DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4 Received: 2 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 1 Juli  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu
Sophia Hipui 1
1 Faculty of Administrative Science, University of Indonesia, veronikahipui@gmail.com
Corresponding Author: veronikahipui@gmail.com
Abstract: Tourism is one sector that is receiving attention from the government to continue to be developed considering its potential contribution to the economy. Moreover, for Mahakam Ulu  Regency,  which  in  fact  is  a  state  border  area,  efforts  are  being  made  to  explore  its potential  in  the  tourism  sector  with  development  measures.  The  hope  is  none  other  than  to provide an increase in the standard of living for the people of Mahakam Ulu Regency. With the  limitations  of  the  regional  government,  the  development  of  the  tourism  sector  in Mahakam  Ulu  Regency  is  oriented  towards  collaborative  governance  mechanisms.  This article  aims  to  explain  collaborative  governance  in  developing  the  tourism  sector  in Mahakam  Ulu  Regency.  To  answer  the  research  objectives,  a  qualitative  approach  was applied with data collected from various secondary sources. The results of the analysis show that  collaborative  governance  in  the  development  of  the  tourism  sector  in  Mahakam  Ulu Regency shows the participation of various actors such as the central government, regional government,  community  and  private  sector  with  the  central  government  and  regional government  having  a role in  directing and  empowering  the resources they have which then have an impact in improving the standard of living of the community, the community is more oriented towards matters relating to community empowerment itself, and the private sector is expected  to  invest  in  advancing  the  tourism  sector  in  Mahakam  Ulu  Regency.  Among  these four  actors,  the  realization  of  collaborative  governance  will  be  seen  if  all  of  these  actors create principles of engagement, shared motivation, and capacity for joint action.
Keyword: Collaborative Governance, Tourism Development, Border Areas.
Abstrak: Pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  yang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah untuk  terus  dikembangkan  mengingat  potensi  kontribusinya  yang  begitu  besar  terhadap perekonomian.  Apalagi,  bagi  Kabupaten  Mahakam  Ulu  yang  notabene  merupakan  daerah perbatasan  negara,  sektor  pariwisata  diupayakan  untuk  digali  potensinya  dengan  langkah- langkah  pengembangan.  Harapannya  tidak  lain  untuk  memberikan  peningkatan  taraf  hidup bagi  masyarakat  Kabupaten  Mahakam  Ulu.  Dengan  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah,  pengembangan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Mahakam  Ulu diorientasikan pada mekanisme tata kelola kolaboratif. Artikel ini bertujuan menjelaskan tata kelola  pemerintahan  kolaboratif  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten Mahakam  Ulu.  Untuk  menjawab  tujuan  penelitian  tersebut,  pendekatan  kualitatif diaplikasikan  dengan  data  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  sekunder.  Hasil  analisis
menunjukkan  bahwa  tata  kelola  kolaboratif  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata  di Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan adanya partisipasi berbagai aktor seperti pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  dan  swasta  dengan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah memiliki peran dalam mengarahkan dan memberdayakan sumber daya  yang dimiliki yang  kemudian  berdampak  pada  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat,  masyarakat  lebih diorientasikan  pada  hal-hal  yang  menyangkut  pemberdayaan  masyarakat  itu  sendiri,  dan swasta  diharapkan  untuk  berinvestasi  memajukan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Mahakam Ulu.  Diantara  keempat  aktor  tersebut,  perwujudan  tata  kelola  kolaboratif  akan  terlihat  jika kesemua aktor tersebut  menciptakan principle engagement , shared motivation , dan capacity for joint action .
Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pengembangan Pariwisata, Daerah Perbatasan.

## PENDAHULUAN
Indonesia  mempunyai  banyak  potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  dan  diolah  karena dukungan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  di  berbagai  wilayahnya.  Selain  itu  Indonesia juga  kaya  akan  peninggalan  sejarah,  adat  istiadat,  dan  seni  budaya  daerah,  dan  panorama alam  yang  begitu  indah  sehingga  tidak  kalah  menarik  potensinya  untuk  dengan  baik dikembangkan  (Picard,  2018).  Banyak  tempat  wisata  di  Indonesia  yang  dikenal  oleh wisatawan mancanegara, selain tentunya dikenal  oleh bangsanya sendiri.  Industri pariwisata merupakan  salah  satu  industri  terbesar  di  dunia,  yang  telah  lama  mengalami  peningkatan pendapatan  dan  lapangan  kerja  tahunan  yang  hampir  konstan  dan  pesat  (Kim  dkk.,  2012). Bagi  suatu  daerah,  potensi  daerah  dapat  dikembangkan  sekaligus  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat  dapat  ditingkatkan  melalui  pertumbuhan  perekonomian  yang didorong oleh sektor pariwisata (Amir dkk., 2020). Sebagai negara yang mempunyai potensi wisata yang besar tentu menjadikan sektor pariwisata Indonesia menjadi sorotan.
Pariwisata  merupakan  sektor  unggulan  dalam  pembangunan  suatu  negara.  Pariwisata telah  mengalami  ekspansi  dan  diversifikasi  secara  terus-menerus,  dan  telah  menjadi  salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling cepat berkembang di dunia (Tolkach & King, 2015). Pembangunan  pariwisata  menciptakan  lapangan  kerja,  menghasilkan  pendapatan, berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat, dan melindungi sumber daya lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan (Tien dkk., 2019).
Pariwisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan devisa negara dan  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah.  Sebagai  sumber  devisa  negara,  pariwisata mempunyai potensi  yang sangat besar. Keberadaan tempat wisata juga memberikan dampak positif  terhadap  upaya  perekonomian  masyarakat  yang  ada  di  sekitarnya.  Pembangunan pariwisata merupakan suatu upaya perencanaan pembangunan  yang menyediakan daya tarik daerah dan menjadi daya tarik yang dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.
Di era tonomi daerah, urusan pariwisata menjadi salah satu kewenangan yang dipegang oleh  pemerintah  daerah.  Dalam  konteks  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan arah pembangunan perekonomiannya masing- masing, termasuk sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor penting dalam mendukung pembangunan  daerah  otonom,  khususnya  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah  untuk membiayai  pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  (Kuswandi,  2020). Oleh karena itu, pengembangan dan pengembangan kawasan pariwisata yang menjadi tujuan destinasi  wisata  unggulan  menjadi  agenda  penting  dalam  pembangunan  daerah  di  berbagai daerah yang mempunyai potensi wisata alam, budaya, religi, dan kuliner (Yasintha, 2020).
Pengembangan  sektor  pariwisata  juga  menjadi  salah  satu  perhatian  dari  Kabupaten Mahakam Ulu  yang notabene sebagai daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Bukan tanpa alasan, dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, kunjungan
wisatawan  ke  Kabupaten  Mahakam  Ulu  tergolong  yang  paling  rendah.  Pada  tahun  2023, kunjungan  wisatawan  nusantara  ke  Kabupaten  Mahakam  Ulu  hanya  sebanyak  8.757  orang atau terendah se-provinsi Kalimantan Timur (lihat Gambar 1).

## Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, 2024 Gambar 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
Berbagai  upaya  dicanangkan  dalam  rangka  mendongkrak  potensi  sektor  pariwisata  di Kabupaten  Mahakam  Ulu.  Keterlibatan  berbagai  pihak  menjadi  hal  yang  diperhatikan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu.  Oleh  karena  itu,  selain  pihaknya  sendiri,  Pemerintah Kabupaten  Mahakam  Ulu  mengharapkan  partisipasi  swasta  dan  masyarakat  untuk mengembangkan  sektor  pariwisata.  Atas  dasar  itu,  artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan tata  kelola  pemerintahan  kolaboratif  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten Mahakam Ulu.

## METODE
Artikel ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif. Datadata dikumpulkan dari berbagai sumber  sekunder.  Artikel  ini  lebih  berorientasi  pada  penelaahan  literatur.  Berbagai  data dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Berdasarkan  jenisnya,  artikel ini mengaplikasikan sebuah penelitian deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang menjadi tujuan  dari  penulisan  artikel  ini,  yaitu  menjelaskan  tata  kelola  pemerintahan  kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Tata  kelola  kolaboratif  telah  berkembang  sebagai  solusi  terbaik  untuk  mengatasi permasalahan yang berada di luar kapasitas manajerial satu departemen, yang mana berbagai pemangku kepentingan diundang untuk berkolaborasi dalam aktivitas pemerintahan sehingga menghasilkan  kebijakan,  model,  atau  tindakan  nyata.  Siapa  pun  dari  organisasi  pemerintah, sektor  swasta,  aktor  lokal,  institusi  akademis,  dan  masyarakat  dapat  dilibatkan  dalam menguatkan kemungkinan solusi potensial (Ansell & Gash, 2007; Cho dkk., 2019; Emerson, 2018).
Tata  kelola  kolaboratif  telah  muncul  sebagai  sebuah  konsep  untuk  menyatukan pemangku  kepentingan  swasta  dan  publik  untuk  terlibat  dalam  arah  yang  sama  guna menetapkan  tujuan  bersama  (Ansell  &  Gash,  2007).  Setidaknya  ada  dua  konsep Collaborative  Governance yang  paling  berpengaruh.  Konsep  pertama,  dari  Ansell  &  Gash (2007),  mendefinisikan  tata  kelola  kolaboratif  sebagai  “suatu  pengaturan  pemerintahan  di
mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non- negara  dalam  proses  pengambilan  keputusan  kolektif.  Ini  terdiri  dari  proses  pengambilan keputusan formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.” Oleh karena itu,  menurut  definisi  ini,  tata  kelola  kolaboratif  diusulkan  sebagai  sebuah  konsep  berbeda yang berfokus pada isu-isu dan kebijakan publik. Proses kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2007) terdiri dari pembangunan kepercayaan, proses komitmen, pemahaman bersama, hasil antara, dan dialog tatap  muka. Namun,  Ansell dan Gash (2007) menyebutkan bahwa proses berulang dalam proses kolaboratif sulit untuk dipahami, karena prosesnya bersifat siklus dan bukan linier.
Konsep  kedua,  dikemukakan  oleh  Emerson,  Nabatchi,  dan  Balogh  (2012), mendefinisikan  tata  kelola  kolaboratif  sebagai  proses  dan  struktur  kebijakan  publik  sebagai pengambilan  keputusan  dan  manajemen.  Kedua  aspek  ini  melibatkan  masyarakat  secara konstruktif  di  seluruh  lembaga  publik,  tingkat  pemerintahan,  dan  ranah  publik,  swasta,  dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai. Ciri utama dari konsep yang dikemukakan  oleh  Emerson,  Nabatchi,  dan  Balogh  (2012)  adalah  cakupan  keterlibatan pemangku  kepentingan  yang  lebih  luas,  termasuk  masyarakat/lokal  dan  organisasi  berbasis masyarakat  dalam  kelompok  pemangku  kepentingan.  Mengikuti  konsep  dalam  proses kolaboratif,  dinamika  kolektif  menunjukkan  kolaborasi  siklis  daripada  karakteristik  aliran linier.  Emerson,  Nabatchi,  dan  Balogh  (2012)  menyebutkan  proses  interaktif  dalam  proses kolaborasi lebih kompleks sehingga proses berulang lebih cocok. Dinamika kolaboratif terdiri dari keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama.
Tata  kelola  kolaboratif  dalam  konteks  pariwisata  berkaitan  dengan  perubahan  dan tantangan  dalam  pengembangan  objek  wisata  yang  memberikan  manfaat  bagi  banyak pemangku  kepentingan  dalam  skema  pengembangan  masyarakat  (Keyim,  2018).  Meskipun banyak  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  mempunyai  peran  sentral  dalam kolaborasi,  banyak  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  masyarakat  lokal  sangat  penting dalam  tata  kelola  pariwisata  kolaboratif.  Robertson  (2011)  menyebutkan  bahwa  pendekatan pengembangan  pariwisata  berorientasi  lokal  terutama  tertarik  pada  keberlanjutan  pariwisata jangka panjang. Untuk meningkatkan program terkait, pemerintah harus merumuskan desain kelembagaan  yang  tepat  untuk  memfasilitasi  kolaborasi  sebagai  lembaga  pengatur  utama. Desain  kelembagaan  harus  mengikuti  kebutuhan  pemangku  kepentingan  terkait  untuk merancang  dan  mengembangkan  destinasi,  menumbuhkan  komitmen  yang  berharga,  dan mensinergikan  nilai  kolaboratif  (Barandiarán,  Restrepo,  &  Luna,  2019;  Bichler  &  Lösch, 2019).  Dengan  menetapkan  desain  kelembagaan  yang  tepat  dan  mendukung  platform kolaboratif, proses kolaboratif dalam dinamika kolektif akan menghasilkan konsensus dalam menetapkan dan mencapai tujuan bersama (Barandiarán, Restrepo, & Luna, 2019).

## Pembahasan
Dalam  rangka  meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  pengembangan  sektor pariwisata  menjadi  hal  yang  terus  mendapat  perhatian  serta  pengkajian  Pemerintah Kabupaten  Mahakam  Ulu  sebagai  salah  satu  sektor  unggulan  daerah.  Pemerintah  dan masyarakat  Kabupaten  Mahakam  Ulu  menyatakan  memiliki  keragaman  potensi  pariwisata mulai dari adat istiadat, tradiri, budaya, dan tentunya wisata alam terutama yang khas dimiliki oleh  masyarakat  Dayak  Mahakam  Ulu.  Untuk  mengawali  pengembangan  berbagai  potensi wisata  tersebut,  kawasan  Batoq  Tenevang  di  Kampung  Long  Melaham  saat  ini  sedang disiapkan  sebagai  ikon  pariwisata  Mahakam  Ulu.  Rencananya,  pengembangan  akan dilakukan  seacara  beratahap  sehingga  Batoq  Tenevang  memiliki  kelengkapan  sarana  dan prasarana serta destinasi yang dapat menampilkan berbagai macam hal yang dapat dinikmati pengunjung  mulai  dari  lamin  adat,  MICE, culture  stage ,  museum,  kolam  renang,  hingga bungalow  yang memiliki ciri khas Mahakam Ulu. Tentunya, karena ingin menunjukkan ciri
khas Mahakam Ulu, maka latar belakang dari kawasan wisata ini adalah Batoq Tenevang itu sendiri.
Dalam  beberapa  kesempatan,  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  mengarahkan pengembangan  sektor  pariwisata  dikelola  dengan  cara  tata  kelola  kolaboratif.  Setidaknya, Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  mengarahkan  masyarakat  lokal  dan  swasta  untuk berpartisipasi  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata.  Apabila  disederhanakan,  mekanisme tata  kelola  kolaboratif  dalam  pengembangan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Mahakam  Ulu dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Mekanisme Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu
Aktor pertama  yang terlibat tentunya adalah pemerintah pusat. Meskipun kewenangan mengurus  sektor  pariwisata  berada  di  bawah  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu, pemerintah pusat tetap memiliki kepentingan dan peran sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam  mekanisme  tata  kelola  kolaboratif  tersebut.  Bagi  pemerintah  pusat,  salah  satu primadona kebanggaan Indonesia adalah sektor pariwisata. Wisatawan dari berbagai pelosok belahan  dunia  akan  dating  dengan  adanya  ketersediaan  sumber  daya  pariwisata  yang berlimpah.  Peranan  sektor  pariwisata  nasional  tidak  dapat  dipandang  sebelah  mata. Perekonomian  nasional  disumbang  secara  krusial  salah  satunya  melalui  pariwisata  karena mampu  mendatangkan  pendapatan  daerah,  penyerapan  investasi  dan  tenaga  kerja, peningkatan  devisa,  dan  peningkatan  usaha  dapat  menjadi  lebih  berkembang  di  berbagai wilayah yang ada di Indonesia.
Untuk meraih berbagai manfaat dari pengembangan sektor pariwisata, pemerintah pusat menekankan  perhatian  untuk  meningkatkan  daya  saing  pariwisata  termasuk  di  Kabupaten Mahakam  Ulu.  Pasalnya,  meskipun  dalam  laporan  terakhir  “The  Travel  &  Tourism Competitiveness  Report”  yang  dirilis World  Economic  Forum ,  Indonesia  mengalami kenaikan peringkat pada tahun 2021 menjadi peringkat 32 dari 117 negara dalam hal indeks daya  saing  pariwisata,  namun  pilar-pilar  seperti Healthy  and  Hygiene (kesehatan  dan kebersihan), Safety and Security (keselamatan dan keamanan), Environmental Sustainability (keberlanjutan  lingkungan),  dan Tourist  Service  Infrastructure (infrastruktur  pelayanan wisatawan)  masih  perlu  ditingkatkan.  Oleh  karena  itulah,  pemerintah  pusat  melalui Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  tetap  menjadi  salah  satu  aktor  yang  terlibat dalam tata kelola kolaboratif pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu.
Berikutnya,  aktor  kedua  yang  sebetulnya  memiliki  peranan  paling  vital  dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam  Ulu  itu  sendiri. Outcomes yang  diharapkan  dari  adanya  tata  kelola  kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan cita-cita dari Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  itu  sendiri. Outcomes yang  tertera  dalam  Gambar  2
merupakan salah satu dari empat misi pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu. Misi tersebut adalah “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam, Memberdayakan Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah yang berbasis Kerakyatan, dan Perluasan Lapangan Kerja termasuk Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Pariwisata dan Kearifan Lokal”. Salah satu sasaran utama dari misi tersebut dan merupakan output dari yang tertera pada Gambar 2 adalah pengembangan pariwisata.
Dalam  mengejawantahkan output dan outcomes pengembangan  sektor  pariwisata  di Kabupaten Mahakam Ulu, guna meningkatkan kualitas produk dan pelayanan wisata, Dinas Pariwisata,  Kepemudaan,  dan  Olahraga  (Disparpora)  memberikan  prioritas  langkah  dalam mendorong  pariwisata   melalui  pembinaan  bidang  sumber  daya  manusia.  Pihak  Disparpora meyakini bahwa kualitas layanan dan produk wisata sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya  manusia,  sehingga  di  tengah  semakin  kompetitifnya  persaingan  global  maka peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  menjadi  salah  satu  kunci  dalam  aksi  untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu.
Aktor  ketiga  adalah  masyarakat.  Merujuk  program  prioritas  Pemerintah  Kabupaten Mahakam  Ulu  yang  salah  satunya  berada  pada  upaya  pengembangan  sektor  pariwisata, nuansa  yang  ingin  dihadirkan  terkait  pariwisata  di  Mahakam  Ulu  adalah  wisata  budaya berbasis  kearifan  lokal  dan  destinasi  ekowisata.  Masyarakat  diharapkan  menjadi  salah  satu aktor yang berperan dengan nuansa atau konsep pengembangan pariwisata demikian. Bupati Mahakam  Ulu  memberikan  himbauan  kepada  Pemerintah  Kampung  untuk  berpartisipasi dalam  mekanisme  tata  kelola  kolaboratif  pengembangan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten Mahakam  Ulu.  Dalam  salah  satu  kesempatan,  Bupati  Mahakam  Ulu,  Bonifasius  Belawan Geh, menyatakan: “Saya menghimbau kepada Pemerintah Kampung untuk turut serta dalam mengembangkan  kepariwisataan  melalui  program-program  usulan  pembangunan  untuk mengembangkan  destinasi  wisata,  event-event  budaya  dan  pengembangan  sumber  daya masyarakat di bidang pariwisata melalui penganggaran kampung.”
Peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu juga dilakukan melalui keterlibatan dari kelompok  sadar wisata  yang ada di  Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan, keterlibatan dari kelompok sadar wisata ini menjadi perhatian sendiri dari Bupati Mahakam Ulu. Bupati Mahakam Ulu menyatakan:  “Saat ini kita masih merintis perkembangan objek wisata, oleh karena itu saya meminta kepada Kepala Disparpora untuk melakukan  pembinaan  kepada  kelompok  sadar  wisata  guna  mempercepat  pengembangan objek  wisata  yang  sudah  ada,  karena  kelompok  sadar  wisata  ini  akan  menjadi  motor penggerak  dalam  mengembangkan  dan  mengelola  objek-objek  wisata  sehingga  nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mahulu.”
Aktor  keempat  adalah  swasta.  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  mengharapkan partisipasi  swasta  sebagai  bagian  dari  tata  kelola  kolaboratif  dalam  pengembangan  sektor pariwisata  di  Kabupaten  Mahakam  Ulu.  Terlebih,  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu menyadari  keterbatasan  yang  dimilikinya  dalam  rangka  mengembangkan  sektor  pariwisata tersebut. Bupati Mahakam Ulu menekankan pentingnya swasta dalam pengembangan sektor pariwisata  ini  dengan  menyatakan:  “Investasi  dari  pihak  swasta  akan  membantu  kita  dalam membangun  infrastruktur  pariwisata  yang  dibutuhkan.  Selain  itu,  perusahaan  swasta  juga dapat  turut  serta  dalam  pengembangan  wisata  yang  unik  dan  menarik  bagi  wisatawan.  Kita dapat  bersama-sama  menciptakan  destinasi  yang  memberikan  pengalaman  tak  terlupakan bagi para pengunjung.”
Untuk  melaksanakan  sebuah  tata  kelola  kolaboratif,  diperlukan drivers atau  pemantik mengapa  suatu  kolaborasi  perlu  dilakukan.  Dalam  konteks  ini,  terdapat drivers berupa pengembangan  pariwisata,  peningkatan  kontribusi  sektor  pariwisata  terhadap  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  pemberdayaan  masyarakat  lokal/kampung,  dan peningkatan investasi swasta di sektor pariwisata. Dengan adanya drivers tersebut, agen/aktor terkait  yaitu  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  masyarakat  dan  swasta  akan  saling
berkolaborasi  untuk  menghasilkan output berupa  berkembangan  sektor  pariwisata  di Kabupaten  Mahakam  Ulu.  Diantara  agen/aktor  tersebut  harus  tercipta  3  (tiga)  hal,  yaitu principle engagement , shared motivation , dan capacity for joint action . Principle  enagegment terjadi  dari  waktu  ke  waktu  dan  dapat  mencakup  pemangku kepentingan yang berbeda pada titik yang berbeda dan berlangsung dalam format tatap muka atau  virtual,  jaringan  lintas  organisasi,  atau  pertemuan  pribadi  dan  publik.  Dengan  adanya principle  enagegment ,  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  masyarakat  dan  swasta  akan bekerja  melintasi  batas  kelembagaan,  sektoral,  atau  yurisdiksi  masing-masing  untuk memecahkan  masalah,  menyelesaikan  konflik,  atau  menciptakan  nilai.  Kemudian, shared motivation bermakna  penguatan  diri  yang  terdiri  dari  empat  elemen:  saling  percaya, pengertian, legitimasi internal, dan komitmen. Setelah itu terdapat aksi bersama ( capacity for joint action ) yang melibatkan dan memerlukan (1) pengaturan prosedural dan kelembagaan, (2)  kepemimpinan,  (3)  pengetahuan,  dan  (4)  sumber  daya  untuk  menghasilkan  output bersama.  Dalam  prosesnya  diperlukan  monitoring  yang  dapat  memberikan  pembelajaran ( learning ) sehingga dapat diadaptasi dalam kolaborasi yang dilakukan.

## KESIMPULAN
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu  menunjukkan  adanya  partisipasi  berbagai  aktor  seperti  pemerintah  pusat,  pemerintah daerah,  masyarakat,  dan  swasta.  Masing-masing  aktor  memiliki  perannya  masing-masing dalam  kapasitasnya  untuk  melakukan  kolaborasi.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah memiliki  peran  dalam  mengarahkan  dan  memberdayakan  sumber  daya  yang  dimiliki sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Mahakam Ulu dapat dikembangkan yang kemudian berdampak  pada  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat.  Untuk  membantu  pemerintah  dalam mewujudkan  hal  tersebut,  peran  serta  dari  masyarakat  dan  swasta  sangat  diperlukan. Masyarakat lebih diorientasikan pada hal-hal yang menyangkut pemberdayaan masyarakat itu sendiri,  sementara  swasta  diharapkan  untuk  berinvestasi  memajukan  sektor  pariwisata  di Kabupaten  Mahakam  Ulu.  Diantara  keempat  aktor  tersebut,  perwujudan  tata  kelola kolaboratif  akan  terlihat  jika  kesemua  aktor  tersebut  menciptakan principle  engagement , shared motivation , dan capacity for joint action .

## REFERENSI
Amir, A., Taufan, D. ., & Fauzi, R. (2020). Identifying Potential and Development Status of Tourism  Village  Development  in  Central  Lombok  Regency,  West  Nusa  Tenggara. Journal of Regional and Rural Development Planning, 42 (8), 84–98. Ansell, C.,  & Gash,  A. (2008). Collaborative  governance in theory  and practice. Journal of public administration research and theory , 18 (4), 543-571.
Barandiarán,  X.,  Restrepo,  N.,  &  Luna,  Á.  (2019).  Collaborative  governance  in  tourism: lessons  from  Etorkizuna  Eraikiz  in  the  Basque  Country,  Spain. Tourism  Review , 74 (4), 902-914.
Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative governance in tourism: Empirical insights into a community-oriented destination. Sustainability , 11 (23), 6673.
Cho,  B.  S.,  Lee,  J.,  Lee,  W.,  &  Min,  H.  (2019).  Changing  management  strategies  of  a government-hosted festival: The case of Hi Seoul Festival, South Korea. International Journal of Event and Festival Management , 10 (2), 174-188.
Emerson,  K.  (2018).  Collaborative  governance  of  public  health  in  low-and  middle-income countries:  lessons  from  research  in  public  administration. BMJ  Global  Health , 3 (Suppl 4), e000381.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of public administration research and theory , 22 (1), 1-29.
Keyim,  P.  (2018).  Tourism  collaborative  governance  and  rural  community  development  in Finland: The Case of Vuonislahti. Journal of travel research , 57 (4), 483-494.
Kim,  K.,  Uysal,  M.,  &  Sirgy,  M.  J.  (2013).  How  does  tourism  in  a  community  impact  the quality of life of community residents?. Tourism management , 36 , 527-540.
Kuswandi,  A.  (2020).  Strategi  Pemerintah  Daerah  dalam  Pembangunan  Pariwisata  di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi , 8 (2), 90-113.
Picard, M. (2018). „Cultural tourism‟in Bali: National integration and regional differentiation
1. In Tourism in South-East Asia (pp. 71-98). Routledge.
Robertson,  P.  J.  (2011).  An  assessment  of  collaborative  governance  in  a  network  for sustainable  tourism:  the  case  of  RedeTuris. International  Journal  of  Public Administration , 34 (5), 279-290.
Tien,  N.  H.,  Thai,  T.  M.,  Hau,  T.  H.,  Vinh,  P.  T.,  &  Long,  N.  V.  T.  (2019).  Solutions  for Tuyen  Quang  and  Binh  Phuoc  tourism  industry  sustainable  development. Comparative  analysis. International  Journal  of  Research  in  Marketing  Management and Sales , 2 (1), 101-107.
Tolkach,  D.,  &  King,  B.  (2015).  Strengthening  Community-Based  Tourism  in  a  new resource-based island nation: Why and how?. Tourism Management , 48 , 386-398. Yasintha,  P.  N.  (2020).  Collaborative  Governance  Dalam  Kebijakan  Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (1), 1-23.