## Wajah Hukum

## Pengaturan Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Berat Yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
Ratih Novitasari 1 *, Yetniwati 2 , Dwi Suryahartati 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Arif Rahman Hakim No.8, Telanaipura, Kota Jambi - 36361 *Correspondence email : ratihnovitasss@gmail.com
Abstrak. Sanksi  mengenai  pelanggaran  yang dilakukan oleh Notaris diatur dalam  UUJN  dan  Kode Etik  Notaris. Namun,  tidak adanya penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  bentuk pelanggaran  seperti apa  yang  bisa di katakan sebagai  suatu pelanggaran ringan hingga  pelanggaran  berat  dalam  penjatuhan  sanksi  Notaris  mengakibatkan  adanya  kekaburan  norma  dalam  UUJN  pada  Pasal  9 angka  1  huruf  d  tentang  pelanggaran  Notaris  dan  Pasal  12  huruf  d  mengenai  pelanggaran  berat  Notaris.  Tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  penjatuhan  sanksi  terhadap  pelanggaran  berat  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dan upaya  hukum  Notaris  yang  dijatuhi  sanksi  pelanggaran  berat  dalam  perspektif  peraturan  perundang-undangan  dengan menggunakan  tipe  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Untuk  menentukan  jenis-jenis  pelanggaran  atau  klasifikasi  pelanggaran Notaris  tersebut,  berdasarkan  kajian  dan  kebijakan  Majelis  Pengawas  Notaris  sebagai  pejabat  yang  berwenang  dengan  tetap mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  karena  belum  adanya  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  klasifikasi pelanggaran Notaris. Apabila Notaris merasa keberatan dijatuhi sanksi pelanggaran berat, maka Notaris  dapat mengajukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kata kunci : Sanksi, Notaris, Pelanggaran Berat
Abstract.  Sanction  about  violations  that  commited  by  Notary  are  regulated  in  Notary  position  regulation  and  ethics  code  of Notary. But, there is no further explanation regarding the form of violations such as what can be said as a minor violation to a serious  violation  in  the  imposition  of  a  Notary  sanction  cause  the    ambiguity  of  norms  in  Article  9  paragraph  (1)  letter  d regarding Notary violations and Article 12 letter d regarding gross violations by Notary. The purpose of this study is to find out and analyze the arrangements of sanctions imposition for gross violations committed by Notary and Notary legal efforts that are sanctioned for gross violations in the perspective of laws and regulations by using the type of normative juridical law research. To  determine  the  types  of  violations  or  classification  of  notary  violations,  based  on  the  review  and  policy  of  the  Notary Supervisory  Assembly  as  an  authorized  official  with  reference  to  applicable  laws  and  regulations  because  there  is  no  further explanation  of  the  classification  of  notary  violations.  If  the  Notary  feels  the  objection  to  being  sanctioned  for  gross  violations, then the Notary can file a legal effort that is to file a lawsuit with the State Administrative Court.

## Keywords : Sanction, Notary, Gross Violations

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Salah  satu  tujuan  utama  di  dalam  konsep  Negara  hukum  yaitu  untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat dengan memberikan kepastian hukum.  Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan haknya. Untuk menjamin kepastian hukum tersebut dalam wilayah hukum privat/perdata, Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian. 1
Notaris dibutuhkan untuk pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Adanya legalisasi dari Notaris sebagai pejabat negara memang  sangat  diperlukan  untuk  membuktikan  akan  adanya  suatu  perbuatan  serta  hak  dan  kewajiban  tertentu. 2 Masyarakat  membutuhkan  figur  Notaris  yang  keterangan-keterangannya  dapat  diandalkan,  dipercaya  dan  tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak serta menjadi penasehat hukum yang tidak ada cacatnya.
Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  pengertian  Notaris  yaitu  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh  Negara secara  atributif melalui Undang-Undang  kepada seseorang yang
1 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 89.
2 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 5.

## Ratih  Novitasari  et  al.,  Pengaturan  Penjatuhan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran  Berat  Yang  Dilakukan  oleh  Notaris  dalam
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
dipercayainya.  Sebagai  pejabat  umum,  Notaris  harus  berjiwa  Pancasila,  taat  kepada  hukum,  sumpah  jabatan,  Kode Etik Notaris, berbahasa Indonesia yang baik. Dan sebagai profesional Notaris harus memiliki ikut serta pembangunan nasional  dibidang  hukum,  menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  martabat.  Notaris,  menertibkan  diri  sesuai  dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang jabatan Notaris. 3
Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu  kewenangannya yaitu membuat  akta  autentik.   Pengertian  Akta Otentik terdapat dalam Pasal 1 angka  (1), yaitu “Akta Notaris yang selanjutnya disebut  Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Pengertian akta otentik juga disebutkan dalam Pasal 1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  bahwa  :  “Akta  Otentk  ialah  suatu  akta  yang  didalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu ditempat  dimana  akta  dibuatnya”.  Selain  memiliki  kewenangan,  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  juga mengatur  mengenai  kewajiban  serta  larangan  Notaris.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  17  UUJN. Kewajiban dan larangan tersebut tidak boleh dilanggar oleh Notaris.
“Sebagai seorang pejabat umum Notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  mengingat  jabatan  Notaris  merupakan jabatan  kepercayaan  dalam  proses  penegakan  hukum”. 4 Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  harus tunduk  dan  patuh  kepada  peraturan  dan  Undang-Undang  yang  berlaku  yaitu  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Selain  itu  Notaris  juga berkewajiban  untuk  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  etika  yang  sudah  disepakati  bersama  dalam  bentuk  kode etik.
UUJN  memiliki  norma-norma  hukum  yang  mengatur  aturan  main  terhadap  Notaris  yang  diikuti  pula  dengan sebuah  hukuman  atau  sanksi.  UUJN  memberikan  perhatian  atas  pemberlakuan  sanksi  bagi  Notaris  yang  melakukan kesalahan  atau  pelanggaran,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  beberapa  Pasal  dalam  UUJN  yang  mengatur  sanksi terhadap Notaris. Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal hukum.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa Pasal yang memuat ketentuan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi administratif. Diantaranya terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (11), (13), Pasal 17  ayat  (2),  Pasal  19  ayat  (4),  Pasal  32  ayat  (4),  Pasal  37  ayat  (2),  dan  Pasal  65A  yaitu  mengenai  kewajiban  dan larangan  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya.  Apabila  ketentuan  dalam  Pasal-Pasal  tersebut  dilanggar  akan dikenakan sanksi administratif berupa :
1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; dan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Harus adanya pengawasan dan pembinaan yang  terus-menerus  agar  tugas Notaris  selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.  Tujuan  pengawasan  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  memenuhi  persyaratan  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris.  “Demi  keamanan  dari  kepentingan  masyarakat  Notaris  diangkat  oleh pemerintah bukan untuk kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya”. 5
Wewenang  pengawasan  atas  Notaris  ada  di  tangan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Menteri melimpahkan  wewenang  itu  kepada  Majelis  Pengawas  Notaris  yang  dia  bentuk.  UUJN  menegaskan  bahwa  Menteri melakukan  pengawasan  terhadap  Notaris  dan  kewenangan  Menteri  untuk  melakukan  pengawasan  ini  oleh  UUJN diberikan  dalam  bentuk  pendelegasian  delegatif  kepada  Menteri  untuk  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris. 6 Kedudukan  Menteri  sebagai  eksekutif  (Pemerintah)  yang  menjalankan  kekuasaan  Pemerintah  dalam  kualifikasi sebagai  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  Pasal  67  ayat  (1)  UUJN  ditegaskan  bahwa  yang  melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.
Majelis  Pengawas  Notaris,  selain  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  Notaris,  tapi  juga
3 Rosalia, Ismaw, Pemberhentian Pejabat Notaris, Lex Privatum , Vol.II, No. 1 , (Jan-Maret 2014), hlm. 98-99.
4 Ibid, hlm. 166.
5 G.H.S. Lumban Tobing, Op.cit, hlm. 301.
6 Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2020), hlm. 594.

## Ratih  Novitasari  et  al.,  Pengaturan  Penjatuhan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran  Berat  Yang  Dilakukan  oleh  Notaris  dalam
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
berwenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  tertentu  terhadap  Notaris  yang  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  dalam menjalankan  tugas  jabatan  Notaris.  Majelis  Pengawas  Notaris  sebagai  satu-satunya  instansi  yang  berwenang melakukan  pengawasan  pemeriksaan  dan  menjatuhkan  sanksi  terhadap  Notaris. 7 Tiap  jenjang  Majelis  Pengawas Notaris  mempunyai  wewenangnya  masing-masing  dalam  melakukan  pengawasan  dan  untuk  menjatuhkan  sanksi. Sanksi terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata dan administrasi terhadap pelanggaran yang dibuatnya. Namun pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi.
Majelis  Pengawas  membentuk  Majelis  Pemeriksan  Notaris  apabila  Majelis  Pengawas  menerima  laporan  dari masyarakat  mengenai  adanya  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau  pelanggaran  ketentuan  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris.  Selain  laporan  dari  masyarakat  bisa  juga  merupakan  hasil  rekomendasi  pemeriksaan  Majelis Pengawas Daerah  kepada Majelis Pengawas  Wilayah. Notaris yang dalam hasil pemeriksaannya dinyatakan terbukti bersalah  maka  dijatuhi  sanksi  sesuai  tingkat  pelanggaran  yang  dilakukan.  Notaris  yang  terbukti  melakukan pelanggaran  terhadap  jabatan  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  lisan  atau  tertulis  oleh  MPW  atas  laporan  dari  MPD. MPW  memberikan  usulan  kepada  MPP  agar  notaris  dikenakan  pemberhentian  sementara.  Penjatuhan  sanksi pemberhetian sementara hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yang kemudian Majelis Pengawas Pusat memberikan  usulan  kepada  menteri  agar  dijatuhi  sanksi  pemberhentian  dengan  hormat  dan  pemberhentian  dengan tidak hormat.
Namun dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, belum adanya pengaturan mengenai jenis-jenis pelanggaran ataupun klasifikasi pelanggaran untuk menentukan apakah Notaris tersebut melakukan pelanggaran ringan atau berat. Undang-Undang  hanya  mengatur  mengenai  sanksi  minimun  hingga  sanksi  maksimum  yang  akan  didapatkan  oleh Notaris.  Sehingga  Majelis  Pengawas  Notaris  dalam  menjatuhkan  sanksi  masih  bervariasi  dan  beragam.  Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris didasari oleh kebijakan dan kajian dari Majelis Pemeriksa Notaris. Hal ini tentu saja  menjadi  sesuatu  yang  urgent  karena  bisa  menimbulkan  ketidakpastian  dan  ketidakadilan  terhadap  Notaris. Apalagi apabila penjatuhan sanksi tersebut sudah termasuk pelanggaran berat.
Berikut  ini  merupakan  kasus  pelanggaran  dalam  pelaksanaan  jabatan  Notaris  masih  seringkali  terjadi,  seperti kasus  dalam  putusan  Majelis  Pemeriksa  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  Tanggal  26  Februari  2007  nomor  129/MPW- JABAR/2007, Notaris DS melakukan pelanggaran yakni dalam proses pembuatan akta tidak dibacakan dengan patut dan  melakukan  tindakan  tidak  seksama  yaitu  persetujuan  suami  untuk  melakukan  tindakan  terbalik,  yaitu  istri memberikan  persetujuan  kepada  suami  dan  bukan  suami  kepada  istri,  yang  mana  tindakan-tindakan  tersebut  telah bertentangan  dengan  peraturan  Jabatan  Notaris.  Akibat  pelanggaran  tersebut,  MPW  JABAR  memberikan  sanksi kepada  Notaris  DS  berupa  pemberhentian  sementara  dari  jabatannya  selama  6  (enam)  bulan  dikarenakan  dalam menjalankan  jabatannya  tidak  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri  tidak  berpihak  menjaga  kepentingan  pihak yang  terkait  dalam  pembuatan  hukum.  Namun  Notaris  DS  kembali  melakukan  pelanggaran  seperti  yang  terdapat dalam  putusan  Majelis  Pemeriksa  Pusat  Notaris  Tanggal  09  Oktober  2018  nomor  03/B/MPPN/X/2018,  Notaris  DS melakukan pelanggaran dalam pembuatan Akta Jual Beli. Dalam proses pembuatan akta tidak dibacakan dengan patut dan  tidak  ditanda  tangani  dihadapan  para  pihak  sehingga  berakibat  merugikan  pihak  dalam  akta  tersebut.  Sehingga Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  mengusulkan  penjatuhan  sanksi  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  kepada Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  karena  telah  melanggar  peraturan  jabatan  Notaris  dan kode etik  profesi serta karena telah berulang kali melakukan pelanggaran.
Selain  kasus  Notaris  DS,  ditemukan  kasus  lain  mengenai  pelanggaran  Notaris  terhadap  kewajiban  dan larangannya. Pada putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 10 Desember 2018 Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, Notaris  MI  melakukan  pelanggaran  berupa  menandatangani  akta  diluar  wilayah,  dan  dalam  menjalankan  jabatannya tidak  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri  tidak  berpihak  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam pembuatan hukum, dan tidak memberikan Salinan Akta kepada pihak yang bersangkutan. Sehingga Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena telah melanggar peraturan jabatan Notaris dan kode etik  profesi.
Notaris MI dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat tanpa dijatuhi sanksi berjenjang dari yang ringan hingga terberat  terlebih  dahulu  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris.  Sedangkan  Notaris  DS  yang  sama-sama  melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan sebelumnya dijatuhi sanksi pemberhentian sementara  selama 6 (enam) bulan dan dijatuhi sanksi pemberhentian dengan hormat setelah melakukan pelanggaran berulang kali.
Dapat dilihat dari contoh kasus diatas, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pemberian sanksi Notaris yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, perbedaan pada beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada kedua Notaris  walaupun  keduanya  memiliki  persamaan  hal  yang  dilanggar  yakni  mengenai  kewajiban  dan  larangan  yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengaturan mengenai pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  pasal  9  huruf  d  dan  Pasal  12  huruf  d  untuk  pelanggaran  berat.  Tidak adanya  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  ruang  lingkup  pelanggaran  berat  yang  dilakukan  oleh  Notaris,
7 Ibid.
Ratih  Novitasari  et  al.,  Pengaturan  Penjatuhan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran  Berat  Yang  Dilakukan  oleh  Notaris  dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
sehingga sanksi yang diberikanpun bisa berbeda setiap kasus.
Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kekaburan norma dalam penjelasan mengenai tingkatan atau ruang lingkup pelanggaran  dari  pelanggaran  ringan  sampai  pelanggaran  berat.  Tidak  adanya  pengaturan  yang  spesifik  mengenai tingkatan pelanggaran bagi jabatan Notaris dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk Majelis Pengawas dalam mengusulkan  pemberhentian  tidak  hormat  kepada  menteri.  Ini  disebabkan  karena  didalam  Undang-undang  Jabatan Notaris  hanya mengatur penjelasan tentang pengertian pelanggaran berat dan bukan tingkatan dan ruang lingkupnya secara spesifik yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai pelanggaran  berat  jabatan  Notaris  dengan  judul  Pengaturan  Penjatuhan  Sanksi  Terhadap  Pelanggaran  Berat  Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.
Dari  uraian  tersebut  diatas  muncul  pertanyaan  dan  masalah  yang  perlu  dilakukan  pengkajian  yaitu  bagaimana pengaturan  penjatuhan  sanksi  terhadap  pelanggaran  berat  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dalam  perspektif  peraturan perundang-undangan dan apa upaya hukum Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran berat.

## METODE
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain, 8 yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis permasalahan yang ada  dan dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan kasus. Sumber  data yang digunakan pada penelitian ini ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  :  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Notaris.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku-buku,  tesis,  disertasi, dan  jurnal-jurnal  hukum.  Selain  itu  juga  terdiri  dari  kamus-kamus  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan. 9 Dan  untuk  bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  yang  diperoleh  melalui  internet  atau  website, wawancara, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 10 Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis  adalah  dengan  cara  menginterprestasikan,  mengevaluasi  dan  menilai  Perundang-Undangan  serta  bahan- bahan Hukum  yang berkaitan dengan pengaturan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh Notaris dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
Payung  hukum  yang  dijadikan  pedoman  oleh  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  yaitu  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris,  UU  tersebut  dijadikan  pedoman  dalam  rangka  membuat  akta  autentik  yang  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-Undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  Undang-Undang  tersebut  juga  mengatur  tentang  kewajiban  dan larangan Notaris, pengawasan terhadap Notaris dan sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris. Namun tidak hanya Undang-Undang  yang  menjadi  acuan  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya,  Notaris  juga  memiliki  Kode  Etik  untuk ditaati dan dipatuhi.
Sanksi  diartikan  sebagai  alat  pemaksa  sebagai  hukuman  jika  tidak  taat  kepada  perjanjian.  Dalam  hakekatnya sanksi  merupakan  suatu  paksaan  berdasarkan  hukum,  juga  untuk  memberikan  penyadaran  kepada  pihak  yang melanggarnya,  bahwa  suatu  tindakan  yang  dilakukannya  telah  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  dan untuk  mengembalikan  yang  bersangkutan  agar  bertindak  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku,  juga  untuk menjaga  keseimbangan  berjalannya  suatu  aturan  hukum.  “Dengan  demikian  sanksi  merupakan  instrument  yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar”. 11
Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan  jabatan  Notaris  sebagaimana
8 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada,1985), hlm.23.
9 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Op.Cit, hlm. 155.
10 Zainuddin Ali, Op.Cit , hlm. 57.
11 Tatiek  Sri  Djatmiati, Prinsip  Izin  Industri  di  Indonesia, Program  Pascasarjana,  (Surabaya  :  Universitas  Airlangga, Disertasi, 2004), hlm. 82.
Ratih  Novitasari  et  al.,  Pengaturan  Penjatuhan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran  Berat  Yang  Dilakukan  oleh  Notaris  dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris, serta untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas  dan  jabatannya  untuk  tertib  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  “Di  samping  dengan  pemberian  sanksi terhadap  Notaris,  juga  untuk  melindungi  masyarakat  dari  tindakan  Notaris  yang  dapat  merugikan  masyarakat” 12 , misalnya  membuat  akta  yang  tidak  melindungi  hak-hak  yang  bersangkutan  sebagaimana  yang  tersebut  dalam  akta Notaris.  Sanksi  tersebut  merupakan  martabat  Notaris  sebagai  lembaga  kepercayaan,  karena  jika  Notaris  melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepecayaan masyarakat terhadap Notaris tersebut.
“Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk Undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan  lain,  seperti  keputusan  menteri  ataupun  hukum  lain  di  bawah  Undang-Undang”. 13 Pencantuman  sanksi dalam  berbagai  aturan  hukum  tersebut  seperti  merupakan  kewajiban  yang  harus  dicantumkan  dalam  tiap  aturan hukum.  Jika  dalam  suatu  aturan  hukum  ditentukan  kepada  siapa  saja  yang  melanggar  aturan  hukum  tersebut  akan dijatuhi  sanksi  pidana,  perdata,  dan  administrasi,  maka  kepada  pelanggar  dapat  dijatuhi  sanksi  secara  kumulatif. Sanksi  yang  berlaku  terhadap  Notaris  secara  individu  merupakan  suatu  pertaruhan  dalam  jabatannya,  apakah masyarakat  masih  mempercayakannya  atau  tidak  dalam  membuat  akta.  Dalam  aturan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang Jabatan Notaris berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.
Pasal yang mengatur mengenai ketentuan sanksi dalam UUJN yaitu dalam Pasal 84 dan Pasal 85. Pada Pasal 85 UUJN  tersebut  merupakan  sanksi  administratif.  Sanksi  tersebut  merupakan  sanksi  terhadap  Notaris  berkaitan kewenangannya  dalam  menjalankan  tugas  jabatan  Notaris  dalam  membuat  akta  otentik.  Sanksi  yang  diatur  dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat dalam Pasal 85, yaitu :
Apabila  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1)  huruf a, Pasal  16 ayat (1)  huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1)  huruf h, Pasal  16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat  (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa : a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat; atau
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Pada UUJN tidak diatur secara jelas tentang penggolongan atau pengelompokkan jenis sanksi administrasi yang dimulai  dari  pelanggaran  ringan  hingga  pelanggaran  berat.  Tidak  hanya  dalam    UUJN,  namun  dalam  peraturan pelaksananya  juga  belum  ditemukan  adanya  klasifikasi  tingkatan  pelanggaran  Notaris.  Dengan  tidak  adanya pengaturan  sanksi  administratif  secara  khusus  dalam  UUJN  dan  peraturan  pelaksananya  dapat  menimbulkan kekhawatiran terhadap Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi, apakah telah sesuai dengan pelanggaran yang  dilakukan  oleh  Notaris  atau  malah  sebaliknya.  Hal  ini  sangat  berpengaruh  khusunya  apabila  seorang  Notaris dijatuhi sanksi pelanggaran berat oleh Majelis Pengawas. Penjelasan mengenai pelanggaran berat oleh Notaris hanya terdapat dalam   penjelasan UUJN Pasal 12 huruf d yaitu  “pelanggaran berat  adalah tidak  memenuhi kewajiban dan melanggar  larangan  jabatan  Notaris”.  Tidak  adanya  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  kewajiban  dan  larangan  mana yang  dilanggar  oleh  Notaris  yang  merupakan  sebuah  pelanggaran  berat.  Atau  perbuatan  yang  bagaimana  dalam menjalankan kewajibannya yang merupakan sebuah pelanggaran berat.
Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  yang  memiliki  kesamaan  pasal  akan  dijatuhi  sanksi  yang  sama.  Namun, Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan atas  pertimbangan  berat  dan  ringannya  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Notaris.  Pertimbangan  berat  dan  ringannya kesalahan  Notaris  berimplikasi  kepada  beratnya  tanggung  jawab  yang  harus  ditanggungnya.  Maka  dari  itu,  tidak jarang  ditemukan  Putusan  Majelis  Pengawas  Notaris  yang  memiliki  perbedaan  putusan  yakni  penjatuhan  sanksi meskipun  memiliki  kesamaan  pasal  yang  dilanggar.  Biasanya  perbedaan  putusan  ini  didasari  oleh  beberapa  faktor. Adapun  salah  satu  faktornya  adalah  dari  dalam  UUJN  tidak  mengatur  mengenai  klasifikasi  sanksi  minimum  dan sanksi maksimum serta perbedaan fakta hukum yang terjadi. Maka sudah dapat dipastikan putusan Majelis Pengawas Notaris akan berbeda bahkan berlawanan arah hingga terjadi perbedaan dalam sanksinya.
Pada  kasus  Notaris  DS,  ia  dijatuhi  sanksi  pemberhentian  dengan  hormat  karena  sebelumnya  telah  dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Dan selama persidangan baik pada saat pelanggaran pertama maupun kedua, Notaris DS  menyesali  perbuatannya,  dan  didalam  persidangan  terlapor  kooperatif  dan  tidak  berbelit-belit  sehingga  Majelis
12 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik, (Bandung  :  PT.  Refika Aditama, 2013), hlm. 90.
13 Okta  Jony  Firmanzah, Pelaksanaan  Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Terhadap  Tugas  dan  Jabatan Notaris, Tesis, (Semarang : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 88.

## Ratih  Novitasari  et  al.,  Pengaturan  Penjatuhan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran  Berat  Yang  Dilakukan  oleh  Notaris  dalam
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
Pengawas Notaris menjatuhkan sanksi berjenjang kepada Notaris DS. Sedangkan untuk Notaris MI, Majelis Pengawas Notaris menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena pada saat pemeriksaan, Notaris MI tidak tidak kooperatif  dengan  tidak  menghadiri  pemeriksaan  yang  mana  sebelumnya  telah  dikirimi  Surat  Panggilan  Pertama. Notaris  MI  hanya  menjawab  panggilan  pertama  Majelis  Pengawas  Pusat  melalui  Surat  Pemberhentian  Tidak  Bisa Hadir  karena  alasan  tertentu  yang  tidak  bisa  memungkinkan  untuk  menghadiri  panggilan  Majelis  Pengawas  Pusat tersebut.
Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Bapak Purwanto, S.H., M.M. selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum  di  Kantor  Wilayah  Jambi  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  yang  mengurusi  perihal pengawasan dan pembinaan Notaris. Bapak Purwanto mengatakan bahwa :
“Untuk  menentukan  seorang  Notaris  tersebut  bersalah  dan  dapat  dijatuhi  sanksi  pelanggaran  berat  yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa selama melakukan pemeriksaan terhadap Notaris  tersebut.  Tidak  hanya  itu  saja,  yang  bisa  menjadikan  faktor  seorang  Notaris  bisa  dianggap  melakukan pelanggaran  berat  yaitu  apabila  selama  pemeriksaan  Notaris  tidak  bersikap  jujur,  dan  kooperatif  membantu Majelis Pemriksa maka, Majelis Pengawas bisa menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan untuk memberatkan sanksinya.  Faktor  lain  yaitu  apabila  Notaris  itu  sebelumnya  telah  melakukan  kesalahan  yang  sama  ataupun melakukan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  dan  larangan  dan  dijatuhi  sanksi  berupa  pemberhentian  sementara maka  itu  juga  sebuah  faktor  pemberat  dalam  menjatuhi  sanksi.  Namun  itu  semua  kembali  lagi  pada  keputusan bersama Majelis Pengawas Notaris. Undang-Undang hanya sebagai acuan dalam penjatuhan sanksi.” 14
Hal  yang  sama  juga  disebutkan  oleh  bapak  Subowo,  S.H.,  M.Kn.,  Notaris  di  Kota  Jambi selaku  Wakil  Ketua Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  di  Provinsi  Jambi.  Menurutnya,“dalam  penjatuhan  sanksi  pelanggaran  berat  Notaris, Majelis  Pengawas  tidak  hanya  melihat  apa  yang  dilanggar  oleh  Notaris.  Namun  sikap  Notaris  dan  sudah  berapa banyak  aduan  dari  masyarakat  ataupun  temuan  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  juga  menjadi  faktor  penting  dalam penjatuhan sanksi”. 15
Meskipun perkaranya sama yang dilanggar tetapi tidak jarang penjatuhan sanksinya berbeda. Adanya perbedaan penafsiran  antara Majelis Pengawas Notaris  menyebabkan sistem penjatuhan sanksi bergantung  kepada  subjektivitas penilaian  Majelis  Pengawas  Notaris.  Perbedaan  penafsiran  tersebut  terjadi  karena  adanya  norma  yang  kabur  dan multitafsir yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksananya. Selain itu juga didasari pada  kebebasan  Majelis  Pengawas  Notaris  untuk  menentukan  berat  ringannya  pelanggaran,  sebab  dalam  Undang- Undang hanya mengatur mengenai minimum dan maksimum sanksinya bukan klasifikasi atau bentuk pelanggarannya.
Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris yang melakukan pelanggaran akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan kajian yang mendalam tentang kesalahan Notaris tersebut, sehingga Majelis Pengawas Notaris dapat menentukan dengan adil jenis sanksi administratif mana yang akan dijatuhkan kepada Notaris  yang  melanggar.  Perumusan  sanksi  administrasi  harus  jelas  hukuman  apa  dikenakan  terhadap  perbuatan  apa demi  menjamin  kepastian  hukum  bagi  setiap  orang.  Jika  rumusan  peraturan  tidak  jelas  dan  multitafsir,  tentu  akan menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Hal  ini  menjadikan  perbedaan  penjatuhan  sanksi  didalam  putusan  Majelis Pengawas  Notaris  menjadi  urgent.  Keadilan  dalam  penjatuhan  sanksi  merupakan  kewajiban  yang  harus  ditegaskan dalam peraturan hukum menjaga keharmonisan dan keselarasan didalam hubungan jabatan Notaris.

## Upaya Hukum Terhadap Notaris Yang Dikenakan Sanksi Pelanggaran Berat
Instansi  yang  berwenang  untuk  melakukan  pemeriksaaan,  pengawasan  dan  menjatuhkan  sanksi  bagi  Notaris ialah Majelis Pengawas Notaris. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris merupakan sanksi administratif. Pengertian sanksi administratif terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Permen Hukum dan HAM No. 61 Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penjatuhan  Sanksi  Administratif  Terhadap  Notaris  “Sanksi  Administratif  adalah hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  kepada  Notaris  karena  melakukan  pelanggaran  yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undang”.
Majelis  Pengawas  Notaris  menjatuhkan  sanksi  apabila  Notaris  yang  bersangkutan  melanggar  ketentuan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Majelis  Pengawas  Notaris  yang  dalam  kewenangannya  dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris  adalah Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat  (MPP).  Dalam  kewenangannya  MPW  hanya  dapat,  menjatuhkan  sanksi  berupa  teguran  lisan  dan  tertulis,  dan sanksi  ini  bersifat  final  (Pasal  73  ayat  (1)  huruf  e  dan  ayat  (2)  UUJN).  Sedangkan  MPP  hanya  dapat  menjatuhkan pemberhentian  sementara  (Pasal  77  huruf  c  UUJN).  Dalam  pelaksanaan  penjatuhan  sanksi  pemberhentian  dengan
14 Wawancara  dengan  Purwanto,  tanggal  14  April  2021  di  Kantor  Wilayah  Jambi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.
15 Wawancara Subowo, tanggal 1 Juni 2021 di Kantor Notaris Jambi Subowo, S.H.,       M. Kn.
Ratih  Novitasari  et  al.,  Pengaturan  Penjatuhan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran  Berat  Yang  Dilakukan  oleh  Notaris  dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
hormat atau dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf d disampaikan atas usul Ketua Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri.
Pada  kenyataannya,  keputusan  Majelis  Pengawas  Notaris  dalam  menjalankan  kewenangannya  untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar tidak selalu langsung diterima oleh Notaris maupun para pihak. Sehingga  Notaris  yang  merasa  tidak  terima  atau  keberatan  atas  keputusan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Pengawas Notaris  karena  merasa  dirugikan  dapat  melakukan  upaya  hukum  apabila  keputusan  tersebut  dianggap  memihak  dan tidak adil menurut Undang-Undang yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (8) Permen Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap  Notaris,  disebutkan  bahwa  Banding  adalah  upaya hukum yang dilakukan pihak yang keberatan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah.
Upaya  hukum  banding  terhadap  putusan  Majelis  Pengawas  Wilayah  kepada  tingkat  yang  lebih  tinggi  yaitu Majelis  Pengawas  Pusat  sesuai  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yaitu  keputusan  yang  bersifat  rekomendasi pemberhentian  sementara  3  (tiga)  bulan  atau  6  (enam)  bulan  dan/atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Putusan sanksi  dari  MPW  yang  bermuatan  peringatan  lisan  atau  peringatan  tertulis  sesuai  dengan  Pasal  73  ayat  (2)  UUJN bersifat  final.  Menurut  Jimly  Assidiqie  dalam  putusan  berarti  keputusan  sudah  definitif  dan  menimbulkan  akibat hukum. “Arti definitif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudah pasti (bukan sementara) dapat disimpulkan bahwa  keputusan  yang  final  tidak  dapat  lagi  dimintakan  upaya  hukum  terhadapnya”. 16 Upaya  hukum  banding  dari MPW  ke  MPP  hanya  terbatas  pada  penindakan  sanksi  pemberhentian  sementara  kepada  Notaris  yang  melanggar, upaya  hukum  banding  ini  merupakan  kepastian  hukum  dan  keadilan  hukum  bagi  Notaris  dalam  mencari  keadilan terhadap  putusan  MPW  yang  merugikan  pihak  Notaris  apabila  pelanggaran  yang  dilakukannya  tidak  sebanding dengan  hukuman  yang  dia  terima  atau  Notaris  telah  membuktikan  bahwa  ia  melakukan  pekerjaan  dengan  baik  dan benar menurut UUJN tetapi masih dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
Apabila terhadap upaya banding administrasi tersebut masih tetap menghasilkan putusan yang dirasa merugikan Notaris, maka dapat diajukan gugatan kepada PTUN. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus,  dan menyelesaikan Sengketa Tata    Usaha  Negara    sebagaimana        dimaksud  dalam  ayat  (1)  jika  seluruh  Upaya  Administrasi  yang  bersangkuatan telah digunakan.
Apabila dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa TUN  tersebut  melalui  upaya  administratif,  maka  seseorang  atau  Badan  Hukum  Perdata  tersebut  dapat  mengajukan gugatan  ke  PTUN  atau  dengan  kata  lain  Pengadilan  baru  berwenang,  memeriksa,  memutuskan,  dan  menyelesaikan sengketa  TUN  jika  seluruh  upaya  administratif  yang  bersangkutan  telah  digunakan.  “Yang  dimaksud  gugatan  yaitu permohonan  secara tertulis dari  seseorang atau badan  hukum perdata yang merasa dirugikan atas putusan  tata  usaha Negara”. Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di PTUN menurut UU PTUN ada 2 pihak, yaitu:
a. Pihak  penggugat,  yaitu  seseorang  atau  Badan  Hukum  Perdata  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  dengan dikeluarkannya KTUN oleh Badan atau Pejabat TUN baik dipusat atau didaerah.
b. Pihak  tergugat,  yaitu  Badan  atau  Pejabat  TUN  yan  gmengeluarkan  Keputusan  berdasarkan  wewenang  yang  ada padanya atsu dilimpahkan kepadanya.

## SIMPULAN
1. Pengaturan  penjatuhan  sanksi  terhadap  pelanggaran  berat  yang  dilakukan  oleh  Notaris  hanya  berdasarkan kebijakan  yang  diambil  bersama  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  secara  adil  dan  berimbang.  Sistem  penjatuhan sanksi  bergantung  kepada  subjektivitas  penilaian  Majelis  Pengawas  Notaris.  Selain  itu  juga  didasari  pada kebebasan  Majelis  Pengawas  Notaris  untuk  menentukan  berat  ringannya  pelanggaran,  sebab  dalam  Undang- Undang  hanya  mengatur  mengenai  minimum  dan  maksimum  sanksinya  bukan  klasifikasi  atau  bentuk pelanggarannya.  Beberapa  contoh  faktor  dalam  penjatuhan  sanksi  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  yaitu  apakah Notaris  tersebut  bersikap  kooperatif,  menyesali  perbuatannya,  dan  jujur  dalam  memberikan  keterangan  pada  saat pemeriksaan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan  oleh Notaris yaitu dapat mengajukan  keberatan dan  melakukan banding atas keputusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP). Namun dalam hal penjatuhan sanksi  tersebut dilakukan oleh MPP, maka Notaris yang merasa  keberatan dapat mengajukan  gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan begitu pula terhadap SK pemberhentian yang telah dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tidak  semuanya  dapat   dilakukan  gugatan  ke  PTUN  sepanjang  keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi lagi.
16 http//www.jimly.com//tanya jawab hukum, diakses pada 9 Oktober 2021.
Ratih  Novitasari  et  al.,  Pengaturan  Penjatuhan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran  Berat  Yang  Dilakukan  oleh  Notaris  dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press : Yogyakarta, 2009 Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2006 G.H.S. . Lumban . Tobing, . Peraturan . Jabatan . Notaris , Jakarta : Erlangga, . 1982 Habib  Adjie  dan  Rusdianto  Sesung, Tafsir,  Penjelasan,  dan  Komentar  Atas  Undang-Undang  Jabatan  Notaris , Bandung : PT. Refika Aditama, 2020 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik ,  Bandung  :  PT.  Refika Aditama, 2013 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta : Kencana, 2008 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada, 1985 Tatiek  Sri  Djatmiati, Prinsip  Izin  Industri  di  Indonesia, Program  Pascasarjana,  Surabaya  :  Universitas  Airlangga, Disertasi, 2004 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2003

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

## Jurnal
Okta  Jony  Firmanzah, Pelaksanaan  Pengawasan  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Terhadap  Tugas  dan  Jabatan Notaris, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2011. Rosalia, Ismaw, Pemberhentian Pejabat Notaris, Lex Privatum , Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014.

## Internet
http//www.jimly.com//tanya jawab hukum, diakses pada 9 Oktober 2021