## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2506/PID.B/2018/PN-MDN)
Oleh Parlindungan Nababan Universitas Darma Agung, Medan E-Mail: parlindungannababan@gmail.com

## ABSTRACT
The rise of lottery in society is a reflection of the failure of efforts to build rationality in the public.  This  is  what  makes  life  more  speculative.  Life  is  imbued  with  intrigue,  suddenness, and  nothing  to  predict.  That's  why  life  must  be  gambled  through  the  numbers.  Irrationality grows  because  the  culture  of  hard  work  and  discipline  no  longer  applies  in  society.  The prohibition  on  gambling  is  clarified  in  Law  Number  7  of  1974  concerning  controlling gambling  which  changes  the  criminal  threat  in  Article  303  of  the  Criminal  Code  with  a serious criminal threat of 10 (ten) years in prison or a fine of 25 (twenty five) million rupiah. Even  though  the  legal  threat  has  been  increased,  there  are  still  many  who  gamble.  The formulation of the problem in this study, first how is the legal aspect  of the crime of lottery gambling in the Criminal Code?, secondly how is the application of material criminal law to the  crime  of  lottery  gambling  in  the  decision  Number  2506/PID.B/2018/PN-MDN?  in imposing  a  crime  against  the  perpetrators  of  the  crime  of  lottery  gambling  in  the  decision Number:  2506/PID.B/2018/PN-MDN?  This  type  of  research  is  a  normative  legal  approach method, namely legal research carried out by researching library materials and looking for legal principles  concerning the substance of  statutory regulations.  In this case what  will  be described  is  the  rule  of  law,  the  crime  of  fraud  in  the  Medan  District  Court's  decision Number:  No.  2506/PID.  B/2018/PN.MDN.  This  type  of  research  is  a  normative  juridical research.  The  results  show  that  the  legal  aspects  of  the  crime  of  lottery  gambling  in  the Criminal  Code  are  regulated  in  Article  303  and  Article  303bis.  This  is  reinforced  by  laws outside the Criminal Code, namely Law no. 7 of 1974 concerning Gambling Control, which is  a  conventional  gambling.  While  non-conventional  gambling  is  a  new  type  that  is developing  and  regulated  by  Law  no.  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic Transactions,  namely  in  Article  27  paragraph  (1)  and  Article  45  paragraph  (1).  The application  of  material  criminal  law  to  the  crime  of  lottery  gambling  in  Decision  Number 2506/PID.B/2018/PN-MDN  is  based  on  legal  facts,  both  through  witness  statements, defendants' statements, as well as tools and evidence. In addition, it is also based on juridical considerations,  namely  the  indictment  and  demands  of  the  prosecutor.  In  this  case,  the prosecutor  used  the  primary  indictment,  namely  Article  303  Paragraph  (1)  of  the  1st Criminal  Code,  the  Subsidiary  indictment,  namely  Article  303  bis  Paragraph  (1)  of  the  1st Criminal Code, but in the defendant's decision Article 303 Paragraph (1) was imposed. 1 of the Criminal  Code which is  appropriate because the perpetrator's actions have fulfilled the elements of the crime of gambling itself, namely the element of whoever, the element of using the opportunity to  play  gambling.  The judge's consideration in  imposing criminal  sanctions against  the  perpetrators  of  the  crime  of  lottery  gambling  in  the  decision  Number 2506/PID.B/2018/PN.MDN  must  prioritize  the  deterrent  effect  and  self-improvement  of  the defendant as seen in the provision of punishment based on Article 303 Paragraph (1) of the 1 of the Criminal Code, should receive the appropriate punishment regulated in the article, but
due  to  various  considerations  the  judge  gave  the  defendant  the  opportunity  to  improve himself so that in the future the perpetrator would not repeat the actions that violate the law.
Keywords: Juridical, Criminal Acts And Lottery

## ABSTRAK
Maraknya  togel  di  masyarakat  merupakan  cermin  dari  kegagalan  upaya  membangun rasionalitas  di  publik.  Inilah  yang  membuat  kehidupan  menjadi  lebih  spekulatif.  Hidup dikesankan  dengan  intrik,  tiba-tiba,  dan  tidak  ada  yang  bisa  diprediksikan.  Karena  itulah hidup  harus  dipertaruhkan  melalui  angka-angka.  Irasionalitas  tumbuh  karena  kultur  kerja keras dan disiplin tidak lagi banyak berlaku di masyarakat. Larangan mengenai perjudian ini di  perjelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  tentang  penertiban  perjudian  yang merubah ancaman pidana dalam Pasal  303 KUHP dengan  ancaman pidana  yang berat  yaitu 10  (sepuluh)  tahun  penjara  atau  denda  sebesar  25  (dua  puluh  lima)  juta  rupiah.  Walaupun ancaman  hukumnya  telah  diperberat,  tapi  masih  saja  banyak  yang  melakukan  perjudian. Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini, pertama bagaimana  aspek  hukum  tindak  pidana perjudian  togel  dalam  KUHP?, kedua bagaimanakah  penerapan  hukum  pidana  materiil terhadap  tindak  pidana  perjudian  togel  dalam  putusan  Nomor  2506/PID.B/2018/PN-MDN?, ketua bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak  pidana  perjudian  togel  dalam  putusan  Nomor  :  2506/PID.B/2018/PN-MDN  ?  Jenis penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  dan  mencari  asas-asas  hukum  yang  menyangkut substansi  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  yang  akan  dideskripsikan  adalah aturan hukum, tindak pidana penipuan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : No. 2506/PID.  B/2018/PN.MDN.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  aspek  hukum  tindak  pidana  perjudian  togel  dalam  KUHP diatur  dalam  Pasal  303  dan  Pasal  303bis.    Hal  ini  diperkuat  dengan  undang-undang  di  luar KUHP  yaitu  Undang-undang  No.  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban  Perjudian,  yang merupakan  perjudian  secara  konvensional.  Sedangkan  perjudian  secara  nonkonvensional adalah jenis  baru  yang berkembang dan diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor  2506/PID.B/2018/PN-MDN  didasarkan  dengan  fakta-fakta  hukum  baik  melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat dan barang bukti. Selain itu,  juga  didasarkan  pada  pertimbangan  yuridis  yaitu  dakwaan  dan  tuntutan  jaksa.  Dalam kasus  ini,  jaksa  menggunakan  dakwaan  Primair  yaitu  Pasal  303  Ayat  (1)  ke-1  KUHP, dakwaan  Subsidair  yaitu  Pasal  303  bis  Ayat  (1)  ke-1  KUHP,  tetapi  di  dalam  putusan terdakwa  di  kenakan  Pasal  303  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  yang  sudah  sesuai  karena  perbutan pelaku  sudah  memenuhi  Unsur  Tindak  Pidana  Perjudian  itu  sendiri,  yaitu  Unsur  Barang Siapa,  Unsur  Menggunakan  Kesempatan  untuk  Main  Judi.  Pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perjudian  togel  dalam  putusan Nomor  2506/PID.B/2018/PN.MDN  harus  lebih  mengutamakan  efek  jera  dan  perbaikan  diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke- 1  KUHP,  seharusnya  mendapatkan  hukuman  yang  sesuai  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut tetapi  karena  berbagai  pertimbangan  hakim  untuk  memberikan  kesempatan  terdakwa  untuk bisa  lebih  memperbaiki  diri  agar  kelak  pelaku  tidak  mengulangi  lagi  perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
Kata kunci :  Yuridis, Tindak Pidana Dan Togel

## 1. PENDAHULUAN
Persoalan  perjudian  dari  dulu sampai  sekarang  banyak  menimbulkan pertentangan  dengan  norma-norma  dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan–kemajuan masyarakat  dewasa  ini,  baik  kemajuan  di bidang  teknologi  ataupun  bidang  lainnya, Kemajuan-kemajuan  tersebut  membuat orang  semakin  pandai  dalam  melakukan suatu  tindak  pidana,  khususnya  tindak pidana perjudian.
Dalam  pengertiannya  judi  dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan  untuk  memperoleh  keuntungan dari  hasil  suatu  pertandingan,  permainan atau  kejadian  yang  hasilnya  tidak  dapat diduga sebelumnya. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat  (3) ditentukan  bahwa  permainan  judi  adalah tiap-tiap  permainan  yang  mendasarkan pengharapan  buat  menang  pada  umumnya bergantung  kepada  untung-untungan  saja dan  juga  kalau  pengharapan  itu  jadi bertambah  besar  karena  kepintaran  dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi  adalah  pertaruhan  tentang  keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau  bermain  itu,  demikian  juga  segala permainan lain-lainnya. Penjelasan lainnya pada Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  1 Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  9  Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor  7  Tahun  1974  tentang  Penertiban Perjudian,  antara  lain  adalah  rolet,  poker, hwa-hwe,  nalo,  adu  ayam,  adu  sapi,  adu kerbau,  adu  kambing,  pacuan  kuda,  togel dan karapan sapi.
Tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat.  Hekekatnya  perjudian  sangat bertentangan  dengan  agama,  kesusilaan dan  moral  Pancasila  serta  membahayakan masyarakat,  bangsa  dan  negara  dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif  merugikan  moral  dan  mental masyarakat  terutama  generasi  muda.  Di
satu  pihak  perjudian  adalah  merupakan problem  sosial  yang  sulit  ditanggulangi dan  timbulnya  judi  tersebut  sudah  ada sejak adanya peradaban manusia.
Menurut  Kartono  “hukum  pidana digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah sosial  khususnya  dalam  penanggulangan kejahatan  sebagai  salah  satu  bentuk penyakit  masyarakat  dan  satu  bentuk patologi  sosial  seperti  kasus  perjudian”. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi  perjudian  sebagai  perilaku yang  menyimpang  harus  terus  dilakukan. Hal  ini  sangat  beralasan  karena  perjudian merupakan  ancaman  yang  nyata  terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun  ketegangan-ketegangan  sosial. Perjudian  merupakan  ancaman  riil  atau potensiil  bagi  berlangsungnya  ketertiban sosial.
Judi  bukan  masalah  baru  di Indonesia.  Pada  masa  pemerintahan  Orde Baru,  untuk  mengatasi  masalah  ini,  lahir Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1974 tentang  Penertiban  Perjudian.  Undang- undang  ini  jelas  menegaskan  bahwa ancaman  hukuman  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  untuk perjudian  tidak  sesuai  lagi  sehingga  perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi dijadikan  kejahatan  dan  hukumannya dinaikkan  dari  satu  bulan  menjadi  empat tahun  (Pasal  542  ayat  1),  serta  dari  tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2).
Pasal  1  Undang-undang  No.  7
Tahun  1974  tentang  penertiban  perjudian menegaskan semua tindak pidana perjudian  sebagai  kejahatan.  Perjudian pada  hakekatnya  bertentangan  dengan Agama,  Kesusilaan  dan  Moral  Pancasila, serta  membahayakan  bagi  penghidupan dan  kehidupan  masyarakat,  Bangsa,  dan Negara.  Melihat  kenyataan  dewasa  ini, perjudian dengan segala macam bentuknya, masih saja banyak dilakukan di dalam  masyarakat.  Meskipun  kenyataan juga  menunjukkan,  bahwa  hasil  perjudian yang  diperoleh  Pemerintah,  baik  Pusat
maupun  Daerah,  dapat  digunakan  untuk usaha pembangunan, namun ekses negatifnya  lebih  besar  daripada  ekses positifnya.
Perjudian yang sekarang lagi marak  adalah  perjudian  toto  gelap  (togel), merupakan  salah  satu  permasalahan  yang paling  utama  di  sorot  oleh  seluruh  lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat  yang  terganggu  dalam  hal keamanan dan kenyamanannya.
Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat  para  penegak  hukum  kesulitan dalam  menyikapinya.  Ini  bukan  hal  yang tabu  lagi  bagi  masyarakat  akibat  realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai  salah  satu  faktor  penyebab  makin menjamurnya perjudian.
Pola hidup manusia yang cenderung  konsumtif,  apalagi  ditambah dengan  semakin  meningkatnya  harga- harga  kebutuhan  pokok  akibat  laju  inflasi perekonomian  yang  tidak  stabil  saat ini,membuat  setiap  orang  ingin  mencapai segala  sesuatunya  dengan  cara  yang menurutnya  mudah  dilakukan.  Tidak tanggung-tanggung mereka kadang melakukannya  di  tempat-tempat  umum seperti,  pangkalan  ojek  hingga  di  tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat  tersebut  yang  seharusnya tidak  layak  untuk  dipertontonkan  oleh orang-orang  di  sekitarnya,  terutama  anak- anak maupun remaja.
Menurut  Max  Weber  dalam  Doyle Paul  Johnson: Teori  Sosiologi  Klasik  dan Modern , tindakan demikian dapat dikatakan  sebagai  tindakan  tradisional. Max Weber membagi tindakan masyarakat kepada  dua  bagian,  yaitu:  masyarakat rasional dan masyarakat irasional. ”Masyarakat  rasional  adalah  memiliki pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan  dengan  tujuan.  Sedangkan masyarakat tradisonal menurut Max Weber  memperlihatkan  prilaku  kebiasaan
tanpa refleksi yang sadar atau direncanakan”.
Maraknya  togel  di  masyarakat merupakan  cermin  dari  kegagalan  upaya membangun  rasionalitas  di  publik.  Inilah yang  membuat  kehidupan  menjadi  lebih spekulatif.  Hidup  dikesankan  dengan intrik,  tiba-tiba,  dan  tidak  ada  yang  bisa diprediksikan.  Karena  itulah  hidup  harus dipertaruhkan melalui angka-angka.
Irasionalitas  tumbuh  karena  kultur  kerja keras  dan  disiplin  tidak  lagi  banyak berlaku di masyarakat. Masyarakat didominasi  sikap  ingin  cepat  kaya  dan tenar.  Para  politisinya  pun  sudah  lebih dulu  mengajarkan  cara  hidup  enak  dan kaya  mendadak.  Mentalitas  yang  saat  ini diperlihatkan oleh publik adalah bagaimana  menjadi  kaya  tanpa  prestasi. Bagi  para  politisi  ini  hal  biasa.  Menjadi aktor politik adalah investasi untuk meraih kekuasaan ekonomi.
Ini yang menyuburkan  judi  karena  orang  mencari jabatan  dengan  mengeluarkan  dana  yang begitu  besar  tapi  dia  miskin  prestasi  dan konsep.  Ini  yang  membuat  hidup  dengan konsep  spekulatif  tumbuh  subur.  Di  sisi lain, kultur di masyarakat sendiri membiarkan hal yang irasional itu berkembang biak.
Judi  togel  hampir  mewabah  di segenap lapisan masyarakat, salah satunya seperti  yang  yang  terjadi  di  Kota  Medan. Permainan togel tersebut telah memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat, untuk memperoleh uang dengan cara cepat dan  mudah  karena  keuntungan  yang didapat  bisa  berlipat  ganda  dari  modal awalnya  meski  kemenangannya  bersifat kebetulan belaka. Akan tetapi justru itulah yang  menjadikan  masyarakat  kota  Medan terus  mengulanginya,  karena  mereka merasa penasaran untuk memenangkannya.
Menurut  Peter  L.  Berger  dan
Hansfried  Kellner  ”ada  berberapa  alasan yang menjadikan mereka mengapa melakukan perjudian, diantaranya termotivasi  oleh  kekurangan  ekonomi, disamping  juga  karena  adanya  keterikatan
lingkungan sejak dini”. Namun tidak dapat dihindari  lagi  kegelisahan  masyarakat setempat  akan  permainan  judi  togel tersebut.
Perubahan  sosial  dan  budaya  yang terjadi di masyarakat Kota Medan mengakibatkan pergeseran nilai-nilai agama.  Agama  hanya  di  jadikan  simbol- simbol  identitas  diri.  Pola  perilaku  ini, lebih cenderung pada pembentukan imitasi diri. Sehingga terjadi ketimpangan- ketimpangan  sosial  dan  perubahan  nilai- nilai  agama,  sosial  dan  budaya  pada umumnya.  Hidajatul  Hidajah  mengatakan ”walaupun pertimbangan soal-soal kemasyarakatan  tentang  etika  sudah  ada sejak  dahulu  kala,  namun  upaya  untuk meninggikan  akhlak  mulia  sulit  untuk tumbuh dari masing-masing masyarakat di sana”.
Larangan mengenai perjudian ini di perjelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1974  tentang  penertiban  perjudian yang  merubah  ancaman  pidana  dalam Pasal  303  KUHP  dengan  ancaman  pidana yang  berat  yaitu  10  (sepuluh)  tahun penjara  atau  denda  sebesar  25  (dua  puluh lima)  juta  rupiah.  Walaupun  ancaman hukumnya telah diperberat, tapi masih saja banyak yang melakukan perjudian. Hal ini disebabkan  oleh  keinginan  masyarakat yang  ingin  mendapatkan  uang  sebanyak- banyaknya  dengan  cara  yang  mudah  dan waktu  yang  relatif  singkat.  Secara  jelas Judi  dilarang  oleh  negara,  terlebih-lebih oleh  tiap-tiap  Agama.  Karena  di  pandang sebagai  suatu  tindakan  atau  perbuatan yang  amoral  dan  melanggar  kesusilaan masyarakat,  tetapi  meskipun  demikian tetap  saja  perjudian  ini  tumbuh  secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap  oleh  pelakunya  sebagai  suatu jalan  tercepat  untuk  menjadi  kaya  tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.
Perjudian dalam proses sejarah dari generasi  ternyata  tidak  mudah  untuk diberantas. Oleh karena itu pemerintah dan aparat  hukum  terkait  harus  mengambil tindakan  tegas  agar  masyarakat  menjauhi
dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.
Kasus perjudian togel yang merebak di daerah-daerah di Kota Medan. Salah  satu  contohnya  adalah  studi  kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 2506/PID.B/2018/PN.MDN, dengan terdakwa  Agu  alias  Edi  Chandra  Bin Suheri  dengan  kronologi  sebagai  berikut  : terdakwa Agu alias Edi Candra Bin Suheri pada  hari  Kamis  02  Agustus  2018  sekira pukul  15.00  WIB  bertempat  di  depan Panglong  Asia  Makmur  Jl.  Yos  Sudarso Pulau  Brayan  Kota  Medan  ditangkap  oleh petugas polisi, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa merek MITO  ditemukan  angka  perjudian  toto gelap  Singapore  yaitu  angka  15N20 (artinya  angka  pasangan  terdakwa  adalah 15  x  20)  kepada  penulis  yang  bernama Safri Bin Bonimen.
Dari  kasus  di  atas  dapat  dilihat bahwa jenis perjudi togel ini menggunakan modus  yang  tergolong  sangat  sederhana dan rahasia. Ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya lakukan, yaitu: 1.   Pembeli  hanya  mendapatkan  selembar kertas  atau  kupon  yang  isi  dari  kertas tersebut  dituliskan  angka-angka  yang dipesan oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan  oleh  bandar  sebagai tanda  bukti  untuk  untuk  mengambil uang apabila pembeli beruntung.
2.   Selain  menggunakan  kupon,  modus lain  yang  digunakan  oleh  dalam  judi togel ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui  internet  dan  handphone.  Bagi orang  yang  sudah  saling  kenal  satu sama lain, membeli togel cukup dengan mengirimkan sebuah SMS atau telepon ke  bandar-bandar  togel.  Sementara untuk  mengetahui  angka  jitu  dan nomor yang keluar juga bisa menggunakan  teknologi  modern  yaitu dengan cara mengakses di internet. Banyak  penyalahgunaan  tindak
pidana yang dilakukan dengan menggunakan  fasilitas  SMS  termasuk
tindak  pidana  perjudian  togel,  akan  tetapi keberadaannya sebagai alat bukti judi togel di dalam persidangan masih dipertanyakan keabsahannya  karena  menurut  Pasal  184 ayat  (1)  KUHAP,  yang  menjadi  alat  bukti yang sah yaitu:
1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa. Dengan adanya perkembangan kejahatan dengan menggunakan handphone  dan  komputer  yang  membuat masyarakat  lebih  mudah  mengaksesnya tanpa  harus  bertatap  muka  langsung dengan  bandar,  sehingga  Penyidik  dan Penuntut  Umum  serta  Hakim  dihadapkan pada  eksistensi  bukti-bukti  elektronik seperti data komputer, dokumen elektronik, e-mail, maupun catatan transaksi  rekening.  Sehingga  alat  bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan  terdakwa  saja  akan  tetapi  juga mencakup  informasi  dan  dokumen  yang tersimpan  secara  elektronik  yang  menjadi sebuah fenomena gradasi moral bangsa ini.
Pertimbangan  hakim  merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu putusan hakim yang mengandung keadilan ( ex  aequo  et  bono )  dan  mengandung kepastian  hukum,  di  samping  itu  juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim  ini  harus  disikapi  dengan  teliti, baik,  dan  cermat.  Apabila  pertimbangan hakim  tidak  teliti,  baik,  dan  cermat,  maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Penggunaan upaya
hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya  untuk  mengatasi  masalah  sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan  hukum.  Disamping  itu  karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya,
maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk  dalam  bidang  kebijakan  sosial, yaitu  segala  usaha  yang  rasional  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sebagai  suatu  masalah  yang  termasuk masalah  kebijakan,  maka  penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian : “TINJAUAN

## YURIDIS
TINDAK PIDANA PERJUDIAN  TOGEL  (Studi  Putusan Pengadilan  Negeri  Nomor  :  2506/PID B/2018/PN-MDN)”
2. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Perjudian
Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan,  tetapi  baik  dalam  KUHP maupun  UU  No.  7  tahun  1974  ternyata masih  mengandung  beberapa  kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya  celah  kepada  pelaku  perjudian untuk melakukan  perjudian.  Adapun beberapa kelemahannya adalah : Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian,  sehingga  kalau  seseorang melakukan  perjudian  yang  bukan  sebagai mata  pencaharian  maka  dapat  dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman,  tetapi  tidak  mengatur  tentang batas  minimal  hukuman,  sehingga  dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam  putusannya  sangat  ringan  hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan Pasal  303  ayat  (1)  angka  2,  hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada  izin  penguasa  sebagai  pengecualian sehingga  tidak  dapat  dikenakan  pidana terhadap  pelakunya.  Dalam  praktek  izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan,  seperti  adanya  KKN
(Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme)  dengan pejabat yang berwenang.
Menurut  Kartini  Kartono  dalam bukunya  yang  berjudul  patologi  sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja  yaitu  mempertaruhkan  suatu  nilai atau  sesuatu  yang  dianggap  bernilai dengan  menyadari  adanya  resiko  dan harapan-harapan  tertentu  dalam  peristiwa- peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan  dan  kejadian-kejadian  yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan  dalam  pasal  303  KUHP,  pasal 303  KUHP  dan  UU  nomor  7  tahun  1974 tentang  penertiban  perjudian.  Perjudian ( gambling ) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai “suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko”. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya  suatu  kerugian.  Sementara Carson  dan  Butcher  (1992)  dalam  buku Abnormal  Psychology  and  Modern  Life, mendefinisikan perjudian sebagai memasang  taruhan  atas  suatu  permainan atau  kejadian  tertentu  dengan  harapan memperoleh  suatu  hasil  atau  keuntungan yang besar.  Apa yang dipertaruhkan dapat saja  berupa  uang,  barang  berharga, makanan,  dan  lain-lain  yang  dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.
Perjudian  adalah  suatu  kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung  risiko.  Namun  demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya  dari  perbuatan  lain  yang juga  mengandung  risiko.  Ketiga  unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku  lain  yang  juga  mengandung risiko.  Perjudian  adalah  suatu  kegiatan sosial  yang  melibatkan  sejumlah  uang (atau  sesuatu  yang  berharga)  dimana pemenang  memperoleh  uang  dan  imbalan lainnya  yang  dianggap  berharga.  Risiko yang  diambil  bergantung  pada  kejadian- kejadian di masa mendatang, dengan hasil
yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan  oleh  hal-hal  yang  bersifat kebetulan atau keberuntungan. Risiko yang diambil  bukanlah  suatu  yang  harus dilakukan,  kekalahan  atau  kehilangan dapat  dihindari dengan tidak ambil  bagian dalam permainan judi. Dari  definisi  diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku  yang  melibatkan  adanya  risiko kehilangan  sesuatu  yang  berharga  dan melibatkan  interaksi  sosial  serta  adanya unsur  kebebasan  untuk  memilih  apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.
Dari  pengertian  diatas  maka  ada tiga  unsur  agar  suatu  perbuatan  dapat dinyatakan  sebagai  judi,  yaitu  adanya unsur:
1.  Permainan/perlombaan. Perbuatan  yang  dilakukan  biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi  dilakukan  semata-mata  untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk  mengisi  waktu  senggang  guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun  disini  para  pelaku  tidak  harus terlibat  dalam  permainan.  Karena boleh  jadi  mereka  adalah  penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. 2.  Untung-untungan Artinya untuk memenangkan
permainan  atau  perlombaan  ini  lebih banyak  digantungkan  kepada  unsur spekulatif/kebetulan atau untung- untungan.  Atau  faktor  kemenangan yang  diperoleh  dikarenakan  kebiasaan atau  kepintaran  pemain  yang  sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3.  Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada  taruhan  yang  dipasang  oleh  para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk  uang  ataupun  harta  benda lainnya.  Bahkan  kadang  istripun  bisa dijadikan  taruhan.  Akibat  adanya taruhan  maka  tentu  saja  ada  pihak yang  diuntungkan  dan  ada  yang dirugikan.  Unsur ini merupakan unsur
yang  paling  utama  untuk  menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.
Dari  uraian  di  atas  maka  jelas bahwa  segala  perbuatan  yang  memenuhi ketiga  unsur  di  atas,  meskipun  tidak disebut  dalam  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  9  Tahun  1981  adalah  masuk kategori  judi  meskipun  dibungkus  dengan nama-nama  yang  indah  sehingga  nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB.  Bahkan  sepakbola,  pingpong, bulutangkis,  voley  dan  catur  bisa  masuk kategori  judi,  bila  dalam  prakteknya memenuhi ketiga unsur di atas.
2. Jenis-Jenis Perjudian Dalam  PP  No.  9  tahun  1981 tentang  Pelaksanaan  Penertiban  Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga : a.  Pertama,  perjudian  di  kasino  yang terdiri dari Roulette, Blackjack,
Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong,  Lotto  Fair,  Satan,  Paykyu, Slot  Machine  (Jackpot),  Ji  Si  Kie,  Big Six  Wheel,  Chuc  a  Luck,  Lempar paser/bulu  ayam  pada  sasaran  atau papan yang berputar (Paseran).
Pachinko,  Poker,  Twenty  One,  Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
b.  Kedua,  perjudian  di  tempat  keramaian yang  terdiri  dari  lempar  paser/bulu ayam  pada  sasaran  atau  papan  yang berputar  (paseran),  lempar  gelang, lempar  uang  (koin),  kim,  pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar  bola,  adu  ayam,  adu  sapi,  adu kerbau,  adu  domba/kambing,  pacu kuda,  karapan  sapi,  pacu  anjing,  kailai, mayong/macak dan erek-erek.
c.  Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan  kebiasaan  yang  terdiri  dari  adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.
Jika  diperhatikan  perjudian  yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat/sarananya, yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan,  bola,  video,  internet  dan berbagai jenis permainan olah raga.
Selain  yang  tercantum  dalam Peraturan  Pemerintah  tersebut  di  atas, masih banyak perjudian  yang berkembang di masyarakat. Semisal “Togel”, yaitu judi dengan  mengadu  nasib  dengan  menebak empat  angka  yang  harus  sama  dengan yang  akan  di  keluarkan  oleh  agen  bandar pusat.  Dimana  pemenangnya  ditentukan oleh  peserta  yang  dapat  menebak  empat angka  dengan  sama  persis  atau  beberapa angka yang sudah ditetapkan peraturanya.Yang  paling  marak  judi  ini adalah  kalangan  bawah  karena  cukup dengan  seribu  rupiah  dia  bisa  mulai mengikuti judi togel tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  dan  mencari asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan.
2. Sifat Penelitian Sifat  penelitian  ini  adalah  bersifat deskriptif  sesuai  dengan  masalah  dan tujuan  dalam  penelitian.    Jenis  penelitian hukum  yang  akan  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan  data  sekunder  berupa bahan-bahan  pustaka,  dilengkapi  dengan menganalisa implementasinya di lapangan. Masalah  yang  diteliti  dikaitkan  dengan pemahaman  tentang  peraturan-peraturan perundang-undangan  atau  kaidah  hukum yang berlaku. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah “memahami dan membahas  serta  menggambarkan  tentang sistem  hukum,  sinkronisasi  hukum  secara horizontal dan vertikal.
3. Sumber Data Data  yang  dipergunakan  dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun  data  sekunder  yang  dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut :
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum yangmempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:
1)  Undang-Undang Dasar 1945; 2)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3)  Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri
Nomor : No. 2506/PID. B/2018/PN.MDN
b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan- bahan hukum yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  seperti  kamus  hukum,  buku- buku  yang  relevan  dengan  penelitian ini.
c.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan- bahan hukum yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti  kamus  hukum,  kamus  bahasa Inggris  dan  bahan  lain  yang  relevan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data Metode  pengumpulan  data  yang
dipergunakan  dalam  penelitian  skripsi  ini adalah  penelitian  kepustakaan  ( Library Research ) yakni penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis  ilmiah  yang  dapat  digunakan sebagai  dasar  analisis  terhadap  substansi pembahasan  dalam  penulisan  skripsi. Tujuan  penelitian  kepustakaan  ( Library Research )  ini  adalah  untuk  memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangn, buku, majalah,  surat  kabar,  situs  internet, maupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
5. Analisa Data
Data  yang  telah  dikumpulkan, dikelompokkan,  diseleksi  dan  selanjutnya dianalisis  dengan  menggunakan  metode deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori  hukum,  peraturan  perundang- undangan dan pengertian hukum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perjudian  Togel  Dalam Putusan Nomor 2506/PID.
B/2018/PN.MDN
A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mengenai  pertimbangan  Hakim  di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan  yang  di  dakwakan  kepada Terdakwa  tersebut  telah  memenuhi  unsur- unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal  303  bis  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  yang telah didakwakan tersebut :
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa  dengan  dakwaan  Subsidaritas maka  Majeis  Hakim  akan  membuktikan dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang terbukti  yakni  dakwaan  melanggar  Pasal 303  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  yang  unsur- unsurnya sebagai berikut :
1. Unsur Barang siapa
2.  Unsur  Menggunakan  kesempatan  untuk bermain judi di tempat umum 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Ad.1. Unsur Barang Siapa :
Menimbang bahwa  yang dimaksud unsur  barang  siapa  adalah  menunjukan pada  subyek  hukum  yaitu  setiap  orang yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana dan  mampu  bertanggung  jawabkan  atas segala  perbuatan  dan  akibatnya  dari  fakta yang  teruangkap  di  persidangan  menurut keterangan  saksi-saksi  serta  menurut keterangan  terdakwa  dikaitkan  dengan barang  bukti  yang  diajukan  dipersidangan bahwa  pelaku  tindak  pidana  ini  adalah Terdakwa tersebut dengan identitas sebagaimana  tersebut  dimuka  dan  selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf  dan  alasan  pembenaran  bagi Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatan pidana.  Dengan  demikian  unsur  “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.
Ad.  2.  Unsur  menggunakan  kesempatan untuk bermain judi
Bahwa  yang  dimaksud  dengan unsur  “menggunakan  kesempatan  untuk bermain  judi”  adalah  memakai  peluang
untuk bertaruh dengan menggunakan uang ataupun  barang  yang  dapat  dinilai  dengan uang.
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi  dan  keterangan  Terdakwa bahwa
Terdakwa menggunakan kesempatan  bermain  judi  yang  dilakukan dengan  cara  peran  Terdakwa  sebagai penerima  pasangan  nomor  dan  shio  yang diterima  dari  orang  kemudian  Terdakwa mendaftarkan  accountnya  di website internet  melalui  laptop  selanjutnya  setelah account  tersebut  terdaftar  maka  Terdakwa menerima  pasangan  nomor  dan  shio melalui  sms  di  handphone  miliknya  dari pemasang  ditransfer  kenomor  rekening terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menstransfer  uang  tersebut  ke  rekening dengan  transksi  melalui  ATM  dan  setelah diundi  dan  ada  pemenang  maka  terdakwa menarik  dana  dari  website  internet kemudian dana tersebut ditransfer kerekening  Terdakwa  lalu  Terdakwa membayar pemenang dengan cara mentransfer ke nomor rekening pemenang. Dengan  demikian  unsur  “menggunakan kesempatan  untuk  bermain  judi”  ini  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan menurut hukum.
Bahwa  oleh  karena  semua  unsur pasal  yang  terdapat  dalam  dakwaan Penuntut  Umum  terhadap  Terdakwa  telah terbukti  dan  terpenuhi  menurut  Hukum, maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana sebagaimana yang  telah  didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan  adanya  hal-hal  yang  dapat melepaskan  perbuatan  Terdakwa  dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan  pemaaf  maupun  sebagai  alasan pembenaran  maka  Terdakwa  haruslah dijatuhi  pidana  yang  setimpal  dengan perbuatannya.
Bahwa  terhadap  lamanya  pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa  dengan  memperhatikan  sifat
dari  perbuatan  Terdakwa,  maka  menurut Majelis  Hakim  dipandang  telah  patut  dan memenuhi rasa keadilan.
Bahwa  terdakwa  ditahan  secara sah,  maka  lamanya  tahanan  yang  telah dijalani  oleh  terdakwa  harus  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Bahwa terhadap barang  bukti  yang diperlihatkan dipersidangan adalah sah dan telah  diperlihatkan  Ketua  Majelis  Hakim kepada  para  Saksi,  maupun  kepada Terdakwa  maka  terhadap  barang  bukti berupa :
-   1  (satu)  unit  Handphone  merk MITO  dengan  simcard  0823  6158 5888 dirampas untuk dimusnahkan; Bahwa  oleh  karena  Terdakwa dinyatakan  bersalah  dan  jatuhi  pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya  perkara  yang  besarnya  Rp.  5.000,- (lima ribu rupiah).
Menimbang,  bahwa  ia  terdakwa Agu  Alias  Edi  Candra  Bin  Suheri dihadapkan di persidangan dengan dakwaan  Primair  Pasal  303  Ayat  (1)  ke-1 KUHP, Atau Subsidar Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 KUHP;
Menimbang,  bahwa  dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan  2  (dua)  orang  saksi  yang masing-masing telah
didengar keterangannya  di  bawah  sumpah  yakni  1. Alexander  N.  Samosir dan  2. Ariandi , sebagaimana  termuat  selengkapnya  dalam berita acara;
Menimbang,  bahwa  dipersidangan telah  pula  didengar  keterangan  terdakwa yang selengkapnya termuat di dalam berita acara;
Menimbang,  bahwa  keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian  satu  dengan  yang  lainnya, sehingga  melahirkan  kesimpulan  bahwa terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah  atas  tindak  pidana ”bersama-sama mempergunakan kesempatan  main  judi”,  sebagaimana  di dakwakan Jaksa Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah  maka  ia  terdakwa  akan  dijatuhi
pidana  yang  dipandang  setimpal  dengan perbuatannya  dengan  memperhatikan  hal- hal  yang  memberatkan  dan  meringankan sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan : -  Perbuatan Terdakwa bertentangan
dengan  program  pemerintah  dalam memberantas perjudian -  Perbuatan terdakwa
meresahkan masyarakat
Hal-hal yang meringankan :
-   Bahwa
terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang -  Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan -   Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum
Mengingat  pasal,  undang-undang dan  peraturan  hukum  yang  berhubungan dengan  perkara  ini,  utamanya  pasal  303 ayat  (1)  ke-1  KUHP,  serta  peraturan perundang-undangan yang terkait.
B. Analisis Penulis
Berdasarkan
posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di  atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut  umum,  tuntutan  penuntut  umum, dan  pertimbangan  Hukum  Pengadilan dalam  amar  putusannya  telah  memenuhi unsur  dan  syarat  dipidananya  seorang Terdakwa,  hal  ini  didasarkan  pada pemeriksaan  dalam  persidangan,  dimana keterangan  saksi-saksi  dan  barang  bukti yang  saling  bersesuaian  satu  sama  lain yang  diajukan  oleh  penuntut  umum  di tambah dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan  dan  mengakui  secara  jujur perbuatan yang dia lakukan.
Putusan  nomor  Nomor  2506/PID. B/2018/PN.MDN, menyatakan bahwa
Terdakwa  Agu  Alias  Edi  Candra  Bin Suheri  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana perjudian. Maka Terdakwa dijatuhi hukuman  pidana  penjara  selama  1  (satu) tahun.
Putusan hakim ini juga penulis kira sudah cukup tepat yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana unsur-unsur dari Pasal  tersebut  telah  terpenuhi.  Hal  ini
sudah  sesuai  dengan  salah  satu  tuntutan yang  dituntutkan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  sebagaimana  di  dakwakan  dalam surat  dakwaan  Penuntut  Umum  yaitu Terdakwa  telah  memenuhi  Pasal  303  ayat (1) ke-1 KUHP.
Jika  melihat  dari  keputusan  hakim yang menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu)  tahun  kepada  Terdakwa.  Penulis mengira keputusan hakim ini sudah cukup tepat  dan  memberikan  efek  jera  kepada  si Pelaku, mengingat hal-hal yang meringankan  hakim  pada  saat  penjatuhan putusan  selain  karena  Terdakwa  sudah mengakui  perbuatannya  dengan  terus terang,  Terdakwa  berlaku  sopan  di persidangan  dan  Terdakwa  belum  pernah dihukum.  Mengingat  pelaku  tersebut  bisa dikatakan  tulang  punggung  keluarga  dan pencari nafkah sebuah keluarga, diharapkan putusan tersebut tidak “mematikan” keluarga Terdakwa.
Pertimbangan  hukum  oleh  hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan  yuridisnya  tetapi  terdapat juga pertimbangan psikologis dan sosisologisnya,  yang  mengarah  pada  latar belakang  terjadinya  kejahatan,  hakim dituntut  untuk  mempunyai  keyakinan dengan  mengaitkan  keyakinan  itu  dengan cara  dan  alat-alat  bukti  yang  sah  serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan  keadilan  yang  tentunya  tidak bertentangan  dengan  pancasila  sebagai sumber dari segala hukum.
Pertimbangan  hakim  adalah  hal yang  sangat  penting  dalam  menjatuhkan sanksi  terhadap  para  pelaku  kejahatan, seorang hakim dituntut untuk arif bijaksana  dan  pertimbangan  yang  berasal dari  hati  nuraninya  lalu  memutus  dengan seadil-adilnya, adil untuk penegak hukum, adil  untuk  korban,  adil  untuk  para
Terdakwa dan adil untuk masyarakat. Majelis Hakim sebelum
menjatuhkan
putusan
melakukan pertimbangan-pertimbangan  baik  itu  dari aspek  yuridis  maupun  pertimbangan  dari
aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap  tindak  pidana  yang  didakwakan merupakan  konteks  yang  paling  penting dalam  putusan  hakim  dan  merupakan unsur-unsur  dari  suatu  delik  apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi  dan  sesuai  dengan  rumusan delik  yang  di  dakwakan  oleh  Jaksa Penuntut Umum.
Maka  terlebih  dahulu  Majelis Hakim  akan  menarik  fakta-fakta  dalam persidangan  yang  timbul  dari  keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti  yang di  ajukan dan diperiksa di  persidangan.  pada  dasarnya  yang  di maksud dengan fakta-fakta yaitu bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab  serta  latar  belakang  mengapa pelaku  melakukan  perbuatan  tersebut. Apakah  karena  keterbatasan  ekonomi, hanya ingin bersenang-senang, atau memang untuk memperoleh sebuah keuntungan (uang).

## 5. SIMPULAN

## A.Simpulan
1.  Aspek  hukum  tindak  pidana  perjudian togel  dalam  KUHP  diatur  dalam  Pasal 303  dan  Pasal  303bis.    Hal  ini diperkuat  dengan  undang-undang  di luar  KUHP  yaitu  Undang-undang  No.
7  Tahun  1974  tentang  Penertiban Perjudian,  yang  merupakan  perjudian secara konvensional.
Sedangkan
perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur  dengan  Undang-Undang  No.  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  yakni  dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).
2.  Penerapan  hukum  pidana  materiil terhadap  tindak  pidana  perjudian  togel dalam putusan
Nomor
2506/PID.B/2018/PN-MDN didasarkan  dengan  fakta-fakta  hukum baik  melalui  keterangan-keterangan saksi,  keterangan  terdakwa,  maupun alat-alat  dan  barang  bukti.  Selain  itu, juga  didasarkan  pada  pertimbangan
yuridis  yaitu  dakwaan  dan  tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan  dakwaan  Primair  yaitu Pasal  303  Ayat  (1)  ke-1  KUHP, dakwaan  Subsidair  yaitu  Pasal  303  bis Ayat  (1)  ke-1  KUHP,  tetapi  di  dalam putusan terdakwa di kenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbutan pelaku sudah memenuhi Unsur Tindak Pidana Perjudian  itu  sendiri,  yaitu  Unsur
Barang  Siapa,  Unsur  Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi. 3.  Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  perjudian  togel dalam putusan Nomor
2506/PID.B/2018/PN.MDN harus lebih  mengutamakan  efek  jera  dan perbaikan  diri  terhadap  terdakwa  ini terlihat  dalam  pemberian  hukuman berdasarkan  Pasal  303  Ayat  (1)  ke-1 KUHP, seharusnya mendapatkan hukuman  yang  sesuai  yang  diatur dalam  pasal  tersebut  tetapi  karena berbagai  pertimbangan  hakim  untuk memberikan kesempatan terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak  pelaku  tidak  mengulangi  lagi perbuatan-perbuatan  yang  melanggar hukum.

## B. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis berikan  sehubungan  dengan  penulisan skripsi ini adalah :
1.  Penulis berharap pemerintah atau penegak  hukum  untuk  lebih  tegas  dan memiliki  visi  yang  sama  serta  bisa bekerjasama untuk memberantas kejahatan  perjudian  togel  ini  baik  itu secara manual atau secara online.
2.  Diharapkan  kepada  masyarakat  agar lebih  sadar  dalam  setiap  tindakan  yang ia  lakukan,  dan  menjauhi  kebiasaan- kebiasaan  buruk  seperti  kebiasaan bermain judi.
3.  Harus  diciptakan  suatu  mekanisme bagaimana  perlindungan  terhadap  saksi dalam mencari suatu keadilan.
6.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Arief  Barda  Nawawi,  1996. Kebijakan
Legeslatif  dan  Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara . Semarang: Universitas
Diponegoro. Arief  S  (ed),  2001. Kamus  Hukum  Edisi Lengkap, Surabaya:  Pustaka  Tirta Mas
Arto  Mukti,  2004, Praktek  Perkara Perdata pada Pengadilan . Cetakan Kelima.  Yogyakarta  :  Pustaka
Pelajar.
Bawengan,  G.  W.  1991. Pengantar Psikologi Kriminil . Jakarta: Pradnya Paramitha Berger  Peter  L.    dan  Hansfried  Kellner, 1985. Sosiologi Ditafsirkan Kembali dan Humanisme Sosiologi .  Jakarta: LP3ES.
Chazawi  Adami , 2011, Pelajaran  Hukum
Pidana  I, Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Chazawi,  Adami.  2005. Tindak  Pidana Mengenai  Kesopanan . Jakarta  : Raja Grafindo Persada.
Hidajah  Hidajatul,  1985. Peta  Pemikiran Sosiologi  dan  Perkembangannya . Surabaya: Putra Pelajar.
Johnson Doyle Paul, 2002. Teori Sosiologi Klasik dan Modern . Jakarta:
Gramedia.
Kartono  Kartini,  2009. Patologi  Sosial,
Jilid I. Jakarta: Rajawali Press. Kusumah  Mulyana  W. 2000. Kejahatan dan Penyimpangan. Suatu Perspektif  Kriminologi .  Jakarta  : Yayasan  lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia.
Lamintang,  P.A.F.  1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Moeljanto, 1987, Azas-Azas Hukum
Pidana . Jakarta : Bina Aksara.
Muhammad,  Rusli.  2007, Hukum  Acara Pidana  Kontemporer ,  Bandung  : Citra Aditya Bakti.
Prakoso, Djoko. 1989, Masalah
Pemberian  Pidana  dalam  Teori dan  Praktek  Peradilan ,  Jakarta  : Ghalia Indonesia. Poerwadarminata,  W.J.S.  1991. Kamus Bahasa  Indonesia .  Jakarta  :  Balai Pustaka.
Poernomo  Bambang,  1986,  Hukum  Acara Pidana:  Pokok-Pokok  tata  Cara Peradilan  Pidana  Indonesia  dalam Undang-Undang  R.I  No.8  Tahun 1981, Jakarta : Liberty.
Raharjo  Satjipto,  1981. Hukum  Dalam Perspektif Sosial . Bandung:
Alumni.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan  Pengembangan  Bahasa , 1995. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Depdikbud.    Jakarta  :  Balai Pustaka.
Sanggono  Bambang,  2013. Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  PT Rajawali.
Santoso Topo, 2001. Kriminologi . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Simanjuntak,  B.  1981. Beberapa  Aspek Patologi Sosial . Bandung :Alumni. Soesilo,  R.  1985. Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor : Politeia.