## DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA SIDETAPA TERKAIT URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK MEMPEROLEH AKTA PERKAWINAN
Dewa Gede Sudika Mangku Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

## Ni Putu Rai Yuliartini
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

## Abstrak
Tujuan  utama  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  untuk  meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan  untuk  memperoleh  akta  perkawinan.  Pengabdian  ini  dilakukan  karena  ada seperangkat  permasalahan  yang  saat  ini  dihadapi,  khususnya  menyangkut  kurangnya kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  pencatatan  perkawinan.  Kondisi  demikian merupakan dampak sistemik dari rendahnya pemahaman para masyarakat umum di Desa Sidetapa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng  akan  regulasi  yang  mengatur  tentang Perkawinan  dan  kurangnya  kesadaran  dari  mereka  mengenai  arti  penting  pencatatan perkawinan  guna  memperoleh  akta  perkawinan.  Metode  yang  dipergunakan  dalam kegiatan  ini  adalah  dengan  sistem  jemput  bola(peserta  dikumpulkan  dalam  satu  lokasi yang kemudian diberikan diseminasi), dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya focus group discussion (FGD). Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (bulan) yang dimulai dari tahap  persiapan,  pelaksanaan  sampai  pada  proses  evaluasi  dengan  melibatkan  peserta sebanyak 50 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim  pengabdian,  para  peserta  menjadi  memiliki  pengetahuan  yang  jelas  dan  utuh mengenai: (1) pengetahuan tentang Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinaan yang terkait  dengan  tata  cara  pencatatan  perkawinan,  (2)  pengetahuan  tentang  dampak  dan akibat adanya suatu pencatatan perkawinan.
Kata Kunci : perkawinan, akta, kesadaran hukum

## Abstract
The main purpose of these community service activities is to increase the knowledge and legal awareness of the Sidetapa village community regarding the urgency of marriage registration to obtain a marriage certificate. This dedication is carried out because there are  a  set  of  problems  that  are  currently  being  faced,  especially  regarding  the  lack  of public awareness to register marriages. This condition is a systemic impact of the low understanding  of  the  general  public  in  Sidetapa  Village,  Banjar  District,  Buleleng Regency regarding regulations governing marriage and their lack of awareness of the importance of marriage registration in order to obtain a marriage certificate. The method used in this activity is the ball pick-up system (participants are gathered in one location which  is  then  given  dissemination),  and  after  that  there  is  a  focus  group  discussion
(FGD). The duration  of  the activity is 8  (months) starting from the preparation  stage, implementation until the evaluation process involving 50 participants. The results of the activities  showed  that  after  the  dissemination  was  given  by  the  dedication  team,  the participants  had  clear  and  complete  knowledge  about:  (1)  knowledge  of  Civil  Law especially Marriage Law related to marriage registration procedures, (2) knowledge of the impact and consequences of a marriage marriage registration.
Keywords: marriage, deed, legal awareness
Pendahuluan Perkawinan tidak hanya menyatukan  seorang  pria  dan  wanita dalam sebuah rumah/keluarga. Perkawinan selalu membawa
konsekuensi  hukum  bagi  sang  istri maupun  suami  yang  telah  menikah secara  sah.  Dalam  hukum  perkawinan yang  berlaku  di  Indonesia,  berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah  diatur  antara  lain  menyangkut  : hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, tanggung  jawab  mereka  terhadap  anak- anak,  konsekuensinya  terhadap  anak- anak,  konsekuensinya  terhadap  harta kekayaan baik kekayaan bersama maupun  kekayaan  masing-masing  serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga.
Hal  ini  penting  untuk  dipahami  oleh setiap pasangan untuk mencegah timbulnya  permasalahan  dalam  suatu perkawinan.
Konsekuensi yang dipaparkan diatas tentunya  didapatkan  oleh  pasangan suami  istri  yang  terikat  dalam  suatu perkawinan  yang  sah.  Karena  dalam ikatan  perkawainan  yang  sah,  tentunya banyak  hal  yang  bisa  dilakukan  oleh pasangan  suami  istri  tersebut.  Dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU  Perkawinan)  dapat  kita  lihat beberapa hal/syarat sahnya suatu perkawinan, yakni : 1) harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, 2)  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya, 3)    untuk    melangsungkan    perkawinan
seseorang  yang  belum  mencapai  umur 21  tahun  harus  mendapatkan  ijin  dari kedua  orang  tuanya,  4)  dalam  hal seorang dari kedua orang telah meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tua yang  masih  hidup  atau  dari  orang  tua yang mampu menyatakan kehendaknya, 5)  dalam  hal  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  dalam  hal  tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus  selama  mereka  masih  hidup  dan dalam  keadaan  mampu  menyatakan kehendaknya,  6)  dalam  hal  perbedaan pendapat  antara  orang  tua,  wali  atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak  menyatakan  pendapatnya,  maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan  atas  permintaan  orang tersebut  dapat  memberikan  izin  setelah lebih  dahulu  mendengar  orang-orang tersebut ( Jehani, 2008: 28-29).
Berdasarkan  syarat  sah-nya  suatu perkawinan diatas, maka dapat kita lihat bahwa  keabsahan  suatu  perkawinan menurut UU Perkawinan adalah didasarkan  pada  hukum  agama  dan kepercayaan  masing-masing.  Namun, segala  peristiwa  yang  terjadi  di  dalam keluarga  yang  memiliki  aspek  hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan
mempunyai akta autentik tentang peristiwa  tersebut.  Dengan  demikian maka  kedudukan  hukum  seseorang menjadi jelas dan tegas.
Ditinjau  dari  perspektif  hukum perdata,  perkawinan  dianggap  sah bilamana sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama  yang  dianutnya.  Pencatatatan perkawinan  adalah  kegiatan  menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu  peristiwa  yang  terjadi.  Dengan adanya  pencatatan  perkawinan  yakni sebagai bukti autentik maka perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis.
Kehidupan  modern  yang  kompleks seperti  ini  menuntut  adanya  ketertiban administrasi hukum dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan
perkawinan  untuk  memperoleh  akta perkawinan sebagai bukti autentik . Akta perkawinan adalah akta yang dibuat dan diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perkawinan
seseorang  setelah  adanya  perkawinan menurut  agama  dan  kepercayaannya. Apabila tidak memiliki akta perkawinan, kemungkinan besar akan timbul permasalahan dalam
kehidupan masyarakat,  karena  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  apabila  terjadi  konflik atau  peristiwa  hukum  dikemudian  hari, seperti  mengenai  sah  tidaknya  anak dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai  suami  istri,  serta  jika  terjadi perceraian  akan  mengalami  kesulitan karena  tidak  ada  akta  perkawinan. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami-istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggungjawabnya dan menyangkal hubungannya  sebagai  suami-istri,  serta berakibat  anak  tidak  memiliki  akta kelahiran,  padahal  akta  lahir  sangat penting    sebagai    bukti    autentik    yang
menjamin  kepastian  hukum  dan  status dari anak tersebut.
Permasalahan  lain  yang  muncul ketika  tidak  memiliki  akta  perkawinan adalah  jika  misalnya  terjadi  kekerasan dalam  rumah  tangga  atau  hak-hak  istri tidak  dipenuhi  oleh  suami,  maka  istri tidak dapat mengajukan tuntutan karena status  perkawinannya  tidak  sah  dimata hukum,  sehingga  negara  tidak  dapat memberikan perlindungan hukum untuk menjamin  hak-haknya  serta  pada  harta yang  diperoleh  selama  perkawinan. Secara hukum, perempuan tidak dianggap  sebagai  istri  sah  dalam  hal pembagian  harta  bersama.  Ia  tidak berhak  atas  nafkah  dan  warisan  dari suami  jika  ditinggal  meninggal  dunia. Selain  itu,  sang  isteri  tidak  berhak  atas harta  bersama  atau  harta  gono  gini  jika terjadi perpisahan.
Apabila  kita  melihat  akibat  yang ditimbulkan  dari  tidak  dimilikinya  akta perkawinan sebagai bukti autentik dalam suatu  perkawinan,  maka  dapat  kita katakan bahwa akta perkawinan memiliki peran/arti  yang sangat penting dalam  kehidupan  berumah  tangga. Setiap  masyarakat  atau  keluarga  harus memiliki  pemahaman  yang  mendalam tentang  pentingnya  akta  perkawinan. Untuk  itu  mereka  dituntut  untuk  sadar dan  patuh  terhadap  hukum  atau  aturan yang  berlaku  guna  tercipta  kehidupan bermasyarakat  yang  tertib  dan  teratur, salah  satunya  adalah  dengan  segera melakukan pencatatan jika sudah melangsungkan suatu perkawinan.
Banyaknya  wilayah  yang  ada  di Indonesia  dan  memiliki  kebudayaan yang  berbeda-beda,  menyebabkan  pola pikir  masyarakat  yang  ada  di  dalamnya juga berbeda-beda. Ada yang patuh / taat pada  aturan,  dan  ada  pula  yang  tidak patuh pada aturan yang berlaku
khususnya terhadap perbuatan pencatatan perkawinan ini. Permasalahan  yang  muncul  kemudian
adalah  kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hal ini banyak terjadi  di  daerah-daerah  pedesaan  di Indonesia, salah satunya adalah di Desa Sidetapa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten Buleleng yang penduduknya merupakan penduduk asli Bali.
Desa  Sidetapa  adalah  desa  yang dikenal  masih  primitif,  sehingga  dapat memberikan  dampak  terhadap  proses pencatatan  perkawinan.  Belum  adanya pemahaman secara mendalam mengenai pencatatan
perkawinan membuat masyarakat  terutama  di  Desa  Sidetapa kerap  melakukan  perkawinan  tanpa melakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan  memang  bukan  menjadi penentu  sah  tidaknya  suatu  perkawinan jika telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaanya sesuai yang dijelaskan  pada  ketentuan  Pasal  2  Ayat
(1)  UU  Perkawinan.  Ketentuan  tersebut kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan  masyarakat  di  Desa
Sidetapa  tidak  melakukan  pencatatan pada  Kantor  Catatan  Sipil  mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya. Disisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat  dipilih  keberlakuannya.  Pada  saat hanya  memenuhi  salah  satu  ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum  memenuhi  unsur  hukum  yang ditentukan  oleh  undang-undang.  Hal tersebut  berarti,  apabila  ada  suatu sengketa  antara  suami  istri  yang perkawinannya  tidak  dicatatkan,  maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan.
Dalam  statistik  jumlah  penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Singaraja  hingga  November  2018, untuk  Desa  Sidetapa  tercatat  sejumalah 1949  orang  yang  tidak  memiliki  Akta Perkawinan.      Banyaknya      jumlah
penduduk  yang  tidak  memiliki  akta perkawinan mengindikasikan kurangnya pemahaman dan informasi terkait pentingnya  memiliki  akta  perkawinan.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilaksanakannya diseminasi dan internalisasi UU Perkawinan dengan berkoordinasi secara lintas  sektor  kepada  para  stakeholder (khususnya  pihak  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng) guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sidetapa terkait urgensi  pencatatan  perkawinan  untuk memperoleh akta perkawinan.

## Analisis Situasi
Desa Sidetapa adalah salah satu desa tua  yang  masih  bertahan  dan  lestari hingga  kini.  Secara  geografis  desa Sidetapa  ini  merupakan  desa  dengan kondisi  perbukitan  yang  ketinggiannya mencapai  sekitar  500-600meter  diatas permukaan  laut  dan  memiliki  luas wilayah  sekitar  965,43  Ha.  Desa  ini memiliki  peninggalan  sejarah  yang masih  berdiri  dan  bertahan  hingga  saat ini, salah satu diantaranya adalah rumah adat  kuno  atau  disebut  bale  gajah tumpeng  salu.  Rumah  adat  kuno  ini merupakan  salah  satu  peninggalan rumah  adat  tertua  di  Bali,  yang  berdiri sekitar  tahun  785  masehi.  Masyarakat desa  Sidetapa  sebagaian  besar  bermata pencaharian sebagai pengerajin anyaman bambu khas sidetapa, dimana pemasaran dan  penjualan  produknya  menembus hingga pasar internasional.
Sebagai salah satu desa baliaga yang terletak  di  kecamatan  Banjar,  desa Sidetapa memiliki jumlah penduduknya masih  tergolong  banyak  yang  tidak memiliki akta perkawinan di Kabupaten Buleleng. Hal ini didukung berdasarkan hasil  penelitian  dan  wawancara  yang sudah  dilakukan,  yang  menunjukkan bahwa  di  desa  ini  masih  banyak masyarakat  yang  tidak  memiliki  akta perkawinan
setelah mereka
melangsungkan  perkawinannya.  Hasil penelitian  juga  menunjukkan  beberapa faktor  yang  menyebabkan  msayarakat desa Sidetapa tidak mencatatkan perkawinannya yaitu sebagai berikut.
1) Kesadaran  hukum  dari  masyarakat yang  masih  sangat  kurang  terutama dalam bidang pencatatan perkawinan.
2) Jarak  tempuh  antara  Desa  Baliaga dengan Kantor Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Singaraja  yang lumayan jauh serta biaya transportasi yang mahal.
3) Dahulu walaupun tidak memiliki akta perkawinan,  masyarakat  masih  bisa membuat Kartu Keluarga (KK) hanya dengan  surat  keterangan  dari  desa saja,
4) Karena memiliki istri lebih dari satu,
5) Sikap  apatis  sebagian  masyarakat terhadap hukum.
6) Ketentuan  pencatatan  perkawinan yang tidak tegas.
7) Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang UU Perkawinan.
8) Budaya hukum adat yang masih kuat dari masyarakat.
9) Belum  ada  manfaat  langsung  yang dirasakan terhadap akta tersebut.
10) Tidak adanya sanksi apapun apabila
tidak melakukan pencatatan perkawinan. 11) Akta  tersebut  hanya  tergantung keperluan.
Melihat  beberapa  faktor  penyebab
masyarakat desa Sidetapa tidak
mencatatkan perkawinannya, maka dalam  hal  ini  pemerintah  desa  melalui aparat  perangkat  desa  yang  ada  telah secara  rutin  melakukan  beberapa  upaya dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat desa Sidetapa untuk mencatatatkan  perkawinannya.  Namun hal  tersebut  belum  bisa  berjalan  efektif karena belum direspon dengan baik oleh masyarakat.  Dengan  demikian  menjadi sangat  penting  untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  bagi
masyarakat  di  desa  Sidetapa  terhadap aturan hukum dan urgensi dari pencatatan perkawinan guna memberikan  kepastian  dan  keabsahan mengenai  status  perkawinan  sehingga nantinya  meraka  tidak  kesulitan  dalam mengurus  segala  sesuatu  yang  terkait dengan permasalahan perkawinan.

## Identifikasi dan Perumusan Masalah
Pencatatan perkawianan adalah kegiatan  menulis  yang  dilakukan  oleh seseorang  mengenai  suatu  peristiwa yang terjadi. Dengan adanya pencatatan perkawinan yakni sebagai bukti autentik maka  perkawinan  yang  dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan  yuridis.  Permasalahan  yang muncul kemudian adalah masih banyaknya masyarakat terutama masyarakat  di  desa  Sidetapa  yang melangsungkan perkawinan hanya menurut  agama  atau  kepercayaannya saja tanpa dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  yang  akan  menjadi bukti autentik sehingga memilliki kekuatan  yuridis  terhadap  perkawinan tersebut.  Hal  ini  dikuatkan  juga  dengan banyak masyarakat yang kurang pemahaman mengenai ketentuan- ketentuan  dalam  hukum  perkawinan (UU  Perkawinan)  khususnya  mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
Selain  itu  masih  kurangnya  informasi langsung kepada masyarakat dari pemerintah atau Dinas terkait mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta adanya kesenjangan antara aturan (khususnya  Pasal  2  Ayat  (2)  UU Perkawinan) dengan realisasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Menurut data statistik jumlah penduduk  yang  tidak  memiliki  akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng hingga  November  2018,  untuk  Desa
Sidetapa  tercatat  sejumalah  1949  orang yang  tidak  memiliki  akta  Perkawinan.
Banyaknya jumlah penduduk yang tidak memiliki akta perkawinan mengindikasikan kurangnya pemahaman dan informasi terkait pentingnya memiliki akta perkawinan. Berdasarkan  identifikasi  masalah tersebut  diatas,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam pengabdian masyarakat  ini  adalah  :  bagaimanakah upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk
memperoleh akta perkawinan?

## Tujuan Kegiatan
Berdasarkan  identifikasi  masalah dan  perumusan  masalah  di  atas,  maka yang  menjadi  tujuan  utama  kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan
pengetahuan dan
kesadaran  hukum  masyarakat  desa Sidetapa  terkait  urgensi  pencatatan perkawinan  untuk  memperoleh  akta perkawinan.

## Manfaat Kegiatan
Mengingat  sedemikian  pentingnya permasalahan tentang peningkatan kesadaran hukum terkait urgensi pencatatan perkawinan guna memperoleh akta perkawia maka pengabdian pada masyarakat ini
disinyalir  akan  dapat  memberikan manfaat bagi :
1) Warga  masyarakat  desa  Sidetapa, program pengabdian masyarakat ini akan  dapat  membantu  masyarakat dalam  meningkatkan  wawasan  dan pengetahuan serta kesadaran hukum mereka tentang tata cara pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2) Pihak aparat desa, program pengabdian  masyarakat  ini  akan
dapat  meningkatkan  wawasan  dan pengetahuan serta kesadaran hukum mereka tentang tata cara pencatatan perkawinan sehingga bisa melakukan pengawasan dan kontrol terhadap  masyarakat  khususnya bagi  mereka  yang  belum  memiliki akta perkawinan

## Tinjauan Pustaka
Tinjauan  Umum  tentang  Kesadaran Hukum Kesadaran hukum dalam masyarakat  pada  umumnya  sering dikaitkan  dengan  ketaatan  hukum  atau efektivitas hukum. Hal ini menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar- benar  berfungsi  menyangkut  masalah atau  tidak  dalam  masyarakat.  Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara  hukum  yang  diterapkan  dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan  itu  sendiri  harus  rasional  dan dilaksanakan  dengan  prosedur  yang teratur dan wajar.
Kesadaran hukum merupakan interdepedensi  mental  dan  moral  yang masing-masing  tergantung  pada  egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan
bahwa Kesadaran  hukum  merupakan  keadaan dimana  tidak  terdapatnya  benturan- benturan  hidup  dalam  masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi  dan  selaras.  Kesadaran  hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan (Widjaya, 1984:18).
Hal  yang  senada  disampaikan  oleh Paul  Scholten  yang  menjelaskan  bahwa kesadaran  hukum  yaitu  kesadaran  yang ada  pada  setiap  manusia  tentang  apa hukum  itu,  apa  seharusnya  hukum  itu, suatu  kategori  tertentu  dari  hidup kejiwaan    kita    dengan    mana    kita
membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan
(Mertokusumo, 1986:2).
Berdasarkan  pendapat  di  atas, kesadaran hukum  merupakan kesadaran yang  terdapat  dalam  diri  manusia terhadap  hukum  yang  ada,  yaitu  yang akan  dimanifestasikan  dalam  bentuk kepatuhan  dan  ketidakpatuhan  terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan,
manusia  membedakan  perilaku  mana yang  harus  dilakukan  dan  yang  tidak boleh dilakukan. Pendapat Paul Scholten ini dipertegas  oleh  pendapat  Soerjono Soekanto  yang  mengemukakn  bahwa “kesadaran hukum
sebenarnya merupakan  kesadaran  atau  nilai-nilai yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia tentang  hukum  yang  ada  atau  tentang hukum  yang  diharapkan  ada”.  Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini  harus  menjadi  bahan  kajian  bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak patuhan terhadap hukum dapat
disebabkan oleh dua hal, yaitu (Soerjono Soekanto, 1985:152):
1) Pelanggaran  hukum  oleh  si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan; 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai  lagi  dengan  tuntutan kehidupan. Kesadaran hukum dapat
diartikan  sebagai  persepsi  individu  atau masyarakat  terhadap  hukum.  Persepsi tersebut  mungkin  sama  ataupun  tidak sama  dengan  hukum  yang  berlaku. Hukum  di  sini  merujuk  pada  hukum yang  berlaku  dan  hukum  yang  dicita- citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.  Misalnya  hukum  Islam  dan hukum  adat,  walaupun  kedua  hukum tersebut  tidak  memiliki  bentuk  formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional,
akan  tetapi  hukum  tersebut  seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan.  Kesadaran  hukum  berkaitan dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  suatu  masyarakat. Dengan  demikian  masyarakat  mentaati hukum bukan karena paksaan,
melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam keadaan  masyarakat  sendiri.  Dalam  hal ini  telah  terjadi  internalisasi  hukum dalam masyarakat. Untuk mengetahui tingkat kesadaran  hukum  masyarakat  terdapat empat  indikator  yang  dijadikan  tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman  hukum,  sikap  hukum  dan pola  perilaku  hukum.  Setiap  indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.
(Soekanto, 1985:140)
Indikator-indikator  dari  kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk- petunjuk  yang  relatif  nyata  tentang adanya  taraf  kesadaran  hukum  tertentu yang  hanya  dapat  terungkapkan  apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut.
Indikator-indikator  tersebuat  dapat  kita kaitkan  dengan  pengetahuan  hukum yang  terhubung  dengan  masalah  segala sesuatu  mengenai  beberapa  perilaku tertentu  yang diatur oleh hukum. Sudah tentu  hukum  yang  dimaksud  di  sini adalah  hukum  yang  tertulis  dan  tidak tertulis. Pengetahuan  tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun  perilaku  yang  diperbolehkan oleh hukum.
Di samping itu, pengetahuan  tersebut  erat  kaitannya dengan  asumsi  bahwa  masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.
Berbicara tentang kesadaran hukum, selain  terkait  dengan  pengetahuan hukum    juga    berbicara    mengenai
pemahaman  hukum  yang  diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi
peraturan  dari  suatu  hukum  tertentu. Dengan  kata  lain,  pemahaman  hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan  suatu  peraturan  dalam  hukum tertentu  serta  manfaatnya  bagi  pihak- pihak  yang  yang  kehidupannya  di  atur oleh  peraturan  tersebut  .  Dalam  hal pemahaman  hukum,  tidak  disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang  mengatur  suatu  hal.  Akan  tetapi yang  dilihat  disini  adalah  bagaimana persepsi  mereka  dalam  menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di
masyarakat.  Pemahaman  ini  biasanya diwujudkan melalui  sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Sikap hukum  yang dimiliki sebagai wujud  pemahaman  terhadap  hukum dapat diartikan sebagai suatu
kecenderungan  hukum  karena  adanya penghargaan  terhadap  sikap  untuk menerima  hukum  sebagai  sesuatu  yang bermanfaat  atau  menguntungkan  jika hukum  itu  ditaati.  Suatu  sikap  hukum akan  melibatkan  pilihan  masyarakat terhadap  hukum  yang  sesuai  nilai-nilai yang  ada  dalam  dirinya  sehingga akhirnya  masyarakat  menerima  hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.
Sedangkan pola perilaku merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan  berlaku  atau  tidak  dalam masyarakat.  Dengan  demikian  sampai seberapa  jauh  kesadaran  hukum  dalam masyarakat  dapat  dilihat  dari  pola perilaku  hukum.  Telah  dikemukan sebelumnya  bahwa  setiap  indikator kesadaran  hukum  menunjukan  taraf kesadaran  hukum.  Apabila  masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat  dikatakan  kesadaran  hukum  yang dimiliki  masih  rendah.  Dalam  hal  ini
perlu adanya pengertian dan pemahaman yang  mendalam  terhadap  hukum  yang berlaku,  sehingga  warga  masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan  dari  peraturan  bagi  dirinya  dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai  wadah  kehidupan  individu  dan masyarakat.

## Tinjauan  Umum  tentang  Pencatatan Perkawinan
Dalam suatu perkawinan, pencatatan  perkawinan  merupakan  hal yang  sangat  penting  untuk  dilakukan mengingat akan timbulnya akibat-akibat hukum dari
dilangsungkannya perkawinan  tersebut.  Karena  dengan dicatatkannya  perkawinan  maka  akan menjadi  bukti  autentik  jika  terjadi peristiwa-peristiwa  hukum  dikemudian hari.  Tidak  adanya  bukti  bukti  yang menjelaskan  adanya  suatu  perkawinan berupa  akta  nikah,  maka  tidak  ada  pula kepastian  hukum  didalam  perkawinan tersebut.
Sehingga, suami yang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dapat  untuk  tidak  mengakui  anak  dari istrinya tersebut. Hal ini tentu berdampak  pada  psikologis  dan  hak seorang  anak.  hak  untuk  memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial.
Terkait  makna  perkawinan,  perlu dipahami  bahwa  perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan  hal  yang  penting  dalam kehidupan setiap manusia. Sesuatu yang penting  biasanya  akan  diabadiakan melalui  tulisan  atau  gambar  sebagai bukti atas diadakannya peristiwa tersebut.  Salah  satu  cara  membuktikan adanya perkawinan yaitu melalui pencatatan.
Pencatatan perkawinan adalah kegiatan  menulis  yang  dilakukan  oleh seseorang  mengenai  suatu  peristiwa yang  terjadi.  Pencatatan  perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk  dilakukan,  sebab  akta  pernikaha yang diperoleh merupakan bukti autentik tentang  keabsahan  perkawinan  tersebut, baik  secara  agama  maupun  negara. Dengan akta nikah, mereka (suami-istri) dapat  membuktikan  pula  keturunan  sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan  memperoleh  hak-haknya  sebagai ahlin waris (Abdul, 2006:20).
Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksud dengan perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan  yang  tidak  dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah.  Sebaliknya, perkawinan  tercatat  adalah  perkawinan yang  berada  dibawah  pengawasan Pegawai  Pencatat  Nikah,  dianggap  sah secara  agama  tetapi  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  karena  tidak  memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  (Mubarok,  2005:87).
Ketentuan-ketentuan  pada  ayat  (2)  UU Perkawinan
dijelaskan
bahwa “Pencatatan  perkawinan  dari  mereka yang  melangsungkan  perkawinannya menurut  agama  dan  kepercayaannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil sebagaimana  dimaksud  dalam  berbagai perundang-undangan mengenai
pencatatan  perkawinan”.  Ketentuan- ketentuan  diatas  sudah  jelas  bahwa undang-undang  telah  memerintahkan untuk  mencatat  setiap  perkawinan. Menjadi  makna  yang  ambigu  didalam bahasa  hukum,  apabila  pencatatan perkawinan  wajib  dilakukan,  maka sudah  seharusnya  aturan  mengenai kewajiban mencatat perkawinan tersebut dilengkapi  dengan  sanksi  bagi  setiap pelanggarnya. Terkait penjatuhan sanksi dan  /  atau  pemberian  denda  bagi  pihak
yang tidak melakukan pencatatan perkawinan  ini,  hukum  positif  di Indonesia tidak mengaturnya. Walaupun dalam prakteknya ketika masyarakat tidak mencatatkan
perkawinannya,  dan  tidak  terdapat sanksi yang tegas tentang hal ini, namun pencatatan  ini  sangat  penting  untuk dilakukan.  Mengingat  ada  beberapa fungsi  dan  manfaat  yang  didapat  dari pencatatan perkawinan tersebut. Adapun fungsi  dan  manfaatnya  adalah  sebagai akta  autentik  jika  terjadi  permasalahan dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam menyelesaikannya.  Adapun  pencatatan perkawinan yang  dimaksud  untuk menjadikan  peristiwa  perkawinan  itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan,  maupan  bagi  pihak  lain dan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dibaca dalam  suatu  surat  yang  bersifat  resmi dan  termuat  pula  dalam  daftar  khusus yang  disediakan,  sehingga  sewaktu- waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis.
Selain  fungsi  dan  manfaat  yang diperoleh,  berikut  yang  menjadi  tujuan dari  pencatatan  perkawinan  adalah  :  1) Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan  maupun  pihak  lainnya,  2) Sebagai alat bukti bagi anak-anak kelak yang kemudian apabila timbul sengketa, baik antara anak kandung mapun saudara tiri,  3)  Sebagai  dasar  pembayaran tunjangan  istrin  atau  suami,  bagi Pegawai Negeri Sipil.
Tinjauan Umum tentang Akta
Perkawinan sebagai Akta Autentik.
Akta  perkawinan  adalah  bukti keabsahan suatu perkawinan yang sudah dicatatkan  pada  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil.  Akta  Perkawinan
merupakan akta autentik yaitu akta yang dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang  oleh/  atau  dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti  Notaris,  Hakim,  Panitera,  Juru Sita,  Pegawai  Pencatat  Sipil),  ditempat akta  itu  dibuat.  Dengan  demikian  maka suatu  akta  notaris,  suatu  surat  putusan hakim,  suatu  surat  proses  verbal  yang dibuat oleh seorang juru sita pengadilan dan suatu surat perkawinan yang dibuat oleh  pegawai  catatan  sipil  adalah termasuk  kedalam  akta-akta  autentik. Tiga macam Akta Autentik yakni :
1. Membuktikan  antara  para  pihak, bahwa  meraka  sudah  menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian formal).
2. Membuktikan  antara  para  pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh- sungguh  peristiwa  yang  disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian  materiil  atau  yang dinamakan  kekuatan  pembuktian mengikat).
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap  pihak  ketiga,  bahwa  pada tanggal  tersebut  dalam  akta  kedua belah pihak tersebut sudah menghadap dimuka pegawai umum dan  menerangkan  apa  yang  ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan yang kedua tersebut dinamakan kekuatan mengikat  yang  pada  hakikatnya bertujuan  menetapkan  kedudukan antara  para  pihak  satu  sama  lain pada  kedudukan  yang  teruraikan dalam  akta.  Kekuatan  poin  ini dinamakan  kekuatan  pembuktian keluar (pada pihak ketiga).
Adapun Akta mempunyai 2 fungsi yakni :
1. Fungsi Formil ( formalitas causa ) Artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan  hukum.  Dalam  konteks
ini  akta  merupakan  syarat  formil untuk  adanya  suatu  perbuatan hukum. 2. Fungsi Sebagai Alat Bukti ( probationis causa )
Artinya  akta  mempunyai  fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat  tertulisnya  suatu  perjanjian dalam  bentuk akta  ini  tidak membuat  sahnya  perjanjian  dalam bentuk  akta  ini  tidak  membuat sahnya  perjanjian  tetapi  hanyalah agar  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti dikemudian hari.
Kekuatan pembuktian akta ini dibedakan menjadi tiga macam, yakni : a. Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian  yang  didasarkan  pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya;  ( acta  publica  probant  sese ipsa ).
b. Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa  bahwa  pejabat  dan  para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta).
c. Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta).
Menurut  hukum  acara  perdata,  nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta  autentik  adalah  sempurna  dan mengikat,  apabila  akta  autentik  cara pembuatan atau terjadinya  akta tersebut dilakukan  oleh  dan/atau  dihadapan pejabat umum (seperti Notaris, Pegawai Pencatat Sipil).

## Hasil Yang Dicapai
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  dengan  judul  “Diseminasi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Desa Sidatapa  Terkait  Urgensi  Pencatatan Perkawinan  Untuk  Memperoleh  Akta
Perkawinan” sampai pada bulan November  2019  telah  dilaksanakan sebesar 100%. Adapun program- program yang telah dilaksanakan yaitu:
1. Identifikasi  dan  analisis  masalah terkait dengan banyaknya warga yang tidak  memiliki  akta  perkawinan  di daerah sasaran, pengembangan model dan  alur  birokrasi  dengan  perangkat desa.
2. Pelaksanaan diseminasi tentang Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat  Desa  Sidatapa  Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, sehingga  permasalahan  tingginya perceraian dan perkawinan dini dapat diminimalisir.
3. Tahap internalisasi dan tahap evaluasi program  dilakukan  dalam  bentuk melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
4. Tahap evaluasi akhir dari pelaksanaan diseminasi dan FGD.
5. Tahap  evaluasi  tindak  lanjut  dari pelaksanaan  program  pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap awal pelaksanaan program pengabdian ini, diawali dengan kegiatan  yang  berupa  perancangan desain dan kegiatan diseminasi, persiapan tutor, persiapan sarana prasarana,  sosialisasi  dan  koordinasi dengan  peserta.  Kegiatan  diseminasi yang dilaksanakan bersama tim merupakan  kegiatan  yang  didasari  oleh analisis  situasi  yang  dibuat  berdasarkan identifikasi  masalah  yang  terdapat  di
Desa Sidatapa. Yang kemudian dibuatkan  suatu  perancangan  kegiatan yang melibatkan beberapa orang sebagai tim dalam kegiatan pengabdian ini.
Setelah  tahap  perancangan  atau perencanaan  dilaksanakan  dan  setelah rancangan  ini  mendapat  persetujuan untuk    dilaksanakan,    maka    tahap
selanjutnya adalah tahap persiapan untuk pelaksanaan pengabdian. Tahap persiapan  ini  dilakukan  pada  awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah  untuk  mematangkan  kembali program-program yang akan
dilaksanakan,  sehingga  tercipta  kondisi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini  meliputi  :  koordinasi  awal  dengan beberapa  pihak  di  Desa  Sidatapa  dan persiapan  diseminasi.  Dalam  rangka penyamaan kehendak dan waktu pelaksanaan  kegiatan  ini,  maka  terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan  Kepala  Desa  (Prebekel)  dan memanggil  beberapa  orang  perwakilan warga desa dan Ketua Sekeha Teruna/Teruni. Hal ini dilakukan dengan tujuan  supaya  mendapatkan  kepastian, kapan  bisa  terlaksana  kegiatan  ini  dan tim pelaksana dapat segera mensosialisasikan  pelaksanaan  kegiatan dengan  memberikan  surat  undangan kepada  peserta  melalui  Kepala  Desa. Para perangkat desa dan warga desa yang diundang  sangat  antusias  dan  senang dengan  kegiatan  ini,  karena  menurut mereka  (aparat  desa)  sangat  perlu diberikan pemahaman yang lebih kepada warga tentang pentingnya memiliki akta perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Setelah  tahap  perencanaan  dan tahap  persiapan  dilakukan,  maka  tahap berikutnya adalah pelaksanaan diseminasi. Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan  yang  dilaksanakan  pada tanggal  15  September  2019,  dan kemudian  dilanjutkan  dengan  adanya internalisasi kepada warga dalam bentuk Focus  Grup  Discussion (FGD)  yang dilaksanakan  keesokan  harinya  yakni pada tanggal 16 September 2019. Dalam pelaksanaannya, diseminasi dan internalisasi  ini  dapat  berjalan  dengan baik  dan  lancar  sesuai  dengan  harapan yang diinginkan oleh tim pelaksana.
Pada  saat  kegiatan  diseminasi berlangsung,  disampaikan  berbagai  hal terkait  dengan  harapan  yang  ingin dicapai  dari  tim  pelaksana.  Pada  saat berbincang dengan Bapak Kepala Desa, beliau  juga  mengharapkan  adanya peningkatan  kesadaran  hukum  dari warga  masyarakatnya  untuk  segera melakukan  pencatatan  akta  perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Beliau juga mengharapkan bantuan dari  Tim  Undiksha  untuk  memberikan pemahaman  yang  lebih  kepada  anak- anak  muda/remaja,  agar  tidak  menyia- nyiakan masa mudanya dengan melakukan  perkawinan  dini/perkawinan di  bawah  umur  yang  berdampak  juga akhirnya  banyak  yang  tidak  bisa mendaftarkan  perkawinannya  sebagai akibat  belum  terpenuhinya  administrasi dalam  pencatatan  perkawinan.  Adapun materi yang disampaikan dalam diseminasi  tersebut,  secara  singkat dipaparkan seperti dibawah ini. Kesadaran  hukum  dapat  diartikan sebagai persepsi individu atau
masyarakat  terhadap  hukum.  Persepsi tersebut  mungkin  sama  ataupun  tidak sama  dengan  hukum  yang  berlaku. Hukum  di  sini  merujuk  pada  hukum yang  berlaku  dan  hukum  yang  dicita- citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.  Misalnya  hukum  islam  dan hukum  adat,  walaupun  kedua  hukum tersebut  tidak  memiliki  bentuk  formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan  tetapi  hukum  tersebut  seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan.  Kesadaran  hukum  berkaitan dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan berkembang  dalam  suatu  masyarakat. Dengan  demikian  masyarakat  mentaati hukum bukan karena paksaan,
melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam keadaan  masyarakat  sendiri.  Dalam  hal ini    telah    terjadi    internalisasi    hukum
dalam masyarakat.
Suatu  perkawinan  yang  sah,  adalah perkawinan  yang  terjadi  karena  adanya ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan  tersebut  hanya  diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas) tahun.  Adapun  syarat  suatu  perkawinan adalah sebagai berikut.
1. Harus  didasarkan  atas  persetujuan kedua calon mempelai.
2. Dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Untuk  melangsungkan  perkawinan seseorang  yang  belum  mencapai umur  21  tahun  harus  mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya.
4. Dalam  hal  seorang  dari  kedua  orang telah  meninggal  dunia  atau  dalam keadaan  tidak  mampu  menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih hidup  atau  dari  orang  tua  yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang  tua,  wali  atau  keluarga  dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau  lebih  diantara  mereka  tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan  dalam  daerah  hukum tempat  tinggal  orang  yang  akan melangsungkan perkawinan atas permintaan  orang  tersebut  dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
Setelah  kita  melihat  syarat  untuk dapat dilangsungkannya suatu
perkawinan, barulah dapat dilaksanakan suatu  perkawinan  yang  sah  dan  diakui oleh  negara.  Untuk  dapat  diakuinya suatu  perkawinan  yang  telah  dilakukan oleh sepasang suami istri, maka mereka
harus  mencatatkan  perkawinannya  di kantor  dinas  kependudukan  dan  catatan sipil.  Pencatatan  perkawinan  yang dilakukan,  memiliki  tujuan  yakni  untuk memperoleh  akta  perkawinan.  Akta perkawinan  ini  memiliki  2  (dua)  fungsi yakni :
1. Akta  perkawinan  dapat  digunakan sebagai  alat  bukti  peristiwa  kawin yang sah yang mendokumentasikan perkawinan  dengan  pasangan  dan juga memiliki kekuatan pembuktian formal karena dalam akta perkawinan  telah  dinyatakan  dan dilegalisasi  oleh pejabat  umum dan dicatat secara benar oleh negara.
2. Kekuatan  lain  yang  ada  pada  akta nikah  adalah  kekuatan  pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan  dalam  akta  tersebut benar  secara  material  dan  benar- benar terjadi. Selain itu, mencatatkan perkawinan dan memiliki  akta  perkawinan  juga dapat memastikan istri untuk mendapatkan  haknya,  memastikan kesejahteraan  anak-anak,  dan  juga akan memudahkan dalam hal pengurusan hak asuh anak.
Pada  saat  melakukan  pencatatan perkawinan  di  dinas  terkait,  ada beberapa  persyaratan  administrasi  yang harus  dipenuhi.  Syarat  tersebut  antara lain sebagai berikut.
1. Map berwarna merah untuk menyimpan semua berkas
persyaratan.
2. Surat  keterangan  dari  masing- masing  kelurahan  berupa  surat  N1 sampai dengan N4, asli dan fotokopi (2 set).
3. Fotokopi  KTP  kedua  mempelai yang  telah  dilegalisasi  lurah  (2 lembar).
4. Fotokopi KK kedua mempelai yang telah dilegalisasi lurah (2 lembar).
5. Fotokopi    akta    kelahiran    kedua
mempelai,  asli  dan  fotokopi  (2 lembar).
6. Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 berwarna (6 lembar).
7. Fotokopi  KTP  dua  orang  saksi selain orangtua (2 lembar).
8. Fotokopi  KTP  orangtua  kedua mempelai (2 lembar).
9. Surat  pernyataan  belum  pernah menikah  dengan  materai  Rp6000 dan  diketahui  oleh  2  orang  saksi  + stempel RT/RW setempat.
10. Akta  kelahiran  masing-masing,  asli dan fotokopi (2 lembar).
11. Surat nikah perkawinan agama, asli dan fotokopi (2 lembar).
12. Surat  izin  dari  atasan/KPI  (untuk anggota TNI-Polri). Persyaratan/berkas diatas yang sudah  dilengkapi,  maka  selanjutkan berkas  tersebut  diserahkan  ke  Kantor dinas  kependudukan  dan  pencatatan sipil.  Alur  pendaftaran  dan  pencatatan perkawinan  untuk  memperoleh  akta perkawinan dapat dilihat sebagai berikut.
1. Pemohon membawa surat/dokumen asli ke Dispendukcapil untuk diverifikasi  petugas  dan  penentuan jadwal pencatatan perkawinan.
2. Melakukan  pencatatan  perkawinan yang dilakukan di instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
3. Mengisi formulir pencatatan
perkawinan  pada  Dispenduk  dan Catatan  Sipil  dengan  melampirkan persyaratan.
4. Pejabat  pencatatan  sipil  mencatat pada  register  akta  perkawinan  dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
5. Kutipan  akta  perkawinan  diberikan kepada  masing-masing  suami  dan istri.
6. Suami  atau  istri  berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana tempat domisilinya.
Pencatatan perkawinan yang tercantum  dalam  Pasal  2  Ayat  (2)  UU
Perkawinan,  sangat  tepat  diterapkan  di tengah-tengah  masyarakat.  Hal  ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan  masyarakat,  maka  segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan  suatu  kepastian  hukum.
Pada  saat  ini,  status  hukum  seseorang sangatlah penting karena dengan pastinya  status  hukum  seseorang,  maka ia  akan  mengetahui  apa  yang  menjadi hak dan kewajibannya. Dengan memiliki status hukum yang jelas, maka seseoramg akan tahu apa yang boleh dan tidak  boleh  ia  lakukan.  Dan  dengan memiliki status hukum  yang baru maka seseorang  dapat  dengan  mudah  untuk melakukan  kegiatan  sehari-hari  tanpa harus takut melakukan suatu pelanggaran.  Seseorang  yang  telah melangsungkan perkawinan dan
mencatatkan  perkawinannya  kepada pegawi  pencatat  perkawinan,  maka  ia mempunyai  status  hukum  yang  baru. Dengan  demikian  maka  hak  dan kewajibannyapun  akan  berubah  pula atau  tidak  sama  sekali  seperti  waktu  ia belum menikah.
Melihat pentingnya pencatatan perkawinan  dewasa  ini  yang  semakin kompleks,  sudah  tentu  tidak  ada  alasan lagi  bagi  pasangan  suami-isteri  untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Pencatatan  perkawinan  dalam  hukum nasional kita bukan semata-mata pengakuan dari agama atau kepercayaan saja, tetapi perlu pengakuan dari negara. Sehingga dengan pencatatan
perkawinan,  perkawinan  tersebut  akan menjamin  hak-hak  asasi  manusia,  dan seorang  suami  hanya  boleh  mempunyai seorang  istri  dan  seorang  istri  hanya boleh memiliki seorang suami
Selanjutnya pada tanggal 16
September  2019  dilaksanakan  kegiatan Focus  Group  Discussion (FGD)  dan internalisasi        nilai-nilai        dalam
perkawinan,  yang  mana  kegiatan  ini merupakan rangkaian dari tahap evaluasi program pengabdian ini dengan indikator keberhasilan program meliputi:
1. Terjadi  perubahan  yang  positif terhadap pengetahuan tentang kesadaran  masyakat  dalam  hal  tata cara  pencatatan  perkawinan  yang benar.
2. Terjadinya  perubahan  yang  positif pengetahuan masyarakat desa secara umum  dan  remaja  pada  khususnya, tentang pentingnya akta perkawinan dan mereka mulai tertib melakukan pencatatan perkawinan, dengan mencari  info  yang  lebih  mendalam terhadap proses pencatatan
perkawinan.
Setelah  diberikan  diseminasi  dan diadakan  nya  FGD  oleh  tim  pakar hukum  dari  Undiksha  Singaraja,  para remaja  (mulai  remaja  SMP,  SMA  dan sekeha  teruna  teruni)  dan  warga  desa lainnya  dapat  memahami  dengan  jelas bagaimana  urgensi  dari  pencatatan perkawinan.  Bahkan  para  peserta  dapat mengetahui  bahwa  dengan  memiliki Akta  Perkawinan  yang  sah,  maka  akan mengikat  hubungan  secara  hukum (legal) bagi suami istri. Para peserta juga mengetahui bahwa jikalau suatu keluarga tidak memiliki akta perkawinan maka  banyak  perbuatan  hukum  yang tidak  bisa  dilakukan  seperti  misalnya membuat  akta  kelahiran  bagi  anak mereka. Di satu sisi jika tidak memiliki akta perkawinan, maka si suami bisa saja berbuat semena-mena dan bisa saja tidak mengakui  perkawinan  yang  sudah dilangsungkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan terhadap pengetahuan peserta. Sebagai  tindak  lanjut  dari  kegiatan diseminasi  dan  FGD  yang  sudah dilakukan, tim pengabdian dari
Undiksha  memfasilitasi  dan  membantu warga masyarakat
yang ingin mendaftarkan perkawinan mereka untuk
mendapatkan  Akta  Perkawinan.  Selain itu,  tim  pengabdi  juga  berusaha  lebih menjajagi anak-anak remaja di salah satu dusun  di  desa  tersebut,  untuk  lebih memberikan pendampingan dan
pengertian  kepada  mereka  tentang bahaya pernikahan dini. Karena pernikahan  dini/pernikahan  dibawah umur adalah salah satu masalah terbesar di  desa  ini,  yang  akhirnya  berdampak pada tingkat  perceraian yang tinggi  dan kesejahteraan  masyarakat  yang  rendah. Dengan  antusiasnya  anak-anak  remaja dan warga desa yang ikut sebagai peserta dan  keingintahuannya  mereka  terhadap pentingnya pencatatan perkawinan, maka kegiatan ini dinilai berhasil karena mampu  meningkatkan  pengetahuan  dan wawasan  peserta  dalam  meningkatkan kesadaran  hukum  terkait  pencatatan perkawinan  untuk  memperoleh  akta perkawinan.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  tidak lanjut  juga  terekam,  beberapa  manfaat praktis  yang  diperoleh  oleh  peserta diseminasi yaitu:
1) Bagi  anak/remaja  dan  masyarakat deasa selaku subyek hukum, program pengabdian masyarakat ini akan dapat membantu mereka dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan  serta  kesadaran  hukum bagi  mereka  untuk  mencatatkan perkawinannya  di  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2) Bagi  para  orang  tua,  program pengabdian  masyarakat  ini  akan mampu  meningkatkan  pengetahuan dan wawasan mereka tentang pentingnya kesadaran dalam
melaksanakan  kewajiban,  tanggung jawab mereka sebagai orang tua agar senantiasa  tetap  memberikan  nasihat dan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan,  supaya  anak-anak  mereka yang masih remaja tidak tergesa-gesa untuk melakukan perkawinan.
3) Bagi    pihak    aparat    desa,    program
pengabdian  masyarakat  ini  akan mampu  meningkatkan  pengetahuan dan  wawasan  tentang  kewajiban  dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan yang tepat terhadap anak- anak remaja dan warga desanya yang terindikasi  mengalami  permasalahan dan tidak mau mencatatkan perkawinannya  di  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## Kesimpulan
Pengabdian  kepada Masyarakat dengan  judul  “Diseminasi  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat  Di Desa Sidetapa  Terkait  Urgensi  Pencatatan
Perkawinan  Untuk  Memperoleh  Akta Perkawinan” sudah dilaksanakan dengan baik  dan  tingkat  ketercapaiannya  sudah mencapai  sebanyak  100%  yaitu  dengan upaya melakukan diseminasi dan interrnalisasi nilai-nilai.  Adapun hal-hal yang dicapai pada pelaksanaan Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi  pencatatan  perkawinan  untuk memperoleh  akta  perkawinan,  yaitu  : Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang kesadaran masyakat dalam hal tata cara pencatatan perkawinan  yang  benar;  Terjadinya perubahan  yang  positif  pengetahuan masyarakat  desa  secara  umum  dan remaja pada khususnya, tentang pentingnya akta perkawinan dan mereka mulai  tertib  melakukan  pencatatan perkawinan,  dengan  mencari  info  yang lebih mendalam terhadap proses pencatatan perkawinan.

## Saran
Banyaknya  warga  masyarakat  desa sidetapa  yang  belum  memiliki  akta perkawinan,  maka  selain  diberikannya
diseminasi  tentang  UU  Perkawinan terkait  dengan  pentingnya  pencatatan perkawinan oleh tim pelaksana pengabdian  masyarakat,  maka  perlu diberikan  pendampingan  secara  terus menerus  kepada  warga  desa  khususnya yang  melangsungkan  pernikahan  dini (perkawinan  dibawah  umur)  atapun pemuda/pemudi  yang  nantinya  akan melangsungkan perkawinan, karena dalam permasalahan seperti ini, pembinaan  dan  pendampingan  tidak hanya bisa dilakukan sekali saja namun harus  tetap  berkelanjutan,  sehingga nantinya  dampak  negatif  dari  tidak memiliki akta perkawinan dapat diminimalisir,  dan  angka  perceraian  di desa sidetapa dapat ditekan.

## Daftar Pustaka
Mardika,  I.  M.  (2013).  Eksistensi
Hukum Adat Dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Bali (Penerapan  Pararem  di  Desa  Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupate n Klungkung). Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan Undiksha , 1 (2).
Mertokusumo,        Sudikno.        2005. Mengenal    Hukum
Suatu Pengantar.
Yogyakarta : Liberty. Mubarok, Jaih.
2005. Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia . Bandung: Pustaka Bani Quraisyi.
Soekanto,  Soerjono.  1985. Perspektif
Teoritis  Studi  Hukum  Dalam Masyarakat ,  Jakarta  :  Rajawali
Press.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang  Perkawinan.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5332.
Widjaya.  1984. Kesadaran  Hukum Manusia dan Manusia Pancasila.
Jakarta : Era Swasta.