Process Of Settlement Of Wanprestasi With Execution And Auction Object Of Fiduciary Guarantee at PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu

## Proses Penyelesaian Wanprestasi Dengan Eksekusi Dan Lelang Objek Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu
Meri Suarti 1) ; Hendi Sastra Putra 2)
1,2) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu Email: 1) merisuarti@gmail.com ; 2) hendi@umb.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022]
Revised [14 Oktober 2022]
Accepted [18 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara perusahaan pembiayaan yang disebut kreditur yang berkedudukan  sebagai  penerima  fidusia  dengan  debitur  sebagai  pemberi  fidusia  seringkali terjadi  wanprestasi.  Upaya  kreditur  untuk  melindungi  objek  jaminan  dan  untuk  meminimalisir kredit  bermasalah  dari  debitur  maka  diperlukan  Lembaga  Jaminan  Fidusia.  Berdasarkan Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  yang  telah  disepakati  bersama  antara  kedua  belah  pihak, salah satu akibat yang timbul atas wanprestasi tersebut adalah penarikan atau eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia. PT.  Mandiri Tunas Finance merupakan  salah  satu perusahaan pembiayaan  yang  ada  di  Bengkulu,  perusahaan  multifinance  yang  menjalankan  bisnis  sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya menjamin pelunasan piutang PT.  Mandiri  Tunas  Finance  juga  mendaftarkan  jaminan  fidusia  atas  objek  yang  menjadi jaminan  utang-piutang.  Focus  penelitian  dan  menjadi  kajian  pada  penelitian  ini  adalah bagaimana proses eksekusi hingga pada tahap lelang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan  cara  pengamatan  sumber  data  dilapangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  bahwa proses  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  di  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  Cabang  Bengkulu dilakukan  atas  dasar  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia  bahwa  kreditur  memiliki  hak  parate  executie.  Proses  lelang  objek  jaminan  fidusia  di PT.  Mandiri  Tunas  Finance  Cabang  Bengkulu  dilakukan  ketika  debitur  tidak  mengindahkan kesempatan  yang  diberikan  oleh  kreditur  untuk  melunasi  hutangnya  seperti  yang  tertera  di Surat Penyelesaian Kredit (SPK) yang diberikan kreditur setelah eksekusi dilakukan.

## ABSTRACT
Consumer  Financing  Agreements  between  finance  companies  called  creditors  who  are domiciled as fiduciary recipients and debtors as fiduciary givers often default. Creditors' efforts to protect the object of collateral and to minimize non-performing loans from debtors require a Fiduciary  Guarantee  Institution.  Based  on  the  Consumer  Financing  Agreement  that  has  been mutually  agreed  upon  between  the  two  parties,  one  of  the  consequences  arising  from  the default is the withdrawal or execution of the object that is the fiduciary guarantee. PT. Mandiri Tunas  Finance  is  one  of  the  financing  companies  in  Bengkulu,  a  multi-finance  company  that runs its business in accordance with applicable laws and regulations. In an effort to ensure the settlement  of  receivables  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  also  registers  fiduciary  guarantees  for objects that are collateral for debts. The focus of the research and the study in this research is how  the  execution  process  reaches  the  auction  stage.  The  method  used  is  empirical  juridical also known as juridical sociological  research  where  research can be carried  out  by observing data  sources  in  the  field.  Based  on  the  results  of  this  study  that  the  process  of  executing  the object of fiduciary guarantees at PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu Branch was carried out on the basis of the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees that creditors  have  parate  executie  rights.  The  auction  process  for  fiduciary  guarantee  objects  at PT. Mandiri Tunas Finance Bengkulu Branch is carried out when the debtor does not heed the opportunity  given  by  the  creditor  to  pay  off  his  debt  as  stated  in  the  Credit  Settlement  Letter (SPK) given by the creditor after the execution is carried out.

## KEYWORDS
Default, Fiduciary, Execution, Auction
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Minat  masyarakat  terhadap  kendaraan  bermotor  semakin  hari  dirasakan  semakin  meningkat. Baik  untuk  kepentingan  utama  sebagai  alat  transportasi  ataupun  hanya  keinginan  dan  lifestyle  (gaya hidup) saja. Hasrat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor didukung pula dengan adanya bisnis pembiayaan.  Perusahaan  pembiayaan  menyediakan  fasilitas  modal  bagi  mereka  yang  tidak  mampu untuk  membeli  kendaraan  bermotor  secara  tunai.  Tentu  saja  cara  ini  mempermudahkan  masyarakat dalam mendapatkan kendaraan impian mereka. Namun, untuk mendapatkan pembiayaan tersebut harus ada  kesepakatan  antara  pihak  lembaga  pembiayaan  dan  konsumen.  Bentuk  kesepakatan  tersebut adalah  adanya  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  atau    kontrak  pembiayaan  antara  pihak  perusahaan pembiayaan dan konsumen dengan menggunakan jaminan yaitu kendaraan bermotor itu sendiri.
Menurut  Witanto,  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  secara  substansial  merupakan  bentuk perjanjian  gabungan  antara  perjanjian  jual  beli,  utang  piutang  (kredit)  dan  perjanjian  jaminan,  sehingga setidaknya dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen akan terlibat 3 (tiga) pihak, antara lain;
1.  Pihak  konsumen  yang  memiliki  kepentingan  untuk  membeli  suatu  barang  namun  ia  tidak  memiliki dana cash yang cukup;
2.  Pihak  lembaga  pembiayaan  (finance)  yang  memiliki  modal  dan  memberikan  pembiayaan  kepada konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan;
3.  Penjual  atau  pemilik  barang  yaitu  pihak  yang  menjualkan  barangnya  kepada  konsumen  dengan pembayaran tertentu.

## LANDASAN TEORI
Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  antara  perusahaan  pembiayaan  yang  disebut  kreditur  yang berkedudukan  sebagai  penerima  fidusia  dengan  debitur  sebagai  pemberi  fidusia  seringkali  terjadi wanprestasi. Upaya kreditur untuk melindungi objek jaminan dan untuk meminimalisir kredit bermasalah dari  debitur  maka  diperlukan  Lembaga  Jaminan  Fidusia.  Dalam  jaminan  fidusia  apabila  debitur  tidak dapat  memenuhi  isi  perjanjian  atau  tidak  melaksanakan  ketentuan  yang  diperjanjikan  maka  debitur tersebut melakukan wanprestasi atau cidera janji yang tentu saja dengan segala akibat hukumnya.
Berdasarkan  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  yang  telah  disepakati  bersama  antara  kedua belah  pihak,  salah  satu  akibat  yang  timbul  atas  wanprestasi  tersebut  adalah  penarikan  atau  eksekusi objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia.  Baik  eksekusi  melalui  pengadilan  maupun  eksekusi  langsung  atas kesepakatan  antara  pemberi  fidusia  dan  penerima  fidusia  .  Objek  jaminan  fidusia  tersebut  kemudian dilelang oleh pihak kreditur/penerima fidusia melalui badan lelang resmi kemudian hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang konsumen.
PT.  Mandiri  Tunas  Finance  merupakan  salah  satu  perusahaan  pembiayaan  yang  ada  di Bengkulu, perusahaan multifinance yang menjalankan bisnis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya menjamin pelunasan piutang PT. Mandiri Tunas Finance juga mendaftarkan jaminan fidusia atas objek yang menjadi jaminan utang-piutang.
Ketika  terdapat  cidera  janji  oleh  konsumen  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  dan  pihak  perusahaan telah memberikan somasi atau surat peringatan 1 (satu) dan 2 (dua) namun seringkali tidak diperdulikan, maka  perusahaan  berupaya  mengamankan  objek  jaminan  fidusia  (eksekusi)  dengan  melakukan  lelang agar  hutang  konsumen  dapat  dilunaskan.  Ketika  pihak  perusahaan  melakukan  eksekusi  atau  menarik kembali  objek  jaminan  fidusia  (mobil)  dari  tangan  debitur,  perusahaan  masih  beritikad  baik  untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dari cidera janji yang telah dilakukan berdasarkan kesepakatan tertentu yaitu diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk membayar semua tunggakan yang  tersisa  atau  diarahkan  untuk  melakukan  pelunasan.  Namun  apabila  dalam  waktu  yang  telah disepakati  konsumen  tidak  dapat  memenuhi  kesepakatan  tersebut  maka  pihak  PT.  Mandiri  Tunas Finance berhak untuk melakukan lelang atas objek jaminan fidusia tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelititan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan      menggunakan  jenis penelitian  yuridis-empiris  (field  research)  yakni  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengetahui sejauhmana  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.  Penelitian  hukum  yuridis  empiris  sebagai  hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Penelitian empiris menganalisa bagaimana reaksi  masyarakat  memandang  hukum  sebagai  fenomena  sosial dengan  kata lain  menganalisa  tentang bagaimana rekasi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu berkerja di dalam masyarakat.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu  menjelaskan  dan menerangkan tentang penyebab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini terjadi, bermaksud  mengetahui keadaan  mengenai apa  dan  bagaimana,  berapa  banyak,  sejauh  mana  dan  sebagainya  berdasarkan  data-data  yang ditemukan  dilapangan.  Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu Ketika  mendengar  kata  “eksekusi”  yang  terlintas  dalam  pikiran  kita  adalah  suatu  pelaksanaan putusan  pengadilan.  Tetapi  sebenarnya  lingkup  eksekusi  jauh  lebih  luas  daripada  itu,  eksekusi  tidak hanya  dilakukan  oleh  lembaga  pengadilan,  namun  pada  umumnya  eksekusi  bidang  hukum  perdata
memang  dilaksanakan  oleh  lembaga  pengadilan  baik  dari  putusan  hakim  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  atau  dokumen-dokumen  lain  yang  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  dapat  dilakukan eksekusi melalui fiat ketua pengadilan negeri seperti sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia. Pada sertifikat  jaminan  fidusia  kreditur  memiliki  hak  parate  executie  yaitu  kewenangan  untuk  menjual  objek yang menjadi jaminan atas kekuasaan sendiri jika debitur melakukan wanprestasi.
Namun sebagian masyarakat masih memiliki pro dan  kontra terhadap hak parate execute yang dimiliki  oleh  kreditur  ini,  karena  sebagian  masyarakat  beranggapan  bahwa  eksekusi  hanya  boleh dilakukan  oleh  pihak  pengadilan.  Anggapan  masyarakat  ini  timbul  karena  multitafsir  hasil  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun sebenarnya pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan  bahwa  eksekusi  melalui  lembaga  pengadilan  hanyalah  sebuah  pilihan  alternative  apabila tidak  ada  kesepakatan  antara  kreditur  dan  debitur  baik  berkaitan  dengan  wanprestasi  maupun penyerahan  secara  sukarela  objek  jaminan  dari  debitur  kepada  kreditur.  Hal  ini  selaras  dengan  hasil Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 halaman 83.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  tidak  ada  kesepakatan  antara  kreditur  dan  debitur  mengenai wanprestasi ini adalah:
Debitur  sudah  membayar  angsuran  dengan  dititipkan  kepada  kolektor  pada  saat  kolektor melakukan kunjungan, tetapi angsuran tersebut tidak disetor oleh kolektor, melainkan diambil atau ditilep oleh  kolektor.  Hal ini  bukan  semena-mena  kesalahan  dari  debitur,  melainkan  kelalaian dan  kecurangan yang dilakukan oleh kolektor.
Terdapat  kesalahan  dalam  penginputan  data  pada  sistem,  misalnya  debitur  sudah  membayar angsuran  selama  3  bulan  berturut-turut,  namun  petugas  hanya  menginput  1  bulan  pada sistem.  Hal  ini juga tidak bisa tidak bisa diartikan debitur melakukan wanprestasi, karena kesalahan bukan berasal dari debitur melainkan petugas yang lalai atau sistem yang salah.
Eksekusi  merupakan  akibat  gagalnya  upaya  penagihan  yang  dilakukan  oleh  internal  kolektor. Upaya  penagihan  pertama  kali  dilakukan  melalui  telpon  oleh  staff  desk  call.  Biasanya  petugas memberitahukan  bahwa  debitur  telah  sampai  pada  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran  angsuran. Panggilan  telpon  ini  biasanya  dilakukan  3  hari  sebelum  jatuh  tempo  dan  3  hari  setelah  jatuh  tempo. Upaya  ini  ada  yang  berhasil  dan  ada  juga  yang  gagal.  Jika  upaya  panggilan  ini  tidak  berhasil,  maka selanjutnya tim collector budget 1 yang akan melakukan penagihan. Kolektor datang mengunjungi alamat debitur  dan  menyampaikan  permasalahan  jatuh  tempo  pembayaran.  Jika  debitur  belum  bisa melaksanakan  pembayaran,  pihak  kreditur  akan  menyampaikan  surat  peringatan  pertama.  Jika  dalam waktu yang diberikan pada surat peringatan pertama tidak diindahkan oleh debitur maka akan diberikan surat  peringatan  kedua.  Jika  debitur  masih  belum  memenuhi  kewajiban  membayar  angsuran,  maka penagihan selanjutnya diserahkan kepada collector budget 2. Tim kolektor budget 2 ini melakukan upaya penagihan yang gagal dilakukan oleh kolektor budget 1. Tentu saja tingkat kesulitan pada tahap ini lebih tinggi dari pada budget 1, kesulitan yang ditemui dilapangan biasanya debitur susah ditemui dan sering menghindar.  Pada  tahap ini  kolektor  memberikan  surat  peringatan  terakhir  kepada  debitur.  Namun,  jika negosiasi tidak berhasil, maka penagihan dilimpahkan kepada kolektor tarik. Kolektor tarik bertugas untuk menjalankan  misi  penagihan  yang  gagal  dilakukan  oleh  budget  2.  Upaya  negosiasi  masih  tetap dilakukan,  namun  misi  pentingnya  adalah  untuk  menarik  kendaraan  objek  jaminan  fidusia  yang wanprestasi  tersebut.  Namun,  jika  upaya ini tidak  berhasil  maka  tindakan eksekusi  dilimpahkan  kepada pihak  ketiga  yaitu  pihak  eksternal  kolektor  yang  berbadan  hukum  dan  telah  melakukan  MoU  di  PT. Mandiri Tunas Finance.
Jika  eksekusi  berhasil  dan  debitur  sepakat  dan  sukarela  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia, maka  debitur  menandatangani  Berita  Acara  Penyerahan  Kendaraan  (BAPK).  Tetapi  ada  juga  debitur yang tidak rela menyerahkan kendaraan, padahal debitur sendiri tahu bahwa debitur sudah tidak mampu untuk melunasi hutang kepada kreditur. Ketika tim professional melakukan eksekusi, ketika telah bertemu dan  berhadapan  dengan  debitur,  tetapi  debitur  tidak  bersedia  menyerahkan  kendaraan  begitu  saja. Debitur  biasanya  mengajukan  biaya  tebus.  Kemudian  tim  akan  bernegosiasi  mengenai  biaya  tebus tersebut,  kemudian  jika  telah  mencapai  kesepakatan  mengenai  biaya  tebus,  kemudian  objek  jaminan fidusia bisa di eksekusi. Menurut professional collector, cara ini lebih aman dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Jika eksekusi menggunakan biaya tebus, maka objek jaminan fidusia yang  di  eksekusi  dapat  dipastikan  bebas  kasus.  Namun,  jika  eksekusi  tanpa  biaya  tebus  terdapat kemungkinan  terjadinya  permasalahan,  misalnya,  debitur  mendatangi  gudang  tempat  pengamanan kendaraan yang ditarik dan mengeluarkan secara sepihak kendaraan tersebut tanpa persetujuan kreditur. Selain hal tersebut, adapula debitur yang mengajukan gugatan atas kendaraan yang ditarik, namun  jika gugatan  tersebut  naik  ke  pengadilan  dapat  dipastikan  bahwa  kreditur  akan  menang,  karena  kreditur memiliki bukti bahwa debitur memang melakukan wanprestasi dan eksekusi merupakan akibat hukumnya
sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.Ketika  tim  professional  collector mengunjungi rumah debitur untuk eksekusi sering mengalami kendala.
Kendala  yang  ditemukan  biasanya  berasal  dari  debitur  yang  tidak  menerima  kedatangan kolektor.  Tim  professional  collector  telah  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan, menerangkan permasalahan terlebih dahulu. Namun debitur seringkali memicu keributan dan memancing amarah.  Menurut  keterangan  porfesional  collector,  debitur  sebagai  pihak  yang  berhutang  lebih menakutkan  daripada  kreditur  atau  tim  kolektor  yang  menagih  hutang.  Bahkan  pernah  terjadi  tindak pidana  penganiayaan  terhadap  collector  oleh  debitur.  Padahal  antara  kreditur  dan  debitur  telah  terikat dengan  perjanjian.  Sejatinya  janji  adalah  hutang  dan  hutang  harus  dibayar  dan  akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Namun hal ini tidak berlaku bagi sebagian debitur. Mereka hanya ingin mendapatkan dan memiliki kendaraan saja, namun tidak berinisiatif untuk taat pada perjanjian yang telah disepakati. Jika ditemukan debitur tipe ini maka professional collector akan meminta pendampingan dari  pihak  kepolisian  agar  proses  eksekusi  lebih  aman  dan  berjalan  lancar,  karena  kepolisian  bertugas untuk  mengamankan  kreditur  dalam  proses  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  sesuai  dengan  Peraturan Kapolri  Nomor  8  Tahun 2011 Tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia.  Peraturan  ini  bertujuan untuk  terselenggaranya  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  Fidusia  secara  aman,  tertib,  lancar,  dan  dapat dipertanggungjawabkan,  serta  terlindunginya  keselamatan  dan  keamanan  penerima  jaminan  fidusia, pemberi  jaminan  fidusia,  dan/atau  masyarakat  dari  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
Setelah proses eksekusi selesai dilakukan dan objek  jaminan fidusia berhasil diamankan,  maka tim  professional  collector  melakukan  serah  terima  kendaraan  dengan  mengisi  Berita  Acara  Penyerahan Kendaraan  dan  ditandatangani  oleh  professional  collector.  Kemudian  kendaraan  diserahkan  kembali kepada pihak kreditur (PT. Mandiri Tunas Finance). Setelah selesai serah terima kendaraan antara pihak kreditur  dengan  tim  professional  collector,  maka  pihak  professional  collector  mengajukan  invoice  atau jasa  atas  selesainya  tugas  eksekusi  tersebut,  kemudian  tugas  professional  collector  telah  selesai  dan tidak  ada  keterlibatan  untuk  kedepannya  atas  kendaraan  yang  telah  dieksekusi  tersebut.  Professional collector  hanya  bertugas  sebatas  mengamankan  atau  melakukan  penarikan  atau  ekesekusi  terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

## Proses lelang objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu.
Bagi  debitur  yang  tidak  mengajukan  restrukturisasi  kredit,  hal  tersebut  tidak  bisa  dijadikan pertimbangan  bagi  kreditur,  karena    antara  kreditur  dan  debitur  telah  menandatangai  perjanjian pembiayaan  konsumen  yang  menjadi  undang-undang  yang  harus  dipatuhi  bersama  antara  kreditur  dan debitur,  dan  didalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  telah  diatur dengan jelas mengenai akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan debitur.
Ketentuan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri. Selain  Pasal 15 UU Jaminan Fidusia juga terdapat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan pada point 9 mengenai peristiwa  cidera  janji  dan  akibat  hukumnya,  pada  bagian  b  angka  1  bahwa  debitur  wajib  untuk menyerahkan  barang/agunan  kepada  kreditur  atau  kreditur  melakukan  penarikan  barang/agunan sehubungan  dengan  Perjanjian  Pembiayaan  dan  Lampiran  Perjanjian,  serta  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus  yang  ditandatangai  oleh  debitur  sebagai  pemberi  kuasa  dan  kreditur  sebagai  penerima  kuasa, pada  point  2  yang  berbunyi  bahwa  penerima  kuasa  mengambil  alih  penguasaan  kendaraan  dan  pada point  3  untuk  melakukan  penjualan,  pelelangan,  pemindahan  hak.  Hal  ini  berarti  bahwa  dengan disepakatinya  perjanjian  pembiayaan  dan  adanya  surat  kuasa  khusus  tersebut  maka  debitur  sepakat untuk  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia    kepada  kreditur  untuk  dilelang  apabila  terbukti  melakukan wanprestasi. Pelelangan objek jaminan fidusia ini bertujuan untuk melunasi hutang debitur.
Setelah  objek  jaminan  fidusia  telah  diamankan,  debitur  telah  menandatangai  (Berita  Acara Penyerahan  Kendaraan)  BAPK  dan  kendaraan  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  sudah  berada ditangan  kreditur,  maka  kreditur  memberikan    Surat  Penyelesaian  Kredit  (SPK)  kepada  debitur  untuk melunasi hutangnya. Dalam SPK tersebut kreditur memberikan tenggang waktu pelunasan selama 7 hari. Jika  debitur  telah  melewati  batas  waktu  yang  diberikan  untuk  beritikad  baik  menyelesaikan  tunggakan angsuran  namun  tidak  dilakukan,  maka  kreditur  akan  melakukan  penjualan  secara  umum  atau  lelang terhadap objek jaminan fidusia tersebut.
Proses pelelangan objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance sesuai dengan ketentuan yang  berlaku.  Perusahaan  sudah  melalukan  tindakan  preventif  dengan  menjalankan  prosedur  sesuai dengan aturan yang ada. Eksekusi dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, upaya somasi sudah dilakukan, sudah diadakan negosiasi, sampai dengan rundingan angka pelunasan juga  sudah  dijelaskan,  hal  tersebut  juga  telah  sesuai  dengan  aturan  dari  otoritas  jasa  keuangan (OJK).
Proses  pelelangan  objek  jaminan  fidusia  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  dilakukan  di  balai  lelang  tribik dengan sistem online dan onsite.
Persyaratan  lelang  ditentukan  sendiri  oleh  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  sebagai  penjual  dan peserta  lelang  adalah  pihak  showroom.  Pihak  perusahaan  akan  mengumumkan  melalui  surat pemberitahuan  dan  sekaligus  mengundang  para  rekanan  bisnis  untuk  mengikuti  lelang.  Pada  surat pemberitahuan tersebut terdapat informasi mengenai waktu pelaksanaan, data-data fisik kendaraan dan keterangan  kelengkapan  dokumen  kendaraan  bermotor  yang  akan  dilelang  serta  harga  minimal  yang ditawarkan  pertama  kali.  Biasanya  peserta  lelang  diberikan  kesempatan  untuk  melihat  kondisi  riil kendaraan.  Pada  hari  pelelangan  dilaksanakan,  peserta  lelang  melakukan  penawaran  dalam  amplop tertutup,  kemudian  kreditur  membuka  amplop  tersebut  dan  bagi  penawaran  yang  tertinggi  maka  dialah yang  keluar  sebagai  pemenang  lelang.  Jika  terdapat penawaran  tertinggi  yang  sama  nilainya  lebih  dari satu maka akan dilakukan penawaran kembali tetapi hanya untuk penawaran sama tingginya saja.
Sesuai  dengan  SPK  yang  telah  disampaikan  kepada  debitur,  bahwa  jika  hasil  penjualan  lebih kecil  dari  hutang  ditambah    beban  termasuk  biaya  penarikan/penjualan  dan  bunga  yang  menjadi tanggung jawab debitur, maka debitur wajib membayar sisa kekurangan hutang tersebut kepada kreditur. Jika hasil penjualan lebih besar dari hutang, maka kreditur akan mengembalikan sebesar kelebihan yang didapat  dari  hasil  penjualan  tersebut.  Menurut  penelitian  terhadap  beberapa  peristiwa  eksekusi  lelang yang  telah  terjadi,  hasil  lelang  seringkali  lebih  kecil  dari  sisa  hutang  debitur.  Hal  ini  dikarenakan kendaraan  setiap  tahunnya  akan  menyusut  dan  berkurang  dari  harga  beli  awal  dan  seharusnya  debitur wajib  membayar  sisa  kekurangan  hutang  tersebut,  namun  pada  kenyataannya  tidak  ada  debitur  yang membayar  kekurangan  hutang  tersebut,  karena  menurut  debitur  mereka  sudah  rugi  karena  kendaraan telah ditarik dan mereka sudah membayar uang muka dan membayar beberapa bulan cicilan. Pihak PT. Mandiri Tunas Finance menyatakan bahwa telah terjadi lost asset dengan mengeluarkan SP LOR (Surat Pernyataan Loss on Reposses) atau rugi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Proses  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  di  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  Cabang  Bengkulu  dilakukan atas  dasar  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  bahwa kreditur  memiliki  hak  parate  executie.  Eksekusi  dilakukan  jika  debitur  melakukan  wanprestasi terhadap  perjanjian  pembiayaan  yang  telah  disepakati  bersama.  Pelaksanaan  eksekusi  dilakukan atas  kuasa  dari  PT.  Mandiri  Tunas  Finace  kepada  pihak  ketiga  atau  eksternal  collector  yaitu perusahaan berbadan hukum yang telah bekerja sama dengan kreditur. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa dalam proses negosiasi eksekusi debitur mengajukan biaya tebus atau collector sendiri yang menawarkan biaya tebus agar objek jaminan fidusia yang sudah di eksekusi bebas dari tuntutan.
2.  Proses lelang objek jaminan fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Bengkulu dilakukan ketika debitur  tidak  mengindahkan  kesempatan  yang  diberikan  oleh  kreditur  untuk  melunasi  hutangnya seperti  yang  tertera  di  Surat  Penyelesaian  Kredit  (SPK)  yang  diberikan  kreditur  setelah  eksekusi dilakukan.  Proses  pelelangan  objek  jaminan  fidusia  PT.  Mandiri  Tunas  Finance  dilakukan  di  balai lelang tribik dengan sistem online dan onsite. Persyaratan lelang ditentukan sendiri oleh PT. Mandiri Tunas  Finance  sebagai  penjual  dan  peserta  lelang  adalah  pihak  showroom.  Berdasarkan  hasil lelang  terdapat  2  kemungkinan  yang  terjadi  yaitu  hasil  penjualan  lelang  lebih  besar  dari  jumlah hutang debitur dan hasil penjualan lelang lebih kecil dari jumlah hutan debitur. Jika hasil penjualan lelang  lebih  besar  dari  jumlah  hutang,  maka  kreditur  akan  mengembalikan  kelebihan  tersebut kepada debitur. Jika hasil penjualan lelang lebih kecil dari jumlah hutang debitur, seharusnya debitur wajib membayar sisa hutang, tetapi selama ini debitur tidak membayar sisa hutang tersebut.

## Saran
1.  Sebaiknya ketika debitur hendak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan kreditur, perjanjian tersebut harus dibaca dan dipahami mengenai ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam perjanjian pembiayaan  tersebut.  Agar  debitur  dapat  menghindari  wanprestasi  terjadi  dengan  segala  akibat hukum dari wanprestasi tersebut yaitu dieksekusinya kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Bukan asal tanda tangan saja tanpa membaca dan memahami isi perjanjian tersebut sehingga pada saat  kendaraan  dieksekusi  debitur  malah  tidak  terima  dan  melakukan  kekerasan  kepada  collector. Collector  sebaiknya  melakukan  eksekusi  dengan  pendampingan  dari  kepolisian  agar  proses eksekusi  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  aman  serta  terhindar  dari  keributan.  Adapun  untuk melindungi  keamanan  eksekutor  dan  debitur  pada  saat  eksekusi,  sebaiknya  kepolisian  lebih
mengefektifkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan Fidusia tersebut.
2.  Setelah  proses  lelang  selesai  dan  telah  mendapatkan  hasil  penjualan  dengan  nilai  tertentu, sebaiknya  kreditur  mengumumkan  atau  memberitahukan  kepada  debitur  mengenai  hasil  lelang tersebut.  Agar  antara  kreditur  dan  debitur  lebih  transparan  dan  terbuka.  Sehingga  segala konsekuensi dari hasil penjualan lelang tersebut dapat dijalankan, baik hasil lelang lebih besar dari jumlah  hutang  debitur  dan  harus  dikembalikan  kepada  debitur  kelebihan  tersebut,  maupun  hasil lelang lebih sedikit dari jumlah hutang sehingga debitur harus membayar sisa hutang yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainudin 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika Amirudin  dan  Zainal  Asikin.  2004.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada,
Hadyanto, Sophia. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Medan: PT. SOFMEDIA Isnaeni,  Moch.  2016.  Hukum  Jaminan  Kebendaan:  Eksistensi,  Fungsi  dan  Pengaturan.  Yogyakarta:
LaksBang PRESSindo.
Johan Bahder, Nasution. 2020. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju. Khoidin,  M.  2017.  Hukum  Jaminan:  Hak-Hak  Jaminan,  Hak  Tanggungan,  dan  Eksekusi.  Surabaya:
Laksbang Yustitia.
Moelong, Lexy. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. Muhammad, Abdulkadir. 2019. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Salim, 2016. Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA. Sunyoto, Danang. 2016. Hukum Bisnis. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Susanto, Anthon F. 2015. Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris. Malang: Setara Press. Tim  Penyusun  Panduan  Penulisan  Skripsi.  2021.  Panduan  Penulisan  Skripsi.  Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Yani Nurhayani, Neng. 2018. Hukum Perdata. Bandung: Pustaka Setia Witanto.  2015.  Hukum  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen.  Bandung:  Mandar Maju.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang  Nomor.  10  Tahun  1998  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan.
Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/PUU-XIX/2021  Tentang  Penegasan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Bangun,  Tontona  Edim.  2016.  “Tinjuan  Yuridis  Terhadap  Jaminan  Fidusia  Yang  Dilelang Tidak  Melalui Badan  Lelang  Negara”  Thesis  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum.  Medan: Universitas Sumatera Utara
Kosasih,  Anggraini,  Henny ,  Rima.  2019.  ”Pelaksanaan  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Dalam  Jual Beli  Kendaraan  Bermotor”  Jurnal  Darma  Agung  Volume  XXVII  Nomor  1.  Bengkulu:  Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
Pajri,  Kausar.  2017.  “Analisa  Yuridis  Aspek  Hukum  Pidana  Dalam  Penarikan  Paksa  Unit  Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia” Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Pratiwi  Sidabalok,  Yesika.  Akibat  Hukum  Jika  Debitur  Wanprestasi  Dalam  Pembiayaan  Konsumen Dengan Jaminan Fidusia. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Saputra,  Irwan.  2021.  “Kekuatan  Hukum  Jaminan  Fidusia  Pasca  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor.  18/PUU-XVII- 2019  Tentang  Jaminan  Fidusia”  Jurnal  Ilmiah  Nasional  Mahasiswa  Hukum Volume 4 Nomor 1 Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu.