## Wajah Hukum

## Efektivitas Kebijakan Kedaulatan Pangan di Indonesia

## M. Muslih
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence: muslih.ubr@gmail.com
Abstrak. Kebijakan kedaulatan pangan sebagaimana diatur dalam UU Pangan dimaksudkan untuk mendukung terpenuhinya  ketahanan  pangan,  dengan  persyaratan  pemanfaatan  potensi  sumber  daya  lokal,  dalam perkembangannya ketahanan pangan terpenuhi akan tetapi penggunaan potensi sumber daya lokal kalah dengan penggunaan  bahan  pangan  impor,  bahkan  mencapai  setengah  dari  kebutuhan  bahan  pokok  beras.  Realita  ini harus  segera  ditanggapi  dengan  serius  oleh  semua  pihak,  sebab  jika  dibiarkan  berlarut  akan  merugikan masyarakat, bahkan Negara Indonesia, karena tingkat ketergantungan yang begitu tinggi terhadap bahan pangan luar negeri. Untuk perlu ditumbuh kembangkan kesadaran hukum masyarakat, aparatur pemerintah dan semua elemen bangsa. Indikator kesadaran hukum meliputi, pengetahuan adanya norma, paham akan tujuan norma dan kerelaan untuk menjalankan norma. Untuk itu edukasi, sosialisasi, tindakan-tindakan afirmatif, pengawasan dan suri tauladan para tokoh masyarakat/pemerintahan sangat diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  sosiologis,  karena  yang  menjadi  objek  penelitiannya  bukanlah norma hukum (UU Pangan), melainkan justru implementasi dari perintah norma tersebut. Untuk mendapatkan data sebagai objek kajian dan analisis, maka data diperoleh dari amatan langsung di lapangan dan hasil amatan pihak lain yang telah dipublikasikan yang ada relevansinya dengan objek kajian tulisan ini. Pembahasan yaitu realitas  impor  gandum  hingga  mencapai  11,33  juta  ton  pertahun  ini  sebanding  dengan  setengah  (½)  dari kebutuhan beras nasional. Hal ini dapat dimaknai bahwa meskipun ketahanan dan kecukupan pangan nasional tercapai,  tetapi  jika  dilihat  dari  pasal  42  UU  Pangan  makan  kedaulatan  pangan  tidak  berhasil.  Untuk  itu pemerintah  dan  seluruh  elemen  masyarakat  harus  sadar  dan  bergerak  bersama  untuk  menumbuh  kembangkan kesadaran hukum akan dampak negatif ketergantungan kita terhadap komoditi luar negeri ini.
Kata kunci : Efektifitsas hukum, Kedaulatan, pangan
Abstract. The food sovereignty policy as regulated in the Food Law is intended to support the fulfillment of food security,  with  requirements  for  the  utilization  of  local  resource  potential.  In  its  development,  food  security  is met, however, the use of local resource potential is inferior to the use of imported food, even reaching half of the need  for  the  staple  food  rice.  .  This  reality  must  be  taken  seriously  by  all  parties,  because  if  it  is  allowed  to continue, it will be detrimental to society, even the State of Indonesia, because of the high level of dependence on  foreign  food.  It  is  necessary  to  develop  legal  awareness  among  the  public,  government  officials  and  all elements of the nation. Indicators of legal awareness include knowledge of norms, understanding the purpose of norms and willingness to implement norms. For this reason, education, outreach, affirmative action, supervision and  role  modeling  by  community/government  figures  are  highly  expected.  The  research  method  used  in  this paper  is  a  sociological  legal  research  method,  because  the  object  of  the  research  is  not  legal  norms  (Food Law), but rather the implementation of the commands of these norms. To obtain data as an object of study and analysis, the data is obtained from direct observations in the field and published observations of other parties which  are  relevant  to  the  object  of  study  in  this  paper.  The  discussion  is  that  the  reality  of  wheat  imports reaching 11.33 million tonnes per year is comparable to half (½) of the national rice requirement. This can be interpreted  to  mean  that  even  though  national  food  security  and  sufficiency  has  been  achieved,  if  we  look  at Article 42 of the Food Law, food sovereignty has not been successful. For this reason, the government and all elements of society must be aware and move together to develop legal awareness of the negative impacts of our dependence on foreign commodities.

## Keywords: Legal effectiveness, sovereignty, food

## PENDAHULUAN
Kedaulatan  Pangan  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  2  UU  No  18  Tahun  2012 tentang  Pangan  (yang  selanjutnya  dalam  tulisan  ini  akan  digunakan  dengan  istilah  UU  Pangan). Pangan  merupakan  kondisi  dimana  Negara  dan  bangsa  memiliki  kemandirian  untuk  menentukan kebijakan  pangan  dan  system  pangan  bagi  rakyat/  masyarakat  yang  sesuai  dengan  potensi  sumber daya lokal. Kedaulatan pangan merupakan bagian dari kebijakan penyelenggaraan pangan yang begitu luas dan meliputi katahahan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan itu sendiri.
Indonesia  merupakan  negara  besar  dimana  wilayahnya  seluas  1.904.569  Km2.  dan  dengan jumlah  penduduk  relative  banyak  yakni  kurang  lebih  277.749.853  jiwa 1 .  Kebesaran  dan  keluasan wilayah Indonesia ini akan lebih tampak konkrit jika dibandingkan dengan luas dan jumlah penduduk Negara lain. Di sisi lain bahwa negara yang dibentuk dan dimerdekakan tahun 1945 dari penjajahan ini  bertujuan  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dari  berbagai  dimensi  termasuk  kesejahteraan  salah satunya.
Menurut Adi Isbandi 2 bahwa kesejahteraan dapat dilihat dari berbgai aspek. Hal ini berbanding lurus dengan pengertian Kesejahteraan kekinian yang dimaknai sebagai kondisi dimana seseoang apat memenuhi  kebutuhan  pokok  (pangan,  sandang  dan  papan),  air  minum  yang  sehat,  kemampuan melanjutkan pendidikan, pekerjaan yang layak dan lain-lain.
Tulisan ini tidak akan membahas seluruh indikator kesejahteraan di atas, melainkan hanya akan membahas  masalah  kedaulatan  pangan  yang  erat  kaitanya  dengan  potensi  sumber  daya  lokal  yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Pembahasan ini lebih dikhususkan terkait dengan Kebijakan Negara (Peraturan  Perundang-undangan)  dalam  menjamin  dan  mengupayakan  ketersediaan  dan  kecukupan bahan  pokok  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  dengan  penggunaan  potensi  sumber  daya  lokal seoptimal mungkin.
Seiring  bertambahnya  jumlah  penduduk  maka  meningkat  pula  kebutuhan  akan  bahan  pokok makanan dimana menurut data statistik bahwa tingkat kebutuhan bahan pokok khususnya beras tahun 2023 sebesar 22,64 juta ton sedangkan kemampuan untuk menyediakan beras sebesar 31,10 juta ton, artinya  bahan  kebtuhan  beras  sebagai  bahan  sumber  utama  korbohidrat  terlah  terpenuhi  dan  bahkan surplus sebesar 8, 64 juta ton.
Dari data tersebut  dapat  dimaknai bahwa  Indonesia telah  mampu mencukupi  kebutuhan  beras dalam  negeri,  akan  tetapi  bahan  pangan  lain  seperti  gandum  tetap  diperlukan  bahkan  dan  Negara Indonesiam  pada  Tahun  2023  mengimpor  gandum  sebesar  9,47  juta  ton,  bahkan  pada  Tahun  2017 Indonsia  mengimpor  gandum  sebesar  11,43  juta  ton 3 Dengan  demikian  maka  ketergantungan  kita terhadap  bahan  pangan  (non  beras)  dari  luar  negeri  sebesar  50,48  %.  Padahal  sumber  pangan (karbohidrat)  non  beras  produk  lokal  relative  besar,  seperti,  jagung,  ubi  kayu,  ubi  jalar  kentang  dll. Realitas  seperti  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan  harapan/  tujuan  diundanglannya  UU  Pangan  dimana salah satunya ingin mewujudkan kedaulatan pangan dengan penggunaan potensi sumber daya lokal.
Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka berpotensi membahayakan kedudukan Indonesia dari aspek  ekonomi,  politik  pertahanan  dan  beberapa  aspek  lainnya.  untuk  itu  masalah  ini  perlu  disikapi secara serius oleh para pemangku kepentingan termasuk oleh masyarakat.

## METODE
1. Tipe Penelitian
Penelitian  tentang  efektivitas  kebijakan  kedaulatan  pangan  di  Indonesia  ini  dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  data  primer.  Data  Primer  merupakan  data  yang  berasal  dari  masyarakat  dan/atau  orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti. 4 Digunakan penelitian yuridis empiris pada penelitian ini karena yang menjadi objek penelitiannya bukanlah norma hukum (UU Pangan), melainkan justru implementasi dari perintah norma tersebut.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  dilakukan  guna  untuk  mempermudah  dalam  jelaskan  permasalahan yang  sedang  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Adapun  spesifikasi  penelitian  efektivitas  kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia, Diakses pada tanggal 26 Maret 2024.
2 Adi Isbandi, Kesejahteraan Sosial , (Jakarta : PT. RajaGrafdindo, 2005), halaman 67.
3 https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807121750-4-460774/impor-gandum-ri-meledak-11-juta- ton-tiba-tiba-kini-turun, Diakses pada tanggal 26 Maret 2024
4 H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 20.
bertujuan  untuk  melukiskan  tentang  hal  di  daerah  dan  saat  tertentu.  Biasanya  peneliti  telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. 5
Penelitian  deskriptif  dalam  hal  ini  yaitu  meneliti  permasalahan  terkait  dengan  efektivitas kebijakan  kedaulatan  pangan  di  Indonesia,  kemudian  menjelaskan  terkait  dengan  apa  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah  guna  mengurangi/  menekan  tumbuh  kembangnya  kebutuhan  bahan pangan impor yang semakin meningkat.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris terdiri dari dua data yaitu:
a. Bahan Hukum Primer.
Bahan  hukum  primer,  yakni  data  yang  diperoleh  sumbernya  langsung  dari  lapangan  seperti lokasi  penelitian,  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di  lokasi  penelitian  dan  responden  yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket. 6 Dengan demikian  data  diperoleh  dari  amatan  langsung  di  lapangan  dan  hasil  amatan  pihak  lain  yang telah dipublikasikan yang ada relevansianya dengan objek kajain tulisan ini.
b. Bahan Hukum sekunder.
Bahan  hukum  sekunder  meliputi  rancangan  Undang-Undang,  hasil-hasil  penelitian,  pendapat pakar  hukum,  karya  tulis  hukum  yang  termuat  dalam  media  massa  dan  buku-buku  hukum, jurnal-jurnal  hukum. 7 Dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  buku-buku karangan para ahli, UU Pangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  dari  mempelajari  buku-buku  dan  lainnya  itu  diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori dalam penelitian ini.
4. Pendekatan Penelitian
Mengingat  penelitian  tentang  efektivitas  kebijakan  kedaulatan  pangan  di  Indonesia menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  sosiologi  hukum.  Pendekatan  sosiologi  hukum  merupakan  pendekatan  yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di  dalam  masyarakat. 8 Dengan  pendekatan  sosiologi  hukum,  maka  peneliti  mengkaji  terlebih dahulu  UU  Pangan  kemudian  mencoba  menelaah  sejauhmana  UU  Pangan  tersebut  efektif  dalam masyarakat terkait dalam hal efektivitas kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen,  rapat,  agenda  dan  sebagainya. Dalam  penelitian  ini  dilakukan  pengumpulan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan permasalahan efektivitas kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia berupa dokumen arsip, berita acara  dan  peraturan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  formal  yang  dapat  menunjang dalam penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  efektivitas  kebijakan  kedaulatan  pangan  di Indonesia adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang menggunakan deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas. Untuk itu, data-data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis.

## HASIL
Pertama, Berdasarkan data lapangan bahwa sebagian besar penganan/ jajanan yang disediakan untuk masyarakat Jambi dan masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata mayoritas berbahan baku, atau setidak-tidaknya terdapat unsur tepung terigu (gandum), Jenis jajanan yang ditawarkan meliputi,
5 Ibid , halaman 9.
6 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 71.
7 Ibid , halaman 16.
8 Ibid , halaman 23.
risoles, bakwan, donat dengan berbagai varian rasa, roti sus, roti goreng, pisang goreng tepung terigu, lemper,  getuk,  getuk  goring  lapis  tepung  terigu,  mendoan,  tahu  isi,  klepon,  pastel,  roti,  onde-onde, nagasari,  lapis,  bakpau,  mie  goreng,  bolu  kukus  dengan  bebagai  varian  rasa,  apam  dengan  berbagai varian,  arem-arem,  jongkong,  putri  manis,  padamaran,  lapek  ubi,  lapek  bugis,  bubur  kacang  hijau, burgo, dll 1. Warung kue di jalan Rk. Raden Syahbudin Kota Jambi menyediakan 25 Janis jajanan
a. Jajanan/ kue yang bahan bakunya atau mengandung unsur terigu/ gandum 21 macam
b. Tidak mengandung unsur terigu/gandum 4. Jenis.
2. Warung kue di jalan Ir. H. Juanda Kota Jambi menyediakan 27 Janis jajanan
a. Jajanan/ kue yang bahan bakunya mengandung unsur terigu/ gandum macam
b. Tidak mengandung unsur terigu/gandum Jenis
3. Warung kue di jalan Asparagus Kota Jambi menyediakan 19 Janis jajanan
a. Jajanan/ kue yang bahan bakunya mengandung unsur terigu/ gandum 16 macam
b. Tidak mengandung unsur terigu/gandum 3 Jenis.
Berdasarkan  dari  berbagai  sumber  bahwa  masalah  jajanan/  kue  yang  diminati  dan  disediakan oleh masyarakat di berbagai daerah wilayah Negara Indonesia pada umumnya seperti yang tergambar dalam amatan penulis.
Kedua, Guna  memperkuat  gambaran  tentang  tingginya  kebutuhan  bahan  pangan  yang berbahan  tepung  terigu/  gandum  dapat  penulis  kutipkan  perukembangan  impor  gandum  dari  luar negeri  ke  Indonesia.  Menurut  APTINDO 9 bahwa  sejak  Tahun  2016  s/d  2022  Indonesia  melakukan impor gandum secara berturut-turut sebesar 10,53 juta ton, 11,43 juta ton, 10,09 juta ton, 10,69 juta ton, 10,29 juta ton, dan 9,45 juta ton. Pada kesempatan lain Aptindo menambahkan bahwa turunnya impor  gandum  seperti  terurai  dalam  data  tersebut  di  atas,  disebabakan  oleh  melemahnya  ekonomi global dan turunya daya beli masayarakat.
Menurut  beberpa  sumber  bahwa  tidak  semua  impor  gandum  diguakan  sebagai  bahan  pangan manusia,  melainkan  sebagaian  digunakan  untuk  tambahan  campuran  pakan  ternak,  akan  tetapi jumlahnya kurang lebih 10 %, dengan demikian 90 % hasil impor tetapdikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.
Ketiga, Secara  kualitatif  terdapat  kecendeuangan  generasi  milenial  dan  gen  z  mengurangi konsumsi  nasi  dan  menggantikannya  dengan  roti  atau  mie  sebagai  sumber  karbohidrat,  menurut beberapa penelitian bahwa generasi milenial generasi Z ini cenderung mengkonsumsi makanan instan yang  ditawarkan  melalui  media  social 10 .  Penelitian  lain  menggambarkan  bahwa  kedua  gegnrasi  ini putusan  pilihannya  lebih  dipengaruhi  oleh  adanya  iklan-iklan.  Sedangkan  industri  makanan  yang secara massif beriklan uumnya adalah industry yang mengasilkan makanan yang bahan bakulokalnya minim, artinya bahan bakunyarata-rata berasak dari impor.
Realitas  tersebut  diatas tentu  tidak  berbanding  lurus dengan  norma  sebagaimana  diatur  dalam pasal  41  UU  Pangan  bahwa  guna  memenuhi  pangan  yang  beragam,  bergizi  dan  aman  lebih mengutamakan sumber daya lokal.
Keempat, Sebagai  Negara  agraris  dan  dan  beriklim  tropis,  hampir  semua  tanaman  dapat dibudidayakan,  kecuali  beberapa  tanaman  yang  memerlukan  keadaan  khusus,  dimana  salah  satunya adalah tanaman gandum. Tanaman gandum tidak dapat dibudidayakan di Indonesia secara massif dan berskala  luas.  Tanaman  gandum  memerlukan  udara  dingin  dan  lahan  pada  ketinggian  tertentu, sedngkan Indonesia merupakan Negara beriklim tropis dan mayoritas lahannya di dataran rendah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas  maka  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  harus segera  mengambil  sikap  untuk  bertindak  mengurangi  laju  dan  ketergantungan  kita  terhadap  bahan pangan  gandum.  Hal  ini  disebabakan  secara  kuantitatif  ketergantungan  Indonesia  dengan  bahan pangan gandum terus meningkat, bahkan pada tahun 2017 Indonesia mengimpor 11 juta ton gandum, mekipun  beberapa  tahun  terakhir  ini  mengalami  penurunan  bukan  berarti  bahan  pangan  gandum tersebut telah digantikan oleh produk lokal, atau lahirnya kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi bahan impor tersebut dengan bahan lain, melainkan karena kemempuan ekonomi Negara
9 https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807121750-4-460774/impor-gandum-ri-meledak-11-juta- ton-tiba-tiba-kini-turun, Diakses pada tanggal 26 Maret 2024
10 https://www.marketeers.com/populix-mayoritas-gen-z-dan-milenial-suka-beli-makan-di-luar/,  Diakses pada tanggal 26 Maret 2024
dan daya beli masyarakat menurun. Sehubungan dengan fenomena tingginya permintaan/ kebutuhan gandum  yang  mencapai  50,48  %  dari  beras,  hal  tersebut  di  atas  maka  pemerintah  diharapkan melakukan  hal-hal  yang  konstruktif  dan  masif  guna  mengurangi  tingkat  ketergantungan  terhadap produk bahan pangan yang tidak ditanam di Indonesia tersebut.
Adapun  langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  adalah  bagaimana  menumbuh  kembangkan kesadaran  hukum  bagi  masyarakat  (pemangku  kepentingan,  produsen  kue/  jajanan,  konsumen  dan fihak  lain  yang  terkait  baik  secara  langsung  mapun  tidak  langsung  dengan  upaya  terwujudnya kebijakan kedaulatan pangan di Indonesia.
Soerjono  Soekanto,  menegaskan  bahwa  indikator  Kesadaran  Hukum  menurut  Kutschincky (yang kemudian pendapat Kutschincky beliau ikuti) meliputi:
1. Pengetahuan tentang adanya aturan,
2. Pengetahuan dan faham aka isi substansi termasuk dampaknya dan
3. Bersedia menjalankan aturan/kebijakan tersebut).
Pemangku kepentingan dan aparatur pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dapat melakukan edukasi kepada masyarakat terutama generasi muda (milenial dan gen Z) yang sangat dominan menkonsumsi makanan non lokal.
Agar kebijakan hukum kedaulatan pangan ini dapat berlaku efektif maka diperlukan sinergitas beberapa  elemen,  minimal  peraturannya  baik  dalam  arti  dapat  diwujudkan  secara  rasional (applicable), didukung aparat pelaksanana hukum yang professional (memiliki etos kerja, konsisten) dan dukungan positif masayarakat sebagai subjek hukum yang diharapakan berperilaku seperti yang diatur dalam norma hukum tersebut.
Dalah kontek kebijakan kedaulatan pangan ini ika dilihat dari aspek yang dapat mempengaruhi tingkat efektititas kebijakan kedaulatan pangan, sejatinya masalah regulasi atau peraturan perundang- undangan  sudah  cukup  baik  dan  dapat  direalisasikan  (applicable).  Seperti,  UU  No  18  Tahun  2012 tentang  Pangan,  Peraturan  Pemerintah  No  17  Tahun  2015  tentang  Ketahanan  Pangan  dan  Gizi, Peraturan  Menteri  Pertanian  No  43/  Permentan/  OT.140/10/2009  tentang  Gerakan  Percepatan Penganekaragaman  Konsumsi  Pangan  berbasis  Sumber  Daya  Lokal.  Jika  regulasi  tentang  pangan sebagaiman  diuraikan  di  atas  dijalankan  secara  optimal  maka  komposisi  bahan  pangan  lokal  dan bahan pangan impor akan membaik dan berbending lurus dengan tujuan hukum UU Pangan.
Apabila  kebijakan  kedaulatan  pangan  ini  hanya  bertumpu  pada  peraturan  saja,  maka  hasilnya sudsh kita lihat dan rasakan saat ini, untuk itu masalah manusia sebagai pelaksana hukum harus kita diskuasikan  di  ruang  ini,  dimana  unsur  utama  manusia  sebagaai  paelaksana  hukum  harus  memiliki greget  (jawa),  meliputi,  comm[asion,  empathy,  sincerety,  edification,  commitment  dan determination) 11 spirit  dan  nilai  seperti  disebutkan  di  atas  haarus  ditumbuh  kembangkan  agar  upaya perwujudan  kedaulatan  pangan  dapat  direalisasikan  guna  mendukung  percepatan  terwujudnya kesejahteraan  dalam  arti  luas.  Sedangkan  masyarakat  sebagai  subjuk  dn  pendukung  kebijakan  perlu diberikan eduksi secar komperhensif (tidak parsial) demi melindungi kepentingan nasional.
Dalam  konteks  yang  demikian  maka  terkait  perimbangan  konsumsi  beras  dan  konsumbi gandum  2  banding  1  menurut  penulis  pemerintah  perlu  mengambil  langkah-langkah  strategis  dan serius. Pertama, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Hal ini penting, tingkatkan pemahaman tentang  implikasi  negative  (ekonomi  politik,  sosial  dan  pertahanan  keamanan)  jika  kita  terlalu bergantung  kepada  pihak  luar  negeri  dalam  hal  pemenuhan  konsumsi,  apalagi  jika  kita  sangat tergantung  pada  satu  Negara  saja  potensinya  akan  lebih  besar.  Jika  perlu  masukkan  ke  dalam kurikulum pendidikan spirit mencintai produk dalam negeri yang berbasis bahan lokal. Melalui lankap seperti diuraikan di atas sejatinya kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat (termasuk generasi milenial  dan  gen  Z).  Pemberdayaan 12 ini  dimaksudkan  untuk  menempatkan  kekuatan  masyarakat sebagai modal utama guan menghindari “jebakan” pihak luar atau setidak-tidaknya pihak-pihak yang ingin masyarakat kita semakin besar ketergantungannya terhadap bahan panang impor (non lokal).
Melalui  edukasi  ini  masyarakat  akan  memperoleh  pengetahuan,  pemahaman  dan  kemampuan untuk membandingkan tentang untung ruginya mengkonsumsi makanan berbasis pangan lokal dengan
11 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ,  (Yogyakarta  :  Genta Publishing, 2009), halaman 10.
12 Totok  Mardikanto  dan  Puerwoko  Soebiato  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung : Alfabeta, 2013), halaman 100.
makanan berbasis atau setidaknya unsur non lokalnya dominan. Dengan demikian sikap batin/ attitude yang  selama  ini  befokus  pada  individu  (yang  penting  enak)  diharapkan  akan  bergeser  kea  rah pemikiran  dan  perilaku  yang  mempertimbangkan  hal-hal  yang  lebih  besar/  luas,  misal  masalah kesehatan  pangan,  dampak  ketergantungan  Negara  Indonesia  pada  pangan  luar  negeri,  nasib  petani lokal  yang  kurang  beruntung.dll.  tahapan  ini  akan  mampu  mengisi  “ceruk”  kosong  dalam  indicator efektifitas  hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Laurence  M.  Friedman.  Dalam  konteks  edukasi terkait  dengan  konsusmsi  makanana  berbasis  sumber  daya  lojal  ini  masyarakat  akan  memperoleh pemahaman  minimal  indicator  kepentingan  diri  sendiri”  yang  berbanding  lurus  dengan  kebijakan kedaulatan  pangan,  atau  diharapkan  yang  paling  ideal  yakni  patuh  dan  mendukung  kebijakan pemnafaatana potensi sumber daya lokal yang berkonsumsi (kepatuahan hukum).
Kedua memberikan  insentif  kepada  innovator  jajanan/  makanan  yang  berbasis  bahan  pangan lokal,  jika  perlu  lakukan  gerakan  lomba  resep  jajanan  baru  berbahan  pangan  lokal,  jika  perlu  bantu dengan  PNPM  bagi  pengusaha/  home  industry  yang  membuat/  menyediakan  makanan  berbasisi pangan  lokal.  Dengan  demikian  akan  muncul  makanan  alternative  yang  relative  diminati  oleh masyrakat  yang  selama  ini  mengkonsumsi  makanan  yang  kandungan  gandum/  terigunya  tinggi. Ketiga Lakukan  kabijakan  bahwa  setiap  even/  kegiatan  pemerintahan  dan  masyarakat  yang menyediakan  konsumsi  prioritaskan  bahwa  makanan  berbahan  lokal  lebih  domnan.  Keberpihakan seperti ini setidak-tidaknya akan menekan laju pertumbuhan kebutuhan bahan pangan dari luar negeri (gandum).
Berikan  contoh/  suri  tauladan  terutama  oleh  para  pemangku  kepentingan,  tokoh  masyarakat, untuk selalu mengkonsumsi dan meydiakan pangan berbasisa pangan lokal ketika menjamu para tamu baik dalam kegiatan dinas maupun peribadi. Hal ini sesuai dengam saran dan anjuan Lon F Fuller 13 dalam menginagt bahwa hukum merupakan suatu uapay ntukmencapai tujuan tertentu, sudah barang tentu  potensi  kegagalan  pasti  ada  untuk  itu  salah  satu  antsipasinya  adalah  menerapkan  8  prinsip lelegalitas  yang  salah  satunya  adalah  “  hrus  terdapat  kesesuaian  antara  tindakan  pejabat  hukum dengan  peraturan  yang  telah  dibuat.  Dalam  konsteks  kedaulatan  pangan  ini  maka  para  pemangku kepentingan dan pelaksana hukum lain hendaknya mau dan mampu menjalani kehidupan keluarganya dengan mengkomsumsi makanan berbasis bahan lojal engan mengurangi (bukan tidak menkonsumsi sama sekali) makanan yang mehgnandung unsur impor.
Mengingat  dari  beberapa  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  diatas  sehingga langkah-langkah kedepan yang perlu segera dilakukan adalah:
1. Sosialisari  dan  edukasi kepada  seleuruh  elemen terutama  generasi  milenial  dan generasi  Z  untuk diberi  pemahaman  akan  pentingnya  kemndirian  dan  kedaulatan  pangan  yang  berbasis  pangan lokal.
2. Mengembangkan  inovasi  makanan  berbasis  bahan  baku  lokal,  jika  perlu  memberikan  insentif kepada innovator dan home industry yang mengembangkan makanan lokal tersebut.
3. Berikan  suri  tauladan  kepada public bahwa  para  tokoh  masyarakat  dan  keluarganya  juga mengkonsumsi makanan berbahan baku lokal.

## SIMPULAN
Realitas impor gandum hingga mencapai 11,33 juta ton pertahun ini sebanding dengan setengah (½) dari kebutuhan beras nasional. Hal ini dapt dimaknai bahwa meskipun ketahahn dan kecukupan pangan nasioanl ercapai, tetapi jika diliaht dari pasal 42 UU Pangan makan kedaulatan pangan tidak berhasil.  Untuk  itu  pemerintah  dan  seluruh  elemen  masyarakat  harus  sadar  dan  bergerak  bersama untuk  menumbuh  kembangkan  kesadaran  hukum  akandampak  negatif  ketergantungan  kita  terhadap komoditi luar negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adi Isbandi, Kesejahteraan Sosial , Jakarta : PT. RajaGrafdindo, 2005
H.  Salim  Hs  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2008
13 Satjipto rahardjo, Hukum dan Masyarakat , (Bandung : Angkasa, 1980), halaman 78.
Satjipto rahardjo, Hukum dan Masyarakat , Bandung : Angkasa, 1980 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ,  Yogyakarta  :  Genta Publishing, 2009
Totok  Mardikanto  dan  Puerwoko  Soebiato  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta, 2013

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,
Peraturan  Menteri  Pertanian  No  43/  Permentan/OT.140/10/2009  tentang  Gerakan  Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal.

## Website
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807121750-4-460774/impor-gandum-ri-meledak-11- juta-ton-tiba-tiba-kini-turun https://www.marketeers.com/populix-mayoritas-gen-z-dan-milenial-suka-beli-makan-di-luar/