## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL MELALUI PENGEMBANGAN SUI GENERIS LAW
Legal Protection to Traditional Knowledge Through the Development Sui Generis Law
Rohaini Fakultas Hukum, Universitas Lampung email: rohaini.arifien81@gmail.com

## abstract
It‟s  cannot deny  that  intellectual  property  right  laws,  in  certain aspects  are possible  for  using  to  protect  traditional  knowledge  from  their  utilization. However, in the same time, intelectuual property rezim also become “a tool” to  legitimate  of  biopiracy  practices.  Due  to  the  massive  of  international pressure,  mostly  developing  countries,  and  the  awereness  that  intellectual property  regimes  doesn‟t  optimal  to  protect  traditional  knowledge,  it develops  a  discourse  to  develop  a  sui  generis  law  outside  of  intellectual property  right  regimes.  By  using  the  normative  method  and  qualitative approach, this research shows that in order to develop the sui generis law in Indonesia, there are several minimum elements that shall be contained in it, inter  alia:  the  purposes  of  protection;  scope  of  protection;  creteria  of protection;  the  beneficiaries  of  protection:  the  holder  of  traditional knowledge;  the  kind  of  rights  to  be  granted;  how  does  the  rights  acquired; how to enforce it; how does the rights lost or expired; and dispute resolution.
Keywords: protection, traditional knowledge, sui generis law

## abstrak
Tidak dapat dipungkiri rezim hak kekayaan intelektual, pada beberapa aspek dapat  memberikan  perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional  suatu negara. Namun demikian, disaat yang sama rezim hak  kekayaan intelektual pulalah  yang  ditenggarai  justru  menjadi  „alat‟  legitimasi  praktik biopiracy yang  dilakukan  terhadap  pengetahuan  tradisional  yang  terkait  pemanfaatan sumber daya genetik. Seiring dengan kuatnya dorongan dunia internasional, mayoritas  negara-negara  berkembang,  agar  pemanfaatan  pengetahuan tradisional  yang  merupakan  kekayaan  milik indigenous  people sepatutnya memiliki  regulasi  akses  dan  bagi  hasil  yang  jelas,  dan  kesadaran  belum optimalnya  peraturan-peraturan  yang  ada  untuk  melindungi  pengetahuan tradisional,  maka  berkembang  pula  wacana  pengembangan  peraturan sui generis di  luar  hukum  hak  kekayaan  intelektual.  Dengan  menggunakan
metode  penelitian  hukum  normatif  dan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  dalam  upaya  pengembangan  peraturan sui  generis bagi  pengetahuan  tradisional  di  Indonesia,  setidak-tidaknya  terdapat beberapa  unsur-unsur  minimum  yang  harus  terkandung  dalam  sebuah ketentuan sui  generis ,  meliputi  tujuan  pemberian  perlindungan;  lingkup perlindungan;  kriteria-kriteria  dari  objek  perlindungan;  keuntungan  dari perlindungan:  pemegang/pemilik  pengetahuan  tradisional;  jenis  hak  yang diberikan; Bagaimanakah hak tersebut diperoleh?; Bagaimanakah melaksanakan  dan  menegakan  hak-hak  tersebut;  Bagaimana  hak  tersebut hilang  atau  kapan  hak  tersebut  menjadi  kadaluwarsa;  dan  Penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Perlindungan, Pengetahuan Tradisional, Hukum Sui Generis

## A. Pendahuluan
Secara internasional, diskusi terkait perlindungan terhadap pengetahuan  tradisional  sebenarnya  telah  dibahas  lebih  dari  40  tahun  yang lalu.  Dari  diskusi-diskusi  tersebut  kemudian  menghasilkan  beberapa kesepakatan  internasional  yang  penting  terkait  perlindungan  bagi pengetahuan  tradisional,  diantaranya  Konvensi  Keanekaragaman  Hayati (Convention  on  Biological  Diversity) dan  Protokol  Nagoya  tentang  Akses kepada  Sumber  Daya  Genetik  dan  Pembagian  Keuntungan  yang  Adil  dan Seimbang  atas  Pemanfaatannya (Nagoya  Protocol  on  Access  to  Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization).
Sebagai  negara  yang  memiliki  sumber  daya  genetik  yang  melimpah, multi etnis, serta budaya yang beraneka ragam, Pemerintah Indonesia begitu menyadari tingginya  kepentingan  Indonesia  terhadap issue perlindungan pengetahuan  tradisional.  Kesadaran  inilah  yang  mendorong  Pemerintah Indonesia  kemudian  melibatkan  diri  secara  aktif  dalam  diskusi-diskusi terkait  upaya  perlindungan  bagi  pengetahuan  tradisional  baik  pada  level internasional  maupun  regional.  Selain  secara  aktif  terlibat  dalam  diskusi- diskusi  dan  pertemuan-pertemuan  internasional  terkait  pengetahuan tradisional,  Pemerintah  Indonesia  juga  secara  resmi  meratifikasi  regulasi internasional  terkait  pengakuan  terhadap  pengetahuan  tradisional  melalui Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1994  tentang Pengesahan United  Nations  Convention  on  Biological Diversity (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1994  Nomor  41)  dan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2013  tentang  Ratifikasi  Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan  yang  Adil  dan  Seimbang  yang  Timbul  dari  Pemanfaatannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73).
Konvensi  Keanekaragaman  Hayati  (KKH)  sendiri  sebenarnya bukanlah  sebuah  konvensi  yang  secara  khusus  dibentuk  untuk  melindungi pengetahuan tradisional, namun demikian melalui KKH hak dan kedaulatan negara  terhadap  penguasaan  dan  pemanfaatan  kekayaan  pengetahuan tradisionalnya  berdasarkan  konsep  akses  dan  bagi  hasil  secara  adil  dan merata  secara  internasional  diakui  dan  digagas.  Pembentukan  KKH  sendiri secara  umum  memunyai  tiga  tujuan  utama,  yaitu;  (1)  konservasi keanekaragaman  hayati;  (2)  pemanfaatan  komponen-komponennya  secara berkelanjutan; (3) pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan  sumber  daya  genetik  secara  adil  dan  merata,  termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi  yang  tepat  guna,  dan  dengan  memperhatikan  semua  hak  atas sumber-sumber  daya  dan  teknologi  itu,  maupun  dengan  pendanaan  yang memadai. 1
Lebih  lanjut,  dalam  rangka  mencapai  tujuan-tujuan  tersebut,  dan menciptakan  kepastian  hukum,  KKH  juga  memberikan  peluang  kepada negara-negara peserta untuk mengembangkan dua model perlindungan, yaitu model  perlindungan  secara  positif (positive  protection) dan  model perlindungan  secara  defensif (defensive  protection). Model  perlindungan secara  positif  dapat  diwujudkan  melalui  pengembangan  hukum  positif disuatu  negara.  Baik  dengan  mengoptimalkan  peraturan-peraturan  HKI, maupun  melalui  pengembangan  peraturan  di  luar  rezim  HKI  atau  lebih sering  disebut  sebagai sui  generis  law .  Model  perlindungan  secara  positif nantinya  akan  memberikan  hak  intelektual  atas  objek  yang  dimintakan perlindungan.  Sebaliknya,  perlindungan  secara  defensif  tidak  akan memberikan  hak  kekayaan  intelektual.  Model  perlindungan  secara  defensif lebih  bertujuan  untuk  mencegah  dan  menyetop  pemberian  hak  kekayaan intelektual  kepada  pihak-pihak  yang  tidak  berhak.  Pada  umumnya  model perlindungan  ini  dikembangkan  dalam  bentuk  inventarisasi  pengetahuan tradisional  di  suatu  negara,  baik  dalam  bentuk database pengetahuan tradisional  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  India, database jurnal pengetahuan  tradisional  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Korea  Selatan, ataupun  sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh  China  melalui database pengobatan  tradisional  China.  Namun  demikian,  tidak  ada  kewajiban  bagi satu negara untuk mengembangkan kedua-duanya. Setiap negara dibebaskan untuk  mengembangkan  model  perlindungan  sesuai  dengan  kebutuhan masing-masing.
Dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan pendekatan  kualitatif,  tulisan  ini  dikhususkan  untuk  membahas  lebih  jauh salah  satu  model  perlindungan,  yaitu  model  perlindungan  secara  positif
1 Pasal 1 Konvensi Keanekaragaman Hayati
melalui  pengembangan  hukum  tertentu  di  luar  rezim  hak  kekayaan intelektual (sui generis law).

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Umum Pengetahuan Tradisional
Sebelum  kita  membahas  lebih  jauh  mengenai  perlindungan  terhadap pengetahuan  tradisional,  ada  beberapa  hal  pokok  terkait  pengetahuan tradisional  yang  terlebih  dahulu  kita  harus  pahami.  Salah  satu  diantaranya mengenai terminologi pengetahuan tradisional itu sendiri.
Terminologi  pengetahuan  tradisional  yang  digunakan  dalam  tulisan ini,  sejatinya  bukanlah  terminologi  tunggal  yang  digunakan  dalam  diskusi- diskusi  terkait  pengetahuan  tradisional.  Terdapat  hampir  20  istilah  berbeda yang  digunakan  untuk  pengetahuan  tradisional. 2 Diantaranya  “pengetahuan lokal (local  knowledge) ”,  “pengetahuan  asli (indigenous  knowledge) ”, “pengetahuan  tradisional (traditional  knowledge) ”,  “pengetahuan  ekologi tradisional (traditional  ecological  knowledge) ”,  “cerita  rakyat (folklore) ”, “benda  cagar  budaya (cultural  property) ”,  dan  lain-lain.  Semua  istilah  ini pada prinsipnya sama-sama berfokus pada sebuah konsep pengetahuan yang telah  lama  dikenal  dalam  kelompok  masyarakat  tertentu,  sedangkan perbedaannya  terletak  pada  orientasi  masyarakat  yang  dituju. 3 World Intellectual  Property  Organization (WIPO)  dan Secretariat  of  Convention on Biological  Diversity sendiri  dalam  dokumen-dokumen  yang  mereka terbitkan  cenderung  lebih  menggunakan  istilah  “pengetahuan  tradisional (traditional knowledge )”.

## a. Pengertian Pengetahuan Tradisional
Meskipun  diskusi  terkait  perlindungan  terhadap  pengetahuan tradisional  telah  dilakukan  lebih  dari  empat  puluh  tahun  silam,  namun demikian  secara  internasional  hingga  saat  ini  belum  ada  keseragaman definisi  pengetahuan  tradisional  yang  disepakati.  Terdapat  berbagai  macam definisi  pengetahuan  tradisional  dalam  literatur,  baik  yang  diusulkan  oleh organisiasi  internasional  maupun  oleh  para  sarjana  dan  ahli.  Beberapa diantaranya:
Secretariat of Convention on Biological Diversity (CBD) mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut:
“ Traditional  knowledge  refers  to  the  knowledge,  innovations  and practices  of  indigenous  and  local  communities  around  the  world.
2 Dokumen WIPO/GRTKF/IC/3/9 (May 20 th , 2002), hlm. 18
3 Gazalba  Saleh, Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengetahuan  Tradisional  di  Negara- negara  Berkembang  Khususnya  Indonesia, dalam Jurnal  Supremasi  Hukum ,  Volume  III No. 1  (Jakarta: FH Univ. Sahid, 2010), hlm. 2.
Developed from experience gained over the centuries and adapted to  the  local  culture  and  environment,  traditional  knowledge  is transmitted  orally  from  generation  to  generation.  It  tends  to  be collectively  owned  and  takes  the  form  of  stories,  songs,  folklore, proverbs,  cultural  values,  beliefs,  rituals,  community  laws,  local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Sometimes it is referred to as an oral  traditional  for  it  is  practiced,  sung,  danced,  painted,  carved, chanted  and  performed  down  through  millennia.  Traditional knowledge  is  mainly  of  a  practical  nature,  particularly  in  such fields  as  agriculture,  fisheries,  health,  horticulture,  forestry  and environmental management in general .” 4
Sementara The  Director  General  of  United  Nations Educational , Scientific  and  Cultural  Organization menjelaskan  pengetahuan  tradisional secara umum sebagai:
“The  indigenous  people  of  the  world  possess  an  immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature.  Living in and from the  richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed.  In rural  communities  in  developing  countries,  locally  occurring species are relied on for many  - sometimes all - foods, medicines, fuel,  building  materials  and  other  products.  Equally,  people’s knowledge  and  perceptions  of  the  environment,  and  their relationships  with  it,  are  often  important  elements  of  cultural identity”. 5
Di  samping  definisi  yang  diformulasikan  organisasi-organisasi internasional,  kita  dapat  juga  merujuk  pada  definisi  yang  diformulasikan oleh  para  sarjana  dan  ahli.  Diantaranya  sebagaimana  yang  disebutkan  oleh Peter  Jaszi.  Dengan  merujuk  pada  definisi-definisi  pengetahuan  tradisional yang  telah  ada  sebelumnya,  Peter  Jaszi  secara  umum  mendefinisikan pengetahuan  tradisional  sebagai  pengetahuan  yang  dihasilkan  dari  aktivitas intelektual  yang  dikembangkan  berdasarkan  pengalaman  dan  pengamatan yang  lalu,  yang  memiliki  sifat  dinamis  dan  karakter  yang  selalu  berubah
4 Secretariat  of  CBD, Traditional  Knowledge  and  the  Convention  on  Biological  Diversity (CBD), http://www.cbd.int/traditional/intro.shtml (diakses tanggal 8 Oktober 2014).
5 Native  Science  Organization, What  is  Traditional  Knowledge:  Traditional  Knowledge Systems  in  the  Arctic ,  http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html (diakses tanggal 21 Oktober 2014)
berdasarkan  kebutuhan  dan  perubahan  masyarakat. 6 Sejalan  dengan  Peter Jaszi,  J.  Janewa  mendefinisikan  pengetahuan  tradisional  sebagai  hasil  dari aktivitas  intelektual  yang  diturunkan  antar  generasi,  dan  berhubungan dengan  kelompok  masyarakat  tertentu. 7 Pengetahuan  ini  menekankan  pada akumulasi dan transmisi pengetahuan antar generasi. 8
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas,  sebagai  sebuah  pengetahuan yang diwariskan, secara umum harus diingat bahwa pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu bidang tertentu saja. Pengetahuan ini terkait dengan semua  aspek  kehidupan,  dan  lingkungan. 9 Dikonteks  internasional  sendiri telah  disepakati  bahwa  pengetahuan  tradisional  meliputi  bidang  pertanian, ilmu  pengetahuan,  teknik,  ekologi,  dan  pengetahuan  pengobatan 10 ,  juga pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya genetik. 11

## b. Karakteristik Pengetahuan Tradisional
Meskipun  secara  universal  belum  ada  definisi  tunggal  pengetahuan tradisional  yang  disepakati,  poin  penting  yang  dapat  kita  sepakati  adalah bahwa dari semua definisi yang ada saat ini, baik diusulkan oleh organisasi pemerintah  internasional,  NGO,  ataupun  oleh  para  ahli,  seluruh  definisi tersebut diciptakan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
Selanjutnya,  berdasarkan  semua  definisi  yang  ada,  secara  umum kemudian  disimpulkan  beberapa  karakter  umum  pengetahuan  tradisional, diantaranya:  bahwa  pengetahuan  tradisional  merupakan  pengetahuan  yang meliputi  tradisi  yang  didasarkan  pada  inovasi,  kreasi,  dan  praktik-praktik yang  merupakan  bentuk  awal,  dan  digunakan  oleh  komunitas  adat; Pengetahuan  tradisional  diturunkan  secara  lisan  dari  generasi  ke  generasi. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan pengetahuan tradisional bersifat non- statis.  Sebagai  sebuah  pengetahuan  yang  non-statis,  pengetahuan  ini  selalu mengalami  modifikasi  yang  kemudian  diadopsi  dengan  perubahan  sesuai
6 Peter  Jaszi, et.al., “A  Step  Forward  for  Protection  in  Indonesia”,  dalam  Dewi  Avilia, Traditional  Knowledge  Database:  A  Defensive  Measure  Against  Traditional  Knowledge Cross  Border  Misappropriation ,  Master  Thesis  (Netherland:  Tilburg  University),  hlm.  7, http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=115001 (diakses tanggal 10 Juni 2013).
7 J. Janewa OseiTutu, A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in  Intellectual  Property  Law ,  dalam Marquette  Intellectual  Property  L.  Rev .,  Vol.  15
(2011), hlm. 164.
8 Joseph  M  Wekundah, Why  Protect  Traditional  Knowledge? ,  dalam African  Technology Policy Studies Network, Special Paper Series No. 44 (2012), hlm. 8.
9 Rabodo Andriantsiferana, Traditional Knowledge: What is it and How (if at All) is it to be Protected?  Traditional  Knowledge  Protection  in  the  African  Region ,  Conference  on Biodiversity,  Biotechnology  and  the  Protection  of  Traditional  Knowledge  (Saint  Louis: USA, April 4 th - 6 th , 2003), hlm. 3.
10 Dokumen WIPO/GRTKF/IC/3/9 (May 20 th , 2002), loc. cit.
11 Peter Jaszi , loc. cit.
kebutuhan  pemakainya;  Pengetahuan  tradisional  juga  kebanyakan  dimiliki oleh masyarakat (komunal) bukan oleh individu; Pemanfaatannya pun lebih banyak untuk menyokong kehidupan dari pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional  tersebut,  bukan  untuk  orientasi  keuntungan (non-profit orientation) 12 ; Lebih  jauh,  subjek  dari  pengetahuan  tradisional  sangatlah luas,  meliputi  hampir  seluruh  bidang  kehidupan  manusia  seperti:  seni, kesehatan, makanan, pertanian, perumahan, dan lain-lain.
Dengan  mempertimbangkan  karakter-karakter  tersebut  di  atas,  poin penting  yang  harus  diingat  adalah  bahwa  kesemuanya  itu  merupakan  gaya hidup  dan  mengandung  kearifan  lokal  satu  komunitas  adat  yang  kemudian menjelma menjadi identitas komunitas tersebut.

## c. Pengetahuan Tradisional: Mengapa Harus Dilindungi?
Merujuk pada diskusi-diskusi tentang perlindungan bagi  pengetahuan tradisional, ada beberapa alasan yang mendasari negara-negara berkembang dan  agen-agen  pembangunan  menuntut  keterlibatan  dunia  internasional dalam  upaya  pemeliharaan,  pengembangan,  dan  perlindungan  bagi pengetahuan tradisional, diantaranya:
Pertama: karena pengetahuan tradisional memainkan peranan penting dalam  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  suatu  negara.  Dengan  mengakui  dan meningkatkan  nilai-nilai  yang  dikandung  dalam  pengetahuan  tradisional akan membantu penguatan identitas dan peningkatan pemanfaatannya untuk mencapai  tujuan  sosial  dan  pembangunan.  Singkatnya,  pengetahuan tradisional memiliki potensi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkesinambung di banyak negara. 13 Kedua; negara-negara berkembang dan negara-negara maju menerapkan kesepakatan internasional yang memengaruhi  bagaimana  pengetahuan  tradisional  yang  berkaitan  dengan sumber daya genetik dilindungi dan disebarluaskan. dengan demikian maka kepentingan nasional mereka pun dilindungi. 14
Selain  itu,  dalam  ranah  hak  kekayaan  intelektual  sendiri  telah  terjadi perkembangan  doktrin  terkait  ruang  lingkup  perlindungan  hak  kekayaan
12 Christoph Beat Grabet & Martin A. Girsberger, Traditional Knowledge at the International Level:  Current  Approaches  and  Proposal  for  a  Bigger  Picture  That  Includes  Cultural Diversity (2006),  hlm.  247,  http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf (diakses tanggal 21 Oktober 2013).
13 Di  luar  negara-negara  berkembang,  pengetahuan  tradisional  seringkali  digunakan  sebagai pintu  masuk  bagi  pengembangan  industri  modern  seperti  industri  obat-obatan,  farmasi, pertanian,  dan  pestisida.  Sementara  bagi  banyak  negara  berkembang,  pengetahuan tradisional  justru  dijadikan  sebagai  salah  satu  stimulus  yang  efektif  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan secara komersil sumber daya genetiknya  yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional.
14 WIPO Publication No. 920 Booklet No. 2, Hlm. 10.
intelektual.  Salah  satu  penyebab  perkembangan  itu  adalah  karena  adanya pandangan  bahwa  hak  yang  menyangkut  kekayaan  intelektual  tidak  akan terlepas dari hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat asasi, baik secara personal  maupun  secara  suatu  kesatuan  manusia  yang  terorganisasi.  Dalam hubungan  yang  saling  terkait  inilah  kemudian  pengetahuan  tradisional  atau indigenous  knowledge menjadi  bagian  yang  mendapatkan  perlindungan dalam kerangka perlindungan hak kekayaan intelektual. 15
Lebih  lanjut,  secara  umum  setidaknya  ada  5  alasan  utama  mengapa pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu:
1) Keadilan (equity)
Adalah  sebuah  kewajaran  dan  keadilan  apabila  pemilik  pengetahuan tradisional  yang  pengetahuannya  dimanfaatkan  dan  dikomersialisasi mendapatkan  bagi  hasil  atau  kompensasi  baik  bersifat  moneter  maupun non-moneter;
2) Konsevasi (conservation)
Perlindungan bagi pengetahuan tradisional, berarti juga pelindungan bagi pemeliharaan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan;
3) Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (preservation) Perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  nilai  dan  kepercayaan  masyarakat  baik  di  dalam  ataupun luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional;
4) Mencegah  penyalahgunaan  oleh  pihak  yang  tidak  berhak  atau menghindari bio-piracy (avoiding bio-piracy)
Perlindungan  bagi  pengetahuan  tradisional  adalah  salah  satu jalan  untuk mengurangi  praktik bio-piracy ,  sekaligus  menjamin  keadilan  dan perlakuan  yang  seimbang  antara  pemilik  dan  pengguna  pengetahuan tradisional. Menurut Moni Wekesa 16 untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan pengetahuan tradisional, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan:
a) Pertama :  pendokumentasian  pengetahuan  tradisional  dilakukan melalui pembangunan database traditional knowledge ; b) Kedua : kewajiban persyaratan untuk mencantumkan asal dari material yang  akan  dimohonkan  perlindungan  hukumnya  melalui  rezim intelectual property ;
c) Ketiga :  bagi  pihak-pihak  yang  akan  mencari  pengakuan  hukum melalui  rezim  HKI,  harus  mampu  menunjukkan  bukti  persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan dari pemilik pengetahuan tradisional.
15 Muhammad  Djumhana,  R.  Djubaedillah, Hak  Milik  Intelektual  Sejarah,  teori,  dan Praktiknya di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014), Hlm.12.
16 Ibid , Hlm. 8.
5) Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (promotion of its use)
Selain  upaya  perlindungan  dengan  membatasi  akses  ke  pengetahuan tradisional,  pemerintah  harus  juga  memunyai  tujuan  untuk  mendukung pemanfaatan dari pengetahuan tradisional itu sendiri, dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan. 17
Upaya  untuk  melindungi  pengetahuan  tradisional  dalam  realitanya tidaklah  semudah  membalikan  telapak  tangan.  Salah  satunya  disebabkan perspektif perlindungan dari negara-negara maju cenderung berbeda dengan perspektif  negara-negara  berkembang.  Dalam  perspektif  negara  maju, mereka  lebih  berfikir  bagaimana  caranya  untuk  memperoleh  akses  seluas- luasnya  kepada  pengetahuan  tradisional  guna  menciptakan  produk-produk baru,  dan  mendapatkan  keuntungan  yang  besar  dari  komersialisasi  produk- produk  tersebut.  Sementara  perspektif  negara-negara  berkembang, khususnya yang memiki keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional yang  melimpah,  mereka  lebih  berfikir  tentang  bagaimana  menciptakan sebuah  mekanisme  pembagian  keuntungan  yang  adil  dan  seimbang  atas pemaanfaatan keduanya.
Namun  demikian,  meskipun  terdapat  perbedaan  perspektif  antara negara maju dan negara berkembang, satu hal yang disepakati adalah bahwa melindungi  keanekaragaman  hayati  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan tradisional  merupakan  hal  penting  dan  harus  dilakukan  oleh  kedua  belah pihak,  karena  kemusnahan  keduanya  akan  berakibat  pada  musnahnya keanekaragaman  budaya  global,  dan  hal  ini  secara  otomatis  akan  berakibat pula  pada  kelestarian  dan keanekaragaman.  Selain  itu,  alasan  lain  mengapa traditional  knowledge harus  dipertahankan,  dikembangkan  dan  dilindungi adalah  mengingat  di  luar  kelompok  negara-negara  maju  ( LDCs/least developed  countries) ,  pengetahuan  tradisional  sering  digunakan  sebagai pintu  masuk  pada  sebuah  industri  modern  seperti  farmasi,  pertanian, pestisida alami, dan lain-lain. Sementara bagi negara berkembang, kesadaran bahwa  dengan  mengefektifkan  pemanfaatan  kekayaan  hayati  dan pengetahuan  tradisional  yang  dimilikinya,  pengetahuan  tradisional  dapat menjadi sebuah perangsang pertumbuhan ekonomi.
d. Bagaimana Cara Melindunginya?
17 Carlos  M  Correa, Protection  and  Promotion  of  Traditional  Medicine  Implications  for Public  Health  in  Developing  Countries (2002),  hlm.  5,  http://apps.who.int/medicine docs/pdf/s4917e/s4917e.pdf (diakses tanggal 3 Mei 2013).
Merujuk  pada  Duffield,  dalam  rangka  melindungi  pengetahuan tradisional,  setidaknya  terdapat  tiga  model  perlindungan  yang  dapat dikembangkan, yaitu: 18
Memanfaatkan Peraturan yang Telah Ada Sebelumnya Modifikasi/Aturan Tambahan/Pelengkap Mengembangkan Peraturan yang Bersifat Khusus ‘ Sui Generis ’ Hukum adat Kodifikasi dan pengakuan secara formal ketentuan- ketentuan dalam hukum adat --- Kontrak, perjanjian transfer yang seimbang, dan konsep hukum  publik  dan sipil lainnya Kesepakatan  akses  dan bagi hasil Ketentuan terhadap manajemen keanekaragaman hayati dengan kewajiban- kewajiban atas pengetahuan  tradisional; akses  terhadap  peraturan perundang-undangan. Hukum  hak  kekayaan intelektual Sertifikat  asal  materi, Prior  Inform  Consent (PIC), dan lain-lain. Kategori baru dalam hukum kekayaan intelektual.
Konsep  perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional  sebagaimana yang  diuraikan  oleh  Duffield  di  atas,  sejalan  dengan  model  perlindungan yang  dikembangkan  oleh World  of  Intellectual  Property  Rights (WIPO). WIPO secara umum mengajukan dua model perlindungan, yaitu:
1) Perlindungan yang bersifat mencegah (defensive protection)
Dalam  konteks  pengetahuan  tradisional,  terminologi defensive protection merujuk  pada  usaha  yang  bertujuan  untuk  mencegah  pemberian hak  kekayaan  intelektual  atas  pengetahuan  tradisional  atau  sumber  daya genetik yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional oleh pihak lain tanpa
18 Karin Timmermans (ed), “TRIPS, CBD and Traditional Medicine: Concept and Questions”, Report  of  an  ASEAN  Workshop  the  TRIPS  Agreement  and  Traditional  Medicine  Jakarta, 13-15 Feb 2001 (2001), Hlm. 32.
sepengetahuan dan izin dari pemilik pengetahuan tradisional. 19 Perlindungan secara defensif sendiri terdiri dari dua aspek: 20
a) legal  aspek,  adalah  bagaimana  memastikan  batasan  kriteria  terkait prior art bagi  pengetahuan tradisional,  sebagai  contoh,  dengan  memastikan  di dalam undang-undang bahwa pengungkapan pengetahuan atau informasi pengetahuan tradisional secara oral merupakan prior art ; dan
b) aspek  praktis,  adalah  bagaimana  memastikan  pengetahuan  tradisional tersedia  dan  terbuka  untuk  diakses  serta  dapat  dibaca  oleh  otoritas  dan atau petugas paten.
2) Perlindungan secara positif (positive protection)
Defensive  protection dapat  menjadi  salah  satu  kebijakan  yang  efektif untuk  mencegah  diberikannya  hak  kekayaan  intelektual  kepada  pihak  yang tidak  berhak.  Namun  demikian,  hal  ini  tidak  secara  otomatis  menghentikan dilakukannya  perbuatan missappropriation/biopiracy atas  pengetahuan tradisional.  Dibutuhkan  hukum  nasional  untuk  menyupport  pelaksanaan kebijakan ini. Bagaimanapun, hukum positif adalah mekanisme utama dalam upaya  untuk  mencapai  perlindungan  dan  pembagian  keuntungan (benefit sharing) bagi  pemilik  pengetahuan  tradisional. Positive  protection sendiri dapat  dilakukan  dalam  dua  bentuk  upaya  hukum,  yaitu  dengan mengefektifkan  penggunaan  undang-undang  yang  terkait  hak  kekayaan intelektual,  atau  melalui  pembentukan  undang-undang  khusus  yang  terkait pengetahuan tradisional (sui generis law).

## 2. Pembentukan Peraturan Sui Generis
Secara  terminilogi, sui  generis berasal  dari  bahasa  latin  yang  berarti “bersifat  khusus”.  Dalam  ranah  hukum  kekayaan  intelektual,  istilah  ini merujuk pada bentuk khusus dari perlindungan di luar bentuk perlindungan yang  telah  digunakan.  Ini  bisa  juga  dilihat  sebagai  sebuah  pembentukan rezim  khusus  dalam  rangka  kebutuhan  tertentu. 21 Dalam  konteks perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional,  rezim  ini  bagi  beberapa negara,  salah  satunya  Indonesia,  menjadi  perlu  mengingat  meskipun  rezim hak  kekayaan  intelektual  dianggap  mampu  memberikan  perlindungan terhadap  subjek-subjek  tertentu  dari  pengetahuan  tradisional, 22 namun demikian  di  saat  saat  sama,  prinsip-prinsip  tertentu  yang  terdapat  dalam
19 Dokumen WIPO/GRTKF/IC/5/6 (May 14 th , 2003).
20 Dokumen WIPO/GRTKF/IC/6/8 (December 15 th , 2003).
21 Moni  Wekesa, What  is  Sui  Generis  System  of  Intelektual  Property  Protection? .  African Tecnolgy Policy Studies Network (ATPS): Nairobi, Kenya (2006), Hlm. 3.
22 Hasan,  Emmanuel, et.al., Intellectual  Property  and  Developing  Countries:  a  review  of  the
Literature. RAND Corporation: UK (2010), Hlm. 44-45.
rezim HKI tersebut dianggap belum mampu bahkan berpotensi menghambat tercapainya  kesetaraan (equity-oriented) bagi  komunitas  tradisional  itu sendiri. 23
Kesadaran bahwa perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tidak dapat  hanya  mengandalkan  ketentuan-ketentuan  dalam  rezim  HKI,  pada level  internasional,  tercatat  beberapa  negara  anggota  HKK  telah mengembangkan model perlindungan sui generis , diantaranya Brazil melalui Provitional Act No.2.186-16 tertanggal 23 Agustus, 2001, India melalui the Biological  Diversity Act ,  2002  18,  Filipina  melalui the  Indigenous Peoples Rights  Act  of  1997 ( Republic  Act No.  8371),  dan  Thailand  melalui Act  on Protection  and  Promoting  of  Traditional Thai  Medicine  Intelligence ,  B.E 2542.
Terkait  dengan  perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional  di Indonesia,  pemerintah  sendiri  sebenarnya  telah  berusaha  melindungi pengetahuan  tradisional  Indonesia  melalui  pemanfaatan  beberapa  peraturan terkait HKI, seperti Hak Cipta sebagaimana tertuang dalam ketentuan  Pasal 38  jo  Pasal  40  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta yang  mengatur  bahwa  negara  memegang  hak  cipta  atas  ekspresi  budaya tradisional.  Selain  diatur  dalam  Undang-undang  Hak  Cipta,  pengetahuan tradisional  Indonesia  juga  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  29  Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Termasuk juga Hukum Paten. Selain  memanfaatkan  peraturan  terkait  hak  kekayaan  intelektual  untuk melindungan  pengetahuan  tradisional  di  Indonesia,  kebijakan  terkait pengetahuan  tradisional  secara  tersirat  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan seperti  UU  Nomor  32  Tahun  2009  terkait  Perlindungan  dan  Management Lingkungan,  khususnya  Pasal  63  (1)  (t)  yang  menyatakan  dalam  hal perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  Pemerintah  bertugas  dan berwenang:  menetapkan  kebijakan  mengenai  tata  cara  pengakuan keberadaan  masyarakat  hukum  adat,  kearifan  lokal,  dan  hak  masyarakat hukum  adat  yang  terkait  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Mencermati  bunyi  pasal  tersebut  tegas  sekali  bahwa  pengakuan negara terhadap keberadaaan dan hak-hak masyarakat hukum adat termasuk didalamnya  pengetahuan  tradisional  merupakan  sebuah  kewajiban  dan keharusan.
Namun demikian, meskipun secara teoritis pengakuan negara terhadap keberadaan  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  dapat  dengan  jelas  kita temukan  dalam  beberapa  peraturan  perundangan-undangan  nasional,  dalam praktik,  regulasi-regulasi  tersebut  dapat  dikatakan  masih  belum  mampu secara  optimal  memberikan  perlindungan  bagi  pengetahuan  tradisional  di
23 OseiTutu,  J.  Janewa.  “A  Sui  Generis  Regime  for  Traditional  Knowledge:  The  Cultural Divide  in  Intellectual  Property  Law”. Marquette  Intellectual  Property  L.  Rev .,  Vol.  15
(2011), Hlm. 164.
Indonesia. Bahkan lebih jauh, rezim hukum paten seringkali dikatakan justru merupakan  senjata  letigimasi  yang  ampuh  dan  turut  menyuburkan  praktik biopiracy yang dilakukan oleh pihak asing terhadap pengetahuan tradisional suatu negara, khususnya terkait pengetahuan obat-obatan tradisional.
Sebagai contoh, pada tahun 1999 praktik bio-piracy pernah dilakukan oleh  sebuah  perusahaan  kosmetik  multinasional  Jepang,  Shiseido. Perusahaan ini tercatat telah mematenkan 11 tanaman obat tradisional (jamu) Indonesia. Namun karena paten ini mendapat tekanan yang sangat besar dari Pesticide  Action  Network (PAN)  dan  organisasi  kemasyarakatan  lainnya, Shiseido memutuskan untuk membatalkan paten-paten tersebut. 24
Selain  Indonesia,  beberapa  negara  lain  pernah  mengalami  kasus sejenis  terhadap  sumber  daya  genetik  dan  yang  berkaitan  dengan pengetahuan tradisionalnya. Tahun 1997, hak Paten beras Basmati India oleh the  American  Company  RiceTec  Inc ;  Selain  paten  atas  beras Basmati , tanaman  obat  tradisional  India Neem juga  pernah  dipatenkan  oleh  sebuah perusahaan  multinasional  America  W.  R.  Grace  dan  US Department  of Agriculture (USDA) melalui European Patent Office (EPO). Contoh lainnya paten atas buah Berries Africa ( Pentadiplandra Brazzeana) sebagai pemanis rendah  kalori  oleh  seorang  warga  negara  Amerika  Serikat.  Padahal pengetahuan  ini  telah  diketahui  oleh  penduduk  asli  Afrika  sejak  ratusan tahun  lalu.  Dan  masih  banyak  lagi  contoh  penyalahgunaan  pengetahuan tradisional  yang  dilakukan  oleh  (kebanyakan)  negara  maju  melalui  rezim hukum paten.
Kondisi  inilah  yang  pada  akhirnya  membangkitkan  kesadaran sejumlah  negara  (kebanyakan  negara-negara  berkembang)  untuk  menuntut keadilan  dan  perlakuan  yang  seimbang  atas  pemanfaatan  pengetahuan tradisional  tersebut.  Menyadari  belum  optimalnya  peraturan-peraturan  yang ada  untuk  melindungi  pengetahuan  tradisional  di  Indonesia,  maka pembentukan  peraturan  baru  melalui sui generis  law merupakan  upaya  lain yang  harus  pemerintah  pertimbangkan. Sui  generis  law sendiri  dibutuhkan dalam  rangka  untuk  melindungi  hak  kekakyaan  intelektual  yang  tidak berwujud (intagible) yang  nantinya  digunakan  untuk  melarang  siapapun untuk  melakukan  pemanfaatan  terhadap  pengetahuan  turun  temurun  ini tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik pengetahuan.

## 3. Urgensi Pembentukan Sui Generis Law di Indonesia
Penggunaaan  ketentuan-ketentuan  terkait  HKI  untuk  melindungi pengetahuan  tradisional  Indonesia  terbukti  belum  mampu  efektif
24 Bebeb A.K.N. Djundjunan, Sistem Hukum Internasional Belum Memberikan Perlindungan Efektif  terhadap  GRTKTCE ,  dalam Tabloid  Diplomasi  Komunikasi  dan  Interaksi ,  No.  56 Tahun V, July 15 th – August 14 th , 2012, hlm. 8.
memberikan  perlindungan.  Tingginya  angka  „pencurian‟  dengan memanfaatkan  pengetahuan  tradisional  terkait  sumber  daya  genetik menunjukkan  kebutuhan  akan  sebuah  peraturan  yang  lebih  efektif  dalam rangka  perlindungan  menjadi  sebuah  keharusan.  Beberapa  karakteristik dalam  sebuah  pengetahuan  tradisional,  perlindungan  bagi  karya  komunal sejarah, dan perlindungan bagi pengetahuan komunal sejarah, mungkin saja pada  beberapa  hal suitable dengan  peraturan  tertentu  dalam  rezim  HKI , namun  tidak  efektif.  Karena  itu  perubahan  dan  penyelarasan  terhadap beberapa  pasal  HKI  juga  merupakan  sebuah  solusi  yang  dapat  diupayakan. Namun demikian, perbedaan sistem dalam HKI dan pengetahuan tradisional menyebabkan  amandemen  pasal-pasal  HKI  dirasa  tidak  akan  efisien  untuk melindungi  pengetahuan  tradisional  yang  secara  karakteristik  berbeda dengan objek-objek dalam rezim HKI yang lain. Upaya perlindungan sejalan pula  dengan  peran  negara  dalam  mewujudkan  cita  hukum  Indonesia  yang dirumuskan sebagai berikut: 25
a. negara  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
b. negara  hendak  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  tumpah  darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
c. negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; dan
d. negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menurut  dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam  rangka  pengembangan sui  generis  law ,  WIPO  melalui The WIPO  Intergovernmental  Committee  on  Intellectual  Property  and  Genetic Resources,  Traditional  Knowledge  and  Folklore mengajukan  beberapa formula yang dapat diadopsi oleh negara-negara anggota dalam rangka untuk melindungi  pengetahuan  tradisionalnya.  Dengan  menyesuaikan  kondisi  dan kepentingan  nasional  bangsa  Indonesia,  pemerintah  tentu  dapat  merujuk pada formula tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, setidaknya dalam upaya pembentukan  peraturan  yang  besifat sui  generis ,  beberapa  unsur-unsur minimum  yang  harus  terkandung  dalam  sebuah  ketentuan sui  generis  law , diantaranya:
a) Tujuan Pemberian Perlindungan
Sejalan dengan tujuan HKK, nantinya peraturan sui generis yang akan dikembangkan haruslah juga diarahkan untuk mencapai tujuan dari HKK itu sendiri. Peraturan sui generis ini harus secara tegas memberikan pengakuan terhadap  hak-hak  dari  pemilik  pengetahuan  tradisional,  yaitu  mayarakat
25 Yoan  Nursari  Simanjuntak,  Hak  Desain  Industri  (Sebuah  Realitas  Hukum  dan  Sosial),
(Surabaya: Srikandi, 2005), hlm.214 – 215.
hukum adat. Singkatnya peraturan sui generis ini harus memiliki tujuan yang berbeda  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  peraturan  yang  bersifat „berwujud‟ (tangible).
Dalam  konteks  Indonesia,  setidaknya  tujuan  dari  upaya  pemberian perlindungan  hukum  bagi  pengetahuan  tradisional  antara  lain;  a)  untuk menciptakan  sistem  pelestarian,  perlindungan,  dan  pengembangan pengetahuan  tradisional  di  Indonesia;  b)  untuk  melindungi  hak-hak masyarakat  adat  secara  khusus  dan  atau  pemilik  pengetahuan  tradisional secara  luas;  c)  untuk  mengembangkan  kapasitas  masyarakat  pemilik pengetahuan  tradisional  di  Indonesia  d)  meningkatkan  kemampuan  inovasi nasional  dengan  berbasis  pada  pemanfaatan  pengetahuan  tradisional;  e) untuk menjamin  pengembangan sistem akses dan bagi hasil atas keuntungan yang  timbul  dari  pemanfaatan  pengetahuan  tradisional  yang  seimbang,  dan berkeadilan.

## b) Lingkup Perlindungan
Mengingat  bahwa  subjek  dari  pengetahuan  tradisional  sangat  luas, meliputi seni, arsitektur, obat-obatan, dan lain-lain., maka penegasan lingkup dan  batasan  perlindungan  menjadi  sangat  penting.  Secara  umum  lingkup pengetahuan  yang  dilindungi  meliputi  pengetahuan  yang;  a)  dibentuk, dilestarikan,  dan  disampaikan  antar  generasi;  b)  memiliki  karakteristik khusus  berkaitan  dengan  masyarakat  tradisional  yang  melestarikan;  c) terintegrasi  dengan  budaya  masyarakat  tertentu  melalui  kebiasaan  yang berlangsung terus menerus.
Sejalan  dengan  hal-hal  tersebut  di  atas,  rancangan  Undang-Undang Pengetahuan  Tradisional  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional,  telah  mencoba menformulasikan  batasan  perlindungan  sebagaimana  yang  dimaksud. Namun  demikian,  formulasi  isi  pasal  terkait  hal  ini  masih  belum  dapat dikatakan fix .  Hal  ini  setidaknya  terlihat  dari  masih  adanya  dua  alternatif yang ditawarkan.

## Alternatif 1:
1) Perlindungan  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional mencakup unsur budaya yang:
a) disusun,  dikembangkan,  dipelihara,  dan  diturunkan  sebagai  tradisi; dan
b) memiliki  karakteristik  khusus  sebagai  identitas  budaya  masyarakat tertentu yang melestarikannya;
Alternatif 2:
1) pengetahuan  tradisional  yang  dilindungi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) mencakup ide/gagasan, konsep, keterampilan, pembelajaran dan praktik  kebiasaan  lainnya,  dan  inovasi  yang  membentuk  gaya  hidup masyarakat  tradisional  termasuk  diantaranya  pengetahuan  pengobatan termasuk  obat  terkait  dan  tata  cara  penyembuhan,  pengetahuan  tentang ruang  dan  waktu,  pengetahuan  pertanian,  pengetahuan  lingkungan  alam, pengetahuan tentang flora dan fauna, pengetahuan tentang zat dan bahan mentah,  pengetahuan  tentang  anatomi  tubuh,  pengetahuan  tentang astronomi, serta pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik. a) kriteria-kriteria dari objek perlindungan.
Apakah  semua  pengetahuan  tradisional  dapat  dilindungi  berdasarkan ketentuan-ketentuan  dalam  undang-undang  khusus  nantinya?  Untuk menjawab  pertanyaan  ini,  kita  dapat  merujuk  pada  negara  yang  telah menerapkan  ketentuan sui  generis untuk  pengetahuan  tradisionalnya. Sebagai  contoh  Negara  Panama.  Dalam  rangka  perlindungan  terhadap pengetahuan tradisional, Panama menyaratkan pengetahuan tradisional yang dapat  dilindungi  hanya  pengetahuan  tradisional  yang  memiliki  nilai komersil, 26 mengandung  nilai  tradisi, 27 dan  pengetahuan  tersebut  haruslah pengetahuan yang dimiliki oleh satu atau lebih masyarakat adat di Panama. 28
Selain  persyaratan  tersebut,  kreteria  lain  yang  harus  diperhatikan  meliputi bahwa  pengetahuan  tradisional  tersebut  harus  memiliki  keaslian,  kebaruan, dimiliki oleh individu (individual) atau kolektif ( colectivelly).

## 4. Keuntungan  dari  Perlindungan:  Pemegang/Pemilik  Pengetahuan Tradisional
Salah  satu  tujuan  perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional adalah  untuk  menjamin  pelaksanaan  pembagian  keuntungan  bagi  pemilik pengetahuan.  Namun  demikian  dalam  praktik  hal  ini  tidaklah  sesederhana itu. Issue penting  yang  harus  diperhatikan  adalah  siapa,  bagaimana,  dan mengapa  salah  satu  pihak  dipertimbangkan  menjadi  pemilik  pengetahuan tradisional  tersebut  berdasarkan  peraturan  hukum sui  generis ini.  Dalam kasus  tertentu,  adakalanya  seseorang  menciptakan  sebuah  pengetahuan tradisional,  misalnya  obat  tradisional,  tanpa  melibatkan  atau  keterlibatan masyarakat  tradisional.  Pada  kasus  lain,  pengetahuan  tradisional  juga seringkali dimiliki oleh beberapa anggota masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat.  Pengetahuan  tersebut  diwariskan  dan  diperoleh  di  antara individu  tertentu  dalam  sebuah  komunitas  masyarakat  adat.  Kemungkinan terakhir adalah bahwa sebuah pengetahuan tradisional diketahui oleh hampir
26 Panama Law No. 20 (June 26, 2000) Article 1.
27 Panama Law No. 20 (June 26, 2000) Article 15
28 Panama Executive Decree No.12 (March 20, 2001).
seluruh anggota sebuah kelompok masyarakat (common knowledge), bahkan hingga keluar kelompok masyarakat tersebut. Dalam kasus terakhir, apabila terdapat  kesulitan  dalam  mengidentifikasi  siapa  pemilik  pengetahuan  atau karena  pengetahuan  tersebut  diketahui  dan  atau  dimiliki  secara  bersama dengan  berbagai  macam  kelompok  masyarakat  adat,  maka  kedudukan sebagai  pemilik  pengetahuan  digantikan  oleh  negara.  Dengan  memahami kondisi-kondisi  tersebut,  maka  sangat  diperlukan  sebuah  ketentuan  yang mampu  menegaskan  dan  atau  mengidentifikasi  siapakah  pemilik pengetahuan pengetahuan tradisional.
5. Jenis Hak yang Diberikan
Setelah  penentuan  pemilik  pengetahuan  tradisional  ditetapkan, peraturan sui  generis harus  mampu  pula  menegaskan  jenis  hak  yang nantinya  akan  diberikan,  apakah  hak  ekslusif,  hak  moral,  atau  hak remunerasi.  Bila  berkaca  dari  banyak  negara  yang  telah  menegaskan pengakuan  hak  masyarakat  adat (indigenous  people) sebagai  pemilik pengetahuan tradisional, umumnya memberikan hak ekslusif kepada pemilik pengetahuan  tradisional.  Sebagai  pemegang  hak  ekslusif,  mereka  diberikan hak  untuk  menahan (withhold) izin  pihak  ketiga  untuk  membuat, menggunakan  sebuah  tawaran  penjualan,  atau  mengimpor  berbagai tumbuhan yang mereka kembangkan. 29
Lebih jauh, merujuk pada konsep hak yang terdapat dalam rezim hak kekayaan  intelektual,  khususnya  hak  cipta,  hak  yang  diberikan  meliputi economic  rights dan moral  rights. Dalam  kaitannya  dengan  pengetahuan tradisional,  bila  didasarkan  pada  konsep  ini,  maka economic  rights bagi kelompok  masyarakat/individu  pemilik  pengetahuan  dapat  berwujud kompensasi sejumlah uang yang didapat dari pemanfaatan pengetahuan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sementara moral rights, lebih berupa kewajiban bagi  pihak  ketiga  untuk  menerangkan  dan  mencantumkan  sumber pengetahuan pada setiap aplikasi permohonan hak.

## 6. Bagaimanakah Hak tersebut Diperoleh?
Apakah hak tersebut diperoleh secara otomatis tanpa perlu didaftarkan (deklaratif) atau  harus  melalui  pendaftaran (register) terlebih  dahulu. Apabila  sistem  yang  dipilih  adalah  sistem  register,  peraturan sui  generis nantinya  harus  secara  tegas  menentukan  persyaratan-persyaratan  apa  saja yang  mesti  dipenuhi  agar  dapat  memperoleh  hak-hak  tersebut.  Hal  ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah kesalahan memberikan hak kepada pihak  yang  tidak  berhak.  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  negara  China,
29 Dutfield,  G., Can  the  TRIPS  Agreement  Protect  Biological  and  Cultural  Diversity?
(Biopolicy International No. 19, Nairobi: ACTS Press, 1997). Hlm. 39-40.
pelaksanaan prosedur pemberian hak ini dilakukan dengan mengharmonisasikan  ketentuan-ketentuan  antara  peraturan sui  generis dan peraturan-peraturan terkait hak kekayaan intelektual. Sejalan dengan China, meskipun  sedikit  berbeda,  di  Thailand  pelaksanaan  prosedur  tata  cara pemberian  hak  dilakukan  dengan  mengharmonisasikan  aturan-aturan  dalam peraturan sui generis dengan aturan lain seperti peraturan menteri.

## 7. Bagaimanakah Melaksanakan dan Menegakan Hak-Hak Tersebut
Meskipun  memiliki  hak,  namun  hak  tersebut  akan  menjadi  sia-sia apabila  hak  tersebut  tidak  dapat  ditegakkan.  Perlindungan  terhadap pengetahuan  tradisional  tidak  akan  berjalan  efektif  apabila  upaya perlindungan tidak diikuti dengan ketersediaan solusi yang efektif dan cepat terhadap  berbagai  tindakan  penyalahgunaan  hak.  Tindakan  tersebut  dapat berupa perintah yang melarang reproduksi dan atau penghentian, dapat pula berupa perintah pemberian kompensasi. Pasal 67 African Model Legislation for  the  Protection  of  the  Rights  of  Local  Communities,  Farmers  and Breeders, and for the Regulation of Access to Biological Resources of 2000 adalah  salah  satu  contoh  peraturan sui  generis yang  menyediakan  aturan administrasi dan untuk menegakkan hak. 30

## 8. Bagaimana Hak Tersebut Hilang atau Kapan Hak Tersebut Menjadi Kadaluwarsa
Berkaitan  dengan issue ini  berkembang  dua  model.  Model  pertama yang  beranggapan  bahwa  perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional harus  dibatasi  waktu  perlindungannya.  Perlindungannya  dimulai  sejak pemanfaatan secara komersil pertama kali dimulai, kemudian diberikan hak untuk  mengajukan  perpanjangan  untuk  waktu  tertentu.  Model  kedua beranggapan  bahwa  perlindungan  terhadap  pengetahuan  tradisional seharusnya  tidak  perlu  dibatasi  oleh  waktu  tertentu.  Hak  seharusnya  tetap
30 Article 67 [2] States that without prejudice to the exercise of civil and penal actions, which may  arise  from  violations  of  the  provisions  of  this  legislation  and  subsequent  regulations, sanctions  and  penalties  to  be  provided  may  include:  i)  written  warning;  ii)  fines;  iii) automatic cancellation/revocation of the permission for access; iv) confiscation of collected specimens;  v)  permanent  ban  from  access  to  community  knowledge  and  biological resources;  [4]  The  violation  committed  shall  be  publicized  and  reported  by  the  National Competent Authority to the secretariats of relevant international agreements; [4] When the collector conducts his/her operations outside of national jurisdiction, any alleged violations by  such  a  collector  may  be  prosecuted  through  the  cooperation  of  the  government  under whose  jurisdiction  the  collector  operates.  Moreover  Art.  68  decisions  on  agreements regarding  access  to  community  knowledge  may  be  appealed  through  appropriate administrative  channels.  Recourse  to  the  courts  shall  be  allowed  after  exhaustion  of  all administrative remedies.
berlaku  sepanjang  pengetahuan  tersebut  masih  hidup  dan  eksis.  Dari  kedua model tersebut, secara umum model kedua lebih banyak dipakai oleh banyak negara. 31

## 9. Penyelesaian Sengketa
Salah  satu  hal  penting  yang  tidak  boleh  luput  dari  perhatian  adalah, kemungkinan adanya sengketa di masa yang akan datang. Seperti diuraikan di  awal,  adalah  mungkin  sebuah  pengetahuan  dimiliki  dan  atau  diketahui oleh  satu  pihak  tertentu  saja.  Selain  lintas  komunitas,  lebih  luas  lintas negara.  Kenyataan  ini  menuntut  adanya  pengaturan  yang  jelas  dan  tegas terkait mekanisme penyelesaian baik pada tingkat nasional maupun regional. Mekanisme  penyelesaian  sengketa  terkait  pemanfaatan  pengetahuan tradisional  dapat  dilihat  pada  Sistem  Pakta  Andean  yang  dibentuk  oleh kelompok negara-negara latin; Nordic Council of Ministers di antara negara Swedia,  Norwegia,  dan  Finlandia.  Selain  pembentukan  mekanisme penyelesaian sengketa, dimungkinkan pula bagi kedua belah pihak user dan owner pengetahuan  tradisional,  bila  diperjanjikan  dapat  menggunakan mekanisme arbitrase atau pengadilan.
Selain  kesembilan  poin-poin  tersebut  di  atas,  lebih  lanjut,  dalam rangka  mencapai  tujuan  dari  perlindungan,  peraturan sui  generis ke depannya harus pula mempertimbangkan beberapa hal berikut: 32
a. untuk mencegah disintegrasi bangsa, perlu diperhatikan bahwa Indonesia merupakan  negara  yang  terdiri  dari  beratus-ratus  suku,  dan  beragam budaya.  Masing-masing  memiliki  kebudayaan  yang  berbeda-beda, termasuk  pengetahuan  tradisional  terhadap  pemanfaatan  tanaman- tanaman  obat.  Fakta  ini  kemudian  menimbulkan  kemungkinan  apabila satu  pengetahuan  tradisional  diketahui  bahkan  dimiliki  oleh  lebih  dari satu  masyarakat  adat.  Sebagai  contoh;  pengetahuan  masyarakat  Jawa terhadap  minuman  yang  berfungsi  obat,  yaitu  Jamu.  Dengan  minum Jamu,  masyarakat  Jawa  percaya  bahwa  stamina  tubuh  akan  terjaga  dan akan  prima.  Namun  pengetahuan  akan  khasiat  jamu  ini  tidak  hanya diketahui  oleh  masyarakat  Jawa  saja.  Pengetahuan  khasiat  jamu  sebagai minuman  yang  berfungsi  obat,  merupakan  pengetahun  yang  yang diketahui oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, masyarakat luar Jawa pun banyak yang mengkonsumsi jamu dalam kehidupan sehari- hari.; 33
31 Dokumen WIPO/GRTKF/IC/5/8 (April 28 th , 2003).
32 Sardjono,  Agus, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan  Tradisional) .  (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 251.
33 Ibid , Hlm. 252-253.
b. peraturan sui generis harus mampu memperkuat kontrol negara terhadap kekayaan  alamnya,  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 33;
c. peraturan sui  generis nantinya  haruslah  memberikan  pengakuan  yang tegas  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  sebagai  pemilik  pengetahuan tradisional sekaligus sebagai penyedia dari sumber daya genetik;
d. mekanisme untuk kompensasi moneter dan non-moneter bagi masyarakat adat terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka;
e. pengakuan secara tegas untuk pengetahuan tradisional sebagai prior art; dan f. Peraturan sui  generis haruslah  mampu  memastikan  pengembangan kreatifitas  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat  adat.  Dengan  demikian seluruh  masyarakat  Indonesia  nantinya  dapat  melakukan  pemanfaatan dan  pengembangan  obat-obatan  tradisional.  Dengan  kata  lain,  hukum diciptakan  tidak  boleh  menghambat  perkembangan  kreativitas  dari pengetahuan tradisional itu sendiri.

## C. Penutup
Kesimpulannya, bahwa perlindungan terhadap pengetahuan tradisional  tidak  dapat  dilakukan  hanya  dengan  mengandalkan  penggunaan rezim  hukum  kekayaan  intelektual.  Meskipun  harus  diakui,  rezim  tertentu dalam  hukum  hak  kekayaan  intelektual  seperti  rezim  hukum  paten,  rezim hak  cipta,  ataupun  indikasi  geografis  pada  beberapa aspek  dapat  digunakan untuk  melindungi  pengetahuan  tradisional.  Namun  demikian,  penggunaan rezim  hukum  hak  kekayaan  intelektual  properti  dianggap  tidak  dapat memberikan  pencapaian  tujuan  kesetaraan  dan  keseimbangan  bagi masyarakat  hukum  adat.  Kekurangan  dari  rezim  hukum  kekayaan intelektual, nantinya diharapkan dapat dilengkapi oleh peraturan sui generis. Dalam  rangka  pengembangan  peraturan sui  generis tersebut,  dengan merujuk  pada  usulan  dari The  WIPO  Intergovernmental  Committee  on Intellectual  Property  and  Genetic  Resources,  Traditional  Knowledge  and Folklore ,  setidaknya  terdapat  beberapa  unsur-unsur  minimum  yang  harus terkandung  dalam  sebuah  ketentuan sui  generis ,  meliputi  tujuan  pemberian perlindungan; lingkup perlindungan; kriteria-kriteria dari objek perlindungan; keuntungan dari perlindungan: pemegang/pemilik pengetahuan  tradisional;  jenis  hak  yang  diberikan;  bagaimana  hak  tersebut diperoleh;  bagaimana  melaksanakan  dan  menegakan  hak-hak  tersebut; bagaimana hak tersebut hilang atau kapan hak tersebut menjadi kadaluwarsa; dan penyelesaian sengketa.

## Daftar Pustaka

## A. Buku, Jurnal, dan Dokumen-dokumen
African  Technology  Policy  Studies  Network, Special  Paper  Series  No.  44, 2012. Dutfield,  G.,  1997. Can  the  TRIPS  Agreement  Protect  Biological  and Cultural  Diversity? ,  dalam Biopolicy  International No.  19,  ACTS Press, Nairobi. Dokumen WIPO/GRTKF/IC/3/9 (May 20 th , 2002). Dokumen WIPO/GRTKF/IC/5/6 (May 14 th , 2003). Dokumen WIPO/GRTKF/IC/5/8 (April 28 th , 2003). Dokumen WIPO/GRTKF/IC/6/8 (December 15 th , 2003). Draft  RUU  perlindungan  dan  pemanfaatan  Kekayaan  Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Hasan,  Emmanuel, et.al., 2010. Intellectual  Property  and  Developing Countries: a review of the Literature. RAND Corporation: UK. Jurnal Supremasi Hukum , Volume III No. 1 Tahun 2010, FH Univ. Jakarta: Sahid Jakarta Karin Timmermans (ed), “ TRIPS, CBD and Traditional Medicine: Concept and Questions”, Report of an ASEAN Workshop the TRIPS Agreement and Traditional Medicine Jakarta , 13-15 Feb 2001. Konvensi Keanekaragaman Hayati Moni  Wekesa,  2006. What  is  Sui  Generis  System  of  Intelektual  Property Protection?, dalam African Tecnolgy Policy Studies Network (ATPS): Kenya: Nairobi. Muhammad  Djumhana,  R.  Djubaedillah,  2014. Hak  Milik  Intelektual Sejarah,  teori,  dan  Praktiknya  di  Indonesia, (Bandung:  PT.  Citra Aditya. Panama Law No. 20 Panama Executive Decree No. 12 Rabodo Andriantsiferana, 2003, Traditional Knowledge: What is it and How (if  at  All)  is it to be  Protected?  Traditional  Knowledge  Protection in the  African  Region ,  Conference  on  Biodiversity,  Biotechnology  and the Protection of Traditional Knowledge, Saint Louis: USA, April 4 th - 6 th .. Sardjono,  Agus,  2010, Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan Tradisional, Bandung: Alumni. Simanjuntak,  Yoan  Nursari,  2005. Hak  Desain  Industri  (Sebuah  Realitas Hukum dan Sosial), Surabaya: Srikandi. Tabloid  Diplomasi  Komunikasi  dan  Interaksi ,  2012,  “Sistem  Hukum Internasional  Belum  Memberikan  Perlindungan  Efektif  terhadap GRTKTCE, No. 56 Tahun V, July 15 th – August 14 th .

## WIPO Publication No. 920 Booklet No. 2.

## B. Sumber Elektronik
Avilia,  Dewi,  “ Traditional  Knowledge  Database:  A  Defensive  Measure Against  Traditional  Knowledge  Cross  Border  Misappropriation , Master Thesis (Tilburg University, Netherland),
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=115001 Correa,  Carlos  M,  “ Protection  and  Promotion  of  Traditional  Medicine Implications  for  Public  Health  in  Developing  Countries”, http://apps.who.int/medicine docs/pdf/s4917e/s4917e.pdf Grabet, Christoph Beat & Martin A. Girsberger, “ Traditional Knowledge at the  International  Level:  Current  Approaches  and  Proposal  for  a
Bigger Picture That Includes Cultural Diversity” http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf Native Science Organization, “ What  is  Traditional  Knowledge:  Traditional Knowledge Systems in the Arctic” , http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html OseiTutu,  J.  Janewa. “A  Sui  Generis  Regime  for  Traditional  Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law” , dalam Marquette
Intellectual Property L. Rev. , Vol. 15
(2011), http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol15/iss1/3/ Secretariat  of  CBD , Traditional  Knowledge  and  the  Convention  on Biological Diversity (CBD), http://www.cbd.int/traditional/intro.shtml