JIPS, Vol. 4 No. 1 Halaman: 208 - 213 Mei 2023

## Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah
DOI: 10.51874/jips.v4i1.96 ISSN 2774-9363 (Cetak)

## ISSN 2774-9746 (Online)

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-
Commerce dalam Hal Wanprestasi
Haryono*, Troeboes Soeprijanto, Lathifatu Khoirun Nisa Universitas PGRI Semarang
* E-mail: haryono@upgris.ac.id

## Abstrak
Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  apabila  terjadi wanprestasi  di  Indonesia  sudah  sesuai  dengan  nilai  keadilan  dan  Bagaimana  perlindungan  hukumnya  bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis  normatif,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  yaitu  pertama  bahwa perlindungan  hukum  bagi  konsumen  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  transaksi E-Commerce yaitu  pihak konsumen memperoleh prestasi dan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Ketika pelaku usaha memberikan ganti rugi atau kompensasi atas wanprestasi atau kelalaiannya, maka hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukumnya bagi pihak konsumen, karena prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi oleh pelaku  usaha  sesuai  dengan  kesepakatan.  Kedua,  perlindungan  konsumen  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam transaksi E-Commerce di indonesia sudah sesuai dengan nilai keadilan. Implementasi  asas keadilan ini tertera pada  Pasal  4  s/d  Pasal  7  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Melalui asas ini diharapkan konsumen dan pelaku usaha mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya secara seimbang
Kata kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, Transaksi E-Commerce

## Abstract
Legal  protection  for  consumers  is  a  must  provided  by  business  actors  to  consumers,  because  this  has  been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to find out whether the legal protection for consumers in the event of default in Indonesia is in accordance with the value of justice and how is the legal protection for consumers in the event of default in E-Commerce transactions. The research method used is normative juridical, data collection is done through literature study. The results of the study are first that legal protection for consumers in the event of default in an E-Commerce transaction, namely that the consumer  gains  achievement  and  the  consumer  is  entitled  to  compensation.  When  a  business  actor  provides compensation  or  compensation  for  default  or  negligence,  this  is  a  form  of  legal  protection  for  the  consumer, because the promised performance has been fulfilled by the business actor in accordance with the agreement. Second, consumer protection in the event of default in E-Commerce transactions in Indonesia is in accordance with the value of justice. The implementation of this principle of justice is stated in Article 4 to Article 7 of Law No.  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection  which  regulates  the  rights  and  obligations  of  consumers  and business actors. Through this principle, consumers and business actors are expected to get their rights and fulfill their obligations in a balanced way.
Keywords: Consumers, Legal Protection, E-Commerce Transactions.

## PENDAHULUAN
Perlindungan hukum dalam perdagangan elektronik harus dapat menjamin hak-hak semua pihak terutama  konsumen.  Pada  umumnya  yang  menjadi  korban  selalu  konsumen,  sehingga  kepentingan konsumen  harus  dilindungi.  Salah  satu  hak  dasar  konsumen  yang  harus  dilindungi  adalah  kepastian hukum. Perlindungan konsumen dalam E-Commerce membutuhkan kepastian hukum karena konsumen memiliki  hak  pengguna  yang  penting.   Selain  itu  juga  untuk  mengedukasi  para  penjual  tentang pentingnya perlindungan hukum konsumen dalam mencapai bisnis yang adil dan bertanggung jawab.
Perlindungan  hukum  konsumen  dijamin  berdasarkan  prinsip  perlindungan  konsumen  Pasal  2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian,  pemerataan,  keseimbangan,  keamanan,  dan  perlindungan  konsumen”.  Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam berbagai upaya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pada saat yang sama, perhatian lebih harus diberikan pada pemenuhan tugas penjual. Dengan demikian hak konsumen dihormati tanpa ada masalah, karena tanggung jawab penjual adalah hak konsumen.
Di  era  modern  seperti  saat  ini  para  konsumen  mulai  tertarik  dengan  transaksi  secara  online, transaksi  yang  dilakukan  antara  penjual  dan  konsumen  melalui  media  internet  atau  platform E- Commerce  . Dengan  adanya  transaksi  melalaui E-Commerce tentunya  semakin memudahkan  setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup yang ada pada kondisi saat ini terus mengalami perkembangan yang signifikan, diantaranya konsumen dapat membeli barang tanpa datang ke tempatnya, tanpa berdesakan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dengan cara langsung atau COD (Cash On Delivery) dan juga melalui kartu kredit. E-Commerce dapat didefinisikan sebagai  transaksi  jual  beli  elektronik  melalui  media  online. E-Commerce adalah  kependekan  dari perdagangan elektronik dan mengacu pada layanan elektronik (Internet) sehubungan dengan pembelian atau transaksi  online. Definisi perdagangan elektronik adalah proses pertukaran informasi dan transaksi tentang  barang  dan  jasa  melalui  teknologi  informasi. E-Commerce dengan  cepat  mendapatkan popularitas karena biasanya tidak memerlukan modal yang relatif besar, dan akses Internet tersedia di mana  saja,  kapan  saja,  dengan  mudah  dan  nyaman  antara  penjual  dan  konsumen E-Commerce . Termasuk perjanjian hak komersial.
Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang diatur oleh hukum perdata, prinsip perjanjian itu adalah  kehendak  para  pihak.  Pasal  1313  (selanjutnya disebut  KUH  Perdata)  mendefinisikan  kontrak sebagai  surat  yang mengikat  satu  pihak  atau  lebih  kepada  satu  atau  lebih  pihak  lain. Definisi  di  atas berarti  bahwa  Perjanjian  ini  akan  mengikat  semua  pihak  jika  mereka  menerima  atau  menyetujui ketentuan  yang  ada  dalam  Perjanjian  ini.  Dalam  hal  perdagangan  elektronik,  perjanjian  ini  berarti perjanjian antara dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses transaksi. Jika suatu kontrak tidak diikuti  dengan  kesepakatan  yang    disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  maka    dapat  dianggap  sebagai wanprestasi.  Wanprestasi  dapat  disengaja  atau  tidak  disengaja.  Mereka  yang  secara  tidak  sengaja melanggarnya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kecacatannya  atau  dipaksa  untuk  tidak memberikan prestasi. Penjual yang gagal memenuhi kewajibannya harus membayar ganti rugi.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  Yuridis Normatif, artinya hukum dipandang sebagai norma masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang hanya mengkaji kepustakaan atau  sumber-sumber  sekunder.  Jenis  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  yang relevan  seperti teori, konsep, asas hukum dan standar hukum.
Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif, secara khusus penelitian ini juga akan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang sedang  dipelajari  dan  menganalisis  data  yang  diperoleh  dari  pengumpulan  data  yang  kemudian dianalisis  dengan  teori  Sugiyono.  Adapun  empat  tahapan  analisis  data  yang  digunakan  yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan :
1. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  media  elektronik terdapat dalam Pasal 4 UUPK yang membahas tentang hak-hak konsumen. Hak konsumen dalam transaksi  elektronik  diatur  secara  tegas  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, selanjutnya  disebut  UUPK.  Dengan  kata  lain,  konsumen  dapat  menuntut  haknya  terhadap
pengusaha  jika  kontrak  dilanggar  oleh  perilaku  yang  tidak  pantas  dalam  transaksi  online. Menurut  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  "konsumen  memiliki  hak  untuk didengar pendapat dan keluhannya tentang barang dan/atau jasa". Pasal 4 (b) dan (h) menawarkan ganti rugi kepada konsumen dalam perdagangan elektronik, terutama ketika mereka menerima barang yang tidak sesuai dengan kontrak penjualan. Klausul ini menyatakan bahwa "Konsumen berhak  untuk  memilih  dan  memperoleh  barang  dan/atau  jasa  dengan  tarif,  syarat  dan  jaminan yang  dijanjikan,  dan  konsumen  akan  diberi  kompensasi."  pengembalian  dana  jika  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.
Pasal  18  UUPK  menyatakan  bahwa  penggunaan  klausula  baku  menimbulkan  posisi yang  tidak  seimbang  antara  konsumen  dan  pedagang  dalam  kaitannya  dengan  kebebasan berkontrak. Pengertian syarat baku menurut Pasal 1(10) UUPK adalah aturan atau syarat yang dikukuhkan secara sepihak oleh pedagang dan disampaikan dalam suatu dokumen/kontrak yang mengikat  yang  diisi  oleh  konsumen.  Menurut  Pasal  18  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999, tujuan pelarangan penggunaan syarat baku oleh penjual diatur sebagai berikut:
“Penjual  yang menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk  perdagangan tidak boleh membuat atau mencantumkan dalam dokumen dan/atau kontrak persyaratan standar apa pun yang berkaitan dengan persetujuan konsumen kepada penjual secara langsung atau tidak langsung memaksakan tindakan sepihak, termasuk tidak terkait dengan barang yang dibeli oleh konsumen dengan angsuran”.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  juga  dijelaskan, pada Pasal 18 Ayat (2)  dan  (3):  Pedagang  berhak  menolak  klausula  kontrak  yang  tidak jelas  atau  yang bentuknya sulit dibaca atau tidak dimengerti atau yang isinya sulit dipahami.  Setiap poin dalam kontrak, yang diakui kontraktor dalam dokumen atau lainnya, yang melanggar ketentuan kontrak sesuai dengan ayat 1 dan 2, diperlakukan sebagai klausul hukum.
Pasal 18 UUPK juga menegaskan bahwa melindungi hak konsumen dalam bertransaksi menjadi  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  harus  bertanggung  jawab  penuh  apabila terjadi tindakan wanprestasi. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan penambahan klausula baku, maka klausula tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) UUPK.
Berdasarkan undang-undang batal berarti syarat perjanjian itu tidak pernah ada. Dalam Pasal 62 Ayat (1) UUPK juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran Pasal 18 yaitu berisi ancaman hukuman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimum Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pengaturan kewajiban pedagang terhadap konsumen tertuang dalam Pasal 19 UUPK. Selain  itu,  Pasal  23  UUPK  menyebutkan  bahwa  “Pengusaha  yang  menolak/atau  tidak memberikan jawaban dan/atau tidak memenuhi manfaat yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau mengajukan gugatan dalam pengadilan tempat tinggal konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
UU  ITE  adalah  kerangka  hukum  utama  untuk  transaksi  komersial  menggunakan  media elektronik. Tujuan UU ITE adalah untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik yaitu sebagai berikut:
a. Identifikasi transaksi, data, dokumen, dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum otorisasi dan bukti untuk menjaga hukum transaksi elektronik.
b. Penggolongan  pelanggaran  terkait  penyalahgunaan  teknologi  informasi  terkait  dengan pemidanaan.
c. UU ITE diwajibkan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan hukum di dalam dan di luar Indonesia. Bahwa ruang lingkup UU ITE bukan hanya ruang lokal tetapi juga ruang internasional.
Terkait dengan hak konsumen yang tertuang dalam UUPK Pasal 4(c), UU ITE membahas hal ini terlebih dahulu karena konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat dan jelas tentang produk yang dijual oleh agennya. Pasal 9 “Lembaga yang menawarkan produk melalui sistem elektronik  wajib  memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  tentang  syarat  kontrak, produsen  dan  produk  yang  ditawarkan.  Menjamin  hak  konsumen  dalam  hal  elektronik  untuk
mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen E-Commerce ditentukan  dalam  Pasal  28  ayat  (1) “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  palsu  dan  menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan kerusakan pada barang elektronik konsumen”. Mengenai sanksi pidana, ketentuan Pasal 28 ayat (1), dimuat di Pasal 45 a ayat (1) adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan pertimbangannya sendiri dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  tertentu.  Menurut  Pasal  28  ayat  (1),  pidana  penjara paling banyak 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan pemerintah ini secara khusus mengatur ketidaksesuaian barang yang sampai ke tangan konsumen, terdapat dalam Pasal 49 Ayat (3).

## PEMBAHASAN
Perlindungan konsumen adalah bagian penting dari bisnis yang sehat. Dalam bisnis yang sehat, perlindungan  hukum    konsumen  dan  mitra  bisnis  haruslah  seimbang.  Kurangnya  perlindungan  yang seimbang menciptakan posisi yang lemah bagi konsumen. Kerugian konsumen dapat disebabkan oleh kontrak yang dibuat antara penjual dan konsumen atau oleh kegiatan pedagang yang melanggar hukum. Kesepakatan antar pihak tidak selalu berhasil dalam arti kedua belah pihak puas, karena terkadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa seperti yang diharapkan.
Kelalaian oleh salah satu pihak terhadap suatu kontrak adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat kontrak, biasanya dialami oleh pihak yang lebih lemah atau lebih tergantung dari pada pihak lain, karena syarat-syarat itu berat sebelah atau lebih memberatkan pihak yang lebih lemah. Perlindungan konsumen sangat penting karena  konsumen biasanya selalu dirugikan.
Kerangka  hukum    Indonesia  yang  memungkinkan  konsumen  untuk  mencari  perlindungan meliputi:
1. Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, ditegaskan  bahwa  hak  konsumen  meliputi  hak  atas  kemudahan,  keselamatan,  dan  keamanan dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  menurut  nilai  tukar  dan  syarat  serta  jaminan  yang diperbolehkan; hak atas perlakuan atau pelayanan yang adil dan setara tanpa diskriminasi; hak atas  ganti  rugi,  apabila  produk  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  kontrak  atau  tidak sebagaimana mestinya.
2. Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu mengenai:
a. Monopoli adalah penguasaan dan/atau pasar atas barang dan/atau jasa tertentu oleh Badan ekonomi atau sekelompok badan ekonomi.
b. Praktek  monopoli  adalah  pemusatan  kekuatan  ekonomi  dari  satu  pihak  atau  lebih  yang berkepentingan, yang mengarah pada penguasaan produksi dan atau distribusi barang dan atau  jasa  tertentu,  yang  menciptakan  perdagangan  yang  tidak  adil  dan  merugikan kepentingan umum.
c. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penentuan yang sebenarnya dari satu atau lebih usaha yang beroperasi di pasar bersangkutan,untuk menentukan harga barang atau jasa.
3. PP  No.58  Tahun  2001  Tentang  Pembinaan  Pengawasan  dan  Penyelenggaraan  Perlindungan Konsumen.
4. Surat Edaran Dirgen Perdagangan Dalam Negeri No.235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan  Konsumen  yang  ditujukan  kepada  seluruh  dinas  Indag  Prop/Kab/Kota  yaitu membahas  kewajiban  pelabelan  dalam  bahasa  indonesia  untuk  produk  yang  bergerak  di Indonesia  sebagai  langkah  perlindungan  konsumen.  Hal  itu  diubah  dengan  Permendag  No. 62/MDAG/PER/12/2009.
5. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Dalam  Negeri  No.795/DJPDN/SE/12/2005  tentang  Pedoman Pengaduan Pelayanan Konsumen.
Perlindungan  hukum  yang  layak  terhadap  konsumen  didasarkan  pada  asas-asas  perlindungan konsumen  Pasal  2  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999,  yang  bunyinya adalah sebagai berikut :

## 1. Asas Manfaat
Asas  ini  mengasumsikan  bahwa  kedua  belah  pihak  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar- besarnya dari pelaksanaan UUPK, sehingga tidak ada pihak yang  lebih unggul dari yang lain. Keduanya harus mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan.

## 2. Asas Keadilan
Perwujudan asas ini dapat dilihat pada Pasal 4 sampai 7 UUPK yang mengatur tentang hak dan kewajiban  konsumen  dan  pengusaha.  Asas  ini  mengandung  arti  bahwa  konsumen  dan  badan usaha mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil.
3. Asas Keseimbangan
Dengan menerapkan asas ini, diasumsikan bahwa kepentingan konsumen, pengusaha dan negara dapat diwujudkan secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Pelaksanaan  UUPK  diharapkan  dapat  menjamin  keselamatan  dan  keamanan  konsumen  dalam penggunaan, konsumsi dan pemanfaatan barang dan/atau jasa.

## 5. Asas Kepastian Hukum
Tujuannya adalah agar konsumen dan penjual sadar dan mematuhi hukum, dan agar pemerintah mengikuti aturan hukum. Mencermati Pasal demi  Pasal UUPK, nampaknya beberapa ketentuan undang-undang  tersebut  sejalan  dengan  nilai-nilai  moral  kehidupan  bisnis,  yakni  meskipun susunan katanya berbeda, namun isi dan tujuannya tetap sama yaitu perlindungan konsumen. Hal ini tercermin dalam undang-undang tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang bertentangan dengan  hak  dan  kewajiban  konsumen,  artinya  konsumen  memiliki  kewajiban  yang  harus dipenuhi  oleh  pelaku  usaha.  Selain  itu,  hak  adalah  kewajiban  konsumen  yang  diterima  oleh pelaku usaha.
Dibandingkan  dengan  ketentuan  hukum  perdata,  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  lebih  portabel.  Menurut  UUPK  selain  itikad  baik  penjual  harus  mampu mempertahankan lingkungan bisnis yang baik tanpa menyinggung hubungan antar pribadi atau penjual.

## PENUTUP
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  transaksi E-Commerce yaitu pihak konsumen memperoleh prestasi dan pihak pelaku usaha memberikan prestasi. Jadi, ketika  pelaku  usaha  melakukan  kesalahan  dan  terjadi  wanprestasi  maka  pelaku  usaha  harus
memberikan  ganti  rugi  atau  kompensasi.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk perlindungan hukumnya bagi seorang konsumen, karena prestasi yang diperjanjikan oleh pelaku usaha  telah  dipenuhi  sesuai  dengan  kesepakatan.  Ketentuan mengenai  kompensasi  telah  diatur pada Pasal 4 huruf h bahwa” konsumen berhak untuk memilih produk barang dan atau jasa dan menerima produk atau jasa sesuai dengan tarif dan ketentuan serta jaminan”. Konsumen berhak mendapatkan  pengembalian  dana  atau  kompensasi  apabila  produk  yang  diterima  tidak  sesuai fungsi sebagaimana mestinya.
Bahwa  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  transaksi E- Commerce di  indonesia  sudah sesuai  dengan  nilai  keadilan. Penerapan  asas  keadilan  terhadap konsumen dapat dilihat pada Pasal 4 sampai dengan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur  hak dan kewajiban konsumen dan mitra usaha secara seimbang. Menurut asas ini,  konsumen  dan  mitra  usaha diharapkan  mendapatkan  haknya  dan  memenuhi  kewajibannya secara  adil.  Menurut  Undang-UndangPerlindungan  Konsumen,  penjual  tidak  hanya  harus beritikad  baik,  tetapi  juga  harus  mampu  menciptakan  lingkungan  usaha  yang  kondusif  tanpa adanya persaingan tidak sehat antar mitra usaha.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan LPPM Universitas PGRI Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmaddian.  (2016,  Juli  2).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Secara  Elektronik  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Unifikasi .  Retrieved  from  Jurnal  Hukum Unifikasi: https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/409/335
Munsarif, M., Suryawan, M. A., & Resha, M. M. (2022). Pengantar E-Commerce. Medan:
Soekanto,  S.,  &  Mahmudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian (Kuantitatif, R&D, Kualitatif). Bandung: Alfabeta.