Vol. 16. No. 1, Agustus 2016, 32-51
PROBLEMATIKA TATA KELOLA WAKAF DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH ACEH

## Muharrir Asy`ari
Universitas Muhammadiyah Banda Aceh E-mail: muharrir.asyari53@gmail.com

## Abstrak
Tanah  wakaf  tak  produktif  di  bawah  pengelolaan  Persyarikatan  Muhammadiyah Aceh mencapai 566,375 m 2 (32,68 %); tak bersertifikat mencapai 111 bidang tanah (50,22%); bukti tanah yang belum ada data yang valid mencapai 15 bidang (6,78%); dan banyak diperkarakan. Ini bertolak belakang dengan ruh gerakan Muhammadiyah yaitu  pembaruan  dan  jargon “Muhammadi yah  mengembangkan  Islam  yang berkemajuan”.  Berangkat  dari  hal  tersebut,  artikel  ini  berusaha  mengungkap  akar permasalahan tata kelola wakaf di lingkungan Persyarikatan, melalui studi lapangan. Alat  ukur  yang  digunakan  adalah  teori Total  Quality  Management (TQM)  Tenner- DeToro.  Penelitian  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  masalah  perwakafan  yang dihadapi  Muhammadiyah  di  Aceh  disebabkan  antara  lain  (1)  pengelolaan  wakaf cenderung  konsumtif-tradisional.  Nuansa  menjaga  keabadian  harta  wakaf  lebih menonjol dibanding upaya mengembangkan harta wakaf; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang miliki Muhammadiyah Aceh rendah dan sedikit, pemahaman wakif dan nazir  yang keliru, manajemen  pengelolaan  yang  cenderung  tradisional,  dan keberadaan Persyarikatan yang tidak disenangi sebagian masyarakat Aceh. Focus on customer,  process  improvement, dan total  involvement dalam  TQM  cenderung diabaikan.
Kata Kunci: Wakaf; Manajemen Tradisional; Profesional; Nazir

## Abstract
Unproductive waqf lands  under  the  management  of  Aceh  Muhammadiyah Association  reaches 566,375  m 2 (32,68  %);  111 (50,22%)land  pieces  are  without certificates;  15  land  pieces (6,78%) are  without  valid  land  proves;  and  others  are under  custody.  This  facts  are  contradictive  with  the  spirit  of  Muhammadiyah movement,  which  is  ‘renewal’  and  its  motto,  “Muhammadiyah  develops  excellent Islam”.  Based  on  that,  this  article  tried  to  investigate  the  essential  problem  on  the waqf management  within  the  organisation  through  field  research.  The  study  used Tenner- de  Toro’s  Total  Quality  Manage ment  (TQM).  The  study  showed  that  the waqf problem faced by Muhammadiyah in Aceh were due to, among others: 1. Waqf management tends to be consumptive-traditional. The attempts to look after the waqf is  greater  than  the  attempts  to  develop waqf wealth.  2. Human  resources  (HR)  that owned  by  Muhammadiyah  in  Aceh  is  low  in  quality  and  insufficient;  the understanding  of waqf donor  or nazir are  incorrect;  the  management  tended  to  be traditional; and the existence of the organisation that was not welcomed by some of Acehnese people. Focus on customers, improvement process, dan total involvement in TQM seemed to be ignored.

## Keywords: Waqf; Traditional Management; Professional; Nazir

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ﻪﻴﺸﺗﺄﺑ ﺔﻳﺪﻤﶈا ﺔﻤﻈﻨﻣ ةرادإ ﺖﲢ ﺔﺠﺘﻨﻣ ﲑﻏ ﻒﻗﻮﻟا ﻲﺿارأ ﺖﻠﺻو 566،375
M 2 ) 32.68 ٪ .( ﻲﺿارﻷا نأ ﺎ رادإ ﰲ تﻼﻜﺸﻣ دﻮﺟو ﱃإ ﺔﻴﻔﻗﻮﻟا ﻲﺿارﻷا ﻊﺿو ﲑﺸﻳو ﺖﻐﻠﺑ ﺔﻤﻈﻨﳌا ﺎﻫﺮﻳﺪﺗ ﱵﻟا ﺔﻘﺛﻮﳌا ﲑﻏ ﺔﻴﻔﻗﻮﻟا 111 ﺔﻴﺿرأ ﺔﻌﻄﻗ ) 50،22 ..(% ﻞﻴﻟدو ﱃإ ﻞﺼﺗ ﺔﻘﺛﻮﳌا ﻼﻟا ﻲﺿارﻷا تﺎﻧﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ 15 ﻼﻘﺣ ) 6.78 ٪ ( ﺎ ﺎﺿﺎﻘﻣ ﲑﺜﻛو ؛ . اﺬﻫو
ﺪﺠﺘﻟا ﺔﻳﺪﻤﶈا ﺔﻛﺮﳊا حوﺮﻟ ﻒﻟﺎﳐ تﺎﺤﻠﻄﺼﳌاو ﺪﻳ " رﻮﻄﺘﳌا مﻼﺳﻹا ﺮﻳﻮﻄﺗو ﺔﻳﺪﻤﳏ ." ﺔﺌﻴﺑ ﰲ ﺔﻴﻔﻗﻮﻟا كﻼﻣﻷا ةرادإ ﺔﻳرﺬﳉا بﺎﺒﺳﻷا ﻒﺸﻜﻟ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻩﺬﻫ ﻰﻌﺴﺗ ﻚﻟ ﻰﻠﻋءﺎﻨﺑ ﺔﻴﻧاﺪﻴﳌا تﺎﺳارﺪﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ، ﺔﻳﺪﻤﶈا ﺔﻤﻈﻨﻣ . ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔﻳﺮﻈﻧ ﻲﻫ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌا سﺎﻴﻘﻟا تاودأ
ﺔﻳرادﻹا ةدﻮﳉا ) TQM ( – DeToro Tenne . ﳌا ﺚﺤﺒﻟا
ةرادإ ﰲ ﻞﻛﺎﺸﳌا نأ ﻰﻠﻋ لﺪﻳ ناﺪﻴ ﻲﻠﻳ ﺎﳑ ﺐﺒﺴﺑ ﻪﻴﺸﺗا ﰲ ﺔﻳﺪﻤﶈا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﻬﻬﺟاﻮﺗ ﱵﻟا ﺔﻴﻔﻗﻮﻟا ﻲﺿارﻷا ) 1 ( كﻼﻣﻷا ةرادإ
ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻻا ﻞﻴﲤ ﺔﻳﺪﻤﶈا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﺌﻴﺑ ﰲ ﺔﻴﻔﻗﻮﻟا . ﻦﻣ دﻮﻠﳋا ﻰﻠﻋ ﻆﻔﳊا ﺔﻴﻠﻤﻋو ﻗﻮﻟا  كﻼﻣﻷا  ﺮﻳﻮﻄﺗ  دﻮﻬﺟ  ﻦﻣ  ازوﺮﺑ  ﺮﺜﻛأ  ﻮﻫ  ﻒﻗﻮﻟا  كﻼﻣأ ﺔﻴﻔ )  . 2 ( ﻦﻣﺔﻳﺮﺸﺒﻟا  دراﻮﳌا ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ةرادﻹاو ،ءﻲﻄﺧو ﻂﻴﺴﺑ ﺔﻴﻔﻗﻮﻟا كﻼﻣﻷا ﻦﻋ ﻢﻫﺎﻔﺘﻟاو ﻪﻴﺸﺗا ﺔﻳﺪﻤﶈا ﺔﻈﻨﻣ ءﺎﻀﻋأ ﻪﻴﺸﺗآ ﻊﻤﺘﳎ ﺪﻨﻋ ﺔﻫوﺮﻜﳌا ﺔﻈﻨﳌا و . ةدﻮﳉا ﺔﻴﻟﻮﴰ و ،ﺔﻴﻠﻤﻋ ﲔﺴﲢو ،ءﻼﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟاو
ﺎﻬﻠﻫﺎﲡ ﱃإ ﻞﻴﲤ . ﺔﻤﻠﻜﻟا ﺔﺴﻴﺋﺮﻟا : فﺎﻗوﻷا ; و ةرادإ  ﻢﻜﳊاو ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ; ﺔﻴﻨﻬﳌاو ; ﺮﻇﺎﻧو

## A. Pendahuluan
Di Provinsi Aceh, keberadaan gerakan Persyarikatan Muhammadiyah 1 dapat disebut tidak sebesar dan seintensif di pulau Jawa atau beberapa provinsi lain di luar Jawa.  Namun  demikian,  jumlah  tanah  wakaf  yang  dikelola  oleh  Muhammadiyah Aceh  sebetulnya  cukup  banyak.  Data  yang  dimiliki  Majelis  Wakaf  dan Kehartabendaan  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  (PWM)  Aceh  tahun  2015
1 Berdasarkan  catatan  sejarah  Muhammadiyah  di  Aceh  diperkenalkan  oleh  almarhum Djajasoekarta  pada  tahun  1923;  seorang  pegawai  Jawatan  Kereta  Api  pada  zaman  Pemerintahan Belanda  di  Indonesia.  Dia  berasal  dari  Sunda  (Jawa  Barat  sekarang)  yang  ditugaskan  untuk mengunjungi  daerah-daerah,  di  antaranya  Aceh.  Kesempatan  ini  dimanfaatkannya  untuk mengembangkan  Muhammadiyah  di  daerah  Aceh.  Oleh  karena  itu,  Djajasoekarta  disebut  sebagai penggagas  atau  pelopor,  bahkan  “bapak”  Muhammadiyah  Aceh. Rusd i  Sufi,  “Perkembangan Muhammadiyah  dan  Kiprahnya  dalam  Bidang  Politik  pada  Masa  Kolonial  di  Aceh  dalam Muhammadiyah  dalam  Perspektif  Cendikiawan (Banda  Aceh:    Gua  Hira,  1995), 121 dst.  Lihat  juga Sri  Waryanti  dkk., Sejarah  Perkembangan  Muhammadiyah  di  Aceh (Banda  Aceh:  Balai  Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005).
menunjukkan  bahwa  tanah  wakaf  yang  dikelola  Persyarikatan  adalah  seluas 1.733.050 m 2 . Jumlah  ini  merupakan 70%  dari  jumlah  total  tanah  wakaf  dan  milik Muhammadiyah  Aceh  yaitu  2.486.061  m 2 .  Jumlah  tanah  milik  (non-wakaf)  adalah 753.011 m 2 atau 30%.
Di  lapangan,  pengelolaan  tanah  wakaf  ini  menunjukkan  banyak  masalah. Penelitian  awal  menunjukkan  bahwa tanah  wakaf tidak produktif  di  bawah pengelolaan  Persyarikatan  Muhammadiyah  Aceh  mencapai  566,375  m 2 (32,68  %); tanah non wakaf yang belum termanfaatkan (berupa lahan kosong) sejumlah 275,824 m 2 .  Status  tanah  wakaf  juga  menggambarkan  bahwa  masalah  pada  tata  kelolanya. Ada dua indikator  yang hal ini. Pertama, jumlah tanah wakaf tak bersertifikat yang dikelola  Persyarikatan  mencapai  111  bidang  tanah  (50,22%);  belum  lagi  jika ditambah dengan status bukti tanah yang belum jelas atau belum ada data yang valid mencapai 15  bidang  (6,78%). Kedua, banyak  laporan  yang  diterima  oleh  Majelis Wakaf  dan  Kehartabendaan  PWM  Aceh  bahwa  di  tingkat  Daerah  (kabupaten/kota) terkait  dengan  perkara  tanah  wakaf  antara  dengan  masyarakat. Kenyataan  ini bertolak  belakang  dengan  ruh  gerakan  Muhammadiyah  yaitu tajd ī d.  Sistem pengelolaan  wakaf  oleh  Persyarikatan  diakui  rapi  dan  sangat  berasas  manfaat. Karena  itu  banyak  umat  Islam  memercayakan  harta  wakafnya  dikelola  oleh Muhammadiyah.  Karena  itu,  Muhammadiyah  melakukan  pendataan  yang  akurat tentang berbagai potensi yang dimilikinya dan mengurusnya sesuai dengan amanah 2 yang diberikan oleh umat Islam.
Untuk melihat kasus Aceh, penelitian ini menggunakan alat ukur teori Total Quality Management. Menurut Creech (1994: 7) 3 Total Quality Management (TQM) adalah "a  total  approach  to  put  quality  in  every  aspect  of  management" (sebuah pendekatan  menyeluruh  untuk  meletakkan  kualitas  di  setiap  aspek  manajemen). Menurut Spenley (1994):
“It is a philosophy of management that strives to make the best use of all  available  resources and  opportunities  by  constant  improvement.
Total  Quality  Management  is  the  key  business  improvement  strategy and the key management issue of the future because it is essential for
2 Amanah  dalam  pengertian  yang  sempit  adalah  titipan  dan  mengembalikannya  kepada pemiliknya  dalam  bentuk  semula.  Sedangkan  menurut  pengertian  yang  luas,  amanah  mencakup banyak  hal; menyimpan  rahasia  orang,  menjaga  kehormatan  orang  lain,  menjaga  diri  sendiri, menunaikan  tugas-tugas  dan  kewajiban  yang  diberikan,  menjaga  nikmat  Allah  dan  lain  sebagainya. (Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengenalan Islam (LPPI), cet. VIII, 2006), 89-90.
3 Dalam Sudirman, Total Quality Management TQM untuk Wakaf (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 78.
efficiency  and  competitiveness.... (Ini  adalah  sebuah  filosofi manajemen  yang  berusaha  untuk  menggunakan  sebaik  mungkin segala sumber daya dan sebuah proses khas yang terdiri dari tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawas- an  yang  dilakukan  untuk  menentukan  dan  mencapai  sasaransasaran yang  telah  ditetapkan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  yang dimiliki). 4 ”
Dalam  tulisan  ini,  digunakan  teori  Tenner-DeToro 5 yang  mengemukakan  tiga prinsip utama dalam TQM yaitu:
1. Fokus kepada pelanggan 6 (focus on customer), yaitu perhatian sebuah organisasi atau  institusi  terhadap  pelanggannya  baik  internal  maupun  eksternal.  Kualitas didasarkan kepada konsep bahwa setiap orang mempunyai pelanggan. Keinginan dan  harapan  pelanggan  harus  dipenuhi  setiap  saat  oleh  sebuah  organisasi.  Untuk menentukan  keinginan  pelanggan,  sejumlah  analisis  harus  dilakukan  agar  tidak salah langkah.
2. Perbaikan  proses (process  improvement) yang  terus-menerus.  Ini  berawal  dari asumsi bahwa sebuah hasil kerja merupakan akumulasi dari serangkaian langkah kerja  yang  saling  terkait  hingga  melahirkan  output. Process  improvement harus dilakukan  untuk  mengurangi  output  yang  berbeda-beda  dan  meningkatkan keterpercayaan proses.
3. Keterlibatan  total (total  involvement); dimulai  dari  keberadaan  pemimpin  yang aktif, yang menggunakan keahlian karyawan dari organisasi tersebut untuk meraih keuntungan.  Karyawan  diberi  bekal  untuk  meningkatkan  hasil  kerja  dengan bekerja  sama  dalam  struktur  kerja  yang  ada,  fleksibel  dalam  penyelesaian masalah,  untuk  peningkatan  proses  dan  memberikan  kepuasan  pada  pelanggan. Mitra  kerja luar  harus  dilibatkan  secara  aktif  memberikan  keuntungan  bagi organisasi.

## B. Pembahasan

## 1. Orientasi Wakaf Muhammadiyah
Pemahaman Muhamammadiyah tentang wakaf didasarkan pada makna  yang dikemukakan  ulama  fikih  yang  sepakat  untuk  mengartikan  wakaf  mengikuti  istilah
4 Ibid.
5 Ibid., 86-87.
6 Dalam  konteks  wakaf,  yang  dimaksud  pelanggan  adalah  wakif  (pewakaf), mawquf `alayh (pengguna wakaf), nazir, dan mitra kerja pendukung dalam rangka menjalankan program.
bahasa  yaitu al- ḥabs (menahan). 7 Al- ḥabs yang  berarti  “menahan”  lebih mendekati pengertian  syarak  (terminologi)  yaitu  suatu  bentuk  penyerahan  harta  baik  secara sarīḥ (terang) ataupun kināyah (sindiran), di mana harta tersebut ditahan dan hanya manfaatnya  saja  yang  diaplikasikan  untuk  tujuan-tujuan  kebaikan,  baik  berbentuk umum ataupun khusus. Karena itu, wakaf mempunyai arti menahan harta seseorang untuk  dimanfaatkan  oleh  orang  lain.  Tujuan  pemberian  wakaf  untuk  mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memberikan kebaikan kepada orang lain, dan wakif tidak lagi  mempunyai  hak  atas  harta  wakaf  tersebut. 8 Muhammad  ‘Arfah  al -Dusuki, menyatakan  bahwa  wakaf  adalah  memberikan  manfaat  sesuatu  harta  yang  dimiliki kepada  orang  yang  berhak  dengan  suatu  tekad  dalam  jangka  waktu  tertentu,  sesuai dengan  keinginan  pemberi  wakaf  (wakif). 9 Senada  dengan  pendapat  ulama  tersebut di atas, Ibn Qudamah dari ulama Mazhab Hambali, mengatakan bahwa, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya. 10
Dalam konteks perundangan di Indonesia, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut  syariah  (Pasal  1  yaitu  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf).
Karena  itu,  Muhammadiyah  memahami  bahwa  wakaf  memang  harus produktif.  Lembaga  ini  harus  memberi  manfaat  yang  terus  menerus  untuk  umat dengan  cara  “menahan”  harta; tidak  dijual  atau  tidak  dialihkan  kepemilikannya, sementara harta tersebut terus memberi hasil yang maksimal untuk umat. Ini berbeda dengan  praktik  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  yang  tetap  “menjaga  tanah wakaf  agar  tidak  hilang  atau  rusak”,  sementara manfaat  maksimalnya    tidak diperhitungkan.  Sebetulnya,  praktik  seperti  ini  berbeda  dengan  yang  dikehendaki oleh Nabi ketika menjawab pertanyaan Umar bin Khattab tentang hal yang harus ia lakukan  pada  tanah  yang  amat  ia  sukai  di  Khaibar.  Nabi  menjawab, “ Kalau  kamu
7 Syarbaynī, Mughnī al -Mu ḥtāj ilā Maʻrifah Maʻānī Alfāẓ al- Minhāj, jilid 2, cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1424 H/2003 M), 510, Al- Nawawī, Al- Majmū’ Syarh al -Muhadhdhab, juz 16 (Beirut: Dar al- Fikri,    1426  H/2005  M),    hlm.  225.  Al- Nawawī, al- Majmū` :  (t.tp.:  Maktabah  al-Irsyad), 241;  Ibn Qudāmah, al- Mughnī , cet III, juz 8 (Riya ḍ : Sahnun, 1417 H/1997 M); Sarakh ṣī, Kitāb al - Mabsūṭ , cet. I, juz. III, (Beirut: Dār al -Kutub al-`Ilmiyyah, 1414 H/1993 M), hlm. 27.
8 Syarbaynī, Mughnī al -Mu ḥtāj… , 54.
9 Dusukī, Hasyiyah  al- Dusuki  ‘alā  Syarḥ al- Kabīr ,  jilid  4  (Kairo:  Dār  Iḥya’  al -Kutub  al- `Arrabiyyah, 1980), 75.
10 Ibn Qudāmah, al- Mughnī … , 185.
mau,  bekukan  sumbernya  dan  bersedekah  dengannya. ” Kemudian  Umar menyedekahkan  tanah  tersebut  kepada  fakir  miskin,  keluarganya,  untuk memerdekakan hamba, untuk perjuangan di jalan Allah, ibnu sabil dan tamu. Tanah tersebut  tidak  boleh  dijual,  dihibah  atau  dijadikan  pusaka.  Tetapi,  ia  boleh digunakan  dengan  cara  yang  baik  oleh  pihak  yang  mengurusnya.  Contohnya, memakan harta tersebut tanpa menjadikannya sebagai sumber harta.” 11
Abu  Zahrah  mengatakan,  wakaf    adalah  satu  jenis  dari  sedekah  jariyah setelah orang yang bersedekah itu wafat. Kebaikannya dapat dirasakan semua orang, pahalanya  akan  berlipat  ganda,  dan  terpenuhi  berbagai  kebutuhan  fakir-miskin. 12 Wakaf juga dapat digunakan untuk pengembangan berbagai sarana sosial, misalnya rumah  sakit,  sarana  layanan  kesehatan,  menyantuni  ibnu  sabil,  penanganan pengungsi, anak yatim, menanggulangi bencana kelaparan, gizi buruk, dan lain-lain.
Jika  dilihat  dari  hadis  Ibnu  Umar    di  atas,  manfaat  wakaf  memang dimaksudkan  oleh  Nabi  terus  menerus.    Bukan  hanya  manfaatnya  yang  langgeng didapat oleh umat, tetapi  harta asal wakaf itu sendiri berkembang. Untuk tujuan itu, wakaf harus dikelola oleh nazir yang profesional; tidak hanya perorangan, tetapi juga organisasi  atau  lembaga  tertentu.  Di  posisi  ini  Muhammadiyah — melalui  Majelis Wakaf  dan  Kehartabendaan berperan,  karena  organisasi  sosial  kemasyarakat  ini memiliki  banyak  sekali  tanah  wakaf  yang  dijadikan  sebagai  penggerak  bermacam amal usahanya.

## 2. Data Wakaf
Tanah  milik  Persyarikatan  Muhammadiyah  Aceh  yang  ada  di  bawah Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Aceh  luasnya  sekitar  2.486.061  m 2 dengan perincian:  tanah  wakaf  1.733.050 m 2 atau  70%  dan  non  wakaf 13 753.011  m 2 atau 30%.  Tanah  tersebut  terbagi  dalam  221  (59,6%)  bidang  wakaf  dan  150  (40,4%) bidang non wakaf, sehingga keseluruhannya sejumlah 371 bidang. Dengan kata lain, luas tanah wakaf yang dikelola Persyarikatan lebih dari dua kali lipat dari luas tanah non  wakaf.  Tanah  yang  telah  memiliki  sertifikat  sejumlah  46  bidang,  yang  belum memiliki sertifikat sejumlah 302 bidang. Status tanah hak milik sejumlah 360 bidang,
11 Nawāwī, Ṣāḥīḥ Muslim  bi  Syar ḥ al- Nawāwī, cet.  I (Kairo:  Ma ṭ ba ʻah  al -Mi ṣ riyyah,  1347 H/1929 M), Kit ā b al-Wa ṣ iyyah, B ā b al-Waqf, 86-87.
12 Abu  Zahrah,  Muhammad, Mu ḥāḍarāt  fī  al -Waqf (Jāmi`ah  al -Dawl  al-` Ᾱ rabiyyah:  Ma`had al- Dirāsāt al -`Arabiyyah al-` Ᾱ liyah, 1959), 7-8.
13 Tanah  non-wakaf  adalah  tanah  milik Persyarikatan  yang  diperoleh  melalui  jual  beli  dan hibah.
sedangkan  sebagai  status  hak  pakai  sejumlah  5  bidang  tanah.    Rincian  perbentuk tanah dan letaknya di Aceh tampak dalam tabel berikut.

## Tabel 1

## DAFTAR TANAH MILIK PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI ACEH
NO DAERAH MUHAMMADIYAH BIDANG TANAH LUAS TANAH/M2 WAKAF NON WAKAF JML WAKAF NON WAKAF JUMLAH 1 DPW NAD 1 32 33 - 45,103 45,103 2 Kota Banda Aceh 15 3 18 21,842 162.08 25,004 3 Kab. Aceh Besar 3 8 11 1,377,578 220,649 1,598,227 4 Kab. Pidie 1 6 7 892 11,101 11,993 5 Kab. Aceh Utara 15 11 26 13,158 119,982 133,140 6 Kab. Aceh Timur 29 8 37 85,089 22,125 107,214 7 Kab. Aceh Tengah 31 4 35 90,821 2,114 92,935 8 Kab. Aceh Tenggara - 7 7 - 7,367 7,367 9 Kab. Aceh Barat 2 6 8 37,175 200,600 237,775 10 Kota Sabang - 1 1 - 1,752 1,752 11 Kab. Simeulue - 1 1 - 840 840 12 Kab. Aceh Selatan 119 52 171 106,054 109,117 215,171 13 Kota Langsa 5 4 9 441 1,596 2,037 14 Kab. Bireuen - 7 7 - 7,503 7,503 Total 221 150 371 1,733,050 753,011 2,486,061 Persentase 59.6 40.4 100 70 30 100
Sumber Data: Laporan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Aceh 2015.
Tabel di atas menggambarkan bahwa tanah wakaf dan milik Muhammadiyah yang  paling  luas  berada  di  Kabupaten  Aceh  Besar  (1,377,578 m 2 ),  diikuti  Aceh Selatan  (106,054 m 2 ),  dan  Aceh  Tengah  (90,821 m 2 ).  Sementara  itu,  tiga  daerah belum  memiliki  tanah  wakaf  yaitu  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  Kota  Sabang, Kabupaten  Simeulue,  dan  Kabupaten  Bireuen.  Pada  umumnya,  tanah-tanah Persyarikatan tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan masjid atau musalla, sekolah atau pesantren dan perguruan tinggi, panti asuhan, sarana (klinik) kesehatan, kantor, kuburan,  dan  balai. Pemanfaatan  ini  dapat  disebut  sebagai  pemanfaatan  langsung. Sedangkan  pemanfaatan  tidak  langsung  misalnya    untuk  membangun  toko  yang dikelola  Persyarikatan  atau  disewakan,  kebun  dengan  sistem  bagi  hasil  dengan penggarap.
Jika dilihat dari sisi pemanfaatan tanah tanah wakaf dan non wakaf ini akan tampak  bahwa  terdapat  tanah tidak produktif  yang  cukup  luas,  yang  tersebar  di seluruh  Aceh.  Tanah  wakaf  tak  produktif  di  bawah  pengelolaan  Persyarikatan Muhammadiyah Aceh mencapai 566,375 m 2 yang tersebar di seluruh Aceh, kecuali di  beberapa  kabupaten  yang  memang  tidak  memiliki  tanah  wakaf. Demikian  juga terdapat  275,824  m 2 tanah  non  wakaf  yang  belum  termanfaatkan  (berupa  lahan kosong).  Jumlah  ini  memang  termasuk  tanah  yang  belum  jelas  bentuk pemanfaatannya  (Kabupaten  Bireuen).  Jika  dibandingkan  dengan  jumlah keseluruhan tanah wakaf yaitu 1.733.050 m 2 , berarti    ada 32,68 % tanah wakaf tak produktif.  Demikian  juga  tanah  non  wakaf  tak  produktif    (275.824  m 2 )  merupakan 36,63% dari total 753.011 m 2 .    Data ini menafikan letak dan bentuk tanah, misalnya jaraknya  dari  pusat  kota  dan  strukturnya.    Dari  jumlah  tersebut,  tanah  wakaf  tak bersertifikat  yang  dikelola  Persyarikatan  sangat  banyak  yaitu  mencapai  111  bidang tanah (50,22%); belum lagi jika ditambah dengan status bukti tanah yang belum jelas atau belum ada data yang valid mencapai 15 bidang (6,78%).
Kenyataan  ini  berbanding  lurus  dengan  pendataan  tanah  wakaf  di  seluruh Aceh  oleh  Kementerian  Agama  Provinsi  Aceh.  Dalam  Rekapitulasi  Data Berdasarkan Status tahun 2014 14 tampak bahwa Kementerian Agama hanya memiliki data  tanah  wakaf  10  kabupaten/kota  dari  23  kabupaten/kota  di  Aceh,  atau  ada  13 kabupaten/kota yang belum memiliki data tanah wakaf.  Selain itu, data yang sudah ada  menunjukkan  banyak  potensi  persoalan  pada    tanah-tanah  wakaf  tersebut.  Di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang — dua  kabupaten yang jumlah wakafnya terbesar di Aceh — tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sangat banyak.  Aceh Timur memiliki 1.115 lokasi tanah wakaf dengan luas total 449.302.180 m 2 . Jumlah tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat mencapai 219 lokasi (19.6%) dengan luas total  255.060.567  m 2 (56.77%).  Kabupaten  Aceh  Tamiang  menunjukkan  potensi masalah  yang  lebih  besar;  dari  1.025  lokasi,  dengan  luas  total  6.094.520,90;  558 (54.44%)  lokasi  tidak  memiliki  sertifikat,  dengan  luas  total  5.452.144,  90  m 2 (89.46%).  Dengan kata lain, lebih dari setengah luas tanah wakaf di dua  kabupaten tersebut tidak memiliki sertifikat.
Kondisi  ini  sejajar  dengan  munculnya  perkara-perkara  wakaf  di  lingkungan Mahkamah  Syar`iyah  kabupaten/kota  di  seluruh  Aceh  walaupun  jumlahnya  masih
14 Kementerian Agama belum memiliki data terbaru (2015 atau 2016).
sedikit. Dalam data tahun 2014, ada lima perkara wakaf, dengan rincian Mahkamah Syar`iyyah Bireuen 2 kasus,  Meureudu 1 kasus, dan  Idi 2 kasus. Pada tahun 2015, ada 4 perkara wakaf  yang diterima Mahkamah Syar`iyyah  (Takengon, 3 kasus dan Meulaboh 1 kasus). Sedangkan pada tahun 2016 (sampai Juni) sudah ada 4 perkara yang  diputuskan  (Bireuen  2  perkara,  Meulaboh  dan  Takengon  masing-masing  1 perkara). 15 Sebagian  perkara  tersebut  bahkan  sampai  ke  tingkat  banding,  misalnya perkara tanah wakaf untuk kuburan di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen yang tampak  pada  Putusan  Mahkamah  Syar`iyyah  Aceh  Nomor  36/Pdt.G/2016/MA- Aceh 16 dan  Memori  Banding  dalam  Perkara  N0.  410/Pdt.G/2015/MS-TKN.  Data perkara  wakaf  yang  dimiliki  Mahkamah  Syar`iyyah  Aceh  dan  Kantor  Kementerian Agama  Provinsi  Aceh  menunjukkan  bahwa  perkara  wakaf  tidak  hanya  antar  para pihak  secara  individual  atau  organisasi,  tetapi  juga  dengan  pemerintah,  misalnya perkara wakaf sejak tahun 2009 yang diajukan Yayasan Pendidikan Islam Tgk. Abd Jalil bin H. Abd Rahman yang menggugat tanah lokasi Kantor Camat dan Polsek Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. 17

## 3. Fakta Tata Kelola Wakaf
Tata  cara  perwakafan  yang  dilaksanakan  di  Muhammadiyah  Aceh,  secara umum,  telah sesuai dengan Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 jo Pasal 38 PP No. 42 Tahun 2006 jo Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  6  Tahun  1977.  Dalam  pengelolaan  amanah  umat  dalam  berbagai  bentuk  amal usaha  yang  berada  pada  tanah  wakaf  dan  non-wakaf  (jual-beli  dan  hibah), Muhammadiyah Aceh tetap berpegang teguh kepada prinsip dasar persyarikatan dan sesuai pesan pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan,  yang populer:  “Hidup - hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” Dengan kata  lain,  pengelolaan  harta  tanah  dan  milik  Muhammadiyah  tidak  dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan menguasainya menjadi milik pribadi serta keluarga. 18
15 Laporan  Perkara  yang  Diterima  pada Mahkamah  Syar`iyyah  se-Wilayah  Aceh  tahun  2014 dan  2015  juga Laporan  Perkara  yang  Diputus  pada Mahkamah  Syar`iyyah  se-Wilayah  Aceh  tahun 2016.
16 Putusan Mahkamah Syar`iyyah Aceh Nomor 36/Pdt.G/2016/MA-Aceh.
17 Tanah  seluas  sekira  3.910  m 2 terletak  di  Dusun  Dedalu,  Kecamatan  Lut  Tawar,  Kabupaten Aceh Tengah, telah memiliki pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/131/01 Tahun 2000 tanggal 2 Februari tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Aceh Tengah. Data diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh.
18 Wawancara  dengan  Zuardi  Zain  (Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Aceh  Bidang  Wakaf Periode 2010-2015), Banda Aceh, 22 Agustus 2014.
Harta  tanah  milik  Muhammadiyah  Aceh  yang  tersebar  di  berbagai  daerah kabupaten/kota,  baik  dalam  bentuk  wakaf  maupun  non  wakaf,  dimanfaatkan  untuk mengembangkan  aktivitas  serta  amal  usaha  Muhammadiyah. Tanah-tanah  ini berpotensi  membina  serta  mencerahkan  kehidupan  umat,  baik  untuk  kegiatan pendidikan,  panti  asuhan,  musalla,  pertanian,  perkebunan,  pertokoan,  koperasi,  dan berbagai  kegiatan  dalam  bentuk  usaha  ekonomi  lainnya.  Tanah-tanah Persyarikatan ini dikelola  dan  diurus  oleh  Majelis  Wakaf  dan  Kehartabendaan  PWM Muhammadiyah.
Dalam faktanya, Muhammadiyah Aceh belum maksimal dalam memanfaatkan  harta  wakaf. 19 Muhammadiyah  Aceh  belum  mampu  memenuhi keinginan dalam pemberdayaan wakaf secara total  yang melibatkan seluruh potensi umat  sesuai  amanat  dan  dukungan  Undang-Undang  No.  41  tentang  Wakaf,  UU Otonomi  Daerah,  Perda  (Qanun),  kebijakan  moneter  nasional,  UU  perpajakan  dan sebagainya.  Selama  ini,  pengelolaan  tanah  wakaf  Persyarikatan  Muhammadiyah dilakukan  dengan  cara  sederhana.  Jika  tanah  tersebut  berisi  bangunan sekolah/kampus,  pesantren,  atau  panti  asuhan,  Majelis  Wakaf  dan  Kehartabendaan menyerahkan  pengelolaannya  pada  amal  usaha  tersebut.  Ini  dilakukan  dengan kerjasama  dengan  majelis  yang  membidangi  lembaga,  misalnya  dengan  Majelis Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  (Dikdasmen)  yang  membidangi  sekolah.  Tanah- tanah  yang  berisi  masjid  biasanya  langsung  dikelola  oleh  pimpinan  wilayah  atau daerah  dengan  menunjuk  orang  khusus  untuk  itu.  Tanah-tanah  wakaf  juga diperlakukan  relatif  sederhana.  Tanah  dikelola  oleh  orang  yang  bersedia  atau ditunjuk melakukannya dengan perjanjian — umumnya — taktidak tertulis. Pertimbangan  penentuan  orang  yang  mengelola  dan  teknis  pengelolaan  tidak dilakukan  dengan  perencanaan  yang  matang;  lebih  banyak  dilakukan  karena pertimbangan praktis. 20
Dalam  pengelolaannya  ditemukan  banyak  tantangan,  baik  dari  intern Persyarikatan  sendiri  maupun  dari  luar.  Tantangan  dari  dalam  adalah  ketidaksiapan Muhammadiyah  sendiri  dalam  mengelola  tanah  wakaf  sesuai  dengan  tujuannya. Sedangkan tantangan dari luar berupa keinginan pihak tertentu, baik orang dari luar Muhammadiyah maupun orang Muhammadiyah tapi tidak berjiwa Muhammadiyah,
19 Wawancara dengan    Zuardi  Zain  (Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Aceh  Bidang  Wakaf Periode 2005-2015), Banda Aceh, 22 Agustus 2014.
20 Wawancara  dengan  Zuardi  Zain  (Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Aceh  Bidang  Wakaf Periode 2010-2015), Banda Aceh, 5 Mei 2016.
untuk  menguasai  tanah  wakaf  tersebut.  Ini  ditambah  lagi  dengan  ketidaksenangan sebagian  masyarakat  Aceh  terhadap  keberadaan  Muhammadiyah  di  lingkungan mereka. Bahkan, di beberapa tempat di Aceh, misalnya Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen, Persyarikatan berada di bawah tekanan pihak-pihak tertentu. 21
Walaupun  demikian,  tidak  dapat  dinafikan  bahwa  banyak  hal    positif  yang sudah  dilakukan  oleh  Majelis  Wakaf  dan  Kehartabendaan  untuk  mengarahkan pemanfaatan  wakaf  menjadi lebih  produktif. Persyarikatan  sudah  mulai  melakukan perubahan  dalam  melaksanakan  tata  kelola  wakaf  ke  arah  yang  lebih  profesional, walaupun baru pada tahap awal. Sebagai contoh, di samping membangun masjid atau musala,  pada  tanah  wakaf  juga  dibangun  pertokoan  dan  gedung  pertemuan  yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Selain itu, tanah wakaf juga telah mulai dikembangkan untuk pertanian serta perkebunan;  usaha-usaha  peningkatan  perekonomian  seperti,  toko,  warung,  dan koperasi,  meskipun  pengelolaannya  hanya  mengikuti  standar  panduan  yang ditetapkan  oleh  Majelis  Pendidikan  Muhammadiyah  yang  masih  belum  modern. 22 Demikian juga pengembangan harta wakaf diarahkan untuk bidang kesehatan dalam bentuk klinik dan rumah sakit.
Tata kelola harta wakaf yang telah lebih profesional tampak pada pengelolaan lembaga keuangan simpan pinjam dalam bentuk Bayt al- Qirāḍ (Bayt al- Māl wa al - Tamwīl )  yaitu  pengelolaan  keuangan  masyarakat,  pengembangan  serta  pengelolaan perguruan tinggi, dan usaha pertokoan. Ini sudah merujuk kepada aturan yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  undang-undang  wakaf. 23 Untuk wakaf  tunai masih  tidak  dapat  dilakukan  sepenuhnya  karena    Muhammadiyah  Aceh  belum memiliki  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  profesional  serta  manajemen  modern. Aktivitas  wakaf  uang  masih  sebatas  mengelola  uang  yang  berasal  dari  zakat,  infak, dan sedekah melalui Lembaga Amil Zakat  Infak dan Sedekah (LAZIS) tidak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Secara umum, hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk kasus atas tanah wakaf yang dihadapi Persyarikatan di seluruh Aceh yaitu:
21 Di Peudawa Rayeuk, Aceh Timur, misalnya, pada akhir 2013 rencana peletakan batu pertama pembangunan masjid al- Taqwa Muhammadiyah gagal dilakukan karena “diintimidasi” oleh pihak tertentu. Wawancara dengan Zuardi Zain (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Bidang Wakaf Periode 2010-2015), Banda Aceh, 5 Mei 2016.
22 Wawancara  dengan  Baihaqi  Muhammad  (Ketua  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah Lhokseumawe), Lhokseumawe, 15 Maret 2014.
23 Wawancara  dengan Zuardi  Zain  (Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Aceh  Bidang  Wakaf Periode 2005-2015), Banda Aceh, 22 Agustus 2014.
a. Terjadi peralihan fungsi atas tanah wakaf  yang pada mulanya diperuntukkan sebagai  masjid  tapi  kemudian  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  lain. Walaupun sebelumnya nazir sudah memberitahukan peralihan fungsi tersebut kepada wakif tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
b. Tanah  wakaf  tidak  memiliki  sertifikat  atau  surat  keterangan  wakaf. Kemudian,  karena  kenaikan    nilai  ekonomis  dan  letaknya  yang  strategis, tanah dikuasai kembali oleh ahli waris wakif. 24
c. Klaim pihak penyewa tanah wakaf dan bangunan di atasnya bahwa tanah atau bangunan itu telah menjadi miliknya. 25
d. Tanah  wakaf,  termasuk  isi  bangunan  yang  ada  di  dalamnya,  terbengkalai; tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan  masyarakat  desa.  Akhirnya,  harta  tanah  wakaf  ini  beralih menjadi milik desa 26 atau milik pemerintah. 27
e. Tanah  wakaf  yang  telah  menjadi  amal  usaha  Persyarikatan  dikelola  oleh individu  atau  beberapa  orang  di  luar  koordinasi  Pimpinan  Muhammadiyah, sehingga  pengelolaan,  penjualan  sebagiannya,  sampai  pada  alih  fungsi  tidak diketahui  oleh  Pimpinan  Muhammadiyah.  Akibatnya,  tanah  tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 28
f. Tanah wakaf berisi bangunan yang dipinjamkan untuk pengelola amal usaha Muhammadiyah  secara  individual.  Ketika  si  pengelola  meninggal,  ahli
24 Misalnya  kasus  di  Aceh  Jaya;  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Aceh  Jaya  tidak  mampu berbuat  banyak  karena  tidak  mempunyai  surat  ataupun  dokumen  penting  sebagai  tanda  bukti  tanah tersebut  telah  diwakafkan  oleh  wakif.    Wawancara  dengan    Muhammad  Ali  Djadun  (Tokoh Muhammadiyah Aceh Tengah), Takengon, 23 Maret 2014.
25 Ini  terjadi  di  Aceh  Tamiang.  Yang  menarik,  tanah  dan  bangunan  milik  Muhammadiyah tersebut selama ini dipergunakan oleh penyewa tersebut dimaksudkan untuk penertiban kembali harta wakaf  Muhammadiyah. Karena itu, tidak dilakukan lagi pungutan pembayaran sewa sebagai inisiatif dan niat baik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aceh Tamiang. Namun, dipahami dengan cara yang salah dengan berusaha untuk menguasainya dengan menggugat Muhammadiyah. Ia mengklaim  harta itu  milik  dia  karena  telah  ditempati  bertahun-tahun  (wawancara  dengan  Mukhlis,  Ketua  Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tamiang, Kuala Simpang, 15 Maret 2014.
26 Wawancara  dengan  Mu’adz  Vochri,  Tokoh  Muhammadiyah  Singkil,  Singkil,  3  April  2014. Berbagai  upaya  telah  ditempuh  untuk  menyelesaikan  status  tanah  tersebut.  Pada  akhirnya Persyarikatan mendapatkan pengganti atau tukar-guling dengan kelengkapan administrasi tertentu.
27 Ini  terjadi  di  Sigli,  Kabupaten  Pidie.  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Pidie  tidak  mampu berbuat banyak terhadap kasus ini (wawancara dengan Yakob, Sigli, 15 Maret 2014).
28 Ini  terjadi  di  Aceh    Utara,  pada    tanah  wakaf  Muhammadiyah  di Pimpinan  Cabang Muhammadiyah  Lhoksukon  (wawancara  dengan  Fauzi  Abubakar,  Ketua  Majelis  Wakaf  dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lhokseumawe, Lhokseumawe, 15 Maret 2014).
warisnya  tidak  mengetahui  bahwa  tanah  tersebut  milik  Persyarikatan, sehingga diagunkan ke pihak perbankan. 29
g. Harta  tanah  wakaf  yang  berkembang  dengan  baik  dan  produktif  sehingga masyarakat di luar Muhammadiyah ingin mengelolanya. 30
Menurut  penulis,  beberapa  masalah  inti  pengelolaan  wakaf  di  lingkungan Persyarikatan  Muhammadiyah  di  Aceh  adalah  profesionalitas  dan  sertifikasi  tanah wakaf.
a. Profesionalitas Pengelolaan
Pada umumnya, di Indonesia wakaf dikelola secara tradisonal; telah menjadi tradisi  secara  turun-temurun.  Wakaf  hanya  diperuntukkan  untuk  pembangunan fisik,  seperti  masjid,  musala,  sekolah,  pesantren,  panti  asuhan,  dan  kuburan. 31 Oleh  karena  itu,  keberadaan  harta  wakaf  belum  dapat  memberikan  kontribusi yang luas bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan  yang  bersifat  konsumtif.  Muhammadiyah  Aceh,  dalam  tata  kelola masih belum terlalu jauh berbeda dengan aktivitas tata kelola harta wakaf seperti itu; belum menggunakan manajemen modern dan profesional; belum sepenuhnya melakukan  perubahan  atau  transformasi  dari  amanah  yang  diberikan  oleh masyarakat. 32
Pernyataan ini didukung oleh poin-poin berikut.
a. Sistem  tata  kelola  tanah  wakaf  Muhammadiyah bersifat  sentralistik;  belum memakai  sistem  kontrol  yang  memadai  sehingga  terkesan  otoriter  dalam menetapkan  kebijakan.  Majelis  Wakaf  dan  Kehartabendaan  di  tingkat wilayah  dan  daerah  merupakan  unit  kecil  dari  Persyarikatan;  fungsinya sebagai  pengelola  harta  wakaf  Persyarikatan  dalam  makna  pengembangan harta wakaf minim sekali.
29 Kasus  ini  terjadi  di  Langsa  (wawancara  dengan  Hamzah,  Ketua  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah Aceh Timur, Langsa, 15 Februari 2014).
30 Kasus ini terjadi di Sigli (wawancara dengan Yakob, Tokoh Muhammadiyah Pidie, Sigli, 15 Februari 2014).
31 Pada  tingkat  nasional,  jumlah  tanah  wakaf  tak  bersertifikat  mencapai  33,75%  atau  146.966 persil  (lokasi)  dari  keseluruhan  lokasi  yaitu  435.395  titik  dengan  luas  lahan  4.14  milyar  m 2 . 31 Dari jumlah  tersebut,  lebih  90%-nya  adalah  wakaf  tidak  produktif  karena  umumnya  digunakan  untuk perkuburan,  masjid,  dan  bangunan  sekolah/pesantren  (JE.  Robbyantono ,  “Awqaf    Productive Development”, Kertas  Kerja, 2015).Dengan  kata  lain,  persoalan  wakaf  di  Persyarikatan Muhammadiyah adalah bagian dari masalah perwakafan Aceh, bahkan Indonesia.
32 Wawancara  dengan  Zuardi  Zain  (Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Aceh  Bidang  Wakaf Periode 2005-2015), Banda Aceh, 22 Agustus 2014.
b. Dalam  menetapkan  nazir  sebagai  pengelola  wakaf,  umumnya  hanya berdasarkan kepada penghargaan sebagai tokoh seperti ulama, ustaz, teungku (ulama)  dan  lain-lain;  tidak  berdasarkan  profesionalisme  dan  kemampuan manajerial  modern.  Bahkan,  di  beberapa  pengurus  daerah  Muhammadiyah, penentuan  pengurus  Majelis  Wakaf  dan  Kehartabendaan  sekedar mempertimbangkan  kedekatan  rumahnya  dengan  lokasi  harta  wakaf Muhammadiyah atau sekedar tunjuk.
c. Karena poin b, maka pemberdayaan tata kelola harta wakaf tidak mempunyai sistem  manajemen  yang  jelas  atau  panduan  manajemen  operasional  baru, 33 karena  sumber  daya  manusia  yang  masih  belum  memiliki  kapasitas  dan kemampuan yang memadai.
d. Berkaitan  dengan  visi-misi  pemberdayaan  harta  wakaf,    belum  didapatkan dukungan  sepenuhnya  dari  pihak-pihak  terkait  dengan  pemberdayaan  harta wakaf  produktif,  sehingga  tanah  tidak  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal dan masih terjebak dengan sistem keuangan konvensional.
Sumber  daya  manusia  atau  nazir  yang  mengurus  dan  mengelola  harta tanah  wakaf  serta  milik  Muhammadiyah  idealnya  harus  melaksanakan pelayanan  secara  profesional.  Profesionalisme  nazir  ini  memang  dikehendaki dan  didukung  oleh  ketentuan  perundang-undangan  wakaf  dan  aturan pemerintah  yang memberikan kewenangan tertentu kepada nazir agar ia dapat bekerja  semaksimal  mungkin  untuk  mengembangkan  serta  mengelola  harta wakaf  yang  memberikan  maslahat  bagi  kepentingan  pelayanan  kesejahteraan umat  Islam.  Memang  hal  ini  diakui  sangat  sulit  dilakukan  dalam  kondisi perubahan  zaman  seperti  sekarang.  Dalam  banyak  kasus,  sering  terjadi paradoks  antara  kepentingan  pribadi  (baik  dalam  pengertian  positif  maupun negatif) dan keikhlasan bekerja atau beramal di Muhammadiyah. 34
Para  pengelola  atau  nazir  mengemukakan,  dalam  pengelolaan  tanah wakaf, mereka  tidak mempunyai hak-hak yang jelas, baik penghasilan maupun imbalan lainnya.  Lebih-lebih lagi, jika tanah wakaf digunakan sebagai tempat ibadah  dan  tidak  produktif.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  nazir  tidak  mendapat
33 Manajemen dengan penerapan teori dan paralatan ilmu keputusan agar suatu organisasi dapat mencapai  tujuan  dan  maksud  dengan  cara  yang  paling  efisien,  mengubah  cara  cepat  mengubah aktivitas  pengelolaan hubungannya  dengan  area  fungsional  tradisional  dan  ekonomi  manajerial (Dominick Salvator, Mangerial Economics, Singapore: Cengage Learning, 2004, 67-77).
34 Wawancara  dengan    Muhammad  Ali  Djadun  (Tokoh  Muhammadiyah  Aceh  Tengah), Takengon, 23 Maret 2014.
apapun dari jerih payahnya mengelola harta wakaf tersebut.  Ini ditambah lagi dengan  minimnya  pengetahuan  dan  kreativitas  nazir  dalam  pengelolaan  zakat yang lebih produktif. Padahal, pada beberapa kasus, bagian tanah wakaf  yang dimanfaatkan untuk tempat ibadah masih dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif  yang  pada  akhirnya    dapat  menjadi  sejumlah  insentif  bagi  nazir sendiri.  Usaha  produktif  jenis  apapun  dapat  dilakukan  sepanjang  tidak mengganggu fungsi utama tanah wakaf sebagai sarana peribadatan.
Hal  penting  di  sini,  para  pengurus  Majelis  Wakaf  dan  Kehartabendaan Muhammadiyah  di  Aceh  masih  melihat  persoalan  jerih  payah  pengelolaan wakaf sebagai hal yang sensitif. Para pengelola menganggap bahwa mengambil uang  sejumlah  tertentu  dari hasil  harta  wakaf  merupakan  hal  yang  merusak prinsip  keikhlasan  beramal  di  Muhammadiyah,  apalagi  dihubungkan  dengan jargon  terkenal  Ahmad  Dahlan:  “Hidup -hidupkanlah  Muhammadiyah,  jangan mencari  hidup  di  Muhammadiyah”.  Karena  itu,  pengelolaan  harta  wakaf M uhammadiyah  di  Aceh  cenderung  hanya  “sekedar  menjaga”,  bahkan “sekedar memenuhi kebutuhan administratif”.
Idealnya, jika nazir tidak sanggup untuk menerima amanah dengan syarat tertentu  sebaiknya  menolaknya.  Di  Persyarikatan  Muhammadiyah,  hal  ini tampaknya belum terlalu diperhatikan karena jarang sekali menunjuk dan nazir yang profesional. Pertimbangan praktis seringkali menjadi acuan pengambilan keputusan,  misalnya  pertimbangan  agar  wakaf  tidak  hilang.  Ini  tentu  tidak sesuai dengan syarat dan keinginan wakif yang harus direalisasikan agar harta wakaf berfungsi dengan segera. 35
b. Sertifikasi Tanah
Sudah dikemukakan sebelumnya jumlah tanah wakaf tak bersertifikat  yang dikelola  Persyarikatan  sangat  banyak  yaitu  mencapai  paling  tidak  111  bidang tanah  atau  50,22%  dari  total  tanah  wakaf    221  lokasi  yang  tersebar  di  seluruh Aceh. Di antara akar masalah banyaknya tanah wakaf tak bersertifikat ini adalah:
1) Kurangnya  tenaga  ahli  yang  memiliki  kemampuan  mengelola  atau  memiliki banyak kesempatan untuk mengurusi serta mengelola secara serius kekayaan Persyarikatan yang relatif banyak dan tersebar, khususnya tanah wakaf. Lebih dari itu, personalia pimpinan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di beberapa
35 W awancara  dengan  Al  Yasa’  Abubakar  (Ketua  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  Aceh Periode 2010-2015), Lhokseumawe, 15 Februari 2014.
Pimpinan  Daerah  dan  Cabang  tertentu  kebanyakan  terdiri  dari  orang-orang yang sangat  sibuk;  dalam  aktivitas  sehari-hari  merangkap  sebagai pejabat/pegawai  pemerintahan  atau  swasta,  sehingga  intensitas  untuk mengurus  harta  tanah  wakaf  menjadi  terganggu.  Ini  ditambah  lagi  dengan proses perizinan pengelolaan tanah wakaf harus diperoleh dari Majelis Wakaf dan  Kehartabendaan  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  di  Jakarta  melalui proses birokrasi yang menghabiskan waktu lama dan tidak sederhana. Sistem birokrasi  pengurusan  tanah  wakaf,  terutama  yang  bermasalah,  cenderung memakan waktu lama dan membutuhkan perhatian khusus.
2) Rendahnya  tingkat  kesadaran  atau  pemahaman  nazir  terhadap  pentingnya dokumen untuk melindungi tanah wakaf dan jaminan unsur manfaatnya bagi masyarakat.  Ini  diperkuat  oleh  anggapan  bahwa  proses  pembuatan  sertifikat memakan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  banyak.  Pada  kepemilikan  harta wakaf  Muhammadiyah  di  Aceh  yang  berada  pada  seluruh  pimpinan  daerah, cabang,  dan  ranting,  ditemukan  masalah  yang  berkaitan  dengan  penyediaan biaya dan birokrasi yang belum dipahami sepenuhnya secara baik.
Rendahnya  tingkat  kesadaran  dokumentasi  ini  bukan  hanya  menjadi masalah  di  lingkungan  Muhammadiyah,  tetapi  dapat  dikatakan  menyeluruh; tidak  hanya  pada  nazir  (individu  atau  organisasi),  tetapi  juga  pada  pihak pemerintah. Ghazali mengungkapkan bahwa di antara masalah yang dihadapi di lapangan adalah APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf) sering hilang atau  keberadaannya  tidak  jelas  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sehingga sengketa wakaf menjadi lebih rumit. 36
3) Banyak  ditemukan  tanah  wakaf  yang  diberikan  wakif  namun  ikrar  wakaf tidak  diketahui  secara  transparan  oleh  ahli  waris.  Ini  menjadi  masalah  yang serius  setelah  wakif  meninggal  dunia  sementara  dia  belum  menyerahkan surat,  dokumen  maupun  sertifikat  yang  menjadi  pegangan  bagi  pihak  nazir dan  atau  organisasi penerima  amanah  harta  wakaf  tersebut, 37 apalagi  tanah tersebut telah bernilai ekonomis tinggi. 38
36 Wawancara dengan Ghazali, JFU/Staf Seksi Pembinaan Wakaf, Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Banda Aceh 7 Agustus 2016.
37 W awancara dengan Syamsul Ma’arif (Anggota Majelis Tarjih dan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Yogyakarta, 25 Maret 2014.
38 Misalnya  kasus  di  Aceh  Jaya;  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Aceh  Jaya  tidak  mampu berbuat  banyak  karena  tidak  mempunyai  surat  ataupun  dokumen  penting  sebagai  tanda  bukti  tanah tersebut telah diwakafkan oleh wakif.
4) Wakif  belum  tentu  orang  yang  mampu.  Kebanyakan  wakif  beranggapan bahwa  mereka  sudah  mewakafkan  atau  menyerahkan  secara  ikhlas  dan sukarela, karena itu  tidak perlu dibebani lagi biaya untuk pendaftaran wakaf.
5) Adanya  penilaian  dari  para  ahli  waris  bahwa  tanah  yang  telah  diwakafkan oleh  orang  tuanya  (wakif)  tidak  dikelola  sebagaimana  yang  diinginkan. Akibatnya,  ahli  waris  dari  wakif  merasa  kecewa,  sehingga  mengajukan pembatalan  wakaf.  Pada  gilirannya,  proses  pensertifikatan  tanah  wakaf terhambat. 39
Akibat  banyaknya  tanah  wakaf  yang  tidak  memiliki  sertifikat-artinya status  tanah  tidak  jelas-maka  akan  sangat  memungkinkan  timbulnya persengketaan  baik  antara  wakif  atau  keluarganya  dengan nazir,  maupun antara  Muhammadiyah  dan  masyarakat  sekitar.    Kemungkinan  ini  menjadi lebih kuat sekiranya penggugat memang berniat ingin menguasai tanah tersebut walaupun pada dasarnya ia tahu bahwa tanah tersebut berstatus sebagai wakaf.
Kasus yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa ada ahli waris wakif  yang  sebetulnya  mengetahui  perwakafan  tanah  yang  dilakukan  oleh orang tuanya. Tetapi karena tidak ada tanda bukti yang kuat dan ada keinginan menguasainya,  ahli  waris  mengklaim  bahwa tanah  tersebut  bagian  dari warisan.  Pada  kasus  lain,  hanya  sebagian  ahli  waris  yang  menolak  mengakui adanya wakaf tanah yang dilakukan orangtuanya yang sudah meninggal dunia. Dengan  kata  lain,  wakaf  yang  dilakukan  ayahnya  adalah  wakaf mu`allah. 40 Bentuk  pengakuan  penggugat  lainnya  adalah  bahwa  tanah  tersebut  adalah hibah dari keluarga wakif untuk dia, sehingga diklaim sebagai milik pribadi.
Dalam  keadaan  seperti  ini  penyelesaian  melalui  usaha-usaha musyawarah  atau  motivasi  yang  bersifat  keagamaan  menjadi tidak memungkinkan  lagi,  karena  konflik  sudah  didasari  usaha  untuk  menguasai tanah  wakaf  untuk  kepentingan  pribadi.  Gambaran  keuntungan  besar  jika mampu  memenangkan  perkara  tampaknya  mengalahkan  kesadaran  yang sesungguhnya  dari  pemberian  tanah  wakaf  itu.  Masalah  ini  semakin  rumit
39 Kasus  seperti  ini  terjadi  di  Kuala  Simpang,  Aceh  Tamiang.  Karena  Muhammadiyah  tidak melaksanakan  dan  mengelola  harta  tanah  wakaf  yang  diwakafkan  oleh  orang  tua  ahli  waris terbengkalai  maka  tanah  tersebut  diancam  untuk  diambil  kembali  jika  Muhammadiyah  tidak mengelolanya (wawancara dengan Mukhlis, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tamiang, Kuala Simpang, 15 Maret 2014).
40 Wakaf “ mu`allah ” atau wakaf dengan wasiat ( wakaf yang ditangguhkan) adalah suatu wakaf yang ikrarnya diucapkan pada saat wakif masih hidup tetapi pelaksanaan wakaf itu sendiri akan dilakukan setelah si wakif meninggal dunia.
karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan karena tanah semakin mempunyai nilai ekonomis tinggi. 41 Karena pertimbangan dengan usaha-usaha melalui  jalan  musyawarah  tidak  memperoleh  keputusan  yang  positif, Kementerian  Agama  seringkali  menganjurkan  agar  persoalan  tersebut diselesaikan melalui Pengadilan.
Jadi,  secara  umum  dapat  disebut  bahwa  di  lingkungan  Persyarikatan Muhammadiyah  Aceh,  wakaf  sebetulnya  sudah  diusahakan  dikelola  dengan  baik, tetapi masih sangat sederhana; masih dalam bentuk menjaga  agar harta wakaf tidak hilang,  bahkan  lebih  banyak  hanya  sekedar  memenuhi  persyarakat  administrasi. Kondisi  ini  umumnya  disebabkan  oleh  tidak  jelasnya  mekanisme  kerja  tata  kelola wakaf yang dibangun di dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dan penempatan personil  yang  duduk  di  dalam  majelis  tidak  diukur  dengan  profesionalisme. Akibatnya,  banyak  harta  wakaf    Persyarikatan  terbengkalai,  bahkan  menjadi  lahan sengketa dengan pihak lain. Tujuan sesungguhnya dari wakaf yaitu mengembangkan dan  mendistribusikan  harta  kepada  umat  dapat  dikatakan  belum  dilakukan  dengan sungguh-sungguh.
Jika  dirujuk  ke  tiga  prinsip  utama  TQM  ala  Tenner-DeToro,  seperti dikemukakan  pada  bagian  pendahuluan,  tata  kelola  wakaf  di  Muhammadiyah  Aceh di atas dapat dirangkumkan sebagai berikut:
a. Fokus kepada pelanggan (focus on customer).
Dalam  kaitan  dengan  perhatian  kepada  pelanggan  (wakif, nazir,  pengguna manfaat  wakaf/mawquf  `alaih, dan  mitra  kerjasama) Muhammadiyah  Aceh belum menjadikannya sebagai fokus perhatian. Pewakaf (wakif) mempercayakan hartanya  dikelola  Muhammadiyah  karena  niat  baik  yang  muncul  dari  kesadaran sendiri walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa harta tersebut diserahkan kepada Muhammadiyah  karena  kepercayaan  kepada  persyarikatan  ini.  Nazir  wakaf Muhammadiyah  belum  mendapatkan  jerih  payah  yang  sesuai  dengan pekerjaannya.  Dari sisi pengguna manfaat, memang sudah terasa manfaat lebih wakaf  Muhammadiyah,  terutama  pada  keberadaan  lembaga  sosial,  kesehatan, pendidikan,  dan  ibadah  di  tanah-tanah  wakaf.  Namun dapat  dikatakan  belum maksimal  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  tanah  wakaf  yang  belum
41 Kasus  seperti  ini  terjadi  di  Kuala  Simpang  (wawancara  dengan  Mukhlis,  Ketua  Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tamiang, Kuala Simpang, 15 Maret 2014).
termanfaatkan.  Sedangkan  pengembangkan  wakaf  melalui  mitra  kerjasama dengan lembaga-lembaga khusus pengembang masih sedikit sekali dilakukan.
b. Perbaikan proses (process improvement).
Dalam  hal process  improvement, tampak  sekali  kelemahan paling tidak kelambanan Muhammadiyah  dalam  memperluas  dan  memelihara  aset  wakaf. Beberapa  kasus  perebutan  dan  keberadaan  banyak  tanah  wakaf  yang  tidak memiliki  dokumen  kepemilikan  memperkuat    kesimpulan  ini.  Upaya  perbaikan kinerja  nazir  tampak  juga  belum  dilakukan.  Keberadaan  personil  di  Majelis Wakaf  yang  menjadikan  kenaziran  sebagai  tugas  sambilan  menyebabkan perbaikan kinerja sulit dilakukan.
c. Keterlibatan total (total involvement.
Keadaan wakaf di Muhammadiyah dalam dua hal di atas (fokus kepada pelanggan  dan  perbaikan  proses)  menunjukkan  bahwa  unsur-unsur  yang mustinya  terlibat  langsung  dalam  wakaf  Muhammadiyah  Aceh  (PWM,  Majelis Wakaf  dan  Kehartabendaan,  Majelis  Ekonomi)  belum  terlibat  secara  penuh untuk mendukung pengembangan wakaf.

## C. Penutup
Diakui bahwa pemetaan dan pengelolaan wakaf di lingkungan Muhammadiyah  di Aceh  lebih  rapi  dan  transparan dibanding  Kementerian  Agama Provinsi  Aceh,  dan  organisasi  kemasyarakatan  Islam  lainnya  di  Aceh.  Namun demikian,  jika  dikaitkan  dengan  ciri  khas  Muhammadiyah  sebagai  gerakan pembaruan,  kondisi  data  dan  tata  kelola  wakaf persyarikatan  tersebut  masih diperlukan penataan dengan manajemen modern yang berorientasi pada tujuan ideal wakaf  yaitu  kelanggengan  kesejahteraan  karena  sifat  harta  berkembang  terus menerus.  Fungsi  harta  wakaf  yang  cenderung  lebih  berat  pada  wakif dalam  bentuk pahala  yang  mengalir  terus  menerus harus  lebih  diarahkan  pada  manfaatnya  untuk umat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zahrah,  Muhammad. Mu ḥāḍarāt  fī  al -Waqf. Jāmi`ah  al -Dawl  al-` Ᾱ rabiyyah: Ma`had al- Dirāsāt al -`Arabiyyah al-` Ᾱ liyah, 1959.
Al- Dusukī . Hasyiyah  al- Dusuki  ‘alā  Syarḥ al- Kabīr ,  jilid  4. Kairo:  Dār  Iḥya’  al - Kutub al-`Arrabiyyah, 1980..
Ibn Qudāmah, al- Mughnī . cet III, juz 8. Riya ḍ : Sahnun, 1417 H/1997 M.
JE. Robbyantono. “Awqaf  Productive Development”, Kertas Kerja, 2015.
Laporan Perkara  yang Diputus pada Mahkamah  Syar`iyyah se-Wilayah  Aceh tahun 2016.
Laporan Perkara yang Diterima pada Mahkamah Syar`iyyah se-Wilayah Aceh tahun 2014 dan 2015.
Al- Nawawī . Al- Majmū’  Syarh  al -Muhadhdhab, juz  16.  Beirut:  Dar  al-Fikri,    1426
H/2005 M.
Nawāwī, Muhyī al - Dīn Abū  Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf al -., Ṣāḥīḥ Muslim bi Syar ḥ al- Nawāwī, cet. I, Kairo: Ma ṭ ba ʻah al -Mi ṣ riyyah, 1347 H/1929 M.
Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  1957  tentang  Pembentukan  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah di Luar Jawa – Madura.
Putusan Mahkamah Syar`iyyah Aceh Nomor 36/Pdt.G/2016/MA-Aceh.
Rusdi  Sufi. “Perkembangan  Muhammadiyah  dan  Kiprahnya  dalam  Bidang  Politi k pada  Masa  Kolonial  di  Aceh  dalam Muhammadiyah  dalam  Perspektif Cendikiawan. Banda Aceh:  Gua Hira, 1995.
al-Sarakh ṣī . Kitāb  al - Mabsūṭ ., cet.  I,  juz.  III. Beirut:  Dār  al -Kutub  al-`Ilmiyyah, 1414 H/1993 M.
Sri  Waryanti  dkk, Sejarah  Perkembangan  Muhammadiyah  di  Aceh. Banda  Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2005.
Sudirman. Total  Quality Management  TQM  untuk  Wakaf. Malang:  UIN-Maliki Press, 2013.
Surat  Badan  Kemakmuran  Masjid  (BKM)  Masjid  Besar  At-Taqwa  Kecamatan Meureudu  Nomor  27/BKM/V/2014  yang  ditujukan  kepada  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya, perihal Tanah Wakaf.
Syarbaynī . Mughnī  al -Mu ḥtāj  ilā  Maʻrifah  Maʻānī  Alfāẓ al- Minhāj, jilid  2,  cet.  I. Beirut: Dār al -Fikr, 1424 H/2003 M.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Yunahar  Ilyas. Kuliah  Akhlaq. Yogyakarta:  Lembaga  Pengkajian  dan  Pengenalan Islam (LPPI), cet. VIII, 2006.