e-ISSN : 2621-4105

## PAROLE SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA

## Rocky Marbun
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta rocky_marbun@univpancasila.ac.id

## Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meganalisa parole sebagai  alat  komunikasi  dalam  praktik  peradilan  pidana.  Bahasa  adalah "rumah  besar"  untuk  setiap  sains,  termasuk  untuk  Hukum.  Praktisi Akademik & Hukum - khususnya Hukum Pidana, dalam tradisi keluarga hukum  Eropa  Kontinental  dengan  sistem  hukum  sipil,  menyebabkan bahasa ditafsirkan hanya sebagai bahasa tertulis atau teks. Jadi, seringkali makna  konstitutif  dari  teks  mengalami  ekspansi  dan  penyempitan  - tergantung pada kepentingan khusus ketika diartikulasikan dalam bentuk bahasa-bahasa.  Bahasa  tertulis  atau  teks  sebagai  konvensi  (bahasa)  di komunitas  Hukum  Pidana,  memiliki  makna  yang  berbeda  ketika diwujudkan  dalam  bentuk  pembebasan  bersyarat  (bahasa-bahasa). Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  metode  penelitian  yuridis  normatif dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan metode  penelitian  perpustakaan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menyarankan  hasil  penelitian,  yaitu  bahwa  pembebasan  bersyarat  yang digunakan  dalam  komunikasi  verbal  menyusupi  minat  pembicara  dan reaksi  psikologis  dari  pendengar  mereka.  Otoritas  publik  yang  dimiliki oleh  pembicara  menyebabkan  interpretasi  teks  didasarkan  pada manfaatnya, tanpa memperhatikan dampak sosial pada masyarakat. Jadi, Negara  perlu  membuat  aturan  hukum  berdasarkan  moralitas  dan  etika untuk  memutuskan  saluran  komunikasi  verbal  yang  dilakukan  di  luar proses peradilan pidana. Bahkan untuk komunikasi dalam proses inspeksi, itu  harus  menciptakan  rasa  aman  dan  tenang  bagi  siapa  saja  yang diperiksa.
Kata kunci: Parole; Langue; Hukum Pidana; Komunikasi; Penafsiran
e-ISSN : 2621-4105

## PAROLE AS A COMMUNICATION TOOL IN CRIMINAL JUSTICE PRACTICE

## Rocky Marbun
Faculty of Law, University of Pancasila, Jakarta rocky_marbun@univpancasila.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  analyze  parole  as  a communication  tool  in  criminal  justice  practices.  Language  is  a  "big house"  for  every  science,  including  for  Law.  Academic  &  Legal Practitioners - specifically Criminal Law, in the Continental European family  law  tradition  with  a  civil  law  system,  causes  language  to  be interpreted only as written language or text. Thus, often the constitutive meaning of the text experiences expansion and narrowing  - depending on  special  interests  when  articulated  in  the  form  of  languages.  The written language or text as a convention (language) in the Criminal Law community,  has  a  different  meaning  when  manifested  in  the  form  of parole  (languages).  This  research  was  conducted  based  on  normative juridical research methods using secondary data in the form of primary legal  materials  and  secondary  legal  materials.  Collection  of  legal materials  using  library  research  methods.  In  this  study,  researchers suggest  the  results  of  the  study,  namely  that  parole  used  in  verbal communication  infiltrate  the  interests  of  speakers  and  psychological reactions  from  their  listeners.  The  public  authority  possessed  by  the speaker causes the interpretation of the text to be based on its benefits, without regard to social impacts on society. So, the State needs to make a  rule  of  law  based  on  morality  and  ethics  to  decide  on  verbal communication channels that are carried out outside the criminal justice process.  Even  for  communication  in  the  inspection  process,  it  must create a sense of security and calm for anyone examined.
Keywords: Parole; Langue; Criminal law; Communication; Interpretation.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Bahasa  dan  komunikasi,  pada  hakikatnya,  merupakan  dua  bidang  studi kekhususan  yang  saling  berkaitan  dengan  keseluruhan  aspek  kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah bidang hukum. Namun, bagi akademisi dan praktisi hukum pidana, keduanya diandaikan begitu saja hidup, tumbuh dan berkembang dalam eksklusivitasnya. Bila kita kembali kepada fungsi awal dari bahasa  adalah  merupakan  alat  komunikasi  bagi  masyarakat  pada  ruang  dan waktu  tertentu.  Demikian  pula  penggunaan  kata-kata  dalam  bahasa  untuk berkomunikasi, sebenarnya merupakan pangkal dari munculnya beberapa kasus hukum,  walaupun  sebahagian terdapat  pengaturan  yang  mensyaratkan  adanya perbuatan lanjutan dari bahasa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kata dalam merangkai suatu bahasa lisan dan/atau bahasa tulisan, pada hakikatnya hanyalah merupakan upaya menghindarkan diri dari munculnya permasalahan hukum di masa yang akan datang.
Dalam pandangan klasik, Aristoteles telah terlebih dahulu mengemukakan keunikan dari bahasa. Dimana, Aristoteles menegaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang mempunyai, baik bahasa tulisan maupun bahasa lisan, yang sama dengan yang lain. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar individu dapat juga tidak berarti sejauh orang yang satu berbicara dengan yang lain dengan bahasa yang berbeda. Bahkan pengalihan arti dari bahasa satu ke bahasa yang lain juga dapat menimbulkan banyak masalah. Kesulitan itu akan muncul lebih banyak lagi  jika  manusia  saling  mengkomunikasikan  gagasan-gagasan  mereka  dalam bahasa tertulis. 1
Dunia hukum di Indonesia, keterlemparan ( gowerfen-sein ) dalam tradisi hukum civil  law ,  memunculkan  konsekuensi  logis  dengan  mengagungkan kepastian hukum, yang  sangat mengandalkan pada ketentuan hukum tertulis. 2
1 E.  Sumaryono, Hermeneutik.  Sebuah  Metode  Filsafat ,  Yogyakarta:  Kanisius,  1999, hlm. 24.
2 Rati  Riani  dan  Muhammad  Junaidi, Penggunaan  Bahasa  Indonesia  Baku  Untuk Mendukung  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Berdasarkan  Nilai  Kepastian
e-ISSN : 2621-4105
Walaupun  model  berhukum  secara  tertulis,  kerapkali  dikritik  oleh  para  ahli hukum  di  Indonesia  saat  ini,  namun  tidak  mampu  menggeser  karena  telah menjadi habitus hukum.
Dalam konteks hukum pidana, terkadang suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai  suatu  tindak  pidana  tidak  melulu  merupakan  perbuatan  yang  bersifat empirik fisik, namun terkadang pula cukup hanya berupa kata-kata atau bahasa tuturan  ( parole ).  Namun,  jenis parole tersebut  diandaikan  begitu  saja  sebagai suatu perbuatan. Penggunaan kata-kata tertentu dalam melakukan komunikasi, ketika disusupi oleh emosi negatif, dalam hukum dapat berwujud menjadi tindak pidana penghinaan. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP menegaskan “ Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah .” Maka, dalam Ilmu Hukum Pidana, jenis tindak pidana ini disebut Tindak Pidana Penghinaan Lisan. Namun,  jika  menggunakan  media  lain  misalnya  dengan  surat,  maka diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penghinaan dengan Surat/Tertulis yang diatur dalam Pasal 301 ayat (2) KUHP.
Menurut  R.  Soesilo,  unsur  yang  paling  utama  dalam  Pasal  310  ayat  (1) KUHP  tersebut  adalah  adanya  suatu  penghinaan  yang  dilakukan  dengan  cara “menuduh”  dengan  lisan. 3 Walaupun,  syarat  yang  penting  lainnya  adalah penghinaan  lisan  tersebut  harus  “diketahui  umum”,  namun  frasa  “diketahui umum” tersebut tidaklah bermakna tunggal dalam artian harus berada ditempat ramai. Ketentuan tersebut seringkali pula dikenal dengan istilah Tindak Pidana Pencemaran  Nama  Baik.  Jika  demikian,  maka  peranan  bahasa  lisan  dan/atau tertulis memberikan dampak secara psikologis kepada orang yang menjadi objek dari bahasa tuturan tersebut.
Hukum , Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ke-3 di Universitas Stikubank, Semarang, Tahun 2017, hlm. 816.
3 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Bogor: Politeia, 1991, hlm. 14.
e-ISSN : 2621-4105
Hal  yang  menarik  pula  dapat  dicermati  dalam  Pasal  218  KUHP  yang menegaskan  “ Barang  siapa  pada  waktu  rakyat  datang  berkerumun  dengan sengaja  tidak  segera  pergi  setelah  diperintah  tiga  kali  oleh  atau  atas  nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah .” Yang menjadi fokus Peneliti adalah terletak pada kata “berkerumun” dalam pasal tersebut.
Permasalahan hukum muncul ketika KUHP sebagai langue berbentuk teks klasik yang tidak berbahasa asli Indonesia, dipahami oleh  penyidik kepolisian dalam realitas yang berkaitan dengan aksi demonstrasi dari para buruh sebagai suatu  pelanggaran  hukum  terhadap  Pasal  216  KUHP,  sebagaimana  termuat dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  344/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst  dan Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  345/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.  Walaupun, Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dalam  putusannya  membebaskan  para terdakwa, namun model-model interpretasi yang digunakan oleh aparat penegak hukum  terhadap  teks  otoritatif  telah  memola  menjadi  kajian  yang  seringkali dilupakan oleh para akademisi dan praktisi hukum pidana.
Pada  hukum  pidana,  banyak  sekali  terdapat  tanda-tanda  atau  berbagai jenis langue dan parole baik  yang  berupa  kata-kata  ataupun  frasa-frasa  yang tertuang  dalam administrasi  peradilan,  pada  kenyataannya  memunculkan efek psikologis  tertentu  bagi  individu-individu  yang  menjadi  ketertujuan  norma hukum  ( norms  adressat ).  Oleh  karena  itu,  bahasa  hukum  pidana  merupakan fakta  sosial  yang  memiliki  pengaruh  terhadap  proses  kegiatan  kognitif interpretatif,  yang  hanya  mungkin  dipahami  oleh  si  penutur—dalam  hal  ini adalah  aparat  penegak  hukum  (Advokat-Penyidik-Penuntut  Umum-Hakim). Bahkan  terkadang,  makna  dalam  bentuk langue tersebut  menjadi  memiliki makna yang berbeda ketika diartikulasikan dalam bahasa tuturan.
Permisalan  yang  sangat  tepat  adalah  pada  perkara  praperadilan  yang tertuang  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor
e-ISSN : 2621-4105
24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.  tertanggal  9  April  2018,  dimana  Pemohon Praperadilan, pada hakikatnya, mempersoalkan frasa “bersama-sama”—dalam beberapa  perkara  pidana  lain  menggunakan  frasa  “dan  kawan-kawan  (dkk)”, dalam  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  Pusat  Nomor  : 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST  tanggal  16  Juli  2014  jo  Putusan Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  No.67/PID/TPK/2014/PT.DKI  jo  Putusan Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015. Dimana dalam dakwaan Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:
“Bahwa Terdakwa BUDI MULYA selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang  Pengelolaan  Moneter  dan  Devisa  yang  diangkat  berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 95/P Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 9/41/KEP.GBI/INTERN/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dan selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw. berdasarkan Keputusan Gubernur Bank  Indonesia  Nomor  :  9  /  53A  /  KEP.GBI  /  INTERN  /  2007  tanggal  22 November 2007 Jo. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10 / 50 / KEP.GBI / INTERN / 2008 tanggal 31 Oktober 2008, bersama-sama dengan BOEDIONO  selaku  Gubernur  Bank  Indonesia,  MIRANDA  SWARAY GOELTOM  selaku  Deputi  Gubernur  Senior  Bank  Indonesia,  SITI CHALIMAH  FADJRIJAH  selaku  Deputi  Gubernur  Bidang  6  Pengawasan Bank  Umum  dan  Bank  Syariah,  S.  BUDI  ROCHADI  (saat  ini  sudah meninggal  dunia)  selaku  Deputi  Gubernur  Bidang  7  Sistem  Pembayaran, Pengedaran  Uang,  BPR  dan  Perkreditan,  serta bersama-sama  dengan ROBERT  TANTULAR  dan  HERMANUS  HASAN  MUSLIM  dalam pemberian  Fasilitas  Pendanaan  Jangka  Pendek  (FPJP)  kepada  PT.  Bank Century, Tbk., dan bersama-sama pula dengan MULIAMAN DHARMANSYAH  HADAD  selaku  Deputi  Gubenur  Bidang  5  Kebijakan Perbankan/Stabilitas  Sistem  Keuangan  dan  selaku  Anggota  Dewan Komisioner  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS),  HARTADI  AGUS SARWONO  selaku  Deputi  Gubernur  Bidang  3  Kebijakan  Moneter,  dan ARDHAYADI  MITROATMODJO  selaku  Deputi  Gubernur  Bidang  8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI, serta RADEN PARDEDE  selaku  Sekretaris  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan (KSSK),……..”
Frasa  “bersama-sama”  ataupun  frasa  “dan  kawan-kawan  (dkk)”  yang kerapkali muncul dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana, berdasarkan Ilmu Hukum Pidana, merupakan manifestasi dari perumusan redaksional yang mewakili  suatu  perbuatan  yang  dikenal  dengan  istilah  “ delmeening ”  atau
e-ISSN : 2621-4105
penyertaan. Artinya, suatu perbuatan pidana menjadi utuh ketika dilaksanakan oleh  beberapa  orang  yang  lebih  dari  satu  orang  dengan  menggunakan  frasa “bersama-sama” atau frasa “dan kawan-kawan (dkk)” tersebut.
Penggunaan  frasa-frasa  tersebut,  merupakan  konskuensi  logis  dari pembatasan  kekuasaan  berdasarkan  kewenangan  Penuntut  Umum  dalam membuat  dakwaan  berdasarkan  Pasal  143  KUHAP  yaitu  dakwaan  disusun secara jelas, lengkap dan cermat. Maka, Pasal 143 KUHAP tersebut merupakan langue atau  basis  kegiatan  kognitif  bagi  penuntut  umum  dalam  menyusun dakwaan  dan  tuntutan  pidana.  Permasalahannya  adalah  alasan  diajukannya permohonan praperadilan tersebut, merupakan suatu ekses dari dipergunakannya  frasa-frasa  tersebut,  namun  tidak  disertai  dengan  proses penegakan  hukum  terhadap  individu-individu  yang  disebut  dalam  dakwaan tersebut  dan  disahkan  melalui  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut.  Namun, penggunaan  jenis langue tersebut  memiliki  (atau  setidak-tidaknya memunculkan)  makna  yang  berbeda,  ketika  digunakan  dalam  bentuk parole .
Yang  pada  akhirnya praktik-praktik  demikian  dalam  peradilan  pidana memunculkan  efek  kepada  rasa  ketidakadilan  bagi  pihak  ketiga  yang berkepentingan dan sekaligus kepada Tersangka/Terdakwa.
Bagi  akademisi  hukum  pidana  yang textbook ,  tentunya  penggunaan langue yang demikian telah sesuai secara teoretis dan memang secara konsensus telah  disepakati  bersama  dalam  komunitas  hukum  pidana.  Namun,  bagi intelektual  organik  (ilmuwan  yang  berada  dalam  kesadaran  kritis  dan transformatif)  yang  melihat  langsung  dalam  praktik,  bahasa langue yang merupakan  fakta  sosial,  ternyata  ketika  berbentuk  dalam  bahasa  tuturan memunculkan  dampak  kepada  pihak-pihak  yang  bersinggungan  dengan mekanisme peradilan pidana.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi sesuatu hal yang urgent untuk  kita  mempermasalahkan  mengenai  “Bagaimana  seharusnya  model
e-ISSN : 2621-4105
komunikasi  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  yang  didasarkan  kepada  KUHAP sebagai langue dalam  praktik  peradilan  pidana  dalam  wujud parole guna melakukan komunikasi hukum?”

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan menggunakan  data  sekunder  yang  dikumpulkan  berdasarkan  kegiatan  studi kepustakaan.  Konsekuensi  logis  dari  penggunaan  metode  yang  demikian, maka Kami dapat menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan filosofis,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus  serta  pendekatan semiotika.
Pada  penelitian  ini,  terjadi  persinggungan  antara  Ilmu  Hukum  yang dikelompokan  ke  dalam  Ilmu  Praktikal  Normologis  Otoritatif,  sehingga bersifat normatif dengan bahasa sebagai rumah dari seluruh ilmu pengetahuan dan perwujudannya dalam suatu komunikasi praktis. Sehingga, maka metode yang turut pula digunakan adalah metode pengamatan dan metode partisipatif terhadap fenomena dengan keterlibatan secara personal dalam praktik sehari- hari.

## D. LANDASAN TEORITIS

## I. Langue dan Parole
Apabila kita merujuk kepada istilah tersebut di atas, maka sebenarnya merupakan  suatu  istilah  yang  asing  bagi  akademisi  dan  praktisi  hukum— khususnya  hukum  pidana.  Namun,  kedua  istilah  tersebut  sangat  dikenal dalam  ranah  Ilmu  Linguistik,  Ilmu  Komunikasi,  Semiotika,  dan Strukturalisme, oleh karena pemikirnya yaitu Ferdinand de Saussure memang dikenal sebagai Bapak Linguistik dan Strukturalisme.
Saussure  sebenarnya  meninggalkan  tiga  istilah  kepada  kita—dalam konteks  bahasa  Prancis,  yaitu langage , langue ,  dan parole .  Menurut  K. Bertens, langage merupakan  ungkapan  bahasa  pada  umumnya  yang  terdiri dari langue dan parole . 4 Adapun  pemaknaan  dari langue adalah  bahasa
4 K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Perancis , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 181-182.
e-ISSN : 2621-4105
sejauh  merupakan  milik  bersama  dari  suatu  golongan  bahasa  tertentu. 5 Sedangakan menurut Anthon F. Susanto, langue adalah bahasa sebagai objek sosial  yang  murni  dan  dengan  demikian  keberadaannya  terletak  di  luar individu,  yakni  seperangkat  konvensi-konvensi  sistematik  yang  berperan penting dalam komunikasi. 6
Berkaitan  dengan langue tersebut,  menarik  dicermati  pendapat  dari Lilis  Hartini  mengungkapkan  bahwa  semenjak  berkembangnya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  banyak  sekali  ilmuwan  yang  membedakan bahasa Indonesia dengan bidang ilmunya masing-masing. Para ilmuwan itu mengklaim bahwa inilah bahasa hukum, bahasa politik, bahasa komputer dan lain-lain. Maka, kecenderungan tersebut dinyatakan oleh para ahli linguistik (bahasa)  bahwa  memang  setiap  bidang  ilmu  itu  mempunyai  ciri  khas kebahasaannya  masing-masing,  terutama  dalam  hal  istilah-istilah  bidang- bidang ilmu tersebut. 7
Adapun yang dimaksudkan dengan istilah ‘ parole ’ adalah manisfestasi atau  penggunaan  bahasa  secara  individual  atau  tindakan  individual,  bukan semata-mata sebentuk kreasi-otonom. Dengan kata lain, secara keseluruhan yang diujarkan orang, termasuk konstruk individu yang muncul dari pilihan penutur  atau  pengucapan  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  konstruksi berdasarkan pilihan bebas. Penutur seolah-olah memilih unsur tertentu dari kamus  umum. Parole dapat  dipandang  sebagai  kombinasi  tindakan individual  terseleksi  dan  terakulturasi  sehingga  subjek  (penutur)  sanggup menggunakan  kode  bahasan  untuk  mengungkapkan  pikirannya. 8 Selain sebagai  kombinasi  bagi  penutur  untuk  mengungkapkan  pikiran  pribadinya, menurut Anthon F. Susanto, suatu parole pula sebagai mekanisme psiko-fisik yang memungkinkan penutur menampilkan kombinasi tersebut. 9
5 Kaelan, Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneutika , Yogyakarta: Paradigma, 2009, hlm. 188.
6 Anthon  F.  Susanto, Semiotika  Hukum.  Dari  Dekonstruksi  Teks  Menuju  Progresivitas Makna , Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 32.
7 Lilis Hartini, Bahasa & Produk Hukum , Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 8.
8 Radita Gora, Hermeneutika Komunikasi , Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 24.
9 Anthon F. Susanto, Op.cit. , hlm. 33.
e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu pemahaman, dimana parole merupakan bentuk penyimpangan bahasa yang muncul  dalam langue sebagai  komunikasi  yang  bersifat  umum  dan dipandang sebagai hal yang biasa.

## II. Bahasa, Hukum, Dan Strukturalisme
Aliran  positivisme  logis  atau  empirisme  logis  dikenal  juga  dengan nama  Lingkaran  Wina  karena  dibentuk  oleh  sekelompok  pemikir  dari Universitas  Wina  pada  awal  Abad  XX.  Menurut  kelompok  intelektual  ini, hanya pengalaman nyata (fakta) dapat disusun dalam proposisi empiris dan dapat  dijelaskan  oleh  akal  budi  secara  logis  serta  dapat  dibuktikan  secara matematis.  Apa  yang  dapat  dipikirkan  tetapi  tidak  dapat  disusun  dalam proposisi empiris tidak bisa dijelaskan oleh akal budi secara logis dan oleh sebab itu tidak dapat dibuktikan secara matematis. Dengan kata lain, hanya pernyataan-pernyataan  mengenai  pengalaman  empiris  dapat  diuji kebenarannya  secara  ilmiah.  Sebaliknya,  pernyataan-pernyataan  spekulatif dalam  filsafat  dan  teologi  tidak  dapat  diuji  kebenarannya  secara  ilmiah menurut hukum-hukum logika dan matematika. 10
Komunitas  intelektual  yang  bergabung  dalam  Lingkaran  Wina meyakini bahwa hanya pernyataan empiris bersifat nyata sehingga dapat diuji benar  atau  salah.  Dengan  kata  lain,  proposisi  empiris  menciptakan  makna pengetahuan  ( make  sense ),  masuk  akal.  Lain  halnya  dengan  proposisi metafisis tidak memberi makna pengetahuan yang pasti karena sifatnya yang spekulatif dan ambigu ( nonsense ). Kemampuan akal budi mempertimbagkan pengalaman empiris berdasarkan hukum-hukum logika dan membuktikannya secara matematis sehingga ada kepastian mengenai kebenaran yang diklaim sebagai pengetahuan. Karena hukum-hukum logika dan matematika bersifat universal maka dapat digunakan untuk menguji kebenaran pengetahuan dari
10 Alexander Seran, Masa Depan Filsafat Dalam Era Positivisme Logis , Jurnal RESPONS, Vol. 19, No. 1, 2014, hlm. 112.
e-ISSN : 2621-4105
setiap pengalaman yang berulang terjadi dalam kehidupan manusia dengan hasil yang sama. 11
Positivisme Logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang  sama  dengan  sains.  Karena  itu,  Positivisme  Logis  harus  dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan benar,  salah,  atau  tidak  memiliki  arti  sama  sekali.  Sebuah  pernyataan, menurut Positivisme Logis, dapat disebut sebagai bermakna jika dan hanya pernyataan  tersebut  dapat  diverifikasi  secara  empiris  berdasarkan hubungannya  dengan  data  atau  fakta  dan  juga  bisa  diterima  secara  logis. 12 Dimana  menurut  Wittgenstein,  semua  ucapan  kita  mengandung  satu  atau lebih proposisi elementer, artinya proposisi yang tidak dapat dianalisis lagi. Proposisi elementer tersebut memiliki bentuk yang logis, bukan suatu ucapan konkrit. Suatu proposisi elementer terdiri dari nama-nama, dan suatu nama menunjuk  kepada  suatu  objek  dalam  realitas. 13 Makna  ungkapan  tersebut, Wittgenstein mengikuti Russel bahwa bahasa memiliki kesepadanan dengan realitas.  Sehingga,  struktur  logis  makna  bahasa  merupakan  penggambaran dari struktur logis tentang realitas.
Pengaruh dari Positivisme Logis sebagai paradigma dalam Positivisme Hukum, pada akhirnya banyak mereduksi makna dalam teks hanya bermakna bila  secara  silogisme  searah  dengan  teks  otoritatif.  Yang  pada  akhirnya, sebagai suatu ilmu pengetahuan klasik, teori dan penelitian sebagai hasil dari paradigma  tersebut  merupakan  pengetahuan  yang  bebas  nilai  ( value  free ), netral  dan  hanya  menampilkan  fakta  apa  adanya.  Sehingga,  jenis pengetahuan  yang  demikian,  oleh  Littlejohn  disebut  sebagai  “sain  yang buruk”  ( bad  science ). 14 Namun,  oleh  karena  Ilmu  Hukum  tumbuh  dan berkembang dalam struktur bahasa, maka,  Lingkaran Wina—dalam hal ini
11 Ibid ., hlm. 113.
12 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum , Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 18.
13 K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX. Inggris – Jerman , Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 43- 44.
14 Muhammad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi , Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 43.
e-ISSN : 2621-4105
adalah Positivisme Logis, tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap  perkembangan  Ilmu  Hukum.  Akibatnya,  hukum  hanyalah  aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara konkret yang bersifat empiris. Hukum tidak mencakup norma agama (hukum agama), norma susila (moral), dan  norma  kesopanan. 15 Artinya,  paham  positivisme  yang  mempengaruhi bahasa  dan  hukum  memiliki  bentuk  yang  sama  yaitu  mengesampingkan metafisika dan sifat transendental dari dalam diri manusia.
Akibatnya,  keberagaman  makna  dalam  bahasa  menjadi  hilang, khususnya yang bersifat transendental, oleh karena dianggap tidak memiliki makna. Sedangkan bahasa itu sendiri memiliki dua fungsi yang utama yaitu fungsi  referensial  dan  fungsi  afektif.  Menurut  Linda  Thomas  dan  Shan Wareing, fungsi referensial dari bahasa adalah yang terkait dengan nama apa yang  digunakan  untuk  menyebut  objek  dan  ide  serta  bagaimana  cara mendeskripsikan  kejadian.  Sedangkan  fungsi  afektif  dari  bahasa  adalah terkait dengan siapa  yang “boleh/berhak” mengatakan apa, dimana ini erat sekali kaitannya dengan kekuasaan dan status sosial. 16
Ferdinand de Saussure, pula dikenal sebagai filsuf strukturalisme, oleh karena, bertitik tolak dari bahasa, yang  menurut Saussure, dapat mengarah pada nilai dari unsur-unsur dalam sistem, atau konteks, dan bukan hanya pada eksistensi  fisik  dari  suatu  entitas  itu  dirumitkan  oleh  pengaruh  lingkungan linguistik  dan  kultural.  Maka,  struktur  itu  menjadi  peringatan  bahwa  tidak ada hal sosial atau kultural (termasuk para individu, tentu saja) yang muncul sebagai suatu unsur pokok “positif” yang berada di luarnya dan terasing dari unsur-unsur lain. 17 Artinya, setiap Aparat Penegak Hukum dalam melakukan komunikasi  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  akan  selalu  mengalami
15 Lili  Rasjidi  dan  Bernard  Arief  Sidharta, Filsafat  Hukum:  Mahzab  dan  Refleksinya , Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 23.
16 Linda Thomas & Shan Wareing, Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 14.
17 John  Lechte, 50  Filsuf  Kontemporer  Dari  Strukturalisme  sampai  Postmodenitas , Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 237.
e-ISSN : 2621-4105
keterjebakan dalam jejaring struktur makna yang tumbuh dan berkembang di dalam institusinya.

## E. PEMBAHASAN
Kata “bersama-sama” atau kata “dan kawan-kawan (dkk)” dalam setiap dokumen  hukum  baik  pada  tahapan  pra-adjudikasi  maupun  pada  tahapan adjudikasi,  merupakan  representasi  dari  suatu  perumusan  redaksional  atas dugaan  tindak  pidana  yang  dilakukan  lebih  dari  satu  orang,  dalam  konteks hukum pidana dikenal dengan istilah ‘penyertaan’ ( delmeening ).
Sehingga,  kata  “bersama-sama”  atau  kata  “dan  kawan-kawan  (dkk)” tersebut dalam konteks komunitas Hukum Pidana merupakan hal yang biasa, bahkan  menjadi  suatu  keharusan.  Oleh  karena, jika  tidak  kata  tersebut tidak dirumuskan  dalam  dokumen  hukum,  maka  akan  menjadi  ketidakjelasan, ketidakcermatan  dan  ketidaklengkapan  dari  keseluruhan  alur  kronologis perkara yang diduga tersebut. Namun demikian, ketika kata tersebut bertemu dengan fungsi afektif dari bahasa—oleh karena dalam setiap pemeriksaan akan selalu  terjadi  komunikasi  dengan  model  tindakan  rasio  intrumental,  maka langue tersebut bertransformasi dalam bentuk parole . Hal ini yang kemudian tidak terantisipasi oleh pengajaran hukum dalam setiap fakultas hukum, oleh karena, terpenjara dengan sistem hukum tertulis.
Ketika  suatu langue berubah  menjadi parole (bahasa  tuturan),  maka tuturan  tersebut  akan  membawa  serta  berbagai  macam  relasi  kepentingan, khususnya  relasi  kuasa.  Yang  kemudian  tuturan  tersebut  mendapatkan jembatan  melalui  fungsi  afektif  bahasa,  sehingga,  setiap  bahasa  yang diucapkan mengandung kepentingan individual dari Aparat Penegak Hukum.
Apabila  fungsi  kepolisian—Peneliti  mengambil  salah  satu  komponen dalam Sistem Peradilan Pidana, adalah melakukan penegakan hukum, dimana dalam  prosesnya  merupakan  upaya  melakukan  penilaian-penilaian  terhadap norma  hukum  kepada  fakta  konkret  secara  silogisme,  maka  pemaknaannya
e-ISSN : 2621-4105
adalah  bergantung  kepada  bagaimana  pemegang  otoritas  memaknai langue tersebut dan menginternalisasikan sebagai parole .
Pemkanaan tersebut tidaklah mungkin merupakan hal yang independen, oleh karena, pola-pola penalaran dalam melakukan interpretasi tersebut telah terikat  oleh  struktur-struktur  dari  sekeliling  si  penutur.  Pemaknaan  yang otoriter terhadap suatu kata pula muncul ketika Penyidik Polri memaknai kata “berkerumun”  yang diasosiasikan dengan “demonstrasi” atau “penyampaian pendapat di muka umum”.
Fakta sejarah yang telah dilupakan oleh mayoritas akademisi dan praktisi hukum  pidana,  dimana  bahwa  KUHP—sebagai  salah  satu  contoh,  pada kenyataannya  bukanlah  hasil  perumusan  dari  akademisi  hukum  pidana. Dimana wetboek van strafrecht pada masa lalu, disusun dan dirumuskan oleh Prof. M. De Vries yang merupakan ahli bahasa kenamaan di Belanda. 18 Fakta tersebut menunjukan bahwa suatu rumusan delik, pada hakikatnya, membawa serta  secara  keseluruhan  unsur  kebudayaan  masyarakat  ke  dalam  bahasa hukum. Maka, seharusnya pemaknaan terhadap suatu norma hukum tidaklah dapat dilakukan secara silogisme.
Bahasa tuturan ( parole ) yang merupakan eksternalisasi dari suatu langue dalam bahasa hukum, tentunya akan dipahami secara berbeda oleh masyarakat.
Keguncangan  psikis  karena  ketidakmampuan  masyarakat  dalam  memaknai langue tersebut muncul karena bahasa tuturan ( parole ) yang diucapkan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum yang membawa serta jejaring  struktur  makna  yang  ada  dan  mempengaruhi  pola  kegiatan  kognitif interpretatif. Akibatnya, masyarakat merasa teralienasi dengan dunia hukum.
Hal  yang  tidak  disadari  kemudian  oleh  masyarakat  pada  umumnya adalah ternyata kedua institusi yang menaungi  penyidik dan penuntut umum memiliki jejaring makna yang berbeda, atau dalam istilah lain dikenal dengan
18 R.  Achmad  S.  Soema  di  Pradja, Pengertian  Serta  Sifatnya  Melawan  Hukum  Bagi Terjadinya Tindak Pidana (Dihubungkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung) , Bandung: Amrico, 1983, hlm. 15 .
e-ISSN : 2621-4105
konsep ‘budaya hukum internal’. Artinya, masyarakat awam akan dihadapan dua jenis parole yang berbeda dan membingungkan.

## F. PENUTUP
Pola-pola komunikasi yang demikian, rasanya sangat sulit untuk dicegah, oleh karena, kemandirian dari penyidik ataupun penuntut mmum memberikan peluang untuk terjadinya pertemuan dengan para pihak. Sehingga terjadi model komunikasi  dengan  bahasa  tuturan  ( parole )  yang  memuat  kepentingan- kepentingan  praktis-individual-subjektif.  Maka,  bahasa  tuturan  ( parole )  yang demikian sangat berkaitan erat dengan etika egoistik-hedonis. Oleh karena itu, pembentuk  kebijakan  baik  dalam  institusi  kepolisian  maupun legislatif,  untuk memberikan  landasan  legalitas  guna  melakukan  perekaman  terhadap  proses pemeriksaan dan menuntup ruang dan kesempatan untuk dimungkinkan adanya suatu  komunikasi  privat.  Salah  satu  usulan  yang  paling  rasional  adalah penggunaan instrumen CCTV pada saat pemeriksaan untuk kepentingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anthon  F.  Susanto, Semiotika  Hukum.  Dari  Dekonstruksi  Teks  Menuju Progresivitas Makna , Bandung: Refika Aditama, 2005. Bertens,  K., Filsafat  Barat  Kontemporer  Perancis ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2001.
E.  Sumaryono, Hermeneutik.  Sebuah  Metode  Filsafat ,  Yogyakarta: Kanisius, 1999.
Kaelan, Filsafat  Bahasa,  Semiotika  dan  Hermeneutika ,  Yogyakarta: Paradigma, 2009.
Lechte,  John, 50  Filsuf  Kontemporer  Dari  Strukturalisme  sampai Postmodenitas , Yogyakarta: Kanisius, 2001. Lilis Hartini, Bahasa & Produk Hukum , Bandung: Refika Aditama, 2014. Muhammad  Mufid, Etika  dan  Filsafat  Komunikasi ,  Jakarta:  Kencana, 2012.
e-ISSN : 2621-4105
R.  Achmad  S.  Soema  di  Pradja, Pengertian  Serta  Sifatnya  Melawan Hukum  Bagi  Terjadinya  Tindak  Pidana  (Dihubungkan  dengan beberapa putusan Mahkamah Agung) , Bandung: Amrico, 1983 .
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal , Bogor: Politeia, 1991. Radita Gora, Hermeneutika Komunikasi , Yogyakarta: Deepublish, 2014. Rati Riani dan Muhammad Junaidi, Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum , Prosiding Seminar Nasional
Multi  Disiplin  Ke-3  di  Universitas  Stikubank,  Semarang,  Tahun
2017.
Smith, Carel, The Vicissitudes of the Hermeneuetic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Form of Life and Metaphor , Leiden University, Erasmus Law Review, Volume 4, Issue 1, 2011.
Thomas,  Linda,  &  Wareing,  Shan, Bahasa,  Masyarakat  &  Kekuasaan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

## JURNAL
Alexander  Seran, Masa  Depan  Filsafat  Dalam  Era  Positivisme  Logis ,
Jurnal RESPONS, Vol. 19, No. 1, 2014.
Smith, Carel, The Vicissitudes of the Hermeneuetic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Form of Life and Metaphor , Leiden University,
Erasmus Law Review, Volume 4, Issue 1, 2011.