## STATUS TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN
Oleh:
Khairunnisa Taha Oponu Khairunnisatahaoponu06@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## ABSTRAK
Ketidakjelasan  Rancangan  Undang-Undang  Kesehatan  dalam  hal  ini  yang berkaitan dengan status tenaga kesehatan tradisional serta perbedaan antara tenaga kesehatan  tradisional  dan  penyehat  tradisional  membuat  timbul  berbagai pertanyaan  di  kalangan  tenaga  kesehatan  hingga  masyarakat.  Bentuk  penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis-normatif, dimana penulis melakukan kajian serta  analisis  kepustakaan  yang  ditunjang  oleh  bahan  hukum  primer  maupun sekunder berupa undang-undang dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tenaga kesehatan. Kejelasan terkait status tenaga kesehatan tradisional perlu dilakukan  oleh  pembuat  kebijakan,  sebab  tenaga  kesehatan  memiliki  keterakitan sangat  erat  dengan  pelayanan  kesehatan.  Kemudian  perlunya  kejelasan  terkait dengan perbedaan antara tenaga kesehatan tradisional dengan penyehat tradisional agar tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat umum.
Kata Kunci : Status, Tenaga Kesehatan Tradisional, RUU Kesehatan

## PENDAHULUAN
Sehat  merupakan  wujud  yang  diterima  individu  melalui  kepuasan  ketika berhubungan dengan orang lain, perilaku yang bersesuaian dengan sebuah tujuan, merawat  diri  dengan  kompeten  sedangkan  penyesuaian  diperlukan  guna mempertahankan  sebuah  integritas  struktural  serta  stabilitas. 1 Kesehatan merupakan sebuah modal utama bagi setiap manusia, bagaimana seluruh aktivitas dalam negara dapat berjalan dengan baik jika sumber daya manusianya tidak dalam keadaan  sehat.  Sehingganya  kesehatan  menjadi  sebuah  kebutuhan  penting  setiap manusia, dikatakan penting sebab kesehatan menjadi penunjang seluruh komponen dapat berjalan dengan baik. Negara Indonesia menjamin kesehatan bagi rakyatnya, hal tersebut tertuang pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
1 Irwan, Etika dan Perilaku Masyarakat , Cetakan 1 (Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA, 2017), Hal 2.
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan”.  Kesehatan  merupakan  anugerah  yang  diberikan  pencipta kepada  setiap  manusia  untuk  dijaga,  karena  dengan  adanya  anugerah  kesehatan tersebut semua manusia dapat melakukan aktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2 Penjaminan pelayanan kesehatan yang dimaksud pada UUD 1945 diimplementasikan dengan diberikannya pengobatan pada masyarakat.
Bentuk pelayanan kesehatan di Indonesia yakni dengan pengobatan secara medis  maupun  tradisional,  kedua  bentuk  pengobatan  tersebut  dapat  dipilih masyarakat  sebagai  bentuk  pelayanan  kesehatan  bagi  dirinya.  Pengobatan  secara tradisional  di  Indonesia  telah  lama  dilakukan,  sejarah  menyebutkan  bahwa masyarakat Indonesia telah lebih dulu menggunakan pengobatan secara tradisional guna  penyembuhan  gangguan  kesehatan  sebab  masyarakat  Indonesia  telah mengenal  pengobatan  tradisional  sebelum  pengobatan  medis.  Hal  tersebut dipengaruhi  beberapa  faktor  yaitu:  Pertama,  pengobatan  tradisional  merupakan salah satu unsur budaya yang diwariskan secara turun temurun dan terus mengalami perkembangan.  Kedua,  pengobatan  tradisional  dalam  perkembangannya  juga dipengaruhi oleh budaya asing seperti Cina, Arab, maupun Eropa. 3
WHO  ( World  Health  OrganizationI atau  organisasi  kesehatan  dunia) melakukan riset pada beberapa negara seperti Asia, Afrika, maupun Amerika yang menggunakan  pengobatan  tradisional  sebagai  pengobatan  alternatif.  Bahkan  di Afrika, pengobatan tradisional dengan obat herbal untuk pengobatan primer telah digunakan  hampir  sebanyak  80%  dari  populasi. 4 Dapat  dilihat  bahwa  pemilihan penggunaan  pengobatan  secara  tradisional  cukup  banyak  diminati  di  berbabagai negara. Pengobatan tradisional dari dulu hingga sekarang kerap kali menjadi pilihan
2 Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan , Cetakan I (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), Hal 8.
3 Novekawati, Hukum Kesehatan , Cetakan Pertama (Pcrunnas JsP Metro: Saiwawai Publishing, 2019), Hal 88.
4 Mochamad Reiza Adiyasa and Meiyanti Meiyanti, “Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia: distribusi dan faktor demografis yang berpengaruh,” Jurnal Biomedika dan Kesehatan 4, no. 3 (September 30, 2021): Hal 131, https://doi.org/10.18051/JBiomedKes.2021.v4.130-138.
alternatif  bagi  masyarakat  Indonesia  guna  menyembuhkan  gangguan  kesehatan, faktor  ekonomi  menjadi  salah  satu  penyebab  mengapa  masyarakat  memilih menggunakan pengobatan tradisional, dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan  jenis  ini  terbilang  cukup  murah  dibanding  dengan  pengobatan  ilmu kedokteran. Penyebab lainnya adalah kepercayaan pada budaya pengobatan yang bersesuaian  dengan  pemahaman  masyarakat  pada  wilayahnya  masing-masing. Selanjutnya  berbagai  faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  seseorang  memilih pengobatan tradisional, yaitu: faktor sosial,faktor budaya, faktor psikologis, faktor kejenuhan terhadap pelayanan medis atau pengobatan konvensional, faktor manfaat dan  keberhasilan,  faktor  pengetahuan,  dan  faktor  persepsi  tentang  sakit  dan penyakit. 5
Berkembangnya  minat  masyarakat  dalam  menggunakan  pengobatan tradisional  tentunya  perlu  menjadi  perhatian  pemerintah  terhadap  setiap  unsur- unsur dalam pelayanan kesehatan tradisional, baik pada obat tradisionalnya hingga pada tenaga yang melaksanakan pengobatan tradisional tersebut. Pemerintah telah mengatur  pelayanan  pengobatan  tradisional  pada  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Pelayanan kesehatan tradisional  adalah  pengobatan  dan/atau  perawatan  dengan  cara  dan  obat  yang mengacu  pada  pengalaman  dan  keterampilan  turun-temurun  secara  empiris  yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”  Selanjutnya  berkenaan  dengan  tenaga  kesehatan  pula  telah  diatur pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan,  serta pada beberapa peraturan mentri kesehatan dan peraturan pemerintah.
Saat  ini  pelayanan  kesehatan  tradisional  terkhusus  tenaga  kesehatan tradisional menjadi fokus pada Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Pelayanan kesehatan tradisional dalam RUU Kesehatan diatur pada pasal 159, 160, 161, 162, dan 163. Muatan dalam beberapa pasal tersebut berkenaan dengan aspek legalitas tenaga  kesehatan  tradisional.  Seperti  pada  Pasal  161  RUU  Kesehatan  yang
5 Mohd Yusuf Dm et al., “Pandangan Dokter Ter hadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Pertanggung Jawaban Hukumnya,” n.d., Hal 7054.
mewajibkan  tenaga  kesehatan  tradisional  agar  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi (STR)  sebagai  salah  satu  bentuk  pelegalan  terhadap  tenaga  kesehatan  tradisional agar  dapat  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  tradisional.  Salah  satu  tujuan dibentuknya aturan ini yaitu sebagai bentuk perlindungan negara terhadap tenaga kesehatan  tradisional  serta  perlindungan  terhadap  pasien  pengobatan  tradisional. Namun  pada  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  tenaga  kesehatan tradisional dalam hal ini mewajibkan pengadaan STR pada nakestrad masih belum jelas  rancangan  regulasinya  serta  kejelasan  perbedaan  antara  tenaga  kesehatan tradisional dan penyehat tradisional.

## RUMUSAN MASALAH
Berangkat  dari  latar  belakang  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas,  penulis bermaksud membahas topik tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana status tenaga kesehatan pada Rancangan Undang-Undang Kesehatan?
2. Apa perbedaan tenaga kesehatan tradisional dengan penyehat tradisional?

## PEMBAHASAN
1. Status  Tenaga  Kesehatan  Tradisional  Pada  Racangan  Undang-Undang Kesehatan
Perancangan  undang-undang  kesehatan  dilaksanakan  bertujuan  guna memberi  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan  tepat  bagi  masyarakat  Indonesia secara menyeluruh, pelayanan kesehatan yang baik di dalamnya termasuk seorang yang  ahli  dan  terampil  dalam melaksanakan  pelayanan  kesehatan  baik  kesehatan medis maupun kesehatan tradiisonal. Pelayanan kesehatan tradisional yang saat ini menjadi pilihan atau alternatif masyarakat dalam melakukan pengobatan tentu turut menjadi  perhatian  pemerintah.  Dalam  rancangan  undang-undang  kesehatan meliputi penyempurnaan pengaturan upaya kesehatan, penyempurnaan pengaturan fasilitas pelayanan kesehatan, penyempurnaan pengaturan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta pengaturan hal-hal lainnya yang menyangkut kesehatan.
Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah “setiap  orang  yang  mengabadikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki pengetahuan  dan/atau  memiliki  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melaksanakan upaya  kesehatan” .  pada  regulasi  ini  pendefinisian  tenaga  kesehatan  meliputi:  1) orang  yang  mengabadikan  diri  pada  bidang  kesehatan;  2)  memiliki  pengetahuan atau keterampilan; 3) pengetahuan dan keterampilan didapatkan melalui pendidikan di  bidang  kesehatan;  4)  pelaksanaan  upaya  kesehatan  pada  jenis-jenis  tertentu memerlukan kewenangan.
Seperti yang tertuang pada UU No 36 Tahun 2014, Tenaga kesehatan yang bertugas  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  turut berperan  dalam  percepatan  pembangunan  kesehatan.  Tenaga  kesehatan  adalah setiap  orang  yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 6 Termasuk di dalamnya tenaga kesehatan tradisional yang memerlukan kewenangan tertentu untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya jenis tenaga kesehatan tradisional diatur pada Pasal 11 UU Nomor 36 Tahun 2014 dimana pasal tersebut mengindentifikasi jenis tenaga kesehatan tradisional yang pengelompokkannya  terdiri  atas  tenaga  kesehatan  tradisional  ramuan  dan  tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
Upaya  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  tradisional  oleh  kedua  jenis tenaga kesehatan tradisional tersebut memerlukan sebuah bentuk pelegalan di mana pemerintah  mengatur  hal  tersebut  pada  rancangan  undang-undang  kesehatan dengan pengadaan STR bagi setiap tenaga kesehatan. Pengadaan STR bagi tenaga kesehatan  sebelumnya  diatur  pada  Undang-Undang  36  Tahun  2014  yang menyebutkan  bahwa  “Dalam  Undang-Undang  Tenaga  Kesehatan  diatur  bahwa setiap  tenaga  kesehatan  yang  menjalankan  praktik  wajib  memiliki  Surat  Tanda Registrasi  (STR),  sedangkan  salah  satu  persyaratan  untuk  mendapatkan  Surat Tanda Registrasi (STR) yaitu memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.
6 Palawa Pangeran Hidayat Putra, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, “ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG,” JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT 5 (2017): Hal 33.
Sertifikat kompetensi diterbitkan bagi mahasiswa pendidikan vokasi yang lulus uji kompetensi  sedangkan  sertifikat  profesi  diterbitkan  bagi  mahasiswa  pendidikan profesi yang lulus uji kompetensi”. 7
Surat  tanda  registrasi  pada  tenaga  kesehatan  tradisional  dikeluarkan  oleh konsil tenaga kesehatan tradisional. Konsil tenaga kesehatan tradisional diatur pada Peraturan  Presiden  No  86  Tahun  2019  Tentang  Konsil  Tenaga  Kesehatan Indonesia, di mana disebutkan bahwa konsil tenaga kesehatan tradisional menaungi dan membina tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Pasal 3 KEPMEN Kesehatan No.1076 Tahun 2003 mengatur tentang tenaga kesehatan tradisional dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama, dan supranaturanl. Tenaga kesehatan tradisional keterampilan terdiri dari pijat urut, akupresuris, akupunkturis, patah tulang, sunat, refleksi. Sedangkan yang dimaksud tenaga kesehatan tradisional ramuan ialah pengobat tradisional jamu, gurah, tabib, shinshe, homoeophaty, aromatherapist.
Pada rancangan undang-undang yang berkenaan dengan tenaga kesehatan yang  mewajibkan  tenaga  kesehatan  tradisional  memiliki  STR,  persyaratan  atau prosedurnya sama dengan pengadaan STR bagi tenaga kesehatan lainnya. Prosedur untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi adalah sebagai berikut: 8
a. Tenaga  kesehatan  harus  mengikuti  uji  kompetensi  yang  dilakukan  oleh Perguruan  Tinggi  Bidang  kesehatan  yang  terakreditasi  dari  badan  yang berwenang bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir.
b. Bagi  tenaga  kesehatan  yang  telah  lulus  ujian  progam  pendidikan  dan  uji kompetensi akan mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah dikeluarkan oleh  perguruan  tinggi  bidang  kesehatan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Sertifikat  kompetensi  dikeluarkan  oleh  MTKI  (Majelis  Tenaga Kesehatan Indonesia). MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu  tenaga  kesehatan  yang  memberikan  pelayananan  kesehatan.  Masa
7 “Naskah RUU Kesehatan,” n.d.
8 Sri Retno Widyorini, “KORELASI REGISTRASI TENAGA KESEHATAN TERHADAP KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT,” n.d., Hal 64.
berlakunya  sertifikat  kompetensi  adalah  selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
c. Sertifikat  kompetensi  akan  dipakai  oleh  tenaga  kesehatan  sebagai  salah  satu persyaratan  untuk  melakukan  registrai  tenaga  kesehatan,  dan  bagi  tenaga kesehatan  yang  telah  melakukan  registrasi  dan  memenuhi  standar  sesuai kualifikasinya akan diberikan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
Regulasi  pengadaan  STR  bagi  tenaga  kesehatan  di  Indonesia  memiliki perbedaan dengan regulasi bagi tenaga kesehatan di China. China dikenal dengan negara yang menjadikan pengobatan tradisional sebagai pengobatan altenatif bagi pasien. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rumah sakit yang murni tradisional. Terdapat 3 macam SIP (Surat Ijin Praktek) bagi dokter sebagai tenaga kesehatan di China yaitu SIP untuk dokter konvensional, SIP dokter tradisional, dan yang ketiga adalah  sebagai  dokter  integratif.  Ujian  guna  memperoleh  SIP  dilaksanakan berbeda-beda, sesuai dengan wewenang yang berbeda pula. Praktisi tradisional dan integratif  diijinkan  untuk  menggunakan  metode  diagnosis  konvensional  seperti pengukuran  tensi,  permintaan  pemeriksaan  laboratorium  dan  interpretasinya, radiologi  diagnostik,  serta  meresepkan  obat  farmasi  bagi  pasiennya.  S istem pendidikan tenaga kesehatan di China sejak jenjang S1 pun berbeda. Kurikulum kedokteran konvensional  juga  menyisipkan  ilmu  kesehatan  tradisional  di  dalamnya.  Kurikulum kesehatan tradisional pun juga memiliki ilmu biomedik didalamnya. Sehingga lulusannya saling memahami pihak lainnya, dan bahkan mereka bisa saling merujuk pasien dan juga melakukan rawat gabung. Ini dapat terjadi di bentuk integrasi "in institution". 9
Dapat  disimpulkan  bahwa  tenaga  kesehatan  tradisional  di  negara  China guna  menjalankan  praktek  membutuhkan  SIP.  Kompetensi  yang  dimiliki  tenaga kesehatan tradisional di China pula sejak masa pendidikan pula sangat terfokus, hal tersebut  dilihat  dari  kurikulum  yang  berbeda  dengan  di  negara  Indonesia  dan kolaborasi  yang  dilaksanakan  antara  tenaga  kesehatan  konvensional  dan tradisional. Penulis juga menyimpulkan bahwa sebagai tenaga kesehatan tradisional
9 Redaksi Jamu Digital, “ Mengintip Rahasia Pengobatan Tradisional Di Rumah Sakit China”, Agustus 2020, diakses pada tanggal 24 Juni 2023, Pukul 21.30, di Mengintip Rahasia Pengobatan Tradisional di Rumah Sakit China (jamudigital.com)
di  Indonesia  baru  bisa  melaksanakan  upaya  pelayanan  kesehatan  tradisional  jika sudah  memiliki  STR  yang  dimana  untuk  mendapatkan  STR,  tenaga  kesehatan tradisional  perlu  melaksanakan  registrasi  dengan  memenuhi  persyaratan  atau ketentuan-ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  dalam  regulasi,  seperti  memasukkan dokumen  pendukung  yakni  sertifikat  kompetensi  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Namun di Indonesia sendiri belum terdapat majelis tenaga kesehatan yang ternakes tradisional, yang di mana majelis tenaga kesehatan sejatinya  memiliki  tugas  untuk  meneliti  dan  menentukan  ada  atau  tidak  adanya kesalahan  atau  kelalaian  dalam  menerapkan  standar  profesi  yang  dilakukan  oleh tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan.  Selanjutnya  selain memiliki STR, seorang tenaga kesehatan tradisinal juga diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) guna melakukan upaya pelayanan kesehatan  tradisional secara mandiri.
2. Perbedaan Tenaga Kesehatan Tradisional dan Penyehat Tradisional
Permenkes  Nomor  15  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer mendefinisikan tenaga kesehatan tradisional sebagai  orang  yang  mengabadikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  tradisional  serta memiliki  pemgetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan  traidisional  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk melakukan upaya kesehatan. Telah ditegaskan pada regulasi tersebut bahwa tenaga kesehatan  tradisional  merupakan  orang  yang  terampil  pada  bidang  kesehatan tradisional melalui pendidikan, dan dibuktikan dengangan dimilikinya surat tanda registrasi sebagai tenaga kesehatan tradisional. Tenaga kesehatan tradisional bereda dengan  penyehat  tradisional,  pelayanan  kesehatan  tradisional  bisa  dilaksanakan oleh  tenaga  kesehatan  tradisional  dan  bisa  juga  dilaksanakan  oleh  penyehat tradisional.
Menurut Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional  Empiris  yang  menyebutkan  bahwa  penyehat  tradisional  merupakan setiap  orang  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  tradisional  empiris  yang pengetahuan  dan  keterampilannya  diperoleh  melalui  pengalaman  turun  temurun
atau  pendidikan  non  formal.  Di  Indonesia  jenis  yankestrad  terbanyak  yang dimanfaatkan  lansia  berturut-turut  adalah  keterampilan  manual  (58,8%),  ramuan jadi  (53,9%),  ramuan  buatan  sendiri  (41,8%),  keterampilan  energi  (2%)  dan keterampilan  olah  pikir  (1,9%).  Propinsi  dengan  pemanfaatan  tertinggi keterampilan manual adalah Kalimantan Selatan (81,4%), ramuan jadi adalah Jawa Tengah (64%), ramuan buatan sendiri adalah Sulawesi Barat (92,2%), keterampilan energi  adalah  Nusa  Tenggara  Barat  (5,9%)  dan  keterampilan  olah  pikir  adalah Bangka Belitung (4,5%). 10
Petugas  kesehatan  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  tradisional memiliki syarat-syarat dan kompetensi yang berbeda dalam melakukan pelayanan kepada  publik.  Untuk  pelayanan  kesehatan  empiris,  tenaga  kesehatannya  disebut penyehat  tradisional.  Syarat  untuk  menjadi  seorang  penyehat  tradisional  harus memiliki keterampilan dan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  setempat.  Untuk  pelayanan  kesehatan komplementer,  tenaga  kesehatannya  disebut  tenaga  kesehatan  tradisional.  Syarat untuk  menjadi  seorang  tenaga  kesehatan  tradisional  prosesnya  tidak  semudah penyehat  tradisional.  Para  tenaga  kesehatan  tradisional  harus  memiliki keterampilan dari sekolah tinggi tertentu, setara minimal pendidikan D3 dan juga harus memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 11
Dapat  diintefikasi  terkait  dengan  perbedaan  tenaga  kesehatan  tradisional  dan penyehat tradisional yaitu sebagai berikut:
Tenaga Kesehatan Tradisional Penyehat Tradisional Pengetahuan dan Keterampilan  Pengetahuan dan Keterampilan melalui
10 Rukmini Rukmini and Lusi Kristiani, “Gambaran Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Penduduk Lanjut Usia di Indonesia,” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 24, no. 1 (February 4, 2021): Hal 71, https://doi.org/10.22435/hsr.v24i1.3843.
11 Bunga Agustina, “KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISyIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN,” Jurnal Wawasan Yuridika 32, no. 1 (May 26, 2016): Hal 86, https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.91.
Melalui Pendidikan di Bidangnya ilmu turun temurun atau non-formal Wajib memiliki STR dan SIP Wajib memiliki STPT STR  didapatkan  dari  Konsil  pada bidangnya STPT didapatkan dari dinas kesehatan masing-masing wilayah
Tenaga  kesehatan  tradisional  atau  nakestrad  dengan  penyehat  tradisional merupakan orang-orang yang melaksanakan pelayanan pada bidang kesehatan yang sama  namun  memiliki  beberapa  perbedaan.  Pada  dasarnya  pemerintah  perlu melakukan pengklasifikasian yang lebih jelas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kesehatan tenaga kesehatan tradisional dengan penyehat tradisional.

## Kesimpulan
1. Tenaga  Kesehatan  Tradisional  pada  rancangan  undang-undang  kesehatan merupakan orang yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan tradisional yang keterampilan  dan  pengetahuannya  didapatkan  melalui  pendidikan.  Dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  tenaga  kesehatan  ialah  mereka  yang  memiliki  kemampuan melalui pengetahuan  serta pendidikan yang ditempuh dijenjang diploma, sarjana, magister,  dst.  Selanjutnya  rancangan  undang-undang  kesehatan  mengatur  tenaga kesehatan tradisional (nakestrad) untuk wajib memiliki surat tanda registrasi agar dapat  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  serta  mewajibkan  membuat  SIP  agar dapat melaksanakan praktik secara mandiri.
2. Tenaga  kesehatan  tradisional  berbeda  dengan  penyehat  tradisional,  tenaga kesehatan  tradisional  merupakan  orang  yang  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan melalui pendidikan sedangkan penyehat tradisional merupakan orang yang  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  secara  turun  temurun.  Sering  kali banyak  orang  menganggap  bahwa  tenaga  kesehatan  tradisional  sama  dengan penyehat  tradisional.  Keduanya  sama-sama  melaksanakan  pelayanan  di  bidang kesehatan tradisional namun status tenaga kesehatan tradisional dengan penyehat tradisional berbeda. Salah satu hal yang membedakan adalah tenaga kesehatan pada rancangan  undang-undang  kesehatan  memilki  kewajiban  membuat  STR  namun
untuk penyehat tradisional tidak perlu memerlukan STR melainkan hanya membuat STPT (Surat Tanda Penyehat Tradisional).

## Saran
1. Pemerintah  dalam  hal  ini  pembuat  kebijakan  selain  mewajibkan  tenaga kesehatan  membuat  STR,  perlu  dibarengi  pula  dengan  membentuk  majelis yang  ternakes  tradisional  sebagai  bentuk  perhatian  lebih  kepada  tenaga kesehatan  tradisional.  Pembentukan  majelis  tenaga  kesehatan  yang  ternakes tradisional tentu akan berdampak baik untuk pelayanan kesehatan tradisional kedepannya.
2. Selanjutnya  pemerintah  sebaiknya  melaksanakan  sosialisasi  guna  memberi penjelasan  kepada  masyarakat  umum  terkait  dengan  perbedaan  tenaga kesehatan  tradisional  dengan  penyehat  tradisional.  Sebaiknya  juga  perlu membuat  pengklasifikasian  yang  jelas  berkenaan  dengan  tenaga  kesehatan tradiisonal dan penyehat tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Novekawati. (2019). “Hukum Kesehatan”. Kotabumi: Saiwawai Publishing Irwan. (2017). " Etika dan Perilaku Masyarakat" . Yogyakarta: Cv. Absolute Media. Takdir.  (2018).  " Pengantar  Hukum  Kesehatan" .  Palopo:  Lembaga  Penerbit Kampus IAIN Palopo.

## II. Jurnal
Adiyasa, Mochamad Reiza dan Meiyanti. (2021). “Pemanfaatan Obat Tradisional di Indonesia: Distribusi dan Faktor Demografis yang Berpengaruh” . Jakarta:
Jurnal Biomedia dan Kesehatan, Vol. 4 ( No. 3).
Agustina, Bunga. (2016). “Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan” .  Jurnal  Wawasan Hukum, Vol. 32 (No. 1).
Kritiani, Lusi dan Rukmini. (2021).“Gambaran Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional  Pada  Penduduk  Lanjut  Usia  Di  Indonesia ”.  Buletin  Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 24 (No. 1).
Putra,  Palawa  P.H.  dkk.  (2017).  “Analisis  Peran  Stakeholder  Dalam  Kebijakan Surat  Tanda  Registrasi  Tenaga  Kesehatan  Masyarakat  Di  Kota  Semarang”. Semarang: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 5 (No. 3).
Widyorini,  Sri  Retno.  (2021).  “Korelasi  Registrasi  Tenaga  Kesehatan  Terhadap Kompetensi  Tenaga  Kesehatan  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat”. Semarang: Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 19 (No. 1).
Yusuf DM, Mohd, dkk. (2022). “Pandangan Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Pertanggung Jawaban Hukumnya”. Riau : Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 (No. 6).

## III. Peraturan Perundang – undangan
Naskah Rancangan UU Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Permenkes Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
Permenkes  Nomor  61  Tahun  2016  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional Empiris.
Peraturan  Presiden  No  86  Tahun  2019  Tentang  Konsil  Tenaga  Kesehatan Indonesia.

## IV. Internet
Redaksi  Jamu  Digital.  (2020). “Mengintip  Rahasia  Pengobatan  Tradisional  Di Rumah  Sakit  China”, diakses  pada  tanggal  24  Juni  2023,  Pukul  21.30,  di Mengintip  Rahasia  Pengobatan  Tradisional  di  Rumah  Sakit  China (jamudigital.com)