INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2826-2836 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Implementasi Undang-Undang Administrasi Publik

## (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Semarang)
Nadya Ivi Oktaviani 1 ✉ , Rifchyka Putri Hermawan 2
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email: nadyaivioktaviani98@students.unnes.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini ialah menganalisis peranan dinas sosial dalam implementasi UU Administrasi Publik khususnya pada dinas sosial kota semarang. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Aspek yang diteliti ialah tentang upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan situasi bencana.  Lokasi penelitian ini  adalah  Kantor  Dinas  Sosial  Kota  Semarang.  Teknik  pengambilan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  wawancara,  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  ialah  dengan  menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil  wawancara  atau  pengamatan  mengenai  masalah  yang  diteliti  yang  terjadi  di  lapangan.  Hasil penelitian ini ialah bahwa Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan  kesejahteraan  sosial  kepada  masyarakat  khususnya  dalam  memberikan  dukungan  dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan orang dengan penyakit jiwa (ODGJ). Dasar hukum pemberian dukungan dan fasilitas kepada penyandang disabilitas dan ODGJ adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penerapan hukum administrasi negara bidang pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial  Kota  Semarang  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014.  Dengan  landasan hukum yang kuat tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang mampu menjalankan fungsinya secara efektif, meningkatkan  pelayanan  kesejahteraan  sosial,  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  sosial dengan  berbagai  kompleksitas  dengan  lebih  baik.  Hal  ini  juga  akan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial.
Kata  Kunci: Dinas  Sosial,  Implementasi  UU  Administrasi  Publik,  Penanggulangan  Kemiskinan,
Penanganan Situasi Bencana

## Abstract
The purpose of this research is to analyse the role of social services in the implementation of the Public Administration Law, especially in the Semarang City Social Service. This type of research is empirical juridical. The aspects studied are about poverty reduction efforts and handling disaster situations.  The location of this research is the Semarang City Social Service Office. Data collection techniques used in this research are interviews, documentation. Data analysis technique is by analysing, describing and summarising  various  conditions,  situations  of  various  data  collected  in  the  form  of  interviews  or observations about the problem under study that occurred in the field. The result of this research is that the Semarang City Social Service has an important role in providing social welfare services to the community, especially in providing support and facilities for people with disabilities and people with mental illness (ODGJ). The legal basis for providing support and facilities to persons with disabilities and ODGJ is Law Number 8 Year 2016. The application of state administrative law in the field of social welfare services by the Semarang City Social Service is based on Law Number 30 of 2014. With such a strong  legal  foundation,  the  Semarang  City  Social  Affairs  Office  is  able  to  effectively  perform  its functions, improve social welfare services, and better resolve social problems of varying complexity. This will also increase public trust in the services provided by the social services.
Keywords: Social Services, Implementation of Public Administration Law, Poverty Alleviation, Handling Disaster Situations

## PENDAHULUAN
Indonesia,  negara  kepulauan  yang  berpenduduk  padat,  menghadapi  sejumlah permasalahan  sosial  yang  kompleks.  Dua  permasalahan  utama  yang  selalu  menjadi perhatian adalah kemiskinan dan kemungkinan terjadinya berbagai bencana alam dan sosial (Atijah dan Bahri, 2021). Kemiskinan merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara bencana dapat terjadi secara tidak terduga dan memicu krisis yang memerlukan respons yang cepat dan terkoordinasi (Minahasa, 2019). Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak  keberadaan  umat  manusia (Sofiani  dan Retrani, 2019).  Hingga  saat  ini  belum ditemukan  suatu  rumusan maupun  formula  penanganan  kemiskinan  yang  dianggap paling  jitu  dan  sempurna (Heryanti, 2019).
Di  Indonesia,  masalah  kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  yang  senantiasa relevan  untuk  dikaji  terus  menerus.  Ini bukan  saja  karena  masalah  kemiskinan  telah ada  sejak  lama  dan  masih  hadir  di  tengah-tengah  masyarakat  saat  ini,  melainkan karena  kini  gejalanya  semakin  meningkat  sejalan  dengan  krisis  multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia (Pangaribuan, WSC, 2021).
Terciptanya masyarakat  yang  adil  dan  makmur  sebagaimana  tercantum  dalam alinea  keempat  UUD  1945  merupakan  cita-cita  mulia  bangsa  Indonesia  sejak  awal kemerdekaan.  Program-program pembangunan yang  dilaksanakan  selama  ini  selalu memberikan  perhatian  besar  terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan  karena  pada dasarnya  pembangunan  yang  di  lakukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Meskipun demikian, masalah  kemiskinan  sampai  saat ini  terus  menerus menjadi   masalah   yang   berkepanjangan (Qamariah et al., 2020).
Menghadapi kenyataan tersebut, dinas sosial di tingkat daerah, seperti Dinas Sosial Kota Semarang, memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.  Tugas  bakti  sosial  antara  lain  pengentasan  kemiskinan  melalui  program- program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian bantuan pangan dan sandang kepada masyarakat miskin, serta menyelenggarakan program kepemimpinan dan dukungan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, dinas sosial juga mempunyai peran dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan perhatian khusus kepada penderita gangguan kesehatan jiwa (ODGJ).
Dalam  hal  ini,  dinas  sosial  tidak  hanya  memberikan  bantuan  fisik,  namun  juga berupaya menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ dengan menginstruksikan masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka. Selain itu, Dinas Sosial juga  berperan  dalam  penerbitan kartu KTP (Kartu Tanda Penduduk)  kepada  ODGJ yang belum memiliki home station untuk memastikan identitasnya di wilayah Semarang. Bagian penting dari penyampaian layanan sosial yang efektif adalah kerjasama antara dinas sosial dan  layanan  lain  seperti  Dinas  Perumahan  dan  Kecamatan  (DisPerkim),  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD),  dan  Dinas  Pemadam  Kebakaran  (Damkar). Koordinasi antar lembaga-lembaga ini memastikan bahwa bencana alam atau sosial dapat ditangani  dengan  cepat  dan  terkoordinasi.    Selain  itu,  struktur  staf  pekerjaan  sosial mencakup  berbagai  tingkatan  tugas,  mulai  dari  kepala  departemen  hingga  pekerja lapangan, termasuk peran khusus bersama Among Jiwo dalam melaksanakan tugas.
Meskipun  dinas  sosial  mempunyai  peran  yang  sangat  penting,  penelitian  ini  juga menyoroti  beberapa  tantangan  dalam  menjalankan  tugasnya.  Salah  satu  tantangan terbesarnya  adalah  pengumpulan  informasi  tentang  kelompok  masyarakat  yang  berada dalam posisi lemah, dimana peraturan yang tidak memadai menjadi kendalanya. Kendala lainnya adalah keterbatasan validasi data, khususnya pendataan sosial masyarakat (PSM) yang seringkali tidak menjangkau seluruh pihak yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami kondisi dan kebutuhan  ODGJ  dan  pada beberapa kasus, pihak  kemanusiaan  kurang  memberikan  dukungan.    Pemantauan  dan  evaluasi  kinerja
merupakan  alat  penting  untuk  menilai  sejauh  mana  suatu  layanan  sosial  mencapai tujuannya. Penggunaan anggaran yang efektif dan tepat
Perencanaan merupakan salah satu indikatornya dan apabila perencanaan anggaran kurang memadai maka dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan (Anatasya, 2013). Selain itu,  Organisasi  Keteknikan  Daerah  (OPD)  mengontrol  anggaran  yang  dialokasikan  untuk berbagai kegiatan. Penelitian ini mencoba mengkaji lebih dekat peran dan tugas dinas sosial dalam pelaksanaan hukum administrasi negara, khususnya mengenai pelayanan sosial di dinas sosial kota semarang. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika tersebut,  diharapkan  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  sosial  serta memberikan  solusi  terhadap  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  dinas  sosial  dalam melaksanakan tugasnya.  meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.   Termasuk memberikan bantuan  pangan  dan  sandang  kepada  yang  membutuhkan  serta  menyelenggarakan program  bimbingan  dan dukungan bagi masyarakat sekitar. Selain  itu,  dinas sosial juga mempunyai  peran  dalam  memberikan  bantuan  dan  pelayanan      kepada  penyandang disabilitas dan perhatian khusus kepada penderita gangguan kesehatan jiwa (ODGJ).
Tujuan penelitian ini ialah menganalisis peran Dinas Sosial dalam implementasi UU Administrasi Publik studi kasus Dinas Sosial Kota Semarang.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh  dari lokasi penelitian. Menurut Soemitro (2010), penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah  penelitian hukum dengan data  primer atau  suatu  data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris karena menganalisis tentang peran Dinas Sosial dalam implementasi UU Administrasi Publik studi kasus Dinas Sosial  Kota  Semarang.  Pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu  cara  analisis  hasil  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisa serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soemitro, 2010).
Aspek  yang  diteliti  ialah  tentang  upaya  penanggulangan  kemiskinan  dan penanganan  situasi  bencana.  Selanjutnya  untuk  mengatasi  kemiskinan,  dinas  sosial melaksanakan  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, antara lain pemberian pangan dan sandang kepada masyarakat miskin serta pembinaan masyarakat sekitar. Selain itu, dinas sosial secara aktif memberikan bantuan dan kesempatan
kepada penyandang disabilitas. Di sisi lain, fokus utamanya adalah pada pelayanan terhadap Orang  Dengan  Gangguan  Kesehatan  Jiwa  (ODGJ),  termasuk  memberikan  penyuluhan kepada masyarakat tentang non-diskriminasi dari ODGJ dan bantuan identitas bagi mereka yang belum berstatus rumah tangga.
Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Semarang. Adapun subyek yang dijadikan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  Staf  Dinas  Sosial,  masyarakat  penerima manfaat,  dan  pihak  terkait  lainnya,  seperti  DisPerkim,  BPBD,  dan  Damkar,  untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang peran dan tantangan yang dihadapi. Teknik  pengambilan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara, dokumentasi.
Sumber data penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang  didapat  dari  hasil  penelitian  langsung  di  lapangan  dengan  menggunakan  metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Data  Sekunder  adalah  pengumpulan  data  dengan  cara  mempelajari  dan mengumpulkan  data  yang  berhubungan  dengan  objek  yang  akan  diteliti.  Data  tersebut diperoleh  dari  buku-buku  perpustakaan,  peraturan  perundang-undangan,  browsing internet,  dan  dokumen-dokumen  lainnya.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dari perilaku yang dapat diamati. Menurut Winartha (2006), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi,situasi dari berbagai  data  yang  dikumpulkan  berupa  hasil  wawancara  atau  pengamatan  mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan yang timbul dari konteks ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan  dengan  peran  dan  fungsi  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dalam  memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Berikut beberapa landasan hukum yang melandasi berbagai aspek yang dijelaskan:
Pemberian dukungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan ODGJ
Landasan hukum yang mendasari pemberian dukungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas  dan  ODGJ  adalah  Undang-undang  No.8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas dan Undang-undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini  menjadi  landasan  hukum  bagi  perlindungan  dan  pelaksanaan  hak-hak  penyandang disabilitas dan ODGJ, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan reintegrasi sosial.
Penyandang  disabilitas  dan  Penyandang  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  merupakan  kelompok rentan  dan  memerlukan  perlindungan  khusus  untuk  mengakses  berbagai  layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial. Pemberian dukungan dan fasilitas kepada kedua kelompok ini didasarkan pada dua undang-undang penting:
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan Mendorong  pemerataan  kreativitas,  keterlibatan  dan  pemberdayaan.  Ada  berapa  hal penting terkait undang-undang antara lain adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Undang-undang ini  juga  mendorong  kebijakan  inklusif  dan  memberikan  dukungan  bagi  penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan, pemeliharaan, dan pelaksanaan hak-hak  penderita  gangguan  jiwa.  Hal  ini  mencakup  akses  terhadap  layanan  kesehatan mental  termasuk  diagnosis,  pengobatan  dan  rehabilitasi  bagi  orang-orang  dengan gangguan  mental.  Undang-undang  ini  juga  menekankan  pentingnya  pencegahan, rehabilitasi,  dan  reintegrasi  sosial  terhadap  penderita  gangguan  jiwa  untuk  mengurangi stigma  dan  diskriminasi  terhadap  mereka.  Kedua  undang-undang  ini  menjadi  landasan hukum  yang  kokoh  dalam  memberikan  dukungan  dan  fasilitas  kepada  penyandang disabilitas  dan  ODGJ.  Dalam  konteks  Dinas  Sosial  Kota  Semarang,  penerapan  undang- undang  ini  memberikan  landasan  penting  bagi  perancangan  dan  pelaksanaan  program khusus  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  inklusi  sosial  kedua kelompok tersebut. Dengan cara ini, Dinas Sosial mampu memberikan perlindungan dan dukungan menyeluruh kepada penyandang disabilitas dan ODGJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Musadadd, 2018).
Kerjasama dan Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana Kerja  sama  antara  dinas  sosial  dan  dinas  lainnya  seperti  Dinas  Perumahan  dan Lingkungan  Hidup,  BPBD  dan  pemadam  kebakaran  didasarkan  pada  prinsip-prinsip koordinasi  antar  lembaga – lembaga  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang Nomor  .23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang-undang  ini  memerlukan koordinasi  dan  kerja  sama  antarlembaga  untuk  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan pemerintahan daerah. Kerja sama antar lembaga sangat penting untuk penyediaan layanan perlindungan  sosial  yang  efektif,  terutama  dalam  situasi  penanggulangan  bencana,  baik
alam maupun sosial. Sebagai bagian dari kemitraan antara dinas sosial dan dinas lainnya, seperti  Dinas  Perumahan  dan  Kecamatan  (DisPerkim),  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD)  dan  Pemadam  Kebakaran  (Damkar),  mempunyai  dasar  hukum  yang mengatur tentang prinsip kerja sama dan koordinasi. antar organisasi, khususnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang ini memperkuat kerangka kerja sama dan koordinasi antarlembaga untuk  meningkatkan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Beberapa  poin penting Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah antara lain pengaturan mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi setiap departemen atau organisasi di tingkat daerah. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong terciptanya koordinasi antar organisasi  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  publik  dan  menyelesaikan  berbagai permasalahan sosial yang kompleks, termasuk penanggulangan bencana. Berkat landasan hukum ini, kerjasama antara dinas sosial dan dinas lainnya akan menjadi lebih tepat sasaran dan terkoordinasi.
Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan strategi manajemen bencana  yang  efektif  dan  efisien.  Lebih  lanjut,  kerja  sama  ini  juga  memastikan  respons terhadap  situasi  darurat  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  terkoordinasi  untuk meminimalkan kerusakan dan dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama  antar  instansi  tersebut  memberikan  landasan  penting  bagi  upaya  peningkatan jaminan  sosial  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  kompleks  di  tingkat  daerah, khususnya di Kota Semarang.

## Pemantauan, Evaluasi Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Dasar hukum yang mendasari pemantauan, evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran pelayanan  sosial  adalah  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan nasional, termasuk pengalokasian anggaran yang efisien dan efektif bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  dan  penyerapan  anggaran  layanan  sosial merupakan  bagian  penting  dalam  proses  pemantauan  dan  pengelolaan  kinerja  layanan perlindungan  sosial.  Dasar  hukum  yang  mendasari  proses  ini  adalah  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Emsa  & Anwar, 2019).
Undang-undang ini menjadi dasar tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam konteks Dinas Sosial, undang-undang
ini  menekankan  pentingnya  penggunaan  anggaran  secara  efisien  dan  efektif  dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Melalui pemantauan dan evaluasi kinerja, Dinas Sosial dapat mengukur sejauh mana tujuan dan target kesejahteraan sosial telah tercapai, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan.
Selain  itu,  undang-undang  tersebut  juga  mengatur  tentang  proses  penyerapan anggaran yang efisien, yakni penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Dinas Sosial di Kota Semarang dapat memastikan bahwa alokasi anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan secara tepat guna dan tepat waktu sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas ini, proses pemantauan dan  evaluasi  kinerja  serta  penyerapan  anggaran  di  Dinas  Sosial  Kota  Semarang  dapat dilakukan  secara  terstruktur  dan  terarah.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan perlindungan sosial serta pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan transparan.
Penerapan hukum tata negara bidang pelayanan perlindungan sosial
Dasar  hukum  yang  mendasari  penerapan  hukum  tata  negara  bidang  pelayanan perlindungan sosial pada dinas sosial kota semarang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Undang-undang  ini  mengatur  prinsip- prinsip  umum  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  tata  cara  dan  pelayanan administrasi  publik  yang  transparan,  akuntabel,  dan  responsif.  Penerapan  hukum administrasi negara bidang pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kota Semarang didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.
Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur prinsip- prinsip  umum  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  tata  cara  dan  pelayanan administrasi publik yang transparan,  akuntabel, dan responsif. Dalam konteks pelayanan kesejahteraan sosial, penerapan hukum administrasi publik penting untuk menjamin setiap proses dan kegiatan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Dinas Sosial Kota Semarang diharapkan mampu  menyelenggarakan  proses  administrasi  dan  pelayanan  publik  dengan  tingkat transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap yang tinggi.
Prinsip  transparansi  menjamin  seluruh  informasi  terkait  program  dan  kegiatan perlindungan  sosial  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  masyarakat.  Prinsip  akuntabilitas
mengharuskan dinas sosial untuk Bertanggung jawab atas kebijakan maupun tindakan yang diambil  dalam  pemberian  layanan.  Sementara  itu,  prinsip  responsiveness  menekankan pentingnya  memberikan  respon  yang  cepat  dan  tepat  terhadap  setiap  kebutuhan  dan permasalahan yang dihadapi Masyarakat (Suhardono, 2016).
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Dinas Sosial Kota Semarang hendaknya  memperkuat  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  kesejahteraan  sosial,  serta memastikan seluruh proses administrasi dan pelayanan publik dilaksanakan dengan prinsip- prinsip  yang  sejalan  dengan  tata  kelola  yang  baik.  Nomor  ini  akan  berdampak  pada meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas Sosial Kota Semarang.
Dengan landasan hukum yang kokoh diharapkan Dinas Sosial Kota Semarang dapat memberikan  pelayanan  kesejahteraan  sosial  secara  efektif  dan  efisien,  serta  mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan misi saya. Dalam hal ini, pemahaman menyeluruh  mengenai  dinamika  ini  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kinerja  dan memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan sosial yang kompleks.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Sosial Kota  Semarang  mempunyai  peranan  penting  dalam  memberikan  pelayanan kesejahteraan  sosial  kepada  masyarakat  khususnya  dalam  memberikan  dukungan  dan fasilitas  bagi  penyandang  disabilitas  dan  orang  dengan  penyakit  jiwa  (ODGJ).  Dasar hukum  pemberian  dukungan  dan  fasilitas  kepada  penyandang  disabilitas  dan  ODGJ adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas  dan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa.  Undang-undang  ini memberikan dasar hukum untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak kedua kelompok tersebut. Kerjasama antar instansi, termasuk dinas sosial dan instansi lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang  koordinasi  antar  lembaga  untuk  meningkatkan  efisiensi  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran pelayanan sosial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang  mengatur  tentang  tata  cara  perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional dengan alokasi anggaran yang efektif. Penerapan hukum administrasi negara bidang pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kota Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang
baik, antara lain baik transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap masyarakat. Dengan landasan hukum yang kuat tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang mampu menjalankan fungsinya  secara  efektif,  meningkatkan  pelayanan  kesejahteraan  sosial,  dan menyelesaikan  berbagai  permasalahan  sosial  dengan  berbagai  kompleksitas  dengan lebih baik. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Angraini, Jum. (2012). Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu, Yogyakarta
Anastasia,  Puspita  W.  2013.  Strategi  Dinas  Sosial  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Atijah, A, & Bahri, S (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial. Vol 5, no 1.
Dayanto.  (2018).  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia:  Konsep  Teknik Pemebntukannya  Berbasis  Good  Legislation.  Cetakan  ke-1.  Yogyakarta.  CV.  Budi Utama.
Emsa, F, & Anwar, ZK (2019). Kinerja Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Bekasi. Publica. Jurnal Pemikiran Administrasi. Vol 11, no 1.
Fardiansyah  Hardi,  Rizkia,  Nanda  Dwi.  (2023).  Hukum  Administrasi  Negara.  Bali.  CV. Intelektual Manfies Media.
Heryanti. (2019). Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Jurnal Al-Dustur, Vol. 2, no.2.
Musadadd,  A.  (2018).  Dalam  Perubahan  Sosial  di  Mandar.  Polewali  Sosial  Mandar. Gerbang Visual.
Pangaribuan, WSC (2021). Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  Dalam  Pendistribusian  Bantuan  Sosial  Kepada  Masyarakat  …., eprints.ipdn.ac.id.
Pratiwi, Ari, Dkk. (2018). Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi. Cetakan ke-1. Malang. UB press.
Putra,  Teddy  Minahasa.  (2019).  Pelayanan  Publik,  Good  Governance  dan  Ketahanan Nasional. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Qamariah, M, Afifuddin, A, & Suyeno, S  (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu).
Jurnal Respon Publik. Vol 14, no 4.
Rachmawati, TR, Widowati, M, & ... (2023). Pengaruh Motivasi,  Kemampuan Kerja  Dan Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Dinas  Sosial  Kota  Semarang.  Jurnal Ilmiah Fokus …, ejournal.stiepena.ac.id.
Sajow,  A,  Sambiran,  S,  &  Kairupan,  J  (2019).  Kinerja  Dinas  Sosial  Dan  Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menangani Anak Terlantar Di Kota Manado. Jurnal Eksekutif. Vol. 3 no. 3.
Suhardono. Edy. (2016). Teori Peran: Konsep, Desrivasi Dan Implikasinya. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo  (2010)  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia Indonesia, Jakarta
Sofiani,  M,  &  Retnani,  ED  (2019).  Analisis  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset. Vol 8, no 11
Tjandra, WR (2021). Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Sinar Grafika.
Winartha, I Made. (2013). Metodologi  Penelitian Kuantitatif  dan Kualitatif. Yogyakarta :
Graha Ilmu.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  berkaitan  dengan  Perencanaan  Pembangunan
Sistem Nasional
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.