## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi
Kantrey Sugiarto 1 , R. Kurniawan Bagus Wicaksono 2 , Sumiati 3 , Sangrila Puspita Dewi 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km 3, Ngawi, 63218 E-mail : kantrey23@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km 3, Ngawi, 63218 E-mail : kurniawan.fh00@gmail.com
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km 3, Ngawi, 63218 E-mail : Sumiaty688@gmail.com
4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Soerjo, Jl. Cepu Km 3, Ngawi, 63218 E-mail : sangrilapuspita92@gmail.com
Abstract — Prisoners who are placed in prison are sometimes considered to have no rights whatsoever. They are sometimes treated inhumanely because they are considered to have committed a mistake or a crime so that their actions must be repaid in prison. The method used in this paper is normative juridical, which is research that is focused on studying the norms or norms in positive law which are then used as legal material to conduct research in Class II B Ngawi Prison regarding the rights of prisoners there. The efforts made by Ngawi Prison in the context of fulfilling the rights of prisoners have referred to the provisions of the applicable laws and regulations. In an effort to fulfill the rights of prisoners, it was found that  there were  obstacles  faced  due  to  the  overcapacity  of  the  inhabitants  of  the  Ngawi  Prison.  With  the  results  of  this  research,  the main  potential  in  the  future  is  that  it  can  be  used  as  reference  material  for  future  prisoners,  as  a  reference  for  further research with the development of the theme of over capacity, and as a bridge of information to overcome the gap between life in prison and the outside world.
Keywords — : Prisoners; Rights; Protection.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pembinaan di LP menekankan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan, menyatakan bahwa :
―Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,  dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.‖ 1
Narapidana  yang  yang  ditempatkan  LP  terkadang  dianggap  tidak  mempunyai  hak  apapun.  Mereka  terkadang  diperlakukan secara tidak manusiawi karena dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas  di  LP.  Hal  ini  bisa  menimbulkan  penderitaan  fisik  dan  juga  penderitaan  psikis,  karena  mereka  kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak serta kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia).
LP  Kelas  II  B  Ngawi  yang  beralamat  di  jalan  Thamrin  No.  35  Ngawi  merupakan  salah  satu  Unit  Pelaksana  Teknis  divisi kemasyarakatan dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tunduk kepada regulasi UU Pemasyarakatan dan
PP Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk memahami lebih lanjut terkait pemenuhan hak-hak narapidana di LP  yang  tersebut  di  atas,  diperlukan  adanya  penelitian  yang  akan  dilakukan  sesuai  dengan  karakteristik  ilmu  hukum  sebagai ilmu  yang  bersifat  preskriptif  dan  terapan  dengan  judul  ―Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi‖.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dilakukan LP Kelas II B Ngawi dalam memenuhi hak-hak narapidana yang di binanya?
2. Apa kendala yang di hadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang di binannya?
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3641);

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## C. Tujuan dari kegiatan
1. Untuk mengetahui yang dilakukan LP Kelas II B Ngawi dalam memenuhi hak-hak narapidana yang di binanya.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang di binannya.

## D. Manfaat
1. Upaya  profesi  Dosen  sebagai  peneliti  yang  mandiri,  jujur,  dan  bertanggung  jawab  sesuai  kaidah  dan  norma  akademis sehingga dapat turut serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dengan tepat di masyarakat.
2. Membangun  jejaring  antara  Fakultas  Hukum  sebagai  lembaga  pendidikan  dengan  LP  Kelas  II  B  Ngawi  sebagai  salah satu  stakeholder.  Dengan  jejaring  yang  semakin  baik,  ke  depan  akan  mampu  menunjang  kegiatan  Tri  Dharma  PT lainnya.

## II. METODE
Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau  norma-norma dalam hukum positif  yang kemudian dijadikan bahan  hukum untuk  melakukan penelitian  di LP  kelas  II  B  Ngawi  terkait  hak-hak  narapidana  di  sana.  Tipe  penelitian  yuridis  normatif  tidak  dimulai  dari  suatu  hipotesis, tetapi  penelitian  ini  berangkat  dari  pengidentifikasian  fakta  hukum  dan  mengeleminir  hal-hal  yang  tidak  relevan  untuk selanjutnya  ditetapkan  sebagi  isu  hukum  yang  hendak  dipecahkan.  Hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  Peter  Mahmud  Marzuki yang berpendapat sebagai berikut ―Oleh karena secara karakteristik berbeda antara keilmuan hukum dan keilmuan yang bersifat diskriptif tersebut, penelitian hukum tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal dalam penelitian hukum.‖ 2

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi dalam memenuhi hak-hak narapidana yang di binanya
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Ngawi  (selanjutnya  di  sebut  Lapas  Ngawi)  terletak  di  pusat  kota  Kabupaten  Ngawi Provinsi Jawa Timur. Lapas yang bersebelahan tepat dengan alun-alun kabupaten ini memiliki daya tampung sebesar 200 orang. Daya tampung tersebut ditempati oleh Tahanan dan Narapidana baik laki-laki maupun perempuan, dan dewasa maupun anak- anak.  Mengacu  pada  Informasi  dan  data  yang  dipublikasikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjen  PAS) Kementrian Hukum & HAM yang sumber datanya disuplai langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Lapas Ngawi, pada bulan juni 2019 penghuni lapas ini berjumlah 374 yang terdiri dari:
Tahanan Jml      Narapidana Jml Dewasa  Laki- Laki 39 Dewasa   Laki- Laki 323 Dewasa Perempuan 2 Dewasa Perempuan 10 Anak       Laki- Laki 0 Anak        Laki- Laki 0 Anak Perempuan 0 Anak Perempuan 0 Sub Total 41      Sub Total 333 Total : 374 (kelebihan 187 orang/87%
dari daya tampung)
Tabel 1. Jumlah penghuni Lapas Ngawi pada bulan Juni 2019 3
Dari jumlah tersebut di atas, sebanyak 333 orang narapidana terikat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) terkait dengan hak narapidana. Dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi tersebut, adapun yang dilakukan Lapas Ngawi adalah sebagai berikut:

## 1. Hak beribadah;
Narapidana yang beragama Islam dapat menjalankan kewajibannya di masjid yang terletak di komplek area lapas. Pihak lapas  juga  memfasilitasi  kegiatan  mengaji  dan  siraman  rohani  setiap  lepas  sholat  subuh.  Khusus  untuk  hari  kamis  ada tambahan  acara  pengajian  rutin  bekerjasama  dengan  pondok  pesantren  temboro  kabupaten  Ngawi.  Untuk  narapidana yang  beragama  Kristen  dan  Katolik,  pada  hari  minggu  dilakukan  acara  keagaman  kebaktian  dengan  mendatangkan
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2010.hal 35.
3 http://smslap.ditjenpas.go.id/ di akses pada 8 Juli 2019 pukul 18.30 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
pendeta  dari  gereja  setempat.  Dengan  kegiatan  seperti  ini  diharapkan  mampu  memupuk  rasa  iman  narapidana  kepada agamanya masing-masing.

## 2. Hak mendapat perawatan;
Perawatan yang diberikan oleh pihak Lapas Ngawi kepada narapidana yang dibina berupa perawatan jasmani dan rohani. Hal  ini  diberikan  dalam  rangka  menjaga  kondisi  fisik  dan  mental  narapidana  tetap  terjaga,  karena  kehidupan  didalam lapas  bagi  seorang  narapidana  sangat  jauh  berbeda  dibanding  sebelumnya.  Terlebih  lagi,  untuk  penghuni  baru,  sering mengalami  gejala  stres.  Perawatan  jasmani  secara  rutin  dilakukan  pada  hari  jumat  dengan  melakukan  senam  pagi bersama, serta memberikan asupan makanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, terkait perawatan rohani  salah  satunya  ada  melakukan  pelayanan  kunjungan  keluarga/tamu  narapidana  dengan  baik  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan tempat kunjungan yang luas dengan sirkulasi udara cukup, sehingga ketika narapidana bertemu dengan keluargannya terasa nyaman. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat menunjang kekuatan lahir dan batin narapidana selama beradadilingkungan Lapas Ngawi.

## 3. Hak dalam pendidikan dan pengajaran;
Lapas  Ngawi  bekerjasama  dengan  pihak  terkait  memberikan  fasilitas  kejar  Paket  A,  B,  dan  C  untuk  narapidana  yang terputus/belum  sekolah.  Dengan  program  ini,  diharapkan  setelah  narapidana  menyelesaikan  masa  hukumannya  dapat menggunakan  ijazah  dari  program  pendidikan  tersebut  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya. Dalam  hal  pengajaran  atau  biasa  yang  disebut  keterampilan,  Lapas  Ngawi  membekali  warga  yang  dibinanya  dengan keterampilan  membuat  boneka,  bantal,  dan  aneka  pernak-pernik  yang  biasanya  ditampilkan  di  ekspo  alun-alun kabupaten Ngawi. Ada pula program pelatihan komputer yang setiap satu kali diadakan ujian.

## 4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
Setiap satu tahun sekali, diadakan penyuluhan kesehatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan  Kabupaten Ngawi. Di dalam juga terdapat klinik kesehatan sebagai fasilitas kesehatan pertama untuk warga binaan. Untuk narapidana yang sakit  dan  tidak  bisa  ditangani  di  klinik  lapas,  maka  pasien  tersebut  akan  dirujuk  ke  RSUD  umum  setempat  dengan pengawalan dan prosedur yang ada.

## 5. Hak menyampaikan keluhan;
Kehidupan  di  dalam  Lapas  Ngawi  tidak  terlepas  seperti  kehidupan  dalam  bermasyarakat  pada  umumnya.  Ketidak cocokan  antar  pengelola  dengan  penghuni  atau  antar  sesama  narapidana  pun  tidak  bisa  dihindari.  Dalam  upaya meminimalisir hal tersebut serta untuk menjaga iklim tetap kondusif, pihak Lapas Ngawi mempunyai unit khusus yang menangani  serta  menampung  keluhan-keluhan  dari  warga  binaan.  Upaya  ini  sangat  efektif  dalam  rangka  menjaga kerukunan dan menyambung informasi dalam kehidupan di Lapas Ngawi.

## 6. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
Disediakan  ruang  baca/perpustakaan  di  dalam  lapas  yang  diperuntukan  untuk  seluruh  warga  binaan.  Terdapat  koleksi buku  keagamaan,  sosial,  dan  sejarah  yang  cukup  untuk  menambah  wawasan  warga  binaan.  Pengelola  perpus  pun mengijinkan dengan batasan waktu tertentu apabila warga binaan ingin meminjam buku tersebut untuk dibawa dikamar selnya. Untuk mengikuti perkembangan dunia di luar lapas, disediakan pula media cetak berupa koran, yang bisa dibaca oleh warga binaan setiap harinya.

## 7. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
Narapidana yang ikut dalam program ketrampilan, dari setiap produk yang layak dipasarkan, akan  mendapat upah dari keryanya tersebut. Kegiatan ini dikelola oleh koperasi Lapas Ngawi.
8. Hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentulainnya;
Setiap  hari  senin-kamis  setiap  meinggunya,  narapidana  berhak  menerima  kunjungan  dari  keluarga,  penasihat  hukum, atau  tamu  lainnya.  Disediakan  tempat  yang  representatif  dalam  menerima  kunjungan.  Setiap  pengunjung  sebelum menemui  narapidana  diperiksa  barang  bawaanya.  Narkoba,  benda  tajam  berbahaya,  bahan  yang  mudah  meledak,  dan lainnya menurut aturan perundang-undangan dilarang di bawa waktu kunjungan selalu diperiksa dengan teliti dan akan disita  oleh  petugas  apabila  ditemukan  hal-hal  tersebut.  Khusus  untuk  kunjungan  narapidana  anak  diperkenenkan  pada hari sabtu.

## 9. Hak pengurangan masa pidana (remisi), cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat;
Hak  tersebut  di  atas  diberikan  pada  narapidana  yang  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  berperilaku  baik  dan  tidak berisiko  untuk  menyalahgunakan  hak  yang  diberikan.  khusus  untuk  hak  cuti  mengunjungi  keluarga  selama  ini  hampir tidak  ada  yang  mengambilnya.  Syarat  yang  ketat  berdasar  Standar  Operasional  Pelaksanaan  membuat  hak  ini  jarang digunakan  oleh  narapidana.  Hal  ini  wajar  karena  resiko  narapidana  melarikan  diri  sangat  besar.  Namun  apabila  ada

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
narapidana  yang  akan  menggunakan  hak  tersebut,  tetaplah  dilayani  dengan  catatan  memenuhi  persyaratan  sesuai ketentuan yang ada.

## 10. Hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
Hak yang dimaksud disini salah satunya adalah hak untuk menentukan pilihan politiknya, sepanjang hak tersebut tidak dicabut  oleh  hakim  yang  memutus  perkaranya.  Lapas  Ngawi  bekerjasama  dengan  pihak  terkait  (KPUD  Ngawi  dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Ngawi) untuk memberikan pelayanan menyalurkan hak narapidana.

## B. Kendala yang di hadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi
Bertitik tolak dari Tabel 1. Jumlah penghuni Lapas Ngawi pada bulan Juni 2019 di atas, ada suatu sajian yang menarik terkait jumlah penghuni Lapas Ngawi. Dari kapasitas 200 orang, pada bulan juni 2019 terdapat kelebihan daya  tampung sejumlah 187 orang  atau  87%  dari  standar  kapasitas.  Keadaan  seperti  ini  tidak  hanya  terjadi  pada  bulan  juni  2019  saja,  tapi  juga  terjadi  di bulan-bulan sebelumnya yang secara rinci tersaji dalam tabel berikut ini: 4
Tabel 2. Data Penghuni Lapas Ngawi pada Januari – Juli 2019
Prosentase kelebihan daya tampung penghuni Lapas Ngawi (Tahanan dan Narapidana) dapat terlihat pada tabel di atas di sisi kolom paling kanan. Puncak kenaikan terjadi pada bulan mei 2019 yang mencapai lebih dari 100%. Kemudian pada bulan juni dan  juli  2019  mengalami  penurunan  meski  tidak  seberapa  yang  berkisar  turun  18  %.  Jika  dilihat  lebih  khusus  terkait  jumlah narapidana  yang  terletak  pada  kolom  5  dari  kanan  juga  tidak  pernah  di  bawah  angka  200  pada  bulan-bulan  tersebut,  hal  ini menunjukkan  bahwa  selama  bulan  tersebut  jumlah  narapidana  selalu  lebih  dari  daya  tampung  yang  ada  di  Lapas  Ngawi.  Hal tersebut juga terjadi sepanjang tahun 2018, dimana setiap bulannya terdata Lapas Ngawi mengalami kelebihan daya tampung.
Tabel 3. Data Penghuni Lapas Ngawi pada Tahun 2018 5
Kelebihan jumlah narapidana lebih dari 100 orang sepanjang tahun 2018 bisa dilihat dari tabel di atas. Terkait data kelebihan jumlah narapidana ini, pihak Lapas Ngawi secara prinsip tidak bisa mengerem atau kuasa membatasi sesuai kapasitas yang ada,
4 ibib. di akses pada 9 Juli 2019 pukul 13.52 WIB
5 ibib.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
karena  diluar  kewenangan  yang  diberikan  peraturan  perundang-undangan.  Disisi  lain,  Lapas  Ngawi  tetap  dituntut  untuk memberikan layanan  yang  maksimal terutama  yang berkaitan erat dengan  hak-hak  narapidana. Adapun  kendala-kendala  yang dihadapi pengelola Lapas Ngawi akibat kelebihan daya tampung penghuni lapas beserta solusi untuk tetap memberikan layanan terbaik dalam pemenuhan hak narapidana adalah sebagai berikut:
1. Mengisi  sel  kecil  dengan  10  orang  narapidana  dan  sel  besar  dengan  20  orang  narapidana.  Tentunya  ini  mengurangi kenyamanan  narapidana,  namun  pihak  Lapas  Ngawi  berupaya  untuk  mengkomunikasikan  dengan  baik  kepada  narapidana dan  melakukan  pendekatan  kekeluargaan.  Dari  jumlah  narapidana  yang  ada,  dimanajemen  dengan  baik  untuk  tugas membersihkan  kamar  mandi,  dengan  harapan dengan kamar  mandi  yang bersih, bisa  mengurangi  ketidaknyamanan akibat kamar sel melebihi kapasitas.
2. Tingkat  perselisihan  antar  warga  binaan  meningkat  merupakan  hal  yang  tidak  bisa  dihindarkan  ketika  penghuni  melebihi daya  tampung  yang  ada.  Hal  ini  menjadi  perhatian  ekstra  pengelola  Lapas  Ngawi  supaya  tidak  terjadi  perselisihan  antar warga  binaan.  Salah  satu  cara  yang  efektif  adalah  dengan  memaksimalkan  dan  memberi  perhatian  yang  ekstra  ketika disinyalir  timbul  perselisihan  antar  warga  binaan.  Dengan  harapan  permasalahan  tidak  menumpuk  dan  segera  mencairkan suasana.
3. Rentan  penularan  beberapa  jenis  penyakit  kulit.  Hal  ini  disebabkan  kamar  sel  yang  tidak  selonggar  ketika  lapas  dalam keadaan  tidak  kelebihan  standar  penghuni.  Dalam  kasus  ini,  pengelola  Lapas  Ngawi  proaktif  memantau  kondisi  warga binaannya serta segera menangani apabila ada temuan atau pasien berpenyakit mudah menular tersebut. Harapannya adalah supaya, penyebaran penyakit tidak terjadi di Lapas Ngawi.
Dari  hasil  yang  dicapai  dalam  penelitian  ini,  adapun  potensi  yang  bisa  digunakan  untuk  kelanjutan  kedepannya  adalah sebagai berikut:
1. Narapidana  Penghuni  Lapas  Ngawi  merupakan  seseorang  baik  katagori  dewasa  atau  anak-anak  yang  berdasar  keputusan pengadilan dipidana penjara untuk kurun waktu tertentu, yang berarti sifatnya tidak tetap. Dengan adanya penelitian ini, bisa menjadi bahan referensi kondisi Lapas Ngawi saat ini untuk narapidana kedepannya.
2. Adanya  temuan  kelebihan  penghuni  Lapas  Ngawi  pada  tahun  2018  dan  paruh  tahun  2019,  dapat  di  jadikan  acuan  untuk penelitian selanjutnya yang lebih khusus mengkaji terkait over capacity Lapas Ngawi dari berbagai aspek.
3. Kehidupan di dalam Lapas Ngawi, berdasar peraturan perundang-perundangan memang dibatasi untuk pengunjung dari luar untuk mengakses. Hal ini bertujuan semata-mata untuk menjamin keamanan dan tujuan pemidanaan dengan sanksi penjara dapat terwujud. Dengan adanya penelitian-penelitian ilmiah secara kontinue dan berkesinambungan, akan dapat mengurangi kesenjangan  informasi  antara  kehidupan  di  dalam  lapas  dengan  yang  di  luar  karena  hasil  dari  penelitian  ini  nantinya disebarluaskan melalui mekanisme publikasi jurnal.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Upaya  yang  dilukan  Lapas  Ngawi  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  narapidana  sudah  mengacu  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang berlaku dan Standar Operasional Pelaksanaan  yang ada. Setiap narapidana berhak atas kesempatan beribadah sesuai agama dan keyakinannya, mendapat fasilitas perawatan jasmani maupun rohani, memperoleh pendidikan Kejar Paket  A,B,  dan  C  bagi  yang  putus  sekolah  serta  program  keterampilan  berwirausaha,  mendapat  perawatan  yang  layak  bagi narapidana  yang  sakit,  hak  untuk  mendapat  kunjungan,  dan  yang  lainnya.  Dalam  upaya  pemenuhan  hak  narapidana  tersebut ditemukan  adanya  kendala  yang  dihadapi  akibat  kelebihan  kapasitas/over  capacity  penghuni  Lapas  Ngawi.  Kendala  tersebut antara  lain  adalah  menempatkan  penghuni  lapas  dalam  sel  kamar  kecil  sejumlah  10  orang  dan  kamar  besar  diisi  20  orang, tingkat  perselisihan  antar  warga  binaan  tinggi,  serta  mudahnya  penyebaran  penyakit  kulit.  Untuk  mengatasi  kendala  tersebut, pihak  pengelola  Lapas  Ngawi  berupaya  kerasa  untuk  mengatasisnya  secara  maksimal  dengan  cara  menyelesaikan  secepat mungkin setiap permasalahan yang ditimbulkan dari kendala tersebut.
Dengan  adanya  hasil  penelitian  ini,  potensi  utama  ke  depan  adalah  bisa  dijadikan  bahan  referensi  untuk  penghuni  lapas dimasa  akan  datang,  sebagai  acuan  penelitian  lanjutan  dengan  pengembangan  tema  over  capacity,  dan  sebagai  penjembatan informasi untuk mengatasi kesenjangan antara kehidupan didalam lapas dengan dunia luar.

## B. Saran
1. Untuk  Pengelola  Lapas  Ngawi  diharapkan  bisa  mempertahanhan  layanan  pemenuhan  hak  narapidana  yang  sudah  berjalan saat ini untuk kedepannya;
2. Untuk  narapidana Lapas Ngawi di  masa akan datang supaya  memahami hak-hak  yang  bisa didapat selama  menjadi warga binaan Lapas Ngawi; dan
3. Pemerintah  Republik  Indonesia  diharapkan  bisa  memecahkan  permasalahan  over  capacity  yang  terjadi  di  Lapas  Ngawi, sehingga  kendala  dalam  pemenuhan  hak  narapidana  yang  terbentur  dengan  masalah  kelebihan  kapasitas  penghuni  lapas tidak terjadi lagi di masa akan dating.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## V. DAFTAR PUSTAKA
Fatimah,  dkk.,  2015,  Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Narapidana  Di  Rutan  Kelas  IIB  Kuala  Kapuas  KAL-TENG,  Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 5, Nomor 9.
Heningtias  Gahas  Rukmana,  2014,  Hak-Hak  Narapidana  Wanita  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Yogyakarta,  Skripsi,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, cetakan ke-6. Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif, RajawaliPers, Jakarta.
________, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3641) Vahronia Ardiyanta, dkk, 2017, Implementasi Pemenuhan Hak – Hak Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Blora Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan‖, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1.