## Legalitas
Implikasi Demokrasi Yang Timbul Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Daerah

## Sarbaini
Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084 Correspondence email: sarbaini@unbari.ac.id
Abstrak. Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  lebih  baik  dalam  mengakomodir  kepentingan  rakyat  dibandingkan dengan  sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  tidak  langsung.  Pemilihan  Kepala  Daerah  langsung  diyakini  memiliki  kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi. Sehingga melalui kajian ini menjelaskan dan menganalisis implikasi yang timbul secara positif dan negative terhadap pelaksanaan system pemilihan kepala daerah secara langsung.
Kata Kunci : Implikasi, Pemilihan Kepala Daerah Langsung
Abstract.  The  direct  regional  head  election  system  is  better  at  accommodating  the  interests  of  the  people  than  the  indirect regional  head  election  system.  Direct  regional  head  elections  are  believed  to  have  sufficient  capacity  to  expand  community political  participation,  so  that  local  people  have  the  opportunity  to  freely  choose  their  regional  leaders  without  pressure  or intimidation.  So  that  through  this  study  explain  and  analyze  the  implications  that  arise  positively  and  negatively  on  the implementation of the direct regional head election system.

## Keywords : Implications, Direct Regional Head Election

## PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah di Negara Republik Indonesia merupakan momen bersejarah bagi  bangsa Indonesia. Bentuk birokrasi yang selama ini hanya dilakukan oleh elit politik dan menutup akses dari partisipasi rakyat, sekarang berubah drastis menjadi tunduk pada kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdampak pada peran besar  yang  diberikan  rakyat  untuk  menentukan  kepala  daerahnya  masing-masing. 1 Pemilihan  kepala  daerah  secara langsung,  merupakan  langkah  maju  proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Bergulirnya  reformasi  membuat  masyarakat menjadi  relatif  lebih  kritis. 2 Untuk  mengukur  tingkat  kesadaran  politik  masyarakat,  Proses  pelaksanaan  Pemilihan Kepala daerah sangat diminati sebagai salah satu barometer partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat akan politik yang  memberikan  gambaran  akan  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat  terhadap  politik  itu  sendiri.  Indikasi  dari partisipasi  politik  dengan  adanya  pilkada  berimplikasi  kepada  keinginan  politik masyarakat  untuk  ikut  berkompetisi mengambil posisi strategis politik dalam menentukan pemimpin di daerahnya sehingga mempengaruhi pemikiran dan pandangan  yang  optimis  dalam  masyarakat  politik  yang  siap  untuk  mengikuti  kompetisi  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  dengan  menggunakan  hak  suaranya  dalam  menentukan  Kepala  Daerah  Secara  yuridis  Pemilihan  Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang memuat regulasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Seperti juga telah tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, bahwa Gubernur, Bupati Dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
Pemilihan Kepala Daerah langsung menjadikan rakyat dengan pemerintah semakin dekat dan tanggung jawab kepala daerah yang dipilih secara langsung benar-benar tertuju kepada rakyat. Tujuan utama Pemilihan Kepala Daerah langsung  adalah  penguatan  masyarakat  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  demokrasi  di  tingkat  lokal  dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama dimarginalkan di daerah. 3 Bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lebih baik dalam mengakomodir kepentingan rakyat dibandingkan dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. Pemilihan Kepala Daerah langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk  memperluas  partisipasi  politik  masyarakat,  sehingga  masyarakat  daerah  memiliki  kesempatan  untuk  memilih secara  bebas  pemimpin  daerahnya  tanpa  suatu  tekanan,  atau  intimidasi, floating  mass atau  massa  mengambang, kekerasan  politik,  maupun  penekanan  jalur  birokrasi.  Dapat  dikatakan  pilkada  merupakan  momentum  yang  cukup tepat  munculnya  berbagai  varian  referensi  pemilih  yang  menjadi  faktor  dominan  dalam  melakukan  tindakan  atau
1 Anonim, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Berebut Kursi Panas dalam Tempo, Edisi 9-15 januari 2006, hal. 199
2 Ibid , hal. 201
3 Saukani HR, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Sarbaini. Implikasi Demokrasi Yang Timbul Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Daerah
perilaku politiknya. 4 Studi yang dilakukan oleh Mujani & Liddle 5 menghasilkan beberapa temuan penting mengenai rasionalitas  pemilih  serta  figur  kandidat  dan  partai  politik.  Pemilih  telah  menetapkan  standar  tujuan  atau  prioritas keberhasilan pemimpin berupa: pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, persatuan nasional, pendidikan, dan penegakan hukum.  Masyarakat  lebih  percaya  pada  individu-individu  ketimbang  partai  politik,  dengan  standar  individu  berupa integritas pribadi, kepedulian sosial, dan kompetensi profesional.
Terjadinya perubahan yang signifikan dalam politik di negara Indonesia sebagai wujud memperkuat pemerintah rakyat  turut  berpartisipasi    sehingga  partai  politik  cenderung  untuk  mencalonkan  orang  yang  populer.  Periode sebelumnya  orang  lebih  memfokuskan  pada  pengaruh  politik  atau  kapasitas  finansial  seseorang,  namun  popularitas telah menggeser hal tersebut. Popularitas dan kemampuan finansial individu selama ini menjadi senjata yang paling diminati oleh partai politik selama menentukan calon Kepala Daerah yang akan dipilih dalam pemilu. 6

## PEMBAHASAN
A. Implikasi Positif Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
a. Rakyat dapat mengetahui langsung dan dapat mengontrol jalannya pemerintahan;
b. Rakyat terlibat langsung dalam menentukan Kepala Daerah;
c. Rakyat bebas menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
B. Implikasi Negatif Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
a. Pasangan Calon Mengeluarkan Biaya Yang Besar
Dari  prakteknya  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  seharusnya  semakin  membaik  kedepannya  dalam pertumbuhan demokrasi di Indonesia, karena dalam perjalanannya pemilihan kepala  daerah secara langsung yang telah  dijalankan  puluhan  tahun  sehingga  terlihat  kelemahan  dan  kelebihannya  terutama  terhadap  pasangan  calon yang  diajukan  oleh  partai  politik  maupun  gabungan  partai  politik  serta  calon  perseorangan,  dimana  dalam mengajukan  pasangan  calon  partai  politik  maupun  gabungan  partai  politik  hanya  semata-mata  melihat  pasangan calon  tersebut  dari  kemampuan  finansial  dan  ketokohannya,  akan  tetapi  tidak  memperhatikan  kapabilitasnya sebagai  calon  pemimpin,  sehingga  yang  selama  ini  kepala  daerah  yang  terpilih  tidak  seluruhnya  memenuhi keinginan rakyat pendukungnya, terbukti banyaknya kepala daerah yang semasa pencalonan dirinya mengeluarkan biaya  yang  besar:  untuk  menjadi  calon  yang  akan  diusung  oleh  partai  politik  maupun  gabungan  partai  politik, karena untuk menjadi pasangan calon Kepala daerah terlebih dahulu partai politik meminta kepada pasangan calon untuk mendapatkan dukungan dari partai politik dan gabungan partai politik, sebaiknya sebelum pencalonan calon untuk menjadi kepala daerah yang selama ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa baik calon Kepala  daerah  maupun  calon  wakil  Kepala  daerah,  keduanya  sama-sama  melakukan  Lobi  politik  kepada  partai yang  akan  mengusungnya,  dimana  calon  kepala  daerah  dan  calon  wakil  kepala  daerah  tersebut  jika  dianggap sebagai  pasangan  yang  memiliki  persamaan  visi  dan  masa  maka  masing-masing  partai  poitik  yang  mendukung bergabung  untuk  mendukung  pasangan  calon  kepala  daerah  tersebut,  hanya  saja  tinggal  menentukan  oleh  partai politik gabungan siapa yang menjadi kepala daerah dan siapa pula yang menjadi wakil kepala daerah. Dukungan tersebut bukan hanya sekedar dukungan, namun dukungan tersebut ditentukan oleh besar mahar yang disanggupi oleh masing-masing calon tersebut, hal itu adalah merupakan sisi negatif didalam pemilihan kepala daerah secara langsung karrena disamping membayar mahar yang besar, jika kepala daerah tersebut terpilih maka masing-masing pendukung  maupun  calon  yang  bersangkutan  bersikap  tidak  saling  mendukung  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  di  daerah  bahkan  banhyak  sekali  wakil  kepala  daerah  beserta  partai  pendukungnya  berharap  agar kepala  daerahnya  tersandung  kasus  dengan  harapan,  jika  kepala  daerah  tersandung  kasus  maka  wakil  kepala daerahnya akan menjadi kepala daerah sebagai pengganti kepala daerah yang sedang menjalankan proses hukum. Sikap  yang  demikian  juga  termasuk  bertentangan  dengan  asas  Jujur  dan  Adil.  Oleh  karena  itu  kedepannyauntuk memilih  wakil  kepala  daerah  apakah  wakil  gubernur/walikota/bupati  sebaiknya  dipilih  oleh  calon  gubernur, walikota/bupati  di  daerahnya.  Dengan  demikian  pasangan  calon  tersebut  akan  sejalan  dan  sinergi  dengan masyarakatnya  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya  yang  berimplikasi  kemajuan  bagi  daerahnya  maupun perekonomian masyarakatnya.
Implikasi negatif atas pemilihan kepala daerah secara Langsung berdasarkan data empiris yaitu berupa:
1. membayar uang mahar politik yang mahal kepada partai maupun gabungan partai politik,
2. menggunakan biaya untuk mobilisasi massa yang besar,
3. membeli suara rakyat (money politics),
4. lamanya masa sosialisasi yang menyedot biaya yang besar,
4 Firmanzah, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Era Reformasi , 2007, hal. 34
5 Mujani & Liddle dalam  Syamsudin Haris, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2010, hal. 27
6 Mietzner  dalam  Titik  Triwulan  Tutik, Pemilihan  Kepala  Daerah  Berdasarkan    Undang-Undang  Nomor32  Tahun  2004 dalam System Pemilu menurut UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hal. 121
Sarbaini. Implikasi Demokrasi Yang Timbul Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Daerah
Sehingga  pasangan  calon  yang  terpilih  dengan  menggunakan  biaya  yang  besar  tidak  fokus  memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan kemajuan daerahnya, akan tetapi justru berusaha bagaimana cara mengembalikan biaya yang besar yang telah dikeluarkan selama pencalonan dirinya, apalagi calon kepala daerah tersebut ingin mencalonkan untuk  periode  selanjutnya.  Sehingga  kesempatan  dan  kewenangan  yang  ada  pada  dirinya  digunakan  untuk mengumpulkan uang sebagai pengganti dan modal untuk pencalonan periode selanjutnya. Maka tidak sedikit kepala daerah  yang  tersandung  kasus  korupsi.  Bayangkan  saja,  dari  tahun  2004  sampai  tahun  2018  jumlah  kepala  daerah yang tersandung korupsi selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Total Kepala daerah yang tersandung kasus  korupsi  adalah  121  orang,  dimana  terdapat  20  Gubernur  dan  untuk  Bupati/Walikota  terdapat  101  orang  yang tersandung  kasus  Korupsi,  dari  Tahun  2016  sampai  tahun  2018  Kepala  daerah  yang  tersandung  kasus  korupsi mengalami peningkatan hingga 43%
menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki implikasi negatif, sehingga untuk kedepannya bahwa pasangan calon yang akan diusung oleh partai politik tidak semata-mata dipilih oleh partai politik, akan tetapi untuk  wakil  kepala  daerah  harus  dipilih  dan  ditentukan  oleh  calon  kepala  daerah  sehingga  partai  politik  hanya menerima  pasangan  calon  yang  untuk  diusung,  dimana  terlebih  dahulu  telah  dapat  ditentukan  oleh  masyarakat. Dengan  cara  sistem  demikian,  maka  partai  politik  tidak  dapat  berbuat  sewenang-wenang  untuk  menentukan  mahar politik  kepada  pasangan  calon  yang  akan  diusungnya  jika  perlu  ditentukan  di  dalam  aturan  tentang  tata  cara mengusung  pasangan  calon  kepala  daerah  untuk  memperebutkan  suara  rakyat  menjadi  pemimpin  di  daerahnya, sehingga dengan demikian pasangan calon yang akan mencalon tidak mengeluarkan biaya yang besar jika pasangan calon  tersebut  terpilih  maka  sebagai  Kepala  Daerah  akan  fokus  untuk  membangun  daerahnya,  memajukan perekonomian  daerah,  mensejahterakan  masyarakat  yang  dipimpinya  karena  tidak  akan  memikirkan  cara  untuk mengembalikan uangnya yang telah habis semasa pencalonan dirinya.
Menurut hasil survei, masyarakat dalam menentukan  pemimpin di daerahnya menginginkan dan menentukan sendiri  sesuai  dengan  keinginannya  daripada  pemimpin  yang  ditentukan  oleh  partai  politik,  hal  itu  terjadi  karena masyarakat  telah  memilih  pengetahuan  politik  yang  semakin  tinggi. 7 Kriteria  Pemimpin  yang  dapat  mempengaruhi masyarakat dalam menentukan figur yang akan dipilihnya lebih cenderung kepada kepribadian pemimpin ketimbang pengalaman  dalam  pemerintahan,  kinerja  masa  lalu,  dan  platform  (visi-misi)  calon,  apalagi  diakhir-akhir  ini banyaknya Kepala Daerah yang tersandung Korupsi maka calon yang korup tidak diinginkan oleh masyarakat apalagi calon  tersebut  adalah  incumbent.  Masyarakat  menilai  calon  incumbent  cenderung  akan  korupsi  karena  ingin mengembalikan uang yang dikeluarkan semasa pencalonan dirinya atau dengan kata lain ingin mengembalikan modal politik  yang  besar  yang  telah  dikeluarkannya.  Oleh  Karena  itu  dalam  iklim  politik  di  Indonesia  sekarang  ini    yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, pasangan calon yang akan ikut sebagai kontestan Pemilihan Umum Kepala  Daerah  membutuhkan  suatu  metode  yang  dapat  memfasilitasi  Pasangan  Calon  dalam  menjual  isu  politik, gagasan  politik,  inisiatif  politik,  serta  ideologi  partai  politik..Agar  suatu  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini hanya akan dapat dicapai apabila kontestan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih. 8

## b. Faktor Partisipasi Masyarakat Berimplikasi Negatif
Masyarakat yang telah mempunyai hak sebagai Pemilih adalah subyek partisipasi, sehingga masyarakat tersebut sebagai pemilih memiliki kemandirian yang bebas dalam membangun kesadaran Politik dan merumuskan pilihannaya serta, mengekspresikan pilihannya. Dalam bahasa yang lain para pemilih merupakan rational voters yang mempunyai tanggung jawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang  akhirnya  masyarakat  pemilih  meninggalkan  ciri-ciri traditional  voters yang  fanatik,  primordial,  dan  irasional, lain lagi swingers voters yangmana pemilih masih ragu-ragu dan cenderung berpindah-pindah pilihan politiknya. 9 Ada tiga faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap pasangan calon kepala daerah, yaitu:
1. Dukungan  dari  partai  politik  yang  mapan  dan  solid  pendukungnya  maka  pasangan  calon  memperoleh dukungan yang besar dan begitu pula sebaliknya.
2. Program  yang  dijual  oleh  partai  politik  tentang  kemapanan  dan  keberhasilan  partainya  dalam  mengusung pasangan  calon  yang  telah  diusungnya.  Sedangkan  untuk  partai  yang  baru  dilihat  dari  isu  menarik  yang dapat menyentuh langsung kepada rakyat dan partia tersebut dianggap masih “bersih”.
3. penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat. 10
7 S.V. Sharma, Ideologi-ideologi Politik Kontemporer ,  Alumni, 7 Mietzner dalam Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah  Berdasarkan    Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dalam  System  Pemilu  menurut  UUD  1945. Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2006, hal. 121
7 S.V. Sharma, Ideologi Politik , Alumni, Bandung, 2010, hal.  14
8 Firmanzah, Op.Cit ., hal. 21
9 Riyanto, Ilmu Politik Mashab Machiavelli, Libety, Yogyakarta, 2004, hal. 154
10 Malian dalam Kushartono, Teori-teori Politik Kontemporer , Djambatan, Jakarta, 2006, hal. 31

## Sarbaini. Implikasi Demokrasi Yang Timbul Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Daerah
Keberhasilan pemerintah sebelumnya dalam membangun daerahnya menjadi perhatian utama bagi masyarakat terhadap kinerja calon yang telah pernah memerintah atau dengan kata lain calon incumbent, jika keberhasilannya itu dinilai  oleh  masyarakat  adalah  berhasil,  maka  calon  kepala  daerah  yang  ikut  kontestan  politik  berikutnya  akan mendapatkan  dukungan  yang  besar,  namun  sebaliknya  jika  tidak  ada  keberhasilan  dalam  pemerintahan  sebelumnya maka  pasangan  calon  tersebut  tidak  akan  dapat  dukungan  yang  besar  atau  ditinggalkan  oleh  pendukungnya  dalam pemilihan selanjutnya. Oleh karena itu wacana praktik demokrasi saat ini,  harus diakui bahwa penyelenggaran pemilu Kepala  Daerah  secara  langsung  merupakan  awal  upaya  penyelenggaraan  pemerintahan    yang    demokratis  dalam sistem  pemerintahan  daerah  yang  semula  sentralistis  menjadi  desentralistis.  Implikasinya,  terjadi  pergeseran  lokus kekuasan,  dari  pusat  ke  daerah.  Pemilihan  secara  langsung    kepala  daerah  dalam  hal  ini  bupati  dan  walikota, melahirkan    penafsiran-penafsiran  negatif,  terutama  sikap  partai  politik  yang  berkuasa  selalu  melakukan  penekanan terhadap birokrasi/pegawai Negeri Sipil (PNS). Birokrasi selalu diserahkan  karena politik praktis dalam pelaksanaan pemilukada.
Sejalan dengan itu Miftah Thoha mengemukakan bahwa; “Bagi partai politik yang memenangkan suara dalam pemilihan  umum,  maka  partai  politik  dalam  suatu  sistem  negara  demokrasi    bisa  memimpin  dan  mengendalikan pemerintahan. Kehadiran partai politik dalam pemerintahan akan menjadi master dari birokrasi pemerintah. 11 Dalam perkembangannya  pengorganisasian  birokrasi  sangat    diwarnai  dengan  ketidakpastian  akibat  peran  Kepala  daerah sebagai  pembina  kepegawaian  di  daerah  dan  peran    partai  politik  yang  saling  bersaing  dengan  sangat  dominan, Bupati/wali  Kota  dan    partai-partai  politik  yang  berkuasa    seenaknya  melakukan building  block kekuasaan  melalui dinas-dinas  birokrasi  yang  strategis  di  jajaran  pemerintahan  sebagai  sumber  daya  kelangsungan  partai  politik  yang bersangkutan,  program  rekrutmen  birokrasi  ikut  mengalami  spoil  sistem  yang  merajalela  mulai  dari  pengangkatan, penempatan, promosi dan instrumen kepegawaian lainnya tidak didasarkan kriteria penilaian melainkan berdasarkan pertimbangan politik, golongan serta unsur-unsur lainnya di luar tugas birokrasi. Dengan demikian pemilihan umum kepala  daerah  secara  langsung  sejatinya  ditujukan  untuk  memperdalam  demokrasi  di  Indonesia.  Namun  selama  ini pengalaman  pemilukada  langsung  justru  menimbulkan  dampak  negatif  dalam  kehidupan  birokrasi  khususnya  di daerah.  Sesuai  dengan  UU  No.  5  th  2014  tentang  ASN  yang  menyatakan  “ASN  adalah  pegawai  pemerintah  yang memiliki  integritas,  profesional,  netral  dan  bebas  dari  intervensi  politik,  serta  bebas  dari  KKN,  semestinya  harus bersikap  netral  dan  tidak  memihak  kesalah  satu  partai  atau  calon  kepala  daerah.  Selanjutnya    Miftah  Thoha mengungkapkan  bahwa;  “Birokrasi  itu  bekerja  sesuai  dengan  profesionalisme  yang  dituntut  kepadanya  sepanjang masa, dan tidak boleh terkontaminasi oleh warna politik yang datang silih berganti memimpinnya. 12 Untuk menjamin adanya kepastian hukum,  atas sikap netralitas birokrasi/Pegawai Negeri Sipil telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  pokok-pokok kepegawaian.
Pada saat dimulainya reformasi maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 mengenai keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai anggota partai politik lalu diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999  yang  membuat  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  kembali  tertutup  dari  kemungkinan  untuk  ikut  berkiprah  sebagai keanggotaan  dalam  partai  politik  apapun.  Selanjutnya  Deden  Mariana  Carolina  Paskarina  mengemukakan  bahwa “pada prakteknya, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang  lebih  baik  dalam  tata  kelola  pemerintahan  daerah. 13 Peluang money  politic s,    manipulasi,  politisasi  adat  dan ikatan  primordial,  serta mobilisasi massa tetap  berlangsung.  Para  elit  politik tetap  berperan dominan  dalam  pilkada, minimal  dalam  menentukan  pasangan  calon  yang  akan  berlaga  dalam  pilkada.  Masyarakat  hanya  berperan  dalam memberikan  suara  bagi  para  calon  yang  telah  ditentukan  para  elit.  Meskipun  demikian,  perlawanan  masyarakat terhadap  dominasi  elit  tetap  ada.  Tingginya  persentase  golput  disejumlah  daerah  mengindikasikan  sikap  apatisme masyarakat.
Pemilihan  umum  kepala  daerah  merupakan  suatu  pesta  rakyat  yang  diselenggarakan  untuk  memilih  calon pemimpin, baik dalam ranah kabupaten maupun kota. Sesuai dengan asas pemilu yang Jujur, adil, langsung, umum, bebas,  dan  rahasia,  maka  diharapkan  pelaksanaan  Pemilu  itu  sendiri  dapat  berjalan  secara  netral  dan  tidak  bersifat diskriminatif.  Dengan  adanya  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  dari  KPU  yang  mengawasi  jalannya  pelaksanaan pemilu  dapat  dikatakan  pelaksanaan  Pemilu  sudah  profesional  dan  netral.  Tetapi,  pada  faktanya  di  lapangan,  tidak semua  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  calon  pemimpin  di  suatu  daerah  bebas  dari  praktek–praktek  kotor.  Pemilihan Umum  yang  berlangsung    diharapkan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  justru  dinodai  dengan  praktek–praktek
11 Miftah Thoha dalam Bodhi Wedyanto FN dan Seprini (penyunting), Pilkada dan Demokrasi Arus Bawah: Dokumentasi Politik Terpilihnya Zul AS-Sunaryo pada Pilkada Kota Dumai 2005-2010. Pekanbaru: ISDP, 2006. Hal. 33
12 Muryanto  Amin, Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  Langsung:  Beberapa  Masalah,  Implikasi  Politik  dan  Solusinya‖ , dalam Politeia: Jurnal Ilmu Politik. Vol.I, Nomor 1 Juni 2005, hal. 329
13 Deden Mariana Carolina Paskarina, Pemilihan Kepala Daerah , Litera Antar Nusa, Jakarta, 2014, hal. 71
Sarbaini. Implikasi Demokrasi Yang Timbul Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Daerah
kecurangan dari pihak tim sukses maupun kecurangan dalam penghitungan suara. 14 Hal ini merupakan suatu gambaran yang  pilu  bagi  Pemilihan  Umum  di  Indonesia,  karena  Pemilihan  Umum  yang  diusung  dengan  asas  keadilan  dan netralitas  ternyata  dalam  menyukseskannya  harus  dibayar  dengan  kecurangan.  Berbagai  macam  bentuk  kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum di daerah. Salah satunya adanya keterlibatan oknum PNS dalam menyukseskan Pemilukada.
Mengacu pada UU RI No 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU RI No 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa PNS berkedudukan sebagai unsur  aparatur negara yang bertugas untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  profesional,  jujur,  adil,  dan  merata  dalam  penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pasal 3 ayat (2) dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dengan  ayat  (1),  PNS  harus  netral  dari  pengaruh  semua  golongan  dan  parpol,  serta  tindak  diskriminatif  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sedangkan  pada  Pasal  3  ayat  (3)  untuk  menjamin  netralitas  PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus parpol.
Semasa  berlakunya  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa  birokrasi  atau  PNS dibolehkan  mencalonkan  pilkada,  hal  ini  didukung  oleh  peraturan  tersebut  di  atas  yang  diberikan  kesempatan  oleh parpol  atau  gabungan  parpol,  jika  dikaitkan  dengan  netralitas  birokrasi  dalam  pilkada,  terbukti  birokrasi  yang mencalonkan  diri  sebagai  calon  kepala  daerah  atau  wakil  kepala  daerah  berarti  tidak  netral,  karena  harus  melalui parpol  dan  gabungan  parpol  (Pasal  59  ayat  1),  dan  juga  diberikan  kesempatan  tetap  berstatus  sebagai  PNS,  karena hanya mengundurkan diri dari jabatan negeri yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional (Pasal 59 ayat 5 (g)), oleh karena itu, secara individu dijamin hak asasi manusianya. PNS atau birokrasi yang mencalonkan diri dalam pilkada, terbukti  melanggar  UU  RI  No  43  tahun  1999  Pasal  3  ayat  1,  2,  dan  3  karena  tidak  profesional  mengingat  jabatan pilkada adalah jabatan politik, sedangkan jabatan PNS adalah jabatan karir administratif sebagai pelayan masyarakat yang harus netral, sedangkan jabatan pilkada terkait dengan parpol atau gabungan parpol, dengan demikian melanggar pasal 3 ayat 2 dan ayat 3, sehingga secara institusional birokrasi atau PNS dibatasi hak politiknya. Hal ini dapat dilihat dari  penjelasan  mengenai  keterlibatan  birokrasi/PNS  dalam  keikutsertaan  dalam  Pemilihan  Umum.  Dengan  adanya keberpihakan  suatu  oknum  pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  merupakan  suatu  bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu, di mana masih adanya para oknum pemerintahan  yang menggunakan kekuasaannya sebagai  “roda  penggerak”  dalam  menyukseskan  suatu  kelompok  dalam  kancah  perpolitikan.  Dijelaskan  dalam Undang–Undang Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh berpihak kepada satu pihak dan harus bersikap netral dalam menjalankan tugas dan juga dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus parpol. 15
Di  samping  permasalahan  di  atas,  adanya  suatu  pelanggaran  lainnya  yang  melibatkan  oknum  pemerintahan, seperti  adanya  petugas  penyelenggara tingkat  desa,  kecamatan,  kabupaten  tidak  bertindak netral  dalam menjalankan tugas  penyelenggaraan    pemilukada  dan  adanya  penggunaan  dana  APBD  untuk  menjalankan  kampanye.  Pada permasalahan  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  masih  tidak  berlakunya  asas  keadilan  dalam  pemilihan  umum  yang diselenggarakan,  dengan  adanya  keikutsertaan  dari  oknum–oknum  pemerintahan,  maka  pelaksanaan  dari  pemilihan umum  bersifat  lebih  mengedepankan  kepentingan  kelompok  dibandingkan  kepentingan  umum,  karena  banyak  dari oknum  pemerintahan  yang  menyalahgunakan  wewenang  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  mendukung  salah  satu calon  kandidat  dalam  Pemilukada.    Kalau    dilihat  dari  berbagai  sisi  bahwa  semua  stakeholder  ingin  mengupayakan pentingnya  untuk  melihat  proses  Pilkada  sebagai  bagian  integral  dari  proses  demokratisasi  di  Indonesia,    dengan mengupayakan semua penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan asas-asas pemilu yang berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 yang terdiri dari mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, namun ketika melihat berbagai permasalahan di daerah tentang netralitas  birokrasi  PNS  yang  cenderung  menjadi”  roda  politik”.  Bagaimana  birokrasi  yang  seharusnya  melayani masyarakat malah terjun dalam ranah politik yang cenderung tidak netral, sehingga dirasa perlu untuk mengembalikan citra  birokrasi  yang  harus  netral  secara  politik,  namun  upaya  tersebut  dirasakan  sangat  tidak  mudah  karena  banyak berbagai  faktor  yang  menjadi  kendala  di  dalam  mengupayakan  birokrasi  yang  netral  secara  politik  dan  melayani masyarakat secara lebih adil dan berasaskan kepentingan umum.

## KESIMPULAN
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung,  merupakan  langkah  maju  proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Bergulirnya reformasi membuat  masyarakat menjadi relatif lebih kritis. 16 Untuk  mengukur tingkat  kesadaran  politik  masyarakat, Proses  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  daerah  sangat  diminati  sebagai  salah  satu  barometer  partisipasi  dan  tingkat kesadaran  masyarakat  akan  politik  yang  memberikan gambaran  akan  bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat terhadap
14 Cecep  Effendi, Evaluasi  Kritis  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung‖ dalam  Politeia:  Jurnal  Ilmu Politik. Vol.I, Nomor 1 Juni 2005, hal. 399
15 Laode Ida, Pemilihan Langsung Kepala Daerah dalam JURNAL PSPK. Edisi 5, Jakata, 2003, hal. 219
16 Ibid , hal. 201

## Sarbaini. Implikasi Demokrasi Yang Timbul Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Kondisi Sosial Politik
Masyarakat Daerah
politik  itu  sendiri.  Dalam  pelaksanaannya  membawa  dampak  positif  dan  negative  dalam  penyelenggaraan.  Dampk negative  hal ini dipengaruhi oleh berbagai factor-faktor kendala didalam mengupayakan pelaksaan pemilihan kepada daerah secara  langsung  sehingga  dihasilkan pemilihan    yang  netral  secara politik  dan  memberikan  kepuasan  kepada masyarakat secara adil berasaskan kepentingan umum

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :
Anonim, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Berebut Kursi Panas dalam Tempo, Edisi 9-15 januari 2006 Firmanzah, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Era Reformasi , 2007 Mujani & Liddle dalam  Syamsudin Haris, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2010 Mietzner  dalam  Titik  Triwulan  Tutik, Pemilihan  Kepala  Daerah  Berdasarkan    Undang-Undang  Nomor32  Tahun 2004 dalam System Pemilu menurut UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006 S.V.  Sharma, Ideologi-ideologi  Politik  Kontemporer ,    Alumni, 1 Mietzner  dalam  Titik  Triwulan  Tutik, Pemilihan Kepala  Daerah  Berdasarkan    Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dalam  System  Pemilu  menurut  UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka S.V. Sharma, Ideologi Politik , Alumni, Bandung, 2010, hal.  14 Riyanto, Ilmu Politik Mashab Machiavelli, Libety, Yogyakarta, 2004 Malian dalam Kushartono, Teori-teori Politik Kontemporer , Djambatan, Jakarta, 2006, Miftah  Thoha  dalam  Bodhi  Wedyanto  FN  dan  Seprini  (penyunting), Pilkada  dan  Demokrasi  Arus  Bawah: Dokumentasi  Politik  Terpilihnya  Zul  AS-Sunaryo  pada  Pilkada  Kota  Dumai  2005-2010. Pekanbaru:  ISDP, 2006

## JURNAL :
Muryanto  Amin, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Beberapa Masalah, Implikasi Politik dan Solusinya‖ , dalam Politeia: Jurnal Ilmu Politik. Vol.I, Nomor 1 Juni 2005,
Laode Ida, Pemilihan Langsung Kepala Daerah dalam JURNAL PSPK. Edisi 5, Jakata, 2003,