Volume 6 Nomor 3 (2024) 1677 - 1697 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7204
Restorative Justice di Tingkat Kepolisian atas Tindak Pidana Balapan Liar yang Dilakukan oleh Anak: Studi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Sampang
Alifia Fitriana Saputra 1, Yana Indawati 2
Fakultas Hukum, Universitas Pem bangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 fheeasaputra@gmail.com 1 , yanaindawatish@gmail.com 2

## ABSTRACT
This study is designed to understand how the application and implementation of restorative justice serve as a last resort principle for handling cases of illegal street racing committed by minors in the Sampang City Police jurisdiction. The approach used in this study is the empirical juridical method, involving the Conceptual Approach and the Statute Approach. The research questions addressed in this study are: (1) How is restorative justice implemented at the police level for handling cases of illegal street racing committed by minors (a study in the Sampang City Police area)? (2) What are the challenges and efforts in implementing restorative justice at the police level for cases of illegal street racing committed by minors (a study in the Sampang City Police area)? According  to  the  study’s  findings,  the  conclusions  are  as  follows: The  first  research question explores the implementation and process of restorative justice carried out by the Sampang City Police for cases of illegal street racing by minors. The second research question reveals various obstacles in the implementation of  restorative justice at the police  level  concerning  cases  of  illegal  street  racing  involving  minors.  Additionally, efforts are being made by the police to prevent illegal street racing committed by minors. Keywords: Children, Restorative Justice, Illegal Racing, Resort Police

## ABSTRAK
Studi ini dirancang agar memahami bagaimana penerapan dan implementasi dari restorative justice sebagai penerapan asas ultimum remedium atas tindak pidana balapan  liar  yang  dilaksanakan  di  wilayah  Kepolisian  Resor  Kota  Sampang. Pendekatan  yang  diterapkan  dalam  studi  ini  ialah  metode  yuridis  empiris,  yang melibatkan  metode Conceptual  Approach atau  disebut  dengan  konseptual  dan pendekatan Statute Approach yang dikenal juga hukum. Rumusan masalah di dalam studi ini ialah: (1) Bagaimana penerapan restorative justice di tingkat Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak (studi di area Kepolisian Resor Kota  Sampang).  (2)  Bagaimana  kendala  dan  upaya  dalam  pelaksanaan restorative justice di  tingkat  Kepolisian  atas  tindak  pidana  balapan  liar  yang  dilakukan  anak (studi di daerah Kepolisian Resor Kota Sampang)? Menurut temuan studi, kesimpulan yang  ditemukan  ialah:  Pada  rumusan  masalah  yang  pertama,  dibahas  tentang implementasi serta penerapan serta alur dari restorative justice yang dilaksanakan di Kepolisian  Resor  Kota  Sampang  atas  tindak  pidana  balapan  liar  oleh  anak.  Pada rumusan  masalah  kedua  diketahui  bahwa  ditemukan  berbagai  hambatan  dalam
implementasi keadilan restoratif di tingkat kepolisian terkait kasus balapan liar yang melibatkan  anak.  Serta  diketahui  bahwa  dilakukan  upaya-upaya  yang  bertujuan untuk mencegah terjadinya balapan liar oleh Kepolisian atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan anak.
Kata Kunci: Anak , Restorative Justice , Balapan Liar, Kepolisian Resor

## PENDAHULUAN
Restorative  justice di  Indonesia  atau  keadilan  restoratif  dipakai  agar menyelesaikan  perselisihan  antara  pihak  yang  terlibat,  yakni  pelaku  serta  korban, tanpa  adanya  sanksi  pidana,  juga  menekankan  keterlibatan  seluruh  pihak  yang terkena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku. Inti dari Restorative Justice terletak  pada  keterlibatan  baik  korban  maupun  dari  pelaku,  serta  kontribusi masyarakat sebagai mediator dalam resolusi kasus, guna memastikan bahwasanya anak atau pelaku tidak akan merusak keharmonisan yang sudah ada di komunitas. Dalam  kasus  pidana  jika  anak  sebagai  pelaku  kejahatan, restorative  justice dapat  diterapkan  sebagai  alternatif  dari  proses  pidana  formal.  Penyelesaian  kasus pidana melalui penerapan keadilan restoratif terhadap landasannya berfokus pada transformasi  kesalahan  yang  dijalankan  oleh  pelaku  melalui  perbaikan,  yang mencakup  perbaikan  ikatan  di  antara  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  insiden tersebut.  Implementasinya  dilaksanakan  melalui  tindakan  yang  mencerminkan transformasi  sikap  seluruh  pihak  dalam  usaha  mencapai  maksud  bersama,  yakni perbaikan.
Maka sebab itu, restorative justice mendapat perhatian dari aparat penegak pengadilan  sebab  konsep  ini  secara  resmi  diakui  dalam  UU  No.  11  Waktu  2012 mengenai  Sistem  Peradilan  Anak.  Dalam  Konstitusi  tersebut,  terdapat  ketentuan mengenai diversi yang merupakan salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif. Diversi  merujuk  pada  pengalihan  penanganan  kasus  anak  yang  diduga  melakukan tindak pidana dari jalur formal, baik dengan kriteria maupun tidak.
Kepolisian atau aparat penegak hukum dapat menggunakan diskresi mereka untuk  menerapkan restorative  justice dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan  pelaku anak,  maka  pengalihan  dari  jalur  pidana  resmi  ke  jalur  pidana  alternatif  yang diselesaikan  melalui  perundingan  dan  kesepakatan  antar  pihak  yang  terlibat. Faktanya  bahwa  pada  kebijakan  hukum  nasional,  bahwa    kepolisian  mempunyai dasar  hukum  yang  menjadikan  peradilan  restoratif    yakni  UU  No.  2  Waktu  2002 mengenai  Kepolisian  RI  menetapkan  bahwa  fungsi  primer  dari  Kapolri  mencakup pemberian pengawasan, perlindungan, serta layanan terhadap masyarakat.
Untuk  melaksanakan  perannya,  kepolisian  mempunyai  kewenangan  agar menjalankan tindakan tambahan yang berada dalam jangkauan tugasnya (Pasal 15 ayat  (2)  huruf  k)  serta  berhak  melaksanakan  tindakan  regulasi  lainnya  yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) huruf l): Pendekatan restoratif oleh kepolisian dimaksudkan guna memprioritaskan kesejahteraan dan keperluan pada anak yang teroptimal  sebab  menghindari  konsekuensi  negatif  dalam  jangka  berkepanjangan
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1677 - 1697 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7204
untuk anak dan juga dampak negatif dari proses pidana formal, seperti stigmatisasi dan hilangnya kesempatan masa depan.
Fenomena kenakalan anak sering kali terjadi di masyarakat dan banyak sekali bentuknya,  kenakalan  anak  khususnya  balapan  liar  di  Kota  Sampang  meningkat banyak sekali anak yang melakukan balapan liar menggunakan sepeda motor yang tidak  sesuai  standar,  knalpot  brong,  tidak  memakai  helm.  Hal  tersebut  sangat mengkhawatirkan  karena  tidak  bisa  dianggap  hal  biasa  karena  konsekuensi  ke depannya mengakibatkan kecelakaan, jika dilakukan oleh orang dewasa yang cakap hukum maka, terjerat pidana penjara sesuai dengan UU No. 22 Waktu 2009 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, khususnya pada Pasal 115 huruf b juga Pasal 297 yang  menyatakan “Tiap  individu  yang  mengemudikan  kendaraan  roda  dua  untuk balapan  di  jalan  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  115  huruf  b  akan  dikenai  sanksi penjara  maksimal  1  tahun  ataupun  denda  sampai  dengan  tiga  juta  rupiah  (Rp 3.000.000,00).”
Anak  merupakan  individu  yang  belum  mencapai  kedewasaan  serta perkembangan  mental  yang  sepenuhnya,  sehingga  mereka  mendapatkan perlindungan dari UU No. 35 Waktu 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 23 Waktu 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam kasus balapan liar yang melibatkan anak, pendekatan keadilan restoratif bisa diterapkan agar menyelesaikan masalah  tanpa harus melalui proses regulasi yang formal. Pada praktiknya, dalam perkara balapan ilegal  oleh  anak  di  bawah  umur,  Kasat  Lantas  Polres  Sampang,  AKP  Nasution, menjelaskan bahwasanya untuk mengambil kendaraannya, peran orang tua sangat diperlukan. Maka sebab itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap anak, terutama yang masih di bawah umur, diterapkan. Ia juga menyebutkan bahwa orang tua dari pemilik  sepeda  motor  akan  diundang  guna  memastikan  komunikasi  dengan kepolisian agar orang tua bisa memperketat pengawasan pada anak mereka, sehingga mereka tidak lagi terlibat dalam balapan liar di jalan.
Menurut  Aipda  Abdullah,  Kepolisian  Kota  Sampang  menangani  penerapan restorative  justice terhadap  kasus  balapan  liar  berujung  pada  kecelakaan  yang menewaskan  pelaku  yakni  1  (satu)  kasus,  meskipun  hanya  satu  kasus  akan  tetapi angka  tersebut  tidak  sesuai  dengan  pelaku-pelaku  balapan  liar  khususnya  anak  di Kota  Sampang.  Dalam  kasus  balapan  liar  yang  dilakukan  anak  tanpa  adanya kecelakaan sangat banyak ada puluhan motor yang dirazia oleh Kepolisian, sehingga anak  yang  melakukannya  dipulangkan,  motor  ditahan  untuk  sidang  tilang  karena melanggar lalu lintas.
Salah satu perkara tindak pidana balapan liar kecelakaan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Sampang adalah perkara atas nama Durrosi (16) dan Nurul (21) yang melanggar ketentuan Pasal 115 huruf b serta Pasal 297 UU No. 22 Waktu 2009  mengenai  Angkutan  Jalan  serta  Lalu  Lintas.  Keduanya  meninggal  dunia  saat terlibat dalam balapan liar, Durrosi (16) meninggal di tempat dan mengalami luka serius di sekujur tubuh, kemudian Nurul (21) mengalami pecah kepala dan segera dilarikan ke RSUD sampang. Korban sekaligus pelaku adalah anak di bawah umur dan
dewasa  sehingga  memungkinkan  penerapan  keadilan  restoratif  sebagai  metode penyelesaian kasus tersebut.
Kasus  pidana  mengenai  balapan  liar  dilakukan  oleh  anak    yang  tidak menyebabkan kecelakaan ada puluhan di antaranya remaja di bawah umur kategori masih anak, menurut penuturan IPTU Syafriwanto, anak yang melakukan balapan liar hanya dilakukan penilangan karena motor yang digunakan di modifikasi, rem blong, knalpot brong, tidak mempunyai sim. Hal ini pihak Kepolisian dapat menggunakan keleluasaan mereka untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam situasi balapan liar yang melibatkan anak di bawah usia legal agar menyatukan pihak-pihak yang  terlibat  untuk membahas  kerugian  masyarakat  yang  disebabkan  balapan  liar dan menyepakati kerugian yang disebabkan jika perlu karena anak di bawah umur butuh  pengawasan  secara  khusus  bagi  orang  tua  dan  secara  hukum  pengaturan mengenai anak yang mempunyai undang-undang khusus, maka dari itu pendekatan seperti restorative justice untuk menjadikan anak lebih bertanggung jawab sebagai pelaku,  sementara  juga  memberikan  kesempatan  bagi  anak  untuk  memperbaiki tindakannya  tentunya  juga  untuk  belajar dari  kesalahan  mereka  agar  tidak  terjadi kecelakaan naas yang ditimbulkan dari balapan liar.

## METODE PENELITIAN
Metode studi yang diterapkan dalam studi ini ialah riset hukum. Pendekatan ini dipilih oleh penulis agar melihat secara langsung bagaimana konsep serta upaya dan hambatan dalam menerapkan restorative justice yang dilakukan kepolisian kota sampang  dalam  penanganan  balapan  liar  oleh  anak  dibawah  umur.  Metode  yang diterapkan dalam studi ini adalah Statute Approach atau disebut dengan pendekatan Konstitusi  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  lalu  lintas  yakni  balapan  liar  dan restorative  justice .  Selain  itu  menggunakan  Pendekatan  Konseptual (Conceptual Approach) karena  berdasar  pada  penelitian  yang  menggunakan  konsep  dalam pelaksanaan restorative justice dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan balapan yang liar menurut regulasi hukum yang ada, informasi yang dimanfaatkan mencakup data utama yang ditemukan penyusun melalui interview serta observasi langsung bersama pihak Kepolisian Wilayah Sampang. Selain itu, data tambahan yang ditemukan dari pedoman regulasi primer berupa peraturan Konstitusi yang disusun menurut hierarki. Dalam riset ini, peraturan Konstitusi mencakup: 1) Surat Edaran Kapolri  No.  8  Waktu  2021  mengenai  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam Penyelesaian Kasus. 2) UU No. 2 Waktu 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 3) UU No. 35 Waktu 2014 mengenai Amademen atas UU No. 23 Waktu 2002 mengenai Perlindungan  Anak.  4)  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak.  5) Undang-Undang Nomor 22 Waktu 2009 mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan meliputi penguraian primer, yang terdiri dari: 1) Kamus hukum 2) Jurnal hukum 3) Hasil dialog tanya jawab serta pengamatan 4) Buku hukum, buku teks, dan disertasi.
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1677 - 1697 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7204

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Restorative Justice Dilakukan Dalam Tahapan Penyidikan di Tingkat Kepolisian Atas Tindak Pidana Balapan Liar (Studi di Wilayah Polres Sampang)
Di Kota Sampang khususnya, balapan liar meningkat setiap tahunnya sejak kasus balapan liar yang telah menewaskan 2 orang, yakni remaja dan anak pada tahun 2013 silam. Namun dari kasus tersebut tidak menimbulkan efek jera ataupun rasa takut bagi kalangan remaja hingga remaja yang belum mencapai usia dewasa terlibat dalam balapan ilegal.
Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah insiden pelanggaran hukum terkait balapan ilegal yang melibatkan remaja serta anak pada waktu 2021, 2022, dan 2023 memang  tidak  pernah  terjadi  kecelakaan.  Akan  tetapi  hal  tersebut  menimbulkan keresahan dari masyarakat atau warga sekitar karena melakukan adu balapan liar dan  cenderung  menimbulkan  suara  bising  yang  ditimbulkan  dari  knalpot  brong, modifikasi motor tidak ber-SNI, tidak memakai helm, serta tidak mempunyai SIM. Perilaku tersebut jelas melanggar peraturan regulasi yang dinyatakan dalam
Pasal 503  angka  1  KUHP,  yang  menyebutkan:  “Barang siapa  yang  menyebabkan kegaduhan  atau  kebisingan  yang  mengganggu  ketenangan  tidur  individu  lain  di malam hari.” Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berupa kurungan maksimal tiga hari  ataupun  denda  sejumlah  Rp.  225,00.  Sedangkan  untuk  yang  menggunakan knalpot  brong  serta  hal-hal  yang  melanggar  persyaratan  teknis  seperti  yang disebutkan, maka akan dikenai Pasal 285 ayat (1) yang berbunyi, “tiap individu yang mengendarai  sepeda  motor  di  jalan  dan  tidak  memenuhi  standar  teknis  serta kelayakan  yang  mencakup  knalpot  bising,  perangkat  pengukur  kecepatan,  alat pemantul cahaya, lampu sinyal, lampu rem, lampu utama, klakson, kaca spion serta kedalaman alur ban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat tiga (3) Jo. Pasal 48 ayat dua (2) serta ayat tiga (3), dapat dikenai pidana berupa kurungan maksimal satu bulan atau denda sampai senilai Rp250.000.”
Menurut  penuturan  Iptu.  Syafriwanto,  S.H.,  M.H.  bahwasanya  anak  yang terlibat dalam balapan liar tidak dikenakan sanksi penjara selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 115 huruf b serta Pasal 297 dari UU No. 22 Waktu 2009 mengenai  Angkutan  Jalan  serta  Lalu  Lintas,  karena  Kepolisian  Kota  Sampang menggunakan asas ultimum remidium sebagai perwujudan restorative justice dengan penyelesaian secara kekeluargaan, negosiasi, serta mediasi kepada pelaku dan orang tua pelaku.
Pelaku balapan liar dalam hal ini adalah anak, maka sesuai dengan asas yang dianut  ultimum  remedium  “ Restitutio  in  integrum yang  berarti  pengembalian  ke dalam keadaan semula”. Oleh karena asas ini, maka Kepolisian Kota Sampang sepakat untuk tidak memberi sanksi hukuman karena anak belum cakap secara hukum , hanya saja sepeda motor serta STNK ditahan untuk dilakukan penilangan bagi aksi balapan liar yang dilakukan oleh anak, serta dipanggilnya orang tua pelaku ‘anak’ balapan liar untuk  diberikan  sosialiasi  serta  pemahaman  agar  anak  tidak  melakukan  tindak pidana balapan liar kembali.
Balapan liar yang dilakukan oleh anak memang tidak dijerat hukuman penjara jika dilihat dari umur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal satu (1) angka dua (2) dan angka tiga (3) yang berbunyi “Anak  yang  Berhadap an  oleh  Hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Kemudian angka tiga (3) menyatakan bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak pidana.
Anak  tidak  dapat  dikatakan  cakap  hukum,  sehingga  alternatifnya  adalah menggunakan  penerapan restorative  justice sebagai  perwujudan  dari  penyelesaian non-litigasi. Balapan liar di Kota Sampang yang dilakukan anak pada 3 tahun terakhir diselesaikan  menggunakan  penerapan restorative  justice sebagai  upaya  Kepolisian Kota Sampang dalam menangani tindak pidana balapan liar.
Berikut adalah jumlah tindak pidana balapan liar di Kota Sampang:
Tabel 1 . Jumlah Kasus Tindak Pidana Balapan Liar di Kota Sampang 3 Tahun Terakhir Tahun Jumlah Balapan Liar Restorative Justice Berhasil Tidak Berhasil 2021 22 22 13 9 2022 40 40 25 15 2023 22 22 10 12 Sumber: Data Diperoleh di Polsek Sampang Laka Lantas
Dari data di atas diambil pada bagian tilang Laka  Lantas Kepolisian Sektor Sampang, banyak dari pengendara balapan liar melakukan pelanggaran lalu lintas di antaranya  seperti  menggunakan  knalpot  brong,  surat-surat  kendaraan  bermotor yang  tidak  lengkap,  dan  motor  bodong.  Data  tersebut  dikumpulkan  sesuai  dengan angka dari pelaku yang melakukan balapan liar.
Data  yang  telah  diperoleh  yakni  pada  tahun  2021  terdapat  sebanyak  22 pelanggaran balapan liar yang tercatat di Kepolisian Kota Sampang. Namun faktanya bahwa dari 22 pelaku balapan liar tersebut merupakan beberapa anak yang masih di bawah  umur  menurut  Iptu.  Siswanto,  sehingga  dilakukan  upaya restorative  justice atas  anak  tersebut.  Kemudian  yang  berhasil  melakukan  upaya  tersebut  terdapat sebanyak 13 pengendara balap liar dan sisanya berjumlah 9 pengendara yang tidak berhasil melakukan restorative justice .
Pada tahun 2022 terjadi peningkatan secara drastis bahwa terdapat sekitar 40 motor yang diamankan. Dikonfirmasi dari penuturan AKP Arman bahwa banyak sepeda  motor  dari  balapan  liar  berhasil  diamankan  di  area  sekitar  permukiman penduduk, karena para pelaku memasuki lingkungan perumahan setempat. Sebanyak 40 sepeda motor berhasil disita oleh Kepolisian Kota Sampang.
Kasat Lantas Polres wilayah Sampang, AKP Nasution, mengungkapkan bahwa proses  pengambilan  kendaraan  wajib  diambil  bersama  dengan  orang  tua.  Hal  ini
dimaksudkan agar mengoptimalkan pengawasan kepada anak yang umumnya masih di umur di bawah legal. Meski demikian yang berhasil dalam upaya restorative justice yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Sampang terdapat sebanyak 25 pengendara. Di antaranya termasuk anak, remaja, dan dewasa. Namun untuk 15 pengendara lainnya tidak berhasil.
Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 22 motor yang diamankan oleh Polres Sampang.  Penuturan  Kasi  Humas  Polres  Sampang  Ipda  Sujianto  mengatakan bahwasannya  "Kepada  pemilik  dari  22  kendaraan,  anggota  Sat.  Lantas  yang menjalankan penertiban balap liar langsung memberikan surat tilang sesuai dengan pelanggaran yang dialami. Sementara itu, sepeda motor yang menjadi barang bukti disita di kantor Sat. Lantas Polres Sampang" Tuturnya.
Sedangkan para pelaku balapan liar yang merupakan remaja di bawah usia legal akan segera dikembalikan ke rumah mereka sembari menunggu  pelaksanaan restorative justice dengan adanya  surat penyataan. Kendati demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan restorative justice terdapat 10 pengendara, diantaranya termasuk remaja dan anak. Yang tidak berhasil dalam upaya restorative justice ini didominasi oleh anak muda yang belum mencapai usia dewasa serta dewasa yang berjumlah 12 pengendara balap liar.
Penindakan dengan tegas harus dilakukan apabila terkait dengan pelaku anak yang melakukan balapan liar. Maka diadakan upaya restorative justice oleh Kepolisian Kota Sampang agar anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Menurut Briptu Aris Widyarahman, jika terjadi pengulangan balapan liar yang dilakukan oleh anak, maka  akan  diberikan  sanksi  yang  tegas  berupa  penahanan  motor  yang  berangsur lama sesuai dengan perintah atasan. Sanksi tersebut dibuat karena kebanyakan dari pelaku (anak hingga remaja) di Kota Sampang tidak merasakan efek jera, terutama dari  para  pelaku  yang  notabene  adalah  anak  yang  masih  terus  mengikuti  ajang balapan liar yang telah meresahkan masyarakat Kota Sampang.
Pada  tahun  2013,  aksi  balapan  liar  yang  telah  menimbulkan  korban  jiwa akhirnya  dilakukan  upaya restorative  justice atas  tindak  pidana  balapan  liar  yang dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Sampang. Upaya restorative justice ini pertama kali  diterapkan  pada  dua  orang  tersangka  yang  bernama  Durrosi  (16),  yang bertempat tinggal di Desa Pangelen, Kecamatan Kota Sampang. Serta Nurul (21), yang berasal dari Kampung Glisgis, Desa Gunung Maddeh, Daerah Wilayah Sampang. Pada mulanya Tersangka bernama Durrosi, yang mengendarai sepeda motor
Yamaha  Vega  yang  telah  dimodifikasi,  terlibat  dalam  sebuah  balapan  liar  yang berakhir dengan kematian mendadak di lokasi kejadian dengan cedera parah pada kepala  serta  seluruh  tubuhnya.  Di  sisi  lain,  Tersangka  yang  bernama  Nurul,  yang datang  dari  arah  berlawanan,  bertabrakan  dengan  Durrosi,  mengakibatkan  cedera parah pada kepala juga patah tulang di sekujur tubuhnya. Nurul, yang mengemudikan sepeda  motor  Blade  dengan  nomor  polisi  L  6576  WY,  sempat  dibawa  ke  RSUD Sampang  sebelum  meninggal  dunia.  Kedua  korban  tersebut  merupakan  pelaku balapan  liar,  dengan  dugaan  kuat  bahwa  mereka  berdua  mengemudikan  sepeda
motor mereka dari arah yang bertentangan. Saat tiba di lokasi kejadian, kedua sepeda motor secara tiba-tiba terlibat tabrakan frontal.
Menurut  penuturan  Aipda  Abdullah  selaku  Penyidik  dari  kasus  tersebut mengatakan  bahwa  anak  yang  bernama  Durrosi  meninggal  di  tempat,  sedangkan Nurul  meninggal  setelah  beberapa  hari  di  rumah  sakit. Restorative  justice tetap dilakukan,  karena  kasus  balapan  liar  ini  dilarang  oleh  hukum  dan  berisiko  tinggi menyebabkan terjadinya kecelakaan.
Menurut penuturannya, upaya restorative justice terhadap kasus balapan liar seharusnya tidak diadakan, sebab aktivitas “balapan liar” merupakan perbuatan yang tidak benar dan dilarang menurut ketentuan dalam UU No. 22 Waktu 2009 mengenai Angkutan  Jalan  serta  Lalu  Lintas.  Akan  tetapi,  atas  dasar  dari  keputusan  Atasan Penyidik  dan  juga  dari  penelitian  oleh  BAP  dalam  kasus  tersebut,  Kepolisian mengusulkan penerapan keadilan restoratif sebagai solusi dalam menangani kasus balapan liar yang dialami oleh Durrosi (16) dan Nurul (21).
Setelah  terjadinya  kecelakaan  akibat  aksi  dari  balapan  liar  di  tahun  2013, fluktuasi balapan liar sendiri mengalami kenaikan di tahun berikutnya meskipun data pendukungnya tidak ada. Aipda Abdullah mengatakan bahwa pada data tahun 2021 kebawah  hilang,  karena  insiden  banjir  yang  terjadi  di  Kota  Sampang.  Meski  aksi balapan  liar  tersebut  tidak  dijerat  pidana,  akan  tetapi  Kepolisian  Kota  Sampang menindak secara tegas kepada pelaku (anak). Kepolisian menggunakan penerapan restorative  justice sebagai  pelaksanaan  dari  asas  Ultimum  Remedium  atau  dengan cara kekeluargaan dalam menangani kasus balapan liar yang dilakukan oleh anak.
Berikut  adalah  pelaksanaan restorative  justice atas  dasar  daripada  asas ultimum remedium dan langkah pencegahan yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Sampang  dalam  menangani  kasus  balapan  liar  yang  melibatkan  remaja  di  Kota Sampang:
Tabel 2. Alur Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Balapan Liar di Kota Sampang
Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu.
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1677 - 1697 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7204
Kepolisian menggunakan asas ultimum remedium dalam menangani balapan liar sebagai dasar dari penerapan restorative justice yang dilakukan oleh anak pada tahun 2021 hingga 2023 bagi anak yang melanggar hukum. Alur dalam penyelesaian kasus  berdasarkan  pada  asas  ultimum  remedium  sebagai  penerapan  keadilan restoratif,  dimanfaatkan  agar  menyelesaikan  kasus  pelanggaran  balapan  liar  yang melibatkan anak.
Kepolisian Kota Sampang memanfaatkan Konstitusi Sistem Peradilan Pidana Anak  No.  11  Waktu  2012  sebagai  pedoman  dalam  penerapan restorative  justice mengingat keterlibatan anak di bawah usia legal, sehingga terbentuklah alur dalam penyelesaian  perkara  melalui restorative  justice oleh  Kepolisian  diuraikan sebagaimana berikut ini:
1. Dilakukan Penangkapan oleh Pihak Kepolisian Penangkapan terkait tindak pidana balapan liar meliputi:
a. Penyelidikan  dan  Pengawasan:  Kepolisian  Sampang  melakukan penyelidikan  terhadap  kegiatan  balapan  liar.  Hal  ini  melibatkan pengawasan, pengumpulan bukti, dan adanya pihak pelapor (masyarakat sekitar),  serta  dilakukan  pemantauan  terhadap  tempat-tempat  yang sering  digunakan  untuk  balapan  liar  yang  bertempat  di  Jl.  Makboel,  Jl.
Syamsul  Arifin,  dan  Jalan  Lingkar  Selatan  “JLS”,  yang  notabene  adalah jalan yang baru dibangun di Kota Sampang. Selain itu, jika balapan liar tersebut  menimbulkan  korban  maka  setelah  adanya  pelaporan  dari warga  setempat,  pihak  kepolisian  melakukan  penyidikan  di  Tempat Kejadian  Perkara  (TKP)  setelah  terpenuhi  persyaratan  formal  serta substansi,  selanjutnya  akan  disusun  surat  kesepakatan  damai  antara kedua pihak, yaitu “terlapor serta pelapor”. Kesepakatan damai ini wajib disetujui  juga  ditandatangani  di  atas  materai  oleh  kedua  belah  pihak. Polisi  juga  melaksanakan  evaluasi  mengenai  kelayakan  dalam menyelesaikan perkara  tersebut. Jika  dilihat dari syarat formil, setelah kasus  diteliti  oleh  pihak  kepolisian  dan  permohonan  untuk  berdamai telah  terpenuhi  maka  berkas  dan  surat  perjanjian  perdamaian  akan diajukan kepada atasan.
b. Operasi  Penertiban:  Kepolisian  Sampang  menyelenggarakan  operasi penertiban  khusus  untuk  memantau  serta  menangkap  pelaku  balapan liar. Penempatan personel di tempat-tempat yang sering dijadikan arena balapan liar, yakni di Jl. Makboel, Jl. Samsul Arifin, dan “JLS” atau Jalan
Lingkar Selatan yang menghubungkan Kota Sampang dengan Kecamatan Sampang.
c. Pemeriksaan  Kendaraan:  Kepolisian  Sampang  melakukan  pemeriksaan kendaraan  yang  digunakan  dalam  aksi  balapan  liar.  Hal  ini  bertujuan untuk  memastikan  bahwa  kendaraan  tersebut  memenuhi  persyaratan hukum dan dapat menindak pelanggaran yang terkait dengan modifikasi
illegal.  Akan  tetapi,  menurut  penuturan  Iptu.  Syafriwanto  banyak  dari pengendara balapan liar tersebut melakukan pelanggaran lain, misalnya menggunakan knalpot brong, motor modifikasi ilegal yang tidak sesuai dengan standar, dan lain sebagainya.
d. Penyitaan  Motor:  Motor  yang  digunakan  oleh  anak  dan  remaja  dalam melakukan aksi balapan liar disita oleh Kepolisian Kota Sampang sebagai bentuk sanksi.
2. Pelanggaran
Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak pada saat razia dimana sepeda  motor  yang  dikendarai  oleh  mereka  menggunakan  knalpot  brong, tidak  mempunyai  SIM,  serta  memodifikasi  motor  secara  illegal  atau  tidak sesuai  dengan  standar  yang  berlaku.  Dari  adanya  bentuk  pelanggaran- pelanggaran  tersebut,  maka  dilakukan  penilangan  yang  merupakan  bentuk sanksi  administratif  yang  diberikan  kepada  anak  yang  telah  melakukan balapan liar di Kota Sampang.
1. Penilangan
Penilangan dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara menangkap pelaku  di  tempat  kejadian,  serta  dilakukan  sanksi  penilangan  sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut.
2. Motor Ditahan Selama 2 hingga 3 Minggu
Kepolisian  Kota  Sampang  memutuskan  untuk  menahan  kendaraan bermotor yang digunakan dalam aksi balapan liar selama jangka waktu tertentu.  Iptu.  Syafriwanto,  S.H.,  M.H.  mengatakan  bahwa,  hal  ini tergantung  perintah  dari  atasan  untuk  dilaksanakan  penangguhan. Jangka  waktu  penangguhan  sepeda  motor  ini  berlangsung  selama  dua hingga tiga minggu. 3. Anak  Dikembalikan  kepada  Orang  Tua  (Dalam  Pengawasan  Pihak Kepolisian) Atasan penyidik atau Kapolres melakukan penelitian berkas terlebih dahulu  sebagai  pengesahan  bahwa  layak  atau  tidaknya  perkara  tindak pidana  balapan  liar  ini  dalam  penyelesaiannya  dilakukan restorative justice. Kemudian  apabila  atasan  menyetujui  berdasarkan  surat perjanjian  perdamaian  serta  berkas  perkara,  maka  atasan  langsung menetapkan  waktu,  tempat,  dan  pelaksanaan  dalam  menandatangani surat perjanjian perdamaian.
4. Gelar Perkara
Gelar  perkara  merupakan  pelaksanaan  dimana  para  pihak  telah menyetujui  dengan  kesepakatan  sebelumnya,  yakni  surat  kesepakatan persetujuan atas diadakannya gelar perkara yang kemudian oleh pihak
Kepolisian dibuatkan surat pernyataan kesepakatan. Dalam hal ini, surat tersebut  dibuat  oleh  Kepolisian  Kota  Sampang  dengan  tujuan  untuk mendokumentasikan kesepakatan yang dilakukan antara pelaku, pihak orang tua pelaku, serta Kepolisian Kota Sampang.
Surat  pernyataan  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  Kepolisian  dan disetujui oleh seluruh pihak untuk melaksanakan restorative justice atas tindak pidana balapan liar dan untuk melaksanakan konferensi sehingga menghasilkan  perjanjian  kesepakatan  dan  wajib  untuk  ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dibuatkan nota dinas kepada penyidik atas permohonan dalam pelaksanaan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara atas pelaksanaan asas ultimum remedium berbeda  dengan restorative  justice yang  mengakibatkan  kecelakaan, berhasil  atau  tidak  berhasil  dalam  tahap  gelar  perkara  ini  akan  tetap dijadikan sebagai peringatan kepada para orang tua guna mencegah anak tersebut  melaksanakan  tindakan  yang  melanggar  norma.  Anak  yang terlibat  diberikan  peringatan  agar  tidak  mengulanginya  di  masa  akan datang.
Restorative  justice atas  kasus  tindak  pidana  balapan  liar  yang dilaksanakan oleh  Kepolisan Resor Sampang ini ada yang  berhasil  dan tidak  berhasil.  Dalam  berhasilnya  upaya restorative  justice ini dikarenakan  menurut  penuturan  Iptu  Syafriwanto  bahwa  balapan  liar yang  dilakukan  oleh  remaja/anak  seharusnya  tidak  dihukum  secara pidana.  Akan  tetapi,  dapat  diberi  sanksi  yang  dikarenakan  telah melakukan pelanggaran yang ada di jalan raya, sehingga anak itu tidak akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam UU No. 22 Waktu 2009 mengenai Angkutan Jalan serta  Lalu Lintas, Pasal 115 ayat b, karena dianggap belum memenuhi syarat regulasi.
Pada  kasus  tahun  2013, restorative  justice berhasil  dilakukan.
Menurut  penuturan  Aipda  Abdullah,  S.H.  bahwa  pelaku  (anak)  yang bernama Durrosi meninggal di tempat, sedangkan pelaku yang bernama Nurul pada waktu itu masih dirawat di rumah sakit. Akan tetapi, upaya restorative justice ini tetap digelar di Kepolisian Resor Sampang karena dari pihak keluarga Durrosi menginginkan penyelesaian secara hukum. Namun  ketika  dilaksanakan  penyelesaian restorative  justice ,  Nurul meninggal  di  rumah  sakit  sehingga  pada  saat  gelar  perkara,  pihak keluarga  dari  kedua  belah  pihak  tetap  hadir  di  Polres  Sampang  untuk menjalani  gelar  perkara restorative  justice tanpa  adanya  kedua  pelaku tersebut.
Pelaku  yang  bernama  Nurul  tidak  hadir  dikarenakan  telah meninggal maka keluarga Durrosi dan juga keluarga Nurul sepakat untuk berdamai dan mengikhlaskan kejadian tersebut serta menerima dengan lapang dada atas segala kerugian yang diperoleh dari keduanya karena melakukan aksi balapan liar. Pada akhirnya, keluarga dari kedua belah
pihak  mencapai  kesepakatan  agar  menyelesaikan  perselisihan  serta perkara tersebut selesai sampai di Kepolisian.
Setelah  kejadian  pasca  tahun  2013,  Kepolisian  Kota  Sampang melakukan restorative  justice kepada  anak-anak  yang  melakukan  aksi balapan liar. Output dari restorative justice ini ada yang berhasil dan tidak berhasil.  Dikatakan  berhasil  apabila  anak  tersebut  tidak  melakukan pelanggaran yang dirasa berat oleh Kepolisian, seperti; a. Berhasil (Kepolisian Membuat Surat Ketetapan) Surat  ketetapan  dikeluarkan  oleh  Kepolisian  Kota  Sampang setelah  diadakannya  gelar  perkara  untuk  memberitahukan  secara resmi  kepada  pelaku  serta  orang  tua  bahwasannya  telah  sepakat apabila  anak  tersebut  tidak  akan  melakukan  pelanggaran  kembali yang  kemudian  ditandatangani  oleh  orang  tua  dan  Kepolisian  yang menangani  kasusnya.  Setelah  kedua  belah  pihak  selesai  dalam melaksanakan restorative justice yang kemudian berhasil damai atas persetujuan  dari  masing-masing  pihak,  maka  penyidik  bertugas dalam  menyusun  segala  kelengkapan  administrasi  serta  dokumen- dokumen atas diadakannya gelar perkara dan laporan hasil dari gelar perkara tersebut.
b. Tidak Berhasil (Ganti Rugi)
Anak  yang  dikenakan  ganti  rugi  karena  aksi  balapan  liar  ialah anak yang telah melakukan pelanggaran berat, dimana mengharuskan anak tersebut untuk mengeluarkan sejumlah uang ganti rugi karena telah  menabrak  pagar  warga  saat  aksi  balapan  liar  berlangsung,
terdapat kerusakan beberapa tanaman milik warga sekitar, dan lain sebagainya.  Beberapa  bentuk  kerugian  tersebut  menjadi  tanggung jawab pelaku kepada korban.
Menurut penuturan dari Kepolisian Iptu. Syafriwanto, S.H., bahwa pelaku (anak) akan diwajibkan membayar kompensasi sesuai dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  Regulasi  Polri  No.  8  Waktu  2021 mengenai  Penanganan  Tindak  Pidana  Berbasis  Keadilan  Restoratif,
Pasal 6 ayat (3), yang mengartikan pemenuhan hak korban melalui penggantian  biaya  ataupun  perbaikan  kerusakan  yang  diakibatkan oleh tindak pidana.

## 5. Perkara Selesai
Di  tahap  ini  menunjukkan  bahwa  proses  hukum  dari  gelar  perkara atas  tindak  pidana  balapan  liar  telah  selesai.  Pelaku,  orang  tua  pelaku, korban,  dengan  kooperatif  saat  melaksanakan  gelar  perkara  dan dipastikan  telah  mematuhi  semua  sanksi  pelanggaran  lalu  lintas  dan peringatan  yang  telah  ditetapkan.  SP3  adalah  surat  pemberitahuan penyidik kepada jaksa bahwa kasus kejahatan balapan liar yang dijalankan
oleh remaja tersebut telah dihentikan di tingkat penyidikan. Lalu, penyidik menerbitkan SP3 atau “Surat Perintah Penghentian Penyidikan” dan Surat Ketetapan  Penghentian  Penyidikan  yang  kemudian  ditandatangani  oleh pihak Kepolisian, yakni Kapolres yang termasuk Polres dan Polsek.
Analisis  Penerapan Restorative  Justice di  Tingkat  Kepolisian  Atas  Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Kota Sampang)
Pengimplementasian restorative  justice atas  tindak  kriminal  balapan  liar  di Kota  Sampang  pada  3  tahun  terakhir  ini  mengacu  pada  pemulihan  keaadan. Pelaksanaan restorative  justice terbagi  dalam  kategori  berhasil  dan  tidak  berhasil yang merupakan output penyelesaian dari restorative justice tersebut. Di tahap awal, Kepolisian Kota Sampang menindak langsung dengan memberikan upaya preventif terlebih dahulu kepada pelaku (anak) tersebut.
Tahap  selanjutnya  mengacu  dalam  pelaksanaan  keadilan  restoratif  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Regulasi  Polri  No.  8  Waktu  2021  mengenai  Penanganan Tindak  Pidana  dengan  Prinsip  Keadilan  Restoratif.  Pelanggaran  lalu  lintas  seperti menggunakan knalpot brong, motor bodong, memodifikasi motor secara illegal, dan memiliki  surat-surat  yang  tidak  lengkap  ini  biasanya  tetap  berjalan  sesuai  dengan sanksi  administratif  yang  berlaku.  Misalnya  dilakukan  penilangan  yang  selaras dengan alur pelaksanaan tilang oleh Kepolisian Kota Sampang.
Pada  tahun  2021  terdapat  22  pelaku  balapan  liar.  Di  mana  yang  berhasil dalam upaya restorative justice berjumlah 13 pelaku, sedangkan yang tidak berhasil di restorative justice berjumlah 9 pelaku. Kemudian pada tahun 2022 ada 40 pelaku balapan liar akan tetapi yang berhasil berjumlah 25 pelaku dan yang tidak berhasil berjumlah 15 pelaku, pada tahun 2023  ada  22 pelaku balapan liar yang dilakukan restorative justice yang berhasil hanya 10 pelaku dan yang tidak berhasil berjumlah 12 pelaku balapan liar. Diluar hal itu Kepolisian Kota Sampang tetap melaksanakan sidang tilang apabila ada pelaku balapan liar yang melanggar lalu lintas.
Berdasarkan  hal  tersebut  berhasil  atau  tidak  berhasilnya  pelaksanaan restorative justice pada perilaku kriminal balapan liar yang dijalankan oleh remaja di kota  Sampang  menurut  penuturan  Iptu.  Syafriwanto  tidak  adanya  hukuman kurungan bagi pelaku anak yang tidak berhasil di restorative , akan tetapi pembeda dari hasil atau output dilaksanakannya restorative justice tindak pidana balapan liar sebagai berikut:
Tabel 3. Output pelaksanaan Resrorative Justice Bagi Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Balapan Liar di Kota Sampang. No.  BERHASIL TIDAK BERHASIL 1. Tidak dikenai ganti rugi. Dikenai  ganti  rugi  karena  pelaku menabrak  pagar  warga  setempat.
Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu. Syafriwanto, S.H., M.H. Kepolisian Sektor Kota Sampang
Mengacu perihal konsep restorative justice yang diterapkan oleh Kepolisian Sampang  dalam  menangani  keadilan  restoratif  agar  kejahatan  balapan  liar  yang dilaksanakan  oleh  remaja  pada  implementasinya  di  waktu  2013,  sebelum  adanya Regulasi  Polri  No.  8  Waktu  2021  mengenai  Penanganan  Tindak  Pidana  dengan Prinsip  Keadilan  Restoratif,  yakni  Kepolisian  RI  mengambil  konsep  serta  dapat diterima  apabila  melaksanakan restorative  justice berdasarkan  pada  falsafah Pancasila, yakni sebagai pedoman dan tertuang di dalam Konstitusi Dasar 1945.
Menurut penuturan Iptu. Syafriwanto, S.H., M.H. bahwa pada saat kasus ini di restorative  justice tahun  2013  meskipun  Polri  belum  memiliki  peraturan  khusus terkait restorative justice akan tetapi pedoman dalam pelaksanaan restorative justice Polri memiliki alur pelaksanaan yang mirip dan cenderung sama secara sistematis di wilayah Kepolisian dengan peraturan terbaru yakni Regulasi Polri No. 8 Waktu 2021 mengenai  Penanganan  Tindak  Pidana  dengan  Prinsip  Keadilan  Restoratif,  yang didasarkan pada:
1. UUD 1945: Konstitusi dasar Negara Republik Indonesia.
2. UU  No.  2  Waktu  2002:  Peraturan  mengenai  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
3. Perma  No.  02  Tahun  2012:  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  batasan tindak pidana ringan serta denda dalam KUHP.
4. UU No. 11 Waktu 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
Implementasi  dan  penerapan  keadilan  restoratif  oleh  Kepolisian  Kota Sampang pada kasus kecelakaan balapan liar terhadap korban sekaligus pelaku anak pada  kala  itu  belum  terbentuk  Peraturan  Polri  No.  8  Waktu  2021  Tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Menurut restorative  justice ,  akan  tetapi  alur pengimplementasikan  Keadilan Restoratif di Kepolisian menurut penuturan Aipda Abdullah, S.H. mekanismenya tidak jauh berbeda dengan Regulasi Polri No. 8 Waktu 2021 Mengenai Penanganan Tindak Kejahatan Menurut  Restorative Justice, karena keadilan restortif mengedepankan pulihnya hubungan sosial antar kedua belah pihak serta adanya pemaafan serta sukarela dan memperbaiki seperti keadaan semula.
Dikenai  biaya  berkisar  1.500.000,- s/d 2.000.000,- Rupiah. 2. Motor/Kendaraan dikembalikan ke  keadaan  semula  sesuai dengan perintah atasan. Kendaraan  ditahan  dalam  jangka waktu yang sangat panjang. 3. Diberi  sanksi  apabila  ada pelanggaran  lalu  lintas  yang dilanggar saja. Sudah  pasti  melanggar  lalu  lintas sehingga  dikenai  sanksi  yang menitikberatkan  kepada  pelaku anak agar merasakan efek jera.
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1677 - 1697 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7204
Kendala  Dalam  Pelaksanaan Restorative  Justice Di  Tingkat  Kepolisian  Atas Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Anak
Kendala  dalam  pelaksanaan Restorative  Justice Di  Tingkat  Kepolisian  Atas Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Anak yakni berupa kendala Internal dan kendala Eksternal;
1. Kendala Internal
a. Pencatatan  Administrasi  Masih  Belum  Terancang  Dengan  Baik Dikarenakan Personel Balapan Liar Sangat Banyak Pada  pelaksanaan restorative  justice balapan  liar  yang  dilakukan Kepolisian  di  Kota  Sampang  tentunya  Kepolisian  agak  kesulitan  dalam menginvestigasi  siapa  saja  yang  melakukan  residivis,  karena  tidak  ada berkas perkara dan harus mencari arsip catatan Kepolisian yang tesimpan guna mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kegiatan balapan liar, kemudian juga personel sangat banyak puluhan, yang notabene nya adalah anak di bawah umur sehingga Kepolisian Kota Sampang memanggil satu- persatu Orangtua dari pelaku tersebut dengan diadakannya gelar perkara yang bersamaan di satu waktu.
b. Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Restorative  Justice  Balapan  Liar  Karena Belum Terbentuk Berkas Perkara
Dalam  pelaksanaannya,  perkara  tindak  pidana  balapan  liar  non kecelakaan  berkas  perkara  tidak  dibuat  seperti  kasus restorative  justice lainnya, oleh Kepolisian Kota Sampang, karena menurut penuturan, Iptu Syafriwanto bahwa kebanyakan pelaku-pelaku balapan liar adalah remaja dan  anak  di  bawah  umur  sehingga  untuk  tidak  menimbulkan  cap narapidana atau stigmatisasi di masyarakat dan jumlah personel balapan liar  yang  banyak  maka  tidak  ada  nama  pelaku  di  arsip  administrasi Kepolisian  sehingga  Kepolisian  Kota  Sampang  tidak  membuat  berkas perkara karena menurut penuturan pihak Kepolisian bahwa balapan liar hanya pelanggaran lalu lintas bukan kasus yang berat.
c. Kendala Kepolisian Dalam Menentukan Kesepakatan Yang Adil Terhadap Tindak  Pidana  Balapan  Liar  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Untuk  Naik  Ke Tingkat Selanjutnya
Anak  tentunya  tidak  dijerat  hukuman  pidana  dalam  tindak  pidana balapan  liar,  dan  tidak  naik  ke  tingkat  kejaksaan  karena  menurut penuturan  Iptu  Syafriwanto  bahwa  balapan  liar  saat  ini  yang  dilakukan anak  tidak  menimbulkan  korban  fisik  akan  tetapi  menimbulkan  korban dari  segi  materiil  sehingga  Kepolisian  Kota  Sampang  perlu  membuat kesepakatan yang adil bagi anak yang terlibat aksi balapan liar.
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1677 - 1697 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7204
Kendala Eksternal
a. Pelaku  Anak  Melakukan  Pengulangan  Tindak  Pidana  Balapan  Liar ( Residivis )
Dalam konteks balapan liar di Kota Sampang diketahui bahwa orang tua pelaku membiarkan anak-anak menggunakan kendaraan bermotor di usia  yang  belum  pantas  mendapatkan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM), sehingga  anak  menyelewengkan  dan  tetap  melakukan  balapan  liar. Menurut Iptu. Syafriwanto, S.H., M.H. hal ini memungkinkan terjadi karena kurangnya informasi atau pemahaman orang tua pelaku terhadap aturan dan  hukum  lalu  lintas.  Menurut  penuturannya,  bahwa  anak  yang melakukan pengulangan tindak pidana balapan liar atau residivis memang tidak bisa di hukum secara konstitusi dan hal tersebut menjadi kendala, maka  dari  itu  pihak  Kepolisian  Kota  Sampang  menitikberatkan  kepada yang tidak berhasil dalam pelaksanaan restorative justice dengan sanksi- sanksi yang memberatkan pelaku anak yakni dengan disita nya kendaraan anak tersebut.
b. Terhambatnya Proses Pelaksanaan Apabila Pihak Tidak Hadir
Karena personel balapan liar sangat banyak, menurut penuturan Iptu. Syafriwanto,  S.H.,  M.H.  bahwa  pada  pelaksanaan  nya  jika  ada  wali  atau orangtua  pelaku  (anak)  yang  tidak hadir akan  sedikit  terhambat  karena sepeda motor atas nama orangtua masing-masing dan juga ada beberapa sepeda  motor  yang  berbulan-bulan  tidak  diambil  pemiliknya  di  Polsek Sampang,  sehingga  hal  ini  memungkinkan  bahwa  pengedukasian mengenai  upaya-upaya  yang  dilakukan  selama  pelaksanaannya  tidak sepenuhnya tersampaikan apabila ada wali/orang tua yang tidak hadir.
c. Kendala Kepolisian Dalam Mengedukasi Orang tua Pelaku Dan Masyarakat Pihak Kepolisian Kota Sampang wajib untuk mengedukasi orangtua pelaku  serta  masyarakat  agar  anak  tidak  melakukan  pelanggaran  lalu lintas  ataupun  melakukan  tindak  pidana  balapan  liar,  akan  tetapi  pihak Kepolisian  sulit  untuk  meyakinkan  orangtua  serta  masyarakat  akan bahaya  anak  di  bawah  umur  berkendara,  hal  ini  tentunya  menjadi tantangan  Kepolisian  Kota  Sampang  karena  setiap  tahunnya  terjadi peningkatan  dalam  pelanggaran  lalu  lintas,  termasuk  balapan  liar  yang dilakukan oleh anak.
Upaya  Dalam  Pelaksanaan Restorative  Justice Di  Tingkat  Kepolisian  Atas Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak
1. Upaya Kepolisian Kota Sampang (Internal)
a. Merancang Dan Melakukan Pencatatan Administasi Yang Lebih Baik
Kepolisian Kota Sampang melakukan pencatatan administrasi dimulai dengan  kegiatan  dalam  membentuk  suatu  catatan  bersifat  administrasi
dengan  mencatat  satu  persatu  pelaku  anak  terlebih  dahulu,  perencanaan yang  bersifat  data  diri  dan  beberapa  pencatatan  anak  yang  melakukan residivis ,  agar  hal  ini  mempermudah  Kepolisian  Kota  Sampang  dalam mengetahui serta menjalankan ke tahap selanjutnya.
b. Upaya Kepolisian Dalam Membentuk Berkas Perkara Balapan Liar Pembentukan dan membuat berkas perkara adalah suatu kewajiban, akan  tetapi  berbeda  dengan  pelaksanaan restorative  justice kasus  tindak pidana balapan liar non kecelakaan di Kepolisian Kota Sampang, akan tetapi Kepolisian  Kota  Sampang  mengupayakan  membuat  berkas  perkara  jika dibutuhkan agar mempermudah Kepolisian dalam adimistrasi dan proses- proses selanjutnya.
c. Penentuan Sanksi Yang Adil Bagi Pelaku Anak Dalam rangka untuk keberhasilan penerapan restorative justice tindak pidana  balapan  liar  di  Kota  Sampang  non  kecelakaan  ada  yang  berhasil sehingga  tidak dijerat hukuman dan adapula yang gagal maka, Kepolisian mengupayakan  bagi  yang  gagal  dalam  pelaksananaan restorative  justice bahwa sanksi atau hukuman untuk anak diberatkan akan tetapi tetap pada koridor hukum bahwa Kepolisian Kota Sampang tidak menginginkan anak yang  menjadi  tersangka  akan  di  cap  sebagai  kriminal,  sehingga  untuk menghindari  stigmatisasi  tersebut  Kepolisian  Kota  Sampang  berupaya semaksimal  mungkin  untuk  pelaku  anak  yang  melakukan  residivis merasakan efek jera sehingga tidak terjadi balapan liar di kemudian hari.
2. Upaya Kepolisian Kota Sampang (Eksternal)
a. Upaya  Kepolisian  Kota  Sampang  Menghindari  Anak  Melakukan  Residivis (Preventif)
Melakukan patroli keliling dengan menyusuri kawasan-kawasan yang berpotensi dilakukannya balapan liar, rute mulai dari Jalan Makboel, Jalan raya  Desa  Aengsareh,  Jl.  Desa  Panggung  dan  Jalan  Lintas  Selatan  (JLS) merupakan tempat yang dijadikan “arena” balap liar. Kegiatan ini dilakukan oleh  Kepolisian  Kota  Sampang  pada  malam  harı  untuk  mengantisipasi terjadinya  gangguan  Kamtibmas  sekaligus  mengantisipasi  kejadian kecelakaan lalu lintas.
b. Upaya  Kepolisian  Kota  Sampang  Menghindari  Anak  Melakukan  Residivis (Represif)
Kepolisian  Kota  Sampang  secara  langsung  menindak  secara  tegas yakni melakukan penggerebekan aksi-aksi balapan liar karena meski sudah dilakukan  patroli  oleh  Kepolisian  Kota  Sampang  menurut  penuturan  AKP Tomo,  Kapolsek  Kota  Sampang  bahwa  petugas  kepolisian  berulangkali melakukan patroli dan penggerebekan, akan tetapi masih tetap melakukan
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1677 - 1697 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7204
aksi balapan liar di tempat-tempat yang berbeda.  Alhasil Kepolisian Kota Sampang  berhasil  mengamankan  11  unit  motor  dengan  pelanggaran  lalu lintasnya yaitu modifikasi tambahan tenaga kecepatan pada sepeda motor, penjoki balap liar yang hendak melakukan aksinya langsung diamankan oleh kepolisian,  kemudian  Kepolisian  Kota  Sampang  menghubungi  orang  tua pelaku  untuk  diberikannya  edukasi  dan  pengarahan  terhadap  anak- anaknya.
c. Upaya Kepolisian Dalam Menghadirkan Pihak Terkait Kepolisian  Kota  Sampang  menghubungi  satu  persatu  anak  serta orangtua/ wali yang melakukan tindak pidana balapan liar agar pelaksanaan restorative justice berjalan dengan baik dan menyeluruh sehingga Kepolisian Kota Sampang tidak banyak mengalami kendala eksternal yang disebabkan oleh pihak terkait.

## d. Memberikan Edukasi Selama Penerapan Restorative Justice
Selama  proses  penerapan  restorative  justice  yang  dilaksanakan  di Kepolisian  Resor  Sampang,  menurut  penuturan  Apida.  Abdullah  bahwa Penyidik maupun pihak-pihak Kepolisian yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut mengedukasi keluarga pelaku sekaligus korban serta pihak-pihak masyarakat  yang  mengikuti  pelaksanaan restorative  justice tersebut mengenai  bahayanya  anak  mengendarai  motor  tanpa  mempunyai  SIM, kemudian  motor  modifikasi  illegal  dan  perbuatan  balapan  liar  yang berpotensi mengalami kecelakaan serta efek yang serius ke depannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan restorative justice di Kepolisian Kota Sampang atas tindak pidana balapan liar yang dilakukan oleh anak bahwa Kepolisian Kota Sampang menangani dua kasus yakni pada kasus tindak pidana balapan liar non kecelakaan dan anak yang melakukan  balapan  liar  menimbulkan  kecelakaan.  Pada  kasus  balapan  liar  non kecelakaan penerapan restorative justice , tindak pidana balapan liar yang dilakukan anak  pada  3  tahun  terakhir  yakni  2021,  2022,  dan  2023  pihak  Kepolisian  tidak menindak anak sampai ke proses peradilan dan menghasilkan output berhasil dan tidak berhasil pada tahun 2021 jumlah balapan liar kurang lebih 22 dan dilaksanakan restorative  justice kemudian  berhasil  sekitar  13  pelaku  dan  yang  tidak  berhasil  9 pelaku, pada tahun 2022 sekitar 40 pelaku di restorative justice dan berhasil sekitar 25 pelaku dan yang tidak berhasil sekitar 15 pelaku, untuk tahun 2023 berjumlah sekitar 22 pelaku  di restorative justice , berhasil  10 pelaku  dan yang tidak berhasil sekitar 12 pelaku.
Sedangkan untuk kasus di tahun 2013 balapan liar yang dilakukan Durrosi (16)  dan  Nurul  (21)  tetap  dilaksanakan  meskipun  kedua  pelaku  meninggal, pelaksanaannya  dihadirkan  kedua  Orang  tua  dari  pelaku  sekaligus  korban  agar
tercapainya  keikhlasan  dan  kerugian  yang  dialami  oleh  kedua  belah  pihak.  Alur pelaksanaan Restorative Justice pada tahun 2013 meskipun belum ada Regulasi Polri No.  8  Waktu  2021  mengenai  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan Restoratif, terdapat kesamaan dalam alur dan penerapannya. Hal ini melanggar Pasal 297,  di  mana  setiap  individu  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  dan berbalapan di jalan sesuai dengan Pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal tiga juta rupiah.
Saran,  Kepolisan  Kota  Sampang  diharapkan  perlu  meningkatkan  adanya sosialisasi  ke sekolah-sekolah terutama ke Sekolah Dasar (SD), kemudian ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta ke Sekolah Menengah Atas (SMA), bukan hanya di Kota  Sampang  tapi  ke  desa-desa  hingga  pelosok  di  wilayah  Sampang  untuk mengedukasi  seluruh  masyarakat  Sampang  bahwa  balapan  liar  seharusnya  tidak dijadikan  ajang  permainan  dan  perlombaan  akan  tetapi  pelanggaran  pidana  yang membahayakan  diri  sendiri  dan  masyarakat  sekitar  hingga  berdampak  pada kecelakaan  yang  fatal.  Kemudian  perlu  dibentuk  rumah restorative  justice tindak pidana balapan liar di Kota Sampang agar tindak pidana balapan liar tidak merajalela dan juga jelas penerapannya. Selain itu, Masyarakat Kota Sampang khususnya kepada orangtua  yang  mempunyai  anak  diharapkan  aktif  mengawasi  serta  perlu memberikan edukasi tentang pelanggaran lalu lintas serta bahayanya balapan liar. Kemudian  diharapkan  agar  masyarakat  terutama  para  orangtua  memberikan pemahaman kepada anak bagaimana konsekuensi negatif dari perbuatan melanggar hukum  dan pelanggaran lalu lintas, dan berkendara secara illegal/di bawah umur tanpa  surat-surat  ataupun  kelengkapan  sesuai  standar  SNI,  sehingga  anak mempunyai  kesadaran  akan  mawas  diri,  agar  kedepannya  tidak  menumbuhkan generasi  yang  buruk  sehingga  menciptakan  Kota  Sampang  aman  dari  terjadinya pelanggaran  yang  disebabkan  anak  serta  menjadi  Kota  dengan  penduduk  yang kondusif.
Volume 6 Nomor 3 (2024) 1677 - 1697 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7204

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Adi, Rianto. 2004. Metode Penelitian Sosial & Hukum . Jakarta : Granit Braithwaite, John, 2002, Restorative Justice and Responsive Regulation, New York: Oxford University Press
Efendi, Jonaedi &  Ibrahim, Johny. Metode  Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Jakarta: Kencana, 2016
Hasan,  M  Iqbal.  2002.  Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Herlina,  Apong  dkk,  2004,  Perlindungan  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Mahmud, Peter. 2008. Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group. Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta:Sinar Grafika.

## Peraturan Perundang-undangan
Nota  Kesepakatan  Bersama  antara  Ketua  Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum  dan HAM,  Jaksa  Agung,  dan  Kepala  Kepolisian  RI  No.  131/KMA/SKB/X/2012, No.M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No.KEP-06/E/EJP/10/2012, No.B/39/X/2012  tentang  Pelaksanaan  Penerapan  Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda,
Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  153,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5246
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  96,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

## Jurnal
Gemilang,  Mochamad  Fajar,  “Restorative  Justice  sebagai  Hukum  Progresif  oleh Penyidik Polri”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3, Desember 2019. DOI: https://doi.org/10.35879/jik.v13i3.194
Hilmy,  Yunan.“Penegakan  Hukum  Oleh  Kepolisian  Melalui  Pendekatan Restorative Justice Dalam  Sistem  Hukum  Nasional”,  Jurnal  RechtsVinding  Media
Pembinaan  Hukum  Nasional  Volume  2  Nomor  Agustus  2013. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.75

## Internet
Kamaluddin. 2022. Puluhan motor balap liar di Sampang terjaring Razia diakses dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-6006001/puluhan-motor-balap- liar-di-sampang-terjaring-razia/amp, pada 15 Juni 2023 Portal Madura, “Balap Liar 2 Pemuda Sampang Tewas” https://portalmadura.com/balap-liar-2-pemuda-sampang-tewas-1234/ diakses 16 November 2023
Sarbini,  I.,  Sukirman  and  Ma’arij,  A.  (2020)  ‘Restorative  justice  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana’, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 9, Nomor 1 (2020): hlm 35. DOI: :10.34304/fundamental.v1i1.19

## Lain-lain
Rahadyanto,  Dwi  Yoseph.  2014.  Upaya  dan  Kendala  Polisi  Dalam  Menanggulangi Tindak  Pidana  Perjudian  Balap  Motor  Liar  di  Kabupaten  Sleman,  Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.
Saputra, Alifia Fitriana. 2023. “ Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian Atas Tindak Pidana Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak”. Hasil Wawancara Pribadi: 7 November 2023, Kepolisian Kota Sampang.