## Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI
(Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)
Mumtazinur
Elvina Amanda
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: mumtazinur@ar-raniry.ac.id aelvinatralaaa@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  dengan  adanya  putusan  hakim  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menjatuhkan talak tergugat sebagai anggota TNI yang  tidak  melampirkan  surat  izin  cerai  dari  atasannya.  Dalam  aturan perundang-undangan  telah  diatur  bahwa  anggota  TNI  yang  ingin  bercerai wajib  mengajukan  permohonan  izin  cerai  kepada  komandan/atasan  di satuannya.  Namun  dalam  putusan  Nomor  295/Pdt.G/2019/MS-Bna,  majelis hakim  Mahkmah  Syar’iyah  Banda  Aceh  telah  memutus  perkara  dan menjatuhkan  talak  tergugat  sebagai  anggota  TNI  terhadap  istrinya,  yang mana dalam bukti-bukti surat yang terlampir tidak ada surat izin cerai dari atasan tergugat sebagai anggota TNI. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh tentang perkara perceraian anggota TNI yang tidak mendapatkan izin cerai dari atasan, serta bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam  terhadap  perceraian  anggota  TNI  yang  tidak  melampirkan  surat  izin cerai dari atasannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka  (Library  Research)  dengan  menganalisis  data  melalui  metode deskriptif  analisis.  Adapun  hasil  penelitian  menerangkan  bahwa pertimbangan yang paling mendasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara  tersebut  yaitu karena  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kemudian, dilihat dari segi hukum Islam, dalam kitab-kitab  fiqh  tidak  dijelaskan  mengenai  syarat  perceraian  yang  harus mendapatkan izin dari atasan, apalagi sampai menjadikannya sebagai rukun atau syarat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, maka perceraian anggota TNI  yang  tidak  melampirkan  surat  izin  cerai  dari  atasannya  dibenarkan dengan beberapa pertimbangan dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
Kata Kunci: Perceraian, Izin Cerai, Anggota TNI

## Pendahuluan
Proses  perceraian  bagi  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  (selanjutnya disebut TNI) tidak sesederhana seperti masyarakat lainnya. Seharusnya, anggota TNI yang  bercerai  harus  mengurus  surat  izin  cerai  dari  atasan  terlebih  dahulu,  sesuai dengan  peraturan-peraturan  internal  TNI yang  tertuang  dalam  Peraturan  Panglima Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor  Perpang/50/XII/2014  tentang  Tata  Cara Pernikahan,  Perceraian  dan  Rujuk  Bagi  Prajurit  Tanggal  30  Desember  2014,  dan Surat  Keputusan  KASAD  Nomor  Kep/496/VII/2015  Tanggal  27  Juli  2015,  akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat perbedaan pelaksanaan prosedur perceraian anggota TNI. Salah satunya Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang telah memutus perkara cerai gugat yang mana suami selaku anggota TNI tidak menyertakan surat izin  cerai  dari  atasannya.  Yang  mana  hal  tersebut  membuat  anggota  TNI  dapat melanjutkan perceraiannya, padahal menurut aturan yang berlaku, anggota TNI yang ingin  bercerai  harus  mengurus  surat izin cerai  dari atasan terlebih  dahulu.  Hal ini seperti  yang  terdapat  dalam  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam Perkara  Nomor  295/Pdt.G/2019/MS-Bna,  yaitu  hakim  menjatuhkan  talak  pada anggota TNI yang bercerai tanpa menyertakan surat izin cerai dari atasan.
Sama seperti warga negara lainnya, anggota TNI yang akan menikah maupun bercerai tunduk pada hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun bagi anggota TNI yang memiliki struktur dan  organisasi  tersendiri,  selain  tunduk  pada  ketentuan  di  atas  harus  tunduk  pula pada  peraturan-peraturan  internal  TNI  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Panglima Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor  Perpang/50/XII/2014  tentang  Tata  Cara Pernikahan,  Perceraian  dan  Rujuk  Bagi  Prajurit  tanggal  30  Desember  2014,  dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
Ketentuan tersebut di atas juga telah dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan pada  Bab  X  Penutup  pasal  46  yang  berbunyi:  “Tanpa  mengurangi  ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan  dengan  pengaturan  tentang  perkawinan  dan  perceraian  khusus  bagi anggota Angkatan Bersenjata
diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.” 1
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  tentang perceraian  anggota  TNI  yang  ada  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh.  Dalam perkara dengan Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, anggota TNI yang ingin bercerai tidak  mengurus  surat  izin  cerai  dari  atasannya,  namun  dalam  putusannya  hakim menyatakan  mengabulkan  perceraian  anggota  TNI  tersebut.  Tampaknya  hal  ini
1 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
bertentangan dengan prosedur perceraian anggota TNI yang diatur dalam Peraturan Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya. Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  sangat  tertarik  untuk  mengkaji  dan  meneliti tentang Problematika  Perceraian  tanpa  Izin  Atasan  bagi  Anggota  TNI  (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna).

## Kajian Terdahulu
Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan  perbedaan  antara  objek  penelitian  penulis  dengan  penelitian-penelitian  yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi isi secara keseluruhan. Untuk skripsi dengan judul Perceraian Anggota TNI yang tidak Mendapatkan Izin dari  Atasan  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna) dari hasil penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan ada  beberapa  penelitian  yang  telah  menyinggung  tentang  permasalahan  terkait. Namun tujuan dan sudut pandang penelitian yang ingin dicapai dari kajian yang telah dilakukan menurut penulis tidak sama dengan tujuan dan sudut pandang yang sedang penulis lakukan. Penulis menemukan beberapa skripsi serta jurnal yang membahas masalah Perceraian Anggota TNI sebagaimana dalam uraian berikut:
Tri  Yunianto,  skripsi  dengan  judul, Proses  Perceraian  Anggota  Tentara Nasional  Indonesia  Angkatan  Darat  (TNI-AD),  (Studi  Kasus  di  Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012). Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan tentang tata cara atau proses pengajuan izin cerai  di  lingkungan  TNI-AD  beserta  persyaratan  dan  landasan  hukumnya,  para pimpinan  yang  berhak  memberikan izin cerai  kepada anggota  TNI-AD,  kebijakan serta  praktek  perceraian  prajurit/istri  prajurit  yang  menyimpang  dari  hukum  dan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil riset penulis, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pimpinan  TNI,  tidak  semua  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Banyak  kebijakan- kebijakan  yang  diambil  oleh  komandan  yang  bertentangan  dan  menyimpang  dari aturan yang berlaku. 2
Selanjutnya,  skripsi  yang  ditulis  oleh  Bintoro  Suko  Raharjo  yang  berjudul Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan Permasalahannya (Studi di Wilayah  Korem  074  Warastratama). Dalam  pembahasan  ini  yang  menjadi  tujuan penulis  adalah  untuk  menjelaskan  bagaimana  proses  pelaksanaan  perkawinan anggota TNI-AD yang harus menjalankan aturan hukum yang berlaku. Anggota TNI mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang berlaku, atau yang lebih dikenal dengan Hukum Militer . Oleh karena itu, sebelum melaksanakan perkawinan,
2 Tri  Yunianto,  “Proses  Perceraian  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Darat (TNI-AD),  (Studi  Kasus  Di  Korem  073/Makutarama  Salatiga  Tahun  2010-2012)”  (Skripsi  tidak dipublikasi), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.
setiap anggota TNI-AD wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dalam  kehidupan  rumah tangga mereka. 3
Selanjutnya skripsi Nindya Wulandari yang berjudul Proses Perkawinan dan Perceraian  Anggota  TNI-AD  Ditinjau  dari  Hukum  Islam,  Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn dan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA-Srg). Dalam pembahasan ini yang menjadi tujuan penulis adalah menjelaskan bagaimana proses perkawinan dan  perceraian  anggota  TNI-AD,  yang  mana  proses  perkawinan  dan  perceraian anggota  TNI-AD  selain  tunduk  pada  hukum  agamanya  dan  Undang-Undang Perkawinan, juga tunduk pada Peraturan Nikah Cerai yang tertuang dalam Peraturan Panglima  TNI  Nomor  Perpang  11/VII/2007  Tanggal  4  Juli  2007  dan  Surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006. 4
Selanjutnya,  skripsi  yang  ditulis  oleh  Desniar  Yusmawati  yang  berjudul Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Komandan (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Bayuwangi  No.  5154/Pdt.G/2009/PA- Bwi). Skripsi ini menbahas tentang bagaimana analisis PNS yang bercerai tanpa surat izin dari atasan. Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai wajib memperoleh dari Komandan. Dengan tenggang waktu yang diberikan untuk mengurus surat izin cerai, yaitu tiga bulan, seharusnya PNS yang ingin melakukan perceraian dapat mengurus surat izin perceraiannya terlebih daulu. Namun meski demikian, PNS dapat bercerai meski  tanpa  adanya  surat  izin  dari  atasannya,  tetapi  harus  siap  menerima  resiko sesuai dengan aturan yang berlaku. 5
Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Agustin Hanapi dan Bina Risma dengan judul Penelantaran  Isteri  oleh  Suami  sebagai  Sebab  Perceraian  (Studi  Kasus  di Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan) .  Dalam  pembahasan  ini  yang  menjadi  tujuan penulis adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya penelantaran isteri oleh suami di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, yaitu karena mabuk, meninggalkan salah satu pihak,  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  cacat  badan,  perselisihan  dan pertengkaran terus menerus, jiwa/mental, pihak ketiga, tidak tanggung jawab serta masalah ekonomi. Dasar hukumnya terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21, dan dalam
3 Bintoro  Suko  Raharjo,  “Proses  Pelaksanaan  Perkawinan  Anggota  TNI-AD  Dan Permasalahannya (Studi Di Wilayah Korem 074 Warastratama)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
4 Nindya  Wulandari,  “Proses  Perkawinan  Dan  Perceraian  Anggota  TNI-AD  Ditinjau  Dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD (Analisis Yuridis Putusan  Nomor  1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn  Dan  Nomor  153/Pdt.G/2012/PA-Srg)”  (Skripsi  tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2013.
5 Desniar Yusmawati, “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Adanya Surat Izin Cerai Dari Atasan  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Agaman  Bayuwangi  No.  5154/Pdt.G/2009/PA-Bwi)” (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Jember, 2012.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, salah satunya yaitu jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan salah satunya pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 6
Selanjutnya,  jurnal  yang  ditulis  oleh  Frans  Simangunsong  dengan  judul Perkawinan  dan  Perceraian  Anggota  TNI  menurut  Keputusan  Menhankam  No. Kep/01/i/1980.  Dalam  pembahasan  ini  yang  menjadi  tujuan  penulis  adalah  untuk menjelaskan  bagaimana  aturan  perceraian  yang  berlaku  bagi  anggota  TNI  serta bagaimana  proses  atau  tata  cara  perceraian  bagi  anggota  TNI.  Hasil  riset menunjukkan  bahwa  sejatinya  perkawinan  dan  perceraian  anggota  TNI  sama  saja dengan  masyarakat  pada  umumnya.  Yang  menjadi  perbedaannya  yaitu izin  kawin atau izin cerai, yang mana anggota TNI wajib mendapatkan izin dari atasan terlebih dahulu ketika ingin kawin atau bercerai. Dan apabila anggota TNI melanggar aturan tesebut, maka dianggap telah melanggar disiplin militer  dan dapat diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif. 7
Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Halimatus Sa’adah dengan judul Upaya Bintaldam  V/Brawijaya  dalam  Pencegahan  Perceraian  Anggota  Tentara  Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833  Kota  Malang).  Dalam  pembahasan  ini  yang  menjadi  tujuan  penulis  adalah untuk menjelaskan apa saja yang menjadi faktor perceraian anggota TNI di Kodim 0833  Kota  Malang,  dan  bagaimana  upaya  pencegahan  perceraian  di  Kodim  0833 Kota Malang. Hasil riset menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian bagi anggota TNI di Kodim 0833 Kota Malang yaitu karena adanya orang ketiga di dalam rumah tangga, adanya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi serta adanya campur  tangan  keluarga  dalam  rumah  tangga.  Sedangkan  upayan  yang  dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yaitu dengan memberikan pembinaan mental dan  arahan  bagi  anggota  TNI,  serta  memberi  dukungan  dan  mediasi  kedua  belah pihak yang ingin bercerai. 8
Berdasarkan  beberapa  penelitian  yang  dilakukan  di  atas  maka  terdapat perbedaan  terhadap  penelitian  yang  penulis  lakukan  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini lebih difokuskan tentang bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara
6 Agustin Hanapi dan Bina Risma, “Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)”. Jurnal Samarah, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.
7 Frans  Simangunsong,  “Perkawinan  dan  Perceraian  Anggota  TNI  menurut  Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980”. Jurnal Ratu Adil, Vol. 3, No. 1, 2014.
8 Halimatus Sa’adah, “Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)”. Jurnal Sakina, Vol. 3, No. 1, Desember 2019.
perceraian  anggota  TNI  yang tidak menyertakan  surat  izin  cerai  dari  atasan,  serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian tanpa adanya surat izin cerai dari  atasan.  Dalam  kasus  ini  hakim  menjatuhkan  talak,  sedangkan  tergugat  yang berstatus sebagai anggota TNI tidak menyertakan surat izin cerai dari atasannya.

## Syarat dan Prosedur Perceraian Anggota TNI

## 1. Syarat Perceraian
Surat  Keputusan  KASAD  Nomor  Kep/496/VII/2015  tentang  Tata  Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD sudah mengatur tentang syarat perceraian yang dikhususkan untuk anggta TNI. Adapun syarat yang dimaksud disini yaitu berupa lampiran yang harus dilampirkan ketika mengurus surat permohonan izin cerai, yaitu  Surat Pengantar dari Kesatuan; Surat Permohonan Izin Cerai dari yang bersangkutan; Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri; Berita Acara Pemeriksaan suami dan istri dari Satuan; Foto Copy Akta Nikah; Foto Copy Surat Izin Kawin dan Pas foto ukuran 4 x 6 = 1 lembar. 9

## 2. Prosedur Perceraian
Bagi anggota TNI, tata cara perceraiannya tidaklah sama dengan warga sipil biasa  seperti  yang  dijelaskan  tersebut  di  atas.  Anggota  TNI  mempunyai  aturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang tata cara perceraiannya, yaitu terdapat  dalam  Surat  Keputusan  KASAD  Nomor  Kep/496/VII/2015  tentang  Tata Cara  Perkawinan,  Perceraian,  dan  Rujuk  bagi  Prajurit  AD.  Adapun  tata  cara perceraian bagi anggota TNI adalah sebagai berikut: 10 a. Pegurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)
Pejabat  Agama  Kesatuan  memeriksa  dan  mempelajari  Berita  Acara Pemeriksaan  (BAP)  kedua  belah  pihak  yang  dibuat  oleh  Satuan  yang bersangkutan  beserta  alasan-alasannya  apakah  bertentangan  dengan  hukum agama  dan  peraturan  perundang-udangan  yang  berlaku.  Kemudian  setelah memeriksan  dan  mempelajari  BAP  Pejabat  Agama  Kesatuan  memberikan bimbingan,  nasehat  dan  petunjuk  penyelesaian  masalah  rumah  tangga  kepada suami-istri  yang  ingin  bercerai  agar  mereka  bisa  rukun  dan  membina  rumah tangga kembali. Apabila tidak berhasil maka Pejabat Agama menerbitkan Surat Pendapat  Pejabat  Agama  (SPPA)  disertai  alasan-alasan  secara  agama  maupun peraturan yang berlaku membolehkan perceraian tersebut.
b. Pengurusan Surat Izin Cerai
Setelah  lampiran-lampiran  surat  permohonan  izin  cerai  lengkap, selanjutnya:
9 Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD , 2015, hlm. 18.
10 Ibid., hlm. 18-19.
1) Suami/istri  yang  ingin  bercerai  datang  menghadap  pejabat  berwenang; dan
2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai (SIC) apabila:
a) Perceraian  yang  akan  dilakukan  tidak  bertentangan  dengan  hukum agama dan perundang-undanagan; dan
b) Izin  cerai  pada  prinsipnya  diberikan  kepada  prajurit  apabila perkawinan  yang  telah  dilakukan  tidak  memberikan  manfaat ketentraman  jiwa  dan  kebahagiaan  hidup  sebagai  pasangan  suami istri.
3) Pemohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
a) Perceraian  yang  akan  dilakukan  itu  bertentangan  dengan  hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan; dan
b) Alasan-alasan  yang  dikemukakan  oleh  yang  bersangkutan  untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
4) Apabila  suami/istri  dipanggil  pejabat  personel  tiga  kali  berturut-turut tidak  hadir  dengan  alasan  yang  jelas  maka  proses  administrasi  dapat dilanjutkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Adapun  tenggang  waktu pemanggilan pertama sampai dengan ketiga masing-masing dua minggu.
c. Pengurusan Akta Cerai
Setelah mendapatkan Surat Izin Cerai (SIC) dari pejabat yang berwenang, selanjutnya  yang  bersangkutan  melakukan  proses  perceraian  di  Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mendaftarkan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  setempat  dengan melampirkan Surat Izin Cerai dan persyaratan-persyaratan lainnya;
2) Sidang perceraian menunggu penggilan pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan  dari  Pengadila  Agama.  Akta  cerai  diberikan  setelah mendapat keputusan cerai tetap oleh pengadilan.
3) Setelah cerai dilangsungkan maka salinan akta cerai dari lembaga yang berwenang, berikut dengan salinan izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan  kepada  pejabat  personalia  dari  kesatuannya  guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan;
4) Bagi personel yang berada di luar struktur TNI AD agar pejabat personel satuannya mengirimkan salinan surat cerai ke Spersad; dan
5) Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian yang harus dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.
Setelah prosedur perceraian sebagaimana yang dimaksudkan di atas selesai, maka  perceraian  dianggap  terjadi  sejak  didaftrakan  di  kantor  pencatatan  oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam yaitu terhitung sejak
jatuhnya  putusan  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syari’iyah  yang  telah bekekuatan hukum tetap. 11

## Alasan Anggota TNI tidak Mendapatkan Izin Cerai
Surat  Keputusan  KASAD  Nomor  Kep/496/VII/2015  tentang  Tata  Cara Perkawinan,  Perceraian,  dan  Rujuk  bagi  Prajurit  AD  menyebutkan  bahwa  ada beberapa alasan yang menyebabkan pejabat tidak dapat memenuhi permohonan izin cerai bagi anggota TNI yang ingin melakukan perceraian, yaitu  apabila perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat. 12
Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa adapun faktor yang menyebabkan tidak diberikannya izin cerai dari pejabat yaitu pertama, bertentangan dengan ajaran/agama yang dianut oleh yang bersangkutan. Kedua, tidak ada alasan- alasan  yang  cukup  kuat  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  seperti  yang  disebutkan  di  atas.  Ketiga, bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dan  terakhir, alasan perceraian yang diajukan atau dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. 13
Pasal 7 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 tidak memberikan penjelasan tentang rumusan  kalimat  “Bertentangan  dengan  ajaran/agama  yang  dianut”,  namun  dapat diberikan contoh dari kalimat tersebut yaitu: 14 Pertama , alasan yang didorong oleh keinginan balas dendam karena sakit hati, sehingga berkehendak untuk menjadikan suami atau istri yang akan diceraikannya menderita lahir dan batin. Kedua , alasan yang  direkayasa  atau  dibuat-buat  untuk  menghindari  atau  melepaskan  tanggung jawab sebagai suami istri, tanpa adanya kesalahan/kelalaian yang berat dari suami atau  istri. Ketiga ,  alasan  yang  didasarkan  atas  ketidakjujuran/kebohongan  yang nyata. Keempat , alasan yang didasari kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik keluarga suami atau istri yang akan diceraikannya.
Selanjutnya, Pasal 7 ayat (4) PP No. 10 tahun 1983 juga tidak memberikan penjelasan tentang rumusan kalimat “alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat”. Namun, alasan mengajukan permohonan izin untuk bercerai ini dapat diberikan contoh konkretnya, antara lain anggota TNI dengan pangkat/golongan/jabatan yang telah tinggi dan masa kerja yang lama, sehingga gaji
11 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 179.
12 Petunjuk Teknis..., hlm. 19.
13 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
14 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian , Ed.
1., Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 452-453.
dan penghasilan tambahan (tunjangan dan honor-honor) lainnya sudah cukup untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  minimal,  tetapi  justru  menjadikan  faktor  penghasilan tersebut sebagai alasan mengajukan permohonan izin untuk bercerai. 15

## Risiko Bercerai Tanpa Izin bagi Anggota TNI
Ketentuan  umum  Surat  Keputusan  KASAD  Nomor  Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD menyebutkan bahwa pengurusan perceraian harus berpedoman kepada norma dan peraturan yang berlaku.  Dalam  hal  tidak  terpenuhinya  salah  satu  syarat  administrasi  perceraian, salah  satunya  yaitu  surat  izin  cerai  dari  komandan/atasan,  maka  akan  dikenakan sanksi  yaitu  diancam  dengan  hukuman  disiplin  militer  yang  diikuti  dengan  sanksi administrasi  karena  dianggap  melakukan  hukum  disiplin  militer,  serta  dapat diberhentikan/dikeluarkan dari dinas TNI AD/Pendidikan. 16
Selain ketentuan tersebut di atas, ketentuan tentang sanksi bagi anggota TNI yang  bercerai  tanpa  izin  dari  atasan  juga  diatur  di  dalam  Surat  Edaran  Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Bagian  Sanksi  dalam  Surat  Edaran  ini  juga  menyebutkan  bahwa  Pegawai Negeri Sipil termasuk Anggota Tentara Nasional Indonesia akan dijatuhi salah satu hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980 tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  apabila  melakukan  pelanggaran sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  salah  satunya  yaitu  melakukan  perceraian tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. 17

## Duduk Perkara Putusan Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna
Putusan  Nomor  295/Pdt.G/2019/Ms-Bna  menyebutkan  bahwa  penggugat dan  tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  03  April  2009  yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Raja Kota  Banda  Aceh.  Kemudian  setelah  menikah  tergugat  membawa  penggugat  ke kampong  halamannya  di  desa  Langgini  Kecamatan  Bangkinang,  Kabupaten Kampar,  Provinsi  Riau  dan  tergugat  juga  bertugas  sebagai  anggota  TNI  Angakat Darat di Kabupaten Kampar, oleh karena itulah tergugat membawa penggugat hidup
15 Ibid., hlm. 453.
16 Kodam Iskandar Muda, Damainya Bumi Serambi Mekkah Kiprah Dan Pengabdian Tulus Dan Ikhlas Kodam IM (Banda Aceh: Kodam Iskandar Muda, 2018), hlm. 17.
17 Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 405.
bersama  di  rumah  kediaman  bersama  tersebut  selama  lebih  kurang  lima  tahun lamanya.
Kemudian  selama  pernikahan,  penggugat  dan  tergugat  telah  hidup  rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berusia  12  tahun,  anak  kedua  berusia  11  tahun  dan  anak  ketiga  berusia  7  tahun. Ketiga orang anak penggugat dan tergugat ini saat ini tinggal/berada dalam asuhan penggugat.  Akan  tetapi,  kebahagiaan  yang  dirasakan  penggugat  selama  berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sekitar empat tahun lamanya, setelah itu rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadinya perselisihan/cekcok secara terus menerus antara penggugat dan tergugat, yang  penyebabnya  dikarenakan  tergugat  gemar  melakukan  perselingkuhan  dan tergugat sering berlaku kasar dan sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat.
Kemudian  puncak  perselihan  terjadi  awal  tahun  2014,  dimana  antara penggugat  dan  tergugat  kembali  terjadi  pertengkaran  yang  juga  menyebabkan terjadinya  tindak  kekerasan  fisik    (KDRT)  terhadap  penggugat,  dan  dikarenakan penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perbuatan perselingkuhan dan KDRT dari tergugat maka pada saat itu penggugat memutuskan untuk berpisah dari tergugat dan pulang ke kampong halam penggugat (Banda Aceh) dengan membawa ketiga orang anak penggugat dan tergugat tanpa sepengetahuan tergugat.
Pada saat ini penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat bersama ketiga orang  anak  penggugat  di  Desa  Merduati  Banda  Aceh,  sedangkan  tergugat  tetap tinggal di rumah kediamannya di kecamatan Bengkinang, Riau. Saat ini penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang lima tahun lamanya, dan sejak saat itu pula tergugat telah tidak menafkahi penggugat lahir dan batin. Permasalahan dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi  oleh  penggugat  dan  tergugat  telah diupayakan  penyelesaian  dengan  mencoba  memusyawarahkan  dengan  keluarga penggugat  dan  tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan perkawinan,  namun  usaha  tersebut  tidak  membuahkan  hasil,  sehingga  penggugat merasa  bahwa  perceraian  adalah  jalan  terbaik  bagi  kehidupan  rumah  tangga penggugat dan tergugat serta ketiga orang anak penggugat dan tergugat.
Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada  Bapak  Ketua/Majelis  Hakim  yang  terhormat,  berkenan  memutuskan perkawinan  penggugat  dengan  tergugat  dengan  perceraian  sesuai  ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penggugat mengajukan tuntutan atau disebut juga dengan petita (jamak) atau petitum (tunggal). 18 Penggugat memohon agar Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memeriksa, mengadili serta berkenan memutus demi hukum sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
18 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara..., hlm. 64.
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat (suami) terhadap penggugat (istri);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) penggugat dan tergugat yang bernama a. Nama dirahasiakan, tempat tanggal lahir di Bangkinang, 20 April 2007 (umur 12 tahun);
b. Nama dirahasiakan, lahir pada tanggal 1 juni 2008 (umur 12 tahun);
c. Nama dirahasiakan, lahir pada 12 Maret 2012 (umur 7 tahun).
4. Menghukum tergugat menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang  anak  sampai  dewasa  yang  jumlahnya  disesuaikan  dengan  tingkatan kebutuhan anak yang untuk saat ini adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebankan biaya menurut hukum;
Bilamana  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  atau  Majelis  Hakim Mahmakah  Syar’iyah  Banda  Aceh  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

## Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Memutuskan Perkara Perceraian Anggota TNI yang tidak Mendapatkan Izin dari Atasan
Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Salinan putusan perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna yaitu sebagai berikut:
1. Identitas Penggugat Terbukti
Menimbang bahwa identitas yang dilampirkan penggugat sebagai bukti surat sudah  terbukti  kebenarannya  yaitu  penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  Kota Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang No. 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50  Tahun  2009,  yang  menyatakan  bahwa  apabila  istri  mengajukan  gugatan  cerai maka diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri. Artinya ketentuan tersebut telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah  Syari’iyah  yang  mana  perkara  perceraian  diajukan  di  tempat kediaman istri.
2. Tergugat tidak Memenuhi Panggilan Sidang (Verstek)
Menimbang bahwa suami sebagai tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun ia tidak hadir dan tidak pula  mewakilkan  kepada  orang  lain  sebagai  kuasanya  dan  ketidakhadirannya  itu bukanlah  merupakan  suatu  alasan  yang  sah  menurut  hukum,  ia  tidak  pula mengajukan eksepsi terhadap gugatan istrinya. Oleh karena itu, suami tidak dapat
didengar keterangan dan jawabannya sehingga ia dianggap telah mengakui dalil yang diajukan  oleh  istrinya  sebagai  penggugat  serta  ia  tidak  dapat  mempertahankan haknya di persidangan. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menyatakan perkara perceraian  ini  dapat  diproses  secara  verstek,  yaitu  tidak  hadirnya  termohon  atau tergugat di muka persidangan.
3. Tidak Terlaksananya Mediasi
Menimbang dengan tidak hadirnya tergugat, maka proses mediasi atau usaha mendamaikan  penggugat  dan  tergugat  tidak  dapat  dapat  dilaksanakan,  namun majelis  telah  berusaha  menasehati  penggugat  agar  mengurungkan  niat  untuik bercerai  dengan  suaminya  tetapi  ia  tetap  ingin  bercerai.  Oleh  karena  itu  proses pemeriksaan  dilanjutkan  tanpa  adanya  mediasi  antara  penggugat  dan  tergugat. Seharusnya,  apabila  penggugat  dan  tergugat  hadir,  maka  dilaksanakan  mediasi terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan aturan PERMA  No.  1  tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Namun dikarenakan tidak hadirnya tergugat di muka pengadilan maka proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.
4. Terjadinya Perselisihan, Pertengkaran dan KDRT dalam Rumah Tangga
Menimbang  bahwa  gugatan  pokok  penggugat  adalah  memohon  untuk diceraikan dari tergugat karena telah terjadi perselisihan, pertengkaran serta KDRT dalam  rumah  tangga  mereka  yang  menurutnya  tidak  ada  harapan  untuk dipertahankan lagi. Jadi, salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu  keinginan  penggugat  bercerai  dengan  tergugat  sebagai  suami  merupakan bagian dari gugatan pokok penggugat.
5. Keterangan Para Saksi
Menimbang bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat beralasan hukum  dan  tidak  melawan  hak  atau  tidak,  maka  majelis  hakim  perlu  mendengar keterangan  saksi  dari  keluarga  atau  orang  terdekat  yang  mana  saksi-saksi  yang dihadirkan  telah  memenuhi  syarat  formal  pembuktian  dan  keterangan  saksi bersesuaian  dengan  dalil-dalil  yang  diajukan  penggugat.  Suatu  guagatan  cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara suami istri. Berdasarkan keterangan saksi, hal tersebut telah terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Oleh karena itu,  maka  bukti  tersebut  dapat  diterima  dan  dapat  dijadikan  dasar  dalam mempertimbangkan  perkara  ini.  Majelis  hakim  telah  memperoleh  fakta  di persidangan  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  penggugat  yang  dikuatkan  oleh  bukti berupa kesaksian dari saksi-saksi, adapun fakta tersebut yaitu sebagai berikut:
Pertama, antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah yang menikah pada tanggal 03 April 2009. Dalam perkawinan penggugat dan  tergugat  telah  dikaruniai  3  orang  anak.  Kedua,  rumah  tangga  penggugat  dan
tergugat  awalnya  harmonis,  tetapi  kemudian  tidak  harmonis  lagi  dikarenakan tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran  di  dalam  rumah  tangga  mereka.  Ketiga,  akibat  perselisihan  dan pertengkaran  tersebut  maka  penggugat  dan  tergugat  berpisah  sejak  tahun  2014 karena penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Banda Aceh, dan sejak 5 tahun berpisah  tergugat  tidak  lagi  memberikan nafkah  kepada  penggugat  dan anak-anak mereka.  Keempat,  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  penggugat  dan tergugat  meskipun  melalui  telpon,  demikian  pula  majelis  hakim  sudah  berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai namu penggugat tetap ingin  bercerai  dari  suaminya.  terakhir,  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing
Menimbang, meskipun tidak ada batasan secara tegas mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi dengan situasi penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memenuhi hak dan  kewajiban  masing-masing,  maka  hal  tersebut  dapat  dimaknai  sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, majelis hakim menilai  bahwa  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  telah  pecah  dan  tidak  ada harapan untuk disatukan dan dipertahankan kembali.
Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian yaitu pertama,  Pasal  39 ayat  (2)  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat  hidup rukun sebagai suami istri, dan kedua Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar  kemampuannya,  dan  huruf  f  yang menyatakan  bahwa  antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Perceraian  yang  tidak  Mendapatkan  Izin dari Atasan
Dalam  kitab-kitab  fiqh  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  oleh  Amir Syarifuddin,  tidak  disebutkan  keharusan  adanya  sebab  untuk  terjadinya  suatu perceraian. Suami dapat men- thalaq istrinya kapan saja, dimana saja, dalam kondisi apa saja dan oleh siapa saja. Satu-satunya batasan untuk suami dalam menjatuhkan talak  yaitu  dinyatakannya  dalam  beberapa  kitab  fiqh  makruhnya  hukum menjatuhkan thalaq tanpa alasan, maksud dari hukum makruh itu yaitu tidak berdosa jika diperbuat. Namun tidak ada ulama yang menyatakan adanya alasan itu adalah wajib,  apalagi  sampai  menjadikannya  sebagai  syarat  perceraian.  Oleh  sebab  itu, untuk menjaga prinsip mashlahat terutama bagi istri yang memiliki kedudukan yang
sama dengan laki-laki di hadapan Allah, maka hak suami itu perlu dibatasi, sehingga ia tidak mem- thalaq istrinya melainkan sudah memiliki alasan untuk itu. 19
Selanjutnya,  adapun  bentuk  putusnya  perkawinan  yaitu  disebabkan  atas kehendak  hakim  sebagai  pihak  ketiga  setelah  melihat  adanya  sesuatu  pada  suami dan/atau  pada  istri  yang  menandakan  tidak  dapatnya  hubungan  perkawinan  itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh .
Adapun kasus yang terdapat dalam putusan hakim Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna  yaitu  putusnya  perkawinan  karena fasakh. Ada  beberapa faktor terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut: 20
Pertama karena Syiqaq, yaitu terjadinya pertengkaran antara suami istri yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi. Kedua Fasakh karena cacat yang ada dalam diri suami atau istri, baik cacat jasmani maupun cacat rohani atau jiwa. Ketiga Fasakh karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah. Keempat Fasakh karena suami gaib ( al-mafqud), yaitu suami meninggalkan tempat kediaman tetapnya dan  tidak  diketahui  kemana  perginya  dan  tidak  diketahui  dimana  keberadaannya dalam waktu yang cukup lama. Dan terakhir, Fasakh karena melanggar perjanjian perkawinan.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kitab-kitab fiqh,  tidak  ada  dijelaskan  secara  spesifik  mengenai  syarat  perceraian  yang  harus mendapatkan  izin  dari  atasan,  apalagi  sampai  menjadikannya  sebagai  rukun  atau syarat  terjadinya  perceraian.  Aturan  tersebut  hanya  diatur  di  dalam  udang-undang yang ditetapkan pemerintah atau ulil amri (pemimpin).
Islam mengatur untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah selama  aturan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nash  yang  zahir,  namun  jika berkaitan dengan masalah ibadah, maka semua persoalan harus didasarkan kepada ketentuan  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya. Ulil  Amri merupakan  seseorang  berwenang membuat hukum baru, jika terdapat suatu permasalahan yang tidak ditemui dalilnya di  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah,  maka  perlu  dilakukan  ijtihad,  namun  demikian ijtihad mereka itu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. 21
Mematuhi  aturan  yang  dibuat  oleh  pemimpin  sifatnya  kondisional  (tidak mutlak),  karena  pemimpin  tetap  manusia  yang  memiliki  kekurangan  dan  ia  bisa benar dan bisa salah. Sedangkan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum itu ada pada otoritas masing-masing. Keputusan mengenai kemaslahatan umum harus didasarkan  kepada  pemegang  otoritas  resmi  di  masyarakat  yang  mana  semua
19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.
215-216.
20 Ibid. , hlm 245-252.
21 Kaizal  Bay,  “Pengertian  Ulil  Amri  dalam  Al-Qur’an  dan  Implementasinya  dalam Masyarakat Muslim”. Jurnal Ushuluddin, Vol. XVII, No. 1, Januari 2011, hlm 126-127.
komponen masyarakat harus menaatinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga persatuan serta kemaslahatan umat Islam. 22
Berdasarkan  uraian  di  atas,  adapun  pertimbangan  hakim  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebelumnya yang memutus perkara perceraian anggota TNI yang  tidak  menyertakan  surat  izin  dari  atasan,  menurut  pandangan  penulis  telah sesuai  dengan  aturan  hukum  dan  berdasarkan  nilai-nilai  di  dalam  syari’at  Islam. Hakim  menimbang  dengan  tidak  terpenuhinya  tujuan  pernikahan  seperti  yang terkandung dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, kemudian juga melihat pada sisi maslahat  dan  mudharat  di  dalam  hubungan  pernikahan.  Kesimpulannya,  izin perceraian  dibutuhkan  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  aturan  yang  ditetapkan oleh negara. Selain itu, penting pula mengurus izin cerai agar pasangan yang ingin bercerai  dapat  dimediasi  terlebih  dahulu  dan  mencari  jalan  damai  agar  perceraian dapat dihindarkan, serta agar kedua belah pihak dapat mengurungkan keinginannya untuk  bercerai,  sesuai  dengan  asas  mempersukar  perceraian  yang  diciptakan sehubungan  dengan  tujuan  perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-undang  No.  1 Tahun 1974. Selain itu, cerai juga merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Namun  pertimbangannya  bukan  terhadap  izin  yang  diperoleh,  melainkan  karena pertimbangan  pertengkaran  antara  suami  istri  yang  apabila  pernikahan  tetap dilanjutkan, maka hanya akan memperbanyak mudharat di dalam rumah tangga.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  penulis  dapat menyimpulkan,  adapun  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh dalam memutus perkara perceraian anggota TNI yang tidak melampirkan surat izin cerai  dari  atasannya,  yaitu  yang  pertama  karena  identitas  yang  dilampirkan penggugat  telah  sesuai  dengan  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syari’iyah.  Kedua,  dikarenakan  tergugat telah  dipanggil  sebanyak  dua  kali  secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak pernah hadir sehingga hakim  memutus  perkara  ini  secara  verstek.  Ketiga,  proses  mediasi  penggugat  dan tergugat  tidak  dapat  dilaksanakan.  Keempat,  menurut  hakim  rumah  tangga  antara penggugat dan tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena telah terjadi  perselisihan,  pertengkaran  dan  KDRT.  Kelima,  hakim  telah  mendengar keterangan  dari  saksi-saksi  yang  mana  keterangan  tersebut  telah  sesuai  dengan pernyataan  penggugat  dan  telah  sesuai  dengan  alasan  perceraian.  Dan  terakhir, penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  saling  memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagai suami istri.
Selanjutnya  dilihat  dari  segi  hukum  Islam,  putusan  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  yang  menjatuhkan  talak  tergugat  sebagai  anggota  TNI  yang  tidak
melampirkan  surat  izin  dari  atasannya  telah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Hal  ini dikarenakan dalam kitab-kitab fiqh tidak dijelaskan mengenai syarat perceraian yang harus  mendapatkan  izin  dari  atasan, apalagi  sampai  menjadikannya  sebagai  rukun atau syarat terjadinya perceraian. Selain itu, dalam Islam pertimbangan maslahat dan mudharat juga bagian yang sangat penting dalam memutus suatu perkara.

## Daftar Pustaka
Agustin  Hanapi  dan  Bina  Risma.  “Penelantaran  Isteri  oleh  Suami  sebagai  Sebab Perceraian  (Studi  Kasus  di  Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan).” Jurnal Samarah Vol. 2, No. 2, (Desember 2018). Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2007.
Bintoro  Suko  Raharjo.  “Proses  Pelaksanaan  Perkawinan  Anggota  TNI-AD  dan Permasalahannya  (Studi  di  Wilayah  Korem  074  Warastratama).”  Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
Desniar  Yusmawati.  “Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  Tanpa  Adanya  Surat  Izin Cerai Dari Atasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agaman Bayuwangi No.
5154/Pdt.G/2009/PA-Bwi).” Universitas Jember, 2012.
Frans Simangunsong. “Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980.” Jurnal Ratu Adil Vol. 3, No. 1, (2014). Halimatus Sa’adah. “Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang).” Jurnal Sakina Vol. 3, No. 1 (Desember 2019).
Kaizal  Bay.  “Pengertian  Ulil  Amri  dalam  Al-Qur’an  dan  Implementasinya  dalam Masyarakat Muslim.” Jurnal Ushuluddin Vol. XVII, No. 1, (Januari 2011). Kodam Iskandar Muda. Damainya Bumi Serambi Mekkah Kiprah dan Pengabdian Tulus dan Ikhlas Kodam IM . Banda Aceh: Kodam Iskandar Muda, 2018.
Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian . Ed. 1., Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Nindya Wulandari. “Proses Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI-AD  (Analisis  Yuridis  Putusan  Nomor  1684/Pdt.G/2011/PA-Cbn  dan Nomor  153/Pdt.G/2012/PA-Srg).”  Fakultas  Hukum,  Universitas  Indonesia, 2013.
Pembinaan Mental Kodam IM Banda Aceh. Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan
Rujuk  bagi  Anggota  TNI  AD  Beragama  Islam .  Banda  Aceh:  Pembinaan Mental Kodam IM Banda Aceh, 2017.
Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota TNI AD , 2015.
PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., t.t.
PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, t.t.
Roihan A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama . Jakata: Raja Grafindo Persada,
2006.
Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Tri  Yunianto.  “Proses  Perceraian  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan Darat  (TNI-AD),  (Studi  Kasus  di  Korem  073/Makutarama  Salatiga  Tahun 2010-2012).” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.
Zainal  Abidin  Abubakar. Kumpulan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam Lingkungan Peradilan Agama . Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.