## POSISI, TANTANGAN, DAN PROSPEK BAGI INDONESIA DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WTO
Dyan F. D. Sitanggang e-mail: dyanfranciska@unpar.ac.id

## Abstract
The  World  Trade  Organization  (WTO)  as  the  sole  universal  organization  managing  global  trade between  member-states  has  develop  a  dispute  settlement  mechanism  to  deal  with  disagreement related to the interpretation and/or implementation of reciprocal rights and duties in the economic field. However, the  effectiveness of this system hinges on  compliance of states to decisions reached. Compliance in its turn are influenced by how parties to a dispute value the justness or equity of the final  settlement.    This  paper  discusses  WTO  Dispute  Settlement  Understanding  (DSU)  and  how Indonesia perceived and utilizes this forum to further its national interest.
Keywords: WTO, DSU, compliance issue
Abstrak World  Trade  Organization (WTO)  sebagai  satu-satunya  organisasi  yang  mengatur  perdagangan antarnegara  telah  menyediakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang menyeluruh. Namun, sistem penyelesaian sengketa hanya efektif bila dipatuhi, dan semua negara diperlakukan  secara  adil  baik  negara-negara  maju,  berkembang,  atau  yang  kurang  berkembang. Dalam  tulisan  ini  diteliti  sistem  penyelesaian  sengketa  WTO  dalam Dispute  Settlement Understanding (DSU)  dan  prakteknya  oleh  Indonesia  dalam  beberapa  kasus.  Akan  ditelaah bagaimana  Indonesia  sebagai  Negara  berkembang  ketika  bersengketa  di  hadapan  DSU  dapat memperkuat posisi hukumnya.
Kata kunci: WTO, DSU, isu kepatuhan

## Pendahuluan
Pentingnya  ekonomi  bagi  negara  bukan  hanya  karena  dampaknya  bagi masyarakat, tetapi juga kepentingan berbagai aktor di dalamnya. Di dalam sistem ekonomi  internasional,  negara-negara  diakomodasi World  Trade  Organization (WTO),  satu-satunya  badan  internasional  yang  mengatur  perdagangan antarnegara.  WTO  didirikan  tahun  1995  dari  proses  negosiasi Uruguay  Round tahun 1986-1994 serta rangkaian perundingan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  sejak  1948.  WTO  disebut  pencapaian  terbaik  dalam institusionalisasi  kerjasama  ekonomi  global, 1 dibentuk  untuk  mengimplementasi perjanjian-perjanjian  dagang,  sebagai  forum  negosiasi  perdagangan,  menangani
1 G. Sampson (ed.), The Role of the World Trade Organization in Global Governance , United Nations University Press, Tokyo, 2001, hlm., 5.
sengketa  perdagangan,  mengawasi  kebijakan  perdagangan  nasional,  memberi bantuan  teknis  dan  pelatihan  bagi  negara-negara  berkembang  serta  kerjasama dengan  organisasi  internasional  lain.  Indonesia  telah  menjadi  anggota  sejak  1 Januari 1995, sebelumnya anggota GATT sejak 24 Februari 1950, dan meratifikasi Persetujuan  WTO  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization .
Mengingat pentingnya perdagangan terhadap kepentingan negara, tidaklah mengejutkan ketika negara-negara anggota WTO tidak selalu sepaham mengenai interpretasi  serta  aplikasi  peraturan-peraturan  tersebut. 2 Meski  telah  ada peraturan-peraturan hukum dalam hal kerjasama ekonomi internasional, konflik kepentingan  dan  ketidaksepahaman  yang  berlanjut  menjadi  sengketa  antar negara  tidak  dapat  dihindari.  Dengan  didasari  prinsip  penyelesaian  sengketa secara damai, negara-negara diharapkan menggunakan di antara dua metode yang tersedia  untuk  menyelesaikan  sengketa,  yaitu  perundingan  atau  negosiasi diplomatik antara  negara-negara  yang  bersengketa  (dengan  tingkatan  intervensi dan  bantuan  negara  ketiga  yang  beragam),  dan  sistem  pengadilan  oleh  entitas yang independen (melalui arbitrase dan penyelesaian di jalur hukum). 3
WTO  menyediakan  sistem  penyelesaian  sengketa  antara  negara-negara anggota mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah persetujuan-persetujuan WTO. Sistem penyelesaian sengketa WTO sudah beroperasi selama dua puluh dua tahun sejak 1 Januari 1995. Sampai saat ini, sejumlah 524 sengketa telah dibawa kepada  sistem  penyelesaian  sengketa  WTO. 4 Seperempat  dari  kasus-kasus tersebut  terselesaikan  melalui  konsultasi,  atau  tanpa  diajukan  ke  jalur  hukum. Pada sengketa-sengketa lain, para pihak merujuk kepada pengadilan. Mekanisme ini  bisa  dikatakan  sebagai  tulang  punggung  dari  rezim  perdagangan  multilateral saat ini demi menciptakan suatu sistem yang kuat dan mengikat semua pihak, dan
2 Peter  Van  den  Bossche, The  Law  and  Policy  of  the  World  Trade  Organization:  Text,  Cases  and Materials , Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hlm., 173.
3 Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International  Law , Seventh Revised  Edition , Routledge, New York, 1997, hlm., 273.
4 WTO, Current Status of Disputes , https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm, diakses pada 4 April 2017.
agar  para  negara  anggota  dapat  mematuhi  peraturan-peraturan  yang  telah disepakati bersama dalam persetujuan-persetujuan WTO. Mekanisme ini disusun dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) sebagai pembaharuan sistem yang disediakan di dalam GATT sebelumnya, demi kestabilan perekonomian global. 5
Berdasarkan  laporan  WTO  tahun  2015, 6 Indonesia  telah  terlibat  dalam beberapa sengketa yang telah sampai pada laporan final Panel dan Appellate Body yang diadopsi DSB. Dalam tulisan ini, yang akan dibahas adalah Offset Act dimana Indonesia  menjadi  salah  satu complainant terhadap  Amerika  Serikat  terkait US Continued Dumping and Subsidy Act tahun 2000, Autos dimana Indonesia menjadi respondent terhadap komplain yang diajukan oleh Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat  atas  Program  Mobil  Nasional  1996  yang  dibuat  Indonesia, Certain  Paper dimana  Indonesia  menjadi complainant mewakili  perusahaan-perusahaan nasional  terhadap  Korea  Selatan  dalam  kasus  tuduhan dumping produk  kertas, Clove  Cigarettes dimana  Indonesia  mengajukan  komplain  terhadap  Amerika Serikat dalam kasus produk rokok kretek Indonesia di Amerika Serikat. Ada pula sejumlah  kasus  baik  Indonesia  sebagai complainant atau respondent yang  masih dalam tahap konsultasi, persetujuan pembentukan Panel, dan tahap lainnya, juga kasus-kasus dimana Indonesia merupakan pihak ketiga.
Dalam tulisan ini akan dibahas  pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam kerangka  WTO  ketika  melibatkan  Indonesia,  mengingat  dalam  kasus-kasus dimana Indonesia terlibat sebagai complainant atau respondent , Indonesia sering berhadapan  dengan  negara  maju.  Dengan  menganalisis  proses  penyelesaian sengketa  tersebut  melalui  empat  kasus  aktual  dan  mengetahui  posisi  dan tantangan  yang  dihadapi  Indonesia,  tujuan  tulisan  ini  adalah  agar  dapat diidentifikasi langkah-langkah yang bisa ditempuh Indonesia untuk  memperkuat posisinya,  dengan  harapan  agar  kepentingan  nasional  Indonesia  dalam perdagangan  internasional  tidak  diciderai  meski  harus  diperhadapkan  dengan negara-negara maju.
5 Freddy Josep Pelawi, Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia , Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Buletin KPI Edisi 44, 2007.
6 World Trade Organization, WTO Dispute Settlement: One Page Case-Summaries 1995-2014 , 2015.

## Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa WTO dalam DSU
WTO memiliki dua peran, peran legislatif sebagai organisasi internasional yang  di  dalamnya  persetujuan-persetujuan  ditandatangani  dan  peran  ajudikasi. Peran legislatif dibatasi pada tindakan dalam hubungan perdagangan antar negara anggota dan peran ajudikasi untuk konsultasi dan mengadili permasalahan antara negara  anggota  terkait  peraturan  dalam  persetujuan  di  lingkup  WTO. 7 Sistem penyelesaian sengketa WTO sering dipuji sebagai salah satu inovasi paling penting dari Uruguay  Round 8 dan  dalam  proses  perkembangan  penyelesaian  sengketa internasional  secara  keseluruhan.  Meskipun  perdagangan  dalam  WTO  dipahami sebagai aliran barang dan jasa antara negara anggota, perdagangan tersebut tidak dilakukan oleh negara, tetapi oleh operator ekonomi privat di dalam negara, dan peserta  pasar  ini  membutuhkan  stabilitas  dan  prediktabilitas  dalam  hukum, kepastian, peraturan, dan regulasi yang mencakup aktivitas komersil, khususnya saat mengadakan perdagangan dengan basis transaksi jangka panjang. Maka, DSU menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dapat diandalkan dan  berorientasi  pada  peraturan  mengenai  aplikasi  persetujuan-persetujuan WTO.
Saat  terjadi  ketidakpatuhan  persetujuan-persetujuan  WTO  oleh  anggota WTO,  sistem  menyediakan  resolusi  yang  secara  relatif  cepat  melalui  pengadilan independen  yang  harus  dilaksanakan  segera,  atau  anggota  yang  tidak mengimplementasikan  akan  diberi  sanksi  perdagangan.  Selain  itu,  tujuan  sistem ini  adalah  agar  anggota-anggota  menyelesaikan  sengketa  melalui  prosedur multilateral  dan  bukan  tindakan  unilateral.  Setiap  proses  penyelesaian  sengketa harus diawali konsultasi atau usaha untuk memulai konsultasi antara para pihak yang  bersengketa,  untuk  mencapai  solusi  yang  disepakati  bersama.  Solusi  yang dicapai  melalui  negosiasi  harus  konsisten  dengan  hukum  WTO.  Penyelesaian sengketa  tidak  hanya  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban  anggota  dalam persetujuan  terkait,  tetapi  juga  mengklarifikasi  peraturan-peraturan  dalam
7 WTO  Agreement , Article II ; Understanding  on  Rules  and  Procedures  Governing  the  Settlement  of Disputes , 1994, 1869 U.N.T.S. 401, art. 1.1. [selanjutnya disebut DSU]
8 World  Trade  Organization, A  Handbook  on  the  WTO  Dispute  Settlement  System ,  Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm., 12. [selanjutnya disebut WTO Handbook]
persetujuan  tersebut.  Namun  rekomendasi  dan  keputusan Dispute  Settlement Body (DSB) tidak bisa menambah atau mengurangi hak dan kewajiban yang sudah diatur.  Penggunaan  prosedur  penyelesaian  sengketa  tidak  boleh  bertujuan  atau dianggap sebagai tindakan perbantahan, dan semua anggota harus terlibat dalam prosedur ini dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa.
Metode penyelesaian sengketa dalam DSU, yaitu: konsultasi atau negosiasi, pengadilan oleh Panel dan Appellate Body , arbitrase, dan jasa baik, konsiliasi dan mediasi. Jasa baik, konsiliasi atau mediasi, yang dapat dimintakan kapan saja, dan dapat  dimulai  serta  diakhiri  kapan  pun  dan  dapat  berlanjut  sementara  proses Panel berlangsung.  Sistem  ini  juga  menyediakan  jalur  arbitrase  sebagai  metode alternatif.  Pemulihan  pelanggaran  hukum  WTO  dalam  DSU  sendiri  pemulihan final, yaitu penarikan atau perubahan peraturan yang tidak sesuai dengan WTO; dan  pemulihan  sementara  dan  dapat  dipakai  ketika  menunggu  penarikan  atau perubahan  peraturan  yang  tidak  sesuai  tersebut,  yakni  kompensasi  dan penangguhan konsesi atau kewajiban-kewajiban lainnya (retaliasi).
Sistem  penyelesaian  sengketa  WTO  bersifat  integral  maka  yurisdiksinya termasuk semua sengketa antara anggota WTO yang timbul dari persetujuan yang masuk  cakupan  WTO,  termasuk  di  dalamnya  Persetujuan  WTO,  GATT  1994  dan semua  persetujuan  multilateral  dalam  perdagangan  barang,  GATS,  TRIPS Agreement dan  DSU.  Negara-negara  anggota  dilarang  menentukan  adanya  satu tindakan  pelanggaran  selain  melalui  sistem  penyelesaian  sengketa  dalam  DSU. Yurisdiksi  sistem  ini  sifatnya  memaksa  dan  bukan  nasihat  sehingga  wajib dilaksanakan. Aksesnya dibatasi bagi negara anggota WTO saja, baik sebagai pihak yang  bersengketa  ataupun  pihak  ketiga.  Sistem  penyelesaian  sengketa  WTO adalah  sistem  penyelesaian  sengketa  pemerintah-terhadap-pemerintah  untuk sengketa  terkait  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  anggota  WTO,  sehingga Sekretariat WTO, observer WTO, organisasi internasional, pemerintahan regional atau lokal tidak bisa menginisiasi persidangan penyelesaian sengketa di WTO.
Ada  beberapa  kasus  yang  dibawa  kepada  WTO  adalah  sengketa  dari pemerintah  atas  pengaruh  dari  industri  atau  perusahaan.  Sistem  hukum  dari beberapa anggota WTO secara eksplisit menyediakan kemungkinan bagi asosiasi-
asosiasi industri dan/atau perusahaan-perusahaan untuk membawa pelanggaran kewajiban  WTO  oleh  anggota  WTO  yang  lain  untuk  diperhatikan  oleh pemerintahnya  dan  ‘mempengaruhi’  pemerintahnya  untuk  memulai  proses penyelesaian  sengketa  WTO  melawan  anggota  tersebut.  Asosiasi  industri  dan perusahaan individual memiliki akses tidak langsung kepada sistem ini. 9
Proses  penyelesaian  sengketa  diikuti  oleh  para  pihak  dan  pihak  ketiga, Dispute  Settlement  Body (DSB), Panel , Appellate  Body (tingkat  banding),
Sekretariat  WTO,  para  Arbitrator,  ahli-ahli  independen  dan  beberapa  institusi- institusi khusus. Empat langkah utama proses penyelesaian sengketa WTO, yakni konsultasi,  persidangan Panel ,  persidangan review untuk  banding,  implementasi dan  pelaksanaan.  Salah  satu  yang  menarik  perhatian  dari  sistem  penyelesaian sengketa  WTO adalah  kurun  waktu  yang  singkat  untuk  proses  persidangan  baik Panel maupun Appelate  Body .  Kurun  waktu  konsultasi  dan  implementasi  juga diatur ketat. Prinsipnya, persidangan Panel tidak boleh lebih dari sembilan bulan, namun  pada  prakteknya  sering melampaui  batas  waktu yang  ditentukan,  hingga rata-rata  proses Panel berlangsung  selama  kurang-lebih  dua  belas  bulan.  Hal  ini disebabkan  antara  lain  kerumitan  kasus,  dibutuhkan  konsultasi  dengan  ahli, masalah penjadwalan, dan lain-lain. Sedangkan persidangan Appellate Body tidak diperbolehkan lebih dari sembilan puluh hari.
Dalam  prosedur  penyelesaian  sengketa  WTO,  negara  berkembang  diberi perlakuan khusus. Pasal 4.10 DSU meminta agar fokus diberikan kepada situasi- situasi tertentu yang melibatkan negara berkembang dalam konsultasi, dan Pasal 12.10 mengizinkan penambahan waktu konsultasi jika disetujui para pihak. Dalam kasus India – Quantantive  Restrictions tahun  1995  India  meminta  penambahan waktu  kepada Panel dalam  mempersiapkan  submisi  tertulis  pertamanya.  Pasal 8.19 DSU juga menyatakan bahwa jika negara berkembang terlibat suatu sengketa, dapat meminta Panel terdiri setidak-tidaknya satu orang dari negara berkembang. Dalam  Pasal  12.11,  laporan Panel harus  mempertimbangkan  keadaan  negara berkembang  terkait differential  and  more  favorable  treatment ,  dan  dalam  Pasal
9 Supra no 2, hlm., 202-203.
21.8  dalam  memutus  DSB  harus  mempertimbangkan  tidak  hanya  segi perdagangan  tetapi  juga  dampaknya  bagi  sistem  ekonomi  negara  tersebut.  WTO pun dapat memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang di Pasal 27.2 dalam  bentuk  nasihat  hukum.  Dalam  Pasal  24.1  tercantum  penahanan penggunaan  DSU  terhadap least-developed  countries terkait  kompensasi  dan aplikasi penangguhan konsesi serta kewajiban lainnya.

## Keterlibatan Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO
A. Indonesia – Autos 10
Indonesia  menjadi respondent atau  tergugat  dalam  kasus  ini,  dan  bisa disebut sebagai keterlibatan Indonesia dalam sengketa di WTO yang paling sering dibahas,  terkait  Paket  Kebijakan  Otomotif  1993  yang  memberikan  pengurangan atau  pembebasan  bea  impor/bea  masuk  bagi  komponen  otomotif  berdasarkan persentase  konten  lokal,  dan  Program  Mobil  Nasional  1996  yang  memberikan beragam keuntungan seperti pembebasan pajak barang mewah atau pembebasan bea  masuk  untuk  mobil-mobil  tertentu  dengan  konten  lokal  misalnya,  atau perusahaan-perusahaan mobil Indonesia. Produsen mobil diperbolehkan memilih kebijakan sendiri atas komponen mana yang akan menggunakan konten lokal dan akan mendapatkan potongan bea masuk atau bahkan dibebaskan dari bea masuk jika berhasil mencapai tingkat kandungan komponen lokal tertentu.
Program  Mobil  Nasional  tahun  1996  awalnya  merupakan  inisiatif Indonesia untuk memajukan industri mobil nasional. Bedasarkan Inpres Nomor 2 Tahun  1996  tentang  Program  Mobil  Nasional, PT  Timor  Putra  Nasional  ditunjuk sebagai perusahaan yang memproduksi mobil nasional. Dikarenakan keterbatasan infrastruktur  dan  kelengkapan  produksi  dalam  negeri,  dikeluarkan  Keppres Nomor  42  Tahun  1996  yang  memberikan  izin  bagi  PT  Timor  Putra  Nasional mengimpor mobil dari Korea Selatan dalam bentuk jadi yang diberi merek ‘Timor’, yang  lalu  menerima  reaksi  negatif  dari  Jepang,  Amerika  Serikat  dan  beberapa negara Eropa.
10 Panel  Report , Indonesia  –  Certain  Measures  Affecting  the  Automobile  Industry ,  WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R and Corr.1 and Corr.2, adopted 23 July 1998, and Corr.3 and Corr.4, DSR 1998:VI, hlm. 2201.
Sesuai  prosedur  DSU,  Uni  Eropa  meminta  konsultasi  dengan  Indonesia pada 3 Oktober 1996, diikuti Jepang pada 4 Oktober 1996 dan 29 November 1996, dan  Amerika  Serikat  pada  8  Oktober  1996.  Uni  Eropa  menyatakan  bahwa Indonesia  telah  melanggar  kewajiban  dalam  Pasal  I  dan  III  GATT  1994,  Pasal  2 Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) dan Pasal 3 Agreement on  Subsidies  and  Countervailing  Measures (SCM).  Jepang  menyatakan  bahwa peraturan  Indonesia  bertentangan  dengan  Pasal  I:1,  III:2,  III:4  dan  X:3(a)  GATT 1994,  Pasal  2  dan  5.4  TRIMs.  Sementara  Amerika  Serikat  menyatakan  bahwa Indonesia melanggar Pasal I dan  III GATT 1994, Pasal 2 TRIMs, Pasal 3, 6 dan  8 SCM,  dan  Pasal  3,  20  dan  65 Agreement  on  Trade-Related  Aspect  of  Intellectual Property Rights (TRIPS).
Pada  17  April  1997,  Jepang  memohon  pembentukan Panel ,  diikuti  Uni Eropa 12 Mei 1997. DSB menangguhkan pembentukan Panel tanggal 23 Mei 1997. Jepang  dan  Uni  Eropa  kemudian  mengajukan  permohonan  kedua  untuk pembentukan Panel yang  akhirnya  dibentuk  tanggal  12  Juni  1997.  Sesuai  DSU, diputuskan  bahwa Panel tunggal  akan  mengadili  kasus  tersebut.  India,  Korea Selatan  dan  Amerika  Serikat  mendapat  hak  pihak  ketiga.  Di  tanggal  yang  sama, Amerika  Serikat  juga  memohon  pembentukan Panel yang  ditangguhkan  DSB tanggal 25 Juni 1997. Permohonan kedua diajukan oleh Amerika Serikat, dan DSB membentuk Panel tanggal  30  Juli  1997,  namun  disatukan  dengan Panel yang mengadili  kasus  serupa  yang  dibawa  Jepang  dan  Uni  Eropa.  India  dan  Korea Selatan  mendapat  hak  pihak  ketiga.  Uni  Eropa  dan  Jepang  meminta  Direktur- Jenderal  WTO  untuk  menentukan  komposisi Panel dan  pada  29  Juli  1997 Panel resmi terbentuk.
Panel melaporkan bahwa Indonesia melanggar Pasal I dan II:2 GATT 1994, Pasal  2  TRIMs  dan  Pasal  5(c)  SCM.  Indonesia  dinyatakan  melanggar  kewajiban national  treatment dengan  inisiasi  konten  lokal,  melanggar  kewajiban most- favoured  nation dengan  hanya  menggunakan  produk  dari  Korea  Selatan,  dan menyebabkan  kerugian  produk  sejenis  dari  Eropa. Laporan  ini  diedarkan  pada tanggal  2  Juli  1998  dan  diadopsi  DSB  pada  23  Juli  1998.  Indonesia  tidak mengajukan  banding  dan  menunjukkan  niat  untuk  menaati  rekomendasi  DSB
dalam  waktu  sesuai  Pasal  21  DSU.  Rekomendasi  dan  keputusan  DSB,  yaitu Indonesia  harus  menanggulangi  akibat  yang  ditimbulkan,  menarik  subsidi,  dan harus  menyesuaikan  seluruh  peraturan  dan  kebijakan  dengan  prinsip perdagangan internasional yang ada dalam persetujuan-persetujuan WTO.
Uni  Eropa  membawa  kasus  kepada  arbitrase  untuk  menentukan  batas waktu  yang  diberikan  kepada  Indonesia,  dan  ditetapkan  waktu  implementasi rekomendasi  dan  keputusan  DSB  12  bulan  sejak  adopsi  laporan Panel ,  tenggat waktu  hingga  23  Juli  1999  berdasarkan  pertimbangan  Indonesia  sebagai  negara berkembang. Hasil arbitrase diedarkan kepada negara anggota pada 7 Desember 1998.  Tanggal  15  Juli  1999,  Indonesia  menginformasikan  DSB  bahwa  kebijakan otomotif baru telah dikeluarkan tanggal 24 Juni 1999 (Kebijakan Otomotif 1999) yang secara efektif mengimplementasikan rekomendasi dan keputusan DSB.
Semenjak  diajukannya  gugatan  oleh  Jepang,  Uni  Eropa  dan  Amerika Serikat, pemerintah Indonesia berkali-kali mengusahakan negosiasi, salah satunya ketika  pemerintah  Indonesia  mendiskusikan  dengan  Jepang  pada  pertemuan bilateral  keduanya.  Namun,  Indonesia  tetap  mempertahankan  program  mobil nasional  untuk  memajukan  industri  otomotif  negara.  Begitu  pula  sampai  proses Panel .  Ketika  keputusan  diadopsi  DSB,  Indonesia  belum  langsung mengimplementasikannya.  Langkah  yang  dilakukan  Indonesia  adalah mengeluarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 205/MK.03/1998 yang  berisi  fasilitas  kredit  untuk  pembelian  kendaraan  bermotor  bagi  anggota Dewan Perwakilan Rakyat, diakibatkan stok mobil Timor yang belum terjual. Atas desakan  WTO  dan International  Monetary  Fund ,  fasilitas  tersebut  dicabut  dan mobil  Timor  mengalami  krisis  pemasaran  karena  harga  yang  naik  drastis  dan onderdil mobil tersebut yang tidak beredar di Indonesia karena tergantung pada produsen di Korea Selatan.

## B. US – Offset Act
11
Dalam  kasus  ini,  Indonesia  bersama  negara-negara  lain,  yaitu  Australia, Brazil,  Chili,  Uni  Eropa,  India,  Jepang,  Korea  Selatan,  Thailand,  Kanada  dan Meksiko  menggugat  Amerika  Serikat  untuk  undang-undang US  Continued Dumping  and  Subsidi  Act 2000.  Tuntutan  ini  isinya  menyebut  undang-undang tersebut  melanggar  ketentuan  WTO  dalam Anti-Dumping  Agreement ,  SCM,  dan Persetujuan WTO. Undang-Undang yang dipersengketakan berisi peraturan yang membagikan bea anti-dumping dan countervailing yang dikumpulkan pemerintah Amerika  Serikat  kepada  industri  domestiknya  yang  dirugikan  oleh  tindakan dumping atau  subsidi  negara  lain  dianggap  oleh  negara-negara  yang  melakukan kegiatan  ekspor  produk  ke  pasar  Amerika  Serikat  sebagai  kebijakan  yang  dapat digunakan  secara  berlebihan  oleh  industri  domestik  Amerika  Serikat  untuk mengklaim kerugian berat atas masuknya barang impor yang berharga murah dan menuduh barang impor murah tersebut akibat tindakan dumping yang dilakukan pengusaha  pengekspor  atau  subsidi  yang  dilakukan  negara  lain  kepada perusahaan  eksportirnya.  Inti  kasus  ini  adalah  pengusaha  domestik  dapat meminta  perlindungan  berlebih  kepada  Amerika  Serikat,  sehingga  merugikan pengusaha-pengusaha  negara  lain  yang  mengekspor  produk  di  pasar  Amerika Serikat.
Kasus  ini  terjadi  dalam  kurun  waktu  sejak  tahun  2000  diajukan  gugatan sampai  tahun  2006  akhirnya  Amerika  Serikat  melakukan  revisi  Undang-Undang. Tahun  2002, Panel mengeluarkan  laporan  yang  menyatakan  bahwa  Undang- Undang  tersebut  melanggar  ketentuan  dalam  WTO  dan  memberi  rekomendasi untuk  membatalkannya,  tetapi  tidak  dipatuhi  Amerika  Serikat  yang  kemudian pada  tahun  yang  sama  mengajukan  banding. Appellate  Body pun  mengeluarkan keputusan  yang  kurang  lebih  sama,  memperkuat  laporan Panel dan merekomendasikan  hal  yang  sama  untuk  Amerika  Serikat.  Laporan Panel dan Appellate  Body kemudian  diadopsi  DSB  pada  tahun  2003.  Para  penggugat
11 Panel Report, United States – Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 , WT/DS217/R, WT/DS234/R, adopted 27  January  2003, as  modified  by Appellate  Body  Report WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, DSR 2003:II, hlm., 489.
berdasarkan  Pasal  21.3(c)  DSU  mengajukan  permintaan  untuk  arbitrase  karena rekomendasi  tersebut  tidak  dilaksanakan  Amerika  Serikat  dan  arbiter menyatakan  bahwa  batas  waktu  yang  wajar  untuk  melaksanakan  rekomendasi DSB adalah 11 bulan sejak tanggal adopsi DSB tentang laporan Panel dan Appelate Body , yakni 27 Desember 2003.
Amerika  Serikat  lalu  membuat  kesepakatan  bersama  Thailand,  Australia dan Indonesia untuk mengubah jangka waktu menjadi tanggal 27 Desember 2004 dan melaporkannya kepada DSB. Tanggal 14 Januari 2004, Brazil, Chili, Uni Eropa, India,  Jepang,  Korea  Selatan  dan  Kanada  meminta  otorisasi  DSB  untuk menangguhkan  konsesi.  Amerika  Serikat  mengajukan  keberatan  penangguhan dan  meminta  rujuk  masalah  ke  arbitrase.  DSB  menyerahkan  masalah  tersebut kepada arbitrase yang memutus menolak posisi complainant terkait penangguhan konsesi,  dan  arbitrase  menyatakan  bahwa  penangguhan  konsesi  atau  kewajiban lainnya  harus  dilakukan  sesuai  nilai  kerugian  yang  diperhitungkan  arbiter.  23 Desember  2004  dan  7,  11  Januari  2005  kembali  dibuat  kesepakatan  Amerika Serikat  dengan  Australia,  Thailand  dan  Indonesia  lalu  dilaporkan  kepada  DSB. Pada  pertemuan  DSB  tanggal  17  Februari  2006,  Amerika  Serikat  menyatakan bahwa  Kongres  telah menyetujui  pencabutan US  Continued  Dumping  and  Subsidi Act 2000 dan menerima Deficit Reduction Act pada tanggal 1 Februari 2006 yang telah  ditandatangani  tanggal  8  Februari  2006  Presiden  untuk  berlaku,  sesuai dengan kewajiban Amerika Serikat dalam WTO.

## C. Korea – Certain Paper 12
Dalam kasus ini, Indonesia membawa kepentingan perusahaan-perusahaan nasional melawan Korea Selatan di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, dan Indonesia merupakan penggugat utama. Pada 4 Juni 2004, Indonesia mengajukan konsultasi  dengan  Korea  Selatan  terkait  tindakan anti-dumping yang  dilakukan Korea  Selatan  terhadap  impor  kertas  dari  Indonesia.  Korea  Selatan  menuduh
12 Panel Report, Korea  –  AntiDumping  Duties  on  Imports  of  Certain  Paper  from  Indonesia , WT/DS312/R, adopted 28  November 2005, DSR 2005:XXII,  hlm. 10637;  Panel Report, Korea  – AntiDumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia  – Recourse to Article 21.5 of the DSU by Indonesia , WT/DS312/RW, adopted 22 October 2007, DSR 2007:VIII, hlm., 3369.
Indonesia  atas  tindakan dumping kertas  yang  di  ekspor  ke  Korea  Selatan, mengakibatkan  produsen  Indonesia  harus  membayar  bea  masuk  lebih  besar, sebagai  hukuman  dari  Korea  Selatan  atas  dampak  tuduhan  tersebut.  Petisi dumping telah diajukan sejumlah industri kertas di Korea sejak 2002 terhadap PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp Mills, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan April Pine Paper Trading Pte Ltd., lalu berakhir dengan hukuman bea masuk anti-dumping untuk kertas Indonesia yang diekspor ke Korea sebesar 2,8-8,22 persen. 13
Konsultasi  gagal  mencapai  kesepakatan,  dan  Indonesia  mengajukan permohonan pembentukan Panel tanggal 16 Agustus 2004 dan ditangguhkan DSB tanggal  31  Agustus  2004.  Indonesia  kembali  mengajukan  permohonan pembentukan Panel yang akhirnya dibentuk tanggal 27 September 2004. Kanada, China,  Uni  Eropa,  Jepang  dan  Amerika  Serikat  mendapat  hak  pihak  ketiga. Indonesia  meminta  Direktur-Jenderal WTO  untuk  membentuk  komposisi Panel dan  tanggal  25  Oktober  2004, Panel dibentuk. Dalam  proses Panel ,  tanggal  25 April 2005, Chairman Panel melaporkan kepada DSB bahwa tidak memungkinkan untuk  menyelesaikan  tugasnya  dalam  kurun  waktu  enam  bulan  karena  konflik dalam  penjadwalan,  dan  tugasnya  diharapkan  selesai  pada  Juli  2005.  Laporan Panel diedarkan  pada  negara  anggota  tanggal  28  Oktober  2005,  menyatakan bahwa Korean  Trade  Commission (KTC)  bertindak  tidak  konsisten  dengan ketentuan anti-dumping dalam menentukan batas dumping perusahaan Indonesia, tidak  konsisten  dengan  pasal-pasal  perjanjian  yang  relevan,  menolak  data penjualan domestik yang diajukan oleh kedua perusahaan Indonesia, dan aplikasi judicial  economy oleh Panel mengenai  klaim  konsekuensial  yang  dibawa Indonesia.
Tidak semua klaim yang diajukan Indonesia diproses Panel , tetapi inti dari klaim yaitu Korea Selatan telah melakukan kesalahan dalam pembuktian adanya praktek dumping terhadap  produk  kertas  Indonesia  disetujui Panel .  Pada  28
13 Tempo, Penghentian Kasus Dumping Kertas Belum Direspons Pengusaha Korea , http://bisnis.tempo.co/read/news/2010/10/25/090286990/penghentian-kasus-dumping- kertas-belum-direspons-pengusaha-korea, diakses pada 4 April 2017.
November 2005, DSB mengadopsi laporan tersebut. Pada pertemuan DSB tanggal 20 Desember 2005, Korea Selatan memohon waktu untuk mengimplementasikan rekomendasi dan keputusan DSB dan siap untuk membahasnya dengan Indonesia. Pada 10 Februari 2006, para pihak melaporkan kepada DSB kesepakatan tenggat waktu implementasi selama 8 bulan hingga 28 Juli 2006.
Pada  17  Agustus  2006,  Korea  Selatan  dan  Indonesia  melapor  pada  DSB terkait  prosedur  dalam  Pasal  21  dan  22  DSU.  Indonesia  mengajukan  konsultasi tanggal  26  Oktober  2006  dan  tanggal  22  Desember  2006,  Indonesia  meminta pembentukan Panel Compliance sesuai  Pasal  21.5,  yaitu  ketika  terjadi  sengketa akibat ketidaksepahaman langkah-langkah kepatuhan terhadap rekomendasi dan keputusan  DSB,  dapat  diadakan  persidangan  dan  menggunakan Panel sebelumnya. Tanggal 23 Januari 2007 disetujui, dan China, Uni Eropa, Jepang dan Amerika  Serikat  mendapat  hak  pihak  ketiga,  diikuti  Taipei.  Pada  2  April  2007, Ketua Panel kembali  menginformasikan  DSB  bahwa Panel tidak  bisa menyelesaikan tugas dalam 90 hari karena konflik jadwal, dan diharapkan selesai pada Juni 2007.
Laporan Panel berdasar  Pasal  21.5  DSU  berikutnya  diedarkan  kepada negara-negara  anggota  pada  28  September  2007,  yang  menyatakan  bahwa tindakan KTC tidak sesuai dengan Pasal 6.8 Anti-Dumping Agreement dan paragraf 7 Annex II, KTC bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya dalam Pasal 6.2 Anti-Dumping Agreement dengan menolak memberikan kesempatan kepada Sinar Mas Group untuk memberi tanggapan terkait evaluasi faktor kerugian dalam Pasal 3.4, Indonesia gagal memberikan bukti yang cukup sesuai beban pembuktian yang dimiliki sebagai complainant atas klaim sesuai Pasal 6.4, 6.5 dan 6.9 Anti-Dumping Agreement mengenai  dugaan  pelanggaran  KTC  atas injury  redetermination ,  dan Indonesia  pun  gagal  membuktikan  kesalahan  informasi  baru  KTC  dari  industri Korea.  Semuanya  diadopsi  DSB  pada  22  Oktober  2007.  Kasus  ini  dimenangkan Indonesia. 14 Korea Selatan dinyatakan melakukan kesalahan dalam membuktikan
14 Tempo, Indonesia Menangkan Sengketa Melawan Korea di WTO ,
http://bisnis.tempo.co/read/news/2005/10/31/05668752/Indonesia-Menangkan-Sengketa- Melawan-Korea-di-WTO, diakses pada 4 April 2017.
kerugian  dan  penghitungan  marjin dumping . Panel memberi  rekomendasi  dan keputusan  bagi  Korea  Selatan  untuk  merevisi  aturannya  dan  melakukan perhitungan kembali bea masuk anti-dumping yang dikenakan kepada perusahaan kertas asal Indonesia.

## D. US – Clove Cigarettes 15
Kasus  ini  muncul  karena  adanya Family  Smoking  Prevention  and  Tobacco Control  Act 2009.  Amerika  Serikat  melarang  rokok  beraroma  untuk  diproduksi dan  diedarkan.  Pada  tahap  awal  penyelesaian  sengketa  ini,  Indonesia  sudah melakukan  konsultasi  pada  7  Maret  2010  untuk  mencari  solusi  bersama  atas Undang-Undang tersebut. Pada 13 Mei 2010, Indonesia dan Amerika Serikat juga telah melakukan konsultasi formal dalam kerangka DSB WTO. Namun konsultasi tidak  berujung  pada  kesepakatan  dan  tidak  ada  respon  maupun  itikad  baik  dari Amerika  Serikat  untuk  menyelesaikan  kasus  ini.  Pemerintah  Indonesia  sudah melakukan  lobi  bahkan  sejak  Rancangan  Undang-Undangnya  masih  dibahas  di Kongres,  namun  tidak  didapati  solusi.  Pada  22  Juni  2010  Indonesia  mengajukan pembentukan Panel ke  DSB  dengan  dasar  Amerika  Serikat  melanggar  ketentuan WTO  dalam  hal national  treatment  obligation dalam  Pasal  2.1  dan  2.2 Technical Barrier  to  Trade  Agreement (TBTA)  dan  Pasal  III  GATT  1994,  serta  penggunaan Pasal  XX  GATT  1994  yang  tidak  disertai  bukti  ilmiah.  Indonesia  keberatan  atas peraturan  hukum  yang  memperlakukan  tindakan  diskriminatif  terhadap  rokok kretek  yang  di  ekspor  ke  Amerika  Serikat.  Permintaan  pembentukan Panel diajukan pada 9 Juni 2010, dibentuk pada 20 Juli 2010 dan komposisinya disetujui pada 9 September 2010. Brazil, Uni Eropa, Guatemala, Norwegia, Turki, Kolumbia, Republik Dominika dan Meksiko menjadi pihak ketiga.
Tanggal  2  September  2011,  laporan Panel diedarkan  kepada  para  negara anggota. Panel menyatakan  telah  terjadi  pelanggaran  Pasal  2.1  TBTA  yang menetapkan prinsip non-diskriminasi, bahwa kebijakan Amerika Serikat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan WTO karena rokok kretek dan rokok mentol adalah
15 Panel  Report, United  States  –  Measures  Affecting  the  Production  and  Sale  of  Clove  Cigarettes , WT/DS406/R, adopted 24 April 2012, as modified by Appellate Body Report WT/DS406/AB/R, DSR 2012: XI, hlm., 5865.
produk  sejenis  dan  keduanya  memiliki  daya  tarik  yang  sama  bagi  kaum  muda. Indonesia  adalah  produsen  rokok  kretek  terbesar  di  dunia  dan  sebagian  besar produk rokok kretek yang dilarang adalah dari Indonesia. Dalam WTO, kebijakan yang  membedakan  perlakuan  terhadap  dua  produk  sejenis  merupakan  tindakan yang tidak adil. Produk domestik dan produk dari luar negeri yang diekspor harus dilakukan secara sama dan adil. Namun klaim Indonesia bahwa tindakan larangan tersebut tidak diperlukan, atas dasar Pasal 2.2 TBTA, tidak diterima Panel karena Indonesia tidak membawa bukti yang cukup bahwa pelarangan rokok kretek oleh Amerika  Serikat  bersifat  menghambat  perdagangan. Panel mencatat  bahwa peraturan  larangan  penjualan  rokok  kretek  adalah  salah  satu  dari  langkah  yang telah direkomendasikan dalam Framework Convention on Tobacco Control dalam Partial Guidelines oleh World Health Organization . 16
Pada  15  September  2011,  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  meminta  DSB mengadopsi draft keputusan  memperpanjang  periode  60  hari  sesuai  Pasal  16.4 DSU  terkait  banding,  hingga  20  Januari  2012.  DSB  menyetujui  dan  menyatakan akan mengadopsi laporan Panel tidak lebih dari 20 Januari 2012, terkecuali DSB memutuskan  secara  konsensus  untuk  tidak  melakukannya  atau  Indonesia  atau Amerika  Serikat  memberitahukan  keputusan  banding.  Amerika  Serikat menginformasikan untuk mengajukan banding pada 5 Januari 2012 dan pada 29 Februari 2012 Appellate Body menyatakan tidak bisa mengedarkan laporan dalam 60  hari  karena  diperlukan  waktu  lebih  lama  untuk  penyelesaian  dan penerjemahan laporan, dan estimasi sirkulasi tidak lebih dari 4 April 2012. Pada tanggal  tersebut,  laporan Appellate  Body diedarkan  kepada  negara-negara anggota.
WTO  kembali  memenangkan  rokok  kretek  Indonesia  di  tingkat  banding. Appellate  Body memperkuat  keputusan Panel bahwa  Amerika  Serikat  telah melanggar  prinsip  non-diskriminasi  dan  mengeluarkan  kebijakan  yang  tidak konsisten. Appellate  Body juga  menemukan  bahwa  kebijakan  Amerika  Serikat
16 WHO, Partial  Guidelines  for  Implementation  of  Articles  9  and  10  of  the  WHO  Framework Convention  on  Tobacco  Control:  Regulation  of  the  Contents  of  Tobacco  Products  and  of  Tobacco Product  Disclosures ,  http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_9and10/en/,  diakses pada 3 April 2017.
melanggar Pasal 2.12 TBTA, karena tidak memberikan waktu yang cukup antara sosialisasi  kebijakan  dan  waktu  penetapan  kebijakan.  Penerapan  kebijakan tersebut  juga  melanggar  Pasal  2.9.2  TBTA yang  mengharuskan  dilakukannya notifikasi kepada semua anggota melalui Sekretariat WTO. DSB telah mengadopsi rekomendasi  dan  keputusan  untuk  meminta  Pemerintah  Amerika  Serikat  agar segera mengimplementasikannya sesuai TBTA.
Hingga kurun waktu selama 15 bulan hingga 24 Juli 2013, Amerika Serikat belum  melaksanakan  keputusan  DSB.  Indonesia  terus  mendesak  agar  Amerika Serikat  melaksanakan  keputusan  WTO  tersebut  karena  akibat  ketidakpatuhan Amerika Serikat, Indonesia menanggung kerugian yang diperkirakan lebih dari US $160  juta  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  sejak  Amerika  Serikat  memberlakukan Undang-Undang  yang  dipersengketakan.  Maka  dari  itu  Indonesia  berhak mendapatkan  kompensasi.  WTO  bahkan  mengizinkan  Indonesia  melakukan retaliasi.  Pada  12  Agustus  2013,  Indonesia  meminta  otorisasi  DSB  untuk melakukan  penangguhan  konsesi  dan  kewajiban-kewajiban  lainnya  di  bawah Pasal 22.2 DSU, dan pada 22 Agustus 2013 ditolak Amerika Serikat dan membawa kasus kepada arbitrase, disetujui DSB pada pertemuan 23 Agustus 2013. Arbitrase tersebut untuk menentukan nilai kompensasi berdasarkan kerugian yang diderita Indonesia  berdasarkan  ketentuan  DSU.  Kemudian  pada  23  Juni  2014,  Indonesia dan  Amerika  Serikat  meminta  Arbitrator  untuk  menunda  pengedaran award karena  alasan-alasan  tertentu,  dan  pada  24  Juni  2014  Arbitrator  melaporkan kepada  DSB  telah  menyetujui  permintaan  para  pihak.  Pada  3  Oktober  2014 Indonesia  dan  Amerika  Serikat  menginformasikan  kepada  DSB  bahwa  telah dicapai  solusi  yang  disepakati  bersama.  Indonesia  menarik  permohonan penangguhan konsesi dan kewajiban-kewajiban lainnya, dan Amerika Serikat juga menarik  keberatannya  atas  permohonan  tersebut.  Pada  8  Oktober  2014,  Ketua Arbitrator  menginformasikan  kepada  DSB  bahwa  tidak  lagi  diperlukan  untuk memutus kasus tersebut dan menganggap tugasnya telah selesai.
Indonesia dan Amerika Serikat mengakhiri kasus dengan Memorandum of Understanding yang  meski  tetap  melarang  rokok  kretek,  tetapi  memberi keuntungan  lain  bagi  Indonesia.  Amerika  Serikat  akan  memberikan  tambahan
fasilitas generalized  system  of  preference selama  lima  tahun  atau  akses  khusus yang diberikan bagi produk industri dan pertanian dari negara berkembang untuk masuk  ke  negara  maju,  mempertimbangkan  ekspor  lain  dari  Indonesia,    tidak mengadukan  kebijakan  larangan  atau  pembatasan  ekspor  bahan  mineral  yang diterapkan  Indonesia,  tidak  melarang  akses  pasar  produk cigars dan cigarrillos (sejenis  cerutu)  buatan  Indonesia  ke  pasar  Amerika  Serikat,  dan  membantu Indonesia  dalam  penegakkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indonesia.  Dengan diakhirinya kasus ini, kedua negara semakin memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi internasional dalam Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement yang berdampak positif bagi hubungan jangka panjang kedua negara.

## Posisi, Tantangan, dan Prospek Bagi Indonesia
Pada kasus Indonesia – Autos , Indonesia didesak negara-negara maju yang memandang  Indonesia  sebagai  lahan  subur  perdagangan  otomotif  yang  jika dibatasi  dengan  program  mobil  nasional  Indonesia  akan  sangat  merugikan negara-negara  maju  tersebut.  Meski  program  mobil  nasional  yang  dicanangkan Indonesia  adalah  program  yang  sangat  positif  untuk  industri  mobil  nasional, sayangnya Indonesia masih lemah dalam hal infrastruktur dan produksi mandiri dengan  menggunakan  produk  Korea  Selatan,  sehingga  menimbulkan  kecaman dari  negara-negara  lainnya  dan  berakibat  pada  praktek  yang  diskriminatif. Program tersebut juga menunjukkan tindakan proteksi Indonesia terhadap pasar dalam  negeri  yang  berdampak  negatif  bagi  negara-negara  lain  dalam  ranah perdagangan  internasional.  Negara-negara  Eropa  menyatakan  subsidi  yang diberikan pemerintah Indonesia dalam program mobil nasional ini menimbulkan kerugian serius bagi produk sejenis dari Eropa.
Sementara  permasalahan  yang  dihadapi  Indonesia  sebagai  salah  satu complainant dalam kasus US – Offset Act adalah Amerika Serikat yang tidak benar- benar  menunjukkan  kepatuhan  terhadap  rekomendasi-rekomendasi  DSB.  Dalam kasus  ini  Indonesia  aktif  memperjuangkan  kepentingan  ekonomi  bersama  meski berhadapan  dengan  negara  maju  sekelas  Amerika  Serikat.  Proses  penyelesaian sengketa  ini  berjalan  sesuai  tahap  dalam  DSU,  hanya  saja  melebihi  batas  waktu
yang ditetapkan karena proses persidangan diakibatkan kompleksitas kasus dan pengimplementasian  rekomendasi  DSB  oleh  Amerika  Serikat  jauh  melampaui waktu yang ditentukan.
Dalam kasus Korea–Certain Paper , mengingat sistem penyelesaian sengketa adalah government-to-government , perusahaan-perusahaan  Indonesia  yang dirugikan  menginisiasi  penyelesaian  sengketa  melalui  pemerintah  Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa kepentingan dari perusahaan-perusahaan tersebut adalah kepentingan ekonomi Indonesia juga sehingga perlu  difasilitasi. Beberapa klaim Indonesia ditolak karena tidak bisa membuktikan secara prima facie , namun Indonesia  tetap  memenangkan  kasus  tersebut.  Hanya  saja,  sama  seperti  dalam kasus US–Offset  Act ,  Korea  Selatan  juga  menunda  hampir  tiga  tahun  sebelum akhirnya melaksanakan rekomendasi dan keputusan DSB. Pada tahun 2010, Sinar Mas  bahkan  sempat  meminta  tindakan  retaliasi  karena  ketidakpatuhan  Korea Selatan  terhadap  keputusan  yang  ada.  Kasus  ini  kemudian  dihentikan  pada Oktober 2010, karena KTC telah secara resmi mengakhiri pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk kertas berupa uncoated writing dan printing paper dari  Indonesia.  KTC  juga  menghentikan  pengenaan  bea  masuk anti-dumping terhadap produk dari China.
Selanjutnya,  kasus  keempat  yakni US–Clove  Cigarettes dimana  Indonesia sebagai complainant sendiri  merupakan  kasus  unik,  bahkan  diberi  penghargaan oleh majalah hukum The  American  Lawyer sebagai  ‘ Global  Dispute  of  the  Year ’. 17
Kemenangan  Indonesia  dalam  persidangan Panel dan  banding  atas  Amerika Serikat yang adalah negara maju adalah pencapaian besar. Ketika Amerika Serikat menunda pelaksanaan rekomendasi, Indonesia bersiap untuk melakukan retaliasi, namun  selanjutnya  tetap  bersedia  menarik  permohonan  retaliasi  terhadap Amerika  Serikat  tersebut  setelah  melakukan  negosiasi  merupakan  bentuk penghargaan Indonesia terhadap hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.
17 Tempo, Menang Sengketa WTO, Indonesia Dapat Penghargaan ,
http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/09/25/092516518/menang-sengketa-wto-indonesia- dapat-penghargaan diakses pada 3 April 2017.
Meninjau  empat  kasus  tersebut,  Indonesia  telah  cukup  menunjukkan eksistensi  dan  memperjuangkan  kepentingan  nasional  meski  harus  dihadapkan dengan  negara-negara  maju.  Setidaknya  ada  dua  permasalahan  yang  dihadapi Indonesia  dalam  memperjuangkan  kepentingannya,  yang  pertama  lemahnya pembuktian  untuk  mendukung  sanggahan,  dan  yang  kedua  ketidakpatuhan respondent terhadap  keputusan  DSB  sebagai  hasil  adopsi  laporan Panel dan Appellate  Body ,  ataupun award Arbitrase  yang  menjelaskan  tenggat  waktu pelaksanaan rekomendasi.
Permasalahan  pertama  dapat  diselesaikan  dengan  memperkuat standing Indonesia melalui peningkatan sumber daya manusia dengan pemahaman hukum, politik, dan ekonomi yang memadai, serta pengumpulan bukti dan informasi yang dapat  mendukung  gugatan  atau  sanggahan  secara  komprehensif.  Permasalahan ini  lebih  bersifat  teknis,  sehingga  dapat  diusahakan  oleh  pemerintah  melalui kementerian  terkait  dan  firma  hukum  yang  ditugaskan.  Selain  itu,  untuk mendukung  usaha  tersebut  sebagai  negara  berkembang  Indonesia  dapat memanfaatkan klausula-klausula dalam DSU yaitu special dispute settlement rules and procedures dan Advisory Centre on WTO Law (ACWL). 18 ACWL telah dibentuk sejak  1999  untuk  membantu  negara-negara  berkembang  mendapatkan legal advice dalam hukum WTO dan perekonomian yang mengalami transisi, diberikan dalam  bentuk advisory  opinion atas  pertanyaan  hukum,  analisis  situasi perdagangan, atau legal advice selama proses persidangan. 19 ACWL dapat menjadi sarana  untuk  memahami  sistem  penyelesaian  sengketa  WTO  hingga kepentingannya  dapat  diperjuangkan  secara  efektif. 20 Sistem  penyelesaian sengketa dalam DSB pada dasarnya bukanlah sistem yang memihak, tetapi untuk bisa memenangkan kasus perlu pemahaman hukum dan ekonomi yang mendalam untuk memperkuat posisi penuntut ataupun tertuntut.
18 Bernard Hoekman, et.al . ( eds .), Development, Trade and the WTO: A Handbook , The World Bank, Washington, 2002, hlm., 75.
19 Id.
20 Gregory Shaffer, Assessing the Advisory Centre on WTO Law from a Broader Governance Perspective , Minnesota Legal Studies Research Paper No. 11-46, 29 November 2011.
Permasalahan  kedua  yakni non-compliance adalah  hal  yang  berbeda, dimana  meski  sudah  ada  ketentuan  dalam  DSU  mengenai  pengimplementasian rekomendasi  dan  keputusan,  ada  pula  faktor-faktor  lain  seperti  faktor  ekonomi, politik, dan pandangan terhadap posisi negara lawan sengketa, sementara di sisi lain  kepatuhan  negara-negara  sangat  berdampak  terhadap  efektivitas  sistem penyelesaian  sengketa  WTO. 21 Ketidakpatuhan  sebagai  faktor  kesengajaan  dari pihak yang bertanggungjawab untuk segera melaksanakan tuntutan dalam waktu yang  ditetapkan  sangat  merugikan  negara  yang  menuntut,  karena  kegiatan perekonomian  terus  berjalan  meski  kewajiban  belum  dilaksanakan.  Akibat non- compliance Korea  Selatan,  pengusaha  Indonesia  merugi  dan  mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian nasional Indonesia. Indonesia sendiri menunjukkan  kepatuhan  dengan  mengubah  Undang-Undang  mengenai  mobil nasional sebelum tenggat waktu berakhir.
DSU  menyatakan  retaliasi  diperbolehkan  saat  berhadapan  dengan non- compliance pihak yang dituntut, tetapi tindakan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Retaliasi dalam WTO harus disahkan WTO secara multilateral, dan retaliasi  harus  setara  dan  sesuai  dengan  kerugian  akibat  pelanggaran  yang dipersengketakan. Pada prakteknya, retaliasi sangat rumit dan hanya negara maju seperti  Amerika  Serikat  dan  Uni  Eropa  yang  berhasil, 22 karena  retaliasi  hanya efektif  bila  diajukan  negara  dengan  pasar  domestik  besar  sehingga  mampu memberikan  kerugian  ekonomi  atau  politik  bagi  pihak  lain  demi  meningkatkan kepatuhan. 23 Ketika Indonesia mengancam melakukan retaliasi terhadap Amerika Serikat  untuk  ekspor  rokok  kretek,  ancaman  diindahkan  karena  Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan akan merugikan Amerika Serikat, tetapi ancaman  retaliasi  Antigua,  negara  kecil  dengan  jumlah  penduduk  delapan  puluh ribu  jiwa,  untuk  menghentikan  hubungan  perdagangan  dengan  Amerika  Serikat yang  hanya  sekitar  0.02  persen  dari  total  keseluruhan  ekspor  Amerika  Serikat,
21 William J. Davey, Implementation in WTO Dispute Settlement: An Introduction to the Problems and Possible  Solutions , The  Research  Institute  of  Economy,  Trade  and  Industry –  Discussion  Paper Series, 1, 2005. 22 Chad  P.  Bown, et.al .  ( eds .), The  Law,  Economics  and  Politics  of  Retaliation  in  WTO  Dispute Settlement , Cambridge University Press, Cambridge, 2010, hlm., 235.
23 Id., hlm., 321.
tidak  akan  berdampak  pada  ekonomi  Amerika  Serikat  karena  negara  tersebut dapat  mengalihkan  volume  perdagangan  itu  di  tempat  lain. 24 Untuk menanggulangi  ketidakpatuhan,  Indonesia  sendiri  tidak  bisa  terus  bergantung pada  tindakan  retaliasi,  yang  pada  dasarnya  tidak  menguntungkan  bagi  pasar domestik negara berkembang.
Dengan  alasan-alasan  tersebut,  maka  penulis  berpandangan  bahwa pemaksaan  kepatuhan  harus  dilakukan  dari  sistem  WTO  sendiri.  Alternatif pertama adalah dengan mengubah ketentuan Pasal 21 DSU mengenai Surveillance of  Implementation  of  Recommendations  and  Rulings ,  diperluas  menjadi Determination of Compliance . 25 Proposal ini telah diajukan oleh pemerintah Jepang bersama  negara-negara  lain. 26 Dalam  Pasal  21.5  DSU  diatur  mengenai pembentukan Panel (umumnya  disebut Compliance  Panel ),  persidangan  untuk melihat  apakah  tergugat  telah  melaksanakan  rekomendasi  DSB  dan  juga  apakah langkah-langkah  yang  diambil  sesuai  dengan  ketentuan  WTO. 27 Untuk  putusan Compliance Panel dapat diajukan banding. Namun dalam Proposal Determination of  Compliance ,  DSU  tidak  hanya  mengatur  mengenai  pengawasan  atas implementasi,  tetapi  juga  tindakan  yang  perlu  dilakukan  agar  negara-negara benar-benar melaksanakan rekomendasi dan keputusan DSB. Dalam proposal ini, pembentukan Compliance  Panel dapat  dimohonkan  penuntut  (a)  kapanpun setelah  negara  yang  dituntut  menyatakan  tidak  memperlukan  waktu  tambahan untuk mengimplementasi, (b) kapanpun setelah negara yang dituntut menyatakan telah  menginformasikan  implementasinya,  atau  (c)  sepuluh  hari  sebelum  waktu yang  wajar  untuk  melakukan  rekomendasi  berakhir.  Pembentukan Compliance Panel dalam  proposal  ini  tidak  memerlukan  konsultasi  dari  pihak  yang
24 WTO, Recourse  by  Antigua  and  Barbuda  to  Article  22.2  of  the  DSU , United  States–Measures Affecting  the  Cross-Border  Supply  of  Gambling  and  Betting  Services ( US–Gambling ),
WT/DS285/22, 22 June 2007, paragraph 3.
25 Supra no 18, hlm., 77.
26 WTO, Proposed Amendment of the Dispute Settlement Understanding : submitted by the government of Japan on behalf of co-sponsors Canada, Costa Rica, the Czech Republic, Ecuador, the European Communities (and its member states), Hungary, Japan, Korea, New Zealand, Norway, Peru, Slovenia, Switzerland, Thailand, and Venezuela , WT/MIN(99)8, 22 November 1999.
27 Appellate Body Report, Canada–Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft ,
WT/DS70/AB/R, adopted 20 August 1999, DSR 1999:IV.
bersengketa,  dan  terhadap  laporan Compliance Panel tidak  bisa  dilakukan banding. Jika Compliance Panel mendapati bahwa pihak yang bersangkutan gagal melaksanakan  kepatuhan  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan,  penuntut  dapat meminta otorisasi DSB untuk penangguhan konsesi atau kewajiban lainnya.
Langkah  selanjutnya  yang  bisa  dilakukan  terhadap  sistem  penyelesaian sengketa  WTO  adalah  perluasan  Pasal  22  DSU  terkait  kompensasi  dan penangguhan  konsesi  dimana  istilah  kompensasi  tidak  dielaborasi.  Pakistan mengajukan  proposal  agar  kompensasi  diatur  dalam  bentuk  finansial  yang dibayarkan respondent kepada complainant untuk  kerugian  yang  diderita  akibat pelanggaran  negara  yang  dituntut. 28 Selain  itu  kompensasi  juga  bisa  diajukan dalam  bentuk  non-finansial,  yakni  penambahan  akses  pasar  kepada  pihak  yang dirugikan. 29 Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan WTO pun perlu dianggap sebagai masalah kolektif, sehingga membutuhkan respon kolektif dari pihak-pihak yang  dirugikan.  Permasalahannya,  peraturan-peraturan  WTO  sekarang  ini dipandang  hanya  mengatur  secara  bilateral  sehingga  muncul  urgensi  agar peraturan  WTO  benar-benar  dipandang  sebagai  produk  multilateral  yang memberikan  peraturan-peraturan  hukum  sebagai  produk  publik  dan penegakannya harus dilakukan secara kolektif. 30 Retaliasi dan kompensasi dapat meningkatkan  kepatuhan,  dan  kompensasi  atas  cidera  kolektif  diberikan  secara kolektif  kepada  seluruh  anggota,  tidak  hanya  satu-dua  negara  yang  membawa kasus  tersebut  dalam  persidangan. 31 Hal  ini  diharapkan  akan  meningkatkan kepatuhan negara-negara atas rekomendasi dan keputusan DSB, agar negara yang menuntut  tidak  semakin  dirugikan  dan  negara  yang  dituntut  pun  menjalankan kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan.
28 WTO, Communication from Pakistan to the General Council , WT/GC/W/162, 1 April 1999.
29 Joost Pauwelyn, Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules Are Rules—Toward a More Collective Approach , 94 American Journal of International Law, 2000, hlm., 307-343.
30 Id., hlm., 340; lihat juga Joost Pauwelyn, A Typology of Multilateral Treaty Obligations : Are WTO Obligations  Bilateral  or  Collective  in  Nature ?,  14  European  Journal  of  International  Law,  2003, hlm., 907-951.
31 Supra no. 29, hlm., 343.

## Penutup
Usaha  untuk  melindungi  kepentingan  nasional  negara  perlu  diupayakan semaksimal  mungkin,  mengingat  perekonomian  negara  sangat  berdampak  pada kemakmuran  rakyat.  Pembangunan  nasional  Indonesia  sendiri  tujuan  utamanya adalah  demi  tercapainya  kesejahteraan  rakyat.  Di  sisi  lain,  Indonesia  pun  harus mengusahakan  hubungan  kerja  sama  yang  baik  dengan  negara  lain  karena kebergantungan satu negara kepada negara yang lain adalah keniscayaan. Meski demikian,  mengetahui  bahwa  sengketa  tidak  bisa  terhindarkan,  WTO  telah menyediakan mekanisme agar setiap sengketa yang dihadapi diselesaikan secara damai.  Namun  ada  saja  celah  yang  menghambat  efektivitas  sistem  penyelesaian sengketa tersebut.
Dengan  bertitik-tolak  pada  permasalahan  yang  dihadapi  Indonesia  yaitu lemahnya  argumen  dan  bukti  yang  mendukung  gugatan  atau  sanggahan,  dan ketidakpatuhan  negara  lain  dalam  melaksanakan  rekomendasi  DSB  sehingga menimbulkan  kerugian  bagi  perekonomian  nasional  Indonesia,  penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu. Capacity-building harus  dilakukan  Indonesia  dari  segi  hukum,  ekonomi,  dan  politik,  sehingga meningkatkan  kuatnya  argumen  dan  pengumpulan  bukti.  Sedangkan  untuk masalah ketidakpatuhan, yang mana hal ini sangat dipengaruhi banyak faktor di luar kekuasaan negara complainant , maka yang dapat dilakukan adalah reformasi DSU  dalam  hal  pengawasan  kepatuhan  dan  kompensasi  serta  penangguhan konsesi.  Proposal  peningkatan  kapasitas Compliance  Panel dan  pengaturan spesifik  mengenai  pemberian  kompensasi  dalam  bentuk  finansial  ataupun  akses pasar  diharapkan  dapat  mendorong  negara-negara  dalam  melaksanakan rekomendasi  dalam  waktu  yang  telah  disepakati.  Proposal  adanya  pengaturan pemberian  kompensasi  kolektif  juga  dapat  menjadi  cambuk  kepatuhan. Kepatuhan  sendiri  memiliki  dampak  positif,  tidak  hanya  kepada  negara complainant tetapi  juga  kepada  negara respondent yang  tidak  perlu  membayar kompensasi.

## Daftar Pustaka
Dokumen WTO: Appellate Body Report, Canada – Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft , WT/DS70/AB/R, adopted 20 August 1999, DSR 1999:IV.
Panel Report, Indonesia  –  Certain  Measures  Affecting  the  Automobile  Industry , WT/DS54/R,  WT/DS55/R,  WT/DS59/R,  WT/DS64/R  and  Corr.1  and Corr.2, adopted 23 July 1998, and Corr.3 and Corr.4, DSR 1998:VI.
Panel Report, Korea  –  AntiDumping  Duties  on  Imports  of  Certain  Paper  from Indonesia , WT/DS312/R, adopted 28 November 2005, DSR 2005:XXII, hlm. 10637; Panel Report, Korea  –  AntiDumping  Duties  on  Imports  of  Certain Paper  from  Indonesia    –  Recourse  to  Article  21.5  of  the  DSU  by  Indonesia , WT/DS312/RW, adopted 22 October 2007, DSR 2007:VIII.
Panel Report, United  States  –  Continued  Dumping  and  Subsidy  Offset  Act  of  2000 , WT/DS217/R,  WT/DS234/R, adopted 27  January  2003, as  modified  by Appellate Body Report WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, DSR 2003:II.
Panel Report, United States – Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes , WT/DS406/R, adopted 24 April 2012, as modified by Appellate Body Report WT/DS406/AB/R, DSR 2012: XI.
WTO, Article II ; Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes , 1994, 1869 U.N.T.S. 401,
WTO, Communication from Pakistan to the General Council , WT/GC/W/162, 1 April 1999.
WTO, Proposed Amendment of the Dispute Settlement Understanding : submitted by the  government  of  Japan  on  behalf  of  co-sponsors  Canada,  Costa  Rica,  the Czech Republic, Ecuador, the European Communities (and its member states), Hungary,  Japan,  Korea,  New  Zealand,  Norway,  Peru,  Slovenia,  Switzerland, Thailand, and Venezuela , WT/MIN(99)8, 22 November 1999. WTO, Recourse by Antigua and Barbuda to Article 22.2 of the DSU , United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services ( US – Gambling ), WT/DS285/22, 22 June 2007.
Buku: Bernard Hoekman, et.al . ( eds .), Development, Trade and the WTO: A Handbook , The World Bank, Washington, 2002.
Chad P. Bown, et.al . ( eds .), The Law, Economics and Politics of Retaliation in WTO Dispute Settlement , Cambridge University Press, Cambridge, 2010. G. Sampson, (ed.), The Role of the World Trade Organization in Global Governance , United Nations University Press, Tokyo, 2001.
Peter  Malanczuk, Akehurst’s  Modern  Introduction  to  International  Law , Seventh Revised Edition , Routledge, New York, 1997.
Peter Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials , Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
World  Trade  Organization, A  Handbook  on  the  WTO  Dispute  Settlement  System , Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
Jurnal dan Artikel: Freddy  Josep  Pelawi, Penyelesaian  Sengketa  WTO  dan  Indonesia ,  Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Buletin KPI Edisi 44, 2007. Gregory  Shaffer, Assessing  the  Advisory  Centre  on  WTO  Law  from  a  Broader Governance Perspective , Minnesota Legal Studies Research Paper No. 11-46, 29 November 2011.
Joost Pauwelyn, A Typology of Multilateral Treaty Obligations : Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature ?, 14 European Journal of International Law, 2003.
__________________, Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules Are Rules— Toward  a  More  Collective  Approach ,  94  American  Journal  of  International Law, 2000.
William J. Davey, Implementation in WTO Dispute Settlement: An Introduction to the Problems and Possible Solutions , The Research Institute of Economy, Trade and Industry–Discussion Paper Series, 1, 2005.
World  Trade  Organization, WTO  Dispute  Settlement:  One  Page  Case-Summaries 1995-2014 (2015).
Lain-lain: Tempo, Indonesia Menangkan Sengketa Melawan Korea di WTO , http://bisnis.tempo.co/read/news/2005/10/31/05668752/Indonesia- Menangkan-Sengketa-Melawan-Korea-di-WTO
Tempo, Menang Sengketa WTO, Indonesia Dapat Penghargaan ,
http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/09/25/092516518/menang- sengketa-wto-indonesia-dapat-penghargaan
Tempo, Penghentian Kasus Dumping Kertas Belum Direspons Pengusaha Korea , http://bisnis.tempo.co/read/news/2010/10/25/090286990/penghentian -kasus-dumping-kertas-belum-direspons-pengusaha-korea
WHO, Partial Guidelines for Implementation of Articles 9 and 10 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control: Regulation of the Contents of Tobacco Products and of Tobacco Product Disclosures , http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_9and10/en/