DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6802

## Jurnal Akuntansi dan Keuangan(JAK)
P- ISSN:2301-4717 E-ISSN: 2716-022X Homepage: https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index
Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan)
Arta Pradana 1* , Sunardi 2 , Muhammad Fahmi 3
123 Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Palembang
* Coressponding Author: artapradana29@gmail.com | Phone Number: 0823 7786 7508

## ARTICLEINFO
Received: 23-03-2022 Received inrevised: 26-04-2022 Accepted: 18-05-2022 Availableonline: 09-09-2022

## KEYWORDS

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the characteristics of the local government and internal control system on the financial performance of the local government in the districts/cities of the province of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and the Bangka Belitung Islands. The population in this study was 60 regions/cities in the provinces of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and Bangka Belitung Islands, with  the  sampling  method  determined  was  the  saturated  sample.  The  data  used  is secondary  data  in  the  form  of  LKPD  for  the  year  2017-2019.  The  data  collection method in this research is the documentation method. The data analysis method used is descriptive statistical analysis method, classical assumption test, and multiple linear regression,  as  well  as  data  processing  in  this  research  using  SPSS  16.0  (Statistical Product and Service Solution) statistical computer program. The results of this study can be concluded that jointly (f test) the variables of local government size, prosperity, intergovernmental revenue, and internal control systems have a  simultaneous effect on  the  financial  performance  of  local  governments  in  the  districts/cities  of  the provinces of South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and the archipelago. Bangka Belitung. Partially (t-test) shows that the size of local governments, intergovernmental revenue, and internal control systems have no effect on the financial performance of local  governments,  while  prosperity  has  a  significant  effect  on  the  financial performance  of  local  governments  in  the  districts/cities  of  the  provinces  of  South Sumatra, Lampung, Bengkulu, Jambi, and the islands. Bangka Belitung).
the size of local government; prosperity; intergovermental revenue; internal control system; local government financial performance

## PENDAHULUAN
Ukuran  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  karakteristik  pemerintah  daerah.  Ukuran  pemerintah  daerah menunjukkan  seberapa  besar  organisasi  pemerintahan  tersebut.  Tatas  (2018).  Dalam  pemerintahan  Ukuran  pemerintah yang  besar  akan  memberikan  suatu  kemudahan  dalam  kegiatan  operasional  yang  kemudian  akan  mempermudah  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Mega  (2019).  Kemakmuran  pemerintah  daerah  dapat  dinyatakan  dengan jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Rizki  (2017).  Undang-Undang  4  No.33  Tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Intergovernmental  revenue adalah  bagian  dari  pendapatan  yang  dihasilkan  lingkungan  eksternal  dan  tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada transfer  Pemerintah pusat. Intergovernmental Revenue lebih dikenal dengan dana perimbangan.  Tatas  (2018).  Sistem  pengendalian  intern  adalah  rencana  yang  mencakup  struktur  organisasi  dan  semua metode dan alat yang terkoordinasi yang digunakan di perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan aset/aset perusahaan, memverifikasi  keakuratan  dan  kebenaran  data  akuntansi,  meningkatkan  efisiensi  dan  Mempromosikan  kepatuhan manajemen kebijakan yang telah ditetapkan. (Yuhanis, 2019 : 543).
Berdasarkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  provinsi  Sumatera  Selatan,  Lampung,  Bengkulu,  Jambi  dan Kepualauan  Bangka  Belitung,  fenomena  variabel  ukuran  pemerintah  daerah  dan  kemakmuran  daerah  pada  provinsi Bengkulu, sepanjang tahun 2017,2018 dan 2019 memiliki total aset dan PAD yang tinggi tetapi rasio efektivitasnya rendah atau  kurang  efektif,  berbanding  terbalik  pada  provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  tahun  2017,2018,  dan  2019  memiliki total aset dan PAD yang rendah tetapi memiliki rasio efektivitas yang tinggi atau sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak  semua  pemerintah  daerah  yang  memiliki  total  aset  dan  PAD  yang  tinggi  memiliki  rasio  efektivitas  yang  tinggi, sebaliknya tidak semua pemerintah provinsi yang memiliki total aset dan PAD yang rendah memiliki rasio efektivitas yang rendah.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 119-128
Fenomena variabel Intergovermental Revenue pada provinsi Lampung tahun 2019 memiliki total dana perimbangan yang rendah tetapi memiliki rasio efektivitas yang tinggi, berbanding terbalik dengan provinsi Bengkulu tahun 2017,2018 dan  2019  memiliki  total  dana  perimbangan  yang  tinggi  tetapi  rasio  efektivitas  rendah  atau  kurang  efektif.  hal  ini disimpulkan bahwa tidak semua provinsi yang memiliki total dana perimbangan yang tinggi memiliki rasio efektivitas yang tinggi, sebaliknya tidak semua provinsi yang memiliki total dana perimbangan yang rendah memiliki rasio efektivitas yang rendah.
Fenomena  variabel  sistem  pengendalian  intern  pada  provinsi  Bengkulu  tahun  2018  dan  2019  jumlah  temuan kelemahan  SPI  terus  menurun  tetapi  rasio  efektivitasnya  rendah  atau  kurang  efektif,  berbanding  terbalik  pada  provinsi Jambi tahun 2018,2019 dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 memiliki jumlah temuan kelemahaan SPI yang mengalami kenaikan jumlah temuan tetapi rasio efektivitasnya tinggi atau sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua provinsi yang memiliki jumlah temuan kelemahan SPI yang rendah memiliki rasio efektivitas yang tinggi, sebaliknya tidak semua provinsi yang memiliki jumlah temuan kelemahan SPI yang tinggi memiliki rasio efektivitas yang rendah atau kurang efektif.
Akhila  (2020)  menyatakan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. Berbeda  dengan  penelitian  Aulia  (2017)  menyatakan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  tidak  mempengaruhi    kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lim  dkk  (2019)  menyatakan  bahwa  kemakmuran berpengaruh  positif  terhadap  terhadap  kinerja  penyenggaraan  keuangan  pemerintah  daerah.  Berbeda  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Mega  (2019)  menyatakan  bahwa  kemakmuran  daerah  tidak  mempengaruhi  kinerja  pemerintahan provinsi.
Tatas  (2018)  menyatakan  bahwa Intergovermental  Revenue mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memanfaatkan dana transfer pusat secara maksimal.Berbeda  dengan  penelitian  Nurfika  (2019)  menyatakan  bahwa Intergovermental  Revenue tidak  mempunyai berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara.
Safrida  (2017)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja keuangan pada kantor kabupaten Aceh Utara dan Instansi pemerintah. Penelitian Welly (2021) menunjukkan bahwa sistem  pengendalian  intern  pemerintah  berpengaruh  terhadap  kinerja  organisasi  perangkat  daerah  di  Provinsi  Sumatera Selatan. Berbeda dengan penelitian Oka (2017) menunjukkan  bahwa kelemahan  sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap penetapan opini audit atas laporan keuangan daerah BPK. Penelitian M.Firza (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Sistem  Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan).

## TINJAUAN TEORI Karakteristik Pemerintah Daerah
Aulia (2017) menyatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah ciri khas pemerintah daerah yang menjadi ciri dan pembeda suatu daerah dengan daerah lainnya. Hasil penelitian Aulia  menunjukkan bahwa kemakmuran dan belanja daerah  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  sedangkan  ukuran  pemerintah  daerah, tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat,  dan leverage tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  berdasarkan  rasio  efisiensi  kinerja.    Karakteristik  pemerintah  daerah  adalah  ciri-ciri  khusus  yang dimiliki  oleh  suatu  pemerintah  daerah  dan  menjadi  pembeda  dengan  daerah  lain.  Raimundo  (2017).  Hasil  penelitian Raimundo menunjukkan bahwa umur administratif pemerintah daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Sementara  itu,  ukuran, leverage ,  ketergantungan,  dan  belanja  daerah  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  Karakteristik pemerintah daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap  pemerintah  daerah  yang  terdapat  perbedaan  dengan  daerah  lainnya.  Mega  (2019).  Hasil  penelitian  mega menunjukkan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  dan  opini  audit  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah provinsi, sedangkan kemakmuran daerah dan belanja modal tidak mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi.
Ukuran Pemerintah Daerah Ukuran  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  karakteristik  pemerintah  daerah.  Ukuran  pemerintah  daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut. Tatas (2018). Noviyanto dan Kiswanto ( 2016) menyatakan bahwa  Ukuran  (size) pemerintah  daerah  merupakan  besar  kecilnya  objek  dari  pemerintah  daerah  tersebut. Mega  (2019) menyatakan  bahwa  Ukuran  pemerintah  daerah  yang  besar  dapat berkontributif untuk  kegiatan  operasional  pemerintah daerah yang diikuti dengan peningkatan performance keuangan pemerintah daerah. Ni Made (2016) Size yang besar pada suatu  pemerintah  daerah  dapat  memberikan  kemudahan  kegiatan  ataupun  program-program  pemerintah  daerah  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

## Kemakmuran
Lim  dkk  (2019)  Kemakmuran  merupakan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Tingkat  kemakmuran daerah  di  tunjukkan  oleh  PAD.  Kemakmuran  pemerintah  daerah  dapat  diukur  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Novianti  dan  Kismanto  (2016)  menyatakan  bahwa  tingkat  kekayaan  atau  kemakmuran  daerah  di  cerminkan  dengan peningkatan  pendapatan  asli  daerah.  Kemakmuran  pemerintah  daerah  dapat  dinyatakan  dengan  jumlah  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Rizki (2017).
“ UU  No.  33  tahun  2004  pasal  1,  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku, Tujuan Pendapatan Asli Daerah
adalah  untuk  memberikan  kewanangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  derah  sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemakmuran dianggap mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari total pendapatan asli daerah (PAD). ”

## Intergovermental Revenue
“ Intergovernmental  revenue merupakan  bagian  dari  pendapatan  yang  berasal  dari  lingkungan  eksternal  dan  besarnya ketergantungan  Pemerintah  Daerah  dari  transfer  pemerintah  pusat. Intergovernmental  Revenue biasa  dikenal  dengan  dana perimbangan. Tatas (2018). Intergovermental Revenue merupakan biaya yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah yang  hendak  digunakan  untuk  membiayai  aktivitas  daerah  tersebut  agar  tercapainya  tujuan  pemerintah  daerah  untuk menyejahterakan  masyarakat  dan  meningkatkan  pelayanan  publik.  Helen  (2021 ). Undang-undang  No  33  tahun  2004 “ tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dann  Pemerintahan  Daerah.  Perimbangan  keuangan  antara Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  adalah  suatu  sistem  pembagian  keuangan  yang  adil,  proporsional,  demokratis, transparan,  dan  efisien  dalam  rangka  pendanaan  penyelenggaraan  Desentralisasi,  dengan  memper-timbangkan  potensi, kondisi,  dan  kebutuhan  daerah,  serta  besaran  pendanaan  penyelenggaraan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan.  Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## Sistem Pengendalian Intern
Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu: keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum/peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi. (Mulyadi,2016: 180). Yuhanis (2019: 43) Sistem pengendalian Intern adalah rencana yang mencakup struktur organisasi dan semua metode dan alat terkoordinasi yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan properti perusahaan, memverifikasi keakuratan  dan  kebenaran  data  akuntansi,  mempromosikan  dan  berkontribusi  pada  efisiensi,  untuk  mempromosikan kepatuhan dengan yang ditetapkan. pedoman manajemen.
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun “ 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  Sistem  Pengendalian  Intern  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di  lingkungan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Sistem  pengendalian  intern  dengan  menggunakan  jumlah  temuan  SPI  sebagai indikator.  Dewi  (2020).  semakin  sedikit  jumlah  temuan  kelamahan  spi  menggambarkan  semakin  baik  kinerja  keuangan suatu daerah.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Noviyanto dan Kiswanto ( 2016) menyatakan  bahwa Ukuran (size) pemerintah daerah merupakan besar kecilnya objek  dari  pemerintah  daerah  tersebut.  Mega  (2019)  menyatakan  bahwa  Ukuran  pemerintah  daerah  yang  besar  dapat berkontributif untuk  kegiatan  operasional  pemerintah  daerah  yang  diikuti  dengan  peningkatan performance keuangan pemerintah daerah. Ni Made (2016) Size yang besar pada suatu pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan kegiatan ataupun  program-program  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  baik.  Akhila (2020) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki dampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan  adanya  ukuran  pemerintah  daerah  yang  besar,  pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  meningkatkan akuntabilitas karena ukuran pemerintah daerah yang besar juga akan diikuti dengan sebuah  resiko  penyalahgunaan yang besar  pula.  Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

## H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

## Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Lim  dkk  (2019)  Kemakmuran  merupakan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Tingkat  kemakmuran daerah  di  tunjukkan  oleh  PAD.  Kemakmuran  dari  pemerintah  daerah  dapat  dilihat  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD). Novianti  dan  Kismanto  (2016)  menyatakan  bahwa  tingkat  kekayaan  atau  kemakmuran  daerah  di  cerminkan  dengan peningkatan pendapatan asli daerah. UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku, Tujuan Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  untuk  memberikan  kewanangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mendanai  pelaksanaan otonomi  derah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai  perwujudan  desentralisasi.  Kemakmuran  dianggap  mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari total pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah kekayaan  daerah  yang  optimal  dapat  mencerminkan  suatu  daerah  yang  mampu  mengenali  potensi  di  daerah  dan  akan mendukung  kinerja  pemerintah  daerah.  Aulia  (2017) dan  Lim  dkk  (2019) menyatakan  bahwa  kemakmuran  berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

## H2 : Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Pengaruh Integovermental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
“ Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dann Pemerintahan Daerah.  Perimbangan “ keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  adalah  suatu  sistem  pembagian  keuangan yang  adil,  proporsional,  demokratis,  transparan,  dan  efisien  dalam  rangka  pendanaan  penyelenggaraan  Desentralisasi,
dengan  memper-timbangkan  potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  daerah,  serta  besaran  pendanaan  penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya  alam), dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Tatas  dkk  (2018)  menyatakan  bahwa intergovernmental revenue mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Sehingga  semakin  banyak  jumlah pendapatan  transfer  pemerintah  pusat  berarti  menunjukkan  semakin  besar  dana  yang  diperoleh  untuk  membiayai  tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H3 : integovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yuhanis  (2019:  43)  Sistem  pengendalian  internal  adalah  rencana  yang  meliputi  struktur  organisasi  dan  semua metode dan alat terkoordinasi yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan properti perusahaan, memverifikasi keakuratan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan untuk berkontribusi pada kepatuhan dengan peraturan yang sesuai Kebijakan manajemen telah ditetapkan. “ Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah Sistem Pengendalian Intern yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Sistem  pengendalian intern dengan menggunakan jumlah temuan SPI sebagai indikator. Dewi (2020). semakin sedikit jumlah temuan kelamahan spi menggambarkan semakin baik kinerja keuangan suatu daerah. Safrida (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

## H4 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE
Populasi dan Sampel Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten/kota  36  provinsi  Sumatera  Selatan,  kabupaten/kota provinsi  Lampung,  kabupaten/kota  provinsi  Bengkulu,  kabupaten/kota  Provinsi  Jambi  dan  Kabupaten/kota  provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2019 sebanyak 60 kabupaten/ kota.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian

## Variabel dependen (Y) kinerja keuangan pemerintah daerah
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  realisasi  pengeluaran  dan  realisasi  penerimaan  sebagai  indikator. Aulia (2017). Penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan  rasio efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.(Mardiasmo,2009: 134).
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah =(Realisasi pendapatan)/(anggaran pendapatan)
Variabel independen (X1) ukuran pemerintah daerah
Penelitian Ukuran pemerintah daerah diukur dengan logaritma natural total aset. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian. Dewi (2020).
Ukuran pemerintah daerah = Log. n (Total aset)
Variabel independen (X2) kemakmuran
Ukuran pemerintah daerah (X1)
Intergovernmental revenue (X3) Kemakmuran (X2) Kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) Sistem pengendalian intern (X4)
Penelitian kemakmuran diukur dengan logaritma natural PAD. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian Lim dkk (2019).
Kemakmuran = Log. n  (PAD)
Variabel independen (X3) intergovermental revenue Penelitian  kemakmuran  diukur  dengan  total  dana  perimbangan  dan  total  pendapatan.  Penelitian  ini  berdasarkan pada penelitian Tatas (2018).
Intergovermental Renevue = Total Dana Perimbangan / Total pendapatan
Variabel independen (X4) sistem pengendalian intern
Penelitian sistem pengendalian intern diukur dengan menggunakan jumlah temuan SPI. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian Dewi (2020).
SPI = Jumlah temuan SPI

## HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data yang digunakan dalam
Tabel 1. Statistik Deskriptif N Minimum Maximum     Mean Std. Deviation UKP 180 12.05 13.21 12.3493 0.19953 KM 180 10.3 12.04 10.9641 0.32246 IR 180 10.72 86.44 72.6927 7.80975 SPI 180 8 55 20.1111 7.69523 KKPI 180 14.64 113.16 96.9631 7.93822 Valid N (listwise)  180 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022
Dalam tabel  1 . Terdiri  dari  N  yaitu  jumlah  penelitian  sebanyak  180  sampel,  minimum  menjelaskan  tentang  nilai terendah dalam penelitian, maksimum menjelaskan tentang nilai tertinggi, rata-rata (mean) adalah keseluruhan data yang dijumlahkan  dan  hasilnya  dibagi  dengan  jumlah  data,  standar  deviasi  ialah  akar  kuadrat  dari  penyimpangan  nilai  data dengan nilai mean dibagi banyaknya data.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau kedua-duanya terdistribusi normal atau tidak. Regresi dikatakan baik jika nilai residual yang berdistribusi mendekati normal atau normal. Terdapat dua cara untuk mengukur apakah nilai residual normal atau tidak. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 1. Uji Normalitas ( Normal P-P plot ) Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022 Uji multikolonieritas
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 119-128
Uji  multikolonieritas  adalah  ditemukannya  korelasi  yang  sempurna  atau  mendekati  sempurna  antara  variabel idnependen pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel  bebas. Dapat dilihat nilai VIF dari variabel-variabel tersebut < 10 atau tidak ada variabel bebas yang memiliki variance inflitation factor (VIF) di atas 10 dan nilai tolerance dari variabel-variabel tersebut >0,1 sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Ukuran Pemerintah Daerah 0.55 1.818 Kemakmuran 0.481 2.08 Intergovermental Revenue 0.681 1.468 Sistem Pengendalian Intern 0.959 1.042 a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

## Uji autokorelasi
Berdasarkan  tabel  3  diketahui  nilai  DW  yaitu  1,447  selanjutnya  nilai  ini  akan  dibandingkan  dengan  nilai  table Durbin Watson dimana jumlah sampel N = 141 dan jumlah Variabel K = 4 maka di peroleh DU 1,7835 dan 5-DU 3,2165 maka ditarik kesimpulan DW < 5-DU dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .269 a 0.072 0.045 2.65562 1.447 a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Intergovermental Revenue, Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

## Uji heteroskedastisitas
Dengan  melihat  grafik  plot  antara  nilai  prediksi  variabel  terikat  (dependen)  yaitu  ZPRED  dengan  residualnya SRESID.  Pada  gambar scatterplot tersebut  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta  tersebar  baik  atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
uji  regresi linier berganda sebagai berikut:

## Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 72.169 23.102 UKP -0.072 2.021 KM 2.555 1.136 IR -0.006 0.06 SPI -0.04 0.037
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022
Dari Tabel 4 maka persamaan model regresi linier berganda diatas dapat diperoleh sebagai berikut:

## KKPD = 72,169 - 0,072 + 2,555 - 0,006 - 0,040 + e
Dari persamaan analisis regresi linier tersebut maka dapat diketahui:
1. Konstanta sebesar 72,169 artinya variabel UPD, KM, IR dan SPI di anggap konstan (bernilai 0), maka nilai KKPD_UPD 72,169.
2. Nilai koefisien regresi UPD sebesar  -0,072 menunjukkan hubungan negatif (terbalik) yang memberi arti bahwa setiap kenaikan  UPD  sebesar  1%  maka  menyebabkan  KKPD  menurun  sebesar  -0,072  dengan  asumsi  variabel  lain  adalah konstan (Cateris paribus).
3. Nilai  koefisien  regresi  KM  sebesar    2,555  menunjukkan  hubungan  positif  (searah)  yang  memberi  arti  bahwa  setiap kenaikan  KM  sebesar  1%  maka  menyebabkan  KKPD  meningkat  sebesar  2,555  dengan  asumsi  variabel  lain  adalah konstan (Cateris paribus).
4. Nilai koefisien regresi IR sebesar      -0,006 menunjukkan hubungan negatif (terbalik) yang memberi arti bahwa setiap kenaikan  IR  sebesar  1%  maka  menyebabkan  KKPD  menurun  sebesar  -0,006  dengan  asumsi  variabel  lain  adalah konstan (Cateris paribus).
5. Nilai koefisien regresi SPI sebesar      -0,040 menunjukkan hubungan negatif (terbalik) yang memberi arti bahwa setiap kenaikan  SPI  sebesar  1%  maka  menyebabkan  KKPD  menurun  sebesar  -0,040  dengan  asumsi  variabel  lain  adalah konstan (Cateris paribus).

## Uji Kelayakan Model (Uji F) Berikut hasil pengujian uji F
Tabel 5. Uji F Variabel F Sig. Kesimpulan Ukuran Pemerintah daerah, Kemakmuran, Intergovermental revenue dan Sistem Pengendalian Inter 2.656 .036 a Berpengaruh

## Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

## PEMBAHASAN Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  uji  signifikasi  parsial  (uji  t)  menunjukkan  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  (UKP)  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  dilihat  dari  tingkat  signifikasi  ukuran  pemerintah  daerah  (UKP) sebesar 0,971 artinya lebih besar dari pada 0,05. Dengan demikian penelitian ini menolak H1 yang berarti bahwa ukuran pemerintah daerah (UKP) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Secara teoritis besar kecilnya ukuran pemerintah daerah dipengaruhi oleh total aset, hal ini menunjukkan semakin besar  total  aset  suatu  daerah,  maka  semakin  besar  ukuran  pemerintah  daerah,  sebaliknya  semakin  kecil  total  aset  suatu daerah  semakin  kecil  pula  ukuran  pemerintah  daerah.  Ukuran  pemerintah  daerah  yang  besar  dapat berkontributif untuk kegiatan operasional pemerintah daerah yang diikuti dengan peningkatan performance keuangan pemerintah daerah. Mega (2019). Terkait hal ini disebabkan total aset pemerintah daerah belum memberikan kontibusi dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, aset tetap yang lebih dominan dari pada aset lancar. Aset tetap yang dimiliki oleh daerah kurang produktif untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal tersebut berdampak pada kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  semakin  besar  total  aset  suatu  daerah  maka  semakin  besar  peluang  pemerintah
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 119-128
daerah dalam meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan aset daerah yang dimiliki secara optimal untuk pendapatan daerah. Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Aulia  (2017)  dan  Tatas  (2018)  dengan  hasil  penelitian  bahwa  ukuran pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Berbeda  dengan  penelitian  Lim (2019),  Mega  (2019),  Akhila  (2020)  dengan  hasil  penelitian  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang sudah ada dan mendukung penelitian sebelumnya, ukuran pemerintah daerah banyak yang tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini membuktikan sejalan dengan penelitian sebelumnya tetapi tidak sejalan dengan toeri yang sudah ada.

## Pengaruh Kemakmuran (X2) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  uji  signifikasi  parsial  (uji  t)  menunjukkan  kemakmuran  (KM)  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikasi kemakmuran (KM)  sebesar  0,026 artinya lebih kecil dari pada 0,05. Dengan demikian penelitian ini menerima H1 yang berarti bahwa ukuran pemerintah daerah (UKP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kemakmuran  pemerintah  daerah  dapat  dinyatakan  dengan  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Rizki  (2017). PAD (pendapatan asli daerah) diharapkan mampu untuk meningkatkan kemakmuran daerah, sehingga mempunyai dampak meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran daerah cenderung semakin baik jika jumlah PAD tinggi, sebaliknya Kemakmuran daerah cenderung semakin buruk jika jumlah PAD rendah.
Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Aulia  (2017)  dan  Lim  dkk  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini Berbeda dengan penelitian Farah (2018)  dan  Mega  (2019)  menyatakan  bahwa  kemakmuran  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh Intergovermental Revenue (X3) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil  uji  signifikasi  parsial  (uji  t)  menunjukkan  bahwa Intergovermental  revenue tidak  berpengaruh  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  signifikasi Intergovermental  revenue  (IR) sebesar 0,926 artinya lebih besar dari pada 0,05. Dengan demikian penelitian ini menolak H1 yang berarti bahwa Intergovermental revenue  (IR) tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah. Intergovernmental  revenue merupakan bagian  dari  pendapatan  yang  berasal  dari  lingkungan  eksternal  dan  besarnya  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  dari transfer pemerintah pusat. Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan. Tatas (2018). Secara teoritis Semakin besar jumlah penerimaan transfer dari pemerintah pusat berarti semakin besar dana yang diperoleh dalam membiayai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal ini disebabkan oleh jumlah total dana perimbangan yang lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan sehingga persentase tidak mencapai 100%. Sehingga menyebabkan tidak tercapainya pembiyayaan untuk tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Rizki  (2017)  Nurfika  (2019)  menyatakan  bahwa Intergovermental  revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian Tatas (2018) dan Lim (2019)  yang  menyatakan  bahwa intergovermental  revenue berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Pada  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  teori  yang  sudah  ada  dan  mendukung  penelitian  sebelumnya, intergovermental  revenue daerah  banyak  yang  tidak  berpengaruh.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  sejalan  dengan penelitian sebelumnya tetapi tidak sejalan dengan toeri yang sudah ada.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X4) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  uji  signifikasi  parsial  (uji  t)  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikasi  sistem pengendalian intern (SPI) sebesar 0,277  artinya  lebih  besar  dari  pada  0,05.  Dengan  demikian  penelitian  ini  menolak  H1  yang  berarti  bahwa  sistem pengendalian intern (SPI) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Sistem  pengendalian  intern  menggunakan  jumlah  temuan  kelemahan  Sistem  pengendalian  intern  sebagai  alat pengukuran.  Dewi  (2020).  kecenderungannya  semakin  sedikit  jumlah  temuan  SPI  di  setiap  provinsi  maka  semakin  baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya semakin banyak jumlah temuan SPI di setiap provinsi maka semakin buruk kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  mendukung  penelitian  M.Firza  (2018)  dan  Oka  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian intern  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Berbeda  dengan  penelitian  Safrida (2017)  dan  Welly  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  daerah.  Pada  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  teori  yang  sudah  ada  dan  mendukung  penelitian sebelumnya, sistem pengendalian intern daerah banyak yang tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini membuktikan sejalan dengan penelitian sebelumnya tetapi tidak sejalan dengan toeri yang sudah ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan pengujian hasil penelitian dan pembahasan, maka dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Ukuran  Pemerintah  Daerah  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung). hal  ini  disebabkan  total  aset  pemerintah  daerah  belum  memberikan  kontibusi  dan  berfungsi  sebagaimana  mestinya
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 119-128
dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, aset tetap yang lebih dominan dari pada aset lancar. Aset tetap yang dimiliki oleh daerah kurang produktif untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal tersebut berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar total aset suatu daerah maka semakin besar peluang pemerintah daerah  dalam  meningkatkan  kinerjanya  dengan  memanfaatkan  aset  daerah  yang  dimiliki  secara  optimal  untuk pendapatan daerah.
2. Kemakmuran  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota provinsi  SUMBAGSEL  (Sumatera  Selatan,  Lampung,  Bengkulu,  Jambi  dan  Kepulauan  Bangka  Belitung).  Varaiabel kemakmuran memiliki koefisien 2,248 dengan nilai signifikasi 0,026, maka semakin besar jumlah PAD (pendapatan asli daerah) suatu daerah maka semakin baik tingkat kemakmuran daerah semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Intergovermental  Revenue secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja    keuangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung). Terkait hal ini disebabkan oleh jumlah total dana perimbangan yang lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan sehingga persentase tidak mencapai 100%. Sehingga menyebabkan tidak tercapainya pembiyayaan untuk tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4. Sistem  Pengendalian  Intern  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten/kota provinsi SUMBAGSEL (Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung). Jumlah temuan kelemahan spi yang memiliki koefisiensi regresi negatif sebesar  -1,092 dengan nilai signifikasi 0,277, maka semakin banyaknya jumlah temuan kelamahan spi menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan suatu daerah.

## Saran
Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  untuk  dapat  menambah  dan  mengembangkan  lagi  dengan  variabel  lain. Selanjutnya  penambahan  sampel  penelitian  dapat  dilakukan  menggunakan  proksi  lain  selain  rasio  efektivitas  dalam mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  diantaranya  rasio  efisisensi,  rasio  kemandirian,  rasio  aktivitas  dan  rasio pertumbuhan.

## REFERENSI
Akhila  Santika  Kirana.  (2020). “ Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Opini  Audit  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  /  Kota  Di  Indonesia  Tahun  2018). Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani , 8 (2) : 175-192.
Aulia Rizka Kusuma. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6 (1) : 2460-0585.
Dewi Sari. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi tidak dipublikasikan . Universitas Muhammadiyah Palembang.
Helen  Andaresta,  Khairul  Aswar  dan  Ermawati.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan, Size Pemerintah  Daerah  Dan  Tingkat  Kemiskinan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Konferensi  Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi . 2 (1) : 1614-1624.
Lim Nur Aminah, Nunuv Nur Afiah, dan Arie Pratama. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Intergovermental Revenue dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. SIKAP, 3 (2) : 147-165.
Mardiasmo (2009). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 4). Yogyakarta: ANDI
Mega  Andani,  Sarwani,  Novita  Weningtyas  Respati  (2019).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Opini  Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia . Jurnal Akuntansi , 9 (2) : 111-130.
M.Firza  Alfi  dan  Puja  Rizqy  Ramadhan,  (2018).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  dan  Temuan  Audit  Badan  Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. Jurnal studi Akuntansi dan Keuangan, 2 (3) : 103-104. Mulyadi (2016). Auditing (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
Ni  Made  Suryaningsih  dan  Eka  Ardhani Sisdyanti. (2016).  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Opini  Audit  Pada  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 15 (2) : 1453-1481.
Nur  dan  Kiswanto  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah,  Temuan  Audit  Bpk  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 5 (1) : 2252-6765.
Nurfika  Irmawati  Purba.  (2018). Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Intergovermental  Revenue,  Ukuran  Legislatif  Dan Opini  Audit  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Sumatera  Utara. Skripsi  tidak  diterbitkan.  Medan  : Universitas Sumatera Utara.
Oka  Purnawan  Widodo  dan  Sudarno.  (2017).  Pengaruh  Temuan  Kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal Of Accounting , 6 (1) 2337-3806. “
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Raimundo  Patria  Hayu  Sasmita.  (2017).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Opini  Audit  BPK  Terhadap Understandability Dalam Kualitas Laporan Keuangan. MODUS 33 (1) : 98-119.
Rizki Hamdani. (2017). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, Ukuran Legistatif, Dana Transfer Pemerintah Pusat  Dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kota  Di 90 Indonesia. Skripsi  tidak diterbitkan. Medan : Universitas Sumatera Utara.
Romie Priyastama. (2017). The Book of SPSS Pengolahan dan Analisis Data. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.
Safrida Hanum, Edi Zukfiar dan Neo Agustina. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan, (3) : 86-96 Tatas  Ridho  Nugrohodan  dan  Novi  Eko  Prasetyo.  (2018). “ Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur . ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan 7 (1) : 27-34. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . V. Wiratna Sujarweni (2021). Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
Welly. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di provinsi sumatera selatan. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18 (1) : 2662-1845.
Yuhanis Ladewi. (2019). Sistem Informasi Akuntansi I (Edisi 5). Palembang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.