## PERMOHONAN PRAPERADILAN TERKAIT PENCABUTAN STATUS TERSANGKA PADA KASUS PENCURIAN
Evi Almanafia 1 , Eman Solaiman 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar evi01july@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah penelitian in in in one in some submasalah or invesment in the inquiry, yaitu: 1)  Bagaimana  penerapan  hukum  hakim  dalam  putusan  Nomor:  001  /  Pid.Pra  /  Pn  Tka?  2) Apa  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  putusan  Nomor:  001  /  Pid.Pra  /  Pn  Tka?  Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan.  Pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  (Statute approach)  dan  (Case  Approach).  Sumber  data  adalah  wawancara  langsung  dengan  hakim Pengadilan  Negeri  Takalar.  Metode  pengumpulan  data  adalah  observasi,  wawancara, dokumentasi,  dan  penelusuran  referensi.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  bersifat interaktif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1)  Penerapan  hukum  Hakim dalam Putusan Nomor: 001 / Pid.Pra / Pn Tka sudah benar karena Hakim telah membaca dan memeriksa  dengan  cermat  surat  permohonan  dari  pemohon  sehingga  permohonannya dianggap  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  mengajukan  praperadilan.  2)  Pertimbangan hukum  hakim  dalam  Putusan  Nomor:  001  /  Pid.Pra  /  Pn  Tka  masih  belum  efektif  karena hakim dalam pertimbangannya hanya melihat bukti surat dari tergugat tanpa memperhatikan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan penjahat kepada seseorang  kecuali  dengan  setidaknya  dua  bukti.  Implikasi  dari  penelitian  ini  membutuhkan aturan  yang  lebih  rinci  sebagai  pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum,  khususnya  dalam memutus  perkara  praperadilan  mengenai  pedoman  teknis  penyelenggaraan  sidang praperadilan,  yang  terkait  dengan  pemeriksaan  hukum  terhadap  status  suatu  lembaga. tersangka. Dalam hal ini untuk memastikan pelaksanaan dan menghindari sewenang-wenang.

## Abstract
This  type  of  research  is  field  research.  Normative  juridical  approaches  namely  (Statute approach) and (Case Approach). The data source is a direct interview with a takalar district court  judge.  Data  collection  methods  are  observation,  interviews,  documentation,  and reference  tracing.  Data  processing  and  analysis  techniques  are  qualitative  interactive . The results of this study indicate that: 1) The application of the Judge's law in Decision Number: 001  /  Pid.Pra  /  Pn  Tka  is  correct  because  the  Judge  has  read  and  examined  carefully  the request  letter  from  the  applicant  so  that  his  application  is  deemed  to  have  fulfilled  the requirements to submit a pretrial. 2) Judge's legal considerations in Decision Number: 001 / Pid.Pra  /  Pn  Tka  are  still  ineffective  because  the  judge  in  his  consideration  only  sees  the evidence  of  the  letter  from  the  respondent  without  considering  article  183  of  the  Criminal Procedure  Code  which  states  that  the  Judge  may  not  impose  a  criminal  to  someone  unless with at least two pieces of evidence. The implication of the research requires more detailed rules  as  a  guideline  for  law  enforcement officials,  especially  in  deciding  on  a  Pre-trial case regarding technical guidelines for conducting a trial in Pre-Trial, which is related to the legal examination  of  the  status  of  a  suspect.  In  this  case  to  ensure  the  implementation and  avoid arbitrary.
Keywords: Pretrial, Suspect and Judge

## PENDAHULUAN
Praperadilan  adalah  proses  persidangan  sebelum  sidang  masalah  pokok  perkaranya disidangkan. Lembaga praperadilan pada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengawasi para aparat penegak hukum, terutama pada tingkatan upaya paksa yang dilakukan kepada  seorang  tersangka.  Praperadilan  merupakan  perlindungan  HAM  dan  juga  dapat dikatakan  bahwa  praperadilan  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat  guna  menghindari terjadinya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penangkapan, penahanan penyidikan  dan  pra  penuntutan  yang  melanggar  HAM  dengan  asas  yang  termuat  dalam KUHAP.
Dalam  perjalannya  setelah  kurang  lebih  38  tahun  berlakunya  KUHAP,  dalam menegakkan keadilan kepada terangka atau terakwa pada aspek perlindungan HAM, lembaga praperadilan dalam prakteknya dilapangan belum mencapai harapan yang diinginkan, dimana permohonan praperadilan oleh para pihak yang mana merasa dirugikan lebih banyka ditolak daripada diterima
Salah satu contohnya di Pengadilan Negeri Takalar ada beberapa perkara praperadilan yang diputus, dan dari putusan tersebut hakim memutus menolak permohonan oleh pemohon dengan  alasan  bahwa  proses  penyidikan  dan  penggunaan  upaya  paksa  sudah  memenuhi persyaratan atau prosedur yang ada dalam KUHAP. Adapun contoh kasus tersebut antara lain yaitu perkara Nomor: 001/Pid.Pra/Pn Tka, pengadilan Negeri Takalar menolak  permohonan oleh pemohon.
Dari  kasus  tersebut  menurut  penulis  putusan  yang  dibacakan  oleh  hakim  Pengadilan Negeri  Takalar  tidaklah  tepat  dan  sangat  jauh  dari  yang  namanya  keadilan  dan  pemenuhan HAM yang merupakan cita-cita dan semangat KUHAP.
Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahn ini yaitu: “Permohonan Praperadilan Terkait  Pencabutan  Status  Tersangka  Pada  Kasus  Pencurian  (Studi  Putusan  Nomor: 001/Pid.Pra/Pn ka).

## METODE PENELITIAN
Metodologi  merupakan  sistem  panduan  untuk  memecahkan  persoalan  dengan komponen  yang  spesifikasinya  adalah  bentuk,  tugas,  metode,  teknik,  dan  alat.  Sedangkan penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dengan
terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. 1
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  diarahkan  kepada  pengungkapan  pola  fikir  yang dipergunakan penelitian dalam menganalisis saarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian ini biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak  menutup  kemungkinan  peneliti  menggunakan  multi  disipliner  dalam  mengumpulkan data yang diperlukan. 2
Jenis  penelitian  ini  adalah  lapangan  ( Field  Research) ,  yaitu  penelitian  yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi invididu, kelompok, lembaga masyarakat atau sistem sosial. 3
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini  peneliti  mengambil  lokasi  wilayah  di  Pengadilan  Negeri  Takalar  Sulawesi  Sulatan. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif yaitu, pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) atau pendekatan dengan melakukan  pengkajian  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus  ( Case Approach)  atau  pendekatan yang  mempelajari  bagaimana  penerapan  norma-norma  atau kaidah-kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. 4
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  ada  dua  yaitu:  yang  pertama  adalah  sumber  data primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  langsung,  dalam  hali  ini  berupa  data  yang terhimpun  dari  pihak  yang  terkait  yaitu  Hakim  Pengadilan  Negeri  Takalar.  Kedua  sumber data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  kajian  pustaka,  berupa  buku-buku,  peraturan Perundang-Undangan,  bahan-bahan  laporan,  majalah-majalah,  artikel  serta  bahan  literatur lainnya  yang  berhubungan  dengan  pembahasan  ini.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Penelusuran Referensi.
Data-data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan tahapan-tahapan  yaitu,  Reduksi  data,  Analisis  data,  dan  penarikan  kesimpulan  yang
1 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h.65
2 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif.  Suatu  Tinjauan  Singkat .  (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13
3 Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setidai  Akbar, Metodologi  Penelitian  Sosial (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2006), h.5
4 Efendi  Jonaedi  dan  Ibrahim  Johnny,  Metode  Peneltian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,  (Depok: Prenamedia Group 2018), h. 21
merupakan hasil sekaligus dari penelitiann ini dan model interaktif analisis data kualitatif. 5 Dan penguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut  meningkatkan  ketentuan  dalam  penelitian,  pengamatan  dan  berkesinambungan menggunakan trigulasi. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan Pertama
Untuk mengetahui penerapan hukum hakim pada putusan Nomor: 001/Pid.Pra/Pn Tka tentang  permohonan  praperadilan  di  Pengadilan  Negeri  Takalar,  maka  terlebih  dahulu dilakukan analisis terhadap Putusan.
Hakim  Pengadilan  Negeri  Takalar  dalam  wawancara  mengatakan  bahwa  dalam penerapan  hukum  hakim  terlebih  dahulu  harus  melihat,  membaca,  dan  meneliti  dengan saksama  surat  permohonan  dari  pemohon  apakah  sesuai  dengan  syarat-syarat  permohonan praperadilan.
Dimana Syarat permohonan praperadilan dalam pasal 79 KUHAP bahwa permohonan praperadilan  diajukan  oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau  kuasa  hukumnya  yang disampaikan  kepada  ketua  Pengadilan  Negeri  Takalar  dengan  menyebutkan  alasannya. Sebagaimana  dalam  putusan  Nomor:  001/Pid.Pra/Pn  Tka  tersebut  telah  menyebutkan identitasnya  yaitu  pemohon  praperadilan  tersebut  bernama  H.  Tambaru  Dg.  Lau,  Tempat tanggal  lahir  je’nemaeja  02  September  1942,  pekerjaan  wiraswasta,  agama  islam, kewarganegaraan  indonesia,  alamat  di  dusun  karemanepasa,  desa  barugaya,  kecamatan polongbangkeng  utara,  kabupaten  takalar,  untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  pemohon melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Resort Takalar.
Alasan  Permohonan  praperadilan  adalah  pemohon  tidak  pernah  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  disangkakan  dan  disertakan  kronologis  dari  pemohon  dan  termohon sangat gegabah dan tidak teliti serta melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan status tersangka bagi pemohon. Yang ketiga adalah petitum dari pemohon.
Berdasarkan penerapan hakum hakim yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Takalar  tersebut  sudah  benar  dan  sesuai  dengan  Pasal  79  KUHAP  yang  dimana  sebelum melanjutkan  perkara  tersebut  terlebih  dahulu  harus  dilihat  dan  diteliti  apakah  permohonan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat permohonan praperadilan.
5 Soerjono Soekanto , Pengantar Peneltian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 250
6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.330

## Pembahasan kedua
Hakim  pengadilan  Negeri  Takalar  mengatakan  bahwasanya  apabila  proses pemeriksaan  pada  persidangan  praperadilan  itu  harus  melihat  dan  mengacu  terhadap  berkas yang  telah  di  limpahkan  ke  Pengadilan.  Nah  dalam  hal  ini  berkas  yang  dimaksud  adalah berkas dari pemohon dan termohon.
Hakim  pengadilan  negeri  takalar  itu  dalam  wawancaranya  juga  menyebutkan bahwasanya  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tidak  serta  merta  dalam  mengambil keputusan  tanpa  adanya  pertimbangan  Yuridis,  Sosiologis,  Psikologis,  Filosofis  yang meskipun seluruhnya tidak diruangkan dalam putusan tersebut.
Dalam  wawancara  tersebut  menyebutkan  bahwasanya  dalam  praperadilan  berbeda dengan  peradilan  umum  yang  menyentuh  perkara  pokoknya,  sedangkan  praperadilan  itu sendiri  tidak  menyentuh  perkara  pokoknya  melainkan  hanya  menyentuh  tata  cara penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  dalam  hal  ini  yang  berkaitan dengan  putusan.  Yang  dimana  H.  Tambaru  Dg  Lau  menganggap  bahwa  penetapan  dirinya sebagai  tersangka  oleh  Kepolisan  Resort  Polongbangkeng  Selatan  itu  tidak  sah  sehingga dilakukan praperadilan. 7
Dalam  pasal  184  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  juga  sudah  jelas tercantum  bahwasanya  Hakim  tidak  bisa  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali dengan ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu telah benar terjadi dan oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh  Majelis  Hakim  juga  didasarkan  pada  bukti  dan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di dalam persidangan
Sehubungan dengan hal itu demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, pengadilan negeri takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 001/Pid.Pra/PN Tka Tahun 2019 dan setelah mendengar keterangan-keterangan saksi yang dihadapkan di persidangan serta adanya alat bukti surat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara praperadilan yaitu bukti surat dari termohon.
Menimbang,  bahwa  sebelum  lebih  jauh  setelah  mencermati  permohonan  pemohon, Hakim akan mempertimbangkan berkenaan apakah pemohon merupakan pemohon yang tepat sesuai  dengan  pasal  79  KUHAP  permohonan  praperadilan  diajukan  oleh  tersangka  atau
7 Ria Handayani, Hakim Pengadilan Negeri Takalar, Wawancara, Takalar, 13 Februari 2020
keluarganya atau kuasa hukumnya yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April  2015,  putusan  tersebut  telah  melakukan  perluasan  pasal  77  KUHAP  tentang  objek praperadilan dengan telah menyatakan dlam putusan tersebut penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan termasuk obyek praperadilan.
Menimbang,  Bahwa  terhadap  diterbitkannya  surat  ketetapan  tentang  penetapan tersangka  Nomor:  STP.Asts/05/XII/2008/Reskrim  tanggal  10  Desember  2018,  Hakim  akan menggunakan  peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun 2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana,  untuk  menguji  apakah  penghentian penyidikan  yang  dilakukan  oleh  pemohon  dapat  dikatakan  sah  menurut  hukum  atau  justru sebaliknya;
Menimbang,  bahwa  Bab  II  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana  Bagian  Kesatu  Dasar, Pasal  4  menyebutkan  dasar  dilakukan  penyidikan:  (1)Laporan  Polisi/Pengaduan;  (2)Surat Perintah Tugas; (3)Laporan Hasil Penyelidikan; (4)Surat Perintah Penyidikan; (5) SPDP
Menimbang,  bahwa  terhadap  hal  tersebut,  Hakim  berpendapat  agar  dapat  dilakukan suatu penyidikan, sebelumnya melalui adanya suatu laporan polisi,pengaduan, surat perintah tugas,  laporan  hasil  penyelidikan  (LHP),  surat  perintah  penyidikan  hingga  surat  perintah penyidikan.
Menimbang,  bahwa  penyelidikan  itu  sendiri  sebagaimana  pasal  1  angka  5  KUHAP menyatakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang  diduga  sebagai  tindak  pidana,  guna  menetukan  dapat  tidaknya  dilakukan  penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Menimbang,  bahwa  Mahkamah  Agung  RI  telah  memberikan  pedoman  mengenai pemeriksaan  praperadilan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  pasal  2  ayat(2)  dan  ayat  (4) Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  4  Tahun  2016  yang  pada  pokoknya  bahwa pemeriksaan  Praperadilan  terhadap  permohonan  tentang  tidak  sahnya  penetapan tersangka  hanya  menilai  aspek  formil; yaitu  apakah  ada  paling  sedikit  2  (dua)  alat  bukti sah  dan  tidak  memasuki  materi  perkara dan  persidangan  perkara  Praperadilan  tentang  tidak sahnya  penetapan  tersangka,  pentitaan  dan  penggeledahan  dipimpin  oleh  Hakim  tunggal karena  Pemeriksaannya  tergolong  singkat  dan  pembuktiannya  hanya  memeriksa  aspek Formil.
Menimbang, terlebih dahulu Hakim praperadilan memperhatikan bunyi lengkap pasal 17  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sebagai berikut  :  perintah  penangkapan  dilakukan  terhadap  seorang  yang  diduga  keras  melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Menimbang,  bahwa  dalam  pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  yang  dimaksud  dengan  alat bukti  yang  sah  adalah  sebagaiberikut:  (1)Keterangan  saksi;  (2)Keterangan  ahli  (3)Surat; (4)Petunjuk; (5)Keterangan terdakwa/tersangka
Menimbang,  bahwa  sebagaimana  yang  diuraikan  sebelumnya,  fungsi  untama  bukti permulaan yang cukup, adalah sebagai prasyarat untuk : Melakukan penyidikan;menetapkan status tersangka;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fungsi  tersebut  maka  jenis  bukti  permulaan  yang cukup  dapat  dilihat  pada  ketentuan  KUHAP  yang  mengatur  mengenai  kewenangan penyelidikan dan atau kewenangan penyidikan;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fungsi  tersebut  maka  jenis  bukti  permulaan  yang cukup  dapat  dilihat  pada  ketentuan  KUHAP  yang  mengatur  mengenai  kewenangan penyelidikan  dan/atau  kewenangan  penyidikan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat disimpulkann  bahwa  bukti  permulaan  yang  cukup  dapat  terdiri  atas  :  (1)Ketentuan  (dalam proses  penyelidikan);  (2)Keterangan  saksi  (dalam  proses  penyelidikan).  (3)Keterangan  Ahli (dalam  proses  penyelidikan).  (4)Barang  bukti,  bukan  alat  bukti  (dalam  proses  penyelidikan dan penyidikan);
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  diatas  hakim  berkesimpulan bahwa surat penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sah  secara hukum sehingga penyidik  harus  diperintahkan  untuk  melanjutkan  kembali  pemeriksaan  perkara  tersebut, sehingga petitim pemohon angka 3 haruslah ditolak.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  ternyata  permohonan praperadilan  yang  diajukan  oleh  pemohon  tidak  beralasan  menurut  hukum  dan  haruslah ditolak;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  praperadilan  yang  diajukan  oleh pemohon  ditolak  maka  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  haruslah  dibebankan  kepada pemohon;
Memperhatikan,  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana,  Putusan  Mahkamah  Agung  No  21/PUU-XII/2014  tanggal  28  April  2015  dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI  :  1.  Menolak  permohonan  praperadilan  pemohon  untuk  seluruhnya  (2) Menyatakan surat penetapan tentang penetapan tersangka Nomor: STP.Asts/05/XII/2008/Reskrim  tanggal  10  Desember  2018  adalah  sah  menurut  hukum; (3)Membebankan biaya perkara kepada pemohonn sejumlah Nihil.
Pertimbangan  Hukum  Hakim  menurut  penulis  pertimbangan  Hukum  hakim  masih kurang efektif karena hakim dalam hal pertimbangan hukum hanya melihat bukti-bukti surat yang  diajukan  oleh  pihak  Termohon.  Walaupun  hakim  mempertimbangkan  bahwa  bab  II dalam proses penyidikan tindak pidana bagian kesatu dasar, Pasal 4 menyebutkan dasar yang dilakukan  penyidikan  yaitu  laporan  polisi/Pengaduan,  Surat  perintah  Tugas,  laporan  hasil penyidikan (LHP), surat perintah penyidikan, dan SPDP.  Akan tetapi perlu juga dilihat atau dipertimbangkan Pasal 183 KUHAP yang menyataka bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia  peroleh  dari  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dalam  putusan  Nomor:  001/Pid.Pra/PN  Tka  Hakim  tidak  mempertimbangkan  Pasal 184 tentang Alat bukti yang sah. Dalam putusan juga Hakim hanya mengacu pada bukti surat yang dimana itu hanya dianggap satu alat bukti saja. Dengan demikian pertimbangan Hakim dalam  putusan  tersebut  jauh  dari  yang  namanya  keadilan  dan  pemenuhan  HAM  yang merupakan cita-cita dan semangat KUHAP.

## KESIMPULAN
Penerapan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 001/Pid.Pra/Pn Tka telah sesui dan benar  karena  hakim  terlebih  dahulu  telah  membaca  dan  meneliti  secara  saksama  surat permohonan  dari  pemohon  dan  surat  permohonan  tersebut  dianggap  telah  sesuai  dengan Pasal 79 KUHAP.
Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Putusan  Nomor:  001/Pid.Pra/Pn  Tka  tersebut masih jauh ari yang namanya keadilan dan pemenuhan HAM  yang  merupakan cita-cita dan semangat KUHAP
Untuk  meminimalisir  dan  mengantisipasi  terjadinya  sewenang-wenang  terhadap seseorang maka dalam praperadilan hakim hendaknya mempertimbangkan Pasal 183 dan 184 KUHAP  tentang  alat  bukti.  Permohonan  dari  pemohon  maupun  tanggapan  dari  termohon harus  diteliti  dengan  baik  dan  benar.  Walaupun  pada  tahap  praperadilan  tidak  ada kewenangan bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang mendukung penangkapan atau
penahanan  apakah  mempunyai  kekuatan  pembuktian  karena  itu  kewenangan  majelis  hakim praperadilan  dalam  proses  acara  biasa.  Akan  tetapi,  menurut  Sudarto  “dengan  teori kompetensi  maka  pada  dasarnya  tugas  hakim  dalam  mengadili  adalah  dituntut  untuk mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan”.
Untuk  menjamin  pelaksanaan  dan  menghindari  terhadap  kewenangan  praperadilan tersebut,  maka  diperlukan  aturan  yang  lebih  terinci  sebagai  pedoman  bagi  aparat  penegak hukum  khususnya  di  dalam  memutus  perkara  praperadilan  tentang  petunjuk  teknis pelaksanaan  beracara  di  praperadilan,  yang  terkait  dengan  pemeriksaan  sah  atau  tidaknya penetapan status tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h.65
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif.  Suatu  Tinjauan  Singkat .
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13
Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setidai  Akbar, Metodologi  Penelitian  Sosial (Jakarta:  Bumi Aksara, 2006), h.5
Efendi  Jonaedi  dan  Ibrahim  Johnny,  Metode  Peneltian  Hukum  Normatif  dan  Empiris,
(Depok: Prenamedia Group 2018), h. 21
Soerjono Soekanto , Pengantar Peneltian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 250
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),

## h.330
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal  Wawasan  Yuridika , 4 (1), 63-79.
Fuady,  M.I.N.  (2020).  Moderasi  Beragama  Pada  Diskresi  Kepolisian  Dalam  Memberantas Kriminalitas Geng Motor. Makassar: Alauddin University Press.
Fuady, M.I.N. (2016). Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor.
Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.