## Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018
Sry Wulan Yunita Swari 1 , Mansur 2 , Andy Arya Maulana Wijaya 3
1 Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UM. Buton
2 Dosen FISIP UM. Buton
3 Dosen FISIP UM. Buton
Abstrak ,  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengamati  pelaksanaan  Fungsi  Legislasi oleh  DPRD  Kabupaten  Buton  Utara  dalam  pembuatan  Peraturan  Daerah  pada  tahun 2015. Serta, mengidentifikasi sejumlah factor yang dapat mempengaruhi fungsi legislasi DPRD tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan purposive sampling dalam  menentukan  informan  penelitian.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara mendalam (indepth interview) , observasi langsung dan studi dokumen. Data kemudian  dianalisis  secara  interaktif  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  legislasi  oleh  DPRD  Kabupaten Buton  Utara  berjalan  optimal,  dimana  fungsi  ini  dijalankan  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buton  Utara  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah,  dimana tahapan pembentukan Peraturan Daerah  ditingkat DPRD  yaitu 1) Perencanaan, 2) Penyusunan, 3) Pembahasan yang melalui Pembicaraan tingkat I dan II,  4)  Penetapan,  dan  5)  Pengundangan/penyebarluasan.  Hanya  saja  dalam pembentukan PERDA tahun 2015 lebih banyak berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pembuatan  PERDA  adalah  Dinamika  Politik, Kapabilitas Anggota dan Ruang Aspirasi Masyarakat.
Kata Kunci : Legislasi, Peraturan Daerah, DPRD, Kabupaten Buton Utara
Abstract ,  The  purpose  of  this  study  was  to  observe  the  implementation  of  the Legislation Function by the North Buton Regency DPRD in making Regional Regulations in  2015.  As  well  as,  identify  a  number  of  factors  that  could  influence  the  legislative function  of  the  DPRD.  Qualitative  descriptive  research,  using  purposive  sampling  in determining  research  informants.  Data  collection  is  done  by  in-depth  interviews  (in- depth  interviews),  direct  observation  and  document  study.  Data  is  then  analyzed interactively  and  presented  in  descriptive  form.  The  results  of  this  study  indicate  that the  implementation  of  the  legislative  function  by  the  North  Buton  Regency  DPRD  runs optimally, where this function is carried out in accordance with the North Buton District Regulation Number 7 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products, where  the  stages  of  Regional  Regulations  at  the  DPRD  level  are  )  Preparation,  3) Discussion  through  Level  I  and  II  Talks,  4)  Determination,  and  5)  Enactment  / dissemination. It's just that in the 2015 PERDA formation more came from the initiative of  the  Regional  Government.  The  factors  that  influence  the  making  of  PERDA  are Political Dynamics, Member Capability and Community Aspiration Space.
Keywords : Legislation, Regional Regulation, DPRD, North Buton Regency
1. Pendahuluan
Reformasi di Indonesia telah membawa  banyak  perubahan  baik  dalam struktur  maupun  kultur  penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan ini juga menyangkut sebaran kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, yakni eksekutif,  legislative  dan  yudikatif.  Dalam kajian  ini  memfokus  pada  Lembaga legislatif  yang  adalah  salah  satu  unsur penyelenggaraan  pemerintahan,  lembaga ini  disebut  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  yang  untuk  tingkat  daerah  disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kekuasaan yang dimiliki lembaga legistlatif  tercermin  dalam  fungsinya dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan.  Anggota  DPR  dipilih  oleh rakyat  secara  langsung  melalui  suatu Pemilihan  umum,  agar  dapat  mewakili rakyat dalam menyalurkan kepentingannya.
Otonomi  daerah  hingga  saat  ini telah  berbicara  banyak  tentang  kondisi penyelenggaraan pemerintahan, sekalipun banyak  ahli  yang  menganggap  bahwa otonomi daerah masih menyisakan banyak persoalan  pada  tataran  teknisnya.  Salah satunya  yang  dapat  dijadikan  cerminan disini adalah pembagian kekuasaan eksekutif  (Pemerintah)  dan  legislative (DPRD),  yang  seringkali  terlibat  dalam
konflik  politik  daerah.  Padalah  mestinya kedua  lembaga  kekuasaan  tersebut  dapat beriringan  dalam  upaya  mensejahterakan masyarakatnya.
Dalam  hal  kebijakan  publik  tentu kedua  lembaga  ini  harus  mensinergikan tugas-tugasnya untuk menyajikan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Hari ini,  terbangun  pendapat  jika  terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan  pemerintahan  didaerah maka  yang  akan  menuai  kritik  adalah pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif, akan  tetapi  legislative  (DPRD)  terkesan tidak  ada  hubungannya  dengan  kesalahan tersebut.  Padahal  kedua  lembaga  ini memiliki  peran  dan  fungsi  yang  penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di daerah.
Dalam  Undang-undang  No  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah menyebutkan  bahwa  Dewan  Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD) merupakan lembaga  perwakilan  rakyat  daerah,  yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah,  dan merupakan mitra kerja pemerintah daerah.  DPRD  telah  dibekali  dengan sejumlah  hak  yang  tentu  saja  kalau dijalankan dengan baik akan mengakibatkan  lembaga  tersebut  akan mampu  memainkan  peranan  yang  sangat
Vol. 2 No. 1  Bulan April  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
kuat  dalam  menciptkan  checks  and balances dengan pihak eksekutif (Syaukani, dkk. 2005: 192).
Kabupaten Buton Utara yang merupakan  daerah  otonomi  baru,  tentu memproduk  sejumlah  kebijakan  melalui Peraturan  Daerah.  Hal  ini  memerlukan kerja  bersama  antara  eksekutif  dan legislative  di  daerah.  Sejalan  dengan pembentukan  pemerintahan  Kabupaten Buton  Utara  dilakukan  juga  pengangkatan anggota  DPRD  yang  berjumlah  20  orang. Melalui  Pemilu  pada  tahun  2014,  terpilih 20  anggota  DPRD  Kabupaten  Buton  Utara yang terdiri dari 17 Orang Laki-Laki dan 3 Orang  Perempuan  untuk  periode  2014- 2019. Terbagi dalam 3 Fraksi yakni Fraksi Amanah  Rakyat  sebanyak  9  orang,  Fraksi Golkar  sebanyak  3  orang  dan  Fraksi Gabungan  sebanyak  9  orang  (Demokrat, PDIP,  Gerindra,  KNPI  PKS,  PKB  dan Hanura).
Pada tahun 2015, DPRD Kabupaten
Buton  Utara  mengklaim  berhasil  Jalankan Tugas (http://hariansultra.com/dprd- buton-utara-godok-empat-raperda-
desa/diakses,  20/11/2015).  Peran  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara dalam
merumuskan  Perda  akan  berkorelasi dengan  kemampuan  individu  didalamnya. Anggota  DPRD  Kabupaten  Buton  Utara tentu  harus  paham  dan  mengerti  terkait
proses  perumusan  dan  Penetapan  Perda, sebagai  bentuk  pemahaman  terhadap salah  satu  fungsinya  yakni  fungsi  legislasi di  daerah.  Kewenangan  tersebut  tentu harus diarahkan pada tujuan-tujuan daerah  yang  muaranya  pada  kepentingan masyarakat. DPRD sebagai mitra pemerintah  daerah  (eksekutif)  adalah sebagai  media  checks  and  balances  dalam penyelanggaraan  pemerintahan  daerah, disamping juga masyarakat harus berdaya dalam  melakukan  pengawasan  terhadap kinerja pemerintah daerahnya, dan paham proses penetapan sebuah peraturan daerah.
Berdasarkan deskripsi diatas, penelitian  ini  memberikan  fokus  kajian pada peran legislasi dari DPRD Kabupaten Buton  Utara.  Hanya  saja  kajian  ini memberikan  titik  berat  pada  kajian kualitatif  namun  juga  diperkuat  dengan survey opini melalui data kuantitatif.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan  tipe  penelitian  deskriptif  yang bermaksud  untuk  memberikan  uraian mengenai  suatu  gejala  social  yang  diteliti, penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara deskriptif kualitatif yakni berusaha mendeskripsi  kualitas  suatu  gejala  yang menggunakan  ukuran  urusan  sebagai dasar penilaian (Slamet, 2006: 7).
Vol. 2 No. 1  Bulan April  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Disamping itu penelitian deskriptif menggunakan  metode  survey  Atherton  & Klemmack  (1982;  dalam  Soehartono, 2008:  35)  yaitu  dengan  mengumpulkan dan  menganalisis  suatu  peristiwa  atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif.
3. Hasil Penelitian
a. Proses Pembuatan Peraturan
Daerah  (PERDA)  oleh  Dewan
Perwakilan  Daerah  Kabupaten Buton Utara
Kebijakan yang baik akan menentukan arah pembangunan yang baik pula  bagi  sebuah  daerah.  Dalam  konteks kebijakan  daerah,  salah  satunya  dikenal dengan  nama  Peraturan  Daerah  (Perda). Undang-undang  No  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 236 ayat (1)  dan  (2),  menyebutkan  bahwa  untuk menyelenggarakan  Otonomi  Daerah  dan Tugas  Pembantuan,  Daerah  membentuk Perda. Dimana Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Selain  itu,  Pasal  149  Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah  juga  menyebutkan proses  penyusunan  Peraturan  Daerah (Perda)  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu
Perencanaan,  Penyusunan,  Pembahasan, Penetapan  dan  Pengundangan.  Peraturan
Daerah disusun dengan maksud penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan,  dan  juga  sebagai penjabaran  lebih  lanjut  tentang  peraturan perundang-undangan diatasnya.
Sedangkan  isi  dan  tujuan  penyusunan Perda ditentukan berdasarkan pada muatan lokal masing-masing daerah.
Konteks  Kabupaten  Buton  Utara, penyusunan  Peraturan  Daerah  selain berpedoman  pada  aturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  namun  juga disusun dalam Peraturan Dewan Perwakilan  rakyat  Daerah  Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  rakyat Daerah  Kabupaten  Buton  Utara,  dan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buton  Utara Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Begitupun  juga  yang  terjadi  di Kabupaten Buton Utara, perumusan peraturan  daerah  dilakukan  bersama- sama antara pihak Pemerintah Daerah dan
DPRD
Kabupaten Buton Utara. Pembahasan  Ranperda  dilakukan  melalui Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Buton  Utara  Bulan November Tahun 2014.
Vol. 2 No. 1  Bulan April  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Materi  muatan  Peraturan  Daerah adalah  seluruh  materi  muatan  dalam rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah dan  tugas  pembantuan,  dan  menampung kondisi  khusus  daerah  serta  penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Adapun prosedur  pembentukan  Ranperdan  untuk kemudian menjadi Perda di DPRD Kabupaten Buton Utara, yaitu ;

## 1. Tahap Perencanaan
Perencanaan  merupakan  Program
Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai landasan operasional pembangunan hukum  di  daerah  melalui  pembentukan peraturan perundang-undangan, seharusnya  akan  dapat  memproyeksikan kebutuhan  hukum  atau  peraturan  daerah, baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif dengan  menetapkan  visi  dan  misi,  arah kebijakan,  serta  indikator  secara  rational. Sehingga Program Legislasi Daerah mengandung kegiatan dalam kurun waktu lima tahun atau satu tahun anggaran yang memiliki nilai strategis yang akan direalisasikan sebagai bagian dari pembangunan daerah secara keseluruhan.
Perencanaan  yang  dilakukan  untuk mengatur  tata  cara  penyusunan  dan pengelolaan  Prolegda  serta  tata  cara mempersiapkan  ranperda  yang  berasal dari  kepala  daerah  atau  dari  inisiatif DPRD,  berjalan  sesuai  aturan  yang  ada.
Dimana  pelaksanaan  Program  Legislasi
Daerah dapat disusun secara terkoordinasi,  terarah,  dan  terpadu  yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah  Daerah  (Kepala  Daerah)  serta mengikat  kepada  semua  kepala  daerah- kepala daerah maupun dari masyarakat di masing-masing  daerah  otonom  dalam  hal tata cara mempersiapkan ranperda dilingkungannya.
Anggota  DPRD  secara  aktif  terlibat dalam  penyusunan  peraturan  daerah, tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah, dan memainkan  peran  penting  dalam  proses penganggaran  daerah.  Disamping  itu  juga, Anggota DPRD menyiapkan Naskah Akademik  dari  Rancangan  Perda  yang diajukan.  Dimana  naskah  akademik  ini berisi  hasil  penelitian  atau  pengkajian hukum  dan  hasil  penelitian  lainnya terhadap  suatu  masalah  tertentu  yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah  dalam  suatu  rancangan  Ranperda. Tugas  ini  memang  menurut  amatan penulis  cukup  sulit,  karena  diperlukan adanya  kapabilitas  dan  kapasitas  dari anggota DPRD itu sendiri.
Selama  periode  saat  ini,  memang diakui  bahwa  Ranperda  sebagian  besar berasal  dari  inisiatif  pemerintah  daerah. Hanya terdapat beberapa yang merupakan usulan  langsung  dari  DPRD  Kabupaten
Vol. 2 No. 1  Bulan April  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Buton  Utara.  Walaupun  memang  diakui bahwa kinerja dalam pembentukan Ranperda  adalah  hasil  kerja  sama  antara Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,  namun kinerja yang sama produktifnya juga perlu ditunjukkan oleh DPRD.

## 2. Tahap Penyusunan
Penyusunan Peraturan Daerah dalam hal ini pengajuan RANPERDA, dapat berasal  dari  DPRD  atau  Kepala  Daerah (Bupati) dan dilakukan dengan menyampaikan  Draft  Ranperda  kepada Badan  Pembuatan  Peraturan  Daerah DPRD Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya kemudian,  proses  pembentuka  Perda dilakukan bersama-sama antara DPRD dan disetujui oleh Kepala Daerah.
Pada prosesnya, DPRD dan pemerintah  daerah  membuka  pintunya untuk  masukan  dari  kelompok-kelompok masyarakat  sipil.  Dalam  beberapa  kasus, hal  ini  telah  dilembagakan  melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi  masyarakat  sipil  dalam  proses penyusunan peraturan daerah.
Sedangkan
Ranperda yang merupakan  hasil  usulan  Kepala  Daerah dilakukan  oleh  Instansi  Teknis  dalam  hal ini  adalah  Bagian  Hukum  dan  Perundang- undangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Buton  Utara.  Dalam  proses  ini  Pemda menentukan suatu kebijakan yang hasilnya  dibuat  dalam  suatu  draf  yang
nantinya  akan  disampaikan  kepada  DPRD Kabupaten  Buton  Utara  melalui  Badan Pembentukan  Peraturan  Daerah.  Untuk selanjutnya  kemudian  akan  diproses sesuai  aturan  yang  berlaku  di  lingkup DPRD Kabupaten Buton Utara.
Berdasarkan  hasil  temuan  dalam observasi lapangan terkait dengan persiapan  pembentukan  Perda  sudah berjalan dengan efektif sekalipun partisipasi  masyarakat  secara  langsung pada  proses  ini  masih  kurang  optimal. Padahal  pada  tahapan  ini,  akan  sangat ditentukan  oleh  masukan-masukan  yang berasal  dari  masyarakat  sebagai  objek langsung setiap kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.  Adanya  partisipasi  masyarakat dapat  memberikan  masukan  sehubungan dengan  persiapan  pembentukan  Perda yang  akan  lebih  responsif  terhadap persoalan masyarakat.
Sedangkan  dalam  observasi  yang dilakukan  terhadap  sekretariat  DPRD, mengenai  proses  pada  tahap  perumusan tugas  Sekretariat  DPRD  hanya  sebagai pendukung untuk menyediakan kelengkapan yang dibutuhkan oleh anggota  DPRD,  Komisi  atau  Badan  dalam penyusunan  Ranperda.  Proses  ini  juga biasanya  memanggil  pihak  dari  LSM/OMS untuk  memberikan  masukan  dan  aspirasi
Vol. 2 No. 1  Bulan April  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
terkait  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam Ranperda.

## 3. Tahap Pembahasan
Sebagaimana  proses  pembentukan Perda, maka Rancangan Peraturan Daerah yang  berasal  dari  DPRD  atau  Kepala Daerah  dibahas  oleh  DPRD  dan  Kepala Daerah  untuk  mendapatkan  persetujuan bersama. Dalam Peraturan DPRD Kabupaten Buton Utara disebutkan, Tahap ini  sebagai  tahap  Pembicaraan  Ranperda. Pada  tahap  pembicaraan  dilakukan  dalam dua  tahap  yakni  Pembicaraan  Tingkat  I dan Pembicaraan Tingkat II.
Pada pembicaraan tingkat I, Ranperda  baik  yang  menjadi  usulan
Kepala
Daerah maupun DPRD disampaikan  kepada  Pimpinan  DPRD,
Komisi/  Gabungan  Komisi  dan  Badan
Pembentukan Perda dalam Rapat Paripurna DPRD. Hal-hal yang
disampaikan  dalam  tahap  pembicaraan tingkat  I  ini  adalah  penjelasana  mengenai Ranperda  yang  diajukan  oleh  DPRD  atau Kepala Daerah, kemudian dengar pendapat  dari  Komisi  atau  Kepala  Daerah untuk  selanjutnya  dibawa  pembahasan dalam  Rapat  Komisi/  Gabungan  Komisi atau  Panitia  Khusus  yang  dibentuk bersama  kepala  daerah  atau  pejabat  yang ditunjuk untuk itu.
Dari hasil observasi lapangan, pada tahap  pembahasan  Ranperda  ini  bisa
menjalani  proses  yang  panjang.  Hal  ini disebabkan oleh adanya tarik ulur kepentingan  dan  aspirasi.  Disisi  lain, menurut  amatan  peneliti  proses  ini  juga menjadi  sarana  lobby  politik  tahap  awal antara DPRD dan Kepala Daerah khususnya  jika  Ranperda  yang  dibahas berhubungan dengan pengesahan APBD.
Selain  itu,  sebagian  Anggota  DPRD hanya  menyetujui  satu  atau  dua  PERDA dalam  setahun  walaupun  merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran  daerah  sering  pula  tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya. Hal ini terjadi dikarenakan sistem  partai  yang  terpusat  membuat anggota  DPRD  menjadi  lebih  berpihak kepada  partai  sebagai  sumber  legitimasi daripada  berpihak  pada  pemilih  dan masyarakat.

## 4. Tahap Penetapan
Pembentukan peraturan
perundang-undangan pada dasarnya harus  sesuai  dengan  beberapa  aspek, antara lain aspek sosiologis, aspek filosofis dan  aspek  yuridis.  Disamping  itu,  Perda disusun dengan tidak bertentangan dengan  peraturan  diatasnya.  Untuk  itu, sebelum  penetapan  Ranperda  menjadi Perda, perlu diperhatikan dan dikomparasikan dengan peraturan- peraturan diatasnya.
Vol. 2 No. 1  Bulan April  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Penetapan Ranperda menjadi Perda
adalah tahapan selanjutnya setelah Pembahasan Ranperda dalam rapat paripurna  bersama-sama  Kepala  Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu. Pada proses  ini,  DPRD  Kabupaten  Buton  utara akan menunjuk Komisi/ Gabungan Komisi atau  Panitia  Khusus,  yang  tugasnya  untuk menyempurnakan  redaksi  dan  muatan ranperda sebelum di tetapkan.
Sebagai  sebuah  proses  politik  yang tidak  lepas  dari  berbagai  kepentingan, pembentukan PERDA dalam artian sebagai produk legislasi DPRD, partisipasi masyarakat  adalah  keniscayaan.  Disisi lain, dalam perumusannya mengesampingkan  kepentingan  publik serta “melenceng” dari arah pembangunan Hukum  Nasional.  Seperti  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  10  tahun 2004  tentang  pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan disusun sebagai guideline  bagi  legislator  daerah,  dalam konteks  proses  dan  substansi  untuk memastikan  bahwa  produk  hukum  yang dihasilkan  dapat  selaras  dengan  tujuan pembangunan hukum di Indonesia.
Dalam proses observasi dan sejumlah wawancara penelitian yang telah dilakukan,  memberikan  penjelasan  bahwa pada  tahap  ini  Racangan  PERDA  bisa  saja ditarik  kembali  untuk  ditinjau  kembali sebelum  dibahas  bersama-sama  Kepala
Daerah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa alasan,  misalnya  saja  Ranperda  mendapat kritik  dan  penolakan  dari  kelompok masyarakat atau LSM terkait isi Ranperda. Penarikan  Ranperda  ini  dilakukan  oleh Pimpinan DPRD yang disertai oleh alasan- alasan dilakukan hal itu. Menurut peneliti, pada  tahap  ini  seringkali  membuat Ranperda menjadi lamban untuk dijadikan sebagai PERDA dan diimplementasikan.
5. Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  harus diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah agar  memiliki  kekuatan  hukum  dan mengikat
masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekertariat Daerah. Dengan
diundangkannya  PERDA  dalam  lembaran resmi  (Lembaran  Daerah)  maka  setiap orang  dianggap  telah  mengetahui.  Dalam Peraturan  DPRD  Kabupaten  Buton  Utara No  1  Bulan  November  Tahun  2014  Pasal 121, menyatakan bahwa Rancangan Perda yang  telah  disetujui  bersama  oleh  DPRD dan  Bupati  disampaikan  oleh  Pimpinan DPRD  kepada  Bupati  untuk  ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Disisi lain, pada tahapan ini sebagai bagian dari legalisasi rancangan peraturan daerah  menjadi  PERDA.  Tentunya  dalam penetapannya telah dilakukan
Vol. 2 No. 1  Bulan April  2019 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
perampungan berbagai kelengkapan PERDA  misalnya  saja  naskah  akademik sebelum  hasil  pembahasan  Ranperda
diajukan  kepada  Bupati  selaku  Kepala Daerah  untuk  disahkan  dalam  Lembaran Daerah.
Komisi/ Gabungan Komisi melengkapi naskah sebelum disahkan menjadi PERDA
Lembaran
Daerah BUPATI / DPRD Mengajukan Naskah Ranperda Badan Pembentukan PERDA Tahap Pembahasan Dilakukan DPRD bersama Kepala Daerah Pembicaraan Tingkat I a. Penyusul memberi Penjelasan b. Frakasi dan Anggota DPRD lainnya member pandangan c. Penyusul Memberi Jawaban
Penolakan
Pembicaraan Tingkat II a. Mendegar Hasil Keputusan Rapat Internal Badan Pembentukan Perda/Komisi/ Gabungan Komisi b. Mendengar Tanggapan dari Pengusul Ranperda c. Penetapan Ranperda menjadi PERDA Diterima Penyebarluasan Ke Masyarakat
(Uji Publik)

## Gambar 1 Hasil Penelitian Tentang Alur Pembuatan PERDA
(Sumber : Diolah dari Perda No 7 Tahun 2015 dan Peraturan DPRD No 1 Bulan November Tahun 2015)

## b. Pembahasan
Dalam  observasi  yang  dilakukan terkait  kinerja  DPRD  pada  proses pembuatan PERDA dinilai belum maksimal,  dimana  menurut  data  yang dihimpun  oleh  penulis  pada  periode tahun  2014  sampai  akhir  tahun  2015 sedikitnya  terdapat  35  PERDA  yang dihasilkan  DPRD  Buton  Utara  bersama Kepala  Daerah.  Namun  dari  jumlah  itu, hanya terdapat 3 PERDA yang
merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Buton Utara. Hal ini memberi gambaran  bahwa  inisiatif  dalam  proses legislasi  di  Kabupaten  Buton  Utara utamanya  dalam  inisiatif  pembentukan PERDA  hanya  didominasi  oleh  Kepala Daerah.
Menurut  amatan  penulis,  kinerja ini  tentu  berkorelasi  dengan  capaian yang  dapat  diberikan  oleh  DPRD  Buton Utara  dalam  menjalankan  salah  satu tugasnya yakni legislasi. Tentunya dengan  adanya  produk  hukum  daerah
atau  peraturan  daerah  yang  dihasilkan menjadi  catatan  bahwa  kinerja  yang ditunjukkan  oleh  DPRD  Buton  Utara berjalan  sebagaimana  mestinya.  Dalam beberapa  kesempatan  memang  dalam proses legislasi membutuhkan dinamika dan perdebatan yang cukup alot, seperti misalnya mengenai pembahasan Ranperda  pemindahan  Ibukota  Buton Utara  dari  Ereke  ke  Buranga  yang hingga  saat  ini  belum  bisa  diselesaikan atau menemukan titik temu penyelesaian, bahkan disebutkan bahwa
DPRD dan Bupati Buton Utara melanggar  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri tentang penetapan ibukota Buton Utara  dan  amanat  Pemekaran  Buton Utara
(http://www.rakyatsultra.com/butur/p olemik-dprd-dan-pemkab-tentang- pemindahan-ibukota-butur/ diakses, 20/10/2015).
Data  Penetapan  PERDA  periode tahun  2014  sampai  Akhir  tahun  2015 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar PERDA Kabupaten Buton Utara 2014-2017
NO . NAMA PERDA INISIATIF 1. Bangunan Gedung Pemerintah Daerah 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  KabupatenButon  Utara  Tahun  2010- 2025 Pemerintah Daerah 3. Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Daerah 4. Pajak Reklame Pemerintah Daerah 5. Pajak  Pengambilan  dan  Pengolahan  Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Daerah 6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pemerintah Daerah 7. Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Daerah 8. Retribusi Izin Usaha Perikanan Pemerintah Daerah 9. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol Pemerintah Daerah 10.  Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah 11.  Pembentukan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kantor Pengelolah Hutan Lindung Pemerintah Daerah 12.  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah 13.  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buton  Utara  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang Penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Utara Pemerintah Daerah 14.  Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan DPRD

## (Sumber: Sekretariat DPRD Buton Utara, 2017)
Nampaknya, produk hukum daerah  Kabupaten  Buton  Utara  dalam hal ini adalah PERDA, dalam penyusunannya lebih banyak didominasi  oleh  inisiatif  Pemerintah Daerah. Kondisi
ini tentu mengindikasikan  bahwa,  kinerja  bidang legislasi  dari  DPRD  Kabupaten  Buton utara kurang produktif. Dalam observasi yang  dilakukan  oleh  peneliti  selama melakukan  penelitian,  berbagai  sebab
oleh  karena  dari  seluruh  PERDA  tahun 2014-2015  yang  dibahas  oleh  DPRD hanya  berkaitan  dengan  urusan-urusan strategis  pihak  eksekutif  daerah.  Fungsi Kontrol  terhadap  kondisi  masyarakat, menurut  peneliti  masih  lemah  misalnya saja  terhadap  para  petani  yang  tidak mendapatkan  bantuan  dan  seringkali tidak  tepat  sasaran  jika  ada  bantuan. Tentu  hal  ini  berimplikasi  langsung dengan  sejumlah  indikasi  yang  turut
Desa 15.  Penyelenggaraan Pelayanan Publik DPRD 16.  Pedoman Teknis Peraturan Di Desa DPRD 17.  Tata  Cara  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah Pemerintah Daerah 18.  Penyelenggaraan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah 19.  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah 20.  Sistem Penyusunan APBD Pemerintah Daerah 21.  Perubahan  Atas  Perda  Nomor  11  Tahun  2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Daerah 22.  RetribusiTempat Rekreasi dan Olahraga Pemerintah Daerah 23.  Organisasidan  Tata  Kerja  Badan  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu Pintu Pemerintah Daerah 24.  Perubahan  Ketiga  Atas  Perda  Nomor  5  tahun 2008  tentang  Organisasidan  Tata  Kerja Inspektorat,  Bappeda  dan  Lembaga  Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara Pemerintah Daerah 25.  Tuntutan  Perbendaharaan  dan  Tuntutan  Ganti Rugi  Keuangan  dan  Barang  Milik  Daerah Kabupaten Buton Utara Pemerintah Daerah
mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Buton Utara.
Mengenai persoalan seperti diatas akan dapat mempengaruhi kinerja  yang  ditunjukkan  oleh  DPRD, khususnya dalam bidang legislasi. Dalam beberapa informasi mengenai permasalahan  di  wilayah  Kabupaten Buton  Utara,  peran  yang  ditunjukkan oleh  DPRD  belum  begitu  optimal.  Sebut saja misalnya dalam mengenai pemindahan  Ibu  Kota  Kabupaten  Buton Utara  dari  Ereke  ke  Buranga,  juga beberapa masalah kemasyarakatan
misalnya  kekeringan  air  bersih  oleh warga (http:// kendaripos.co.id /warga- butur-resah-kekeringan-air/diakses, 20/10/2015)
Untuk  itu  penting  kiranya,  memetakan beberapa  faktor  yang  mempengaruhi peran  DPRD  khususnya  dalam  bidang legislasi di daerah. Hal ini sebagai bagian dari  temuan  penelitian,  dan  akan membantu  dalam  memahami  fokus permasalahan dalam penelitian ini.
Disisi lain, secara yuridis memang dicantumkan dalam Perda No 7 Tahun  2015  bahwa  partisipasi  dapat dilakukan  melalui;  (a)  Rapat  Dengar Pendapat  Umum;  (b)  Kunjungan  Kerja; (c)  Sosialisasi;  (d)  Seminar/Lokakarya; dan  atau  (e)  Diskusi.  Namun  dalam perjalananya, dalam menyampaikan
aspirasi masyarakat belum tahu kemana harus menyampaikan beberapa keluhannya. Dalam
beberapa kesempatan  misalnya  demonstrasi  oleh mahasiswa  dan  kelompok  masyarakat, barangkali  belum  mewakili  segenap aspirasi  masyarakat  secara  umum. Karenanya,  menurut  amatan  penulis dalam  hal  sarana  aspirasi  masyarakat belum  optimal  dalam  artian  belum  ada sarana yang disediakan seperti misalnya kotak  saran,  rumah  aspirasi  atau  media sarana lainnya.

## 4. Kesimpulan
Dari rangkaian pembahasan dalam  penelitian  ini,  maka  peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Fungsi  Legislasi  dalam  Pembentukan PERDA  oleh  DPRD  Kabupaten  Buton Utara berjalan dengan baik sebagaimana mestinya,  seperti  yang  di  amanatkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah  dan  tercantum dalam  PERDA  Kabupaten  Buton  Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah. Pembentukan  PERDA  ditingkat  DPRD yakni  melalui  beberapa  tahapan  yakni Perencanaan,  Penyusunan,  Pembahasan yang didalamnya dilakukan Pembicaraan tingkat I dan II, Penetapan dan  Pengundangan  dalam  Lembaran
Daerah.  Sekalipun  demikian,  dalam perjalanannya pembahasan PERDA lebih banyak  adalah  berasal  dari  inisiatif Pemerintah  Daerah.  Sedangkan,  Faktor- Faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten  Buton  Utara  diantaranya
adalah  Dinamika  Politik,  Kapabilitas Anggota, dan Ruang Aspirasi Masyarakat.

## Daftar Pustaka
1. Buku Bagir  Manan,  2004. Teori  dan  Politik Konstitusi , Cetakan Kedua, Yogyakarta: FH UII Press Budiarjo,  Miriam,  2004.  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Yogyakarta: Salemba. Huda, Ni’matul, 2009. Hukum Pemerintahan  Daerah,  Bandung: Nusa Media
Haris,  Syamsuddin.  2005 ,  Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press
Josef,  R.  Kaho,  2005. Prospek  Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Karim, Hasmidha.,Rauf, Syukri.,Fitri, Fransisca, 2009. Laporan Penelitian Kondisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kabupaten  Buton  Utara,  Jakarta: Yappika.
Miles,  Matthew  B.  Dan  A.  Michael Huberman,  2009., Analisis  Data Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang
Metode-Metode Baru , Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Syaukani  HR,  Afan  Gaffar  dan  M,  Ryass
Rasyud,  2002. Otonomi  Daerah Dalam Negara Kesatuan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan PUSKAP. Soehartono.  Wirawan,  2008. Metode
Penelitian  Sosial:  Suatu  Teknik Penelitian  Bidang  Kesejahteraan Sosial  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya , Bandung: Rosda Karya Slamet, Y. 2006. Metode Penelitian Sosial , Surakarta: Sebelas Maret University Press. 2. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan dan Prosedur  Penyusunan  Produk Hukum Daerah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2007 Tentang Pembentukan Kabupaten  Buton  Utara  Provinsi Sulawesi Tenggara
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah  Kabupaten  Buton  Utara Nomor 1 Bulan November Tahun 2015  tentang  Tata  Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buton Utara  Nomor  7  Tahun  2015
Tentang  Tata  Cara  Pembentukan
Produk Hukum Daerah
3. Internet www. Kabupatenbutur.go.ig/ Profil/diakses, 20/10/2015)
http://www.butonpos.com/suara- butur/pemkab-sosialisasikan- perda-pemdes-dan-bpd/  diakses, 20/10/2015) http://hariansultra.com/dprd-buton- utara-godok-empat-raperda- desa/diakses, 20/10/2015)
http://www.butonpos.com/suara- butur/pemkab-sosialisasikan- perda-pemdes-dan-bpd/  diakses, 20/10/2015) https://m3sultra.wordpress.com/2010/ 11/30/pemkab-butur- rampungkan-perda-rtrw/ diakses, 20/10/2015) http://  kendaripos.co.id  /warga-butur- resah-kekeringan-air/diakses, 20/10/2015)