## PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI KEPEMILIKAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
(Suatu Kajian Hukum Ekonomi)
Rilda Murniati Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fak. Hukum Unila Email : rilda_murniati@fh.unil.ac.id

## Abstrak
Keikutsertaan Pemerintah Daerah dengan pembelian atau pengambilalihan saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah berdiri merupakan alternatif tercepat  daripada  mendirikan  bank  baru.  Pendirian  BPRS  baru  membutuhkan berbagai kajian mendalam, pemenuhan syarat yang cukup banyak, harus didukung berbagai  dokumen  dan  prosedur  pendirian  sebagaimana  diatur  Undang-undang Perseroan Terbatas dan  Perbankan Syariah.  Berdasarkan kajian hukum  ekonomi, pembelian  atau  pengambilalihan  saham  dilakukan  dengan  syarat  dan  prosedur relatif sederhana dan singkat. Pemerintah daerah dapat melakukan pembelian atau pengambilalihan modal atau saham  BPRS tersebut berdasarkan kajian mendalam dan  dengan  alasan  yang  menguntungkan  dalam  peningkatan  peran  pemerintah daerah  bagi  kehidupan  ekonomi  masyarakat  daerahnya  dan  peningkatan pengelolaan aset agar berhasil guna dan meningkatkan keuntungan bagi keuangan daerah.

## Kata kunci : Modal, dan BPR Syariah

## I. Pendahuluan
Bank syariah berkembang cukup  pesat  di  dunia  internasional dan di negara Indonesia. Perkembangan  ini  terjadi  karena adanya  dukungan  dari  berbagai aspek antara lain aspek sosial budaya masyarakat  dan  aspek  kepastian hukum.  Sejak  tahun  1970-an,  di dunia  internasional  perkembangan perbankan  syariah    telah  merambah dan  diterima  bukan  saja  di  negara- negara  muslim  tetapi  juga  negara- negara nonmuslim. Perbankan syariah  terus  tumbuh  karena  nilai- nilainya  yang berorientasi pada etika bisnis  sehat  (Sutan  Remy  Sjadeini,
2002: 9).
Perbankan syariah di Indonesia berkembang  pesat  karena  secara asas-asas  atau  prinsip  perbankan syariah sesuai dengan budaya masyarakat  yang  sangat  dipengaruhi oleh unsur agama tidak menghendaki adanya keuntungan yang diperolehnya dari uang yang ditanamkan pada lembang
perbankan.  Sebelum  lahirnya  Bank Muamalat  yang  merupakan  bank umum  syariah  pertama  di  Indonesia 1991, BPR syariah telah lebih dahulu berdiri di Bandung dan Aceh  1990.
Kepastian  hukum  melalui  UU Perbankan  Syariah  adalah  salah  satu aspek  yang  sangat  menentukan  bagi tumbuh  dan  terus  berkembangnya bank  syariah  di  Indonesia.  Lahirnya UU  No.  21  Tahun  2008  tentang
Perbankan Syariah (selanjutnya disingkat UUPS) merupakan landasaan  kepastian  hukum  yang kuat  bagi  para  pelaku  bisnis  dan masyarakat  luas  untuk  berinvestasi pada  bank  syariah  (Gemala  Dewi, 2005: 62). Berdasarkan UU Perbankan Syariah terdapat dua jenis bank  syariah  yaitu  Bank  Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah.    UU Perbankan Syariah menegaskan kembali  keberadaan  bank  umum konvensional dapat menjalankan usaha  syariah  dengan  pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana  telah  diatur  dalam  UU Perbankan dan peraturan Bank
Indonesia. Di lihat dari kegiatan usahanya terdapat  perbedaan  prinsip    antara kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  (BPRS).  Hal  ini  sejalan dengan  kegiatan  usaha  bank  umum dan  BPR  sebagaimana  diatur  dalam UU Perbankan. Untuk itu, perbedaan  prinsipnya  adalah  Bank Umum Syariah menjalankan kegiatan  usaha  dalam  lalu  lintas pembayaran  sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  19  dan  Pasal  20  UU Perbankan  Syariah  dan  Peraturan Bank  Indonesia  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  UU  Perbankan Syariah. Sedangkan BPRS menjalankan  kegiatan  usaha  dengan tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu lintas  pembayaran  dan  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  21  UU Perbankan  Syariah  dan  Peraturan Bank  Indonesia  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  UU  Perbankan Syariah.
Secara  umum,  penjelasan  UU Perbankan menentukan bahwa kegiatan  usaha  bank  umum  berupa
kegiatan  yang  memberikan  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran  adalah kegiatan  usaha  di  bidang  jasa keuangan yang bersifat umum meliputi  seluruh  jasa  perbankan sebagai  lembaga  keuangan  yang terdiri  atas  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit,  dan  bentuk-bentuk  kegiatan lainnya.  Sedangkan  pengertian  tidak memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran meliputi tidak menerima simpanan  berupa  giro  yang  tunduk pada  lalu  lintas  pembayaran  baik secara  tunai  maupun  surat  berharga atau  pemindahbukuan.  Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan  dengan  fungsi  BPR yang ditujukan hanya untuk melayani  usaha-usaha  kecil  dan masyarakat di pedesaan.
Berdasarkan jenis dan kegiatan usaha  bank  syariah    maka  antara BUS dan BPRS memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam hubungananya  dengan  masyarakat luas.  BUS  lebih  menjalankan  usaha perbankan pada umumnya dan masyarakat pada umumnya sedangkan fungsi BPRS lebih
mengutamakan fungsinya secara khusus  yaitu  melayani  masyarakat dengan  investasi  kecil  termasuk masyarakat  pedesaan  dengan  prinsip syariah. Berdasarkan fungsinya tersebut  maka  BPRS  akan  memiliki akses  besar  bagi  pengembangan usaha  kecil  dan  masyarakat  kecil  di Indoensia  yang  jumlah  cukup  besar dibandingkan
dengan usaha menengah dan besar. Pemerintah daerah di Indonesia dapat merencanakan untuk menginvestasikan dananya pada
BPRS  merupakan  langkah  strategis demi  meletakkan  salah  satu  peran
Pemerintah  Daerah  secara  langsung bagi kelangsungan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan pendapatan daerah. Untuk  itu,  sesuai  dengan  fungsi BPRS  yang  ditentukan  dalam  UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah maka keikutsertaan Pemerintah Daerah untuk menginvestasikan  dana  dan  aset daerah  untuk  pendirian  BPRS  baru dirasakan sangat diperlukan. Pendirian BPRS baru membutuhkan berbagai pertimbangan hukum, sosial ekonomi  dan  politik  dengan  kajian yang  mendalam  dari  Pemerintah Daerah  dan  DPRD.  Dari  segi  sosial ekonomi,  berdasarkan  berbagai  hasil penelitian (studi pustaka) memperlihatkan gambaran dukungan yang  cukup  potensial  baik  di  dunia internasional  maupun  di  negara  kita Indonesia  terhadap  tumbuh  dan berkembangnya  perbankan  syariah. Namun  demikian,  di  lihat  dari    segi aspek  hukum  ekonomi,  pendirian BPRS  baru  membutuhkan  modal, adminstratif  dan  legalitas  hukum yang  cukup  banyak  dan  waktu  yang cukup  lama  dibandingkan  dengan investasi  melalui  penyertaan  modal pada BPRS yang telah berdiri.
Di  lihat  dari  aspek  hukum ekonomi, pendirian BPRS membutuhkan  kesiapan  syarat  dan mengikuti  prosedur  pendirian  yang telah ditentukan dalam UU Perbankan Syariah dan UU Perseroan  Terbatas  serta  peraturan lain  yang  terkait  dengan  legalitas pendirian  perusahaan  baru  termasuk
BPRS  baru.  UU  Perbankan  Syariah, menentukan  bahwa  bentuk  hukum bank syariah adalah Perseroan
Terbatas.
Untuk  itu,  terdapat  pengaturan yang berbeda dengan UU Perbankan dan  Peraturan  BI  tentang  bentuk hukum  bank  syariah  yaitu  Perseroan Terbatas,  Koperasi  dan  Perusahaan Daerah. UU Perbankan Syariah tidak memungkinkan  ada  bentuk  hukum lain  di  luar  Perseroan  Terbatas. Dengan  demikian,  sepanjang  tidak ditentukan  secara  khusus  dalam  UU Perbankan  Syariah  maka  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur secara  umum  tentang  pendirian  dan legalitas  hukum  perbankan  syariah berlaku terhadap bank syariah termasuk BPRS.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  menjadi  suatu  kajian  yang cukup  menarik  dari  segi  hukum ekonomi  tentang  pendirian  bank syariah khususnya BPRS  yang dapat dijadikan  peluang  investasi  bagi pemerintah daerah dalam pengembangan  modal  daerah  yang keuntungannya dapat digunakan bagi kegiatan pembangunan ekonomi daerah tersebut.

## II. Pembahasan 2.1. Syarat Pendirian BPRS
Berdasarkan  bentuk  hukum, maka BPRS adalah Perseroan Terbatas.  Pasal  1  ayat  (1)  UU Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa Perseroan Terbatas  adalah  badan  hukum  yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham dan memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam UU ini serta peraturan
pelaksanaanya.  Untuk  itu,  maka terhadap syarat pendirian BPRS baru berlaku  ketentuan  UU  Perbankan
Syariah  (UUPS)  dan  UU  Perseroan Terbatas (UUPT).

## a. Kepemilikan BPRS
Pasal 1 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh  2(dua) orang atau  lebih  dengan  Akta  Pendirian yang  dibuat  dimuka  notaris  dalam bahasa  Indonesia.  Namun  demikian, secara khusus Pasal 9 ayat (2) UUPS menentukan  bahwa  BPRS  dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
(1) Warga negara Indonesia dan/atau badan  hukum  Indonesia  yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
(2) Pemerintah Daerah;
(3) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) Berdasarkan  ketentuan  di  atas, ketentuan  kepemilikan  Perseroan Terbatas dalam UUPT dapat dikesampingkan  dengan  ketentuan
Pasal  9  ayat  (2)  UUPS.  Untuk  itu, dapat  ditentukan  bahwa  Pemerintah Daerah  termasuk  dapat  memiliki BPRS  dengan  modal  seluruh  atau sebagian  besar  milik  Pemerintah Daerah.  Namun  demikian,  sebagai badan  hukum,  BPRS  adalah  badan hukum  yang  berdiri  sendiri  dengan harta  kekayaan  sendiri.  Untuk  itu, Pemerintah Daerah dalam kepemilikannya  pada  BPRS  harus memisahkan sejumlah kekayaan daerah  secara  terpisah  ke  dalam
BPRS  melalui  Peraturan  Daerah (Perda)  yang  khusus  menentukan jumlah  penyertaan  modal  daerah  ke dalam pendirian BPRS.
b. Jumlah Modal BPRS Setiap Perseroan Terbatas berdiri  dengan  modal  dasar  yang terdiri  atas  seluruh  nilai  nominal saham  (Pasal  31  ayat  (1)  UUPT).
Paling  sedikit  25%  dari  modal  dasar harus sudah ditempatkan atau disetor penuh  dan  dibuktikan  dengan  bukti penyetoran  yanga  sah  (Pasal  33 UUPT).  Yang  dimaksud  dengan bukti  setoran  yang  sah  antara  lain adalah  bukti  setoran  pemegang saham  ke  dalam  rekening  bank  atas nama PT tersebut.
Secara  khusus  UUPS  tidak menentukan jumlah minimum modal dasar  atau  modal  disetor  yang  harus dimiliki  oleh  BPRS.  Pasal  11  UUPS hanya  menentukan  bahwa  besarnya modal disetor untuk mendirikan bank syariah ditetapkan oleh Bank
Indonesia.  Sebagai  UU  baru,  maka UUPS  belum  memiliki  peraturan perlaksanaan.  Untuk  itu,  sepanjang belum  diatur  secara  khusus  maka ketentuan  yang  lama  tetap  berlaku. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) tentang  Pedoman  Perizinan  BPRS menentukan bahwa jumlah minimum modal  disetor  bagi  BPRS  yang didirikan  di  luar  ibukota  propinsi adalah  500  juta.  Dengan  demikian jumlah minimum modal dasar berdasarkan  ketentuan  Pasal  33 UUPT  berjumlah  2  milyar  rupiah. Pasal  34  UUPT  menentukan  bahwa penyetoran  atas  modal  saham  dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk  lainnya. Pada umumnya  penyetoran  saham  adalah dalam bentuk uang. Berdasarkan  ketentuan  UUPT tidak ditutup kemungkinan penyetoran dalam bentuk lain berupa benda berwujud maupun tidak berwujud  yang  dapat  dinilai  dengan uang.  Namun,  penyetoran  saham dalam  bentuk    lain  harus  disertai
rincian  yang  menerangkan  nilai  atau harga,  jenis  atau  macam,  status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Perda tentang penyertaaan  modal  dalam  pendirian BPRS  baru  harus  merinci  jumlah modal  saham  dan  modal  lain  selain saham  dengan  rincian  yang  jelas mengenai  nilai  atau harga, jenis atau macam, status, dan tempat kedudukannya.  Perincian  tersebut harus  dapat  mencerminkan  jumlah modal yang disertakan dan dipisahkan oleh daerah sebagai harta kekayaan  PBRS  dalam  pendirian BPRS milik daerah tersebut.
c.  Memiliki  Akta  Pendirian  yang memuat Angaraan Dasar
Pasal  8  UUPT  menentukan bahwa  Akta  Pendirian  memuat anggaran  dasar  dan  keterangan  lain berkaitan  dengan  pendirian  PT. Dalam  pembuatan  Akta  Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan  surat  kuasa.  Keterangan lain  yang  dimuat  dalam  Akta Pendirian sekurang-kurangnya yaitu:
(1) nama lengkap, tempat dan tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat tinggal,  dan  kewarganegaraan pendiri perseroan;
(2) nama lengkap, tempat dan tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat tinggal, kewarganegaraan anggota  Direksi  dan  Dewan Komisaris  yang  pertama  kali diangkat;
(3) nama  pemegang  saham  yang telah  mengambil  bagian  saham,
rincian  jumlah  saham,  dan  nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
Pasal  15  UUPT  menentukan bahwa  anggaran  dasar  memuat sekurang-kurangnya:
(1) nama  dan  tempat  kedudukan perseroan;
(2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
(3) besarnya  jumlah  modal  dasar, dan modal disetor;
(4) jumlah  saham,  klasifikasi  saham, hak-hak  yang  melekat  pada setiap  saham,  dan  nilai  nominal setiap saham;
(5) nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan pengawas;
(6) penetapan  tempat  dan  tata  cara penyelenggaraan RUPS;
(7) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
(8) tata  cara  penggunaan  laba  dan pembagian deviden.
Berdasarkan    Pasal  8  UUPS ditentukan bahwa di dalam anggaran dasar  bank  syariah  selain  memenuhi ketentuan UUPT memuat pula ketentuan:
(1) pengangkatan  anggota  direksi dan  komisaris  harus  mendapat persetujuan Bank Indonesia;
(2) Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS)  bank  syariah  harus menetapkan  tugas  manajemen, remunerasi direksi dan komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan,  penunjukkan  dan  biaya jasa  akuntan  publik,  penggunaan laba,  dan  hal-hal  lainnya  yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
d.  Memiliki  Direksi  dan  Dewan Komisaris  dengan  persetujuan Bank Indonesia
Secara umum UUPT memberikan pengaturan tentang direksi  dan  dewan  komisaris  beserta tugas  dan  kewenangannya  dalam Pasal 92-121 UUPT. Direksi bertugas  menjalankan  pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan  perseroan.  Sedangkan  dewan komisaris  melakukan  pengawasan atas  kebijakan  pengursan  perseroan dan  memberikan  nasehat  kepada direksi.  Anggota  direksi  dan  dewan komisaris  diangkat  Rapat  RUPS. Untuk  pertama  kali,  direksi  dan dewan  pengawas  diangkat  oleh pendiri dalam akta pendirian.
Secara khusus, UUPS menentukan  bahwa  syarat,  jumlah tugas,  kewenangan,  tanggung  jawab serta  hal  lain  yang  menyangkut direksi  dan  dewan  pengawas  bank syariah  diatur  dalam  anggaran  dasar dan  sesuai  dengan  UUPT  (Pasal  28 UUPS).  Calon  dewan  komisaris  dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan  dan  kepatutan  yang dilakukan  oleh  Bank  Indonesia. Untuk  pertama  kali,  calon  dewan komisaris  dan  calon  direksi  bank syariah  dimuat  dalam  permohonan persetujuan izin prinsip yang
diajukan  kepada  Gubernur  Bank Indonesia.
e. Wajib  memiliki  Dewan  Pengawas
Syariah
Pasal  109  UUPT  menentukan bahwa PT yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah  wajib  mempunyai  Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selanjutnya  secara  khusus,  UUPS menegaskan kembali dalam Pasal 32
UUPS bahwa DPS wajib dibentuk di bank  syariah.  DPS  diangkat  oleh RUPS  atas  rekomendasi  Majelis Ulama  Indonesia.  DPS  bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada  direksi  serta  mengawasi kegiatan  bank  agar  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  pembentukan  DPS diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia  (PBI).  PBI  baru  sebagai peraturan  pelaksaan  UUPS  belum diterbitkan.
Untuk  itu,  berdasarkan  PBI tentang Pendirian BPRS Tahun 2004 ditetapkan ketentuan khusus pembentukan DPS pada bank syariah, sebagai berikut:
(1) sekurang-kurangnya  1  orang  dan sebanyak-banyaknya 3 orang
(2) hanya  dapat  merangkap  jabatan sebagai  anggota  DPS  sebanyak- banyaknya  pada  2  lembaga perbankan dan 2 lembaga keuangan syariah bukan bank;
(3) satu  anggota  dapat  merangkap jabatan  sebagai  anggota  Dewan Syariah Nasional (DSN).

## 2.2. Prosedur Pendirian BPRS
Berdasarkan  bentuk  hukum BPRS,  maka  BPRS  adalah  badan hukum  perseroan  terbatas  yang mendirikan    dengan  mengacu  pada UUPT  yang  secara  umum  mengatur bentuk  hukum  PT  dan  UUPS  yang secara  khusus  mengatur  hal-hal  lain yang terkait dengan bank syariah.
Syarat pendirian di atas dipenuhi    menjadi  satu  kesatuan bagian dari prosedur pendirian BPRS. Berikut ini diuraikan prosedur pendirian BPRS berdasarkan ketentuan UUPT dan UUPS, yaitu: a.  Penerbitan  Peraturan  Daerah tentang Penyertaaan Modal
Daerah  bagi  Pendirian  BPRS
milik Daerah
BPRS  adalah  badan  hukum yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas. Untuk  itu,  setiap  BPRS  harus memiliki  kekayaan  sendiri  yang terpisah.  Pemerintah  Daerah  sebagai calon  pemilik  atau  calon  pemegang saham  pada  BPRS  harus  melakukan pemisahan  kekayaan  daerah  melalui Peraturan Daerah yang harus disetujui  oleh  DPRD.  Kekayaan daerah yang dipisahkan harus dimuat secara jelas dan rinci bentuk, jumlah, nilai  atau  harga  dan  status  serta tempat  kedudukannya.  Kekayaan daerah  yang  dipisahkan  melalui Perda  tersebut  selanjutnya  dimuat dalam  rancangan  Anggaran  Dasar atau  rancangan  Akta  Pendirian  yang akan  diajukan  sebagai  syarat  dalam permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS kepada Bank Indonesia. b.  Persetujuan  Prinsip  Pendirian BPRS oleh Bank Indonesia Persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan  pendirian  BPRS  yang diberikan Bank Indonesia bagi pendirian  BPRS  baru  sebelum  Bank Indonesia  mengeluarkan  izin  usaha pendirian BPRS. UUPS tidak mencantumkan dalam ketentuan pasalnya yang terkait dengan persetujuan prinsip. Untuk itu,
sepanjang  UUPS  dan  PBI  sebagai peraturan  pelaksanaannya  yang  baru dari  UUPS  belum  mengatur  maka
PBI  yang  ada  tetap  diberlakukan.
PBI  tentang  Pedoman  Pendirian BPRS menentukan bahwa permohonan persetujuan prinsip pendirian  BPRS  diajukan  sekurang- kurangnya  oleh  salah  satu  calon pemilik  kepada  Dewan  Gubernur Bank  Indonesia.  Pemilik  atau  pihak
yang mengajukan permohonan pendirian  BPRS  wajib  melakukan presentasi  kepada  Bank  Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian BPRS. Permohonan persetujuan prinsip  pendirian  BPRS    wajib dilampiri  dengan  dokumen  antara lain sebagai berikut:
(1) Rancangan  Akta  Pendiran  BPRS termasuk  rancangan  anggaran dasar  yang  sekurang-kurangnya memuat: nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha BPRS, permodalan, kepemilikan, wewenang  dan  tanggung  jawab direksi,  dewan  komisaris  dan Dewan Pengawas Syariah;
(2) Data  kepemilikan  berupa  daftar calon  pemilik  atau  daftar  calon pemegang  saham  berikut  rincian besarnya masing-masing kepemilikan  saham,  dan  surat pernyataan  dari  calon  pemegang saham bahwa data atau informasi telah  disampaikan  dengan  benar,
beserta  laporan  keuangan  posisi akhir  bulan  sebelum  tanggal pengajuan permohonan atau APBD  tahun  berjalan  yang  telah disahkan  DPRD  untuk  BPRS milik  Pemda,  serta  dokumen- dokumen lain yang telah ditetapkan  dalam  PBI  tentang Pendirian BPRS;
(3) Daftar  calon  anggota  direksi, dewan  komisaris,  dan  Dewan Pengawas Syariah
disertai dokumen  identitas  dirinya  dan surat pernyataan tidak melakukan perbuatan  tercela  dan  atau  tidak pernah  dihukum  karena  terbukti melakukan tindak pidana, disertai pula surat pernyataan pengalaman  kerja  dari  instansi terkait;
(4) Rencana  susunan  dan  struktur organisasi serta personalia;
(5) Rencana  kerja  untuk  3(tiga) tahun  pertama  yang  sekurang- kurangnya memuat rencana kegiatan  usaha  dan  langkah- langkahnya,  rencana  kebutuhan pegawai,  dan  proyeksi  arus  kas bulanan selama 36 bulan dimulai sejak  BPRS  melakukan  kegiatan operasionalnya  serta  proyeksi neraca perhitungan laba rugi;
(6) Studi  kelayalam  pendirian  BPRS antara lain memuat hasil penelaahan  mengenai  peluang pasar  dan  potensi  ekonomi  di wilayah  kabupaten/kota  tempat kedudukan  BPRS  dan  wilayah operasionalnya;
(7) Surat  pernyataan  dari  pemilik atau  pemegang  saham  bahwa setoran  modal  tidak  berasal  dari pinjaman atau fasilitas pembiyaan  dalam  bentuk  apapun dari  bank  atau  pihak  lain,  tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, dan tidak bersal dari dan untuk  pencucian  uang (money laundering) Dalam rangka pemberian persetujuan  prinsip  Bank  Indonesia melakukan:
(1) penelitian  atas  kelengkapan  dan kebenaran dokumen;
(2) analisis  yang  mencakup  antara lain  tingkat  persaingan  sehat  dan tingkat  kejenuhan  antar  bank yang melaksanakan prinsip syariah dan BPRS;
(3) wawancara terhadap calon
pemilik,  calon  anggota  dewan komisaris,  calon  anggota  direksi dan  calon  Dewan  Pengawas Syariah.
Persetujuan  atau  penolakan atas  permohonan  persetujuan  prinsip
diberikan  selambat-lambatnya  60 (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal permohonan tersebut. Persetujuan prinsip tersebut diberikan  untuk  jangka  waktu  360 (tiga  ratus  enam  puluh)  hari  sejak tanggal dikeluarkan persetujuan prinsip  tersebut  dan  tidak  dapat diperpanjang.
c.  Pembuatan  dan  Penandatanganan
Akta Pendirian yang berisi Anggaran Dasar di muka Notaris Sebagai  suatu  bentuk  hukum PT,  maka  setiap  pendirian  BPRS harus didirikan dengan akta pendirian yang dibuat dimuka notaris yang  ditandanganani  oleh  pemilik atau kuasanya. Akta pendirian memuat  anggaran  dasar  yang  telah disusun  dan  disetujui  oleh  Bank Indonesia melalui pemberian persetujuan prinsip terhadap pendirian  BPRS.  Anggaran  dasar adalah  pedoman  kerja  bagi  BPRS dalam menjalankan kegiatan
usahanya yang  disusun  dengan mengacu  pada  UUPT  dan  UUPS beserta peraturan pelaksanaannya.
d.  Pemberian  Izin  Usaha  BPRS  oleh Bank Indonesia
Pasal  5  UUPS  menegaskan bahwa  setiap  pihak  yang  akan melakukan  kegiatan  usaha  bank syariah wajib terlebih dahulu memperoleh  izin  usaha  dari  Bank Indonesia.  Untuk  memperoleh  izin usaha, bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:  susunan  organisasi  dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan,  keahlian  di  bidang perbankan  syariah,  dan  kelayakan usaha. Persyaratan lainnya ditentukan PBI.
PBI tentang Pedoman Perizinan    BPRS  2004  menentukan syarat lain berupa dokumen pendukung  yang  harus  dilampirkan dalam permohonan izin  usaha  BPRS kepada Bank Indonesia. Pada prinsipnya,  dokumen  yang  harus dilampirkan  adalah  sama  dengan dokumen  permohonan  persetujuan prinsip  disertai  perubahannya  jika terjadi perubahan data dari dokumen tersebut.  Selain  itu,  dilampiri  pula dengan  bukti  kesiapan  operasional BPRS  dan  dokumen  lain  yang dimuat  secara  lengkap  dalam  PBI tentang  Pedoman  Perizinan  BPRS 2004.
e.  Pengesahan  Badan  Hukum  BPRS
oleh Menteri Hukum dan HAM Berdasarkan UUPS, BPRS adalah  Perseroan  Terbatas.  Sebagai Perseroan  Terbatas,  BPRS  adalah badan  hukum.  Menurut  teori  ilmu hukum (doelvermogen theorie) , badan hukum  adalah pendukung hak dan kewajiban sama dengan manusia pribadi.  Untuk  itu,  harus  memiliki kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari kekayaan  pengurus  atau  pendirinya (Abdulkadir Muhammad, 2006: 102). Segala  kewajiban  hukumnya harus  dipenuhi  dari  kekayaan  badan hukum.  Kekayaan  terpisah  ini  harus ditentukan secara tegas dalam Anggaran  Dasar.  Bagi  BPRS  milik Pemerintah  Daerah,  untuk  setiap pemisahan  kekayaan  daerah  menjadi kekayaan badan hukum harus ditentukan  melalui  Peraturan  Daerah yang  secara  khusus  memisahkan kekayaan  daerah  untuk  pendirian BPRS. Kekayaan badan hukum yang termuat  dalam  Anggaran  Dasar BPRS milik daerah ditentukan berdasarkan Perda tersebut.
UU  Perbankan  Syariah  tidak menentukan  secara  khusus  tentang pengesahan  Anggaran  Dasar  bank syariah  oleh  Menteri  Hukum  dan HAM  (Menteri)  yang  menentukan status  badan  hukum  BPRS.  Untuk itu,  berlakulah  ketentuan  umum dalam UUPT.
Pasal  9  UUPT  menentukan bahwa  untuk  memperoleh  keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum  PT,  maka  pendiri  bersama- sama mengajukan permohonan melalui  jasa  teknologi  informasi system  adminstrasi  badan  hukum (Sisminbakum) secara elektronik kepada  Menteri  dengan  mengisi format  isian.  Namun  sebelumnya harus  didahului  dengan  pengajuan nama  PT.  Format  isian  memuat sekurang-kurangnya:
(1) nama dan tempat kedudukan PT;
(2) jangka waktu berdirinya PT;
(3) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
(4) jumlah  modal  dasar,  modal ditempatkan dan modal disetor;
(5) alamat lengkap PT.
Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut,  maka  pendiri  hanya  dapat memberi kuasa kepada notaris. Permohonan untuk memperoleh  pengesahan  tersebut harus  diajukan  paling  lambat  60 (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani  dengan  dilengkapi dokumen  pendukung  yang  telah ditentukan dalam Peraturan Menteri.
Terhadap  format  isian  yang memenuhi  syarat,  Menteri  langsung menyatakan  tidak  berkeberatan  atas permohonan
tersebut secara elektronik. Sebaliknya jika keberatan maka  diberitahukan  pula  kepada
pemohon  tentang  penolakan  tersebut beserta  alasannya  secara  elektronik. Dalam  jangka  watu  30(tiga  puluh) hari  sejak  tanggal  pernyataan  tidak berkeberatan, pemohon wajib menyampaikan  secara  fisik  surat permohonan disertai dokumen pendukungnya.  Dalam  jangka  waktu paling  lambat  14(empat  belas)  hari sejak  permohonan  itu  dipenuhi secara lengkap, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum  PT  (BPRS)  tersebut  yang ditandatangani  secara    elektronik (Pasal 10 UUPT).
f. Pendaftaran dan Pengumuman UUPS tidak memberikan pengaturan  tentang  pendaftaran  dan pengumuman  bagi  bank  syariah termasuk BPRS. Pengaturan mengenai pendaftaran dan pengumuman ditemukan dalam UUPT.  Untuk  itu,  sebagai  PT  maka BPRS harus pula melakukan pendaftaran dan pengumuman. Pasal  29  UUPT  menentukan bahwa  setiap  PT  atau  perseroan wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut diselenggarakan oleh Menteri  Hukum  dan  HAM.  Daftar perseroan  memuat  seluruh  informasi lengkap dari perseroan tersebut  yang termuka untuk diketahui umum. Data perseroan  yang  dimuat  dalam  daftar perseroan  dimasukkan  bersamaan pada  tanggal  Keputusan  Menteri mengenai  pengesahan  badan  hukum perseroan tersebut.
Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka selanjutnya Menteri wajib  mengumumkan  berdirinya  PT baru dalam Tambahan Berita Negara RI.  Pengumuman  tersebut  berisi
Akta  Pendirian  dan  Surat  Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum. Pengumuman tersebut
dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling  lambat  14(empat  belas)  hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya  Keputusan  Menteri mengenai  pengesahan  badan  hukum (Pasal 30 UUPT).

## 2.3.  Kepemilikan  Modal  Daerah melalui Penyertaan Modal
Berdasarkan  kajian  pendirian BPRS  baru  di  atas  terlihat  bahwa pendirian  BPRS  baru  membutuhkan berbagai kajian mendalam, pemenuhan syarat yang cukup banyak, harus didukung oleh
berbagai  dokumen  pendukung  dan harus  mengikuti  prosedur  pendirian yang  cukup  memakan  waktu.  Untuk itu,  sebagai  kajian  pembanding  akan diuraikan  singkat  alternatif  lain  bagi daerah  dalam  rangka  pengelolaan aset  dari  dalam  keikutsertaan  bagi pembangunan  ekonomi  masyarakat daerah  tersebut.  Hal  ini  dapat  pula dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  rangka  peran  aktif  bagi pemberdayaan kegiatan ekonomi secara  berdaya  guna  dan  berhasil guna  bagi  masyarakat  dan  bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
Keikutsertaan Pemerintah Daerah  dengan  pembelian  atau pengambilalihan  saham  pada  BPRS yang telah berdiri merupakan alternatif tercepat dibandingkan
dengan pendirian BPRS baru.
Berdasarkan  kajian  hukum  ekonomi,
pembelian atau pengambilalihan saham  dilakukan  dengan  syarat  dan prosedur  yang  relatif  sederhana  atau singkat sehingga tidak membutuhkan waktu  lama.  Pemerintah  Daerah dapat  melakukan  pembelian  atau pengambilalihan  modal  atau  saham BPRS  tersebut  berdasarkan  kajian mendalam  dan  dengan  alasan  yang
menguntungkan  dalam  peningkatan peran Pemda bagi kehidupan ekonomi  masyarakat  daerahnya  dan peningkatan aset Pemda.

## III.  Simpulan
1. Bahwa  BPRS  didirikan  dengan memenuhi syarat dan berdasarkan  prosedur  tertentu sebagaimana  ditentukan  dalam UU  Perbankan  Syariah  dan  UU Perseroan Terbatas. Syarat pendirian  BPRS  meliputi  syarat bentuk  hukum  berupa  Perseroan Terbatas dan jumlah modal dasar minimal  2  milyar  rupiah  serta memiliki anggaran dasar. Prosedur pendirian BPRS dilakukan  dengan  cara  yaitu:  a. penerbitan Peraturan Daerah tentang Penyertaaan Modal Daerah  bagi  Pendirian  BPRS milik  Daerah,  b.  persetujuan prinsip  pendirian  BPRS  oleh Bank  Indonesia,  c.  Pembuatan dan penandatanganan Akta Pendirian  yg  berisi  Anggaran
Dasar  di  muka  notaris,  d.
Pemberian izin usaha BPRS oleh
Bank  Indonesia,  e.pengesahan badan hukum BPRS oleh Menteri
Hukum dan HAM, f. pendaftaran dan pengumuman yang diselenggarakan oleh Kementrian Hukum  dan  HAM  bersamaan dengan pengesahan Badan
Hukum.
2. Bahwa  keikutsertaan  Pemerintah Daerah  dengan  pembelian  atau pengambilalihan saham pada BPRS yang telah berdiri merupakan alternatif tercepat dibandingkan  dengan  pendirian BPRS  baru.  Berdasarkan  kajian hukum  ekonomi,  pembelian  atau pengambilalihan
saham
dilakukan  dengan  syarat  dan prosedur  yang  relatif  sederhana atau  singkat  sehingga  tidak membutuhkan waktu lama. Pemerintah Daerah dapat melakukan pembelian atau pengambilalihan modal atau saham BPRS tersebut berdasarkan  kajian  mendalam dan dengan alasan yang menguntungkan dalam peningkatan  peran  Pemda  bagi kehidupan  ekonomi  masyarakat daerahnya  dan  peningkatan  aset Pemda.

## Daftar Pustaka
Djazuli,  H.A.  dan  Yadi  Janwari.
2002. Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat ( Sebuah  Pengenalan). Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta. Dewi,  Gemala.  2006. Aspek-Aspek Hukum  Dalam  Perbankan  dan Perasuransian  Syari’ah  di Indonesia. Edisi Revisi. Penerbit Kencana Prenada Media  Group, Jakarta. Sholahuddin,  M,  2006. Lembaga Ekonomi dan KeuanganI Islam. Penerbit Muhammadiyah University Press. Surakarta. Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan  Bank  Syari’ah. Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta. Djamil,  Fathurrahman. 2001. Hukum Perjanjian  Syari’ah,  Dalam Kompilasi Hukum Perikatan . Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  1999. Bank  Syari’ah  Bagi  Bankir  & Praktisi Keuangan,
Penerbit Tazkia Institute, Jakarta. Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2000. Bank Syari’ah Suatu Pengantar Umum. Edisi Khusus. Penerbit Tazkia Institute, Jakarta. Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. Perbankan Islam dan Kedudukannya  Dalam  Tata Hukum  Perbankan  Indonesia. Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Sudarsono,  Heri.  2004. Bank  dan Lembaga  Keuangan  Syari’ah. Penerbit Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta. Ali,  Muhammad  Daud.  1983. Asas-
Asas  HukumI  Islam. Penerbit
Bulan Bintang, Jakarta. Ash-Shiddieqie,  T.M.  Hasbi.  1984. Pengantar  Fiqih  Muamalah. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.