ISSN 1979-1739 © 2013 Nadwa | IAIN Walisongo http://journal.walisongo.ac.id/index.php/nadwa
Nadwa | Jurnal Pendidikan Islam
Vol. 7, Nomor 2, Oktober 2013
Madrasah dan Ujian Nasional

## Supa’at
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Email: supa’at@gmail.com

## Abstract
This  research  analysis  the  implication  of  the  policy  of  the  national  final exams (Ujian Nasional-UN) in basic to high school that conducts every year by  the  government,  the  ministry  of  education  and  culture. This  researchnot discussabout the validity of UN as government policy, butthe main focus of this research is the implication of UN to madrasah as Islamic education ins- titution  that  has  unique  and  different  character  from  general  school. AsIslamic education,curriculum of madrasah based on the Islamic teachings which  the  sublime  behavior  as  the  final  objective  of  Islamic  education.  In reality,  the  policy  of  UN  has  caused  madrasah  to  become trapped  in  prac- tical efforts to help student pass by focusing on repetitive practice of test in examination  subject.The  defication  of  test  scores  and  the application of  the policy  standardization  have  result  in  the  process  education  causing  fear  in students,  teachers,  and  madrasah  management.  Finaly,  students  experient stress and depressiondue to fear of failing the UN.
Keywords: final  exams  (UN),  UN  policy  implications,  Islamic  education, madrasah.

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji implikasi dari kebijakan Ujian Nasional (UN) mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini tidak mem- bahas tentang keabsahan UN sebagai kebijakan pemerintah, tetapi fokus utama dari  penelitian  ini  adalah  implikasi  dari  UN  untuk  madrasah  sebagai  institusi pendidikan  Islam  yang  memiliki  Karakter  yang  unik  dan  berbeda  dari  sekolah umum. Sebagai pendidikan Islam, kurikulum madrasah didasarkan ajaran Islam yang luhur perilaku sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Pada kenyataannya, kebijakan  UN  telah  menyebabkan  madrasah  menjadi  terjebak  dalam  upaya praktis untuk membantu siswa lulus dengan berfokus pada praktek berulang tes dalam  subjek  pemeriksaan.  Perolehan  nilai  ujian  dan  penerapan  standarisasi kebijakan mengakibatkan rasa takut pada siswa, guru, dan manajemen madrasah. Akhirnya, siswa mendapati stres dan depresi karena takut gagal dalam UN.
Kata  kunci :  Ujian  Nasional  (UN), Implikasi  Kebijakan  Ujian  Nasional, Pendidikan Islam, Madrasah.

## A.  Pendahuluan
Secara  kelembagaan,  eksistensi  madrasah  sebagai  lembaga pendidikan dalam konteks  sistem  pendidikan nasional telah  men- dapat  status  seperti  yang  diperjuangkan  selama  ini,  yaitu  sama dengan sekolah. Secara yuridis pengakuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989danUndang-Undang  No- mor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. Pengakuan ini  menjadi  penting  bagi  madrasah,  karena  selama  ini madrasah  kurang  mendapatkan  perhatian  yang  sewajarnya  dari pemerintah,  bahkan  pada  dataran  tertentu  dipandang  dengan sebelah mata dan diperlakukan secara diskriminatif. Hal ini terjadi karena  madrasah  lebih  dipandang  sebagai  lembaga  keagamaan (lembaga dakwah) ketimbang sebagai lembaga pendidikan. Sudut pandang ini juga dapat dimengerti dan dipahami karena madrasah selama ini menjadikan ilmu-ilmu agama ( ulu>muddi>n) sebagai tema sentral  pembelajarannya,  mata  pelajaran  umum  hanya  sebagai tambahan.
Konsekuensi  dari  pengakuan  sama  tersebut,  kurikulum madrasah  diperbaharui  dengan  kurikulum  1994 dengan perbandingan alokasi waktu antara 16-18% untuk pelajaran agama dan  antara  82-86%  mata  pelajaran  umum,  dengan  catatan  bahwa alokasi waktu mata pelajaran umum muatan nasional diberlakukan 100%  sama  dengan  sekolah  umum  setingkat. 1 Dengan  kata  lain, pengakuan  dan  status  sama  dengan  sekolah  umum  ini  madrasah harus  tunduk  dan  mengikuti  semua  regulasi  dan  kebijakan  yang diambil  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  UN adalah salah satu contoh kebijakan pendidikan tersebut.
Meskipun  kebijakan  ini  oleh  sementara  kalangan  dipandang sebagai  langkah  maju,  namun  tidak  semua  kalangan  menerima sepenuhnya,  faktanya  tidak  semua  madrasah  pada  saat  itu  patuh terhadap keputusan ini. Ketidakpatuhan sebagian madrasah ini le- bih  didasarkan  atas  kekhawatiran  madrasah  akan  kehilangan  jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu sebagai agen pen- cetak kader ulama. 2 Dalam istilah Azyumardi Azra, madrasah dan pesantren  akan  menghadapi  "krisis  identitas",  karena  muatan
1 Departemen Agama RI, Sejarah Madrasah, (Jakarta: Direktorat Jende- ral Pendidikan Islam, 2004), hlm. 34.
2 Suwito  &  Fauzan,  (Ed.), Perkembangan  Pendidikan  Islam  di  Nusan- tara : Studi  Perkembangan  Sejarah  dari  Abad  20  M. (Bandung,  Angkasa, 2004), hlm.203.
pelajaran  umum  yang  begitu  besar  pada  gilirannya  dapat  meng- hilangkan  misi,  substansi,  dan  Karakternya  sebagai  lembaga pendidikan  Islam. 3 Sementara  bagi  yang  menerima  berargumen bahwa  kebijakan  ini  merupakan  pengakuan  yang  lebih  nyata terhadap  eksistensi madrasah  sekaligus langkah awal  yang positif bagi  proses  pengintegrasian  madrasah  dalam  sistem  pendidikan nasional. Wacana "integrasi" tersebut muncul sebagai respons atas realitas  dualisme  pengelolaan  pendidikan,  yaitu  antara  Kemen- terian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. 4
Kekhawatiran lain yang muncul terkait dengan status dan for- mat kurikulum barunya ini adalah alumni madrasah tidak memper- oleh  keduanya  baik  pengetahuan  umum  maupun  pengetahuan agama.  Hal  ini  terjadi  lebih  disebabkan  karena  pengakuan  legal formal tersebut tidak berbanding lurus dengan realitas obyektif di lapangan  di  mana  madrasah  menghadapi  berbagai  problem  dan keterbatasan, baik infrastruktur pembelajaran maupun sumberdaya manusia.  Menurunnya  kualitas  capaian/penguasaan  ilmu-ilmu agama  siswa  madrasah  lebih  disebabkan  karena  keterbatasan alokasi waktu  untuk pembelajaran  sehingga sulit untuk  mencapai kompetensi atau standar sebagaimana diharapkan.
UN  sebagai  sebuah  kebijakan  merupakan  aplikasi  dari  UU No:  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, khususnya  pasal  57  ayat  (1): Evaluasi  dilakukan  dalam  rangka pengendalian  mutu  pendidikan  secara  nasional  ... ".Selanjutnya pada  ayat  (2)  disebutkan: "Evaluasi  dilakukan  terhadap  peserta didik,  lembaga,  dan  program  pendidikan  pada  jalur  formal..." . Kemudian,  pasal  58  ayat  (1)  disebutkan: “ Evaluasi  hasil  belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk... ”. Secara teoritik UN merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik  secara  nasional  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah.  Dari  sudut  kebijakan,  tujuan  diselenggarakan  UN antara  lain  yaitu  untuk  mengukur  pencapaian  kompetensi  lulusan peserta didik (siswa) secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam  kelompok  mata  pelajaran  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi serta  untuk  mempetakan  tingkat  pencapaian  hasil  belajar  siswa pada tingkat sekolah dan daerah.
3 Jajat  Burhanudin  &  Dina  A., Eds.,Mencetak  Muslim  Modern:  Peta Pendidikan Islam Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.
4 Departemen Agama RI, Sejarah Madrasah, 2004, hlm.145.

## 338 | Supa’at
UN yang pada awalnya merupakan satu-satunya alat yang di- gunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  siswa  dalam  belajar  di sekolah,  karena  berbagai  kritik  dan  saran  telah  terjadi  perubahan signifikan.  Contoh,  formula  baru  kelulusan  siswa  mulai  tahun 2010  adalah menggabungkan nilai UN  dengan  nilai sekolah. Ru- mus  yang  ditawarkan  pemerintah  untuk  nilai  gabungan  =  (0,6  x nilai UN) + (0,4 x nilai sekolah). Nilai sekolah dihitung dari nilai rata-rata ujian sekolah dan nilai rapor semester 3-5 untuk tiap mata pelajaran UN. Adapun kriteria kelulusan ujian sekolah diserahkan kepada  sekolah.  Dengan  perubahan  ini  seharusnya  UN  tidak  lagi menghantui  siswa/pihak  terkait.  Namun  faktanya,  ketegangan  te- tap mewarnai pada saat-saat menjelang pelaksanaan dan pengumu- man  hasil  kelulusan.  Hal  ini  karena  masih  dominannya  hasil  UN sebagai penentu kelulusan siswa.
Kebijakan  baru  yang memasukkan nilai  sekolah  menjadi ba- gian  dari  penentuan  kelulusan  bukan  tanpa celah  untuk  disiasati oleh  pihak  yang  hanya  semata-mata  mengejar  Prestasi  dalam meluluskan siswa sekolah. Pengkatrolan nilai sekolah untuk siswa mungkin  saja  dilakukan  pihak  sekolah  yang  menginginkan  para siswa  lulus  sebanyak-banyaknya  agar  dianggap  sebagai  satu Prestasi sekolah. Nilai yang dikatrol bisa jadi berbeda dengan nilai hasil  UN.  Jika  ini  terjadi  maka  sangat  mungkin  akan  tampak  ke- timpangan antara hasil sekolah dengan hasil UN yang seharusnya tidak  boleh  terjadi.  Hal  ini  terjadi  karena  setiap  materi  tes  yang baik dan teruji seharusnya akan menghasilkan nilai yang sama atau tidak jauh berbeda antara nilai sekolah dan nilai UN.
Dari sisi konsep dan teori pembelajaran, ujian yang berbentuk " paper  and  pencil  test "  (seperti  UN)  bukanlah  segala-galanya, dalam arti bahwa ia tidak dapat mengukur semua aspek perolehan belajar para siswa. Tes tertulis hanya dapat mengukur aspek-aspek tertentu  saja  khususnya  pada  ranah  kognitif. 5 Oleh  karenanya, secara akademik hasil UN seharusnya tidak boleh dijadikan penen- tu untuk kelulusan.  Karena  UN bukan suatu tes multifungsi  yang cocok  untuk  semua  ( a  test  fits  for  all ).  Di  samping  fakta  non kependidikan  lainnya  yang  terjadi  di  lapangan,  yaitu  kecemasan yang melanda banyak pihak tidak hanya siswa, orang tua, guru dan kepala sekolah tetapi juga pimpinan daerah. Fakta lain yang tidak kalah  pentingnya  adalah,  hasil UN tidak jarang  dijadikan sebagai
5 Nana  Sudjana, Penilaian  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 15.
prestise/gengsi sekolah dan martabat daerah. Tidak hanya guru dan Kepala Sekolah tapi pimpinan/birokrat daerah pun ikut "mengatur cara"  agar  sekolah-sekolah  di  wilayahnya  sukses  dalam  melulus- kan siswa dengan hasil yang maksimal.
Kebijakan dalam pendidikan, dalam istilah House dan Mathi- son  disebut  dengan social  intervention  in  education, tujuannya adalah untuk perubahan dan perbaikan. 6 Harrington menyebutnya dengan  istilah improvement  process. 7 Meskipun improvement itu akan  mengakibatkan  perubahan,  namun  "perubahan"  tidak  harus diasumsikan  akan  membawa  perbaikan.  Tidak  jarang  suatu perubahan sebagai"hasil"kebijakan tidak mampu menyentuh aspek substantifdari  objek  kebijakan  tapi  hanya  menyentuh  permukaan atau sekadar formalitas. Oleh karenanya, menurut Hopkins, dalam konteks pendidikan improvement diartikan sebagai “ a distinct ap- proach to educational change that enhances student outcomes as well  as  strengthening  the  school’s  capacity  for  managing  chan- ge ”. 8
Di samping memiliki Karakteristik khusus, keberhasilan suatu kebijakan dalam pendidikan tidaklah berdiri sendiri tetapi banyak faktor  yang  terlibat,  mempengaruhi  dan  bahkan  menentukan. Tidak  hanya  faktor  internal  tetapi  juga  berbagai  faktor  eksternal pendidikan. Oleh karenanya tidak jarang suatu kebijakan yang di- desain untuk menghasilkan perubahan, hanya berhenti sebatas ke- bijakan  itu  sendiri  tanpa  mampu  menghasilkan  perubahan sebagaimana  diinginkan.  Seperti  dikatakan  oleh  Fullan,  “ the purpose  of  educational  change  presumably  is  to  help  school accomplish  their  goals  more  effectively  by  replacing  some structures, program and/or practice with the better ones ”. 9
Terimplementasi  atau  tidaknya  suatu  kebijaksanaan,  berhasil tidaknya implementasi kebijaksanaan, ditentukan oleh banyak fak- tor. Menurut Ali Imron, ada enam faktor yang mempengaruhi im-
6 Seidman,  E., Handbook  of  social  intervention. (Beverly  Hill/London/ New Delhi: Sage Publication, 1983), hlm.323.
7 Harrington,  H.  J, The  improvement process: How America’s Leading Company  Improve  Quality, (New  York:  Mc  Graw  Hill  Book  Company, 1987), hlm. xiii.
8 Hopkins, D., Every School a Great School: Realizing the Potential of System  Leadership, (New  York:  Mc  Graw  Hill-Open  University  Press, 2006), hlm.ix.
9 Fullan ,  M.  G. The  New  Meaning  of  Educational  Change, (England:
Cassell Educational Limited, 1991), hlm.15.
plementasi  suatu  kebijakan:  (1)Kompleksitas  berbagai  kebijakan yang  telah  dibuat;  2)  Ketidakjelasan  rumusan  masalah  kebijakan dan alternatif pemecahan masalah kebijakan; 3) Ketersediaan sum- ber-sumber  potensial  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan  ke- bijakan; 4) Kemampuan dan keahlian pelaksana kebijakan; 5) Du- kungan  dari  khalayak  sasaran  kebijakan;  6)  Efektivitas  dan  efi- siensi birokrasi. 10
Penelitian  ini  tidak  membahas  validitas  UN  sebagai  sebuah kebijakan, namun lebih difokuskan  pada realitas pelaksanaan UN terutama pada  lembaga pendidikan  madrasah.  Secara spesifik pe- nelitian  ini  akan  membahas  pengaruh  UN  pada  madrasah  di  Ku- dus,  khususnya  Madrasah  Aliyah.  Secara  metodologis  penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif-fenomenologis  dengan teknik  pengumpulan  data:  observasi  partisipatori, indepth interview , kajian dokumen.

## B.   Ujian Nasional
Seperti  telah  disinggung  di  atas  Ujian  Nasional  (UN)  adalah kebijaan  kependidikan  yang  diambil  oleh  pemerintah,  secara umum  tujuannya  adalah  untuk  mengevaluasi  kinerja  pendidikan (dasar  dan  menengah)  secara  nasional.  Dengan  evaluasi  sebuah kegiatan  akan  diketahui  keberhasilan  atau  bahkan  kegagalanya. Secara  teoritik,  evaluasi  adalah  sebuah  aktivitas  mengumpulkan informasi dan membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan  hasil  yang  telah  dicapai.  Untuk  memberi  gambaran  lebih luas tentang evaluasi,berikut dipaparkan beberapa definisi evaluasi yang  dirumuskan  oleh  para  ahli,  antara  lain: (1)  One  prominent, long-standing definition states that evaluation involves comparing objectives  and  outcomes.. . 11 (2)Evaluation  is  the  systematic assessment/investigationof the worth or merit of same object . 12 (3) Evaluation  is  the  process  of  determinis  to  what  extened  the Educational objectives are actually being realized . 13 (4) Evaluation
10 Ali  Imron, Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia:  Proses  Produk  dan Masa Depannya. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm.76-77. 11 Stuflebeam  D.L.  et  al., Educational  Evaluation  and  Decesion  Ma- king. (Itasca, IL: Peacock, 1971, hlm.3. 12 Stuflebeam , Educational Evaluation ..., hlm. 3. 13 Tyler,  R.W., Basic  Principle  of  Curriculum  and  Instruction. (IL. University of Chicago Press, 1950), hlm. 69.
is providinginformation for decision making . 14 (5)Evaluation is the comparison  of  performance  to  same  standards  to  determine whether discrepancies existed . 15
Menurut Anas Sudjiono, ruang lingkup evaluasi meliputi tiga aspek,  yaitu:  1)  evaluasi  mengenai  program  pengajaran;  2) evaluasi  mengenai  proses  pengajaran;  3)  evaluasi  mengenai  hasil belajar  (hasil  pengajaran). 16 Dengan  demikian,  secara  umum evaluasi  pembelajaran  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi terkait  dengan  proses  pembelajaran  yang  telah  dilakukan  untuk menentukan  tingkat  capaian/hasil  pembelajaran  yang  telah dilakukan.  Karena  tidak  mungkin  bisa  diketahui  Prestasi  belajar siswa  jika  di  akhir  program  belajar  tidak  dilakukan  evaluasi dengan  mengukur  (pengukuran)  dan  menilai  (penilaian). Pengukuran pada dasarnya adalah kegiatan penentuan angka untuk menggambarkan  Karakteristik  suatu  obyek.  Dalam  konteks  UN, akan  menghasilkan  angka  (nilai)  yang  bermanfaat  untuk memperoleh,  menganalisis,  dan  menafsirkan  data  tentang  proses dan  hasil  belajar  siswa.  Data  tersebut  dapat  menjadi  informasi yang  bermakna  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  program pendidikan selanjutnya.
Penilaian  dalam  dunia  pendidikan  tujuan  dasarnya,  antara lain:  1)  menentukan  tingkat  ketercapaian  kemampuan  dasar;  2) mengetahui  pertumbuhan  dan  perkembangan  kemampuan  siswa; 3) mendiagnosis kesulitan belajar siswa; 4) meningkatkan motivasi belajar;  5)  mendorong  guru  untuk  mengajar  lebih  baik;  6) memberikan  informasi  kepada  orang  tua  dan  masyarakat  sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan. 17
Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri
PendidikanNasional  Nomor  153/2003;  tujuan  penyelenggaraan UAN  (UN)  adalah  untuk;  1)  mengukur  pencapaian  hasil  peserta didik; 2) mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,  dan  sekolah/madrasah;  3)  pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, kepada masyarakat. Sedangkan
14 Cronbach,  L.J., Course  Improvement  Trough  Evaluation. (Teacher College Record, 1963), hlm.64.
15 Stuflebeam, Educational Evaluation ..., hlm.7 .
16 Anas  Sudjiono, Pengantar  Evaluasi  Pendidikan. (Jakarta:  Rajawali Pers, 2001), hlm. 29.
17 Djemari  Mardapi, Penyusunan  Tes  Hasil  Belajar, (Yogyakarta:
Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2004), hlm.13-19.
fungsi  UN  adalah:  1)  alat  pengendali  mutu  pendidikan  secara nasional;  2)  pendorong  peningkatan  mutu  pendidikan;  3)  bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik; 4) bahan pertimbangan dalam  seleksi  penerimaan  peserta  didik  pada  jenjang  yang  lebih tinggi.
UN yang dilaksanakan saat ini sesungguhnya merupakan mo- difikasi  atau  penyempurnaan  model  yang  selama  ini  sudah ada,meskipun nama dan sistemnya berbeda atau berubah. Satu hal yang  sama  adalah  sistem  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hasil belajar dan pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk mengetahui perkembangan UN di Indonesia, berikut dijelaskan sekilas tentang perkembangan UN:
1.  Tahun 1965-1971, sistemnya bernama Ujian Negara. Berlaku hampir  di  semua  mata  pelajaran,  semua  jenjang  pendidikan yang  ada  di  Indonesia,  satu  komando  dan  satu  kebijakan pemerintah pusat.
2.  Tahun  1972-1979,  sistemnya  bernama  Ujian  Sekolah.  Jadi sekolah  yang  menyelenggarakan  ujian  sendiri-sendiri. Semuanya  diserahkan  kepada  sekolah,  pemerintah  pusat  ha- nya membuat kebijakan-kebijakan umum terkait dengan ujian yang dilaksanakan.
3.  Tahun 1980-2000, sistemnya bernama Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Dalam ujian ini, dikembangkan perangkat ujian paralel untuk setiap mata pelajaran yang diuji- kan.  Sedangkan  terkait  dengan  penggandaan  dan  monitoring soal dilaksanakan oleh daerah masing-masing.
4.  Tahun 2001-2004, Sistemnya bernama Ujian Akhir Nasional (UNAS). Hal yang berbeda dari UNAS adalah penentuan ke- lulusan  siswa.  Dalam  EBTANAS  kelulusannya  berdasarkan nilai  dua  (2)  semester  rapor  terakhir  dan  nilai  EBTANAS murni,  sedangkan  UNAS  ditentukan  pada  mata  pelajaran secara individual.
5.  Tahun  2005-2009,  sistemnya  tetap  bernama  UNAS  dengan perubanan  sistem  yaitu  pada  target  wajib  belajar  pendidikan (SD/MI/SD-LB/MTs/SMP/SMP-LB/SMA/MA/SMK/SMA- LB) sehingga nilai kelulusan ada target minimal.
6.  Tahun 2010-Sekarang,  sistemnya  bernama  Ujian  Nasional (UN).  Untuk  UN  tahun  2012,  ada  ujian  susulan  bagi  siswa yang  tidak  lulus  UN.  Dengan  target,  para  siswa  yang  ujian
dapat  mencapai  nilai  standar  minimal  UN  sehingga  dapat lulus UN dengan baik.
Sampai  tahun  1990,  UN/EBTANAS  hanya  diikuti  oleh lembaga  pendidikan  (sekolah)  di  bawah  naungan  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dengan  demikian  madrasah  tidak mengikuti  program  tersebut.  Baru  pada  tahun  1990-an,  madrasah mulai  mengikuti  program  EBTANAS.  Meskipun  demikian,  baik di  sekolah  umum  ataupun  madrasah  tidak  mengikutkan  bidang studi agama (PAI) sebagai mata pelajaran yang dievaluasi/diujikan tersebut.  Selain  mengikuti  ujian  nasional,  dengan  jumlah  mata pelajaran  yang  sama  seperti  yang  diujikan  kepada  siswa  SMA, untuk  siswa  MA  harus  mengikuti  Ujian  Akhir  Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN), yakni berupa mata pelajaran yang tergabung  dalam  rumpun  PAI  yang  meliputi  mata  pelajaran: Quran-Hadis,  Aqidah  Akhlak,  Fiqh,  Sejarah  Kebudayaan  Islam, Bahasa Arab. Ujian ini biasanya dilaksanakan selama tiga hari. Di samping  UN  dan  UAMBN  masih  ada  lagi  jenis  ujian  akhir,yaitu Ujian  Madrasah.  Mata  pelajaran  yang  diujikan  adalahmata pelajaran  agama  Islam  yang  terangkum  dalam  Kurikulum  Lokal sesuai  visi-misi  masing-masing  madrasah,  khususnya  madrasah swasta.
Secara  spesifik  tujuan  UAMBN  adalah  untuk  mengukur  ca- paian  hasil  belajar  peserta  didik  di  akhir  jenjang  pada  satuan pendidikan  sesuai  dengan  standard  kompetensi  lulusan  yang ditetapkan  secara  nasional.  Hasil  UAMBN  juga  sebagai  bahan dalam  pemetaan  dan  umpan  balik  untuk  perbaikan  program pembelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah. Secara teknis pelaksanaan  ujian ini mengadopsi sistem  yang ada pada UN, dan soal ujiannya juga ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Tidak diujikannya bidang studi agama (PAI) dalam UN tetap menjadi pertanyaan besar hingga kini. Bangsa Indonesia yang di- kenal  dengan  bangsa  yang  agamis  ini  pada  kenyataannya  dalam sistem  pendidikannya,  pendidikan  agama  tidak  termasuk  bidang studi yang diujikan dalam sistem evaluasi akhirnya. Meskipun ma- ta pelajaran agama, sesuai UU No: 2 tahun 1989 maupun UU No: 20  Tahun  2003,  wajib  diberikan  pada  semua  jenjang  pendidikan mulai  sekolah  dasar  sampai  perguruan  tinggi.  Bagaimana  nanti, jika  standar  kelulusan  sekolah  tak  sedikitpun  mencerminkan Pendidikan  Agama  bagi  bangsa.  Lalu,  nilai  dan  norma  dasar  apa
yang  dipakai  untuk  membangun  bangsa  ini  kalau  tak  ada  dasar- dasar agama tersebut.
Dengan  tidak  mengikutkan  bidang  studi  agama  dalam  UN, secara tidak langsung standar kelulusan tak ada nilai moral/akhlak- nya.  Hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  tujuan  pendidikan  yang ingin  dicapai,  sebagaimana  dirumuskan  dalam  tujuan  pendidikan nasional, antara lain adalah berimanan dan bertaqwa. Dengan begi- ni kemampuan manusia hanya diukur dengan deret angka, jauh da- ri realitas atau bahkan tak mewakili sama sekali. Langsung atau ti- dak pendidikan  telah tidak mampu mencerdaskan lagi  secara  spi- ritual.  Bahkan  menjadikan  peserta  didik  menjadi  menjadi  robot, karena  mengukur  kemampuan  manusia  hanya  sebatas  dengan ukuran  nominal.  Semua  itu  telah  membuat  degradasi  nilai-nilai pendidikan dan sangat bertentangan dengan konstitusi negara.
Dengan  tidak  mengikutkan  pendidikan  agama  sebagai  mata pelajaran  yang di-UN-kan, berdampak pada perlakuan anak didik terhadap  mata  pelajaran agama  menjadi  berbeda.  Mereka menganggap sepele terhadap mata pelajaran agama dan cenderung apatis  dengan  kegiatan-kegiatan  simbol-simbol  yang  berbau agama.  Padahal  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka  pasti bersinggungan dengan nilai-nilai tersebut. Hasilnya pendidikan tak lagi  membangun  manusia  secara  utuh.  Namun,  hanya mengoptimalkan  intelegensi  yang  diharapakan  oleh  pasar  tanpa punya  rasa  kemanusiaan.  Fenomena  tawuran  dan  prilaku dekadensi lainya menjadi bukti akan keringnya manusia Indonesia dari norma dan nilai agama.

## C.  Ujian Nasional untuk Madrasah
Secara umum, tidak terkecuali madrasah, pelaksanaan UN te- lah membuat lembaga pendidikan kita kalang kabut dan terperosok dalam  lubang  hitam  disorientasi  pendidikan.  Madrasah  sebagai lembaga  pendidikan  yang  mengemban  dua  misi  sekaligus- transformasi  pengetahuan  umum  dan  pengetahuan  agama  Islam- juga  mengalami  hal  yang  sama.  Keadaan  ini  menjadi  semakin berat karena madrasah memikul beban tambahan yaitu membentuk pribadi-pribadi yang berwawasan luas dan berakhlakul karimah.
Data  dan  pembahasan  tentang  UN  dalam  tulisan  ini  tidak dalam  konteks  membahas  setuju  atau  tidak  setuju  berbagai  hal yang  terkait  dengan  pelaksanaan  UN  untuk  MA,  tetapi  lebih difokuskan  pada  pengaruh  implementasi  kebijakan  UN  tersebut
terhadap  eksistensi  dan  jati  diri  MA  sebagai  Sekolah  Menengah Umum  berciri  khas  agama  Islam.  Dalam  pandangan  penulis kebijakan UN yang juga diberlakukan untuk MA adalah kebijakan wajib  yang  tidak  bisa  ditolak  sebagai  konsekuensi  menyatunya sistem  pendidikan  madrasah  dalam  sistem  pendidikan  nasional, apapun yang terjadi dan apapun hasilnya semua MA harus tunduk dan mengikuti kebijakan tersebut.
Seperti  diketahui  perdebatan  tentang  UN  sudah  terjadi  sejak digulirkannya  kebijakan  tersebut  pada  tahun  ajaran  2002/2003 yang  pada  awalnya  bernama  EBTANAS  dan  UAN.  Oleh karenanya  membahas  setuju  atau  tidak  setuju  pelaksanaan  UN untuk  MA  dalam  tulisan  ini  tidak  memiliki  signifikansi  dengan tema  penelitian  ini.  Data  yang  dikumpulkan  terkait  pelaksanaan UN  untuk  MA  di  sini  difokuskan  pada  bagaimana  pengaruh kebijakan tersebut pada implementasi MA sebagai sekolah mene- ngah umum berciri khas Islam.
Kebijakan UN sebagai salah satu upaya untuk menjamin kua- litas  proses  dan  hasil  pendidikan  semua  pihak  di  MA  sepakat, karena tidak mungkin kualitas pendidikan akan tercapai manakala tidak  ada  standar  yang  jelas  sebagaitolok  ukur  norma  dan  acuan. Namun persoalannya adalah standar yang ditetapkan saat ini lebih pada hasil bukan  proses,  sehingga  yang terjadi standar  yang dite- tapkan  berubah  menjadi  penyeragaman  realitas  yang  sebenarnya beragam baik input maupun prosesnya. Ketika UN yang berorien- tasi  pada  hasil  tersebut  diterapkan  pada  seluruh  lembaga pendidikan sesuai tingkatannya tanpa mempertimbangkan realitas obyektif pada skala mikro sekolah/madrasah, di situlah kemudian berbagai  persoalan  muncul.  Mana  mungkin  akan  diperoleh  hasil yang  obyektif  manakala  standar  dan  alat  ukur  yang  digunakan sama untuk mengukur obyek yang berbeda. Mulai dari perbedaan negeri-swasta,  sekolah-madrasah,  wilayah  pedesaan-perkotaan, sekolah madrasah maju-sedang-tidak maju (dengan indikator skor akreditasi  A,  B,  C/izin  operasional),  dan  lain-lain.  Hal-hal  inilah yang  kemudian  memicu  munculnya  penolakan  terhadap pelaksanaan UN.
Bila  ditelusuri lebih mendalam  akar  masalahnya  adalah keti- daksiapan  sekolah/madrasah  untuk  melaksanakan  UN  tersebut. Banyak  hal  yang  melatarbelakangi  ketidaksiapan  tersebut,  mulai dari kemampuan siswa, kompetensi  guru, sarana/fasilitas/pembia- yaan  pendidikan,  dan  lain-lain.  Maka  tidaklah  mengherankan  ka- lau UN ini telah berpengaruh ( effect ) dan berdampak ( impact ) be-
sar tidak hanya pada praktik pendidikan tapi juga pada kehidupan sosial.
Dalam konteks sistem pendidikan madrasah, pada satu sisi ke- bijakan ini telah berhasil merubah pandangan masyarakat menjadi semakin  positif  terhadap  madrasah,  tetapi  pada  sisi  lain  juga menjadikan  madrasah  semakin  terpuruk  citranya  di  mata masyarakat,  terutama  bila  dikaitkan  dengan  hasil  UN.  Bagi  para pengelola  madrasah,  kebijakan  UN  telah  memposisikan  dan menghadapkan  madrasah  pada  situasi  dilematis.  Dilema  yang dihadapi  tersebut  lebih  disebabkan  karena:  1)  keterikatan  MA dengan  konteks  historis  kelahirannya;  dan  2)  realitas  obyektifnya dengan berbagai kekurangan dan kelemahannya.
Satu hal yang pasti, kebijakan UN telah merubah MA menjadi semakin  kehilangan  jati  diri  dan  rohnya  sebagai  madrasah. Indikator tentang  hal ini  dapat  dilihat  dari  semakin berkurangnya kurikulum/  pengajaran  ilmu-ilmu  agama  Islam,  yang  berakibat pada  minim/rendahnya  penguasaan  lulusan  MA  pada  bidang tersebut.  Atas  dasar  realitas  ini,  menurut  Drs.  Abdullah  Zahid, M.Ag.  (Kepala  MAN  1  Kudus),  MA  saat  ini  tidak  cocok  lagi menyandang predikat sebagai "Madrasah Aliyah" tetapi lebih tepat disebut sebagai "Sekolah Aliyah". 18
Untuk dapat mencapai standar kelulusan dalam UN, madrasah harus  mempersiapkan  siswanya  dengan  cepat, instant dan  sangat pragmatis, seperti menambah jam belajar untuk membahas materi UN,  menyelenggarakan tryout ,  mendatangkan  guru  dari  luar sekolah  untuk  membimbing  siswa,  dan  lain  sebagainya. Singkatnya  siswa  di- drill agar  bisa  lulus  dalam  UN  tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan siswa.
Secara akademik, hasil drill bukanlah merupakan cermin dari proses  pembelajaran  yang  dilakukan  terus  menerus  dan berkesinambungan  yang  melibatkan  guru,  siswa,  dan  bahkan orang  tua  siswa.  Adanya  ”intervesi”  yang  berlebihan  terhadap mata  pelajaran  yang  di-UN-kan  menyebabkan  UN  tidak  bisa dijadikan tolak ukur evaluasi pembelajaran secara alamiah, karena telah  terdistorsi  dengan  kegiatan-kegiatan  pragmatis  dan  mekanis seperti  pembahasan soal-soal  yang terDahulu  guna mempredisksi soal  yang  akan  datang, tryout,  driil, bimbingan  belajar,  dan  lain sebagainya.
18 Hasil wawancara dengan Drs. Abdullah Zahid, M.Ag. (Kepala MAN
1 Kudus) pada tanggal 23 Mei 2010.
Karena tingginya standar kelulusan dan tingkat kesulitan soal UN  pada  satu sisi, dan  berbagai  keterbatasan  yang ada  pada MA pada sisi yang lain, maka muncullah dampak negatif. Praktik kecu- rangan,  manipulasi  dan  ketidakjujuran  seolah  menjadi  rahasia umum  dalam  pelaksanaan  UN,  baik  oleh  guru  maupun  siswa, dengan  modus  yang  sangat  beragam.  Dalam  penelusuran  penulis terhadap para guru dan kepala madrasah, itu semua terjadi sebagai bentuk  empati  sosial  ( social  empahatic )  dan  rasa  khawatir terhadap  peserta  didiknya  dalam  upaya  untuk  memepertahankan ”nama  baik”  madrasah,  yang  dipicu  oleh  sebuah  kebijakan pemerintah  yang  ”anti  realitas”,  sehingga  menimbulkan kegelisahan  dan  keresahan.  Sudah  menjadi  rahasia  umum, madrasah sebagai lembaga pendidikan masih mengalami berbagai keterbatasan untuk berlangsungnya proses pembelajaran berkualitas. Dalam kondisi seperti ini guru, siswa dan pihak-pihak terkait  akhirnya  ”berkompromi”  dan  ”bersatu”  untuk  melawan kebijakan  UN  tersebut  dalam  bentuk  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan akhlakul  karimah yang  tidak  dibenarkan secara  hukum,  yang  penting  mendapat  predikat  lulus  dan  sebisa mungkin  dengan  nilai  tinggi.  ”Jalan  pintas”  dan  praktik-praktik tidak  terpuji  tersebut  dianggap  ”sah  dan  pantas”  demi  untuk sebuah  predikat  ”lulus”.  Yang  lebih  menarik,  upaya-upaya manipulatif dan kompromistik tersebut semakin kreatif dari tahun ke  tahun,  yang  sesungguhnya  adalah  sebuah  proses  menuju  ke arah  demoralisasi  anak  bangsa.  Ini  tentu  sangat  bertentangan dengan  jati  diri  madrasah  sebagai  sekolah  umum  berciri  khas Islam.
Secara  jujur  harus  diakuai  pula  bahwa,  pelaksanaan  UN memang  telah  memotivasi  siswa,  guru  maupun  madrasah  utuk meningkatkan proses pembelajaran, namun hal itu tidak seimbang dengan  beban  sosial  dan  politis  yang  mereka  tanggung.  Siswa akan  malu  kalau  tidak  lulus,  guru  merasa  akan  malu  juga  kalu muridnya  tidaklulus,  dan  secara  institusional  lembaga  juga  akan malu dan  prestisenya akan turun bila muridnya (banyak  yang) ti- dak  lulus.  Implikasinya,  madrasah  akan  semakin  sulit mendapatkan  siswa  pada  tahun  ajaran  baru  karena  dianggap sebagai  madrasah  yang  tidak  berkualitas.  Itu  artinya  madrasah akan  tidak  memiliki  masa  depan  alias  mati,  terutama  untuk madrasah  swasta  karena  ”nafas  kehidupannya”  sangat  tergantung pada sumbangan pendidikan dari siswa.

## 348 | Supa’at
Proses  pembelajaran  yang  bertumpu  pada  pengejaran  angka dan  standar  kelulusan,  tidak  menempatkan  siswa  sebagai  subyek tetapi  hanya  menjadi  obyek  yang  harus  menguasai  berbagai  ma- cam materi UN tanpa mempertimbangkan kapasitas siswa, sangat- lah tidak manusiawi. Inilah yang oleh Paulo Freire disebut dengan konsep  pendidikan banking  concept  of  education. 19 Praktik pendidikan  seperti  ini  secara  sistematik  akan  membius  dan mematikan    kreativitas  siswa  dengan  segala  potensi  yang dimilikinya.  Yang  terjadi,  siswa  menjadi  gelisah,  stress,  frustasi, bahkan  depresi  karena  dihinggapi  rasa  takut  dan  malu  jika  gagal UN.  Berdasarkan  paparan  para  guru  yang  penulis  wawancarai secara  random,  tidak  sedikit  siswa  yang  sedih  dan  menangis setelah keluar dari ruang pelaksanaan UN karena tidak yakin atas jawaban  yang  mereka  kerjakan,  padahal  menurutnya,  dalam  satu tahun  terakhir  ini  ribuan  soal  telah  dipelajarinya,  namun  hanya sedikit  sekali  yang  keluar  dalam  soal  UN.  Dalam  Istilah  Pierre Bourdieu, inilah praktik kekerasan simbolik ( symbolic violence ) 20 yang amat berbahaya bagi perkembangan psikologis siswa. Dalam istilah  Paulo  Freire,  praktik  ini  disebut  dengan  dehumanisasi ( dehumanization )  di  dunia  pendidikan  yang  bertentangan  dengan fitrah  manusia  yang  bebas  dari  kekangan. 21 Praktek  pendidikan yang  demikian  ini  juga  akan  berdampak  secara  psikologis  dan mengganggu perkembangan mental anak ( mental disorder ) dalam mengarungi kehidupan selanjutnya. 22
Ini  artinya praktik  pendidikan  kita telah terjebak  pada  logika pelatihan yang mekanistik dan praktis, sehingga menyebabkan in- volusi  pendidikan,  yakni  peningkatan  kualitas  pendidikan madrasah  bahkan  sekolah  pada  umumnya  hanya  sebatas  artifisial saja  belum  sampai  menyentuh  bagian  substansial.  Bahkan  demi UN angka telah  menjadi ”dewa”  yang paling ditakuti oleh siswa, guru,  orang  tua,  bahkan  madrasah  sebagai  lembaga.  Yang  lebih ironis  lagi,  ketakutan  dan  kekhawatiran  ini  malah  justru mendorong praktek-praktek yang tidak jujur di madrasah. Padahal
19 Paulo  Freire.  2000. Pendidikan  Kaum  Tertindas. (Jakarta:  LP3ES), hlm. 55.
20 Pierre  Bourdieu  dan  Jean  Claude  Passeron, Reproduction  in  Educa- tion, Society and Culture, (London: Sage Publication, 1990), hlm. 1.
21 Freire, Pendidikan Kaum Tertindas..., hlm. 19. 22 Marsana  Windhu. Dimensi  Kekerasan  Tinjauan  Teoritis  atas  Feno- mena  Kekerasan”. Dalam  Franz  Magnis  Suseno  (ed), Melawan  Kekerasan Tanpa Kekerasan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.14.
UN  sejatinya  merupakan  instrumen  untuk  melaksanakan  evalusi mengenai  proses  pembelajaran  yang  telah  dilakukan  oleh  guru, siswa, dan orang tua.
Berdasarkan identifikasi peneliti terhadap  pelaksanaan  UN di MA di  Kudus, ada tiga komponen  dalam MA  yang  paling terbe- bani, yaitu:
1.  Guru
Guru  merupakan  variabel  penting  dan  strategis  untuk berlangsungnya  proses  dan  hasil  pendidikan  berkualitas. Bahkan  kehadiran  guru  yang kompeten  dan berkualitas  akan mampu  mensubstitusi  kekurangan  yang  ada  pada  komponen pendidikan yang lain. Dalam istilah Dedi Supriyadi, kemajuan Prestasi  belajar  siswa  banyak  bergantung  pada  kepiawaian guru  dalam  membelajarkan  siswa, 23 serta  lingkungan pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar.
Dalam konteks pelaksanaan UN  di Madrasah,
keberadaan guru dianggap sebagai sosok yang paling bertang- gungjawab  terhadap  keberhasilan  siswa  dalam  UN.  Untuk mewujudkan  harapan  tersebut  guru-guru  pengampu  mata pelajaran yang di-UN-kan, dengan dukungan dari kepemimpinan  madrasah,  menyelenggarakan/menambah  jam pelajaran  guna membahas soal-soal  yang  telah  diujikan  pada tahun sebelumnya.
Proses  ini  sesungguhnya  hanyalah  prediksi  dengan harapan  soal-soal  (sebagian)  diujikan  kembali.  Bila  ternyata soal-soal  yang  telah  dipelajari  tersebut  ternyata  tidak  keluar dalam  UN,  maka  siswa  pun  akan  kecewa,  sedih,  menangis, bahkan  depresi  karena  tidak  mampu  mengerjakan  soal  UN. Fakta  inilah  yang  membuat  para  guru  menjadi  gelisah  dan khawatir,  sehingga  mendorong  guru  untuk  melakukan pengulangan-pengulangan materi pelajaran, bahkan melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai kependidikan dan akhlakul karimah.
Di samping usaha yang bersifat rasional empiris tersebut, hampir  di  semua  madrasah  di  kudus  juga  melakukan  usaha- usaha yang bersifat spiritual yang dilakukan tidak hanya oleh siswa tetapi juga melibatkan guru dan orang tua siswa dengan
23 Dedi  Supriyadi, Mengangkat  Citra  Guru  dan  Martabat  Guru. (Yog- yakarta: Adicita Karya Nusantara, 2000), hlm. 179.
350 | Supa’at
mengadakan  ritual-ritual  keagamaan,  seperti istigosah, mujahadah secara  periodik  menjelang  UN,  membaca wirid,
s}alat d}uha bersama, ziarah kubur wali, dan melakukan ritual pada tengah malam seperti s}alat tahajud , membaca tahlil dan manaqib  secara  berjama’ah.  Bahkan  di  beberapa  madrasah, para  guru  atas  perintah  pihak  madrasah  meminta ijazah /do’a khusus  kepada  para  kiai  kharismatik  dan  habib  dengan meminum air yang telah didoakan. Semua tradisi keagamaan tersebut,  dalam  konteks  UN  telah  mengalami  disorientasi tujuan  karena  dijadikan  sarana  untuk  meminta  kelulusan dalam  UN.  Dalam  hal  ini  guru  menjadi  aktor  dan  motivator utama.  Sebuah  fenomena  yang  sulit  dicari  penjelasannya secara ilmiah.
Terkait dengan guru dan mata pelajaran yang di-UN-kan, telah terjadi diskriminasi dan kesenjangan di antara guru-guru di  madrasah.  Hal  ini  terjadi  karena  para  guru  yang  mata pelajarannya di-UN-kan, di samping mendapatkan honorarium  yang  lebih,  prentise  mereka  juga  menjadi  naik karena  menjadi  guru  yang  penting  dan  berperan  dalam  UN. Guru yang tidak mengajarkan mata pelajaran yang di-UN-kan tidak  memiliki  kesempatan  untuk  menambah  jam  pelajaran, sehingga  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan honorarium tambahan. Akibatnya, di madrasah terjadi ketega- ngan internal yang bersifat laten dan menyebabkan hubungan sosial  ( social  relation )  di  antara  guru  menjadi  kurang harmonis.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pergunjingan  sosial  di atara para guru.
2.  Siswa Madrasah
Berbeda  dengan  di  sekolah,  dari  sudut  kurikulum  siswa madrasah  lebih  berat  bebannya  dibanding  dengan  siswa sekolah. Seperti telah disinggung di atas, mata pelajaran PAI untuk  madrasah  dijabarkan  dalam  lima  pelajaran  dan  masih ditambah  dengan  kurikulum  lokal  sesuai  visi-misi  madrasah (swasta).  Oleh  karenanya,  selain  mengikuti  ujian  nasional, dengan  jumlah  mata  pelajaran  yang  sama  seperti  yang diujikan  kepada  siswa  SMA,  untuk  siswa  MA  harus mengikuti  Ujian  Akhir  Madrasah  Berstandar  Nasional (UAMBN),  berupa  mata  pelajaran  yang  tergabung  dalam rumpun  PAI  yang  meliputi:  Quran-Hadis,  Aqidah  Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab. Ditambah lagi
dengan Ujian Madrasah, yang meliputi mata pelajaran agama Islam yang terangkum dalam Kurikulum Lokal.
Dari sudut pembelajaran, mata pelajaran dan jam belajar yang harus diikuti  oleh  siswa  MA lebih  banyak  dan panjang dibanding  dengan  anak  SMA.  Padahal  secara  faktual mayoritas  siswa  madrasah  pada  umumnya  berasal  dari kalangan  menengah  ke  bawah  yang  secara  ekonomis  akan mengalami  beberapa  kendala  untuk  mengikuti  pembelajaran tambahan.  Secara  psikologis  penambahan  jam  pelajaran  ini akan mengurangi “ruang dan waktu” untuk menikmati dunia anak/remaja  untuk  “bermain”.  Kegiatan  belajar  yang melampaui  kapasitas  dan  kemampuan  siswa  ini  telah  berpe- ngaruh negatif bagi kesehatan dan mental siswa. Tidak jarang mereka menjadi sakit dan terganggu fikirannya.
Kegelisahan  dan  ketidaktenangan  siswa  secara  mental tersebut  (atas  arahan  dan  bimbingan  guru)  diminimalisir dengan  melakukan  ritual-ritual  keagamaan  sesuai  dengan tradisi keagamaan yang mereka yakini, seperti istigosah, s}alat d}uha, mujahadah,wirid dan lain sebagainya. Fenomena inilah yang  nampak  di  semua  MA  dalam  menghadapi  UN,  bahkan tidak  hanya  di  madrasah  di  SMA  (negeri  dan  swasta)  juga melakukan hal yang sama, hanya frekuensi dan intensitasnya yang  berbeda.  Pendeknya,  siswa  menjadi  kelompok  yang paling  gelisah  dibandingkan  dengan  kelompok  guru  maupun kelompok orang tua.
3.  Orang Tua Siswa
Menjelang dan setelah pelaksanaan UN, orang tua murid juga menjadi pihak yang ikut menanggung beban, Baik beban psikis, ekonomis maupun sosial. Berbagai pikiran atau bahkan kegelisahan muncul setelah mereka mendapat penjelasan dari pihak  sekolah  melalui  “sosialisasi  UN”  yang  memang  selalu diadakan  oleh  pihak  madrasah.  Semua  perhatian  dan  potensi orang tua siswa kemudian juga dicurahkan untuk keberhasilan anak-anak mereka dalam UN. Orang tua yang mampu secara finansial  mendorong  anaknya  untuk  mengikuti  bimbingan belajar  di  luar  madrasah.  Orang  tua,  siswa  dan  lembaga bimbingan  belajar  disibukkan  dengan  aktivitas  pembelajaran yang  menekankan  pada  repetisi  soal-soal  ujian.  Dari  sudut partisipasi  masyarakat/orang  tua,  ini  menjadi  sinyal  positif
bagi  keterlibatan  dan  sinergitas  berbagai  komponen pendidikan dalam proses pendidikan.
Kekhawatiran dan kegelisahan yang dirasakan oleh orang tua  siswa  terkadang  juga  berakibat  pada  pemaksaan- pemanksaan  terhadap  anak-anak  mereka  untuk  terus  belajar demi  menghadapi  UN.  Mereka  juga  ketakutan  bila  anaknya tidak  lulus  di  ujian  akhir  yang  mereka  ikuti.  Untuk melengkapi usaha rasional z}ahiriyah tersebut para orang tidak jarang  juga  melakukan  usaha  spiritual  dalam  bentuk  ritual- ritual  keagamaan  tertentu,  melaksanakan  puasa  senin-kamis dan tradisi selamatan.  Bahkan pelaksanaan UN telah mampu “mengintegrasikan”  upaya-upaya  rasional  dengan  upaya spiritual. Di  satu sisi upaya  spiritual ini  mampu memberikan pencerahan  dan  peningkatan  keimanan  seseorang,  namun  di sisi  lain,  hal  ini  juga  dapat  melemahkan  usaha  rasional  yang dilakukan. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa semua ini sudah ditakdirkan dan diatur oleh Allah swt. Praktik pendidikan  dan  ritual  keagamaan,  menurut  William  A. Smith,seharusnya  didasarkan  pada  kesadaran  individualdan panggilan  hati  nurani  seseorang  dan  bukan  didasarkan  pada situasi  dan  kondisi  terpaksa,  karena  kesadaran  merupakan proses  dialogis  dalam  diri  seseorang  dalam  upaya memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. 24
Berbagai  fenomena  yang  muncul  sebagai  respons  atas kebijakan UN yang terwujud dalam sebuah kesadaran, meru- juk  pada  pendapat  Mansour  Fakih, 25 dapat  dikelompokkan menjadai  tiga  kesadaran,  yaitu:  1)  kesadaran  magis,  yang mengandalkan  aspek  kekuasaan  supranatural/kuasa  prima ( taqdir ) dalam memandang suatu masalah; 2) kesadaran naif, yang  memandang  aspek  manusia  yang  menjadi  penyebab masalah  yang  muncul  dalam  masyarakat;  dan  3)  kesadaran kritis,  yang  melihat  sistem  dan  struktur  sebagai  penyebab problematika yang muncul di masyarakat.
Kegelisahan orang tua yang diiringi dengan peningkatan kesadaran  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pendidikan  merupakan  bentuk  penguatan  sosial  untuk
24 William A. Smith, Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.4.
25 Mansour  Fakih,  dkk, Pendidikan  Populer:  Membangun  Kesadaran Kritis, (Yogyakarta: Insist, 2001), hlm. 18-23.
transformasi  praksis  pendidikan.  Munculnya  aspek religious dalam  partisipasi  masyarakat  mempunyai  dampak  positif terhadap pengembangan spiritual seseorang, meskipun dalam keadaan terpaksa. Hampir tidak ada jalan keluar dan jawaban pasti untuk menghadapi UN, baik guru, siswa, maupun orang tua,  mereka  menambatkan  segala  keinginannya  kepada kekuatan supranatural, meski hanya bersifat temporer, karena usaha  yang  dilakukan  telah  menguras  seluruh  potensi  yang tidak jarang berimbas pada melemahnya aspek psikologis dan fisik anak.

## D. Probleatika UN di Madrasah
Di  samping  tiga  kelompok  yang  paling  terbebani  dengan pelaksanaan UN, berdasarkan data hasil penelusuran penulis pada 29  MA  di  Kudus,  berikut  ini  dipaparkan  beberapa  pengaruh  dan dampaknya  yang  timbul  dari  pelaksanaan  UN  di  MA.  Pengaruh tersebut  terutama  yang  berkaitan  dengan  praktik  dan  sistem pembelajaran di MA.
1. Standar Kelulusan.
Standarisasi  adalah  keniscayaan  untuk  mencapai  dan mengetahui  kualitas  proses  dan  hasil  pendidikan.  Kualitas pendidikan tidak  mungkin bisa dicapai tanpa  diawali  dengan penentuan  standar,  baik input ,  proses  maupun output -nya.
Dalam  konteks  pelaksanaan  UN,  penentuan  skor  standar kelulusan  memang  menjadi  suatu  keniscayaan,  tapi persoalannya  Apakah  skor  standar  kelulusan  tersebut  sudah didasarkan  atas  realitas  heterogenitas  yang  melekat  pada lembaga pendidikan kita.
Belum lagi persoalan mata pelajaran yang diujikan hanya enam mata pelajaran dari sekian banyak mata pelajaran  yang diterima  peserta  didik  dalam  proses  pendidikan  dan pengajaran  di  MA.  Terlebih  bila  enam  mata  pelajaran  itu kemudian  dijadikan  penentu,  atau  setidaknya  variabel  utama untuk  menentukan  kelulusan  siswa.  Di  sinilah  kemudian muncul  pertanyaan,  adilkah  atau  tepatkah  standarisasi  proses dan  hasil  pendidikan  MA  hanya  diukur  dengan  enam  mata pelajaran,  sementara  dalam  statusnya  sebagai  sekolah menengah  umum  berciri  khas  agama  Islam  banyak  mata pelajaran tambahan yang diberikan.
Fakta  inilah  yang  kemudian  berdampak  negatif  pada persepsi dan perilaku siswa dan guru MA. Para siswa menjadi cemas,  para  guru  menjadi  kurang  percaya  diri  dan  para pengelola  manajemen  MA  menjadi  terbayang  dengan  cerita dan gambaran buruk akan masa depan madrasahnya. Banyak pihak,  terutama  guru  dan  siswa  menilai  meskipun  standar yang dipatok masih jauh dari negara-negara maju, tetapi tetap saja  mereka  khawatir  akan  kemungkinan  tidak  lulus  dalam UN.
Standar kelulusan yang dipatok dari tahun ke tahun terus naik  (untuk  tahun  2008  minimal  rata-rata  5,25),  bagi  MA sesungguhnya  terlalu  tinggi  dan  berat,  terutama  untuk sebagian  besar  MA  swasta.  Karena  terlalu  beratnya  standar tersebut,  maka  harapan  para  pengelola  MA  dan  para  guru hanya sebatas yang penting lulus, berapa nilai yang diperoleh menjadi  tidak  penting.  Untuk  sekedar  menyebut  contoh betapa beratnya UN ini bagi MA, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ali Muchtadi, S.Ag. (Kepala MA Nurussalam Besito: 17/4/2008),  kelulusan  dalam  UN  bagi  siswa  MA  merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah) 26 .
Hal  itu  terjadi  karena  banyaknya  kendala  yang  dihadapi oleh  MA  dalam  meningkatkan  kualitas  proses  dan  hasil pembelajaran, antara lain karena; a) input siswa  yang kurang bagus; b) keterbatasan dana bahkan cenderung kurang; c) ada atau bahkan banyaknya guru yang miss-match ; d) banyaknya mata  pelajaran  yang  harus  diterima  oleh  siswa.  Tidak  jauh berbeda  dengan  para  guru,  seperti  yang  dirasakan  oleh Khofiyanida Afriani (siswa MA NU Banat kelas XII  IPA) 27 , bagi  dia  dan  teman-temannya  standar  nilai  UN  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  menurutnya  terlalu  tinggi sehingga menimbulkan kecemasan bagi dia dan teman-teman.
26 Untuk  sekedar  menyebut  contoh  betapa  beratnya  UN  bagi  MA swasta  kecil,  pada  pelaksanaan  UN  tahun  2008;  di  MA  Nurussalam  dari peserta  ujian  86  yang  tidak  lulus  6  siswa;  MA  Matholiul  Huda  dari  peserta ujian  19  orang  yang  tidak  lulus  8  siswa;  MA  Miftahut  Tholibin  Mejobo angka ketidaklulusan mencapai 60%.
27 MA NU Banat Kudus adalah termasuk kategori MA swasta terbaik di Kabupaten  Kudus,  bahkan  pada  tingkat  nasional  MA  ini  pernah  mendapat predikat MA harapan terbaik I se-Indonesia.
2.  Terjadinya disorientasi sistem pendidikan dan pembelajaran
Sebelum tahun 2008 mata pelajaran yang diujikan dalam UN  hanya  tiga  mata  pelajaran  dan  mulai  tahun  2008  mata pelajaran  yang  diujikan  menjadi  enam  mata  pelajaran,  yaitu: a)  Jurusan  IPA;  Matematika,  Bahasa  Indonesia,  Bahasa Inggris,  Fisika,  Kimia,  dan  Biologi.  b)  Jurusan  IPS; Matematika,  Bahasa  Indonesia,  Bahasa  Inggris  Ekonomi, Geografi,  dan  Sosiologi.  c)  Jurusan  Bahasa;  Matematika, Bahasa  Indonesia,  Bahasa  Inggris,  Sastra  Indonesia,  Bahasa Asing  lain,  dan  Antropologi/Sejarah  Budaya.  Khusus  untuk MA  ada  satu  jurusan lagi,  yaitu Jurusan  Keagamaan (MAK- Madrasah Aliyah  Keagamaan) mata  pelajaran  yang  diujikan;
Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan  Qur'an-Hadis.  Penetapan  enam  mata  pelajaran  yang diujikan, dari sekian banyak mata pelajaran yang diajarkan di MA inilah yang kemudian berpengaruh besar terhadap kinerja MA  dan  persepsi  siswa  terhadap  mata  pelajaran  lain  yang tidak  diujikan.  Pada  kenyataannya  target  dan  ukuran  kinerja MA  hanya  fokus  pada  upaya  bagaimana  agar  persentase angka  kelulusan  menjadi  maksimal  atau  setidaknya  tinggi. Tingkat kelulusan 100% menjadi ukuran kinerja dan Prestasi suatu MA, sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran di MA menjadi tereduksi hanya demi untuk kelulusan UN.
Dengan  ukuran  seperti  ini,  maka  tidak  jarang  model pembelajaran  dan  durasi  pembelajaran  selalu  dihubungkan dengan  seberapa  besar  kontribusinya  terhadap  kesiapan  dan kemampuan siswa untuk mengerjakan soal UN. Yang terjadi makna  dan  hakikat  pendidikan  kemudian  tereduksi  seolah hanya pada kemampuan (kognitif)  menjawab  soal. Kebermaknaan  sebuah  proses  pendidikan  hanyalah  sebatas lulus  UN  dan  mendapat  ijazah.  Internalisasi  nilai  sebagai tingkatan  dan  sekuensi  penting  dalam  proses  pembelajaran menjadi  hilang,  karena  semua  waktu  dan  usaha  difokuskan pada  "keterampilan"  siswa  dalam  memahami  dan  menjawab soal.
Penentuan  dan  pembatasan  mata  pelajaran  yang  akan diujikan  dalam  UN  berdampak  pada  fokus  proses pembelajaran  di  madrasah  yang  hanya  ditekankan  pada penguasaan mata pelajaran tersebut, sedangkan mata pelajaran lain menjadi terabaikan dan seolah menjadi kurang penting.
Padahal  bila  melihat  tujuan  pendidikan  di  MA  mata pelajaran tambahan (PAI) itulah sesungguhnya yang menjadi jati diri dan Karakter esensialnya. Ekses lain adalah terjadinya diskriminasi dan pengabaian terhadap guru dan mata pelajaran lain  yang  tidak  diujikan.  Para  siswa,  guru  dan  bahkan  orang tua  lebih  memusatkan  perhatiannya  terhadap  mata  pelajaran yang akan diujikan dengan berbagai upaya, termasuk berbagai usaha  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  fundamental pendidikan.
Melihat  gejala  tersebut  dan  dalam  rangka  untuk menguatkan  posisi  mata  pelajaran  PAI  dan  berbagai  mata pelajaran tambahan sesuai visi ke-madrasah-an, beberapa MA swasta  yang  masuk  kategori  sedang  dan  besar  membuat kebijakan  pengaman.  Semua  MA  swasta  di  Kudus memberlakukan  kebijakan  ujian  lokal  madrasah  dengan mengujikan  semua  mata  pelajaran  agama  Islam  yang  masuk kategori  muatan  lokal,  dengan  mendapatkan  ijazah  ( sya- hadah ) tersendiri.
Bagi  MA  swasta  besar,  di  samping  UN  semua  siswa diwajibkan  lulus  ujian  madrasah  dan  kelulusan  pada  ujian madrasah  ini  menjadi  syarat  pengambilan  ijazah  nasional. Langkah  ini,  seperti  diakui  dan  dijelaskan  oleh  para  kepala MA  cukup  efektif  untuk  meningkatkan  motivasi  dan  minat para  siswa  untuk  tetap  serius  dan  tidak  memandang  remeh terhadap  berbagai  mata  pelajaran  PAI  dan  mata  pelajaran tambahannya.
Hal  lain  yang  muncul  dengan  adanya  kebijakan  UN adalah terjadi disorientasi pada arah dan tujuan pembelajaran di  MA.  Karena  sistem  dan  model  UN  cenderung  hanya mengukur  aspek  kognitif,  maka  pembelajaran  di  kelas cenderung  hanya  mengolah  ranah  kognitif,  padahal  ranah afektif yang sesungguhnya menjadi ranah yang paling penting dalam  pembentukan  Karakter  dan  kepribadian  peserta  didik sebagai  muslim  yang  berakhlak  mulia  menjadi  terabaikan, atau setidaknya kurang mendapatkan porsi yang memadai.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  kebijakan  sebagian besar  MA  swasta  dalam  mempersiapkan  siswanya  untuk mengikuti  UN.  Ada  beberapa  MA  yang  mengasramakan siswanya selama 1 s/d 2 Minggu untuk “pendalaman” materi UN.  Ada  MA  yang  dalam  tiga  bulan  atau  satu  semester
menjelang UN tidak mengajarkan mata pelajaran lain kecuali mata pelajaran yang diujikan. Dalam praktiknya dua kegiatan tersebut  lebih  difokuskan  pada  latihan  mengerjakan  atau menjawab contoh-contoh soal
UN. Yang lebih memprihatinkan lagi pada setiap akan dilaksanakan UN selalu dibentuk  "tim  sukses  UN",  yang  dalam  banyak  hal berkonotasi negatif.
3.  Proses pembelajaran yang kurang bermakna
Untuk  mempersiapkan  para  siswanya  menghadapi  dan mengerjakan soal-soal UN, para guru biasanya menggunakan metode  pembelajaran driil ,  di  mana  para  siswa  dilatih  untuk mengerjakan sejumlah soal yang diprediksi akan keluar dalam ujian.  Melalui  metode  ini  guru  mengharapkan  para  siswa terbiasa  menghadapi  soal  ujian,  dan  menguasai  berbagai teknik  dan  trik  mengerjakan  soal  yang  akan  dihadapi. Pembelajaran  dengan  metode  ini  sesungguhnya  tidak  sesuai dengan tujuan pendidikan yang antara lain adalah transfer of values atau  internalisasi  nilai.  Pada  ranah  kognitif  model pembelajaran  seperti  ini  kurang  mampu  mengembangkan kemampuan  berpikir  pada  tingkatan  memecahkan  masalah ( problem  solving ),  yang  sesungguhnya  merupakan  indikator pencapaian  kecerdasan  kognitif  yang  tinggi,  sebagaimana diharapkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
Bila  melihat  tujuan  pendidikan  MA,  maka  tujuan pembelajaran yang lebih penting bahkan menjadi tujuan akhir dari  semua  proses  adalah  pembentukan  pribadi  dan  Karakter peserta  didik  sesuai  dengan  norma  dan  ajaran  Islam.  Tujuan tersebut  hanya  bisa  dicapai  manakala  sistem  dan  model pembelajarannya  memungkinkan  peserta  didik  untuk  bisa memahami dan menghayati. Selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari segala apa yang telah mereka ketahui.
Hanya  dengan  tingkatan  seperti  ini  pembelajaran  akan memiliki makna, bila tidak maka pembelajaran hanya sebatas pemberian  dan  diperolehnya  informasi/pengetahuan  tanpa memiliki  pengaruh  dan  makna  bagi  pengembangan  diri peserta didik secara menyeluruh dan utuh.
4.  Relevan UN dengan kompetensi lulusan MA
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  merupakan  moder- nisasi  sistem  pesantren,  MA  tidak  bisa  lepas  dari  nilai  dan atribut  ke-Islaman.  Dalam  konteks  UN,  maka  MA  menjadi
pihak yang merasa diperlakukan tidak fair ( unfair treatment ), terutama  terkait  dengan  tujuan  spesifik  dan  mata  pelajaran yang diujikan.
Dengan  hanya  enam  mata  pelajaran  yang  diujikan,  dan semua  mata  pelajaran  Agama  Islam  baik  yang  terangkum dalam rumpun PAI maupun mata pelajaran tambahan/pengayaan  tidak  ada  yang  diujikan,  maka  dari  sisi tujuan aspek pokok dari tujuan MA menjadi tidak terukur dan terevaluasi.  Padahal  mata  pelajaran  PAI  ini  sesungguhnya merupakan  materi  inti  ( core )  pembelajaran  dalam  rangka untuk  mencapai  tujuan  tersebut  dan  sekaligus  menjadi  ciri pembeda dengan sekolah umum.
Seperti diakui oleh para pengelola dan guru MA, UN di mata  para  guru  dan  siswa  dipahami  sebagai  tujuan  akhir dengan  kelulusan  menjadi  indikator  keberhasilannya.  Guru dianggap  sukses  dan  berkinerja  bagus  manakala  berhasil membawa siswanya menuju kelulusan, dan akan divonis telah gagal  menjalankan  tugas  manakala  banyak  siswanya  yang tidak lulus.
Itulah  sebabnya,  mayoritas  guru  merasa  berat  manakala mendapat  tugas/ditawari  untuk  mengajar  di  kelas  XII  atau kelas XI. Mereka merasa lebih nyaman dan tanpa beban jika mengajar di kelas X dan XI. Guru yang mengajar di kelas XII seringkali  menghadapi  berbagai  ketegangan  karena  beban psikologis,  terutama  saat-saat  mendekati  dilaksanakannya UN. Hal ini terjadi pada hampir semua MA swasta, terutama untuk  MA  swasta  kecil  yang  ada  di  pinggiran  kota.  Untuk MA besar/maju, seperti MA negeri dan beberapa MA swasta besar  semisal  MA  NU  Banat  Kudus,  keadaannya  mungkin tidak  seekstrem  itu,  karena  para  siswanya  relatif  lebih  siap dalam menghadapi UN. Di samping para siswanya lebih siap karena input -nya relatif bagus juga didukung oleh kompetensi dan  komitmen  guru  dan  berbagai  fasilitas  yang  dimilikinya relatif cukup dan bagus.
Tidak seperti MA swasta kecil pada umumnya, pada MA besar  persiapan  untuk  menghadapi  UN  tidak  ada  upaya berlebihan  karena  pengondisian  terhadap  siswa  dan  guru sudah dipersiapkan sejak awal. Seperti dikatakan oleh Bapak Moh. Said (Kepala MA NU Banat Kudus: 14/5/2008), "Saya sangat  setuju  dengan  adanya  UN  seperti  yang  telah
dilaksanakan  selama  ini  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas pendidikan, akan tetapi seharusnya tidak hanya mata pelajaran tertentu saja yang diujikan, tapi juga termasuk mata pelajaran  agama  (PAI)  harus  juga  diujikan  supaya  tidak  ada diskriminasi terhadap mata pelajaran".
Dengan diujikannya PAI dalam UN, maka perhatian para siswa  terhadap  pelajaran  tersebut  menjadi  lebih  serius  dan lebih  bermakna,  seperti  sebelum  dilaksanakan  UN.  Seperti diakui oleh ibu Eti Muznah (Waka Kurikulum MA Nahdhatul Muslimin Undaan Kidul: 27-28/03/2008), sejak dilaksanakannya  UN  kemampuan  pengetahuan  agama  Islam siswanya  menjadi  turun  drastis.  Sebagai  contoh  beliau merujuk  pada  kemampuan  Bahasa  Arab  (dan  ilmu-ilmu  alat lainnya) para siswa menjadi sangat turun sejak
diberlakukannya kebijakan UN.
Penyebabnya tiada lain karena konsentrasi para pengelola MA,  guru dan  siswa  hanya tertuju  pada mata  pelajaran  yang diujikan  dalam  UN.  Secara  teknis  tidak  cukup  waktu  untuk pembelajaran  bidang  agama  Islam  tersebut,  bahkan  hampir semua  waktu  dan  tenaga  tercurahkan  untuk  persiapan pelaksanaan UN. Apa yang dikatakan oleh ibu Eti Muznah ini juga diakui dan dirasakan oleh para guru dan pengelola MA di Kudus pada umumnya.

## D.  Penutup
Kebijakan  UN  bagi  madrasah  sesungguhnya membanggakan dan  memberi  harapan,  tetapi  sekaligus  juga  memberatkan.  Mem- banggakan  karena  dengan  UN  ini  lembaga  pendidikan  madrasah benar-benar  diakui  sama  dengan  sekolah.  Memberatkan  dan menjadi  beban  karena  mayoritas  MA  sesungguhnya  tidak  siap, karena sulitnya soal-soal UN untuk dikerjakan siswa MA. Hal ini terjadi  karena  proses  pembelajaran  di  sebagian  besar  MA (terutama swasta) masih  menghadapi berbagai kendala dan keter- batasan  mulai  sarana/prasarana,  sumber  daya  manusia,  dan  visi- misi madrasah.
Di  samping  harus  mengikuti  UN,  siswa  MA  juga  harus  me- ngikuti UAMBN yang diselenggarakan secara nasional dan sentral dari Kementerian Agama Pusat  dengan lima mata pelajaran  yang terangkum  dalam  rumpun  PAI.  Di  samping  itu  untuk  siswa  MA swasta  masih  harus  mengikuti  Ujian  Madrasah  yang  terdiri  dari
mata pelajaran ilmu-ilmu agama  Islam sesuai visi-misi madrasah. Fakta  inilah  yang  menjadikan  siswa  madrasah  menjadi  terlalu banyak  beban,  karena  banyaknya  mata  pelajaran  yang  harus mereka  terima dan  semuanya  diujikan.  Dalam konteks seperti ini maka menjadi tidak adil kiranya bila parameter pengukuran antara sekolah dan madrasah disamakan.
Pelaksanaan  UN  dengan  mengujikan  hanya  enam  mata pelajaran  telah  menyebabkan  diskrimanisai  antara  mata  pelajaran yang  diujikan  dengan  yang  tidak  diujikan.  Mata  pelajaran  yang diujikan  menjadi  mata  pelajaran  yang  penting  dan  yang  tidak diujikan  menjadi  tidak  atau  kurang  penting,  demikian  halnya dengan  gurunya.  Diskriminasi  tersebut  berimbas  juga  pada ketegangan dan konflik yang bersifat laten antara guru pengampu mata pelajaran yang diujikan dengan yang tidak diujikan.
Karena tingginya standar kelulusan dan sulitnya soal-soal UN maka muncullah kekhawatiran di kalangan guru, siswa, orang tua siswa,  dan  pihak  madrasah  tentang  kemungkinan  ketidak  lulusan dalam  ujian  tersebut.  Kekhawatiran  ini  kemudian  mendorong mereka untuk melakukan berbagai upaya mulai dari yang empirik rasional  sampai  yang  bersifat  supranatural– ruh}aniyah . Bahkan sampai  pada  usaha-usaha  yang  bertentangan  dengan  spirit,  nilai- nilai  kependidikan,ahlakul  karimah  dan  melanggar  terhadap  hu- kum.
Meskipun tujuan kebijakan UN ini adalah baik dalam rangka untuk  mengevaluasi  proses  dan  hasil  pendidikan,  namun  karena berbagai  penyimpangan  yang  terjadi  di  lapangan  kebijakan  ini menjadi tidak sesuai dengan harapan dan tujuan. Bahkan kabijakan ini  telah  menyimpang  jauh  dari  tujuan  semula,  karena  telah menjadi komoditas politik bagi pimpinan madrasah dan pimpinan lokal/daerah.  Hal  ini  terjadi  karena  hasil  UN  (prosentase kelulusan) menjadi indikator kinerja guru, kepala sekolah/madrasah,  dan  pimpinan/birokrat  di  daerah,  sehingga mereka  ini  berkompromi  dan  bersepakat  dengan  berbagai  cara untuk “mensukseskan UN” dengan membentuk “tim sukses”.

## Kepustakaan
Anderson,  J.E, Public  policy-making. New  York:  Holt,  Rinehart and Winston, 1979.
Arifin, A., Memahami paradigma baru pendidikan nasional .Jakarta: Ditjen Bagais, 2003.
Azra,  Azyumardi, Surau:  Pendidikan  Islam  tradisional  dalam transisi dan modernisasi. Jakarta: Logos, 2003.
Burhanudin,  J.  &  Dina  A., Mencetak  Muslim  Modern:  Peta Pendidikan  Islam  Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
Considene,  M, Public  policy:  A  critical  approach. South Melbourne: Mc Millan Educatio Australia, 1996.
Davis,  N.K.,  Warhurst,  J.W.J.,  &  Waller, Public  policy  in Australia (2 nd ed.), NSW Australia: Allen & Unwin. 1993.
Depertemen  Agama  RI, Panduan  kurikulum  1994  Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2004.
Dimyati  &  Mudjiono, Belajar  dan  Pembelajaran, Jakarta: Departemen  Pendidikan  Nasional  berkerja  sama  dengan
Rineka Cipta, 2006.
Dye,  T.R., Understanding  public  policy (7 th ed.),  Englewood Cliffs-New Jersy: Prentice Hall, 1981.
Easton, D., The Political System, New York: Knopf, 1953.
Fernades,  H.J.X., Evaluation  of  Educational  Programs, Jakarta: Nasional  Educational  Planning,  Evaluation  and  Curriculum Development, 1984.
Fullan,  M.  G., The  New  Meaning  of  Educational  Change,
England: Cassell Educational Limited, 1991.
Harrington,  H.  J., The  improvement  process:  How  America’s leading company improve quality, New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1987.
Hanuzek,  E.A., Education  production  function ,  dalam  George Psacharopoulos .  Econmics  of  education:  Research  and studies, London: Oxford; Pergamon Press, 1987. Hopkins, D., Every School a Great School: Realizing the Potential of  System  Leadership, New  York:  Mc  Graw  Hill-Open University Press, 2006.
Imron,  Ali., Kebijakan  pendidikan  di  Indonesia:  Proses  produk dan masa depannya, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
MacKinnon,  F., The  Politics  of  Education:  A  Study  of    Political
Administration  of  the  Public  Schools, Canada:  University  of
Toronto Press, 1960.
Maksum, Madrasah:  Sejarah  dan  perkembangannya, Jakarta: Logos, 1999.
Mardapi,  Djemari, Survey  Kegiatan  Guru  dalam  Melakukan
Penilaian, Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdikbud, 1999.
Peraturan  pemerintahan  tentang  pelaksanaan  undang-undang  no- mor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990.
Posavac, E. J. & Carey, R.G., Program evaluation: Methods and case  studies .  Englewood  Cliffs,  New  Jersey,  Prentice-Hall, 1980.
Prunty, J.J., A critical reformation of educational policy analysis , Victoria: Deakin University Printery, 1984.
Richardson,  J.  J.  (Ed.), Pressure  groups .  New  York:  Oxford University, 1993.
Seidman,  E., Handbook  of  Social  Intervention, Beverly Hill/London/ New Delhi: Sage Publication, 1983.
Sudjana,  Nana, Penilaian  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
Sudjana,  N., Penilaian  hasil  proses  belajar  mengajar .  Bandung:
Remaja Rosdakarya, 1995.
Suwito  &  Fauzan,  (Ed.), Perkembangan  Pendidikan  Islam  di Nusantara : Studi  Perkembangan  Sejarah  dari  Abad  20  M,
Bandung, Angkasa, 2004.
Taylor,  S., Educational  Policy  and  the  Politics  of  Change ,
London: Routledge, 1997.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Sistem pendidikan nasional, Jakarta: Eko Jaya.
Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun2003tentang  Sistem pendidikan nasional.
Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  sistem pendidikan nasional.
Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor.  20  Tahun  2003.
Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Zuhairini, Sejarah  Pendidikan  Islam, Jakarta:  Bumi  Aksara Bekerja  sama  dengan  Dirjen  Bagais  Departeme  Agama  RI, 2004.