## PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM DAN KETEPATAN PELAPORAN SPT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

## PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN
Rosanna Purba
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia Email : rosanna.purba@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of self assessment system and the accuracy of SPT reporting on receipt of Value Added Tax (VAT) at the KPP Pratama Medan Belawan. Each self assessment system variable and the accuracy of SPT reporting will be tested and analyzed partially and simultaneously on receipt of VAT.
The study sample was a Taxable Entrepreneur registered at the KPP Pratama Medan Belawan in the 2014- 2016  period.  The  method  of  data collection  uses library and field  methods.  The  method used  in this  study is  a quantitative approach, with a type of quantitative descriptive research. The statistical model used is a multiple linear regression model  by SPSS program.
The conclusion of this study is that partially the self assessment system variable significantly influences the receipt of VAT. Likewise the variable accuracy of SPT reporting also significantly influences the receipt of VAT. Based on the results of the simultaneous test, the self assessment system variable and the accuracy of the joint SPT reporting together have a significant effect on receipt of VAT.
Keywords : self assessment system , accuracy of SPT reporting , and receipt of Value Added Tax (VAT)

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Penerimaan  pajak  merupakan  sumber  utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan,  yaitu  dari  pajak  langsung  contohnya Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  dari  pajak  tidak langsung  contohnya  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  bea  materai,  bea  balik  nama.  Dilihat  dari segi  penerimaan,  PPh  dapat  membantu  negara dalam  membiayai  pengeluaran,  namun  tidak semua  orang  dapat  dikenakan  PPh.  PPh  hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang  telah  berpenghasilan  di  atas  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan tetapi hal itu tidak berlaku  bagi  PPN,  karena  pajak  tersebut  dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan  semua  orang  dapat  dikenakan PPN.
Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hampir seluruh  barang-barang  kebutuhan  hidup  rakyat Indonesia  merupakan  hasil  produksi  yang  atas penyerahannya  terutang  PPN,  dengan  kata  lain semua  transaksi  atau  penyerahan  Barang  Kena Pajak  (BKP)  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP) pada  prinsipnya  terutang  PPN.  Oleh  karena  itu PPN  dikenakan  terhadap  setiap  orang  di  dalam daerah pabean yang mengkonsumsi BKP dan/atau JKP  yang menjadi objek pemungutan PPN. Hasil pemungutan PPN nantinya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  dimana  Pengusaha  Kena  Pajak  yang
bersangkutan terdaftar. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah  pengusaha  yang  melakukan  penyerahan Barang  Kena  Pajak  dan/atau  penyerahan  Jasa  Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  tidak  termasuk pengusaha  kecil  yang  batasannya  ditetapkan  oleh Menteri  Keuangan,  kecuali  pengusaha  kecil  yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Waluyo, 2011).
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak DalamNegeri 2014-2016 (dalam Triliun Rupiah)
Jenis Pajak Tahun 2014 2015 2016 PPh Non Migas 499.815 396.267 513.266 PPN dan PPnBM 246.21 145.21 307.268 PPB 25.312 21.272 16.349 Pajak lainnya 6.095 Total 549.748 432.060 842.978 Sumber: www.pajak.go.id (Direktorat Jenderal Pajak)
Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak  yang  memberikan  wewenang,  kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak  dalam menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang setiap  tahunnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  (Resmi,  2016).  Pada  sistem ini  sangat  dibutuhkan  kesadaran  dan  kepatuhan  dan memungkinkan  adanya  potensi  wajib  pajak  untuk tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  baik
akibat ketidaktauan,
kelalaian maupun kesengajaan yang akan berdampak pada penerimaan pajak.
Kelemahan self  assesment  system yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung,  membayar  dan  melaporkan  sendiri pajak  terutang  dalam  praktiknya  sulit  berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan  (Tarjo  dan  Indra,  2006).  Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak  yang  sengaja  melakukan  kecurangan- kecurangan  dan  melalaikan  kewajibannya  dalam melaksanakan  pembayaran  pajak  yang  telah ditetapkan  sehingga  menyebabkan  timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya  penerimaan  pajak  (Mahendra  dan Sukartha, 2014). Sedangkan menurut Hutagaol (2007), penerapan self  assesment  system dalam  sistem perpajakan  tidak  sepenuhnya  berjalan  dengan baik  karena  sebagian  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  masih  saja  mendapatkan  kendala  dan hambatan  dalam  pelaksanaan  perpajakan.  Salah satu  diantaranya  adalah  Surat  Pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit  terdeteksi  kebenarannya.  Hal  ini  akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak.
Menteri  Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani Indrawati  mengaku  masalah  kepatuhan  pajak masih  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  harus diselesaikan.  Sri  Mulyani  menyebutkan  rasio pajak  di  Indonesia  masih  berada  di  angka  10,78 persen,  lebih  rendah  dibandingkan  rasio  pajak  di Malaysia atau Singapura yang berada di level 14- 15  persen.  Standar  threshold  rasio  pajak  di  suatu negara  yaitu  15%  berdasarkan  kajian  dari  Bank Dunia.  Selama  semester  I  2018,  realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp551,5 triliun. Angka  tersebut  setara  dengan  38  persen  dari target  yang  dicantumkan  dalam  APBN  2018. Secara year-on-year ,  terjadi  peningkatan  sebesar 14,3  persen  dari  realisasi  penerimaan  yang  pada semester  I  2017  tercatat  sebesar  Rp482,7  triliun. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  Sri  Mulyani, jumlah  wajib  pajak  yang  telah  melaporkan  SPT pada  2017  tercatat  rasionya  sebesar  73  persen. ( https://tirto.id/cQHb )
SPT Masa PPN adalah sarana bagi Pengusaha Kena  Pajak  untuk  mempertanggung  jawabkan penghitungan  jumlah  PPN  dan  PPnBM  yang terutang  dan  melaporkan  tentang  pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran  atau  pelunasan  pajak  yang  telah dilaksanakan  sendiri  atau  melalui  pihak  lain dalam  suatu  Masa  Pajak.  SPT  Masa  PPN disampaikan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) dimana  Wajib  Pajak  terdaftar  paling  lambat  20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Penelitian Ayuni, dkk. (2012) juga menyimpulkan  bahwa  secara  parsial  baik self
assessment  system memiliki  pengaruh  terhadap tingkat  penerimaan  PPN  demikian  juga  ketepatan pelaporan  SPT  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat penerimaan  PPN.  Demikian  juga  secara  bersama- sama  kedua  variabel self  assessment  system dan ketepatan pelaporan SPT memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan PPN.
KPP  Pratama  Medan  Belawan  sebagai  salah  satu kantor  pajak  di  wilayah  Medan  diharapkan  dapat meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  pajak.  Selain itu  dapat  juga  memberikan  pelayanan  yang  baik, mulai  dari  sosialisasi  tentang  arti  pentingnya menyetorkan pajak sehingga penerapan self assesment  system dapat  berjalan  lebih  optimal. Demikian  juga  penyampaian  atau  pelaporan  Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa dapat dilakukan dengan  teknologi  dan  prosedur  yang  memudahkan Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian diharapkan dapat  mendorong  keinginan  wajib  pajak  untuk membayar pajaknya.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan, negara Indonesia akan menghadapi kendala terutama masalah  kemauan  masyarakat  untuk  membayar pajak.  Hal  ini  akan  muncul  perilaku  penghindaran pajak (tax avoidance) dari masyarakat sebagai wujud ketidakmauannya  membayar  pajak  yang  dibebankan oleh  negara.  Upaya  dalam  meningkatkan  penerimaa pajak  harus  dihadapkan  pada  kondisi  masih  belum optimalnya sistem perpajakan yang dijalankan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:
a. Apakah self  assesment  system berpengaruh terhadap  tingkat  penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan?
b. Apakah  ketepatan  pelaporan  SPT  berpengaruh terhadap  tingkat  penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan?
c. Apakah self  assesment  system dan  ketepatan pelaporan  SPT  berpengaruh  terhadap  tingkat penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  di  KPP Pratama Medan Belawan?

## 3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
a. Untuk menganalisis apakah self assesment system berpengaruh  terhadap  tingkat  penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  di  KPP  Pratama  Medan Belawan.
b. Untuk  menganalisis  apakah  ketepatan  pelaporan SPT  berpengaruh  terhadap  tingkat  penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  di  KPP  Pratama  Medan Belawan.
c. Untuk menganalisis apakah self assesment system dan  ketepatan  pelaporan  SPT  berpengaruh terhadap  tingkat  penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.
4. Metode Penelitian
H 1
H 3

## H 2
Populasi  penelitian  adalah  wajib  pajak  badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan  Belawan  pada  periode  tahun  2014-2016. Adapun sampel yang digunakan adalah Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  yang  terdaftar  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan pada  periode  tahun  2014-2016.  Seleksi  sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan  studi  pustaka  dan  studi  lapangan. Jenis  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif kuantitatif  dan  sumber  data  yang  digunakan adalah data sekunder.
Model  penelitian  yang  digunakan  untuk menguji  hipotesis  adalah  analisis  regresi  dengan terlebih  dahulu  melakukan  uji  asumsi  klasik. Selanjutnya  melakukan  uji  t  untuk  menguji hipotesis  secara  parsial  dan  uji  F  untuk  menguji hipotesis secara simultan.
Berikut  ini  merupakan  kerangka  konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:
Gambar 1. Kerangka Konseptual
B. LANDASAN TEORI
1. Self Assesment System Pengertian self  assesment  system menurut Mardiasmo (2013), adalah suatu sistem pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri besarnya  pajak  terutang.  Sistem  pemungutan pajak  ini  memberikan  wewenang  kepada  wajib pajak  untuk memenuhi  dan melaksanakan  sendiri kewajiban perpajakannya.
Menurut  Mardiasmo  (2013:7)  ciri-ciri self assesment system adalah:
a. Wewenang untuk menentukan  besarnya  pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
b. Wajib  Pajak  aktif,  mulai  dari  menghitung, menyetor  dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang terutang.
c. Fiskus  tidak ikut campur  dan  hanya mengawasi. Menurut Diana dan Setiawati (2014), konsekuensi self assessment  system adalah  setiap wajib  pajak  yang  memiliki  penghasilan  wajib mendaftarkan  diri  sendiri  ke  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP).  Lebih  lanjut,  setiap  wajib  pajak wajib  menghitung  sendiri  dan  membayar  pajak terutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak berkewajiban  untuk  menerbitkan  surat  ketetapan pajak  atas  semua  surat  pemberitahuan  yang disampaikan  wajib  pajak.  Penerbitan  suatu  surat ketetapan  pajak  hanya  terbatas  pada  wajib  pajak tertentu  yang  disebabkan  oleh  ketidakbenaran  dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya  data  fiskal  yang  tidak  dilaporkan  oleh wajib pajak.
Mardiasmo (2013) menyebutkan bahwa hambatan terhadap  pemungutan  pajak  dapat  dikelompokkan menjadi:
a. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2) Sistem  perpajakan  yang  sulit  dipahami masyarakat.
3) Sistem  kontrol  tidak  dapat  dilakukan  atau dilaksanakan dengan baik.
b. Perlawanan aktif Perlawanan  aktif  meliputi  semua  usaha  dan perbuatan yang secara langsung ditujukan  kepada fiskus  dengan  tujuan  untuk  menghindari  pajak. Bentuknya antara lain :
1) Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2) Tax  evasion yaitu  usaha  meringankan  pajak dengan cara melanggar undang-undang namun tidak  dipungkiri  bahwa  sebagian  masyarakat terdapat  keengganan  memenuhi  kewajiban perpajakannya.

## 2. Pelaporan SPT
Surat  Pemberitahuan  (SPT)  menurut  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Pasal  1  ayat  11 adalah:  “Surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  (WP) digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan  dan  atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Fungsi  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Fungsi  Surat Pemberitahuan  menurut  Mardiasmo  (2013)  antara lain:
a. Bagi Wajib Pajak PPh Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan  penghitungan  jumlah pajak  yang  sebenarnya  terutang  dan  untuk melaporkan tentang:
1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan  atau  pemungutan  pihak  lain dalam  satu  Tahun  Pajak  atau  Bagian  Tahun Pajak 19.
2) Penghasilan  yang  merupakan  objek  pajak dan atau objek pajak.
Self
Assesment System (X 1 ) Ketepatan Pelaporan SPT (X 2 ) Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)
3) Harta dan kewajiban.
4) Pemotongan/pemungutan  pajak  orang atau  badan  lain  dalam  1  (satu)  Masa Pajak.
b. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaannya melakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak (BKP)  dan  atau  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak (JKP)  dan  atau  ekspor  BKP  yang  dikenakan pajak  berdasarkan  Undang-Undang  Pajak Pertambahan  Nilai.  Adapun  fungsi  SPT  bagi Pengusaha  Kena  Pajak  adalah  sebagai  sarana untuk  melaporkan  dan  mempertanggung- jawabkan  penghitungan  jumlah  PPN  dan  PPn BM  yang  sebenarnya  terutang  dan  untuk melaporkan tentang:
1) Pengkreditan  Pajak  Masukan  terhadap Pajak Keluaran.
2) Pembayaran  atau  pelunasan  pajak  yang telah  dilaksanakan  sendiri  oleh  Pengusaha Kena  Pajak  dan/atau  melalui  pihak  lain dalam  satu  Masa  Pajak,  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
c. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak Sebagai  sarana  untuk  melaporkan  dan mempertanggungjawabkan pajak
yang
dipotong atau dipungut dan disetorkan.
Pengelompokkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) menurut Siti Resmi (2013) dibedakan menjadi:
a. Menurut Jenisnya 1) SPT  Masa  adalah  Surat  Pemberitahuan untuk  suatu  Masa  Pajak.  Yang  dimaksud dengan  Masa  Pajak  adalah  satu  bulan takwim,  misalnya  masa  Januari,  Maret, dan  bulan-bulan  takwim  lainnya.  Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga)  bulan  kalender.  Dalam  hal-hal tertentu,  satu  Surat  Pemberitahuan  dapat digunakan untuk beberapa Masa Pajak.
2) SPT  Tahunan adalah  Surat  Pemberitahuan untuk  suatu  Tahun  Pajak  atau  Bagian Tahun Pajak.
b. Menurut Wajib Pajak 1) SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
2) SPT Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap ( BUT )
3) SPT Wajib Pajak Bendaharawan
c. Menurut Jenis Pajak 1) SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi
2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan
3) 21
d. Menurut Kriteria Pajak 1) SPT Nihil
2) SPT Kurang Bayar
3) SPT Lebih Bayar

## 3. Pajak Pertambahan Nilai
Dasar  Hukum  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM) adalah  UU  No.8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah sebagaimana telah  diubah dengan UU No.11 Tahun  1994,  diubah  lagi  dengan  UU  No.18  Tahun 2000,  dan  terakhir  UU  No.42  Tahun  2009.  Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam  Daerah  Pabean  (dalam  wilayah  Indonesia) (TMbooks, 2013).
Menurut Waluyo (2011), objek pajak pertambahan  nilai  dikenakan  atas  pertambahan  nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu seperti: a. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
d. Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  tidak  berwujud dari luar Daerah Pabean Di dalam Daerah Pabean
e. Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dari  luar  Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
f. Ekspor  Barang  Kena  Pajak  berwujud  oleh Pengusaha Kena Pajak
g. Ekspor  Barang  Kena  Pajak Tidak  Berwujud  oleh Pengusaha Kena Pajak
Menurut  Resmi  (2013),  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan (PPn) yaitu:
a. Pajak Tidak Langsung Secara  ekonomis  beban  PPN  dapat  dialihkan kepada  pihak  lain.  Tanggung  jawab  pembayaran pajak  yang  terutang  berada  pada  pihak  yang menyerahkan  barang  atau  jasa  sedangkan  pihak yang  menanggung  beban  pajak  berada  pada penanggung  pajak  (pihak  yang  memikul  beban pajak).
b. Pajak Objektif Pungutan  PPN  ini  mendasarkan  objeknya  tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
c. Multistage Tax PPN  dikenakan  secara  bertahap  pada  setiap  mata rantai  jalur  produksi  dan  distribusi  (dari pabrikan sampai ke peritel).
d. Nonkumulatif PPN  tidak  bersifat  kumulatif  (nonkumulatif) meskipun  memiliki  karakteristik multistage  tax karena  PPN  mengenal  adanya  mekanisme pengkreditan  Pajak  Masukan.  Oleh  karena  itu, PPN  yang dibayar  bukan unsur dari harga  pokok barang atau jasa.
e. Tarif Tunggal PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single  tarif),  yaitu  10%  (sepuluh  persen)  untuk
penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.
f. Credit  Method  /  Invoice  Method  /  Indirect

## Substruction Method
Metode  ini  mengandung  pengertian  bahwa pajak  yang  terutang  diperoleh  dari  hasil pengurangan  pajak  yang  dipungut  atau dikenakan  pada  saat  penyerahan  barang  atau jasa-yang  disebut  Pajak  Keluaran  (output  tax) dengan  pajak  yang  dibayar  pada  saat pembelian  barang  atau  penerimaan  jasa-yang disebut Pajak Masukan (input tax).
g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri Atas  impor  Barang  Kena  Pajak  dikenakan PPN  sedangkan  atas  ekspor  Barang  Kena Pajak  tidak  dikenakan  PPN.  Prinsip  ini menggunakan prinsip tempat tujuan (destination  principle),  yaitu  pajak  dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
h. Consumption Type Value Added Tax (VAT) Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian  dan  pemeliharaan  barang  modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut  atas  penyerahan  Barang  Kena  Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
Terdapat  dua  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  yaitu  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dan
0%  (nol  persen)  atas  ekspor  Barang  Kena  Pajak.
Cara  menghitung  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang terutang  adalah  dengan  mengalikan  Tarif  Pajak Pertambahan  Nilai  (10%  atau  0%  untuk  ekspor Barang  Kena  Pajak)  dengan  Dasar  Pengenaan Pajak.  Adapun  cara  penghitungan  dengan menggunakan formula berikut ini:
PPN  yang  terutang  =  Tarif  PPN  x  Dasar Pengenaan Pajak
Dasar  Pengenaan  Pajak  adalah  jumlah  harga jual,  penggantian,  nilai  impor,  nilai  ekspor,  atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang  dipakai  sebagai  dasar  untuk  menghitung pajak  yang  terutang.  Pajak  Pertambahan  Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak.  Bagi Pengusaha  Kena  Pajak pembeli merupakan  Pajak Masukan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaruh Self  Assesment  System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Hasil  uji  statistik  t  disajikan  dalam  tabel berikut ini:
Tabel 2.  Hasil Uji Statistik t
Berdasarkan Tabel  2 di  atas,  hasil  uji  t-statistik menunjukkan  bahwa    besarnya  t hitung untuk  PKP sebagai  proksi  dari  variabel self  assesment  system sebesar  3,224.  Hasil  tersebut  menunjukkan  t hitung lebih  besar  dari  t tabel (3,224  >  1,690)  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,003  yang  berarti  lebih  kecil dari 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel self  assesment  system secara  parsial  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan self assessment  system akan  menyebabkan  terjadinya peningkatan  penerimaan  PPN.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) dan  Ayuni,  dkk.  (2012)  yang  menyatakan  bahwa variabel self assessment system berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

## b. Pengaruh Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan hasil uji statistik t yang terdapat pada Tabel  2 di  atas  menunjukkan  bahwa   besarnya  t hitung untuk  SPT  sebagai  proksi  dari  variabel  ketepatan pelaporan  SPT  sebesar  5,575.  Hasil  tersebut menunjukkan  t hitung lebih  besar  dari  t tabel (5,575  > 1,690) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ketepatan  pelaporan  SPT  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Belawan.
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa peningkatan ketepatan pelaporan SPT akan menyebabkan  terjadinya  peningkatan  penerimaan PPN.  Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  Ayuni,  dkk.  (2012)  yang  menyatakan bahwa variabel ketepatan pelaporan SPT berpengaruh terhadap  penerimaan  PPN  pada  KPP  Pratama Kedaton Bandar Lampung.
c. Pengaruh Self Assesment System dan Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap

## Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Penelitian  ini  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  analisis  regresi  dan  menghasilkan  output sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Statistik F
Berdasarkan Tabel 3 di atas dari uji ANOVA menunjukkan  hasil  perhitungan  statistik  uji  F dimana  diperoleh  nilai  F hitung sebesar  28,265 sedangkan  F tabel sebesar  3,28  dengan  probabilitas 0,05.  Hasil  tersebut  menunjukkan  F hitung lebih besar  dari  F tabel (28,265  >  3,28)  dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  secara  simultan  variabel self assesment  system dan  ketepatan  pelaporan  SPT berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  di  KPP  Pratama  Medan Belawan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa self  assesment  system dan  ketepatan pelaporan  SPT  memiliki  kontribusi  terhadap penerimaan  pajak  pertambahan  nilai.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Ayuni, dkk.  (2012)  yang  menyatakan  bahwa self assesment  system dan  ketepatan  pelaporan  SPT berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung.
Berdasarkan Tabel  1 di  atas  persamaan regresi  berganda  antara  variabel  independen  ( self assesment  system dan  ketepatan  pelaporan  SPT) terhadap  variabel  dependen  (penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai)  dapat diformulasikan  sebagai berikut:
Y= -16.531,463 - 165,830 X 1 + 14,553 X 2 + Ɛ
Berdasarkan  persamaan  tersebut  berarti self assessment  system berpengaruh  negatif  terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan ketepatan  pelaporan  SPT  berpengaruh  positif terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  di KPP Pratama Medan Belawan.
Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat  hubungan  linear  antara  satu  variabel dengan variabel lainnya. Adapun hasil pengolahan  data  yang  menunjukkan  koefisien korelasi  dan  determinasi  dalam  penelitian  ini disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.

## Tabel 4. Koefisien Korelasi dan Determinasi
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai r sebesar 0,795  yang  berarti  korelasi self  assesment  system
dan  ketepatan  pelaporan  SPT  dengan  penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  di  KPP  Pratama  Medan Belawan  kuat.  Selanjutnya  untuk  nilai  R 2 sebesar 0,631  yang  berarti penerimaan  Pajak  Pajak Pertambahan  Nilai  dapat  dijelaskan  oleh self assesment  system dan  ketepatan  pelaporan  SPT sebesar 63,1%.
D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas  maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
a. Secara  simultan self  assesment  system dan ketepatan  pelaporan  SPT  berpengaruh  signifikan terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  di KPP Pratama Medan Belawan.
b. Secara  parsial self  assesment  system berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  di  KPP  Pratama  Medan Belawan.
c. Secara parsial ketepatan pelaporan SPT berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  di  KPP  Pratama  Medan Belawan.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  melalui penelitian ini adalah:
a. Sebaiknya KPP Pratama Medan Belawan meningkatkan  kesadaran  akan  kewajibannya sebagai  wajib  pajak  baik  dalam  hal  perhitungan maupun pelaporan pajaknya dengan cara melakukan  sosialisasi  secara  efektif  dan  efisien sehingga  masyarakat  lebih  menyadari  akan  arti
penting membayar pajak. b. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya memperbaharui  periode  pengamatan  supaya supaya  menggambarkan  kondisi  yang  sebenarnya dan memperluas wilayah penelitian selain di kota Medan.
c. Sebaiknya  peneliti  selanjutnya  menambahkan variabel  lainnya  yang  tidak  dibahas  dalam penelitian  ini  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Ayuni,  Putri,  dkk.,  2012, Pengaruh  Self  Assesment System  Dan  Ketepatan  Pelaporan  Surat Pemberitahuan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  di  KPP  Pratama Kedaton  Lampung .  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan
Manajemen Vol. 1 No. 1 Hutagaol, Jhon, 2007, Perpajakan: Isu-isu Kontemporer . Yogyakarta: Graha Ilmu
Jati,  Trisnayanti,  2015, Pengaruh Self  Assesment System ,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Penagihan Pajak  pada  penerimaan  Pajak  Pertambahan
Nilai . E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana 13.1 (2015)
Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha, 2014,
Pengaruh  Kepatuhan,  Pemeriksaan  dan
Penagihan  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Badan .  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9 (3)
Mardiasmo,  2013, Perpajakan .  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Andi
Resmi, Siti, 2013. Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat
Sri  Mulyani,  2018, Sri  Mulyani:  Masalah Kepatuhan  Pajak  RI  Masih  Menjadi  PR . Melalui https://tirto.id/sri-mulyani-masalah- kepatuhan-pajak-ri-masih-menjadi-pr-cQHb
Sugiyono,  2012, Metode  Penelitian  dan  Bisnis . Jakarta: Alfabeta Bandung
Tarjo  dan  Kusumawati,  2006, Analisis  Perilaku Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu Studi  di  Bangkalan .  Skripsi.  Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo
TMbooks,  2013, Perpajakan  Esensi  dan
Aplikasi . Yogyakarta: Andi
Waluyo,  2011, Perpajakan  Indonesia .  Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat