Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 97-102| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/ 10.55637/jph.4.1.6689.114-123

## ANALISIS HAK UNTUK DIBERITAHU OLEH WALI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (CSV)

## Muhammad Zainuddin Sunarto, Sitti Nur Halifa
Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Probolinggo, Indonesia E-mail: zain2406@gmail.com, sitinurhalifa582@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  “Analisis  Hak  Ijbar  Wali  Terhadap  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  (CSV)”  dengan  menggunakan  metodologi  penelitian  normatif  studi  pustaka  (Librari Research)  yang  menggunakan  beberapa  buku,  jurnal,  dan  literatur-literatur  lainnya  sebagai  objek  utama untuk  mendapatkan  data  mengenai  hak  ijbar  dan  CSV.  Terbentuknya  penegasan  dan  penetapan  tindak pidana kekerasan seksual (CSV) dikarenakan banyaknya laporan terkait kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan,  baik  diawali  oleh  ayahnya  sendiri  yang  memaksakan  putrinya  melangsungkan  perkawinan sampai  pada  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  suaminya  dikarenakan  ketidak  relaan  istrinya  untuk melayaninya  yang  disebabkan  adanya  paksaan  perkawinan  oleh  ayahnya  dan  yang  akan  berakibat pada perceraian. Berdasarkan  hasil penelitian tersebut hak  ijbar perlu dikaji ulang oleh seorang ayah ataupun wali yang memiliki hak ijbar agar tidak salah dalam pengaplikasiannya dan harus mengetahui apa tujuan dari hak ijbar terhadap anak perempuannya. Karena banyaknya fenomena yang terjadi atas hak ijbar yang diberikan  kepada  ayah  atau  wali.  Sehingga  perlunya  adanya  penetapan  hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  (CSV)  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengurangi  angka  kekerasan  yang  dialami oleh  perempuan  terutama  dalam  pemaksaan  perkawinan  yang  tentu  akan  berkemungkinan  besar  untuk mendapat kekerasan seksual dari suaminya dikarenakan enggan melayani.
Kata Kunci: Hak Ijbar, Kekerasan Seksual, Wali Nikah

## Abstract
This study aims to examine the "Analysis of the Right of Guardians against Sexual Violence Crimes (CSV)" by using the normative research methodology of literature studies (Library Research) which uses several books,  journals,  and  other  literature  as  the  main  object  to  obtain  data  on  ijbar  rights  and  CSV.  The establishment of affirmation and determination of the criminal act of sexual violence (CSV) due to the large number of reports related to violence committed against women, both started by his father who forced his daughter  to  carry  out  the  marriage  to  the  sexual  violence  committed  by  her  husband  due  to  his  wife's inability to  serve him due to  the coercion  of marriage by her father and which  would  result in  divorce. Based on the results of this study, ijbar rights need to be reviewed by a father or guardian who has ijbar rights so as not to be mistaken in its application and must know what the purpose of ijbar rights is for their daughters. Due to the many phenomena that occur over the right of ijbar granted to the father or guardian. So there is a need for a legal determination against the Crime of Sexual Violence (CSV) carried out by the government to reduce the number of violence experienced by women, especially in forced marriages, which will certainly be most likely to get sexual violence from their husbands because they are reluctant to serve.
Keywords: Hak Ijbar, Marriage Guardian, Sexual Violence

## I. PENDAHULUAN
Pada 2019, Fatimah (10), warga  Iran, dipaksa menikah oleh keluarganya dengan pria bernama Milad Jashani (22). Banyak kerugian yang akan terjadi dalam terjadinya kawin paksa antara lain terpaksa  melakukan  hubungan  badan,  tidak  memiliki  kematangan  emosi,  terjadinya  sakit  hati, trauma,  kehilangan  masa  muda  untuk  meraih  cita-cita  dan  kesuksesan  sebelum  menikah,
kehilangan  masa-masa  indah  saat  muda  bersama  teman-teman.  untuk  identitas  diri  (Azanella, 2019). Bridget Wall (16) berasal dari Travelers etnik tradisional Irlandia yang dipaksa menikah, dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya hingga hari H pernikahan. Dia baru mengetahui bahwa dia  akan  menikah  setelah  melihat  gaun  pengantin  di  kamarnya  pada  hari  ulang  tahunnya.  Dari pernikahan paksa tersebut, Bridget Wall menerima kekerasan dari suaminya setelah dua minggu menikah.  Dari  apa  yang  dialaminya,  Bridget  Wall  memilih  menceraikan  suaminya  ketika  dia berusia 23 tahun (Nariswari & Saraswati, 2021).
Tahun 2022 berdasarkan laporan Kementerian PPA, jumlah korban kekerasan perempuan pada tahun  2022  mencapai  2.397.  Dari  jumlah  korban  tersebut,  pelakunya  adalah  laki-laki  dan perempuan, namun jumlah terbanyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dibandingkan perempuan sebagai pelaku. Selain itu, ada banyak kekerasan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki yang masih berakar pada kepercayaan masyarakat menganggap laki-laki memiliki  hak  dan  kekuasaan.  Pada  saat  yang  sama,  wanita  harus  tunduk  pada  ketaatan.  Itu sebabnya  selalu  menjadi  pedoman  untuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  terutama  yang menyangkut kekerasan seksual (Nuarah, 2023).
Hak ijbar wali adalah hak yang dimiliki oleh wali, atau yang pertama adalah bapaknya. Hak ini dimaksudkan  untuk  menikahkan  putrinya  dengan  rasa  tanggung  jawab  dan  melindunginya. (Iroyna, 2022) Namun, makna ijbar tidak sesuai dengan niat yang diajarkan oleh syariat. Banyak hal yang bisa diperbaiki, mulai dari hak ijbar atau diperbolehkannya memaksa anak perempuan menikah.  Kitab  tersebut  menjelaskan  bahwa  seorang  ayah  hanya  memiliki  hak  ijbar  terhadap putrinya  yang  masih  perawan.  Jika  anak  perempuannya  janda,  maka  tidak  boleh  seorang  ayah memaksanya untuk menikah. (Muhammad, 2018.)
Latar belakang yang melatar belakangi kasus kawin paksa terkadang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk melunasi hutang, lari dari tanggung jawab untuk menafkahi anak  perempuannya  dan  memberikan  pendidikan  setinggi-tingginya  yang  layak  karena  ingin segera memiliki cucu karena ingin. Memiliki menantu yang diharapkan oleh seorang ayah tanpa memikirkan  seberapa  rela  putrinya  dinikahkan  dengan  mempelai  laki-laki  (Mujahiddin,  2023; Thahara et al., 2021).
Dalam  melangsungkan  suatu  perkawinan,  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan  agar perkawinan itu sah bagi kedua mempelai, diantaranya rukun rukun yang harus dipenuhi. Ulama' berbeda  pendapat  tentang  rukun  nikah,  antara  lain  pendapat  Imam  Syafi'i,  Imam  Maliki,  dan Imam Hambali. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lima rukun pernikahan harus dipenuhi: suami, istri,  dua  saksi,  wali,  dan  aqad.  Imam  Maliki  juga  mengatakan  bahwa  lima  rukun  nikah  harus dipenuhi,  namun  detailnya  berbeda  dengan  Imam  Syafi'i.  Kelima  hal  tersebut  meliputi  suami, istri, mahar, dan ijab qobul.
Berbeda  dengan  Imam  Hanbali  yang  mengatakan  empat  rukun  nikah  yang  harus  dipenuhi meliputi saksi, wali, calon pasangan, dan aqad (Fadli, 2021). Wali nikah merupakan salah  satu rukun nikah. Wali nikah meliputi ayah, kakek, saudara laki-laki ayah atau ibu, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, paman dari pihak ibu, paman dari pihak ayah, dan anak laki-laki dari paman (Hasan, 2020). Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai hak perwalian, penelitian yang dilakukan oleh Ayi Ishak Sholih Muchtar dkk. menyimpulkan bahwa hak perwalian seharusnya digunakan sebagai bentuk  perlindungan  bagi  seorang  wali  bagi  anak  perempuannya  yang  masih  belum  dapat menikah  dengan  laki-laki,  bukan  malah  menjadikan  anak  perempuannya  sebagai  alat  sebagai salah  satu  hak  seorang  wali  untuk  menikahkan  anak  perempuannya  yang  kurang  mampu  demi keuntungan pribadi. Muttaqin & Fadhilah, 2020; Muchtar et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadilah menyimpulkan bahwa wali harus meninjau kembali  hak  ijbaar  demi  pernikahan  dan  impian  masa  kecilnya  untuk  menjadi  keluarga  yang harmonis  didasarkan  pada  kesediaannya  untuk  menerima  calon  suami  tanpa  paksaan.  Karena adanya syariat agama Islam yaitu untuk menciptakan ketentraman dan keadilan bagi seluruh umat manusia, penelitian yang dilakukan oleh  Ayu Utami menyimpulkan bahwa perwalian memang merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kelangsungan  perkawinan  karena  merupakan  syarat sahnya seorang wanita dalam perkawinan. pernikahannya. Namun dalam hal ini pemerintah juga
memberikan  sanksi  terhadap  tindak  pidana  kawin  paksa  jika  terjadi  pelanggaran  pemaksaan terhadap anak di bawah umur (Umami, 2021).
Berdasarkan pemaparan di atas yang telah peneliti sampaikan maka peneliti sangat tertarik untuk membahas “Analisis Hak Ijbar Wali Terhadap Crime of Sexual Violence (CSV)” hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan baik secara praktis maupun teoritis. Secara teoritis,  guna  memberikan  kontribusi  bagi  keberlangsungan  akademik  dan  beberapa  ilmu, khususnya dalam buku Guardian's Ijbar Rights Against Sexual Violence Crimes (CSV), sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya. Manfaat praktis untuk masukan bagi wali nikah dan peneliti sebagai penyelesaian tugas akhir.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  hukum  normatif  yang  tergolong penelitian kepustakaan dalam kategori penelitian hukum. Peneliti mencari sumber-sumber yang diperlukan terkait dengan judul “Analisis Hak Wali Ijbar Terhadap Kekerasan Seksual (CSV)” melalui internet dengan mencari terkait dengan peneliti sebelumnya dengan judul yang mirip, dari buku, majalah, artikel, dan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual (CSV) (Soekanto & Mamudji, 2009).

## III. RESULTS AND DISCUSSION

## 1. Pernikahan
Pernikahan  bertujuan  untuk  membangun  keluarga  bahagia  yang  penuh  cinta  dan  yang terpenting  mendapatkan  ridha  Allah  (Finora  &  Nelli,  2021).  Tujuan  perkawinan  akan  tercapai jika suami dan istri saling rela dan rela serta memiliki rasa ingin menikah. (Darlena, 2021) Secara lahiriah,  bentuk  saling  menyukai  dapat  dilihat  dari  izin,  restu,  dan  kerelaan  calon  suami  istri. (Zuhria  et  al.,  2021)  Wanita  tidak  memiliki  hak  untuk  menikahkan  dirinya  sendiri.  Karenanya agama memberi sinyal persetujuan dari kedua belah pihak — wanita dalam kontrak pernikahan. (Panto & Suleman, 2021)
Namun,  lagi-lagi  mereka  masih  dihadapkan  pada  kenyataan  bahwa  sebagian  orang membutuhkan bantuan untuk memahami ajaran Fiqh Islam secara luas, sehingga mereka masih memiliki persepsi yang salah tentang kebenaran memaksa anak perempuannya untuk menikah. Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  Indonesia  memegang  teguh  anggapan  bahwa  bagi  perempuan, masalah  perjodohan  diserahkan  kepada  pihak  ayah  terlepas  dari  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan dalam perkawinan (Husnatunnisa et al., 2021).
2. Wali Nikah
Wali nikah adalah hak penuh atau sifat kekuasaan yang kewenangan As Sulthah Walqudrah adalah  orang  yang  memiliki  kekuasaan.  Al  Wiilayah  adalah  kemampuan  untuk  menguasai sesuatu. (Summa, 2004) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wali adalah pengurus mempelai  wanita  pada  saat  berlangsungnya  akad  nikah  atau  orang  yang  sependapat  dengan mempelai pria yang akan menikahkan anak perempuannya.
Mengenai  kehalalan  seorang  wanita  untuk  melangsungkan  pernikahan,  Imam  Syafi'i memberikan peringatan dengan tiga bagian. Pertama, bagi seorang gadis muda, sang ayah berhak mengawininya  tanpa  seizin  putrinya,  asalkan  tidak  merugikan  putrinya.  Kedua,  bagi  seorang wanita yang telah mencapai usia dewasa, tidak diperbolehkan bagi ayahnya untuk menikahinya kecuali  dengan  izin  dan  persetujuannya,  yang  ditunjukkan  dengan  diam.  Ketiga,  ayah  dengan anak yang dijanda tidak berhak menikah kecuali atas izin janda dengan izin terbuka (tidak diam- diam). (Umami, 2021)
Dalam  melaksanakan  perkawinan  yang  sah,  perempuan  tidak  dapat  menikahkan  dirinya sendiri  tanpa  wali.  Beberapa  urutan  wali  perempuan  meliputi  ayah,  bapak  atau  kakek,  saudara kandung,  saudara  laki-laki  yang  se-ayah,  anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki  kandung  atau keponakan  laki-laki  dari  saudara  laki-laki,  anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki  ayah  yang sama/ayah ayah dari saudara laki-laki ayah yang sama, paman kandung, dari pihak ayah paman, anak dari paman dari pihak yang sama, anak dari paman dari pihak yang sama dan wali hakim terakhir (Hadi, 2022)
Ada tiga pembagian wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan yang meliputi wali menurut asalnya,  wali  menurut  tempat  tinggalnya,  dan  wali  menurut  kewenangannya  dengan  beberapa pengertian sebagai berikut:
Wali  Menurut  Asalnya;  Nasab  Wali:  Wali  nasab  berasal  dari  keluarga  perempuan  dan berhak  menjadi  wali  dalam  pelaksanaan  perkawinan  perempuan  tersebut.  Wali  Hakim  :  Wali hakim adalah wali yang dipilih oleh masyarakat atau pemerintah untuk menjadi qodi dan diberi wewenang sebagai wali dalam pelaksanaan perkawinan.
Wali menurut tempat tinggalnya; Dari segi keberadaannya, wali terbagi menjadi dua, yaitu wali Aqrab dan wali Ab'ad. Wali aqrab itu seperti bapak. Jika ayahnya tidak ada, maka kakeknya ada.  Ayah  dan  kakek  memiliki  kekuasaan  penuh  atas  putri  mereka  yang  akan  dinikahkan. Sedangkan wali ab'ad adalah wali kerabat selain ayah, kakek, dan anak cucu. Karena pendapat mayoritas  ulama,  anak-anak  tidak  boleh  menjadi  wali  ibunya.  Kecuali  anak  tersebut berkedudukan  sebagai  wali  hakim,  maka  seorang  anak  boleh  menikah  dengan  ibunya  jika  ia berkedudukan  sebagai  wali  hakim.  Wali  ab'ad  terdiri  dari  saudara  kandung  yang  sedarah.  Dia pindah ke saudara laki-laki dengan ayah yang sama jika tidak ada. Jika dia masih belum ada, dia pindah ke paman dari pihak ayah dan paman dari pihak ayah. Jika masih belum ada, maka pindah ke anak laki-laki dari paman bapak yang sama, dan ahli waris terakhir adalah dari kerabat yang lain  dengan  catatan  sudah  dewasa,  berakal  sehat,  laki-laki,  beragama  Islam,  berstatus  mandiri, dan tidak dalam pelaksanaan ihrom (Syarifudin, 2006).
Wali  Menurut  Kewenangannya;  Menurut  Syafi'i,  wali  nikah  ada  dua,  yaitu  wali  yang berhak  memaksa  atau  disebut  (wali  ijbar)  dan  wali  sukarela  (ikhtiyar).  Untuk  ijbar,  perwalian hanya  untuk  ayah  dan  kakek.  Pengertiannya  adalah  ayah  dan  kakek  berhak  memaksa  anak perempuannya untuk menikah, dan anak perempuannya masih perawan, tetapi dianjurkan untuk meminta  izin  kepada  anak  perempuannya.  Sebagai  perbandingan,  status  perwalian  sukarela (ikhtiyar)  diperuntukkan  bagi  kerabat  ashabah  dari  garis  keturunan  pinggiran,  seperti  saudara laki-laki, paman dari ayah kandung, atau ayah dan anak (Hafidhuddin et al., 2017). Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan orang yang diwalinya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari orang yang akan dinikahi. Wali adhal adalah wali nikah dari seorang gadis yang menolak, dalam artian enggan menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihannya. Namun demikian, dalam hal ini wali mujbir tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, melainkan seseorang yang dianggap lebih mengetahui kondisi istananya dan mencarikan kondisi yang terbaik bagi putrinya, bukan dalam ranah memaksa.
Undang-undang Perkawinan atau KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menjelaskan secara rinci  hak-hak  Ijbar,  kecuali  hanya  mengenai  ketentuan  tentang  syarat-syarat  persetujuan  calon suami  istri  secara  umum.  Baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  UU  Perkawinan  hanya menyinggung sahnya perkawinan jika dilakukan menurut agama masing-masing. Namun dalam penjelasan  lebih  lanjut,  harus  ada  persetujuan  dan  kerelaan  untuk  melangsungkan  perkawinan, memberikan hak sepenuhnya kepada kedua mempelai (Hakim, 2022).
3. Hak Wali Ijbar
Beberapa  ulama,  termasuk  Imam  Syafi'i,  mendefinisikan  hak  ijbar  kepada  seorang  wali karena kasih sayangnya yang besar kepada putrinya. Seorang ayah adalah salah satu orang yang peduli bagaimana putrinya bahagia ketika hidup dengan pria lain atau suaminya, tentu saja, dalam hal  ini  tidak  akan  tercapai  jika  pernikahan  paksa  dilakukan.  (Holid,  2021)  Wanita  yang  masih gadis belum memiliki pengalaman dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, biasanya seorang anak  perempuan  sangat  malu  untuk  mencari  jodoh  sendiri,  sehingga  mayoritas  ulama memberikan  arahan  dan  nasehat  kepada  para  ayah  untuk  mencarikan  jodoh  bagi  anak perempuannya  yang  perempuan.  Oleh  karena  itu,  Imam  Syafi'i  memberikan  hak  ijbar  hanya kepada  ayahnya.  Padahal  dalam  perkembangannya,  para  sahabat  madzhab  Syafi'I  juga memberikan  hak  ijbar  kepada  kakek  dan  beberapa  orang  yang  menjadi  wali  nikah  ketika  sang ayah tidak ada. (Sopariyanti, 2008)
Namun dalam realita yang terjadi di era  saat  ini, hak  ijbar menjadi perbincangan hangat karena beberapa praktik kawin paksa yang salah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan; ada hak wali atau ijbar, yang bisa disebut memaksa perempuan dan mengambil hak perempuan secara
paksa karena ada rindu yang keliru menganggap perempuan dianggap tidak mampu bertindak dan lemah memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. (Dewi, 2017)
Hak ijbar wali nikah menurut UU No. 1 Tahun 1994 adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang wali, ayah, atau kakek untuk memaksa anak atau cucunya menikah tanpa persetujuan terlebih  dahulu  dari  pihak  yang  bersangkutan.  Hak  wali  nikah  Ijbar  diberikan  kepada  seorang laki-laki yang memenuhi syarat syariat  Islam, yaitu muslim, aqil, dan baligh, serta mempunyai hubungan  darah  garis  lurus  ke  atas  selama  masih  hidup  dan  menyampaikan  wasiatnya  (Sabri, 2020)
Seorang  ayah  biasanya  melakukan  pemaksaan  hak  ijbar  terhadap  anak  perempuannya. Dalam  hal  ini,  terkadang  seorang  ayah  memaksa  anaknya  untuk  menikah,  seringkali  tidak berdasarkan  hukum  syariah,  untuk  melindungi  putrinya  agar  menikah  dengan  pria  yang bertanggung  jawab  dan  sekuler.  Akan  tetapi,  banyak  alasan  pemaksaan  perkawinan  oleh seseorang  yang  berhak  ijbar  karena  hanya  untuk  kepentingan  pribadi,  seperti  demi  pelunasan hutang,  memaksa  anak  perempuan  untuk  menerima  perkawinan  dengan  laki-laki  yang  tidak sederajat (Tyas, 2022).
4. Undang -Undang Kekerasan Seksual (SVA)
Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  CSV)  diresmikan  dan diundangkan  DPR  RI  pada  12  April  2022.  [Tantangan  Gerakan  Perempuan  dalam  Proses Advokasi  Pengesahan  RUU  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (RUU  CSV)]  Perjalanan  RUU CSV berjalan mulus. Untuk sementara, Ia lahir karena kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang semakin hari semakin meningkat. Ide ini juga datang dari banyaknya laporan  kekerasan  seksual  yang  tidak  tertangani  dengan  baik  dan  agak  karena  belum  adanya payung  hukum  yang  dapat  memahami  dan  memiliki  substansi  yang  tepat  mengenai kekerasan.Tingginya  angka  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak  dalam  beberapa tahun terakhir seperti fenomena di puncak gunung es (Antari, 2021).
Komnas  Perempuan  menginisiasi  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual Terhadap  Perempuan  pada  tahun  2012, dan  gagasan  tersebut  muncul  karena  di  Indonesia  nilai kekerasan  seksual  sudah  sangat  tinggi.  Awalnya,  gagasan  ini  bernama  RUU  Penghapusan Kekerasan  Seksual  atau  RUU  PKS.  RUU  PKS  mulai  disusun  pada  tahun  2014.  Penyusunan dilakukan melalui berbagai dialog, musyawarah, dan diskusi serta menyelaraskan fakta dengan teori. RUU PKS pertama kali dibahas di DPR pada 2016. Tahun itu, disepakati RUU PKS masuk dalam Program Legislasi Prioritas DPR. Lama setelah masuk Prolegnas Prioritas DPR, RUU PKS disahkan  sebagai  inisiatif  DPR  pada  6  April  2017,  yang  akan  dibahas  dalam  rapat  paripurna Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Proses RUU PKS melalui tarik  ulur  dan  pembahasan  yang  bisa  saja  lebih  cepat.  Pada  Juli  2020, RUU PKS  dihapus  dari Prolegnas  Prioritas  DPR.  Keputusan  ini  diambil  karena  butuh  banyak  pekerjaan  untuk membahasnya.  Namun,  pada  tahun  2021  RUU  PKS  kembali  masuk  dalam  daftar  Prolegnas Prioritas  DPR,  dan  RUU  PKS  resmi  berganti  nama  menjadi  RUU  CSV  (Rancangan  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual).  RUU  CSV  akhirnya  disahkan  menjadi  undang- undang pada Selasa, 12 April 2022, di Rapat Paripurna DPR)
Berdasarkan  UUD,  terdapat  sembilan  jenis  kekerasan  seksual,  antara  lain  pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual. Berbasis elektronik. Dari penjelasan terkait sembilan bentuk kekerasan seksual tersebut, maka kawin paksa yang dilakukan merupakan tindak pidana kekerasan seksual. (Nurisman, 2022)
UU  CSV  dengan  jenis  tindak  pidana  kekerasan  seksual  memiliki  sembilan  jenis  yang meliputi Pelecehan Seksual Non Fisik, seperti komentar dan konten pesan di media sosial yang bernuansa seksual. Dengan tersedianya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan WhatsApp, pelecehan non fisik ini semakin marak, baik dalam status komentar maupun pesan langsung  yang  dikirim  oleh  seseorang  di  private  chat.  Kedua,  pelecehan  fisik,  seksual,  seperti sentuhan dan rabaan langsung, yang dilakukan secara paksa terhadap area sensitif seseorang, baik di leher maupun dada. Pemaksaan fisik sering terjadi baik oleh orang lain maupun oleh keluarga itu sendiri, seperti yang banyak terjadi di pemberitaan, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan
oleh  ayah  tiri,  paman,  saudara  laki-laki  sendiri,  bahkan  ayah  kandungnya,  orang  lain  seperti tetangga, dan teman sekolah di tingkat SMA, SMP, dan Universitas.
Kontrasepsi paksa adalah tindakan memaksa seorang wanita untuk menggunakan cara atau alat tertentu untuk mencegah kehamilan. Hal ini terkadang dilakukan oleh suami yang tidak ingin memiliki anak karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Bisa juga dilakukan oleh orang tua atau mertua yang tidak merestui pernikahan dan menolak cucu atau karena sudah memiliki dua anak dan  masyarakat  sekitar  hanya  membolehkan  dua  anak  per  keluarga  seperti  pada  program  KB. Yang keempat dari  Sembilan Bentuk Kekerasan  Terhadap Perempuan adalah Sterilisasi Paksa. Sterilisasi  paksa  adalah  tindakan  memaksa  seorang  wanita  untuk  menjalani  proses  untuk menghancurkan secara permanen kemampuannya untuk bereproduksi dengan menggunakan alat atau  bahan  kimia.  Hal  ini  sering  dilakukan  oleh  para  remaja  yang  ingin  menggugurkan kandungannya di luar nikah atau melalui aborsi. Namun pihak perempuan tidak setuju dengan hal tersebut, sehingga terjadilah kontrasepsi paksa oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah.
Bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  keenam  adalah  penyiksaan  seksual,  yang meliputi penyerangan terhadap tubuh atau organ reproduksi seseorang. Hal ini sering terjadi pada remaja yang baru memasuki masa puber karena salah bersosialisasi atau terpaan adegan-adegan hot di internet, yang menyebabkan mereka memiliki dorongan yang kuat untuk mencobanya pada orang  lain  secara  paksa.  Berikutnya  Eksploitasi  Seksual,  yang  melibatkan  prostitusi  atau perdagangan anak untuk tujuan seksual. Meningkatnya kasus penculikan anak dilakukan untuk tujuan  tersebut,  untuk  dijadikan  pelacur  dan  diperdagangkan.  Selain  laporan  penculikan  anak untuk mutilasi organ dan perdagangan, perdagangan anak untuk prostitusi juga menjadi alasan utama terjadinya kejahatan penculikan anak.
Perbudakan  seksual  adalah  tindakan  melakukan  aktivitas  seksual  berulang  kali  tanpa mempertimbangkan kondisi pasangan yang sudah tidak mampu dan kesakitan. Hubungan seksual tersebut  tetap  dilakukan  secara  berulang-ulang  oleh  satu  atau  banyak  orang  secara  bergiliran. Crime of Sexual Violence yang paling akhir adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, yang melibatkan  aktivitas  seksual  yang  dilakukan  secara  paksa  dan  direkam  atau  difoto  tanpa persetujuan. Kekerasan seksual berbasis elektronik sering terjadi dan dilakukan oleh para remaja, baik  sendiri  maupun  bersama  teman-temannya,  ketika  mereka  memaksa  seorang  perempuan untuk  melakukan  tindakan  seksual  dengan  mengandalkan  ancaman  penyebaran  kegiatan pornografi di hotel, pemukiman, dan tempat-tempat terpencil lainnya. (Nurmalasari, 2022).
Penyiksaan  seksual,  baik  dalam  konteks  perkawinan  maupun  di  luar  perkawinan, merupakan tindakan pemaksaan sepihak, sedangkan eksploitasi adalah penggunaan organ seksual korban untuk mendapatkan  keuntungan. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan bentuk kekerasan  dan  pemaksaan  terhadap  anak  dan  sejumlah  kerja  paksa  dalam  bentuk  perbudakan modern. Eksploitasi seksual komersial anak meliputi prostitusi anak, pornografi anak, dan segala bentuk transaksi seks yang melibatkan aktivitas seksual untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,  minuman,  perumahan,  atau  bahkan  akses  pendidikan.  Transaksi  seksual  ini  tidak dilaporkan oleh keluarga karena mendapat keuntungan dari pelaku.
5. Kawin Paksa sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual
Kawin paksa adalah paksaan untuk memaksa seseorang menikah dengan pasangan  yang tidak  disukai  dan  dia  tidak  mau  menerima  pernikahan  tersebut.  Hal  ini  sering  dialami  oleh perempuan  yang  keluarganya  masih  memegang  teguh  adat  nenek  moyangnya  dalam menjodohkan anak perempuannya secara paksa. Dalam praktiknya, kawin paksa sering dilakukan oleh  seorang  ayah  untuk  melunasi  utangnya,  menginginkan  menantu  yang  dipilihnya,  dan menurutnya baik tanpa memperhatikan kerelaan putrinya. Karena ekonomi menengah ke bawah, ia memutuskan untuk menikahkan putrinya agar bebas dari tanggung jawab daripada melanjutkan pendidikannya dengan biaya tinggi.
Kawin  paksa  yang  dimaksud  dalam  undang-undang  adalah  perbuatan  yang  diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dengan tambahan denda dua ratus juta. Dalam hal ini yang termasuk pemaksaan  antara  lain kawin  anak, kawin paksa atas  nama budaya, atau karena terjadinya korban perkosaan. (Marzuki & Siroj, 2022a)
Kawin  paksa  oleh  seseorang  akan  terjerat  dalam  suatu  tindak  pidana  dalam  kategori kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dalam hal ini disingkat (CSV) (Nugraheny, 2022).
Terjadinya  kawin  paksa  memiliki  potensi  yang  sangat  baik  terhadap  kemungkinan terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Hal  tersebut  akan  menimbulkan  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT), terutama pada pemaksaan untuk berhubungan seks yang akan berujung pada  kekerasan  seksual  karena  tidak  ada  kemauan  dari  salah  satu  pihak  untuk  melakukannya (Wuri,  2018).  Secara  etimologis,  kekerasan  seksual  memiliki  arti  pemaksaan  dalam  kategori seksualitas.  Sehingga  kekerasan  seksual  memiliki  terminologi  yang  mengacu  pada  perilaku seksual  yang  menyimpang  dan  tidak  boleh  dilakukan  serta  akan  berdampak  pada  korban  dan merusak  ketentraman  dan  ketentraman  masyarakat.  (Wahid  &  Irfan,  2001)  Kekerasan  seksual juga dapat dipahami berkaitan dengan perbuatan yang merendahkan, keji, menghina, menyakiti, menyerang,  dan  beberapa  perbuatan  lain  yang  dilakukan  terhadap  tubuh  korban  dengan melampiaskan hasrat seksual dan dengan fungsi reproduksi yang dilakukan tanpa kemauan atau paksaan dari korban.
6. Analisis Hak Ijbar Wali dalam Konteks Kawin Paksa
Hak ijbar yang diberikan kepada seorang ayah untuk melindungi anak perempuannya akan menimbulkan  akibat  hukum  jika  disalahgunakan.  Seorang  ayah  memaksa  putrinya  untuk menikah, terutama karena dia belum cukup umur untuk menikah dengan wanita itu dan tidak ada kesiapan mental dan fisik bagi wanita tersebut. Tentu saja akan ada akibat hukum bagi wali dari seorang wanita yang menikahkan anak perempuannya. Kenyataannya, fenomena yang terjadi saat ini,  beberapa  wali  Ijbar  menikahkan  anak  perempuannya  karena  didasari  kepentingan,  seperti melunasi  hutang  kepada  orang  lain.  Ada  persepsi  bahwa  perempuan  tidak  bisa  memilih  dan memilih pasangan hidupnya, sehingga terjadi kawin paksa.
Dengan adanya kawin paksa ini tentunya para wanita tidak memiliki mental, dhohir, batin dan kerelaan untuk memberikan seluruh jiwa dan raganya kepada laki-laki pilihan orang tuanya sehingga  tidak  sedikit  dari  para  wanita  yang  kawin  paksa  tersebut  enggan  mengabdi.  suami mereka, terutama bagi wanita yang masih menikah di bawah umur. Dari situ suami merasa berhak untuk  dilayani  oleh  istri  yang  sudah  menikah  tanpa  memikirkan  kerelaan  dan  kejiwaan  istri, sehingga terjadi pemaksaan seksual yang menyakiti istri secara lahir dan batin sehingga berujung pada perceraian. (Salis & Heriyani, 2022)
Dengan  adanya  kawin paksa  yang dilakukan  oleh ayah yang berhak ijbar, tentunya  juga akan  merembet  pada  pemaksaan  dan  tindakan  kekerasan  lainnya,  seperti  yang  akan  dilakukan oleh suami anak perempuannya untuk memenuhi dan melayani suami. kepuasan dalam hal seks. Oleh karena itu UU Kekerasan Seksual (CSV) mengatur sembilan tindak pidana, salah satunya adalah kawin paksa anak perempuan yang nantinya akan menjadi korban secara berulang-ulang, mulai dari paksaan dari bapak melalui paksaan dhohir dan pemaksaan fisik, dan masih ditambah dengan paksaan suami. pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Tentunya dalam hal ini pihak  perempuan  yang  akan  menjadi  korban.  Sehingga  hak  ijbar  yang  diberikan  kepada  ayah tidak sesuai dengan konsep mengayomi, yang menjadi malapetaka bagi putrinya.
Sebagai makhluk sosial, hukum perdata seperti dalam hal perkawinan dimaksudkan untuk mengatur  dan  membatasi  tingkah  laku  manusia  untuk  memenuhi  segala  kepentingan.  Dengan demikian, segala ketentuan yang ada dalam hukum perdata akan berdampak langsung pada para pihak  yang  terlibat.  Di  Indonesia,  yang  termasuk  dalam  hukum  perdata  adalah  hukum  perdata buruk, Eropa, dan nasional. Perumusannya masih terbagi menjadi dua, meliputi hukum perdata materil  dan  hukum  perdata  formil.  Oleh  karena  itu,  perkara  perdata  seringkali  bias  dalam penafsiran  dan  batasannya,  sehingga  seolah-olah  perkara  tersebut  telah  menjadi  tindak  pidana. Perkara  perdata  tidak  dapat  dibawa  ke  ranah  pidana  jika  dalam  prosesnya  terjadi  perubahan perkara perdata yang ditindaklanjuti di peradilan sebagai tindak pidana (Igo, 2018).
Pemaksaan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  wali  dapat  mengarah  pada  ranah  pidana karena  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istrinya  mayoritas  karena  istri enggan  melayaninya.  Toh  ada  unsur  paksaan  dalam  pernikahan,  sehingga  istri  tidak  menerima kehadiran suaminya dan enggan melayani. (Marzuki & Siroj, 2022b)
Menurut salah seorang ulama tentang kawin paksa, seperti pendapat Imam Ibnu Jarir Ath- Tabari,  ditegaskan  terkait  dengan  larangan  kawin  paksa  terhadap  seseorang  yang  tidak  dalam persekutuan,  seperti  seorang  wanita  tidak  boleh  dipaksa  untuk  menikah.  menikah  dengan  laki- laki yang tidak beriman (Handayani, 2022).

## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan observasi yang telah dilakukan mengenai Analisis Hak Ijbar Wali Terhadap Crime  of  Sexual  Violence (CSV).  Wali  hendaknya  memperhatikan  hak-hak  yang diberikannya  sebagai  hak  ijbar,  yaitu  melindungi  anak  perempuannya  agar  dinikahkan  dengan laki-laki  yang  beragama  dan  bertanggung  jawab.  Alih-alih  menggunakan  anak  perempuan sebagai  alat  untuk  melunasi  utangnya  atau  karena  alasan  yang  tidak  dibenarkan  hukum, dilanjutkannya kawin paksa yang dilakukan sehingga tidak ada kerelaan di hati perempuan dan berdampak pada keengganan perempuan. untuk melayani suaminya. Tentu akan lebih fatal lagi akibatnya  jika  suami  melakukan  kekerasan  terhadap  istrinya.  Dalam  hal  ini  tentu  saja  pihak perempuan  menjadi  korban  karena  ayahnya  kemudian  diwariskan  oleh  suaminya.  Oleh  karena itu, Crime of Sexual Violence (CSV) ditekankan untuk melindungi perempuan dari korban kawin paksa dan pemaksaan seksual oleh suaminya.
Pemerintah harus terus menekankan pada Crime of Sexual Violence (CSV), terutama terkait kawin paksa oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya. Adanya Crime of Sexual Violence (CSV)  akan  mengurangi  jumlah  korban  pemaksaan  dan  kekerasan  yang  sering  dialami perempuan.

## 2. Recomendasi
Sebagai  rekomendasi  perlu  dilakukan  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman para wali mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan tanggung jawab mereka sebagai  wali.  Selain  itu,  perlu  dikembangkan  sistem  dan  mekanisme  yang  lebih  efektif  untuk melindungi hak-hak korban dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Terakhir, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual dan mendorong budaya yang lebih inklusif dan ramah terhadap korban.

## REFERENCE
Antari,  P.  E.  D.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Anak  yang  Mengalami  Kekerasan  Seksual  Berbasis Restorative  Justice  pada  Masyarakat  Tenganan  Pegringsingan,  Karangasem,  Bali.  Jurnal HAM, 12(1), 75. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94
Azanella,  L.  A.  (2019).  Bocah  10  Tahun  Dipaksa  Menikah.  https://www.kompas.com/  diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
Darlena.  (2021).  Pengaruh  Perkawinan  Nyeghahko  Anak    Muli  Terhadap  Keluarga  Sakinah (Studi  Kasus  Pada  Tiuh  Kaliawi  Kecamatan  Negeri  Besar    Kabupaten  Way  Kanan). Universitas Islam Negeri  Raden Intan Lampung.
Dewi,  R.  R.  (2017).  Persetujuan  Mempelai  Perempuan  dalam  Pernikahan  Perspektif  Hadis (Kajian Mukhtalif al-Hadits). UIN Syarif Hidayatullah.
Fadli,  F.  (2021).  Implikasi  Yuridis  Terhadap  Penerbitan  Kartu  Keluarga  Bagi  Pasangan  Nikah Siri Di Indonesia. Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(1), 82. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.275
Finora,  S.,  &  Nelli,  J.  (2021).  Mewujudkan  Keharmonisan  Dalam  Rumah  Tangga  Menuju Keluarga  Sakinah  Dalam  Perspektif  Ulama  Tafsir  (Qs.  Al  -Baqarah  Ayat  187).  Jurnal Hukumah, 04.
Hadi,  A.  (2022).  Urutan  Wali  Nikah  dan  Syarat-Syaratnya  dalam  Pernikahan  Islam. https://tirto.id/urutan-wali-nikah-dan-syarat-syaratnya-dalam-pernikahan-islam-fNYt diakses pada tanggal 2 November 2022.
Hafidhuddin, D., Munir, M., Maggalatung, A. S., Jakarta, U. S. H., Bahruddin, E., Aji, A. M., Jakarta, U. S. H., Nawawi, M. K., Tanjung, H., Beik, I. S., Mukri, S. G., Arif, S., & Kamilah,
S. A. (2017). Advisory Editorial Board.
Hakim, Muh. L. (2022). Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 13(2), 247. https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15908
Handayani, R. (2022). Alquran, Hadits, dan Kesepakatan Ulama Tegaskan Larangan Nikah Beda Agama. https://islamdigest.republika.co.id/ diakses pada tanggal 29 Mei 2022. Hasan, A. Z. (2020). Tashilul Qorib. Cahaya Mandiri. Jakarta. Holid, M. (2021). Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. Gamedia. Surabaya. Husnatunnisa, Y., Ahmadi, F., & Martadinata, M. R. (2021).  Tinjauan Hukum  Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo. 2(1).
Igo. (2018). Bilamana Sebuah Perdata Dapat Diproses Menjadi Sebuah Pidana? Bilamana Sebuah Perdata  Dapat  Diproses  Menjadi  Sebuah  Pidana?  https://bplawyers.co.id/  diakses  pada tanggal 30 Mei 2022.
Iroyna, I. T. (2022). Tinjauan hukum perkawinan islam pada konsep  kafa’ah sebagai syarat wali menggunakan    hak  ijbar.  Universitas  Islam  Negeri  Kiai  Haji  Achmad  Siddiq  Jember. Fakultas syariah.
Marzuki,  I.,  &  Siroj,  A.  M.  (2022).  Pemaksaan  Perkawinan  Dalam  Konteks  Kajian  Hak  Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Muchtar, A. I. S., Zihad, Rd., & Puspitasari, I. (2019). Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender. Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 16(1), 59. https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280
Muhammad, M. (2018). Fathul Qorib. Cahaya Mandiri.Jakarta. Mujahiddin, A. (2023). Pernikahan Usia Muda Di Desa Bagik Payung Selatan, Lombok Timur.
Journal of Law, , 4(2), 170–196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196 Muttaqin,  M.  N.,  &  Fadhilah,  N.  (2020).  Hak  Ijbar  Wali  Tinjauan  Maqashid  Syari’ah  dan Antropologi  Hukum  Islam.  De  Jure:  Jurnal  Hukum  dan  Syar’iah,  12(1),  102–119. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923
Nariswari, A., & Saraswati, A. (2021). Viral Wanita Dipaksa Menikah di Umur 16 Tahun, Tak Diberitahu  sampai  Hari  H.  https://www.suara.com/lifestyle  diakses  pada  tanggal  29  Mei .2022/
Nuarah,  N.  (2023).  Menilik  Statistik  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Pada  Tahun  2022. https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-tahun- 2022-0MS0Y diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
Nugraheny,  D.  E.  (2022).  Jokowi  Sahkan  UU  TPKS,  Pemaksaan  Perkawinan  Kini  Termasuk Pidana Kekerasan Seksual. https://nasional.kompas.com/read. diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022.  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, 4(2), 170–196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196
Nurmalasari,  N.  C.  (2022).  Efektivitas  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Di Indonesia. Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman, 19.
Panto,  A.,  &  Suleman,  Z.  (2021). Perwalian  Anak  di  Luar  Nikah  di  Kabupaten  Bone  Bolango Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. 17(2). Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman, 02. Sabri,  K.  (2020).  Tinjauan  hukum  islam  terhadap  upaya  keutuhan    keluarga  dalam  pernikahan dini  (studi  kasus    di  desa  koto  perambahan  kecamatan  kampa  kabupaten  kampar). Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. Ideologi Hukum Indonesia, 4(1), 17–32. https://doi.org/10.142312/Ihi.v4i2.170-196
Salis,  L.,  &  Heriyani,  E.  (2022).  Dampak  Perkawinan  di  Bawah  Umur  Terhadap  Terjadinya
Perceraian. 4(1). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 17–29.
https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.17-29.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. PT Raja Grafindo Persada. Surabaya.
Sopariyanti, P. (2008). Kawin Paksa Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak. RAHIMA. PT Raja
Grafindo Persada. Surabaya.
Summa, M. A. (2004). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Rajawali Pers. Surabaya. Syarifudin,  A.  (2006).  Hukum  Perkwinan  Islam  Di  Indonesia  (Antara  Fiqh  Munakaahat  Dan Undang-undang). Prenada Media. Jember.
Thahara, E., Safitri, E., & Masyhari. (2021). Cerai Gugat Akibat Perkawinan Paksa (Studi Kasus Perkara NomoR. 1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr dalam perspektif psikologi keluarga). Jurnal Al- Naqdu Kajian Keislaman, 02.
Tyas, W. E. A. (2022). Pandangan alumni jurusan keagamaan man 1 jember  terhadap preferensi calon suami dan keterlibatan  orang tua dalam pemilihan jodoh.  Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Umami, A. (2021). Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orangtua Terhadap Tindakan Pemaksaan  Perkawinan  Di  Bawah  Umur.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum.  Jurnal  Syariah  dan Hukum, 16, 1–18. https://doi.org/10.5213/jih.2021.04.01
Wahid,  A.,  &  Irfan,  M.  (2001).  Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  (Advokasi atas  Hak  Asasi  Perempuan).  PT  Refika  Aditama.  Jurnal  Hukum  Indonesia,  08,  74–85. https://doi.org/10.1016/jh.2001.01.7.
Wuri, D. S. (2018). Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah  Tangga  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia.  Jurnal  Laboratorium Syariah dan Hukum, 02, 106–118. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.009
Zuhria, A., Auni, A. F. E., & Isnaini, I. D. (2021). Kehendak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami  Perspektif  Hukum  Perkawinan.  Jurnal  Laboratorium  Syariah  dan  Hukum,  02,  94– 105. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.009