## Penerapan E-Filing Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun)
Angga Pramodya Pradhana 1 , Subadi 2 , Taufiq Yuli Purnama 3 , Zulfa Rahima Cahyasari 4
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : angga@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : subadi@unmer-madiun.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : taufiqyp@unmer-madiun.ac.id
4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : zulfarahima03@gmail.com
Abstract--The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  application  of  e-filing  as  a  means  of increasing  legal  awareness  for  taxpayers,  especially  individuals  and  to  find  out  the  supporting factors  and obstacles  in  implementing  e-filing  for  the Madiun area.  In  this  study,  the  researcher used empirical methods, namely data obtained directly through field research with primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources and data collection techniques carried out  by  observation,  interviews,  document  studies  to  informants  using  qualitative  descriptive  data analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  e-filing  at  the Pelayanan Pajak  Pratama  (KPPP)  Madiun  Office is  going  well  and  has  increased  almost  every  year,  with many  benefits  that  make  it  easier  for  KPP  and  taxpayers,  especially  during  this  pandemic, although there are some shortcomings, especially in terms of socialization about e-filing and the down system that occurs in its implementation. However, the other stages and contents have been carried  out  well,  especially  in  the  implementation  of  e-filing.  There  are  2  (two)  benefits  in  this research,  namely  practical  and  theoretical,  practically  to  develop  legal  knowledge  and  add references for readers, theoretically in KPPP Madiun can be used as input in order to increase the application of e-filing in mandatory legal awareness taxes to be a good and practical solution in reporting the Annual SPT.
Keywords: e-filing, Taxpayer, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

## I. PENDAHULUAN
Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak
1 A.A.  Ngurah  Agung  Khrisna  Dewantara , Efektivitas  Penggunaan  e-filing  dalam  Pelaporan  SPT  Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 2017.
mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat”. 2 Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  wajib  pajak yang  membayar  pajak  merupakan  perwujudan  dari  kewajiban  kenegaraan  dan  peran  serta membangun negara.
Kemajuan  teknologi  mengantarkan  masyarakat  melakukan  segala  kegiatannya  secara digital,  banyak  dari  berbagai  bidang  menyediakan  pelayanan online dalam  hubungannya  dengan masyarakat  contohnya  kantor  layanan  publik,  yaitu  pajak. 3 Pajak  diarahkan  untuk  kepentingan negara dalam membiayai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya secara adil dan merata.
Seperti  yang  diketahui  bahwa  sejak  2020  Maret  negara  Indonesia  mendapati  kasus pertama untuk penyakit yang berasal dari virus yang beranama corona yang tidak hanya menyebar di Indonesia, di Indonesia sendiri mengalami Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga segalanya diharapkan membatasi mobilitas dan memperbanyak kegiatan didalam rumah sehingga pemaksimalan layanan publik secara online , 4 termasuk pembayaran pajak.
Sebelum  adanya  pelayanan online ,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  banyak  menerima kritikan  terkait  pelaporan  pajak  yang  butuh  energi  ekstra.  Lapor  Pajak  itu  rumit,  menyita  waktu dan biaya. Pertama, harus mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara manual dan minta surat setoran pajak ke kantor pajak. Kemudian diisi manual satu-satu dan tidak boleh salah. wajib pajak harus pergi ke Bank dan mengantre di teller Bank untuk membayar pajak. Setelah itu wajib pajak  harus  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  untuk  melaporkan  pajak  yang  sudah  di  bayar dengan  perhitungan  waktu  dan  biaya  bensin,  karena  pada  saat  akan  melaporkan  pajak  di  KPP, wajib  pajak  harus  mengambil  nomor  antrian,  wajib  pajak  tidak  bisa  langsung  melaporkan  pajak karena harus menunggu hingga nomor antriannya dipanggil oleh petugas pelayanan pajak. 5 Wajar jika wajib pajak banyak memiliki keluhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah isian di dalam SPT yang tidak sedikit dan  yang  sulit  dimengerti  oleh  wajib  pajak.  Belum  lagi,  SPT  tersebut  diserahkan  kepada teller/petugas  pelayanan  pajak,  lalu  direkam  semuanya,  sehingga  bukan  hanya  lama,  tapi  sering terjadi  kesalahan. 6 Saat  ini,  banyak  metode  pelaporan  yang  tentu  lebih  efektif  jika  dibandingkan dengan  metode  pelaporan  pajak  menggunakan  SPT  secara  manual  dan  DJP  juga  diharapkan menerapkan sistem pelaporan yang lebih cepat dan efisien.
Dilihat  dari  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  belum  maksimal  untuk  penyetoran  dan pelaporan  perpajakan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Madiun.  Saat  ini  Wajib  Pajak  (WP) dapat  lebih  mudah  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dengan  memanfaatkan  fasilitas- fasilitas  elektronik  yang  telah  disediakan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Salah  satu  fasilitas  tersebut adalah  sistem  pelaporan  elektronik  ( e-filing ).  Yang  dimaksud  dengan e-filing adalah  suatu  cara penyampaian  SPT  secara  elektronik  yang  dilakukan  secara  sistem online dan real  time melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Dengan adanya sistem e-filing ini  akan  membantu  memangkas  biaya  dan  waktu  yang  dibutuhkan  wajib  pajak  untuk mempersiapkan,  memproses,  dan  melaporkan  SPT  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  secara  benar  dan tepat  waktu.  Namun  dalam  praktiknya,  sistem  ini  bukan  merupakan  hal  yang  mudah  untuk diimplementasikan. Dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai internet dan sistem pelaporan elektronik, serta keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah. 7
2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3 D.L.  Amoroso  and  C.  Gardner,  2004, Development  of  an  Instrument  to  Measure  the  Acceptance  of  Internet Technology by Consumers. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences .
4 https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona- masuk-indonesia-dari-januari , diakses pada Senin 28 Juni 2021 Jam 09:20 WIB.
5 Theresia Woro Darmayanti, Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga), Jurnal Ekonomi dan Bisnis 10 (1), 2004, Hal. 109 – 128.
6 Nugroho  Agung  Susanto,  Analisis  Perilaku  Wajib  Pajak  terhadap  Penerapan  Sistem e-filing Direktorat Jenderal Pajak, Tesis , 2011, Universitas Indonesia, Jakarta.
7 Adrianto  Sugiarto  Wiyono,  2007, Evaluasi  Perilaku  Penerimaan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penggunaan  e-
Adanya  fasilitas e-filing diharapkan  dapat  menyelesaikan  masalah  pada  sektor administrasi perpajakan di Indonesia, serta menjadi jalan keluar yang dapat membantu memangkas biaya,  sumber  daya  dan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mempersiapkan,  memproses,  dan melaporkan  SPT  ke  KPP  secara  benar  dan  tepat  waktu  yang  kemudian  mendukung  KPP  dalam melakukan  percepatan  penerimaan  laporan  SPT  dan  perampingan  kegiatan  administrasi, pendataan, akurasi data, distribusi dan persiapan pelaporan SPT. 8

## A.Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  di  latar  belakang  pada  masalah  diatas,  penulis  ingin merumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  penerapan e-filing dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  wajib  pajak pribadi?
2. Apa faktor pendukung dan kendala dalam penerapan e-filing untuk wilayah Madiun?

## B.Tujuan Penelitian
Tujuan  yang ingin dicapai penulis dalam penilitian ini adalah  mengetahui  penerapan e- filing dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Madiun  dan  mengetahui  faktor  pendukung  dan  kendala  dalam  penerapan e-filling untuk wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  hukum  yuridis,  jenis  penelitian  hukum normatif  yang  menggunakan  pendekatan  perundang  –  undangan  dan  analisis  konsep  hukum. Dalam metode penelitian hukum normatif, prosedur penelitian ilmiah dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan e-filing dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan  wajib  pajak  didefiniskan  sebagai  kepatuhan  dalam  hal  memasukkan  dan melaporkan  informasi  yang  diperlukan,  mengisi  secara  benar  jumlah  pajak  yang  terutang,  dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. 9
Sistem e-filling pajak  merupakan  salah  satu  cara  penyampaian  pelaporan  pajak  melalui media elektronik secara online dan real time ke DJP dan dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak badan  maupun  perorangan  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 10 Peran e- filling berdasarkan  Peraturan  DJP  No.  PER-02/PJ/2019  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian, Penerimaan,  dan  Pengolahan  Surat  Pemberitahuan  bahwa e-filling merupakan  cara  penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Bahwa e-filling merupakan SPT Masa atau SPT Tahunan  yang  berbentuk  formulir  elektronik  dalam  media  komputer,  dimana  penyampaiannya dilakukan  secara  elektronik  dalam  bentuk  data  digital  yang  ditransfer  atau  disampaikan  ke  DJP melalui ASP yang telah ditunjuk oleh DJP dengan proses secara online dan real time . 11 Ini berarti bahwa  wajib pajak dapat  melaporkan pajak dimana  saja dan  kapan  saja dan  konfirmasi  dari DJP dapat  diperoleh  saat  itu  juga  apabila  data-data  SPT  yang  diisi  dengan  lengkap  dan  benar  telah sampai dikirim secara elektronik. 12
Penerapan  sistem e-filling adalah  suatu  proses  atau  cara  memanfaatkan  sistem  yang digunakan  untuk  menyampaikan e-SPT yang realtime yang  diterapkan  oleh  DJP.  Penerapan e- filling sebagai  suatu  langkah  dalam  modernisasi  sistem  perpajakan  di  Indonesia  diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib
filing Sebagai Sarana Pelaporan Pajak Secara Online dan Realtime , Universitas Gajah Mada.
8 I  Dewa  Gede  Satria  Adiguna,  dkk.,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepuasan  Wajib  Pajak  dalam Menggunakan e-filing . E-Journal S1 Ak , Universitas Pendidikan Ganesha , Vol. 8 No.2, 2017.
9 Alkarina,  Uwaes,  Arlanosa,  Pengaruh Modernisasi  Sistem Infromasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi, Skripsi , Malang, Universitas Negeri Brawijaya, 2012.
10 www.pajakku.com, Diakses tanggal 17 November 2021.
11 Peraturan  DJP  No.  PER-02/PJ/2019  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian,  Penerimaan,  dan  Pengolahan  Surat Pemberitahuan.
12 N.C.  Noviandini,  Pengaruh  Persepsi  Kebermanfaatan,  Persepsi  Kemudahan  Penggunaan,  dan  Kepuasan Wajib  Pajak  Terhadap  Penggunaan e-filing Bagi  Wajib  Pajak  Di  Yogyakarta., Jurnal  Nominal ,  Vol.  1,  No.  1, 2012,  Hal. 17.
pajak. Wajib pajak yang puas akan dapat  merubah perilakunya dalam  membayar pajak, akhirnya tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  juga  dapat  berubah.  Pengguna e-filling adalah  wajib  pajak.  Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar  pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. 13
Penggunaan sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu:
a. Penyampaian  SPT  lebih  cepat  disebabkan  dapat  dilakukan  dimana  saja  dan  kapan saja  yaitu  24  jam  sehari,  7  hari  dalam  seminggu  dikarenakan  memanfaatkan jaringan internet .
b. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
c. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
d. Lebih mudah karena pingisian SPT dalam bentuk wizard .
e. Data  yang  disampaikan  wajib  pajak  selalu  lengkap  karena  terdapat  validasi pengisian SPT.
f. Lebih ramah lingkungan dikarenakan meminimalisir penggunaan kertas.
g. Dokumen pelengkap seperti fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP  Lembar  ketiga  PPh  Pasal  29,  Surat  Kuasa  Khusus,  perhitungan  PPh  terutang bagi  Wajib  Pajak  Kawin  Pisah  Harta  dan/atau  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP)  sendiri,  fotokopi  Bukti  Pembayaran  Zakat  tidak  perlu  dikirim  lagi kecuali diminta oleh KPPP Madiun melalui Account representative . 14
Penerapan  sistem e-filling mengintegrasikan  persiapan  pajak,  pengarsipan  pajak,  dan pembayaran  pajak,  yang  fungsinya  lebih  menguntungkan  dibandingkan  prosedur  manual. Penggunaan  sistem e-filling pembayar  pajak  dan  praktisi  pajak  dapat  mengajukan  pengembalian pajak  penghasilan  secara  elektronik  melalui  teknologi  dibandingkan  mengunjungi  kantor  pajak. Hal ini dapat  mempermudah  pengarsipan dan pembayaran  pajak. Sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filling dapat  memudahkan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  dapat  melaporkan  SPT  nya setiap saat dan dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. 15
Sistem e-filling lebih maju dan lebih akurat daripada pelaporan SPT secara konvensional, disebabkan  kesalahan input data  dapat  dengan  mudah  direvisi  pada  saat  pengisian  data  pada aplikasi  SPT,  tanpa  harus  menghapus  atau  mengganti  kertas  lembar  SPT. Software atau  aplikasi juga dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah penghitungan dan akurasi karena penjumlahan dilakukan  secara  otomatis  melalui  sistem  serta  sistem e-filling telah  disinkronkan  dengan  sistem Master  File perpajakkan  DJP  sehingga upload data  ke  dalam data  base DJP  dapat  dilakukan secara  otomatis.  Tahap  awal  penerapan  sistem e-filling ,  DJP  gagal  membuktikan  kesiapan  dan kemampuannya dalam menyediakan fasilitas e-filling ini. 16
Diketahui  bahwa  banyaknya  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam melaporkan  SPT  dilihat  dari  jumlah  angka  pemilik  NPWP  di  Kabupaten  Madiun  dengan  Kota Madiun yang tidak berbanding lurus dengan jumlah angka penerimaan pelapor SPT, namun setiap tahunnya  angka  pelaporan  SPT  mengalami  kenaikkan,  hal  ini  karena  adanya  modernisasi administrasi  perpajakan  yang  salah  satunya  penyampaian  SPT  dengan  menggunakan e-filing , meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT nya. Hal ini berpengaruh
13 Diana  Anastasia  dan  Lilis  Setiawati,  2014, Perpajakan  Teori  dan  Peraturan  Terkini ,  C.V  Andi  Offset, Yogyakarta, Hal. 91.
14 https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/dapatkan-keuntungan-bayar-dan-lapor-pajak-online/ ,  Diakses  tanggal  18 November 2021.
15 Isroah,  Pengaruh  Penerapan e-filing ,  Tingkat  Pemahaman  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, Jurnal Nominal ,Vol. 5 No.2 Tahun 2016, Hal. 107-122.
16 Salim, Dhanang, Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-SPT, e-Filing dan e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skrips i, Malang: Universitas Negeri Brawijaya Malang, 2011.
positif  terhadap  penerimaan  pajak  yang  diterima  oleh  negara  dikarenakan  kepatuhan  wajib  pajak yang juga meningkat dalam memenuhikewajibanperpajakannya.
Berdasarkan keterangan data KPPP Madiun terlihat bahwa meskipun sistem e-filing telah diatur sedemikian rupa agar mempermudah wajib pajak melaporkan SPT namun dalam tiga tahun terakhir  yaitu  dari  tahun  2019-2021  jumlah  wajib  pajak  yang  menggunakan e-filing mengalami naik  turun. 17 Jika  partisipasi  wajib  pajak  dalam  penggunaan e-filing masih  rendah,  maka  akan mengakibatkan  return  yang  diterima  DJP  juga  rendah.  Hal  ini  akan  merugikan  DJP  yang  sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menciptakan sistem informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan.
Di  tahun  2020  terlihat  bahwa  wajib  pajak  yang  melakukan  pelaporan  secara e-filing menurun sekitar 2,1% dimana pada tahun 2020 munculnya wabah penyakit yang disebut covid-19 yang  menyebabkan  jatuhnya  sektor  ekonomi  sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak  memliki pendapatan. Namun pada tahun 2021, Indonesia mengalami kebangkitan ekonomi secara bertahap sehingga  membuat  banyak  masyarakat  khususya  wilayah  madiun  yang  memiliki  pendapatan. Kenaikan yang dicapai dari 2020 ke 2021 adalah 12,7%. 18
B. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Penerapan e-filing Untuk Wilayah Madiun
Pengawasan  terhadap  wajib  pajak  sebelum  diberlakukannya  sistem  elektronik  dalam pelaporan dan pembayaran pajak kurang efektif dikarenakan adanya beberapa hambatan baik dari wajib  pajak  sendiri  maupun  petugas  pajak  sendiri.  Beberapa  hambatan  yaitu  karena  wajib  pajak harus datang ke kantor pajak langsung dan melapor pajaknya sendiri dan melakukan pembayaran manual  ke  bank  yang  dituju  oleh  pihak  perpajakan. 19 Sementara  itu  wajib  pajak  lebih  banyak jumlahnya  dari  pada  petugas  pajak  yang  melakukan  pengawasan.  Oleh  karena  itu  untuk memberikan konsultasi dan pelayanan pajak kepada wajib pajak oleh petugas pajak masih kurang optimal,  sedangkan  DJP  menuntut  kepada  wajib  pajak  untuk  mengerti  dan  melaksanakan kepatuhannya terhadap pelaporan dan pembayaran pajaknya. 20
Sistem  pelaporan  pajak  secara  elektronik  sangat  membantu  petugas  pajak  karena  sistem ini realtime dapat  digunakan  kapan  saja  termasuk  hari  libur  dan  langsung  masuk  ke database petugas pajak tersebut. 21 DJP mempunyai  tugas dan  wewenang  untuk  melaksanakan pengawasan yang  dilakukan  untuk  mengetahui  atau  menguji  kepatuhan  wajib  pajak  melaksanakan  ketentuan- ketentuan  perpajakan  yang  berlaku,  disamping  tugas-tugas  lainnya.  Pengawasan  dilakukan  agar wajib  pajak  tidak  melakukan  tindakan  penyimpangan  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya. 22 Maraknya  pemberitaan  mengenai  kasus  penyimpangan  perpajakan  yang  terjadi diduga  akan  mempengaruhi  penurunan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaporkan  SPT tetapi  hal  ini  tak  berpengaruh  secara  langsung,  wajib  pajak  tetap  melaporkan  SPT-nya. 23 Gencarnya  pengawasan  dan  sosialisasi  di  seluruh  kantor  DJP  di  Indonesia  juga  ikut  menambah tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Penyebab  meningkatnya  pelaporan  SPT  tersebut  antara  lain meningkatnya wajib pajak/PKP dari tahun ke tahun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
17 Data  Laporan  NPWP  dan  Pelaporan  SPT  Tahun  2019  –  2021  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Madiun, tanggal 18 Desember 2021, pukul 18.29 WIB.
18 Ibid.
19 http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaaan-pajak-rendah.html ,Dirjen Pajak: 2013 Tiga Alasan Penerimaaan Pajak Rendah , diakses tanggal 25 Desember 2021, pukul 15.30 WIB.
20 http://ekbis.sindonews.com/read/814038/33/penerapan-e-filing-diharapkan-tingkatkan-penyampaian-spt, DanaAditiasari,  2013, Penerapan  e-Filing  diharapkan  tingkatkan  penyampaianSPT, diakses  tanggal  25  Desember  2021, pukul 16.00 WIB.
21 Ibid.
22 Farrel  Alanda  Fitrah,  dkk,  Kedudukan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia , Jurnal Hukum , Universitas Padjajaran, 2021.
23 Nur  Indah  Pujiati,  dkk,  Penggelapan  Pajak  Tinjauan  Moral  Perpajakan  (Studi  Kasus  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Makassar Selatan), Jurnal Riset Perpajakan , 2021.
terus  meningkat.  Wajib  pajak  menyadari  apabila  melakukan  penyimpangan  pajak  akan  dikenai sanksi pidana maka wajib pajak akan bertindak lebih berhati-hati dalam melaporkan pajaknya. 24
Dari  semua  hal  mengenai  manfaat  dan  hal  yang  melatarbelakangi e-filing ,  terdapat kendala  yang terjadi selama pelaksanaan e-filing . Kendala  yang dihadapi oleh e-filing di Madiun ini masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal teknologi sehingga banyak nya masyarakat yang  masih  melakukan  pelaporan  SPT  secara offline . 25 Hal  tersebut  disebabkan  sosialisasi  yang kurang  menyeluruh  sehingga  hanya  segelintir  masyarakat  atau  masyarakat  yang  benar-benar tertarik  dan  berkecimpung  dengan  pajak  saja  yang  mengetahuinya.  Dalam  membuktikan  hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu wajib pajak di Madiun yang mempunyai pengalaman menggunakan e-filing . Didapati hasil wawancara sebagai berikut:
“Sistem e-filing merupakan  sarana  yang  memudahkan  untuk  melakukan  laporan  SPT  darimana  saja sehingga  tidak  harus  datang  ke  kantor  pajak,  prosedurnya  juga  tidak  sulit  akan  tetapi  apabila server down maka  akan  menyulitkan  wajib  pajak  dan  menyebabkan  keterlambatan  perlaporan  SPT,  lalu perlunya key  opinion  leader untuk  sosialisasi e-filing karena  sosialisasi  biasa  tidak  efektif  untuk masyarakat mengetahui e-filing dan nama web yang sulit serta tidak semua concern mengenai pajak”. 26
Kendala lain selain sosialisasi adalah mengenai down time server , realisasi tingkat down time dari tahun ketahun makin menurun. Datanya sebagai berikut: Realisasi  tingkat down  time  system TIK  mengalami  kenaikkan  sebesar  0,0056%  pada 2020 dibandingkan tahun 2019. Kenaikan tersebut menunjukan adanya penurunan kualitas sistem manajemen  informasi  pada  tahun  2020.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa server tidak  dapat diakses,  namun  masih  dibawah  batas  toleransi  yakni  0,10%.  Tingkat down  time TIK  merupakan problem baru mengingat tahun 2018 tidak adanya down system TIK. 27
IV . KESIMPULAN
A. KESIMPULAN
1. Penggunaan sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP  yaitu:  Penyampaian  SPT  lebih  cepat  disebabkan  dapat  dilakukan  dimana  saja  dan kapan  saja  yaitu  24  jam  sehari,  7  hari  dalam  seminggu  dikarenakan  memanfaatkan jaringan internet .  Biaya  pelaporan  SPT  lebih  murah  karena  untuk  mengakses  situs  DJP tidak  dipungut  biaya.  Penghitungan  dilakukan  secara  cepat  karena  menggunakan  sistem komputer.  Lebih  mudah  karena  pingisian  SPT  dalam  bentuk wizard .  Data  yang disampaikan  wajib  pajak  selalu  lengkap  karena  terdapat  validasi  pengisian  SPT.  Lebih ramah  lingkungan  dikarenakan  meminimalisir  penggunaan  kertas.  Dokumen  pelengkap seperti  fotokopi  formulir  1721  A1/A2  atau  bukti  potong  PPh,  SSP  Lembar  ketiga  PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta  dan/atau  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  sendiri,  fotokopi  Bukti Pembayaran  Zakat  tidak  perlu  dikirim  lagi  kecuali  diminta  oleh  KPPP  Madiun  melalui Account representative .
2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  penerapan  sistem e-filing di  Madiun  ini  masih  banyaknya masyarakat yang tidak mengenal teknologi sehingga banyak nya masyarakat yang masih melakukan  pelaporan  SPT  secara offline, kurangnya  sosialisasi  mengenai e-filing dan down system .
24 Reza Nabilla Fitria Farah, Pengaruh Penerapan e-filing , Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 9 No. 3, 2020.
25 Dito  Aditia  Darma  Nasution,  Kebijakan  atas  Kewajiban  e-Filling  dalam  Penyampaian  SPT  Tahunan  Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan di Seluruh Wilayah Indonesia, Artikel , 2019.
26 Wawancara  dengan  Bapak  Fiqih  Aulianto  sebagai  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Madiun,  tanggal  17 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.
27 https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-02/LAKIN%20DJP%202020.pdf ,Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2020, diakses pada 17 Desember 2021, pukul 14.00 WIB.

## V. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Adrianto  Sugiarto  Wiyono,  2007, Evaluasi  Perilaku  Penerimaan  Wajib  Pajak  Terhadap Penggunaan  e-filing  Sebagai  Sarana  Pelaporan  Pajak  Secara  Online  dan  Realtime , Universitas Gajah Mada.
Diana  Anastasia  dan  Lilis  Setiawati,  2014, Perpajakan  Teori  dan  Peraturan  Terkini ,  C.V  Andi Offset, Yogyakarta.
D.L. Amoroso and C. Gardner, 2004, Development of an Instrument to Measure the Acceptance of Internet  Technology  by  Consumers.  Proceedings  of  the  37th  Hawaii  International Conference on System Sciences .

## JURNAL
A.A.  Ngurah  Agung  Khrisna  Dewantara , Efektivitas  Penggunaan  e-filing  dalam  Pelaporan  SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 2017.
Alkarina,  Uwaes,  Arlanosa,  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Infromasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  Skripsi,  Malang,  Universitas  Negeri  Brawijaya, 2012.
Dito Aditia Darma Nasution,Kebijakan atas Kewajiban e-Filling dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan di Seluruh Wilayah Indonesia, Artikel, 2019.
Farrel  Alanda  Fitrah,  dkk,  Kedudukan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Direktorat  Jenderal  Pajak Dalam  Kerangka  Penegakan  Hukum  Pidana  Perpajakan  di  Indonesia,  Jurnal  Hukum, Universitas Padjajaran, 2021.
Isroah, Pengaruh Penerapan e-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, Jurnal Nominal ,Vol. 5 No.2 Tahun 2016.
I  Dewa  Gede  Satria  Adiguna,  dkk.,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepuasan  Wajib  Pajak dalam  Menggunakan e-filing . E-Journal  S1  Ak ,Universitas  Pendidikan  Ganesha , Vol.  8 No.2, 2017.
Nugroho  Agung  Susanto,  Analisis  Perilaku  Wajib  Pajak  terhadap  Penerapan  Sistem e-filing Direktorat Jenderal Pajak, Tesis , 2011, Universitas Indonesia, Jakarta.
Nur  Indah  Pujiati,  dkk,  Penggelapan  Pajak  Tinjauan  Moral  Perpajakan  (Studi  Kasus  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan), Jurnal Riset Perpajakan, 2021.
N.C.  Noviandini,  Pengaruh  Persepsi  Kebermanfaatan,  Persepsi  Kemudahan  Penggunaan,  dan Kepuasan  Wajib  Pajak  Terhadap  Penggunaan e-filing Bagi  Wajib  Pajak  Di  Yogyakarta., Jurnal Nominal , Vol. 1, No. 1, 2012.
Reza  Nabilla  Fitria  Farah,  Pengaruh  Penerapan  e-filing,  Sosialisasi  Perpajakan,  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi Vol. 9 No. 3, 2020.
Salim,  Dhanang,  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  e-SPT,  e-Filing  dan  e-Registration Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Skripsi, Malang: Universitas Negeri Brawijaya Malang, 2011.
Theresia  Woro  Darmayanti,  Pelaksanaan  Self  Assesment  System  Menurut  Wajib  Pajak  (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga), Jurnal Ekonomi dan Bisnis 10 (1), 2004.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Peraturan  DJP  No.  PER-02/PJ/2019  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian,  Penerimaan,  dan PengolahanSuratPemberitahuan.

## INTERNET
http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaaan-pajak- rendah.html ,  Dirjen  Pajak:  2013  Tiga  Alasan  Penerimaaan  Pajak  Rendah,  diakses  tanggal 25 Desember 2021, pukul 15.30 WIB.
https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus- corona-masuk-indonesia-dari-januari , diakses pada Senin 28 Juni 2021 Jam 09:20 WIB.
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-02/LAKIN%20DJP%202020.pdf , Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2020, diakses pada 17 Desember 2021.
https://www.pajakku.com, Diakses tanggal 17 November 2021.
https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/dapatkan-keuntungan-bayar-dan-lapor-pajak-online/,  Diakses tanggal 18 November 2021, pukul 15.00 WIB .
http://ekbis.sindonews.com/read/814038/33/penerapan-e-filing-diharapkan-tingkatkan- penyampaian-spt ,  Dana  Aditiasari,  2013,  Penerapan  e-Filing  diharapkan  tingkatkan penyampaian SPT, diakses tanggal 25 Desember 2021, pukul 16.00 WIB.

## WAWANCARA
Wawancara dengan Bapak Fiqih Aulianto sebagai wajib pajak orang pribadi di Madiun, tanggal 17 Desember 2021, pukul 13.00 WIB.
Data Laporan NPWP dan Pelaporan SPT Tahun 2019 – 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, tanggal 18 Desember 2021, pukul 18.29 WIB.