## KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN THE CRIMINAL POLICY FORMULATION AT LAW ENFORCEMENT PENAL FORESTRY

## Astan Wirya
Penyidik : Polhut NTB email: wirya_astan@yahoo.com
Naskah diterima : 09/01/2015; direvisi : 023/02/2015; disetujui : 05/04/2015

## Abstract
The criminal policy formulation at law enforcement penal forestry on this thesis is about problem and what criminal formulation policy in tackling a forestry criminal act and what competence and effort to eliminate forestry destruction institution (LP3H) based on ordinance number 18 years 2013, regarding prevention, and elimination of forestry impairment, this research is about normative and doctrinal law and supporting by law element such premier, secondary and tarsier law. Approach system in this thesis using statue approach, conceptual approach, historical approach, meanwhile an analyze research basic law interpretation with deductive and inductive concept as the explanation, logic interpretation and systematic. The criminal policy formulation at law enforcement penal forestry has been direction through criminal law regulation (KUHP), an ordinance number 5 years 1990 regarding ecosystem resource and conservation, an ordinance number 41 years 1999 regarding forestry and ordinance number 18 years 2013, regarding prevention and elimination of forestry impairment, an criminal law enforcement policy on the ordinance number 18 year 2013 has been divide a type of criminal case, criminal responsibilities and criminality system with minimum particularly up to maximum which criminal responsibilities distinguish into personal, person to person around forestry, corporate, and government authorities. An ordinance number 18 years 2013 regarding the P3H, dedicate and declare tackling a forestry criminal act and what authority and effort to eliminate forestry destruction institution (LP3H), those institution under president supervise, institution element including Forest Ministry, Indonesian Police, Public Persecutor and others, institution structure lead by a chairman helping by some deputy such as prevention deputy broad, measures, law, and cooperation, internal supervise and community complain deputy, P3H institution has right and function for forest destruction prevention, by input the local community participate, fill up a basic resource, campaign of forest destruction. a right of law measures, investigation, pursuit, up to court interrogation. Institution P3H also has right and function to coordinate supervise a criminal forest lawsuit act.
Key word : Criminal policy, formulation law and penal forestry.

## Abstract
Kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana kehutanan dalam tesis ini permasalahannya adalah Bagaimana Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan dan Bagaimana Kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, penelitian ini didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang pendekatan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,
19~41
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach), sedangkan analisis penelitian dengan cara penafsiran asas-asas hukum, dengan kerangka berfikir deduktif-induktif sebagai suatu penjelasan dan interpretasi logis dan sistematis. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan, diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan dengan ancaman pidana minimum khusus sampai dengan maksimum yang dibedakan pertanggungjawaban pidananya terhadap perseorangan, orang-perseorangan yang berada disekitar dan/atau dalam kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait. Struktur kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu beberapa Deputi diantaranya, deputi bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama serta deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga P3H memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan perusakan hutan yang dilakukan peran serta masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan sumber bahan baku, melakukan kampanye anti perusakan hutan dan lainnya. Kewenangan penindakan dilakukan proses hukum penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Selain kewenangan tersebut LP3H juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi penangan perkara tindak pidana kehutanan.
Kata kunci : Kebijakan formulasi, hukum pidana, dan tindak pidana kehutanan.
Berlandaskan pada hal itu, negara kesatuan Republik Indonesia mem bentuk pe  merintahan  dengan  menyelenggarakan pe m bangunan.  Pembangunan  pada  dasar  nya merupakan perubahan positif,  perubahan ini direncanakan dan  di gerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mem punyai tujuan ke arah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain hakikat pembangunan merupakan suatu proses per ubahan terus- menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan ter sebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.
Dewasa ini kegiatan perusakan hutan berjalan dengan lebih terbuka dan trans- paran, seiring dengan kemajuan pem- bangunan disegala bidang khususnya juga kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Terdapat banyak pihak yang

## PENDAHULUAN
U ndang -U ndang d asar Negara Re- publik Indonesia Tahun 1945 yang lahir dari proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Proklamasi ke- merdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945, termaktub di dalam batang tubuhnya bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum 1 . Tujuan politik hukum neg- ara Indonesia juga dinyatakan jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu :
1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.
1 Lihat Undang Undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945 BAB I tentang Kedaulatan Negara , hasil amandemen ke-3 pada Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana .......... terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pembalakan liar (illegal logging), perambahan (ocuvasi), penggunaan kawasan hutan non prosedural, pertambangan tanpa izin (illegal mining), perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin dan sebagainya. Berbagai modus yang biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh atau penebang, masyarakat sekitar hutan, pemodal (cukong) , perusahaan berbadan hukum atau korporasi, broker, penyedia angkutan dan pengaman usaha seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan pejabat politik, aparat pemerintah, TNI, Polisi 2 .
Kebijakan baru atau reformulasi dari suatu kebijakan tidak hanya berangkat dari fakta-fakta kerusakan hutan (degradation) 3 dan menurunnya fungsi-fungsi hutan (deforestration), 4 sebagai akibat dari ke- bebasan individu-individu atau korporasi, bahkan potensi keikutsertaan dari kom- ponen personal pemangku kebijakan dari pemerintah atau negara ikut serta dalam pelanggaran hukum khususnya per buatan perusakan hutan. Bagaimana bisa berharap jika dari pemangku kebijakan sampai pelaksana kebijakan dari suatu peraturan perudang-undangan sebelumnya tidak menimbulkan efek jera akibat dari kurang efektifnya sumber hukum materiel.
Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung politik hukum negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik
2 Suryanto, et. al, Illegal Logging Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia , (Balai Pene- litian dan Pengembangan Kehutananan Kalimantan - In- donesia, 2005), hlm. 94-99.
3 Degradation adalah penyusustan luas produktivi- tas dan fungsi hutan atau daya dukung lahan merosot akibat kegiatan yang tidak sesuai denngan ketentuan je- nis pengelolaan hutan yang ditetapkan, lihat Alam Setia Zein, ibid., hlm. 40
4 Deforestation adalah setiap perubahan yang terjadi di dalam ekosistem hutan sehingga menyebabkan mun- durnya nilai dan fungsi hutan. Lihat Alam Setia Zein, Op.cit , hlm. 91.
kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa atau aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan hukum yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupa kan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni : a. Tahap kebijakan legislatif/ formulatif; b. Tahap kebijakan yudikatif/ aflikatif; dan; c.

## Tahap kebijakan eksekutif/administratif
Berdasarkan tiga uraian tahapan pe ne- gakan hukum pidana tersebut terkandung di dalamnya terdapat tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat di- pidana yang berorientasi pada per masalahan pokok dalam hukum pidana meliputi, perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau per tanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Kebijakan hukum pidana oleh Marc Ancel dan G. Peter Hoefnagels dikutif oleh Hj. Rodliyah 5 di sebutkan “merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu ke masyarakatan untuk menaggulangi  kejahatan, kebijakan kriminal merupakan pengaturan rasional dari reaksi sosial terhadap ke jahatan” ( criminal policy is the rational organization of the social re-actions to crime ).
Penanganan Pencegahan dan Pem- berantasan Perusakan Hutan yang optimal harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (extra ordinary) , salah satunya dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, didalamnya mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), lembaga khusus
5 Rodliyah Hj., “ Pembaharuan Hukum Pidana ten- tang Eksekusi Pidana Mati” Pokok-pokok Pikiran Revisi Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, CV. Arti Bumi In- tara, Yogyakarata, 2011, hlm. 37.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 19~41
ini memiliki kewenangan tugas dan fungsi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Lembaga khusus anti perusakan hutan ini, selain melakukan upaya pencegahan, memiliki kewenangan juga dalam melakukan pem- berantasan atau penindakan terhadap tindak pidana perusakan hutan yang bersifat umum maupun terorganisir, baik dari perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan yang terkait lainnya dengan perusakan hutan. Lembaga Pen- cegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) dengan kewenangan tugas dan fungsi pemberantasan dengan penega- kan hukum yang konprehensif melalui penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang cepat dan terintegrasi,  LP3H juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap lembaga lain yang menangani tindak pidana di- bidang kehutanan atau perusakan hutan.
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penelitian ini menitikberatkan kajian permasalahan berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan dan permasalahan mengenai Kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pemikiran dan pemahaman mengenai kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam penang- gulangan tindak pidana kehutanan.
Dalam rangka untuk penanggulangan pen cegahan  dan  pemberantasan  pe rusa - kan hutan atau tindak pidana kehutanan menjadi sangat penting, agar lebih me- mahami perkembangan atau kebaruan mengenai permasalahan hukum khususnya dibidang kehutanan . Berdasarkan pada latar belakang di atas, dirumuskan kajian
permasalahan sebagai berikut : Pertama; Bagaimanakah Kebijakan Formulasi  Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan?. Kedua , Bagaimanakah Kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) berdasarkan  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.?
Penelitian hukum dalam ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut; Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan ini mengkaji dan meneliti peraturan perundang-unda- ngan yang berkaitan dengan masalah hukum kehutanan atau tindak pidana kehutanan, serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait. Pendekatan konsep (conseptual approach), yaitu pen- dekatan ini digunakan untuk memahami unsur-unsur abstrak yang terdapat dalam pikiran dan Pendekatan sejarah (historical approach), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui, memahami dan mengkaji bagaimana perkembangan hukum dan latar belakang lahirnya suatu perundang-undangan.
Dalam melakukan analisis bahan hukum sekunder terhadap penelitian ini dilakukan dengan pendekatan beberapa penafsiran yakni, penafsiran historis, penafsiran eks- ten sif atau penafsiran memperluas, dan penafsiran yang mempertentangkan 6 . Se- mua tipe penafsiran di atas diuraikan secara sistematis dengan mengunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif, sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis dan sistematis.
A. Tinjauan umum dan kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan di indonesia
6 Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit . hlm. 165
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana ..........

## 1. Tinjauan Umum Pengertian Hutan,
Kehutanan dan Kawasan Hutan
Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan “hutan”, misalnya hutan belukar, hutan perawan, hutan alam dan lain-lain. Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut dengan forrest , sedangkan hutan rimba disebut dengan jungle . Akan tetapi pada umum nya persepsi umum tentang hutan adalah penuh dengan pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan. 7 Dalam Black Law’s Dictionary hutan di definisikan
“Forrest is a tract of land,   not  necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game” 8 .
“Hutan adalah suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan olehraja untuk berburu rusa dan permainan lain”.
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pem- berantasan Perusakan Hutan. Kawasan Hutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kawasan hutan adalah “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diper- tahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka penunjukan kawasan hutan masih tetap berlaku, tetapi tidak mempunyai nilai kepastian hukum dan tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan kawasan hutan. Dapat dikatakan sebagai kawasan hutan apabila telah dilakukan proses penetapan kawasan hutan mulai dari penunjukan kawasan hutan, proses tata batas kawasan hutan, pe-
7 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa , Cet. I, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 11.
8 Garner, Black Law’s Dictionary , Seventh Edition, West Group, Dallas, 1999, hlm. 660.
metaan dan dilakukan penetapkan kawasan hutan.
2.  Jenis-jenis Hutan
Berdasarkan pada pengelompokan dari jenis hutan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
2.1. Status Hutan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI
Pembagian hutan menurut statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau insti- tusi yang melakukan pengelolaan, pe- manfaatan dan perlindungan terhadap hutan tersebut 9 . Hutan menurut statusnya pasca putusan judicial review Mahkamah Kontitusi terhadap Pasal 5 ayat 1 Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 35/ PUU-X/2012 menyebutkan bahwa hutan adat dikeluarkan dari hutan negara, sehingga Hutan Adat yang sebelumnya menjadi bagian dari Hutan Negara 10 , harus dimaknai sebagai Hutan Hak.
Berdasarkan pada status hutan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni sebagai berikut :
1.  Hutan Negara adalah hutan yang be- rada pada tanah yang tidak dibe bani hak-hak atas tanah. Hutan negara yang pengelolaannya dapat berupa Hutan  Kemasyarakatan (HKm), Hutan Taman  Industri (HTI), Hutan Tana- man  Rakyat (HTR) dan pengelolaan lainnya diberikan pemerintah yang diserahkan pengelola annya kepada masyarakat baik dalam bentuk peroran-
9 Salim HS, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , edisi Pertama, cetakan, Liberty, Jakarta, 2003, hlm. 43
10 http://ugm.ac.id, Pemerintah Segera Menyikapi Pu- tusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hutan Adat , tang- gal 21 Februari 2014.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,
19~41
gan (naturlijke person), koperasi dan perusahaan berbadan hukum (recht- sperson).
Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa disekitar kawasan hutan disebut hutan desa. Dengan demikian, hutan negara dapat ber- bentuk :
a.   Hutan Taman Industri (HTI), ialah hutan negara yang dikelola oleh badan usaha milik negara maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan suatu industri dan masyarakat.
b.  Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha.
c.  Hutan Desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan di- manfaa tkan untuk kesejahteraan masyarakat desa
d. Hutan Kemasyarakatan (HKm),
ialah hutan negara yang peman- faatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan.
2. Hutan Hak/hutan hak milik adalah hutan yang dibebani alas hak/ke- pemilikan. Hutan ini dapat dimilliki secara komunal/penguasaan bersama masyarakat hukum adat dan kepemili- kan secara personal dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Hutan  Adat adalah kawasan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (rechts- gemeenschap). Pembedaan per- lakuan terhadap hutan negara dan hutan adat dibutuhkan peng aturan hubungan antara hak menguasai negara pada hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap
hutan adat. Ter hadap hutan negara, negara mempunyai we- wenang penuh untuk me ngatur per  untukan, pemanfaatan dan hubungan-hubungan hukum yang ter jadi di wilayah hutan  negara, terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat.
2. Hutan hak/hutan milik adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. ( Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ). Hutan yang berada pada hak/milik masyarakat baik yang ditanami maupun yang tumbuh alami pada lahan hak/milik.

## 2.2. Fungsi Hutan
Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaanya yaitu; (1) Hutan Konservasi, (2) Hutan Lindung dan, (3) Hutan Pro- duksi.

## 1.  Hutan Konservasi
Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tetentu yang mem- punyai pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya 11 . Hutan konservasi ini terdiri atas :
1.1. Kawasan Hutan Suaka Alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi
11 Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana .......... sebagai wilayah penyangga 12 . Kawasan hutan suaka alam terdiri dari hutan cagar alam dan suaka margasatwa 13 .
1.2. Kawasan Hutan Pelestarian Alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok per
-
lindungan sistem penyangga  kehidupan, pengawetan keaneka ragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang- undang  Nomor 41 tentang Kehutanan, dinyatakan kawasan pelestarian alam ini terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.
1.3. Kawasan Hutan Taman Buru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2.  Hutan Lindung
Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan dan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, me- ncegah banjir, mengendalikan erosi, men- cegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

## 3.  Hutan Produksi
Hutan produksi adalah hutan memiliki fungsi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tetang Kehutanan, hutan produksi adalah hutan yang mempunyai
12 Pasal 1 ayat ayat 10 Undang-undang Nomor 41 Ta- hun 1999 tentang Kehutanan.
13 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.
fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Hutan ini juga dibedakan menjadi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.

## 3.1. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
Dalam ketentuan Pasal 8 Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 ten tang Kehutanan menyatakan, Kawasan Hutan Berdasarkan Tujuan Khusus (KHDTK) yaitu hutan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti; penelitian dan pe- ngembangan, pendidikan dan latihan, religi dan budaya.
3.2. Hutan Berdasarkan Kepentingan Pengaturan Iklim Mikro, Estetika dan Resapan Air
Hutan jenis ini, disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air sebagaimana dalam Pasal 9 Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3.  Kebijakan Formulasi Hukum Pidana
Kebijakan formulasi hukum pidana di  - dasar kan pada ketentuan-ketentuan dalam konsideran yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dari yang sudah diundangkan merupakan lang- kah awal dalam menentukan kebijakan baru atau mereformulasikan kebijakan- kebijakan yang secara sadar dilakukan oleh institusi legislatif bersama dengan eksekutif yang kemudian ditegakkan oleh lembaga yudikatif. Pengaturan kebijakan hukum pidana diformulasikan untuk menanggulangi suatu kejahatan atau tindak pidana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan   masyarakat.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 19~41

## 1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana
Suatu perbuatan pidana atau kejahatan yang berdampak pada kerusakan hutan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana tersendiri. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus ditetapkan dua hal yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak perbuatan pidananya.
Dalam menentukan adanya suatu tindak pidana harus didasarkan pada asas legalitas (dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dinyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, jika tidak ada aturan pidananya”, sebagaimana disebutkan di atas sedangkan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana di- dasar kan pada asas kesalahan. Istilah lain dari asas kesalahan ini adalah “asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, disebut asas culpabilitas atau dikenal dengan istilah bahasa Belanda “ geen straf zonder schuld ” atau “ keine strafe ohne schuld ” dalam bahasa Jerman.
a. Ketentuan pidana umum dalam KUHP yang terkait Tindak Pidana Kehutanan Pada dasarnya tindak pidana kehutanan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai perusakan hutan, secara umum berkaitan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 14 . Perbuatan pidana pada Buku II KUHP tentang Kejahatan, berkaitan dengan kebijakan formulasi tindak pidana kehutanan dapat dikelompokkan dalam
14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
beberapa bentuk kejahatan secara umum sebagai berikut :
1. Pengerusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP)
Perbuatan pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP, terhadap perkara tindak pidana perusakan hutan atau dalam tindak pidana kehutanan, berkaitan dengan pengerusakan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dinyatakan bahwa “setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan dan/atau merusak, memindahkan atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan atau luasan kawasan hutan”.
Umumnya tindak pidana kehutanan hakikatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada atau tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu, secara umum adalah berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan terhadap hasil hutan, contohnya pemanfaatan hasil hutan yang diberikan izin dalam bentuk Izin Pemanfaatan Kayu Hutan Alam (IPKHA) terjadi over atau penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki termasuk penebangan liar, penggunaan kawasan untuk pertambangan yang menyalahi prosedur atau izin terdapat kerugian negara artinya kerugian secara  materiil maupun inmateriil dari kerusakan sumber daya hutan dan ekosistemnya tersebut.
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana ..........
2. Pencurian (Pasal 362 -363 KUHP)
Kegiatan penebangan liar dalam kawasan hutan atau sering disebut dengan istilah illegal logging merupakan perbuatan pidana pencurian dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “barang siapa mengmabil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana”, perbuatan tersebut dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat dalam Pasal 12 huruf a, b dan c, “menebang pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin, tanpa memiliki izin atau secara tidak sah.

## b.  Penyelundupan Pasal 121 KUHP
Perbuatan penyelundupan hingga saat ini, belum ada peraturan perundang- undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu hasil penebangan liar, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana belum mengatur tentang  penyelundupan. Kegiatan selama ini berkaitan dengan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan tindak pidana pencurian oleh karena memiliki per samaan unsur yaitu tanpa hak me- ngambil barang milik orang lain.
Berdasarkan pada pemahaman ter- sebut, kegiatan atau usaha penyelundupan kayu atau peredaran hasil hutan kayu secara tidak sah atau illegal menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana kehutanan. Penyelundupan hasil hutan ataupun pengusaan hutan tanpa izin yang sah dapat dikategorikan
sebagai penyelun dupan, dalam ketentuan- ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, ketetuan tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, g, h, i, j, k, l, m, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, pasal ini berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu seara illegal atau tanpa izin atau dengan dokumen atau tanpa dokumen SKSHH yang palsu atau tidak sesuai dengan dokumen terhadap penguasaan hasil hutan. ketentuan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dan perkebunan, diketentuan perbuatan pidana pertambangan dalam kawasan hutan pada Pasal 17 ayat 1 huruf a, b, c, d dan e. Ketentuan perbuatan pidana perkebunan dalam kawasan hutan dan Pasal 17 ayat 2 huruf a, b, c, d, e, Pasal 19 huruf f “mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan huttan secara tidak sah.
c. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)
Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu terangan perbuatan atau peristiwa pidana. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah pidana penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 Tahun.
Perbuatan pidana Pemalsuan dalam KUHP direformulasikan kedalam keten- tuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur dalam ketentuan Pasal 24 huruf a, b, dengan ketentuan memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 19~41
hutan, menggunakan izin palsu dan/ atau memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.
d. Penggelapan (Pasal 372 -377 KUHP)
Unsur-unsur penggelapan dalam tindak pidana dibidang kehutanan atau illegal logging antara lain, seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (over capsity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, pencantuman data jumlah kayu dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya, penggelapan sebagimana diatur dalam KUHP tesebut diatur khusus dalam ketetuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tetang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
e. Penadahan (Pasal 480 KUHP)
Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “ heling “ (penjelasan Pasal 480 KUHP).
Perbuatan penadahan atau per- sekongkolan atau pertolongan jahat dalam ketentuan yang terdapat di Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tetang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat di persamakan sebagai perbuatan yang diatur dalam Pasal 19 huruf a, c, d, f, g, h, i, dalam ketentuan dinyatakan sebagai perbuatan, menyuruh, mengorganisasi atau meng- gerak kan penebangan liar dan/atau pe-
nggunaan kawasan hutan secara tidak sah, melakukan permupakatan jahat, mendanai, mengubah status pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan, bahkan pesekongkolan dalam menempatkan, mentransfer, membayar- kan, membelanjakan, menitip kan  dan/ atau menukarkan surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya dan/atau menyembunyikan atau menyamarkan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.
B. Ketentuan Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang dibidang Ke- hutanan
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Ketentuan dalam penanggulangan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau tindak pidana dibidang kehutanan termasuk di dalamnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ten tang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam ketentuan Undang-undang ini, diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
Perbutan pidana atau tindak pidana dalam undang-undang ini, ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 dan sistem pemidanaan atau ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana lainya diatur dalam pasal 19, 21 dan Pasal 33 dan sanksi pidananya ditentukan dalam pasal 40 ayat
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana ..........
1, 2 dan 3 dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tetang KSDHE.
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Kegiatan penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan dengan menggunakan instrumen yang ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diatur pada ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf m dan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 77 dan 78 sebagian besar dicabut dan dinnyatakan tidak berlaku. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Pengaturan jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggujawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari sitsem pemidanaan dalam Undang-undang Nomor
18 Tahun 2013, terdapat pada tabel Formulasi Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Sumber : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda.
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 KUHP), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif beruapa; paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.
2. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawa- ban Pidana
2.1.Asas pertanggungjawaban pidana ter- batas (strict liability)
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 19~41
Dalam asas pertanggungjawaban terbatas atau absoluth liability bahwa pembuat atau pelaku yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam suatu Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas pertanggungjawaban pidana ini diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without faul).
2.2.Asas  pertanggungjawaban atas      kesalahan ( geen straf zonder schuld )
Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana karena sebelum menentukan terdakwa yang dipidana, terlebih dahulu harus ditetapkan dua hal yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, dalam hal menentukan adanya tindak pidana maka didasarkan pada asas legalitas sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan menentukan adanya pertanggung jawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Istilah lain dari asas kesalahan ini adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, “asas culvabilitas” atau “ geen straf zonder schuld ”
Berkaitan dengan asas legalitas ber- kaitan dengan tindak pidana, sedang kan asas kesalahan berkaitan dengan orang yang berbuat atau berkaitan dengan per- tanggungjawaban pidana. Pertanggung- jawaban pidana ini dalam istilah bahasa asing disebut sebagai “ toerekenbaarheid “, “ criminal responsibility ” atau “ criminal liabi lity ”, pertanggungjawaban pidana di maksud kan  untuk  menentukan  apak- ah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Pada negara-negara Anglo Saxon,
dikenal dengan asas “ Actus non facit reum, nisi mens sit rea ” atau disingkat asas “ mens rea ”, terjemahan aslinya ialah “ evil mind ” atau “ evil will ” atau “ guilty mind ”.
2.3. Asas pertanggungjawaban vicarious liability
Asas pertanggunjawaban vicarious liability diartikan sebagai pertanggung - jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain merupakan bentuk pertanggung- jawaban sebagai pengecualian dari asas ke salahan. Adapun cara untuk mempidana korporasi adalah sebagai berikut :
1. Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas strict liability atas kejahatan yang dilakukan oleh pe- gawainya.
2. Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas identifikasi, dimana mengakui tindakan anggota tertentu dari korporasi, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan kehendak dari korporasi. 15
Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pen- celaan pembuat dan/atau pelaku (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah di- lakukannya, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban seara objektif dan subjektif. Masalah per tanggungjawaban pidana dan khususnya pertanggungjaw- aban pidana yang ber kaitan dengan be- berapa hal antara lain sebagai berikut 16 :
a.  Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak.
15 Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Kor- porasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi , (Semarang, Fakultas HU- kum Universitas Diponegoro, 1989), hlm. 9.
16 Marjono Reksodiputro, Op.cit, hlm. 12
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana ..........
a. Tingkat kemampuan bertanggung- jawab; mampu, kurang mampu, tidak mampu.
b. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab
Permasalahan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan bukanlah masalah tentang proses sederhana mempidanakan seseorang dengan menjebloskannya ke penjara, pemidanaan harus mengandung unsur kehilangan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang karenanya pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan ( Punishment Syistem )
Kebijakan formulasi sistem pemidanaan (punisment syistem) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berkaitan dengan sistem pemidanaan terlebih dahulu dikemukakan sistem pemidanaan secara umum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana atau sanksi pidana. Sistem pemidanaan ini, dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut fungsional dan dari sudut norma-substantif, sistem pemidanaan dari sudut fungsional dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem konkretisasi pidana atau keseluruhan sistem mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah KUHP yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum
Pidana yang merupakan peninggalan pe- merintah kolonial Belanda yaitu Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Wetbook van Strafrecht tanggal 2 Maret 1881 dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 1886 sesuai dengan ketentuan terakhir invoeringswet April 1886, Stb. 64 17 . Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch Indie berlaku berdasarkan asas konkordansi kolonial Belanda yaitu Indonesia dan/atau penambahan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, pidana Indo nesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
a . Jenis-jenis pidana
Dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan, suatu perbuatan pidana tidak bisa terlepas dari sanksi pidana dan sistem pemidanaan terhadap terjadinya suatu perbutan pidana. Jenis-jenis pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ada 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana ditentukan dalam BAB II Pasal 10 KUHP dinyatakan tentang jenis pidana sebagai berikut terdiri atas 18 :
a. Pidana Pokok :
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Kurungan
4. Denda
17 J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiel Bagian Umum, Terjemahan Hasnan, cetakan kedua, (Bandung, Binacipta, 19887), hlm. 1
18 Pasal 10 KUHP.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,
IUS

## 19~41
b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.
Penjatuhan pidana oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan se- bagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Penjatuhan sanksi pidana secara khusus juga ditentukan dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, ketentuan pidana tersebut diatur dalam BAB X pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 109, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau karena kelalaian , melingkupi tindakan-tindakan yang di- lakukan oleh pelaku sebagai subjek hukum yang berupa manusia alamiah (naturlijke person) ataupun sebagai badan hukum atau korporasi (rechtsperson), tindak pidana perusakan hutan, baik Perorangan dan Korporasi atau Pejabat Pemerintah
b.  Syarat Pemidanaan
Syarat pemidanaan tidak terlepas dari adanya kesalahan yang digunakan untuk menyatakan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Artinya dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pelaku terdapat salah satu bentuk kesalahan ketika melakukan tindak pidana. Dalam hukum acara pidana, berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (preesumtion of inosance) , kesalahan diartikan sebagai telah melakukan tindak pidana. Kesalahan adalah dapat dilihat dari pembuat tindak pidana, karena dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.
c.  Pedoman penerapan sanksi pidana atau pemidanaan
Penerapan sanksi pidana atau pe- midanaan tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu sistem pemidanaannya juga se- harusnya berorientasi pada korporasi
Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap orang-perorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan tindak pidana kedua subjek  hukum tersebut, diatur dalam satu rumusan pasal yang sama dengan ancaman  sanksi pidana atau pemidanaan yang berbeda antara perseorangan, orang- perseorangan yang berada di sekitar kawasan hutan,  korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi pidana atau sistem pemidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimun khusus sampai dengan ancaman maksimum.
d. Lembaga atau Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana dibidang Ke- hutanan
a.  Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihara- nya keamanan dalam negeri. Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana ..........
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ada tiga yaitu ;
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas salah satu-
nya menegakkan hukum Ke polisian Negara Republik Indonesia (Polri), diberikan kewenangan oleh undang- undang sebagai penegak hukum ter hadap tidak pidana umum atau kejahatan, termasuk penanganan tin- dak pidana khusus/tertentu. Penega kan hukum dilakukan meliputi upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum sebagaimana dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)  maupun tindak pidana ter- tentu atau  khusus yang diatur dalam Undang-undang Khusus.
b. Polisi Kehutanan - Satuan Polisi Ke- hutanan Reaksi Cepat (SPORC) dan PPNS Kehutanan
Sejarah panjang sejak zaman penjajahan sampai dengan kemerdeka- an pengelolaan dan perlindungan hutan menjadi sangat strategis dan  penting, kekhususan dibidang kehutanan, sumber daya alam dan  ekosistemnya. Dampak dan manfaat, sifat dan karakternya hal ini melahirkan fungsi- fun gsi  dalam usaha pengelolaan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Kehadiran Polisi Kehutanan dan dibentuknya satuan khusus  Brigade Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) 19 sebagai bagian dari upaya
19 Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat  (SPORC) , Pasal 1 angka 2 PERATURAN DIRJEN PHKA Nomor : P. 10 /IV-SET/ 2014 TTG PETUNJUK PELAKSA- NAAN OPERASIONAL SPORC dan Permenhut RI No- mor : P.75/Menhut-II/2014 Tentang POLISI KEHUTA-
perlindungan hutan dan menegakkan hukum kehutanan merupakan pe- laksanaan dari ketentuan Pasal 46 sampai Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tetang Kehutanan. Pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini ke- mudian diatur dengan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
Pada ketentuan lain, Polisi Kehutanan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pe- ncegahan dan Pemberantasan Pe- rusakan Hutan, pada Pasal 1 ayat 15 bahwa Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup in- stansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pe- kerjaannya menyelenggarakan dan/ atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan kon- servasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.
c.  Kejaksaan Republik Indonesia
Diketahui bersama lembaga Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan baik dalam bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan juga dalam bidang ketertiban umum. Dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tetang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30 ayat 1 kewenangan dibidang Pidana Kejaksaan berwenang melakukan ;
a. Melakukan penuntutan,
NAN bahwa; Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasin- ya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan se- cara cepat, tepat dan akurat.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,
19~41
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan ke putusan pidana lepas bersyarat.
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
e.  Melengkapi berkas perkara ter tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum  di- limpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaanya diko odinasikan de- ngan penyidik.
Dalam hal ini kejaksaan dapat melakukan tugas pokok melakukan penuntutan, ditentukan juga dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu khusus pada tindak pidana korupsi.
d. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Adapun yang menjadi dasar hukum terlibatnya TNI dalam dalam pe- nanggulangan tindak pidana di bidang ke hutanan ini adalah sebagai berikut ;
a. Ketetapan Majelis  Permusyawara- tan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) RI dengan TAP Nomor VI dan TAP Nomor VII/MPR/2000, tentang pelibatan TNI dalam urusan domestik Civic Mission.
b. Instruksi Presiden Republik Indo- nesia (INPRES) Nomor 4\Tahun 2005 tentang Pemberantasan Pe- nebangan Liar di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indo- nesia. Termasuk memerintah kan TNI untuk melakukan pencegahan dan penangkapan ter hadap terjadi-
nya penebangan liar illegal logging diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Kerjasama anatara Departemen Kehutanan dengan Mabes TNI dengan Nomor : 51/II/PIK-I/ 2003 melakukan kegiatan menyelamat- kan hutan tropis Indonesia.
Peranan institusi TNI yang dilakukan adalah melakukan upaya pencegahan, sedangkan kewenangan TNI ter- batas pada menerima laporan dari masyarakat, melakukan pe nang- kapan terhadap pelakunya untuk di- limpah kan kepada penyidik, baik itu penyidik polri maupun pejabat pe- nyidik pegawai negeri sipil, peyidik kejaksaan terkait dengan tindak pidana korupsi dibidang kehutanan ataupun penyidik perwira TNI Angkatan Laut yang berada pada perairan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya.
C. Kewenangan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), Kedudukan dalam Penang- gulangan Tindak Pidana Kehutanan
Dalam melakukan penanggulangan tin- dak pidana kehutanan atau tindak pidana perusakan hutan melalui upaya pencegahan dan proses penegakan hukum (law enforce- ment) yang dilakukan tentu harus mem- perhatikan asas-asas hukum yaitu, dengan memperhatikan  ke adilan (gerechtigkeit), ke- manfaatan (zweck massigkeit) dan kepastian hukum (recht ssicherheit), karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang selalu identik dengan keadilan.
Amanat yang ada dalam Undang- undang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap perusakan hutan
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana .......... atau tindak pidana dibidang kehutanan selain lembaga atau instansi yang ada sebelumnya, diamanatkan juga oleh Undang- undang Nomor 18 Tahun 2013, untuk pembentukan lembaga/badan baru yang disebut Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), hal ini didasarkan pada  ketentuan Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa; dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pem- berantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan selanjutnya dalam ayat (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
a. Kedudukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H)
Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), sebagai penegasan dari reformulasi sepertinya tidak memberikan efek jera dan tidak efektinya pemberantasan tindak pidana perusakan hutan dari peraturan sebelumnya, sehingga diamanatkan pem - bentukan kelembagaan Lembaga Pen- cegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) untuk menjamin efektifitas dan usaha pencegahan dan perusakan hutan. Pembentukan lembaga atau badan P3H, diatur dalam ketentuan yang terdapat pada ketentuan BAB V, Pasal 54, 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.
b. Kerjasama antar lembaga penegak hukum
Dalam upaya penanggulangan pe- rusakan hutan, kerjasama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat di perlukan. Lembaga penegak hukum yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1 huruf a antara lain adalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPNS, dan Polisi Kehutanan. Lembaga atau instansi tersebut menjadi penegak hukum yang terstruktur dan terintegrasi 20 . Upaya untuk dapat mengoptimalkan pemberantasan perusakan hutan yang terorganisir yang memiliki karakter berbagai kepentingan ekonomi, sosial budaya dan politik.
1. Struktur Kelembagaan dalam Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Per- usakan Hutan (LP3H)
a. Struktur Kelembagaan Lembaga/Badan P3H
Struktur pelaksanaan tugas kelembagaan dalam kegiatan pencegahan dan pem- berantasan perusakan hutan. Dalam ke- tentuan pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga/Badan dan dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Deputi. Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 55 ayat 2 jabatan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari unsur Pemerintah dan bertugas menyelenggarakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab lembaga dimaksud.
Selanjutnya pada ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan dengan bantu dengan beberapa deputi, sebagaimana pada ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013
20 Terintegrasi adalah sistem informasi pemberan- tasan perusakan hutan dapat diakses secara bersama oleh lembaga-lembaga penegak hukum terkait dengan basis data yang terhubung satu sama lain, penjelsan Pas- al 57 ayat 1 huruf d UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 19~41
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, membidangi antara lain sebagai berikut 21 :
a. Bidang Pencegahan b. Bidang Penindakan
c. Bidang Hukum dan Kerja Sama, dan
d. Bidang Pengawasan Internal dan
Pengaduan Masyarakat.
Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perusakan hutan, struktur atau kelembagaan memiliki peranan strategis dalam pencegahan atau penanggulangan perusakan hutan ataupun dalam hal penindakan atau penegakan hukum ter- hadap tindak pidana perusakan.
b . Unsur-unsur dalam kelembagaan P3H
Dalam penanganan penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perusakan hutan, kelembagaan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 3 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaga P3H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur- unsur antara lain :
a. Unsur Kementerian utanan Republik Indonesia
b.  Unsur Kepolisian Republik Indonesia
c.  Unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan
d.  Unsur lain yang terkait. 22
Pada ketentuan yang terdapat dalam ayat (4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. Keberadaan organ dengan struktur, komposisi dalam lembaga/ badan pencegahan dan pemeberantasan perusakan hutan, menjadi kharapan bahwa
21 pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tetang P3H
22 Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H
lembaga/badan P3H, dapat optimal dalam melakukan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2.  Kewenangan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Pe- rusakan Hutan (P3H)
Berdasarkan pada teori kewenangan authority , bahwa dasar kewenangan yang ber sumber dari peraturan perundang- undangan sebagimana disebut sebagai kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi adalah bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh Undang Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu; aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari Undang- undang.
1.  Ruang lingkup Tugas dan Fungsi
1.1. Pencegahan
Dalam rangka pencegahan perusakan hutan yang dilakukan baik oleh pemerintah melalui organ-organnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam usaha pencegahan dan pencegahan perusakan hutan yang dilakukan degan sarana hukum pidana (penal) atau diluar hukum pidana (non penal), dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membuat kebija- kan berupa 23 :
23 Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2013
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana ..........
a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
b.  Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
c.  Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Kegiatan dalam rangka pencegahan perusakan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif ataupun kebutuhan lainnya adalah dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan termasuk melakukan kampanye anti per- usakan hutan. Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud diatas, upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan partisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.
Kegiatan atau upaya pencegahan perusakan hutan yang dilakukan seperti tersebut di atas, adalah temasuk juga upaya pencegahan dengan sararan non penal atau hukum pidana diantaranya juga melalui instrument lain termasuk hukum perdata maupun hukum administrasi negara dalam hal penggunaan kawasan hutan dan pemanaatan hasil hutan, guna untuk pencegahan perusakan hutan.
1.2. Penindakan atau Penegakan Hukum
Dalam rangka untuk menanggulangi tindak pidana kehutanan. Kegiatan dengan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan dengan cara menindak secara hukum atau penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan.
Penegakan hukum dalam penang- gulangan tindak pidana kehutanan, dalam hal melakukan 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu; Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan terhadap Perbuatan perusakan hutan atau tindak pidana yang dilakukan terhadap hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan baik langsung, tidak langsung,
maupun yang terkait lainnya.
1.  Penyelidikan dan Penyidikan
1.1. Penyeledikan .
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 24 . Berkaitan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Proses penegakan hukum melalui proses hukum (litigasi), terhadap perbuatan perusakan hutan atau tindak pidana kehutanan dilakukan dari peyelidikan, penyidikan, penuntutan samapi dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, proses hukum tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang dikenal dengan istilah (integreted criminal justice syistem), tahapan- tahapan dalam proses hukum tersebut dijabarkan sebagai berikut ;
24 Pasal 1 angka 5 KUHAP
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 1.2. Penyidikan
Rangkaian dari hasil proses pe- nyelidikan (crime investigation) terhadap terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan yang temukan atau tertangkap tangan, melalui pelaporan maupun adanya pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadi adanya suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau delik, dan dengan ditemukan adanya barang bukti atau alat bukti cukup kuat untuk ditindaklanjuti ke proses Penyidikan. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa, Penyidikan adalah serangkaian tinda- kan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 25
Dalam ketentuan Undang-undang 18 Tahun 2013, penyidik yang dapat melakukan Penyidikan 26 adalah pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sementara dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang untuk sebagai berikut 27 :
25 Pasal 1 ayat 2 KUHAP.
26 Pasal 29 Undang-undang Nomor 18 Tahun 3013 tentang P3H.
27 Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H.
a. Melakukan pemeriksaan atas ke- benaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan
d.  Melakukan pemeriksaan atas pem- bukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
e.  Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pen- catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan
f.  Melakukan penangkapan, penaha- nan, penggeledahan, dan penyitaan.
g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidi- kan tindak pidana perusakan hutan
h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan
i.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
k. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana ..........
pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
Dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya pada Pasal 31 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2013, ditentukan wilayah hukum atau wilayah kerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut adalah wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Wilayah Kepabeanan.
2. Penuntutan
Rangkaian kegiatan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut ter- hadap perkara tindak pidana ke hutanan ber dasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pem- berantasan Perusakan Hutan, ke wenangan penuntut umum dalam penuntutan ter- kait dengan perbuatan perusakan hutan selain mengacu pada Kitab Undang-Un- dang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur khusus juga dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.
Pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Disisi lain jaksa diberikan wewenang sebagai penuntut umum juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrahts) sebagai eksekutor .
3.  Persidangan di Sidang Pengadilan
Proses persidangan merupakan proses pe meriksaan dan pembuktian yang me- rupakan bagian dari sistem hukum dalam penanganan perkara pidana secara hukum (litigasi). Tahapan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan merupakan tahapan
terpenting dari suatu proses peradilan, karena sebagai institusi lembaga pengadi- lan merupakan institusi/lembaga kekua- saan kehakiman (yudikatif power) yang memiliki kewenangan untuk menyatakan dan memutuskan seseorang terbukti ber- salah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana serta menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan kesalahannya ber- dasarkan hukum dan sesuai dengan per - aturan-perundangan yang belaku. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memeriksa perkara senantiasa ber- usaha untuk membuktikan perbutan yang disangkakan atau didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum adalah :

## a. Apakah benar suatu peristiwa telah terjadi
b. Apakah benar peristiwa tersebut me- rupakan suatu tindak pidana
c.  Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi
d. Siapakah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
Dalam proses persidangan pembuktian merupakan penentu berhasil tidaknya proses penuntutan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya jaksa selaku penuntut umum harus dapat membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaanya jika mengiginkan pelaku tindak pidana atau terdakwa dijatuhi hukuman. Dalam menjatuhkan sanksi pidana atau hukuman (punishment) hakim harus mendasarkan keputusannya pada sekurang- kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 28 ditentukan alat bukti sebagai berikut :
a.  Alat bukti Keterangan Saksi

## b.  Alat bukti Keterangan Ahli
28 Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
J urnal IuS | Vol III | Nomor 7 | April  2015 | hlm,

## 19~41
c.  Alat bukti Surat
d.  Alat bukti Petunjuk
e.  Alat bukti Keterangan Terdakwa
Berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh kenyakinan bahwa terdakwa bersalah, telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya 29 . Dengan alat bukti dimaksud, hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim.

## SIMPULAN
Dari pembahasan di atas, dapat diajukan kesimpulan adalah sebagai berikut : Pertama: Kebijakan fomulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan, terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan direformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Secara umum jenis tindak pidana kehutanan adalah berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dan pemanfaatan hasil hutan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, didalam- nya diatur perbuatan yang dilarang atau jenis-jenis tindak pidana, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi pidana yang diancam berbeda terhadap orang perseorangan, orang perseorangan yang
29 Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah. Adapun sistem pemidanaannya dengan sanksi pidana penjara dan denda yang diancaman minimum khusus sampai dengan maksimum khusus.
Kedua : Dasar kewenangan (authorty) Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) adalah ber sumber dari kewenangan yang di amanatkan Undang-undang. Adapun  bentuk, kedu- dukan, ruang lingkup kewenangan, tugas dan fungsi lembaga P3H diatur pada BAB V Pasal 54, 55, 56 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, dalam penang gulangan tindak pidana kehutanan  lembaga P3H memiliki kewenangan pencegahan dan pemberantasan atau penindakan. Tugas dan fungsi pencegahan dilakukan  dengan memenuhi sumber kayu alternatif atau- pun kebutuhan lainnya dengan men- dorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan serta kebijakan penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta ma- syarakat, partisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan, melakukan kam- panye anti perusakan hutan dan lainnya. Sedangkan fungsi penindakan dilakukan lembaga P3H, melalui penegakan hukum (law enforcement) melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pros- es pemeriksaan di persidangan, diatur dengan hukum acara tersendiri. Lembaga P3H juga, memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap penanganan tindak pidana kehutanan.

## Daftar Pustaka
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2012.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , (Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang),
2000.
J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan., Hukum Pidana , cet. III, (PT. Citra
Astan Wirya | Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana ..........
Aditya Bhakti), 2011
Rodliyah Hj., Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Eksekusi Pidana Mati Pokok-pokok pikiran Revis Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964, (CV. Arti Bumi Intara Yogyakarata), 2011.
Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum Kejahatan di Bidang Kehutanan , cet. II, (Laksbang Grafika, Yogyakarta) 2012.
Suryanto, et. al., Illegal Logging Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan di Indonesia , (Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan-Indonesia), 2005.
Sukaradi, Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua) , Universitas Atmajaya, Yogyakarta), 2005.
Anonim, Petunjuk Praktis Penegakan Hukum untuk Polisi Kehutanan , (Kerjasama antara Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesian Office, Jakarta), 2013.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Udang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Desertasi, Thesis, Jurnal dan Makalah Lalu Parman, Prinsip Individualisasi Pidana dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Desertasi Program Studi Doktoral Universitas Brawijaya), Mei 2014.
Muktar Amin Ahmadi, et.al, Panduan Pelaksanaan Kegiatan Polisi Kehutanan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan , (Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam - Freeland Foundation), Jakarta, 2012.
Internet dan Media
M. Hariyanto, Tindak Pidana Kehutanan , http: //blogmhariyanto. blogspot. com , diposting pada tanggal, 18 juni 2009 jam 10.00 wita
http://hukumonline.com. Perundang-undangan Indonesia, diakses pada tanggal 10 Januari 2015, jam 11.00 wita.
Romli Atmasasmita , Pengertian dan tujuan hukum , http://statushukum. com, diposting pada tanggal, 24 Maret 2013, jam 09.50 wita.