Received : February 2022 Accepted : March 2022 Published : June 2022

## PENGARUH BYSTANDER EFFECT DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP KECURANGAN LAPORAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Yohana Febiani Angi 1 , Maria Indriyani Hewe Tiwu 2 Universitas Nusa Cendana 1,2
Jl. Adisucipto, Penfui, Kota Kupang,NTT Email: yfangi@staf.undana.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to (1) Determine the effect of the observer's impact on reducing party financial assistance funds; (2) Knowing the effect of whistleblowing on opposing fraud and (3) studying the effect of observers and complaints on the increase in party political aid funds. Testing the hypothesis in this study using an experimental  instrument.  The  factors  consist  of  two  variables,  namely  the  adequacy  of  financial statements as the dependent variable, the observer effect and the complaint as an independent variable. The  population  in  this  study  were  all  students  of  FEB  Accounting  Study  Program,  Nusa  Cendana University.  The  sampling  technique  using  purposive  sampling  method.  The  criteria  used  as  research correspondents are students who have received and taken Business Law and Ethics courses. The data used in this study are primary data obtained directly from the research object in several research results. The Rating Scale used in this study uses a Likert Scale.
Keywords: Bystander effect, whistleblowing, Fraudulent Reports on political party financial assistance

## PENDAHULUAN
Terwujudnya  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  atas  pencatatan,  pengelolaan,  dan pelaporan  Dana  Kampanye  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  meningkatkan kepercayaan  publik  dalam  proses  penyelenggaraan  Pemilihan  yang  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil.  Dalam  rangka  mewujudkan  terciptanya  transparansi  dan  akuntabilitas publik,  Undang-Undang  dan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  mengenai  Dana Kampanye  mensyaratkan  dilakukannya  audit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  yang  ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Peserta  dan  Penyelenggara  Pemilu  dituntut  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan adil. Berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu salah satunya yaitu  kegiatan  Kampanye  yang  merupakan  kesempatan  Peserta  Pemilu  untuk  mendapatkan dukungan  dari  masyarakat.  Pada  Kegiatan  Kampanye  tersebut  tentunya  memerlukan pendanaan.  Pendanaan  Kampanye  oleh  Peserta  Pemilu  dapat  difasilitasi  oleh  KPU,  KPU Provinsi/KIP  Aceh  dan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota,  yaitu  Kampanye  berupa  pemasangan  alat
peraga  kampanye  di  tempat  umum,  penayangan  iklan  Kampanye,  dan  debat  pasangan  calon presiden dan wakil presiden.
Salah  satu  kemajuan  dari  Perppu  No  1/2015  tentang  pilkada,  yang  kemudian  ditetapkan menjadi  UU  No  1/2015  dan  diubah  melalui  UU  No  8/2015,  adalah  pengaturan  tentang kampanye.  Pertama,  undang-undang  ini  untuk  pertama  kalinya  mengatur  pembiayaan kampanye oleh negara; kedua, untuk pertama kalinya juga mengatur tentang pembatasan dana kampanye. Dua hal yang sudah lama diperjuangkan para aktivis pemilu, namun selalu dianggap angin  lalu  oleh  pembuat  undang-undang.  Dua  peraturan  tersebut  sesungguhnya  menuju  satu tujuan: mengurangi beban biaya kampanye yang harus ditanggung oleh pasangan calon kepala daerah.  Selama  ini  dipercaya,  akibat  tingginya  biaya  kampanye  yang  harus  ditanggung pasangan  calon,  maka  ketika  terpilih  mereka  berusaha  membayar  utang  biaya  kampanye sekaligus memupuk biaya kampanye pilkada berikutnya. Akibatnya banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mengambil jalan pintas mengumpulkan dana politik.
Sama  dengan  undang-undang  pemilu  sebelumnya,  UU  No  1/2015  juncto  UU  No  8/2015 menyebut  tujuh  metode  kampanye:  1)  pertemuan  terbatas;  2)  pertemuan  tatap  muka  dan dialog;  3)  debat  publik/debat  terbuka  antarpasangan  calon;  4)  penyebaran  bahan  kampanye kepada  umum;  5)  pemasangan  alat  peraga;  6)  iklan  media  massa  cetak  dan  media  massa elektronik; dan atau 7) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Namun  undang-undang  ini  menyebutkan  semua  bentuk kampanye dibiayai negara kecuali pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog. Dua jenis kampanye inilah yang harus ditanggung pasangan calon, sedang yang lain dibiayai oleh APBN/APBD.
Dari hasil laporan dana kampanye Pilkada 2010-2017, biaya kampanye pertemuan terbatas dan  tatap  muka  sekitar  10%  dari  seluruh  total  biaya  kampanye.  Tabel  berikut  meunjukkan jumlah dana kampanye calon kepala daerah di Indonesia.UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 tetap mengamanatkan kepada KPU untuk membatasi dana kampanye. Tentu pembatasan dana kampanye ini tidak harus dimaknai sebagai pembatasan pengeluaran atau belanja saja, tetapi juga pembatasan pemasukan atau pendapatan. Undang-undang telah menuntun, pembatasan belanja  kampanye  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  jumlah  penduduk,  luas  wilayah  dan standar  biaya  daerah.  KPU  tentu  perlu  memciptakan  rumus  yang  menggabungkan  tiga  hal tersebut,  dengan  tetap  memperhatikan  angkaangka  pengeluaran  belanja  kampanye  pilkada selama ini. Dalam UU tersebut telah menetapkan batas maksimal sumbangan perseoranan Rp 50  juta  dan  sumbangan  badan  usaha  swasta  Rp  500  juta.  Namun  seperti  undang-undang
pemilu sebelumnya, UU ini tidak membatasi sumbangan dari pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
Akuntan  publik  sebagai  pihak  independen,  profesi  kepercayaan  masyarakat  harus  mampu menunjukkan  keindepensianny,  tidak  memiliki  konflik  kepentingan  terhadap  subjek  yang diperiksanya.  Berani  mengungkapkan  adanya  temuan/kecurangan  dalam  pemeriksaan  dana kampanye. Salah satu alasan mengapa seorang karyawan dalam perusahaan tidak melaporkan adanya  kecurangan  adalah  karena  keyakinannya  bahwa  nanti  kecurangan  tersebut  akan dilaporkan  oleh  orang  lain.  Dalam  kasus  Enron,  Sherron  Watkins  meyatakan  bahwa  adanya diffusion  of  responsilbility mendorong  terjadinya bystander  effect sehingga  berkontribusi  dan membiarkan  secara  terus  menerus  terjadinya  kecurangan  akuntansi  di  Eropa.  Temuan  hasil pemeriksaan auditor KAP terhadap dana kampanye di Indonesia adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Temuan hasil audit dana kampanye Pileg dan Pilpres di Indonesia
No Temuan Partai Politik 1 Tidak  melaporkan  tepat  total  penyumbang,  yaitu sebanyak 150  penyumbang,  senilai  Rp.  234.734.504.312. Selain  itu  ada  42  orang  dan  42  badan  usaha  yang masuk penyumbang namun tidak jelas identitasnya Partai Demkrat, Pileg Tahun 2009
2 Hasil audit Jokowi-JK terdapat 3 orang penyumbang yang  tidak  dapat  dikonfirmasi  atas  besaran sumbangannya.  Yaitu,  Inggrit  Sridanti  (Rp.7,5  juta), Cendrayani Sunardja (Rp.75 juta) dan Tania Meladi (Rp.10  juta).  Lalu  terdapat  2  badan  usaha  yang sebagian  sahamnya  dimiliki  asing.  Yaitu,  PT.  Ultra Prima  Abadi  dan  PT.  Semen  Bosowa  Indonesia yang  menyumbang  masing-masing  Rp  5  miliar. Sehingga total kedua perusahaan itu Rp. 10 miliar
Pilpres Tahun 2014
3 Penyumbang  dana  kampanye  Prabowo  –  Hatta berjumlah  61  pihak  yang  telah  menyumbang.  Dari jumlah  tersebut,  sebanyak  1  penyumbang  berasal dari  pasangan  calon  yaitu  Prabowo  dengan  jumlah sumbangan RP.5 miliar Piplres 2014 4 Penyumbang  parpol  atau  gabungan  parpol  untuk  Piplres 2014
No Temuan Partai Politik Prabowo-Hatta  berjumlah  8  penyumbang  yang kesemuanya adalah partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan jumlah sumbangan Rp.
101.769.202.684 dengan bentuk sumbangan berupa uang sebanyak Rp. 8 miliar, barang berupa bendera senilai  Rp.  2,5  miliar,  dan  jasa  berupa  iklan  dan ekspedisi senilai Rp.91.267.202.684.
Sumber: https://antikorupsi.org , 2019
Laporan  keuangan  yang  merupakan  informasi  penting  bagi  organisasi  maupun  pihak  lain yang  membutuhkan  menjadi  rentan  akan  adanya  kecurangan (fraud). Kecurangan  laporan keuangan (financial  statement  fraud) bisa  dilakukan  oleh  pimpinan  dan  karyawan  yang bertanggung  jawab  pada  organisasi/institusi,  divisi  atau  unit  lain  berupa  manipulasi  pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi. Hal ini akan berdampak pada adanya tindakan tidak etis  seorang  pimpinan  atau  karyawan  yang  seharusnya  memiliki  tanggung  jawab  untuk bertindak  profesional  sesuai  dengan  prinsip  pekerjaannya.  Pada  tahun  2016 Association  of Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  Indonesia  bekerjasama  dengan  Pusat  penelitian  dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) STIE Perbannas Surabaya melakukan penelitian tentang Fraud di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa fraud yang  paling  banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi.
Situasi  yang  memungkinkan  terjadinya financial statement fraud dapat  diukur  dengan berbagai metode (Spathis, 2002). Salah satu metode yang dapat mengukur kecurangan laporan keuangan  adalah earnings  management .  Hal  tersebut  didasarkan  pada  pernyataan  Rezaee (2002)  bahwa financial  statement  fraud berkaitan  erat  dengan  tindakan  manipulasi  laba  yang dilakukan  oleh  manajemen/pengelolaa  organisasi.  Tindakan  yang  dilakukan  pimpinan organisasi  maupun  karyawan  organisasi  tersebut  dipengaruhi  oleh  perilaku  yang  ada  pada setiap manusia, kemudian berkembanglah akuntansi keperilakuan. Perkembangan yang pesat dari akuntansi keperilakuan lebih disebabkan akuntansi dihadapkan secara simultan pada ilmu- ilmu  sosial  secara  menyeluruh  mengenai  bagaimana  perilaku  manusia  memengaruhi  data akuntansi  dan  keputusan  bisnis,  serta  bagaimana  akuntansi  memengaruhi  keputusan  bisnis dan  perilaku  manusia.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Arfan  (2011)  bahwa  akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan.
Kecurangan ini terjadi karena adanya efek pengamat (bystander effect), yaitu seseorang yang  mengetahui  adanya  tindak  kecurangan  tetapi  memilih  diam  dan  dalam  dirinya  sengaja membiarkannya  atau  tidak  ingin  terlibat  dalam  kasus  tersebut,  yang  dapat  membuat  posisi dirinya  bekerja  akan  terganggu.  Pengaruh bystander  effect dapat  menjadikan  seseorang mempengaruhi  orang  lain  untuk  mengambil  keputusan  dalam  perilaku  prososialnya.  Untuk mengurangi  adanya  kecurangan  laporan  keuangan  ini,  perusahaan  memerlukan  seseorang yang mampu mengemukakan fakta dan bukti bahwa hal tersebut sangat tidak etis. Salah satu cara  mencegah  pelanggaran  akuntansi  sehingga  dapat  mengembalikan  kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan Whistleblowing (Merdikawati, 2012).
Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun nonaktif  mengenai  pelanggaran,  tindakan  ilegal  atau  tidak  bermoral  kepada  pihak  di  dalam maupun  di  luar  organisasi  (Khan,  2009).  Pentingnya Whistleblowing dalam  perusahaan  akan bertindak  sebagai  pemberi  peringatan  ataupun  saksi  atas  seseorang  yang  melakukan kecurangan  laporan  keuangan.  Namun  hal  tersebut  sangat  jarang  dilakukan  di  dunia  kerja. Pemikiran tentang akan dipecat dari pekerjaan, status sosial yang nanti akan dijauhi oleh rekan kerja  bahkan  dapat  mengancam  hidupnya  sendiri  dan  keluarganya  menjadi  pilhan  yang  sulit untuk memberikan kebenaran.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk mengetahui pengaruh Bystander Effect terhadap kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik; (2) untuk mengetahui pengaruh Whistleblowing terhadap terjadinya kecurangan laporan bantuan  keuangan  partai  politik;  dan  (3)  untuk  mengetahui  pengaruh bystander  effect dan Whistleblowing terhadap terjadinya kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  desain  eksperimen  kuasi  (quasi  experiment)  yaitu  desain faktorial (factorial design) 2X2. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengunakan instrumen berupa penyelesaian kasus. Faktor-faktornya terdiri dari dua variabel yakni kecurangan laporan keuangan  sebagai  variabel  dependen,  bystander  effect  dan  whistleblowing  sebagai  variabel independen.
Tabel 3 Desain Penelitian Bystander Effect dan Whistleblowing
Terjadinya kecurangan LK (Y) Kasus A: Bystander effect (X1) Kasus B: Whistleblowing (X2) Control (Y1) X1Y1 X2Y1
Treatment (Y2) X1Y2 X2Y2
Dari  tabel  3  dapat  diketahui,  responden  yang  mendapatkan  kasus  A  diberikan  perlakuan  ada bystander  effect  (X1Y1  dan  X1Y2).  Responden  yang  mendapat  kasus  B  diberikan  perlakuan ada whistleblowing (X2Y1 dan X2Y2). Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Nusa  Cendana  Kupang.  Sampel dalam penelitian ini adalah angkatan 2016 untuk reguler kelas A sejumlah 51 mahasiswa; kelas B sejumlah 56 mahasiswa dan Kelas C sejumlah 41 mahasiswa, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 148 mahasiswa.
Teknik  pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  cara purposive  sampling .  Kriteria  yang digunakan  sebagai  koresponden  penelitian  adalah  mahasiswa  yang  sudah  mendapat  dan mengambil  mata  kuliah  Hukum  dan  Etika  Bisnis.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  objek  penelitian  dalam  beberapa  tahapan eksperimen.  Skala  pengukuran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan Skala Likert.
Prosedur  eksperimen.  Instrumen  penelitian  dibagi  secara  acak  (random).  Subjek  penelitian hanya  mendapat  sebuah  kondisi  instrumen  kasus.  Subjek  penelitian  yang  merupakan responden  dibagi  menjadi  dua  kelompok.  Untuk  lebih  menjaga  adanya  kelompok  yang  tidak saling berhubungan, peneliti membagi kelompok control berjumlah 74 mahasiswa, untuk kelas A  dan  kelompok  treatment  untuk  kelas  B  yang  berjumlah  sama  seperti  Kelas  A  yaitu  74 mahasiswa.  Peneliti  memberikan  waktu  15  menit  bagi  subjek  penelitian  untuk  menyelesaikan kasus.  Setelah  subjek  penelitian  menyelesaikan  kasus,  maka  kasus  diambil  lagi  oleh  peneliti. Pada  kasus  A,  responden  akan  setuju  dengan  pernyataan  dari  kasus  yang  ada.  Hal  tersebut dikarenakan adanya perlakuan bystander effect bagi para pelaku fraud ataupun karyawan yang mendukung fraud . Pada kasus B, responden akan setuju dengan pernyataan dari kasus yang ada. Perbedaan dari pembagian kasus antara kelompok control dan kelompok treatment adalah dari  pembagian  kasus  dan  kuesioner.  Kelompok  control  akan  diberikan  kuesioner  terlebih dahulu, setelah selesai kemudian diberikan sebuah kasus A dan B secara acak dengan jumlah yang  sama.  Untuk  kelompok  treatment  akan  diberikan  kasus  A  dan  B  secara  acak  dengan jumlah yang sama terlebih dahulu setelah selesai kemudian diberikan kuesioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menyebarkan  kuesioner  dan  kasus  menggunakan metode  eksperimen  kepada  responden  penelitian  mahasiswa  Program  Studi  Akuntansi
Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Nusa  Cendana  Kupang.  Dari  jumlah  responden sebanyak  148  mahasiswa  dibagi  menjadi  dua  kelompok,  kelompok  control  dan  kelompok treatment  dengan  masing-masing  kelompok  sebanyak  74  mahasiswa.  Berikut  adalah  data deskripsi responden dengan data penelitian:
Tabel 4. Deskripsi Responden dan Data Penelitian
No  Kelompok Responden Jumlah Angkatan 2016 Kelas A Angkatan 2016 Kelas B 1 Control 74 74 2 Treatment 74 74 Jumlah data yang dapat diolah 148
Sumber: Data primer, 2019, diolah
Bystander  effect berpengaruh  terhadap  terjadinya  kecurangan  laporan  bantuan keuangan partai politik
Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa H1 didukung karena bystander effect berpengaruh  positif  terhadap  terjadinya  kecurangan  laporan  keuangan.  Nilai  signifikasi  pada hasil  pengujian  adalah  0,000  (Tabel  5).  Nilai  signifikansi  pada  hipotesis  <0,05,  yang  artinya adanya seorang bystander memberikan dampak tingginya kecurangan laporan keuangan.Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  A  Ivan  Sudibyo  (2010)  dan  Asiah  (2017) yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  bystander  bullying  terhadap  tindakan  prososial. Dengan  demikian  maka  Mahasiswa  Prodi  Akuntansi  Universitas  Nusa  Cendana  akan  lebih bertindak  bystander  karena  adanya  seorang  bystander  dilingkungannya  sehingga  menjadikan terjadinya kecurangan laporan keuangan semakin tinggi jika menerapkan bystander effect.
Bystander  Effect adalah  fenomena  sosial  di  bidang  psikologi  di  mana  semakin  besar jumlah  orang  yang  ada  di  sebuah  tempat  kejadian,  akan  semakin  kecil  kemungkinan  orang- orang  tersebut  membantu  seseorang  yang  sedang  berada  dalam  situasi  darurat  di  tempat kejadian  itu.  Bystander  effect  yang  terbentuk  dalam  persepsi  mahasiswa  menghasilkan pengaruh  positif  terhadap  kecurangan  laporan  keuangan  sebagai  keputusan  etis.  Bystander effect  berpengaruh  positif  terhadap  terjadinya  kecurangan  laporan  keuangan  sesuai  dengan faktor yang mempengaruhi bystander effect, berupa perilaku prososial yang disebabkan adanya kondisi  seseorang  dalam  menjalankan  fraud.  Kondisi  tersebut pressure,  opportunity, dan rationalization yang dikenal sebagai The Fraud Triangle (Segitiga Fraud).
Wistleblowing berpengaruh  terhadap  terjadinya  kecurangan  laporan  bantuan  keuangan partai politik
Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa H2 didukung karena whistleblowing berpengaruh  positif  terhadap  terjadinya  kecurangan  laporan  keuangan.  Nilai  signifikasi  pada hasil  pengujian  adalah  0,000  (Tabel  5).  Nilai  signifikansi  pada  hipotesis  <0,05,  yang  artinya adanya seorang whistleblower memberikan dampak rendahnya kecurangan laporan Keuangan. Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  Sharon  Naomi  (2015)  yang menyatakan  bahwa  dengan  diterapkannya  whistleblowing  system  dapat  mengurangi  atau meminimalisisr  kasus  fraud  yang  terjadi.  Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian  yang dilakukan  Vredy  Octaviari  Nugroho    (2015)  yang  menyatakan  bahwa  whistleblowing  system berpengaruh signifikan positif terhadap Pencegahan Fraud. Dengan demikian maka Mahasiswa Mahasiswa  Prodi  Akuntansi  Universitas  Nusa  Cendana  akan  lebih  bertindak  whistleblower karena  adanya  seorang whistleblower dilingkungannya  sehingga  menjadikan  terjadinya kecurangan laporan keuangan semakin rendah jika menerapkan whistleblowing system.
Whistleblowing sebagai  suatu  pengungkapan  oleh  staf/karyawan  mengenai  suatu informasi  yang  diyakini  mengandung  pelanggaran  hukum,  peraturan,  pedoman  praktis  atau pernyataan professional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang  atau  membahayakan  publik  dan  keselamatan  tempat  kerja.  Whistleblowing  yang terbentuk  dalam  persepsi  mahasiswa  menghasilkan  pengaruh  negatif  terhadap  kecurangan laporan keuangan sebagai keputusan non etis.
Bystander  effect dan Wistleblowing berpengaruh  terhadap  terjadinya  kecurangan laporan bantuan keuangan partai politik
Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa H3 didukung karena bystander effect dan  whistleblowing  berpengaruh  simultan  terhadap  terjadinya  kecurangan  laporan  keuangan. Nilai  signifikasi  pada  hasil  pengujian  adalah  0,000  (Tabel  6).  Nilai  signifikansi  pada  hipotesis <0,05, yang artinya adanya seorang bystander dan whistleblower memberikan dampak simultan terhadap  terjadinya  kecurangan  laporan  bantuan  keuangan  partai  politik.  Dengan  demikian maka  Mahasiswa  Prodi  Akuntansi  Universitas  Nusa  Cendana  akan  bertindak bystander/whistleblower pada saat yang bersamaan.
Bystander  effect  dan  whistleblowing  merupakan  persepsi  yang  saling  bertentangan, namun  dalam  dunia  nyata  persepsi  sesorang  dalam  mengambil  keputusan  juga  dapat dipengaruhi  oleh  keputusan  seseorang  sehingga  pengaruh  bystander  effect  lebih  kuat dibandingkan  whistleblowing.  Tanggung  jawab  dalam  melaporkan  tindakan  tidak  etis  menjadi
tersebar  dan  menjadi  bukan  prioritas  individu  dengan  adanya  penyebaran  tanggung  jawab inilah sebuah tindakan non etis menjadi pilihan. Persepsi yang dipilih juga merupakan adanya tekanan  karena  terlalu  banyaknya  bystander  effect  menjadi  ketidak  mampuan  seorang whistleblowing  dalam  melakukan  sebuah  pengungkapan  mengenai  suatu  informasi  yang diyakini  mengandung  pelanggaran  hukum,  peraturan,  pedoman  praktis  atau  pernyataan professional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang atau  membahayakan  publik  dan  keselamatan  tempat  kerja.  Secara  simultan  bystander  effect dan  whistleblowing  berpengaruh  terhadap  kecurangan  laporan  keuangan  disebabkan  adanya perilaku prososial lebih mendorong adanya kecurangan laporan keuangan tersebut.

## KESIMPULAN
1.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  bystander  effect  berpengaruh  terhadap  terjadinya kecurangan  laporan  bantuan  keuangan  partai  politik.  Hasil  nilai  signifikansi  terjadinya kecurangan  laporan  keuangan  pada  bystander  effect  adalah  0,000  dari  kriteria  hipotesis diterima adalah nilai signifikansi <0,05.
2.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  whistleblowing  berpengaruh  terhadap  terjadinya kecurangan  laporan  keuangan.  Hasil  nilai  signifikansi  terjadinya  kecurangan  laporan keuangan  pada  whistleblowing  adalah  0,000  dari  kriteria  hipotesis  diterima  adalah  nilai signifikansi <0,05
3.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  bystander  effect  dan  whistleblowing  berpengaruh simultan  terhadap  terjadinya  kecurangan  laporan  keuangan.  Hasil  nilai  signifikansi terjadinya kecurangan laporan keuangan pada bystander effect dan whistleblowing adalah 0,000 dari kriteria hipotesis diterima adalah nilai signifikansi <0,05.

## REFERENSI
A  Ivan  Sudibyo.  2010. “Pengaruh  Kedekatan  dengan  Korban  dan  Sikap  Bullying  terhadap Tindakan  Prososial  Bystander  Bullying  di  SMA”. Skripsi.  Jurusan  Psikologi  Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta.
Albrecht, W. Steve. 2009. Fraud Examination, Fourth Edition . Ohio: Cengage Learning.
Asiah,  Nur.  2017.  “Pengaruh  Bystander  Effect  dan  Whistleblowing  terhadap  Terjadinya Kecurangan  Laporan  Keuangan”.  Skirpsi  Jurusan  Pendidikan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Coloroso, B. 2008. The Bully, the Bullied, and the Bystander . New York: Harper Collins
Correia,  I.  A.,  Alves,  H.,  Almeida,  T.D.,  Garcia,  D.2010. Norms  regarding  secondary victimization  of  bullying  victims:  Do  they  differ  according  to  the  victim’s  categorization? Scandinavian Journal of Psychology, 51, 164–170
Santoso.  2000.  Mengatasi  Berbagai  Masalah  Statistik  dengan  SPSS.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama
Sharon  Naomi.  2015. “Penerapan  Whistleblowing  System  dan  Dampaknya  Terhadap  Fraud”. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Lampung Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta
Turner,  J.  L.,  T.  J.  Mock,  R.  P.  Sripastava.  2003.  ”An  Analysis  of  the  Fraud  Triangle”.  The University of Memphis, University of Southern California, University of Kansas.