Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285

## Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional
Breverdy Putrananda Manihuruk 1 , Santi Novita 2 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga putranandabreverdy@gmail.com 1 , santi.novita@feb.unair.ac.id 2
*Corresponding Author
Diajukan
: 8 Nopember 2022
Disetujui : 16 Nopember 2022 Dipublikasikan  : 1 Januari 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  test  the  effect  of  institutional  ownership  and  political  connection  on  tax avoidance.  This  study  comprises  836  observations  of  firms  in  the  non-financial  industries  from 2015-2018  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange.  Multiple  linear  regression  analysis  with STATA 14 software is used.  The result shows that political connections can be a tool to reduce tax avoidance, while institutional ownership effect tax avoidance only in the non-mining industry. The  mining  industry  need  wider  pressure  to  mitigate  the  non-compliance  on  tax.  The  research may provide a deep insight the role of political connection especially for fiscal authority. It is a strengthen factor in the relation of the ownership and tax compliance. Furthermore, the character of industry doesn’t indicate that the certain industry has a higher potential to do incompliance.
Keywords : Political connection, institutional ownership, tax avoidance

## PENDAHULUAN
Penghindaran  pajak  merupakan  isu  menarik  terkait  munculnya  beberapa  kasus  pajak  yang dilakukan  perusahaan  dan  ekspektasi  otoritas  fiskal  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak. Meskipun relatif baru, penghindaran pajak dan agresivitas pajak telah diversifikasi dan topik luas Martinez  (2017).  Keberhasilan  pemungutan  pajak  diandalkan  pada  penegakan  hukum  oleh otoritas  pajak.  Pemerintah  tentu  berharap  sebisa  mungkin  melaksanakan  kewajiban  pajak tersebut.  Namun,  bagi  pembayar  pajak,  pembayaran  pajak  merupakan  beban  bagi  perusahaan yang  menghasilkan  kesejahteraan  pemegang  saham  yang  lebih  rendah,  dan  keuntungan  yang diperoleh  tidak  dapat  maksimal.  Semakin  tinggi  keuntungan,  semakin  tinggi  pajak  yang  harus dibayar.
Penghindaran  pajak  adalah  upaya  penghindaran  pajak  secara  hukum  untuk  meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan perpajakan. Ini tidak melanggar peraturan  pajak.    Menurut  Erly  dalam  (Jasmine,  2017)  Tax  avoidance  adalah  suatu  usaha pengurangan  secara  legal  yang  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  ketentuan  –  ketentuan  di bidang  perpajakan  secara  optimal  seperti,  pengecualian  dan  pemotongan  –  pemotongan  yang diperkenankan  maupun  manfaat  hal  –  hal  yang  belum  diatur  dan  kelemahan  –  kelemahan  yang aada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Terkadang, suatu negara bisa mengalami kerugian jika perusahaan melakukan penghindaran pajak karena mengurangi pendapatan, tetapi pemerintah tidak bisa menjatuhkan sanksi karena tidak ada aturan yang dilanggar secara hukum.  Mardiasmo (2018: 11) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
Penghindaran  pajak  (tax  avoidance)  adalah  strategi  2  Indonesia  Banking  School  dan  teknik penghindaran  pajak  yang  dilakukan  secara  legal  dan  aman  bagi  wajib  pajak  karena  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  perpajakan.  Metode  dan  teknik  yang  digunakan  adalah  dengan memanfaatkan  kelemahan  (grey  area)  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dan  peraturan perpajakan  itu  sendiri.  (Pohan,  2017).  Umumnya,  penelitian  sebelumnya  menyatakan  bahwa kepemilikan  institusional yang  dimasukkan  dalam  tata  kelola  perusahaan  yang baik  sebagai  alat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285
yang  efektif  dalam  mengurangi  penghindaran  pajak  (Ji  et  al.,  2018).  Namun,  beberapa  hasil penelitian  menyatakan  secara  berbeda.  Bukti  baru  yang  berkaitan  dengan  peningkatan kepemilikan institusi dikaitkan dengan peningkatan penghindaran pajak (Khan et al., 2017).
Kepemilikan  institusional  adalah  saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah, perusahaan  investasi,  perusahaan  asuransi,  bank,  dana  perwalian,  lembaga  asing,  dan  lembaga lainnya.  Dalam  arti  lain,  kepemilikan  institusional  adalah  saham  yang  dimiliki  oleh  investor institusional.    Kepemilikan  institusional  berfungsi  sebagai  pengawasan  terhadap  manajemen  di perusahaan, oleh karena itu kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.
Satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  keberadaan  hubungan  perusahaan  dengan  politisi atau pengalaman dalam politik bisa menjadi tantangan yang signifikan bagi penegakan kepatuhan pajak (Lin et al., 2018). Hubungan politik dan kepemilikan institusional memiliki dua pandangan yang berbeda. Tata kelola perusahaan yang baik penting dalam sebuah perusahaan untuk menjaga akuntabilitas perusahaan
Selain  itu,  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  penting  bagi  perusahaan  terutama  untuk memenuhi  harapan  para  pemangku  kepentingan.  Dalam  kajian  ini  akan  menggabungkan  salah satu komponen good corporate governance, yaitu kepemilikan institusional. Ini diharapkan untuk mengurangi  penghindaran  pajak  dan  keberadaan  koneksi  politik  yang  mungkin  memperkuat praktek penghindaran pajak. Dalam studi ini, faktor tersebut akan dikaitkan dengan penghindaran pajak  yang  legal  namun  kurang  etis.  Kepemilikan  institusional yang  termasuk  dalam  tata  kelola perusahaan  yang  baik  memiliki  peran  penting  dalam  memantau,  mendisiplinkan,  dan mempengaruhi  manajer.  Semakin  besar  kepemilikan  institusional  perusahaan,  semakin  besar tekanan  pada  perusahaan  untuk  menghindari  ketidakpatuhan  pajak.  Studi  ini  menggunakan sampel  seluruh  sektor  industri  kecuali  sektor  keuangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia selama periode 2015-2018.
Program  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  komprehensif  tentang  berbagai  industri di  Indonesia.  Deskripsi  lebih  lanjut  tentang  karakteristik  industri  yang  mungkin  mempengaruhi perilaku  perusahaan  dalam  melakukan  penghindaran pajak  akan  diberikan.  Dalam  studi  ini  efek perbedaan  perusahaan  pertambangan  dan  non  pertambangan  akan  dieksplorasi  karena  isu penghindaran  pajak  saat  ini  terkait  dengan  beberapa  kasus  penghindaran  pajak  melibatkan perusahaan  dalam  industri  pertambangan  di  Indonesia.  Pentingnya  analisis  karakteristik pertambangan  dan  non  pertambangan  bahwa  karakteristik  perusahaan  pertambangan  jauh  lebih berisiko dibandingkan  dengan perusahaan non pertambangan. Karakteristik yang berbeda antara kedua  industri  juga  didukung  oleh  penelitian  Roberts  dan  Zurawski  (2016)  dan  Li  dan  Islam (2019).    Artikel  ini  disusun  sebagai  berikut:  di  bagian  kedua  dari  penelitian  ini  adalah  tinjauan literatur  yang  mencakup  formulasi  hipotesis.  Bagian  ketiga  adalah  metode  penelitian,  keempat adalah hasil dan pembahasan, dan diikuti dengan kesimpulan

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Praktik  penghindaran  pajak  dalam  pandangan  teori  agensi  dipengaruhi  oleh  konflik kepentingan antara kepala sekolah  dan agen yang muncul  ketika masing-masing pihak  berusaha mempertahankan  atau  mencapai  tingkat  kemakmuran  sesuai  keinginan  perusahaan.  Perusahaan yang  melakukan  penghindaran  pajak  tentu  melalui  kebijakan  yang  diambil  oleh  para  pemimpin perusahaan tersebut. Secara umum, pemimpin memiliki dua karakteristik, yaitu pengambil risiko dan  menolak  risiko.  Karakteristik  pemimpin  yang  handal  adalah  pemimpin  yang  mampu memutuskan segala hal keputusan dalam kebijakan perusahaan dan menjadi peranan penting bagi perusahaan dalam hal penghindaran pajak karena posisi eksekutif tertinggi.
Kepemilikan  institusi  memiliki  arti  penting  dalam  pengawasan  manajemen  karena kepemilikan  institusi  akan  mendorong  peningkatan  pengawasan  yang  lebih  optimal.  Bersamaan dengan  hubungan  dengan  lembaga  pemerintah  diharapkan  fungsi  pengawasan  dapat  maksimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hubungan politik adalah hubungan yang dapat memfasilitasi  semua  hal  atau  kegiatan.  Perusahaan  yang  terhubung  secara  politik  adalah perusahaan  yang  memiliki  hubungan  politik  atau  mencari  kedekatan  dengan  politisi  atau
pemerintah.  Dengan  adanya  keterkaitan  politik  ini,  diharapkan  kedua  belah  pihak  mendapatkan manfaat yang sama.

## Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak
Kepemilikan institusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi atau memantau manajemen.  Studi  sebelumnya  menguji  kepemilikan  institusi  efek  dan  penghindaran  pajak memberikan  hasil  yang  tidak  konsisten.  Bird  dan  Karolyi  (2017)  menyatakan  bahwa  semakin besar  kepemilikan  institusi  menyebabkan  peningkatan  penghindaran  pajak.  Khan  et  al.  (2017) yang  melakukan  penelitian  di  AS  menggunakan  negara  indeks  Russel  bahwa  Peningkatan kepemilikan  institusi  berdampak  positif  pada  penghindaran  pajak.  Namun,  dengan  lingkungan yang  sama  hasilnya  berbeda  (Khurana  et  al.,  2018)  Rangkaian  literatur  umumnya  menyatakan bahwa  perusahaan  yang  memiliki  tata  kelola  pemerintahan  yang  kuat  akan  mengurangi agresivitas  tindakan  yang  akan  merusak  reputasi  perusahaan  (Alzoubi,  2016).  Namun,  tindakan penghindaran  pajak  akan  memberikan  keuntungan  yang  lebih  tinggi  bagi  perusahaan  dalam  hal keuntungan.  Tetapi,  jika  terlalu  agresif,  manfaatnya  bisa  lebih  besar  daripada  manfaatnya. Alkurdi dan Mardini (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berdampak negatif terhadap penghindaran  pajak.  Di  pasar  berkembang,  Ying  et  al.  (2017)  menyatakan  bahwa  kepemilikan institusi  berdampak  negatif  terhadap  penghindaran  pajak  bagi  perusahaan  terdaftar  Tiongkok. Khurana et al. (2018) menyatakan investor institusional lebih memperhatikan konsekuensi jangka panjang penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan bukti empiris di pasar berkembang,  hipotesis penelitian penelitian ini adalah:
H1: Kepemilikan institusi berdampak negatif pada penghindaran pajak.

## Hubungan Politik dan Penghindaran pajak
Keterkaitan  politik  dalam  lingkungan  yang  unik  seperti  negara-negara  emerging  market,( negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah) akan memberikan sisi yang berbeda dibandingkan  dengan  negara-negara  maju.  Perusahaan-perusahaan  yang  memiliki  koneksi umumnya  diberikan  perlakuan  khusus  atau  hak  istimewa  oleh  pemerintah  terutama  untuk lingkungan  yang  unik,  seperti  Indonesia.  Perusahaan  didefinisikan  memiliki  hubungan  politik ketika  seorang  eksekutif  utama  adalah  anggota  dewan  pemerintah  berekanan  dengan  pejabat tingkat  atas  pemerintah.  Lin  dan  yang  lain  (2018)  menyatakan  bahwa  koneksi  politik  dapat menjadi  tantangan  bagi  efektivitas  penegakan  pajak.  Seperti  Abdul  Wahab  (2017)  di  Malaysia, menyatakan  bahwa  negara  yang  berbeda  memiliki  keadaan  yang  berbeda.  Kriteria  hubungan politik  adalah  pemilik  perusahaan  adalah  politisi  yang  berafiliasi  dengan  partai  politik  atau pemilik perusahaan adalah pejabat pemerintah.
Charney dan yang lain. (2019) menjelaskan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik memiliki  banyak  keuntungan,  yaitu  mereka  mendapatkan  keuntungan  dari  hubungan  politik mereka.  Perusahaan  dapat  dikatakan  mempunyai  hubungan  politik,  apabila  jajaran  atas perusahaan tersebut pernah menduduki jabatan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri  atau  jabatan  yang  sederajat,  seperti  kepala  daerah  provinsi,  direksi  Badan  Usaha  Milik Negara,  kepala  dan  pengurus  partai  politik,  atau  memiliki  hubungan  keluarga  dengan  pejabat. Penelitian ini, dalam menilai ada tidaknya koneksi politik dalam suatu perusahaan, menggunakan proksi untuk ada tidaknya kepemilikan pemerintah secara langsung dalam perusahaan tersebut.
Hijriah  (2017)  seseorang  yang  melakukan  penelitian  terhadap  perusahaan  BUMN  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2011-2013,  menemukan  bahwa  koneksi  politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan proksi GAAP Effective Tax Rate (ETR) dan current ETR. Hasil serupa melalui penelitian yang dilakukan oleh Wahab dan lainnya (2017) menyatakan  bahwa  hubungan  politik  berpengaruh  negatif  terhadap  pnghindaran  pajak. Berdasarkan penelitian empiris ini, hipotesis penelitian ini adalah:
H2: Hubungan politik berdampak negatif terhadap penghindaran  pajak.

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan perusahaan  non  keuangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  2015-2018.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  panel  tidak  seimbang  yang  dikumpulkan  dari  penyedia  data  OSIRIS. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Uji  yang  digunakan  adalah  uji signifikansi  parameter  individu  (uji  statistik  t),  dan  uji  koefisien  determinasi  (r 2 )  Model  regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: TA = α + β 1 INST + β 2 PCON + β 3 ROA +β 4 LEV+ β 5 SIZE + δ Indummy + e (1)
T
: Penghindaran Pajak
β 1 – β 5 : Koefisien arah regresi
PCON : Koneksi Politik INST : Kepemilikan Instusional ROA : Pengembalian Aset LEV : Leverage FSIZE : Ukuran Perusahaan Indummy
: Kode Industri
Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  adalah  penghindaran  pajak.  Penghindaran  pajak merupakan  upaya  meminimalkan  beban  pajak  yang  sering  dilakukan  oleh  perusahaan  karena masih  dalam  kerangka peraturan perpajakan  yang berlaku. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate ratio (Jihene and Moez, 2019, Khan dan yang lainnya, 2017).
ETR  adalah  rasio  antara  total  beban  pajak  dan  laba  sebelum  pajak.  Total  beban  pajak merupakan  beban  pajak  kini  dan  juga  pajak  tangguhan.  ETR  dapat  menggunakan  segala  bentuk pengurangan  pajak  melalui  tempat  perlindungan  pajak  dan  celah  hukum  (Dyreng  dan  yang lainnya, 2017). Selanjutnya, ETR dapat mendeteksi penghindaran pajak yang berasal dari dampak perbedaan  temporer.ETR  dinilai  berdasarkan  informasi  keuangan  yang  dihasilkan  oleh perusahaan.  Perhitungan  ini  tidak  hanya  berasal  dari  pajak  penghasilan  tetapi  beban  pajak  lain yang  dapat  ditanggung  oleh  perusahaan.  ETR  adalah  fungsi  kebalikan  dari  penghindaran  pajak. Namun,  nilai  ETR  dalam  penelitian  ini  dikalikan  dengan  -1  seperti  yang  dilakukan  Khan  et  al. (2017) sehingga ketika nilai ETR rendah, perusahaan kurang terlibat dalam praktik penghindaran pajak.
(Wicaksono,  2017)  mengungkapkan  bahwa  koneksi  politik  melalui  hubungan  komisaris berpengaruh  positif  terhadap  agresivitas  pajak,  dari  hasil  tersebut  menunjukan  koneksi  politik yang  dilakukan oleh perusahaan BUMN  maupun BUMS  adalah  untuk melakukan lobby dengan pemerintah  untuk  menghindari  pemeriksaan  pajak  Hubungan  politik  diukur  dengan  variabel dummy, dummy 1  untuk perusahaan yang direksi atau dewan  komisarisnya saat ini atau pernah aktif di pemerintahan atau pernah menjabat di pemerintahan, dan 0 jika tidak memiliki hubungan politik  (  Cheng  ,  2017,  Kim  dan  Zhang,  2016).  Kepemilikan  institusional  diukur  dengan membandingkan  saham  yang  dimiliki  institusi  dengan  jumlah  saham  yang  beredar  (Desai  dan Dharmapala, 2009, Khan dan yang lainnya., 2017).
Variabel  kontrol  dalam  penelitian  ini  adalah  ROA,  leverage,  dan  ukuran  perusahaan. Variabel  kontrol  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan oleh Noor dan Sabli (2017). Return on Assets merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  keuntungan  dari  kegiatan  investasi  perusahaan. Pengembalian  aset  juga  dapat  menggambarkan  bagaimana  suatu  perusahaan  dapat  mengelola asetnya  untuk  menghasilkan  pendapatan.  Perhitungan  ROA  dalam  penelitian  ini  yaitu  dihitung dengan  membagi  laba  bersih  setelah  pajak  dengan  total  aset.  Leverage  adalah  perbandingan antara  total  kewajiban  dan  total  aset  perusahaan  yang  menunjukkan  jumlah  aset  yang  dimiliki oleh  suatu  badan  usaha  yang  dibiayai  dengan  menggunakan  hutang.  Ukuran  perusahaan merupakan  ukuran  yang  dikelompokkan  berdasarkan  ukuran  perusahaan  dan  dapat menggambarkan  kegiatan  operasional  perusahaan  dan  pendapatan  yang  diperoleh  perusahaan. Diukur dengan Ln total aset.

## HASIL
Total  data  perusahaan  non  keuangan  yang  terdaftar  di  BEI  periode  2015-2018  sebanyak  1644 data. Dari jumlah tersebut, 836 data perusahaan memenuhi kriteria sampel. Sisa data yang tidak digunakan terdiri dari 465 laporan keuangan yang menunjukkan kerugian, 159 laporan keuangan yang  tidak  memberikan  informasi  data  yang  lengkap,  dan  184  perusahaan  yang  memiliki  nilai ETR lebih dari 1 (satu) selama tahun 2015-2018. Informasi ini disajikan pada Tabel 1. seperti di bawah ini.
Tabel 1.  Penelitian Sampel Sample Criteria Amount Non-financial companies listed on the IDX in 2015- 2018 and not excluded from the list during that period 1644 Companies that suffered losses in 2015-2018 (465) Companies that do not have complete data (159) Companies that have an ETR value of more than 1 year 2015-2018 (184) Total Sample used in this research 836
Tabel  2  menjelaskan  statistik  deskriptif  dari  setiap  variabel.  Variabel  TA  adalah  penghindaran pajak menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran pajak dibandingkan dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak adalah 0,25 menunjukkan rata-rata normal tarif pajak. Tanda negatif digunakan untuk  membuat  interpretasi  derajat  ETR  sebagai  proxy  penghindaran  pajak  sejalan  dengan interpretasi  derajat  penghindaran  pajak.  Untuk  variabel  INSTOWN  menunjukkan  bahwa kepemilikan  institusional  rata-rata  0,66.  Ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  perusahaan memiliki  porsi  kepemilikan  institusional  yang  tinggi.  Sambungan  politik  (PCON)  menunjukkan bahwa  hasil  di  bawah  0,5  yang  menunjukkan  jumlah  perusahaan  yang  tidak  memiliki  koneksi politik lebih tinggi daripada perusahaan yang memiliki koneksi politik
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel N Mean Std. Dev. Min Max TA 836 - 0,248 0,14 0 - 0,941 - 0,000 INSTOW N 836  0,655 0,20 6 0 0,999 PCON 836  0.435 0.49 6 0 1 ROA 836  0,077 0,08 9 0,000 5 0,745 LEV 836  0,444 0,19 6 0,000 2 0,998 FIRMSIZ E 836  28,95 8 1,58 5 23,55 7 33,47 3
Hasil regresi linier berganda untuk menguji pengaruh koneksi politik dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak disajikan pada Tabel 3
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda (1) (2) (3) Variables All industry  Mining Non- mining PCON -0.02* -0.064* -.0178* (0.009) (0.035) (0.010) INSTOW N -0.03 0.078 -.052** (0.022) (0.078) (0.241) ROA 0.22*** 0.278* .180*** (0.053) (0.148) (0.058) LEV -0.04 0.161* .057** (0.024) (0.084) (0,026) SIZE 0.00 0.006 .003 (0.003) (0.011) (0.003) Constant -0.29* -0.627* - .627*** (0.10) (0.359) (0.097) Observati ons 836 80 756 R-squared Industry effect 0.09 Yes 0.106 0.03
t statistics in parentheses
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Tabel 3.  menunjukkan hasil  analisis regresi berganda pengaruh  koneksi politik dan kepemilikan institusional  terhadap  penghindaran  pajak.  Tabel  3.  kolom  1,  merupakan  pengujian  observasi untuk  semua  industri  kecuali  perusahaan  keuangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa hubungan politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta kolom 2 untuk industri pertambangan  dan  kolom  3  untuk  industri  non  pertambangan.  Artinya,  karakteristik  industri memiliki  pengaruh  yang  sama  dalam  hal  hubungan  politik.  Kepemilikan  institusional menunjukkan  hasil  yang  berbeda  untuk  industri  pertambangan  dan  non  pertambangan.  Dalam industri  pertambangan,  p-value  menunjukkan  tidak  signifikan.  Sebaliknya  untuk  industri  non pertambangan  koefisiennya  negatif  dan  signifikan.  Itu  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Hubungan Politik Terhadap Penghindaran Pajak
Hubungan  politik  dalam  penelitian  ini  berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak. Artinya, meski ada koneksi politik, perusahaan tetap bisa bekerja dengan baik dan berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Perusahaan tidak  mencoba  mengambil  keuntungan  dari  koneksi  politik  mereka  untuk  mengurangi  beban pajak.  Tanda  negatif  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  hubungan  politik  yang  dimiliki perusahaan,  maka  semakin  kecil  peluang  perusahaan  untuk  melakukan  penghindaran  pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswari dan yang lainnya (2019) yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dapat  memperoleh  manfaat  dari  kedekatan  dengan  pemerintah,  tetapi  perusahaan  juga  harus memikirkan  dampak  jangka  panjangnya.  Dampak  jangka  panjang  dari  citra  perusahaan  yang buruk akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan perusahaan akan mengalami kerugian.
Hasil  penelitian  ini  memiliki  perbedaan  tanda  dari  beberapa  penelitian  (Ferdiawan  dan Firmansyah,  2017,  Khlif  dan  Amara,  2019,  Ajili  dan  Khlif,  2020,  Zhao  et  al.,  2020,  Shen  dan yang lainnya., 2019 ) mereka tidak mendukung Kim dan Zhang (2016) yang menyatakan koneksi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285
politik  dapat  digunakan  untuk  membantu  mengurangi  kemungkinan  pemeriksaan  pajak  atau mengurangi  sanksi  pajak  dengan  memanfaatkan  koneksi  dengan  pemerintah.  Lebih  lanjut dijelaskan bahwa perusahaan yang terhubung memiliki biaya penegakan pajak yang lebih rendah dan  tekanan  yang  lebih  rendah  untuk  memiliki  transparansi  publik  yang  lebih  besar.  Hasilnya juga memiliki sisi berlawanan dari Lin et al. (2018) yang menyatakan bahwa;
Perusahaan  yang  terhubung  dengan  pemerintah  dapat  menjadi  tantangan  yang  signifikan bagi efektivitas penegakan pajak. Hasil penelitian juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh  Abdul  Wahab  dan  yang  lainnya.  (2017)  dalam  konteks  Indonesia  selama  periode pengamatan karena mungkin ada karakter perilaku politik yang berbeda dari negara lain.
Dengan demikian, penegakan akan memotivasi pengelola untuk mematuhi undang-undang perpajakan.  Isu  yang  menyinggung  dan  merugikan  masyarakat  akan  dengan  mudah  menarik perhatian publik. Antonetti dan Anesa (2017) menyatakan bahwa konsumen akan bereaksi negatif terhadap penghindaran pajak daripada menghargai strategi pajak konservatif. Selain itu,
Variabel hubungan politik yang berpengaruh negatif karena peraturan perpajakan mengatur tentang transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan  membuat  perusahaan  lebih  berhati-hati  dalam  mengambil  setiap  keputusan  untuk tetap  mendapatkan  apresiasi  dari  pemerintah  sebagai  wajib  pajak  yang  patuh.  Hal  ini  juga mendorong  perusahaan  untuk  selalu  mengikuti  berbagai  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Memanfaatkan  kedekatan  dengan  partai  politik  memang  memberikan  beberapa keuntungan bagi perusahaan, namun perusahaan harus lebih memikirkan dampak jangka panjang yang  akan  ditimbulkannya.  Citra  perusahaan  yang  buruk  akan  berdampak  jangka  panjang sehingga  kepercayaan  masyarakat  akan  menurun  dan  menimbulkan  kerugian.  Perusahaan  akan mengutamakan  keuntungan  jangka  panjang  daripada  keuntungan  yang  hanya  bisa  dinikmati sesaat demi kelangsungan usaha.
Hubungan politik dapat menguntungkan atau merugikan keputusan manajemen berdasarkan atau tergantung pada hukum, budaya, dan karakteristik dalam keadaan tertentu (Amara dan Khlif, 2020).  Selain  itu,  Fransiskus.  (2016)  menyatakan  bahwa  secara  umum  hasil  mendukung  bahwa hubungan politik terkait dengan lebih banyak penghindaran pajak, tetapi menyoroti bahwa faktor spesifik menentukan perilaku penghindaran pajak.

## Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum  kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  bagi  industri  pertambangan.  Hasil  penelitian  ini didukung  oleh  penelitian  sebelumnya  (Ying.,  2017,  Khurana  2018)  yang  menunjukkan  bahwa peran  institusional  lebih  besar  untuk  memantau  perilaku  perusahaan.  Penelitian  ini  juga  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Merslythalia  dan  Lasmana  (2017).  Penelitian  ini  tidak sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maharani,  Baroroh  tahun  2009,  Tiara  Riza Falistiani dan Trisni (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besarnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dapat  dihindari.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena kepemilikan  institusional  mempercayakan  pengawasan  dan  pengelolaan  perusahaan  kepada dewan  komisaris  karena  tugas  mereka  agar  kepemilikan  institusional  tetap  ada,  tapi  terjadi penghindaran  pajak.  Kepemilikan  institusional  harus  dapat  memainkan  peran  penting  dalam mengawasi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku egois.
.  Hal  ini  juga  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khurana    (2018)  yang menyimpulkan  bahwa  semakin  banyak  kepemilikan  institusional  akan  meningkatkan penghindaran  pajak.  Dalam  penelitian  ini,  semakin  tinggi  struktur  kepemilikan  institusional menunjukkan adanya tekanan dari institusi kepada manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kebijakan  perpajakan  yang  agresif.  Perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  kepada  pemegang saham,  sehingga  pemilik  institusional  yang  juga  bertanggung  jawab  kepada  publik  memastikan bahwa  manajemen perusahaan  mengambil keputusan yang tidak merugikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285
Kepemilikan  institusional  diselenggarakan  sebagai  mekanisme  GCG  sebagai  organ pengawasan.  Dengan  pengawasan,  praktik  penghindaran  pajak  yang  agresif  yang  dapat mengancam  kelangsungan  hidup  perusahaan  dapat  diminimalisir.  Jika  dihubungkan  kembali dengan  teori  keagenan,  suatu  institusi  yang  telah  melakukan  investasi  pada  suatu  perusahaan tentunya  akan  menginginkan  yang  terbaik  bagi  perusahaan  tersebut  agar  investasi  tersebut mendapatkan keuntungan dari investasinya.
Armstrong  (2019)  menyatakan  bahwa  perusahaan  dalam  industri  yang  sama  memiliki peran dalam strategi penghindaran pajak. Jika ditelaah secara terpisah, kepemilikan institusional tidak  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  di  industri  pertambangan.  Dalam  industri pertambangan,  struktur  kepemilikan  bukanlah  alat  yang  efektif  untuk  mengurangi  praktik penghindaran  pajak..  Penghindaran  pajak  berdampak  negatif  bagi  industri  non  pertambangan. Pada industri non pertambangan, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin rendah pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peyer dan Vermaelen (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi share akan langsung dipengaruhi oleh perubahan pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ada  dua  kesimpulan  utama.  Pertama,  koneksi  politik berpengaruh  negatif  terhadap  penghindaran  pajak  baik  bagi  perusahaan  pertambangan  maupun non pertambangan. Perusahaan berusaha untuk tidak mengambil keuntungan dari koneksi politik mereka  untuk  mengurangi  beban  pajak.  Meskipun  memiliki  koneksi  politik,  perusahaan  masih dapat  melakukan  dengan  baik  dan  berkontribusi  pada  negara  melalui  pembayaran  pajak  yang sesuai.  Perspektif  jangka  panjang  dari  pengaruh  perusahaan  memperkuat  motif  untuk  mematuhi peraturan perpajakan. Kesimpulan kedua, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran  pajak  hanya  pada  industri  non  pertambangan.  Artinya  semakin  besar  kepemilikan institusional  maka  semakin  sedikit  upaya  penghindaran  pajak  yang  dilakukan.  Adanya pengawasan  dari  institusi  terhadap  praktik  penghindaran  pajak  agresif  yang  dapat  mengancam kelangsungan  hidup  perusahaan  dapat  diminimalisir.  Di  perusahaan  pertambangan,  dibutuhkan tekanan besar yang lebih luas yang mungkin lebih efektif dari pada kepemilikan institusional.

## REFERENSI
Ajili, H., & Khlif, H. (2020). Political connections, joint audit and tax avoidance: evidence from Islamic banking industry. Journal of Financial Crime , 27 (1), 155–171. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0015
Alkurdi,  A.,  &  Mardini,  G.  H.  (2020).  The  impact  of  ownership  structure  and  the  board  of directors’ composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. Journal of  Financial  Reporting  and  Accounting , 18 (4),  795–812.  https://doi.org/10.1108/JFRA-01- 2020-0001
Amara,  I.,  &  Khlif,  H.  (2020).  A  review  of  the  influence  of  political  connections  on management’s decision in non-US settings. Journal of Financial Reporting and Accounting , 18 (4), 687–705. https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2020-0075
Antonetti,  P.,  &  Anesa,  M.  (2017).  Consumer  reactions  to  corporate  tax  strategies:  The  role  of political ideology. Journal of Business Research , 74 , 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.12.011
Armstrong,  C.  S.,  Glaeser,  S.,  &  Kepler,  J.  D.  (2019).  Strategic  reactions  in  corporate  tax planning.
Journal of Accounting and Economics , 68 (1). https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2019.03.003
Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). Governance and taxes: Evidence from regression discontinuity.
Accounting Review , 92 (1), 29–50. https://doi.org/10.2308/accr-51520
Carney,  M.,  Estrin,  S.,  Liang,  Z.,  &  Shapiro,  D.  (2019).  National  institutional  systems,  foreign ownership  and  firm  performance:  The  case  of  understudied  countries. Journal  of  World Business , 54 (4), 244–257. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.03.003 Chairil  Anwar  Pohan.  (2013). Manajemen  Perpajakan:  Strategi  Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285
(Edisi Revi). PT Gramedia Pustaka Jakarta.
Chang, M.-L., Huang, D.-F., Ting, C.-C., & Chang, H.-S. (2019). Gender, Political Connection, and  Tax  Avoidance  in  China. Theoretical  Economics  Letters , 09 (08),  2839–2863. https://doi.org/10.4236/tel.2019.98178
Dyreng,  S.  D.,  Hanlon,  M.,  Maydew,  E.  L.,  &  Thornock,  J.  R.  (2017).  Changes  in  corporate effective tax rates over the past 25 years. Journal of Financial Economics , 124 (3), 441–463. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001
Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). The Effect of Political Connection , Foreign Activity , and  Real  Earning  Management  on  Tax. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan.  Program Studi  Akuntansi.  Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan Indonesia , 5 (3), 93–116.
Francis, B. B., Hasan, I., Sun, X., & Wu, Q. (2016). CEO political preference and corporate tax sheltering.
Journal of Corporate Finance , 38 , 37–53.
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.03.003 Hijriani,  A.  N.,  Latifah,  S.  W.,  &  Setyawan,  S.  (2017).  Pengaruh  Koneksi  Politik,  Dewan Komisaris  dan  Karakteristik  Perusahaan  terhadap  Penghindaran  Pajak  (Perusahaan  BUMN Yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia). Jurnal  Reviu  Akuntansi  Dan  Keuangan , 4 (1), 525–534. https://doi.org/10.22219/jrak.v4i1.4924
Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A  study  on  the  state-owned  enterprises  registered  in  Indonesia  stock  exchange. Journal  of International Studies , 12 (1), 79–92. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5 Jamei,  R.  (2017).  International  Journal  of  Economics  and  Financial  Issues  Tax  Avoidance  and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from  Tehran Stock Exchange. International Journal of Economics and Financial Issues , 7 (4), 638–644. http:www.econjournals.com Jasmine,  U.,  Zirman,  Z.,  &  Paulus,  S.  (2017).  Pengaruh  Leverage,  Kepelimikan  Institusonal,
Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bei  Tahun  2012-2014). Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 4 (1), 1786–1800.
Ji,  X.  D.,  Ahmed,  K.,  &  Lu,  W.  (2015).  The  impact  of  corporate  governance  and  ownership structure reforms on earnings quality in China. In International Journal of Accounting and Information Management (Vol. 23, Issue 2). https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2014-0035 Jihene, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of audit quality on CEO compensation and tax  avoidance:  Evidence  from  Tunisian  context. International  Journal  of  Economics  and Financial Issues , 9 (1), 131–139. https://doi.org/10.32479/ijefi.7355 Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance:
New evidence. Accounting Review , 92 (2), 101–122. https://doi.org/10.2308/accr-51529
Khlif, H., & Amara, I. (2019). Political connections, corruption and tax evasion: a cross-country investigation. Journal of Financial Crime , 26 (2), 401–411. https://doi.org/10.1108/JFC-01- 2018-0004
Khurana, I. K., Moser, W. J., & Raman, K. K. (2018). Tax Avoidance, Managerial Ability, and Investment Efficiency. Abacus , 54 (4), 547–575. https://doi.org/10.1111/abac.12142
Kim,  C.,  &  Zhang,  L.  (2016).  Corporate  Political  Connections  and  Tax  Aggressiveness. Contemporary  Accounting  Research , 33 (1),  78–114.  https://doi.org/10.1111/1911- 3846.12150
Li,  L.,  &  Islam,  S.  Z.  (2019).  Firm  and  industry  specific  determinants  of  capital  structure: Evidence from the Australian market. International Review of Economics and Finance , 59 , 425–437. https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.10.007
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Ed.19 (ed.); 8th ed.). Andi Offset. Martinez, A. L. (2017). Tax aggressiveness: a literature survey Abstract. Revista de Educação e Pesquisa Em Contabilidade (REPeC) , 11 (0), 106–124.
https://doi.org/10.17524/repec.v11i0.1724
Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris  Independen,  dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 117. https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07
Palareti,  G.,  Legnani,  C.,  Cosmi,  B.,  Antonucci,  E.,  Erba,  N.,  Poli,  D.,  Testa,  S.,  &  Tosetto,  A. (2016). Comparison between different D-Dimer cutoff values to assess the individual risk of recurrent  venous  thromboembolism:  Analysis  of  results  obtained  in  the  DULCIS  study.
International Journal of Laboratory Hematology , 38 (1), 42–49.
https://doi.org/10.1111/ijlh.12426 Roberts, I., & Zurawski, A. (2016). Changing Patterns of Corporate Leverage in China: Evidence from  listed  companies. China’s New Sources of Economic Growth: Vol. 1 , Pbc ,  271–313. https://doi.org/10.22459/cnseg.07.2016.12
Setya Maharani, F., & Baroroh, N. (2019). Accounting Analysis Journal The Effects of Leverage, Executive  Characters,  and  Institutional  Ownership  to  Tax  Avoidance  With  Political Connection as Moderation Article Info Abstract. Accounting Analysis Journal , 8 (2), 81–87. https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30039
Shen, Y., Gao, D., Bu, D., Yan, L., & Chen, P. (2019). CEO hometown ties and tax avoidance- evidence  from  China’s  listed  firms. Accounting  and  Finance , 58 (5),  1549–1580. https://doi.org/10.1111/acfi.12442
Tingting  Ying,  Brian  Wright,  W.  H.  (2016). Ownership  Structure  and  Tax  Aggressiveness  of Chinese Listed Companies Article information :
Wahab, E.  A. A.,  Ariff,  A. M., Marzuki,  M. M., & Sanusi, Z.  M. (2017). Political connections, corporate  governance,  and  tax  aggressiveness  in  Malaysia. Asian  Review  of  Accounting , 25 (3), 424–451. https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053
Zhao, C. X., Meng, L., Taylor, G., & Richardson, G. (2020). Let’s get connected: The effect of directors  connected  to  a  tax  office  on  corporate  tax  avoidance  in  China. Journal  of Accounting and Public Policy , 106817. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106817