## DEGRADASI KEBUDAYAAN MARITIM:
SEJARAH, IDENTITAS, DAN PRAKTIK SOSIAL MELAUT

## DI BANTEN

## Amarulla Octavian dan Bayu A. Yulianto
Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta E-mail: rosseauherve@gmail.com; b.asyou@gmail.com
Diterima: 6-5-2014 Direvisi: 14-6-2014 Disetujui: 18-6-2014

## ABSTRACT
Colonialism has been a preliminary thesis that can be addressed in the Indonesian maritime culture degradation. In order to restore the maritime culture, the current representation of degradation in the community level needs to be considered. This paper provides the historical process of Banten maritime culture degradation and the existing condition of degradation itself in the context of sea social practice on sociological perspective.
Keyword: Maritime culture, history, representative, social practice

## ABSTRAK
Kolonialisme dianggap sebagai tesis awal yang mengetengahkan meluruhnya kebudayaan maritim nusantara. Kendati demikian, dalam kerangka mengembalikan kebudayaan maritim itu sendiri, pertanyaan terkait representasi peluruhan itu di dalam masyarakat masih perlu dielaborasi lebih jauh. Artikel ini menyajikan proses peluruhan kebudayaan maritim di wilayah Banten, baik dari sisi historis maupun representasi dalam konteks praktik sosial melaut kekinian di masyarakat dalam perspektif sosiologi .
Kata Kunci: Kebudayaan, maritim, sejarah, representasi, dan praktik sosial

## PENDAHULUAN
Degradasi kebudayaan maritim merupakan salah satu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pemerintah baru hasil pemilihan Presiden 2014. Isu ini sangat penting mengingat pada tahun 1994, PBB telah menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ketetapan dan ketentuan mengenai negara kepulauan sendiri mengacu pada keputusan UNCLOS III yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1982. Bagi negara-negara yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai negara kepulauan, seperti Indonesia, Filipina, Maladewa, dan Seychells, ketetapan UNCLOS memberikan kepastian hukum akan kedaulatan wilayah mereka di laut. UNCLOS memperkuat klaim satu negara bahwa laut adalah pemersatu wilayah, bukan pemisah.
Berdasarkan survei terakhir yang dilaku- kan oleh Dishidros TNI AL, Indonesia sendiri memiliki 17.499 pulau dengan panjang garis pantai ±81.000 km. Dari 7,73 juta km persegi
luas wilayah kepulauan Indonesia, 1,93 juta km persegi merupakan wilayah daratan, sementara sisanya adalah wilayah laut dan perairan yang meliputi 2,8 juta km persegi perairan kepulauan, 0,3 juta km persegi laut territorial dan 2,7 juta km persegi zona ekonomi eksklusif (Dirhamsyah 2007).
Status Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki konsekuensi penting, baik bagi identi- tas kebangsaannya maupun karakter negaranya (Cribb 2009:3). Mengacu pada gagasan Giddens (1984) yang memandang masyarakat sebagai sebuah konstruksi sosial yang terus-menerus mengalami proses strukturasi di dalamnya, kebudayaan dalam konteks penelitian ini mengacu pada proses sosial yang dinamis dan terus-menerus antara individu dan masyarakatnya dalam menghasilkan segala macam realitas sosial yang berhubungan dengan bagaimana sebuah masyarakat bisa bertahan, berkembang atau justru sebaliknya, punah. Dengan konsepsi sedemikian,
kon fl ik, integrasi, strukturasi, penguatan identitas dan berbagai jenis proses sosial yang berlangsung di dalam masyarakat yang melibatkan berbagai macam institusi sosial, termasuk produk-produk kebudayaan yang lahir dari proses itu bisa dikatakan sebagai budaya. Pada tataran paling konkret, pembangunan nasional seharusnya dapat dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan kebudayaan sebuah masyarakat.
Kendati dominasi laut sebagai faktor alam begitu besar, faktanya, hal itu tidak senantiasa sejalan dengan perkembangan kebudayaannya. Kebudayaan Indonesia saat ini berjalan jauh meninggalkan kebudayaan laut atau maritim, kebudayaan Indonesia sekarang cenderung mengarah pada satu pola kebudayaan yang hanya berorientasi pada daratan, yakni kebudayaan yang ditandai oleh karakteristik seperti minimnya penge tahuan mengenai laut dibandingkan daratan, dominasi orientasi ekonomi daratan daripada laut, pemaknaan sistem mitologi laut yang sering kali mengurangi keberanian orang untuk melaut dan cara pandang bahwa laut adalah media pemisah, bukan penghubung. Sebagai implikasi dari cara pandangan budaya daratan, laut bukan dilihat sebagai halaman depan, melainkan ditempatkan sebagai halaman belakang dalam berinteraksi, baik antarwarga maupun antarbangsa. Padahal, dari sisi historis, Indonesia masa lampau pernah mengalami satu era peradaban maritim yang sangat besar. Era ini bukan hanya terjadi pada Indonesia, tetapi membentang hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara pada abad ke-15 sampai 17 (Reid 2011:329).
Pada konteks Indonesia sendiri, budayawa n Radhar Panca Dahana dalam beberapa artikel  - nya di Kompas , mengemukakan kegalauannya tentang tidak berwujudnya k ebudayaan mari tim dalam kehidupan sehari-hari masya ra kat  Indo- nesia. Peradaban maritim yang mencerminkan inklusivitas terhadap perubahan, egaliter, serta terbuka terhadap gagasan-gagasan baru se perti hilang tak berbekas. Terkait asumsi bahwa ma- syarakat maritim bersikap egaliter, hal ini diper- kuat oleh penjelasan dalam satu bait naskah Jawa kuno, Kakawin Sumanasantaka . Dalam salah satu bagiannya, naskah yang ditulis oleh Mpu Monaguna pada abad ke-13 ini menjelaskan pan- dangan kaum aristokrat terhadap perilaku s osial
masyarakat maritim. Dalam pupuh ke-50, bait ke-11, digambarkan seorang putri kerajaan yang enggan pergi ke wilayah pesisir karena dia meng- anggap masyarakatnya tidak menghargai adanya perbedaan derajat antarmanusia (Worsley dkk. 2014: 217). Bait tersebut bisa dimaknai sebagai satu kenyataan sosiohistoris bahwa masyarakat maritim yang tinggal di pesisir memiliki cara pandang yang cukup berbeda dengan masyarakat pegunungan terkait persoalan kesetaraan sosial.
Pada sisi lain, Indonesia bukan satu-satunya negara yang masyarakatnya dianggap tidak lagi memiliki orientasi kebudayaan maritim yang kuat. Sebagai sesama negara ASEAN, Malaysia, seperti yang diungkapkan oleh Hans Dieter Evans dalam salah satu artikel yang ditulis bersama de ngan Sezali Darit, mengajukan pertanyaan serupa:
… but the question could, indeed, be extended to the more general problem, when and why Malay- sia’s majority ethnic group, the Malays, a people with Polynesian connections and a long history of seafaring across oceans, have turned away from the sea, looking inward to land areas rather than maritime “space between the islands”, the Nusantara, and beyond (2011:44).
Pertanyaan itu diajukannya ketika menyadari di Malaysia juga terjadi ketidakseimbangan kebi- jakan pembangunan yang terlalu berorientasi ke daratan daripada ke laut.

## Konteks Kekinian
Penjelasan yang sifatnya historis tentang peluruhan kebudayaan maritim nasional dinilai belum cukup untuk menggambarkan kompleksitas persoalan yang sebenarnya terjadi pada konteks kekinian. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang dapat memperlihatkan manifestasi atau repre sentasi peluruhan itu dalam lingkup yang lebih mikro. Penelusuran itu dilakukan untuk melihat apakah proses sejarah yang telah dike- mukakan sebelumnya masih terus berlanjut dalam skala tindakan ataupun praktik sosial di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di bawah supervisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan). Lebih khusus lagi, penelitian empiris ini menjadi salah satu dasar dari penyelenggaraan mata kuliah Sosiologi Maritim di Unhan.
Penelitian ini meliputi telaah historis menge- nai keruntuhan peradaban maritim Banten di masa lalu, observasi, dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pesi- sir Banten, khususnya di wilayah Ujung Kulon. Penelusuran data dan informasi yang sifatnya em piris ini dilakukan dalam rangka mencari pertalian an- tara penjelasan historis yang sifatnya makro dan praktik-praktik sosial masyarakat yang sifatnya lebih mikro dan meso.
Wilayah Banten dijadikan sebagai contoh kasus karena sejarahnya, Banten adalah satu dari sekian kerajaan maritim besar di Nusantara. Se- perti halnya kerajaan lainnya di Nusantara, setelah kekalahannya dari Belanda, orientasi penguasa dan masyarakatnya pun berubah. Mere ka  tak lagi berorientasi kepada laut, tetapi justru menjadi masyarakat agraris yang berorientasi ke darat dan melupakan laut sebagai latar depan mereka.
Dalam pelaksanaannya, penelitian empiris ini dilakukan di tiga desa pesisir di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Sumur. Tiga desa itu meliputi Taman Jaya, Cigo- rondong, dan Ujung Jaya. Tiga desa itu masing- masing memperlihatkan perbedaan relasi antara masyarakat dan lautnya.

## Pokok Permasalahan
Artikel ini ditujukan untuk menjawab beberapa pokok permasalahan sebagai berikut. Sebagai negara yang memiliki garis pantai sangat pan- jang, mengapa kebudayaan maritim tidak muncul di dalam masyarakat Indonesia? Mengapa Indonesia justru lebih dekat pada kebudayaan agraris, padahal luas daratannya hanya sebagian kecil dari lautan? Meskipun telah ada asumsi- asumsi awal terkait peran kolonialisme dalam mendekonstruksi kebudayaan maritim nusantara, pertanyaannya, bagaimana representasi degradasi kebudayaan maritim tersebut dalam masyarakat saat ini? Kontekstualisasi dari pertanyaan dasar itu sendiri merupakan sebuah harapan bahwa dengan memahami akar masalah dari degra- dasi kebudayaan maritim Indonesia, kita dapat memiliki basis pengetahuan yang cukup untuk membangun sistem pembangunan masyarakat maritim yang kontekstual dan strategis.

## KERANGKA TEORITI

## Kebudayaan Maritim
Dalam perspektif elisionistik yang dimotori oleh Anthony Giddens ataupun Pierre Bourdieu, hubung an timbal balik tak henti antara individu dan strukturlah yang menjadi dasar dari realitas sosial yang muncul di dalam masya rakat. Menu rut mereka, pemisahan secara ketat an- tara perspektif fakta sosial dan interaksionisme simbolik dianggap kurang mumpuni untuk bisa menjelaskan masalah yang terjadi pada masa modernisasi lanjut seperti sekarang ini. Meminjam perspektif keduanya, kebudayaan bisa dimaknai sebagai satu arena sosial dalam sebuah tatanan sosial yang di dalamnya terjadi proses redefinisi dan restrukturisasi terus-menerus. Masyarakatlah yang melahirkan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk memahami kebudayaan maritim, kita mesti memahami apa yang dimak- sud dengan masyarakat maritim.
Merujuk pada Janizewski (1991) dalam Bartlomiejski (2011: 48), masyarakat maritim merupakan representasi masyarakat lokal yang memiliki tipe sosial yang unik. Menurutnya, masyarakat maritim memiliki makna yang jauh lebih besar daripada masyarakat nelayan. Mereka bukan saja tinggal di tepi pantai dan mencari ikan di laut, tetapi juga memiliki norma serta obligasi sosial yang berangkat dari relasi panjang mere- ka dengan lautan. Kemudian, identitas mereka sebagai masyarakat maritim diperoleh melalui proses sosial berbagi pemaknaan dan pengala- man bersama dalam berhubungan dengan laut. Sementara itu Cameron (1986), mempersoalkan sebuah kenyataan sosiologis tentang keragaman orientasi sosio-kultural masyarakat terhadap laut meskipun mereka memiliki kesempatan fi sik dan kebutuhan ekonomi yang sama. Menurutnya, tidak semua masyarakat yang tinggal dekat laut memiliki keterikatan yang kuat terhadap laut, termasuk dalam menentukan pembagian kerja di antara mereka.
Lapian (2011:80) menjelaskan bagaimana kebudayaan maritim bukanlah satu bentuk domi- nasi antara yang pesisir terhadap yang daratan. Kebudayaan maritim Nusantara diperkuat oleh proses tukar-menukar barang antara wilayah pesisir dan pedalaman. Meskipun dalam hal
perdagangan antarpulau, pelaksanaan perhubung- an memerlukan kemampuan berlayar, baik ke- mahiran membuat perahu atau kapal sebagai alat angkutan maupun pengetahuan navigasi untuk mencapai tujuan.
Pada akhirnya, kalau kita meminjam pen- jelas an Giddens (1984) dalam menerangkan praktik sosial di masyarakat maka melaut bisa dilihat sebagai sebuah pertemuan antara struc- tural constraint yang agak longgar dengan lapisan kesadaran yang muncul dari individu ketika ia berinteraksi dengan struktur yang melingkupi dirinya. Ringkasnya, secara sosiologis, melaut adalah tuntutan ekonomi sekaligus jalan hidup yang harus dipenuhi. Kebudayaan melaut atau kebudayaan maritim bisa dimaknai sebagai satu arena sosial di mana terjadi interaksi antara 1) skema interpretatif yang melibatkan pengetahuan mengenai laut; 2) aturan sosial yang meliputi sanksi dan institusi sosial yang ada dalam satu masyarakat maritim; serta 3) bentuk-bentuk fasilitas yang bisa dikategorikan sebagai sumber daya yang menjadi modalitas seseorang untuk pergi melaut.
STRUKTUR PELAKU Praktik Melaut Skema Interpretatif Fasilitas Aturan
Gambar 1. Melaut Sebagai Praktik Sosial

## Persoalan Identitas
Seorang ahli antropologi dari Universitas Bombay yang hadir dalam 1 st International Conference on Man and The Sea di Princeton pada musim panas tahun 1965 mengemukakan sebuah pernyataan yang menantang terkait peradaban maritim suatu masyarakat, menurutnya:
“Perhaps as social scientists, we must admit that cultivation of the seas can only fl ow from cultiva- tion of the kinds of men and women who make the seas their own. But what do we then have to say about how to cultivate such people while there is time?”
Sebelum dirinya mengemukakan pernyataan sekaligus pertanyaan tersebut, terlebih dahulu ia menguraikan secara panjang lebar persoalan di negerinya. Menurutnya, India sebagai negara dengan penduduk yang cukup besar memiliki permasalahan dalam soal pangan. Sejurus dengan hal itu, India juga memiliki garis pantai yang cu- kup panjang, termasuk sejumlah penduduk yang berprofesi sebagai pencari ikan dengan metode tradisional. Akan tetapi, menurutnya, jumlah nelayan di India tidak seberapa dibandingkan jumlah petaninya. Dia membandingkan India dengan Inggris, Prancis, Amerika, dan Rusia. Menurutnya, nasib India hampir sama dengan Mesir atau Somalia yang warganya masih jarang menyentuh lautan (Cameron 1986:2).
Kiranya, apa yang kita lakukan dengan menelisik secara mendalam apa yang dilontarkan oleh Cameron sebagai “ the kinds of men and women who makes the seas their own ” menjadi begitu relevan. Di sini, permasalahan kelompok sosial atau bahkan kelompok identitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaut menjadi inti dari penyebarluasan praktik melaut itu sendiri. Pertanyaan yang patut diaju- kan adalah, bagaimana proses penularan itu dapat berlangsung? Secara sosiologis, pola relasi se- perti apa yang terjadi ketika reproduksi tindakan itu muncul. Dalam tingkatan yang paling kritis, betulkah apa yang telah dikemukakan oleh ahli antropologi dari Universitas Bombay tersebut?
Mengenai masalah identitas dan hubungan antarkelompok pada masyarakat nelayan, Ebbin (2004:82) membandingkan dua kelompok ne- layan, yaitu nelayan Puget Sound di wilayah Washington dengan nelayan Kuskokwim River, sebelah barat Alaska. Penelitiannya memperli- hatkan adanya hubungan antara identitas dan kon fl ik sosial di kalangan nelayan. Menurutnya, perubahan anatomi kon fl ik memberikan pengaruh yang cukup signi fi kan pada konsepsi mengenai identitas kolektif. Inti dari apa yang dikemukakan Ebbin menunjukkan bagaimana identitas yang
dimanifestasikan sebagai suatu perasaan kolek tif dan kepemilikan bersama sesungguhnya berada pada situasi sosial yang sangat dinamis. Batas-ba- tas kelompok yang menjadi dasar dari pembedaan identitas setiap saat dapat berubah, baik karena struktur sosial dan politik yang me lingkupinya maupun dinamika anggota kelompok yang juga memiliki hubungan yang luas dengan struktur, maupun individu di luar kelompok identitasnya.
Dalam bagian awal The Power of Identity , Castells menyatakan bahwa identitas adalah sumber pemaknaan dan pengalaman setiap orang (1997:6). Oleh karena itu, identitas sangat erat kaitannya dengan pengetahuan yang mampu memberikan sumbangan terhadap konstruksi pemaknaan seseorang. Pengetahuan yang dimak- sud dalam konteks ini lebih kepada kemampuan untuk mengidenti fi kasi diri, terutama dalam menge nali siapa diri dan liyan ( the others ). Castell (1997:6) juga mengutip Calhoun (1994: 9–10), … self-knowledge—always a construction no matter  how much it feels like a discovery—is never altogether separable from claims to be known in specifi c ways by others.
Castells (1997:7) melanjutkan konsepsinya mengenai identitas yang dapat dimulai dari insti- tusi dominan, hal itu bisa menjadi sebuah identi- tas tatkala aktor sosial menginternalisasikannya, kemudian membangun basis pemaknaan mereka dari seputar proses internalisasi ini. Sementara itu, menurut Giddens (1991), identitas adalah sumber pemaknaan untuk para aktor sekaligus konstruksi yang diisi oleh para aktor melalui proses individuasi. Meskipun ada perbedaan di antara Castells dan Giddens tentang konsepsi identitas, namun penjelasan keduanya sama-sama mengamini bahwa konstruksi identitas mengarah pada satu proses tak putus. Proses tak putus itu juga mengisyaratkan bahwa identitas adalah satu bangunan yang terus bergerak dalam artian merede fi nisi dirinya ketika berhadapan dengan liyan.

## DINAMIKA PRAKTIK SOSIAL MELAUT: SEJARAH, IDENTITAS, DAN PENGETAHUAN
Degradasi kebudayaan maritim yang berhasil ditelaah dalam penelitian ini bisa dilihat dalam dinamika praktik sosial melaut yang terjadi pada tingkat masyarakat. Untuk menjelaskan dinamika tersebut, ada tiga persoalan kunci yang akan dibahas. Pertama, dimensi kesejarahan yang menye babkan degradasi itu berlangsung. Kedua , representasi dari degradasi itu dalam konteks kekinian. Ketiga , keterlibatan identitas dalam konteks praktik sosial melaut. Dimensi keseja- rahan memperlihatkan bagaimana kolonialisme memberikan andil yang cukup besar terhadap peluruhan kebudayaan maritim di Banten. Degradasi tersebut dalam konteks kekinian direpresentasikan dengan penyempitan makna atas praktik melaut kalau dibandingkan masa lalu. Pada titik ini, kelompok identitas memiliki andil yang cukup besar dalam mempertahankan pengetahuan dan nilai tentang melaut. Hal inilah yang menyebabkan dalam skala-skala yang relatif terbatas, praktik sosial melaut masih bisa bertahan sampai hari ini.

## Sejarah Singkat Peluruhan Kejayaan Maritim Banten
Pada zaman perniagaan maritim, baik di masa Ke rajaan Sriwijaya maupun di masa Kerajaan- Kerajaan Islam Nusantara, perkembangan kebudayaan ditopang oleh sistem perniagaan antarpulau yang memanfaatkan keberadaan kota- kota bandar besar di sepanjang pesisir pantai, dari pesisir timur dan barat Sumatra, sampai pesisir utara Pulau Jawa. Perniagaan maritim juga disokong oleh kota-kota bandar besar di kawasan Timur seperti Makassar, Ambon, Ternate, dan Tidore (Lapian 2009). Maraknya kehidupan kota bandar nusantara di masa lalu adalah konsekuensi tak terhindarkan dari jalur perdagangan laut yang menghubungkan dunia timur dan barat.
Catatan Wolters (2011:19) mengon fi rmasi bahwa Kerajaan Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka memiliki jasa yang sangat besar dalam mengintegrasikan jalur perdagangan laut dunia barat dan timur. Menurutnya, jalur pelayaran dari Teluk Benggala ke Nusantara dan dari
China ke Nusantara adalah dua jalur pelayaran yang sebelumnya tidak menjadi satu. Keduanya berkembang pada zaman yang berbeda, bahkan ada perbedaan waktu selama beberapa abad sam- pai keduanya kemudian terintegrasi. Reid (2011) menuliskan bahwa masa keemasan kota bandar nusantara terjadi pada abad ke-15 sampai dengan ke-17 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan perdagangan global.
Jauh sebelum kolonialisme masuk, hubung- an antarkelompok masyarakat di kawasan ini di dominasi oleh hubungan maritim. Di kawasan Asia Timur sampai Barat, jalur perdagangan yang dikenal ada dua, yakni jalur darat ( silk road ) dari mulai Tiongkok, Turkistan (Asia Tengah), India, sampai Laut Tengah dan Jazirah Arab, serta jalur laut, dari mulai Laut Tiongkok Se- latan, Selat Malaka, Kalkuta, Teluk Persia, Laut Tengah sampai Mesir dan Eropa. Tidak demikian dengan Nusantara. Wilayah Nusantara betul-betul didominasi oleh jalur laut karena tantangan untuk melintasi daratan jauh lebih besar daripada laut. Reid (2011:74) menggarisbawahi bahwa, jalur perdagangan darat yang mengandalkan gerobak ( caravan ) memiliki banyak keterbatasan untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil karena infrastruktur darat yang masih belum memadai. Menurut Reid, jalur darat di kawasan Asia Teng- gara relatif lebih sulit dilalui karena hutannya yang lebat, curah hujan yang banyak sehingga jalan sulit dilalui pada saat banjir, dan sungai- sungainya yang bergolak. Perdagangan laut yang akhirnya menciptakan zaman perdagangan di wilayah ini, membuat, perdagangan dengan gerobak juga ikut berkembang.
Tidak hanya sebagai pusat perniagaan, kawasan  kota bandar yang terdapat di pesisir menjadi arena berbagai kelompok untuk saling berinteraksi secara setara satu dengan yang lain- nya. Dalam konteks ini, Reid (2011:147) setuju dengan Tome Pires yang melihat bahwa proses interaksi sosial yang berlangsung di kota-kota bandar ini sering kali berlangsung tanpa melibat- kan persoalan kelas, tetapi lebih pada kelompok sosial, baik etnis, suku, agama maupun identitas lainnya. Keterlibatan perempuan dalam sistem perniagaan maritim juga dianggap merepresen- tasikan satu prinsip egalitarianisme masyarakat maritim di kawasan ini.
Dari studi sejarah yang dilakukan oleh Lapian (2008:1), diketahui bahwa pelayaran dan perniagaan memiliki keter kaitan yang erat dengan integrasi sosial antarsuku bangsa di tanah air. Menurutnya, laut telah memberikan ruang bagi interaksi yang intens antara kerajaan-kerajaan kecil yang letaknya terpencar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Hubungan ekonomi, kultural dan sewaktu-waktu politis telah bergabung atau digabungkan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Komunikasi dan lalu lintas antarkepulauan Indonesia dimungkinkan oleh penduduknya yang telah mengembangkan satu jaringan hubungan maritim yang lebih baik, kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi, dan enterprising spirit yang besar.

## Banten pada Masa Lalu
Pelabuhan Banten pernah menjadi salah satu pela buhan terbesar di Nusantara yang hidup karena perniagaan lada dan pala. Maraknya perniagaan hasil bumi di pelabuhan mendorong interaksi yang dinamis antara wilayah pedala- man dan pesisir, selain juga dikarenakan faktor luar, seperti runtuhnya Kesultanan Malaka oleh Portugis.
Salah satu kawasan laut Nusantara yang oleh Lombard (2005) dianggap sebagai media perte- muan kebudayaan antarkelompok masyarakat adalah Selat Sunda, semasa di bawah kekuasaan Kerajaan Banten. Seorang pelaut dari Prancis, Claude de Forbin, dalam catatan perjalanan tahun 1686 yang dibukukan dalam Dorleans (2006:112) mengemukakan betapa besar dan kosmopolitannya Banten yang ia kunjungi pada tahun 1670. Reid (2011:3) menyatakan bahwa, selama periode 1400–1650, Asia Tenggara me- miliki peran penting dalam sistem perdagangan dunia dengan berbagai macam komoditas hasil buminya, seperti cengkih, pala, lada, kamper, kayu cendana, dan pernis. Wilayah yang oleh Reid disebut sebagai “wilayah di bawah angin” ini memiliki pusat-pusat perdagangan sendiri, se- perti Pegu, Ayuthya, Pnompenh, Hoi An (Faifo), Melaka, Patani, Brunei, Pasai, Aceh, Banten, Jepara, Gresik, dan Makassar. Kota-kota ini cukup berpengaruh, sampai ketika kolonial ma- suk dan menguasai beberapa titik penting yang kemudian menggantikan peranan kota-kota itu,
seperti Portugis di Malaka, Belanda di Batavia dan Manila di bawah kekuasaan Spanyol. Pada abad ke-16 Banten menjadi satu-satunya tempat penanaman lada di Pulau Jawa, rata-rata hasilnya mencapai 2.000 ton per tahun (Reid 2011:12). Interaksi yang  terjadi antara kawasan pedala- man dan pesisir Banten merupakan hubungan yang terus-menerus dan saling mengisi. Sumber daya yang berasal dari pedalaman menimbulkan fungsi Kota Banten sebagai kota dagang (Untoro 2006:196).
Kesultanan Banten adalah satu dari beberapa kerajaan Nusantara yang banyak mengambil manfaat pascakejayaan Majapahit. Runtuhnya Majapahit dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, dan Banten oleh kalangan sejarawan dinilai sebagai masa transisi dari zaman klasik menuju zaman modern awal sejarah Asia Tenggara (Hamid 2013: 84). Kerun- tuhan Majapahit sendiri ditengarai karena per- ubahan orientasi kebijakan pemerintah dari laut ke darat. Ketika Majapahit mencapai kejayaan dan kemakmuran dari hasil perdagangan di Laut Jawa, masyarakat dan kalangan istana cenderung membangun candi-candi dan penyelenggaraan ritual suci di pedalaman (Hamid 2013: 224).
Berbeda dengan Aceh yang memperlihatkan semangat keagamaannya ketika menghadapi Portugis di Sumatra dan Selat Malaka, Banten lama justru menjalin hubungan dagang dengan Portugis. Banten menjadi sangat berkembang ketika Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511. Para pedagang Muslim dari berbagai tempat membangun jalur pelayaran baru melalui Pesisir Barat Sumatra yang masuk ke Selat Malaka, baru kemudian menyusuri pesisir utara Jawa. Hubung- an yang harmonis antara Banten dan Portugis tidak hanya sebatas urusan perdagangan, Banten juga meminta bantuan kepada Portugis untuk menghadapi ancaman dari Kerajaan Islam Demak pimpinan Pati Unus. Atas bantuan militer itu, Portugis meminta hak untuk membangun ben- teng di Banten (Guillot 2008: 266–267). Banten merdeka didirikan oleh Sultan Hasanuddin tahun pada 1568. Wilayah kekuasaannya meliputi selu- ruh ujung barat Jawa (dahulu Kerajaan Sunda). Banten menjadi kaya sebagai pusat penjualan utama merica (Hamid 2013:138).
Sebagai ciptaan zaman perdagangan, Banten  oleh Reid (2011:91) dikategorikan sebagai kontradiksi pada periode itu. Dibangun menghadap ke laut, untuk mendapatkan keun- tungan dari pelayaran, kota itu tumbuh dengan cepat sebagai metropolis kosmopolitan, di mana semua pedagang diterima dan adanya gabungan kelompok-kelompok yang tidak terawasi, parit- parit, jalan-jalan, pasar-pasar yang semuanya tidak teratur. Kota-kota Bandar seperti Banten dan yang lainnya pada masa itu bukanlah parasit yang memeras surplus dari daerah pedalaman yang lamban. Justru kota-kota itulah mendapat- kan kekaya an dari perdagangan maka bahan makanan dari pedalaman itu mengalir lancar di pasar terbuka (Reid 2011: 89).

## Degradasi Kebudayaan Maritim Banten
Degradasi pelabuhan laut Banten pada masa lalu, tak dapat dilepaskan dari peranan kolonial Belanda yang pada tahun 1605 mulai berpikir untuk mencari pelabuhan baru yang bisa meng- gantikan posisi Banten (Blusse 1983: 155, lihat juga Untoro 2006: 194). Sebenarnya, degra- dasi Kerajaan Banten yang memiliki orientasi ekonomi politik maritim cukup kuat, berjalan beriringan atau dalam satu kurun waktu dengan proses degradasi kekuatan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, termasuk beberapa kerajaan maritim besar di Asia Tenggara. Menurut Reid (2011) degradasi perniagaan maritim Asia Teng- gara terjadi sekitar abad ke-16 sampai 17. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi Eropa (faktor luar), persoalan internal seperti perpecahan di dalam kerajaan serta kontradiksi ekonomi poli- tik antara kekuasaan raja dan kelas menengah baru yang tumbuh akibat aktivitas perniagaan. Reid (2011: 310) mengajukan delapan kerajaan besar yang menurut catatan sejarawan lain dapat dianggap merepresentasikan kondisi tersebut. Kendati demikian, Banten di bawah kekuasaan Sultan Abdulahfatah Ageng (1651–1682) diberi catatan khusus oleh Reid karena begitu dihormati- nya sosok raja ini, justru oleh berbagai kalangan di Belanda. Peran kolonial dalam meruntuhkan perekonomian Banten juga dibenarkan oleh Lapian (2008:111) yang menyatakan bahwa, setelah Belanda gagal merayu syahbandar Banten untuk berpihak pada mereka, pada tahun 1619,
VOC mulai menguasai Jayakarta. Kompeni me- narik para pedagang ke Pelabuhan Jayakarta. Satu windu kemudian, perdagangan Banten benar-benar jatuh ke tangan Belanda.
Monopoli perdagangan lada oleh VOC, ter- masuk yang terjadi di Banten, membuat semacam blokade besar-besaran atas aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Oleh karena itu, di Banten, Aceh, Bugis, Makassar dan yang lainnya para penguasa menyarankan untuk meng- ubah tanaman lada menjadi tanaman pangan. Suplai lada pun terganggu dan rakyat di kerajaan- kerajaan tersebut sampai jatuh miskin akibat tidak ada lagi aktivitas perdagangan yang berarti (Reid 2011: 348). Periode ini menjadi masa suram bagi perniagaan maritim Nusantara.

## Representasi Degradasi Kebudayaan Maritim
Jika pada masa lalu melaut memiliki dimensi pemaknaan dan praktik yang cukup luas, saat ini justru terjadi reduksi pemaknaan atas praktik sosial tersebut. Penjelasan makro historis pada bagian sebelumnya menggambarkan bahwa melaut adalah sebuah praktik sosial yang didasari oleh satu hubungan relasional yang dinamis antara masyarakat dan laut (lihat Lapian 2008). Manifestasinya bisa bermacam-macam, mulai dari mencari ikan untuk kebutuhan hidup, berlayar untuk pergi ke suatu tempat demi mengunjungi sanak saudara, merantau, menyebarkan agama, sampai menggunakan kapal untuk berniaga atau bahkan demi tujuan kekuasaan, berperang. Semua itu dilakukan oleh masyarakat masa itu melalui jalur laut dengan menggunakan perahu-perahu atau kapal dengan berbagai macam ukuran. Bagaimana dengan hari ini?
Faktanya, situasi telah berubah. Pada ma- syarakat Pesisir Ujung Kulon tempat penelitian ilmiah ini dijalankan, perubahan itu pun berlang- sung. Sisa-sisa pemaknaan yang luas atas praktik sosial melaut itu sendiri masih dapat ditemukan dalam jumlah dan keterangan yang terbatas. Akan tetapi, yang dapat dipastikan dari proses degra- dasi dalam konteks kekinian itu, peran negara dan pemerintah cukup besar dalam melanjutkan persoalan tersebut.
Kalau sebelumnya melaut memiliki makna yang sangat luas, perkembangan masyarakat
malah mereduksi makna melaut. Saat ini melaut terbatas pada mencari ikan di laut atau mengantar pelancong yang hendak berwisata ke pulau-pulau kecil di sekitar pesisir Ujung Kulon. Padahal sebelumnya, kapal motor bisa memiliki fungsi yang beragam, satu saat digunakan untuk mencari ikan, satu saat digunakan untuk membawa hasil bumi atau hasil laut untuk dijual ke kota besar seperti Labuan atau Cilegon serta membawa kebutuhan bahan pokok dan barang-barang lain yang tidak diproduksi di wilayah ini. Distribusi barang dengan menggunakan kapal motor terakhir terjadi pada pertengahan dekade ‘80-an. Setelah itu, kapal motor praktis hanya digunakan untuk mencari ikan atau mengantar pelancong ke pulau.
Praktik sosial melaut yang pada masa lalu meliputi berbagai kepentingan, perlahan namun pasti mulai menghilang akibat beberapa hal.
Pertama, disebabkan oleh munculnya alternatif jalan darat yang walaupun belum bagus, me- mungkinkan bagi mereka untuk memilih jalur lain selain laut. Kemudian yang kedua, peng- gunaan motor laut semakin hari semakin tidak e fi sien, mengingat kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi sering kali memaksa mereka untuk menepi ke darat beberapa kali selama dilakukannya perjalanan mengantar barang atau muatan dari Ujung Kulon menuju Labuan ataupun Panimbang. Ketiga , biaya bongkar muat barang yang harus dikeluarkan ketika menggunakan jasa motor laut cukup besar. Hal ini dikarenakan mereka harus beberapa kali melakukan bongkar muat, baik ketika memasukkan barang ke dalam kapal, mengeluarkan barang dari dalam kapal, menaikkan barang ke mode transportasi darat menuju gudang maupun membongkar barang untuk disimpan di gudang atau pihak pembeli. Besarnya biaya bongkar muat ini dikarenakan gudang-gudang yang selama ini digunakan oleh para pembeli ataupun pengumpul, baik di Panim- bang maupun Labuan, bukan berada di pelabuhan atau dae rah pesisir yang bisa dimasuki oleh motor laut. Keba nyakan gudang-gudang itu lokasinya cukup menjorok ke darat sehingga, baik pembeli maupun penjual masih harus mengeluarkan biaya bongkar muat beberapa kali. Ini yang membuat pengangkutan menggunakan motor laut dianggap tidak e fi sien dari sisi biaya. Persoalan terakhir yang sempat mengemuka juga adalah semakin
hari, motor laut semakin sulit untuk masuk kawasan pelabuhan, baik di Panimbang maupun Labuan karena terjadi pendangkalan. Tak jarang mereka harus menunggu satu hari untuk menan- tikan pasang naik agar kapal mereka dapat masuk ke muara. Hal ini cukup mengganggu efektivitas transportasi barang yang mereka bawa.

## Masuknya Mobil dan Truk
Sekitar tahun 1985, H. Hasan memutuskan untuk membeli mobil bak terbuka untuk membawa hasil tangkapan ikannya ke gudang di Labuan. Menu- rutnya hal itu lebih efektif karena pengangkutan dengan motor laut semakin tidak e fi sien dari sisi biaya dan waktu. Kelebihan pendapatan kemu- dian ia alihkan untuk membeli mobil sehingga ia juga dapat memulai bisnis angkutan di darat yang diperuntukkan bagi penduduk. Meskipun jarak tempuhnya belum jauh karena faktor jalan yang belum ada, inisiatif ini kemudian banyak ditiru oleh warga lainnya. Ironisnya, mobil barunya sendiri harus diantar oleh dealer dari Labuan dengan menggunakan motor laut sampai ke depan rumahnya.
Penjelasan di atas menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah proses intervensi sosial di perdesaan pesisir berupa introduksi teknologi baru, yaitu mobil, perlahan namun pasti melahir- kan satu pengetahuan lain yang sebelumnya tidak hidup di tempat ini. Keberadaan mobil sebagai alat angkut darat membuktikan pada setiap orang bahwa ada mode transportasi yang lebih baik daripada motor laut. Meskipun dalam beberapa hal, penggunaan mobil belum dapat optimal akibat infrastruktur jalan yang belum ada. Akan tetapi, mulai bersemi sebuah kesadaran baru bahwa mere ka harus memiliki jalan yang baik sehingg dapat dilewati oleh mobil. Masa depan interaksi mereka dengan dunia luar, ada pada jenis teknologi transportasi mobil karena peng- gunaan motor laut selama beberapa kurun waktu ternyata tidak juga bisa membuat mereka lebih baik ataupun lebih maju daripada masyarakat lain. Mobil dan truk dalam konteks ini menjadi satu manifestasi kecil dari bagaimana sebuah pengetahuan bisa datang, berkembang untuk kemudian mendominasi.
Pada masa kini, meskipun jalan darat di kawasan ini sangat buruk, berbagai jenis mobil dan motor keluaran terbaru lalu lalang setiap saat. Hal yang sama tidak kita dapatkan di laut. Meskipun masih banyak motor laut atau kapal yang digunakan oleh nelayan, kita dapat saksikan bagaimana kapal dan mesin yang mereka gunakan seolah tidak beranjak dari apa yang pernah mereka gunakan beberapa dekade lalu. Selain teknologi yang cukup ketinggalan, infrastruktur bagi kapal untuk berlabuh juga tidak kunjung dibangun. Dari beberapa lokasi nelayan berlabuh di Pesisir Ujung Kulon, seperti Muara Cikawung, Muara Cibanua, Legon Guru, Tanjung Lame dan Katapang, hanya Muara Cibanua yang bisa dikatakan mirip pelabuhan. Sisanya hanya muara saja yang dibuat seadanya oleh penduduk.
Secara sosiologis, mobil dan truk menjadi apa yang oleh Giddens (1984) kategorikan se- bagai fasilitas atau modalitas yang menentukan bagaimana sebuah perubahan di dalam masyara- kat itu bisa berjalan. Fasilitas itu pada gilirannya membangkitkan satu skema interpretasi akan sebuah kemajuan. Dasar dari tindakan sosial seseorang ditentukan oleh pengetahuan yang melingkupi dirinya berkembang ke arah di mana fasilitas atau modalitas itu disimbolisasikan. Pada titik ini, struktur sosial dalam perspektif kaum elisionistik mendorong satu proses marginalisasi kebudayaan yang berorientasi kemaritiman oleh kebudayaan yang berorientasi daratan pada masyarakat Ujung Kulon.

## Industri Perkapalan Nelayan
Pesat dan berkembangnya teknologi mode trans- por tasi darat, seperti mobil, motor, dan truk, ber banding terbalik dengan kondisi industri perkapalan milik nelayan yang sampai hari ini seperti tidak beranjak dari apa yang ada pada beberapa dekade lalu. Meskipun industri kendaraan bermotor darat tidak terdapat di sini, konsumsi atas produknya begitu besar. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua dan sebagian kecil roda empat. Ada juga beberapa anggota penduduk yang memiliki minibus dan digunakan sebagai angkutan umum dari desa-desa di sepanjang pesisir untuk menuju ke Kota Kecamatan Sumur,
Labuan, Rangkasbitung ataupun Serang. Sing- katnya, perkembangan transportasi darat begitu cepat. Tidak seperti mode transportasi laut yang tidak mengalami perkembangan yang cukup ber- arti, baik dari sisi bentuk, model, bahan, maupun teknologi pembuatannya.
Persoalan paling pokok dalam konteks per bandingan  itu tentu saja bukan pada skala industrinya karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengetahuan sebagai dasar dari satu proses perjalanan peradaban suatu masyarakat mengalami stagnasi. Atau dengan kata lain, ketidak mampuan untuk mengembangkan diri dalam rangka mendukung praktik sosial melaut itu sendiri. Kendati dalam ukuran-ukuran yang jauh lebih mikro, pengetahuan tentang pembuatan dan perbaikan kapal tradisional masih hidup dan berjalan. Sebuah praktik industri jasa maritim dijalankan oleh beberapa individu yang secara sosiologis menunjukkan bagaimana kebudaya an maritim begitu termarginalkan. Jarman dan Armi n, dua orang praktisi pembuat kapal merepre sen- tasi kan hal itu.
Jarman dan Armin, keduanya adalah dua orang tukang yang sampai hari ini masih setia melayani perbaikan kapal-kapal nelayan yang ru- sak atau bahkan membuat kapal baru, khususnya kapal yang terbuat dari kayu. Pengetahuan mereka tentang proses pembuatan kapal yang bersumber dari pengalaman selama ini ditambah kegiatan melaut untuk mencari ikan, menyempurnakan batas yang sangat lokal, kapasitas pengetahuan sekaligus praktik perbaikan, dan pembuatan kapal. Sampai sejauh ini, tidak ada bantuan atau dukungan dari pihak pemerintah ataupun swasta untuk kegiatan mereka. Kemampuan mereka bertahan sebagai pembuat kapal tradisional di wilayah ini adalah hasil kerja keras dan rasa percaya para pemilik kapal untuk memperbaiki kapal-kapalnya kepada mereka.
Di tengah tekanan perkembangan mode transportasi darat yang begitu pesat, industri perkapalan nelayan skala kecil tetap dapat hidup dan mampu menjawab persoalan-persoalan teknis perkapalan yang selama ini ditemui oleh nelayan. Secara sosiologis, para praktisi pembuat kapal mengembangkan pengetahuannya melalui sistem pendidikan nonformal. Dalam mengerjakan
perbaikan atau pembuatan kapal, bantuan alam dan lingkungan sangat penting karena adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana.
Selain ketiadaan sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya pembuatan serta perbaik an kapal, inovasi paling canggih dari sistem pem buatan kapal hanya pada energi atau daya pendukung kerja. Jika sebelumnya berbagai peralatan masih digunakan secara manual atau mekanis, saat ini peralatan listrik seperti bor listrik, mesin serut listrik, dan gergaji listrik/mesin sudah dapat digunakan. Selebihnya semua masih manual. Tak sedikit dari pekerjaan pembuatan kapal di tempat ini masih memanfaatkan kondisi alam untuk bisa membantu proses pembuatan ataupun perbaikan kapal. Misalnya, membuat kapal di tengah rerimbunan pohon sangat penting karena cabang- cabang pohon yang besar bisa dimanfaatkan untuk menjadi pengganti katrol atau alat angkat. Proses ini penting ketika hendak melakukan perbaikan di bagian bawah lambung kapal. Dengan adanya batang kayu, tali bisa diikatkan kemudian kapal ditarik ke atas sampai pada kon disi menggantung.
Secara sosiologis, tetap bertahannya industri pembuatan dan perbaikan kapal rakyat di wilayah ini disebabkan oleh tertambatnya pengetahuan mengenai hal tersebut di dalam struktur sosial masyarakat. Ketertambatan itu melekat di dalam struktur kesadaran para pemilik kapal yang sam- pai hari ini masih mempercayai tenaga-tenaga terampil pembuat kapal seperti Jarman dan Armin guna memperbaiki atau membuatkan kapal baru mereka untuk digunakan melaut. Dalam konteks ini, intervensi yang salah dapat mendorong penge tahuan mengenai hal ini ikut luruh bersama peluruhan kebudayaan maritim itu sendiri.

## Paradoks Identitas
Kecenderungan yang tampak dari kampung- kampung yang berada di Pesisir Ujung Kulon— tempat penelitian ini dilakukan—adalah wajah masyarakat pertanian atau agraris meskipun determinasi alamiahnya lebih dekat kepada laut (pesisir). Jarak alamiah yang dekat dengan laut tidak membuat jarak sosial dan jarak kulturalnya juga dekat.
Hamid (2013: 79) mencatat pentingnya du- kungan pertanian bagi kawasan pelabuhan sebagai satu sistem perekonomian pendukung perniagaan maritim. Menurutnya, pelabuhan-pelabuhan yang baik juga harus memiliki dukungan logistik se- perti air tawar dan beras yang cukup besar karena para pelaut memerlukannya dalam satu kegiatan pelayaran yang memakan waktu berminggu- ming gu bahkan berbulan-bulan. Inilah salah satu hal yang menyebabkan banyak wilayah pesisir yang masyarakatnya juga menanam tanaman pangan. Dalam konteks sejarah, hal itu dilakukan untuk mendukung satu sistem perekonomian yang lebih besar, yaitu sistem perekonomian maritim.
Dengan kata lain, produksi pertanian ma- syarakat pada waktu itu memiliki orientasi yang cukup luas. Bukan saja untuk memenuhi kebutu- han masyarakat sendiri, melainkan sebagai sistem pendukung aktivitas ekonomi politik di laut. Bukan saja demi aktivitas sosial di darat, lebih jauh hal itu mendukung kegiatan di kapal-kapal yang menjadi media interaksi antarkelompok masyarakat pada waktu itu.
Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa keberadaan kegiatan ekonomi pertanian yang tidak berorientasi pada lautan di wilayah pesisir, bukan sesuatu yang timbul secara tiba-tiba atau menjadi sebuah antitesis yang berlawanan dengan kegiatan perekonomian di laut. Pertanian di desa-desa pesisir bukanlah lawan dari aktivitas melaut. Jika dalam perjalanan waktu ternyata rona tani lebih tampak dominan daripada rona laut di wilayah pesisir, sesungguhnya hal itu memper- lihatkan satu kenyataan yang sifatnya paradoks, yaitu paradoks desa pesisir yang memiliki dua wajah sekaligus, wajah laut dan wajah darat.

## Nelayan Tani-Tani Nelayan
Jika jarak alamiah masyarakat terhadap laut bisa dikalahkan oleh jarak sosial (mungkin juga jarak kebudayaan), pertanyaan yang patut kita ajukan dalam konteks masyarakat Pesisir Ujung Kulon adalah, bagaimana hal itu bisa berlangsung? Ka- lau kita merujuk pada pemikiran Giddens, bahwa individu senantiasa mampu melakukan negosiasi dan rede fi nisi terhadap structural constraint yang melingkupi dirinya, bagaimana negosiasi itu berlangsung? Pilihan atau alternatif struktural
apa yang bisa dibangun oleh masyarakat sehingga mampu melonggarkan kunci-kunci struktural yang mengekang mereka. Secara konkret, apa manifestasi dari berlangsungnya negosiasi yang terus-menerus itu?
Hampir semua warga di Pesisir Ujung Kulon ketika ditanya perihal mata pencaharian, jawaban mereka kebanyakan adalah tani-nelayan atau nelayan-tani. Posisi mereka di dalam struktur produksi pertanian ataupun perikanan cukup beragam dan masih cenderung mengikuti pola relasi lama di mana pemilik modal besar mengua- sai aset yang juga besar, sedangkan mereka yang miskin memiliki alat produksi yang terbatas, baik tanah maupun alat tangkap ikan.
Bagi masyarakat di Pesisir Ujung Kulon, baik bertani maupun melaut, keduanya bukan hanya persoalan mencari nafkah, melainkan ada pemaknaan yang lebih spesi fi k dan cenderung kontradiktif di antara keduanya. Bertani bagi sebagian besar orang memiliki satu nilai tentang ketenteraman, sementara menjadi nelayan, bagi sebagian kalangan dinilai sebagai usaha yang terlalu berisiko meskipun keuntungannya bisa jauh lebih besar.
Pandangan seperti ini muncul dalam konteks sosial ekonomi yang cukup beragam. Kalangan bawah yang tidak memiliki sawah dan hanya menjadi buruh tani mengungkapkan bahwa me- laut sebenarnya cukup menjanjikan. Namun, faktor ketidakpastiannya dinilai tinggi, karena hasil tangkapannya tidak menentu, bisa sangat besar, bisa juga sebaliknya, terlalu kecil bahkan minus. Apalagi pada musim barat, melaut tidak bisa dilakukan sama sekali karena ombak terlalu besar. Saat seperti ini adalah waktu yang sangat sulit bagi para nelayan karena mereka sama sekali tidak memiliki penghasilan. Alat produksi dalam penangkapan ikan di laut pun terus mengalami penurunan atau depresiasi karena digunakan terus-menerus. Tak jarang ketika ombak tengah ganas, bagan-bagan yang dimiliki penduduk pun rusak, bahkan tidak dapat lagi dipakai. Melaut sering dianggap sebagai mata pencahari an yang kurang menenteramkan meski untungnya dapat besar.
Di sisi lain, pengakuan informan yang ter- libat dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa
pertanian padi sawah dinilai lebih memiliki unsur kepastian karena jelas berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam satu kali musim tanam, terma- suk perkiraan berapa hasil yang akan diperoleh. Kendati di dalam usaha pertanian tidak dimung- kinkan seseorang tiba-tiba mendapat untung yang besar seperti di perikanan tangkap. Investasi faktor produksi di pertanian, yakni tanah, juga diyakini akan terus-menerus bertambah nilainya meski keuntungannya tidak bisa melonjak secara drastis. Bertani bagi sebagian besar masyarakat mencerminkan rasa tenteram dan harmoni.
Kelebihan dan kekurangan masing-masing dua orientasi pemanfaatan sumber daya alam inilah yang sedikit banyak memengaruhi men- gapa mayoritas penduduk di Pesisir Ujung Kulon merasa nyaman berada di dalam dua aktivitas tersebut. Pertanian padi sawah memberikan ke- tenteraman karena hal itu memberikan jaminan ada beras yang tersedia di rumah untuk beberapa waktu. Sementara penangkapan ikan di laut mem- berikan kemungkinan mereka bisa mendapatkan untung yang relatif besar.
Dua bayangan ideal yang mereka inginkan itu sesungguhnya berlaku universal. Tak terke- cuali pada masyarakat modern atau maju yang berada di perkotaan. Mereka pun menginginkan adanya pendapatan yang besar dan jaminan kehidupan yang pasti, terutama untuk jangka panjang. Ketika setiap orientasi mata pencaharian itu secara langsung tidak dapat memenuhi dua bayangan ideal yang dimaksud, mengakomodasi keduanya adalah jalan keluar yang bisa diambil. Menjadi nelayan sekaligus petani dan menjadi petani sekaligus nelayan.

## Bugis-Sunda: Berbagi Identitas
Pembicaraan mengenai laut dan melaut lekat sekali dengan keberadaan etnis Bugis yang mendiami wilayah ini sejak tahun ‘70-an. Bahkan sampai sekarang ada satu kampung di Desa Ta- man Jaya, yakni Kampung Cibanua, yang lebih sering disebut orang sebagai Kampung Bugis karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di kampung ini adalah mereka yang beretnis Bugis. Bentuk rumah tinggal mereka pun banyak yang masih mencirikan rumah panggung  Bugis dengan tiang-tiang penyangga yang cukup tinggi.
Akan tetapi, dari sisi bahasa, mereka sudah men- campurnya  dengan bahasa Sunda meskipun dengan logat Bugis yang masih kental.
Dalam konteks sekarang, telah banyak ang- gota masyarakat beretnis Sunda yang menjadi nelayan, bahkan sampai pada tingkat juragan meskipun tak bisa dipungkiri ada semacam memori kolektif yang pernah hidup bahwa orang Sunda hidup dari bertani. Kesan ini muncul dari pembicaraan dengan berbagai pihak, baik mereka yang beretnis Sunda maupun mereka yang ber- etnis Bugis. Di satu sisi, meskipun mereka yang beretnis Bugis mengakui kedekatannya dengan laut dan profesi nelayan, pada hari ini, banyak dari mereka yang  meninggalkan profesi sebagai nelayan dan memilih untuk bertani. Di sini, profesi tani dan nelayan yang semula melekat erat dengan identitas kesukuan mereka perlahan mulai meluruh dan terjadi proses pertukaran tanpa menimbulkan terjadinya ketegangan atau kon fl ik.
Secara sosiologis, proses sosial yang terus- menerus berlangsung mempertemukan batas- batas yang semula tegas menjadi kabur. Proses sosial yang terjadi di masyarakat Pesisir Ujung Kulon menjadi arena yang cukup dinamis bagi bertemunya berbagai macam kebudayaan, kendati belum tentu hal itu dapat mengubah struktur atau- pun strati fi kasi sosial yang selama ini berlaku. Proses sosial tersebut juga mempertukarkan pengetahuan serta pengalaman lintas identitas. Alhasil, kebudayaan menjadi arena berbagai pihak untuk berbagi identitas.
Identitas merupakan hal penting dalam konteks penyebarluasan pengetahuan dan praktik melaut. Nelayan Bugis yang datang ke Ujung Kulon memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengenalan pengetahuan tentang laut bagi orang Sunda yang mendiami wilayah ini lebih awal. Berbagai pihak dari etnis Sunda mengakui bahwa mereka baru memahami ada jenis ikan tertentu yang memiliki harga tinggi. Salah satu- nya adalah udang jerbung yang sebelumnya tidak dilihat sebagai komoditas yang menguntungkan bagi masyarakat, saat ini justru dijadikan prima- dona tangkapan, khususnya pada musim-musim tertentu. Pengetahuan-pengetahuan seperti ini bisa berkembang dan dimaknai sebagai dasar dari
sebuah tindakan sosial karena tersosialisasikan oleh para nelayan yang berasal dari etnis Bugis. Kendati demikian, dalam perjalanannya, hal itu semakin tergerus atau bisa dikatakan menjadi tidak relevan lagi.
Posisi identitas dalam praktik sosial melaut menemukan ketidakrelevanannya lagi ketika praktik melaut telah terinternalisasi dengan baik pada berbagai kalangan, tak terkecuali mereka yang berasal dari etnis Sunda. Pada satu titik, sebuah kelompok sosial mungkin dapat men- dominasi pemaknaan kolektif mengenai praktik melaut, tetapi ketika pengetahuan dan praktik itu telah terinternalisasi di dalam diri individu- individu lain yang berada di luar kelompoknya, pengetahuan dan praktik itu dapat berkembang sendiri serta memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengetahuan awalnya. Selebihnya, posisi sosial individu di dalam masyarakat masih lebih menentukan daripada identitasnya. Kemampuan- nya melakukan akumulasi kapital, kemampuan- nya membangun jaringan dan relasi ke luar kelompoknya, peningkatan kapasitas pengeta- huannya menjadi elemen-elemen penting yang kemudian mengaburkan batas-batas pemaknaan yang bersumber dari identitas itu sendiri. Meski- pun demikian, daya tarik identitas tetap tidak dapat dihilangkan karena hal itu juga sudah ter- lanjur tertanam sebagai satu pengetahuan kolektif di dalam masyarakat. Dengan kata lain, identitas sebagai sebuah konstruksi sosial menemukan kontekstualitasnya, baik ketika pengetahuan itu mulai diperkenalkan maupun ketika pengetahuan itu berkembang di dalam struktur kognitif indi- vidu. Pengetahuan tentang laut menjadi penting dalam sebuah proyek identitas kemaritiman.

## Pengetahuan dan Identitas Kemaritiman
Masalah identitas memiliki arti dalam penye- barluasan praktik sosial melaut meskipun tidak dalam satu keadaan atau kondisi sosial beku atau statis. Posisi identitas bermakna penting tatkala pengetahuan mengenai melaut di suatu wilayah tergolong baru atau masih berusia muda. Ketika praktik sosial melaut telah dikenal secara luas oleh masyarakat, maka pengetahuan itu berjalan dan berkelindan melampaui sekat-sekat identitas yang sebelumnya menjadi basis dari kesadaran
mengenai melaut. Pada titik ini, betul apa yang dikemukakan oleh Giddens (1991) bahwa identitas adalah sebuah konstruksi sosial yang senantiasa berada pada situasi yang dinamis. Perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pengetahuan di mana rasa kolektif dari identitas itu tertambat, tidak bisa dihindari akan memenga- ruhi skema-skema interpretasi masyarakat ten- tang laut. Kendati secara sosiologis pengetahuan melaut dalam perjalanannya mampu melampaui sekat-sekat identitas, penegasan Castells (1997) bahwa identitas menjadi sumber pemaknaan atas tindakan sosial seseorang juga tidak bisa dimung- kiri. Penelitian ini mengon fi rmasi pandangan dua sarjana itu.
Oleh karena itu, perdebatannya bukan lagi pada keberadaan atau ketiadaan peran identitas dalam sebuah praktik sosial melaut. Akan tetapi, lebih dalam lagi, seharusnya kita dapat melihat, seberapa jauh identitas dapat mendorong terdis- tribusinya pengetahuan dan keterampilan melaut. Ada baiknya kita lihat kembali argumentasi antropolog dari Universitas Bombay yang diku- tip Cameron (1986). Ia menegaskan bagaimana penyebarluasan praktik sosial melaut hanya bisa dilakukan oleh mereka yang secara langsung hidup dan bergantung pada laut. Benarkah demikian?
Untuk menjawab pertanyaan pertama, dengan cara apa identitas dapat mendorong penyebarluas- an praktik sosial melaut, kita patut melihat kem- bali inisiatif-inisiatif pada level individu ataupun kolektif yang muncul di kalangan masyarakat Pesisir Ujung Kulon, khususnya inisiatif yang terkait dengan keputusan orang-orang tersebut untuk menjadi nelayan.
Penelitian ini menemukan tiga hal penting ketika kita memperbincangkan posisi identitas dalam praktik sosial melaut. Persoalan pertama, adalah struktur produksi perikanan di wilayah ini yang diakui atau tidak, sangat erat kaitannya de- ngan kedatangan nelayan Bugis yang bermukim di Cibanua. Posisi mereka dalam tata niaga ikan laut menjadi begitu sentral jika tidak ingin kita katakan dominan. Di Kampung Bugis, berpusat segala macam praktik sosial yang berhubungan dengan laut, seperti menangkap ikan, membuat bagan, membuat dan memperbaiki kapal, tradisi
pesta laut, mengawetkan ikan dan lain sebagainya seperangkat praktik sosial yang berhubungan dengan laut dan jarang terdapat di kampung lain. Kalaupun ada, tidaklah selengkap di wilayah ini.
Kedua, tersosialisasikannya dengan baik posisi sentral orang Bugis dalam penyebarluasan pengetahuan dan praktik melaut. Bagi sebagian besar masyarakat yang beretnis non-Bugis, baik yang berprofesi sebagai nelayan, maupun petani, soal laut adalah soal orang Bugis. Tak ada seorang pun warga di tempat ini yang tidak mengakui totalitas orang Bugis untuk hidup dari laut. Ke- nyataan ini telah menjadi semacam penge tahuan yang mengendap di alam bawah sadar masyarakat Pesisir Ujung Kulon. Meskipun pada kenyata- annya, pada hari ini, banyak juga orang Sunda yang sukses menjadi nelayan ataupun pengumpul ikan, tetapi mereka sendiri menyadari tidak dapat menem pati posisi totalitas yang ditempati oleh orang Bugis. Konsentrasi pengetahuan yang se- olah melekat pada nelayan-nelayan yang berasal dari etnis Bugis mendorong sebagian orang untuk bekerja sebagai anak buah kapal ataupun pekerja bagan pada pemilik kapal ataupun pemilik bagan orang Bugis. Dengan cara demikian, selain mendapatkan upah atas pekerjaannya, mereka juga memperoleh pengetahuan mengenai melaut. Akumulasi pengetahuan ini pada gilirannya mendorong para pekerja untuk memberanikan diri menjadi nelayan sendiri. Posisi pengetahuan dalam konteks ini menjadi sangat krusial karena pada dasarnya, untuk memulai aktivitas melaut atau menjadi nelayan, pengetahuan tentang laut memegang peranan penting.
Cara yang ketiga dan hal ini kerap atau umum berlangsung dalam satu sistem masyarakat yang terbuka adalah melalui proses perkawinan. Kondisi sosial masyarakat perdesaan yang cen- derung sudah terbuka memungkinkan terjadinya proses perkawinan di antara berbagai kelompok identitas, termasuk dalam hal ini adalah suku Sunda dengan suku Bugis di kawasan Pesisir Ujung Kulon. Tak jarang proses perkawinan antara orang dari etnis Bugis dan etnis Sunda memunculkan inisiatif, khususnya dari mereka yang etnis Sunda untuk mulai merambah bisnis perikanan atau pekerjaan yang berhubungan dengan usaha di laut. Dalam beberapa kasus,
kegiatan perkawinan antarkelompok suku bangsa membuka kesempatan kepada masing-masing pi- hak untuk melebarkan sayap bisnis atau mencoba peruntungan baru.
Dari ketiga hal yang berhasil diidenti fi kasi itu, kiranya kita dapat merespons argumentasi ahli antropologi yang sempat dikutip oleh Cameron (1986) dalam artikelnya yang berjudul “ Ahoy, Marine Sociology ”. Kelompok identitas jelas memainkan andil yang cukup besar ketika praktik sosial melaut masih berada pada taraf awal, yaitu pada saat praktik melaut yang agak profesional masih belum massif dilakukan oleh masyarakat umum. Sebaliknya, dengan cara yang sedemikian pula, praktik sosial melaut dapat berjalan melam- paui sekat-sekat identitas yang ada sampai pada satu keadaan di mana peranan identitas tidak lagi sekuat seperti di masa-masa sebelumnya. Di sini, argumentasi Cameron (1986) mesti memasukkan kata “konteks” agar identitas memiliki kemung- kinan untuk dapat eksis. Konteks memberikan makna berbeda bagi identitas. Konteks awal memberikan tekanan pada kekuatan kelompok identitas dalam menyebarluaskan praktik sosial melaut. Sebaliknya, konteks kekinian menunjuk- kan bahwa identitas  secara dominan tak lagi dapat memengaruhi praktik sosial melaut

## Dimensi Sosiologis Praktik Sosial Melaut
Dalam kasus Pesisir Ujung Kulon, praktik sosial melaut adalah sebuah proses yang melibatkan se- cara efektif skema-skema pengetahuan mengenai laut dan melaut; kondisi perekonomian warga yang beragam; kedekatan jarak alamiah laut dengan masyarakat; serta kelompok-kelompok identitas yang secara historis memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan laut. Faktor-faktor tersebut menjadi semacam structural constraint yang memengaruhi kesadaran individu tentang laut dan melaut. Dalam satu proses interaksi yang dinamis, kesadaran yang terbentuk memiliki ke- mampuan re fl ektif dalam mende fi nisikan proses sosial yang melingkupi diri. Proses interaksi ini melahirkan praktik sosial melaut yang secara kualitatif berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Bagan di bawah ini dapat menggambarkan secara ringkas proses sosial yang dimaksud.
Pengetahuan mengenai laut dan melaut di- peroleh masyarakat melalui interaksi sosial antara mereka yang kurang paham tentang persoalan laut dan melaut dan mereka yang sebelumnya sudah mengerti tentang persoalan itu. Proses sosial dapat berupa kerja pada kelompok nelayan yang sudah mapan atau melakukan pengamatan di pasar dan tempat pelelangan ikan. Sementara itu, kondisi perekonomian yang beragam di ma- syarakat, terutama pada mata pencaharian yang dilakukan di darat, bagi sebagian kalangan dinilai tidak mencukupi. Hal ini mendorong orang un- tuk terjun ke laut mencari ikan meskipun bagi mereka yang lebih kaya, terjun ke laut dapat dilihat sebagai satu cara untuk menginvestasikan kelebihan modal yang mereka miliki. Pada titik ini, kedekatan jarak alamiah dengan laut pada akhirnya memunculkan satu situasi alternatif sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang konsekuensi lanjutannya adalah munculnya norma-norma serta obligasi sosial yang bersumber dari pemaknaan sehari- hari mereka tentang laut. Praktik sosial melaut pada dasarnya berdiri di atas sebuah pengetahuan mendasar tentang interaksi manusia dengan laut. Atas alasan itu maka kelompok sosial yang lebih dulu mampu mengakses laut akan mendapatkan posisi sosial yang lebih daripada kelompok yang lain. Dalam konteks ini, kelompok sosial
yang dimaksud adalah kelompok identitas orang Bugis. Namun, dalam perjalanannya, akibat satu proses sosial yang dinamis dan terus-menerus, pengetahuan itu dapat menular dan berkembang melintasi sekat-sekat identitas yang sebelumnya ada. Hal ini berjalan melalui proses kawin-mawin ataupun hubungan ekonomi sehari-hari.

## PENUTUP
Degradasi perniagaan maritim Banten tak pelak dilatarbelakangi oleh masuknya kekuasaan B elanda di wilayah ini yang tidak hanya bertu- juan untuk melakukan upaya perdagangan, tetapi juga berhasrat menjalankan praktik monopoli perdagangan di pelabuhan. Proses ini berjalan beriringan dengan degradasi kebudayaan maritim masyarakat nusantara lainnya. Pada masa inilah, orientasi masyarakat nusantara, tak terkecuali Banten, terhadap laut menjadi menurun, sampai terdegradasi. Mereka lebih memilih mengem- bangkan daerah pertanian baru dan melupakan bahwa mereka pernah memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan laut. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa perubahan orientasi kultural masyarakat dari laut ke darat yang direpresenta- sikan oleh berubahnya orientasi perniagaan dari maritim ke darat sejalan dengan melemahnya kekuatan ekonomi masyarakat lokal akibat kolonialisme.
Kesadaran Individual Tentang Melaut Pengetahuan Mengenai Laut dan Melaut Pernah bekerja pada nelayan lain Kondisi perekonomian yang beragam Penghasilan yang terbatas dari darat Melakukan observasi di pasar ikan Investasi karena ada kelebihan pendapatan Kedekatan Jarak Alamiah Laut Memunculkan alternatif pilihan sumberdaya Kelompok identittas yang secara historis dekat dengan laut Interaksi melalui hubungan ekonomi Interaksi melalui pengetahuan yang tersosialisasi Interaksi melalui proses kawin mengawin Memunculkan norma hidup berdekatan dengan laut

## PRAKTIK
SOSIAL MELAUT
Gambar 2. Dimensi Sosiologis Praktik Sosial Melaut
Degradasi kebudayaan maritim itu tak ber- henti sampai kolonialisme pergi dan Indonesia menjadi satu negara bangsa baru. Degradasi kebudayaan maritim kekinian direpresentasikan oleh sistem pembangunan nasional sampai lokal yang lebih berorientasi pada darat daripada laut, satu perspektif sistem pembangunan yang ahistoris. Kehadiran mode transportasi modern di darat, seperti mobil, motor, dan truk menjadi semacam penanda bahwa modernisasi itu adanya di darat. Dalam perjalanan waktu, hal ini telah meminggirkan mode transportasi laut, termasuk industri yang menjadi penyokong keberlangsun- gan mode transportasi laut. Dari sisi teknologi dan pengetahuan, dapat dikatakan bahwa tidak ada perkembangan yang berarti pada industri pembuatan kapal di wilayah ini. Hal ini berbeda jauh dengan sistem pendukung mode transpor- tasi darat yang meskipun tidak terdapat industri pembuatannya, semua kebutuhan terkait layanan perbaikan, suku cadang, dan sistem fi nansial dalam proses jual beli relatif lebih maju.
Dalam kenyataannya, praktik sosial melaut membutuhkan landasan pengetahuan mengenai laut dan melaut. Hal ini menyebabkan posisi kelompok identitas yang lebih paham mengenai laut, menjadi sangat krusial. Kendati demikian, hal ini berlaku hanya pada saat-saat awal ketika pengetahuan mengenai melaut masih sangat terbatas bagi masyarakat secara umum. Dalam perjalanan waktu, ada mekanisme sosial yang me- mungkinkan pengetahuan itu berjalan melintasi sekat-sekat identitas yang sebelumnya sudah ter- bentuk. Mekanisme sosial inilah yang membuat dominasi pengetahuan mengenai laut oleh satu kelompok identitas menjadi tidak relevan lagi. Mekanisme sosial ini pada prosesnya membentuk konteks dari posisi kelompok identitas dalam penyebarluasan praktik sosial melaut.
Pascakolonialisme, orientasi daratan men  jadi sangat dominan sehingga menggerus kebu  dayaan maritim di masyarakat. Kenyataan ini terus ber- langsung bahkan sampai hari ini. Repre  sentasi dari ketertinggalan kebudayaan maritim dari kebudayaan darat adalah posisi dari berbagai penanda modernisasi yang tidak terlalu me- nyentuh aspek-aspek kebudayaan masyarakat yang berkaitan dengan laut. Penanda modernisasi yang ditunjukkan oleh perkembangan yang amat
pesat dari infrastruktur dan mode transportasi darat dalam kenyataannya tidak terjadi di laut. Hal inilah yang menjadi salah satu musabab keberlanjutan peluruhan kebudayaan maritim selain dari proses historis yang cukup panjang.
Salah satu hal yang menyebabkan kebudaya- an maritim itu terdegradasi adalah kemampuan melaut masyarakat yang terus menurun. Oleh sebab itu, pengetahuan menjadi sangat pen ting. Untuk memulihkan pengembangan penge tahuan mengenai laut, dibutuhkan intervensi kebijakan pendidikan yang memuat karakteristik sumber daya lokal, baik alam maupun kebudaya annya. Cara ini dianggap dapat menjadi jalan bagi pemulihan pengetahuan mengenai laut bagi gene- rasi muda. Konteks perkembangan pengetahuan mengenai melaut itu harus diperkaya dengan pemahaman-pemahaman pelestarian lingkungan, modernisasi ekologis, sistem pengolahan hasil laut dan yang lainnya. Sekolah sebagai ins titusi penghasil pengetahuan harus ditempatkan seba gai media bagi peserta didiknya untuk dapat mema- hami lingkungan alamiah yang ada di sekitar mereka tanpa harus melepaskan diri dari kema- juan yang juga telah berlangsung di luar tempat mereka hidup. Dengan demikian, ada satu proses integrasi antara perkembangan sosial yang terjadi di tingkat masyarakat dan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh negara.
Dari sisi pembangunan, membuat infra- struktur yang memadai, terkait akses masyarakat dengan laut, menjadi penting untuk dilakukan. Infrastruktur darat berupa jalan bukan tidak pen- ting. Namun, ketika konsentrasi pembangunan infrastruktur hanya menyentuh akses transportasi di darat, sementara di laut sendiri tidak dilakukan, hal itu menyebabkan jarak sosial dan kultural an- tara masyarakat dan laut menjadi terus-menerus tergerus walaupun jarak alamiahnya sangat dekat. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur laut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai justru membangun sesuatu yang tidak dibutuhkan atau malah tidak tepat sasaran. Sebagai saran yang sifatnya teknis, selain sarana dan prasarana produksi perikanan, ada baiknya pemerintah mendorong upaya pembangunan dermaga-dermaga kecil di sepanjang wilayah pesisir yang banyak didiami oleh nelayan. Peningkatan teknologi motor kapal nelayan juga
bisa dilakukan agar ada pilihan transportasi selain mobil dan truk untuk menuju ke tempat lain.
Perlu dipikirkan juga bagaimana caranya membangun industri kapal fi ber ukuran kecil yang biasa digunakan oleh para nelayan dalam jumlah yang besar. Produksi ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah bersama swasta dan hasilnya dapat dijual di wilayah-wilayah pesisir sehingga para nelayan menemukan alternatif kapal yang lebih murah, baik untuk mencari ikan maupun sebagai sarana transportasi. Sistem pen- jualan kapal bukan tidak mungkin meng adopsi sistem penjualan kendaraan bermotor dengan mekanisme kredit. Termasuk dalam hal ini adalah membangun layan an purna jual bagi nelayan yang telah membeli kapal seperti fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal yang memudahkan para nelayan. Kebutuhan kapal fi ber sangat diperlu- kan meng ingat keterbatasan bahan baku kayu di masa depan. Upaya mengembangkan industri jasa maritim ini harus diletakkan dalam kerangka mengembangkan kapasitas lokal yang telah ada. Misalnya dengan melibatkan pihak-pihak yang selama ini telah setia mengembangkan penge- tahuan terkait pembuatan dan perbaikan kapal. Mereka harus menjadi bagian dari perkembangan industri itu agar modernisasi tidak lantas meng- gusur dan memarginalkan mereka.
Bagi kelompok-kelompok identitas yang selama ini menjadi simbol sosial dari praktik melaut, ada baiknya tetap diperhatikan meskipun jangan sampai memunculkan kecemburuan sosial kepada kelompok lain. Meskipun mereka adalah kelompok yang dapat diandalkan dalam konteks penyebarluasan praktik sosial melaut dan kebu- dayaan maritim jangan sampai memunculkan kesan bahwa pemerintah hanya memperhatikan kelompok mereka saja. Pemerintah daerah perlu menyusun skala prioritas pembangunan yang diketahui oleh seluruh kelompok. Dari perspe- ktif ekonomi masyarakat, praktik sosial melaut dapat diperuntukkan, baik bagi mereka yang merasa pendapatannya terbatas karena hanya mengandalkan pertanian di sawah maupun kebun, maupun bagi mereka yang memiliki kelebihan pendapatan untuk kemudian menginvestasikan sebagian modalnya ke laut. Kesempatan se perti ini harus dibuka seluas-luasnya dengan tetap
memperhatikan dimensi keadilan sehingga kese- jahteraan tidak hanya menjadi milik mereka yang memiliki modal besar, tetapi juga mereka yang semata-mata menginginkan adanya peningkatan pendapatan karena kondisi ekonominya yang kurang. Intinya pembangunan maritim dalam konteks ini harus tetap dilaksanakan dengan mengedepankan dimensi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat pesisir agar dapat menjadi jalan bagi penyelesaian masalah kemiskinan.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku
Blusse, Leonard an Jaap de Moor. 1983. Nederland- ers Overzee. De eerste vijftig jaar 1600–1650. Franeker: Uitgeverij T. Wever B.V.
Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction : A Social Critique of th Judgment of Taste. Richard Nice (trans- late). Cambridge: Harvard University Press
Calhoun, C. 1995. Critical Social Theory: Culture, History, and the Challenge of Difference. USA: Wiley-Blackwell, Cambridge, MA.
Castells, Manuel. 1997. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society and Culture Volume II, 2 nd ed. UK: Blackwell Publishing. Cribb, Robert. Michele, Ford. 2009. Indonesia as An Archipelago: Managing Island, Managing The Seas , dalam: Indonesia Beyond the Water’s Edge, Robert Cribb & Michele Ford (ed). ISEAS.
Dorleans, Bernard. 2006. Orang Indonesia dan Orang Prancis: Dari Abad XVI sampai dengan Abad XX. Jakarta: KPG.
Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration . Ocford:
Polity Press.
---------. 1991. Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age . Stanford CA: Stanford University Press.
Guillot, Claude. 2008. Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X–XVII . KPG-Forum Jakarta Paris-Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasi- onal. Jakarta.
Hamid, Abd Rahman. 2013. Sejarah Maritim Indone- sia . Yogyakarta: Ombak.
Lapian. Adrian B. 2008. Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17. Jakarta: Komu- nitas Bambu.
---------. 2009. Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX .
Jakarta: Komunitas Bambu.
Lombard, Denys A. 2005. Nusa Jawa: Silang Budaya III–Warisan Kerajaan Konsentris . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Malna, Afrizal. 2004. Lubang dari Separuh Langit. AKYPress. Akademi Kebudayaan Yogyakarta.
Ritzer, George. Douglas, J. Goodman. 2003. Teori Sosiologi Modern, Edisi ke-6 . Jakarta: Prenada Media.
Reid, Anthony. 2011. Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450–1680: Jaringan Perdagangan Global Jilid 2 . Jakarta: Yayasan Obor.
Untoro, Heriyanti O. 2006. Kebesaran dan Tragedi Kota Banten . Jakarta: Yayasan Kota Kita.
Wolters, O.W. 2011. Kemaharajaan Maritim Sriwi- jaya di Perniagaan Dunia, Abad III–Abad IV . Jakarta: Komunitas Bambu.
Worsley, P. S., Supomo. M. Fletcher. T.H. Hunter. 2014. Kakawin Sumanasantaka: Mati Karena Bunga Sumanasa , Karya Mpu Monaguna. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal
Bartlomiejski, Robert. 2011. Fisheries Local Action Groups: A New Theme for Researching Mari time Communities, Annuals of Marine Sociology
(2011), Vol. XX , Polish Academy of Science- The Gdansk Branch Commission of Marine Sociology.
Cameron, Clark. 1986. Marine Sociology : The Socio- logy of Marine Agriculture . The American Behavioral Scientist (pre 1986), Mar 1961
Dirhamsyah. 2007. Analysis of Institutional Arrange- ments Relevant to Coral Reef Management in Indonesia . Research Centre for Oceanography, Indonesian Institute of Sciences, May–June 2007.
Ebbin, Syma A. 2004. The Anatomy of Confl ict and The Politics of Identity in Two Cooperative Salmon Management Regime . Policy Sciences; Mar 2004; 37.
Evans, Hans Dieter dan Sezali, Darit. 2011. Malaysian Maritime Potential and The Straits of Malacca . Annual of Marine Sociology, issue: XX/2011. Polish Academy of Sciences-The Gdansk Branch Commission of Marine Sociology.

## Koran Cetak
Dahana, Radhar P. 2011. Intoleran Pada Intoleransi.
Kompas Cetak, 12 Februari 2011.
---------. 2011. Manusia Indonesia Maritim. Kompas Cetak, 7 Desember  2011.
---------. 2012. Budaya Demokrasi Kita. Kompas Cetak, 9 April 2012.
---------. 2013. Jalesveva Jayamahe. Kompas Cetak, 7 Mei 2013.

## Makalah
Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 2014. Strategi TNI AL dalam Pengamanan Pulau Terluar di Pulau Dana , Makalah Resmi KASAL dalam Seminar Nasional: Ekspedisi Batas Negara Uni Konser- vasi Fauna, IPB, Bogor.