NOMOR: 2 HALAMAN: 143 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.30639

## PERAN PIMPINAN PANTI PELAYANAN SOSIAL PENGEMIS GELANDANGAN ORANG TERLANTAR (PGOT) MARDI UTOMO DALAM UPAYA REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN UNTUK KEMANDIRIAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
Maryatun 1 , Soni Akhmad Nulhaqim 2
1,2 Pascasarjana Kesejahteraan Sosial, FISIP – Universitas Padjadjaran maryatun1383@gmail.com, soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Administrator memiliki peran besar dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi panti pelayanan sosial melalui upaya rehabilitasi dan pemberdayaan untuk kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial  (PPKS).  Panti  Pelayanan  Sosial  Pengemis  Gelandangan  Orang  Terlantar  Mardi  Utomo Semarang  memiliki  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  kegiatan  teknis  operasional  ataupun penunjang  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Tengah  di  bidang  rehabilitasi  sosial  penyandang  masalah kesejahteraan sosial khusus pengemis, gelandangan orang terlantar (PGOT). Dalam melaksanakan tugas  pokok  rehabilitasi,  panti  pelayanan  sosial  PGOT  Mardi  Utomo  menselaraskannya  dengan upaya  pemberdayaan  melalui  pelaksanaan  manajemen  open  system  dengan  media pengembangan  Taman  Edukasi  Pelangi  dan  Agrososial  Mardi  Utomo.  Terkait  hal  tersebut, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  peranan/tindakan  kepala  panti  dalam  upaya rehabilitasi  dan  pemberdayaan  untuk  kemandirian  Pemerlu  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial (PPKS).  Teori  yang  digunakan  untuk  mengetahui  peranan  administrator  dalam  penelitian  ini menggunakan konsep organisasi layanan manusia dilihat dari Social Work Administrator.  Metode penelitian  deskriptif  kualitatif,  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  studi  literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar  Mardi  Utomo  Semarang  sudah  melaksanakan  peran/  tindakannya  dengan  baik  dalam upaya  rehabilitasi  dan  pemberdayaan  dilihat  dari  aspek  penerimaan,  kreatif,  demokrasi, kepercayaan,  perencanaan,  pengorganisasian  dan  pembuatan  keputusan  yang  terkait  upaya rehabilitasi dan pemberdayaan sosial untuk kemandirian PPKS.
Kata kunci : Pimpinan panti, rehabilitasi dan pemberdayaan, kemandirian PPKS.

## ABSTRACK
Administrators have a large role in the implementation of the functioning duties of social services through  rehabilitation  and  empowerment  efforts  for  the  independence  of  social  welfare  service (PPKS). Social Services Orphanage Beggar Homeless People Displaced Mardi Utomo Semarang has a duty in the field of social rehabilitation with social welfare problems especially beggars, homeless people  displaced.  Panti  Mardi  Utomo  aligns  it  with  empowerment  efforts  through  the implementation of open system management with the development media of Taman Pendidikan Pelangi and Agrosocial Mardi Utomo. This research aims to illustrate the role of nursing heads in rehabilitation and empowerment for the independence of social welfare service. To find out the role of an administrator using the human services organization concept is viewed from the Social Work Administrator. Qualitative descriptive research methods, interview data collection techniques and literature studies. The results showed the head of Social Services Forgging Homeless People Mardi Utomo Semarang has performed a good role in rehabilitation and empowerment from the aspects  of  acceptance,  creative,  democracy,  trust,  planning,  organizing  and  decision  making related to rehabilitation and social empowerment for PPKS independence.
NOMOR: 2 HALAMAN: 143 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.30639
Keywords : Leadership of institution, rehabilitation and empowerment, independence of PPKS.

## PENDAHULUAN
Kajian  mengenai  peran  pimpinan  dalam organisasi layanan manusia khususnya pada panti pelayanan  sosial  terkait  peran  pimpinan  dalam rangka  pemberdayaan  dan  kemandirian  Pemerlu Pelayanan  Kesejahteraa  Sosial  (PPKS)  dengan menggunakan pendekatan Social Work Administrator perlu dilakukan, mengingat organisasi  layanan  manusia  memiliki  perbedaan dengan  organisasi  lainnya  dilihat  dari  aspek tujuan, teknologi dan dukungan (Jones and May). Proses  penyelenggaraan  organisasi  layanan manusia  berbeda  dengan  organisasi  pada umumnya,  tentu  berkaitan  dengan  pekerjaan sosial sehingga tindakan yang dilakukan pimpinan organisasi  layanan  manusia  seharusnya  ada kesesuaian  dengan  pekerjaan  sosial.  Skidmore (1995) menguraikan bahwa dalam satu organisasi layanan  manusia  tentu  tidak  terlepas  dari manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan,  hubungan  antar  manusia, komunikasi dan adanya satu persepsi.
Dalam implementasinya, seorang administrator  yang  kompeten  dapat  membuat badan  layanan  sosial  efektif  dan  efisien. Administrator  yang  cakap  dapat  menghasilkan hasil  yang  diinginkan,  dan  pemimpin  yang  tidak kompeten  dapat  memblokir  layanan  dan menggagalkan  staf.  (Skidmore,  1995:1).  Peran pimpinan  organisasi  layanan  manusia  juga ditentukan dalam tindakan mencapai keberhasilan dan tujuan organisasi.
Salah  satu  organisasi  layanan  manusia yang  ada  di  masyarakat  adalah  panti  pelayanan sosial,  baik  yang  dikelola  oleh  swasta  maupun pemerintah.  Panti  pelayanan  sosial  di  bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah  kesejahteraan  sosial  khusus  pengemis, gelandangan  dan  orang  terlantar  adalah  Panti Pelayanan  Sosial  Pengemis  Gelandangan  Orang Terlantar  (PGOT)  Mardi  Utomo  Semarang. Namun,  selain  pelayanan  rehabilitasi  ada  upaya pemberdayaan  sosial  untuk  kemandirian  PPKS. Berkaitan  dengan  hal  tesebut,  maka  rumusan masalah  yang  diangkat  adalah  :  Bagaimana seorang  kepala  Panti  Pelayanan  Sosial  Pengemis Gelandangan  Orang  Terlantar  (PGOT)  Mardi Utomo  Semarang  melakukan  tindakan  dalam pelayanan  rehabilitasi  dan  pemberdayaan  sosial untuk kemandirian PPKS. Dan tujuan penelitian ini adalah  mengetahui  sejauh  mana  tindakan
seorang  kepala  panti  pelayanan  sosial  yang didasarkan pada aspek Social Work Administration dan  memberikan  saran  masukan  kepada  Dinas Sosial  Provinsi  Jawa  Tengah  terkait  tindakan seorang kepala panti yang didasarkan pada aspek Social Work Administration.

## METODE
Jenis  dan  rancangan  pada  penelitian  ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan  kata-kata  untuk  menceritakan fenomena  atau  gejala  (Creswell,  2009).  Metode penelitian dalam kajian yaitu untuk menggambarkan  peran/tindakan  pimpinan  pada Panti  Pelayanan  Sosial  PGOT  “Mardi  Utomo” Semarang dalam upaya rehabilitasi dan pemberdayaan sosial untuk kemandirian penerima manfaat/  PPKS  melalui  kegiatan  pengembangan Taman  Edukasi  Pelangi  dan  Agrososial  Mardi Utomo.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini melalui wawancara dengan informan dan studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Profil  Panti  Pelayanan  Sosial  PGOT Mardi Utomo .
Dalam  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah No 31 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa  Tengah,  diuraikan  bahwa  Dinas  Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Unit Pelaksana Teknis  (UPT)  yang  tersebar  diseluruh  wilayah Jawa Tengah. Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang merupakan salah satu UPT yang memiliki  fungsi:  a.  penyusunan  rencana  teknis operasional  di  bidang  penyantunan  dan  rujukan serta  bimbingan  dan  rehabilitasi  sosial;  b. koordinasi  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis operasional  di  bidang  penyantunan  dan  rujukan serta  bimbingan  dan  rehabilitasi  sosial;  c. evaluasi, dan pelaporan bidang penyantunan dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial; d. pengelolaan  ketatausahaan;  dan  e.  pelaksanaan tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas  dimaksud  meliputi:  a.  menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang bimbingan  dan  rehabilitasi  sosial;  b.  menyiapkan pengoordinasian  pelaksanaan  teknis  operasional
NOMOR: 2 HALAMAN: 143 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.30639
di  bidang  bimbingan  dan  rehabilitasi  sosial;  c. menyiapkan  pelaksanaan  pengungkapan  dan pemahaman  masalah  kepada  penerima  manfaat; d.  menyiapkan  pelaksanaan  penyusunan  rencana pemecahan  masalah  kepada  penerima  manfaat; e.  menyiapkan  pelaksanaan  bimbingan  fisik, bimbingan  mental  psikososial,  bimbingan  mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan peningkatan kemampuan lainnya kepada penerima manfaat; f. menyiapkan  pelaksanaan  resosialisasi  kepada penerima  manfaat;  g.  menyiapkan  pelaksanaan penyaluran  dan  terminasi  kepada  penerima manfaat;  h.  menyiapkan  pelaksanaan  bimbingan lanjut  kepada  penerima  manfaat;  i.  menyiapkan evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  bimbingan  dan rehabilitasi  sosial;  dan  j.  melakukan  tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Kepala  Panti  yang  berkedudukan  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  kegiatan teknis operasional atau sebagian penunjang Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di bidang rehabilitasi sosial  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial khusus  pengemis,  gelandangan  dan  orang terlantar.  Rehabilitasi  sosial  sendiri  merupakan proses  refungsionalisasi  dan  pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar dalam  kehidupan  masyarakat.  Panti  Pelayanan Sosial Mardi Utomo Semarang, menselaraskannya melalui  usaha  pemberdayaan  untuk  Pemerlu Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial  (PPKS)  dengan penguatan  system  kelembagaan  membuat program  “Taman  Edukasi  Pelangi  dan  Agrososial Mardi
Utomo”
sebagai pendukung penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Peran  Administrator  dalam  Upaya Rehabilitasi dan Pemberdayaan.
a. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Sebagaimana  terdapat  dalam  Undang- Undang Kesejahteraan Sosial, bentuk pelaksanaan rehabilitasi  sosial  yaitu  dimaksudkan  untuk memulihkan  dan  mengembangkan  kemampuan seseorang  yang  mengalami  disfungsi  sosial  agar dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara wajar.  Rehabilitasi  Sosial  dapat  dilaksanakan secara  persuasif,  motivatif,  koersif,  baik  dalam keluarga,  masyarakat  maupun  panti  sosial:  a. motivasi  dan  diagnosis  psikososial;  b.  perawatan dan  pengasuhan;  c.  pelatihan  vokasional  dan pembinaan  kewirausahaan;  d.  bimbingan  mental spiritual;  e.  bimbingan  fisik;  f.  bimbingan  sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan
aksesibilitas;  h.  bantuan  dan  asistensi  sosial;  i. bimbingan  resosialisasi;  j.  bimbingan  lanjut; dan/atau k. rujukan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dikatakan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses  refungsionalisasi  dan  pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar dalam  kehidupan  masyarakat.  Rehabilitasi  Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan  kemampuan  PPKS,  keluarga, dan  masyarakat  yang  mengalami  disfungsi  sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.  Rehabilitasi  Sosial  dilaksanakan  dengan tahapan:  a.  pendekatan  awal;  b.  asesmen;  c. penyusunan  rencana  intervensi;  d.  intervensi;  e. resosialisasi; f. terminasi; dan g. bimbingan lanjut.
Rehabilitasi  Sosial  bagi  Gelandangan  dan Pengemis  di  dalam  Panti  Sosial  diberikan  kepada PPKS memiliki kriteria: a. kepala keluarga berusia 19  (sembilan  belas)  tahun  sampai  dengan  60 (enam puluh) tahun; b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,  tidak  terpelihara,  tidak  terawat,  dan tidak  terurus;  c.  tidak  memiliki  tempat  tinggal tetap;  dan  d.  tidak  ada  lagi  perseorangan, keluarga,  dan/atau  masyarakat  yang  peduli. Dalam  melaksanakan  rehabilitasi  terhadap pemerlu  pelayanan  kesejahteraan  sosial  yang menjadi  tugas  pokok,  Panti  Pelayanan  Sosial PGOT  Mardi  Utomo  melakukan      penyelarasan dengan  upaya  pemberdayaan  sosial  bagi  PPKS. Pengertian    pemberdayaan  dalam  Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 adalah semua upaya  yang  diarahkan  untuk  menjadikan  warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai  daya,  sehingga  mampu  memenuhi kebutuhan  dasarnya.  Pemberdayaan  sosial dimaksudkan  untuk  memberdayakan  seseorang, keluarga,  kelompok,  dan  masyarakat  yang mengalami  masalah  kesejahteraan  sosial  agar mampu  memenuhi  kebutuhannya  secara  mandiri dan meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan  sebagai  potensi  dan  sumber  daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dilakukan melalui peningkatan kemauan an  kemampuan;  penggalian  potensi  dan  sumber daya;  penggalian  nilai-nilai  dasar;  pemberian akses;  dan/atau  pemberian  bantuan  usaha. Berkaitan  dengan  pemberdayaan  tersebut,  Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo memlakukan upaya  pemberdayaan  kepada  pemerlu  pelayanan kesejahteraan  sosial  diantaranya  :  a.  upaya peningkatan kemauan dan kemampuan dalam hal pemberian  ketrampilan  seperti  pertukangan,
NOMOR: 2 HALAMAN: 143 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.30639
penjahitan,  pertanian  dan  berwirausaha,  b. Penggalian  potensi  dan  sumber  daya  dengan mengelola,  mengembangkan  Taman  Pelangi/ Agrososial  Mardi  Utomo,  c.  Penggalian  nilai-nilai dasar  dengan  memberikan  PPKS  pada  kegiatan penyuluhan  terkait  pemberdayaan,  d.  Pemberian akses  kepada  PPKS  yang  memiliki  kemauan  dan kemampuan  untuk  mencoba  berwirausaha  dalam memanfaatkan keberadaan Taman Pelangi.
Lebih  lanjut  diuraikan  mengenai  tujuan pelaksanaan  manajemen  open  system  dalam pengelolaan  dan  pengembangan  media  Taman Edukasi  Pelangi  dan  Agrososial  Mardi  Utomo diharapkan dapat : 1. Menumbuhkan keberfungsian  sosial  pada  penerima  manfaat,  2. Memotivasi  penerima manfaat agar lebih inovatif dalam  berkarya  dan  mandiri,  3.  Sebagai  wujud sinergi  antara  pihak  swasta,  masyarakat  dan pemerintah  dalam  rangka  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial.  4.  Meningkatkan  semangat penerima  manfaat  untuk  menjadi  lebih  baik  dan berdaya  guna  sebelum  mereka  kembali  ke lingkungan masyarakat.
b. Tindakan  Kepala  Panti  dalam  administrasi pekerjaan sosial.
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya bahwa Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo melibatkan  PPKS  dalam  pengelolaan  dan pengembangan  Taman  Edukasi  Pelangi  dan Agrososial  Mardi  Utomo  sebagai  bentuk pemberdayaan  bagi  PPKS.  Merriam  webster  dan oxford  english  dictionary  dalam  (Riskasetyoning, 2017)  menyampaikan  bahwa  empowerment mengandung  dua  pengertian,  pertama to  give power or authority to, dan kedua to give ability to or  enable.  Pengertian  pertama  diartikan  sebagai memberi  kekuasaan,  mengalihkan  kekuatan  atau mendelegasikan  otoritas  ke  pihak  lain  dan pengertian  kedua  sebagai  upaya  memberikan kemampuan atau keberdayaan.
Dari  pengertian  tersebut,  akan  sangat menentukan peran yang dilakukan oleh pimpinan panti dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui  program  “Taman  Edukasi  dan  Agrososial Pelangi”.  Menurut  (Skidmore,  1995),  dalam melaksanakan  administrasi  pekerjaan  sosial, tindakan administrator dalam Organisasi Layanan Manusia  dapat  dikategorikan sebagai  berikut  :  a. penerimaan  (accepting)  perhatian  (caring),  b. kreatif (creating), c. demokrasi (democrating), d. kepercayaan (trusting), e.menyetujui (approving), f. mempertahankan keseimbangan diri (balancing),  g.  perencanaan  (planning),  h. pengorganisasian  (organizing),  i.  menentukan prioritas  (setting  priorities),  j.  pendelegasian
(delegating), k. berinteraksi (interacting) berinteraksi  dengan  masyarakat  dan  profesi pemberi  bantuan  lain,  l.  pembuatan  keputusan (decession  making),  m.  memfasilitasi  (facilitting), n. komunikasi (communicating), o. memanfaatkan waktu  (timing)  ide,  p.  membangun  (building),  q. memotivasi  (motivating).  Dalam  penelitian  ini, mengaitkan  adanya  hubungan  erat  dari  tindakan yang  ditujukkan  seorang  pimpinan  panti pelayanan  sosial  PGOT  Mardi  Utomo  dalam melaksanakan  program  pemberdayaan  untuk kemandirian  Pemerlu  Pelayanan  Kesejahteraan Sosial.  Dapat  dikatakan  bahwa  pimpinan  panti sudah  melaksanakan  keseluruhan  tindakan administrasi  pekerjaan  sosial  tersebut,  namun demikian penulis membatasi tindakan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan pada Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo diantaranya yaitu :
a. Penerimaan (accepting) Nilai  praktek  pekerjaan  sosial  yang  utama adalah  penerimaan,  yang  artinya  menerima  klien memperlakukan  mereka  secara  manusiawi  dan secara  baik  serta  memberikan  mereka  martabat dan  harga  diri  (Biestek,  1957,  dalam  DuBois  & Miley,  2005:126).  Dalam  aspek  penerimaan pimpinan  panti  mengungkapkannya  melalui kepedulian  yang  nyata,  mendengarkan  dengan baik, menghormati sudut pandang orang lain, dan menciptakan  iklim  saling  menghormati.  Pimpinan panti  juga  menganjurkan  pengembangan  klien berdasarkan kekuatan klien dan mengakui potensi yang  mereka  miliki  masing-masing  untuk berubah.
b. Kreatif (creating) Seorang administrator pekerjaan sosial harus kreatif,  pribadi  yang  gemar  untuk  merintis  atau menetapkan kebijakan yang inovatif, metode dan prosedur  yang  akan  meningkatkan  jasa  dan hubungan  staf  (Ramadhani,  Widya  S,  2016). Sosok  pimpinan  yang  kreatif  dimiliki  oleh  kepala Panti  Pelayanan  Sosial  Mardi  Utomo  Semarang, dalam  memproyeksikan  kegiatan  manajemen open  sistem  untuk  pengembangan  Taman Edukasi  dan  Agrosial  Mardi  Utomo  Semarang melalui  kerjasama  dengan  berbagai  perusahaan swasta  dan  perguruan  tinggi  di  Jawa  Tengah, antara  lain  dengan  PT.  PHAPROS  Tbk  melalui program bantuan obat-obatan ringan, bibit pohon rambutan  dan  pohon  durian,  Politeknik  Negeri Semarang  melalui  kegiatan  Entepreneur  training centre/ pelatihan kewirausahaan.
c. Demokrasi (democrating) Diuraikan  oleh  (Mardiana,  2014)  bahwa mengukur  gaya  kepemimpinan  terhadap  kinerja karyawan  menunjukkan  ada  hubungan  positif
NOMOR: 2 HALAMAN: 143 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.30639
signifikan,  oleh  karena  itu  gaya  kepemimpinan yang demokratis harus dipertahankan agar kinerja pegawai  dapat  dipertahan  bahkan  ditingkatkan. Bentuk  kepemimpinan  ini  menempatkan  manusia sebagai  faktor  utama  dan  terpenting.  Setiap orang  akan  dihargai  dan  dihormati  sebagai manusia  yang  memiliki  kemampuan,  kemauan, pikiran,  minat,  perhatian  dan  pendapat  yang berbeda  antar  satu  dengan  yang  lainnya,  setiap orang harus dimanfaatkan dengan mengikutsertakannya  dalam  kegiatan  organisasi. Keikutsertaan  itu  disesuaikan  dengan  posisinya, wewenang  yang  memiliki  dan  tanggung  jawab bagi tercapaianya tujuan bersama.
Pimpinan  pada  Panti  Pelayanan  Sosial  Mardi Utomo  Semarang,  dalam  melaksanakan  tugas manajerialnya senantiasa memberikan kebebasan bagi  unsur  yang  berada  di  bawahnya  dalam menyampaikan pendapat, memberikan kesempatan melakukan inovasi dan kreatifitasnya. Dalam  suasana  kerja  kepemimpinan  yang demokratis  sebagian  besar  atau  hampir  seluruh kebijakan  dan  keputusan-keputusan  penting berasal dan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan situasi  kelompok,  dimana  pemimpin  bersama- sama  dengan  anggota  kelompok  ambil  bagian secara aktif di dalam perumusan kebijakan umum, keputusan-keputusan  penting  dan  program lembaga  kerja  itu  termasuk  memberikan kesempatan  bagi  PPKS  untuk  menyampaikan pendapat  dan  masukan  dalam  melaksanakan program  pengembangan  Taman  Edukasi  Pelangi dan Agrososial Mardi Utomo. Meskipun tetap ada wewenang bagi pimpinan panti untuk memberikan  keputusan  yang  dipandang  perlu kebijakan dari pimpinan langsung.
d. Kepercayaan (trusting) Pimpinan  harus  mempunyai  kepercayaan yang  implisit  kepada  stafnya  (Ramadhani,  Widya S,  2016).  Dengan  mengamati  pelaksanaan program  pemberdayaan  melalui  taman  edukasi pelangi  dan  agrososial  Mardi  Utomo  Semarang, pimpinan  panti  terlihat  memberikan  kepercayaan kepada  semua  bagian  yang  terlibat  di  dalamnya. Memberikan  kepercayaan  dalam  mengelola keuangan,  bagaimana  proses  pengembangan yang  dilakukan  hingga  perluasan  jaringan,  tentu pimpinan panti tetap memonitor dan mengevaluasi  setiap  hasil  pekerjaan  yang dilaksanakan.
e. Perencanaan (Planning) Perencanaan  merupakan  susunan  langkah- langkah  secara  sistematik  dan  teratur  untuk mencapai  tujuan  organisasi  atau  memecahkan masalah  tertentu.  Perencanaan  juga  diartikan sebagai  upaya  memanfaatkan  sumber-sumber
yang  tersedia  dengan  memperhatikan  segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan  efektif.  Perencanaan  merupakan  langkah awal  dalam  proses  manajemen,  dengan merencanakan  aktivitas  organisasi  kedepan, segala  sumber  daya  dalam  organisasi  difokuskan pada  pencapaian  tujuan  organisasi,  yang  harus dilakukan  yaitu  melakukan  prakiraan  (rencana) kegiatan  organisasi  yang  berfungsi  untuk menentukan  rencana  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  kedepan  oleh  organisasi  sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Rencana harus memperhatikan  tujuan  organisasi,  sumber  daya organisasi  dan  juga  melakukan  suatu  analisis organisasi  (bisa  menggunakan  SWOT)  untuk mengetahui  potensi  internal  dan  eksternal termasuk  penyesuaian  kebutuhan  penganggaran. Ini sudah dilaksanakan oleh pimpinan panti selaku kuasa pengguna anggaran, yang tentunya paham akan  kondisi  keuangan  yang  dimiliki  sangatlah terbatas,  sehingga  selain  tetap  membuat  usulan anggaran  untuk  pengembangan  Taman  Edukasi Pelangi  dan  Agrososial  Mardi  Utomo  juga melakukan  upaya  fundrising  kepada  perusahaan maupun  instansi  yang  dipandang  memiliki kesamaan visi misi.
f. Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian  diartikan  sebagai  kegiatan pembagian  tugas-tugas  pada  orang  yang  terlibat dalam  aktivitas  organisasi,  sesuai  dengan kompetensi  SDM  yang  dimiliki.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  kegiatan  ini  merupakan keseluruhan  proses  memilih  orang-orang  serta mengalokasikannya  sarana  dan  prasarana  untuk menunjang  tugas  orang-orang  itu  dalam organisasi,  serta  mengatur  mekanisme  kerjanya sehingga  dapat  menjamin  pencapaian  tujuan program  dan  tujuan  organisasi.  Menurut  George R.  Terry,  dalam  Indartono,  Setyabudi  (2014) tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan  kelompok  orang  yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan  kesuatu  arah  tertentu.  Dalam  hal pengorganisasian,  kepala  panti  sudah  melakukan staffing (penempatan staf) dan pemaduan segala sumber  daya  organisasi  termasuk  menyusun analisis  beban  kerja  pegawai  agar  dalam melaksanakan tugas fungsi panti tidak terkendala. Staffing  sangat  penting  dalam  pengorganisasian, kepala  panti  telah  menempatkan  orang  yang tepat pada bagian yang sesuai (the right man in the right place), sehingga kelangsungan aktivitas organisasi  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Upaya peningkatan  SDM  panti  sudah  dilaksanakan dengan  membuat  usulan  Analisis  Beban  Kerja
NOMOR: 2 HALAMAN: 143 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.30639
Pegawai,  dengan  melihat  jumlah  PPKS  110 (seratus  sepuluh)  orang,  staf  18  (delapan  belas) dan 2 (fungsional Peksos).
g. Pendelegasian (delegating)
Seorang pimpinan organisasi sebagai manusia  mempunyai  waktu,  kemampuan  dan perhatian  yang  sangat  terbatas  maka  tidaklah mungkin seorang pimpinan itu dapat melaksanakan  tugasnya  sendiri,  sungguhpun pimpinan itu harus bertanggung jawab akan   pelaksanaan  tugasnya  dengan  sebaik mungkin.  Berkaitan  dengan  itu,  seorang  manajer perlu  mendelegasikan  sebagian  tugas  kepada bawahannya.  Pendelagasian  wewenang  adalah suatu  pelimpahan  hak  atau  kekuasaan  pimpinan terhadap bawahannya untuk melaksanakan tugas- tugasnya dengan sekaligus meminta pertanggung jawaban  atas  penyelesaian  tugas-tugas  tersebut. Menurut  (James,  A.F.Stoner,  1996)  jika  seorang manajer  mendelegasikan  tugasnya  kepada bawahan  maka  ia  harus  mendelegasikan kekuasaannya yang artinya jika  seorang diserahi tugas  untuk  melakanakan  suatu   tugas  tertentu, ia  mbertanggungjawab  dalam  melaksanakan tugas  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  oleh  pimpinan panti  dalam  penyelenggaraan  Taman  Edukasi Pelangi  dan  Agrososial  dengan  menugaskan Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  untuk  bertindak sebagai  ketua,  diantaranya  mempertimbangkan aspek  pengalaman  pemberdayaan  sebelumnya saat  masih  bertugas  pada  bidang  Pemberdayaan Sosial.
h. Pembuatan keputusan (decession making) Defenisi-defenisi  Pengambilan  Keputusan Menurut  Beberapa  Ahli  dalam  Indartono Setyabudi (2014)
diantaranya adalah: Pengambilan  keputusan  dapat  didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua  atau  lebih  alternatif  yang  ada.  G.  R.  Terry sedang  menurut  Harold  Koontz  dan  Cyril ODonnel. Pengambilan keputusan adalah pemilihan  diantara  alternatif-alternatif  mengenai sesuatu  cara  bertindak  adalah  inti  dari perencanaan.  Suatu  rencana  dapat  dikatakan tidak ada, jika tidak ada keputusan suatu sumber yang  dapat  dipercaya,  petunjuk  atau  reputasi yang  telah  dibuat.  Hal  ini  seperti  yang  sudah diuraikan  pada  tindakan  demokrasi  yang dilakukan  pimpinan  panti.  Meskipun  pimpinan panti  bersifat  demokratis,  tetapi  juga  memiliki kewenangan  dalam  memberikan  keputusan  yang tepat  untuk  kepentingan  Panti  Pelayanan  Sosial Pengemis  Gelandangan  Orang  Terlantar  Mardi Utomo  Semarang.  Keputusan  menjadi  cara bertindak dari pimpinan sebagai upaya pencapaian sasaran dan pemecahan masalah.
3. Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kemandirian  (self  reliance)  berkenaan dengan  tugas  dan  ketrampilan  bagaimana mengerjakan  sesuatu,  mencapai  sesuatu  dan bagaimana mengelola sesuatu (Parker, 2005:226).  Dari pengertian tersebut dapat dilihat salah  satu  permasalahan  yang  dimiliki  oleh Gepeng, bahwa mereka belum dapat melaksanakan  tugas,  tidak  memiliki  ketrampilan dan mengalami kesulitan dalam mengelola segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  dan pemenuhan kebutuhan. Dalam peraturan pemerintah  RI  No.  31  Tahun  1980  tentang Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis, menyebutkan  karakteristik  yang  dimiliki  Gepeng yaitu  :  (1.)  Tidak  memiliki  tempat  tinggal, kebanyakan  dari  gepeng  dan  pengemis  tidak memiliki  tempat  hunian  atau  tempat  tinggal mereka  ini  biasa  mengembara  di  tempat  umum. (2.)    Hidup  di  bawah  garis  kemiskinan,  mereka tidak  memiliki  pengahasilan  tetap  yang  bisa menjamin  untuk  kehidupan  (3.)  Hidup  dengan penuh ketidak pastian, mereka hidup mengelandang  dan  mengemis.  (4.)  umumnya mereka  memakai  baju  yang  compang  camping. Sedangkan  salah  satu  faktor  penyebab  Gepeng adalah  karena  tidak  memiliki  daya  untuk melakukan pekerjaan disebabkan cacat fisik, tidak berpendidikan,  tidak  punya  rumah  tetap  (Putri Nurlailasari,  2015).  Dengan  demikian  upaya rehabilitasi  dan  pemberdayaan  yang  dilakukan oleh  panti  pelayanan  sosial  PGOT  Mardi  Utomo dengan melibatkan PPKS dalam mengelola taman edukasi  pelangi  dan  agrosial  Mardi  Utomo  bisa membantu  kemandirian  PPKS  dengan  belajar berwirausaha  dengan  berjualan  di  lokasi  taman, belajar tentang manajemen keuangan/ pengelolaan  lahan  parkir  dan  tiket  pengunjung, belajar bercocok dan proses pembelajaran lainnya tentang  nilai-nilai  pemberdayaan.  Mereka  akan dituntun  untuk  memiliki  ketrampilan  yang menunjang pemenuhan kebutuhan hidup, mereka tidak  mengandalkan  belas  kasihan  orang  lain sehingga dapat hidup normal dalam masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dalam  melaksanakan  Tugas  Pokok pada Panti Pelayanan Sosial di bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial Pengemis,  Gelandangan,  dan  Orang  Terlantar. Administrator mampu berperan baik dalam aspek penerimaan,  kreatif,  demokrasi,  kepercayaan,
NOMOR: 2 HALAMAN: 143 - 149 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) DOI: 10.24198/share.v10i2.30639
perencanaan  pengorganisasian,  pendelegasian dan  pembuatan  keputusan  dan  meningkatkan kualitas  program  pelayanan  rehabilitasi  sosial dengan menselaraskannya melalui upaya pemberdayaan  sehingga  program  bisa  berjalan lebih  dinamis  dan  dapat  membantu  upaya kemandirian  PPKS  PGOT  dengan  praktek  serta pengelolaan  usaha  secara  langsung  (pelatihan kewirausahaan).
2. Saran
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  No. 39  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial,  dan  Peraturan  Pemerintah RI  Nomor  16  tahun  2019  tentang  Standar Nasional  Rehabilitasi  Sosial,  maka  upaya peningkatan  kualitas  pelayanan  rehabilitasi  sosial melalui  pemberdayaan  untuk  kemandirian  PPKS pada  Panti  Pelayanan  Sosial  PGOT  Mardi  Utomo masih  dapat  ditingkatkan,  dan  saran  yang disampaikan  kepada  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa Tengah  sebagai  institusi  yang  membawahi  yaitu, bahwa besarnya tanggungjawab Panti mengentaskan  permasalahan  Gepeng  yang kompleks  akan  membutuhkan  Sumber  Daya Manusia  yang  memadai,  jika  menghitung prosentase  perbandingan  antara  pekerja  sosial sejumlah  2  (dua)  orang  sedangkan  PPKS  yang ditangani  sejumlah  110  (seratus  sepuluh)  orang, maka  secara  Analisis  Beban  Kerja  (ABK)  masih membutuhkan penambahan pekerja sosial. Bahwa dengan  kondisi  lahan  yang  luas,  Panti  memiliki potensi  besar  dalam  upaya  Rehabilitasi  dan pemberdayaan  melalui  manajemen  open  system dengan media pengembangan Taman Pelangi dan Agrososial  Mardi  Utomo,  maka  dirasa  perlu mendapatkan dukungan dalam segi
penganggaran  guna  memaksimalkan  program agar dapat mencapai tujuan keberfungsian sosial PPKS.

## DAFTAR PUSTAKA
Biestek,  1957,  dalam  DuBois  &  Miley,  2005:126. (tanpa judul) Melalui <https://duniakumu.com/prinsip-prinsip- etik-pekerjaan-sosial/> Creswell,  Jhon  W.  2009. Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods  Approaches.  SAGE  Publication, United States of America, p. 296, 2009. Mardiana  2014. Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan
Demokratis Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
Ilmu Pemerintahan, 2(1): 1802–1816.
Skidmore, Rex A. 1995. Social  Work
Administration  :  Dinamic  Management  and
Human Relationship
Parker,  2005:  226.  (tanpa  judul).  Melalui http://etheses.uin- malang.ac.id/1250/6/11410126_Bab_2.pdf[ 10/1/20] Putri Nurlailasari, 2015 https://putrinurlaelasari.blogspot.com/2015 /12/pengertian-pengemis-dan-faktor- faktor.html Ramadhani, Widya.S, 2016. Administrasi Pekerjaan  Sosial.  Universitas  Padjadjaran. Melalui https://www.academia.edu/26052982/Admi nistrasi_Pekerjaan_Sosial[10/6/20]
Setyabudi  Indartono,  Ph.D, 2014, Bab 6  Manajer Sebagai  Pembuat  Keputusan.  Melalui https://arwana007.files.wordpress.com/201 4/09/vi-pengamen-karakter- 2014.pdf#:~:text=Pembuatan%20keputus an%20adalah%20%20serangkaian%20%2
0kegiatan%20,keputusan%20mengenai%2 0tujuan%20dan%20tindakan%20yang%20
akan%20dilakukan. [10/05/20]
Stoner,  James,  A.F.  1996.  (tanpa  judul).  Melalui <https://tulisanterkini.com/artikel/artikel- ilmiah/8216-pengertian-pendelegasian- wewenang-dan-tangung- jawab.html>[10/05/20]
Jones,  Andrew  &  May,  John. Working  In  Human Service Organization. Trisbiantara,  Irene  &  Meliala,  Andreasta.  2018.
Peran  Leadership  dalam  keberhasilan implementasi  Lean  Management  di  Rumah Sakit  Pelni.  Jurnal  Kebijakan  Kesehatan Indonesia :
Sumber Lainnya :
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  31 Tahun  2018.  Tentang  Organisasi  Dan Tata Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Sosial Provinsi Jawa Tengah
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  31  Tahun  1980 tentang  Penanggulangan  Gelandangan  dan Pengemis
Peraturan  Pemerintah  RI  No.  39  Tahun  2012 tentang  penyelenggaraan  Kesejahteraan Sosial