## Mengurai Konflik Agraria di Desa Senama Nenek dengan Pendekatan Drivers- Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR)
Unraveling  Agrarian  Conflict in Senama Nenek  Village  Using the Drivers-Pressures- State-Impact-Responses  (DPSIR) Approach
Fauzan Maulana Shani, 1 Adi Afrianto, 1 * Bunga Mareta Dwijananti, 2
Iwan Kustiwan 3
1 Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
2 Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia
3 Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung *Corresponding Author: adisappk@gmail.com
Submitted: March 4, 2024  Accepted: April 16, 2024  Publish: May 2, 2024
Abstract: The  conflict  between  the  indigenous  community  of  Senama  Nenek  Village  and  PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) has been ongoing for decades. This condition reflects the complexity of the conflict's issues. This research aims to analyze the  conflict using the  Drivers-Pressures-State- Impact-Responses (DPSIR) approach. The DPSIR framework highlights the causal effect relationships among aspects, starting with drivers that exert pressure on the environment, causing changes in its natural  condition. These  environmental changes  then  have  impacts  on  ecosystems and  humans. Consequently, humans adapt to cope with these changing conditions. The DPSIR approach identified the industrialization of PTPN V as one of the root causes of the conflict. This industrialization ex erted pressure on  the  environment through the  acquisition of customary lands, leading  to  disputes and uncertainty over the land status of the indigenous community. In response to this situation, measures were taken, including the redistribution of land to 1,385  indigenous households. We expect this DPSIR approach to serve as a tool to resolve similar conflicts in Indonesia.
Keywords: Agrarian Conflict, Senama Nenek, DPSIR, Land Reform
Abstrak : Konflik antara masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN  V)  berlangsung  puluhan  tahun.  Kondisi  ini  menandakan  kompleksitas permasalahan  yang terjadi dalam konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik dimaksud dengan pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR). Kerangka DPSIR menyoroti hubungan sebab-akibat antar aspek, mulai dari faktor pemicu yang memberikan tekanan pada lingkungan yang menyebabkan perubahan pada lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut kemudian memberikan dampak  bagi  ekosistem/manusia. Selanjutnya manusia  merespon untuk  mengatasi  hal  tersebut. Melalui  pendekatan DPSIR,  teridentifikasi  akar  penyebab  konflik  tersebut  salah  satunya  adalah industrialisasi  PTPN  V  yang  memberikan tekanan terhadap  lingkungan  berupa penguasaan tanah ulayat  oleh pihak PTPN V yang  berujung sengketa dan mengakibatkan ketidakpastian status  lahan masyarakat adat. Atas kondisi ini, respon yang dilakukan antara lain redistribusi tanah kepada 1.385 KK masyarakat adat.  Pendekatan DPSIR ini diharapkan dapat menjadi tools untuk mengurai konflik serupa yang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci : Konflik Agraria, Senama Nenek, DPSIR, Reforma Agraria

## Pendahuluan
Konflik  adalah  percekcokan;  pertentangan;  perselisihan  (Badan  Pengembangan  dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sementara itu, definisi lebih detail diuraikan oleh Santoso  (2019) yang mengemukakan  bahwa  konflik  adalah  proses  sosial  yang berlangsung dalam  suasana saling menantang dengan  ancaman. Sebagai proses  sosial, maka konflik  merupakan  gejala yang serba hadir, artinya selama ada manusia pastilah ada konflik. Hal ini selaras dengan apa yang didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (2015) bahwa konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti  nilai, status,  kekuasaan,  otoritas,  dan  lain  sebagainya, dimana  tujuan  dari mereka bertikai  itu  tidak  hanya  untuk  memperoleh  keuntungan,  tetapi  juga  untuk  menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman.
Sementara  itu,  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2023  Tentang Percepatan  Pelaksanaan  Reforma  Agraria  bahwa  konflik  agraria merupakan  perselisihan agraria antara  orang  perorangan  dan/atau  kelompok  masyarakat  dengan  badan  hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik,  sosial,  politik,  ekonomi,  pertahanan,  dan  budaya.  Konflik  agraria merupakan  suatu kondisi dimana terjadi proses  interaksi antara dua (atau lebih) pihak (orang atau kelompok) yang memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan (Wiradi, 2009).
Sebagaimana definisi konflik, konflik agraria di Senama Nenek merupakan proses sosial yang berlangsung dalam suasana saling menantang dan mengancam antara dua pihak yaitu antara masyarakat  adat  dan  badan  hukum  (PTPN  V)  untuk  memperoleh  penguasaan  dan pemanfaatan  atas  suatu  lahan.  Hal tersebut  menimbulkan  dampak  yang  luas secara fisik, sosial, politik, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat adat. Menurut (Baiquni & Rijanta, 2007), setidaknya  terdapat  empat teori  untuk  memahami mengapa hal tersebut  masih  terjadi di Indonesia, yakni:
1. Teori  Ketamakan  ( The  Greedy  Theory ),  yakni  sebuah  perspektif  yang  mengungkapkan bahwa  konflik  lingkungan  yang  ditimbulkan  dari  penguasaan  sumber  daya  alam lebih dipicu oleh  sifat tamak dan rakus,  yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan,  dan marginalisasi kepentingan masyarakat lain (Billon, 2001).
2. Teori Not  In  My  Back  Yard (NIMBY) Syndrome ,  merupakan  sebuah  perspektif  bahwa konflik lingkungan diakibatkan oleh aktivitas pemindahan masalah ke tempat lain. Hal ini terjadi  karena  munculnya  sikap  individualistis  dalam  masyarakat  yang  tidak  mau menanggung  masalah  di  sekitarnya  akibat  pencemaran  lingkungan,  kemudian memindahkan masalah pencemaran lingkungan tersebut.  Contoh NIMBY ini menurutnya adalah relokasi industri yang sudah tidak efisien dari negara maju ke negara berkembang.
3. Teori Memancing di Air Keruh ( Profit Taking ), sebuah perspektif yang menganggap bahwa konflik  terjadi karena adanya  pihak  yang memanfaatkan dan  mencari keuntungan  dari penderitaan yang dialami oleh pihak lain.
4. Teori Kemerosotan  dan Kelangkaan ( Deprivation and Scarcity ), yakni sebuah  teori yang menganggap konflik  terjadi karena adanya kemerosotan  dan kelangkaan sumber  daya. Artinya terjadi kesenjangan yang tak dapat lagi ditoleransi atau diterima antara apa yang diinginkan  dan  apa  yang  dapat    diraih oleh  salah satu  pihak  yang  dalam kurun  waktu tertentu  menyebabkan  kesulitan  dan  frustrasi,  sehingga  dapat  memicu tindakan  yang dapat merugikan orang lain atau  melanggar hak orang.
Berdasarkan uraian teori yang dijelaskan, konflik agraria di Desa Senama Nenek dapat dikategorikan  ke  dalam  teori  ketamakan  dan  teori  kemerosotan  dan  kelangkaan.  Teori Ketamakan  dalam  konflik  agraria  tersebut  dapat  dilihat  dari  upaya  PTPN  V  sebagai perusahaan  BUMN  perkebunan  yang  didorong  oleh  motif  untuk  menguasai  lahan  seluas mungkin  demi  kepentingan  bisnis  dan  keuntungan  perusahaan.  Teori  Kemerosotan  dan Kelangkaan  ( Deprivation and  Scarcity ) dalam  konflik  agraria di  Senama  Nenek  juga  dapat dilihat dari pengurangan secara besar-besaran atas kepemilikan dan akses masyarakat adat terhadap tanah ulayat akibat penguasaan sepihak oleh PTPN V.
Menurut  Alao  (2007),  dari  empat  tingkatan  yang  ada,  konflik  sumber  daya  alam termasuk  agraria  berada  dalam  keempat  tingkatan  konflik  tersebut.  Adapun  keempat tingkatan konflik menurut Alao adalah: 1) Societal atau konflik antarkelompok yang berbasis pada  agama, ras,  jenis  kelamin,  suku,  status  sosial,  ekonomi,  bahasa,  maupun  keyakinan politik; 2) Komunal atau konflik yang mengatasnamakan isu agama dan etnis dibalik persoalan kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam; 3) Konflik antarnegara; dan 4) Konflik antar personal.
Berdasarkan data resmi Konsorsium Pembaruan Agraria (2019) setidaknya terdapat 279 lokasi konflik agraria yang melibatkan 109.042 kepala keluarga di seluruh Indonesia di tahun 2019, dimana salah satu konflik agraria yang berkepanjangan terjadi di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten  Kampar, Provinsi Riau. Konflik  agraria di Desa Senama Nenek  merupakan konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek  dan PTPN V berkenaan dengan penguasaan  lahan yang diupayakan untuk  Hak Guna Usaha  PTPN  V. Hak Guna  Usaha  (HGU) sendiri berdasarkan UU  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria adalah hak untuk  mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu  tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau  peternakan  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960) .
Masyarakat  adat  Desa  Senama  Nenek  hidup  berdasarkan  asal  usul  leluhur  yang diwariskan  turun  temurun  di  wilayah adat  Kenegerian Senama Nenek,  Kecamatan Tapung Hulu,  Kabupaten  Kampar.  Cikal  bakal  konflik  bermula  pada  tahun  1983  ketika  PTPN  V berupaya  menguasai  lahan  di  sebagian  wilayah  adat  Senama  Nenek  dengan  dasar  Surat Keputusan  Menteri  Pertanian  No.  178/Kpts/UM/1979  tertanggal 17  Maret  1979  tentang Pencadangan  Tanah  untuk  Perkebunan  Kelapa  Sawit  dan  Karet  seluas  30.000  Ha . Atas pencadangan  lahan  tersebut,  PTPN  V  kemudian  memperoleh  HGU  seluas  12.811  Ha berdasarkan  Sertipikat  HGU  No.  16/HGU/1988  tertanggal 17  Oktober  1988,  namun  Ninik
Mamak/Pemangku  Adat  tidak  dilibatkan  dalam  proses  HGU  tersebut  yang  menimbulkan protes  karena  sebagian  pencadangan  lahan  HGU  adalah  tanah  ulayat  masyarakat  adat Senama Nenek. Pada tanggal 5 Mei 1995, Ninik Mamak Pemuka/Pemangku Adat Kenegerian Senama Nenek menerbitkan Keputusan  Musyawarah No. 05/PA-SN/V/1995  tertanggal 5 Mei 1995 yang salah satu poin  utamanya adalah penegasan bahwa PTPN V secara sepihak telah menguasai tanah ulayat mereka seluas 2.800 Ha sesuai gambar 1 (Dwijananti, 2023). Sebagai tindak  lanjut  dari hal tersebut,  Ninik Mamak Pemuka/Pemangku  Adat  Kenegerian Senama Nenek  kemudian  bersurat ke  Bupati  Kampar yang direspon  dengan  usulan  Bupati  Kampar kepada Gubernur  Riau berkenaan dengan  SK pencadangan lahan 2.800 Ha agar diserahkan kepada masyarakat adat.
Pada  tahun  2000,  Gubernur  Riau  mengusulkan  pengecekan  dan  pengukuran  lahan konflik yang berujung pada revisi Peta Bidang Tanah permohonan HGU PTPN V. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 500/1114/BPN  tertanggal 11 November 2000  dan  Surat  Bupati  Kampar  No.  525.25/TP/V/2001/521  tertanggal  29  Mei  2001,  dari permohonan  PTPN  V seluas 17.338,08  Ha, lahan yang disetujui  hanya 14.537,08  Ha karena seluas 2.800  Ha merupakan  lahan enclave yang diarahkan untuk  dilepaskan  ke masyarakat melalui pola  kemitraan.  Rincian penerbitan  HGU  pada  tahap  II  yakni  HGU  No.157  seluas 355,84 Ha, HGU No. 158  seluas 8.267,19 Ha, dan  HGU No. 159 seluas 5.914,06  Ha.  Secara keseluruhan PTPN V telah memperoleh sertipikat HGU  seluas 27.348,8 Ha. Disisi lain, PTPN V merasa  tidak  dapat  menyerahkan  lahan  seluas  2.800  Ha  kepada  masyarakat  adat  tanpa perintah dari Kementerian BUMN (Kausar et al., 2022). Hal ini berakibat pada pertentangan antara PTPN V dengan masyarakat adat Senama Nenek.
Upaya penyelesaian  sengketa  terus diupayakan  baik oleh pemerintah  daerah sampai pemerintah pusat. Pada tahun 2007, Gubernur Riau membentuk Tim Penyelesaian Kasus yang terdiri  atas  Kementerian  BUMN,  Direksi  PTPN  V,  Pemerintah  Provinsi  Riau,  Pemerintah Kabupaten  Kampar, dan  Tokoh-tokoh  Adat  Kenegerian Senama Nenek.  Hal ini dikarenakan konflik dirasa cukup  berat dan kompleks.  Dari Tim Penyelesaian Kasus tersebut, pada tahun 2008  dihasilkan  perjanjian kerja sama antara PTPN  V,  wakil masyarakat, tim  penyelesaian kasus,  dengan  tim  appraisal.   Pada  tanggal 1  Mei  2008,  masyarakat  adat  Senama  Nenek menegaskan  bahwa  tanah  seluas  2.800  Ha  merupakan  tanah  ulayat  berdasarkan  Surat Keterangan  Tanah  Ulayat  No.  593/SKT/UL/57/2008,  yang  telah  diwariskan  secara  turun temurun  dari  salah  seorang  Andiko  di  antara  44  Andiko  Kabupaten  Kampar,  di  bawah pimpinan  5  pucuk  suku.  Andiko    merupakan    pemimpin  dalam tatanan  masyarakat  adat melayu yang menjadi tiang penyangga dalam kepemimpinan suku, sekaligus sebagai anggota dewan  dalam  pemerintahan  nagari (Putra,  2016).  Selanjutnya  tanah  tersebut  ditegaskan status  lahannya  sebagai tanah  ulayat  melalui Surat  Bupati  Kampar  No.  520/UM/2009/310 tertanggal 7 Juni 2009.
Pada tanggal 17 Juni  2008,  diadakan  rapat yang dipimpin  oleh  bagian pemerintahan Provinsi  Riau yang menghasilkan kesimpulan  diantaranya luas  lahan yang akan  diserahkan adalah seluas  2.800  Ha sesuai  surat enclave dan  hasil pengukuran  BPN.  Berdasarkan hasil
appraisal pada bulan November 2008, terdapat selisih biaya investasi dibanding pendapatan senilai 5,379 M yang  menjadi hutang  PTPN  V kepada  masyarakat. Menyikapi  hal  tersebut, perwakilan masyarakat adat  menyampaikan  tidak  akan  menuntut  hutang  PTPN  V  tersebut jika dilakukan penyerahan  lahan seluas 2.800 Ha, namun PTPN  V tidak dapat  menyerahkan lahan dimaksud (Dwijananti, 2020).
Gambar 1. Overlay Tanah Objek Konflik dengan HGU PTPN Sumber: Peneliti, 2023
Pada  tahun  2012,  Direktur PTPN  V  kembali mengajukan permohonan  HGU  atas sisa tanah seluas 2.800 Ha yang belum diterbitkan HGU. Tindak lanjut atas permohonan tersebut adalah  dilaksanakan  pengumpulan  data  fisik  yaitu  pengukuran  batas  bidang  tanah,  akan tetapi pemberian haknya belum dilakukan hingga tercapainya penyelesaian sengketa antara pihak masyarakat adat Senama Nenek dengan PTPN V (Nasution, 2017).
Tahun 2013 merupakan puncak konflik, dimana pada tanggal 21 Oktober 2013 terjadi aksi demonstrasi hingga menimbulkan korban yaitu 1 orang terkena tembakan dan menjadi cacat seumur hidup. Aksi demonstrasi juga mengakibatkan terbakarnya 7 buah sepeda motor dan 18 orang masyarakat Desa Senama Nenek dikenakan kurungan penjara selama 6 bulan. Selama masa perjuangan telah terjadi 4 kali demonstrasi yaitu 2 kali di Jakarta dan 2 kali di Desa Senama Nenek (Dwijananti, 2020). Gubernur Riau, melalui Surat No. 100/TAPEM/28.12 tertanggal 21 Juli 2014 kemudian meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara agar berperan menyelesaikan permasalahan lahan masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN V  dikarenakan  permasalahan  tersebut  telah  menimbulkan  korban  dan  menyebabkan permasalahan lain yang ditangani oleh pihak kepolisian.
HGU

## PTPN V
Objek Konflik
Gambar 2. Kepala Desa Senama Nenek, Gubernur Riau, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Joko Widodo, Bupati Kampar, dan Ninik Mamak Suku Melayu usai kegiatan Rapat Terbatas Sumber: (Dwijananti, 2020)
Proses  penyelesaian  konflik  terus  berlangsung  hingga  tahun  2019  diadakan  Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo  pada  tanggal 3  Mei  2019  dan  turut  dihadiri  oleh  Wakil  Presiden  dan  beberapa Menteri Kabinet  Kerja, diantaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Riau serta Ninik Mamak Suku  Melayu seperti yang dilihat dari  gambar 2. Selanjutnya Presiden Joko Widodo meminta  agar  kasus  tersebut  segera  diselesaikan  secepatnya  supaya  rakyat  memiliki kepastian hukum, dan demi memenuhi rasa keadilan. Beliau juga menyampaikan bahwa jika di tengah konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN terdapat desa/kampung yang telah  ditinggali  selama  bertahun-tahun,  maka  siapapun  pemilik  konsesi  tersebut  harus memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  kampung/  desa.  Apabila  yang  diberi konsesi  mempersulit  hal  tersebut,  maka  Presiden  secara  tegas  memerintahkan  untuk mencabut seluruh konsesinya. Dikarenakan permasalahan lahan seperti ini terjadi hampir di semua Kabupaten/Kota  di Indonesia, maka dibutuhkan  kebijakan dan tata kelola tanah secara sistematis.  Hasil  dari  Rapat  Terbatas  tersebut  adalah  penyerahan  tanah  seluas  2.800  Ha kepada masyarakat adat Senama Nenek (Sekretariat Kabinet, 2020)
Meskipun  telah  ada  penyelesaian  terhadap  konflik  tersebut,  trauma  dan  kerugian ekonomi akibat konflik berlarut-larut selama puluhan tahun masih dirasakan masyarakat adat Senama  Nenek.  Kasus  Senama  Nenek  penting  ditelaah  lebih  dalam  karena  bisa  menjadi preseden  buruk  hilangnya  tanah  ulayat  masyarakat  adat  akibat  pemberian  konsesi  lahan secara  serampangan  kepada  perusahaan  swasta  maupun  BUMN  tanpa  persetujuan masyarakat adat. Di sisi lain, penyelesaian kasus ini melalui redistribusi tanah oleh Presiden Joko  Widodo  juga bisa  menjadi model  resolusi konflik  agraria yang melibatkan masyarakat adat di tanah air.
Penelitian terhadap konflik agraria masyarakat adat Desa Senama Nenek dengan PTPN V  telah  banyak  dilakukan,  misalnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Kausar  et  al.,  (2023) yang
menyoroti  permasalahan tersebut  dari sisi gerakan sosial  masyarakat menuju  resolusi atas konflik  tersebut.  Selanjutnya,  Putra  et  al.,  (2014) yang  menyoroti  konflik  tersebut  dengan menggunakan perangkat lunak  untuk  menghasilkan strategi pemecahan terbaik. Penelitian lain  dilakukan  oleh  Febriadi  (2017) yang  menyoroti  konflik  tersebut  dari  aspek  yuridis. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengurai aspek-aspek  berkenaan  dengan  konflik  tersebut dengan pendekatan Drivers-Pressures-State-Impact-Responses (DPSIR). DPSIR adalah sebuah kerangka analisis yang menjadi penyempurna dari model Pressure-State-Response (PSR) yang dikembangkan  oleh  OECD  (Environmental  Protection  Agency,  2011),  merupakan  sebuah metode analisis yang banyak digunakan untuk memahami akar masalah sehingga dampak dari sebuah isu lingkungan dan sosial dapat diurai secara sistematis dan terstruktur. Konsep DPSIR mengasumsikan bahwa kondisi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi saling berkaitan secara sebab-akibat (EEA, 1999). Salah satu penyempurnaan yang dihadirkan dalam kerangka DPSIR adalah adanya penelitian atas alasan mendasar dari suatu tekanan terhadap lingkungan, dan motivasi manusia dalam merespon kondisi alam (Bowen & Riley, 2003).
Kerangka  konseptual  DPSIR  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  akar  penyebab konflik  hingga  respon  terhadap  penguasaan  tanah  ulayat  termasuk  yang  terjadi  antara masyarakat adat Senama Nenek dan PTPN V. Hasil analisis DPSIR ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi  kebijakan  penyelesaian  konflik  agraria yang  melibatkan  masyarakat  adat  di Indonesia.  Dengan  demikian,  reforma agraria yang  memihak  pada  masyarakat  adat  bisa segera diwujudkan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Metode Penelitian
Studi  kasus  terletak  di  Desa  Senama  Nenek,  Kecamatan  Tapung  Hulu,  Kabupaten Kampar, Provinsi  Riau. Pemilihan studi kasus  dikarenakan kompleksitas  permasalahan yang terjadi  antara  masyarakat  adat  Desa  Senama  Nenek  dengan  PTPN  V.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yakni  sebuah  pendekatan  yang  berusaha  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  individu  atau  kelompok  berikan  pada  suatu masalah sosial atau manusia. Proses penelitian kualitatif melibatkan munculnya pertanyaan dan  prosedur  dan  pengumpulan  data  yang  biasanya  dilakukan  di  lingkungan  partisipan. Kemudian  dilakukan  analisa  data  dan  peneliti  membuat  interpretasi  atas  makna  data (Creswell &  Creswell, 2018).  Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah Studi  Kasus,  yakni  sebuah pendekatan  kualitatif  dimana  peneliti  mengeksplorasi  suatu  kasus  dari  waktu  ke  waktu melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam melibatkan berbagai sumber informasi seperti observasi, wawancara, maupun dokumen  atau laporan untuk kemudian melaporkan deskripsi kasus yang diteliti tersebut (Creswell & Creswell, 2007).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data primer merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  secara langsung  tanpa  melalui perantara (Helaludin  &  Wijaya,  2019).  Sementara  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dalam bentuk sudah  jadi, sudah  dikumpulkan,  dan  diolah  oleh  pihak  lain  (Wahyuni,  2020).    Data
primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, sementara data sekunder diperoleh melalui penelitian dokumen yang relevan.
Setelah  data  diperoleh,  selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan pendekatan  DPSIR  untuk  menyoroti  hubungan  sebab-akibat  antar aspek,  mulai dari faktor pemicu konflik ( Drivers ) yang memberikan tekanan-tekanan ( Pressures ) pada lingkungan yang menyebabkan  perubahan pada kondisi/bentuk  alami lingkungan ( State ), dimana perubahan lingkungan  tersebut  kemudian  memberikan  dampak  ( Impact )  bagi  ekosistem/manusia, hingga respon  yang diberikan terhadap dampak dan  aspek lain melalui berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan untuk mengatasi hal-hal tersebut ( Responses ).

## Kerangka DPSIR
DPSIR adalah sebuah  kerangka untuk  mengorganisasikan informasi dan  data  tentang kondisi/ masalah pengelolaan lingkungan. DPSIR dikembangkan oleh Badan Lingkungan Eropa (Smeets  et  al., 1999)  Kerangka  DPSIR menyoroti  hubungan  sebab-akibat  antar aspek,  dan membantu para pembuat keputusan/  masyarakat memahami bahwa isu lingkungan, kondisi sosial-ekonomi  dan lainya saling berkaitan satu  sama lain. Model DPSIR memiliki kelebihan sebagai salah satu  kerangka kerja yang paling mudah untuk dipahami dan digunakan, karena model  ini  hanya  menyatakan  keterkaitan  yang  ada  antar  aspek  masalah/isu  lingkungan. Melalui kerangka DPSIR dapat diuraikan rantai sebab akibat dari kekuatan penggerak hingga dampak dan respons  (Kristensen, 2004). Kerangka DPSIR terdiri dari 5 bagian, yaitu:
1. Drivers
Drivers merupakan  faktor  pemicu  yang  secara  tidak  langsung  menyebabkan tekanan  terhadap  alam. Faktor  ini antara  lain:  pertambahan  populasi  penduduk, industrialisasi,  urbanisasi.  Tingginya  pertumbuhan  penduduk  misalnya  akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan  pekerjaan untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Begitu  pula  industrialisasi  yang  dalam  rangka  mencapai  keuntungan maksimal kemudian  melakukan  aktivitas  yang  secara tidak  langsung  berdampak terhadap  lingkungan. Drivers atau  faktor  pemicu  tersebut  dapat  berskala  lokal, regional, maupun global.
2. Pressures
Pressures merupakan  tekanan-tekanan  yang  diakibatkan  dari  aktivitas  manusia terhadap lingkungan, baik terhadap komponen  sosial, ekonomi,  budaya,  maupun kesehatan.  Dalam  contoh  pertambahan  penduduk,  contoh  dari  tekanan  yang dihasilkan  adalah  produksi  barang/jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya ataupun  pembukaan  hutan  untuk  pembangunan  perumahan  maupun  mata pencaharian.  Contoh  lain  adalah  meningkatnya  emisi  yang  dihasilkan  dari kendaraan bermotor yang digunakan oleh manusia, maupun aktivitas pembuangan sampah  oleh  manusia  yang  menyebabkan  tercemarnya  lahan  ataupun tersumbatnya aliran sungai. Tekanan-tekanan tersebut membuat kualitas dan/atau kuantitas lingkungan menjadi terdegradasi.
3. State
State adalah kondisi terkini lingkungan sebagai akibat dari tekanan yang dilakukan oleh faktor pemicu. Misalnya pembukaan lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah hijau. Contoh lain adalah tersumbatnya saluran sungai akibat pembuangan sampah secara sembarangan yang kemudian menimbulkan banjir yang berdampak terhadap  lingkungan sekitar. Terganggunya fungsi  lingkungan merupakan contoh kondisi yang disebut state .
4. Impact
Impact merupakan dampak dari terganggunya kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh meningkatnya emisi sebagai  akibat  dari  banyaknya  kendaraan  bermotor  kemudian  mengakibatkan munculnya  berbagai macam penyakit  seperti  infeksi  saluran  pernafasan.  Begitu pula  dengan  dampak  banjir akibat pembuangan  sampah secara sembarangan di sungai  yang  dapat  menimbulkan  berbagai  penyakit  maupun  terganggunya mobilitas dari manusia itu sendiri. Termasuk dalam dampak ini adalah kesenjangan baik ekonomi maupun  sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dampak-dampak ini merupakan kondisi yang terjadi berdasarkan faktor-faktor yang terjadi sebelumnya.
5. Responses
Sebagai  tindak  lanjut  dari  bermunculannya  dampak-dampak  negatif  terhadap lingkungan termasuk kehidupan  manusia, para pihak terkait kemudian mengambil tindakan untuk  mengatasi atau meminimalisir dampak yang ditimbulkan tersebut. Responses ini  biasanya  bersifat  normatif  berupa  pengambilan  kebijakan  atau keputusan  berkenaan dengan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi.
Gambar 3. DPSIR Framework Sumber: https://www.eea.europa.eu/

## Hasil dan Pembahasan
Konflik  agraria antara masyarakat adat Desa Senama Nenek  dan PTPN  V berakar dari kebijakan  pemerintah  pusat  yang  memberikan  hak  pengelolaan  lahan  seluas  30.000  Ha kepada  perusahaan  di  wilayah  adat  tanpa  persetujuan  masyarakat  adat.  Selanjutnya, penguasaan  sepihak  tanah  ulayat  seluas  2.800  Ha  oleh  PTPN  V  sejak  1983  menimbulkan konflik  vertikal  yang  berlarut-larut  hingga  berujung  bentrokan  fisik  dan  kerugian  sosial-
ekonomi  bagi masyarakat adat. Melalui analisis DPSIR diidentifikasi akar  penyebab  konflik, tekanan  yang  ditimbulkan,  kondisi  lingkungan,  hingga dampak  dan  respon  yang  dilakukan dalam penyelesaian  konflik  secara adil dan  menyeluruh.  Secara keseluruhan,  hasil  analisis DPSIR atas konflik agraria di Senama Nenek sebagaimana disajikan pada Gambar 4 berikut:
Gambar 4.  Analisa DPSIR Konflik Agraria Senama Nenek Sumber: Analisis hasil penelitian, 2023.
1. Drivers
Drivers merupakan  faktor-faktor  yang  mendorong  munculnya  tekanan  terhadap lingkungan. Dalam kasus Senama Nenek, drivers utama adalah kebutuhan  lahan perkebunan kelapa sawit  oleh  PTPN  V  dan  klaim tanah  ulayat  oleh  masyarakat adat. Salah  satu  faktor pemicu  konflik  agraria  di  Senama  Nenek  adalah  kebijakan  pemberian  pengelolaan perkebunan seluas 30.000 Ha kepada PTPN V pada 1983 sebagai tindak lanjut dari kebutuhan pengembangan bisnis PTPN V. PTPN V mengelola lahan pada tahun 1983 dengan dasar Surat Keputusan  Menteri Pertanian No.  178/Kpts/UM/1979  tanggal 17 Maret 1979, SK Gubernur Riau  No.  Kpts.131/V/1983  tanggal  13  Mei  1983  tentang  Pencadangan  Tanah  untuk Perkebunan  Kelapa  Sawit  dan  Karet  seluas  30.000  Ha,  dan  SK  Menteri  Kehutanan  No.

## RESPONSES
- Upaya non-litigasi  difasilitasi  pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- Arahan Presiden melalui rapat terbatas tentang percepatan penyelesaian masalah pertanahan;
- Pemberian Sertipikat Hak Milik melalui redistribusi tanah kepada 1.385 KK
masyarakat  adat;
- Kerjasama Lembaga Koperasi masyarakat adat dengan PTPN V melalui Pola KKPA.

## PRESSURE
- Penguasaan lahan ulayat seluas 2.800 Ha oleh PTPN V secara sepihak sejak 1983;
- Upaya perluasan areal HGU PTPN V ke lahan masyarakat  adat tahun 2012.

## STATE
- Sengketa penguasaan  tanah ulayat antara pihak PTPN V dengan
masyarakat  adat;
- Degradasi lingkungan;
- Unjuk rasa berkepanjangan dari masyarakat  adat terhadap tanah ulayat oleh PTPN V;
- Penyelesaian melalui jalur litigasi  tidak berhasil menyelesaikan konflik.
IMPACT
- Ketimpangan  penguasaan lahan;
- Hilangnya  mata pencaharian masyarakat adat;
- Jatuhnya  korban dari pihak masyarakat  adat;
- Ketidakpastian  status  tanah ulayat;
- stigma  negatif terhadap masyarakat  Senama Nenek sebagai kelompok anarkis.

## DRIVERS
- Kebijakan pemerintah memberikan hak pengelolaan lahan
30.000 Ha kepada PTPN V di wilayah  adat Senama Nenek;
- Industrialisasi/pengembangan  bisnis PTPN V;
- Klaim ulayat oleh masyarakat  adat  Desa Senama Nenek.
403/Kpts-II/1996  tanggal 5 Agustus 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Tanah seluas 32.235 Ha .
Pemerintah berharap dengan hadirnya perusahaan perkebunan  besar seperti PTPN V, akan memicu pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi yang dapat mendorong pembangunan  di  wilayah  Senama Nenek.  Selain  itu,  diharapkan  akan  membuka  lapangan kerja  baru  dan  peluang  ekonomi  bagi  masyarakat  setempat.  Peningkatan  kesejahteraan masyarakat menjadi  salah  satu  pertimbangan  pemberian  izin  pengelolaan  lahan.  Dari sisi PTPN  V  sebagai  perusahaan  BUMN  perkebunan,  PTPN  V  memiliki  target  bisnis  dan keuntungan  ekonomi  yang  harus  dicapai,  sehingga  membutuhkan  lahan  yang  luas  untuk meningkatkan  produktivitas  dan  omset  perusahaan.  Lahan  seluas  30.000  Ha  akan memungkinkan  PTPN  V  meningkatkan  skala  usaha  dan  keuntungan  secara  signifikan. Pemberian izin  pencadangan  lahan  seluas  30.000  Ha  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah mendorong  PTPN  V  untuk  mengembangkan areal perkebunan  sesuai  izin  tersebut. Dengan  menguasai  lahan  dalam  satu  hamparan  yang  luas,  PTPN  V  dapat  mengelola perkebunan  secara  lebih  efisien  baik  dari  sisi  perawatan,  pemanenan,  logistik  dan transportasi hasil panen.
Disisi  lain,  melalui  Keputusan  Musyawarah  Ninik  Mamak  Pemuka/Pemangku  Adat Negeri Senama Nenek  No.  05/PA-SN/V/1995  tertanggal 5 Mei 1995 diketahui  bahwa  yang menjadi objek konflik adalah tanah wilayah persukuan Kenegerian Senama Nenek. Sejak era reformasi,  masyarakat  hukum  adat  seluruh  Indonesia  banyak  melakukan  penuntutan- penuntutan  kembali hak mereka yang dirampas secara paksa atau dengan cara lain, baik oleh pemerintah maupun kelompok  orang tertentu.  Perjuangan masyarakat adat Senama Nenek dimulai  pada  tahun  1999.  Pada  waktu  perusahaan  mengurus  HGU,  masyarakat mengetahuinya kemudian mulai melakukan perjuangan lahan seluas 2.800 Ha yang dimohon masyarakat tersebut  waktu itu masih dalam proses  penerbitan HGU, dimana Panitia B telah melakukan pemeriksaan lapangan (Dwijananti, 2020). Bagi masyarakat adat Senama Nenek, wilayah adat merupakan tempat tinggal turun  temurun dan sumber penghidupan  dari hasil alam.  Mereka  membutuhkan  tanah  ulayat  ini  untuk  bertahan  hidup  dan  melestarikan kehidupannya.  Selain  itu  tanah  ulayat  memiliki makna  identitas  budaya  dan  ikatan  emosi mendalam bagi eksistensi masyarakat adat Senama Nenek dimana melepaskan tanah ulayat sama dengan kehilangan jati diri.
2. Pressure
Pressure atau  tekanan  merupakan  aktivitas  manusia  yang  memberi  tekanan  pada lingkungan  sebagai  dampak  adanya drivers .  Dalam kasus  Senama  Nenek, Pressure utama adalah  penguasaan  tanah  ulayat  seluas  2.800  Ha  oleh  PTPN  V  sejak  1983  dan  hilangnya penguasaan  tanah  ulayat  oleh  masyarakat  adat  Senama  Nenek.  Sejak  1983,  PTPN  V menguasai  secara  sepihak  lahan  seluas  2.800  Ha  yang  berada  di  dalam  wilayah  adat masyarakat Senama Nenek. Lahan tersebut kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PTPN V (Yunus, 2013). Hal ini memberikan tekanan langsung terhadap hak ulayat masyarakat adat Senama Nenek  atas tanah mereka. Selain itu, terjadinya perluasan perkebunan kelapa
sawit dan karet PTPN V ke wilayah adat masyarakat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya  alam  di  wilayah  tersebut  seperti  berkurangnya  wilayah  adat  dan  luasan  lahan masyarakat.  Penguasaan  wilayah  adat  secara  sepihak  menciptakan  tekanan  sosial -politik berupa terpinggirkannya masyarakat adat dari wilayah leluhurnya dan tidak dihargainya hak- hak  mereka  atas  tanah  ulayat  dimana  masyarakat  adat  kehilangan  akses  legal  untuk memanfaatkan hasil bumi di wilayah adatnya sendiri akibat penguasaan sepihak oleh PTPN  V sehingga mereka  dianggap menjadi  'pencuri'  di  tanah  leluhurnya  sendiri.  Hilangnya  akses wilayah adat ini sangat merugikan masyarakat adat yang menggantungkan hidup  dari hasil alam, seperti rotan, damar, dan berburu.
3. State
State merupakan  kondisi  lingkungan  akibat  dari  tekanan  yang  terjadi.  Dalam kasus Senama Nenek, state utama adalah konflik agraria dan kegagalan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi.
Gambar 5. Perbandingan kondisi lahan sebelum (1984) dan setelah adanya konflik (2000) Sumber: Google Earth
Akibat  dari upaya  penguasaan lahan secara sepihak  oleh  PTPN  V, konflik  agraria pun pecah antara masyarakat adat Senama Nenek  dan  pihak perusahaan  tersebut.  Masyarakat adat  terancam  kehilangan  hak  mereka  atas  tanah  leluhur  sekaligus  kehilangan  sumber penghidupan  dari  pemanfaatan tanah  adat. Kondisi  ini  menciptakan  degradasi lingkungan seperti yang dapat dilihat pada gambar 5, dimana pada tahun 1984 area konflik masih berupa hutan  dan  ketika  konflik  terjadi  pada  tahun  2000  penggunaan  lahannya  sudah  berubah menjadi  perkebunan.  Selain  itu,  kondisi  yang terjadi  melahirkan kesenjangan  kepemilikan tanah yang sangat timpang di wilayah adat masyarakat Senama Nenek.  Di satu sisi, PTPN V menguasai  puluhan  ribu  hektare  tanah  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  dan  karetnya, sementara di sisi lain masyarakat adat kehilangan ribuan hektare tanah ulayat mereka. Konflik ini terus berlarut sejak tahun 1983 hingga memuncak pada tahun 2013.
Semenjak  konflik  antara  masyarakat  adat  Desa  Senama  Nenek  dengan  PTPN  V berlangsung, telah  dilakukan  berbagai upaya  untuk  menyelesaikan permasalahan  tersebut
baik melalui jalur non-litigasi maupun  melalui litigasi. Perjuangan dimulai ketika Pucuk Adat dan Ninik Mamak Kenegerian Senama Nenek berupaya mempertahankan tanah seluas 2.800 Ha dengan cara mengirimkan Surat No. 05/PA-SN/V/1995  tanggal 5 Mei 1995 kepada Bupati Kampar melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar (Fikri, 2021). Upaya damai melalui jalur litigasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah dan pusat tidak membuahkan hasil. Konflik tetap berlanjut karena akar permasalahan penguasaan lahan belum terselesaikan.
4. Impact
Impact merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan kondisi lingkungan dan sosial. Dalam kasus Senama Nenek, dampak utama konflik agraria adalah ketimpangan penguasaan  tanah,  jatuhnya  korban,  hilangnya  mata  pencaharian  masyarakat  adat,  dan ketidakpastian status lahan.
Dampak  paling  nyata  adalah  ketimpangan  penguasaan  lahan,  di  mana  PTPN  V menguasai  ribuan  hektare  lahan  sedangkan  masyarakat  adat  kehilangan  akses  terhadap tanah  ulayat  mereka.  Berdasarkan  temuan  Akbar  (2022) tingkat  kepemilikan  lahan perkebunan  oleh  masyarakat/perorangan  hanya  sebesar  8%.  Lahan  garapan  warga  juga berkurang  drastis  akibat  alih  fungsi  lahan  menjadi  perkebunan  monokultur  kelapa  sawit. Hilangnya  tanah  adat  berdampak  pada  hilangnya  mata  pencaharian  masyarakat.  Mereka sudah  tidak  bisa berburu,  mencari rotan  dan  damar, maupun  meramu hasil  bumi lainnya. Kondisi  ini berimbas pada  menurunnya  kesejahteraan sosial dan ekonomi  masyarakat adat Senama  Nenek  karena  tidak  lagi  bisa  memanfaatkan  hasil  tanah  ulayat,  mengingat ketergantungan  pada  tanah  ulayat  sangat  tinggi  bagi  masyarakat  adat  Senama  Nenek. Degradasi hak warga negara di  wilayah teritorial perkebunan  menjadi implikasi kronis  dari setiap  pendudukan  perusahaan  perkebunan  dengan  menghilangkan  tanah-tanah  mereka yang selama ini menjadi tempat hidup bagi masyarakat yang memiliki ikatan sejarah (Permadi et al., 2023). Hilangnya tanah berarti hilangnya penghidupan dan kedaulatan masyarakat atas tanah ulayat mereka. Dampak lainnya adalah munculnya konflik terbuka yang berlarut-larut antara  masyarakat  dengan  aparat  keamanan  dan  perusahaan.  Konflik  ini  mengakibatkan setidaknya 1 orang cacat dan 18 orang dari pihak masyarakat dipenjara (Dwijananti, 2020).
Kekerasan  yang  dilakukan  aparat  keamanan  merupakan  hal  yang  kontraproduktif, dimana dalam menangani  konflik  pertanahan  mereka harus  mampu  membela diri  namun tidak ada pembenaran atas pemukulan tanpa alasan yang berdampak pada semakin parahnya kondisi  konflik  (Institute  For  Policy  Analysis  of Conflict,  2014).  Selain jatuhnya  korban  dan kerugian harta, konflik ini juga merusak keutuhan sosial dan budaya masyarakat adat karena kehilangan tanah ulayat yang selama ini menjadi basis adat istiadat dan kebudayaan turun- temurun  mereka. Selain itu, konflik  yang berlarut-larut menimbulkan  ketidakpastian  status lahan. Masyarakat adat  tidak bisa  mengelola sumber  daya alam di wilayah mereka karena klaim lahan terus dipersengketakan. Terakhir, stigma negatif dari pihak perusahaan muncul terhadap  masyarakat Senama  Nenek  sebagai kelompok  radikal dan  pembuat  onar  sebagai akibat konflik berkepanjangan.

## 5. Responses
Responses merupakan kebijakan dan tindakan  untuk  mengatasi permasalahan. Dalam kasus Senama Nenek, responses yang diberikan adalah upaya penyelesaian melalui jalur non- litigasi dan redistribusi tanah oleh pemerintah pusat.
Dalam  perjalanan  panjang  konflik  agraria  di  Senama  Nenek  sejak  1983  hingga diselesaikan pada 2019, sudah dilakukan berbagai upaya non-litigasi yang difasilitasi baik oleh pemerintah daerah maupun pusat guna mencari jalan damai bagi para pihak yang berkonflik. Pada level pemerintah Kabupaten  Kampar sendiri setidaknya sudah  dilakukan beberapa kali pertemuan mediasi antara perwakilan masyarakat adat Senama Nenek  dengan manajemen PTPN V. Mediasi dipimpin langsung oleh Bupati Kampar dengan mengundang pejabat Kantor Pertanahan  setempat  serta  akademisi  dari  Universitas  Riau  sebagai  penengah.  Upaya  ini dilakukan untuk  membangun komunikasi dan saling pengertian di antara kedua belah pihak, serta mencari solusi  terbaik yang mengakomodir  kebutuhan  keduanya.  Sayangnya  mediasi rutin ini belum menghasilkan kesepakatan konkret. Di tingkat pusat, masyarakat adat Senama Nenek juga sudah menyampaikan aspirasi ke sejumlah kementerian. Mereka menyampaikan tuntutan  dan  harapannya  secara  langsung  kepada  pejabat  di  kementerian  ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah agar pemerintah pusat ikut mengawal proses penyelesaian konflik secara adil. Selain itu  pemerintah  juga  sudah  membentuk  panitia khusus  untuk  investigasi dan  rekomendasi langkah penyelesaian konflik agraria di Senama Nenek.  Gubernur Riau bahkan secara resmi mengirim surat  kepada Menteri BUMN pada tahun  2014.  Surat tersebut  berisi permintaan intervensi  pemerintah pusat  melalui Menteri BUMN untuk  mendorong  PTPN  V  mengakhiri sengketa  dengan  masyarakat  adat  Senama  Nenek pasca terjadinya  bentrokan  yang menimbulkan  korban  pada  tahun  2013.  Sayangnya  berbagai  strategi  non-litigasi  ini  tak kunjung  membuahkan  hasil.  Baru setelah  adanya political will dari Presiden  Joko  Widodo serta respon kebijakan redistribusi tanah, konflik  Senama Nenek  berhasil diselesaikan pada tahun 2019 lalu.
Respon pemerintah pusat melalui Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada  2019  merupakan  titik  balik  penyelesaian  konflik  agraria di  Senama  Nenek  setelah berlarut-larut  puluhan  tahun.  Rapat  dengan  menghadirkan  sejumlah  menteri  terkait menunjukkan komitmen politik tertinggi untuk segera mencari jalan keluar terhadap masalah pelik yang melibatkan  konflik  lahan antara masyarakat adat dengan  PTPN  V. Strategi yang diambil adalah mendistribusikan  kembali tanah yang selama ini dikuasai oleh PTPN V sel uas 2.800  Ha  kepada  1.385  anak  kemenakan  masyarakat adat  Senama  Nenek  dalam  bentuk Sertipikat  Hak  Milik  melalui  program  redistribusi  tanah  yang  diserahkan  oleh  Menteri ATR/BPN seperti yang dapat dilihat di gambar 6.
Penjelasan  lebih  rinci  terkait  proses  redistribusi  tanah  terdiri  dari  persiapan  dan perencanaan kegiatan Redistribusi Tanah diawali dengan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Dalam rapat dibahas target kegiatan, jadwal, lokasi, serta penetapan  panitia pelaksana dan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Selanjutnya
dilakukan penyuluhan kepada masyarakat oleh Tim Penyuluhan BPN. Tahap inventarisasi dan identifikasi  meliputi  pengumpulan  data  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan tanah  serta identifikasi calon penerima redistribusi  berdasarkan usulan  Ninik Mamak dari lima suku  yang ada. Pengukuran dan pemetaan menghasilkan peta batas objek redistribusi tanah serta peta bidang tanah  calon penerima. PPL juga melakukan peninjauan lapangan  serta  sosialisasi  kepada  Ninik  Mamak dan  tokoh  masyarakat.  Berdasarkan hasil sidang PPL kemudian Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau mengeluarkan SK Penetapan Objek Redistribusi Tanah dan Bupati Kampar mengeluarkan SK Penetapan Subjek  Penerima Redistribusi.  Selanjutnya  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kampar  menerbitkan  SK Pemberian Hak Milik kepada 1.385 subjek  penerima redistribusi. Dilakukan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing penerima redistribusi.
Gambar 6. Kegiatan Penyerahan Sertipikat pada Tanggal 26 Desember 2019

## Sumber: Instagram Kementerian ATR/BPN
Tujuan  reforma  agraria  adalah  untuk  mencapai  keadilan  dalam  struktur  agraria. Reforma agraria di Indonesia juga bertujuan untuk memenuhi mandat pembukaan UUD 1945 untuk  " ...melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial ” (Widodo,  2017).  Kebijakan  reforma agraria yang  kolaboratif,  melibatkan berbagai instansi terkait, dan mengintegrasikan aspek penguasaan aset, tata guna lahan, serta pemberdayaan  masyarakat memiliki urgensi  untuk  mempercepat redistribusi  tanah  pasca konflik (Tarfi et al., 2023).
Gambar 7. Koordinasi Bersama Pihak PTPN V dan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Sumber: Instagram Kantor Pertanahan Kab. Kampar
Reforma agraria yang  terdiri dari  reforma aset  dan  reforma akses  dapat  menjawab perdebatan  antara  akses  lahan  dan  akses  pendapatan  dengan  memperkuat  kepemilikan lahan  ( aset  reform ) dan  memberdayakan  masyarakat  untuk  mengoptimalkan  penggunaan lahan  mereka ( access  reform )  (Sadyohutomo,  2018).  Setelah  penyerahan  sertipikat  tanah, terdapat  skema kemitraan antara masyarakat dengan  perusahaan  melalui Koperasi  Nenek Eno  Senama Nenek yang bekerja sama dengan  PTPN  V  di bawah pola  KKPA  dan difasilitasi Pemerintah Kabupaten  Kampar lewat Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai aturan yang berlaku. Mekanisme kerja sama dengan PTPN V melalui KKPA telah dibahas para pihak terkait dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman No. 009/LEG/X/2019 antara Koperasi dan PTPN V tentang  Pengelolaan  Perkebunan  Kelapa  Sawit  dan  Karet  Koperasi.  Selanjutnya  nota Kesepahaman ditandatangani  di hadapan Notaris Franderico Aseanto, S.H., M.Kn. disaksikan Kepala  Dinas  terkait  Kabupaten  Kampar,  dan  diketahui  Bupati  Kampar.  Inti  Nota Kesepahaman  tersebut  yaitu  PTPN  V  membina 1.385  pemilik  lahan. PTPN  V  dan  Koperasi sepakat melakukan kemitraan pengelolaan perkebunan  kelapa sawit dan karet model single management (mengikuti  standar  operasional  PTPN  V)  agar  kualitas  kebun  terjaga  dan berkelanjutan. Hasil kebun TBS dan BOKAR Koperasi dijual ke pabrik milik PTPN V.
Secara  keseluruhan,  respon  dalam  bentuk  redistribusi  tanah  dan  pola  kemitraan merupakan  langkah  positif  dalam penyelesaian  konflik  agraria di  Senama Nenek.  Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi sebagaimana temuan dari Fatwa et al., (2023) bahwa  Koperasi  Nenek  Eno  Senama  Nenek  (KNES)  yang ditunjuk  sebagai pengelola  kebun kelapa  sawit  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  masyarakat  penerima  sertipikat, sehingga  masyarakat  adat  Senama  Nenek  menuntut  KNES  dikarenakan  tidak  menjalani prinsip koperasi. Saran dalam penyelesaian konflik serupa sebagaimana dinyatakan oleh Fikri (2021)  agar pemerintah  menegaskan masyarakat adat  sebagai  subjek  penerima hak  serta memberi ruang kepada  pelaksanaan  reforma agraria berdasarkan hukum  masyarakat adat agar manfaat ekonomi  dan  lingkungan  dapat  benar-benar dinikmati oleh  masyarakat adat secara berkelanjutan.

## Penutup
Konflik  agraria antara  masyarakat  adat  Senama  Nenek  dengan  PTPN  V  menyajikan informasi yang sangat kompleks  baik  dari sisi ekonomi,  politik, sosial,  maupun  lingkungan. Konflik yang dimulai dari berbagai faktor seperti industrialisasi PTPN V menimbulkan kondisi- kondisi seperti: pertentangan status lahan, hilangnya akses lahan masyarakat adat, hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat adat, hingga timbulnya bentrokan yang berujung pada ranah pidana.
Melalui analisis DPSIR, ditemukan  akar permasalahan konflik agraria di Senama Nenek adalah  industrialisasi  PTPN  V,  kebijakan  pemerintah  yang  memberikan  izin  pengelolaan kepada PTPN V, serta klaim ulayat masyarakat adat seluas 2.800 Ha. Inilah awal mula kondisi yang  melahirkan konflik  berkepanjangan  antara  masyarakat  adat  Senama  Nenek  dengan PTPN V yang memberikan tekanan berupa penguasaan lahan ulayat dan perluasan areal HGU PTPN V. Hal ini menyebabkan sengketa antara masyarakat adat Senama Nenek dengan PTPN V, degradasi lingkungan, unjuk rasa berkepanjangan, hingga adanya masyarakat yang terjerat hukum.  Dampaknya  adalah  ketimpangan  penguasaan  lahan,  hilangnya  mata  pencaharian masyarakat adat,  jatuhnya  korban,  ketidakpastian  status  tanah  ulayat,  dan  stigma negatif terhadap masyarakat adat Senama Nenek  sebagai kelompok  anarkis. Respon  atas berbagai kondisi  tersebut  adalah  upaya  non-litigasi  yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  daerah  dan pemerintah pusat, arahan presiden melalui rapat terbatas tentang percepatan penyelesaian masalah pertanahan, pemberian Sertipikat Hak Milik melalui redistribusi tanah kepada 1.385 KK masyarakat adat, dan kerja sama antara lembaga koperasi masyarakat adat dengan PTPN V melalui pola KKPA.
Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis DPSIR adalah pentingnya percepatan pengesahan payung hukum atas hak-hak masyarakat adat sebagai tindak lanjut dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 agar proses perluasan dan penentuan lokasi perkebunan yang melibatkan lahan masyarakat adat  tidak menimbulkan  konflik  akibat pertentangan  penguasaan  lahan. Selain itu, pemerintah perlu terus berkomitmen mendorong  resolusi konflik agraria melalui skema  reforma agraria dan  pemberian sertipikat  melalui program redistribusi  tanah  yang lebih menjamin hak komunal masyarakat adat.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih  kepada  Program  Studi  Magister  Studi  Pembangunan,  Institut  Teknologi Bandung atas dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## Daftar  Pustaka
Akbar,  S.  (2022).  Analisis  Jenis  Kerentanan  Masyarakat  Desa  Senama  Nenek  Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. JIAGANIS , 7 (2).
Alao,  A.  (2007). Natural  Resources  and  Conflict  in  Africa:  The  Tragedy  of  Endowment . University of Rochester Press.
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa.  (2016). KBBI  Kemendikbud .  KBBI Kemendikbud.  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik
Baiquni, M., & Rijanta, R. (2007). Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Dalam Era Otonomi dan Transisi Masyarakat (Pemahaman Teoritis dan Pemaknaan Empiris). Bumi Lestari , 7 (1). https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/2414
Billon,  P.  Le.  (2001).  The  political  ecology  of  war:  Natural resources  and  armed  conflicts.
Political Geography , 20 (5), 561 – 584. https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00015-4 Bowen,  R.  E.,  &  Riley,  C.  (2003).  Socio-economic  indicators  and  integrated  coastal management. Ocean and Coastal Management , 46 (3 – 4), 299 – 312. https://doi.org/10.1016/S0964-5691(03)00008-5
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design (5th ed.).
Creswell, J.  W.,  &  Creswell, J.  W.  (2007). Qualitative inquiry  &  research design :  choosing among five approaches . Sage Publications.
Dwijananti, B. M. (2020). Reforma Agraria untuk Masyarakat Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama  Nenek,  Kecamatan  Tapung  Hulu,  Kabupaten  Kampar .  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional.
Dwijananti,  B.  M.  (2023).  Agrarian  Reform  for  Indigenous  Peoples:  Conflicts  and Redistribution  Policies  in  Senama  Nenek  Village, Riau. Marcapada:  Jurnal  Kebijakan Pertanahan , 2 (2), 145 – 158. https://doi.org/10.31292/mj.v2i2.37
Environmental  Protection  Agency.  (2011). Tutorials  on  Systems  Thinking  using  the  DPSIR Framework . Environmental Protection Agency.
https://archive.epa.gov/ged/tutorial/web/html/index.html
Fatwa, C., & Firmanda, H. (2023). Penyelesaian Konflik Antara Koperasi Nenek Eno Senama Nenek  (Knes)  Dengan  Masyarakat Adat  Pemilik Kebun  Kelapa Sawit  Di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. In Jurnal Multilingual (Vol. 3, Issue 3). https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-112251076/polres-kampar-masih-belum- tetapkan-tersangka-
Febriadi, A. J. (2017). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek  dengan  PTPN  V  di  Kenegerian  Senama  Nenek  Kecamatan  Tapung  Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau . Universitas Sumatera Utara .
Fikri, Z. (2021). Reforma Agraria Tanah Ulayat (1st ed.). STPN Press.
Helaludin, &  Wijaya, H.  (2019). Analisis  Data  Kualitatif  Sebuah  Tinjauan  Teori dan  Praktik . Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Institute  For  Policy  Analysis  of  Conflict.  (2014). Indigenous  Rights  Vs  Agrarian  Reform In
Indonesia: a Case Study From Jambi . www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/IP%20ASEM%20
Kausar, Andriani,  Y., & Pratama, H. R. (2023).  Strategi Gerakan Sosial Dan  Resolusi  Konflik Lahan Perkebunan  Pendekatan  Berbasis Masyarakat Antara Masyarakat Desa Senama Nenek Terhadap Ptpn V Sei Kencana Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Social Movement  Strategy  And  Plantation  Land  Conflict  Resolution  Community-Based
Approach Between Communities Of Senama Nenek Village Towards Ptpn V Sei Kencana, Tapung Hulu District, Kampar Regency. Agroinfo Galuh , 10 (2).
Kausar,  K.,  Zaleha, Z.,  & Andriani,  Y.  (2022).  Conflict  Mapping  Analysis  and  Description  of Conflict  over  Oil Palm  Plantation  Land  between  the  Community  of  Senama  Nenek Village  and  PTPN  V  Sei  Kencana  in  Kampar  Regency. Journal  of  Agribusiness  and Community Empowerment (JACE) , 5 (1), 47 – 57. https://doi.org/10.32530/jace.v5i1.449
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Pengertian Konflik . Https://Elearning.Menlhk.Go.Id/Pluginfile.Php/849/Mod_resource/Content/1/Pengert ian_konflik.Html.
Konsorsium  Pembaruan Agraria. (2019). Catatan  Akhir Tahun 2019  Konsorsium Pembaruan Agraria “Dari Aceh Sampai Papua :  Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural  dan  Jalan Pembaruan Agraria ke Depan.”
Kristensen, P. (2004). The DPSIR Framework Background .
Nasution, V. F. (2017). Analisis Implementasi Community dan Government Relations di Kebun Sei-Kencana PTPN V (Persero) Pekanbaru [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Pub. L. No. 62 (2023). https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik
Permadi, G. S., Rahman, B., & Zulkarnain, I. (2023). The Power of Exclusion Indigenous People
Mapur Bangka. Social Science Studies , 3 (1), 581 – 597. https://doi.org/10.47153/sss31.5482023
Putra, D. A., Sayamar, E., Kausar, & Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, J. (2014).
Konflik  Dan  Resolusi  Konflik  Perkebunan  (Studi  Kasus  Konflik  Perkebunan  Antara  Pt Perkebunan  Nusantara  V  Sei  Kencana  Dengan  Masyarakat  Desa  Senama  Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten  Kampar) The Conflict And The Conflict Resolution Of Plantations  ( A Study  On Plantations  Conflict Between  Pt Perkebunan  Nusantara V Sei Kencana And The Rural Communty Of Senama Nenek Village Subdistrict Of Tapung Kampar District). Jom Faperta , 1 (2).
Putra, T. H. (2016). “Andiko” Deskripsi Karya [Thesis]. Institut Seni Indonesia.
Sadyohutomo,  M.  (2018).  The  benefits  of  an  agrarian  reform  model  in  Indonesia. IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science , 202 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/202/1/012030
Santoso,  T. (2019). Konflik dan Perdamaian . Pustaka Saga.
Sekretariat Kabinet. (2020). Laporan Kinerja Tahun 2019 Sekretariat Kabinet .
Smeets, E., Weterings, R., Bosch, P., Büchele, M., & Gee, D. (1999). Environmental indicators: Typology and overview . http://europa.eu.int
Tarfi,  A.,  Ismail,  I.,  Idami,  Z.,  &  Efendi,  E.  (2023).  Agricultural  Land  Redistribution  for Sustainable  Peacebuilding  in  Aceh,  Indonesia. International  Journal  of  Sustainable Development and Planning , 18 (9), 2923 – 2931. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180930
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 5  Tahun 1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Pub. L. No. 5 (1960). https://peraturan.go.id/id/uu-no-5-tahun-1960
Wahyuni, M. (2020). Statistik Deskriptif untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25 (1st ed.). Bintang Pustaka Madani Yogyakarta.
Widodo, S. (2017). A critical review of indonesia’s agrarian reform policy. Journal of Regional and City Planning , 28 (3), 204 – 218. https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4
Wiradi, G. (2009). Metodologi studi agraria: Karya terpilih Gunawan Wiradi (1st ed.). Sajogyo Institute.
Yunus,  M. (2013).  Konflik  Pertanahan dan  Penyelesaiannya  Menurut  Adat  di Provinsi  Riau.
Menara , 12 (1). https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/408