## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## ASPEK YURIDIS WANPRESTASI AKIBAT TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN PENGERJAAN PEMBUATAN TAMAN AIR MANCUR
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2018)
Oleh :
Ryandi Bashkara

## Abstract
The  default  in  the  implementation  of chartering  agreements  is  a  phenomenon  that often  occurs  in  practice.  Many  factors  cause  a default; it can be due to the fault of the parties or the  fault  from  the  outside  of  the  parties.  The research  problem  in  this  thesis  is  what  are  the legal  consequences  if  there  is  a  default  in  the agreement  for  the  construction  of  the  fountain park,  what  are  the  obligations  of  the  bouwheer in  the  agreement  for  the  construction  of  the fountain  park,  how  are  the  legal  considerations of  the  judge  in  deciding  the  default  in  the contract for the construction of the fountain park.
The results of the study indicate that the legal  consequences  if  there  is  a  default  in  the agreement  to  build  a  fountain  park,  then  the aggrieved  party  makes  a  lawsuit  so  that  the party  causing  the  loss to  complete  the  payment for  the  construction  of  the  fountain  park  which has  been  completed  The  owner's  obligation  in the  agreement  for  the  construction  of  the fountain  park  is  supervising  and  checking  the implementation of the work which are carried out by  the  contractor,  making  payments  according to  the  price  stated  in  the  contract,  providing instructions  according  to  the  schedule  and  pay compensation  for  the  mistakes  made.  The judge's  legal  considerations  in  deciding  the default  in  the  fountain  park  work  contract agreement  are  PT.  Barindo  Utama  has  broken its  promise  for  not  to  pay  the  remaining obligations to CV. Kertawijaya and as the owner of the Lubuklinggau City Government project cq the Lubuklinggau City Public Works Department do  not  have  a  legal  relationship  with  CV. Kertawijaya because of the Work Order from
PT.  Barindo  Utama  to  CV.  Kertawijaya  was published  unbeknownst  of  Lubuklinggau  City Government cq Lubuklinggau City Public Works Department.
Keywords : Default, Agreement, Fountain.

## Abstrak
Wanprestasi dalam pelaksanaan
perjanjian  pemborongan  merupakan  fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, bisa karena  faktor  kesalahan  para  pihak  maupun  di luar  kesalahan  para  pihak.  Rumusan  masalah dalam tesis ini adalah  bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembuatan taman air mancur , a pakah kewajiban bouwheer dalam perjanjian pengerjaan  pembuatan  taman  air  mancur, bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim  dalam memutus wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan taman air mancur.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa akibat  hukum  jika  terjadi  wanprestasi  dalam perjanjian  pembuatan  taman  air  mancur,  maka pihak  yang  dirugikan  melakukan  gugatan  agar pihak  yang  menimbulkan  kerugian  untuk menyelesaikan pembayaran pekerjaan pembuatan taman air mancur yang telah selesai dilaksanakan. Kewajiban owner dalam perjanjian  pengerjaan  pembuatan  taman  air mancur  adalah  mengawasi  dan  memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pemborong,  melakukan  pembayaran  sesuai harga yang tercantum dalam kontrak, memberikan instruksi sesuai jadwal dan membayar  ganti  rugi  karena  kesalahan  yang dilakukan.  Pertimbangan  hukum  hakim  dalam memutus wanprestasi dalam perjanjian pemborongan  pekerjaan  taman  air  mancur adalah  PT.  Barindo  Utama  telah  ingkar  janji tidak membayar  sisa  kewajibannya  kepada  CV. Kertawijaya dan sebagai pemilik proyek Pemerintah  Kota  Lubuklinggau cq Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Lubuklinggau  tidak memiliki hubungan hukum dengan CV. Kertawijaya  karena  Surat  Perintah  Kerja  dari PT.  Barindo  Utama  kepada  CV.  Kertawijaya

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diterbitkan  tanpa  sepengetahuan  Pemerintah Kota  Lubuklinggau cq Dinas  Pekerjaan  Umum Kota Lubuklinggau.
Kata  Kunci :  Wanprestasi,  Perjanjian,  Air Mancur.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Seiring  dengan  kemajuan  tekhnologi
dan ilmu pengetahuan serta dengan meningkatnya  kebutuhan  masyarakat,  maka diperlukan  adanya  sarana  dan  prasarana  yang dapat  memudahkan  dan  menunjang  kegiatan masyarakat. Membaiknya perekonomian negara Indonesia  dan  berkembangnya  pembangunan, sangat dibutuhkan suatu kerja yang cepat, tepat dan  berkualitas  oleh  tenaga-tenaga  yang  ahli  di bidangnya, dalam pelaksanaan dan penyelesaian  suatu  proyek  pembangunan, termasuk  di  dalamnya  pembuatan  sarana  dan prasarana guna menunjang kegiatan pemerintah dan masyarakat. 1
Pelaksanaan pembangunan proyek- proyek    melibatkan  berbagai  pihak  seperti pemberi  tugas (bouwheer), pemborong,  arsitek, agraria,  Pemerintah  Daerah  dan  sebagainya. Pelaksanaan  pembangunan  dihadapkan  pada peralatan-peralatan  yang  mutakhir  dan  canggih yang perlu diperhatikan. 2 Peningkatan pembangunan  telah  dilakukan  dengan  teknik modern,  dengan  bentuk-bentuk  bangunan  yang beraneka  ragam,  corak  dan  bentuknya,  yang disalurkan melalui proyek-proyek dari pemerintah  maupun  dari  swasta.  Kesemuanya itu  menghadapkan  pemerintah  dan  perusahaan pemborongan bangunan/perusahaan jasa konstruksi  dalam  negeri  pada  berbagai  macam
1 Wulfram  I.  Ervianto, Manajemen  Proyek Konstruksi ,  Andi,  Yogyakarta, 2005, hlm. 11
2 FX.  Djumialdji, Perjanjian  Pemborongan , Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 26.
teknologi  baru  dan  persyaratan-persyaratan baru yang berasal dari berbagai negara.
Buku  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata mengatur  bermacam-macam  perjanjian yang  pada  umumnya  merupakan  perjanjian konsensuil  yaitu  perjanjian  yang  lahir  dari kontrak  atau  persetujuan.  Adanya  kesepakatan antara kedua belah pihak, ada perundingan atau penawaran sebagai tindakan mendahului tercapainya  persetujuan  yang  tetap,  tawaran pihak  yang  satu  diterima  oleh  pihak  lainnya, tercapainya kata sepakat tentang pokok perjanjian. 3 Suatu perjanjian mempunyai kekuatan  hukum,  artinya  mengikat  para  pihak yang  membuatnya  apabila  perjanjian  itu  dibuat secara  sah  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian  pemborongan  merupakan  fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi , bisa karena  faktor  kesalahan  para  pihak  maupun  di luar  kesalahan  para  pihak.  Selain  itu  dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan, tidak tertutup  kemungkinan  adanya  keterlambatan, kelalaian  dari  salah  satu  pihak  ( wanprestasi ), baik  secara  sengaja  maupun  karena  keadaan memaksa ( force majeur/overmacht ). 4
Force majeure atau yang sering diterjemahkan  sebagai  keadaan  memaksa merupakan  keadaan  dimana  seorang  debitur terhalang  untuk  melaksanakan  prestasinya karena  keadaan  atau  peristiwa  yang  tidak terduga  pada  saat  dibuatnya  kontrak,  keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara  si  debitur  tersebut  tidak  dalam
3 Ibid , hlm. 28
4 Munir Fuady I, Op. Cit , hlm. 183

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keadaan  beritikad  buruk  (lihat  Pasal  1244 KUHPerdata).  Berdasarkan  rumusan  pasal tersebut dapat dilihat kausa-kausa force majuere menurut  KUHPerdata,  yaitu  sebagai berikut :
1. Force  majeure karena  sebab-sebab yang tidak terduga.
Dalam  hal  ini,  menurut  Pasal  1244 KUHPerdata,  jika  terjadi  hal-hal  yang tidak  terduga  (pembuktiannya  di  pihak debitur)  yang  menyebabkan  terjadinya kegagalan
dalam melaksanakan kontrak,  hal  tersebut  bukan  termasuk dalam  kategori wanprestasi kontrak,
melainkan  dalam  termasuk  kedalam kategori force
majeure , yang
pengaturan  hukumnya lain  sama  sekali.
Kecuali  jika  debitur  beritikad  jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.
2. Force majeure karena keadaan memaksa.
Sebab  lain  mengapa  seseorang  debitur dianggap  dalam  keadaan force  majeure sehingga  dia  tidak  perlu  bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak  adalah  jika  tidak  dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa.
3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang.
Apabila  ternyata  perbuatan  (prestasi) yang  harus  dilakukan  oleh  debitur ternyata  dilarang  (oleh  perundang- undangan  yang  berlaku).  Maka  kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi. 5
Wujud wanprestasi bisa  berupa:  debitur sama  sekali  tidak  berprestasi,  debitur  keliru berprestasi,  debitur  terlambat  berprestasi. 6
Maksud  dari  debitur  dalam  hal  ini  adalah  pihak kontraktor.  Namun  karena  yang  namanya  ganti rugi itu adalah untuk mengganti apa seharusnya
5 Munir  Fuady  (selanjutnya  disebut Munir  Fuady  II), Hukum  Kontrak ( dari  sudut pandang  Hukum  Bisnis ),  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001, hlm. 114
6 J. Satrio, Op. Cit , hlm. 122
dalam  keadaan  normal  akan  diperoleh  kreditur, kalau  debitur  tidak wanprestasi maka  tuntutan ganti rugi, sebagai akibat sita jaminan. 7
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi intuk  memberikan  ganti  rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.  Akan  tetapi  yang  jelas bagaimanapun  dengan  terjadinya wanprestasi , masyarakat  pasti  dirugikan  karena  tidak  juga dapat menikmati manfaatnya. 8
Pengguna  jasa  tentunya  menghendaki kontraktor  pelaksana  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam kontrak seperti dalam kasus antara  Zulkarnain  sebagai  penggugat  melawan Perseroan  Terbatas  Barindo  Utama  sebgai tergugat  I  dan    Pemerintah  Kota  Lubuklinggau cq.  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Lubuklinggau sebagai tergugat II.
Penggugat  dengan  surat  gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuklinggau  pada  tanggal  25  Oktober  2016 dengan  nomor  Register  23/Pdt.G/2016/PN  Llg. telah mengajukan gugatan kepada para tergugat  disebabkan  penggugat  yang  telah menerima Surat Perintah
Kerja No
003/SPK/BULLG/XII/2014,  tanggal  5  Desember 2014  dari  Tergugat  I  untuk  melaksanakan Pekerjaan  Pembuatan  Taman  Air  Mancur  di Lingkungan  Mesjid  Agung  Kota  Lubuklinggau, yang  mana  pekerjaan  tersebut  bersumber  dari Tergugat  II  kepada  Tergugat  I  dan  semua persyaratan  yang  disyaratkan  oleh  Tergugat  I telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh
7 Ibid , hlm. 181
8 Munir Fuady II, Op. Cit ., hlm. 116.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penggugat  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Surat Perintah Kerja.
Mengacu  pada  kesepakatan  dalam Surat  Perintah  Kerja  tergugat  I  seharusnya membayar pembayaran ke dua kepada penggugat setelah prestasi pekerjaan dilapangan  selesai  100%  yang  dibuktikan dengan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Pekerjaan antara  tergugat  I  dengan  penggugat.  Namun, pada  kenyataannya  tergugat  I  tidak  memenuhi kesepakatan membayarkan pembayaran ke dua dengan  penggugat  ,  walaupun  Berita  Acara Pemeriksaan  Pekerjaan  yang  dibuat  oleh tergugat  I  dengan  penggugat  telah  memenuhi persyaratan  kesepakatan.  Penggugat  telah membuat  tagihan  kepada  tergugat  I,  namun tergugat  I  sampai  dengan  saat  ini  tidak melaksanakan  pembayaran  sesuai  dengan kesepakatan kepada Penggugat.
Akibat  tidak  ada  itikad  baik  dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan pembayaran  pekerjaan  yang  telah  selesai dilaksanakan 100%, maka penggugat
mengalami kerugian harus kehilangan kesempatan  kerja  dan  dirugikan  secara  moril karena  menunggu  pembayaran  yang  tidak  ada kejelasan dari Tergugat I maupun tergugat II.
Berdasarkan hal tersebut di atas sangat menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut,  sehingga diperlukan  kajian  hukum  yang  utuh  mengenai wanprestasi akibat tidak melakukan pembayaran dalam perjanjian pengerjaan pembuatan  taman  air  mancur,  maka  melalui serangkaian penelitian, bermaksud untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  :  “ Aspek Yuridis Wanprestasi Akibat Tidak Melakukan Pembayaran  Dalam  Perjanjian  Pengerjaan Pembuatan Taman Air Mancur (Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1930
K/Pdt/2018) ”.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  diteliti dibatasi sebagai berikut:
1.  Apakah kewajiban bouwheer dalam perjanjian  pengerjaan  pembuatan taman  air mancur ?
2.  Bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim dalam memutus wanprestasi dalam perjanjian    pemborongan  pekerjaan  taman air mancur ?

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  dalam  penulisan  tesis ini  adalah:
1.  Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban bouwheer dalam perjanjian pengerjaan pembuatan taman air mancur.
2.  Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus wanprestasi dalam
perjanjian pemborongan pekerjaan taman air mancur .

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  manfaat  teoritis dan  praktis.  Adapun  kedua  kegunaan  tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  dapat dijadikan  sebagai  bahan  kajian  lebih  lanjut bagi  para  akademisi  maupun  masyarakat umum  untuk  melahirkan  berbagai  konsep kajian  yang  dapat  memberikan  masukan bagi  pembangunan  ilmu  hukum  khususnya tentang wanprestasi akibat tidak melakukan pembayaran dalam perjanjian pemborongan kerja.
2.  Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  juga dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dan masukan  untuk  memberikan  informasi  bagi pembaca  sehingga  menjadi  sumbangan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemikiran  dan  bahan  pertimbangan  untuk membuat penyusunan perjanjian pemborongan pekerjaan agar dapat
menghindari  timbulnya  permasalahan  yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian  khususnya  bagi  para  pihak  yang berkepentingan.

## E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan oleh  peneliti  di  perpustakaan  Universitas  Islam Sumatera  Utara  diketahui  bahwa  penelitian tentang  “Aspek  Yuridis Wanprestasi Akibat Tidak Melakukan Pembayaran Dalam Perjanjian Pengerjaan  Pembuatan  Taman  Air  Mancur (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1930 K/Pdt/2018) ” belum pernah dilakukan penelitian.

## II. KEWAJIBAN BOUWHEER DALAM
PERJANJIAN PENGERJAAN PEMBUATAN TAMAN AIR MANCUR A.  Para Pihak dalam Pengerjaan Pembuatan Taman Air Mancur
Perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Bab 7A Buku III KUHPerdata Pasal 1601  b,  kemudian  Pasal  1604  sampai  dengan Pasal 1616.
Selain diatur dalam KUHPerdata, perjanjian  pemborongan  juga  diatur dalam  Keputusan  Presiden  Tahun  1994 tentang pelaksanaan
anggaran pendapatan  dan  belanja  Negara  dan A.V .(Algemene  Voorwarden  voor  de uitvoering  bij  aanmening  van  openbare werken  in  Indonesia) 1941  tentang syarat-syarat  umum  untuk  pelaksanaan pmborongan pekerjaan umum di Indonesia. A.V. 1941 merupakan peraturan  standar  atau  baku  bagi perjanjian  pemborongan  di  Indonesia khususnya untuk proyek- proyek
Pemerintah. Kemudian diatur pula dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999  tentang  Jasa  Konstruksi  dan dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16
Tahun  2018  sebagai  perubahan  kelima dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015  tentang  perubahan  keempat  atas peraturan  presiden  No.54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 9 KUHPerdata memuat ketentuan- ketentuan  perjanjian  pemborongan  berlaku  baik bagi  perjanjian  pemborongan  pada  proyek- proyek  swasta  maupun  pada  proyek-proyek Pemerintah.
Perjanjian pemborongan pada KUHPerdata  bersifat  pelengkap,  artinya ketentuan- ketentuan
perjanjian pemborongan dalam KUHPerdata dapat digunakan  oleh  para  pihak  dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam  perjanjian  pemborongan  dapat membuat  sendiri  ketentuan-ketentuan perjanjian  pemborongan  asalkan  tidak dilarang  oleh  undang-undang  dan  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum dan kesusilaan. 10
“Perjanjian  pemborongan  bersifat  konsensuil (persetujuan)  artinya  perjanjian  pemborongan itu  ada  atau  lahir  sejak  adanya  kata  sepakat antara  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai  pembuatan  suatu  karya  dan  harga borongan/kontrak”. 11 Adanya kata sepakat tersebut  perjanjian  pemborongan  mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan  perjanjian  pemborongan  tanpa adanya persetujuan dari pihak lain.
Perjanjian  pemborongan  ini  bentuknya bebas  artinya  perjanjian  pemborongan dapat  dibuat  secara  lisan  maupun tertulis.
Perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan kecil
biasanya perjanjian pemborongan dibuat  secara  lisan,  sedangkan  apabila
9 Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, Op. Cit ., hlm. 40
10 Ibid ., hlm. 41.
11 Fuady,  Munir, Kontrak  Pemborongan Mega Proyek , Op. Cit ., hlm. 135.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perjanjian  pemborongan  menyangkut harga  borongan  yang  agak  besar, biasanya perjanjian dibuat secara tertulis  baik  dengan  akta  di  bawah tangan atau akta autentik (akta notaris). 12
Perjanjian pemborongan bentuknya bebas,  artinya  perjanjian  pemborongan  dapat dibuat dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tertulis.
Perjanjian  pemborongan  untuk  proyek- proyek pemerintah, perjanjian pemborongan  harus  dibuat  secara tertulis  dan  dalam  bentuk  perjanjian standar, artinya perjanjian pemborongan dibuat dalam bentuk model-model formulir  tertentu  yang  isinya  ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan pada peraturan standar atau baku. 13 Perjanjian pemborongan pekerjaan dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1.  Perjanjian  pemborongan  pekerjaan  dimana pihak  pemborong  diwajibkan  memberikan bahannya  untuk  pekerjaan  tersebut.  Dalam hal  si  pemborong  diwajibkan  memberikan bahannya  dan  kemudian  pekerjaannya  itu dengan cara bagaimanapun musnah sebelum  diserahkan  kepada  pihak  yang memborongkan,  maka  segala  kerugian adalah  atas  tanggungan  si  pemborong, kecuali  apabila  pihak  yang  memborongkan telah  lalai  untuk  menerima  hasil  pekerjaan itu.  Jika  si  pemborong  hanya  diwajibkan melakukan  pekerjaan  saja,  dan  kemudian pekerjaannya  musnah,  maka  ia  hanya bertanggung  jawab  untuk  kesalahannya (Pasal  1605  dan  Pasal  1606  KUHPerdata). Ketentuan  yang  terakhir  ini  mengandung maksud bahwa akibat suatu peristiwa diluar kesalahan  salah  satu  pihak,  yang  menimpa bahan-bahan  yang  telah  disediakan  oleh pihak yang memborongkan, dipikulkan pada pundaknya  pihak  yang  memborongkan  ini. Baru  apabila  dari  pihaknya  pemborong  ada kesalahan  mengenai  kejadian  itu,  maka  hal tersebut  harus  dapat  dibuktikan  oleh  pihak yang  memborongkan,  dengan  demikian pemborong  dapat  dipertanggungjawabkan
12 Ibid ., hlm. 136.
13 Sofwan,  Sri  Soedewi  Masjchun, Op.
Cit ., hlm. 48.
atas kesalahannya itu mengakibatkan bahan- bahan tersebut musnah.
2.  Perjanjian  pemborongan  pekerjaan  dimana si  pemborong  hanya  akan  melakukan pekerjaannya  saja.  Dalam  hal  pemborong hanya  diwajibkan  melakukan  pekerjaan saja,  di  dalam  Pasal  1607  KUHPerdata disebutkan bahwa jika musnahnya pekerjaan itu terjadi diluar sesuatu kelalaian dari pihaknya pemborong, sebelum pekerjaan  itu  diserahkan,  sedang  pihak yang  memborongkan  pekerjaan  tidak  telah lalai  untuk  memeriksa  dan  menyetujui pekerjaannya, maka pemborong tidak berhak  atas  harga  yang  dijanjikan,  kecuali apabila  musnahnya  barang  atau  pekerjaan itu  disebabkan  oleh  suatu  cacad  dalam bahannya. 14
Menurut  cara  terjadinya,  ada  tiga  jenis perjanjian pemborongan, yaitu :
1.  Perjanjian  pemborongan  bangunan  yang diperoleh  sebagai  hasil  pelelangan  atas dasar penawaran yang diajukan (competitive bid contract).
2.  Perjanjian  pemborongan  bangunan  atas dasar penunjukan.
3. Perjanjian  pemborongan  bangunan  yang diperoleh  sebagai  hasil  perundingan  antara si  pemberi  tugas  dengan  pemborong (negotiated contract). 15
Menurut  cara  penentuan  harganya, perjanjian  pelaksanaan  pemborongan  itu  dapat dibedakan atas tiga bentuk, yaitu :
1.  Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan  harga  pasti (fixed  price). Dalam  hal ini  harga  pemborongan  telah  ditetapkan secara pasti, baik mengenai harga perjanjian maupun harga satuan.
2.  Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum. Dalam hal ini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan.
3.  Perjanjian  pelaksanaan  pemborongan  atas dasar  harga  satuan (unit  price) yaitu  harga yang  diperhitungkan  untuk  setiap  unit. Dalam  hal  ini  luas  pekerjaan  ditentukan menurut jumlah perkiraan jumlah unit.
14 Arrianto Mukti Wibowo, Asas Konsesualisme Dalam Hukum Perjanjian Indonesia ,  Bumi  Aksara,  Bandung,  2017,  hlm.
36
15 Ibid ., hlm. 37.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
4.  Perjanjian  pelaksanaan  pemborongan  atas dasar jumlah biaya dan upah (cost plus fee). Dalam hal ini pemberi tugas akan membayar  pemborongan  dengan  jumlah biaya  yang  sesungguhnya  yang  telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya.
Berdasarkan  Pasal  30  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (10)  Peraturan  Presiden  No.16 Tahun  2018  perjanjian  pengadaan  barang/jasa atau  disebut  juga  perjanjian  pemborongan dibedakan atas:
1.  Berdasarkan bentuk imbalan :
a.  Perjanjian lump  sum adalah  perjanjian pengadaan barang/jasa atas penyelesaian  seluruh  pekerjaan  dalam batas  waktu  tertentu,  dengan  jumlah harga  yang  pasti  dan  tetap,  dan  semua resiko  yang  mungkin  terjadi  dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya  ditanggung  oleh  penyedia barang/jasa. b.  Perjanjian harga satuan adalah
perjanjian  pengadaan  barang/jasa  atas penyelesaian  seluruh  pekerjaan  dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi  teknis  tertentu,  yang  volume pekerjaannya  masih  bersifat  perkiraan sementara.
c.  Perjanjian  gabungan lump  sum dan harga  satuan  adalah  perjanjian  yang merupakan  gabungan lump  sum dan harga  satuan  dalam  satu  pekerjaan yang diperjanjikan.
d.  Perjanjian  terima  jadi (turn  key) adalah perjanjian pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh  pekerjaan  dalam  batas  waktu tertentu  dengan  jumlah  harga  pasti  dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan  utama  maupun  penunjangnya dapat  berfungsi  dengan  baik  sesuai dengan  criteria  kinerja  yang  telah ditetapkan.
e.  Perjanjian  persentase  adalah  perjanjian pelaksanaan  jasa  konsultasi  di  bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan  menerima  imbalan  jasa berdasarkan  persentase  tertentu  dari
nilai pekerjaan fisik konstruksi/
pemborongan tersebut. 16
2.  Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:
a.  Perjanjian tahun tunggal adalah perjanjian  pelaksanaan  pekerjaan  yang mengikat  dana  anggaran  untuk  masa  1 (satu) tahun anggaran.
b.  Perjanjian tahun jamak adalah perjanjian  pelaksanaan  pekerjaan  yang mengikat  dana  anggaran  untuk  masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD
Kabupaten/Kota.
3.  Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:
a.  Perjanjian  pengadaan  tunggal  adalah perjanjian  antara  satu  unit  kerja  atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
dalam waktu tertentu.
b.  Perjanjian  pengadaan  bersama  adalah perjanjian  antara  beberapa  unit  kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
dalam  waktu  tertentu  sesuai  dengan kegiatan  bersama  yang  jelas  dari masing-masing unit kerja dan pendanaan  bersama  yang  dituangkan dalamkesepakatan bersama. KUHPerdata tidak ditentukan lebih lanjut mengenai isi dari perjanjian pemborongan sehingga baik pihak yang 16 RM. Suryodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, Bandung, 2005, hlm. 23

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memborongkan pekerjaan maupun pihak yang memborong pekerjaan dapat menentukan  sendiri  isi  dari  perjanjian pemborongan yang mereka buat, sesuai dengan  asas  kebebasan  berperjanjian yang  pengaturannya  terdapat  dalam Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang menyebutkan    “semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.” 17
Isi  dari  suatu  perjanjian  kerja  konstruksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor  18  Tahun  1999  dan  Pasal  29  ayat  (1) Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni sekurang- kurangnya harus mencakup uraian mengenai:
1.  Para  pihak,  yangmemuat  secara  jelas identitas para pihak;
2.  Rumusan  pekerjaan,  yang  memuat  uraian yang  jelas  dan  rinci  tentang  lingkup  kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan; 3.  Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
4.  Tenaga  ahli,  yang  memuat  ketentuan tentang  jumlah,  klasifikasi  dan  kualifikasi tenaga  ahli  untuk  melaksanakan  pekerjaan konstruksi;
5.  Hak  dan  kewajiban,  yang  memuat  hak pengguna  jasa  untuk  memperoleh  hasil pekerjaan  konstruksi  serta  kewajibannnya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan  serta  hak  penyedia  jasa  untuk memeperoleh  informasi  dan  imbalan  jasa serta kewajibannya
melaksanakan pekerjaan konstruksi;
6.  Cara  pembayaran,  yang  memuat  ketentuan tentang  kewajiban  pengguna  jasa  dalam melakukan  pembayaran  hasil  pekerjaan konstruksi;
7.  Cidera  janji,  yang  memuat  ketentuan tentang  tanggung  jawab  dalam  hal  salah satu  pihak  tidak  melaksanakan  kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
17 Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, Op.
Cit ., hlm. 55.
8.  Penyelesaian  perselisihan,  yang  memuat ketentuan  tentang  tata  cara  penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
9.  Pemutusan perjanjian kerja konstruksi, yang memuat  ketentuan  tentang  pemutusan perjanjian  kerja  konstruksi  yang  timbul akibat  tidak  dapat  dipenuhinya  kewajiban salah satu pihak;
10.  Keadaan  memaksa (force  majeure), yang memuat  ketentuan  tentang  kejadian  yang timbul  di  luar  kemauan  dan  kemampuan para  pihak,  yang  menimbulkan  kerugian bagi salah satu pihak;
11.  Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan  tentang  kewajiban  penyedia  jasa dan/atau  pengguna  jasa  atas  kegagalan bangunan;
12.  Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan  tentang  kewajiban  para  pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
13.  Apek  lingkungan,  yang  memuat  kewajiban para  pihak  dalam  pemenuhan  ketentuan tentang lingkungan
Perjanjian  pemborongan  selalu  ada pihak-pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian pemborongan,  tetapi  ada  pihak-pihak  lain  yang secara  tidak  langsung  terikat  dengan  adanya perjanjian  pemborongan.  Baik  pihak-pihak  yang terikat,  maupun  yang  secara  tidak  langsung dengan adanya perjanjian pemborongan disebut peserta dalamperjanjian pemborongan.
Para pihak dalam pengerjaan pembuatan taman air mancur adalah Zulkarnain yang  merupakan  Direktur  CV.  Kertawijaya  yang telah  menerima  Surat  Perintah  Kerja  No 003/SPK/BULLG/XII/2014,  tanggal  5  Desember 2014  dari  Tergugat  I  untuk  melaksanakan Pekerjaan  Pembuatan  Taman  Air  Mancur  di Lingkungan  Mesjid  Agung  Kota  Lubuklinggau, yang  mana  pekerjaan  tersebut  bersumber  dari Pemerintah  Kota  Lubuklinggau  CQ.  Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Lubuklinggau  (Tergugat II) kepada PT. Barindo Utama (Tergugat I).
Umumnya  peserta  dalam  perjanjian pemborongan, yaitu:

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Pemberi  borongan  atau  pemberi  tugas prinsipil (bouwheer / aanbesteder) yaitu orang  perseorangan  atau  badan  sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan
jasa pemborongan atau jasa konstruksi.
2.  Pemborong/rekanan/ aannemer yaitu  orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang kegiatan  usahanya  menyediakan  layanan jasa pemborongan atau jasa konstruksi.
3.  Pelaksana,  yaitu  penyedia  jasa  orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang dinyatakan  ahli  yang  profesional  di  bidang pelaksanaan  jasa  konstruksi  yang  mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi  bentuk  bangunan  atau  bentuk  fisik lain. Pada umumnya penyedia jasa sekaligus  merupakan  pelaksana  dalam pekerjaan jasa pemborongan.
4.  Pengawas,  yaitu  penyedia  jasa  orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang dinyatakan  ahli  yang  profesional  di  bidang pengawasan  jasa  konstruksi  yang  mampu melaksanakan  pekerjaan  konstruksi  sampai selesai dan diserahterimakan. 18
Keempat  unsur  tersebut  di  atas  sesuai dengan  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi sebaiknya  terpisah  satu  sama  lain  sehingga hasil pekerjaan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Keempat
unsur tersebut  apabila  berada  dalam  satu  tangan maka  hal  itu  disebut  swakelola/ eigenbeheer.
Pasal 39 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah  memberikan  pengertian  swakelola, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dikerjakan  dan  diawasi  sendiri  yang  dapat dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa, instansi  pemerintah  lain  dan  atau  kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima  hibah.  Salah  satu  contoh  pekerjaan yang  dapat  dilakukan  dengan  swakelola  adalah penyelenggaraan diklat, kursus, seminar,
18 Salim  HS, Perkembangan  Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata , Op. Cit , hlm.78
lokakarya,  penyuluhan  atau  pekerjaan  yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
Berdasarkan ke 4 (empat) unsur di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pemberi borongan/pemberi tugas/prinsipil/ bouwheer / aanbesteder dapat berupa perorangan ataupun  badan hukum, baik itu instansi pemerintah maupun swasta.
Hubungan hukum antara pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong diatur sebagai berikut:
1.  Apabila yang memborongkan maupun pemborong  keduanya  pemerintah,  maka hubungan  hukumnya  disebut  hubungan kedinasan.
2.  Apabila yang memborongkan pihak pemerintah sedangkan pemborongnya pihak  swasta,  maka  hubungan  hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa  akta  di  bawah  tangan,  Surat Perintah  Kerja  (SPK),  Surat  Perjanjian Kerja/ Perjanjian.
3.  Apabila yang  memborongkan maupun pemborong  keduanya  pihak  swasta,  maka hubungan  hukumnya  disebut  perjanjian pemborongan  yang  dapat  berupa  akta  di bawah  tangan,  Surat  Perintah  Kerja  (SPK), surat perjanjian pemborongan atau perjanjian. 19
Hubungan  hukum  antara  pihak  yang memborongkan dengan pihak perencana adalah sebagai berikut:
1.  Apabila  pihak  yang  memborongkan  dari pemerintah  dan  pihak  perencana  juga  dari pemerintah, maka terdapat hubungan kedinasan.
2.  Apabila  pihak  yang  memborongkan  dari pemerintah dan atau dari swasta, sedangkan  pihak  perencana  dari  swasta yang  bertindak  sebagai  penasehat  pemberi tugas, maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal.
3.  Apabila  pihak  yang  memborongkan  dari pemerintah  atau  swasta  dengan  pihak perencana  dari  swasta  dan  bertindak sebagai  wakil  pemberi  tugas  (sebagai
19 FX. Djumialdji, Op. Cit ., hlm. 89.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Direksi), maka hubungan hukumnya dituangkan  dalam  perjanjian  pemberian kuasa (Pasal 1792-1819 KUHPerdata). 20
Adapun tugas dari pihak yang memborongkan adalah:
1.  Memeriksa danmenyetujui hasil pekerjaan pemborong
2.  Menerima hasil pekerjaan.
3.  Membayar harga bangunan. 21
Pihak  yang  memborongkan  merupakan pemerintah,  maka  terdapat  tugas  pokok  yang harus dijalankan oleh pihak yang memborongkan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 9  ayat  (3)  Peraturan  Presiden  No.16  Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pihak pemborong bisa berupa
perorangan, badan hukum, baik swasta maupun pemerintah. Adapun tugas dari pihak pemborong adalah:
1.  Melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan
bestek .
2.  Menyerahkan pekerjaan. 22
Beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi oleh  pemborong/penyedia  barang/jasa  apabila pemborong mengadakan pemborongan pekerjaan  dengan  pihak  pemerintah  sebagai pihak  yang  memborongkan.  Hal  ini  tercantum dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Presiden
No.16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  persyaratan  pemborong/  penyedia barang/jasa adalah: 1.  Memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia
barang/jasa.
20 Sri  Soedewi  Masjchun  Sofyan, Op. Cit ., hlm. 72.
21 Ibid ., hlm. 74.
22 Sri  Soedewi  Masjchun  Sofyan, Op. Cit ., hlm. 77.
2.  Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis,  dan  manejerial  untuk  menyediakan barang/jasa.
3.  Tidak  dalam  pengawasan  pengadilan,  tidak pailit,  kegiatan  usahanya  tidak  sedang dihentikan,  dan/atau  direksi  yang  bertindak untuk  dan  atas  nama  perusahaan  tidak sedang dalam menajalani sanksi pidana.
4.  Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani perjanjian.
5.  Sebagai  wajib  pajak  sudah  memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
6.  Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman  subkontak,  kecuali  penyedia barang/jasa  yang  baru  berdiri  kurang  dari  3 (tiga) tahun.
7.  Memiliki  sumber  daya,  modal,  peralatan, dan  fasilitas  lain  yang  diperlukan  dalam pengadaan barang/jasa.
8.  Tidak masuk dalam daftar hitam
9.  Memiliki  alamat  tetap  dan  jelas  serta  dapat dijangkau dengan pos.
10.  Khusus untuk penyedia barang/jasa
perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f. 23
Arsitek  adalah  seseorang  yang  ahli dalam membuat rancangan bangunan dan yang memimpin  konstruksinya.  “Arsitek  memegang peranan  penting  dalam  suatu  pembangunan proyek.  Keterlibatan  pihak  arsitek  dapat  dipilah- pilah  ke  dalam  tugasny  pada  masa  pra perjanjian dan pasca perjanjian”. 24
Pihak  yang  memborongkan  adalah pemerintah, sedangkan pihak
perencana  juga  dari  pemerintah,  maka terjadi  hubungan  kedinasan  tetapi  jika pihak yang memborongkan dari pemerintah  atau  swasta  yaitu  konsultan perencana,  maka  hubungannya  diatur dalam  perjanjian  melakukan  jasa-jasa tunggal atau perjanjian pemberian kuasa  tergantung  tugas  yang  dilakukan oleh konsultan perencana. 25 23 Pasal  11  ayat (1)  Peraturan  Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24 Sri  Soedewi  Masjchun  Sofyan, Op. Cit ., hlm. 79. 25 Ibid ., hlm. 80.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Selain  pihak-pihak  tersebut  di  atas,
dalam pelaksanaan
pekerjaan jasa pemborongan  juga  terdapat  pihak  perencana yaitu  penyedia  jasa  orang  perseorangan  atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang  perencanaan  jasa  pemborongan  atau jasa  konstruksi  yang  mampu  mewujudkan pekerjaan  dalam  bentuk  dokumen  perencanaan bangunan  atau  bentuk  fisik  lain.  “Penunjukan perencana  ini  dalam  prakteknya  dilaksanakan melalui  pelelangan  tersendiri  yang  dilakukan sebelum  pelelangan  dalam  rangka  pemilihan penyedia jasa”. 26

## B.  Hak  dan  Kewajiban  Pihak-Pihak  dalam

## Perjanjian Pengerjaan Pembuatan Taman Air Mancur
Pasal  1604  KUHPerdata  mengatakan bahwa  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu :
a. Pemborong hanya berjanji akan melakukan pekerjaan saja. Perjanjian pemborongan pekerjaan dimana pemborong berjanji akan melakukan pekerjaan saja tanpa menyediakan bahan-bahan adalah
termasuk perikatan untuk berbuat
sesuatu,  diatur  dalam  Pasal  1239  KUH.
Perdata yang berbunyi sebagai berikut :
Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu  apabila  si  berhutang  tidak memenuhi  kewajibannya  mendapatkan penggantian  biaya  rugi  dan  bunga. Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas, maka  si  pemborong  wajib  memenuhi prestasi  sesuai  dengan  apa  yang  telah disepakati sebelumnya. Apabila si pemborong tidak melakukan atau melakukan, akan tetapi terlambat ataupun tidak sempurna melakukan apa yang telah diperjanjikan  maka si pemborong dapat dikatakan telah wanprestasi atau  cidera  janji.  Berarti perjanjian pemborongan pekerjaan
26 Djohan  Sudaryanto, Dasar-Dasar Hukum  Jaminan  Kebendaan, Nusa  Media, Jakarta, 2015, hlm. 135
tetapi  tunduk  kepada  ketentuan  umum dari hukum perikatan.
b. Pemborong  di  samping  mengerjakan pekerjaan juga  diwajibkan menyediakan bahan-bahan bangunan.
Perjanjian  pemborongan  pekerjaan    di samping  mengerjakan  juga  diwajibkan menyediakan bahan-bahan. 27 Prinsipnya hak dan kewajiban pemborong  pekerjaan  bahannya  disediakan yang  memborongkan  adalah  sama  dengan pemborong yang hanya mengerjakan saja. “Hal yang  membedakan  keduanya  adalah  tanggung jawab  terhadap  resiko  atau  musnahnya  objek perjanjian sebelum adanya serah terima”. 28
Dilihat  isi  perjanjian  tersebut  di  atas maka  dalam  pembuatan  suatu  perjanjian pemborongan pekerjaan harus dilakukan secara hati-hati,  terperinci  dan  jelas  serta  mudah dimengerti oleh para pihak agar tidak terjadi hal- hal  yang  tidak  diinginkan  atau  jika  terjadi  suatu masalah  dikemudian  hari  dapat  diselesaikan dengan  mudah,  karena  telah  ada  ketentuan yang  jelas  dan  tegas  sebelumnya  dalam perjanjian tersebut.
Perjanjian pengerjaan pembuatan taman  air  mancur  adalah  suatu  kontak  Nomor 003/SPK/BU-LLG/XII/2014  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  para  pihak  serta  dibuat sebagai  alat  bukti  dan  dibuat  oleh  orang  untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Surat perjanjian tersebut  berisikan  tentang  suatu  perbuatan hukum  yaitu  perbuatan  melakukan  pengerjaan pembuatan  taman  air  mancur  di  lingkungan Masjid  Agung  Kota  Lubuklinggau  dan    atas pekerjaannya  tersebut  Zulkarnain  (Direktur  CV. Kertawijaya) menerima pembayaran dan hal-hal lain yang ditentukan dalam perjanjian
27 F.X. Djumialdji, Op. Cit ., hlm. 82.
28 Ibid ., hlm. 85.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebagaimana  ditentukan  dalam  kontrak  yang ditandatangani yaitu :
1.  Pembayaran  prestasi  hasil  pekerjaan  yang disepakati  dilakukan  oleh  PPK,  dengan ketentuan:
a.  Penyedia  telah  mengajukan  tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b.  Pembayaran  dilakukan  dengan/system bulanan/pembayaran secara sekaligus;
c.  Pembayaran  harus  dipotong  denda (apabila ada), dan pajak;
d.  Pembayaran    terakhir  hanya  dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus  persen)  dan  Berita  Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
2.  PPK  dalam  kurun  waktu  7  (tujuh)  hari  kerja setelah  pengajuan  permintaan  pembayaran dari  penyedia  harus  sudah  mengajukan permintaan  pembayaran  kepada  Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
3.  Apabila      terdapat  ketidaksesuaian  dalam perhitungan  angsuran  tidak  akan  menjadi alasan  untuk  menunda  pembayaran.  PPK
dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi
sementara  dengan  mengesampingkan  hal- hal yang sedang menjadi perselisihan.
Surat  perjanjian  pengerjaan  pembuatan taman  air  mancur  di  lingkungan  Masjid  Agung Kota  Lubuklinggau  dibuat  secara  tertulis  dan ditandatangani oleh para pihak dan menyebutkan tentang perbuatan hukum sehingga hal ini dapat disebutkan sebagai akta. Sebagaimana  lazimnya  suatu  akta  maka  fungsi perjanjian  pengerjaan  pembuatan  taman  air mancur  di  lingkungan  Masjid  Agung  Kota Lubuklinggau  adalah  syarat  untuk  menyatakan
adanya suatu perbuatan hukum, alat pembuktian dan alat bukit satu-satunya.
Perjanjian pengerjaan pembuatan taman  air  mancur  di  lingkungan  Masjid  Agung Kota  Lubuklinggau  telah  memenuhi  syarat sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata  mengenai  syarat syarat  sahnya  perjanjian  yakni  syarat  sah secara subjektif dan objektif. Terjadi pelanggaran  terhadap  syarat  subjektif  dalam Pasal  1320  KUHPerdata  yakni  “kesepakatan para  pihak  dalam  perjanjian  dan  yang  kedua kecakapan  para  pihak  dalam  perjanjian  maka dapat  dimintakan  pembatalan  dapat  dibatalkan artinya  salah  satu  pihak  dapat  memintakan pembatalan itu”. 29
Perjanjiannya  sendiri  tetap  mengikat kedua belah pihak, selama  tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi  (pihak  yang  tidak  cakap  atau  pihak yang  memberikan  sepakatnya  secara tidak  bebas)  sedangkan  jika  melanggar syarat  objektif  yakni  sebab  hal  tertentu dan  sebab  yang  halal  maka  perjanjian tersebut  dapat  batal  demi  hukum,batal demi  hukum  artinya  adalah  dari  semula dianggap  tidak  pernah  ada  lahir  suatu perjanjian  dan  tidak  pernah  ada  suatu perikatan.  Syarat  dengan  adanya  diatur syarat  syarat  sahnya  perjanjian  yang diatur tersebut undang undang menyiratkan  bahwa  kebebasan  untuk melakukkan  perjanjian  tersebut  diikat oleh ketentuan hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap orang. 30 Kaitannya sebagai hukum yang berfungsi melengkapi saja, ketentuan-ketentuan perjanjian  yang  terdapat  di  dalam  KUHPerdata akan  dikesampingkan  apabila  dalam  suatu perjanjian para pihak telah membuat
29 Riduan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan Asas-Asas  Hukum  Perdata. Alumni,  Bandung, 2016, hlm. 29.
30 Ibid ., hlm. 30.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengaturannya  sendiri.  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  menegaskan:  “Semua  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya,  akan  tetapi  hal  tersebut  harus terlebih  dahulu  memenuhi  ketentuan  seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang  menegaskan  bahwa  untuk  sahnya  suatu perjanjian,  maka  diperlukan  4  (empat)  syarat, yaitu:
1.  Kesepakatan Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan  kehendak  antara  satu  orang  atau lebih dengan pihak lainnya ”. 31 Sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat  atau  diketahui  orang  lain.  Kesepakatan para  pihak  merupakan  unsur  mutlak  untuk terjadinya kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan  berbagai  cara,  namun  yang  paling penting  adanya  penawaran  dan  penerimaan. Dengan  sepakat  dimaksudkan  bahwa  pihak- pihak  yang  mengadakan  perjanjian  itu  harus sepakat,  setuju,  seia  sekata  mengenai  hal-hal yang  pokok  dari  perjanjian  yang  disahkan  itu. Sepakat dalam perjanjian merupakan persesuaian  pernyataan  kehendak  antara  satu orang  atau  lebih  dengan  pihak  lainnya  dan kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan  dari  kehendak  dua  atau  lebih  pihak dalam  perjanjian  mengenai  apa  yang  mereka kehendaki  untuk  dilaksanakan,  bagaimana  cara melaksanakan,  kapan  harus  dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya.
Kesepakatan para pihak dalam perjanjian  pengerjaan  pembuatan  taman  air mancur  di  lingkungan  Masjid  Agung  Kota Lubuklinggau  adalah  para  pihak  setuju  untuk
31 Wiliam  T.  Major, Hukum  Kontrak, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018, hlm. 46.
saling  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian pengerjaan  pembuatan  taman  air  mancur  di lingkungan  Masjid  Agung  Kota  Lubuklinggau dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2.  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan  adalah  “kecakapan  atau  kemampuan untuk melakukan
perbuatan hukum sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  undang- undang”. 32 Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan  berarti  kemampuan  seseorang  untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan  akibat  hukum  sebagai  mana ditentukan dalam undang-undang. Namun dapat saja  terjadi  bahwa  para  pihak  atau  salah  satu pihak  yang  mengadakan  perjanjian/  kontrak adalah tidak cakap menurut hukum.
Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan  juga  telah  terpenuhi  dalam  perjanjian pengerjaan  pembuatan  taman  air  mancur  di lingkungan  Masjid  Agung  Kota  Lubuklinggau sebagaimana  para  pihak  cakap  dalam  hukum yaitu pihak pertama dan pihak kedua mempunyai kecapakan untuk membuat perjanjian dan menandatanganinya.

## 3.  Suatu hal tertentu
Suatu  hal  tertentu  berarti  bahwa “sesuatu  yang  diperjanjikan  atau  yang  menjadi objek  perjanjian  harus  jelas,  dan  dapat ditentukan  jenisnya.  Objek  perjanjian  adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang  menjadi  kewajiban  debitur  dan  apa  yang menjadi hak kreditur ”. 33
Perjanjian pengerjaan pembuatan taman  air  mancur  di  lingkungan  Masjid  Agung
32 Ibid ., hlm. 47.
33 Agus  Yudha  Hernoko, Op.  Cit .,  hlm.
33.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kota Lubuklinggau yang menyebutkan penyedia yang ditunjuk berkewajiban
untuk menyelesaikan  pekerjaan  dalam  jangka  waktu yang  ditentukan,  sesuai  dengan  volume, spesifikasi  dan  harga  yang  tercantum  dalam SPK.
4.  Suatu sebab yang halal.
“Suatu  sebab  dalam  perjanjian  tidak boleh  bertentangan  dengan  undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum ”. 34 Sebab yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukan yang mendorong orang untuk membuat perjanjian  melainkan  sebab  dalam  arti  isi perjajian  itu  sendiri  yang  menggambarkan tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pihak-pihak  yang mengadakan perjanjian. Termasuk dalam sebab-  sebab  yang  tidak  halal  adalah  sebab yang  palsu  dan  sebab  yang  terlarang.  Suatu sebab  dikatakan  palsu  apabila  sebab  itu diadakan oleh para pihak untuk menutupi sebab yang  sebenarnya.  Sebab  yang  terlarang  adalah sebab  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan, undang-undang  maupun  ketertiban  umum. “Sebab  yang  halal  disini  adalah  isi  dari perjanjian  tidak  dilarang  undang-undang,  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan nilai-nilai kesusilaan ”.
Perjanjian pengerjaan pembuatan taman  air  mancur  di  lingkungan  Masjid  Agung Kota  Lubuklinggau  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum  dan  nilai-nilai  kesusilaan  dan isi  perjanjian  tersebut  telah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  ada satu  pasal  pun  yang  melanggar  ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan.
Secara  yuridis-teknis,  syarat  klausul dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut:
34 Ibid ., hlm. 34.
1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada  salah  satu  pihak.  Misalnya,
dilakukan melalui upaya perluasan pengertian force majeure (keadaan darurat). 2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan  terhadap  akibat  hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya, mengurangi atau menghapus  ganti  kerugian  jika  terjadi wanprestasi salah  satu  pihak  dalam kontrak. 3. Metode menciptakan kewajiban- kewajiban  tertentu  kepada  salah  satu pihak,  tetapi  dibebankan  kepada  pihak lain  dalam  hal  terjadi  kerugian  kepada pihak  ketiga  yang  berada  di  luar kontrak. 35
Klausula  dalam  perjanjian  pengerjaan pembuatan  taman  air  mancur  di  lingkungan Masjid  Agung  Kota  Lubuk  linggau  memuat  hak dan  kewajiban  para  pihak.  Hak  didefenisikan sebagai  suatu  tuntutan  atau  dapat  juga  dibuat oleh  atau  atas  nama  seorang  individu  atau kelompok pada beberapa kondisi atau kekuasaan.  Hak  adalah “segala  sesuatu  yang harus  di  dapatkan  oleh  setiap  orang  yang  telah ada  sejak  lahir  bahkan  sebelum  lahir.  Hak  ini merupakan  sesuatu  yang  merupakan  milik seseorang yang timbul karena perjanjian ”. 36
Kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian pengerjaan  pembuatan  taman  air  mancur  di lingkungan  Masjid  Agung  Kota  Lubuklinggau ditentukan  yaitu  kewajiban    CV.  Kertawijaya sebagai pemborong adalah:
1.  Melaksanakan  pekerjaan  dari  PT.  Barindo Utama.
2.  Bertanggung  jawab  untuk  menyediakan supervisor dilapangan,  membuat  rencana kerja  yang  sesuai  dengan  jangka  watu penyelesaian  pekerjaan,  membuat  metode kerja yang dipergunakan yang
35 M. Yahya Harahap, Op. Cit ., hlm. 79.
36 Riduan Syahrani. Op. Cit ., hlm.90.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menggambarkan proses tahapan dan penyelesaian pekerjaan
dilapangan,
mengikuti schedule kerja yang telah
ditetapkan oleh PT. Barindo Utama
3.  Membuat laporan kemajuan Progres dilapangan  dari  awal  sampai  dengan selesai.
Hak CV. Kertawijaya  adalah :
1.  Menerima  pembayaran  atas  prestasi  hasil pekerjaan yang disepakati.
2.  Menerima kompensasi apabila:
a.  Pemberi pekerjaan pemborongan mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b.  Keterlambatan pembayaran;
c.  Tidak memberikan gambar-gambar,
spesifikasi  dan/atau  intruksi  sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d.  Dilakukan penundaan pelaksaan pekerjaan.
Kewajiban  PT.  Barindo  Utama  adalah membayar  semua  pajak,  bea,  retribusi,  dan pungutan  lain  yang  sah  yang  dibebankan  oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan pekerjaan  sedangkah  hakny  adalah  menerima hasil  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pihak pemborong.

## C.  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.
Prakteknya  dalam  perjanjian melakukan pekerjaan  pemborongan  para  pihak  telah sepakat  untuk  terlebih  dahulu  menyelesaikan persengketaan  secara  musyawarah  dan  jika dengan musyawarah tidak terdapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui arbitrase.
1.  Setiap  perselisihan  atau  perbedaan  dalam bentuk  apapun  yang  timbul  antara  pihak pertama  dan  pihak  kedua  sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian  ini,  maka  akan  diselesaikan
secara  musyawarah  dengan  tata  cara sebagai berikut :
a.  Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
b.  Para  pihak  sepakat  bahwa  tempat bermusyawarah  ditetapan  di  tempat kedudukan pihak pertama.
c.  Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan  atau  perbedaan  pendapat antara  para  pihak  ditetapkan  untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah  diterima  oleh  pihak  yang dimintakan untuk musyawarah.
2.  Musyawarah  dianggap  tidak  mencapai  kata sepakat  apabila  jangka  waktu  musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila  para  pihak  telah  sepakat  bahwa musyawarah  tidak  berhasil  menghasilkan kemufakatan  meskipun  jangka  waktu  untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena  itu,  maka  para  pihak  sepakat  untuk menempuh  jalur  hukum  melalui  domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri
3.  Selama proses musyawarah masih berlangsung, pihak kedua tidak diperkenankan  menghentikan  pekerjaan, kecuali pihak pertama menentukan sebaliknya. 37
Pembuatan  kontrak  walaupun  didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal mengenai hal  ini  harus  diatur  sebaik  mungkin  untuk mengantisipasi kemungkinan
timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak
tersebut.  Hal  ini  didasarkan  pada  pilihan  yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian, yaitu melalui :
1.  Badan Peradilan (Pengadilan) 2.  Arbitrase (Lembaga atau Ad Hoc) 3.  Alternatif penyelesaian Sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi). 38
37 M. Husein dan A. Supriyadi, Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan, Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  2010,  hlm. 26
38 Ibid ., hlm. 30.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“Apabila  kedua  belah  pihak  sepakat
untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan,  maka  gugatan  melalui  pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan tersebut  tidak  berhasil”, 39 hal  ini  sesuai  dengan rumusan  Pasal  36  Ayat  3  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Berdasarkan hal di atas, maka penyelesaian  sengketa  dalam  perjanjian  kerja konstruksi,  dapat  ditempuh  melalui  dua  jalan, yaitu :
1.  Penyelesaian melalui Pengadilan “Hakikatnya  kontrak  kerja  konstruksi dituangkan  dalam  suatu  kontrak  tertulis  yang tunduk  pada  hukum  perjanjian  dan  hukum perikatan dalam
KUHPerdata,
maka penyelesaian  sengketa  tersebut  mengacu  pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia”. 40 Hal  ini  juga  diperkuat  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2000 tentang  penyelenggaraan  konstruksi  Pasal  23 ayat (6) yang menyebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi  tunduk  pada  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  “Penyelesaian  sengketa  dipilih melalui  pengadilan  atau  secara  litigasi,  maka menurut  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 1999, tata cara pengajuan gugatan harus mengacu pada Hukum Acara Perdata”. 41
Prinsipnya penyelesaian sengketa kontrak  kerja  konstruksi  ini  sama  pada hakikatnya dengan penyelesaian sengketa  di  pengadilan  umumnya  yang diawali  dari  adanya  gugatan,upaya hukum biasa,upaya hukum luar
39 Ibid ., hlm. 31. 40 Nazarkhan  Yasin, Klaim  Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi ,
Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  2014,  hlm. 49.
41 Ibid ., hlm. 50
biasa,dan  pada  akhirnya  putusan  yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) . 42
Alasan  lembaga  peradilan  tidak  terlalu diminati dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerja kontrak konstruksi, antara lain: a.  Penyelesaian sengketa lambat. b.  Biaya perkara mahal. c.  Peradilan tidak tanggap. d.  Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.
e.  Kemampuan  para  hakim  bersifat generalis. 43
2.  Penyelesaian di luar pengadilan
Menurut  Pasal  49  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi  Di  Luar
Pengadilan dapat dilakukan dengan cara : a.  Melalui pihak ketiga yaitu :
1)  Konsultasi
Konsultasi  adalah  “suatu  tindakan  yang bersifat  personal  antara  satu  pihak  tertentu, yang  disebut  dengan   klien  dengan  pihak  lain yaitu konsultan”. 44 Pihak konsultan ini memberikan  pendapat  kepada  klien  untuk memenuhi  kebutuhan  kl ien tersebut. “Konsultan dalam  jasa  konstruksi    berperan  penting  dalam penyelesaian masalah-masalah teknis lapangan terlebih  apabila  konsultan  tersebut  merupakan konsultan  perencana  dan  atau  konsultan pengawas proyek”. 45
2)  Negosiasi
Negosiasi adalah “upaya untuk mencari perdamaian diantar para pihak yang
42 M.  Husein  dan  A.  Supriyadi, Op.  Cit , hlm. 37.
43 Ibid ., hlm. 38.
44 Priyatna  Abdurrasyid, Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 77.
45 Ibid ., hlm. 78.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bersengketa” 46 seseuai  Pasal  6  ayat  (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Selanjutnya  dalam  pasal  1851-1864 BAB ke delapan belas  BUKU III Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  Tentang  perdamaian, terlihat  bahwa  kesepakatan  yang  dicapai  kedua belah pihak yang bersengketa harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak.
Perbedaan  yang  ada  dari  kedua  aturan tersebut  adalah  “kesepakatan  tertulis  tersebut ada  yang  cukup  ditandatangani  para  pihak dengan  tambahan  saksi  yang  disepakati  kedua belah  pihak  sedangkan  yang  satu  lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri”. 47 Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa  yang  dilaksanakan  di  luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat  dilakukan  sebelum  proses  sidang pengadilan atau sesudah proses  sidang berlangsung,  baik  di  luar  maupun  di dalam sidang pengadilan. 48
3)  Mediasi  (yang  ditunjuk  oleh  para  pihak atau  oleh  Lembaga  Arbitrase  dan Lembaga      Alternatif  Penyelesaian Sengketa).
Mediasi  adalah  “upaya  penyelesaian konflik  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil  keputusan  yang  membantu  pihak-
46 M.  Husein  dan  A.  Supriyadi, Op.  Cit , hlm. 45. 47 Ibid ., hlm. 48.
48 Komar
Kantaatmadja, Beberapa Masalah  dalam  Penerapan  ADR  di  Indonesia, dalam  Prospek  dan  Pelaksanaan  Arbitrase  di Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2011, hlm. 80.
pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak”.
Mediasi merupakan suatu proses damai dimana  para  pihak  yang  bersengketa menyerahkan  penyelesaiannya  kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur  pertemuan  antara  2  (dua) pihak  atau  lebih  yang  bersengketa) untuk  mencapai  hasil  akhir  yang  adil, tanpa  biaya  besar  besar  tetapi  tetap efektif  dan  diterima  sepenuhnya  oleh kedua belah pihak yang bersengketa. 49
Hal penting dalam penunjukan mediator ini  mengacu  pada  Pasal  50  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2000  adalah bahwa  mediator  yang  ditunjuk  berdasarkan kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa. “Seorang  mediator  yang  ditunjuk  harus mempunyai  sertifikat  keahlian  yang  ditetapkan oleh lembaga”. 50
Mediator bukanlah seorang yang mengambil keputusan. Mediator bertindak  sebagai  fasilitator  yaitu  hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan.Kesepakatan  yang  dicapai dalam  mediasi  ini  dituangkan  dalam suatu kesepakatan tertulis. 51

## 4)  Konsiliasi.
Konsiliasi  adalah  “penyesuaian  dan penyelesaian sengketa
dengan cara
damai,secara  baik,  digunakan  di  pengadilan sebelum  sidang  dengan  pandangan  mencegah pemeriksaan  pengadilan  dan  dalam  sengketa perburuhan  sebelum  arbitrase”. 52 Konsiliasi adalah pengadilan dengan syarat yang
49 Ibid., hlm. 81.
50 Suyud  Margono,  ADR (Alternatif Dispute  Resolution)  dan  Arbitrase , Proses Pelembagaan & Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 59.
51 Ibid ., hlm. 60.
52 Ibid ., hlm. 61.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diusulkan penyesuaian,sehingga untuk
menghindari litigasi.
5)  Arbitrase  melalui  Lembaga  Arbitrase
atau Arbitrase Ad Hoc.
Selain  penyelesaian  dengan  sarana mediasi  dan  konsiliasi,  cara  lain  yang  dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian  kerja  konstruksi  adalah  dengan  cara arbitrase.  Pengaturan  mengenai  arbitrase  telah diatur  secara  tersendiri  dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Penuangan klausula mengenai arbitrase ini,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  No  30  Tahun 1999,  yang  menyatakan  perjanjian  arbitrase adalah  suatu  kesepakatan  berupa  klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis  yang  dibuat  para  pihak  sebelum  timbul sengketa,  atau  suatu  perjanjian  arbitrase tersendiri  yang  dibuat  para  pihak  setelah  timbul sengketa.
Arbitrase
dikatakan merupakan
lembaga  penyelesaian  favorit  para  pihak  kerja kontrak konstruksi, dikarenakan memiliki
beberapa unggulan daripada lembaga
peradilan.  Beberapa  arti  penting  dari  lembaga arbitrase, antara lain:
a)  Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
b)  Para  wasit  terdiri  dari  orang-orang  ahli dalam  bidang  yang  dipersengketakan, yang  diharapkan  mampu  membuat putusan yang memuaskan para pihak.
c) Putusan  akan  lebih  sesuai  dengan perasaan keadilan para pihak.
d)  Putusan arbitrase dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan  yang  besangkutan.  Sifat rahasia  pada  putusan  arbitrase  inilah yang dikehendaki
oleh para pengusaha. 53
Arbiter  ialah  seorang  atau  lebih  yang dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  atau yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Negeri  atau lembaga  arbitrase,  untuk  memberikan  putusan mengenai sengketa tertentu. “Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat  mengenai  suatu  hubungan  hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”. 54
Ruang  lingkup  dari  pekerjaan  arbiter atau majelis arbiter ialah :
a)
Sengketa di bidang komersial di
Indonesia.
b) Dalam yuridiksi perdata.
c) Atas  dasar  kehendak  sendiri  dan  itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan. d) Tertuang dalam klausula/perjanjian arbitrase. 55 Adapun ketentuan mengenai
penunjukan  arbiter  atau  majelis  arbiter  ialah sebagai berikut :
a)  Dapat  ditunjuk  sebagai  arbiter  ialah  yang termasuk  dalam  Daftar  Arbiter  Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). b)  Pihak  yang  ditunjuk  sebagai  arbiter berhak menentukan menerima atau menolak  penunjukan tersebut  yang  harus dilakukan dalam waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari.
c)  Penerimaan  penunjukan  diberikan  oleh arbiter penunjuk. 56
53 M.  Husein  dan  A.  Supriyadi, Op.  Cit , hlm. 48.
54 Felix  Oentoeng  Soebagjo. Prinsip Dasar  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta,  2017, hlm 10.
55 Ibid , hlm.11
56 M.  Husein  dan  A.  Supriyadi, Op.  Cit , hlm. 55.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penunjukan  arbiter  dapat  dilakukan
pada saat
permohonan mengajukan permohonannya,  dan  diserahkan  ke  ketua Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI). Apabila  kedua  belah  pihak  telah  menunjuk arbiter  masing-masing,  maka  ketua  akan menunjuk  seorang  arbiter  untuk  memimpin  tim arbiter dengan mempertimbangkan permohonan arbiter tersebut. Arbiter ad hoc ditunjuk apabila :
a)  Dipertimbangkan memiliki keahlian khusus  yang  belum  dimiliki  oleh  Arbiter yang  telah  terdaftar  dalam  Daftar  Arbiter
BAPMI.
b)  Disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa dan disetujui oleh Arbitrase.
c)  Calon arbiter adhoc memenuhi persyaratan  minimum  yang  ditentukan Arbitrase. 42
Mengenai  cara  penunjukan  arbiter  atau majelis  arbitrase  dalam  dapat  dilakukan  sendiri atas  kesepakatan  para  pihak.  Jika  arbiternya tunggal,  pengangkatannya  atas  persetujuan bersama. “Apabila arbiternya lebih dari seorang, masing-masing pihak menunjuk seorang anggota,  dan  penunjukan  arbiter  yang  ketiga dapat  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  atau menyerahkan  kepada  kesepakatan  arbiter  yang telah ditunjuk”. 57
Sehubungan
dengan pilihan penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrse,  hal  ini harus  dijelaskan  dengan  tegas  dalam  kontrak kerja  konstruksi,  arbitrase  apa  yang  dipilih (lembaga atau ad hoc), termasuk pula peraturan prosedur  yang  dipakai  untuk  menghindari persepsi  yang  berbeda  antara  para  pihak  yang dapat menjadi benih sengketa yang baru.
Penuangan klausula mengenai arbitrase ini,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  No  30  Tahun
42 Felix  Oentoeng  Soebagjo. Op.  Cit, hlm..13 57 Ibid ., hlm. 15
1999,  yang  menyatakan  Perjanjian  arbitrase adalah  suatu  kesepakatan  berupa  klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis  yang  dibuat  para  pihak  sebelum  timbul sengketa,  atau  suatu  perjanjian  arbitrase tersendiri  yang  dibuat  para  pihak  setelah  timbul sengketa.
Arbitrase dikatakan merupakan lembaga  penyelesaian  favorit  para  pihak  kerja kontrak konstruksi, dikarenakan memiliki beberapa unggulan daripada lembaga peradilan.  Beberapa  arti  penting  dari  lembaga arbitrase, antara lain:
a)  Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
b)  Para  wasit  terdiri  dari  orang-orang  ahli dalam  bidang  yang  dipersengketakan, yang  diharapkan  mampu  membuat putusan yang memuaskan para pihak.
c)  Putusan  akan  lebih  sesuai  dengan perasaan keadilan para pihak.
d)  Putusan
arbitrase dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan  yang  besangkutan.  Sifat rahasia  pada  putusan  arbitrase  inilah yang dikehendaki
oleh para pengusaha. 58
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  yang  merupakan  salah  satu  dari beberapa cara penyelesaian secara alternatif ini sebenarnya  bukanlah  sesuatu  yang  asing. Sebab  masyarakat  (Indonesia)  pada  dasarnya sudah  mengenal  nilai-nilai  konsensus/mufakat dan  kooperatif  dalam  menyelesaikan  sengketa yang terjadi di antara mereka.
Melihat  perkembangan  bisnis  di  era perdagangan dan persaingan bebas dewasa ini, dipandang  perlu  melembagakan  arbitrase  dan alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  suatu peraturan  perundang-undangan  yang  bercorak pendekatan konsensus/mufakat.
58 Suyud Margono, Op. Cit ., hlm. 72

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penyelesaian  sengketa  bisnis  bukan bertujuan  menempatkan  para  pihak pada  dua  ujung  sisi  yang  berlawanan dalam  posisi  kalah  dan  menang,  tetapi pemecahan  masalah  yang  memberikan kepuasan  kepada  pihak-pihak  yang bersengketa  dengan  mengutamakan win-win solution . 59
Keuntungan  arbitrase  lainnya  ialah “para  pihak  masing-masing  dapat  menunjuk seorang  arbiter  pilihan  mereka  yang  akan mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  diajukan sebagai dasar  keputusannya”. 60 Hal  ini  berarti memberi kemungkinan untuk menunjuk seorang ahli  yang  mengerti  tentang  sengketanya  dan dengan demikian membebaskan para pihak dari kewajiban  menghadirkan  ahli  untuk  minta pendapat tanpa biaya tambahan apapun.
“Arbiter  tidak  dibenarkan  memberikan bukti-bukti  pribadi  yang  dimilikinya,  akan  tetapi ia dapat dan wajib memanfaatkan pengetahuannya dan memberi tafsiran terhadap bukti  yang  dikemukakan  oleh  para  pihak”. 61
Para  pihak  dalam  proses  arbitrase  dibenarkan menyepakati apakah penyelesaian yang dikehendakinya  bersifat  resmi  atau  tidak  akan tetapi  beberapa  formalitas  tertentu  harus  ditaati dan  diterapkan  andaikata  keputusannya  harus dilaksanakan.
Menurut  Pasal  15  ayat  (5)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  bahwa  putusan Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  mengakui pelaksanaan  putusan  arbitrase  tidak  dapat dilakukan  banding.  Baik  Mahkamah  Agung maupun  pengdilan  banding  manapun  tidak boleh  menangani  atau  mempertimbangkan permohonan  banding  atas  putusan  tersebut.
59 Ibid ., hlm. 73.
60 Ibid ., hlm. 79.
61 Bambang  Sutiyoso, Hukum  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,  Gama Media, Yogyakarta, 2018, hlm 105.
Sebaliknya  jika  ketua  Pengadilan  Negeri menolak  untuk  mengakui  dan  melaksanakan putusan arbitrase, dapat dilakukan banding.
Mahkamah  Agung  akan  menanganinya dan mempertimbangkan untuk mengambil putusan atas banding tersebut secepatnya dan tidak melampaui  90  (sembilan  puluh)  hari sejak permohonan banding itu
disampaikan  kepada  Mahkamah  Agung dan    Mahkamah  Agung  menyatakan tata cara untuk mempercepat penyelesaian  banding  ini.  Tidak  adanya tatacara demikian itu tidak akan mempengaruhi  kewajiban  Mahkamah Agung untuk menangani, mempertimbangkan  dan  memutuskan banding  tersebut  sesuai  dengan  syarat- syarat yang ditetapkan dalamn ketentuan  ini.  Di  sini  terlihat  adanya kemungkinan  banding  ke  Mahkamah Agung  (tidak  lagi  melalui  Pengadilan Tinggi). 39
Walaupun  tidak  ada  acara  banding terhadap  putusan  arbitrase  tetapi  dibuka kesempatan  untuk  mengajukan  permohonan mengenyampingkan  suatu  putusan  arbitrase (Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999). Kemungkinan ini dibuka secara terbatas, seperti  yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  16 ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 1999,
permohonan untuk mengenyampingkan  putusan  arbitrase  harus diajukan  secara  tertulis  dengan  permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat arbitrase diselenggarakan.
Permohonan  ini  tidak  boleh  diajukan setelah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan diterima. Apabila pengajuan permohonan pengenyampingan dibuat
berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor
39 Sudargo  Gautama, Aneka  Hukum Arbitrase  (Ke  Arah  Hukum  Arbitrase  Indonesia Yang Baru) , Citra Aditya Bhkati, Bandung, 2006, hlm.67.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
30 Tahun 1999 yaitu dalam rangka permohonan  kepada  arbitror  untuk  mengoreksi atau  menambah  putusan,  maka  dihitungnya jangka  waktu  ini  sejak  tanggal  permohonan diterima oleh majelis arbitrase.
Permohonan  harus  disertai  salinan  sah dari  putusan  tersebut.  Asli  perjanjian arbitrase  sebagai  dasar  dari  putusan juga  harus  dilampirkan  salinan  sahnya. Jika  putusan  itu  tidak  dalam  bahasa Indonesia, maka harus disertai terjemahan  resmi.  Jadi  ketentuan  yang serupa, seperti apa yang telah dicantumkan  dalam  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 diajukan  dalam  rangka  permohonan untuk pelaksanaan putusan arbitrase. 62
“Putusan  arbitrase  nasional  bersifat mandiri,  final,  dan  mengikat  sehingga  ketua Pengadilan  Negeri  tidak  diperkenankan  untuk memeriksa  alasan  atau  pertimbangan  dari putusan  arbitrase  nasional”.  Kewenangan memeriksa  yang  dipunyai  ketua  Pengadilan Negeri,  terbatas  pemeriksaan  secara  formal terhadap  putusan  arbitrase  nasional  yang dijatuhkan  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase. Pasal  26  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30 tahun 1999 menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan
perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu  apakah  keputusan  arbitrase  memenuhi Pasal  4  dan  Pasal  5,  serta  tidak  bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Ketua pengadilan negeri berhak menolak  permohonan  pelaksanaan  eksekusi terhadap  putusan  arbitrase  nasional  yang dimohonkan  dan  terhadap  putusan  penolakan eksekusi yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan  negeri  tidak  terbuka  upaya  hukum apapun. Ketua Pengadilan Negeri akan menolak
62 Suyud Margono, Op. Cit ., hlm.91.
suatu permohonan pelaksanaan eksekusi putusan  arbitrase  nasional  jika terdapat  alasan- alasan sebagai berikut :
a)  Putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase  yang  tidak  berwenang  untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan.
b)  Putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan  arbiter  atau  majelis  arbitrase yang  diberikan  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
c)  Putusan  yang  dijatuhkan  ternyata  tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu :
1)  Sengketa  yang  diputus  bukan  sengketa di  bidang  perdagangan  atau  tidak termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum perdagangan  yang  menjadi  wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya. 2)  Sengketa yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 3)  Sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut peraturan  perundang-undangan  tidak dapat diadakan perdamaian.
a)  Putusan  yang  dijatuhkan  ternyata bertentangan  dengan  kesusilaan dan ketertiban. 63
Permohonan pembatalan putusan arbitrase  harus  diajukan  secara  tertulis  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase  kepada  panitera  Pengadilan  Negeri dan  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase harus  diajukan  kepada  ketua  Pengadilan Negeri. Apabila permohonan tersebut dikabulkan,  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri menentukan  lebih  lanjut  akibat  pembatalan seluruhnya  atau  sebagian  putusan  arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan  oleh  ketua  Pengadilan  Negeri  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  sejak permohonan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
III. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

## DALAM MEMUTUS WANPRESTASI DALAM  PERJANJIANPEMBORONGAN PEKERJAAN TAMAN AIR MANCUR
A.  Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No.
1930 K/Pdt /2018
Para  pihak  dalam  perkara  ini  adalah antara Zulkarnain sebagai Penggugat/Termohon Kasasi melawan Pemerintah Kota Lubuklinggau cq Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Lubuklinggau dan  PT.  Barindo  Utama  sebagai  pemohon kasasi  I  dan  II  dahulu  tergugat.  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  Lubuklinggau  pada  tanggal 25  Oktober  2016  dengan  nomor  Register 23/Pdt.G/2016/PN Llg. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
a.  Penggugat  telah  menerima  Surat  Perintah
Kerja No 003/SPK/BULLG/XII/2014, tanggal 5  Desember  2014  dari  Tergugat  I  untuk melaksanakan  pekerjaan  pembuatan taman air mancur di lingkungan mesjid agung Kota Lubuklinggau, yang mana pekerjaan tersebut  bersumber  dari  Tergugat  II  kepada Tergugat I.
b.   Pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  di  atas telah diketahui olehTergugat II dengan bukti Surat  No.  024/KW/SPB/XII/14,  tanggal  22 Desember  2014  perihal  Surat  Persetujuan Barang yang ditujukan kepadaKepala Dinas
Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau c.q.Kabid Cipta Karya selaku PPK pekerjaan  pelaksanaan  pembuatan  taman air mancur Kota Lubuklinggau.
c.  Pelaksanaan pekerjaan tersebut meliputi:
1)  Melakukan fabrikasi (pembuatan material  kolam  air  mancur  dan  material pelengkap) 2)  Mobilisasi material dan tenaga kerja. 3)  Melakukan pemasangan materian (instalasi) dilokasi pekerjaan
Lingkungan  Masjid  Agung  dengan  alat bantu kerja.
Surat  Perjanjian  Kerja  tersebut  disebutkan pula  bahwa  penggugat  harus  bertanggung jawab untuk menyediakan supervisor dilapangan,  membuat  rencana  kerja  yang sesuai  dengan  jangka  watu  penyelesaian pekerjaan,  membuat  metode  kerja  yang dipergunakan yang menggambarkan proses tahapan  dan  penyelesaian  pekerjaan  di lapangan,  mengikuti schedule kerja  yang telah  ditetapkan  oleh  tergugat  I,  membuat laporan  kemajuan  progres  dilapangan  dari awal sampai dengan selesai serta menyediakan tenaga kerja dan alat bantu.
4.  Semua  persyaratan  yang  disyaratkan  oleh tergugat  I  telah  dipenuhi  dan  dilaksanakan oleh  Penggugat  sesuai  dengan  ketentuan dalam Surat Perintah Kerja.
5.  Dalam melaksanakan pekerjaan dari tergugat  I  disepakati  pembayaran  dari tergugat  I  kepada  penggugat  sebesar  Rp. 4.704.245.870,15  (empat  milyar  tujuh  ratus empat  juta  dua  ratus  empat  puluh  delapan ribu  delapan  ratus  tujuh  pulu  rupiah  lima belas  sen)  yang  dibulatkan  menjadi  Rp. 4.700.000.000,-  (empat  milyar  tujuh  ratus juta rupiah).
6.  Bahwa  dalam  kesepakatan  Surat  Perjanjian Kerja  yang  ditanda  tangani  oleh  tergugat  I dan  penggugat,  pembayaran  uang  muka akan  dibayarkan  oleh  tergugat  I  kepada penggugat  sebesar  Rp.  500.000.000,-  (lima ratus  juta  rupiah)  setelah  Surat  Perjanjian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kerja  ditandatangani  oleh  kedua  belah pihak. 7.  Pembayaran selanjutnya akan diperhitungkan  sesuai  progress  pekerjaan yang tercapai dan dipotong secara proporsional  untuk  pengembalian  uang muka dan disesuaikan dengan ketersediaan dana  dari  tergugat  II,  dan  dibayarkan setelah prestasi pekerjaan dilapangan selesai 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara
Pemeriksaan  Pekerjaan  antara  tergugat  I dengan  penggugat  dan  disetujui  oleh tergugat II.
8.  Pembayaran  Ke-3  akan  dibayarkan  setelah prestasi pekerjaan dilapangan selesai 100% dan  setelah  selesai  masa  pemeliharaan pekerjaan  selama  180  (seratus  delapan puluh)  hari  kerja,  dibuktikan  dengan  Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan antara
Tergugat I dengan Penggugat yang disetujui oleh  Tergugat  I,  serta  telah  dibuat  Berita Acara Serah Terima ke-2. 9.  Berdasarkan Bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. /BA/BU- LL/2015  tanggal  31  Juli  2015  telah dilakukan  pemeriksaan  bersama  pekerjaan pembuatan  taman  air mancur  di lingkungan masjid agung Kota Lubuklinggau No.Kontrak 003/SPK/BU-LLG/XII/2014 dengan hasil : a)  Pekerjaan pembuatan taman air mancur di lingkunga masjid agung Kota Lubuklinggau  telah  mencapai  prestasi sesuai dengan ketentuan dalam
SPK/Kontrak  serta  telah  memenuhi syarat yang ditetapkan. b)  Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut
Penggugat  telah  selesai  100%  sesuai
denganlaporan
kemajuan fisik pekerjaan.
10.  Mengacu  pada  kesepakatan  dalam  Surat
Perintah  Kerja,  tergugat  I  seharusnya membayar pembayaran ke-2 kepada penggugat setelah prestasi pekerjaan dilapangan  selesai  100%  yang  dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan antara tergugat I dengan penggugat.  Namun,  pada  kenyataannya tergugat  I  tidak  memenuhi  kesepakatan membayarkan  pembayaran  ke  2  dengan penggugat, walaupun Berita Acara
Pemeriksaan  Pekerjaan  yang  dibuat  oleh tergugat I dengan penggugat telah memenuhi persyaratan kesepakatan.
11.  Penggugat  telah  membuat  tagihan  kepada tergugat I, namun tergugat I sampai dengan saat  ini  tidak  melaksanakan  pembayaran sesuai dengan kesepakatan kepada penggugat.
12.  Tergugat  I  telah  pula  membuat  Surat Pernyataan bahwa benar Tergugat I mengaku  mempunyai  hutang  sebesar  Rp. 1.644.545.455,-  satu  milyar  enam  ratus empat  puluh  empat  juta  lima  ratus  empat puluh  lima  ribu  empat  ratus  lima  puluh lima rupiah) yang akan(dibayarkan setiap bulannya.
13.  Surat Pernyataan yang dibuat oleh tergugat I  pun  diingkari  sendiri  oleh  tergugat  I, dengan cara tergugat I memberikan
Penggugat Cek Bilyet/Giro PT Bank Maybank  Indonesia  Nomor  179451  tanggal 29  April  2016  dan  cek/bilyet  giro  PT  Bank Maybank  Nomor  997492  tanggal  28  April 2016,  yang  mana  kedua  bilyet  giro  dari tergugat  I  tersebut  tidak  cukup  saldo didalam  rekening  tersebut.  Atau  dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kata  lain  Bilyet  Giro  tersebut  tidak  dapat diuangkan.
14.  Bahwa  oleh  karena  Tergugat  I  tidak  ada itikad  baik  dan  melakukan  pembayaran dengan  bilyet  giro  yang  tidak  cukup  dana untuk  pembayaran  pekerjaan  yang  telah selesai  dilaksanakan  oleh  penggugat, maka penggugat  telah  pula  mengirimkan  Surat Peringatan I No. 015/KW/IX/SP/2016, tanggal 14 September 2016 kepada tergugat  I  agar  ianya  membayar  uang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Taman  Air  Mancur  Di  Lingkungan  Mesjid Agung  Kota  Lubuklinggau  yang  belum dibayarkan  sejumlah  Rp.  1.480.000.000,- (satu  milyar  empatratusdelapanpuluh  juta rupiah).
15.  Bahwa  atas  surat  yang  dikirimkan  oleh penggugat kepada tergugat I tidak pula ada tanggapan  dan  tidak  ada  pula  itikad  baik dari  tergugat  I  kepada  penggugat  untuk membayar uang pelaksanaanpekerjaan yang  ditagihkan  oleh  penggugat,  maka untuk menjamin agar gugatan penggugat ini tidak  sia-sia  dan  dapat  dilaksanakan pembayaran  oleh  tergugat  I,  maka  cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa  perkara  ini  meletakkan  sita jaminan  berupa  1  unit  bangunan  rumah yang  terletak  di  Perumahan  Taman  Lebak Bulus 6 Blok Y No. 02 Jakarta Selatan dan 1 unit  bangunan  gedung  kantor  yang  terletak di  Jl.  Fatmawati  Dutamas  Blok  B2  No.  20 Cipete  Utara  Kebayoran  Baru  Jakarta Selatan.
16.  Penggugat  telah  pula  berupaya  untuk menemui  tergugat  II  dan  meminta  agar tergugat II sebagai owner pekerjaan menghubungi dan memerintahkan tergugat I untuk  membayar  pembayaran  pekerjaan
dari  tergugat  I  kepada  tergugat  II  yang dikerjakan  oleh  Penggugat,  dan  pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100%
berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan, namun tergugat I dan tergugat II sama-sama  saling  melemparkan  tanggung jawab pembayaran yang seharusnya mereka bayarkan kepada penggugat.
17.  Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan pembayaran pekerjaan pembuatan  taman  air  mancur  dilingkungan mesjid agung Lubuklinggau tersebut, sedangkan  semua material  yang  digunakan dalam  pekerjaan  tersebut  adalah  milik penggugat,  maka  sudah  patut  kiranya  agar majelis yang memeriksa perkara ini menyatakan  meletakkan  sita  jaminan  atas bangunan  taman  air  mancur  di  lingkungan mesjid agung Lubuklinggau tersebut.
18.  Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari tergugat I dan tergugat II untuk menyelesaikan pembayaran pekerjaan yang telah  selesai  dilaksanakan  100%  sejak  31 Juli 2015 yang lalu, sejumlah Rp.
1.480.000.000,-  (satu  milyar  empat  ratus delapan puluh juta rupiah) kepada penggugat,  maka  penggugat  mohon  untuk dipertimbangkan  pula  agar  tergugat  I  dan tergugat  II  tanggung  renteng  membayar keterlambatan pembayaran tersebut dihitung sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah  per  hari  sejak  bulan  Agustus  2015 sampai  dengan  gugatan ini  diajukan  adalah selama 15 bulan x 30 hari x Rp. 1.000.000,- = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta) rupiah.
19.  Kerugian  lain  akibat  tergugat  I  tidak memenuhi perjanjian pembayaran pekerjaan kepada tergugat adalah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penggugat  harus  kehilangan  kesempatan kerja  dan  dirugikan  secara  moril  karena menunggu  pembayaran  yang  tidak  ada kejelasan dari tergugat I.
Berdasarkanhal-hal  tersebut  di  atas pemohon  mohon  kepada  Pengadilan  Negeri Lubuklinggau agar memberikan putusan sebagai berikut :
1.  Mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk seluruhnya.
2.  Menyatakan  tergugat  I  telah  melakukan ingkar janji ( wanprestasi ) kepada
Penggugat.
3.  Menghukum  tergugat  I  untuk  membayar pembayaran  pekerjaan  kepada  penggugat uang  sejumlah  Rp.  1.480.000.000,-(satu milyar  empat  ratus  delapan  puluh  juta)
rupiah  seketika  setelah  putusan  dibacakan oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kias IB Lubuklinggau.
4.  Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk bersama-sama  (tanggung  renteng)  atas keterlambatan  dan  kesengajaan  tergugat  I yang  tidak  membayarkan  pembayaran pekerjaan  yang  telah  selesai  dilaksanakan oleh  penggugat  sejak  tanggal  31  Juli  2015, dan  pembayaran  tersebut  diperhitungkan mulai  Bulan  Agustus  2015  sampai  dengan gugatan  ini  diajukan  adalah  selama  15 bulan x 30 hari x Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah/hari  =  Rp.  450.000.000,-  (empat ratus lima puluh juta rupiah).
5.  Menyatakan  sah  dan  berharga  sita  jaminan atas 1 unit bangunan rumah yang terletak di perumahan taman Lebak Bulus 6 Blok Y No. 2  Jakarta  Selatan  dan  1  unit  Bangunan Gedung Kantor di Jl. Fatmawati Blok B2 No. 20  Cipete  Utara  Kebayoran  Baru  Jakarta Selatan milik Tergugat I.
6.  Meletakkan sita jaminan terhadap bangunan taman  air  mancur  di  lingkungan  mesjid agung  Kota  Lubuklinggau  sebagai  Jaminan agar  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  membayar pembayaran pekerjaan pembangunan taman air mancur tersebut kepada penggugat uang sejumlah Rp.
1.480.000.000.-  (satu  milyar  empat  ratus delapan puluh juta) rupiah.
7.  Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih  dahulu  walupun  ada  upaya  hukum banding  dan  bantahan  dari  tergugat  I  dan tergugat II (uitvoorbaar bij vooraad) .
8.  Menghukum  tergugat  I  dan  tergugat  II membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## B.  Amar Putusan
Pengadilan  Negeri  Lubuklinggau  telah mengambil  putusan,  yaitu  putusan  Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Llg,  tanggal  12  Juni  2017 dengan amar sebagai berikut :
1.  Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk sebagian.
2.  Menyatakan  tergugat  I  telah  melakukan ingkar janji ( wanprestasi ) kepada penggugat.
3.  Menghukum  tergugat  I  untuk  membayar pembayaran  pekerjaan  kepada  penggugat uang  sejumlah  Rp1.480.000.000,00  (satu miliar  empat  ratus  delapan  puluh  juta rupiah).
4.  Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk secara  bersama-sama  (tanggung  renteng) membayar sejumlah uang kepada penggugat atas keterlambatan dan
kesengajaan tergugat I yang tidak membayarkan  pembayaran  pekerjaan  yang telah  diselesaikan  oleh  penggugat  sebesar

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Rp.1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  per  hari terhitung  sejak  putusan  ini  berkekuatan hukum tetap.
5.  Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.361.000,00
(satu  juta  tiga  ratus  enam  puluh  satu  ribu rupiah).
6.  Menolak  gugatan  penggugat  selain  dan
selebihnya. Putusan Pengadilan Negeri
Lubuklinggau  telah  mengambil  putusan,  yaitu putusan  Nomor    23/Pdt.G/2016/PN.Llg  telah dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Palembang dengan  Putusan  Nomor  99/PDT/2017/PT  PLG., tanggal 6 Desember 2017.
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  I
Pemerintah  Kota  Lubuklinggau cq Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Lubuklinggau dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang  Nomor  99/PDT/2017/PT  PLG.,
tanggal  6  Desember  2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
23/Pdt.G/  2016/PN  Llg.,  tanggal  12  Juni  2017 dan  mengadili  sendiri  yang  amar  putusannya adalah :
1.  Mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk sebagian.
2.  Menyatakan  tergugat  I  telah  melakukan
ingkar janji ( wanprestasi ) kepada Penggugat.
3.  Menghukum  tergugat  I  untuk  membayar pembayaran  pekerjaan  kepada  Penggugat uang  sejumlah  Rp.1.480.000.000,00  (satu miliar  empat  ratus  delapan  puluh  juta rupiah).
4.  Menolak  gugatan  penggugat  selain  dan selebihnya.
5.  Menyatakan permohonan kasasi dari
pemohon  kasasi  II  PT.  Barindo  Utama tersebut tidak dapat diterima. 6.  Menghukum termohon kasasi untuk membayar  biaya  perkara  dalam  tingkat kasasi  ini  sejumlah  Rp500.000,00  (lima ratus ribu rupiah).
C.  Analisis Kasus
Berdasarkan  putusan  Mahkamah Agung,  maka  penulis  sepakat  dengan putusan  tersebut,  sebab  perbuatan  PT. Barindo  Utama  (pemohon  kasasi  II) merupakan perbuatan wanprestasi karena telah  ingkar  janji  kepada  CV.  Kertawijaya karena  tanpa  alasan  sah  tidak  membayar sisa kewajibannya kepada CV. Kertawijaya  dan  sebagai  pemilik  proyek Pemerintah  Kota  Lubuklinggau cq Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Lubuklinggau bertanggung  jawab  untuk  membayar denda
keterlambatan pembayaran kewajiban  PT.  Barindo  Utama  kepada  CV. Kertawijaya.
Berdasarkan  berita  acara  pemeriksaan pekerjaan dengan selesainya prestasi pekerjaan dilapangan 100% maka seharusnya PT. Barindo Utama  melaksanakan kewajibannya untuk memberikan  pembayaran  ke-2  sebagaimana yang  tercantum  dalam  Surat  Perintah  Kerja dimaksud  tetapi  hal tersebut  tidak  dilaksanakan sepenuhnya  oleh  PT.  Barindo  Utama  sehingga akhirnya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal  16  Maret  2016  yang  ditandatangani oleh Ferdinand selaku Pihak Pertama dan Surat Konfirmasi  Pembayaran  tertanggal  7  Maret 2016  yang  ditandatangani  oleh  Ferdinand selaku  Pihak  Pertama  memuat  pengakuan hutang  PT.  Barindo  Utama  kepada  CV. Kertawijaya sebesar Rp. 1.644.545.455,00 (satu milyar  enam  ratus  empat  puluh  empat juta lima

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ratus  empat  puluh  lima  ribu  empat  ratus  lima puluh  lima  rupiah)  yang  merupakan  sisa  dari kewajiban  yang  belum  dibayarkan  oleh  PT. Barindo Utama kepada CV. Kertawijaya berkaitan dengan Pekerjaan Pembuatan Taman Air  Mancur  di  Lingkungan  Masjid  Agung  Kota Lubuklinggau  yang  akan  dibayarkan  setiap bulannya  pada  bulan  Maret  2016,  April  2016, Mei  2016,  Juni  2016,  Juli  2016  dan  bulan Agustus  2016  dengan  besaran  yang  telah ditetapkan.
PT. Barindo Utama dalam
pelaksanaanya  ternyata  tidak  juga  dapat melaksanakan  kewajibannya  untuk  mengansur per bulannya sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2016 dan Surat  Konfirmasi  Pembayaran  tertanggal  7 Maret  2016  yang  dilakukan  oleh  PT.  Barindo Utama dengan memberikan cek/bilyet giro yang mana  dari  bilyet  giro  PT.  Barindo  Utama tersebut  tidak  cukup  saldo  didalam  rekening tersebut  atau  dengan  kata  lain  bilyet  giro tersebut tidak dapat diuangkan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  PT. Barindo  Utama  telah  melakukan wanprestasi yaitu  dengan  tidak  sempurnanya  prestasi tersebut dipenuhi yakni tidak  melakukan pembayaran  secara  keseluruhan  kepada  CV. Kertawijaya setelah pekerjaan pembuatan taman  air  mancur  di  lingkungan  masjid  agung Kota  Lubuklinggau  selesai  100%,  dengan demikan  petitum  kedua  Penggugat  dalam  surat gugatannya haruslah dikabulkan.
Berdasarkan Surat Peringatan I Nomor:015/KW/IX/SP/2016 tanggal 14
September  2016  ditujukan  kepada  Bapak Ferdinand selaku Pimpinan PT. Barindo Utama, maka  dinilai  merupakan  itikad  baik  dari  CV. Kertawijaya  untuk memperingatkan PT.  Barindo
Utama  guna  memenuhi  prestasinya  sehingga dengan dinyatakannya PT. Barindo Utama telah melakukan wanprestasi kepada CV. Kertawijaya maka  sangatlah  beralasan  menurut  hukum untuk menghukum PT. Barindo Utama membayar uang pelaksanaan pekerjaan pembangunan  taman  air  mancur  di  lingkungan mesjid  agung  Kota  Lubuklinggau  yang  belum dibayarkan  sejumlah  Rp.  1.480.000.000,00 (satu  milyar  empat  ratus  delapan  puluh  juta rupiah)  kepada  CV.  Kertawijaya  sehingga dengan demikian CV. Kertawijaya sebagaimana dalam surat gugatannya dapat dikabulkan.
CV.  Kertawijaya  yang  memohon  untuk menyatakan  menghukum  PT.  Barindo  Utama dan  Pemerintah  Kota  Lubuklinggau cq Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Lubuklinggau  untuk bersama-sama (tanggung renteng) atas keterlambatan  dan  kesengajaan  PT.  Barindo Utama  yang  tidak  membayarkan  pembayaran pekerjaan  yang  telah  selesai  dilaksanakan  oleh CV. Kertawijaya sejak tanggal 31 Juli 2015, dan pembayaran  tersebut  diperhitungkan  mulai Bulan Agustus 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah selama 15 bulan x 30 hari x Rp. 1.000.000,-  (satu  juta)  rupiah/  hari  =    p. 450.000.000,-  (empat  ratus  lima  puluh  juta rupiah) pada pokoknya bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau cq Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Lubuklinggau  tidak  ada  hubungan  hukum dengan  CV.  Kertawijaya  karena  Pemerintah Kota  Lubuklinggau cq Dinas  Pekerjaan  Umum Kota  Lubuklinggau  tidak  ada  melibatkan  atau pun mengadakan perikatan dengan CV.
Kertawijaya  serta  untuk  permasalahan  denda keterlambatan tersebut adalah bersifat
tambahan.
Berdasarkan  Surat  Perintah  Kerja  No 003/SPK/BU-LLG/XII/2014 tertanggal 5

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Desember 2014 antara CV. Kertawijaya dengan PT.  Barindo  Utama  adalah  merupakan  suatu perjanjian atau perikatan diantara CV. Kertawijaya  dan  PT.  Barindo  Utama,  dimana CV.  Kertawijaya  dan  PT.  Barindo  Utama  telah sepakat  untuk  mengikatkan  dirinya  dalam proyek  pekerjaan  pembuatan  taman  air mancur di  lingkungan  masjid  agung  Kota  Lubuklinggau, yang  merupakan  salah  satu  dari  proyek revitalisasi  kawasan  masjid  Agung  yang  terdiri dari beberapa paket, yaitu :
1.  Pembuatan/rehab masjid.
2.  Pembuatan Menara Masjid.
3.  Pembuatan Halaman luar dan gerbang.
4.  Pembuatan tempat wudhu.
5.  Pembuatan gedung kantor yayasan.
6.  Pembuatan rumah imam dan marbot.
7.  Pembuatan taman air mancur.
8.  Pembuatan gedung pendopo.
9.  Pembuatan  kantin  duafa,  yang  merupakan proyek  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Lubuklinggau sebagai pemilik pekerjaan.
Berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan Pekerjaan  No.  /BA/BU-LL/2015  tanggal  31  Juli 2015  telah  dilakukan  pemeriksaan  bersama pekerjaan  Pembuatan  Taman  Air  Mancur  Di Lingkungan  Masjid  Agung  Kota  Lubuklinggau No.Kontrak  003/SPK/BU-LLG/XII/2014  dengan hasilnya sebagai berikut:
a.  Pekerjaan Pembuatan Taman Air Mancur di Lingkungan Masjid Agung Kota Lubuklinggau telah mencapai prestasi sesuai dengan ketentuan dalam
SPK/Kontrak  serta  telah  memenuhi  syarat yang ditetapkan.
b.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  tersebut
Penggugat  telah  selesai  100%  sesuai dengan  laporan  kemajuan  fisik  pekerjaan, dimana berita acara tersebut juga
ditandatangani  oleh  Franchy  Rahman  dari PT.  Granitindo  Cipta  Sejati,  yang  menurut keterangan saksi Ernaldi merupakan Kosultan  Pengawas  yang  ditunjuk  dalam proyek  tersebut  yang  telah  diterima  oleh Tergugat  II  dan  dengan  hal  tersebut  maka dilakukan pembayaran kepada Tergugat I
Berdasarkan  hal  di  atas  jelaslah  bahwa PT. Barindo Utama telah ingkar janji kepada CV. Kertawijaya  karena  tanpa  alasan  sah  tidak membayar  sisa  kewajibannya  kepada  CV. Kertawijaya dan sebagai pemilik proyek Pemerintah  Kota  Lubuklinggau cq Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Lubuklinggau  tidak memiliki hubungan hukum dengan CV. Kertawijaya  karena  Surat  Perintah  Kerja  dari PT.  Barindo  Utama  kepada  CV.  Kertawijaya diterbitkan  tanpa  sepengetahuan  Pemerintah Kota  Lubuklinggau cq Dinas  Pekerjaan  Umum Kota Lubuklinggau sehingga tidak dapat dibebani  tanggung  jawab  secara  tanggung renteng  membayar  kewajiban  PT.  Barindo Utama  kepada  CV.  Kertawijaya.  Oleh  karena telah  disepakati  adanya  perjanjian  kerja  antara CV.  Kertawijaya  dengan  PT.  Barindo  Utama, maka  menjadi  kewajiban  PT.  Barindo  Utama untuk  memenuhi  prestasinya  setelah  CV. Kertawijaya melakukan kewajibannya.
Perjanjian  pekerjaan  pembuatan  taman air  mancur  di  Lingkungan  Masjid  Agung  Kota
Lubuklinggau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan bahwa dengan
selesainya prestasi pekerjaan di lapangan 100% maka seharusnya PT. Barindo Utama melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pembayaran ke-2 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja dimaksud namun hal tersebut  tidak  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh PT. Barindo Utama sehingga akhirnya berdasarkan surat pernyataan tanggal 16 Maret

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2016  yang  ditandatangani  oleh  Ferdinand selaku  pihak  pertama  dan  surat  konfirmasi pembayaran  tanggal  7  Maret  2016  yang ditandatangani  oleh  Ferdinand  selaku  pihak pertama  memuat  pengakuan  hutang  PT. Barindo Utama kepada CV. Kertawijaya sebesar Rp1.644.545.455,00  (satu  miliar  enam  ratus empat  puluh  empat juta lima ratus  empat  puluh lima  ribu  empat  ratus  lima  puluh  lima  rupiah) yang  merupakan  sisa  dari  kewajiban  yang belum  dibayarkan  oleh  PT.  Barindo  Utama kepada  CV.  Kertawijaya  berkaitan  dengan pekerjaan  pembuatan  taman  air  mancur  di Lingkungan  Masjid  Agung  Kota  Lubuklinggau yang  akan  dibayarkan  setiap  bulannya  pada bulan  Maret  2016,  April  2016,  Mei  2016,  Juni 2016, Juli 2016 dan bulan Agustus 2016 dengan besaran yang telah ditetapkan.
PT.  Barindo  Utama    ternyata  tidak  juga dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur  perbulannya  sebagaimana  yang termuat  dalam  Surat  Pernyataan  tanggal  16 Maret  2016  dan  Surat  Konfirmasi  Pembayaran tanggal  7  Maret  2016    yang  dilakukan  oleh  PT. Barindo  Utama    dengan  memberikan  cek/bilyet giro  yang  mana  dari  bilyet  giro  PT.  Barindo Utama    tersebut  tidak  cukup  saldo  di  dalam rekening  tersebut  atau  dengan  kata  lain  bilyet giro  tersebut  tidak  dapat  diuangkan,  dengan demikian  PT.  Barindo  Utama    telah  melakukan wanprestasi yaitu  dengan  tidak  sempurnanya prestasi tersebut dipenuhi yakni tidak melakukan  pembayaran  secara  keseluruhan kepada
Penggugat
setelah pekerjaan pembuatan  taman  air  mancur  di  lingkungan Masjid Agung Kota Lubuklinggau selesai 100%;
Berdasarkan  Surat  Peringatan  I  Nomor 015/KW/IX/SP/2016 tanggal 14 September 2016 ditujukan  kepada  bapak  Ferdinand  selaku Pimpinan PT. Barindo Utama adalah
merupakan  iktikad  baik  dari  CV.  Kertawijaya untuk  memperingatkan  PT.  Barindo  Utama guna  memenuhi  prestasinya  sehingga  dengan dinyatakannya  PT.  Barindo  Utama    telah melakukan wanprestasi kepada CV. Kertawijaya maka beralasan menurut hukum untuk menghukum  PT.  Barindo  Utama    membayar uang  pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan taman  air  mancur  di  lingkungan  Mesjid  Agung Kota  Lubuklinggau  yang  belum  dibayarkan sejumlah Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat  ratus  delapan  puluh  juta  rupiah)  kepada CV. Kertawijaya.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
1.  Kewajiban owner dalam  perjanjian pengerjaan pembuatan taman air mancur adalah mengawasi dan
memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang  dilakukan  pemborong,  melakukan pembayaran sesuai harga yang tercantum  dalam  kontrak,  memberikan fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan pemborong
dalam
pelaksanaan kontrak, memberikan instruksi  sesuai  jadwal  dan  membayar ganti  rugi  karena  kesalahan  yang dilakukan.
2.  Pertimbangan  hukum  hakim  dalam memutus wanprestasi dalam  perjanjian pemborongan  pekerjaan  taman  air mancur adalah PT. Barindo Utama telah ingkar  janji tidak  membayar sisa kewajibannya  kepada  CV.  Kertawijaya dan  sebagai  pemilik  proyek  Pemerintah Kota  Lubuklinggau cq Dinas  Pekerjaan
Umum Kota Lubuklinggau tidak memiliki hubungan hukum dengan CV.
Kertawijaya karena Surat Perintah Kerja

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dari  PT.  Barindo  Utama  kepada  CV.
Kertawijaya diterbitkan tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Lubuklinggau cq Dinas Pekerjaan Umum  Kota  Lubuklinggau  sehingga tidak  dapat  dibebani  tanggung  jawab secara  tanggung  renteng  membayar kewajiban  PT.  Barindo  Utama  kepada CV. Kertawijaya.
B.  Saran
1.  Agar  pemborong  sebaiknya  berperan
aktif dalam proses pelaksanaan perjanjian pemborongan dengan menanyakan  hal-hal  apa  yang  tidak dimengerti, terutama pada tahap
aanwijzing (penjelasan)  maupun  proses pelelangan,  sehingga  pemborong  tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan  perjanjian  nantinya,  dapat memahami klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak karena mengingat kontrak pengadaan barang/jasa  pemerintah  dibuat  dalam bentuk  kontrak  baku  dimana  pihak pemborong hanya tinggal menandatangani  kontrak  yang  telah disediakan oleh instansi terkait. 2.  Kepada  pihak  yang  memborongkan pekerjaan sebaiknya memberikan
penjelasan yang lengkap kepada pemborong  tentang  bagaimana  proses pelaksanaan  perjanjian  dengan  prinsip iktikad  baik  agar  tercipta  keseimbangan dalam  kontrak  demitercapainya  prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang  efisien  dan  efektif  transparan, terbuka,  bersaing,  adil  atau  tidak diskriminatif, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abdurrasyid,  Priyatna, Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa , Fikahati
Aneska, Jakarta, 2010.
Abdurrahman,  Muslan, Sosiologis  dan  Metode
Penelitian Hukum , UMM Press, Malang,
2009.
Ali, Zainuddin, Metode  Penelitian  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Arifin,  Mohamad ,  Teori  Dan  Filsafat  Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2003.
Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen  Tentang  Hukum ,  Sekretariat Jenderal  &  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Badrulzaman,  Mariam  Darus, Kompilasi  Hukum Perikatan ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2011.
--------------; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Buku  III  Hukum  Perikatan Dengan  Penjelasan ,  Alumni,  Bandung,
2006.
Bruggink, J.J. H. Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Djumaialdji,  FX. Hukum  Bangunan,  Dasar- dasar  Hukum  dalam  Proyek  dan Sumber  Daya  Manusia ,  Rineke  Cipta,
Jakarta, 2006.
-----------; Perjanjian  Pemborongan ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2009
Ervianto,  Wulfram  I. Manajemen  Proyek Konstruksi ,  Andi,  Yogyakarta, 2005.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Friedman,  Lawrence.  M. American  Law  an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
Friedman,  W. Teori  dan  Filsafat  Hukum  dalam Buku  Telaah  Kritis  Atas  Teori-Teori

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal  Theory oleh  Muhammad  Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Fuady,  Munir, Kontrak  Pemborongan  Mega Proyek ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2008.
--------------; Hukum Kontrak ( dari sudut pandang Hukum  Bisnis ),  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001.
-----------------; Pengantar  Hukum  Bisnis ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Gautama. Sudargo, Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah  Hukum  Arbitrase  Indonesia  Yang Baru) ,  Citra  Aditya  Bhkati,  Bandung, 2006
Hartadi,  Deni, Hukum  Perjanjian  Menurut  KUH Perdata , Pustaka Ilmu Jakarta, 2014.
Hadi,  Sutrisno, Metodologi  Riset ,    Andi  Offset, Yogyakarta, 2009.
Hadjon.  Philipus  M. Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat  Indonesia, Bina Ilmu,  Surabaya, 2007
Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, 2006.
Hariadi, Hukum  Perdata  tentang  Perikatan Perjanjian ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2010.
Hernoko,  Agus  Yudha, Hukum  Perjanjian  Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersia l, Prenadamedia Group, Jakarta , 2014
HS,  Salim, Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik Penyusunan  Kontrak ,    Sinar  Grafika, Jakarta, 2006.
-------------; Perkembangan  Hukum  Kontrak Innominaat  di  Indonesia ,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2014.
Hernoko,  Agus  Yudha, Asas  Proporsionalitas Dalam  Kontrak  Komersial ,  Laksbang Mediantama, Yogyakarta. 2008.
Husein,  M.    dan  A.  Supriyadi., Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2010 Johni,  Ibrahim, Teori  dan  Metode  Penelitian Hukum Normatif , Bayu Media Publishing, Malang, 2005. Kantaatmadja, Komar, Beberapa Masalah dalam  Penerapan  ADR  di  Indonesia, dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase  di  Indonesia ,  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2011.
Kelsen,  Hans, Teori  Hukum Murni dengan  judul buku  asli “General  Theory  of  Law  and State” alih  bahasa  Somardi,  Rumidi Pers, Jakarta, 2001
Lubis,  M.  Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2004.
Margono,  Suyud,  ADR (Alternatif  Dispute Resolution) dan Arbitrase , Proses Pelembagaan  &  Aspek  Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
Masjchun, Sofwan, Sri Soedewi, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan , Liberty, Yogyakarta, 2009.
Major,    Wiliam  T. Hukum  Kontrak, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018.
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenai  Hukum, Liberty, Yogyakarta,  2014.
Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2013.
-------------; Hukum  Perusahaan  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
-------------; Hukum  Perikatan, Alumni,  Bandung, 2012.
Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008
Notoatmojo,  Soekidjo, Etika    dan  Hukum
Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010 Patrik, Purwahid, Perkembangan Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010.
Poerwadarminta,  WJS. Kamus  Umum  Bahasa Indonesia ,  PN.  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2007.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Prodjodikoro,  R.  Wirjono, Hukum  Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu , Sumur, Bandung, 2005.
----------------; Asas-asas  Hukum  Perjanjian , Sumur, Bandung, 2001.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1991
--------------; Sosiologi  Hukum  :  Perkembangan, Metode  dan  Pilihan  Hukum ,  Universitas Muhamadyah, Surakarta, 2004.
Rahman,  Hasanuddin, Contract  Drafting  Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2003.
Rajagukguk,  Erman, Arbitrase  Dalam  Putusan Pengadilan, Chandra  Pratama,  Jakarta, 2010.
Satrio. J., Hukum Perjanjian , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.
--------------; Hukum  Jaminan,  Hak  Jaminan
Kebendaan. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2014.
Sedarmayanti  &  Syarifudin  Hidayat, Metodologi
Penelitian ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2002.
Setiawan,  I  Ketut  Oka, Hukum  Perikatan ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Setiono, Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) , Aneka Ilmu, Semarang,  2004.
Simanjuntak,  Ricardo, Hukum  Perjanjian  Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Gramedia, Jakarta, 2018.
Sinamo,  Nomensen, Metode  Penelitian  Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
Soebagjo.  Felix  Oentoeng, Prinsip  Dasar Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa . Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta,  2017
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Pers,Jakarta,
1995
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian
Hukum ,  Universitas  Indonesia,  Jakarta,
Soemitro , Ronny  Hanitijo, Metodelogi  Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 2008.
Sofyan, Sri Soedewi Masjchun, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan , Liberty, Yogyakarta, 2012. Subekti,  R. Aneka  Hukum  Perjanjian ,    Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Sudaryanto, Djohan, Dasar-Dasar Hukum Jaminan  Kebendaan, Nusa  Media,
Jakarta, 2015.
Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus . Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian Hukum, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2008. Suryodiningrat, RM. Asas-asas Hukum Perikatan, Bandung, 2005. Sutiyoso,  Bambang. Hukum  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Gama Media, Yogyakarta, 2018. Syahrani,  Riduan, Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas Hukum  Perdata. Alumni,  Bandung, 2016.
Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum  bagi  Pasien, Prestasi  Pustaka, Jakarta, 2010.
Wibowo,  Arrianto  Mukti, Asas  Konsesualisme Dalam  Hukum  Perjanjian  Indonesia ,
Bumi Aksara, Bandung, 2017.
Widjaya,  I.G.Rai, Merancang  Suatu  Kontrak , Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
Wiryawan,  Rachmad, Prosedur  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Perjanjian  Pemborongan Pekerjaan ,  Pustaka  Pelajar,  Jakarta,
2013.
Yasin, Nazarkhan, Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi , Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta,
2014.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.