## PENDIDIKAN PERSPEKTIF GENDER DI INDONESIA
(Menimbang dan Menakar Peran Gender dalam Pendidikan)

## Syamsun Ni’am
Jurusan Tarbiyah STAIN Jember E-mail: niam_789@gmail.com

## Abstract
The development of education in Indonesia in its growth, have shown repair symptom from time  to  time,  but  society  view  about  gender  in  reality  is  can  not  be  changed  and  altered quickly. The strength of value system and culture construction which not represent gender equality yet is have an effect to school education pattern. Participation number, graduation number, majors  choices, and possibility acces to work after graduate from school express how highly awareness of society about the important of gender equality. As long as culture construction of society still differentiate the role and the position of man and woman, as long as also its influence to form and pattern of school education. Perhaps need long time to fight for gender equality and justice in education.
Pembangunan  pendidikan  di  Indonesia  dalam  perkembangannya,  telah  menampakkan gejala  perbaikan  dari  waktu  ke  waktu,  namun  pandangan  masyarakat  terhadap  gender ternyata  tidak  begitu  cepat  dapat  berubah  dan  diubah.  Kuatnya  sistem  nilai  dan  konstruk budaya yang belum merepresentasikan kesetaraan gender turut berpengaruh terhadap pola pendidikan persekolahan. Angka partisipasi, angka kelulusan, pilihan jurusan dan program studi, serta kemungkinan akses terhadap pekerjaan setelah tamat dari sekolah mencerminkan seberapa  tinggi  kesadaran  masyarakat  mengenai  perlunya  kesetaraan  gender.    Sepanjang konstruk  budaya  masyarakat  masih  membedakan  peran  dan  posisi  anak  laki-laki  dan perempuan,  sepanjang  itu  pula  pengaruhnya  terhadap  bentuk  dan  pola  pendidikan persekolahan.  Barangkali  butuh  waktu  panjang  untuk  memperjuangkan  kesetaraan  dan keadilan gender dalam pendidikan
Keyword: Kesetaraan Gender dan Pendidikan

## Pendahuluan
Wacana kesetaraan  gender  telah benar-benar mengemuka seiring dengan munculnya tuntutan untuk  mendapatkan  perlakuan  sama  tidak  hanya  pada  urusan-urusan  domestik,  namun  juga menyangkut urusan publik. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya tidak hanya pada tingkat kualitas intelektual kaum perempuan, namun juga ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan tuntutan  masyarakat  secara  menyeluruh  demi  perimbangan  pengembangan  dan    pembangunan  di segala bidang. Pada saat sekarang, tidak sedikit kaum perempuan yang berani menyuarakan hak-hak dan  kepentingannya  sebagai  warga  masyarakat  yang  mestinya  mendapat perlakuan  dan  kedudukan sama  dalam  pembangunan,  yang  dulunya  hal  tersebut  merupakan  hal  tabu  untuk  diperbincangkan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, konstruk budaya patriarkhi tersebut sedikit demi sedikit telah mengalami reduksi. Oleh karena itu, tidaklah benar jika peran kaum perempuan harus dibatasi dalam ruang  geraknya  yang  sempit,  baik  pada  ranah  politik,  ekonomi,  sosial-budaya,  maupun  pendidikan sekalipun.
Terkait  dengan  hal  di  atas,  Human  Development  Report  (HDR)  pernah  melaporkan,  bahwa “Kesetaraan  gender  merupakan  inti  yang  menentukan  pencapaian  Millenium  Development  Goal (MDG), mulai dari peningkatan derajat kesehatan dan memberantas penyakit, sampai ke penghapusan kemiskinan dan kelaparan, memperluas pendidikan dan mengurangi angka kematian bayi dan balita,
memperluas  akses  kepada  air  bersih  dan  menjamin  keberlanjutan  lingkungan”.  Kalimat  tersebut ditulis  dengan  huruf  dalam  ukuran  yang  lebih  besar,  mengisi  “jendela”  Laporan  Pembangunan Manusia (Human Development Report, HDR) tahun 2003. HDR 2003 secara eksplisit menyatakan, kalau tidak ada kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, MDG tidak akan bisa dicapai. ( Kompas, 14 Juli 2003)
Laporan  tersebut  menyebutkan  bahwa  pendidikan  sebagai  target  resmi  MDG  untuk  melihat kemajuan atas tujuan kesetaraan gender. Dalam laporan itu dinyatakan, bahwa disparitas gender harus dihapuskan di tingkat pendidikan dasar dan menengah kalau mungkin pada tahun 2005, dan di seluruh tingkat  pendidikan  pada  tahun  2015.  Beberapa  indikator  untuk  memantau  kinerja  itu  sudah dirumuskan  yaitu  rasio  anak  perempuan  di  dalam  pendidikan  dasar,  menengah,  dan  tinggi;  rasio melek huruf antara perempuan dan laki-laki antara usia 15-24 tahun; jumlah perempuan di pasar kerja, di  luar  sektor  pertanian;  dan  jumlah  perempuan  di  parlemen,  baik  tingkat  nasional  maupun  lokal. Asumsi  yang  dikembangkan  adalah  kesetaraan  gender  di  bidang  pendidikan  akan  membantu perempuan mengamankan pekerjaan mereka di luar rumah dan mendapatkan ruang luas di wilayah politik, serta memberikan sumbangan kepada kelembagaan di ruang publik.
Sebagai  salah  satu  negara  penandatangan  MDG,  Indonesia  –di  antara  175  negara  yang  ikut menandatangani  MDG  terikat  untuk  merumuskan  secara  tepat  pembangunan  yang  berkeadilan gender.  Bersamaan  dengan  program  Pengarusutamaan  Gender  bidang  pendidikan  yang  digalakkan sejak tahun 2000, pemerintah tampaknya serius mengembangkan pembangunan yang sensitif gender, sebagai bagian dari indikator HDI (Human Development Indext). Disparitas gender pada tingkat dasar dan menengah yang harus dicapai tahun 2005, misalnya, menurut Fasli Jalal, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas, sudah tercapai tahun 2005 ini. Bahkan Fasli Jalal menyebut MDG Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara berkembang di Asia Selatan.
Mengacu pada MDG tersebut, ulasan di bawah akan mencoba melihat sejauhmana indikator- indikator lain sudah tercapai. Uraian dimulai dari tilikan tentang urgensi dan signifikansi pendidikan bagi perempuan, pendidikan untuk perempuan; sebuah pilihan gender, dan realitas kesetaraan gender dalam pendidikan.

## Urgensi dan Signifikansi Pendidikan bagi Perempuan
Perbincangan tentang urgensi dan signifikansi pendidikan bagi perempuan telah dimulai sejak 1970-an  pada  saat  kalangan  feminis  mengkritik  model  pembangunan  yang  merugikan  perempuan. Adalah E. Boserup (1970) yang seringkali disebut sebagai pelopor kritik ini dalam bukunya Women’s Role  in  Economic  Development. Boserup  menyatakan  bahwa  pendidikan  perempuan  mampu mengeliminir  dampak  negatif  dari  pembangunan  ekonomi,  karena  pendidikan  paling  tidak  bisa menambah  akses  perempuan  terhadap  pasar  kerja  dan  memperbaiki  keahlian (skill) tertentu.(  E. Boserup,  1984) Di  tengah  kuatnya  ideologi developmentalisme yang  digandrungi  negara-negara berkembang,  termasuk  Indonesia,  kritik  Boserup  ini  terasa  menggigit.  Sejak  kritik  itu  dilontarkan, studi Boserup menjadi offspring (bibit) bagi studi-studi lain tentang isu pendidikan perempuan yang umumnya  menunjukkan  hubungan  yang  signifikan  dengan  indikator  kesejahteraan  sosial  seperti angkatan  kerja  perempuan,  tingkat  kesuburan,  tingkat  kematian,  dan  tingkat  usia  hidup  sejak  lahir. (Nurul Azkiyah, 2004)
Mengacu  pada  temuan  dalam  studi-studi  tentang  perempuan  dan  pembangunan,  tidak  heran kalau perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menjadi kebijakan utama di beberapa negara berkembang  sejak  tiga  dasawarsa  lalu.  Sebagai  contoh  kasus  di  Indonesia,  ideologi ‘pembangunanisme’  yang  dilancarkan  Orde  Baru  sejak  1970-an  jelas-jelas  berpengaruh  amat  kuat terhadap dunia pendidikan. Berkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama karena melonjaknya harga  minyak  ( oil  boom )  pada  akhir  1973,  pemerintah  Orde  Baru  telah  mampu  membiayai perkembangan  yang  pesat  sekolah-sekolah  dasar  dan  sebagian  sekolah  menengah.  Sebagaimana dikemukakan  Arya  B.  Gaduh,  tahun  1971-1981  merupakan  periode  pertumbuhan  ekonomi  amat pesat, rata-rata 7,7 persen. Pertumbuhan ekonomi dalam periode ini terutama didorong oleh lonjakan
harga  minyak  dunia  pada  akhir  1973,  yang  memberikan  dana  segar  bagi  pemerintah  untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah segera meningkatkan alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan, melonjak dari sekitar 20 persen pada tahun 1968 menjadi 56 persen tahun 1976. Di bidang  pendidikan,  gebrakan  pertama  pemerintah  adalah  dengan  menerbitkan  Instruksi  Presiden (Inpres)  No.  10/1973  yang  bertujuan  membangun  sekolah-sekolah  dasar  (SD)  dan  fasilitas pendukungnya lebih dari 60.000 desa di seluruh Indonesia. (Budhisastra Gaduh, 2000)
Hasil  dari  kebijakan  tersebut  memang  cukup  mengesankan.  Jika  pada  tahun  1968  angka partisipasi  pendidikan  untuk  penduduk  usia  7-12  tahun  hanya  sekitar  41  persen,  pada  akhir  Pelita Ketiga (1983/4) angka tersebut melonjak tajam mencapai lebih dari 97 persen. (HAR Tilaar , 1995) Artinya, hanya dalam tempo satu dasawarsa sejak dimulainya Program Inpres, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tingkat SD universal sudah tercapai 100 persen. Optimisme inilah yang menjadi dasar pencanangan program “wajib belajar” tingkat SD (Wajar 6 Tahun) oleh Presiden Soeharto pada Mei 1984.
Peningkatan  partisipasi  pendidikan  (APK)  pada  semua  jenjang  merupakan  indikasi  positif kemajuan pendidikan selama kurun 1970 hingga 1983/4. Kebijakan yang ditempuh pemerintah pun cukup tepat, yakni memulai pembangunan pendidikan dari jenjang yang paling bawah. Ini bisa dilihat dari  cara  penggunaan  anggaran  pendidikan  yang  biasanya  mengalokasikan  sekitar  50  persen  untuk pendidikan  primer  (tingkat  SD),  dan  hanya  sekitar  14  persen  masing-masing  untuk  pendidikan setingkat  SLTP,  SLTA,  dan  Perguruan  Tinggi.  Hasil  dari  kebijakan  tersebut  adalah  tercapainya pendidikan tingkat SD universal di Indonesia di tahun 1983, serta meningkatnya APK pada jenjang pendidikan lainnya (Tabel 1). Pada tingkat SLTP, APK melonjak dari 16,9 persen pada tahun 1970 menjadi 66,7 persen pada tahun 1994. APK tingkat SLTA juga menunjukkan kenaikan dari 8,6 persen pada tahun 1970 menjadi 45,1 persen pada tahun 1994. Sementara tingkat Perguruan Tinggi, APK meningkat dari sekitar 2 persen pada tahun 1974 menjadi 11 persen di tahun 1994.
Tabel 1 Angka Partisipasi Kasar (APK 1969-1994) Jenjang Pendidikan 1969/70 Akhir Pelita I (1973/4) Akhir Pelita II (1978/9) Akhir Pelita III (1983/4) Akhir Pelita IV (1988/9) Akhir Pelita V (1993/4) SD*) 64 66,5 97,2 99,5 99,6 99,7 SLTP 16,9 17,4 27,7 44 53,4 66,7 SLTA 8,6 9,3 26,1 26,1 36,6 45,1 PT - 1,9 5,3 5,3 8,5 11
Catatan: *) Angka Partisipasi Bersih (APB) Sumber : Tilaar (1995)
Selain  peningkatan  partisipasi  pendidikan,  pencapaian  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah penghapusan buta huruf. Tabel 2 menggambarkan perkembangan persentase jumlah penduduk yang melek  huruf  antara  tahun  1971-1990.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  di  tahun  1990  hampir  seluruh penduduk  usia  muda  tidak  lagi  buta  huruf  dan  lebih  dari  70  persen  penduduk  pada  usia  lainnya, kecuali kelompok yang paling tua, mampu membaca dan menulis. (Misi Bank Dunia (World Bank Report), 1996).
Tabel 2 Persentase Penduduk Yang Bisa Baca Tulis Berdasarkan Kelompok Umur, 1971-1990 Umur 1971 1980 1990 15-24 Tahun 80,1 85,4 94,7 25-34 Tahun 61,9 77,7 89 35-44 Tahun 47,8 62 70,9 45 Tahun + 31,1 39,7 58,8
Sumber: BPS, dikutip dari Hill (1996)
Dari  jumlah  penduduk  yang  melek  huruf  tersebut,  posisi  kaum  perempuan  menunjukkan perbaikan.  Arya  B  Gaduh  yang  mengutip  studi  CSIS  tahun  1999  menyajikan  data  bahwa  jumlah perempuan usia 7-12 tahun yang bersekolah meningkat drastis dari hanya 5,7 juta orang tahun 1971 menjadi 12,1 juta orang tahun 1985. Pada tahun yang sama angka partisipasi pendidikan pada semua tingkat  usia  pendidikan  tampak  cukup  signifikan.  Fakta  ini  mengakibatkan  perbedaan  APK  antar gender semakin mengecil, dan dengan begitu terjadi keseimbangan gender (gender parity).

## Tabel 3
Angka Partisipasi Pendidikan Bersih Perempuan Berdasarkan Umur dan Tempat Tinggal, 1971-1985 (dalam persen) Umur Perkotaan Pedesaan Total 1971 1980 1985  1971 1980 1985 1971 1980 1985 7-12 72 91 96 55 81 93
58 83 94 13-15 57 72 83 34 50 65
39 56 70 14-18 34 45 63 11 16 31 15 24 41
Sumber: Oey-Gardined (1991), sebagaimana dikutip Gaduh, Analisis CSIS 3/2000
Semakin  kecilnya  perbedaan  antar  gender  dalam  partisipasi  sekolah  memberikan  indikasi bahwa orang tua menganggap pendidikan anak perempuan sama pentingnya dengan pendidikan anak laki-laki. Laporan World Bank 1998 semakin memperjelas kenyataan ini. Para orang tua di Indonesia ternyata mengeluarkan biaya yang sama untuk pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan mereka pada tingkat SD dan SMP, dan justru mengeluarkan biaya lebih besar untuk pendidikan di atas SMU bagi anak-anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki mereka.
Hasil-hasil kebijakan pendidikan selama masa Orde Baru seperti diuraikan di atas, menjelaskan bahwa  dekade  1971  hingga  1984  dapat  dianggap  cerita  sukses (success  story) bagi  pendidikan  di Indonesia.  Tetapi  tidak  lama  setelah  itu,  kurun  antara  1985-1990  merupakan  masa-masa  sulit  bagi dunia pendidikan. Bersamaan dengan merosotnya harga minyak dunia sejak tahun 1982, pertumbuhan ekonomi nasional mulai melambat. Pada tahun 1986, ketika harga minyak jatuh secara lebih tajam, pendidikan menjadi salah satu sektor yang harus mengalami pemotongan anggaran secara signifikan bukan  hanya  dalam  nilai  absolut,  tetapi  juga  relatif  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  dan anggaran total pemerintah. Antara 1985-1990, anggaran pendidikan sebagai presentase terhadap PDB menurun drastis dari 4,1 persen menjadi 2,8 persen. Sementara dari persentase terhadap total anggaran pemerintah, alokasi yang sebelumnya mencapai 17,6 persen pada 1985 menurun pada 1990 menjadi 11,8 persen. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi sempat membaik antara 1987-1992, anggaran
pendidikan relatif terhadap total anggaran tetap tidak beranjak dan/atau lebih baik dari kondisi tahun 1985.
Meski  demikian,  studi  Azkiyah  memperlihatkan  bahwa  selama  10  tahun  (1980-1990)  angka masuk  siswa  perempuan  pada  tingkat  SD  mencapai  10.602.609  (49,18%  dibanding  laki-laki), sedangkan siswa laki-laki adalah 11.073.517 (50,83% dibanding perempuan). Pada jangka tahun yang sama, di tingkat SMP, angka masuk siswa perempuan turun menjadi 46,34% (3.391.344) berbanding 53,56% (3.900.376) untuk laki-laki. Di tingkat SLTA angka masuk perempuan maupun laki-laki turun lebih  jauh  lagi  dengan  perbandingan  angka  masuk  perempuan  1.668.270  (41,45%)  dan  laki-laki mencapai 2.289.059 (58.57%). (Azkiyah, 2002).
Studi  itu  menyimpulkan  bahwa  angka  masuk  perempuan  selalu  lebih  rendah  dalam  semua tingkat  dan  jenjang  pendidikan.  Selain  itu,  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan,  semakin  jauh  angka masuk perempuan di bawah laki-laki dan semakin mengecil juga prosentasenya dibanding laki-laki. (Evelyn Suleeman, 1995) Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar tingkat  disparitas  (ketidakseimbangan)  gendernya.  Di  samping  itu,  data  ini  menyiratkan  bahwa kesempatan  untuk  akses  pendidikan  lebih  banyak  terbuka  bagi  anak  laki-laki  ketimbang  anak perempuan. Bagaimana itu terjadi? Mengapa data ini bertentangan dengan laporan World Bank?
Ada  berbagai  sebab  mengapa  disparitas  gender  dalam  kuantitas  dan  jenjang  pendidikan  itu melebar.  Sebab-sebab  yang  menonjol  tampaknya  berkisar  pada  berkurangnya  subsidi  pemerintah untuk  sekolah-sekolah karena menurunnya  anggaran  relatif dan  mengecilnya  dukungan  masyarakat akibat  menurunnya  tingkat  ekonomi  atau  memburuknya  pemasukan  riil  dan exchange  entitlement masyarakat.  Kemampuan ekonomi sering  menjadi  kendala  bagi orang  tua, terutama dan  apalagi  di pedesaan, untuk menyekolahkan anak ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam situasi seperti itu biasanya anak  perempuan  dirugikan  karena  prioritas  pendidikan  seringkali  diberikan  kepada  anak  laki-laki. Pertimbangannya, anak laki-laki adalah tulang punggung keluarga yang diharapkan dapat membantu orang  tua  dan  adik-adiknya  kelak  kalau  sudah  berkerja.  Adapun  anak  perempuan  masih  ada kemungkinan bergantung kepada suaminya kelak, dan akibatnya pendidikan bagi mereka mendapat prioritas ke sekian. (Apriadi, 2001).
Alasan lain mengapa disparitas itu terjadi, secara singkat dapat disebutkan, antara lain: pertama, semakin  tinggi  tingkat  pendidikan,  semakin  terbatas  jumlah  sekolah  yang  tersedia.  SD  terdapat  di hampir  semua  desa  di  Indonesia,  maka  seorang  murid  SD  tidak  perlu  keluar  desa  untuk  pergi  ke sekolah.  Tetapi  seorang  murid  harus  menempuh  perjalanan  yang  lebih  jauh  bila  ia  bersekolah  di SLTP, apalagi untuk tingkat SLTA yang umumnya masih terkonsentrasi di kota. Dalam konteks ini banyak orang tua yang enggan bila anak perempuan mereka pergi ke sekolah yang jauh karena alasan keamanan ataupun kehilangan bantuan tenaga kerja.
Kedua, semakin  tinggi  tingkat  pendidikan,  semakin  mahal  biaya  yang  harus  dikeluarkan. Besarnya  ongkos  sekolah  ini  menjadi  hambatan,  terutama  bagi  keluarga  miskin.  Faktor ketiga, prioritas  pendidikan  pada  laki-laki  sangat  dipengaruhi  oleh  konstruksi  gender  yang  berlaku  di masyarakat. Masyarakat masih memandang anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena toh mereka  akan  menjadi  istri,  ibu  dari  anak-anak  yang  akan  dilahirkan,  dan  bertalian  dengan pekerjaan-pekerjaan domestik yang tidak memerlukan kecanggihan pemikiran. Konstruk budaya ini menjadikan anak perempuan terbatasi dengan sendirinya dalam memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
Jika  dibandingkan  dengan  data  Bappenas,  penurunan  jumlah  penduduk  yang  buta  huruf menyebabkan  peningkatan  angka  melek  huruf. Pada  1980,  berdasarkan  data  Bappenas,  perempuan yang  melek  huruf  mencapai 63%, jauh  dibandingkan laki-laki  yang  mencapai  80%.  Sepuluh  tahun kemudian persentase melek huruf untuk perempuan meningkat menjadi 79% dan laki-laki menjadi 90%.  Pada  akhir  pemerintahan  Orde  Baru,  1998,  kesenjangan  melek  huruf  antara  laki-laki  dan perempuan  semakin  mengecil,  yakni  laki-laki  93,4%  dan  perempuan  85,5%.  Meskipun  demikian, secara kuantitas masih terdapat 11,7 juta perempuan yang buta huruf dibandingkan dengan 5,2 juta
laki-laki.  Artinya,  tingkat  melek  huruf  secara  nasional  masih  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan perempuan.
Data-data tersebut mengindikasikan satu hal: bahwa naiknya angka melek huruf berkaitan dan merupakan  kelanjutan  dari  bertambahnya  angka  partisipasi  pendidikan  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Akan  tetapi,  indikasi  ini  menegaskan  hal  lain:  bahwa  pendidikan  signifikan  untuk membangun kemampuan baca (literate) yang merupakan salah satu skill dasar dan penting yang harus dikuasai  oleh  setiap  individu.  Kemampuan  baca  akan  membantu  setiap  orang  untuk mentransformasikan dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang diperlukan bagi kooperasi sosial.  Dalam  perspektif  ini,  penting  ditekankan  perlunya  mengembangkan  pendidikan  perempuan untuk  memperbaiki  tingkat  melek  huruf  perempuan.  Apalagi  jumlah  penduduk  perempuan  yang mencapai  lebih  50%  sangat  substansial  untuk  membangun  struktur  dan  kualitas  penduduk  apabila mereka memperoleh pendidikan yang memberdayakan.
Dampak  ikutan (nurturant  effect) lebih  lanjut  dari  semakin  bertambahnya  perempuan  masuk dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah terbukanya peluang kerja profesional dan teknis bagi  perempuan.  Studi  Azkiyah  lagi-lagi  penting  dikemukakan.  Pada  tahun  1993-1998  pekerja profesional  dan  teknis  perempuan  bertambah  sebanyak  2,5%,  meskipun  sebenarnya  kenaikannya hanya  terjadi  pada  1999.  Tahun  1998  sempat  terjadi  stagnasi  akibat  gelombang  reformasi  yang mengakibatkan banyak kesulitan bagi perempuan untuk meniti karir pekerjaan. Meskipun pendidikan bukan  satu-satunya  faktor  dalam  mendapatkan  pekerjaan  dan  posisi  yang  lebih  baik  —faktor  lain seperti  lapangan  kerja,  pengalaman  kerja,  dan  relasi  terbukti  cukup  berpengaruh—  tetapi  dengan pendidikan akan semakin luas jenis pekerjaan yang bisa dimasuki oleh perempuan.
Demikian  juga  dapat  dilaporkan  tentang  perempuan  yang  bekerja  di  instansi  pemerintahan (PNS).  Pada  1993  perempuan  yang  bekerja  di  sektor  pemerintahan  ditengarai  semakin  bertambah. Meskipun masih terjadi discrepancy, kesenjangan antara jumlah perempuan yang bekerja di sektor ini dibandingkan dengan laki-laki, kecenderungan sejak tahun 1993 menunjukkan gelagat yang membaik dilihat  dari  sektor  pendidikan  perempuan.  Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  bahwa  hingga  1995 (berdasarkan  BPS)  kesenjangan  gender  masih  terjadi  di  beberapa  departemen  dan  kantor  non- departemen.
Tabel 4: Perbandingan Laki-laki dan Perempuan di Beberapa Kantor Pemerintahan, 1995 (dalam %) NO KANTOR PEMERINTAHAN PEREMPUAN  LAKI-LAKI 1 Departemen Kesehatan 54 46 2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 37 63 3 Perpustakaan Nasional 43 57 4 BKKBN 37 63 5 Departemen Sosial 35 65 6 Departemen Pertanian 8 92 7 Departemen Pekerjaan Umum 11 89 8 Departemen Perhubungan 11 89 9 Kementerian Ristek 13 87 10  Departemen Hankam 15 85
Diadaptasi dari BPS, 1995 tentang “Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia”.
Data  di  atas menunjukkan  bahwa  di  kantor-kantor  departemen gender  disparity masih  besar. Hal  ini  kemungkinan  besar  karena  seleksi  dan  proses  rekruitmen  karyawan  tidak  sensitif  gender. Kemungkinan  lain  karena  kesempatan  perempuan  pada  bidang  ini  masih  terbatas,  atau  SDM perempuan yang belum tersedia. Mesipun ada kesenjangan dalam jumlah, Ace & Idris memberi data bahwa tidak ada kesenjangan gender dalam sistem pengupahan di sektor pemerintahan. Pemerintah memberlakukan standar gaji/upah berdasarkan golongan/pangkat dan masa kerja dengan jumlah dan nominal  yang  sama  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan.  Hanya  persoalan  muncul  berkaitan
dengan: seberapa besar peran, jumlah, dan keterlibatan perempuan yang menjadi PNS sehingga turut dalam  membuat  dan  mengambil  keputusan.  Data  pada  tahun  2000  (lihat  grafik  1)  menunjukkan bahwa  kaum  perempuan  yang  menjadi  PNS  sudah  ada  pada  semua  tingkatan  dan  golongan kepangkatan,  tetapi  proporsinya  sangat  tidak  seimbang.  Pada  pos-pos  tertentu  bahkan  perempuan menempati posisi periferal.
Seluruh data di atas memberi gambaran bahwa pendidikan menentukan seberapa besar harapan dan  capaian  perempuan  dalam  wilayah  publik.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  adalah  “jembatan mobilitas” yang paling mungkin dilalui jika perempuan ingin melakukan  perbaikan baik pada aras kognitif (pengetahuan dan penguasaan ilmu/teknologi) maupun praktis (pekerjaan). Terbukanya ruang mobilitas  yang  semakin  besar  bagi  perempuan  (sebagai  warga  negara)  sangat  menentukan  arah pencapaian pembangunan sebuah bangsa. Dengan semakin terbukanya akses sosial dan ekonomi bagi perempuan, pada gilirannya perbaikan akses pendidikan perempuan akan berkorelasi dengan peraihan dan  capaian-capaian  di  bidang  politik.  Ditetapkannya  kuota  30%  bagi  perempuan  di  parlemen (sebagai  impementasi  UU  Pemilu)  merupakan  contoh  semakin  kuatnya  daya  tawar (bargaining position) perempuan dalam wilayah publik. Dalam kata-kata bijak Kartini, pendidikan sekolah pada akhirnya  dapat  menetralisir  perbedaan  kelelakian  dan  keperempuanan  yang  merupakan  bentukan budaya  itu,  “ bahwa  kita  dapat  menjadi  manusia  sepenuhnya,  tanpa  berhenti  menjadi  wanita sepenuhnya”.

## Pendidikan untuk Perempuan; Sebuah Pilihan Gender
Salah satu persoalan gender dalam dunia pendidikan yang sering menjadi sasaran kritik adalah pilihan pendidikan untuk anak perempuan yang bertali-temali dengan faktor persepsi gender (budaya). Asumsi yang berkembang bahwa jenis pendidikan yang dipilih –atau dipilihkan untuk—perempuan adalah yang menunjang atau berdekatan dengan peran-peran domestik, seperti guru, sekretaris, dokter, bidan,  juru  rawat,  pekerja  sosial,  seni  dan  sebagainya.  Benarkah  pilihan  pendidikan  ini  berkaitan dengan faktor gender? Pembahasan di bawah ini akan mencoba menganalisisnya.
Doreen Kimura melakukan studi menarik tentang diferensiasi seks (jenis kelamin) dalam fungsi belahan otak (kanan dan kiri). Fungsi belahan otak sering dikaitkan dengan stereotipe laki-laki dan perempuan yang bersumber dari trait theory mindset, yang mengungkapkan laki-laki berpikir logis, agresif,  rasional,  strategis,  kompetitif,  dan  pembuat  keputusan.  Adapun  perempuan  lebih  berpikir intuitif,  emosional,  spontan,  submisif,  dan  kooperatif.  Menurut  teori  otak  ini,  laki-laki  seolah-olah memiliki dominasi pada belahan otak sebelah kiri yang menekankan pada bahasa (language), logika (logic), bilangan (number), matematika, urutan (sequence), dan kata (words). Sementara belahan otak kanan  yang  menekankan  pada  sajak (rhyme), irama (rhythm), musik (music), gambar (pictures), imajinasi (imagination), dan pola (patterns) lebih didominasi oleh perempuan. (Gordon Dryden and Jeannette Vos , 1993)
Beberapa  studi  yang  dirujuk  Gaguk  Margono  juga  mengungkapkan  hal  sama.  Perbedaan dominasi belahan otak pada laki-laki dan perempuan ini semakin menguatkan konstruk gender yang ada di masyarakat. Faktor biologis (genetik/kromosom, hormon, dan otak) menjadi alat pengabsahan perbedaan seks (laki-laki dan perempuan) dan gender (maskulin, feminin). Pada pilihan  bidang dan pekerjaan  yang  diminati  perempuan,  fungsi  belahan  otak  sangat  berpengaruh.  Perempuan  biasanya lebih  suka  pada  pekerjaan  yang  mengandung  unsur  relasi  emosional  dan  pembentukan  perasaan, seperti bidan, guru, pekerja seni, dan lain-lain. Kebanyakan perempuan kurang berminat pada masalah politik,  lebih-lebih  politik  yang  menggunakan  cara-cara  licik,  munafik,  dan  intrik.  Sikap  tidak berminat ini disebabkan karena tindak politik kurang sesuai dengan nilai-nilai etis dan perasaan halus perempuan. Di tingkat sekolah, faktor belahan otak ini berpengaruh terhadap pilihan mata pelajaran yang  diminati  dan/atau  tidak  diminati  oleh  siswa  laki-laki  dan  perempuan.  Studi  Margono  yang mengacu  studi-studi  lain  dari  berbagai  negara  menyebutkan  bahwa  ada  perbedaan  hasil  belajar matematika antara siswa laki-laki dan perempuan baik yang berasal dari desa, yakni 32,8(lk):31,8(pr) maupun  kota,  yakni  29,6(lk):  28,4(pr).  Skor  rata-rata  hasil  belajar  matematika  pada  siswa  laki-laki
relatif lebih unggul daripada siswa perempuan. Beberapa penelitian tersebut memperkuat stereotipe bahwa  matematika  =  laki-laki;  suatu  persepsi  yang  menunjukkan  kecenderungan  pilihan  terhadap mata pelajaran merupakan cermin dan mengimplikasikan perbedaan gender dalam pilihan pendidikan.
Pernyataan  di  atas  juga  tampak  pada  hasil  penelitian  Mary  Astuti  yang  mengevaluasi  buku pelajaran  matematika  dan  bahasa  Indonesia  SD,  SLTP  (SMP),  dan  SLTA  (SMU).  Astuti mengungkapkan bahwa gambar-gambar atau ilustrasi yang ditampilkan dalam buku matematika, 95% adalah  “figur  laki-laki”.  Dari  sudut  pandang  feminisme,  gambar  atau  ilustrasi  itu  saja  sudah menampakkan perspektif yang bias gender. Gambar mencerminkan “mental kolektif” yang dipersepsi dan dikonstruk oleh budaya patriarkhis. Ia menyiratkan ‘pesan tersembunyi’ seakan-akan perempuan tidak  wajib  belajar  matematika  karena  hanya  laki-laki  yang  berhak  mempelajari.  Hal  ini  belum ditelisik dari segi isi buku, misalnya dalam soal-soal matematika dengan cerita (terutama SD) selalu menyebutkan bahwa yang mempunyai tanah (sebagai aset ekonomis) adalah laki-laki. Dari segi ini, gambar dan isi suatu buku akan memberi image pada anak/siswa bahwa hanya laki-laki yang punya hak atas tanah, padahal perempuan juga punya hak yang sama atas tanah.
Pembedaan perlakuan antara murid perempuan dan murid laki-laki juga terjadi pada upacara- upacara  yang  digelar  di  sekolah.  Anak  laki-laki,  karena  suaranya  keras,  selalu  dipilih  sebagai pemimpin upacara. Sekolah tidak menyadari murid perempuan juga mampu bersuara keras, lantang, dan  pantas  menjadi  pemimpin  upacara.  Semasa  taman  kanak-kanak  pun,  bentuk  permainan  sudah dibedakan  untuk  anak  laki-laki  dan  perempuan.  Pembedaan  ini  mungkin  bukan  menunjukkan perbedaan  yang  esensial,  tetapi  pembedaan  berdasarkan  kebiasaan  belaka.  Akan  tetapi, image dan dampak dari pembedaan ini melekat pada pribadi anak. Lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai konservasi (tempat  pelestarian)  dan inkulturisasi (penyemaian)  nilai-nilai  bagaimanapun  akan  dan masih menjadi alat efektif untuk sosialisasi nilai gender. Jika nilai-nilai yang dipraktekkan sekolah bias gender, anak-anak yang terlahir dari rahim pendidikan ini akan tetap memiliki pandangan yang bias gender.
Perbedaan gender dalam pendidikan juga tampak dalam hal pilihan jurusan yang diambil oleh laki-laki  dan  perempuan.  Budi  Rajab  mengemukakan  bahwa  di  tingkat  SMU  proporsi  murid perempuan  relatif  lebih  sedikit  di  jurusan  IPA  (Ilmu  Pengetahuan  Alam)  dibanding  di  IPS  (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan Budaya. Alasan dalam soal ini pun kelihatannya berhubungan dengan peran dan stereotipe terhadap perempuan. Pertama, nilai rapor murid  perempuan umumnya lebih rendah daripada  murid  laki-laki.  Karena  nilai  rapor  merupakan  salah  satu  prasyarat  masuk  jurusan  IPA, perempuan mengalami diskriminasi pilihan. Alasan kedua, anak perempuan memang ditekan untuk tidak memasuki jurusan IPA, karena bidang ini dianggap sebagai bidang khusus kaum laki-laki. Hal ini  membuat perempuan  takut  untuk  memilih jurusan  yang  dianggap  bukan bidangnya.  Akibatnya, mereka memilih jurusan IPS dan Budaya yang dianggap sesuai untuk mereka. Alasan ini pun terlalu berlebihan  dan  bertentangan  dengan  realitas  bahwa  sekolah  tidak  pernah  memberikan  persyaratan bahwa  jurusan  IPA  hanya  khusus  untuk  laki-laki  dan  IPS  atau  Budaya  diprioritaskan  untuk perempuan.
Pada tingkat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), perbedaan gender juga tidak bisa dipandang semata-mata  karena  perbedaan  perlakuan  sekolah.  Ace  &  Idris  mengungkapkan,  bahwa  dari  segi jumlah siswa, antara perempuan dan laki-laki, bisa saja dikatakan setara menurut gender. Akan tetapi, dilihat  berdasarkan  jurusan  bisa  dikatakan  terjadi  kesenjangan  gender  bila  jurusan  yang  dipilih perempuan  merupakan  jurusan  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  sektor  domestik.  Pemilihan program/jurusan di SMK ini berkaitan dengan pandangan masyarakat yang diasumsikan berdasarkan kecocokan  antara  program  studi  dengan  jenis  kelamin.  Ukuran  yang  dipakai  dalam  menentukan kecocokan adalah ukuran pantas atau tidak pantas, yang seolah-olah ada sangsi sosial yang menuntut orang  tua  siswa  untuk  menyesuaikan  cita-cita  anaknya  dengan  tuntutan  budaya  dan  sistem  nilai masyarakat  yang  diskriminasi  gender  atau  bias  gender.  Konsekuensinya  dalam  pemilihan  program studi  di  SMK,  program  studi  yang  dipersepsikan  oleh  masyarakat  kurang  pantas  untuk  perempuan akan  didominasi  oleh  laki-laki.  Program  keahlian  yang  didominasi  laki-laki  tersebut  misalnya
kelompok program keahlian teknologi dan pertanian. Sedangkan perempuan lebih memilih kelompok program keahlian yang dianggap lebih pantas untuk perempuan, seperti program keahlian bisnis dan manajemen dan program keahlian seni dan kerajinan seperti jurusan tata boga, tata busana, tata rias, dan sejenisnya.
Pilihan  perempuan  pada  bidang  ini  juga  berkaitan  dengan  masalah  “kemana  lulusan  SMK tersebut  memasuki  lapangan  kerja”  yang  memposisikan  perempuan  pada  bidang-bidang  yang dianggap  lebih  tepat  dengan  sifat  perempuan  yang  ulet,  rajin, telaten, dan  bayarannya  murah. Jadi, pilihan  jurusan  bagi  perempuan  tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  berhubungan  dengan  “pandangan dunia  luar”  terhadap  pekerjaan  perempuan.  Selama  dunia  industri  masih  memposisikan  pekerja perempuan  seperti  itu,  pilihan  perempuan  (dan  orang  tua)  yang  tercermin  dalam  pilihan  jurusan  di SMK  sulit  berubah.  Hal  yang  sama  menimpa  laki-laki.  Adanya  asumsi  perbedaan  kemampuan intelektual dan keterampilan antara laki-laki dan perempuan memperkuat bias gender tersebut.
Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  bahwa  siswa  laki-laki  di  SMK  lebih  memilih  dan mendominasi program studi Pertanian dan Kehutanan yaitu sebesar 70,26%, sedangkan perempuan sebesar 29,74%. Program keahlian lain yang didominasi laki-laki adalah Teknologi Industri sebesar 81,54%  sedangkan  perempuan  hanya  18,46%.  Di  sisi  lain  perempuan  mendominasi  program  studi Manajemen  Bisnis  sebesar  64,56%  dan  35,44%  untuk  laki-laki.  Program  studi  Seni  dan  Kerajinan sebesar  58,84%  untuk  perempuan  dan  41,16%  laki-laki.  Dua  program  studi  lainnya  menunjukkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yaitu program studi Pekerjaan Sosial sebesar 52,64% laki-laki dan 47,36% perempuan, dan program studi Kepariwisataan yaitu 49,71% laki-laki dan 50,29 % perempuan.
Tabel 5: Proporsi Siswa Menurut Gender dan Jurusan di SMK Tahun 2000-2001
No Program Studi Laki-Laki Perempuan Jumlah Jumlah Prosen (%)  Jumlah  Prosen (%) 1  Pertanian dan Kehutanan 31.234 70,26 13.221 29,74 44.455 2  Teknologi 658.235 81,54 149.036 18,46 807.271 3  Bisnis dan Manajemen 332.485 35,44 605.591 64,56 938.076 4  Pekerjaan Sosial 6.381 52,64 5.742 47,36 12.123 5  Kepariwisataan 52.882 49,71 53.492 50,29 106.374 6  Seni dan Kerajinan 10.553 41,16 15.085 58,84 25.638 Jumlah 1.091.770 56,45 842.167 43,55 1.933.937
Sumber: Pusat Data & Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2001 (Dikutip dari Ace&Idris, 2004)
Data yang dikemukakan oleh Suleeman tentang pilihan fakultas/jurusan pada tingkat perguruan tinggi  seharusnya  difahami  dari  perspektif  harapan  orang  tua  (atau  anak)  yang  dipengaruhi  faktor budaya  (gender).  Data  dari  Universitas  Indonesia  tentang  jumlah  mahasiswa  menurut  gender  dan fakultas tahun ajaran 1991/1992 menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan lebih banyak memilih pada  fakultas-fakultas  yang  “lebih  dekat  dengan  bidang  dan  peranan  perempuan”  seperti  Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) 82%, Fakultas Sastra (FS) 63%, dan Fakultas Psikologi (FPsi) 75%. Hal yang sama juga berlaku di jurusan-jurusan yang ada di bawah fakultas. Jurusan yang mempunyai jumlah mahasiswa  perempuan  lebih  banyak  adalah  Keperawatan  di  Fakultas  Kedokteran  (71%),  Biologi (66%),  dan  Farmasi  (66%)  di  FMIPA,  Komunikasi  (71%),  Kesejahteraan  Sosial  (65%),  dan Antropologi (68%) di FISIP.
Kuatnya  faktor  budaya  atas  pilihan  pendidikan  ini  juga  dikemukakan  Ester  Boserup.  Pada masyarakat  yang  anak  perempuannya  diajarkan  bahwa  mereka  lebih  rendah  daripada  anak  laki- lakinya, kata Boserup, dengan sendirinya anak laki-laki akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga  lebih  terampil  atau  lebih  pintar  daripada  anak  perempuan.  Karena  mendapat  pendidikan lebih baik, realistis saja jika laki-laki akan masuk pasaran kerja yang terbuka lebih mudah ketimbang anak perempuan. Sementara perempuan yang ‘dinomorduakan’ dalam memperoleh akses pendidikan, dengan sendirinya akan memilih jurusan di sekolah atau jenis pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Menurut  Boserup,  hanya  minoritas  kecil  yang  ingin  bersaing  terang-terangan  dengan  laki-laki  di dalam bidang pendidikan atau pekerjaan yang menurut konsensus umum sesuai dengan perempuan. (Ester Boserup , 1984).

## Realitas Kesetaraan Gender dalam Pendidikan
Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan dipandang sangat penting karena sektor pendidikan merupakan sektor yang paling strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Nilai strategis ini akan  berjalan  dengan  asumsi  bahwa  tidak  ada  bias  gender  dalam  kebijakan-kebijakan  pemerintah khususnya  dalam  bidang  pendidikan.  Artinya,  kesempatan  dan  peluang  untuk  mendapatkan  akses pendidikan dalam kerangka peningkatan potensi sumberdaya manusia (SDM) harus terbuka seluas- luasnya bagi laki-laki maupun perempuan, dengan peluang yang sama.
Upaya pemerintah dalam mengembangkan SDM melalui pendidikan, sebagaimana disinggung di  muka  terus  dilakukan, tetapi mengalami  hambatan  pada  saat  krisis  ekonomi  melanda  Indonesia. Dampak krisis bukan saja pada daya beli masyarakat, tetapi juga berdampak pada kemampuan orang tua  untuk  membiayai  sekolah  anak-anaknya.  Berdasarkan  hasil  studi  Ace  Suryadi  dkk.  (1998), terungkap  bahwa  walaupun  kecil,  APM  (Angka Partisipasi Murni)  tingkat SD dan SLTP  menurun hingga 93,7% di SD dan 55,05% di SLTP. Penurunan APM ini disebabkan oleh putus sekolah yang meningkat  dan  jumlah  pendaftar  sekolah  menurun.  Kondisi  penurunan  APM  tersebut  bila dibandingkan  dengan  APM-SD  mencapai  94,96%  dan  APM  di  SLTP  mencapai  55,92%.  (Ace Suryadi , 1997).
Kesempatan  memperoleh  pendidikan  untuk  perempuan  pada  tahun  yang  sama,  1998,  juga relatif  rendah  dibandingkan  dengan  laki-laki.  APM  perempuan  di  SD  pada  tahun  1998/1999 berjumlah 93% dibanding laki-laki yang mencapai 97,1%. Di tingkat SLTP APM perempuan adalah 54,7%,  sedangkan  laki-laki  57,1%.  Pada  tingkat  SLTA  APM  perempuan  29,8%,  sementara  APM laki-laki 30,17%. Meskipun perbandingan angka ini rendah, angka penduduk perempuan usia sekolah (SLTA) lebih tinggi ketimbang laki-laki. Ketimpangan angka ini boleh jadi berkaitan dengan pilihan orang  tua  yang  lebih  memprioritaskan  anak  laki-lakinya  ketimbang  anak  perempuannya  di  saat kondisi  ekonomi  keluarga  tidak  memungkinkan  menyekolahkan  keduanya.  Hal  ini  sejalan  dengan logika  ‘faktor  investasi’  sebagaimana  disinggung  di  bagian  terdahulu.  Pada  saat  orang  tua  harus memilih: siapakah yang harus disekolahkan, anak laki-laki atau perempuan, maka pilihan jatuh pada anak laki-laki. Pertimbangannya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh pada akhirnya mengabdi kepada suami sebagai istri dan ibu bagi anak-anak yang akan dilahirkan kelak. Dalam hal ini  faktor  budaya  (gender)  bertitik  singgung  dengan  kondisi  ekonomi  atau  kemampuan  orang  tua menyekolahkan anaknya. Dengan kata lain, kemiskinan keluarga amat berpengaruh terhadap pilihan orang tua dalam menyekolahkan anak perempuan.
Setelah hampir empat tahun krisis ekonomi berjalan, APM SD dan SLTP naik kembali menjadi 95,51%.  Peningkatan  APM  ini  menunjukkan  bahwa  dampak  krisis  ekonomi  terhadap  pendidikan mulai  berkurang  dimana  anak  putus  sekolah  mulai  berkurang  dan  angka  melanjutkan  ke  SLTP mengalami peningkatan lagi. Apabila dilihat dari kesetaraan gender untuk APM-SD masih sedikit ada kesenjangan  yaitu  96,64%  untuk  laki-laki  dan  94,34%  untuk  perempuan.  Hal  ini  sangat  mungkin berkaitan dengan jumlah penduduk usia sekolah SD yang lebih banyak laki-laki. Pada tingkat SLTP kesenjangan  gender  sudah  tidak  ditemui  lagi.  APM-SLTP  untuk  laki-laki  dan  perempuan  sudah seimbang yaitu masing-masing 56,62% dan 56,30%, walaupun jumlah penduduk usia sekolah SLTP
perempuan  lebih  sedikit.  Akan  tetapi,  APM-SLTA  kembali  ada  kesenjangan  dimana  laki-laki berjumlah 34,06% dan perempuan 31,14%.
Angka-angka  yang  dikemukakan  Ace  &  Idris  menunjukkan  kecenderungan  bahwa  semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Hal ini lebih disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga biaya yang harus  dikeluarkan,  sedangkan  kemampuan  masyarakat  belum  seluruhnya  mampu  membiayai pendidikan. Persoalan ekonomi yang pelum pulih selama didera krisis sejak 1998 turut memperlemah daya  beli  masyarakat,  sementara  kebutuhan  sehari-hari (subsisten) mereka  jauh  lebih  mendesak ketimbang  mempertimbangkan  pendidikan  anak.  Tidak  heran  bila  dalam  situasi reses banyak  di kalangan masyarakat  yang  merindukan  biaya  pendidikan  ditangggung  sepenuhnya  oleh  pemerintah alias pendidikan gratis. Selama masa kampanye Presiden dan Legislatif 2004, pendidikan gratis bagi SD dan SLTP pernah dijadikan salah satu isu populis oleh para kontestan atau calon anggota legislatif. Bahkan  hingga  2005  isu  pendidikan  gratis  ini  kembali  mengemuka.  Kebijakan  pendidikan  gratis ditengarai akan disambut gembira oleh sekitar 70 persen penduduk Indonesia yang berada pada lapis bawah, anak-anak miskin di kota dan desa, dan yang drop out karena hambatan biaya.
Kemampuan  ekonomi  masyarakat  juga  berpengaruh  terhadap  naik  turunnya  partisipasi pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  sekolah  menengah  dan  pendidikan  tinggi.  APK  (Angka Partisipasi  Kasar)  SLTA  lebih  kecil  bila  dibandingkan  APK-SLTP.  Pada  tahun  2001,  berdasarkan laporan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang-Depdiknas, APM-SLTA sebesar 32,62 dan APK-SLTA mencapai 40,67%. Sedangkan APK-PT lebih kecil lagi yaitu sebesar 11,54%. Kecilnya APM  dan APK untuk SLTA dan  PT,  selain disebabkan  karena masih  terbatasnya  jumlah  lembaga pendidikan SLTA dan PT, dan kemampuan ekonomi masyarakat, juga penduduk usia sekolah SLTA dan PT sudah banyak yang memilih bekerja dibanding sekolah.
Bila  dilihat  komposisinya  berdasarkan  kesetaraan  gender  di  tingkat  sekolah  menengah  dan pendidikan  tinggi,  keterlibatan  perempuan  juga  menurun.  Jika  APK  laki-laki  di  SLTA  mencapai 41,50%,  perempuan  hanya  39,83%.  Begitu  juga  APK  laki-laki  di  PT  sebesar  12,79%,  perempuan masih 10,22%. Jumlah  ini  semakin memperkuat  asumsi bahwa  semakin tinggi  jenjang pendidikan, kesempatan  perempuan  semakin mengecil.  Bila  dibandingkan  dengan  kondisi sebelum  krisis tahun 1998,  walaupun  masih  ada  kesenjangan  untuk  APK-SLTA  tetapi  mengalami  peningkatan  sebesar 3,00%, sedangkan APK pendidikan tinggi selain mengalami peningkatan sekitar 1,00%, juga angka kesenjangan semakin mengecil. Apakah ini berlaku di semua jenis pendidikan, seperti madrasah atau sekolah kejuruan? Masalah ini akan dibahas pada bab berikutnya.
Walaupun angka partisipasinya lebih rendah, perempuan lebih mampu bertahan dibandingkan dengan  laki-laki.  Angka  putus  sekolah  siswa  perempuan  selalu  lebih  kecil,  khususnya  pada  SMU, SMK dan PT. Siswa perempuan juga lebih banyak yang dapat menyelesaikan sekolah sampai lulus dibandingkan  dengan  lawan  jenisnya.  Gejala-gejala  tersebut  menunjukkan  bahwa  peserta  didik perempuan lebih optimal dalam memanfaatkan kesempatan belajar.
Angka bertahan menunjukkan tingkat persentase peserta didik yang masuk sekolah di tingkat pertama dan mampu terus bertahan hingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus sekolah. Berdasarkan data Balitbang Depdiknas, angka bertahan menurut gender menunjukkan gejala yang menarik untuk diteliti. Pertama, ada kecenderungan angka bertahan berlawanan dengan angka partisipasi  (APK). Jika APK  menunjukkan  gejala  semakin tinggi  jenjang  pendidikan  semakin  kecil partisipasinya,  angka  bertahan  justru  sebaliknya.  Semakin  tinggi  jenjang  pendidikan  semakin  besar angka  bertahannya.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  mulai  jenjang  pendidikan  SLTP,  siswa  yang masuk  ke  lembaga  persekolahan  cenderung  mampu  bertahan  sampai  lulus.  Angka  pada  tabel  di bawah menunjukkan dengan jelas bahwa persentase angka bertahan SD lebih rendah dibandingkan SLTP dan SMU.
Kedua, bila dilihat dari perbandingan gender, ternyata angka bertahan perempuan lebih tinggi ketimbang  laki-laki  pada  semua  jenjang  pendidikan  (tabel  6).  Dipandang  dari  segi  efisiensi,  dapat dikatakan pendidikan untuk perempuan lebih efisien karena angka bertahan perempuan lebih tinggi.
Artinya, secara umum siswa perempuan lebih mampu menyelesaikan studinya dengan baik, dengan indikator siswa perempuan yang putus sekolah dan mengulang kelas lebih sedikit ketimbang lawan jenisnya.
Tabel 6: Angka Bertahan Menurut Gender Tahun 2000-2001 No Jenjang Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki  Perempuan 1   Sekolah Dasar (SD) 74.36 80.02 77.05 2   Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) 94.29 95.84 95.02 3   Sekolah Menengah (SM) 92.50 97.62 94.93 a. Sekolah Menengah Umum (SMU) 92.59 98.82 95.71 b. Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) 92.39 95.54 93.70
Sumber: Pusat Data & Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2001 (Dikutip dari Ace&Idris, 2004)
Angka  bertahan  yang  tinggi  ditunjukkan  dengan  angka  kelulusan  yang  tinggi  dan  sekaligus menggambarkan  tingkat  efisiensi  yang  tinggi.  Dalam  konteks  ini,  kesetaraan  pendidikan  juga  bisa diamati dari seberapa besar  angka  kelulusan  siswa laki-laki dan  perempuan. Menurut  Ace  &  Idris, angka kelulusan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi pendidikan dari segi  siswa.  Angka  kelulusan  yang  tinggi  menggambarkan  efisiensi  pendidikan  yang  tinggi  pula. Tingginya  angka  kelulusan  menggambarkan  keberhasilan  siswa  dalam  menempuh  ujuan  akhir sekolah.  Jadi  indikator  angka  kelulusan  sangat  berkaitan  dengan  indikator  angka  bertahan. Perbedaannya,  angka  kelulusan  hanya  menghitung  jumlah  siswa  tingkat  akhir  dan  jumlah  siswa berhasil  lulus.  Sedangkan  angka  bertahan  memperhitungkan  angka  mengulang  kelas,  angka  putus sekolah  dan  angka  kelulusan.  Angka  kelulusan  perempuan  adalah  indikator  yang  menunjukkan persentase perempuan yang lulus terhadap jumlah siswa perempuan yang mengikuti ujian akhir.
Tabel 6: Angka Kelulusan Menurut Gender Tahun 2000-2001
NO JENJANG PENDIDIKAN LULUSAN ANGKA KELULUSAN Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Tingkat SD 2.040.417 1.960.348 4.000.765 95,88 96,18 96,03 a  SD 1.842.574 1.770.268 3.612.842 97,80 97,81 97,81 b  MI 197.843 190.080 387.923 81,07 83,24 82,12 2 Tingkat SLTP 1.446.893 1.383.834 2.830.727 90,83 93,28 92,01 a  SLTP 1.168.862 1.117.920 2.286.782 90,73 94,28 92,43 b  MTs 278.031 265.914 543.945 91,24 89,33 90,30 3 Tingkat SM 834.071 774.944 1.609.015 93,78 94,37 94,06 a  SMU 432.336 458.176 890.512 94,91 95,22 95,07 b  MA 72.188 76.503 148.691 84,31 84,59 84,46 c  SMK 329.547 240.265 569.812 94,63 96,27 95,31
Sumber: Diadaptasi dari Ace & Idris, 2004; Pusat Data & Informasi Pendidikan Balitbang- Depdiknas Tahun 2001
Berdasarkan indikator seperti terlihat  pada  tabel di  atas, siswa  perempuan lebih  banyak  yang bisa menyelesaikan studi sampai lulus dibandingkan dengan siswa laki-laki. Angka kelulusan siswa perempuan  lebih  besar  hampir  pada  semua  jenjang  pendidikan,  kecuali  MTs  untuk  tingkat  dasar. Secara keseluruhan angka kelulusan siswa perempuan selalu lebih besar dibanding laki-laki. Angka kelulusan  siswa  perempuan  pada  tingkat SD  sebesar  96,18%, SLTP  93,28%, SMU  95,22%, SMK 96,27%, dan MA sebesar 84,59%. Adapun angka kelulusan siswa laki-laki lebih kecil hampir pada semua  jenjang  pendidikan,  pada  tingkat  SD  sebesar  95,88%,  SLTP  sebesar  90,83%,  SMU  sebesar 94,91% SMK sebesar 94,63% dan MA sebesar 84,31%. Angka kelulusan yang didominasi oleh laki- laki hanya terjadi pada MTs yaitu sebesar 91,24% untuk laki-laki dan 89,33% perempuan.
Apabila dilihat dari segi jumlah penduduk usia sekolah secara keseluruhan, jumlah perempuan memang  lebih  kecil  dibandingkan  jumlah  laki-laki.  Pada  tingkat  SD  tahun  2000-2001  misalnya, jumlah  perempuan  mencapai  12.434.448  orang,  sedangkan  laki-laki  12.831.552  orang.  Begitu  juga jumlah usia sekolah perempuan pada tingkat SLTP berjumlah 6.354.867 orang dan laki-laki 6.547.033 orang.  Akan  tetapi,  perbedaan  ini  tidak  terlalu  signifikan  atau  relatif  setara  berdasarkan  gender. Demikian  juga  apabila  ditambah  dengan  proporsi  angka  melanjutkan  perempuan  yang  lebih  kecil, jumlah siswa perempuan di sekolah akan menjadi lebih kecil dibanding jumlah siswa laki-laki. Hal ini memperkuat  dugaan  bahwa  program  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun  yang  telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 1994 sudah mulai berhasil. Namun demikian, angka melanjutkan untuk  semua  jenjang  pendidikan  hampir  selalu  perempuan  lebih  kecil  dari  laki-laki.  Perbandingan yang cukup mencolok, adalah proporsi perempuan yang melanjutkan dari lulusan SMP yang masuk SMK  dan  lulusan  SMU  yang  masuk  ke  Perguruan  Tinggi.  Kondisi  yang  sebaliknya  terjadi  pada proporsi siswa perempuan yang masuk SMU tahun 2001 lebih besar dibanding laki-laki.
Tabel 8: Angka Melanjutkan Menurut Gender Tahun 2000-2001 No  Jenjang Pendidikan Siswa/Mahasiswa Baru Angka Melanjutkan Laki-Laki  Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan  Jumlah 1  SD ke SLTP 1.340.793  1.264.620 2.605.413  72.77 71.44 72.12 2  SLTP ke SM 891.728 813.149 1.704.877  76.29 72.74 74.75 a. SLTP ke SMU 496.253 515.801 1.012.054  42.46 46.14 44.26 b. SLTP ke SMK 395.475 297.348 692.823  33.83 26.60 30.30 3  SM ke PT *) 391.501 312.495 703.996  51.39 44.74 48.21
*) Diploma, Sarjana, LPTK, Non-LPTK
Sumber: Diadaptasi dari Ace & Idris, 2004; Pusat Data & Informasi Pendidikan Balitbang- Depdiknas Tahun 2001
Berdasarkan  komposisi  menurut  gender,  angka  melanjutkan  perempuan  SD  ke  SLTP  relatif seimbang yaitu sebesar 72,77% laki-laki dan 71,44% perempuan. Angka melanjutkan lulusan SLTP ke  SMA  sebesar  76,29%  laki-laki  dan  72,74%  perempuan,  sedangkan  angka  melanjutkan  lulusan SMA ke Perguruan Tinggi tingkat kesenjangannya cukup besar yaitu 51,39% laki-laki dan 44,74% perempuan..  Kesenjangan  yang  cukup  besar  juga  terjadi  pada  lulusan  SLTP  yang  melanjutkan  ke SMK, yaitu laki-laki sebesar 33,83% dan perempuan 26,60%. Kesenjangan ini tampaknya merupakan suatu  gejala  yang  dalam  kajian  feminisme  disebut stereotipe (pelabelan)  perempuan  dalam pendidikan.  Pelabelan  ini  muncul  karena  masih  kuatnya  konotasi  dalam  masyarakat  bahwa  SMK, khususnya dalam program keahlian teknologi, dianggap lebih sesuai untuk laki-laki daripada untuk perempuan.  Kecenderungan  ini  memperkuat  anggapan  bahwa  pilihan  pendidikan  bagi  perempuan belum sepenuhnya setara gender.

## Penutup
Uraian  di  atas  menggambarkan  bahwa  meskipun  pembangunan  pendidikan  menampakkan gejala perbaikan dari tahun ke tahun, pandangan masyarakat terhadap gender tidak secepat itu dapat berubah  dan  diubah.  Kuatnya  sistem  nilai  dan  konstruk  budaya  yang  belum  merepresentasikan kesetaraan gender turut berpengaruh terhadap pola pendidikan persekolahan. Angka partisipasi, angka kelulusan,  pilihan  jurusan  dan  program  studi,  serta  kemungkinan  akses  terhadap  pekerjaan  setelah tamat  dari  sekolah  mencerminkan  seberapa  tinggi  kesadaran  masyarakat  mengenai  perlunya kesetaraan gender. Sepanjang konstruk budaya masyarakat masih membedakan peran dan posisi anak laki-laki  dan  perempuan,  sepanjang  itu  pula  pengaruhnya  terhadap  bentuk  dan  pola  pendidikan persekolahan.  Tampaknya  butuh  waktu  panjang  untuk  memperjuangkan  kesetaraan  dan  keadilan gender dalam pendidikan.

## Daftar Pustaka
Apriadi,  “Memahami  Kesetaraan  Gender  di  Madrasah”, Seri  Informasi  Pendidikan  Islam  di Indonesia, no. 12, Jakarta: EMIS Ditperta Depag RI, 2001.
Arivia, Gadis, “Kebijakan Publik dalam Pendidikan: Sebuah Kritik dengan Perspektif Gender”, Jurnal Perempuan, No. 23, 2002.
Astuti, Mary, “Pendidikan Berperspektif Gender”, dalam Basis, no. 07-08, Juli-Agustus 2000.
Azkiyah,  Nurul,  “Keterkaitan  Pendidikan  Formal  Perempuan  dan  Dunia  Pembangunan”, Jurnal Perempuan No. 23, Mei 2002. Tulisan ini merupakan ringkasan dari Thesis Master penulis berjudul asli “The Relationship Between Women’s Formal Education and Socio-Economic and Political Development for Them in Indonesia in the Period of 1980-2000” di University of York, United Kingdom (Inggris) dalam bidang Gender and Development.
Bank Dunia (World Bank Report) 1996 ( Early Child Development in Indonesia, Jakarta: 1996.
Bappenas  bekerjasama  dengan  Women’s  Support  Project  II-CIDA, Analisis  Gender dalam Pembangunan Pendidikan ,  Jakarta: 2001.
Biro Pusat Statistik, tentang “Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia, Jakarta: 1995.
Boserup, Ester, Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
Darmaningtyas, “Kemungkinan Pendidikan Gratis”, Kompas, 22 Juni 2005.
Dryden, Gordon and Jeannette Vos, The Learning Revolution, Auckland: Profile Books, 1993.
E.  Boserup, Women’s Role in Economic Development, terjemahan  Indonesianya  berjudul Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
Gaduh,  Arya  Budhisastra,  “Pendidikan  di  Indonesia  Sebelum  dan  Semasa  Krisis”, Analisis  CSIS , Tahun XXIX/2000, No.3.
“Juklak Pendidikan Dasar Gratis Buka Peluang Sekolah Pungut Biaya”, Kompas, 22 Juni 2005.
Juoro, Umar, “Pendidikan dan Pembangunan di Asia”, Prisma 1/1990.
“Kesenjangan Gender dalam Pendidikan Mulai Berkurang”, Kompas 13 Mei 2005.
“Kesetaraan Gender Menentukan Pencapaian MDG”, Kompas, 14 Juli 2003.
“Kesetaraan Gender Menentukan Pencapaian MDG”, Kompas, 17 Juli 2003.
Kimura, Doreen, “Sex Differences in the Brain”, dikutip dari Gaguk Margono, “Perbedaan Gender dalam Matematika”, Jurnal Perempuan, no. 23.
MM  Billah,  “Dari  Paradigma  Instrumentalistis  ke  Paradigma  Alternatif”, Pesantren ,  No.  3/Vol V/1988.
Rajab, Budi, “Pendidikan Sekolah dan Perubahan Kedudukan Perempuan”, Jurnal Perempuan No. 23, Mei 2002.
St Kartono, “Mengajarkan Kesetaraan Gender”, Kompas 10 Pebruari 2003.
Suleeman,  Evelyn,  “Pendidikan  Wanita  Indonesia”,  T.O  Ihromi  (Peny.), Kajian  Wanita  dalam Pembangunan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
Suparno, Ana Suhaenah, “Wanita dan Pendidikan: Kasus Indonesia”, dalam HM Atho’ Mudzhar, dkk (Ed.), Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
Suryadi,  Ace  &  Ecep  Idris, Kesetaraan  Gender  dalam  Bidang  Pendidikan, Bandung:  Genesindo, 2004.
Tilaar, HAR., Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Sebuah Analisis Kebijakan, Jakarta: Grasindo, 1995.
World  Bank  (1998), Education  in  Indonesia:  From  Crisis  to  Recovery, dikutip  dari  Gaduh, “Pendidikan di Indonesia”, Analisis CSIS .