## EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2002

## Aldi Roza, Tuti Khairani Harahap dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Policy Evaluation of Pekanbaru City Regulation Number 5 of 2002. This study aims to  determine  Regional  Regulation  Number  5  of  2002  concerning  Public  Order  in  the  City  of Pekanbaru. This study uses a qualitative approach, with descriptive methods. Sources of data were obtained  from  primary  data  sources,  through  direct  observation  and  interviews  with  key informants,  namely  Pekanbaru  City  DPRD  Members,  Governmental  Assistant  I,  Head  of Pekanbaru  City Satpol PP, Secretary  of the Market Service, Chair of the  Pekanbaru City Market Traders  Association,  Chairperson  of  the  Morning  Market  Traders  Association  Arengka,  PKL  in the  Kodim  Market,  PKL  in  Arengka  Market  and  Community  Representatives.  Data  analysis techniques  used  the  tringulation  method  by  comparing  the  results  of  interviews  with  the government and street vendors in the field. The results of the study show that the Pekanbaru City Regulation  Regulation  Number  5  of  2002  concerning  Public  Order  Policy  has  not  been  fully understood and adhered to by street vendors.
Keywords: policy evaluation, regional regulation, public order
Abstrak:  Evaluasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  5  Tahun  2002. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Peraturan  Daerah  Nomor  5  tahun  2002  tentang Ketertiban  Umum  di  Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan metode  deskriptif.  Sumber  data  diperoleh  dari  sumber  data  primer,  yang  melalui  observasi langsung  dan  wawancara  dengan  key  informan  yaitu  Anggota  DPRD  Kota  Pekanbaru,  Asisten  I Bidang Pemerintahan, Kepala Satpol  PP Kota Pekanbaru, Sekretaris  Dinas Pasar, Ketua Asosiasi Pedagang  pasar  Kota  Pekanbaru,    Ketua  Ikatan  Pedagang  Pasar  Pagi  Arengka,  PKL  di  Pasar Kodim,  PKL  di  Pasar  Arengka  dan  Perwakilan  Masyarakat.  Teknik  analisis  data  menggunakan metode  tringulasi  dengan  membandingkan  hasil  wawancara  dari  pemerintah  dan  pedagang  kaki lima dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  Nomor  5  Tahun  2002  Tentang  Ketertiban  Umum  belum  dipahami  dan  ditaati  secara menyeluruh oleh pedagang kaki lima.
Kata kunci: evaluasi kebijakan, peraturan daerah, ketertiban umum

## PENDAHULUAN
Ketertiban  umum  merupakan  keadaan yang  serba  teratur  dengan  prinsip,  kesopa- nan,  kedisiplinan,  dengan  maksud  untuk mencapai  suasana  yang  tentram  dan  damai. Adanya  kebijakan  yang  mengatur  ketertiban umum  di  Kota  Pekanbaru  tentu  merupakan hal  yang  penting  dan  mengikat  bagi  pendu- duk dan perkembangan  kota, diharapkan da- pat  menciptakan  keamanan  serta  kenyama- nan  masyarakat  dalam  melangsungkan  kehi- dupan  untuk  ketertiban  umum.  Penerapan
ketertiban  umum  masih  menjadi  permasa- lahan  yang  belum  tuntas  di  Kota  Pekanbaru sehingga  masih  saja  terjadi  pelanggaran- pelanggaran  Ketertiban  Umum.  Masih  ada pedagang  kaki  lima  yang  menempati  ruang- ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar dan badan  jalan  yang  mengakibatkan  terganggu- nya sirkulasi pejalan, yang menimbulkan ke- macetan lalu lintas.
Pengaruh langsung dari keberadaan pe- dagang  kaki  lima  yang  mempunyai  karakte- ristik seperti itu menimbulkan beberapa per-
soalan  yang  kemudian  berkembang  menjadi masalah perkotaan. Beberapa masalah akibat keberadaan pedagang kaki lima yang sering- kali  ditemui  di  kota-kota  besar  di  Indonesia umumnya berupa:
1. Menurunnya  kualitas  ketertiban  umum dan lingkungan kota serta terjadinya pe- rubahan  fungsi  ruang  atau  bangunan, baik  yang bersifat umum seperti kantor- kantor  pemerintahan,  taman  kota,  tro- toar,  jalan  raya,  pertokoan,  maupun  ba- ngunan yang bersifat pribadi.;
2. Munculnya  lingkungan  yang  secara  vi- sual terkesan buruk.;
3. Sering  terjadinya  kemacetan  arus  lalu lintas  di  sekitar  tempat  berjualan  peda- gang  kaki  lima,  juga  bagi  pejalan  kaki yang  akan  merasa  terganggu  akibat pemakaian  trotoar  oleh  pedagang  kaki lima;
4. Tidak  tercapainya  kesamaan  hubungan dalam  pemakaian  simbol  (lambang)  de- ngan sign (isyarat) antara pedagang kaki lima  dengan  ruang  atau  bangunan  yang ada pada akhirnya menyebabkan timbul-
nya  pemaknaan  tempat  yang  kurang jelas.
Untuk  mengatasi  permasalahan  keter- tiban umum Kota Pekanbaru, di keluarkanlah kebijakan  yang  selanjutnya  dituangkan  da- lam  Peraturan  Daerah  Nomor  5  tahun  2002 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah (Perda)  ini  memuat  pasal-pasal  berisi  keten- tuan-ketentuan  yang  harus dilaksanakan ma- syarakat  Kota  Pekanbaru  berikut  dengan sanksi-sanksi  yang  sah.  Peraturan  Daerah tersebut  bertujuan  untuk  menata  ketertiban umum,  baik  untuk  melindungi  warga  kota, maupun  prasaran  kota  yang  berupa  jalan- jalan,  jalur  hijau  dan  taman-taman  serta perlengkapan kota lainnya. Peraturan Daerah Nomor  5  tahun  2002  ini  berisi  tentang  5 (lima)  katergori  tertib  yaitu  (1)  Tertib  jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, (2) Ter- tib  sungai,  saluran  air  dan  kolam,  (3)  Tertib keamanan  lingkungan,  (4)  Tertib  usaha  ter- tentu,  dan  (5)  Tertib  susila.  Berdasarkan  te- muan  di  lapangan  didapatkan  data  pelang- garan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2002  terkait  dengan  keberadaan  pedagang kaki lima dijelaskan dalam tabel berikut ini:

## Tabel 1. Data Rekapitulasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dari Tahun 2011-
2016
Perda Yang dilanggar Uraian Tahun/Jumlah pelanggaran 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Perda Nomor 5 / 2002 PKL 1129 1086 539 910 446 766
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2016
Data  tersebut  di  atas,  menggambarkan bahwa jumlah pelanggaran Peraturan Daerah nomor  5  tahun  2002  tentang  Ketertiban Umum  mengalami  fluktuasi  atau  naik-turun tiap tahunnya. Berdasarkan fenomena diatas, maka pertanyaan  penelitian  adalah bagaima- na pelaksanaan evaluasi  kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang keterti- ban umum di Kota Pekanbaru. Evaluasi me- rupakan  salah  satu  cara  tingkatan  di  dalam proses  kebijakan  publik.  Secara  umum  isti- lah evaluasi dapat disamakan dengan penak- siran (appraisal) ,  pemberian  angka (rating) dan  penilaian (assessment) ,  kata-kata  yang
menyatakan  usaha  untuk  menganalisis  hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.
Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan  dengan  produksi  informasi  me- ngenai  nilai  suatu  manfaat  hasil  kebijakan” (Dunn,  2003).  Pengertian  di  atas  menjelas- kan  bahwa  evaluasi  kebijakan  merupakan hasil  kebijakan  dimana  pada  kenyataannya mempunyai nilai dari  hasil tujuan atau sasa- ran  kebijakan.  Menurut  Lester  dan  Steward yang dikutip oleh Leo Agustino dalam buku- nya  yang  berjudul Dasar-Dasar  Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk meli- hat  sebagian-sebagian  kegagalan suatu kebi- jakan  dan  untuk  mengetahui  apakah  kebija-
kan  telah  dirumuskan  dan  dilaksanakan  da- pat  menghasilkan  dampak  yang  diinginkan (2012). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua  program  kebijakan  publik  dapat  me- raih  hasil  yang diinginkan.  Adapun menurut Taliziduhu  Ndraha  dalam  buku Konsep Administrasi  dan  Administrasi  di  Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan pro- ses perbandingan antara standar dengan fakta dan  analisa  hasilnya  (1989).  Menurut
Muchsin,  evaluasi  kebijakan  pemerintah adalah  sebagai  hakim  yang  menentukan kebijakan  yang  ada  telah  sukses  atau  gagal mencapai  tujuan  dan  dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002). Evaluasi kebi- jakan  pemerintah  dapat  dikatakan  sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan,  direvisi  atau  bahkan  dihentikan sama  sekali.  Dunn  (2003)  memberikan  kri- teria evaluasi kebijakan adalah :
Tabel 2. Kriteria Evaluasi
TIPE KRITERIA PERTANYAAN ILUSTRASI Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Unit pelayanan Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya manfaat Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II) Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu? Kriteria pareto Kriteria kaldor Hicks Kriteria Rawls Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok- kelompok tertentu? Konsistensi dengan survai warga negara Ketetapan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Program publik harus merata dan efisien. Sumber: Dunn, 2003
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  me- ngetahui  pelaksanaan  evaluasi  kebijakan Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  5 tentang ketertiban umum.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  deskriptif kualitatif. Informan da- lam  penelitian  ini  adalah:  Anggota  DPRD Kota Pekanbaru Komisi II,  Asisten I Bidang Pemerintahan  Kota  Pekanbaru,  Kepala  Sat- pol PP Kota Pekanbaru, Sekretaris Dinas Pa- sar  Kota  Pekanbaru,  Ketua  Asosiasi  Peda- gang  Pasar  Kota  Pekanbaru,  Ketua  Ikatan Pedagang Pasar Pagi Arengka, PKL di Pasar Kodim, PKL di Pasar Pagi Arengka, Perwa- kilan  masyarakat.  Adapun  teknik  pengum- pulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi (Partisipative) , wawancara (interview guide) , dan  studi  pustaka.  Analisis  data  menggu-
nakan  pendekatan  tringulasi  yaitu  memban- dingkan  hasil  data  dengan  wawancara  yang mendalam dengan informan.

## HASIL Efektivitas
Efektivitas  selalu  terkait  dengan  hubu- ngan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin  besar,  maka  semakin  besar  pula efektivitasnya.
Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebija- kan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan  permasalahan  yang  tengah  di- hadapi  masyarakat,  maka  dapat  dikatakan bahwa  suatu  kegiatan  kebijakan  tersebut  te- lah  gagal,  tetapi  adakalanya  suatu  kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam janga  pendek,  akan  tetapi  setelah  melalui
proses tertentu. Efektivitas merupakan hubu- ngan  antara output dengan  tujuan,  semakin besar  kontribusi  (sumbangan) output terha- dap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
Dari  hasil  wawancara  dari  beberapa sumber dapat dilihat  bahwa  koordinasi  yang kurang  terjalin  dan  kurangnya  pemahaman terhadap isi  perda oleh sehingga PKL masih bisa  leluasa  melakukan  aktivitasnya  di- tempat-tempat yang dilarang. Tanpa melaku- kan penertiban dan penyuluhan secara rutin.

## Efisiensi
Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal pengguna- an sumber daya (resources) kita secara opti- mum  untuk  mencapai  tujan  tertentu.  Mak- sudnya  adalah  efisiensi  akan  terjadi  jika penggunaan sumber daya diberdayakan seca- ra  optimum  sehingga  suatu  tujuan  akan  ter- capai.
Adapun William N Dunn berpendapat bahwa efisiensi (efficiency) berkenaan  dengan  jum- lah  usaha  yang  diperlukan  untuk  mengha- silkan  tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi merupakan  hubungan  antara  efektivitas  dan usaha,  yang  terakhir  umumnya  diukur  dari ongkos  moneter.  Efisiensi  biasanya  ditentu- kan  melalui  perhitungan  biaya  per  unit  pro- duk atau layanan.
Dari  kutipan  wawancara  dapat  dilihat bahwa dalam penerapan kebijakan ini belum efisien,  terutama  dalam  penggunaan  tenaga personil  yang  berbanding  terbalik  dengan jumlah  para  PKL  sehingga  tidak  tepat  sasa- ran  serta  biaya  untuk  pengoperasian  pener- tiban belum terakomodir.

## Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan publik da- pat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai  su- dah  dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai hal.  Kecukupan (adequacy) berkenaan  de- ngan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektivitas memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempa- tan  yang  menumbuhkan  adanya  masalah. Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  kecukupan  masih  berhubungan  de-
ngan  efektivitas  dengan  mengukur  atau memprediksi  seberapa  jaun  alternatif  yang ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai  atau kesempatan  dalam  menyelesaikan  masalah yang terjadi.
Dari  beberapa  kutipan  wawancara  da- pat dilihat bahwa kinerja satuan kerja/instan- si  mulai  dari  pelaksanaan  hingga  pengawa- san Perda belumlah maksimal.

## Perataan
Upaya  penegakan  Perda  ketertiban umum  dengan  melakukan  penertiban  peda- gang  kaki  lima  di  Pasar  Kodim  dan  Pasar Pagi  Arengka  Pekanbaru,  sebagaimana  se- ring  di  ekspose  oleh  media  cetak  acap  kali terjadi  ‘kucing-kucingan’  dengan  Tim  Yus- tisi/Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Bah-kan mendapat perlawanan fisik dari PKL itu sen- diri.  Dan  tidak  jarang  pula  para  PKL  mela- kukan  unjuk  rasa  atas  ketidakadilan  penerti- ban. Sejatinya, keberadaan pedagang kaki li- ma  bisa  diajak  untuk  duduk  bersama  berko- munikasi  secara  intens  untuk  ditata  dengan baik.  Justru  keberadaan  PKL  akan  menam- bah  keindahan  sebuah  lokasi  wisata  dite- ngah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL  dijadikan  sebagai  bagian  dari  solusi (part  of  solution) .  Perataan  dan  keadilan untuk  mendapatkan  tempat  pada  lokasi  baru berdasarkan  pantauan  penulis  dilapangan ternyata masih jauh dari harapan pedagang.

## Responsivitas
Responsivitas  dalam  kebijakan  publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu ak- tivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebi- jakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu. Suatu  keberhasilan  kebijakan  dapat  diliat melalui tanggapan masyarakat yang menang- gapi  pelaksanaan  setelah  terlebih  dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu  kebijakan  akan  dilaksanakan.  Bahwa observasi  yang  dilakukan  penulis  di  lapang- an, respon para PKL terhadap adanya aturan
peraturan  daerah  nomor  5  tahun  2002  ten- tang  ketertiban  umum  adalah  mereka  (PKL) mengetahui  perda  ketertiban  umum.  Serta mengetahui  secara  umum  bahwa  ada  sanksi jika terjaring penertiban.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

## Evaluasi Kebijakan

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam hal  ini  adalah  kesiapan  Pemerintah  Kota Pekanbaru  terutama  Dinas  Pasar  dan  Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi perso- alan  pedagang  kaki  lima  yang  saat  ini  telah menjadi  salah  satu  isu perkotaan  yang  harus segera  mendapatkan  penanganan.  Masalah- nya,  pertumbuhan  PKL  harus  diselaraskan dengan kebijakan tata ruang kota yang mesti ditangani secara matang.

## Ketegasan
Implementasi  kebijakan  untuk  pener- tiban  pedagang  kaki  lima  ini  merupakan  ba- gian dari kebijakan untuk mewujudkan prog- ram Kota Pekanbaru  yaitu  program K3 (Ke- bersihan,  Keindahan  dan  Ketertiban)  disela- raskan  dengan  Visi  Walikota  Pekanbaru un- tuk  mewujudkan  Pekanbaru  menjadi  Kota Metropolitan yang Madani.
Terkait  dengan  program  kota  terse- but,  Satuan  Kerja  terkait  baik  Dinas  Pasar maupun  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Pekanbaru  juga  melakukan  pemasangan  pa- pan  pengumuman  tentang  Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2002  tentang  ketertiban umum dibeberapa titik lokasi yang paling ra- wan  untuk  dilanggar.  Dengan  sudah  terpa- sangnya  papan  pengumuman  tersebut  maka Dinas  terkait  yang  tergabung  dalam  Tim Yustisi Terpadu dapat melakukan penertiban dengan  tegas  dan  tanpa  beban  untuk  mela- kukan  penindakan  dilapangan.  Akan  tetapi, Pemerintah  Kota  Pekanbaru  hingga  saat  ini belum  secara  tegas  dan  konsisten  dalam penegakan Perda tersebut.

## Perencanaan
Kompleksitas problem PKL ditunjang dengan  performa  pemerintahan  yang  masih
jauh dari bingkai Good Governance (tata ke- lola  pemerintahan  yang  baik).  Hal  tersebut ditandai dengan terjadinya erosi kewibawaan di kalangan elit politik baik eksektif maupun legislatif,  yang  mengakibatkan  rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pa- ra penentu dan pelaku kebijakan tersebut. Pe- raturan  Daerah  Nomor 5 Tahun  2002  secara harfiah dalam penerapannya.ibarat pisau ber- mata  dua.  Di  satu  sisi  Pemerintah  Kota  da- lam  menegakkan  peraturan  daerah  diperlu- kan  sebuah  upaya-upaya  penertiban  sebagai wujud  kota  yang  tertib.  Namun  disisi  lain mengakui  para  PKL  ini  termasuk  sektor  in- formal  yang  bersifat  mandiri dan  tanpa  ban- tuan modal dari pemerintah dalam menjalan- kan  usahanya.  Sehingga  para  PKL  dalam memahami  Perda  ini  menimbulkan  sikap masa bodoh sampai dengan sikap agresif dan destruktif.

## Partisipasi Publik
Masyarakat  atau  pedagang  kaki  lima secara  khusus  adalah  realita  dan  salah  satu unsur  utama  dalam  penyelenggaraan  peme- rintahan  dan  juga  dalam  proses  kebijakan publik.  Partisipasi  masyarakat  merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikem- bangkan  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru dalam  hal  mengedukasi  kebijakan  yang  ada apalagi  terkait  dengan  Peraturan  Daerah (Perda).  Dalam  pengembangannya  dibutuh- kan  waktu,  sumber  daya,  pemahaman  dan ketekunan  yang  kuat  dari  pemerintah.  Se- sungguhnya  para  PKL  bersedia  menertibkan dan  mengatur  diri,  hanya  saja  penertiban maupun pengaturan yang akan diikuti adalah pengaturan  yang  meraka  pahami  betul  ke mana arahnya dan apa manfaat bagi mereka. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002  hendaknya  bukan  menjadi  momok yang  menakutkan  bagi  para  pedagang  kaki lima dalam berwirausaha.

## PEMBAHASAN
Pedagang  Kaki  Lima  atau  disebut PKL  adalah  istilah  untuk  menyebut  penjaja yang  menggunakan  gerobak.  Istilah  itu  se- ring ditafsirkan demikian karena jumlah kaki
pedagangnya  ada  lima.  Lima  kaki  tersebut adalah  dua  kaki  pedagang  ditambah  tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga kaki pedagang atau dua roda dan satu kaki). Saat  ini  istilah  PKL  juga  digunakan  untuk pedagang  di  jalanan  pada  umumnya. Sebe- narnya istilah kaki lima berasal dari masa ko- lonial  Belanda  yang  masa  itu  menetapkan bahwa  setiap  jalan  raya  yang  dibangun  hen- daknya  menyediakan  sarana  untuk  pejalan kaki.  Lebar  ruas  untuk  pejalan  adalah  lima kaki atau sekitar satu setengah meter.
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  mempu- nyai  pengertian  yang  sama  dengan hawkers , yang didefenisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di- tempat umum,  terutama  di pinggir  jalan  dan trotoar.  Senada dengan  hal  itu, PKL  sebagai sekelompok orang  yang menawarkan barang dan  jasa  untuk  dijual  di  atas  trotoar  ataupun ditepi/di  pinggir  jalan,  baik  secara  menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang,  sore  maupun  malam  hari.  Dalam Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  5 tahun  2002  tentang  Ketertiban  Umum  pada Bab V Tertib Usaha Tertentu pasal 19 ayat 1 dijelaskan  bahwa  masyarakat  yang  melaku- kan aktivitas Dilarang menempatkan barang/ benda  dalam  bentuk  apapun  ditepi  jalan, jalur  hijau,  taman  dan  tempat-tempat  umum dengan tujuan untuk menjalankan  suatu usa- ha  atau  tidak,  kecuali  ditempat-tempat  yang diizinkan  oleh  Walikota  atau  pejabat  yang ditunjuk.
Hal senada juga telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang  kaki  lima  bahwa  dalam  menetap- kan tempat usaha Walikota mempertimbang- kan faktor sosial ekonomi, ketertiban umum, keamanan,  kebersihan  dan  kesehatan  serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan dae- rah yang berlaku. Keterangan Peraturan Dae- rah  tersebut  merupakan  sebuah  kebijakan publik  pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam menyelaraskan  antara  pembangunan  melalui misi  menciptakan  suasana  kota  yang  indah, bersih dan tertib dengan sebuah  kepentingan
masyarakat  dalam  hal  kesejahteraan.  Peratu- ran Daerah Nomor 5 tahun 2002 pada Bab V Pasal 19 tersebut seharusnya dapat dipahami sebagai  esensi  kesepakatan  dan  keterlibatan antara  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dengan Pedagang  Kaki  Lima  tentang  pola  tindakan yang  akan  dilakukan  dalam  mewujudkan kemanfaatan terbesar dalam misi pembangu- nan.  Namun  dalam  praktiknya,  sering  kali Pedagang  Kaki  Lima  terabaikan  atau  kalau- pun  terlibat,  hanya  sekedar  aktivitas  yang komplementer  dan  tidak  berbekas.  Dalam posisi komplementer tersebut, Pedagang Ka- ki Lima atau publik sering kali hanya sebagai penggembira  dari  “masalah  kebijakan”  yang perumusannya justru tidak melibatkan mereka.
Pertumbuhan  pedagang  kaki  lima  yang demikian  pesat  tersebut  berdampak  positif dan  negatif.  Positif,  karena  dapat  menjadi sumber  bagi  pendapatan  asli  daerah,  dapat menjadi  alternatif  untuk  mengurangi  pe- ngangguran,  dan  dapat  melayani  kebutuhan masyarakat khususnya bagi golongan masya- rakat ekonomi menengah ke bawah. Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal pedagang kaki lima merupakan sabuk penyelamat yang menampung  kelebihan  tenaga  kerja  yang tidak  tertampung  dalam  sektor  formal,  se- hingga  dapat  mengurangi  angka penganggu- ran. Kehadiran PKL di ruang kota dapat me- ningkatkan  vitalitas  bagi  kawasan  yang  di- tempatinya  serta  berperan  sebagai  Penghu- bung  kegiatan  antara  fungsi  pelayanan  kota yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Selain  itu, PKL  juga  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  disekitarnya  sehingga  mereka mendapat  pelayanan  yang  mudah  dan  cepat untuk  mendapatkan  barang  yang  mereka butuhkan.
Dengan  menggunakan  teknik  Triangu- lasi dengan teori digunakan  sebagai penjela- san  banding,  penulis  menelusuri  beberapa pendapat antara pelaku kebijakan dengan pa- ra PKL  yang dijumpai di lapangan. Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan pro- ses kebijakan yang kritis dan penting. Hal ini dikarenakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana pelaksanaan  kebijakan  dilapangan,  apakah
sesuai  dengan  harapan  atau  ada  yang  me- nyimpang.  Dengan  fokus  tersebut,  evaluasi kebijakan  akan  menyediakan  umpan-balik bagi  penentuan  keputusan  mengenai  apakah kebijakan  yang  ada  sudah  mencapai  tujuan- nya, apakah kebijakan itu berhasil atau gagal atau  bahkan  perlu  diteruskan  atau  dihen- tikan.
Evaluasi  juga  biasanya  ditujukan  untuk  me- nilai  sejauhmana  keefektifan  kebijakan  pub- lik  guna  dipertanggungjawabkan  kepada konstituennya. Evaluasi  dilakukan  karena  ti- dak  semua  program  kebijakan  pemerintah meraih hasil  yang diinginkan. Seringkali ter- jadi,  kebijakan  pemerintah  gagal  meriah maksud  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.
Secara umum, evaluasi ditujukan kepa- da stakeholder tentang manfaat suatu kebija- kan.  Apabila  tidak  dilakukan  evaluasi terha- dap sebuah kebijakan, para stakeholder teru- tama kelompok sasaran tidak mengetahui se- cara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program  serta  tidak  mengulangi  kesalahan yang sama. Finalnya, evaluasi kebijakan ber- manfaat  untuk  memberikan  masukan  bagi proses pengambilan kebijakan yang akan da- tang  agar  tidak  mengulangi  kesalahan  yang sama.  Sebaliknya,  dari  hasil  evaluasi  diha- rapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik  yang  dapat  mengakomodir  seluruh  ke- pentingan.
Menurut William N. Dunn (2003), eva- luasi  kebijakan  memainkan  sejumlah  fungsi utama dalam analisis  kebijakan. Fungsi  eva- luasi tersebut: Pertama, evaluasi member in- formasi  yang  valid  dan  dapat dipercaya  me- ngenai  kinerja  kebijakan.  Kedua,  evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pe- milihan  tujuan  dan  target.  Ketiga,  evaluasi member  sumbangan  pada  aplikasi  metode- metode  analisis  kebijakan  lainnya,  termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

## SIMPULAN
Evaluasi  kebijakan  tentang  ketertiban umum di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun  2002 belum  maksimal  dila-
kukan.  Hal ini terbukti masih  kurangnya  ke- sadaran para pedagang kaki lima yang belum mau pindah  ke  lokasi  pasar  yang  telah  dise- diakan  sehingga  kerap  melanggar  aturan  ke- tertiban umum. Jumlah pasar induk tidak se- banding  dengan  jumlah  PKL  dan  masalah pindahnya  beberapa  PKL  ke  tempat  lokasi yang  dilarang  harus  menjadi  perhatian  khu- sus  dan  prioritas  oleh  Pemerintah  Daerah. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  5  Tahun  2002  Tentang  Ketertiban Umum adalah:
a. Sumber  Daya  Manusia.  Dalam  hal  ini yang  perlu  ditekankan  adalah  kesiapan pemerintah  Kota  Pekanbaru  bersama leading  sektor nya  yang  terkait  dalam menegakkan  ketertiban  umum  dan  me- ngatasi  persoalan  PKL  yang  saat  ini  te- lah  menjadi  isu  perkotaan  yang  harus mendapatkan perhatian serius.
b. Faktor  Ketegasan,  merupakan  kendala selama  ini  dialami  Pemerintah  Kota Pekanbaru  terkesan  tidak  tegas  menga- kibatkan pelaksanaan evaluasi kebijakan ketertiban  umum  terhadap  PKL  tidak maksimal.
c. Faktor  Perencanaan,  adalah  kecenderu- ngan  yang  muncul  dalam  penegakan perda  ketertiban  umum  adalah  perenca- naan yang kurang matang  sehingga me- ngakibatkan  inkonsistensi  persepsi  pe- merintah Kota Pekanbaru dalam menata ketertiban  umum  bagi  pedagang  kaki lima.
d. Serta  faktor  Partisipasi  Publik,  kecen- derungan  pemerintah  Kota  Pekanbaru tidak  melibatkan  pedagang  kaki  lima bersama stakeholder dalam  pemahaman bersama tentang ketertiban umum sehingga  penerapannya  tidak  berjalan secara kolektivitas.

## DAFTAR RUJUKAN
Fadillah Putra. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Leo Agustino. 2012. Dasar- DasarKebijakanPublik . Bandung: Alfabeta. Taziliduhu Ndraha. 1989. Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
William N. Dunn, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Edisi Kedua UGM Press.