## Akibat Hukum Berlakunya Penghapusan Legalisasi Atas Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Notaris
Randyarsa Nurindra Irawan 1 , Ananda Putri Pratama 2 , Mella Fitriyatul Hilmi 3 , Felicia Dzurriyatul Auliya 4 randyarsairawan@gmail.com 1 2 3 Universitas Airlangga 4 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

## Abstract
Apostille legalization is the process of certifying an official’s signature, stamp attestation, and/or official seal in a document that has been sought based on verification. Indonesia becomes a party to the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents by enacting Presidential Regulation Number 2 of 2021 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of Legalization Requirements for Foreign Public Documents. Following this, the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2022 was introduced as an implementing rule. According to the rule, the Minister executes the Apostille through the Republic of Indonesia’s Director General of Law and Human Rights. This study examines the legal ramifications of Presidential Regulation regarding the Elimination of Legalization Requirements for Foreign Public Documents against Notary regulation, specifically with regard to Article 15 Paragraph 2 Point A. Since notaries have the right to legalize under the Notary Position Regulation, the existence of a policy that eliminates legalization requirements sidelines and deprioritizes the role of notaries in the process of attestation of foreign public documents. This article’s goal is to assess legal changes related to policy renewals that aim to do away with Indonesia’s need to authorize foreign public documents in light of Presidential Regulation. Conceptual and statute-based normative juridical research methodologies are used in this work. Due to this issue, notaries are not permitted to legalize foreign documents and are therefore not involved in the apostille process. Notaries should be competent parties to legalize foreign public documents, because parties will deal directly with notaries. Notaries can also play a role in legalizing foreign public documents, provided that the notary is still given permission in the form of appointment of special positions related to legalizing foreign public documents.
Keywords: Apostille Legalization; Notary; Foreign Public Documents.

## Abstrak
Legalisasi Apostille, yang selanjutnya disebut Apostille, adalah proses mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang diminta untuk verifikasi. Dengan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Indonesia menghapus persyaratan legalisasi untuk dokumen publik asing. Perpres tentang penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing menjadi mengesampikan Undang - Undang Jabatan Notaris yaitu kewenangan legalisasi oleh notaris, menjadi isu utama dalam penulisan ini. Karena tidak ada lagi persyaratan legalisasi dalam proses pengesahan dokumen publik asing, peran notaris tidak lagi penting. Ini karena Undang- Undang Jabatan Notaris memungkinkan notaris untuk legalisasi, sebagaimana merupakan salah satu kewenangan dalam Pasal 15 auat (2) huruf a Undang–Undang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan  hukum  terkait  dengan  pembaharuan  kebijakan  Indonesia  tentang  legalisasi dokumen publik asing setelah Perpres No. 2 Tahun 2021. Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan conseptual dan pendekatan statute. Implikasi  dari  permasalahan  adalah  notaris  tidak  dilibatkan  dalam  apostille,  sehingga  tidak berwenang dalam legalisasi dokumen asing. Notaris harus menjadi pihak yang kompeten untuk melegalisasi dokumen publik asing, karena para pihak akan berhubungan langsung dengan

## Notaire
Article history: Submitted 29 May 2024; Accepted 20 June 2024; Available online 28 June 2024.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v7i2.58206 Vol. 7 No. 2, June 2024
268
Randyarsa Nurindra, et.al : Akibat Hukum Berlakunya...

## Pendahuluan
Apostille adalah  pengesahan  terhadap  dokumen  yang  dimohonkan.  Mulanya, konvensi apostille dilaksanakan di The Hague , Belanda pada 5 Oktober 1961. Konvensi ini melahirkan kebijakan menghapuskan syarat untuk legalisasi terhadap dokumen publik asing, dalam rangka suatu fasilitas untuk penggunaan dokumen publik di luar negeri. Dokumen publik tersebut adalah dokumen luar negeri yang masuk ke beberapa negara yang telah bersepakat bergabung sebagai anggota dari konvensi yang disebut sebagai konvensi apostille .  Konvensi  ini  merupakan  perjanjian  multilateral.  Melihat perkembangan keberadaan apostille , kini telah terdapat 126 negara yang bergabung dalam konvensi apostille . 1 Negara - negara tersebut bilamana nantinya saling bertukar dokumen, maka perlu adanya proses apostille sebagai langkah verifikasi agar dokumen asing tersebut sah dan dapat digunakan di negara tersebut. Dikatakan aksesi karena Indonesia adalah negara yang juga ikut mengesahkan sebuah perjanjian internasional, namun tidak ikut membubuhkan tanda tangan pada naskah perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana sesuai yang termaktub dan dijelaskan pada penjelasan umum Undang- Undang No. 24 Tahun 2000 yang meregulasikan mengenai Perjanjian Internasional.
Konvensi apostille diikuti  oleh  126  negara,  termasuk  Indonesia.  Indonesia mengadopsi Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2021.  Konvensi  ini kemudian dikenal sebagai Perpres Nomor 2 Tahun 2021 dan berlaku sejak Juni 2022. Salinan teks asli konvensi yang menghapus kewajiban legalisasi dokumen publik asing terlampir dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2021. Setelah Perpres tersebut diundangkan, kemudian melahirkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak
1 HCCH, ‘12: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign  Public  Documents’  (Status  Table,  1965)  <www.hcch.net/en/instruments/conventions/status- table/?cid=41>, dikunjungi pada 27-11-2023.
dengan notaris. Notaris juga dapat berperan dalam legalisasi dokumen publik asing, dengan ketentuan notaris masih diberikan izin berupa penunjukan jabatan khusus terkait legalisasi dokumen publik asing.
Kata Kunci: Legalisasi Apostille; Notaris; Dokumen Publik Asing.
Copyright © 2024 Randyarsa Nurindra I., Ananda Putri P., Mella Fitriyatul Hilmi, Felicia Dzurriyatul A. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## Notaire, 7 (2) 2024: 267-280 269
Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2022  yang  mengatur  mengenai  Layanan  Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik (selanjutnya disebut dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022). Peraturan tersebut menetapkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), adalah otoritas yang berwenang untuk menjalankan Apostille . 2
Melihat Pasal 1 Angka 1 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022, legalisasi apostille (juga disebut sebagai apostille ) adalah pengesahan tanda tangan, cap, dan/atau segel resmi pejabat pada dokumen yang diminta untuk verifikasi. Merujuk Pasal 2 Konvensi, tujuan utamanya adalah agar dokumen yang disebutkan dalam Konvensi dan yang dibuat di negaranya dilegalkan. Negara-negara yang tergabung dalam konvensi apostille juga harus mengizinkan dokumen asing yang masuk ke negara mereka untuk dilegalkan, dengan catatan bahwa negara yang mengirim dokumen juga merupakan peserta konvensi apostille . Singkatnya, dokumen publik asing ini tidak memerlukan lagi legalisasi/ apostille . Setelah Indonesia melakukan aksesi terhadap konvensi apostille , dokumen publik asing kini hanya perlu dilakukannya pendaftaran di laman resmi administrasi hukum umum yaitu ahu.go.id . 3 Prosesnya hanya memerlukan 3 hari kerja bilamana dokumen persyaratan telah dinyatakan lengkap, namun bilamana belum lengkap diberikan kesempatan waktu 7 hari. 4
Dalam tugasnya, Legalisasi dapat dilakukan oleh notaris. Ini sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris yang terkait juga memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Pasal tersebut ialah makna dari legalisasi oleh notaris. Hadirnya kebijakan penghapusan persyaratan legalisasi,
2 Humas,  ‘Luncurkan  Layanan  Apostille,  Kemenkumham  Pangkas  Proses  Legalisasi  Dokumen’, (Publikasi, 2022) <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan- apostille- kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>, dikunjungi pada 27-11-2023.
3 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ‘Aplikasi  Legalisasi  Apostille’,  (Aplikasi  Legalisasi  Apostille,  2021)  <https://apostille.ahu.go.id>, dikunjungi pada 28-11-2023.
4 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ‘Pemerintah Akan  Sederhanakan Legalisasi Dokumen Publik Lewat Sertifikat Apostille’, (Negara Melindungi, 2022) <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3566/ berita/pemerintah-akan-sederhanakan-legalisasi-dokumen-publik-lewat-sertifikat-apostille>, dikunjungi pada 28-11-2023.
270
Randyarsa Nurindra, et.al : Akibat Hukum Berlakunya...
menjadikan peran Notaris tidak lagi memiliki wewenang atas legalisasi dalam proses pengesahan dokumen publik asing. Notaris menjadi kehilangan satu tugasnya, karena semulanya legalisasi dokumen publik membutuhkan notaris, kini tidak perlu peran dari seorang notaris. Notaris yang merupakan pejabat yang berwenang dalam melakukan legalisasi, seharusnya tetap dilibatkan.
Ditemukan 3 penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini. Penelitian pertama  berjudul  “Role  of  Notary  Public  in  Increasing  the  Ease  of  Doing  Business Index through the Apostille Convention”. 5 Penelitian tersebut membagas tentang peran notaris dalam bisnis internasional dan peran konvensi apostille dalam meningkatkan kemudahan  index  bisnis  (EoDB)  di  Indonesia.  Inti  pembahasan  dalam  penelitian tersebut adalah bahwa peran notaris di ekonomi internasional dibutuhkan sebagai pembuat akta autentik berkaitan dengan perizinan bisnis dan bertindak untuk legalisasi dokumen terkait dengan kegiatan investasi. Penelitian ini menyatakan bahwa adanya kebijakan konvensi apostille ini tidak berpengaruh signifikan, karena hanya mengatur tentang legalisasi dokumen publik dan tidak menjadi indikator utama dalam survey ease of doing business. Penelitian ini berbeda karena membahas perubahan kebijakan penghapusan legalisasi dokumen publik dan dampak kebijakan penghapusan legalisasi terhadap wewenang notaris.
Penelitian  kedua  dengan  judul  “Kebenaran  Materiil  Dokumen Apostille ”.
Pembahasan pada penelitian tersebut berfokus pada kebenaran materiil dokumen apostille . Inti dari pembahasan pada penelitian tersebut adalah bahwa sertifikat apostille secara formal menjamin kebenaran bentuk dan isi dari dokumen origin yang telah dilegalisir dan terbit sertifikat apostille . Namun secara materiil jika terdapat kesalahan saat penerbitan dan ada pihak yang dirugikan, maka dapat mengurangi kadar kebenaran  dokumen  yang  sudah  mendapat  sertifikat apostille . Unsur pembeda dari penelitian tersebut adalah bahwa pada penelitian ini, fokus pembahasan terdapat pada perkembangan kebaruan kebijakan penghapusan legalisasi terhadap dokumen publik dan implikasi kebijakan tersebut terhadap kewenangan legalisasi oleh notaris.
5 Andi Adini Thahira Irianti, et.al, ‘Role of Notary Public in Increasing the Ease of Doing Business Index through the Apostille Convention’ (2019) Volume 2 Journal of Economics and Business.[8].
Penelitian ketiga yang menjadi rujukan yaitu berjudul “Kepentingan Indonesia Mengaksesi  Konvensi Apostille dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan”.
Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah terkait konvensi dan relevansinya terkait aspek kenotariatan di Indonesia. Kebijakan konvensi dan beberapa dokumen yang  dapat  diterbitkan  sebagai  sertifikat apostille adalah fokus penelitiannya.
Pembahasan selanjutnya pada penelitian tersebut adalah terkait relevansi konvensi dengan bidang kenotariatan. Relevansi yang dimaksud pada intinya adalah dokumen notaris adalah termasuk objek dokumen yang dapat diterbitkan sertifikat apostille . Penelitian ini menyatakan bahwa seorang notaris masih dan tetap berperan dalam memberikan keabsahan dokumen resmi di Indonesia. Unsur pembeda dari penelitian tersebut adalah pada penelitian ini berfokus pembahasan pada perkembangan kebaruan kebijakan penghapusan legalisasi apostille terhadap dokumen publik dengan  diterbitkannya  Perpres  2  tahun  2021  dan  implikasi  kebijakan  tersebut terhadap kewenangan legalisasi oleh notaris. Pada penelitian ini ditegaskan bahwa notaris seharusnya tetap berperan dalam melegalisasikan dokumen publik dan diberikan izin khusus.
Berdasarkan paparan diatas, topik yang menjadi pembahasan adalah pembaharuan kebijakan penghapusan persyaratan legalisasi dokumen publik asing dan implikasi berlakunya Perpes No. 2 Tahun 2021 terhadap kewenangan legalisasi notaris.

## Metode Penelitian
Penelitian normatif juga merupakan penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan penjelasan pasal demi pasal. 6 Metode penelitian normatif yuridis digunakan dalam penulisan ini, serta pendekatan yang digunakan adalah perundang – undangan dan konseptual. Pembahasan akan dianalisa dengan aturan yang berkaitan dengan isu, kemudian pula merujuk pada doktrin hukum para ahli, literatur ilmiah berkaitan dengan isu. 7
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).[32] 7 ibid.[93].
272
Randyarsa Nurindra, et.al : Akibat Hukum Berlakunya...

## Pembaruan Kebijakan Yang Menghapus Kewajiban Legalisasi Dokumen Asing Di Indonesia
Perpres  No.  2  Tahun  2021  mengadopsi  Konvensi  Penghapusan  Persyaratan Legalisasi  untuk  Dokumen  Publik  Asing  ( Convention  Abolishing  the  Requirement  of Legalisation For Foreign Public Documents ). Konvensi ini berasal dari Konferensi di The Hague tentang hukum perdata yang diadopsi pada 5 Oktober 1961. Konvensi tersebut menggunakan bahasa perancis dan inggris yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Tujuan diterbitkannya Perpres Nomor 2 Tahun 2021 ini adalah untuk mempermudah proses legalisasi dokumen luar negeri, yaitu berupa dokumen publik asing. Selama ini sebelum diberlakukan Perpres tersebut, proses pengurusan legalisasi atau Apostille terhadap dokumen asing sangatlah rumit sebab harus memerlukan waktu lama serta biaya cukup mahal. Namun setelah diberlakukan Perpres tersebut, proses legalisasi menjadi lebih sederhana dan membantu menciptakan kelancaran jaringan lalu lintas internasional.
Legalisasi dokumen hanyalah sebuah formalitas yang dilakukan oleh pejabat diplomatik menggunakan sistem legalisasi Apostille . Hal ini adalah cara untuk membuktikan keaslian tanda tangan, otoritas penandatangan, dan keaslian segel atau cap dokumen. Legalisasi terhadap sebuah dokumen dapat dinyatakan sah mengenai keasliannya  ketika  telah  dikeluarkan  sertifikat  yang  diterbitkan  oleh  otoritas  yang berkompeten. Namun, tidak semua dokumen dapat di legalisasikan apabila dalam hukum, perundang - undangan, maupun dalam pelaksanaannya, telah menghapus, menyederhanakan, atau menghilangkan keharusan untuk melegalisasi dokumen publik.  Nantinya  sertifikat  yang  telah  diterbitkan  harus  disertakan  dalam  dokumen yang bersangkutan dan sesuai pada contoh yang terlampir pada Konvensi tersebut, dengan  menggunakan  bahasa  yang  resmi  dari  otoritas  penerbit  sertifikat  tersebut. Apabila  sertifikat  telah  terisi  dan  terselesaikan  dengan  benar,  kemudian  akan dinyatakan keasliannya tanpa perlu disahkan mengenai tanda tangan, kewenangan penandatanganan dokumen, segel, serta cap.
Setiap negara anggota Konvensi, wajib menunjuk otoritas kompeten yang diberikan kewenangan  dalam  penerbitan  sertifikat,  serta  melakukan  pemberitahuan  mengenai
penunjukan itu kepada Kementerian Luar Negeri Belanda. Di Indonesia, otoritas yang diberikan wewenang untuk menerbitkan sertifikat Apostille adalah Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 dari Konvensi tersebut, semua dokumen publik yang digunakan di wilayah negara peserta dan serta yang dibuat di wilayah negara peserta lainnya harus mematuhi konvensi tersebut. Dokumen publik tersebut antara lain:
a) Doku men administratif;
b) Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
c) Dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang berhubungan dengan pengadilan atau tribunal Negara, seperti penuntut umum, panitera pengadilan, atau juru sita;
d) Sertifikat  resmi  yang  ditempelkan  pada  dokumen  yang  ditandatangani  oleh perseorangan  dalam  kewenangan  perdatanya,  seperti  sertifikat  yang  mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat masa berlakunya.
Proses  pengajuan  dapat  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) melalui laman apostille.ahu.go.id, dengan cara mengakses pendaftaran akun, upload persyaratan  yang  diberi  kesempatan  maksimal  3  hari  kerja  beserta  verifikasi  oleh Kemenkumham. Bilamana ditemukan persyaratan yang belum terpenuhi, kemudian pemohon dipersilahkan untuk melengkapi kembali dalam 7 hari. Terdapat biaya apostille dengan nilai seratus lima puluh ribu rupiah, jika mereka memenuhi semua persyaratan. Bila  proses  telah  terselesaikan,  sertifikat apostille hanya dapat dicetak di Kantor Kemenkumham Jakarta setelah proses selesai. 8 Setelah didaftarkan ke lembaga yang mengeluarkan dokumen apostille , dokumen itu sah digunakan di negara lain anggota konvensi. Namun, jika negara tujuan dokumen belum menandatangani, meratifikasi, mengaksesi, menerima, atau menyetujui konvensi, akan terjadi proses rumit untuk mendapatkan serangkaian sertifikasi, yang juga disebut otentikasi berantai. 9 Otentikasi berantai  akan  membutuhkan  sejumlah  langkah,  termasuk  verifikasi  individu  dan biro-biro tingkat pemerintahan, pengesahan dokumen yang menggunakan segel, dan pembayaran sejumlah biaya. 10
8 Agus  Riyanto  dan  Rizki  Tri  Anugrah  Bhakti,  ‘Kebenaran  Materiil  Dokumen  Apostille’  (2023), Volume 5 Journal Unrika.[4].
9 ibid.[1].
10 Melly  Aida, et.al ,  ‘Kepentingan  Indonesia  Mengaksesi  Konvensi  Apostille  dan  Relevansinya dibidang Kenotariatan’ (2023) Volume 12 Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lampung.[87].
274
Randyarsa Nurindra, et.al : Akibat Hukum Berlakunya...
Secara singkat, Apostille dilaksanakan secara elektronik dengan mengisi formulir yang telah disediakan dalam website resmi Direktorat Jenderal AHU. Setelah mengisi formulir, akan dilakukan verifikasi data untuk memastikan data yang diisi sesuai dengan keasliannya.  Apabila  dari  hasil  verifikasi  tersebut  mengalami  ketidakcocokan,  maka pemohon tersebut akan mendapatkan pemberitahuan penolakan atau pengembalian kepada pemohon. Apabila dilakukan penolakan maka pemohon akan diminta untuk mengajukan kembali dengan mengisi formulir permohonan. Bilamana terjadi pengembalian permohonan, maka pemohon diminta untuk mengisi formulir spesimen dan menyerahkan dokumen pendukung bila dibutuhkan, dengan jangka waktu 7 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan. Jika permohonan tersebut tetap ditolak maka pemohon diminta untuk mengisi formulir permohonan kembali seperti semula.
Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  M.HH-01AH.03.01  Tahun  2022  tentang  Daftar  Jenis  Dokumen  Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik, dokumen publik yang dapat disertifikatkan oleh Kemenkumham termasuk:
a) Dokumen berkaitan dengan Mahkamah Agung;
b) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Agama;
d) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Pendidikan;
e) Dokumen berkaitan dengan Kepolisian;
f) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Pertahanan;
g) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri;
h) Dokumen berkaitan dengan Kementerian Sosial;
i) Dokumen yang terkait dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
j) Dokumen yang terkait Badan Sertifikasi Profesi Nasional;
k) Dokumen yang terkait dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian Agraria dan Tata Ruang);
l) Dokumen produk notaris;
m) Dokumen dari penerjemah tersumpah;
n) Dokumen terbitan pejabat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Implikasi Berlakunya Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Notaris
Saat ini Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan apostille .  Dulunya,  terdapat  tiga  langkah  utama  harus  diambil
sebelum dokumen Indonesia dapat digunakan di luar negeri sebelum adopsi konvensi dan sebelum Perpres Nomor 2 Tahun 2021, yaitu: 11
1. Direktorat  Perdata  Ditjen  Administrasi  Hukum  Umum  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia menyetujui dokumen;
2. Memberikan pengesahan tambahan kepada Kementerian Luar Negeri;
3. Menyetujui Kedutaan Besar negara tujuan.
Setelah  penerbitan  Sertifikat Apostille , pengesahan dokumen hukum seperti akta cerai, surat kuasa, dan lainnya terkait keperdataan menjadi lebih mudah dan cepat  sekarang.  Diketahui  bahwa  Indonesia  resmi  mengaksesi  Konvensi Apostille yang  kemudian  diterbitkan  Perpres  Nomor  2  Tahun  2021,  yang  bertujuan  untuk memangkas kewajiban legalisasi dokumen publik dengan tidak mengurangi efek kekuatan pembuktian dokumen. 12 Keberadaan Konvensi Apostille , membuat proses legalisasi  dokumen  publik  antarnegara  menjadi  sederhana,  efisien,  dan  efektif, kemudian menjamin kepastian hukum para pihak yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk urusan keperdataan internasional, termasuk penggunaan dokumen akta notaris di Indonesia. 13
Tergabungnya menjadi anggota Konvensi Apostille , Indonesia akan menuju kepada perkembangan positif di dunia, dengan kesederhanaan proses legalisasi semata – mata merupakan  komitmen  pelayanan  public  yang  baik.  Semua  warga  negara  Indonesia yang memiliki NIK, dapat mengajukan sertifikat apostille melalui aplikasi yang dikelola Kemenkumham untuk melegalisasi dokumen mereka. Puluhan jenis dokumen yang masuk dalam daftar, diterbitkan sertifikat apostille -nya mulai Juni 2022. Apostille adalah sertifikat dan slip kertas yang bisa disertakan atau dikaitkan dalam dokumen publik tersebut,  kemudian  terdapat  Allonge,  sebuah  sertifikat  terpisah  juga  dilampirkan pada  dokumen  tersebut,  juga  dapat  diikuti  oleh  sertifikat.  Adapun  nomor  registrasi serta tanggal dokumen publik adalah informasi penting yang akan tercantum. Pejabat
11 Raysisca  Elvide, et.al ,  ‘Perlindungan  Hukum  Penerbitan  Sertifikat  Apostille  Sebagai  Legalisasi Publik Terkait dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat’ (2023) Volume 2 Sentri: Jurnal Riset Ilmiah.[41].
12 ibid . 13 ibid.
276
Randyarsa Nurindra, et.al : Akibat Hukum Berlakunya...
negara yang mengeluarkan dokumen Apostille atau  Allonge  memberikan  sertifikat yang menggantikan persyaratan legalisasi yang didaftarkan pada instansi negara yang bersangkutan.. Sebagai tambahan, allonge adalah bagian yang tak terpisahkan dengan apostille , yang sebenarnya juga merupakan apostille . Allonge tampak seperti lampiran daripada apostille .  Sebagaimana  diketahui,  sertifikat apostille , bersama dengan tanda tangan pejabat pengesah dokumen publik itu, merupakan bukti yang mengotentifikasi keabsahan sumber dokumen. 14 Berkaitan dengan keabsahannya, sertifikat ini bertanda tangan pejabat pengsah dokumen publik tertentu, serta telah terotentifikasi asal mula atau asal dokumen tersebut. 15 Sejatinya, sertifikat Apostille memang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Terlebih pula yang dapat menerbitkan sertifikat tersebut hanyalah otoritas yang berwenang (competent authority) yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun, menimbang notaris adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan legalisasi sesuai Undang - Undang Jabatan Notaris, seharusnya notaris juga dilibatkan untuk dapat berperan pula sebagai pihak yang melegalisasi dokumen publik.
Notaris sebagai pejabat yang berperan melayani masyarakat dibidang hukum, notaris juga berwenang melegalisasi dokumen sebagaimana kewenangan tersebut dicantumkan dalam UU Jabatan Notaris. 16 UU Jabatan Notaris menyatakan terkait kewenangan notaris untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. 17 Notaris berwenang untuk melakukan legalisasi dokumen publik, agar dapat menjadi suatu jaminan kepastian hukum. Notaris kemudian mengesahkan tanda tangan dan memastikan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau legalisasi. 18 Adanya pengesahan dari Notaris dengan legalisasinya, membuat dokumen itu berkekuatan pembuktian sempurna. Notaris seyogyanya berperan untuk legalisasi
14 HCCH, ‘Outline HCCH 1961 Apostille Convention: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents’ (Status Table, 1965), <www.hcch.net/en/ instruments/conventions/specialised-sections/apostille>, dikunjungi pada 28-11-2023.
15 Agus Riyanto (n 8).
16 ibid. 17 Reza Ria, et.al , ‘Tanggung jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille’ (2022) Volume 5 Jurnal USM Law Review.[277].
18 Melly Aida, et.al (n 10).
dokumen publik, guna pihak yang juga berperan untuk memastikan bahwa dokumen itu dapat dipergunakan serta dikirim ke negara tujuan. 19
Telah jelas bahwa notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan melegalisasi dokumen yang berkaitan, baiknya dilibatkan untuk dapat melegalisasi dokumen publik asing. Keterlibatan peran dari seorang notaris masih diperlukan untuk melegalisasi beberapa dokumen publik asing. Adanya kebijakan penghapusan legalisasi yang digadang - gadang demi penyederhanaan proses, kemudian tidak dilakukan dihadapan notaris, melainkan langsung diurus oleh competent  authority yaitu Kemenkumham, menjadikan peranan notaris menjadi dikesampingkan. Padahal notaris dapat menjadi pihak yang kompeten untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, karena pihak - pihak akan berhadapan langsung dengan notaris. Seharusnya notaris dapat pula berperan untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, dengan catatan bahwa notaris tersebut tetap diberikan izin berupa pengangkatan jabatan khusus untuk legalisasi dokumen publik asing. Hal tersebut sama halnya dengan notaris yang dapat merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang, pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang rangkap jabatan tersebut diperbolehkan secara hukum dan dipayungi oleh peraturan pula.

## Kesimpulan
Terbitnya Perpres No. 2 tahun 2021, merupakan tindak lanjut Indonesia yang telah mengaksesi Konvensi Apostille . Dengan demikian, dokumen publik terbitan Indonesia yang akan dipakai ke negara lain anggota peserta Konvensi Apostille tidak memerlukan adanya legalisasi, sama halnya dokumen publik dari negara lain peserta konvensi yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut memerlukan tahap pengajuan permohonan ke Kemenkumham RI, melalui laman ahu.go.id. Implikasi setelah berlakunya Perpres No. 2 Tahun 2021, menjadikan kewenangan legalisasi oleh notaris menjadi terkesampingkan. Notaris seharusnya dapat menjadi pihak yang kompeten untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, karena pihak - pihak akan berhadapan langsung dengan
19 Reza Ria (n 17).[278].
278
Randyarsa Nurindra, et.al : Akibat Hukum Berlakunya...
notaris. Notaris dapat pula berperan untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, dengan catatan bahwa notaris tersebut tetap diberikan izin berupa pengangkatan jabatan khusus terkait melegalisasi dokumen publik asing. Solusi yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan kewenangan Notaris yang dikesampingkan dalam hal legalisasi dokumen publik asing, yakni perlunya pembentukan regulasi khusus mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan legalisasi dokumen publik asing. Notaris mampu menjadi pihak kompeten untuk melakukan legalisasi terhadap dokumen publik asing, karena pihak - pihak akan berhadapan langsung dengan notaris. Notaris dapat diangkat jabatan khusus untuk legalisasi dokumen publik asing yang bisa disebut dengan pejabat legalisasi apostille . Sama seperti dengan notaris yang dapat merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang, pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang rangkap jabatan tersebut diperbolehkan secara hukum dan dipayungi oleh peraturan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Pete r Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005).

## Jurnal
Agu s Riyanto, Rizki Tri Anugrah Bhakti, ‘Kebenaran Materiil Dokumen Apostille’ (2023) 5 Journal Unrika.
Andi Adini Thahira Irianti, Ashri, Muhammad, Sakharina, Iin Karita, ‘Role of Notary Public  in  Increasing  the  Ease  of  Doing  Business  Index  through  the  Apostille Convention’ (2019) 2 Journal of Economics and Business.
Melly Aida, Yunita Maya Putri. Ria Wierma Putri. Kasmawati. Ria Silviana, ‘Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille dan Relevansinya dibidang Kenotariatan’ (2023)  12  Repertorium  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan,  Fakultas  Hukum Universitas Lampung.
Raysisca  Elvide,  Yuhelson,  Yuhelmarm,  ‘Perlindungan  Hukum  Penerbitan  Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat’ (2023) 2 Sentri: Jurnal Riset Ilmiah.
Reza Ria, Rouli Anita Velentina, ‘Tanggung jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen
Notaire, 7 (2) 2024: 267-280 279
Warga  Negara  Asing  Menurut  Konvensi  Apostille’  (2022),  5  Jurnal  USM  Law Review.

## Laman
Dire ktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia,  ‘Aplikasi  Legalisasi Apostille ’(Administrasi  Hukum  Umum, 2021)<https://apostille.ahu.go.id> dikunjungi pada tanggal 28 November 2023.
HCCH, ‘12: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for  Foreign  Public  Documents’(HCCH,1965)< www.hcch.net/en/instruments/ conventions/status-table/?cid=41>, dikunjungi pada tanggal 27 November 2023.
HCCH, ‘Outline HCCH 1961 Apostille Convention: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents’,(HCCH,1965)<www.hcch.net/en/instruments/conventions/ specialised-sections/apostille > , dikunjungi pada tanggal 28 November 2023.
Humas, ‘Luncurkan Layanan Apostille , Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen’(Administrasi  Hukum  Umum,  2022)  <portal.ahu.go.id/id/detail/75- berita-lainnya/3053-luncurkan- layanan-apostille-kemenkumham-pangkas- proses-legalisasi-dokumen>, dikunjungi pada tanggal 27 November 2023.
Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  ‘Pemerintah  Akan  Sederhanakan Legalisasi  Dokumen  Publik  Lewat  Sertifikat  Apostille’(Negara  Melindungi,
2022) <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3566/berita/pemerintah-akan- sederhanakan-legalisasi-dokumen-publik-lewat-sertifikat-apostille>,  dikunjungi pada tanggal 28 November 2023.

## Perundang-undangan
Undang – Und ang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185).
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98).
280
Randyarsa Nurindra, et.al : Akibat Hukum Berlakunya...
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The  Requirement  of  Legalisation  for  Foreign  Public  Documents  (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3).
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 01.AH.03.01  Tahun  2022  tentang  Daftar  Jenis  Dokumen  Layanan  Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik.
How to cite: Randyarsa Nurindra Irawan, Ananda Putri Pratama, Mella Fitriyatul Hilmi dan Felicia Dzurriyatul Auliya, ‘Akibat  Hukum  Berlakunya  Penghapusan  Legalisasi  Atas  Dokumen  Publik  Asing  Terhadap  Kewenangan  Legalisasi Notaris’ (2024) 7 Notaire.