## Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem)
Murnita Wahyu Agustin 1* , Ardyan Firdausi Mustoffa 2
1,2) Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
1) murnitaagustin@gmail.com , 2) ardyan@umpo.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 27 Maret 2023 Disetujui : 4 April 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  community  participation  in  paying  Land  and  Building  Tax, including to find out the elements of opportunity, willingness, and ability of village communities to  pay  Land  and  Building  Tax.  Qualitative  descriptive  method  was  applied  in  this  study  with primary  data  sources.  Direct  interviews  were  carried  out  with  village  officials  and  village  tax payers to obtain the necessary data. The results of the study show that community participation can grow and develop based on three main elements, including opportunities that are wide open for  the  community  to  participate  in  paying  Land  and  Building  Tax  in  Puhpelem  Village,  this means  that the  SPPT  has been  submitted to taxpayers  in  a timely  manner  by  the  Village  Office Pupelem,  the  lack  of  willingness  of  the  Pupelem  Village  community  to  pay  taxes  is  not  only caused  by  economic  factors,  but  also  caused  by  SPPT  which  contains  incorrect  data  listed.  In paying land and building tax, the ability of the people of Puhpelem Village is said to be good.

## Keywords: Land and Building Tax, community participation, taxpayers

## PENDAHULUAN
Segala  kebutuhan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  dalam  suatu  Negara  dibutuhkan  dana yang  besar  dalam  pembiayaannya.  Kebutuhan  pembangunan  yang  terus  meningkat  mendorong adanya  peningkatan  pendapatan  serta  bersikap  jujur  dalam  mengelola  pendapatan  masuk  dan keluar  sesuai  dengan  yang  diperkirakan.  Pembangunan  akan  terus  dilaksanakan  baik  di  negara terbelakang,  negara  berkembang,  dan  negara  sudah  maju.  Segala  kegiatan  untuk  melaksanakan pembangunan  dilakukan  secara  bertahap  agar  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  sesuai  dengan nilai Pancasila dapat terwujud. Pembangunan sering diartikan dalam berbagai istilah diantaranya yaitu perubahan, kemajuan, pertumbuhan dan modernisasi. Namun, berbagai istilah tersebut tidak memiliki arti yang sama dengan pemangunan, dikarenakan pembangunan merupakan acuan untuk hal  –  hal  yang  baik  dan  positif.  Sedangkan  pertumbuhan,  perubahan,  dan  kemajuan,  serta modernisasi  mampu  terjadi  tanpa  adanya  unsur  pembangunan.  Dana  yang  dibutuhkan  untuk pelaksanaan pembangunan tentunya tidak sedikit untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Dalam  setiap  program  pembangunan  yang  memiliki  dampak  untuk  kehidupan  masyarakat menggunakan  dana  yang  bersumber  dari  dua  jenis  dana,  diantaranya  dana  publik  seperti  dana pemerintah dan dana privat atau swasta. Dana privat atau swasta berasal dari dana swasta melalui sektor  perbankan  dan  sektor  lainnya  Sementara  untuk  dana  pemerintah  berupa  pengalokasian APBN  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  guna  mengalokasikan  oleh  APBN  (Sujai, 2018).  Hingga  saat  ini  diyakini  bahwa  sumber  dana  terbesar  untuk  APBN  berasal  dari  sektor pajak, dapat juga dikatakan bahwa tanpa adanya pajak Negara bisa mengalami kelumpuhan/ tidak bisa  beraktivitas  (WAFA  QURROTU’AINI  BASUKI,  2019).  Pajak  merupakan  partisipasi bersifat  wajib  dengan  dikatakan  terutang  oleh  perseorangan  maupun  kelompok  kepada  daerah
terkait  yang  terikat  dalam  Undang-Undang,  dengan  timbal  balik  yang  didapatkan  secara  tidak langsung  serta  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  daerah  dalam  memakmurkan  rakyatnya,  hal  ini sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pasal 1 Ayat (5)., n.d.)
Jenis  fungsi  pajak  diantaranya,  pertama  yaitu  sebagai  fungsi  penerimaan,  yang  merupakan sumber  dalam  pemasukan  uang  terbanyak  dalam  kas  negara  dan  memiliki  tujuan  pembiayaan bagi  pengeluaran  rutin  serta  pembangunan  (SAFITRI,  2021).  Selain  itu  pajak  juga  berfungsi sebagai  pengatur  yaitu  digunakan  sebagai  alat  untuk  pencapaian  tujuan  terutama  pada  bidang keuangan.  Dalam  menunjang  pembangunan  nasional,  penerimaan  pajak  mempunyai  peran  yang sangat besar karena jika dari sudut pandang ekonomi, pajak telah memberikan andil yang sangat besar,  pajak  yang telah  diperoleh negara  akan  dimanfaatkan  kembali untuk membiayai kegiatan pemerintahan negara serta daerah serta mensejahterakan rakyatnya.
Terdapat 2 jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat adalah  sebuah  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  wajib  pajak  secara  terakumulasi  dan  diolah oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah sebuah kewajiban pembayaran pajak yang dikelola  oleh  pemerintah  daerah  (bupati  atau  walikota)  dan  diserahkan  secara  langsung  kepada pemerintah daerah dalam lingkup kecamatan atau desa yang juga dilibatkan untuk membantu dan melaksanakan  pemungutan  pajak.  Salah  dari  bentuk  pajak  daerah  adalah  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB).  PBB  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  yang  memiliki arti pengenaan wajib pajak Negara terhadap bumi dan/atau bangunan yang kemudian diperbarui dengan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, n.d.).
Salah satu desa yang turut berkontribusi dalam pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Desa  Puhpelem.  Akan  tetapi  realisasi  di  Desa  Puhpelem  kesadaran  masyarakatnya  untuk  turut berpartisipasi  dalam  kepatuhan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  masih  terdapat  kekurangan.  Seperti pemaparan wawancara yang telah diselenggarakan kepada salah satu petugas wajib pajak di Desa Puhpelem,  pada  tanggal  8  maret  2021  telah  diadakan  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, sedangkan  untuk  pembayaran  terakhir  jatuh  pada  tanggal  24  maret  2021.  Desa  Puhpelem memiliki  wajib  pajak  dengan  jumlah  2.030  jiwa,  akan  tetapi  hanya  1.204  wajib  pajak  yang membayar dengan tepat waktu .
Penelitian  terdahulu  oleh (S.  W.  Handayani  &  Susanti,  2018) yang  dimana  hasil  penelitiannya bahwa  di  Kabupaten  Nagan  Raya  pada  sektor  perdesaan  dan  perkotaannya,  upaya  pemerintah untuk  meningkatkan  penerimaan  yang  berasal  dari  pajak  bumi  dan  bangunan  sudah  ada  yang ditunjukkan dengan terdapat peningkatan wajib pajak yang patuh membayar. Akan tetapi terdapat juga  kendala  yang  dialami  diantaranya  dilandasi  faktor  Pendidikan,  kesadaran  masyarakatnya, usia,  serta  tingkat  penghasilan.  Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh (Sari  &  Darmi,  2021a) hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  di  desa  Pungguk  Pedaro  berdasar  dari  laporan  realisasi  PBB selama  tahun  2019  –  2020  telah  mencapai  target  yang  ditentukan.  Partisipasi  masyarakat  yang tinggi  tersebut  dipengaruhi  faktor  kesadaran,  tidak  semua  masyarakat  mengetahui  fungsi  dari pajak  akan  tetapi  mereka  mengerti  bahwa  mereka  memiliki  kewajiban  membayar  pajak. Selanjutnya  penelitian  terdahulu  juga  dilakukan  oleh  (Andriani,  2018),  hasil  penelitian menunjukkan  belum  optimalnya  partisipasi  masayarakat  di  Kelurahan  Karangpanimbal Kecamatan  Purwaharja  Kota  Banjar.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  serta  adanya permasalahan  pada  tanahnya.  Lemahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak dikarenakan  sanksi  yang  tegas  belum  diberlakukan  bagi  masyarakat  yang  belum  bahkan  yang terlambat membayar.
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Puhpelem  karena  berdasar  dari  data  yang  diterima  dari bendahara  Desa  Puhpelem  menunjukkan  bahwa  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang dilakukan sampai tanggal 24 Maret 2021 terdapat 41% wajib pajak yang terlambat membayarnya. Beberapa  hambatan  dalam  pemungutan  pajak,  yaitu  adanya  perbedaan  nama  dalam  surat pemberitahuan  dengan  nama  pemilik  lahan,  lalu  adanya  perbedaan  antara  luas  tanah  yang sebenarnya  dengan  luas  tanah  yang  tertera  dalam  surat  pemberitahuan  pajak,  dan  adanya perbedaan dalam alamat wajib pajak yang sesungguhnya dengan alamat yang tertera dalam surat pemberitahuan wajib pajak. Adanya hambatan tersebut mengakibatkan proses pembayaran Pajak Bumi  dan  Bangunan  yang  terlambat,  dan  berkurangnya  keinginan  masyarakat  dalam  ikut  serta mematuhi Pajak Bumi dan Bangunan.

## STUDI LITERATUR

## Partisipasi
Sesuai dalam KBBI, partisipasi merupakan keikutsertaan dalam sebuah kegiatan atau peran serta atau keikutsertaan. Pada dasarnya partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan dan keterlibatan umum maupun sebanyak–banyaknya masyarakat bersama  pemerintah untuk memberikan upaya, apresiasi dan bantuan guna meningkatkan, melancarkan, memudahkan, dan memberikan jaminan usaha pembangunan tersebut berhasil sesuai dengan yang telah ditentukan sejak awal.

## Masyarakat
Masyarakat  yaitu  sekumpulan  manusia  yang  hidup  berdampingan  dengan  seluruh kepribadian  dan  kebudayaannya.  Aturan  dan  norma  harus  diberlakukan  dalam  masyarakat  agar mampu  hidup  harmonis  serta  aturan  tersebut  dijadikan  persetujuan  seluruh  bagian  masyarakat untuk selalu digenggam dan sebagai petunjuk untuk mengatur kehidupan bersama (Purwaningsih, 2020). Menurut Ralph Hinton, masyarakat memiliki arti sekelompok manusia yang telah bekerja dan  hidup  berdampingan  dengan  kurun  waktu  yang  tidak  singkat  yang  menyebabkan  mereka mampu  merumuskan  secara  jelas  batas  –  batas  sosial  dalam  mengatur  diri  mereka  sendiri  dan mereka  juga  menganggap  diri  mereka  sebagai  kesatuan  sosial.  Kesimpulan  tentang  masyarakat secara keseluruhan dapat dibentuk dari pengertian yang dikemukakan di atas yaitu sistem tunggal dan kesatuan yang mengembangkan budaya dan kebiasaan di mana setiap orang dapat terhubung antara  satu  dengan  lain  dan  yang  menggabungkan  semua  hubungannya,  baik  secara  individu maupun  kelompok,  dalam  satu  wilayah.  Selain  itu,  masyarakat  mempunyai  ciri  sebagai sekelompok  orang  yang  berinteraksi  sesuai  dengan  seperangkat  sistem  adat  yang  berlangsung yang dihubungkan oleh rasa identitas bersama.

## Partisipasi Masyarakat
Dalam  (Amin  et  al.,  2018)  Partisipasi    masyarakat  merupakan  masyarakat  yang  terlibat dalam  menentukan  arah,  skema  dalam  kebijakan  kegiatan,  mengemban  tanggung  jawab  dalam melaksanakan  kegiatan,  sert6a  memperoleh  hasil  dan  manfaat  secara  menyeluruh.  Keterlibatan masyarakat pada hakekatnya merupakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara luas atau dengan  pemerintah  sedapat  mungkin  dalam  perihal  membantu  dan  memberikan  angan  -  angan untuk  meningkatkan,  mempercepat,  memfasilitasi,  dan  menjamin  tercapainya  tujuan pembangunan  berkelanjutan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  mempunyai  arti  bahwa  partisipasi diperlukan  dalam  bentuk  dukungan  masyarakat  agar  suatu  pembangunan  yang  direncanakan dapat  berhasil.  Pembangunan  pemerintah  dilakukan  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.

## Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat sesuai dengan pendapat (Amilia et al., 2020) sangat ditentukan dalam tiga unsur utama, diantaranya:
1. Terdapat peluang yang diperoleh dari masyarakat untuk berpartisipasi
2. Terdapat keinginan  masyarakat untuk mengikutsertakan diri
3. Masyarakat memiliki kesanggupan dalam berpartisipasi
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  pembangunan  akan mengalami  kesulitan.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  partisipasinya,  masyarakat  lebih mengutamakan  sistem topdown yang  dimana  menurut  (Zahara,  2018)  pemerintah  memiliki kekuasaan  tertinggi  sebagai  pemberi  arahan  dan  tidak  membutuhkan  aspirasi  dari  masyarakat. Pada proses pembangunan terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa.
Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan akan mampu mendorong keberhasilan bagi Pembangunan Nasional.

## Pajak
Pajak merupakan peran serta wajib yang diwajibkan kepada perseorangan maupun organisasi kepada  daerah  terkait  yang  terikat  dalam  Undang-Undang,  serta  upah  yang  belum  didapatkan secara langsung dan dimanfaatkan guna kepentingan daerah dalam memakmurkan rakyatnya, hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pasal 1 Ayat  (5).,  n.d.).  Para  ahli  keuangan  mengartikan  pajak  sebagai  biaya  yang  disetorkan  kepada negara  dan  ditetapkan  sesuai  dengan  undang-undang  terhadap  wajib  pajak  tanpa  memperoleh
kontraprestasi  dari  negara  dan  hasilnya  diperuntukkan  bagi  negara.  Menurut  (Salamah, 2020)pajak merupakan sokongan kumpulan individu kepada pemerintah (yang bersifat memaksa) dan  ditanggungkan  terhadap  orang-orang  yang  diwajibkan  membayarnya  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan,  serta  berguna  untuk  menanggung  berbagai  beban  umum  yang  berkaitan dengan kepentingan Negara dalam mengurus kepemerintahan dan kemakmuran rakyat.

## Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan yang membahas perihal retribusi daerah dan pajak daerah yaitu (Undang – Undang Nomor  28  Tahun  2009,  n.d.),  yang  menjelaskan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  tingkat  desa maupun kota merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan  atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  maupun  badan,  selain  wilayah  yang  dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis seperti perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  merupakan  pajak  yang  memiliki  sifat  kebendaan  yang  berarti besar  pajak  yang  sesuai  ditetapkan  dengan  kondisi  objek  pajak  yaitu  bumi  dan  bangunan.  PBB yaitu  pajak  yang  secara  luas  difokuskan  dan  dikenakan  atas  kepemilikan  maupun  pamanfaatan bumi dan bangunan, maka dari itu setiap kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan wajib dikenakan pajak (Yakin & Amrulloh, 2018) . Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan Pajak Bumi dan  Bangunan  adalah  pemungutan  pajak  yang diperoleh  dari  bumi seperti  tanah,  perairan yang  termasuk  rawa  dan  tambak,  serta  laut  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  maupun bangunan yang terdiri dari konstruksi tetap pada tanah maupun perairan

## Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan isi (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, n.d.) bahwa selain daerah yang dimanfaatkan  untuk  aktivitas  bisnis  seperti  kebun,  hutan,  dan  pertambangan,  bumi  dan/  atau bangunan  yang  dimiliki,  menduduki  dan  atau  digunakan  oleh  perseorangan  maupun  badan merupakan objek pajak.
Subyek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  berdasarkan  (Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994,  n.d.) yaitu individu atau badan yang dianggap secara nyata:
a. Memiliki suatu hak atas bumi.
b. Mendapatkan manfaat yang berasal dari bumi.
c. Memiliki, dan mendapatkan manfaat atas bangunan.
Subjek pajak yaitu individu maupun badan hukum dengan suatu hak atas bumi maupun mendapatkan keuntungan mengenai bangunan secara nyata.

## Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan
Menurut (A. Handayani, 2017) dalam penagihan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya:
1. Pajak terhutang  patut  dilunasi  oleh  wajib  pajak  selambatnya  enam  bulan  semenjak  tanggal penerimaan SPPT berdasarkan jumlah DPT.
2. Pajak  yang  terhutang  sesuai  dengan  yang tertera  dalam  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  patut dibayar  lunas  paling lambat  satu  bulan  dimulai  dari  tanggal  dimana  wajib  pajak  menerima SKP.
3. Akan  dikenakan  denda  administratif  sebesar  2%  setiap  bulannya  jika  terdapat  pajak  yang tidak terbayarkan maupun kurang bayar dan terutang pada saat jatuh tempo dengan estimasi waktu selambat-lambatnya 24 bulan.
4. Pembayaran  sanksi  administratif  (denda)  dengan  penambahan  hutang  dalam  pajak mempergunakan Surat Tagihan Pajak (STP) pada kurun waktu dalam satu bulan mulai dari penerimaan STP.
5. Penagihan  sanksi  administratif  dan  wajib  pajak  mempergunakan  STP  pada  kurun  waktu dalam satu bulan mulai dari penerimaan STP.
6. Pembayaran pajak terutang bisa dilakukan melalui Bank, Giro dan Kantor Pos serta beberapa instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
7. Penagihan dengan surat paksa dilakukan jika terdapat pajak terutang yang tidak dibayarkan pada  waktunya  berdasarkan  jumlah  STP.  Surat  ketetapan  pajak,  STTP,  dan  STP  menjadi landasan untuk penagihan pajak

## Kerangka Berpikir
Berdasarkan  rancangan  pemikiran  diatas  dapat  disimpulkan  jika  keikutsertaan  dari masyarakat  dengan  cara  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sangat  diperlukan  guna mewujudkan  masyarakat  yang  lebih  sejahtera.  Kegiatan  yang  terlaksana  oleh  masyarakat  juga merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat, bukan hanya sekedar sikap saja. Menurut (Amilia et al., 2020) yang menyebutkan jika partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan dapat tumbuh dan berkembang dengan berdasar oleh tiga unsur pokok  diantaranya, terdapat kesempatan untuk berpartisipasi untuk masyarakat, terdapat keinginan masyarakat untuk ikut serta, dan kemampuan untuk berpartisipasi .

## METODE
Pada  penelitian  ini  jenis  metode  yang  digunakan  adalah  jenis  metode  deskriptif  kualitatif. Sedangkatan hasil yang didapat merupakan data primer yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan terjun langsung pada lapang dengan melakukan wawancara juga pengamatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini yaitu: 1. Pengumpulan u Data
Pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yang kemudian  data  tersebut  akan  dimanfaatkan  penulis  untuk  mendapatkan  keterangan,  bahan,  dan informasi  terkait  dengan  penelitian  yang  dilakukan  (Imron,  2019).  Pengumpulan  data dilaksanakan dengan melakukan secara langsung di lapangan yang bertempat di Desa Puhpelem Kecamatan  Puhpelem  Kabupaten  Wonogiri  sebagai  objek  penelitian,  data  yang  diperlukan didapatkan  dengan  cara  melakukan  tinjauan  langsung  ke  lokasi  penelitian  serta  melakukan wawancara  kepada  informan,  narasumber  dalam  penelitian  ini  diantaranya  Kepala  Desa Puhpelem, Bendahara Desa Puhpelem, serta Wajib Pajak.
Kantor  Desa Puhpelem Data Wajib Pajak tahun 2020 Peingkatan keikutsertaan masyarakat didalam pembayaran pajak bumi dan bangunan
Aspek  pokok  dalam  menentukan  keikutsertaan masyarakat  untuk  melaksanakan  pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. 1. Terdapat  peluang  yang  diperoleh  dari masyarkat untuk berpatisipasi 2. Terdapat  keinginann    masyarakat  untuk mengikutsertakan diri 3. Masyarakat memiliki kesanggupan dalam berpartisipasi

## 2. Reduksi Data
Reduksi  data  juga  termasuk  bagian  dari  analisis.  Pereduksian  data  adalah  proses  memilih, memusatkan  perhatian  dalam  penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  perubahan  data  kasar  dari berbagai  data  yang  tertulis  di  lapangan.  Reduksi  data  juga  memiliki  arti  merubah  data  yang berbentuk  gambar  maupun  rekaman  dalam  bentuk  tulisan  serta  memillih  data  yang  akan diperlukan  dan  tidak  diperlukan  (Zayyadi,  2018).  Data  yang  direduksi  pada  penelitian  ini  yaitu hasil  wawancara  dari  informan  dan  data  tersebut  dipilih  yang  perlu  untuk  disajikan,  serta  tidak menampilkan data yang tidak memiliki hubungan dan yang dirasa kurang perlu jika disajikan. 3. Penyajian Data
Alur  yang  penting  dalam  analisis  data  salah  satunya  yaitu  penyajian  data,  berisi  susunan informasi  yang  terkumpul  dan  dapat  memberikan  kemungkinan  adanya  pengambilan  tindakan berdasarkan  kesimpulan  yang  ditarik.  Penyajian  data  kualitatif  dapat  berbentuk  tulisan  yang berupa  catatan  tertulis  di  lapangan  (Ahmad,  2018).  Penyajian  data  juga  dapat  mempermudah pemecahan  masalah  dengan  cara  menganalisis  data.  Pada  masa  lalu,  dalam  penyajian  data kualitatif  sering  menggunakan  bentuk  teks  naratif  yang  terdiri  dari  puluhan,  ratusan,  hingga ribuan  halaman.  Dalam  penyajian  data  kualitatif  pada  masa  sekarang  dapat  dilakukan  dengan berbagai  jenis  grafik,  matriks,  jaringan,  dan  bagan.  Hal  tersebut  agar  informasi  dapat digabungkan  dan  disusun dalam  bentuk  yang  utuh  serta mudah  dimengerti.  Data  yang  disajikan merupakan data yang telah melalui tahap reduksi.
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  merupakan  kegiatan  menganalisa  dan  merumuskan kesimpulan  berdasar  dari  data  yang  sebelumnya  telah  ditentukan  dan  disusun  sehingga memperoleh  laporan  hasil  akhir  (Evitasari  et  al.,  2021).  Selama  penelitian  berlangsung, kesimpulan  dapat  diverifikasi.  Verifikasi  dapat  berisi  ide  yang  melintas  pada  pemikiran  penulis selama proses penulisan maupun tinjauan ulang pada catatan lapangan .

## HASIL

## Sejarah Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem
Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  dari  wawancara  yang  dilakukan,  Desa  Puhpelem diperkirakan  berdiri  pada  tahun  1954  an  yang  mana  Kepala  Desa  pertama  kali  yaitu  bernama Eyang Bagor. Beliau diangkat oleh Pemerintah Belanda, setelah masa pemerintahan Eyang Bagor sekitar  tahun  1956  sampai  dengan  tahun  1975  berakhir.  Setelah  Pemerintahan  Eyang  Bagor, posisi  Kepala  Desa  Puhpelem  digantikan  oleh  Bapak  Hatmo  Sukarto.  Pada  masa  Pemerintahan Bapak  Hatmo  Sukarti,  Kantor  Desa  dan  Balai  Desa  Puhpelem  dibangun,  untuk  waktu pelaksanaan  pembangunan  dimulai  pada  tahun  1972  sampai  dengan  1973,  yang  mana pembiayaan  gedung  Balai  Desa  diperoleh  dari  Pemerintah  dan  sebagian  besar  hasil  swadaya masyarakat.  Setelah  kepemimpinan  Bapak  Hatmo  Sukarto,  Pemerintah  mengeluarkan  aturan terkait penentuan Kepala Desa melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia bagi penduduk desa.

## Keadaan penduduk Desa Puhpelem
Jumlah  penduduk  Desa  Puhpelem  Kecamatan  Puhpelem  terdiri  dari  18  RT  secara keseluruhan pada tahun 2020 berjumlah 4.546 jiwa

## Pekerjaan penduduk Desa Puhpelem
Masyarakat desa Puhpelem hampir secara keseluruhan bermata pencaharian sebagai petani, buruh dan pedagang.
Hasil Penelitian
1. Kesempatan  masyarakat  terhadap  keikutsertaan  dalam  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan
Menurut  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  Bapak  Sarmun  sebagai Kepala  Desa  Puhpelem  tentang  kesempatan  masyarakat  dalam  turut  andil  membayar  Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:
“Pemerintahan  desa  setiap  tahunnya  telah  melangsungkan  pengarahan  tentang  Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Biasanya  setiap  keluarnya  SPPT,  dilangsungkan  sosialisasi  kepada
masyarakat  melalui  kadusnya  lalu  diteruskan  ke  setiap  RT  dan  RW  nya.” (Kantor  Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10.00 )
Hasil wawancara dengan Ibu Nining Sawitri sebagai Bendahara Desa Puhpelem menyatakan bahwa:
“Tidak terdapat pelatihan secara spesifik dari pemerintahan desa. Namun terkait dengan pembayaran  PBB  dilakukan  sosialisasi  kepada  RT  RW  sehingga  bersamaan  dengan pembagian SPPT.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 11.00 ) Hasil wawancara dengan Bapak Sakat sebagai Wajib Pajak Desa Puhpelem menyatakan bahwa:
“Iya, pemberitahuan batas waktu untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sudah ada.”
(Kantor Desa Puhpelem, tanggal 14 Agustus 2021 pukul 09.00 )
Pemerintah  desa  telah  menjelaskan  dan  memberikan  penyuluhan  mengenai  pembayaran Pajak  Bumi dan  Bangunan  melalui  RT  atau  kepala  dusun setempat,  dimana  RT  atau  kepala dusun  setempat  merupakan  pemungut  pajak  yang  mengkoordinasikan  masyarakat  yang melakukan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  selama  ini  tidak  adanya  kendala  yang dapat  menghambat  pembayaran  pajak,  selain  itu  juga  adanya  sosialisasi  pembayaran  pajak bumi  dan  bangunan  ini  diberikan  hanya  melalui  RT  atau  kepala  dusun  setempat  sehingga tidak  ada  dana  khusus  yg  dikeluarkan  oleh  pihak  desa  guna  sebagai  anggaran  dalam penyuluhan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap khalayak umum.
2. Kemauan  masyarakat  dalam  berpartisipasi  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  dengan  Bapak  Sarmun sebagai  Kepala  Desa  Puhpelem  tentang  keinginan  masyarakat  dalam  turut  serta  melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:
“Masyarakat yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran PBB akan diberikan teguran.  Kita  mempunyai  strategi  biar  cepat  selesai  yaitu  menalangi  terlebih  dahulu  baru kami  meminta  kepada  masyarakat.  Namun  cara  tersebut  dilakukan  sesekali  saja.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10.00 )
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Nining  Sawitri  sebagai  Bendahara  Desa  Puhpelem menyatakan bahwa:
“Benar,  adanya  strata  pendidikan  juga  mempengaruhi  adanya  keinginan  masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Seperti masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok itu mempunyai tingkat pendidikan yang rendah jadi sedikit lambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 11.00 ) Rendahnya  pendidikan  menyebabkan  beberapa  masyarakat  belum  memahami  apa pentingnya  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan.  Sehingga  hal  ini  dianggap  pihak  desa sebagai petugas koordinasi terkait pembayaran pajak masih kurang memberikan penyuluhan akan kepentingan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ini.
3. Kemampuan  masyarakat  untuk  turut  serta  berpartisipasi  dalam  pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilaksanakan  oleh  peneliti  dengan  Bapak Sarmun  sebagai  Kepala  Desa  Puhpelem  tentang  kemampuan  partisipasi  masyarakat  dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:
“Masyarakat  selalu  diberikan  motivasi  serta  peringatan  untuk  lekas  membayar  Pajak Bumi dan Bangunan.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10.00 ). Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Nining  Sawitri  sebagai  Bendahara  Desa  Puhpelem menyatakan bahwa:
“Iya  mempengaruhi,  biasanya  yang  memiliki  pendapatan  lebih  tinggi  akan  lebih  cepat membayar PBB dibanding yang berpendapatan rendah.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10.00 )
Dalam melakukan pembayaran pajak dari masyarakat khususnya warga Puhpelem dapat dikategorikan baik karena pembayaran sebagian besar telah dilakukan secara tepat waktu hal ini  didasari  dengan  memberikan  motivasi  manfaat  adanya  penagihan  pajak  bumi  dan bangunan  bagi  masyarakat,  tetapi  masih  terdapat  individu  yang  melakukan  pembayaran
keterlambatan  itupun  tidak  banyak  sehingga  upaya  yang  dilakukan  dari  pihak  desa  yaitu dengan menalangi menggunakan dana desa terlebih dahulu.

## PEMBAHASAN

## Faktor Penghambat dan Upaya Partisipasi Masyarakat
Tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan ditetapkan melalui tiga unsur pokok menurut (Amilia et al., 2020) diantaranya yaitu:
1. Terdapat peluang yang diperoleh dari masyarakat untuk berpartisipasi
Partisipasi  masyarakat  dapat  didorong  oleh  proses  dan  struktur  sosial  serta  keadaan lingkungan,  sistem  nilai  dan  berbagai  norma  yang  berlaku.  Namun  dalam  prakteknya  program pembangunan  masih  banyak  yang  kekurangan  partisipasi  dari  masyarakat  karena  kesempatan masyarakat  yang  diberikan  masih  kurang.  Selain  itu  masyarakat  merasa  kekurangan  informasi terkait  waktu  dan  dalam  bentuk  apa  masyarakat  dapat  berpartisipasi.  Masyarakat  sangat diperlukan  untuk  terlibat  dalam  pembangunan  suatu  daerah,  jika  tidak  terdapat  partisipasi  dari masyarakat,  pembangunan  akan  berjalan  tidak  optimal.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  salah satunya yaitu keterlibatan dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Terdapat keinginan  masyarakat untuk mengikutsertakan diri
Munculnya  kemauan  dalam  berpartisipasi  tanpa  ada  pengaruh  dari  orang  lain.  Begitu  pula partisipasi  masyarakat  untuk  turut  serta  melakukan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, masyarakat  harus  mempunyai  keinginan  yang  tinggi  agar  tergerak  untuk  turut  serta  membayar Pajak Bumi dan Bangunan demi kelangsungan pembangunan.
3. Masyarakat memiliki kesanggupan dalam berpartisipasi
Dalam  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  terdapat  banyak  kesempatan  yang  diberikan. Kemampuan  masyarakat  berpartisipasi  dapat  dilihat  dari  respon  masyarakat  terhadap  informasi yang  telah  diberikan.  Selain  itu,  yang  harus  dimiliki  oleh  masyarakat  yaitu  tingkat  pendidikan yang memadai juga diperlukan untuk melancarkan partisipasi masyarakat.
Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berdasarkan faktor penghambat diatas mengacu pada pemahaman menurut (Amilia et al., 2020) diantaranya :
1. Terdapat peluang yang diperoleh dari masyarakat untuk berpartisipasi
Terdapat  keikutsertaan  masyarakat  yang  berasal  dari  laporan  yang  disampaikan  oleh  pihak terkait  (petugas  penyampaian  informasi  dalam  hal  ini  yaitu  pihak  desa  Puhpelem).  Pemberian informasi  ini  dilakukan  secara  berkelanjutan  agar  dapat  memberikan  wawasan  tentang  fungsi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  diharapkan  memiliki  dampak  kesadaran  kepada  masyarakat mengenai  kewajiban  sebagai  warga  Negara  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam membantu mensukseskan program pemerintah.
2. Terdapat keinginan  masyarakat untuk mengikutsertakan diri
Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi. Akan tetapi, kegiatan tersebut  harus  dilaksanakan  dengan  efektif  dan  memanfaatkan  media  yang  mudah  dijangkau masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bergerak dalam proses partisipasi.
3. Masyarakat memiliki kesanggupan dalam berpartisipasi
Bukan  hanya  kemampuan  saja  yang  dibutuhkan,  akan  tetapi  juga  masyarakat  harus mempunyai  pendidikan  yang  memadai  agar  proses  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dapat berjalan dengan lancar.
Rekapitulasi  upaya  masyarakat  dalam  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan berdasarkan teori yang disampaikan (Amilia et al., 2020) .
1. Kesempatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Pemerintah  Desa  Pupelem  telah  mensosialisasikan  SPPT  terhadap  masyarakat  secara tepat waktu, hal ini berarti kesempatan masyarakat Desa Pupelem sudah terbuka lebar untuk turut  ikut  serta  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Seperti  halnya  disampaikan  Bapak Sarmun  sebagai  Kepala  Desa  Puhpelem  bahwa  Pihak  Desa  juga  telah  memberikan pengertian  dan  penyuluhan  terkait  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  melalui  RT  atau kepala  dusun  setempat,  dimana  RT,  lalu  melakukan  penyetoran  kepada  pihak  desa.  Tidak
ada  hambatan  dari  pihak  Desa  Puhpelem  terkait  penyampaian  SPPT  kepada  masyarakat. Terkait  dengan  unsur  kesempatan  dalam  keikutsertaan  masyarakat  untuk  melakukan  pajak bumi dan bangunan, sudah dilakukan secara optimal.
Hasil  yang  didapatkan  sejalan  dengan (Sari  &  Darmi,  2021 )  yang  berpendapat, keterlibatan masyarakat yang ada dengan cara penyampaian data dan usaha untuk mengatasi persoalan terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mampu dilihat dari cara masyarakat dalam menggunakan kesempatan yang tersedia untuk ikut berpartisipasi sehingga hal tersebut menandakan  jika  kesempatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi  sudah terbuka,  namun  tergantung  cara  petugas  dan  masyarakat  menggunakan  kesempatan  tersebut secara  maksimal  agar  dapat  membangkitkan  ketaatan  masyarakat  dalam  ikut  andil  dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya. Adanya indikasi peningkatan ketaan tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  upaya  pihak  desa  guna  mengoptimalkan  pendapatan  Pajak Bumi dan Bangunan berjalan secara baik.

## 2. Kemauan  masyarakat  terhadap  partisipasi  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan
Warga  desa  Puhpelem  masih  kurang  kesadarannya  akan  pentingnya  melakukan pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  dikarenakan  kekurangan  informasi  perihal  manfaat Pajak Bumi dan Bangunan, seperti yang disampaikan Ibu Karti bahwa menurutnya tidak ada keuntungan langsung yang dirasakannya sehingga hal itu yang menyebabkan adanya kendala keterlambatan  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan.  Aspek  perekonomian  dan  adanya kecacatan  data  yang  diperoleh  dalam  SPPT  menyebabkan  kurangnya  kemauan  masyarakat Desa Pupelem saat membayar Pajak Bumi dan bangunan.
Penelitian  ini  searah  dengan  penelitian  yang  dilaksanakan  (Febianti,  2019)  yang menyatakan,  terdapat  hambatan  yang  berkaitan  dengan  kemauan  masyarakat  yaitu  antusias masyarakat  dalam  membayar  pajak  masih  rendah  dikarenakan  kemampuan  ekonomi  yang terbatas.  Penelitian  juga  sesuai  dengan  (Andriani,  2018)  kesimpulan  penelitian memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang maksimal karena pengaruh perekonomian dan adanya masalah tekait  kepemilikan  tanah.  Masyarakat  yang  terlibat  untuk  berperan  dalam  melakukan pembayaran  pajak  tergolong  rendah  dikarenakan  pemerintah  belum  memberikan  tindakan yang  tegas  kepada  wajib  pajak  yang  masih  belum  ataupun  yang  mengalami  keterlambatan dalam  pembayaran  pajak.  Hal  tersebut  mengakibatkan  kesadaran  wajib  pajak  semakin lemah.  Kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  harus ditingkatkan  lagi  sebab  masyarakat  mampu  untuk  berpartisipasi  dalam  membangun daerahnya dengan cara taat pajak.
3. Kemampuan  masyarakat  dalam  berpartisipasi  untuk  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan
Dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan, kemampuan wajib pajak Desa Puhpelem  dalam  berpartisipasi  dapat  dikatakan  baik.  Hal  ini  karena  target  banyaknya masyarakat yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah tercapai, meskipun terdapat  beberapa  masyarakat  mengalami  keterlambatan  dalam  membayar  pajak.  Adanya keterlambatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  seperti  yang  diutarakan  oleh  Ibu  Parlin sebagai  wajib  pajak  dikarenakan  faktor  ekonomi,  dimana  pembayaran  pajak  bumi  dan bangunan  semakin  tahun  mengalami  peningkatan.  Menurut  bendahara  desa  bahwa pendapatan  masyarakat  termasuk  faktor  dari  adanya  ketepatan  waktu  pembayaran  pajak, dimana  masyarakat  yang  memiliki  pendapatan  dalam  kategori  menengah  ke  atas  dapat melakukan pembayaran tepat waktu.
Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu  yang menyatakan faktor ekonomi adalah  salah  satu  sebab  yang  mempengaruhi  tanggung  jawab  masyarakat  untuk  membayar pajak. Penelitian ini juga sesuai dengan (Sari & Darmi, 2021b) hasil penelitian menunjukkan bahwa  dokumentasi  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  selama  tahun  2019-2020  di  desa pungguk pedaro sudah mencapai target dan termasuk dalam kategori partisipasi tinggi dalam membayar  pajak.  Partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  dipengaruhi  oleh  faktor  kesadaran,
sebagian  masyarakat  tidak  mengetahui  kegunaan  pajak,  akan  tetapi  mereka  tahu  jika  pajak wajib  untuk  dibayar  dengan  alasan  jika  pajak  tidak  terlalu  berat  dibayarkan  apabila  hanya setahun sekali. Tingginya keikutsertaan wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan  Bangunan  didasari oleh  tiga  faktor,  diantaranya yaitu tingginya  tingkat  masyarakat  yang sadar  untuk  segera  membayar  pajak,  pemberian  kualitas  pelayanan  dalam  mengurus administrasi  dan  saat  penagihan  kepada  wajib  pajak,  serta  terdapat  sanksi  adminisitratif (denda)  sebanyak  dua  persen  apabila  terlambat  menyelesaikan  pembayaran  pajak  setelah waktu yang telah ditetapkan.

## .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kesempatan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  sudah  terbuka  lebar  dan  berjalan  secara optimal,  yang  dimana  dalam  hal  ini  pihak  desa  telah  mengadakan  penyuluhan  melalui  RT setempat dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kemauan masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dan juga mereka merasa tidak adanya keuntungan yang dirasakan sehingga hal tersebut  lah  yang  menyebabkan  terjadinya  keterlambatan  dalam  pembayaran.  Selain  itu faktor  lain  yang  menyebabkan  keterlambatan  dalam  membayar  adalah  faktor  ekonomi  dan kesalahan data pada SPPT.
3. Kemampuan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  sudah  berjalan  dengan  baik  karena  terdapat kesesuaian  jumlah  wajib  pajak  yang  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dengan  jumlah yang ditargetkan.

## REFERENSI
Ahmad, R. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah , 17 (33), 81–95.
Amilia, W., Rokhani, R., Prasetya, R. C., & Suryadharma, B. (2020). Pembangunan Desa Wisata Gadingan dan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pendekatan
Community Based Tourism. JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat) ,
4 (1), 93–102.
Amin, A. A., Nugraha, A., & Sutjahjo, S. H. (2018). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Di Jakarta Selatan. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan [Internet][Diunduh 2019 Februari 22] , 8 (1), 7–14.
Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)
Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Academia Praja:
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik , 1 (02), 107–124.
Evitasari, A. D., Musyadad, F., & Sholihah, F. (2021). Kesesuaian RPP Tematik Integratif Dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar , 8 (1), 18–34.
Febianti, F. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN. Journal Of Regional Public Administration (JRPA) , 4 (2), 41–51.
Handayani, A. (2017). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG .
Handayani, S. W., & Susanti, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Public Policy , 4 (1).
Imron, I. (2019). Analisa pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode kuantitatif pada CV. Meubele Berkah Tangerang. Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE) , 5 (1), 19–28.
Purwaningsih, S. (2020). Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat . Alprin.
SAFITRI, R. D. W. I. W. (2021). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG .
Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terahadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing , 1 (2), 277–289.
Sari, D. D., & Darmi, T. (2021a). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong). Jurnal Cakrawala Ilmiah , 1 (1), 17–28.
Sari, D. D., & Darmi, T. (2021b). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong). Jurnal Cakrawala Ilmiah , 1 (1), 17–28.
Sujai, M. (2018). Analisis Aspek Pembiayaan Untuk Mendukung Sektor Kemaritiman yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia .
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 dalam Pasal 1 Ayat (5).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
WAFA QURROTU’AINI BASUKI, J. A. U. Z. A. (2019). Tinjauan Atas Perhitungan dan Penyetoran Pajak Terkait Jual Beli Tanah di Notaris dan PPAT Dian Trianawaty SH. Doctoral Dissertation, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan .
Yakin, K. A., & Amrulloh, R. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subyek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tulangan. Identifikasi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subyek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tulangan .
Zahara, E. (2018). Pengaruh Komunikasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan. Warta Dharmawangsa , 57 .
Zayyadi, M. (2018). Eksplorasi etnomatematika pada batik madura. Sigma , 2 (2), 36–40.