## KONTEKSTUALISASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

## Winsherly Tan
Universitas Internasional Batam Email: winsherly@uib.ac.id

## Indry Wulandari Irawan
Universitas Internasional Batam Email: 1851030.indry@uib.edu

## Abstract
Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is an important legal instrument in the aspect of environmental protection and management which  is  then  manifested  by  the  Batam  City  Government  and  related  policy stakeholders  in  the  form  of  legal  products,  namely  Batam  City  Regional  Regulation Number  4  of  2016  concerning  Protection  and  Management  of  the  Environment  and Batam City Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning the Implementation of Regional Health which is the commitment of the Batam City Government and related policy makers to protect, protect and preserve the environment so that it can become a good  and  healthy.  For  research  in  this  writing,  using  normative  research  methods, which  are  based  on  written  regulations,  literature  study  that  examines  aspects  of theory,  as  well  as  legal  explanations.  And  the  results  of  this  study  indicate  that Regional Regulations related to Environmental Protection and Management as well as Health  Implementation  This  community  can  encourage  the  achievement  of  the Suistainable Development Goals (SDGs).
Keywords: UUPPLH, Regional Regulations, Sustainable Development Goals

## A. PENDAHULUAN
Konferensi Stockholm diinisasi oleh berbagai negara yang terselenggara di tanggal 5- 16  Juni  1972  menunjukan  eksistensi  terkait  kepedulian  setiap  insan  ataupun  umat  manusia terkait  kondisi  lingkungan  hidup  yang  menjadi  kepentingan  global  dalam  rangka  menjaga kelestarian  bumi. United  Nations  Conference  on  the  Human  Environment tersebut menunjukan dan juga menegaskan bahwa dalam rangka demi pelesetarian lingkungan hidup, tentunya  dalam  hal  ini  merupakan  tanggungjawab  kolektif  bagi  seluruh  insan  manusia  dan para  pemangku  kebijakan,  dalam  hal  ini  pemerintah  di  berbagai  belahan  dunia. 1 Merespon hal  tersebut  kemudian  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  produk  hukum  yang  dinilai
1 Jazuli,  A.  (2015).  Dinamika  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Sumber  Daya  Alam  dalam  Rangka Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal RechtsVinding, 4 (2), 181-197, hlm. 184.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sangat penting bagi bangsa indonesia terkait dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang secara filosofis menjadikan hukum lingkungan sebagai payung instrument perlindungan hukum lingkungan yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara filosofis  bertumpu  pada  aspek  pengelolaan.  Dan,  kemudian  dirubah  kembali  menjadi Undang-Undang  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup yang secara filofis bertumpu pada aspek perlindungan dan pengelolaan. 2
Permasalahan  dalam  aspek  lingkungan  tentunya  memiliki  perbedaan  di  berbagai negara, salahsatunya  Indonesia  yang merupakan negara berkembang. Tentunya, tidak dapat disamakan dengan negara maju permaslaahan lingkungannya. 3 Beraneka ragam pencemaran lingkungan  dapat  kita  lihat  seperti  pencemaran  air,  tanah  dan  udara.  Kasus-kasus pencemaran tersebut belum mampu secara optimal ditangani oleh para pemangku kebijakan di  Indonesia  dan  masyarakat  sekitar.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  minimnya  upaya  untuk bisa  menangani  permasalahan  tersebut,  baik  dari  segi  kesadaran  masyarakat  dan minimnya ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki  untuk mengelola  dan  mengatasi  permasahalan  pencemaran lingkungan tersebut baik dari segi masyarakatnya dan juga para pemangku kebijakannya. 4
Ditinjau  dari  sudut  pandang  tataran  ilmu,  maka  dalam  hal  ini  tentunya  kita  dapat melihat  berbagai  cara  yang  lazim  dibuat  oleh  masyarakat  dalam  hal  pemanfaatan  alam Indonesia.  Dalam  hal  ini  yang  paling  umum  dapat  kita  temui  yaitu  membuang  sampah, memperoleh  hasil  tangkapan  ikan,  membuka  lahan  perkebunan  dan  pertanian,  dan  juga kegiatan-kegiatan lainnya  yang berdampak terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Ditinjau dari perspektif kesadaran diri, tentunya hal sebagian masyarakat di Indonesia masih belum memiliki kesadaran untuk dapat menjaga, melestarikan, dan merawat alam dan lingkungan.  Dalam  hal  ini  paradigma  yang  tertanam  di  benak  sebagian  besar  masyarakat yaitu  alam  ini  milik  kita  dan  bukan  titipan  anak  cucu  kita  sehingga  di  ekspoloitasi  secara terus-menerus. Di Indonesia, permasalahan lingkungan sangat berkaitan erat dengan sampah karena  sampah  salah  satu  dari  pencemaran  lingkungan.  Dengan  bertambahnya  jumlah penduduk, maka secara langsung menambah intensitas volume sampah  yang terus menerus menjadi permasalahan akut hingga saat ini. 5
2 Jazuli, A. (2015). Loc.Cit.
3 Lestari,  S.  E.,  &  Djanggih,  H.  (2019).   Urgensi  Hukum  Perizinan  dan  Penegakannya  sebagai  Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 48 (2), 147-163, hlm.148.
4 Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Loc.Cit.
5 Purwaningrum,  P.  (2016).  Upaya  Mengurangi  Timbulan  Sampah  Plastik  di  Lingkungan. Indonesian
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Munculnya  permasalahan  sampah  disebabkan  oleh  semakin  menurunnya  kapasitas penyimpanan  sampah  yang  diakibatkan  oleh  proses  pengolahan  dan  produksi  sampah  yang tidak  sepadan.  Jumlah  sampah  yang  semakin  meningkat  sedangkan  penggarapan  sampah yang efektif masih belum bisa terealisasi dengan teratur. Salah satu cara pengolahan sampah yang efektif yaitu dengan memilah berbagai sampah yang jenisnya contohnya sampah yang sifatnya  organic  kemudian  diolah  menjadi  kompos.  Dan  juga,  sampah  yang  sifatnya  non organic  kemudian  dioleh  menjadi  kerajinan  tangan  ataupun  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu, lingkungan  yang  semula  kotor,  bau  dan  dikerumuni  banyak  lalat  ataupun  merusak penglihatan akan menjadi bersih.
Merespon  permasalahan  sampah  tersebut  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  bangsa Indonesia  yaitu  dengan  berpartipasi  dan  terlibat  dalam  hal  memberikan  dukungan  terkait program  pengelolaan  sampah  kota  berkelanjutan  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  nama Intregated Sustainable Waste yang diusung PBB, yaitu Sustainable Development Goals (atau disebut  dengan  SDGs)  atau  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang  di  sahkan  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau  PBB  tepatnya  di  tanggal  25  September  2015, 6 dan  dalam hal  ini  merupakan  suatu  pembangunan  yang  berkesinambungan  untuk  dapat  terus  menjaga peningkatan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat,  lingkungan  hidup,  kehidupan  sosial secara  berkelanjutan  dan  menjamin  dilaksanakan  nya  peraturan-peraturan  yang  mampu menjaga pengembangan kualitas hidup secara terus-menerus. 7 SDGs merupakan penerus dari Millenium Development Goals (atau disebut dengan MDGs). MDGs sebelumnya mempunyai 8 tujuan yang ingin dicapai, namun kini SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 169 capaian. 8
Sejalan dengan hal tersebut, secara konstitusional di dalam  ketentuan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945)  menyebutkan  “Pemerintahan daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, hal ini termuat dalam Pasal 18 ayat 6. Lebih lanjut,  didalam  Pasal  63  ayat  2  huruf  a Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup mengatur bahwa dalam hal
Journal of Urban and Environmental Technology , 8 (2), 141-147, hlm. 142.
6 Ayunda,  R.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Wijaya,  R.  (2021).  Kebijakan  Kawasan  Bebas  Gelandangan  Dan Pengemis  Di  Kota  Batam:  Suatu  Kajian  Hukum  Perspektif  SDGs. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (3),  295-305., hlm. 297.
7 Rahmawati,  A.  F.,  Amin,  A.,  Rasminto,  R.,  &  Syamsu,  F.  D.  (2021).  Analisis  Pengelolaan  Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. Jurnal Bina Gogik , 8 (1), 1-12, hlm. 7.
8 Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 197-207., hlm. 198.
ini  pemerintah  provinsi  dan  atau  kabupaten/kota  memiliki  berbagai  wewenang  dan  tugas untuk  dapat  menentukan  kebijakan  untuk  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. Dalam hal ini penulis mencoba menyoroti terkait Kota Batam.
Peraturan  dan  arah  terkait  Lingkungan  Hidup  di  Kota  Batam,  dalam  hal  ini Pengelolaan dan Perlindungannya secara eksplisit terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didalam Pasal 2 menetapkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan  pembangunan  yang  berkelanjutan,  melestarikan,  mengembangkan  serta melindungi dan meningkatkan kualitas suatu lingkungan hidup yang dalam hal ini dilakukan secara  bersama  dengan  masyarakat.  Lebih  lanjut,  pada  Pasal  4  huruf  b,  f,  l  dan  p menyebutkan  mengenai  tugas  dari  pemerintah  daerah  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  yaitu  memutuskan  dan melakukan  kajian  lingkungan  hidup  strategis  atau disingkat  KLHS,  melakukan  kerjasama  dengan  masyarakat,  mengelola  laporan  lingkungan hidup di daerah, dan melaksankan penegakan hukum di lingkungan hidup.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat berhubungan dengan kesehatan dimana hal ini terdapat didalam beberapa tujuan SDGs yaitu tujuan SDGs yang ke 3 adalah kehidupan  sehat  dan  sejahtera, 9 tujuan  SDGs  ke  14  yaitu  ekosistem  lautan  dan  juga  tujuan SDGs  ke  15  yaitu  ekosistem  darat.  Berkaitan  dengan  kesehatan,  ditinjau  dari  terbentuknya Peraturan  Daerah  Kota  Batam  No.  4  Tahun  2017  tentang  Penyelanggaraan  Kesehatan Daerah  (Perda  Batam  4/2017)  menyebutkan  “Penyelenggaraan  kesehatan  Daerah bertujuan mewujudkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya,  sebagai  investasi  bagi pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  dan  berdaya  saing  secara  sosial  dan ekonomis”, hal ini termuat dalam Pasal 3. Didalam Pasal 5 nya menyebutkan bahwa setiap anggota  masyarakat  wajib  untuk  menghargai  berbagai  hak  yang  dimiliki  oleh  orang  lain sebagai suatu upaya nyata untuk merawanya dan melakukan agar lingkungan tetap sehat, dan setiap anggota masyarakat juga harus berperilaku hidup sehat dan bersih untuk menciptakan dan menjaga kesehatan setinggi-tingginya.
Kemudian berdasarkan Pasal 6 huruf a, d dan e menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki  tanggung  jawab  untuk  merencanakan,  menata,  melancarkan,  mengontrol  dalam pelaksanaan  upaya  kesehatan  yang  menyeluruh  untuk  masyarakat,  dan  membangun
9 Hadiyati,  N.  (2021). Indonesian  Labor  Protection  through  Social  Employment  Security  in  Sustainable Development Goals (SDGs) Perspective. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains , 17 (3), 197-207., hlm. 199.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan, serta pemerintah daerah juga  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mempersiapkan  cara  untuk  hidup  sehat  yang  baik, sejahtera,  dan  tepat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  terkhusus  Kota  Batam  harus  bisa memanfaatkan  informasi  atau  fakta-fakta  terkait  lingkungan  hidup  untuk  mengambill keputusan dalam pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik karena lingkungan hidup sangat berpengaruh  untuk  kesehatan  masyarakat.  Dari  penjabaran  diatas,  penulis  tertarik  untuk menganalisis  kontekstualisasi  peraturan  daerah  Kota  Batam  terkait  pencemaran  lingkungan perspektif perspektif sustainable development goals (SDGs).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  normatif  merupakan  metode  yang  digunakan  oleh  penulis  untuk  melakukan suatu  penelitian  hukum,  yang  berdasarkan  peraturan-peraturan  tertulis  dan  kepustakaan lainnya  yang  mengkaji  aspek  teori,  struktur,  serta  penjelasan  hukum  terkait  penelitian  ini. Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam melakukan suatu kajian. 10 Dan juga, studi kepustakaan merupakan metode yang diguanakan oleh  penulis  untuk  mengumpulkan  data. Data  yang  dipakai  merupakan  data  sekunder  yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung.

## C. PEMBAHASAN
1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dari  Perspektif Sustainable  Development  Goals

## (SDGs)
Pasal  28  H  Ayat  1  menjadi  landasan  konstitusional  yang  dalam  hal  ini  tertuang  di  dalam Undang-Undang Dasar 1945  yang berbunyi:  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan  kesehatan”.  Dan  juga  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  juga  kembali  memberikan  suatu penegaskan terkait Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
UUPPLH  menjadi  sebuah  instrument  hukum  yang  dapat  memberikan  penyelesaian  terkait masalah kejahatan ataupun pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang dapat ditinjau dari berbagai instrument  hukum  seperti  Administrasi,  Perdata,  maupun  Pidana.  Peran  hukum  administrasi  yaitu
10 Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33., hlm. 25.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memberikan  langkah  awal  dalam  memberikan  solusi  terhadap  permasalahan  yang  terjadi,  dan kemudian  hukum  perdata  berisi  terkait  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pencemar  atas  kerusakan lingkungan  hidup  yang  terjadi,  dan  yang  terakhir  yaitu  hukum  pidana  berfungsi  sebagai  untuk memberikan  suatu  hukum  bagi  subyek  hukum  orang  ataupun  badan  hukum  yang  melakukan pelanggaran  ataupun  kejahatan  yang  akan  dikenai  sanksi  pidana  penjara  maupun  denda.  Ketiga instrument  hukum  tersebut  dapat  menjadi  alat  untuk  mengatasi  suatu  permasalahan  ataupun penyelesaian masalah hukum yang terjadi atas suatu sengketa lingkungan hidup. 11
Kota Batam merupakan salahsatu kota yang memiliki potensi luar biasa di Kepualaun Riau yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.236 juta pada tahun 2017 lalu. Wilayah  Kota Batam terdiri  dari  beberapa  pulau,  yaitu  Pulau  Batam,  Rempang,  Galang  dan  juga  pulau  kecil  lainnya. Batam dinilai sangat strategis, dalam hal ini mengingat letaknya yang dekat dengan berbagai negara tetangga. Dan juga, dari aspek geografis kota ini dilalui oleh jalur perdagangan internasional di Selat Singapura  yang  sangat  ramai  sehingga  kemudian  Pemerintah  Kota  Batam  dalam  hal  melakukan pembangunan  di  orientasikan  kepada  sektor  industri  yang  tentunya  menjadi  sebuah  keunggulan untuk dapat menunjang perekonomian nasional.
Memperoleh gelar sebagai salah satu kota Industri terbesar di Indoneisa, tentunya Batam tidak dapat lepas dari dinamika dan permasalahan terkait lingkungan hidup. 12 Dalam hal tentunya dapat melihat  pola  pembangunan  di  kota  Batam  yang  lebih  banyak  menekankan  pada  reklamasi  pantai yang  tentunya  berdampak  terhadap  lingkungan,  dan  juga  berbagai  industri  yang  melakukan pembuangan limbah yang tidak memenuhi aspek yang baik terhadap lingkungan, polusi udara, air, dan  juga  tanah  hingga  pola  hidup  masyarakat  yang  sebagian  besar  masih  kurang  peduli  dengan membuang  sampah  sembarangan.  Tingginya  minat  industri  di  Kota  Batam,  seperti  industri  dalam bidang elektronik, minyak dan gas, galangan kapal, garmen, dan sebagainya tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan.
Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  dijelaskan  dalam  Pasal  1 angka  14  yang  berbunyi:  “Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan”.  Pengertian
11 Yana, S. (2014). Efektifitas Sanksi Administrasi Dalam Meminimalisir Pelanggaran Hukum Terhadap Lingkungan  Hidup  di  Kota  Batam  ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Petita , 1 (1), 20-40, hlm. 22.
12 Yana, S. (2014). Loc.Cit.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kerusakan  lingkungan  hidup  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  14  tersebut dimaksudkan  yaitu  tindakan-tindakan  masyarakat  yang  mengakibatkan  suatu  perbuatan  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  lingkungan  hidup  sehingga  menimbulkan  pencemaran  atau kerusakan. Pemborosan sumber daya alam secara tidak bijak dapat mengakibatkan kuantitas ataupun kualitas menjadi berkurang dan pada akhirnya sumber daya alam tersebut akan hilang. 13 Berbagai hal tersebut tentunya memberikan dampak negatif yang memicu timbulnya berbagai ancaman terhadap menurunnya  kualitas  lingkungan,  kesehatan,  kerugia  ekonomi,  turunnya  nilai-nilai  estetika,  dan terganggunya ekosistem alami. 14
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah menginisiasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  dalam  Point  pertimbangannya  menegaskan  bahwa Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  dan  dunia  usaha  bertanggungjawab  atas  keberlanjutan  prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dab berkualitas untuk dapat menciptakan lingkungan yang seimbang, selaras, dan serasi  dan juga dalam hal ini sebagai alternatif untuk berbagai dinamika, yang meliputi; Limbah B3 dan Sampah, tumpahan minyak, pencemaran udara, air, dan tanah serta pesisir laut yang mengakibatkan merosotnya daya tampung lingkungan yang memberikan ancaman terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan.
Pemerintah  Kota  Batam  sudah  membuat  aturan  mengenai  lingkungan  hidup  untuk  Kota Batam  sendiri  dimana  hal  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  No  4  Tahun  2016  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa hal yang menjadi catatan terkait faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup di Kota Batam yaitu: 15
1) Pesatnya  Pertumbuhan  Pembangunan  di  Batam. Berkembangnya  Kota  Batam  sebagai kota metropolitan yang penuh dengan hiruk-pukik Perindustrian dengan landscape kota yang ditata  dengan  banyaknya  Industri,  gedung-gedung  bertingkat,  pusat  perbelanjaan  dan  mall, pembangunan gedung dan ruko serta proses perniagaan barang-barang.
2) Urgensi Batam sebagai Kota Industri. Melihat antusiasme yang tinggi dan besar dari para pemangku kebijakan terkait untuk dapat menjadikan Batam sebagai surga bagi sektor Industri menyebabkan dipermudahnya berbagai hal terkait aspek-aspek lingkungan seperti pemberian lahan untuk penanam modal dan menjalakan bisnis dan industrinya, mengesampingkan Analis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  mempermudah  izin,  dan  sebagainya  sehingga pada  tahap  selanjutnya  ditemui  berbagai  permasalahan  terkait  lingkungan  hidup  yang  dari awal tidak diperhatikan ataupun menjadi prioritas dalam membangun Industri di Kota Batam.
13 Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 260-274., hlm. 267.
14 Ukas. (2019). Analisis Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Kepulauan Riau. Jurnal Cahaya Keadilan , 7 (1), 283-301, hlm. 290.
15 Yana, S. (2014). Op.Cit ., hlm. 31.
3) Belum  Optimal  Pengawasan  dan  Pemantauan  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Batam. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan  tanggungjawab  secara  bersama yang  dijalankan  sepenuhnya  dan  bukan  menjadi tanggung  jawab  Pemerintah  saja.  Masyarakat  dan  Organisasi  yang  bergerak  di  bidang lingkungan  hidup  juga  dalam  mengambil  andil  ataupun  peran  dalam  memantau  segala aktivitas yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Namun, sejauh ini masih kurang optimal andil yan diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam rangka  melakukan  penegakan  hukum  terkait  melakukan  Pengawasan  dan  Pemantauan  di Lapangan.  Dikarenakan,  perlu  adanya  laporan  terlebih  dahulu  baru  tugas  dan  fungsi penindakan tersebut dapat berjalan, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat lebih pro aktif melakukan pemantauan terutama bagi Industri-Industri yang tidak taat atau tidak melakukan kaidah-kaidah  yang  baik  terhadap  lingkungan,  terutama  yang  tidak  mengantongi  izin  dan melakukan pembuangan limbah B3 sembarangan.
4) Banyak  Industri  yang  tidak  mengantongi  Izin  dan  melakukan  Perusakan  dan Pencemaran  Lingkungan  Hidup. Masih  maraknya  terjadi  dan  dapat  ditemui  bahwa beberapa industri yang menjalankan unit usahanya tidak memperoleh izin usaha. Industri yang bergerak  secara  ilegal tersebut  tidak menaati  aturan-aturan  yang  ada  dan  dengan  sewenang- wenang  kemudian  menyebabkan  berbagai  kerusakan  dan  pencemaran  terhadap  lingkungan hidup  yang  memberikan  dampak  yang  sangat  masif  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat sekitar.
Dari  penjabaran  faktor-faktor  diatas,  sejalan  dengan  hal  tersebut  berdasarkan  dari  Laporan Indeks  Ketidakpedulian  Lingkungan  Hidup  yang  diperoleh  dari  data  BPS  pada  tahun  2018 menyebutkan  bahwa  tingkat  kesadaran  masyarakat  terkait  dalam  hal  ini  lingkungan  hidup  masih rendah di rentang angka 0,75 dan juga dalam membeli produk masyarakat jarang mempertimbangan aspek  pro  lingkungan  dan  kebanyakan  menagabaikan  pola  hidup  3R  yang  mengakibatkan  pada meningkatnya timbunan sampah sekali pakai. 16
Hal  itu  kemudian  diperkuat  berdasarkan  sumber  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup,  pada  tahun 2018 terdapat 843 Ton sampah yang diangkut dalam perhari. Ada 116 Unit kendaraan pengangkut sampah yang diarahkan untuk merealisasikan Kota Batam bebas dari sampah, serta terlindung dari ancaman lingkungan. Menurut Bapak Faisal Novriesco, S.STP, MPA sebagai KABID Pengelolaan Persampahan  mengatakan  “Armada  Arm  roll  mengangkut  sampah  sebanyak  4  trip  dalam  perhari dengan  rata-rata  3  sampai  4  Ton  berat  bersih  sampah,  untuk  dump  truck  mengangkut  sampah sebanyak  2  trip  perhari,  sedangkan  untuk  compactor  mengangkut  sampah  sebanyak  2  trip  perhari dengan  pengangkutan  3  sampai  4  Ton  berat  sampah.  Pelayanan  sampah  dinas  lingkungan  hidup Kota Batam mencapai 300 trip perhari dengan jumlah sampah bersih sebanyak 843 ton”. 17
16 Rahmawati, A. F., Amin, A., Rasminto, R., & Syamsu, F. D. (2021). Op.Cit ., hlm. 3.
17 DLH Kota Batam. (2020). 843 Ton Sampah diangkut perhari, DLH Kota Batam mengajak Masyarakat Berpartisipasi  wujudkan  2020  Batam  Bebas  Sampah,  http://dlh.batam.go.id/berita/detil/830-TON-SAMPAH- DIANGKUT-DLH-KOTA-BATAM-MENGAJAK-MASYARAKAT-BERPARTISIPASI-WUJUDKAN-2020- BATAM-BEBAS-SAMPAH , Diakses 15 Maret 2021.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pencemaran  lingkungan  yang  dihasilkan  dari  limbah  dan  sisa-sisa  sampah  dari  prosesnya produksi tersebut sangat berpengaruh terhadap ekosistem kelautan karena pada praktiknya seringkali sampah yang digunakan oleh masyarakat dibuang begitu saja ke laut. Hal ini dapat membuat air laut menjadi keruh dan bau amis. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai tadi akan mengalir ke laut dan dapat  membuat  ikan-ikan  dilaut  menjadi  tidak  sehat  ataupun  bisa  menyebabkan  ikan-ikan  dilaut mati. Ikan-ikan tersebut yang akan dipancing oleh nelayan akan dijual di beberapa pasar lalu dibeli oleh masyarakat, dan akan dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, dampak negatif nya pun juga  sangat  berpengaruh  besar  pada  aktivitas  pola  hidup  masyarakat  yang  akan  dirasakan  dalam waktu jangka panjang oleh masyarakat.
Dapat  kita  lihat  bahwa  permasalahan  sampah  di  Kota  Batam  masih  menjadi  permasalahan krusial  yang  sangat  akut  untuk  diselesaikan,  mengingat  pada  umumnya  masyarakat  di  kota  masih sangat  sering  dijumpai  menggunakan  produk  sekali  pakai  yang  kemudian  setelah  habis  dipakai dibuang  menjadi  sampah  dengan  sembarangan.  Tentunya,  hal  tersebut  meminimkan  estetika  dan kebersihan  lingkungan  di  dalam  masyarakat,  kemudian  munculah  ide  yang  berkembang  menjadi kebiasaan dengan membakar sampah tersebut agar tidak menumpuk dan tidak mengeluarkan biaya bila dibuat ke TPA. Dalam hal ini apabila melihat kondisi tersebut tentunya merasakan miris melihat praktik yang telah lazim dan seakan benar tersebut dilakukan di dalam masyarakat dan budaya ini masih sangat sulit untuk dipisahkan karena masih kurangnya kebijakan dari otoritas setempat untuk mengatur hal ini. Dan juga, masalah terkait dekatnya TPA dengan permukiman masyarakat sehingga masyarakat  merasa  terganggung  dari  segi  kebersihan,  keamanan,  hingga  kenyamanan  masyarakat sekitar TPA karena terganggung aktivitas operasional di TPA. 18
Untuk itu, maka untuk mendorong perilaku masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan  hidup  dan  dalam  rangka  mendukung  program  SDGs  perlu  diberikan  pemahaman  dan edukasi  kepada  masayrakat 19 terkait  kaidah-kaidah  lingkungan  berkelanjutan  dan aspek  yang  baik terhadap  lingkungan  yang  perlu  dianalisis  yang  ditekankan  pada  Aspek  Lingkungan.  Tentunya memberikan  optimalisasi  terhadap  pengelolaan  sampah  kota  yang  selama  ini  dinilai  masih  belum optimal  untuk  mewujudkan  komitmen  Pemerintah  melalui  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  yang  bertujuan  agar  setiap  kota  dapat  mematuhi  kaidah-kaidah  yang  baik  terhadap lingkungan.
18 Rahmawati, A. F., Amin, A., Rasminto, R., & Syamsu, F. D. (2021). Op.Cit., hlm. 6.
19 Tan,  W.  (2020).  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Jalanan  di  Kota  Batam:  Tantangan  Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Supremasi Hukum: Jurnal  Penelitian Hukum , 29 (1), 46- 59., hlm. 51.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Maka, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai pemegang otoritas untuk hal tersebut harus mampu mengelola sampah kota secara terpadu dan tersistem dengan baik, yaitu dengan  cara  membangun  lahan  TPA/TPS  yang  jauh  dari  lingkungan  masyarakat  dan  aman, memfasilitasi  sarana  dan  prasaran  terkait  menunjang  pengelolaan  sampah  secara  berkelanjutan, memberikan edukasi terkait program 3R, bank sampah dan zero waste . Hal tersebut tentunya dapat memberikan suatu pengaruh yang signifikan terhadap suatu ketercapaian di dalam masyarakat yang di dorong oleh peran kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan.
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah dari Perspektif Suistainable Development Goals (SDGs)
Lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki korelasi yang saling berkaitan dan  juga  saling  erat  membutuhkan,  maka  dalam  hal  ini  segala  upaya  yang  berkaitan  erat  dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan penghargaan terhadap HAM. Dinamika yang terjadi  dan  perubahan  dalam  lingkungan  hidup  sangat  erat  kaitannya  dengan  perbuatan  manusia, namun  pandangan  ini  dapat  menjadi  tidak  seimbang  apabila  lingkungan  hidup  hanya  dimaknai sebagai objek semata yang bebas untuk di eksploitasi. 20 Lingkungan hidup merupakan tempat saling berinteraksinya dan berhubungan antar manusia dengan sesamanya dan makhluk hidup lainnya yang tidak dapat berdiri sendiri. Lingkungan hidup harus dapat dipandang secara holistik yang mempunyai esensi  penting  bagi  linkungan  sebagai  suatu  sistem  yang  secara  teratur  di  dalamnya  hidup  semua unsur dengan setara. 21
Negara harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 22 Dalam hal ini hak tersebut terdapat di dalam diri setiap  orang  yang  meliputi  hak  untuk  hidup,  akses  keadilan,  memperoleh  pendidikan  lingkungan hidup,  akses  berupa  informasi  lingkungan,  akses  terhadap  partisipai  lingkungan,  dan  sebagainya yang  selalu  berorientasi  pada  hubungan  manusia  dengan  makhluk  hidup  lainnya  dalam  suatu lingkungan  hidup  yang  memerlukan  suatu  instrument  hukum  untuk  mengaturnya.  Dalam  hal  ini hukum  merupakan  instrument  fundamental  yang  dapat  menjamin  dan  memberikan  perlindungan terhadap lingkungan hidup ( Environmental Protection Law ). 23
Walaupun  Indonesia  telah  banyak  aturan  terkait  yang  mengatur  tentang  lingkungan  hidup,
20 Pasapan, P. T. (2020). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Paulus Law Journal , 1 (2), 48-58, hlm. 49.
21 Pasapan, P. T. (2020). Loc.Cit.
22 Bawono,  B.  T.,  &  Mashdurohatun,  A.  (2021).  Penegakan  Hukum  Pidana  Di  Bidang  Illegal  Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Hukum , 26 (2), 590-611., hlm. 595.
23 Pasapan, P. T. (2020). Ibid., hlm. 50.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
namun  pada  praktiknya  nyatanya  lingkungan  hidup  semakin  rusak  oleh  ulah  aktivitas  manusia. Dalam hal ini lingkungan hanya dianggap sebagai objek eksploitasi sehingga imbasnya, banyak yang menggunduli hutan tanpa penanaman kembali, menambang isi perut bumi secara serakah kemudian meningga sisa lubang galiannya, mencemari udara, tanah, dan air secara bebas. 24 Padahal sejatinya, lingkungan mempunyai kodrat yang tidak dapat disangkal oleh manusia untuk bisa mempertahankan hak-haknya melalui bernaturalisasi dan berevolusi dengan keadaan yang mengakibatkan munculnya beragam  bencana  baik  secara  alami  maupun  buatan,  akibat  dair  kurang  pedulinya  kita  terhadap kelestarian lingkungan hidup terutama dalam hal pencemaran lingkungan yang berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat. 25
Dampak  dari  tercemarnya  lingkungan  hidup  dapat  dirasakan  oleh  manusia  hingga  dalam waktu  yang  sangat  panjang  dimulai  dengan  masuknya  berbagai  zat  ke  lingkungan  hidup.  Benda- benda atau zat-zat kimia tersebut tentu tidak dapat diketahui oleh manusia dengan pasti, tetapi akan dirasakan langsung dampaknya oleh manusia. Selain itu dampak lainnya yaitu dapat merusak segi estetika atau keindahan dan kebersihan yang merupakah salah satu kepedulian banyak orang. 26
Berikut ini hal yang harus dipenuhi agar dapat selaras dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup bisa tercapai yaitu, menyederhanakan prosedur yang ada agar lebih efektif dan efisien tanpa mengesampaikan  kaidah-kaidah  yang  baik  terhadap  lingkungan, 27 setiap  keputusan  yang  diambil harus  melibatkan  seluruh  element  di  dalam  masyarakat  agar  terwujudnya  keadilanya  dalam pemanfaatan lingkungan, dan yang terpenting memperkuat kontrol sosial agar dalam pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan transparansi yang memperkuat peran serta masyarakat. 28
Ketentuan  tentang  kesehatan  diatur  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun 2009. Secara eksplisit ketentuan tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang kesehatan, karena dalam hal ini Pemerintah pusat wajib memberikan 5% APBN untuk membiayai  bidang  kesehatan,  begitu  juga  dalam  hal  ini  pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun kabupaten/kota wajib menganggarkan 10% APBD dalam bidang kesehatan. Maka, dengan demikian pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  hal  ini  minimal  harus  menganggarakan  30%  untuk  bidang
24 Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  berdasarkan  Prinsip  Pembangunan. Lambung  Mangkurat  Law Journal , 5 (2), 203-214., hlm. 205.
25 Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 1-16., hlm. 11.
26 Ukas. (2019). Op.Cit., hlm. 290.
27 Kurniawan, S., & Disemadi, H. S. (2020). Corporation's Criminal Liability in Indonesia: A Response to the Weak Enforcement of Corporate Social Responsibility. Lentera Hukum , 7 (2), 209-230., hlm. 215.
28 Hasibuan,  R.  (2018).  Pengaturan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Terhadap  Kesehatan. Jurnal  Ilmiah Advokasi , 6 (2), 93-101, hlm. 95.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kesehatan dan juga pendidikan untuk mengoptimalkan bidang tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Pasal 3 Tahun 2014 mengatur mengenai Tanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan,  yaitu Pemerintah, kemudian pemerintah daerah provinsi,  dan juga pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk: “a. menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya; b.  mengatur,  membina,  dan  mengawasi  penyelenggaraan  Kesehatan  Lingkungan;  dan  c. memberdayakan  dan  mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Kesehatan Lingkungan”.
Sebagai tanggung jawab dalam hal kesehatan terhadap lingkungan, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan  Produk  Hukum  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah,  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  4 Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Kesehatan  Daerah.  Dalam  point  menimbang  menyebutkan dalam  pembangunan  harus  memprioritaskan  paradigma  sehat,  dan  juga  mengutamakan  upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif demi menunjang aspek kesehatan dalam pembangunan, diperlukan upayayang bersifat berkelanjutan, komprehensif, dan terpadu dalam rangka keterpaduan yang  meliputi  usaha  preventif,  promotif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  dalam  hal  ini  melibatkan masyarakat  secara  luas.  Dan  untuk  memperoleh  kesehatan  yang  optimal  dengan  kualitas  tinggi, pembinaan  sumber  daya  manusia  merupakan  modal  utama  yang  harus  diprioritaskan  demi kesejahteraan masyarakat. Serta juga harus memperhatikan kondisi secara menyeluruh dan realistis terkait kemampuan daerah yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya agar dapat selaras dalam menyelenggarakan  kesehatan  secara  menyeluruh  dengan  tata  kelola  yang  efisien  dan  efektif  juga produktif  yang  dalam  hal  ini  tentunya  melibatkan  seluruh  komponen  yang  ada  secara bertanggungjawab agar terselenggarannya pelayanan kesehatan yang optimal.
Dalam  Pasal  2  disebutkan  bahwa:  “Pengaturan  penyelenggaraan  kesehatan  Daerah dimaksudkan  sebagai  pedoman  pelaksanaan  pembangunan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di bidang kesehatan”. Hal tersebut, tentunya selaras dengan Point SDGs dalam sektor kesehatan yaitu tujuan nomor 2 yaitu untuk; dalam hal ini mendorong pertanian berkelanjutan, untuk juga dapat meningkatkan izi hingga mengakhiri kelaparan dan tujuannya akhirnya  yaitu ketanan pangan. Tujuan nomor 3 yaitu untuk; mendorong terciptanya suatu kesejahteraan bagi semua usia dan kalangan untuk dapat menjadi hidup yang  baik  dan  sehat  dan  Tujuan  nomor  5  yaitu  untuk;  menjamin  kesetaraan  gender  serta memberdayakan  seluruh  wanita  dan  perempuan,  dan  Point  ke  6  yang  terakhir  yaitu;  menjamin ketersediaan dan pengeloaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.  Dalam hal ini
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tentunya  melibatkan  seluruh  komponen  dan  element  yang  ada  di  Masyarakat  yang  terus berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan terkait untuk mencapai tujuan dalam SGDs di sektor kesehatan yang dalam hal ini memiliki keterkaitan dalam lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Sebab dalam kehidupan manusia lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam  keseharian.  Dengan  ini  perlu  diberikan  suatu  pembinaan  untuk  dapat  terus  menjadi  dan melestarikan lingkungan hdup bagi masyarakat atau pemerintah agar lingkugan hidup yang baik dan sehat dapat tercapai.

## D. KESIMPULAN

## 1. Kesimpulan
A. Lingkungan hidup merupakan tempat saling berinteraksinya dan berhubungan antar manusia  dengan  sesamanya  dan  makhluk  hidup  lainnya  yang  tidak  dapat  berdiri sendiri.  Lingkungan  hidup  harus  dapat  dipandang  secara  holistik  yang  mempunyai esensi  penting  bagi  linkungan  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan karena  mempunya  sistem  yang  secara  teratur  di  dalamnya  hidup  semua  unsur dengan  setara,  sebab  negara  menjunjung  tinggi  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia yang mencakup hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal ini hak tersebut terdapat di dalam diri setiap orang yang meliputi hak untuk hidup, akses  keadilan,  memperoleh  pendidikan  lingkungan  hidup,  akses  berupa  informasi lingkungan,  akses  terhadap  partisipai  lingkungan,  dan  sebagainya  yang  selalu berorientasi  pada  hubungan  manusia  dengan  makhluk  hidup  lainnya  dalam  suatu lingkungan hidup.
B. Produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Batam  bersama  para pemangku  kebijakan  terkait  yang  berupa  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Peraturan  Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah merupakan suatu bentuk  komitmen  Pemerintah  Kota  Batam  dan  para  pemangku  kebijakan  terkait dalam rangka untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup yang dilandasi  juga  dengan  semangat Suistainable  Development  Goals (SDGs)  yang merupakan  pilar  terpenting  dalam  hal  keberlanjutan  lingkungan  hidup.  Untuk  itu, perlu  adanya  kesadaran  yang  tinggi  bagi  masyarakat  ataupun  pemerintah  yang berwenang  serta  para  pemangku  kebijakan  terkait  untuk  tetap menjaga  lingkungan
hidup yang baik dan sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayunda, R., Disemadi, H. S., & Wijaya,  R. (2021). Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan Dan  Pengemis  Di  Kota  Batam:  Suatu  Kajian  Hukum  Perspektif  SDGs. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3),
Bawono,  B.  T.,  &  Mashdurohatun,  A.  (2021).  Penegakan  Hukum  Pidana  Di  Bidang  Illegal Logging  Bagi  Kelestarian  Lingkungan  Hidup  Dan  Upaya  Penanggulangannya. Jurnal Hukum , 26 (2),
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1),
Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2020).  Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  sebagai  Strategi  Hukum  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 1-16.
Disemadi,  H.  S.,  &  Wardhana,  R.  P.  (2021).  Perlindungan  Anak  Panti  Asuhan  Terhadap Kekerasan  Di  Batam,  Indonesia:  Kajian  Hukum  Perspektif  SDGs. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (3),
DLH  Kota  Batam.  (2020).  843  Ton  Sampah  diangkut  perhari,  DLH  Kota  Batam  mengajak Masyarakat Berpartisipasi wujudkan 2020 Batam
Bebas Sampah, http://dlh.batam.go.id/berita/detil/830-TON-SAMPAH-DIANGKUT-DLH-KOTA- BATAM-MENGAJAK-MASYARAKAT-BERPARTISIPASI-WUJUDKAN-2020- BATAM-BEBAS-SAMPAH , Diakses 15 Maret 2021.
Hadiyati,  N.  (2021).  Indonesian  Labor  Protection  through  Social  Employment  Security  in Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  Perspective. YURISDIKSI:  Jurnal  Wacana Hukum Dan Sains , 17 (3), 197-207.
Hasibuan,  R.  (2018).  Pengaturan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Terhadap  Kesehatan. Jurnal Ilmiah Advokasi , 6 (2), 93-101.
Jazuli,  A.  (2015).  Dinamika  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Sumber  Daya  Alam  dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal RechtsVinding, 4 (2), 181-197.
Kurniawan,  S.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).  Corporation's  Criminal  Liability  in  Indonesia:  A Response  to  the  Weak  Enforcement  of  Corporate  Social  Responsibility. Lentera Hukum , 7 (2), 209-230.
Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019).  Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana  Pencegahan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum, 48 (2), 147-163.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pasapan, P. T. (2020). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Paulus Law Journal , 1 (2), 48-58.
Purwaningrum,  P.  (2016).  Upaya  Mengurangi  Timbulan  Sampah  Plastik  di  Lingkungan. Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology , 8 (2), 141-147.
Rahmawati,  A.  F.,  Amin,  A.,  Rasminto,  R.,  &  Syamsu,  F.  D.  (2021).  Analisis  Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. Jurnal Bina Gogik , 8 (1), 1-12.
Sonjaya,  T.,  Heryanto,  B.,  Mulyana,  A.,  &  Aridhayandi,  M.  R.  (2020).  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  berdasarkan  Prinsip Pembangunan. Lambung Mangkurat Law Journal , 5 (2), 203-214.
Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Supremasi  Hukum:  Jurnal Penelitian Hukum , 29 (1), 46-59.
Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 260-274.
Ukas.  (2019).  Analisis  Pengelolaan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  di  Perairan  Kepulauan Riau. Jurnal Cahaya Keadilan , 7 (1), 283-301.
Yana,  S.  (2014).  Efektifitas  Sanksi  Administrasi  Dalam  Meminimalisir  Pelanggaran  Hukum Terhadap  Lingkungan  Hidup  di  Kota  Batam  ditinjau  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal Petita , 1 (1), 20-40.