## PERBUATAN PIDANA DAN SANKSINYA
(Analisis terhadap Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang KHAMAR di Nangroe AcehDarussalam) Hifdhotul Munawaroh hifdhohzeyla@gmail.com

## Abstrak
Nanggroe Aceh Darussalam memiliki Otoritas Hukum dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, dimana  Syari’at  Islam  menjadi  tuntutan  masyarakat  Aceh  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam. Pemerintah  Aceh  memiliki  otoritas  untuk menafsirkan  dan menjabarkan  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  dalam bentuk  qanun yang  memiliki  landasan  materil dan tidak  mengalami kontradiksi  dengan  produk  undang-undang  lainnya .  Maqashid  al  Syari’ah juga diperhatikan dalam penetapan tindak pidana dan sanksi hukumnya agar tidak bertentangan dengan konsep hak asasi manusia.  Salah satu qanun yang sudah  berlaku  adalah  qanun  tentang  khamr  yang terkadang dimaksudkan dengan ungkapan minuman keras. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perbuatan  pidana  Khamar  menurut  Qanun  Jinayah Aceh  Nomor  13  Tahun 2003, dan menurut Fiqih Jinayah.
Kata kunci : Pidana, Sangsi, Khamar, Qonun

## PENDAHULUAN
UUD 1945 menganut ajaran kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam  pasal  2  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “kedaulatan  adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan  rakyat”.  Demikian  juga  dalam  rumusan  Batang tubuh  UUD  1945,  paham  ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa  ini  juga ditegaskan  dalam  pasal  29  ayat  (1),  yang  dilengkapi  pula  dengan jaminan  kemerdekaan  bagi  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  beribadat  menurut  agama  dan
kepercayaan,  seperti  yang  dirumuskan  dalam ayat  (2)  pasal  29  itu. Karena itu, sangatlah tepat jika dikatakan bahwa UUD 1945 itu, selain menganut  ajaran  kedaulatan  rakyat,  juga  menganut  ajaran  kedaulatan Tuhan.  Bahkan  UUD  1945  menganut  kedaulatan  rakyat,  kedaulatan Tuhan,  dan  kedaulatan  hukum  sekaligus.  Ajaran  terakhir  ini  dapat dilihat  dalam  rumusan  UUD  1945  mengenai  konsep  “rechtsstaat”, mengenai  kekuasaan  kehakiman,  yakni  kekuasaan  yang  merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintahan. 1
Jaminan  keistimewaan  Aceh  dalam  bidang  agama, pendidikan, adat  istiadat  dan  peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah melalui  Undang-undang  nomor  44  tahun  1999,  juga  Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengisyaratkan  adanya  kesatuan  Lembaga  Peradilan  di  Aceh yang dilakukan  oleh  Mahkamah  Syar’iyyah.  Kewenangan  Mahkamah Syar’iyyah  ini  didasarkan  atas  syari’at  islam  dan  sistem  hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun 2 Propinsi NAD. 3
Syari’at  Islam  merupakan  tuntutan  masyarakat  Aceh  yang mayoritas penduduknya beragama islam. Seorang antropolog Belanda, B.J. Bolan, setelah membuat penelitian di Aceh mengatakan: being an Acehnese is equivalent to being a Muslim (menjadi orang Aceh identik
1 Yusdani , Fiqih politik Muslim, Doktrin, Sejarah, dan pemikiran , Amara Books, Yogyakarta, 2012, hal: 95-97
2 Qanun  berarti  Secara  harfiah,  qanun  (Arab)  berarti  undang-undang. Dalam konteks historis Aceh, lembaga pemerintahan dalam struktur Kerajaan Aceh Darussalam  yang  berwenang membuat  qanun  bermula  sejak  masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Qanun dibuat atas saran dan prakarsa Putroe Phang (Putri Pahang), bernama asli Putri Kamaliyah, yang merupakan  permaisuri  Sultan  Iskandar  Muda,  berasal  dari  Negeri  Pahang Malaysia  (dikitip  dari  Natangsa  Subakti, Pidana  Cambuk  dalam  Perspektif keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam , Jurnal Hukum No.3, 17 Juli 2010, hal: 457)
3 H.  Rusjdi  Ali  Muhammad,  SH.,MA, Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh, Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe Aceh Darussalam , Hal: 51-52
dengan  Menjadi  Musim) 4 .  Karena,  syari’at  islam  telah  menjadi  spiri t masyarakat Aceh, baik secara sosiologis maupun historis
Syari’ah  Islam  memperkenalkan  beragam  aturan  hukum
(Qanun) baik untuk kepentingan personal/privat (ibadat) interpersonal/domestik (hukum keluarga) maupun
antar
personal/sosial(mu’amalat).  Pelanggara n  atas  ketentuan-ketentuan hukum  tersebut  dikenakan  hukuman  yangberbeda-beda  tergantung pada jenis pelanggarannya. Para ulama Islam sepakat membagipelanggaran  ini  ke  dalam  katagori  Hudud 5 dan  Ta’zir 6 di samping  Qisas 7 .  Jenis- Jenis  Hukuman  (‘uqubah)  Mayorit as  ulama (kalau  tidak  dikatakan  sepakat)  berpendapat  bahwa  pelanggaran terhadap  kejahatan  pidana  Hudud  harus  ditegakkan  sesuai  dengan ketentuan bunyi literal teks al Qur-an maupun hadits. Sementara untuk pelanggaran  pidana  Ta’zir,  ketentuan  hukumannya  dise rahkan  kepada pertimbangan  pengadilan.  Dalam  hal  ini  pemerintah  dan  lembaga
4 H.  Rusjdi  Ali  Muhammad,  SH.,MA, Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh, Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe Aceh Darussalam , Logos Wacana Ilmu, 2003. Hal: 48 5 Hudud  secara  etimologis  merupakan  bentuk  jamak  dari  kata  had, yang  berarti  larangan,  pencegahan.  Adapun  secara  terminologois,  berarti sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.    Lihat,  Dr.  H.  M.  Nurul  Irfan,  M.Ag,  dan  Masyrofah,  S.Ag.,M.Si,  Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal:13-14)
6 Qis}as  secara  etimologis  berartimengikuti,  menelusuri  jejak  atau langkah,  sedangkan  secara  terminologinya,  berarti  mengenakan  sebuah tindakan  (sanksi  hukum)  kepada  pelaku  persis  seperti  tindakan  yang dilakukan  oleh  pelaku  tersebut.  (Lihat,  Dr.  H.  M.  Nurul  Irfan,  M.Ag,  dan Masyrofah, S.Ag.,M.Si, Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal: 4)
7 Ta’zir  adalah  bentuk  mashdar  dari  ‘azara-ya’ziru,  yang  secara etimologis  berarti  berarti  menolak  atau  mencegah,  kata  ini  juga  berarti menolong  atau  menguatkan.  Sedangkan  secara  terminologi  berarti  sanksi yangv diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori  hukuman  hudud  atau  kafarat.  Karena  ta’zir  tidak  ditentukan  secara langsung  oleh  Alqur’an  dan  hadits,  maka  ini  menjadi  kompetensi  penguasa setempat. (Lihat, Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Masyrofah, S.Ag.,M.Si, Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal: 139-140)
legislatif (al hai’ah al tasyri’iyyah) dapat menetapkan berbagai macam bentuk hukuman. 8
Dalam  UU  Keistimewaan  Aceh  dan  UU  Otonomi  Khusus disebutkan bahwa DPRD dan Pemerintah Aceh memiliki otoritas untuk menafsirkan  dan  menjabarkan  kedua  UU  pokok  itu  ke  dalam  bentuk qanun  atas  produk  perundang-undangan  nasional  yang  mengatur  soal Aceh.  Qanun-qanun    khususnya:  khamar,  maisir,  dan  khalwat)  yang diproduksi  oleh  otoritas  legislasi  selain harus  memiliki  landasan materil dari peraturan  yang lebih tinggi, sebagai landasan penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, ia juga harus tidak  mengalami kontradiksi  dengan  produk  undang-undang  lainnya.  Dengan  adanya landasan  ini,  conflicting  norm antar  undang-undang  dapat  dihindari. 9 Namun  demikian,  haruslah  juga  diperhatikan  tujuan  ditetapkannya sanksi  dan  hukuman  tersebut  menurut  islam  (maqashid  al- syari’ah), sehingga qanun yang ditetapkan memiliki landasan yang kuat dan juga tidak mengalami kontradiksi dengan produk  undang-undang nasional.
Untuk  melihat  apakah  qanun  tersebut  sesuai  dengan  asas-asas penyusunan  hukum  menurut  perspektif  fiqih  islam,  dan  hukum nasional  maka  studi  analisis  ini  dilaksanakan.  Akan  tetapi,  penulis membatasinya  pada  permasalahan khamar(minuman  keras) yang menjadi sa lah satu tindak pidana ta’zir.

## Perbuatan Pidana dan Sanksinya menurut Fiqih Jinayah
Menurut  ‘Abdul  qadir  ‘audah,  dilihat  dari  unsur -unsur  tindak pidana, objek utama kajian fiqih jinayah adalah al-rukn al- syar’i (unsur formil),  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  dapat  dinyatakan  sebagai pelaku  tindak  pidana  jika  ada  undang-undang  yang  secara tegas
8 Husein  Muhammad, Membaca Qanun  Nangroe Darussalam ,  Kamis,  2 Agustus, 2007, Hal: 1-2
9 Analisis  terhadap  qanun  Nangroe  AcehDarussalam, Materi  Dialog Kebijakan Komnas Perempuan tentang pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh , 10 Oktober, 2005, Hal: 1-2
melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. 10 Yang kedua  adalah  al  rukn  al  ma>di>  (unsur  materil),  yaitu  unsur  yang menyatakan    bahwa  seseorang  dapat  dijatuhkan  pidana  jika  ia  benar- benar  terbukti  melakukan  sebuah  jarimah,  baik  yang  bersifat  positif (aktif  dalam  melakukan  sesuatu)  maupun  yang  bersifat  negatif  (pasif dalam melakukan sesuatu). 11 Dan yang ketiga adalah al rukn al adaby, atau unsur moril yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan  jika  ia  bukan  orang  gila,  anak  dibawah  umur,  atau sedang berada dibawah ancaman. 12
Menurut Sa’id Ramadhan Al buthi, sanksi pidana atau yang disebut ‘uqubaat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ‘uqubaat muqaddarah (yang telah  ditetapkan  didalam  alqur’an  dan  sunnah,  baik  qishas  atau  p un hudud)  dan  ghair  muqaddarah  (yang  tidak  ditentukan  oleh nas}). 13 Pengelompokkan  ini  juga  pada  umumnya  sama  dengan  Abdul Qadir  ‘Audah  yang  mengelompokkan  macam -macam  tindak  pidana dan  sanksinya  menjadi  tiga,  yaitu  pidana  hudud,  yang  termasuk didalamnya  adalah  pidana  zina,  qadzf  (menuduh  musimah  baik-baik berbuat  zina),  syurb-l-khamr  (meminum-minuman  keras),  Al  Baghyu (pemberontakan),  al  riddah  (keluar  dari  agama  islam),  al  sariqah (pencurian),  al  hirabah  (perampokan).  Yang  kedua  adalah  pidana qishas,  yang  termasuk  didalamnya  adalah  pidana  pembunuhan  dan penganiyayaan.  Dan  yang  ketiga  adalah  pidana  ta’zir,  yang  mana sanksi dari tindak pidana tersebut tidak tercantum dalam nas}. 14
10 Abdul  qadir  ‘Audah,  Al  tasyri‘  al  jina>’i  al  isla>mi  muqaranan  bi-l- qanun alwad}i, Dar-l-kitab ‘arabi, beirut, jilid 1, hal 311
11 Abdul  qadir  ‘Audah,  Al  tasyri‘  al  jinaa’i  al  isla>mi  muqaranan  bi-l- qanun alwad}i,  jilid 1, hal 342
12 Abdul  qadir  ‘Audah, Al  tasyri‘  al  jinaa’i  al  isla>mi  muqaranan  bi-l- qanun alwad}i , jilid 1, hal 380-385 , Lihat juga Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, dan Masyrofah, S.Ag.,M.Si , Fiqih Jinayah , Amzah, 2013, Hal: 2.
13 Sa‘id  Ramadhan  Al  buth}i, Al ‘uqubaat al islaamiyyah wa ‘uqdatu-l- tanaqqud  bainaha  wa  baina  ma>  yusamma  bi  t}abi‘ati-l-as}ri .  Majlis  wat}oni, Kwait, hal:14
14 Abdul  qadir  ‘Audah, Al  tasyri‘  al  jinaa’i  al  isla>mi  muqaranan  bi-l- qanun alwad}i, Dar-l-kitab ‘arab i, beirut, jilid 1, hal: 78-81
Berbeda  dengan  pidana  hudud  dan  qishas,  pidana  ta’zir  memiliki ruang  lingkup  yang lebih  luas,  termasuk  didalamnya  tindak  pidana hudud,  dan  qishas  yang  dikatakan  syubhat,  seperti  orangtua  yang mencuri  harta  anaknya,  orang  tua  yang  membunuh  anaknya,  pidana hudud  atau    qis}as  yang  tidak  memenuhi  syarat,  tindak  pidana  yang ditentukan  oleh alqur’an  akan  tetapi  tidak  ditentukan  sanksinya,  dan jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan ummat.dll. 15

## Filosofi Hukuman dalam Islam
Problem  krusial  yang  selalu  menjadi  perdebatan  para  ahli hukum,  termasuk  para  ahli  hukum    Islam  adalah  pada soal  apakah sesungguhnya  tujuan  dari  sebuah  hukuman?.  Para  juris  Islam  berbeda pendapat  dalam  soal  ini.  Pendapat  pertama  menyatakan  bahwa hukuman  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  dan  penebusan    dosa. Teori  ini  dikenal  dengan  “jawabir”  (retributif/retributio n).  Ini  berarti bahwa  hukuman  dianggap  sebagai  balasan  atas  perbuatan  jahat  pada satu  sisi  dan    membebaskan  pelaku  dari  rasa  bersalah  atau  berdosa pada  sisi  yang  lain.  Ini  dapat  dimengerti  karena  dalam  sistem  Islam aturan atau hukum tidak semata-mata bersifat duniawi (sekular) tetapi juga  ukhrawi  (berkaitan  dengan  kehidupan  di  akhirat).  Dengan  begitu maka  pelaku  kejahatan  pidana  hudud  dalam  Islam  tidak  akan  bisa melepaskan  diri  dari  salah  satu  hukuman.  Jika  pelaku  telah  dijatuhi hukuman  di  dunia  maka  dia  tidak  akan  lagi  ada  hukuman  di  akhirat yang dalam istilah fiqh sering disebut “iqab”. 16
Pandangan  kedua  mengemukakan  bahwa  hukuman  tidak dimaksudkan  untuk  sebuah  pembalasan  dan  pembebasan  dari  dosa. Hukuman    lebih  dimaksudkan  sebagai  cara  mencegah  orang  untuk berbuat  kejahatan.  Teori  ini  dikenal  dalam  hukum  Islam  sebagai “zawajir”,  pencegahan,  penghentian  (deterrence).  Pandangan  yang mungkin  lebih  simpatik  dikemukakan  oleh  Ibnu  Taimiyah  (1327M),
15 Lihat,  Dr.  H.  M.  Nurul  Irfan,  M.Ag,  dan  Masyrofah,  S.Ag.,M.Si,  Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal:143-144
16 Husein Muhammad, Membaca qanun nangroe AcehDarussalam,kamis, 2 Agustus 2007, hal: 2
seorang  tokoh  tradisionalis  ortodoks.  Katanya  :  “Hukuman  dalam Islam  dibuat  sebagai  bentuk  rahmat  (kasih  sayang)  Tuhan  kepada hamba-Nya.  Ia  lahir  dari  rasa  sayang  kepada  makhluk-Nya  dan  dari keinginan  bagi  kebaikan  mereka.  Karena  itu,  sebaiknya  orang  yang menghukum  pelaku  kejahatan  mencari  cara  yang  lebih  baik  bagi dirinya,  sebagaimana  sikap  mendidik  orang  tua  kepada  anaknya  atau seperti dokter terhadap pasiennya” 17

## PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELANGGARAN MAISIR (Perjudian) di Nangroe Aceh Darussalam
1. Landasan Teori
a. Teori Kemutlakan (Absolut /

## Vergeldingstheorien)
Teori  kemutlakan  adalah  teori  yang  membenarkan  adanya hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana  baik  yang  bersifat  kejahatan maupun  yang  bersifat  pelanggaran.  Adanya  hukuman  itu  berdasarkan legalitas dan berdasarkan akibat dari tindak pidana. 18 Hal ini tercantum dalam alqur’an yakni dalil tentang qishas, yang berbunyi:
ِنُذُﻷﺎِﺑ  َنُذُﻷاَو  ِﻒْﻧَﻷﺎِﺑ  َﻒْﻧَﻷاَو ِﻦْﯿَﻌﻟﺎِﺑ  َﻦْﯿَﻌﻟاَو ِﺲْﻔﱠﻨﻟﺎِﺑ  َﺲْﻔﱠﻨﻟا  ﱠنَأ ﺂَﮭْﯿِﻓ ْﻢِﮭْﯿَﻠَﻋ ﺎَﻨْﺒَﺘَﻛَو ﱢﻦﱢﺴﻟﺎِﺑ  ﱠﻦﱢﺴﻟا َو
َﻤَﻓ  ٌصﺎ َﺼِﻗ  َح ْو ُﺮ ُﺠﻟا َو
ُﮫﱠﻟ ٌةَرﺎﱠﻔَﻛ َﻮُﮭَﻓ ِﮫِﺑ َقﱠﺪَﺼَﺗ  ْﻦ ) ةﺪﺋﺎﻤﻟا : ٤٥ (
Artinya: Dan  Telah  kami  wajibkan  atas  mereka  didalamnya,  bahwa jiwa  (balas)  dengan  jiwa,  mata  dengan  mata,  hidung  dengan  hidung, gigi  dengan  gigi,  dan  luka-luka  ada  qishasnya.  Maka  barangsiapa yang  mendermakan  hak  balas  itu  maka  itu  adalah  penebus  dosa baginya. 19
Dari  ayat  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  setiap  luka pun  ada  qishasnya,  yakni  pembalasan  terhadap  yang  melukai  sedapat mungkin  supaya  sama.  Begitu  juga  tertuang  dalam  kitab  taurat,  pasal 21, yang mengatakan bahwa “Jikalau ada bahaya kematian, bese rtanya, maka seharusnya jiwa diganti dengan jiwa, mata diganti dengan mata,
17 Husein Muhammad, Membaca qanun.... hal: 3 18 H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , Sinar Grafika, 2009, hal:113
19 QS.Surat Al-Maidah:45
gigi  diganti  dengan  gigi,  tangan  diganti  dengan  tangan,  kaki  diganti dengan  kaki”  dari  sana  dapat  dibuktikan  bahwa  hukumanitu  bersifat absolut dan mutlak bagi pelaku  kejahatan maupun pelanggaran. Dalam lanjutan  ayat  tersebut,  dijelaskan  pula  bahwa  barang  siapa  yang berpaling  dari  wahyu  yang  telah  Allah  turunkan  mengenai  qishas tersebut  yang didasarkan pada rumus keadilan dan perasaan hak antara sesama manusia, lalu ia memutuskan hukum berdasarkan selain wahyu itu, maka ia termasuk orang yang dzalim. 20
Teori  kedaulatan  tersebut  sejalan  dengan  teori  penerimaan otoritas  hukum,  yang  diperkenalkan  oleh  seorang  orientalis,  H.A.R. Gibb, dalam bukunya The Modern Trends of Islam, bahwa orang Islam jika  menerima  Islam  sebagai  agamanya,  ia  akan  menerima  otoritas hukum Islam  kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosiologis, orang  yang  memeluk  Islam  akan  menerima  otoritas  hukum  Islam  dan taat  dalam  menjalankan  syariat  Islam.  Namun  ketaatan  ini  akan berbeda  satu  dengan  lainnya,  dan  sangat  bergantung  pada  tingkat ketakwaan  masing-masing.  Sebagai  sebuah  fakta  yang  terjadi  pada masyarakat yang telah menerima Islam, semua orang Islam akan terus menjalankan  syariat  berdasarkan  akidah  yang  dianutnya.  Akan  sangat sulit  bagi  kita  memisahkan  masyarakat  Islam  dengan  syariatnya  yang menjadi  tuntutan  hukum  dan  moral  dalam  kehidupannya.  Dalam konteks  masyarakat  Indonesia  menganut  Islam  secara  fanatik,  mereka pasti  akan  selalu  mempertahankan  syariat  dan akidahnya  sampai mati. 21

## Teori Pendidikan
Teori  Pendidikan  mengajarkan  bahwa  hukuman  adalah  usaha untuk memperbaiki penjahat. Oleh karena itu, hukuman harus bersifat
20 Ahmad  Mus}t}afa  Al  Marag}i,Penerjemah:  Bahrun  Abu  bakar,  Lc,  Ans}ari Umar  Sitanggal,  Drs.  Heri  Noer  Aly, Terjemah Tafsir Al Marag}i ,    Toha  Putra, Semarang, 1987, Hal: 223-225
21 Muwahid  Shulhan, Rekonstruksi  hukum  Islam  dan  Implikasi  Sosial Budaya, Pasca Reformasi di Indonesia ,  KARSA,  Vol.20,  No.  2,  Desember  2012, hal: 178.
mendidik  penjahat  menjadi  manusia  yang  baik  dalam  berinteraksi sosial  dengan  manusia  lainnya.Hukuman  tidak  dipandang  sebagai suatu yang buruk, melainkan dapat memperbaiki pelaku kejahatan dan pelanggaran, sehingga hukuman dapat dibenarkan. 22 Teori inijuga yang menyebabkan  adanya  tempat  untuk  menghimpun  para  pelaku kejahatan yang biasa disebut penjara. Pembinaan mental dimaksudkan agar berhasil menjadi manusia yang baik, akan tetapi terdapat dampak negatif  juga,  yaitu  ada  juga  yang  semakin  hebat  atau  kuat  dalam melakukan  pelanggaran  atau  kejahatan.  Itulah  akibat  dari  adanya interaksi  sosial  diantara  para  penjahat  yang  saling  memberikan  ilmu jahat yang diketahuinya dalam melakukan kejahatan dan pelanggaran. 23

## Asas Teritorial Hukum Materil
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pidana khamar, maka perlu dibahas tentang asas teritorial, yakni terhadap siapakah ketentuan hukuman qishas, hudud, dan ta’zir diberlakukan. Secara teoritis, ajaran islam itu adalah untuk  seluruh dunia, akan tetapi secara praktis sesuai dengan  kenyataan-kenyataan  yang  ada  tidaklah  demikian.  Tentang lingkungan  berlakunya  Hukum  Pidana  Islam  ini,  dikalangan  ulama terdapat tiga pendapat, yang pertama adalah teori yang sejalan dengan teori  teritorialitas,  yaitu  teori  dari  Imam  Abu  hanifah,  yang mengatakan bahwa aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah  negeri-negeri muslim,  sedangkan  diluarnegeri  muslim,  aturan tadi  tidak  berlaku  lagi.  Yang  kedua  adalah  teori  yang  sejalan  dengan teori  nasionalitas,  yaitu  teori  dari  imam  Abu  yusuf  yang  mengatakan bahwa  sekalipun  diluar  wilayah  negara  muslim,  aturan  ini  tidak berlaku, akan  tetapi  setiap  yang  dilarang  tetap  haram  dilakukan sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman. Sedangkan yang ketiga adalah teori  dari  Imam  malik,  Imam  Syafi’i,  dan  Imam  Ahmad,  yang mengatakan bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terkait oleh wilayah,
22 H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam ,  hal: 114
23 H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , hal: 115
melainkan  terikat  oleh  subyek hukum. jadi, setiap  muslim tidak boleh melakukan  hal-hal  yang  dilarang  ataupun  meninggalkan  hal-hal  yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan teori internationalitas. 24
Ketentuan  pasal  25  ayat  3  Undang-undang  nomor  18  tahun 2001  meng isyaratkan  bahwa  “ketentuan  Hukum  Syari’at  Islam” diberlakukan  bagi  pemeluk  agama  islam.  Jadi,  khusus  untuk diberlakukannya  Qanun  No.  12  Tahun  2003  tentang  khamar,  hanya berlaku bagi ummat islam  yang berada  diwilayah  Aceh. Ini bermakna diwilayah  Aceh  terdapat  dua  jenis  hukum  yang  berbeda  untuk  satu ketentuan hukum publik yang sama. 25

## Perbuatan Pidana Peminum Khamardan Sanksinya
menurut Qanun No.12 tahun 2003
Hukum  pidana  merupakan  suatu  kode  moral  suatu  bangsa, karena  mengatur  tentang  larangan,  mengatur  hal yang  baik  dan  apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dan negara. Sehingga hukum  pidana    menjadi  pencerminan  yang  paling  terpercaya  dalam peradaban  suatu  bangsa. 26 Maka,  dari  tujuh  macam  pidana  hudud (seperti  yang  dijelskan  sebelumnya),  pemerintah  NAD  baru menuntasan  satu  qanun  yang  menyangkut  tentang  hudud,  yakni masalah khamar.
Menurut  Qanun  Jinayah  Nomor  12  tahun  2003  tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, dikatakan bahwa pengertian khamar adalah:
24 H.  Rusjdi  Ali  Muhammad,  SH.,MA, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe AcehDarussalam , Logos wacana Ilmu, Jakarta, 2003, Hal 145
25 H.  Rusjdi  Ali  Muhammad,  SH.,MA, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe AcehDarussalam , ...Hal 146
26 H.  Syaiful  Bahri, Kebijakan  kriminal  dalam  perspektif  pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia , Total media, Jakarta, 2010, hal: 55
“minuman yang memabukkan apabila dikonsumsida pat menyebabkan  terganggu  kesehatan,  kesadaran,  dan  daya pikir.” 27
Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman keras dan sejenisnya),  secara  substantif  tidak  memiliki  kontradiksi  dengan produk  perundang-undangan  lainnya.  Penyebutan  produk  perundang- undangan lain dalam konsideran qanun ini menunjukkan bahwa qanun tersebut  secara  materil  melandaskan  diri  pada  produk  undang-undang tersebut.  Keputusan  Presiden  No.  3  Tahun  1997  tentang  Pengawasan dan  Pengendalian  Minuman  Beralkohol  dan  Instruksi  Menteri  Dalam negeri  No.  4  Tahun  1997  tentang  Larangan,  Pengawasan,  Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, dilihat dari sudut  pendelegasian  kewenangan  penyusunan  perundang-undangan, telah  mengkonfirmasi  bahwa    qanun  khamar  tidak  mengalami kontradiksi dengan undang-undang lainnya.
Secara  umum,  materi  muatan  Qanun  Khamar  sama  persis dengan isi Keppres di atas. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada lingkup larangannya. Keppres No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa memproduksi dan mengedarkan dan mengkonsumsi masih diperbolehkan  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Larangan  mengkonsumsi juga tidak berlaku di tempat-tempat khusus, seperti hotel, bar, dan lain sebagainya.  Keppres  hanya  tegas  melarang  memperjualbelikan minuman    beralkohol  kepada  siapa  saja  yang  masih  berusia  di  bawah dua  puluh  lima  tahun.  Hal  itu  berarti,  sebenarnya  tidak  ada  larangan meminum  alkohol,  sejauh  mengikuti  rambu-rambu  yang  telah ditetapkan. 28
Qanun No. 12 tahun 2003 tersebut, disahkan 15 Juli 2003, atau 15  Jumadil  Awal  1424  H  dan  diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah
27 Qanun  Provinsi  Nangroe  AcehDarussalam  Nomor  12  tahun  2003 tentang kahamr , hal: 4 28 Pasal 5 Keppres No. 3 Tahun 1997 “Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman  beralkohol  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2) kepada  yang  belum  berusia  25  (dua puluh  lima)  tahun”.  (lihat  Analisis terhadap  qanun  Nangroe  AcehDarussalam, Materi  Dialog  Kebijakan  Komnas Perempuan tentang pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh , 10 Oktober, 2005, Hal 3.
sehari kemudian dengan Nomor 25 seri D. Secara anatomis, qanun ini terdiri  dari  10  Bab,  dengan  39  pasal.  Bab  1  tentang  ketentuan  umum. Bab  2  tentang  ruang  lingkup  dan  tujuan,  Bab  3  tentang  larangan  dan Pencegahan,  Bab  4  tentang  Peran  serta  masyarakat,  Bab  5  tentang Pengawasan  dan  Pembinaan,  Bab  6  tentang  Penyidikan  dan penuntutan,  Bab  7  tentang  Ketentuan,  Uqubat,  Bab  8  tentang Pelaksanaan  ‘Uqubat,  Bab  9  tentang  peralihan,  dan  Bab  10  tentang Ketentuan Penutup. 29
Didalam  qanun  ini,  istilah  khamar  terkadang  disebut  dengan ungkapan  minuman  keras  dan  napza.  Disini  terlihat  adanya  sikap mempersamakan  antara  minuman  keras  dengan  khamar.  Adapun pengertian  khamar  yang  dimaksudkannya  adalah  minuman  yang memabukkan,  apabila  dikonsumsi  dapat  menyebabkan  terganggu kesehatan,  kesdaran  dan  daya  fikir  yang  merupakan  salah  satu, perbuatan  yang  dilarang  dan  diharamkan  syari’at  islam.  Adapun  yang dimaksud  dengan  Napza  adalah  segala  jenis  bahan  psikotropika  dan adiktif,  seperti  ganja,  morfin,  heroin,  candu,  dan  sejenisnya  dengan cara meminum, memakan, isap, injeksi, dan lain-lain. Maka, qanun ini menggunakan  metode  qiyas 30 dalam  menempatkan  posisi  minuman dan  napza  seperti  posisi  khamar.  Hal  ini  berdasarkan  illat  hukumnya yang  sama-sama  memabukkan  dan  merusak  akal.  Meskipun  tidak dijelaskan  secara  detail  apa  rukun-rukun  dari  qiyas  ini,  namun  dapat diketahuibahwa  pokoknya  adalah  khamar,  dan  furu’  nya  adalah
29 Yuni Roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, Analisis  Kasus  Penerapan  Hukum  Pidana  Islam  di  Nangroe  AcehDarussalam , Sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hal: 214
30 Secara  etimologi  qiyas  berarti  mengukur,  membanding  sesuatu dengan  semisalnya.  Sedangkan  secara  terminologinya, qiyas  berarti menggunakan  sesuatu  yangt  diketahui  kepada  sesuatu  yang  diketahui  dalam hal  menetapkan  hukum  pada  keduanya  atau  meniadakan  hukum  dari keduanya  disebabkan  adanya  hal  yang  sama  antara  keduanya,  dalam penetapan  hukum  atau  peniadaan  hukum  (lihat Prof.  Dr.  Amir  syarifuddin, Ushul fiqh jilid 1, Logos wacana Ilmu, Jakarta, 2005, hal: 158)
minumankeras,  dan  napza,  hukum  asalnya  adalah  haram  dan  ‘illatnya adalah merusak akal. 31
Adapun  alasan  pelarangan  khamar  didalam  qanun  adalah merusak  akal, dan  kesehatan,  mengganggu  kemaslahatan  serta ketertiban  umum,  dan  melindungi  masyarakat  dari  kegiatan  yang merusak  akal. 32 Alasan  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  ditetapkannya syari’ah  islam  yaitu  konsep  maqashid  al  syari’ah,  berupa  memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. 33
Sementara  itu,  terdapat  sejumlah  kegiatan  yang  termasuk kedalam  larangan  dan  keharaman  khamar  dalam  qanun  jinayah tersebut, diantaranya, memproduksi,mengedarkan, mengangkut, memasukkan,  menyimpan,  menimbun,  dan  mengkonsumsi. 34 Memproduksi  adalah  serangkaian  kegiatan  atau  proses  menghasilkan, menyiapkan,  mengolah,  mengawetkan,  membuat,  mengemas  dan/atau mengubah  bentuk  menjadi  minuman  khamar  dan  sejenisnya. Mengedarkan  adalah  setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan membawa  minuman  khamar  dan  sejenisnya  kepada  perorangan dan/atau  masyarakat.  Mengangkut  adalah  setiap  kegiatan  atau serangkaian  kegiatan membawa  minuman  khamar  dan  sejenisnya  dari suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  kendaraan  atau  tanpa menggunakan  kendaraan.  Memasukkan adalah  setiap  kegiatan  atau serangkaian  kegiatan  membawa  minuman  khamar  dan  sejenisnya  dari daerah  atau  negara  lain  ke  dalam  wilayah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian  kegiatan  dalam  rangka  penawaran, penjualan  atau memasarkan  minuman  khamar  dan  sejenisnya.  Menyimpan  adalah menempatkan  khamar  dan  sejenisnya  di  gudang,  hotel,  penginapan, losmen, wisma, bar, restoran,  warung kopi, rumah  makan, kedai, kios
31 Yuni roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 215 32 Qanun  Provinsi  Nangroe  AcehDarussalam  No.  12  Tahun  2003 tentang  Minuman  Khamar  dan  Sejenisnya,  hal:  5,  lihat  juga  Yuni  Roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 215
33 H.  Zainuddin  Ali,  Hukum  Pidana  Islam,  Sinar  grafika,  Jakarta,  2009, hal: 14 34 Yuni roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 216
dan  tempat-tempat    lain.  Menimbun  adalah  mengumpulkan  minuman khamar  dan  sejenisnya  di  gudang,  hotel,  penginapan,  losmen,  wisma, bar,  restoran,  warung  kopi,  rumah  makan,  kedai,  kios  dan  tempat- tempat lain. Mengkonsumsi adalah memakan atau meminum minuman khamar dan sejenisnya baik dilakukan  sendiri maupun dengan bantuan orang lain. 35
Qanun  tersebut  tidak  hanya  menjelaskan  larangan  dan pencegahan  secara  lebih  detail,  bahwa  minuman  khamar  dan  yang sejenisnya  itu  hukumnya  haram,  dan  setiap  orang  dilarang  untuk mengkonsumsinya,  namun  juga  mengatur  secara  rinci  larangan terhadap  lembaga  atau  badan  hukum  apapun  dalam  mewujudkan keberadaan khamar di Nangroe AcehDarussalam. 36
Dari  uraian  diatas,  terlihat  bahwa  Qanun  ini  pertama  sekali menetapkan  ketentuan  fiqih  mengenai  minuma  khamar,  yaitu  haram (hukum taklifnya). Hukum haram  ini tidak hanya dikenakan atas para pelanggar  perorangan,  akan  tetapi  juga  bagi  instansi  atau  badan hukum.
Para Ulama sepakat bahwa konsumen khamar ditetapkan sanksi hukum  had,  yaitu  hukum  dera  sesuai  dengan  berat/ringannya  tindak pelanggaran yang dilakukan oleh sesueorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan/obat-obatan yang membahayakan,  sampai  batas  yang  membuat  gangguan  kesadaran, menurut pendapat hanafi dan malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menur ut Syafi’i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada  riwayat  yang  menegaskan  bahwa  jika  sipemakai  setelah  dikenai sanksi hukum masih melakukan terus-menerus, (lebih dari empat kali) maka hukumannya adalah mati. 37
Sanksi  tersebut  dikenakan  kepada  para  pemakai  yang telah mencapai  usia  dewasa  dan  yang  berakal  sehat,  bukan  atas
35 Qanun  Provinsi Nangroe  AcehDarussalam  No.  12  Tahun  2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, hal: 4
36 Yuni roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 217 37 H.  Zainuddin  Ali,  Hukum  Pidana  Islam,  Sinar  grafika,  Jakarta,  2009, hal: 101
keterpaksaan,  dan  mengetahui  kalau  benda  yang  dikonsumsinya  itu memabukkan.
Sedangkan  hukuman  yang  disebutkan  dalam  Qanun  Nomor  12 Tahun 2003,  Bab VII  dan VIII, pada pasal 26, 27,  28, 29, 30, 31,  32, 33,  34,  dan  35.  Pada  pasal  26  disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang mengkonsumsi  khamar  akan  diancam  dengan  ‘uqubat  hudud  empat puluh  (40)  kali  cambukan. 38 Sedangkan  bagi  badan  hukum  yang melanggar  akan  diancam  dengan  ‘uqubat  ta’zir  berupa  kurungan palinglama 1 (satu) tahu, paling singkat 3 (tiga) bulan, dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah), palin sedikit  Rp.  25.000.000,- (Dua  Puluh  Lima  Juta  Rupiah).  Selain  itu, dijelaskan  juga  adanya  hukuman  tambahan  bagi  siapa  saja  yang melakukan  pengulangan  terhadap  tindak  jinayah  khamar  ini,  bahwa bagi  pribadi  yang  mengulanginya,  maka  hukumannya  akan  ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman. Dan apabila badan hukum/ badan usaha yang melakukan, maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggungjawab  dengan  tambahan  hukuman  hingga  dikenakan hukuman  administratif  dengan  mencabut  dan  membatalkan  izin  usaha yang telah diberikan. 39

## Sanksi Hukum dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan
Pemerintah  Republik  Indonesia,  dalam  menyikapi  masalah tersebut,  berupaya  melakukan  pemberantasan  jalur  perdaganan, peredaran,  dan  penggunaan  minuman  memabukkan.  Untuk  itu,  upaya meningkatkan  pengawasan  pengamanan  terhadap  minuman-minuman memabukkan  dalam  masyarakat,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan Menteri  kesehatan  No.  86/Men.Kes/IV/1997  tentang  Minuman memabukkan, yang dapat disimpulkan pelarangan sebagai berikut:
1. Memproduksi dan mengimpor tanpa izin Menteri kesehatan
38 Hukuman  ini  sesuai  dengan  madzhab  syafi’i.  (lihat  Yuni  Roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 217)
39 Qanun  Provinsi  Nangroe  AcehDarussalam  No.  12  Tahun  2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, hal:  9-11, lihat juga, Yuni Roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam... Hal: 217
2. Mengedarkan  minuman  keras  yang  berkadar  etanol  lebih  1% dihitung terhadap kadar etanol
3. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada anak dibawah umur
16 tahun
4. Dilarang  mengiklankan  minuman  keras  yang  mempunyai  adar etanol 20%-55%.
Melihat  keputusan  menteri  kesehatan  tersebut,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  peraturan  tersebut  masih  memberikan  peluang kepada  masyarakat  untuk  mengedarkan  dan  mengkonsumsi  barang haram  tersebut.  Peraturan  RI  dimaksud,  yang  dilarang  memproduksi dan  mengimpor  hanya  bagi  orang  yang  tidak  memiliki  izin,  berarti orang  yang  memiliki  izin  bebas  memproduksi  dan  mengedarkan barang tersebut. 40
Mengeai  hal  tersebut,  KUHP  memberikan  sanksi  atas  pelaku (pengguna  khomar)  hanya  jika  sampai  mabuk  dan  mengganggu ketertiban  umum,  yakni  kurungan  paling    sedikit  tiga  hari  dan  paling lama  tiga  bulan. 41 .  KUHP  juga  memberikan  sanksi  atas  orang  yang menyiapkan  atau  menjual  khamar,  sanksi  hukuman  kurungan dimaksud  paling  lama  tiga  minggu. 42 ,  apalagi  jika  yang  diberi minuman adalah anak dibawah usia 16 tahun, 43
Kehadiran  peraturan  perundang-undangan  tersebut  sangat  penting sebagai  suatu  landasan  hukum  untuk  mengikat  setiap  warga  negara agar  mematuhi  dan  menaati  segala  ketentuan  hukum  yang  ada,  demi terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, Undang- Undang  Dasar  1945  dan  amandemennya.  Meskipun  sanksi  hukum pidana nasional tidak setara dengan sanksi hukum pidana islam.
40 H.  Zainuddin  Ali,  Hukum  Pidana  Islam,  Sinar  grafika,  Jakarta,  2009, hal: 102 41 Pasal 536, KUHP dan KUHAP, Prestasi Pustaka. Jakarta, hal: 224 42 Pasal 537, KUHP dan KUHAP, ... hal: 224
43 Pasal 538-539, KUHP dan KUHAP, ...hal: 225, lihat juga H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hal: 103

## Khamar dalam Tinjauan Fiqih jinayah
Kata  Khamar  berasal  dari  kata  khamara-yakhmuru-khamran, yang  berarti  menutup.  Jadi,  khamar  dapat  menutup  akal, menyumbat otak,  dan  membungkusnya.  Wahbah  Al-Zuhaili  menegaskan  bahwa khamar bahkan dapat merusak jaringan dan saraf otak. 44
Menurut ‘Abdul Qadir ‘Audah, khamar sudah pasti diharamkan oleh  Allah,  karena  dapat  merusak  akal,  harta,  jiwa,  dan  masyarakat. Dan larangan khamar pun sudah termaktub dalam surat Al maidah ayat 90,  dan  surat  albaqarah  ayat  219.  Larangan    khamar  sudah  ditetapkan sejak 14 abad lalu, sejak alqur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena bahaya dan madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. 45
Menurut  abu  hanifah,    minuman  dapat  dikategorikan  khamar yaitu:
1. Sari  anggur  yang  dimasak  sampai  mendidih,  kemudian mengeluarkan buih. Dan bercampur dengan mentega
2. Sari  anggur  yang  dimasak  hingga  mendidih  dan  yang  tersisa kurang  dari  dua  pertiga,  telah  berubah  menjadi  khamar,  baik basah maupun kering.
3. Perasan kedelai ketika telah mendidih dan mengeluarkan buih. 46
Diantara  rukun  seseorang  dapat  dikatakan  mendapat  pidana khamar  adalah:  pertama  adalah  peminum  khamar.Menurut  Imam syafi’i,  bahwa  setiap  oran g  yang  meminum  atau  memakan  makanan yang memabukkan, maka dia telah berdosa. Meskipun itu khamar yang berasal dari sari anggur, kismis, ataupun apel yang memabukkan. Dan adapun seseorang yang meminum sari buah atau minuman yang selain tiga  hal  diatas,  seperti  gandum,  jagung,  atau  beras,  baik  diperas  atau dimasak  semuanya  tidak  termasuk  khamar.  Meminumnya  atau memakannya  tetap  halal.  Kecuali  setelah  diminum  mengakibatkan
44 H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal 51
45 Abdul  qadir  ‘Audah, Al  tasyri‘  al  jina>’i  al  isla>mi  muqaranan  bi-l- qanun alwad}i, Dar-l-kitab ‘arab i, beirut, jilid 2, hal 496
46 Abdul qadir ‘Audah, Al tasyri‘ al jina>’i al isla>mi , jilid 2, hal 498
mabuk. 47 ‘Audah berpendapat bahwa meminum atau memakan sesuatu yang  memabukkan,  baik  bahan bakunya  dari  anggur  maupun  berat, atau  baik  unsur  memabukkannya  banyak  ataupun  sedikit,  tetap  saja haram. 48
Yang  kedua  adalah  kesengajaan  untuk  melakukan  perbuatan pidana.  Maksud  dari  unsur  kesengajaan  disini  adalah  seseorang  yang mengetahui  bahwa  minuman yang  diminum  adalah  khamar  dan memabukkan, akan tetapi dengan kebodohannya dia tetap meminumnya. Unsur kesengajaan inilah yang menbuatnya mendapatkan sanksi pidana khamar. 49
Rasulullah SAW bersabda tentang sanksi perbuatan  khamar:
ٍﻚِﻟﺎَﻣ  ِﻦْﺑا ِﺲَﻧَأ  ْﻦَﻋ
َﺮْﻤَﺨﻟا  َبِﺮَﺷ  ْﺪَﻗ  ٍﻞُﺣَﺮِﺑ  َﻲِﺗُأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ  ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا  ﱠنَأ ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ  َﻲِﺿَر
َﻦْﯿِﻌَﺑْرَأ َﻮ ْﺤَﻧ ِﻦْﯿَﺗَﺪْﯾِﺮَﺠِﺑ ُهَﺪَﻠَﺠَﻓ
Diriwayatkan  dari  Anas  Bin  Malik  ra.  Katanya:  Sesungguhnya seorang  laki-laki  yang  meminum  arak  telah  dihadapkan  kepada  Nabi SAW, kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.
Dalam  hadits  tersebut  disebutkan  bahwa  alat  yang  digunakan untuk  mencambuk  adalah  dua  pelepah  kurma.  Istilah  dua  pelepah kurma  ini  mengakibatkan  pemahaman  yang  beragam.  Sebagian memahami bahwa dua pelepah kurma itu dianggap sebagai alat semata, bukan  jumlahnya.  Sebagian  lagi  beranggapan  bahwa  duapelepah kurma  adalah  jumlah,  bukan  sebatas  alat.  Maka,  jumlah  cambukan yang  sebanyak  empat  puluh  kali  itu  dikalikan  dua  pelepah,  sehingga jumlahnya delapan puluh kali. 50

## Dampak Khamar terhadap Kesehatan
Khamar  mengandung  zat  kimia  alkohol  yang  akan  merusak kesehatan  manusia.  Jika  seseorang  meminum  minuman  memabukkan
47 Abdul qadir ‘Audah, Al tasyri‘ al jina>’i al isla>mi t, jilid 2, hal  501, lihat juga H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal: 57
48 H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah,  Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal: 56
49 Abdul qadir ‘Audah, Al tasyri‘ al jina>’i al isla>mi , jilid 2, hal: 505
50 H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, Amzah, 2013, Hal: 52
dua  gelas  air,  maka  alkohol  yang  masuk  kedalam  darahnya  sebesar  5 mgr pada setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi  sedikit  bertambah  sesuai  dengan  yang  masuk  kedalam    darah. Selain  itu,  secara  terperinci  H.M.  Ridha  Ma’roef  mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
1. Dapat  mengurangi  kemampuan  tubuh  untuk  memproduksi glukosa dari lemak dan protein
2. Alkohol  yang  overdosis  akan  menumpuk  pada  jaringan  darah, sehingga menjadi racun dalam tubuh
3. Alkohol akan mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung,  berakibat  pencernaan  makanan  tidak  sempurna  dan akan menyebabkan kekurangan vitamin dan kekurangan protein
4. Alkohol  merusak  sel-sel  hati,  terganggu  akan  menjadi penimbunan lemak dalam tubuh
5. Alkohol  akan  mempengaruhi  kerja  otak,  yang  dapat mengakibatkan  kerusakan  pada  sel-sel  otak  dan  susunan  syaraf sentral.
Selain  itu,  alkohol  juga  dapat  mengakibatkan  keracunan  terbatas dan keracunan alkohol terus menerus.  Maksud dari keracunan alkohol terbatas  yakni  keracunan  alkohol  yang  terkena  dibagian  tubuh  adalah otak.  Reaksi  alkohol  pada  otak  depressent  dan  akan  menjadi  mabuk pada  sekitar  0.5%  dalam  darah.  Sedangkan  keracunan  alkohol  terus menerus  maksudnya  adalah  keracunan  yang  menahan  atau  ketagihan, baik  ketagihan  yang  meminta  terus,  terdapat  pada  orang  yang keracunan alkohol 4 kali dalam setahun, 14 kali dalam setahun, bahkan sampai pada tingkat tak kuasa hidup tanpa alkohol.
Selain  itu,  dampak  sosial  yang  terjadi  bagi  peminum  alkohol adalah  mudah  terlibat  hal-hal  kriminal,  pencurian,  pemerkosaan, pembunuhan,  perilaku  kekerasan  (lembaga  pemmasyarakatan).  Nama baik  keluarga  tercemar  dimasyarakat,  terisolasi  dari  keluarga  dan masyarakat, kecelakaan lalulintas, dan lain sebagainya. 51
51 H.  Zainuddin  Ali,  Hukum  Pidana  Islam,  Sinar  grafika,  Jakarta,  2009, hal: 87-92

## PENUTUP
Dengan  demikian  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  qanun  jinayah Nomor  12  Tahun  2003  tidak  bertentangan  dengan  produk  perundang- undangan,  meskipun  terdapat  perbedaan  diantara  keduanya  pada pidana dan sanksi hukuman khamar  menurut qanun Jinayah  Nangroe AcehDarussalam  dan  Hukum  nasional,  akan  tetapi,  setelah  lahirnya jaminan keistimewaan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang NAD yang memberikan  wewe nang  kepada  Mahkamah  Syar‘iyyah    (Peradilan tinggi  Agama  dan  pengadilan  Agama)  untuk  menangani  kasus-kasus pidana  dan  perdata  di  Aceh  yang  selama  ini  ditangani  Pengadilan Negri.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  Nangroe  AcehDarussalam mendapatkan  wewenang  untuk  m emberlakukan  syari’at  islam,  baik ditinjau dari penetapan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi  pidana  sehingga  tidak  ada  lagi  alasan  untuk  menimpakan kekurangan  dan  kelemahan  dalam  aturan  yang  akan  ditulis  nanti kepada pembatasan yang diberikan oleh undang-undang.
Para Ulama sepakat bahwa konsumen khamar ditetapkan sanksi hukum  had,  yaitu  hukum  dera  sesuai  dengan  berat/ringannya  tindak pelanggaran  yang dilakukan oleh sesueorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan/obat-obatan yang membahayakan,  sampai  batas  yang  membuat  gangguan  kesadaran, menurut pendapat hanafi dan malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi’i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada  riwayat  yang  menegaskan  bahwa  jika  sipemakai  setelah  dikenai sanksi hukum masih melakukan terus-menerus, (lebih dari empat kali) maka hukumannya adalah mati. Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai  yang  telah  mencapai  usia  dewasa  dan  yang  berakal  sehat, bukan  atas  keterpaksaan,  dan  mengetahui  kalau  benda  yang dikonsumsinya itu memabukkan.
Sedangkan  hukuman  yang  disebutkan  dalam  Qanun  Nomor  12 Tahun 2003,  Bab VII  dan VIII, pada pasal 26, 27,  28, 29, 30, 31,  32, 33,  34,  dan  35.  Pada  pasal  26  disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang mengkonsumsi  khamar  akan diancam  dengan  ‘uqubat  hudud  empat
puluh  (40)  kali  cambukan.  Sedangkan  bagi  badan  hukum  yang melanggar  akan  diancam  dengan  ‘uqubat  ta’zir  berupa  kurungan palinglama 1 (satu) tahu, paling singkat 3 (tiga) bulan, dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta rupiah), palin sedikit  Rp.  25.000.000,- (Dua  Puluh  Lima  Juta  Rupiah).  Selain  itu, dijelaskan  juga  adanya  hukuman  tambahan  bagi  siapa  saja  yang melakukan  pengulangan  terhadap  tindak  jinayah  khamar  ini,  bahwa bagi  pribadi  yang  mengulanginya,  maka  hukumannya  akan  ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman. Dan apabila badan hukum/ badan usaha yang melakukan, maka hukumannya dijatuhkan kepada penanggungjawab  dengan  tambahan  hukuman  hingga  dikenakan hukuman  administratif  dengan  mencabut  dan  membatalkan  izin  usaha yang telah diberikan.
Ditinjau  dari  dampak  khamar  terhadap  kesehatan,  dapat  dilihat bahwa  mafsadah  atau  kerusakan  yang  dibuat  oleh  khamar  sangatlah besar, sehingga dapat meruusak manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip maqashid a l shari’ah yang diantaranya adalah memelihara akal dan  jiwa.  Mengenai  sanksi  yang  diberikan  berupa  cambuk  atau  dera, ketentuan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  syari’at  islam,  sesuai  dengan hukuman pidana hudud.

## DAFTAR PUSTAKA
Al buth}i, Sa‘id Ramadhan, Al ‘uquba>t al isla>miyyah wa ‘uqdatu - l- tanaqqud bainaha wa baina ma> yusamma bi t}abi‘ati -l-
as}ri. Majlis wat}oni, Kwait
Ali,Prof. Dr. H. Zainuddin MA, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika,
2009
Al Marag}i,Ahmad Mus}t}afa, Penerjemah: Bahrun Abu bakar, Lc, Ans}ari Umar Sitanggal, Drs. Heri Noer Aly, Terjemah Tafsir Al Marag}i,  Toha Putra, Semarang, 1987
Audah, Abdul qadir, Al tasyri‘ al jina>’i al isla>mi muqaranan bi -l- qanun alwad}i, Dar-l-kita b ‘arabi, beirut, jilid 1
--------------, Al tasyri‘ al jina>’i al isla>mi muqaranan bi -l-qanun
alwad}i, Dar-l- kitab ‘arab i, beirut, jilid 2
Bahri, Syaiful ,Kebijakan kriminal dalam perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia, Total media, Jakarta, 2010
Irfan,Dr. H. M. Nurul M.Ag, dan Masyrofah, S.Ag.,M.Si, Fiqih Jinayah, Amzah, 2013
Jahroh, Siti S.H.I, M.S.I, Reaktualisasi hukuman Dalam Hukum
Pidana Islam, JHI, Volum 9, Nomor 2, 2011
Muhammad,Husein Membaca Qanun  Nangroe Darussalam, Kamis,
2 Agustus, 2007
Muhammad,. Rusjdi Ali SH.,MA, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh,
Problem, solusi, dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di nangroe AcehDarussalam,Logos Wacana Ilmu,Jakarta, 2003

## Shulhan,Muwahid, Rekonstruksi hukum Islam dan Implikasi Sosial
Budaya, Pasca Reformasi di Indonesia, KARSA, Vol.20, No.
2, Desember 2012
Subakti,Natangsa, Pidana Cambuk dalam Perspektif keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nangroe AcehDarussalam, Jurnal Hukum No.3, 17 Juli 2010
Syarifuddin,  Amir  Ushul  fiqh  jilid  1,  Logos  wacana  Ilmu,  Jakarta,
2005, hal: 158) Roslaili, Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nangroe AcehDarussalam, Sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009 Yusdani, Fiqih politik Muslim, Doktrin, Sejairah, dan pemikiran,
Amara Books, Yogyakarta, 2012

## Analisis terhadap qanun Nangroe AcehDarussalam, Materi Dialog
Kebijakan Komnas Perempuan tentang pelaksanaan Syari’at

## Islam di Aceh, 10 Oktober, 2005
Qanun Provinsi Nangroe AcehDarussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang kahamr
KUHP dan KUHAP, Prestasi Pustaka. Jakarta