Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Integrated Border Management (IBM) dalam Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Perdagangan Indonesia
Ade Priangani FISIP Universitas Pasundan, Bandung E-mail :apriangani@gmail.com

## ABSTRACT
Position of Indonesia-Singapore borders are ais very strategic, such a position, however, has not been  optimally  utilized.  Borders  area  is  an  enticingentrance  for  investors.  Accordingly,  there  will  be    a need  of  integrated  management  so    as  to  be    able  to  improve  competitiveness  mainly  in  the    field  of investment and trade. The reason why management model more suitably refers to the IBM because the model  in  some  countries  has  successfully  maximized  function  o  fborders  area.  This  research  aims  to study and give input into implementation of Border Management  mainly Integrated Border Management (IBM) in the area of Indonesia Borders, especially Indonesia-Singapore Borders, as an effort to promote Indonesia competitiveness in the sector of trade and investment.
This  research employs single case study qualitative analysis approach. The research focuses on the  making  of  competitiveness  of  investment  and  trade  in  Indonesia’s  borders  region  (Riau  Island), referring to IBM and competitiveness parameter so as to be towards single face inborders management in borders  area.  Location  of  doing  research  is    Batam  and  Tanjungpinang.  Informen  are  involved  in  this study could be Secretary and Staff of Borders Management Board of Riau Island Province, Workers of Riau  Island    Immigration  Office,  Tanjungpinang  City  Customs  Office,  BP-Batam,  PT  KSP  and  expert judgment Prof. Asep Warlan, Prof. Rusadi Kantaprawira and Agus GK (Komisi I DPR-RI) The  results  of  the  research  demontrated  that:  (1)  Impediments  to Indonesia-Singapore (Batam- Bintan) Border Area Management are lack of manpower owned by Border Management Board of Riau Islands Province, increasingly global trade, lack of law and regulations of borders, (2) IBM based- border are  a  management  has  been  running,  however  has  not  been  so  adequate  in  line  with  challenges  of current border management, (3) Mechanism of trade and company permissions to run all their business transactions are done through one office, whereas investment procedure in Indonesia-Singapore  border area  is  done    through    one    roof    policy,    (4)    Implementation    of      Integrated    Border  Management principle to management   of border in the area of Indonesia-Singapore  border  has  referred  to   the emerging    of      Single    Administrative  Document  (SAD)    and  Single  Window  (SW),  however implementation of Single Window in the area of Indonesia-Singapore border has not been optimal.
The  results  of  the  research  might  contribute  to   development  of management  science mainly border management, and might be are ference to implementation of border area management  strategy done by National Board of Border Management, in special Border Management Board of  Riau Islands Province  by  referring  to  IBM  (SAD  and  SW)  insearch  of  moving  towards  single  face  in  border management.
Keywords: border management, integrated border management, competitiveness.
ISSN 2088-4877

## ABSTRAK
Posisi  wilayah  perbatasan  Indonesia-Singapura  sangat    strategis,  namun    posisi  tersebut  belum dimanfaatkan secara optimal, padahal wilayah perbatasan merupakan pintu masuk yang memiliki daya tarik  bagi  investor  yang  berniat  menanamkan    modalnya,      oleh  karena  itu  perlu  adanya  pengelolaan secara  terpadu  agar  mampu  meningkatkan  dayasaing  terutama  di  investasi  dan  perdagangan.  Model pengelolaan  mengacu  pada  kerangka  IBM  karena  model  ini  dibeberapa  negara  telah  berhasil memaksimalkan fungsi wilayah perbatasan.Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengkaji dan memberikan masukan  dalam  implementasi  Manajemen  Perbatasan  terutama    Manajemen  Pengelolaan  Terpadu (IBM)  di   wilayah  Perbatasan  Indonesia,  khususnya  perbatasan Indonesia-Singapura, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di sektor perdagangan dan investasi.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  kualitatif  dengan single  case  study .  Fokus Penelitian      menitikberatkan    pada  penciptaan    daya  saing  investasi  dan  perdagangan  di  kawasan perbatasan  Indonesia  (Kepulauan  Riau),  mengacu  pada  parameter  IBM  dan    parameter  daya  saing sehingga terciptanya single face dalam pengelolaan perbatasan di wilayah perbatasan. Lokasi penelitian di Batam dan Tanjungpinang. Adapun  informan  dalam penelitian  ini adalah Sekretaris  dan Staf Badan Pengelola Perbatasan Provinsi  Kepulauan Riau,  Pegawai Imigrasi Kepulauan Riau,  Bea Cukai  Kota Tanjungpinang,  BP-Batam  dan  PT  KSP  serta expert  judgment Prof.  Asep  Warlan,  Prof.  Rusadi Kantaprawira dan Agus GK (Komisi I DPR-RI).
Hasil  penelitian  ini  adalah:  (1)  Kendala  dalam  Pengelolaan    Wilayah  Perbatasan    Indonesia- Singapura    (Batam-Bintan)    adalah Kendala    Geografis,  Hukum,  Manajemen dan Keamanan ;  (2) Karakteristik pengelolaan wilayah perbatasan yang berbasis IBM  ( Integrated Border Management ) sudah ada,  sudah  terlaksana,  namun  belum  sesuai  dengan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan perbatasan  saat  ini;  (3)  Mekanisme  perdagangan  dan  perijinan  perusahaan  untuk  melakukan  semua transaksi bisnis mereka melalui satu kantor,  sedangkan  prosedur  investasi  di   wilayah  perbatasan Indonesia-Singapura,  memiliki    kebijakan  satu  atap;  (4)  Penerapan Integrated  Border  Management di wilayah    perbatasan    Indonesia    dengan    Singapura    sudah      mengacu    pada  terwujudnya  model Dokumen Administratif Tunggal  (SAD) dan SingleWindow , namun belum optimal. Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu manajemen, terutama manajemen perbatasan, sebagai kerangka acuan implementasi  strategi pengelolaan  wilayah perbatasan yang  dilakukan     oleh  Badan    Nasional     Pengelola     Perbatasan,     lebih   khusus    Badan    Pengelola Perbatasan  Provinsi  Kepulauan  Riau  mengacu    pada  model  IBM  (SAD    dan  SW) yangbermuarapadaterciptanya singleface dalampengelolaanperbatasan.
Kata kunci : manajemen perbatasan, manajemen perbatasan terpadu, daya saing.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  dalam  pengelolaan  perbatasan sangat penting, peka dan kompleks. Kompleksitas isu-isu perbatasan menuntut peran aktif    rezim  yang  memerintah,  dengan memperhatikan  pandangan  dan  pembacaan aktor-aktor serta konsistensinya pada kepentingan  penjagaan  kedaulatan,  penduduk dan  wilayah.  Kawasan  perbatasan  merupakan kawasan strategis dan vital bagi sebuah  negara, sebab      secara    geografis    umumnya    memiliki
potensi  sumber  daya  alam  dan  peluang  pasar karena  kedekatan  jaraknya  dengan  negara tetangga.(Thontowi,2009).
Pengertian perbatasan secara umum  adalah sebuah    garis  demarkasi  antara  dua  negara yang  berdaulat.  Pada  awalnya  perbatasan sebuah  negara  atau state’s border  dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan  itu,  bahkan  tidak  jarang  mereka berasal  dari  etnis  yang  sama.  Namun  dengan munculnya  negara,  mereka  terpisahkan  dan
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
dengan  adanya  tuntutan    negara  itu  mereka mempunyai kewarganegaraan
yang berbeda.(RizalDarmaputra,2009:3)  Penetapan perbatasan wilayah ( BorderZone ) tersebut dapat dilakukan  sesuai  ketentuan  hukum  international agar  dapat  memberikan  kepastian  hukum, kemanfaatan  hukum  dan    keadilan  bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.
Menurut  para  ahli  hukum  internasional seperti Green NA Maryan (1978), Shaw Malcolm (2013),      JG    Starke  (1989)  dan  Burhan  Tsani (1990), perbatasan wilayah adalah batas  terluar wilayah  suatu    negara  berupa  suatu  garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan  wilayah  negara  lain  di  darat,  laut maupun  udara  yang  dapat  dikualifikasi  dalam terminologi BorderZone (zona  perbatasan) maupun Customs  Free    Zone (zona  bebas kepabeanan).  Kawasan  perbatasan  dalam  dua terminologi  di  atas  dapat  diatur  secara limitatif dalam  berbagai  perjanjian  internasional  yang bersifat Treaty  Contract untuk  menyelesaikan permasalahan  di    perbatasan  secara  insidentil maupun  yang  bersifat law  making  treaty untuk pengaturan  masalah  perbatasan  secara permanen  berkelanjutan.  O.J.Martinez  (1994) sebagaimana  dikutip  I  Ketut  Ardhana  (2007) mengkategorikan  ada  empat  tipe  perbatasan: Alienated  borderland :  suatu  wilayah  perbatasan yang  tidak  terjadi  aktifitas  lintas  batas,  sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme,  kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
Kolaborasi pengelolaan perbatasan menambah  efisiensi  dalam  pengelolaan  barang dan penumpang  dalam  kerangka  perdagangan bilateral  dan  juga  pelaku  investasi.  Dengan mendapatkan  informasi  secara  langsung berhubungan    proses    rantai    pasokan    dan sistem  seawal  mungkin,  baik   melalui  portal single    window atau    langsung    dengan pelanggan.  Dalam    kolaboratif  pengelolaan perbatasan,  dipercaya klien akan  berhak difasilitasi, fasilitas perbatasan efisien clearance , dan  bahkan  dapat  diizinkan  untuk  menerapkan peraturan    mereka  dengan  cara  yang  beda (misalnya,    melalui    izin      pengolahan post-
clearance pre-arrival ( posting izin prakedatangan ) ,  dan koneksi langsung dengan informasi),  seperti  yang  direkomendasikan  oleh Organisasi Kepabeanan Dunia.(Tom Doyle:2011).  Manajemen perbatasan  kolaboratif ini menurut pandangan Grainger (2008), adalah berupa  peraturan  yang  lebih  transparan,ramah terhadap  industri  dan  daya  saing  sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
Dalam  pandangan  Doyle,  pemerintahan yang  memiliki  perbatasan  langsung  berupaya untuk  mendorong  dan    memperbaiki  agenda manajemen  perbatasan  antara  lain: A heightened  awareness  of  costs;  Rising expectations  in  the  private  sector;  Increased policy and procedural requirements; Competition for  foreign  investment;  The  demand  forintegrity and good governance; Political pressure for the agencies to increase competiveness .(Doyle,2011) Manajemen perbatasan  berarti  prosedur  diterapkan  kepada orang-  orang  dan  barang-barang  melintasi perbatasan  itu    untuk  memastikan  mereka mematuhi dengan hukum. Itu berarti bagaimana infrastruktur  yang  mengakomodasi  lembaga dirancang  dan dikelola.  Manajemen  perbatasan yang  efektif  berarti  memastikan  bahwa:  a. Setiap orang dan segala sesuatu yang melintasi perbatasan kompatibel dengan hukum, peraturan,  dan  prosedur  negara;  b.  Pengguna didorong  untuk  mematuhi  peraturan;  dan    c. Pelanggar diidentifikasi dan diberhentikan/ditolak. (Michel Zarnowiecki:2011) Untuk melakukan tiga hal ini tanpa mengganggu perdagangan yang sah atau menyebabkan tidak dapat  diterima  antrian,  keterlambatan  di perbatasan,  atau  kemacetan  di    negara  yang berdekatan  (atau  dalam  negeri    sendiri), infrastruktur    dan      peralatan    harus    memadai untuk  mendukung  prosedur  yang  modern. Meskipun demikian, prosedur adalah hanya baik sebagai  undang-undang    mengatur  mereka. (Zarnowiecki:2011) Kecenderungan  manajemen  perbatasan yang  ada  saat  ini  mengintegrasikan    berbagai aspek-aspek      masalah  dengan  melibatkan aktor-aktor  seperti: Satu ,  Penjaga  perbatasan ( borderguards )  yang  bisa  merupakan  petugas sipil  atau  semi-militer  yang  memiliki  fungsi
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
penegakan  hukum  untuk:  mencegah  keluar- masuknya tindak kejahatan atau kegiatan ilegal lainnya;  mendeteksi  gangguan    atau  ancaman keamanan  nasional  lewat  kegiatan  mata-mata baik  di  perbatasan  darat  maupun  laut;  dan mengontrol  pergerakan  orang  dan  kendaraan yang melintasi perbatasan.
Dua ,  Petugas  bea  cukai  ( customs )  yang memiliki  fungsi  pelayanan  fiskal  dan  memiliki tanggung  jawab  untuk:  menjamin  pembayaran cukai  dilaksanakan  secara  benar;  menjamin semua  barang-barang  yang  keluar-masuk perbatasan  diidentifikasi  dan   dihitung  dengan akurat;    dan  melakukan  suatu  pembatasan– berdasarkan  suatu  ketentuan  hukum  yang  sah- demi  kepentingan      publik  dan  keamanan nasional  seperti  yang  relevan  dengan  masalah kesehatan,  perlindungan  satwa  dan  tanaman langka,  perlindungan  aset    budaya  nasional seperti  artefak  kuno  atau  barang-barang peninggalan  historis  lainnya,  dan    perlindungan kepentingan  dunia  ekonomi  atau  industri nasional.
Tiga , Petugas imigrasi ( immigration services ) yang  memiliki  peran  untuk:  menerapkan pembatasan  atau    pelarangan  keluar-masuk orang- orang atas dasar suatu kebijakan tertentu atau  alasan  keamanan;  memastikan  mereka yang  melintasi  perbatasan  memiliki  surat-surat yang  asli  dan  lengkap;  menerima  pemasukan dari pemberian visa keluar-masuk di perbatasan; mengidentifikasi  dan  mengidentifikasi  kejahatan ( trafficking atau  penyelundupan  baik  barang maupun  manusia);  mengidentifikasi      dan memberikan   bantuan   kepada   mereka   yang memerlukan      perlindungan      mendesak (korban trafficking, pencari  suaka/ asylum seekers ,    atau  pengungsi/r efugees ).    (OECD Handbook,2007)
Seiring  proses  globalisasi  saat  ini,   kota- kota    besar    maupun  kawasan-kawasan strategis    di  Indonesia    akan      berkembang menjadi  sebuah  sistem  kewilayahan  dimana satu  sama lainakan  terikat dalam suatu sistem keseimbangan  dan  saling  ketergantungan ( complementarity and interdependency ). Globalisasi  dan    regionalisasi  tidak  saja menyebabkan  terjadinya  perubahan  dan dinamika  sosial,  spasial,  dan  ekonomi  diantara
dua    kota  metropolitan,  tetapi  dalam  beberapa kasus  juga  berlangsung  pada  kota-kota  kedua ( secondary  urbancities ),  terutama  di    daerah yang  sedang  mengalami  percepatan  proses industrialisasi (Riyadi,2002:3).
Proses globalisasi memunculkan  fenomena geografis tanpa batas ( borderless geographies ), sebagaimana  disebutkan  oleh  Kenichi  Ohmae (2002:28), kondisi kartografi yang paling penting dalam  peta        ekonomi  lama  yaitu:  lokasi cadangan  bahan  mentah,  sumber  energi, sungai,  pelabuhan  laut,  jalur  kereta  api,    jalan raya  dan    daerah  perbatasan  nasional,  secara kontras  telah  digantikan  oleh  kenyataan  yang paling  menonjol    dalam    peta      ekonomi    baru dengan   hadirnya   TV  Satelit,  jangkauan  signal radio,  jangkauan  geografis  surat  kabar  dan majalah. Teknologi informasi  adalah faktor yang paling  memungkinkan  merubah  hal-hal  tersebut dalam  membentuk  aktifitas  aliran  ekonomi. Bahkan  batas-batas  sosial  sudah  mulai menerima  proses    konvergensi  teknologi informasi  ke    dalam  peta  ekonomi,  yang membuat  perbedaan  politik  menjadi  kurang berarti. Dalam    ekonomi  tanpa    batas    ( borderless economy ),  pasar  mempunyai  jangkauan  dan kekuatan yang bahkan tidak pernah terbayangkan  sebelumnya  oleh    Adam  Smith. Menurut  Teori  Klasik-nya  Adam  Smith,  aktifitas ekonomi berlangsung pada lokasi yang dibatasi oleh  batas-batas      politik  dan  negara.  Menurut Bovin  dan  Dauzier  (dalam  Gonzalez,  2001), dimana  fungsi-fungsi baru dari    sebuah  wilayah telah  mulai  diletakka  nmelalui  sebuah  proses gearing  down .  Model  ini  dicirikan  oleh perbedaan fungsional dan spesial dari kawasan perbatasan yang ditandai oleh perubahan fungsi politis kawasan menuju
kawasan pengembangan  ekonomi.  Hubungan  antara teritorial  dan  globalisasi  dapat  pula  dianggap sebagai  dua  sisi  mata  uang;  sisi pertama , mendorong  terbentuknya  sebuah  ruang  dunia yang  tunggal  dan  saling  ketergantungan  yang melingkupi  ekonomi  global  baru  dan  budaya; pada sisi lainnya juga memerlukan restrukturisasi  dari  kondisi  eksisting  teritorial, tenaga kerja (buruh), dan sebuah pengembangan  geografi  yang  baru  dengan
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
kawasan plus dan minus, menjadi sebuah faktor peluang dan tantangan.
Dalam pengertian ini, dampak regional yang mungkin ditimbulkan oleh globalisasi tergantung dari  respon spesifik kawasan; yaitu kemampuan internal  dan    eksternal  dari  suatu  kawasan tersebut  dalam  menjalani  sebuah  proses. Peningkatan  kawasan transborder (perbatasan antar  negara)  sebagai  bagian  dari    perubahan geografi ekonomi dan wilayah (termasuk tenaga kerja/buruh)  dalam  skala    global,  dihasilkan melalui  proses  globalisasi  dan  integrasi internasional; kawasan ini disebut simply border regions (Gonzalez,2001).  AlainVanneph  (dalam Gonzalez,2001:59)  menjelaskan  kemunculan kawasan  perbatasan  antar  negara  ( transborder region ) sebagai: “ketika kekuatan pasar melebihi hambatan  konvensional  yang  dihasilkan  oleh manusia  dan  dinamika  ekonomi,  menginduksi sebuah  evolusi,  solidaritas  dan  konvergensi  di duasisi  perbatasan,  dimana  sebuah  ruang transisiter  bentuk  diantara  mereka  atau  dengan kata  lain:  sebuah  kawasan  ketiga    dengan semua  halmenarik  yang  melingkupi  proses “pencangkokan”,  hal  ini    disebut  juga  sebagai cross  fertilization .  Pelaku  tidak  hanya  merubah tetapi  juga  membawa  pengaruh  budaya  yang baru atau identitas ruang budaya yang baru dari kawasan  yang  bersebelahan.  Gagasan  serupa ialah  kawasan  ekonomi  transnasional,  dimana masyarakat,  perusahaan  dan  pemerintahan saling  berinteraksi  dan  mengorganisasikan  diri untuk kemudian secara bersama-sama mengatur regionalaction d  an  peningkatan pengembangan
ekonomi, perencanaan transportasi,  serta  inisiatiflainnya.  Hubungan transborder tersebut  dapat  terdiri  dari bermacam-macam  aspek  fungsional  dengan tingkat kerjasama yang lebih formal dan intensif. Wilayah  perbatasan  Indonesia  mempunyai nilai  strategis  dalam  pembangunan  nasional. Berlimpahnya  sumber  daya  alam    dan  budaya yang  akan  mendukung  pengembangan  wilayah tampaknya  belum  banyak  dieksplorasi  secara optimal. Padahal keunggulan ini  akan membuka peluang  bagi  pengembangan  wilayah  sebagai tujuan    kegiatan  ekonomi  seperti    kegiatan industri    dan      perdagangan    serta    pariwisata. Dalam  Undang-UndangNo  17  Tahun  2007
Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  juga   telah menegaskan  bahwa  orientasi    pengembangan wilayah perbatasan dari inward looking menjadi outward looking sebagai pintu  gerbang investasi dan  perdagangan.  Dalam  konteks  perbatasan Indonesia,  hampir  semua  wilayah  perbatasan antara  Indonesia  dengan  negara  tetangga berada  dalam  keadaan  tertinggal  dibanding negara-negara  tetangga.  Kurangnya  sarana- prasarana, keterbatasan transportasi, komunikasi,  pos-pos  pengamanan  daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan bukti  nyata  pemerintah  Indonesia  khususnya Departemen Percepatan Pembangunan  Daerah Tertinggal  belum  efektif  dalam  menangani masalah di wilayah perbatasan.(Thontowi,2009).
Berkaitan  dengan  pengelolaan  wilayah perbatasan  telah  diatur  oleh  UU  No  27  Tahun 200 7 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau  Kecil  yang  mengatur  rancangan kerja  dan    pengembangan  yang  masih berorientasi   pada wilayah non-perbatasan  dan terfokus  pada  daratan.  (Mufti  Makaarim,2008) Hal  ini  mengacu  pada  UU  no  17  Tahun  2007 Tentang    Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  yang menegaskan  orientasi  pengembangan  wilayah perbatasan dari inward looking menjadi outward looking sebagai  pintu  gerbang  ekonomi  dan perdagangan.
Termasuk pendekatan kesejahteraan  untuk  pulau-pulau  di  wilayah perbatasan.  Selanjutnya  disebutkan  bahwa pengamanan  kedaulatan    dan  negara  kedepan meliputi  peningkatan  kinerja  terpadu  diwilayah perbatasan; pengembangan sistem MCS( Monitoring,Control  and  Survaillance );
optimalisasi    pengamanan    perbatasan    dan pulau-pulau terdepan;serta koordinasi penanganan pelanggaran laut.
Berkaitan  dengan  perbatasan  laut  antara Indonesia  dengan  Singapura,  penetapan  garis batas  laut  wilayah  Indonesia  dan  Singapura dilakukan Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal  15 Konvensi Hukum laut tahun 1982 telah mengatur secara  garis  besar  tentang  bagaimana melakukan  pembagian  perairan  teritorial  antara negara-negara yang berbatasan.
Cara pembagian  tersebut  mengarah  pada  suatu
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
pembagian secara equidistant . Dalam  konteks perbatasan    laut      teritorial    antara  Indonesia- Singapura  adalah  selat  Singapura.  (Adi Sumardiman,2002)  Pengelolaan    wilayah perbatasan    dewasa    ini  menjadi  semakin penting,  mengingat  logika  ekonomi  yang membutuhkan  ruang  yang  lebih  luas,  tidak  lagi disekat-sekat  oleh border  state .  Perbatasan Indonesia-Singapura selama ini belum termaksimalkan,  meski  memiliki  potensi  yang besar  untuk  memberikan  kontribusi  terhadap peningkatan  ekonomi  Indonesia.    Potensi  yang dimiliki  antara  lain  posisi  selat  Singapura  yang strategis  (Sumardiman,  2002),    kandungan potensi mineral kuarsa dan timah yang berumur Karbon,  Permdan  Trias  (Cobing,1992),  serta Pulau  Batam  dan  Pulau  Bintan  serta  Karimun yang  memiliki  basis  ekonomi  yang  dapat dikembangkan  (peluang  untuk  pengusaha Singapura  untuk  berinvestasi),        antara    lain, meliputi    perikanan    tangkap, mariculture (budidaya laut), pariwisata bahari, migas, industri bioteknologi,  industri  dan  jasa  maritim,  serta industri lainnya.
Dalam menghadapi  persoalan   perbatasan yang tidak kunjung selesai, peran CSO(dalamhal ini  Badan  Pengelola  Perbatasan)  sangat dibutuhkan dalam mendorong para stakeholders untuk  lebih  serius  lagi dalam mengatur wilayah perbatasan Indonesia. Sudah adanya upaya dari CSO  dalam  mengawasi,   misalnya    dengan diadakannya   seminar, workshop yang bekerja sama  dengan  instansi  pemerintah,  publikasi buku-  buku    mengenai  manajemen  perbatasan yang ditujukan kepada masyarakat umum, para stakeholders , untuk memberi masukan dan lebih baik lagi dalam mengatur perbatasan Indonesia yang  luas  dan  strategis  ini.  Namun,ada beberapa masukan untuk stakeholders , CSO,dan  masyarakat  bagi  isu-isu    perbatasan yang  mendesak  yang  perlu  segera  diatasi  dan membutuhkan  kerja  sama  yang  akan  menjadi agenda untuk ke depannya.
Kondisi    eksisting  perbatasan  Indonesia adalah:  Kawasan  perbatasan  laut  Indonesia meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi  Eklusif  (ZEE),  Batas  Landas  Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona  Perikanan  Khusus  ( Special  Fisheries
Zone ).  Garis  batas  laut    tersebut  ditentukan lebarnya  oleh  keberadaan  pulau-pulau  kecil  di kawasan perbatasan, yang selanjutnya diperlukan/berfungsi  sebagai  penentu  titik batas/garis pangkal kepulauan. Belum lengkapnya  sarana  dan  prasarana/fasilitas  Pos Pengawas  Batas  Laut  telah  menyebabkan terjadinya  pelanggaran  batas  laut  baik  yang dilakukan  oleh  aparat  negara  tetangga  maupun nelayan/masyarakatnya  dan  kegiatani  llegal lainnya  seperti  pencurian  ikan,  pencurian  pasir laut,dan lain sebagainya.
Beberapa bagian dari garis batas terutama di perbatasan  laut  belum  disepakati  secara menyeluruh. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan laut adalah berubahnya/bergesernya  garis  pangkal  yang diakibatkan  oleh  pergeseran  titik  dasar/titik pangkal  dari  pulau-pulau  kecil  terpencil  yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara  ekonomi  dan  lingkungan.  Ketersediaan prasarana  dan  sarana,  baik    sarana/prasarana wilayah    maupun    fasilitas    sosial-ekonomi masih  jauh  dari   memadai. Jaringan jalan dan angkutan  perhubungan  laut  masih  sangat terbatas, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun  ekonomi  dengan  wilayah  lain.  Kondisi sarana  dan  prasarana  komunikasi  seperti pemancar  atau  transmisi  radio  dan  televisi, perhubungan  serta  sarana  telepon  di  kawasan perbatasan  umumnya  sangat  minim.  Minimnya aksesibilitas  dari  dan  keluar  kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang  turut  mendorong  orientasi  masyarakat yang  cenderung  berkiblat  aktifitas  sosial ekonominya  kenegara  tetangga  yang  secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat yang tinggal diperbatasan.
Kondisi  umum  pengelolaan  batas  wilayah negara  dan  kawasan  perbatasan  selama    ini, kenyataan menunjukkan masih belum dilakukan secara  terpadu  dengan  mengkonsolidasikan seluruh  sektor  terkait,  mengingat  belum  ada lembaga pengelolanya hingga sampai terbentuknya  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan  (BNPP),  sesuai  dengan  Peraturan Presiden No 12 Tahun 2010. (Badan Pengelola Perbatasan  Nasional,  2011)  Dari  data  yang
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
dikeluarkan  Otorita  Batam  (OB)  diperoleh gambaran  jumlah  realisasi  investasi  asing dikawasan  bebas  Batam    selama  2011  tercatat mencapai  US$105  juta.  Data  BP  Batam menunjukan  perkembangan  realisasi  investasi dilihat  dari  penerbitan  Izin  Usaha  Tetap  (IUT) pada  tahun  2011  lebih  besar  jika  dibandingkan tahun 2010. Pada 2011 untuk penanaman modal asing  mencapai  91  PMA  dengan  total  nilai investasi US$105juta. Sementara realisasi pada 2010  tercatat  58  PMA  merealisasikan  aplikasi investasinya  dengan nilai US$ 72,5juta. (Bisnis Indonesia,11  Januari  2012).  Jumlah  investasi berasal  dari  pemerintah  20  persen,  47  persen dari  swasta  domestik,  dan  33  persen  investasi swasta asing.(Nasution).
Lebih  lanjut  daya  saing  ekspor  Kepulauan Riau  ke  Singapura  lebih  potensial  dibanding wilayah-wilayah  perbatasan  lain  di  Indonesia. Konsep  daya  saing  disini  maksudnya  adalah berkaitan  dengan bargaining  position .  Seperti yang  diungkapkan  oleh  Riswan  da  Imawan (2002),  konsep    daya  saing,  pada  dasarnya menjelaskan  upaya  peningkatan bargaining position dalam    rangka  memaksimalkan pencapaian  tujuan  kita  berhadapan  dengan posisi dan tujuan pihak lain. (Riswanda,2002:79- 80)  Dengan  melihat  data  komparasi  tersebut, memang  potensi  yang  dimiliki  oleh  perbatasan Indonesia-Singapura,  dalam  hal  ini  provinsi Kepulauan  Riau    sangat  memungkinkan  untuk dikembangkan,  ditingkatkan,  sehingga  memiliki daya  saing  ekspor  dan    investasi  yang  lebih tinggi dibanding sekarang.
Kedudukan  strategis  Kepulauan  Riau (terutama  Batam  dan  Bintan)  terhadap  posisi Singapura memberikan peluang pengembangan Kepri melalui penetapan peran sinergis terhadap kebutuhan  pengembangan  Singapura,  baik untuk  jangka  pendek  maupun  menengah,  serta tetap  berorientasi  dalam  menangkap  peluang global  pada  jangka  panjang.  Bagi  Singapura, Batam-Bintan dapat diposisikan sebagai tempat untuk  menampung possitive  spillover  effect kegiatan  industri  dan  kegiatan transhipment yang sudah tidak  tertampung. Dengan demikian Batam-Bintan  dapat  memainkan  peranannya sebagai extension  industri bagi  Singapura. Sedangkan  bagi international  market ,  Batam-
Bintan  dapat  diposisikan  sebagai frontliner investasi  dan  perdagangan  global  dengan Singapura  sebagai  jembatannya,  untuk  jangka pendek dan menengah.
Untuk  jangka  panjang,  dengan  segenap potensi  yang  dimilikinya,  Batam-Bintan  harus mampu  secara  mandiri  memposisikan  diri sebagai kawasan investasi yang menjadi pilihan bagi  investor-investor  dunia. Positioning diatas penting  sebagai  stimulator  bagi  peningkatan Pulau Batam  sebagai  tempat  investasi  yang menarik  dimasa  mendatang  sehingga mampu mentransformasikan  diri  menjadi  Kawasan Ekonomi  Khusus  Indonesia  (KEKI)  yang tangguh dan berdayasaing tinggi. Salah satu hal yang  turut  memberikan  kontribusi    terhadap belum  optimalnya    pengelolaan    dan penanganan  permasalahan  perbatasan adalah belum  adanya  suatu  lembaga  yang  secara khusus  mengelola  keseluruhan    aspek pengelolaan    perbatasan,      baik  di  tingkat nasional maupun didaerah.
Kalau mengacu pada UU  no. 22 tahun 1999 tentang  Otonomi  Daerah,  pengaturan  tentang pengembangan  kawasan  perbatasan  secara hukum    berada  dibawah  tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan pemerintah  pusat hanya ada pada pintu-pintu    perbatasan    ( border    gate )      yang meliputi    aspek    kepabeanan,  karantina,  serta keamanan dan pertahanan (CIQS).
Namun  dalam  pelaksanaannya,  pemerintah daerah  belum  melaksanakan    kewenangannya tersebut.  Hal    ini      disebabkan    oleh  beberapa factor:  (1).    Belum  memadainya  kapasitas pemerintah  daerah  dalam      pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penanganannya  bersifat  lintas  administrasi wilayah  pemerintahan  dan  lintas  sektoral, sehingga  memerlukan  koordinasi  dari  institusi yang  secara  hierarkis  lebih  tinggi;  (2)  Belum terealisasinya  peraturan  dan  perundangan mengenai  pengelolaan  wilayah  perbatasan;  (3) Terbatasnya anggaran
pembangunan pemerintah    daerah;    (4)    masih    adanya    tarik menarik kewenangan pusat-daerah.
Dengan membaca permasalahan berdasarkan  analisis  SWOT  yang  membagi permasalahan  kedalam  4  (empat)  hal  yaitu
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
strength, weakness, opportunities dan threatness ,  maka  didapat  sebagai  berikut: Strength (Kekuatan)  (Secara  geologi,  perairan Batam    merupakan  daerah    jalur  granit  yang kaya  dengan  potensi  mineral  kuarsa  dan  timah yang  berumur  Karbon,  PermdanTrias;  Potensi yang sangat besardi sektor pariwisata, budidaya ikan  dan  industry;  Posisi  Selat  Singapura/Selat Malaka  sebagai  jalur  lalu  lintas  terpadat  yang menghubungkan   dua kutub kekuatan ekonomi dunia (Jepang,Cina,Korea-TimurTengah,dan Eropa);dan  Investasi  Singapura  di  Indonesia adalah  paling  besar,  dan  sebagian  besar  di tanamkan  di  Batam  dan  Bintan. Weakness (Kelemahan)  (Pengelolaan  wilayah   perbatasan Indonesia    yang      berhadapan    dengan Singapura  selama  ini  belum  dilakukan  secara terpadu  dengan  mengintegrasikan  seluruh sektor  terkait;  Masih  lemahnya  upaya pencegahan  maupun  penegakan  hukum terhadap  aktivitas-aktivitas   ilegal  ( illegal  loging, illegal  fishing,  illegal  mining,  human  trafficking , dll)  serta  gangguan  keamanan  di  kawasan perbatasan;  Masih  rendahnya  aksesibilitas informasi  yang  berpotensi    melemahkan wawasan    maupun    rasa     kebangsaan   warga bangsa  diperbatasan;  Masih  minimnya  sarana dan prasarana di sebagian besar exit entry point (Pos  Lintas  Batas)  perbatasan  darat  maupun perbatasan  laut;  Belum  adanya  suatu  lembaga yang  secara  khusus  mengelola  keseluruhan aspek  pengelolaan  perbatasan,  baik  di  tingkat nasional  maupun  didaerah; Opportunities
(peluang) (Kedudukan strategis Kepulauan Riau (terutama  Batam  dan  Bintan)  terhadap  posisi Singapura memberikan peluang pengembangan  Kepri melalui penetapan peran sinergis  terhadap  kebutuhan  pengembangan Singapura; Bagi Singapura, Batam-Bintan  dapat diposisikan    sebagai    tempat    untuk menampung possitive  spillover  effect kegiatan industri  dan  kegiatan transhipment yang  sudah tidak  tertampung;  Bagi international  market , Batam-Bintan  dapat  diposisikan    sebagai front liner investasi    dan      perdagangan    global Singapura;  Singapura  adalah  tujuan  ekspor utama  Bintan-Batam); Threatness (Ancaman) (Belum  memadainya  kapasitas  pemerintah daerah  dalam      pengelolaan    kawasan
perbatasan  mengingat  penanganannya bersifat lintas  administrasi  wilayah  pemerintahan  dan lintas sektoral, sehingga memerlukan koordinasi dari  institusi  yang  secara  hierarkis  lebih  tinggi; Belum terealisasinya peraturan dan perundangan  mengenai  pengelolaan  wilayah perbatasan; Terbatasnya anggaran pembangunan  pemerintah  daerah;  masih adanya  tarik    menarik  kewenangan  pusat- daerah).
Menurut  Tidd,  Bessant,    dan  Pavitt,  (1998) Perubahan  lingkungan  yang  begitu    cepat menuntut  organisasi  untuk  beradaptasi  secara cepat  pula  dengan  melakukan  perbaikan  terus menerus  melalui    inovasi    baru.  Salah  satu upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan melakukan  pengembangan  model.  Dalam kaitannya di wilayah perbatasan,
pengembangan  model  yang  dilakukan  dapat mengacu  pada  model  IBM  ( Integrated  Border Management )  disesuaikan  dengan  kondisi    dan kesiapan  wilayah  perbatasan  Indonesia- Singapura.  Indonesia  bisa    mengajak  serta Singapura  untuk  bersama-sama  melakukan pengelolaan  secara  terpadu  di    wilayah perbatasan kedua negara, sesuai dengan prinsip berbagi  peran,  berbagi  tanggungjawab  dan berbagi benefit dari hasil pengelolaan bersama.
Dalam  konteks  ini,  penerapan  model  IBM adalah salah satu bentuk inovasi dimana model Sepesial  Economic  Zone  dan  FTZ  ternyata belum  optimal  untuk  mendongkrak  dayasaing wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, termasuk didalamnya  perbatasan  Indonesia-Singapura, disamping  itu,model  ini  pasca  Perang  Dingin usai, banyak dikembangkan oleh negara-negara Eropa  dan  berhasil  memaksimalkan  fungsi wilayah  perbatasan.  IBM  secara  efektif mengintegrasikan prosedur, proses, dan elemen data yang diterapkan secara seragam.
Hal ini  relevan untuk diterapkan, mengingat Indonesia  (Batam-Bintan)  sedang  gencar  untuk mendatangkan investor asing, menarik wisatawan  dan    perdagangan,  terutama  dari Singapura.  Dengan  berlakunya  perdagangan bebas  baik  ASEAN  maupun  internasional  serta kesepakatan  serta  kerjasama  ekonomi  baik regional  maupun  bilateral,  maka  peluang ekonomi  dibeberapa  wilayah  perbatasan  darat
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
maupun  laut  menjadi  lebih  terbuka  dan  perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.

## METODE
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif,  dengan mengambil kasus tunggal di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura. Metode penelitian kualitatif  sering  disebut  penelitian  naturalistik, karena  penelitiannya  dilakukan  pada  kondisi yang    alamiah;  disebut  juga  sebagai  metode etnographi,  karena  pada  awalnya  metode  ini lebih  banyak digunakan untuk  penelitian  bidang antropologi  budaya,  disebut  juga  penelitian kualitatif,  karena  data  yangt  erkumpul  dan analisisnya lebih bersifat kuantitatif.
Menurut  pandangan  A.  Chaedar  Alwasilah (2002:26),  Penelitian  kualitatif  digunakan sebagai  istilah  pembungkus  yang  meliputi sejumlah  strategi  penelitian  yang  sama-sama memiliki  sejumlah  sifat  tertentu,  yang  diambil dari    serangkaian  asumsi  yang  saling berhubungan  yang  bersifat  khas  paradigma penelitian  kualitatif.  Secara  spesifik,  sejumlah pakar  metodologi  penelitian  kualitatif  (seperti
Bogdan & Biklen,1992;Denzim&Lincoln,1994;Glesne&Pesh kin,1992),    telah  mengidentifikasi    sejumlah asumsi  filosofis  yang  mendasari  pendekatan penelitian  kualitatif. Pertama ,  realitas  (atau pengetahuan)  dibangun  secara  sosial.  Karena realitas  adalah  suatu  bentukan  maka  bisa  ada realitas jamak didunia ini. Kedua , karena realitas (atau  pengetahuan)    dibentuk  secara kognitif (dalam pikiran  kita),  maka dia  tidak  terpisahkan dari  peneliti.  Dengan  kata  lain,  kita  tidak  dapat memisahkan apa yang kita tahu dari diri kita. Ini berarti pula bahwa kita  (hanya) dapat mengerti bentukan  (konstruksi)  tertentu  secara  simbolis, khususnya lewat bahasa. Ketiga , seluruh entitas (termasuk  manusia)  selalu  dalam    keadaan saling mempengaruhi dalam proses pembentukan  serentak.  Oleh  karena  itu sangatlah  musykil  kita  dapat  membedakan secara  jelas  sebab  dari  akibat. Keempat , karena  peneliti  tidak  bisa  dipisahkan  dari  yang ditelitinya maka penelitian itu selalu terkait nilai.
Alasan  utama  menggunakan  metode kualitatif adalah sesuai dengan tujuan penelitian ini    yaitu:  melakukan  kajian  terhadap  isu kontemporer dengan permasalahan yang masih belum jelas, holistik dan kompleks serta dinamis penuh  dengan  makna  terutama  dalam  konteks Penerapan  Model  Pengelolaan  Wilayah Perbatasan  Indonesia-Singapura    berbasis Integrated  Border  Management (IBM)  dalam upaya  meningkatkan  daya  saing  investasi  dan perdagangan  Indonesia  di    wilayah  perbatasan Indonesia-Singapura,  yang  tidak  mungkin  data dijaring dengan metode penelitian kuantitatif.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Dalam melakukan  analisis terhadap permasalahan  penelitian  ini  disandarkan  pada delapan parameter sistem manajemen perbatasanyang  terintegrasi,  yaitu:  (1)    Hukum dan  Kerangka  Peraturan,  (2).  Organisasi  dan Manajemen,(3).  Prosedur,    (4).Sumber  daya manusia  dan  Pelatihan,  (5).  Komunikasi, (6).Teknologi  Informasi,(7).  Infrastruktur  dan Peralatan, dan (8). Anggaran.

## Hukum danKerangka Peraturan
Badan  Pengelola  Perbatasan  menurut Sekretaris  Badan  Pengelola  Perbatasan Kepulauan  Riau,  Sukardi,  AMP  mengacu  pada UU  43  2008,  dan  Perda  No  5  tahun  2011 tentang  pembentukan  Badan  Pengelola Perbatasan  Provinsi  Kepulauan  Riau. Badan Pengelola Perbatasan hanya memiliki kewenangan pada tiga hal yaitu Program,Penyusunandan  Pengawasan .  Dalam pandangan Edwin JH. Wuisang  (Kabid Hankam Deputi Polhukam Setkab): “Pembentukan Badan Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP) berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun  2010      Tentang    Badan    Nasional Pengelola    Perbatasan,    merupakan  komitmen pemerintah  yang  kuat  untuk  membangun wilayah perbatasan.
Pemerintah juga menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62 Tahun2010  tentang  Pemanfatan  Pulau-Pulau Kecil    Terluar  (PPKT),  sebagai  upaya  untuk membangun  wilayah terdepan Indonesia. Pulau- pulau  kecil terluar  di   Indonesia  perlu  dikelola
karena    sebagian    besar    PPKT  merupakan kawasan    tertinggal,    tidak      berpenduduk namun  memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi.”
Kalau    ditelusuri    lebih    jauh,      ketentuan hukum  dan   kerangka peraturan  yang  dipakai sementara    ini,      dalam    pengelolaan    wilayah perbatasan Indonesia-Singapura adalah sebagai berikut:  Dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2005  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 Bagian IV Bab 26 disebutkan  bahwa  “Program  Pengembangan Wilayah  Perbatasan  bertujuan    untuk  (1) menjaga  keutuhan    wilayah  NKRI  melalui penetapan  hak  kedaulatan  NKRI  yang  dijamin oleh  hukum  internasional;  (2)  meningkatkan kesejahteraan    masyarakat    setempat    dengan menggali  potensi  ekonomi,  sosial  dan    budaya serta  keuntungan  lokasi  geografis  yang  sangat strategis  untuk  berhubungan  dengan  negara tetangga”.
Kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  upaya peningkatan  keserasian  pertumbuhan  antar daerah  antara  lain  adalah  dengan  memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar daerah dengan mengembangkan potensi sesuai dengan kondisi daerah.  Keserasian  antar  daerah  diciptakan dengan  memacu  pembangunan  daerah  yang tertinggal  dan  terisolasi,  seperti  kawasan  timur Indonesia  dan  beberapa  wilayah  di  kawasan barat
Indonesia,
serta mendukung pengembangan  kawasan  pertumbuhan        lintas batas  internasional,    kawasan      perbatasan antar  negara,    dan          kawasan    yang mendukung    kepentingan    pertahanan keamanan nasional.(Yanyan Mochamad Yani) Namun  dalam  penerapannya  masih  banyak kelemahan,    terutama  berkaitan  dengani nvestasi.  Kepastian  hukum  merupakan  barang yang  sangat  mahal.  Belum  lagi  produk  hukum yang  tidak  bersahabat    dengan  investor, misalnya  Undang-Undang Ketenagakerjaan  dan perundangan  yang  terkait  dengan  perpajakan, kepabeanan  dan  investasi.  Itu  ditambah  lagi dengan  peraturan  daerah  berbiaya  tinggi. Mestinya, undang-undang yang  akan dihasilkan itu  bersifat  lebih  khusus.  Artinya,  mengatur
secara  rinci,  misalnya  berapa  lama  proses pemberian  suatu  izin,  insentif  apa  yang  akan diberikan pemerintah kepada para investor. Jika investasi  diatur  dengan  pasal  karet,  pasal  yang masih  harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah,  bukan  mustahil  kepastian  hukum semakin  jauh.  Sebagai  gambaran,  saat  ini lebih100  peraturan  pemerintah  yang  tiada kunjung dibuat sehingga undang-undang praktis macet  sebab  tidak  memiliki  peraturan pelaksana.
Banyak  calon  investor  dari  berbagai  negara yang  menyatakan  komitmen  mereka  untuk menanamkan  investasi  di    Indonesia.  Namun, yang terjadi kemudian hanya sebatas komitmen. Berbagai  hambatan  dari  pihak  Indonesia-lah yang justru membuat mereka urung menanamkan investasinya.
Bukanhanya persoalan  keamanan  atau  jaminan  kepastian hukum,  tetapiberbelit-belitnya  urusan  birokrasi dan  tidak  kondusifnya  kebijakan-kebijakan didunia  usaha  juga  membuat    Indonesia dipandang  kurang  menguntungkan  bagi  pihak investor.

## OrganisasidanManajemen
Lembaga  atau  institusi    yang      mempunyai otoritas  untuk   mengelola kawasan perbatasan masih  tampak  tumpang-tindih.  Banyaknya kementerian/lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan  dalam  pengelolaan  perbatasan ditunjukkan dengan jumlah kementerian/lembaga  yang  mencapai  26 kementerian/lembaga”.  Namun    setelah    tahun 2010,  telah  ada  upaya  untuk  memperbaiki kinerja  para  pengelola  wilayah  perbatasan, dengan  lahirnya  sebuah  badan  yang  bernama Badan Pengelola Perbatasan Nasional. Dengan adanya  BPPN.  Dalam  Pasal  3  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor12  Tahun 2010  tentang  Badan  Nasional  Pengeloa Perbatasn. BNPP mempunyai tugas menetapkan      kebijakan      program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan      evaluasi  dan  pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negaradan Kawasan Perbatasan.
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
Namun  dalam  pelaksanaannya    masih parsial, kebijakan-kebijakan menyangkut masalah  perbatasan  masih  bersifat ad-hoc ,  dan dilaksanakan  oleh  dinas-dinas  yang  terpisah, seperti  Imigrasi,  Bea  Cukai,  BKPMD  dan sebagainya.  Menurut  penuturan  Sekretaris Badan  Pengelola  Perbatasan  Kepulauan  Riau, BPPKR  hanya  diberi  kewenangan  untuk mengelola  program,    penyusunan    dan pengawasan,    sedangkan    pembangunan menjadi  kewenangan  SKPD.  Disamping  itu, Badan  Pengelola  Perbatasan  belum  sampai  ke daerah    terkecil    (kabupaten/kota    dan kecamatan).  Seperti  contohnya Batam, sampai saatini  (2013)  ternyata  belum  memiliki  Badan Pengelola  Perbatasan.(Haluan  Kepri,08  Januari 2013).
Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  perlukiranya BPPPKR  diberi  kewenangan  yang  lebih    luas untuk menjadi koordinator dalam  semua aspek yang  menyangkut  masalah  perbatasan.  Dalam konteks  ini,  struktur  organisasi  juga  melibat sertakan dinas-dinas lain  dalam satu kerangka tugas  dan  organisasi,  baik  bersifat  hierarkis maupun koordinatif. Bahkan goal-nya diharapkan  mampu  menjadikan  BPPPKR sebagai  bentuk  pelayanan  satu  atap  atau melakukan  pelayanan  terintegrasi  menyangkut segala persoalan dalam pengelolaan perbatasan dalam  wujud singleface diwilayah  perbatasan. Perubahan  kearah singleface ,  bisa  mengacu pada pola yang dipakai di Amerika Serikat yang mampu  mengkoordinasikan  lembaga  terkait dalam satu lembaga pengelolaan perbatasan.
Prosedur
Menurut  hasil  observasi  yang  dilakukan peneliti, memang dalam pelaksanaan dilapangan  masih  belum  adanya  sistem  yang terintegrasi,  artinya  masih  dilakukan  oleh bagian-bagian  khusus  yang  tersebar.  Seperti contoh  untuk    kedatangan  orangasing,    Batam- Bintan  telah  menetapkan  VoA  ( Visaon  Arrival ). VisaOnArrival (VOA) atau Visa Kunjungan Saat Kedatangan  diberikan  kepada  Warga  Negara Asing yang  bermaksud  mengadakan  kunjungan ke    Indonesia  dalam  rangka  wisata,  kunjungan sosial    budaya,  kunjungan  usaha,  atau    tugas pemerintahan. Visa    On  Arrival diberikan  oleh
pejabat  imigrasi  kepada  Warga  Negara  Asing yang  memenuhi  persyaratan,  pada  saat  tiba  di wilayah  Indonesia  melalui  tempat  pemeriksaan Imigrasi tertentu.
Namun temuan dilapangan masih banyaknya  birokrasi    perizinan  yang  diperlama dan dipersulit dan menjadi modus bagi aparatur pemerintahan untuk memungut biaya ekstra dari pengusaha. Siapa yang protes, siap-siap barang ditahan di pelabuhan. Itu sebabnya survei Doing Business yang  dilakukan  Bank  Dunia menempatkan Kota Batam diurutan ke-15 dalam daftar  kota  yang  memiliki  iklim  bisnis  terbaik. Batam justru kalah dibandingkankota-kota lain di Indonesia  yang  sama  sekali  tidak  ada  status khusus seperti FTZ. (Bisnis Kepri.com,2012) Dalam  riset  yang  dilakukan  Bank  Dunia terhadap 20  kota di Indonesia,  ada tiga kategori yang  disurvei      yaitu  kemudahan    dalam pendirian usaha, izin  mendirikan bangunan, dan kemudahan mendaftarkan properti. Dari 20 kota yang  dikaji,  mendirikan  usaha  menghabiskan rata-rata  9   prosedur,  33  hari  dan  biaya  22% dari pendapatan perkapita nasional. Temuan ini 13  hari  lebih  cepatd  an  8%  lebih  murah dibandingkan  dengan pengukuran yang dilakukan  tahun  2010.  Namun  demikian  secara keseluruhan,  Indonesia  masih  tertinggal  jauh dari rata- rata Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC).

## SumberDayaManusiadanPelatihan
Kinerja pelayanan BP-Perbatasan
Kepulauan  Riau  diharapkan  dapat  berjalan selaras  dengan  sasaran  yang  telah    ditetapkan pada  Rencana  Induk  Pengelolaan  Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2014,  yaitu:  (a)  Meningkatkan        kualitas sumberdaya        manusia          di      kawasan perbatasan; (b) Mengembangkan ekonomi lokal dikawasan  perbatasan;  (c)  Mewujudkan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan,  termasuk komunitas adat terpencil;
(d)  Meningkatkan    ketersediaan    infrastruktur kawasan    perbatasan,  termasuk  infrastruktur pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan;  (e)  Menyelenggarakan  penataan ruang dikawasan perbatasan; (f) Memungkinkan berlangsungnya     kegiatan     investasi     dan
pemanfaatan  potensi  sumberdaya  kawasan perbatasan,  dan  (g)  Meningkatnya  kapasitas pemerintah daerah dan juga SKPD terkait dalam mengelola kawasan perbatasan.
Sasaran-sasaran  tersebut  dapat  dipandang sebagai  mandat  yang  diberikan  kepada  BP- Perbatasan  untuk  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya.  Mengingat  BP-Perbatasan  baru dibentuk  4  Agustus  2011,  maka  kinerja pelayanan belum dapat diukur. Hanya saja, jika mandat  tersebut  dibandingkan  dengan  kondisi riil  di  lapangan,  maka  terlihat  masih  lebarnya kesenjangan  ( gap )  antara  harapan  dan kenyataan.
Jika kondisi ini dibandingkan dengan mandat yang  dibebankan  kepada  BP-Perbatasan, khususnya  di    dua  mandat  yaitu  (i) mengembangkan  ekonomi  lokal  di  kawasan perbatasan,  dan(ii)  meningkatkan  ketersediaan infrastruktur  kawasan  perbatasan,  maka  jelas bahwa mandat ini masih memerlukan perjalanan panjang untuk mewujudkannya.  Ekonomi  lokal tidak    akan  dapat    berkembang    jika  masalah keterisolasian belum terpecahkan, dan ketersediaan infrastruktur belum dapat dikatakan meningkat  jika  infastruktur  jalan  masih dikeluhkan masyarakat.
Komunikasi Dilihat  dari  sisi  pola  komunikasi    antar lembaga-lembaga  terkait  di  wilayah  perbatasan Indonesia-Singapura,  pola  hubungan  antara pengelola  perbatasan  di  Provinsi  Kepulauan Riau  masih  parsial  dan  terbagi  dalam  satuan- satuan  terpisah,  seperti  kantor  imigrasi  (untuk menangani    keluar  masuk  orang  dan  barang), BKPMD    (untuk  menangani  investasi),  Dinas Perdagangan Daerah (untuk menangani ekspor- import),  dan  BPPPKR  (Badan  Pengelola Perbatasan  Provinsi    Kepulauan  Riau)  belum menjadi satu kesatuan yang utuh.
Implementasi
struktur organisasi berdasarkan  IBM  adalahd  engan  penggunaan kapasitas  tambahan  IT  yang  diarahkan  untuk menciptakan  kondisi  yang  lebih  baik  dalam komunikasi  di  dalam  Badan  Pengelola Perbatasan  dan  antara  Badan  Pengelola Perbatasan  dengan  struktur  lain  dari  satuan- satuan  yang  menangani  masalah  perbatasan.
Peningkatan  tersebut    di  atas,      bersama dengan    layanan    order      satuan-satuan    di perbatasan  dan  instruksi  dalam  Badan Pengelola  Perbatasan  harus  menciptakan kondisi  yang  tepat  untuk  personil  untuk bertanggungjawab atas pengumpulan, pendistribusian  dan  tindak  lanjut  dari  informasi yang  berkaitan  dengan  masalah  perbatasan. Sepertiyang dikemukan oleh Manfred Summereder  (2006): Implementation  of  the newo  rganizational  structure  of  the  ASP  and usage  of  the  extra  capacities  of  Itshall  create better conditions  for communication within BMP and between BMP and other structures of  ASP. The  above  mentioned  improvements,  together with  ASP  service  orders  and  instructions  within BMP  should  create  proper  conditions  for personnel  to  be  responsible  for  collection, distribution  and  follow-up  of  information  related to the fight against cross-border crime.

## Teknologi Informasi
Berdasarkan  hasil  observasi,  secara  umum teknologi  informasi  yang  dimiliki  oleh  BPPPKR perlu  untuk  memiliki  sistem  ang  lebih  cepat untuk  transmisi  data  antara  Pos   Pelayanan. Juga  perlu  adanya peningkatan dan kerjasama yang  memungkinkan  komunikasi  internet dengan lembaga internal da ninternasional untuk tujuan  pertukaran    dan  memverifikasi  informasi lebih cepat dan lancar.
Setelah  penataan  perangkat  IT  yang  lebih baik,  maka  tahapan  selanjutnya  adalah mendaftarkan  semua  orang  dan    kendaraan yang  masuk  dan  keluar  Indonesia(Batam- Bintan).  Sistem  ini  terhubung  dengan  satuan- satuan  yang  menangani  masalah  perbatasan dan      database  Interpol  dan  memungkinkan Badan  Pengelola  Perbatasan  untuk  melakukan kontrol orang dan kendaraan curian masuk dan keluar  Batam-  Bintan.  Hal  ini  juga  memberikan kemungkinan untuk membantu dalam mengidentifikasi calon korban perdagangan dan atau sejenisnya. Setelah pelaksanaan bertahap, prosedur  komunikasi  dan  pelaporan  akan menjadi standar dan harus tersedia bagi petugas yang  berwenang.  Struktur      baru  BMP menyediakan    untuk  pembentukan    pusat operasi  regional  BPPPK      terhubung  ke  pusat
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
operasi  pusat.  Disarankan  diimplementasikan dan  dipelihara  seperti  yang  direncanakan. BPPPK  harus  dilengkapi  dengan  IT  dan peralatan  komunikasi  yang  mutakhir  untuk menjamin komunikasi  yang cepat dan aman dan transmisi perintah dan instruksi.

## Infrastruktur dan Peralatan
Secara  keseluruhan  infrastruktur  modern telah    tersedia  untuk  mendukung  kegiatan investasi didaerah ini. Jalan beraspal, jalan raya, dan jembatan telah dibangun di  sekitar daerah yang memiliki pranata ke semua pusat kegiatan ekonomi.  Daerah  ini    juga  mudah  diakses melalui  udara  dan  laut  dari  daerah  lain  di Indonesia maupun dari negara tetangga. Secara umum sarana dan prasarana  yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau terutama Pulau Batam sudah cukup memadai. Batam memiliki jaringan jalan  beraspal  dan  jalan  raya  sepanjang  1.154 km  yang  dihubungkan    oleh  enam  jembatan kepulau-pulau tetangganya.
Bandara HangNadim  dapat  menampung  3,3  juta penumpang  setiap  tahunnya,  dan  ini  akan meningkat  menjadi  8,3  juta  dengan  selesainya pembangunan  terminal  baru.  Batam  juga menawarkan  empat  pelabuhan  kargo  dan  lima terminal feri.
Dengan  demikian,  meskipun  sarana  dan prasarana    sekarang  sedang    terus ditingkatkan,    namun    belum    mampu    secara optimal  menunjang  perkembangan    Kepulauan Riau  yang  terus  bertumbuh.  Oleh  karena  itu, penambahan  sarana  dan  prasara  penunjang kemajuan  diwilayah  ini  harus  secara  kontinyu ditingkatkan, mengingat perkembangan diwilayah ini terus bertumbuh.
Anggaran Sesuai  dengan  kebutuhan  di    lapangan, BNPP  awalnya  membutuhkan  dana  Rp  4,3 triliun.  Namun,  dengan  dana  yang  ada  untuk 2012 akan dipakai dalam program grand desain 25  tahun,  5  tahundan  tahunan.  Untuk  tahun 2012, dana Rp 2,48 triliun untuk12 provinsi mulai Kalimantan    Barat,  Kalimantan    Timur,      NTT, NTB  hingga    Papua,      24  kabupaten  seperti Sambas  dan  Bengkayang  di  Kalimantan  Barat, Malinau dan Nunukan di Kalimantan Timur serta
39  kecamatan.  ( Polhukam ,  21  Oktober  2011) Sementara  Pemerintah  Kepulauan  Riau mengusulkan anggaran pengelolaan perbatasan sebesar  Rp  5    triliun  pada  tahun  2013.  BNPP pada  tahun  ini  mengalokasikan  anggaran sebesar  Rp179  miliar    untuk  pengelolaan perbatasan  Kepri. Sementara Pemerintah Kepri mengalokasikan  anggaran sebesar Rp 6,6 miliar untuk Badan Pengelola Perbatasan Kepri.
Anggaran  pengelolaan  perbatasan  yang dialokasikan  pemerintah  pusat    dalam    setiap tahun  cukup  besar,  karena  itu   harus  dapat memanfaatkan untuk membangun dan mengawasi  kawasan    perbatasan  Kepri. Kementerian  yang  berhubungan  dengan  tugas BadanNasional Pengelola Perbatasan sebanyak 18    lembaga.  Kementerian  itu  berhubungan dengan  satuan  kerja  baik  di  tingkat  provinsi maupun kabupaten/kota.
Program  yang  diajukan  Pemerintah  Kepri pada  tahun2013  berhubungan  dengan  sektor pembangunan, pengawasan perbatasan, pendidikan, transportasi dan kesehatan. Bantuan itu  tidak  hanya  dilaksanakan  di  tingkat kabupaten/kota,  melainkan  hingga  di  tingkat kecamatan.  Namun  anggaran  yang  ada,  belum dikelola  oleh  Badan  Pengelola  Perbatasan melainkan diserahkan pada SKPD-SKPD terkait. Program  yang    diajukan  kepada  BNPP merupakan  usulan  dari  satuan  kerja  di Pemerintah Kepri dan pemerintah kabupaten/kota      di  wilayah  tersebut  sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan.
Dengan  demikian  untuk  anggaran  tidak terlalu masalah, sebab alokasi yang dicanangkan  cukup  besar,  tinggal  bagaimana memenej  keuangan  yang  ada  sesuai  dengan tujuan  dan  tidak  ada  penyimpangan  anggaran. Sebab penyimpangan anggaran saat ini sedang menjadi  trend  di      setiap    lini      dalam pemerintahan  sekarang. Namun  kalau  Badan Pengelola  Perbatasan    akan  diarahkan  pada model IBM yang mengarah pada  single  face  di wilayah    perbatasan,    bukan    hanya    masalah kewenangan  yang  harus  diperbaiki,      namun juga  dukungan  anggaran  yang  cukup  besar, mengingat masih banyaknya kendala pengelolaan  perbatasan  saat,  juga  proses penyatuan  lembaga-lembaga  yang  ada,
perludukungan  sistim  TIK  (Teknologi  Informasi dan Komunikasi)  yang lebih modern.

## KESIMPULAN
Kendala  dalam  Pengelolaan  Wilayah Perbatasan Indonesia-Singapura (Batam- Bintan)    adalah Kendala  Geografis (luasnya kawasan  perbatasan  laut,  terancamnya  garis batas  dan  kaburnya  titik  koordinat  di perbatasan), Kendala Hukum (lemahnya hukum dan peraturan perundang-undangan perbatasan,  melembaganya  perdagangan  ilegal dan penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal  di  Malaysia  dan  Singapura,  rendahnya penegakan  supremasi  hukum), Kendala Manajemen (pengelolaan  kawasan  perbatasan oleh  multi  sektor,    baik  vertikal  maupun horisontal,  belum  memadainya  sumberdaya yang  ada  pada  Badan  Pengelola  Perbatasan Provinsi  Kepulauan  Riau,  adanya  pergeseran orientasi  pembangunan  kawasan  perbatasan, dan    Interaksi  global  yang  semakin  meningkat melalui  perdagangan  bebas,  prosperiti, social- security dan  kesetaraan  terhadap    akses perekonomian),  serta Kendala  Keamanan (persoalan transnational    crime seperti penyelundupan,    perdagangan  narkotika    dan trafficking ).    Meskipun    pemerintah    telah mengeluarkan  regulasi  baru,  pembentukan Badan  Pengelola      Perbatasan    di  tingkat nasional dan daerah,  penambahan infrastruktur, peningkatan  anggaran,  serta  perbaikan  kinerja unit-unit  pengelola  perbatasan  mengacu  pada standarisasi internasional, namun karena terlalu besarnya    kendala  yang  dihadapi,    sejauh    ini belum  mampu  menanggulangi    kendala  yang dihadapi.
Karakteristik      pengelolaan      wilayah perbatasan   yang  berbasis     IBM  ( Integrated Border Management ) berupa  pengorganisasian dan  pengawasan  kegiatan  lembaga/perangkat perbatasan untuk memenuhi tantangan bersama dengan  cara    memfasilitasi  pergerakan  orang dan  barang  yang  sah  dalam  rangka  menjaga perbatasan  yang  aman  dan  memenuhi persyaratan  hukum  nasional,  belum  dilakukan secara  terpadu  dengan  mengintegrasikan seluruh  sektor  terkait  dan  masih  ditangani
secara ad-hoc ,  sementara  ( temporer )  dan parsial,  disamping  itu  masih  adanya  dualisme pengelolaan antara  Pemerintah Daerah dengan BP- Batam.
Mekanisme  perdagangan  dan  perijinan perusahaan  untuk  melakukan  semua  transaksi bisnis  mereka  melalui  pelayanan  satu  kantor, sedangkan  prosedur  investasi  diwilayah perbatasan  Indonesia-Singapura,    BP  Batam memiliki  kebijakan  satu  atap,  dan  BP  Batam memberikan jaminan bahwa proses persetujuan aplikasi  tidak  lebih  dari  20  hari  kerja.  Namun masih  ditemukan  birokrasi  perizinan  yang diperlama dan dipersulitdan menjadi modus bagi aparatur  pemerintahan  untuk  memungut  biaya ekstra dari pengusaha.
Penerapan    IBM    ( Integreted    Border Management )    dalam  pengelolaan  perbatasan Indonesia-Singapura yang memberikan dukungan  terhadap  daya  saing  investasi  dan perdagangan  Indonesia  adalah    Konsep Dokumen  Administratif  Tunggal  (SAD)  dan SingleWindow .  Sistemd  okumen  tunggal kepabeanan
( single administrative document /SAD)  di Batam, Bintan, dan Karimun, sudah  berlaku    mulai  Desember  2006,  namun masih dilakukan di bea  cukai, dan  masih belum terintegrasi  dengan  imigrasi,  serta  Badan Pengelola  Perbatasan  Daerah  Kepulauan  Riau. Penerapan Single Window diwilayah perbatasan Indonesia-Singapura  belum  optimal,    meskipun secara    nasional    Indonesia    telah      memiliki Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan  suatu  sistem  layanan  publik  yang terintegrasi,  yang  menyediakan  fasilitas pengajuan,  pertukaran  dan  pemrosesan informasi    standar  secara  elektronik,  guna menyelesaikan  semua  proses  kegiatan  dalam penanganan  lalu  lintas  barang  ekspor  dan impor,  untuk  meningkatkan  daya  saing perekonomian nasional.

## REFERENSI
Agoes,  Soekrisno  dan  I  Cenik  Ardana.  2009. Etika  Bisnis  dan  Profesi:  Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya . Salemba Empat. Jakarta.
Kontigensi Volume 2, No. 2, Nopember 2014, Hal. 108 - 125 ISSN 2088-4877
Abu  Bakar  Jaafar  &  Mark  J.  Valencia.  1985. Management  of  the  Malacca/Singapore Straits:  Some  Issues,  Options  and Probable  Responses ,  Akademika  No  26,
Januari 1985.
Ade  P.  Nasution, Lahan,  Ekonomi  Rente  dan Keadilan  Ekonomi ,  Batam  Pos,  24  Mei 2012.
Aditya  Batara  G  & Beni Sukadis. 2007. Border Management Reform in Transition Democracies.  The  Geneva  Centre  for  the Democratic  Control of Armed  Forces ,  First Edition.
Adler,  P.A  and  Adler  P.  1994 .  Observational Techniqees . In N.K.
Denzin  and  Y.S.  Lincoln  (ed) Handbook  of Qualitative Research . London: Sage.
Agung  Djojosoekarto  dkk  (editor).  2011. Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan  Perbatasan  di  Kepulauan Riau .  Jakarta:  Kemitraan  bagi  Pembaruan
Tata Pemerintahan (Partnership)
Azis,  H.A.  2010,  „ The  bridge  of  Batam,  Bintan and  Karimum  to  Singapore : FTZs  and investment opportunities ‟, speech
presented  16  March  2010,  at  the  Traders Hotel,  Singapore  by  Chairman  of  the Budget  Committee  of  the  House  of Representatives and Member of Parliament from  Riau  Archipelago,  Republic  of Indonesia.
Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan (BNPP)
Republik  Indonesia.  2011. Desain  Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara  dan  Kawasan  Perbatasan  2011-
2025 .
Bob  S.  Hadiwinata.  2002. Politik  Bisnis Internasional . Jogjakarta: Kanasius. Bruton,  G.,  Ahlstrom,  D.  and  Wan,  J.  (2004). Turnaround  in  East  Asian  firms .  Strategic Management Journal, Vol. 24.
Burhan  Tsani.  1990. Hukum  dan  hubungan internasional . Yogyakarta: Liberty.
Cho, Dong-Sung dan Hwy-Chang Moon. 2003.
From  Adam  Smith  to  Michael  Porter: Evolusi  Teori  Daya  Saing .  Jakarta:
Salemba Empat.
Cohen  L.  Lawrence  M  and  Keith  M.  2000.
Research  Methods  in  Education.  Fifth Edition . London and New York : Routledge. C.S.  George  Jr.  1972. The  History  or Management  Thought,  ed.  2nd .  Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall.
Coulter,  Mary.  2002. Strategic  Management  in Action. 2nd ed . New Jersey: Prentice Hall.
Cobing,  EJ.,  1992, The  granite  of  the  South- Easth  Asian  Tin  Belt .  London:  British Geological Survei.
David,  Fred  R.  2004. Manajemen  Strategis: Konsep-konsep  (Edisi  Kesembilan). PT
Indeks  Kelompok  Gramedia.  ISBN  979- 683-700-5. Dahuri. Rokhmin. 2009. Enhanching Sustainable  Ocean  Development .  Jakarta: Penerbit Anada.
Departemen  Pemukiman  dan  Prasarana
Wilayah.  Dirjen  Penataan  Ruang.  2002.
Strategi  Konsep  Pengembangan  Kawasan
Perbatasan Negara. Bahan Rapat Kebijakan  dan  Program  Pengembangan dan  Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan . Bappenas, 8 Agustus 2002.
Djiwandono,  J.  Soedjati,  1981,  “ Hubungan Indonesia  dengan  Negara-  negara  Asia Tenggara  Lainnya”  dalam  Hadi  Susastro and  AR.Sutopo  [ed] ,  Strategi  Hubungan Internasional,  Indonesia  di  Kawasan  Asia- Pasifik”, Jakarta, CSIS.
Drucker,  Peter.  1946. Concept  of  Corporation .
John Day Company.
Donald  A.  Ball  dan  Wendell  H.  McCulloch.
2001. Bisnis  Internasional  (buku  satu) terjemahan  Syahrizal  Noor .  Jakarta:
Salemba Empat.
E.  Canciani.  2011. Integrated  Border
Management:  An  Eastern  partnership
Flagship  initiative .  General  Coordination European Commission. Ediar Usman dkk. 2005. Pemetaan Geologi dan Potensi  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Bersistem  (LP  1017)  Batam  –  Riau Kepulauan.  Balitbang  Geologi  Kelautan :
Departemen  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.
Farrel,  M.J.  1957. The  Measurement  of Productive Efficiency . Journal of the  Royal Statistic  Society,  Series  A,  CXX,  Part  3, 253-290].
Gerard  McLinden,  Enrique  Fanta,  David Widdowson,  Tom  Doyle;  Editors.  2011. Border Management Modernization. Washington DC: Th e International Bank for Reconstruction  and  Development/The
World Bank .
Green,  N.  A.  Maryan.  1978. International  Law . London:  Pitman  Publishing.  Gonzalez,
Alfredo. 2001. House societies vs. kinship- based  societies:  Anarchaeological  case from Iron Age Europe.
Gunawan  Sumodiningrat.  1998. Membangun Perekonomian  Rakyat .  Pustaka  Pelajar- IDEA  (Institute  of  Development  and Economic Analysis).
Hadi,  S.  2008. Program  Pembangunan Kawasan  Perbatasan .  Direktur  Kawasan Khusus Daerah Tertinggal. Bappenas.
Haruhiko Kuroda, Masahiro Kawai, Rita Nangia.
2007. Infrastructure and Regional Cooperation . Chiyoda : Asian Development Bank Institute.
Heri  Muliono.  2001. Merajut  Batam  Masa Depan .  Jakarta  :  Pustaka  LP3ES Indonesia.
Hettne,B. The  New  Regionalism  :  A  Prologue. In  Hettne,B.  (ed),  The  New  Regionalism and  the  Future  of  Security  Development , Vol.4.2000. London : Macmillan.
Hill,  H.  1996. The  Indonesian  Economy  since 1966:  Southeast  Asia’s  Emerging  Giants . Cambridge: Cambridge University Press. Ida  Bagus  Wyasa  Putra. Hukum  Internasional: Perspektif  Bisnis  Internasional .  Bandung:
Refika Aditama.
Institute  for  Defense, Security  and  Peace Studies  (IDSPS),  Pengelolaan  dan Pengamanan Wilayah Perbatasan , Jakarta,
April 2009.
J.  David  Hunger  &  Thomas  L.  Whelan.  2003. Manajemen  Strategi. Terjemahan  Julianto. Jogjakarta: ANDI.
J.L  Brierly.  1955. Law  of  Nations .  London: Oxford at the Clarendon Press.
J.R.V.Prescott, The  Geography  of  Frontiries and  Boundaries (London,1965),  dan  V.
Adami,  National  Frontiers  in  Relation  to International Law (London, 1927).
John  Tessitore  dan  Susan  Woolfson  (eds.), A Global  Agenda:  Issues  Before  the  55th General  Assembly  of  the  United  Nations (New  York:  Rowman  &  Littlefoeld Publisher, Inc., 2000)
Jones,  Stephen  B.  1945. Theory  of  Boundary Making: A Handbook for Statesmen Treaty Editor, and Boundary Commissioner, dalam Sutisna,  Sobar  dkk.  2011 .  Rekomendasi Kebijakan  Pengelolaan  Perbatasan  di Indonesia.  Jakarta:  Kemitraan  bagi
Pembaruan Tata Pemerintahan.
Kenichi  Ohmae.  2002. Hancurnya  Negara Bangsa.  Terj.  Dari  The  End  of  the  Nation State:  The  Rise  of  Regional  Economies . Jogjakarta: Qalam.
Kim,  W.  Chan  dan  Renee  Mauborgne.  2012.
Blue  Ocean  Strategy:  Strategi  Samudera Biru.  Terj.  Satrio  Wahono .  Jakarta:  PT.
Serambi Ilmu Semesta.
Koontz,  Harold  dan  Cyril  O‟Donnel.  2007.
Essentials  of  Management.  Seventh Edition. New  Delhi:  Tata  McGrew-Hill Publishing Company Limited.
Kuncoro,  Mudrajad.  2005. Strategi  Bagaimana Meraih  Keunggulan  Kompetitif .  Jakarta:
Erlangga.
Lester  C.  Thurow.  1996. The  future  of capitalisme  how  todays  economic  forces shape  tomorrows  world .  London:  Nicholas Brealet Publishing.
Lee,  Yong  Leng.  1988. The  Razor’s  Edge: Boundaries  and  Boundary  Disputes  in Southeast  Asia. Research  Notes  and Discussion  Paper  No.  15.  Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.
Malcolm  N  Shaw  QC.  2013. Hukum Internasional,  edisi  Keenam  (ke-6). Bandung : Nusamedia.
Martinez,  O.J.  1994. Border  People:  Life  and Society  in  the  US-Mexico  Borderlands . Tucson: University of Arizona Press Ministry  of  Defence  (2003). Defending  The Country Entering the 21st Century. Jakarta: Ministry of Defence, hlm 24-25.
Miles,  M.B  &  Huberman,  A.M.  1994. Qualitative Data  Analysis.  2end  ed. Newbury  Park  : Sage.
Michel  Zarnowiecki.  2011. Borders,  their design,  and  their  operation ,  Border Management Modernization.
Macleod,  S.  and  T.  McGee  (1996),  „ The Singapore–Johore–Riau  Growth  Triangle: an emerging extended metropolitan region’, in  F.  Lo  and  Y.  Yeung  (eds) ,  Emerging
World  Cities  in  Pacific  Asia,  New  York: United Nations University Press.
Munandar, J. M. 2004. Analisis dan Identifikasi Faktor  untuk  Pengembangan  Tingkat Kompetisi  Ekspor  Komoditas  Agroindustri di  Indonesia. Lembaga  Penelitian  dan Pemberdayaan Masyarakat. !PB. Bogor. N.  R.  Hanifa,  E.  Djunarsjah  and  K.  Wikantika. 2004. Reconstruction of Maritime Boundary between  Indonesia  and  Singapore  Using Landsat-ETM  Satellite  Image .  Jakarta:
Marine  Cadastre  and  Coastal  Zone Management.
Neuman,  Lawrence  W.  1991. Social  Research Method,  Qualitative  and  Quantitative Approahes .  New  York:  Allyn  &  Bacon  A Viacom Company.
Nugroho, I. dan R. Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah:  Perspektif  ekonomi,  sosial  dan lingkungan. Cetakan  Pertama.  Jakarta  :
Pustaka LP3ES.
Paul  R.  Krugman  dan  Maurice  Obstfeld.  2008.
Ekonomi Internasional: Teori dan kebijakan.  Jilid  1,  Edisi  5.  Diterjemahkan oleh  Faisal  H.  Basri,  Haris  Munandar . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Porter,  Michael  E.  1980. Competitive  Strategy: Techniques  for  Analizing  Industries  and Competitors. New York: The Free Press. Porter,  Michael  E.  1990. The  Competitive Advantage  of  Nations.  6th  ed .  London  &
Basingstoke: Macmillan Press.
Porter,  Michael  E.  1998a. “Clusters  and  the New  Economics  of  Competitions”. Harvard Business Review, November-Desember. Porter,  Michael.  1996. "What  is  Strategy?". Harvard Business Review.
Robbins,  Stephen  dan  Mary  Coulter.  2007.
Management, 8th Edition . NJ: Prentice Hall Riswandha  Imawan, Peningkatan  Daya  Saing:
Pendekatan  Paradigmatik-Politis, Jurnal
Politika, Volume 6, Nomor I, Juli 2002.
Rizal Darmaputra. 2009. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan , Jakarta : IDSPS, DCAF.
Satari D. Komariah A. 2010. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : Alphabeta. Satria,  R.  2003. Untuk  Eksekutif  Muda  : Percikan  Pemikiran  Mengenai  Paradigma di  Lingkungan  Bisnis  yang  Sarat  dengan Perubahan.  cetakan  pertama .  Jakarta:
Pustaka Quantum Prima.
Seline Trevisanut, Maritime Border Control and the  Protection  of  Asylum-  Seekers  in  the
European  Union ,  Touro  International  Law Review (Vol. 12 2009).
Sumardiman,  Adi.  2002. Analisis  dan  evaluasi hukum tentang pengaturan skema pemisah lalu  lintas  pelayaran. Jakarta:  Departemen Hukum dan Perundang-Undangan.
Sutisna,  dkk.,  “ Boundary  Making  Theory  dan Pengelolaan Perbatasan Indonesia”, dalam Ludiro  Madu  (Ed.).  2010 .  Mengelola Perbatasan  Indonesia  di  Dunia  Tanpa Batas:  Isu,  Permasalahan,  dan  Pilihan Kebijakan. Graha Ilmu : Yogyakarta.
Sutisna,  Sobar  dkk.  2011. Rekomendasi Kebijakan  Pengelolaan  Perbatasan  di Indonesia. Jakarta:  Kemitraan  bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Tarmansyah.  2008. Potensi  dan  Nilai  Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan  dan  Solusinya .  Puslitbang Indhan Balitbang Dephan.
The United Nations Trade Facilitation Network.
2005. Integrated  Border  Management (IBM). The  World  Bank  Group  :  GFP Explanatory Notes.
Wisnu  Yudha  AR.  2007. Reklamasi  Singapura sebagai Potensi Konflik Delitimasi Perbatasan  Wilayah  RI-Singapura ,  Jurnal Global Strategis, Th I, No. 2, Juli-Desember
2007.