## PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA *
Syafrudin Makmur 1
Permalink: https://www.academia.edu/9964192
Abstract: The  Role  of  Advocates  in  Law  Enforcement  Economy  in Indonesia.  Law  enforcement  is  the  job  of  an  advocate  and  it  is  the mission  of  the  profession.  An  Advocates  must  have  the  integrity  in carrying  out  their  duties,  strong  characteristics,  and  of  course  the  high intellectual quality. n addition, advocates should be courageous, because it is an important attribute, even more important than the skill or vision that  he  had.  In  terms  of  law  enforcement  in  the  Indonesian  economy, advocates  have  a  great  share.  Because  the  system  is  considered  an important economic laws and ordinances related to the laws that govern the rules of justice and order in the association of living together.
Keywords: The Role of Advocates, Law Enforcement, Economic Law
Abstrak: Peran  Advokat  Dalam  Penegakan  Hukum  Ekonomi  di Indonesia.  Penegakan  hukum  adalah  pekerjaan  advokat  dan  itu merupakan  misi  profesinya.  Seorang  Advokat  dalam  menjalankan tugasnya harus memiliki integritas, karakteristik yang kuat, dan tentunya kualitas  intelektual  yang  tinggi.  Selain,  advokat  harus  memiliki keteguhan  hati,  sebab  ia  bagi  seorang  advokat  merupakan  atribut  yang teramat sangat penting, bahkan lebih penting ketimbang kecakapan atau visi  yang  dilakoninya.  Dalam  hal  penegakan  hukum  ekonomi  di Indonesia,  advokat  memiliki  andil  yang  besar.  Karena  tata  hukum ekonomi  dirasa  penting  dan  memiliki  keterkaitan  dengan  tata  hukum yang  mengatur  kaidah-kaidah  keadilan  dan  ketertiban  dalam  pergaulan hidup bersama.
Kata Kunci: Peran Advokat, Penegakan Hukum, Hukum Ekonomi
* Diterima tanggal naskah diterima: 15 Maret 2014, direvisi: 13 April 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.
1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. Juanda No 95 Ciputat Jakarta. E-mail: syafruddinmakmur@ymail.com.

## 46 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi

## Pendahuluan
Profesi lawyer adalah profesi yang mulia ( nobile office) seperti dokter, karena sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan menurut Harold  M  Titus  (1974),  maju  mundurnya  peradaban  ada  di  tangan  sarjana hukum. 2 Namun  mengapa  profesi  yang  satu  ini  acap  kali  mendapatkan pandangan “miring” di tengah masyarakat?. Barangkali, salah satu penyebabnya adalah  sifat  eksklusivisme  profesi  pengacara  atau  advokat  ini.  Bagaimanapun sebuah  profesi  yang  khusus hanya  bisa  dipahami  oleh  mereka  yang  sama-sama menekuni profesi ini.
Masyarakat  umum  kemungkinan  kurang  paham  bagaimana  kesulitan yang  dihadapi  pengacara  dalam  membangun  alibi  untuk  membela  kliennya. Karena  hukum  menerapkan  standar  tertentu,  maka  tidak  setiap  fakta  dalam suatu  kasus  dapat  dijadikan  sebagai  fakta  hukum.  Data  dan  fakta  harus dikemas,  sehingga  dapat  utuh  dan  integral  secara  hukum.  Sedikit  saja  terjadi kontradiksi  atau  tak  saling  menguatkan,  seluruh  bangunan  alibi  akan  runtuh. Itu berarti malapetaka bagi klien dan tanggung jawab professional ( professional liability) pengacara akan dipertanyakan. Pembelaan advokat atas kliennya lebih merupakan law battle dari pada untuk mencari kebenaran, dan bukan terletak di pundak advokat untuk mencari substansi kebenaran dalam suatu perkara, ini kewajiban  hakim.  Karena  itu,  tidak  mengherankan  apabila  sudut  pandang pengacara  atas  kebenaran  dalam  suatu  perkara  yang  ditanganinya  cenderung subyektif. Semua serba ditakar dari sisi kepentingan klien.
Pekerjaan  advokat  selain  memberikan  nasehat  kepada  hukum  adalah membela  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa  dalam  perkara  pidana,  dan memperjuangkan  hak-hak  klien  dalam  suatu  musyawarah  atau  membela  hak tergugat/penggugat dalam perkara perdata. Batas inilah yang disebut pekerjaan membela  kepentingan  klien.  Namun  bagi  sebagian  masyarakat,  apa  yang dilakukan  advokat  senantiasa  tampak  sama,  yakni  membela  kepentingan  klien dalam pengertian yang subyektif. Apabila advokat mengatakan “demi hukum” kerap kali ditatap dengan penuh tanda tanya dari segi mana hal itu diucapkan. Bahasa  awam  yang  sering  terlontar  adalah  “jelas-jelas  orang  sudah  bersalah masih juga dibela.” 3
Dalam perkara pidana, kepentingan klien secara subyektif adalah lepas dari jerat hukum, kendati tersangka menyadari telah melakukan kesalahan itu. Hampir tak pernah terdengar ada penjahat yang sukarela bersedia dipidana. Di sisi  lain,  manusia  memiliki  kecenderungan  menang  sendiri.  Apabila kepentingan klien yang subyektif itu dituruti advokat, doktrinnya adalah harus menang.  Apabila  klien  tegas  menyatakan,  “harus  menang  berapapun ongkosnya.”
Jika  doktrin  harus  menang  ini  diikuti,  tak  tertutup  kemungkinan advokat akan melakukan hal-hal yang secara “moral” tercela. Tindakan tersebut dapat  merugikan  tidak  saja  orang  perorang,  tetapi  juga  dapat  mengacaukan penegakan hukum. Karena lawyer termasuk ahli hukum, maka upaya buruk itu
2 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Op.Cit., h. 33.
3 Ibid., h. 34
biasanya  dikemas  dan  disamarkan  sehingga  secara  hukum  sah.  Mereka menyelinap melalui celah hukum yang dapat diputarbalikan. Di sini, hukum di tangan advokat  menjadi  alat  atau  instrumen untuk  mewujudkan  kepentingan, termasuk untuk membeli suatu ketidakbenaran.
Todung  Mulya  Lubis  mengatakan,  ada  demoralisasi  dalam  profesi advokat  di  Indonesia  (Gatra  26  Juni  1999).  Sedangkan  Adnan  Buyung Nasution  tahun  1981  menulis,  sudah  menjadi  rahasia umum  bahwa  di  dalam proses pengadilan pun ada tawar menawar mengenai berat ringannya hukuman yang  akan  dijatuhkan  dalam  perkara  pidana  atau  tentang  siapa  yang  harus dimenangkan atau dikalahkan dalam perkara perdata. 4
Beberapa  teori  tentang  hukum  dan  perubahan-perubahan  sosial, sebagaimana  telah  disinggung  di  dalam  pembahasan  teori  dari  Max  Weber, salah  satu  sumbangan  pemikirannya  yang  penting  adalah  pendapatnya  atau tekanannya  pada  segi  rasional  dari  perkembangan  lembaga-lembaga  hukum terutama  pada  masyarakat-masyarakat  Barat.  Menurut  Max  Weber, perkembangan  hukum  materil  dan  hukum  acara  mengikuti  tahap-tahap perkembangan  tertentu,  mulai  dari  bentuk  sederhana  yang  didasarkan  pada kharisma sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis, serta  dijalankan  oleh  orang-orang  yang  telah  mendapatkan  pendidikan  dan latihan-latihan  di  bidang  hukum.  Tahap-tahap  perkembangan  hukum  yang dikemukakan  oleh  Max  Weber  tersebut  lebih  banyak  merupakan  bentuk- bentuk hukum yang dicita-citakan, dan menonjolkan kekuatan-kekuatan sosial manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan. 5
Hal  yang  sama  dapat  pula  ditafsirkan  terhadap  teori  Max  Weber tentang  tipe-tipe  ideal  dari  sistem  hukum,  yaitu  yang  irrasional  dan  rasional. Dengan  adanya  birokrasi  pada  masyarakat-masyarakat  industri  yang  modern, maka  sistem  hukum  rasional  dan  formal  timbul,  dimana  faktor  kepastian hukum  lebih  ditekankan  daripada  keadilan.  Perubahan-perubahan  hukum sebagaimana  dinyatakan  oleh  Max  Weber,  adalah  sesuai  dengan  perubahan- perubahan  yang  terjadi  pada  sistem  sosial  dari  masyarakat  yang  mendukung sistem hukum yang bersangkutan.
Suatu  teori  lain  tentang  hubungan  hukum  dengan  perubahan- perubahan  sosial  pernah  pula  dikemukakan  oleh  Emile  Durkhiem  yang  pada pokoknya  menyatakan  bahwa  hukum  merupakan  refleksi  daripada  solidaritas sosial  dalam  masyarakat.  Menurut  dia,  di  dalam  masyarakat  terdapat  dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis ( mechanical solidarity) dan yang bersifat  organis  ( organic  solidarity).  Solidaritas  yang  mekanis  terdapat  pada masyarakat  yang  sederhana  dan  homogen,  dimana  ikatan  dari  para  warganya didasarkan  pada  hubungan-hubungan  pribadi  serta  tujuan  yang  sama. Solidaritas  yang  organis  terdapat  pada  masyarakat-masyarakat  yang  heterogen
4 Ibid., h. 35.
5 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 90
48 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi
dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dari masyarakat lebih banyak  tergantung  pada  hubungan  fungsional  antara  unsur-unsur  yang dihasilkan  oleh  pembagian  kerja.  Pada  masyarakat  yang  didasarkan  pada solidaritas  mekanis  sistem  hukumnya  adalah  hukum  pidana  yang  bersifat represif.  Suatu  perbuatan  merupakan  tindak  pidana  apabila  perbuatan  tadi menghina  keyakinan-keyakinan  yang  tertanam  dengan  kuatnya  didalam masyarakat, artinya keyakinan-keyakinan yang telah mantap dalam masyarakat. Di  dalam  masyarakat-masyarakat  atas  dasar  solidaritas  yang  mekanis,  para warganya  bertindak  atas  dasar  perasaan  terhadap  orang-orang  yang  melanggar kaidah-kaidah hukum, semua warga masyarakat merasa dirinya terancam secara langsung.  Akan  tetapi  sebaliknya,  pelanggaran  atas  kaidah-kaidah  hukum tersebut memperkuat solidaritas didalam masyarakat. 6
Bahwa  mafia  peradilan  adalah  kejahatan  karena  terjadi  di  setiap Pengadilan  Indonesia  dan  hampir  terjadi  setiap  hari,  secara  terselubung  dan sulit  untuk  dibuktikan  tetapi  hal  itu  terjadi.  Menurut  Edwin  H.  Sutherland mendefinisikan white collar crime sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang  memiliki  status  sosial  ekonomi  tinggi  dan  melakukan  kejahatan  tersebut dalam kaitan dengan perjanjian.
Menurut  Herbert  Edelhert  mendefinisikan white  collar  crime  suatu tindakan  atau  serangkaian  tindakan  melawan  hukum  yang  dilakukan  melalui cara  non  fisik  dan  dengan  sembunyi-sembunyi  serta  tipu  muslihat  untuk mendapatkan  uang  dan  barang,  untuk  mendapatkan  keuntungan  perusahaan atau pribadi. Bentuk mini di Indonesia dari penyalahgunaan kekuasaan adalah para  pejabat  Negara  mengeluarkan  memo/di  posisi  ( bureaucratie  corruption) dimana menggunakan kewenangan mencapai tujuan memperkaya diri. 7
Sedangkan  mode  white  collar  crime  terbagi  empat  sebagai  berikut: Organizational  Occopational  Crime,  Government  Occopational  Crime, Profesional Occopational Crime, Individual Occopational Crime. Bahwa peran advokat  sebagai  penegak  hukum  dapat  membatasi  diri  secara  profesional dengan  hati  nurani  menurut  keyakinan  yang  benar  menjalankan  misi pembelaan  menurut  ketentuan  undang-undang  dan  kode  etik  advokat  serta memperhatikan  norma  yang  berlaku  (tidak  melaksanakan Profesional Occopational Crime). 8

## Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi
Hukum  dan  ekonomi  adalah  merupakan  dua  sub  sistem  dari  suatu sistem  kemasyarakatan  yang  saling  berinteraksi  antara  satu  dengan  yang  lain. Disatu  pihak  hukum  dapat  dilihat  sebagai  hasil  dari  berbagai  kekuatan  sosial dan ekonomi yang terdapat dalam proses kemasyarakatan, sehingga hukum itu sangat  tergantung  sekali  pada  faktor-faktor  yang  cukup  dominan  dalam kehidupan  masyarakat  terutama  faktor-faktor  ekonomi.  Dengan  demikian
6 Ibid., h. 91.
7 Edwin  H.  Sutherland,  The  Sutherland  Pepers,  The  Development  of  Theory,
(Bloomington: Indiana University Press), h.55
8 Ibid.
hukum  berada  dibelakang  dan  mengikuti  perkembangan  ekonomi.  Hal  ini sesuai dengan anggapan klasik mengenai hukum yang berasal dari orang-orang Belanda  dahulu  yang  mengatakan  bahwa  “ het  recht  hink  achterde  feiten  aan” (hukum itu ada di belakang dan mengikuti kejadian-kejadian). 9
Dalam  suasana  yang  demikian,  maka  hukum  hanya  berfungsi  sebagai pelayan  yang  baik  dari  pada  perkembangan  ekonomi.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Pitiuoyang menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi pengabdian (dienende  functie),  apabila  suatu  proses  berubah,  maka  hukum  harus diusahakan  untuk  dapat  menampung  perkembangan  yang  baru  itu.  Hal  yang demikian  mengandung  banyak  konsekuensi  dan  satu  diantaranya  yang dikemukakan  oleh  menteri  kehakiman  Ali  Said.  Secara  tepat  sekali  sebagai berikut:  “salah  satu  konsekuensinya  ialah  bahwa  keseluruhan  hukum  dan sistemnya  harus  mengikuti  perubahan  dan  menyesuaikan  diri  dengan perubahan  itu  sendiri”.  Bilamana  hal  ini  tidak  terjadi,  maka  akan  timbul suasana  yang  pincang,  dimana  pada  satu  pihak  masyarakat  sudah  berkembang maju,  pada  pihak  yang  lain  hukum  yang  berfungsi  pokok  mengatur  tata kehidupan masyarakat menjadi lumpuh karena kondisinya telah usang. Dalam suasana  yang  demikian  terwujudlah  apa  yang  acapkali  disindirkan  orang  ke alamat  ahli  hukum,  bahwa  hukum  berjalan  tertatih-tatih  di  belakang perkembangan masyarakat yang tidak mampu dikendalikan lagi. Akan menjadi kenyataan  bahwa  himpunan  hukum  hanyalah  huruf-huruf  mati  yang  tiada arti. 10
Asumsi  yang  demikian  itu  pulalah  yang  melatarbelakangi  pemikiran para  ahli  ekonomi,  bilamana  hubungan  antara  hukum  dan  ekonomi.  Sukadji Ranuwihardjo, misalnya pada waktu beliau berbicara tentang hubungan timbal balik  antara  hukum  dan  ekonomi  lebih  menekankan  terhadap  pemikiran tentang  perlunya  ditentukan  prioritas  mengenai  bidang-bidang  hukum  mana yang  perlu  ditangani  terlebih  dahulu  berarti  misalnya  bidang  kontrak, perseroan, bidang moneter, lokasi industri dan tataguna tanah dan sebagainya. Kemudian  mengenai  persoalan  bahwa  pada  saat  sekarang  terdapat  gejala pembinaan  ekonomi  sering  mengalami  perubahan  yang  cepat  dan  tiba-tiba, yang  dalam  masyarakat  dikenal  dengan istilah  kebijaksanaan  kejutan,  sehingga di  kalangan  usahawan  terdapat  perasaan  ketidakpastian  hukum  dan  keragu- raguan  di  pihak  penegak  hukum.  Kesemuanya  ini  membayangkan  bahwa hukum  itu  sifatnya  harus  mengikuti  perkembangan  ekonomi  dan  tidak  jarang kadang-kadang ia ditinggalkan oleh perkembangan ekonomi tersebut.
Dikatakannya  juga  bahwa  tumbuhnya  sistem  serta  pranata  ekonomi tidak sepenuhnya terjadi secara spontan atas prakarsa individu-individu ataupun kelompok-kelompok  masyarakat.  Dari  waktu  ke  waktu  pemerintah  selalu mengambil  keputusan-keputusan  untuk  mengatur  sistem  maupun  pranata-
9 Abdurrahman, Tebaran  Pikiran  Tentang  Studi  Hukum  dan  Masyarakat,  (Jakarta  : Media Sarana Press, 1986), h. 53
10 Ibid.,  h.54.  Sambutan  Menteri  Kehakiman  pada  pembukaan  simposium  Masalah PeralihanMasyarakat Tradisional Ke Masyarakat Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum di Ujung Pandang, 9 Maret 1981.
50 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi
pranata  ekonomi  dalam  bentuk  peraturan-peraturan  formal  (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya). Namun demikian perlu diketahui bahwa tidak setiap peraturan sistem maupun pranata ekonomi dari  pihak  pemerintah  selalu  berbentuk  peraturan  formal  seperti  yang disebutkan  di  atas.  Banyak  sekali  dan  bahkan  lebih  banyak  lagi  dari  pada keputusan  formal  pengaturan  kehidupan  ekonomi  (sistem,  pranata  maupun mekanisme  tindakan  ekonomi  masyarakat)  dilaksanakan  atas  dasar “kebijaksanaan”. Hal ini dapat menimbulkan kesan akan adanya perkembangan ekonomi di luar hukum yang masih perlu untuk dipersoalkan lebih jauh.
Dalam  makalahnya  yang  lain  Sukardji  Ranuwihardjo,  menyatakan bahwa  dalam  rangka  pengatur  sektor  ekonomi  modern  yang  sangat  pesat  itu pemerintah  telah  mengeluarkan  banyak  sekali  peraturan-peraturan.  Hal  ini didorong  oleh  kenyataan  bahwa  pembuatan  undang-undang  lewat  DPR biasanya meminta waktu yang cukup panjang, sedangkan keperluan pengaturan hal-hal  yang  baru  dirasa  sangat  mendesak.  Karena  itulah  maka  tidak mengherankan  bila  seringkali  peraturan  yang  satu  tidak  konsisten  dengan peraturan yang lain, bahkan ada peraturan yang saling bertentangan. Karena itu menurut  pendapatnya  pragmatisme  atau  kejituan  sesaat  yang  merupakan pedoman  pemecahan  masalah-masalah  jangka  pendek  pada  akhir  ini dipertanyakan  kembali  hubungannya  dengan  masalah-masalah  yang  lebih mendasar  sifatnya,  yang  erat  hubungannya  dengan  ideologi  atau  dasar  negara Pancasila.  Pandangan  ini  dapat  menimbulkan  kesan  bahwa  dalam perkembangan  ekonomi  tidak  dapat  hanya  berpegang  pada  hukum  saja,  akan tetapi perlu melepaskan ikatan hukum dan menggali secara langsung dari dasar falsafah  Negara  Pancasila  untuk  merumuskan  berbagai  kebijakan  ekonomi tanpa  melalui  jalur  hukum.  Andaikan  pendapat  yang  demikian  benar, kebenarannya perlu di uji kembali. 11
Dan  akhirnya,  ia  menyatakan  bahwa  modernisasi  ekonomi  hanya merupakan salah satu aspek dari kehidupan individu, kelompok ataupun bangsa sebagai  keseluruhan.  Sistem  ekonomi  modern  hanya  dapat  tumbuh  dalam lingkungan hidup yang bertata nilai modern pula, karena ia merupakan bagian dari  seluruh  tata  nilai  swadaya  bangsa.  Tata  hukum  ekonomi  tidak  mungkin berdiri sendiri terlepas dari tata hukum yang mengatur kaidah-kaidah keadilan dan  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup  bersama.  Karenanya  ia  harus  tumbuh dan berkembang serasi dengan kesadaran hukum bangsa secara keseluruhan.
Dengan  nada  yang  agak  berbeda,  ahli  ekonomi  yang  lain  Emil  Salim menyatakan  bahwa  pembangunan  ekonomi  menimbulkan  perubahan  dalam masyarakat  dan  perubahan  lazimnya  menimbulkan  instabilitas.  Dalam  proses perubahan  dan  instabilitas  ini  semakin  menonjol  keperluan  adanya  kaidah- kaidah hukum yang disatu pihak turut membendung berbagai akibat daripada perubahan  dan  instabilitas  ini,  dan  di  lain  pihak  memantapkan  kesadaran  dan kepastian  hukum  pada  tingkat  yang  lebih  tinggi. 12 Disini  tampak  adanya
11 Ibid., h. 56
12 Ibid. Mengutip Emil Salim dalam Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional, Ceramah pada Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional dalam BPHN,  h. 112.
pandangan  yang  menilai  bahwa  hukum  lebih  banyak  berperan  sebagai penampung suatu akibat saja.
Dalam  sebagian  besar  masyarakat  demokratis  modern,  peran  ahli hukum sangat penting, bahkan beberapa Negara seperti Amerika Serikat sangat menonjol.  Penyebabnya  sebagian  besar  karena  konstitusi  dan  tertib  hukum yang  demokratis,  apapun  perbedaan-perbedaan  yang  ada  diantara  berbagai bentuk demokrasi didasarkan kepada keseimbangan antara fungsi dan kekuatan yang sangat pelik. Hal ini menjadikan pentingnya peranan ahli hukum sebagai orang  terlatih  dalam  menjaga  keseimbangan  diatas.  Namun  hal  ini  juga berkaitan  dengan  kenyataan  bahwa  dalam  masa  pembentukan  demokrasi modern, khususnya sepanjang abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh kebijaksanaan  yang  menonjol  dalam  bidang  ekonomi  adalah laissez  faire, dimana usaha swasta  sebagai alat dan promotor utama kegiatan ekonomi dan pengembangannya.  Fungsi  Negara  tetap  terbatas  pada  bidang  pertahanan, masalah  luar  negeri,  dan  kegiatan administrative  serta  kepolisian,  sedangkan arus utama ekonomi dan sosial mengalir melalui saluran-saluran swasta.
Karena  itu  pendidikan  dan  fungsi  utama  ahli  hukum  menyangkut bidang  hukum  perdata,  baik  sebagai  pembela  atau  penasehat,  sebagai  hakim yang  mengadili  pihak-pihak  swasta,  dan  sebagai  sarjana  hukum  yang menganalisa  tertib  dan  konsep  hukum  dari  masyarakat  yang  termasuk  dalam tipe ini. 13
Proses  yang  dimulai  di  dunia  Barat  pada  abad  kesembilanbelas  dan terus  meningkat  dengan  pesat  pada  abad  keduapuluh  adalah  perubahan  dari masyarakat laissez  faire,  mayarakat  perdagangan  menjadi  masyarakat  sejahtera. Tingkat perencanaan, kewajiban sosial bersama dan perusahaan negara semakin bertambah.  Keadaan  ini  membuat  para  ahli  hukum  tidak  siap,  baik  secara mental  maupun  teknis.  Memang  menarik,  tetapi  juga  tidak  terlalu mengherankan bahwa analisa mengenai dampak dari ideologi perencanaan dan Perundang-undangan kesejahteraan umum, terutama di dunia Anglo Amerika, sudah  hampir  tidak  diakui.  Sumbangan  paling  terkenal,  sekalipun  kering terhadap  masalah  perencanaan  dan  peraturan  hukum  berasal  dari  seorang  ahli ekonomi,  professor  Hayek.  Kesimpulan  sederhana  dari  Hayek  merupakan perencanaan  dan  peraturan  hukum  yang  tidak  tepat  disesuaikan  yakni  bahwa hukum  seharusnya  hanya  “memberikan  petunjuk”  saja.  Tetapi  tidak  dapat “menentukan jalan mana yang harus ditempuh”. 14
Ahli hukum tentu saja memainkan bagian yang cukup penting sebagai pembuat  undag-undang,  sebagian  dalam  bentuk  perencanaan  modern perundang-undangan  kesejahteraan.  Dalam  hubungan  ini,  fungsi  mereka  di suatu  negara  lebih  besar  daripada  di  negara  lainnya.  Namun,  pada  dasarnya mereka telah menyumbang pada proses ini dalam keahliannya sebagai politikus, sebagai  pembuat  undang-undang  yang  kebetulan  menjadi  ahli  hukum  dan
13 T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Peran Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), h.2.
14 Ibid. h. 3.
52 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi
bukan  ahli  ekonomi,  wartawan,  anggota  serikat  buruh,  pengusaha  atau insinyur.  Keahlian  para  ahli  hukum  berguna  dalam  merancang  bagian perundang-undangan  tertentu.  Namun  rangka  mengarahkan  studi  hukum sebagai suatu  disiplin  ilmu  pengetahuan  dengan  cara  yang  komprehensif,  serta sebagai suatu alat  tertib  sosial  bagi  fungsi hukum  dalam  masyarakat  yang  cita- cita, kondisi dan kebutuhannya di waktu sebelumnya.
Penilaian  kembali  ini  terutama  diperlukan  sebagian  besar  negara belum  berkembang,  yaitu  sebagian  besar  bangsa  yang  baru  saja  mencapai kemerdekaan  politik,  sebab  pada  umumnya  tingkat  sosial  ekonominya  rendah sekali  dan  statis.  Ciri  khas  suatu  negara  belum  berkembang  menyangkut kesenjangan  yang  tajam  antara  keadaan  ekonomi  dan  sosialnya,  dan  adanya aspirasi-aspirasi  minimal  di  negara  pada  pertengahan  abad  dua  puluh  yang meniru  nilai  dan  tujuan  negara-negara  maju  di  Barat.  Perubahan  sosial  dan ekonomi  yang  cepat  sangat  dibutuhkan  oleh  negara-negara  ini.  Banyak  hal tercermin  dalam  konstitusi-konstitusi,  undang-undang,  dan  peraturan- peraturan administratif hukum dalam tingkat evolusi sosial seperti itu semakin berkurang  peranannya  sebagai  pencatat  kebiasaan  sosial,  komersial  dan kebiasaan  lain  yang  sudah  mapan.  Hukum  menjadi  pelopor  pengejawantahan kekuatan-kekuatan  baru  yang  berusaha  membentuk  kehidupan  masyarakat sesuai  dengan  pola-pola  baru.  Pada  masyarakat  tipe  ini  dimana  negara-negara belum  berkembang  merupakan  tipe  yang  paling  radikal  dari  masyarakat  itu sekalipun  tidak  secara  eksklusif,  menetapkan  peranan  ahli  hokum  itu  sendiri bukan hanya sekedar fungsi hukumnya saja, perlulah ada. 15
Dalam  tradisi  Barat,  ahli  hukum  telah  menyumbang  sesuatu  pada perkembangan  sistem  hukum  dan  dengan  demikian  turut  serta  dalam mengembangkan  masyarakat,  terutama  sebagai  hakim,  pembela  dan  sarjana. Ahli  hukum  juga  memberikan  perhatian  terhadap  perubahan  legislatif  sebagai anggota  komite  perubahan  hukum,  anggota  komisi  parlemen  atau  ekstra parlemen, sebagai ahli pada departemen pemerintah, atau sebagai perancang di parlemen.  Namun  di  sini,  seperti  juga  telah  disebutkan  sehubungan  dengan perencanaan  ahli  hukum  dalam  perundang-undangan,  perencanaan  dan kesejahteraan  sosial,  fungsi  teknis  dan  fungsi  pembuat  kebijaksanaan  harus dibedakan sebagai penyusun rencana departemen, ahli hukum pada hakekatnya adalah ahli teknis. Sebagai anggota pembaharuan hukum, atau lebih mendasar lagi, sebagai perumus asas-asas konstitusi, seorang ahli hukum biasanya bersama dengan  yang  bukan  ahli  hukum,  dapat  memainkan  peranan  penting  dalam pembentukan  dan  perumusan  dasar-dasar  politik  dan  sosial  suatu  sistem hukum.  Dalam  peranan  yang  belakangan  ini,  ahli  hukum  dalam  abad kesembilanbelas  dan  awal  abad  keduapuluh.  Dapat  diingat  peranan  yang dimainkan  oleh  orang-orang  seperti  Hamilton  dan  Jefferson  dalam  masa pembentukan  konstitusi  Amerika  (yang  disebut  terakhir  ini  juga  berperan dalam  hal  lain,  misalnya  dalam  kodifikasi  Hukum  Virginia).  Sejak  permulaan abad kesembilanbelas, bersamaan dengan munculnya positivisme sebagai filsafat hukum  yang  paling  menonjol,  ahli  hukum  semakin  menjadi  tukang,  semakin
15 Ibid., h.4.
menjadi  ahli  teknis.  Ahli  hukum  pada  intinya  telah  dilepas  dari  peranannya sebagai  pembuat  kebijaksanaan  yang  biasanya  menjadi  tugas  seorang  pembaru dan pembuat undang-undang. 16
Pengaruh  keterpurukan  hukum  di  Indonesia  terhadap  upaya pemulihan  ekonomi  cukup  signifikan.  Paling  tidak,  para  investor  asing  akan lebih memilih untuk mencari pasar lain diluar Indonesia jika kondisi hukum di Indonesia  sama  sekali  belum  mampu  mewujudkan  kepastian  bagi  kaum bisnis. 17
Demikian  juga  dalam  suasana  keterpurukan  hukum,  terdapat hubungan  sibernetik  antara  keterpurukan  hukum  dan  keterpurukan  ekonomi. Akibat  keterpurukan hukum, jelas  tingkat  kepercayaan warga  masyarakat  yang buruk  terhadap law  enforcement  mau  tak  mau  akan  menimbulkan  dampak negatif,  seperti  peningkatan  kriminalitas  dan  tindakan  kekerasan  lain.  Akibat keterpurukan  ekonomi,  juga  memaksa  orang-orang  yang  terdesak  dengan tuntutan  kebutuhan  hidup  karena  kemiskinannya  melakukan  tindak  pidana demi menyambung hidup.
Bagaimana  aparat  penegak  hukum  ikut  berperan  dalam  upaya pemulihan ekonomi. Dapat diberikan contoh sebagai berikut; Kejaksaan Agung misalnya  terhadap  seorang  tersangka  dalam  kasus  korupsi  “kelas  kakap”.  Yang tersangkanya  diduga  keras  telah  menggelapkan  uang  negara  sejumlah  Rp.  70 triliun,  diajak  untuk  bernegosiasi  secara “legal”  (jadi  bukan  negosiasi  yang berbau  suap-menyuap).  Misalnya,  pihak  Kejaksaan  Agung  melakukan kompromi  jika  sang  tersangka  mau  mengembalikan  keseluruhan  uang  negara tersebut,  maka  meskipun  tetap  akan  dituntut  pidana  sesuai  ketentuan  hukum yang berlaku, tetapi tuntutannya akan lebih jauh diperingan, dibandingkan jika si tersangka tidak mau mengembalikan kerugian negara tersebut.
Meskipun  sanksi  pidana  yang  bakal  diterima  oleh  si  tersangka  ringan, tetapi  paling  tidak  dapat  dilihat  “garis  merah”  yang  korup.  Bagaimanapun ringannya  vonis  pidana  yang  diterima  si  tersangka  tadi,  hukum  telah ditegakkan,  sekaligus  negara  memperoleh  tambahan  dana  untuk  digunakan dalam pemulihan ekonomi bangsa ini. 18

## Model Penangan Kasus di Bank BNI
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BNI  secara  internal:  Direktur Kepatuhan,  Satuan  Pengawas  Intern  (SPI)  dan  Divisi  Kepatuhan  (KPN), Pengawasan  oleh  Quality  Assurance  (QA)  pada  tiap-tiap  unit  operasional, pengawasan langsung oleh atasan terhadap unitnya. Secara Eksternal oleh Bank Indonesia, Bapepam, BEJ, BPK, BPKP, Kantor Pajak dan akuntan Publik. 19
Bentuk  penyimpangan  yang  pernah  terjadi  di  BNI  adalah  pemalsuan Garansi Bank. Cara BNI untuk mempertahankan aktivitas perbankan pada saat
16 Ibid. h. 5.
17 Achmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  Di  Indonesia,  (Penyebab  dan  Solusinya),
(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 100
18 Ibid. h. 101
19 Wawancara Dengan Pihak Bank Negara Indonesia 46.
krisis  ekonomi  adalah  dengan  melakukan  restrukturisasi  operasional  dan finansial dimana BNI akhirnya mendapatkan tambahan modal dari pemerintah (rekapitalisasi) sebesar 61,2 Triliyun. 20
BNI sebagai lembaga perbankan tentunya harus tunduk dan mengikuti seluruh  ketentuan  peraturan/regulasi  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah,  Bank Indonesia  maupun  Bapepam  dengan  menerapkan  ketentuan-ketentuan  dalam prosedur kebijakan operasional perusahaan.
Bentuk  tindak  kriminal  yang  terjadi  berkaitan  dengan  kejahatan perbankan  yang  terjadi  berkaitan  dengan  butir  4  adalah  Pemalsuan  blangko Garansi Bank berikut tanda tangan pejabat Banknya oleh pihak luar/eksternal.
Apabila  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  oleh  oknum pegawai  maka kepada yang bersangkutan akan diproses secara internal untuk ditetapkan sanksi administratifnya  dan  apabila  perbuatan  tersebut  merupakan  tindak  pidana maka  BNI  akan  menyerahkan  prosesnya  kepada  pihak  kepolisian  atau kejaksaan.  Jika  hal  tersebut  dilakukan  oleh  Direksi  maka  sesuai  dengan ketentuan  UUPT  dan  AD  BNI,  Direksi  harus  mempertanggungjawabkan  hal tersebut  kepada  RUPS  selaku  organ  perseroan  yang  telah  mengangkat  direksi. Apabila terjadi penyimpangan keuangan, dimana ada pegawai ybs oleh penyidik dilakukan oleh Pengacara Praktek/Advokat mengingat Divisi Hukum selaku ini house Lawyer hanya dapat bertindak untuk mewakili kepentingan BNI selaku institusi. 21
Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan menyatakan:
- Pasal  2:  Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- Pasal 8:  Ayat  (1)  Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan  analisis  yang  mendalam atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  Nasabah  Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Pasal  29:  Ayat  (1)  pembinaan  dan  pengawasan  bank  dilakukan  oleh Bank  Indonesia.  Ayat  (2)  Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen,  likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  dan  aspek  lain  yang berhubungan    dengan  usaha  bank,  dan  wajib  melakukan  kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ayat (3) Dalam memberikan kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  melakukan kegiatan  usaha  lainnya,  bank  wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan dananya  kepada  bank.  Ayat  (4)  Untuk  kepentingan  nasabah,  bank wajib  menyediakan  informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya resiko  kerugian  sehubungan  dengan  transaksi  nasabah  yang  dilakukan
20 Ibid.
21 Ibid.
melalui  bank.  Ayat  (5)  Ketentuan  yang  wajib  dipenuhi  oleh  Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia menyatakan:
- Pasal  24:  Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  8  huruf  c,  Bank  Indonesia  menetapkan  peraturan, memberikan dan mencabut izin atas  kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan  bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 25: Ayat (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank  Indonesia  berwenang  menetapkan  ketentuan-ketentuan perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati-hatian.  Ayat  (2)  Pelaksanaan kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan Peraturan Bank Indonesia.
- Pasal  26:  Berkaitan  dengan  kewenangan  di  bidang  perizinan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  24,  Bank  Indonesia:  a). Memberikan  dan  mencabut  izin  usaha  Bank.  b).  Memberikan  izin pembukaan,  penutupan,  dan  pemindahan  kantor  Bank.  c). Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank. d). Memberikan  izin  kepada  Bank  untuk  menjalankan  kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- Pasal  27:  “Pengawasan  Bank  oleh  Bank  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  24  adalah  pengawasan  langsung  dan  tidak langsung.”
Dalam perkreditan harus dipenuhi prinsip kehati-hatian, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, dalam kebijakan perkreditan (KPB), setiap bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa semua pejabat bank  yang  terkait  dengan  prekreditan  termasuk  anggota-anggota  dewan  dan direksi sekurang-kurangnya harus: a). Melaksanakan kemahiran profesionalismenya  di  bidang  perkreditan  secara  jujur,  obyektif,  cermat  dan seksama. b). Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  perbankan  serta  menjauhi  diri dari  perbuatan-perbuatan  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  49  ayat  (2) undang-undang tersebut. 22
Demikian  juga  dalam  suasana  keterpurukan  hukum,  terdapat hubungan  sibernetik  antara  keterpurukan  hukum  dan  keterpurukan  ekonomi. Akibat  keterpurukan hukum, jelas  tingkat  kepercayaan warga  masyarakat  yang buruk  terhadap law  enforcement  mau  tak  mau  akan  menimbulkan  dampak negatif,  seperti  peningkatan  kriminalitas  dan  tindak  kekerasan  lain.  Akibat keterpurukan  ekonomi  juga  memaksa  orang-orang  yang  terdesak  dengan
22 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret
1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB).
tuntutan  kebutuhan  hidup  karena  kemiskinannya  melaksanakan  tindakan pidana demi menyambung hidup. 23

## Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum
Bilakah  cita-cita  demokrasi  dan  penegakan hukum  dapat  diwujudkan. Jawabnya adalah sederhana, jika ada Rule of Law.
Masalah  di  atas  akan  menjadi  sulit  untuk  dipecahkan  manakala ternyata “administration of justice” masih belum terpadu, sehingga kedudukan penegak  hukum  di  dalam  sistem  hukum  belum  terjamin,  begitu  juga Catur Wangsa  penegak  hukum  yakni,  hakim,  jaksa,  kepolisian  dan  advokat  adalah “patah”.  Artinya  ketiga  kaki  telah  mempunyai  Undang-undang  (UU)  kecuali avokat,  namun  demikian,  seorang  advokat  dalam  memperjuangkan  hak-hak kliennya  tidak  harus  meminta  belaskasihan  dari  elemen Catur  Wangsa  yang lainnya.  Seorang  Advokat  dalam  menjalankan  tugasnya  diperlukan  adanya integritas, karakteristik yang kuat dan tentunya kualitas intelektual yang tinggi. Sebab,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Robert  F.  Kennedy,  “ Courage is the most important  attribute  of  a  lawyer.  It  is  more  important  than  competence  or vision. It can never be delimited, dated, or ourworm, and it should pervade the heart,  the  halls  of  justice,  and  the  chambers  of  the  mind.  (“Keteguhan  hati adalah  atribut  yang  teramat  sangat  penting  bagi  seorang  pengacara.  Ia  adalah lebih  penting  ketimbang  kecakapan  atau  visi.  Ia  tidak  dapat  dibatasi,  tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat using, dan ia akan merembesi jantung, merembesi lorong-lorong keadilan, dan ruang-ruang pikiran”). 24
Dalam  mengatur  hubungan  antara  profesi  advokat  dengan  kliennya serta masyarakat itulah diperlukan wadah profesi advokat seperti IKADIN `dan lembaga  pengawasan  kode  etik  yang  setiap  saat  seorang  advokat  dapat disidangkan  oleh  Dewan  Kehormatan  dalam  menguji  pelaksanaan  tugas-tugas profesinya.  Etika  profesi  memang  benar-benar  merupakan  hakekat  “ sine  qua non” profesi dan profesionalisme.
Berbicara  tentang  profesi  tanpa  membicarakan  etika  profesi  adalah bagaikan  membicarakan  pergaulan  antara  lelaki  dengan  perempuan  tanpa membicarakan ihwal moral perkawinannya.
Pengawasan lain adalah birokrasi oleh karenanya profesi advokat dalam melaksanakan  pekerjaannya  tetap  memiliki  rambu-rambu  yang  sama  dengan profesi  lain.  Ikatan  profesi  advokat  tidak  saja  terkait  di  Indonesia,  tetapi IKADIN misalnya, lebih jauh telah menyarankan visinya dengan International Bar Association (IBA) sebagai organisasi profesi advokat dunia, melalui putusan IBA  Council  yang  bersidang  di  Budapest  sejak  Juni  1993,  telah  menerima secara aklamasi mewakili yuridiksi Indonesia sebagai Anggota IBA. 25
Penegakan  hukum  adalah  pekerjaan  advokat  dan  itu  merupakan  misi profesinya.  Ada  satu  pandangan  yang  menekankan  bahwa  penegakan  hukum
23 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia,,Op.Cit., h. 100-101.
24 Fauzi  Yusuf  Hasibuan, Strategi  Penegakan  Hukum,  (Jakarta  :  Fauzie  &  Partners, 2002), h. 39-40.
25 Ibid. h. 40.
selalu  ditekankan  pada  aspek  ketertiban.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  selalu diidentikan  dengan  penegakan  perundang-undangan.  Asumsi  itu  sangat  keliru sekali.
Mengapa  secara  teoritis,  memang  perundang-undang  termasuk  salah satu unsur dari sistem hukum tidak hanya terdiri dari perundang-undang maka salah  satu  akibatnya  dapat  dirasakan  adalah  kalau  ada  bidang  kehidupan  yang belum  diatur  dalam  perundang-undangan  itu,  maka  dikatakan  hukum tertinggal oleh perkembangan dari kebutuhan hukum masyarakat. Akibat lebih jauhnya adalah, kepastian hukum selalu diidentikan dengan kepastian undang- undang,  maka  dalam  proses  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  tanpa memperhatikan  perkembangan  masyarakat  yang  ada  sebagai  realitas  hukum yang berlaku.
Penegakan  hukum  pada  prinsipnya  harus  dapat  memberikan  manfaat atau  berdaya  guna  bagi  masyarakat,  disamping  tercapainya  keadilan.  Untuk itulah Radbruch menyatakan, “bahwa hukum harus memenuhi berbagai harga disebut sebagai nilai dasar dari hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian  hukum.”  Namun  ketiga  nilai  dasar  tersebut  mempunyai  potensi untuk saling tarik menarik satu dengan yang lain.
Oleh karenanya, peradilan merupakan benteng tegaknya keadilan, yang merupakan  implementasi  dari  berbagai  dasar  hak-hak  yang  asasi,  dengan mengingat  Undang-undang  Pokok  Kehakiman  No.  14  Tahun  1970  serta perubahannya  Undang-undang  No  35  Tahun  1999,  dimana  di  dalamnya mengakui/mengatur  beberapa  asas  yang  berkaitan  dengan  peradilan.  Sistem peradilan  yang  kokoh  yang  dibangun  secara  serasi  baik  vertikal  maupun horizontal  akan  memberikan  jaminan  dalam  mewujudkan  rasa  keadilan  yang didambakan  oleh  masyarakat.  Sistem  seperti  itu  menghendaki  terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat dan menuntut pelayanan yang baik dan fair dari negara dalam hal ini unsur penegak hukum. 26

## Pengertian Advokat dan Ruang lingkup Pekerjaannya
Istilah  advokat  dan  pengacara  sebagaimana  profesi  hukum  dalam sejarahnya  telah  dikenal  dengan  istilah advocat  dan  procureur  di  negara Belanda. barrister and solicitor di Inggris, advocate di Singapura, dan lawyer di Amerika yang sekarang menjadi istilah lazim digunakan secara internasional.
Semua  istilah  profesi proceur  atau  pengacara  atau  solicitor  hanya digunakan untuk mereka yang menjalankan khusus hukum acara di pengadilan, sedangkan  pekerjaan  diluar  acara  di  pengadilan  dilakukan  oleh advokat/advocate, atau barrister.
Dalam  perkembangannya,  semua  istilah  itu, akhirnya  hanya  memakai istilah advokat/advocaat/advocate atau lawyer yang lazim digunakan hampir di semua negara.
Asas  kebebasan  advokat  atau  “ independence  of  lawyer”  merupakan syarat mutlak dari profesi advokat yang diakui dan diterima serta dipertahankan
26 Ibid. h. 41.
58 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi
dalam  konferensi-konferensi  advokat  di  seluruh  dunia,  dan  disyaratkan  dalam resolusi  kongres  ke-VII  PBB  tahun  1985  yang  menyatakan  bahwa  asas kebebasan  advokat  atau  “ independence  of  lawyer”  merupakan  syarat  mutlak sebagai  komplement  atau  bagian  yang  tidak  terpisah  dari  kebebasan  peradilan atau sebagai complement of the independence of judiciary.
Profesi  advokat  tidak  hanya  terletak  dalam  bidang  litigasi,  akan  tetapi mencakup  pekerjaan-pekerjaan  lain  diluar  pengadilan  yang  disebut  sebagai pekerjaan non-litigasi, yang meliputi pekerjaan:
1. Memberi pelayanan hukum ( legal service);
2. Memberi  nasehat hukum (legal advice, juridis advise) sebagai penasehat hukum ( legal advicer, juridis adviseur);
3. Memberi konsultasi hukum sebagai konsultan hukum ( legal consultant);
4. Memberikan pendapat hukum ( legal opinion);
5. Mempersiapkan menyusun kontrak-kontrak ( legal drafting);
6. Memberikan informasi-informasi hukum;
7. Membela dan melindungi hak-hak asasi manusia;
8. Memberikan  bantuan  hukum  dengan  cuma-cuma  ( pro  hono)  kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu ( legal aid). 27

## Peranan Advokat Sebagai Agent of Development
Peranan profesi Advokat dalam suatu negara tidak bisa dilepaskan dari perkembangan  ekonomi,  politik,  dan  budaya  yang  berkembang  dalam masyarakat  negara  yang  bersangkutan,  yang  terjadi  karena  adanya  aktifitas pembangunan.  Dengan  perkataan  lain,  peranan  kedudukan  serta  fungsi  dan kewajiban  advokat  adalah  dalam  pembangunan  hukum (law  development; rechts  ontwikkeling),  pembaharuan  hukum  (law  reform;  rechtsvernieuwing), pembuatan formulasi rumusan hukum (law shaping; rechtsvorming), Pembangunan  hukum (law  development)  ialah  mendorong  dan mengarahkan  perkembangan  hukum  melalui  penyusunan  dan  pembentukan undang-undang  dan  perkembangan  hukum  kebiasaan  yang  sesuai  dengan keutuhan-kebutuhan  masyarakat (rising  demand)  yang  berkembang  ke  arah modernisasi.
Pembaharuan  hukum  ( law  reform)  ialah  merombak  memperbaharui hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan kesadaran dan aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat.
Pembuatan  dan  penyusunan  formalisasi  hukum  ( law  shaping)  dalam undang-undang dan hukum kebiasaan yang dengan tegas dan jelas memuat dan menampung  asas-asas,  norma-norma  dan  syarat-syarat  hukum  yang  memihak pada  yang  lemah,  melarang  penyalahgunaan  kekuasaan,  melarang  perbuatan yang  menindas,  melarang  sistem  perekonomian  yang  monolitis,  melarang persaingan  yang  tidak  wajar  ( unfair  competition),  melarang  pemusatan kekuatan ekonomis dalam bentuk kartel, consern, trust dan lain-lain perbuatan-
27 Ibid. h.42-43.
perbuatan  yang  anti  demokratis,  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  dan keadilan sosial. 28

## Hubungan Advokat dengan Catur Wangsa Lainnya.
Baik  advokat  maupun Catur  Wangsa  yang  lain  dalam kedudukannya sebagai  penegak  hukum  secara  teoritis  adalah  sebagai  justice  system, yakni Catur  Wangsa  hukum  (law  enforcement)  dari  lini  terdepan  sampai menyelesaikan dan mengakhiri kasus perkara pidana maupun perkara yang lain. Seyogyanya  pula Catur  Wangsa  ini  merupakan  komplemen  terhadap independensi  badan  peradilan  dalam  penegakan  hukum,  terutama  dalam menghadapi  masalah  hukum  yang  dilakukan  dengan  putusan  bermuatan politis,  dengan  menggunakan  alat-alat  kekuasaan  atau  pun  surat-surat  sakti. Secara  tegas  telah  dijelaskan  dan  diatur  Undang-undang  No.  35  tahun  1999 tentang  perubahan  atau  Undang-undang  No.  14  tahun  1970  tentang ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  begitu  juga  Undang- undang  No.  5  tahun  1991  tentang  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia, Undang-undang  No.  28  tahun  1997  tentang  Pokok-pokok  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. Ketiga Catur ini telah diatur tugas dan fungsinya masing- masing  secara  terpisah.  Namun  yang  sangat  memperhatinkan  elemen Catur Wangsa  yang  lain,  yakni  profesi  advokat  hingga  tahun  2002  ini  belum mempunyai  Undang-undang  sebagaimana  ketiga  elemen Catur  Wangsa lainnya.  Hal  inilah  faktor  dominan  penyebab  sistem  peradilan  terpadu  belum dapat diharapkan maksimal memenuhi rasa keadilan masyarakat. 29
Karenanya  penulis  berpendapat  sistem  peradilan  terpadu  hanya  dapat dilakukan  apabila  keempat  elemen Catur  Wangsa  telah  mempunyai  Undang- undang  secara  mandiri  dengan  dilandasi  oleh  independensi  profesi  penegakan hukum. Lebih jauh, keempat elemen Catur Wangsa ini harus  mempunyai pilar Undang-undang  baik  vertikal  maupun  horizontal  terkorelasi  dan  menjamin independensinya  masing-masing  dengan  maksud  agar  muatan  penegakan hukum  merupakan  implementasi  dan  keseimbangan  antara  tegaknya  keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Berikut  ini,  penulis  mencoba  menggambarkan  hubungan  yang  sinergi antara advokat dan elemen Catur Wangsa lainnya, sebagai berikut: Pertama,  Hubungan  Advokat–Hakim.  Hubungan  advokat-hakim bersifat  profesional  dan  fungsional  di  muka  pengadilan  berdasarkan  kode  etik advokat,  kode  etik  hakim  dan  asas-asas  hukum  acara.  Hubungan  ini  harus bersikap  saling  menghargai,  menghormati  kedudukan  dan  fungsi  masing- masing.  Mereka  harus  menjunjung  tinggi  kebebasan  masing-masing berdasarkan  asas  kebebasan  peradilan  ( independence  of  the  judiciary)  dan kebebasan  advokat (independence  of  lawyers);  Advokat  dan  hakim  dilarang berhubungan  mengenai  suatu  perkara  yang  sedang  berjalan;  Advokat  harus menghormati  hak  dan  wewenang  hakim  dilain  pihak  hakim  juga  harus
28 Ibid. h. 44.
29 Ibid.
60 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi
menghormati  hak  dan  wewenang  advokat  dalam  membela  perkara;  Hakim dalam  memeriksa  saksi  tidak  boleh  mengarahkan,  memojokan  dan memberlakukan  saksi  seolah-seolah  sebagai  terdakwa  yang  merugikan kepentingan  pembelaan. Advokat  dan  hakim  wajib  mempertimbangkan  secara wajar  dan  realistis  demi  kebenaran  materil  hak  terdakwa  untuk  menarik kembali  keterangan  dalam  BAP  dan  tidak  menganggap  BAP  secara  formalitas sebagai  bukti  terhadap  terdakwa;  Hakim  dalam  memeriksa  terdakwa  tidak boleh bersikap menekan dan menganggap bahwa terdakwa sudah bersalah, dan berpegang pada asas praduga tak bersalah; Advokat dan hakim harus bersama- sama mempertahankan imunitas advokat untuk kepentingan pembelaan.
Kedua,  Hubungan  Advokat–jaksa.  Advokat  dan  jaksa  tidak  boleh menganggap  yang  satu  terhadap  yang  lain  sebagai  lawan,  akan  tetapi    harus menghargai  dan  menghormati  kedudukan  masing-masing  yang  sederajat,  di mana  jaksa  mewakili  kepentingan  umum  dan  advokat  membela  kepentingan individu/tersangka; Advokat  dan jaksa  harus  bersikap  objektif  dan  tidak  boleh mencampuri  atau  mempengaruhi  hak  tersangka  untuk  memilih  didampingi oleh  seorang  advokat  menurut  kehendak  dan  kepercayaannya;  Advokat  dan jaksa harus menjaga dan mempertahankan hak-hak asasi tersangka yang dijamin oleh KUHAP, dan mencegah semua tindakan yang menghambat, menghalangi- menghalangi,  mengurangi  atau  membatasi  hak-hak  asasi  tersangka;  Advokat dan  jaksa  harus  menjaga  bahwa  pemeriksaan  dan  atau  penuntutan  didasarkan atas  asas  hukum,  bahwa  semua  orang  sama  kedudukannya  di  muka  hukum; Advokat  dan  jaksa  dalam  proses  pemeriksaan  dan  atau  penuntutan  menjaga agar terjamin tercapainya peradilan yang adil ( fair triao);
Ketiga, Hubungan advokat–Polisi. Hubungan antara advokat dan polisi adalah  yang  paling  kompleks  dan  sensitif,  karena  merupakan  gerbang  masuk terdepan  dalam  hubungan  advokat-polisi  dalam  proses  penyidikan  dan penyelidikan  terhadap  tersangka,  karena  sejak  tersangka  ditangkap  atau mendapat  panggilan  dari  polisi  sudah  timbul  hubungan  advokat  dan  polisi, yang  harus  didasarkan  atau  prinsip-prinsip  hukum  acara,  sebagai  berikut:  a). Advokat  dan  polisi  harus  saling  menghargai  dan  menghormati  masing-masing yang sama dan sederajat, karena advokat mempunyai kedudukan dan kewajiban yang  dijamin  oleh  undang-undang,  yang  hanya  dapat  dilaksanakan  dengan konsekuen apabila kedudukan advokat dihormati dan dihargai sederajat dengan polisi dalam proses pemeriksaan; b). Advokat dan polisi harus mempertahankan hak-hak asasi tersangka dan hak advokat untuk mendampingi tersangka dalam proses  pemeriksaan;  c).  Advokat  dan  polisi  harus  mempertahankan  bahwa advokat  dalam  mendampingi  tersangka  berhak  untuk  memberikan  nasehat kepada  tersangka  sesuai  dengan  hak  asasi  tersangka,  yang  berhak    untuk membela  diri  ( right of defence)  dan tidak memberikan  keterangan-keterangan yang  memberatkan  terhadap  dirinya  ( right  of  non-self-incrimination);  d). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan fisik  dan  psikhis  terhadap  tersangka.  e).  Advokat  dan  polisi  harus  menjaga bahwa  tidak  dilakukan  tindakan-tindakan  yang  mengurangi,  membatasi  atau menghalang-halangi  hak asasi  tersangka.  f).  Advokat  dan  polisi  harus  menjaga bahwa dalam pemeriksaan tidak diajukan pertanyaan-pertanyaan bahwa dalam
pemeriksaan tidak diajukan pertanyaan-pertanyaan menjebak, menyesatkan dan menjerat. g).  Advokat  dan  polisi  harus  menjaga  bahwa pemeriksaan  dilakukan selama  jam  kantor  atau  dalam  waktu-waktu  yang  wajar  yang  memungkinkan advokat mendampingi tersangka (tidak ditengah malam misalnya). h). Advokat dan  polisi  harus  menjaga  bahwa  penangkapan,  penahanan  dan  pemeriksaan harus  berdasarkan  atas  bukti-bukti  (permulaan)  yang  cukup  meyakinkan menurut hukum; i). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa tidak dilakukan pemeriksaan  perkara  perdata  yang  dipidanakan,  yang  masih  tetap  terjadi,  j). Advokat dan polisi harus menjaga untuk segera, dihentikan pemeriksaan apabila tidak  terdapat  bukti-bukti  yang  cukup  meyakinkan  menurut  hukum;  k). Advokat dan polisi harus menjaga bahwa tersangka bebas memilih advokat atau pengacara praktek untuk mendampinginya sebagai pembela.

## Asas-asas Pokok dan Kode Etik Profesi Advokat
Tidak  dapat  disangka  kenyataan  tentang  perlu adanya  legalitas  profesi advokat melalui undang-undang yang isinya sesuai dengan asas-asas yang kokoh dan  kuat.  Asas-asas  mengenai  profesi  advokat  adalah  anatara  lain:  a).  Advokat tidak boleh dituntut secara pidana, perdata, administrasi, ekonomi dan lain-lain oleh  karena  membela,  memberi  nasehat  kepada  klien;  b).  Hubungan  antara advokat  dank  lien  adalah  kofidensial  secara  absolut;  c).  Advokat  tidak  boleh disamakan dengan kliennya atau perkara kliennya (pasal 18 Principle UN Basic Principles on The Rode of Lawyer, IBA Guidelines); d). Profesi advokat adalah profesi  bebas  dan  advokat  dalam  melakukan  tugasnya  yaitu  diluar  dan dihadapan  pengadilan  tidak  boleh  dihalang-halangi,  dipengaruhi,  ditekan, diancam  atau  ada  campur  tangan  secara  langsung  dari  pihak  manapun. (Deklarasi seminar di Montreal Canada 1983 disponsori oleh UN); e). Advokat melakukan  tugasnya  dengan  teliti,  bebas,  hati-hati  dan  tanpa  takut  sesuai dengan  keinginan  klien  dan  sesuai  dengan  ketentuan  umum  dan  etika  yang berlaku tanpa tekanan dari penguasa atau publik; f). Tiap orang atau kumpulan orang  berhak  mendapat  bantuan  advokat;  g).  Tiada  pengadilan  atau  otoritas administrasi  berhak  menolak  kehadiran  advokat  untuk  kliennya;  h).  advokat wajib menunjukan sikap hormat terhadap peradilan meskipun ia berhak dalam perkara,  tertentu  mengajukan  keberatan  terhadap  hadirnya  seorang  hakim;  i). advokat  memiliki  imunitas  pidana  dan  perdata  untuk  statemen-statemen  yang secara beritikad baik, yang dibuat secara tertulis maupun dalam pembelaan lisan dihadapan pengadilan atau Tribunal; j). advokat dalam membela mereka yang berada dalam tahanan dijamin kebebasannya.
Intinya, undang-undang advokat yang kini sedang dibahas di DPR itu, paling  tidak  harus  memuat  lima  hal  pokok,  yaitu:  a).  pengertian-pengertian tentang advokat; b). admittance atau cara-cara untuk menjadi advokat; c). asas- asas  dari  profesi  advokat;  d).  pengaturan  disiplin  profesi  dengan  kode  etiknya; e). pengaturan tentang organisasi advokat. 30
30 Ibid. h. 49.

## 62 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi

## Kriteria Advokat Dalam Penegakan Hukum
Seorang Advokat selalu harus fleksibel dan kreatif dan mempunyai kualifikasi  dan  karakter  pribadi  yang  substansif  antara  lain  dia  harus mempunyai dosis fighting spirit yang cukup karena tanpa dilengkapi oleh suatu fighting  spirit,  maka  sulit  diharapkan  seorang  advokat  dapat  bekerja  secara maksimal.
Hal ini berbeda dengan seorang notaris, kualifikasi seperti tidak begitu diperlukan.  Dia  harus  bisa  mengendalikan  emosinya  dan  emosi  kliennya sebagaimana dia mengendalikan emosi lawan dan orang-orang yang terlibat di dalam  pekerjaannya.  Kemampuannya  mengendalikan  emosi  tersebut  sangat vital  adanya.  Dia  tidak  boleh  hipersensitif  dan  cepat  tersinggung,  tetapi  harus mementingkan  kepentingan  kliennya.  Malahan  seorang  advokat  harus cenderung  ulet,  tahan  uji,  dan  tahan  banting.  Kadang-kadang  dia  harus menentang  pendapat  umum  seperti  terlihat  dalam  film” To  Kill  A  Mocking Bird”  yang  diperankan  oleh  Georgy  peek.  Sebagai  seorang  advokat  yang membela  seorang  klien  kulit  hitam  di  negara  bagian  belahan  selatan  Amerika Serikat  yang  waktu  itu  masih  dirasuki  kecurigaan  rasial (racial  prejudice) terhadap orang Afro American (kulit hitam) ia dapat membela kliennya dengan berani sehingga kliennya dibebaskan dari semua tuntutan. 31
Adapun  kualifikasi  dan  karakter  substansif  yang  dimaksud  adalah antara  lain  dia  harus  merupakan  seorang  diplomat  dan  secara  bersamaan merupakan  seorang  yang  inovatif  dan  dapat  dipercaya  dan  tidak  koruptif  dan mempunyai  kemampuan  untuk  berbicara  di  depan  umum  ( public  speaking), walaupun tidak merupakan syarat yang berdasar tetapi dapat merupakan suatu nilai tambah di dalam mengarungi profesinya.
Tentunya,  kualitas  tersebut  akan  merupakan  suatu  iklan  yang  sangat ampuh  bagi  seorang  advokat  dan  dapat  dikatakan  bahwa  seorang  advokat dibentuk  oleh  kondisi  dan  karakteristik  yang  demikian  itu.  Masyarakat terntunya  sangat  membutuhkan  advokat  dengan  kualitas  dan  hal  ini  dapat dijaga dan diawasi oleh suatu asosiasi advokat yang beribawa dan suatu standar profesi hukum yang memenuhi karakteristik dan kualifikasi tadi.
Selain  kualifikasi,  hal  yang  tidak  kalah  penting  adalah  terjaminnya independensi  profesi  advokat.  Karena  tanpa  adanya  independensi  profesi, sorang advokat akan sulit membela kliennya dengan baik. Pengawasan terhadap advokat  itu  paling  ideal  kalau  ada  organisasi  asosiasi  advokat  yang  kuat  dan berwibawa  di  mana  semua  pengawasan  anggota  dan  putusan  serta  sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik advokat dapat mengikat anggotanya dan didengar oleh birokrasi.
Dalam  konvensi  internasional  dikatakan  bahwa  kode  etik  advokat berlaku  bagi  semua  advokat,  baik  yang  telah  menjadi  anggota  manapun  yang belum menjadi anggota dari suatu organisasi advokat. Tetapi konvensi itu juga menentukan  bahwa  pembentukan  asosiasi  advokat  harus  dilandasi  oleh kemauan bebas para advokat itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak
31 Ropaun  Rampe, Teknik  Praktek  Advokat,  (Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2001), h. 12.
manapun  juga.  Untuk  itu,  Undag-undang  No.  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  perlu  direvisi  dan mengalami  penyegaran  agar  penyelenggaraan  administrasi  pengadilan ( administration  of  justice)  dapat  diselenggarakan  secara  lebih  baik  dan sempurna, tentang profesi Advokat. 32
Di  Indonesia,  kedudukan  hakim  di  dalam  sistem  hukum  belum dijamin,  demikian  pula  belum  adanya  kebebasan  profesi  advokat  sebagai komplimen  terhadap  independensi  badan  peradilan  telah  menyebabkan penegakan hukum ( law enforcement) di negara kita belum berjalan semestinya sehingga pencapaian rule of law menjadi tersendat-tersendat.
Padahal cita-cita demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia barulah bisa  dicapai  kalau  terdapat rule  of  law.  Apa  yang  terjadi  sekarang  adalah penyelesaian  masalah  seringkali  dilakukan  secara  politis  ataupun  melalui  jalur kekuasaan  ketimbang  diselesaikan  melalui  pengadilan  secara  hukum.  Ini disebabkan karena sistem hukum kita telah ditempatkan sebagai subsistem dari sistem politik. 33

## Advokat yang Independen
Selain  karakteristik  dan  kualitas  advokat,  diperlukan  oleh  masyarakat juga  integritas  seorang  advokat  diperlukan  dalam  menjalankan  tugasnya. Termasuk  didalamnya  pengawasan  terhadap  dirinya (disciplinary  supervision) khususnya  tentang  perilaku  dan  hubungannya  dengan  kliennya  karena  tanpa adanya  pengawasan  asosiasi  advokat  maka  di  dalam  tugasnya  dapat  terjadi perbuatan atau sikap yang menyimpang dari pada hakekat dari profesi advokat yang notabene sangat diperlukan masyarakat.
Pengawasan  terhadap  profesi  advokat  ini  dan  segala  tingkah  laku  dan sikapnya tidak cukup dilakukan oleh birokrasi, tetapi sebaiknya diselenggarakan oleh  organisasi  profesi  yang  menaungi  dan  mengawasi  prilaku  dan  sikap advokat.  Untuk  itu,  diperlukan  suatu  perangkat  peraturan  atau  etika  profesi untuk  mengatur  prilaku  dan  sikap  yang  korektif  dari  seorang  advokat sebagaimana  halnya  juga  etika  profesi  mengatur  hubungan  antara  advokat dengan  kliennya,  hubungannya  dengan  rekannya,  hubungannya  dengan pengadilan,  martabat  advokat,  imunitas  advokat,  bagaimana  seorang  advokat harus  berpraktek,  honor  advokat,  bagaimana  menyelesaikan  pelanggaran  kode etik dan kualifikasi serta syarat untuk menjadi advokat .
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah- ubah  dari  waktu  ke  waktu,  jelas  seorang  advokat  harus  terus  mengikuti perkembangan.  Karena  itu  terlibat  dalam  suatu  proses  belajar  yang  tiada hentinya ( continuous legal education) dan kewajiban belajar adalah merupakan vonis  seumur  hidup  bagi  seorang  advokat.  Dalam  menjalankan  profesinya seorang  advokat  harus  independen.  Dia  harus  bebas  dari  segala  rasa  takut, ancaman,  dan  interversi  dari  semua  pihak  dalam  membela,  memberi  nasehat
32 Ibid.h. 13.
33 Ibid.h. 14.
64 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi
hukum dan mewakili kepentingan kliennya. Dalam memberi pendapat hukum dia  harus  bebas  dari  segala  bentuk  tekanan  dan  kadang-kadang  sebagaimana telah  diuraikan  di  atas  harus  bebas  berbicara  di  muka  umum  dan  di  dalam pengadilan (tribunal) untuk kepentingan klien dan masyarakat. Sebenarnya, ia pun harus turut serta dalam proses reformasi hukum ( law reform). 34
Di dalam melaksanakan profesi advokat terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut: 35
Pertama,  profesi  harus  dipandang  (dan  dihayati)  sebagai  suatu pelayanan,  karena  itu,  maka  sifat  tanpa  pamrih (disintrestednes)  menjadi  ciri khas  dalam  mengembangkan  profesi.  Yang  dimaksud  dengan  “tanpa  pamrih” disini  adalah  bahwa  pertimbangan  yang  menentukan  dalam  pengambilan keputusan  adalah  kepentingan  pasien  atau  klien  dan  kepentingan  umum,  dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi) jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan,  maka  pengembangan  profesi  akan  mengarah  pada  pemanfaatan (yang  dapat  menjurus  kepada  penyalahgunaan)  sesama  manusia  yang  sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.
Kedua,  Pelayanan  professional  dalam  mendahulukan  kepentingan pasien  atau  klien  mengacu  kepada  kepentingan  atau  nilai-nilai  luhur  sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
Ketiga,  pengemban  profesi  harus  selalu  berorientasi  pada  masyarakat sebagai keseluruhan.
Keempat,  agar  persaingan  dalam  pelayanan  berlangsung  secara  sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka  pengembangan  profesi  harus  bersemangat  solidaritas  antar  sesama  rekan seprofesi.
Selain  itu  dalam  pelaksanaan  tugas  profesi  hukum,  selain  bersifat kepercayaan  yang  berupa hablu  min-annas  (hubungan  horizontal)  juga  harus disadarkan kepada hablu min Allah (hubungan vertikal), yang mana hablu min Allah itu terwujud dengan cinta kasih. Perwujudan cinta  kasih kepada-Nya itu direlisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih  sebagai  dasar  pelaksanaan  profesi,  maka  otomatis  akan  melahirkan motivasi untuk  mewujudkan  etika  profesi  hukum  sebagai  realisasi  sikap  hidup dalam  mengembangkan  tugas  (yang  pada  hakikatnya  merupakan  amanah) profesi hukum. Dengan itu pengembang profesi hukum memperoleh landasan keagaman, maka ia (pengembang profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan  dan  sekaligus  sebagai  sarana  mewujudkan  kecintaan  kepada Allah SWT dengan tindakan nyata. 36
Menyangkut  etika  profesi  hukum  ini  diungkapan  bahwa  etika  profesi adalah  sikap  etis  sebagai  bagian  integral  dari  sikap  hidup  dalam  menjalani kehidupan  sebagai  pengemban  profesi.  Hanya  pengemban  profesi  yang bersangkutan  sendiri  yang  dapat  atau  yang  paling  mengetahui  tentang  apakah
34 Ibid.h. 14-15.
35 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 7.
36 Ibid.
perilakunya  dalam  mengemban  profesi  memenuhi  tuntutan  etika  profesinya atau tidak.
Karena  tidak  memiliki  kompetensi  teknikal,  maka    awam  tidak  dapat memiliki  hal  itu.  Disamping  itu,  pengemban  profesi  sering  dihadapkan  pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi  tuntutan  etika  profesi.  Sedangkan  perilaku  dalam  mengemban profesi dapat membawa akibat (negatif)  yang jauh terhadap klien atau pasien. Kenyataan  yang  dikemukakan  tadi  menunjukan  bahwa  kalangan  pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang kongkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu  sendiri  dimunculkan  seperangkat  kaidah  perilaku  sebagai  pedoman  yang harus dipatuti dalam mengemban profesi.
Perangkat  kaidah  itulah  yang  disebut  dengan  kode  etik  profesi  (bisa disingkat kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi pasien atau klien (warga mayarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas professional.
Dari  uraian  diatas  terlihat  betapa  eratnya  hubungan  antara  etika dengan  profesi  hukum,  sebab  dengan  etika  inilah  para  professional  hukum dapat  melaksanakan  tugas  (pengabdian)  profesinya  dengan  baik  untuk menciptakan  penghormatan  terhadap,  martabat  manusia  yang  pada  akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Ketertiban  dan  kedamaian  yang  berkeadilan  adalah  merupakan kebutuhan  pokok  manusia,  baik  dalam  kehidupan  bermasyarakat  maupun dalam  kehidupan  bernegara,  sebab  dengan  situasi  ketertiban  dan  kedamaian yang  berkeadilanlah,  manusia  dapat  melaksanakan  aktivitas  pemenuhan hidupnya,  dan  tentunya  dalam  situasi  demikian  pulalah  proses  pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan.
Keadilan  adalah  nilai  dan  keutamaan  yang  paling  luhur,  dan merupakan  unsur  penting  dari  martabat  dan  harkat  manusia.  Hukum  dan kaidah,  peraturan-peraturan,  norma-norma,  kesadaran  dan  keadilan  selalu bersumber  kepada  penghormatan.  Terhadap  harkat  dan  martabat  manusia adalah  sebagai  titik  tumpu  (dasar,  landasan)  serta  muara  dari  hukum,  sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri.
Dari  apa  yang  diuraikan  di  atas,  terlihat  bahwa  penyelenggaraan  dan penegakkan  keadilan  dan  perdamaian  yang  berkeadilan  dalam  kehidupan bermasyarakat  sebagai  kebutuhan  pokok,  agar  kehidupan  bermasyarakat  tetap bermanfaat,  sesuai  dengan  fungsi  masyarakat  itu  sendiri,  dan  hal  inilah  yang diupayakan oleh para pengemban profesi hukum.
H.F.M  Crombag  sebagaimana  diikuti  oleh  B.  Arif  Sidharta  (B.Arif Sidharta,  1992:  108-109).  Mengklasifikasikan  peran  kemasyarakatan  profesi hukum  itu  sebagai  berikut:  Penyelesaian  konflik  secara  formal  (Peradilan), pencegah  konflik  ( legal  drafting,  legal  advice),  penyelesaian  konflik  secara informal,  dan  penerapan  hukum  yang  secara  khas  mewujudkan  bidang  karya hukum adalah jabatan-jabatan hakim, advokat dan notaris.

## 66 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi
Jabatan  manapun  yang  diembannya,  seorang  pengemban  profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk  memberikan  pengayoman  kepada  setiap  manusia  dengan  mewujudkan ketertiban  yang  berkeadilan,  yang  bertumpu  pada  penghormatan  martabat manusia. 37

## Profesional Avokat Dalam Melaksanakan Tugas Pembelaan
Sebenarnya para sarjana belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang  menjadi  definisi  profesi,  sebab  tidak  ada  suatu  standar  (yang  telah disepakati)  pekerjaan/tugas  yang  bagaimanakah  yang  dikatakan  dengan  profesi tersebut. Sebagai pegangan dapat diutarakan pendapat yang dikemukakan oleh DRJ.Spillane Sj. Dalam “Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis” (Budi Susanto (ed)  dkk,  1992:  41).  “Suatu  profesi  dapat  didefinisikan  secara  singkat  sebagai jabatan  seseorang  kalau  profesi  tersebut  tidak  bersifat  komersial,  mekanis, pertanian  dan  sebagainya. 38 Secara  tradisional  ada  empat  profesi;  kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan.
Muhammad “Imaduddin Abdulrahim” dalam tulisannya yang berjudul Profesionalisme  dalam  Islam  pada  jurnal Ulumul  Qur’an  Nomor  2,  Vol.  IV tahun 1993 mengemukakan bahwa: Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu  kualitas,  yang  wajib  dipunyai  setiap  eksekutif  yang  baik.  Didalamnya terkandung beberapa ciri;
Pertama,  punya  keterampilan  tinggi  dalam  suatu  bidang,  serta kemahiran  dalam  mempergunakan  peralatan  tertentu  yang  diperlukan  dalam pelaksanakan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
Kedua,  punya  ilmu  dan  pengalaman  serta  kecerdasan  dalam menganalisa suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
Ketiga,  punya  sikap  berorientsi  ke  hari  depan,  sehingga  punya kemampuan  mengantisipasi  perkembangan  lingkungan  yang  terbentang  di hadapannya.
Keempat,  punya  sikap  mandiri  berdasarkan  keyakinan  akan kemampuan  pribadi (‘izzat  al-nafs  atau  self-confidensce),  serta  terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan  perkembangan pribadinya.
Lebih  lanjut  Imaduddin  mengemukakan  bahwa,  dalam  Alquran manusia  dengan  karakteristik,  dan  kualitas  seperti  itu  dinyatakan  sebagai berikut: Gembirakanlah para hamba-hamba-Ku, yang suka menyimak pendapat orang  dan  (pandai)  mengikuti  yang  terbaik  dari  padanya,  merekalah  yang mendapat hidayah Allah  dan merekalah ulil al-bab (Q.S. 39:17:18). 39
Manusia  berkualitas  seperti  itulah  yang  dimaksudkan Alquran  dengan Ulil  al-bab  bukanlah  manusia  yang  cepat  puas  dan  berwatak  nimo.  Mereka yakin  akan  tugas  dasar  manusia,  sebagai  makhluk  yang  memakmurkan
37 Ibid. h. 9.
38 Ibid. h. 10.
39 Ibid. h. 11.
kehidupan  manusia,”..  Dialah  (Allah)  yang  telah  menciptakan  kamu memakmurkannya..’  (Q.S.  11:61).  Manusia  harus  mengembangkan  watak pribadinya, juga kemampuan pribadinya, mempunyai watak yang terbuka, suka mempelajari  hal-hal  baru  dan  sering  mendengar  setiap  masukan  darimanapun datangnya, namun demikian harus pula pandai menyaring masukan nama yang bermanfaat bagi kemajuan individunya. 40
Selain  itu  manusia  juga  harus  meyakini  akan  sifat-sifat  sunnatullah yang  mengatur  alam  dan  kehidupan  di  dunia  yang  pasti,  tetap  dan  obyektif, sehingga  mereka  tertempa  dan  mempunyai  watak  yang  senantiasa  optimis dalam  menghadapi  masa  depan.  Pengalaman  yang  akrab  dengan  alam  telah melahirkan suatu keyakinan yang sedemikian, akan membuat manusia menjadi professional 41 yang  sejati,  karena  sikap  ini  melahirkan  kemampuan berhubungan  dengan  manusia  secara  manusiawi  ( habl  min-annas),  sebagai suatu syarat mutlak yang harus dipunyai oleh seseorang yang professional. 42
Dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan oleh teknologi (iptek), akhir-akhir  ini  semua  kegiatan  mengarah  pada  professional.  Profesionalisme merupakan perpaduan antara pendidikan dan pengalaman. Dengan pendidikan dapat  dipahami  suatu  bidang  tertentu,  termasuk  bidang  hukum.  Dengan memahami  ilmu  hukum  akan  dapat  mengetahui  permasalahan-permasalahan hukum, budaya hukum, nilai-nilai hukum termasuk pembentukan hukum.
Penolakan  beberapa  organisasi  advokat  untuk  bergabung  dengan Pengacara  Praktek  dan  lebih  bisa  dimengerti.  Selain  kesulitan  menyusun  kode etik  dan  Standart  Performance,  juga  disebabkan  beberapa  persyaratan professional  yang  sangat  mendasar.  Sampai  sekarang  persyaratan  seorang advokat untuk mendapatkan SK Menteri kehakiman harus disertai pemenuhan syarat-syarat formal seperti antara lain: (1) Warga Negara Indonesia; (2) Lulus dari Universitas Negeri atau Universitas Swasta yang disamakan; dan (3) Bukan Pegawai Negeri. 43
Pendidikan  formal  sebagai  salah  satu  syarat  menjadi advokat  tentunya dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan integritas Advokat yang diharapkan dapat  menjalankan  fungsinya  secara  optimal,  dalam  rangka  membela kepentingan klien atau masyarakat. Pendidikan formal itu perlu dijadikan salah satu persyaratan mengingat perkara-perkara yang dibela advokat baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan  akan  berkisar  dari  perkara  yang  paling  sederhana sampai perkara yang mempunyai kompleksitas tinggi.
40 Leden Marpaung, Op. Cit. h. 67.
41 Kata  “profesionalisme”  berasal  dari  kata  professional  dan  isme.  Kata  Profesional dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  brarti  sebagai  berikut:  “Bidang  pekerjaan  yang  dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Sedangkan arti kata isme adalah  “sistem  kepercayaan  berdasarkan  politik,  sosial,  atau  ekonomi,  dipakai  sebagai  akhiran, dan dapat dilambangkan pada setiap kata atau sebagai paham professional.
42 Ibid. mengutip Ulumul Qur’an No. 2 Vol. M1993:52-53.
43 Frans  Hendra  Winata, Advokat  Indonesia,  Citra,  idealism  dan  Keprihatinan, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 52.

## 68 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi
Di dalam perkara-perkara yang tergolong berat dan kompleks dituntut pengetahuan  advokat  yang  luas  yang  hanya  bisa  diperoleh  dalam  pendidikan formal  di  Fakultas  Hukum.  Beberapa  jenis  perkara  pidana  misalnya,  selain memerlukan  pemahaman  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Acara  Pidana  dituntut kemahiran  Advokat  dalam  memahami  ilmu-ilmu  lain  seperti  Kriminologi, Kriminalistik,  Sosiologi,  Psikologi,  Viktimologi,  Daktiloskopi,  dan  ilmu penunjang  lainnya  yang  harus  dimiliki  para  sosiolog.  Demikian  pula  dalam perkara-perkara Hukum Perdata Internasional diperlukan pengetahuan advokat menyangkut  konvensi-konvensi  internasional,  kebiasaan  dalam  dunia  bisnis, statistik,  arbitrase,  impor-ekspor,  perbankan,  manajemen,  ekonomi,  dan  lain- lain yang kesemuanya diajarkan secara formal. 44
Bahwa  para  Profesional  Hukum  seharusnya  bekerja  sesuai  kode  etik bila melanggar mampu bertanggung jawab dan menerima hukuman dari dewan kehormatan,  Nilai  moralitas  didasari  perbuatan  luhur  bangsa.  Frans  Magnis Suseno mengemukakan empat (4) kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian professional hukum, adalah; 45
Pertama,  Kejujuran  adalah  dasar  utama.  Tanpa  kejujuran,  maka professional  hukum  mengingkari  misi  profesinya,  sehingga  menjadi  munafik, licik, penuh tipu diri dimana sikap jujur yaitu; a). Sikap terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, karena melayani secara cuma-cuma, b). Sikap wajar, ini berkenan  dengan  perbuatan  yang  tidak  berlebihan,  tidak  otoriter,  tidak  sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.
Kedua,  Otentik  artinya  menghayati  dan  mewujudkan  diri  sesuai dengan  karakter,  kepribadian  yang  sebenarnya:  a).  Tidak  menyalahgunakan wewenang.  b).  Tidak  melakukan  perbuatan  yang  merendahkan  martabat (perbuatan tercela). c). Mendahulukan kepentingan klien. d). Berani berinisiatif dan  berbuat  sesuatu  dengan  bijaksana,  tidak  semata-mata  menunggu  perintah atasan. e). Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.
Ketiga, Bertanggungjawab: a). Kesetiaannya melakukan dengan sebaik- baiknya  dalam  lingkup  profesinya.  b).  Bertindak  secara  professional,  tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara prodeo (cuma-cuma). c). Kesediaan memberikan laporan pertanggungjwaban atas pelaksanaan kewajibannya.
Keempat,  Kemandirian  moral,  tidak  mudah  terpengaruh  atau  tidak mudah  mengikuti  pandangan  moral  yang  terjadi  di  sekitarnya,  melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti  tidak  dapat  dibeli  oleh  pendapat  mayoritas,  tidak  berpengaruh  oleh pertimbangan  untung-rugi  (pamrih),  menyesuaikan  diri  dengan  kesusilaan agama.  Keberanian  moral  adalah  keberanian  terhadap  hati  nurani  yang menyatakan untuk menanggung resiko komplit, keberanian untuk: a). Menolak segala bentuk suap, pungli, upeti, korupsi, kolusi. b). Menolak tawaran damai. c). Menolak penyelesaian “jalan damai”.
44 Ibid
45 Frans Magnis Suseno, Filsafat Etika Profesional, (Jakarta : STF Driyarkarya, 1975), h. 1-2

## Penutup
Peran  advokat  dalam  penegakan  hukum  ekonomi  di  Indonesia memang  sangat  dibutuhkan.  Tanpa  adanya  peran  advokat,  maka  penegakan hukum,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hukum  ekonomi  tidak  akan  dapat ditegakkan.  Oleh  karenanya  dibutuhkan  profesionalitas  hukum,  yang  bekerja sesuai dengan kode etik, nilai moralitas dan tanggungjawab.
Profesionalisme  biasanya  dipahami  sebagai  suatu  kualitas,  yang  wajib dipunyai  setiap  eksekutif  yang  baik.  Di  dalamnya  terkandung  beberapa  ciri, yaitu:  punya  keterampilan  tinggi  dalam  suatu  bidang,  serta  kemahiran  dalam mempergunakan  peralatan  tertentu  yang  diperlukan  dalam  pelaksanakan  tugas yang  bersangkutan  dengan  bidang  tadi;  punya  ilmu  dan  pengalaman  serta kecerdasan  dalam  menganalisa  suatu  masalah,  dan  peka  di  dalam  membaca situasi,  cepat  dan  tepat  serta  cermat  dalam  mengambil  keputusan  terbaik  atas dasar  kepekaan;  punya  sikap  berorientasi  ke  hari  depan,  sehingga  punya kemampuan  mengantisipasi  perkembangan  lingkungan  yang  terbentang  di hadapannya;  punya  sikap  mandiri  berdasarkan  keyakinan  akan  kemampuan pribadi (‘izzat  al-nafs  atau  self-confidensce),  serta  terbuka  menyimak  dan menghargai  pendapat  orang  lain,  namun  cermat  dalam  memilih  yang  terbaik bagi diri dan  perkembangan pribadinya.
Selain  itu  seorang  advokat  paling  tidak  harus  memiliki  empat  kriteria nilai moral yang harus mendasari kepribadian profesional hukum dirinya, yaitu; memiliki  kejujuran  sebagai  dasar  utama  bersikap,  sikap  otentik  artinya menghayati  dan  mewujudkan  diri  sesuai  dengan  karakter  dan  kepribadian sebenarnya, bertanggungjawab, dan memiliki kemandirian moral.

## Pustaka Acuan
Abdurrahman, Tebaran  Pikiran  Tentang  Studi  Hukum  dan  Masyarakat, Jakarta: Media Sarana Press, 1986. Achmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  Di  Indonesia,  (Penyebab  dan  Solusinya), Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Edwin  H.  Sutherland,  The  Sutherland  Pepers,  The  Development  of  Theory,
Bloomington: Indiana University Press.
Emil  Salim  dalam Pembinaan  Hukum  Ekonomi  Nasional,  Ceramah  pada
Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional dalam BPHN. Fauzi Yusuf Hasibuan, Strategi Penegakan Hukum, Jakarta: Fauzie & Partners,
2002.
Frans  Hendra  Winata, Advokat  Indonesia,  Citra,  idealism  dan  Keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Frans  Magnis  Suseno,  Filsafat  Etika  Profesional,  Jakarta  :  STF  Driyarkarya, 1975
Ropaun  Rampe, Teknik  Praktek  Advokat,  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana
Indonesia, 2001.
Sambutan  Menteri  Kehakiman  pada  pembukaan  simposium Masalah PeralihanMasyarakat  Tradisional  Ke  Masyarakat  Modern  Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum di Ujung Pandang, 9 Maret 1981.

## 70 – Syafruddin Makmur; Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi
Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi  hukum,  Jakarta:  RajaGrafindo
Persada, 1999.
Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994. Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.  27/162/KEP/DIR  tanggal  31 Maret  1995  tentang Pedoman  Penyusunan  Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB).
T.  Mulya  Lubis  dan  Richard  M.  Buxbaum, Peran  Hukum  Dalam Perekonomian  Di  Negara  Berkembang,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 1986. Ulumul Qur’an No. 2 Vol. M1993. Wawancara Dengan Pihak Bank Negara Indonesia 46.