## KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)
Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno E-mail: gmfahs@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Hudi Asrori
E-mail: hudisayuti@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an important event and as an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.
Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui  perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan merupakan peristiwa penting dan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan, sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dan tidak mengikat pihak ketiga.
Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan

## A.   Pendahuluan
Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang memenuhi syarat- syarat seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan dan diakui sebagai perkawian sah dengan segala akibat hukumnya (Abdulkadir Muhammad, 2010 : 101). Akibat hukum perkawinan sah adalah timbul hubungan hukum antara suami dan istri, antara orang-tua dan anak, antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan. (Abdulkadir Muhammad, 2010 : 101)
Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian ...
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan). Berarti segala harta kekayaan yang didapat selama perkawinan tidak boleh dihak oleh salah satu pihak, kecuali harta tersebut merupakan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan)
Perbuatan-perbuatan yang menyangkut harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, yang mana dapat menimbulkan persoalan mengenai efisiensi dari perkawinan tersebut. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. (Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan)
Untuk mempermudah para pihak dalam pengaturan mengenai harta dalam perkawinan, maka dapat membuat perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian yang dibuat pada saat atau sebelum, dan selama ikatan perkawinan berlangsung mengikat para pihak yang membuatnya.
Isi perjanjian bermacam-macam mulai dari pemisahan harta dalam perkawinan, istri boleh bekerja, melanjutkan pendidikan, larangan berbuat Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan lain sebagainya tergantung keinginan para pihak asal tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, agama, kepatutuan, dan kesusilaan.
Permasalahan yang semakin kompleks dalam perkawinan, berimplikasi pada angka perceraian yang meningkat. Kesadaran hukum masyarakat juga harus berkembang demi terwujudnya perlindungan kepentingan bagi mereka. Untuk mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi dalam perkawinan, maka dapat dibuat perjanjian perkawinan.
Bagi orang yang sudah membuat perjanjian perkawinan, masih ditemui bahwa perjanjian mereka hanya sebatas tulisan yang bersifat internal, belum disahkan oleh Pegawai Pencatat Sipil sehingga hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja. Padahal pencatatan perjanjian perkawinan ke Kantor Pencatatan Sipil memiliki banyak manfaat bagi masyarakat jika dikemudian hari terjadi permasalahan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta memberikan layanan pencatatan akta perkawinan dan perjanjian perkawinan di Kota Surakarta dimana penulis dapat mendapatkan informasi yang akurat dalam penelitian hukum ini. Persoalan-persoalan mengenai perjanjian perkawinan seperti keabsahan akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kekuatan hukum yang mengikat dengan adanya  perjanjian kawin, serta dalam hal perjanjian perkawinan tidak didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam kekuatan hukum pencatatan perjanjian perkawinan bagi para pihak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

## B. Metode Penelitian
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam hal ini sifat empirisme ditunjukan dengan perolehan data dari hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya (Soekanto, 2010:10). Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2007:9). Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, data sekunder yang terdiri dari dua yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum, buku-buku mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Lalu teknik analisis data yang digunakan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang pokok yang digunakan sebagai dasar untuk membuat
Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian ...
perjanjian perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Aturan terakhir mengenai perjanjian perkawinan diluar Undang-Undang pokok tersebut adalah Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016.
Dengan adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama ikatan perkawinan. Jadi bagi pasangan yang belum membuat perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan, dapat membuat dan mengajukan perjanjian perkawinan ketika perkawinan sudah berlangsung. Kebanyakan orang menganggap pembuatan perjanjian perkawinan tidak perlu dicatatakan ke Kantor Pencatatan Sipil, hanya sebatas akta notaris saja dirasa cukup. Padahal perjanjian perkawinan perlu dicatatkan ke Kantor Pencatat Perkawinan karena beberapa alasan.
Pertama , karena perjanjian perkawinan sebagai peristiwa penting dan untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan.
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur mengenai harta pihak suami dan istri mengenai harta mereka dalam perkawinan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan termasuk dalam peristiwa penting dalam kehidupan. Perjanjian ini didahului oleh peristiwa penting yang mendahuluinya, yaitu Perkawinan.
Meskipun didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan perjanjian perkawinan sebagai peristiwa penting, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, perjanjian perkawinan termasuk dalam peristiwa penting.
Mengingat pentingnya klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kehendak kedua belah pihak, maka perjanjian perkawinan dapat digolongkan dalam peristiwa penting yang didahului oleh Perkawinan, sehingga perlu dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai implikasi tertib administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia melalui permohonan dari para pihak yang ingin mencatatkan peristiwa penting mereka.
Kedua , sebagai perwujudan asas publisitas dan untuk mengikat pihak ketiga. Asas publisitas berarti berkewajiban untuk memberitahukan informasi kepada publik agar masyarakat, siapapun dapat mengetahuinya. Agar dapat disebut telah memenuhi asas publisitas, asal suatu informasi dapat diakses semua orang, dan bukan bersifat pribadi. Pencatatan perjanjian perkawinan ke Dukcapil akan memenuhi asas publisitas tersebut.
Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila sudah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung. Karena apabila tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan pihak ketiga terkait akan membantah dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak sah karena belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang.
Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris. Dasar Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatanya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15. Penjelasan dalam Pasal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai wewenang seorang notaris dalam menjalankan tugas membuat akta otentik bagi para pihak. Baik itu akta perjanjian perkawinan atau akta-akta otentik yang lainnya. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/2015 tentang dasar pembuatan perjanjian perkawinan yang bisa dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan banyak menjadi kajian notaries. (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2, Halaman 139-145, 2017, Wahyuni, Rachmat Safa’at, Muhammad Fadli).
Peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga sangat diperlukan, karena dalam perjanjian perkawinan mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan. Perjanjian perkawinan tersebut tercantum klausula antara suami isteri tidak ada persekutuan harta menurut hukum, tetapi juga percampuran untung dan rugi serta pula percampuran hasil dan bunga dengan tegas ditiadakan. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syaratsahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta Notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum; atau (2) dapat dibatalkan. (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016. Susi Susianti G. Pakaya)
Ketiga , sebagai bahan pembuktian dan bahan pertimbangan hakim dalam persidangan. Perjanjian perkawinan harus merupakan akta notaris, yang dibuat di hadapan Notaris dan kemudian dicatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Mertokusumo, 2002:124). Unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Barang siapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab. Perjanjian perkawinan tergolong sebagai alat bukti Hukum Acara Perdata yang berupa surat (dokumen) yang termasuk akta otentik, yaitu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal kecuali pihak lawan menentukan sebaliknya. Perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Selain itu, perjanjian perkawinan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian. Hakim tidak hanya mengkaji dari Undang-Undang, akan tetapi harus mengkaji faktor-faktor yang lain, misalnya perjanjian perkawinan guna memenuhi asas keadilan bagi para pihak. Perjanjian perkawinan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang piutang. Contoh kecilnya jika salah satu pasangan pemilik usaha, pejabat atau pemimpin usaha, suatu hari usaha tersebut dituntut kerugian, maka kedua pihak akan terlibat. Perjanjian perkawinan dapat mencegah hal itu (kedua-duanya mau dituntut).
Keempat , sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat.  Menurut Veronica Dagher dalam Jurnalnya mengatakan (berdasarkan terjemahan penulis) “alasan umum seorang individu menyarankan kepada pasangannya dalam membuat perjanjian perkawinan antara lain untuk menghukum pasangannya terkait perilaku buruk yang dilakukan pasangannya, seperti perselingkuhan, atau untuk menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan guna menghindari perkawinan yang retak. (Dagher, Veronica. 2016. Why Postnuptial Agreements Are on the Rise. The Wall Street Journal . Halaman 12-13.)
Saat ini di Solo, perjanjian perkawinan paling banter 1% dari keseluruhan jumlah perkawinan setiap tahunnya. Sekarang dapat dikatakan tidak banyak tetapi sudah lumayan, dikarenakan faktor perceraian tinggi, dan kesadaran hukum masyarakat di Kota Surakarta sudah berkembang dibandingkan dulu untuk mempertimbangkan hak-hak mereka dalam gono gini.
Kesadaran hukum masyarakat di Solo mengenai perjanjian perkawinan masih kecil, kebanyakan golongan-golongan tertentu saja. Namun dimulai pada tahun 2018 kesadaran hukum masyarakat terhadap perjanjian perkawinan sudah mulai meningkat. Tercatat sampai bulan April 2018 sudah terdapat 4 perjanjian perkawinan yang tercatat dan sudah ada notaris-notaris yang menghubungi Dukcapil Surakarta perihal pencatatan perjanjian perkawinan.
Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perkawinan baik itu mengenai harta atau lainnya. Namun dalam prakteknya di masyarakat perjanjian antara suami isteri sebelum menikah masih jarang ditemui, apalagi terkait dengan memperjanjikan harta benda masing-masing pihak, hal ini sebagian besar masyarakat masih menganggap sebagai sesuatu hal yang tabu dan kurang pantas untuk dibicarakan.
Faktor-faktor yang mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan perjanjian perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta, antara lain adanya permasalahan harta bersama, timbulnya hutang dalam harta bersama, mendapatkan kepastian mengenai harta, melindungi kepentingan para pihak, kemajuan dan perkembangan zaman diikuti
Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian ...
dengan permasalahan perkawinan lebih kompleks dibanding dulu, meningkatnya angka perceraian, berkembangnya penalaran masyarakat akan kesadaran hukum itu sendiri.
Adanya pencatatan perjanjian perkawinan tersebut untuk mengantisipasi jika akta notaris yang dibuat oleh para pihak bermasalah, misalnya hilang. Selain itu, juga digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.
Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015  menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila sudah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung. Karena apabila tidak dicatatkan bisa jadi pihak ketiga dirugikan dan pihak ketiga terkait akan membantah dengan dasar bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak sah karena belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang
Pada dasarnya apabila perjanjian perkawinan tidak dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil, maka akibat hukumnya berada di kekuatan mengikatnya. Apabila tidak dicatatkan berarti belum disahkan. Hal ini berarti perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Agar dapat mengikat pihak ketiga, maka perlu disahkan ke Dukcapil.
Data mengenai jumlah perjanjian perkawinan yang dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari tahun 2015 sampai bulan April tahun 2018, adalah sebagai berikut: Pada tahun 2015 sebanyak 18 perjanjian kawin, pada tahun 2016 sebanyak 11 perjanjian kawin, pada tahun 2017 sebanyak 19 perjanjian kawin, yang paling baru tahun 2018, hingga bulan April 2018 tercatat ada 4 perjanjian kawin yang dicatatkan di Dukcapil Surakarta.
Dari tahun 2015 hingga April 2018 tidak ada kasus mengenai permasalahan perjanjian perkawinan di Dukcapil Surakarta, yang sering adalah penyusulan pengesahan perjanjian perkawinan yang sudah dibuat,  namun  belum  disahkan.

## D.   Simpulan
Alasan-alasan Perjanjian Perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain Perjanjian perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting yang didahului oleh peristiwa penting lain sebagai induknya, yaitu Perkawinan, dan sebagai implikasi tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas perjanjian perkawinan tersebut dan untuk mengikat pihak ketiga, sebagai bahan pembuktian didalam persidangan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian, serta sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dalam hal tidak didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak mengikat pihak ketiga apabila belum dicatatkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan dalam hal melibatkan pihak ketiga.

## E.   Saran
Kepada masyarakat diharapkan masyarakat memiliki pemikiran yang luas dan terbuka mengenai perkawinan, mengingat perkembangan zaman yang semakin berkembang ini. Adanya perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak mengurangi kesakralan dari perkawinan itu sendiri, melainkan dapat mempermudah bagi pasangan untuk menentukan apa-apa saja yang akan diatur dalam perkawinan mereka, pada khususnya mengatur mengenai harta kekayaan masing-masing pihak. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat agar dapat mencegah dampak-dampak yang tidak diinginkan dalam perkawinan, sehingga kelangsungan perkawinan dapat berjalan sesuai dengan kehendak para pihak.
Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta diharapkan dapat membuat dan meningkatkan kebijakan-kebijakan kependudukan agar pengelolaan kependudukan semakin baik dan menyeluruh, diharapkan adanya sosialisasi atau  kegiatan terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya mendaftarkan peristiwa-peristiwa penting mereka dan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Daftar Pustaka
Buku:
Lexy J Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta : Liberty.

## Jurnal:
Veronica Dagher. 2016. “Why Postnuptial Agreements Are on the Rise”. The Wall Street Journal. New York City: R. C. Auletta and Company, LLC. Edisi 11-12 Maret 2016.
Susi Susianti. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin”.
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 4, Edisi 2 Tahun 2016.
Wahyuni, Rachmat Safa’at, Muhammad Fadli. 2017. “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015”.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 2.