## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PALEMBANG
Amir Mahmud 1 , Suandi 2
1) Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti
2) Staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Email : amir15mahmud@gmail.com , Suandiwidjaya23@gmail.com

## Abstract
Implementation of Child Friendly Cities Development Policy is one way to create an environment that can guarantee fulfillment of children's rights carried out by the government together with the community and  the  business  world.  In  Indonesia,  cases  of  violations  of  children's  rights  are  increasingly  prevalent, especially cases of violence against children. The purpose of this research is to determine Implementation of Child  Friendly  Cities  Development  Policy  in  Palembang  City.  This  research  use  methode  is  qualitative methode. This research used policy implementation theory by Van Metter and Van Horn in Agustino (2008). Data collection techniques which used are interview, observation and documentation. Data analysis which used is data reduction, display data, and conclusion. The triangulation technique used to check the validity of the data in this research is the source and method triangulation. The result shows that the implementation of Child Friendly Cities Development Policy in Palembang is generally good, seen from the achievement of the objectives policy with the fulfillment of the majority of children's rights under the Convention on the Rights of the Child (KHA), although there are some things still need to be improved, namely the characteristics of implementing  agencies,  inter-organizational  communication  and  implementing  activities,  as  well  as  the economic, social and political environment.
Keyword : Implementation, Child Friendly Cities Development Policy

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia  bersama  negara-negara  di dunia  sepakat  untuk  menempatkan  kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak dan untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak melalui suatu forum internasional yaitu Resolusi  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  pada  tanggal  10  Mei  2002  yang mengadopsi  laporan  Komite Ad  Hoc pada  Sesi Khusus  untuk  Anak.  Dokumen  itulah  yang kemudian dikenal dengan judul " A World Fit for
Children ". Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen tersebut menjadi tujuan Indonesia yang tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945.  Maka  Indonesia  mulai  menerapkan kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006.  Hal  ini  terdapat  dalam  lampiran  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penegembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak,  KLA  adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui pengintegrasian  komitmen  dan  sumberdaya pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
Dalam  pelaksanaannya,  KLA  mengacu pada  5 kluster hak  anak  yang  perlu  dipenuhi.
Pertama , hak kebebasan. Kedua, hak anak untuk mendapatkan  lingkungan  dan  pengasuhan alternatif. Ketiga, hak  anak  untuk  mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan. Keempat, hak mendapatkan  pendidikan,  pemanfaatan  waktu luang, dan kegiatan budaya serta kelima , hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.
Pengembangan  KLA  di  Indonesia dengan dimensi spasial kabupaten/kota yang besar terbilang  jauh  lebih  kompleks  dibanding  dengan pengembangan sebuah ’kota’ yang layak bagi anak di  negara  lain.  Hal  ini  disebabkan  oleh  struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia. Namun dengan fakta dan kondisi yang ada tersebut tidaklah  mengurangi  semangat  negara  Indonesia, KPP-PA  telah  menargetkan  pembentukan  400 kabupaten/kota  layak  anak  di  seluruh  Indonesia (www.republika.co.id) dari target yang ada sampai dengan  saat  ini,  sudah  terbentuk 349 kabupaten/kota layak anak di Indonesia dan salah satu kota yang menerapkannya adalah Palembang.
Kota  Palembang  merupakan  salah  kota yang  berkomitmen  untuk  mewujudkan  Kota
Palembang  Layak  Anak.  Komitmen  Pemerintah Kota  Palembang  untuk  mewujudkan  kota  layak anak ditandai dengan dilaunchingnya “Palembang Menuju Kota Layak Anak”.
Di samping itu, beberapa pemenuhan hak anak di Kota  Palembang  juga sudah baik. Salah satunya adalah pemenuhan hak anak untuk klaster pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang  dan kegiatan budaya, yakni tingginya angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Palembang.
Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam  pelaksanaan  KLA  di  Kota  Palembang. Pertama ,  masih  banyaknya  anak  yang  belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran.
Kedua, kurangnya  perhatian  pemerintah terhadap  beberapa  pembangunan  sarana  dan prasarana menuju Kota Layak Anak, terlihat dari minimnya  kuantitas  dan  kualitas  Zona  Selamat Sekolah (ZoSS). Padahal, keberadaan ZoSS dinilai sangat  efektif  mencegah  terjadinya  kecelakaan, terutama  terhadap  pelajar  yang  masih  duduk  di sekolah dasar.
Ketiga, kurangnya  peran  aktif  Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW  dalam  melakukan  sosialisasi  dan  konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  termasuk  kekerasan  terhadap anak. Keempat, kurangnya koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Palembang. Selain itu,  kurangnya  koordinasi  juga  terlihat  dari beberapa  SKPD  yang  belum  paham  betul  akan tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  Gugus  Tugas KLA.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul
” Implementasi  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang .”

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:  “Bagaimana  implementasi  Kebijakan Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak (KLA) di Kota Palembang?”

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  Penelitian  ini  adalah  : untuk  mengetahui  implementasi  Kebijakan Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak (KLA) di Kota Palembang.

## LANDASAN TEORI
Kebijakan Publik
Kebijakan publik telah banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli, diantaranya Robert Eyestone dalam bukunya The Threads of Public  Policy (1971)  dalam  Agustino  (2008:6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai:
“Hubungan  antara  unit  pemerintah  dengan lingkungannya.”
Eulau  dan  Prewitt  dalam  Agustino (2008:6,7), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai:
“Keputusan  tetap  yang  dicirikan  dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”
Definisi lain dari Dye mngatakan dalam Agustino  (2008:7)  bahwa:  ”Kebijakan  publik
adalah  apa  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.” Selain itu, Rose
dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan  publik  sebagai:  ”Sebuah  rangkaian panjang  dari  banyak-atau-sedikit  kegiatan  yang saling  berhubungan  dan  memiliki  konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”
Rose  menyatakan  bahwa  kebijakan publik  merupakan  bagian  mozaik  atau  pola kegiatan  dan  bukan  hanya  suatu  kegiatan  dalam pola regulasi. Sedangakan Anderson memberikan pengertian  atas  definisi  kebijakan  publik,  dalam bukunya Public  Policy  Making ,  dikutip  dari Agustino (2008:7) sebagai berikut :
”Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok  aktor  yang  berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”
Nugroho  dalam  bukunya  yang  berjudul Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi  (2003:54),  mengatakan  bahwa  hal-  hal yang  diputuskan  oleh  pemerintah  untuk  tidak dikerjakan  atau  dibiarkan.  Untuk  itu,  Kebijakan Publik  tidak  harus  selalu  berupa  perundang- undangan, namun bisa berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah keputusan  badan,  lembaga  atau  negara  dalam memecahkan  masalah  publik  melalui  intervensi berupa tindakan untuk melakukan suatu kebijakan
dengan  berbagai  konsekuensinya,  termasuk tindakan untuk tidak melakukan apapun.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekadar merumuskannya sehingga  tidak  semua  kebijakan  berhasil diimplementasikan.  Berikut  ini  beberapa  definisi implementasi menurut beberapa tokoh.
Implementasi  dari  suatu  program melibatkan  upaya-upaya policy  maker untuk mempengaruhi  perilaku  birokrat  pelaksana  agar bersedia  memberikan  pelayanan  dan  mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010:87). Kamus Webster (Wahab, 2005:64) merumuskan implementasi  secara  pendek  bahwa  yaitu  “ to implement (mengimplementasikan)  berarti to provide the means for carrying out; (menyediakan sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu)”.  Menurut Metter  dan  Horn  dalam  Wahab  (2005:65) merumuskan proses implementasi sebagai:
“Tindakan-tindakan  yang  dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang telah  digariskan  dalam  keputusan kebijaksanaan.”
Daniel  Mazmanian  dan  Paul  Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy mendefiniskan  implementasi  kebijakan  sebagai (Agustino, 2008:139):
“Pelaksanaan  keputusan  kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang,  namun  dapat  pula  berbentuk
perintah-perintah atau keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan  secara  tugas  tujuan  atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrkturkan atau mengatur proses implementasinya.”
Metter dan Horn (1975) dalam Agustino (2006:139)  mengatakan  bahwa  implementasi kebijakan sebagai:
“Tindakan-tindakan  yang  dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang telah  digariskan  dalam  keputusan kebijaksanaan.”
Sementara  Ripley  dan  Franklin  dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa:
“Implementasi  adalah  apa  yang  terjadi  setelah undang-undang  ditetapkan  yang  memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, ( benefit ) atau  suatu  jenis  keluaran  yang  nyata  ( tangible output ).”  Keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian  tujuan  hasil  akhir  ( output ),  yaitu: tercapai  atau  tidaknya  tujuan-tujuan  yang  ingin diraih.  Hal  ini  tak  jauh  berbeda  dengan  yang diutarakan  oleh  Grindle  (1980)  dalam  Agustino (2008:139):
“Pengukuran
keberhasilan
implementasi dapat dilihat dari prosesnya ditentukan dengan
mempertanyakan  apakah  pelaksanaan program  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan  yaitu  melihat  pada action program  dari  individual  proyek  dan yang  kedua  apakah  tujuan  program tersebut tercapai.”
Implementasi  kebijakan  merupakan tahapan  yang  sangat  penting  dalam  keseluruhan struktur  kebijakan,  karena  melalui  prosedur  ini proses  kebijakan  secara  keseluruhan  dapat dipengaruhi  tingkat  keberhasilan  atau  tidaknya pencapaian  tujuan.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Udoji (1981) dalam Agustino (2008:140) bahwa:
“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang  penting  bahkan  mungkin  jauh lebih  penting  daripada  pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar  berupa  impian  atau  rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikannya”.
Implementasi  kebijakan  publik  menurut Nugroho dalam Public Policy (2011:618) bahwa implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Sementara  itu,  Abidin  (2012:163)  menjelaskan bahwa:
“Implementasi  suatu  kebijakan  pada dasarnya  merupakan  transformasi yang multiorganisasi. Oleh karena itu, strategi  implementasi  mengaitkan kepentingan  yang  terakomodasikan, semakin  besar  kemungkinan  suatu kebijakan berhasil diimplementasikan.”
Dari beberapa definisi menurut para ahli tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  implementasi kebijakan  sebagai  tindakan  atau  usaha  untuk melaksanakan  keputusan  yang  telah  ditetapkan pada perumusan kebijakan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau swasta.
Model Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter dan Carl Van Horn
Agustino  dalam  Dasar-Dasar  Kebijakan Publik  (2008:141)  menjelaskan  bahwa  model pendekatan  yang  dirumuskan  oleh  Metter  dan Horn  disebut  dengan A  Model  of  The  Policy Implementation. Ada  enam  variabel  menurut Metter  dan  Horn,  yang  mempengaruhi  kinerja kebijakan  publik  tersebut  adalah  sebagai  berikut (Agustino, 2008:142).
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan
5. Komunikasi Antarorganisasi dan
Aktivitas Pelaksana Koordinasi
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

## Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah: Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan  sumberdaya  pemerintah,  masyarakat  dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program,  dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
KLA  bertujuan  untuk  membangun inisiatif  pemerintahan  kabupaten/kota  yang
mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak- Hak  Anak  ( Convention  on  The  Rights  of  The Child )  dari  kerangka  hukum  ke  dalam  definsi, strategi  dan  intervensi  pembangunan,  dalam bentuk:  kebijakan,  program  dan  kegiatan pembangunan  yang  ditujukan  untuk  pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.
Prinsip KLA adalah sebagai berikut.
1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik untuk anak
3. Hak  untuk  hidup,  tumbuh  dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak
KLA menerapkan strategi
pengarusutamaan  hak-hak  anak  (PUHA),  yang berarti  melakukan  pengintegrasian  hak-hak  anak ke dalam:
1. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
2. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan  dan  penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
3. Setiap  tingkatan  wilayah:  nasional. provinsi dan kabupaten/kota,
kecamatan  hingga  desa  atau kelurahan.
Adapun  ruang  lingkup  KLA  meliputi
seluruh bidang pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam:
1. Tumbuh Kembang Anak
2. Perlindungan Anak
Langkah-langkah  pengembangan  KLA meliputi:
1. Komitmen Politis KLA
2. Pembentukan Gugua Tugas KLA
3. Pengumpulan Data Basis KLA
4. Penyusunan Rencana Aksi Dearah
(RAD) KLA 5. Mobilisasi Sumber Daya:
Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
6. Pemantauan dan Evaluasi KLA
7. Pelaporan KLA

## METODOLOGI PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Menurut  Kirk  dan  Miller dalam  Moleong  (2006:4)  mendefinisikan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dekriptif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan  hal-hal  terkait  implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak  (KLA)  di  Kota  Palembang,  guna memahami  fenomena  apa  yang  dialami  oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

## Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian untuk karya ilmiah ini yang menjadi objek penelitian ini adalah di  Kota  Palembang,  yaitu  Badan  Pemberdayaan Masyarakat,  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota
Palembang;    Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (BAPPEDA)  Kota  Palembang;  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Disdukcapil) Kota  Palembang;  Dinas  Kesehatan  Kota Palembang;  Dinas  Pendidikan  Kota  Palembang; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Palembang; Dinas Sosial,
Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Dinsoskertrans)  Kota  Palembang;  Polres  Kota Palembang; Pusat Pelayanan Terpadu
Permberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang; Forum Anak Kota Palembang; tokoh pemerhati anak, dunia usaha (pihak swasta) di Kota Palembang, serta beberapa Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW di Kota Palembang.

## Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:
1. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini di dapat dari hasil wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini didapat  secara  tidak  langsung  berupa: sejarah  Kota  Palembang,  visi  dan  misi, struktur  organisasi,  tupoksi,  absensi  dan data lain yang mendukung penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mengungkapkan  data  tentang kedisiplinan kerja, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:
1. Metode Observasi
2. Metode Wawancara
3. Metode Dokumentasi

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, data di analisis pada  saat  pengumpulan  data  dan  setelah  selesai pengumpulan  data.  Analisa  data  pada  penelitian kualitatif dijelaskan dalam tiga langkah yaitu
1. Reduksi data
Reduksi  data  berupa  pemilihan dan  penyederhanaan  untuk  pemusatan perhatian.
2. Penyajian data berupa deskripsi kumpulan informasi
Data  yang  telah  direduksi disajikan  dalam  bentuk  deskriptif. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,  hubungan  antar  kategori,  dan sejenisnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian tentang
bagaimana implementasi KLA di Kota Palembang.
3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data  yang dimaksudkan untuk mencari  makna  dan  membuat  kesimpulan dari data  yang  telah  dikumpulkan  dengan  mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal  yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada awalnya kesimpulan  tersebut  masih  tentatif,  akan  tetapi dengan bertambahnya data dan melalui verifikasi yang  terus  dilakukan  selama  penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan akurat. Pada penelitian ini,
dengan menganalisis faktor-faktor yang menghambat  peningkatan  disiplin  kerja,  maka dapat  ditemukan  langkah  selanjutnya  yang menjadi dasar rekomendasi.

## Pemeriksaan Keabsahan Data
Adapun  teknik  pemeriksaan  yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Artinya dilakukan pengecekan  data  terhadap  berbagai  sumber, berbagai  teknik  pengumpulan  data,  dan  dalam waktu  yang  berbeda.    Dalam  penelitian  ini dilakukan triangulasi sumber dan metode. Peneliti membandingkan  data  dari  beberapa  teknik pengumpulan  data  untuk  mengetahui  keabsahan data.  Jika  hasilnya  sama  dari  beberapa  sumber/ informan  dan  dari  beberapa  metode  yang digunakan  berarti  peneliti  telah  memperoleh keabsahan data.

## HASIL PENELITIAN
Ukuran dan tujuan kebijakan
Pemerintah  Kota  Palembang  sudah mencanangkan  Kebijakan  Pengembangan  KLA semenjak  awal  terbentuknya.  Pemerintah  Kota Palembang  mulai  mencanangkan  Kebijakan Pengembangan  KLA  sejak  tahun  2011  melalui penguatan  komitmen  politis  yang  ditunjukkan dengan  membentuk  Gugus  Tugas  Kota  Layak Anak. Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota  Palembang  sudah  sesuai  dengan  apa  yang tertuang dalam  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak,  yakni  untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota
yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child)  dari  kerangka  hukum  ke  dalam  definsi, strategi  dan  intervensi  pembangunan,  dalam bentuk:  kebijakan,  program  dan  kegiatan pembangunan  yang  ditujukan  untuk  pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.
Inisiatif  Pemerintah  Kota  Palembang tersebut bisa dilihat dari dilakukannya tahapan atau langkah-langkah Kebijakan Pengembangan KLA di  Kota  Palembang  yang  sudah  sesuai  dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  No.  13  Tahun  2011  tentang Panduan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak Anak,  yaitu  dilakukan  dengan  persiapan  yang terdiri  dari  peningkatan  komitmen,  pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak, dan pengumpulan data dasar; perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD Kabupaten/Kota Layak Anak; pelaksanaan;  dan  pemantauan,  evaluasi,  dan pelaporan, Kesesuaian tujuan dan langkah-langkah Kebijakan Pengembangan KLA dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Palembang.
Jadi, dari hasil wawancara pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, maka dapat dikatakan proses ukuran dan tujuan Kebijakan Pengembangan  KLA  di  Kota  Palembang  sudah berjalan dengan baik.

## Sumber daya
Sumber  daya  yang  terdiri  dari  sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Kondisi sumber daya manusia dalam pelaksanaan  Kebijakan  Pengembangan  KLA  di Kota  Palembang  bisa  dilihat  dari  Gugus  Tugas KLA yang secara kuantitas sudah mencukupi dan
secara  kualitas  keanggotaannya  sudah  sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing- masing. Namun,  sumber  daya  manusia  yang  mencukupi dan  mumpuni  ini  tetap  memerlukan  upaya penguatan agar lebih sinkron.
Berdasarkan  wawancara  pada  dimensi ini, terlihat bahwa sumber daya finansial memang mencukupi, meskipun tetap masih dirasa terbatas, terutama  untuk  kegiatan  sosialisasi.  Padahal, sosialisasi  menjadi  sesuatu  yang  penting  dalam pelaksanaan  suatu  kebijakan  karena  menyangkut pemahaman  masyarakat  dan  peran  sertanya. Sumber  daya  finansial  tersebut  juga  belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam pembangunan  sarana  dan  prasarana  untuk pemenuhan  klaster  hak-hak  anak.  Sementara  itu, terkait  sumber  daya  waktu,  jika  dilihat  secara nasional,  sampai    tahun  2013,  ada  110 kabupaten/kota yang sudah melakukan peluncuran KLA.  Sementara  target  dari  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak sampai tahun 2018 itu 400 Kabupaten/Kota, jadi  target  nasional  yang  ingin  dicapai  telah terpenuhi.  Namun,  jika  dilihat  dari  kebijakan Pemerintah  Kota  Palembang  sendiri,  tidak  ada target  waktu  yang  jelas  mengenai  Kebijakan Pengembangan KLA. Karena, memang kebijakan tersebut harus berkelanjutan. Kebijakan Pengembangan KLA yang selanjutnya dijabarkan dalam  kegiatan  atau  program  yang  ada  dalam RAD KLA diintegrasikan ke dalam pembangunan daerah  agar  berkelanjutan.  Sehingga  secara  jelas atau eksplisit, kebijakan tersebut belum ada target waktunya dalam RPJMD.

## Karakteristik agen pelaksana
Karakteristik  agen  pelaksana  dalam Kebijakan Pengembangan KLA haruslah sinkron satu sama lain. Karena, untuk mewujudkan suatu kabupaten/kota yang layak bagi anak bukanlah hal yang  mudah,  semua  aspek  harus  terlibat. Koordinasi adalah yang menjadi hambatan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota  Palembang.  Hambatan  tersebut  juga mengakibatkan upaya sosialisasi dalam memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat tentang KLA menjadi tidak diprioritaskan. Apalagi sosialisasi di tingkat kecamatan maupun kelurahan tentang  kebijakan  tersebut  masih  dirasa  kurang maksimal oleh pihak masyarakat.
Lemahnya sosialisasi di tingkat kecamatan,  kelurahan,  dan/atau  RT/RW  juga berdampak pada pemenuhan hak sipil anak yakni dalam  pembuatan  akta  kelahiran.  Di  samping kurangnya  kepedulian  masyarakat,  serta  masih kurangnya  peran  aktif  para  agen  pelaksana  di tingkat  RT,  RW,  kelurahan,  ataupun  kecamatan sehingga  pemahaman  masyarakat  mengenai prosedur  pembuatan  akta  kelahiran  juga memunculkan  pihak  ketiga  atau  mediator. Kemudian, ini menimbulkan asumsi di masyarakat mengenai pelayanan administrasi pembuatan akta kelahiran  masih  dipungut  biaya  karena  adanya pihak  ketiga  atau  mediator  tersebut.  Hal  ini menjawab  salah  satu  permasalahan  dalam penelitian  ini  mengenai  masih  banyaknya  anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, yakni banyak yang belum memiliki akta kelahiran.
Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang juga masih dikenal di level SKPD saja,
belum di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan lebih  kepada  lemahnya  sosialisasi,  terutama  di tingkat kecamatan atau kelurahan. Padahal, peran kecamatan  dan  kelurahan  sebagai  perangkat pemerintahan terkecil yang tentunya paling dekat dengan  pihak  masyarakat  sangat  penting  dalam mensosialisasikan  suatu  kebijakan  publik.  Selain itu,  penguatan  Gugus  Tugas  KLA  juga  dirasa masih  kurang  maksimal  karena  inisiatif  SKPD juga masih kurang.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan pada dimensi karakteristik agen pelaksana bahwa bentuk  tindakan  agen  pelaksana  Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang belum maksimal  dalam  memprioritaskan  pemenuhan hak-hak  anak  di  dalam  sistem  pembangunan daerahnya,  disebabkan  banyak  persoalan  yang harus  dibenahi  terlebih  dahulu.  Namun,  luas cakupan  kebijakan  tersebut  sudah  sesuai  dengan agen pelaksana kebijakannya yakni Gugus Tugas KLA meskipun masih diperlukan penguatan lagi agar lebih sinkron.
Sikap/kecenderungan ( disposition ) para pelaksana
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi  kebijakan  publik.  Maka  dalam penelitian ini, sikap yang ditampilkan adalah sikap penerimaan  dari  berbagai  pihak  yang  terkait dengan Kebijakan Pengembangan KLA, baik dari SKPD pada Gugus Tugas KLA, stakeholder lain mulai dari pihak Forum Anak, dunia usaha sampai kepada masyarakat, walaupun dalam pelaksanaan
Kebijakan  Pengembangan  KLA  masih  belum optimal di beberapa bidang.
Kebijakan
Pengembangan KLA merupakan  kebijakan  nasional  di  bawah Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  sebagai  bentuk  komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan yang mengarah  pada  pemenuhan  hak-hak  anak. Pemerintah Kota Palembang pun ikut membangun komitmen  nasional  tersebut.  Dimulai  dari penguatan  kelembagaan  dengan  membentuk Gugus  Tugas  KLA.  Penguatan  komitmen  KLA ditunjukkan  juga  dengan  Peraturan  Daerah dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak secara eksplisit belum tertuang dalam sebuah Peraturan Daerah, tapi lebih kepada  bidangnya  masing-masing.  Hal  ini dimaksudkan agar setiap sektor pembangunan bisa lebih  memberikan  perhatiannya  masing-masing terhadap pemenuhan hak anak. Namun, di satu sisi juga diperlukan integrasi agar pemenuhan hak anak ini  menjadi  lebih  terarah  dan  dapat  diwujudkan bersama-sama.
Sikap  penerimaan  Pemerintah  Kota Palembang  dalam  Kebijakan  Pengembangan KLA  juga  ditunjukkan  dengan  telah  adanya inisiatif untuk mewujudkan hak anak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, yakni dengan cara melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang Kota  Palembang.  Namun,  keterlibatan  Forum Anak Kota Palembang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya maksimal.
Di samping upaya penguatan kelembagaan tersebut, sikap penerimaan

## Volume 2 Nomor 2 Edisi Maret 2020
Pemerintah  Kota  Palembang  juga  ditunjukkan melalui  program  atau  kegiatan  SKPD  yang mendukung  Kebijakan  Pengembangan  KLA, serta  pembangunan  fasilitas  serta  sarana  dan prasarana dalam mewujudkan KLA dalam rangka pemenuhan  klaster  hak-hak  anak.  Merujuk  pada Konvensi Hak Anak (KHA), klaster hak-hak anak terbagi  lima,  yaitu:  hak  sipil  dan  kebebasan; lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  altenatif, kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan,  pendidikan, pemanfaatan  waktu  luang,  dan  kegiatan  budaya; dan perlindungan khusus.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dilihat  dari sikap  dalam  pemenuhan  klaster  hak  anak  yang pertama  yaitu  hak  sipil  dan  kebebasan,  secara umum menunjukkan sikap penerimaann dari agen pelaksana, namun minimnya kesadaran masyarakat  dalam  pemahaman  pembuatan  akta kelahiran, dan belum optimalnya penguatan Forum Anak  yang  masih  baru  terbentuk  dalam mewujudkan  hak  berpartisipasi  bagi  anak,  serta minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung  terwujudnya  akses  informasi  yang layak  bagi  anak  menjadikan  pemenuhan  klaster hak anak ini menjadi kurang maksimal.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  klaster  hak anak  kedua,  dapat  dikatakan  bahwa  sikap  agen pelaksana  dalam  pemenuhan  klaster  hak  anak kedua  tersebut  menunjukkan  sikap  penerimaan dengan  disediakannya  lembaga-lembaga  yang menunjang pengasuhan dan perawatan anak bagi orang tua. Namun, lagi-lagi kurangnya sosialisasi menjadikan  belum  banyaknya  masyarakat  yang paham  akan  peran  dan  fungsi  lembaga  tersebut. Belum lagi permasalahan anak jalanan yang belum
bisa  diatasi  secara  tuntas  karena  belum  adanya rumah  singgah  yang  dikelola  oleh  pemerintah, meskipun  pemerintah  tetap  berupaya  dengan tengah  direncanakannya  pembangunan  rumah singgah tersebut.
Untuk  Klaster  hak  anak  ketiga,  yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Diperoleh hasil penelitian  dapat  dikatakan  bahwa  sikap  agen pelaksana  dalam  pemenuhan  klaster  hak  anak ketiga menunjukkan sikap penerimaan yang sangat baik dilihat dari cukup banyaknya jumlah fasilitas menyusui  atau  Pojok  ASI,  tingginya  presentase imunisasi  dasar  lengkap  bagi  anak,  rendahnya prevalansi  gizi  buruk  pada  balita,  dan  rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB).
Untuk  Klaster  hak  anak  keempat,  yaitu pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang,  dan kegiatan  budaya.  Berdasarkan  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  sikap  agen  pelaksana  dalam pemenuhan  klaster  hak  anak  keempat,  yaitu pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang  dan kegiatan  budaya  menunjukan  sikap  penerimaan. Hal ini ditunjukkan dari tingginya angka partisipasi PAUD,  tingginya  presentase  wajib  belajar pendidikan  12  tahun,  dan  diadakannya  program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, meskipun pada hal sarana dan prasarana masih terbatas.
Sementara  itu  untuk  Klaster  hak  anak kelima  yaitu  perlindungan  khusus.  Salah  satu indikator KLA dalam pemenuhan klaster hak anak ini yaitu tersedianya penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Yang dimaksud anak yang
membutuhkan  perlindungan  khusus  (AMPK)
adalah  anak  yang  berada  dalam  situasi  darurat (anak  yang  menjadi  pengungsi,  anak  korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak  yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,  anak  tereksploitasi  secara  ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban  penculikan,  penjualan  dan  perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak  yang  menyandang  cacat,  dan  anak  korban perlakuan salah dan penelantaran.
Bertdasarkan  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan  bahwa  sikap  agen  pelaksana  dalam pemenuhan  kluster  hak  V,  yaitu  perlindungan khusus  menunjukan  sikap  penerimaan.  Hal  ini ditunjukkan  dari  disediakannya  lembaga  bagi Anak yang Mememerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) melalui layanan pendampingan hukum dan  psikologis  gratis  oleh  P2TP2A  bagi  anak korban  kekerasan,  pembinaan  bagi  relawan P2TP2A  dalam  mengasah  kemampuan  dalam memberikan  perlindungan  bagi  anak  korban kekerasan, disediakannya rumah aman atau shelter, serta  dibentuknya  Satuan  Tugas  Perlindungan Anak (Satgas PA) dari tingkat kota hingga RW. Namun sayangnya, Satgas PA tingkat RW belum semuanya  berperan  aktif  karena  kurangnya pembinaan dan sosialisasi.
Secara  umum,  respon  atau  tanggapan agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang memang baik dan mendukung. Komitmen pimpinan dalam hal ini kepala daerah telah mendukung pelaksanaan Kebijakan
Pengembangan  KLA  di  Kota  Palembang,  serta bentuk  upaya  sosialisasi  kebijakan  tersebut  oleh pihak  BPMPPKB  di  kecamatan  dan  kelurahan lewat  pemasangan  spanduk  tiap  tahun.  Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut bagi sebagian agen pelaksana  juga  diharapkan  bukan  hanya  untuk mengejar penilaian atau penghargaan semata. Hal ini rasanya akan sulit terwujud manakala seluruh agen pelaksana belum memiliki pandangan yang sama akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dalam  sistem  pembangunan  daerah.  Sementara urgensitas pemenuhan hak-hak anak berbeda bagi setiap  SKPD  yang  menjadi  agen  pelaksana kebijakan  tersebut.  Perbedaan  inilah  yang kemudian  membuat  pelaksanaan  Kebijakan Pengembangan  KLA  di  Kota  Palembang cenderung kurang sinkron antar agen pelaksannya.

## Komunikasi  antarorganisasi  dan  aktivitas pelaksana
Dalam pelaksanaan
Kebijakan
Pengembangan KLA, koordinasi berperan sangat penting. Karena, Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan semua elemen, mulai dari pemerintah setempat, pihak dunia usaha, dan  masyarakat.  Koordinasi  juga  sangat dibutuhkan agar Kebijakan Pengembangan KLA dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih  tugas  dari  masing-masing  stakeholder sehingga  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  tiap  pihak yang terkait harus sudah memahami.
Untuk  mencapai  koordinasi  yang  baik, pihak BPMPPKB selaku leading sector berupaya
50
melakukan rapat koordinasi. rutin setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun untuk evaluasi dan membahas capaian kinerja tiap program atau kegiatan yang mendukung Kebijakan Pengembangan  KLA  oleh  setiap  SKPD.  Dalam rapat koordinasi itu juga BPMPPKB mengarahkan SKPD  untuk  merencanakan  program  atau kegiatan  ke  arah  pemenuhan  hak-hak  anak. Koordinasi dengan stakeholder lainnya yang dalam hal ini adalah Forum Anak, terbilang baik. Hal ini karena  Forum  Anak  Kota  Palembang  yang memiliki  jaring  komunikasi  luas.  Namun,  tidak sama halnya dengan koordinasi antara pihak dunia usaha  dan  pemerintah  yang  masih  kurang maksimal, karena sektor privat atau swasta masih melakukan  koordinasi  terkait  CSR  ( Coorporate Social Responsibility ) secara umum, belum khusus untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak. Selain stakeholder, koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang juga melibatkan pihak lain lintas kabupaten/kota.
Selain  itu,  kurangnya  koordinasi  Polres dengan  P2TP2A  dalam  menangani  kasus kekerasan anak. Sama halnya dengan pihak Satgas PA  tingkat  RW.  Kurangnya  koordinasi  dengan pihak  Satgas  PA  tingkat  RW  dan  adanya miss komunikasi  antar  sesama  pengurus  Satgas  PA tingkat RW karena pembentukannya yang masih sangat baru. Miss komunikasi ini cenderung terjadi karena  Satgas  PA  ini  juga  sepertinya  kurang mendapat  pembinaan,  terlihat  dari  minimnya pertemuan dalam koordinasi.
Selain  karena  masih  adanya  beberapa Gugus Tugas KLA yang belum paham betul akan
tupoksinya, koordinasi yang baik juga sulit terjalin karena  sinkronisasi  yang  belum  maksimal. Sinkronisasi  sulit  dilakukan  karena  masih kurangnya tindaklanjut dari hasil koordinasi yang sudah  dilakukan.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  komunikasi antarorganisasi  dan aktivitas  pelaksana  Kebijakan  Pengembangan KLA di Kota Palembang belum maksimal.

## Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Jika  dilihat  dari  lingkungan  ekonomi dalam  implementasi  Kebijakan  Pengembangan KLA  di  Kota  Palembang  secara  umum  sudah kondusif.  Tingkat  ekonomi  masyarakat  yang cenderung  baik,  dilihat  dari  banyaknya  pusat perekonomian  seperti  perkantoran  dan mall , bahkan perumahan-perumahan elit yang menjamur di Kota Palembang. Tingkat ekonomi masyarakat  yang  cenderung  baik  secara  tidak langsung  berdampak  pada  tingginya  tingkat pendidikan masyarakat, sehingga tidak begitu sulit memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat. Namun, tingkat ekonomi masyarakat yang relatif tinggi  memicu  banyaknya  pendatang  dari  luar Kota  Palembang.  Sayangnya,  tidak  semua masyarakat  pendatang  memilikinya.  Hal  tersebut lah yang kemudian memunculkan masalah sosial seperti kemiskinan. Sementara, kondisi kemiskinan di  kota  berbeda  dengan  kemiskinan  di  pedesaan sehingga membuat masalah anak jalanan menjadi lebih rumit.
Dengan  demikian,  kondisi  ekonomi lingkungan  di  Palembang  dalam  beberapa  aspek mendukung kekondusifan implementasi Kebijakan Pengembangan KLA, namun di lain sisi
juga  menimbulkan  masalah  anak  jalanan. Sementara,  untuk  kondisi  sosial  lingkungan, Seperti pada kasus kekerasan anak. Menurut data dari  BPMPPKB,  kasus  kekerasan  anak  di  Kota Palembang meningkat dari tahun sebelumnya.
Kasus  kekerasan  anak  memang  sudah banyak sedari dulu. Namun dewasa ini, semakin banyaknya  jumlah  kasus  kekerasan  anak  karena ada  satu  persatu  kasus  kekerasan  anak  yang terungkap  ke  permukaan  karena  peran  media. Semakin  banyak  kasus  kekerasan  anak  yang terungkap dan dipublikasi oleh media, kemudian sedikit banyak membuat orang tua menjadi lebih peka  dan  berani dalam melaporkan tindak  kasus kekerasan anak.
Sementara itu, sebagian masyarakat juga belum  benar-benar  paham  akan  pentingnya perhatian  orang  tua  dalam  pengasuhan  anak. Minimnya  pengetahuan  sebagian  masyarakat, khususnya  masyarakat  yang  masih  di  wilayah perkampungan  terhadap  pengasuhan  anak  yang berdampak pada tidak terwujudnya hak anak untuk memperoleh  lingkungan  keluarga  yang  nyaman dan  pengasuhan  yang  baik  dari  orang  tuanya, bahkan kadang memicu tindak kekerasan anak di lingkungan keluarganya.
Jika  dilihat  dari  dukungan  elit  politik, implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota  Palembang  cenderung  mendapatkan dukungan  baik  yang  ditunjukkan  melalui penganggaran.
Di  samping  itu,  Selain  dukungan  elit politik, dukungan para partisipan kebijakan seperti stakeholder dan masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung  keberhasilan  suatu  kebijakan  publik.
Dukungan  kelonpok  dunia  usaha  ditunjukkan melalui  pembangunan  beberapa  sarana,  seperti taman bermain anak dan Pojok ASI yang ada di mall . Di samping itu, dilihat dari bidang pendidikan pun,  dunia  usaha  turut  berperan.  program  CSR ( Coorporate Social Responsibility ) sebagai bentuk kerjasama  dan  dukungan  dunia  usaha  dalam pembangunan  salah  satu  dari  lima  ZoSS,  dan sosialisasi  PHBS  (Perlilaku  Hidup  Bersih  dan Sehat)  ke  sekolah-  sekolah  bagi  anak-anak. Program CSR tersebut  juga  makin  kuat  dengan dibentuknya  Forum CSR .  Namun,  pemberian bantuan dalam program CSR masih belum benar- benar  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat. bentuk dukungan partisipan kebijakan oleh  pihak  masyarakat  juga  bisa  dilihat  dari kesediaan masyarakat mnejadi relawan Satgas PA tingkat  RW,  juga  tenaga  relawan  pada  P2TP2A dan lembaga lainnya yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Palembang.
Di samping itu, sifat opini publik yang ada di lingkungan implementasi suatu kebijakan publik juga  turut  berpengaruh  pada  keberhasilan  suatu kebijakan. Opini publik dalam hal ini yakni pihak stakeholder  sangat  mendukung,  namun  mereka menilai  perlu  adanya  dukungan  penuh  dari berbagai  pihak  dalam  pelaksanaan  Kebiajakan Pengembangan KLA tersebut. Begitu pun dengan masyarakat, namun publik mengaharapkan adanya sosialisasi  juga  digencarkan  agar  kebijakan  lebih dikenal  dan  dirasakan  manfaatnya  oleh  berbagai pihak.
Dengan demikian, lingkungan ekonomi, sosial,  dan  politik  bahwa  lingkungan  ekonomi secara umum mendukung pelaksanaan Kebijakan

## Volume 2 Nomor 2 Edisi Maret 2020
Pengembangan  KLA  di  Kota  Palembang, meskipun  di  sisi  lain  juga  menjadi  penghambat. Sementara  untuk  lingkungan  sosial  menghambat proses  pelaksanaan  Kebijakan  Pengembangan KLA  karena  karakteristik  masyarakat  perkotaan yang  individualis  dan  kurang  peduli  sehingga cenderung kurang berperan aktif. Begitupun gaya hidup  masyarakat  perkotaan  yang  cenderung bebas,  sedikit  banyak  menimbulkan  masalah tingginya  kasus  kekerasan  anak.  Namun, kelompok-kelompok  elit  politik,  partisipan  agen pelaksana mulai dari stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat  sangat  mendukung  pelaksanaan kebijakan  ini,  dilihat  dari  berbagai  bentuk dukungan dan opini publik yang muncul, dengan catatan  bahwa,  upaya  sosialisasi  dilakukan  lebih maksimal agar dampak dari kebijakan tersebut bisa dirasakan oleh berbagai pihak dan tentunya akan lebih optimal dalam pemenuhan hak-hak anak.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat dilihat bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan  Kabupaten/Kota  (KLA)  di  Kota Palembang  secara  umum  sudah  berjalan  dengan baik. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagain besar  hak-hak  anak  berdasarkan  Konvensi  Hak Anak  (KHA).  Meskipun,  pemenuhan  hak-hak anak  tersebutbelum  sepenuhnya  optimal  karena ada  beberapa  hal  yang  harus  lebih  diperhatikan untuk  diperbaiki.  Namun,  tujuan  dari  Kebijakan Pengembangan  KLA  di  Kota  Palembang berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak  yaitu,  untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota
yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child )  dari  kerangka  hukum  ke  dalam  definsi, strategi  dan  intervensi  pembangunan,  dalam bentuk:  kebijakan,  program  dan  kegiatan pembangunan  yang  ditujukan  untuk  pemenuhan hak-hak anak memang sudah terpenuhi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai implementasi Kebijakan
Pengembangan
Kabupaten/Kota  Layak  Anak  (KLA)  di  Kota Palembang, secara umum sudah berjalan dengan baik,  dilihat  dari  tercapainya  tujuan  kebijakan tersebut dengan terpenuhinya sebagain besar hak- hak  anak  berdasarkan  Konvensi  Hak  Anak (KHA),  meskipun  ada  beberapa  hal  yang  masih perlu diperbaiki.
Pemenuhan klaster hak anak yang paling baik dalam implementasi Kebijakan Pengembangan  Kabupaten/Kota  (KLA)  di  Kota Palembang  berdasarkan  Konvensi  Hak  Anak (KHA) adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, terlihat  dari  cukup  banyaknya  jumlah  fasilitas menyusui  atau  Pojok  ASI,  tingginya  presentase imunisasi  dasar  lengkap  bagi  anak,  rendahnya prevalansi gizi buruk pada balita, rendahnya Angka Kematian  Bayi  (AKB),  serta  aktif  dan berprestrasinya  PIKKRR  (Pusat  Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) sebagai lembaga  kesehatan  reproduksi  dan  mental  bagi anak  di  Kota  Palembang.  Meskipun  demikian, pemenuhan  hak-hak  anak  belum  sepenuhnya optimal  karena  lebih  disebabkan  hal-hal  sebagai berikut.

## 1. Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini
Pemerintahan Kota Palembang dalam hal pemenuhan  hak-hak  anak  menjadi  urutan ke  sekian  dalam  prioritas  pembangunan daerah. Serta urgensi atas pemenuhan hak- hak  anak  yang  berbeda  bagi  setiap  agen pelaksana  kebijakan  sehingga  membuat pelaksanaan  Kebijakan  Pengembangan KLA  di  Kota  Palembang  cenderung kurang sinkron antaragen pelaksananya.
2. Komunikasi  antarorganisasi  dan  aktivitas pelaksana  yang  dalam  hal  ini  kurangnya koordinasi  karena  begitu  banyaknya  agen pelaksana kebijakan yang tercantum dalam Gugus  Tugas  KLA  membuat  masih adanya beberapa Gugus Tugas KLA yang belum paham betul akan tupoksinya, serta sinkronisasi yang belum maksimal karena masih  kurangnya  tindak  lanjut  dari  hasil koordinasi yang sudah dilakukan.
3. Lingkungan  ekonomi,  sosial  dan  politik secara  umum  mendukung,  namun  di  sisi lain  juga  menjadi  penghambat  mengingat Kota  Palembang  merupakan daerah  yang cukup berkembang pesat, menjadikan Kota Palembang banyak diminati imigran yang kadang  membawa  dampak  sosial  seperti kemiskinan dan meningkatnya jumlah anak jalanan. Terkait lingkungan sosial,
karakteristik  masyarakat  perkotaan  yang individualis dan kurang peduli menyebabkan cenderung kurang berperan aktif.  Begitupun  gaya  hidup  masyarakat perkotaan  yang  cenderung  bebas,  sedikit banyak  menimbulkan  masalah  tingginya
kasus kekerasan anak.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka saran  yang  peneliti  ajukan  berupa  rekomendasi yaitu sebagai berikut.
1. Meningkatkan  sinkronisasi  dengan menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak-hak anak bagi SKPD
2. Melakukan  komunikasi  yang  lebih intensif  di  antara  Gugus  Tugas  Kota Layak  Anak  serta  monitoring  secara berkala  agar  pelaksanaan  Kebijakan Pengembangan KLA di Kota
Palembang  lebih  maksimal.  Juga dengan menindaklanjuti setiap keputusan hasil dari rapat koordinasi.
3. Melakukan pembangunan rumah singgah  dan  ZoSS  oleh  Pemerintah Kota  Palembang.  Sosialisasi  dan penguatan Satuan  Tugas  Perlindungan Anak  (Satgas  PA)  tingkat  RW  juga perlu dilakukan agar bisa lebih berperan aktif  dalam  mencegah  tindakan kekerasan  anak  serta  dapat  dikenal peran dan fungsinya oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Said  Zainal.  2012. Kebijakan  Publik . Jakarta: Sakemba Humanika.
Agustino,  Leo.  2008. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Bandung: CV Alfabeta
Moleong,  L.  J.  2005. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho  D.  Riant,  2003. Kebijakan  Publik  : Formulasi  Implementasi  dan  Evaluasi . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2011  tentang  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Indikator  Kabupaten/Kota
Layak Anak
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2011  tentang  Panduan  Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi
Kabupaten/Kota Layak Anak
Subarsono.  2006.  Analisis Kebijakan  Publik: Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi .  Yogyakarta:
Pustaka Belajar.
Undang-Undang  No.23  Tahun  2002  tentang
Perlindungan Anak
.  Semarang,  Puskodak  (CLoGAPPS)  UNDIP.