Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 219

## KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) PASCA PERJANJIAN HELSINKI
M. Sahlan Hanafi, dkk. IAIN Ar-Raniry Aceh e-mail: sahlan_hanafiah@yahoo.com

## Abstract
The purposes of this research are to describe the processes of the emerge of ideas to establish the province of ABAS and explain the factors supporting the idea and to explain  the  reasons  of  NAD  government  to  reject  the  expand  of  ABAS  province. Applying qualitative methods using field observation and media discourse study. It was found that media discourse and the proposal for province expand of ABAS rose pro and contra in all level of society that impacted in horizontal and vertical conflict.

## ***
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  proses  munculnya  ide pembentukan  Provinsi  ABAS  dan  menjelaskan  faktor-faktor  yang  mendorong munculnya ide tersebut serta menjelaskan mengapa Pemerintah pusat NAD tidak menyetujui pemekaran Provinsi ABAS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Tekhnik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  observasi  di  lapangan  dan  mengamati  perkembangan wacana  pemekaran  melalui  media.  Ditemukan  bahwa  wacana  dan  usulan pemekaran Provinsi ABAS dari Provinsi NAD telah menimbulkan pro dan kontra di  berbagai  lapisan  masyarakat  sehingga  memunculkan  konflik  horizontal  dan vertikal.
Keywords: pemekaran wilayah, konflik horizontal, konflik vertikal
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 220

## A.  Pendahuluan
Iklim  reformasi  di  Indonesia  membuka  peluang  untuk  terjadinya  per- ubahan  di  setiap  sektor  kehidupan  pemerintahan.  Sistem  pemerintahan pusat  Negara  Republik  Indonesia  yang  cenderung  sangat  sentralistik  pada masa pemerintahan Orde Baru diubah dengan sistem pemerintahan otonomi daerah yang desentralistik. Pelaksanaan otonomi daerah yang digagas sejak awal  tahun  2001  telah  membawa  perubahan  kebijakan  politik  di  tingkat daerah  (lokal).  Lahimya  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  dijadikan  payung hukum  bagi  setiap  daerah  untuk  memiliki  hak  dan  kewajiban  serta  we- wenang  dalam  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan daerahnya. 1
Di samping itu keberadaan UU Otonomi Daerah telah mengilhami bagi daerah-daerah  di  wilayah  Indonesia  untuk  melakukan  pemekaran  wilayah- nya.  Ide  pemekaran  wilayah  ini  tidak  hanya  muncul  dari  level  bawah  yaitu dari beberapa kecamatan menjadi kabupaten/kota tetapi ide ini juga muncul pada level atas yaitu dari beberapa kabupaten/kota menjadi sebuah provinsi baru.
Fenomena munculnya ide pemekaran wilayah yang terjadi pada hampir seluruh  wilayah  provinsi  di  Indonesia  sudah  tidak  dapat  dibendung  lagi. Beberapa  kecamatan  dalam  suatu  daerah  berubah  menjadi  sebuah  ka- bupaten/kota yang memisahkan diri dari kabupaten/kota induknya 2 dan ada pula  beberapa  kabupaten/kota  bergabung  membentuk  satu  provinsi  baru. 3 Gejala-gejala munculnya ide pemekaran tersebut ada yang berhasil diwujud- kan namun ada juga yang masih mengalami hambatan dalam merealisasikan ide pemekaran daerah mereka. 4
Ide pemekaran wilayah dari beberapa kabupaten/kota bergabung men- jadi satu provinsi juga muncul di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada saat  sekarang  ini,  di  wilayah  Aceh  telah  muncul  upaya  untuk  membentuk
______________
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 32 Tahun 2004.
2 Sebagaimana yang terjadi pada wilayah Aceh Barat. Pada masa sekarang ini kabupaten Aceh Barat telah mengalami pemekaran menjadi 4 kabupaten yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Siemeulu.
3 Sebagaimana yang terjadi di Provinsi Maluku, Riau, dan Papua.
4 Salah  satu  pernekaran  dari  Kabupaten  Ikota  yang  masih  mengalami  hambatan  adalah Provinsi ALA dan ABAS.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 221
provinsi  baru yaitu Provinsi Aceh Tenggara dan Gayo Lues (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS). Serangkaian usaha telah dan sedang ditempuh untuk mewujudkan lahimya dua buah provinsi baru dari induknya Nanggroe Aceh Darussalam. Sikap pro dan kontra atas ide inipun menjadi berita hangat pada media massa lokal. Serangkaian, tekanan dan juga janji digelar melalui unjuk rasa dan demonstrasi demi disahkannya pemekaran di daerah mereka. 5 Be- ragam  pendapat  dan  komentar  diajukan  tokoh-tokoh  yang  berada  di belakang ide tersebut agar segera terealisasinya provinsi baru tersebut. Akan tetapi ada juga sebagian tokoh dan pakar yang tidak sependapat dengan ide pemekaran wilayah tersebut. 6
Di tengah hangatnya ide pembentukan Provinsi ALA dan ABAS sebenar- nya ada point khusus dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 7 yang  perlu  dicermati  oleh  para  tokoh-tokoh  penggagas  ide  tersebut.  Dalam MoU  Helsinki telah  disebutkan  bahwa  wilayah  Aceh  yang  dimaksud  adalah wilayah Aceh yang disetujui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1956. Kondisi  ini telah menimbulkan  konflik di Aceh, baik itu  konflik horizontal  maupun konflik vertikal di tengah semangat  ingin melaksanakan MoU  Helsinki dan  keinginan  untuk  memekarkan  provinsi  NAD.  Oleh  karena itu penelitian ini mencoba mengekplorasi bagaimana ide pemekaran wilayah NAD  khususnya  di  Aceh  Barat  Selatan  (ABAS)  bisa  muncul  pasca  per- damaian?

## B.  Konflik dan Analisis Konflik
Konflik  berasal  dari  bahasa  Latin, confligere yang  berarti  benturan. Dalam  kamus the  Collins  Consice sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Gunaryo menjelaskan  bahwa  konflik  adalah “a  struggle  between  opposing  forces” .  Se-
______________
5 Lihat  beberapa  berita  hangat  yang  dimuat  oleh  media  massa  local  seputar  isu-isu pernekaran wilayah di wilayah ALA dan ABAS pada harian Serambi dan tabloid Kontras yang terbit sekitar bulan Mei 2008.
6 Gubernur  Aceh  mengeluarkan  surat  edaran  yang  ditujukan  kepada  bupati  untuk  tidak memberi peluang adanya demo-demo yang mem-pressure erdirinya provinsi ALA dan ABAS.
7 MoU Helsinki adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilakukan di Helsinki salah satu wilayah di Erofa perjanjian ini mengikat kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung cukup panjang di Aceh. Perjanjian ini di prakarsai oleh Martti Ahtisaari mantan presiden Finlandia, sebagai ketua dewan direktur Crisis Management Initiative (CMI), fasilitator proses negoisasi dan kerja ini didukung oleh Negara-negara Uni Eropa.
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 222
lain  itu  konflik  juga  diartikan  sebagai “opposition  between  ideas,  and/or interests” .  Dengan  demikian  menurut  kamus  tersebut  konflik  dapat  ber- bentuk fisik dan bisa pula berbentuk wacana. 8
Secara  konseptual,  konflik  dibedakan  dengan  kekerasan.  Konflik ( conflict )  adalah  hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih  (individu  atau kelompok)  yang  memiliki,  atau  mereka  menganggap  memiliki  tujuan  yang bertentangan.  Sedangkan  kekerasan  ( violence )  meliputi  tindakan,  kata-kata dan sikap struktur atau system yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis dan lingkungan, dan/atau menutup kemungkinan orang untuk mengembangkan potensinya. 9
Ada  empat  (4)  tipe  konflik  yang  berdasarkan  hubungan  antara  tujuan dan  tingkah  laku. 10 Adapun  keempat  tipe  konflik  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Kondisi Tanpa Konflik ( No Conflict ). Kondisi ini merupakan kondisi yang diinginkan  oleh  setiap  masyarakat.  Namun  demikian  kelompok  atau masyarakat  yang  ingin  damai  itu  tetap  bertahan  lama  maka  mereka harus bisa hidup dinamis dengan cant mengatasi konf1ik secara kreatif.
2. Konflik Laten ( Latent Conflict ). Konflik laten adalah konflik yang berada di bawah permukaan. Untuk dapat menyelesaikan konflik tipe ini maka konflik  tersebut  harus  dibawa  ke  permukaan  terlebih  dahulu  sebelum dapat diselesaikan secara efektif.
3 Konflik terbuka ( Open Conflict ). Konflik ini mengakar secara dalam serta sangat  tampak  jelas,  dan  memerlukan  tindakan  untuk  mengatasi  pe- nyebab yang mengakar serta efek yang tampak.
4. Konflik  Permukaan  (Surface Conflict ).  Konflik  ini  memiliki  akar  yang tidak dalam atau tidak mengakar. Konflik permukaan  ini kemungkinan muncul  karena  kesalahanpemahaman  mengenai  sasaran  dan  dapat  di- atasi dengan perbaikan komunikasi.
______________
8 Achmad Gunaryo, “Konflik dan Pendekatan terhadapnya”, dalam buku M. Mukhsin Jamil,
(ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai , (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007), h. 31.
9 Sholihan, “Memahami Konflik,” dalam M. Mukhsin Jamil, (ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai , h. 6. 10 Sholihan, “Memahami Konflik,” h. 10.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 223

## C.  Teori-teori Penyebab Konflik
Suatu  konflik  dapat  terjadi  karena  disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  timbulnya  konflik  dalam  suatu masyarakat  maka  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  teori-teori  besar  tentang penyebab konflik. 11 Adapun teori-teori besar tersebut adalah sebagai berikut:
1. Teori  Hubungan  Komunitas  ( Community  Relations  Theory ).  Teori  ini mengasumsikan  bahwa  konflik  disebabkan  oleh  polarisasi,  ketidak- percayaan, dan permusuhan antara kelorupok-kelompok yang berbeda dalam suatu komunitas.
2. Teori Negosiasi Utama ( Principled Negosiation Theory ). Teori ini meng- asumsikan  bahwa  konflik  itu  disebabkan  oleh  posisi  yang  tidak  tepat serta pandangan tentang 'zero-sum' mengenai konflik yang diadopsi oleh kelompok yang bertentangan.
3. Teori  Kebutuhan  Manusia  ( Human  Needs  Theory ).  Teori  ini  meng- asumsikan bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuh- an  dasar  manusia  baik  itu  fisik,  psikis,  maupun  sosial  yang  tidak  ter- penuhi atau dikecewakan.
4. Teori ldentitas ( Identity Theory ). Teori ini mengasumsikan bahwa kon- flik itu timbul disebabkan oleh perasaan akan adanya identitas yang ter- ancam.
5. Teori  Miskomunikasi  Antar  Budaya  ( Intercultural  Miscommunication Theory ).  Teori  ini  mengasumsikan  bahwa  konflik  itu  disebabkan  oleh pertentangan antar gaya komunikasi antar budaya yang berbeda.
6. Teori  Transformasi  Konflik  ( Conflict Transformation  Theory ).  Teori  ini mengasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh persoalan nyata berupa ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  yang  ditunjukkan  oleh  kerangka kerja sosial, budaya dan ekonomi yang saling bersaingan.

## D.  Pendekatan terhadap Konflik
Pendekatan di sini tidak hanya digunakan untuk memahami onflik tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, ususnya konflik yang ber- potensi  membawa  kerusakan  bagi  ehidupan  manusia,  seperti  konflik  ke-
______________
11 Ibid ., h. 16-18.
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 224
kerasan  ( violent conflict ).  Menurut  Gunaryo 12 ada  enam  pendekatan  yang biasa  dipakai  untuk  menganalisis  konflik.  Adapun  keenam  pendekatan  ter- sebut adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan  Ketahanan  Sosial  ( Social  Resilience ).  Seringkali  konflik  ter- jadi  akibat  dari  adanya  isu-isu  yang  tidak  (belum  tentu)  dapat  di- pertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu perlu dilakukan upaya- upaya  untuk  menyadarkan  masyarakat  melalui  proses-proses  pembel- ajaran maupun pemberdayaan. Penguatan civil society merupakan kunci dalam  pendekatan  ini.  Dengan  pendekatan  ini  diasumsikan  bahwa dalam masyarakat ada kemampuan intemal untuk mengatasi (potensi) konflik maupun perselisihan.
2. Pendekatan  Kesejahteraan  ( Social  Prosperity ).  Asumsi  dasar  dari  pen- dekatan ini menyatakan bahwa konflik itu terjadi akibat dari adanya ke- miskinan.  Kemiskinan  ini  selanjutnya  memicu  sejumlah  (potensi)  ke- rawanan  sosial.  Oleh  karena  itu,  kesejahteraan  yang  baik  diasumsikan dapat  mengeliminir  konflik.  Bentuk  pendekatan  kesejahteraan  ini banyak.  Diantaranya  adalah  penyediaan  lapangan  pekerjaan  dan  gaji yang mencukupi.
3. Pendekatan Keamanan ( Security ). Pendekatan keamanan mengindikasi- kan adanya tindakan-tindakan represif terhadap segala  bentuk konflik. Dengan pendekatan keamanan, Negara diasumsikan memiliki hak untuk melakukan apa saja untuk tidak hanya mencegah tetapi juga untuk me- redam  konflik.  Kondisi  ini  dicapai  dengan  melibatkan  alat-alat  ke- amanan Negara.
4. Pendekatan Asimilatif. Pendekatan asimilasi bertujuan untuk mengabur- kan identitas lama dan sebaliknya membentuk identitas bam. Konflik yang terjadi  sering  kali  dipicu  oleh  perbedaan-perbedaan  identitas,  baik  itu etnik  maupun  agama.  Perkawinan  sering  dipercaya  sebagai  bentuk asimilasi yang terbaik. Dengan perkawinan maka akan terjadi pencampur- an  identitas,  khususnya  generasi  berikutnya.  Misalnya,  seseorang  yang dilahirkan  dari  seorang  ibu  yang  berasal  dari  etnik  Cina  dan  seorang bapak yang beretnik Jawa akan kesulitan mengidentifikasi dirinya sendiri berasal  dari  lawan  atau Cina.  Identitas  lama  menjadi  kabur dan  bahkan hilang membentuk identitas yang sama sekali baru.
______________
12 Achmad Gunaryo, “Konflik dan Pendekatan Terhadapnya, “ h. 39-42.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 225
5. Pendekatan  Pembagian  Kekuasaan  ( Power  Sharing ).  Konflik  politik biasanya  dapat  terpecahkan  dengan  melakukan  pembagian  kekuasaan pada mereka yang terlibat dalam konflik. Politik pada saat sekarang ini sering dipahami dengan kekuasaan. Pembagian kekuasaan sering men- jadi jalan keluar untuk mengakhiri konflik di masyarakat. Dengan pem- bagian ini maka rasa diperintah oleh kelompok tertentu akan terkurangi.
6. Pendekatan  Hukum.  Seringkali  konflik  muncul  akibat  dari  lemahnya penegakan hukum. Hukum yang diasumsikan dapat menyelesaikan per- soalan, justru menimbulkan persoalan ketidakadilan. Hukum juga pada kenyataannya  sering  memihak,  dan  sebaliknya  tidak  memberikan  ke- adilan bagi semua, terutama yang miskin. Hukum hanya untuk mereka yang  bisa  membeli.  Suatu  hal  yang  wajar  apabila  lebih  banyak  orang miskin  yang  mendekam  di  penjara  ketimbang  orang  kaya.  Penegakan hukum  yang  adil  dan  tidak  memihak  dipercaya  akan  dapat  mencegah konflik atau mengakhiri konflik. Selama hukum tidak bisa memberikan rasa adil, maka konflik akan terus bermunculan.
Berbagai  pendekatan  di  atas  tentu  memiliki  kelemahannya  masing- masing. Tidak semua konflik dapat dimengerti dan dianalisis dengan semua pendekatan  di  atas.  Dengan  demikian  kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa konflik itu selalu bersifat dinamis. Watak dasar konflik akan selalu berubah- ubah. Karena bisa jadi konflik itu terjadi akibat perbedaan pandangan tentang hal yang sama.

## E.  Analisis dan Pemetaan Konflik
Analisis  konflik  adalah  proses  praktis  untuk  menguji  dan  memahami realitas konflik dari perspektif yang beragam kemudian menjadi dasar pijak- an dalam pengembangan strategi dan perencanaan aksi. 13 Dalam konteks ini, setiap orang yang bekerja dan aktif dalam penanganan konflik haruslah ber- usaha  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  dinamika, hubungan  dan  isu-isu  terkait  dengan  situasi  (konflik)  yang  bisa  membantu mereka  untuk  merencanakan  strategi  dan  melakukan  tindakan  yang  lebih baik. Keberhasilan pada langkah ini akan merupakan entry point untuk men-
______________
13 Tolkhah, “Pemetaan Konflik ( Conflict Mapping ),” dalam M. Mukhsin Jamil, (ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai , h. 49.
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 226
capai  kesuksesan  pada  langkah  selanjutnya,  yakni  penyusunan  strategi  dan pelaksanaan tindakan penanganan konflik secara tepat. Sebaliknya, kegagal- an pada langkah ini akan berakibat pada kegagalan pada langkah selanjutnya. Akibatnya  bisa  fatal,  konflik  itu  bukannya  tertangani  tetapi  justru  makin membesar.
Ada lima kegunaan dan manfaat analisis konflik, 14 yaitu:
1. Analisis  konflik  akan  memberikan  pemahaman  latar  belakang  dan sejarah situasi konflik serta peristiwa (konflik) terkini.
2. Analisis  konflik  berguna  untuk  mengidentifikasi  semua  kelompok  atau pihak relevan yang terlibat dalam konflik, tidak hanya pihak yang utama atau yang jelas-jelas terlibat dalam konflik. Semakin banyak pihak (baik individu  maupun  kelompok)  yang  terlibat  secara  langsung  ataupun tidak langsung dalam suatu konflik maka akan semakin kompleks suatu konflik itu ditangani.
3. Analisis konflik juga penting untuk memberikan pemahaman perspektif dari semua kelompok atau pihak tersebut untuk mengetahui lebih luas tentang bagaimana relasi mereka satu sama lain.
4. Analisis konflik berfungsi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan trend-trend yang  menopang  konflik  itu  berguna  untuk  belajar  dari  ke- gagalan dan juga kesuksesan.
Sedangkan  pemetaan  konflik  merupakan  salah  satu  teknik  dari  sekian banyak teknik atau alat dalam menganalisa dan memecahkan konflik. Melalui pemetaan konflik akan dapat diketahui secara lebih udah dan akurat hal-hal sebagai berikut:
1. Identitas  para  pihak  yang  terlibat  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung dalam konflik.
2. Jenis relasi para pihak yang terlibat dalam konflik.
3. Berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik.
4. Berbagai isu yang terlibat dalam konflik.
5. Pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik.
Pemetaan  adalah  suatu  teknik  yang  dipakai  untuk  merepresentasikan konflik dalam bentuk gambar (grafis) dengan menempatkan para pihak yang ______________
14 Ibid., h. 50-52.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 227
terlibat  dalam  konf1ik  baik  dalam  hubungannya”  dengan  masalah  maupun antar  para  pihak  sendiri.  Melalui  teknik  ini,  konflik  yang  sudah  dinarasikan tetapi masih sangat abstrak gambarannya akan dapat dengan mudah untuk diketahui dan dibaca.

## F.  Wacana Ide Pembentukan Provinsi ABAS
Pergolakan seputar diskursus tentang pemekaran wilayah sudah meng- kristal dan mewacana dengan cepat di kalangan masyarakat Indonesia. Isu ini bagaikan bola salju yang terus menggelinding dalam zona politik lokal. Harus diakui  bahwa  diskursus  tersebut  sesungguhnya  muncul  tidak  terlepas  dari keinginan  kuat  masyarakat  dan  elit  politik  untuk  mengadakan  perubahan dalam usaha untuk mensejahterakan kehidupan mereka.
Wacana  mengenai  pemekaran  provinsi  baru  di  Aceh  telah  lama  imbul sebelum terjadinya musibah tsunami yang telah meluluhlantakkan sebagian daerah pesisir Aceh dan terjadinya perjanjian damai antara pemerintah pusat Republik  Indonesia  dengan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  di  Helsinki  yang dimediasi oleh mantan Presiden Finlandia. Pada awalnya wacana tersebut di- gulirkan  masyarakat  yang  tinggal  disekitar  Taman  Nasional  Leuser  pada tahun  1999.  Mereka  berkeinginan  untuk  membentuk  provinsi  sendiri— disebut dengan provinsi ALA (Aceh Leuser Antara). Dalam hal bupaten yang berkeinginan untuk membentuk provinsi tersebut Aceh Tengah, Aceh Teng- gara, Aceh Singkil, Kota Lussalam, Gayo Lues dan Bener Meriah.
Meskipun  wacana  tentang  pembentukan  Provinsi  ALA  ini  mengalami tantangan yang besar dari elit politik pemerintah Aceh akan tetapi wacana ini juga mengilhami dan mendorong kabupaten lain yang berada di daerah pe- sisir  pantai  barat  Aceh  untuk  membentuk  provinsi  baru.  Pada  tahun  2003 program  pemekaran  provinsi  Aceh  Barat  Selatan  (ABAS)  mulai  digulirkan. Kabupaten  atau  kota  yang  akan  bergabung  dalam  provinsi  ini  adalah  Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya dan Simeulue.
Wacana pemekaran provinsi ini begitu menggebu menyusul berhasilnya pemekaran beberapa provinsi di Indonesia. Di antaranya pembentukan pro- vinsi Banten sebagai hasil pemekaran dari Jawa Barat, Bangka-Belitung dari Sumatera Selatan, Maluku Utara dari Maluku, Kepulauan Riau dari Riau dan sebagainya. Dalam UU 22/1999 dan PP 129/2000 tentang Persyaratan, Pem- bentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 228
dijelaskan  bahwa  ada  sejumlah  syarat  harus  terpenuhi  dalam  pemekaran suatu daerah. Adapun syarat-syarat tersebut diantaranya adalah kemampuan ekonomi,  potensi  daerah,  sosial  budaya,  jumlah  penduduk,  luas  daerah  dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Sesuai dengan aturan tersebut, ada beberapa prosedur yang arus dilaku- kan dalam mengusulkan pemekaran provinsi baru, yaitu:
1. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang ber- sangkutan.
2. Pengusulan  pemekaran  provinsi  harus  didukung  oleh  penelitian  awal yang dilakukan secara objektif.
3. Usulan  pemekaran  disampaikan  kepada  pemerintah  pusat  dengan lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD Provinsi yang dalam hal ini DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) bersangkutan serta dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
4. Berdasarkan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri akan memproses lebih lanjut dengan menugaskan tim.
5. Setelah Menteri Dalam Negeri mengeluarkan rekomendasi maka proses selanjutnya akan dilakukan oleh Presiden dan DPR-RI, hingga kemudian keluar undang-undangnya.

## 1. Faktor yang Mendorong Pembentukan Provinsi ABAS
Adapun  faktor  utama  yang  mendorong  timbulnya  ide  pemekaran  Pro- vinsi  ABAS  dari  provinsi  induk  adalah  untuk  percepatan  pembangunan  di segala  bidang  karena  selama  ini  daerah  Aceh  Barat  dan  Aceh  Selatan  me- rupakan  daerah  yang  mengalami  keterlambatan  pembangunan  (moderni- sasi)  baik  itu  pembangunan  infrastruktur  ataupun  yang  non-infrastruktur. Kondisi tersebut merupakan dampak yang terjadi dari model pemerintahan yang  bersifat  sentralistik.  Suatu  daerah  yang  jauh  jaraknya  dengan  pusat pemerintahan telah membuat daerah tersebut terisolasi dan luput dari per- hatian  pemerintah.  Pada  akhimya  dapat  dipastikan  daerah  tersebut  meng- alami ketertinggalan di berbagai bidang.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Sekretaris  Komisi  D  DPRK  Aceh Selatan, Baidarus Isa, kepada harian Analisa bahwa daerah Aceh sangat luas, sehingga diperlukan “pemangkasan” rentang kendali untuk mencapai efekti-
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 229
vitas  pemerataan  pembangunan.  Fakta  menunjukkan  bahwa  yang  terjadi selama  ini  adalah  beberapa  daerah  yang  letaknya  berjauhan  dari  pusat kendali pemerintahan provinsi  jauh tertinggal di berbagai aspek dibanding- kan  dengan  daerah  yang  lebih  dekat.  Kondisi  ini  menggambarkan  adanya kesenjangan atau ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan selama ini. 15
Baidarus  memberi  contoh,  salah  satu  kabupaten  yang  tertinggal  pem- bangunannya adalah Aceh Selatan. Kondisi kertinggalan itu tampak jelas pada prasarana sektor perhubungan darat adalah salah satu contoh yang tidak bisa disembunyikan. Selama puluhan tahun kondisi buruk ruas jalan satu-satunya yang menghubungkan daerah pesisir barat Aceh dengan Sumatera Utara tidak pernah dibenahi secara serius oleh pemerintah provinsi kecuali perbaikan yang sifatnya tambal sulam. Beliau menambahkan pula bahwa perbaikan ruas jalan yang membentang di tiga gunung dekat Tapak Tuan dari masa ke masa hanya dalam bentuk “memoles” permukaan jalan tanpa menyentuh konstruksi dasar jalan  itu  sendiri  sehingga  kerusakan  akan  terus  menerus  terjadi  sepanjang tahun. Keadaan ini telah menyebabkan hubungan antara daerah yang satu ke daerah  yang  lain  sering  terganggu.  Di  samping  itu  tingginya  ketergantungan masyarakat Aceh dengan Sumatera Utara,  baik sebagai pasar penjualan hasil kekayaan  alam  Aceh  maupun  sebagai  daerah  pemasok  berbagai  kebutuhan pokok  untuk  kabupaten-kabupaten  di  sepanjang  pesisir  barat  Aceh.  Oleh karena  itu  pemekaran  provinsi  itu  penting  dilakukan  untuk  mempercepat kemajuan daerah-daerah tertinggal di Provinsi NAD.
Ditambahkan  pula  oleh  Azmir  bahwa  tujuan  pemekaran  provinsi  baru adalah  untuk  percepatan  pembangunan  dan  demi  perbaikan  masa  depan masyarakat Aceh. Sebagai warga Aceh, saya selama ini merasakan adanya ke- tidakadilan  pembangunan  di  provinsi  ini.  Dimana  pembangunan  di  Aceh Selatan  dan  sejumlah  daerah  lainnya  jauh  tertinggal  dibandingkan  daerah pesisir utara Aceh Aceh dan kawasan timur.

## 2. Usaha yang Dilakukan untuk Mewujudkan Provinsi ABAS
Dalam usaha untuk mewujudkan ide pemekaran wilayah Aceh tersebut, ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  untuk  penggalangan  dukungan  dari berbagai  pihak.  Dalam  hal  ini,  komite  pemekaran  ABAS  yang  diketuai  oleh ______________
15 Harian Analisa , 11 Pebruari 2008.
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 230
Tjut  Agam  berusaha  untuk  mencari  dukungan  dari  masyarakat  setempat dengan  cara  mengumpulkan  tanda  tangan  masyarakat  di  atas  kain  putih. Mereka berhasil mengumpulkan  ribuan tanda tangan dari masyarakat  yang mendiami  daerah  Aceh  Barat  dan  Selatan.  Selain  itu  mereka  juga  berusaha untuk  mencari  dukungan  dari  ulama-ulama  setempat  karena  mereka  ber- anggapan  bahwa  ulama-ulama  setempat  memiliki  kekuatan  moril  sebagai kelompok  pengarah  masyarakat  untuk  melancarkan  usaha  pencapaian terbentuknya  provinsi  ABAS.  Selanjutnya  mereka  telah  berhasil  mendapat dukungan  dari  Forum  Komunikasi  Kampung  (FKK)  yang  terdapat  di kabupaten-kabupaten  yang  ingin  bergabung  dalam  provinsi  ABAS.  Usaha- usaha penggalangan dukungan tersebut merupakan salah satu tahapan dari tahapan-tahapan  prosedur  yang  harus  dilakukan  dalam  mengusulkan  pe- mekaran provinsi baru.
Pembentukan  provinsi  ABAS  juga  mendapat  dukungan  dari  Partai Nasional.  Dalam  hal  ini  Ketua  umum  Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Demo- krasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-P)  Megawati  Soekanoputri  memberikan dukungan penuh atas pembentukan provinsi ABAS sebagai pemekaran dari provinsi NAD dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wujud dari dukungan pembentukan Provinsi ALA dan ABAS, Taruna Merah Putih yang rupakan sayap perjuangan resmi PDl-P menggelar diskusi yang  bertema  “Meneropong  Masa  Depan  Aceh:  Pembentukan  ALA-ABAS sebagai  Solusi  dengan  menampilakan  Letjen  Pumawirawan  Kiki  Syahnakri, Wakil Ketua Komisi II DPRRI Eka Santoso, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, Ketua DPRK Aceh Tengah Syukur Kobath dan Ketua Komite Persiapan Pembentukan Provinsi (KP3) ABAS Tjut Agam sebagai pembicara di Kantor Pusat DPP PDl-P di Lentcng Agung, Jakarta Pusat. 16

## 3. Tantangan dalam Mewujudkan Provinsi ABAS
Akan  tetapi  wacana  dan  usulan  pembentukan  provinsi  ABAS  di  Aceh mendapat  tantangan  dari  berbagai  lapisan  masyarakat,  terutama  gubernur NAD  Irwandy  Yusuf  serta  sebagian  besar  elit  politik  di  pemerintah  pusat Aceh.  Dalam  hal  ini  Irwandy  Yusuf  melalui  surat  No.  125/1996  tanggal  23
______________
16 Harian Berita Sore , 05 Juni 2008.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 231
Januari 2008 yang ditujukan kepada Ketua DPR-RI, Agung Laksono, menolak pemekaran  Provinsi  ABAS  karena  bertentangan  dengan MoU  Helsinki . 17
Dalam MoU  Helsinki telah  disebutkan  dengan  jelas  tentang  batasan  kepada batas wilayah Aceh adalah merujuk kepada batas wilayah Aceh tahun 1956 yang  daerahnya  itu  membentang  dari  Sabang  sampai  dengan  wilayah tenggara  dan  timur  Aceh  yang  berbatasan  dengan  wilayah  Sumatera  Utara. Wilayah Aceh tersebut dikenal dengan istilah “ Aceh Lhee Sagoe ”. Selanjutnya lrwandy menambahkan, jika DPR RI tetap mengagendakan RUU Pemekaran ALA  dan  ABAS  maka  akan  dapat  mengganggu  keamanan  dan  kedamaian yang sudah terwujud di Aceh sejak ditandatanganinya MoU Helsinki .
Ketua DPRA Said Fuad Zakaria, Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar, Sofyan  Daud  mantan  komandan  GAM,  juga  mengatakan  hal  yang  senada. Mereka  tidak  menyetujui  ide  pemekaran  tersebut  karena  kita  sekarang sedang  fokuskan  untuk  mengimplementasikan  hasil  perjanjian  perdamaian MoU  Helsinki .  Dengan  demikian  para  elit  politik  pemerintah  pusat  Aceh mengkhawatirkan pemekaran wilayah tersebut akan mengancam perdamai- an yang sedang terwujud di daerah NAD.
Selain  itu  Tim  Pemantau MoU  Helsinki ( MoU  Helsinki  Wach )  juga  me- nolak  rencana  pembahasan  usul  inisiatif  DPR  RI  tentang  RUU  Pemekaran provinsi  Baru  ABAS.  Di  sisi  lain  menurut  Koordinator  Umum MoU  Helsinki Watch, M. Nur Djuli, usulan pemekaran provinsi baru ini akan menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat pro pemekaran dan kontra pemekaran.
Di  samping  itu  Mukhlis  Mukhtar,  Ketua  Komisi  A  DPRA  dalam  harian Jawa  Pos mengatakan  bahwa  keterlambatan  pembangunan  ekonomi  yang menjadi alasan kuat pemekaran di wilayah ini sebenamya tidak hanya terjadi di daerah pantai barat selatan saja, akan tetapi sesungguhnya juga terjadi juga di belahan bumi Aceh yang lain seperti pesisir timur Aceh maupun wilayah Aceh bahagian tengah dan tenggara. Hal ini terjadi bukan hanya terjadi pada periode  pemerintahan  yang  baru—Irwandi  dan  Nazar—akan  tetapi  sudah terjadi pada periode-periode sebelumnya. 18
______________
17 Tabloid Berita Kontras , No. 422, Th. X, 31 Januari - 6 Pebruari 2008 dan baca juga harian Berita Sore , 06 Juni 2008.
18 Jawa Pos , 24 Oktober 2008.
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 232
Dalam  wawancara  tersebut  Mukhlis  Mukhtar  yang  juga  merupakan anggota dari Fraksi Reformasi, mengatakan keraguan beliau akan murninya ide pemekaran ini datang dari masyarakat. Alasan pemerataan ekonomi yang dikemukakan  juga  sepatutnya  bukan  hanya  terjadi  di  pesisir  barat  selatan Aceh  saja  akan  tetapi  juga  terjadi  di  pesisir  timur  Aceh  juga.  Hal  ini  bukan salah  pemerintah  pusat  Aceh  sekarang,  akan  tetapi  ini  merupakan  warisan dari pemerintahan sebelumnya yang cenderung sentralistik. Oleh karena itu, yang  sepatutnya  bertanggung  jawab  akan  masalah  ini  adalah  penguasa- penguasa yang memimpin daerah Aceh sebelum ini.
Oleh karena usulan pemekaran wilayah provinsi ABAS tidak mendapat dukungan  dari  DPRA,  Gubernur  dan  Pemerintahan  Daerah  (Pemda)  NAD maka  para  pencetus  ide  pembentukan  Provinsi  ABAS  berusaha  Jangsung mengusuJkan ke  DPR RI. Usulan tersebut sudah sempat dimasukkan dalam agenda pembicaraan di DPR RI pada tahun 2004, tetapi usulan tersebut tidak sempat  dibahas  karena  pergantian  anggota  DPR-RI  yang  telah  habis  masa jabatannya periode 1999-2004.
Kemudian usulan pembentukan Provinsi ABAS masuk kembali ke DPR RI melalui usul inisiatif yang dibahas dalam rapat Paripuma DPR RI pada hari Selasa,  22  Januari  2008.  Pada  saat  itu  anggota  DPR  RI  Fraksi  PBR  (Partai Bintang  Reformasi),  Zainal  Abidin  Hussein  menginterupsi  rapat  dan  me- nyatakan  sikap  tidak  setuju  terhadap  pembentukan  Provinsi  ABAS.  Usulan pembentukan tersebut menurut beliau sudah kadaluwarsa karena diusulkan sebelum  disahkannya  UU  Pemerintahan  Aceh  (UU-PA).  Interupsi  tersebut telah  mementahkan  kembali  usulan  pembentukan  provinsi  ABAS  dan  pim- pinan  rapat  sidang  Soetardjo  Soerjogoeritno  menyerahkan  kembali  pem- bahasan pemekaran Provinsi ABAS ke Komisi II DPR RI. 19
Selanjutnya  dalam  rapat  konsultasi  pimpinan  dan  perwakilan  fraksi- fraksi Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI Mardiyanto, Selasa (27/05/2008) malam, hanya menyepakati untuk membahas 12 calon daerah otonom kabupaten/ kota. Hal ini berarti calon provinsi ALA dan ABAS tidak memiliki peluang untuk dibahas pada tahun 2008. Menurut Nasir Djamil, di Komisi  II  DPR  RI  pada  saat sekarang  ini  ada  50  RUU  calon  daerah  otonom. Ada sejumlah  12 daerah yang telah mendapat Amanat Presiden (Ampres), 15
______________
19 Tabloid Berita Kontras , No. 422, Th. X, 31 Januari -6 Pebruari 2008.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 233
daerah  masih  di  meja  Presiden  dan  selebihnya  masih  dalam  proses  penye- lesaian  di  Komisi  II  DPR  RI.  Calon  Provinsi  ALA  dan  ABAS  masuk  dalam kategori yang masih dalam proses penyelesaian di Komisi II DPR RI. 20
Dalam usaha menuntut pemekaran dari provinsi NAD, ratusan elemen masyarakat dari kabupaten/kota dari ALA dan ABAS, termasuk pimpinan dan anggota DPRK, melakukan demontrasi ke Jakarta. Kehadiran elemen masya- rakat tersebut dimaksudkan untuk membantah isu yang selama ini tersebar bahwa keinginan untuk melakukan  pemekaran tersebut  merupakan  kepen- tingan  segelintir  elite.  Dalam  demostrasi  ini  hadir  kepala  desa,  aktivis  LSM, pemuda, mahasiswa dan termasuk pula ulama. Dengan demikian tujuan dari demonstrasi ini adalah untuk membuktikan bahwa pemekaran tersebut me- rupakan  aspirasi  masyarakat  yang  tidak  dibaca  oleh  para  elite  politik  di Banda Aceh. 21
Di  samping  itu  Forum  Bersama  Pimpinan/Anggota  DPR  Kabupaten/ kota se ALA dan ABAS mengeluarkan pemyataan sikap untuk tidak ikut serta dalam  Pemilu  2009  jikalau  aspirasi  pemekaran  itu  tidak  ditanggapi.  Ber- samaan dengan pernyataan sikap tersebur, DPRK wilayah Aceh Barat Selatan secara khusus meyertakan dokumen pembentukan provinsi ABAS. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pimpinan DPRK Aceh Barat, Aceh Selatan, Sie- meulu,  Nagan  Raya,  dan  Aceh  Barat  Daya.  Dokumen  dukungan  itu  di- tandatangani  pada  29  Pebruari  2008  dangan  No.  Surat:  11/DPRK-u/ABAS/ 2008.  Dukungan  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  dukungan  sebelumnya yang dikeluarkan pada 22 Oktober 2003. 22
Sementara  itu,  Gerakan  Muda  Pembaruan  Susoh  Aceh  Barat  Daya (GMPS)  dan  Forum  Mahasiswa  Pascasarjana  Aceh  Barat  Daya  (FoMPas), dalam siaran persnya kepada Serambi (14/05/2008) menyatakan bahwa isu pemekaran  yang  digulirkan  itu  mulai  menimbulkan  keresahan  dalam masyarakat. Mereka menambahkan pula bahwa aksi gabungan ALA-ABAS ini telah  menggiring  kondisi  psikologi  masyarakat  yang  sedang  menikmati perdamaian ke arah konflik horizontal.
______________
20 Serambi Indonesia , 29 Mei 2008.
21 Serambi Indonesia , 14 Mei 2008.
22 Serambi Indonesia , 15 Mei 2008.
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 234

## G.  Analisis terhadap Konflik Pembentukan Provinsi ABAS
Berdasarkan deskripsi di atas, usulan mengenai pembentukan Provinsi ABAS  yang  merupakan  pemekaran  dari  Provinsi  NAD  telah  menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi dapat dibagi dalam dua kelompok konflik yaitu, konflik  horisontal  antara  masyarakat  yang  pro  dan  kontra  terhadap  usulan pembentukan Provinsi ABAS dan konflik vertikal antara kelompok yang pro pembentukan provinsi ABAS dengan Pemerintah NAD.

## 1. Konflik Horisontal
Usulan  pembentukan  Provinsi  ABAS  telah  mendatangkan  pro  dan kontra  di  kalangan  masyarakat  ABAS  sendiri.  Sebagian  masyarakat  yang berada  dalam  wilayah  ABAS  mengkhawatirkan  usulan  tersebut  akan  dapat mengganggu  kedamaian  yang  telah  terwujud  selama  ini.  Konclisi  ini  terjadi karena  ide  pemekaran  wilayah  tersebut  tidak  mum;  berasal  dari  aspirasi masyarakat  ( grass  root ),  tetapi  lebih  merupakan  aspirasi  dari  elit  politik ABAS. Hal ini tampak dalam upaya penggalangan dukungan yang dilakukan oleh  komite  persiapan  pcmbentukan  Provinsi  ABAS  dalam  mengumpulkan tanda  tangan  dari  masyarakat  dan  upaya  mereka  mencari  dukungan  dari kalangan ulama.

## 2. Konflik Vertikal
Konflik  vertikal  ini  terjadi  antara  kelompok  yang  pro  pembentukan Provinsi  ABAS  (KP3  ABAS)  dengan  pemerintah  Nanggro  Aceh  Darussalam (NAD).  Berdasarkan  aturan  yang  telah  ditetapkan  tentang  prosedur  peng- usulan  pemekaran  wilayah  adalah,  setelah  usulan  tersebut  mendapat dukungan  dari  DPRK  setempat  maka  usulan  tersebut  harus  mendapat  per- setujuan dari pemerintah NAD dan DPRA. Akan tetapi usulan pembentukan provinsi  ABAS  tidak  mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah  NAD  dan DPRA,  sehingga  mereka  berusaha  untuk  mengusulkan  secara  langsung usulan  tersebut  ke  DPR  RI.  Hubungan  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat dalam  konflik  pembentukan  Provinsi  ABAS  dapat  dipetakan  dalam  skema berikut:
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo
, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 235
Berdasarkan teori pendekatan konflik maka konflik yang timbul dalam upaya  pembentukan  Provinsi  ABAS  dapat  didekati  dengan  teori  kebutuhan manusia.  Dimana  teori  ini  mengasumsikan  bahwa  konflik  yang  berakar dalam  masyarakat  disebabkan  oleh  kebutuhan  dasar  manusia  baik  itu  fisik, psikis, maupun sosial  yang tidak terpenuhi atau dikecewakan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kabupaten yang bergabung untuk membentuk  satu  Provinsi  ABAS  adalah  merupakan  kabupaten  yang  meng- alami  keterlambatan  dalam  pembangunan.  Dengan  kata  lain  daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang termarginalkan dalam proses pembangun- an  Aceh  selama  ini.  Sehingga  tujuan  mereka  membentuk  provinsi  ABAS adalah  untuk  mempercepat  pembangunan  dan  memangkas  birokrasi  yang selama  ini  cenderung  berbelit-belit  serta  memperpendek  rentang  kendali dalam melayani masyarakat.
Pada hakikatnya konflik ini bisa diselesaikan membentuk provinsi baru karena pembentukan provinsi baru juga akan menimbulkan ketegangan dan
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 236
konflik pada berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu untuk menyelesai- kan konflik tersebut, ada dua tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:
a. Membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan me- nyampaikan  kebutuhan  yang  tidak  terpenuhi  dan  memunculkan  ber- bagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
b. Bagi pihak-pihak tersebut agar mencapai kesepakatan tentang kebutuh- an identitas penting dari semua pihak.
Selain  itu  konflik  pemekaran  provinsi  ini  juga  dapat  didekati  dengan teori  transformasi  konflik.  Dimana  teori  ini  mengasumsikan  bahwa  konflik tersebut muncul disebabkan oleh persoalan yang betul-betul riil, berupa ke- tidaksetaraan dan ketidakadilan yang ditunjukkan oleh kerangka kerja sosial, budaya  dan  ekonomi  yang  saling  bersaingan.  Adapun  sasaran  kerja  yang didasarkan pada teori transformasi konflik adalah:
a. Mengubah  struktur  dan  kerangka  kerja  yang  menyebabkan  ketidak- setaraan dan ketidakadilan termasuk redistribusi ekonomi.
b. Memperbaiki hubungan jangka panjang dan sikap di antara pihak-pihak yang terlibat konflik.
c. Mengembangkan  proses  dan  sistem  yang  mendukung  pemberdayaan keadilan, perdamaian, maaf, rekonsiliasi dan pengakuan.
Di samping itu konf1ik pemekaran wilayah ini juga telah menimbulkan perbedaan  persepsi  di  kalangan  elit  politik  Aceh.  Sebagian  besar  elit  politik pusat Aceh mengkhawatirkan pemekaran wilayah Aceh akan mempengaruhi identitas  Aceh  itu  sendiri  dan  juga  akan  mengancam  keberlangsungan  per- janjian damai MoU Helsinki . Oleh karena selama ini daerah Aceh lebih dikenal dengan istilah “Aceh Lhee Sagoe”. Jikalau usulan pembentukan Provinsi ABAS disetujui  maka  identitas “Aceh Lhee Sagoe” akan hilang. Wilayah Aceh yang sebelumnya berbentuk segi tiga akan berubah bentuknya seiring dengan di- sahkannya provinsi ABAS. Dengan kata lain konflik itu timbul karena disebab- kan oleh perasaan akan adanya identitas yang terancam. Sasaran kerja yang didasarkan pada teori identitas adalah:
a. Workshop dan dialog  yang difasilitasi bagi pihak-pihak  yang  berkonflik untuk  tujuan  mengidentifikasi  ancaman  dan  ketakutan  yang  mereka rasakan  serta  untuk  membangun  empati  dan  rekonsiliasi  di  antara mereka.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 237
b. Bersama-sama  mencapai  kesepakatan  mengenai  kebutuhan  identitas semua pihak.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid bahwa pemekaran suatu wilayah kerap menimbulkan konflik karena mengubah peta sosiologis dan dapat memungkinkan adanya kelompok-kelompok yang tadinya minori- tas menjadi mayoritas atau sebaliknya. 23
Dengan maraknya pemekaran wilayah, partai politik adalah pihak yang paling  diuntungkan,  sebab  calon-calonnya  di  DPRD  (DPRK)  yang  dalam  pe- milu lalu tidak masuk, akan bisa masuk lagi setelah dibuat pemekaran. Selain itu,  para  birokrat  juga  akan  mengambil  keuntungan,  dimana  mereka  yang selama ini tidak memiliki jabatan akan mendapatjabatan baru.
Demikian juga halnya dengan para pemasok barang dan konsultan kon- struksi juga ikut mendapatkan untung, mulai dari pengadaan komputer, beli kendaraan  baru  sampai  pembangunan  gedung.  Ketiga  pilar  yaitu,  partai politik,  birokrat  dan  pemasok  barang  itulah  yang  selalu  mendukung  pe- mekaran  dan  rakyat  tidak  pernah  atau  sangat  sedikit  yang  mendapatkan keuntungan dari adanya pemekaran wilayah.
Di samping itu pakar otonomi daerah, Ryaas Rasyid, dalam harian Suara Karya (14/12/2007)  mengatakan  bahwa  keinginan  sejumlah  daerah  untuk melakukan  pemekaran  akan  membuat  negara  Indonesia  bangkrut.  Sebab anggaran biaya operasional pemeriniah akan semakin meningkat, sementara alokasi  anggaran  untuk  rakyat  semakin  sedikit.  Di  samping  itu,  pemekaran juga akan menyunpan potensi konflik.
Dengan demikian tujuan utama pemekaran suatu daerah sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui peningkatan pelayanan,  percepatan  pertumbuhan  kehidupan  demokrasi,  percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan pengelolaan poten- si daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubung- an antara pusat dengan daerah. Namun pemekaran juga harus dijaga supaya tidak membuat daerah hasil pemekaran mengalami kesulitan dan menimbul- kan  masalah  baru.  Jangan  sampai  jadi  beban  bagi  pemerintah  pusat  karena tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya.
______________
23 Suara Karya , 14 Desernber 2007.
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 238
Kalaupun  pemerintah  pusat  memberikan  dana  perimbangan  kepada provinsi hasil pemekaran, dana tersebut tidak cukup untuk membiayai per- ekonomian  dan  pembangunan  hingga  lima  tahun  setelah  provinsi  tersebut dibentuk. Provinsi baru itu akan sulit membangun karena alokasi dana oto- matis akan diprioritaskan untuk membangun infrastruktur birokrasi daerah, gaji  pegawai,  pembangunan  kantor  gubernur,  kantor  DPRD,  rumah  dinas Gubernur, wakil gubernur dan ketua DPRD serta pengadaan kendaraan dinas untuk  para  pejabat.  Kondisi  ini  justru  akan  memperlambat  kemajuan  pem- bangunan di wilayah pesisir barat selatan Aceh.
Oleh  karena  itu  untuk  menghindari  munculnya  konflik  yang  ber- hubungan dengan pemekaran wilayah maka pendekatan kesejahteraan me- rupakan salah satu pendekatan untuk meredam konflik tersebut. Karena ke- miskinan dan kemarginalan merupakan salah satu pemicu munculnya konflik di kalangan masyarakat.
Dengan  demikian  Pemerintah  NAD  harus  memprioritaskan  program pembangunan  pada  daerah-daerah  yang  selama  ini  telah  mengalami  ke- terlambatan  dan  ketertinggalan  dalam  modemisasi  dalam  berbagai  aspek kehidupan. Selain itu pemerintah NAD juga harus memangkas birokrasi yang selama ini turut andil dalam memperlambat pembangunan di daerah-daerah terpencil. Di samping itu. pemerintah NAD harus memberikan otonomi yang seluas-luasnya  kepada  masing-masing  kabupaten/kota  untuk  mengurus masalahnya sendiri.

## H.  Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ide pemekaran  wilayah  dalam  provinsi  NAD  itu  timbul  karena  adanya  ke- tidakadilan  dan  kesenjangan  dalam  pembangunan  di  Aceh.  Sehingga  ada beberapa  kabupaten  yang  termarginalkan  dari  pembangunan.  Hal  ini  telah mendorong  sebagian  elit  politik  setempat  untuk  membentuk  provinsi  baru dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  dan  memperpendek  rentang kendali dalam melayani masyarakat, Aspirasi ini muncul dari kalangan atas ( top  down )  sehingga  telah  memunculkan  konflik,  baik  itu  konflik  horizontal maupun konflik vertikal.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 239
Meskipun tujuan pemekaran suatu daerah sesungguhnya adalah untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, percepatan  pertumbuhan  kehidupan  demokrasi,  percepatan  pelaksanaan pembangunan  ekonomi  daerah,  peningkatan  pengelolaan  potensi  daerah, peningkatan  keamanan  dan  ketertiban  serta  peningkatan  hubungan  antara pusat dengan daerah. Namun pemekaran juga akan mengalami kesulitan dan menimbulkan  masalah  baru.  Masalah  baru  akan  timbul  karena  dana  per- imbangan  kepada  provinsi  hasil  pemekaran,  tidak  cukup  untuk  membiayai perekonomian  dan  pembangunan  hingga  lima  tahun  setelah  provinsi tersebut  dibentuk  Provinsi  baru  itu  akan  sulit  membangun  karena  alokasi akan diprioritaskan untuk membangun infrastruktur birokrasi gaji pegawai, pembangunan Kantor gubernur, Kantor DPRD. rumah dinas Gubernur, wakil gubernur.
Dengan  demikian  usulan  pembentukan  provinsi  baru  yang  bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masya- rakat  justru  akan  memberikan  keuntungan  pada  segelintir  kelompok masyarakat bukan pada seluruh masyarakat. Dengan kata lain hanya  partai politik,  birokrat  dan  pemasok  barang  yang  akan  mendapatkan  keuntungan serta  selalu  mendukung  pemekaran  sedangkan  rakyat  tidak  pernah  atau sangat  sedikit  yang  mendapatkan  keuntungan  dari  adanya  pemekaran wilayah.
Oleh  karena  itu  untuk  menyelesaikan  konflik  tentang  pemekaran wilayah  dalam  provinsi  NAD  maka  Pemerintah  NAD  berkewajiban  untuk menjadikan program pembangunan di kabupaten-kabupaten yang tertinggal itu  sebagai  skala  prioritas  yang  utama.  Pendekatan  kesejahteraan  itu merupakan  salah  satu  eara  untuk  mengurangi  timbulnya  konflik  di  dalam masyarakat Aceh.[w]
M. Sahlan Hanafi, dkk.
Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 240

## BIBLIOGRAFI
Folger, J.P. and Poole, M.S., Working Through Conflict, Montreal: Longman, 2001 . James  P.  Spradley, Metode  Etnografi ,  Terj.  Misbah  Zulfa  Elizabeth,  Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
M. Mukhsin Jamil, (ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai, Semarang: WMC lAIN Walisongo, 2007.
Ucu  Martanto,  “Kemiskinan  di  Indonesia:  Potret  Buram  Desentralisasi,”  dalam Joumal Mandatory , Jogjakarta: IRE, 2007.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 2004
Surat Kabar dan Tabloid:
Analisa , 11 Pebruari 2008
Berita Sore , 05 dan 06 Juni 2008.
Jawa Pos , 24 Oktober 2008
Serambi Indonesia , 14 dan 15 Mei 2008
Suara Karya , 14 Desember 2007
Tabloid Kontras , No. 422, Th. X,  31 Januari - 6 Pebruari 2008.