## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 1, Agustus 2021, Hal 21 − 28 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i1.1024

## Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM
Suginam 1,* , Sri Rahayu 2 , Elvitrianim Purba 3
1 Prodi Manajemen Retail, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia
2 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia
3 Prodi Manajemen Informatika, AMIK STIEKOM Sumatera Utara, Rantauprapat, Indonesia Email: 1,* suginam.icha@gmail.com, 2 sri.rahayu@fe.uisu.ac.id, 3 elvitrianim40@gmail.com Email Penulis Korespondensi: suginam.icha@gmail.com Submitted: 15/08/2021 ; Accepted: 26/08/2021 ; Published: 30/08/2021
Abstrak− Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  merupakan  program  penjamin  kredit,  diaman  program  ini  disalurkan kepada  UMKM  yang membutuhkan dana tambahan pinjaman untuk usaha mereka. Setelah program berjalan pihak lembaga penjamin memastikan program telah berjalan secara produktif atau efektif sehingga tercapainya target penyaluran program KUR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mengdeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif  memusatkan perhatian pada masalah aktual  sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  berlangsung.  Melalui  penelitian  deskriptif,  perusahaan  berusaha  mendeskripsikan peristiwa   dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KUR dapat dikatakan efektif , karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
Kata Kunci: Efektivitas; Penyaluran; KUR; UMKM
Abstract− People's  Business  Credit  (KUR)  is  a  credit  guarantee  program,  where  this  program  is  channeled  to  MSMEs  who  need additional loan funds for their businesses. After the program runs, the guarantor institution ensures that the program has been running productively or effectively so that the target for the distribution of the KUR program is achieved. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the distribution of People's Business Credit (KUR) and its effect on improving the performance of micro and small enterprises. The type of research used in this research is descriptive research. Descriptive research is research that seeks to describe a symptom, event, event that occurs. Descriptive research focuses on the actual problem as it was at the time the research took place. Through descriptive research, the company tries to describe events and events that are the center of attention without special treatment for these events. The last stage in data analysis is drawing conclusions and verification. The results of this study indicate that KUR can be said to be effective, because it has met the specified requirements.
Keywords : Effectiveness; Distribution; KUR; UMKM

## 1. PENDAHULUAN
Pada masa sekarang ini Indonesia termasuk kedalam negara miskin dan berkembang yang masih tertinggal dari banyak hal.  Ketertinggalan  tersebut  baik  dalam  bentuk  pemerintaahan,  tata  kelola,  kemakmuran  ataupun  segi  ekonomi. Ketertinggalan dan permasalahan ekonomi merupakan permasalahan utama yang harus segera dituntaskan. Hal tersebut didasari dengan bahwa perekonomian merupakan dasar dari keberlangsungannya bagi negara berkembang.
Aspek  pada  saat  ini  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  guna  meningkatkan  sektor  ekonomi  dan  meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik yaitu dengan membangun usaha sendiri yang bersifat pribadi, dimana usaha tersebut masuk dalam  beberapa  golongan.  Salah  satu  golongan  tersebut  adalah  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meruapakan salah satu kegiatan masyarakat yang memiliki dampak juga efek yang cukup besar untuk menolong tumbung kembangnya perekonomian bagi negara berkembang. Dengan adanya Usaha Kecil, Mikro dan Menangah (UMKM) dapat menyerap tenaga kerja serta menyumbangkan devisa bagi negara.
Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) faktor yang dapat meningkatkan pendapatan adalah besarnya modal usaha dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut(Antara & Luh Putu Aswitari, 2016). Modal usaha merupakan hal  dasar dan aspek penting bagi  pelaku usaha untuk  menjalankan atau membangun sebuah Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah (UMKM)(Anggraeni  et al., 2013). Modal  merupakan dana yang dikeluarkan untuk  mendapatkan barang  juga  jasa  yang  dihasilkan  oleh  seseorang. Tidak  adanya  modal  usaha  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  tentu  tidak  akan  bisa  menyelesaikan  atau  menghasilkan  sebuah  produk  dalam  bentuk  barang  ataupun  jasa. Sehingga tanpa modal usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak akan bisa mendapatkan pemasukan, hal ini dikarenakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga tidak akan bisa menghasilkan barang atau jasa yang akan  ditawarkan  pada  konsumen  atau  pembeli.  Modal  usaha  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  tidak hanya berasal dari pemiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, tetapi juga bisa berasala dari pihak – pihak lainnya(Anggraeni et al., 2013).
Peranan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  tersebut  saat  ini  sangatlah  penting,  dikarenakan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bukan saja sebagai tempat mata pencaharian bagi pelaku usaha ataupun banyak orang tetapi juga sebagai tempat ataupun penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berpendidikan rendah tetapi memiliki  kemampuan  skill  dan  keterampilan(SUGIANTI,  2019).  Menurut  (Wijayanto,  2013)  mengemukakan  bahwa

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 1, Agustus 2021, Hal 21 − 28 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i1.1024
usaha  kecil  kebanyakan  tidak  memiliki  stategi  atau  kekurangan  ahli  strategi.  Hal  tersebut  yang  menyebabkan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat sulit untuk  berkembang.
Kinerja dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut sangat bergantung terhadap dua faktor utama yang mendasar yaitu faktor eksternal berupa kebijakan dari pemerintah, aspek sosial dan budaya, dana ekonomi dan juga peranan dari lembaga terkait disekitar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti pemerintah, perguruan tinggi,  perusahaan  swasta  juga  lembaga  sosial  masyarakat.  Selain itu,  faktor  lingkungan  bisnis  internal  juga  memiliki dampak kinerja bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Sehingga diperlukan sebuah usaha ataupun tindakan  guna  mengambangkan,  memajukan  dan  memperluas  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  bagi perekonomian  masal  nasional.  Dengan  cara  melakukan  pembinaan  yang  berdasarkan  pada  keterbatasan  pengetahuan, keterbatasan  informasi  dan  keterbatasan  dana  yang  digunakan  sebagai  modal  usaha  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM)(Siagian et al., 2019).
Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut pemerinta Indonesia melalui inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 yang berisi tentang keibajakn – kebijakan dalam pengembangan sektor Riil juga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disertai dengan kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, perbankan juga perusahaan penjamin kredit ataupun pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada tanggal 05 November 2007, dimana dengan presiden Indonesia pada waktu itu melakukan peresmian kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan penjamin nama kredit adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Peresmian tersebut juga didukung dengan inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang fokus pada program ekonomi 2008- 2009  untuk  melakukan  penjaminan  ataupun  percepatan  pelaksanaan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  tersebut.  Beberapa pembahasan  diantaranya  dengan  penyelesaian  terhadap  kredit  bermasalah  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) juga pemberitahuan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan nominal sampai dengan Rp. 500.000.000,-. Inpres tersebut juga didukung oleh peraturan menteri keuangan No. 135/pmk.05/2008 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan No. 1259/pmk.05/ 2011 tentang fasilitas penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Untuk mengetahui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut berjalan sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan tahapan – tahapan proses yang telah ditentukan, dilihat dari  pencapaian target yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk membantu bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun masyarakat pemerintah bekerja sama dengan badan usaha milik pemerintah agar mudah untuk melakukan kontrol terhadap hasil yang didapatkan.
Pemerintah sudah mencangankan Kredit Usaha Rakyat  (KUR) tahun 2007 sebagai bentuk respon atas instruksi presiden (inpres) No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan terhadap percepatan pengembangan sektor Riil juga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Inpres tersebut dijalankan dengan ditandai oleh ditanda tanganinya sebuah nota  kesepahaman  bersama  (Memorandum  of  Understanding)  antara  pemerintah,  lembaga  penjamin  juga  perbankan terhadap penjamin kredit pembiyaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi atau lebih sering dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program  Kredit Usaha Rakyat  (KUR) ini disalurkan bagi  pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang  kiranya  memerlukan  dana  modal  tambahan  bagi  usaha  yang  sedang  dijalankan.  Ketika  program  berjalan  pihak penyalur Kredit Usaha  Rakyat (KUR) akan memastikan apakah program tersebut  sudah berjalan secara produktif atau efektif sehingga terpenuhinya target yang telah ditentukan pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut.
Aspek yang digunakan untuk mengukur efektiftas terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut untuk peningkatan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari 4 prosedur berikut :
1. Prosedur ketepatan sasaran, yaitu melalui sejauh mana pelanggan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Sasaran dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang kekurangan terhadap modal usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha yang dijalankannya.
2. Prosedur ketepatan waktu, yaitu dengan adanya batasan waktu yang sudah ditentukan dalam pemberian Kredit Usahar Rakyat (KUR) terhadap pemohon dalam menentukan bersarnya jumlah angka kredit yang diajukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Prosedur ketepatan jumlah, yakni  berupa ketepatan jumlah yang nantinya diterima oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari lembaga penjamin kredit berdasarkan dengan pengajuan angka kredit sebelumnya. Dalam proses pemberian kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan angka kredit yang akan diperolah dan jangka waktu penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut.
4. Prosedur ketepatan kredit, berupa ketentuan yang sudah disepakati antara debitur juga kreditur tentang segala hal yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada  penelitian  ini  akan  melakukan  sebuah  penelitian  untuk  mengukur  apakah  program  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) sudah efektif atau belum sesuai dengan indikator dari tujuan program. Salah satu  faktor yang dapat meningkatkan pendapatan ialah besarnya modal usaha(Antara & Luh Putu Aswitari, 2016). Dalam memulai sebuah usaha, salah satu yang penting yang dibutuhkan adalah modal. Modal adalah dana yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dihasilkan seseorang. Tanpa adanya modal usaha seseorang belum bisa menyelesaikan pembuatan barang dan jasa sesuai permintaan. Jadi tanpa modal usaha seseorang tidak akan mendapatkan pembeli karena tidak ada barang dan jasa  yang  dihasilkan.  Untuk  menaikan  hasil  produksi  barang  dan  jasa  tidak  cukup  dengan  menggunakan  modal sendiri(Anggraeni et al., 2013).

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 1, Agustus 2021, Hal 21 − 28 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i1.1024
Menurut  (Anggraini  &  Nasution,  2013)bahwa  semakin  besar  jumlah modal  KUR  yang  diperoleh oleh  UMKM maka semakin tinggi tingkat pendapatan yang akan diperoleh UMKM. begitu juga sebaliknya. Namun disisi lain menurut penelitian (Lastina & Budhi, 2018) menyatakan bahwa semakin baik modal pinjaman KUR yang diambil oleh UMKM, maka penghasilan UMKM juga akan mengalami peningkatan.
Indikator efektivitas dalam penyaluran kredit meliputi berhasil atau tidaknya seseorang atau suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam penyaluran kredit, adanya perkembangkan dan pertumbuhan yang dialami seseorang ketika adanya penyaluran kredit, dan adanya perbedaan positif secara signifikan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi(sebelum atau sesudah) dalam penyaluran kredit. KUR yang disalurkan BRI di Medan Perjuangan diharapkan akan mampu mengatasi masalah UMKM. Menurut (HAOJAHAN, 2014) ada kasus lain yang menjadi sorotan adalah adanya sebagian pelaku usaha yang meminjam bantuan KUR tersebut, tetapi tidak menggunakan bantuan yang tersebut sebagai modal usaha, tetapi untuk hal – hal lain yang tidak ada kaitanya dengan usaha Untuk dijalani, sehingga membuat pelaku usaha tersebut sulit dalam melakukan kewajiban kepada bank pelaksana peminjam modal tersebut.
Mengembangkan UMKM di Indonesia pemerintah dan beberapa lembaga keuangan non bank maupun lembaga perbankan  telah  membantu  para  pelaku  sektor  UMKM  dalam  mengembangkan  usahanya  melalui  pemberian  kredit ataupun pinjaman lunak kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM). Salah satu kontribusi pemerintah dalam mengembangkan UMKM, yaitu melalui pemberian kredit usaha rakyat(KUR). Pemberian KUR dimulai dengan adanya keputusan sidang kabinet terbatas yang diselenggrakan pada tanggal  9 Maret 2007 yang dilaksanakan dikantor Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(UKM) dengan dipimpin oleh Bapak Presiden RI. Salah satu agenda  pembicaraan  keputusannya  antara  lain,  bahwa  dalam  rangka  pengembangan  sektor  UMKM  dan  koperasi, pemerintah akan mendorong penigkatan akses pelaku UMKM dan koperasi  kepada kredit pembiayaan dari  perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin.
Atas  diajukannya  permohonan  peminjaman  kredit  tanpa  jaminan  tersebut,  tentu  saja  harus  mengikuti  berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing – masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini, mengingat segala  sesuatu dapat dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada  pengetahuan  yang  cukup  tentang  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  tanpa  jaminan  ini,selain  memberikan  kredit  usaha rakyat pemerintah dalam rangka pemberdayaan usaha mikro hingga saat ini juga pemerintah telah melakukan langkah – langkah stategis sebagai berikut, yaitu:
a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan M(UMKM) secara  sistematik, mandiri dan berkelanjutan.
b. Menciptakan sistem penjaminan (financial guarantee  ) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro.
c. Menyediakan  bantuan  teknis  dan  pendampingan  (technical  assistance  and  facilitation  secara  manajerial  guna meningkatkan”status usaha” usaha mikro agar fleaksible dan bankable dalam jangka panjang.
d. Penataan  dan  penguatan  kelembagaan  keuangan  mikro  untuk  memperluas  jangkauan  pelayanan  keuangan  kepada usaha mikro secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.
Pemerintah telah menyusun beberapa kebijakan kredit. Seperti, adanya nota kesepahaman (MoU) antara Komite Penanggulangan  Kemiskinan(KPK)  dengan  bank  indonesia  mengenai  penanggulangan  kemiskinan  melalui pemberdayaan UMKM. kerjasama ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah  (UMKM).  kesimpulannya  adalah  dengan  diberikannya  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  oleh  pemerintah  dan lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan non bank dapat mengurangi beberapa kendala yang sering dialami para pelaku Usaha, Mikro, dan Menengah (UMKM) yaitu berupa agunan (jaminan) yang biasanya diminta oleh bank sebelum memberikan kredit kepada pelaku sector Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya kelebihan dari kredit  usaha  rakyat  (KUR),  yaitu  berupa  pinjaman  tanpa  agunan  (jaminan),  para  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  dapat  mengembangkan  usaha  menjadi  lebih  besar  dengan  menggunakan  dana  pinjaman  dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada akhirnya berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan rakyat karena berkurangnya penggangguran yang telah diserap oleh sector UMKM.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Kredit
Menurut  (Jusuf, 2014)  pengertian kredit adalah kemampuan untuk  melaksanakan sesuatu  pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.
Adapun  pengertian  kredit  yang  lain  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam  untuk  melaksanakan  dengan  jumlah  harga  sebagai  imbalan.  Dalam  praktek  sehari  –  hari  pinjaman  kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.
Dalam kehidupan sehari  –  hari, kata kredit merupakan perkataan yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di perkotaan tetapi sampai di pedesaan pun kredit sudah sangat populer. Istilah kredit berasal  dari  bahasa Yunani  yaitu credere yang berarti kepercayaan, maksudnya adalah  apabila seseorang memperoleh kredit  maka  berarti  mereka  memperoleh  kepercayaan.  Sedangkan  bagi  dipinjamkan  pasti  kembali.  Pengertian  kredit

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Dalam  pengertian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  kredit  dapat  berupa  uang  atau  tagihan  yang  nilainya  diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing – masing pihak termasuk jangka waktu, bunga yang ditetapkan bersama serta masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

## 2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit berasal dari kata credere yang berarti kepercayaan maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti  mereka  memperoleh  kepercayaan.Sedangkan  bagi  si  pemberi  kredit  artinya  memberikan  kepercayaan  kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian “kredit” merupakan Undang – Undang Perbankan Nomor  10  tahun  1998  adalah  “penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”(Fransiska, 2016).
Transaksi kredit dapat terjadi atau timbul karena ada suatu  pihak yang meminjam uang atau barang kepada pihak lainnya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit adalah kegiatan jual  beli  dimana  pembayarannya  akan  ditangguhkan  dalam  jangka  waktu  tertentu  baik  sebagian  ataupun  seluruhan. Aktivitas kredit diatas secara teknis akan mendatangkan piutang bagi kreditur dan mendatangkan uang bagi debitur.
Pada umumnya, kredit merupakan program kerja dari sebuah bank yang kegiatannya adalah meminjamkan uang kepada orang – orang yang membutuhkan baik itu nasabah mereka ataupun tidak dengan menggunakan berbagai jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian kredit menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Program pemberian kredit yang banyak dilakukan oleh bank – bank memiliki tujuan yang hampir sama yaitu untuk memberi kesepakatan kepada orang – orang atau  masyarakat  untuk  membuka  atau  merintis  pekerjaan  sendiri  yang  berguna  untuk  memperbaiki  keadaan  ekonomi mereka.  Pemberian  kredit  ini  terbagi  atas  pemberian  kredit  oleh  bank  itu  sendiri  dan  ada  yang  bekerjasama  dengan pemerintah.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerjasama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri
Kredit Usaha Rakyat  (KUR) ini adalah kredit  yang ditujukan bagi  peminjam yang ingin merintis usaha sendiri tetapi  masih  dengan  skala  mikro,  kecil  dan  menengah.  Pemerintah  sendiri  memiliki  komitmen  untuk  membantu membangun  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Salah  satu bentuk  komitmen  itu  adalah  dengan  dibukanya  kredit  untuk  modal  usaha  bagi  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  dan koperasi yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merupakan alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Kendala yang seringkali dihadapi oleh pengusaha Mikro, Kecil dan Koperasi adalah masalah  permodalan  dihadapi  oleh  pengusaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  adalah  masalah  permodalan  di  dalam mengembangkan usahanya.
KUR  sendiri  pertama  kali  diluncurkan  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  tanggal  5  November 2007.Tujuan  diluncurkannya  KUR  adalah  untuk  mempercepat  pengembangan  sektor  riil  dan  pemberdayaan  UMKM, untuk  meningkatkan  akses  pembiayaan  kepada  UMKM  dan  Koperasi  dan  untuk  penanggulangan  kemiskinan  dan perluasan  kesempatan  kerja.Pada  dasarnya,  KUR  merupakan  modal  kerja  dan  kredit  investasi  yang  disediakan  secara khusus  untuk  unit  usaha  produktif  melalui  program  penjaminan  kredit.  Perseorangan,  kelompok  atau  koperasi  dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500.000.000,-.
Sumber  dananya  adalah  bank  yang  ditunjuk  dengan  tingkat  bunga  maksimum  16  persen  per  tahun.  Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari  alokasi total  kredit yang disediakan oleh bank tersebut. Masa pinjam  kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Secara nasional penyaluran KUR banyak diarahkan ke sektor perdagangan, restoran dan hotel yang mencapai 55% dari total penyaluran KUR diikuti dengan penyaluran ke sektor pertanian sebesar 27% dan sektor – sektor lain sebesar 9%.

## 2.3 Pengukuran Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Menurut (Wahyuni, 2016), efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:
a. Keberhasilan program
b. Keberhasilan sasaran
c. Kepuasan terhadap program
d. Tingkat input dan output.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 1, Agustus 2021, Hal 21 − 28 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i1.1024
Dengan demikian efektivitas diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.  Efektivitas  ( effectiveness )  yang  didefinisikan  secara  abstrak  sebagai  tingkat  pencapaian  tujuan,  diukur dengan rumus hasil dibagi dengan tujuan.Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran atau stategi.Maka seseorangan dikatakan efektif apabila menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.
Dari  semua  penjelasan  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  suatu  hal  dapat  dikatakan  efektif  apabila  hal tersebut  sesuai  dengan  yang  dikehendaki,  artinya  pencapaian  hal  yang  dimaksud  merupakan  pencapaian  tujuan dilakukannya  tindakan  –  tindakan  untuk  mencapai  hal  tersebut.  Efektivitas  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses pencapaian  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Suatu  usaha  atau  kegiatan  dapat  dikatakan  efektif  apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses  pencapaian  tujuan  tersebut  merupakan  keberhasilan  dalam  melaksanakan  program  atau  kegiatan  menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

## 2.4 Usaha Mikro dan Kecil
Usaha Mikro sebagaimana  dimaksud menurut Keputusan Menteri  Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank maksimal Rp. 50.000.000,00(INDONESIA, 2003).
Sedangkan Usaha Kecil adalah suatu produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1 milyar pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank di atas Rp. 50 juta sampai Rp. 500 juta.
Upaya pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah idealnya dapat dilakukan dengan baik, akan  tetapi  faktanya  upaya  pemerintah  dalam  pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan  menegah (UMKM)  masih  belum mencapai ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  Dikecamatan  Si  Pirok.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriftif .deskriptif  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  untuk  menganalisi  data  dengan  cara  menyajikan,  mendeskripsikan,  atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum, dan  menginterprestasi  kan  hasil  penelitian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  penulis,  maka  upaya  pemerintah  dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tapanuli Selatan(studi kasus Sipirok) ada enam yaitu  memaksimalkan  potensi  yang  ada  dalam  masyarakat,  kemudian  akses  terhadap  pasar,  bekerjasama  dengan  bank baik  negeri  maupun  swasta,  kemudahan  dalam  mendapatkan  legalitas  formal,  penjaminan  terhadap  perlindungan  dan kelangsungan  usaha,  memanfaatkan  teknologi  untuk  pengembangan  UMKM.  peranan  utama  yang  mempengaruhi pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  di  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  adalah  memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat(Ramayanti, 2018).

## 2.5 Penelitian Terkait
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Judul Sumber Hasil penelitian (Putra & Saskara, 2013) Efektivitas dan dampak program bantuan kredit usaha rakyat (KUR) terhadap  pendapatan  dan kesempatan kerja usaha mikro  kecil  dan  menengah (UMKM) di Kota Denpasar Dikota Denpasar. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas  Udayana. Vol. 2, No. 10, Oktober 2013 Hasil penelitian menunjukan bahwa  efektivitas  program  kredit usaha  rakyat  (KUR)  terdapat bebarapa kekurangan seperti pada indikator  tujuan  program,  yaitu tidak tepatnya sasaran program. (Erlina, 2014) Analisis Pengaruh Pemberian  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR)  Terhadap Kinerja Usaha Kecil. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  Tbk  Cabang A. Yani Makassar 1  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) berpengaruh  nyata  (signifikan) terhadap  pengusaha  usaha  mikro kecil dan menengah (UMKM). 2 Dengan adanya program bantuan Kredit Usaha Rakyat(KUR)  bagi  pengusaha usaha kecil dan menengah(UMKM) Maka terjadi peningkatan pendapatan serta kesempatan kerja  bagi  pengusaha  usaha  kecil dan menengah(UMKM).

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Nama Judul Sumber Hasil penelitian (Widyaresti & Setiawan, 2012) Analisis  Peran  BRI  Dalam Pemberian  Kredit  Usaha Rakyat Bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012 di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  pemberian  kredit  usaha rakyat(KUR) dapat  dimanfaatkan untuk  mengembangkan  usaha mikro  kecil  dan  menengah. Setelah  mendapatkan  pinjaman KUR  dari  BRI  variabel  modal,
produksi,  omzet  penjualan  dan keuntungan meningkat rata – rata lebih dari 100 persen.

## 2.6 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dalam masalah manusia.  Pada  pendekatan  ini,  peneliti  menekankan  sifat  realitas  yang  terbangun  secara  sosial,  hubungan  erat  antara peneliti dan subjek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah  aktual  sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  berlangsung.  Melalui  penelitian  deskriptif,  peneliti  berusaha mendeskripsikan  peristiwa  dan  kejadian  yang  menjadi  pusat  perhatian  tanpa  memberikan  perlakuan  khusus  terhadap peristiwa tersebut.

## 2.7 Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data
Adapun teknik pengumpulan data di lapangan ini dilakukan dengan cara:
1. Observasi (pengamatan), yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap situasi perkembangan perusahaan yang diteliti dan prosedur yang ada pada perusahaan pada saat dilakukan riset.
2. Wawancara  (interview),  yaitu  mengadakan  tanya  jawab  (fase  to  fase)  dengan  pihak  perusahaan  yang  mempunyai wewenang untuk memberikan informasi / data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat proses dan setelah selesainya pengumpulan data. Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan atau narasumber. Bila jawaban tersebut  setelah  dianalisis  belum  memuaskan  maka  peneliti  akan  melanjutkan  pertanyaannya  lagi  sampai  data  yang diperoleh dianggap kredibel.
Adapun aktivitas dalam teknik analisa data pada kualitatif adalah sebagai berikut:
1. Reduksi data
Reduksi  data dapat  diartikan sebagai  proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dari lapangan.
2. Penyajian data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
3. Pemeriksaaan kesimpulan dan vertifikasi
Tahap  terakhir  dalam  analisis  data  kualitatif  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Beberapa  cara  yang digunakan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan pola – pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan  pencarian  kasus  –  kasus  negatif  (kasus  khas,  berbeda,  mungkin  pula  menyimpang  dari  kebiasaan  yang  ada dimasyarakat).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas adalah adanya kesinambungan tujuan yang telah ditetapkan oleh pelaksana dengan nasabah,dapat bermanfaat bagi  pengusaha  –  pengusaha  mikro  dalam  mengembangkan  usahanya  yang  ditandai  dengan  meningkatnya  volume penjualan dan adanya timbal balik yang diberikan nasabah kepada bank pelaksana berupa pembayaran angsuran tepat waktu.

## 3.1 Pembahasan
Dari  pemaparan  hasil  penelitian  diatas,  maka  peneliti  akan  membahas  mengenai  tentang  perbedaan  pemberian  kredit dengan  yang  sesungguhnya.  Kredit  yang  akan  diberikan  berdasarkan  kepada  kepercayaan.  Sehingga  sama  dengan demikian, pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa bank akan memberikan kredit kalau ia benar  – benar yakin  bahwa si  penerima  kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai  dengan jangka waktu dan syarat – syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Kasmir, 2014).

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 1, Agustus 2021, Hal 21 − 28 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i1.1024
Keefektivitsan  program  dapat  dijalankan  dengan  kemampuan  operasional  serta  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. keberhasilan program KUR Mikro dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan dilapangan.  Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Jones  dan  Arif  Rohman  (2015:  101-102)  menyatakan  bahwa  program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Dimana dengan adanya program merupakan sebuah upaya utuk mencapai tujuan. Sama halnya dengan program KUR Mikro yang meupakan sebuah program dari pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemaparan  teori  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aulia  (2017),  dimana  program  Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berjalan secara efektif dan menunjukan program KUR berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Dapat dilihat dari lima aspek yaitu aspek ketepatan  sasaran program, aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah kredit, aspek ketepatan beban dan aspek ketepatan prosedur.
Menurut bank Indonesia pasal 1 Undang – Undang No. 10 tahun 1998 pemberian merupakan kegiatan utama bank yang  mengundang  resiko  yang  dapat  berpengaruh  pada  kesehatan  dan  kelangsungan  usaha  bank.  Namun  mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dan bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang – undang dan ketentuan bank indonesia.

## 3.1.1 Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya
Program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  betul-betul  sudah  berjalan  lancar  atau  efektif  dimana  para  pihak  debitur tidak  pernah  terlambat  dalam  membayar  anggusuran  kreditnya  jadi  bisa  dikatakan  para  debitur  usahanya  berkembang dengan adanya program KUR.
Calon debitur untuk mendapatkan dana KUR itu harus benar-bemar mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan bank untuk mendapatkan dana KUR. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pihak dalam program kredit usaha rakyat (KUR) sangat memuaskan dan membantu para pengusaha kecil yang ingin menggembankan usahanya.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini karena dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat  serta membantu pemerintah  dalam pemberdayaan masyarakat  itu sendiri. Peran masyarakat sangat  berpengaruh juga  dalam program ini karena dalam persyaratan pengajuan permohonan KUR harus  melampirkan Surat Keterangan Usaha.
Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat terbantu dengan adanya program ini, karena dapat mengembangakan usaha yang dimilikinya. Disisi lain juga pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pengurusan Surat Keterangan Usaha sebagai salah satu persyaratan dalam proses permohonan KUR tersebut.
Berdasarkan hasil, peneliti dapat mengemukakan bahwa dalam proses pencapaian tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini diperlukan keterkaitan satu sama lain. Program  ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya namun minim akan dana. Melihat kondisi Negara ini adalah proses adaptasi  menuju Negara maju sehingga dibutuhkan penunjang untuk mendukung pencapaian tersebut. Program KUR adalah salah satu program pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga penjamin untuk membantu masyarakat dalam peningkatan  usaha yang dikelolahnya.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Sedarmayanti  (2009)  mengemukakan  bahwa  konsep  efektivitas sebagai  suatu  ukuran  yang  memberikan  gambaran  seberapa  jauh  target  dapat  tercapai.  Dalam  proses  pencairan  dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dipaparkan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Pencapaian  tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah tercapai hal ini dapat di buktikan dengan perkembangan usaha masyarakat penerima  dana  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR).  Proses  sosialisasi  telah  dilakukan  secara  efektif.  Hal  ini  merangsang pertumbuhan usaha skala mikro dan menegah pada masyarakat pasca adanya program dana Kredit Usaha Rakya (KUR). Adaptasi  penyaluran  dana  kredit  usaha  rakyat  (KUR)  berdampak  pada  penggembangan  usaha  sesuai  potensi  daerah berupa  penambahan  alat  dan  perluasaan  pasar  untuk  nelayan  dan  penggembangan  usaha  bagi  masyarakat  sekitar parawisata.

## REFERENCES
Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. Jurnal Administrasi Publik , 1 (6), 1286–1295.
Anggraini, D., & Nasution, S. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri). Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 1 (3), 14879.
Antara, I. K. A., & Luh Putu Aswitari. (2016). BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN DENPASAR BARAT. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 05 (11), 1265– 1291.
Erlina, H. (2014). ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP KINERJA USAHA KECIL DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang A. Yani Makassar) . Universitas Hasanuddin. Fransiska,  P.  (2016). ANALISIS  KELAYAKAN  KREDIT  DITINJAU  DARI  ASPEK  KEUANGAN  PADA  PT.  BANK  MUAMALLAT

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
INDONESIA TBK .
HAOJAHAN,  J.  B.  (2014). EFEKTIVITAS  PROGRAM  KREDIT  USAHA  RAKYAT(KUR)  DALAM  MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT OLEH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) DI KELURAHAN HARJOSARI KEC MEDAN AMPLAS . UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN.
INDONESIA, G. B. (2003). PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL. In PERATURAN BANK INDONESIA .
Jusuf, J. (2014). Analisis Kredit Untuk Account Officer . PT. Gramedia Pustaka Utama.
Lastina, N. luh made A. danni, & Budhi, M. K. S. (2018). Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pt. Bri (Persero) Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas Ukm Dan Pendapatan Ukm Penerima Kur Di Kecamatan Abiansemal. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 4 , 959. https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i04.p02 Putra,  I.  G.  A.  A.  S.,  &  Saskara,  I.  A.  N.  (2013).  Efektivitas  dan  dampak  program  bantuan  kredit  usaha  rakyat  (KUR)  terhadap pendapatan dan kesempatan kerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Denpasar. E-Jurnal EP Unud , 2 (10), 457– 468.
Ramayanti, A. (2018). Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Tenun Sipirok) . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Siagian, M., Kurniawan, P. H., & Hikmah, H. (2019). Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kinerja Umkm Di Kota Batam.
Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) , 2 (2), 265–271. https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.107
SUGIANTI, S. (2019). PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENSEJAHTERAKAN KARYAWAN DI PUSAT OLEH-OLEH MAK DENOK DESA SERDANG JAYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT . UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
Wahyuni,  E.  P.  (2016). EFEKTIVITAS  PENGGUNAAN  APLIKASI  OA  (OFFICE  AUTOMATION)  BAGI  KARYAWAN  PT  PLN (PERSERO)  WS2JB  AREA  PALEMBANG  DALAM  KEGIATAN  PENGELOLAAN  SURAT-MENYURAT .  Politeknik  Negeri Sriwijaya.
Widyaresti, E. P., & Setiawan, A. H. (2012). Analisis Peran Bri Unit Ketandan Dalam Pemberian Di Kecamatn Ngawen Kabupaten Klaten. DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS , 1 (1), 1–11. Wijayanto, A. (2013). Pengaruh Karakteristik Wirausahawan Terhadap Tingkat Keberhasilan Usahan. Jurnal Ilmu Sosial , 12 (1), 16– 28.