PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN  HARGA  BARANG  SECARA  TIDAK WAJAR  AKIBAT  PANDEMI  COVID-19  DIKAITKAN DENGAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  8  TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
CONSUMER  PROTECTION  AGAINST  INCREASED INCREASE IN PRICES OF GOODS DUE TO THE COVID- 19  PANDEMIC  LINKED  TO  LAW  NUMBER  8  OF  1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION
Luh Widya Saraswati a , Susilowati Suparto b , Elisatris Gultom c

## ABSTRAK
Dampak buruk dari situasi pandemi Covid-19 membawa permasalahan baru  pada  perlindungan  hak-hak  konsumen.  Hal  ini  terjadi  ketika akses  konsumen  terhadap  kebutuhan  dasar  menjadi  sulit  akibat tindakan panic buying oleh masyarakat. Tindakan panic buying tersebut berimbas  pada  meningkatnya  permintaan  akan  sejumlah  barang tertentu  yang  dirasa  vital  pada  saat  terjadinya  pandemi Covid-19 . Meningkatnya  permintaan  dan  sedikitnya  penawaran  yang  ada  di pasaran  mengakibatkan  harga  sejumlah  barang  tersebut  mengalami peningkatan  yang  sangat  drastis dari harga  normal  pada umumnya. Kenaikan  harga  yang  tidak  wajar  ini  membuat  konsumen  keberatan sebab  konsumen  tidak  memiliki  pilihan  lain  selain  membeli  barang- barang tertentu yang harganya telah naik secara drastis. Pihak penjual memanfaatkan kondisi abnormal akibat terjadinya pandemi Covid-19 guna mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis normatif  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif analitis.  Tahap  penelitian  dilakukan  dengan  2  cara,  yaitu:  studi kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Setelah  data  diperoleh  kemudian dianalisis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis kualitatif.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pertama, Dalam pengaturan terkait  kenaikan  harga  barang  yang  tidak  wajar  belum  ditemukan adanya  ketentuan  yang  melarang  pelaku  usaha  menetapkan  harga tinggi.  Kedua,  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus Covid-19 sampai saat ini  dieasa  belum  optimal.  Pemerintah  mengeluarkan  berbagai peraturan terkait penanganan Covid -19, namun tidak ada pengaturan terkait perlindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar.
Kata kunci: covid-19; kenaikan harga; perlindungan konsumen.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: zahra20026@mail.unpad.ac.id
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: susilowati.suparto@unpad.ac.id
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: elisatris.gultom@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 11 September 2022
Artikel diterbitkan: 30 November 2022
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp
.v4i1.1081
Halaman Publikasi:
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The bad impact of the Covid-19 pandemic situation brings new problems to the protection of consumer rights. This happens when consumers' access to basic needs becomes difficult due to panic buying by the community. The act of panic buying has resulted in increased demand for certain items that are considered vital during the Covid-19 pandemic. The increasing demand and the lack of supply in the market resulted in the prices of these goods experiencing a very drastic increase from the normal prices in general. This unreasonable price increase makes consumers object because consumers have no other choice but to buy certain goods whose prices have increased drastically. The seller takes advantage of abnormal conditions due  to  the  Covid-19  pandemic  to  take  the  maximum  benefit  from  consumers.  The  method  used  in  this research is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research phase is carried out in 2 ways, namely: literature study and field study. After the data was obtained, it was analyzed  using  a  qualitative  juridical  approach.  The  results  obtained  from  this  study  are:  First,  in  the regulation related to the increase in the price of goods that are not fair, there is no provision that prohibits business actors from setting high prices. Second, legal protection for consumers related to the soaring price of masks due to the Covid-19 virus has not yet been optimal. The government issued various regulations related to the handling of Covid-19, but there were no regulations related to consumer protection in order to obtain much needed goods according to the exchange rate.
Keywords: covid-19, price increase; consumer protection.

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai mahluk hidup memiliki banyak kebutuhan di dalam hidupnya. Kegiatan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  lazim  disebut  sebagai kegiatan ekonomi. Bila dilihat secara keseluruhan, kegiatan ekonomi memiliki lingkup yang sangat luas, termasuk di  dalamnya kegiatan ekonomi makro yang menyangkut perekonomian  suatu  negara  secara  keseluruhan  maupun  mikro  yang  berfokus  pada perekonomian swasta atau individu. Apabila dikaitkan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka usaha tersebut masuk ke dalam kegiatan ekonomi mikro.
Secara  garis  besar,  kegiatan  ekonomi  (khususnya  mikro)  terdiri  dari  kegiatan produksi,  konsumsi  serta  distribusi  dimana  ketiga  kegiatan  tersebut  akan  saling berkaitan satu dengan lainnya yang akan membentuk suatu siklus kegiatan ekonomi. Siklus  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  dengan  adanya  peran  dari  para  pelaku ekonomi  tersebut  terdiri  dari:  produsen,  konsumen  dan  distributor.  Adapun  alur kegiatan ekonomi tersebut dimulai dari pihak produsen sebagai pihak yang memiliki bahan baku dan sumber daya tenaga serta keahlian yang cukup untuk memproduksi sejumlah kebutuhan manusia. Kemudian, hasil produksi tersebut disalurkan oleh pihak distributor  untuk  didistribusikan  kepada  pihak-pihak  lain  (umumnya  penjual  dalam skala kecil) hingga pada akhirnya sampai ke tangan konsumen melalui kegiatan jual- beli.
Dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan jual-beli adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi  yang  paling  sederhana.  Kegiatan  ini  melibatkan  pihak  penjual  dan  pihak pembeli. Lebih lanjut, apabila melihat kegiatan ekonomi dalam pandangan yang lebih kompleks,  kegiatan  ekonomi  melibatkan  interaksi  antara  penjual  sebagai  pihak
penyedia barang/jasa dan pembeli sebagai pihak yang menikmati barang/jasa dengan memberikan imbalan/balas jasa kepada pelaku usaha. Interaksi diantara kedua pihak tersebut  melahirkan  suatu  hubungan  hukum.  Dimana  hubungan  hukum  tersebut melibatkan  hak  maupun  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  para  pihak  yang berkepentingan.  Oleh  karena  itu,  baik  hak  maupun  kewajiban  haruslah  dijalankan secara berimbang.
Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap  warga  negaranya.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  (disingkat  UUD  45) ditekankan mengenai perlindungan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu dan pemenuhannya dijamin oleh negara. Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negara salah satunya adalah hak atas perlindungan sebagaimana diatur pada  Pasal  28D  UUD  1945.  Secara  implisit,  dalam  alinea  ke-empat  pada  Pembukaan UUD  1945  menyebutkan  bahwa  negara  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk melindungi  setiap  warga  negaranya  guna  memajukan  kesejahteraan  umum.  Hal tersebut  membawa  konsekuensi  lebih  lanjut  bahwa  Indonesia  berdasarkan  hukum memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  setiap  hak  asasi  yang  ada  pada  setiap  warga negaranya  agar  kesejahteraan  dapat  tercapai,  termasuk  di  dalamnya  hak-hak  yang timbul dalam suatu kegiatan ekonomi.
Dalam hubungan yang terjalin di antara keduanya, penjual dan pembeli masing- masing  memiliki  hak  dan  kewajibannya yang  harus  dilaksanakan  secara  berimbang, khususnya  saat  berlangsungnya  kegiatan  ekonomi.  Indonesia  sebagai  negara  hukum memiliki  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan  Konsumen)  yang  dibuat  secara  khusus  untuk melindungi  konsumen.  Alasan  pemberian  perlindungan  hukum  kepada  konsumen tersebut  dapat  dilihat  dalam  penjelasan  UU  Perlindungan  Konsumen  bagian  umum yang secara garis besar menjelaskan:
1. Adanya pembangunan dan perkembangan perekonomian yang mengikuti arus globalisasi serta perdangangan bebas yang dapat membuat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang;
2. Kedudukan konsumen lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usahamelalui  kiat promosi,  cara  penjualan,  serta  penerapan  perjanjian  standar  yang  merugikan konsumen;
3. Lemahnya  kedudukan  konsumen  diakibatkan  karena  rendahnya  tingkat kesadaran  konsumen  akan  hak-haknya.  Oleh  karenanya,  UU  Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Perlindungan  hak  konsumen  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  namun umumnya  negara  memberikan  perlindungan  melalui  pengaturan  hukum  di  negara tersebut.  Adapun  tujuan  pengaturan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen, diantaranya: 1
1. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  akses  dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi  kepentingan  konsumen  pada  khususnya  dan  kepentingan  pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan  penyelenggaraan,  pengembangan, dan  pengaturan  perlindungan hukum  bagi  konsumen  dengan  bidang-bidang  perlindungan  pada  bidang- bidang lainnya.
Menurut  Pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen,  disebutkan  beberapa  hak  yang dimiliki oleh konsumen, diantaranya:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Di era globalisasi sekarang ini, banyak muncul berbagai macam produk barang dan pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi, media
1 Nurmadjito.  (2000) “ Kesiapan  Perangkat  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Perlindungan  Konsumen  dalam menghadapi  Era  Perdagangan  Bebas ”,  dalam: Syawali,  H.  dan  Imaniyati,  N.S., Hukum  Perlindungan  Konsumen . Bandung: Mandar Maju. hlm. 7.
cetak atau elektronik, maupun penawaran barang secara langsung oleh penjual kepada pembeli.  Hak-hak  konsumen  sebagaimana  disebut  diatas  rentan  untuk  dieksploitasi oleh  para  pelaku  usaha  sebab  pelaku  usaha  mempunyai  andil  yang  besar  dalam penentuan  barang/jasa  yang  ditawarkan.  Konsumen  memiliki  akses  yang  terbatas dalam  hal  mengetahui  barang/jasa  yang  ditawarkan  kepadanya  sementara  pelaku usaha  dapat  memanfaatkan  keterbatasan  konsumen  tersebut  untuk  memperoleh keuntungan  ekonomis  yang  sebesar-besarnya.  Di  sisi  lain,  tidak  semua  konsumen memahami hak-hak apa saja yang dimilikinya sebagai konsumen. Hal dapat dilihat dari dari Indeks Keberdayaan Konsumen (selanjutnya disebut IKK) pada tahun 2019 yang hanya  mencapai  41,70%  (empat  puluh  satu  koma  tujuh  puluh  persen) 2 .  IKK  adalah indeks untuk mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. 3
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  hak-hak  konsumen  dapat  menjadi  objek eksploitasi  oleh  Pelaku  Usaha.  Apabila  hak-hak  konsumen  dapat  menjadi  objek eksploitasi, maka terdapat kemungkinan hak-hak konsumen dapat terlanggar. Tingkat kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  konsumen  akan  semakin meningkat bila masyarakat dihadapkan pada kondisi abnormal yang dapat menganggu tatanan ekonomi, politik serta sosial budaya secara luas.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, abnormal memiliki arti tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang  biasa,  memiliki  kelainan  atau  tidak  normal 4 . Sementara berdasarkan Canbridge Dictionary , abnormal didefinisikan sebagai “ different from what is usual or average, especially in a way that is bad ” 5 . Dari definisi yang ada, dapat dikatakan situasi dianggap abnormal apabila situasi yang terjadi di masyarakat berbeda dari  kebiasaan  atau  rata-rata  normal  dan  cenderung  berimplikasi  pada  hal-hal  yang negatif kepada masyarakat. Secara umum, situasi abnormal merupakan situasi di luar kebiasaan  dan  dapat  menggangu  masyarakat  ketika  menjalankan  aktivitas kesehariannya.
Salah  satu  contoh  nyata  dari  kondisi  abnormal  yang  dimaksud  ialah  ketika terjadinya peristiwa wabah virus Covid -19. Wabah virus Covid -19 teridentifikasi pertama kali  di  kota  Wuhan,  Tiongkok,  pada  bulan  Desember  2019 6 .  Virus Covid -19 menyebabkan  penderitanya  mengalami  demam,  gangguan  pada  saluran  pernapasan
2 Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib  Niaga.  (2019). Laporan  Kinerja  (Lapkin)  Direktorat  Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Tahun 2019 ” , hlm. ii.
3 Ibid . hlm. 10
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, “Definisi Abnormal”, 2021, https://kbbi.web.id/abnormal, Diakses 14 September 2022.
5 Canbridge  Dictionary ,  “ Meaning  of  abnormal  in  English ”,  2021, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ english/abnormal, Diakses 14 September 2022.
6 WHO,  “Corona  Virus  Dieases  (Covid -19) Pandemic”,  2021, https://www.euro.who.int/en/health-topics/health- emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019- ncov#:~:text=On%2031%20December%202019%2C,2019%2DnCoV%E2%80%9D, Diakses 14 September 2022.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
hingga pada kondisi tertentu dapat menyebabkan kematian 7 (lebih lanjut penyakit yang disebabkan oleh virus Covid -19 akan disebut sebagai Corona- 19 Virus Desease atau Covid- 19).
Menurut World  Health  Organization (selanjutnya  disingkat  WHO),  sebuah organisasi  internasional  yang  merupakan  bagian  dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (selanjutnya  disingkat  PBB)  yang  bergerak  di  bidang  kesehatan  dunia , jumlah  kasus positif Covid -19 di seluruh dunia berjumlah 194.608.040 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan ribu empat puluh) kasus dengan jumlah kematian sebanyak 4.170.155 (empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima) jiwa per tanggal 27  Juli  2021. 8 Sementara  itu,  jumlah  kasus  terkonfirmasi  postif Covid -19  di  Indonesia 3.239.936 (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam) jiwa dan kasus kematian akibat Covid -19 berjumlah 86.835 (delapan puluh enam ribu delapan  ratus  tiga  puluh  lima). 9 Dengan  ditemukannya  jumlah  kasus  terkonfirmasi Covid -19 dalam skala global, maka peristiwa wabah virus Covid -19 dapat disebut sebagai peristiwa pandemi Covid -19.
Jumlah kasus terkonfirmasi serta kematian akibat virus Covid -19 di Indonesia yang terus  menelan  banyak  korban  membuat  pemerintah  di  Indonesia  menetapkan penyebaran virus Covid -19 di Indonesia  sebagai bencana nasional  melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Non-alam Covid -19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020. Akibat lebih lanjut dari pandemi Covid -19, masyarakat di seluruh dunia mengalami kepanikan. Pada Maret 2020, warga Malaysia dan Singapura beramai-ramai melakukan panic buying dengan membeli bahan makanan  serta  kebutuhan  sehari-hari  sebagai  akibat  dari  dilakukannya  kebijakan lockdown di  Malaysia. 10 Warga  tersebut  khawatir  persediaan  bahan  pokok  akan terganggu  selama  terjadinya lockdown sehingga  mereka  memilih  untuk  membeli kebutuhan pokok dengan jumlah yang tidak sedikit.
Selain Singapura dan Malaysia, Indonesia juga dilanda kepanikan yang serupa. Pada awal Maret 2020, Setelah Presiden Indonesia Joko Widodo mengkonfirmasi adanya 2 (dua) Warga Negara Indonesia (WNI) yang terpapar virus Covid-19 pada awal Maret 2020,  masyarakat  mulai  mencari  stok  masker yang  tersedia  di  pasaran.  Kebutuhan masker  yang  meningkat  drastis  namun  tidak  diimbangi  dengan  ketersediaan  stok barang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kelangkaan tersebut pun mengakibatkan
7 Alo Dokter.com, “Virus Corona”, https://www.alodokter.com/virus-corona, Diakses 14 September 2022.
8 Ibid., “Coronavirus Disease (Covid - 19) Dashboard”, 2021, https://covid19.who.int/?gclid=
CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SQiXCnqY8JhcdO_LuA2PYujDnd5tD2TEQN52Q0cijNLdqEFkI_Xr6hoCRy4QAvD_Bw E, diakses 14 september 2022.
9 Satuan Tugas Penanganan COVID-19, “Peta Sebaran”, 2021, https://covid19.go.id/peta-sebaran, diakses 14 september 2022.
10 Tempo.Co, “ Malaysia Lockdown,  Warga  Singapura Ikut-ikutan Panic  Buying ”,2020, https://dunia.tempo.co/read/ 1320530/malaysia-lockdown-warga-singapura-ikut-ikutan-panic-buying/full&view=ok, diakses 12 September 2022.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 4, Nomor 1, November 2022
kenaikan harga masker di pasaran. Hal tersebut secara nyata terjadi di Pasar Pramuka selaku  pusat  penjualan  alat  kesehatan  di  Jakarta  yang  mengalami  kelangkaan  stok masker dan sisa stok masker yang tersedia pun dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per box. 11
Kelangkaan ini dimanfaatkan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab untuk menjual masker dengan harga yang sangat tinggi. Dalam banyak kasus, telah ditemukan harga masker yang telah melebihi 100% (seratus persen) dari harga normal di pasaran. Sebagai contoh beberapa kios di Pasar Pramuka yang merupakan pusat penjualan alat kesehatan di Jakarta menjual sekotak masker N-95 yang semula dijual dengan harga Rp. 195.000,-  (seratus  sembilan  puluh  lima  ribu  rupiah),  kini  semenjak  pandemi  dijual dengan  harga  Rp.  1.700.000,-  (satu  juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah). 12 Oleh  karena  itu, konsumen terpaksa membeli masker tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga normalnya sebelum pandemi.
Selain  masker  pernapasan,  adapun  kenaikan  harga  juga  terjadi  pada  alat penunjang  kesehatan  lainnya  seperti  tabung  oksigen.  Data  kenaikan  harga  tabung oksigen  dipaparkan  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (selanjutnya  disingkat KPPU) dimana harga oksigen portable dijual di market place wilayah Jakarta naik antara 16% (enam belas persen) hingga 900% (sembilan ratus persen) dari harga normal. Selain di Jakarta, kenaikan harga tabung oksigen juga dialami di beberapa daerah di Indonesia, salah  satunya  di  daerah  Bangka  Belitung  dimana  harga  tabung  oksigen  per  1  (satu) meter kubik yang dijual di pasaran sebelum pandemi seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kini dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 13 Kepanikan  yang  ada  memicu  terjadinya panic  buying yang  dilakukan  oleh masyarakat terhadap alat bantu kesehatan guna mencegah paparan dari virus Covid -19. Tindakan panic buying tersebut berimbas pada meningkatnya permintaan akan sejumlah barang tertentu yang dirasa vital pada saat terjadinya pandemi Covid -19. Meningkatnya permintaan  dan  sedikitnya  penawaran  yang  ada  di  pasaran  mengakibatkan  harga sejumlah barang tersebut mengalami peningkatan yang sangat drastis dari harga normal pada  umumnya.  Problema  kenaikan  harga  masker  ini  membuat  konsumen  sangat dirugikan  sebab  konsumen  terpaksa  harus  membeli  barang-barang  tersebut  yang harganya  telah  naik  dengan  tidak  wajar  pada  saat  pandemi  ini. Pihak  penjual memanfaatkan kondisi abnormal akibat terjadinya pandemi Covid -19 untuk mengambil
11 Detik  Finance,  “Duh!  Masker  di  Pasar  Pramuka  Mulai  Langka”,  2020, https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-4940912/duh-masker-di-pasar-pramuka-mulai-langka, Diakses 17 September 2022.
12 CNN  Indonesia,  “Wabah  Corona,  Harga  Masker  Rp1,7  Juta  dari  Semula  Rp195  Ribu”,  2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200204141430-20-471526/wabah-corona-harga-masker-rp17-juta-dari- semula-rp195-ribu, , Diakses 17 September 2022.
13 Nurul  Khadijah,  “Banyak  dicari,  Harga  oksigen  di  Jakarta  Mengalami  Kenaikan  Hingga  900  Persen”, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012186347/banyak-dicari-harga-oksigen-di-jakarta-mengalami- kenaikan-hingga-900-persen?page=2. Diakses 17 September 2022.
banyak  keuntungan  dari  konsumen  yang  dengan  terpaksa  harus  membeli  produk dengan harga tinggi. Kenaikan harga tidak wajar di kondisi abnormal sering dikaitkan dengan  istilah price  gouging (secara  harfiah  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  dengan pencungkilan harga).
Di  Indonesia,  peristiwa price  gouging terjadi  selama  pandemi Covid -19 berlangsung. Kenaikan harga secara tidak wajar terjadi pada produk perlindungan diri seperti:  suplemen  kesehatan,  masker  dan hand  sanitizer yang  mengalami  kenaikan hingga  10  kali  lipat  dari  harga  normalnya  sebelum  terjadi  pandemi. 14 Untuk  harga masker  pernapasan,  harga  sekotak  masker  N95  dengan  merek  3M  yang  biasa  dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun semenjak pandemi harga sekotak masker N95 dapat dijual di rentang harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 15 Tentunya dengan kenaikan harga masker yang sangat drastis menunjukkan telah terjadi ketidak-seimbangan kedudukan dimana pihak penjual memiliki kontrol yang besar terhadap penentuan harga jual suatu barang.
Bila melihat instrumen hukum di Indonesia, sejauh ini belum ditemukan regulasi yang secara khusus mengatur terkait dengan price gouging. Meskipun kenaikan harga yang  tidak  wajar  tersebut  terjadi  dalam  periode  tertentu  (khususnya  pada  kondisi abnormal), kenaikan harga tetap dirasa memberatkan kedudukan konsumen. Hal  ini dikarenakan konsumen yang tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang yang mengalami  kenaikan  harga  yang  tinggi  sebab  barang-barang  tersebut  sangat dibutuhkan di kondisi darurat. Kondisi ini dapat dikatakan melanggar salah satu hak dasar  konsumen,  yaitu hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa  serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan  dan  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Keberadaan  fenomena  ekonomi  ini  tentunya memberatkan kedudukan konsumen, khususnya untuk mendapatkan barang dengan harga wajar di saat terjadinya kondisi abnormal.
Walaupun di Indonesia juga terdapat peristiwa dimana harga barang-barang naik secara tidak wajar dari harga normal, utamanya terhadap barang yang dianggap vital keberadaannya  saat  pandemi Covid -19,  belum  ada  peraturan  yang  secara  khusus melarang  tindakan  menaikkan  harga  tersebut.  UU  Perlindungan  Konsumen  sebagai peraturan  utama  dalam  melindungi  hak-hak  konsumen  juga  belum  mengakomodir larangan menaikkan harga barang secara tidak wajar di saat kondisi abnormal.
14 BPKN,  “Perlindungan  Konsumen  Saat  Pandemi  Covid - 19  di  Indonesia  Dinilai  Peneliti  Lemah”,  2020, https://www.bpkn.go.id/posts/show/id/1515, Diakses 15 September 2022.
15 Bisnis.com, ”Virus Corona Bikin Masker Langka, Harga N95 tembus Rp.100.000”, 2020,
https://jakarta.bisnis.com/read/20200205/77/1197526/virus-corona-bikin-masker-langka-harga-n95-tembus-rp100- ribu?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_2, Diakses 14 September 2022.
Begitu  juga  peraturan  lain  hanya  mengatur  secara  umum  terkait  larangan menaikkan  harga  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan). Hanya ditemukan satu pasal yang membahas larangan perbuatan menaikkan harga, yaitu rumusan Pasal 107 yang  berbunyi:  “Pelaku  usaha  yang  menyimpan  barang  kebutuh an  pokok/dan  atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak  harga,  dan/atau  hambatan  lalu  lintas  perdagangan  barang,  akan  dipidana penjara  paling  5  (lima) tahun  dan/atau  pidana  paling  banyak  Rp  50  miliar.” Pasal tersebut masih dirasa belum cukup untuk melindungi hak-hak konsumen khususnya hak untuk mendapatkan harga yang wajar di situasi abnormal sebab tidak dijelaskan lebih lanjut detail dari unsur-unsur pembentuk pasal tersebut dan pasal tersebut dirasa masih terlalu umum.
Selain UU Perdagangan, terdapat peraturan lain yang secara tidak langsung masih terkait  dengan  larangan  perbuatan  menaikkan  harga. Adapun  peraturan  yang dimaksud  ialah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli). Meskipun  sekilas  apa  yang  diatur  dalam  UU  tersebut  terlihat  secara  tidak  langsung masih berkaitan dengan larangan perbuatan menaikkan harga, namun terdapat ciri khas khusus terkait dengan obyek yang diaturnya. Hal yang secara spesifik dilarang dalam UU Anti  Monopoli ialah monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal  1 angka 2 dijelaskan mengenai definisi praktek monopoli sebagai “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan  atau  pemasaran  atas  barang  dan  atau  jasa  tertentu  sehingga  menimbulkan persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan  kepentingan  umum.”  Sementara pada  Pasal  1  angka  6  dijelaskan  mengenai  persaingan  usaha  tidak  sehat  sebagai “persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi  dan  atau pemasaran  barang  atau  jasa  yang  dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau  melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
Dalam rumusan UU Perdagangan maupun UU Anti Monopoli tidak ditemukan pasal  yang  spesifik  mengatur  tentang  perbuatan price  gouging sehingga  untuk memberlakukan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  kedua  peraturan  tersebut  terhadap peristiwa  kenaikan  harga  barang  secara  tidak  wajar  yang  terjadi  selama  kondisi abnormal,  dalam  hal  ini  pandemi Covid -19,  diperlukan  kajian  yang  lebih  mendalam terkait dengan sebab terjadinya kenaikan harga barang secara tidak wajar agar dapat memberlakukan ketentuan serta sanksi yang tepat sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam kedua peraturan tersebut.
Ketiaadaan peraturan yang secara khusus mengatur secara detail terkait dengan naiknya harga barang secara tidak wajar di saat terjadinya kondisi abnormal membuat
pemerintah  khususnya  para  penegak  hukum  kesulitan  dalam  menentukan  kaidah hukum mana yang dirasa tepat untuk diterapkan di saat kondisi abnormal berlangsung (dalam  hal  ini  khususnya  Pandemi Covid -19).  Tentunya,  keberadaan  ketentuan  yang mengatur  tentang  kenaikan  harga  barang  secara  tidak  wajar  pada  kondisi  abnormal akan  menjadi  sangat  penting  guna  melindungi  hak  konsumen,  terutama  hak  untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 2 UU Perlindungan Konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  diantaranya  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yakni  suatu  metode  pendekatan  yang menekankan norma hukum serta menelaah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder baik itu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. 16
Spesifikasi  Penelitian  yang  digunakan  ialah  deskriptif  analitis  yang  berupaya untuk  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  keadaan,  gejala  dan  selanjutnya menguraikan fakta-fakta serta menganalisis perundang-undangan yang berlaku. 17 Oleh karena itu, metode ini dilakukan dengan menggambarkan Perlindungan Konsumen saat terjadinya  kenaikan  harga  tidak  wajar  ( price gouging)  dikaitkan  dengan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian yang digunakan yaitu penelitian melalui studi pustaka dengan mencari teori-teori,  pandangan-pangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti.  Adapun  data-data  yang  dikumpulkan  tersebut  bersifat  kualitatif,  yaitu  data yang  memfokuskan  pada  uraian  kajian  yang  tidak  dapat  diukur  berdasarkan  angka yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk  menjawab  rumusan  masalah.  Data  dalam penelitian  ini  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga,  yaitu 18 :  Bahan  Hukum  Primer (peraturan peruundang-undangan), Bahan Hukum Sekunder (buku, literatur, skripsi, tesis, jurnal, makalah hasil seminar, artikel dari media cetak dan media elektronik, dan bahan hukum lain yang dianggap relevan dengan penelitian), dan Bahan hukum tersier (kamus  hukum,  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia  dan  lain-lain).  Dengan demikian,  metode  penelitian  ini  akan  digunakan  untuk  meneliti  Perlindungan Konsumen  saat  terjadinya  kenaikan  harga  secara  tidak  wajar  ( price  gouging )  akibat
16 Peter Mahmud Marzuki. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 133.
17 Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 25.
18 Abdulkadir Muhmmad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82-83.

## pandemic Covid-19 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

## PEMBAHASAN
Pengaturan Kenaikan Harga Barang Secara Tidak Wajar Akibat  Pandemi Covid-19

## Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen
Kondisi  abnormal  adalah  situasi  yang  membatasi  kemampuan  kita  untuk beradaptasi  dengan  lingkungan.  Tentunya,  kondisi  seperti  ini  menimbulkan  banyak efek negatif bagi hak-hak konsumen. Hal ini dapat dilihat ketika akses terhadap barang dan  jasa yang menjadi  kebutuhan mengalami  kesulitan  akibat praktik ekonomi yang tidak  sehat.  Perubahan  pola  sikap  dan  perilaku  konsumen  ini  tentu  saja  bergantung pada  konteks  sosial  yang  dipengaruhi  oleh  akses  terhadap  teknologi  atau  konteks kekuatan ekonomi suatu masyarakat, tetapi kecenderungannya mengarah kepada pola konsumsi tersebut. 19
Dalam  hal  ini,  perlindungan  terhadap  konsumen  bukan  hanya  kewajiban pemerintah, melainkan juga kewajiban pelaku usaha yang ikut andil untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dalam hal ini, pemerintah membentuk regulasi dan penegakan hukum melalui aktivitas pengawasan barang. Namun, dalam hal ini pelaku usaha juga berperan penting untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen. UU Perlindungan Konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran peme rintah tetapi saatnya pelaku usaha menjadi “sahabat” pemerintah yang mampu berperan serta dalam upaya menegakkan perlindungan konsumen di Indonesia. 20 Oleh karena  itu,  diperlukan  perangkat  perundang-undangan  untuk  mewujudkan keseimbangan  perlindungan  konsumen  dan  pelaku  usaha  sehingga  dapat  tercipta perekonomian yang sehat dan sejahtera.
Dalam  transaksi  jual  beli,  konsumen  mutlak  harus  diberikan  perlindungan. Pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  disebabkan  karena  posisi  tawar konsumen  yang  cenderung  lemah. 21 Perlindungan  konsumen  adalah  suatu  masalah yang penting, diiringi dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan usaha mengingat konsumen yang selalu ditempatkan dalam posisi yang lemah. 22
Sejauh  ini,  pemerintah  telah  membuat  regulasi  melalui  UU  Perlindungan Konsumen,  tetapi  pada  kenyataannya  Indonesia  sebagai  negara  hukum  belum  bisa sepenuhnya diwujudkan, dan masih diterapkan secara diskriminatif. Seperti disebutkan
19 Hidayat, Papang. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak-Hak Konsumen , Sebuah Panduan Akses terhadap Keadilan , Modul ini diterbitkan atas dukungan dan kerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris Jakarta, September 2020, hlm 16.
20 Hijawati, H. (2020). Peredaran Obat Illegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. Solusi, 18 (3), 397.
21 Sudaryatmo. (1999). Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 90.
22 Sood, Vivek. (2002). Cyber Law Simplified. Tata McGaw-Hill Publishing Company Limited 2002 . hlm 57.
dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen bahwa Perlindungan Konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Pengertian  ini  menurut  Ahmadi  Miru  dikatakan cukup  memadai  dan  diharapkan  sebagai  benteng  untuk  menghapuskan  tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya demi kepentingan pelaku usaha. Dalam  membeli  barang  maupun  menggunakan  jasa,  konsumen  dituntut  untuk  teliti dalam  menentukan  apakah  barang  yang  akan  dibeli  berkualitas  atau  tidak. Keseluruhannya akan menjadi menarik untuk ditelaah secara bersamaan karena tidak hanya  berkaitan  tetapi  juga  berkaitan  dengan  eksistensi  suatu  negara  hukum  dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya.
Konsumen merupakan pihak yang menggunakan produk barang  atau jasa dari pelaku usaha untuk keperluan pribadi maupun non komersial. Kedudukan konsumen sebagai pengguna barang/jasa, tentu memiliki risiko ketidaksesuaian produk maupun harga/nilai tukar  yang akan mendatangkan kerugian bagi konsumen. Maka dari itu, konsumen  perlu  diberikan  jaminan  hukum  agar  dapat  mendapatkan  hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Subtansi dalam Pasal 4  ayat  (2)  tersebut  mengatur  berbagai  hak  yang  melekat  pada  diri  konsumen.  Salah satunya  hak  mengenai  kesesuaian nilai  tukar  harga  produk  sebagaimana  disebutkan sebagai berikut. “hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan” . Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) tersebut diuraikan sebagai berikut:
1) Barang atau jasa
Barang atau jasa merupakan produk yang jual-belikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Barang menurut Pasal 1 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, sebagai objek yang diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dari pelaku usaha. Dalam hal ini, masker/APD merupakan produk yang diperjual- belikan  oleh  pelaku  usaha.  Sedangkan,  jasa  menurut  Pasal  1  ayat  (5)  UU Perlindungan  Konsumen  adalah  layanan  yang  berupa  pekerjaan  maupun prestasi yang disajikan dan ditawarkan kepada masyarakat dengan tujuan agar dimanfaatkan oleh pihak konsumen.
2) Nilai tukar.
Nilai  tukar  merupakan  jumlah  biaya  tertentu  untuk  diberikan  kepada pelaku usaha dari konsumen agar memperoleh barang yang dibutuhkan. Nilai tukar  yang  dimaksud  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  ini  adalah  bukan termasuk pertukaran nilai mata uang sebagaimana yang diketahui umumnya,
namun diartikan sebagai harga yang wajib dibayarkan oleh konsumen kepada pelaku  usaha  yang  disebut  nilai  tukar  subjektif.  Artinya,  nilai  tukar  tersebut dibayarkan  oleh  konsumen  sebagai  penukaran  atas  barang  atau  jasa.  Harga bersifat dapat berubah sewaktu-waktu (fluktuatif) berdasarkan persaingan pasar maupun peluang yang diberikan oleh pasar. Harga dari produk barang atau jasa sebagai  faktor  penentu  utama  permintaan  pasar  yang  mempengaruhi kedudukan dan posisi pesaing. Nilai tukar yang pantas ialah harga wajar dengan kesesuaian produksi dengan kualitas barang. Dengan adanya kondisi fluktuasi harga tersebut, di kemudian hari akan merusak harga wajar yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen.
Di sisi lain, pelaku usaha pun berupaya memperoleh keuntungan sebesar- besarnya  dengan  produksi  barang  seminimal  mungkin.  Hal  ini  akan mempengaruhi  penetapan nilai tukar/harga sehingga posisi konsumen hanya diberikan ruang “ take it or leave it ” yang art inya ambil dengan harga tinggi atau meninggalkan produk tersebut karena biaya yang tidak sesuai perkiraan. Dalam hal  ini,  konsumen  sangat  bergantung  dengan  produk  barang  berupa masker/APD selama pandemi, karena memberikan manfaat untuk menghindari tersebarnya virus Covid- 19. Segi kemanfaatan yang diberikan atas barang berupa masker/APD  seharusnya  ditukarkan  dengan  nilai  harga  pasaran  yang  wajar. Namun,  karena  permintaan  barang  semakin  tinggi,  pelaku  usaha  menaikkan harga masker tersebut dengan harga yang tidak wajar.
3) Kondisi produk
Kondisi  produk  adalah  keadaan  barang  yang  dikaitkan  dengan  mutu kualitas. Mutu yang diberikan oleh kondisi produk barang akan memengaruhi keputusan dan minat konsumen untuk memanfaatkan produk tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi produk untuk menjamin hak konsumen dalam menerima kemanfaatan dari produk yang ditawarkan.
4) Jaminan yang dijanjikan
Jaminan yang dijanjikan berkaitan langsung dengan kondisi produk yang diinformasikan  oleh  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  wajib  menjamin  setiap keselamatan dan keamanan produk apabila telah digunakan oleh konsumen. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1491 KUH Perdata, dimana pelaku usaha wajib untuk menjamin dua hal meliputi: jaminan terhadap barang yang dijual dengan kondisi terbaik serta tidak terdapat kecaatan produk yang tersembunyi atau sedemikian rupa yang dapat menimbulkan alasan konsumen untuk membatalkan pembelian produk.  Jaminan  yang  dilalaikan  oleh  pelaku  usaha  dapat  dijerat  dengan larangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  UU  Perlindungan  Konsumen
apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal ini, meskipun  terdapat  kenaikan  harga,  keamanan  dan  keselamatan  penggunaan masker/APD dalam situasi pandemi masih tetap terjamin.
Dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen tersebut menandakan bahwa konsumen berhak memilih barang atau jasa sesuai kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan tersebut pun juga relatif tergantung masing-masing konsumen memerlukan barang  tertentu  melalui  proses  pencarian  produk  di  pasaran.  Apabila  keinginannya telah cocok dengan produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak memperoleh  produk  tersebut  yang  kemudian  produk  tersebut  wajib  ditukar  dengan harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Nilai tukar atau harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha wajib dipatuhi oleh konsumen sebagai sarana perolehan produk yang dibutuhkan.  Namun,  perubahan  nilai  tukar  di  pasaran  berpotensi  fluktuatif  akibat beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga.
Dalam Pasal 1 ayat (14) UU Anti Monopoli disebutkan larangan bagi pelaku usaha dalam penetapan harga, diantaranya:
1. Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama;
3. Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya untuk  menetapkan  harga  di  bawah  harga  pasar,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; dan
4. Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang  lebih  rendah  daripada  harga  yang  telah  diperjanjikan  sehingga  dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Selain itu, Pasal 11 huruf (f) UU Perlindungan Konsumen juga menyatakan terkait dengan ketentuan menaikkan harga yang menyatakan: “larangan yang diatur adalah menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral bagi pelaku usaha  dalam hal  penjualan  yang  dilakukan  melalui  cara  obral  atau lelang”. Merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat ketentuan yang  secara  eksplisit  melarang  pelaku  usaha  untuk  menaikkan  harga  selama  tidak melanggar larangan-larangan di atas. Namun, dalam hal ini perbuatan yang dilarang adalah ketika antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya melakukan perjanjian
untuk menetapkan suatu harga tertentu, menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral/lelang.
Oleh  karena  itu,  pengaturan  terkait  perlindungan hak  yang  dimiliki  konsumen guna  memperoleh  barang  yang  sangat  dibutuhkan  sesuai  dengan  nilai  tukar  dalam situasi  yang  mendesak  ( force  majeure )  belum  optimal.  Pemerintah  mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan Covid -19, namun tidak ada pengaturan terkait perlindungan  konsumen  guna  memperoleh  barang  yang  sangat  dibutuhkan  sesuai dengan nilai tukar. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya  harga  masker  akibat  virus Covid -19  tidak  dapat  dimintai  suatu pertanggung  jawaban  secara  material.  Kewajiban  yang  dimiliki  oleh  pelaku  usaha terhadap  konsumen  berdasar  pada  kententuan  Pasal  7  UU  Perlindungan  Konsumen tersebut  tidak  dapat  ditemukan  ketentuan  yang  mengenai  kewajiban  pelaku  usaha untuk  tetap  menjaga  nilai  tukar  barang  agar  tetap  sesuai  dengan  kondisi  dan  mutu barang. Konsumen dinyatakan berhak atas nilai tukar yang sesuai dengan kondisi dan juga jaminan yang telah diperjanjikan. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang saat ini dapat  diupayakan  hanya  pertanggung  jawaban  moril.  Maka  dari  itu,  konsumen diharapkan lebih menyadari serta peduli akan hak yang dimilikinya bahwa konsumen harus  dilindungi  haknya  guna  memperoleh  barang  yang  sangat  dibutuhkan  sesuai dengan nilai tukar apalagi dalam situasi force majeure . Perlunya suatu pengaturan baru dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  berkenaan  dengan  kewajiban  guna  memastikan suatu  nilai  tukar  barang  untuk  mengantisipasi  hal  yang  serupa  terjadi  kembali  di kemudian hari.

## Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Terdampak Terjadinya Peningkatan Harga Barang yang Tidak Wajar Akibat Pandemi Covid-19 Dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen
Perlindungan  hukum  terus  diupayakan  oleh  negara  untuk  melindungi masyarakatnya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dengan tujuan agar masyarakat merasa terlindungi oleh perlindungan yang diciptakan oleh negara. Perlindungan hukum diupayakan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang  bulu.  Dalam  hal  ini,  konsumen  menjadi  salah  satu  bagian  dari  masyarakat tersebut. Pada Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan: “Perlindungan Konsumen adalah segala bentuk upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang diciptakan oleh pemerintah yang berwenang sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum dari berbagai kendala ataupun sengketa konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dalam bidang usaha. Hak perlindungan
yang dimiliki oleh konsumen pada umumnya karena konsumen dianggap berada pada posisi  lemah  dari  pada  pelaku  usaha. 23 Oleh  karena  itu,  konsumen  layak  untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Perlindungan  terhadap  konsumen  menjadi  titik  sentral  dalam  melindungi konsumen  dari  kenaikan  harga  barang  ketika  ada  dalam  kondisi  abnormal.  Untuk mengupayakan  kepentingan  konsumen,  perlindungan  konsumen  berpedoman  pada asas yang telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen salah satunya adalah Asas Keadilan. Asas Keadilan menegaskan bahwa seluruh masyarakat diupayakan untuk berpartisipasi secara optimal serta dapat memberi kesempatan bagi konsumen  serta  pelaku  usaha  untuk  menjalankan  tanggung  jawab  (kewajiban)  dan mendapatkan  hak  yang  seadil-adilnya.  Namun,  dalam  hal  ini  asas  keadilan  tersebut tidak  diterapkan  dengan  baik,  karena  masyarakat  merasakan  ketidak-adilan  dengan kenaikan  harga  yang  tidak  wajar  ketika  berada  dalam  kondisi  abnormal.  Seperti contohnya, masker yang dijual oleh pelaku usaha dengan harga  tinggi, sehingga hak konsumen untuk mendapatkan harga masker yang wajar terabaikan.
Selain  itu,  perlindungan  terhadap  konsumen  mengacu  kepada  Asas Keseimbangan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen agar kepentingan kedua belah pihak menjadi seimbang. Seperti contohnya, penjualan masker akibat  Virus Covid -19  yang  menyebabkan  konsumen  merasa  kedudukan  konsumen terabaikan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  asas  keseimbangan  belum  dapat diimplementasikan  dengan  baik  karena  kepentingan  konsumen  diabaikan  demi kepentingan  pelaku  usaha  itu  sendiri.  Konsumen  yang  berkedudukan  sebagai pengguna barang/jasa dalam kehidupan bermasyarakat guna memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain dan bukan untuk di perdagangkan, seperti yang telah ditetapkan pada Pasal  1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. 24 Konsumen menjadi  bagian dari masyarakat Indonesia yang haknya harus dilindungi oleh negara. 25 Konsumen berasal dari istilah “ consumer ” yang dapat diartikan sebagai pengguna, pemanfaat dan pemakai suatu  barang  atau  jasa  demi  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. 26 Dalam  hal  ini, perlindungan  kepada  hak  konsumen  akan  selalu  diupayakan  demi  kemaslahatan konsumen.  Maka  dari  itu,  konsumen  harus  benar-benar  memahami  setiap  hak  yang dimilikinya. Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, terdapat hak konsumen yaitu: Hak  keselamatan,  keamanan,  serta  kenyamana  saat  barang/jasa  dikonsumsi;  Hak
23 Dewi Sukmawati, Ni. Made, and I Wayan Novy Purwanto. (2019). Tanggungjawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Kosmetik Palsu. JurnaI Kertha Semaya FakuItas Hukum Universitas Udayana, 7, no.3. hlm 01-14.
24 C.S.T, Kansil, and Christine S.T. (2013) Pokok-Pokok.Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 213.
25 Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  Kota  Denpasar. Jurnal  Kertha  Semaya  Fakultas  Hukum Universitas Udayana , 2 (2). 01-08.
26 Barakatullah, Abdul Halim. (2010). Hak-Hak Konsumen , Bandung, NusaMedia. hlm 30.
melakukan pemilihan barang/jasa guna memperoleh barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan diperjanjikan; Hak mengenai informasi yang jelas, jujur, tepat terkait jaminan serta kondisi atau keadaan barang dan/atau jasa; Hak didengarkan keluhan  serta  pandangan/pendapat  ketika  menggunakan  barang/jasa;  Hak memperoleh suatu perlindungan, pembelaan serta jalan guna menyelesaikan sengketa secara  adil;  Hak  memperoleh  pendidikan  serta  pembinaan  bagi  konsumen;  Hak pelayanan dan mendapatkan perlakuan jujur, benar, tidak diskriminatif dan benar; Hak mendapat  penggantian  kerugian  atas  barang  jasa  apabila  tidak  serasi  dengan  yang diperjanjikan;  dan  Hak  lain  yang  ditentukan  pada  peraturan  perundang-undangan lainnnya.
Ketentuan  Pasal  4  huruf  (b) UU  Perlindungan Konsumen  menyebutkan bahwa konsumen  mendapatkan  hak,  untuk  mendapat  barang  sesuai  dengan  nilai  tukar. Sebelum  konsumen  membeli  barang,  hal  utama  yang  harus  diperhatikan  oleh konsumen  yaitu  harga. 27 Harga  dapat  diartikan  sebagai  nilai  jual  barang  yang dibayarkan  oleh  konsumen  ketika  ingin  memiliki  barang  yang  dijual  oleh  pelaku usaha. 28 Harga yang layak yaitu harga yang berdasarkan kepada norma yang berlaku dan menyesuaikan dengan kebiasaan pada tempat dan pada kalangan tertentu. 29 Dalam hal  ini,  penjualan  masker/APD  dengan  harga  yang  tidak  sewajarnya  pada  kondisi pandemi dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelanggaran terhadap hak konsumen.
Pelaku  usaha  yang  menjual  masker  dengan  harga  tinggi  namun  tidak  disertai dengan kenaikan kualitas barang yang diperdagangkan merupakan suatu pelanggaran yang  bertentangan  dengan  hak-hak  konsumen.  Tindakan  seperti  ini  menyebabkan konsumen sangat dirugikan. Ketentuan Pasal 4 huruf (g) UU Perlindungan Konsumen menentukan  setiap  konsumen  berhak  mendapatkan  pelayanan  dengan  benar,  tidak diskriminatif dan jujur. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika dikaitkan dengan larangan penyalahgunaan keadaan bahwa konsumen berhak mendapatkan suatu perlakuan serta mendapat  pelayanan  dengan  jujur  dan  benar  tanpa  diskriminatif  atas  dasar  agama, budaya,  daerah,  ras,  suku,  miskin,  kaya,  pendidikan  maupun  status  sosial.  Harga masker  yang  terlampau  tinggi  dalam  situasi  pandemi Covid -19  menjadi  wujud penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen merasa diperlakukan secara  tidak  adil.  Konsumen  dengan  status  sosial  dan  kemampuan  ekonomi  rendah merasa  mendapatkan  perlakuan  diskriminasi  dari  pelaku  usaha.  Hal  tersebut
27 Maharani, AA Sagung Agung Sintia, and I. Ketut Markeling. (2014). Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir . Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2, no.5.
28 Dwisana, I. Made Arya, and I Wayan Wiryawan. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Harga Pada Display Rak. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5(1).
29 Nasyiah, Iffaty. (2014). Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 6(2).
disebabkan  karena  konsumen  tersebut  tidak  mampu  membeli  masker  untuk melindungi diri dari bahaya ancaman virus Covid -19.
Di  Indonesia,  dalam  upaya  mewujudkan  perlindungan  terhadap  konsumen sampai  saat  ini  dirasa  masih  belum  optimal.  Dalam  ketentuan  UU  Perlindungan Konsumen,  terdapat  pengaturan  bahwa  konsumen  harus  dilindungi  haknya  untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai  tukar dalam  situasi mendesak ( force majeure ). Meskipun, pemerintah saat ini telah mengeluarkan berbagai peraturan  terkait  penanganan Covid -19,  namun  tidak  ada  baik  peraturan  mentri, keputusan  presiden  maupun  instruksi  presiden  yang  mengatur  terkait  perlindungan konsumen  untuk  memperoleh  barang  yang  sangat  dibutuhkan  sesuai  dengan  nilai tukar.
Kenaikan harga masker yang tidak wajar pada saat situasi pandemi akibat virus Covid- 19  digolongkan  sebagai  situasi  abnormal/ force  majeur .  Hal  ini  terjadi  karena masker  dikategorikan  sebagai  suatu  kebutuhan  pokok  di  era  Pandemi Covid-19 , sehingga  masker  seharusnya  tidak  ditimbun  oleh  oknum-oknum  pelaku  usaha  yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kelangkaan dan mengakibatkan harga melonjak naik. Dalam menanggulangi hal ini, ada beberapa masker yang memang dijual murah, tetapi tidak memenuhi standar kesehatannya, seperti masker kain yang hanya terdapat  1  lapisan  saja,  sedangkan  pemerintah  meminta  kepada  masyarakat  untuk menggunakan masker yang terdapat 3 lapisan supaya lebih terlindungi dari paparan Covid -19. Dalam hal terjadi kelangkaan masker, akibatnya masyarakat terpaksa harus membeli masker dengan harga mahal, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu dan  tidak  bisa  membeli  masker  dengan  harga  mahal  tersebut.  Tentunya,  hal  ini termasuk kedalam pelanggaran hak konsumen dimana masyarakat sebagai konsumen jadi membeli barang dengan terpaksa karena keadaan yang memaksa/ force majeur .
Perlindungan  konsumen  tentunya  harus  dijunjung  tinggi,  sudah  seharusnya masyarakat memahami mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Beberapa masyarakat juga sudah melakukan upaya pengaduan perihal keluhan mereka akan hal ini. Tetapi, keluhan  konsumen  ini  kurang  mendapat  respon  yang  baik  dari  lembaga  yang berwenang. Akibatnya, harga masker tetap melonjak tinggi. Pengaturan terkait dengan perlindungan  hak  konsumen  untuk  memperoleh  barang  yang  dibutuhkan  sesuai dengan  nilai  tukar  dalam  situasi  Pandemi Covid -19  dirasa  belum  optimal.  Hal  ini disebabkan  karena  masyarakat  masih  kesulitan  untuk  mendapatkan  masker  karena harga  masker  masih  tergolong  tinggi.  Berkenaan  dengan  pengaturan force  majeure berdasarkan ketentuan KUH Perdata maupun yurisprudensi, bahwa pandemi Covid -19 ditetapkan  menjadi  suatu  bencana  dalam  tingkatan  nasional  non  alam.  Pengaturan tersebut dilakukan guna mencapai tujuan untuk menaikkan martabat dan harkat bagi para konsumen. Pengaturan tersebut dapat mendukung rasa kepedulian, kemampuan,
kesadaran,  pengetahuan  dan  kemandirian  bagi  konsumen  untuk  mendapatkan perlindungan secara optimal terhadap haknya dalam situasi abnormal/ force majeure.

## PENUTUP
Pengaturan  terkait  kenaikan  harga  barang  secara  tidak  wajar  sejauh  ini  belum ditemukan adanya ketentuan yang melarang pelaku usaha menetapkan harga tinggi jika tidak melanggar larangan-larangan yang terdapat dalam UUPK. Namun, dalam hal ini perbuatan  yang  dilarang  adalah  ketika  antara  pelaku  usaha  yang  satu  dengan  yang lainnya  melakukan  perjanjian  untuk  menetapkan  suatu  harga  tertentu,  menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral/lelang.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  terkait  dengan  melonjaknya  harga masker akibat virus Covid -19 sampai saat ini belum optimal. Dalam UU Perlindungan Konsumen,  pengaturan  terkait  perlindungan  hak  yang  dimiliki  konsumen  guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai  tukar dalam situasi abnormal ( force majeure ) belum optimal. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan terkait  penanganan Covid -19,  namun  tidak  ada  pengaturan  terkait  perlindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar.
Sudah seharusnya UU Perlindungan Konsumen direvisi mengingat zaman yang sudah semakin berkembang dan maju. Selain itu, masyarakat perlu di edukasi Kembali perihal perlindungan hukum terhadap konsumen agar masyarakat paham betul terkait dengan hak-hak konsumen yang dimilikinya
Dalam  hal  tercapainya  maksud  dan  tujuan  dari  perlindungan  kosumen,  sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan pengaturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan  dengan melakukan penimbunan bahan pokok hingga menimbulkan kelangkaan dan merugikan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhmmad.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.
Barakatullah, Abdul Halim . (2010) Hak-Hak Konsumen . Bandung: NusaMedia.
C.S.T,  Kansil,  and  Christine  S.T.  (2013). Pokok-Pokok.Pengetahuan  Hukum  Dagang Indonesia , Jilid II. Jakarta: Sinar Grafika.
Hajar, M. (2017). Model Pendekatan Penelitian Hukum dan Fiqh . Yogyakarta: Kalimedia. Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum Cetakan. VI. Jakarta: Kencana Prenada.
Media Group.
Nasution, Az. (2012). Hukum dan Konsumen, Jakarta: Rajawali press.
Nurmadjito.  (2000) Kesiapan  Perangkat  Peraturan  Perundang-undangan  tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Era Perdagangan Bebas ”, dalam: Syawali,
H. dan Imaniyati, N.S., Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Mandar Maju. Shidarta, (2000). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Grasindo.
Sudaryatmo. (1999). Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Wijaya, Gunawan. (2000). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia.

## Jurnal
Dewi  Sukmawati,  Ni.  Made,  and  I  Wayan  Novy  Purwanto.  (2019).  “Tanggungjawab Hukum  Pelaku  Usaha  Online  Shop  Terhadap  Konsumen  Akibat  Peredaran Kosmetik Palsu ” . JurnaI Kertha Semaya , 7 (3).
Dwisana,  I  Made  Arya,  dan  I  Wayan  Wiryawan. (2017).  “ Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen atas Produk yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda dengan Harga pada Display Rak ” . Jurnal Kertha Semaya , 5(1).
Hijawati,  H.  (2020).  “Peredaran  Obat  Illegal  Ditinjau dari  Hukum  Perlindungan Konsumen ”. Solusi , 18 (3).
Maharani, AA Sagung Agung Sintia,  dan I. Ketut Markeling . (2014). “ Akibat Hukum Terhadap  Perbedaan  Harga  Barang  pada  Label  (Price  Tag)  dan  Harga  Kasir ” . Jurnal Kertha Semaya , 2 (5).
Mohammad Faisol Soleh. (2020). “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid- 19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”. Undang Jurnal Hukum, 3(1). Nasyiah,  Iffaty.  (2014). “ Prinsip  Keadilan  dan  Keseimbangan  dalam  Penentuan  Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen ” . De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 6(2).
Putri,  Ni  Made  Santi  Adiyani,  I.  Made  Sarjana,  dan  I.  Made  Dedy  Priyanto  (2017).
“ Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Oleh  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar ” . Jurnal Kertha Semaya , 2 (2).
Theresia Louize Pesulima, et.all. (2021). “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemik Covid- 19 Di Kota Ambon”. Jurnal SASI , 27 (2).
Pratiwi,  Wiwik.  (2020).  “Negara  Hukum,  Pemenuhan  Perlindungan  Konsumen  dan HAM  (Telaah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen ”. J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia , 01 (01).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

## Sumber Lain
Accenture. (2020). How COVID-19 Will Permanently Change Consumer Behaviour. PWC, Evolving Priorities:   COVID-19 rapidly reshapes consumer behaviour.
Alo Dokter.com, “Virus Corona”, https://www.alodokter.com/virus-corona.
Canbridge  Dictionary ,  “ Meaning  of  Abnormal  in  English ”,  2021, https://dictionary. cambridge.org/dictionary/english/abnormal.
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2019). Laporan Kinerja (Lapkin) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Tahun 2019 .
Hidayat, Papang. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Hak-Hak Konsumen , Sebuah Panduan Akses  terhadap Keadilan , Modul ini diterbitkan atas dukungan dan kerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dalam  Jaringan,  “Definisi  Abnormal”,  2021,
https://kbbi.web.id/abnormal.
Liputan6.Com.  (2020).  Ketua  Pusat  Krisis:  Panic  Buying  Muncul  karena  Kecemasan Akan Wabah   Corona  Covid19.  https://www.liputan6.com/health/read/ 4208375/ketua-pusat-krisis-panic-buying-muncul-karena-kecemasan-akan- wabah-corona-covid-19.
Mckinsey  &  Company.  (2020) Survey:  Indonesian  Consument  Sentiment  During  The Coronavirus Crisis.
Gani,  Abdul.  (1999) Hubungan  Antara  Politik,  Huk  Asasi  dan  Pembangunan  Hukum Indonesia . Makalah pada Simposium Dalam Rangka Dies Natalis XL Unair. Sood, Vivek. (2002). Cyber Law Simplified (Tata McGaw-Hill Publishing Company Limited 2002 . WHO. (2020). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard , https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus
-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov#:~:text=On%2031%20December%
202019%2C,2019%2DnCoV%E2%80%9D.