## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUMTERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

## (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAMBI)
Delta Forza 1) ,  Zamzami 2) , Enggar Diah Puspa Arum 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2018
2,3) Dosen Pembimbing

## ABSRACT
The purpose of this study is to analyze the effect of Pendapatan Asli Daerah (PAD) and General Allocation Funds  to  Capital  Expenditures,  and  to  test  and  prove  empirically  about  the  influence  of  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  and  General  Allocation  Fund  (DAU)  for  both  simultaneous  and  partial,  and  their  impact  on regional economic growth. The results showed that the original revenue and general allocation fund affect the capital expenditure in the regency / municipality of Jambi  Province. Thus this  research  proved that PAD and DAU simultaneously have an effect on to Capital Expenditure (BM). Second, the original revenue of the region and the General Allocation Fund affect the capital expenditure in the district / city of Jambi Province. Thus it can be stated that PAD, DAU, and BM have simultaneous and partial effects on economic growth.
Keywords : Local Revenue, Capital Expenditure, General Allocation Fund, and Economic Growth.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah,  untuk  menganalisis  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Alokasi  Umum  terhadap    Belanja  Modal,  dan  untuk  menguji  dan  membuktikan  secara  empiris  mengenai pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap  belanja  modal  secara simultan  maupun  parsial,  serta  dampaknya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Pendapatan Asli Daerah  dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Dengan demikian penelitia ini berhasil membuktikan bahwa PAD dan DAU  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  (BM).  Kedua,  Pendapatan  asli  daerah  dan  Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/ kota Provinsi Jambi. Dengan demikian dapat dinyatakan  bahwa  PAD,  DAU,  dan  BM  berpengaruh  secara  simultan  maupun  parsial  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi .
1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Era demokratisasi menyebabkan aspek transparansi  dan  akuntabilitas  semakin  diperlukan. Kedua  aspek  tersebut  menjadi  hal  penting  dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Mardiasmo  (2002)  menyatakan  bahwa  Akuntabilitas publik  adalah  pemberian  informasi  dan  pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Era demokrasi  ini  pulalah  yang  menjadi  pendorong  para berbagai  pihak  baik  itu  pengamat  ekonomi,  pengamat politik,  investor,  maupun  masyarakat  awam  mulai memperhatikan  setiap  kebijakan  dalam  pengelolaan keuangan .
Era demokrasi dalam konteks keuangan, mengalami  perkembanan  yang  pesat  terutama  sejak diberlakukannya  UU  No.  22  tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No.  25  tahun  1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada tanggal  1  Januari  2001.  Undang-Undang  ini  telah memberikan  kewenangan  yang  semakin  luas  kepada pemerintah  daerah  dalam  rangka  meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  fungsi pemerintah daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan  yang  lebih  luas  oleh  pemerintah  daerah tersebut perlu didukung oleh  sumber pembiayaan  yang memadai.  Disadari  bahwa  sumber-sumber  penerimaan antar  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya  sangat beragam.  Ada  beberapa  daerah  dengan  sumber  daya yang  dimiliki  mampu  menyelenggarakan  otonomi daerah,  namun  tidak  tertutup  kemungkinan  ada beberapa  daerah  akan  menghadapi  kesulitan  dalam menyelenggarakan tugasdesentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
Provinsi Jambi merasakan dampak dari diberlakukannya  kebijakan  otonomi  daerah  khususnya dalam  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerahyang  berlandaskanUndang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah.  Pada  UU  No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota  untukmengatur  dan  mengurus  rumah tangga  daerahnya  dengan  sedikit  mungkin  campur tangan  pemerintah  pusat.Kebijakan  tersebut  dikenal dengan Otonomi Daerah .
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari  Pendapatan  Asli  Daerah(PAD)  yang  terdiri  atas pajak  daerah,  retribusi  daerah,  bagian  laba  BUMD (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  dan  lain-lain  PAD  yang sah.  Peningkatan  PAD  diharapkan  mampu  mendorong peningkatan  alokasi  belanja  modal  daerah.  Sumber- sumber pendanaan lain adalah dana perimbangan. Salah satu  dana  perimbangan  yang  menjadi  penelitian  ini adalah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah.
Sumber-sumber  daya  yang  telah  dikelola  oleh Pemerintah  Daerah  menjadi  salah  satu  sumber pendanaan  bagi  belanja  daerah,  belanja  daerah  disini lebih  diarahkan  pada  Belanja  Modal,  karena  Belanja Modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana  bagi  pelayanan  publik  (Sholikhan  Imoratus dan  Agus  Wahyusin  2014)  Pertumbuhan  ekonomi merupakan  antara  lain  dari  banyaknya  faktor-faktor yang  kunci  keberhasilan  pembangunan.  Kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah tujuannya untuk menumbuhkan perekonomian daerahnya  melalui  peningkatan  pendapatan.  Sularso dan Restianto (2011) menyatakanpertumbuhan ekonomi  sebagai  peningkatan  kegiatan  ekonomi  suatu daerah  yang  dapat  meningkatan  kemakmuran  dan kemandirian  daerah  yang  ditunjukkan  oleh  kenaikan produk  domestik  regional  bruto  (PDRB)  (Sukarmini dan IGA, 2016).
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Jambi mencatat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi pada  tahun  2015,  tumbuh  4,21  persen  atau  melambat dibanding  2014  sebesar  7,35  persen.Sementara  itu secara  umum  ekonomi  Provinsi  Jambi  pada  2015 tumbuh  sebesar  4,21  persen.  Perekonomian  Provinsi Jambi  pada  2015  yang  diukur  berdasarkan  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga berlaku  mencapai  Rp155,11  miliar  dan  PDRB  per kapita  mencapai  Rp45,59  miliar  atau3,413  juta  dolar AS.Perekonomian  Jambi  tumbuh  sebesar  4,21  persen dimana  pertumbuhan  terjadi  pada  hampir  seluruh lapangan  usaha  kecuali  pertambangan  dan  penggalian yang  terkontraksi  sebesar  0,22  persen.Sedangkan  pada perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan sepeda  motor  merupakan  lapangan  usaha  yang mengalami  pertumbuhan  tertinggi  yakni  sebesar  11,02 persen  diikuti  oleh  jasa  kesehatan  dan  kegiatan  sosial sebesar  10,05  persen  serta  informasi  dan  komunikasi 9,83 persen.
Struktur  perekonomian  Provinsi  Jambi  menurut lapangan  usaha  pada  2015  didominasi  oleh  tiga lapangan  usaha  utama  yaitu  pertanian,  kehutanan  dan perikanan  sebesar  28,16  persen,  pertambangan  dan penggalian  17,70  persen  serta  perdagangan  besar  dan eceran, reparasi  mobil dan sepeda motor sebesar 11,48 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  pada  tahun  lalu pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  memiliki  sumber pertumbuhan  tertinggi  sebesar  1,39  persen,  diikuti perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan sepeda  motor  sebesar  0,98  persen  serta  informasi  dan komunikasi sebesar 0,32 persen.
BPS  mencatat  bahwa  ekonomi  Provinsi  Jambi pada triwulan IV-2015 mengalami pertumbuhan positif 0,36  persen  bila  dibandingkan  triwulan  sebelumnya. Dari  sisi  produksi,  hal  ini  terutama  disebabkan  oleh kinerja positif lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan  dan  jaminan  sosial  wajib  yang  tumbuh sebesar  14,80  persen.Selain  itu  dilihat  dari  sisi pengeluaran,  ekonomi  Jambi  tahun  2015  didominasi oleh  oleh  ekspor  barang  dan  jasa  sebesar  66,02  persen
dan  pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga  mencapai 46,00  persen.  Pertumbuhan  tertinggi  pada  sisi pengeluaran  pada  2015  adalah  pengeluaran  konsumsi lembaga  nonprofit  yang  mencapai  4,41  persen. Sedangkan  pembentukan  modal  tetap  bruto  justru mengalami penurunan sebesar 0,76 persen.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dicerminkan dari  angka  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi  dari  seluruh  kegiatan  perekonomian  di seluruh  daerah  dalam  tahun  tertentu  atau  periode tertentu  dan  biasanya  satu  tahun  (Wertiati  dan Dwirandra, 2013). Menurut Uhise (2013) Pertumbuhan Ekonomi  adalah  proses  kenaikan  output  perkapita diproduksi  denganProduk  Domestis  Regional  Bruto (PDRB)  perkapita.Tingkat  pertumbuhan  ekonomi menjadi  salah  satu  tujuan  penting  pemerintah  daerah maupun  pemerintah  pusat.  Upaya  untuk  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  tidak  akan  memberikan  arti apabila  tidak  diikuti  dengan  peningkatan  pertumbuhan ekonomi daerah (Harianto dan  Priyo, 2007).

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimanakah  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap belanja modal?
2. Bagaimanakah Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum  dan  belanja  modal  berpengaruh  baik  secara simultan  maupun  parsial  terhadap  pertumbuhan ekonomi?

## 2.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka Anggaran  daerah  merupakan  salah  satu  alat  yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan  pelayanan  publik  dan  didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan  potensi  dan  sumber-sumber  kekayaan daerah.  APBN  merupakan  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  negara  yang  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).
Tujuan  utama  proses  perumusan  anggaran  adalah menterjemahkan  perencanaan  ekonomi  pemerintah, yang  terdiri  dari  perencanaan  input  dan  output  dalam satuan  keuangan . Oleh  karena  itu,  proses  perumusan anggaran  harus  dapat  menggali  dan  mengendalikan sumber-sumber  dana  publik.  Proses  pembuatan  satu tahun  anggaran  tersebut  dikenal  dengan  istilah penganggaran.  Lebih dari enam puluh tahun lalu, V.O. Key  sudah  mengisyaratkan  bahwa  penganggaran memiliki  satu  masalah  paling  mendasar,  yakni keterbatasan sumber daya.

## 2.2. Kerangka Pemikiran
Peningkatan  PAD  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Adanya  kenaikan  PAD  akan  memicu dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  daerah  menjadi lebih  baik  daripada  pertumbuhan  ekonomi  daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan  dan  meningkatkan  aktivitas  pada sektor-sektor yang terkait  dengan  pertumbuhan ekonomi,  seperti  sektor  industri  dan  perdagangan, sector  jasa,  dan  sektor-sektor  lainnya.  Jika  ternyata PAD  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi,  maka terdapat kemungkinan kuat bahwa DAU dan DAK juga berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan  kontribusi  PAD  (Setiyawati  Anis,  dan Ardi Hamzah, 2007).
Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan  negara, termasuk keuangan daerah, salah satu pengeluaran yang menjadi  sorotan  publik  adalah  pengeluaran  dalam bentuk  belanja  modal.  Sorotan  publik  tersebut  cukup beralasan  karena,  setiap  alokasi  sumberdaya  keuangan merupakan  salah  satu  bentuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini  merupakan  pencerminan  dari  kepercayaan  publik atau  masyarakat  terhadap pemerintah dalam  mengelola dana  publik.  Dalam  hal  ini  teori  keagenan  ( agency theory )  secara  tegas  menjelaskan  hubungan  antara prinsipal ( principal ) dan agen ( agency ) yang  tercermin dari  kontrak  antara  individu  dengan  individu  lain  atau antara  satu  kelompok  dengan  kelompok  lain,  menjadi salah satu rujukan utama dalam hal pertanggungjawaban  dana  publik.  Kontrak  yang dilakukan  menunjukkan  kesepakatan  antara  prinsipal selaku  pemberi  amanah  dan  agen  selaku  penerima amanah, hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam organisasi sektor publik, khususnya  pada  pemerintah  daerah,  daerah  bertindak sebagai  agen  selaku  pihak  yang  menerima  amanah rakyat  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan,  dan rakyat  yang  diwakili  oleh  dewan  perwakilan  rakyat diposisikan  sebagai  prinsipal  yang  memiliki  salah  satu tugas utama untuk mengawasi aktivitas organisasi yang dijalankan  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah (Tuasikal, 2008)
Salah  satu  wujud  nyata  dari  hubungan  keagenan dan  prinsipal  yang  menjadi  perhatian  publik  saat  ini adalah  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah yaitu desentralisasi, termasuk desentralisasi fiskal. Sidik (2002) menegaskan  tujuan  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal harus  dapat:  (1)  meningkatkan  efisiensi  pengalokasian sumberdaya  nasional  maupun  kegiatan  pembangunan daerah;  (2)  dapat  memenuhi  aspirasi  daerah;  (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan ditingkat daerah; (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar  daerah  dan  memastikan  adanya  pelayanan masyarakat  yang  berkualitas  di  setiap  daerah;  (5) meningkatkan  kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan
kemandirian pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya.
Dengan  kemandirian  daerah  dalam  mengelola sumberdaya  daerah  baik,  sumberdaya  keuangan maupun  non  keuangan  menunjukkan  pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mensejahterakan rakyat.  Artinya  bila  pemerintah  daerah  memiliki kepekaan yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan daerah, maka pemerintah daerah berusaha  melakukan  penghematan  dalam  penggunaan anggaran  dan  berusaha  untuk  melakukan  pengeluaran, terutama  belanja  modal  yang  berorintansi  pada  upaya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Sayangnya  fungsi  dan  kewenangan  yang  diserahkan kepada  daerah  kurang  didukung  oleh  kesiapan  daerah dalam  membiayai  pembangun,  karena  kemampuan daerah  yang  satu  dengan  yang  lain  dalam  hal  finansial tidak  sama.  Untuk  itu,  pemerintah  menindaklanjuti dengan seperangkat perundang-undangan yang mengatur  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat dan  daerah  untuk  membiayai  pelaksanaan  fungsi  dan kewenangannya, yaitu desentralisasi fiskal.
Hal  tersebut  menandakan  bahwa  hubungan keuangan  antara  pusat  dan  daerah  perlu  diberikan pengaturan  yang  jelas  dan  tegas,  sehingga  sumber- sumber  pendapatan  daerah  dapat  dioptimalkan  sesuai untuk  kebutuhan  publik.  Sejalan  dengan  pembagian kewenangan  yang  dinyatakan  di  atas,  daerah  diberi kewenangan  untuk  memungut  pajak  dan  retribusi  ( tax assigment )  dan  pemberian  hasil  penerimaan  ( revenue sharing ) serta bantuan keuangan ( grant ), dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi Hasil,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Berbagai sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat mendorong  pendapatan  perkapita  daerah  melalui peningkatan  berbagai  jenis  pengeluaran  atau  belanja pemerintah  yang  dapat  merangsang  aktivitas  sosial ekonomi masyarakat. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong  peningkatan  ekonomi  masyarakat  yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita (Tuasikal, Askam. 2008).

## 2.3. Hipotesis
Berdasarkan teeori dan penelitian terdahulu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
1) Diduga  PAD  dan  DAU  berpengaruh  positif  dan signifikan  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap Belanja Modal.
2) Diduga PAD, DAU dan Belanja Modal berpengaruh  positif  dan  signifikan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  seluruh  kumpulan  elemen  yang menunjukkan  ciri-ciri  tertentu  yang  dapat  digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011:87). Populasi adalah  kelompok  elemen  yang  lengkap,  yang  biasanya berupa  orang,  obyek,  transaksi  atau  kejadian  dimana kita  tertarik  untuk  mempelajari  atau  menjadi  obyek penelitian (Kuncoro, 2003:103).Populasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  provinsi  Jambi dengan  jumlah  11  Kabupaten/Kota  dengan  periode 2011-2015.
Sampel  adalah  suatu  himpunan  bagian  (subset) dari  unit  populasi(Kuncoro,  2003:103).  Sampel  yang baik  adalah  sampel  yang  dapat  mewakili  karakteristik populasinya  yang  ditujukan  oleh  tingkat  akurasi  dan presisinya(Sanusi,  2011:  88).Sampel  penelitian    ini adalah  pemerintah  daerah  Kabupaten/  Kota  di  provinsi Jambi  dengan  jumlah  11  Kabupaten/Kota  dengan periode  2011-2015.  Metode  pengambilan  sampel adalah porposif sampling .
Dalam  penelitian  ini,  populasi  adalah  semua Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Jambi.  Karena semua  populasi  merupakan  objek  penelitian,  maka populasi  tersebut  juga  merupakan  sampel  dala penelitian  ini.  Adapun  populasi/sampel  adalah  sebagai berikut:
1. Kabupaten/Kota  yang  melaporkan  APBD  pada kementerian  keuangan  dan  dipublikasikan  pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah selama periode 2011-2015.
2. Kabupaten/Kota  dengan  data  realisasi  APBD dimana  terdapat  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  , Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  PDRB  dan  Belanja modal.

## 3.2.  Variabel Penelitian

## 3.2.1. Variabel Dependen
Variabel terikat atau variabel tergantung (Dependent Variable ) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Sanusi,2011:50). Variabel dependen dalam  penelitian  ini  ada  dua.  Pertama,  Belanja  modal diperlakukan  sebagai  variabel  independen.  Selanjutnya adalah  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi merupakan  dasar  untuk  pembangunan  berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi  baik  asing  maupun  lokal;  menyediakan perumahan  dengan  biaya  rendah;  melakukan  restorasi lingkungan  serta  penguatan  di  sektor  pertanian  (Saad, 2009).

## 3.2.2.  Variabel Independen
Variabel  independen (Independent  Variabel ) disebut  juga  dengan  variabel  bebas.  Variabel  bebas
adalah  variabel  yang  memengaruhi  variabel  lain (Sanusi, 2011:50).
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah Dalam  UU  No.33/2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,  disebutkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3,  disebutkan  bahwa  PAD  bertujuan  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai dengan  potensi  daerah  sebagai  perwujudan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum PP  No.55/2005  tentang  Dana  Perimbangan, menyebutkan  bahwa  DAU  merupakan  dana  yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.  DAU  dialokasikan untuk  daerah  provinsi,  kabupaten  dan  kota  yang besarannya  ditetapkan  sekurangkurangnya  26% dari  pendapatan  dalam  negeri  netto  yang ditetapkan dalam APBN
3. Belanja Modal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007  tentang  Bagan  Akun  Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan  pengeluaran  anggaran  yang  digunakan dalam  rangka  memperoleh  atau  menambah  aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari  satu  periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan minimal  kapitalisasi  aset  tetap  atau  aset  lainnya yang  ditetapkan  pemerintah.  Aset  tetap  tersebut dipergunakan  untuk  operasional  kegiatan  sehari- hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual .

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/  Kota  se  Provinsi  Jambi  mempunyai  nilai minimum sebesar 18.06 yaitu pada tahun 2011 dan nilai maksimum  sebesar  99.34  pada  tahun  2015.  Nilai  rata- rata  PAD  adalah  sebesar  58.5862  dengan  nilai  standar deviasi  sebesar  24.61660.  Nilai  standar  deviasi  yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti  bahwa  kontribusi  PAD  Kabupaten/  Kota  se Provinsi  Jambi  tidak  jauh  berbeda  dari  tahun  ke tahunnya.
Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/ Kota  se  Provinsi  Jambi  mempunyai  nilai  minimum sebesar  257.77  yaitu  pada  tahun  2011  dan  nilai maksimum sebesar 678.82 pada tahun 2015. Nilai rata- rata DAU adalah sebesar 464.2731 dengan nilai standar deviasi  sebesar  103.64346.  Nilai  standar  deviasi  yang
lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti  bahwa  kontribusi  DAU  Kabupaten/  Kota  se Provinsi  Jambi  tidak  jauh  berbeda  dari  tahun  ke tahunnya.
Variabel Belanja Modal (BM) Kabupaten/ Kota se Provinsi  Jambi  mempunyai  nilai  minimum  sebesar 111.81  yaitu  pada  tahun  2011  dan  nilai  maksimum sebesar  397.73  pada  tahun  2015.  Nilai  rata-rata  BM adalah  sebesar  239.7376  dengan  nilai  standar  deviasi sebesar 77.68203. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti bahwa kontribusi  BM  Kabupaten/  Kota  se  Provinsi  Jambi tidak jauh berbeda dari tahun ke tahunnya.
Variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  (PE)  Kabupaten/ Kota  se  Provinsi  Jambi  mempunyai  nilai  minimum sebesar  1.81  yaitu  pada  tahun  2011  dan  nilai maksimum  sebesar  9.74  pada  tahun  2015.  Nilai  rata- rata  PE  adalah  sebesar  6.8744  dengan  nilai  standar deviasi  sebesar  1.74575.  Nilai  standar  deviasi  yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengandung arti  bahwa  kontribusi  PE  Kabupaten/  Kota  se  Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dari tahun ke tahunnya.

## 4.1 Analisis Regresi
4.1.1 Simulasi Regresi 1 Tabel 1 Nilai Koefisien, Nilai-t dan Signifikansi Regresi 1 Model Unstandardized Coefficients Standardi zed Coefficie nts t Sig. B Std. Error Beta 1 (Cons tant) -4.754 26.448 -.180 .858 PAD 1.487 .385 .471  3.861 .000 DAU .339 .091 .452  3.708 .001
Pada Tabel 1  menunjukkan bahwa nilai koefisien PAD  sebesar  1.487  dengan  nilai  t  sebesar  3.861  dan signifikansi  0.000.  Sedangkan  nilai  koefisien  DAU sebesar  0.339,  dengan  nilai  t  sebesar  3.708  dan signifikansi  0.001.  Karena  nilai  t-statistik  yang diperoleh  >  1.96  dan  nilai  signifikansi  <  0.05  maka membuktikan  bahwa  variabel  Pendaatan  Asli  Daerah (PAD) dan Dana  Alokasi  Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).
Nilai  koefsien  determinasi  yang  ditunjukkan dengan  nilai  r-square  pada  variabel  BM  sebesar  0.790. Artinya  bahwa  variasi  ada  variabel  Belanja  Modal (BM)  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  PAD  dan  DAU sebesar  79%  sedangkan  sisanya  21%  dijelaskan  oleh variabel lain.

## 4.1.2   Simulasi Regresi 2
Untuk menjawab tujuan kedua, dilakukan analisis regresi dengan menempatkan variabel-variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Belanja  Modal  (BM), sedangkan  Pertumbuhan  Ekonomi  (PE)  sebagai variabel  dependen.  Selain  itu,  dilakukan  pula  regresi dengan  menempatkan  belanja  modal  sebagai  variabel bebas  dan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel terikat. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel
Tabel 2
Nilai Koefisien, Nilai-t dan Signifikansi Regesi 2
Model Unstandardized Coefficients Stand ardiz ed Coeff icient s t Sig. B Std. Error Beta 1 (Consta nt) 1.374 .612 2.244 .029 PAD .019 .010 .270  1.896 .064 DAU .006 .002 .338  2.393 .020 BM .007 .003 .322  2.258 .028
Pada Tabel 2  menunjukkan bahwa nilai koefisien PAD  sebesar  0.019  dengan  nilai  t  sebesar  1.896  dan signifikansi  0.064.  Sedangkan  nilai  koefisien  DAU sebesar  0.006,  dengan  nilai  t  sebesar  2.393  dan signifikansi  0.020.  Nilai  koefisien  BM  sebesar  0.007 dengan  nilai  t-statistik  sebesar  2.258  dan  signifikansi 0.028. Karena nilai t-statistik yang diperoleh DAU dan BM  >  1.96  dan  nilai  signifikansi  <  0.05  maka membuktikan  bahwa  variabel  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Belanja  Modal  (BM)  secara  parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Sedangkan PAD nilai signififikansi hanya 0.064 > 0.05 tapi < 0.10 maka diterima pada taraf signifikansi 10%.
Nilai  koefsien  determinasi  yang  ditunjukkan dengan  nilai  R-square  pada  variabel  PE  sebesar  0.782. Artinya  bahwa  variasi  ada  variabel  Pertumbuhan Ekonomi  (PE)  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  PAD DAU dan BM sebesar 78.2% sedangkan sisanya 21.9% dijelaskan oleh variabel lain.

## 4.2  Pengujian Hipotesis
Dari  hasil  analisi  regresi  kemudian  dapat dilakukan pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.
1) Hipotesis 1
Nilai koefisien PAD ke BM sebesar 1.487 dengan standar  error  0.385,  nilai  t-statistik  3.861  dan signifikansi 0.000. Karena nilai t-statistik 3.861 > 1.96  dan  p-value  signifikansi  0.000  <  0.05  maka terima    Hipotesis  1,  terbukti  bahwa  Pendapatan
Asli  Daerah  (PAD)  signifikan  berpengaruh langsung terhadap Belanja Modal (BM).
2) Hipotesis 2
Nilai koefisien DAU ke BM sebesar 0.339 dengan standar  error  0.091,  nilai  t-statistik  3.708  dan signifikansi 0.001. Karena nilai t-statistik 3.708 > 1.96  dan  p-value  signifikansi  0.001  <  0.05  maka terima  Hipotesis  2,  terbukti  bahwa  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  signifikan  berpengaruh  langsung terhadap Belanja Modal (BM).
3) Hipotesis 3
Nilai  koefisien  PAD  ke  PE  sebesar  0.019  dengan standar  error  0.010,  nilai  t-statistik  1.896  dan signifikansi 0.064. Karena nilai t-statistik 1.896 < 1.96  dan  p-value  signifikansi  0.064  >  0.05  maka terima  hipotesis  nol,  artinya  bahwa  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  tidak  signifikan  berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
4) Hipotesis 4
Nilai koefisien DAU ke PE sebesar 0.006 dengan standar  error  0.002,  nilai  t-statistik  2.393  dan signifikansi 0.020. Karena nilai t-statistik 2.393 > 1.96  dan  p-value  signifikansi  0.020  <  0.05  maka terima  Hipotesis  4,  terbukti  bahwa  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  signifikan  berpengaruh  langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
5) Hipotesis 5
Nilai  koefisien  BM  ke  PE  sebesar  0.007  dengan standar  error  0.003,  nilai  t-statistik  2.258  dan signifikansi 0.028. Karena nilai t-statistik 2.258 > 1.96  dan  p-value  signifikansi  0.028  <  0.05  maka terima  Hipotesis5,  terbukti  bahwa  Belanja  Modal (BM)  signifikan  berpengaruh  langsung  terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
6) Hipotesis 6
Untuk menguji hipotesis 6 dapat dilihat pada hasil uji  F  dari  regresi  pertama  yang  selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini:

## Tabel 3
Nilai Uji F dan Signifikan Regresi 1
Model Su m of Squ ares Df Mean Square F Sig. 1  Regression  257 572. 130 2 128786 .065 98.0 64 .000 b Residual 682 90.7 39
52 1313.2 83 Total 325 862. 869 54
Pada  Tabel  3  menunjukan  bahwa  nilai  F  sebesar 98.064  dengan  signifikansi  0.000.  Karena  nilai signifikansi  yang  diperoleh  sebesar  0.000  <  0.05 maka  terbukti  bahwa  variabel  pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) secara  simultan  berpengaruh  terhadap  Belanja Modal (BM).
7) Hipotesis 7
Untuk  menguji hipotesis 7  menggunakan  nilai uji F  dari  regresi  kedua  yang  selengkapnya  disajikan pada Tabel 4.

## Tabel 4
Nilai Uji F dan Signifikan Regresi 2 Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig . 1 Regres sion 128.734  3 42.911 61.0 65 .00 0 b Residu al 35.839 51 .703 Total 164.573  54
Pada Tabel  4    menunjukan  bahwa  nilai  F  sebesar 61.065  dengan  signifikansi  0.000.  Karena  nilai signifikansi  yang  diperoleh  sebesar  0.000  <  0.05 maka  terbukti  bahwa  variabel  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Belanja Modal (BM) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
Dalam model regresi yang dikembangkan terdapat variabel  Belanja  Modal  (BM)  sebagai  variabel intervening/mediasi  hubungan  pengaruh  baik antara PAD ke PE maupun dari DAU ke PE. Dari hubungan  tersebut  terdapat  pengaruh  tidak langsung dari PAD dan DAU ke PE melalui BM. Untuk  menguji  pengaruh  tidak  langsung  tersebut atau menguji variabel
BM
sebagai mediasi/intervening  maka  digunakan  uji sobel test .
8) Hipotesis 8
KoefisienpengaruhtidaklangsungdariPADkePEme laluiBM sebesar1.487 x 0.007 = 0.0104.
Perhitungannilai z sobeltessebagaiberikut:
𝑧 = 𝑎𝑏 √(𝑏 2 𝑆𝐸 𝑎 2 ) + (𝑎 2 𝑆𝐸 𝑏 2 ) 𝑧 = 0.0104 √0.000027 𝑧 = 1.99
Dimana :
a = koefisien pengaruh PAD ke BM b = koefisien pengaruh BM ke PE SE a = standard error pengaruh PAD ke BM SE b = standard error pengaruh BM ke PE
Oleh karena z sebesar 1.99 lebih besar dari Z 1.98 pada  tingkat  signifikansi  0.05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  koefisien  mediasi  0.0104 adalah  signifikan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa Belanja  Modal  (BM)  signfikan  sebagai  variabel intervening  pengaruh  pendapatan  Asli  Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE).
9) Hipotesis 9
Koefisien  pengaruh  tidak  langsung  dari  DAU  ke PE  melalui  BM  sebesar0.339  x  0.007  =  0.0023. Perhitungan nilai z sebagai berikut :
𝑧 = 𝑎𝑏 √(𝑏 2 𝑆𝐸 𝑎 2 ) + (𝑎 2 𝑆𝐸 𝑏 2 )
𝑧 = 0.0023 √0.000001 𝑧 = 1.98
Dimana : a = koefisien pengaruh DAU ke BM b = koefisien pengaruh BM ke PE SE a = standard error pengaruh DAU ke BM SE b = standard error pengaruh BM ke PE
Oleh karena z sebesar 1.98  ≥Z 1.98 pada tingkat signifikansi  0.05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa koefisien mediasi 0.0023adalah signifikan. Hal ini membuktikan  bahwa  Belanja  Modal  (BM) signifikan  sebagai  variabel  intervening  pengaruh pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)

## 4.3.   Pembahasan
Berdasarkan  hasil  kajian  secara  empiris,  telah diperoleh temuan penelitian dan kontribusi teoritisnya.

## 4.3.1.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah(PAD) terhadap Belanja Modal (BM)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan sumber  pendapatan  penting  bagi  sebuah  daerah  dalam memenuhi  belanjanya.  Tingkat  kemandirian  suatu daerah  dapat  dicerminkan  melalui  pendapatan  asli daerah.  Semakin  banyak  pendapatan  asli  daerah  yang didapat  semakin  memungkinkan  daerah  tersebut  untuk memenuhi  kebutuhanbelanjanya  sendiri  tanpa  harus tergantung  pada  Pemerintah  Pusat  yang  berarti  ini menunjukan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan begitu juga sebaliknya. Adanya peningkatan  pendapatan  asli  daerah  diharapkan  dapat meningkatkaninvestasi  belanja  modal  pemerintah daerah  sehingga  pemerintah  dapat  memberikankualitas pelayanan  publik  dengan  baik  melalui  sarana  dan prasarana yang dapat diwujudkan dalam belanja modal, seperti belanja jalan, bangunan, tanah, mesin, dan lain- lain.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendapatan asli  daerah  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  di kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi,  yang  berarti  H 1
diterima. Hasil mengindikasikan bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah di kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi  yang  tercermin dalam APBD, pendapatan asli daerah merupakan salah satu  sumber  penerimaan  yang  turut  menentukan  besar kecilnya  alokasi  belanja  modal  pemerintah  daerah kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi.Pendapatan  Asli Daerah  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap pembiayaan  belanja  modal  karena  dananya  relatif besar, sehingga memenuhi belanja modal.
Hasil  juga  membuktikan  bahwa  pemerintah daerah telah bertanggung jawab dengan mengalokasikan  pajak,  retribusi  dan  lain-lain  yang merupakan sumbangsih dari masyarakat kepada belanja modal,  yaitu  dengan  menyediakan  sarana  dan prasarana,  seperti  jalan,  bangunan,  tanah  dan  lain-lain yang  memadai  yang dianggarkan  setiap tahunnyauntuk memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pendapatan asli daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan  dan  perkembangan  di  daerah  yang direalisasikan  dalam  bentuk  pengadaan  fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal ini akan meningkatkan alokasi belanja modal.
Hal  ini  juga  mengindikasikan  bahwa  semakin tinggi  pendapatan  asli  daerah  maka  pengeluaran pemerintah  atas  belanja  modal  pun  akan  semakin tinggi.  Hasil  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian Maimuna dan Rusdi (2008); Santosa dan Rofiq (2013); Mawarni,  dkk  (2013);  Martini,  dkk  (2014)  yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

## 4.3.2.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap Belanja Modal (BM)
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi  (UU  No.  33  Tahun  2004). Dana  alokasi  umum  merupakan  dana  transfer  yang bersifat block grant . Alokasi penggunaannya diserahkan  kepada  daerah  sesuai  prioritasdaerah  yang idealnya  dialokasikan  untuk  belanja  yang  berimplikasi meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan kepada masyarakat.
Dalam  rangka  mengurangi  ketimpangan  dalam kebutuhan  pembiayaan  dan  penguasaan  pajak  antara pusat  dan  daerah  telah  diatasi  dengan  adanya perimbangan  keuanganantara  Pusat  dan  Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal  sebesar  26%  dari  Penerimaan  Dalam  Negeri). Dengan  perimbangan  tersebut,  khususnya  dari  dana alokasi  umum akan  memberikan  kepastian bagi daerah dalam  memperoleh  sumber-sumber  pembiayaan  untuk membiayai  kebutuhan  pengeluaran  yang  menjadi tanggung jawabnya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di
kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi,  yang  berarti  H 2 diterima.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  perilaku belanja  daerah  khususnya  belanja  modal  akan  sangat dipengaruhi  oleh  sumber  penerimaan  dari  dana  alokasi umum.  Semakin  tinggi  dana  alokasi  umum  maka alokasi  belanja  modal  juga  meningkat.  Hal  ini disebabkan  karena  daerah  yang  memiliki  dana  alokasi umum yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah,  termasuk  belanja  modal  akan  meningkat. Pengalokasian  dana  alokasi  umum  yang  cukup  besar nilainya  yang  merupakan  dana  transfer  dari  pusat dimanfaatkan  untuk  dialokasikan  atau  membiaya belanja  modal  daerah  yang  akan  digunakan  untuk memenuhi  sarana  dan  prasarana,  seperti  jalan, bangunan,  mesin,  tanah  dan  lain-lain  yang  bermanfaat bagi  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Hariyanto  dan  Adi  (2007)  serta  Adyatama dan  Oktaviani  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

## 4.3.3.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Peningkatan  pendapatan  asli  daerahsebenarnya merupakan  akses  dari  pertumbuhan  ekonomi.  Daerah yang  pertumbuhan  ekonomi  positif  mempunyai kemungkinan  mendapatkan  kenaikan  pendapatan  asli daerah.  Perspektif  ini  menyarankan  bahwa  pemerintah daerah  harus  lebih  berkosentrasi  pada  pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal guna menciptakan pertumbuhan  ekonomi  daripada  sekedarmengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi. Pendapatan  asli  daerah  merupakan  salah  satu  sumber pembelanjaan  daerah,  jika  pendapatan  asli  daerah meningkat  maka  dana  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkatkemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif  untuk  lebih  menggali  potensi–potensi daerah  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi (Hariyanto dan Adi, 2007).
Salah  satu  tujuan  utama  dari  desentralisasi  fiskal adalah  terciptanya  kemandirian  daerah.Pemerintah daerah  diharapkan  mampu  menggali  sumber–  sumber keuangan  lokal,  khususnya  melalui  pendapatan  asli daerah.  Semakin  tinggi  pendapatan  asli  daerah  maka akan menambah dana pemerintah daerahyang kemudian  akan  digunakan  untuk  membangun  sarana dan  prasarana  di  daerah  tersebut.Pemerintah  daerah yang  salah  satu  tugasnya  adalah  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  memerlukan  pendapatan  asli daerah  sebagai  bentuk  kemandirian  di  era  otonomi daerah  sebagai  tolak  ukurpertumbuhan  ekonomi  yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendapatan asli  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi,  yang berarti  H 3 ditolak.  Peningkatan  pendapatan  asli  daerah harus  berdampak  pada  perekonomian  daerah.  Namun, hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa  adanya eksploitasi pendapatan asli daerah terhadap masyarakat secara  berlebihan  tanpamemperhatikan  peningkatan
produktifitas  masyarakat  itu  sendiri.  Pendapatan  asli daerah  yang  merupakan  cerminan  retribusi,  pajak  dan lain-lain di kabupaten/  kota jambi seharusnya berperan untuk  mengatur  perekonomianmasyarakat  agar  dapat lebih  berkembang,  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkankesejahteraan masyarakat didaerah. Namun,  di  kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi  belum mampu  mengelola  pendapatan  asli  daerah  dengan  baik untuk  dialokasikan  kepada  kegiatan-kegiatan  yang dapat  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  aktivitas pada  sektor-sektor  yang  terkait  dengan  pertumbuhan ekonomi,  seperti  sektor  industri  dan  perdagangan, sektor jasa serta sektor-sektor lainnya.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  hasil penelitian  Hariyanto  dan  Adi  (2007)  Mawarni,  dkk (2013),  dimana  pendapatan  asli  daerah  merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika pendapatan  asli  daerah  meningkat  maka  dana  yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  akan  lebih  tinggi  dan tingkatkemandirian  daerah  akan  meningkat  pula, sehingga  pemerintah  daerah  akan  berinisiatif  untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## 4.3.4.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi  (UU  No.  33  Tahun  2004). Dana  alokasi  umum  dapat  menunjang  pertumbuhan ekonomi apabil dana tersebut dialokasikan ke kegiatan- kegiatan  yang  dapat  menunjang  pertumbuhan  ekonomi daerah,  seperti  sektor  jasa,  sektor  pertanian,  dan  lain- lain.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dana Alokasi  Umum  berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  di  kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi,  yang berarti  H 4 diterima.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  dana alokasi  umum  yang  diterima  pemerintah  daerah,  maka semakin  meningkat  nilaiPDRB  pemerintah  daerah tersebut.  Hal  ini  disebabkan  karena  peran  dana  alokasi umum sangat signifikan, karena belanja daerah lebih di domonasi dari jumlah dana alokasi umum. Setiap dana alokasi  umum  yang  diterima  pemerintah  daerah  akan ditujukanuntuk  belanja  pemerintah  daerah,  salah satunya  adalah  untuk  belanjamodal.  Hal  ini  tidak  jauh beda  dari  peran  pendapatan  asli  daerah  yaitu  dengan pembangunaninfrastruktur  dan  sarana  prasarana  oleh pemerintah  daerah  akan  berdampakpada  pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mawarni,  dkk  (2013)  serta  Gunantara  dan  Dwirandra (2014)  yang  menyatakan  bahwa  dana  alokasi  umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 4.3.5.  Pengaruh  Belanja  Modal  (BM)  terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Menurut  Samuelson  dan  Nordhaus  (1995)  bahwa ada empat faktor sebagai sumberpertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor  tersebut  adalah  (1)  sumberdaya  manusia, (2)sumberdaya  alam,  (3)  pembentukan  modal,  dan  (4) teknologi. Dalam hal ini pengeluaranmodal pemerintah berperan  menjadi social  overhead  capital (SOC)  yang menjadi  daya  tarikpihak  swasta  untuk  menanamkan modalnya.  Dengan  adanya  berbagai  fasilitas  publik yangdisediakan  oleh  pemerintah  ini  akan  mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.
Pertambahan  belanja  modal  yang  juga  berarti bertambahnya social overhead capital (SOC) termasuk didalamnya semakin meningkat dan baiknya infrastruktur  yang  dilakukanoleh  pemerintah  daerah akan  memacu  pertumbuhan  perekonomian  di  daerah. Saragih(2003)  menjelaskan  bahwa  jika  pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja modal ataupembangunan  lebih  besar  dari  pengaluaran  rutin, maka  kebijakan  ekspansi  anggaran  daerah  ini  akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belanja modal  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi,  yang  berarti  H 5 diterima.  Hasil  mengindikasikan  bahwa  belanja  modal yang  dianggarkan  oleh  pemerintah  telah  mampu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Belanja modal  tanah,  belanja  modal  peralatan  dan  mesin,  serta belanja  modal  lainnya  memberikandampak  positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian belanja modal  telah  mampu  meningkatkan  pendapatan- pendapatan  yang  dihasilkan  dari  sektor  perekonomian, seperti  sektor  pertanian,  jasa,  dan  lain-lain.  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Purbadharmaja  (2006)  dan  Sodik  (2007)  yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan  kontribusi  nyata  dan  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 4.3.6.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja Modal (BM)
Pendapatan asli daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli  daerah  yang  didapat  semakin  memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri  tanpa  harus  tergantung  pada  Pemerintah  Pusat yang  berarti  ini  menunjukan  bahwa  daerah  tersebut telah  mampu  untuk  mandiri,  dan  begitu  juga sebaliknya.  Karena  dengan  adanya  peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi  belanja  modal  pemerintah  daerah,  sehingga pemerintah  dapat  memberikan  kualitas  pelayanan publik dengan baik.
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka
pelaksanaan  desentralisasi  (UU  No.  33  Tahun  2004). Untuk  mengurangi  ketimpangan  dalam  kebutuhan pembiayaan  dan  penguasaan  pajak  antara  pusat  dan daerah  telah  diatasi  dengan  adanya  perimbangan keuanganantara  Pusat  dan  Daerah  (dengan  kebijakan bagi  hasil  dan  Dana  Alokasi  Umum  minimal  sebesar 26%  dari  Penerimaan  Dalam  Negeri).  Dengan perimbangan  tersebut,  khususnya  dari  dana  alokasi umum  akan  memberikan  kepastian  bagi  daerah  dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai  kebutuhan  pengeluaran  yang  menjadi tanggung jawabnya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan  terhadap  belanja  modal  di  kabupaten/  kota  se Provinsi  Jambi,  yang  berarti  H 6 diterima.  Hasil mengindikasikan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  dan dana alokasi umum telah berkontribusi dalam anggaran belanja  modal  kabupaten/  kota  di  Provinsi  Jambi. Pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum memiliki  kontribusi  yang  besar  dalam  belanja pemerintah  karena  pendapatan  asli  daerah  dan  dana alokasi  umum  di  kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi cukup besar. Pengalokasian pendapatan asli daerah dan dana  alokasi  umum  pada  belanja  modal  digunakan pemerintah untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan  masyarakat  yang  dianggarkan  dalam belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  Mawarni,  dkk  (2013)  yang  menyatakan bahwa  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.
4.3.7.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Belanja Modal (BM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  salah  satu sumber  pembelanjaan  daerah,  jika  pendapatan  asli daerah  meningkat  maka  dana  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah  akan  lebih  tinggi  dan  tingkat kemandirian  daerah  akan  meningkat  pula,  sehingga pemerintah  daerah  akan  berinisiatif  untuk  lebih menggali  potensi–potensi  daerah  dan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  (Hariyanto  dan  Adi,  2007). Selain  itu,  dana  alokasi  umum  yang  merupakan  dana transfer  oleh  pusat  juga  digunakan  untuk  pembiayaan belanja  daerah.  Dana  alokasi  umum  juga  dapat menunjang  pertumbuhan  ekonomi  apabil  dana  tersebut dialokasikan ke kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  seperti sektor jasa, sektor pertanian, dan lain-lain.
Belanja  Modal  memiliki  peran  yang  sangat penting  guna  meningkatkan  infrastruktur  publik, sehingga  dapat  mendukung  peningkatan  Pertumbuhan Ekonomi.Mardiasmo  (2009) menyatakan  bahwa  secara normatif  semakin  tinggi  tingkatinvestasi modal diharapkan  mampu  meningkatkan  kualitas  layanan publik  dan  padagilirannya  mampu  meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara simultan  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum dan  belanja  modal  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi,  yang berarti  H 7 diterima.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa kombinasi  dari  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umum  dan  belanja  modal  mampu  memberikan kontribusi  terhadap  perkembangan  sektor-sektor  yang dapat  memicu  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  seperti sektor  jasa,  sektor  pertanian,  dan  lain-lain.  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Gunantara dan  Dwirandra  (2014);  Mawarni,  dkk  (2013)  serta Nopiani,  dkk  (2016)  yang  menyatakan  bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.3.8.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Belanja Modal (BM) sebagai Variabel Intervening
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belanja modal  terbukti  menjadi  variabel  intervening  dari pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  dengan  belanja  modal  sebagai intervening di kabupaten/ kota se Provinsi Jambi, yang berarti H 8 diterima.
Hasil mengindikasikan bahwa pengaruh pendapatan  asli  daerah  terhadap  belanja  modal berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten/ kota  se  Provinsi  Jambi,  artinya  pendapatan  asli  daerah mampu  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  karena adanya  alokasi  pendapatan  asli  daerah  ke  pelaksanaan belanja  modal  yang  akan  membelanjakan  kepada belanja  seperti  membangun  jalan,  tanah,  bangunan, mesin  dan  lain-lain  yang  bersifat  investasi  yang  dapat berguna bagi rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila  suatu  daerah  infrastrukturnya  baik  maka  akan mendukung  perkembangan  sektor-sektor  ekonomi seperti sektor jasa, pertanian, dan lain-lain. Infrastruktur daerah yang baik akan membantu jalannya sektor perekonomian rakyat dengan baik pula sehingga hal  ini  dapat  berpengaruh  dalam  meningkatkan  PDRB sehingga perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang cukup baik.
4.3.9.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Belanja Modal (BM) sebagai Variabel Intervening
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  belanja modal  terbukti  menjadi  variabel  intervening  dari pengaruh  dana  alokasi  umum  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dana alokasi  umum  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dengan  belanja  modal  sebagai  intervening  di
kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi,  yang  berarti H 9 diterima.
Hasil  mengindikasikan  bahwa  pengaruh  dana alokasi umum terhadap belanja modal berdampak pada pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten/  kota  se  Provinsi Jambi, artinya dana alokasi umum mampu mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  karena  adanya alokasi  dari  dana  alokasi  umum  terhadap  pelaksanaan belanja  modal  yang  akan  membelanjakan  kepada belanja  seperti  membangun  jalan,  tanah,  bangunan, mesin  dan  lain-lain  yang  bersifat  investasi  yang  dapat berguna bagi rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja  bersifat  investasi  khususnya  infrastruktur daerah.  Apabila  suatu  daerah  infrastrukturnya  baik maka  akan  mendukung  perkembangan  sektor-sektor ekonomi  seperti  sektor  jasa,  pertanian,  dan  lain-lain. Infrastruktur daerah yang baik akan membantu jalannya sektor perekonomian rakyat dengan baik pula sehingga hal  ini  dapat  berpengaruh  dalam  meningkatkan  PDRB sehingga perekonomian
daerah
mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN
5.1.   Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah  dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi  dengan  nilai  yang diperoleh  sebesar  0,000  <  0,05.  Dengan  demikian penelitia  ini  berhasil  membuktikan  bahwa  PAD dan  DAU  secara  simultan  berpengaruh  terhadap Belanja Modal (BM).
2. Pendapatan  asli  daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/ kota  Provinsi  Jambi  dengan  nilai  signifikansi  dari DAU  0,020  <  0,05.  Sementara  itu  nilai  perolehan dari  BM  sebesar  0,028  <  0,05.  sedangkan  PAD mempunyai  nilai  signifikansi  hanya  0,064  >  0,05 tapi  <  0,10  maka  diterima  pada  taraf  signifikansi 10%.  Untuk  uji  simultan,  nilai  dari  regresi  2 sebesar  0,000  <  0,05.  Dengan  demikian  dapat dinyatakan bahwa PAD, DAU, dan BM berpengaruh  secara  simultan  maupun  parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 5.2.   Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut:
1. Pemerintah  kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi hendaknya meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang ada dengan cara menginventarisir potensi  dan  peluang  untuk  meningkatkan  potensi daerah  seperti  pajak  yang  selama  ini  belum
terperhatikan  agar  dapat  menunjang  anggaran belanja  pemerintah  sehingga  dapat  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dan  dapat  menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah  kabupaten/  kota  se  Provinsi  Jambi hendaknya  memanfaatkan  pendapatan  asli  daerah dengan  baik  dengan  menefisiensikan  penggunaan sumper  pendapatan  daerah  yang  sudah  ada  daan mengalokasikan dana dengan melihat segi manfaatnya    bagi  kepentingan  masyarakat  agar dapat  menunjang  sektor-sektor  perekonomian, seperti  sektor  pertanian,  jasa,  dan  lain-lain sehingga  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang dicerminkan melalui PDRB dapat meningkat.
3. Untuk  peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini  hanya mengkaji  mengenai  PAD,  DAU,  terhadap  belanja modal  serta  dampaknya  terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah.  Untuk  kedepannya  peneliti  bisa menambah variabel lain  yang belum sempat dikaji pada penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI
Adyatama,  Erdi  dan  Rachmawati  Meita  Oktaviani. 2015. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, November 2015, Vol 4 No. 2, ISSN: 1979-4878, Hlm: 190-205.
Gunantara,  Putu  Candra  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  B. 2014. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Alokasi  Umum  pada  Pertumbuhan Ekonomi  dengan  Belanja  Modal  sebagai Variabel Pemoderasi di Bali . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.3 (2014): 529- 546, ISSN: 2302-8556
Harianto,  David  dan  Prio  Hari  Adi.  2007 Hubungan antara  Dana  Alokasi  Umum,  Belanja  Modal, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pendapatan Perkapita. Simposium  Nasional  Akuntansi  X. 26-28 Juli. Makassar
Maimuna,  M  dan  Rusdi  Akbar.  2008. Flypaper  Effect pada  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap belanja  daerah  pada  kabupaten/kota  di  Pulau Sumatera .  Jurnal  Reset  Akuntansi  Indonesia. Vol.1 Januari 2008
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik .  ANDI: Yogyakarta.
Martini,  Ni  Luh  Dina  Selvia.,  dkk.  2014. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum, dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Alokasi Belanja  Modal  Daerah  Kabupaten/Kota  Di Provinsi  D.I.  Yogyakarta .  Jurnal.  Universitas Pendidikan Ganesha.
Mawarni,  Darwanis  Sari  dan  Syukriy  Abdullah.  2013. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Modal  serta Dampaknya  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi daerah  (Studi  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Aceh). Jurnal  Akuntansi,  ISSN  2302-0164,  PP. 80-90.  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala Aceh.
Purbadharmaja.  2006. Implikasi  Variabel  Pengeluaran dan  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Propinsi Bali . Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol .11 No.1: 79-91. ISSN1410-4638.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan  Daerah  dalam  Otonomi  Daerah. Ghalia Indonesia.
Samuelson,  Paul  A  dan  Nordhaus,  William  D.  1995.
Makro Ekonomi . IKAPI: Jakarta.
Santosa,  A.B.  dan  M.A.  Rofiq.  2013. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota (studi  kasus  di  Provinsi  Jawa  Barat,  Jawa Tengah  dan  Jawa  Timur  Periode  Tahun  2007- 2010) . Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 2 (2).
Sodik  Jamzani.  2007. Pengeluaran  Pemerintah  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Regional:  Studi  Kasus Data  Panel  di  Indonesia .  Jurnal  Ekonomi Pembangunan Vol.12 No.1: 27-36.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perubahan  UU  No.  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126). Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang
Pemerintah Daerah
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah
Setyawati,  anis  dan  Ardihamzah.  2007. Analisis pengaruh  PAD,  DAU,  DAK  dan  Belanja
Pembangunan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan, dan Pengangguran (Pendekatan  Analisis  Jalur). Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4
Tuasikal,  Askam.  2008. Pengaruh  DAU,DAK,  dan PDRB  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 1
Uhise,  Stepvani.  2013. Dana  Alokasi  Umum  (DAU) Pengaruhnyat  erhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Sulawesi  Utara  dengan  Belanja  Modal  Sebagai
Variabel  Intervening .  Jurnal  EMBA  Vol.  1  No. 4
Santosa,  A.B,  dan  M.A  Rofiq.  2013. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah(PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus(DAK) terhadap  Belanja  Modal  pada  Kab/Kota  (Studi Kasus  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah  dan  Jawa Timur. Periode Tahun 2007-2010) Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 2
Sularso, HaviddanYanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja  Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah, Media  Riset Akuntansi. Vol 1
SidikMachfud,  2002 Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  dalam  Rangka  Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
Wertiati, I G AGede, dan Dwirandra. (2013) Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  pada  Belanja  Modal dengan  PAD  Dan  DAU  sebagai  Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN
Sanusi,  Anwar,  2011, Metodologi  Penelitian  Bisnis, Jakarta: Salemba Empat
Kuncoro,  Mudrajad.  2003. Metode  Riset  untuk Bisnis&Ekonom. Jakarta: Erlangga