## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 177-186

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJARAH HUKUM ADAT

## Kadaruddin, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: @kadarkadar191999@gmail.com

## Abstrak
Masyarakat  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa  sudah  menjadikan tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian, ini ini disebabkan karena tanah  atau  lahan  mempunyai  peranan  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  setempat terkhusus  masyarakat  Desa  Bissoloro  yang  menjadikan  tanah  sebagai  lahan  pertanian untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya.  Para  petani  desa  lazimnya  melakukan  perjanjian sewa-menyewa  ini  dengan  pemilik  tanah  atau  lahan  yang  kosong  untuk  kebutuhan bercocok  tanam  seperti,  tanam  padi  dan  jagung.  Namun  masyarakat  Desa  Bissoloro memiliki  kebiasaan  lain,  yaitu  menyewa  tanah  yang  masih  kosong  untuk  ditanami  dan untuk  masalah  sewa  atau  bagi  hasilnya  nanti  ditentukan  setelah  panen.  Alasan    memilih judul  skripsi  penelitian  ini,  karena  pada  masyarakat  desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya Kabupaten  Gowa  sering  terjadi  perjanjian  sewa-menyewa  tanah  untuk  dijadikan  sebagai lahan  bercocok  tanam,  seperti  jagung  dan  padi  yang  sudah  menjadi  kebutuhan  pokok dalam  kehidupannya.  Akan  tetapi  dalam  melakukan  akad  sewa-menyewa  tanah  tersebut tidak sesuai dengan anjuran syariat Islam, seperti pada saat melakukan akad di awal belum ditentukan  berapa  besaran  harga  sewa  dan  juga  belum  ditentukan  pola  bagi  hasilanya. Walaupun  disisi  lain tidak  bertentangan dengan  kebiasaan atau  hukum  adat  yang berlaku di desa tersebut.
Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Sewa-menyewa

## Abstract
The people of Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency have made the tradition or  habit  of  land  or  land  as  an  object  of  agreement,  this  is  because  land  or  land  has  an important role in the life of the local community, especially the people of Bissoloro Village who make land as agricultural land to meet their needs. Farmers the village usually makes this rental agreement with the owner of the land or vacant land for farming needs such as planting rice and corn. determined after harvest. The reason for choosing the title of this research  thesis,  because  in  the  village  community  of  Bissoloro,  Bungaya  District,  Gowa Regency, land lease agreements often occur to be used as land for farming, such as corn and rice which have become basic necessities in their lives. The land is not in accordance with the recommendations of Islamic law, such as at the time of carrying out the contract at  the  beginning  it  has  not  been  determined  how  much  the  rental  price  is  and  also  the pattern of profit sharing has not been determined.
Keywords: Customary law, Islamic Law, Rent

## A. PENDAHULUAN
Agama  Islam  telah  mengajarkan  beberapa  tata  cara  yang  berhubungan  dengan manusia  dengan  tuhannya,  manusia  dengan  alam  sekitarnya  dan  juga  mengajarkan  tata cara  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  manusia    yang  lain.  Jika  dilihat  secara

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
sempit dapat disimpulkan bahwa muamalah mengajarkan dan menekankan untuk mentaati aturan Allah swt. dan Rasul-Nya. Akan tetapi walaupun sudah  ada aturan yang mengatur tentang  hal  itu  faktanya  masih  banyak  kejanggalan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sosial masyarakat  terutama  yang  berhubungan  dengan  muamalah.  Seperti  yang  terjadi  di  salah satu desa yang ada di Kabupaten Gowa, yaitu Desa Bissoloro yang mana desa ini terletak di Kecamatan Bungaya. Dalam praktek sewa-menyewa yang terjadi di desa tersebut masih banyak  saja  masyarakat  yang  melakukan  hal  itu  yang  tidak  sesuai  dengan  akad  dalam hukum  Islam.  Untuk  meluruskan  hal  tersebut,  maka  perlu  diketahui  beberapa  pengertian yang mengatur mengenai hal-hal tersebut.
Menurut  Ahmad  Rofik,  pengertian  hukum  Islam  adalah  seperangkat  kaidah-kaidah hukum  yang  didasarkan  pada  wahyu  Allah  dan  sunnah  Rasul  mengenai  tingkah  laku mukallaf (orang  yang  sudah  dapat  dibebani  kewajiban)  yang  diakui  dan  diyakini,  dan mengikat bagi semua pemeluk agama Islam tanpa terkecuali. 1
Bila  hukum  dihubungkan  dengan  Islam,  maka  hukum  Islam  berarti:  “Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua pemeluk agama Islam”. 2 Kedua, perjanjian itu dianggap sah apabila perjanjian itu tertulis, namun kenyataannya masih  banyak  saja  masyarakat  Desa  Bissoloro  yang  tidak  paham  tentang  hal  itu  dan mayoritas  masyarakat  di  Desa  Bissoloro  melakukan  akad  sewa  menyewa  dengan  cara lisan,  karena  masyarakatnya  masih  kental  dengan  hukum  adatnya  sehingga  perjanjian- perjanjian  yang  mereka  lakukan  kebanyakan  dilakukan  secara  lisan.  Perjanjian  sewa menyewa  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya  Kabupaten Gowa,  ketika  mendekati  musim  tanam  jagung  dan  padi  yang  mana  masyarakat  yang memiliki lahan yang luas menyewakannya ke masyarakat yang lain yang membutuhkan.
Ijarah mempunyai  peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia,  guna  meringankan beban  salah  satu  pihak  atau  saling  meringankan  antara  sesama,  serta  termasuk  ke  dalam salah satu bentuk kegiatan tolong-menolong ( ijarah ) yang dianjurkan dalam agama Islam. Di  dalam  kehidupan  ini  Allah  swt.  telah  menjadikan  manusia  masing-masing  saling membutuhkan  satu  sama  lainnya.  Supaya  mereka  tolong-menolong  tukar  menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli,  sewa menyewa,  bercocok  tanam,  atau  perusahaan  yang lain-lain,  baik  dalam  urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. 3
Hukum  adat  jika  diartikan  secara  etimologis  yaitu  hukum  yang  terdiri  dari  dua  kata, yaitu  hukum  dan  adat  yang  seluruhnya  berasal  dari  bahasa  Arab.  Hukum  dari  kata hukm yang artinya perintah, sedangkan adat dari kata adah yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapat dikatakan bahwa istilah hukum dan adat telah di resepsi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua yang ada di Indonesia mengenalnya meskipun dialek bahasa yang digunakan berbeda-beda. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat popular  dengan  istilah  hukum  tidak  tertulis  ( unstatuta  law )  yang  berbeda  dengan  hukum kontinental  sebagai  hukum  tertulis  ( statuta  law ).  Oleh  karena  itu,  hukum  yang  demikian dalam sistem hukum inggris, diistilahkan dengan common law .
1 Barzah Latupono, Buku Ajar Hukum Islam , (Yogyakarta: CV Budi Utama,2012), h. 3.
2 Mardani, Hukum Islam , (Jakarta: Kencana,2013), h. 9-10.
3 Sohrah,  “ Analisis  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Terhadap  Pelaksanaan  Jual  Beli Ijon” , Jurnal Shautuna Vol. 2 No. 1 (Tahun 2021), h.169.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 177-186
Hukum  adat  merupakan  terjemahan  dari  istilah  Belanda  yaitu “adatrecht” seabagai penamaan suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.  Istilah  ini  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Snouck  Hurgronje  dalam  bukunya yang berjudul “De Atjehers” (orang-orang Aceh), yang kemudian di populerkan oleh Van Vollenhoven  melalui  bukunya  yaitu” Het  Adatrecht  van  Nederlandsch  Indie” (Hukum Adat  Hindia-Belanda)  sebagai  yang  terbaik  dan  dijadikannya  sebagai  pusat  perhatian sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat. 4
Masyarakat Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sudah menjadikan tradisi atau kebiasaan tanah atau lahan sebagai objek perjanjian, ini ini disebabkan karena tanah  atau  lahan  mempunyai  peranan  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  setempat terkhusus  masyarakat  Desa  Bissoloro  yang  menjadikan  tanah  sebagai  lahan  pertanian untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya.  Para  petani  desa  lazimnya  melakukan  perjanjian sewa-menyewa  ini  dengan  pemilik  tanah  atau  lahan  yang  kosong  untuk  kebutuhan bercocok  tanam  seperti,  tanam  padi  dan  jagung.  Namun  masyarakat  Desa  Bissoloro memiliki  kebiasaan  lain,  yaitu  menyewa  tanah  yang  masih  kosong  untuk  ditanami  dan untuk masalah sewa atau bagi hasilnya nanti ditentukan setelah panen.
Alasan  memilih  judul  skripsi  penelitian  ini,  karena  pada  masyarakat  desa  Bissoloro Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa  sering  terjadi  perjanjian  sewa-menyewa  tanah untuk  dijadikan  sebagai  lahan  bercocok  tanam,  seperti  jagung  dan  padi  yang  sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam melakukan akad sewa- menyewa  tanah  tersebut  tidak  sesuai  dengan  anjuran  syariat  Islam,  seperti  pada  saat melakukan  akad  di  awal  belum  ditentukan  berapa  besaran  harga  sewa  dan  juga  belum ditentukan pola bagi hasilanya. Walaupun disisi lain tidak bertentangan dengan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku di desa tersebut.
Sewa-menyewa  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan  anjuran  syariat  Islam  bukan  hanya terjadi  di  lokasi  ini,  maka  dari  itu    penulis  ingin  meneliti  kasus  tersebut  seperti  apa  dan bagaimana,  apakah  tidak  sah  dalam  hukum  Islam  atau  sah  dan  apakah  juga  sah  dalam hukum  adat  atau  tidak  sah  yang  ada  di  loaksi  penelitian  ini.  Dari  sinilah  penulis  tertarik melakukan  penelitian  mengenai  permasalahan  tersebut  dengan  terfokus  pada  Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap Ijarah Hukum  Adat  di  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya Kabupaten Gowa.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial  berdasarkan  kondisi  realitas  (nyata)  dan  natural  setting  yan  kompleks  dan  rinci, penelitian  kualitatif  berusaha  mendapatkan  pemahaman,  pencerahan  terhadap  fenomena dan  eksploitasi  pada  situasi  yang  sama. 5 Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  dengan cara mengadakan penelusuran  terhadap  permasalahan  yang  diteliti dan pendekatan sosial kultural. Adapun sumber data bersumber data primer yang diperoleh dari  hasil  wawancara  langsung  dan  data  sekunder  yang  berupa  informasi  tertulis  dari literatur. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan.
4 Hilman Syahrial Haq , Pengantar Hukum Adat Indonesia (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), h. 9-10.
5 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung:Tarsito,1995), h.25.

## Halaman 177-186

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pandangan  Hukum  Islam  Terkait  Pelaksanaan  Ijarah  Tanah  di  Desa  Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk  muamalah  yang  telah  disyariatkan  dalam  Islam.  Hukum  asalnya  menurut  Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan para ulama. Praktek ijarah (sewa-menyewa) dalam hukum Islam telah berlaku sejak zaman Rasulullah saw.
Dalam  hal  ini,  hikmah  pensyariatan  akad  sewa-menyewa  adalah  karena  manusia menghajatkanya.  Mereka  membutuhkan  tanah  untuk  dijadikan  tempat  untuk  mencari kehidupan  dan  berbagai  peralatan  untuk  digunakan  dalam  kebutuhan  sehari-hari,  serta membutuhkan tanah untuk bercocok tanam padi dan jagung. Dari beragamnya kebutuhan manusia yang tak mungkin untuk bisa dipenuhinya secara keseluruhan, maka akad inilah adalah  salah  satu  sarana  untuk  dapat  memenuhi  terhadap  kebutuhan  manusia  yang beraneka ragam tersebut.
Termasuk  praktek ijarah yang  terjadi  di  masyarakat  di  Desa  Bissoloro  Kecamatan Bungaya  Kabupaten  Gowa.  Dalam  praktek  tersebut  penyewa  mengadakan  akad  dengan pemilik  tanah  berupa  sawah  atau  kebun  guna  dijadikan  sebagai  lahan  bercocok  tanam. Sedangkan  diatas  tanah  sewaan  tersebut,  terdapat  pohon  dan  tanaman  yang  juga  dapat memberikan  manfaat  apabila  dimanfaatkan.  Dengan  demikian  seharusnya  penyewa hanyalah  memanfaatkan  terhadap  tanah  yang  dijadikan  sebagai  objek  sewa  dalam  akad tersebut.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya,  tidak  demikian.  Justru  penyewa  juga  turut memanfaatkan  terhadap  pohon  dan  tanaman  yang  ada  diatas  dan  di  sekitar  tanah  yang dijadikan  objek ijarah .  Itulah  praktek  yang  saat ini terjadi  di masyarakat  Desa  Bissoloro. Dalam  pelaksanaan  akad  tersebut  kurang  adanya  penyebutan  secara  detail  apa  saja  dan bagian mana saja yang akan dijadikan sebagai objek ijarah . Menurut  perspektif  hukum Islam praktek ijarah tanah  di  Desa  Bissoloro  Kecamatan Bungaya  Kabupaten  Gowa  yang  juga  memanfaatkan  terhadap  pohon  dan  tanaman  yang berada  di  atas  lahan  adalah  batal,  karena  pemanfaatan  terhadap  pohon  dan  tanaman tersebut tidak tercantum dalam akad, dan tidak menjadi bagian dari objek sewa.
Sebagai  tindakan  preventif  dalam  menyelesaikan  sebuah  persoalan  terhadap praktek ijarah tanah  di  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa  saat  ini adalah  memperjelas  terhadap batasan  dan  bagian  tanah  yang  akan  dijadikan  objek  sewa, dan juga seharusnya melibatkan pihak pemerintahan desa/kecamatan sebagai pihak ketiga untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman.
Dalam kegiatan bermuamalah terutama dalam Islam sesuatu yang yang menjadi objek ijarah harus  jelas  terutama  dalam  hal  sewa  dan  bagi  hasilnya.  Pada  kebiasaan masyarakat Desa  Bissoloro ijarah (sewa-menyewa)  bukan  suatu  hal  yang  baru  bahkan  sudah berlangsung  sejak  lama  dan  sudah  turun  temurun,  ini  di  sebakan  karena  masyarakat  Desa Bissoloro mayoritas mata pencahariannya adalah bertani. Masyarakat Desa Bissoloro yang ingin  bertani  sebagian  besar  tidak  mempunyai  lahan  untuk  dijadikan  lahan  pertanian, sehingga  mereka  yang  tidak  punya  lahan  menyewa  pada  keluarga  atau  masyarakat  yang mempunyai lahan yang luas. Akan tetapi ada suatu hal yang membedakan terkait kebiasaan masyarakat  pada  umumnya  dalam  sewa-menyewa.  Kebiasaan  masyarakat  pada  saat  ingin melakukan ijarah (sewa-menyewa)  belum  membicarakan  terkait  harga  sewa  atau  bagi hasilnya, nanti dibicarakan pada saat setelah panen telah selesai atau biasa juga tergantung keikhlasan  dan  kemurahan  hati  pihak  penyewa.  Jika  ditinjau  dari  hukum  Islam  maka praktek ijarah di  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa  menurut  hukum

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## Halaman 177-186
Islam karena tidak memenuhi salah satu syarat ijarah yaitu dalam hal manfaat yang menjadi objek ijarah harus terang dan jelas terutama harga sewa dan bagi hasilnya.
Tentang sewa menyewa tanah telah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:
اَمَو  ِعْرَّزلا  َنِم  ِقِاَو َّسلا َ َعَل اَمِب  َضْرَلأا ىِرْكُن اَّنُك َلاَق ٍدْعَس ْنَع ِبَّيَسُمْلا ِنْب ِديِعَس ْنَع َر اَناَهَنَف اَهْنِم ِءاَم ْ لاِب َدِعَس ملسو هيلع للها لىصِه َّللا  ُلوُس - ْن َ أ اَنَرَم َ أَو  َكِلَذ ْنَع ضِف ْو َ أ  ٍبَه َذِب اَهَيِرْكُن
Artinya:
Diriwayatkan dari Sa’id bin Musayyib dan Sa’ad bin Abi Waqqash bahwa dia berkata: “Kami  menyewakan  tanah  dengan  tanaman  yang  keluar  darinya  (maksudnya  harga sewa  adalah  hasil  dari  tanah  tertentu  dari  tanah  yang  disewakan)  dan  dengan  bagian yang dialiri air (maksudnya harga sewa adalah hasil dari tanah yang dialiri air). Maka Rasulullah shallallaahu  ‘alaihi wa sallam melarang kami untuk melakukan hal itu dan beliau memerintahkan kepada kami untuk menyewakannya dengan emas atau perak ”.
Isi  kandungan  dari  hadits  diatas  adalah  pelarangan  Rasulullah  saw.  terhadap  praktik ijarah tanah yang tidak ditetapkan harga yang jelas pada akad awalnya, karena muamalah dengan  cara  ini  lebih  jelas  dan  kemungkinan  untuk  saling  menzalimi  sangatlah  kecil.  Ini berbeda  dengan  muamalah  pada  masa  jahiliyah  itu,  karena  kemungkinan  gharar  (tipuan, ketidak  jelasan)  akan  sangat  mungkin  terjadi  pada  model  ini.  Sebab  bisa  saja  pihak penyewa tidak begitu memperdulikan menggarap tanah yang akan menjadi bagian pemilik tanah itu, atau bisa jadi tidak panen sama sekali karena adanya suatu musibah atau hal-hal lain diluar kendali manusia. Jika demikian, sudah pasti pemilik lahan akan menjadi pihak yang  terdzalimi,  karena  sejak  semula  dia  tidak  mendapatkan  bagian  apapun,  kemudian tidak  ada  panen  lagi.  Sudah  jatuh  tertimpa  tangga  pula.  Sedangkan  muamalah  yang diijinkan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah saw. adalah sejak akad sewa, pemilik lahan sudah  memiliki  bagian  yang  jelas  dengan  nominal  tertentu,  dengan  mata  uang  yang berlaku pada saat itu.
Bisa  saja  seseorang  mengatakan  bahwa  dalam  model  muamalah  ini  masih  mungkin ada  pihak  yang  dizalimi,  yaitu  misalnya  jika  kemudian  pihak  penyewa  menggarap tanahnya,  kemudian  dia  tidak  dapat  memanen  tanamannya  karena  adanya  musibah  atau gagal  panen  karena  sebab  apapun,  maka  dalam  hal  ini  dia  dizalimi,  karena  dia  tidak mendapatkan bagian sama sekali.
Kita  mengatakan  bahwa  akad  itu  sudah  sempurna  ketika  pihak  pemilik  lahan menyerahkan tanahnya dan penyewa sudah membayar uang sewanya, adapun hal-hal yang terjadi di kemudian hari, maka itu adalah sesuatu yang diluar kemampuan manusia untuk mengetahui dan mengontrolnya. Itu adalah murni milik Allah swt.
Seperti  seseorang  yang  menyewa  rumah dan  sudah  membayar  uang  sewa,  kemudian dia  menempati  rumah  itu,  lalu  baru  beberapa  hari  kemudian  terjadi  sesuatu  di  luar kehendaknya,  misalnya  dia  tidak  kerasan  di  rumah  itu  atau  terjadi  bencana  alam  yang memporak  porandakan  semua,  bahkan  sampai  rumah tempat tinggal  pemilik  rumah  yang disewa  juga  hancur,  apakah  kemudian  kita  akan  mengatakan  bahwa  pihak  penyewa dizalimi,  karena  dia  belum  mendapatkan  manfaat  sesuatu  yang  disewa,  kecuali  hanya beberapa  hari  saja? Tentu  saja  tidak.  Contoh  lain,  seseorang  yang  menyewa mobil  untuk tujuan tertentu, berdagang misalnya, kemudian ternyata di hari itu dia tidak mendapatkan hasil  yang  menggembirakan,  bahkan  untuk  mengembalikan  ongkos  sewa  saja,  tidak

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
mencukupi, maka apakah sewa menyewa seperti ini tidak diperbolehkan. Tentu saja sewa menyewa  seperti  ini  adalah  diperbolehkan.  Perbedaan  muamalah  model  ini  dan  model jahiliyah yang dilarang adalah ketidakjelasan nilai transaksi ketika terjadinya akad. Model Islami  jelas  nilainya,  sedangkan  model  jahiliyah  tidak  jelas  nominalnya.  Sedangkan ketidakjelasan nasib manusia adalah merupakan urusan ghaib yang hanya Allah saja yang mengetahuinya.

## 2. Pandangan  Hukum  Adat  Terkait  Ijarah  Tanah  di  Desa  Bissoloro  Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
Mayoritas  masyarakat  Desa  Bissoloro  mata  pencahariannya  adalah  bertani  padi ataupun  jagung.  Kebiasaan  masyarakat  dalam  hal  menyewa  tanah  bukan  suatu  hal  yang baru  dan  bahkan  sudah  berlangsung  secara  turun-temurun.  Ada  sebagian  masyarakat  jika ingin menanam padi atau jagung menyewa tanah pada masyarakat yang lain dan ada yang menyewa pada keluarganya sendiri yang dianggap mempunyai tanah yang luas. Kebiasaan masyarakat  dalam  hal ijarah mengikut  pada  kebiasaan  hukum  adat  yang  sudah  kental dalam kehidupan masyarakat.
Dalam  hukum  adat,  sewa  menyewa  tanah  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang mana  pihak  yang menyewakan menyerahkan  tanah  kepada  penyewa  dalam  jangka  waktu yang  sudah  ditentukan.  Sejak  saat  itu  hak  atas  tanah  telah  beralih  dari  pemilik  ke  pihak penyewa. Jadi perjanjian sewa menyewa menurut hukum adat itu bersifat tunai kontan dan nyata konkrit, yang dimaksud dengan tunai adalah bahwa penyerahan hak atas tanah yang disewakan bersamaan dengan pembayaran sewa kepada pemilik dan seketika itu juga hak sudah beralih. Sifat nyata berarti kehendak yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan konkrit,  misalnya  dengan  diterimanya  uang  sewa  dan  dengan  dibuatkan  perjanjian  sewa menyewa  tersebut.  Apabila  perjanjian  sewa  menyewa  tanah  adat  dilaksanakan,  maka dalam  perjanjian  tersebut  sifat  kontan,  terang  dan  tunai  tersebut  disesuaikan  dengan  apa yang  telah  ada.  Namun  hal  ini  tentu  jauh  berbeda  dengan  kebiasaan  masyarakat  Desa Bissoloro  yang  mana  harga  sewa  atau  bagi  hasil  tidak  diserahkan  pada  saat  terjadi  akad, akan tetapi nanti diserahkan pada saat panen telah selesai.

## 3. Praktek Ijarah Tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  tidak  dapat  hidup  tanpa  bantuan  manusia lain.  Banyak  cara  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dalam mengarungi kehidupan dunia yang bersifat sementara ini, salah satunya dengan melakukan praktek ijarah (sewa-menyewa). Praktek ijarah tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bissoloro  Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa  dilakukan  pada  saat  mendekati  musim tanam  padi  dan  jagung,  hal  ini  dilakukan  karena  tidak  semua  masyarakat  Desa  Bissoloro mempunyai  lahan  untuk  ditanami  padi  maupun  jagung  untuk  memenuhi  menyambung kebutuhan hidupnya maka jalan satu-satunya yaitu dengan menyewa sebidang tanah kepada masyarakat yang lain yang dianggap mempunyai tanah yang luas.
Praktek ijarah tanah  di  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa  sangat membantu  meningkatkan  perekonomian  terutama  di  sektor  pertanian.  Disisi  lain  praktek ijarah tanah  ini  juga  memberikan  dampak  positif  antar  sesama  masyarakat  karena  dapat menciptakan kebersamaan, kententraman dan kerukunan.
Islam  menganjurkan  agar  hubungan  manusia  dengan  manusia  yang  lain  dapat  terjaga dengan baik dalam mengarungi kehidupan, sehingga jika hal ini tercipta dalam kehidupan sosial manusia, maka nilai-nilai keadilan akan tercipta dan juga terhindar dari hal-hal yang dilarang  dalam  ajaran  Islam.  Perjanjian ijarah (sewa-menyewa)  tanah  yang  dibuat  secara lisan hanya dilandasi dengan kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah pihak, mungkin

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
hal  ini  dilakukan  karena  kedua  belah  pihak  tidak  ingin  merusak  hubungan  baik  antara mereka dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan di antara mereka. 6
Salah  satu  yang  mencerminkan  hal  yang  demikian  itu  adalah  adanya  saling  menjaga kepercayaan  dan  tidak  adanya  kebohongan  dalam  melakukan  praktek  akad ijarah tanah, walaupun sistemnya masih menggunakan akad yang ada dalam hukum adat.
Pihak  yang  menyewakan  berhak  mengambil  kembali  tanahnya  sesuai  dengan kesepakatan  sebelumnya  dan  setelah  itu  baru  ditentukan  terkait  dengan  besaran  sewa ataupun  bagi  hasilnya  setelah  panen  padi  atau  jagung  telah  selesai.  Dalam  penentuan mengenai  besaran  sewa  atau  bagi  hasil  masyarakat  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya Kabupaten  Gowa  yang  masih  kental  dengan  hukum  adatnya  lebih  mengutamakan  asas kebersamaan  dan  kekeluargaan.  Pembayaran  sewa  bisa  berupa  uang  dan  bisa  juga menggunakan  hasil  panen  tergantung  kesepakatan  bersama  pihak  yang  menyewakan  dan pihak penyewa pada saat pembicaraan mengenai sewa ataupun bagi hasilnya.
Prinsip  kebebasan  berkontrak  yang  menjadi  salah  satu  tiang  penyangga  hukum perjanjian  dalam  hal  sewa-menyewa  merupakan  landas  pacu  yang  sangat  kondusif  untuk memfasilitasi laju kegiatan bisnis. 7
Cara pelaksanaan akad ijarah tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sedikit berbeda dengan dengan praktek ijarah tanah pada umumnya, ini disebabkan karena masyarakat setempat masih kental dengan hukum adatnya yang sudah berlangsung secara turun-temurun.
Qalbi  menuturkan  pelaksanaan ijarah tanah  di  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya Kabupaten Gowa ada dua macam, diantaranya:
a. Sebagian orang memberikan tanah untuk dikelola dan ditanami padi ataupun jagung dengan  kesepakatan ammajak (menyewa)  artinya  nanti  setelah  panen  yang  kelola tanah   memberikan hasil panen kepada pemilik tanah sebagai tanda terima kasih.
b. Sebagian  orang na  passareangi  buttana  mange  ri  tau  tenaya  buttana  untuk  lana paklamung-lamungi  iareka  na  pattallassi (memberikan  tanahnya  secara  sukarela kepada  orang  yang  tidak  memiliki  tanah  untuk  dikelola  atau  ditanami  sebagai sumber kehidupannya). 8
Akad ijarah tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dilakukan dalam satu kali dalam setahun ketika musim tanam padi atau jagung akan tiba. Ijarah tanah ini  masih  dilakukan  dengan  mengikuti  kebiasaan apa  yang ada  dalam  hukum  adat di  desa tersebut dan masih bersifat tradisional.
Rahman  juga  mengatakan  mengenai  persoalan  akad  ijarah  tanah  di  Desa  Bissoloro Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa  ini  sudah  berlangsung  sudah  cukup  lama,  entah siapa  orang  pertama  dan  sejak  tahun  berapa ijarah tanah  dengan  sistem  hukum  adat  di mulai dan sampai sekarang akad ijarah tanah ini masih tetap dilaksanakan, Terutama bagi orang  yang  ingin  bertani  tetapi  tidak  mempunyai  tanah  untuk  dijadikan  lahan  pertanian. Maka orang tersebut menyewa tanah untuk bertani, kemudian sewa baru diberikan kepada
6 Rahma  Amir, Gadai Tanah Perspektif  Ekonomi Islam , Jurnal  Muamalah. Vol.5 No.1, (Tahun 2015), h.83.
7 Nurjannah  Sitti,  “ Harmonisasi  Prinsip-Prinsip  Hukum  Kontrak  Melalui  Choice  Of  Law”, Jurnal  Al Daulah. Vol. 2 No. 2, (Tahun 2013), h. 165.
8 Qalbi, Masyarakat, Wawancara, Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, 11 Mei 2021.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
pemilik  tanah  setelah  panen  selesai  dan  masalah  besaran  sewanya  tidak  ditentukan  oleh pemilik lahan namun tergantung keikhlasan dari si penyewa. 9
Tahap pertama sebelum akad ijarah tanah berlangsung yaitu tahap peninjauan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat luas tanah yang akan dijadikan lahan pertanian,ini dilakukan  agar  penyewa  bisa  menentukan  berapa  karung  yang  ingin  ditanam  jika  itu  padi dan  berapa  dus  yang  akan  ditanam  jika  itu  jagung.  Semua  ini  dilakukan  oleh  orang  yang ingin  menyewa  tanah  tersebut  untuk  dijadikan  lahan  pertanian  atau  jagung  dan  terkait masalah  bagi  hasilnya  nanti  dibicarakan  pada  saat  panen  telah  selesai.  Setelah  baru dilakukan ijab kabul (kesepakatan) antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, berakhirnya akad ijarah tanah setelah panen selesai yang dilakukan oleh pihak penyewa. Semua  kewajiban  yang  berasal  dari  kepemilikan  akan  ditanggung  oleh  pihak  yang menyewakan,  tapi  kewajiban  yang  berasal  dari  penggunaan  barang  akan  ditanggung  oleh pihak  penyewa.  Misalnya  dalam  kasus  penyewaan  tanah  lahan  pertanian  pajak  terkait dengan lahan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik tanah tersebut. Jelaslah bahwa hak atas tanah meliputi apa yang ada di permukaan bumi. 10
Kerugian  biasa  dialami  oleh  pihak  penyewa  ketika  cuaca  tidak  menentu  seperti  yang telah  terjadi  beberapa  tahun  terakhir  dan  terkait  bagi  hasilnya  kerugian  atau  keuntungan ditanggung bersama antara pihak penyewa dan yang menyewakan.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijarah Hukum  Adat  Di  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa,  peneliti  dapat menarik kesimpulan bahwa:
Pandangan  hukum  Islam  terhadap  pelaksanaan ijarah tanah  di  Desa  Bissoloro Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa.  Dalam  kegiatan  bermuamalah  terutama  dalam Islam  sesuatu  yang  menjadi  objek ijarah harus  jelas,  terutama  dalam  hal  sewa  dan  bagi hasilnya. Pada kebiasaan masyarakat Desa Bissoloro ijarah (sewa-menyewa) bukan suatu hal  yang  baru  bahkan  sudah  berlangsung  sejak  lama  dan  sudah  turun  temurun,  ini  di sebakan karena masyarakat Desa Bissoloro mayoritas mata pencahariannya adalah bertani.
Masyarakat Desa Bissoloro yang ingin bertani sebagian besar tidak mempunyai lahan untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga mereka yang tidak punya lahan menyewa pada keluarga  atau  masyarakat  yang  mempunyai  lahan  yang  luas.  Akan  tetapi,  ada  suatu  hal yang membedakan terkait kebiasaan masyarakat pada umumnya dalam sewa-menyewa.
Kebiasaan  masyarakat  pada  saat  ingin  melakukan ijarah (sewa-menyewa)  belum membicarakan  terkait  harga  sewa  atau  bagi  hasilnya,  nanti  dibicarakan  pada  saat  setelah panen  telah  selesai  atau  biasa  juga  tergantung  keikhlasan  dan  kemurahan  hati  pihak penyewa.  Jika  ditinjau  dari  hukum  Islam  maka  praktek ijarah di  Desa  Bissoloro Kecamatan  Bungaya  Kabupaten  Gowa  menurut  hukum  Islam  karena  tidak  memenuhi salah  satu  syarat ijarah yaitu  dalam  hal  manfaat  yang  menjadi  objek ijarah harus  terang dan jelas terutama harga sewa dan bagi hasilnya.
Pandangan  hukum  Adat  terkait ijarah tanah  di  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya Kabupaten  Gowa.  Mayoritas  masyarakat  Desa  Bissoloro  mata  pencahariannya  adalah
9 Rahman, Masyarakat, Wawancara, Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, 11 Mei 2021.
10 Nurjannah  Sitti,  “Redefinisi  Terhadap  Pengaturan  Hak  Atas  Tanah ”,  Jurnal  Jurisprudentie Vol.  3 No. 2, (Tahun 2016), h. 155.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
bertani padi ataupun jagung. Kebiasaan masyarakat dalam hal menyewa tanah bukan suatu hal yang baru dan bahkan sudah berlangsung secara turun-temurun.
1. Ada sebagian masyarakat jika ingin menanam padi atau jagung menyewa tanah pada masyarakat  yang  lain  dan  ada  yang  menyewa  pada  keluarganya  sendiri  yang dianggap mempunyai tanah yang luas.
2. Kebiasaan masyarakat dalam hal ijarah mengikut pada kebiasaan hukum adat yang sudah  kental  dalam  kehidupan  masyarakat.  Akan  tetapi  apabila  perjanjian  sewa menyewa  tanah  adat  dilaksanakan,  maka  dalam  perjanjian  tersebut  tidak  bersifat kontan,  dan  tunai.  Hal  ini  tentu  jauh  berbeda  dengan  kebiasaan  masyarakat  Desa Bissoloro  yang  mana  harga  sewa  atau  bagi  hasil tidak  diserahkan  pada  saat  terjadi akad, akan tetapi nanti diserahkan pada saat panen telah selesai.

## 2. Implikasi Penelitian
Dengan  adanya  uraian-uraian  diatas  maka  penulis  dapat  memberikan  masukan  atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan.
1. Praktik ijarah tanah hukum adat tidak sesuai dengan ketentuan syara’ karena rentan menimbulkan  kerugian  antara  kedua  belah  pihak.  Maka  hendaknya  para  pelaku ijarah tanah  meninggalkan  hal-hal  yang  demikian  dan  kembali  ke  bentuk muamalah yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.
2. Pelaksanaan ijarah tanah di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa seharusnya melibatkan kepala desa dan aparat desa yang lain seperti, kepala dusun, RW,  dan  RT  dalam  perjanjiannya  sehingga  lebih  memperkuat  pembuktiannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ingkar terhadap apa yang telah disepakati di awal.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research , Bandung: Tarsito,1995. Mardani. Hukum Islam , Jakarta: Kencana, 2013. Syahrial Hilman Haq . Pengantar Hukum Adat Indonesia , Jawa Tengah: Lakeisha, 2020. Latupono, Barzah. Buku Ajar Hukum Islam . Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

## Jurnal:
Amir,  Rahma.”Gadai  Tanah  Perspektif  Ekonomi  Islam”. Jurnal  Muamalah .  Vol.5  No.1, (Tahun 2015).
Sohrah. “Analisis Perbandingan Hukum  Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon”. Jurnal Shautuna Vol. 2 No. 1 (Tahun 2021).
Nurjannah, Sitti. “Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law ”. Jurnal Al Daulah . Vol. 2 No. 2, (Tahun 2013).
Nurjannah,  Sitti.  “Redefinisi  Terhadap  Pengaturan  Hak  Atas  Tanah”. Jurnal Jurisprudentie Vol. 3 No. 2, (Tahun 2016).

## Wawancara:
Wawancara dengan Qalbi, Masyarakat, Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya,11 Mei 2021 Wawancara  dengan  Rahman,  Masyarakat,  Desa  Bissoloro  Kecamatan  Bungaya,11  Mei 2021.