Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 237-242| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5058.237-242

## PENGATURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL PADA MASA PENDEMI COVID 19
Made Danang Mahendra Gama, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspautari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali Indonesia danangmahendra05@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com puspautariujiati@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  pengaturan  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  bagi pekerja  informal  pada  masa  pendemi  covid-19.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif menggunakan  pendekatan  kontekstual,  dengan  sumber  data  berasal  dari  studi  kepustakaan,  data  dikumpulkan dengan  metode  pencatatan  dan  memilah  informasi.  Selanjutnya  data  dianalisis  dengan  metode  deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak  asasi  manusia  dimana  tingkah  laku  manusianya  tidak  boleh  menggangu  hak  orang  lain  dan  tidak  berperilaku diluar  norma  yang  berlaku  sesuai  dengan  hukum  positif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2021 dunia  dilanda  pandemi  yang  membuat  sebagian  pekerja  harus  beristirahat  karena  anjloknya  nilai  ekonomi  suatu negara karena pandemi Covid-19 yang sampai saat ini melanda tanpa tahu kapan berakhirnya. Pemerintah dalam hal ini  menertibkan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  bahaya  covid-19  dan  penularannya  yang  sangat  cepat  membuat banyaknya korban jiwa berjatuhan terutama dikalangan orang tua dan lansia karena penurunan imun tubuh mereka. Kata Kunci: Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Pekerja Informal

## Abstract
This study aims to analyze and describe the social security arrangements for informal workers during the COVID- 19 pandemic. This research belongs to the type of  normative legal research using a contextual approach, with the source  of  data  coming  from  literature  studies,  data  collected  by  recording  and  sorting  information  methods. Furthermore,  the  data  were  analyzed  by  descriptive  method.  The  results  of  the  study  indicate  that  in  carrying  out their  lives,  people  are  no  stranger  to  human  rights  where  human  behavior  must  not  interfere  with  the  rights  of others  and  do  not  behave  outside  the  norms  that  apply  in  accordance  with  positive  law.  The  results  of  the  study show that in 2021 the world will be hit by a pandemic that makes some workers have to rest due to the decline in the economic  value  of a  country due  to  the  Covid-19 pandemic  which  until now  has hit  without  knowing  when  it  will end.  The  government,  in  this  case,  regulates  regulations  related  to  the  dangers  of  Covid-19  and  its  very  fast transmission,  causing  many  fatalities,  especially  among  the  elderly  and  the  elderly  due  to  a  decrease  in  their immune system.
Keywords: Social Security, Employment, Informal Workers

## I. PENDAHULUAN
Di  era  kemajuan  teknologi  banyak  masyarakat  yang  dengan  mudah  menggali  informasi  melalui  media elektronik  seperti  penggunaan  komputer,  radio  dan  telfon  dimana  setiap  informasi  yang  ada  selalu mengandung dua sisi yaitu sisi positif dan negatif bagi masyarakat yang cermat dalam memilah informasi pasti  menerepkan  informasi  yang  positif  atau  dapat  bermanfaat  bagi  dirinya  sendiri  maupun  orang  lain namun bagi mereka yang asal mendapat informasi namun tidak memiliki sumber yang jelas maka dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Hal tersebut yang membuat Pemerintah semakin sibuk memilah siaran yang nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat. Saking banyaknya informasi  tentang  pandemi  yang  membuat  masyarakat  menjadi  was  was  dan  membuat  membuat  mental masyarakat  menjadi  down,  pemerintah  mewanti-wanti  masyarakat  agar  lebih  selektif  dalam  menerima informasi atau meneruskannya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan himbauan namun kembali lagi kediri orang masing-masing untuk menerapkannya atau bahkan karena tahu informasi tersebut salah dan bahkan dapat menyebabkan ketidakcocokan dimasyarakat yang berakhir dengan ketakutan akan pandemi Covid-19 yang melanda. (Budiartha, 2016).
Indonesia memiliki banyak masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda-beda setiap harinya baik untuk  dirinya  sendiri  maupun  orang  terdekatnya  namun  perlindungan  hukum  yang  didapatkan  seakan akan tidak digubris pemerintah yang kian hari hanya memberikan himbauan tanpa ada tindakan lanjutan untuk  memanusiakan  manusia  demi  mendapatkan  banyak  keuntungan  bagi  dirinya  sendiri.  Nasib  para masyarakat  menengah  kebawah  kini  ada  di  tangan  para  pejabat  negara  yang  setiap  saat  memberikan himbauan tanpa uluran tangan. Pekerja banyak yang dirumahkan akibat maraknya pandemi covid-19 dan banyak diantara pekerja yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan untuk menyokong kehidupan mereka disaat saat seperti ini dimana hal yang tidak terduka membuat banyaknya pekerja yang dirumahkan dan banyak yang terjangkit virus Covid-19 yang merenggut sebagian besar nyawa.
Seking  banyaknya  informasi  yang  disiarkan  diindonesia  dengan  berbagai  macam  versi  yang dihadirkan membuat masyarakat menjadi bingung harus mempercayai sumber yang mana karena semakin maraknya  kasus  Covid-19  yang  dilakukan  di  Indonesia,  perlindungan  hukum  yang  di  dapat  oleh  para korban pandemi dianggap kurang bagi masyarakat karena banyak diantara mereka yang peduli pada saat hanya  ada  berita  mengenai  korban  jiwa  akibat  pendemi  namun  dilupakan  pada  saat  proses  hidup  sehat yang  sudah  diajarkan  sejak  dini  oleh  pendahulunya.  Akan  tetapi  Indonesia  juga  memiliki  daftar terpanjang  berkaitan  banyaknya  orang  yang  terkena  Covid-19  yang  setiap  harinya  terus  meningkat  dan banyak  juga  yang  sudah  meninggal  akibat  terlambatnya  pertolongan  pemerintah  dan  terlambatnya pemberian vaksin bagi penderitanya.
Memperhatikan hal tersebut, bahwasanya virus covid-19 yang mengancam kehidupan dan bahkan merenggut  nyawa  manusia  patut  diatasi  secara  sungguh  -sungguh.  Pemerintah  sebagai  panutan masyarakat  membentuk  peraturan  yang  berisikan  larangan  dan  himbauan  tentang  pola  hidup  sehat. Peraturan ini bertujuan mulia demi menjaga populasi manusia yang dari kelairan seorang sudah diberkati dengan  yang  namanya  nyawa  dari  Pencipta. (Hadi,  1996). Pemerintah  dalam  upaya  meminimalisir perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  dimasyarakat  melalui  komisi  penyiaran  Indonesia memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  penyiaran  dimedia  masa  terkait  betapa  mengerikannya  efek daripada  Covid-19  yang  bertujuan  agar  kejadian  yang  merenggut  banyak  korban  jiwa  seperti  ini  tidak terulang lagi.
Selain  menelan  korban  jiwa,  peristiwa  pandemi  covid-19  juga  melumpuhkan  perekonomian, utamanya bagi pekerja informal. Untuk itu perlunya perlindungan dan juga jaminan bagi pekerja tersebut agar  tetap  melanjutkan  hidup  yaitu  dengan  adanya  pengaturan jaminan  sosial  oleh  pemerintah. Jaminan sosial  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pekerja  itu  sendiri,  tetapi  juga  ada  pengusaha  atau  pemberi kerja yang juga memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran bagi pekerjanya. Jaminan sosial sebagai bentuk perwujudan dari suatu tanggung jawab dari negara (Dalimunthe, 2021) .
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  terdapat  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  masalah yang  diangkat.  Berikut  uraiannya. Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Adillah  &  Anik,  2015) dengan judul “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Ssoial untuk Meningkatkan  Kesejahteraan”  menyatakan  bahwa  Sistem  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu dibentuk Badan Penyelenggara yang berbentuk  badan  hukum  berdasarkan  prinsip  kegotongroyongan,  nirlaba,  keterbukaan,  kehati-hatian, akuntabilitas,  portabilitas,  kepesertaan  bersifat  wajib,  dana  amanat,  dan  hasil  pengelolaan  dana  jaminan sosial  tenaga  kerja  seluruhnya  untuk  pengembangan  program  dan  untuk  sebesar-besar  kepentingan peserta.
Kedua, (Ketenagakerjaan,  2016) menyatakan  bahwa  ketika  kehilangan  pekerjaan,  mengalami kecelakaan, memasuki hari tua, mengalami sakit, bahkan tatkala meninggal sangat berpengaruh terhadap kondisi  keuangan  atau  bahkan  dapat  menyebabkan  seseorang  kehilangan  pendapatan  tetapnya.  Untuk menghindari  risiko  tersebut,  jaminan  sosial  hadir  dalam  kehidupan  bernegara.  Artinya,  jaminan  sosial memang digagas oleh negara dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Djasmani,  2011) yang  berjudul  “Penyelenggaraan Jaminan  Sosial  Sebagai  Tugas  Pemerintahan”  menyatakan  bahwa  jaminan  sosial  sebagai  usaha pemerintah untuk melindungi masyarakat (atau sebagai besar anggota masyarakat) dari tekanan ekonomi
yang bisa menyebabkan hilangnya penghasilan karena sakit, pengangguran, cacat, hari tua, dan kematian, untuk menyediakan bagi masyarakat itu pemeliharaan kesehatan yang dibutuhkan dan untuk memberikan bantuan kepada keluarga dalam memelihara anak.

## II. METODE PENELITIAN
Informasi  yang  didapatkan  untuk  menyelesaikan  penelitian  ini  bersumber  dari  buku  literatur  dan  buku ilmu hukum lalu mengkaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta hukum positif yang berlaku saat ini. Dilakukan secara normatif karena semua materi yang didapat telah dipilah dan diseseuaikan dengan permasalahan yang penulis angkat sehingga tidak melenceng dari pembahasan. (Waluyo, 2002). Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kontekstual.
Penelitian  ini  diselesaikan dengan  melakukan  metode  pencatatan  dan  pemilahan  informasi  yang didapat  melalui  studi  keperpustakaan,  mencari  norma  hukum  yang  terkait  dengan  pembahasan  yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya. Menemukan jalan keluar dari permasalahan  dengan  berpatokan  pada  hukum  positif  yang  terbaru  yang  membuat  skripsi  ini  menjadi lebih  bermanfaat  nanti  bagi  para  pembacanya. (Putra  et  al.,  2020) Buku  literatur  yang  digunakan  juga sudah  sesuai  dan  tidak  melenceng  dari  materi  yang  dibahas  dalam  skripsi  disempurnakan  dengan pengerjaan  sesuai  dengan  prosedur  pengerjaan  skripsi.  Segala  sesuatu  yang  berkaitan  tidak  lepas  dari patokan dasar – dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Yang Terdampak Covid 19
Pandemi  yang  melanda  seluruh  penjuru  dunia  termasuk  Indonesia  menyebabkan  pemasukan  disetiap negara  turun  drastis  dan  bahkan  membuat  sebagian  besar  pekerja  kehilangan  pekerjaannya.  Masuk  ke Indonesia diawal tahun 2020 hingga saat ini virus Covid-19 seolah nyaman menetap di Indonesia bahkan sudah  berkembang  dengan  menghasilkan  varian  terbaru  yang  membuat  pemerintah  semakin  gelabakan dalam  melindungi  masyarakatnnya.  Pemerintah  membuat  aturan  yang  mengharuskan  masyarakat melakukan  pola  hidup  sehat  dan  menggunakan  masker  untuk  menghindari  penularan  secara  langsung bahkan saking cepatnya penyebaran virus ini melalui udara saja seseorang dapat terkena Covid-19 yang dapat  menyerang  paru  –  paru  menyebabkan  susah  bernafas  dan  diakhiri  dengan  kehilangan  nyawa. Pemerintah  memberikan  solusi  dengan  mengembangkan  jenis  vaksin  yang  membuat  seseorang  dapat kebal oleh covid-19 yang nantinya akan dibagikan kemasyarakat setelah garda terdepan penanganan virus ini yaitu pihak kesehatan terlebih dahulu mendapatkan vaksin. (Mulyono & Marbun, 2012).
Indonesia  memiliki  banyak  masyarakat  dengan  kebutuhan  yang  berbeda  –  beda  setiap  harinya baik untuk dirinya sendiri maupun orang terdekatnya namun perlindungan hukum yang didapatkan seakan akan tidak digubris pemerintah yang kian hari hanya memberikan himbauan tanpa ada tindakan lanjutan untuk  memanusiakan  manusia  demi  mendapatkan  banyak  keuntungan  bagi  dirinya  sendiri.  Nasib  para masyarakat  menengah  kebawah  kini  ada  di  tangan  para  pejabat  negara  yang  setiap  saat  memberikan himbauan tanpa uluran tangan. Pekerja banyak yang dirumahkan akibat maraknya pandemi covid-19 dan banyak diantara pekerja yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan untuk menyokong kehidupan mereka disaat saat seperti ini dimana hal yang tidak terduka membuat banyaknya pekerja yang dirumahkan dan banyak yang terjangkit virus Covid-19 yang merenggut sebagian besar nyawa.
Pekerja  merupakan  orang  yang  bekerja  disuatu  perusahaan  atau  memiliki  usaha  sendiri  yang bertujuan  untuk  menambah  pemasukan  agar  dapat  bertahan  hidup.  pekerja  sendiri  dalam  menjalankan usahanya harus memiliki jaminan kesehatan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan semisal kecelakaan  kerja  mulai  dari  cedera  hingga  menyebabkan  hilangnnya  nyawa  seseorang.  Baik  pekerja formal  dan  informal  harus  memiliki  jaminan  kesehatan  guna  melindungi  dirinya  sendiri,  namun  bilang Tuhan sudah berkendak seorang manusia tidak bisa berbuat apa – apa lagi. perlindungan hukum yang di dapat oleh para korban pandemi dianggap kurang bagi masyarakat karena banyak diantara mereka yang peduli  pada  saat  hanya  ada  berita  mengenai  korban  jiwa  akibat  pendemi  namun  dilupakan  pada  saat proses  hidup  sehat  yang  sudah  diajarkan  sejak  dini  oleh  pendahulunya.  Akan  tetapi  Indonesia  juga memiliki  daftar  terpanjang  berkaitan  banyaknya  orang  yang  terkena  Covid-19  yang  setiap  harinya  terus
meningkat  dan  banyak  juga  yang  sudah  meninggal  akibat  terlambatnya  pertolongan  pemerintah  dan terlambatnya pemberian vaksin bagi penderitanya. (Anwar, 1994).
Melalui  Undang-Undang  No.11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  pemerintah menghimbau kepada pekerja baik pekerja informal maupun pekerja formal agar menadatftarkan diri untuk memiliki  jaminan  kesejahteraan  sosial  untuk  mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  semisal kecelakaan  kerja  yang  mengharuskan  dilakukannya  operasi  yang  memakan  banyak  biaya.  Namun perdebatan  terjadi  dimana  pekerja  formal  kebanyakan  pekerja  dipusat  pemerintahan  dengan  banyak tanggungan  berbeda  dengan  pekerja  informal  yang  hanya  mengandalkan  penghasilan  dari  pekerjaannya tanpa  memiliki  jaminan  kesejahteraan,  masyarakat  lebih  setuju  bila  jaminan  kesejahteraan  sosial  lebih ditujukan  ke  pekerja  informal  karena  pekerja  formal  lebih  terjamin  kehidupannya  karena  sudah  berada diperusahaan  dan  kantor  pemerintahan.  Dalam  hal  ini  perhatian  pemerintah  merata  tanpa  memandang bahwa pekerja tersebut formal maupun informal karena pemerintah menyungsung keadilan bagi seluruh masyarakatnya  namun  tetap  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada  dimana  pemerintah  memprioritaskan golongan yang dianggap paling penting untuk diutamakan.

## 2. Mekanisme  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Bagi  Pekerja  Yang  Mengalami  Kecelakaan  Kerja Pada Masa Pendemi Covid 19
Pembangunan  sektor  ketenagakerjaan  sebagai  bagian  dari  upaya  pembangunan  sumber  daya  manusia merupakan  satu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan Pancasila  dan  pelaksanaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945.  Didalam  menjalankan  kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh menggangu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif.  Dalam  menjalankan  suatu  pekerjaan  manusia  biasa  melakukannya  demi  mendapat  penghasilan untuk  menghidupi  keluarganya  ditambah  kebutuhan  hidup  yang  tiap  hari  kian  meningkat  membuat seseorang  harus  bekerja  keras  demi  mendapatkan  penghasilan.  Namun  dimasa  sekarang  mendapatkan penghasilan saja tanpa mendapatkan tanggungan seperti tidak adanya keseimbangan setiap pekerja wajib mendapatkan  penghasilan  ditambah  tanggungan  keselamatan  kerja  yang  nantinya  jika  suatu  hari  terjadi suatu  yang  tidak  diinginkan  seorang  pekerja  dapat  tanggungan  yang  nantinya  akan  dipergunakan  untuk berobat dan tambahan biaya untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Namun tidak ada satupun pekerja yang  melakukan  pekerjaannya  ingin  mendapat  musibah  ditempat  kerjanya  fungsi  jaminan ketenagakerjaan  disini  untuk  mengantisipasi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan.  Apa  lagi  dari  tahun  2021 kemaren dunia dilanda pandemi yang membuat sebagian pekerja harus beristirahat karena anjloknya nilai ekonomi  suatu  negara  karena  pandemi  Covid-19  yang  sampai  saat  ini  melanda  tanpa  tahu  kapan berakhirnya. Pemerintah dalam hal ini menertibkan peraturan yang berkaitan dengan bahaya covid-19 dan penularannya yang sangat cepat membuat banyaknya korban jiwa berjatuhan terutama dikalangan orang tua dan lansia karena penurunan imun tubuh mereka.
Di  era  kemajuan teknologi  banyak  masyarakat  yang  dengan  mudah  menggali  informasi  melalui media elektronik seperti penggunaan komputer, radio dan telfon dimana setiap informasi yang ada selalu mengandung dua sisi yaitu sisi positif dan negatif bagi masyarakat yang cermat dalam memilah informasi pasti  menerepkan  informasi  yang  positif  atau  dapat  bermanfaat  bagi  dirinya  sendiri  maupun  orang  lain namun bagi mereka yang asal mendapat informasi namun tidak memiliki sumber yang jelas maka dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Hal tersebut yang membuat Pemerintah semakin sibuk memilah siaran yang nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat. Saking banyaknya informasi  tentang  pandemi  yang  membuat  masyarakat  menjadi  was  was  dan  membuat  membuat  mental masyarakat menjadi down, pemerintah mewanti – wanti masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi atau meneruskannya. Meskipun pemerintah sudah menerapkan himbauan namun kembali lagi kediri orang masing – masing untuk menerapkannya atau bahkan karena tahu informasi tersebut salah dan bahkan dapat menyebabkan ketidakcocokan dimasyarakat yang berakhir dengan ketakutan akan pandemi Covid-19 yang melanda.
Tata cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal secara online melalui website resmi  BPJS  Ketenagakerjaan  adalah:  Lakukan  registrasi  melalui  website  BPJS  Ketenagakerjaan,  pilih tombol  Pendaftaran  Peserta  lalu  pilih  Bukan  Penerima  Upah  (BPU),  Masukkan  alamat  email  dank  ode
captcha,  klik  DAFTAR,  cek  email  dan  klik  aktivasi  pendaftaran,  isi  data  individu  (Pekerja  BPU), Lakukan pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email, kartu kepesertaan diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran iuran
Pendaftaran  BPJS  Ketenagakerjaan  bagi  pekerja  informal  secara  fisik  (manual)  melalui  kantor cabamg  BPJS  Ketenagakerjaan  adalah  mengisi  formulir  dan  melengkapi  dokumen  pendaftaran kepesertaan  1A,  Mengambil  nomor  antrian  untuk  layanan  pendaftaran,  dipanggil  petugas,  menerima informasi  jumlah  iuran  yang  harus  dibayarkan,  menerima  tanda  terima  dokumen  pendaftaran  dan  kode bayar  iuran,  melakukan  pembayaran  iuran,  Kartu  peserta  diterima  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah pembayar
Peran  serta  tenaga  kerja  sektor  informal  atau  tenaga  kerja  mandiri  yaitu  tenaga  kerja  yang melakukan  pekerjaan  diluar  hubungan  kerja  semakin  meningkat  dengan  disertai berbagai tantangan  dan risiko  yang  dihadapinya.  Oleh  karena  itu  kepada  tenaga  kerja  sektor  informal  tersebut  perlu  diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional. Program jaminan sosial tenaga kerja yang  menanggulangi risiko-risiko sekaligus akan  menciptakan  ketenangan  kerja  yang  pada  gilirannya  akan  membantu  meningkatkan  produktivitas kerja,  jaminan  sosial  tenaga  kerja  mendukung  kemandirian  dan  harga  diri  manusia  dalam  menghadapi risiko  sosial  ekonomi.  Program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  merupakan  perlindungan  dasar  bagi  tenaga kerja  dan  keluarganya  yang  memberikan  ganti  rugi  dalam  hal  ini  jika  terjadi  kecelakaan  kerja,  jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dengan demikian pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini  memberikan  kepastian  hukum  berlangsungnya  penerimaan  penghasilan  keluarga  sebagai  pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.
Virus covid-19 yang mengancam kehidupan dan bahkan merenggut nyawa manusia patut diatasi secara sungguh – sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat memberntuk peraturan yang berisikan larangan  dan  himbauan  tentang  pola  hidup  sehat.  Peraturan  ini  bertujuan  mulia  demi  menjaga  populasi manusia  yang  dari  kelairan  seorang  sudah  diberkati  dengan  yang  namanya  nyawa  dari  Pencipta. Pemerintah  dalam  upaya  meminimalisir  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan  dimasyarakat melalui  komisi  penyiaran  Indonesia  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  penyiaran  dimedia  masa terkait  betapa  mengerikannya  efek  daripada  Covid-19  yang  bertujuan  agar  kejadian  yang  merenggut banyak korban jiwa seperti ini tidak terulang lagi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  jaminan  sosial  bagi  pekerja sektor  informal  dilaksanakan  melalui  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  berdasarkan  UU  No.  40  Tahun 2004  dan  UU  No.  24  Tahun  2011  tentang  BPJS.  Perlindungan  jaminan  sosial  bagi  pekerja  di  sektor informal diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem asuransi sosial. Mekanisme penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  bagi  pekerja  informal  dilaksanakan  secara  mandiri  maupun melalui  kelompok  tertentu  yang  dibentuk  oleh  peserta  pada  kategori  peserta  bukan  penerima  upah. Peserta  diberikan  pilihan  cara  mendaftar  melalui  kantor  cabang  BPJS  Ketenagakerjaan  atau  Kanal Pelayanan  BPJS  Ketenagakerjaan  atau  secara  online  melalui  website  resmi  BPJS  Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial.

## 2. Saran
Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat diberikan yaitu pandemi Covid-19 Yang Terjadi Saat Ini Berdampak  Luas  Pada  Segala  Sektor  Usaha  Khususnya  Sektor  Usaha  Informal.  Sebagai  Sektor  Usaha Yang Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja, Maka Sektor Informal Memerlukan Perlindungan Jaminan Sosial  Dari  Pemerintah  Sebagai  Bentuk  Kepedulian  Dan  Tanggungjawab  Pemerintah.  Kebijakan  Yang Dibuat  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Situasi  Guncangan  Ekonomi  Seperti  Saat  Ini  Harus  Tepat  Sasaran Dalam  Pendistribusian  Bantuan  Kepada  Masyarakat  Kategori  Miskin  Dan  Rentan  Miskin.  Program Jaminan Kesehatan Seharusnya Ditujukan Kepada Sektor Yang Memang Memprioritaskannya Ditambah Dengan  Pandemi  Yang  Tiada  Akhir  Membuat  Banyak  Pekerja  Kelimpungan  Untuk  Mendapatkan
Penghasilan  Tetap  Karena  Banyak  Diantara  Pekerja  Yang  Dirumahkan.  Dengan  Keadaan  Demikian Jaminan Sosial Harus Di Tata Kembali Agar Tepat Sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Ssoial untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Yustisia , Vol.4 (3). Anwar, M. (1994). Hukum Pidana Bagian Khusus . Bandung, Citra Aditya Bakti. Budiartha, I. N. P. (2016). Hukum Outsourcing . Malang, Setara Press. Dalimunthe,  M.  D.  (2021). Pemberian  dan  Pengelolaan  Jaminan  Sosial  Bagi  Pekerja  Peraturan  Perundang- Undangan [Universitas Sumatera Utara].
Djasmani, H. Y. (2011). Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sebagai Tugas Pemerintahan. MMH , Vol.40 (1). Hadi, P. H. (1996). Jatidiri manusia : berdasar filsafat organisme whitehead . Yogyakarta, Kanisius. Ketenagakerjaan, T. K. K. P. T. J. S. B. (2016). Sistem Jaminan Nasional Bidang Ketenagakerjaan. In Buku Tanya Jawab . Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Mulyono, & Marbun, R. (2012). Kamus Hukum Lengkap . Jakarta, Visimedia. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta, Sinar Grafika.
Wijaya, I. K. L. B., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG). Jurnal Preferensi Hukum , Vol.2 (1).