PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  DI PENGADILAN AGAMA
Eka Susylawati
(Dosen Tetap Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan)

## Abstrak:
Salah  satu  alasan  yang  sering  dijadikan  dalil  oleh  suami dan/atau  isteri  ketika  mengajukan  perceraian  adalah  bahwa antara  keduanya  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam  rumah  tangga.  Hal  ini  disebabkan  ketika  suami dan/atau  isteri  berkeinginan  untuk  bercerai,  tetapi  tidak memiliki  dalil  yang  cukup,  maka  alasan  perselisihan  dan pertengkaran  selalu  dapat  dipergunakan.  Di  pengadilan agama,  alasan  tersebut  lazim  disebut  dengan syiqâq .  Dalam Pasal  76  ayat  1  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 dinyatakan  bahwa  dalam  perkara syiqâq sebelum  hakim memutuskan  perkara  perceraian,  haruslah  terlebih  dahulu mendengar  keterangan  dari  keluarga  atau  orang-orang terdekat  dan  dapat  pula  mengangkat  hakam  yang  bertindak sebagai arbitrator. Praktik di pengadilan agama, pengangkatan hakam  jarang  dilakukan,  karena  pengadilan  lebih  sering mencukupkan  pada  kesaksian  dari  keluarga  atau  kerabat terdekat. Alasan lain adalah  bahwa dengan kehadiran hakam, biasanya  akan  membuat  proses  penyelesaian  perkara memerlukan  waktu  yang  relatif  lama,  jika  dibandingkan dengan tidak adanya hakam.
Kata Kunci : syiqâq , perceraian, dan pengadilan agama.

## Pendahuluan
Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  selalu  hidup  berkelompok baik dalam kelompok terbesar, yang dikenal sebagai negara, maupun dalam  kelompok  terkecil,  yaitu  keluarga.  Keluarga  merupakan  unit

## Eka Susylawati
al-Ih V o l . 3   N o . 1   J u n i   2 0 0 8 82
terkecil yang dibentuk melalui perkawinan, 1 di mana perkawinan itu sendiri,  salah  satu  tujuannya,  adalah  mempersatukan  seorang  laki- laki dan seorang perempuan dalam sebuah ikatan suami istri. Dengan ikatan perkawinan tersebut suami isteri saling membantu dan saling melengkapi  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  kerukunan demi tercapainya kesejahteraan spiritual dan material dalam suasana kasih dan sayang. 2
Untuk  mengatur  perkawinan  di  masyarakat  sangat dibutuhkan adanya tata tertib dan kaidah-kaidah, yang lazim disebut dengan  hukum  perkawinan.  Di  Indonesia  kaidah-kaidah  tersebut telah  dirumuskan  dalam  suatu  undang-undang,  yakni  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. dalam pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tersebut, diperkuat  lagi  dengan  pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yang menyatakan  bahwa  pernikahan  merupakan  akad  yang  sangat  kuat atau mitsâqan  ghalîdlan untuk  mentaati  perintah  Allâh  dan  ketika dilaksanakan  merupakan  ibâdah. 4 Dari  kedua  pasal  tersebut  dapat dinyatakan  bahwa  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  erat dengan agama dan kerohanian. 5
Yang  dimaksud  dengan  ikatan  lahir  batin,  sebagaimana disebutkan  di  atas,  adalah  ikatan  yang  tidak  hanya  cukup  dengan
1 Secara  umum,  perkawinan  didefinisikan  sebagai  perjanjian  untuk  mensahkan hubungan  kelamin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  untuk  melanjutkan perkawinan. Ia juga dimaknai sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong- menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban. Lihat R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  di  Indonesia (Surabaya  :  Airlangga University  Press,  1986)    hlm.  27  dan  Amir  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm 39.
2 Lihat al-Qur’ân Surat al-Rûm (30): 21.
3 R.  Subekti  dan  R.  Tjintrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 537.
4 Afdol, Penerapan  Hukum  Waris  secara  Adil (Surabaya:  Airlangga  University  Press,
2003), hlm. 252.
5 Nuruddin, dan Tarigan, Hukum Perdata, hlm. 43
83
ikatan lahir  saja  atau  batin  saja,  akan  tetapi  keduanya  harus  dipadu secara  erat.  Suatu  ikatan  lahir  merupakan  ikatan  yang  dapat  dilihat dan  mengisyaratkan  bahwa  hubungan  hukum  antara  seorang  pria dan  wanita  untuk  hidup  bersama  sebagai  suami  isteri,  dapat dikategorikan  sebagai  hubungan  yang  formal.  Hubungan  formal  ini sangat  nyata,  sehingga  dirasakan  oleh  suami  isteri  maupun  pihak ketiga. Sebaliknya ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak dan hanya dapat dirasakan oleh suami dan isteri. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fundamental dalam membentuk dan membina keluarga  yang  bahagia. 6 Dengan  demikian,  akad  perkawinan  dalam hukum  Islam  bukanlah  perkara  perdata  semata, 7 malainkan  ikatan suci (mitsâqan ghalîdzan) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allâh.
Namun,  seringkali  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  sebuah perkawinan kandas di tengah jalan sehingga ikatan perkawinan harus terputus.  Salah  satu  yang  alasan  memutuskan  perkawinan  yang paling sering terjadi adalah karena terjadinya perceraian antara suami isteri.  Ini  dikarenakan  dalam  kehidupan  sehari-hari  tidak  semua orang dapat memahami, memaknai, menghayati, dan mengaktualisasikan  pesan-pesan  suci  perkawinan  itu  sebagai  suatu sunnatullâh yang idealnya diupayakan dijaga keberlangsungannya. 8

## Alasan-alasan Perceraian
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa  idealnya  perkawinan  yang  dilakukan  bersifat  kekal,  namun dalam  perjalanan  selanjutnya  perkawinan  yang  telah  dibina  oleh pasangan  suami  isteri  terkadang  harus  terputus.  Putusnya perkawinan  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yaitu:  (1)
6 Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan, hlm. 38
7 Hal ini berbeda dengan Hukum Perdata Barat (Burgelijk Wetboek ), yang memandang perkawinan  hanya  sebatas  hubungan  keperdataan  saja.  Maksudnya  adalah  bahwa undang-undang  tidak akan  turut  campur  dalam  upacara-upacara  yang diadakan di gereja.  Yang  terpenting,  perkawinan  tersebut  harus  dilangsungkan  di  hadapan seorang  pegawai  pencatat  sipil.  Lihat  Vollmar, Pengantar  Studi  Hukum  Perdata (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 50.
8 Siti  Musawamah  dan  Moh  Hasan, Cerai  Gugat  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan,
(Pamekasan: Penelitian Kolektif, Stain Pamekasan, 2005), tidak diterbitkan,  hlm 2.

## Eka Susylawati
kematian  salah  satu  pihak,  (2)  perceraian,  dan  (3)  atas  putusan pengadilan. 9
Putusnya  perkawinan  karena  kematian  adalah  berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak, yaitu suami atau isteri meninggal  dunia.  Putusnya  perkawinan  dengan  sebab  perceraian merupakan  penghapusan  perkawinan  dengan  putusan  hakim  atau tuntutan salah satu pihak dalam suatu perkawinan. 10 Sedangkan yang terjadi karena putusan pengadilan, misalnya pembatalan perkawinan, yang  menyebabkan  perkawinan  yang  sebelumnya  sah  di  mata hukum,  dengan  pembatalan  tersebut,  perkawinan  dianggap  tidak pernah terjadi.
Perceraian  merupakan  salah  satu  sebab  bubarnya  suatu perkawinan,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974,  dewasa  ini  mudah  terjadi  di  masyarakat.  Sering terdengar  adanya    tindakan  sewenang-wenang  dari  pihak  laki-laki, sehingga  angka  perceraian  yang  diajukan  oleh  pihak  isteri  (cerai gugat) semakin tahun semakin meningkat jumlahnya.
Sebenarnya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak mempermudah  perceraian  tanpa  alasan    yang  dapat  diterima, sebagaimana  tampak  dari  tujuan  perkawinan  di  atas.  Namun demikian,  dalam  praktiknya  justru  terjadi  hal  yang  sebaliknya,  di mana  terkadang  seorang  isteri  dengan  hanya  alasan  tidak  dapat hidup bersama lagi, begitu mudah  meminta cerai kepada suaminya. Di sisi lain seorang suami  begitu mudah untuk menceraikan isterinya hanya  dengan  alasan  tidak  senang  lagi.  Untuk  memperkecil  dan mempersulit  perceraian, undang-undang telah  memberikan batasan- batasan dalam mengajukan perceraian, yakni harus cukup alasan dan melalui pengadilan. 11
Dalam  penjelasan  pasal  39  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  dan  pasal  110  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  tentang alasan-alasan  yang  diajukan  oleh  suami  atau  isteri  untuk menjatuhkan  talak  atau  gugatan  perceraian  ke  pengadilan.  Alasan- alasan itu adalah: Pertama , salah satu pihak berbuat zina atau menjadi
9 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm. 76
10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta : Intermasa, 1995) hlm. 42. 11 Pengadilan  yang  dimaksud,  bagi  yang  beragama  Islam,  perceraiannya  diperiksa dan  diputus  di  pengadilan  agama.  Sebaliknya,  bagi  yang  non  Islam  dilakukan  di pengadilan negeri.
85
pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan.  Kedua  peraturan  tersebut  tidak  memberikan pernafsiran  secara  khusus  tentang  definisi  zina.  Namun  pengertian zina  dalam  konteks  perceraian  harus  diartikan  secara  sempit,  yakni dalam  pengertian overspel , 12 yang  berarti  persetubuhan  yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, di mana salah satu atau  keduanya  masih  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah.  Dengan demikian,  persetubuhan  yang  dilakukan  antara  seorang  jejaka  dan seorang  gadis  ataupun  hubungan  antara  seorang  duda  dengan seorang janda tidak termasuk zina, sebagaimana alasan perceraian di atas.  Sedangkan  pemabuk,  pemadat,  dan  penjudi    dapat  dijadikan sebagai  alasan  perceraian,  jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga dapat dikategorikan sulit untuk disembuhkan.
Kedua ,  salah  satu  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua) tahun berturut–turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam keadaan normal, pasangan  suami  isteri  berdomisili  dalam  sebuah  rumah  yang  sama. Apabila  salah  seorang  dari  suami  isteri  meninggalkan  rumah  tanpa alasan  yang  sah  dan  telah  pindah  ke  rumah  atau  kota  lain,  maka  ia telah meninggalkan pihak yang lain dalam pengertian seperti alasan perceraian di atas. Jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang adalah minimal  2 (dua ) tahun, dan pihak yang meninggalkan tidak secara  sungguh-sungguh  untuk  kembali.  Namun,  apabila  ia  pada awalnya meninggalkan dengan alasan yang sah, maka jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dihitung mulai saat alasan sah tersebut tidak ada lagi.  Jika  ditafsirkan  secara a  contrario, maka  jika  ia  meninggalkan rumah  kurang  dari  jangka  waktu  tersebut,  maka  hal  yang  demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
Ketiga ,  salah  satu  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun atau  hukuman  yang  berat  setelah  perkawinan  berlangsung.  Alasan perceraian yang ketiga ini dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, jika  hukuman/pidana  tersebut  diputuskan  oleh  hakim.  Namun  jika pidana tersebut dijatuhkan sebelum terjadi perkawinan, maka alasan tersebut tidak  dapat dipergunakan, karena dianggap telah diketahui oleh pihak yang lain.
12 Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan, hlm.  128.

## Eka Susylawati
Keempat ,  salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak  yang  lain.  Dalam penjelasan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  maupun  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  tidak  ada  penjelasan tentang  maksud  dari  istilah  kekejaman  atau  penganiayaan  berat. Akibatnya, penafsiran terhadap alasan ini diserahkan kepada hakim. Namun idealnya hakim memutuskan suatu perceraian dengan alasan tersebut,  jika  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak menimbulkan  cacat,  luka-luka,  atau  setidak-tidaknya  merugikan kesehatan.
Kelima , salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.    Namun  demikian,  tidak  semua  cacat  badan  atau  penyakit dapat  dijadikan  alasan  untuk  bercerai,  karena  hanya  penyakit  dan cacat  yang  mengakibatkan  suami  isteri  tidak  dapat  melakukan kewajiban-kewajiban  dalam  hidup  berumah  tangga,  misalnya  sakit ingatan,  lumpuh  dan  sebagainya,  yang  dapat  dikategorikan  sebagai mendapat  cacat  badan  atau  penyakit.  apabila  dipandang  perlu, sebelum  memutuskan  hakim  harus  memperoleh  pertimbangan  dari dokter.
Keenam , antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan  pertengkaran yang  tidak ada harapan lagi untuk  hidup rukun dalam membina rumah tangga. Alasan perselisihan dan pertengkaran yang  terus  menerus  antara  suami  isteri,  merupakan  alasan  klasik yang sering dipergunakan  dan sepintas lalu merupakan alasan yang paling mudah untuk dipergunakan sebagai alasan perceraian. Hal ini disebabkan  jika  suami  dan/atau  isteri  ingin  bercerai,  namun  tidak menemukan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka  dapat  menjadikan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran tersebut  untuk bercerai. Akibatnya, alasan ini disebut sebagai alasan yang ngaret karena  selalu  dapat  dijadikan  dalil  untuk  bercerai, walaupun mungkin dalam praktiknya alasan ini bisa dibuat-buat oleh pihak yang menginginkan perceraian.
Ketujuh ,    suami  melanggar ta’liq  thalaq. Pada  umumnya ta’liq thalaq diucapkan  oleh  suami,  sehingga  seolah-olah  ia  merupakan kewajiban  suami.  Tujuan  dari ta’liq  thalaq adalah  untuk  melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami. Jika terjadi pelanggaran ta’liq  thalaq yang  pernah  diucapkan  oleh  suami,  apabila  isteri  tidak
rela  atas  perlakuan  suami,  maka  isteri  dapat  mengajukan  gugatan perceraian  dengan  alasan  terjadi  pelanggaran  terhadap  janji  yang telah disepakati.
Kedelapan ,  pindah  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perbedaan agama suami isteri dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga jika suami  atau  isteri  pindah  agama  setelah  perkawinan  terjadi,  maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.
Perselisihan dan Pertengkaran (Syiqâq) sebagai Alasan Perceraian Alasan  klasik  yang  sering  dijadikan  dasar  perceraian  di pengadilan  agama  adalah  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  yang    tidak  ada  harapan  lagi  untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dari  prosentase  jumlah  perceraian  di  sebagian  besar  pengadilan agama dengan menggunakan alasan tersebut.
Perkara  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan  setelah  pengadilan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai sehingga tidak  ada  lagi  harapan    untuk  hidup  rukun  dalam  membina  rumah tangga  atau  perkawinan  mereka  betul-betul  tidak  dapat dipertahankan lagi.
Dalam  praktik  di  pengadilan  agama,  alasan  perceraian sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  yakni  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran, menurut sebagian sarjana, tidak selalu disebut syiqâq . 13 Dikatakan syiqâq apabila  alasan  perceraian  didasarkan  pada  fakta bahwa  pertengkaran  tersebut  mengandung  unsur-unsur  yang membahayakan  kehidupan  suami  isteri  dan  sudah  terjadi  pecahnya perkawinan (broken  marriage ).  Apabila  perceraian  hanya  didasarkan pada  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  tidak  mengandung unsur-unsur  membahayakan  dan  belum  sampai  pada  keadaan  yang darurat, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai syiqâq . 14 Dengan demikian, syiqâq adalah perselisihan  antara  suami  isteri  yang  sangat
13 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama (Jakarta: Prenada Media Goup, 2005)  hlm. 387.
14 Ibid.

## Eka Susylawati
memuncak  serta  jika  perkawinan  tetap  dilanjutkan  akan menimbulkan kemudharatan . 15
Aturan  yang  berkenaan  dengan  tata  cara  pemeriksaan  perkara perceraian  dengan  alasan syiqâq diatur  dalam  penjelasan  pasal  76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa syiqâq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami isteri. Hakikat syiqâq yang ada dalam pasal tersebut, memiliki makna yang sama  jika  dibandingkan  dengan  penjelasan  pasal  39  ayat  (2) huruf  f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memaknai syiqâq jika antara suami isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 16 Akibatnya dalam pemeriksaan perkara syiqâq , selain harus tunduk pada aturan yang bersifat khusus, yakni pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  juga  harus  mengikuti  tata  cara  pemeriksaan  sesuai  dengan hukum acara perdata pada umumnya. 17
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  (yang  telah  mengalami perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006) tentang Peradilan Agama
15 Syiqâq dalam Islam dijelaskan dalam al-Qur’ân Surat al-Nisâ’ (4): 35.
16 Syiqâq ternyata tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan alasan ”perselisihan yang tidak didamaikan (onheelbare tweespalt )” sebagaimana yang diatur dalam pasal 52  sub  6  H.O.C.I  yang  berlaku  bagi  orang  yang  beragama  Kristen  Bumi  Putera  di Jawa  dan  Madura  serta  Karesidenan  Manado,  dan  kemudian  dengan  Surat  Edaran Menteri  Dalam  Negeri  tanggal  28  Januari  1967,  diberlakukan  bagi  semua  warga negara  yang  beragama  Kristen.  Beberapa  penyebab  adanya onheelbare  tweespalt tersebut  antara  lain  masalah  keuangan,  perbedaan  agama,  pemeliharaan  anak  dan sebagainya..  Lihat  R.  Soetojo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam  Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia (Surabaya : Airlangga University Press, 1986)  hlm. 139
17 Dalam  hukum  terdapat  azas lex  specialis  derogat  lex  generalis ,  yang  berarti  bahwa hukum  yang  bersifat  khusus  mengalahkan  hukum  yang  bersifat  umum.  Undang- Undang  Perkawinan  jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dapat dikategorikan sebagai  peraturan yang bersifat umum ( general ), dengan dasar bahwa kedua  peraturan  perkawinan  tersebut  berlaku  untuk  semua  golongan  masyarakat tanpa  membedakan  agama,  suku  dan  golongan.  Sedangkan  Undang-Undang Peradilan  Agama  merupakan  peraturan  yang  bersifat  khusus (spesialis). Hal  ini nampak  bahwa  materi-materi  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut  hanya meliputi  orang  yang  beragama  Islam (azas personalitas  keislaman ).  Dalam  perkara syiqâq semua peraturan hukum di atas dijadikan dasar pijakan karena dalam pasal 54
Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama, tidak lain yang berlaku di Peradilan Umum.
89
mengkategorikan syiqâq sebagai  perkara  yang  dapat  diajukan  ke pengadilan  agama  sebagai  perkara  tersendiri.  Konsekuensi,  sejak pendaftaran di pengadilan, hal tersebut merupakan perkara syiqâq . Dalam  pemeriksaan  perkara  perceraian  dengan  alasan syiqâq haruslah  memperhatikan  beberapa,  yaitu: Pertama ,  memeriksa keluarga  atau  orang  dekat  suami  isteri.  Pasal  76  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa gugatan perceraian dengan  alasan syiqâq ,  untuk  mendapatkan  putusan  perceraian  harus didengar  keterangan  saksi-saksi  yang  berasal  dari  keluarga  atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. 18 Dari isi pasal tersebut, tampak bahwa posisi keluarga atau orang dekat mempunyai peranan yang  penting  dan  mutlak,  karena  apabila  golongan  orang-orang tersebut tidak didengar keterangannya, dapat menyebabkan batalnya putusan yang dijatuhkan.
Masalah  yang  dihadapi  oleh  hakim  dalam  memeriksa  perkara syiqâq adalah  kesulitan  untuk  menentukan  keluarga  yang  paling dekat  dan  benar-benar  mengetahui  tentang  problem  rumah  tangga yang dihadapi oleh suami isteri. Hal ini didasarkan bahwa tidak ada penjelasan  yang  rinci  tentang  siapakah  yang  disebut  sebagai keluarga. 19 Terlebih  lagi,  terdapat  kesulitan  tentang  ukuran  untuk menentukan  tentang  maksud  dari  orang-orang  dekat.  Ukuran  dan kriteria  kedekatan  seseorang  dengan  orang  lainnya  sulit  untuk diukur, terutama untuk mengukur seberapa dekat di antara mereka. Sehingga dapat terjadi menurut ukuran seseorang, A dekat dengan B, namun orang yang lain  menilai bahwa A  tidak dekat dengan B.
Cara  yang  harus  dilakukan  oleh  hakim  untuk  menilai kedekatan  keluarga  tersebut    adalah  dengan  membuat  daftar keluarga.  Sebisa  mungkin  yang  dihadirkan  di  depan    sidang  adalah golongan  keluarga,  karena  pada  umumnya  mereka  betul-betul mengetahui masalah suami isteri dan orang yang masih mempunyai
18 Afdol, Penerapan Hukum Waris, hlm. 199.
19 Menurut penulis dalam hukum  kekeluargaan dan kekerabatan di Indonesia, tidak ada  ukuran  yang  pasti,  siapakah  yang  disebut  dengan  keluarga.  Namun  pada umumnya orang masih dapat dikatakan mempunyai hubungan keluarga apabila ada hubungan  darah  ataupun  hubungan  perkawinan.  Hal  ini  berbeda  dengan  istilah family dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai ”keluarga”, yakni hanya meliputi suami, isteri dan anak-anaknya,

## Eka Susylawati
hubungan  keluarga  akan  melakukan  berbagai  upaya  yang  terbaik agar perkawinan suami isteri dapat diselamatkan.
Di  lingkungan  peradilan  agama,  tidak  selamanya  kerabat  atau keluarga  secara  sukarela  berkenan  memberikan  kesaksian.  Hal  ini disebabkan  tidak  semua  keluarga  mau  terlibat  dalam  perselisihan suami isteri yang akan bercerai. Karena kesaksian keluarga dan orang dekat  sifatnya imperatif ,  maka  hakim  secara ex  officio dapat memerintahkan  saksi  yang  bersangkutan  dihadirkan  secara  paksa, jika ternyata tidak memenuhi  panggilan pengadilan agama, padahal sudah  dipanggil secara sah dan  patut (Pasal  139 HIR atau pasal  165 R.Bg). 20 Namun, walaupun  dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun  1989  peranan  keluarga  dan  orang  dekat  dalam  memberikan kesaksian sifatnya wajib, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, ketika  terdapat  kelalaian  dari  pengadilan  di  bawahnya,  tidaklah secara otomatis menyebabkan kebatalan putusan perceraian tersebut, tetapi  cukup  memerintahkan  pemeriksaan  tambahan  untuk memeriksa  pihak  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan suami isteri.
Kedua ,  pengadilan  dapat  mengangkat hakam .  Pasal  76  ayat  (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa pengadilan setelah  mendengar  keterangan  saksi  tentang  sifat  persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing  pihak  ataupun  orang  lain  untuk    menjadi hakam . Menurut  pasal  76  ayat  (2),  yang  dimaksud  dengan hakam adalah orang  yang  ditetapkan  pengadilan  dari  pihak  keluarga  suami  atau pihak  keluarga  isteri  atau  pihak  lain  untuk  mencari  upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqâq . 21 Keberadaan hakam dalam  perkara syiqâq adalah  bersifat fakultatif,  dan  tidak  bersifat  imperatif.  Akibatnya,  di  pengadilan agama, hakam tidak  selalu  ada  dalam  perkara syiqâq .  Yang  terjadi, walaupun  diangkat  sebagai hakam ,  terkadang  hanyalah  sekedar memenuhi  formalitas  undang-undang  saja  dan  seringkali  majelis hakim  hanya  mencukupkan  kesaksian  dari  keluarga.  Dalam praktiknya,  jarang majelis hakim di  pengadilan  agama mengangkat
20 M. Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta : Sinar Grafika, 2001) hlm. 245.
21 Afdol, Penerapan Hukum Waris , hlm. 194.
91
hakam ,  karena  dengan  adanya hakam akan  menyebabkan  proses pemeriksaan  dan  persidangan  berlarut-larut,  sehingga  perkara perceraian  di  pengadilan  agama  akan  bertumpuk.  Ketika  ditunjuk seorang  atau  beberapa hakam ,  upaya  penyelesaian  perselisihan  akan semakin kacau karena semakin banyaknya orang yang ikut campur.
Hakam dalam  hukum  acara  bersifat  insidentil  dari  hakim sebelum memutuskan putusan akhir. Wujud dari putusannya adalah berupa  putusan  sela,  yang  menyatakan  bahwa  persidangan  ditunda selama jangka waktu tertentu, di mana dalam jangka waktu tersebut hakam yang  berupaya  menyelesaikan  perselisihan  terhadap syiqâq tersebut.
Setelah jangka waktu yang diberikan oleh majelis hakim kepada hakam usai,  maka  hasil  arbitrase  seorang hakam akan  dikembalikan kepada  majelis  hakim.  Hal  ini  menunjukan  bahwa hakam tidaklah mengikat  hakim. Hakam hanya  berwenang  mengusulkan  atau memberikan  pendapat.  Hal  ini  tentu  saja  sesuai  dengan  azas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 22
Peranan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Syiqâq Peradilan  agama  merupakan  salah  satu  wadah  bagi  umat Muslim  yang  mencari  keadilan  sesuai  dengan  ketentuan  syarî’at Islam.  Harapan  memperoleh  keadilan  tersebut  sangat  bergantung pada kemampuan dan hati nurani hakim. Dalam menjalankan fungsi peradilan,  hakim  harus  menyadari  sepenuhnya  bahwa  tugas  pokok hakim adalah menegakan hukum dan keadilan.
Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa segala putusan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan-alasan  dan  dasar- dasar  putusan  juga  harus  memuat  pula  pasal-pasal  tertentu  dari peraturan-peraturan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak tertulis  yang  dijadikan    dasar  untuk  mengadili. 23 Dari  kedua  pasal tersebut, ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa  dan  memutus  perkara,  termasuk  perkara  perceraian
22 Yang  termasuk  dalam  pengertian  kebebasan  hakim  adalah  bebas  dari  campur tangan kekuasaan Negara yang lain, hakim bebas dari paksaan oleh kekuatan di luar pengadilan dan bebas dalam menerapkan dan menafsirkan hukum.
23 Undang-undang  Nomor  4  dan  5  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan Mahkamah Agung (Bandung: Fokusmedia, 2004), hlm. 10.

## Eka Susylawati
al-Ih V o l . 3   N o . 1   J u n i   2 0 0 8 92
dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  ( syiqâq ),  yakni  selain putusan itu harus disertai dengan alasan dan dasar, juga harus pula memuat pasal-pasal atau sumber hukum tidak tertulis.
Dalam  perkara syiqâq hakim  harus  cermat  dalam  memeriksa fakta-fakta  selama  persidangan,  terutama  dalam  menilai  apakah perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  benar-benar  tidak  dapat didamaikan lagi. Sebab alasan tersebut sangat mudah untuk dijadikan dasar  perceraian.  Hakim  harus  menguji  alasan  dari  pihak  yang memohon  cerai,  karena  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran bukanlah suatu alasan langsung untuk putusnya perkawinan, namun hanya  merupakan  suatu  kualifikasi  dari  berbagai  bentuk  keadaan yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Karena hakim  wajib mencantumkan pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. 24
Sebagai  gambaran,  misalnya,  seorang  suami  berkeinginan menceraikan  isterinya  dengan  alasan  rumah  tangga  mereka  tidak pernah bisa rukun. Dalil atau alasan yang diajukan oleh suami dalam gugatannya  adalah  bahwa  rumah  tangganya  sudah  tidak  dapat dipertahankan lagi karena sering bertengkar. Selain dalil pada tahap pembuktian,  hakim  haruslah  membebankan  kepada  suami  untuk menguraikan  fakta-fakta  tentang  penyebab  sering  bertengkar, misalnya  isteri  sering  melalaikan  kewaibannya  sebagai  ibu  rumah tangga, karena sering keluar rumah tanpa pamit kepada suami.
Selain itu hakim idealnya dalam memeriksa perceraian dengan alasan syiqâq ,  mempertimbangkan  perlu  atau  tidaknya  mengangkat hakam .  Apabila  pada  tahap  awal  pemeriksaan,  hakim  menilai  suami isteri  masih  dapat  dipersatukan,  karena  ternyata  alasan  perceraian sangat sepele ,  sangatlah  terpuji  dan  akan  bermanfaat  jika  hakim mengangkat hakam .  Selama  ini  hakim  jarang  mengangkat hakam , dengan  alasan  pengangkatan  hakam  akan  menyebabkan  proses pernyelesaian bertele-tele. Hal ini dilandasi, bahwa pengadilan agama dalam memeriksa perkara dapat dikategorikan sebagai ‘kejar tayang’, dengan tujuan agar perkara tidak menumpuk.
Namun  yang  sering  dilupakan  adalah  sisi  positif  dari pengangkatan hakam .  Sebenarnya  dalam  pasal  65  dan  82  Undang-
24 Harahap, Kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama, hlm. 313.
93
undang Nomor 7 Tahun 1989 terkandung azas wajib mendamaikan. 25 Azas  kewajiban  hakim  untuk  mendamaikan  pihak-pihak  yang bersengketa  bisa  berupa  anjuran,  nasihat,  atau  penjelasan. 26 Keberadaan hakam dalam  proses  perdamaian  memang  akan  lebih panjang,  namun  kemungkinan  kembali  bersatu  lebih  terbuka  lebar, sehingga proses perdamaian ada peluang untuk berhasil. Hal tersebut akan  lebih  memberikan  kemanfaatan  kepada  pasangan  suami  isteri yang hendak bercerai.

## Penutup
Hakim  pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  perkara perceraian  dengan  alasan  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  sehingga  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  hidup  rukun ( syiqâq )  hendaknya  arif  dan  cermat,  terutama  dalam  menilai  latar belakang perselisihan dan pertengkaran tersebut.
Idealnya,  hakim  dalam  menangani  perkara  perceraian  dengan alasan  di  atas,  pada  kasus-kasus  tertentu,  harus  mengangkat hakam . Keberadaan hakam tersebut diharapkan dapat memulihkan hubungan suami  isteri.  Jika  hal  tersebut  tercapai,  maka  keutuhan  ikatan perkawinan dapat terselamatkan. Wallâh a’lam bi al-shawâb.

## Daftar Pustaka
Harahap, M. Yahya. Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
Lubis,  Sulaikin  dan  Marzuki,  Wismar  ‘Ain. Hukum  Acara  Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2005
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media Goup, 2005
Musawamah,  Siti  dan  Hasan,  Moh. Cerai  Gugat di  Pengadilan  Agama. Penelitian Kolektif, STAIN Pamekasan, 2005.
25 Afdol, Penerapan Hukum Waris , hlm. 189 dan 195.
26 Sulaikin Lubis dan Wismar ‘Ain Marzuki, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : Prenada Media Group, 2005), hlm. 63.

## Eka Susylawati
Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2004
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo. Pluralisme  dalam  Perundang-Undangan Perkawinan  di  Indonesia. Surabaya:  Airlangga  University  Press, 1986
Salim. Pengantar Hukum  Perdata  Tertulis  (BW). Jakarta:  Sinar  Grafika,
2005
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1995
Vollmar. Pengantar  Studi  Hukum  Perdata. Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 1996