Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah
Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir)
Zaiyad Zubaidi Miftahul Jannah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email :zaiyad.zubaidi@gmail.com

## Abstrak
Meskipun  dalam  fikih  tidak  ditemukan  sebab  perceraian  karena  tidak perawan,namun  realitas  dalam  masyarakat  perceraian  dapat  juga  terjadi karena  kasus  tidak  perawan  isteri.  Penelitian  ini  menganalisisPutusan Mahkamah  Syariyah  Bireuen  Nomor  0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir  yang memutuskan  sebuah  kasus  perceraian  akibat  alasan  tersebut.  Penelitian ini adalah studi pustaka ( library research ) dengan menggunakan metode deskriptif-analisis .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dasar  hukum dan  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Syariyah  Bireuen  dalam  putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/ Ms.Bir yaitu merujuk pada dua ketentuan yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hakim mendasari pertimbangannyaatas dasar  hukum  Islam  pada  ketentuan  surat  al-Rūm  ayat  21,  yaitu  tentang tujuan  pernikahan.  Hakim  melihat  Pemohon  dan  Termohon  tidak  lagi bisa  mewujudkan  tujuan  pernikahan.  Atas  dasar  hukum  positif,  hakim menimbang  pada  dua  syarat. Pertama ,  terpenuhinya  syarat  materil  pada Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan,  dan  Pasal  116  huruf  f Kompilasi  Hukum  Islam  terkait  terjadinya  perselisihan  dalam  keluarga dengan  sebab  tidak  perawan. Kedua ,  terpenuhinya  syarat  formil  tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada  Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan.  Kesimpulannya bahwa  putusan  Mahkamah  Syariyah  Bireuensesuai  dengan  ketentuan hukum  Islam.  Fokus  masalah  yang  dilihat  oleh  hakim  adalah  terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang faktor  penyebabnya  karena  Termohon  sering  keluar  rumah  tanpa  izin, tidak menghargai orang tua Pemohon dan juga Termohon sudah menipu Pemohon ataskondisi keperawanannya.
Kata Kunci: Perceraian, Hukum Islam, Putusan Mahkamah Syariyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Ikatan perkawinan dapat saja berakhirkarena melakukan tindakan hukum  yang  bisa  memutuskan  ikatan  tersebut  dengan  cara  yang  telah diatur  dalam  fikih  dan  Undang-Undang  Perkawinan.  Walaupun  ikatan perkawinan  sebagai  suatu  ikatan  suci,  namun  tidak  boleh  dipandang mutlak karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah. Perkawinan dapat  bertahan  dengan  bahagia  serta  dapat  juga  putus  di  tengah  jalan dengan didahului oleh sebab-sebab yang dibolehkan oleh syara`. 1 Putusnya  ikatan  perkawinandengan  cara  cerai  merupakan  salah satu bentuk tindakan yang dibolehkan meskipun dibenci oleh Allah.
Perceraian  diposisikan  sebagai  akibat  dari  kausalitas  hukum, dimana  hubungan  suami  isteri  yang  tidak  baik  dan  hal-hal  lain  sebagai penyebabnya.Pensyariatan  perceraian  tersebut  pada  prinsipnya  sebagai bagian  dari  bentuk  perwujudan  dimungkinkannya  sebuah  keluarga  yang terus  menerus  mengalami  ketidakcocokanbaik  dalam  bentuk  sikap, karakter, komunikasi, akhlak dan masih banyak penyebab lainnya. Untuk itu, syāri‟ (Allah)  membolehkanperceraian  agar  dapat  dipergunakan dengan  semestinya.Atas  dasar  itu  pula  Islam  mengajarkan  sebelum dilakukannya  pernikahan,  seharusnya  masing-masing  pihak  saling mengenal.
Dilihat  dari  latar  belakangnya  penyebab  perceraian  sangat beragam.  Diantarnya,  suami  isteri  mengalami  pertengkaran  secara  terus menerusyang  dalam  istilah  fikih  disebut syiqaq . 2 Adanya  sikap nusyuz yang ditunjukkan isteri terhadap suami, dan juga isteri tidak jujur tentang  keadaan  keperawanannya  sebelum  pernikahan,yang  kemudian diketahui  oleh  suaminya.Kondisi-kondisi  seperti  inilah  yang  kemudian ikatan perkawinan suami isteribisa berakhir dengan perceraian .
Terkaitdengankondisi keperawanan isterisebelumnikah, paraulamaklasikbelum
melakukankajian
mendalam, apa lagi jikaketikadijadikan sebagai salahsatualasan perceraian.Ibn Baz menjelaskan hal ini dalam fatwanya bahwa
jikapadasaatmelakukanhubungansuamiisteri,  ternyata  suami  merasa istrinya tidak perawan, dan istri mengaku bahwa keperawanannya hilang bukan karena hubungan badan, maka suami tidak masalah mempertahankan istrinya. Atau karena hubungan badan, namun sang istri mengaku  diperkosa    atau  dipaksa,  maka  suami  tidak  masalah
1 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia;  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  sampai KHI , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.
2 Abd.RahmahGhazaly, FiqhMunakahat, (Jakarta:  KencanaPrenada  Media  Group, 2006), hlm. 241.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mempertahankan  istrinya,  jika  istri  sudah  mengalami  haid  sekali  setelah kejadian  itu  sebelum  dia  menikah  atau  dia  mengaku  telah  bertaubat  dan menyesali perbuatannya, dan dia mengaku pernah melakukan zina ini dan sekarang sudah bertaubat, tidak masalah bagi suami untuk mempertahankannya, hendaknya ia tidak secara terus terang mengakuinya. 3 Olehkarenademikianpenulismelihatbahwa  keperawanan  bukan merupakan suatu alasan perceraian.Meskipunsebabtersebut dijadikansalah  satu  alasanperceraian  yang  diputuskandalamsebuah putusan Mahkamah Syariyah BireuenNomor
0223/Pdt.G/2015/MsBir.Putusan  ini  merupakan  perkara  permohonan cerai suami (cerai talak) terhadap isteri yang diputuskan pada tahun 2015. Bahwa  dalam  putusan  tersebut,hakimmengabulkan  permohonan  pihak suami  untuk  menceraikan  pihak  isteri  dengan  status  talak raj‟i. Dalam putusan  tersebut,  penyebab  dari  perceraiannya  adalah  karena  terjadi ketidakharmonisan dan percekcokan karena diawali dengan diketahuinya pihak isteri tidak lagi perawan. Pemohon mengetahui status keperawanan tersebut  setelah  pihak  isteri  mengakui  telah  berbuat  zina  sebelum menikah.  Untuk  itu,  alasan  inilah  yang  kemudian  oleh  hakim  sebagai salah  satu  unsur  penguat  terjadinya  percekcokan  dan  akhirnya  diputus dengan talak raj‟i .
Jika  dilihat  dalam  sudut  pandang  fikih,  sebab  terjadinya perceraian  karena  status  keperawanan  memang  tidak  ditemui.  Dalam fikih disebutkan sebab perceraian itu adalah karena percekcokan ( syiqāq ), dimana  percekcokan  atau  pertengkaran  antara  suami  isteriini  dapat disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  seperti  faktor  komunikasi  dan  faktor ekonomi  rumah  tangga. 4 Kemudian  disebabkan  karena  pihak  isteri  tidak pulang ke rumah suami, dan sebab-sebab lainnya. 5
Wahbah  Zuhaili  mengemukakan  beberapa  sebab  terjadinya perceraian antara suami istri yaitu:
a. Jika  suami  mengetahui  bahwa  keberadaan  istri  membuatnya  jatuh ke  dalam  perbuatan  yang  diharamkan  yang  terdiri  dari  nafkah  dan perkara lainnya.
3 Keterangan  tersebut  merupakan  fatwa  Imam  Ibnu  Baz,  dapat  dilihat  dalam: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/2856,  dikutip  juga  dalam  situs konsultasisyariah.com : http:  //konsultasisyariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html,  diakses  pada tanggal 25 Februari 2017.
4 Mustofa  Hasan, Pengantar  Hukum  Keluarga ,  (Bandung:  Pustaka  Setia,  2011), hlm. 205-206.
5 Satria  Effendi, ProblematikaHukumKeluarga  Islam  Kontemporer, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2004), hlm. 101.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
b. Jika  istri  memiliki  mulut  yang  pedas  yang  ditakutkan  akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang di haramkan jika suami terus berada bersamanya..
c. Terjadinya  perselisihan  terus  menerus  yang  mengakibatkan keretakan hubungan suami istri. 6
Sementara  Sayid  Sabiq  mengemukakan  beberapa  sebab  lain  terjadinya perceraian antara suami istri yaitu:
a. Jika istri berperilaku buruk, pergaulannya dengan suami juga buruk dan  kondisi  istri  berbahaya  sehingga  tidak  mungkin  mencapai tujuan pernikahan.
b. Jikaistrimengabaikanhak-hakAllah yang wajibditunaikannya,
sepertisalat fardhu dan lain-lainnya.
c. Jika istri tidak mampu menjaga kehormatan suaminya. 7
Kemudian  jika  dilihat  secara  umum  dari  aspek  pandangan Undang-Undang  juga  tidak  ditemukan  alasan  perceraian  karena keperawanan.  Salah  satunya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang    Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana sebab-sebab perceraian antara suami isteridisebutkan dalam Pasal 19, yaitu:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  selama  lima  tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
f. Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga.‖
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa baik dalam fikih maupun dalam  Undang-Undang  tidak  disebutkan  secara  jelas  mengenai  status keperawanan  sebagai  dasar  dari  perceraian  antara  suami  isteri. Meskipun, ketidakterusterangan pihak isteri tentang status
6 Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu;  Pernikahan  Talak,  Khuluk, Mengila‟  Isteri,  Li‟an,  Zuhar  dan  Masa  Iddah, terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  jilid  9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 323.
7 SayyidSabiq, Figh as-Sunnah, (Jakarta:Al-I‘tishom,2010),hlm.422
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keperawanannya  tersebut  dapat  dijadikan  alasan  dari  ketidakcocokan suami  terhadap isteri  yang akhirnya  menimbulkan  pertengkaran  hingga akhirnya bercerai.
Untuk  itu,  penulis  merasa  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam lagi  tentang  putusan  tersebut.  Ketertarikan  ini  didasari  oleh  beberapa alasan. Pertama ,  mengenai  sejauhmana  Islam  mengatur  tentang  sebab- sebab terjadinya perceraian. Kedua , mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam  memutus perkara tersebut, berikut dengan dalil dan dasar hukumnya. Ketiga ,  putusan  tersebut  tentunya  relevan  untuk  dikaji, mengingat  perkara  perceraian  dengan  sebab  status  keperawanan dimungkinkan  masih  akan  tetap  terjadi  di  dalam  realita  masyarakat. Oleh  karena  itu,  penulis  ingin  mengkaji  masalah  ini  dengan  judul: ― Perceraian karena Syiqaq Akibat tidak Perawan(Analisis Hukum Islam
Terhadap Putusan Mahkamah Syar‟iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir) ‖.  Adapun    pertanyaan  yang  mendasar  dalam penelitian  ini  adalahbagaimana  dasar  hukum  dan  pertimbangan  hakim Mahkamah Syariyah Bireuen dalam putusan Nomor
0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan  Mahkamah  Syariyah  BireuenNomor  0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir tentang perceraian karena syiqaq akibat tidak perawan.

## Pandangan  Ulama  tentang  Penjatuhan  Talak  Karena  tidak Perawan
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  ulama  fikih terdahulu  tidak  membahas  syarat  penjatuhan  talak  itu  dilakukan  harus ada  sebab  yang  mendahuluinya.  Karena,  talak  merupakan  hak keistimewaan  yang  diberikan syara‟ terhadap  seorang  suami.  Namun, secara hukum, peroses talak tentu harus didasari oleh sebab yang logis. Dalam istilah lain, talak merupakan akibat yang timbul dari keadaan di mana  hubungan  suami  isteri  rapuh,  diliputi  oleh  pertengkaran  dan sebagainya. Inilah sebetulnya menjadi salah satu sebab perceraian.
Terkait dengan alasan perceraian karena tidak perawan, hampir tidak ditemukan dalam literatur-literatur fikih. Ulama nampaknya tidak memasukkan  keperawanan  sebagai  syarat  pernikahan  atau  sebaliknya ulama  tidak  memasukkan  keadaan  tidak  perawan  isteri  sebagai  alasan dan syarat diperbolehkannya perceraian.
Mengutip penjelasan Armaidi Tanjung bahwa bagi seorang laki- laki  menikahi  perawan  adalah  suatu  kebanggaan  tersendiri.  Laki-laki akan merasa terhina dan dibohongi bila perempuan yang dinikahi tidak lagi perawan, padahal isteri sebelumnya tidak atau belum  menikah dan punya  suami.  Lebih  lanjut,  ditegaskan  bahwa  dalam  keadaan  tidak perawannya  isteri,  laki-laki  mungkin  langsung  menceraikan  isterinya
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
karena tidak lagi perawan, padahal isteri masih berstatus gadis, kecuali isterinya berstatus janda. 8
Masih  menurut  pendapat  yang  sama,  dalam  pernikahan, keperawan seorang perempuan yang gadis sangatlah perlu dan penting. Hal  ini  membuktikan  bahwa  perempuan  dapat  menjaga  kesucian  diri dari perbuatan yang haram. Misalnya hubungan luar nikah. Lain halnya ketika  keperawanan  itu  hilang  dengan  sebab  diperkosa  atau  karena kecelakaan, maka ini di luar kendali perempuan. 9
Berdasarkan penjelasan di atas, perempuan yang tidak perawan karena  hubungan  luar  nikah  termasuk  perempuan  pezina.  Sedangkan pezina  hanya  boleh  menikah  dengan  laki-laki  yang  baik,  dan  penzina sebaliknya.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  surat  al-Nūr  ayat 3yaitu:
                                                                                                                             
Artinya: “Laki-laki  yang  berzina  tidak  mengawini  melainkan perempuan  yang  berzina,  atau  perempuan  yang  musyrik;  dan perempuan  yang  berzina  tidak  dikawini  melainkan  oleh  laki-laki  yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”. (QS. al-Nūr: 3).
Berdasarkan  keterangan  di  atas  jelas  bahwa  menikahi  wanita yang  tidak  perawan  karena  zina  tidak  diperbolehkan. 10 Tingkat ketidakbolehan menikahi wanita yang berzina yaitu diharamkan seperti ketentuan  akhir  ayat  di  atas.  Namun,  jika  wanita  tersebut  bertobat dengan  sungguh-sungguh,  ulama  membolehkannya.  Untuk  itu,  dapat dipahami  bahwa  secara  umum  ketentuan  ayat  di  atas  mengisyaratkan laki-laki  yang  baik  tidak  boleh  menikah  dengan  wanita  pezina,  namun jika wanita tersebut taubat, maka diperbolehkan.
Berbeda  halnya  ketika  hilangnya  keperawanan  karena  zina  itu baru  diketahui  setelah  menikah.  Dalam  teori  memang  tidak  dijelaskan tentang  boleh  tidaknya  suami  menceraikan isteri  karena  ketahuan  tidak perawan  lagi.  Namun,  dalam  realita  masyarakat,  justru  alasan  tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.
8 Armaidi Tanjung, Free Sex No! Nikah Yes, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 184.
9 Armaidi Tanjung, Free Sex No..., hlm. 186.
10 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 179.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Dalam  kaitannya  dengan  permasalahan  tersebut,  Ammi  Nur Baits,  menjelaskan  bahwa  Islam  memotivasi  kepada  siapapun  yang pernah  melakukan  dosa  terkait  dengan  hak  Allah,  agar  merahasiakan dosa  itu  dan  dia  selesaikan  antara  dia  dengan  Allah.  Artinya,  dia bertaubat  menyesali  perbuatannya,  tanpa  harus  menceritakan  dosanya kepada  siapapun,  termasuk  kepada  manusia  terdekatnya.  Karena  yang lebih  penting  dalam  pelanggaran  ini,  bagaimana  dia  segera  bertaubat dan  memperbaiki  diri,  tanpa  harus  mempermalukan  diri  di  hadapan orang lain. Karena ini justru menjadi masalah baru. 11
Beberapa  ulama  pernah  menyinggung  masalah  ini.  Salah satunya Ibnu Taimiyyah dalam kitab, ― Majmū‟ Fatāwā Ibn Taimiyah ‖, ia mengemukakan pendapatnya dengan mengutip beberapa riwayat dari Imam Ahmad, dalam Mazhab Syafi‘i, dan Imam Malik. Di mana, suami berhak  mengajukan  cerai  (membatalkan  pernikahan)  jika  isteri  tidak memenuhi  syarat  yang  ditentukan  suami.  Syarat-syarat  tersebut misalnya  masalah  harta,  kecantikan,  keperawanan,  akhlak,  dan lainnya. 12
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah  dalam Zād al-Ma‟ād fī Hadyī Kahir al-„Ibād mengatakansuami  dapat  membatalkan  isterinya  ketika  ia berbohong.  Ketika  suami  mengajukan  syarat,  dan  isteri  berbohong, suami  boleh  menceraikannya  dan  ia  berhak  atas  mahar  dengan  syarat belum dilakukan hubungan badan‖. 13
Berdasarkan  penjelasannya  dapat  dipahami  bahwa  suami  dapat menceraikan isterinya ketika ia berbohong dalam pernikahannya. Ketika suami mengajukan syarat, salah satunya tentang status keperawanan dan isteri berbohong, maka suami boleh menceraikannya dan ia berhak atas mahar  isterinya  ketika  belum  dilakukan  hubungan  badan.  Bolehnya seorang  suami  menceraikan  isteri  yang  tidak  perawan  karena  zina  ini dapat  dijabarkan  dengan  mengutip  penjelasan  Abdul  Hamid  Kisyik, bahwa antara suami dan isteri yang berzina tidak memiliki kesamaan ide
11 Ustadz Ammi Nur Baits, ―Ternyata Istriku Tidak Perawan‖, dimuat dalam situs: https://konsultasisyariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html,  diakses  pada tanggal 16 Juli 2017.
12 Ibn Taimiyyah, Majmūʻ Fatāwā Ibn Taimiyyah , diedit oleh ʻAbd al-Rahman dan Muhammad  ibn  ʻAbd  al-Rahman  ibn  Muhammad  ibn  Qasim,  ed.  In, “Majmu  Fatawa tentang Nikah”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 201.
13 Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, Zādul  Ma‟ād  fī  Hadyī  Khairil  „Ibād, ed.  In, Zadul Ma‟ad;  Panduan  Lengkap  Meraih  Kebahagiaan  Dunia  Akhirat, (terj:  Masturi  Ilham, dkk), jilid. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 120.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan fikrah .  Suami  tidak  mungkin  sanggup  bergaul  dan  mengikat hubungan batin dengan wanita tersebut. 14
Dalam  penjelasan  lainnya,  Ibnu  Baz,  sebagaimana  dikutip dalam  situs konsultasisyariah.com ,  menjelaskan  bahwa  suami hendaknya  tidak  menceraikan  isteri  dalam  kasus  isteri  tidak  perawan, tetapi  ia  mensyaratkan  bahwa  hilangnya  keperawanan  isteri  itu  harus karena diperkosa, atau di paksa, atau karena berbuat zina sebelum nikah tetapi isteri mengakui dan bertobat atas perbuatannya serta suami yakin dengan pengakuan dan tobatnya. Dalam keadaan ini, suami tetap harus mempertahankan  isteri.  Di  sisi  lain,  ditambahkan  bahwa  isteri  tidak seharunya mengakui perbuatan zinanya, jika memang suami belum atau tidak mengetahuinya. 15
Pendapat  tentang  keharusan  merahasiakan  perbuatan  zina tersebut adalah nampaknya didasari oleh ketentuan hadis berikut ini:
امِاللَّهِ امِ نْ مِ مِ انْ مِ مَ نْ مَ نْ مَ ا ئً نْ مَ امِا مَو ذُا مَ نْا امِ مِ مَ ا نْ مِ ا مَا مَ مَ ا نْ مَ Artinya:  “Siapa  yang  tertimpa  musibah  maksiat  dengan melakukan  perbuatan  semacam  ini  (perbuatan  zina),  hendaknya  dia menyembunyikannya,  dengan  kerahasiaan  yang  Allah  berikan”. (HR. Baihaqi). 16
Senada  dengan  pendapat  di  atas,  Abdul  Hamid  Kisyik  dalam kitabnya Binā‟  al-Usrah  al-Muslimah menyebutkan  bahwa  seorang pezina—khususnya  perempuan—bertobat  dengan taubat  nasuha ,  maka Allah  menerima  taubatnya. 17 Untuk  itu,  handaknya  suami  tetap mempertahankan  isterinya  yang  telah  bertobat.  Menurut  al-Utsaimin, keterangannya  juga  dirujuk  dalam  situs konsultasisyariah.com, suami yang  tidak  mempersyaratkan  kegadisan  isteri,  tetapi  setelah  menikah ternyata terbukti si isteri tidak perawan, maka suami tidak berhak untuk membatalkan  pernikahan.  Alasannya  karena  keperewanan  wanita  bisa saja  hilang  karena  faktor  lain  selain  perzinaan.  Sebaliknya,  jika sebelumnya  suami  menentukan  syarat  tersebut,  maka  suami  dapat melanjutkan atau memutuskan hubungan perkawinannya. 18
14 Lihat  dalam  Abdul  Hamid  Kisyik, Binā‟  al-Usrah al-Muslimah; Mausū‟ah  al- Zawāj  al-Islāmī, ed.  In, Bimbingan  Islam  untuk  Mencapai  Keluarga  Sakinah, terj:  Ida Nursida, (Bandung:  Mizan Pustaka, 2005), hlm. 88.
15 Dikutip dari: ―http://www.binbaz.org.sa/mat/2864‖, dalam situs https://konsultasi  syariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html,  diakses  pada tanggal 16 Juli 2017.
16 Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  bin  ‗Ali  al-Baihaqi, Sunan  al-Ṣughrā ,  jilid  4,
(Bairut: Dār al-Kutub al-‗Ulūmiyyah, 1994), hlm. 523.
17 Abdul Hamid Kisyik, Binā‟ al-Usrah..., hlm. 89.
18 Al-Utsaimin,  ― Liqā‟at  Bab  al-Maftūḥ ‖,  dalam  situs  https://konsultasi  syariah .com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html, diakses pada tanggal 16 Juli 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berdasarkan  beberapa  keterangan  di  atas,  dapat  urai  kembali bahwa  keperawanan/kegadisan  seorang  perempuan  merupakan  sesuatu yang  penting  untuk  di  jaga.  Hilangnya  keperawanan  membuktikan bahwa  ia  tidak  dapat  menjaga  kesucian  diri,  kecuali  disebabkan  oleh hal-hal  yang  berada  di  luar  keinginannya.  Misalnya  karena  diperkosa dan  dipaksa  untuk  melakukan  hubungan  intim,  jatuh  yang mengakibatkan  hilangnya  keperawanan,  atau  hal-hal  lain  di  luar kendalinya.
Terkait suami yang menikahi isterinya yang masih gadis, dalam keadaan  itu  suami  baru  mengetahui  bahwa  isteri  tidak  perawan, sebenarnya  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menceraikan  isteri.  Hal ini  tentu  dapat  ditinjau  dari  beberapa  sisi.  Pada  satu  sisi,  hilangnya perawan  isteri  bisa  saja  disebabkan  oleh  perkara  di  luar  kendalinya (bukan  zina).  Untuk  itu,  suami  tidak  seharusnya  menceraikan  isteri.  Di sisi lain, mungkin saja isteri berzina namun ia telah bertobat. Dalam hal ini,  isteri  boleh  saja  merahasiakannya  dari  suami.  Namun,  jika  suami tetap  memaksa  isteri  agar  terus  terang.  Suami  dalam  hal  ini  juga  tidak harus  menceraikan  isteri,  karena  ia  telah  bertobat.  Kecuali,  isteri berbohong  atas  suami,  padahal  sebelum  perkawinannya,  suami  pernah mensyaratkan  tentang  keperawanan  isteri.  Di  sini  suami  baru  dapat menceraikan isteri.
Duduk Perkara Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir Perkara  pada  putusan  0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir  merupakan perkara  cerai  talak  yang  diajukan  suami  terhadap  isteri.  Sebagaimana kasus-kasus perceraian pada umum.Kasus tersebutdilatarbelakangipersoalan  yang  serius  antara  pemohon  dan termohon  (tidak  disebutkan  namanya),  sehingga  dijadikan  sebagai alasan untuk menceraikan isteri.
Permohonan cerai talak pada putusan ini dilakukan pada tanggal 04  Juni  2015  yang  didaftar  di  Kepaniteraan  Mahkamah  Syariyah Bireuen  dengan  register  perkara  Nomor  0223/Pdt.G/2015/MS  Bir. Dijelaskan bahwa pernikahan pemohon dan termohon(tanggal 15 Maret 2013)dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Meukek, Kabupaten  Aceh  Selatan.  Setelah  menikah,  keduanya  tinggal  di  Banda Aceh selama 7 bulan, setalah itu pulang ke Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
Dalam  kasus  ini,  hal  yang  menarik  ditemukan  bahwa  alasan perceraian  berawal  ketika  pihak  pemohon  mengetahui  bahwa  isterinya sudah tidak perawan. Padahal, mereka telah dikaruniai anak, dan hidup rukun  selama  15  (lima  belas)  bulan.  Keadaan  hubungan  perkawinan berubah  menjadi  tidak  harmonis.  Keadaan  tidak  harmonis  ini
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  menjadi  dalil  pemohon mengajukan cerai gugat karena beberapa alasan yaitu:
a. Karena  Termohon  sering  keluar  rumah  dengan  membawa  kunci rumah sehingga Pemohon tidak bisa masuk ke rumah.
b. Karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
c. Karena  Termohon  sudah  menipu  Pemohon  dengan  status keperawanannya  dan  menurut  Pemohon  pada  malam  pertama Termohon  mengakui  kepada  Pemohon  bahwa  Termohon  benar tidak  lagi  mempunyai  perawan  akibat  sudah  berhubungan  badan dengan laki-laki lain sebelum akad nikah. 19
Dijelaskan pula bahwa perdamaian belum pernah dilakukan sama sekali,  karena  Termohon  tidak  bersedia  hadir,  begitu  juga  dalam penyelesaian  kasus,  di  mana  pihak  isteri  (Termohon)  tidak  hadir. Berdasarkan permasalahan tersebut, hakim Mahkamah Syariyah Bireuen setidaknya memutus dan mengadili dengan dua poin penting, yaitu:
a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  datang  menghadap  di  persidangan,  tetapi  tidak hadir.  Untuk itu, permohonan tersebut diputuskan dengan putusan verstek . 20 b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj‟ī terhadap Termohon.
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat pahami dalil  pokok  yang  terpenting  bagi  suami  yaitu  karena  isteri  telah berbohong  atas  status  keperawanannya.  Dalam  kasus  ini,  penulis mengalamikesulitan  menentukan  apakah  suami  menentukan  syarat keperawanan  Termohon  pada  awal  pernikahannya  atau  tidak, 21 karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam putusan. Di sisi lain, justru pihak termohon  (isteri)  juga  tidak  memberikan  keterangan  apakah  ia menyesali atas perbuatannya itu dan melakukan taubat.Atas dasar tidak adanya keterangan isteri tentang kebenaran dalil suami, hakim tentunya harus  membuktikan  dan  menganalisis  secara  cermat  atas  dalil  yang
19 Dikutip dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/MS.Bir.
20 Putusan verstek adalah putusan yang ditetapkan hakim tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara, (dalam pembahasan ini tidak dihadiri oleh isteri), lihat dalam Mahkamah  Agung  RI, Buku  ke-II;  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan Agama , (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 296. Hakim Mahkamah Syar‘iyah Bireuen mendasari putusan verstek ini atas adanya ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dapat dilihat dalam lembaran putusan halaman 7.
21 Dalam  fikih,  seorang  laki-laki  menentukan  syarat  keperawanan  terhadap perempuan yang ia nikahi sah menurut hukum. Namun, jika tidak juga dibolehkan. Tetapi dalam  kasus  isteri  berbohong  atas  keperawanannya,  suami  dapat  menceraikannya. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Ibnu  Taimiyyah  dalam  kitab,  ― Majmūʻ  Fatāwā  Ibn Taimiyyah ‖, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab, ― Zādul Ma‟ād fī Hadyī Khairil „Ibād ‖ .
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
diajukan  suami.  Terkait  pertimbangan-pertimbangan  hakim,  akan dipaparkan pada sub bahasan di bawah ini.
Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen  dalam Menetapkan Talak Raj’ī karena Syiqaq Akibat tidak Perawan Pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  talak raj‟ī diawali dengan  usaha  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  sebagaimana amanat  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2008.  Namun  langkah  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  karena Termohon  tidak  pernah  hadir.  Jika  dicermati,  Hakim  Mahkamah Syariyah  Bireuen  yang  memutus  perkara  ini  merujuk  pada  dua pertimbangan hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif.
Berdasarkan  hukum  Islam,  hakim  melihat  bahwa  keduanya (Pemohon  dan  Termohon)  sudah  tidak  dapat  lagi  membina  kehidupan rumah  tangga  dengan  baik,  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  saling  mencintai  dan saling  menghormati  tidak  dapat  terwujud,  sebagaimana  yang diisyaratkan dalam surat al-Rūm ayat 21, yaitu:
                                                                                                      
                                                   ا
Artinya:  ― Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al- Rūm: 21).
Di samping itu, dalil permohonan Pemohon menurut hakim telah terbukti  dengan jelas yaitu rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali.Atas dasar ini pula, Majelis Hakim mengetengahkan petunjuk al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227, yaitu:
                                                ا
Artinya:  ― Dan  jika  mereka  ber-„azam  (bertetap  hati  untuk) talak,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  mendengar  lagi  Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 227)
Intinya  dari  ayat  tersebut  bahwa  jika  seseorang  berketetapan untuk melakukan talak, dalam hal ini dimaksudkan adalah pihak suami (Pemohon),  maka  Hakim  memandang  perlu  untuk  mengabulkan permohonan  Pemohon.  Dua  dalil  inilah  yang  dijadikan  Hakim
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mahkamah Syariyah Bireuen sebagai pertimbangan dalam mengabulkan cerai talak Pemohon.
Jika  dicermati  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  memang tidak  ditemukan  satu  dalilpun  terkait  alasan  perceraian  karena  tidak perawan.  Namun,  titik  temu  antara  alasan  Pemohon  dengan pertimbangan  hakim  ini  dapat  dipahami  yaitu  pada  keterangan  Hakim yang  menyebutkan  bahwa anatara  Pemohon  dan Termohon  tidak  dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan. Di mana, diketahui secara implisit, bahwa tidak terwujudnya tujuan perkawinan pada kasus ini disebabkan karena  suami  tidak  nyaman  dan  keberatan  atas  status  keperawanan isteri.
Pertimbangan  kedua  yaitu  mengacu  pada  hukum  positif. Terdapat beberapa ketentuan yang dijadikan rujukan pertimbangan oleh Hakim  dalam  memutuskan  perkara  cerai  talak  ini.  Intinya,  Hakim Mahkamah  Syariyah  Bireuen  meninjau  dari  dua  sisi,  yaitu  dari  sisi hukum  materil  tentang  aturan  perceraian  dan  dari  sisi  hukum  formil tentang proses hukum di Mahkamah.
a. Terpenuhinya syarat materiil
Berdasarkan  fakta  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah  tidak  dapat  lagi  membina  kehidupan  rumah  tangga  dengan  baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,yaitu:
Pasal  1:  ―Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‖.Pasal 33: ―Suami isteri wajib saling saling cinta  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain‖.
Selain  itu  juga  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  77  ayat  (1),  (2), (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
Ayat  (1):―Suami  isteri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk menegakkan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  yang menjadi  sendi  dasar  dan  susunan  masyarakat‖.  Ayat  (2):―Suami  isteri wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir batin yang satui kepada yang lain‖.Ayat (3):―Suami isteri memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani  maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya‖.Ayat (4): ―Suami isteri wajib memelihara kehormatannya‖.
Berdasarkan  ketentuan  materiil  di  atas,  Hakim  menemukan adanya  ketidaksesuaian  antara  yang  diharapkan  oleh  ketentuan  hukum
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
di atas dengan fakta yang dihadapi Pemohon. Untuk itu, Majelis Hakim kemudian  merujuk  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  jo  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Terkait  perceraian harus  disertai  dengan  alasan  sebagaimana  pasal-pasal  tersebut,  intinya menyebutkan  bahwa  perceraian  dapat  terjadi  salah  satunya  karena alasan  antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  materiil  di  atas,  Hakim nampaknya  tidak  menetapkan  alasan  perceraian  karena  tidak  perawan, tetapi  lebih  kepada  alasan  perceraian  karena syiqāq atau  perselisihan dan  pertengkaran  terus  menerus.  Namun,  tetap  pemicu  tidak  harmonis dan  selalu  terjadi  perselisihan  paham  dan  percekcokan  disini  tetap didasari oleh sebab isteri berbohong atas status keperawanannya.
b. Terpenuhinya syarat formiil
Terpenuhinya  hukum  materiil  dalam  sebuah  perkara  perdata merupakan sesuatu yang penting. Karena, di sini ditentukan bagaimana cara  berproses  di  pengadilan,  serta  mengukur  ada  tidaknya  kesesuaian bukti dan saksi dengan fakta di lapangan.
Dalam perkara ini, Hakim telah mendapat keterangan dua orang saksi,  yakni  Azizah  binti  Abdurrahman  dan  Hanafiah  bin  Abdullah. Berdasarkan  keterangan  dua  saksi  ini,  menariknya  dijelaskan  tidak terkait  dengan  keperawanan  pihak  termohon,  tetapi  keterangan  tentang fakta  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  karena  Termohon  tidak menghargai  Pemohon  dan  orang  tua  Pemohon  serta  Termohon  sering keluar  rumah  tanpa  izin  dari  Pemohon  sehingga  antara  Pemohon  dan Termohon  telah  pisah  tempat  tinggal  selama  6  (enam)  bulan  lamanya. Keterangan saksi ini menurut Hakim sesuai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal  22  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan,  yang menyebutkan:
―Ayat  (1):―Gugatan  perceraian  karena  alasan  tersebut  dalam Pasal  19  huruf  f,  diajukan  kepada  Pengadilan  di  tempat  kediaman tergugat‖.  Ayat  (2):  ―Gugatan  tersebut  dalam  ayat  (1)  dapat  diterima apabila  telah  cukup  jelas  bagi  Pengadilan  mengenai  sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu‖.
Menurut  Hakim,  kedua  saksi  tersebut  dipandang  telah memenuhi  syarat  materil  dan  formil  suatu  kesaksian,  maka  keterangan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
saksi-saksi  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  mempunyai  nilai pembuktian.
Berdasarakan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa  dalam  memutus  perkara  cerai  talak  pada  Putusan  Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah menetapkan dua pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, sebuah keluarga dibangun atas tujuan  terwujudnya  ketenangan  dan  kebahagiaan,  sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rūm ayat 21, begitu juga dalam hukum positif sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun, Hakim melihat bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak dapat terwujud, disebabkan  karena  pertengkaran  terus  menerus,  salah  satunya  karena alasan  isteri  telah  berbohong  tentang  status  keperawannnya.  Untuk  itu, hakim metus perkara ini dengan putusan talak raj‟ī , artinya suami dapat merujuk kembali isterinya.
Sedikit  mengulang  kaji,  bahwa  perceraian  adalah  jalan  dan pilihan  terakhir  bagi  pasangan  suami  isteri  dalam  menyelesaikan permasalahan  keluarga.  Namun,  jika  kondisi  rumah  tangga  tidak  dapat dibanahi, bahkan jika dipertahankan akan mendapat muḍārat (kerusakan dan  kehancuran)  yang  lebih  besar,  maka  memutuskan  ikatan perkaiwinan  dengan  jalan  perceraian  adalah  langkah  yang  baik.  Salah satu contoh seperti pada kasus dalam pembahasan ini.
Terkait penetapan talak raj‟ī karena syiqaq akibat tidak perawan oleh Mahkamah Syariyah Bireuen pada Putusan Nomor
0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir, menurut penulis telah sesuai dengan langkah- langkah  yang  diamanatkan  oleh  hukum,  baik  Islam  maupun  hukum positif. Kesesuaian tersebut dapat diukur melalui dua sudut pandang.
Sudut pandang pertama bahwa Islam telah memberikan hak bagi suami  untuk  menceraikan  isterinya.  Hak  ini  dapat  digunakan  suami ketika ia menganggap baik dan perlu untuk menggunakan hak tersebut. Tentunya anggapan baik tersebut harus didasari oleh alasan yang jelas, salah  satunya  karena  terjadi  perselisihan  sebagaimana  pertimbangan hakim  pada  putusan  tersebut.  Meskipun  dalam  putusan  Hakim  tidak menekankan  penyebab  perceraian  karena  tidak  perawan  (melainkan karena  perselisihan),  akan  tetapi  hakim  menjadikan  alasan  tidak perawan ini sebagai salah satu sebab awal timbulnya percekcokan suami isteri. Di sisi lain, dipertegas lagi oleh adanya keterangan ulama seperti Ibnu  Taimiyyah,  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah,  al-Utsimin,  di  mana  jika isteri berbohong atas status keperawanannya, suami boleh menceraikan isteri. Meskipun pendapat-pendapat ulama ini tidak dirujuk oleh hakim
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dalam  putusannya,  tetapi  secara  hukum  (baca:  hukum  Islam)  putusan tersebut telah tepat dan mempunyai dasar yang kuat.
Adapun  sudut  pandang  kedua,  bahwa  setiap  kasus  perceraian yang  ada  di  Indonesia,  harus  dilakukan  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Di sini, hakim juga telah tepat memutuskannya. Artinya, dalil-dalil yang Pemohon kemukakan dalam surat permohonan menurut  hakim  cukup  beralasan,  khususnya  pemenuhan  unsur ―perselisihan terus menerus‖ seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Aturan Pelaksana  Undang-Undang  Perkawinan,  dan  Pasal  116  huruf  f Kompilasi Hukum Islam.
Dalam  putusannya,  Majelis  hakim  tidak  berbicara  pada  tataran apakah  hilangnya  perawan  isteri  dapat  dijadikan  sebab  percerain  atau tidak,  melainkan  Majelis  Hakim  lebih  fokus  pada  terpenuhinya  syarat- syarat  perceraian.  Di  mana,  salah  satunya  yaitu  adanya  alasan  suami menceraikan  isteri.  Percekcokan  dan  perselisihan  keluarga  menjadi alasan  utama,  dan  alasan  ini  telah  dapat  dibuktikan  melalui  adanya keterangan-keterangan  saksi  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya. Terkait  dengan  penjatuhan  talak raj‟ī ,  ini  disesuaikan  dengan permohonan  Pemohon.  Selain  itu,  secara  hukum,  Hakim  tentunya merujuk pada ketentuan hukum Islam, di mana perceraian pertama kali atau  yang  kedua  kalinya  dilakukan  oleh  suami  merupakan  talak raj‟ī . Sebagiamana dimaksudkan dalam surat al-Baqarah ayat 229, yaitu:
                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                               ا
Artinya: ― Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk  lagi  dengan  cara  yang  ma'ruf  atau  menceraikan  dengan  cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah  kamu  berikan  kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya  khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa  keduanya  (suami isteri)  tidak  dapat  menjalankan  hukum-hukum Allah,  maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya  tentang  bayaran  yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka  janganlah  kamu  melanggarnya.  Barangsiapa  yang  melanggar hukum-hukum  Allah  mereka  itulah  orang-orang  yang  zalim”. (QS.  Al- Baqarah: 229)
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berdasarakan  hasil  penelitian,  dapat  dinyatakan  bahwa penetapan talak raj‟ī karena syiqaq akibat tidak perawan oleh Mahkamah Syariyah  Bireuen  pada  Putusan  Nomor  0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir  telah sesuai  dengan  konsepsi  hukum,  baik  diukur  melalui  hukum  Islam, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Penutup
Hasil  analisa  penelitian  menunjukkan  bahwa  dasar  hukum  dan pertimbangan  hakim  Mahkamah  Syariyah  Bireuen  dalam  putusan Nomor  0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir  yaitu  merujuk  pada  dua  ketentuan, yaitu  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Menurut  hukum  Islam,  Hakim mendasari pertimbangan pada ketentuan surat al-Rūm ayat 21. Artinya, tujuan  pernikahan  seperti  pada  ayat  tidak  bisa  lagi  diwujudkan  oleh Pemohon dan Termohon. Dalam hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. Pertama, terpenuhinya syarat materiil pada Pasal 19 huruf f Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Perkawinan,  dan  Pasal  116 huruf f Kompilasi  Hukum Islam  terkait  terjadinya  perselisihan  dalam  keluarga.  Kedua, terpenuhinya syarat formill tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi  pada  Pasal  309  R.Bg jo.  Pasal  22  ayat  (1)  dan ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
Secara  umum,  putusan  Mahkamah  Syariyah  BireuenNomor 0223/Pdt.G/2015  /Ms.Bir  telah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Fokus masalah yang dilihat oleh Hakim pada putusan tersebut yaitu terjadinya ketidakharmonisan  dan  perselisihan  suami  isteri,  yang  penyebabnya adalah  karena  Termohon  sering  keluar  rumah,  tidak  menghargai  orang tua  Pemohon,  serta  Termohon  sudah  menipu  Pemohon  dengan  status keperawanannya.  Dalam  Islam,  suami  boleh  menceraikan  isteri  yang diketahui  telah  hilang  keperawannya.  Suami  boleh  menentukan  syarat keperawanan terhadap isterinya, serta jika isteri berbohong maka suami diperkenankan menceraikannya.

## Daftar Pustaka
Abd.  Rahmah  Ghazaly, Fiqh  Munakahat, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2006. Abdul  Hamid  Kisyik, Binā‟  al-Usrah al-Muslimah; Mausū‟ah  al-Zawāj al-Islāmī, ed.  In, Bimbingan  Islam  untuk  Mencapai  Keluarga Sakinah, terj: Ida Nursida, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  bin  ‗Ali  al-Baihaqi, Sunan  al-Ṣughrā , Bairut: Dār al-Kutub al-‗Ulūmiyyah, 1994. Abu  Bakar Jabir  al-Jazairi, Minhāj al-Muslim, ed.  In, Minhajul  Muslim; Pedoman  Hidup  Harian  Seorang  Muslim, terj:  Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016. Amir  Syarifuddin, Garis-Garis  Besar  Fikih, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2009. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2006.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU  No.  1/1974  sampai  KHI, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2006. Armaidi Tanjung, Free Sex No! Nikah Yes, Jakarta: Amzah, 2007. Dahlan  Tamrin, Filsafat  Hukum  Islam ,  Malang:  UIN-Malang  Press,
2007.
Ibn  Taimiyyah, Majmūʻ  Fatāwā  Ibn  Taimiyyah ,  diedit  oleh  ʻAbd  al- Rahman  dan  Muhammad  ibn  ʻAbd  al-Rahman  ibn  Muhammad ibn  Qasim,  ed.  In, “Majmu  Fatawa  tentang  Nikah”, terj:  Abu Fahmi  Huaidi  &  Syamsuri  an-Naba,  Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2002.
Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, Zādul  Ma‟ād  fī  Hadyī  Khairil  „Ibād, ed.  In, Zadul  Ma‟ad;  Panduan  Lengkap  Meraih  Kebahagiaan  Dunia Akhirat, terj:  Masturi  Ilham,  dkk,  Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar, 2008.
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‟lam al-Muwaqi‟in „an Rabb al-„Alamin, ed. In, Panduan Hukum Islam , terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa‘diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000. Kementerian  Agama  RI, Membangun  Keluarga  Harmonis;  Tafsir
Alquran Tematik, Jakarta: Aku Bisa, 2012. Mahkamah  Agung  RI, Buku  ke-II;  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  Direktorat  Jenderal
Badan Peradilan Agama, 2013.
Mufidah, Psikologi  Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender, Malang:  UIN
Malang Press, 2008.
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Muhammad  bin  Shalih  al-Utsaimin, al-Ḥalāl  wa  al-Ḥarām  fī  al-Islām, ed. In, Halal dan Haram dalam Islam, terj: Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2014. Mustofa  Hasan, Pengantar  Hukum  Keluarga ,  Bandung:  Pustaka  Setia, 2011.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat;  Kajian  Fikih  Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Wahbah  Zuhaili, al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh, ed.  In, Fiqih  Islam; Pernikahatan,  Talak,  Khulu‟,  Meng-Ila‟  Isteri,  Li‟an,  Zihar, Masa Iddah, terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011