Vol. 3.No.2, Desember 2022
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Laras Trisakti Utami 1
1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat
Korespondensi Penulis: larastrisaktiutami@gmail.com

## ABSTRACT
This research departs from the problem of the lack of quality human  resources, cases of violence  against  children  tend  to  increase  every  year,  and  assistance  and  outreach  to victims of violence against children have not been optimal. This research aims to identify and  analyze  the  factors  that  hinder  or  cause  the  implementation  of  child  protection policies  at  the  UPT  for  the  Protection  of  Women  and  Children  in  West  Kalimantan Province  has  not  been  optimal.The  West  Kalimantan  provincial  government  determined this  policy  by  appointing  the  UPT  for  the  Protection  of  Women  and  Children  following Regional  Regulation  Number  4  of  2015  concerning  Child  Protection,  to  reduce  the number of violence against women, which is increasing every year, so it is crucial to take preventive  measures  and  handling  of  these  cases  so  as  not  to  grow.  Increasing  cases  of violence  impact  human  rights  violations  and  are  a  massive  barrier  to  the  survival  and development  of  children.  This  research  is  qualitative  research  descriptive.  The  theory used  in  this  research  is  Edward  III,  which  states  that  the  implementation  of  a  policy consists  of  four  factors  or  policy  variables:  communication,  resources,  disposition,  and bureaucratic  structure.  The  results  showed  that  the  number  of  complaints  filed  could identify  cases  of  violence  against  children.  However,  the  policy  implementation  is  still hampered  by  several  things,  such  as  communication  between  policy  implementers,  lack of availability of human resources and work facilities, and the lack of socialization in the community, so that some Most people do not know about this policy. The SOP is not yet compelling in handling cases because partner institutions in the process of handling cases don't  understand  it.  It  can  be  concluded  that  the  implementation  of  child  protection policies  against  acts  of  violence  has  not  had  a  significant  impact  on  the  people  of  the Province  West  Kalimantan,  considering  the  violence  that  occurs  is  still  high  and increasing yearly. Therefore, the Provincial  Government of West Kalimantan, especially the  UPT  Protection,  should  women  and  children  are  expected  to  increase  human resources  and  provide  guidance  on  technical  or  special  training  for  child  protection  to improve the quality of the implementers or employees, then hold more socialization to the community, so that reduce the occurrence of violence, exploitation, and abuse of children.
Keywords :  Implementation,  Communication,  Resources,  Disposition,  Structure Bureaucracy

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember 2022

## ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari masalah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kasus kekerasan  terhadap  anak  cenderung  meningkat  setiap  tahun,  dan  pendampingan  serta penjangkuan korban kasus kekerasan terhadap anak belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  dan  menganalisa  faktor-faktor  apa  saja  yang  menghambat  atau menyebabkan implementasi kebijakan perlindungan anak di UPT Perlindungan Perempuan dan  Anak  Provinsi  Kalimantan  Barat  belum  optimal.  Kebijakan  ini  ditetapkan  oleh pemerintah  Provinsi Kalimantan Barat  dengan  menunjuk  UPT  Perlindungan  Perempuan dan Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak,  untuk  menurunkan  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  semakin meningkat  setiap  tahunnya, sehingga   perlu   dilakukan   adanya   tindakan   pencegahan dan  penanganan  terhadap  kasus tersebut agar tidak semakin meningkat. Meningkatnya kasus  kekerasan  berdampak  pada  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia  juga  penghalang yang  sangat  besar  bagi  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  anak.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif,  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  Edward  III  yang  menyatakan  bahwa  dalam  implementasi  suatu  kebijakan terdiri  dari  empat  factor  atau  variable  kebijakan  yakni  komunikasi,  sumber  daya, disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  kasus kekerasan  terhadap  anak  dapat  diketahui  dengan  banyaknya  pengaduan  yang  masuk, namun  dalam  pelaksanaan  kebijakan  masih  terhambat  oleh  beberapa  hal  seperti komunikasi  antar  pelaksana  kebijakan,  kurangnya  ketersediaan  sumber  daya  baik manusia, fasilitas kerja dan kurangnya penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut serta belum efektifnya SOP penanganan kasus sehingga menyebabkan lembaga mitra dalam proses  penanganan  kasus  kurang  memahaminya.  Dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  anak  dari  tindak  kekerasan  belum  memberikan dampak  yang  siginifikan  bagi  masyarakat  Provinsi  Kalimantan  Barat  mengingat kekerasan  yang  terjadi  masih  tinggi  dan  meningkat  setiap  tahunnya,  maka  dari  itu seharusnya  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat  khususnya  UPT  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  diharapkan  untuk  adanya  penambahan  SDM  dan  diadakannya bimbingan  teknis  atau  pelatihan  khusus  perlindungan  anak  agar  meningkatkan  mutu para pelaksana atau pegawai, kemudian agar mengadakan  sosialisasi lebih banyak lagi kepada masyarakat agar mengurangi terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah pada anak.
Kata kunci: Implementasi, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi,  Struktur Birokrasi

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember  2022

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan  yang  terjadi  pada perempuan  dan  anak  sangat  beragam tidak  hanya  kekerasan  fisik,  psikis, seksual,  namun  juga  isu  narkoba, kekerasan  anak,  perlindungan  tenaga kerja  perempuan,  pornografi,  pekerja anak,  anak  berhadapan  dengan  hukum, isu  lansia,  disabilitas    dan  lain sebagainya.  Belum  lagi  persoalan perempuan  dan  anak  yang  terjadi  pada saat  konflik  sosial  maupun  kondisi darurat  bencana,  oleh  karena  itu melindungi hak-hak anak dan perempuan  dari  segenap  tindakan- tindakan  buruk  yang  dapat  merugikan serta  menyakiti  fisik  maupun  psikis menjadi tugas bersama semua masyarakat  dan pemerintah daerah.
Sejalan  dengan  itu,  Gubernur
Kalimantan  Barat  telah  menerbitkan
Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Barat
Nomor 101 Tahun 2020  tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat, dimana UPT
Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  ini ditujukan  tidak  hanya  untuk  menangani
kasus kekerasan. Dalam hal ini Pemerintah  Daerah  menindaklanjuti  dan mendukung  penuh  peraturan  pusat Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga .
Menurut data KPP-PA
berdasarkan  Sistem  Informasi  Online Perlindungan  Perempuan  dan  Anak
(SIMFONI) kompilasi
Sistem
Pencatatan  dan  Pelaporan  yang  direkap oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Kabupaten,
Kota dan Provinsi Kalimantan Barat tercatat adanya jumlah kasus  kekerasan  terhadap  anak,  untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak
di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2022 Tahun 2020- 2022 Jumlah Kasus Tiap Tahun di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 361 Kasus Tahun 2021 395 Kasus Tahun 2022 per januari- April 162 Kasus Sumber: SIMFONI

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.2, Desember  2022
Berdasarkan pada tabel tersebut angka kekerasan pada anak di Provinsi Kalimantan  Barat  Tahun  2020-2022 Jumlah kasus tiap tahun 2020 terdapat 361  kasus  bervariasi  setiap  tahunnya. Di  Tahun  2021  kasus  kekerasan mengalami peningkatan yang signifikan  sebanyak  395  kasus.  pada Tahun  2022  per  Januari-April  juga menunjukkan  jumlah  kasus  kekerasan anak  yang  banyak  yakni  162  kasus. Ditahun 2022  semua orang khususnya anak-anak  di  rumah  saja  disebabkan oleh  covid-19  dimana  para  peserta didik  harus  berdiam  di  rumah  yang proses  belajar  mengajarnya  dilakukan secara  daring  dengan  guru  tanpa adanya  aktivitas  sekolah.  Hal  ini  juga yang  menyebabkan  banyak  terjadinya kasus  kekerasan  pada  anak  apalagi  di bulan  Januari  tahun  2022  kekerasan anak mengalami peningkatan drastis.
Pemerintah  khususnya  UPT Perlindungan  Perempuan  dan  anak dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan  anak  yang  berkualitas, beriman,  cerdas,  berakhlak  mulia  dan sejahtera memiliki program Perlindungan Khusus anak yang dimana kegiatannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi.  Kegiatan  tersebut  sebagai pendampingan dan penjangkauan korban dimana korban akan di dampingi  hingga  kasus  yang  dialami terselesaikan. Namun dengan keputusan penyelesaian  masalah  dikembalikan kepada pihak keluarga sehingga menurut  data  SIMFONI  sekitar  80% kasus  saja  yang  terselesaikan  namun 20%  belum  terselesaikan.  Hal  ini membuktikan implementasi perda
Nomor 4 Tahun 2015 kurang berhasil. Penjangkauan dan
pendampingan korban merupakan salah  satu  tugas  dari  UPT  PPA  yang juga  berpengaruh  dengan  keberhasilan dalam  pelayanan  mengatasi  kasus kekerasan  anak,  contohnya  dari  segi komunikasi antara pelaksana pelayanan  dengan  para  korban  ketika sedang  pendampingan  korban,  dari sikap pelaksana ketika sedang penjangkauan korban, dan pemahaman sumber  daya  manusia  atau  pegawai  di UPT PPA yang harus paham bagaimana cara mengatasi dan melayani  kasus  kekerasan  terhadap anak. Pemahaman sumber daya manusia atau pelaksana juga

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.2, Desember  2022
mempunyai  peran  penting  dalam menjalankan  implementasi  kebijakan, kualitas  atau  skills  yang  seharusnya menjadi perhatian utama untuk menjalankan  implementasi  kebijkan. UPT  PPA  dalam  hal ini  belum  pernah mengadakan  bimbingan  teknis  atau pelatihan  untuk  sumber  daya  manusia atau  staf  di  UPT  PPA.    Tentunya  hal ini  juga  tidak  lepas  dari  bagaimana struktur  birokrasi  tersebut  berjalan dengan baik didukung dengan penerapan  kebijakan  yang  dipimpin oleh  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perindungan  Anak, Kepala  UPT  Perlindungan  Perempuan dan  anak  serta  para  Lembaga  Bantuan Hukum yang berkoordinasi secara baik dalam  mengatasi  kasus  kekerasan terhadap anak.
Beranjak dari
permasalahan  diatas,  penelitian  ini
difokuskan pada Implementasi Kebijakan  Perlindungan  Anak  di  Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi
Kalimantan Barat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  deskriptif  yang  mempunyai tujuan  memperoleh  gambaran  secara
sistematik,  factual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungannya antar fenomena. Menurut Nawawi (1991:63)  bahwa  metode  deskriptif sebagai  prosedur  pemecahan  masalah yang  diselidiki  dengan  menggambarkan /melukiskan    subjek/objek  penelitian seseorang,  lembaga  dan  lain-lain  pada saat  sekarang  berdasarkan  fakta  yang tampak atau sebagaimana adanya.
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang berkaitan  dengan  penggambaran  suatu situasi  atau  gejala  tertentu  secara terperinci.  Menurut  Noor  penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha  mendeskripsikan  suatu  gejala, peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  saat sekarang.
Penetapan  lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan  data  yang diperoleh.  Untuk      itu      peneliti memilih lokasi di UPT PPA Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan metode deskriptif analisis data kualitatif  dengan  pendekatan  induktif, maka metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mengkaji  gambaran  atau  persoalan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.2, Desember  2022
terkait  topik  penelitian  yang  diangkat berdasarkan fakta dan informasi seluas-luasnya  berdasarkan  fakta  yang ada secara apa adanya.
Dalam hal ini peneliti menetapkan informan yang berhubungan langsung dan yang paling berkaitan dengan implementasi kebijakan  perlindungan  anak    agar informasi  yang  didapat  lebih  akurat dan  valid.  Menurut  Moleong  teknik purposive yaitu teknik untuk menentukan informan berdasarkan tujuan  atau  keperluan  yang  ditetapkan peneliti itu sendiri (Moleong,
2000:97).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berkenaan  dengan  Penelitian ini  menganalisis  proses  implementasi kebijakan Perlindungan Anak di Provinsi  Kalimantan  Barat,  dengan menggunakan Teori George C. Edward III  (dalam  Widodo  2010:96)  yang
menjelaskan bahwa proses
implementasi  kebijakan  dipengaruhi oleh  empat  faktor  yakni  :  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan  struktur birokrasi . Teori  ini  digunakan  peneliti untuk mengetahui apa yang
mempengaruhi keberhasilan dari implementasi  kebijakan  yang  diteliti penulis. Implementasi kebijakan perlindungan anak di  UPT  PPA dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1. Aspek Komunikasi
Dalam    penelitian    ini    penulis menemukan bahwa kebijakan perlindungan  perempuan  pada  dasarnya dalam  komunikasi  sudah  berjalan  baik dan  cukup  efektif, hal  ini  dapat tercermin  dari  informasi  yang  informan sampaikan  bahwa  tujuan  dari  kebijakan ini  pada  umumnya  sudah  terlaksana dengan baik walaupun UPT Perlindungan Perempuan dan Anak baru dibentuk  pada  tahun  2020  dan  para struktural  serta  stafnya  baru  dilantik pada pertengahan tahun 2021, mulai dari pelaksanaan  pelayanan  yang  di  akhir tahun  2021  UPT  PPA  mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan dan manajemen kasus bersama  lembaga  masyarakat  yang dalam  hal  ini  merupakan    kelompok sasaran    dari    kebijakan    perlindungan anak.
Persyaratan pertama untuk implementasi  kebijakan  yang  efektif

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember  2022
adalah bahwa mereka yang akan mengimplementasikan  keputusan  harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah implementasi  harus  disampaikan  kepada personel yang tepat sebelum dapat diikuti. Secara  alami,  komunikasi  ini  perlu  harus akurat,  dan  mereka  harus  secara  akurat dirasakan oleh Pelaksana.
Sehingga untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan, maka seharusnya komunikasi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena    komunikasi  merupakan  syarat utama dalam mencapai  keberhasilan dalam  implementasi  kebijakan      publik. Komunikasi      dibagi      lagi      menjadi tiga,      yaitu      transmisi  (trasnmision), kejelasan    (clarity)    dan    konsistensi (consistency)   dan   struktur birokrasi.
Masalah  transmisi  juga  dapat terjadi  apabila  kebijakan  yang  akan diimplementasikan  harus  melalui  struktur birokrasi  yang  berlapis  atau  karena  tidak tersedianya  saluran    komunikasi    yang memadai   sehingga   proses   transmisi   ini tidak  berjalan  dengan  baik.  Dalam implementasi ini tidak ditemukan hambatan  yang  serius  dalam  proses implementasi hanya saja kebijakan kepada pelaksana  kebijakan  atau  implementor dalam  hal  ini  UPT  PPA  Provinsi Kalimantan  Barat.  Namun  masih  terjadi hambatan pada proses transmisi  kebijakan
dari  implementor  ke  kelompok  sasaran (target  group)  target  dalam  hal  ini  adalah masyarakat  agar  menerima  informasi secara utuh,baik dan benar.
Ketidakjelasan  pelaksanaan  suatu kebijakan  juga  dapat  terjadi,  karena  ada pihak-pihak  tertentu  yang  mungkin  tidak menyenangi  atau  tidak  menyetujui  terhadap pelaksanaan  suatu  kebijakan  yang  telah ditetapkan atau dikhawatirkan akan merugikan  dan  mengecewakan  salah  satu pihak.  Ketidakjelasan  dalam  berkomunikasi, mungkin  juga  disebabkan  karena  mereka mempunyai  keleluasaan  untuk  memaksakan pandangan mereka sendiri pada implementasi  kebijakan,  pandangan  yang mungkin  berbeda  dengan  pandangan  atasan mereka  atau  pandangan  yang  seharusnya dijadikan  acuan.  Dalam  implementasi  ini, penulis  tidak  menemukan  masalah  dalam penyebaran  informasi,  karena  informasi yang  disampaikan  sudah  sesuai  dengan regulasi yang tertera pada Peraturan Daearah Provinsi  Kalimantan  Barat  Nomor  4  Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.
Dalam hasil wawancara dengan salah satu informan dalam implementasi  kebijakan  ini,  penulis menemukan  konsistennya  kebijakan ini ,karena Pemerintah Provinsi Kalimantan  Barat  membuat  suatu komitmen  dengan  para  jejarijng  yaitu
Three  Ends  yang  artinya  mengakhiri

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan
akhiri kesenjangan ekonomi. Sehingga sebagai implementor semakin termotivasi  dengan  komitmen  yang dibentuk  bersama  agar  mengurangi kasus  kekerasan  anak  di  seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat

## 2. Aspek Sumber Daya
Aspek  sumber  daya  dalam implementasi  kebijakan Meskipun  isi kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator    kekurangan    sumberdaya untuk  melaksanakan, implementasi  tidak akan    efektif.    Sumberdaya  ini    dapat berwujud sumberdaya  manusia  yakni kompetensi implementator.
Sumber  daya  ini  meliputi  SDM yang dimiliki oleh Instansi daerah. Sumber
daya manusia berkaitan dengan
kompetensi  pendamping  dan  petugas  lain yang berperan
memberikan perlindungan    anak    korban    kekerasan seperti  psikolog  psikiater  dan  petugas lainnya.
Sumberdaya  yang  paling penting dalam  melaksanakan  kebijakan  adalah staf,  menunjukkan  bahwa  sumberdaya manusia  memegang  peranan  penting dalam  implementasi  kebijakan.  Begitu juga  dengan  implementasi  kebijakan
perlindungan  anak  di  Unit  Pelaksana Teknis  Perlindungan  Perempuan  dan Anak Provinsi Kalimantan Barat.
Staf  dengan  jumlah  dan  skills (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan  dalam  implementasi.  Dalam penelitian  ini,  penulis  menemukan  masih kurangnya  sumber  daya  manusia,  dan sedikit yang memahami teknis dari pelayanan  perlindungan  perempuan  dan anak  apa  yang  diharapkan  dan  apa  yang perlu  dilakukan,  serta  belum  memperoleh pelayanan yang diperlukan untuk mengimplementasikan    kebijakan.  Tentunya ini  juga  menjadi  perhatian  agar  pemerintah mengadakan  Bimtek  atau  Pelatihan  untuk penguasaan atau kemampuan dalam pelayanan  perlindungan  perempuan  dan anak  khususnya  di  UPT  PPA  Provinsi Kalimantan Barat.
Informasi berbeda dengan komunikasi.  Hal  yang  diperlukan:  1) Informasi      yang      terkait      dengan bagaimana      melaksanakan      kebijakan tersebut  (Juklak-Juknis)  dan,  2)  Data seputar  perlinduungan  Perempuan  dan anak  yang  terkait  dengan  kebijakan  yang akan  dilaksanakan  .  Dalam  implementasi kebijakan  ini,  juknis  yang  ada  sudah memadai dan kegiatan sosialisasi perlindungan  perempuan  dan  anak  yang sebagai wadah bertemunya pihak pemerintah dan masyarakat untuk memecahahkan  permasalahan  kekerasan

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.2, Desember  2022
terhadap  perempuan  dan  anak  sudah sangat  baik  dilihat  dari  keaktifan  serta kehadiran peserta.
Kewenangan yang dibutuhkan dan harus  tersedia  bagi  implementor  sangat bervariasi  tergantung  pada  kebijakan  apa yang  harus  dilaksanakan.  Terbatasnya anggaran    yang    tersedia  menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya
diberikan kepada masyarakat juga terbatas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan wawancara  tidak  ditemukan  hambatan akibat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  anak karena  UPT  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  memiliki  Dana  Alokasi  Khusus  non Fisik yang disingkat (DAK non fisik) dari Pemerintah  Pusat  untuk  pelaksanaan pelayanan  perlindungan  perempuan  dan anak.
Sarana dan prasarana dalam sumber daya  adalah  semua  sarana  dan  prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan  untuk  mendukung  secara langsung  dan  terkait  dengan  tugas-tugas yang  ditetapkan.  Kendati  implementor yang masih kurang sumber daya manusianya,  dan  sedikit  yang  memahami teknis dari pelayanan perlindungan perempuan dan anak tentunya hal ini juga harus didukung dengan fasilitas pelayanan yang memadai dan lengkap,  tanpa adanya
fasilitas      fisik      yang  memadai, implementasi    juga    tidak    akan    efektif. Dalam  penelitian  ini terkait fasilitas UPT PPA  sangat  memerlukan  sarana  dan prasarana dalam memaksimalkan
pelayanan  mengingat  baru  terbentuknya UPT  PPA  Provinsi  Kalimantan  Barat maka  masih  banyak  fasilitas  yang  harus dipenuhi

## 3. Aspek Disposisi
Disposisi  atau  sikap  Implementor adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan  kami  untuk  studi  implementasi kebijakan  publik.  Jika  implementasi  ingin berjalan secara efektif, tidak hanya Implementor  harus  paham  terhadap  apa yang akan dilakukan dan memiliki kemampuan  untuk  melakukannya,  tetapi mereka  juga  harus  memiliki  kemauan  untuk memaksimalkan  suatu  kebijakan.  Yang dimaksud    dengan    disposisi    adalah  sikap dari    pelaksana  terhadap  kebijakan    atau program    yang    harus    mereka    laksanakan karena    setiap  kebijakan  membutuhkan pelaksana-pelaksana  yang  memiliki  hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.
Berdasarkan  hasil  pengamatan peneliti tentang penunjang kualitas pelayanan  UPT  PPA,  peneliti  melihat bahwa  UPT  PPA  sudah  memiliki  rumah aman  (Shelter).  UPT  sendiri  sudah memiliki ruangan khusus untuk

## JPASDEV
Vol. 3.No.2, Desember  2022
konsultasi, informasi, dan layanan pengaduan. Untuk layanan bantuan hukum, rujukan, koordinasi, dan pemberdayaan, UPT PPA bermitra dengan beberapa  instansi  seperti  :  Dinsos,  LSM, dan  Kepolisian  setempat.  Hanya  saja belum  efektif  dikarenakan  kekurangan tenaga  sumber  daya  manusia  yang berkompeten di bidangnya.

## 4. Aspek Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  yang  bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap
implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari aspek struktur   yang  penting  dari    setiap organisasi    adalah    adanya    prosedur operasi standar ( standard operating procedures atau  SOP).  SOP  menjadi pedoman  bagi  setiap  implementator. Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  ini bahwa, implementasi kebijakan Perlindungan  Anak  belum  terlaksana secara  efektif,  karena  adanya  hambatan- hamabatan  dalam  implementasinya    dari aspek    komunikasi,    sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Empat  aspek    diuraikan    yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi    dan  struktur    birokrasi menunjukkan  hasil  bahwa   implementasi belum    terlaksana  dengan  efektif,  karena dari  empat  aspek  yang  diteliti  masih
terdapat  aspek  yang  belum berjalan dengan  baik  seperti  komunikasi  yang terkait  dengan  sosialisasi  yang  perlu ditingkatkan agar antara pelaksana program  dengan  para  kelompok  sasaran berjalan secara maksimal, aspek sumberdaya  yaitu  kurangnya  kompetensi atau  kualitas  dari  pelaksana  dikarenakan belum  adanya  pelatihan  atau  bimbingan teknis dan Penjangkauan dan
Pendampingan yang belum optimal dikarenakan  lokasi  yang  sangat  jauh sehingga  di  monitor  melalui  virtual  serta adanya wabah covid 19 yang mempersulit pergerakan pendampingan dan penjangkauan.
Aspek  disposisi  dapat  dikatakan cukup  baik,  karena  adanya  dukungan implementor,  sedangkan  dari  aspek  struktur birokrasi  yang  terkait  dengan  melibatkan instansi  lain  dalam  penetapan  sasaran berjalan dengan cukup baik.
Pada  dasarnya  banyak  para  ahli mengemukakan  pendapatnya  mengenai teori  implementasi  kebijakan  antara  lain; Van meter Van horn, Mazmanian sabatier, Grindle,  George  Edward  III.  Namun  pada penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teori dari George Edward III karena disesuaikan  dengan  kondisi  permasalahan penelitian,  selain  itu  mengacu  pendapat Edward  III  yang  mengatakan  bahwa implementasi  dapat  dimulai  dari  kondisi abstrak  dan  sebuah  pertanyaan  apakah

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.2, Desember  2022
syarat  agar  implementasi  kebijakan  dapat
berhasil. Dalam kaitanya dengan penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  ingin mengetahui bagaimana implementasi
kebijakan
perlindungan anak
menggunakan  4  variabel  (komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi) sebagaimana  yang  tertuang  dalam  teori Edward III.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1 Simpulan
Hasil dari penelitian ini mengenai implementasi kebijakan
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Barat  Nomor    4  Tahun  2015    tentang Perlindungan
Perempuan
dapat diperoleh  kesimpulan  bahwa  Di  dalam Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Barat  Nomor    4  Tahun  2015    tentang Perlindungan  Perempuan  bahwasanya UPT  Perlindungan  Perempuan  dan
Anak implementasi kebijakan perlindungan anak di Provinsi
Kalimantan  Barat  belum    terlaksana secara efektif, masih adanya kelemahan dalam aspek-aspek penentu keberhasilan impelementasi Perda.
Berikut  ini  adalah  kesimpulan  dari aspek-aspek tersebut:
1. Komunikasi a. Dalam menjalankan implementasi ditemukan bahwa
kurangnya  sosialisasi  dari  UPT  PPA Provinsi  Kalbar  mengenai    pencegaham kekerasan  dan  manajemen  kasus  yang baru dilaksanakan pada akhir tahun 2021 dikarenakan  personil  pada  UPT  PPA Provinsi Kalbar baru dilantik.
b. Dalam pengambilan Keputusan  sangat  diperlukan  komitmen yang  kuat  untuk  menegakan  kebijakan dengan  merubah  pelayanan  menjadi lebih baik , menjadi birokrasi pemerintah  yang  berbasiskan  budaya demokratis yang kondusif untuk terimplementasinya  Perda  Perlindungan Anak dengan pelayanan yang profesional, setara dan adil bagi segenap lapisan  masyarakat,  khususnya  bagi aparatur  Negara  sebagai  hakekat  dari implementasi kebijakan.
2. Sumber Daya
a.
Sumberdaya manusia yang  dimiliki  untuk  implementasi. Masih  kurangnya  sumberdaya  manusia  . Dalam menjalankan implemetasi ini hanya  memiliki  satu  orang  sebagai  analis perlindungan  perempuan  dan  anak  dengan latar  belakang  pendidikan  psikolog  klinis kemudian  dua  orang  sebagai  analish

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
Vol. 3.No.2, Desember  2022
Kesehatan ibu dan anak serta memiliki staf pelaksana lainnya.
b. Seberapa besar peran implemetor dalam implementasi.
Implementor  sangat  berperan  penting dalam implementasi kebijakan. Dalam  hal ini masih kurangnya sumber daya manusia dan  sedikit  yang  memahami  teknis  dari pelayanan  perlindungan  perempuan  dan anak  apa  yang  diharapkan  dan  apa  yang perlu dilakukan.
c. Sumberdaya finansial untuk menjalankan implementasi.
Anggaran  yang  telah  disediakan  oleh Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat berasal  dari  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK  NonFisik)  tidak  ditemukan hambatan akibat keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Disposisi Implemetor mendapatkan
arahan  yang  sesuai  dengan  peraturan UPT  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  sudah  bermitra  dengan  beberapa instansi seperti: Dinsos,LSM,dan
Kepolisian  setempat.  Hanya  saja
belum efektifnya
dikarenakan keterbatasan    SDM  yang  berkompeten di bidangnya.
4. Struktur Birokrasi
Standart  Operating  Procedures dalam  menjalankan  implementasi  UPT PPA  Provinsi  Kalimantan  Barat  dalam menjalankan  pelayanan  perlindungan anak belum memiliki SOP yang jelas dan baku  untuk  menjalankan  implementasi tersebut.
Implementasi kebijakan Perlindungan anak di UPT PPA Provinsi Kalimantan  Barat  juga  sudah  berjalan selama  12  bulan  sejak  disahkannya Peraturan  Gubernur  Kalimantan  barat Nomor 101 Tahun 2020  tentang Pembentukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan  Fungsi Serta Tata Kerja Unit Peksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi
Kalimantan  Barat  namun  baru  diisinya pejabat  pada  pertengahan  tahun  2021. Dalam kurun waktu tersebut implementasi  kebijakan  perlindungan anak  berjalan  cukup  baik  walau  masih jauh  dari  kata  sempurna  namun  tidak dapat dikatakan gagal.
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Provinsi Kalimantan Barat telah merumuskan  beberapa  cara  untuk mengimplementasikan kebijakan untuk

## JPASDEV
Journal of Public Administration and Sociology of Development
mencegah  perlindungan  anak  Provinsi Kalimantan Barat. Yaitu yang pertama
dengan
impelementasi secara organisasi,    yang  didalamnya  adalah penetapan  metode  atau  cara-cara  jitu dalam    hal    pencegahan    kekerasan anak. Yang kedua adalah
implementasi  secara  interpretasi  yaitu melakukan  seminar  hal  ini  dilakukan bertujuan  untuk  melatih  para  kader untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan  anak.  Yang  ketiga  adalah implementasi  secara  pengaplikasian atau  penerapan  yang  didalamnya melaukan sosialisasi dan mempersuasif masyarakat, tujuannya adalah mengajak masyarakat dengan beberapa pendekatan  yang  humanis  sehingga apa yang ingin disampaikan UPT PPA Provinsi  Kalimantan  Barat  dapat diterima dengan baik.
Dalam mengimplementasikan sebuah  kebijakan  tentunya  tidak  lepas dari sebuah factor penghambat yang juga ada  didalamnya.  Faktor-faktor  yang menghambat  keberhasilan  implementasi kebijakan  perlindungan  perempuan  dan anak  khususnya  di  Provinsi  Kalimantan Barat  yang  dapat  dikemukakan  yaitu mengenai Faktor pendorong dan
penghambat
penyelenggaraan perlindungan  Anak.

## 4.2 Rekomendasi
1. Perlu adanya peningkatan mutu  para  pelaksana  atau  pegawai  baik peningkatan wawasan maupun
peningkatan keahlian terhadap penanganan dan pembimbingan terhadap anak yang menjadi korban.
2.
Diharapkan  kepada  UPT Perlindungan Perempuan dan Anak agar memperkuat  jejaring  yang  ada  di Kabupaten/Kota    agar  implementasi kebijakan  melalui  pendampingan  dan penjangkauan berjalan dengan baik.
3. Diharapkan  adanya  SOP pelayanan  perlindungan  anak  yang  baku agar  berjalan  dengan  efektif  terhadap penanganan  kasus  sehingga  Lembaga mitra  ataupun  Jejaring  dalam  proses penanganan kasus bisa sangat memahaminya.

## REFERENSI
Arifin,  A.,  Budiman,  R.,  &  Martinus,
M.  (2022). Evaluasi  Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Danau Non- Produktif Menjadi Tambak Ikan . 6 (1), 762–770.

## JPASDEV
https://doi.org/DOI:
https://doi.org/10.31764/jmm.v 6i1.6643
Moleong,  J  L.  (2000). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian . Jakarta:  Prenadamedia  Group,
h.33.
George,  E..  1980,  Teori  Implementasi Kebijakan Carl,    V.  H.  et  all.  (1975),  Model- model dalam Kebijakan Implementasi, yongyakarta Deddy, M. (2010). Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya
George  Edward  III,  1980,  Teori Implementasi Kebijakan
Joko,  S.  (2006).    Metode  Penelitian
Dalam Teori dan Praktek, Rineka
Cipta, Jakarta.
Jones, C., (1991). Pengaturan
Kebijakan Publik,
Jakarta, Rajawali Pers. P ATURAN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  4  Tahun  2018  tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak(UPTD PPA).
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Barat  Nomor  4  Tahun  2015
Tentang Perlindungan Anak Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Barat
Nomor  101  Tahun  2020  tentang Pembentukan,
Susunan
Organisasi,Tugas  dan  Fungsi  Serta Tata  Kerja  UPT  Perlindungan
Perempuan  dan  Anak  Organisasi dan Tata Kerja