Komitmen Politik: Penegakan hukum & Keberlanjutan Usaha Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Upaya
Menurunkan Angka Stunting
Della Trijuliana Mochamad Faizal Rizki Gili Argenti
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kab. Karawang
dellatrijuliana.dt@gmail.com mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id gili.argenti@fisip.unsika.ac.id
Received: 30th August 2020; Accepted: 10th September 2020

## ABSTRACT
Stunted  children  are  categorized  as  a  problem  in  chronic  nutrition  which  is  motivated  by many factors such as socioeconomic conditions, nutrition of pregnant women, morbidity in infants and malnutrition intake in infants and pregnant women. This research is motivated by the problem of stunting in the Tasikmalaya City which has a good stunting journey with the achievement of the prevalence of stunting falling in four years from 13,881 in 2016 to 5,986  children  in  2019.  Behind  its  success,  it  is  possible  that  there  was  a  good  political commitment.  This  research  was  conducted  with  the  aim  of  knowing  how  the  Political Commitment of the City Government of Tasikmalaya in reducing the prevalence of stunting, which is highlighted in the commitment here is the aspect of law enforcement and business sustainability. The method used is descriptive research and data collection techniques with literature study and field studies, the data sources used are primary  and secondary. The informants  in  this  study  consisted  of  3  agencies  and  5  public  with  certain  criteria.  Data analysis  was performed data reduction,  data presentation,  and drawing conclusions. The results  of  this  study  indicate  that  the  success  of  a  policy  is  judged  based  on  its  political commitment.  In policies related  to stunting in Tasikmalaya City, it is  already good, but in its  implementation  there  are  still  several  obstacles  including  in  the  dimension  of  law enforcement and business sustainability.
Keywords: law enforcement; business sustainability; stunting

## ABSTRAK
Anak stunting dikategorikan sebagai permasalahan gizi kronik yang dilatarbelakangi oleh banyak  faktor  contohnya  kondisi  sosial  ekonomi,  gizi  ibu  hamil,  kesakitan  pada  bayi serta  asupan  gizi  kurang  pada  bayi  maupun  ibu  hamil.  Penelitian  ini  diangkat  karena permasalahan stunting di  Kota  Tasikmalaya  yang  memiliki  perjalanan stunting baik dengan pencapaian prevalensi stunting turun dalam waktu empat tahun dari 13.881 di tahun  2016  menjadi  5.986  anak  di  tahun  2019.  Dibalik  kesuksesannya  maka memungkinkan  terdapat  komitmen  politik  yang  baik.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies

## Volume 3 -  NO. 2 – Oktober 2020
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Komitmen  Politik  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya dalam  menurunkan  prevalensi stunting ,  yang  disorot  dalam  komitmen  di  sini  adalah aspek  penegakan  hukum  dan  keberlanjutan  usaha.  Metode  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  pustaka  dan  studi lapangan,  sumber  data  yang  digunakan  adalah  primer  dan  sekunder.  Informan  pada penelitian ini terdiri dari 3 instansi dan 5 masyarakat dengan kriteria tertentu. Analisis data  dilakukan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukan  bahwa  berhasilnya  suatu  kebijakan  dinilai  berdasarkan komitmen  politiknya.  Dalam  kebijakan  terkait stunting di  Kota  Tasikmalaya  memang sudah baik namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa hambatan termasuk dalam dimensi penegakan hukum dan keberlanjutan usaha.
Kata Kunci: penegakan hukum; keberlanjutan usaha; stunting

## 1. PENDAHULUAN
Arah Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs) di dalamnya  terdapat  perbaikan  multidimensi  menjadi  bagian  dari  aksi pembangunan  secara  internasional  dimaklumatkan  oleh  Konferensi  Tingkat Tinggi  Milenium  dari  189  negara  anggota  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB) bertempat  di  New  York,  September  Tahun  2000.  Dalam  MDGs  terdapat komitmen dari seluruh negara yang hadir untuk mengintegrasikan MDGs dalam menyelesaikan  rumor  yang  beredar  di  khalayak  umum  terkait  pemenuhan human rights and freedom , peace , security and development . Pelaksanaan MDGs harus  diimplementasikan  oleh  negara-negara  berkembang  pun  didukung  oleh negara-negara maju untuk mencapai keberhasilan dari setiap tujuan dan target di  dalamnya.  Tujuan  dalam  MDGs  ini  ada  8  point  agar  bisa  dicapai  di  tahun 2015  dengan  implementasinya  sudah  dilakukan  pada  September  Tahun  2000,
8 .. tujuan  termaktub  diantaranya  1)  mengatasi  kemiskinan  dan  kelaparan,  2) memperoleh  pendidikan  dasar  bagi  seluruh  masyarakat,  3)  mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4)  menekan angka kematian anak,  5)  meningkatkan  kesehatan  ibu,  6)  melawan  HIV/AIDS,  malaria  serta penyakit menular lainnya, 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8) mengembangkan  kemitraan  global  untuk  pembangunan  (Wahyuningsih,  2018: 393).  Dalam  capaiannya  MDGs  menghasilkan  gerakan  anti-kemiskinan  paling sukses dalam sejarah (Liverman, 2018: 169-170).
Untuk  melanjutkan  MDGs  yang  sudah  berakhir  pada  2015  lalu  maka dilakukan  perluasan  sebuah  konsep  pembangunan  pasca  2015  yaitu Sustainable ’’’’’’’ Development ’’’’’’’’ Goals ‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟‟ (SDGs) ``` ‟‟‟‟ `` atau ` ‟‟‟ ```` Tujuan .... PembangunanB erkelanjutan.  Menurut  Akhir  (dalam  Wahyuningsih,  2018:  391)  konsep  SDGs merupakan sebuah alat kerangka pembangunan baru untuk mengatasi seluruh perubahan  yang  terjadi  pasca  MDGs  2015  yaitu  isu  deflasi  sumber  daya  alam, kerusakan  lingkungan,  perubahan  iklim  semakin  kritis,  perlindungan  sosial, food  and  energy  security ,  dan  pembangunan  yang  berpihak  pada  masyarakat miskin  dengan  sasarannya  yang  lebih  universal  dibandingkan  dengan  MDGs (Liverman,  2018:  177).  SDGs  merupakan  kebijakan  global  digagaskan  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  diterapkan  secara  lokal  guna mengakhiri kemiskinan ekstrim agar terwujudnya pembangunan berkelanjutan, maka dari itu program di dalamnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam SDGs tercantum 17 tujuan dan 169 target, tujuan tersebut bersifat luas dengan  melibatkan  negara  maju  dan  berkembang,  dikatakan  SDGs  ini memperkuat  konvergensi  agenda  pembangunan  internasional  termasuk  di
Indonesia SDGs sudah menjadi prioritas pembangunan pun dalam aksinya telah searah  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menegah  Nasional  (RPJMN) 2015-2019 di tingkat nasional dan terstruktur dalam bentuk program, indikator dan  indikasi  dukungan  pendanaan.  Kerangka  SDGs  dirancang  serta  diuji dengan  baik  secara  konseptual  dan  metodologi  agar  mampu  berfungsi  dengan handal,  jika  tidak  maka  hasil  capaian  SDGs  akan  bersifat  ambigu  (Rassanjani, (2018: 45), Janoušková  et  al., (2018: 2) ). Dalam hal ini maka  pemerintah perlu bersinergi  bersama  menyusun  rangkaian  perencanaan  kebijakan  di  tingkat nasional  serta  tingkat  daerah,  selain  pemerintah  ada  pun  partisipasi  luas  dari beberapa  kelompok  masyarakat  sipil  dalam  proses  yang  transparan  (Sarabhai, 2015: 121).
Tujuan  SDGs  yang  pertama  adalah  mengakhiri  kemiskinan,  tujuan  yang kedua  yaitu  mengakhiri ‟‟‟‟‟ kelaparan,  mencapai ‟‟‟‟ ketahanan ‟‟‟‟‟ pangan ‟‟‟‟ dan ‟‟‟‟ nutrisi yang ‟‟‟‟ baik ‟‟‟‟ dan ‟‟‟‟ mendukung ‟‟‟‟ pertanian ‟‟‟‟ berkelanjutan ‟‟‟‟ lalu  di  tujuan  ke  tiga menguatkan  kehidupan  yang  sehat  menjunjung  kesejahteraan  bagi  seluruh usia.  Ketiga  tujuan  tersebut  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain  apabila  salah satunya  tidak  terwujudkan  maka  akan  berdampak  pada  suatu  persoalan. Seperti  halnya  kemiskinan  di  Indonesia  masih  menjadi  momok  yang menakutkan karena mampu menghambat pembangunan nasional. Berdasarkan penelitian Ishartono (2016: 160) pemerintah sejak tahun 1995 sudah melakukan upaya  untuk  mengatasi  kemiskinan  dengan  ditetapkannya  Inpres  Desa Tertinggal  lalu  disusul  Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun  2010  tentang Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  sekaligus  yang  melatarbelakangi terbentuknya  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K) sejak  itu  diketuai  langsung  oleh  Wakil  Presiden.  Hingga  saat  ini  masalah kemiskinan  masih  menjadi  permasalahan  yang  diprioritaskan  dan  turut  serta ada  dalam  tujuan  SDGs  yang  pertama.  Maka  mampu  kita  nilai  bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi dan dianggap sebagai masalah serius (Ishartono, 2016).
Permasalahan  kemiskinan  ini  bisa  berpengaruh  pada  berbagai  aspek kehidupan,  seperti  status  kesehatan  dan  ketahanan  pangan.  Jika  seseorang memiliki ekonomi kurang akan sulit baginya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan status gizi baik. Jika kebutuhan gizi masyarakat tidak terpenuhi bisa  mengakibatakan  permasalahan  gizi  yang  mana  masalah  gizi  ini  mampu menghambat jalannya pembangunan nasional hasilnya pun akan berakhir pada kemiskinan  lagi.  Permasalahan  gizi  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang diprioritaskan  dalam  pembangunan  nasional  karena  masalah  gizi  rentan kaitannya  dengan  balita.  Menurut  Handayani  (Putri  et  al.,  2015:  255)  anak berusia  di  bawah  lima  tahun  dinyatakan  sebagai  generasi  penyambung  bagi bangsa  yang  dituntut  untuk  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas untuk  masa  depan.  Pada  usia  ini  dikatakan  sebagai  “usia  emas” dalam membentuk  sumber  daya  manusia  yang  bermutu  maupun  dalam  membentuk fisik  pun  kecerdasan  otak.  Dalam  aksinya  tentu  harus  mendapat support pemberian  gizi  agar  bisa  menyandang  kondisi  gizi  baik  karena  status  gizi  ini memiliki  kedudukan  untuk  memastikan  sukses  tidaknya  peningkatan  sumber daya manusia.
Salah  satu  permasalahan  gizi  yang  dinilai  sulit  untuk  ditangani  adalah stunting. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional  mengemukakan  bahwa  anak stunting memiliki
kegagalan  dalam  pertumbuhan  akibat  kurang  asupan gizi  kronis  di  1.000  Hari Pertama  Kehidupan  (HPK),  hambatan  dalam  pertumbuhan  fisik  maupun  otak mengakibatkan  anak stunting sulit  mendapat  pekerjaan  karena  di  masa mendatang  mereka  rentan  terhadap  penyakit  kronis  (Kementerian  PPN/ Bappenas,  2018:  iii). Stunting bisa  disebabkan  oleh  adanya  kemiskinan  karena masyarakat  kurang  mampu  membeli  kebutuhan  gizi  yang  seimbang  sehingga masyarakat  tidak  mendapatkan  asupan  gizi  yang  lengkap,  selain  disebabkan oleh  kemiskinan stunting juga  bisa  mengakibatkan  kemiskinan  di  masa mendatang  jika  sang  balita  sudah  dewasa  perkembanganya  terhambat  dan proporsi  badanya  yang  kerdil  akan  sulit  bersaing  secara  global,  pada  tingkat lokal pun anak stunting akan sulit  mendapatkan pekerjaan karena  tubuh yang tidak  normal  mengakibatkan  sulit  terjangkaunya  perkembangan  fisik  dan kognitif yang optimal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018: 2). Di  Indonesia  berdasarkan  Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  angka stunting mencapai 30,8% di tahun 2018. Lalu di tahun 2019 dari survei Status Gizi  Balita  Indonesia  (SSGBI)  angka stunting menjadi  27,67%  (dalam Litbang.kemkes.go.id,  2019 ).  Batas  prevalensi  normal stunting menurut  WHO adalah  20%  (World  Health  Organization,  2013  :  12),  jika  sudah  melebihi  dari 20%  seperti  angka stunting di  Indonesia  maka  sudah  diwajibkan  bagi pemerintah  memberlakukan  skala  prioritas  bagi  penanggulangannya.  Hingga saat  ini  Indonesia  telah  menerapkan  program  konvergensi stunting ,  pada aksinya  di  tahun  2021  akan  difokuskan  dan  diprioritaskan  pada  seluruh wilayah Indonesia.
Permasalahan stunting membutuhkan  komitmen  langsung  dari  seorang pemimpin,  sebagai  seorang  yang  memimpin  berjalannya  proses  pembangunan maka  diharuskan  seorang  pemimpin  itu  membuat  rancangan  strategis  untuk menanggulangi stunting khususnya  di  lokasi  yang  memiliki  angka stunting tinggi.  Namun  dalam  aksinya  terdapat  salah  satu  kota  di  wilayah  Jawa  Barat yang  memiliki  rekam  jejak  atau  historis  perjalanan stunting yang  baik.  Angka stunting di  Indonesia  sukar  diturunkan  namun  di  kota  ini  angka stunting berhasil diturunkan dalam waktu cepat. Kota tersebut adalah Kota Tasikmalaya. Kota  Tasikmalaya  sejak  tahun  2016  memiliki  angka stunting tinggi  yaitu 13.881  anak,  namun  di  tahun  2019  turun  menjadi  5.986  anak.  Berdasarkan data lapangan dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya angka stunting di tahun 2019  sudah  mencapai  10,95%.    Berikut  disajikan  penurunan  angka stunting dari  tahun  2016  sampai  2019  berdasarkan  data  Bulan  Penimbangan  Balita Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya:
Tabel 1. Jumlah Stunting di Kota Tasikmalaya Tahun                                           Presentase 2016                                             13.881 2017                                              6.263 2018                                              5.290 2019                                              5.986

## (Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2019)
Berdasarkan  tabel  di  atas  angka stunting mengalami  penurunan  yang drastis dari tahun 2016 ke 2017. Sejak masa itu di tahun 2017 telah diangkat Walikota ‟ dan ‟‟ Wakil ‟ Walikota ‟ baru ‟ Kota ‟ Tasikmalaya ‟ periode ‟ 2017-2022 yaitu Drs. H. Budi Budiman ‟ dan Drs. ‟ H. Muhammad ‟ Yusuf. Namun Walikota
Budi  Budiman  menjabat  selama  dua  periode.  Peneliti  menganalisis  jika  pada periode  keduanya  beliau  ini  memiliki  komitmen  dalam  menanggulangi penurunan angka stunting .
Kota  Tasikmalaya  mengalami  penurunan  yang  signifikan  dikarenakan pemerintahnya  terus  menggenjot  berbagai  program  khususnya  dalam  program perbaikan  gizi  di  masyarakat.  Hal  tersebut  dibuktikan  dalam  RPJMD  Kota Tasikmalaya 2017-2022 yang di dalamnya ada program bernama Program Tasik Sehat  dilengkapi  dengan  program  pendukung  dari  Dinas  Kesehatan  dengan target  akhir  di  tahun  2020  ini  prevalensi stunting mencapai  angka  10%, diantaranya  program-program  tersebut  adalah  Program  Upaya  Kesehatan Masyarakat,  Program  Promosi  Kesehatan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga,  Program  Inovasi  Gemarak  Bumil,  serta  kegiatan  penyuluhan  Isi Piringku,  Program  Inovasi  Pemberian  tablet  FE  (Zat  Besi)  pada  remaja.  Salah satu  kegiatannya  adalah  pemberian  biskuit  pada  ibu  hamil  maupun  balita. Pemberian biskuit ini merupakan pemberian makanan tambahan bukan sebagai pengganti  makanan  sehari-hari.  Selain  biskuit  bisa  dengan  variasi  produk  lain yang  diberikan  seperti  susu  coklat  dengan  biskuit  susu,  susu  vanila  dengan bihun, susu katuk dan biskuit  coklat, susu coklat dan bihun, dan susu vanila dengan biskuit keju (Pastuty, R., KM, R., Herawati, 2018).
Kebijakan  dan  program-program  tersebut  merupakan  turunan  dari  visi misi  Wali  Kota  Tasikmalaya  dan  Janji-Janji  Politik  Kepala  Daerah  yang dituangkan  ke  dalam  Program  Pembangunan  Daerah  di  RPJMD.  Tujuan menurunkan prevalensi stunting ini diantaranya termaktub dalam misi yang ke dua  yaitu “Mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan  meningkatkan  daya  beli masyarakat” serta  misi  ke  empat  yaitu “Memenuhi  kebutuhan  pelayanan dasar  m asyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia” . Pada  misi  ke  dua  dijelaskan  bahwa  pemerintah  akan  berupaya  untuk  terus menanggulangi  kemiskinan,  pendekatan  dan  merangkul  masyarakat  miskin, menekan  kondisi  perekonomian  yang  komprehensif  serta continue melalui peningkatan  perumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi,  mengontrol  inflasi  dan menyurutkan kesenjangan, menekan pengangguran serta mendorong daya saing masyarakat  pelaku  usaha  makro  maupun  mikro  guna  memperkuat  sistem ekonomi  kerakyatan  berbasis  potensi  lokal,  pengembangan  sarana  dan prasarana  perekonomian,  akses  investasi  dan  lapangan  kerja  serta  usaha, pengembangan akses untuk permodalan dan marketing sehingga daya beli juga daya saing masyarakat berkembang, tumbuh serta merebak. Pada misi ke empat menjabarkan  bahwa  untuk  mengamalkan  perkembangan  mutu  hidup  sehat masyarakat  maka  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  harus  terpenuhi  melalui pendekatan  keluarga  sehat,  bahagia  dan  sejahtera  utamanya  dalam  masalah pendidikan,  kesehatan,  ketentraman,  ketertiban  umum  dan  perlindungan masyarakat  sesuai  dengan  SPM.  Dalam  penjabaran  misi  tersebut  mengartikan bahwa  Walikota  Budi  Budiman  berpegang  teguh  menjadikan  masyarakat  Kota Tasikmalaya hidup sehat didukung oleh ekonomi yang baik. Berdasarkan  penelitian  dan  data  yang  didapatkan  di  lapangan  akibat terjadinya stunting di Kota Tasikmalaya disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah yang  Rendah  dan  faktor  kemiskinan.  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  di tahun 2019 angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat adalah Kota Tasikmalaya. Faktor  kemiskinan  diartikan  pendapatan  masyarakat  itu  rendah.  Status
pendapatan  akan  berpengaruh  pada  kemampuan  daya  beli  keluarga  untuk memenuhi  bahan  pangan  sehari-hari  pun  kebutuhan  gizi  agar  seimbang sehingga  jika  kekurangan  maka  menyebabkan  kurangnya  gizi  energi  kronik pada ibu hamil (Rahayu & Sagita, 2019 : 15). Selain terdapat masalah daya beli yang disebabkan oleh rendahnya daya beli, Kota Tasikmalaya juga  menghadapi masalah  lain,  yaitu  rendahnya  tingkat  pendidikan.  BPS  Kota  Tasikmalaya melansir  bahwa  rata-rata  masyarakat  merupakan  lulusan  Sekolah  Dasar  atau sekitar  37,11%  berpendidikan  SD  (Badan  Pusat  Statistik  Kota  Tasikmalaya, 2020:  8).  Hal  ini  merupakan  faktor  yang  juga  sangat  berpengaruh  pada pengetahuan  akan  pentingnya  mendapatkan  asupan  gizi  seimbang  dan  pola asuh anak yang baik.
Atas dasar permasalahan tersebut peneliti mencari dan mengkaji berbagai penelitian sebelumnya yang telah banyak mengulas mengenai fenomena stunting dalam  berbagai  perspektif,  diantaranya  penelitian  berjudul  “Hulu -Hilir Penanggulangan Stunting di  Indonesia”  oleh  Rini  dan  Jeki  (2019)  yang mengemukakan  bahwa  di  atas  kaya  akan  level  kebijakan  namun  di  bawah miskin  akan  pengetahuan  mengenai stunting ,  teori  dalam  penelitian  ini menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  dari  Moris,  SS  (2008)  (R.  Saputri, 2019).  Penelitian  selanjutnya  yaitu  dari  Weny  Lestari,  dkk  yang  berjudul “ Stunting : Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember” yang menggunakan teori konstruksi  sosial  dari  Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckman  dengan  hasil penelitiannya  disimpulkan  bahwa  kejadian stunting mempunyai  letak permasalahan  pada  kondisi  struktur  sosial  dan  pemaknaan  para  implementor sehingga  menyebabkan  perspektif  yang  tidak  ada  solusinya  bagi  program peningkatan  gizi  balita  (Lestari  et  al.,  2018).  Selanjutnya  dari  Dolf  berjudul “ Tanzania’s  Story  of  Change  in  Nutrition:  Political  Commitment,  Innovation,  and Shrinking  Political  Space ”  terdapat  penurunan  angka stunting selama  masa pemerintahan  baru  di  Tanzania  dibawah  pemerintahan  Dr  Jakaya  Kikwete (2005-2015)  angka stunting menjadi  44%  di  tahun  2005  serta  34%  di  masa kepemerintahan akhirnya yaitu 2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  teori  Komitmen  Politik  dari  Brinkerhoff  (2000),  dan  metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (Dolf et al., 2020). Teori  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  memiliki  persamaan  teori penelitian  Dolf  yaitu  teori  Komitmen  Politik  dari  Brinkerhoff  (2000;  2010). Komitmen  Politik  muncul  pada  masa  reformasi  kebijakan,  banyak  penelitian yang  mengungkapkan  bahwa  Komitmen  Politik  ini  sulit  dicari  identifikasinya dan  konsepnya  seperti  apa,  lalu  karakteristiknya  bagaimana.  Adanya  struktur lembaga  dikatakan  sebagai  respon  praktis  terhadap  implementasi  Komitmen Politik  dan  seringkali  dikaitkan  dengan  proses  birokrat  dalam  menjalankan sebuah  kebijakan,  Komitmen  Politik  pun  diartikan  sebagai  wujud  dari pengalokasian  dana  pemerintah  untuk  pencapaian  hasil  kebijakan,  kapasitas dan  tekanan  publik  lalu  keterlibatan  negara,  aturan  dan  regulasi,  serta tanggung  jawab  seseorang.  Terlepas  dari  perspektif  tersebut  Brinkerhoff mengemukakan  bahwa  Komitmen  Politik  ini  memiliki  dua  elemen  yaitu  niat (tidak bisa diukur) dan tindakan (mudah dilacak perwujudannya). Simpulan dari berbagai  perspektif  tersebut  Brinkerhoff  menarik  makna  sama  dengan Political Will serta  menyimpulkan  bahwa  ada  lima  dimensi  untuk  bisa  mengukur Komitmen  Politik  yaitu  Inisiatif  Pemerintah,  Prioritas,  Mobilisasi  Dukungan
Politik,  Penegakan  Hukum  dan  Keberlanjutan  Usaha.  Namun  yang  paling penting  di  sini  ada  Penegakan  Hukum  dan  Keberlanjutan  Usaha  karena  pada saat  itu  Brinkerhoff  mengkaji  Komitmen  Politik  sebagai  alat  untuk  menilai kegagalan  pada  anti  korupsi.  Maka  jika  penegakan  hukum  menjadi  hal  yang penting  akan  berpengaruh  pada  berlanjutnya  sebuah  produk  kebijakan  hingga melahirkan  sesuatu  yang  bernilai  positif  (Boli  et  al.,  (2018),  Chopra,  (2015), Brinkerhoff, (2010), Fauzy, (2015)).
Penelitian  ini  bersifat best  practice karena  pada  hasil  implementasinya memiliki  hasil  yang  baik.  Maka  atas  dasar  pertimbangan  penelitian  terdahulu dan  temuan  permasalahan  di  lapangan  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji mengenai  “Komitmen  Politik:    Penegakan  Hukum  &  Keberlanjutan  Usaha Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  dalam  Upaya  Menurunkan  Angka Stunting ”. Maka  peneliti  ingin  mengetahui  apakah  Kota  Tasikmalaya  memiliki  komitmen politik yang baik jika angka stunting nya turun dalam waktu cepat. Selama masa itu  Kota  Tasikmalaya  dalam  masa  pemerintahan  baru  mengartikan  bahwa adanya pembaharuan komitmen dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menerapkan  metode  kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan dilakukannya  wawancara mendalam,  dokumentasi  dan  observasi.  Sumber  data yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer  yaitu  pedoman  wawancara  dan rekaman  hasil  wawancara  bersama  Bagian  Pemerintahan  Sekda  Kota  Tasik, Sekretaris  dan  Pendamping  Ketua  Komisi  IV  DPRD,  dan  Ketua  Kesehatan Keluarga  dan  Gizi  Dinkes  Kota  Tasikmalaya  lalu  dari  masyarakatnya  terbagi menjadi tiga  kriteria  masyarakat pemilih pada pilkada 2017, ibu menyusui/ibu hamil  serta  anak  remaja  putri,  dan  sumber  data  sekunder  yaitu  studi kepustakaan  berupa  booklet stunting ,  pedoman  intervensi  gizi stunting ,  LPPD Dinas  Kesehatan,  Renstra  dan  Renja  Dinkes  Kota  Tasikmalaya  beserta  RPJMD Kota Tasikmalaya.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Bagian  Pemerintahan  Sekda Kota  Tasikmalaya,  Sekretaris  dan  Pendamping  Ketua  Komisi  IV  DPRD  Kota Tasikmalaya,  Ketua  Seksi  Kesehatan  Keluarga  dan  Gizi,  masyarakat  dengan kriteria  sebagai  pemilih  pada  saat  pilkada  2017,  ibu  hamil  dan  ibu  menyusui serta  remaja  putri.  Analisis  data  berupa  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan. Waktu penelitian dilaksanakan selama empat bulan dari Februari, Maret, Juli sampai Agustus di Kota Tasikmalaya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Komitmen  Politik  menurut  Brinkerhoff  (dalam  Achmad  et  al.,  2015  :  4) merupakan  kemauan,  keinginan  atau  langkah  yang  bertujuan  untuk memperoleh  seperangkat  tujuan  dilengkapi  dengan  upaya  keberlanjutan  atau secara ikhtiar. Komitmen politik dinilai sangat penting karena tercapainya suatu tujuan  bangsa  haruslah  disertai  dengan  peran  dari  seorang  politisi  atau pemimpin  dari  bangsa  itu  sendiri.  Tanpa  adanya  komitmen  politik  maka  apa yang diharapkan dan direncanakan tidak akan tercapai dengan hasil yang baik. Walikota  Tasikmalaya  memiliki  inisiatif  untuk  menurunkan  balita  yang kekurangan gizi dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk. Maka tindakan dari Walikota ini tertuang pada RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-
2022  bernama  Program  Tasik  Sehat.  Kebijakan  tersebut  kemudian diimplementasikan oleh aktor-aktor pemerintahan, masyarakat maupun swasta. Dalam  aksinya  program-program  yang  sudah  berjalan  sangat  banyak  dan memakan  dana  yang  cukup  besar  yaitu  Rp.  1.248.484.393,-,  dikatakanlah permasalahan stunting sudah  diprioritaskan  di  Kota  Tasikmalaya  jika  program dan anggaranya sangat besar (Brinkerhoff, 2000;2010).

## 3.1. Penegakan Hukum
Pada  dimensi  Penegakan  Hukum  dimaksudkan  adanya  pemberian  sanksi yang nyata, tegas dan seimbang sebagai penetapan akan komitmen pemerintah. Jika  tidak  ada  hukum  yang  mengatur  secara  nyata,  tegas  dan  seimbang  maka kebijakan tersebut merupakan komitmen yang rendah. Artinya jika hukuman ini ringan  maka  tidak  akan  memberikan  dampak  jera  serta  dengan  pasti  akan terjadi lagi pelanggaran dengan peristiwa yang berbeda. Sanksi yang ditetapkan ini tentunya  harus melalui proses perencanaan secara matang terlebih dahulu, apakah  sanksi  ini  akan  digunakan  sebagai  alat  untuk  kepatuhan  terhadap kebijakan  yang  telah  dibuat  atau  memberlakukan  insentif  bagi  pelaksana dengan memberikan hasil positif berupa publikasi hasil yang telah terlaksana. Penegakan Hukum pada Komitmen Politik Walikota Tasikmalaya ini dilihat dalam  landasan  hukum  mulai  dari  tingkat  nasional  sampai  daerah.  Landasan hukum  merupakan  peraturan  atau  hukum  dasar  sebagai  pedoman  dalam melaksanakan  kegiatan-kegiatan  pemerintahan.  Landasan  hukum  di  tingkat nasional  yang  mendukung  penurunan  prevalensi stunting diantaranya  UU „‟ Nomor „ 36 „ Tahun „ 2009 „ tentang „ Kesehatan,  UU „ Nomor  18 ‟ Tahun ‟ 2012 ‟ tentang ‟ Pangan,  UU ‟ Nomor ‟ 23  Tahun ‟ 2014 „ tentang  Pemerintahan ‟ Daerah, Peraturan ‟ Presiden  Nomor „ 42  Tahun ‟ 2013 ‟ tentang  Gerakan ‟ Nasional ‟ Percepatan ‟ Perbaikan ‟ Gizi,  Peraturan „ Presiden „ Nomor  83 ‟ Tahun ‟ 2017 ‟ tentang  Kebijakan ‟ Strategis ‟ Pangan ‟ dan „ Gizi,  Instruksi  Presiden ‟ Nomor ‟ 1 tahun ‟ 2017 „ tentang „ Gerakan „ Masyarakat ‟ Hidup ‟ Sehat,  Peraturan ‟ Menteri ‟ Perencanaan ‟ Pembangunan ‟
Nasional/Kepala ‟ Badan Perencanaan ‟ Pembangunan ‟ Nasional ‟ Nomor 1 ‟ Tahun 2018 ‟ tentang Rencana ‟ Aksi ‟ Pangan ‟ dan  Gizi ‟ yang „ menetapkan „ RAN-PG ‟ , „ Pedoman  Penyusunan ‟‟ RAD-PG,  dan Pedoman „‟ Pemantauan ‟ „ dan ‟ „ Evaluasi RAN/RAD-PG, Surat „ Keputusan „ Menteri Koordinator „ Kesejahteraan Rakyat Nomor ‟ 11 Tahun ‟ 2014 tentang ‟ Tim „ Teknis Gerakan „ Nasional „ Percepatan  Perbaikan ‟ Gizi,  dan „ Surat  Keputusan „ Deputi Bidang ‟ Sumber ‟ Daya  Manusia „ Kementerian ‟ Perencanaan ‟ Pembangunan ‟
Nasional/Badan
Perencanaan ‟ Pembangunan „ Nasional Nomor ‟
37/D1.1/06/2014 ‟ tentang  Kelompok ‟ Kerja ‟ Gerakan ‟ Nasional ‟ Percepatan ‟ Perbaikan ‟ Gizi. Kota Tasikmalaya belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus  mengatur  permasalahan stunting namun  dalam  aksinya  dasar  hukum atau  landasan  hukum  implementasi  program-program  perbaikan  gizi  di  Kota Tasikmalaya  mengacu  pada  RPJMD  Kota  Tasikmalaya  2017-2022,  Renstra Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya  tahun  2020,  dan  Rencana  Kerja  Dinas Kesehatan  Kota  Tasikmalaya  2020.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  dikatakan pengaturan  dalam  Peraturan  Daerah  harus  bisa  mengatur  urusan kewenangannya  sesuai dengan karakteristik daerahnya  dan tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Maka  dapat  ditarik sebuah  makna  terhadap  sinkronisasai  dan  harmonisasi  peraturan  menjadi  hal yang sangat penting (Nur, 2014 : 160).
Perihal  pemberian  sanksi  tegas  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  sangat disayangkan tidak menetapkan sanksi spesifik untuk program pengendalian gizi masyarakat.  Namun  berdasarkan  pernyataan  Sekretaris  Komisi  IV  DPRD  Kota Tasikmalaya  bahwa sanksi tegas akan ada  jika pelanggaran berat terjadi maka proses  sanksinya  pun  melalui  aturan  hukum  dari  Peraturan  Pemerintahan Pusat. Namun pada fakta di lapangan bahwa program-program perbaikan gizi ini berjalan  semestinya  dan  tidak  mengalami  hambatan  serius  seperti  aksi  suap atau  korupsi  dana stunting .  Dalam  prosesnya  pun  DPRD  bersama  OPD  terkait melakukan  evaluasi  setiap  bulannya  apakah  pelaksanaan  program-program perbaikan gizi memiliki kegagalan serius atau berjalan sesuai yang diharapkan. Pemerintah Kota dinilai tidak memiliki kegagalan dalam menjalankan kebijakan perbaikan gizi, hal tersebut dibuktikan dengan data:
Tabel 2: Persentase Balita Stunting yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
Kota Tasikmalaya Tahun 2019 No Kecamatan Puskesmas Jumlah balita Stunting ditemukan Jumlah balita stunting yang mendapat pelayanan kesehatan Presentase (%) 1 Kawalu Kawalu 508 508 100,00 Karanganyar 548 548 100,00 Urug 252 252 100,00 2 Tamansari Tamansari 707 707 100,00 Sangkali 59 59 100,00 3 Cibeureum Cibeureum 410 410 100,00 4 Purbaratu Purbaratu 219 219 100,00 5 Tawang Tawang 130 130 100,00 Kahuripan 465 465 100,00 6 Cihideung Cihideung 513 513 100,00 Cilembang 245 245 100,00 7 Mangkubumi Mangkubumi 592 592 100,00 Sambongpari 265 265 100,00 8 Indihiang Indihiang 328 328 100,00 Parakanyasag 100 100 100,00 9 Bungursari Bungursari 192 192 100,00 Sukalaksana 114 114 100,00 Bantar 36 36 100,00 10 Cipedes Cipedes 66 66 100,00 Panglayungan 123 123 100,00 Cigeureung 115 115 100,00 Jumlah 5.986 5.986 100,00 (Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2019)
Dari  data  di  atas  menunjukan  bahwa  5.986  anak stunting di  Kota Tasikmalaya  sudah  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  secara  merata.  Namun demikian  Kota  Tasikmalaya  perlu  mencapai  target zero  stunting agar  Kota Tasikmalaya bersih dari angka stunting .
Selain tidak adanya sanksi yang ditetapkan, terdapat insentif yang menjadi indikator  kuat  dalam  menentukan  penegakan  hukum.  Aspek  insentif  adalah pemberian reward atau  penghargaan  bagi  unit  pelaksana.  Berkenaan  dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tasik tidak memberikan insentif apapun terhadap unit pelaksanannya terkecuali untuk DPRD dan Dinas Kesehatan yang memiliki ketentuan  khusus  memberikan  penghargaan  bagi  implementor  program  jika program tersebut berhasil dan mencapai target.
Penurunan dan pencapaian pemerataan pelayanan kesehatan menjadi hal yang  lebih  dan  positif  bagi  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  utamanya  Dinas Kesehatan  karena  sebagai  penanggung  jawab  utama  untuk  perbaikan  gizi masyarakat.  Hasil  dari  pencapaian  tersebut  maka  DPRD  mengadakan  insentif bagi  dinas-dinas  yang  ikut  serta  di  dalam  program  perbaikan  gizi  berupa pemberian kemudahan untuk menarik anggaran dari DPRD. Sesuai dengan UU ‟ Nomor ‟ 22 „ Tahun 2003 ‟ tentang „ Susunan dan „ Kedudukan MPR/DPR/DPRD/DPD „ dan UU „ Nomor „ 32 Tahun „ 2004 tentang Pemerintahan ‟ Daerah „ menjelaskan bahwa fungsi DPRD salah satunya adalah fungsi anggaran. Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas  pun  mempunyai  insentif  tersendiri bernama  Program  Tenaga  Kesehatan  Teladan  yang  merupakan  program  dari Pemerintah  Pusat.  Pendamping  ketua  Komisi  IV  DPRD  Kota  Tasikmalaya berpendapat bahwa insentif dari Walikota Tasikmalaya itu sendiri memang tidak ditetapkan  secara  khusus  karena  menganggap  bahwa  pelaksanaan  program untuk masyarakat merupakan suatu kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara yang memang  harus  dilaksanakan  namun  Walikota  selalu  mengapresiasi  hasil  dan kerja keras dari OPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mensuksesi kebijakan yang dikeluarkannya.
Maka hasil dari dimensi penegakan hukum ini diartikan bahwa Pemerintah Kota  Kota  Tasikmalaya  memang  belum  memiliki  Peraturan  Daerah  yang  jelas dan  hukum  yang  jelas  untuk  menurunkan  angka stunting .  Adapun  di  setiap programnya  hanya  mengatas  namakan  perbaikan  gizi  sedangkan  untuk permasalahan  gizi  ini  ada  beberapa  jenis  yaitu overweight,  wasted dan  gizi buruk. Namun untuk tahun 2021 nanti akan ada  konvergensi stunting di Kota Tasikmalaya,  di  tahun  2020  ini  sudah  memiliki  Surat  Keterangan  yang  telah disepakati dan disahkan oleh Walikota Tasikmalaya.
Kekurangan  pada  dimensi  penegakan  hukum  ada  pada  Walikota Tasikmalaya  yang  memiliki  komitmen  rendah  dan  dinilai  kurang  tegas  serta kurang memberikan perhatian khusus kepada permasalahan stunting meskipun angka stunting tergolong kecil di Kota Tasikmalaya namun peneliti berpendapat bahwa besar kecilnya angka stunting sangat perlu diprioritaskan penanggulangannya karena jika tidak maka akan berpengaruh ke depannya bagi pembangunan bangsa.

## 3.2. Keberlanjutan Usaha
Dalam  dimensi  Keberlanjutan  Usaha  memiliki  arti  sebuah  usaha  apakah dinilai baik atau lemah dan goyah. Bagaimana keberlanjutan kebijakan tersebut apakah  terlaksana  atau  hanya  sampai  pada  inisiatif  saja  sehingga  sulit  untuk mengharapkan  keberlanjutannya.  Jadi  suatu  inisiatif  yang  baik  harusnya memikirkan  bagaimana  nasib  kedepannya  apakah  jangka  pendek  atau  untuk dampak masa panjang. Jika kebijakan berjangka panjang maka memungkinkan untuk terciptanya strategi baru serta target baru.
Niat  dan  Inisiatif  Walikota  Budi  Budiman  tercantum  dalam  RPJMD  2017- 2022, artinya ada kebijakan Walikota dalam RPJMD yang berlaku selama masa periode  pemerintahannya  berakhir.  Ketika  masa  pemerintahannya  berakhir memungkinkan ada kebijakan baru, strategi serta tujuan baru. Namun di tahun 2021 nanti akan ada konvergensi stunting bersama Pemerintah Pusat.
Untuk mempertahankan kebijakan tersebut  selama  lima  tahun maka  dari Walikota,  DPRD  Komisi  IV,  Dinas  Kesehatan  dan  OPD  terkait  ikut  serta  dalam
rapat koordinasi yang diadakan selama satu bulan sekali. Dalam rapat tersebut diagendakan  pengkajian  bersama  terkait  apa  yang  menjadi  kendala  dan  apa yang  menjadi  kasuistik.  Namun  dari  Dinas  Kesehatan  punya  cara  tersendiri untuk  mempertahankan  kebijakan  Walikota  yaitu  dengan  terus  melakukan penyuluhan  selama  lima  tahun  karena  masyarakat  Kota  Tasikmalaya  memiliki keterbatasan  pengetahuan  dan  sumber  daya  manusia.  Jadi  dari  kegiatan penyuluhan  ini  diharapkan  mampu  menanamkan  pengetahuan  dasar  bagi masyarakat  akan  pentingnya  status  gizi  dan  bahayanya  gizi  buruk.  Selain penyuluhan  dilakukan  pula  kegiatan  konseling  gratis  yang  dibantu  oleh  pihak swasta yaitu RSUD dr. Soekardjo.
RSUD  dr.  Soekardjo  memberikan  dukungannya  dengan  berupaya mensosialisasikan  cara  mencegah stunting untuk  masyarakat  dengan penyuluhan  kelompok  yang  dilakukan  di  depan  klinik Obgyn dan  klinik  anak sesuai  dengan  targetnya  yaitu  ibu  hamil,  ibu  menyusui,  anak  serta  seluruh orang tua yang memiliki atau belum memiliki anak agar mereka lebih bisa sadar gizi sehingga stunting bisa dicegah sejak dini. Kegiatan lain pun dilakukan yaitu konseling  secara  gratis  bagi  seluruh  pasien,  keluarga  pasien  dan  pengunjung rumah sakit bahkan terbuka juga untuk umum (dalam
https://rsud.tasikmalayakota.go.id ).  Selain  itu  dari  Dinas  Kesehatan mengupayakan kerjasama dengan Seksi Promosi Kesehatan untuk mempromosikan  program-program  gizi  dengan  memanfaatkan  media  sosial maupun  surat  kabar, banner ,  dan  pamflet.  Hal  ini  dilakukan  guna  lebih menekankan  pada  kegiatan  promotif  sebagai  dasar  dari  pelaksanaan  kegiatan gizi.
Kebijakan  ini  sudah  berjalan  selama  empat  tahun  tentu  memiliki  strategi yang  berbeda,  dengan  adanya  program-program  baru  seperti  Program  Isi Piringku  yang  baru  dilaksanakan  di  tahun  2020  di  Kota  Tasik.  Program  ini berupa  penyuluhan  secara  langsung  kepada  masyarakat  untuk  mendorong masyarakat  agar  bisa  mengisi  piring  dengan  makanan  yang  bergizi,  namun program  ini  tidak  diperuntukan  bagi  balita  dibawah  usia  satu  tahun  karena memerlukan gizi lebih untuk makanannya.
Masa pandemi bukan menjadi halangan bagi Dinas Kesehatan untuk terus mempertahankan  keberlanjutan  usaha  agar  kesehatan  masyarakat  tidak terabaikan. Selama masa ini Dinkes bersama Pemerintah Kota selalu melakukan koordinasi  via  daring  menggunakan Zoom dan Whatsapp .  Upaya  lain  pun dilakukan  bersama  para  kader,  petugas  puskesmas  dan staff Dinas  Kesehatan dalam  kegiatan  penyuluhan  dan open  access terhadap  pelayanan  konsultasi daring  utamanya  bagi  ibu  hamil,  dan  ibu  menyusui.  Dinas  Kesehatan  pun mempermudah bagi masyarakat yang tidak bisa melakukan konsultasi via online dengan  diberlakukannya  pelayanan  secara  langsung  yang  masih  dibatasi  dan menyesuaikan protokol kesehatan.
Selain  itu  berdasarkan  ungkapan  warga  di  salah  satu  kecamatan  di  Kota Tasikmalaya  bahwa  selama  masa  pandemi  ini  tenaga  kesehatan  puskesmas masih  aktif  memberikan  obat  tambah  darah  bagi  remaja  putri  dengan dikoordinasikan  oleh  salah  satu  kader  bersama  perwakilan  remaja  putri  lalu tablet  tambah  darah  tersebut  diberikan  kepada  teman-temannya.  Untuk membuktikan berjalannya kegiatan tersebut maka remaja putri yang menerima tablet  tambah  darah  diharuskan  untuk  mendokumentasikan  atau  memfoto dirinya  sendiri  yang  sudah  meminum  obat  tersebut,  dokumentasi  yang  telah
disimpan  dikirimkan  pada  tenaga  kesehatan  puskesmas  sebagai  tanda  bukti untuk  diserahkan  kepada  Dinas  Kesehatan.  Dari  Dinas  kesehatan  itu  sendiri memberikan  tiga  pilihan  kepada  remaja  putri  apakah  mereka  mau  menerima obat  yang  diberikan  oleh  kader,datang  langsung  ke  Dinas  Kesehatan  maupun puskesmas,  atau  membeli  obat  tambah  darah  sendiri  secara  mandiri,  jika dilakukan  secara  mandiri  Dinas  Kesehatan  tidak  memberikan  biaya  kepada remaja putri untuk membeli obat tambah darah. Berkenaan  dengan  hasil  penelitian  dalam  dimensi  keberlanjutan  usaha, maka  mampu ditarik simpulan bahwa dalam dimensi ini dinilai kurang karena keberlanjutan  usaha  hanya  sampai  pada  berakhirnya  periode  Budi  Budiman saja. Tidak ada arahan maupun dorongan lain untuk mempertahankan program ini  khususnya  Program  Tasik  Sehat  akan  berlanjut  pada  pemerintahan  baru nanti.  Adapun  kekurangan  dalam  mempertahankan  kebijakan  tersebut  ada pada  masing-masing  unit  pelaksanannya  kurang  memiliki  koordinasi  seperti Dinas ‟ Kesehatan ‟ sebagai penanggung jawab utama tidak terlihat berkoordinasi dengan dinas lain seperti Dinas ‟ Pengendalian ‟ Penduduk, Keluarga ‟ Berencana, Pemberdayaan ‟ Perempuan ‟ dan  Perlindungan ‟ Anak,  dan  Walikota  pun  kurang mendorong  masing-masing  OPD  untuk  bisa  bekerja  di  bawah  bendera  yang sama  karena  inisiatif  Walikota  memiliki  tujuan  bernilai  positif  untuk kesejahteraan  masyarakat  dan  pembangunan  Kota  Tasikmalaya.  Maka  perlu lebih ditekankan lagi serta didorong agar program-program pemerintah kota bisa berjalan dengan maksimal. Lalu Dinas Kesehatan yang kurang tegas dan kurang pengawasan  terkait  pemberian  obat  kepada  remaja  putri  karena  berdasarkan temuan  di  lapangan  bahwa  ada  remaja  putri  yang  tidak  mengkonsumsi  obat tambah  darah  melainkan  hanya  disimpan  atau  dibuang.  Selain  itu  aksi dokumentasi  hanya  formalitas  semata  bukan  sebagai  bukti.  Namun  sejauh  ini yang  paling  berperan  besar  adalah  Dinas  Kesehatan,  dibuktikan  dengan program  kegiatannya  yang  banyak  dan  melibatkan  banyak  aktor  di  lapangan, Dinas Kesehatan pun tidak pernah lepas berkoordinasi dengan Walikota  untuk perkembangan  status  gizi  masyarakat  Kota  Tasikmalaya  dan  sebaliknya Walikota  pun  turut  menekankan  agar stunting bisa  sampai zero  stunting .  Di samping  masa  pemerintahannya  berakhir  Kota  Tasikmalaya  hanya  berpegang pada kebijakan pusat yaitu  konvergensi stunting, selama ada program tersebut Dinas  Kesehatan  bertekad  mampu  mewujudkan  harapan  Walikota  Budi Budiman untuk menurunkan stunting sampai nol.

## 4. PENUTUP
Bersandarkan  pada  hasil  penelitian  di  atas  maka  peneliti  menarik simpulan  bahwa  berhasilnya  sebuah  kebijakan  atau  program  dinilai  dari baiknya komitmen politik seorang pemimpin maupun pemerintahnya itu sendiri. Dibalik  suksesnya  Pemerintah  Kota  Tasik  menurunkan  angka stunting dalam waktu cepat masih terdapat nilai kurang dalam proses pelaksanaannya. Seperti aspek penegakan hukum yang dijabarkan di atas bahwa Pemerintah Kota Tasik ini  belum  memiliki  hukum  jelas  terkait  penurunan stunting .  Meski  begitu program-program tetap berjalan sebagaimana mestinya karena upaya dan usaha dari  para  unit  pelaksana  utamanya  adalah  Dinas  Kesehatan  hingga  hasilnya angka stunting ini berhasil ditekankan di tahun 2019 mencapai 5,986 anak. Hingga saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya mengejar target zero stunting yang  mana  akan  sangat  sulit  jika  dalam  inisiatifnya  saja  hanya  ada  program-
program  perbaikan  gizi,  bukan  program  yang  secara  khusus  mengatur permasalahan stunting . Kendati demikian di tahun 2021 nanti Pemerintah Kota Tasik  bersinergi  bersama  Pemerintah  Pusat  dalam  konvergensi stunting karena di  tahun  2021  Kota  Tasikmalaya  sudah  dalam  kota  yang  diprioritaskan penurunan stunting nya.  Sehingga  dikatakan  untuk  keberlanjutan  usaha  ke depanya dinilai positif mampu menurunkan stunting sampai nol.
Berdasarkan simpulan di atas peneliti memiliki rekomendasi ke depannya dalam aksi menurunkan prevalensi stunting yaitu:
1. Dimensi  Penegakan  Hukum  peneliti  memiliki  penilaian  bahwa  Walikota Tasikmalaya  kurang  niat  dalam  menurunkan  angka stunting maka diperlukannya  penguatan  dan  pemberian  sanksi  tegas  untuk  program- program  perbaikan  gizi.  Selain  itu  peneliti  mengharapkan  adanya  insentif yang  jelas  dapat  berupa  pemberian  hal-hal  yang  bermanfaat  bagi  unit pelaksana  seperti  pemberian  laptop  atau  alat  penunjang  bagi  mereka dalam melaksanakan program kegiatan. Maka dengan adanya hal tersebut diharapkan  bisa  mendorong  semangat  bekerja  dari  para  unit  pelaksana agar  bisa  mencapai zero  stunting di  tahun  2020  ini.  Lalu  untuk  wilayah kecamatan di Kota Tasikmalaya yang berhasil menurunkan angka stunting tercepat  maka  harus  diberi  insentif  berupa  penghargaan  maupun pemberian  sarana  dan  prasarana  penunjang  pola  hidup  sehat.  Seperti disediakannya  tempat  untuk  konseling  atau  konsultasi  dengan  suasana yang  mendukung  dan  memberikan  rasa  nyaman  khususnya  pada  ibu hamil karena ibu hamil memerlukan perhatian lebih agar bisa melahirkan anak dalam kondisi yang sehat.
2. Berkenaan  dengan  aspek  keberlanjutan  usaha  dikatakan  memang  sudah banyak  aksi  dalam  perbaikan  gizi,  namun  dalam  aksi  tersebut  alangkah baiknya jika berlangsung sampai pada pemerintahan baru nanti meskipun di tahun 2021 akan ada konvergensi stunting memungkinkan bagi Walikota untuk  terus  mendorong  program-program  yang  ada  terkait  masalah  gizi agar  senantiasa  saat  konvergensi stunting nanti  pemerintah  bisa  dengan cepat  mencapai zero  stunting .  Selain  keberlanjutan  usaha,  untuk mempertahankannya  diperlukan  dorongan  dari  Walikota  terhadap  unit pelaksana  utamanya  adalah  OPD  terkait  agar  senantiasa  bisa berkoordinasi  bersama  menanggulangi  masalah stunting .  Jika  memiliki koordinasi baik dan dorongan dari  Walikota  penulis yakin dengan kondisi yang sekarang 10,95% anak stunting maka di tahun 2021 nanti pada saat konvergensi  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  bisa  mencapai zero  stunting dalam waktu dekat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Tasikmalaya.  (2020). Statistik  Daerah  Kota Tasikmalaya 2020 (Vol. 53, Issue 9). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Boli, E. B., Baliwati, Y. F., & Sukandar, D. (2018). Komitmen Politik dan Peluang Pengembangan  Kebijakan  Gizi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia , 14 (4), 351. https://doi.org/10.30597/mkmi.v14i4.5104
Brinkerhoff,  D.  W.  (2010).  Unpacking  the  concept  of  political  will  to  confront corruption. U4BRIEF Anti- Corruption Resource Centre , 1 , 2 – 3.
Chopra,  D.  (2015). Political  commitment  in  India’s  social  policy  implementation:
Shaping the performance of MGNREGA (Issue 50).
https://doi.org/https://doi.org/10.1163/2210-7975_hrd-0148-2015081
Dolf, J. H., Page, P., Kaganda, J., & Esau, D. (2020). Tanzania ‟ s story of change in nutrition : Political commitment , innovation and shrinking political space. Global Food Security , 24 (January), 100350.
https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100350
Fauzy,  A.  (2015).  POLITICAL  WILL  PEMERINTAH  KABUPATEN  PELALAWAN TERHADAP  PELESTARIAN  SATWA  DI  TAMAN  NASIONAL  TESSO  NILO TAHUN 2011-2012. JOM FISIP , 2 (2), 4 – 9.
Ishartono,  R.  S.  .  (2016).  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  GOALS  (SDGs)  DAN PENGENTASAN  KEMISKINAN. SHARE:  SOCIAL  WORK  JURNAL , 6 (2),  159 – 160. https://doi.org/10.5005/jp/books/13071_5
Janoušková,  S.,  Hák,  T.,  &  Moldan,  B.  (2018).  Global  SDGs  assessments: Helping  or  confusing  indicators? Sustainability  (Switzerland) , 10 (5),  2. https://doi.org/10.3390/su10051540
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Buletin Stunting. In Buletin Jendela  Data  dan  Informasi  Kesehatan (Vol.  301,  Issue  5,  p.  2). https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Kementerian  PPN/  Bappenas.  (2018).  Pedoman  Pelaksanaan  Intervensi Penurunan  Stunting  Terintegrasi  di  Kabupaten/Kota. Rencana  Aksi Nasional Dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting , November , 1 – 51. https://www.bappenas.go.id Lestari,  W.,  Kristiana,  L.,  &  Paramita,  A.  (2018).  Stunting :  Studi  Konstruksi Sosial  Masyarakat  Perdesaan  dan  Perkotaan  Terkait  Gizi  dan  Pola Pengasuhan  Balita  di  Kabupaten  Jember. Jurnal  Aspirasi , 9 (1),  17 – 33. https://doi.org/10.22212/aspirasi.v9i1.985
Liverman,  D.  M.  (2018).  Geographic  perspectives  on  development  goals:
Constructive  engagements  and  critical  perspectives  on  the  MDGs  and  the SDGs. Dialogues in Human Geography , 8 (2), 169 – 177. https://doi.org/10.1177/2043820618780787
Nur, I. T. (2014). MEMANTAPKAN LANDASAN HUKUM FORMIL SEBAGAI ALAT SINGKRONISASI  DAN  HARMONISASI  PERATURAN  PERUNDANG  - UNDANGAN. YURISKA : JURNAL ILMIAH HUKUM , 10 (2), 160. https://doi.org/https://doi.org/10.24903/yrs.v10i2.355
Pastuty, R.,  KM, R.,  Herawati,  T.  (2018).  EFEKTIFITAS  PROGRAM  PEMBERIAN MAKANAN  TAMBAHAN-  PEMULIHAN  PADA  IBU  HAMIL  KURANG  ENERGI KRONIK  DI  KOTA  PALEMBANG. Jurnal  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat , 9
(3) (November), 184. doi: https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.3.179-188 Putri, R. F., Sulastri, D., & Lestari, Y. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan  Status  Gizi  Anak  Balita  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Nanggalo Padang. Jurnal Kesehatan Andalas , 4 (1), 255. https://doi.org/10.25077/jka.v4i1.231 R.  Saputri,  J.  T.  (2019).  HULU-HILIR  PENANGGULANGAN  STUNTING  DI INDONESIA. JPI: Jurnal of Political Issues , 1 (1), 1 – 9. https://doi.org/https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2
Rahayu,  D.  T.,  &  Sagita,  Y.  D.  (2019).  POLA  MAKAN  DAN  PENDAPATAN KELUARGA  DENGAN  KEJADIAN  KEKURANGAN  ENERGI  KRONIK  (KEK) PADA  IBU  HAMIL  TRIMESTER  II. Holistik  Jurnal  Kesehatan , 13 (1),  15.
https://doi.org/https://doi.org/10.33024/hjk.v13i1.847
Rassanjani, S. (2018). Indonesian Housing Policy and Sustainable Development
Goals (SDGs). Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 8 (1), 45.
https://doi.org/10.26618/ojip.v8i1.760 Sarabhai, K. V. (2015). ESD for Sustainable Development Goals (SDGs). Journal of Education for Sustainable Development , 9 (2), 121 – 123. https://doi.org/10.1177/0973408215600601
Wahyuningsih.  (2018).  Millenium  Develompent  Goals  (Mdgs)  Dan  Sustainable Development  Goals  (Sdgs)  Dalam  Kesejahteraan  Sosial. Bisma , 11 (3),  391. https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6479
World  Health  Organization.  (2013). Global  nutrition  policy  review : (p.  11). https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/300168/retrieve
Peraturan Pemerintah:
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan  dan  Kedudukan MPR/DPR/DPRD/DPD
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2019). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2019.
Pemerintah  Kota  Tasikmalaya.  (2018).  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah 2017-2022.
Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2019). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya 2020.