Volume 22 NO 1, Januari 2020
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di  Indonesia
Adriyanti Agustina Putri 1 , Nadia Fathurrahmi Lawita 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau 1, 2 e-mail:adriyantiagustinaputri@umri.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explain  how  much  corporate  governance  is  proxied  by  using institutional ownership,managerial ownership and number of commissioner have effeect on tax avoidance in all sectors of the company.The technique of choosing sample used purposive sampling as  many as  35 companies that  passed as samples. This  study uses secondary data from the Indonesian Stock Exchange during the period 2013-2017. The method  that  will  be  used  is  a  quantitative  method  with  panel  data  regression  analysis using  the  Fixed  Effect  Model  approach  and  the  Random  Effect  Model.  Based  on  the results  of  the  analysis,  it  can  be  seen  that  institutional  ownership,  managerial ownershipand number of commissioner have positive effect on tax avoidance. Keywords: corporate governance, institutional ownership, managerial ownership, number of commissioner and tax avoidance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  seberapa  besar  tata  kelola  perusahaan ( Corporate  governance )  yang  diproksikan  dengan  menggunakan kepemilikan  institusional , kepemilikan  manajerial  dan  ukuran  dewan  komisaris berpengaruh  terhadappenghindaran pajak ( tax avoidance ) pada semua sektor perusahaan.Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel  menggunakan purposive  sampling sebanyak  35  perusahaan  yang  lolos  sebagai sampel.Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dari  Bursa  Efek  Indonesia  runtun  waktu periode  tahun  2013-2017.Metode  yang  akan  digunakan  berupa  metode  kuantitatif  dengan  alat analisis  regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model , dan Random Effect Model . Berdasarkan  hasil  analisis  maka  dapat  diketahui kepemilikan  institusional , kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Kata Kunci : tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan penghindaran pajak

## PENDAHULUAN
Penerimaan pajak sangat dibutuhkan  untuk  kelancaran  kegiatan perekonomian  di  Indonesia.  Namun terdapat berbagai masalah dalam kelancaran  penerimaan  pajak,  salah satunya pemberlakuan praktik
penghindaran  pajak  ( tax  avoidance ) dengan  memanfaatkan  kelemahan  yang ada  pada  Ketentuan  Umum  Perpajakan (KUP) itu sendiri.
Tax  avoidance merupakan  salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak badan  dalam  hal  ini  adalah  perusahaan
untuk  menghindari  pajak  namun  dengan cara yang legal. Top Executive memiliki pengaruh  terhadap  penghindaran  pajak perusahaan(Dyreng,  Scott  D,  Hanlon, Michelle dan Maydew, n.d.). Pajak yang akan dibayarkan dianggap sebagai beban bagi  perusahaan  sehingga  pimpinan perusahaan  sering  melakukan  praktik penghindaran  pajak.  Melalui  kebijakan pimpinan  ini  diharapkan  perusahaan dapat memaksimalkan perolehan laba.
Tingginya kesempatan
perusahaan  untuk  memanfaatkan  praktik penghindaran  pajak,  maka  tata  kelola perusahaan (Corporate  governance) yang baik sangat dibutuhkan. Corporate governance adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Corporate governance juga mengharuskan bagaimana perusahaan menjalankan
aturan  dan  kebijakan  dalam  mengambil sebuah keputusan sehingga kinerja dapat dipantau,  dilakukan  dan  dipertanggung jawabkan. Corporate governance memastikan  agar  perencanaan  yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi  beban  perpajakan  tetap berada  dalam  koridor  penghindaran pajak ( tax avoidance ) yang bersifat legal bukan  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ) yang bersifat ilegal.
Dikutip  dari  media  online  CNN
Indonesia, tahun 2017
sebuah perusahaan  mode  ternama  asal  italia, Gucci terlibat kasus penghindaran pajak. Jaksa Penuntut Umum Milan dikabarkan mendakwa  Gucci  atas  penghindaran pajak  selama  beberapa  tahun  dalam penjualan  di  Swiss.  Label  busana  ini disebut  menghemat  hingga  1,3  miliar euro  atau  setara  US$1,5miliar  atau Rp22,5  triliun  dalam  pembayaran  pajak. Kejadian tersebut tentu akan
menghambat  penerimaan  pajak  negara apabila  praktik  tersebut  dibiarkan  begitu saja . Corporate Governance (CG) sangat berperan  penting  dalam  mengaitkan
masalah  praktik  penghindaran  pajak tersebut.Terutama  kepada  para  manajer yang mencoba memanfaatkan
kesempatan  untuk  melakukan  praktik penghindaran  pajak.Dengan  adanya  CG, masyarakat  mengharapkan  perubahan yang  lebih  baik  terhadap  sistem  tata kelola didalam sebuah perusahaan.
Terdapat  perbedaan  hasil  dari penelitian sebelumnya dalam topik yang sama  dengan  penelitian  ini.  Adeyani dengan  judul  penelitian the  effect  of good  corporate  governance  on  tax avoidance:  an  empirical  study  on manufacturing  companies  listed  in  idx period  2010-2013 menyatakan  bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak  (Journal  &  Vol,  2017).    Namun hasil  penelitian  Praditasari  menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance .Penelitian Stavroula menghasilkan  bahwa  terdapat  pengaruh negatif  kepemilikan  manajerial  terhadap penghindaran pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian Jamei bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan  penjelasan  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  tata  kelola perusahaan ( corporate governance ) yang diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan  manajerial  dan  ukuran dewan  komisaris  dapat  mempengaruhi penghindaran pajak ( tax avoidance ).Adanya perbedaan hasil penelitian  dari  sebelumnya  dan  masih terbatasnya penelitian tata kelola perusahaan  dan  penghindaran  pajak menjadikan  penelitian  ini  layak  untuk diteliti. Penelitian
sebelumya menggunakan  analisis  regresi  berganda, namun  dalam  penelitian  ini  terdapat pembaharuan  dalam  metode  yang  akan digunakan  berupa  metode  kuantitatif dengan  alat  analisis    regresi  data  panel
dengan  pendekatan fixed  effect  model
dan random effect model .
Perumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  seberapa  besar pengaruh  tata  kelola  perusahaan  yang diproksikan dengan menggunakan kepemilikan  institusional,  kepemilikan manajerial  dan  ukuran  dewan  komisaris terhadap penghindaran pajak pada perusahaan  yang listing di  Bursa  Efek Indonesia.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  besarnya  pengaruh  prinsip tata  kelola  perusahaan  yang  diukur dengan menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris terhadappenghindaran pajak. Penelitian  ini  penting  dilaksanakan karena  akan  memberikan  bukti  empiris bahwa  tata  kelola  perusahaan  yang dilaksanakan dengan baik akan menurunkan tingkat praktik penghindaran pajak sehingga
penerimaan  negara  melalui  sektor  pajak dapat dioptimalkan.

## Teori Keagenan (Agency theory)
Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan  hubungan  antara  agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan  dan  prinsipal  sebagai  pihak pemilik,  keduanya  terikat  dalam  sebuah kontrak.  Pemilik  atau  prinsipal  adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang  menjalankan  kegiatan  manajemen dan  mengambil  keputusan  (Jensen  dan Meckling, 1976 dalam Meilinda ,2013).
Teori keagenan
dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang  terlibat  dalam  perusahaan  akan bertindak,  karena  pada  dasarnya  mereka memiliki  kepentingan  yang  berbeda. Perbedaan  kepentingan  memunculkan konflik  keagenan.Konflik  ini  terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.  Adanya  konflik  tersebut mengakibatkan  perlunya check dan
balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (warsidi dan  pramuka, 2009). Corporate Governance Corporate Governance merupakan  suatu  sistem  dimana  sebuah perusahaan diarahkan dan diawasi.Struktur  corporate  governance menjelaskan  juga  bagaimana  aturan  dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan  suatu  kebijakan  sehingga tujuan  perusahaan  dan  pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggung  jawabkan  dan  dilakukan dengan baik. Kehadiran suatu corporate governance yang  baik  bagi  suatu perusahaan  akan  menunjang  aktivitas operasional perusahaan, selain itu mekanisme pelaksanaan corporate governance suatu  perusahaan  harus menjadi  perhatian  utama  perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme corporate governance yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan  dan  para  pemegang  saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan  kontribusi  positif  bagi perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan ForumCorporate Governance in Indonesia (FCGI)
dijabarkan  ada  empat  prinsip  dasar  dari konsep  GCG,  yaitu fairness (keadilan), transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (responsibilitas).  Secara umum,  penerapan  prinsip  GCG  secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut: (1) Memudahkan  akses  terhadap  investasi domestic maupun asing; (2)
Mendapatkan  cost  of  capital  yang  lebih murah;  (3)  Memberikan  keputusan  yang lebih  baik  dalam  meningkatkan  kinerja ekonomi  perusahaan;  (4)  Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder  terhadap  perusahaan;  (5)
melindungi  direksi  dan  komisaris  dari tuntutan hokum.Pemahaman GCG merupakan  wujud  penerimaan  akan pentingnya  suatu  perangkat  peraturan atau  tata  kelola  yang  baik  untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis (Tandean, 2015).

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  adalah jumlah  saham  perusahaan  yang  dimiliki dari pemilik perusahaan dan kepemilikan perusahaan  non-bank  seperti  asuransi, investasi  dan  lain  –  lain.  Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor  manajemen,  karena  akan mendorong  peningkatan  pengawasan yang
lebih optimal
sehingga mempengaruhi  tindakan tax  avoidance (Tandean,  2015).  Pemegang  saham institusional  juga  memiliki opportunity , resources, dan expertise untuk menganalisis kinerja, tindakan manajemen dan juga investor institusional  sebagai  pemilik  sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan (Karima, 2014). Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang fluktuatif terhadap praktik penghindaran pajak.Besarnya tingkat kepemilikan institusional  maka  besar  juga  peluang yang dilakukan manajer untuk melakukan tax  avoidance, begitu  juga sebaliknya.Dalam penelitian ini kepemilikan  institusional  diproksikan dengan menggunakan rasio yang diperoleh  dari  saham  yang  dimiliki institusi  dibagi  dengan  jumlah  saham yang diterbitkan.

## Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan  manajerial  yaitu kepemilikan  saham  yang  sekaligus berperan  penting  kedudukannya  sebagai manajer  di  dalam  perusahaan.  Menurut Karima  (2014)  manajer  yang  memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan  kepentingannya  sebagai
manajer  dengan  kepentingannya  sebagai pemegang saham. Manajer dalam
perusahaan  memegang  peran  penting dalam  menjalankan  perusahaan,  karena manajer dapat melakukan hal yang dapat memberikan  keuntungan  bagi  dirinya yang  tidak  sejalan  dengan  keinginan pemegang  saham,  keinginan  manajemen lebih  kepada  pertumbuhan  dan  ukuran perusahaan, sedangkan keinginan pemegang  saham  lebih  pada  nilai perusahaan (Atari, 2016).
Para  pemegang  saham  yang  juga menjadi  seorang  manajemen  didalam perusahaan  disebut  juga  kepemilikan manajerial. Hal itu menyebabkan pemisahan  antara  pemegang  saham (pemilik) dengan pemegang saham(manajer)  yang  masing  –  masing ingin memaksimalkan tujuannya. Pemilik bertujuan untuk memaksimumkan kekayaannya dari investasi  perusahaan  sedangkan  manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan perusahaan. Besarnya tingkat kepemilikan manajerial  maka  lebih  mudah  manajer untuk mewujudkan kepentingannya dengan  pemilik.Namun  kenaikan  yang terlalu  tinggi  juga  dapat  berakibat  tidak baik  dan  membuka  peluang  manajer untuk  melakukan  praktik  penghindaran pajak.Dalam  penelitian  ini  kepemilikan manajerial diproksikan dengan menggunakan  rasio  yang  diperoleh  dari jumlah saham manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

## Ukuran Dewan Komisaris
Dewan  komisaris  dibentuk  atas kesepakatan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas  didalam  suatu  perusahaan. Menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan  terbatas  dijabarkan  fungsi  dan tugas  dewan  komisaris  sebagai  berikut: (1) melakukan pengawasan atas jalannya usaha  PT  dan  memberikan  nasihat kepada  direktur  (2)  dalam  melakukan
tugas, dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan  PT  dan  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  PT  (3)  kewenangan khusus  dewan  komisaris,  bahwa  dewan komisaris  dapat  diamanatkan  dalam anggaran  dasar  untuk  melaksanakan tugas  –  tugas  tertentu  direktur,  apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.  Namun,  jika  dilihat  dari  sisi kepentingan
keberadaan
dewan komisaris belum dikatakan efektif
karena  masih  saja  terjadi  benturan kepentingan  antara  tujuan  perusahaan dan tujuan stakeholders . Oleh karena itu untuk mewujudkan tata kelola perusahaan  yang  baik  ( good  corporate governance )  dalam  suatu  perusahaan, keberadaan dewan komisaris independen sangat diperlukan.
Menurut  Annisa  dan  Kurniasih (2012) komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi  dalam  segala  hal  dengan pemegang  saham  pengendali,  tidak memiliki  hubungan  afiliasi  dengan direksi  atau  dewan  komisaris  serta  tidak menjabat  sebagai  direktur  pada  suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan  pemilik  menurut  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  BEI.  Hal  ini berarti  keberadaan  dewan  komisaris independen efektif dalam usaha mencegah  tindakan  penghindaran  pajak dan  dewan  komisaris  independen  dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  dapat mempengaruhi  pihak  manajemen  untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Alfajri, 2016).
Tax Avoidance Tax  avoidance adalah  suatu skema  transaksi  yang  ditujukan  untuk meminimalkan  beban  pajak  dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ( loophole )  ketentuan  perpajakan  suatu negara  sehingga  ahli  pajak  menyatakan legal  karena  tidak  melanggar  peraturan perpajakan.  Semakin  berkembangnya perekonomian sebuah negara maka akan semakin  banyak  pula  perusahaan  atau
badan  usaha  asing  yang  melakukan investasi  pada  negara  tersebut  dengan tujuan untuk mendapatkan laba maksimal. Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam Tax Avoidance
(penghindaran  pajak),  yaitu  menahan diri,  pindah  lokasi,  dan  penghindaran pajak secara yuridis. Dalam menghadapi skema tax  avoidance yaitu  berupa unacceptable dan acceptable tax avoidance , secara umum negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran  pajak  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  pajak.
Peraturan  perundang-undangan  tersebut antara lain Specific Anti  Avoidance Rule (SAAR) dan General Anti AvoidanceRule (GAAR),[12]
Menurut  penelitian  Ngadiman dan  Puspitasari  (2014),  menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  tax  avoidance.Semakin  tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi  pula  jumlah  beban  pajak  yang harus  dibayarkan  oleh  perusahaan.Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.Pemilik institusional
berdasarkan  besar  dan  hak  suara  yang dimiliki,  dapat  memaksa  manajer  untuk berfokus  pada  kinerja  ekonomi  dan menghindari  peluang  untuk  perilaku mementingkan diri sendiri. [13]
Berbeda dengan penelitian (Sandy,  2015)  Kepemilikan  Institutional tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance.bahwa tinggi atau rendahnya  variasi  penghindaran  pajak (tax  avoidance)  tidak  ditentukan  oleh variabel Kepemilikan
Intitutional.
Dengan  kata  lain  tinggi  atau  rendahnya persentase  saham  yang  dimiliki  institusi dibandingkan  dengan  jumlah  saham yang  diterbitkan  atau  saham  beredar tidak  akan  memberikan  dampak  yang
berarti  terhadap  perilaku  penghindaran pajak.[14]
Kepemilikan  manajerial  secara negatif berpengaruh terhadap tax avoidance.  Hal  ini  menunjukan  bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilkan  saham  oleh  manajerial  di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan semakin rendah. Sehingga  dengan  bertambahnya  jumlah kepemilikan  saham  oleh  manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah  kepemilikan  saham  oleh  manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya  sehingga  manajer  tidak akan  menghendaki  usahanya  diperiksa terkait permasalahan
perpajakan, sehingga  kebijakan  perpajakan  tidak akan  mendukung  tax  avoidance  untuk dilakukan. (batara dan maria , 2015).[15] Ukuran dewan komisaris Hipotesis Penelitian: H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance) H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance) H3: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan data  sekunder  yang  berasal  dari  data historis  Bursa  Efek  Indonesia  yang diambil  melalui Yahoo  Finance .Data yang  digunakan  adalah annual  report tahun  2013-2017.  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan  kecuali  sub  sektor  bank yang listing di  bursa  Efek  Indonesia
periode  tahun  2013-2017.  Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik purposive  sampling ,  yaitu  teknik penentuan  sampel  dengan  kriteria tertentu.Sampel  yang  lolos  seleksi sebanyak 35 perusahaan. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  (1)  kepemilikan  institusional diproksikan  dengan  menggunakan rasio  yang  diperoleh  dari  saham  yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah  saham  yang  diterbitkan,  (2) kepemilikan manajerialdiproksikan dengan  menggunakan  rasio  yang diperoleh dari jumlah saham
manajemen  dibagi  dengan  jumlah saham  yang  beredar,  (3)  ukuran dewan  komisaris  diproksikan  dengan menggunakan  angka  yang  diperoleh dari  jumlah  anggota  direksi  dan komisaris  didalam  suatu  perusahaan serta  mengukur  proporsi  komisaris independen yang diperoleh dari presentase antara komisaris independen  dengan  jumlah  anggota dewan  komisaris.  Sedangkan  variabel terikat  yaitu  penghindaran  pajak  ( tax avoidance ) diproksikan dengan menggunakan  rumus Effective  Tax Rate (ETR)  atau  tarif  pajak  efektif seperti yang digunakan peneliti sebelumnya.ETR  diperoleh  dengan membagi  beban  pajak  dengan  laba sebelum pajak.
Penelitian  ini  menggunakan  data yang  bersifat balanced  panel .  Analisis model  data  panel  terdapat  beberapa pendekatan  yaitu Fixed  Effect  Model , dan Random  Effect  Model .  Pendekatan pada  model  data  panel  akan  dijelaskan berikut ini (Baltagi, 2008):
1. Fixed Effect Model : Untuk memperhitungkan  individualitas  dari setiap unit cross-section dapat dilakukan  dengan  cara  menjadikan intersep berbeda pada tiap perusahaan.  Pada  metode fixed  effect
ditambahkan  variabel dummy untuk mengubah  intersep,  tetapi  koefisien- koefisien  lainnya  tetap  sama  bagi setiap  perusahaan  yang  diobservasi. Fixed effects dijelaskan dengan
variabel Dummy yaitu dengan differential intercept dummies . Karena
menggunakan variabel dummy untuk  mengestimasi fixed effects ,  maka  sering  disebut  juga sebagai least-square  dummy  variable model (LSDV).  LSDV  ini  juga  dapat mengakomodasi  efek  waktu  yang besifat sistemik.
2. Random  Effect  Model :  Efek  spesifik dari  masing-masing  individu 𝛼 𝑖 diperlakukan  sebagai  bagian  dari komponen error yang  bersifat  acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas  yang  teramati  ( 𝑋 𝑖𝑡 ).  Model ini  sering  disebut  juga  dengan error component model . Metode yang tepat untuk  mengestimasi  model random effects adalah Generalized  Least
Squares dengan asumsi homokedastik dan tidak ada cross-sectional correlation .
Pemilihan Model Data Panel - Hausman Test. Uji  Hausman  adalah  pengujian statistik  sebagai  dasar  pertimbangan dalam  memilih  apakah  menggunakan FEM atau REM. Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: H 0 : REM atau H 1 : FEM ,  Sebagai  dasar penolakan  H 0 maka  digunakan  Statistik Hausman dan membandingkannya dengan  Chi-Square  (Verbeek,  2012). Adapun  model  regresi  data  panel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
𝑇𝑎𝑥 𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 1 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 2 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 3 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 Keterangan: 𝑢 𝑖𝑡 = Efek spesifik Masing- masing perusahan; 𝜀 𝑖𝑡 = Error; β = Nilai koefisien estimasi
Pengujian  hipotesis  yang  digunakan yaitu  uji  T,  uji  F  dan  Uji  Koefisien Determinasi (R 2 ) dengan taraf signifikan 95%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengujian yang telah  dilakukan,  maka  model  data  panel yang  digunakan  adalah fixed  effec tmodel.

## Tabel 1
Hasil Pengujian Fixed Effect Model
White cross-section standard errors & covariance Dependent Variable: TA Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 04/09/19   Time: 14:58 Sample: 2013 2017 Periods included: 5 Cross-sections included: 35 Total panel (balanced) observations: 175 Linear estimation after one-step weighting matrix White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.017598 0.008006  -2.198039 0.0296 KI 0.285832 0.011211 25.49591 0.0000 KM 0.335610 0.033027 10.16169 0.0000 UK 0.001075 0.000464 2.320361 0.0218 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared 0.931014     Mean dependent var 0.723413 Adjusted R-squared 0.912383     S.D. dependent var 0.873646 S.E. of regression 0.116242     Sum squared resid 1.851160 F-statistic 49.97046     Durbin-Watson stat 1.949468 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.499467     Mean dependent var 0.192201 Sum squared resid 1.954316     Durbin-Watson stat 2.038378

## Persamaan Regresi
𝑇𝑎𝑥 𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 = −0.017598 + 0.285832 KI + 0.335610KM + 0.001075 UK
Nilai koefisien Kepemilikan Institusional  (KI)  sebesar  0,285832 memberikan arti bahwa setiap
pertambahan  KI  sebesar  satu  satuan maka  akan  meningkatkan tax  Avoidance (TA)  dengan  asumsi cateris  paribus variabel lain dianggap konstan.
Nilai koefisien Kepemilikan Manajerial  (KM)  sebesar  0,335610 memberikan arti bahwa setiap
pertambahan  KM  sebesar  satu  satuan maka  akan  meningkatkan  TA  dengan asumsi cateris  paribus variabel  lain dianggap konstan.
Nilai koefisien UK sebesar 0,001075  memberikan  arti  bahwa  setiap pertambahan  KM  sebesar  satu  satuan maka  akan  meningkatkan  TA  dengan asumsi cateris  paribus variabel  lain dianggap konstan.
Koefisien Determinasi (R2)
Hasil regresi  dengan model fixed effect pada  tabel  1,  diperoleh  nilai R- Squared sebesar 0,931014 atau 93%. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris mampu menjelaskan  variabel  dependen  yaitu penghindaran  pajak  sebesar  0,931014 atau  93%,  sedangkan  sisanya  dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## Uji Parsial
Pengujian  statistik t memberikan hasil  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel independen secara
individualdalam menjelaskan variasi variabel.  Hasil  pengujian  uji  statistik secara parsial adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  pengujian  secara parsial  pada  tabel  1menunjukkan kepemilikan institusional berhubungan positif  dan  berpengaruh  signifikan secara  statistik  berdasarkan  nilai probabilitas  0,0000  kecil  dari  0,05. Hasil  ini  memberikan  arti  bahwa struktur kepemilikan institusional didalam perusahaan memiliki hubungan  yang  erat  terhadap  tingkat
pengawasan perusahaan tersebut. Semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya  juga  semakin  ketat begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya semakin longgar sehingga rentan terjadi kecurangan didalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional,  maka  semakin  tinggi pula  jumlah  beban  pajak  yang  harus dibayarkan  oleh  perusahaan.  Hal  ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan  praktik  penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki,  dapat  memaksa  manajer untuk  berfokus  pada  kinerja  ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku  mementingkan  diri  sendiri.
Hasil ini sependapat dengan penelitian Merslythalia dan Lasmana 2016 dimana kepemilikan institusional berpengaruh  terhadap tax  avoidance , namun  berbeda  dari  hasil  peneliti Sandy  dan  Lukviarman  2015  dimana kepemilikan institusional
tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . 2. Selanjutnya  kepemilikan  manajerial berhubungan  positif  dan  berpengaruh signifikan  secara  statistik  berdasarkan nilai  probabilitas  0,0000  kecil  dari 0,05. Hasil ini memberikan arti bahwa semakin  banyak  kepemilikan  saham manajer  disuatu  perusahaan  maka semakin  kecil  peluang  manajer  untuk melakukan kecurangan. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan  saham  oleh  manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer  akan  cenderung  membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer  tidak  akan  menghendaki
usahanya diperiksa terkait permasalahan  perpajakan,  sehingga kebijakan  perpajakan  tidak  akan mendukung  tax  avoidance  untuk dilakukan. Penelitian ini sejalan dengan  penelitian  Stavroula  bahwa terdapat pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Stavroula, 2016).
3. Terakhir, hasil pengujian secara parsial  pada  tabel  1  menunjukkan ukuran  dewan  komisaris  berhubungan positif  dan  berpengaruh  signifikan secara  statistik  berdasarkan  nilai probabilitas  0,0218  kecil  dari  0,05.
Hasil ini memberikan arti bahwadengan  meningkatnya  jumlah dewan  komisaris  di  perusahaan,  dapat mempengaruhi kebijakanperusahaan untuk  melakukan  tax  avoidance.  Hal ini  disebabkan  karena  komisaris  yang terdapat di perusahaan mampu mempengaruhi  kebijakan  perpajakan perusahaan.Hasil penelitian ini menunjukkan dewan komisaris melakukan  fungsi  pengawasan  yang cukup  baik  terhadap  manajemen perusahaan.  Tingginya  pengetahuan dewan komisaris terhadap latar belakang  bisnis  perusahaan  akan mempengaruhi  kinerja  pengawasan komisaris dan mengakibatkan efektifnya perumusan strategi perusahaan  termasuk  dalam  strategi yang berkaitan dengan pajak. SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah dilakukan, maka dapat dibuat
kesimpulan sebagai berikut : (1) Kepemilikan Institusional memiliki
pengaruh  positif  terhadap  penghindaran pajak.  (2)  Kepemilikan  Manajerial memiliki  pengaruh  positif  terhadap penghindaran  pajak.(3)  Ukuran  dewan komisaris  memiliki  pengaruh  positif terhadap penghindaran pajak.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini  dapat  terlaksana dengan  adanya  dorongan  dan  bantuan dari  berbagai  pihak.  Untuk  itu  kami  tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Riau  (UMRI)  yang  telah  memberikan masukan yang bermanfaat dalam pelaksanaan  penelitian  ini.  Terimakasih juga  kami  ucapkan  kepada  Kementrian Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi (KEMRISTEKDIKTI) yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dyreng,  Scott  D,  Hanlon,  Michelle  dan Maydew,  Edward  L,  2010.  “ The Effects of Executives on Corporate Tax  Avoidance”. The  Accounting
Review  Vol.  85,  No.  4,  American Accounting Association.
Tandean,  Vivi  Adeyani,  2016.  The
Effect of Good Corporate Governance  on  Tax  Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing  Companies  Listed in IDX period 2010-2013.
Praditasari,Ni  Koming  Ay  u,  Putu  Ery setiawan,  2017.Pengaruh Good
Corporate  Governance ,  Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas  Pada Tax  Avoidance .
E-jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana  vol.  19.2.  mei  (2017): 1229-1258. Nengzih, 2018. Determinants Of Corporate  Tax  Avoidance:  Survey On  Indonesia’s  Public  Listed Company.International  Journal  Of Economics, Business And Management Research Vol. 2, No. 02; 2018. Universitas Mercu Buana, Jakarta. Jamei,Reza,  2017.  Tax  Avoidance  and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange.International  Journal  of Economics and Financial
Issues.1Master of Information Technology  Management,  Faculty of Management, Electronic Islamic Azad University, Iran. Stavroula Kourdoumpalou, 2015.Do corporate governance best practices  restrain  tax  evasion? Evidence  from  Greece.  Journal  of Accounting and Taxation Department of Business Administration, University of Macedonia, Greece. Meilinda,  Maria,  2013.  “Pengaruh Corporate  Governance Terhadap Manajemen Pajak”. Skripsi, Fakultas  Ekonomika  Dan  Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Warsidi  Dan  Bambang  Agus  Pramuka.
2009,  Evaluasi  Kegunaan  Rasio Keuangan  Dalam  Memprediksi Perubahan  Laba  Di  Masa  Yang
Akan  Datang,  Jurnal  Akuntansi Manajemen  Dan  Ekonomi,  Vol 2:1. Sumihandayani, Arwiani. (2013). Pengaruh Hubungan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Corporate  Social  Responsibility Dan Corporate Governace Sebagai Variabel Pemoderasi.Skripsi. Universitas Indonesia: Depok Haruman,  Tendi.  (2008).  “Struktur Kepemilikan, Keputusan
Keuangan  Dan  Nilai  Perusahaan”. Finance  And  Banking  Journal. Volume  10.No.2.  Hal  150-  165.
Bandung Ady, Sri Utami.(2010). Analisis Variabel yang Berpengaruh Terhadap Spread Harga Saham pada Industri Manufaktur di  Bursa Efek Jakarta. Wacana, Vol 13 No.2, April 2010. Ayuningtyas, Harvita Y. 2012. Pengaruh Pengalaman Kerja Independensi, Obyektifitas, Integritas Dan Kompetensi Terhadap  Kualitas  Hasil  Audit.
Jurnal.  Universitas  Diponegoro  : Semarang. Ngadiman dan Puspitasari, Christiany.(2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance ).  Volume  XVIII,  No. 03,  September  2014:  408-421. Jurnal Akuntansi.) Sandy, Syeldila, 2015. Pengaruh Corporate  Governance Terhadap Tax  Avoidance :  Studi  Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Jurusan  Akuntansi Vol  19,  No  2 (2015) , Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang . Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax  Avoidance (Batara
Wiryo Pramudito1 Maria M. Ratna Sari2  Issn:  2303-1018  E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana Vol.13.3  Desember  (2015):  705- 722 737) Fadhila  ,  Noriska  Sitty(  2017)  E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana Vol.21.3. Desember (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance .
Baltagi, B.  H.  (2008). Economic Analysis  of  Panel  Data (4th  ed.). Chichester, United Kingdom: John
Willey & Sons.
Dyreng,  Scott  D,  Hanlon,  Michelle  dan Maydew, E. L. (n.d.). “The Effects of  Executives  on  Corporate  Tax
Avoidance.”
Jamei,  R.  (2017).  Tax  Avoidance  and Corporate Governance Mechanisms : Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Economics  and  Financial , 7 (4),
638–644.
Journal,  T.  A.,  &  Vol,  B.  (2017).  the
Effect of Good Corporate
Governance  on  Tax  Avoidance : Empirical Study of the Indonesian,
02 (02), 1–10.
Koming  Ayu  Praditasari,  N.,  &  Ery Setiawan,  P.  (2017).  Pengaruh
Good Corporate
Governance,
Ukuran Perusahaan, Leverage Dan
Profitabilitas Pada Tax Avoidance.
E-Jurnal  Akuntansi  Universitas
Udayana , 19 , 1229–1258.
Stavroula,  K.  (2016).  Do  corporate governance  best  practices  restrain tax evasion? Evidence from
Greece. Journal of Accounting and
Taxation , 8 (1), 1–10. https://doi.org/10.5897/JAT2015.0 203
Verbeek, M. (2012). A Guide to Modern Econometrics (4th  ed.).  John Wiley & Sons.