p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Faisol
Universitas Islam Malang Email: faisol@unisma.ac.id
Yandri Radhi Anadi Universitas Islam Malang Email: faisol@unisma.ac.id

## Abstrak
Sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  menyatakan:  “bahwa  dalam  penyelenggaraan otonomi  daerah  dipandang  perlu  untuk  menekankan  pada  prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( Good Governance ) dan pemerintahan yang bersih ( Clean  Governance )  dalam  mewujudkan  pembangunan  daerah  yang desentralistik dan demokratis. Menindaklanjuti hal itu ketentuan perundang- undangan  menyebutkan  bahwa  DPRD  juga  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dengan  Pemerintah  Daerah.  Kedudukan  DPRD  dan  Kepala Daerah  adalah  sejajar,  DPRD  bukanlah  subsistem  dari  Pemrintah  atau Kepala derah.  DPRD diberi wewenang seperti yang termuat dalam Pasal 41 yang  menyatakan:”DPRD  memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan.”  Terlebih  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  pemerintahan daerah,  fungsi  pengawasan  dari  DPRD  sangatlah  diperlukan.  Pengelolaan keuangan  pemerintahan  daerah  merupakan  hal  fundamental  dalam menentukan  kemajuan  masyarakat  daerah  baik  dari  perekonomian  dan kemajuan pembangunan di daerah.
Kata  Kunci:  Pemerintahan  Daerah,  Kepala  Daerah,  Fungsi Pengawasan, Keuangan Pemerintah Daerah

## Abstract
In accordance with the Undang-Undang No. 32 of 2004 concerning Regional  Government,  states:  "that  in  the  implementation  of  regional autonomy  it  is  deemed  necessary  to  emphasize  the  principles  of  good governance (Good Governance) and clean governance (Clean Governance) in realizing regional development decentralized and democratic. Following up on this, statutory provisions state that the DPRD is also an integral part of  the  Regional  Government.  The  position  of  the  DPRD  and  the  Regional

## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Faisol, Yandri Radhi Anadi)
Head  is  equal,  the  DPRD  is  not  a  subsystem  of  the  Government  or  the Regional Head. The DPRD is given the authority as contained in Article 41 which  states:  "The  DPRD  has  legislative,  budgetary  and  supervisory functions."  Especially  in  terms  of  regional  government  financial management, the supervisory function of DPRD is very necessary. Regional government  financial  management  is  fundamental  in  determining  the progress  of  local  communities  both  from  the  economy  and  progress  of development in the region.
Keywords:  Regional  Government,  Regional  Head,  Oversight  Function, Regional Government Finance

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  kaya  akan  budaya  dan etnis, tidak hanya itu Negara Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas  dan  terdiri  dari  banyak  pulau.  Namun  meskipun  Negara  Indonesia  ini memiliki  bagai  ragam  etnis  dan  budaya  tetap  saja  negara  Indonesia merupakan  negara  kesatuan  yang  utuh  sebagai  itu  dinyatakan  secara  tegas dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa: “negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik” dan didalam pancasila termuat dalam sila ketiga disebutkan pula secara tegas ”Persatuan Indonesia.” Artinya bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang  dalam  Dasar  Negara  Republik  Indonesai,  yaitu  Undang-Undang Dasar  1945  baik  sebelum  maupun  sesudah  perubahan  dan  Pancasila, sehingga  diharapkan  dapat  menyatukan  selurah  rakyat  yang  berada  di wilayah  nusantara  yang  begitu  luas  serta  terbagi  dalam  bentuk  pulau  dan kepulauan yang penduduknya terdiri dari barbagai suku bangsa.
Mengingat  wilayah  Indonesia  yang  begitu  luas,  maka  dalam menjalankan  pemerintahan  tidak  mungkin  diatur  dan  diurus  sendiri  oleh pemerintah  pusat,  oleh  karena  itu  harus  ada  pelimpahan  wewenang  dalam menjalankan  pemerintahan,  seperti  yang  terurai  dalam  Pasal  18  ayat  (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi  itu dibagi atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang.” Sedangkan  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  pemerintah  daerah adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  tentang  Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:”Pemerintahan Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluasluasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  menyatakan:  “bahwa  dalam  penyelenggaraan otonomi  daerah  dipandang  perlu  untuk  menekankan  pada  prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ( Good Governance ) dan pemerintahan yang bersih ( Clean  Governance )  dalam  mewujudkan  pembangunan  daerah  yang desentralistik  dan  demokratis.  Maka  dalam  penyelenggaraan  pembangunan daerah  diperlukan  peran  dari  organ-organ  pemerintahan  daerah  yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan  pembangunan  di  daerah  serta  melaksanakan  administrasi pembangunan  daerah.  Dengan  demikian  diharapkan  pembangunan  dan pelaksanaan  administrasi  daerah  akan  berjalan  lebih  rasional,  tidak  hanya didasarkan  pada  tuntutan  emosional  yang  sukar  dipertanggungjawabkan kebenarannya. 1
Demi  menjaga  tegaknya  demokrasi  dan  juga  dalam  rangka membatasi kewenangan dari pemerintah daerah selaku eksekutif maka perlu diadakan  pengawsan  terhadap  pemerintah  daerah.  Oleh  sebab  itu  dalam ketentuan  undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  menaganatkan bahwasanya  dalam  rangka  menjalankan  roda  pemerintahan  daerah  organ- organ daeraha terdiri dari:
1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Perangkat Daerah yang meliputi:
• Sekretariat Daerah
• Secretariat DPRD
•
Dinas Daerah
• Lembaga Teknis Daerah
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  menentukan  bahwa  DPRD juga  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dengan  Pemerintah  Daerah. Oleh  Undang-Undang  DPRD  diberi  wewenang  seperti  yang  termuat  dalam Pasal 41 yang menyatakan:”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”  Kemudian  mengenai  fungsi  pengawasan  diatur  dalam  Pasai 42  ayat  (1)  huruf  c,  yang  menyatakan  bahwa:  “melaksanakan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  Perda  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya, peraturan  kepala  daerah,  APBD,  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam
1 HAW.  Widjaja,  2004, Otonomi  Desa Merupakan Otonomi  yang  Asli,  Bulat, dan Utuh , Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 4

## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Faisol, Yandri Radhi Anadi)
melaksanakan  program  pembangunan  daerah,  keuangan  dan  kerjasama internasional di daerah.”
Terlebih dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah  daerah, fungsi pengawasan  dari  DPRD  sangatlah  diperlukan.  Kita  ketahui  bahwasanya pengawasan  pengelolaan  keuangan  pemerintahan  daerah  merupakan  hal fundamental  dalam  menentukan  kemajuan  masyarakat  daerah  baik  dari perekonomian  dan  kemajuan  pembangunan  di  daerah.  Pengelolaan keuangan  pemerintah  yang  tidak  tepat  sasaran  dan  tidak  transparan  akan mengakibatkan  lamanya  pembangunan  di  daerah  yang  pada  akhirnya merugikan masyarakat daerah.
Hubungan antara
pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya mengenai  pelaksanaan  tugas  atau  kegiatan,  apakah  sesuai  dengan  yang semestinya  atau  tidak. 2 Dengan  demikian  manifestasi  dari  kinerja pengawasan  adalah  kegiatan  untuk  menilai  suatu  pelaksanaan  tugas  secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media  terbatas  untuk  melakukan  semacam cross  check atau  pencocokan apakah  kegiatan  yang  dilaksanakan  telah  sesuai  dengan  tolak  ukur  yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari  hasil  pengawasan  tersebut.  Dari  latar  belakang  yang  sudah  diuraukan diatas maka beberapa pemasalahan yang perlu  dikaji  lebih mendalam yaitu mengenai:  1)  Bagaimana  eksistensi  kedudukan  DPRD  dalam  pelaksanaan Pemerintahan  Daerah?  2)  Bagaimana  peran  DPRD  dalam  melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang di  gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode  penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  adalah  metode  atau cara  meneliti  bahan  pustaka.  Dalam  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian  kepustakaan  ada  bebarapa  tahap  diataranya:  tahap  pertama penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendapatkan  hukum  objektif  (norma  hukum),  yaitu  melakukan  penelitian terhadapat  permasalahan  hukum.  Dan  tahap  yang  kedua  adalah  penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  hukum subyektif ( hak dan kewajiban). 3
2 M.  Agus  Santoso, Peran Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, Jurnal Hukum, Vol 18 No. 4, Oktober 2011, hal. 610
3 Hardijan  Rusli  “ Metode  Penelitian  Hukum  Normatif:  Bagaimana  ?”,  Law Review , Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No,3 (2006) Hlm 50.

## PEMBAHASAN

## A. Eksistensi  Kedudukan  DPRD  Dalam  Pelaksanaan  Pemerintahan Daerah
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  bagian  dari penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Sebagai  penyelenggara  pemerintahan daerah  tentu  DPRD  juga  turut  andil  dalam  membentuk  pola  pemerintahan daerah,  mulai  dari  sistem  pemerintahan  juga  sampai  keberhasilan  program pemerintahan  daerah.    DPRD  yang  mewakili  aspirasi  rakyat  harus  mampu mengawal  pelakasanaan  pemerintahan  yang  demokrasi,  rakya  terjamin kebebasannya  serta  pelayanan  terhadap  kepentingan  rakyat  harus  dapat diwujudkan.
DPRD  merupkan  lembaga  legislatif  di  derah  yang  mana  selain mewakili  suara  rakyat  mereka  juga  perpanjangan  partai  polotik.  DPRD berkedudukan  dan  memiki  peranan  untuk  membentuk  Peratuan  Daerah (Perda)  bersama-sama  dengan  kepala  daerah.  Adanya  hal  ini  menunjukkan bahwasanya  fungsi  DPRD  dalam  hal  legislasi  tidak  mampu  berdiri  sendiri. Eksekutif  sebagai  roda  penggerak  pemerintahan  daerah  harus  juga  turut terlibat  dalam  pembentukan  peraturan  daerah.  Disini  menunjukkan bahwasanya  kolaborasi  antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah  harus  memiliki tujuan  dan  arah  yang  sama.  Apabila  kolaborasi  antara  DPRD  dan  Kepala Daerah  tidak  berjalan  dengan  baik  maka  dapat  dipastikan  legislasi pemerintahan daerah akan berantakan.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, kelembagaan DPRD merupakan wujud  dari  demokrasi  pemerintahan.  Hal  ini  antara  lain  dikarenakan  pada dasarnya  demokrasi  merupakan  wujud  pemerintahan  dari  rakayat  dan dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat harus terwakili suaranya ketka ada pembicaraan tentang pemerintahan. 4 Melalui DPRD inilah rakyat dapat terwakili  keberadaannya  dalam  pengambilan  kebijakan  dalam  suatu pemerintahan.  Dalam  kajian  sistem  demokrasi  medel  DPRD  inilah  yang menjadi ciri khas dari pelaksanaan demorasi tidak langsung. 5
Dalam  melaksankan  penyelenggraan  pemerintahan  daerah  DPRD dan  Kepala  Daerah  memiliki  posisi  yang  sejajar  sehingga  disini  DPRD bukanlah  bawahan  dari  Kepala  Derah  melainkan  mitra  kerja.  Layaknya mitra kerja pada umumnya DPRD dan Kepala Daerah meiliki hubung dalam beberapa kewenangan dan kebijakan, hubungan tersebut antara lain:
4 Joeniarto,  1984,  Demokrasi  dan  Sistem  Pemerintahan  negara,  Jakarta:  Bina Aksara, Hlm. 22
5 PJ Suwarno, 1999, Tata Negara Baru, Sitem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional, Jokjkarta: Kanisus, Hlm. 60

## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Faisol, Yandri Radhi
Anadi)
1. hubungan  yang  berkenaan  dengan  pemilihan,  sebagai  hubungan  yang paling  awal  terjalin  antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah  sebagai  perwujudan dari demokrasi;
2. hubungan  dalam  bidang  legislasi,  merupakan  konskuensi  dari pemerintah daerah yang berotonomi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah  tangga  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  rakyat daerah. Untuk itu kepada DPRD dan Kepala daerah diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan Perda;
3. hubungan  dalam  bidang  anggaran,  merupakan  hubungan  kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD dan menetapkan  APBD  serta  perubahan  APBD  dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi daerah;
4. hubungan  dalam  bidang  pengawasan,  adalah  hubungan  yang  dilakukan oleh  DPRD  secara  sepihak  terhadap  Kepala  Daerah  sebagai  pencerminan dari  pemerintahan  yang  demokratis,  dengan  maksud  agar  dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  tidak  menyimpang  dari  aturan- aturan yang telah ditetapkan bersama, juga tidak menyimpang norma-norma dan peraturan perundang-undangan lainnya; 5. hubungan  dalam  bidang  pertanggungjawaban  adalah  hubungan  yang sifatnya  sepihak  dari  DPRD  kepada  Kepala  Daerah  dan  dapat  juga dikelompokkan  ke  dalam  hubungan  pengawasan.  Karena  pada  hakikatnya pertanggungjawaban  itu  sendiri  merupakan  instrumen  untuk  melihat, mengevaluasi  dan  menguji  sejauh  mana  penyelenggaraan  pemerintahan dalam  suatu  periode  tertentu  itu  sudah  terlaksana  atau  sebaliknya  belum terlaksana  sesuai  dengan  rencana  dan  program  yang  telah  ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. hubungan  dalam  bidang  administrasi,  yaitu  hubungan  yang  berkenaan dengan  pengangkatan  pejabat  daerah,  seperti  Sekretaris  Daerah,  dan  lain sebagainya. 6
Pola hubungan dan kedudukan DPRD dengan Kepala Daerah secara yuridis  diatur  dalam  undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Bercermin ke era orde baru setelah lahirnya UU No. 32  Tahun  2004  ini  kedudukan  DPRD  sebaga  lembaga  perwakilan  rakyat sama kuatnya dengan Kepala daerah. DPRD bukan lagi sebagai subordinasi dari  pemerintah  daerah,  demikian  pula  kaitannya  dengan  kedudukannya sebagai legislatif maupun lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintaahan  daerah  serta  kedudukannya  perpanjangan  fraksi  partai politik, maka dapat dikatan kedudukan DPRD saat ini sangatlah kuat.
6 M.  Agus  Santoso,  Peran  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  dalam  menjalankan fungsi pengawasan, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 4, Oktober 2011, hal 617
Berdasarkan  UU  No.  32  tahun  2004  hubungan  Kepala  Daerah  dengan DPRD    merupakan  hubungan  rekan  kerja  yang  setara.  Kedudukan  setara maksudnya  adalah  DPRD  malaksanakan  fungsi  dan  perannya  tidak menunggu  intruksi  dari  kepala  daerah  hal  itu  bisa  dilihat  dari  pembuatan kebijakan  daerah  semisal  Perda.  Bila  di  era  orde  baru  eksekutif  dengan leluasan membuat peraturan daerah maka saat ini sudah tidak mungkin lagi hal  itu  dilakukan  karena  pembuatan  kebijan  di  pemerintahan  daerah  tidak boleh lepas dari peran dan persetujuan DPRD.
Berdsarakan  jenis  hubungan  dan  wewenang  antara  DPRD  dengan Kepala  Daerah  tersebut  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan, sehingga terlihat bahwa Kepala Daerah bukan merupakan penguasa tunggal di  daerah,  karena  penyelenggara  pemerintah  daerah  adalah  Kepala  Daerah dan  DPRD,  hal  ini  diharapkan  agar  tercipta  iklim  demokrasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian terjadi check and balance, gambaran tersebut dapat diklarifikasikan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu hubungan kemitraan (partnership), hubungan pengawasan (controlling), dan hubungan  anggaran  (budgeting),  seperti  halnya  hubungan  antara  DPR dengan Presiden pada Pemerintah Pusat. 7
Hubungan kemitraan antara Kepala Daerah dengan DPRD tergambar dalam  Pasal  27  ayat  (1)  huruf  k  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 yang  menyatakan  bahwa  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah mempunyai  kewajiban  menyampaikan  rencana  strategis  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dihadapan  Rapat  Paripurna  DPRD.  Namun  demikian rencana  strategis  dimaksud  tidak  harus  mendapatkan  persetujuan  dari DPRD,  tetapi  hanya  sekedar  melaporkannya  dan  kemudian  dalam menjalankan pemerintahan daerah berpedoman pada rencana strategis yang sudah  disetujui  bersama,  ini  adalah  sebuah  bentuk  kesepakatan  yang  akan berimplikasi  pada  anggaran  yang  akan  dibahas  bersama  kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 8

## B. Peran DPRD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam ketentuan Pasal  18A UUD 1945  mengamanatkan hubungan wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  mulai  provinsi  sampai dengan  kabupaten/kota  diatur  dengan  undang-undang  serta  tetap meperhatikan  kekhususan  dan  keberagaman  setiap  daerah.  Selain  itu hubungan  dalam  hal  keuangan,  pelayanan  dan  pemnafaatan  sumber  daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga dilaksanakan secara adil dan selaras ketentuan perundang-undangan.
7 I Gde Panca Astawa, 2008, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Bandung; Alumni, Hlm. 112
8 M. Agus Santoso, Op. Cit., 618

## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Faisol, Yandri Radhi
Anadi)
Ketentuan  dalam  pasal  tersebut  memberikan  paradigma  baru  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah.  Kalau  dulu  semua  kebijakan ditententukan  oleh  pusat  (sentralistik)  maka  sekarang  dengan  prinsip otonomi daerah setiap pemerintahan daerah bisa menentukan kebijakan dan pelaksanan pemerintahan secara mandiri. Perubahan paradigma baru  dalam pemerintahan tersebut antara lain: 9
a) Pemerintahan  daerah  disusun  dan  dijalankan  berdasarakan  prinsip otonomi  yang  seluas-luasnya.  Semua  fungsi  administrasi  yang  dulu  ada dipusat  sekarang  dijalankan  langsung  oleh  pemerintah  daerah  kecuali  yang bersifat khusus.
b) Pemerintahan daerah disusun dan dilaksankan berdasarkan keberagaman daerah  masing-masing  dilihat  dari  geografis  dan  kebudayaan  masyarakat daerah.
c) Anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat dalam suatu pemilihan umum.
d) Hubungan pemerintah pusat dijalankan secara adil dan selaras.
Pemerintahan  daerah  yang  baik (Good  Governece ) 10 merupakan  hal  yang sering  menjadi  pembahasan  dalam  berbicara  mengenai  kebikan  pemerintah daerah.  Pengetahuan  masyarakat  yang  senantiasa  mengalami  kemajuan menuntut  kinerja  dan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  selaras  dengan tujuan  kemakmuran  masyarakat.  Masa  sekarang  ini,  dengan  kemajuan teknologi  serta  majunya  sosial  media  mebuat  masyarakat  lebih  cepat mendapatkan  informasi  dalam  penyelenggraan  pemerintahan  daerah. Sehingga  masyrakat  bisa  mengkritisi  sebuah  kebijakan  apabila  dirasa merugikan  rakyat.  Ini  menunjukkan  bahwasanya  pemerintahan  yang demokratis mulai perlahan telah diwujudkan.
Makna  demokaratis  yang  paling  penting  adalah  meletakkan kekuasaan  ditangan  rakyat  yang  mana  pada  tingkatan  terakhir  raktyatlah yang  menentukan  hal  pokok  dalam  kehidupannya.  Termasuk  dalam  hal kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah,  karena  pada  dasarnya kebijakan itulah yang menentukan masa depan kehidupan rakyat. Mengingat hal  itu  maka  sudah  selayaknya  peran  dan  fungsi  pengwasan  dari  DPRD harus  diperkuat.  Pengawasan  dari  DPRD  akan  membuat  kepala  daerah mepertimbangkan  kebijakan  yang  diambil  secara  matang  dan  tidak sewenang-wenang  terutama  dalam  pengelolan  anggaran.  DPRD  selaku
9 Bagir  Manan,  Menyonsong  Fajar  Otonomi  Daerah,  Yogyakarata:  Pusat  Studi Hukum UII, , 2001, hlm 229
10 Jimly  Asshiddiqi,  Peneyelenggaraan  Good  Governence  dalam  Rangka Penegakan  Nilai-Nilai  Konstitusi  Menuju  Negara  yang  Demokratis,  Jakarta:  Sekjen Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm. 45
perwakilan rakyat daerah harus berperan menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan  agar  senantiasa  sesuai  dengan  apresiasi  masyarakat  yang berpijakan kepada perundang-undangan.
Terkait fungsi pengawasan DPRD ada beberapa aspek penting yang perlu  diperhatikan  sebagaimana  tertuang  dalam  ketentuan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD  disana disebutkan  bahwasanya  DPRD  bekedudukan  sebagai  lembaga  yang mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Pasal  153  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menyebutkan  bahwasanya  Fungsi pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  149  ayat  (1)  huruf  c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
1) Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
2) Pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
3) Pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  laporan  keuangan  oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.
Terusannya  dalam  ketentuan  Pasal  153  Ayat  (2)  juga  menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil  pemeriksaan  laporan  keuangan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, DPRD kabupaten/kota berhak  mendapatkan  laporan  hasil  pemeriksaan  keuangan  yang  dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Apabila  dari  hasil  pengawasan  ditemukan  penyalahgunaan  terhadap pengelolaan  keuangan  negara  maka  DPRD  bisa  mangajukan  dan melaksanakan  audit  sebagai  tindak  lanjut  ke  Badan  Pemeriksa  Keuangan BPK,  dan  bahkan  bisa  meminta  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), Polisi dan kejaksaan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan  terjadinya  penyalahgunaan  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah.  Pengawasan  dari  DPRD  harus  memiliki  sifat  represif yang  mana  itu  merupakan  bagian  dari  fungsi  pengwasan  DPRD  sebagai legislatif control. 11
DPRD  merupakan  sebuah  lembaga  legislatif  di  daerah  yang  mana proses pembentukannya dilakukan secara demikrasi mempunyai hak politik untuk  menentukan  anggaran,  untuk  menetapkan/tidak  menetapkan  suatu kebijakan  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  Sebagai  mana disebutkan  sebelumnya  DPRD  bisa  bekerja  sama  dengan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Polisi  dan  kejaksaan  untuk  melaksanakan penyelidikan  dan  penyidikan  atas  dugaan  terjadinya  penyalahgunaan
11 Daeng  M.  Nasir,  2007  Pengantar  Buku  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Semarang: UNDIP Press,  hlm 275

## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Faisol, Yandri Radhi
Anadi)
keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  apabila  dari  hasil audit  permulaan  sudah  ada  temuan  penyelewengan  keuangan  daerah  yang disertai bukti-bukti yang cukup.
Fungsi  Pengawasan  harus  bersifat  represif  ( The  supervision Represive )  dan  merupakan  bentuk  dari  pengawasan  bersifat  legislatif (legislative  control). Peran  DPRD,  secara  substansial  harus  bisa  dibedakan fungsi  pengawasan  anggaran  dengan  fungsi  pengawasan  dibidang  lainnya. DPRD merupakan lembaga legislatif di pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan  dan  kewenangan  yang  sangat  kuat  terhadap  pengelolaan keuangan  daerah,  hal  tersebut  bisa  ditemukan  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  menegaskan  sebagai  berikut: “Pengelolaan  keuangan  daerah  diaudit  oleh  lembaga  auditor  pemerintah yang  bersifat  idenpenden  (BPK)  hasil  audit  dituangkan  dalam  bentuk laporan  hasil  pemeriksaan  (LHP)  dengan  memberikan  opini  yang  terdapat empat opini, yakni:
A. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);
B. wajar dengan pengecualian (qualified opinion);
C. opini tidak wajar (adverse opinion); dan
D. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer opinion). 12
Menurut Daeng M. Naser, fungsi/peran pengawasan DPRD memiliki dua dimensi yaitu: 1) Pengawasan diranah administratif dan 2) Pengawasan diranah  nilai  uang  yang  bersifat  investigatif.  Pengelolaan  keungan  daerah yang  sehat  akan  berimplikasi  terhadap  percepatan  pembangunan  sarana prasarana  dan  kemakmuran  rakyat  di  daerah.  Karena  DPRD  merupakan perwakilan  rakyat  di  daerah  maka  DPRD  harus  bisa  melakukan  fingsi pengawasan  secara  maksimal.  Adanya  pengawasan  inilah  yang  pada nantinya  bisa  menjadi  fungsi  controling  secara  tidak  langsung  dari masyarakat.

## KESIMPULAN
Dari pemaparan sebagaimana telah tenulis uraikan diatas maka disini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. DPRD  merupkan  lembaga  legislatif  di  derah  yang  mana  selain mewakili  suara  rakyat  di  daerah  mereka  juga  perpanjangan  partai  polotik. DPRD  berkedudukan  dan  memiki  peranan  untuk  membentuk  Peratuan Daerah  (Perda)  bersama-sama  dengan  kepala  daerah.  Dalam  melaksankan penyelenggraan  pemerintahan  daerah  DPRD  dan  Kepala  Daerah  memiliki
12 Robinson  Konyenye,  Kajian  Yuridis  Pengawasan  DPRD  dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Lex Et Sociatatis, Vol. 6 No. 4, Juni 2018, Hlm 61
posisi  yang  sejajar  sehingga  disini  DPRD  bukanlah  bawahan  dari  Kepala Derah  melainkan  mitra  kerja.  Layaknya  mitra  kerja  pada  umumnya  DPRD dan  Kepala  Daerah  meiliki  hubung  dalam  beberapa  kewenangan  dan kebijakan.
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR, DPD,  dan  DPRD  disana  disebutkan  bahwasanya  DPRD  bekedudukan sebagai  lembaga  yang  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Pasal  153  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menyebutkan bahwasanya  Fungsi  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
➢ Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
➢ Pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
➢ Pelaksanaan  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  laporan  keuangan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Bagir Manan, 2001 Menyonsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarata:Pusat Studi Hukum UII.
HAW. Widjaja, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
I Gede Panca Astawa, 2008, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Bandung; Alumni.
Jimly Asshiddiqi, 2005, Peneyelenggaraan Good Governence dalam Rangka Penegakan  Nilai-Nilai  Konstitusi  Menuju  Negara  yang  Demokratis, Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi.
Joeniarto, 1984, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan negara, Jakarta: Bina Aksara. PJ Suwarno, 1999, Tata Negara Baru, Sitem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional, Jokjkarta: Kanisus,
Daeng M. Nasir, 2007,  Pengantar Buku Pengelolaan Keuangan Daerah, Semarang: UNDIP Press.

## Jurnal
Hardijan Rusli Metode Penelitian Hukum Normatif : Law Review , Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol V No,3 2006
M. Agus Santoso, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan  Fungsi  Pengawasan , Jurnal  Hukum,  Vol  18  No.  4,
Oktober 2011,

## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Faisol, Yandri Radhi Anadi)
Robinson Konyenye, Kajian Yuridis Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Lex Et Sociatatis, Vol. 6 No. 4, Juni 2018,