Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat https://journal-center.litpam.com/index.php/linov

## Sosialisasi dan Pelatihan Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM
M. Ali Fikri*, Aditya Bayu Suryantara, Iman Waskito Accounting Department, Faculty of Econimic and Bussines. Jl. Majapahit No. 62, Mataram, 83125, Indonesia
*Email Korespondensi: fikri.sampala@unram.ac.id
Diterima: November 2021;Revisi: November 2021;Diterbitkan: November 2021

## Abstrak
Kesadaran pajak oleh masyarakat dan wajib pajak merupakan kunci dari masalah perpajakan. Regulasi pajak  oleh  masyarakat  masih  sulit  dipahami,  apalagi  jika  mengikuti  standar  pelaporan.  Wajib  pajak memiliki multitafsir tentang peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dialaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Secara spesifik kegiatan pengabdian ini bertujuan melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan perpajakan atas kendala atau masalah pelaporan pajak oleh masyarakat dan UMKM serta meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pajak.  Berdasarkan  tujuan  yang  telah  ditetapkan, selanjutnya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dilaksanakan  dengan  metode  sosialisasi  (in- service training) dan pelatihan (on-service training). Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan antara bulan Maret hingga November 2021 bertempat di Kantor Jasa Akuntan, Jl. Tulung Agung No.  2,  Mataram  -  Nusa  Tenggara  Barat.  Peserta  pelatihan  adalah  masyarakat  pelaku  usaha  dan karyawan  bagian  keuangan  yang  bekerja  di  berbagai  sektor,  seperti  Koperasi  dan  Apotek.  Hasil sosialisasi telah dapat memberi pengetahuan tentang pajak dan sekaligus memberikan dorongan pada peserta untuk patuh pada  pajak dan ketentuan  yang  berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hasil  pelatihan  menunjukkan  bahwa  peserta  kegiatan  pengabdian  telah  memahami  regulasi perpajakan  dan  cara  perhitungan  pajak  terutama  beberapa  Pasal  PPh  21  dan  25/29  yang  sering diaplikasikan di lapangan dalam pembayaran pajak.
Kata Kunci: Sosialisasi dan pelatihan, Pajak, Wajib Pajak, UMKM

## Tax Socialization and Training for the Community and UMKM

## Abstract
Tax awareness by the public and taxpayers is the key to tax problems. Tax regulation by the public is still  difficult  to  understand,  especially  if  it  follows  reporting  standards.  Taxpayers  have  multiple interpretations of tax regulations. Therefore, community service activities are carried out by providing an understanding of the tax regulations that apply in Indonesia. Specifically, this service activity aims to socialize and provide tax training on tax reporting problems or problems by the public, and micro, small and medium enterprises (MSMEs/UMKM) as well as increasing public awareness of taxes. Based on the goals that have been set, then community service activities are carried out using the methods of socialization (in-service training) and training (on-service training). This Community Service is carried out  for  8  months  between  March  and  November  2021  at  the  Accountant  Service  Office,  Jl.  Tulung Agung  No.  2,  Mataram  -  West  Nusa  Tenggara.  The  training  participants  are  business  people  and employees  of  the  finance  department  who  work  in  various  sectors,  such  as  cooperatives  and pharmacies. The results of the socialization have been able to provide knowledge about taxes and at the same time provide encouragement to participants to comply with taxes and regulations that apply in  the  tax  system  in  Indonesia.  The  results  of  the  training  show  that  the  participants  in  the  service activities have understood tax regulations and how to calculate taxes, especially some Section of PPh 21 and 25/29 which are often applied in the field in tax payments.
Keywords : Socialization and Training, Taxes, Taxpayers, UMKM
How to Cite : Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM.
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (2), 100 –108. https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.574
https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.574
Copyright © 2021, Fikri et al This is an open-access article under the CC-BY License.

## PENDAHULUAN
Hingga saat ini kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang  diharapkan.  Umumnya  masyarakat  dan  UMKM  masih  sinis  dan  kurang  percaya terhadap  keberadaan  pajak  karena  masih  merasa  sama  dengan  upeti,  memberatkan, pembayarannya  sering  mengalami  kesulitan,  ketidak  mengertian  masyarakat  apa  dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat  dilakukan  sehingga  masyarakat  sadar  sepenuhnya  untuk  membayar  pajak  dan  ini bukan  sesuatu  yang  mustahil  terjadi.  Ketika  masyarakat  memiliki  kesadaran  maka melaporkan dan membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.
Kesadaran  masyarakat  dan  UMKM  akan  pajak  merupakan  permasalahan  karena minimnya  pengetahuan  akan  akuntansi  dan  cara  perhitungan  pajak,  baik  bagi  wajib  pajak pribadi  dan  wajib  pajak badan  (Nainggolan,  2019).  Hal  mendasar  yang bisa  dilakukan  dan merupakan best  practice di  negara  maju  dengan  menanamkan  awareness  atau kesadaran Pajak sejak dini (Iraman et al., 2021; Oats & Tuck, 2019; Sebele-Mpofu, 2020). Hal ini bisa dilakukan  melalui  berbagai  kampanye,  iklan  layanan  masyarakat,  atau  yang  paling  efektif adalah dengan memberikan pendidikan sadar pajak melalui institusi pendidikan (Kurniawan, 2020).
Meskipun  telah  diberikan  banyak  kemudahan  (seperti  layanan  online)  pelayanan perpajakan, kenyataan di lapangan masyarakat dan wajib pajak enggan mengurus pelaporan mereka  karena  pemahaman  mengenai  akutansi  dan  perhitungan  yang  terbilang  rumit (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Komunikasi publik mengenai pajak agak sulit diterima karena menggunakan  istilah  atau  bahasa  yang  sulit  dimengerti.  Dukungan  berbagai  pihak  sangat dibutuhkan  agar  pembenahan  bisa  dengan  cepat  dilakukan  dan  lebih  banyak  lagi  layanan yang dapat diberikan untuk memudahkan wajib pajak (Sukmadewi, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya sosialisasi sistem perpajakan dari pihak lain selain dari kantor pajak, seperti pihak akademisi membantu masyarakat dan UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Adapun  tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  sosialisasi  dan memberikan  pelatihan  perpajakan  atas  kendala  atau  masalah  pelaporan  pajak  oleh masyarakat dan UMKM serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.

## METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  selanjutnya  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode sosialisasi ( in-service training ) dan pelatihan ( on- service training ). Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan antara bulan Maret hingga November 2021 bertempat di Kantor Jasa Akuntan, Jl. Tulung Agung No. 2, Mataram- Nusa  Tenggara  Barat.  Peserta  pelatihan  adalah  masyarakat  pelaku  usahan  dan  karyawan bagian keuangan yang bekerja di berbagai sektor, seperti Koperasi dan Apotek.
Materi  sosialisasi  menekankan  pada  pentingnya  perpajakan  (membayar  pajak)  dan tatacara  melakukan  pembayaran  pajak,  sedangkan  pelatihan  pajak  yang  diberikan  terkait dengan  perkembangan  terbaru  mengenai  beberapa  Pasal  PPh  21  dan  25/29  yang  sering diaplikasikan  di  lapangan  dalam  pembayaran  pajak.  Secara  spesifik  pelatihan  ditujukan masyarakat dan pegawai UMKM, pada aspek:
a.  Memberikan tata cara pelaporan keuangan bagi masyarakat dan pegawai UMKM b.  Memberikan tata cara pelaporan dan pengisian SPT bagi wajib pajak pribadi dan badan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan, yaitu di bulan Maret hingga November 2021. Sejak bulan Maret 2021 Tim pengabdian telah melakukan survey dan kemudian dilanjutkan untuk pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatandilakukan pada dua domain,  yaitu  proses  sosialisasi  dan  pelatihan.  Sosialisasi  menekankan  pada  pentingnya perpajakan (membayar pajak) dan tatacara melakukan pembayaran pajak. Proses sosialisasi dilakukan  dengan  metode  ceramah  dan  tanya  jawab  seputar  pajak.  Hasil  sosialisasi  dapat memberi  pengetahuan  tentang  pajak  dan  sekaligus  memberikan  dorongan  pada  peserta untuk patuh pada pajak dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia. Setelah sosialisasi selanjutnya dilakukan pelatihan pada peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pelatihan  Pajak  ini  diberikan  kepada  karyawan  yang  bekerja  di  divisi  keuangan  dan pajak perusahaan (UMKM) tempat mereka bekerja. Pelatihan ini sengaja diberikan kepada mereka  karena  telah  memiliki  pengetahuan  alur  keuangan  dari  pengelolaan  keuangan perusahaan  (UMKM),  selain  itu  mereka  telah  memiliki  pengetahuan  latar  belakang pemahaman  akuntansi  dari  pajak  yang  telah  mereka  kerjakan  sebelumnya,  ditambah  lagi mereka  juga  menangani  banyak  pekerjaan  akutansi  dan  pajak  di  beberapa  perusahaan seperti Koperasi, Apotek, dan lain lain.
Pelatihan  pajak  yang  diberikan  terkait  dengan  perkembangan  terbaru  mengenai beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang sering diaplikasikan di lapangan dalam pembayaran pajak.  Materi  pelatihan  mengenai  tata  cara  pelaporan  keuangan  bagi  masyarakat  dan pegawai  UMKM,  dan  tata  cara  pelaporan  dan  pengisian  SPT  bagi  wajib  pajak  pribadi  dan badan (perusahaan). Kegiatan pelatihan dilakukan dengan pembimbingan intesif (konsultansi langsung) antara peserta dan pelaksana kegiatan.

## Gambar 1. Pelatihan Pajak bagi Masyarakat
Penekanan penting pada materi pajak yang paling insentif antara lain materi yang sering ditemui di lapangan seperti aplikasi pengisian PPh Pajak Online, terkait dengan PPh 21, 25, dan  29.  Awal  pelatihan  diajarkan  mengenai  bagaimana  cara  menghitung  PPh  21  atas Pendapatan  Pribadi,  PPh  25  atas  pajak  perusahaan  serta  dan  tata  cara  pengisian  dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) melalui online. Materi pelatihan secara rinci sebagai berikut.

## Pajak Penghasilan Pasal 21
1.  Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.
2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21
Pemberi  kerja  terdiri  dari  orang  pribadi  dan  badan,  termasuk  bentuk  usaha  tetap,  baik merupakan  induk  maupun  cabang,  perwakilan  atau  unit,  yang  membayar  gaji,  upah, honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  apa  pun,  sebagai  imbalan sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pegawai  atau  bukan pegawai;
a.  Bendaharawan  pemerintah  termasuk  bendaharawan  pada  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  instansi  atau  lembaga  pemerintah,  lembaga-lembaga  negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
b.  Bana  pensiun,  PT Taspen,  PT  Astek,  badan  penyelenggara Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  (Jamsostek)  lainnya,  serta  badan-badan  lain  yang  membayar  uang  pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
c.  Perusahaan,  badan  termasuk  bentuk  usaha  tetap,  yang  membayar  honorarium  atau pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  kegiatan  dan  jasa,  termasuk
jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
d.  Yayasan  (termasuk  yayasan  di  bidang  kesejahteraan,  rumah  sakit,  pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi  dalam  bentuk  apa  pun  dalam  segala  bidang  kegiatan  sebagai  pembayar gaji,  upah,  honorarium,  atau  imbalan  dengan  nama  apa  pun  sehubungan  dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
e.  Perusahaan,  badan  termasuk  bentuk  usaha  tetap,  yang  membayarkan  honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
a. Pegawai  tetap,  yaitu  orang  pribadi  yang  bekerja pada  pemberi kerja  yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris  dan  anggota  dewan  pengawas  yang  secara  teratur  terus  menerus  ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
b. Pegawai  lepas,  yaitu  orang  pribadi  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  yang  hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
c.  Penerima  pensiun,  yaitu  orang  pribadi  atau  ahli  warisnya  yang  menerima  atau memperoleh  imbalan  untuk  pekerjaan  yang  dilakukan  di  masa  lalu,  termasuk  yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
d. Penerima  honorariun,  yaitu  orang  pribadi  yang  menerima  atau  memperoleh  imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
e. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
4. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan.
a.  Pejabat  perwakilan  diplomatik  dan konsulat  atau  pejabat  lain  dari  negara  asing,  dan orang-orang  yang  diperbantukan  kepada  mereka  yang  bekerja  pada  dan  bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:1) bukan warga negara Indonesia dan 2) - tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
b.  pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor:  611/KMK.04/1994  tanggal  23  Desember  1994  sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
5. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
a.  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara  teratur  berupa  gaji,  uang  pensiun bulanan,  upah,  honorarium  (termasuk  honorarium  anggota  dewan  komisaris  atau anggota  dewan  pengawas),  premi  bulanan,  uang  lembur,  uang  sokongan,  uang tunggu,  uang  ganti  rugi,  tunjangan  teratur,  beasiswa,  hadiah,  premi  asuransi  yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;
b.  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara  tidak  teratur  berupa  jasa  produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi  tahunan,  dan  penghasilan  sejenis  lainnya  yang  sifatnya  tidak  tetap  dan  yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
c.  upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
d.  uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjang Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
e.  honorarium,  uang  saku,  hadiah  atau  penghargaan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apa  pun,  komisi,  bea  siswa,  dan  pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan,  penasehat,  pengajar,  pelatih,  penceramah,  moderator,  pengarang, peneliti,  pemberi  jasa  dibidang  teknik,  kolportir  iklan,  pengawas,  pengelola  proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemaganggan;
f.  penerimaan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  dengan  nama  apa  pun  yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
6. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
a.  pembayaran  asuransi  dari  perusahaan  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b.  penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah dan wajib pajak;
c.  iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri  Keuangan  dan  penyelenggara  Taspen  serta  THT  kepada  badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
d.  penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah;
e.  kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

## Lain-Lain
1.  Pemotong  Pajak  PPh  Pasal  21  wajib  memberikan  Bukti  Pemotongan  PPh  Pasal  21 (KP.PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada  orang  pribadi  bukan  sebagai  pegawai  tetap,  penerima  uang  tebusan  pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.
2.  Pemotong  Pajak  PPh  Pasal  21  wajib  memberikan  Bukti  Pemotongan  PPh  Pasal  21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.
3.  Apabila  pegawai  tetap  berhenti  bekerja  atau  pensiun  pada  bagian  tahun  takwim,  maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat- lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
4.  Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal  21  yang  menyatakan  jumlah  tanggungan  keluarga  pada  permulaan  tahun  takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
5.  Untuk  melaksanakan  kewajiban  PPh  Pasal  21,  Pemotong  Pajak  PPh  Pasal  21/pemberi kerja agar menggunakan Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21.
Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak  yang  dapat  menunjukkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).  Ketentuan  mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Berdasarkan materi pelatihan pada aspek-aspek legal hukum perpajakan di Indonesia, selanjutnya pelaksana kegiatan pengabdian memberikan contoh kewajiban sebagai berikut.
Penghasilan  Kena  Pajak  sebesar  Rp  75.000.000,00Pajak  Penghasilan  yang  harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah: 5%   x Rp50.000.000,00  = Rp2.500.000,00 15% x Rp25.000.000,00  = Rp3.750.000,00 (+)
Jumlah
= Rp6.250.000,00
Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:
5%   x 120% x Rp50.000.000,00  = Rp3.000.000,00 15% x 120% x Rp25.000.000,00  = Rp4.500.000,00 (+)
Jumlah
= Rp7.500.000,00
Kemudian atas penghasilan tersebut, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,  subjek  pajak  dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk  usaha  tetap,  atau perwakilan  perusahaan  luar  negeri  lainnya  kepada  Wajib  Pajak  luar  negeri  selain  bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
1.  dividen;
2.  bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  sehubungan  dengan  jaminan pengembalian utang;
3.  royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4.  imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5.  hadiah dan penghargaan;
6.  pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

## 7.  premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
8.  keuntungan karena pembebasan utang.
Negara  domisili  dari  Wajib  Pajak  luar  negeri  selain  yang  menjalankan  usaha  atau melakukan  kegiatan  usaha  melalui  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia  adalah  negara  tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang  dibayarkan  kepada  perusahaan  asuransi  luar  negeri  dipotong  pajak  20%  (dua  puluh persen)  dari  perkiraan  penghasilan  neto.  Atas  penghasilan  dari  penjualan  atau  pengalihan saham dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
Penghasilan  Kena  Pajak  sesudah  dikurangi  pajak  dari  suatu  bentuk  usaha  tetap  di Indonesia  dikenai  pajak  sebesar  20%  (dua  puluh  persen),  kecuali  penghasilan  tersebut ditanamkan  kembali  di  Indonesia,  yang  ketentuannya  diatur  lebih  lanjut  dengan  atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemotongan pajak tersebut di atas bersifat final, kecuali:
1.  pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau  pemberian  jasa  di  Indonesia  yang  sejenis  dengan  yang  dijalankan  atau  yang dilakukan  oleh  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia  dan  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh  kantor  pusat,  sepanjang  terdapat  hubungan  efektif  antara  bentuk  usaha  tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
2.  pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

## Pajak Penghasilan Pasal 25/29
Pajak penghasilan pasal 25 (PPh 25) memuat aturan tentang bagaimana Wajib Pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan.  Kewajiban  angsuran  pajak  ini  akan timbul ketika Wajib  Pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar  di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.  Sedangkan,  pajak  penghasilan  atau  PPh  pasal  29  adalah  pajak  penghasilan yang  kurang  bayar  dan  tercantum  dalam  SPT  Tahunan  PPh.  PPh  pasal  29  ini  bisa  terjadi pada  saat  pajak  yang  terutang  untuk  satu  tahun  pajak  ternyata  memiliki  jumlah  yang  lebih besar daripada kredit pajaknya. Untuk itu, kekurangan dari pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

## Tarif PPh Pasal 25
Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:
1. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pengusaha  Tertentu  (WP –  OPPT) , yaitu  yang  melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
2. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Selain  Pengusaha  Tertentu  (WP –  OPSPT) , yaitu  pekerja bebas  atau  karyawan,  yang  tidak  memiliki  usaha  sendiri.  PPh  25  bagi  OPSPT  = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan). Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:
1. Sampai Rp 50.000.000 = 5%
2. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
3. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
4. Di atas Rp 500.000.000 = 30%
Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu, Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).
Pada  proses  pelatihan,  pelaksana  kegiatan  pengbdian  kepada  masyarakat memaparkan cara perhitungan PPh Pasal 25. Pertama-tama, untuk menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak badan, badan yang bersangkutan harus mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mendapatkan, menagih, dan menjaga cash flow bisnis. Tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan menurut Pasal 17 ayat 1 huruf 2a adalah sebesar 25% yang dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sudah dihitung sebelumnya. Tarif PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak badan ini sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2010.
Lain  halnya  dengan  penghasilan  neto  bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi.  Untuk menentukan penghasilan neto, harus dilihat dulu apakah Wajib Pajak orang pribadi tersebut melakukan pembukuan atau pencatatan saja.Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan,  penghasilan  neto  fiskal  setiap  bulannya  dapat  dihitung  sesuai  dengan  tetapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

## Tarif PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam  halnya Wajib Pajak orang pribadi, penghitungan dan tarif PPh Pasal 25 dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP –OPPT)
Wajib  Pajak  yang  melakukan  kegiatan  usaha  penjualan,  baik  itu  barang  maupun  jasa, secara grosir atau eceran di satu atau lebih tempat usaha. Tarif PPh Pasal 25 bagi OPPT adalah 0,75% yang dikali dengan omzet bulanan di setiap tempat usaha yang dijalankan. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP –OPSPT) Pekerja  bebas  ( freelancer )  atau  pegawai  yang  tidak  memiliki  bisnis  sendiri.  Berbeda dengan  OPPT,  tarif  PPh  Pasal  25  pajak  bagi  OPSPT  ditentukan  oleh  besarnya Penghasilan Kena Pajak per satu tahun pajak. Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a, tarif PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:
1.  Tarif 5% — Penghasilan sampai Rp50 juta per tahun.
2.  Tarif 15% — Penghasilan >Rp50 juta-Rp250 juta per tahun.
3.  Tarif 25% — Penghasilan >Rp250 juta-Rp500 juta per tahun.
4.  Tarif 30% — Penghasilan >Rp500 juta per tahun.
Pasal  17  ayat  2  UU  PPh  juga mengatakan  bahwa  tarif tertinggi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  1  diatas  dapat  diturunkan  maksimal  menjadi  25%.  Hal  ini  juga  diatur  oleh Peraturan Pemerintah.

## Penurunan Tarif PPh Pasal 25 Berlaku Mulai Masa Pajak April 2020
Pemerintah  menerbitkan  aturan  teknis  untuk  menghitung  Pajak  Penghasilan  (PPh) badan menggunakan tarif baru yang lebih rendah, yakni 22%  untuk Wajib Pajak badan biasa dan  19%  bagi  Wajib  Pajak  badan  masuk  bursa.  Ketentuan  tarif  baru  ini  sudah  dapat digunakan  sebagai  basis  penghitungan  PPh  badan  mulai  masa  pajak  April  2020,  dengan batas setor paling lambat 15 Mei 2020.
Kepastian tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-08/PJ/2020  tentang  Penghitungan  Angsuran  PPh  untuk  Tahun  Pajak  Berjalan Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif PPh Wajib Pajak Badan.Beleid ini merupakan aturan teknis  dari  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  (Perppu)  Nomor  1  tahun  2020,  yang diterbitkan dan berlaku per 31 Maret 2020.
Penurunan tarif PPh Wajib Pajak badan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, tarif PPh Pasal 25 yang sebelumnya sebesar 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Sedangkan mulai tahun 2022 dan seterusnya tarif yang berlaku lebih rendah lagi, yaitu 20%.
Adapun  bagi  perusahaan  yang  telah  memperdagangkan  sahamnya  minimal  40%  di Bursa  Efek Indonesia  (BEI),  besaran tarif  PPh-nya  3%  lebih  rendah  dari  tarif  yang  berlaku umum. Dengan demikian, tarif PPh untuk perusahaan masuk bursa menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2021, dan turun menjadi 17% mulai tahun 2022 dan seterusnya.
Meskipun berlaku mulai tahun 2020, ketentuan tarif baru ini baru dapat digunakan untuk menghitung  PPh  Pasal  25  mulai  masa  pajak  April  2020,  atau  setelah  batas  waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019. Sementara untuk masa pajak Januari,
Februari dan Maret 2020 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebagaimana dalam Undang- Undang PPh, yaitu sebesar 25%.
Dengan  ketentuan  ini,  Wajib  Pajak  badan  masuk  bursa  yang  pada  tahun  2019 mendapatkan fasilitas pengurangan PPh sebesar 5%, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun  2020  menggunakan  tarif  yang  baru.  Berikut  ini  contoh  penghitungan  angsuran  PPh pasal  25  berdasarkan  Perppu  Nomor  1  tahun  2020  dan  Perdirjen  Pajak  nomor  PER- 08/PJ/2020.  PT A yang pembukuannya menggunakan tahun kalender, telah penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:
Keterangan Tahun Pajak 2019 (Rp) Peredaran Bruto 52.000.000.000 Penghasilan Neto 6.600.000.000 Kompensasi Kerugian 1.500.000.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.100.000.000 PPh Terutang: (25% X PKP) 1.275.000.000 Kredit Pajak 75.000.000 Angsuran PPh pasal 25 (Desember 2019) 80.000.000
Dengan  demikian,  angsuran masa  pajak Januari  dan  Februari  adalah  sama  yaitu  Rp 80.000.000. Sedangkan untuk masa pajak Maret 2020, yang menggunakan tarif sebesar 25%, penghitungannya adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah (Rp) Penghasilan Neto 6.600.000.000 Kompensasi Kerugian 1.500.000.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.100.000.000 PPh Terutang: (25% X PKP) 1.275.000.000 Kredit Pajak 75.000.000 Dasar Angsuran PPh pasal 25 1.200.000.000 Angsuran PPh pasal 25 (Maret 2020) 1.000.00.000
Adapun, untuk masa pajak April setelah terjadi penyesuaian tarif menjadi sebesar 22%, penghitungannya menjadi sebagai berikut: Jumlah (Rp) Penghasilan Neto 6.600.000.000 Kompensasi Kerugian 1.500.000.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) 5.100.000.000 PPh Terutang: (22% X PKP) 1.122.000.000 Dikurangi: Kredit Pajak 75.000.000 Dasar Angsuran PPh pasal 25 1.047.000.000 Angsuran PPh pasal 25 (Maret 2020) 87.250.000

## Batas Waktu Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25
Setelah  menghitung  dan  menetapkan  jumlah  PPh  Pasal  25  yang  harus  dibayarkan setiap bulannya, Wajib Pajak tentu diwajibkan untuk selalu taat melakukan pembayaran. Perlu diingat, PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Sebagai contoh, untuk PPh Pasal 25 bulan Juni tahun 2021, maka paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 Juli tahun 2021.
Jika  terjadi  keterlambatan  membayar,  maka  Wajib  Pajak  akan  dikenakan  sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 25 setiap bulan secara rutin, Wajib Pajak perlu membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) atau yang biasa disebut e-billing,

## KESIMPULAN
Simpulan yang dapat diberikan dari kegiatan ini, yaitu  sosialisasi dan  pelatihan pajak telah diberikan kepada karyawan bagian keuangan yang bekerja di berbagai sektor UMKM, seperti Koperasi dan Apotek. Pelatihan pajak yang diberikan terkait dengan perkembangan terbaru mengenai beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang sering diaplikasikan di lapangan.

## REKOMENDASI
Rekomendasi dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait masalah perpajakan tidak hanya kepada kepada organisasi dan UMKM seperti koperasi dan apotek, namun kepada berbagai bidang usaha lain seperti jasa rumah sakit, sekolah, dan lainnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Tim  pelaksana  kegiatan  mengucapakan  terimakasih  pada  pihak-pihak  yang  telah berkontribusi, terutama tim pelaksana kegiatan pengabdian.

## DAFTAR PUSTAKA
Iraman,  E.,  Ono,  Y.,  &  Kakinaka,  M.  (2021).  When  do  people  become  more  willing  to  pay taxes? The effects of government spending information on the public’s willingness to pay taxes. The
Social Science Journal , 0 (0), 1 –12.
https://doi.org/10.1080/03623319.2021.1969511
Kurniawan,  D.  (2020).  The  Influence  of  Tax  Education  During  Higher  Education  on  Tax Knowledge  and  Its  Effect  on  Personal  Tax  Compliance. Journal  of  Indonesian Economy and Business (JIEB) , 35 (1), 57 –72. https://doi.org/10.22146/jieb.54292 Nainggolan, H. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 10 (2), 188 –195.
Oats,  L.,  &  Tuck,  P.  (2019).  Corporate  tax  avoidance:  Is  tax  transparency  the  solution?
Accounting and Business Research , 49 (5), 565 –583.
https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726
Sebele-Mpofu,  F.  Y.  (2020).  Governance  quality  and  tax  morale  and  compliance  in Zimbabwe’s  informal  sector. Cogent  Business  &  Management , 7 (1),  1794662. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662
Sukmadewi,  F.  (2019).  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Hiburan  oleh  Badan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  di  Objek  Wisata  Pantai  Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (3), 344 –354.
Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  Pratama  Madiun. E-Jurnal Akuntansi , 30 (9), 2231 –2243. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05