## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA  KE INDONESIA
Yasmirah Mandasari Saragih 1 , Ahmad Zaharuddin Sani B. Ahmad Sabri 2 , Roziya Abu 3
1 Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
2 School of Language, Civilization and Philosophy, Universiti Utara Malaysia 3 Faculty of Information Management Universiti Teknologi MARA, Malaysia yasmirahmandasari@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaturan  hukum  terhadap  imigran ilegal  di  Indonesia  dan  analisis  mengenai  penanganan  yang  dilakukan  Pemerintah Republik Indonesia terhadap adanya imigran ilegal. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Problem imigran gelap tidak hanya dipandang dari aspek hukum secara normatif, namun lebih dari itu persoalan imigran adalah persoalan nasib manusia yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat di negara lain. Jika inilah yang menjadi persoalan maka persoalannya bisa dipahami dari aspek kemanusiaan. Tapi jika persoalan  imigran  adalah  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  akan  melakukan  kejahatan dan  sejenisnya,maka  inilah  yang  perlu  mendapatkan  penanganan  hukum  yang  serius sampai akhirnya pada proses deportasi ke Negara asal. Faktor adanya imigran gelap ini adalah  karena  posisi  geografis  Indonesia  yang  strategis  sebagai  penghubung  antar kawasan  Asia  Tengah  dan  Timur  Tengah  dengan  Australia  dalam  pergerakan  arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran  gelap  tersebut.  Indonesia  yang  bentuk  negaranya  adalah  kepulauan  secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas, darat dan perairan. Selain  itu,  Indonesia  yang  juga  memiliki  garis  pantai  yang  sangat  panjang,  dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas. Perhatian Pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam penanganan imigran gelap seperti pemberian fasilitas tempat  tinggal  sementara.  Adanya  pantai  selatan  menjadi  salah  satu  daerah  sangat strategis di Indonesia yang dipakai tempat transit para imigran gelap untuk menyebrang ke  Pulau  Christmas,  Australia.  Hal  itu  sehubungan,  jarak  antara  pantai  dan  lain-lain merupakan faktor pendukung lain dipilihnya Indonesia sebagai wilayah transit.
Kata kunci : Penegakan Hukum; Penyeludupan Manusia; Imigran Gelap.
e-ISSN : 2621-4105

## LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF PEOPLE SMUGGLING INTO INDONESIA

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the legal arrangements against illegal immigrants in  Indonesia  and  an  analysis  of  the  handling  carried  out  by  the  government  of  the Republic of Indonesia against illegal immigrants. This research method uses normative juridical.  The  problem  of  illegal  immigrants  is  not  only  seen  on  the  legal  aspects  of normative, but more than that, immigrant issue is the issue of human destiny who want to earn a decent and dignified life in another country. If that is the issue, the question could be understood from the humanitarian aspect. But when the problem of immigrants carried out by people who would commit a crime and the like, then this would need to be addressed  serious  law  until  the  process  deportase  to  the  country  of  origin.  Factor presence of illegal immigrants is due to the geographical position of Indonesia strategicly as a liaison between Central Asia and the Middle East to Australia in which movement of migration flows contribute Indonesia become a transit area traversed by many illegal immigrants.  Indonesia  which  is  an  archipelago  country  geographically  has  many entrances: airports, ports, borders, land and sea. In addition, Indonesia also has a very long  coastline,  and  a  region  which  is  located  at  the  intersection  of  traffic  lanes. Indonesian  government’s  considerable  attention to  the  handling  of illegal  immigrants such as the provision of temporary shelter facilities. The existence of south coast became one of the strategic areas in Indonesia that is used as a transit point for illegal migrants crossing to Christmas Island, Australia. Another thing, the distance between the beach and others is another supporting factor that Indonesia is chosen as a transit area.
Keywords: Law Enforcement; People Smuggling; Illegal Immigrant.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  pengungsi merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam peradaban  manusia.  Hal  ini  sebagai  konsekuensi  adanya  naluriah  manusia  yang  akan selalu  mencari  kenyamanan  dalam  hidupnya,  dan  menghindar  dari  adanya  rasa  takut, yang sangat yang dapat mengancam keselamatan. Ancaman itu dapat ditimbulkan oleh faktor alam maupun faktor perbuatan manusia lainnya. Yang termasuk ancaman dalam kategori faktor alam adalah “bencana alam, sedangkan yang termasuk perbuatan manusia seperti  perang,  kerusuhan  dan  sebagainya”.  Dahulu,  dorongan  utama  dilakukannya migrasi  pada  masa  itu  secara  umum  berasal  dari  naluri  alamiah  umat  manusia  untuk mencari  tempat  tinggal  atau  daerah  bermukim  yang  dapat  memberikan  keamanan  dan kenyamanan. Sejarah mencatat, bangsa Canaan (yang sekarang disebut bangsa Palestina) pernah melakukan migrasi dari Asia menuju Eropa, demikian juga yang dilakukan oleh bangsa  Romawi  di  masa  kejayaannya  dan  bangsa-bangsa  lainnya. 1 Pengungsian  atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan penduduk juga melampui suatu batas  negara  satu  ke  negara  lainnya,  masalah  pengungsi  akhirnya  meluas  menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia. 2 Persoalan itu pada akhirnya juga menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang kerap kali menjadi tujuan bagi para pengungsi untuk mencari perlindungan dan keselamatan diri.
Posisi Indonesia  yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia  sebagai  tempat  yang  strategis  untuk  pergerakan  dan  juga  tempat  transit pengungsi asing asal benua Asia  yang ingin pergi ke  Australia. Dalam beberapa  tahun terakhir,  sesuai  data  yang  diberikan  oleh  lembaga  PBB  untuk  pengungsi  atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Indonesia telah menerima banyak pengungsi asing baru secara signifikan.  Namun, dalam krisis pengungsi global saat ini, dengan  setidaknya  79.5  juta  orang  di  seluruh  dunia  melakukan  perpindahan  terpaksa, UNHCR  bekerja  untuk  mencari  serangkaian  solusi lain,  termasuk cara–cara  sementara bagaimana  pengungsi  dapat  memperoleh  kesempatan  untuk  menjadi  mandiri  hingga
1 IOM, Buku  Petunjuk  Bagi  Petugas  Dalam  Rangka  Penanganan  Kegiatan  Penyelundupan  Manusia  dan Tindak  Pidana  yang  Berkaitan  dengan  Penyelundupan  Manusia,  International  Organization  for  Migration  (IOM) , Jakarta, 2009, halaman 24.
2 Achmad  Romsan,  dkk,  “ Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional:  Hukum  Internasional  dan  Prinsip- Prinsip Perlindungan Internasional” , Percetakan Sanic Offset, Bandung, 2003, hal 3.
solusi  jangka  panjang  yang  sesuai  ditemukan;  dan  solusi  pelengkap  seperti  beasiswa universitas  dan  kemungkinan  penyatuan  keluarga  yang  difasilitasi  Negara.  Data  per Desember 2020 menyebutkan bahwa 13.742 orang telah terdaftar di UNHCR Indonesia dengan  rincian  10.121  orang  merupakan  pengungsi  dan  3.622  orang  terdaftar  sebagai pencari suaka. 3
Dalam hal ini banyak negara di dunia umumnya sependapat bahwa migrasi  yang dilakukan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  keimigrasian  atau  migrasi  ilegal  akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan  juga  ancaman  terhadap  ideologi  suatu  bangsa.  Belum  lagi  migrasi  ilegal  bisa dihentikan,  telah  timbul  varian  baru  yang  kini  kian mengemuka,  yakni  penyelundupan manusia ( people smuggling ), dan perdagangan manusia ( human trafficking ). 4
Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang penyelundupan manusia, diantaranya oleh Junef (2020), penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana kebijakan pemerintah RI dalam menanggulangi permasalahan penyelundupan manusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut tentang faktor-faktor yang menjadi penyelundupan  manusia  di  Indonesia  tetap  selalu  ada  dan  bagaiman  upaya  dari pemerintah  dalam  menghadapi  penyelundupan  manusia.  Masih  adanya  tragedi kemanusiaan  dan  konflik  yang  terjadi  di  beberapa  negara  maenjadi  salah  satu  faktor penyebab  terjadinya  penyelundupan  manusia.  Sedangkan  upaya  yang  dilakukan  dalam menghadapi    penyelundupan  manusia  lebih  kepada  tindakan  pencegahan  melalui kesadaran masyarakat. 5
Penelitian serupa tentang penyelundupan manusia juga diangkat oleh  Silvia (2020) yang  lebih  banyak  mengkaji  tentang  bagaimana  kejahatan  penyelundupan  manusia sebagai  kejahatan  transnasional  yang  telah  terorganisir.  Penelitian  ini  mengulas bagaimana  kejahatan  penyelundupan  manusia  ini  semakin  marak  dan  semakin  meluas perkembangannya  dengan berbagai lintas negara. Perlunya penegakan hukum yang tegas dalam memberantas kejahatan penyelundupan manusia yang telah berkembang menjadi
3 https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia , diakses tanggal 25 April 2021.
4 Kusumaatmadja Mochtar, “ Pengantar Hukum Internasional” , (Jakarta : Bina Cipta 1976), hal 4.
5 Muhar Junef, “ Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia ”,  Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20 (1), 2020, hal  85-102.
lintas  negara.  Kerjasama  antar  negara  secara  bersama-sama  dalam  memerangi peneyelundupan manusia akan lebih efektif. 6
Sedangkan  Salam  (2020)  dalam  penelitianya  yang  berjudul  “Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Penyelundupan  Manusia  ( People  Smuggling )  Dalam  Hukum  Positif Indonesia” lebih fokus meneliti tentang penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2009  tentang  Pengesahan  Protokol  Menentang Penyelundupan  Migran  Melalui  Darat,  Laut,  Dan  Udara.    Penelitian ini juga  mengkaji tentang  kebijakan  formulasi  di  masa  yang  akan  datang  untuk  menanggulangi  tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa  upaya  penegakan  hukum tindak  pidana  penyelundupan  manusia  hingga  saat  ini belum  maksimal  karena  belum  ada  undang-undang  khusus  untuk  menangani  tindak pidana penyelundupan manusia dan hanya mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian. Sedangkan  kebijakan  formulasi  di masa yang  akan  datang  sudah  masuk  dalam    dalam Konsep  Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  2019  dimuat  dalam  Buku  II BAB XX Penyelundupan Manusia dalam Pasal 463. Dalam konsep perundang-undangan tersebut  masih  ditemukan  adanya  keterbatasan  kemampuan  hukum  pidana,  sehingga perlu adanya penyelesaian upaya hokum melalui sarana non-penal. 7
Penelitian  ini  melengkapi  dari  penelitian  yang  ada  sebelumnya  yang  mengkaji tentang  penyelundupan  manusia  di  Indonesia.  Perbedaan  penelitian  ini  dibandingkan dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  tentang  bagaimana  penanganan  Pemerintah Republik  Indonesia  dalam  menangani  penyelundupan  manusia  di  Indonesia.    Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaturan  hukum  terhadap  imigran  ilegal  di Indonesia  dan  analisis  mengenai  penanganan  yang  dilakukan  Pemerintah  Republik Indonesia terhadap adanya imigran ilegal

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  penulis  dapat  merumuskan  2 (dua)  masalah yaitu:
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia ?
6 Evi Masrifatin Silvia, “ Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir “, Journal Inicio Legis 1 (1), 2020, hal  1-17.
7 Eka Annisa Salam, “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia ”,  Jurnal Pemuliaan Hukum 3 (1) 2020, hal  9-20.
e-ISSN : 2621-4105
2. Bagaimana  penanganan  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  terhadap  keberadaan imigran ilegal di Indonesia ?

## C. METODE PENELITIAN
Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang adalah “metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.” 8 Metode penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari  perjanjian-perjanjian internasional,  juga  menggunakan  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pendapat- pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Masalah Pengaturan Hukum Terhadap Imigran Ilegal di Indonesia
Pertahanan negara merupakan bagian dari fungsi pemerintahan suatu negara yang bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  nasional.  Ancaman  yang  muncul  di  batas  negara memperlihatkan  adanya  ancaman  yang  dapat  mengganggu  kedaulatan  negara. Penyelundupan  manusia  merupakan  ancaman  yang  kini  muncul  di  perbatasan  negara dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit. 9
Dengan  adanya  imigran  di  wilayah  teritorial  Indonesia,  telah  menghadirkan permasalahan  tersendiri  dan  signifikan  di  Indonesia,  yaitu  timbulnya  dampak  dibidang ideologi,  ekonomi,  politik,  sosial  budaya,  keamanan  nasional,  dan  kerawanan keimigrasian, bahkan juga tidak sedikit kasus yang mengindikasikan adanya perdagangan manusia.  Disamping  itu,  permasalahan  muncul  ketika  pemerintah  Indonesia  tidak tanggap dalam menangani para imigran ilegal itu, Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Opsionalnya tahun 1967 tentang Status Pengungsi,  maka  pemerintah  tak  bisa  langsung  menetapkan  status  para  imigran  ilegal tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR yang memakan waktu yang lama.
Menurut  Undang-Undang  (UU)  No.6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  masih mengelompokan pengungsi dan pencari suaka sebagai imigran ilegal atau imigran yang
8 Soerjono Soekanto, 2001, “ Penelitian Hukum Normatif ”,  Rajawali Pers, Jakarta, halaman 13-14.
9 Suryani,  Suhirwan,  Rudy  A.  G.  Gultom,  “ Strategi  Pangkalan  TNI  AL  Dumai  Dalam  Menghadapi Penyelundupan Manusia Di Perbatasan Laut Dumai Dan Selat Malaka ”, Jurnal Peperangan Asimetris 4 (3), 2018, hal 61-75.
memasuki  wilayah  Indonesia  tanpa  dokumen  yang  resmi  atau  tanpa  melalui  prosedur yang  sudah  ditentukan  oleh  UU.  Maka  itu  para  pengungsi  dan  pencari  suaka  selalu dikenakan  tindakan  dalam  bentuk  penahanan  selama  jangka  waktu  yang  tidak  pasti  di Rumah  Detensi  Imigrasi  (RUDENIM)  yang  tersebar  di  beberapa  lokasi  di  Indonesia. Kondisi  seperti  ini  jelas  memprihatinkan,  karena  mereka  pada  umumnya  tidak  pernah bermaksud  untuk  memasuki  wilayah  suatu  negara  tanpa  ada  dokumen  resmi  karena memang pada dasarnya sulit untuk para pengungsi memperoleh dokumen imigrasi yang resmi.
Pasal  120  UU  Keimigrasian  mengatur  tentang  tindak  pidana  penyelundupan manusia dengan “ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 1,5 milyar”. Ancaman  pidana  yang  sama  juga  berlaku  untuk  percobaan  untuk  melakukan  tindak pidana  penyelundupan  manusia.  Aturan-aturan  mengenai  tata  cara  keluar  masuknya orang  ke  Indonesia  diatur  dalam  UU  6/2011.  Dalam  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  UU 6/2011,  yang  menyebutkan:  “Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”.
Diatur  bahwa  setiap  orang  yang  masuk  maupun  yang  keluar  wilayah  Indonesia harus  memiliki  dokumen  perjalanan  yang  sah  dan  masih  berlaku.  Maka  dalam  hal  ini, menurut informasi yang Anda berikan di atas, maka warna negara asing ("WNA") yang Anda sebut sebagai seorang “ refugee ” atau pengungsi tersebut adalah WNA yang tidak memiliki  dokumen  perjalanan  yang  sah,  sehingga  melanggar  ketentuan  sebagaimana diatur dalam UU 6/2011.
Pengaturan lebih lanjut mengenai “ refugee ” atau pengungsi dari negara lain yang masuk  ke  Indonesia  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  6/2011  dapat  dilihat  di dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal (“Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran  Ilegal”).  Dalam  peraturan  ini, refugee atau  pengungsi  disebut  dengan  istilah imigran ilegal. Pasal 1 angka 1 Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan  Imigran Ilegal menyebutkan:
e-ISSN : 2621-4105
“Dalam  peraturan  direktur  jenderal  ini  yang  dimaksud  dengan:  imigran  ilegal adalah orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Diatur bahwa yang dimaksud dengan imigran ilegal adalah “WNA yang masuk atau berada  di  Indonesia  secara  tidak  sah,  sehingga  seharusnya  terhadap  orang  tersebut dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran  Ilegal”,  yang menyebutkan: “Imigran Ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan tindakan keimigrasian”.
Yaitu, berupa tindakan pendeportasian (Pasal 75 ayat (2) huruf f UU 6/2011) atau penempatan di tempat penampungan sementara (Ruang Detensi Imigrasi) sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  83  ayat  (1)  huruf  b  dan  huruf  d  UU  6/2011,  yang menyebutkan  bahwa  Pejabat  Imigrasi  berwenang  menempatkan  orang  asing  dalam Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Ruang  Detensi  Imigrasi  jika  orang  asing  tersebut  yang berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah atau menunggu pelaksanaan deportasi. 10
Berdasarkan Pasal 75, menyatakan bahwa “setiap pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan  administratif  berupa  pencatuman  dalam  daftar  pencegahanatau  penangkalan, pembatasan,   perubahan, atau pembatalan IzinTinggal, pengenaanbiaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia ( vide Pasal 75 ayat 2 UU No.6 Tahun 2011)”. Pejabat Imigrasi yang melakukan tindakan administratif  dimaksud, dapat bersandar pada klausul “dugaan” semata, atau menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat (asas kemanfaatan) bagi negara Indonesia, berdasarkan asas kebijakan selektif ( selective policy  priniciple ).  Jadi  dalam  halini  tidak  berlaku  asas  praduga  tidak  bersalah ( presumption  of  innocence  principle ),  seperti  yang  dipahami    dalam  Hukum  Acara Pidana. 11
Hanya saja, dalam hal imigran ilegal tersebut menyatakan keinginan untuk mencari suaka  dan/atau  karena  alasan  tertentu  tidak  dapat  dikenakan  pendeportasian, dikoordinasikan  dengan  organisasi  internasional  yang  menangani  masalah  pengungsi dan/atau UNHCR untuk penentuan statusnya (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dirjen Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal).
10 S. Prakash Sinha, “ Asylum and International Law”, The Hague : Matinus Nijhott, 1971, hal 95.
11 M. Alvi Syahrin, “ Menakar Edaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian ”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18 (1), 2018, hal 43-57. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57
Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia  dalam  hal  (Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Dirjen  Imigrasi  tentang  Penanganan Imigran Ilegal):
a. Telah memperoleh Attestation Letter atau surat keterangan sebagai pencari suaka dari United Nations High Comissioner for Refugees (“UNHCR”); atau
b. Berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.
Dalam ketentuan ini, diatur bahwa Imigran Ilegal yang berada di Indonesia dapat tidak  dipermasalahkan  izin  tinggalnya  dalam  hal  telah  memperoleh Attestation  Letter (surat  keterangan  sebagai  pencari  suaka)  atau  berstatus  sebagai  pengungsi  yang dikeluarkan  oleh  UNHCR  selaku  Komisariat  Tinggi  PBB  untuk  pengungsi  yang berkedudukan  di  Indonesia.  Sehingga,  berdasarkan  penjelasan  kami  di  atas,  dapat dimaknai  bahwa  seorang  imigran  ilegal  tidak  dimungkinkan  untuk  memperoleh  ITAS maupun  ITAP, 12 dikarenakan,  yang  pertama,  imigran  ilegal  tersebut  dikatakan  sebagai imigran ilegal adalah karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, seperti visa, yang  merupakan  syarat  utama  untuk  memohonkan  ITAS  maupun  ITAP  sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  48  ayat  (2)  UU  6/2011  bahwa  Izin  tinggal  diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.
Yang kedua, bahwa imigran ilegal hanya diperkenankan tinggal sementara waktu di  tempat  yang  telah  ditentukan  di  bawah  pengawasan  petugas  imigrasi,  sebelum ditempatkan ke Negara ketiga oleh UNHCR. Hal ini dapat dipahami, dari ketentuan yang terdapat di dalam Formulir Surat Pernyataan Pengungsi Yang Terlampir Dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal, yang menyebutkan:
“Saya  mengerti  bahwa  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Republik  Indonesia mengizinkan pengungsi.... tinggal di tempat yang ditentukan diluar rumah detensi imigrasi  selama  para  pengungsi  tersebut  dalam  proses  penempatan  ke  negara ketiga....”
Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Anda yang pertama, bahwa seorang “ refugee ”  atau  pengungsi  atau  imigran  ilegal  tidak  dimungkinkan  untuk  memperoleh ITAS  atau  ITAP  menurut  hukum  Indonesia,  tidak  menjadi  persoalan,  apakah  imigran
12 Heru  Susetyo,  “ Kebijakan  Penanganan  Internally  Displaced  Persons  (IDPs)  di  Indonesia  dan  Dunia Internasional”, Jurnal Hukum Internasional 2 (1), 2004.
e-ISSN : 2621-4105
ilegal  tersebut  memperoleh  surat  keterangan  suaka  atau  status  sebagai  pengungsi  dari UNHCR. 13
Pengaturan  permohonan  pewarganegaraan  dapat  diajukan  oleh  pemohon  jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## 2. Penanganan Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Keberadaan Imigran Ilegal Di Indonesia
Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran  ilegal  berhasil  masuk  ke  negara  transit  maupun  negara  tujuan  tidak  selalu membutuhkan  kerjasama  dengan  para  agen  penyelundup,  mereka  juga  dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. 14 Indonesia merupakan salah satu negara yang belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi  tahun  1951  tentang  Status  Pengungsi,  sehingga  sampai  saat  ini  belum  ada standart baku mengenai tindakan terhadap pengungsi. Berdasarkan hasil analisis berbagai sumber,  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  pihak  keimigrasian  di  Kantor  Imigrasi  di Indonesia  untuk  kasus  adanya  pengungsi  yang  terdampar  ataupun  transit  di  wilayah lingkungan operasional hukum Indonesia adalah tetap melakukan tindakan keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dimana setiap pengungsi yang masuk ke Indonesia akan  dikenakan  tindakan  keimigrasian  dalam  bentuk  penahanan  sampai  status pengungsinya ditetapkan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Namun penentuan status oleh UNHCR dapat memakan waktu sangat lama. Hal Ini berimbas pada munculnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena pengungsi bukanlah pelaku kriminal namun ditempatkan pada situasi yang mirip dengan penahanan. Tak heran jika banyak di antara pengungsi yang mengalami tekanan psikologis dan berkeinginan kuat untuk bunuh diri atau kabur dari rumah detensi imigrasi tersebut.
13 Schloendhadt, “ The Business Of Migration: Organized Crime And Illegal Migration In Australia And The Asia Pacific Region ”, Adelaide Law Review 1999,  hal 21.
14 Kadarudin,  “ People  Smuggling  Dalam  Persfektif  Hukum  Internasional  Dan  Penegakan  Hukumnya  Di Indonesia” , Jurnal Perpustakaan, Informasi Dan Komputer : Jupiter 12 (2), 2013, hal  69-70.
15 Anita Roberts, 2002, “ Imigran Illegal Di Indonesia: Dari Perspektif Republik Indonesia” , PT Sinar Grafika, Jakarta, hal 8.
Penanganan  terhadap  korban  perdagangan  orang  dan  penyelundupan  manusia merupakan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan  hukum  akibat  meningkatnya  kejahatan  internasional  atau  tindak  pidana transnasional,  seperti  perdagangan  orang,  penyelundupan  manusia.  Perdagangan  orang juga  merupakan  salah  satu  bentuk  perlakuan  terburuk  dari  pelanggaran  harkat  dan martabat manusia dan penyelundupan manusia yang semakin meningkat jumlahnya dan dilakukan melalui jalur laut Indonesia yang sangat terbuka. Oleh karena itu pengaturan hukum diperlukan untuk penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di bidang keimigrasian. 16
Tindakan keimigrasian adalah “tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di  luar  proses  peradilan.  Dalam  pelaksanaan  tindakan  keimigrasian,  untuk  menjamin kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  orang  asing  yang  terkena  tindakan  keimigrasian”. Mengenai tindakan keimigrasian ini telah diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Malang  mempunyai  kewenangan  dalam  menindak persoalan  imigran  illegal.  Kantor  imigrasi  dapat  mengambil  tindakan  keimigrasian terhadap  pelanggaran/penyalahgunaan/penyimpangan  keimigrasian  dibagi  atas  dua bentuk, yaitu :
a. Melalui Proses Peradilan
Pejabat imigrasi diangkat sebagai PPNS di bawah koordinasi penyidik POLRI, dengan kewenangan :
1) Melarang  orang  asing  berada  di  suatu  tempat  tertentu  di  Indonesia,  atau mengharuskan  orang  asing  berada  di  suatu  tempat  yang  ditentukan  di  dalam wilayah Republik Indonesia.
2) Mendeportasi orang asing ke luar wilayah Indonesia.
3) Menempatkan orang asing di karantina Imigrasi, dalam hal:
16 Aime Zinedine Zack Sumolang, “ Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ”,  Lex Et Societatis  3 (2), 2020, hal 16-24.
e-ISSN : 2621-4105
a) Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah.
b) Dalam rangka menunggu proses pendeportasian.
c) Dalam  rangka  menunggu  keputusan  menteri  atau  pengajuan  keberatan  yang diajukannya terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan terhadapnya.
b. Tindakan keimigrasian
Merupakan  tindakan  administratif  dalam  bidang  keimigrasian  di  luar  proses peradilan,  yaitu  tindakan  yang  dikenakan  terhadap  orang  asing  yang  melakukan pelanggaran  di  bidang  keimigrasian  tanpa  harus  menunggu  keputusan  dari  proses peradilan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  faktor-faktor  yang  membuat  orang  asing masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah (imigran gelap) dikarenakan adanya situasi politik atau stabilitas politik di negaranya sudah sangat tidak kondusif dan mengancam hidupnya, atau mengganggu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya Dalam masalah ini pihak keimigrasian melakukan penanganan imigran gelap dengan melakukan karantina dan deportasi.
Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  imigran  illegal,  kantor  imigrasi  melakukan pengawasan baik dalam hal administratif maupun pengawasan lapangan sesuai Petunjuk DirJenim Nomor F-33.II.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing. Pengawasan administratif dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektrik, tentang lalu lintas keberadaan dan aktivitas orang asing.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  dimuka  maka  dapat  disimpulkan bahwa Indonesia masih adanya kekosongan  hukum  karena  belum  ada  aturan  yang komprehensif dalam mengatur para pengungsi dan pencari suaka dalam hukum positif di Indonesia telah melemahkan koordinasi antar instansi di lapangan. Bahkan dalam banyak kasus Pemda merasa keberatan menerima tambahan beban dengan masuknya orang asing (pengungsi)  di  wilayah.  Perbedaan  tajam  antara  kultur  daerah  dan  pengungsi  sangat potensial  menimbulkan  konflik  sosial.  Selain  itu  seandainya  terjadi  proses  asimilasi antara pengungsi dengan warga setempat justru menimbulkan beban baru karena anak-
e-ISSN : 2621-4105
anak yang ada akibat asimilasi tersebut tidak dibawa serta saat repatriasi atau resetlement. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani imigran ilegal di Indonesia adalah dengan membantu dalam mengatur pergerakan imigran ilegal melalui penyediaan  layanan  bantuan  bagi  orang  yang  ditangkap  dalam  hal  ini  adalah  imigran ilegal  asal  negara-negara  luar  dalam  perjalanan  mereka  oleh  pihak  yang  berwajib  di Indonesia.  Layanan-layanan  tersebut  meliputi  bimbingan/konseling,  perawatan  medis, makanan,  penampungan,  pelatihan  keterampilan  dasar  dan  bantuan  dalam mengajukan permohonan  suaka  atau  pemulangan  sukarela.  Perlunya political  will dari  pemerintah untuk segera menjadi pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sangat diharapkan. Penanganan persoalan pengungsi harus mengedepankan prinsip individual rights model yang memperlihatkan prinsip keamanan manusia ( human security ). Hal ini penting agar tercipta  hubungan  bilateral  yang  baik  antara  negara  asal  pengungsi  ( country  of origin/home country ) dengan negara tujuan pengungsi ( the host country).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad,  Romsan,  dkk,  2003,  “ Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional:  Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional”, Percetakan Sanic Offset, Bandung.
Anita,  Roberts,  2002,  “ Imigran  Illegal  Di  Indonesia:  Dari  Perspektif  Republik Indonesia”, PT. Sinar Grafika, Jakarta. IOM,  2009,  “ Buku  Petunjuk  Bagi  Petugas  Dalam  Rangka  Penanganan  Kegiatan Penyelundupan  Manusia  dan  Tindak  Pidana  yang  Berkaitan  dengan Penyelundupan  Manusia,  International  Organization  for  Migration  (IOM)”, Jakarta.
Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, “ Pengantar Hukum Internasional ”, Jakarta : Bina Cipta. Soekanto, Soerjono, 2001, “ Penelitian Hukum Normatif “, Rajawali Pers, Jakarta.
S. Prakash Sinha, 1971, “ Asylum and International Law”, The Hague : Matinus Nijhott.

## Jurnal
Aime Zinedine Zack Sumolang, “ Penanganan  Terhadap  Korban  Perdagangan  Orang Dan  Penyelundupan  Manusia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian ”,  Lex Et Societatis  3 (2), 2020. Eka Annisa Salam, “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia ”,    Jurnal  Pemuliaan  Hukum  3  (1) 2020,
e-ISSN : 2621-4105
Evi Masrifatin Silvia, “ Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia  Sebagai  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir “,Journal  Inicio  Legis  1 (1), 2020.
Kadarudin, “ People Smuggling Dalam Persfektif Hukum Internasional Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia” , Jurnal Perpustakaan, Informasi Dan Komputer : Jupiter 12 (2), 2013.
Heru Susetyo, “ Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) di Indonesia dan Dunia Internasional”, Jurnal Hukum Internasional 2(1), 2004. M.Alvi Syahrin, “ Menakar Edaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian ”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18 (1), 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57
Muhar Junef, “ Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20 (1), 2020.
Schloendhadt, “ The Business Of Migration: Organized Crime And Illegal Migration In Australia And The Asia Pacific Region”, Adelaide Law Review, 1999. Suryani,  Suhirwan,  Rudy  A.  G.  Gultom,  “Strategi  Pangkalan  TNI  AL  Dumai  Dalam Menghadapi  Penyelundupan  Manusia  Di  Perbatasan  Laut  Dumai  Dan  Selat Malaka”, Jurnal Peperangan Asimetris 4 (3), 2018.

## Internet
https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia ,