## INSPECTORATE SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF TRANSPARENCY PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF GOODS / SERVICES

## PROCUREMENT

## PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Novrabella Clarashinta Pakasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus No. 69 Manado 95119 Email : kemper_pakasi@yahoo.com

## ABSTRACT
This  paper  examines  the  supervision  of  the  Inspectorate  on  the application  of  the  principle  of  transparency  in  the  management  of  government procurement  of  goods  /  services.  This  research  was  conducted  at  the  North Sulawesi  Provincial  Government.  The  essence  of  this  paper  aims  to  find  out whether the Inspectorate has been maximal in supervising the application of the principle of transparency in the management of procurement of Goods / Services Procurement  in  the  North  Sulawesi  Provincial  Government.  Techniques  and procedures  for  collecting  data  through  in-depth  interviews  with  a  number  of informants. Activities in the analysis include data reduction, data display, and conclusion  drawing  /  verification.  The  results  of  this  study  indicate  that  the Inspectorate has carried out maximum supervision of the procurement of goods /  services  in  North  Sulawesi  Province,  but  the  SKPD  that  has  not  been  fully transparent in the management of procurement of goods / services.
Keywords: Inspectorate, Transparency, Management, Goods / Services.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  pengawasan  Inspektorat  terhadap penerapan  prinsip  transparansi  dalam    pengelolaan  pengadaan  barang/jasa pemerintah.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Utara.  Inti  dari  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  Inspektorat sudah  maksimal  dalam  mengawasi  penerapan  prinsip  transparansi  dalam pengelolaan  pengadaan    Pengadaan  Barang/Jasa  Pada  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Utara.  Teknik  dan  prosedur  pengumpulan  data  melalui  wawancara mendalam  kepada  sejumlah  informan.  Aktivitas  dalam  analisis  meliputi reduksi data  (data  reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan  dan  verifikasi  (conclusion  drawing/  verification).  Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat sudah melaksanakan  pengawasan yang maksimal  terhadap  pengadaan  barang/jasa  Provinsi  Sulawesi  Utara,  akan tetapi  pihak  SKPD  yang  belum  sepenuhnya  transparan  dalam  pengelolaan pengadaan barang/jasa .
Kata Kunci : Inspektorat, Transparanasi, Pengelolaan, Barang/Jasa.

## 1. PENDAHULUAN
Berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan ditentukan antara lain oleh  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  karena  pelaksanaan  pembangunan  di semua sektor pada umumnya memerlukan pengadaan barang dan jasa. Alokasi anggaran bagi proyek pengadaan barang dan jasa jumlahnya sangat besar baik yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga  maupun  yang  dilimpahkan  pelaksanaannya  ke  Pemerintah  Daerah melalui dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Witanto, 2012).
Namun  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa masih  ditemui  permasalahan-permasalahan.  Permasalahan  yang  paling  sering terjadi  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa    yaitu  menyangkut ketidakjujuran  dalam  bentuk  kolusi,  nepotisme  dan  bahkan  korupsi  (KKN). Untuk  mencegah  terjadinya  berbagai  penyimpangan  pada  proses  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  maka  ada  prinsip-prinsip  pengadaan  barang  dan jasa  yang  dijadikan  pedoman  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  ini sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Prinsip- prinsip sebagai berikut  efisien yaitu pengadaan dilakukan untuk mencapai hasil yang  ditentukan  dengan  penggunaan  sumber  daya  yang  minimal,  efektif  yaitu hasil  sesuai  dengan  target  yang  direncanakan  dan  sesuai  dengan  kebutuhan, transparan  yaitu  terdapat  aturan  yang  jelas  dan  dapat  diakses  semua  pihak, terbuka  yaitu  pengadaan  dapat  diikuti  oleh  semua  peserta  yang  memenuhi syarat, bersaing yaitu persaingan yang sehat tanpa adanya intervensi, adil/tidak diskriminatif  yaitu    perlakuan  yang  sama  terhadap  semua  peserta  dan  tidak mengarah  ke  peserta  tertentu  dan  akuntabel  yaitu  ketaatan  atas  prosedur pengadaan.  Dengan  adanya  prinsip-prinsip  ini  maka  para  pelaku  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah    memiliki  batasan-batasan  yang  jelas  bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hardi  (2016),  mengemukakan  berbagai  permasalah  menyangkut pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  tidak  transparan,  tidak  akuntabel, tidak  responsibility,  tidak  indepen,  dan  tidak  fair.  Hal  itu  terlihat  pada  setiap tahapan,  dimulai  dengan  tahapan  perencanaan  yaitu  menyusun  spesifikasi mengarah  kepada  produk  tertentu,  nilai  harga  perkiraan  senidir  (HPS) digelembungkan,  menetapkan  syarat  penyedia  yang  sudah  diarahkan  kepada penyedia  tertentu,  menyusun  jadwal  terlalu  cepat,  sehingga  penyedia  yang sudah  dipersiapkan  yang  menyampaikan  penawaran,  pembatasan  informasi, sehingga  penyedia  tertentu  saja  yang  mendapatkan  informasi  lengkap.  Pada tahap  pemilihan  yang  menjadi  permasalahan  yaitu  pengumuman  pelelangan (semu  atau  fiktif,  isi  tidak  lengkap,  waktu  pengumuman  singkat),  pokja  tidak menguasai substansi teknis dan informasi penting yang akan dijelaskan dalam aanwijzing ,  tidak  melakukan  koreksi  aritmatik  untuk  kontrak  harga  satuan, tidak  melakukan  klarifikasi  dalam  proses  evaluasi.  Pada  tahapan  pelaksanaan kontrak yang menjadi permasalahan yaitu penyerahan pekerjaan utama kepada perusahaan lain/sub kontraktor, pengawas atau pemeriksa pekerjaan membuat laporan  yang  tidak  benar  atau  memalsukan  laporan  untuk  menutupi  kondisi yang tidak benar, pembayaran melebihi progres. Pada tahap serah terima yang menjadi  permasalahan  yaitu    pekerjaan  fisik  belum  selesai  100  %,  kualitas barang/jasa tidak sesuai standar dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
Khusus untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemberian opini Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia  Perwakilan  Sulawesi  Utara, memang pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih menghadapi permasalahan- permasalahan khususnya pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini terlihat dalam laporan hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara pada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013. BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian  atas neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2013. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK  disebabkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik daerah dengan tertib, tidak  sesuainya  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  dengan  ketentuan yang  berlaku,  penyajian  laporan  keuangan  yang  belum  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintahan  (SAP),  kelemahan  dalam  sistem  penyusunan  laporan keuangan, serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada Pemda. Memang    BPK  sudah  memberikan  opini wajar  tanpa  pengecualian  atas LKPD  Provinsi  Sulut  Tahun  Anggaran  2014,  namun  hal  ini  tidak  berarti Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  sudah  bebas  temuan.  Walaupun  sudah memperoleh opini WTP akan tetapi masih ditemui ada 31 temuan. Sebanyak 12 temuan  merupakan  kelemahan  dalam  desain  dan  penerapan  sistem pengendalian  intern,  dan  19  temuan  terkait  dengan  kepatuhan  terhadap perundang-undangan.
Tujuan  Penulisan  adalah  untuk  mengetahui  apakah  Inspektorat  sudah maksimal dalam mengawasi penerapan prinsip transparansi dalam  pengelolaan pengadaan  Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

## 2. METODE PENULISAN Informan Penulisan
Saroinsong  dkk  (2012) Penulisan  dengan  pendekatan  deskriptif penentuan jumlah responden tidak ada ukuran mutlak. Informan dipilih dengan tujuan  mendeskripsikan  suatu  gejala  sosial  atau  masalah  sosial  tertentu berdasarkan  pertimbangan  tertentu  sehingga  disebut  sampling  bertujuan ( purposive  sampling ).  Informan  dalam  Penulisan  ini  yaitu  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat  Penerima  Hasil  Pekerjaan,  pihak  ketiga  yang  ada  di  Dinas Pekerjaan  Umum,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Pendidikan  Nasional,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan  Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi  Utara  diambil  POKJA  Unit  Layanan  Pengadaan  serta  Auditor  dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

## Fokus Penulisan
Adapun  fokus  Penulisan  pengawasan  Inspektorat  terhadap  penerapan prinsip  transparansi  dalam    pengelolaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah. Dimana  Inpektorat  mengawasi  apakah  pihak  SKPD  sudah  memberikan informasi  yang  lengkap  kepada  seluruh  calon  peserta  dengan  uraian  : pengumuman  yang  luas  dan  terbuka;  memberikan  waktu  yang  cukup  untuk mempersiapkan proposal/penawaran; menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan  yang harus  dipenuhi;  memberikan  informasi yang  lengkap  tentang tata cara penilaian penawaran.

## Teknik Analisis Data
Miles  and  Huberman  (1984)  (dalam  Sugiyono,  2008),  mengemukakan bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus-menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  jenuh. Ukuran  kejenuhan  data  ditandai  dengan  tidak  diperolehnya  lagi  data    atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi  reduksi data  ( data  reduction ), penyajian  data  ( data  display ),  serta  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi ( conclusion drawing/ verification ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dapat  dijelaskan  berdasarkan  hasil  wawancara  secara  mendalam mengenai  pengawasan  Inspektorat  terhadap  penerapan  prinsip  transparansi dalam    pengelolaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  bahwa  saat  ini Inspektorat daerah sudah cukup maksimal dalam mengawasi penerapan prinsip transparansi  pengelolaan  pengadaan  barang/jasa  pada  pemerintah  Provinsi Sulawesi Utara namun untuk pengelolaan pengadaan barang/jasa di SKPD pada pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  belum  dapat  dikategorikan  transparan karena masih ditemui berbagai permasalahan.
Untuk  dapat  menjawab  pertanyaan  Penulisan  maka  dibuatlah    proposisi yaitu dengan pengawasan Inspektorat terhadap penerapan prinsip transparansi dalam    pengelolaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  maka  akan meningkatkan efektifitas pengadaan barang dan jasa khususnya di pemerintah Provinsi  Sulawesi  Utara.  Penulis  kemudian  melakukan  penjabaran  sub  bagian proposisi. Penjabaran sub bagian proposisi dibuat 2 bagian yaitu 1) Pengawasan terhadap  akses  publik  terhadap  rencana    umum  pengadaan  (RUP)  akan menghindari  terjadinya  praktek  kolusi  dan nepotisme  dalam  proses  pengadaan barang  dan  jasa;  2)  Pengawasan  terhadap  pemberian  informasi  yang  lengkap kepada calon pelaksana pengadaan akan menghindari terjadinya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa. Brikut ini merupakan penjabaran kedua sub bagian proposisi.
a) Pengawasan terhadap akses publik  terhadap rencana  umum pengadaan (RUP) akan menghindari terjadinya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa Pengumuman rencana umum pengadaan merupakan bentuk transparansi instansi  pemerintah  terhadap  seluruh  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya. Media  yang  dipakai  yang  mudah  diakses  oleh  yang  berkepentingan  dan waktu nyata ( real time) (Trisdiono, 2013).
Pemenuhan prosedur penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa  meningkatkan  kualitas  pengadaan.  Pengadaan  Barang  dan  jasa pemerintah  dilakukan  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsinya,  serta  untuk memenuhi  kebutuhan.  Kebutuhan  berarti  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan untuk  menjalankan  kegiatan,  bukan  keinginan.  Proses  perencanaan  yang baik  dan  memenuhi  kaidah  perencanaan  yang  benar,  didukung  dengan pelaksanaan pengadaan yang kredibel mampu meningkatkan layanan publik kepada  masyarakat.  Setiap  gerak  langkah  aparatur  mampu  memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kenyataan  yang  terjadi  saat  ini,  memang  Inspektorat  Daerah  sudah melaksanakan pengawasan terhadap  akses publik terhadap rencana  umum pengadaan  (RUP)  di  SKPD  namun  memang  SKPD  umumnya  belum
sepenuhnya menindaklanjuti akan saran-saran dari pihak Inspektorat. Saat ini  akses  publik  terhadap  rencana    umum  pengadaan  (RUP)  masih  dinilai kurang,  memang  ada  RUP  yang  diumumkan  melalui sistem  rencana  umum pengadaan  (SIRUP),  akan  tetapi  aksesnya  dinilai  masih  terbatas,  terkadang sangat  sulit  diakses  oleh  publik,  kalaupun  dapat  diakses  kadang  informasi yang  ada  di  RUP  tidak  akurat,  untuk  pengumuman  melalui  media  cetak seperti  surat  kabar  tidak  dilakukan  karena  alasan  keterbatasan  anggaran, sedangkan  untuk  pengumuman  lewat  papan  pengumuman  di  lingkungan kantor  juga  tidak  dilakukan,  dengan  demikian  maka  tujuan  dari diumumkannya  RUP  ini  tidak  sepenuhnya  tercapai.  Dampak  akibat kurangnya  akses  publik  terhadap  RUP  yaitu    praktek  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  masih  terjadi.  Ada berbagai hambatan yang  dikemukakan  kenapa  RUP  terkadang sulit  diakses publik, antaranya anggaran untuk pengumuman RUP terbatas.
Berikut  petikan  wawancara  menyangkut  akses  publik  terhadap  rencana umum  pengadaan  (RUP)  dengan  pertanyaan  apakah  sudah  dilakukan pengumuman rencana umum pengadaan barang dan jasa secara transparan kepada  masyarakat  luas  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Informan memberikan jawaban sebagai berikut.
NN (Informan Pejabat Pembuat Komitmen-1) : “Menurut saya belum,  terlebih khusus  untuk  pekerjaan  di  bawah  200  juta,  kan  itu  ada  aturan  harus diumumkan  minimal di papan pengumuman  SKPD,  tapi sampai sekarang hal itu  belum  dilakukan.    Kalo  untuk  pekerjaan  di  atas  200  juta  bisa  dilihat  di web”.
NN  (Informan  Pejabat  Pembuat  Komitmen-2)  : “Menurut  saya  hal  ini  belum sepenuhnya dapat dilakukan.
Penulis  : kenapa belum dapat dilakukan ?
Ada  berbagai  hambatan  kenapa  pengumuman  RUP  belum  bisa  secara sepenuhnya  transparan  kepada  masyarakat,  antara  lain  keterbatasan anggaran,  dimana  tidak  ditatanya  anggaran  khusus  untuk  pengumumuman RUP ke masayarakt.
Penulis : apakah RUP ditampal di papan pengumuman SKPD? Belum ditampal.
NN (Informan Pelaksana-3) : “Nya pernah (tidak pernah).
Penulis : Kong bapak tau dari mana dang ada ini paket-paket pekerjaan (Trus bapak tau dari mana paket-paket pekerjaan ini)?
Biasanya sih pihak SKPD ba telp (yang telepon), kase (memberikan) informasi ada paket-paket pekerjaan yang somo jalan (akan jalan)”.
Berikut petikan wawancara menyangkut pengawasan Inspektorat terhadap akses  publik  pada  rencana    umum  pengadaan  (RUP)  dengan  pertanyaan apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau audit menyangkut teransparansi pengelolaan  pengadaan  barang/jasa  SKPD  khususnya  pengumuman  RUP. Informan memberikan jawaban sebagai berikut; NN  (Informan  Auditor  -1)  : “Secara  spesifik  menyangkut  pengumuman  RUP memang tidak, tetapi kami melaksanakan probity audit, dimana dalam probity audit  itu  dilakukan  audit  dari  perencanaan,  pelaksanaan  sampai pengendalian.  Memang  saat  audit  didapati  bahwa  sebagian  SKPD  memang belum bisa sepenuhnya transparan dalam pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan  barang/jasa  dengan  nilai  dibawah  200  juta,  karena  berbagai
permasalahan  antaranya  keterbatasan  anggaran  untuk  melakukan pengumuman seperti pada media masa.
NN (Informan Auditor -2) : “Pengawasan sebenarnya so (sudah) sangat ketat dilakukan  oleh  torang  (pemeriksa)  dari  Inspektorat.  Permasalahan  saat  ini, untuk  paket-paket  pekerjaan  dibawah  200  juta  dimana  diggunakan  metode penunjukan langsung, nyanda samua (tidak semua) calon penyedia mendapat akses  lengkap  akan  pekerjaan-pekerjaan  apa  yang  SKPD  mo  adakan  (akan diadakan  oleh  perangkat  daerah),  maupun  kapan  pekerjaan-pekerjaan  itu akan  diadakan.  Inilah  yang  dijadikan  cela  oleh  para  pejabat  pengelola pengadaan barang dan jasa untuk bahasa halusnya bekerjasama sedangkan bahasa  kasarnya  ”berkolusi”  dengan  pihak-pihak  calon  pelaksana  yang memiliki  kedekatan  dengan  mereka.  Hal  ini  yang  memang  terkadang  sangat sulit  dideteksi  oleh  pemeriksa,  karena  saat  dilaksanakan  pemeriksaan  ada paket-paket  pekerjaan  yang  belum  dilaksanakan,  ada  juga  paket-paket pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.
Peneliti : dampak hal ini?
“Hal  ini  berdampak  besar  saya  kira.  Karena  begini,  kalau  ada  persaingan sehat dari beberapa calon penyedia, maka harga yang didapat berarti melalui proses  negosiasi  harga,  yang  memang  benar-benar  dilaksanakan  untuk mencegah  adanya  kemahalan  harga.  Tapi  kalau  hanya  satu  penyedia  dan penyedia  itu  sudah  bekerja  sama  dengan  pihak  pengelola  pengadaan,  maka inilah  yang  sering  terjadi  pengadaan  yang  mengalami  kemahalan  harga. Kemahalan  harga  inilah  yang  dinamakan  korupsi.  Kenapa  korupsi,  karena sudah  dengan  sengaja  bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dan  mengadakan pengadaan diatas harga pasar”.
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  di  lihat  bahwa  pengawasan  sudah dilakukan  oleh  Inspektorat,  namun  terdapat  permasalahan  transparansi pengelolaan pengadaan barang/jasa ada di SKPD, dimana  masih kurangnya akses  publik  terhadap  rencana  umum  pengadaan  (RUP),  hal  ini menyebabkan  terjadinya  kolusi  antara  pihak  pemberi  pekerjaan  dengan pihak  penerima  pekerjaan,  akhirnya  bisa  menyebabkan  kerugian  keuangan daerah karena terjadi pengadaan yang harganya melebihi harga pasar. Untuk  dapat  menjawab  pertanyaan  dengan  apakah  dengan  pengawasan Inspektorat  terhadap  penerapan  prinsip  transparansi  dalam    pengelolaan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  maka  akan  meningkatkan  efektifitas pengadaan  barang  dan  jasa  khususnya  di  pemerintah  Provinsi  Sulawesi Utara,  maka  berikut  Penulis  melakukan  penjabaran  proposisi.  Bagian  ke  2 penjabaran  proposisi  yaitu  Pengawasan  Inspektorat  dalam  pemberian informasi  yang  lengkap  kepada  calon  pelaksana  pengadaan  akan menghindari  terjadinya  praktek  kolusi  dan  nepotisme  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa.  Penjelasan    penjabaran  sub  bagian    proposisi sebagai berikut.
b) Pengawasan  Inspektorat  terhadap  Pemberian  informasi  yang  lengkap kepada calon pelaksana pengadaan akan menghindari terjadinya praktek kolusi dan nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa Untuk  pengawasan  inspektorat  terhadap  pemberian  informasi  mengenai pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  juga  termasuk  informasi  yang harusnya dapat diakses dengan mudah oleh publik dalam hal ini para calon penyedia  barang  dan  jasa  sudah  dilaksanakan.  Hal  ini  penting  guna
menghindari  terjadinya  praktek  kolusi  dalam  proses  pengadaan barang  dan jasa. Namun permasalahan yang  terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemberian informasi kepada publik masih  terbatas,  baik  tempat  maupun  isi  dari  informasinya.  Khusus  untuk materi  pengumuman  RUP,  belum  semua  materi  yang  harusnya  tercantum dalam RUP dicantumkan dengan lengkap.
Berikut  petikan  wawancara  menyangkut  akses  publik  terhadap  rencana umum  pengadaan  (RUP)  dengan  pertanyaan  di  dalam  materi  pengumuman RUP  apakah  sudah  mencantumkan  mencantumkan  nama  dan  alamat  PA, mencantumkan  paket  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan,  mencantumkan lokasi  pekerjaan  dan  mencantumkan  perkiraan  nilai  pekerjaan.  Informan memberikan jawaban sebagai berikut.
NN  (Informan  PPK  -1)  : “……….  seringkali  masih  belum  lengkap  sesuai dengan  format  di  perpres,  karena  format  yang  seharusnya  sudah  sampai tanggal penyelesaian pekerjaan, sedangkan  tidak semua pengadaan barang dan jasa di SKPD itu pasti akan diadakan kapan………..
NN  (Informan  Pelaksana  -1)  : “Kalo  pekerjaan  yang  diatas  200,  bukang  SKPD yang ja kase info (bukan SKPD yang memberikan informasi), mar info torang tau dari website  dang  (tetapi  informasi  didapat  dari  website).  Mar  kalo  pekerjaan-pekerjaan PL,  biasa  informasi  lisan  Cuma  (Tetapi  kalau  pekerjaan-pekerjaan  penunjukan langsung biasanya hanya informasi lisan) dari PPTK ato pejabat pengadaan.
Penulis : Informasi lisan memang ditanyakan ke pejabat pengelola pekerjaan atau? Kan  torang  so  selalu  dapa  pekerjaan  kong  kerjasama  dengan  SKPD,  jadi  katu  kalo ada  paket-paket  dorang  ja  se  informasi  dengan  ja  tawarkan  pa  torang  (Kan  kami sudah selalu mendapatkan pekerjaan dan bekerjasama dengan SKPD, jadi kalau ada paker-paket pekerjaan kami diberikan informasi dan ditawarkan pekerjaanya).
Penulis  :  kalau  begitu,  untuk  calon  penyedia  lain  tidak  akan  mendapat  kesempatan untuk bersaing?
Ya katu, sama dengan dorang bilang (sama sepeti kata mereka), sapa dekat api tantu dia  tu  ba  asap  (siapa  dekat  api  dia  yang  berasap),  karena  katu  torang  dekat  deng SKPD  torang  yang  ja  dapa  pekerjaan  no  (karena  kami  yang  dekat  dengan  SKPD maka kami yang mendapat pekerjaan).
NN  (Informan Auditor  -1)  : “RUP  yang  dibuat  SKPD  umumnya  belum  sesuai dengan  format  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  kebijakan  pengadaan barang/jasa  (LKPP),  umumnya  RUP  yang  dibuat  oleh  SKPD  tidak  dilengkapi dengan  kolom  pelaksanaan  pemilihan  penyedia  dan  juga  pelaksanaan pekerjaan, kalaupun kolom itu dibuat, umumnya dikosongkan ataupun hanya sekedar menaruh tanggal sebagai pelengkap format saja.
Bahkan  pada  saat  pemeriksaan  pernah  ditemui,  SKPD  baru  akan  membuat RUP setelah pemeriksa datang untuk melaksanakan audit.
Penulis: Akibatnya?
“ Ada  banyak  akibat  kalau  RUP  tidak  dibuat  sesuai  format.  Salah  satunya saya  contohkan,  misalnya  tanggal  pengadaan,  kalau  tanggal  pengadaan tidak diisi ataupun diisi tidak akurat, maka peluang untung “main-mata” atau “kong-kalikong” antara pihak pengelola pengadaan dengan pelaksana sangat mungkin  terjadi.  Karena  misalnya  dipengumuman  pengadaan  AC  akan dilaksanakan akhir bulan Mei, tetapi tiba-tiba dimajukan dan diadakan awal bulan  Mei,  tentu  para  calon  penyedia  yang  sudah  tau  pengadaan
dilaksanakan  bulan  akhir  Mei  tidak  akan  mendapat  kesempatan  bersaing, dan  hanya  calon  penyedia  yang  memang  dekat  dengan  SKPD  yang  akan mendapatkan pekerjaan pengadaan itu”.
NN  (Informan  Auditor  -2)  : “……….  belum  samua  SKPD  bekeng  (membuat) RUP sesuai ketentuan, bahkan ada tu SKPD baru bekeng dia pe RUP (bahkan ada  SKPD  yang  baru  membuat  RUP)  saat  tim  pemeriksa  minta,  dorang  pe alasan (alasan mereka) so ada kata kwa (katanya sudah ada) di DPA SKPD”.
Dari  jawaban  para  informan  terlihat  bahwa  belum  semua  SKPD menyusun  rencana  umum  pengadaan  (RUP)  sesuai  dengan  format  yang ditetapkan dalam aturan khusus pengadaan barang dan jasa. Dengan tidak dibuatnya  RUP  sesuai  dengan  format,  maka  bisa  membuka  peluang terjadinya  kolusi  dalam  pengadaan  karena  bisa  saja  karena  tidak dicantumkan dalam RUP waktu pengadaan, maka nantinya hanya penyedia yang  dekat  dengan  SKPD  yang  mendapatkan  kesempatan  untuk memperoleh paket pekerjaan.
Hasil  Penulisan  ini  juga  menunjukan  bahwa  SKPD  belum  sepenuhnya menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi (khusus  untuk  pengadaan  di  bawah  Rp.  200.000.000,-)  namun  untuk persyaratan  yang  harus  dipenuhi  pada  pengadaan  yang  dilelang  di  Unit Layanan Pengadaan (ULP) (khusus untuk pengadaan di atas Rp.200.000.000,-) umumnya penginformasiannya sudah baik. Berikut  petikan  wawancara  mengenai  pemberian  informasi  secara terbuka oleh SKPD kepada calon penyedia  dengan pertanyaan apakah SKPD sudah  menginformasikan  secara  terbuka  seluruh  persyaratan  yang  harus dipenuhi  (khusus  untuk  pengadaan  di  bawah  Rp.  200.000.000,-)  dan  Unit Layanan  Pengadaan  (ULP)  (khusus  untuk  pengadaan  di  atas  Rp. 200.000.000,-).
NN  (Informan  PPK  -1)  : ”……….  jujur  saya  katakan,  di  ULP  itu,  kalau  ada pekerjaan yang memang akan diarahkan kepada salah satu kontraktor, pasti ada  persyaratan-persyaratan  yang  dibuat  sengaja  untuk  menghambat peserta lainnya untuk bisa ikut.
Kalo  cuman  pekerjaan  dibawah  200  juta……….persyaratan  pasti  dapat dipenuhi,  karna  kan  umumnya  yang  dapat  paket  pekerjaan  di  bawah  200 juta penyedia-penyedia itu-itu saja”.
NN  (Informan  PPK-2)  : ”……….  pengadaan  diatas  200  juta  biasanya penginformasiannya  bagus,  karena  ditayangkan  lewat  website  LPSE.  Yang menjadi  permasalahan  yaitu  untuk  pengadaan  dibawah  200  juta,  karena untuk  pengadaan  dibawah  200  juta  itu  cuman  di  SKPD,  sehingga persyaratannya  hanya  diinformasikan  lisan,  itupun  hanya  kepada perusahaan  yang  sudah  pasti  akan  ditunjuk  menjadi  pemenang,  kalau  ada calon  penyedia  yang  meminta  informasi,  itu  memang  diberikan,  tetapi  tidak mendetail”.
NN  (Informan  PPK-3)  : “Untuk  pekerjaan  dibawah  200  juta  umumnya persyaratannya sama. Pasti diumumkan oleh SKPD.
Namun  menurut  pengalaman  dan  juga  bincang-bincang  dengan  pihak kontraktor,  untuk  pengadaan  diatas  200  juta,  memang  pihak  ULP mengumumkan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  penyedia,  akan tetapi  menurut  pengalaman  kontraktor,  ada  syarat-syarat  yang  menang sengaja  dibuat  oleh  ULP  yang  sulit  dipenuhi  oleh  calon-calon  penyedia  lain
agar  nantinya  calon  penyedia  yang  memang  sudah  dipersiapkan  sebagai pemenang yang nantinya hanya mampu memenuhi persyaratan tersebut.
Penulis : bisa berikan contoh persyaratan yang dimaksud?
..........,  menurut  rekanan  pernah  ada  satu  paket  yang  nilainya  tidak  terlalu besar,  akan  tetapi  pihak  ULP  meminta  persayaran  untuk  personil  inti  harus yang    bersertifikat  tenaga  ahli  (SKA)  dengan  jumlah  yang  cukup  banyak, tentunya  jika  perusahaan  yang  tidak  semua  personil  intinya  memiliki  SKA akan kesulitan”.
Informasi  yang  berasal  dari  informan  khususnya  pelaksana  pengadaan barang  dan  jasa  di  SKPD  menyangkut  pertanyaan  apakah  SKPD  sudah menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi (khusus  untuk  pengadaan  di  bawah  Rp.  200.000.000,-)  dan  Unit  Layanan Pengadaan (ULP) (khusus untuk pengadaan di atas Rp. 200.000.000,-) dijabarkan sebagai berikut.
NN (Informan Pelaksana -1) : “Kalo pekerjaan yang diatas 200, bukang SKPD yang ja kase info (bukan SKPD yang memberikan informasi), mar info torang tau  dari  website  dang  (tetapi  informasi  didapat  dari  website).  Mar  kalo pekerjaan-pekerjaan PL, biasa informasi lisan Cuma (Tetapi kalau pekerjaan- pekerjaan penunjukan langsung biasanya hanya informasi lisan)” (Pelaksana 1).
NN  (Informan  Pelaksana  -3)  : “Setau  kita  kalo  pengadaan  diatas  200  juta yang  ja  (di)  lelang,  depe  persyaratan  so  jelas  dorang  ja  tayangkan  di  web LPSE  (persyaratannya  sudah  jelas  ditayangkan  di  web  LPSE).  Tapi pengadaan yang dibawah 200 juta biasa torang so tau kan karena so biasa iko (biasanya kita tahu karena sudah biasa ikut), mar seharusnya katu kwa musti ja tempel ato setidaknya dang ada pemberitahuan tertulis (seharusnya musti  ditempel  atau  setidaknya  ada  pemberitahuan  tertulis),  kalo  ini  (kalau ini)  biasa  cuman  lisan  saja,  dorang  bilang  langsung  noh  dokumen-dokumen apa yang musti torang mo sadia (mereka sampaikan dokumen-dokumen apa yang harus kami sediakan)”.
Berikut petikan wawancara menyangkut pengawasan Inspektorat terhadap pemberian informasi yang lengkap kepada calon pelaksana pengadaan akan menghindari  terjadinya  praktek  kolusi  dan  nepotisme  dalam  proses pengadaan barang dan jasa. Informan memberikan jawaban sebagai berikut; NN  (Informan  Auditor  -2)  : “Saat  ini  memang  Inspektorat  daerah  tidak melakukan audit khusus menyangkut pemberian informasi dari SKPD kepada calon penyedia, akan tetapi Inspektorat daerah melakukan audit yaitu probity audit,  dimana  pobity  audit  ini    paripurna  dalam  artian  segala  aspek menyangkut  pengadaan  barang/jasa  dilakukan  audit  termasuk  didalamnya pemberian  informasi  kepada  calon  penyedia.  Akan  tetapi  yang  menjadi permsalahan, walapun Inspektorat sudah memberikan saran-saran perbaikan menyangkut  transaparansi  pengelolaan  pengadaan  khususnya  transparansi pengadaan,  namun  tidak  sepenuhnya  ditindaklanjuti  oleh  SKPD  dengan alasan-alasan antaranya keterbatasan anggaran guna penyampaian informasi kepada calon-calon penyedia.
Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  maka  terlihat  bahwa  memang Inspektorat  daerah  sudah  berusaha  untuk  melakukan  koreksi  jika pelaksanaan pengadaan belum transparan, akan tetapi belum semua SKPD menindaklanjuti  saran-saran  perbaikan  dari  Inspektorat.  Permasalahan
yang  jelas  terlihat  yaitu  SKPD  belum  sepenuhnya  dapat  memberikan informasi  yang  lengkap  kepada  calon  pelaksana  pengadaan.  Khusus pengadaan  dengan  nilai  dibawah  Rp.200.000.000,-  berbagai  permasalahan yang dihadapi SKPD mengenai pemberian informasi kepada calon penyedia, pertama  masalah  penganggaran,  di  dalam  DPA  SKPD  tidak  ada  mata anggaran  khusus  tentang  pembiayaan  untuk  pemberian  informasi  kepada masyarakat sebagai calon penyedia barang dan jasa.
Permasalahan  lainnya  yaitu,  SKPD  belum  menerapkan  sepenuhnya aturan-aturan  mengenai  pengadaan  barang  dan  jasa  antara  lain  untuk keterbukaan  informasi,  seharusnya  pihak  SKPD  membuat  suatu  papan pengumuman  mengenai  pengadan  barang  dan  jasa  yang  akan  diadakan  di SKPD. Ada berbagai alasan yang dikemukakan SKPD, antara lain jika sudah diumumkan  pada  papan  pengumuman,  kadang  calon  penyedia  datang untuk  bertanya  mengenai  pelaksanaan  paket-paket  pengadaan  barang  dan jasa  yang  akan  dilaksanakan,  sedangkan  aparatur  pengelola  pengadaan barang dan jasa di SKPD juga melakukan tugas pokok lain, dan jika sudah berhadapan  dengan  para  calon  penyedia,  terkadang  aparatur-aparatur tersebut  sudah  tidak  dapat  melaksanakan  lagi  apa  yang  menjadi  tugas pokoknya,  inilah  dilemma  yang  dihadapi  oleh  SKPD  dalam  rangka keterbukaan informasi kepada publik.
Memang ada dampak negatif jika informasi tersebut tidak terbuka kepada publik,  antara  lain  yaitu  praktek  kolusi  masih  dapat  dilakukan  oleh aparatur  pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa  di  SKPD.  Dengan  informasi yang  terbatas  hanya  pada  para  aparatur  pengelola  pengadaan  barang  dan jasa, maka pihak yang nantinya akan ditunjuk sebagai pelaksana umumnya yang  memiliki  kedekatan  ataupun  hubungan  dengan  para  aparatur pengelola pengadaan barang/jasa di SKPD.
Hasil  Penulisan  ini  terlihat  bahwa    pengawasan  Inspektorat  terhadap penerapan  prinsip  transparansi  dalam    pengelolaan  pengadaan  barang/jasa pemerintah  sudah  cukup  maksimal.  Inspektorat  daerah  sudah  berusaha melakukan  pengawasan  menyangkut  pengelolaan  pengadaan  barang/jasa  di SKPD khususnya menyangkut transparansi pengelolaan pengadaan barang/jasa,  namun  yang  menjadi  permasalahan,  tidak  semua  hasil pemeriksaan Inspektorat daerah ditindaklanjuti oleh SKPD.
Permasalahan-permasalahan  yang  menonjol  menyangkut  penerapan prinsip  transparansi    yaitu  akses  publik  terhadap  rencana    umum  pengadaan (RUP)  dinilai  kurang  serta  pemberian  informasi  kepada  publik  masih  terbatas, baik tempatnya maupun isi dari informasinya. Permasalahan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang ditemui SKPD saat ini yaitu belum tertatanya anggaran  khusus  untuk  mengumumkan  rencana  umum  pengadaan  (RUP), memang RUP diumumkan lewat sistem rencana umum pengadaan, tetapi tidak semua  calon  penyedia  dapat  mengkses  dikarenakan  ketidaktahuan  mereka, untuk  itulah  kenapa  pemerintah  sebenarnya  mengatur  bahwa  RUP  itu  harus diumumkan lewat papan pengumuman di kantor ataupun media cetak, namun memang sampai saat ini belum teralisasi. Hal ini menimbulkan peluang-peluang terjadinya  praktek  KKN  terutama  nepotisme,  karena  hanya  perusahaan- perusahaan tertentu yang mengetahui adanya paket-paket pekerjaan pengadaan barang  dan  jasa  di  SKPD,  sehingga  hanya  perusahaan-perusahaan  tertentu itulah yang mendapat paket pekerjaan di SKPD.
Hasil  Penulisan  yang  dilakukan  oleh  Alfian  (2015  :  7),  pada  tahapan pengumuman,  modus  operandi  yang sering  dilakukan  adalah:  1)  pengumuman lelang  semu  atau  fiktif;  2)  penetapan  jangka  waktu  pengumuman  yang  sangat terbatas;  3)  isi  pengumuman  yang  tidak  informatif;  4)  waktu  penetapan  untuk pendaftaran tidak jelas; (5) alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau  alamat  jelas  tetapi  sulit  di  cari  atau  alamatnya  fiktif.  Kelima  modus operandi yang  sering dilakukan  tersebut  telah  melanggar  Undang-Undang  (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi yaitu pada Pasal 2 dan 3.
Ditinjau  dari  perspektif  teoritis  transparansi  publik  adalah  suatu keterbukaan  secara  sungguh-sungguh,  menyeluruh,  dan  memberi  tempat  bagi partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan sumber  daya  publik  (Andrianto,  2007  :  21).  Berikut  beberapa  manfaat  penting adanya  transparansi  anggaran  1)  mencegah  korupsi;    2)  lebih  mudah mengidentifikasi  kelemahan  dan  kekuatan  kebijakan;  3)  meningkatkan akuntabilitas  pemerintah  sehingga  masyarakat  akan  lebih  mampu  “mengukur” kinerja  pemerintah;  4)  meningkatkan  kepercayaan  terhadap  komitmen pemerintah  untuk  merumuskan  kebijakan  tertentu;  5)  menguatkan  kohesi sosial,  karena  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  akan  terbentuk;  6) menciptakan  iklim  investasi  yang  baik  dan  meningkatkan  kepastian  usaha. Dilihat  dari  hasil  Penulisan  Alfian  (2015  :  7)  serta  tinjauan  teoritis  dari (Andrianto,  2007  :  21)  terlihat  akibat  pengadaan  yang  tidak  transparan  maka peluang terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa terbuka lebar. Jika  ditinjau  dari  impelementasi  faktor  pembentuk  efektifitas  yakni terbuka,  ditemui  permasalahan-permasalahan  menonjol  yaitu    pengumuman untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  belum  sepenuhnya    memenuhi  syarat minimal  lokasi/media,  undangan  yang  diberikan  kepada  calon  penyedia barang/jasa  umumnya  hanya  diberikan  kepada  calon  penyedia  yang  memang sudah  dipastikan  menjadi  pemenang  paket  pekerjaan  serta    terkadang  ada spesifikasi  teknis  yang  ditentukan  SKPD  yang  tidak  semua  calon  penyedia mampu untuk memenuhinya.
Untuk pengumuman pengadaan-pengadaan yang akan diadakan di SKPD umumnya  belum  diumumkan  sesuai  syarat  minimal  lokasi/media.  Begitu banyak  alasan  mengapa  SKPD  belum  mengumumkan  sesuai  syarat  minimal lokasi/media  antaranya  pendanaan,  akan  tetapi  sesuai  persyaratan  juga  bisa ditempel pada papan pengumuman di SKPD, akan tetapi syarat mudah seperti itu juga tidak mampu direalisasikan oleh SKPD. Dampak dari tidak diumumkan sesuai  syarat  minimal  lokasi/media  yaitu  praktek  KKN  di  SKPD  masih  akan terus  berlangsung  karena  hanya  perusahaan-perusahaan  tertentu  yang mengetahui paket-paket pekerjaan khusus pekerjaan di bawah 200 juta. Menurut  Hartoyo  (2015  :  1)  bahwa  kewajiban  mengumumkan  rencana umum  pengadaan  (RUP)  oleh  pengguna  anggaran  mutlak  dilaksanakan  karena beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Perpres  70  tahun  2012) telah  menyatakan  dengan  tegas  beserta  sangsinya.  Namun  faktanya  masih cukup  signifikan  jumlah  pengguna  anggaran  pada  K/L/D/I  yang  tidak mematuhi. Tindakan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP), lembaga kebijakan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  (LKPP)  walaupun  hanya  sekedar mengingatkan  kepada  PA/KPA  juga  tidak  kunjung  muncul  dalam  pemberitaan di  media,  biasanya  masalah  dibawa  pada  forum-forum  diskusi  di  dalam  kelas
pengadaan  barang/jasa  atau  bimbingan  teknis  di  satuan  kerja.  Kewajiban mengumumkan RUP juga menjadi ranahnya UU 14/2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik, kewajiban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan  RUP  dikandung  maksud  agar  para  penyedia  barang/jasa mempunyai  waktu  bersiap  diri  sekaligus  bukti  bahwa  K/L/D/I  tersebut  telah melakukan  prinsip-prinsip  dasar  pengadaaan  barang/jasa  yakni  terbuka  dan transparan.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  Penulisan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pengawasan Inspektorat  terhadap  penerapan  prinsip  transparansi  dalam    pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah cukup maksimal. Namun SKPD yang belum  sepenuhnya  menerapkan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan pengadaan  barang/jasa  pada  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Hal  ini disebabkan  karena  masih  ditemui  permasalahan  diantaranya  :  akses  publik terhadap  rencana    umum  pengadaan  (RUP)  dinilai  kurang  serta  pemberian informasi  kepada  publik  masih  terbatas,  baik  tempatnya  maupun  isi  dari informasinya.  Permasalahan  dalam  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa yang  ditemui  SKPD  saat  ini  yaitu  belum  tertatanya  anggaran  khusus  untuk mengumumkan  rencana  umum  pengadaan  (RUP),  memang  RUP  diumumkan lewat  sistem  rencana  umum  pengadaan,  tetapi  tidak  semua  calon  penyedia dapat mengkses dikarenakan ketidaktahuan mereka. Permasalahan selanjutnya yaitu  pengumuman  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  belum  sepenuhnya memenuhi syarat minimal lokasi/media. Dampak dari tidak transparanya proses pegelolaan  pengadaan  yaitu  terjadinya  praktek  kolusi  antara  pihak  pemberi pekerjaan dan pihak penerima pekerjaan.

## Saran
Dari  hasil  Penulisan  ini  disarankan  kepada    SKPD  agar  :  1)  Perlunya Inspektorat  Daerah  melakukan  audit  khusus  menyangkut  penerapan transparansi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 2) Perlunya SKPD menata  anggaran  khusus  untuk  pelaksanaan  perencanaan  pada  tahun anggaran  di  tahun  berikut,  agar  nantinya  semua  prosedur  dari  tahapan identifikasi  kebutuhan    barang/jasa  SKPD  sampai  dengan  pengumuman  RUP dapat  dilaksanakan,  dan  tidak  ada  lagi  keluhan  SKPD  mengenai  keterbatasan anggaran  dalam  pelaksanaan  penyusunan  perencanaan.  2)  Agar  publik  dapat mengases dokumen RUP SKPD maka, perlunya ada penataan anggaran khusus pengumuman  RUP,  baik  di  media  online,  media  cetak  maupun  di  papan pengumuman  SKPD,  dan  untuk  memastikan  hal  ini  dilaksanakan  sesuai ketentuan,  kepala  SKPD  harus  membuat  SK  khusus  mengenai  TIM  yang  akan menangani  pengumuman  RUP.    3)  SKPD  harus  membuat  SOP  khusus pengadaan  barang/jasa,  dan  SOP  tersebut  bukan  bersifat  global,  akan  tetapi SOP  itu  harus  dipisahkan  mana  SOP  dalam  perencanaan  pengadaan, pelaksanaan  pengadaan  sampai  pengawasan  pengadaan,  sehingga  jika  nanti pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  tidak  sesuai  SOP,  kepala  SKPD  dapat memberikan  sangsi  tegas  kepada  pejabat  pengelola  pengadaan  yang  tidak melaksanakan tugas sesuai SOP yang ada.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alfian  (2015). Pemetaan  Jenis  dan  Risiko  Kecurangan dalam  Audit  Pengadaan Barang  dan  Jasa. Jurnal  Pengadaan  Volume  4  Nomor  1.  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
Andrianto,  N.  (2007). Transparasi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui  e-. Government . Malang : Bayumedia Publishing. Anonimous,  (2011a). Procurement  Procedures  Manual  For  Public  Procurement  In Nigeria . Bureau Of Public Procurement (BPP).  Second Edition. Arsana,  I.  P.  J.    (2016). Manajemen  Pengadaan  Barang    dan  Jasa  Pemerintah . Jogjakarta : CV. Budi Utama. Hardi,  M.  (2016). Resiko/Permasalahan  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa . Workshop  Reviu  Penyerapan  Anggaran  dan  Pengadaan  Barang/Jasa. Jakarta: Kemenristekdikti.
Krina.,  P.  P.  L.    (2003). Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabiitas, Transparansi dan Partisipasi . Jakarta : Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Milles,  M.B.  and  Huberman,  M.A.  (1984). Qualitative  Data  Analysis .  London: Sage Publication.
Salim, P. dan Y. Salim. (2002). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer . Jakarta : Modern English Press.
Trisdiono,  (2013). Penyusunan  Rencana  Umum  Pengadaan  Sebagai  Upaya Peningkatakn Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. D.I. Yogyakarta.  Yogyakarta.
Witanto,  (2012). Dimensi  Kerugian  Negara  Dalam  Hubungan  Kontraktual  (Suatu Tinjauan  Terhadap  Risiko  Kontrak  dalam  Proyek  Pengadaan  Barang/Jasa Instansi Pemerintah . Bandung : CV. Mandar Maju.
Jurnal : Hartoyo,  N.  (2015). Mengapa  Pengumuman  Rencana  Umum  Pengadaan  Oleh PA/KPA Penting ?. http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/149- artikel-kekayaan-negara-dan-perimbangan-keuangan/20404-mengapa- pengumuman-rencana-umum-pengadaan-oleh-pa-kpa-penting.
Heryandi,  A.,    Afrianto,  I.,    dan  Sufa’atin,  (2011). Kajian  Sistem  Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Arah E-Procurement UNIKOM Program Studi Teknik Informatika .  Jurnal    Fakultas  Teknik  Dan  Ilmu  Komputer  Majalah  Ilmiah UNIKOM Vol.10 No. 1 2011.
Listiyanto,  A.  (2012). Pembaharuan  Regulasi  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah  (Reformation  Regulation  of  Goods  and  Services  Government Procurement) .  Jurnal  Rechts  Vinding.  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional Issn 2089-9009. Volume 1 Nomor 1. Ochrana,  F.  and    Pavel  J.  (2013). Analysis  of  the  Impact  of  Transparency, Corruption,  Openness  in  Competition  and  Tender  Procedures  on  Public Procurement  in  the  Czech  Republic .  Central  European  Journal  of  Public Policy – Vol. 7 – № 2 – December 2013.
Podkolzina,  E.,    Balsevich,  A,  and    Pivovarova,  S.  (2011). Information Transparency  In  Public  Procurement:  How  It  Works  In  Russian  Regions . Basic  Research  Program  Working  Papaers.  Series:  Economics.  The  study
was implemented in the framework of the Program of Fundamental Studies of the Higher School of Economics in 2011
Saroinsong  D.,  Panelewen,  V.  V.  J,  Laoh,  O.  E.  H.,  dan  Pakasi  C.  B.  D.,  2012. Agribisnis  Tanaman  Stroberi  Di  Desa  Rurukan  Kecamatan  Tomohon  Timur. Eugenia Volume 18 No. 3 Desember 2012.
Tanesia, R. K. (2015). Studi Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara  Tradisional  Dan  Elektronik .  Jurnal  Teknis  Sipil  Volume  13,  No.  2, April 2015.
Yulika,  A  (2015). Peran  Inspektorat  Dalam  Mengawal  Pengadaan  Barang  Dan Jasa. https://slideplayer.info/slide/11947467/. Search : 15 April 2018..