Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2608-2619
Perlunya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah atas Sukuk Negara untuk Mewujudkan Akuntabilitas Syariah
Dhahlia Dian Wijaya Wardhani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran *Email korespondensi: dhahlia21001@mail.unpad.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the practice of Government Accounting Standards for Sovereign Sukuk transactions according to PSAK 110 (revised 2015), AAOIFI FAS 33, PMK on Central Government Accounting Policies, and PMK on Government Debt Financial Reporting Accounting Systems using a case study qualitative approach. The result of the research is the need to improve the accounting treatment for Sovereign Sukuk. Sovereign Sukuk is recognized when the obligation arises, namely at the time of the sale transaction. However, this recognition does not regulate each Sovereign Sukuk contract. The measurement of Sovereign Sukuk is regulated by two regulations, which result in impractical accounting treatment related to the measurement. The presentation of Sovereign Sukuk is presented in the value of Government Securities (SBN) both short term and long term. The presentation is the same as the presentation of corporate Sukuk for the type of ijarah Sukuk. The regulations do not regulate the detailed  disclosure  of  information  that  must  be  disclosed  concerning  Sovereign  Sukuk  so  the  disclosure  of transaction information on Sovereign Sukuk is not as complete as corporate Sukuk. Therefore, to maintain the accountability  of  Sovereign  Sukuk,  it  is  necessary  to  have  government  accounting  standards  that  specifically regulate it. It aims to increase public confidence to invest in Sovereign Sukuk.

## Keywords: Sovereign Sukuk, Sharia Accountability, Government Accounting
Saran  sitasi :  Wardhani,  D.  D.  (2022).  Perlunya  Standar  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  atas  Sukuk  Negara untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (03),  2608-2619.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6763
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6763

## 1. PENDAHULUAN
Mencapai  kesejahteraan  untuk  seluruh  rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan bernegara yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar 1945,  oleh  karena  itu  untuk  mewujudkannya, penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti energi, komunikasi, dan transportasi  merupakan  keharusan  bagi  pemerintah sebagai  pengambil  kebijakan  tertinggi.  Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai (Latifah, 2020; Ramadayanti  et  al.,  2017).  Saat  ini,  pembiayaan infrastrukstur tidak hanya melalui APBN. Salah satu pembiayaan  yang  kini  sedang  diterapkan  oleh pemerintah  adalah  pembiayaan  melalui  penerbitan Surat Berharga Negara baik dalam bentuk Surat Utang Negara  (SUN)  maupun  Surat  Berharga  Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara).
Indonesia, negara berpenduduk mayoritas muslim  terbesar  di  dunia,  (Laila  &  Anshori,  2020; Latifah,  2020;  Muhammad  et  al.,  2019)  yang mempunyai jumlah penduduk beragama Islam sekitar 231 juta jiwa dari total penduduk menurut agama dan kepercayaan  sekitar  266  juta  jiwa  atau  sebesar  87% dari  jumlah  penduduk  Indonesia  (Kemenag,  2022), sangat  berpotensi  menjadi  pusat  pengembangan investasi  keuangan  berbasis  syariah  (Mulyani  & Setiawan,  2020).  Hal  tersebut  berpotensi  untuk meningkatkan investasi masyarakat pada sukuk yang merupakan  salah  satu  instrumen  investasi  berbasis syariah di Indonesia. Sukuk Ritel Negara adalah salah satu instrumen investasi yang dapat menghimpun dana investor  individu,  sehingga  dapat  mempengaruhi pertumbuhan  sektor  ekonomi  syariah  (Handayani  & Surachman,  2017).  Potensi  tersebut  membuat pemerintah  mengeluarkan  regulasi  berupa  Undang- undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
Syariah  Negara  (SBSN).  Penetapan  kebijakan  atas terbitnya SBSN sebagai salah satu sumber pembiayaan  APBN  membuktikan  sistem  keuangan Islam merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia  (Hariyanto,  2017).  Bahkan  saat  pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, Sukuk mampu bertahan dan tetap eksis di situasi tersebut (Asiyah et al., 2020; Gustina, 2021; Rofiuddin, 2022). Hal ini membuktikan  bahwa  sukuk  cukup  stabil  dan  kuat terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi dalam suatu negara, sehingga  dapat  digunakan  sebagai salah  satu alternatif  sumber  dana  dalam  pembangunan  yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta
(Rofiuddin,  2022).  Apabila  pembangunan  terus berjalan,  maka  diharapkan  secara  jangka  panjang sukuk  dapat  membantu  menciptakan  lapangan  kerja baru bagi masyarakat (Asiyah et al., 2020).
Dari  tahun  ke  tahun,  Sukuk  Negara  terus berkembang pesat, dan memiliki peran yang semakin penting  sebagai  bagian  dari  sumber  pembiayaan APBN.  Dari  sisi  volume,  kontribusi  SBSN  sebagai instrumen  alternatif  pembiayaan  APBN  dalam  lima tahun  terakhir  meningkat  secara  signifikan,  yaitu Rp118,51 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp367,31 triliun pada tahun 2020 (DJPPR, 2020). Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1.  Perkembangan SBSN 2015 s.d 2020 (dalam juta rupiah) Instrumen Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PBS 46.248.000 91.886.000 91.797.957 104.513.714 161.096.594 259.201.476 USDPBS 1.476.400 1.407.600 PBSNT 1.500.000 3.000.000 SPN-S 14.295.000 16.985.000 44.690.000 51.680.000 37.360.000 26.150.000 SR 21.965.035 31.500.000 14.037.310 8.436.570 21.117.570 37.808.543 SDHI 4.500.000 1.000.000 2.000.000 SNI 26.422.000 33.407.500 39.969.000 41.379.000 28.110.000 35.662.500 SPN-SNT 5.084.143 2.535.030 ST 2.585.122 4.945.682 9.13.647 5.421.257 SWR 14.912 SW 50.849 Jumlah 118.514.178 179.898.652 192.494.267 213.931.366 258.275.411 367.309.537
Sumber: (DJPPR, 2020)
Data  tersebut  menunjukkan  minat  masyarakat umum  untuk  berinvestasi  pada  instrumen  keuangan syariah  yang  semakin  meningkat.  Para  investor  juga tersebar,  tidak  hanya  dari  golongan  pengusaha  atau wiraswasta  tetapi  juga  anak-anak  muda  yang  telah mengenal  investasi.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan penjualan Sukuk Ritel (SR-014) yang diterbitkan pada masa  penawaran  dari  tanggal  26  Februari  s.d.  17 Maret 2021. Dengan catatan penjualan sebagai mana yang disebutkan oleh (DJPPR, 2021) sebagai berikut: a. Hasil penjualan mencapai Rp16,705 triliun;
b. Jumlah investor sebanyak 35.626 investor;
c. Rata-rata pemesanan sebesar Rp468,90 juta
d. Investor  generasi  Y/Milenial  tercatat  sebanyak 12.968 investor (36,40%) dengn nominal sebesar Rp3,10 triliun;
e. Investor generasi Z tercatat sebanyak 331 investor (0,93%) dengan nominal sebesar Rp119,44 miliar (0,71%);
f. Investor wiraswasta mencatat nominal pembelian terbesar yaitu Rp7,24 triliun (43,35%), sedangkan investor  Pegawai  Swasta  merupakan  jumlah investor terbanyak yaitu 12.098 investor (33,96%); dan
g. Jumlah investor 11.928 investor (33,48%) dengan nominal  pembelian  sebesar  Rp4,28  triliun (25,63%).
Karakteristik  SBSN  yang  berbasis  syariah  dan perannya  dalam  mengembangkan  pasar  keuangan syariah,  memerlukan  adanya  akuntabilitas  syariah dalam  penerbitannya  (Arianty,  2019b).  Peningkatan pertumbuhan  SBSN  dari  tahun  ke  tahun  merupakan salah  satu  indikator  perlunya  akuntabilitas  yang mengacu  kepada  standar  akuntansi  (Qizam  &  Fong, 2019). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara juga mengamanatkan keharusan  akuntabilitas  yang  harus  dicapai  (Amin, 2016). Akuntabilitas ini diwujudkan dengan
diterbitkannya  laporan  yang  ditujukan  kepada masyarakat  berupa  laporan  keuangan  sebagai  output dari  suatu  praktik  akuntansi  yang  terstandarisasi (Rambe  &  Kusmilawaty,  2022;  Siswantoro,  2018). Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan  posisi  keuangan  entitas  syariah  yang bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pemakai  dalam pengambilan keputusan ekonomi (Rambe & Kusmilawaty, 2022).
Standar  akuntansi  diperlukan  bagi  entitas  non- keuangan  untuk  menerbitkan  sukuk  (Biancone  & Shakhatreh,  2016).  Hal  ini  diperlukan  untuk memberikan  keyakinan  kepada  masyarakat  dalam berinvestasi.  Sukuk  merupakan  instrumen  keuangan syariah, sehingga diperlukan adanya standar akuntansi syariah  untuk  mencatat  bagimana  perlakukan  atas transaksi  sukuk  tersebut.  Oleh  karena  itu, The Accounting  and  Auditing  Organizations  for  Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menerbitkan Shari’ah  Standard  7:  Investment  Sukuk pada  tahun 2003 dan untuk mendukung akuntansi keuangan atas sukuk,  AAOIFI  menerbitkan Financial  Accounting Standar (FAS)  25:  Investment in Sukuk,  Shares,  and Similar Instrument pada tahun 2010 yang digantikan FAS  33:  Investment  in  Sukuk,  Shares  and  Similar Instrument yang  diterbitkan  pada  tahun  2018 (AAOIFI,  2015,  2018).  Sementara  itu  perlakuan akuntansi  sukuk  di  Indonesia  diatur  melalui  PSAK 110  tentang  Akuntansi  Sukuk  yang  disahkan  pada tahun 2011 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan direvisi  pada  24  Februari  2015.  PSAK  ini  mengatur tentang  perlakuan  akuntansi  atas  transaksi  sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Revisi atas PSAK 110 ini mengacu pada revisi atas International Financial Reporting Standars 9: Financial Instrument . Perubahan  pada  klasifikasi  sukuk  pada  laporan keuangan  investor  merupakan  fokus  dalam  revisi PSAK  110.  Investasi  sukuk  kini  diklasifikasikan berdasarkan  model  usaha  dan  arus  kas  kontraktual. Standar ini dipergunakan oleh Sukuk korporasi.(IAI, 2015)
Sukuk  berasal  dari  Bahasa  arab  “  كوكص  ”  yang merupakan bentuk jamak dari kata Sakk “ كص “ yang memiliki  arti  dokumen  atau  lembaran  kontrak  yang dipersamakan  dengan  sertifikat  atau  nota.  Secara singkat, sukuk merupakan bukti ( claim ) kepemilikan terhadap  aset  yang  menjadi  dasar  penerbitan  sukuk ( underlying asset )  (Dafi, 2020).  Efek syariah  berupa sertifikat  atau  bukti  kepemilikan  yang  bernilai  sama
dan  mewakilkan  bagian  yang  tidak  tertentu  (tidak terpisahkan  atau  tidak  terbagi  ( syuyu’/undivided share )) atas: aset berwujud tertentu (a’yan maujudat), nilai  manfaat  atas  aset  berwujud  ( manafiul  a’yan ) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa ( al khadamat ) yang sudah ada maupun akan ada, aset  proyek  tertentu  ( maujudat  masyru’  mu’ayyan ), dan/atau  kegiatan  investasi  yang  telah  ditentukan ( masyath ististmarin khashah ) (Bapepam, 2009).
Menurut The Accounting and Auditing Organization  for  Islamic  Financial  Institution (AAOIFI), Sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama  yang  mewakili  bagian  kepemilikan  yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa, atau kepemilikan dari aset dari suatu proyek atau aktivitas  investasi  khusus  (AAOIFI,  2015).  Sukuk memiliki  beberapa  karakteristik,  antara  lain:  (1) merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa  atau  kegiatan  investasi  tertentu;  (2)  pendapatan yang  diberikan  berupa  imbalan,  margin,  bagi  hasil, sesuai  dengan  jenis  akad  yang  digunakan  dalam penerbitan;  (3)  terbebas  dari  unsur  riba,  gharar  dan maysir;  (4)  memerlukan  adanya underlying  asset penerbitan; dan (5) penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah (DJPPR, 2010)
SBSN bukan termasuk surat utang negara. Surat Berharga  Syariah  Negara  atau  dapat  disebut  Sukuk negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun  valuta  asing  (Dewan  Syari’ah  Nasional, 2008).  Menurut  Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  pada Pasal 1 Ayat (1), Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya  disingkat  dengan  SBSN,  atau  dapat disebut  Sukuk  Negara,  adalah  surat  berharga  negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti  atas  bagian  penyertaan  terhadap  Aset  SBSN, baik  dalam  mata  uang  rupiah  aupun  valuta  asing. SBSN  diterbitkan  dengan  tujuan  untuk  membiayai Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  termasuk membiayai  pembangunan  proyek.  Oleh  karena  itu diperlukan  adanya  standar  akuntansi  pemerintah untuk  mewujudkan  akuntabilitas  syariah  atas  sukuk negara.
Sukuk negara mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Surat Utang Negara. Sukuk  Negara  diterbitkan  menggunakan  sistem syariah,  sedangkan  Surat  Utang  Negara  diterbitkan menggunakan sistem konvensional. Penerbitan Sukuk
Negara juga mengharuskan adanya jaminan aset yang menjadi dasar penerbitan atau underlying asset dalam proses penerbitannya, sedangkan Surat Utang Negara
tidak  mewajibkannya  (DJPPR,  2010;  Nopijantoro, 2017). Perbedaan secara rinci pada tabel 2.
Tabel 2. Perbedaan Sukuk Negara dengan Surat Utang Negara SBSN/Sukuk Negara Surat Utang Negara Prinsip Dasar Surat  Berharga  bukti  kepemilikan/  penyertaan terhadap Aset SBSN, yang diterbitkan menggunakan prinsip syariah Surat  Berharga  yang  merupakan surat  pengakuan  utang  tanpa  syarat dari  penerbit Underlying Asset underlying  asset sebagai  dasar  penerbitan  sangat diperlukan Umumnya tidak ada Fatwa/Opini Syariah Fatwa/Opini  Syariah  diperlukan  untuk  menjamin kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah Tidak Ada Penggunaan Dana Sumber  pembiayaan  APBN,  termasuk  Pembiayaan proyek pemerintah Sumber pembiayaan APBN Return imbalan, bagi hasil, margin, capital gain Bunga, capital gain Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Undang-Undang  Nomor  24  tahun 2001 tentang Surat Utang Negara Sumber: (DJJPR, 2010)
Sukuk  Negara  yang  dapat  diterbitkan  oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara yaitu:  SBSN  Ijarah,  SBSN  Mudarabah,  SBSN Musyarakah, SBSN Istishna’, SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari Akad sebagaimana dimaksud.
Terdapat  tiga  jenis  struktur  Sukuk  Negara berdasarkan ijarah yaitu Ijarah Sale and Lease Back, Ijarah  Asset  to  be  leased dan Ijarah  Al-Khadamat
(Pridityo,  2020).  Ketiganya  merupakan  sukuk  yang menggambarkan kepemilikan atas aset atau jasa yang disewakan,  sehingga  keuntungan  yang  diperoleh investor  berupa  sewa  ( ujrah )  dari  hasil  penyewaan aset  tersebut.  Selain  itu,  terdapat  jenis  struktur wakalah,  yaitu  meskipun  mereka  menggambarkan kepemilikan  dari  portofolio  investasi  yang  dikelola berdasarkan  akad  wakalah  ( investment  agency ), namun  terdapat  akad  ijarah  untuk  mendapatkan keuntungan.  Oleh  karena  itu,  imbalan  atas  akad wakalah ini juga dapat ditentukan secara tetap. Secara rinci terdapat pada tabel 3.
Tabel 3. Jenis Struktur Sukuk Negara Struktur Akad Ijarah Sale and Lease Back Ijarah Al Khadamat Ijarah Asset to be Leased Wakalah Deskripsi  Sukuk yang menggambarkan kepemilikan investor atas aset yang disewakan Sukuk yang menggambarkan kepemilikan investor atas  aset  SBSN  berupa jasa yang menjadi obyek ijarah Sukuk yang menggambarkan kepemilikan investor atas aset SBSN yang menjadi obyek  ijarah,  baik  yang sudah  ada  maupun  yang akan ada Sukuk yang menggambarkan kepemilikan    investor  atas aset dalam kegiatan investasi yang  dikelola  Perusahaan
Penerbit SBSN selaku Wakil
Fatwa DSN-MUI Fatwa Nomor 72 Tahun 2008 Merujuk  Fatwa  Nomor 9  Tahun  2000  tentang Pembiayaan Ijarah Fatwa  Nomor  76  Tahun 2010 Fatwa Nomor 95 Tahun 2014 Underlyin g Asset Tanah dan bangunan  milik negara Jasa Layanan Haji Proyek  dan  tanah  dan bangunan milik negara Proyek dan tanah dan bangunan milik negara Imbalan Ujrah, fixed return Ujrah. Fixed return Ujrah. Fixed return Uang sewa, margin, atau fee dari  keuntungan  investasi. Fixed return
Struktur Akad Ijarah Sale and Lease Back Ijarah Al Khadamat Ijarah Asset to be Leased Wakalah Tradabilit y Dapat diperjualbelikan Tidak dapat diperjualbelikan Dapat diperjuabelikan Dapat  diperjualbelikan  jika komposisi  aset  berwujud >51% Seri SBSN  IFR, SPN-S SDHI PBS, SR SNI, ST, SW Sumber: (Pridityo, 2020)
Terdapat tujuh seri SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah (Gustani, 2017; Nopijantoro, 2017), yang sebagian besar memiliki akad ijarah, yaitu: a. Sukuk Ritel
Sukuk  ritel  adalah  sukuk  negara  bertujuan untuk menjadi instrumen investasi bagi WNI yang dibeli  melalui  agen-agen  penjual  yang  telah ditunjuk. Nilai minimal pembelian sukuk ritel ini adalah  Rp5.000.000,00  dan  maksimal  sebesar Rp5.000.000.000,00. Kupon bersifat tetap, dibayar secara bulanan, dan dapat diperdagangkan.  Sukuk  ritel  telah  diterbitkan dengan  dua  skema  ijarah,  yaitu  Ijarah  Sale  and Lease  Back  dan  Ijarah  Asset  to  be  Leased  sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2009
b. Sukuk IFR
IFR  adalah  jenis  sukuk  negara  yang  dijual kepada  investor  korporasi  melalui  proses  lelang dan  private  placement mempunyai  jangka  waktu lebih  dari  satu  tahun.  Kupon  IFR  bersifat  tetap yang dibayar setiap semesteran dalam mata uang rupiah,  dan  dapat  diperjualbelikan  di  pasar sekunder.  Pertama  kali  dirilis  tahun  2008 menggunakan  metode  backbuilding  di  pasar domestik.  Mulai  tahun  2009,  penerbitan  IFR dilakukan  dengan  metode  lelang  yang  rutin dilakukan. Namun sejak tahun 2011, seri ini tidak lagi diterbitkan, sebagai gantinya adalah dirilisnya seri PBS ( Project Based Sukuk ) yang mempunyai karakteristik relatif sama dengan seri IFR.
c. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) SPNS  atau  disebut  juga  dengan  SBSN Jangka  Pendek  adalah  SBSN  dengan  jangka waktu sampai dengan 12 bulan yang mempunyai imbal hasil berupa kupon dan/atau diskon. Terbit pertama kali melalui metode lelang pada tanggal 4  Agustus  2011,  dan  selanjutnya  diterbitkan secara regular menggunakan metode yang sama.
d. Sukuk Dana Haji Indonesia SDHI  adalah  penempatan  Dana  Haji  dan
Dana  Abadi  Umat  (DAU)  di  SBSN  melalui private  placement,  berdasarkan  kesepakatan
bersama  (MoU)  antara  Kementerian  Agama  dan Kementerian Keuangan. Imbal hasil SDHI berupa kupon yang bersifat tetap, dibayarkan setiap bulan menggunakan  mata  uang  rupiah.  SDHI  tidak dapat  diperjualbelikan.  Akad  yang  digunakan adalah  akad  Ijarah  al  Khadamat.  Jaminan  aset yang menjadi dasar penerbitan yaitu jasa layanan haji  yang  meliputi  jasa  penerbangan,  catering (makanan)  dan  penginapan/pemondokan.  SDHI pertama  kali  dirilis  pada Mei  2009.  Selanjutnya, penerbitan  SDHI  tersebut  dilakukan  secara regular  setiap  tahun  oleh  Kementerian  Agama Republik Indonesia.

## e. Project Based Sukuk
PBS  merupakan  sumber  pendanaan  melalui penerbitan  SBSN  yang  dipergunakan  sebagai pembiayaan  atas  sejumlah  proyek/kegiatan  yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah. Penjualan  sukuk  jenis  ini  melalui  mekanisme lelang atau penempatan langsung kepada investor instritusi/korporasi, dengan menggunakan underlying  dalam  bentuk  proyek  atau  kegiatan APBN.  PBS  diterbitkan  menggunakan  jaminan asset  dalam  bentuk  proyek  pemerintah  dalam APBN,  dengan  imbal  hasil  berupa  kupon  yang bersifat tetap dan dibayarkan setiap 6 bulan serta dapat  diperdagangkan.  Struktur  yang  digunakan dalam PBS berupa ijarah asset to be leased.
f. Sukuk Valas
Sukuk  Valas  adalah  sukuk  negara  yang diterbitkan  menggunakan  mata  uang  asing  di pasar  perdana  internasional,  mempunyai  tingkat pengembalian yang tetap dan dapat diperjualbelikan (tradable). Sukuk Valas diterbitkan dengan menggunakan penjualan Joint Lead  Manager  (JLM).  Pertama  kali  dirilis  pada Maret 2016 dengan jangka waktu 10 tahun.
g. Sukuk Tabungan
Sukuk  Tabungan  adalah  sukuk  yang diterbitkan  untuk  perorangan  yang  merupakan WNI.  Harga  sukuk  tabungan  lebih  terjangkau dibandingkan dengan sukuk ritel dengan minimal
pembelian  Rp2.000.000,00  melalui  agen  penjual yang  ditunjuk.  Imbal  hasil  bersifat  tetap  dan dibayar setiap bulan mempunyai jangka waktu 2 tahun. Sukuk jenis ini tidak dapat diperjualbelikan,  tetapi  dapat  dicairkan  sebelum jatuh  tempo  ( early  redemption ).  Struktur  yang digunakan adalah wakalah dan perdana dipasarkan pada Agustus 2016.
Perlakuan akuntansi secara khusus atas transaksi sukuk  negara  hingga  saat  ini  belum  diatur  dalam standar  akuntansi  pemerintah.  Perlakuan  akuntansi atas  sukuk  negara  masih  melekat  pada  perlakuan akuntansi  untuk  kewajiban.  Meskipun  demikian terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang  kebijakan  akuntansi  pemerintah  pusat  yang didalamnya  terdapat  aturan  mengenai  kebijakan akuntansi  kewajiban,  yang  membahas  hanya  sedikit mengenai  sukuk  negara  yaitu  PMK  Nomor 225/PMK.05/2019  tentang  Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam kebijakan ini Surat Berharga Syariah  Negara  dikelompokkan  dalam  kewajiban jangka panjang. Agar pencatatan dilaksanakan dengan memadai,  ditetapkanlah  Kodefikasi  Segmen  akun pada Bagan Akun Standar melalui Keputusan Direktur Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  Kep-211/PB/2018 tentang  Kodefikasi  Segmen  Akun  pada  Bagan  Akun Standar. Dalam peraturan ini Surat Berharga Syariah Negara  dikelompokkan  pada  segmen  kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
Sementara  itu  untuk  memudahkan  pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual yang mengatur secara khusus  atas  transaksi  utang  pemerintah,  Menteri Keuangan  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  160/PMK.05/2017  tentang  Sistem  Akuntansi Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Dalam PMK ini  tidak  diatur  secara  khusus  mengenai  akuntasi sukuk negara, melainkan Surat Berharga Negara pada umumnya.  Ketiga  peraturan  tersebut  berbeda  satu sama  lain  tentang  perlakuan  terhadap  surat  berharga syariah negara.
Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan  transaksi  dan  pengungkapan  hak-hak  dan kewajiban-kewajibannya  secara  adil  sesuai  dengan aturan  yang  ditetapkan  oleh  Allah  Subhanahu Wata’ala.  Secara  singkat,  akuntansi  syariah  adalah transaksi  ekonomi  baik  berupa  siklus  ataupun pencatatan  akuntansi  berbasis  syariah  (Rambe  & Kusmilawaty,  2022).  Sedangkan  sistem  keuangan
syariah merupakan sistem keuangan yang menghubungkan  antara  pihak  yang  membutuhkan dana  dan  pihak  yang  memiliki  dana  melalui  produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Rambe & Kusmilawaty, 2022). Lebih lanjut (Rambe &  Kusmilawaty,  2022)  menjelaskan  prinsip  syariah adalah  prinsip  hukum  Islam,  dalam  kegiatan perbankan  dan  keuangan  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Prinsip- prinsip  syariah  tersebut  adalah  adanya  pelarangan riba, pembagian risiko, uang boleh dianggap sebagai modal  apabila  digunakan  bersama  dengan  sumber daya  yang  lain  untuk  memperoleh  laba,  larangan melakukan kegiatan spekulatif, dan kesucian kontrak.
Akuntabilitas syariah menurut Maliah Sulaiman dalam  (Rambe  &  Kusmilawaty,  2022)  lebih  banyak pertanggungjawaban  kepada  Allah  SWT  dengan menerapkan konsep dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyyat . Dharuriyat (pokok) merupakan kemaslahatan  yang  dibutuhkan  manusia  untuk menjaga  keselamatan  manusia  secara  duniawi  dan ukhrawi  yang  ketiadaannya  dapat  mengancam keselamatan  manusia. Hajjiyat (sekunder)  adalah kemaslahatan,  yang  jika  kemaslahatan  tersebut  tidak ada, maka dapat mendatangkan kesulitan namun tidak sampai  mencelakakan,  keberadaannya  dibutuhkan untuk  memberikan  kemudahan  serta  menghilangkan kesukaran  dalam  kehidupan  mukallaf. Tahsiniyyat (tersier)  adalah  dimana  semua  keperluan  dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan berada dalam  kemudahan,  kenyamanan  dan  kelapangan. Islam  juga  memberikan  penekanan  khusus  pada akuntabilitas  yaitu  pada  pencatatan  peristiwa  dan tindakan (Rambe & Kusmilawaty, 2022). Lebih lanjut (Rambe  &  Kusmilawaty,  2022)  menjelaskan  bahwa akuntabilitas  Islam  adalah  melakukan  tindakan  dan mempertimbangkan tindakan yang diambil oleh suatu organisasi atau orang (akuntan) dalam melaksanakan kewajiban  syariahnya  sebagi  bantuan  untuk  koreksi diri  dan  mendorong  perilaku  pemangku  kepentingan terhadap falah .  Akuntabilitas  syariah  menurut Triyuwono  dalam  (Arianty,  2019a)  adalah  proses perwujudan  aktualisasi  implementasi  nilai-nilai syariah  oleh  suatu  entitas  yang  memberikan  rahmat kepada manusia dana lam sebagai bentuk penghambaan  kepada  Tuhan  yang  Maha  Ahad. Menurut Rosli dalam (Arianty, 2019a) terdapat empat parameter yang harus diterapkan dalam akuntabilitas syariah  yaitu  parameter  akad,  maqashid  syariah,
akuntansi  dan  pelaporan,  serta  dokumentasi  legal. Parameter Akad menunjukkan bahwa akad perjanjian tidak  mengandung  unsur  ghoror  karena  apabila memiliki  unsur  ghoror,  akad  tersebut  menjadi  tidak sah  atau  tidak  sesuai  dengan  syariah.  Parameter maqashid  syariah ditujukan  agar  suatu  entitas  patuh dan taat pada etika dan moral Islam atas produk dan kelangsungan komesialnya dan terdapat perlindungan terhadap  kebutuhan  dasar,  yaitu  agamanya,  akalnya, keluarganya,  kehidupan,  dan  hartanya  ( maal ). Parameter berikutnya adalah parameter Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan informasi mengenai kinerja  dan  pertanggungjawaban  suatu  perusahaan atau  organisasi.  Parameter  terakhir  adalah  bahwa dokumen kontrak legal harus disusun berbasis syariah dan memiliki unsur keadilan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
Penelitian  terdahulu  tentang  perlunya  standar akuntansi  keuangan  pemerintah  atas  perlakuan akuntansi sukuk negara untuk mewujudkan akuntabilitas  syariah  di  Indonesia  belum  banyak dilakukan.  Perbedaan  praktik  akuntansi  atas  sukuk negara  dan  sukuk  korporasi  telah  dilakukan  oleh Arianty (Arianty, 2019a), hasil yang diperoleh adalah akuntansi atas sukuk negara berbeda dengan akuntansi utang  negara.  Akun  SBSN  sudah  dipisahkan  dengan akun utang negara, tetapi masih ada penggunaan akun beban bunga dalam mengamortisasi premium/diskon. Penyajian  dan  pengungkapan  sukuk  negara  belum seinformatif  sukuk  korporasi.  Arianty  (Arianty, 2019b)  kembali  melakukan  penelitian  tentang  sukuk negara dengan melihat pada sisi akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi SBSN berdasarkan kriteria dan faktor  pendukungnya,  dan  diperoleh  hasil  bahwa standar khusus yang mengatur transaksi SBSN sangat berperan  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  syariah atas  akuntansi  SBSN  dari  sisi  kriteria.  Sedangkan faktor  pendukung  untuk  mewujudkannya  adalah faktor otoritas pengambil keputusan. Dalam penelitiannya  (Arianty,  2020)  menganalisis  faktor- faktor  yang  memiliki  tingkat  kepentingan  tertinggi untuk  mewujudkan  akuntabilitas  syariah  dengan menggunakan metode pendekatan Analytical Hierarchy  Process (AHP).  Hasil  penelitian  ini mengungkapkan  faktor  kompetensi  sumber  daya manusia memiliki tingkat kepentingan tertinggi untuk mewujudkan  akuntabilitas  syariah  untuk  parameter penggunaan  struktur  akad  SBSN,  faktor  fungsi pengawasan  memiliki  tingkat  kepentingan  tertinggi untuk  parameter  penggunaan  dana  SBSN  yang
mengikuti  syariat  maqashid,  dan  faktor  otoritas pengambilan keputusan memiliki tingkat kepentingan tertinggi  untuk  parameter  akuntansi  dan  pelaporan keuangan. Adapun hasil tingkat kepentingan parameter,  parameter  penggunaan  struktur  kontrak memiliki  tingkat  kepentingan  paling  tinggi  di  antara parameter  lainnya.  Analisis  tentang  bagaimana Standar  Akuntansi  Pemerintah  diterapkan  untuk transaksi  Sukuk  negara  pada  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat TA 2018 yang disesuaikan dengan mengacu  pada  PSAK  Nomor  110  dan  AAOIFI  FAS Nomor  17  dilakukan  oleh  (Arianty  &  Qadri,  2021). Penelitian tersebut menentukan faktor yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi yang memiliki pengaruh untuk terwujudnya standar tersebut. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  Analitycal  Hierarchi  Process (AHP)  yang  mengungkapkan  bahwa  pengukuran setelah  tanggal  penerbitan  sukuk  negara,  penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah  Pusat  memerlukan  penyempurnaan sehingga dapat mewujudkan adanya akuntabilitas atas sukuk  negara.  Selain  itu  faktor  peran  dan  komitmen pemerintah  memiliki  tingkat  kepentingan  tertinggi dalam penelitian ini.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini membandingkan  antara  PSAK  dan  AAOIFI  serta praktik  akuntansi  yang  digunakan  menggunakan standar baru yaitu PSAK 110 (revisi 2015), FAS 25, dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Pusat,  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem  Akuntansi  Pelaporan  Keuangan  Utang Pemerintah,  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  Nomor  Kep-211/PB/2018  tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Penelitian ini mempunyai objek studi berupa Laporan Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  Anggaran  2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  terkait  dengan  mewujudkan  standar akuntansi  pemerintah  atas  sukuk  negara  sehingga dapat  meningkatkan  akuntabilitas  sukuk  negara,  dan meningkatkan  kepercayaan  para  investor  dan  calon investor.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif studi  kasus  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Studi kasus adalah sesuatu yang unik, karena mengacu pada sebuah  proses  yang  terjadi  di  waktu  tertentu  dan
memiliki kaitan dengan apa yang dapat direfleksi dari fenomena  yang  ada  (Maharani,  2022).  Pendekatan kualitatif  studi  kasus  digunakan  untuk  menyintesis pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  memberikan solusi  terhadap  objek  studi  (Qadri &  Jauhari,  2020). Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk  menganalisis  seperti  apa  bentuk  perwujudan dari  struktur  standar  akuntansi  sukuk  negara  dengan menjadikan  AAOIFI,  PSAK,  penelitian  sebelumnya, Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Kebijakan Akuntansi  Pemerintah  Pusat,  dan  Peraturan  Menteri Keuangan  tentang  Sistem  Akuntansi  Pelaporan Keuangan  Utang  Pemerintah  sebagai  acuan.  Hasil yang dicapai dari pendekatan ini adalah terbentuknya bagian-bagian  standar  akuntansi  yang  meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan  atas  transaksi  Sukuk  Negara  di Laporan Keuangan Pemerintah.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  data  sekunder,  yang  menggunakan metode  pengumpulan  data  berupa  studi  dokumen, yaitu dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait  (Wasil,  2022).  Dokumentasi  merupakan  cara mengumpulkan  informasi,  baik  secara  visual,  verbal maupun  tulisan,  sehingga  dokumen  dapat  dijadikan sebagai  sebuah  catatan  aktivitas,  kegiatan  maupun peristiwa  yang  telah  berlalu  yang  dicatatkan, dikumpulkan  menjadi  sebuah  arsip  (Fiantika,  2022). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 110 (revisi 2015), Peraturan Menteri Keuangan tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Pusat, Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi  Pelaporan  Keuangan  Utang  Pemerintah, dan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun Anggaran 2020, serta penelitian-penelitian terdahulu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  diuraikan  tentang bagaimana  struktur  standar  akuntansi  untuk  Sukuk Negara,  yang  membahas  mengenai  klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Sukuk Negara
3.1. Klasifikasi Sukuk Negara
The  Accounting  and  Auditing  Organization  for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menyebutkan terdapat  14  jenis  akad  yang  dapat  digunakan  dalam penerbitan  sukuk,  yaitu  antara  lain  Sukuk  Ijarah, Sukuk  Murabahah,  Sukuk  Salam,  Sukuk  Istishna’, Sukuk  Mudharabah,  Sukuk  Musyarakah,  Sukuk Wakalah,  Sukuk  Mugharasah,  Sukuk  Muzara’ah,
Sukuk Musaqah. PSAK 110 (revisi 2015) mengklasifikasikan  Sukuk  menjadi  sukuk  ijarah  dan sukuk  mudharabah.  Perlakuan  akuntansi  diatur berdasarkan dua jenis klasifikasi ini.
Sedangkan  dalam  PMK  225/PMK.05/2019 disebutkan  bahwa  SBSN  dapat  berupa  SBSN  Ijarah, SBSN  Mudharabah,  SBSN  Musyarakah,  SBSN Istishna’,  SBSN  yang  diterbitkan  berdasarkan  akad lainnya  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  prinsip syariah,  dan  SBSN  yang  diterbitkan  berdasarkan kombinasi dua atau lebih akad yang telah disebutkan. Perlakuan  akuntansi  tidak  dibahas  berdasarkan klasifikasi  atas  sukuk  negara.  Peraturan  ini  hanya membahas  perlakukan  akuntansi  terhadap  Surat Berharga Syariah Negara secara umum.
3.2. Pengakuan Transaksi Sukuk Negara
PSAK 110 (revisi 2015) membedakan pengakuan antara sukuk ijarah dengan sukuk mudharabah. Sukuk Ijarah  diakui  pada  saat  entitas  menjadi  pihak  yang terikat  dengan  ketentuan  penerbitan  sukuk  ijarah. Sukuk  mudharabah  diakui  pada  saat  entitas  menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah.
PMK  225/PMK.05/2019  menyebutkan  bahwa utang  SBSN  diakui  pada  saat  pada  saat  terjadinya transaksi  penjualan.  Dalam  PMK  tersebut  tidak diklasifikasikan  pengakuan  untuk  masing-masing SBSN. Hal ini berbeda dengan PSAK yang mengatur pengakuan atas sukuk ijarah dan mudharabah. Padahal dalam  penerbitan  seri  SBSN  sampai  dengan  saat  ini terdapat  dua  jenis  akad  SBSN  yaitu  Ijarah  dan Wakalah.
3.3. Pengukuran Transaksi Sukuk Negara
PSAK 110 (revisi 2015) membedakan pengukuran  untuk  sukuk  ijarah  dan  mudharabah sebagai berikut: (1) Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan  biaya  transaksi  terkait  penerbitannya.  Setelah pengakuan  awal  apabila  jumlah  tercatat  berbeda dengan  nilai  nominal  disebabkan  penyesuaian, maka perbedaan-perbedaan  tersebut  diamortisasi  secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Beban ijarah  diakui  pada  saat  terutang.  Amortisasi  tidak diakui  sebagai  beban  ijarah  tetapi  sebagai  beban penerbitan  sukuk  ijarah;  dan  (2)  Sukuk  mudharabah diakui  sebesar  nilai  nominal.  Biaya  transaksi  diakui secara  terpisah  dari  sukuk  mudharabah.  Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu  sukuk  mudharabah,  amortisasi  diakui  sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Bagi hasil yang
menjadi hal pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan bukan sebagai beban.
PMK  225/PMK.05/2019  menyebutkan  bahwa SBSN dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount), yaitu  nilai  nominal/par,  ditambah  premium  atau dikurangi  diskon  yang  belum  diamortisasi  yang disajikan  pada  akun  terpisah.  Nilai  nominal  SBSN tersebut  mencerminkan  nilai  yang  tertera  pada ketentuan dan persyaratan SBSN dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal SBSN yang pelunasannya diangsur/dipercepat,  aliran  ekonomi  setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain  perubahan  nilai  pasar,  diperhitungkan  dengan menyesuaikan  nilai  tercatat  (carrying  amount)  utang tersebut.
Lebih lanjut PMK 225/PMK.05/2019 menjelaskan  apabila  SBSN  dijual  di  bawah  nilai par (dengan  diskon),  maupun  di  atas  nilai  par  (dengan premium),  maka  nilai  pokok  SBSN  adalah  sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang  masa  berlakunya  SBSN.  Apabila  SBSN diterbitkan  dengan  denominasi  valuta  asing,  maka kewajiban  tersebut  perlu  dijabarkan  dan  dinyatakan dalam mata  uang  Rupiah dengan menggunakan  kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.
PMK 225/PMK.05/2019 tidak mengatur mengenai  metode  amortisasi  untuk  Surat  Berharga Syariah  Negara  seperti  pada  PSAK  110.  Perlakuan akuntansi  atas  diskonto,  premium  dan  amortisasi diatur  dalam  PMK  160/PMK.05/2017.  Namun peraturan ini ditujukan untuk Surat Berharga Negara (tidak dipisahkan antara Surat Utang Negara dan Surat Berharga  Syariah  Negara).  Adanya  dua  peraturan menteri  keuangan  terkait  pengukuran  tersebut menyebabkan perlakuan akuntansi untuk pengukuran sukuk negara menjadi tidak praktis.

## 3.4. Penyajian  Sukuk  Negara  dalam  Laporan Keuangan
Penyajian  sukuk  dalam  laporan  keuangan  pada PSAK  110  dibedakan menjadi  dua,  yaitu:  (1)  Sukuk ijarah  disajikan  sebagai  liabilitas  (kewajiban),  baik secara  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang. Disajikan secara netto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, dan (2) Sukuk  mudharabah  disajikan  sebagai  dana  syirkah temporer,  dengan  penjelasan  sebagai  berikut:  (a) Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara  terpisah  dengan  liabilitas  dan  ekuitas  (entitas
syariah),  maka  sukuk  mudharabah  disajikan  dalam dana  syirkah  temporer;  (b)  Untuk  entitas  yang  tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas  dan  ekuitas  (buka  entitas  syariah),  maka sukuk  mudharabah  disajikan  dalam  liabilitas  yang terbisah  dari  liabilitas  lain.  Sukuk  mudharabah disajikan  dalam  urutan  paling  akhir  dalam  liabilitas; dan  (c)  Biaya  transaksi  untuk  penerbitan  sukuk mudharabah  disajikan  dalam  aset  sebagai  beban tangguhan,  bukan  sebagai  pos  lawan  dari  sukuk mudharabah.
Baik  PMK  225/PMK.05/2019  maupun  PMK 160/PMK.05/2017 tidak mengatur mengenai penyajian  Surat  Berharga  Syariah  Negara.  PMK 225/PMK.05/2019  hanya  mengatur  secara  umum mengenai penyajian akun utang jangka panjang yang disajikan  pada  Neraca.  Sementara  itu  dalam  PMK 160/PMK.05/2017  penyajian  untuk  SBN  Jangka Pendek  atau  SBN  Jangka  Panjang  disajikan  pada kelompok Kewajiban di Neraca sesuai dengan jangka waktunya.
Pemerintah  pusat  tidak meyajikan  SBSN  secara jelas  dalam  Neraca  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat  (LKPP)  TA  2020.  Penyajian  SBSN  disatukan dalam nilai Surat Berharga Negara (SBN) baik jangka pendek  maupun  jangka  panjang.  Penyajian  ini  sama dengan penyajian sukuk korporasi untuk jenis sukuk ijarah,  yang  disajikan  sebagai  kelompok  utang  atau kewajiban.
Pengertian  sukuk  merupakan  surat  kepemilikan atas suatu aset atau hak manfaat aset, oleh karena itu penyajian  sukuk  negara  sebagai  utang  masih  kurang tepat.  Hal  ini  disebabkan  sukuk  bukan  merupakan surat  utang,  melainkan  surat  bukti  kepemilikan, sehingga akan lebih tepat disajikan sebagai kelompok yang terpisah dari utang.

## 3.5. Pengungkapan Sukuk Negara dalam Laporan Keuangan
Dalam  PSAK  110  (revisi  2015),  pengungkapan atas sukuk  ijarah,  entitas  harus mengungkapkan  hal- hal  berikut:  (1)  Uraian  tentang  persyaratan  utama dalam  penerbitan  sukuk  ijarah  termasuk  ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari,  besaran  imbalan,  nilai  nominal,  jangka waktu,  penyerahan  penting  lain;  (2)  Penjelasan mengenai  aset  atau  manfaat  yang  mendasari penerbitan  sukuk  ijarah  termasuk  jenis  dan  umur ekonomik; dan (3) Lain-lain.
Sedangkan  untuk  sukuk  mudharabah,  entitas mengungkapkan  hal-hal  sebagai  berikut:  (1)  Uraian
tentang  persyaratan  utama  dalam  penerbitan  sukuk mudharabah, termasuk  Ringkasan  akad  syariah  yang digunakan,  aktivitas  yang  mendasari,  nilai  nominal, prinsip  pembagian  hasil  usaha,  dasar  bagi  hasil  dan besaran  nisbah  bagi  hasil,  jangka  waktu,  dan persyaratan  penting  lain;  (2)  Penjelasan  mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah  termasuk  jenis  usaha,  kecenderuangan (tren)  usaha,  pihak  yang  mengelola  usaha  (jika dilakukan pihak lain); dan (3) Lain-lain
Pengungkapan atas sukuk negara dalam Catatan atas  Laporan  Keuangan,  tidak  diatur  secara  khusus baik  dalam  PMK  225/PMK.05/2019  maupun  PMK 160/PMK.05/2017.  Kedua  PMK  tersebut  hanya mengatur mengenai pengungkapan kewajiban. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan  pada  PMK  225/PMK.05/2019  diatur sebagai  berikut:  (1)  Jumlah  saldo  kewajiban  jangka panjang  berdasarkan  tipe  pemberi  pinjaman;  (2) Jumlah  saldo  utang  pemerintah  jangka  panjang berdasarkan  jenis  sekuritas  utang  pemerintah  dan jatuh temponya; dan (3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut.  Penyajian Utang dalam mata uang asing  pada  neraca  menggunakan  kurs  tengah  Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan  tanggal  pelaporan  dicatat  sebagai  pendapatan selisih  kurs  yang  belum  terealisasi  atau  beban kerugian selisih kurs belum terealisasi
Sementara  itu  informasi  yang  harus  disajikan pada  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  untuk akun  utang  di  Neraca  sesuai  dengan  PMK 160/PMK.05/2017 sekurang-kurangnya mengungkapkan  antara  lain:  (1)  Jumlah  saldo  utang jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan  berdasarkan  pemberi  pinjaman;  (2) Jumlah  saldo  kewajiban  berupa  utang  pemerintah yang  diungkapkan  secara  rinci  dalam  bentuk  daftar skedul  utang  berdasarkan  jenis  sekuritas  utang pemerintah  beserta  jatuh  temponya;  (3)  Bunga sekuritas  yang  terutang  pada  periode  berjalan  dan tingkat  bunga  yang  berlaku;  dan  (4)  Perjanjian restrukturisasi  utang  antara  lain  pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat  bunga  pinjaman,  pengunduran  jatuh  tempo pinjaman,  pengurangan  nilai  jatuh  tempo  pinjaman; dan  pengurangan  jumlah  bunga  terutang  sampai dengan periode pelaporan.
Catatan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat TA 2020 untuk Penjelasan pada Pos-Pos Neraca juga  tidak  mengungkapkan  secara  rinci  hal-hal  yang perlu  diungkapkan  terkait  dengan  SBSN,  melainkan hanya  mengungkapkan  Surat  Berharga  Negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Berharga Negara, Pemerintah Pusat melampirkan  Laporan  Pertanggungjawaban  Surat Berharga  Negara  yang  berisi  pertanggungjawaban mengenai  Surat  Utang  Negara  dan  Surat  Berharga Syariah  Negara.  Meskipun  demikian  LPJ  SBN tersebut  tidak  memuat  informasi  seperti  yang dipersyaratkan dalam PSAK 110 (revisi 2015).

## 4. KESIMPULAN
Pemerintah Indonesia belum menerbitkan peraturan khusus tentang perlakukan akuntansi sukuk negara.  Hal  ini  disebabkan  perlakukan  akuntansi Sukuk Negara masih dianggap sebagai kewajiban atau utang  negara.  Hal  tersebut  mengakibatkan  masih terdapat kekurangan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi  atas  sukuk  negara  yang  terkait  dengan klasifikasi,  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan atas Sukuk Negara. Sebagai instrumen keuangan  yang  bersifat  syariah,  maka  akuntabilitas syariah  diperlukan  untuk  perlakuan  akuntansi  atas sukuk  negara.  Oleh  karena  itu  untuk  menjaga akuntabilitas  sukuk  negara  yang  disajikan  dalam Laporan  Keuangan  Pemerintah  diperlukan  adanya standar  akuntansi  pemerintah  yang  khusus  mengatur tentang akuntansi sukuk negara.
Artikel  ini  diharapkan  dapat  memberikan referensi dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam  mewujudkan  standar  akuntansi  pemerintah terkait  dengan  perlakukan  akuntansi  sukuk  negara sehingga  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi atas sukuk negara yang berdampak pada meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di Sukuk Negara.

## 5. REFERENSI
AAOIFI.  (2015). The  Accounting  and  Auditing Organization  for  Islamic  Fianncial  Institutions Shari’ah Standards . AAOIFI. www.aaoifi.com AAOIFI.  (2018). AAOIFI  Financial  Accounting Standard  No.  33:  Investment  in  Sukuk,  Shares and Similar Instruments .
Amin,  R.  (2016).  Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indoensia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Perbankan Syariah ,
1 (2), 72–88. https://doi.org/10.30651/jms.v1i2.766
Arianty, E. (2019a). Analisis Perbandingan Akuntansi Transaksi  Sukuk  Negara  Dengan  Sukuk
Korporasi Sebagai Bentuk Perwujudan Akuntabilitas Syariah. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, 2(1) , 1–9.
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/a rticle/view/2656
Arianty,  E.  (2019b).  Bagaimana  Meningkatkan Akuntabilitas  Syariah  pada  Praktik  Akuntansi Surat Berharga Syariah Negara. Substansi , 3 (1), 37–58.
Arianty,  E.  (2020).  How  to  Improve  Sharia Accountability for Sovereign Sukuk in Indonesia.
IQTISHADIA ,
13 (1), 53–76. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.6618
Arianty,  E.,  &  Qadri,  R.  A.  (2021).  Mewujudkan Standar  Akuntansi  Transaksi  Sukuk  Negara. Ekuitas:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan , 5 (1), 20–39. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.
4676
Asiyah, B. N., Aini, I. N., Mahardika, R. P., & Laili,
L.  N.  (2020).  Analisis  Dampak  Sukuk  pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid 19. El-Qist :  Journal  of  Islamic  Economics  and Business (JIEB) , 10 (1), 55–68.
https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.55-68 Bapepam. (2009). Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar  Modal  Dan  Lembaga  Keuangan  Nomor: Kep-181/Bl/2009  Tentang  Penerbitan  Efek Syariah (pp. 1–15).
Biancone,  P.  Pietro,  &  Shakhatreh,  M.  Z.  (2016). Accounting Issues in Sukuk Issuance. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 2 (3), 95–108.
https://doi.org/10.12816/0036631 BPK.  (2021). Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat Tahun Anggaran 2020
Dafi.  (2020). Sukuk:  Pengertian,  Tujuan,  Jenis,
Kelebihan
dan
Manfaatnya .
Www.Obligasi.Co.Id. https://www.obligasi.co.id/2020/01/sukuk- adalah.html Dewan  Syari’ah  Nasional.  (2008). Fatwa  Dewan Syari’ah  Nasional  No:  69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (pp. 1–
6).
DJPPR. (2010). Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) (Kedua). DJPPR. DJPPR. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko .
DJPPR.  (2021).  Buletin  Sahabat  Sukuk  Negara Volume  I  Tahun  2021. DJPPR , 1 (1),  4. https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/31 83
Fiantika,  F.  R.  (2022).  Konsep  Dasar  Penelitian Kualitatif.  In Metodologi  Penelitian  Kualitatif . PT. Global Eksekutif Teknologi.
Gustani.  (2017). Mengenal  7  Jenis  Sukuk  Negara IndonesiaTitle . Syariahpedia. https://www.syariahpedia.com/2016/12/mengen al-jenis-sukuk-negara-indonesia.html Gustina,  N.  (2021).  Performa  Sukuk  Ritel:  Sebelum dan  Saat  Terjadi  Pandemi  Covid-19. Jurnal
Akuntansi , 10 (2), 369–386. https://doi.org/10.37932/ja.v10i2.415
Handayani,  D.,  &  Surachman,  E.  N.  (2017).  Sukuk Negara  as  financing  strategy  for  renewable energy  infrastructure:  Case  study  of  Muara Laboh  geothermal  power  project. International Journal  of  Energy  Economics  and  Policy , 7 (4), 115–125.
https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/a rticle/view/5162
Hariyanto,  E.  (2017).  Efektivitas  Penerbitan  Sukuk
Negara  Sebagai  Instrumen  Pembiayaan  APBN. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 2 (1), 79–98. https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.15
IAI. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK  110:  Akuntansi  Sukuk .  Ikatan  Akuntan Indonesia.
Kemenag.  (2022). Data  Umat  Berdasarkan  Agama . Portal Data Kementerian Agama. https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/ agama
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2017).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah . Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018).
Keputusan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  KEP-211/PB/2018  tentang  Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar . Kementerian  Republik  Indonesia.  (2019). Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat . Laila, N., & Anshori, M. (2020). The Development of Sovereign  Sukuk  in  Indonesia. International Journal  of  Innovation,  Creativity  and  Change ,
11 (11), 636–648.
https://www.ijicc.net/images/Vol11Iss11/11114 7_Laila_2020_E_R.pdf
Latifah,  S.  (2020).  Peran  Sukuk  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN)  dalam  Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam , 6 (3), 421–427. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369 Maharani, A. (2022). Desain Studi Kasus. In Metode
Penelitian  Kualitatif .  PT.  Global  Eksekutif
Teknologi.
Muhammad,  R.,  Permana,  E.  N.,  &  Nugraheni,  P. (2019). Tingkat Permintaan Sukuk Ritel: Analisis Faktor  Internal  Dan  Eksternal .  Jurnal  Media
Riset Akuntansi, Auditing & Informasi. https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.4205 Mulyani,  R.,  &  Setiawan,  I.  (2020).  Sukuk  Ritel Negara,  Instrumen  Investasi  Halal  Untuk Membangun  Negeri. Iqtisadiya:  Jurnal  Ilmu
Ekonomi Islam , VII (14), 75–92.
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/ article/view/10170/4911
Nopijantoro,  W.  (2017).  Surat  Berharga  Syariah Negara  Project  Based  Sukuk  (SBSN  PBS): Sebuah  Instrumen  Alternatif  Partisipasi  Publik Dalam  Pembiayaan  Infrastruktur. Substansi , 1 (2),
1–17.
https://doi.org/10.35837/subs.v1i2.259 Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2008). Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga Syariah Negara.
Pridityo, A. (2020). Memahami Konsep Fixed Income pada  Sukuk  Negara. Buletin  Sahabat  Sukuk Negara Edisi 1 , 64–72.
Qadri, R. A., & Jauhari, R. (2020). Desain Kerangka Konseptual Balanced Score Card Pada Lembaga Riset  Pemerintah. Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan Negara (PKN) , 1 (2),
19–37. https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.786
Qizam,  I.,  &  Fong,  M.  (2019).  Developing  financial disclosure  quality  in  sukuk  and  bond  market: Evidence  from  Indonesia,  Malaysia,  and Australia. Borsa  Istanbul  Review , 19 (3),  228– 248. https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.05.002 Ramadayanti,  R.  S.,  Mainata,  D.,  &  Pratiwi,  A.
(2017). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. Al-Tijary:  Jurnal  Ekonomi  Dan
Bisnis Islam , 2 (2), 155–176. https://doi.org/10.21093/at.v2i2.788
Rambe,  I.,  &  Kusmilawaty.  (2022). Akuntansi Syariah:  Teori,  Dasar  dan  Implementasinya (Pertama). UMSU Press.
Rofiuddin, M. (2022). Dampak Corona Virus Disease 19 dan Obligasi Terhadap Nilai Tukar dan Sukuk di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (1), 1–9. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4427 Siswantoro, D. (2018). Sharia accounting standard for sukuk  (Islamic  bond)  accounting  in  Indonesia. Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business Research , 9 (3), 434–447. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2013-0040
Wasil, M. (2022). Karakteristik Penelitian Kualitatif.
In Metode  Penelitian  Kualitatif .  PT.  Global Eksekutif Teknologi.