## SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
Weni Agustina, Abd. Halim Talli Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : weniagustina@uin-alauddin.ac.id , abdhalimtalli@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena  berkaitan dengan pembagian harta kekayaan  orang  yang  meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya.  Bahkan  seringkali  terjadi perselisihan  antara  para  ahli  waris  dalam  pembagianya.  Hal  ini  disebabkan  fitrah  manusia yang  lebih  cenderung  serakah,  matrealistis  dan  rela  mengorbankan  hak-hak  orang lain  demi kepentingan  dan  ambisi  pribadinya.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  yaitu field research  deskriptif  kualitatif dengan  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  suatu  penelitian  yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini  Menunjukkan  bahwa  sistem  pembagian  kewarisan  masyarakat  sayyid  lebih  memilih menggunakan  hukum  adatnya  dalam  persoalan  kewarisan.  Alasannya,  jika  menggunakan hukum  Islam,  lebih  banyak  mudharatnya  dibanding  maslahatnya  karena  didalam  hukum Islam,  adanya  perbedaan  kewarisan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Adapun  kebiasaan melarang  anak  perempuan  mereka  menikah  dengan  laki-laki  yang  bukan  keturunan sayyid yang  mengakibatkan  anak  perempuan  tersebut  menjadi  terhalang  mewaris.  Oleh  karena  itu, diharapkan  adanya  pembelajaran  dari  para  tokoh  Agama  untuk memberikan  nasehat  tentang perlunya menggunakan hukum waris Islam apalagi kita sebagai pemeluk agama Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam agar menciptakan rasa keadilan.
Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Warisan.

## Abstract
Inheritance is a sensitive issue because it is related to the distribution of property of people who die to their heirs. In fact, disputes often occur between heirs in their distribution. This is due to human nature that is more likely to be greedy, realistic and willing to sacrifice other people's  rights  for  their  personal  interests  and  ambitions.  This  research  includes  field research  that  is  descriptive  qualitative  field  research  with  an  empirical  juridical  approach that  is  a  study  conducted  on  the  actual  situation  or  real  conditions  that  occur  in  the community  with  a  view  to  knowing  and  finding  the  facts  and  data  needed.  This  research shows  that  the  system  of  inheritance  distribution  of  sayyid  people  prefers  to  use  their customary  law  in  inheritance  issues.  The  reason  is,  if  you  use  Islamic  law,  there  are  more disadvantages  than  the  benefits  because  in  Islamic  law,  there  are  inheritance  differences between men and women. As for the habit of forbidding their daughters from marrying men
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
who  are  not  descendants  of  sayyid  which  resulted in  the  girl  being  blocked from  inheriting. Therefore, it is expected that learning from religious leaders to provide advice on the need to use  Islamic  inheritance  law  especially  we  as  followers  of  Islam  certainly  use  Islamic inheritance law, of course using Islamic inheritance law to create a sense of justice.
Keywords: Custom, Islamic Law, Inheritance.

## A. Pendahuluan
Manusia,  kehidupan  dan  hukum  kewarisan  sudah  menjadi  ketentuan  Allah  swt.  Bahwa setiap  manusia  dalam  meniti  perjalanan  hidupnya  di  dunia  akan  melewati  beberapa masa.  Masa  manusia  dilahirkan  ke  dunia,  masa  manusia  ditakdirkan  hidup  setelah  di lahirkan dan masa meninggal dunia dalam waktu yang telah di takdirkan oleh Allah swt. Sebagai  mahluk  hidup  yang  bermasyarakat,  diperlukan  aturan  atau  hukum  yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dengan sesamanya. 1
Manusia  tidak  bisa  hidup  tanpa  ada  aturan  atau  hukum  yang  mengatur  kehidupannya. Pada setiap kehidupan, baik itu kehidupan primitif maupun yang sudah sangat modern, pasti  ada  jenis  aturan  atau  hukum  yang  mengatur  tatanan  kehidupan  manusia  dalam masyarakat  setempat.  Oleh  Harijah  Damis,  Abdul  Manan  mengatakan  bahwa “hukum- hukum  yang  dibuat  sesuai  dengan  tata  kehidupan  masyarakat  yang  hidup  dalam masyarakat,  hukum  lahir  dari  masyarakat  yang  terus  berkembang”.  Itulah  sebabnya manusia  sejak  lahir  kedunia  hingga  meninggal  dunia,  telah  diatur  dan  dilindungi  oleh hukum. 2
Norma  agama  adalah  sistem  aturan  yang  diperoleh  manusia  berdasarkan  ajaran  agama yang dianutnya. Sumber agama yang berasal dari ajaran tuhan yang diperoleh atau yang diturunkan dan disebarluaskan melalui para Nabi dan Rasul-Nya. Alat pengontrol sistem norma  agama  adalah  janji  serta  sanksi  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berupa  pahala  bagi manusia  yang  melaksanakan  ajarannya  dan  dosa  bagi  manusia  yang  ingkar  terhadap ajaran  agamanya. 3 Sampai  saat  ini  di  Indonesia  belum  terbentuk  hukum  kewarisan secara nasional yang dapat mengatur kewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum
1 Harijah  Damis,  Memahami Pembagian  Harta  Warisan  Secara  Damai (Jakarta:  MT.Al-Itqon,  2013), h.3.
2 Harijah Damis, Memahami Pembagian Harta, h.6.
3 Ilham Bisri , Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, (Ed. 1, Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
kewarisan  di  Indonesia  dapat  menggunakan  berbagai  macam  sistem  kewarisan  yaitu sistem hukum kewarisan menurut KUH perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.
Masyarakat  adat  Indonesia  mempunyai  Hukum  adat  waris  sendiri-sendiri.  Biasanya Hukum  adat  mereka  dipengaruhi  oleh  sistem  kekeluargaan  dan  sistem  perkawinan mereka yang anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada Hukum waris perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum waris adat. 4
Kewarisan  merupakan  permasalahan  yang  sensitif,  karena  berkaitan  dengan  pembagian harta  kekayaan  orang  yang  meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya.  Bahkan  seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagianya. Hal ini disebabkan fitrah manusia  yang  lebih  cenderung  serakah,  matrealistis  dan  rela  mengorbankan  hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Karena itu perlu ada sebuah sistem hukum  untuk  mengaturpembagian  tersebut  guna  mencegah  perselisihan  dan ketidakadilan.  Salah  satu  dari  sistem  hukum  itu  adalah  hukum  kewarisan  yang  dalam Islam dikenal dengan istilah Fiqih Mawaris (Faraid).
Hukum  waris  suatu  golongan  masyarakat  sangat  di  pengaruhi  oleh  bentuk  kekerabatan dari  masyarakat  itu  sendiri,  setiap  kekerabatan  atau  kekeluargaan  memiliki  sistem hukum  waris  sendiri-sendiri.  Sistem  kekerabatan  ini  berpengaruh  dan  sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.
Adat  istiadat  merupakan  salah  satu  perekat  sosial  dalam  kehidupan  berbangsa, khususnya  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  heterogen.  Indonesia  terdiri  atas  suku bangsa  dengan  adat  istiadat  masing-masing  yang  berusaha  dipadukan  dalam  konsep negara  “bihneka  tunggal  ika”  yaitu  konsep  kesatuan  dalam  keanekaragaman.  Sistem kewarisan  adat  yang  berbeda  antara  satu  suku  bangsa  dengan  suku  bangsa  lain merupakan  salah  satu  kekayaan  budaya  suku  bangsa  dan  tak  ternilai  dan  patut  di pertahankan sebagai bagian dari sistem budaya nasional.
Hukum  Waris  Islam  dirumuskan  sebagai  “perangkat  ketentuan  hukum  yang  mengatur
4 Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993), h. 23.
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
pembagian  harta  kekayaan  yang  dimiliki  seseorang  pada  waktu  ia  meninggal  dunia”. Sumber  pokok  Hukum  Waris  Islam  adalah  Alquran  dan  sunnah  nabi,  kemudian qias (analogi) dan ijma’ (kesamaan pendapat).Dasar hukum waris Islam jelas tersurat dalam QS An-Nisa (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. Adapun firman Allah SWT dalam QS An-Nisa / 4:7 sebagai berikut:
ا َّم ِم  ٌبي ِصَن  ِءاَسِ نلِل َو  َنوُب َرْقَ ْلْا َو  ِناَدِلا َوْلا  َك َرَت اَّم ِم  ٌبي ِصَن ِلاَج ِ رلِل اًضو ُرْفَم اًبي ِصَن ۚ  َرُثَك  ْوَأ ُهْن ِم  َّلَق اَّم ِم  َنوُب َرْقَ ْلْا َو  ِناَدِلا َوْلا  َك َرَت
Terjemahannya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. 5 Dalam hadis sebagai berikut:
Artinya:  Ibnu  Abbas  r.a  meriwayatkan  bahwa  Nabi  saw.  bersabda,  berikanlah  harta waris orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-laki yang lebih utama. (HR. Muslim). 6
Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai  bagian  dari  ajaran  agama  Islam  merupakan  salah  satu  indikator  kesdarab masyaraakat terhadap hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim pada khusunya. Olehnya itu, orang yang mengetahui hukum kewarisan Islam berbeda dengan orang yang kurang  atau  tidak  mengetahuinya.  Masyarakat  yang  tidak  mengetahui  hukum  waris Islam  biasanya  menggunakan  kewarisan  dengan  adat  Masyarakat.  Begitupula  dengan masyarakat  yang  mengetahui  hukum  waris  Islam  namun  karena  hukum  adat  masih sangat  menonjol  di  daerahnya  sehingga  menggunakan  kewarisan  dengan  hukum  adat. Yang mana pembagian harta warisan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum Adat
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahannya dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: Al- Hanan, 2012), h. 77.
6 Imam Muslim, Shahih Muslim , Juz II (t.t.:Al-Maktabih-al-Tsaqatiyah Tsa,), h. 2.
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
Salah  satu  daerah  yang  menggunakan  sistem  kewarisan  adat  adalah  kabupaten Jeneponto. Di daerah ini terdapat komunitas sayyid yang memiliki sistem ataupun aturan tersendiri  dalam  pembagian  harta  warisan.  Komunitas  ini  terletak  di  kelurahan  Sidenre kecamatan  Binamu  kabupaten  Jeneponto.  Komunitas  ini  masih  menjunjung  nilai-nilai dari  para  leluhurnya  termasuk  dalam  hal  pembagian  harta  warisan.  Aturan  pembagian harta  warisan  dalam  lingkup  masyarakat  sayyid  merupakan  aturan  yang  tidak  tertulis yang telah berlaku secara turun temurun.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif atau penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan ( field research ) yaitu penelitian  yang  turun  langsung  kelapangan  atau  masyarakat  tempat  penelitian  untuk mengetahui  secara  jelas  tentang  eksistensi  hukum  Islam  pada  sistem  kewarisan masyarakat  tempat  penelitian.  Lokasi  penelitian  di  Kelurahan  Sidenre  Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.
Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris.  Yuridis-Empiris  yang  dengan  kata  lain  penelitian  jenis  penelitian hukum  sosiologis  atau  penelitian  lapangan  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud  untuk  mengetahui dan menemukan  fakta- fakta dan data yang dibutuhkan. 7

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid
Sistem Kewarisan Masyarakat Sayyid Beragam Ada yang menggunakan ada yang menggunakan  hukum  kewarisan  Islam  atau Faraidh ,  dan  ada  juga  yang
7 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.15.
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
menggunakan Aturan sendiri sesuai dengan harta warisan peninggalan pewaris.
Untuk  memperoleh  warisan  dari  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  haruslah memenuhi  syarat-syarat  tertentu  sebagai  faktor  penyebab  mendapatkannya.  Dari hasil  penelitian,  di  kalangan  masyarakat  Keturunan  Sayyed  di  Sidenre,  dalam menentukan  hal  ini  sama  dengan  menentukan  faktor  penghalang  mendapatkan warisan  yang  umumnya  berpedoman  kepada  hukum  kewarisan  Islam,  hanya  saja terdapat sedikit perbedaan sebab dalam hal penghalang kewarisan selain berpatokan kepada  aturan  hukum  kewarisan  Islam,  juga  didasarkan  kepada  kebiasaan masyarakat yang justru bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.
Berbeda  dengan  Pada  masyarakat  pada  umumnya.  Masyarakat  pada  umumnya masih  banyak  menggunakan  Hukum  Adat  sehingga  ada  namanya  Perselisihan antara sama lain karena secara umum tidak membagi warisan secara adil.
Hukum waris adat adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang  meninggalkan  harta  atau  memberikan  hartanya  (pewaris),  harta  waris (warisan),  waris  (ahli  waris)  serta  pengoperan  dan  penerusan  waris  dari  pewaris kepada  warisnya.  Istilah  hukum  waris  adat  digunakan  untuk  membedakan  hukum waris Islam, hukum waris nasional dan hukm waris lainnya. Hukum waris adat di Indonesia  sangat  terpengaruh  oleh  sikap  budaya  bangsa  Indonesia,  seperti  sistem kekeluargaan  yang  lebih  mendahulukan  rukun  dan  damai  daripada  sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. 8
Hukum  adat  waris  adalah  aturan-aturan  hukum  adat  yang  mengatur  tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada  para  ahli  waris  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Dengan  demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau  waris  yang  akan  meneruskan  pengurusannya  atau  yang  akan  menerima bagiannya. 9
Hasil  penelitian  di  lapangan  mengenai  kebiasaan  masyarakat  keturunan  Sayyid
8 Hiksyani  Nurkhadijah, Sistem  Pembagian  Harta  Warisan  pada  Masyarakat  Ammatowa  Kabupaten Bulukumba, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 29.
9 H. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , (Cipta. Bandung: Aditya Bhakti, 1993), hlm.211.
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
dalam  melakukan  pemutusan  hubungan  keluarga  jika  anak  perempuan  mereka menikahi  laki-laki  di  luar  komunitasnya  bukanlah  sebagai  suatu  hal  yang  asing, tetapi justru merupakan hal yang diketahui secara umum oleh masyarakat sidenre, terutama di kalangan orang dewasa. Hal ini juga sudah terjadi semenjak dahulu dan hingga saat ini kebiasaan tersebut masih terus ada.
Wawancara dilakukan Kepada Masyarakat/Karaeng Bau yang mengatakan bahwa: “ Rioloji  intu  nipakei  injo  Hukum  Kewarisan  Islamnga,  pambagaenna  njo  rua banding se’re, Mingka nakke ribijangku Tenamo Kupakei kamma kammayya inne, nakke  anak  baineku  kusare  loe  saba’  ia  tenapa  natantu  apa  jama  jamanna  salla, mingka  punna  injo  bura’nea  pasti  naissengji  kalenna  abboyayya  doe’.  Mingka punna  se’re  waktu  anak  baineku  appakasiri  atau  bunting  rurung  taniai  paranna anjo warisanna tala kusareangi, tena mantongmo pole kuakui kua iyanjo anakku” 10 Artinya,  Dulunya  pernah  membagi  warisan  dengan  cara  Hukum  Islam,  tapi sekarang  sudah  memakasi  Sistem  kekeluargaan,  Perempuan  dan  laki-laki  dibagi secara merata, dan itu tergantung juga dari warisan yang  ditinggalkan, biarpun ada yang  mendapatkan  sedikit  itu  tidak  jadi  masalah  ,  tidak  akan  ada  pertengkaran permusuhan,  atau  pembunuhan.  Tidak  akan  ada  juga  yang  namanya  menuntut dipengadilan.
Selanjutnya  dilakukan  Wawancara  kepada  Tuan  Lalo/Masyarakat  Sayyid, “ Masalah Kewarisan dipalebbaki secara bija supaya tena tau gea’. Pembagianna batena nibage ratai tanpa nibedakangai baine naburu’ne. Mingka nia’ se’re waktu anjo  bainea  bunting  rurung  tau  pantarangang  (Bukan  Sayyid}  terhalangi  anjo warisanna,  nianggap  matemi  pole  ritau toana  ,  mingka  punna  tenaja  nalolo  karri tau  toana  akkule  kijai  napikkiri kana  lanasarei  warisan  atau  tena  , laana  anggap kijai anakna atau tena”. 11
Bahwa  masalah  kewarisan  Sayyid  diselesaikan  secara  kekeluargaan  untuk menghindari  terjadinya  perselisihan  antara  ahli  waris.  Pembagian  secara kekeluargaan  dilakukan  secara  rata  kepada  ahli  waris  tanpa  membedakan  jenis
10 Syarifah Madinah Karaeng Bau ( 64 tahun), Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 14 Juli 2018
11 Syp, Tuan Lalo’ (43 tahun) Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 20 Juli 2018.
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
kelamin.  Akan  tetapi  Dalam  kaitannya  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh kebiasaan ini biasanya mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan orang tuanya, dikarenakan menurut adat setempat anak perempuan  Keturunan  Sayyid  yang  berani  menikahi  lakilaki  di luar  komunitasnya dianggap  tidak  pernah  ada  atau  dianggap  telah  meninggal  dunia.    Menurut  Tuan Lalo, salah seorang tokoh adat, bisa saja mereka mendapatkan harta warisan orang tuanya, tergantung dari karakter keluarganya.  Keluarga yang memiliki watak yang tidak terlalu keras biasanya akan mempertimbangkan lagi hal tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  Hukum  Kewarisan  Sayyid  pada  prinsipnya  asas  Hukum Kewarisan  Sayyid  yang  berlaku  tentunya  memiliki  asas-asas  yang  sangat  penting, karena  asas-asas  yang  ada  selalu  dijadikan  pegangan  dalam  penyelesaian pewarisan.  Adapun  berbagai  asas  itu  diantaranya  seperti  asas  kesamaan  dan kebersamaan  hak,  kerukunan  dan  kekeluargaan,  musyawarah  dan  mufakat,  serta keadilan. Meskipun dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan hukum Islam, namun tujuan dari diberlakukannya hukum waris masyarakat Sayyid ini.
Sayyid memiliki banyak sejarah. Keturunan Sayyid adalah golongan keturunan al- Husain, cucu nabi Muhammad. Mereka bergelar Habib bagi anak laki laki dan anak perempuan  bergelar  hababah.  Golongan  Sayyid  di  Sidenre  bergelar  Tuan  untuk laki-laki dan bergelar Syarifah untuk perempuan. Sayyid yang mendiami kelurahan Sidenre  berasal  dari  wilayah  Cikoang,  sehingga  masyarakat  sayyid  di  Sidenre  dan di Cikoang memiliki garis keturunan yang sama.
Masyarakat  Sayyid  memiliki  aturan  tersendiri  yang  berlaku  di  komunitasnya  dan sudah dianut secara turun temurun. Misalnya seorang perempuan sayyid (syarifah) tidak boleh menikah dengan orang yang di luar komunitasnya. Jika seorang syarifah nekad  menikah  dengan  laki-laki  di  luar  komunitasnya,  maka  syarifah  tersebut dianggap telah meninggal oleh keluarganya (nitumateangi) dan tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga besarnya. Selain nitumateang, syarifah yang menikah dengan  laki-laki  di  luar  komunitasnya  tersebut  tidak  berhak  untuk  mendapatkan harta warisan.
2. Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
Hukum  kewarisan  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak (tidak terhalang  atau  tidak  mahjub  hirman).  Artinya  dalam  hukum  kewarisan  Islam  ada tiga  unsur  pokok  yaitu  ilmu  tentang  cara  memindahkan  hak  dari  pewaris  ke  ahli waris,  menentukan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris  yang  berhak  dan  menentukan kadar  atau  bagian  dari  masing-masing  ahli  waris  yang  berhak  menerima  harta warisan  tersebut. 12 Sebagai  masyarakat  yang  menganut  agama  Islam  sudah semestinya menggunakan hukum kewarisan Islam dalam hal kewarisan, dan sistem pembagian kewarisan Sayyid masih menggunakan sebagian Hukum adat.
Hukum  adat  Indonesia  mengenal  berbagai  macam  sistem  kekeluargaan,  oleh karenanya,  hukum  adat  Indonesia  juga  mengenal  berbagai  sistem  kewarisan  yaitu sistem  individual,  kolektif  dan  mayorat.  Namun  demikian  sistem  individual, kolektif  ataupun  mayorat  dalam  suatu  hukum  kewarisan  tidak  perlu  langsung menunjuk kepada bentuk  masyarakat  di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem  kewarisan  individual bukan saja dapat  ditemui  dalam  masyarakat  yang bilateral,  tetapi  juga    dapat  dijumpai  dalam  masyarakat  yang  patrilineal  seperti  di tanah Batak, malahan di tanah Batak itu mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem  kolektif  terbatas,  demikian  juga  sistem  ma  yorat,  selain  dalam  masyarakat yang  patrilineal  yang  beralih-alih  di  tanah  Semendo,  dijumpai  pula  pada masyarakat  bilateral  orang  Dayak  di  Kalimantan  Barat,  sedangkan  sistem  kolektif itu  dalam  batas-batas  tertentu  malahan  dapat  pula  dijumpai  dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara. 13
Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sangat  minim  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  hukum  waris  Islam,  dan cenderung  menggunakan  hukum  adat  dalam  menyelesaikan  persoalan  termasuk persoalan  tentang  kewarisan.  Adanya  hukum  adat  yang  berlaku  didaerah  tersebut dan  masih  sangat  kuat  perkembangannya  di  masyarakat  Sayyid  ini,  sehingga mereka  semua  lebih  memilih  hukum  Adat  yang  di  rasa  adil  dan  cocok  untuk
12 Supardin,  Fikih  Mawaris  dan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia  (Studi  Analisis  Perbandingan), (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 4.
13 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur‟an dan hadis , 15-16.
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
melakukannya.
Karena  pengetahuan  dan  pemahaman  mereka  rendah,  serta  mereka  masih terbayang-bayangi  dengan  hukum  Adat  yang  berlaku  disana,  meskipun  mereka menganut  agama  Islam.  Sehingga  mereka  hanya  menganggap  hukum  Islam  itu tekstual  saja.  Karena  hukum  waris  Islam  menurut  mereka  apabila  lebih menimbulkan mudharatnya dari pada maslahatnya, yaitu dengan adanya perbedaan pembagian  harta  waris  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Padahal  sekarang  hak  dan kewajiban laki-laki dan perempuan hampir sama, mengapa harus dibedakan dalam pembagian  harta  waris.  Sehingga  pada  prakteknya  mereka  menggunakan  hukum adat yag dirasa lebih adil di dalam menyelesaikan permasalahan tentang pembagian harta waris, yang tidak menimbulkan persengketaan di dalamnya.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Pelaksanaan  pembagian  warisan  masyarakat  Sayyid  beragam,  ada  yang menggunakan  hukum  kewarisan  ada  yang  menggunkan  hukum  adatnya  sendiri. Belum  sepunuhnya  menggunakan  hukum  waris  Islam.  Kebiasaan  masyarakat keturunan Sayyid yang melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid yang mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.
Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  waris  Islam  membuat  hukum waris  Islam  dikesampingkan.  Timbulnya  pemikiran  masyarakat  bahwa  penggunaan hukum  waris  Islam  menimbulkan  ketidakadilan  dalam  pembagian  warisan  karena adanya perbedaan bagian antara laki- laki dan perempuan. Dalam hukum kewarisan adat  tidak  ada  perbedaan  jenis  kelamin,  ahli  waris  berhak  mendapat  warisan  yang sama  dan  biasanya  ahli  waris  dalam  hukum  kewarisan  adat  merupakan  keluarga terdekat  saja.  Hukum  kewarisan  adat  mengutamakan  musyarawah  mufakat  untuk mencapai tujuan bersama sehingga minim terjadi perselisihan.
2. Saran
Kepada  para  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  hendaknya  memberikan
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
penyuluhan  tentang  hukum  kewarisan  Islam  sehingga  ada  singkronisasi  yang  lebih signifikan  antara  sistem  dan  praktik  kewarisan  dalam  hukum  Islam  dan  sistem kewarisan hukum adat.
Masyarakat  hendaknya  menggunakan  hukum  kewarisan  Islam  agar terciptanya  rasa keadilan  di  masing-masing ahli  waris  tanpa  menimbulkan  perselisihan  di  kemudian hari.  Baik  hukum  waris  Islam  maupun  hukum  waris  adat  bertujuan  untuk menciptakan rasa keadilan. Bagi masyarakat yang menganut ajaran Islam, sebaiknya menggunakan  hukum  waris  Islam  sebab  dengan  menerapkannya  secara  tidak langsung telah mengamalkan Al-Quran dan hadis.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Al-Husain  Al-Imam  Takiyuddin  Abi  Bakar  bin  Muhammad. Kifayah  al-Akhyar ,  Surabaya:
Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz. 2
Ali,  Zainudin. Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta  :  Sinar Grafika, 2006.
Anshori Abdul, Ghofur. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
Bisri, Ilham . Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Ed.I, Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Damis,  Harijah. Memahami  Pembagian  Harta  Warisan  Secara  Damai, Cet  I;  Jakarta:  MT. Al-Itqon, 2013.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  Ketiga  Cet  I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Hadikusuma. Hukum Waris Adat , Cipta. Bandung: Aditya Bhakti, 1993
__________, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
Istiqamah. Hukum Waris dan Benda, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Kansil  C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Pengantar  Ilmu  Tata  Hukum  Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
Weni Agustina, Abd. Halim Talli
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahanya, (Surakarta: Al-Hanan, 2012), h. 77.
Mardani. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet. II, Ed. I; Jakarta: Rajawali Press, 2015.
Mulyo, M. Idris. Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta:
In Hill Co, 1991.
Mustari,    Abdillah. Hukum  Kewarisan  Islam, Cet  I;  Makassar:  Alauddin  University  Press, 2014.
__________, Hukum  Waris  Perbandingan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Hukum Perdata Barat, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
Mustari,  Suriyaman. Hukum Adat  Dahulu,  Kini  dan  Sekarang. Cet.I,  Ed.I;  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2014.
Nasution,  Khoiruddin. Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam Indonesia, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2007.
Nurkhadijah,  Hiksyani. Sistem  Pembagian  Harta  Warisan  pada  Masyarakat  Ammatowa Kabupaten Bulukumba, Skripsi , Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
Rofik, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia , Ed. Revisi, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013
Roziqin,  Choirur. Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Waris  Menurut  Hukum  Islam  dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari , skripsi, Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015.
Saifullah,  Aep.  Analisis  Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Adat  Sunda  dengan  Hukum Kewarisan Islam , Skripsi , Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia, Ed.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
Sumardi,  A.Sukri. Hukum  Waris  Islam  di  Indonesia  (Perbandinga  Kompilasi  Hukum  Islam dan Fiqh Sunni), Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
Suma,  Muhammad  Amin. Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Jakarta:  Rajagrafindo Persada, 2004.
Supardin. Fikih  Mawaris  dan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia  (Studi  Analisis Perbandingan), Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam, Cet.II; Jakarta: Kencana, 2005.