SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Penanggung Jawab Sumardi Efendi, M.Ag (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Editor In Chief M. Ikhwan, MH
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## Editor
Husamuddin MZ, MA (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Ida Rahma, MH (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
Asy’ari, MA
(STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)
M. Ubaidillah Ridwanulloh, M.Pd.I (IAIN Kediri)
Sufrizal, M.Sh (IAIN Langsa)
Layout Muflihatul Fauza, ME (STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin Mohammad Haikal ............................................................................................. 1 -14
Pre  –  Trial  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Untuk  Perlindungan
Hak-Hak Tersangka Iskandar ............................................................................................................... 15 -28
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Suci Fitria Ningsih, Arif Wibowo ...................................................................... 29-41
Wakaf  Benda  Tidak  Bergerak  Menurut  Perspektif  Hukum  Islam  dan
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Asra Febriani, Fadhila Mumtaz ......................................................................... 42 -53
Analisis  Pemanfaatan  Dana  Desa  Bumi  Sari  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan Rakyat Mustafa, Eza Aulia .............................................................................................. 54 -67
Penanganan  Tindak  Pidana  Khalwat  Di  Kabupaten  Nagan  Raya
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Khairul Adami ..................................................................................................... 68 -81

## Pre – Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka

## Iskandar
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung,  Indonesia Email: iskandaralfarisi3@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan  membahas  mengenai  Pre-Trial Justice  dalam  sistem  peradilan pidana  sebagau  upaya  untuk  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersangka.  Kajian dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  agar  hak-hak tersangka  yang  berhadapan  dengan  hukum  dapat  terlindungi  dari  tindakan sewenang-wenang  dari  upaya  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, karena mengingat setiap orang  (tersangka)    juga  harus  dijamin  hak  asasi  nya  walaupun  ber  status  sebagai orang  yang  melanggar  norma  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Kemudian data  yang    dikumpulkan  dalam  penulisan  penelitian  ini  diperoleh  dari  berbagai sumber atau bahan rujukan yaitu antara lain dari buku-buku, peraturan perundang- undangan  serta  bahan  rujukan  yang  lainnya  yang  mempunyai  kaitan  dengan pembahasan  yang  sedang dikaji.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukan bahwa,  agar hak-hak  tersangka  dapat  terlindungi  maka  pada  tahapan  pre  trial  Justice  (pra persidangan)  harus  selalu  mengedepankan  asas-asas  hukum  yang  bisa  menjamin terlindunginya  hak-hak  tersangka  selama  dalam  proses  pemeriksaan,  asas-asas hukum  tersebut  ialah  Presumption  of  innocence,  accusatoir,  In  dubio  pro  reo  serta asas-asas  hukum  lainnya.  Selain  Asas-asas  tersebut  juga  ada  proses  tahapan  pra peradilan  yang  bisa  menjamin  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersangka.  Pra peradilan  mengatur  antara  lain  mengenai  ketentuan  sah  atau  tidaknya  suatu penangkapan atau penehanan, agar hak tersangka dapat terlindungi.

## Kata kunci: Pre Trial Justice, Sistem Peradilan Pidana, Hak Tersangka

## Pendahuluan
Dalam  hal  proses  pelaksanaan  untuk  mencari  kebenaran  yang  didasarkan pada hukum acara pidana, maka oleh karena itu ada dua jenis atau bentuk tahapan dalam  mencari  kebenaran  tersebut,  antaralain  yaitu  :  Tahapan  yang  pertama  yakni proses investigasi pra-persidangan (pre-trial justice), Kemudian tahapan yang kedua yaitu proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015).  Dalam  menetapkan  penetapan  hukum  untuk  memeriksa  dan  mengadili
pidana  serta  juga  untuk  melaksanakan  pemidanaannya  dalam  sistem  peradilan pidana adalah merupakan bagian dari penyelenggaraan dari tanggung jawab Negara (Sumardi Efendi dan Hendra SH, 2022).
Perlindungan  hukum  bagi  setiap  orang  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  telah  memuat beberapa ketentuan yang menjadi landasan bekerjanya hukum dan penegak hukum untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  (Syaibatul  Hamdi  dan  Sumardi  Efendi, 2022).  Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  upaya  pelaksanaan perlindungan  kepada  hak  asasi  manusia  berdasarkan  ketentuan  hukum.  Adapun perlindungan  hukum  itu  diberikan  kepada  tersangka  berkaitan  hak-hak  tersangka yang  harus  dipenuhi.  Perlindungan  hukum  tidak  terlepas  dari  fungsi  hukum  itu sendiri,  yaitu  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  (Tedi  Sudrajat  and  Endra Wijaya, 2020).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sebagai  landasan hukum  peradilan  pidana  membawa  konsekuensi  bahwa  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugasnya  dituntut  untuk  bertindak  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya terhadap mereka  yang  terlibat  masalah  tindak  pidana.  KUHAP  berisi  ketentuan  mengenai proses  penyelesaian  perkara  pidana  sekaligus  menjamin  hak  asasi  tersangka (Sumardi  Efendi  dan  Erha  SH,  2021).  Hal  ini  terdapat  pada  penjelasan  bahwa KUHAP  sebagai  hukum  acara  pidana  yang  berisi  ketentuan  tata  tertib  proses penyelesaian  penanganan  kasus  tindak  pidana  sekaligus  telah  memberi  legalisasi hak  asasi  kepada  tersangka  untuk  membela  kepentingannya.  Demi  kepentingan pemeriksaan,  penegak  hukum  diberi  kewenangan  oleh  undangundang  untuk melakukan  tindakan  upaya  paksa  (Nikmah  Rosidah,  2019).  Upaya  paksa  adalah tindakan  penyidik  yang  dapat  berupa  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, dan  penyitaan  dalam  rangka  kepentingan  pemeriksaan.  Sebagai  suatu  usaha pengurangan  hak  asasi  seseorang,  maka  setiap  tindakan  aparatur  penegak  hukum yang berupa  upaya  paksa  harus benar-benar  dilakukan  menurut  ketentuan  hukum dan  perundang-undangan  karena  apabila  suatu  kewenangan  dilaksanakan  tanpa kontrol  dari  peraturan  atau  lembaga  pengawasan,  maka  pasti  akan  terjadi kesewenang-wenangan.  Hukum  acara  pidana  (hukum  pidana  formil)  mengatur tentang  bagaimana  negara  melalui  perangkatnya  melaksanakan  haknya  untuk menerapkan hukum pidana materiel.
Eksistensi  dari  hukum  acara  pidana  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka memberikan kepastian dan keadilan. Implementasi yang dapat dilihat secara konkrit dalam rangka  perlindungan  hak  asasi  manusia  yaitu  dengan dibentuknya  lembaga praperadilan  yang  diharapkan  mampu  menjamin  pemenuhan  hak-hak  seseorang selama  diproses  oleh  pihakpihak  berwenang  (Achmad  Irwan  Hamzani,  2019). Adapun  pembentukan  praperadilan  itu  sendiri  untuk  menempatkan  pelaksanaan
hukum  pada  proposi  yang  sebenarnya  demi  terlindungnya  hak  asasi  tersangka selama proses pemeriksaan (Anang Shophan Tornado 2019). Bahwa hukum haruslah dapat  menjamin  dan  mengawasi  agar  pengambilan  hak  tersangka  tersebut  tidak dilakukan  secara  sewenang-wenang  dan  berlebihan,  dengan  membangun  sistem peradilan  pidana  yang  kondusif  bagi  perlindungan  tersangka.  Walaupun perlindungan  terhadap  tersangka  sudah  cukup  banyak  diatur  dalam  KUHAP, namun  dalam  praktik  pelaksanaannya  masih  dijumpai  permasalahannya.  Makna pelembagaan  praperadilan  adalah  untuk  tegaknya  hukum  dan  perlindungan  hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan (O C Kaligis et al, 2020).
Dari  penjelasan  singkat  diatas,  maka  penulisan  ini  akan  menjelaskan  lebih lanjut lagi mengenai perlindungan terhadap hak-hak tersangka karena prlindungan terhadap hak-hak tersangka merupakan suatu hal yang harus di lindungi agar hak asasi nya terjaga.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan pendekatan studi kepustakaan ( library research ). Kemudian data yang  dikumpulkan dalam  penulisan  penelitian ini  diperoleh dari  berbagai  sumber  atau  bahan  rujukan yaitu  antara  lain  dari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan rujukan  yang  lainnya  yang  mempunyai  kaitan  dengan  pembahasan  yang  sedang dikaji.

## Pembahasan/hasil

## A. Pre Trial Justice
Secara terminologi pre-trial justice memiliki dua makna yang terdiri dari kata pre-trial  dan  justice.  Kata  pre-  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti "awalan yang bermakna sebelum" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989). Pengertian  tersebut  sejalan dengan  pengertian  kata  pre-  menurut  oxford dictionary "before  (in  time,  place,  order,  degree,  or  importance)"  (Sebelumnya  (dalam  waktu, tempat, urutan, derajat, atau kepentingan) (J.B. Sykes, 1982). dan kata trial menurut Black's  Law  Dictionary  adalah  "A  formal  judicial  examination  of  evidence  and determination  of  legal  claims  in  an  adversary  proceeding  (Pemeriksaan  yudisial formal  atas  bukti  dan  penentuan  klaim  hukum  dalam  proses  lawan)  (Bryan  A. Garner, 2014).
Kata  judicial  berarti  :  1.  Of.  relating  to,  or  by  the  courts.  2.  In  court". Sedangkan kata justice menurut Black's Law Dictionary ialah "1. The fair treatment of people  (Perlakuan  yang  adil  terhadap  orang-orang).  2.  The  quality  of  being  fair  or reasonable  (Kualitas  bersikap  adil  atau  masuk  akal).  3.  The  legal  system  by  which people and their causes are judged, esp., the system used to punish people who have committed crimes (Sistem hukum yang dengannya orang dan penyebabnya diadili, khususnya, sistem yang digunakan untuk menghukum orang yang telah melakukan
kejahatan). 4. The fair and proper administration of laws (Administrasi hukum yang adil  dan  benar)."  John  Rawls  memberikan  cara  pandang  terhadap  prinsip  keadilan dengan menyebutnya sebagai fairness." (John Rawls, 2011).
Andi  Hamzah  menggunakan  istilah  pre-trial  justice  untuk  menjelaskan sebuah fase yang dilalui seseorang sebelum memasuki tahap persidangan. Pre- trial justice  atau  pra  persidangan  dimulai  sejak  pemeriksaan  dari  penyelidikan  hingga akhir  penuntutan,  sebelum  persidangan  dilangsungkan  (Andi  Hamzah  dan  RM Surachman, 2015). Selain pre-trial justice terdapat istilah lain yang digunakan untuk menjelaskan fase sebelum persidangan yakni pra-ajudikasi. Fase pra-ajudikasi sama halnya  dengan  pre-trial  justice  yang  dimulai  dengan  pemeriksaan  permulaan (vooronderzoek) di mana pada saat ini dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan (Luhut  M.P,  2014).  Penyelidikan  merupakan  tahap  awal  dalam  pre-trial  justice sehingga penyelidikan juga dikatakan sebagai bagian dari fase pra-ajudikasi. Dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disingkat HIR) penyelidikan yang masuk  dalam  fase  pra-ajudikasi  dikategorikan  sebagai  vooronderzoek  artinya pemeriksaan permulaan. Penyelidikan yang merupakan bagian dari proses pre-trial justice  melekat  di  dalamnya  kewenangan  untuk  menjalankan  proses  penyelidikan (Luhut M.P, 2014). Pada era kekuasaan Napoleon Bonaparte dibuat suatu kodifikasi hukum  yang  dikenal  dengan  code  Napoleon.  Di  dalam  code  Napoleon  tersebut, dikenal salah satunya dengan sebutan code penal pada tahun 1810. Setelah kejatuhan Napoleon  maka  code  penal  tersebut  kemudian  menyebar  di  berbagai  Negara termasuk  di  Belanda.  Tidak  hanya  code  penal  tetapi  juga  code  d'instruction criminelle  yang  diadopsi  dalam  KUHAP  Belanda  tahun  1838  (wetboek  van strafvordering)  di  dalamnya  mengatur  instruksi-instruksi  kepada  penyidik  dari jaksa,  dari  hakim  komisaris  dan  dari  hakim  persidangan.  Hakim  komisaris  sendiri tidak diatur dalam KUHAP di Negara Indonesia (Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015).

## B. Hak-hak Tersangka
Pada  dasarnya  proses  peradilan  pidana  terbagi  menjadi  dua  fase,  yaitu pertama  fase  sebelum  terjadi  pengambilan  keputusan  oleh  pengadilan  (hakim) pidana  (pre-adjudication/pre  trial  justice),  yakni  meliputi  proses  penyelidikan  dan penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  persidangan.  Kedua,  fase  sesuadah pengambilan  keputusan  oleh  penngadilan  (post-adjudication)  yakni  pelaksanaan pada  instansi  lembaga  pemasyarakatan  (Kadri  Husin,  1992).  Terkait  dengan penghormatan  terhadap  hak-hak  tersangka  atau  tahanan,  kiranya  perlu diketengahkan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Mardjono  Reksodiputro  bahwa tujuan  penegakan  hukum  yang  utama  adalah  terjadinya  proses  hukum  yang  adil (due  process  of  law),  dimana  di  dalamnya  hak-hak  tersangka,  terdakwa  dan
terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) dan karena itu bagian dari HAM (Mardjono Reksodiputro, 2007).
Menurut  ketentuan  yang  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  yang  dimaksud  tersangka  adalah  seorang  yang  karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku  tindak  pidana.  Untuk  keperluan  penyidikan,  penegak  hukum  dalam  hal  ini Kepolisian dan atau Kejaksaan dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan. terhadap seorang tersangka. Adapun yang dimaksud dengan penangkapan menurut ketentuan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  adalah  suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang.  Sementara  pengertian  dari  penahanan  adalah  penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim  dengan  penetapannya,  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang.
Berdasarkan  ketentuan  mengenai  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa,  kiranya dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  17  (tujuh  belas)  hak  tersangka  atau terdakwa, yang harus dilindungi dan dipenuhi selama yang bersangkutan menjalani penyidikan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Secara ringkas mengenai hak- hak tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tersangka  berhak  segera  mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
2. Tersangka  berhak  untuk  diberitahukan  dengan  jelas  dalam  bahasa  yang dimengerti  olehnya  tentang  apa  yang  disangkakan  kepadanya  pada  waktu pemeriksaan dimulai;
3. Dalam  pemeriksaan  tersangka  berhak  memberikan  keterangan  secara  bebas kepada penyidik atau hakim;
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
5. Guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  mendapat bantuan  hukum  dari  seseorang  atau  lebih  penasihat  hukum  selama  dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
6. Untuk  mendapatkan  penasihat  hukum,  tersangka  atau  terdakwa  berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
7. Dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukannya  diancam  pidana  mati  atau pidana  lima  belas  tahun  ataupun  lebih,  atau  bagi  tersangka  yang  tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat  hukum  sendiri,  tersangka  berhak  mendapatkan  penasihat  hukum
yang  ditunjuk  oleh  pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma;
8. Tersangka  yang  dikenakan  penahanan  berhak  menghubungi  penasihat hukumnya
9. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan mene-rima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
10. Tersangka  yang  dikenakan  penahanan,  berhak  diberitahukan  tentang penahanan  atas  dirinya,  kepada  keluarganya  atau  orang  lain  yang  serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
11. Tersangka  berhak  menghubungi  dan  menerima  kunjungan  dari  pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum;
12. Tersangka  atau  terdakwa  berhak  secara  langsung  atau  dengan  perantaraan penasihat  hukumnya  menghubungi  dan  menerima  kunjungan  sanak keluarganya  dalam  hal  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  perkara tersangka  atau  terdakwa  untuk  kepentingan  pekerjaan  atau  untuk kepentingan kekeluargaan;
13. Tersangka berhak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya,  menerima  surat  dari  sanak  keluarganya  setiap  kali  yang diperlukan olehnya;
14. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
15. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang  memiliki  keahlian  khusus  guna  memberikan  keterangan  yang menguntungkan bagi dirinya;
16. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;
17. Atas  permintaan  tersangka  atau  penasihat  hukumnya,  pejabat  yang bersangkutan  memberikan  turunan  berita  acara  pemeriksaan  untuk kepentingan pembelaannya.
Hak-hak  tahanan  dalam  proses  penyidikan  atau  dengan  kata  lain  hakhak tersangka  yang  termaktub  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) wajib diberikan kepada pelaku  tindak pidana (tersangka) selama mereka dalam  masa  penyidikan  Polri.  Berdasarkan  uraian  tentang  hak-hak  tersangka sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  kiranya  dapat  dilihat  dengan  jelas komitmen dan ketegasan KUHAP tentang perlunya pemenuhan hak-hak tersangka demi  terwujudnya  sebuah  proses  peradilan  pidana  yang  adil.  Dengan  demikian kiranya  dapat  dikatakan  bahwa  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa  merupakan perwujudan  dari  Asas-asas  KUHAP  yang  menjadi  ruh  dari  peradilan  pidana, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka, merupakan alat ukur yang sahih terhadap komitmen bangsa kita terhadap penegakan hukum yang adil. Selanjutnya
Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa hak-hak tahanan yang perlu dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dibatasi dalam KUHAP adalah:
1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka Pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. 8.Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan  dan  penyitaan)  harus  didasarkan  pada  undangundang  dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak  seorang  tersangka  untuk  diberitahu  tentang  persangkaan  dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban  pengadilan  untuk  mengendalikan  pelaksanaan  putusan- putusannya (Mardjono Reksodiputro, 2007).
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  seorang  tersangka  maka Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  harus direalisasikan,  khususnya  didalam  penyidikan  perkara  pidana,  khusus  pada  tahap interogasi  sering  terjadi  tindakan  sewenang-wenang  dari  penyidik  terhadap tersangka  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Tindakan  ini  dilakukan  sebagai upaya  untuk  mendapatkan  pengakuan  atau  keterangan  langsung  dari  tersangka, namun  cara-cara  yang  dilakukan  seringkali  tidak  dapat  dibenarkan  secara  hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya  tekanan  atau  paksaan  dari  penyidik  sehingga  pemeriksaan  dapat  tercapai tanpa  menyimpang  dari  yang  sebenarnya.  Pada  tingkat  pemeriksaan,  penyidik hanyalah  mencatat  keterangan  yang  diberikan  tersangka  tanpa  harus  melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan  menurut  ketentuan  KUHAP  tidak  dapat  dibenarkan  karena  merupakan tindakan  yang  melanggar  hukum.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  telah  memberikan  jaminan  hukum  atas  diri  tersangka  guna mendapat  perlindungan  atas  hak-haknya  dan  mendapat  perlakuan  yang  adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu  Wirjono  Prodjodikoro  berpendapat,  bahwa  kepentingan  hukum  dari  individu dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang  memperoleh  tindakan  penangkapan  serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat  tindakan  sewenang-wenang  dari  petugas  penegak  hukum  (Wirjono Prodjodikoro, 1982).
Berdasarkan p aparan mengenai perlindungan hak-hak tahanan/tersangka di atas,  semakin  jelaslah  kiranya  peran  dan  posisi  KUHAP,  yang  demikian  strategis dalam  pencapaian  tujuan  penegakan  hukum  yang  hakiki,  yakni  terjadinya  proses penegakan  hukum  yang  adil  (due  process  of  law),  dimana  di  dalamnya  hak-hak pelanggar hukum, dihormati dan dipenuhi.

## C. Pra  peradilan  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Terhadap  Hak-hak  Tersangka Melalui Tahapan Pre Trial Justice
Tujuan  dari  praperadilan  dapat  diketahui  dari  penjelasan  Pasal  80  KUHAP yang menegaskan bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum,  keadilan,  kebenaran  melalui  sarana  pengawasan  horizontal.  Esensi  dari praperadilan,  untuk  mengawasi  tindakan  upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang,  benar-benar  proporsional dengan  ketentuan  hukum,  bukan  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan hukum.  Menempatkan  tersangka  bukan  sebagai  objek  yang  diperiksa,  penerapan asas  aqusatoir  dalam  hukum  acara  pidana,  menjamin  perlindungan  hukum  dan kepentingan  asasi.  Hukum  memberi  sarana  dan  ruang  untuk  menuntut  hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan.
Untuk  mengetahui  bagaimana  perlakuan  dan  perlindungan  terhadap tersangka  dan  terdakwa  dalam  proses  peradilan  pidana,  maka  dilakukan  suatu pendekatan  dengan  memperhatikan  sistem  yang  dianut  di  dalam  melakukan pemeriksaan pendahuluan, yakni model accusatoir dan inquisitoir. Di dalam sistem inquisitoir,  peranan  penegak  hukum  dalam  hal  ini  pegawai  penyidik  menunjukan suatu kegiatan sedemikian rupa untuk mengawasi perkara, sehingga terlihat adanya kecenderungan dilanggarnya hak-hak asasi seseorang (Haemiwan Z. Fathony, 2018). Sedangkan dalam  sistem  acccusatoir,  pendekatannya  adalah  dengan  asumsi  bahwa tidak  boleh  diganggunya  suatu  ketentraman  masyarakat  dan  mempertahankan suatu  nilai  dimana  negara  jangan  ikut  campur  terhadap  adanya  sengketa  individu dalam  masyarakat.  Akibatnya  adalah  apabila  seseorang  menuduh  orang  lain  telah melakukan  kejahatan,  maka  dia  harus  sedemikian  rupa  mencari  bukti-bukti  atas kesalahan orang yang dituduhnya tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa  “Presumption  of  innocence”  adalah  jantung  dari  sistem  accusatoir  (Loebby Loqman, 1987).
Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam  Hukum  Acara  Pidana  yang  lama  yakni  HIR  sebagaimana  dimuat  dalam staatsblad  No.  44  Tahun  1941.  Kehadiran  lemabaga  Praperadilan  ini  dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Nico Ngani, 1985).
Menurut  Pasal  1  butir  (10)  KUHAP  menyatakan  Praperadilan  adalah wewenang  pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus  menurut  cara  yang diatur dalam undang undang ini, tentang:
1. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas  permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi oleh  tersangka  atau  keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Istilah  Praperadilan  secara  harfiah  diambil  dari  kata  Pre  Trial,  walaupun fungsi  dan  tujuan  Pre  Trial  adalah  meneliti  apakah  ada  dasar  hukum  yang  cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana dihadapan pengadilan,  yang  berbeda  dengan  maksud  praperadilan  yang  bertujuan  untuk melindungi  hak  asasi  terdangka  terhadap  pelanggaran  pelanggaran  syarat  formil dan  materiel  yang  dilakukan  dalam  tingkat  penyelidikan,  penyidikan  dan penuntutan  yang  diatur  dalam  pasal  pasal  mengenai  penangkapan,  penahanan, penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat,  hak  hak  asasi  tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum (Darwan Printst, 2002 ).
Mengenai  dengan  point  pertama  yang  paling  penting  dalam  ketentuan  pra peradilan  agar  hak  tersangka  terlindungi  yakni  sah  atau  tidaknya  suatu penangkapan atau penehanan, maka perlu kiranya untuk diperhatikan lebih lanjut. Maka  dalam  rangka  pelaksanaan  dan  pengawasan  penahanan,  maka  penegak hukum  selain  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam konsepsi integrated ciminal justice system, juga harus memperhatikan syarat-syarat penahanan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam penahanan, yaitu:
1. Syarat  subjektif  (Groden  van  noodzakelijkheid),  yaitu  syarat  yang berhubungan dengan perlunya orang itu ditahan;
2. Syarat  objektif  (Groden  van  rechtnatigheid),  yaitu  syarat  yang  berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat ditahan (Suryono Soetarto, 1987). Di dalam KUHAP syarat subjektif ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan  bahwa  penahanan  atau  penahanan  lanjutan  dilakukan  terhadap tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga  keras  telah  melakukan  tindak  pidana berdasarkan  adanya  bukti  yang  cukup,  dalam  hal  adanya  keadaan  yang menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau  terdakwa  akan  melarikan  diri, merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti  dan  atau  mengulangi  tindak  pidana. Sedangkan  syarat  objektif,  dirumuskan  dalam  Pasal  21  ayat  (4),  yaitu  (a)  tindak pidana itu diancam pidana lima tahun ke atas; (b) tindak-tindak pidana yang secara limitatif telah ditentukan oleh pasal ini, walaupun ancaman pidananya kurang dari lima tahun Namun demikian kenyataannya menunjukan bahwa ketentuan tersebut sangat mudah untuk memberikan peluang guna menahan tersangka terlebih dahulu,
baru  kemudian  bukti-bukti  dicari  untuk  dasar  pembenaran  penahanannya.  Dalam hal  ini  menurut  Suryono  Soetarto  bahwa  kiranya  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat dipecahkan  bahwa  penahanan  hanya  boleh  dilakukan  apabila  terdapat  bukti-bukti yang  cukup  kuat  akan  kesalahan  tersangka atau  terdakwa.  Memang  bagi  penyidik dan  jaksa  harus  mempunyai  “presumption  of  guilt”  terhadap  orang-orang  yang dicurigainya,  akan  tetapi  untuk  menahannya  harus  dikumpulkan  terlebih  dahulu bukti-bukti  kuat.  Apabila  masih  ada  keraguan  tentang  kesalahan  tersangka disebabkan  bukti-bukti  kurang  cukup,  maka  harus  dipilih  tindakan  yang meringankan  ialah  tidak  menahan  tersangka.  Ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikenal dengan asas “In dubio pro reo” (Suryono Soetarto, 1979).
Sedangkan  menurut  Muladi  dalam  kaitan  dengan  pengakuan  terhadap  hak- hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana yang baik dan otomatis berwibawa,  bahwa  asas  proporsionalitas  dalam  penggunaan  upaya-upaya  paksa hendaknya selalu digunakan dengan memperhatikan secara khusus gravitas tindak pidananya  dengan  segala  konsekuensinya  dan  penahanan  hendaknya  selalu memperhitungkan  keabsahan  penahanan  dan  kebutuhan  penahanan  (ultima  ratio principles),  serta  tindakan  kejam  tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabat manusia harus dihindarkan dalam penahanan. Asas praduga tidak bersalah dan asas in dubio pro reo harus dijamin (Muladi, 1994).
Ditinjau  dari  segi  struktur  dan  susunan  peradilan,  Praperadilan  bukan lembaga  pengadilan  yang  berdiri  sendiri.  Bukan  pula  sebagai  instansi  tingkat peradilan  yang  mempunyai  wewenang  memberi  putusan  akhir  atas  suatu  kasus peristiwa  pidana.  Praperadilan  hanya  suatu  lembaga  baru  yang  ciri  dan eksistensinya:
1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri, sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri,
2. Dengan  demikian,  praperadilan  bukan  berada  di  luar  atau  disamping maupun sejajar dengan pengadilan Negeri, tapi hanya divisi dari Pengadilan Negeri,
3. Administrasi  yustisial,  persono,  peralatan,  dan  finansial  bersatu  dengan Pengadilan  Negeri,  dan  berada  di  bawah  pimpinan  serta  pengawasan  dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
4. Tata  laksana  fungsi  yustisialnya  merupakan  bagian  dari  fungsi  yustisial pengadilan Negeri itu sendiri (M.Yahya Harahap, 2010).
Dari  gambaran  diatas,  eksistensi  dan  kehadiran  praperadilan,  bukan merupakan  lembaga  peradilan  tersendiri.  Tetapi  hanya  merupakan  pemberian wewenang  dan  fungsi  baru  yang  dilimpahkan  KUHAP  kepada  setiap  Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau Selama ini wewennag dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan
memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas  pokok  tadi  diberi  tugas  tambahan  untuk  menilai  sah  tidaknya  penahanan, penyitaan,  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  yang  dilakukan oleh  penyidik  atau  penuntut  umum,  yang  wewenang  pemeriksaannya  diberikan kepada praperadilan.
Lembaga praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakan hukum dan bukan  sebagai  lembaga  pengadilan  yang  berdiri  sendiri.  Serta  bukan  pula  sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu  perkara  pidana.  Lembaga  praperadilan  hanya  suatu  lembaga  baru  yang  ciri dan eksistensinya:
1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, dimana  praperadilan  ini  hanya  dijumpai  pada  tingkat  pengadilan  negeri sebagai  satuan  tugas  yang  tidak  terpisah  dari  dan  dengan  pengadilan  yang bersangkutan.
2. Dengan  demikian,  praperadilan  bukan  berada  di  luar  atau  disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri.
3. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu  dengan  pengadilan  negeri,  dan  berada  di  bawah  pimpinan  serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
4. Tatalaksana  fungsi  yustisialnya  merupakan  bagian  dari  fungsi  yustisial pengadilan negeri itu sendiri.
Dengan  demikian,  eksistensi  atau  keberadaan  dan  kehadiran  praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang  baru  dan  fungsi  baru  yang  dilimpahkan  KUHAP  kepada  setiap pengadilan  negeri,  sebagai  wewenang  dan  fungsi  tambahan  terhadap  wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata  sebagai  tugas  pokok,  maka  terhadap  tugas  pokok  tadi  ditambahkan  tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  yang  dilakukan  penyidik  atau  penuntut umum,  yang  wewenang  pemeriksaannya  diberikan  kepada  praperadilan  (Erick Kilapong, 2014).
Apabila  melihat  kedudukan  Praperadilan  dalam  struktur  mekanisme peradilan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP,  jelas  bahwa  lembaga  ini bersifat  “accidental”  dalam  arti  baru  ada  jika  ada  permintaan  dari  tersangka, keluarganya,  atau  kuasanya  kepada  ketua  pengadilan  negeri,  itu  pun  jika permohonan  yang  bersangkutan  tidak  ditolak  oleh  ketua  pengadilan  negeri.  Dari mekanisme  kerja lembaga  hukum  praperadilan  ini  tampak  bahwa lembaga  hukum tersebut  merupakan  alat  penyaring  terakhir  bagi  proses  penyidikan  yang menggunakan  upaya  paksa  atas  seseorang  tersangka  sebelum  meningkat  pada
tingkat  pemeriksaan  di  muka  sidang  pengadilan.  Namun  demikian  ketentuan tentang lembaga praperadilan tidak dapat menjangkau suatu tindakan penyelidikan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Romli Atmasasmita, 1983).
KUHAP  tidak  menjelaskan  perihal  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  jenis upaya  paksa  lainnya  selain  penangkapan  dan  penahanan.  Sehingga  menimbulkan pertanyaan  sejauh  mana  wewenang  praperadilan  terhadap  terjadinya  pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang, serta  pembukaan  surat-surat.  Padahal  penggunaan  upaya  paksa  lainnya  tersebut yang dilakukan oleh penyidik sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketenteraman rumah tempat kediaman orang, begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan  pelangaran  serius  terhadap  hak  milik  orang.  Selain  itu  sejauh  mana wewenang  praperadilan  menghadapi  praktik  adanya  instansi  militer  yang melakukan  penangkapan  dan  penahanan  terhadap  warga  sipil  seperti  yang  kita temukan dalam masyarakat.
Maka  oleh  karena  itu  perlu  kiranya  untuk  mengeluarkan  penambahan peraturan    yang  khusus  mengatur  mengenai  wewenang  pra  peradilan  terhadap terjadinya  pelanggaran  dalam  pelaksanaan  penggeledahan  badan,  penggeledahan tempat,  penyitaan  barang,  serta  pembukaan surat-surat,  pada  pemeriksaan  ditahap pendahuluan oleh penyidik. Agar hak asasi manusia dapat terlindungi dari uapaya paksa dalam hal pemeriksaan dari pihak penyidik terhadap tersangka.

## Kesimpulan
Mengenai  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersangka  pada  tahap  pre  trial justice  (pra  persidangan),  maka  dalam  proses  pemeriksaan  pendahuluan (penyelidikan  dan  penyidikan)  tersebut  terhadap  tersangka  haruslah  selalu mengutamakan  asas-asas  hukum  yang  bisa  menjamin  perlindungan  atas  hak-hak tersangka, asas – asas hukum tersebut yakni : Presumption of innocence, accusatoir, In  dubio  pro  reo.  Selain  Asas-asas  tersebut  juga  ada  proses  tahapan  pra  peradilan yang  bisa  menjamin  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersangka.  Pra  peradilan mengatur  antara  lain  mengenai  ketentuan  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan atau penehanan, agar hak tersangka dapat terlindungi. Kemudian, dalam ketentuan KUHAP  tidak  menjelaskan  perihal  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  jenis  upaya paksa  lainnya  selain  penangkapan  dan  penahanan.  Sehingga  menimbulkan pertanyaan  sejauh  mana  wewenang  praperadilan  terhadap  terjadinya  pelanggaran dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan barang, serta pembukaan surat-surat terhadap tersangka. Padahal penggunaan upaya paksa lainnya  tersebut  yang  dilakukan  oleh  penyidik  sangat  penting  untuk  diperhatikan secara  hukum  dan  merupakan  salah  satu  asas  dasar  hak  asasi  manusia.  Maka  oleh karena  itu  agar  lebih  terjaminnya  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersangka  maka diperlukan penambahan regulasi baru terhadap wewenang pelaksanaan dari proses
praperadilan dalam hal pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan tempat, penyitaan  barang,  serta  pembukaan  surat-surat  terhadap  tersangka,  agar  hak  asasi tersangka dapat terlindungi.

## Daftar Pustaka
Amnawaty, S. H., & Rifandy, R. (2019). Does the Juvenile Justice System protect Youth Supply  chain?  Progressive  Juvenile  Court  Judges:  Reform  of  the  Juvenile  Criminal Justice  System  in  Indonesia  through  a  Socio-Legal  Approach  supported  by  PLS- Structural Equation Modeling . Primrose Hall Publsihing Group, 6(1), 216-235.
Anang  Shophan  Tornado,  2019, Reformasi  Praperadilan  Di  Indonesia ,  Bandung:  Nusa Media.
Andi  Hamzah  dan  RM  Surachman,  2015, Pre  –  trial  justice  dan  discretionary  dalam KUHAP berbagai Negara , Jakarta : sinar grafika.
Bryan A. Garner, 2014, Black's Law Dictionary 10 ed . Thomson Reuters, USA.
Darwan Printst, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik ,  Jakarta : Djambatan.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cet.II. Jakarta : Balai Pustaka.
Efendi, S. (2022). STAIN TDM Students’ Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun . In  PROCEEDINGS:  Dirundeng  International  Conference  on  Islamic  Studies (pp. 1-21).
Efendi,  S.,  &  Hadana,  E.  S.  (2021). Criminal  Law  And  Social  Development  In  Aceh .  In PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (pp. 185-196).
Erick Kilapong, Perkembangan terhadap hak asasi tersangka dalam lembaga praperadilan di Indonesia . Lex et Societatis, Vol. II/No. 1/Januari/2014.
Fathony, H. Z., Nazief, B. A., & Munajat, Q. (2018, August). Needs vs. Aspirations in Inter-Agency IT Alignment The case of IT for integrated criminal justice systems in Indonesia .  In  2018  4th  International  Conference  on  Science  and  Technology (ICST) (pp. 1-6). IEEE.
Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam . MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 144-159.
Hamzani, A. I. (2019). The Reorientation Of Criminal Justice System To Give Protection To Crime Victims . International Journal Of Scientific & Technology Research, 8(8), 192-199.
J.B.  Sykes,  1982, The  Concise  Oxford  Dictionary  7ed  Oxford  University  Press ,  Walton Street.
John Rawls, 2011, Teori Keadilan (A Theory of  Justice), (terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo) Cet.II. Yogyakarta :  Pustaka Pelajar.
Kadri  Husin, Analisis  Terhadap  Pelaksanaan  Penahanan  Pada  Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan  di  Provinsi  Lampung ,  1992,  Bandar  Lampung,  Balai  Penelitian Universitas Lampung.
Loebby Loqman, Pra-peradilan di Indonesia , Jakarta : Ghalia Indonesia.
Luhut M.P. Pangaribuan, 2014, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan , Jakarta :  Papas Sinar Sinanti.
M.Yahya  Harahap,  2010, Pembahsan  Permasalaha  dan  Penerapan  KUHAP ,    Jakarta: Sinar Grafika.
Mardjono  Reksodiputro,  2007, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan Karangan  Buku  Kedua ,  Pusat  Pelayanan  Keadulan  dan  Pengabdian  Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta , Universitas Indonesia.
Muladi,  20  Desember  1994, Aspek  Yuridis  Normatif  Dalam  Tinjauan  Kewibawaan Peradilan  di  Indonesia ,  Makalah  Disampaikan  Pada  Seminar  Nasional Kewibawaan Peradilan di FH Undip
Nico Ngani, 1985, Mengenal Hukum Acara Pidana ,Yogjakarta : Liberty.
O  C  Kaligis  et  al.,  2020, Praktek  Praperadilan  Dari  Waktu  Ke  Waktu ,  Jakarta:  Otto Cornelis & Associates.
Romli Atmasasmita, 1983, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana . Bandung: Binacipta.
Suryono  Soetarto,  1987, Sari  Hukum  Acara  Pidana  I ,  Semarang  :  Cendikia  Purna Dharma.
Suryono  Soetarto,  22  Desember  1979, Tanggapan  atas  RUU  Hukum  Acara  Pidana , Makalah Disampaikan Pada Diskusi Seksi Pidana FH Undip.
Tedi  Sudrajat  and  Endra  Wijaya,  2020, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindakan Pemerintahan , Jakarta : Sinar Grafika.
Wirjono Prodjodikoro, 1982, Hukum Acara Pidana di Indonesia , Bandung : PT. Sumur.