## C ORRUPTIO
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio Volume 01 Issue 1, January - June 2020. PP: 1-14 P-ISSN: 2723-2573 E-ISSN: 2745-9276
Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

## Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to
Repay State Losses
Ali Habib
bi_jaksa@yahoo.com
Kejaksaan Negeri Talang Padang Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Restorative; Korupsi; Kejaksaan.
Keywords: Restorative;
Corruption;
attorney.
DOI:
https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069
Penanganan tindak pidana korupsi saat ini memang lebih berorientasi terhadap bagaimana  memasukkan  para  koruptor sebanyak-banyaknya  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan korupsi sendiri  masih  tetap  merajalela.  Efek  jera yang  saat  ini  sudah  tidak  lagi  dirasakan oleh  para  terpidana  korupsi  ketika menjalani hukuman penjara serta meluapnya  jumlah  penghuni  Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak mencukupi  lagi,  membuat  pemerintah bergerak cepat dan mencari suatu terobosan hukum terkait penurunan tingkatan  korupsi  di  Indonesia.  Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu Penegak Hukum yang memiliki kewenangan  untuk  melakukan  Penyidikan Tindak Pidana Korupsi telah mengeluarkan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE Jampidsus) Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018
Submitted: Mar 2, 2020; Reviewed: Mar 27, 2020; Accepted: Apr 17, 2020
tertanggal  20  April  2018  perihal  Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi  Tahap  Penyelidikan,  yang  pada intinya  Penyelidikan  harus  diupayakan untuk  menemukan  besaran  Kerugian Keuangan  Negara,  yang  dimaksudkan sikap  kooperatif  dari  pihak  yang  terlibat untuk  pengembalian  kerugian  keuangan Negara,  dapat  dijadikan  pertimbangan tidak  dilanjutkannya  proses  hukum  yang tentunya  tetap  memperhatikan  batasan- batasan  tertentu  ( restorative  justice ).
Permasalahannya  adalah  bagaimanakah penerapan model restorative justice dalam upaya  pengembalian  kerugian  Negara. Dalam pembahasan penelitian ini digunakan  metode  yuridis  normatif  dan yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  yang diperoleh yaitu, penerapan metode restorative  justice  yang  dilakukan  oleh institusi  Kejaksaan  RI  dapat  secara optimal  digunakan  dalam  penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi  khususnya untuk  pemulihan  keuangan  Negara  serta harapan  di  masa  mendatang  terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

## Abstract
The Handling of corruption now is indeed more  oriented  to  how  to  put  as  many corruptors as possible into a Penitentiary, while corruption itself is still rampant. The deterrent  effect  which  is  currently  no longer  felt  by  corruption  convicts  while serving prison sentences and the overflow of  prisoners  who  are  no  longer  sufficient, makes  the  government  move  quickly  and look  for  a  legal  breakthrough  related  to reducing  the  level  of  corruption  in Indonesia.  The  Attorney  General's  Office of the Republic of Indonesia (RI) as one of the  Law  Enforcement  Officers  who  have the  authority  to  carry  out  Corruption Criminal  Investigations  has  issued  a Circular  Letter  for  the  Deputy  Attorney General for Special Crimes (SE Jampidsus) Number: B- 765/F/Fd.1/04/2018  dated    April  20  2018

## A. Pendahuluan
Korupsi merupakan suatu fenomena umum dan universal yang sekarang terjadi berbagai belahan  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Tingkatan  indeksi  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia saat  ini  sudah  dalam  posisi  yang  sangat  berbahaya  dan  mengkhawatirkan  yang  terjadi  di segala  lini  pembangunan.  Praktek  korupsi  yang  berkembang  dari  tahun  ke  tahun  yang  terus meningkat, baik dilihat dari jumlah perkara ataupun jumlah kerugian keuangan negara sudah mewabah  dalam  seluruh  aspek  masyarakat.  Masalah  korupsi  bukanlah  suatu  masalah  baru dalam  persoalan  hukum  dan  ekonomi  suatu  negara,  karena  pada  dasarnya  masalah  korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. 1 Hal yang dikhawatirkan  dari  efek  peningkatan  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  terkendali  akan membawa  bencana  tidak  saja  terhadap  kehidupan  perekonomian  nasional  tetapi  juga  pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, yang tentunya berdampak kepada tindak pidana korupsi yang tentunya tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi suatu kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ).
Tindak  Pidana  di  Indonesia  berkembang  secara  sistematik.  Beberapa  bentuk  tindak pidana  terkadang  dianggap  sebagai  suatu  pelanggaran  hukum  bahkan  ada  yang  mengangap sebagai sekedar suatu kebiasaan. 2 Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ),  sering  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan  yang beyond  the  law, karena  pelaku kejahatan yang terlibat sudah di taraf ekonomi kelas atas ( high level economic ) dan birokrat ( high  level  beurocratic ).  Perbuatan  korupsi  yang  sudah  melibatkan  pihak  penguasa  ini tentunya  akan  menjadi  sangat  sulit  dalam  hal  proses  pembuktiannya.  Keinginan  adanya pemberantasan korupsi pada kenyataannya terbentur dengan kepentingan dari penguasa yang
1 Rony  Saputra,”  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  (Bentuk  Tindak  Pidana  Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara  Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)”, Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.2 Desember (2015), hlm. 270.
2 Fitriati,  “Karaktewristik  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Secara  Informal  melalui  Peradilan  Adat”, Jurnal  Media  Hukum, VOL.24 NO.2 Desember (2017), hlm. 165.
concerning  the  Technical  Guidelines  for Handling  Corruption  Case  Investigation Stage,  which  in  essence  the  Investigation must be strived to find the amount of State Financial  Losses,  which  meant  the cooperative attitude of the parties involved to recover the financial losses of the State, it  can  be  taken  into  consideration  as  a non-continuation  of  the  legal  process which certainly takes into account certain limitations (restorative justice). The problem  is  how  to  apply  the  restorative justice  model  in  an  effort  to  recover  state losses.  The  research  results  obtained  are, the  application  of  restorative  justice methods  conducted  by  the  Republic  of Indonesia's  Attorney  General's  Office  can be  optimally  used  in  handling  corruption cases specifically for the recovery of state finances and future expectations related to handling cases of corruption in Indonesia.
biasanya  melibatkan  para  birokrat  tersebut  yang  berakibat  pernyataan  bahwa  korupsi  ini adalah perbuatan yang untouchable by the law serta beyond the law . 3
Korupsi  saat  ini  dianggap  sebagai  hal  yang  biasa,  dengan  alasan  yang  biasa  diucapkan oleh pihak yang terlibat yaitu sudah prosedural. Para pihak yang terlibat tersebut sudah tidak takut  dan  merasa  malu,  bahkan  banyak  yang  memamerkan  hasil  korupsinya  secara  terang- terangan.  Senyatanya  perbuatan  korupsi  merupakan  masalah  yang  sangat  serius,  karena berakibat  kepada  stabilitas  dan  keamanan  Negara  yang  dibahayakan  oleh  tindak  pidana tersebut. Pembangunan sosial, politik serta ekonomi tentunya akan sangat terganggu, bahkan dapat  merusak  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat  karena  dapat  berdampak membudayanya  perbuatan  korupsi  tersebut.  Hal  utama  yang  harus  diperhatikan  dari peningkatan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  akan  membawa  dampak  yang  tidak  hanya  sebatas kerugian  Negara  yang  berakibat  kepada  roda  perekonomian  tetapi  juga  kepada      kehidupan berbangsa  dan  bernegara. 4 Diperlukan  suatu  terobosan  hukum  atau  penanganan  yang  luar biasa  untuk  menanggulangi  perbuatan  korupsi  karena,  tindak  pidana  korupsi  sudah berkembang menjadi kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ).
Fakta  bahwa  penanganan  tindak  pidana  korupsi  saat  ini  lebih  berorientasi  terhadap bagaimana  memasukkan  para  koruptor  sebanyak-banyaknya  ke  dalam  Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipungkiri, sedangkan korupsi sendiri masih tetap merajalela. Efek jera  yang  saat  ini  sudah  tidak  lagi  dirasakan  oleh  para  terpidana  korupsi  ketika  menjalani hukuman  penjara  serta  meluapnya  jumlah  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  sudah tidak  mencukupi  lagi,  membuat  pemerintah  bergerak  cepat  dan  mencari  suatu  terobosan hukum terkait penurunan tingkatan korupsi di Indonesia.
Kejaksaan  RI  sebagai  salah  satu  lembaga  aparatur  penegak  hukum  yang  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  sebagaimana  diamanatkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, telah mengeluarkan SE Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang pada intinya  dalam  tahapan  penyelidikan  tidak  hanya  berorientasi  untuk  menemukan  peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, namun juga harus diupayakan untuk menemukan besaran kerugian keuangan Negara untuk pembangunan nasional. 5
Besaran  kerugian  keuangan  Negara  yang  dilakukan  dengan  perhitungan  sendiri  atau bekerjasama  dengan  Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)/BPK/BPKP/  Akuntan Publik inilah yang dijadikan dasar apabila ada sikap kooperatif dari pihak yang terlibat untuk pengembalian kerugian keuangan Negara, dapat dijadikan pertimbangan tidak dilanjutkannya proses  hukum  yang  tentunya  tetap  memperhatikan  batasan-batasan  tertentu.  Pengembalian ganti rugi keuangan negara  yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan  hukum  yang  mengharuskan  memang  adanya  suatu  proses  penghapusan  hak  atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah. 6
Kebijakan  ini  diharapkan  dapat  menjadi  suatu  bentuk  terobosan  hukum  dalam  hal pemulihan  Keuangan  Negara,  sehingga  bentuk  penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi tidak  seluruhnya  berorientasi  kepada  bentuk  penindakan  saja  tetapi  dengan  pengupayaan pemulihan  Keuangan  Negara  secara  utuh.  Hal  ini  sebetulnya  juga  masih  dapat  menjadi
3 Indriyanto Seno Adji. 2012. Korupsi Dan Permasalahannya , 2012: Diadit Media Press. hlm. 27
4 Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK , Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 3
5 Pandoe  Pramoe  Kartika,  Andrie  Dwi  Subianto  dan  I  Made  Agus  Mahendra  Iswara.”  Politik  Hukum  Kejaksaan  Republik Indonesia  Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Pada  Era  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo”, Jurnal  Hukum  Sarawati  (JHS). Vol. Vol. 1 No. 2 (2019). hlm. 275.
6 Yayan Indriana, “Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Cepalo, 2 (2), (2018).
peraturan  dalam  hal  penegakan  hukum  secara  profesional  dan  proporsional  karena  dapat membuka celah penyimpangan dalam pelaksanaannya serta bila ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Pasal  4  yang  pada intinya menyatakan bawha apabila ada bentuk pengembalian kerugian keuangan Negara tidak semata-mata akan menghapuskan pidananya yang diatur di dalam dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Berdasarkan  uraian  dan  latar  belakang  diatas  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan dalam  penulisan  ini  adalah  bagaimanakah  penerapan  model restorative  justice dalam  upaya pengembalian  kerugian  Negara  termasuk  prosedur,  efektifitas  serta  harapan  penanganan  ke depannya.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  pembahasan  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis empiris  guna  memperoleh  hasil  penelitian  yang  valid  dan  objektif.  Metode  yuridis  normatif digunakan  dalam  terkiat  hal-hal  yang  menyangkut  ketentuan  baik  masalah  peraturan perundangan,  teori  yang  berkaitan,  konsep-konsep  serta  peraturan  lain  yang  masih  berkaitan dengan pokok permasalahan.

## B. Pembahasan
1. Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Dilakukan  Oleh  Aparat Penegak Hukum Di Indonesia
Penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  dilakukan  oleh  3  (tiga) lembaga/aparat penegak hukum yaitu :
a. Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yaitu  berdasarkan  Undang-Undang  RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yaitu  berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  16  Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
c. Kepolisian  Republik  Indonesia,  yaitu  berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7 Mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi hampir sama dengan penanganan perkara tindak pidana umum/lainnya, yaitu tetap meliputi :
1) Tahap  penyelidikan,  yang  dilakukan  oleh  tim  penyelidik  guna  mencari  peristiwa  pidana sehingga dapat menentukan arah apakah harus ditingkatkan ke tahapan penyidikan.
2) Tahap  penyidikan,  dilakukan  oleh Tim  Penyidik  untuk  mencari  dan  pengumpulan  bukti guna  membuat  terang  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  dapat  dilakukan  penetapan tersangka, yang sesuai dengan cara yang diatur oleh peraturan perundangan.
3) Tahap  penuntutan,  dilakukan  oleh  tim  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara pidana  ke  pengadilan  negeri  (khusus  untuk  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang- Undang RI Nomor  46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka  5  Keputusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:  022/KMA/SK/II/2011  tanggal  07 Februari 2011), supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4) Tahap  eksekusi,  dilaksanakan  oleh  tim  eksekutor/pelaksana  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum,  yang  dilakukan  oleh  jaksa  setelah  salinan  putusan kepadanya. 8
7 Bambang  Waluyo,  “Optimalisasi  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia”, Jurnal  Yuridis Vol.  1  No.  2,  Desember  (2014), hlm. 175
8 Reda  Manthovani.  2019. KUHAP  dilengkapi  perubahan  pasal  akibat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  ketentuan beracara lainnya di berbagai peraturan perundang-undangan : UAI Press. hlm. 2 dan 438
Perbedaan mendasar korupsi dengan tindak pidana umumnya  yakni penanganan perkara tindak pidana korupsi menganal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sesuai dengan  amanah  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dalam  Pasal  10  KUHP  tentang  jenis  hukuman  atau sanksi  pidana  dijelaskan  bahwa  dalam  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan,  dalam  pidana tambahan hanya mengenal pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim yang terhimpun dalam pidana tambahan. 9
Indonesia  dalam  penanganan  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  selama  ini  lebih mengedepankan  ke  arah  pemidanaan  sebagai  bentuk  pelaksanaan  penindakan.  Hal  ini sebenarnya lebih didasarkan ke arah bagaimana seseorang dipidana, sehingga orang lain tidak melakukan  hal  yang  sama  ( shock  therapy ).  Sebagai  perkara  pidana,  penanganan  korupsi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) . 10 Menurut Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan  budaya  hukum.  Negara  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 11 Fakta bahwa penanganan tindak pidana korupsi saat  ini  lebih  berorientasi  terhadap  bagaimana  memasukkan  para  koruptor  sebanyak- banyaknya  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  bisa  dipungkiri,  sedangkan  korupsi sendiri  masih  tetap  merajalela.  Para  terpidana  korupsi  pada  kenyataannya  sudah  tidak  lagi merasakan efek jera.
Fakta  yang  terjadi  para  terpidana  yang  sudah  dijatuhi  hukuman  pidana  badan  oleh putusan  Pengadilan,  kenyataan  adalah  yang  bersangkutan  tidak  akan  lagi  melakukan pembayaran  denda  apalagi  pembayaran  uang  pengganti,  karena  berasumsi  mengapa  harus membayar  lagi  uang  pengganti,  sedangkan  terpidana  sudah  dikenakan  hukuman  badan. Penanganan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  dengan  dua  lembaga  pengadilan  yakni, Pengadilan  Tipikor  dan  Pengadilan  umum. 12 Penggunaan  anggaran  Negara  dalam  tahapan proses penanganan perkara yang cukup besar, seperti di lembaga Kejaksaan RI yang untuk 1 (satu) perkara dimulai dari tahapan penyelidikan sampai dengan eksekusi dianggarkan sekitar Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)  tentunya  akan  menjadi  sia-sia  apabila  tidak diimbangi  dengan  upaya  pemulihan  keuangan  negara  yang  timbul  akibat  perbuatan  korupsi tersebut.
2. Pendekatan metode restorative justice dalam upaya pemulihan keuangan Negara Metode Restorative Justice lebih mengedepankan tujuan restorasi kerugian yang diderita oleh  korban  menjadi  pulih  seperti  semula.  Pendekaran Restoratif  Justice ditandai  dengan perubahan  prinsip  pemberantasan  korupsi  dari Premium  Remidium menjadi Ultimum Remidium. Sarana  sanksi  pidana  digunakan  setelah  sanksi  lain  berupa  administrasi  atau perdata  tidak  mampu  secara  efektif  dan  efisien  menanggulangi  kejahatan  korporasi  beserta pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. 13
Penerapan  konsep Restorative  Justice dalam  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  sudah mulai dilakukan oleh lembaga Kejaksaan RI dengan dikeluarkannya SE Jampidsus Nomor: B-
9 Fermando  I  Kansil, Sanksi Pidana  Dalam  Sistem Pemidanaan Menurut  KUHP Dan Di Luar  KUHP”, Jurnal Lex Crimen. Vol. 3. No. 3. Mei-Juli (2014).
10 Yuda  Musatajab  dan  Mulyadi  A.  Tajuddin,  “Uang  Pengganti  Sebagi  Alternatif  Pengembalian  Kerugian  Negara  dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Restorative Justice Vol. 2 No.1, (2018). hlm. 55.
11 Utary Maharani Barus, Isnaini, “Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan  dan  Ketertiban  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIb  Lubuk  Pakam”, Arbiter:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Hukum , Vol.1 No. 2 (2019). Hlm. 190.
12 M.Syamsudin,  “Faktor-Faktor  Sosiolegal  yang  Menentukan  dalam  Penanganan  Perkara  Korupsi  di  Pengadilan”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 3 (2010). hlm.411.
13 Budi  Suhariyanto,  “Restroratif  Justice  Dalam  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku  Korupsi  Demi  Optimalisasi  Pengembalian Kerugian Negara”, Jurnal Rechtsviinding , Vol. 5 No. 3 Desember (2016). hlm.422.
765/F/Fd.1/04/2018  tertanggal  20  April  2018  perihal  Petunjuk  Teknis  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi  Tahap  Penyelidikan,  yang  pada  intinya  Penyelidikan  tidak  hanya terbatas  pada  menemukan  peristiwa  Tindak  Pidana  Korupsi  berupa  perbuatan  melawan hukum, tetapi juga harus diupayakan untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara.
Surat  edaran  tersebut  mempunyai  makna  bahwa  setelah  besaran  kerugian  keuangan Negara  yang  dilakukan  dengan  perhitungan  sendiri  atau  bekerjasama  dengan  Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Akuntan Publik dikeluarkan, selanjutnya  dijadikan  dasar  apabila  ada  sikap  kooperatif  dari  pihak  yang  terlibat  dalam upayanya  mengembalikan  kerugian  keuangan  Negara,  maka  dijadikan  suatu  pertimbangan terkait kelanjutan proses hukumnya.
Pelaksanaan  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  dengan  metode restorative  justice ini tentunya  menjadi  anggapan/stigma  negative  di  masyarakat  yang  menganggap  tidak  masalah melakukan  perbuatan  koruptif  karena  apabila  ditindak,  yang  bersangkutan  tinggal mengembalikan keuangan negara saja. Sedangkan maksud dari dikeluarkan kebijakan tersebut tentunya tetap ada yang menjadi batasan-batasan antara lain :
a. Bukan  merupakan  perkara big  fish yaitu  pelakunya  adalah  penyelenggara  Negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun  1999  tentang penyelenggaraan  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN,  melibatkan  pelaku  dari satu  dan/atau  lebih  kementrian/  lembaga  lainnya  bersama  dengan  pelaku  di  lembaga legislatif dan/atau lembaga yudikatif, baik di pusat maupun daerah dengan pelaku swasta, pelanggaran  terhadap  satu  atau  lebih  peraturan  perundang-undangan  yang  berbeda, penggunaan alat bukti konvensional yang dalam hal sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. 14 Penambahan digital evidence dan dilakukan pada saat terjadi bencana atau menimbulkan kerugian keruangan Negara diatas Rp. 10 Milyar rupiah untuk delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal  3  Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  dan  delik  di  luar  itu  senilai  Rp.  1 Milyar rupiah. 15
b. Adanya  rasa  kesadaran  dari  pihak  yang  terlibat  bersikap  proaktif  untuk  mengembalikan kerugian keuangan negara.
c. Perkara tindak pidana korupsi yang tidak bersifat berkelanjutan.
d. Dampak yang ditimbulkan oleh penyelesaian tindak pidana korupsi tetap memperhatikan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan Nasional.
Besaran  kerugian  keuangan  Negara  yang  ditimbulkan  menjadi  salah  satu  pertimbangan oleh  lembaga  Kejaksaan  RI  dalam  hal  penindakannya.  Nilai  kerugian  Negara  yang  kecil tentunya  dibandingkan  dengan  anggaran  Negara  yang  dikeluarkan  dalam  proses  penindakan tentunya  tidak  akan  seimbang,  hal  inilah  yang  mendorong  metode restorative  justice yaitu untuk  memberikan  keadilan  bagi  pelaku  dan  korban  yang  tentunya  sesuai  bila  dilihat  dari kerugian  yang  dialami  dan  hal  ini  telah  sesuai  dengan  intruksi  Jaksa  Agung  RI  dalam  hal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Jaksa Agung RI dalam bidang penyidikan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus  yang  meliputi  tindak  pidana  subversi,  tindak  pidana  korupsi,  dan  tindak  pidana ekonomi. 16 Dengan demikian diperlukan upaya identifikasi, Analisa, sekaligus pemetaan yang komprehensif  terhadap  akar  masalah  dan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  korupsi,  guna diformulasikan  langkah-langkah  perbaikan  serta  diperlukan  upaya  untuk  memonitor  setiap
14 Nabil Atta Samandari, Wila Chandrawila S dan Agus H. Rahim, “Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik”, Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 2. No. 2 (2016). hlm.158.
15 Surat Edaran Jampidsus Kejaksaan RI Nomor: B-345/F/Fjp/05/2018 tertanggal 04 Mei 2018 tentang petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas
16 Yasmirah Mandasari Saragih, “Peranan Jaksa Dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal IlmiahReseacrh Sains , Vol. 1 No. 3 Oktober (2015). hlm.118.
kebijakan  guna  melihat  tingkat  kerawanan  akan  potensi terjadinya  praktik  korupsi,  sehingga kedepannya potensi tindak pidana korupsi dapat diantisipasi dan dicegah. 17
Bentuk  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  konsep Restoratif  Justoce dalam  pemidanaan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  bukan  sama  sekali  menghilangkan  sanksi pidana,  melainkan  lebih  mengedepankan  pemberian  sanksi  yang  menekankan  pada  upaya pemulihan akibat kejahatan. 18 Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi restorative justice antara  lain  tetap  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yaitu  di  bidang  Tindak Pidana Khusus yang mana penanganan tindak pidananya mulai dari janmgka waktu dan lain- lain  mengacu  kepada  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  PERJA-039/A/JA/10/2010. 19 Penanganan tersebut meliputi:
a. Dalam  tahapan  penyelidikan,  dilakukan  kegiatan  pengumpulan  data  dan  bahan keterangan.
b. Dalam  tahapan  tersebut,  juga  sudah  harus  ada  ditemukan  besaran  kerugian  keuangan Negara  yang  dilakukan  dengan  perhitungan  baik  sendiri,  bekerjasama  dengan  Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/ Akuntan Publik.
c. Memperhatikan  batasan  tersebut  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  apabila  pihak  yang terlibat  sudah  mengembalikan  keuangan  Negara  maka  perlu  dibuktikan  dengan  bukti setoran Kas Negara/daerah/desa/pekon.
d. Dilakukan  kegiatan  ekspose  guna  menentukan  sikap  dan  disini  peran  dari  pimpinan, dalam  hal  ini  yaitu  Jaksa  Agung  RI/Kepala  Kejaksaan  Tinggi/Kepala  Kejaksaan Negeri/Kepala  Cabang  Kejaksaan  Negeri  sangat  diperlukan  karena  tidak  diatur  dengan Undang-Undang melainkan salah satu bentuk diskresi.
Tidak semua jenis korupsi dapat diselesaikan melalui metode restorative justice , karena perkara  korupsi  yang  dapat  diselesaikan  adalah  perkara  yang  tidak  masuk  dalam  batasan- batasan yang disebutkan sebelumnya serta kategori ketentuan pidana dalam  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dengan  memperhatikan  nilai  kerugian  serta bentuk tindak pidana korupsinya, yaitu di bawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 20
1. Efektifitas  Surat  Edaran  Jampidsus  Nomor:  B-765/F/Fd.1/04/2018  tertanggal  20 April  2018  perihal  Petunjuk  Teknis  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi Tahap Penyelidikan serta harapan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di masa depan
Jaksa  Agung  RI  melalui  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  mempunyai  dasar untuk  dapat  mengeluarkan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap  Penyelidikan,  dengan  didasarkan pada  Pasal  35  Huruf  (a)  Undang-Undang  RI  nomor 16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  yang  pada  intinya  menyatakan kewenangan  Jaksa  Agung  dalam  penetapan,  pengendalian  kebijakan  penegakan  hukum  dan keadilan yang masih tetap dalam ruang lingkup Kejaksaan.
Memperhatikan  ketentuan  tersebut,  tentunya  dengan  dikeluarkan  surat  edaran  ini,  telah mempunyai  kekuatan  hukum,  karena  dalam  Undang-Undang  tersebut,  telah  diberikan
17 Amanat Jaksa Agung RI dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019
18 Yusona Piadi, dan Rida Ista Sitepu, “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Recthen: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 1 (2019).
19 Muhammad  Gempa  Awaljon  Putra,  Dahlan  dan  Mahfud,  “Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Kejaksaan  Tinggi  Aceh  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2. No. 2. Agustus (2018). hlm. 176 .
20 B.D.  Sri  Marsita,  Sri  Humana,  2015, Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  korupsi  Yang  Nilai  Kerugian  Keuangan Negaranya Kecil, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I . Jakarta Selatan. hlm.21
kewenangan  kepada  Jaksa  Agung  untuk  memberikan  suatu  kebijakan  kepada  jajarannya dalam hal pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Kejaksan RI.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berdasarkan  landasan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  menjadi  dasar  legalitas  dan  legitimasi  tindakan  pemerintahan,  serta memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak  dasar  dan  kedudukan  hukum  warganegara  terhadap pemerintah ( het legaliteits beginsel beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overheid te    waarborgen ).  Terkait  hal  tersebut,  dijelaskan  bahwa  dalam  paham  negara  hukum, pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan/tindakan harus berdasarkan peraturan yang sah dan  wajib tertulis.  Peraturan  tersebut  harus  ada  terlebih  dahulu  dan  berlaku  sebelum  adanya tindakan atau kebijakan administratif yang dilakukan. Oleh karenanya, dalam setiap kebijakan administratif harus tetap berdasarkan aturan atau rules and procedures ( regels ). 21
Penyelenggaraan pemerintahan dalam perkembangannya berdasarkan pada asas kepastian hukum  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan,  menemui  beberapa  hambatan dalam  pelaksanaan  khususnya  dalam  hal  kesenjangan  hukum  ( legal  gap )  antara  peraturan perundang-undangan  yang  ada  dengan  realitas  yang  dihadapi  oleh  pemerintah. 22 Tidak  ada peraturan/undang-undang yang pasti sempurna, karena didalamnya pasti terdapat kekurangan bila ditinjau dari sisi yang berbeda serta tidak ada peraturan/undang-undang yang pasti sudah lengkap  atau  jelas  khususnya  dalam  pengaturan  setiap  langkah  kegiatan  dari  warganya. Menurut Shidarta hal ini disebabkan karena suatu produk hukum adalah hukum positif, yang digambarkan  dalam  potret  kehidupan  masyarakat  dalam  waktu-waktu  tertentu  (sinkronis). Gambaran  ini  tentunya  mencerminkan  sistem  hukum  sebagai  karya  yang  momentaris ( momentary  legal  system ).  Disisi  lain,  disadari  atau  tidak  disadari  masyarakat  senantiasa berproses sedangkan produk hukum cenderung mengkristal. Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah  mempunyai  kewenangan  bebas  ( vrije  bevoegdheid )  atau  yang  lazim  disebut dengan freies ermessen/ discretionary power (diskresi). 23
Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan  administrasi  negara  untuk  melakukan  tindakan  tanpa  harus  terikat  sepenuhnya pada  Undang-Undang. 24 Adapun  perwujudan  dari  diskresi  yang  sering  digunakan  dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ialah berupa peraturan kebijakan ( beleidsregels ), dapat dibuat  dalam  bentuk,  yang  salah  satunya  adalah  berupa  surat  edaran.  Bagir  Manan menyatakan  bahwa  yang  termasuk  dalam  peraturan  perundang-undangan  adalah  tidak termasuk kebijakan yang dibuat walaupun kebijakan tersebut ada gambaran sebagai peraturan perundang-undangan.  Kebijakan  ini  dilaksanakan  tidak  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  karena  pembuat  kebijakan  tersebut  tidak  memiliki  suatu  bentuk kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 25
Berbicara  tentang  Surat  Edaran  Jampidsus  Nomor:  B-765/F/Fd.1/04/2018  tertanggal  20 April  2018  perihal  Petunjuk  Teknis  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Tahap Penyelidikan,  untuk  wilayah  hukum  Kejaksaan  Tinggi  Lampung  yaitu  di  Kejaksaan  Negeri Tanggamus  Tahun  2019  sudah  dilakukan  metode restorative  justice ini  yaitu  1  (satu) penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar + Rp. 15.000.000,- (lima belas  juta  rupiah)  yang  telah  disetorkan  ke  Kas  Negara.  Selain  itu,  Kejaksaan  Negeri Pringsewu  juga  di  Tahun  2018  juga  sudah  melaksanakan  metode  tersebut  untuk  3  (tiga)
21 Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) hlm. 124-125.
22 Shidarta.  2013. Pendekatan  Hukum  Progresif  Dalam  Mencairkan  Kebekuan  Produk  Legislasi,  dalam  Dekonstruksi  dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif . Thafa Media. hlm 27
23 Ibid hlm 27-28
24 Marcus  Lukman.  1996. Eksistensi  Peraturan  Kebijaksanaan  dalam  Bidang  Perencanan  dan  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional . Disertasi (Universitas Padjajaran 1996) hlm. 205.
25 Bagir Manan. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia . Bandung, Alumni. hlm.169
perkara yang apabila ditotal adalah sebesar + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke kas Negara.
Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Kejaksaan Negeri Pringsewu juga tetap melaksanakan kegiatan  penuntutan  terhadap  para  terdakwa  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  untuk  Kejaksaan Negeri Tanggamus di Tahun 2019 sebanyak 2 (dua) perkara dan Kejaksaan Negeri Pringsewu sebanyak 3 (dua) perkara (tahun 2019 sebanyak 1 perkara), karena tidak semua perkara yang nilai  kerugiannya  besar,  dapat  diselesaikan  dengan  metode restorative  justice ,  karena  dapat dilihat dari kategorinya, termasuk apakah ada perbuatan yang langsung menyentuh pemberian dana  kepada  masyarakat,  dalam  hal  pengembalian  kerugian  Negara  dilakukan  secara  sadar atau tidak, serta perbuatan koruptif tersebut apakah merupakan perbuatan yang berkelanjutan.
Metode restorative justice pun hanya dapat dilakukan dalam tahapan penyelidikan karena restorative  justice adalah  proses  pertemuan  dalam  hal  ini  antara  pelaku  dengan  korban  atau masyarakat  untuk  membahas  dan  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  penyelesaian  masalah pidana 26 ,  hal  ini  sesuai  dengan  SE  Jampidsus  Nomor:  B-765/F/Fd.1/04/2018  tertanggal  20 April  2018  perihal  Petunjuk  Teknis  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Tahap Penyelidikan,  hanya  dikonsentrasikan  dalam  tahapan  tersebut.  Apabila  sudah  masuk  dalam tahapan penyidikan maka tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  pada  intinya menyatakan  apabila  telah  terpenuhi  segala  unsur  dari  pasal  2  dan  pasal  3,  maka  bentuk pengembalian  kerugian  Negara  tidak  serta  merta  menghapuskan  pidananya.  Oleh  karenanya bentuk  pengembalian  kerugian  Negara  sebelum  tahapan  penyidikan  dapat  menggugurkan salah  satu  unsur  yaitu  kerugian  Negara,  karena  apabila  tahapan  penyidikan  sudah  dimulai, maka pengembalian kerugian Negara hanya dianggap sebagai bentuk kesadaran terkait fungsi penagihan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  serta  dapat  dianggap  juga  sebagai  bentuk pengakuan  bersalah  oleh  si  terdakwa.  Walaupun  pihak  yang  terlibat  sudah  berupaya mengembalikan  kerugian  Negara  namun  sudah  masuk  dalam  tahapan  penyidikan  bahkan sudah  masuk  dalam  proses  penuntutan,  maka  pengembalian  tersebut  dijadikan  faktor  yang meringankan  dalam  pertimbangan  surat  tuntutan  penuntut  umum  serta  pertimbangan  dalam putusan pemidanaan oleh Majelis Hakim.
Idealnya  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  selain  dengan  penerapan metode restorative justice ,  perlu  adanya  suatu  bentuk  sanksi  tambahan  yang  dikenakan  oleh daerah/instansi  pihak  yang  terlibat.  Dalam  hal  ini,  Inspektorat  Daera  h/Aparat  Pengawasan Internal  Pemerintah  (APIP)  harus  lebih  aktif  dalam  pemberian  sanksi  tersebut.  Contohnya mungkin dapat diterapkan antara lain :
a. Pemberhentian dari jabatan aktif.
b. Penundaan pangkat/kenaikan gaji berkala (administratif).
c. Tidak  dilibatkan  dalam  kegiatan-kegiatan  pembangunan  fisik/penyediaan  jasa  yang menggunakan anggaran Negara ke depannya, serta contoh-contoh lainnya, serta tentunya dalam  pelaksanaan  pemberian  sanksi  tambahan  tersebut  tentunya  harus  disertai  juga dengan payung hukum  yang menunjang, oleh karenanya sangat diperlukan suatu bentuk peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  guna  menunjang  pelaksanaan  metode restorative justice serta sanksi tambahan lainnya.
Penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  ke  depan  tentunya  diharapkan  lebih berkonsentrasi  bagaimana  uang  Negara  yang  sudah  hilang  karena  perbuatan-perbuatan koruptif  dapat  dpulihkan.  Inisiatif  lembaga  Kejaksaan  RI  dalam  upaya  pemulihan  melalui metode restorative justice dapat menjadi suatu solusi yang sangat baik.
26 Kuat  Puji  Prayitno,  “Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  Di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis  Filosofis  Dalam  Penegakan Hukum  In  Concreto)”, Jurnal  Dinamika  Hukum  Fculty  of  Law  Universitas  Jendral  Soedirman. Vol.  12.  No.  3  (2012). hlm.409
Langkah  lain  yang  dapat  dilakukan  apabila  melihat  dari  Negara  lain  seperti  pendekatan plea  bargaining dan deferred  prosecution  agreement . Plea  Bargaining dalam Black’s  Law Dictionary diartikan  sebagai  “Kesepakatan  hasil  negosiasi  antara  jaksa  dengan  terdakwa sehingga  terdakwa  yang  mengakui  kesalahannya  akan  mendapat  hukuman  lebih  ringan  atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan. 27 Plea Bargaining merupakan proses awal yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum  dalam  bentuk  penawaran  kepada  terdakwa  untuk pengakuan  bersalah  secara  sadar,  yang  juga  digunakan  untuk  pemenuhan  pengembalian kerugian  Negara  dalam  bentuk  penyitaan  aset,  guna  pengurangan  tuntutan  pidananya. Sedangkan  untuk deferred  prosecution  agreement lebih  dikhususkan  kepada  kejahatan  yang dilakukan oleh korporasi, yaitu dalam bentuk pengalihan tuntutan pidana menjadi pemulihan secara  administratif,  yang  tentunya  berimbas  kepada  reputasi  yang  tetap  baik  serta  dapat mengurangi  kerugian-kerugian  yang  akan  ditimbulkan  apabila  proses  hukum  tetap  berjalan (terkait lama proses hukumnya). Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan dapat cepat terlaksana serta tujuan pengembalian kerugian Negara dapat segera terwujud. 28
Konsep  terakhir  yang  disebutkan  diatas memang  belum  termuat  dalam  sistem  peradilan pidana  korupsi  di  Indonesia.  Langkah  perubahan  harus  segera  dilaksanakan  terutama  yang memerlukan  terobosan  hukum  yang  lebih  cepat,  proporsional,  efektif  dan  memberikan kepastian  hukum  yang  lebih  tinggi.  Perubahan/amandemen  peraturan  perundang-undangan sudah  harus  menjadi  suatu  kewajiban  guna  pemulihan  keuangan  Negara  serta  bentuk  lain dalam  pencegahan  ( preventif )  sehingga  indeks  perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia dapat  jauh  berkurang  yang  tentunya  diharapkan  menjadi  solusi  dalam  mengatasi  berbagai masalah perekonomian di Indonesia.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Penerapan  metode restorative  justice dalam  penyelesaian  tindak  pidana  korupsi  sudah mulai  dilakukan  oleh  lembaga  Kejaksaan  RI  dengan  SE  Jampidsus  Nomor:  B- 765/F/Fd.1/04/2018  tertanggal  20  April  2018  perihal  Petunjuk  Teknis  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi  Tahap  Penyelidikan,  yang  pada  intinya  Penyelidikan  tidak  hanya terbatas  pada  menemukan  peristiwa  Tindak  Pidana  Korupsi  berupa  perbuatan  melawan hukum, tetapi juga harus diupayakan untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara dan  apabila  ada  sikap  kooperatif  dari  pihak  yang  terlibat  dalam  upayanya  mengembalikan kerugian  keuangan  Negara,  maka  dijadikan  suatu  pertimbangan  terkait  kelanjutan  proses hukumnya.
Kebijakan  ini  merupakan  terobosan  yang  baik,  mengingat  banyaknya  peristiwa  yang terjadi di lapangan yakni, ketika seseorang sudah dijatuhi hukuman pidana badan oleh putusan pengadilan,  yang  sering  terjadi  adalah  yang  bersangkutan  tidak  akan  lagi  melakukan pembayaran  denda  apalagi  pembayaran  uang  pengganti,  karena  berasumsi  mengapa  harus membayar lagi uang pengganti, sedangkan dia sudah dikenakan hukuman badan. Penggunaan anggaran Negara dalam tahapan proses penanganan perkara yang cukup besar, serta ditambah dengan biaya di Lembaga Pemasyarakatan yaitu selama terpidana menjalani pidana badannya tentunya  akan  membuat  Negara  bertambah  rugi  apabila  tidak  diimbangi  dengan  pemulihan keuangan Negara.
Pelaksanaan  metode restorative  justice dalam  penyelesaian tindak  pidana  korupsi sudah mulai  dilaksanakan  namun  masih  terhambat  dengan  belum  adanya  payung  hukum  guna pelaksanaan metode ini secara baik dan menyeluruh.
27 Yunizar  Wahyu  Tristanto,”Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Plea  Bargaining  Untuk  Meningkatkan  Efisiensi  Peradilan  Di Indonesia”, AHKAM Jurnal Hukum Islam. Vol. 6. No. 2. (2018). hlm.425.
28 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d85bee63862b/menggagas-peradilan-korupsi-yang-lebih-menguntungkan- keuangan-negara/

## 2. Saran
Dalam  usaha  untuk  meningkatkan  pemulihan  keuangan  Negara  dalam  penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi,  perlu  adanya  suatu  terobosan  hukum  dalam  penanganannya. Metode restorative justice yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan RI merupakan salah satu terobosan  terbaik  dalam  hal  pemulihan  keuangan  Negara  serta  tidak  menjadi  pemborosan keuangan  Negara  khususnya  dalam  penanganan  perkara  sampai  dengan  tahapan  eksekusi ataupun  dalam  pembiayaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  yaitu  selama  terpidana  menjalani pidana  badannya.  Namun  metode  tersebut  perlu  diimbangi  dengan  adanya  suatu  payung hukum  dan  bukan  hanya  dalam  surat  edaran  yang  bersifat  internal,  sehingga  seluruh  aparat penegak  hukum  dapat  melaksanakan  terobosan  yang  sama.  Selain  itu  diperlukan  bentuk sanksi  tambahan  yang  dikenakan  oleh  daerah/instansi  kepada  pihak  yang  terlibat  guna penambahan  efek  jera  kepada  pihak  lain  serta  apabila  memang  dalam  tahapan  penyelidikan tidak  bisa  dilakukan  hal  tersebut,  maka  kebijakan  lain  yang  dapat  kita  lihat  di  Negara  maju yaitu  pendekatan plea  bargaining dan deferred  prosecution  agreement dapat  menjadi  solusi yang  efektif  walaupun  belum  termuat  dalam  sistem  peradilan  pidana  korupsi  di  Indonesia. Langkah-langkah perubahan harus segera dilaksanakan terutama yang memerlukan terobosan hukum  yang  lebih  cepat,  proporsional,  efektif  dan memberikan  kepastian  hukum yang  lebih tinggi.  Perubahan/amandemen  peraturan  perundang-undangan  sudah  harus  menjadi  suatu kewajiban guna pemulihan keuangan Negara serta bentuk lain dalam pencegahan ( preventif ) sehingga  indeks  perkara  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  dapat  jauh  berkurang  yang tentunya  diharapkan  menjadi  solusi  dalam  mengatasi  berbagai  masalah  perekonomian  di Indonesia.

## Daftar Pustaka
A. Buku Asshiddiqie,  Jimly.  2005.  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  (Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). Jakarta.
Banziat.  Kadafi.  2001.  Advokat  Indonesia  Mencari  Laegistimasi.  Pusat  Studi  Hukum  dan Kebijakan Indonesia. The Asiä Jakarta.
Djaja, Ermansjah. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Sinar Grafika. Jakarta. Lukman,  Marcus.  1996.  Eksistensi  Peraturan  Kebijaksanaan  dalam  Bidang  Perencanan  dan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. Disertasi (Universitas Padjajaran). Bandung.
Manan, Bagir. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Alumni. Bandung.
Marsita,  B.D.  Sri,  Humana.  2015.  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  korupsi  Yang  Nilai Kerugian  Keuangan  Negaranya  Kecil.  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan.
Seno Adji, Indriyanto. 2012. Korupsi Dan Permasalahannya. 2012. Diadit Media Press. Jakarta. Shidarta.  2013.  Pendekatan  Hukum  Progresif  Dalam  Mencairkan  Kebekuan    Produk  Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif. Thafa Media. Jakarta.

## B. Jurnal
Fitriati.  "Karaktewristik  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Secara  Informal  melalui  Peradilan  Adat." Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No.2, 2017: 164-171. https://media.neliti.com/media/publications/238271-none-f6c2437d.pdf.
Kansil,  F.  I.  "Sanksi  Pidana  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Menurut  KUHP  Dan  Di  Luar  KUHP."
Jurnal Lex Crimen. Vol. 3. No. 3, 2014: 26-34.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5296/4809. .
M.Syamsudin.  "Faktor-Faktor  Sosiolegal  yang  Menentukan  dalam  Penanganan  Perkara  Korupsi di  Pengadilan." Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum, Vol.  17  No.  3,  2010:  406-429.
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3916/3491. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art4.
Muhammad Gempa Awaljon Putra, D. d. "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2. No. 2.,
2018: 170-185.
http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11627/9168.
https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11627.
Nabil  Atta  Samandari,  W.  C.  "Kekuatan  Pembuktian  Rekam  Medis  Konvensional  Dan Elektronik." Soepra  Jurnal  Hukum  Kesehatan. Vol.  2.  No.  2,  2016:154-164. http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/viewFile/818/562.
Pandoe  Pramoe  Kartika,  A.  D.  "Politik  Hukum  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Dalam Pemberantasan  Korupsi  Pada  Era  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo". Jurnal  Hukum Sarawati (JHS) , Vol. 1
No. 2. 2019: 263-269. http://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/661/626.
Rony  Saputra,  "Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." J urnal Cita Hukum, Vol.3 No.2 Desember, 2915: 269-288.
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2318/1747.
http://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318.
Prayitno,  K.  P.  (2012).  “Restorative  Justice  Untuk  Peradilan  Di  Indonesia  (Perspektif  Yuridis Filosofis  Dalam  Penegakan  Hukum  In  Concreto)”. Jurnal  Dinamika  Hukum  Fculty  of Law Universitas Jendral Soedirman. Vol. 12. No. 3, 2012: 407-420.
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116. Saragih,  Y.  M.  "Peranan  Jaksa  Dalam  Pengendalian  Tindak  Pidana  Korupsi." Jurnal  Ilmiah Reseacrh Sains. Vol. 1 No. 3 Oktober, 2015: 115-134.
http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2015/10/Peranan-Jaksa-Dalam- Pengendalian-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf.
Suhariyanto,  B.  "Restroratif  Justice  Dalam  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku  Korupsi  Demi Optimalisasi  Pengembalian  Kerugian  Negara". Jurnal  Rechtsviinding. Vol.  5  No.  3  , 2016: 421-438. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153. Tajuddin,  Y.  M.  "Uang  Pengganti  Sebagai  Alternatif  Pengembalian  Kerugian  Negara  dalam Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi." Jurnal  Restorative  Justice. Vol.  2  No.1,  2018:  52-66. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1924/1148.
https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924.
Tristanto,  Y.  W.  "Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Plea  Bargaining  Untuk  Meningkatkan  Efisiensi Peradilan  Di  Indonesia”. AHKAM  Jurnal  Hukum  Islam. Vol.  6.  No.  2,  2018:  412-36. http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1467/757.
http://dx.doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.411-436.
Utary  Maharani  Barus,  I.  A.  "Analisis  Yuridis  Peraturan  Penjagaan  Lembaga  Pemasyarakatan Terkait  dengan  Gangguan  Keamanan  dan  Ketertiban  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIb  Lubuk  Pakam." Jurnal  Ilmiah  Magister  Hukum, Vol.1  No.  2,  2019:  187-193. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/121/130.
Waluyo,  B.  "Optimalisasi  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia." Jurnal  Yuridi,s Vol.  1  No.  2, 2014:  169-182  .  https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/149/122. http://dx.doi.org/10.35586/.v1i2.149.
Yayan  Indriana,  “Pengembalian  Ganti  Rugi  Keuangan  Negara  Pada  Perkara  Tindak  Pidana
Korupsi”, Jurnal Cepalo,
Vol. 2 No. 2, 2018: 123-130.
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769/1486.
Yusona  Piadi,  d.  R.  "Implementasi  Restoratif  Justice  dalam  Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi." Jurnal  Recthen:  Riset  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Vol.  1,  2019:  1-8. https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/7/1
C. Undang-undang
Amanat Jaksa Agung RI dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946. Surat Edaran Internal Kejaksaan RI.
Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Yang  Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang  RI  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
D. Internet https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d85bee63862b/menggagas-peradilan-korupsi-yang- lebih-menguntungkan-keuangan-negara.