Peluang Zakat Maal sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia
Minarni 1

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  opportunity  of  zakat  maal  as  a  source  of  state revenue in the state budget (APBN) and the mechanism to be integrated with fiscal policy  in  Indonesia.  Zakat  is  income  distribution  instrument  that  is  highly remommended  in  Islamic  teachings.  The  majority  of  Indonesians  are  Moslem  so  it has great potential to achieve the accumulation of funds sourced from zakat. Zakat maal  in  Indonesia  can  increase  state  revenue  and  help  government  expenditure. Further more, zakat also plays a role in increasing economic growth, public welfare and minimizing the state budget deficit. Opportunity for zakat maal as a state fiscal instrument can be realized through one-stop payment mechanism under authority of Ministry of Finance. As for the distribution of zakat to the mustahik implemented in accordance  with  the  provisions  of  the  al  qur’an  through  government  appointed institutions. This study use library research with qualitative descriptive analysis. The results of this research indicate zakat maal has a great opportunity as an element of state revenue and can be used as a source of state revenue in accordance with zakat and state finance regulations in Indonesia. The mechanism for accepting zakat maal into  APBN  can  be  pursued  by  providing  a  special  zakat  account  code  as  a  state revenue post.
Keywords :state revenue; state budget (APBN); welfare; zakat maal

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peluang  zakat  maal  sebagai  salah  satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta  mekanismenya  sehingga  terintegrasi  dengan  kebijakan  fiskal  di  Indonesia. Zakat  merupakan  instrumen  distribusi  pendapatan  yang  sangat  dianjurkan  dalam ajaran  Islam.  Mayoritas  penduduk  Indonesia  yang  menganut  agama  Islam  menjadi potensi besar tercapainya akumulasi dana yang bersumber dari zakat. Zakat maal di Indonesia  dapat  meningkatkan  penerimaan  negara  dan  membantu  belanja  negara. Disamping  itu  zakat  juga  berperan  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan defisit anggaran negara. Peluang zakat maal  sebagai  instrumen  fiskal  negara  dapat  diwujudkan  melalui  mekanisme pembayaran  satu  atap  di  bawah  wewenang  kementerian  keuangan.  Adapun penyaluran  zakat  kepada  para  mustahik  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  dalam  al- qur’an  melalui  lembaga  yang  ditunjuk  pemerintah.  Penulisan  artikel  ini menggunakan  metode  kepustakaan  ( library  research) dengan  analisis  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  zakat  maal  memiliki  peluang  besar sebagai  unsur  sumber  penerimaan  negara.  Dan  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu sumber pendapatan negara sesuai dengan regulasi perzakatan dan keuangan negara di Indonesia.  Adapun  mekanisme  penerimaan  zakat  maal  ke  dalam  APBN  dapat
1 Penulis koresponden. minarni.uii@gmail.com
diupayakan  dengan  memberikan  kode  akun  khusus  zakat  sebagai  pos  penerimaan negara.
Kata Kunci: penerimaan negara; APBN; kesejahteraan; zakat maal

## PENDAHULUAN
Dalam UUD 1945 telah disebutkan bahwa negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.  Salah  satu  upaya  dalam  mewujudkan  hal  tersebut  adalah  dengan  melakukan pengelolaan  APBN  secara  tepat.  Kecukupan  anggaran  negara  dan  ketepatan  dalam penggunaannya  menjadi  kunci  kesuksesan  kesejahteraan  dan  kemajuan  rakyatnya.  Indonesia dengan  jumlah  penduduk  yang  besar,  lebih  dari  260  juta  jiwa  dan  mayoritas  beragama  Islam memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat dan penyalurannya kepada  masyarakat dalam rangka  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  hidup.  Perlu  dicatat  bahwa  tingkat  kemiskinan  di Indonesia masih berada pada tingkatan yang mengkhawatirkan yakni 9,41% atau sebesar 25,14 juta orang pada Maret 2019 (www.bps.go.id). Tingginya kemiskinan di Indonesia menyebabkan berbagai  dampak  negatif,  diantaranya  gizi  buruk  (menurunnya  taraf  kesehatan),  tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal dan pakaian, meningkatnya pencurian dan perampokan, meningkatnya  angka  putus  sekolah  dan  lainnya.  Hal  tersebut  jika  tidak  segera  diatasi  dapat menimbulkan  kekacauan  kehidupan  yang  bersifat  jangka  panjang  dan  turun  temurun.  Dalam kondisi yang demikian lemah secara ekonomi, perlu adanya strategi khusus dari pemerintah dan partisipasi  dari  masyarakat  golongan  mampu  untuk  bersama-sama  membangun  keseimbangan ekonomi. Di sinilah instrumen zakat mengambil perannya dengan landasan nilai-nilai Islam dan tanggung jawab sosial kepada sesama manusia.
Terkait  dengan  pentingnya  zakat  menjadi  bagian  dari  APBN  telah  mendorong dilakukannya  beberapa  penelitian.  Penelitian  tersebut  diantaranya  dilakukan  oleh  Subekan (2016)  menyimpulkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  negara  telah  memberikan  ruang bagi masuknya zakat sebagai bagian dari keuangan negara. Penelitian ini juga  menemukan dua alternatif  model  dalam  mekanisme  pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat  yakni  model  PFK (Potongan  Fihak  Ketiga)  dan  model  BLU  (Badan  Layanan  Umum).  Berikutnya  penelitian Romdon  dan  T.N  Syamsah  (2016)  yang  menekankan  pada  harmonisasi  dan  keefektifan pengumpulan  zakat  dan  pajak  yang  berkontribusi  dalam  meningkatan  pendapatan  negara  dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesimpulan disebutkan bahwa ada korelasi pembayaran zakat menurut  Undang-Undang  Nomor  38  tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 dan pembayaran pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009  yaitu  sama-sama  memberikan  kontribusi  yang  besar  untuk  penerimaan  negara.  Adapun penelitian  Salahuddin  dan  Rizqi  (2018)  yang  berjudul  Diskursus  Zakat  Sebagai  Sumber Penerimaan  APBN  menyoroti  mengenai  peluang  zakat  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan negara  dan  mekanisme  pendistribusiannya  setelah  menjadi  pendapatan  negara.  Kesimpulan penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  potensi  dana  zakat  di  Indonesia  berpeluang  untuk  menjadi sumber pendapatan negara dan mampu untuk menutupi sebagian dari defisit APBN.
Selanjutnya  penelitian  Fajarudin  (2019)  tentang  Kontribusi  Zakat  sebagai  Pendapatan Negara  dan  Instrumen  Penerimaan  Pajak,  menyimpulkan  bahwa  tujuan  pajak  dan  tujuan  zakat selaras,  yaitu  untuk  keadilan  dan  kemakmuran  masyarakat,  tetapi  tujuan  tersebut  masih  belum tercapai. Hal ini dikarenakan zakat tidak dapat digunakan sebagai instrumen peningkatan pajak, tetapi  sebagai  sumber  pendapatan  negara.  Zakat  mempunyai  potensi  besar  sebagai  sumber penerimaan  negara.  Ini  ditunjukkan  penghimpunan  zakat  hanya  sebesar  2,67  persen  dan  masih adanya potensi 16,91 persen dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Dan penelitian Suprima dan Holilur  (2019)  yang  berjudul  Regulasi  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa negara  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  mengelola,  memanajemen,  dan mengedepankan  kemakmuran  dan  kemaslahatan  dengan  memberikan  peluang  pengelolaan  atau
manajemen  zakat  melalui  regulasi  atau  hubungan  zakat  tentang  kebolehan  amil  zakat  dalam pengambilan,  pemungutan,  dan  pendistribusiannya.  Dari  beberapa  penelitian  terkait  zakat sebagai  penerimaan  negara  yang  telah  disebutkan,  penelitian  ini  berupaya  untuk mengembangkan penelitian sebelumnya. Hal  baru dalam  penelitian ini adalah bahwa penelitian ini  berupaya  memotret  peluang  zakat  maal  sebagai  sumber  penerimaan  APBN  Indonesia. Berikutnya  penelitian  ini  berupaya  untuk  menemukan  mekanisme  yang  tepat  bagi  zakat  maal sebagai penerimaan APBN Indonesia yang terintegrasi di bawah kementerian keuangan dimana mekanisme tersebut berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.
Zakat  merupakan  salah  satu  ibadah  dalam  agama  Islam  yang  mengandung  unsur philanthropy (kedermawanan) kepada sesama manusia. Zakat menjadi kewajiban bagi sebagian kaum  muslimin  yang  memenuhi  kriteria  mampu.  Zakat  diwajibkan  pada  tahun  ke-9  Hijrah. Sebelum  diwajibkan,  zakat  bersifat  sukarela  dan  belum  ada  peraturan  khusus  atau  ketentuan hukum. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat,  batas-batas  zakat  dan  tingkat  persentase  untuk  barang  yang  berbeda-beda.  Pada  zaman Rasulullah, zakat menjadi pendapatan utama bagi negara. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sekarang telah  digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat. Wibisono  (2015)  menyebutkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat    yang  lahir  pada  27  Oktober  2011  ini,  menimbulkan  kontroversi  besar  di  dunia  zakat nasional. Undang-Undang ini menimbulkan perdebatan sengit karena mengklaim berbasis pada “pendapat  fiqih  klasik”,  bahwa  hanya  negara  yang  memiliki  otoritas  dalam  mengelola  zakat. Undang-undang  ini  menghapus  sistem  desentralisasi  zakat  nasional  di  bawah  UU  No.  38/1999 dan  menggantinya  dengan  sistem  sentralisasi  dimana  kini  hanya  pemerintah  saja  yang  berhak mengelola zakat nasional. Dengan pemikiran utama ini, maka seluruh bangunan UU No. 23/2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai privilege (hak istimewa) kepada BAZNAS sebagai operator zakat secara nasional.
Sejak  zaman  rasulullah,  khulafaur  rasyidin  dan  masa  kegemilangan  Islam,  zakat  menjadi unsur penerimaan negara yang sangat diandalkan dalam kebijakan fiskal Islam. Kewajiban zakat sebagai perintah agama mendorong kepatuhan yang tinggi pada masyarakat untuk membayarnya. Disamping itu keberadaan zakat yang memiliki fungsi sosial juga mempengaruhi muzakki untuk menunaikan  kewajiban  zakatnya  guna  menolong  sesama.  Dua  nilai  utama  zakat  yakni  nilai ibadah  dan  nilai  sosial  tersebut  memudahkan  dibangunnya  kesadaran  di  tengah  masyarakat dalam  pengumpulan  dana  zakat,  dalam  hal  ini  zakat  maal  yang  memiliki  nilai  tinggi.  Tercatat dalam  sejarah  pada  masa  pemerintahan  Umar  Bin  Abdul  Azis  kesuksesan  dalam  pengelolaan zakat  membawa  kesejahteraan  yang  luar  biasa  merata  di  tengah  masyarakat,  bahkan  hampir seluruh masyarakat saat itu tergolong sebagai muzakki dan hampir tidak ada golongan mustahik.
Berbeda  dengan  kebijakan  fiskal  Islam,  kebijakan  fiskal  konvensional  sebagaimana  yang diterapkan  di  Indonesia  saat  ini  unsur  penerimaan  negara  terbesar  bersumber  dari  pajak. Meskipun  unsur  penerimaan  dalam  APBN  Indonesia  terdiri  dari  tiga  sumber  yakni  dari  sektor pajak, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan hibah, pada kenyataannya dari sisi regulasi dan praktik di lapangan unsur perpajakan masih sangat diandalkan. Mengingat besarnya populasi muslim  di  Indonesia,  terdapat  suatu  peluang  tambahan  pendapatan  negara  yang  cukup  besar. Potensi  penghimpunan  dana  zakat  sangat  besar  sekitar  218  triliun  rupiah  sedangkan  realisasi baru sekitar 1 triliun rupiah. Di sinilah saatnya menemukan mekanisme yang tepat agar potensi dana  zakat  tersebut  dapat  terwujud  secara  maksimal.  Solusi  allternatifnya  adalah  dengan menjadikan zakat sebagai penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya diharapkan menjadi penguat APBN Indonesia dengan regulasi perundang-undangan yang sesuai.
Terkait dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan  penelitian ini  adalah, Pertama, Untuk  mengetahui  tentang  regulasi  zakat  di  Indonesia. Kedua, Untuk mengetahui peluang zakat maal sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ketiga, Untuk
mengetahui  mekanisme  penerimaan  zakat  maal  sebagai  pendapatan  negara  dalam  APBN Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  pustaka  ( library  research ).  Penelitian  ini  bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang peluang zakat maal sebagai sumber penerimaan negara dalam APBN Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mengkaji  tentang  hal-hal  positif  yang  mendukung  zakat  maal  sebagai  bagian  dari  APBN  dan komponen kebijakan fiskal di Indonesia. Sedangkan analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang menggambarkan potensi zakat maal dalam meningkatkan pendapatan negara dan membantu likuiditas atau kelancaran belanja negara. Hasil deskripsi tersebut menjadi tolok ukur peluang terwujudnya zakat maal sebagai pendapatan negara yang resmi di Indonesia.
Pendapatan  dari  masyarakat  berupa  zakat  dan  penyalurannya  saat  ini  dimonitor  oleh lembaga  resmi  negara  yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan  Badan  Pusat  Statistik (BPS).  BAZNAS  berfungsi  sebagai  lembaga  pengelola  zakat  menyediakan  data-data  tentang jenis-jenis penerimaan zakat, jumlah nominal penerimaan zakat dan penyalurannya di Indonesia. Sedangkan  BPS  sebagai  instansi  yang  mengadakan  sensus  penduduk  sekaligus  sensus  sosial ekonomi    menyediakan  data-data  kalkulasi  jumlah  penduduk  muslim  di  Indonesia,  pendapatan perkapita di Indonesia, jumlah angkatan kerja di Indonesia, tingkat pengangguran  di Indonesia, tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tingkat kemiskinan di Indonesia dan lain sebagainya. Zakat  maal  sebagai  elemen  penerimaan  APBN  di  Indonesia  dimaksudkan  menjadi  salah  satu unsur penerimaan negara yang potensial yang berasal dari penduduk muslim Indonesia golongan muzakki . Adapun kategori zakat dalam penelitian ini berupa zakat harta ( zakat maal ) sebesar 2,5 % setiap muzakki .
Subjek  penelitian  ini  adalah  Regulasi  atau  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  zakat dan  Keuangan  Negara  di  Indonesia.  Objek  penelitian  ini  adalah  penghimpunan  dana  berupa zakat  maal  dari  muzakki  di  Indonesia  yang  berpeluang    menjadi  penerimaan  negara  dalam APBN.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu; pertama, nash  Al-Qur’an,  hadis  dan  pendapat para  ahli  fikih  tentang  zakat  dan  keuangan  publik. Kedua, Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat. Ketiga ,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Keempat, Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Kelima, buku-buku  teks  tentang  kebijakan  fiskal  dan  zakat,  buku  tentang  sejarah  Islam,  jurnal  tentang zakat,  serta  data  resmi  institusi  yang  berhubungan  dengan  lembaga  pengelola  zakat,  seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  dokumentasi  untuk mendapatkan  data  sekunder.  Teknik  dokumentasi  dilaksanakan  untuk  mengkaji  dan  menelaah data  yang  berupa  dokumen  penting  yang  berkaitan  dengan  riset  zakat,  berupa  dalil  agama maupun  peraturan  undang-undang.  Selanjutnya  peneliti  menggunakan  beberapa  dokumen seperti, buku, fatwa, laporan-laporan tentang zakat dan kebijakan fiskal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara etimologis, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat berasal  dari  bentuk  kata  “zaka”  yang  berarti  suci,  baik,  berkah,  tumbuh  dan  berkembang. Dinamakan  zakat,  karena  di  dalamnya  terkandung  harapan  untuk  memperoleh  berkah, membersihkan  jiwa,  dan  memupuknya  dengan  berbagai  kebaikan.  Makna  tumbuh  dalam  arti zakat  menunjukkan  bahwa  mengeluarkan  zakat  sebagai  sebab  adanya  pertumbuhan  dan perkembangan  harta,  pelaksanaan  zakat  itu  mengakibatkan  pahala  menjadi  banyak.  Sedangkan makna  suci  menunjukkan  bahwa  zakat  adalah  mensucikan  jiwa  dari  kejelekan,  kebatilan,  dan pensuci  dari  dosa-dosa.  Definisi  zakat menurut  istilah  dalam  kitab  al-Hawi,  al-Mawardi  adalah
pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan  tertentu.  Orang  yang  menunaikan  zakat  disebut muzaki ,  sedangkan  orang  yang menerima zakat disebut mustahiq , (Rozalinda, 2016: 324).
Dalam literatur lain, Zainal, dkk (2018: 222) menyebutkan, secara bahasa zakat berarti an- numu wa az-ziyadah (tumbuh dan bertambah). Kadang dipakaikan dengan makna ath-thaharah (suci). Dan al-barkah (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta.  Seseorang  yang  mengeluarkan  zakat  berarti  dia  telah membersihkan  diri,  jiwa  dan  harta. Seseorang  yang  mengeluarkan  zakat  berarti  dia  telah  membersihkan  diri  dan  jiwanya  dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan  zakat  dalam  pengertian  berkah  adalah  sisa  harta  yang  sudah  dikeluarkan  zakatnya secara  kualitatif  akan  mendapat  berkah  dan  akan  berkembang  walaupun  secara  kuantitatif jumlahnya berkurang. Dalam QS, At-Taubah [9 : 103] dijelaskan:
“ Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Alloh  Maha Mendengar lagi Maha mengetahui ”.
Dalam Al-Qur’an, kata-kata zakat diungkap dalam berbagai versi yang semuanya mengacu pada satu makna. Diantara ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu, Zakat, terdapat dalam QS  Al-Baqarah [2  : 110]. Shadaqah, terdapat dalam QS At-Taubah [9  : 60]. Nafaqah, terdapat dalam  QS  At-Taubah  [9:34]. Haq, terdapat  dalam  QS  Al-  An’am  [6:  114].  Di  dalam  al-qur’an terdapat  tidak  kurang  dari  82  ayat  yang  berisi  perintah  menunaikan  zakat  bersamaan  dengan perintah mendirikan shalat. Ayat-ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Mekkah lebih bersifat informatif, belum menetapkan zakat sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun  zakat  fitrah.  Ayat-ayat  zakat  yang  turun  pada  periode  Mekkah  baru  bersifat  umum belum ada ketentuan detail hukum dan jenis  harta yang wajib dizakati serta batasan nishab dan kadar  zakat  yang  harus  dikeluarkan.  Sementara  pada  periode  Madinah,  secara  politis  kaum muslimin telah menjadi sebuah kekuatan masyarakat yang mandiri. Zakat pada periode Madinah telah  menjadi  suatu  instrumen  fiskal  utama  yang  cukup  menentukan.  Ayat-ayat  yang  turun  di Madinah  menegaskan  zakat  itu  wajib  dalam  bentuk  perintah  yang  tegas  dan  instruksi pelaksanaan yang jelas (Al Arif, 2013: 183-185).
Dalam agama Islam ditegaskan bahwa melaksanakan kewajiban  mendapat balasan berupa pahala dan meninggalkan kewajiban mendapat balasan berupa dosa dan siksaan di akherat. Hal ini  juga  berlaku  dalam  ditunaikannya  pembayaran  zakat  oleh  muzaki.  Kewajiban  zakat  pada dasarnya  sebagai  perwujudan  keimanan  kepada  Allah,  mensyukuri  nikmatnya  menumbuhkan akhlak  mulia  dengan  rasa  kemanusiaan  yang  tinggi,  menumbuhkan  ketenangan  hidup, menghilangkan  sifat  kikir,  rakus  dan  materialistik  atau  mencintai  harta  secara  berlebihan (Hafidhudin, 2002). Allah swt berfirman dalam al-qur’an surat Al-Imran (3) : 180:
“ Sekali-kali  janganlah  orang-orang  yang  bakhil  dengan  harta  yang  Allah  berikan  kepada mereka  dari  karunianya  menyangka,  bahwa  kebakhilan  itu  baik  untuk  mereka.  Sebenarnya kebakhilan  itu  adalah  buruk  bagi  mereka.  Harta  yang  mereka  bakhilkan  itu  akan  dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat ”.
Terkait kewajiban berzakat juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, al-Nasai, Abu dawud, Ahmad, dan al-Darimy.
“ Sesungguhnya  engkau  akan  mendatangi  satu  kaum  Ahli  Kitab  (Yahudi  dan  Nasrani),  maka hendaklah  pertama  kalii  yang  kamu  sampaikan  kepada  mereka  ialah  syahadat  Laa  ilaaha illallaah  wa  anna  Muhammadar  Rasuulullaah  dalam  riwayat  lain  disebutkan,  ‘sampai  mereka mentauhidkan Allah.’ Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka  bahwa  Allah  Azza  wa  Jalla  mewajibkan  kepada  mereka  shalat  lima  waktu  sehari semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan  kepada  mereka  zakat  yang  diambil  dari  orang-orang  kaya  diantara  mereka  untuk diberikan  kepada  orang-orang  fakir.  Dan  jika  mereka  telah  mentaati  hal  itu  maka  jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka,, dan lindungilah dirimu dari do’a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do’anya dan Allah ”.
Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat memiliki aturan yang mengikat  dari  segi  ilmu  fiqihnya,  salah  satu  diantaranya  adalah  kepada  siapa  zakat  diberikan. Dalam  Q.S.  At-Taubah  ayat  60,  Allah  memberikan  ketentuan  ada  8  golongan  orang  yang menerima zakat yaitu, fakir (mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi  kebutuhan  pokok  hidup),  miskin  (mereka  yang  memiliki  harta  namun  tidak  cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  untuk  hidup),  amil  (mereka  yang  mengumpulkan  dan mendistribusikan  zakat),  mu’allaf  (mereka  yang  baru  masuk  Islam  dan  membutuhkan  bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah), hamba sahaya (budak  yang ingin memerdekakan dirinya), gharimin (mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya), fisabilillah (mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan  dakwah, jihad dan sebagainya), dan ibnus sabil (mereka yang kehabisan biaya perjalanan dalam ketaatan kepada Allah).
Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa ( zakah al-fithr ) dan zakat harta ( zakah al- mal ).  Zakat  jiwa  atau  zakat  fitrah  dibayarkan  saat  bulan  Ramadhan  atas  setiap  individu. Sedangkan zakat maal dikeluarkan atas harta yang dimiliki. Menurut bahasa, kata “maal” berarti kecenderungan,  atau  segala  sesuatu  yang  diinginkan  sekali  oleh  manusia  untuk  dimiliki  dan disimpannya.  Sedangkan  menurut  syariat,  maal  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki  atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Adapun syarat-syarat harta (kekayaan)  yang  wajib  dizakati  adalah  kepemilikan  sempurna  atau  milik  penuh  ( Almilkuttam ), berkembang (produktif atau berpotensi produktif), mencapai nisab atau cukup nishab, lebih dari kebutuhan  pokok  ( alhajatul  ashliyah ),    bebas  dari  hutang,  dan    kepemilikan  satu  tahun  penuh atau berlalu satu tahun (al-haul).
Kepemilikan  sempurna  atau  harta  yang  dimiliki  secara  sempurna ,  maksudnya  pemilik harta  tersebut  memungkinkan  untuk  mempergunakan  dan  mengambil  manfaatnya  secara  utuh. Sehingga,  harta  tersebut  berada  di  bawah  kontrol  dan  kekuasaannya.  Harta  yang  didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syariat, seperti hasil usaha perdagangan  yang baik  dan  halal,  harta  warisan,  pemberian  negara  atau  orang  lain  wajib  dikeluarkan  zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. Berkembang (produktif), adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha
atau  mempunyai  potensi  untuk  berkembang,  misalnya  hasil  pertanian,  perdagangan,  ternak, emas,  perak,  dan  uang.  Pengertian  berkembang  menurut istilah  yang  lebih  familiar  adalah  sifat harta  tersebut  dapat  memberikan  keuntungan  atau  pendapatan  lain. Mencapai  nisab ,  yang dimaksud  dengan  nisab adalah  syarat  jumlah minimum  harta  yang  dapat  dikategorikan  sebagai harta wajib zakat. Melebihi kebutuhan pokok , kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan  untuk  kelestarian  hidup.  Artinya,  apabila  kebutuhan  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi, yang  bersangkutan  tidak  dapat  hidup  dengan  baik  (layak),  seperti  belanja  sehari-hari,  pakaian, rumah,  perabot  rumah  tangga,  kesehatan,  pendidikan,  dan  transportasi. Terbebas  dari  hutang , orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib  zakat  yang  telah  mencapai  nisab.  Jika  setelah  dikurangi  utang  harta  wajib  zakat  menjadi tidak  mencapai  nisab,  harta  tersebut  terbebas  dari  kewajiban  zakat.  Sebab,  zakat  hanya diwajibkan  bagi  orang  yang  memiliki  kemampuan,  sedang  orang  yang  mempunyai  utang dianggap  tidak  termasuk  orang  yang  berkecukupan.  Ia  masih  perlu  menyelesaikan  utang- utangnya  terlebih  dahulu. Kepemilikan  satu  tahun  penuh  (haul) ,  maksudnya  bahwa  masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun  Hijriah).  Persyaratan  satu  tahun  ini  hanya  berlaku  bagi  ternak,  emas,  uang,  harta  benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang  temuan),  dan  harta  lain  yang  dikiaskan  (dianalogikan)  pada  hal-hal  tersebut,  seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun (Dompet Dhuafa, 2020).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  zakat,  pada  pasal  4  ayat  2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan,  hasil  pertambangan,  hasil  peternakan,  hasil  pendapatan  dan  jasa,  serta  rikaz. Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat maal dalam lingkup ekonomi klasik, zakat  berdasarkan  nash  yang  disampaikan  Rasulullah  SAW,  yaitu  zakat  yang  terkait  dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan  hasil  tambang.  Sedangkan  zakat  yang  bersumber  dari  ekonomi  kontemporer  yaitu  zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industri, zakat polis asuransi, dan lainnya.
Nawawi (2013:103-134) menyebutkan macam-macam zakat maal dan ketentuan syaratnya. Persyaratan  zakat  pada  hewan  ternak  diantaranya  adalah  mencapai  nisab.  Syarat  ini  berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor  untuk  kambing  atau  domba.  Syarat  selanjutnya  telah  melewati  waktu  satu  tahun  (haul), digembalakan  di  tempat  umum,  tidak  dipergunakan  untuk  keperluan  pribadi  pemiliknya  dan tidak pula dipekerjakan. Persyaratan zakat pada emas dan perak yaitu, mencapai nisab, zakatnya 2,5 %. Nisab emas adalah 20 dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113  gram  emas  18  karat.  Nisab  perak  adalah  595  gram  dan  telah  mencapai  haul.  syarat  zakat perdagangan  yaitu,  niat  berdagang,  mencapai  nisab,  nisab  dari  zakat  harta  perdagangan  adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas dan zakatnya 2,5 persen dan telah  mencapai  1  tahun.  Syarat  untuk  kewajiban  zakat  hasil  pertanian  yaitu,  pengeluaran  zakat setiap  panen,  nisab  635  kg,  zakatnya  5  %,  jika  diairi  dengan  irigasi  dan  10  %  jika  tidak  diairi dengan  irigasi.  Syarat  wajib  untuk  mengeluarkan  zakat  investasi  adalah  senilai  85  gram  emas, telah genap setahun, zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.
Terkait  dengan  penerimaan  negara,  dalam  setiap  kebijakan  fiskal  suatu  negara  ada beberapa komponen yang masuk dalam unsur pendapatan negara dan beberapa komponen yang masuk dalam unsur pengeluaran negara. Pada kebijakan fiskal konvensional sebagaimana  yang diterapkan  di  Indonesia  saat  ini,  pajak  merupakan  unsur  utama  yang  menjadi  andalan  dalam penerimaan  negara.  Sedangkan  dalam  kebijakan  fiskal  Islam,  zakat  menjadi  instrumen  vital penerimaan negara walaupun dalam porsi kecil terkadang masih terdapat penerimaan negara dari sektor  pajak.  Ada  beberapa  persamaan  dan  perbedaan  antara  pajak  dan  zakat  yang  harus dipahami oleh masyarakat. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak (Minarni, 2015:113):
Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dan Pajak
Unsur Zakat Pajak Kewajiban Muslim Warga negara (termasuk Non Muslim) Subyek Muslim yang mampu Semua warga negara (terutama PPN) Peruntukan Delapan asnaf Tergantung kebijakan pemerintah Tarif Baku dan tidak berubah Tergantung kebijakan pemerintah Tujuan Pemerataan kesejahteraan Pemerataan kesejahteraan
Dilihat dari sisi persamaan antara zakat dan pajak diketahui bahwa zakat dan pajak sama- sama  memiliki  tujuan  untuk  pemerataan  kesejahteraan.  Dengan  demikian  hal  tersebut  sangat mendukung penguatan ekonomi negara dan berdampak positif dalam berbagai aspek kehidupan rakyat.  Oleh  sebab  itu  sangat  dimungkinkan  bagi  zakat  untuk  menjadi  salah  satu  sumber penerimaan negara dalam APBN Indonesia.
Di Indonesia regulasi zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  Zakat  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Menurut pasal 4, zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Pasal 4  menjelaskan bahwa zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan  atau  badan  usaha.  Dan  zakat  mal  tersebut  meliputi  emas,  perak,dan  logam  mulia lainnya,  uang  dan  surat  berharga  lainnya,  perniagaan,  pertanian,  perkebunan  dan  kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa serta rikaz.
Ketentuan  dalam  pengeloaan  dana  zakat  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat.  Dalam  pasal  1  peraturan  pemerintah  ini  menyebutkan  bahwa, pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengkoordinasian  dalam pengumpulan dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan  Amil Zakat Nasional yang selanjutnya  disebut  BAZNAS  adalah  lembaga  yang  melakukan  pengelolaan  zakat  secara nasional.  Lembaga  Amil  Zakat  yang  selanjutnya  disingkat  LAZ  adalah  lembaga  yang  dibentuk masyarakat  yang  memiliki  tugas  membantu  pengumpulan  zakat.  Dalam  pasal  3  disebutkan bahwa  BAZNAS  menyelenggarakan  fungsi,  perencanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat;  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat; pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat;  serta  pelaporan  dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan  zakat.  Dalam  pasal  2  disebutkan  bahwa pengelolaan  zakat  berasaskan  syariat  Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian  hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Terkait dengan pengelolaan zakat, dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan  zakat  bertujuan  meningkatkan  efektivitas  dan  efesiensi  pelayanan  dalam pengelolaan  zakat  dan  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Disamping regulasi yang telah disebutkan, regulasi zakat juga termaktub dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi  pengumpulan  zakat  di  Kementerian/Lembaga,  Sekretariat  Jenderal  Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal komisi negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Dengan  adanya  beberapa  regulasi  tentang  zakat  tersebut  menunjukkan  telah  ada  payung hukum yang mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam hal pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusiannya. Namun hingga kini adanya Undang-undang zakat dan peraturan-peraturan tentang zakat tersebut belum banyak dipahami secara luas oleh masyarakat. Dan pengelolaan zakat pun masih dilakukan secara konvensional. Lembaga zakat baik BAZNAS maupun  LAZ  hanya  menerima  zakat  dengan  cara  menunggu  pihak  muzakki  menyetorkan
kewajiban  zakatnya  kemudian  membagikannya  kepada  mereka  yang  berhak  menerimanya. Padahal semestinya dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut, lembaga zakat berhak  untuk  memungut  dari  pembayar  zakat  (muzakki).  Apabila  muzakki  tidak  memenuhi kewajibannya,  semestinya  Undang-Undang  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  untuk  memberi sanksi kepada muzakki tersebut. Terlebih lagi posisi Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011 berbeda haluan dengan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat sebelumnya. Dalam Undang- Undang  No  38  Tahun  1999  pengelolaan  zakat  dilakukan  secara  desentralisasi  sedangkan Undang-Undang  No  23  Tahun  2011  mengimplementasikan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia secara  sentralisasi  (terpusat)  dan  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  BAZNAS.  Walaupun  pengelolaan zakat telah diarahkan secara terpusat, namun hal tersebut masih menjadikan masyarakat sebagai fasilitator  pengumpulan  zakat  melalui  BAZNAS  sebagai  koordinator.  Dan  hal  tersebut  berarti pengelolaan  zakat  belum  berada  di  tangan  pemerintah  secara  langsung.  Oleh  karena  itu,  agar pengelolaan zakat berada dalam tanggung jawab pemerintah seutuhnya  dan pengumpulan zakat dapat dioptimalkan, diperlukan langkah menjadikan zakat sebagai penerimaan sah negara tanpa melalui  perantara  BAZNAS  maupun  LAZ  sehingga  pembayaran  zakat  langsung  masuk  ke  kas negara.
Dengan perubahan arah manajemen zakat secara nasional dalam regulasi  Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut  dapat dimanfaatkan sebagai  peluang masuknya  zakat  maal  menjadi  penerimaan  APBN  di  Indonesia.  Namun  hal  tersebut  perlu mengubah  tata  laksana  pemungutan  zakat  maal  dengan  sentralisasi  pengumpulan  zakat  maal langsung di bawah tanggung jawab pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Keuangan sebagai  fasilitator  penerimaaan  APBN  dan  bukan  melalui  BAZNAS.  Sehingga  untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan regulasi Undang-Undang berikutnya yang mengatur jalur penerimaan  zakat  sebagai  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  di  Kementerian  Keuangan. Hal  tersebut  dilakukan  agar  potensi  zakat  maal  dari  masyarakat  Indonesia  bisa  digali  secara maksimal.  Zakat  seharusnya  menjadi  bagian  dari  instrumen  kebijakan  fiskal  di  Indonesia  di bawah  wewenang  Kementerian  Keuangan.  Dengan  cara  tersebut  pemerintah  mempunyai kekuatan  hukum  untuk  memungut  zakat  maal  dari  warga  negara  Indonesia  yang  berstatus sebagai  muzakki.  Apabila  potensi  zakat  maal  di  Indonesia  dapat  direalisasikan  secara  optimal, maka  dapat  digunakan  untuk  menopang  kehidupan  ekonomi  bangsa  Indonesia.  Upaya pengoptimalan  dana  zakat  di  Indonesia  dengan  memasukkan  zakat  maal  sebagai  penerimaan negara  bukan  pajak  (PNBP)  yang  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  dalam  APBN  di Indonesia menjadi hal yang sangat urgen dilakukan pemerintah.
Regulasi  tentang  PNBP  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018  tentang Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak.  Dalam  konteks  keuangan  negara,  Penerimaan Negara  Bukan Pajak (PNBP) memiliki kedudukan yang setara dengan penerimaan Pajak. Hal ini dapat terlihat dari  postur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  memposisikan  kedua sumber  penerimaan  ini  sebagai  komponen  pendapatan  dalam  negeri.  Kesetaraan  tersebut hendaknya  diikuti  dengan  upaya  pemerintah  mendorong  optimalisasi  potensi  PNBP  seperti optimalisasi  sektor  perpajakan.  Lahirnya  Undang-Undang  (UU)  No.  9  Tahun  2018  Tentang Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  menggantikan  UU  No.  20  Tahun  1997,  dapat  dijadikan momentum  untuk  mengoptimalkan  PNBP  sebagai  sumber  utama  lain  bagi  pembiayaan  urusan pemerintahan,  pelayanan  publik  dan  pembangunan.  Di  sinilah  peluang  zakat  maal  dapat dimasukkan sebagai unsur penerimaan negara dalam APBN Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018,  yang  dimaksud  dengan  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  adalah  pungutan  yang  dibayar  oleh  orang  pribadi  atau  badan dengan  memperoleh  manfaat  langsung  maupun  tidak  langsung  atas  layanan  atau  pemanfaatan sumber daya dan hak  yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,  yang menjadi  penerimaan  Pemerintah  Pusat  di  luar  penerimaan  perpajakan  dan  hibah  dan  dikelola dalam  mekanisme  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara.  Pada  pasal  2  disebutkan  bahwa
pengaturan  PNBP  bertujuan  untuk  mewujudkan  peningkatan  kemandirian  bangsa  dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung  pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan  dan  berkeadilan;  mendukung  kebijakan pemerintah  dalam  rangka  perbaikan  kesejahteraan  rakyat,  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi yang  berkualitas,  perbaikan  distribusi  pendapatan,  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  untuk kesinambungan  antargenerasi  dengan  tetap  mempertimbangkan  aspek  keadilan;  dan mewujudkan  pelayanan  pemerintah  yang  bersih,  profesional,  transparan,  dan  akuntabel,  untuk mendukung  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  serta  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dilihat  dari  sisi  tujuan  PNBP,  potensi  zakat  maal  yang  besar  di  Indonesia  dapat menunjang  seluruh  tujuan  yang  telah  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018 tersebut.
Terkait  dengan  objek  PNBP  dijelaskan  dalam  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2018 bahwa seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda,  yang menjadi sumber penerimaan negara di luar  perpajakan  dan  hibah  dinyatakan  sebagai  objek  PNBP.  Selanjutnya  pasal  4  menyebutkan, objek PNBP meliputi, Pemanfaatan sumber daya alam (SDA), Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara  Dipisahkan,  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara,  Pengelolaan  Dana  dan  Hak  Negara Lainnya.  Mengacu  pada  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2018,  dimungkinkan masuknya  zakat  maal  sebagai  penerimaan  negara  dengan  kategori  objek  PNBP  pengelolaan dana. Hal tersebut dikarenakan zakat maal merupakan jenis dana yang dihimpun dari masyarakat beragama Islam dengan kriteria tertentu. Dana zakat maal dengan jumlah relatif besar yang saat ini  dikelola  oleh  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  baik  BAZNAS  maupun  LAZNAS  dapat dialihkan menjadi objek PNBP. Hal tersebut dapat menjadi sarana masuknya zakat maal sebagai bagian  APBN  Indonesia  yang  secara  langsung  masuk  pada  rekening  kas  negara.  Oleh  karena penerimaan  zakat  maal  beralih  pada  pemerintah  pusat  dalam  kegiatan  pengumpulan  dananya maka tanggung jawab  BAZNAS dan  LAZNAS  dapat dialihkan menjadi lembaga penyalur atau pendistribusian  zakat.  Pendistribusian  zakat  dapat  yang  dilakukan  BAZNAS  dan  LAZNAS bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial.
Regulasi terkait APBN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang  Keuangan  Negara.  Pasal  1  butir  7  menjelaskan  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  selanjutnya  disebut  APBN,  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan negara  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Dan  dalam  pasal  1  butir  9  dinyatakan, penerimaan  negara  adalah  uang  yang  masuk  ke  kas  negara.  Selanjutnya  pasal  1  butir  13 menyebutkan,  pendapatan  negara  adalah  hak  pemerintah  pusat  yang  diakui  sebagai  penambah nilai kekayaan bersih. Pasal 2 menyebutkan, keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1  angka  1,  meliputi  hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang, dan  melakukan  pinjaman;  kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  layanan  umum pemerintahan  negara  dan  membayar  tagihan  pihak  ketiga;  penerimaan  negara,  pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan negara/perusahaan  daerah;  kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan/atau  kepentingan  umum;  kekayaan  pihak  lain  yang diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan  pemerintah.  Kemudian  dalam  pasal  3 butir    4  disebutkan  APBN/APBD  mempunyai  fungsi  otorisasi,  perencanaan,  pengawasan, alokasi,  distribusi,  dan  stabilisasi.  Berikutnya  pasal  3  butir  5  menyebutkan  bahwa  semua penerimaan  yang  menjadi  hak  dan  pengeluaran  yang  menjadi  kewajiban  negara  dalam  tahun anggaran  yang  bersangkutan  harus  dimasukkan  dalam  APBN.  Adapun  tentang  kekuasaan  atas pengelolaan  keuangan  negara  diatur  dalam  pasal  6,  ayat  1  yang  menjelaskan  Presiden  selaku kepala  pemerintahan  memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  sebagai  bagian  dari kekuasaan  pemerintahan.  Dan  ayat  2  huruf  a  menjelaskan  kekuasaan  sebagaimana  dimaksud
dalam  ayat  1  dikuasakan  kepada  Menteri  Keuangan,  selaku  Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
Dari  uraian  Undang-Undang  Keuangan  Negara  tersebut,  dapat  diintepretasikan  beberapa hal,  diantaranya  pemerintah  berhak  memungut  iuran  yang  bersifat  wajib  seperti  pajak  bagi rakyatnya  termasuk  memungut  zakat  maal  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  beragama  Islam dan  memenuhi  kriteria  sebagai  muzakki.  Agar  zakat  maal  menjadi  penerimaan  negara  maka seluruh  uang  dari  penghimpunan  zakat  maal  harus  masuk  ke  dalam  rekening  kas  negara  dan sekaligus  masuk  dalam  APBN.  Pembayaran  zakat  maal  dari  muzakki  kepada  negara  dilakukan dengan pemberian kode akun khusus zakat maal dan penetapan rekening khusus penghimpunan zakat  maal.  Zakat  maal  yang  telah  menjadi  penerimaan  negara  dicatat  dan  diakui  sebagai pendapatan  negara  dalam  kategori  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP).  Penerimaan  Zakat Maal  pada  rekening  kas  negara  dicatat  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP). Pemerintah  melakukan  pengawasan  terhadap  penghimpunan  dan  pendistribusian  zakat  maal sebagai  komponen  dari  APBN  melalui  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia (BPK RI).
Potensi dana zakat di Indonesia sangat besar. Menurut informasi yang dipublikasikan oleh BAZNAS, tahun 2019 potensi  zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 Triliun. Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016,  zakat  yang  berhasil  dihimpun  organisasi  pengelola  zakat  baik  BAZNAS  maupun  LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar dan meningkat menjadi Rp. 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018, (baznasjabar.org). Dalam kesempatan lain ketua BAZNAS menyebutkan potensi  zakat  di  Indonesia  sebesar  Rp  252  triliun  dan  baru  masuk  ke  BAZNAS  Rp  8,1  Triliun (www.cnbcindonesia.com).
Laporan  Perubahan  Dana  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  untuk  tahun  yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 menunjukkan porsi terbesar penerimaan dana zakat berasal dari  penerimaan  zakat  maal  yaitu  sebesar  Rp.  129.488.226.128  pada  tahun  2017  dan  Rp. 146.245.689.949  pada  tahun  2018.  Sedangkan  penerimaan  zakat  maal  tahun  2019  telah mengalami  peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  di  atas  Rp.  150.000.000.000  (Laporan Keuangan BAZNAS).
Adapun  kalkulasi  potensi  penerimaan  zakat  maal  di  Indonesia  dapat  diestimasi  dari besarnya  jumlah  penduduk  Indonesia  sekitar  267  juta  jiwa  dimana  sekitar  86  %  dari  angka tersebut  beragama  Islam.  Selanjutnya  hasil  dari  angka  tersebut  dikurangi  dengan  jumlah pengangguran  dan  juga  dikurangi  dengan  prosentase  kemiskinan  di  Indonesia.  Apabila diasumsikan  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  mampu  membayar  zakat  maal  adalah  130  juta orang dan angka tersebut dikalikan dengan nishab zakat maal 2,5 %  dengan persyaratan nishab 85 gram emas 24 karat, maka akan dihasilkan jumlah yang sangat besar. Jika zakat maal dihitung dengan  nishab  harga  emas  sekarang  yaitu  Rp.  942.000  per  gram  (85  x  942.000  =  80.070.000), maka  zakat  maal  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  setiap  muzakki  adalah  sebesar  2,5  %    x  Rp. 80.070.000 = Rp. 2.001.750. Dan jika diasumsikan jumlah muzakki di Indonesia sebanyak 130 juta orang maka potensi zakat maal adalah sebesar 130 juta x 2.001.750 =  260.130.000.000.000 (di atas Rp. 260 Triliun).
Dari data BAZNAS mengenai jumlah penerimaan zakat di Indonesia dan beberapa asumsi penerimaan  zakat  maal  tersebut  diketahui  bahwa  potensi  zakat  maal  di  Indonesia  sangat  besar dan  hal  tersebut  berpeluang  untuk  dimasukkan  sebagai  komponen  penerimaan  negara  secara resmi dalam APBN Indonesia. Dengan dimasukkannya zakat maal sebagai bagian dari keuangan negara,  penghimpunan  dana  zakat  maal  dapat  dilakukan  secara  efektif  di  bawah  koordinasi kementerian  keuangan  Republik  Indonesia.  Melalui  upaya  tersebut  diharapkan  pengumpulan dana zakat tidak lagi berdasarkan kesadaran muzaki semata, tetapi menjadi pungutan resmi oleh negara  kepada  para  muzaki  yang  disertai  dengan  sanksi  apabila  terdapat  pelanggaran. Terwujudnya  akumulasi  dana  zakat  sesuai  dengan  jumlah  potensi  yang  telah  dilansir  oleh
BAZNAS tersebut juga membuka peluang bagi kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam perspektif Islam pembangunan ekonomi bersifat universal, yang berarti tidak hanya untuk menyejahterakan  orang  Islam  semata  tetapi  juga  menyejahterakan  seluruh  rakyat  dengan berbagai agama.
Menurut sejarah Islam, Rasulullah SAW  bertransaksi ekonomi dengan siapapun termasuk dengan orang Yahudi. Dalam bertransaksi dengan berbagai latar belakang manusia di muka bumi ini  pilar  pertama  (ibadah)  dan  kedua  (keadilan)  tetap  berlaku.  Partisipasi  masyarakat  dalam bidang  pendanaan  umum  misalnya  diwujudkan  dengan  zakat  bagi  kaum  muslimin  dan  jizyah bagi  kaum  non  muslim.  Dalam  sejarah,  kebijakan  fiskal  dalam  Islam  bertujuan  untuk menciptakan  masyarakat  yang  didasarkan  pada  keseimbangan  distribusi  kekayaan  dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang (Mannan dalam Nuruddin 2006: 128).
Internalisasi  zakat  maal  sebagai  penerimaan  APBN  RI  menjadi  bagian  dari  peran pemerintah dalam memanajemen pengelolaan zakat dalam lingkup makro ekonomi. Nilai positif zakat  bagi  keuangan  negara  Indonesia  selain  dapat  menopang  sebagian  defisit  negara,  juga sebagai  kekuatan  ekonomi  untuk  terhindar  dari  jerat  utang  baik  dalam  negeri  maupun  luar negeri. Al Arif (2013: 256) menyebutkan Pemungutan zakat dari mereka yang berkecukupan dan mendistribusikan  pada  mereka  yang  tak  punya  dapat  mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi suatu negara secara makro atau dalam bahasa ekonomi adalah zakat mempunyai efek pengganda ( multiplier  effect )  terhadap  pendapatan  dalam  suatu  perekonomian,  sehingga  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  kondisi  makro  ekonomi  menjadi  lebih  baik  dan stabil,  dan  efek  jangka  panjangnya  akan  menciptakan  suatu  keadilan,  kesejahteraan  dan kemakmuran di masyarakat. Distribusi zakat juga termasuk salah satu cara mendorong peredaran uang untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi permintaan dan kebutuhannya, peningkatan daya beli akan berdampak positif bagi suatu proses produksi, jika diimbangi dengan peningkatan produktivitas bangsa. Dengan peningkatan daya beli maka investasi perusahaan atas produk  yang  diminta  oleh  konsumen  akan  semakin  ditingkatkan.  Investasi  yang  semakin meningkat  selanjutnya  akan  berpengaruh  pada  pendapatan  pemerintah  yang  berasal  dari  pajak perusahaan  dan  atau    zakat  perniagaan  yang  semakin  tinggi  pula.  Dana  zakat  yang  disediakan untuk qardh  al-hasan baik  yang  dikelola  oleh  lembaga  amil  zakat  maupun  institusi  keuangan Islam  dapat  mendorong  perekonomian  bangsa,  karena  para  pelaku  usaha  kecil  dapat memanfaatkan  dana  zakat  tersebut  untuk  peningkatan  modal  usaha  mereka.  Hal  ini  merupakan suatu  wujud  zakat  produktif  yang  mendorong  kemandirian  seseorang,  agar  mereka  tidak  hanya bergantung kepada orang lain saja, namun mampu pula untuk mandiri dalam kehidupannya.
Dalam ekonomi  mikro,  Zainal  (2018:  224)  menyebutkan  zakat  berpengaruh  terhadap  dua sisi  penawaran  yaitu  pertama,  pengaruh  kewajiban  membayar  zakat  pada  muzakki  terhadap perilaku penawaran, misalnya zakat perniagaan. Kedua, pengaruh zakat produktif, yaitu alokasi zakat  untuk  kegiatan  produktif  dari  mustahik.  Disamping  itu,  zakat  juga  berperan  dalam pembagian  konsumsi.  zakat  pada  golongan  muzakki  akan  mengurangi final  spending .  Hal  ini bertolak  belakang  dengan  golongan  mustahik  dimana  golongan  ini  mampu  meningkatkan final spending hanya  sebatas  untuk  memenuhi  kebutuhan  primernya.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa zakat adalah instrumen yang efektif dalam meningkatkan konsumsi masyarakat muslim  dan  sebagai  cara  untuk  meningkatkan  pahala  menuju falah (kebahagiaan  dunia  dan akherat).  Keunggulan  zakat  dalam  aspek  makro  dan  mikro  tersebut  menjadikan  zakat  semakin berpeluang untuk dijadikan sumber penerimaan negara dalam APBN.
Adapun  mekanisme  pengumpulan  zakat  maal  sebagai  penerimaan  negara  dalam  APBN dapat  diupayakan  dengan  cara  diberikan  pos  akun  zakat  maal  dan  rekening  khusus  zakat  maal sebagai  salah  satu  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  tetapi  dengan  menginduk  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Selanjutnya  zakat maal  tersebut  dicatat  dalam  laporan  keuangan  tahunan  pemerintah  pusat  dan  diakui  sebagai
pendapatan  negara  Indonesia.  Dan  untuk  fungsi  akuntabilitas,  kepercayaan  masyarakat  dan pengawasan perlu adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Perlu diketahui bahwa penerimaan  negara  bukan  pajak,  seperti penerimaan  dari  sektor  sumber  daya  alam,  penerimaan denda  tilang  dan  lainnya  telah  memiliki  pos  akun  tersendiri  dalam  pencatatannya.  Hal  tersebut yang diharapkan diadakan oleh kementerian keuangan yang berwenang dalam mengelola APBN untuk memberikan ruang masuknya unsur zakat sebagai pendapatan negara yang resmi. Adapun untuk  penyaluran  zakat  disesuaikan  dengan  pedoman  yang  ada  dalam  al-qur’an  surat  at-taubah ayat 60,  yakni diperuntukkan bagi delapan asnaf. Adapun alur pembayaran zakat maal sebagai penerimaan  APBN  dimulai  dari  Slip  Setoran  Tunai  (SST)  Zakat  Maal,  melakukan pembayaran secara langsung melalui bank dengan menulis kode akun zakat maal dan ditujukan pada rekening kas  negara.  Pembayaran  dapat  pula  dilakukan  secara  digital  atau  pemanfaatan financial technologi melalui transfer ATM maupun melalui smart phone .
Disamping  beberapa  upaya  mekanisme  baru  dalam  penghimpunan  zakat  maal,  untuk memudahkan  muzakki  dalam  melakukan  pembayaran  zakat  maal,  secara  teknis  disediakan sistem  virtual  dalam  penghitungan  zakat  maal  sebagaimana  aplikasi  yang  disediakan  oleh BAZNAS.  Selanjutnya  pembayaran  zakat  maal  langsung  dapat  dilakukan  melalui  aplikasi tersebut secara online.

## SIMPULAN
Besarnya  jumlah  penduduk  muslim  Indonesia  yang  tergolong  sebagai  muzakki  menjadi potensi  besar  bagi  terkumpulnya  dana  zakat  maal  di  Indonesia  yang  dapat  dimasukkan  sebagai unsur  penerimaan  negara.  Pemerintah  dapat  memanfaatkan  peluang  tersebut  dengan  cara memasukkan  komponen  zakat  maal  dalam  kebijakan  fiskal  negara.  Untuk  menerapkan  zakat maal  sebagai  instrumen  kebijakan  fiskal  di  Indonesia,  pemerintah  perlu  menyediakan  payung hukum  berupa  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  yang  memadai.  Disamping  itu  untuk kepatuhan dalam penghimpunan dana zakat maal secara nasional, pemerintah perlu memberikan reward dan punishment. Hal  tersebut  diterapkan  untuk  tujuan  kedisiplinan  sebagaimana  yang diterapkan dalam administrasi perpajakan.
Peluang  pengumpulan  zakat  maal  sebagai  penerimaan  negara  di  Indonesia  dapat diupayakan  melalui  langkah-langkah  berikut  ini. Pertama, kerjasama  antar  kementerian  yang terkait,  yaitu  kementerian  keuangan,  kementerian  agama,  kementerian  sosial  dan  Dukcapil. Kedua, pemanfaatan kartu NPWP secara nasional sebagai alat bantu administrasi penghimpunan zakat maal. Ketiga, adanya kompensasi berupa kemudahan dalam mengurus administrasi usaha bagi  muzakki  yang  taat  dan  sanksi  denda  maupun  administrasi  bagi  muzakki  yang  tidak membayar zakat maal. Keempat, adanya publikasi laporan keuangan zakat maal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)  sesuai peraturan yang berlaku. Kelima, untuk kepentingan akuntabilitas zakat perlu dilakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## DAFTAR PUSTAKA
Al Arif, M. Nur Rianto. (2013). Teori Makroekonomi Islam. Bandung: Alfabeta. Fajarudin, Ibnu. (2019). Kontribusi Zakat sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Pajak. Paradigma Accountancy. Vol. 2 No. 1. (25-38).
Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani Press http://zakat.or.id https://baznas.go.id https://baznasjabar.org
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun  2014  tentang  optimalisasi  pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal komisi  negara,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kamus KBBI Online, https://kbbi.kata.web.id Laporan Keuangan BAZNAS 2017-2018 Nuruddin, Mhd Ali,. (2013). Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Minarni. (2015). Falsifikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia Perspektif Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nawawi, Ismail (2013). Manajemen Zakat dan Wakaf. Jakarta : VIV Pres
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Romdon  dan  T.N  Syamsah  (2016).  Pembayaran  zakat  dan  Pajak  Dalam  Upaya  Peningkatan Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal  Living  Law. Volume 8  Nomor 1. (83-102).
Rozalinda (2016). Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sabiq, Sayyid. (1987). Fiqh al-sunnah, jilid III, Cet. VIII.  Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiya. Salahuddin,  Ahmad  Maslahatul  Furqan  dan  Rizqi  Anfanni  Fahmi.  (2018).  Diskursus  Zakat Sebagai Sumber Penerimaan APBN. Working Paper Keuangan Publik Islam. No. 3 Seri 1. (1 - 11).
Soediyono  R,  dalam  Nuruddin  Mhd.  Ali.  (2006).  Zakat  sebagai  Instrumen  dalam  Kebijakan Fiskal . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Subekan,  Achmat.  (2016).  Potensi  Zakat  Menjadi  Bagian  Keuangan  Negara.  Jurisdictie:  Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 7 No.2. (105 -126).
Suprima dan Holilur Rahman. (2019). Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jurnal Yuridis.
Vol. 6 No. 1. (132 – 146).
Terjemah al-Qur’an Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peneriaman Negara Bukan Pajak (PNBP). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Wibisono, Yusuf. (2015).  Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Kencana. www.berpendidikan.com www.bps.go.id www.cnbcindonesia.com Zainal, Veithzal Rivai, dkk. (2018). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Bumi Aksara.