## PERGESERAN KOMPETENSI ABSOLUT PTUN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

## Despan Heryansyah
Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta Email: despan.her@gmail.com

## Abstrak
Keberadaan  diskresi  disatu  sisi  memang  memberikan  manfaat  bagi  pejabat administrasi  untuk  mengatasi  stagnasi  pemerintahan.  Diskresi  memungkinkan seorang  pejabat  pemerintahan  untuk  mengeluarkan  kebijakan  meskipun  tidak  ada peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  payung  hukum  dikeluarkannya kebijakan  itu.  Namun  di  sisi  lain,  diskresi  apabila  tidak  digunakan  sesuai  dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  pemerintahan,  yang  tentu  saja  akan merugikan  warga  negara  sebagai  korbannya.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah,  pertama,  benarkah  diskresi  menjadi  buah  simalakama  terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  pasca  UU  No  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  doctrinal yang  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Metode pendekatan  yang  digunakan  yakni  pendekatan  normatif.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa,  petama,  diskresi  telah  menjadi  buah  simalakama penyelenggaraan  pemerintahan  karena  di  satu  sisi  dapat  mengatasi  stagnasi pemerintahan  namun  di  sisi  lain  membuka  peluang  terjadinya  penyalahgunaan wewenang. Kedua, ada banyak masalah yang ditimbulkan pasca disahkannya UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan diskresi.
Kata Kunci: Kompetensi Absolut; Diskresi; Penyalahgunaan Wewenang

## Abstract
The  existence  of  a  discretion  on  the  one  hand  provides  benefits  for  administrative officials  to  overcome  the  stagnation  of  government.  A  discretion  may  enable  a government  official  to  issue  a  policy  although  there  is  no  legislation  as  its  legal protection.  On  the  other  hand,  a  discretion  will  open  opportunities  for  abuse  of authority by government officials if it is  not used in accordance with the procedures and  requirement  determined,  which  certainly  will  harm  citizens  as  the  victims.  The problems in this res earch are whether it is  true that discretion is “between the devil and the blue sea” towards governance and how the problem of discretion application is in the laws and regulations in Indonesia after Law No. 30 Year of 2014 on Government Administration. This research was a doctrinal research using primary and secondary law material. The approach method used was normative approach. The  result of the
research concludes that, firstly, discretion has become “between the d evil and the blue sea” of governance because in one side it can overcome the stagnation of government, but  it  opens  opportunities  for  abuse  of  authority,  and,  secondly,  there  are  many problems  caused  after  the  enactment  of  Law  No.  30  Year  of  2014  on  Government Administration related to discretion.
Keywords: Absolute Competence; Discretion; Misuse Authority

## A. PENDAHULUAN
Pemikiran  atau  konsepsi  manusia  merupakan  anak  zaman  yang  lahir  dan berkembang  dalam  situasi  kesejarahan  dengan  berbagai  pengaruhnya.  Pemikiran atau  konsepsi  manusia  tentang  negara  hukum  juga  lahir  dan  berkembang  dalam situasi  kesejarahan  (Ridwan  HR,  2011:  1).  Konsepsi  negara  hukum  mengalami perkembangan  yang  cukup  pesat,  pada  mulanya  seluruh  kekuasaan  negara diserahkan  kepada  seorang  raja  yang  membentuk  undang-undang,  menjalankan pemerintahan  serta  menjalankan  fungsi  peradilan  secara  lansung.  Keputusan tertinggi berada di tangan raja, sehingga apapun yang menjadi keputusan raja harus dijalankan  dengan  berbagai  konsekuensinya.  Bahkan  pada  masa  awal-awal  abad pertengahan,  kekuasaan  raja  disandingkan  dengan  kekuasaan  Tuhan,  keputusan raja  adalah  kehendak  Tuhan.  Sadar  bahwa  konsep  ini  semakin  menjadikan  raja sewenang-wenang  terhadap  warga  negara  maka  kekuasaan  raja  mulai  dikurangi melalui lahirnya magna charta, sebuah perjanjian antara Raja John Inggris dengan para  Bangsawan  yang  pada  pokoknya  berisi  pemberian  hak-hak  kepada  para bangsawan  dan pengurangan  kekuasaan yang  dimiliki  oleh  Raja. Konsepsi tentang negara  terus  mengalami  perkembangan  hingga  pada  perjanjian Montevideo , pembagian  kekuasaan  oleh  John  Locke,  dilanjutkan  Montesqiueu  dalam  bukunya L’Esprit des Lois , hingga kemudian berkembanglah model negara hukum formal. Negara  hukum  formal  pun  hanya  bertahan  beberapa  waktu  dan  dianggap sudah  tidak  relevan  lagi  karena  hanya  menjadikan  negara  sebagai  penjaga  malam saja,  yang  tidak  memiliki  kewenangan  mencampuri  semua  urusan  warna  negara. Kemudian munculah konsep negara hukum modern yang menempatkan pemerintah sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  rakyatnya  (Marbun, 2011:  189).  Ciri  utama  negara  ini  adalah  munculnya  kewajiban  pemerintah  untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya (Ridwan HR, 2011: 14).
Pemikiran  tentang  negara  hukum  ini  mencapai  puncaknya  pada  abad  ke-19 dengan munculnya konsep rechtstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran  Immanuel  Khant.  Menurut  Stahl  unsur-unsur  negara  hukum  adalah sebagai  berikut:  (1)  Perlindungan  hak-hak  asasi  manusia;  (2)  Pemisahan  atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (4) Peradilan administrasi dalam perselisihan (Hadjon,  1987:  16-82).  Dalam  ketentuan  yang  lebih  jelas,  dalam  karyanya Die Philosophie  des  Recht ,  ia  mengungkapkan  beberapa  unsur  negara  hukum  yang kemudian  menjadi  ciri  utama  negara  hukum rechtsstaat ,  yaitu  (Hadjon,  1987:  16- 82):  (1)  Mengakui  dan  melindungi  Hak  Asasi  Manusia;  (2)  Untuk  melindungi
terhadap hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas teori trias politica ; (3) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan atas undang-undang  ( wetmatigbestuur );  (4)  Jika  dalam  menjalankan  tugasnya berdasarkan  undang-undang,  pemerintah  mash  melanggar  hak  asasi  (campur tangan  pemerintah  dalam  kehidupan  pribadi),  maka  ada  pengadilan  administrasi yang  akan  menyelesaikannya.  Sementara  pada  wilayah  Anglo-Saxon,  muncul  pula konsep  negara  hukum  ( rule  of  law )  dari  A.V.  Dicey,  dengan  unsur-unsur  sebagai berikut: (1) Supremasi aturan-aturan hukum ( Supremacy of the law ); (2) Kedudukan yang  sama  dalam  menghadapi  hukum  ( equality  before  the  law );  (3)  Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (Dicey, 1973: 202).
Adanya  unsur  “ peradilan  administrasi  dalam  pemerintahan” pada  konsep rechstaat ,  dan  ketiadaannya pada  konsep rule  of  law unsur  merupakan perbedaan yang sangat mendasar dari kedua konsep negara hukum ini. Keberadaan peradilan administrasi  dalam  konsep rechstaat ini  dilatarbelakangi  oleh  kewenangan pemerintah  dalam  menormakan  segala  peraturan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan, maka disediakan peradilan administrasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan.
Selain itu, karakteristik paling mendasar dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan yang bersifat sepihak (Hadjon, 1987: 124). Dikatakan sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum  pemerintah  itu  tergantung  pada  kehendak  sepihak  dari  pemerintah. Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan  hukum  sepihak,  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  pelanggaran  hukum bagi  warga  negara,  apalagi  dalam  negara  hukum  modern  yang  memberikan kewenangan  yang  luas  kepada  pemerintah  untuk  mencampuri  kehidupan  warga negara.  Oleh  karena  itu  diperlukan  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara terhadap  tindakan  hukum  pemerintah  (Ridwan,  2002:  226).  Oleh  karena  itu dibentuklah  peradilan  administrasi,  agar  rakyat  mendapatkan  kepastian  hukum dalam mencari keadilan.
Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam UUD Neraga RI 1945 pasca amandemen telah diatur secara tegas, Khusunya dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.  Pengaturan  secara  tegas  kedudukan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) secara tegas dalam konstitusi tersebut dipengaruhi oleh gagasan mengenai perlunya peningkatan  kualitas  pengawasan  terhadap  pemerintah.  Karena  potensi  untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah semakin besar yang jelas merugikan masyarakat umum (Tjandra, 2009: 1). Ketentuan mengenai hukum materil  dan  hukum  formil  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  ini  kemudian  diatur dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Kompetensi  absolut  dari  PTUN  terdapat  dalam  pasal  47  UU  PTUN  yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara.  Yang  dimaksud  dengan  sengketa  tata usaha negara tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidang  tata  usaha  negara  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  badan
atau  pejabat  tata  usaha  negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daeah,  sebagai  akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiyono, 2007: 5).
Dari  ketentuan  dalam  UU  No  5  Tahun  1986  ini  terlihat  bahwa  kompetensi PTUN  sangat  sempit,  hanya  berkaitan  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang dinilai  merugikan  masyarakat.  Keputusan  sebagaimana  diketahui  harus  bersifat konkret, individual dan final, selain dari pada itu PTUN tidak memiliki kewenangan untuk  mengadilinya.  Kondisi  di  atas  berjalan  hingga  hampir  20  tahun,  kemudian sejalan  dengan  semakin  meningkatnya  tugas-tugas  yang  harus  dilaksanakan  oleh pemerintah  yang  dipengaruhi  oleh  paham  negara  kesejahteraan  ( walfare  state ). Ditambah  lagi  dengan  kewenangan  pemerintah  untuk  melakukan  diskresi,  yaitu kebebasan untuk mengambil kebijakan apabila tidak ada UU yang mengaturnya atau UU  samar  yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  kompetensi  PTUN  yang terdapat  di  dalam  UU  No  5  Tahun  1986  dirasa  sudah  tidak  relevan  lagi,  karena terlalu sempit hanya mengadili keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final saja.
Maka untuk memperluas perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan pemerintah, pada tahun 2014 disahkan UU No  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  UU  ini  memperluas kompetensi  PTUN  yang  tidak  lagi  hanya  mengadili  Keputusan  Tata  Usaha  Negara saja  namun  juga  diberikan  kewenangan  untuk  mengadili  perkara  lain  dalam kaitannya  dengan  administrasi  negara.  PTUN  diberikan  kewenangan  untuk mengadili  apakah  dalam  keputusan  atau  tindakan  pejabat  tata  usaha  negara terdapat  penyalahgunaan  wewenang  atau  tidak.  Perluasan  kompetensi  absolut PTUN ini tentu saja menimbulkan akibat hukum tersediri baik secara formil ataupun materil,  dan  dalam  prakteknya  juga  terdapat  masalah-masalah  baru  yang  timbul akibat  perluasan  itu.  Oleh  karena  itu,  perlu  bagi  penulis  untuk  mengkajinya  lanjut dalam tulisan ini.
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  maka  kajian  ini  merumuskan  beberapa masalah, yaitu:
1. Bagaimanakah  bentuk  pergeseran  kompetensi  absolut  Peradilan  Tata  Usaha Negara dalam UU No 30 Tahun 2014?
2. Apakah  implikasi  dari  pergeseran  kompetensi  absolut  Peradilan  Tata  Usaha Negara?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  doktrinal,  objek  utama  yang penulis kaji adalah undang-undang dengan menggunakan teori-teori dari para ahli sebagai  pisau  analisis.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan  yakni pendekatan  yuridis-normatif.  Bahan  hukum  yang  telah  penulis  kumpulkan kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  kemudian  disistematisasi  menurut urutan dan pengelompokkan yang telah ditentukan sebelumnya.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kompetensi Absolut Hukum PTUN Menurut UU No 5 Tahun 1986
Pada umumnya dalam hukum acara dikenal adanya kewenangan (konpetensi) suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kompetensi tersebut  dibedakan  atas  kompetensi  relatif  dan  kompetensi  absolut.  Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan sesuai  dengan  objek  atau  materi  atau  pokok  sengketanya  (Marbun,  2011:  239). Namun  yang  akan  penulis  bahas  dalam  tulisan  ini  adalah  mengenai  kompetensi absolut peradilan administrasi.
Kompetensi absolut berhubungan dengan kewenangan PTUN memeriksa dan mengadili  suatu  sengketa  menurut  objek  atau  materi  atau  pokok  sengketa. Meskipun  badan/pejabat  tata  usaha  negara  dapat  digugat  di  PTUN,  tetapi  tidak semua tindakannya dapat diadili oleh PTUN.
Tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN diatur dalam  Pasal  1  butir  (3)  dan  Pasal  3  UU  No  5  Tahun  1986,  sedangkan  tindakan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Militer atau  bahkan  untuk  masalah  pembuatan  peraturan  ( regeling )  yang  dibuat  oleh pemerintah  dan  bersifat  umum,  kewenangan  untuk  mengadilinya  berada  pada Mahkamah Agung melalui Hak Uji Materil (Marbun, 2011: 41).
Pasal  47  UU  No  5  Tahun  1986  menyebutkan:  pengadilan  bertugas  dan berwenangan  memeriksa,  memutuskan  dan  menyelesaikan  sengketa  tatausaha negara. Apakah yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara? Pasal 1 angka 4 UU  No  5  Tahun  1986  juga  merumuskan  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  tata usaha  negara,  baik  dipusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan  tata  usaha  negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hadjon, 1999: 318).
Dengan  demikian,  KTUN  merupakan  dasar  lahirnya  sengketa  tata  usaha negara.  Apakah  KTUN  itu  Pasal  1  angka  3  merumuskan  KTUN  adalah  suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi  tindaka  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yang  bersifat  konkret,  individual  dan  final,  yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Elemen-elemen di atas belum menjadikan pengertian KTUN tuntas. Ternyata masih ditambah lagi dengan hal-hal yang tercantum dalam pasal 3, yaitu dalam hal suatu  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  tidak  mengeluarkan  suatu  keputusan yang  dimohonkan  kepadanya,  sedang  hal  itu  merupakan  kewajibannya  (Hadjon, 1999: 319). Jangka waktu yang ditentukan empat bulan sejak permohonan diterima, jika peraturan perundang-undangan tidak menentukannya.
Meskipun  suatu  keputusan  tata  usaha  negara  telah  memenuhi  unsur-unsur dan atau ciri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (3), tetapi ada putusan yang tidak dapat dimasukkan sebagai kompetensi PTUN, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Beberapa pembatasan tersebut ditemukan dalam Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan penjelasan Umum UU No 5 Tahun 1986. Sjachran  Basah  mengelompokkan  pembatasan  itu  menjadi  dua  golongan,  yaitu pembatasan lansung dan pembatasan tidak lansung (Marbun, 2011: 242-245).
Pertama, pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama  sekali  bagi  PTUN  untuk  memeriksa  dan  memutus  sengketa  tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat di Pasal 2, Pasal 49, Penjelasan Umum. Menurut Pasal  2,  yang  tidak  termasuk  dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah:  (1) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; (2) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; (3) KTUN yang  masih  memerlukan  persetujuan;  (4)  KTUN  yang  dikeluarkan  berdasarkan KUHP  dan  KUHAP  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersifat  hukum pidana;  (5)  KTUN  yang  dikeluarkan  berdasarkan  atas  hasil  pemeriksaan  badan peradilan  atas  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  (6)  KTUN mengenai  ABRI  (sekrang  TNI);  (7)  Keputusan  Panitia  Pemilihan  baik  di  pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
Selanjutnya menurut Pasal 49 yang berbunyi: PTUN  tidak  berwenang  memeriksa,  memutuskan,  dan  menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal  keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan:
a. dalam  waktu  perang,  keadaan  bahaya,  keadaan  bencana  alam  atau keadaan  luar  biasa  yang  membahayakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. dalam  keadaan  mendesak  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  menurut  penjelasan  umum  angka  (1)  sengketa  administrasi  di lingkungan  Angkatan  Bersenjata  dan  dalam  soal-soal  militer  yang  menurut ketentuan UU No 26 Tahun 1953 dan UU No 19 Tahun 1958 diperiksan, diputus dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer.
Kedua, pembatasan  tidak  langsung  adalah  pembatasan  atas  kompetensi absolut  yang  masih  membuka  kemungkinan  bagi  PTUN  tingkat  banding,  untuk memeriksa  dan  memutus  sengketa  tata  usaha  negara  dengan  ketentuan  bahwa seluruh upaya administrasi yang tersedia untuk itu telah di tempuh (Pasal 48 UU No 5 1986). Berdasarkan pembatasan tidak lansung ini berarti sengketa harus terlebih dahulu  diselesaikan  lebih  dahulu  melalui  upaya  administrasi.  Apabila  upaya administrative  telah  ditemput  namun  penggugat  belum  juga  merasa  puas,  maka gugatan dapat lansung diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN.
Kembali ke permasalahan sengketa tata usaha negara, dari ketentuan di atas, dapat  diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sengketa  tata  usaha  negara  terdiri dari  beberapa  unsur,  yaitu:  (1)  Sengketa  yang  timbul  dalam    bidang  tata  usaha negara;  (2)  Sengketa  tersebut  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; (3) Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha negara.
Penjelasan  Pasal  1  angkat  (4)  menyebutkan  bahwa  istilah  “sengketa”  yang dimaksudkan  dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angkat  (4)  mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai apa yang dimaksud dengan “Tata Usaha Negara”, Pasal 1  Angka  1 menentukan bahwa Tata Usaha  Negara  adalah  Administrasi  Negara  yang  melaksanakan  fungsi  untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  Daerah (Riyono, 2007: 5-6).
Adapun yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” dalam Pasal 1 Angka 1,  oleh  penjelasan  Pasal  1  Angka  1  disebutkan  sebagai  kegiatan  yang  bersifat eksekutif.  Jika  berbicara  tentang  kegiatan  eksekutif,  mau  tidak  mau  kita  harus berbicara pula tentang teori Trias Politika dari Montesquieu, yaitu bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian:
1. Legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat peraturan perundang-undangan;
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan peraturan;
3. Yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengawasi/mengadili pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
Jadi,  jika  ditinjau  dari  sudut teori  trias  politika,  dapat diketahui  bahwa  yang dimaksud  dengan  “kegiatan  yang  bersifat  eksekutif”  adalah  kegiatan  yang  bersifat pelaksanaan undang-undang. Pertanyaannya adalah apakah Tata Usaha Negara itu hanya  melaksanakan  fungsi  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  yang  bersifat pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja?
Secara  praktik,  tata  usaha  negara  tidak  hanya  melaksanakan  fungsi  untuk menyelenggarakan  kegiatan  yang  bersifat  pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan,  tetapi  juga  melaksanakan  fungsi  untuk  menyelesaikan  urusan pemerintahan  yang  penting  dan  mendesak  yang  belum  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan,  misalnya  dalam  menghadapi  terjadinya  bencana  (banjir, gempa  bumi,  dan  sebagainya).  Pada  dasarnya  pemerintah  tidak  hanya melaksanakan  UU,  tetapi  atas  dasar  “ freies  ermessen ”  dapat  pula  melakukan perbuatan-perbuatan  lainnya  meskipun  belum  diatur  secara  tegas  oleh  undang- undang (Hadjon, 1999: 138).
Namun  ada  dilema  tersendiri  berkaitan  dengan freies  ermessen ini,  karena segala  kebijakan  pejabat  tata  usaha  negara  yang  tertuang  dengan  alasan freies ermessen atau  diskresi,  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pengujiannya.
Termsuk UU No 5 Tahun 1986 ini juga tidak mangatur, sehingga PTUN merasa tidak memiliki  kompetensi  untuk  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikannya.  Padahal di sisi yang lain, potensi terjadi penyalahgunaan wewenang dengan adanya diskresi ini malah lebih besar lagi.
Kemudian  telah  disebutkan  oleh  Pasal  1  Angka  4  bahwa  yang  juga  menjadi kewenangan  PTUN  adalah  “sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud
dengan  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku?
Pasal  5  UU  No  8  Tahun  1974  menentukan,  penyelesaian  sengketa  di  bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan, untuk itu sebagai bagian dari tata usaha negara yang dimaksud dalam UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa sebelum UU No 8 Tahun 1970 diubah dengan UU No 43 Tahun 1999 pembentuk UU mempunyai  kehendak  untuk  membentuk  pengadilan  kepegawaian  sebagai peradilan khusus di lingkungan PTUN (Wiyono, 2007: 8).
Akan tetapi dengan diadakannya perubahan UU No 8 Tahun 1974 dengan UU No 43 Tahun 1999, tetnyata kehendak pembentukan UU  tersebut berubah, karena Pasal  35  UU  No  8  Tahun  1974  diubah  menjadi  tiga  Ayat,  yang  pada  Ayat  (1)  nya menentukan  “sengketa  kepegawaian  diselesaikan  melalui  Peradilan  Tata  Usaha Negara”. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “sengketa kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”  dalam perumusan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  Angka  (4)  adalah  sengketa kepegawaian berdasarkan UU No 8 Tahun 1974 Jo. UU No 43 Tahun 1999.
Dengan  berpedoman  pada  pengertian  tentang  sengketa  Tata  Usaha  Negara seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  Angka  (4),  maka  yang  dimaksud  dengan sengketa  kepegawaian  adalah  sengkata  yang  timbul  dalam  bidang  Tata  Usaha Negara  antara  orang  yang  menduduki  jabatan  sebagai  Pegawai  Negeri  dengan Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian.

## 2. Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar.  Selanjutnya  menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI Tahun  1945,  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip  kedaulatan  rakyat dan  prinsip  negara  hukum.  berdasarkan  prinsip-prinsip tersebut,  segala  bentuk  keputusan  dan/atau  tindakan  administrasi  pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Dengan  demikian  tidak  berdasarkan  kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelanggaraan pemerintahan itu sendiri.
Semakin  luasnya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  sebagai  akibat dari  penerapan  konsepsi  negara  kesejahteraan  ( walfare  state ),  akan  semakin membuka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tentu yang akan menjadi korbannya  adalah  rakyat,  oleh  karena  itu  perlu  perngaturan  yang  tegas  berkaitan dengan  administrasi  pemerintahan  agar  rakyat  memiliki  kepastian  hukum  dan terhindar dari korban penyalahgunaan wewenang penguasa. Berkaitan dengan hal tersebut,  maka  pada  tahun  2014  lahirlah  Undang-Undang  Administrasi  yang pertama  di  Indonesia  yaitu  UU  No  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.
Meski  mendapatkan  banyak  kritik  dari  berbagai  kalangan  karena  banyak terdapat  kontradiksi  dan  kerancuan,  namun  karena  UU  tersebut  telah  disahkan dalam Lembaran Negara maka wajib untuk ditaati oleh seluruh warga negara. UU ini mengatur  banyak  ketentuan  pelaksanaan  administrasi  di  Indonesia,  termasuk menggeser kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN dalam UU No 5 Tahun 1986  hanya  memiliki  wewenang  untuk  mengadili  Keputusan  ( beshicking )  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  (eksekutif)  dan  sengketa  kepegawaian  saja.  Namun dalam UU No 30 Tahun 2014 ini PTUN memiliki kompetensi absolut yang lebih luas lagi. Bentuk pergeseran dalam UU No 30 Tahun 2014 ini yaitu:
a. Ruang Lingkup Administrasi
Kalau  pada  UU  No  5  Tahun  1986,  ruang  lingkup  administrasi  hanya  pada bidang  eksekutif  saja,  yaitu  pelaksana  undang-undang  dan  dalam  prakteknya ditambah  dengan  kewenangan  pejabat  pemerintah  untuk  mengeluarkan  diskresi. Namun  dalam  UU  No  30  Tahun  2014  ini  terdapat  perluasan  ruang  lingkup administrasi, selain tetap mempertahankan administrasi pada bidang eksekutif juga ditambah  dengan  administrasi  pada  bidang  kekuasaan  yang  lain.  Dalam  Pasal  4 disebutkan:
1) Ruang  lingkup  pengaturan  Administrasi  Pemerintahan  dalam  Undang-
Undang ini meliputi semua aktivitas:
a) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
b) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif; c) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan d) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan  Fungsi  Pemerintahan  yang  disebutkan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan/atau undang-undang. 2) Pengaturan  Administrasi  Pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  mencakup  tentang  hak  dan  kewajiban  pejabat  pemerintahan, kewenangan  pemerintahan,  diskresi,  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan,  prosedur  administrasi  pemerintahan,  keputusan pemerintahan,  upaya  administratif,  pembinaan  dan  pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.
Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna administrasi saat ini tidak  hanya  pada  penyelenggara  pemerintahan  saja  (eksekutif)  tetapi  juga kekuasaan lembaga negara yang lain. Disebutkan juga dalam Pasal 4 Ayat (1) di atas bahwa  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  menyelanggarakan  Fungsi Pemerintahan  dalam  lingkup  lembaga  legislatif  dan  yudikatif  juga  termasuk  pada ruang lingkup administrasi.
Maka konsekuensi dari ketentuan di atas adalah, perkara yang akan di ajukan ke  PTUN  tidak  hanya  pada  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  eksekutif
saja  seperti  yang  selama  ini  terjadi,  tetapi  juga  pada  bidang  kekuasaan pemerintahan  yang  lain,  yaitu  yudikatif  dan  legislatif.  Ketentuan  ini  sebenarnya menimbulkan  permasalahan,  karena  bagaimana  jika  pada  suatu  ketika  timbul permasalahan  administrasi  terjadi  pada  lembaga  yudikatif  sendiri,  bagaimana keobjektifan  PTUN  akan  memutus  dan  menyelesaikannya?  Sementara  itu  sudah menjadi  asal  dalam  hukum  bahwa  suatu  lembaga  tidak  dapat  mengadili  dirinya sendiri.  Jika  hal  ini  dilakukan  maka  tingkat  imparsialitas  suatu  lembaga  sangat berpotensi terganggu.
b. Mengadili Penyalahgunaan Wewenang
Luasnya  kewenangan  pemerintah  untuk  mengintervensi  kehidupan  warga negara  semakin  membuka  peluang  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. Negara kesejahteraan di satu sisi memang dapat melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi persaingan global namun  di  sisi  lain  juga  bmembuka  peluang  terjadinya  kesewenang-wenangan pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan kepada warga negara  dari  kemungkinan  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  dari  pejabat  tata usaha  negara  ini,  sehingga  dalam  UU  ini  mengatur  pula  kewenangan  PTUN  untuk memeriksa  suatu  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara mengandung penyalahgunaan wewenang atau tidak. Dalam UU No 5 Tahun 1986 hal ini  belum  di  atur,  sehingga  penyalahgunaan  wewenangan  masih  berada  di Pengadilan Negari. Dalam Pasal 17 disebutkan:
1) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dilarang  menyalahgunakan Wewenang.
2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) larangan melampaui Wewenang;
b) larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c) larangan bertindak sewenang-wenang.
Dalam Pasal 19, kembali dinyatakan:
1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui  Wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2) huruf  a  dan  Pasal  18  ayat  (1)  serta  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang ditetapkan  dan/atau  dilakukan  secara  sewenang-wenang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila  telah  diuji  dan  ada  Putusan  Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap.
2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan  Wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kedua  Pasal  ini  di  atas  secara  eksplisit  telah  menyatakan  bahwa  Peradilan berhak  untuk  menyatakan  suatu  keputusan  dan/atau  tindakan  pejabat  tata  usaha
negara  terdapat  penyalahgunaan  wewenang  atau  tidak  di  dalamnya.  Kemudian semakin dipertegas kembali dalam Pasal 21, yaitu:
1) Pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa,  dan  memutuskan  ada  atau tidak  ada  unsur  penyalahgunaan  Wewenang  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Pemerintahan.
2) Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dapat  mengajukan  permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
Dapat diketahui dari ketentuan Pasal 21 di atas bahwa yang bewenang untuk menyatakan suatu keputusan dan/atau tindakan pejabat tata usaha negara terdapat penyalahgunaan wewenang atau tidak adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian,  kompetensi  PTUN  kembali  bertambah  luas,  bahkan  seperti  yang  telah dibahas  sebelumnya  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Badan  dan/atau  Pejabat Pemeintah dalam UU ini tidak hanya pada bidang eksekutif saja, namun juga bidang legislatif dan yudikatif.
c. Mengadili Diskresi Pejabat TUN
Indonesia sebagai negara yang menjalankan prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945) berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD N RI Tahun  1945) seperti yang telah penulis sampaikan di atas, melegitimasi bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah segala  tindakan  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  harus  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Segala  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  dapat  dikatakan  sebagai perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan tidak berwenang dan dapat dibatalkan demi hukum. Inilah konsepsi dasar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, namun karena  keterbatasan  dari  asas  ini  atau  karena  adanya  kelemahan  dan  kekurangan yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan  itu  sendiri,  maka  kepada pemerintah  diberi  kebebasan freies  ermessen atau  diskresi,  yaitu  kemerdekaan pemerintah  untuk  dapat  bertindak  atas  inisiatif  sendiri  dalam  menyelesaikan persoalan-persoalan sosial (Utrecht, 1988: 30). Menurut Ridwan HR, dalam praktik freies  ermessen ini  memebuka  peluang  terjadinya  benturan  kepentingan  antara pemerintah dengan warga negara (Ridwan: 230).
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  secara  teoritis  pertanggungjawaban  terhadap diskresi  sangat  diperlukan.  Mengingat  penggunaan  diskresi  membuka  peluang
terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  oleh  Pejabat  TUN.  Maka  dalam  UU  ini  pun sudah  mengakomodir  pengujian  terhadap  diskresi  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat tata  usaha  negara.  Jika  di  dalam  diskresi  itu  terdapat  unsur  penyalahgunaan wewenang maka dapat dibatalkan dengan keputusan pengadilan. Dalam Pasal 30 UU ini disebutkan:
1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila:
a. bertindak  melampaui  batas  waktu  berlakunya  Wewenang  yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bertindak  melampaui  batas  wilayah  berlakunya  Wewenang  yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.
2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.
Pasal 31
1) Penggunaan  Diskresi  dikategorikan  mencampuradukkan  Wewenang apabila:
a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
b. tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  26,  Pasal  27,  dan  Pasal  28; dan/atau
c. bertentangan dengan AUPB.
2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.
Pasal 32
1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.
2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.
Perluasan  kompetensi  PTUN  dalam  menguji  diskresi  ini  merupakan  bentuk pergeseran  doktrin  lama  yang  menyatakan  bahwa  masing-masing  kekuasaan dilarang  untuk  mengintervensi  kewenangan  kekuasaan  lain.  Eksekutif  dilarang mencampuri urusan yudikatif dalam melakukan peradilan dan begitupun yudikatif dilarang  mencampuri  urusan  pemerintahan  dimana  bidang  pemerintahan  adalah kewenangan  eksekutif.  Namun  dalam  negara  modern  sekarang  ini,  dimana  peran negara  diharapkan  dalam  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  maka  untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, yudikatif diperbolehkan untuk mencampuri urusan eksekutif dalam rangka pengawasan dan perlindungan hak-hak warga negara.

## 3. Probematika  Pergeseran  Kompetensi  Absolut  PTUN  dalam  UU  No  30 Tahun 2014
Pergeseran  kompetensi  absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menimbulkan beberapa  problematika,  baik  dalam  tataran  teori  maupun  aplikasinya di  lapangan. Dalam pembahasan paper ini akan dikemukakan beberapa permasalahan berkaitan
dengan  peristilahan  dan  pelaksanaan  UU  tersebut,  dikaitkan  dengan  perluasan kompetensi PTUN. Di antara beberapa problematika itu adalah sebagai berikut:
a. Masih di Akuinya Eksistensi Upaya Administratif
Salah satu problem yang masih ditimbulkan oleh UU No 5 Tahun 1986 adalah keberadaan  upaya  administratif  yang  dinilai  mengurangi  kewenangan  PTUN. Sementara  dari  hampir  semua  upaya  administratif  yang  dilakukan  tidak  ada  yang menunjukkan  keberhasilan  upaya  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  masalah yang terdapat dalam upaya administratif itu sendiri, yaitu: Ketiadaan hukum acara, kurangnya  informasi,  penilaian  segi  kebijaksanaan,  penentuan  batas  waktu  dan kurangnya  fasilitas  (Marbun:  103-104).  Kemudian  setelah  upaya  administratif dilakukan, PTUN tingkat pertama tidak lagi berhak untuk mengadilinya melainkan harus  naik  banding  lansung.  Pada  UU  No  30  Tahun  2014  ini,  tidak  mengatur mengenai  penghapusan  upaya  administrasi  sehingga  keberadaan  upaya administrasi masih tetap dibenarkan.
b. Kekacauan Makna Peristilahan
Dalam UU No 30 Tahun  2014 ini, banyak sekali digunakan istilah keputusan dan/atau  tindakan.  Ketentuan  ini  banyak  mendapat  kritikan  dari  ahli  hukum administrasi.  Frasa  “keputusan  dan/atau  tindakan”  memiliki  makna  ra ncu  dan membingungkan,  pasalnya  secara  teoritis  tindakan  adalah  genus  dari  semua keputusan  yang  dikeluatkan  oleh  pejabat  negara,  baik  dalam  bentuk  regelling, beshicking, izin, dan lain sebagainya. Maka apakah yang dimaksud dengan tindakan ini adalah termasuk semua keputusan itu atau tidak? Lalu mengapa menggunakan frasa  “keputusan  dan/atau  tindakan”,  sementara  keputusan  adalah  bagian  dari tindakan  itu  sendiri?  Dalam  praktekpun  hal  ini  akan  menyulitkan  PTUN  dalam mengadili perkara, serta membuka peluang terjadinya penafsiran secara bebas yang hanya mengikuti kehendak golongan tertentu saja.
c. Sumber Daya Manusia
Sejak  tahun  1986,  kewenangan  PTUN  hanya  terbatas  pada beshicking dan sengketa kepegawaian, namun dengan UU No 30 Tahun 1984 ini kewenangan PTUN diperluas sedemikian rupa. Tentu saja dinamika ini akan berdampak pada sumber daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  PTUN,  baik  hakim,  panitera,  atau  komponen lainnya.  Para  hakim  dan  panitera  tentu  dididik  untuk  menyelesaiakan  perkara beshicking dan  sengketa  kepegawaian  saja,  karena  memang  untuk  itulah  PTUN dibentuk. Oleh karena itu, agar proses persidangan dapat berjalan dengan baik serta putusan berpihak pada keadilan harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Pada proses  peradilan  yang  pertama  UU  ini,  yaitu  yang  melibatkan  PT  TUN  Medan  dan pengacara  kondang  O.C.  Kaligis  ternyata  menimbulkan  masalah.  Hakim  dan pengacara  terlibat  kasus  suap  dan  saat  ini  sedang  diperiksa  oleh  KPK.  Hal  ini menandakan  rentannya  UU  ini  terhadap  penyalahgunaan  jika  tidak  dibarengi dengan perbaikan sumber daya manusia.

## d. Masalah Legal Standing
Dalam  Pasal  21  Ayat  (2)  disebutkan  bahwa,  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  untuk  menilai
ada  atau  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan  Wewenang  dalam  Keputusan  dan/atau Tindakan. Kemudian semakin di jelaskan dengan keberadaan hukum acara dari UU No 30 Tahun 2014 ini yaitu dengan Peraaturan Mahkamah Agung (PERMA), dalam Pasal 2 PERMA ini, dinyatakan bahwa pemohon dalam penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan. Artinya yang  berhak  menjadi  pemohon  dalam  UU  ini  hanyalah  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintah.
Ketentuan  ini  sangat  aneh,  karena  menghilangkan  legal  standing  dari masyarakat biasa untuk melakukan pengujian, padahal masyarakatlah yang menjadi objek dari putusan pejabat tatausaha negara itu, dalam artian masyarakatlah yang menjadi  korban  atas  penyalahgunaan  wewenang  tersebut.  Maka  seharusnya masyarakat juga diberikan kewenangan untuk menjadi pemohon.
e. Kewenangan Mengadili Penyelengaraan fungsi yudikatif.
Dalam  UU  No  30  Tahun  2014  ini,  PTUN  diberikan  kewenangan  untuk mengadili  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  menyelenggarakan  Fungsi Pemerintahan  dalam  lingkup  lembaga  yudikatif.  Maka  yang  menjadi  pertanyaan adalah  apakah  mungkin  jika  PTUN  dapat  dengan  objektif  mengadili  perkara  di lembaganya sendiri. Secara asas pun, kewenangan untuk mengadili diri sendiri ini tidak dibenarkan.
Demikianlah  beberapa  problematika  yang  muncul  dari  penerapan  Undang- Undang  No  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Kita  menyadari bahwa  tidak  ada  karya  manusia  yang  sempurna  di  dunia  ini,  namun  demikian analisis  kritis  terhadap  suatu  produk  peraturan  perundang-undangan  tetap diperlukan demi terbentuknya sistem hukum yang lebih baik ke depannya.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
a. Dalam  UU  No  5  Tahun  1986,  PTUN  hanya  diberikan  kewenangan  untuk mengadili  perkara beshicking dan  sengketa  kepegawaian  saja.  Namun karena semakin luasnya intervensi pemerintah terhadap kehidupan warga negara  sebagai  konsekuensi  dari  konsepsi  negara  kesejahteraan  ( walfare state ),  maka  perlindungan  terhadap  warga  negara  dari  penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  juga  semakin diperketat.  Langkah  yang  digunakan  adalah  menyediakan  upaya  hukum bagi  masyarakat  apabila  ia  merasa  telah  dirugikan  oleh  putusan  pejabat TUN  yang  terdapat  penyalahgunaan  wewenang  di  dalamnya,  termasuk dalam  hal  diskresi.  Oleh  karena  itu,  dalam  UU  No  30  Tahun  2014 kompetensi  PTUN  bergeser  menjadi  semakin  luas,  sehingga  dapat memutus ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam suatu Keputusan Tata  Usaha  Negara  serta  pengujian  atas  diskresi  yang  dikeluatkan  oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
b. Pergeseran kompetensi PTUN menimbulkan beberapa masalah, baik dalam peristilahan  yang  terdapat  dalam  UU  maupun  dalam  upaya
melaksanakannya. Problematika itu antara lain masih di akuinya eksistensi upaya  administratif,  kekacauan  peristilahan  “keputusan  dan/atau tindakan” karena secara teoritis kedua istilah tersebut memiliki pe rbedaan yang  sangat  mendasar,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  dimiliki  oleh PTUN  (hakim,  panitera  dan  yang  lain)  belum  dididik  untuk  mengadili kompetensi  absolut  baru  yang  dimilikinya,  yang  memiliki  legal  standing dalam  UU  ini  hanya  Badan  atau  Pejabat  TUN  saja  sedangkan  masyakat biasa  tidak,  dan  yang  terakhir  kewenangan  untuk  mengadili    Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  menyelenggarakan  Fungsi Pemerintahan  dalam  lingkup  lembaga  yudikatif  dapat  dipertanyakan keobjektifan karena sama halnya dengan PTUN mengadili dirinya sendiri.
2. Saran
a. Kepada  aparat  penegak  hukum  (khususnya  hakim  PTUN)  untuk  dapat menyesuaikan sumberdaya manusia yang dimiliki agar dalam pelaksanaan UU No 30 Tahun 2014 ini tidak menemui banyak kendala.
b. Kepada  pemerintah  dan  DPR  selaku  aktor  pembuat  UU  untuk  dapat menyesuaikan  ketentuan  norma  (harmonisasi)  antar  satu  perundang- undangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lain  agar  tidak  terjadi tumpang tindih norma.

## DAFTAR PUSTAKA
Basah,  Syachran  (1992). Perlindungan  Hukum  atas  Sikap  Tindak  Administrasi Negara , Bandung: Alumni.
Budiardjo, Miriam (1982). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia. Juniarto (1968). Negara Hukum . Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada. Lukman,  Marcus  (1982). Eksistensi  peraturan  kebijaksanaan  dalam  bidang perencanaan  dan  pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  di  Daerah  serta Dampaknya terhadap Pembangunan Meteri Hukum Tertulis Nasional . Bandung: Unpad.
Manan, Bagir (1985). Konvensi Ketatanegaraan . Jakarta: Pradnya Paramita Grafika. Marbun,  S.F.  (2011). Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia . Yogyakarta: UII Press. _______________ (1988). Peradilan Tata Usaha Negara . Yogyakarta: Liberty. Marbun,  SF.,  dan  MD.,  Mahfud  (1987). Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta: Liberty.
Muchsan  (1981). Beberapa  Catatan  tentang  Hukum  Administrasi  Negara  dan Peradilan Admiistrasi di Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Mustafa, Bachsan (2009). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta. Hadjon, Philip M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
_______________  et.  al.  (1993). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta: UGM Press.
Ridwan HR (2011). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Pers.
Surayin (1992). Kamus Lengkap Inggris-Indonesia . Bandung: Armico.
_______________  (1992).  Beberapa  Hal  tentang  Hukum  Acara  Administrasi,  Bandung: FH UNPAD.
Tjandra, W. Riawan (2009). Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Utrecht (1988). Pengantar Hukum administrasi Negara Indonesia . Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Wiyono R. (2007). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: Sinar.