## Editorial
Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi
DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a0
Judicial  activism dan judicial  restraint menjadi topik hangat pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-XIV/2016  yang  menolak  permohonan perluasan makna dari Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Baik judicial  activism maupun judicial  restraint sejatinya merupakan dua terma yang lahir dari tradisi hukum Amerika Serikat. Kedua terma tersebut secara umum melukiskan perbedaan pandangan para hakim dan ilmuwan hukum  mengenai  persepsi  mereka  terhadap  hukum  dan  fungsi  hakim  di  dalam bangunan ketatanegaraan yang demokratis.
Aharon  Barak  dalam  bukunya Judge  in  Democracy mencoba  menjelaskan makna judicial activism . Menurutnya, judicial activism merupakan sebuah ’ judicial discretion ‘ yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. 1 Manifestasi makna  ’diskresi‘  dalam  pendapat  Aharon  Barak  tersebut  umumnya  dilakukan dalam bentuk perluasan makna dari norma hukum, perubahan makna dari norma konstitusi,  penambahan  norma  baru,  hingga  putusan  yang  bersifat  ’ ultra  vires ‘. Mengutip pendapat Chief Justice Lord Hewart: “ It … is of fundamental importance that  justice  should  not  only  be  done,  but  should  manifestly  and  undoubtedly  be seen  to  be  done ”, 2 judicial  activism menghendaki  pengadilan  untuk  memastikan keadilan  benar-benar  dapat  digapai  setiap  warga  negara  semudah  mereka membuka  pintu  rumahnya  sendiri.  Pandangan  ini  menolak  gagasan  tradisional tentang fungsi kekuasaan kehakiman yang sebatas hanya menafsirkan hukum yang dianggap  seringkali  tidak  menyelesaikan  masalah.  Penolakan  terhadap  gagasan tradisional  yang  konservatif  mengenai  fungsi  pengadilan  ini  menjadikan  hakim dengan  pandangan  demikian  disebut  sebagai  ’ activist  judge ‘  atau  hakim  liberal. 3 Dalam sejarah panjang Supreme Court Amerika Serikat, Chief Justice Earl Warren merupakan salah satu hakim yang diberi predikat sebagai ’ activist judge ‘ yang paling banyak melahirkan putusan bernuansa judicial activism . Salah satu satu putusannya yang kontroversial terdapat di dalam perkara Brown v. Board of Education Tahun 1954 yang menghapus kebijakan segregasi rasial pada dunia pendidikan di Amerika. 4 Pandangan judicial activism mengenai fungsi pengadilan yang aktif merespon berbagai permasalahan hukum dan sosial, dianggap dapat menjadikan pengadilan
1 Aharon Barak, Judge in Democracy, Oxford and Princeton: Princeton University Press, 2006, hlm. 4.
2 Arpita Saha, “Judicial Activism in India: a Necessary Evil”, http://ssrn.com/abstract=1156979 .
3 Thomas  M  Keck, The  Most  Activist  Supreme  Court  in  History:  The  Road  To  Modern  Judicial  Conservatism, Chicago: The University of Chicago Press, 2004, hlm. 224.
4 Ibid., hlm. 38.
Editorial
ii
sebagai  institusi  yang  ’hiperaktif‘  dan  eksesif. 5 Para  pengkritik judicial  activism di Amerika  mengkhawatirkan  kondisi  ini  mencederai  prinsip  dasar  bernegara,  yakni demokrasi  dan  prinsip  pemisahan  kekuasaan.  Ran  Hirschl  dalam Constitutional Courts vs Religious Fundamentalism: Three Middle Eastern Tales mengatakan bahwa kritik  mengenai  eksistensi judicial  activism dan  dampak  buruknya  merupakan sebuah pemahaman yang keliru. Dalam bantahannya, Hirschl mengatakan bahwa pembentukan  pengadilan  (terutama  pengadilan  konstitusional)  tidak  dapat dipisahkan dari latar belakang kenyataan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terbentuk dari tatanan sistem politik tertentu; sehingga pengadilan tidak mungkin beroperasi  pada  dimensi  yang  vakum  akan  politik  dan  ideologi. 6 Bagi  Hirschl, pengadilan harus menjadi bagian integral untuk dapat memanifestasikan gagasan dan value politik serta ideologi yang melatar belakangi pembentukannya. Hirschl juga  menolak  anggapan  bahwa judicial  activism mencerminkan  bentuk  ajaran juristokrasi  yang  akan  mencederai  prinsip  pemisahan  kekuasaan.  Bagi  Hirschl, selama pengadilan tidak memiliki ’ enforcement power ‘, maka sebuah negara belum sahih menyandang predikat sebagai negara juristokrat. 7
Dari  perspektif  ilmu  politik,  kehadiran judicial  activism memunculkan keuntungan tersendiri bagi para aktor politik. Judicial activism membuka jalan bagi institusi  politik  dan  aktor  politik  di  belakangnya  untuk  mengalihkan  penentuan kebijakan  publik  yang  sensitif  kepada  pengadilan.  Pengalihan  ini  disinyalir  untuk melindungi  kepentingan  elektoral  para  elit  politik  yang  mungkin  akan  terdampak akibat kebijakan publik yang akan diambil.  Hirschl menyebut fenomena ini sebagai ’ manuver  hegemony ’. 8 Namun  pada  titik  ini  Hirschl  tidak  menjelaskan  dampak manuver  hegemony terhadap  pengadilan,  padahal manuver  hegemony memiliki risiko menjadikan pengadilan sebagai objek ‘politiking’. Di  sisi  lain,  pemahaman judicial  restraint muncul  dari  persepsi  bahwa ajaran  pemisahan  kekuasaan  merupakan  pencapaian  tertinggi  dari  teori  hukum ketatanegaraan.  Pandangan  ini  menolak  untuk  mendudukan pengadilan  sebagai lembaga  utama  ( primary  custodian )  di  dalam  sistem  politik. 9 Judicial  restraint menghendaki  penentuan  berbagai  kebijakan  publik  yang  akan  menentukan kesejahteraan  rakyat  ( social welfare )  dilakukan  melalui  prosedur  politik  yang kompromistis di dalam institusi politik. Pandangan ini memiliki kedekatan dengan pendekatan  prosedural  habermasian  untuk  mencari  titik  keseimbangan  dari berbagai kepentingan, aspirasi, dan nilai yang bersifat intersubjektif. 10 Dengan kata 5 Ran Hirschl, “Constitutional Court vs. Religious Fundamentalism: Three Middle Eastern Tale”, Public Law and Legal Theory Research Paper No. 04-08, http://ssrn.com /abstract=557601 , hlm. 38.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Indra  Perwira,  “Refleksi  Fenomena Judicialization  of  Politics Pada  Politik  Hukum  Pembentukan  Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hlm. 29.
9 Wicaksana Dramanda, “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 4, Desember 2014, hlm. 620.
10 Juliano  Zaiden  Benvindo, On  The  Limits  of  Constitutional  Adjudication:  Deconstructing  Balancing  Judicial Activism , New York: Springer, 2010, hlm. 140.
lain, pendekatan judicial restraint memandang bahwa deliberasi publik pada forum dan  institusi  politik  merupakan  cara  yang  lebih  demokratis  dalam  merumuskan kebijakan publik.
Raoul Berger dan Robert Bork mencoba memberikan identitas judicial restraint dengan lebih tegas. Menurut mereka, judicial restraint merupakan bentuk penafsiran hukum  yang  mengedepankan  proses  rekonfirmasi  pada  fakta-fakta  sejarah  yang melatarbelakangi  pembentukan  konstitusi.  Pandangan  ini  mengasumsikan  bahwa konstitusi sebagai dokumen hukum harus netral dari preferensi pribadi hakim dan harus lebih setia pada teks dan konteks ketika konstitusi dibentuk. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan ’ originalism’ . 11 Kesetiaan para pendukung originalism pada teks dan konteks masa lalu ini mengakibatkan stigma konservatif melekat pada para pendukungnya. Meskipun cenderung lebih kaku, pendekatan originalism lebih mencerminkan  prinsip  kehati-hatian  pengadilan  dalam  memutus  perkara. Justice Antonin Scalia merupakan salah satu hakim yang dikenal sebagai pendukung judicial restraint melalui cara pandangnya yang begitu konservatif. Scalia bahkan dinobatkan sebagai  ’bapak textualism ‘,  sebuah  metode  penafsiran  yang  mengedepankan makna  tekstual.  Menurut  Scalia,  proposisi  norma  yang  berisi  kata-kata  memiliki keterbatasan arti, dan tugas hakim hanya menentukan mana arti yang tepat secara hukum. 12 Berbagai  doktrin  mengenai judicial  restraint ,  umumnya  merupakan  doktrin yang  memberikan  pembatasan  terhadap  kewenangan  pengadilan.  Dari  berbagai doktrin  tersebut,  setidaknya  terdapat  tiga  bentuk  pembatasan,  yakni Pertama, pembatasan  yang  dilakukan  dengan  memberikan  limitasi  terhadap  kewenangan atau yurisdiksi pengadilan melalui norma-norma di dalam konstitusi ( constitutional limitation ). Kedua, pembatasan  yang  dilakukan  dengan  menerapkan  kebijakan internal  pengadilan  yang  bersumber  dari  kehendak  pengadilan  untuk  melakukan pengekangan  diri  ( policy  limitation / self-restraint ). Ketiga, pembatasan  yang dilakukan berdasarkan doktrin-doktrin tertentu ( doctrine limitation ). 13
Pada  dasarnya, judicial  activism dan judicial  restraint muncul  dari  kesadaran yang sama bahwa terdapat sebuah keniscayaan di dalam tatanan masyarakat dan interaksi sosial di dalamnya, yakni ’perubahan‘. Keniscayaan tersebut menghasilkan sebuah  fenomena  kesenjangan  antara  kebutuhan  sosial  dengan  hukum  sebagai instrumen  yang  menjamin  interaksi  sosial  terjadi  dengan  cara  yang  tertib  dan teratur. 14 Namun, pendekatan untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut menjadi garis demarkasi antara judicial activism dengan judicial restraint . Meskipun judicial activism dan judicial restraint berpijak pada pondasi yang sama, yakni demokrasi,
11 Jerold Waltman, Principled Judicial Restraint: A Case Against Activism , New York: Palgrave Mcmillan, 2015, hlm.
40.
12 Antonin Scalia (et.al), A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law , Princeton and Chicester: Princeton University Press, 1997, hlm. Ix.
13 Wicaksana Dramanda, Op. cit., hlm. 621.
14 Aharon Barak, Op.cit., hlm. 3.

## iv
para hakim yang mendukung pandangan judicial activism cenderung menganggap pengadilan  sebagai  subjek  yang  dominan  di  dalam  relasi  antar  institusi  pada level  suprastruktur  politik.  Di  sisi  lain, judicial  restraint dan  para  pendukungnya beranggapan bahwa pengadilan bukanlah ’pemeran utama‘ di dalam relasi tersebut dan menghendaki peran dominan tetap berada pada institusi yang mencerminkan representasi rakyat.
Meskipun begitu, sebagaimana hakekat dari sebuah putusan pengadilan, judicial activism maupun judicial restraint tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi sebuah  putusan.  Putusan  pengadilan  mendapatkan  legitimasinya  hanya  ketika pengadilan memutus berdasarkan hukum. 15 Makna memutus berdasarkan hukum diartikan  oleh  Mark  Elliot  sebagai  sebuah  putusan  yang  dihasilkan  dengan  cara- cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum, baik hukum maupun politik, yang mendasari terbentuknya konstitusi. 16 Mengutip pendapat Sir Edward Coke beberapa abad yang lalu: “ Reason is the life of the law ”, 17 artinya legitimasi putusan pengadilan hanya  dapat  dilihat  atau  dinilai  melalui  alasan  atau  pertimbangan-pertimbangan yang  mendasari  mengapa  sebuah  putusan  dijatuhkan.  Oleh  karena  itu,  alasan ( reason )  ini  pulalah  yang  harus  menjadi  dasar  mengapa  sebuah  penyelesaian perkara harus didekati dengan pendekatan judicial activism atau judicial restraint . Penggunaan reason sebagai  basis  penentuan  pendekatan  yang  akan  digunakan, sejatinya mencerminkan sikap pengadilan yang lebih pragmatis dalam menghadapi perkara.
Meskipun  dapat  digunakan  secara  pragmatis, judicial  activism dan judicial restraint tetap  perlu  didudukan  secara  tepat  dalam  konteks  pelaksanaan  fungsi pengadilan.  Kapan judicial  activism maupun judicial  restraint dapat  ’mewarnai’ putusan pengadilan memang tidak dapat direncanakan bagai merumuskan fungsi- fungsi  algoritma.  Namun,  dalam  konteks  mencari  keseimbangan  diantara judicial activism dan judicial  restraint ,  perlu  untuk  menentukan  ’pemicu  minimum’ yang  sah  secara  hukum. Dalam  hal  ini,  menarik  untuk  melihat  pola  penggunaan judicial  activism di  Amerika. Judicial  activism selalu  dikaitkan  dengan  beberapa putusan landmark seperti Brown v Board of Education tahun 1954 maupun Roe v Wade tahun 1973.  Dalam perkara Brown v Board of Education , judicial activism di  dalam  putusan  pengadilan  mengambil  bentuk  berupa  pembatalan precedent atau putusan sebelumnya yang menjadi dasar segregasi rasial di Amerika melalui doktrin separate but equal . 18 Fakta sejarah kemudian menunjukan bahwa putusan ini telah memicu perubahan paradigmatik pada dimensi kebijakan publik Amerika terkait hak-hak masyarakat kulit hitam. Pasca putusan ini, kebijakan publik Amerika cenderung mengarah pada desegregasi dan pemberian kebijakan affirmative action
15 Bagir Manan, Menegakan Hukum Suatu Pencarian, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 171.
16 Mark Elliot, The Constitutional Foundation of Judicial Review, Oxford: Hart Publishing, 2001, hlm. v.
17 Daniel A Farber, Suzanna Sherry, Judgement Calls: Principle and Politics in Constitutional Law, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 43.
18 Ibid., hlm. 106.
bagi masyarakat kulit hitam. Putusan pengadilan dalam perkara Brown v Board of Education dapat dibaca sebagai sebuah upaya melindungi kebebasan dan persamaan bagi masyarakat kulit hitam yang sejatinya telah dijamin di dalam konstitusi. Begitu pula yang terjadi pada perkara Roe v Wade Tahun 1973. Judicial activism mengambil bentuk berupa pembentukan norma baru yang menjamin kebebasan bagi wanita atas  fungsi  reproduksinya. 19 Dalam  putusannya,  pengadilan  menyatakan  bahwa praktik aborsi dapat dibenarkan pada trimester pertama masa kehamilan dengan alasan-alasan  tertentu.  Hal  ini  dapat  dibaca  sebagai  bentuk  pemenuhan  jaminan atas hak diri pribadi ( privacy rights ) sebagaimana telah dijamin di dalam konstitusi. 20 Pola  di  atas  mencerminkan  bahwa judicial  activism selalu  dilakukan  dalam rangka menjamin kebebasan warga negara sebagaimana dilindungi oleh konstitusi dan  bukan  sebaliknya.  Artinya,  proposisi  ’menjamin  kebebasan’  dapat  menjadi pemicu bagi pengadilan untuk dapat bersikap aktif dalam memutus perkara dengan pendekatan judicial activism. Proposisi ’menjamin kebebasan’ juga dapat menjadi sumber  legitimasi  dan  penerimaan  publik  terhadap judicial  activism mengingat kebebasan adalah hakikat dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi. 21 Meskipun  begitu,  berbagai  kritik  terhadap judicial  activism (termasuk diantaranya kritik yang didasarkan pada pemahaman judicial restraint ) tidak dapat dihiraukan. Oleh karena itu, dalam kerangka demokrasi, judicial activism harus dibaca sebagai sesuatu yang berbahaya namun dibutuhkan ( necessary evil) .  Sebagai sebuah necessary  evil ,  maka  penggunaan  pendekatan judicial  activism harus  dilakukan dengan  sangat  selektif.  Sementara  itu, judicial  restraint ,  karena  karakternya  yang cenderung untuk menarik diri dan melimpahkan penyelesaian perkara pada cabang kekuasaan yang lain, harus dibaca sebagai sebuah kehati-hatian pengadilan guna menjamin keberlangsungan demokrasi dan pemisahan kekuasaan.
Artikel terpilih dalam Jurnal Padjadjaran edisi kali ini membahas beragam isu dari mulai hukum pidana, hukum HAM, cyber law , hukum internasional, dan hukum merek. Artikel kehormatan ditulis oleh Prof. Agus Sardjono mengenai simfonisasi hukum kekayaan intelektual dalam pemajuan kebudayaan. Prof. Tarsisius Murwadji dan Achmad Hagi Robby membuka wacana dengan membahas mengenai edukasi dan penyehatan koperasi melalui linkage program perbankan. Widati Wulandari dan Tristam P. Moellono membahas problematika pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit : perbandingan makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr . Inna Junaenah dan Lailani Sungkar membahas mengenai model panduan kriteria desa peduli hak asasi manusia dalam konteks Jawa Barat. Nia Kurniati membahas perlindungan hukum merek terhadap produk Teri Biru Seira dan Kerupuk Ikan Tanimbar sebagai industri kreatif masyarakat di Kota Saumlaki. Rocky Marbun membahas mengenai diskursus perumusan ideologi sebagai perbuatan pidana dalam rangka Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  2015.  Muh.  Insa  Ansari  membahas  penugasan  pemerintah  pada  BUMN
19 Ibid.. hlm. 141.
20 Ibid.
21 Jerold Waltman, Op.cit., hlm. 53.

## Editorial

## vi
sektor ketenagalistrikan dalam perspektif hukum korporasi. Budi Hermawan Bangun mengupas Peran ASEAN dalam melakukan penanganan pengungsi Rohingya. Wahyu Hardiangsih, Hari Purwadi, dan Emmy Latifah membahas ketiadaan pengaturan kuota ekspor hiu tikus ( Alopias Ssp. ) di Indonesia dan Akibat-Akibat Hukumnya. Di bagian akhir, Darmaini Roza dan Laurensius membahas peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. Rubrik book review kali ini ditulis oleh Chloryne Tri Isana Dewi atas buku berjudul Islam and Human Rights, Tradition, and Politics yang disusun oleh Ann Elizabeth Mayer. Untuk Rubrik Khazanah pada edisi ini akan membahas pemikiran filsuf Ludwig Feuerbach. Selamat membaca!