila  dirasa bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  secara hierarki,  atau  dapat  dibatalkan  pula  dengan  dalih  bertentangan  dengan kepentingan umum. 23 Dilaksanakannya executive review maka objeknya adalah peraturan  dalam  kategori releging yang  dilakukan  oleh  melalui  pendekatan pencabutan  atau  pembatalan  peraturan  tertentu  yang  tidak  sesuai  dengan  norma hukum. 24
Terkait  pembatalan  Perdes,  perlu  pemilahan  potensi  pertentangannya  ke dalam  tiga  kategori,  yaitu  Perdes  yang  bertentangan  dengan  undang-undang, Perdes  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang kedudukannya  berada  di  bawah  undang-undang,  dan  Perdes  yang  bertentangan dengan  kepentingan  umum.  Pemilahan  tersebut  diperlukan  untuk  merumuskan
20 Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak  Kemerdekaan  Hingga  Era Reformasi . 21 Jimly  Asshiddiqie, Model-Model  Pengujian  Konstitusional  Di  Berbagai  Negara (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010).
22 Jimly Asshiddiqie.
23 dan  Kamaruddin  Jafar  Agustin,  Muh.  Sabaruddin  Sinapoy,  “Kedudukan  Hukum  Peraturan  Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan,” Halu Oleo Legal Research 1, no. 1 (2019): 96.
24 Aliya  Sandra  Dewi,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Pamulang,  “Mekanisme  Pembatalan Peraturan  Daerah  Dan  Akibat  Hukumnya  Berdasarkan  Asas  Lex  Superiori  Derogat  Legi  Inferiori,” Surya Kencana Satu 09, no. 01 (2018): 19–36, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.698.
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105
mekanisme  yang  tepat  dalam  pembatalan  Perdes. 25 Kewenangan  bupati/walikota dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  Perdes  secara  yuridis  telah  diatur  dalam Undang-Undang Desa. Secara spesifik amanat dalam memberikan amanat tersebut terdapat  dalam  Pasal  112  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota  membina dan mengawasi  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.” Kemudian  Pasal  115 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa “pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  merupakan  evaluasi  dan  pengawasan Perdes. Penjelasan lebih lanjut bawasanya maksud “pengawasan” dalam Pasal 115 ayat (1) huruf e termasuk di dalamnya pembatalan Perdes.
Selain diatur dalam Undang Undang Desa, secara realitas agar memudahkan maka  mengamanatkan  dalam  Pasal  87  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Desa,  kedudukan  dari Peraturan  Pemerintah  tersebut  merupakan  aturan  pelaksana  dari  Undang-Undang Desa.  Lebih  lanjut  amanat  yang  tertuang  dalam  Pasal  87  peraturan  pemerintah pemerintah  tersebut  mengamanatkan  “berbunyi  bahwa  Perdes    dan  peraturan kepala  desa  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota”.
Sistem  kenegaraan  Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pola pengawasan  pada  tingkatan  pemerintahan,  meskipun  terjadi  pemencaran kekuasaan  dalam  penyerahan  kewenangan  berupa  urusan-urusan  pemerintahan. Sistem  pengawasan  oleh  pemerintahan  dalam  negara  kesatuan  memberikan kedudukan  tertinggi  terhadap  pemerintah  pusat  sebagai  pemegang  kekuasaan tertinggi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  tentunya  membentuk  mata rantai  hierarki  (tata  urutan)  dalam  struktur  pemerintahan  di  mana  pemerintah pusat  melakukan  pengawasan  dengan  menugaskan  kepada  pemerintah  provinsi dalam  melaksanakan  urusan-urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat.  Pemerintah  provinsi  melakukan  pengawasan  dengan menugaskan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota/desa  dalam  melaksanakan urusan-urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi. Pemerintah  kabupaten/kota  melakukan  pengawasan  dengan  menugaskan  kepada pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  urusan-urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Secara  teknis  pengawasan  Perdes  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, pola pengawasannya  sendiri  terdiri  dari  tahapan  evaluasi  dan  klarifikasi.  Tahap evaluasi  dilakukan  dengan  bentuk  pengawasan  preventif  atau  pengawasan preview,  artinya  rancangan  Perdes  berkaitan  dengan  APB  Desa,  pungutan,  tata
25 Eddy Asnawi, Yasrif  Yakub Tambusai, and Andrew Shandy Utama, “Penataan Kewenangan Dan Mekanisme  Pembatalan  Peraturan  Desa  Dalam  Kerangka  Otonomi  Desa  Di  Indonesia,” JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) 7, no. 1 (2021): 82, https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.413.
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
ruang,  dan  organisasi  pemerintah  desa  yang  telah  dibahas  dan  disepakati  oleh kepala  desa  dan  BPD.  Kemudian  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  bupati/walikota sebelum disahkan oleh kepala desa menjadi Perdes. Kemudian tahapan klarifikasi dilakukan  dalam  bentuk  pengawasan  represif  atau  pengawasan review yang artinya rancangan Perdes berkaitan dengan APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa yang telah disahkan oleh kepala desa menjadi  Perdes diklarifikasi  oleh  bupati/walikota  sebelum  diundangkan  dalam  lembaran  berita desa.
Pengawasan  baku  terhadap  satuan  pemerintahan  otonom  sendiri  terdapat dua  jenis  yaitu  pengawasan  preventif  ( preventief  toezicht )  dikaitkan  dengan wewenang mengesahkan ( goedkeuring ). Sedangkan yang kedua yaitu pengawasan represif  ( repressief  toezicht )  dikaitkan  dengan  wewenang  pembatalan (vernietiging )  atau  penangguhan  ( schorsing ).  Kedua  pengawasan  ini  berkaitan dengan produk hukum daerah dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. 26 Melalui  pengawasan  preventif  tentunya  diharapkan  agar  mencegah  terjadinya tindakan-tindakan  yang  menyimpang  dari  dasar  yang  telah  ditentukan,  selain  itu pula  untuk  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  terselenggaranya  pelaksanaan kegiatan  secara  efisien  dan  efektif.  Bahkan  lebih  lanjut,  tujuan  dilakukanya pengawasan    preventif    untuk  menentukan  sasaran  dan  tujuan  yang  akan  dicapai dalam  menentukan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  sebagai  instansi  terkait dengan tugas yang harus dijalankan. Sementara tujuan pengawasan represif adalah sebagai prinsipnya pengawasan yang dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan, artinya secara garis besar pengawasan represif sebagai pembanding antara sesuatu yang sudah terjadi dengan hal yang direncanakan. 27
Melalui pengawasan terhadap satuan pemerintah otonom dapat pula sebagai wujud kontrol dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif. Selain itu, juga untuk evaluasi perbaikan apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai suatu usaha represif. Fakta dilapangan menunjukan bahwa adanya praktik pengawasan sering dilihat  sebagai  sarana  untuk  mencegah  terjadinya  bentuk  penyimpangan  tugas pemerintahan  otonom  dari  apa  yang  telah  direncanakan.  Pelaksanaan  kontrol sendiri  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  intern  dan  ekstern.  Pengawasan  internal merupakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  badan  yang  secara  struktural organisatoris masih dalam lingkungan pemerintah sendiri. Sedangkan pengawasan eksternal  merupakan  pengawasan  oleh  organ  atau  lembaga  secara  struktur organisatoris  berada  di  luar  pemerintah  ( eksekutif ).  Kontrol  eksternal  sendiri termasuk  pula  kontrol  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung  melalui  badan peradilan ( judicial control ).
26 Agus  Kusnadi,  “‘Re-Evaluasi  Hubungan  Pengawasan  Pusat  Dan  Daerah  Setelah  Berlakunya  UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,’” Jurnal Arena Hukum 10, no. 1 (2017): 6.
27 Agus Kusnadi.
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105
Pola  pengawasan  yang  dilakukan  antar  tingkatan  pemerintahan  secara yuridis  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah,  ketentuan  dalam Pasal  377  UU  Pemda  secara  garis  besar  mengamanatkan  bahwa  jabatan  menteri dapat  melakukan  pengawasan  umum  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  provinsi.  Secara  teknis  menteri  dan  kepala  lembaga  pemerintah nonkementerian melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan  daerah  provinsi  sesuai  dengan  bidang  tugas  masing-masing  dan berkoordinasi  dengan  menteri.  Pola  pengawasan  sebagaimana  ketentuan  dalam Pasal  377  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dilaksanakan  oleh  Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
Pola  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  gubernur  sebagaimana  yag  telah diatur  dalam  Pasal  378  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  yang  pada pokoknya  mengatur  bahwa  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  melakukan pengawasan  umum  dan  pengawasan  teknis  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  kabupaten/kota,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  gubernur sebagai  wakil  pemerintah  pusat  dibantu  oleh  perangkat  gubernur  sebagai  wakil pemerintah pusat. Terkait dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dirasa belum  mampu  melakukan  pengawasan  maka  dapat  meminta  bantuan  untuk melaksanakan pengawasan kepada pemerintah pusat.
Sedangkan pola pengawasan yang dilakukan kepada pemerintah desa secara yuridis dapat ditemukan pula dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Desa.  Ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksut  dalam  Pasal  112  ayat  (1)  secara garis  besarnya  menyampaikan  bahwa  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Guna  meminimalisirnya  Perdes  yang  dibatalkan  katena bertentangan  dengan  aturan  yang  berada  diatasnya  atau  karena  bertentangan dengan  kepentingan  umum  maka  rancangan  Perdes  harus  mendapatkan  evaluasi dan pengawasan dari bupati/walikota. Sedangkan bila mana memang Perdes perlu dilakukan pengujian maka akan dilaksanakan dengan mekanisme pengujian secara executive preview yang merupakan kewenangan bupati/walikota terhadap produk hukum  di  desa.  Tujuan  dari  pengujian  peraturan  perundang-undangan  untuk menjaga  dan  memastikan  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. 28

## 4. PENUTUP
Kedudukan  Perdes  termasuk  pula  sebagai  peraturan  perundang-undangan yang  diakui  secara  yuridis  keberadaaanya,  alasan  tersebut  dikarenakan  Perdes juga memiliki ciri-ciri diantaranya bersifat tertulis, dibentuk oleh kepala desa dan BPD  sebagai  lembaga  yang  berwenang  di  desa,  dapat  diuji  ( review )  apabila bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  serta
28 Agustin, Muh. Sabaruddin Sinapoy, dan Kamaruddin Jafar, Op.Cit, halaman 96.
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105
bersifat umum dan abstrak. Kemudian terkait dengan pengujian konstitusionalitas Perdes    yaitu  dalam  bentuk executive  review dengan  melakukan  pengawasan, kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  diberikan  kepada  bupati/walikota untuk mengawasi Perdes, selain itu pula bupati/walikota dapat pula membatalkan Perdes  apabila  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  dan/kepentingan  umum.  Melalui  sistem executive  review yang  dapat mengontrol  dari  Perdes    maka  sudah  sewajarnya  agar  pemerintah  desa  bersama dengan BPD lebih berani untuk menciptakan produk hukum dalam bentuk Perdes sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sebagai landasan dalam meningkatkan percepatan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Kusnadi.  “‘Re-Evaluasi  Hubungan  Pengawasan  Pusat  Dan  Daerah  Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.’” Jurnal Arena Hukum 10, no. 1 (2017): 6.
Agustin, Muh.  Sabaruddin  Sinapoy,  dan Kamaruddin  Jafar. “Kedudukan  Hukum Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.” Halu Oleo Legal Research 1, no. 1 (2019): 96.
Asnawi,  Eddy,  Yasrif  Yakub  Tambusai,  and  Andrew  Shandy  Utama.  “Penataan Kewenangan Dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi  Desa  Di  Indonesia.” JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) 7,  no.  1 (2021): 82. https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.413.
Darmanto,  Amir.  “Pengisian  Perangkat  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Demak  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Pengangkatan  Dan Pemberhentian  Perangkat  Desa  Tahun  2018  Suatu  Kajian  Perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  1  (2019):
66–77. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1534.
Dewi,  Aliya  Sandra,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Pamulang.  “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori  Derogat  Legi  Inferiori.” Surya  Kencana  Satu 09,  no.  01  (2018):
19–36. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.698.
Hartono,  Hafizatul  Ulum;  Haerani;  Budi.  “Pengujian  Konstitusional  Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal UnizarLaw Review 3, no. 2 (2020): 206.
Huda,  Ni’matul. Hukum  Pemerintahan  Desa  Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi . Malang: Setara Press, 2015. Husaini, Ahmad, and Kadi Sukarna. “Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  188–209. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2270.
Iswanto.  “Peraturan  Desa  Dan  Kedudukannya  Dalam  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Indonesia,  Legal  Standing  Jurnal  Ilmu  Hukum.”
Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal 4, no. 2 (2020): 71.
Jayadi,  Kaharudin  Sofwan;  Haeruman.  “Pendampingan  Pembentukan  Peraturan Desa  Di  Desa  Gelangsar  Kecamatan  Lingsar  Kabupaten  Lombok  Barat.”
Revised: 14-11-2022
Accepted: 27-5-2023
Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati e-ISSN : 2621-4105
Jurnal Yustisia 4, no. 2 (2020): 301.
Jimly  Asshiddiqie. Model-Model  Pengujian  Konstitusional  Di  Berbagai  Negara . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Karina,  Terry  Okta  Wijayanto;  Muhammad  Zainuddin;  Aisyah  Dinda. “Sinkronisasi  Regulasi  Pengisan  Jabatan  Sekretaris  Desa  Dalam  Upaya Pembinaan Tata Kelola Adminsitrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  Sesuai  Dengan  Undang  -Undang  No.  6  Tahun  2014
Tentang Desa.” Semarang Law Review 2, no. 2 (2021): 277. Kushandajani.  “Implikasi  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa Terhadap Kewenangan Desa.” Jurnal Yustisia 4, no. 2 (2015): 370. Muhammad Zainuddin. Metode Penelitian Hukum  (Pengertian, Paradigma, Dan Susunan Pembentukan) . CV. Istana Agency: Yogyakarta, 2019. Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2 (2019): 210. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271.
Pardiyanto,  Martinus  Aditya.  “Konflik  Sosial  Dan  Ekonomi  Sebagai  Dampak Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.” Jurnal  Ius Constituendum 2, no. 2 (2017): 186. https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.660. Putera  Astomo.  “Kedudukan  Dan  Pengujian  Konstitusionalitas  Peraturan  Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (2018): 283.
Ryan  Aprilianto,  Aminuddin  Kasim,  Leli  Tibaka.  “Kedudukan  Peraturan  Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Jurnal Legal Opinion 6, no. 3 (2018): 255.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Jurnal Ius Civile . Bandung: Alumni, 1996.
Sofyan  Malik.  “Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 325–43. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740.
Wijayato,  Kadek,  Lusiana  Margareth  Tijow,  and  Fence  M.  Wantu.  “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional.” Ius  Civile:  Refleksi  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan 4,  no.  2 (2020). https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2548.