## Problem Solving Dalam Praktek Pernikahan Dini
Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga
Hanifah Salma Muhammad* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hanifahsalmamuhammad24@gmail.com
Korespondensi*

## Febriani Wahyusari Nurcahyanti
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta febri@unu-jogja.ac.id
Muhammad Salahuddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta muhammadishlahuddin15@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  solving  problems  in  the  practice  of  early  marriage  to family resilience which aims to create a sakinah mawaddah and rahmah family with an age limit that has been regulated by law and reduce the divorce rate. This  article  uses  the  method  of  research  in  obtaining  data  andis  described through  descriptive  qualitative.  The  results  of  the  discussion  show  that kebebasan in  today's  society is  very worrying, so the role of  parents is  very important  in  supervising  and  educating  their  children.    Earlymarriage  is increasingly prevalent due to child social factors and economic problems in the family. The occurrence of early marriage for the sake of family economic resilience, in fact, this has solutions that have been offered, namely from the faktor  Education  and  economy,  the  government  has  provided  assistance  for underprivileged families and educational scholarships so that underprivileged children can still go to high school.  However, if viewed in the social factors of children, parents are expected to be able to provide good learning to their descendants  by  providing  religious  lessons  so that  the  foundation  in  getting along in the general environment can still be resolved with an understanding of  religious  knowledge  that  has  been  instilled  by  parents.    In  addition,  the Qur'an has mentioned in surah al-luqman verse 13 and surah at-tahrim verse 6 that families and parents have an important role to prevent and educate their children so that early marriage does not  occur and in order to have quality and strong offspring.
Keywords: problem solving, early marriage, and family resilience
Diterima   : 2023-02-02 Direvisi    : 2023-03-02 Disetujui  : 2023-04-02

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian suci antara seorang laki- laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, saling  mengasihi,  menyantuni,  dan  memberi  rasa  aman  dan  ketentraman. 1
Pernikahan dalam Islam merupakan sunah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, karena dengan adanya pernikahan tumbuh rasa saling  memiliki,  memberi  dan  saling  membantu sehingga  terwujud  keluarga yang  sakinah  mawaddah  dan  rahmah.  Keluarga  sakinah,  mawaddah  dan rahmah adalah suatu hal yang didambakan oleh setiap orang. Akantetapi dalam sebuah  pernikahan  memiliki  aturan  dan  syarat-syarat  tertentu  yang  harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan menikah,salah satunya yakni usia calon pengantin. Ketentuan usia dalam pernikahan sangat diperhatikan karena usia menentukan kematangan fisik, batin dan kesehatan reproduksi.
Dalam Islam ketentuan usia untuk menikah yaitu seseorang telah aqil baligh  dengan  tanda-tanda  seperti  laki-laki  mengalami  mimpi  basah  dan terjadinya menstruasi pada wanita. Tanda-tanda tersebut tidak dapat menjadi sebuah patokan bahwa orang yang telah aqil baligh adalah orang yang telah dewasa.  Kedewasaan  seseorang  tidak  dapat  diukur  pada  tanda  aqil  baligh karena kematangan berpikir seseorang berbeda-beda.
Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas  undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  menyebutkan bahwa  “batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  wanita  dipersamakan  dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun” 2 .
Meskipun di Indonesia telah diatur batas minimal usia perkawinan bagi calon  pengantin,  namun  tidak  sedikit  yang  melangsungkan  pernikahan dibawah  umur.  Kasus  pernikahan  usia  dini  bukan  suatu  hal  yang  baru  di Indonesia. Alasan klise dalam pernikahan dini adalah faktor ekonomi serta adat kebiasan  yang  terjadi  pada  keluarga  maupun  adat-istiadat  di  lingkungan masyarakat sekitar.
Pernikahan  dini  merupakan  permasalahan  sosial  yang  terjadi  pada remaja. Korban paling banyak dari pernikahan dini yaitu remaja perempuan. Secara  umum  kasus  pernikahan  dini  banyak  terjadi  di  pedesaan  dari  pada
1 Prof.  Dr.  Jamaluddin,  SH,  M.Hum  dan  Nanda  Amalia,SH,  M.Hum, Buku  Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi : Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, 2016), hlm. 18
2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)
daerah  perkotaan.  Mulai  sejak  1990  menurut  United  nations  children  fund (UNICEF)  kejadian  pernikahan  usia  dini  di    perkotaan  dari  2%  pada  tahun 2015  menjadi  37%  .  Trend  perkawinan  anak  di  Indonesia,  baik  yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun menunjukan  penurunan  pada  periode  tahun  2008  sampai  2018,  namun penurunannya  masih  dikategorikan  lambat.  Pada  tahun  2008  potensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67%, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5% menjadi 11,21%. Masih sekitar 1 dari 9 orang berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. 3
Keluarga  sebagai  unit  sosial  terkecil  dalam  masyarakat  yang diharapkan  mampu  menjadi  benteng  pencegahan  pernikahan  dini.  Peran keluarga  dalam  tarbiyatu  al-awlad  saat  ini  menjadi  penting  untuk  terus digalakan.  Sebagaimana  yang  diriwayatkan  dari  Abu  Hurairah  ra.  beliau berkata;  Rasulullah  saw.  bersabda  “Semua  anak  yang  dilahirkan  dalam keadaan fitrah, ibu dan bapaknyalah yang menjadikan Yahudi atau Nashrani” 4
(HR. Bukhori) (Imam Bukhori No: 1305, 1981: 153). Hadis ini memberikan sebuah isyarat, bahwa keluarga menjadi benteng utama dalam menangkal hal- hal buruk yang dapat terjadi di dalam keluarga. Sebab, pembentukan karakter anak  dimulai  dari  ibu  dan  bapak  atau  keluarga.  Hal  tersebut  juga  sejalan dengan  fungsi  sosial  budaya  keluarga  yang  dipaparkan  oleh  Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN).  Fungsi  ini mempunyai makna bahwa keluarga adalah wahana pertama dan utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan. 5
Tulisan  ini  akan  menjabarkan  pemecahan  masalah  dalam  praktek pernikahan  dini  terhadap  pembangunan  ketahanan  keluarga  prespektif sosiologi hukum Islam, dengan beberapa rumusan masalah, yaitu: Bagaimana relasi  praktek  pernikahan  dini  terhadap  pembangunan  ketahanan  keluarga?, Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap praktek pernikahan dini dalam  rangka  membangun  ketahanan  keluarga?  kedua  pertanyaan  ini,  akan memberikan  jawaban  terhadap  maraknya  pernikahan  dini  yang  terus menggerogoti kemajemukan bangsa, dengan harapan akan ada upaya konkret
3 Gaib  Hakiki  dkk., Pencegahan  Perkawinan  Anak  :Percepatan  yang  Tidak  Bisa Ditunda (Jakarta: Badan Pusat Statistik : 2020), Hlm. 6.
4 HR. Bukhori Nomor 1305, 1981: 153
5 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013 hal 14.
untuk  mewujudkan  keluarga  yang  sakinah  mawaddah  dan  rahmah  dengan batas  usia  yang  telah  diatur  oleh  undang-undang  serta  menurunkan  angka perceraian.

## PEMBAHASAN

## 1. Pernikahan Dini
Pernikahan  dini  adalah  sebuah  ikatan  perkawinan  yang  mana terdapat salah satu pihak pengantin atau kedua pasangan menikah dibawah usia 19 tahun atau sedang duduk dibangku pendidikan menengah atas. Jadi pernikahan  dapat  disebut  pernikahan  dini  apabila  kedua  atau  salah  satu pasangan masih berusia dibawah 19 tahun (masih berusia remaja).
Dalam  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  dengan  tujuan  membentuk  keluarga(rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 6 . Sedangkan dalam  Pasal  2  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa “Perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya  itu” 7 .  Pasal  2  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa “tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku” 8 (YPAN,2018).
Dampak pernikahan dini pada remaja pada dasarnya terdapat pada segi fisik dan biologis remaja, yakni (Nugraha, 2002):
a. Remaja yang sedang hamil maupun melahirkan lebih mudah menderita anemia serta menjadi salah satu sebab tingginya kematian ibu dan bayi. Dampak lain yaitu kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang tinggi, kurangnya interaksi dengan lingkungan teman sebaya, sempitnya memperoleh  kesempatan  kerja  yang  otomatis  lebih  mengekalkan kemiskinan karena status ekonomi kelurga rendah dan pendidikan yang minim.
b. Dampak  anak  yang  sering  terjadi  yakni  lahir  dengan  berat  rendah, mengalami  cidera  saat  lahir,  komplikasi  persalinan  yang  berdampak pada mortalitas.
c. Pernikahan  dini  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  terutama  terhadap  istri  yang  timbul
6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1
7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1)
8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2)
karena pola berpikir yang belum matang bagi pasangan muda.
d. Terjadinya kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
e. Pemahaman yang kurang terkait pernikahan.
Meskipun  demikian,  dalam  konteks  beberapa  budaya  tertentu pernikahan  dini  bukan  suatu  masalah  besar  karena  pernikahan  dini  sudah menjadi  adat  kebiasaan  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  tersebut. Akantetapi dalam konteks perkembangan dikemudian hari, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar. Pernikahan di bawah umur merupakan suatu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia  baik  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan.  Di  pedesaan  angka pernikahan dini lebih besar dibanding di perkotaan. Hal ini menampakkan bahwa  pola  pikir  masyarakat  di  desa  sederhana,  sehingga  mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan seperti seorang gadis yang telah menikah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurusi rumah tangganya, begitu pula suaminya dituntut lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.
Menurut  Hadi  Supeno,  secara  umum  pernikahan  di  usia  dini  tidak terlepas  dari  faktor-faktor  tertentu  seperti  tradisi  lama  yang  telah  turun temurun yang menganggap perkawinan pada usia dini sebagai suatu hal yang wajar,  dan  di  daerah  tertentu,  apabila  ada  anak  gadis  tidak  segera memperoleh jodoh, maka orang tua akan merasa malu karena anak gadisnya belum menikah.
Budaya  eksploitatif  terhadap  anak  terdapat  berbagai  macam  hal, salah  satunya  yakni  atas  ekonomi  atau  materi.  Ada  orang  tua  yang menikahkan  anaknya  kepada  orang  yang  dianggap  terpandang  tanpa mempedulikan  calon  suami  anaknya  telah  beristri  maupun  belum  dan apakah anak perempuannya sudah siap secara fisik, mental, dan sosial atau belum, hal ini berdasarkan rasa gengsi atau harga diri. Ada pula orang tua yang menikahkan anaknya karena mental hedonis, mencari kesenangan pada banyak hal seperti poligami dengan anak di bawah umur. Selain itu ada yang dikarenakan kelainan mental pedophilis . Alasan lain bahkan mengeksplotasi anak  atas  nama  agama,  meskipun  tokoh-tokoh  agama  telah  tegas menyatakan  bahwa  pernikahan  pada  usia  dini  tidaklah  termasuk  ajaran agama, terutama jika diklaim  sebagai  bagian dari sunah Nabi  Muhammad saw. 9
Berdasarkan hukum perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun
9 Reski  Utomo, Praktek  Pernikahan  Dibawah  Usia  Dini  (Analisa  Aspek-Aspek Hukum Pada Pengadilan Agama Gowa, 2014, hlm 10.
2019  atas  perubahan  undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  7 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” . Sedangkan bunyi Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyebutkan  bahwa “orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak” .  Dapat disimpulkan  bahwa  orang  tua  diwajibkan  untuk  melindungi  anak  dari perkawinan  dini.  Akantetapi  pasal  ini,  sebagaimana  undang-undang perkawinan  tanpa  ketentuan  sanksi  pidana  sehingga  ketentuan  tersebut hampir  tidak  ada  artinya  dalam  melindungi  anak-anak  dari  ancaman perkawinan.
Pemberlakuan  undang-undang  perkawinan  kurang  lebih  40  tahun ternyata  belum  mampu  memberikan  perubahan  berarti  dalam  masyarakat. Mulai  dekade  1990-an  menurut  United  nations  children  fund  (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini di  perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37%  .  Trend  perkawinan  anak  di  Indonesia,  baik  yang  melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun menunjukan penurunan  pada  periode  tahun  2008  sampai  2018,  namun  penurunannya masih  dikategorikan  lambat.  Pada  tahun  2008  potensi  perkawinan  anak adalah  sebesar  14,67%,  namun  pada  satu  dekade  kemudian  (tahun  2018) hanya menurun sebesar 3,5% menjadi 11,21%. Masih sekitar 1 dari 9 orang berusia 20-24 tahun melangsungkan  perkawinan  pertama sebelum usia 18 tahun. 10
Berdasarkan laporan Into a New World: Young Women’s Sexual and Reproductive Lives yang didukung oleh The William H Gates Foundation pada tahun 1998 melansir usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara 13-18 tahun mencapai 18% dan pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49%.  Kondisi  saat  ini  tidak  jauh  berbeda,  angka  pernikahan  antara  13-18 tahun  sangat  signifikan  terjadi  di  beberapa  kabupaten,  salah  satunya  di Sulawesi  Selatan  dengan  pengembangan  responden  pernikahan  di  bawah umur  mayoritas  wanita.  Data  dari  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas)  dari  2  juta  perkawinan  sebanyak  34,5%  kategori pernikahan dini.
Tingginya angka pernikahan dini menujukkan bahwa pemberdayaan law  enforcement dalam  hukum  perkawinan  masih  rendah.  Bagaimanapun
10 Gaib  Hakiki  dkk., Pencegahan  Perkawinan  Anak  :Percepatan  yang  Tidak  Bisa Ditunda (Jakarta: Badan Pusat Statistik : 2020), Hlm. 6.
alasannya, masa muda merupakan masa yang sangat indah untuk dilewatkan dengan hal-hal positif. Masa muda adalah masa untuk belajar menstabilkan emosi,  membangun  kecerdasan,  fisik  dan  mental.  Hal-hal  tersebut merupakan  syarat  dalam  menjalani  kehidupan  di  masa  depan  yang  lebih layak dan berkualitas.
2. Pembangunan Ketahanan Keluarga
A. Konsep Keluarga
Pengertian  keluarga  memiliki  cakupan  yang  luas  dan  beragam.
Keluarga  dalam  konteks  sosiologi  dianggap  sebagai  suatu  institusi  sosial yang  sekaligus  menjadi  suatu  sistem  sosial  yang  terdapat  di  setiap kebudayaan.  Sebagai  institusi  sosial  terkecil,  maka  keluarga  merupakan keturunan  atau  sekelompok  orang  yang  memiliki  hubungan  atas  dasar pernikahan,  keturunan,  ataupun  adopsi  serta  tempat  tinggal  bersama  di rumah tangga biasa (Zastrow, 2006). Keluarga dalam definisi lain sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggota keluarganya terikat oleh hubungan  perkawinan  (suami-istri),  hubungan  darah  (anak  kandung)  atau adopsi  (anak  angkat/pungut)  (Burgess  dan  Locke  dalam  Sunarti,  2006). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil dalam  masyarakat  yang  beranggotakan  sekelompok  orang  atas  dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, maupun adopsi yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga. 11
Dalam  konteks  peraturan  perundang-undangan  nomor  52  Tahun 2009  tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga, keluarga  didefinisikan  sebagai  unit  sosial  terkecil  dalam  masyarakat  yang terdiri dari :
1. Suami dan istri
2. Suami, istri dan anak
3. Ayah dan anak
4. Ibu dan anak
Selain itu, keluarga memiliki 8 (delapan) fungsi yakni seperti yang dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  1994  yang mencakup  fungsi  pemenuhan  kebutuhan  fisik  dan  non  fisik,  yaitu:  fungsi keagamaan,  fungsi  sosial,  fungsi  budaya,  fungsi  cinta  kasih,  fungsi perlindungan,  fungsi  reproduksi,  fungsi  sosialisasi  dan  pendidikan,  fungsi ekonomi,  dan  fungsi  pembinaan  lingkungan.  Fungsi-fungsi  ini  berkaitan dengan pengukuran untuk pembangunan ketahanan keluarga, maka konsep
11 Pembangunan Ketahanan Keluarga, 2016.
keluarga yang digunakan diupayakan merujuk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku. 12

## B. Konsep Ketahanan Keluarga
Ketahanan  keluarga  atau  bisa  disebut  dengan family  strenght merupakan  kondisi  kecukupan  dan  kesinambungan  akses  terhadap pendapatan  dan  sumber  daya  agar  memenuhi  berbagai  kebutuhan  dasar seperti  pangan,  pelayanan  kesehatan,  kesempatan  pendidikan,  perumahan, waktu  untuk  berpartisipasi  di  masyarakat,  dan  integrasi  sosial (Frankenberger, 1998). Dalam peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 1994, ketahanan  keluarga  merupakan  suatu  kondisi  dinamik  keluarga  yang memiliki  keuletan,  kemampuan  fisik,  materiil,  mental  serta  ketangguhan untuk  hidup  secara  mandiri.  Ketahanan  keluarga  mencakup  kemampuan keluarga  dalam  mengelola  sumber  daya  dan  masalah  untuk  mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001).
Dalam  konteks  luas,  ketahanan  keluarga  diidentikan  dengan ketahanan  sosial  karena  keluarga  adalah  unit  terkecil  dalam  sistem  sosial. Badan  Pusat  Statistik  mendefinisikan  ketahanan  sosial  sebagai  hasil  dari dinamika  sosial  skala  lokal  dan  global.  Dinamika  sosial  skala  lokal  yakni dinamika sistem sosial skala lokal dan karakteristik sistem sosial skala lokal yang  biasa  disebut  sebagai  Faktor  Komunal.  Faktor  komunal  memiliki pengaruh terhadap ketahanan sosial seperti:
a. Organisasi  sosial  reproduksi,  yakni  formasi  keluarga,  sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi;
b. Organisasi  sosial  produksi,  yakni  startifikasi  dan  pembagian  kerja berdasarkan gender, usia dan kelas sosial;
c. Organisasi sosial partisipasi politik seperti kepemimpinan dan pola manajemen;
d. Organisasi  sosial  keagamaan,  yakni  hukuman  dan  insentif  yang memperkuat norma sosial yang berlaku.
Sementara  dinamika  sosial  skala  global  yang  biasa  disebut large scale  system sebagai  faktor  sosial  yang  berpengaruh  terhadap  ketahanan sosial yakni:
a. Derajat integrasi  ke sistem  ekonomi pasar global, misal  prevalensi upah/gaji  buruh,  moneterisasi,  mekanisasi,  ketergantungan  ekspor
12 KPPA; Pembangunan Ketahanan Keluarga,2016
dan impor;
b. Derasnya arus pengetahuan dan informasi global;
c. Derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan;
d. Penerapan  kebijakan  skala  internasional,  nasional,  non  lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan, atau pendidikan).
Sementara  itu,  kaitannya  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  ketahanan  keluarga  diidentifikasi  mengandung beberapa  aspek  yang  bertujuan  untuk  pengembangan  individu  di  dalam keluarga maupun keluarga secara keseluruhan.
Konsep  ketahanan  keluarga  memiliki  makna  yang  berbeda  dengan konsep  kesejahteraan  keluarga,  namun  keduanya  saling  berkaitan  erat. Keluarga  dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  lebih  tinggi  berpotensi  lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yakni  pada  Pasal  1 Ayat  (11)  yang menyebutkan bahwa “ketahanan  dan  kesejahteraan  keluarga  sebagai  kondisi  keluarga yang  memiliki  keuletan  dan  ketangguhan  serta  mengandung  kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin” 13 .
Sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tersebut maka  ketahanan  keluarga  dapat  diukur  menggunakan  pendekatan  sistem yang  meliputi  komponen  input  (sumber  daya  fisik  dan  nonfisik),  proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko- sosial).  Atas  dasar  pendekatan  ini,  maka  ketahanan  keluarga  merupakan ukuran  kemampuan  keluarga  dalam  mengelola  masalah  yang  dihadapinya berdasarkan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarganya  (Sunarti,  2001).  Dengan  demikian,  keluarga  dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi aspek- aspek  sebagai  berikut:  (1)  ketahanan  fisik  yaitu  terpenuhinya  kebutuhan pangan,  sandang,  perumahan,  pendidikan  dan  kesehatan;  (2)  ketahanan sosial  yaitu  berorientasi  pada  nilai  agama,  komunikasi  yang  efektif,  dan komitmen  keluarga  tinggi;  (3)  ketahanan  psikologis  meliputi  kemampuan
13 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat (11)
penanggulangan  masalah  nonfisik,  pengendalian  emosi  secara  positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri. 14

## 3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam
Sosiologi  hukum  Islam  memiliki  beberapa  ruang  lingkup  dan  Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi  Islam dengan  pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima tema yaitu:
a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
Tema  ini,  mengingatkan  kepada  Emile  Durkhein  yang mengenalkan  konsep  fungsi  sosial  agama.  Dalam  bentuk  studi Islam  mencoba  memahami  seberapa  jauh  pola-pola  budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal  pada  nilai  agama,  atau  seberapa  jauh  struktur masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama .
b. Studi  tentang  pengaruh  struktur  dan  perubahan  masyarakat terhadap  pemahaman  ajaran  agama  atau  konsep  keagamaan, seperti  studi  tentang  bagaimana  tingkat  urbanisme  kufah  telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum islam rasional ala hanafiah atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qowl wadim dan qawl jadid al-Syafi’i.
c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama bermasyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan survei, masyarakat dikaji tentang seberapa  intens  mengamalkan  ajaran  agama  yang  dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
d. Studi  tentang  pola  sosial  masyarakat  muslim,  seperti  pola  sosial masyarakat  muslim  kota  dan  masyarakat  muslim  desa,  pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan keagamaan dengan  perilaku  kebangsaan,  agama  sebagai  faktor  integrasi  dan siintegrasi dan berbagai senada lainnya.
e. Studi  tentang  gerakan  masyarakat  yang  membawa  paham  yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan
14 KPPA; Pembangunan Ketahanan Keluarga,2016
kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme,
sekularisme,  komunisme,  merupakan  beberapa  contoh  diantara gerakan  yang  mengancam  kehidupan  beragama  dan  karenanya perlu  dikaji  seksama.  Demikian  pula  munculnya  kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula. 15

## 4. Praktek Pernikahan Dini menurut Sosiologi Hukum Islam
Secara  hakekat,  perkawinan  dibawah  umur  tepatnya  pada  usia  17-18 tahun  juga  memiliki  sisi  positif.  Dilihat  pada  masa  saat  ini  pacaran  yang dilakukan  oleh  pasangan  muda-mudi  acapkali  tidak  mengindahkan  norma- norma agama. Kebebasan dalam bergaul sudah melampui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap di jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini  menunjukkan  betapa  moral  bangsa  ini  sudah  sampai  pada  taraf  yang memprihatinkan.  Perkawinan  dibawah  umur  juga  merupakan  upaya  untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan  yang  kian  mengkhawatirkan,  jika  sudah  ada  yang  siap  untuk bertanggungjawab  dan  hal  itu  legal  dalam  pandangan  syara’.  Namun kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  praktek  pernikahan  dini  tidak menimbulkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, namun justru banyak berujung pada kemudharatan seperti perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran hamil dan melahirkan di usia yang masih berusia belia.
Dalam  praktek  pernikahan  dini  banyak  yang  terjadi  akibat permasalahan  perekonomian.  Hal  ini  disebabkan  oleh  anggapan  masyarakat yang  menganggap  bahwa  ketika  menikahkan  anaknya  dapat  meringankan beban  ekonomi  keluarga.  Padahal  banyak  solusi  yang  ditawarkan  untuk meminimalisir  terjadinya  praktik  pernikahan  dini  dengan  alasan  kurangnya perekonomian keluarga yakni dengan membuka usaha kecil-kecilan, bekerja dan lain sebagainya.
Ada  orang  tua  yang  beralasan  tidak  mampu  melanjutkan  pendidikan anaknya  karena  kurangnya  perekonomian.  Solusi  yang  ditawarkan  sekarang juga banyak yaitu dari pihak pemerintah banyak mengeluarkan beasiswa untuk masyarakat  tidak  mampu,  sekarang  tinggal  tugas  pribadi  rakyat  sebagai masyarakat  untuk  menggunakan  fasilitas  yang  telah  disediakan  oleh
15 Ibid , hlm 21-22
pemerintah tersebut.
Orang tua dan Keluarga merupakan pondasi  dasar untuk  membentuk kepribadian seorang anak. Orang tua diharapkan mampu mendidik anak dari hal yang paling dasar. Kunci bagi pendidikan secara keseluruhan yang terdiri dari  anggota  keluarga  yakni  orang  tua  kepada  anaknya  itu  sendiri  yang bertujuan  membentuk  kepribadian  anak  menjadi  muslim  yang  bertanggung jawab secara moral, agama dan sosial dengan ditandai perubahan tingkah laku yang sesuai ajaran Islam.(Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami , 2012).
Ayat  al-Qur’an  yang  menjadi  dasar  untuk  orang  tua  memberikan pendidikan agama ialah dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 13:
ٌمْيِظَع ٌمْلُظَل  َك ْرِ شلا َّنِاۗ ِ هللّٰاِب  ْك ِرْشُت  َلَ َّيَنُبٰي ٗه ُظِعَي  َوُه َو   هِن ْب ِلَ ُن ٰم ْقُل َلاَق ْذِا َو
Sedangkan dalam QS At-Tahrim 66: 6 menjelaskan betapa pentingnya peran Keluarga sebagai pondasi awal bagi anak-anak, yaitu:
ٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ْوُنَم َا ا ْٰٓوُق ا ُفْن ْهَا َو ْمُكَس ِل ٌظ َلَِغ ٌةَكِٕى ٰٰۤلَم اَهْيَلَع ُةَراَجِحْلاَو ُساَّنلا اَهُد ْوُقَّو اًراَن ْمُكْي
َن ْو ُرَم ْؤُي اَم َن ْوُلَعْفَي َو ْمُه َرَمَا ٰٓاَم َ هاللّٰ َن ْوُصْعَي  َّلَ ٌداَدِش
Dalam  ayat-ayat  tersebut  diatas  sangat  jelas  bahwa  allah  swt memerintahkan  kepada  kedua  orang  tua  untuk  dapat  memelihara,  mendidik dan memberikan pelajaran dengan baik kepada anak-anaknya agar keturunan dan keluarganya tidak terjerumus dalam hal yang telah dilarang oleh allah swt seperti berzina, berkhalwat dan jauh dengan norma-norma agama.
Namun  tidak  jarang  orang  tua  memiliki  pemikiran  bahwa  anak perempuan  merupakan  aset,  sehingga  ketika  ada  yang  melamar  anak perempuannya orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan mengangkat derajat keluarga. Apalagi dengan kondisi tradisi masyarakat pada daerah  tertentu  dalam  pernikahan  terjadi  tawar-menawar  pemberian  uang mahar  ke pihak perempuan oleh pihak laki-laki.  Hal  ini sering dimanfaakan oleh keluarga untuk mendapatkan uang yang banyak dari pihak keluarga laki- laki, karena jika tidak maka keluarga perempuan tidak akan memberikan hak wali mereka untuk menikahkan anak perempuannya.
Dalam  konteks  mencari  harta  kekayaan  konsep  Islam  juga menyarankan umatnya untuk mencari harta dengan halal dan baik melalui cara yang  baik  yakni  bekerja  sebagaimana  mestinya  agar  dapat  memenuhi kebutuhan  perekonomian  dalam  keluarga  dan  dapat  memberikan  ketahanan keluarga yang lebih baik serta menghindarkan dari terjadinya pernikahan dini dengan alasan perekonomian.
Islam menuntut orang tua untuk mendidik anak-akanya menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan negara sebagaimana firman Allah SWT dalam
Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 9 :
16 اًدْيِدَس  ًلَ ْوَق ا ْوُل ْوُقَيْل َو َ هاللّٰ او ُقَّتَي ْلَف  ْْۖمِهْيَلَع ا ْوُفاَخ اًفٰع ِض ًةَّي ِ رُذ ْمِهِفْلَخ  ْنِم ا ْوُك َرَت  ْوَل َنْيِذَّلا  َشْخَيْل َو Ayat di atas terkandung pesan bahwa setiap manusia khusunya remaja dan pemuda harus berjuang untuk menjadi pribadi yang kuat secara ekonomi agar  nantinya  dapat  mewariskan  semangat  dan  teladan  dalam  membangun ekonomi yang  kuat.  Bukan sebaliknya meninggalkan anak-anak yang lemah secara  ekonomi  dan  hidupnya  menjadi  beban  orang  lain.  Salah  satu  kunci utama membangun kekuatan ekonomi adalah dengan bertakwa. Takwa dalam arti  yang  luas.  Karena  dengan  ketakwaan,  seseorang  akan  mendapatkan kemudahan dalam urusan ekonomi.
Anak  lahir  di  dunia  ini  membawa  berbagai  potensi,  baik  itu  potensi akhlak dan juga potensi agama. Anak suci sejak lahirnya kesucian anak serta segala potensi positif yang melekat padanya akan berkembang sesuai dengan arahan  yang  diberikan  oleh  orang  tua  sebagai  lingkungan  pertama  yang berinteraksi  dengannya.  Arah  potensi  tersebut  semua  tergantung  pada pemahaman orang tua tentang pendidikan anak. 17

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa: Hakikatnya pernikahan di usia 17-18 tahun memiliki sisi positif apabila dilihat  pada  era  zaman  saat  ini  yang  mana  para  remaja  banyak  sekali  yang berpacaran  dan  tidak  jarang  para  remaja  mengabaikan  norma-norma  agama. Namun  pernikahan  dini  memiliki  dampak  negatif  yang  lebih  banyak  seperti faktor kesehatan dan keselamatan ibu muda dengan anak yang dikandungnya. Kebebasan dalam bergaul masa kini sangat begitu mengkhawatirkan, sehingga peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya. Selain itu, praktek pernikahan dini banyak terjadi karena faktor pergaulan anak dan  faktor  permasalahan  perekonomian  dalam  keluarga  sehingga  orang  tua berpikir  untuk  melepaskan  anaknya  agar  beban  orang  tua  berkurang  demi keselamatan perekonomian keluarga. Problem perekonomian dalam keluarga demi  ketahanan  keluraga  sebenarnya  memiliki  solusi-solusi  yang  telah ditawarkan  yakni  dari  faktor  Pendidikan,  pemerintah  telah  memberikan bantuan untuk keluarga kurang mampu serta beasiswa pendidikan agar anak- anak yang kurang mampu tetap dapat bersekolah tinggi supaya apabila telah
16 QS. An-Nisa ayat 9
17 Yuni Setia Ningsih, Birul Awlad Vs Birrul Walidain Upaya Pendidikan Emosional Anak dalam Keluarga , 2007.
selesai Pendidikan dapat bekerja ditempat yang layak sehingga perekonomian dalam keluarga terbantu dan tidak terjadi pernikahan dini.
Orang  tua  dan  keluarga  merupakan  pondasi  paling  penting  dalam membentuk  kepribadian  serta  mendidik  anak-ananknya  karena  dalam  al- qur’an surah al-Luqman ayat 13 bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik  anak-anak  agar  menjadi  generasi  yang  kuat  dan  berkualitas.  Dari matangnya  Pendidikan  akan  memudahkan  sang  anak  untuk  mendapatkan pekerjaan tetap dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan keluarga  serta  orang  tua  tidak  perlu  terburu-buru  menikahkan  anak-anaknya terutama anak yang dibawah umur. Karena menikahkan anak dibawah umur juga  akan  timbul  masalah-masalah  baru  lainnya.  Kemudian  dalam  Qs.  At- Tahrim  ayat  6  juga  menjelaskan  terkait  pentingnya  pondasi  keluarga  dalam mendidik  anak-anak.  Dapat  dilihat  bahwa  Al-Qur’an  telah  memerintahkan para  orang  tua  dan  keluarga  untuk  membangun  pondasi  yang  kuat  dan diharapkan  para  orang  tua  tetap  berjuang  dan  berusaha  mendidik  anak-anak hingga tamat sekolah menengah atas supaya anak-anak telah siap dan cukup matang dalam Pendidikan serta terjun untuk bekerja. Pemerintah dalam hal ini KPAI  sebagai  lembaga  yang  berkonsentrasi  dibidang  perlindungan  anak  di bantu dengan LKBH lebih bersinergi dan kompak seperti halnya memudahkan proses tercapainya wajib belajar 12 tahun dan mencitakan peluang pekerjaan yang mumpuni terutama untuk wanita, selain itu pemerintah juga terus gencar dalam mensosialisasikan pentingnya kematangan usia dalam berrumah tangga.

## DAFTRA PUSTAKA
Anataysa,  Reka  Maulida,  dkk,  “Dampak  Pandemi  Covid  19  Terhadap Peningkatan  Jumlah  Pernikahan  (Studi  Kasus  Di  KUA  Jekulo
Kabupaten Kudus)”, Jurnal At-Thallab , Vol . 3 No . 1, 2021. Aryani,  Sindi,  Studi  Pernikahan  Anak  di  Bawah  Umur  di  Era  Pandemi Covid-19  di  Desa  Kembang  Kerang  Daya  Kecamatan  Aikmel Kabupaten  Lombok  Timur,  Skripsi,  Universitas  Muhammadiyah
Mataram, 2021.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemah, Bandung:  CV  Daru sunnah, 2015.
Hasan,  Budiman  Y,  Dampak  Pernikahan  Dini  Terhadap  Kehidupan Keluarga  di  Desa  Tebongo  Timur  Kecematan  Tebongo  Kabupaten
Gorontalo, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
Hikmah,  Jannatun,  “Pernikahan  Dini  Akibat  Hamil  Di  Luar  Nikah  Pada
Masa  Pandemi  :  Studi  Kasus  Di  Desa  Ngunut”: Jurnal  Of  Family Studies ,Vol. 5 No. 3, 2021.
Jamaluddin, Nanda Amalia,  Buku Ajar Hukum Perkawinan, Kampus Bukit
Indah Lhokseumawe, Sulawesi, 2016.
Ningsih,  Yuni  Setia,  Birul  Awlad  Vs  Birrul  Walidain  Upaya  Pendidikan Emosional  Anak  dalam  Keluarga,  Ar-Raniry  Press,  Banda  Aceh, 2007.
Pembangunan Ketahanan Keluarga,2016.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Shihab, Qurais, Tafsir Al-Misbah, Bandung: Lentera Hati, 2001.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  UU
Pembaharuan Nomor 16 tahun 2019.
Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Utomo,  Reski,  “Praktek  Pernikahan  Dibawah  Usia  Dini  (Analisa  Aspek- Aspek  Hukum  Pada  Pengadilan  Agama  Gowa)”, Skripsi  UIN
Alauddin Makassar, 2014.