## Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau dari Maslahah
Amirul Nahwi Padang 1 , Uswatun Hasanah 2
1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
1 amirul0204193121@uinsu.ac.id, 2 uswatunhasanah@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to examine the boycott of products affiliated with Israel based on MUI Fatwa No. 83 of 2023 concerning the Law on Support for the Palestinian Struggle viewed from  the  issue  of  murlahah.  This  type  of  research  is  normative  research  with  a  conceptual approach. This research is descriptive in nature, then data is collected through document study, and  data  is  processed  using  qualitative  methods.  The  results  of  this  research  show  that  the boycott of Israeli products in MUI Fatwa No. 83 of 2023 in Maslahah Murlah's view is valid, this is  because  the  boycott  of  Israeli  products  occupies  the  position  of  Maslahah  Darury.  By  not buying Israeli products, we indirectly mean we are helping our brothers and sisters in Palestine. Keywords: MUI Fatwa, Boycott, Israel, Maslahah Mursalah.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemboikotan produk yang berafiiasi dengan Israel  berdasarkan  Fatwa  MUI  No.  83  Tahun  2023  tentang  Hukum  Dukungan  Terhadap Perjuangan Palestina ditinjau dari maslahah mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan conceptual approach . Penelitian ini bersifat deskriptif, lalu data dikumpulkan melalui studi dokumen, dan data diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, boikot produk Israel pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dalam pandangan  maslahah  mursalah  adalah  sah,  hal  ini  dikarenakan  boikot  produk  Israel menduduki  posisi  maslahah  darury.  Dengan  tidak  membeli  produk  Israel,  secara  tidak langsung berarti kita telah membantu saudara-saudara kita di Palestina.
Kata kunci: Fatwa MUI, Boikot, Israel, Malahah Mursalah.

## PENDAHULUAN
Komisi  Fatwa  MUI  mengeluarkan  fatwa  nomor  83  Tahun  2023  tentang Hukum  Dukungan  Terhadap  Perjuangan  Palestina  yang  menegaskan  bahwa mendukung  agresi  Israel  ke  Palestina  hukumnya  haram.  Fatwa  tersebut menegaskan  bahwa  mendukung  perjuangan  kemerdekaan  Palestina  atas  agresi Israel hukumnya wajib. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI menghimbau umat Islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.
Dalam ketentuan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina memutuskan (MUI, 2023):
Ketentuan Hukum;
1. Mendukung  Perjuangan  Kemerdekaan  Palestina  atas  agresi  Israel hukumnya wajib.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1866 - 1875 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6742
2. Dukungan  sebagaimana  disebutkan  pada  point  (1)  di  atas,  termasuk dengan  mendistribusikan  zakat,  infaq  dan  sedekah  untuk  kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus di distribusikan kepada mustahik yang berada  di  sekitar muzakki.  Dalam  hal  keadaan  darurat  atau  kebutuhan yang  mendesak  dana  zakat  boleh  di  distribusikan  ke  mustahik  yang berada di tempat yang lebih jauh, sperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.
Rekomendasi;
1. Umat  Islam  diimbau  untuk  mendukung  perjuangan  Palestina,  seperti gerakan  menggalang  dana  kemanusiaan  dan  perjuangan,  mendoakan untuk  kemenangan,  dan  melakukan  shalat  ghaib  untuk  para  syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan  Palestina,  seperti  melalui  jalur  diplomasi  PBB  untuk menghentikan  perang  dan  sanksi  pada  Israel,  pengiriman  bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan  penggunaan  produk  yang  terafiliasi  dengan  Israel  serta  yang mendukung penjajahan dan zionisme.
Dalam ketentuan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 menjelaskan juga pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, diantaranya:
Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40: "Telah ijma atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah  dan  lain-lain  orang  kafir  selagi  mana  (urusniaga  itu)  tidak  jatuh  dalam perkara  haram.  Tetapi  umat  Islam  tidak  boleh  (haram)  menjual  senjata  kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka."
Dalam  konteks  praktis,  MUI  merekomendasikan  umat  Islam  di  Indonesia agar  menggunakan  fatwa  tersebut  untuk  menghindari  transaksi  dan  penggunaan produk  yang  terafiliasi  dengan  Israel  serta  yang  mendukung  penjajahan  dan zionisme,  dengan  fatwa  tersebut  pula  MUI  mempertebal  momentum  aksi  boikot yang marak di tengah masyarakat. Walapun MUI sendiri tidak menyebutkan secara gamblang  produk-produk  apa  saja  yang  mereka  maksud,  sementara  fatwa  sendiri bersifat legal opinion, yang artinya merupakan opini terhadap sebuah peristiwa dan hukum  yang  tidak  mengikat,  jadi  bagi  umat  Islam  yang  menjalankan  silahkan  dan yang tidak menjalankan juga silahkan.
Boikot  adalah  suatu  bentuk  protes  atau  penolakan  terhadap  seseorang, kelompok,  atau  negara  dengan  menahan  diri  atau  menghindari  penggunaan, pembelian, atau keterlibatan dengan produk atau layanan yang terkait. Tujuan dari boikot  adalah  untuk  memberikan  tekanan  ekonomi  atau  politik,  atau  untuk
menyuarakan  ketidak  setujuan  terhadap  tindakan  atau  kebijakan  tertentu.  Boikot merupakan satu-satunya senjata yang ada di tangan rakyat sipil. Pemerintah  tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu. Dari Fatwa  MUI  No.  83  Tahun  2023  tentang  Hukum  Dukungan  Terhadap  Perjuangan Palestina, umat muslim khususnya di Indonesia bisa menggunakan senjata boikot ini untuk  menghadapi  musuh-musuh  agama  dan  umat  Islam.  Sehingga  mereka  bisa merasakan bahwa umat Islam ini masih hidup dan belum mati.
Aksi  boikot  produk  pro  Israel  yang  dilakukan  masyarakat  Indonesia  telah berdampak  kepada  perusahaan-perusahaan  yang  berkantor  pusat  di  Amerika Serikat,  seperti  KFC,  McDonald’s,  Unilever,  Nestle,  Starbuck  yang  secara  terang- terangan  ikut  andil  atas  agresi  Israel  pada  Palestina.  Dampak  dari  boikot  bukan hanya terbatas pada penurunan penjualan, tapi, dampaknya dapat mencakup risiko penutupan perusahaan dan perubahan struktural dalam industri terkait.
Dalam  penelitian  ini  menitik  beratkan  pada  bagaimana  korelasi  maslahah mursalah dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan  Palestina. Maslahah  Mursalah adalah  pengertian  maslahah  secara umum, yaitu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudharat (kerugian) yang  direalisasikan  secara  umum  dan  tidak  bertentangan  dengan  al-Quran  dan Sunnah.  Hal  ini  merupakan  inti  sari  dari  ajaran  Islam  yang  telah  menentukan kewajiban  pemeliharaan  kemaslahatan  dan  memperhatikan  hal  tersebut  dalam mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia  (Limahelu,  2020).  Metode  ini  juga merupakan  salah  satu  cara  untuk  membuktikan  fleksibilitas  syariat  Islam  serta keluwesannya  dalam  memberikan  solusi  untuk  masalah  kontemporer  dalam berbagai  lini  kehidupan  seperti  problematika  politik,  sosial  budaya,  ekonomi,  dan berbagai masalah besar lainnya.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  diatas,  hal  tersebut  mendorong  peneliti  untuk melakukan  penelitian  mengenai  Latar  Belakang  Pemboikotan  Produk  Israel  pada Fatwa  MUI  No.  83  Tahun  2023,  Dampak  Pemboikotan  Produk  Israel  Berdasarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dan Pemboikotan Produk Israel Pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 ditinjau dari Maslahah Mursalah.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  penelitian  normatif,  yaitu mempunyai  tujuan  untuk  menemukan  dan  merumuskan  argumentasi  hukum melalui  analisis  terhadap  pokok  permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian (Philipus & Tatiek, 2005). Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan  untuk  mendeskriptifkan  data-data  yang  dikumpulkan  agar  bisa memecahkan  masalah  penelitian  (Nurhayati,  2012).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan conceptual approach untuk mengetahui pandangan maslahah mursalah terhadap  pemboikotan  produk  Israel  pada  Fatwa  MUI  Nomor  83  tahun  2023 Tentang  Hukum  Dukungan  Terhadap  Perjuangan  Palestina.  Selanjutnya
pengumpulan  data  di  kumpulkan  melaui  studi  dokumen,  lalu  data  diolah menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar  Belakang  Pemboikotan  Produk  Israel  Pada  Fatwa  MUI  No.  83  Tahun 2023
Latar belakang boikot yang berafiliasi dengan Israel tidak lepas dari konflik antara  Palestina  dan  Israel  itu  sendiri.  Ada  sebuah  perjalanan  Sejarah  yang melatarbelakangi  klaim  sepihak  kaum  Yahudi  atas  Palestina.  Klaim  inilah  yang melahirkan gerakan politik kaum Yahudi sekuler untuk menjadikan tanah Palestina sebagai  tanah  air  bangsa  Yahudi.  Gerakan  ini  kemudian  dikenal  sebagai  zionisme. Terjadinya insiden penyerangan dengan merampas tanah suci umat Islam mengusir penduduknya, pertumpahan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal,  serta  harta-harta  mereka  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  zionis  Israel dengan semena-mena melakukan intimidasi terhadap masyarakat Palestina.
Campaign boikot  produk  Israel  sudah  terjadi  sejak  dahulu.  Ada  yang mengatakan  Gerakan  boikot  berawal  pada  tahun  1940an,  pada  saat  itu  Liga  Arab menyerukan  boikot  produk  Yahudi  atas  apa  yang  mereka  lakukan  pada  warga Palestina (Anas, dkk, 2014). Lalu pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 konflik antara Palestina  dan  Israel  kembali  pecah.  Hal  itu  bermula  kelompok  Hamas  yang menguasai Gaza menyerang konser yang diadakan Israel di perbatasan Gaza-Israel. Israel  pun  membalas  dengan  mendeklarasikan  perang.  Tel  Aviv  menyerang  Gaza dari berbagai sisi (CNBC, 2024).
Sikap  negara-negara  lain  terhadap  konflik  antara  Israel  dan  Palestina mencerminkan  kompleksitas  geopolitik  di  Timur  Tengah.  Beberapa  negara mengecam  keras  serangan  dan  tindakan  kekerasan  yang  terjadi,  sementara  yang lain  mungkin  memberikan  dukungan  kepada salah  satu  pihak  atau memilih  untuk tetap netral. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo, pun telah menegaskan bahwa posisi  Indonesia  sangat  jelas  dan  tegas  mengutuk  keras  serangan  Israel  terhadap masyarakat sipil Gaza. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) di posisi  yang  sama  terus  memberikan  dukunga  konkret  untuk  perjuangan  Palestina dalam membebaskan diri dari serangan Israel (Aldi Munandar, dkk, 2023).
Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  lain,  seperti  Malaysia,
Turki,  Pakistan,  Qatar,  Kuwait  dan  Bhangladesh  yang  mengkampanyekan  untuk tidak  menggunakan  produk-produk  pro  Israel  atas  dasar  itu  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  sebagai  wadah  ulama  dari  berbagai  organisasi  massa  Islam  di Indonesia  merespon  hal  tersebut  dan  menerbitkan  Fatwa  MUI  Nomor  83  Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina pada 8 November 2023.  Fatwa  tersebut  terkait  alasan  dan  bagaimana  umat  Islam  Indonesia  dalam mendukung  Palestina  serta  melakukan  perlawanan  terhadap  Israel.  MUI beranggapan  bahwa  Israel  telah  menganeksasi  Palestina.  Aneksasi  Israel  tersebut dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  Diantaranya  adalah  dukungan finansial, bantuan persenjataan, maupun personel dan pembangunan opini publik.
Karena  itu,  dengan  berdasarkan  teks  al-Quran  dan  Hadits,  dan  pendapat ulama. MUI merekomendasikan tiga hal kepada umat Islam Indonesia. Pertama, aktif mendorong  perjuangan  Palestian.  Kedua,  mendistribusikan  zakat,  infaq  dan shadaqah  untuk  Palestina.  Ketiga,  MUI  mengharamkan  untuk  mendukung  agresi Israel  baik  secara  langsung  dan  tidak  langsung  seperti  membeli  produk  dari produsen yang secara nyata terafiliasi dan mendukung agresi Israel ke Palestina.

## DAMPAK PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL DI INDONESIA
Produk  pro  Israel  yang  ada  di  Indonesia  dapat  di  bedakan  berdasarkan kedudukan  Perusahaan  yang  memproduksi  barang  dan  jasa,  bahan  baku  yang digunakan  untuk  menghasilkan  produk  dan  tenaga  kerja  yang  digunakan perusahaan. Produk-produk pro Israel ini adalah yang perusahaan induknya berada di  Amerika  Serikat.  Masyarakat  Indonesia  sendiri  banyak  menggunakan  produk- produk yang bermerek Amerika, seperti gambar di bawah berikut;

## Gambar 1.
Perusahaan-Perusahaan Yang Berpusat di Amerika Serikat

## Sumber gambar: aqsa working group
Pada  gambar  1  diatas  tertera  beberapa  perusahaan  produk-produk  yang berpusat di  Amerika  Serikat  yang  menyuarakan  dukungannya  pada  Israel.  Produk dari perusahaan diatas secara terang-terangan ikut andil membantu Israel, seperti KFC  dan  McDonald’s.  Perusahaan  franchise  tersebut  ikut  membantu  Israel dengan memberikan produk makanan cepat saji mereka kepada tentara-tentara Israel. Lalu ada Unilever yang ikut langsung membantu Israel dengan menyumbang dana untuk kekuatan militer Israel.
Boikot  bergantung  pada  tingkat  loyalitas  dan  identitas  kolektif.  Tingkat keberhasilan meningkat dengan tingkat identitas yang kuat, begitu pula sebaliknya.
Hal ini karena ada kesepakatan  umum  tentang  tujuan,  nilai,  dan  standar  budaya,  serta  kemampuan untuk  menghukum  mereka  yang  melanggar  boikot.  Banyak  gerakan  kampanye boikot  menggunakan  logika  " naming  and  shaming "  untuk  membuat  orang  sadar akan  kasus  pengabaian  hak  asasi  manusia  yang  mencolok.  Kampanye  ini menyebarkan informasi rinci tentang kasus-kasus tersebut pengabagaian hak asasi manusia  oleh  tertuduh  dan  seringkali  pihak  pemboikot  meminta  orang  untuk menghukum  perusahaan  yang  terlibat  dalam  memboikot  produk  mereka  (Jasper, 1998).
Seruan  boikot  sebagai  bentuk  kecaman  kepada  Israel  atas  tindakannya terhadap Palestina menjalar ke produk PT. Unilever Indonesia Tbk. yang gerakannya sudah  mengglobal.  Beberapa  produknya  yaitu  sering  digunakan  untuk  kebutuhan sehari-hari  seperti,  sunlight,  sabun  cuci  piring,  pasta  gigi  pepsodent,  deodorant Rexona, teh sariwangi, sabun mandi lifebuoy dan produk-produk lainnya. Imbas aksi itu,  penjualan  di  Indonesia  turun  15  persen  dalam  tiga  bulan  terakhir  tahun  lalu. Unilever  mengatakan  penurunan penjualan  di  Indonesia  terjadi  karena  konsumen menghindari  merek produk  mereka  sebagai  respons  terhadap  situasi  geopolitik  di Gaza.
Aksi boikot tidak hanya mempengaruhi kinerja perusahan-perusahaan besar tersebut,  tetapi  juga  ekonomi  mikro  kecil  dan  menengah  seperti  warung-warung kelontong.  Sejak  muncul  aksi  penolakan  terhadap  Israel  secara  besar-besaran  di Indonesia, beberapa warung tidak menambah stok produk yang terafiliasi Israel dan beralih  ke  produk  lokal.  Walau  penurunan  yang  dialami  tidak  terlalu  signifikan (Kontan, 2023).
Secara  makro  seruan  boikot  produk  Israel  di  Indonesia  akan  memberikan dampak  besar  terhadap  perekonomian  tanah  air.  Menurut  Pieter  Abdullah Redjalam, aksi boikot pada dasarnya tidak akan mengubah kondisi Israel, mengingat produk  yang  diboikot  bukan  langsung  diproduksi  dari  Israel.  Malah  yang  ada merugikan  diri  sendiri  (IMCNews,  2023).  Langkah  yang  harus  diperhatikan  untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah pemerintah untuk mendukung produk lokal  agar  lebih  eksis  di  kancah  nasional.  Ini  merupakan  peluang  untuk menunjukkan kualitas produk lokal juga tidak kalah menarik, karena dampak akibat boikot  tidak  begitu  berarti  mengingat  perusahaan-perusahaan  yang  pro-Israel tersebut hanya bergerak dalam pemenuhan kebutuhan sekunder saja. Terlebih lagi kondisi pemangkasan pegawai imbas boikot prosuk Israel tidak sama dengan yang terjadi  di  Indonesia.  Kejadian  aksi  pemutusan  hak  kerja  (PHK)  masal  kebanyakan terjadi  di  negara-negara  Timur  Tengah  dan  bagian  Amerika.  Selama  aksi  boikot, serikat  pekerja  Indonesia  menyuarakan  kepada  para  pengusaha  agar  tidak  mem- PHK tenaga kerja di Indonesia.

## MASLAHAH MURSALAH
Secara  etimologis  “ maslahah  mursalah ”  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  kata maslahah dan mursalah . Maslahah artinya  baik  (lawan  dari  buruk),  manfaat  atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya terlepas dan bebas.  Maksudnya  ialah  terlepas  dan  bebas  dari  keterangan  yang  menunjukkan boleh  atau  tidaknya  sesuatu  yang  dilakukan  (Shidiq,  2011).  Konsep maslahah mursalah tidak  hanya  mengacu  pada  masalah  ibadah,  tetapi  juga  masalah muamalah.  Transaksi  ekonomi  (muamalah)  semakin  hari  memberikan perkembangan  dan  inovasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia  (Nursanti, 2022).
Maslahah  mursalah sebagai  metode  hukum  yang  mempertimbangkan adanya  kemanfaatan  yang  mempunyai  akses  secara  umum  dan  kepentingan  tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang  diputuskan  bebas,  namun  tetap  terikat  pada  konsep  syariah  yang  mendasar. Karena  syariah  sendiri  ditunjuk  untuk  memberikan  kemanfaatan  kepada masyarakat  secara  umum  dan  berfungsi  untuk  memberikan  kemanfaatan  dan mencegah kerusakan (Syaikhu, 2022).
Maslahah pada  prinsipnya  terpetakan  ke  tiga  bagian.  Pertama, maslahah darury ,  merupakan  kemaslahatan  yang  menjadi  tumpuan  daya  hidup  manusia, sekira  jika  kemaslahatan  itu  terciderai  akan  sangat  berdampak  negatif.  Syariat berusaha  menertibkan  kehidupan  manusia  agar  hal-hal  urgen  yang  menjadi penopang kehidupan tidak terbengkalai. Jika manusia hidup dibiarkan liar tanpa ada rambu-rambu  yang  harus  dipatuhi  niscaya  keteraturan  akan  sirna  sehingga kehidupan manusia layaknya  binatang  (Tahir,  tt). Maslahah  darury oleh  al-Ghazali dirumuskan kedalam lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Kedua, maslahah  hajiyah yang  berbicara  bagaimana  manusia  bisa  hidup lebih  tertib  dan  mudah  sehingga  hal-hal  yang  berpotensi  menyulitkan  dan memperlambat  harus  dihilangkan.  Persoalan hajiyah terletak  bagaimana  manusia bisa  lebih  terorganisir  kehidupannya  sehingga  hal-hal  yang  menunjang  adanya kemudahan  hidup  masuk  kategori hajiyah .  Ketiga, maslahah  tahsiniyah berbicara tentang  bagaimana  memperbaiki  kualtas  kehidupan  seseorang. Maslahah tahsiniyyah lebih  berorientasi  atas  kelengkapan  kebutuhan manusia  yang  semakin meningkatkan  taraf  hidupnya.  Aspek  huku  yang  diulas  adalah  bagaimana  agar tatanan yang berlangsung menjadi lebih baik dan bermartabat.
Pemetaan macam-macam maslahah ke dalam darury , hajiyah dan tahsiniyah sangat penting guna mengutamakan salah satu maslahah apabila salah satu terjadi pertentangan. Maslahah  darury menduduki  peringkat  pertaman  disusul  dengan maslahah hajiyah dan terakhir maslahah tahsiniyah . Maslahah hanya berlaku umum pada  urusan  non  ubudiyah  seperti  muamalah  yang  kaitannya  adalah  hubungan seorang manusia dengan manusia lain, satu komunitas dengan komunitas lain. Rasio maslahah mendorong  kasus-kasus  baru  harus  dicerna  dan  ditelaah  dengan  teliti apakah mengandung maslahah yang dikandung benar-benar rasional.
PEMBOIKOTAN  PRODUK  ISRAEL  PADA  FATWA  MUI  No.  83  TAHUN  2023 DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH
Konsep maslahah mursalah tertuang di dalam fikih, dimana fikih mencakup berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  di  samping  itu  upaya  sungguh-sungguh  dari para  ulama  ( mujtahidin )  untuk  menggali  hukum-hukum syara’ sehingga  dapat diamalkan  oleh  umat  Islam.  Fikih  disebut  juga  dengan  hukum  Islam,  pemahaman terhadap  hukum  syara’  tersebut  pun  mengalami  perubahan  dan  perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia saat ini. Dalam  upaya  untuk  mencari  solusi  untuk  menemukan  hukumnya, maslahah mursalah itu  dapat  dijadikan  salah  satu  alternatif  sebagai  dasar  hukum  dalam berijtihad (Khairani, dkk, 2021).
Kelima maslahah dharury adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya  Allah  menyuruh  untuk  melakukan  segala  Upaya  bagi  keberadaan  dan kesempurnaannya.  Dalam  hal  ini  Fatwa  MUI  No.  83  Tahun  2023  dianggap  sesuai dengan teori maslahah mursalah karena boikot atas produk Israel menduduki posisi maslahah  darury terutama  dalam menjaga  agama  ( Hifz  al-Din ),  menjaga  jiwa  ( Hifz al-Nafs ), menjaga akal ( Hifz al-Aql ).
Menurut Imron, Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 memiliki landasan yang kuat dalam  perspektif  syariah,  dikarenakan  masyarakat  muslim  sudah  dapat  menilai bahwa tindakan Israel merupakan penjajahan terhadap bangsa Palestina. Menurut Imron,  selaku  pakar  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Airlangga,  Fatwa  MUI  No.  83  Tahun  2023  memiliki  landasan  yang  kuat  dalam perspektif  syariah,  dikarenakan  masyarakat  muslim  sudah  dapat  menilai  bahwa tindakan Israel merupakan penjajahan terhadap bangsa Palestina (UNAIR, 2024).
Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah hal yang wajar. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Maidah 5:2.
Artinya:  “…Tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan. Bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  sangat  berat  siksaan-Nya”  (QS  Al- Maidah 5:2).
Putusan  Fatwa  MUI  tentang  haramnya  bermuamalah  dengan  pihak  yang memerangi  umat  Islam  dengan  cara  memboikot  atas  agresi  yang  Israel  lakukan terhadap masyarakat muslim Palestina dilandaskan pada kaidah fiqh dar’ul mafāsid muqaddamun  ‘alā  jalbil  maṣāliḥ yang  mana  dengan  tidak  membeli  produk  Israel secara tidak langsung termasuk mencegah kerusakan.
Berdasarkan isi Fatwa tersebut, sejalan degan pendapat Imam Nawawi yang melarang  bermuamalah  dengan  pihak  yang  memerangi  umat  Islam  yang  terdapat dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:
"Telah ijma atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah  dan  lain-lain  orang  kafir  selagi  mana  (urus  niaga  itu)  tidak  jatuh  dalam perkara  haram.  Tetapi  umat  Islam  tidak  boleh  (haram)  menjual  senjata  kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka."
Orang-orang muslim merupakan umat yang di satukan dengan satu akidah, satu  syariah,  satu  kiblat,  dan  satu  Nasib  serta  satu  harapan.  Sebagaimana  yang tertuang dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Anbiya 21:92.
Artinya:  “Sesungguhnya  (agama  Tauhid)  ini  adalah  agama  kamu  semua; agama  yang  satu  dan  Aku  adalah  Tuhanmu,  maka  sembahlah  Aku”  (QS  Al-Anbiya 21:92).
Qardawi  mengatakan  bahwa  tidak  diperbolehkan  bagi  seorang  muslim dengan  cara  apapun  menjadi  pakaian  atau  memberikan  bantuan  kepada  musuh agamanya dan musuh negerinya, baik musuh tersebut Yahudi atau kaum animisme atau  yang  lainnya;  Seorang  muslim  harus  berada  berlawanan  dengan  musuhnya, terutama  yang  telah  melanggar  hak-hak  dan  kewajibannya,  melecehkan kehormatannya  dengan  berbagai  cara,  dan  minimal  yang  dapat  dilakukan  adalah melakukan boikot, karena setiap rupiah yang kita berikan pada musuh, maka berarti kita  telah  memberikan  kepadanya  peluru  atau  seharga  peluru  yang  nantinya bersarang  ke  dada  seorang  muslim,  karena  harta  yang  kita  berikan  akan  menjadi alat untuk membeli senjata dan digunakan untuk membunuh  saudara kita di Jalur Gaza.

## KESIMPULAN
Fatwa  MUI  No,  83  Tahun  2023  tentang  Hukum  Dukungan  Terhadap Perjuangan  Palestina  merupakan  sebuah  upaya  pembelaan  terhadap  Masyarakat Palestina  yang  tertindas.  Fatwa  tersebut  juga  didasarkan  pada  penggunaan maslahah darury yaitu menjaga agama, jiwa, dan akal. Pemboikotan produk afiliasi Israel merupakan salah satu  bentuk dukungan moral.  Yang mana dukungan untuk Palestina akan semakin meluas dan menjadi ancaman bagi Israel.
Dalam  boikot  juga  terdapat  tujuan  lain  selain  ekonomi,  Gerakan  ini merupakan  pelajaran  sejak  dini  bagi  umat  Islam  untuk  membebaskan  diri  dari ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat dan mengandung bahaya. Boikot juga sebagai aksi persaudaraan dan persatuan umat Islam. Boikot merupakan jenis  perlawanan  pasif  yang  mendukung  perlawanan  aktif  yang  sedang  dilakukan oleh  masyarakat  Palestina.  Maka  tindakan  boikot  merupakan  satu  langkah  yang mampu dilakukan oleh umat Islam yang tidak bisa langsung untuk berjihad dengan harta dan nyawa di Palestina.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldi Munandar, dkk. (2023). Analisis Sentimen Netizen Indonesia Mengenai Boikot Produk, Tauhidinomic: Journal of Islamic Banking and Economic , 3 (1). Anas, dkk. (2014). Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan Fiqh Al-Jihad, Jurnal Infad .
CNBC Indonesia , “Ini Kronologi Awal Konflik Panjang Israel-Palestina”, diakses pada website https://www.cnbcindonesia.com/news/20231021060930-4- 482456/ini-kronologi-awal-konflik-panjang-israel-palestina pada 23 Februari 2024. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina IMCNews,  “Dampak  Aksi  Boikot  Produk  Israel  Terhadap  Ekonomi  Indonesia, Berpotensi Timbulkan Badai PHK”, diakses pada website https://imcnews.id/read/2023/12/08/22643/dampak-aksi-boikot- produk-israel-terhadap-ekonomi-indonesia-berpotensi-timbulkan-badai- phk pada 17 Mei 2024.
J. Jasper. (1998). The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions In and Arround Social Movements, Sociology Forum, volume 3
Khairani, dkk. (2021). Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Janis Implan Ditinjau Dari Teori Maslahah Mursalah, JURNAL EL-HADANAH 1 (1).
Kontan,  “Ini  Dampak  Aksi  Boikot  Produk  Pro  Israel  ke  Warung  Kelontong  Hingga
Perusahaan Besar”, diakses pada website https://industri.kontan.co.id/news/ini-dampak-aksi-boikot-produk-pro- israel-ke-warung-kelontong-hingga-perusahaan-besar pada 17 Mei 2024. Philipus  M.  Hadjon,  dan  Tatiek  Sri  D ,  “Argumentasi  Hukum” ,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2005.
Sapiudin Shidiq , “Ushul Fiqh” , Jakarta: Kencana, 2011.
Siti  Nurhayati, “Metodologi  Penelitian” ,  Pekalongan:  Fakultas  Ekonomi  Universitas Pekalongan, 2012.
Syaikhu, “Internalisasi Hukum Waris”, Yogjakarta: K-Media, 2022. Tahir bin Asyur, “Maqashid Syariah” , Tunisia: Muassasah Tunis, tt. Unair  News, “Pakar  UNAIR  Anggap  Fatwa  MUI  No  83  Sebagai  Dukungan  Moral Terhadap  Palestina” ,  diakses  pada  portal  https://unair.ac.id/pakar-unair- anggap-fatwa-mui-no-83-sebagai-dukungan-moral-terhadap- palestina/#:~:text=UNAIR%20NEWS%20%E2%80%93%20Baru%20ini% 20Majelis,pemerintah%20untuk%20mengambil%20langkah%20tegas pada 2 Februari 2024.
Yanti  Nursanti.  (2022).  Konsep  Maslahah  Mursalah  Perspektif  Ekonomi  Islam, STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam 8 (2).