## ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER TERKAIT IMPLEMENTASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) VERSUS FREE TRADE ZONE (FTZ) DI KOTA BATAM
1 Rikson Pandapotan Tampubolon
1 Universitas Putera Batam
rp_tpbolon@ymail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  evaluate  the  free  trade  zone  system  that  has  been  carried  out  with  the  planned implementation of special economic zones in Batam City. The economic downturn in the city of Batam has made stakeholders think again about the concept of free trade zone (ftz) or Free Port and Free Trade Zone. The FTZ concept is deemed no longer compatible with the current flow and competitiveness of change. For this reason, the central government offers the concept of special economic zones (KEK) to revive the passion of economic growth in this Industrial City. However, in the implementation there were many criticisms made by  the  community,  especially  businessmen  who  considered  SEZ  not  to  answer  the  problems  that  exist  in Batam's economic growth. This study uses a qualitative approach to see each perception from stakeholders (stakeholders) to be a consideration in making decisions. Based on the results of the analysis, it was found that  it  was  important  that  all  stakeholders  would  sit  together  to  discuss  the  good  about  the  economy.  The government must prioritize a bottom-up approach to find solutions to problems regarding the polemic of the best economic system problems for Batam City.
Keywords: Special Economic Zone, Free Trade Zone, Batam

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  tentang  sistem  free  trade  zone  yang  sudah  dilakukan  dengan rencana  penerapan  kawasan  ekonomi  khusus  di  Kota  Batam.  Keterpurukan  ekonomi  kota  batam  membuat para pemangku  kepentingan berpikir ulang tentang  konsep free trade zone (ftz) atau Kawasan Perdagangan Bebas  Dan  Pelabuhan  Bebas.  Konsep  FTZ  dianggap  tidak  lagi  kompatibel  dengan  arus  dan  daya  saing perubahan  sekarang  ini.  Untuk  itu  pemerintah  pusat  menawarkan  konsep  kawasan  ekonomi  khusus  (KEK) untuk  membangkitkan  kembali  gairah  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Industri  ini.  Namun  dalam pelaksanaannya  banyak  kritik  yang  disampaikan  masyarakat,  khususnya  kalangan  pengusaha  yang menganggap KEK tidak  menjawab permasalahan  yang ada dalam pertumbuhan ekonomi Batam. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  melihat  masing-masing  persepsi  dari  stakeholder  (pemangku kepentingan) untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa penting agar segenap pemangku kepentingan mau duduk bersama untuk membahas kebaikan tentang ekonomi  batam.  Pemerintah  harus  mengedepankan  pendekatan  bottom-up  untuk  mencari  solusi permasalahan mengenai polemik permasalahan sistem ekonomi terbaik bagi Kota Batam.
Kata Kunci: kawasan ekonomi khusus, free trade zone, Batam

## PENDAHULUAN
Kelesuan  ekonomi  Kota  Batam, semakin tidak menarik ditambah wacana maju mundur  mengenai  sistem  ekonomi  di  Kota Industri  ini.  Pemerintah  dan  pengusaha  ribut mengenai usulan mengubah konsep FTZ (Free Trade Zone) menjadi KEK (Kawasan Ekonomi  Khusus)  yang  ditawarkan  oleh pemerintah.  Sementara  itu,  masyarakat  Kota Batam  hidupnya  semakin  susah  akibat ekonomi  yang  ―kurang  darah‖.  Tak  pelak, Batam  yang  dulu  menjadi  kota  primadona tempat  mengais  rezeki,  kini  jadi  ladang
gersang  bagi  mereka  para  pencari  kerja. Masihkah ada harapan?
Riuh rendah pro dan kontra mengenai transformasi  ekonomi  kota  batam,  sialnya berlangsung secara elitis. Pengusaha beranggapan  sistem  FTZ  hari  ini  masih  tetap kompatibel dengan ekonomi batam.
Sementara  itu  pemerintah  datang  membawa konsep  baru  yaitu  KEK,  yang  diklaim  dapat memberikan kemudahan dan insentif ekonomi yang menggiurkan investor. Akibatnya, penguasa  dan  pengusaha  silang  pendapat mengenai  sistem  ekonomi  yang  terbaik
digunakan  di  Batam.  Lalu  dimanakah  posisi masyarakat kita?
Batam  memiliki  keunikan  tersendiri karena  ditetapkan  sebagai  kota  kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade  Zone).  Keunikan  tersebut  semula dirancang  untuk  membangun  gairah  lebih, dalam  membangun  perekonomian  daerah  ini, sekaligus sebagai tulang punggung dan motor perekonomian nasional. Tidak bisa dipungkiri, letaknya  yang  sangat  strategis  berbatasan langsung  dengan  negara  Singapura  dan Malaysia—sebagai  dua  negara  prospektif  dan menjadi  hub  negara  kawasan  Asia  Pasifik. Serta berada dalam jalur perdagangan tersibuk di  dunia  yaitu  jalur  Selat  Malaka,  membuat Batam begitu ―seksi‖dan diminati investor.
Terbukti,  beberapa  tahun  sebelumnya tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Batam selalu  bertumbuh  jauh  melebihi  pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sialnya, belakangan ini  tingkat  ekonomi  kota  Batam  merosot jauh meninggalkan pertumbuhan ekonomi nasional.  Tahun  2017,  ekonomi  Batam  hanya dapat  mencatatkan  tingkat  pertumbuhan ekonomi  sekitar  dua  persen,  sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di 5,07 persen.
Kondisi  perekonomian  global  yang lesu, turut andil dalam membuat perekonomian Kota Batam mengalami kemunduran.  Harga  minyak  dunia  yang  jatuh dan  geopolitik  serta  geoekonomi  dunia, dituding sebagai sebab dari lesunya perekonomian  global  tersebut.  Belum  lagi kondisi  internal  Kota  Batam  sendiri  masih banyak  mengalami  kendala  dalam  iklim investasinya,  utamanya  dalam  hal  perizinan, khususnya  masalah  lahan  dalam  dualisme kepemimpinan  yang  tumpang  tindih  di  kota ini.
Kolaborasi faktor-faktor negatif diatas membuat  kondisi  Batam  semakin  terpuruk. Batam semakin terpuruk akibat perekonomian kota  ini  digantung  pada  sektor  industri  dan perdagangan yang sangat sensitif berpengaruh pada gejolak perekonomian global. Akibatnya,  pemutusan  kerja  terjadi  dimana- mana.  Banyak  perusahaan  yang  gulung  tikar. Perusahan  galangan  kapal  yang  sempat menjadi  tulang  punggung  ekonomi  Batam banyak  yang  tutup.  Akibatnya,  kemiskinan meningkat dan fenomena ―pulang kampung‖—karena  tidak  mampu  bertahan
hidup di Kota Batam—menjadi pemandangan yang jamak di kota ini.
TINJAUAN PUSTAKA Free Trade Zone Batam Menurut
Wikipedia,
Kawasan
Perdagangan  Bebas  Indonesia  (bahasa  Inggris: Indonesian  Free  Trade  Zone)  adalah  sebuah kawasan  perdagangan  dan  pelabuhan  yang berada dalam wilayah Indonesia yang diperlakukan  kebijakan  melalui  penghapusan atas  rejim  bea  dan  cukai  berikut  halangan  non- tarif serta pajak pada perdagangan internasional dalam hal kepabean diberlakukan sama sebagaimana  produk  sektor  produksi  lokal bilamana  dijual  di  dalam  negeri  kebijakan  ini berguna  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan keseluruhan  hambatan  perdagangan  di  mana barang  dapat  mendarat,  masuk,  ditangani, diproduksi  atau  dilakukan  penjualan  ulang,  dan direekspor  tanpa  intervensi  kepabean  hanya berlaku pada perdagangan internasional.
Batam pada tahun 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi, tepatnya di Pulau Sambu. Pada  dekade  1970-an,  dengan  tujuan  awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia,  maka  sesuai  Keputusan  Presiden nomor  41  tahun  1973,  Pulau  Batam  ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung  oleh  Otorita  Pengembangan  Daerah Industri  Pulau  Batam  atau lebih  dikenal  dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan  Batam.  Kini  menjadi  Badan Pengusahaan  (BP  Batam).Seiring  pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980- an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun  1983,  wilayah  Kecamatan  Batam  yang merupakan  bagian  dari  Kabupaten  Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya  Batam  yang  memiliki  tugas  dalam menjalankan  administrasi  pemerintahan  dan kemasyarakatan serta
mendudukung pembangunan  yang  dilakukan  Otorita  Batam (BP Batam).
Di  era  reformasi  pada  akhir  dekade tahun  1990-an,  dengan  Undang-Undang  nomor 53  tahun  1999,  maka  Kotamadya  administratif Batam  berubah  statusnya  menjadi  daerah otonomi,  yaitu  Pemerintah  Kota  Batam  untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan  dengan  mengikutsertakan  Badan Otorita Batam (BP Batam).

## Kawasan Ekonomi Khusus
Meningkatkan penanaman modal
melalui  penyiapan  kawasan  yang  memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis; Optimalisasi  kegiatan  industri,  ekspor,  impor, dan  kegiatan  ekonomi  lain  yang  memiliki  nilai ekonomi  tinggi;    Mempercepat  perkembangan daerah  melalui  pengembangan  pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan  antar  wilayah;  dan  Mewujudkan model  terobosan  pengembangan  kawasan  untuk pertumbuhan  ekonomi,  antara  lain  industri, pariwisata  dan  perdagangan  sehingga  dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
Kek  terdiri dari satu dan atau beberapa zona  yaitu  pengolahan  ekspor,  pariwisata, logistik,  teknologi  informasi,  industri,  energi dan model ekonomi lainnya. KEK Sei Mangkei , KEK  Tanjung  Lesung,  KEK  Mandalika,  KEK Palu, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-Api, KEK Morotai,  KEK  Maloy  Batuta  Trans  Kalimantan (MBTK),  KEK  Tanjung  Kelayang,  KEK Sorong,  Kek  arun  lhoksumawe  dan  Kek  galang batang
1. Berapa  lama  waktu  yang  diperlukan untuk menyelesaikan persetujuan KEK?
–  Pemerintah  kabupaten/kota  melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen usulan pembentukan  KEK  dalam  jangka  waktu  paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap untuk memberikan persetujuan atau penolakan. –  Dewan  Nasional  melakukan  verifikasi  dan evaluasi terhadap dokumen usulan pembentukan KEK dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh  lima)  hari  kerja  sejak  diterimanya dokumen usulan secara lengkap untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

## 2. Bagaimana Proses Penetapan KEK ?
Dewan  Nasional  melakukan  kajian terhadap  usulan  pembentukan  KEK  dalam jangka  waktu  paling  lama  45  hari  kerja  sejak diterimanya dokumen usulan lengkap.
Dewan  Nasional  melakukan  evaluasi kebenaran prosedur pengusulan dan kelengkapan dokumen yang disampaikan. Dalam hal usulan pembentukan KEK memenuhi prosedur dan lengkap dokumen yang disampaikan, Dewan Nasional melakukan
Kajian. Berdasarkan hasil kajian, Dewan Nasional  memutuskan  untuk  menyetujui  atau
menolak  usulan  pembentukan  KEK.  Keputusan menyetujui  dan  menolak  dilakukan  dalam Sidang Dewan Nasional.
Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan  rekomendasi  pembentukan  KEK kepada  Presiden  disertai  dengan  Rancangan Peraturan  Pemerintah  tentang  penetapan  suatu lokasi sebagai KEK. KEK yang telah ditetapkan harus  siap  beroperasi  paling  lambat  3  (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
Dalam  hal  Dewan  Nasional  menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan  secara  tertulis  kepada  pengusul disertai alasan.

## 3. Bagaimana  proses  persetujuan  usulan KEK?
Pembentukan  KEK  diusulkan  kepada  Dewan Nasional oleh:
 Badan Usaha;
 Pemerintah kabupaten/kota; atau
 Pemerintah provinsi.
 Kementerian  /  Lembaga  Pemerintah
Non Kementerian  Untuk Badan Usaha, usulan disampaikan  melalui    provinsi  setelah memperoleh  persetujuan  pemerintah kabupaten/kota.  Untuk Kabupaten/kota,usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.
 Untuk  Pemerintahan  Provinsi,  usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota
4. Kriteria penetapan KEK?
Usulan lokasi KEK harus memenuhi kriteria:
 Sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung
 Adanya  dukungan  dari  pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 Terletak  pada  posisi  yang  dekat  dengan jalur  perdagangan,    internasional  atau dekat dengan jalur pelayaran internasional  di  Indonesia  atau  terletak pada  wilayah  potensi  sumber  daya unggulan
 Mempunyai batas yang jelas.
5. Dokumen apa saja yang harus
disampaikan?
Dokumen  yang  harus  disampaikan  oleh  Badan Usaha :
 Formulir Usulan
 Surat  Kuasa  Otoritas  (  Jika  Pengusul merupakan Konsorsium)
 Akta Pendirian Badan Usaha
 Profil  Keuangan  3  (tiga)  tahun  terakhir yang sudah diaudit.
 Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota  dengan  lokasi  KEK yang diusulkan
 Surat pernyataan mengenai nilai ekuitas paling  sedikit  30%  dari  nilai  investasi KEK yang diusulkan
 Deskripsi  rencana  pengembangan  serta luas area KEK yang diusulkan
 Peta  Detail  lokasi  pengembangan  serta luas area KEK yang diusulkan
 Rencana  peruntukan  ruang  pada  lokasi KEK  yang  dilengkapi  dengan  peraturan zonasi
 Studi Kelayakan ekonomi dan finansial
 Analisis  mengenai  dampak  lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Usulan  jangka  waktu  beroperasinya KEK dan rencana strategis
pengembangan KEK
 Izin Lokasi
 Rekomendasi  dari  otoritas  pengelola infrastruktur pendukung
 Pernyataan  kesanggupan  melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK Dokumen yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota :
 Formulir Usulan
 Deskripsi  rencana  pengembangan  serta luas area KEK yang diusulkan
 Peta  Detail  lokasi  pengembangan  serta luas area KEK yang diusulkan
 Rencana  peruntukan  ruang  pada  lokasi KEK  yang  dilengkapi  dengan  peraturan zonasi
 Studi Kelayakan ekonomi dan finansial
 Analisis  mengenai  dampak  lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Usulan  jangka  waktu  beroperasinya KEK dan rencana strategis
pengembangan KEK
 Penetapan  lokasi  atau  bukti  hak  atas
tanah
 Rekomendasi  dari  otoritas  pengelola infrastruktur pendukung
 Pernyataan  kesanggupan  melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK
 Komitmen  pemkab/kota  terkait  rencana pemberian insentif dan kemudahan

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian mengumpulkan pendapat dari setiap pemangku  kepentingan  yang  didapatkan  dari data  sekunder  yaitu  media  cetak  dan  online yang  terpercaya.  Peneliti  juga  melakukan studi  literatur  yang  ada  serta  memperhatikan kesimpulan dari para peneliti yang terdahulu.
Peneliti  membandingkan  pendapat- pendapat  yang  ada  untuk  kemudian  ditarik sebuah  kesimpulan  yang  akan  menjadi tawaran  solusi  dalam  permasalahan  yang terjadi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Silang pendapat mengenai
transformasi  FTZ  menjadi  KEK  harusnya tidak  menuai  polemik  seperti  sekarang  ini. Pemerintah  dan  pengusaha  berdiri  berhadap- hadapan  dalam  menyelesaikan  permasalahan ini.  Masing-masing  berdiri  dengan  keyakinan dengan  sejumlah  argumentasi  dalam  misi penyelamatan ekonomi batam.
Pemerintah  datang  membawa  konsep ekonomi  model  baru  yaitu  KEK  dengan  dalil akan  memberikan  kemudahan  dan  insentif yang  memadai  untuk  menarik  investor menanamkan modalnya di kota ini. Sekaligus, konsep  ini  dianggap  akan  menyelesaikan polemik  dualisme  kepemimpinan  Batam (Pemerintah  Kota  versus  Badan  Pengusahaan Batam).
Keunggulan geo ekonomi dan geostrategi  wilayah  serta  diberikan  fasilitas dan  insentif  khusus  sebagai  daya  tarik investasi merupakan alasan pemerintah menerapkan  KEK.  KEK  akan  memberikan keunggulan  pada  fasilitas  amortisasi  yang dipercepat,  keringanan  pajak  deviden,  tax holiday  dan  tax  allowence  bagi  perusahaan yang baru masuk dan nilai investasinya harus diatas Rp 500 miliar. Pertanyaannya, bagaimana  dengan  nasib  UMKM  lokal dengan nilai dibawah 500 miliar?
KEK  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  39  Tahun  2009,  sedikitnya  telah menetapkan dua belas (12) KEK yang tersebar dari  barat  hingga  timur  wilayah  Indonesia didukung dengan penyelenggaraan infrastruktur,  pemberian  fasilitas  dan  insentif serta  kemudahan  berinvestasi.  Diantaranya yang  sudah  ditetapkan  yaitu  KEK  Sei Mangkei  ,  Tanjung  Lesung,  Mandalika,  Palu, Bitung,  Tanjung  Api-Api,  Morotai,  Maloy Batuta  Trans  Kalimantan  (MBTK),  Tanjung Kelayang,  Sorong,  Arun  Lhoksumawe  dan KEK  Galang  Batang.  Masing-masing  dengan kekhususannya  yang  dibagi  dalam  satu  dan atau  beberapa  zona  yaitu  pengolahan  ekspor, pariwisata,  logistik,  teknologi  informasi, industri, energi dan model ekonomi lainnya.
KEK idealnya
dimaksudkan meningkatkan  penanaman  modal  melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan  geoekonomi  dan  geostrategis; Optimalisasi  kegiatan  industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi;  Mempercepat perkembangan daerah  melalui  pengembangan  pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan  pembangunan  antar  wilayah; dan Mewujudkan model terobosan pengembangan  kawasan  untuk  pertumbuhan ekonomi,  antara  lain  industri,  pariwisata  dan perdagangan  sehingga  dapat  menciptakan lapangan pekerjaan.
Namun,  di  sisi  lain,  pengusaha bersikukuh  berpandangan  bahwa  FTZ  masih menjadi  harapan  dan  model  ekonomi  yang cocok dengan kondisi desain awal kawasan ini dibentuk.  Tidak  adanya  kepastian  hukum akibat bongkar pasang sistem ekonomi batam, menjadi  hal  yang  patut  untuk  diperhatikan. Bagaimana  tesisnya?  setiap  investor  dan pelaku usaha butuh kepastian dalam berusaha. Kemelut  percakapan  seperti  ini  tentu  akan semakin mengurangi daya tawar Batam.
Pengusaha
berdalih, apabila pemerintah ingin memperbaiki atau menambah  insentif  ekonomi  di  Batam  demi memperbaiki  kondisi  kota  ini,  yang  sejak semula  di  desain  sebagai  salah  satu  kawasan tulang  punggung  perekonomian  kota  batam. Lebih  baik  pemerintah  tidak  merubah  sistem FTZ  yang  sudah  ada  dan  sudah  terlanjur dikenal  sebagai  image  di  mata  investor, sembari memperlengkapi hal-hal yang di rasa perlu.  Utamanya  menyelesaikan  persoalan
tumpang  tindih  dualisme  kepemimpinan  di batam.
Pelaku  usaha  dan  masyarakat  sudah terlanjur menikmati fasilitas FTZ yang selama ini diterapkan. Bila pemerintah tetap memaksakan menerapkan KEK tanpa menghiraukan  para  pelaku  usaha,  maka daerah  di  luar  KEK  harus  dikenakan  PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah).  Sebab,  tidak semua  daerah  Batam  akan  dijadikan  KEK. Beberapa  wilayah  Batam  akan  dilakukan zonasi  dalam  menetapkan  kawasan  KEK. Akibatnya  tentu  saja,  semua  barang-barang akan  naik  dan  batam  akan  kehilangan keistimewaannya  selama  ini.  Akibatnya  para pelaku  usaha  dan  masyarakat  yang  akan menanggung akibatnya.
Menurut penelitian Muzwardi (2016), menyimpulkan lalu lintas barang dan pelayaran internasional untuk menjadi pelabuhan bebas yang bisa memenuhi visi dan misi  Kota  Batam  menjadi  pengelola  kawasan tujuan  investasi  terbaik  di  Asia  Pasifik. permasalah infrastruktur, keterbatasan sumber daya  manusia  dan  perijinan  yang  belum  satu atap  menjadi  hambatan  tersendiri  untuk menjadikan Batam sebagai pelabuhan bertaraf internasional  dan  pelabuhan  hub.  Tujuan  dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengelolaan  Pelabuhan  di  Kota  Batam  dan pengembangan infrastruktur pelabuhan sebagai  cara  untuk  meningkatkan  sesuai standar  internasional.  Metode  penelitian  yang digunakan  ialah  metode  kualitatif.  Pada penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa kondisi  manajemen  pelabuhan  kargo  batam harus  ditingkatkan  terutama  dalam  perluasan dermaga dan efesiensi perijinan.
Sudah  sepatutnya  pemerintah  dan  pengusaha serta  pemangku  kepentingan  terkait  mau duduk  bersama  menbicarakan  persoalan  ini secara  utuh  dan  komprehensif.  Pemerintah pusat dalam hal sebagai pengambil keputusan (decision maker) harus menjadikan pertimbangan  daerah  menjadi  masukan  yang vital  untuk  didengarkan.  Jangan  sampai Pendekatan  top  down  (Jakarta  Centris)  akan membuat Batam menjadi ―kelinci percobaan‖, sehingga semakin memperkeruh iklim investasi.  Memberikan  dampak  yang  positif bagi  perkembangan  industri  dan  UMKM, serta menjamin iklim usaha dalam
memberikan kepastian bagi para pelaku usaha adalah harapan kita semua.
Perdebatan  ini  harus  tetap  didasari  demi menjawab  permasalahan  Batam  dewasa  ini. Masyarakat sebenarnya tidak terlalu memusingkan  mengenai  perdebatan  yang elitis  ini.  Masyarakat  hanya  membutuhkan kepastian  akan  perbaikan  mengenai  ekonomi di kota ini. Tidak peduli apakah itu berbentuk FTZ  dan  KEK,  yang  paling  penting  bisa memperbaiki  situasi  kelesuan  ekonomi  batam ini.
Menarik apa yang dikatakan Bapak Reformasi Ekonomi  China  Deng  Xiaoping  yang  telah berhasil  mengangkat  derajat  Bangsa  China mengimbangi  hegemoni  Amerika  Serikat dewasa  ini.  Deng  beranggapan,  "Tidak masalah  apakah  kucing  itu  hitam  atau  putih, yang  terpenting  dia  bisa  menangkap  tikus". Pepatah  ini  yang  seharusnya  yang  menjadi kuncian kita semua.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1) Ada  perbedaan  persepsi  antar  para pemangku  kepentingan  tentang  sistem yang terbaik dalam optimalisasi ekonomi
Batam  agar  segera  diselesaikan.  Penting agar  semua  stakeholder  terkait  tentang permasalahan  ini  mau  duduk  bersama untuk  menyelesaikan  persoalan  ekonomi yang ada di batam;
2) Pemerintah  pusat  harus  menggunakan pendekatan  dari  bawah  ke  atas  untuk menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan yang
paling sering bersentuhan  dengan  permasalahan  yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
https://bpbatam.go.id/ini/batamGuide/batam_ history.jsp, diakses 8 Agustus 2018 UU  39  Tahun  2009  tentang  Kawasan Ekonomi Khusus https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdag
angan_Bebas_Indonesia, diakses 8 Agustus 2018 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 36  Tahun  2000  tentang  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2018 0604085527-92-303165/pengusaha- tolak-batam-jadi-kawasan-ekonomi- khusus , diakses 8 Agustus 2018 http://batam.tribunnews.com/2018/04/14/pem erintah-targetkan-5-kek-di-batam- darmin-mau-tetap-ftz-silakan-tapi- jangan-cemburu-ya ,  diakses  8  Agustus 2018