Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .

## ANCAMAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI MASYARAKAT YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Ellena Rachell Abigael 1 , Diana Fitria Rahayu 2 , Asmak UI Hosnah 3 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Email: 1 ellenarachell@gmail.com, 2 dianafitriarahayu08@gmail.com,
3 asmak.hosnah@unpak.ac.id

## Abstract
This  journal  provides  an  explanation  of  fraud  that  occurs  online.  People  who  are  smart  in developing creativity using technology. In this activity the community also participates in helping the country in improving the country’s economy. In this journal the author wants to inform you about  the  advantages  and  disadvantages  of  online  transactions,  not  only  the  advantages  but also the disadvantages that can be experienced by producers or consumers online. Many online transactions are carried out on social media, which in the current electronic age makes shopping or doing things on the internet very easy and more practical to do. Fraud is rampant on social media,  where  buyers  are  often  cheated  by  online  traders,  even  though  carrying  out  online transactions is positively easier, cheaper and more affordable, there is a lot of fraud that occurs in society and fraudsters sometimes cannot be found because of the large number traders who use  fake  identities,  so  that  buyers  can  trust  them.  The  government  is  trying  to  prevent  and provide sanctions against perpetrators of fraud which cause a lot of harm to society. Apart from that, the journal created aims to find out whether the government has ideally cleaned up the fraudsters  who  are  rampant  in  this  internet  age,  and  what  efforts  have  been  made  by  the government in providing sanctions to the perpetrators and why there can be changes to Law No. 11 of 2008 concerning ITE became ITE Law Number 19 of 2016.
Keywords: ITE Law Number 19 of 2016, Online Buying and Selling Sites, criminal acts of fraud.
Vol. 7 No. 2 (2023)
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .

## Abstrak
Jurnal  ini  memberikan  penjelasan  tentang  Penipuan  yang  terjadi  secara  online. Masyarakat  yang  cerdas  dalam  mengembangkan  kreativitas  menggunakan teknologi,  Dalam  kegiatan  ini  masyarakat  juga  ikut  serta  dalam  membantu negara  dalam  meningkatkan  perekonomian  negara.  Dalam  jurnal  ini  penulis ingin memberitahukan akan kekurangan dan kelebihan dalam bertransaksi secara online,  tidak  hanya  keuntungan  tetapi  ada  kerugiaan  yang  dapat  di  alami  oleh produsen  atau  konsumen  secara  online.  Transaksi  online  banyak  di  lakukan  di media  sosial,  yang  pada  zaman  elektronik  saat  ini  pembelanjaan  maupun melakukan  sesuatu  di  internet  akan  sangat  mudah  dan  lebih  praktis  dalam melakukannya.  Penipuan  marak  terjadi  di  media  sosial,  yang  dimana  para pembeli kerap saja sering ditipu oleh pedagang online, walaupun secara positif melakukan  transaksi  secara  online  lebih  mudah,  murah  dan  juga  terjangkau tetapi  banyak  penipuan  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  para  penipu  juga terkadang tidak bisa ditemukan karena banyaknya pedagang yang menggunakan identitas palsu, agar para pembeli dapat mempercayainya. Pemerintah berusaha untuk  mencegah  dan  memberikan  sanksi  terhadap  para  pelaku  penipuan  yang banyak  merugikan  masyarakat.  Selain  itu,  jurnal  yang  dibuat  bertujuan  untuk mengetahui apakah pemerintahan sudah secara ideal membersihkan para penipu yang  marak  terjadi  di  zaman  internet  ini,  dan  apa  saja  upaya  yang  sudah dilakukan oleh pemerintahan dalam memberikan sanksi kepada para pelaku dan mengapa  bisa  terjadi  perubahan  pada  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  ITE menjadi UU ITE No. 19 Tahun 2016.
Kata Kunci: Kepastian Hukum; Publikasi Tanah; Sertifikat Tanah
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .

## A. Pendahuluan
Tindak  Pidana  dalam  penipuan ini  sudah  di  atur  UU  No.  11  Tahun 2008  Tentang  ITE  yang  berubah menjadi  UU  No.  19  Tahun  2016. Dalam  UU  ini  tidak  hanya  secara perseorangan  saja  tapi  diberlakukan juga  terhadap  kooprasi  yang  masih berjalan  di Indoensia, Transaksi elektronik  ini  dapat  berupa  tindak pidana  yang  dilakukan  dengan menggunakan jaringan komputer atau media  elektronik  lainnya.  Kasus transaksi  elektronik  akan  terus meningkat  seiring  dengan  semakin menjamurnya  penggunaan  internet, khususnya media sosial, yang semakin mudah  diakses  oleh  seluruh  lapisan masyarakat. Pasal 45 Ayat 1 UU ITE menjabarkan  sanksi  pemerintah  yang seringkali  berupa  penyebarluasan informasi  elektronik  yang  tidak bermoral  dan  denda  maksimal  Rp  1 miliar  dan  hukuman  penjara  paling lama  enam  tahun.  Khusus  untuk kasus  ini,  yaitu  penyebaran  berita bohong/hoaks,  ancaman  pidana maksimal  berdasarkan  Pasal  45  Ayat 2  adalah  denda  Rp  1  miliar  dan pidana  penjara  paling  lama  6  tahun.
Menggunakan  ancaman  kekerasan untuk menyebarkan informasi elektronik ancaman hukuman maksimal  Rp  2  miliar  dan  hukuman penjara 12 tahun, sesuai Pasal 45 Ayat 3.  Jika  terbukti  bersalah  meretas sistem  elektronik  orang  lain,  bisa menghadapi  hukuman  maksimal  Rp 600  juta  dan  pidana  penjara  enam tahun, sesuai Pasal 46 Ayat 1. Dalam kasus  peretasan  sistem  komputer  di pemerintahan daerah, ancaman
pidananya  paling  lama  tujuh  tahun dan  denda Rp  700  juta,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46  Ayat  2. Hukuman maksimum bagi pembobol sistem  keamanan  komputer  adalah delapan  tahun  penjara  dan  denda sebesar  800  juta  Rupiah  (Rp)  sesuai Pasal  46  Ayat  3.  Hukuman maksimum  bagi  pembobolan  sistem komputer  orang  lain  adalah  delapan tahun  penjara  dan  800  denda  juta sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 47.  Ancaman  pidana  paling  tinggi bagi  perusakan  dokumen  elektronik orang lain adalah 2 miliar dan 8 tahun penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal  48  Ayat  1.  Mentransfer  atau mentransmisikan memberikan informasi  elektronik  kepada  siapa pun  tanpa  izin  yang  sah,  diancam dengan pidana denda paling banyak 3 miliar  dan  pidana  penjara  sembilan tahun,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 48 Ayat 2. Berdasarkan Pasal 48
Ayat  3,  apabila  informasi  elektronik yang bersifat rahasia terungkap, maka pelanggar terancam hukuman maksimal  Rp  5  miliar  dan  hukuman penjara hingga 10 tahun. Pelanggaran terhadap  Pasal  49  terkait  sistem pertunjukan elektronik dapat dikenakan  denda  hingga  Rp10  miliar dan  hukuman  penjara  hingga  10 tahun.  Memfasilitasi  perangkat  keras atau  perangkat  lunak  terhadap penjahat  dapat  dihukum  dengan potensi  denda  sebesar  Rp  10  miliar dan  hukuman  penjara  hingga  10 tahun berdasarkan Pasal 50. Pemalsuan surat elektronik, hukuman maksimum  berdasarkan  Pasal  51
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .
adalah  dua  belas  tahun  penjara  dan dua belas miliar Rupiah. 1 Dengan  adanya  sanksi  yang diberikan  terhadap  pelaku  kejahatan elektronik  ini,  maka  penggunaan dalam  memberikan  suatu  informasi yang  bersifat  rahasia  sampai  pada data-data  yang  tidak  harus  diketahui orang lain maka akan berakibat fatal. Penipuan  online  adalah  masalah umum,  dan  banyak  orang  ingin mengatasi  masalah  ini  dengan mempersulit penjahat untuk beroperasi  dan  dengan  mengajarkan masyarakat  umum  cara  melindungi informasi pribadi mereka.

## B. Pembahasan
Peraturan  Hukum  Atas  Aktivitas Penipuan di Situs Jual Beli Online di Internet
1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Pasal  378–395  Bab  25  KUHP  ] secara  umum  mengatur  peraturan seputar  tindak  pidana  penipuan. Menurut  Pasal  378  KUHP,  yang dimaksud  dengan  penipuan  adalah menipu orang lain untuk mengeluarkan  barang  dengan  cara menipu atau dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain,  dengan  menggunakan identitas  palsu  atau  maksud  curang.
1 Moica Ayu Caesar Isabela, “ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU ITE)”, https://nasional.kompas.com/read/2022 /02/12/03000081/sanksi-dalam-uu-ite ,
(diterbitkan pada 12 Febuari 2022, Pukul 03.00 WIB) Membuat hutang, membatalkan klaim,  atau  membuat  pernyataan palsu. 2 Selain  itu,  KUHP  juga mengatur  tentang  tindak  pidana terhadap  hak  cipta  di  bidang  sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. 3
KUHP  juga  menjelaskan  jenis- jenis  kejahatan    yang  termasuk  atau disebut  penipuan  persaingan  atau penipuan  tender.  Perbuatan  ini merupakan  perbuatan  curang  yang bertujuan  menipu  masyarakat  atau orang  tertentu  guna  memperoleh keuntungan dalam usaha sendiri atau orang  lain,  dan  perbuatan  tersebut merupakan  perbuatan  curang  yang bertujuan  menipu  masyarakat  atau orang  tertentu  guna  memperoleh keuntungan.  usahanya  sendiri  atau orang  lain,  hal  ini  berkaitan  dengan perbuatannya  karena  mempunyai resiko merugikan perusahaan. 4
2. Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen di Indonesia, harus  ada  kepastian  hukum  untuk melindungi konsumen 5 , untuk membantu  bisnis  bersaing  dalam skala  global  sekaligus  meningkatkan standar produk dan layanan 6 .
2 R. Soesilo , “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” , (Bandung: PT. Karya Nusantara,
1986), hlm.261.
3 Menurut Pasal 380 KUHP.
4 R. Soesilo, Op.Cit., hlm. 264.
5 Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun
1999.
6 Rizka Syafriana, “ Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik” , De Lega
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .
Dengan  semakin  maraknya praktik  bisnis  yang  tidak  adil, langkah-langkah perlindungan konsumen  seperti  ini  menjadi semakin  penting.  Praktek-praktek tersebut meliputi: 7
1) Perilaku yang salah.
2) Klaim  yang  menipu  dibuat mengenai fitur, spesifikasi, kualitas, atau asal suatu produk. 3) Membuat kesalahan saat menawarkan diskon atau hadiah. 4) Pemasaran yang menipu 5) Menjual  produk  dengan  insentif penurunan harga kepada pelanggan  yang  mendatangkan bisnis tambahan. 6) Produk  yang  tidak  mematuhi peraturan  keselamatan  dijual  ke masyarakat 7) Item  pemasaran  yang  tidak memenuhi harapan terhadap kualitas data pelanggan. Kejadian penipuan dalam transaksi online terjadi ketika pembeli atau  penjual  tidak  sepenuhnya melaksanakan  hak  dan  tanggung jawabnya, atau ketika penjual melanggar  atau  merampas  hak pembeli sebagai akibat dari kecerobohan  atau  taktik  bisnis  yang menipu.  Di  sisi  lain,  hal  ini  tidak memberikan kelonggaran
bagi
Lata, Vol 1, No.2, Juli-Desember 2016, hlm.438.
7 Julieta Santi Simorangkir dkk, “Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang yang Merugikan Konsumen”, USU Law Journal , Vol 4, No.1, Januari 2016, hlm.90.
pelanggan  dalam  hal  membayar sesuatu,  seperti  fitur  pembayaran tunai  di  tempat.  Bisa  dibilang  ini adalah  perlindungan  konsumen  yang berkaitan dengan belanja online. 8
1) Hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan,  khususnya  yang berkaitan  dengan  data  dan  privasi mereka;
2) Pilihan  untuk  meminta  klarifikasi sebelum  melaksanakan  kontrak elektronik 3) Setiap  orang  berhak  atas  barang dan  jasa  dengan  harga  wajar  yang memenuhi atau melampaui harapannya; Beberapa  contoh  hak  dan tanggung jawab yang dimiliki konsumen berdasarkan undang- undang  perlindungan  konsumen adalah kebebasan untuk memilih dan menikmati  barang  dan  jasa,  jaminan keselamatan  dan  keamanan  yang wajar  saat  menggunakannya,  dan kemampuan untuk membuat keputusan  pembelian  yang  tepat. akses  terhadap  layanan  yang  dijamin berdasarkan undang-undang perlindungan  konsumen.  nilai  tukar dan  persyaratan  mata  uang,  jaminan kualitas  dan  pengerjaan  berdasarkan garansi,  perawatan  dan  pengiriman yang  wajar,  dan  hak  atas  remunerasi yang  wajar. 9 Namun,  pelanggan bertanggung  jawab  untuk  membaca
8 Edmon Makarim, “ Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 44, No.3, Juli- September 2014, hlm. 332.
9 Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .
dan  mematuhi  semua  petunjuk  dan informasi  yang  diberikan  bersama barang  dan  jasa,  berperilaku  dengan itikad baik saat melakukan pembelian atau  menggunakan  layanan,  dan mematuhi semua hukum dan peraturan. 10 Pembayaran  sesuai  kontrak, perlindungan  hukum  dalam  hal pelanggan  tidak  beritikad  baik, pembelaan  dalam  menyelesaikan sengketa  konsumen  secara  hukum, dan jaminan bahwa konsumen adalah konsumen  adalah  hak-hak  yang dinikmati  pengusaha.  Termasuk  jika dikonfirmasi, memperbaiki nama baik seseorang.  Barang  atau  jasa  yang dialihkan tidak menimbulkan kerugian. 11 Pelaku ekonomi mempunyai  tanggung  jawab  untuk berperilaku  jujur  ketika  melakukan bisnis,  memberikan  informasi  terkini dan  akurat  kepada  pelanggan, memastikan  kualitas  produk,  dan mengambil  tindakan  yang  tepat  jika terjadi  kerugian  bagi  konsumen,  jika hal  tersebut  terlihat.  membayar sejumlah  uang.  Barang  dan  jasa  yang dipasok  kepada  mereka  berasal  dari perdagangan. 12
Batasan  tanggung  jawab  yang dikenakan  pada  penyedia  dan administrator  situs  web  e-niaga  dan ritel  dijelaskan  dalam  syarat  dan ketentuan situs web tersebut. Pemilik, vendor,  dan  pelanggan  situs  web
10 Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
11 Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
12 Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
semuanya  terikat  oleh  syarat  dan ketentuannya, yang menetapkan aturan  dasar  untuk  melakukan  bisnis online. 13
3. UU  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penggunaan  komputer,  jaringan,
dan  bentuk  media  elektronik  lainnya untuk  melakukan  bisnis  yang  sah dikenal sebagai transaksi  elektronik 14 . Ada tiga jenis transaksi elektronik: 15 1). Business to Business (B2B), transaksi elektronik antar bisnis yang sering terjadi  dan  mencakup  produk dalam  jumlah  besar;  lebih  khusus lagi,  sistem  atau  model  transaksi tersebut.
2). Business to Consumer (B2C), teknologi yang memfasilitasi transaksi online antara perusahaan dan konsumen, membantu pemasaran  produk,  dan  mengatur interaksi antar klien sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan masing-masing.  Misalnya  saja pusat  perbelanjaan  online.  Pada kategori  kedua,  barang  dapat berbentuk  fisik  atau  digital  dan
13 Ari Wahyudi Hertanto, “ Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 45, No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 109.
14 Pasal 1 Angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
15 Suparman, “ Urgensi Regulasi Komprehensif E-
Commerce di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ”, Jurnal Mercatoria, Vol 8, No.1, Juni 2015, hlm.77-78.
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .
ditawarkan dalam berbagai bentuk konsumsi.
3). Consumer to Consumer (C2C), adalah pembelian elektronik antar pembeli yang telah diatur sebelumnya  dan  sensitif  terhadap waktu. Segmentasi seperti ini tidak hanya  lebih  tepat  sasaran,  tetapi juga dapat mempertemukan pelanggan  yang  memiliki  minat yang  sama  terhadap  suatu  produk tertentu. Pasal  17–22  Bab  5  mengatur tentang transaksi elektronik. Sayangnya,  UU  ini  tidak  mengatasi masalah unik penipuan yang melibatkan pembelian online. Sebaliknya,  “Setiap  orang  dilarang menyebarkan  pesan  palsu  dan menyesatkan  yang  menimbulkan kerugian  bagi  konsumen  dalam transaksi  elektronik,”  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1). 16
Hal ini dapat mengakibatkan hukuman  hingga  Rp1  miliar  atau  6 tahun  penjara. 17 Yang  dimaksud dengan informasi dan/atau dokumen elektronik  adalah  alat  bukti  yang ditentukan  secara  khusus  dalam  UU ini,  serta  alat  bukti  yang  digunakan dalam  penuntutan  dan  proses peradilan. 18
Segala  sesuatu  mulai  dari  kata- kata tertulis hingga gambar digital dan file audio hingga cetak biru dan foto hingga  email,  telegram,  teleks,
16 Pasal 28 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
17 Pasal 45A Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
18 Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
faksimili,  surat,  angka,  simbol,  kode akses,  dan  bahkan  perforasi  yang dapat  dibaca  mesin  dapat  dianggap sebagai informasi elektronik. 19 Informasi digital, analog, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, didengar,  atau  disimpan  melalui komputer  atau  sistem  elektronik semuanya dianggap sebagai Dokumen  Elektronik.  Hal  ini mencakup,  namun  tidak  terbatas pada,  teks,  audio,  gambar,  peta, desain,  foto,  huruf,  angka,  simbol, Kode  Akses,  dan  informasi  lainnya yang dapat dipahami oleh manusia. 20
4. Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang ITE ini sudah berhasil diubah dan ditanda tangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo dan sudah di sahkan DPR RI pada 5 Desember  2023.  Perubahan  ini banyak  pemberlakuan  adil  bagi  si korban,  sebagai  contoh  kasus  dalam UU  ITE  ini  yang  semula  hanya dicantumkannya  aturan  pencemaran nama  baik  melalui  saluran  elektronik yang terdapat UU ITE Pasal 27 Ayat 3  diubah  menjadi  2  pasal  baru  yaitu 27A  dan  27B  yaitu: Pasal  27A berbunyi  “Setiap orang  dengan sengaja  menyerang  kehormatan  atau nama  baik  orang  lain  dengan  cara
19 Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
20 Pasal 1 Angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .
menuduhkan  suatu  hal  dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum  dalam  bentuk  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  yang  dilakukan  melalui sistem elektronik”.
Kemudian, pasal  27B: “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum, memaksa  orang  dengan  ancaman kekerasan untuk:
a. Memberikan  suatu  barang,  yang sebagian  atau  seluruhnya  milik orang  tersebut  atau  milik  orang lain, atau
b. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan  piutang.  Setelah diubah  menjadi  UU  Nomor  19
Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.” Tuntutan  masyarakat  terhadap pasal-pasal  UU  ITE  yang  lebih  baik, khususnya  ketentuan  pidana  bagi konten yang tidak sah, dan perubahan yang  diakibatkannya  menyebabkan revisi  tersebut.  Dari  pembahasan dalam  rapat  Panja  serta  tim penyusunan dan sinkronisasi Tim dan Timsin, diputuskan untuk menambah 5  pasal  baru  pada  draf  perubahan kedua  UU  ITE  dan  mengubah  14 pasal yang sudah ada.
Pasal  5,  13,  dan  17  tentang  alat bukti  elektronik;  Pasal  27,  27(a),  dan
27(b)  tentang  perbuatan  yang dilarang;  Pasal  28,  29,  dan  36 ketentuan  hukum  pidana;  Pasal  45,
45(a)  dan  45(b)  tentang  peran pemerintah; dan Pasal 40 kewenangan penyidik umum termasuk  di  antara  pasal  baku  yang telah  direvisi.  Dalam  perubahan kedua UU ITE, identitas digital diatur dalam Pasal 13a tentang penyelenggaraan  sertifikat  elektronik, Pasal 16a dan 16b tentang penyelenggaraan  sistem  elektronik, dan  terakhir  pada  Pasal  18a  tentang penyelenggaraan  sertifikat  elektronik internasional.  kontrak.  Selanjutnya, peran  negara  dalam  memudahkan proses pembentukan ekosistem digital.  Objektif,  transparan,  bebas risiko,  dan  kreatif  (Pasal  40a). 21 Sejumlah  peraturan  telah  direvisi dengan  tujuan  untuk  menegakkan keadilan,  menjaga  ketertiban  umum, dan  memberikan  kepastian  hukum; tujuan tersebut antara lain mencakup pengakuan dan perlindungan hak dan kebebasan individu dalam memenuhi persyaratan keadilan sekaligus menjamin  keselamatan  masyarakat. Perubahan  atas  UU  No.  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dirumuskan dalam  UU  ITE  No.  19  Tahun  2016 dengan  mempertimbangkan  faktor-
21 Editor Kompas.com, “ UU ITE Diubah Kedua Kali, Jamin Kepastian Hukum Ruang Digital dan Perlindungan Masyarakat ”, https://biz.kompas.com/read/2023/12/ 06/124946428/uu-ite-diubah-kedua-kali- jamin-kepastian-hukum-ruang-digital- dan-perlindungan , 16 Nopember 2023 pada pukul 12:49 WIB.
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .
faktor yang menggarisbawahi keamanan dan penegakan keadilan. 22 UU  ITE  No.  19  Tahun  2016 ditekankan  banyaknya  perlindungan hak  dan  keadilan  yang  banyak  diatur kembali dan diubah maupun ditambahkan,  sesuai  dengan  aturan yang  sudah  ada  aturan  dalam perundang-undangan  ini  banyak memiliki permasalahan terutama pada kasus pencemaran nama baik dan hak yang  bersangkutan  dengan  masalah perlindungan anak yang diatur dalam Pasal  16A  yang  sudah  diubah sebanyak dua kali, dan lebih detail lagi mengenai  lingkupan  ruang  digital anak.  Dalam  penanganan  kasus  pada
Pasal 16A ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam kemajuan teknologi  yang  sekarang  banyak dipakai  agar  tidak  disalah  gunakan bagi semua usia.
Selain  itu  dikatakan  bahwa terlahirlah  tiga  Peraturan  Pemerintah yang  diperkenalkan  melalui  revisi
Undang-Undang, pertama yaitu mengubah  PP  No.  71  Tahun  2019. Kemudian  Ketika  UU  ITE  diubah kembali, akan ada keterkaitan dengan Pasal 40A yang memberikan keseimbangan  akan  perlindungan anak,  dan  menegaskan  bahwa Undang-Undang ITE akan memberikan kemudahan bagi masyarakat  maupun  Pemerintah  dan sangat  efektif  dalam  pemilahan
22 Editor Media Komunitas Perpajakan Indonesia, “ Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016” , https://datacenter.ortax.org/ortax /aturan/show/25589 , 25 November 2016.
konten-konten yang melanggar aturan. Dana dalam perubahan positif ini  banyak  masyarakat  yang  merasa terbantu  dan  juga  berperan  sebagai Instituted  for  Criminal  Justice Reform  (ICJR)  yang  menilai  kritik terhadap permasalahan yang menyangkut dengan ITE. ICJR baru- baru  ini  memperkenalkan  metode baru  untuk  menghasut  kekerasan, dengan  tujuan  untuk  mencegah individu menyimpan rasa permusuhan atau kebencian terhadap orang  lain  karena  ras,  kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, gender, atau spiritualitas. 23

## C. Kesimpulan
Kesimpulan  berikut  terbentuk dari pembahasan sebelumnya:
1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan  konsumen  (UU  No. 8  Tahun  1999),  informasi  dan transaksi  elektronik  (UU  No.  11 tahun  2008),  dan  ketentuan hukum  pidana  (UU  ITE  No.  19 tahun  2016)  semuanya  bertujuan untuk mencegah dan menghukum kegiatan  penipuan  yang  dilakukan pada Platform e-commerce Indonesia. 2. Ada  banyak  bentuk  penipuan belanja online. Sangat penting bagi
23 Adrian Taher Pratama, “ Membedah Poin- Poin Revisi UU ITE yang Dipisahkan DPR & Pemerintah ”, https://tirto.id/membedah-poin-poin- revisi-uu-ite-yang-disahkan-dpr- pemerintah-gS77 , Pada 7 Nopember 2023 pukul 15:33 WIB.
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .
pengguna  (baik  pelaku  bisnis maupun konsumen) untuk mengambil  tindakan  pencegahan, seperti memeriksa keabsahan situs dan  menggunakan  akun  nyata dengan  rincian  pribadi  yang lengkap dan akurat, untuk menjamin  bahwa  barang  dan  jasa yang  mereka  terima  memenuhi semua standar. pesanan ditampilkan  di  situs  web  tempat orang dapat membeli dan menjual barang  secara  online.  Untuk mengurangi kemungkinan penipuan  transaksi,  sebaiknya periksa  harga  sebelum  melakukan pembelian  dan  hindari  godaan barang dengan diskon besar.
3. Perubahan  yang  terjadi  pada  UU No.  11  Tahun  2008  menjadi  UU No.  19  Tahun  2016,  memberikan aturan  yang  baru  bagi  keadilan Masyarakat. Terkait transaksi elektronik,  pemerintah  menjamin keadilan,  keamanan  publik,  dan kejelasan  hukum.  Yang  biasanya tidak  hanya  tentang  soal  tindak pidana penipuan tetapi perubahan UU  ITE  ini  memberikan  suatu keadilan  yang  tidak  hanya  tindak pidana tetapi juga dalam pencemaran nama baik, kehormatan,  sampai  perlindungan anak  yang  dilindungi  dalam  UU ITE.  Ketentuan  dalam  perubahan ini  berdampak  positif  bagi kegiatan  masyarakat,  yang  sangat luas  jangkauannya,  karena  dalam UU  No.  11  Tahun  2008  belum lengkap  aturan  nya  dan  sudah kurang  relevan  untuk  kasus  di zaman  sekarang  yang  bervariasi.
Dengan  adanya  perubahan  dari UU  No.  11  tahun  2008  menjadi UU  ITE  No.  19  Tahun    2016 menjadi  pacuan  bagi  masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan  transaksi  secara  online dan  bersikap  waspada  atas  apa yang di lakukan di dunia maya dan bersikap bijaksana dalam menggunakan internet dalam situs online  banyak  penipuan  yang berujung  merugikan  masyarakat secara materiil.
4. Diundangkan  pada  tanggal  25 November  2015,  UU  No.  19
Tahun  2016  merupakan  upaya konstitusional  yang  dilakukan negara untuk menumbuhkan etika media.  Banyak  sekali  konten- konten  di  media  sosial  yang melanggar  kesusilaan,  perjudian, penghinaan  atau  pencemaran nama  baik,  memeras  dan/atau mengancam,  menyebarkan  berita bohong  dan  menyesatkan,  serta menimbulkan  kerugian  konsumen dalam bertransaksi. Peran pemerintah  adalah  memberikan pengaturan atas keadaan ini sesuai dengan  sistem  hukum  Indonesia, yaitu hukum perdata. Ini UU No. 19  Tahun  2016.  Dimungkinkan untuk  mengakses,  menyebarkan, mengirimkan, menyalin, dan menyimpan untuk kemudian disebarluaskan  segala  tindakan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, serta ancaman kekerasan  atau  intimidasi  yang ditujukan kepada individu, melalui sarana elektronik.
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .

## Daftar Pustaka
Buku
Soesilo  R.  “ Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana ”. Halaman.261 & 264.  Bandung:  PT.  Karya Nusantara, 1986
Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. _________.  Undang-Undang  No. 11  Tahun  2008  Tentang  ITE, Berubah menjadi Undang- Undang  No.  19  Tahun  2016 Tentang ITE. Pasal  380  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal  1,  5,  6,  7  Angka  1  UU  No.  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal  28  Ayat  1  UU  No.  11 Tahun 2008 Tentang ITE. Pasal  45A  Ayat  1  Undang-Undang No.  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008 Tentang ITE. Jurnal Edmon, Makarim. “Kerangka Kebijakan  Dan  Reformasi  Hukum Untuk  Kelancaran  Perdagangan
Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia”. Jurnal  Hukum  dan Pembangunan  Vol  44,  No.3. Halaman.  332.  Diakses  pada Juli-September 2014.
Hertanto, Ari Wahyudi. “Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola  Situs  Dalam Transaksi  Jual  Beli  Secara  Online dan  Dampaknya  Bagi  Konsumen” . Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan , Vol  45,  No.1.  Halaman.  109. Diakses  pada  Januari-Maret 2015.
Simorangkir,  Julieta  Santi  dkk. “ Tindak  Pidana  Penipuan  Terkait Dengan  Iklan  Penjualan  Barang yang Merugikan Konsumen”. USU
Law  Journal,  Vol  4,  No.1. Halaman  90.  Diakses  pada Januari 2016. Solim, Jevlin dkk, “ Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana Situs Jual Beli Online Di indonesia” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 14, No 1. Januari –  juni  2019.  Tersedia  di  : https://ejurnalunsam.id/index.p hp/jhsk/article/download/1157 /1054 Suparman. “ Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA)”. Jurnal Mercatoria, Vol 8, No.1. Halaman.77-78. Diakses pada Juni 2015. Syafriana,  Rizka.    “ Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik ”.  De  Lega  Lata,  Vol
1,  No.2.  Halaman  438.  Diakses pada Juli-Desember 2016.
Ellena Rachel Abigai, et.al., Ancaman dalam . . .

## Internet
Isaebela,  Moica  Ayu  Caesar.  “ UU ITE”, https://nasional.kompas.c om/read/2022/02/12/0300008 1/sanksi-dalam-uu-ite.  Diakses pada 12 Febuari 2022.
Pratama,  Adrian  Taher. “Membedah Poin-Poin  Revisi  UU  ITE  yang Dipisahkan  DPR  &  Pemerintah”, di  akses  pada  tanggal  7 Nopember  2023.  Tersedia  : https://tirto.id/membedah- poin-poin-revisi-uu-ite-yang- disahkan-dpr-pemerintah-gS77
“Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) Diubah  Kedua  Kali, Jamin Kepastian  Hukum  Ruang  Digital dan  Perlindungan  Masyarakat”. Kompas.com,  16  Desember 2023  pada  pukul  12:49  WIB. https://biz.kompas.com/read/ 2023/12/06/124946428/uu-ite- diubah-kedua-kali-jamin- kepastian-hukum-ruang-digital- dan-perlindungan/
“Undang-Undang  Nomor:  19  Tahun
2016”. Media Komunitas Perpajakan Indonesia, 25 November 2016. https://datacenter.ortax.org/ort ax/aturan/show/25589