AMERICAN FIRST: KEBIJAKAN DONALD TRUMP DALAM PEMBATASAN KAUM IMIGRAN KE AMERIKA SERIKAT
Taufik 1 , Sundari Ayu Pratiwi 2
1 Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung; Indonesia: taufik@unpas.ac.id
2 Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia: sundaariayu231@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  the  reasons  for  President  Donald  Trump's  selective isolationism  in issuing a policy to limit the entry of immigrants to the United States with the slogan American First.  To  that  end,  a  qualitative  approach  and  literature  study  were  carried  out  and  the concept  of  a  foreign  policy  of  isolationism  was  used.  By  referring  to  the  three  main  US policies in overcoming the issue of immigrants in their country, namely: nationalism, anti- immigrant  and  anti-Muslim,  this  study  results  in  the  fact  that  Trump  uses  selective isolationism  as  the  US  grand  strategy  for  reasons  of  national  security.  However,  this American First narrative actually makes the US tend to use a counter-narrative that tends to sharpen social discrimination in the US which is supported by white supremacists.
Keywords: foreign policy, immigran, isolationism, Trump, United State of America

## Abstrak
Artikel  ini  mendiskusikan  alasan selective  isolationism Presiden  Donald  Trump  dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan masuknya kaum imigran ke Amerika Serikat dengan slogan American First . Untuk itu, pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan dilaksanakan dan  konsep  kebijakan  luar  negeri  isolasionisme  digunakan.  Dengan  mengacu  pada  tiga kebijakan utama AS dalam mengatasi isu imigran di negaranya, yakni: nasionalisme, anti- imigran  dan  anti-muslim,  penelitian  ini  menghasilkan  fakta  bahwa  Trump  menggunakan selective isolationism sebagai grand strategy AS dengan alasan keamanan nasional. Akan tetapi,  narasi American  First ini  malah  menjadikan  AS  cenderung  menggunakan  kontra narasi  yang  cenderung  mempertajam  diskriminasi  sosial  di  AS  yang  disokong  oleh supremasi kulit putih.
Kata kunci: Amerika Serikat , imigran; isolasionalisme, kebijakan luar negeri, Trump

## Pendahuluan
Pada tahun 2002-2004 Amerika Serikat (AS) memberikan status kewarganegaraannya untuk kaum imigran yang berasal dari benua Asia, yaitu kaum imigran yang berasal dari negara Tiongkok, India, Filipina dan Vietnam serta kepada salah satu negara dari Amerika Latin yaitu  Meksiko.  Negara  imigran  pantas  disematkan  untuk  AS  karena  90%  masyarakatnya berasal dari tiga benua lain yaitu benua Asia, Eropa dan Afrika  (Voice of America, 2005). Namun kehadiran kaum imigran ke AS dianggap membawa masalah bagi negara dan warga AS selama masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Saat masa kampanye pemilihan umum presiden tahun 2016 di AS, Trump sudah banyak menyuarakan isu imigrasi dan ini menjadi  masalah  domestik  yang  paling  penting  dibahas  di  AS  selama  masa kepemimpinannya. Terlihat dari berbagai kebijakan Donald Trump terhadap kaum imigran di  AS  mengacu  pada  kebijakan  nasionalisme,  kebijakan  anti-imigran  dan  kebijakan  anti- muslim.
Kaum  imigran  yang  datang  ke  AS,  bagi  Trump  dan  orang-orang  yang mendukungnya,  dinilai  sebagai  pengganggu  atau  kelompok  yang  ke  depannya  dapat  atau mampu  mengambil  alih  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  di  AS,  sehingga  menambah jumlah  pengangguran  bagi  warga  negara atau  penduduk  asli  AS.  Dalam  konteks  ini  bagi Trump sistem pengetatan keimigrasian akan membuat tingkat pengangguran di AS menurun (Yuliantoro  dkk.,  2017:  198).  Kebijakan  Trump  ini,  juga  sebagai  respons  atas  kebijakan Presiden  sebelumnya,  Barack  Obama,  yang  menerima  pengungsi  asal  Suriah  sebanyak 12.000 orang selama tahun 2015 (Yuliantoro dkk., 2017: 200). Termasuk keresahan Trump pada situasi ekonomi dan maraknya pengangguran di AS.
Sejak  kampanye  pemilu  presiden  tahun  2016,  Trump  telah  menawarkan konsep/slogan American  First : Make  America  Great  Again dan  menjadi  cita-cita  besar Trump sebagai langkah dalam melindungi warga negara dan kepentingan nasional, terutama hal-hal  yang  berkaitan  dengan  keamanan  nasional  seperti  keimigrasian  dan  terorisme (Sanjaya, 2017). Di satu sisi, saat menjadi Presiden, Trump akhirnya mengarahkan kebijakan luar negeri AS menjadi unilateralisme atau kebijakan yang lebih berorientasi pada isu dalam negeri.  Bahkan  secara  jelas  Trump  menunjukkan  kebijakan  luar  negeri  AS  yang  lebih isolasionisme  dan  dihubungkan  oleh  posisi  garis  keras  terkait  keimigrasian  (Wardhana & Dugis,  2019).  Di  sisi  lain,  Trump  juga  bersikap  antagonis  kepada  negara  lain  dalam  hal
ekonomi dan imigrasi, sehingga berdampak pada kebijakan proteksi ekonomi, dan hambatan perdagangan oleh AS, termasuk dengan Indonesia (Minardi dkk., 2019).
Padahal di satu sisi, imigran sebenarnya telah membentuk AS sebagai sebuah bangsa sejak  pendatang  pertama  tiba  lebih  dari  empat  ratus  tahun  yang  lalu.  Mereka  telah memberikan  kontribusi  yang  mendalam  bagi  banyak  proses  ekonomi,  sosial,  dan  politik yang mendasar bagi AS sebagai sebuah bangsa. Di sisi lain, dibalik banyaknya kedatangan kaum imigran tersebut, AS dihadapkan pada sebuah permasalahan dengan keberadaan kaum imigran  yang  dapat  mengurangi  aktivitas  perekonomian  bagi  masyarakat  asli  AS. Masyarakat asli AS harus bersaing dengan para kaum imigran untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Terlebih para kaum imigran yang datang tanpa prosedur resmi dianggap sebagai sebuah  ancaman  bagi  keamanan  AS,  seperti:  perdagangan  narkoba,  pelaku  perdagangan manusia, pemerkosaan dan kekerasan lainnya. Selain itu, Trump juga mengkritik kebijakan Obama  yang  menerima  pengungsi  Suriah  sebanyak  12.000  pada  tahun  2015.    Trump menganggap  hal  ini  dapat  memperbesar  masuknya  aksi  kriminal  dan  terorisme  di  AS (Yuliantoro dkk., 2017: 200). Sebagai negara super power AS menjadi salah satu tujuan bagi para kaum imigran untuk datang dengan harapan dapat membantu memperbaiki kehidupan mereka.  Di  samping  itu,  situasi  dan  kondisi  dari  negara  para  kaum  imigran  tersebut  juga turut  mempengaruhi,  seperti  konflik  atau  perang  saudara,  yang  memaksa  mereka  untuk keluar  dari  negaranya  untuk  mencari  tempat  yang  lebih  aman.  Begitu  beragamnya  latar belakang dari kedatangan kaum imigran ke AS menjadikan isu ini sebagai sebuah ancaman bagi keberlangsungan AS dan masyarakatnya.
Selain itu, seperti yang digambarkan dalam kajian Pujayanti, kebijakan Trump dinilai diskriminatif karena melarang tujuh negara mayoritas muslim untuk memasuki wilayah AS, yakni;  Libya,  Yaman,  Irak,  Iran,  Somalia,  Suriah  dan  Sudan.  Ketujuh  negara  tersebut dianggap sebagai sarang teroris. Salah satu dampak kebijakan Trump ini adalah penurunan jumlah  kunjungan  wisatawan  ke  AS,  dan  reaksi  penolakan  baik  dari  dalam  maupun  luar negeri.  Kebijakan  keimigrasian  ini  merupakan  kebijakan  populis  nasionalistik  AS  dalam melindungi atau memproteksi segala kepentingannya dari berbagai ancaman, termasuk isu keimigrasian.  Meskipun  demikian,  kebijakan  pembatasan  keimigrasian  ini  dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi AS yang dipercaya oleh masyarakatnya sebagai sebuah bangsa akan tanah kebebasan dan harapan (Pujayanti, 2017).
Artikel  ini  menganalisis  dan  mendiskusikan  tentang  alasan  Trump  terhadap  kaum imigran di AS berdasarkan visi American First: Make American Great Again dengan basis konsep kebijakan luar negeri Presiden Trump yang cenderung kepada selective isolationism (Wardhana  &  Dugis,  2019).  Tema  ini  penting  karena  terkait  dengan  fenomena  kebijakan pembatasan  imigrasi  yang  berbasis  strategi selective  isolationism dari  suatu  negara  besar yang dikenal sebagai pengusung utama demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri suatu negara yang kontradiktif dengan citranya ini menjadi menarik untuk dikaji.

## Kerangka Konseptual:

## Kebijakan Luar Negeri: Isolasionisme Amerika Serikat
Dalam menganalisis alasan dan tindakan Trump membatasi kaum imigran ke AS pada masa kepempinannya,  digunakan  konsep  kebijakan  luar  negeri. Sebagai  negara,  AS  memiliki kepentingan nasional yang harus dipenuhi sehingga memerlukan rancangan kebijakan yang tepat dan komprehensif, termasuk kebijakan luar negeri AS. Dalam hal ini, kebijakan adalah suatu  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  pemerintah  dan  disusun  berdasarkan  berbagai pertimbangan dalam mencapai tujuan kepentingan nasional. Lebih lanjut, pemerintah suatu negara  membuat  kebijakan  luar  negeri  dengan  merancang  strategi  atau  rencana  dalam menghadapi kelompok politik internasional atau negara yang lainnya (Plano & Olton, 1999: 5)
Selain itu, Heywood menyebutkan bahwa konsep merancang kebijakan luar negeri ada  yang  dinamakan  sebagai rational  actors  model (Heywood,  2011).  Terdapat  tiga indikator penghampiran yang harus diperhatikan yaitu: Pertama, mengidentifikasi masalah- masalah  mendasar  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  aktor  negara  dalam  rangka  mencari, menelaah, maupun meneliti suatu persoalan yang dimulai secara mendasar hingga nantinya yang  akan  ditetapkan  sebagai  sebuah  permasalahan  yang  ada  di  dalam  negaranya  yang didukung oleh berbagai fakta dan bukti yang ada. Sehingga aktor tersebut kemudian akan dapat  menentukan  langkah  selanjutnya  untuk  diambil  setelah  proses  identifikasi  tersebut selesai. Seperti halnya yang dilakukan oleh presiden Donald Trump ketika melihat tingkat pengangguran di AS bertambah karena kedatangan para kaum imigran yang datang ke AS. Selain itu sistem keimigrasian yang dinilai longgar memudahkan para kaum imigran untuk dapat datang ke AS.
Kedua,  menetapkan  tujuan  atau  sasaran  dengan  objektif  berdasarkan  saran  dari berbagai  pihak  yang  mempunyai  kekuasaan  atau  otoritas.  Setelah  aktor  berhasil
mengidentifikasi  berbagai  persoalan  yang  mendasar,  selanjutnya  aktor  akan  menentukan tujuan  maupun  sasaran  secara  objektif  atas  tindakan  yang  akan  dilakukannya.  Biasanya tujuan ataupun sasaran tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk maupun perangkat seperti kebijakan luar negeri yang akan menjadi ciri atau gambaran dari negara tersebut, yang mana dalam  menentukan  sasaran  tersebut  kebijakan  tidak  dipengaruhi  oleh  pendapat  maupun pandangan pribadi melainkan tertumpu pada pihak yang juga memiliki kekuasaaan di negara tersebut. Dalam konteks ini, tujuan dari kebijakan luar negeri AS adalah menyelenggarkan national  interest demi  melindungi  wilayah  negara,  pendapatan  dan  sekutu.  Bahkan, kebijakan tersebut selalu dinamis tergantung pada situasi dan kondisi, termasuk tergantung pada aktor dalam membuat kebijakan.
Ketiga,  menyelaraskan  segala  langkah  atau  upaya  untuk  meraih  tujuan  serta merencanakan  evaluasi  untuk  mencapai  efektivitas  dari  kebijakan  dan  keyakinan  dari masyarakat/publik  sampai  kepada  penyesuaian  ke  anggaran  dan  lainnya.  Dengan  hal  ini, dapat dituangkan ke dalam bentuk strategi maupun kebijakan luar negeri dari negara tersebut dengan  mempertimbangkan  kondisi  dan  situasi  dari  negaranya  atas  isu  yang  menjadi permasalahan  di  negaranya.  Selain  itu,  dapat  juga  melihat  kepada  sejarah  dari  negara tersebut  sebagai  gambaran  untuk  kebijakan  yang  nantinya  akan  diimplementasikan  yang mana secara berkala melakukan evaluasi atau kemungkinan perbaikan akan perkembangan dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau dikehendakinya..
Isolasionisme  ialah  suatu  bentuk  dari  kebijakan  luar  negeri  AS  yang  merupakan sebuah prinsip atau praktik politik dengan menunjukan minat hanya pada negaranya sendiri dan  tidak  terlibat  dalam  kegiatan  internasional.  Secara  historis  isolasionisme  mulanya diterapkan ketika AS memutuskan untuk tidak terlibat dalam konflik Eropa dan Asia dan tidak  menginginkan  terjerat  dalam  politik  internasional.  Pola  isolasionis  ini  berlaku  sejak awal masa penerapan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh para pembuat keputusan luar negeri AS, lalu menjadi suatu kebijaksanaan. Lebih lanjut, politik isolasionisme berlaku karena adanya politik imperialisme yang besar kepada negara-negara lemah di luar Eropa. Pada  tahun  1823  sifat  isolasionisme  dikembangkan  oleh  James  Monroe  karena  ingin mengusir perserikatan besar di AS, hingga akhirnya Amerika tampil dalam bentuk intervensi pada wilayahnya sendiri. Akan tetapi, karena AS waktu itu sebagai pembela Amerika, maka kebijakan  ini  juga  untuk  membantu  Amerika  dari  ancaman.  Sehingga  muncul  doktrin
Monroe  yang  kemudian  dikenal  dengan  semboyan “American  for  the  American” (Soebantardjo, 1961: 139).
Secara  filosofis  pandangan  isolasionisme  bermakna,  yakni:  Pertama,  AS  terpisah secara geografis Eropa (arena utama saat abad ke-18 dan ke-19 dari politik internasional) dan  dari  belahan  dunia  lainnya.  Sehingga  bagi  AS,  tidak  ikut  campur  urusan  negara  lain tampaknya sebuah hal yang praktis; Kedua, AS merupakan wilayah yang relatif besar dan pasukan  yang  cukup  minim.  Sehingga,   pandangan  untuk mencari musuh  dengan  potensi konflik di luar negara hampir tidak akan menjadi bijaksana; Ketiga, kesatuan dalam negeri –  sebuah  rasa  dari  nasionalisme  –  masih  terbatas  dan  pantas  mendapat  perhatian  lebih daripada  kebijakan  luar  negeri;  dan  keempat,  tugas  utama  untuk  menyelesaikan  dan memodernisasi benua Amerika memberikan alasan yang cukup untuk mengadopsi sebuah sikap  isolasionisme  (McCormick,  2010:  12).  Dalam  konteks  ini,  pilihan  AS  untuk memprioritaskan urusan dalam negeri menjadi hal yang sangat rasional, mengingat AS juga saat itu masih relatif baru dan perlu untuk perencanaan konstruksi dan pembangunan yang komprehensif.
Selain  itu,  dua  pernyataan  di  awal  sejarah  dari  pidato  Washington’s  Farewall  dan Doktrin  Monroe  secara  efektif  menggambarkan  kebijakan  Amerika  tentang  isolasionisme dan menetapkan batasan pada penerapannya. Pada September 1796 Washington’s Farewall yang pada awalnya pidato tersebut dimaksudkan untuk berterimakasih kepada masyarakat Amerika atas kepercayaan mereka pada kepemimpinannya, dan juga untuk memperingatkan ancaman  terhadap  kelangsungan  Republik.  Washington  memperingatkan  masyarakatnya untuk  tidak  terlibat  dalam  kelompok  faksi,  divisi  seksional,  ataupun  keterlibatan internasional. Sedangkan, Doktrin Monroe menetapkan pedoman khusus untuk keterlibatan AS dalam urusan internasional. Doktrin ini sebagian diumumkan sebagai sebuah tanggapan untuk kemungkinan campur tangan oleh kekuatan negara-negara Eropa ke dalam urusan dari benua Amerika (McCormick, 2010: 13–14).
Selain itu, Doktrin Monroe memunculkan konsep “dua bidang” dalam kebijakan luar negeri AS dengan menekankan perbedaan antara belahan barat dan timur, yaitu: dunia baru versus dunia lama. Monroe berbicara menentang keterlibatan politik dalam urusan Eropa, tetapi  dia  melangkah  lebih  jauh  dengan  menyatakan  bahwa  kebijakan  politik  AS non- involvement tidak berlaku untuk Amerika Latin. Bahkan doktrinnya membuat jelas bahwa AS memang memiliki kepentingan politik di luar perbatasannya (Mccormick, 2010: 13–14).
Dalam  konteks  ini,  salah  satu  alasan  mengapa  AS  menerapakan  isolasionis  ialah  karena nilai-nilai  demokrasi  yang  ada  dan  berlaku  di  negara  tersebut  cenderung  berbeda  dengan negara  lain,  termasuk  Eropa.  Sehingga,  ketika  banyak  pendatang  dari  Eropa  masuk  ke Amerika, menjadikan masyarakat AS menaruh rasa curiga. Hal ini, dikarenakan masyarakat Amerika  takut  jika  nantinya  nilai-nilai  demokrasi  yang  ada  justru  dikompromikan (McCormick,  2010:  12).  Oleh  karena  itu,  kecenderungan  Trump  untuk  melakukan isolasionisme di slogan yang mirip pada  era Monroe, yakni: American First menjadi sebuah bentuk  ekspresi  untuk  mengutamakan  kepentingan  nasional  ketimbang  keterlibatannya dalam politik internasional.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  atau  biasa  disebut  sebagai  pendekatan fenomenologis atau naturalis. Pendekatan ini juga merupakan sebuah strategi penelitian yang mengutamakan  penggunaan  kata-kata  ketimbang  angka-angka  (kuantifikasi),  baik  dalam pengumpulan data maupun analisis data. Selain itu, juga menekankan pada pola induktif atau pola hubungan antara teori dan penelitian. Sehingga, penelitian kualitatif dinggap sebagai suatu  proses  penyelidikan  yang  dapat  memahami  makna  dan  mengeksplor  permasalahan- permasalahan  sosial  dan  kemanusiaan  (Creswell,  2014:  1–2).  Dalam  konteks  ini,  dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini melihat fenomena tentang pembatasan kaum imigran  oleh  Presiden  Donald  Trump  melalui  kebijakan American  First .  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  dengan  menelusuri  berbagai  sumber-sumber  baik  artikel ilmiah,  buku,  sumber-sumber  dari  internet,  seperti  media  daring,  dan  dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selain itu, artikel ini akan membahas alasan Trump dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan masuknya kaum imigran ke AS. Dengan konsep kebijakan luar negeri dan imigran sebagai alat dalam menganalisis, data-data yang didapatkan diolah, dianalisis agar dapat menghasilkan sebuah interpretasi kualitatif.

## Hasil dan Diskusi

## Isolasionisme Era Donald Trump
Isolasionisme  merupakan  pandangan  yang  diteliti  secara  mendalam  dan  menarik  tentang bagaimana dorongan untuk menjauhkan dunia dari sebagian besar yang telah menentukan AS  dan  kebijakan  luar  negerinya  sejak  negara  itu  didirikan.  Selain  itu,  isolasionisme merupakan studi yang diteliti dengan hati-hati dan disajikan dengan jelas tentang kebijakan
luar  negeri  AS  yang  menunjukan  kekuatan  skeptimisme  Amerika  yang  bertahan  lama tentang komitmen internasional yang terbuka dengan argumen kebijakannya dalam tinjauan yang cermat terhadap sejarah Amerika  (Kupchan, 2020). Dalam hal ini, isolasionisme AS dapat dicirikan dari dua sikap, yakni: proteksionisme, dan non-intervensi. Proteksionisme merupakan sikap yang menunjukan bahwa AS di bawah kepemimpinan Donald Trump tidak menganut  pasar  bebas  atau  tidak  membiarkan  semua  berjalan  sesuai  dengan  mekanisme pasar. Trump juga menunjukkan pentingnya peran negara dalam melindungi Amerika dari serangan  produk-produk  yang  datangnya  dari  luar  Amerika.  Ini  menunjukkan  bahwa masyarakat  Amerika  harus  kembali  ke  produk-produk  buatan  dalam  negerinya  (Bouët  & Laborde, 2017). Sedangakan non-intervensi merupakan seorang pemimpin di suatu negara dalam sebuah kebijakan luar negeri harus menghindari hubungan dengan negara lain, tapi juga tetap harus mempertahankan relasi serta tidak terlibat perang. Non-intervensi semacam ini lebih cenderung kepada mempertahankan diri  dan memilih untuk tidak terlibat atau tidak ikut campur dalam urusan dalam negara lain, pun sebaliknya negara lain pun tidak boleh terlibat dalam urusan negara tersebut tanpa seizin dari pemimpin negara itu sendiri (Hodges, 1915).
Pada masa kepemimpinan Donald Trump isolasionisme merupakan penggabungan prinsip neo-isolasionisme dan selective engagement . Neo-isolasionisme merupakan sebuah konsep tentang memfokuskan pada urusan domestik saja, dan menarik diri dari keterlibatan pada  tingkat  internasional  (Posen  &  Ross,  1997).  Dalam  hal  ini,  AS  menganggap  bahwa internasionalisme  merupakan  suatu  kebijakan  yang  tidak  penting  bahkan  bersifat  kontra produktif. Dalam konteks ini, ada tiga asumsi utama dari neo-isolasionisme, yakni: pertama, bahwa  secara  fisik,  AS  aman  dari  berbagai  macam  serangan  eksternal;  Kedua,  komitmen ekonomi AS di luar negeri sangat mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan dari kekuatan militer; dan ketiga, komitmen militer di era damai merupakan hal yang berimplikasi negatif dan  justru  membahayakan  keamanan  AS.  Berdasarkan  asumsi  tersebut,  maka  neo- isolasionisme  dianggap  tepat  bagi  ekonomi  AS  dan  internasionalisme  justru  hanya  akan mengarah kepada beban ekonomi ataupun militer yang harus diemban oleh AS. (Wardhana &  Dugis,  2019).  Sedangkan selective  engagement yaitu  strategi  ketika  AS  hanya  terlibat dengan  negara-negara  yang  dianggap  penting  saja  yang memainkan  peran  esensial  dalam pola hubungan internasional (Posen & Ross, 1997). Dalam konteks ini, ada tiga kebijakan yang  menyusun selective  engagement ,  yakni:  Pertama,  adanya  kapabilitas  militer  yang
memadai untuk memastikan keterlibatan AS dilakukan pada tempat dan wilayah yang secara strategis mendukung keberlangsungan kepentingan nasionalnya; Kedua, adanya kebijakan politik  yang  mendukung  implementasi  strategi,  yaitu:  kebijakan  politik  yang mengakomodasi  kepentingan  AS  dengan  aktor-aktor  penting  yang  sejalan  dengan kepentingan  nasionalnya;  dan  ketiga,  adanya  dukungan  domestik  yang  besar  untuk menjalankan  kebijakan-kebijakan  strategis  yang  ditandai  dengan  legitimasi  dan  dorongan kepada pemerintah untuk menjustifikasi aksinya (Wardhana & Dugis, 2019)
Jadi, selective  isolationism merupakan  penggabungan  dari  prinsip  neo-isolasionis dan selective engagement yang berarti bahwa AS mengurangi keterlibatannya pada tingkat internasional yang bukan hanya fokus untuk domestik tetapi juga pada wilayah yang secara strategis dapat mendukung tercapainya kepentingan nasional AS. Dalam konteks ini, dapat dilihat  dari  dua  tahap,  yakni:  tahap  reorientasi  kebijakan  luar  negeri,  dan  pengurangan komitmen  internasional  (Wardhana  &  Dugis,  2019).  Dalam  hal  ini,  secara  tegas  bahwa Trump  mengutamakan  masyarakatnya  ketimbang  berbaik  diri  pada  tataran  Internasional, dan konsep ini tertuang pada slogan America First.
Selain  itu,  kebijakan  isolasionisme  yang  diterapkan  Trump  juga  mencakup nasionalisme  sering  dihubungkan  dengan  xenophobia,  yaitu;  ketakutan  atau  anti  terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan asing, termasuk para kaum imigran yang datang ke  AS.  Xenophobia  ini  berkembang  pesat  dan  berimplikasi  kepada  tindakan-tindakan rasisme  dan  diskriminasi  terhadap  orang  kulit  hitam  maupun  pendatang  dan  perbedaan agama.  Selain  itu,  xenophobia  sendiri  merupakan  sebuah  sikap,  curiga,  perilaku  yang menyingkirkan,  mengecualikan  serta  menjelek-jelekan  orang  lain  yang  menurut pendapatnya bahwa mereka adalah orang asing (ILO serta IOM, 2001). Xenophobia sering dihubungkan  dengan  kepercayaan  pada  tatanan  dunia  hierarkis,  yang  mana  seseorang melihat miliknya (negara-bangsa) sendiri lebih unggul dari yang lain. Bahkan xenophobia menjadi sebuah fenomena multidimensi dan multikausal yang terkait erat dengan gagasan nasionalisme  dan  etnosentrisme.  Juga  sering  dikaitkan  dengan  masa  ketidakstabilan ekonomi dan politik (Yakushko, 2009: 44).
Secara  empiris,  kedatangan  kaum  imigran  ke  AS  menimbulkan  xenophobia  bagi warga maupun pejabat yang berhaluan konservatif. Kaum imigran yang datang dari berbagai belahan  dunia  dianggap  dapat  membawa  ancaman  nasionalisme.  Dalam  hal  ini, pengelompokan imigran dibagi menjadi dua yaitu imigran resmi (legal) dan imigran tidak
resmi (ilegal). Imigran legal adalah orang yang memiliki izin atau dokumen resmi sedangkan imigran ilegal adalah orang yang tidak memiliki izin atau dokumen resmi ketika masuk atau tinggal di suatu negara (Hanson, 2007). Para imigran yang datang dari latar belakang budaya maupun situasi dan kondisi negaranya tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat asli akan keberadaannya.  Permasalahan  imigran  yang  disoroti  oleh  Trump  baik  dalam  kampanye maupun  dalam  mengeluarkan  kebijakan pembatasan  dan  pelarangan  imigran  dari negara- negara  Islam  ialah  kelompok  imigran  yang  masuk  bekerja  secara  ilegal  dan  kelompok imigran yang mencari suaka serta mengungsi di AS. Sedangkan, pencari suaka sendiri adalah orang  yang  mencari  atau  memohon  perlindungan  kepada  suatu  negara  tertentu  dengan pertimbangan dari negara yang memberikannya, seperti; alasan identitas keagamaan, alasan kemanusiaan,  alasan  politik,  alasan  diskriminasi  ras,  dan  sebagainya  (Hamid,  2002:  35). Pengungsi adalah orang yang melintas batas internasional untuk melarikan diri dari konflik dan aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka merupakan sekelompok manusia yang terpaksa meninggalkan negara asalnya dengan alasan keselamatan dan biasanya tidak memiliki dokumen resmi atau dokumen perjalanan.
AS  merupakan  salah  satu  negara  besar  dengan  penduduk  multietnis,  dari  ras Kaukasia atau disebut kelompok kulit putih dan ras Negroid yaitu kelompok kulit hitam serta dari Asia. Di awali dari migrasi penduduk Indian yang berasal dari Asia menuju ke Amerika pada 15.000 tahun yang lalu dan diikuti migrasi oleh bangsa Eropa dimulai dari tahun 1.600. Dalam konteks ini kelompok kulit putih dianggap sebuah ras yang hebat dan kelompok kulit hitam dianggap sebuah ras yang paling rendah. Judy Rich dari Institute of Labour Economics melakukan  suervey  literatur  terhadap  diskriminasi  yang  terjadi  di  AS,  dan  menghasilkan, beberapa  simpulan,  yakni:  a)  apabila  ingin  mendapatkan  pekerjaan,  maka  ras  kulit  hitam perlu mendaftar hingga 15 (lima belas) kali, ketimbang kelompok kulit putih rata-rata hanya sebanyak  10  (sepulu)  kali;  b)  kelompok  ras  kulit  putih  harus  mengenakan  pakaian  yang sesuai dan harus membayar dengan harga yang lebih tinggi bila masuk di bar; c) dari segi upah, kulit hitam mendapatkan upah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kulit putih. Sehingga, tidak mengherankan apabila tingkat pengangguran kulit hitam lebih tinggi, serta meningkatnya fenomena rasisme dan supermasi ras setelah Trump terpilih menjadi Presiden tahun 2016 (Rich, 2014).
Pandangan  Trump  terhadap  warga  muslim  AS  juga  dinilai  sentimen  seperti  tidak bersahabat,  apalagi  AS  mempunyai  sejarah  panjang  akan  peristiwa  9/11  yang  dianggap
sebagai serangan terorisme terhadap negara AS. Selain itu mengingat akan rawannya perang dan konflik di kawasan Timur Tengah. Tentunya hal tersebut selain menimbulkan banyak korban  juga  para  pengungsi  dan  para  pencari  suaka  yang  tetap  berusaha  untuk  dapat menyambung  kehidupannya  sehari-hari.  Sehingga,  berkembang  pula  ketakutan  terhadap Islam  atau  Islamphobia  yang  berujung  pada  upaya  untuk  menghindari  kegiatan  yang bernuanasa  islami.  Dalam  konteks  ini,  pada  budaya  politik  Amerika  telah  mengakar Islamophobia  sebagai  sebuah culture  of  fear atau  pandangan  ideologi  pemerintahan  dan pendukungnya untuk menebarkan isu-isu anti-Islam (Fahd, 2017). Keputusan yang Donald Trump buat terhadap negara-negara muslim yang akan melakukan perjalanan ke AS dengan cara  membatasi  atau  pelarangan  memasuki  wilayah  AS  semata  untuk  keamanan  nasional AS.

## American First dan Kebijakan Keimigrasian Trump
Trump  membuat  kebijakan-kebijakan  imigran  dengan  melihat  persoalan  mendasar  di masyarakat  AS,  terutama  masalah  ekonomi  dan  pengangguran  yang  berujung  pada peningkatan aksi kriminalitas. Potensi ancaman inilah pada akhirnya Trump mengeluarkan kebijakan yang cenderung ‘kontroversial’, demi tercapainya kebutuhan masyarakat AS (Ali, 2017;  Daniealdi,  2016).  Dalam  kampanye  politiknya,  Trump  mengusung  ide “Make American Great Again” . Baginya, Pada level dunia AS memerlukan perbaikan sistem dan restorasi kekuatan hegemoni. Dukungan terhadap Trump ini dapat menghipnotis pendukung yang  juga  memiliki  pandangan  konservatif  dan    juga  merasa  resah  dengan  keberadaan imigran serta insiden terorisme. Pada akhirnya, Trump merespons dukungan tersebut dengan memberikan janji bahwa imigran yang berasal dari negara-negara Islam akan dibatasi dan dilarang imigran masuk ke AS (Yuliantoro dkk., 2017).
Dalam konteks isolasionisme, Pidato Washington’s Farewall dan Doktrin Monroe adalah  panduan  berharga  untuk  memahami  isolasionisme  AS  dalam  urusan  global. Sedangkan  Trump  lebih  menekankan  kepada  pengurangan  komitmen  AS  pada  tataran internasional dan memilih untuk fokus pada pencapaian kepentingan nasioanal. Dalam hal ini,  Trump  memprioritaskan  pada  4  (empat)  kepentingan  nasional,  yakni:  Pertama, melindungi  rakyat,  tanah  air,  dan  jalan  hidup  AS,  kedua,  mempromosikan  dan memperjuangkan masyarakat AS; Ketiga, menjaga perdamaian melalui kekuatan; Keempat, meningkatkan pengaruh AS di dunia internasional. (Wardhana & Dugis, 2019: 148–152).
Imigran  merupakan  seseorang  yang  melakukan  migrasi  dari  suatu  negara  ke  negara  lain dengan  maksud  tinggal  dan  menetap  pada  negara  tujuan  (Ashari,  2015).    Akan  tetapi kedatangan  kaum  imigran  tersebut  ke  negara  tertentu  tidak  selamanya  baik,  hal  itu dibuktikan dengan berbagai permasalahn yang ditimbulkan dari kedatangan kaum imigran ke  negara  tersebut.  Seperti  negara  AS  yang  banyak  menjadi  tujuan  kaum  imigran  untuk berkunjung.  Berdasarkan  laporan U.S  Immigration  &  Naturalization  Services (INS)  pada Januari 2003 menyatakan bahwa jumlah imigran ilegal di AS sangat tinggi dan mencapai lebih dari 7 juta penduduk tidak sah. Diantaranya diperkirakan 44,8 juta berasal dari Meksiko yang  berarti  sekitar  70%  dari  jumlah  total  penduduk  imigran  ilegal  yang  berada  di  AS ( Department  of  Homeland  Security ,  2000).  Tingginya  angka  ini,  dikarenakan  kurangnya peluang kerja di negara asal mereka, dan ini berimplikasi pada tingginya tingkat imigrasi ilegal asal Meksiko ke AS tiap tahun. Bahkan pada tahun 2007 mencapai angka 11,8 juta dan 11,6 juta pda tahun 2008 (Hoefer et al., 2009: 2). Sedangkan pada masa pemerintahan Trump,  keberadaan  imigran  seringkali  dianggap  sebagai  kelompok  yang  berpotensi mengambil lahan pekerjaan warga asli. Sehingga, tidak heran apabila permasalahan imigran pun semakin tidak bisa dipisahkan lagi dari masalah kemananan, lapangan pekerjaan hingga identitas  nasional.  Kondisi  ini  dijadikan  pembenaran  bagi  kaum  kulit  putih  yang  kontra terhadap  keberadaan  imigran.  Kondisi  semacam  ini,  lalu  menjadi  semakin  rumit  ketika marak  jejaring  pembuat  dokumen  ilegal,  maraknya  peredaran  narkoba,  aksi  terorisme, kriminalitas, hingga pada ancaman kebudayaan (Yuliantoro, 2017).
Donald  Trump  mengawali  karir  sebagai  pengusaha  pengembang real  estate di Manhattan,  AS.  Keakrabannya  dengan  dunia  militer  yang    mempengaruhi  sikap  dan kepribadiannya, yakni tegas, tangguh dan disiplin. Kesukseskan Trump sebagai pengusaha juga diikuti dengan perjalanan karir politiknya, termasuk sukses menjadi Presiden AS ke- 45.  Dengan  latar  belakang  pengusaha,  kebijakan-kebijakan  luar  negeri  Trump  selalu berorientasi pada orientasi keuntungan ekonomi dan tertuang dalam ide “Make American Great  Again” .  Slogan  tersebut  menujukkan  bahwa  Trump  yakin  atas  keunggulan  dan ekonomi AS akan bangkit, sehingga tidak heran jika kebijakan luar negeri AS era Trump cenderung kepada memproteksi diri.
Trump menerapkan politik isolasionisme yang mana ia lebih memilih fokus dalam mengurus masalah dalam negeri melindungi AS dari ancaman dunia luar. Baginya postur kebijakan  luar  negeri  dengan  mengutamakan  kepentingan  warga  negara  asli  dengan
menjadikan AS menjadi hebat kembali sesuai dengan slogan Make American Great Again akan  menjadikan  dunia  internasional  kembali  disegani.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  Trump dengan keluar dari kesepakatan kerja sama multilateral. Sebagai contoh ialah, keluar dari Dewan HAM PBB tahun 2018 dan dari kerja sama Trans-Pasific Patnership beberapa hari setelah dilantik menjadi Presiden. Serta keluar dari kerja sama iklim Paris 2015 pada tahun 2017.
Kebijakan American  First merupakan  kebijakan  yang  diambil  untuk  kepentingan nasional negaranya, termasuk fokus dalam isu keamanan nasional dan sistem keimigrasian AS. Dalam konteks ini, Trump membatasi imigran dari negara bermayoritas muslim ke AS dan membangun tembok besar perbatasan diantar Meksiko-AS dalam rangka mengamankan wilayah AS. Adapun kebijakan imigran Trump mengacu pada tiga kebijakan beserta masing- masing indikatornya yaitu: Nasionalisme, Anti-Imigran dan Anti-Muslim.

## Kebijakan Nasionalisme
Nasionalisme merupakan paham tentang cinta tanah air dengan mempertahankan kedaulatan negara. Nasionalisme juga bagian dari sikap politik masyarakat tentang keselarasan budaya dan wilayah. Dalam hal ini, sebuah komunitas dengan identitas bersama memiliki tujuan dan cita-cita  untuk  mencapai  kepentingan  nasional,  dan  keingian  untuk  mempertahankan negaranya baik internal maupun eksternal. Kebijakan American Frist: Make American Great Again merupakan  kebijakan  nasionalisme  yang  sangat  isolasionis.  Kebijakan  ini  juga cenderung untuk memproteksi diri dari ancaman-ancaman nasional baik dari dalam maupun dari  luar.  Untuk  menjunjung  semangat  nasionalisme,  Trump  berusaha  memberikan  solusi dengan memastikan bahwa orang-orang atau kelompok yang tidak sepemahaman dengan ide dan cita-citanya akan mendapatkan pencegahan ketika hendak masuk ke wilayah AS. Dalam konteks  ini,  kebijakan  nasionalisme  Trump  terdiri  dari  dua,  yaitu;  kebijakan  imigrasi pemerintahan Trump dan white supermacy .Kebijakan keimigrasian adalah salah satu  janji kampanye  Trump  semasa  kampanye  pemilu  2016,  Janji  ini  didasari  karena  angka kriminalitas  yang  tinggi  dilakukan  oleh  kaum  imigran,  terutama  imigran  ilegal.  Trump membuat pernyataan pembenaran bahwa angka kriminilatias yang tinggi selama ini seperti pembunuhan,  pencurian  dan  kriminalitas  lainnya  dilakukan  oleh  imigran  yang  tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini menjadikan AS terpuruk baik dari segi ekonomi maupun keamanan (Fadil, 2020)
Di satu sisi, salah satu tujuan imigrasi bangsa Eropa sejak abad ke-16 adalah AS, dan
sejak pertengahan abad ke-19 sampai awal abad ke-20 jumlah imigran semakin meningkat dari 20 juta orang  mencapai sampai 100 lebih dari juta jiwa (Altabaa & Hamawiya, 2019). Khusus imigran muslim yang masuk ke AS dan berasal dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan beberapa dari Cina, Afrika, Iran, Bosnia dan Somalia dan berlanjut hingga tahun 1924 saat  AS  membatasi  imigrasi  orang-orang  non  Eropa.  Gelombang  pertama  berlangsung sekitar 1875, yang mana para imigran muslim tersebut pada umumnya imigan yang tidak pandai dan tidak memiliki keterampilan. Lalu Gelombang kedua sekitar tahun 1920-an, AS hanya membolehkan keturunan Negro atau Kaukasia. Gelombang ketiga dimulai tahun 1965 yang menghapuskan kuota berdasarkan negara asal dan membatasi jumlah imigran per tahun dan  gelombang  imigrasi  muslim  keempat,  mereka  pada  umumnya  sangat  terdidik (Ariefyanto, 2012). Menurut Trump, secara ekonomi kesempatan kerja di AS telah diserobot oleh kaum imigran, dan warga negara AS pun telah menjadi target aksi terorisme (Pujayanti, 2017).  Meskipun  sebenarnya,  kebijakan  ini  telah  menimbulkan  reaksi  besar  dari  dunia internasional, hal ini disebabkan bahwa Trump telah membuat diksi bahwa yang melakukan aksi kejahatan, termasuk terorisme ialah kaum imigran dari berbagai negara Timur Tengah (Ariefyanto, 2012).
Sedangkan white  supremacy atau supermasi  kulit  putih  merupakan  pandangan  ras kulit putih lebih kuat dan lebih unggul daripada ras lainnnya. Rasisme anti hitam dan anti semitisme juga dikaitkan dengan konsepsi white supremacy. Bahkan konsep supremasi putih juga digunakan sebagai justifikasi bahwa ras kulit putih bukan hanya kuat, tetapi juga harus berkuasa dan boleh membinasakan kelompok-kelompok yang bukan kulit putih. Pandangan seperti ini mengakibatkan kaum kulit hitam dianggap budak atau kelas bawah di Amerika (O’Callaghan,  2004).  Selain  itu,  secara  tidak  langsung  Trump  menarik  perhatian  dari kelompok  supremasi  kulit  putih  dengan  selalu  menekankan  atau  menggunakan  diksi patriotism , heritage ,  dan security untuk  kembali  mendorong  munculnya  supremasi  kulit putih (Sanchez, 2018).
Bangkitnya supremasi kulit putih di AS juga didukung oleh retorika presiden Trump dengan diksi “mengembalikan kejayaan AS”. Bahkan propaganda di AS juga terjadi pada sosial  media  dan  generasi  baru white  supermacy kembali  mencuat  (Kertopati,  2017). Sehingga kampanye  negatif white supremacy terus berkembang, dan tidak heran jika warga negara AS – yang mendukung supermasi kulit putih – menganggap bahwa kedatangan kaum imigran sebagai “white oppression” atau penindasan terhadap kaum kulit putih. Atas dasar
tersebut,  kaum  kulit  putih  memiliki  keberanian  untuk  muncul  di  tempat  umum  yang menyatakan dukungannya kepada Trump (Amelia, 2009).

## Kebijakan Anti-Imigran
Selain  kebijakan  nasionalisme  yang  dengan  membatasi  kaum  imigran  dan  dukungan pandangan  supermasi  kulit  putih,  Trump  juga  menerapkan  kebijakan  anti-imigran. Banyaknya imigran ilegal khususnya dari meksiko ke AS menimbulkan permasalahan baik dari segi ekonomi dan keamanan. Dalam hal ini imigran ilegal terbanyak di AS berasal dari Meksiko  sebanyak  60%  dan  sebanyak    20%  berasal  dari  negara-negara  di  Amerika  Latin lainnya. Bahkan lebih dari 1 juta imigran ilegal berasal dari Asia (Jhonson & Laura, 2011).
Masyarakat asli AS harus bersaing dengan kaum imigran ilegal untuk mendapatkan pekerjaan.  Selain  itu,  imigran  yang  sudah  lama  tinggal  di  AS  akan  mendapatkan  fasilitas yang baik oleh pemerintah baik dari segi pendidikan ataupun kesehatan. Wilayah antara AS dan Meksiko hanya dibatasi oleh kawat berduri yang tingginya 3-5 dan hanya sebagian kecil wilayah  perbatasan  yang  dijaga  ketat  oleh  tentara  AS.  Dari  segi  keamanan imigran  ilegal dapat melintas batas tanpa penjagaan yang ketat dan melakukan pelanggaran hukum di AS. Oleh  karena  itu,  Trump  khawatir  akan  bertambahnya  kedatangan  kaum  imigran  dapat memberikan  dampak  buruk  bagi  negara dan  masyarkat,  dan  besarnya  angka  kriminalitas, seperti perdagangan narkoba (Ballal dkk., 2011; Fitriani, 2014). Bahkan imigran ilegal yang bekerja  di  AS  mendapatkan  upah  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  pekerja  lokal  (Fitriani, 2014).
Berdasarkan  pertimbangan  keamanan  darurat  Trump,  akhirnya  AS  memperketat keamanan  di  wilayah  AS-Meksiko  untuk  menghalangi  masuknya  kaum  imigran  ilegal dengan  melakukan border  security  and  immigration  enforcment  improvments dan pembangunan tembok perbatasan pada 25 Januari 2017 (Ramadhani, 2019). Bahkan Trump mengajukan  RUU  anggaran  pembangunan  tembok  perbatasan  AS-Meksico  (CNN Indonesia, 2019).  Bahkan pada era Trump, AS enggan memberikan status kepada orang- orang  yang  datang  dari  negara  Amerika  Latin  yang  tidak  memiliki  dokumen  resmi  dan bekerja sebagai buruh kasar (BBC Indonesia, 2019).

## Kebijakan Anti Muslim
AS mempunyai budaya, nilai, dan agama yang berbeda menjadikan muslim di AS sebagai kelompok  minoritas.  Meskipun  demikian  kebudayaan  imigran  muslim  mengalami
pertumbuhan  yang  signifikan  di  AS  (Alikhani  &  Gharedaghi,  2017)  dan  bahkan  banyak masyarakat barat tertarik untuk memperdalam Islam. Situasi ini menjadi kekhawatiran bagi kaum konservatif terhadap eksistensi, kepentingan dan keamanan AS (Mohamed, 2016).
Setelah tragedi 9 September 2001, Pemerintah George W. Bush menjadikan negara- negara muslim sebagai kambing hitam. Saat itu, Osama bin Laden dituduh sebagai dalang dalam  penabrakan  dua  gedung  ikonik  yaitu  WTC  dan  Pentagon.  Tuduhan  tersebut menjadikan  citra  Islam  di  AS  dan  dunia  internasional  menjadi  buruk.  Citra  muslim  dan negara-negara  muslim  sebagai  teroris  merupakan  stereotip  yang  tidak  berdasar,  bahkan Griffin meragukan bahwa muslim sebagai dalang dari aksi tersebut. Ia menyebutkan bahwa peristiwa 9/11 sebagai The New Pearl Habor (Griffin, 2004). Dalam konteks ini, masyarakat AS  terbelah  menjadi  dua,  yakni:  kelompok  konservatif  yang  menganggap  bahwa  Islam menjadi  akar  masalah  dalam  berbagai  aksi  terorisme  selama  ini  di  AS,  dan  kelompok progresif  yang  menganggap  bahwa  muslim  sebagai  kelompok  yang  dikorbankan,  hal  ini dibuktikan dengan bertumbuhnya masyarakat muslim AS (Alikhani & Gharedaghi, 2017).
Kelompok konservatif memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan Trump, termasuk dalam memperketat pengawasan bagi kaum imigran khususnya muslim untuk datang ke AS. Trump mengeluarkan kebijakan perintah eksekutif yang kontroversial dengan mengesahkan perintah eksekutif dengan tujuan Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into The United States dan Travel Ban , yakni: 1) berlakunya aturan pelarangan imigran muslim masuk  ke  Amerika  Serikat  setelah  enam  hari  menjabat  sebagai  Presiden;  2)  pelarangan penerbitan  visa  bagi  warga  negara  mayoritas  muslim  seperti  Irak,  Iran,  Libya,  Somalia, Sudan,  Yaman  dan  Suriah  yang  mana  masing-masing  selama  90  hari  dan  120  hari.  Bagi Trump ketujuh negara tersebut diidentifikasikan memiliki organisasi teroris atau tempat para teroris untuk berlindung (Goodman, 2017); dan 3) Pelarangan penerimaan pengungsi untuk beberapa bulan, kecuali bagi imigran yang melarikan diri dari persekusi agama minoritas. Kebijakan yang dikenal sebagai travel ban ini merupakan bentuk resistensi Trump terhadap aksi  terorisme  dan  gelombang  pengungsi  dan  pencari  suaka  ke  AS  (Thontowi,  2017). Adapun fokus kerja dari travel ban ialah dengan meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara  dengan  meningkatkan  protokol  dan  prosedur  informasi,  manajemen  identitas, manajemen resiko tentang permasalah teroris dan keselamatan publik (Rachman, 2018).
Kebijakan  tersebut  mendapatkan  protes  keras  dari  kelompok  muslim  dengan berdemonstrasi  dengan  membawa  poster  “Tidak  Ada  Manusia  yang  Ilegal”  dan  “Setiap
Muslim  Yang  Saya  Tahu  Adalah  Warga  Amerika  Yang  Lebih  Baik  Dibanding  Donald Trump”.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  anti-muslim  justru  mempertegas  bahwa  Trump mendukung Islamphobia di AS dan dapat berdampak pada rasa saling curiga antara warga AS sendiri. Termasuk, tidak mencerminkan prinsip AS yang liberal dan demokratis (Zulian, 2019). Kebijakan anti-muslim Trump menunjukkan bahwa Trump tidak ramah ( unfriendly ) terhadap masyarakat muslim AS. Bahkan kebijakan anti-muslim ini justru yang menunjukan ada diskriminasi agama di AS selama masa kepemimpinan Trump. Selain itu, Trump juga menganggap  bahwa  kulit  putih  lebih  baik  dibanding  dengan  kaum  minoritas,  adanya perbedaan perlakuan yang Trump tujukan membuat kekhawatiran dan ketakutan bagi kaum minoritas akan adanya perlakuan tindak kejahatan maupun kekerasan yang bisa saja terjadi.
Untuk  mendukung  kebijakan  kontroversial,  Trump  juga  mengeluarkan  kebijakan Zero Tolerance untuk menghalangi imigran gelap. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah federal dibolehkan untuk menuntut pidana bagi setiap orang dewasa yang melawati lintas batas secara ilegal. Bahkan pemerintah AS mengajukan tuntutan kepada semua imigran yang ketahuan  tidak  memiliki  dokumen  atau  izin  resmi  (Mazrieva,  2018).  Tentunya  berbagai kebijakan yang Trump lakukan untuk kaum imigran tidak lepas dari respons masyarakat AS sendiri. Masyarakat pro akan kebijakan Trump merasa diuntungkan karena Trump dianggap mampu  mengatur  dan  mengolah  perekonomian  dan  dapat  menyelematkan  AS  dari kebangkrutan. Selain itu, Trump juga dianggap mampu menjaga keamanan AS dari serangan teroris  “Islam  Radikal”.  Sedangkan  masyarakat  kontra  menilai  bahwa  kebijakan  Trump dinilai  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  demokrasi  dan  prinsip  kebebasan  di  AS.  Beberapa kebijakan  Trump  dinilai  diksriminatif  dan  tidak  toleran  terhadap  kaum  imigran  di  AS. Banyak  dari  mereka  yang  melakukan  aksi-aksi  demonstran  di  wilayah  AS  dalam memperjuangkan keadilan

## Simpulan
Kebijakan American  First dengan  mengadopsi selective  isolationism merupakan  langkah Grand Strategy AS di bawah pemerintahan Donald Trump demi mengatasi permasalahan di masyarakat. Hal ini dilakukan karena permasalah ekonomi, sosial bahkan imigrasi diartikan sempit oleh Trump dengan dalih keamanan nasional. Tafsiran sempit ini mendorong Trump untuk membuat kebijakan ketelibatan pada tataran internasional dan memilih untuk fokus serta berorientasi pada urusan domestik. AS benar-benar memilih kerja sama internasional hanya  dalam  konteks  mendukung  keterlibatan  Amerika  kepentingan  masyarakat  AS,  dan
terkesan mengabaikan kerja sama dan perjanjian internasional yang dianggap merugikan AS.
Strategi selective isolationism ini juga berimplikasi pada pembatasan kaum imigran untuk  masuk  ke  Amerika  Serikat.  Trump  menggunakan  doktrin  baru  gaya  lama  dengan membangun  narasi American  First yang  tidak  lagi  relevan  dengan  perkembangan masyarakat  modern  AS  yang  demokratis.  Doktrin American  First pada  akhirnya menjadi sebuah  kontranarasi  dengan  keberadaan  kaum  imigran  yang  telah  banyak  membangun perkonomian AS. Di samping itu, keberadaan white supremacy juga merupakan narasi yang dibangun era kolonial yang justru mempertajam jurang pemisah antara kulit putih dan kulit hitam  di  AS.  Sehingga,  menjadi  sangat  wajar  apabila  Doktrin American  First ini  tidak popular  pada  sebagian  masyarakat  AS  dan  dunia  internasional.  Ketidakpopuleran  doktrin ini,  sebenarnya  telah  terlihat  sejak  pelantikannya  menjadi  Presiden  pada  20  Januari  2017 yang tidak seramai pelantikan para pendahulunya dan terus berlanjut hingga pada percobaan pemakzulan  sebanyak  dua  kali  oleh  senat.  Dengan  demikian, selective  isolationism juga berdampak pada ketidakpastian ekonomi global karena terjadi pembatasan kerja sama yang dianggap justru akan mengarah kepada kerugian ekonomi.

## Daftar Pustaka
Ali,  I.  S.  (2017). Amerika:  Bangsa  Imigran .  Republika.co.id.  Diakses  dari https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/03/09/omj8az396- amerika-bangsa-imigran
Alikhani, A. A., & Gharedaghi, A. A. (2017). Muslims in America: Identity Dilemma and the Islamic Fundamentals of Coexistence. Journal of Islamic Studies and Culture , 5 (2), 13–27. https://doi.org/10.15640/jisc.v5n2a2
Altabaa, H., & Hamawiya, A. (2019). Kreativitas Kaum Imigran dalam Konteks Historis. Society , 7 (2), 64–76. https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v7i2.85 Amelia,  D.  (2009). Retorika  Rasisme  di  Era  Trump:  Bagaimana  Pengaruhnya  terhadap Perilaku Masyarakat Amerika? Kompasiana.
Ariefyanto,  M.  I.  (2012). Melongok  Kaum  Imigran  di  AS .  Republika.co.id.  Diakses  dari https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/12/03/28/m1liek- melongok-kaum-imigran-di-as
Ashari, K. (2015). Kamus Hubungan Internasional . Nusa Cendekia.
Ballal, A., Baskozos, A., Chesnokova, D., Gan, P. Y., Corral, L. G., Marra, S., & Tahiyat, I. (2011). The Drug Cartel Cluster in Mexico . BBC  Indonesia.  (2019). AS  tidak  akan  berikan  status  penduduk  tetap  kepada  imigran penerima program bantuan . BBC Indonesia. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49315306
Bouët,  A.,  &  Laborde,  D.  (2017). US  Trade  Wars  with  Emerging  Countries  in  the  21st
Century: Make America and Its Partners Lose Again (No. 01669; IFPRI Discussion Paper). Diakses dari https://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/koenig- pamina/article_us_tradewars_bouet_laborde_2017.pdf
CNN Indonesia. (2019). Trump Ancam Tutup Perbatasan dengan Meksiko Pekan Depan . CNN Indonesia. Diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190330155224-134-382004/trump- ancam-tutup-perbatasan-dengan-meksiko-pekan-depan
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  design :  qualitative,  quantitative,  and  mixed  methods approaches . Sage Publication, Inc.
Daniealdi,  W.  T.  (2016). Trump  dan  Konservatisme .  Republika.co.id.  Diakses  dari https://www.republika.co.id/berita/obhd0620/trump-dan-konservatisme
Department  of  Homeland  Security.  (2000). Estimates  of  the  Unauthorized  Immigrant Population Residing in the United States: 1990 to 2000 . https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/Ill_Report_1211.pdf Fadil, I. (2020). Analisis Karakteristik Personal Donald Trump Dalam Kebijakan Protecting The  Nation  From  Foreign  Terrorist  Entry  Into  The  United  States. Journal  of International Relations , 6 (2), 257–266.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/27207/23817
Fahd, C. (2017). Terror, Muslims, and a culture of fear: challenging the media messages . The  Conversation.  Diakses  dari  https://theconversation.com/terror-muslims-and-a- culture-of-fear-challenging-the-media-messages-77170
Fitriani,  H.  (2014). Kebijakan  AS  Dalam  Menangani  Imigran  Ilegal  Meksiko  dan Dampaknya  Terhadap  Hubungan  Bilateral  AS-Meksiko  Periode  2009-2012 . https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39293
Goodman,  J.  (2017). Mengapa  Trump  larang  warga  tujuh  negara  masuk  ke  AS? BBC Indonesia. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38808189
Griffin,  D.  R.  (2004). The  New  Pearl  Harbor :  Disturbing  Question  about  the  Bush Administration and 9/11 . Olive Branch Press.
Hamid, S. (2002). Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional . PT. Raja Grafindo Persada. Hanson,  G.  H.  (2007). The  Economic  Logic  of  Illegal  Migration .  Diakses  dari https://www.cfr.org/report/economic-logic-illegal-immigration
Heywood, A. (2011). Global Politics . Palgrave Macmillan.
Hodges, H. G. (1915). The Doctrine of Intervention . The Banner Press.
Hoefer, M., Rytina, N., & Baker, B. C. (2009). Estimates of the Unauthorized Immigrant Population  Residing  in  the  United  States:  January  2008 .  Diakses  dari https://data.amerigeoss.org/es/dataset/estimates-of-the-unauthorized-immigrant- population-residing-in-the-united-states-january-2-2cd7
ILO,  &  IOM.  (2001). International  Migration,  Racism,  Discrimination  and  Xenophobia . Diakses dari https://publications.iom.int/system/files/pdf/international_migration_racism.pdf Jhonson, H. H., & Laura. (2011). Illegal Immigration . Public Pilicy Institute of California. https://www.ppic.org/content/pubs/atissue/AI_711HJAI.pdf
Kertopati,  L.  (2017). Donald  Trump  dan  Bangkitnya  Supremasi  Kulit  Putih  di  AS .  CNN Indonesia.
Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170815143251-134- 234889/donald-trump-dan-bangkitnya-supremasi-kulit-putih-di-as
Kupchan, C. A. (2020). Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself From the World . Oxford University Press.
Mazrieva, E. (2018). Ribuan Warga AS Protes Kebijakan Imigrasi “Zero Tolerance.” VoA. Diakses  dari  https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-warga-as-protes-kebijakan- imigrasi-zero-tolerance-/4461979.html
Mccormick,  J.  M.  (2010). American  Foreign  Policy  and  Process (Fifth  Edit).  Cengage Learning.
Minardi, A., Taufik, & Ridha, N. (2019). Impact of Trump Tariffs Policies on the Export of Indonesian Steel to the United States. International Journal of Innovation, Creativity
and Change , 10 (7), 1–16.
https://www.ijicc.net/images/vol10iss7/10709_Minardi_2019_E_R.pdf
Mohamed, B. (2016). A new estimate of the U.S. Muslim population . Pew Research Center. Diakses dari https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/01/06/a-new-estimate-of- the-u-s-muslim-population/
O’Callaghan, B. (2004). An Illustrated History of the USA . Longman.
Plano, J. C., & Olton, R. (1999). Kamus Hubungan Internasional . Abardin.
Posen, B. R., & Ross, A. L. (1997). Competing Vision for U.S Grand Strategy. International Security , 21 (3), 5–53.
Pujayanti, A. (2017). Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump. Majalah Info Singkat Hubungan Internasional .
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-IX-1-I-P3DI-Februari- 2017-179.pdf
Rachman, M. A. R. (2018). Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump. Cosmogocv: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 227–236. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.16811
Ramadhani, Y. (2019). Tembok Batas AS-Meksiko yang Diinginkan Trump Ancam Habitat Hewan .  Tirto.id.  Diakses  dari  https://tirto.id/tembok-batas-as-meksiko-yang- diinginkan-trump-ancam-habitat-hewan-deoa
Rich, J. (2014). What Do Field Experiments of Discrimination in Markets Tell Us?: A Meta Analysis  of  Studies  Conducted  since  2000 (No.  8584;  Discussion  Paper). https://ftp.iza.org/dp8584.pdf
Sanchez, J. C. (2018). Trump, the KKK, and the Versatility of White Supremacy Rhetoric.
Journal of Contemporary Rhetoric , 8 (1/2), 44–56. http://contemporaryrhetoric.com/wp-content/uploads/2018/02/Sanchez8_1_2_4.pdf
Sanjaya,  H.  (2017). Amerika  dan  Mimpi  Trump .  Spring  of  Life.  Diakses  dari https://adoc.pub/spring-of-life-amerika-dan-mimpi-trump-pameran-yves-saint- la.html
Soebantardjo. (1961). Sari Sedjarah Jilid II Eropa- Amerika . Bopkari.
Thontowi,  J.  (2017).  Kebijakan  Presiden  Trump  dan  Respons  Masyarakat  Terhadap Larangan  Muslim  Arab  Tinggal  di  AS. Ius  Quia  Iustum  Law  Journal  of  Islamic
University of Indonesia , 24 (3).
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art2
Voice  of  America . (2005). Amerika  Masih  Negara  Imigran .  VoA.  Diakses  dari https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2005-07-26-voa9-85278952/46340.html Wardhana, A., & Dugis, V. M. A. (2019). Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika.
Global Strategis , 13 (2), 152–153. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.141-156
Yakushko,  O.  (2009).  Understanding  the  Roots  and  Consequences  of  Negative  Attitudes toward Immigrants. The Counseling Psychologist , 37 (1), 36–66. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1177/0011000008316034
Yuliantoro, N. R., Prabandari, A., & Agussalim, D. (2017). Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan  Politik  Luar  Negeri  AS. Jurnal  Hubungan  Internasional , 5 (2),  193–209. https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2228/2806
Zulian, I. (2019). Analisis Pengaruh Islamophobia Terhadapa Kebijakan Luar Negeri AS di
Pemerintahan Donald Trump. Jurnal Power in International Relations , 3 (2), 140– 155. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/pir.3.2.2019.140-155