## DUALISME ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DAERAH PERBATASAN
(Studi Kasus di Perbatasan Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu)
Oleh: Candra Jon Asmara, Muslim*

## *  Adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

## Abstrak
Pemekaran  wilayah  marak  ketika  disahkannya  Undang-Undang  (UU)  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  terakhir  diubah  menjadi  UU  Nomor  23  Tahun  2014.  Pada  awal kemerdekaan  Indonesia  hanya  memiliki  8  provinsi,  yaitu  Sumatera,  Borneo,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, Jawa  Timur,  Sulawesi,  Maluku  dan  Sunda  Kecil.  Sekarang  terdapat  34  Provinsi  dan  524 Kabupaten/Kota..
Faktor  penyebab  terjadinya  dualisme  administrasi  pemerintahan  adalah  konflik  tapal  batas  pada era  otonomi  daerah  di  Propinsi  Riau,  khususnya  antara  Kabupaten  Kampar  dengan  Kabupaten  Rokan Hulu  adalah,  ketidak  jelasan  titik  koordinat  tapal  batas,  kebijakan  dan  praktek  administrasi  pemerintah yang keliru, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan poitik. Konflik tapal batas tersebut berdampak terhadap status kependudukan masyarakat yang menjadi dwi administrasi, hak pilih masyarakat sebagian menjadi hilang, dan konflik horizontal dan sesama aparatur pemerintah.
Kebijakan  yang  ditetapkan  dalam  pemekaran  wilayah  Kabupaten  Kampar  dengan Kabupaten  Rokan  Hulu  Propinsi  Riau  perlu  mengkaji  berbagai  aspek,  sehingga  tidak memunculkan  konflik  pasca  pemekaran  wilayah.  Para  pemangku  kepentingan  (stakeholders) diharapkan  mampu  mewujudkan  persatuan  masyarakat,  dan  mendahulukan  kepentingan masyarakat dari kepentingan-kepentingan lainnya, sehingga dualisme administrasi pemerintahan dapat  dihindari  dan  adanya  staus  kependudukan  yang  jelas  bagi  masyarakat  yang  ada  di perbatasan  Kabupaten  Kampar  dan  Kabupaten  Rokan  Hulu,  terutama  5  desa  yang  menjadi permasalahan di kawasan tapal batas tersebut.
Kata kunci: Ketegasan Batas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

## Abstract
Regional dissociation or area forming progressively more than of when ratifying of Law Number 22 Year 1999 about Area Governance which later; then revised to become the Law Number 32 Year 2004 is finally revised again become the Law of Number 23 Year 2014. Area forming [in] early independence proclaimedly  of  independence  on  17  August  1945,  Indonesia  have  8  province,  that  is  Sumatra,  Borneo, West Java, Central Java, East Java, Sulawesi, Small Sunda And Moluccas. Until year 2014 in Indonesia have there are 34 Provinsi and 524 Sub-Province / town.
Cause  factors  of  the  happening  of  dualisme  of  public  administration  is  conflict  of  state  line  at autonomous era of area in Province Riau, specially between Kampar Sub-Province with the Sub-Province of  Rokan  Hulu;Upstream  is  ill  defined  of  coordinate  point  state  line,  policy  and  wrong  government administration practice, importance of capital owner, and importance politic. the state line Conflict affect to resident status society becoming double of administration, suffrage society partly becoming to lose, and Conflict of Horizontal and Governmental of public servant.
Policy of is set in regional dissociation of Kampar Sub-Province with the Sub-Province of Rokan Hulu  ;Upstream of Province Riau require  to  study  various aspect, so that [do] not peep out the  regional conflict pasca dissociation. All of importance (stakeholders) expected can realize the society association, and  prioritize  the  society  importance  from  other  importances,  so  that  dualisme  of  public  administration
can  be  avoided  and  existence  of  clear  staus  demografi  to  society  of  exist  in  frontier  of  Sub-Province  of Kampar and Sub-Province of Rokan Hulu;Upstream, especially 5 countryside becoming problems in the state line area.
Keyword: Regional Boundary Coherence and Goverment Administration.

## A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan desentralisasi yang dibuat pemerintah pusat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  terakhir  diubah  menjadi  UU  Nomor  23  Tahun  2014, memberikan  hak  otonom  kepada  daerah,  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  untuk  mengatur  dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan masing-masing daerah otonom, tanpa harus dikomando oleh pemerintah pusat.
Kebijakaan desentralisasi tersebut memicu semangat daerah-daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk melakukan pemekaran wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota karena  kebijakan  desentralisasi  tersebut  disertai  dengan  kebijakan  penyerahan  sejumlah  uang  oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk membiayai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah  dan  pembangunan  di  daerah  otonom  bersangkutan,  sehingga  melahirkan  daerah-daerah  otonom baru yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dulu, sebelum adanya kebijakan desentralisasi pada  tahun  1999,  jumlah  provinsi  di  NKRI  berjumlah  sebanyak  27  buah,  sekarang  dimekarkan  menjadi 34 provinsi. Selanjutnya, jumlah kabupaten/kota di NKRI dulunya berjumlah kurang lebih sebanyak 250 buah,  sekarang  dimekarkan  menjadi  524  buah  kabupaten/kota, 1 lebih  dua  kali  lipat  dari  jumlah sebelumnya.
Semangat  pemekaran  wilayah,  baik  provinsi  mupun  kabupaten/kota  di  atas,  dilatar-belakangi banyak  faktor,  antara  lain;  (1),  untuk  mendekatkan  simpul  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  sebagai pengguna  layanan  publik,  (2);  terlalu  luasnya  wilayah  induk,  sehingga  masyarakat  membutuhkan  biaya besar dan terkadang waktu yang cukup lama untuk mendapatkan akses kebutuhan pelayanan publik, (3); sebagian  masyarakat  daerah  tertentu  merasa  diperlakukan  tidakk  adil  oleh  elit  politik  yang  berasal  dari wilayah induk, baik dari segi pembangunan,  pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan penyerapan tenaga kerja, serta (4); ulah segelintir elit yang kehilangan jabatan di daerah induk, mereka memotori pemekaran suatu wilayah untuk mendapatkan kembali jabatan publik yang diinginkan. 2
Persoalan sengketa tapal batas wilayah antar  daerah otonom ini, harus segara diselesaikan, tidak boleh  berlarut-larut  karena  dapat  menimbulkan  persoalan  lebih  rumit  lagi  di  kemudian  hari.  Untuk keperluan  itu,  pemerintah  telah  memberikan  kewenangan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri  untuk menyelesaikan  konflik  tapal  batas  wilayah  yang  terjadi  antar  daerah  otonom  provinsi  yang  satu  dengan provinsi yang lain, kepada Gubernur untuk menyelesaikan konflik tapal batas wilayah yang terjadi antara daerah otonom kabupaten/kota dalam propinsi bersangkutan. 3
Namun, hingga saat ini persoalan sengketa tapal batas wilayah, termasuk di daerah Provinsi Riau tidak  pernah  usai,  bahkan  volumenya  cenderung  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  bahkan  merambah  ke ranah  hukum  seperti  yang  terjadi  antara  Kabupaten  Kampar  dan  Rokan  Hulu  dalam  masalah  perebutan (konflik)  lima  desa.  Untuk  itu  penulis  memandang  persoalan  ini  sangat  urgen  untuk  dibahas  sehingga dapat dicarikan solusinya di kemudian hari.
1 http://www.wikipediaindonesia.org.  diakses  tanggal  27  Maret  2014,  lihat  juga  Riau  Pos,  Edisi  Selasa tanggal 14 April 2015, hlm., 12.
2 Lihat juga Mahmuzar dkk, (2014), Penyelesaian Konflik Tapal Batas Wilayah di Era Otonomi  Daerah, LPPM UIN Suska Riau.
3 Lihat  Pasal  25  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun  2012  tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
Tulisan singkat ini mencoba mengungkapkan sekelumit dualisme administrasi pemerintahan yang terjadi di daerah Perbatasan antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.

## B. Perumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  dapat  diambil  pertanyaan  penelitian sebagai berikut :
1. Faktor-Faktor  apasajakah  yang  menyebabkan  terjadinya  dualisme  administrasi  pemerintahan  bagi masyarakat di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana  implikasi dualisme administrasi pemerintahan bagi masyarakat di Perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu?

## C. Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  dualisme  administrasi  pemerintahan  bagi masyarakat di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mengatahui implikasi dualisme administrasi pemerintahan bagi masyarakat di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.

## D. Tinjauan Pustaka
Pelaksanaan  Otonomi  daerah  melalui  kebijakan  desentralisasi  di  Indonesia,  secara  yuridis  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menyebutkan  bahwa  wilayah  Indonesia  dibagi  ke  dalam daerah-daerah  baik  yang  bersifat  otonom  maupun  yang  bersifat  administratif  belaka. 4 Pelimpahan kewenangan  melalui  kebijakan  desentralisasi  membuat  pemerintah  pusat  bisa  berkonsentrasi  pada perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  nasional  yang  bersifat  fundamental  saja,  dan  sudah  waktunya pemerintah  daerah  diberi  kepercayaan  untuk  tampil  secara  lebih  kreatif  memberi  makna  pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya masing-masing. 5
Otonomi daerah yang dijalankan merupakan bagian dari konsep pemerintahan daerah sebenarnya sudah  sangat  tua,  berbagai  literatur  yang  ada  dapat  diketahui  bahwa  sistem  pemerintahan  daerah  masa kini  pada  dasarnya  merupakan  kombinasi  dari  berbagai  macam  tradisi  dan  teknik  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  dalam  perkembangannya  telah  dipengaruhi  oleh  faktor  sejarah,  politik, ekonomi  dan  sosial.  Sungguhpun    demikian,  terdapat  tradisi-tradisi  yang  dikategorikan  sebagai pembawaan awal yang senantiasa memberi warna tersendiri pada jenis-jenis pemerintahan daerah 6 . Penyelenggaraan  pemerintah  daerah  perlu  memperhatikan  empat  hal  penting,  terutama dalam menilai suatu daerah yang dapat  mengurus  raumah tangganya sendiri,  yaitu; (1)  Adanya unsur-unsur  yang  dimainkan  oleh  pemerintah  atasnya,  (2)  Untuk  mengatur  urusan  tersebut diperlukan perlengkapan dan aparatur sendiri, (3) Untuk membiayai urusan yang diserahkan itu, diperlukan keuangan sendiri, dan (4) Pengaturan dan pengurusan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri 7 .
Pembentukan  daerah  otonom  baru  yang  merupakan  hasil  pemekaran  dari  daerah-daerah  otonom yang sudah ada sebelumnya, harus ditentukan batas wilayah administrasinya dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas  Daerah  yang  menjelaskan  bahwa: Pertama ,  batas  daerah  di  darat  adalah  pembatas  wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan ( watershed ),
4 Ichsan, Moch. 1997. Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah . Malang : Brawijaya Press. Hal 17
5 Rasyid, Ryaas. 1998. Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan . Jakarta : LP3ES. Hal. 21
6 Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global . Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal. 8
7 Thoha, Miftah. 1991. Birokrasi dan Politik di Indonesia . Jakarta : PT. Rajawali Press. Hal. 27
median  sungai  dan/atau  unsur  buatan  di  lapangan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peta. Kedua, batas daerah  di  laut  adalah  pembatas  kewenangan  pengelolaan  sumber  daya  di  laut  untuk  daerah  yang bersangkutan,  yang  merupakan  rangkaian  titik-titik  koordinat,  diukur  dari  garis  pantai. Ketiga, batas daerah  secara  pasti  di  lapangan  adalah  kumpulan  titik-titik  koordinat  geografis  yang  merujuk  kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah. Keempat , penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan  dengan  metode  kartometrik  dan/atau  survei  di  lapangan,  yang  dituangkan  dalam  bentuk  peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. 8
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  kebijakan  pemekaran  daerah  selama  era  otonomi  daerah, telah  banyak  menghasilkan  daerah  otonom  baru,  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Dalam pembentukan  daerah  otonom  baru,  banyak  proses  yang  harus  dilalui,  salah  satunya  adalah boundary making untuk  menetapkan  dan  menegaskan  batas  daerah  otonom  yang  akan  dibentuk,  sehingga  proses boundary making batas daerah di Indonesia merupakan bagian dari proses besar pemekaran wilayah yang berdimensi politik, hukum, ekonomi, sosial dan teknis pemetaan. 9 Jika proses boundary making ini tidak dilakukan dengan baik dan teliti, tak jarang menimbulkan konflik di kemudian hari karena pembentukan daerah otonom baru sebagai akibat pemekaran berarti menambah jumlah segmen batas daerah.
Konflik  struktural  dan  konflik  kepentingan  di  atas  dapat  berujuang  menjadi  sengketa ( Dispute ) . Sengketa dapat didefinisikan sebagai suatu ketidak-sepahaman ( disagreement) yang spesifik. Hal tersebut biasanya  disebabkan  karena  adanya  suatu  regulasi  atau  kebijakan  di  mana  klaim  atau  tuntutan  suatu kelompok  ditolak  oleh  kelompok  lain  sehingga  menimbulkan  sengketa.  Dalam  hal  konflik  tapal  batas daerah, ketidak-sepahaman  yang  terjadi disebabkan karena  adanya  suatu kebijakan politik  dalam bentuk regulasi pemekaraan daerah, sehingga istilah konflik tapal batas wilayah oleh para ahli konflik lebih tepat disebut sengketa atau disputes (Forbes, 2001). 10
Kajian  penyelesaian  sengketa  tapal  batas  daerah  yang  terjadi  pada  era  otonomi  daerah  di Indonesia dilakukan dengan dua sasaran yakni; (1) untuk menentukan penyebab t erjadinya sengketa, dan (2)  menentukan  jenis  sengketa . Penyebab  terjadinya  sengketa  dianalisis  dengan  teori  lingkaran  konflik menurut Moore (1986). Kemudian dari  hasil  analisis penyebab konflik selanjutnya dilakukan klasifikasi jenis  sengketa.  Jenis  sengketa  tapal  batas  daerah  diklasifikasi  sebagai  berikut;  (1)  sengketa  tapal  batas daerah yang disebabkan faktor kepentingan, (2) sengketa batas daerah yang disebabkan faktor struktural, (3)  sengketa  batas  daerah  yang  disebabkan  faktor  informasi  geospasial,  (4)  sengketa  batas  daerah  yang disebabkan  faktor  hubungan,  (5)  sengketa  batas  daerah  yang  disebabkan  faktor  nilai,  dan  (6)  sengketa batas daerah yang disebabkan kombinasi minimal dua faktor tersebut.
Berbagai  sengketa  pertanahan  itu  telah  mendatangkan  berbagai  dampak  baik  secara  ekonomi, sosial  dan  lingkungan.  Secara  ekonomis  sengketa  itu  telah  memaksa  pihak  yang  terlibat  untuk mengeluarkan  biaya.  Semakin  lama  proses  penyelesaian  sengketa  itu  maka  semakin  besar  biaya  yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung pihak-pihak yang telibat harus mencurahkan tenaga dan  pikirannya  serta  meluangkan  waktu  secara  khusus  terhadap  sengketa  sehingga  mengurangi  curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahanya. 11
Akibat  dari  sengketa  dapat  juga  membuat  penurunan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  berkenaan  pelaksanaan  tata  ruang.  Di  samping  itu  selama  sengketa  berlangsung  ruang  atas suatu  wilayah  dan  atas  tanah  yang  menjadi  objek  persengketaan  biasanya  berada  dalam  keadaan  status quo sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak.
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah.
9 Kuncoro, Mujarat, (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakatra, Erlangga., lihat juga Mahmuzar dkk, Op. Cit . 10 Ibid.
11 Opcit. Soemardjono

## E. Motode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  empiris  mempunyai  dua  pengertian  yakni; pertama, meneliti  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat,  dan  yang kedua meneliti  efektifitas  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  sedang berlaku,  termasuk  vonis  pengadilan  dan  keputusan  tata  usaha  negara  dalam  masyarakat.  Sedangkan penelitian  hukum  normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas dan falsafah (dogma dan doktrin)  hukum, dan dalam hal penelitian ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan  UU  Pembentukan  Daerah  Otonom  yang  memiliki  konflik  tapal  batas  wilayah.  Oleh  karena kedua  jenis  penelitian  hukum  di  atas  terakomodasi  dalam  penelitian  ini,  maka  penulis  menyebut penelitian ini, sebagai “penelitian hukum.”
Analisis  dalam  penelitian  hukum  empiris,  pengolahan  data  pada  prinsipnya  mengklasifikasi  dan memanfaatkan  data  yang  terkumpul  untuk  dipergunakan  memecahkan  masalah  penelitian. 12 Sedangkan dalam  penelitian  hukum  normatif,  pengolahan  data  pada  prinsipnya  merupakan  kegiatan  untuk mengadakan  sistematika  terhadap  bahan-bahan  hukum.  Artinya  membuat  klasifikasi  terhadap  bahan hukum  untuk  memudahkan  menganalisis  dan  mengkontruksinya. 13 Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  jenis (data) bahan hukum (primer dan sekunder) yang didasarkan kepada data kepustakaan maka analisis data dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu;  mengambil  kesimpulan  berdasarkan  pemikiran logis,  berdasarkan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  untuk  menyusun  suatu  konsep  bagaimana sebaiknya  menyelesaikan  konflik  tapal  batas  wilayah  antar  daerah  otonom  di  masa  yang  akan  datang. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, kemudian dihubungkan dengan kenyataan obyektif (lapangan), menggunakan pendekatan  yuridis, politis dan filosifis.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Faktor-Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  dualisme  administrasi  pemerintahan  bagi masyarakat di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu
Untuk  mengetahui  secara  umum  penyebab  munculnya  konflik  dalam  penetapan  tapal  batas wilayah daratan di Indonesia menurut Said Saile (2009:29) adalah sebagai berikut;
1) Geografi.  Kondisi  geografi  yang  luas  dan  bentang  daratan  yang  berbukit  dan  bergunung menyulitkan penetapan batas wilayah daratan yang berbukit.
2) Demografi. Jumlah penduduk yang begitu besar yang tidakk didukung oleh kualitas Sumber Dayya Manusia  (SDM)  serta  tidakk  merata  persebaran  penduduk  menjadikan  pertimbangan  untuk menetapkan batas wilayah antar daerah.
3) Sumber  kekayaan  alam.  Dengan  masih  banyaknya  wilayah  yang  belum  mendapatkan  penetapan batas  wilayah  antar  daerah  secara  resmi  oleh  pemerintah  mendorong  pemerintah  daerah  tertentu untuk  menggali  Sumber  Kekayaan  Alam  (SKA)  untuk  menambah  Pendapatan  asli  Daerah  (PAD) dan sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, timbul pula sengketa antar penduduk kedua daerah yang tidakk sedikit menimbulkan konflik.
4) Ideologi. Pancasila sebagai ideologi berfungsi untuk mempersatukan  kemajuan suku, agama, etnis warga negara Indonesia. Penetapan batas wilayah antar daerah yang menimbulkan sengketa bahkan konflik  yang    sulit  ditangani  oleh  pemerintah,  seyogyanya  Pancasila  sebagai  ideologi  negara dijadikan  sumber  semangat  penyelesaian  sengketa  dan  konflik  tersebut.  Seyogyanya  nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas antar daerah itu dengan  menyadari  bahwa  setiap  orang  lahir  bersama  hak-hak  dasar  manusiawi  yang  wajib
12 Maria  S.  W.  Sumardjono,  (1997) Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian,  Sebuah  Panduan  Dasar, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 38.
13 Soerjono Soekanto (1986), Pengantar Penelitian Hukum , Cet ke 3, UI Pres, Jakarta, hal 251-252.
dihormati  dan  dihargai  orang  lain.  Dnegan  moral  kemanusiaan  diharapkan  dapat  ditampilkan perasaan empati terhadap sesama, merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain.
5) Politik.  Untuk  menyelesaikan  penetapan  batas  wilayah  antar  daerah  tidakk  dapat  dikedepankan kekuasaan.  Dalam  era  demokrasi  saat  ini,  menyelesaikan  masalah  tidakk  akan  efektif  dengan menggunakan  pendekatan  politik  semata.  Namun  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  elegan, argumentatif dan demokratis.
6) Ekonomi.  Dengan  masih  banyaknya  batas  wilayaha  yang  belum  mendapat  penetapan  batas  yang resmi  akan  memberi  pengaruh  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  paada  daerah  tersebut  karena belum dapatnya digarap secara penuh potensi sumber kekayaan yang ada.
7) Sosial  Budaya.  Dengan  masih    belum  ditetapkannya  beberapa  batas  wilayah  darat  antar  daerah menyulut  timbulnya  konflik  antar  warga.  Konflik  seharusnya  tidakk  perlu  terjadi  karena  antara mereka sebetulnya masih merupakan satu rumpun, kerabat yang memiliki adat istiadat dan budaya yang sama.
8) Pertahanan dan Keamanan. Peran TNI dan Polri dalam memantapkan penetapan batas wilayah antar daerah  sangatlah  penting,  karena  tugas  dan  fungsi  untuk  menjaga  kondisi  daerah  dalam  keadaan aman dan tertib.
Pandanagan  di  atas  dapat  dijadikan  pembanding  munculnya  dualisme  administrasi  pemerinthan masyarakat  yang  ada  di  perbatasan  Kabupaten  Rokan Hulu  dan Kabupaten  Kampar  Sebelum  pemekaran secara aspek administrasi wilayah, Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah yang cukup luas, sehingga dibentuk  dua  wilayah  Kerja  Bupati  I  di  Pasir  Pengaraian  dan  wilayah  Kerja  Bupati  II  di  Pangkalan Kerinci.  Dari  aspek  wilayah  dimana  kedua  wilayah  yang  menjadi  laksi  pembantu  dari  Bupati  Kampar, sangat  jauh  sekali,  dimana  jarak  Pasir  Pengaraian  dengan  ibukota  Kabupaten  Kampar  lebih  kurang  140 KM,  sedangkan  jarak  Ibkota  Kabupaten  Kampar  dengan  Pangkalan  Kerinci  lebih  kurang  135  KM. Berdasarkan  lokasi  yang  jauh  tersebutlah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  aspek  administrasi  wilayah Kabupaten  Kampar  di  mekarkan  menjadi  dua  kabupaten.  Kedua  wilayah  kerja  Bupati  Kampar  tersebut saat  ini  telah  menjadi  daerah  otonom,  namun  masih  menyisakan  konflik  dalam  penentuan  tapal  batas yakni  antara  Kabupaten  Kampar  dengan  Kabupaten  Rokan  Hulu,  khususnya  dalam  penetapan  status  5 (lima)  desa  yakni  Desa  Tanah  Datar,  Desa  Rimba  Jaya,  Desa  Rimba  Makmur,  Desa  Muara  Intan  dan Desa Intan Jaya.
Konflik  tersebut  berawal  semenjak  ditetapkannya  UU  Nomor  53  Tahun  1999  tentang Pembentukan  Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kabupaten  Siak, Kabupaten  Karimun,  Kabupaten  Natuna,  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dan  Kota  Batam,  yang  mana  di dalam UU tersebut tidak dijelaskan status lima desa di atas, apakah masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten  Kampar  sebagai  Kabupaten  induk  atau  masuk  ke  dalam  wilayah  administrasi  Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar.
Sebelum  Kabupaten  Kampar  dimekarkan  menjadi  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan  Kabupaten Pelalawan,  status  lima  desa  tersebut  merupakan  desa  transmigrasi  yang  masuk  ke  dalam  wilayah administrasi Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. 14 Namun, karena jarak lima desa tersebut sangat jauh  (kuang  lebih  120  Km)  dari  pusat  Kecamatan  Siak  Hulu  yang  berada  di  Teratak  Buluh,  maka  pada tahun 1996, semua urusan pemerintahan dan aministrasi kependudukan warga lima desa di atas dititipkan oleh Departemen Transmigrasi kepada Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar yang jaraknya hanya kurang lebih 17 Km dari lima desa di atas, tujuannya untuk mendekatkan simpul pelayanan publik kepada  masyarakat  lima  desa.  Kebijakan  Departemen  Transmigrasi  tersebut  kemudian  dilanjutkan  oleh Pemerintah Dati I Provinsi Riau Melalui SK Gubernur Dati I Riau Nomor 443 Tahun 1998.
Namun,  setelah  KabupatenKampar  dimekarkan  menjadi  Kabupaten  Pelalawan  dan  Kabupaten Rokan  Hulu  berdasarkan  UU  Nomor  53  Tahun  1999,  Kecamatan  Kunto  Darussalam  yang  sebelumnya
14 Kecamatan Siak Hulu, kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Tapung.
adalah  bagian  dari  wilayah  administratif  Kabupaten  Kampar,  sekarang  masuk  ke  dalam  wilayah administrasi  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Walaupun  demikian,  aparatur  Kecamatan  Kuto  Darussalam  tetap memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  lima  desa  sebagaimana  lazimnya  sebelum  Kabupaten Kampar  dimekarkan.  Kondisi  demikian,belakangan  memicu  terjadinya  konflik  (perebutan)  antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berujung ke ranah hukum.

## 2.  Implikasi  dualisme  administrasi  pemerintahan  bagi  masyarakat  di  Perbatasan  Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu
Permasalahan tapal batas wilayah yang disebabkan oleh praktek administrasi pemerintahan yang salah  atau  keliru,  terjadi  antara  Kabupaten  Kampar  dengan  Kabupaten  Rokan  Hulu  dalam memperebutkan lima desa yakni;Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan dan Desa Intan Jaya. 15 Adapun implikasi dari ketidak jelasan perbatasan daerah kabupaten Kampar engan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari uraian berikut ini;
1. Dwi Administrasi Kependudukan
Persoalan  administrasi  kependudukan  yang  tidak  jelas  akibat  konflik  tapal  batas  wilayah,  juga terjadi  pada  masyarakat  Desa  Tanah  Datar,  Desa  Rimba  Jaya,  Desa  Rimba  Makmur,  Desa  Muara  Intan dan  Desa  Intan  Jaya  yang  diperebutkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kampar  dan  Kabupaten Rokan  Hulu.  Masing-masing  pemerintah  daerah  kabupaten  membangun  kantor  desa  dan  menggangkat perangkat  desa  persi  masing-masing  di  lima  desa  di  atas,guna  memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  setempat. Konsekuensinya, masyarakat lima desa  yang pro terhadap Kabupaten Rokan Hulu berurusan  ke  kantor  pemerintahan  desa  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan memiliki KTP Kabupaten Rohan Hulu.Sebaliknya, sebagian  lagi  yang pro terhadap Kabupaten Kampar, berurusan  ke  kantor  pemerintahan  desa  yang  dibentuk  oleh  PemerintahDaerah  Kabupaten  Kampar  dan memiliki KTP Kabupaten Kampar.

## 2. Hak Pilih Sebagian Masyarakat Hilang
Konsekuensi  logis  dari  administrasi  kependudukan  seperti  di  atas,  membuat  perheletan demokrasi,  misalnya  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati,  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur, pemilihan  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  serta  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  di  daerah  tapal batas yang menjadi konflik amburadul seperti yang terjadi di daerah  Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan ulu
Sedikit  lebih  tertib,  di  lima  desa  yang  diperebutkanoleh  Kabupaten  Rokan  Hulu  dan  Kampar, ketika  perhelatan  demokrasi  dilaksanakan  di  daerah  tersebut,  hak  pilih  sebagian  masyarakat  tidak  dapat disalurkan  karena;ketika  lima  desa  ditetapkan  masuk  ke  dalam  wilayah  administrasi  Kabupaten  Rokan Hulu,  masyarakat  lima  desa  yang  memiliki  KTP  Kabupaten  Rokan  Hulu  ikut  memilih  dalam  pemilihan bupati  dan  wakil  bupati  Rokan  Hulu.  Sedangkan,  masyarakat  lima  desa  yang  memiliki  KTP  Kabupaten Kampar,  tidak  dapat  melaksanakan  hak  pilihnya  dalam  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati  Rokan  Hulu. Selanjutnya,  ketika  lima  desa  di  atas  ditetapkan  menjadi  bagian  dari  wilayah  administrasi  Kabupaten Kampar,  masyarakat  lima  desa  yang  memiliki  KTP  Kabupaten  Kampar  ikut  menyalurkan  hak  pilihnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kampar, sedangkan masyarakat lima yang memiliki KTP Kabupaten Rokan Hulu, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kampar.

## G. Kesimpulan
15 Kecamatan Tapung Hulu merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Tapung Perda Nomor 1 Tahun 2001.
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  pada  uraian  di  atas,  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;
1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya  dualisme administrasi pemerintahan bagi masyarakat di perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
Persoalan  perebutan  (konflik)  lima  desa  antara  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kampar  dengan Pemeritah  Daerah  Kabupaten  Rokan  Hulu  di  atas  mestinya  tidak  perlu  terjadi  jika  praktek  administrasi pemerintahan yang keliru cepat ditangani, khususnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar karena sebelum Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu pada tahun  1999,  pada  tahun  1995  melalui  PP  Nomor  53  Tahun  1995  pemerintah  terlebih  dahulu  telah memekarkan  Kecamatan  Siak  Hulu  menjadi  dua  Kecamatan  yakni  Kecamatan  Siak  Hulu  yang  pusat pemerintahannya tetap berada di Teratak Buluh dan Kecamatan Tapung yang pusat pemerintahannya ada di Petapahan. Menurut penulis, mestinya ketika Kecamatan Tapung Kabupaten Kamapar sudah terbentuk, semua administrasi pemerintahan dan kependudukan warga lima desa dipindahkan ke Kecamatan Tapung yang  jaraknya  kurang  lebih  35  Km  dari  pusat  kecamatan.  Namun  hal  itu  tidak  pernah  dilakukan  oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar baru membenahi masalah administrasi  pemerintahandi  lima  desa  tersebut  setelah  Kecamatan  Tapung  dimekarkan  menjadi  tiga kecamatan  yakni  Kecamatan  Tapung,  Tapung  Hulu  dan  Tapung  Hilir  berdasarkan  Perda  Kabupaten Kampar  Nomor  1  Tahun  2001. 16 Berdasarkan  Perda  tersebut,  lima  desa  di  atas  dimasukkan  ke  dalam wilayah  administrasi  Kecamatan  Tapung  Hulu  yang  pusat  pemerintahanya  ada  di  Sinamanenek,  yang jaraknya  kurang  lebih  17  Km  dari  lima  desa  yang  diperebutkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kampar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Implikasi dualisme administrasi pemerintahan bagi masyarakat di Perbatasan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu desa yang belum terlaksana dengan baik.
Implikasi  yang  nyata  dari  ketidak  jelasan  tapal  batas  antara  Kabupaten  Rokan  Hulu  dengan Kabupaten  Kampar  adalah  memunculkan  dwi  administrasi  pemerintahan  dan  dwi  hak  politik  dalam pemilihan  umum,  bahkan  ada  masyarakat  yang  hilang  hak  pilihnya  ketika  mereka  tidak  terdaftar  dalam pemilih  tetap  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah,  baik  pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten  Kampar maupun pemilihan Kepala Derah Kabupaten Rokan Hulu.

## H. Daftar Pustaka
Literatur;
Ichsan,  Moch.  1997. Administrasi  Keuangan  Daerah  :  Pengelolaan  dan  Penyusunan  Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah . Malang : Brawijaya Press.
Kaloh, J. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global . Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Kuncoro, Mujarat, (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakatra, Erlangga
Maria  S.  W.  Sumardjono,  (1997) Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian,  Sebuah  Panduan  Dasar, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Rasyid, Ryaas. 1998. Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan . Jakarta : LP3ES.
16 Endang  Gunawan,  Kepala  Seksi  Pemerintahan  Desa  Kecamatan  Tapung  Hulu,  Kabupaten  Kampar, wawancara dilakukan pada tanggal 24 November 2014.
Soerjono Soekanto (1986), Pengantar Penelitian Hukum , Cet ke 3, UI Pres, Jakarta.
Thoha, Miftah. 1991. Birokrasi dan Politik di Indonesia . Jakarta : PT. Rajawali Press
Himpunan Peraturan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah.
Kecamatan Tapung Hulu merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Tapung Perda Nomor 1 Tahun 2001
Website;
1 http://www.wikipediaindonesia.org.  diakses  tanggal  27  Maret  2014,  lihat  juga  Riau  Pos,  Edisi  Selasa tanggal 14 April 2015, hlm., 12.