## Quo Vadis Penatausahaan Tanah Ulayat di Indonesia: Studi Komparasi dengan Sistem Pendaftaran Tanah Ulayat di Ethiopia
Quo Vadis Administration of Ulayat Land in Indonesia: A Comparative  Study with the Ulayat Land Registration  System in Ethiopia
Berlian Widya Tama, 1* Putu Ratna Indriyani Manik 1
1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia, Yogyakarta, Indonesia *Corresponding Author: berlian.widyatama@gmail.com
Submitted: October 27, 2023  Accepted: January 25, 2023  Publish: May 2, 2024
Abstract: Local norms and customs have an impact on the laws in  Indonesia regarding the ownership of customary land by customary law communities (MHA). Even though the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognizes the rights of indigenous peoples, the existing regulations lack legal certainty due to overlapping laws and regulations. The diversity of culture and relatively old society in Ethiopia make it relevant to compare regulations in Indonesia. Data collection was carried out through a library study using secondary legal data sources as the main reference base. The statutory-regulatory approach (statuta approach), contextual approach (conceptual approach), and comparative approach (comparative approach) are used to examine the issue of customary land administration in Indonesia. Then the findings and data analysis will be presented in a qualitative, descriptive manner. Indonesia and Ethiopia, which have similar legal codification systems and a diversity of customs, make it easier for  Indonesia to  adopt Ethiopia's  efforts to  prosper  and  fulfill  the  interests  of  its  MHA  through continuous codification with each other in order to create legal certainty.
Keywords: Ulaya t Administration, Registration Land, Ethiopia
Abstrak : Hukum  di  Indonesia mengenai kepemilikan tanah  ulayat  oleh  masyarakat  hukum  adat (MHA) dipengaruhi oleh norma dan adat istiadat setempat. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  mengakui hak-hak  masyarakat  adat,  namun  peraturan  yang  ada kurang memiliki  kepastian hukum karena adanya tumpang tindih  peraturan perundang-undangan. Keberagaman budaya dan masyarakat yang terhitung cukup tua di Ethiopia menjadikan relevan untuk membandingkan peraturan di Indonesia. Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka ( library research )  dengan menggunakan sumber data  hukum  sekunder sebagai  landasan  rujukan utama. Pendekatan perundang-undangan (statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan komparatif ( comparative approach ) digunakan untuk menelaah isu penatausahaan tanah  ulayat  di  Indonesia. Kemudian,  temuan  dan  analisis  data  akan  disajikan  secara  deskriptif kualitatif. Indonesia dan Ethiopia yang memiliki kesamaan sistem kodifikasi hukum dan keberagaman adat  istiadat,  memudahkan Indonesia untuk  mengadopsi upaya  Ethiopia  dalam  menyejahterakan serta memenuhi kepentingan MHAnya melalui kodifikasi yang berkesinambungan satu sama lainnya agar tercipta kepastian hukum.
Kata Kunci : Penatausahaan Ulayat, Pendaftaran Tanah, Ethiopia

## Pendahuluan
Kepemilikan  komunal  merujuk  pada  kondisi  suatu  masyarakat  yang  mendapatkan perlindungan dan hak eksklusif komunal untuk  memiliki, mengatur, dan/atau menggunakan sumber  daya  secara  publik,  termasuk  di  dalamnya  tanah  pertanian,  peternakan,  hutan, perairan,  hingga  irigasi  (Andersen,  2011).  Kepemilikan  tanah  atau  tenurial  tidak  bisa dipisahkan dari bundle of rights yang terdiri dari right to own (hak untuk  memiliki), right to use (hak untuk  menggunakan), dan right to transfer (hak untuk mengalihkan). Dalam konteks kepemilikan komunal oleh masyarakat hukum adat (MHA), hukum yang berlaku dipengaruhi oleh  hukum  dan  kebiasaan  adat  di  masyarakat  tersebut.  Umumnya,  pemerintahan  suatu negara berusaha mengakomodasi kebutuhan MHA dalam bentuk peraturan khusus mengenai tanah,  kehutanan,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  konteks  hak  asasi  manusia  secara internasional, MHA dinyatakan memiliki hak primordial atas tanah dalam penguasaan mereka sebagaimana tercantum dalam UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007, the ILO’s Conventions 107  dan  160 on  Indigenous  and  Tribal  Populations (Marschke,  2007). Karakteristik umum yang dimiliki oleh MHA adalah hubungan erat mereka dengan tanah dan lingkungan  sekitar,  yang  sering  kali menjadi  pembeda  posisi  sosial,  spiritual,  dan  kultural antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Terpenuhi atau tidaknya hak kolektif MHA juga dapat mempengaruhi kondisi  ekonomi  dan  dependensi  budaya  mereka dengan  tanah leluhur.
Pengakuan terkait eksistensi  dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia pada dasarnya sudah tercermin dalam beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Pasal 18 B ayat (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945) memberikan  pengakuan  kesatuan  MHA  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan  prinsip Negara Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.  Selain itu, pengakuan yang sama juga diberikan secara khusus  melalui Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  (Permen ATR/BPN  18/2019)   meskipun    belum terdapat penjelasan lebih lanjut terkait hak-hak  yang diakui. Selain pengakuan, Pemerintah juga  beberapa  kali  mengeluarkan  beberapa  regulasi  terkait  penatausahaan  tanah  ulayat sebagai  bentuk  lebih  lanjut  pengakuan  ulayat  dan  hak  haknya  khususnya  tanah  dalam memberikan kepastian hukum diantaranya melalui Permen ATR/BPN 18/2019.
Pendaftaran  tanah  pada  dasarnya  merupakan  hal  yang  esensial  mengingat acapkali menjadi  sumber  permasalahan  sengketa  tanah  ulayat  di  Indonesia  sehingga  tanah-tanah ulayat tersebut selain akan diakui dengan syarat-syarat tertentu juga perlu didaftarkan (W. D. Juniawan et.al. ,  2022). Terlebih  lagi,  beberapa  tahun  lalu  Presiden  Jokowi  menjadikan sertifikasi  tanah  sebagai  bagian  dari  kebijakan  rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 dan RPJMN tahun 2020 - 2024 dan sebagai indikator dari pencapaian  pembangunan  negara  (W.  D.  Juniawan et.al. ,  2022.  Atas  hal  tersebut  pula, pemerintah  terus  menggalakkan  program  sertifikasi  tanah  dengan  Program  Pendaftaran
Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL) yang  menargetkan  sekitar  52,12  juta  hektar  tanah  untuk disertifikasi  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemilik tanah  serta mengurangi sengketa  lahan  di  masyarakat,  di  mana salah  satu  konflik  yang  sering  ter jadi adalah terkait  kepemilikan tanah adat/ulayat.
Lebih lanjut,  tanah  ulayat sendiri menjadi salah satu  objek  dalam pendaftaran  tanah melalui PTSL sebagaimana tercantum dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 06 Tahun 2018, meskipun pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan UUPA   serta PP Nomor  24 Tahun 1997 yang tidak menjadikan tanah ulayat sebagai objek pendaftaran tanah (W. D. Juniawan et al. , 2022).  Meskipun  terdapat  regulasi  dan  program  PTSL,  penatausahaan  tanah  ulayat mengalami  banyak  hambatan  dalam  implementasinya.  Tidak  semua  masyarakat  adat mendukung  dan  bersedia  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  atas  tanah  ulayat  mereka mengingat  setiap  masyarakat  adat  memiliki  ketentuan-ketentuan  hukum  tersendiri  atas tanah  ulayatnya.  Beberapa  dari  mereka  memilih  menolak  untuk  melakukan  pendaftaran tanah ulayat dengan alasan tertentu, misalnya, masyarakat adat Limau Manis yang menolak program PTSL karena  menganggap program pendaftaran tanah atau PTSL merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan privatisasi tanah ulayat dan beberapa alasan lainnya (Nugraha, et al ., 2020). Hal ini tentunya  menjadi salah satu tantangan besar pemerintah sendiri terkait kepastian hukum dari mekanisme penatausahaan tanah ulayat di Indonesia yang ada saat ini.
Dalam  perkembangan  terkait  penatausahaan  tanah  ulayat,  telah  ada  beberapa penelitian  sebelumnya  yang telah  dilakukan  diantaranya  adalah penelitian  yang  dilakukan oleh  I  Gusti  Nyoman  Guntur  (2023)  yang  menganalisis  variasi  bentuk-bentuk  dan  cara pengakuan  terhadap  tanah  ulayat  di  Indonesia  dan  Rikardo  Simarmata  (2021)  tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah ulayat yang dihubungkan  dengan dua tujuan dari UUPA dan  diperlukan  adanya  pengetahuan  mengenai best  practice pengaturan  pendaftaran  dan kepemilikan  tanah  ulayat  agar tercipta  kepastian  hukum.  Kemudian,  penelitian  M. Sofyan Pulungan  (2023)  tentang  sejarah  perkembangan  tanah  ulayat  di  Indonesia  beserta permasalahannya dan cara untuk mengatasinya serta penelitian oleh Damianus Krismantoro (2022) mengenai hubungan  antara  hukum  negara  dengan  hukum  adat dalam sektor hukum agraria dan  pertanahan  serta  kesesuaian  praktiknya  terhadap  falsafah  hukum  pertanahan nasional.
Sistem hukum  di Ethiopia memiliki persamaan dengan di Indonesia,  yaitu civil law , di mana  peraturan  perundang-undangan  terkodifikasi  dan  menjadi  dasar  pertimbangan pengambilan keputusan  oleh  pemerintah  maupun  pengadilan. Perbedaan  signifikan dalam sistem penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat antara Indonesia  dan Ethiopia terletak pada  regulasi  terkait  pengakuan  MHA  dalam  hal  kepemilikan  tanah  komunal.  Ethiopia menjunjung  tinggi  kebiasaan  MHA  dan  mengadopsi  sistemnya  ke  dalam  peraturan perundang-undangan,  sedangkan  Indonesia  mengakui  hak  MHA  secara  bersyarat sebagaimana tercantum pada UUPA. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta pengaturan penatausahaan tanah ulayat di Indonesia dan Ethiopia untuk menjadi  pertimbangan  dalam  menyusun  strategi  menghadapi  pluralisme  hukum  adat
sehingga  dapat  mengakomodasi  kepentingan  MHA  di  Indonesia.  Selain  unggul  secara kodifikasi,  pengaturan  tanah  ulayat  di  Ethiopia  telah  mengakomodasi  kebutuhan  MHA Ethiopia  atas  adat  yang  berkeberlanjutan,  khususnya  terkait  kepemilikan  komunal  tanah ulayat.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  beberapa  dari  hasil  penelitian  terkait  ragam pendaftaran tanah pengakuan tanah ulayat dengan  mengambil 5 daerah yaitu Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, dan Sumatera Utara.

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif  sehingga penelitian ini  menganalisis norma  atau  ketentuan  hukum  yang  ada,  membahasnya  secara  sistematis,  menganalisis hubungan  antara norma yang ada, dan mengkaji permasalahan atau hambatan yang ada di dalam status quo. Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka ( library research ) dengan menggunakan  sumber  data hukum  sekunder  sebagai landasan  rujukan  utama yang  terdiri atas bahan hukum  primer dan sekunder  berkaitan dengan isu yang diangkat sebagai baha n penelitian. Adapun  bahan penelitian hukum  primer yang digunakan adalah UUD NRI Tahun 1945,  UUPA,  serta peraturan  perundang-undangan  lainnya, sementara itu  hasil penelitian, jurnal, buku,  dan artikel terkait pengaturan serta penerapan penatausahaan tanah  ulayat di Indonesia dan Ethiopia.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan  perundang-undangan (statute approach ) yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan terkait untuk menganalisis ketentuan yang ada dengan peraturan yang berlaku dalam penatausahaan tanah ulayat di Indonesia dan Ethiopia  melalui studi  pustaka  ( library research ) buku,  artikel, dan  berita dengan keyword : Penatausahaan,  pendaftaran, tanah ulayat, kepemilikan komunal,  masyarakat hukum  adat. Pendekatan  lain  yang  digunakan  Penulis  adalah  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ) yang dilakukan dengan cara menggabungkan konsep konsep praktis yang terdapat bahan  hukum  sehingga  dapat  ditelusuri  serta  ditemukan  makna  dari  konsep  tersebut. Penelaahan  dilakukan  dengan  membandingkan  sumber  hukum  terkait  pengakuan, pencatatan, dan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia dan Ethiopia yang mempengaruhi hak, kewajiban,  dan  hubungan  hukum  antara  MHA  dengan  kepemilikannya  atas  tanah  ulayat secara komunal. Selain itu,  pendekatan  komparatif ( comparative approach ) juga digunakan untuk  menelaah isu  yang diangkat melalui perbandingan sistem  hukum  antar negara, yang dalam hal ini Penulis membandingkan pengaturan serta penerapan penatausahaan ulayat di Indonesia  dengan  sistem  pendaftaran  tanah  ulayat  di  Ethiopia  (Nasution,  2008). Perbandingan  sistem  hukum  yang akan  dilakukan  dalam penelitian  ini  akan terbatas  pada peraturan  perundang-undangan  penatausahaan  tanah  ulayat  di  Indonesia,  yaitu  UUD  NRI Tahun 1945, UUPA, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Peraturan Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah ulayat di Ethiopia, yaitu Civil Code Ethiopia dan FDRE 1995.
Seluruh data ini akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pemaparan secara deskriptif kualitatif  untuk  menggambarkan, menganalisis,  dan  mengkaji kondisi,  isu  serta  pendapat
yang  sedang  berkembang.  Sebagai  pembahasan  awal,  Penulis  menggambarkan  sistem pengaturan regulasi, kemudian implementasi dan permasalahan di status quo dan dilanjutkan dengan menganalisis serta mengkaji dengan pendekatan yang dipilih digunakan untuk analisis dalam menjawab masing-masing rumusan masalah. Analisis data akan dimulai dari hal yang bersifat umum  menuju  kesimpulan  yang bersifat  khusus  mendasarkan pada  aturan-aturan logika yang diterima.

## Hasil dan Pembahasan

## Pengaturan dan Implementasi Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia
Pada dasarnya salah satu tujuan pendaftaran tanah itu merupakan bentuk pemberian kepastian  hukum  tentang  penguasaan  dan  pemilikan  suatu  bidang  tanah.  Dalam  proses pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 19 UUPA, terdapat perubahan  signifikan  ketika  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  10  tahun  1961  mengenai Pendaftaran  Tanah  dikeluarkan untuk  memperkuat  landasan  hukumnya.  Pasal  19  ayat (1) UUPA  menjadi  landasan  hukum  utama  yang  mengatur  pendaftaran  tanah  di  Indonesia, dengan  implisit  menyatakan  bahwa  peraturan-peraturan  terkait  pendaftaran  tanah  akan diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  (Made,  2019).  Selanjutnya  peraturan  ini  mengalami perkembangan  dan  penyempurnaan  yang  signifikan dengan  dikeluarkannya  PP  Nomor  24 tahun  1997   (PP 24/1997)  tentang Pendaftaran Tanah yang dianggap sebagai langkah baru karena peraturan pemerintah  sebelumnya  dianggap kurang mampu memberikan landasan hukum  yang  kuat  (Nugraha et.al ,  2020).  Pasal  9  ayat  (1)  PP  24/1997  secara  jelas mengidentifikasi objek pendaftaran tanah yang mencakup berbagai jenis hak atas tanah, yang pendaftaran objek ini mendasarkan pada Pasal 16 ayat (1) UUPA, sehingga tanah ulayat tidak termasuk  objek  pendaftaran  tanah.  Sementara  itu,  jika  ketentuan  mengenai  pendaftaran tanah  ulayat  hanya  diatur  dalam  peraturan  daerah,  maka  kemungkinan  besar  landasan hukumnya akan menjadi lemah sehingga menjadi salah satu permasalahan hukum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan landasan hukum suatu peraturan (Made, 2019).
Kemudian,  dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  &  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  9  Tahun  2015  (Permen  ATR/BPN  9/2015)  yang  kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  10  Tahun  2016  (Permen  ATR/BPN  10/2016).  Sejatinya,  kedua  regulasi  ini memperkenalkan konsep  hak komunal yang diakui melalui pemberian surat keputusan  dan sertifikat  yang  bertujuan  untuk  menyamakan  pengertian  dengan  hak  ulayat.  Namun, perubahan peraturan ini tidak sepenuhnya  sesuai dengan terminologi yang masih digunakan oleh  Kementerian  ATR/BPN,  yang  masih  menggunakan  istilah  'tanah  komunal'  dan  'hak komunal'. Hasil implementasi keduanya  pun  menghasilkan dua  produk  akhir yang berbeda. Produk  pertama adalah sertifikat  hak  milik, sementara yang kedua  adalah surat keputusan menteri  yang  mengakui  dan  menegaskan  hak  komunal  (Simarmata, 2021).  Selain  melalui skema tersebut, pendaftaran tanah ulayat juga berlangsung melalui Program Tata Lahan dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Program PTSL merupakan  upaya pendaftaran  tanah secara sistematis  yang dilakukan untuk  pertama kalinya. Sebelumnya,  ada Program Nasional Agraria (PRONA) yang berbeda konsep,  karena  PRONA  mengakui  bahwa  tidak  semua  bidang  tanah  dapat  diterbitkan sertifikat berdasarkan aspek hukumnya. Pemerintah telah memberikan program pendaftaran tanah kepada masyarakat sebagai bagian dari sembilan program kerja yang dikenal dengan nawa cita yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria (La'bi, et al ., 2021). PTSL dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL (Permen ATR/BPN  35/2016)  yang    mencabut  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata Ruang  Nomor  4 Tahun  2015  tentang  Program Nasional Agraria (Permen ATR/BPN  4/2015)  serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Operasi Nasional Agraria Melalui Perlindungan Sistem Tanah (Permen ATR/BPN 28/2016). Keputusan untuk menggantikan Program Operasi Nasional Agraria ini dilakukan karena kesadaran bahwa kebutuhan  masyarakat akan kepastian  hukum  atas hak  tanah perlu  dipenuhi  dengan  lebih cepat (La'bi et al ., 2021).
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional mengenai  Percepatan  Pelaksanaan  PTSL  telah  mengalami  beberapa  perubahan  dari Peraturan  Menteri Agraria dan  Tata Ruang  Kepala  Kantor  Pertanahan  Nasional  Nomor  12 Tahun 2017 tentang Percepatan PTS Permen (Permen ATR/BPN 12/2017),  menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  6  Tahun  2018 (Permen  ATR/BPN  6/2018).  Perubahan-perubahan  dalam  regulasi  ini  dilakukan  untuk meningkatkan  substansi  atau  materi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  terkait pendaftaran  tanah  dan  masalah  pertanahan  lainnya.  Lebih  lanjut,  Pelaksanaan  Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) juga dihadapkan pada beberapa hambatan dalam hal peraturan karena PTSL  tidak dapat  sepenuhnya  mengacu pada  Permen ATR/BPN  35/2016, yang kini telah digantikan oleh Permen ATR/BPN 6/2018 (La'bi et al ., 2021).
Jika  melihat  bagian  dasar  hukum,  kedua  regulasi  tersebut  memang  tidak mencantumkan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  MHA  dan Masyarakat  yang  Berada  dalam  Kawasan  Tertentu  (Permen  ATR/BPN  10/2016).  Padahal, Permen  ATR/BPN  10/2016  telah  memberikan  panduan  yang  rinci  mengenai  proses penerbitan sertifikat hak tanah komunal MHA (La'bi al ., 2021). Disamping itu, Pasal 3 ayat (2) Permen ATR/BPN  6/2018  juga menegaskan  bahwa  tanah  ulayat adalah  objek  pendaftaran tanah  meskipun  tidak  bisa  dicatatkan  dan  sertifikatnya  diterbitkan  melalui  PTSL.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  Kluster  1  PTSL  (bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya memenuhi  ketentuan  Permen  ATR/BPN  6/2018)  tidak  dapat  diterapkan  di  daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi tradisi hukum adat mereka. Secara keseluruhan, tampak bahwa Kementerian ATR/BPN telah menetapkan sasaran PTSL tanpa mempertimbangkan variasi dan keragaman di berbagai daerah yang masih memegang teguh hukum  adat mereka (Nugraha, et  al .,  2020).  Meskipun  UUPA  mengakui  relevansi  hukum  adat  di  berbagai  wilayah,
Kementerian  ATR/BPN  tampaknya  ingin  mempercepat  penerbitan  sertifikat  atas  seluruh tanah di Indonesia dengan tanpa mempertimbangkan keragaman ini.
Kebijakan  sertifikasi hak  komunal  berakhir  dengan  diterbitkannya  Permen  ATR/BPN 18/2019 yang isinya mengembalikan kebijakan sebelumnya, yaitu hanya mencatatkan tanah ulayat  dalam  daftar  tanah  tanpa  memberikan  sertifikat  hak  (Simarmata,  2021).  Selain dikeluarkannya Permen ATR/BPN 18/2019, juga dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal tahun  2020    terkait pengaturan  mengenai tata  usaha  tanah  ulayat  dimana keduanya  juga memiliki aspek  penting  dalam pengaturan  tanah  ulayat.  Hal  ini  disebabkan  karena kedua regulasi tersebut  memfokuskan pada kepastian  hukum  sebagai tujuan  utama dalam proses tata  usaha  tanah  ulayat  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  setelah menerima permohonan yang diajukan oleh pihak terkait. Permohonan ini biasanya mengikuti pengakuan  resmi  dari  pemerintah  daerah  yang  mengakui  kelompok  sebagai  MHA.  Lebih lanjut,  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  tahun  2020  memperluas  pandangan  ini  dengan memungkinkan  inisiasi berbagai langkah, seperti pembuatan  garis batas tanah,  pemberian Nomor  Identifikasi  Sementara,  dan  pemberian  atribut  yang  menunjukkan  indikasi  adanya tanah ulayat, bahkan jika belum ada produk  hukum daerah yang mengatur pengakuan resmi (Simarmata, 2021).
Sementara  itu,  dalam Pasal  1  ayat  (2)  Permen  ATR/BPN  18/2019  dirinci bahwa  hak ulayat kesatuan-kesatuan  masyarakat ulayat adalah wewenang bagi MHA untuk  mengelola dan  memanfaatkan  tanah  ulayat  sesuai  dengan  nilai-nilai dan  hukum  adat  yang  berlaku (Salam, 2023). Mereka juga memperoleh kekuasaan bersama untuk mengatur penggunaan tanah  di wilayah mereka masing-masing.  Lebih lanjut,  pendaftaran tanah  ulayat dilakukan berdasarkan   penetapan   pengakuan   dan   perlindungan  MHA (Pasal  3  Permen  ATR/BPN No.  18  Tahun  2019).
Hal   ini   berarti   bahwa   penatausahaan    hak   ulayat    atas   tanah    didasarkan   atas penetapan    pengakuan,  sebagai  dasar  penguasaan  hak  ulayat  atas  tanah  tersebut mendapatkan  perlindungan  hukum  (Pasal   5    Permen    ATR/BPN    No.    18    Tahun    2019). Sementara, proses pengakuan masyarakat di Indonesia itu bersyarat dan memerlukan proses yang panjang sehingga dalam hal ini tentunya  akan menimbulkan  keengganan masyarakat adat dalam melakukan ini. Lebih lanjut, pasca diakui pun belum bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh MHA.
Disisi lain, beberapa MHA  di Indonesia memilih untuk mempertahankan aturan-aturan adat tradisional terkait kepemilikan tanah ketika diminta untuk melakukan pendaftaran tanah atau mengikuti PTSL, mengingat terdapat keberagaman pengaturan lokal tanah ulayat ini di setiap  daerah maupun  masyarakat adat.   Berdasarkan  beberapa  temuan  tersebut,  Penulis mencoba meringkas implementasi dan perbedaan respon penatausahaan tanah ulayat oleh MHA    di  beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  Penulis  peroleh  dari  beberapa  penelitian sebelumnya.
Tabel 1. Respon Masyarakat Adat Terhadap Pendaftaran Tanah Ulayat
Nama Daerah Respon terhadap Pendaftaran Tanah Keterangan Menerima Menolak Limau Manis ✓ PTSL dianggap bentuk privatisasi tanah ulayat Ohio (Desa) Sathean ✓ hukum tanah ulayat memperbolehkan penguasaan  serta  kepemilikan  tanah  yang bersifat individual Ohio (Desa) Ngabub Maluku ✓ tunduk  terhadap  sistem  hukum  pertanahan lokal Kabupaten Ende, NTT ✓ Khawatir  tanah  adat  berpindah  tangan  dan masyarakat tidak tunduk aturan adat Bali ✓ Penatausahaan tanah melalui tiga metode yaitu pengadministrasian  hak  milik  desa  adat, pengadministrasian  hak  milik  pura,  dan pengadministrasian  hak  milik  atas  nama perorangan.
Sumber  :  diolah  Penulis  dari  penelitian  oleh  Nugraha, et  al., (2020),    Priska  Irvine Loupatty, et al., (2019), Hendrikus  Haipon  (2021), Rikardo Simarmata, et al., (2021), dan Ismail, et al ., (2021).

## 1. Pendaftaran Tanah Ulayat Limau Manis
Berdasarkan hasil penelitian  S.  Nugraha, et  al., (2020),  di Minangkabau,  tepatnya  di daerah  Limau Manis,  memiliki mekanisme  pendaftaran  tanah  ulayat  yang  berbeda  sesuai dengan jenis tanah yang dibagi. Masyarakat Adat disana membagi tanah menjadi dua jenis yaitu  tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah.  Kedua  jenis tanah  ini memiliki sistem kepemilikan  serta  pewarisan  yang  berbeda  dimana  tanah pusako tinggi  bersifat    dimiliki secara  komunal    akan  diwariskan  secara  terus  menerus  kepada  garis  keturunan  ibu, sedangkan  kepemilikan  tanah pusako rendah  bersifat  pribadi,  yang  nantinya  diwariskan kepada anak keturunannya. Lebih lanjut, tanah pusako tinggi dilarang untuk diperjualbelikan dan  hanya  boleh  untuk  digadaikan  apabila  memang  butuh  atau  sedang  dalam  keadaan mendesak. Pendaftaran tanah pusako sendiri wajib melampirkan ranji atau silsilah keturunan dengan  menunjukkan  nama  anggota  empat  generasi  dari  suatu  kaum.  Dalam  hal  ini, pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan seluruh anggota kaum karena tanah pusako yang bersifat komunal (Nugraha et al ., 2020).
Lebih lanjut, terdapat istilah ganggam bauntuak dalam masyarakat Minangkabau yaitu konsep  penyerahan  kewenangan  untuk  menggunakan  serta  memanfaatkan  suatu  bidang tanah pusako tinggi  kepada  perorangan  yang  merupakan  anggota  dari  kaum.  Mengenai
mekanisme  pendaftaran  tanah ganggam  bauntuak menggunakan  bukti  tertulis  berupa bentuk Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan  kaum yang dicap dan ditandatangani oleh penghulu suku serta dibuat pada saat akan mendaftarkan bidang tanah. Munculnya formulir Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan  Kaum (pernyataan bahwa seluruh anggota kaum sepakat menyerahkan  bidang tanah  untuk  didaftarkan) oleh Kantor  Wilayah BPN Sumatera Barat  ini  menjadi  kekhawatiran  sendiri  karena  akan  menimbulkan  kepunahan  dari  tanah pusako tinggi.  Lebih  lanjut,  menurut  laporan dalam  penelitian  yang  sama, pimpinan  adat merasa mekanisme ini merupakan perbuatan keliru terhadap tanah pusako tinggi (Nugraha et  al .,  2020).  Tidak  diizinkannya  pendaftaran  tanah  oleh  pemimpin  adat  Limau Manis  ini menjadi tantangan yang besar untuk  pemerintah. Terlebih lagi, pimpinan adat  menganggap program  pendaftaran  tanah  atau  PTSL  merupakan  bentuk  dukungan  untuk  mewujudkan privatisasi tanah ulayat sehingga mereka menolak keras untuk melakukan pendaftaran tanah.
2. pendaftaran Tanah Ulayat di Ohio Sathean dan Ohoi Ngabub Maluku
Sebagaimana penelitian Priska Irvine Loupatty, et al. (2019), pendaftaran tanah melalui program PTSL di Maluku tepatnya  berada di suku  Ohio Sathean  dan Ohoi Ngabub  memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kegiatan pendaftaran tanah atau program PTSL diizinkan untuk masyarakat Ohoi Sathean Karena tidak terdapat  permasalahan  berkaitan  dengan  pemilikan dan  penguasaan  bidang-bidang tanah di dalam petuanan Ohoi Sathean. Selain itu, hukum tanah  ulayat  mereka memperbolehkan  penguasaan  serta  kepemilikan  tanah  yang bersifat individual yang dalam hal ini memudahkan Kantor Pertanahan dalam melakukan pendaftaran tanah.  Namun,  berdasarkan  penelitian  yang  sama,  adanya  kepemilikan  individu  dalam masyarakat  Ohoi  Sathean  ini  justru  memperkuat  kepemilikan  tanah  individual,  tetapi kepemilikan  serta  penguasaannya  serta  pemanfaatan  masih  menganut  hukum  adat  yang berlaku  disana.  Berbeda  dengan  perangkat  Ohoi  Sathean,  Perangkat  Adatnya  belum mengizinkan  pelaksanaan kegiatan PTSL atau   kegiatan pendaftaran  tanah  lainnya   karena konsep  penguasaan  tanah  secara pribadi   di  atas  kepemilikan bersama  (komunal)  seluruh masyarakat adat Ohoi Ngabub. Lebih lanjut,  Para Perangkat Adat masih menganut pedoman hukum  yang sudah  berlaku  secara turun  temurun  bahwa  pemilikan tanah di  Ohoi  Ngabub merupakan  pemilikan  tanah  secara  komunal sehingga belum mengijinkan pemilikan tanah secara individu  oleh masing-masing masyarakat adat Ohoi Ngabub.  Disamping itu, terdapat fakta bahwa tidak pernah terdapat sengketa  terkait penguasaan ataupun pemilikan tanah ini karena masyarakatnya yang menjunjung  serta taat kepada pedoman  hukum Larwul Ngabal (Loupatty et al. , 2019).
Penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat adat Ohoi Sathean bergantung pada izin yang diberikan oleh Kepala Marga dan Tuan Tanah. Mayoritas bidang tanah di wilayah Ohoi Sathean sudah memiliki sertifikat hak milik, yang dapat dilihat dari jumlah sertifikat yang telah diterbitkan di wilayah tersebut. Dalam hal pemindahan kepemilikan tanah, masyarakat adat Ohoi Ngabub  dilarang menjual tanah yang mereka tempati kepada pihak lain, bahkan sesama  anggota  masyarakat  adat  Ohoi  Ngabub.  Peralihan  kepemilikan  tanah  hanya diperbolehkan  melalui proses  pewarisan.  Sistem  penguasaan  tanah  ini,  di  mana  individu
hanya  diperbolehkan  menguasai  tanah  tanpa  kepemilikan  penuh,  telah  berjalan  tanpa masalah karena setiap  bidang tanah  memiliki batas yang jelas. Adanya  respon  negatif dari Ohoi  Ngabub  disebabkan  oleh  pemberlakuan  sistem  hukum  pertanahan  lokal  oleh masyarakat sejak lama (Loupatty, et al. , 2019).

## 3. Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Ende, NTT
Berdasarkan penelitian oleh Hendrikus Haipon (2021), tanah yang berada di luar kota Ende adalah tanah ulayat yang masih dijaga oleh komunitas adat.  Pemimpin dari komunitas adat di kabupaten Ende yang disebut dengan “Mosalaki” mempunyai kedudukan tinggi secara sosial serta pada keadaan tertentu memiliki kewenangan untuk  menentukan  dapat tidaknya dilakukan  sertifikasi  tanah-tanah  ulayat.  Dalam   melakukan  pendaftaran  tanah,    Petugas Kantor  Pertanahan  melakukan  pemetaan  dan  penandaan  batas-batas  tanah  agar  dapat tercatat secara resmi dalam peta pendaftaran Kantor Pertanahan. Selain itu, proses  ini juga mencatat identitas Mosalaki yang bertanggung jawab atas tanah tersebut, mengingat jika ada sertifikasi tanah, hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan  dari Mosalaki, dan penggunaan serta pemanfaatan tanah yang telah disertifikasi harus tetap mengikuti aturan adat yang berlaku (Haipon, 2021). Masyarakat yang ingin menjual atau menggadaikan tanah, mereka harus  mendapatkan  izin  terlebih dahulu  dari kepala suku,  Mosalaki agar Mosalaki turut  mengawasi  dan  mengatur  setiap fai  wazu  ana  azo di  suku  Kebirangga  tidak  dapat mentransfer kepemilikan tanah kepada orang lain. Tanah dianggap sebagai warisan leluhur dan merupakan pesan berharga dari mereka, yang menuntut agar tanah tersebut tidak dijual dengan alasan apapun. Adat dan kesatuan suku akan terancam jika tanah dijual, dan mereka takut akan kutukan  leluhur atau embu mamo dan tanah watu yang akan menimpa jika tanah dijual. Tanah yang diperoleh juga tidak boleh  dijual, dialihkan maupun  dijadikan jaminan  di Bank, kecuali bagi pemegang sertifikat tanah, mereka harus meminta ijin ke Mosalaki untuk menggadaikan  tanah  atau  menjaminkan  tanah  tersebut  dengan  alasan  modal  usaha, memenuhi kebutuhan  hidup (Haipon, 2021).
Menurut penelitian yang sama, dalam pelaksanaan PTSL, banyak MHA di Mosalaki menolak untuk mendaftarkan tanah ulayat mereka. Mereka khawatir bahwa dengan memiliki sertifikat  tanah,  tanah  tersebut  dapat  berpindah  tangan  kepada  orang  lain,  atau  para penggarap yang sudah  diberi sertifikat tidak akan lagi mengikuti  aturan adat.  Perpindahan kepemilikan tanah yang tidak tercatat dalam administrasi adat dapat memicu konflik terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat di Mosalaki yang menyatakan bahwa jika penggarap tidak aktif menggunakan tanah atau berada di luar lokasi tanah, maka tanah tersebut akan kembali menjadi milik Mosalaki (Adinugroho, 2023).

## 4. Pendaftaran Tanah Ulayat di Bali
Berdasarkan  Penelitian  Rikardo  Simarmata,  dkk (2021)  dalam  buku  “Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Maria S.W. Sumardjono”, proses   pengadministrasian tanah ulayat  di  provinsi  Bali  pada  praktiknya  dikerjakan  melalui  tiga  metode  yaitu pengadministrasian hak milik desa adat, hak milik pura, dan hak milik atas nama perorangan.
Metode pertama dipakai oleh masyarakat sejak tahun 2018. Dalam hal itu, subjek pemegang hak atas tanah adalah desa adat mengingat terdapat SK Menteri ATR/ BPN tahun 2017, yang kemudian diganti dan disesuaikan dengan. Pada tahun  Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang  Desa  Adat.  Adanya  dua  ketentuan  tersebut  menjadikan  desa  adat  atau  desa Pakraman  dapat  menjadi  pemegang  hak  milik  atas  tanah,  meskipun  terkait  hak  yang didaftarkan masih mengikuti pada model atau metode hak milik perorangan sesuai pasal 20 UUPA.  Lebih  lanjut,  kepemilikan  tanah  oleh  desa  adat  disini  tidak  mengabaikan  hak-hak perorangan tanah karena di dalam sertifikat selain tercantum pemegang hak milik yaitu desa adat juga tercantum nama pengguna/ penggarap tanah yang bersangkutan di bagian kolom penunjuk  sertifikat (Ismail et al ., 2021). Metode pertama ini menguatkan serta menetapkan kepemilikan  tanah  dari  desa  adat  sekaligus  menjamin  hak-hak  anggota  desa  dalam menggunakan  tanah.  Kemudian,  terdapat  juga  metode  dimana  subjek  pemegang haknya adalah pura dalam pendaftaran tanah, sebagaimana menurut PP Nomor 38 Tahun 1963 jo. Keputusan  Menteri Dalam Negeri No. SK.556/DJA/1986.  Lebih lanjut, mekanisme ini menjadi salah satu alternatif dalam pengadministrasian tanah sebelum adanya pengakuan untuk  desa adat.  Pada  praktiknya,  beberapa  bidang  tanah  termasuk  pura  di  Bali  dapat  didaftarkan sebagai pemegang  hak,  dimana  tanah  tetap  dimiliki oleh  unit  sosial  pengelola  pura  yang berkaitan.  Untuk  metode  ketiga yang digunakan  adalah  pendaftaran  hak  pendaftara n  hak atas  nama  perorangan  pada  dasarnya  merupakan  mekanisme  yang  diperuntukkan  untuk pengadministrasian tanah  perorangan, bukan  secara khusus  untuk  tanah  ulayat.  Berkaitan dengan hal tersebut,  model ini digunakan sebagai siasat untuk  keadaan dimana tanah  yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan atas nama perkumpulan adatnya atau atas nama pura (Ismail, et. al ., 2021).
Apabila dianalisis lebih lanjut antara pengaturan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia dengan  implementasi  masyarakat  adat  memang  belum  berjalan  dengan  lancar.  Hal  ini tentunya  tidak bisa lepas dari adanya keberagaman hukum  masyarakat adat Permasalahan atau pluralisme hukum (Nasional  dan Adat)  dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah,  terutama pada    daerah    yang  penerapan    hukum    adatnya    sangat    kental    seperti    lima daerah masyarakat adat diatas. Hal itu bisa dilihat dari penolakan masyarakat atau kepala adat  untuk mendaftarkan tanahnya dengan alasan takut bahwa tanah ulayat itu akan hilang, mengalami privatisasi, ataupun masyarakat tidak lagi mematuhi aturan adat. Mereka memiliki ketakutan sendiri  atas  kepedulian  mereka  untuk  menjaga  tanah  ulayat  sebagai  bagian  tatanan masyarakat adat. Sementara itu, Pluralisme  hukum selama ini tidak terakomodir dengan baik di  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.      Selain  itu,  juga adanya  tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lain terkait tanah ulayat sebagai pendaftaran tanah, bahkan Permen ATR/BPN 18/2019  hanya  mengatur  mengenai  objek  tanah  ulayat dalam  pencatatan  daftar  tanah  bukan pengaturan  mengenai  kegiatan  Pendaftaran  Tanah Ulayat  secara rigid .  Terlebih  lagi,  program  PTSL  yang  dicanangkan    pemerintah  tidak sepenuhnya  berhasil dan kurang implementatif  mengingat objek pendaftaran tanah adalah tanah  penguasaan  ulayat yang  rentetan  proses  pendaftaran  tanahnya  sangat panjang  dan
memerlukan waktu  yang lama dalam pembuktiannya.  Atas  hal-hal tersebut,  tentunya  akan menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

## Pengaturan dan Implementasi Pendaftaran Tanah Ulayat di Ethiopia
Ethiopia  menjadi salah  satu  negara di  Afrika Timur  yang  menjunjung  tinggi  hak-hak MHA-nya. Di bawah pemerintahan Haile Selassie dan Mengistu Hailemariam, keinginan MHA untuk  menggunakan  kebiasaan  dan  praktik  lokal  untuk  transaksi  tanah  ulayat  diakui. Mengacu pada yurisprudensi Gebrehiwot v. Dubarge et al. , Federal Supreme Court Ethiopia mewajibkan adanya registrasi tanah untuk  keabsahan kontrak dan tanda kepemilikan benda tak bergerak. Perkara a quo diputus  dengan memperhatikan Article 1723 Civil Code (Heroui 2008). Ketentuan  tersebut  kemudian diadaptasi oleh pengadilan tingkat pertama di daerah pedesaan  (Ayano,  2018).  Pendaftaran  tanah  ulayat  di  Ethiopia  (secara spesifik:  Sertifikasi tanah  ulayat) terbukti  memberikan hasil yang  signifikan dalam mengurangi  ketidakpastian perlindungan tanah kepemilikan komunal, bahkan meningkatkan investasi yang berhubungan dengan  tanah  dan  persediaan  tanah  untuk  pasar  penyewaan  tanah  (Deininger al .,  2011). Bahwa berdasarkan Article 43(1)(2) Konstitusi  FDRE 1995, “ The people as a whole and each nation  and  nationality  in particular have/has  the right to sustainable  development ,” hal ini merujuk pada hak MHA atas communal land holding system atau kepemilikan tanah secara bersama-sama. Melihat pada Pasal 3 UUPA, hak ulayat hanya diakui keberadaannya secara bersyarat, yaitu “sepanjang menurut kenyataannya masih ada.” Bahkan pengakuan terhadap eksistensinya  tidak  serta  merta memberikan  MHA di  Indonesia  hak  untuk  memiliki tanah ulayat secara komunal karena prosesnya yang panjang dan tidak mudah.
Berbeda dengan  pengaturan PTSL di Indonesia  berdasarkan Permen ATR/BPN 6/2018 yang banyak  menuai perlawanan dari MHA karena risiko penyelewengan implementasi dan rendahnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah,  pendaftaran  tanah  ulayat  di Ethiopia dil akukan oleh suatu komite. Komite yang terdiri dari lima orang (“ Kore Shalagi Lafa ” atau Committee of Land Survey ) dibentuk di setiap desa untuk melakukan survey , pengukuran dan  pencatatan  ukuran, lokasi,  batas-batas, penggunaan,  serta nama dari pemilik tiap-tiap tanah.  Data  yang  telah  tercatat,  didistribusikan  pada  Central  Bureau  of  Rural  Land  and Environmental  Protection.  Tugas  pengukuran  dan  pencatatan  informasi  tanah  melalui Geographic Information System dilakukan oleh konsultan  lepas yang dikontrak untuk  jangka waktu pendek. Pencatatan tanah komunal banyak ditemukan di bagian utara Ethiopia, antara lain di Eritrea, Tigre, Begemder-Simien, Gojjam, dan beberapa bagian dari Shoa dan Welo.
Dalam  hal  tanah  dikuasai  oleh  pasangan  kawin,  maka  sertifikat  tanah  akan diatasnamakan kedua pasangan dalam perkawinan. Sementara itu, tanah yang dikuasai oleh MHA as a whole , seperti ladang terbuka atau perkebunan, diregistrasikan sebagai “ common land ” dan dipilih satu orang perwakilan komunitas untuk menjamin komunitas MHA tersebut (Deininger, et  al .,  2011).  Pembagian  kepemilikan  tanah  komunal  didasarkan  pada  sistem kekerabatan  MHA maupun  mengikuti  adat istiadat yang  berlaku  untuk  tanah  desa.  Sistem yang  demikian  ini  koheren  dengan  kesepakatan  bahwa  keluarga yang  menemukan  atau menguasai  tanah  lebih  dulu  adalah  pemilik  (Cohen,  1973).  Secara  umum,  Ethiopia
berpartisipasi  dalam  proses  perkembangan  peraturan  perundang-undangan  berkaitan dengan  kepemilikan tanah  komunal.  Hal ini dibuktikan  dari konstitusi  Ethiopia  1995  (FDRE 1995) yang meratifikasi Convention on Biological Diversity 10 Juni 1992 dan 5 April 1994. Hak bagi MHA Ethiopia untuk  melakukan pengembangan dan  pemanfaatan tanah  ulayat terdiri dari: (a) Hak untuk  mengakses sumber daya alam di wilayah domisili MHA; dan (b) Hak untuk melakukan  pengembangan  dan  pemanfaatan  tanah  ulayat  menurut  budayanya  masing- masing (Abdulahi, 2007).
Mengambil contoh di Amhara dan Tigray, dua wilayah yang menjadi pionir pendaftaran tanah ulayat di Ethiopia. Pendaftaran kepemilikan tanah ulayat di Amhara dilakukan melalui joint  titling  household (turun  temurun  untuk  satu  rumah  tangga) melalui pemerintah  dan komunitas  setempat  secara  sistematis  dengan  biaya  yang  sangat  rendah.  Teknologi penatausahaannya  juga  sangat  sederhana  cenderung  tradisional  dengan  alternatif  GPS- Geographic  System  Information (GPS-GIS)  menurut  peraturan  pemerintah.  Sistem  yang sangat sederhana ini juga mempengaruhi jangka waktu selesainya pengurusan pendaftaran tanah ulayat, yaitu empat sampai dengan enam bulan, bahkan mencapai dua tahun  dengan menggunakan  GPS-GIS  (Kanji et  al ., 2005).  Sementara itu,  di  Tigray, Ethiopia,  kepemilikan tanah  didaftarkan  dengan  cara perwakilan  (dipilih  satu  perwakilan  untuk  menjadi  pemilik tanah  secara tertulis)  dari kelompok  MHA. Pendaftaran  tanah  ulayat  di Tigray bisa  selesai dalam beberapa  minggu saja menggunakan teknologi  pendaftaran  yang sangat  sederhana yang dipercayai secara turun  temurun  oleh MHA  (Kanji, et al ., 2005). Berdasarkan laporan Adenew  dan  Abdi  (2005),  Tigray merupakan  bagian negara pertama yang memulai sistem pendaftaran  tanah  ulayat  di Ethiopia,  diikuti  dengan  Amhara, Oromia, dan  bagian  seluruh negara bagian Selatan Ethiopia.  Terdapat struktural tertentu  yang bertanggung jawab atas pendaftaran  tanah  ulayat,  salah  satunya  adalah Environmental  Protection  Land  Use  and Administration Authority (EPLAUA) yang sudah diterapkan di Amhara pada tahun 2000 dan di Tigray pada  tahun  2004.  Secara umum,  pemerintah  Ethiopia  memusatkan  perhatian  pada perbaikan land tenure security atau perlindungan pendaftaran  tanah yang dianggap sangat berpengaruh  pada  peningkatan  agrikultural  (Adenew  dan  Fayera,  2005).  Di  Amhara, pendaftaran  tanah ulayat  dianggap lebih tradisional dibanding  pengaturan  yang berlaku di Tigray karena kepemilikan tanah ulayat diatasnamakan kepala rumah tangga (laki-laki), yang mana sistem  ini terpengaruh oleh  dinamika politik  yang sempat  terjadi  dan  menyebabkan MHA Amhara sempat kehilangan kepercayaan pada pemerintahannya (Kanji al ., 2005). Dalam hal ini, Tigray memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengakomodasi kepentingan MHA. Sistem pendaftaran tanah ulayat di Tigray memihak pada MHA sehingga membentuk institusi lokal yang kuat karena pemerintahan Tigray dan kepala MHA ( kebeles ) memiliki pandangan yang sama dalam aspek dinamika sosio-politik dan histori Tigray.
Menurut Ostrom, dalam tulisannya yang berjudul Property Rights Regimes and Natural Resources: A  Conceptual  Analysis ,  terdapat  variasi dalam  menentukan  subjek  yang  berhak atas  hak  milik suatu  benda  tetap,  subjek  ini dapat  berupa individuals maupun collectives . Ketika group of individuals (sekelompok  individu) membentuk  organisasi atau perkumpulan
yang  melekat  pada  mereka  hak  atas  ‘ collective-choice ,’ maka  sistem  sumber  daya  dan produksi atas sumber daya itu juga ikut terpengaruh, Ostrom menyatakan bahwa kepemilikan komunal  atas  benda  tetap  (‘ communal  property rights ’)  adalah salah  satunya.  Kemudian, ditegaskan  kembali  oleh  Ostrom  bahwa communal  property  rights ,  sederhananya  dapat diartikan sebagai group property rights . Persepsi mengenai tragedy of the commons cukup memberikan dampak pada pengaturan kepemilikan tanah oleh MHA di Afrika yang sempat diinvasi  oleh  kebiasaan negara barat (Abdulahi,  2007).  Kepemilikan  tanah  secara komunal adalah  sistem  kepemilikan  tanah  yang secara umum  dilakukan  oleh  MHA  Afrika  sebelum adanya  intervensi  dari  sistem  hukum  formal  dari  pemerintahan  barat.  Dewasa  ini,  hak komunal diatur dalam Article 40 Konstitusi  Ethiopia, yang menjamin hak kolektif dari MHA di Ethiopia.  Akan  tetapi,  terdapat  potensi  miskonsepsi  dari  ‘hak  komunal’  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  tersebut,  bahwa  disebutkan  dalam  Article 40(3),  kepemilikan  atas tanah  desa  dan  kota,  beserta  segala sumber  dayanya  “ in  the  state  and  in  the  people  of Ethiopia .” Adanya  multitafsir dari frasa “ state ” dan  “ people ” dalam Article 40(3) Konstitusi Ethiopia.  Yang  mana,  hal  ini  bisa  membahayakan  status  kepemilikan  tanah  ulayat  yang mulanya ada pada MHA, harus dialihkan kepada negara. Tafsiran ini kemudian didukung oleh Article 5(3) FDRE Rural Land Administration dan Land Use Proclamation No. 456/2005 yang menyebutkan  bahwa  tanah  pedesaan  adalah  milik  negara.  Namun,  hal  ini  kemudian dipertegas  melalui Article  39,  yang  berbunyi,  “ Nations,  Nationalities,  and  Peoples, for  the purpose  of this  Constitution,  is a  group of  people who  have or share a  large measure of a common culture or similar customs, mutual intelligibility of language, belief in a common or related  identities,  a  common  psychological  make-up,  and  who  inhabit  on  identifiable, predominantly  contiguous  territory .”  Meskipun  klausul  tersebut  tidak  secara  eksplisit mendefinisikan ‘ peoples ,’ tapi dapat dikatakan bahwa  fras a peoples’ yang dimaksud  adalah komunitas atau MHA dan bukan negara Ethiopia secara keseluruhan (Abdulahi, 2007).
Diskursus  antara  pengaturan  mengenai  diakuinya  hukum  adat  dan  pemberlakuan peraturan  perundang-undangan  yang pernah  terjadi di Ethiopia  terbatas  pada  pengaturan registrasi tanah yang dianggap terlalu seragam tidak bisa mengakomodasi pluralitas hukum adat mengenai pendaftaran tanah.  Inkonsistensi  pengakuan hukum  adat di Ethiopia  terjadi ketika sertifikat atas tanah ulayat yang dianggap telah diakui melalui hukum adat, tidak bisa menjadi  bukti  yang cukup  di  muka  pengadilan sehingga  dalam hal terjadi  sengketa,  MHA Ethiopia  belum  dilindungi  secara  penuh legal  standing -nya.  Salah  satunya  adalah  kasus Meskerem, seorang perempuan  yang  tinggal di kota  Batu,  Oromia, peralihan tanah  ulayat dipercayai telah terjadi melalui adat handhura , di mana mertua akan menghadiahkan properti kepada pengantin baru karena tanah tersebut  merupakan “ common marital property ” atau harta bersama dari perkawinan sebelumnya  sehingga secara hukum  adat  akan  diturunkan kepada  anaknya  ketika  sudah  menikah.  Namun,  tidak  adanya  sertifikat  pengalihan  yang membuktikan kepemilikan tanah telah beralih, Meskerem diputuskan tidak memiliki hak atas tanah ulayat tersebut. Pengadilan setempat menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang dapat mencabut hak mertua Meskerem atas tanah ulayat tersebut. Meskerem berpendapat
bahwa memiliki sertifikat tanah tidak selalu menjamin bahwa petugas pertanahan ataupun pengadilan  tidak  akan  memanipulasi  pencatatan  tanah  serta  standar  kepemilikan  tanah (Ayano, 2018).
Permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa upaya legislatif dalam menempatkan hak MHA dalam melakukan standarisasi pengaturan tanah hukum adat di sub-Sahara Afrika tidak selalu membuahkan  hasil  sesuai tujuan.  Bahkan  jika formal law (dalam hal ini:  Civil Code) dapat diimplementasikan dengan efektif, sengketa tanah tetap mungkin akan terjadi karena perbedaan  pandangan dan  tafsiran aparat penegak hukum in charge . Hal ini membedakan peradilan Ethiopia  dengan prinsip pembuktian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1866  KUHPerdata,  di  mana  bukti  tulisan  merupakan  salah  satu  bukti  absolut  yang  tidak terbantahkan.  Jika  kasus  Meskereem  terjadi  di  Indonesia,  sertifikat  yang  menunjukkan kepemilikan Meskerem atas tanah tanpa perlu adanya sertifikat “pengalihan” dari penguasa tanah  sebelumnya  akan tetap  memberikan Meskerem hak penuh  atas tanah  ulayat a  quo . Problematika ini dikembalikan pada sistem peradilan masing-masing negara. Sementara itu, sistem pendaftaran  tanah ulayat di  Ethiopia memiliki harmoni yang lebih baik antara MHA dan pemerintah jika dibanding dengan sistem penatausahaan tanah ulayat di Indonesia yang masih bergantung pada keputusan pemerintah. Pengakuan MHA sekaligus kepemilikan tanah ulayat yang diputuskan  secara sepihak oleh pemerintah Indonesia melalui pencatatan dalam daftar tanah ulayat.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  diketahui  bahwa  pendaftaran  tanah  ulayat  di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak tahun  1961 sampai dengan tahun  2020. Banyaknya  Peraturan  Menteri  dari  tahun  ke  tahun,  menyebabkan  tumpang  tindih  dan pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang berlaku terkait pendaftaran tanah  ulayat  di  Indonesia.  Hal  ini  mempersulit  terciptanya  kepastian  hukum  bagi  warga negara  Indonesia,  khususnya  MHA.  Tidak  terakomodasinya  kepentingan  MHA  untuk mempertahankan  kebiasaan dan  hukum  adatnya  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan dan pertimbangan pemerintah atas pluralitas adat istiadat di antara masyarakat Indonesia.
Mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Nomor  19  Tahun  2019,  disebutkan  bahwa kepemilikan tanah ulayat  harus melalui pengakuan  dari kementerian. Ketentuan  ini sangat sulit  untuk  diterapkan,  mengingat  terbatasnya  akses  MHA  terhadap  hukum  formal.  Hal serupa terjadi di Ethiopia, di mana dalam satu putusan,  hakim tidak bisa mempertimbangkan pengakuan  kepemilikan tanah ulayat tanpa adanya sertifikat kepemilikan. Namun,  berbeda dengan peraturan perundang-undangan  di Indonesia,  Ethiopia telah mengakui keberlakuan hukum  adat  dalam transaksi dan  kepemilikan tanah  ulayat.  Bahwa berdasarkan  konstitusi Ethiopia dari ratifikasi Convention  on Biological Diversity , hak MHA untuk mengembangkan dan  memanfaatkan tanah kepemilikan komunal  dalam penguasaannya  tidak  harus melalui pendaftaran secara tertulis, namun telah didasarkan pada kepemilikan “ group of people .” Hal ini adalah  bentuk  pertimbangan  pemerintah Ethiopia  atas minimnya  MHA  yang  terekspos
hukum formal (dalam hal ini: Civil Code tentang sertifikasi tanah). Indonesia dan Ethiopia yang memiliki  kesamaan  sistem  kodifikasi  hukum  dan  keberagaman  adat  istiadat,  kerap  kali menghadapi permasalahan yang sama dalam memenuhi  kepentingan  masyarakatnya yang masih  kental  dengan  budaya.  Maka  dari  itu,  Indonesia  tentunya  bisa  mengadopsi  upaya Ethiopia  untuk  menyejahterakan  serta  memenuhi  kepentingan  MHAnya  melalui kodifikasi yang  berkesinambungan  satu  sama  lainnya agar tercipta  kepastian  hukum.  Perlu  menjadi catatan  pula,  bahwa  adanya  sistem  pendaftaran  dan  kepemilikan  tanah  ulayat  yang terkodifikasi  belum  tentu  dapat  menciptakan  kesempurnaan  dalam  dinamika  MHA, diperlukan  adanya  kontribusi  dari tiap-tiap  komponen  dalam masyarakat dan  pemerintah untuk dapat menghasilkan struktur hukum yang tepat.

## Rekomendasi
Dari uraian tersebut,  dapat direfleksikan bahwa pengaturan pendaftaran tanah ulayat di Ethiopia  sudah  memiliki kepastian hukum  berupa  konstitusi  dan  Civil Code.  Yang mana, pemerintah dan legislatif Ethiopia telah menyediakan dasar hukum formal yang cukup untuk mengakui  dan  mengimplementasikan  hukum  serta  kebiasaan  adat  di  Ethiopia  dalam kepemilikan tanah,  khususnya  tanah  komunal.  Pendaftaran tanah  ulayat bukanlah  sekadar formalitas belaka, namun  dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan  dan kepemilikan properti  dalam masyarakat.  Maka  dari  itu,  peraturan  perundang-undangan  Ethiopia  tetap membutuhkan  peningkatan  partisipasi, baik oleh  aparat penegak  hukum  maupun  MHA itu sendiri untuk bisa menghormati dan menerapkan hukum yang ada, terlebih pada saat terjadi sengketa yang membutuhkan kebijakan wewenang pengadilan Ethiopia sehingga perlu untuk diteliti  lebih  lanjut  terkait  perbedaan  putusan  pengadilan  di  Indonesia  dan  Eropa  dalam menanggapi penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat dengan kepemilikan komunal.
Membandingkan kondisi Indonesia dan Ethiopia, dalam situasi suatu negara yang plural memiliki tingkat pertumbuhan  populasi cukup  tinggi, ekspansi urban yang cepat, dan marak transaksi  tanah  yang  dipandang  sebagai  ancaman  bagi  perlindungan  tanah  ulayat, pendaftaran tanah ulayat berbasis pada kebutuhan  MHA akan menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi  hak  sosial  dan  ekonomi  komunitas  tersebut.  Sistem  yang  demikian  ini  dapat dilakukan dengan cara melindungi existing rights dari MHA dan memberikan keleluasaan bagi right holders (pemegang kekuasaan atas tanah ulayat) untuk membuat keputusan, baik secara individu  atau  kolektif  dalam  pemanfaatan  hak-haknya.  Indonesia  dan  Ethiopia  menganut pada sistem hukum yang sama, yaitu pengkodifikasian hukum sehingga tidak hanya didukung oleh kondisi masyarakat, namun didorong oleh kesamaan aspek yuridis, pengadopsian sistem pendaftaran  tanah  ulayat  Ethiopia  sangat  memungkinkan  untuk  dilakukan  di  Indonesia. Implementasi  berkelanjutan  dari  desentralisasi  yang  transparan  dan  efektif  secara  biaya dalam  penatausahaan  tanah  di  Indonesia  bisa  menjadi  solusi  ketika  mengadopsi  sistem pendaftaran tanah Ethiopia.

## Ucapan  Terima  Kasih
Penelitian ini didanai oleh Program Hibah Penelitian Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2023. Terima kasih disampaikan kepada Almonika Cindy Fatika Sari M.A., atas pendampingan dan masukan kritis yang diberikan selama proses penelitian.

## Daftar  Pustaka
Abdulahi, M. (2007). The legal status of the communal land holding system in Ethiopia: The case  of  pastoral  communities. International  Journal  on  Minority  and  Group  Rights , 14 (1). https://doi.org/10.1163/138548707X181566
Adenew, B., & Abdi, F. (2005). Research report 3 land registration in Amhara region, Ethiopia.
In International Institute for Environment and Development .
Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende. Widya Bhumi , 3 (1). https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.42
Andersen,  K.  E.  (2011).  Communal  Tenure  and  the  Governance  of  Common  Property Resources in Asia - Lessons From Experiences in Selected Countries. Land Tenure , (April), 1-45
La'bi, J. M. Arung, S. S. Nur, & K. Lahae. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum,
& Pengajarannya , 16(1), 118-131. https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548
Ayano, M. F. (2018). Rural Land Registration in Ethiopia: Myths and Realities. Law and Society Review , 52 (4), 1060 – 1097. https://doi.org/10.1111/lasr.12369
Cohen, J. M. (1973). Ethiopia after haile selassie the government land factor. African Affairs ,
72 (289), 365 – 382. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.afraf.a096409
Deininger, K., Ali, D. A., & Alemu, T. (2011). Impacts of land certification on tenure security, investment,  and  land market participation:  Evidence  from Ethiopia. Land  Economics , 87 (2), 312 – 334. https://doi.org/10.3368/le.87.2.312
Haipon,  H.  (2021). Pendaftaran  Hak  Milik Atas  Tanah  Melalui Program Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(1), 309 – 325.
Ismail, N,  Simarmata, R,  &  Bosko.  R.E. (2023). Menelusuri Pemikiran Hukum  Agraria Prof. Maria S.W. Sumardjono . Yogyakarta: Genta Publishing.
Kanji, N., Cotula, L., Hilhorst, T., Toulmin, C., & Witten, W. (2005). Can Land Registration Serve Poor and Marginalised Groups? Summary Report. Smi , February 2015 .
Krismantoro,  D.  (2022).  Pengakuan  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  Ulayat:  Analisis Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Adat. Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional, 4(2), 21-32. https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553
Made, O.C.W. (2019).  Problematika Pengaturan  Pendaftaran  Tanah Adat  di Bali," Legislasi Indonesia, 16(4), 487-498.
Marschke, M., D. Szablowski, and P. Vandergeest. 2007. Indigenous Peoples Scoping Exercise: A Synthesis  Report. Working Paper 21, Rural Poverty and Environment Working Paper Series. Ottawa: International Development Research Centre.
Nasution, B.J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. Bandung: Mandar Maju.
Nugraha, S., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis Kota  Padang  Terhadap  Pendaftaran  Tanah. Tunas  Agraria , 3 (2),  40 – 52. https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.106
Salam, S.  (2023).  Penguasaan  Fisik  Tanah  Sebagai Alat  Bukti  Kepemilikan  Tanah  Ulayat  di Pengadilan. Crepido , 5 (1), 1-14. https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.1-14
Simarmata, R.  (2021).  Orientasi  Negara dalam Pendaftaran  Tanah  Adat  di  Indonesia. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies , 1 (1), 1-35.
https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.3
Pulungan,  M.  Sofyan.  (2023).  Menelaah Masa  Lalu, Menata  Masa Depan:  Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. Jurnal Undang, 6(1), 236-267.
W. D. Juniawan, et. al . (2022). Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat.
Development Policy and Management Review (DPMR) , 2(2),  157-173.