## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG TERJADI ATAS JUAL BELI E-COMMERCE

## Ratu Humaemah

## IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Abstrak. Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi  Atas  Jual  Beli  E-Commerce. Saat  ini  trend  Jual  beli  dengan  menggunakan internet  yang  dinamakan  dengan  e-commerce  sangat  berkembang  pesat.  Dan  yang terlibat  dalam  penggunaannya  kalangan  muslim  maupun  non  muslim.  Maka  dari  itu dilakukan pembahasan untuk menjadi dasar normatif filosofis dan praktis bagi mereka yang  ingin  melakukan  transaksi  dengan  menggunakan  e-commerce.  Secara  umum konsep  e-commerce,  yaitu  membeli  dan  menjual  pesanan  barang  telah  dikenal  dan dipraktekkan  selama  generasi  awal  Islam,  namanya  Bai  'as-Salam,  di  masa kontemporer ini jual beli pesanan dilakukan melalui media tekhnologi internet. Dalam tekhnologi  canggih  tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  permasalahan  yang dapat  merugikan  konsumen.  Jadi  Pembahasan  ini  menyajikan  perlindungan  hak-hak konsumen  e-commerce  yang  ditinjau  dari  UUPK  dalam  pandangan  islam.  Dari  hasil analisis dalam UUPK transaksi e-commerce tidak melanggar hak konsumen sama sekali dan  bila  terjadi  permasalahan  dalam  jual  beli  e  commerce  terdapat  hak  Khiyar  di dalam  Islam  dan  asas  memberi  kebebasan  kepada  para  pihak  yang  sepakat  untuk membentuk  suatu  perjanjian  untuk  menentukan  sendiri  bentuk  serta  isi  suatu perjanjian.  Dengan  demikian  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  dapat  mengatur sendiri  hubungan  hukum  diantara  mereka  dan  di  pertegas  dalam  pasal  1320 KUHPerdata  dikatakan  bahwa  syarat  terjadinya  suatu  perikatan  adalah  dengan adanya  kesepakatan,  kecakapan,  hal  tertentu  dan  sebab  yang  halal,  apabila  kesemua syarat tersebut terpenuhi maka perdagangan elektronik dianggap sah secara hukum.
Kata Kunci : Jual beli, e-commerce, perlindungan konsumen.
Abstract.  Analysis  of  Islamic  Law  on  Problems  of  Consumer  Protection  in  E- Commerce Trading. Nowadays, trading through internet which named by e-commerce is growing rapidly. This practice of trade is involved between Moslem circle and also non Moslem.  Therefore,  the  discussion  based  on  normative  philosophical  and  practical  for those who want to conduct the transactions using e-commerce. In general, the concept of e-commerce is buying and selling goods orders known and practiced during the early generations of Islam as Bai’ as-Salam. Futhermore, trading orders today made through media of internet technology. In the advanced technology it is possible come problems that could harm the consumers. So, in this study present the trading rights to protect all consumer e-commerce in terms of UUPK in Islamic view. From the analysis, e-commerce transactions  UUPK  not  violate  consumer  rights  at  all,  and  if  there  is  a  problem  in  the trading of e-commerce, the principle of giving freedom khiyar rights in Islam and to the parties  agreed  to  establish  an  agreement  to  determine  its  own  form  and  content  of  a
agreement. Therefore,  the  parties  who  make  an  agreement  can  set  up  their  own  legal relationship  between  them  and  affirmed  article  1320  of  the  Civil  Code  says  that  the condition  is  the  occurrence  of  an  engagement  with  the  agreement,  skills,  and  because certain things are lawful, if all of these conditions are met then the electronic commerce considered legally.
Key Word : trade, e-commerce, consumer protection

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…

## PENDAHULUAN
Teknologi  internet  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih popular dengan istilah digital economics atau perekonomian digital makin banyak  kegiatan  perekonomian  dilakukan  melalui  media  internet.  Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan e-commerce (electronic commerce) sebagai media transaksi yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media  internet  ini  populer  disebut  dengan electronic  commerce  (e-commerce).  E- commerce tersebut  terbagi  atas  dua  segmen  yaitu business  to  business  ecommerce (perdagangan  antar  pelaku  usaha)  dan business  to  consumer    commerce. (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).
Transaksi  jual  beli  merupakan    kegiatan  ekonomi    yang  notabene  urusan  ke- dunia-an. Manusia diberikan kebebasan sebebas bebasnya untuk melakukan apa saja yang  bisa  memberikan  manfaat  kepada  dirinya  sendiri,  sesamanya  dan lingkungannya,  selama  hal  tersebut  sesuai  kaidah  atau  ketentuan  yang  ada.  Dari muamalah  ini    Islam  menjunjung  tinggi  asas  kreativitas  pada  umatnya  untuk  bisa mengembangkan  potensinya  dalam  mengelola  kehidupan  ini.  Adanya  ruang  lingkup yang  sangat  luas  dalam  Mu'âmalah  ini,  banyak  bermunculan      fenomena  transaksi ekonomi  kontemporer    dan  “dianggap”  diperbolehkan,  selama  transaksi  tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.
Secara  umum  perdagangan  secara  Islam  menjelaskan  adanya  transaksi  yang bersifat  fisik,  dengan  menghadirkan  benda  tersebut  sewaktu  transaksi,  sedangkan Transaksi  ekonomi  kontemporer    yang  menjadi  solusi  jual  beli    dari  system konvensional ini ( e-commerce) tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana  itu .  E-commerce merupakan  model  perjanjian  jual-beli  dengan karakteristik  dan  aksentuasi  yang  berbeda  dengan  model  transaksi  jual-beli  biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks e-commerce . Jadi, e-commerce tidak menutup kemungkinan terdapat adanya permasalahan  permasalahan  terhadap  cara  pengaturan  transaksi  perdagangan. Sebagaimana dalam konsep perdagangan, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu hasil yang memuaskan. Implikasi dari perikatan
itu  adalah  timbulnya  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak  yang terlibat.
Proses  transaksi  jual  beli    e-commerce  dimulai  dari  masalah  promosi  dan marketing sampai pada masalah selling, pembayaran dan pembuatan kontrak. sebuah proses  perdagangan  melalui  internet  yang  sangat  marak  dan  terus berkembang  dan mereformasi cara-cara bisnis tradisional diantaranya ada beberapa peralatan, media atau  fasilitas  elektronik  yang  digunakan  dalam  proses  terjadinya  suatu  transaksi  e- commerce,  yaitu:  EDI  ( elektronikc  data  interchange ),  telex,  fax  serta  internet Permasalah prosedural aplikatif seperti masalah keabsahan tanda tangan elektronik ( digital  signature )  dan  yuridiksi  serta  pilihan  hokum  menjadi  substansi. Perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih  ini  telah  banyak  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  pada  saat  ini,  segala  macam  bidang  kegiatan  usaha  manusia terasa semakin mudah.
Jaringan  komunikasi  global  telah  menciptakan  tantangan-tantangan  sekaligus permasalahan-permasalahan  tersendiri  terhadap  cara  pengaturan  transaksi- transaksi  perdagangan.  Permasalahan  hukum  dalam  e-commerce  ini  juga memerlukan sebuah solusi sehingga nantinya mampu memberikan sebuah kepastian hokum (legal certainity) dan melahirkan kepercayaan diri ( self confidence ) pada para pelaku  bisnis e-commerce khususnya,  dan  pada  semua  lapisan  masyarakat.  Dan permasalahan e-commerce melalui  internet  juga  sangat  mungkin  muncul  dalam kaitannya  dengan  kebijakan-kebijakan  ( policies )  pemerintah  baik  yang  berkenaan dengan  ekonomi,  politik  maupun  social.  Permasalahan  seperti  ini  dimungkinkan untuk  muncul  di  permukaan  karena  masalah  internet  bukan  hanya  masalah tehnologi,  melainkan  juga  masalah  gaya  hidup,  budaya  dan  ideology,  behkan  juga masalah lainnyan\Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas e-commerce, antara lain:
1. Otentikasi subyek yang membuat transaksi melalui internet;
2. Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
3. Mekanisme peralihan hak;

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…
4. Hubungan  hukum  dan  pertanggungjawaban  para  pihak  yang  terlibat  dalam transaksi  baik  penjual,  pembeli,  maupun  para  pendukung  seperti  perbankan, internet service provider (isp), dan lain-lain;
5. Legalitas  dokumen  catatan  elektronik  serta  tanda  tanan  digital  sebagai  alat bukti.
6. Mekanisme penyelesaian sengketa;
7. Pilihan  hukum  dan  forum  peradilan  yang  berwenang  dalam  penyelesaian sengketa.
Untuk menjadikan  jual beli melalui media elektronik tersebut menjadi nyaman perlu adanya  kepastian hukum aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli secara elektronik  tersebut,    mengingat  di  Indonesia  belum  ada  satupun  peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah e-commerce , sedangkan tuntutan harus adanya    perlindungan  hukum  terhadap  pihak  yang  di  rugikan  apabila  terjadi permasalahan dalam jual beli secara elektronik sangat mendesak.
Pranata  hukum  merupakan  salah  satu  ornamen  utama  dalam  bisnis.  Hukum perjanjian  Indonesia  menganut  asas  kebebasan  berkontrak  berdasarkan  pasal  1320 KUH  Perdata.  Asas  ini  memberi  kebebasan  kepada  para  pihak  yang  sepakat  untuk membentuk  suatu  perjanjian  untuk  menentukan  sendiri  bentuk  serta  isi  suatu perjanjian.  Dengan  demikian  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  dapat  mengatur sendiri  hubungan  hukum  diantara  mereka.  Dengan  demikian,  bagaimana  dengan pandangan  Islam  tentang  masalah  yang  timbul  atas  Jual-beli  online  tersebut, mengingat  jual  beli  merupakan  salah  satu  jenis  mu'amalah  yang  diatur  dalam  Islam dan melihat bentuknya e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual- beli  modern  karena  mengimplikasikan  inovasi  teknologi.  Oleh  karena  itu  perlu analisis  apakah  ketentuan  hukum  dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen memenuhi hak dan kewajiban konsumen ditinjau dari pandangan Islam sudah cukup relevan  dan  akomodatif  dengan  hakekat e-commerce .  Sekilas  transaski e-commerce sama  dengan  transaksi as-salâm ,  pada  saat  akad  tanpa  menghadirkan  benda  yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara kongkret, dan diserahkan  kemudian  sampai  batas  waktu  tertentu.  Tapi  apakah  memang  sama
demikian.  Dan  bagaimana  bila  terjadi  permasalahan  dalam  jual  beli  e  commerce tersebut.
Permasalahan  hukum  tentunya  akan  timbul  seiring  dengan  berbagai  pola interaksi  antara  pihak  pembeli  dengan  pihak  penjual.  Jaminan  keamanan  dalam bertransaksi, jaminan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah  dalam  trasaksi  yang  telah  dilakukan  merupakan  salah  satu  bagian  dari sebuah permasalahan dan mungkin masih ada lagi permasalahan-pemasalahan yang akan  timbul.  Maka  dari  itu,  penulis  membatasi  permasalahan  ini  pada  aspek perlindungan konsumen atas terjadinya transaksi jual beli e-commerce. Maka untuk menjawab  hal-hal  berkaitan  dengan  masalah  itu  penulis  menjadikannya  sebagai obyek  Pembahasan  dengan  judul  Analisa  Hukum  Islam  Terhadap  Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce. Dari judul tersebut, capaian  yang  ingin  diperoleh  adalah  bagaimana  pelaksanaan  transaksi  mekanisme dan  sistem  dalam e-commerce ,  apakah  sesuai  dengan  kaidah  Islam  dan  bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e commerce.

## METODE
Pembahasan  ini  menjelaskan  pandangan  Islam  terhadap  perlindungan konsumen  dalam  transaksi e-commerce, pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  normatif  berdasar  pada  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dan hukum Islam (al Qur’an dan Hadist). Sumber data yang digunakan adalah data primer yang  diperoleh  langsung  dari  narasumber  meliputi  hasil  wawancara,  dan  data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku dan literatur lainnya.
Dalam  Pembahasan  ini,  Peneliti  menggunakan  metode  analisis  deskriptif kualitatif.  Data-data  yang  diperoleh  dari  Pembahasan  di  analisa  secara  deskriptif kualitatif.  Data  diatur  dan  disusun  secara  sistematis  agar  menjadi  suatu  kesatuan sehingga dapat dipelajari secara mendalam. Hasil analisis data merupakan gambaran dan  penjelasan  yang  sistematis  tentang  data  atau  informasi  tentang  subjek Pembahasan.  Selanjutnya  hasil  analisis  data  akan  merupakan  kesimpulan  yang mendalam yang dapat diuraikan tentang objek Pembahasan.

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…

## TRANSAKSI JUAL BELI DALAM ISLAM
Jual beli disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyingkirkan kesulitan  dari  mereka.  Namun  demikian  harus  bertolak  berdasarkan  hukum Mu'âmalah  yang  berjalan  seiring  dengan  maslahat  yang  dikehendaki  Syari'ah    ada padanya.
Secara  bahasa, al-bai’ (jual  beli)  berarti  pertukaran  sesuatu  dengan  sesuatu. Secara  istilah,  menurut Madzhab  Hanafiyah ,  jual  beli  adalah  pertukaran  harta  ( mal) dengan  harta  menggunakan  cara  tertentu.  Pertukaran  harta  dengan  harta  di  sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksudkan adalah Sighat atau ungkapan Ijab dan  Qobul  al-bai’ merupakan  akad  yang  diperbolehkan,  hal  ini  berlandaskan  atas dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur’an dan Al-Hadist maupun Ijma’ Ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah:
1. QS.  An-Nisaa’  (4): Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kalian  saling memakan  (mengambil)  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu .
Ayat  ini  merujuk  pada  perniagaan  atau  transaksi-transaksi  dalam muamalah  yang  dilakukan  secara  batil.  Ayat  ini  mengindikasikan  bahwa  Allah Swt  melarang  kaum  muslimin  untuk  memakan  harta  orang  lain  secara  batil. Secara  batil  ini  dalam  konteks  ini  memiliki  arti  yang  sangat  luas.  Di  antaranya melakukan  transaksi  ekonomi  yang  bertentangan  dengan  syara’,  seperti  halnya melakukan  transaksi  berbasis  riba  (bunga),  transaksi  yang  bersifat  spekulatif, ( maisir ,  Judi),  ataupun  transaksi  yang  mengandung  unsur Gharar (adanya uncertainly / resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan.
Ayat  ini  juga  memberikan  pemahaman  bahwa  upaya  untuk  mendapatkan harta  tersebut  harus  dilakukan  dengan  adanya  kerelaan  semua  pihak  dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi  jual  beli,  transaksi  harus  jauh  dari  unsur  bunga,  spekulasi,  ataupun mengandung  unsur Gharar didalamnya.  Selain  itu  ayat  ini  juga  memberikan pemahaman  bahwa  setiap  transaksi  yang  dilaksanakan  harus  memerhatikan
unsur  kerelaan  bagi  semua  pihak.  Dalam  transaksi  jual  beli  harus  terdapat kerelaan  dari  pihak  bank  sebagai  penjual,  serta  dari  pihak  nasabah  sebagai pembeli atas transaksi yang dilakukan.
2. Dari  Abu  Sa’id  al-Khudri  bahwa  Rasullullah  Saw  bersabda  : “Sesungguhnya  jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).
Hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Al-Baihaqi  dan  Ibnu  Majah  ini  merupakan dalil  atas  keabsahan  jual  beli  secara  umum.  Menurut  Wahbah  Zuhaili,  hadist  ini terbilang  hadist  yang  panjang,  namun  demikian  hadist  ini  mendapatkan pengakuan  keshahihannya  dari  Ibnu  Hibban.  Hadist  ini  memberikan  prasyarat bahwa  akad  jual  beli  harus  dilakukan  dengan  adannya  kerelaan  masing-masing pihak ketika melakukan transaksi
Imam  Syafi’I  menyatakan,  secara  asal  Jual  beli  diperbolehkan  ketika dilaksanakan  atas  dasar  suka  sama  suka,  atau  keridhoan  kedua  pihak  atas transaksi  yang  dilakukan,  dan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  apa  yang dilarang oleh Syariah. Segala sesuat yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank. Tidak bisa ditentukan secara sepihak.
3. Ulama muslim sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu  saja,  namun  terdapat  kompensasi  yang  harus  diberikan.  Dengan disyariatkannya,  jual  beli  merupakan  salah  satu  cara  untuk  merealisasikan keinginan  dan  kebutuhan  manusia,  karena  pada  dasarnya,  manusia  tidak  bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.
Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau  kontrak  jual  beli  mendapatkan  pengakuan  dan  legalitas  dari  syara’  dan  syah untuk dilaksanakan dah bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…

## RUKUN JUAL BELI
Menurut  madzhab  hanafiyah,  rukun  yang  terdapat  dalam  jual  beli  hanyalah Sighat, yaitu  pernyataan  Ijab  dan  Qobul  yang  menunjukkan  sikap  saling  tukar- menukar  untuk  melakukan  transaksi.  Menurut  Jumhur  ulama  rukun  jual  beli  terdiri dari ‘akid, yaitu penjual dan pembeli, ma’qud ‘alaih, yaitu harga dan objek , dan sighat, adalah Ijab dan Qobul.

## SYARAT JUAL BELI
Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus  dipenuhi  beberapa  syaratnya  terlebih  dahulu.  Syarat-syarat  ini  terbagi  dalam dua jenis, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan.
Pertama,  yang  berkaitan  dengan  pihak-pihak  pelaku  atau  orang  yang  berakad, syaratnya antara lain:
1. Mumayyiz, yaitu  bisa  membedakan  antara  yang  benar  dan  tidak,  dan  memiliki kompetensi  untuk  melakukan  aktivitas  jual  beli,  yakni  dengan  kondisi  yang sudah  akil  baligh  serta  berkemampuan  memilih.  Dengan  demikian,  tidak  sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang  dipaksa  dan  juga  budak.  Penjual  dan  pembeli  haruslah  orang  yang merdeka,  berakal,  dan  baligh  atau mumayyiz (sudah  dapat  membedakan  baik dan buruk atau najis dan suci dan mengerti hitungan harga)
2. Hendaknya  pelaku  transaksi  terbilang  maka  jual  beli  tidak  sah  bila  dengan perantara  wakil  yang  ditunjuk  oleh  kedua  belah  pihak,  kecuali  kalau  wakil  itu ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan kedua belah pihak
3. Penjual dan pembeli harus saling ridha dan tidak ada unsur  keterpaksaan dari pihak manapun meskipun tidak diungkapkan
ﺗ ﻻ اﻮﻨﻣآ ﻦﻳ ﺬﻟا ﺎﻬﻳا ﺎﻳ
... ﻢﻜﻨﻣ ضاﺮﺗ ﻦﻋ ةر ﺎﲡ نﻮﻜﺗ نأ ﻻإ ﻞﻃ ﺎﺒﻟ ﺎﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻢﻜﻟاﻮﻣأ اﻮﻠﻛ ﺄ
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisaa : 29)
Maka  tidak  sah  jual  beli  orang  yang  dipaksa.  Akan  tetapi  disana  ada  kondisi tertentu yang mana boleh seseorang memiliki hutang kepada pihak lain dan sengaja tidak  mau  membayarnya,  maka  pihak  yang  berwenang  boleh  memaksa  orang tersebut  untuk  menjual  hartanya,  lalu  membayarkan  hutangnya.  Bila  dia  tetap  tidak mau  menjualnya  maka  dia  boleh  melaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang  agar menyelesaikan kasusnya atau memberikan hukuman kepadanya
Kedua,  yaitu  berkaitan  dengan  objek  jual  belinya,  syaratnya  yaitu  sebagai berikut;
1. Objek jual beli harus suci, manfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak
2. Mengetahui  objek  yang  diperjualbelikan  dan  juga  pembayaranya,  agar  tidak terhindar factor ‘ketidaktahuan’ atau ‘menjual kucing dalam karung’ karena hal tersebut dilarang
3. Tidak  memberikan  batasan  waktu.  Artinya  tidak  sah  menjual  barang  untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui
4. Hendaknya  barang  atau  objek  yang  diperjualbelikan  itu  merupakan  milik penjual  atau  setidaknya  ia  memiliki  hak  kuasa  atas  barang  tersebut.  Karena orang yang menjual barang orang lain tanpa seizin atau hak kuasa dari pemilik barang maka transaksi Fudhul atau batal

## MACAM-MACAM JUAL BELI
Bentuk-bentuk  akad  jual  beli  yang  telah  dibahas  oleh  para  ulama  dalam  fiqh muamalah  terbilang  sangat  beragam.  Jumlahnya  bisa  mencapai  belasan  jika  tidak puluhan.  Namun  demikian,  diantara  beragam  bentuk  akad  jual  beli  tersebut  dapat dikategorikan  dengan  spesifikasi  tertentu.  Jika  dilihat  dari  objek  transaksinya,  akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yakni
1. Bai’  al-Muqayadlah, yaitu  pertukaran  atau  jual  beli  riil  asset  ( ‘ain, benda, komoditas)  dengan  riil  asset,  seperti  pertukaran  pakaian  dengan  bahan makanan.

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…
2. Al-Bai’  al-Muthlaq, yaitu  jual  beli  atau  antaran  riil  asset  dengna financial  asset (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli computer dengan harga Rp 3.000.000,00.
3. Ash-Sharf, yaitu  jual  beli  asset  financial  dengan  asset  financial,  yakni  jual  beli uang dengan uang (transaksi valas), seperti jual beli dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp 10.000,00.
4. As-Salam, yaitu pertukaran atau jual beli asset financial dengan riil asset, artinya harga  atau  uang  diserahkan  pada  saat  kontrak,  sedangkan  barang  diserahkan dikemudian hari.
Jenis  jual  beli  as-Salam  di  atas  merupakan  jual  beli  Pesanan  yang  menurut Ahmad  Sholihin  Ifham  dalam  bukunya  “B uku  Pintar  Ekonomi  Syaria’ah” jual  beli salam adalah jual beli barang yang penyerahan barangnya ditangguhkan dikemudian hari dan pembayarannya dimuka, umumnya yaitu untuk jual beli pesanan

## Khiyar dalam Jual Beli

## Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan khiyar sebagai berikut;
Khiyar adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan  akad  dan  tidak  melanjutkannya  dengan  cara  membatalkannya apabila  khiyar-nya  itu  khiyar  syarat,  ru’yah,  atau  ‘aib,  atau  memilih  salah  satu diantara dua barang apabila khiyar-nya khiyar ta’yin.
Dari  definisi  yang  telah  dikemukakan  diatas  dapat  di  ambil  intisari  bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat  pada  barang  yang  dijual  atau  ada  perjanjian  pada  waktu  akad,  atau  karena sebab lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua  belah  pihak  sehingga  tidak  ada  rasa  menyesal  setelah  akad  selesai,  karena mereka sama-sama rela atau setuju.

## DASAR HUKUM KHIYAR
: ل ﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ
ﱂﺎﻣ ر ﺎﻴﳋﺎﺑ ن ﺎﻌﻴﺒﻟا : ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا ل ﻮﺳر ل ﺎﻗ
ير ﺎﺨﺒﻟا ﻩاور) رﺎﻴﺧ ﻊﻴﺑ نﻮﻜﻳ وأ لﺎﻗ ﺎﲟرو ﱰﺧا : ﻪﺒﺣ ﺎﺼﻟ ﺎﳘﺪﺣأ لﻮﻘﻳ وأ ﺎﻗﺮﻔﺘﻳ (
“ Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Telah bersabda Nabi Saw Penjual dan pembeli boleh  melakukan  khiyar  selagi  keduanya  belum  berpisah,  atau  salah  seorang mengatakan  kepada  temannya:  Pilihlah,  dan  kadang-kadang  beliau  bersabda: atau terjadi jual beli khiyar” . (HR. Al-Bukhori).

## DEFINISI E-COMMERCE (ELECTRONIC COMMERCE)
E-commerce  (electronic  commerce) merupakan  konsep  baru  yang  bisa digambarkan  sebagai  proses  jual  beli  barang  atau  jasa  pada  World  Wide  Web internet.
Sejumlah  orang  memandang  istilah e-commerce  (electronic  commerce) sebagai transaksi  yang  dilakukan  antar  perusahaan  yang  berpatner.  Karena  itu  istilah e- commerce (electronic commerce) berkesan sempit bagi sejumlah orang. Demikianlah, banyak yang lebih suka menggunakan istilah e-businees , yang mengacu pada definisi e-commerce  (electronic  commerce) secara  lebih  luas,  tidak  sekedar  menjual  dan membeli, namun juga berarti melayani pelanggan dan berkolaborasi dengan partner bisnis, serta pelaksanaan transaksi elektronis dalam suatu organisasi.
E-commerce  (electronic  commerce) pada  dasarnya  merupakan  suatu  kontak transaksi  perdagangan  antara  penjual  dan  pembeli  dengan  menggunakan  media internet.  Jadi  proses  pemesanan  barang,  pembayaran  transaksi,  hingga  pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.
Perdagangan  elektronik  melakukan  hal  yang  mirip  dengan  perdagangan tradisional, tetapi perdagangan elektronik memiliki kelebihan-kelebihan yang secara langsung bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan  fleksibilitasnya  perdagangan  elektronik  dapat  memangkas  biaya-biaya pemasaran  dengan  kemudahannya  dan  kecanggihanya  dalam  menyampaikan informasi-informasi  tentang  barang  atau  jasa  langsung  ke  konsumen  dimanapun

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…
mereka  berada  (tidak  terbatas  oleh  jangkauan  letak  geografis  perusahaan). Perusahaan-perusahaan  yang  berbisnis  secara  elektronik  juga  dapat  memangkas biaya operasional took sebab mereka tidak perlu memajang barang-barangnya ditoko yang  berukuran  besar  dengan  karyawan  berjumlah  banyak.  Mereka  cukup mendigitalisasi  informasi-informasi  tentang  barang  dan  jasa  yang  dijualnya  dan menaruhnya  di  server  milik  perusahaan.  Mereka  juga  tidak  perlu  mencetak  catalog- katalog  yang  pencetakannya  membutuhkan  biaya  yang  tinggi.  Mereka  juga  dapat memangkas biaya penyimpanan (gudang), sebab barang yang dijualnya dapat dikirim lagsung  dari  para  penyedia  (supplier).  Selain  itu,  mereka  juga  dapat  berbisnis  24 jam/hari. Pesanan-pesanan untuk produk dan jasa mereka dapat diterima setiap saat dan dapat berasal dari area geografis yang sangat luas.
Tabel Perbandingan Media Perdagangan Tradisional dan Perdagangan Elektronik.
Siklus Penjualan Perdagangan Tradisional (menggunakan berbagai media) Perdagangan Elektronik (menggunakan Media Tunggal) Mencari informasi barang/ jasa yang diperlukan Majalah, catalog, surat kabar, bentuk-bentuk tercetak Situs Web Memeriksa ketersediaan barang dan jasa Telepon, Faximile Situs, Web Melakukan pemesanan Surat, faximile, dan bentuk-bentuk tercetak lainnya Surat elektronik Memeriksa harga Catalog tercetak Catalog on-line Mengirimkan pesanan Surat, faximile Surat elektonik, web Mengurutkan pesanan Manual Basis data Memeriksa barang Bentuk tercetak, telpon, fax Basis data, Web Menjadualkan pengiriman Bentuk tercetak Basis data Mengirimkan pesanana Pengirim Pengirim Konfirmasi pesanan Telpon, fax Surat elektronik Mengirim invoice dan menerima Surat Surat elektronik Jadual pembayaran Bentuk tercetak Basis data, EDI Mengirim (Pembayar) dan menerima (Penyedia) bukti pembayaran Surat EDI, EFT
Adapun  cara  belanja  yang  ditawarkan  dalam  internet  ( e-commerce )  adalah sebagai berikut:
a. Belanja dengan order form.
Berbelanja dengan menggunakan order form merupakan salah satu cara belanja yang  sering  digunakan  dalam  bisnis e-commerce .  Dengan  cara  ini  toko penyelenggara  ( merchant )  menyediakan  daftar  atau  katalog  barang (pruduct table) lengkap dengan deskripsi produk/barang yang dijual.
b. Belanja dengan email.
Belanja dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan cara yang mudah.
Syarat  utama,  konsumen  harus  sudah  mempunyai e-mail  address .  Selanjutnya sebelum  konsumen  melakukan  transaksi,  konsumen  harus  sudah  mengetahui alamat  toko  online  ( online  store )  yang  dituju,  juga  jenis  barang  serta  jumlah yang  akan  dibeli.  Kemudian  konsumen  menuliskan  nama  produk,  jumlah barang,  alamat  dan  nomor  telepon.  Konsumen  selanjutnya  akan  menerima konfirmasi  dari merchant mengenai  barang  yang  dipesan  dan  konsumen diminta  mengirimkan  salinan  dari  informasi  pembayaran  (bukti  transfer). Kemudian aquirer akan  menge-lurkan  kartu  untuk  konsumen,  jika  dinyatakan sah konsumen akan menerim konfirmasi pengesahan dan dalam beberapa hari barang akan segera dikirim ke tujuan.
Secara  sederhana,  proses e-commerce dapat  dilakukan  dengan  cara  konsumen berkunjung  ke website  merchant untuk  melihat  memilih  produk  yang  diinginkan. Lalu, konsumen setuju untuk membeli di merchant dan memberi instruksi pembelian online ke merchant .  Setalah  itu,  prinsip  pembayarannya  tidak  jauh  berbeda  dengan dunia  nyata,  hanya  saja  semua  metode  yang  ditawarkan  menggunakan  teknologi canggih.  Cara  pembayaran  yang  digunakan  antara  lain  melalui  transfer  ATM ( automatic teller machine), pembayaran tanpa perantara, pembayaran dengan pihak ketiga  (kartu  kredit/cek), micropayment (uang  receh), electronic  money (e-money) atau Anonymous digital cash .

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…

## POKOK-POKOK PERMASALAHAN E-COMMERCE (ELECTRONIC COMMERCE)
Besarnya  nilai  transaksi e-commerce  (electronic  commerce) di  dunia  masih dibayangi  masalah  “kurang  amannya”  ( Secure )  transaksi  online  ini.  Internet  telah menimbulkan  berbagai  masalah  terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah kerahasiaan,  keutuhan  pesan (integrity) ,  identitas  para  pihak  dan  hokum  yang mengatur  transaksi  tersebut.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  kemudian dipecahkan  dengan  menggunakan  tehnik Cryptography .  Tehnik Cryptography ini banyak  membantu  dalam  hal  keamanan (Security) ,  keutuhan  pesan (integrity) ,  dan juga  masalah  identitas  dari  para  pihak.  Meskipun  secara  teknis  masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi secara online dapat dipecahkan tetapi secara yuridis masih  belum  mendapatkan  jalan  keluar.  System  hukum  (juga  dunia)  secara  umum belum mengenal atau tidak mengatur secara khusus penggunaan teknik Cryptography dalam suatu kontrak.
Infrastruktur  pendukung  dari e-commerce  (electronic  commerce) salah  satunya adalah adanya satu system pembayaran berbasis internet (Internet Payment System) dalam  hal  ini  adalah  SET  ( Secure  Electronic  Transaction ).  SET  adalah  suatu  system pembayaran  yang  dipelopori  oleh  Mastercard  dan  Visa  Internasional.  System pembayaran  ini  menggunakan Cryptography dalam  pelaksanaannya  sehingga  dapat menjamin keamanan transaksi lewat internet ( internet secure transaction) antara lain adalah GTE Cybertrust, IBM, Netscape, SAIC, Terisa System, dan juga Verisgn Inc.
Ketiadaan  infrastuktur  (baik  teknis  maupun  hukum)  khususnya  dalam  system pembayaran ( internet payment system) merupakan penghambat bagi perkembangan e-commerce  (electronic  commerce) di  Indonesia.  Keberadaan  suatu  kajian  terhadap internet  payment terutama  aspek  yuridis  dari  penggunaan  teknik cryptography diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan dalam mendorong perkembangan e-commerce (electronic commerce) di Indonesia.
Terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  transaksi e-commerce di  Indonesia yang menimbulkan berbagai pertanyaan atau masalah yuridis antara lain:
1. Otentikasi subyek yang membuat transaksi melalui internet;
2. Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
3. Mekanisme peralihan hak;
4. Hubungan  hukum  dan  pertanggungjawaban  para  pihak  yang  terlibat  dalam transaksi  baik  penjual,  pembeli,  maupun  para  pendukung  seperti  perbankan, internet service provider (ISP),  dan lain-lain;
5. Legalitas  dokumen  catatan  elektronik  serta  tanda  tanan  digital  sebagai  alat bukti.
6. Mekanisme penyelesaian sengketa;
7. Pilihan  hukum  dan  forum  peradilan  yang  berwenang  dalam  penyelesaian sengketa.
Banyaknya  kasus  yang  merugikan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  antara pelaku  usaha  sebagai  penyelenggara  usaha  barang  dan/  atau  jasa,  dan  konsumen sebagai pengguna barang dan/ atau jasa maka dibentuklah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di dalamnya diatur secara spesifik pasal- pasal yang  mengatur  mulai  dari  definisi  konsumen,  pelaku  usaha,  sampai  ketentuan penutup.
Bilamana kita kaitkan dengan permasalahan penegakan hukum dalam transaksi e-commerce di  Indonesia, berdasarkan  Penjelasan  umum  atas  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  disebutkan  bahwa  faktor  utama  yang menjadi  kelemahan  konsumen  dalam  perdagangan  adalah  tingkat  kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutama disebabkan oleh rendahnya  pendidikan  konsumen.  Hal  ini  diperlukan  suatu  upaya  serius  dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia mengenai sosialisasi  peraturan  hukum  dan  pengetahuan  dalam  transaksi e-  commerce yang sebagaimana  untuk  mencegah  terjadinya  perkembangan  pidana  dalam  transaksi  e- commerce yang berlangsung di dunia maya tersebut.

## HAK-HAK KONSUMEN
Jika  kita  membicarakan  tentang  perlindungan  konsumen,  hal  itu  tidak  lain adalah  juga  membicarakan  hak-hak  konsumen.  Di  Indonesia  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut ;
a. Hak keamanan dan keselamata,lclnblbn
b. Hak mendapatkan informasi yang jelas

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…
c. Hak memilih
d. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhanya
e. Hak atas lingkungan hidup
Selanjutnya  Tim  Peneliti  UI  dalam  rancangan  akademiknya  merumuskan  hak- hak konsumen sebagai berikut ;
a. Hak atas keamanan
b. Hak untuk memilih
c. Hak atas informasi
d. Hak untuk didengar
e. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
f. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut
Hak-hak  konsumen  menurut  UU  No.  8  tahun  1999  pasal  4  adalah  sebagai berikut :
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselematan  dalam  mengonsumsi barang atau jasa
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan  tau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan  atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang digunakan
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
f. Hak  untuk  diperlakukan  dan  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
h. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan-peraturan  perundang- undangan lainnya
Selain itu terdapat juga kewajiban konsumen yang tertera dalam pasal 5 UU No 8  tahun  1999,  yaitu  yang  lebih  cenderung  dengan  menggunakan  istilah  “PAPA” (Privacy, Accuracy, Property, Accesibility) dalam merumuskan hak konsumen. Artinya hak-hak konsumen meliputi Privacy, Accuracy, Property, Accesibility.
Perumusan  hak-hak  dari  konsumen  tidak  lain  adalah  untuk  merumuskan kewajiban  dari  produsen  atau  penyelenggara  jasa,  yang  mana  dikhususkan  pada terjaminnya Privacy, Accuracy, Property, Accesibility konsumen.

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE
Perdagangan  tradisional  pada  dasarnya  adalah  tindakan  perusahaan- perusahaan  menjual  barang-barang  dan  atau  jasa  untuk  menghasilkan  pendapatan dalam  bentuk  uang,  yang  pada  giliranya  menghasilkan  laba  bersih  dari  selisih pendapatan dikurangi harga dasar plus biaya-biaya operasional.
Untuk  menyampaikan  barang  dan  jasa  ke  pasar,  pertama  kali  perusahan- perusahaan  harus  merancang  dan  membuat  barang-barang  (dan  juga  jasa)  atau mendapatkannya  dari  perusahaan-perusahaan  terkait  lainya,  mendistribusikannya, dan  menyediakan  layanan  terhadap  konsumen (customer  support) ,  serta  yang terakhir menghasilkan pendapatan.
Para  konsumen  pertama  kali  akan  mengidentifikasi  kebutuhanya  akan  barang dan  jasa,  kemudian  mereka  mencari  informasi-informasi  tentang  barang  serta  jasa yang  mereka  butuhkan,  menemukan  tempat-tempat  penjualan  barang  dan  jasa tersebut, serta melkukan pemilihan-pemilihan berdasarkan harga, manfaat terbesar, tampilan,  kemasan,  layanan  purna  jual,  reputasi  pembuat  dan  sebagainya,  sebelum akhirnya  memutusk  membeli  atau  tidak  membeli  barang  atau  jasa  yang bersangkutan.  Akhirnya,  siklus  penjualan  berakhir  dengan  pengiriman  barang  serta jasa (delivery) ke  sisi  konsumen.  Dalam  hal  ini  dukungan  terhadap  konsumen (customer  support) menambahi  siklus  penjualan  dengan  memberikan  keuntungan baik  dari sisi penjual maupun pembeli. Penjual mendapatkan keuntungan dalam hal mengetahui  respon  pembeli  terhadap  barang  atau  jasa  yang  mereka  tawarkan,

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…
pemahaman  akan  kualitas  barang  yang  dijualnya,  tingkat  penetrasi  pasar  dan sebagainya. Sedangkan pembeli akan mendapatkan keuntungan dengan terjaminnya penggunaan  yang  layak  atas  barang  dan  jasa  yang  dibelinya  selama  kurun  waktu tertentu.
E-commerce memiliki  karakteristik  yaitu  adanya  transaksi  antar  dua  belah pihak,  adanya  pertukaran  barang  jasa  atau  informasi,  dan  internet  merupakan medium  utama  dalam  proses  atau  mekanisme  perdagangan.  Hal  ini  ditegaskan dengan  Didik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom  dalam  bukunya  “Cyber  Law: Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi”  mengidentifikasikan  pihak-  pihak  yang  terlibat dalam transaksi e- commerce terdiri dari lima macam, yaitu ;
1. Penjual  ( merchant ),  yaitu  perusahaan/  produsen  yang  menawarkan produknya  melalui  internet.  Untuk  menjadi  merchant,  maka  seseorang  harus mendaftarkan  diri  sebagai  merchant  account  pada  sebuah  bank,  tentunya  ini dimaksudkan  agar  merchant  dapat  menerima  pembayaran  dari  customer dalam bentuk credit card.
2. Konsumen/ card  holder ,  yaitu  orang-  orang  yang  ingin  memperoleh  produk (barang/  jasa)  melalui  pembelian  secara online .  Konsumen  yang  akan berbelanja  di  internet  dapat  berstatus  perorangan  atau  perusahaan.  Apabila konsumen  merupakan  perorangan,  maka  yang  perlu  diperhatikan  dalam transaksi e-commerce adalah  bagaimana  sistem  pembayaran  yang  digunakan, apakah  pembayaran  dilakukan  dengan  mempergunakan credit  card atau dimungkinkan  pembayaran  dilakukan  secara manual/  cash .  Hal  ini  penting untuk  diketahui,  mengingat  tidak  semua  konsumen  yang  akan  berbelanja  di internet  adalah  pemegang  kartu  kredit.  Pemegang  kartu  kredit  adalah  orang yang  namanya  tercetak  pada  kartu  kredit  yang  dikeluarkan  oleh  penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
3. Acquirer , yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara pengaihan adalah  pihak  yang  meneruskan  penagihan  kepada  penerbit  berdasarkan tagihan  yang  masuk  kepadanya  yang  diberikan  oleh  penjual  barang/  jasa. Pihak  perantara  pembayaran  antara  pemegang  dan  penerbit  adalah  bank
dimana  pembayaran  kartu  kredit  dilakukan  oleh  pemilik  kartu  kredit/ card holder ,  selanjutnya  bank  yang  menerima  pembayaran  ini  akan  mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit.
4. Issuer , yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu.
5. Certification  Authorities yaitu  pihak  ketiga  yang  netral  yang  memegang  hak untuk  mengeluarkan  sertifikasi  kepada  merchant,  kepada  issuer  dan  dalam beberapa hal diberikan kepada card holder.Apabila transaksi e- commerce tidak  sepenuhnya  dilakukan  secara  online  dengan  kata  lain  hanya proses  transaksinya  saja  yang  online  sementara  pembayaran  tetap  dilakukan secara manual/ cash , maka pihak acquirer, issuer dan certification authority tidak  terlibat  di  dalamnya.  Disamping  pihak-  pihak  tersebut  diatas, pihak  lain  yang  keterlibatannya  tidak  secara  langsung  dalam  transaksi e- commerce yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).
Untuk  sahnya  perjanjian  diperlukan  4  syarat  sebagaimana  yang  disebut  dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni:
1. Sepakat. Dalam e-commerce kesepakatan ini dilakukan dengan cara pengisian formulir pemesanan barang yang diinginkan oleh pembeli.
2. Cakap.  Kecakapan  para  pihak  sebetulnya  cukup  sulit  dibuktikan  dalam kegiatan  perdagangan  elektronik  ini,  namun  demikian  masih  dapat  dipenuhi yaitu dengan memasukkan beberapa huruf dan angka sesuai dengan yang ada di  layar,  yang  dipilih  secara  acak  oleh  komputer.  Dengan  demikian diasumsikan  orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  tersebut  dapat membaca  form  kesepakatan  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  awal, dan/atau  dengan  print  out  form  tersebut  dengan  mendasarkan  pada 1866 KUH  Perdata,  164  HIR  jo  pasal  15  UU  N0.  8  /  1997  tentang  Dokumen Perusahaan.
3. Hal  Tertentu.  Maksudnya  adalah  ada  benda  yang  dijadikan  objek  perikatan atau perdagangan, yang biasanya dapat dilihat dari foto dan/atau video dalam website penjualan tersebut.

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…
4. Suatu sebab yang halal dengan artian objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum. Bahwa objek yang diperdagangkan bukan merupakan sesuatu yang melanggar hukum,  sebagai  contohnya  narkoba.  Apabila  hal  tersebut  dilakukan  maka perikatannya batal demi hukum.
Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal  1338  KUHPerd.  Asas  ini  memberi  kebebasan  kepada  para  pihak  yang  sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.  Dengan  demikian  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  dapat  mengatur sendiri  hubungan  hukum  diantara  mereka.  Sebagaimana  dalam  konsep perdagangan, e-commerce menimbulkan  perikatan  antara  para  pihak  untuk memberikan  suatu  prestasi.  Implikasi  dari  perikatan  itu  adalah  timbulnya  hak  dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.
Berdasarkan  UUPK,  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  terdapat  dua pilihan yaitu:
1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK), atau
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Dalam  prakteknya  e  commerce  sering  disamakan  dengan  transaksi  as-salam dalam  hukum  perikatan  islam. As-salâm merupakan  istilah  dalam  bahasa  Arab  yang mengandung  makna  penyerahan.  Secara  sederhana  transaksi as-salâm merupakan pembelian  barang  yang  diserahkan  dikemudian  hari,  sedangkan  pembayaran dilakukan dimuka.
Transaksi E-commerce dapat dipersamakan dengan akad salam dengan melihat bahwa  barang  yang  ditransaksikan  belum  ada  (‘adam  al-mādat)  ketika  transaksi terjadi. Dalam akad salam calon pembeli menentukan barang yang akan dibeli dengan menyebutkan  spesifikasinya  kepada  penyedia  barang.  Ketika  akad  terjadi  barang yang  diinginkan  belum  ada  di  hadapan  kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi  namun pihak  penjual  mampu  menyediakan  apa  yang  dipesan  oleh  calon  pembeli berdasarkan  sifat-sifat  yang  telah  disebutkan  dan  calon  pembeli  menyerahkan
pembayaran  lebih  dahulu.  Kemudian  barang  akan  diserahkan  kepada  pembeli  pada waktu yang telah disepakati.
Meski  dalam  prakteknya  ecommerce  disamakan  dengan  transaksi  as-salam yaitu transaksi yang merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan  pembayaran  dilakukan  dimuka.  Dalam  hal  ini  yang  sama  hanyalah ketiadaan  barang  semata,  bukan  sistem  pembayarannya.  Perbedaan  yang  sangat terlihat  dalam  hal  sistem  pembayaran  antara  salam  dan  E-commerce  adalah pembayaran  pada  salam  dilakukan  dalam  serah  terima  oleh  kedua  pihak  yang bertransaksi, sedangkan dalam E-Commerce terjadi dengan perantaraan wakil, dalam hal ini pihak bank sebagai penyedia jasa inkaso atau transfer uang.
Dalam  Jual  beli  harus  memperhatikan  nilai-nilai  keadilan  serta  harus menghindari  hal  hal  yang  dapat  merugikan  pihak  lain,    karena  jual  beli  yang mengandung  cacat  bisa  menyebabkan  kerugian  konsumen,dan  harus  bisa dipertanggungjawabkan.
“jika  seseorang  merasa  dirugikan  pihak  lain,  maka  orang  tersebut  berhak mendapatkan ganti rugi dan keharusan dalam mengganti kerugian.”
Dalam Islam hubungan hak dan kewajiban manusia diatur dalam kaidah hukum guna  menghindari  bentrokan  berbagai  kepentingan  masyarakat.  Kaidah  tersebut mencakup  berbagai  masalah  fiqh.  Jika  produk  cacat  maka  pembeli  berhak mengembalikan  dan  khiyar.  Khriyar  berarti  memilih  bagi  pihak  yang  bersangkutan untuk  melangsungkan  atau  tidak  melangsungkan  akad  yang  diadakan  bila menyangkut khiyar syarat, rukyat dan cacat.
Pelindungan  konsumen  yang  berupa  kerugian  bagi  konsumen  termasuk  dalam produk  yang  diterima  konsumen  terlambat  atau  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan atau dalam keadaan cacat  bahkan juga bila tidak terjadi pengiriman pesanan. Maka dalam  hukum  Islam  terdapat  hak  Khiyar  yang  dimaksudkan  dalam  upaya  adanya kerelaan  kedua  pihak  yang  mengadakan  akad  untuk  menghindari  kerugian  bagi konsumen  dan  mendapat  kepercayaan  dari  konsumen.  Hal  ini  ditujukan  agar  kedua belah  pihak  sama-sama  mendapatkan  kemaslahatan.  Apabila  salah  satu  pihak merugikan  orang  lain,  maka  orang  tersebut  harus  mempertanggung  jawabkan

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…
perbuatan  yang  dilakukannya  dan  hal  ini  pun  sudah  diatur  dalam  pasal  4  UUPK mengenai hak-hak konsumen.
Dengan  penjelasan  yang  demikian,  sebenarnya  tidak  perlu  terlalu  panjang menjelaskan  bahwa  transaksi  jual  beli  via e-commerce adalah  salah  satu  bentuk inovasi baru dalam berbisnis modern atau kontemporer yang halal, kecuali jika dalam prakek transaksinya dalam jual beli di e-commerce melakukan praktek-praktek yang dilarang oleh syari’ah. Hal-hal yang dilarang dalam berbisnis utamanya adalah maysir (perjudian),  gharar  (ketidakjelasan),  atau  penipuan  dan  riba.  Selain  ketiga  unsure tersebut  hal-hal  yang  diharamkan  dalam  bisnis  adalah dzulm (kedzaliman)  dan dzarar (membahayakan  diri  sendiri  dan  orang  lain).  Tentu  saja  syarat  dan  rukun (ketentuan) bisnis tetap harus dipenuhi misalnya tidak boleh menjual barang haram yang dikonsumsi, tidak boleh menjual alat-alat untuk maksiat, tidak boleh jual beli di dalam masjid, tidak boleh jual beli ketika khutbah Jum’at sudah mulai dan sebagainya.
Dalam prakteknya dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa koonsumen e- commerce membuat sebagian konsumen ada yang kecewa karena tidak sesuai dengan pesanannya, walaupun sebagian lain banyak yang merasa puas akan kualitas maupun pelayanan  melalui  mekanisme    penjualan  pada e-commerce yaitu  yang  pesananya melalui web perusahaan ataupun e-mail pembeli. Pembeli dapat mengirimkan alamat e-mail kepada web perusahaan sesuai yang telah diinformasikan pada promosi atau iklan dengan subjek.
Dan dalam hal jual beli factor kejujuran menjadi sangat penting, karena sebagai sifat  yang  akan  menolong  pribadi  manusia  itu  sendiri.  Transparansi  penjualan dimana  berlaku  pada  promo  produk  yang  terpampang  dalam e-commerce , penginformasian yang jelas tentang produk, mulai dari jenis, warna, kualitas, sampai waktu penyerahan barang. Hal inilah yang paling penting agar tidak ada yang merasa ditipu  atau  dirugikan,  karena  setiap  transaksi  yang  tidak  membawa  manfaat  maka batal  transaksinya,  dan  apabila  transaksinya  itu  memberi  manfaat  maka diperbolehkan.
Berikut menurut kaidah fiqh, antara lain
“segala  sesuatu  yang  mengandung  manfaat  dihalalkan  oleh    syara’  boleh  untuk dijualbelika”
Bagaimanapun  mekanisme  penjualan  e  commerce  adalah  halal,  selama  tidak unsure  kedzaliman,  keterpaksaan  dan  penipuan  didalamnya.  Baik  transaksinya melalui  e-mail,  telepon.  Karena  pada  dasarnya  semua  transaksi  muamalah  itu  boleh selama tidak ada dalil yang mengaskan.
Analisa penulis, bahwa perlindungan konsumen dalam akad e-commerce sesuai dengan KUHPerd tersebut, sesuai dengan akad dalam Islam yang memberi kebebasan dalam kesepakatan jual beli  yang menganut kerelaan dan tidak merugikan salah satu pihak.  Hukum  perjanjian  Indonesia  menganut  asas  kebebasan  berkontrak berdasarkan  pasal  1338  KUHPerd.  Asas  ini  memberi  kebebasan  kepada  para  pihak yang  sepakat  untuk  membentuk  suatu  perjanjian  untuk  menentukan  sendiri  bentuk serta  isi  suatu  perjanjian.  Dengan  demikian  para  pihak  yang  membuat  perjanjian dapat  mengatur  sendiri  hubungan  hukum  diantara  mereka.  Sebagaimana  dalam konsep  perdagangan, e-commerce menimbulkan  perikatan  antara  para  pihak  untuk memberikan  suatu  prestasi.  Implikasi  dari  perikatan  itu  adalah  timbulnya  hak  dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.
Berdasarkan  wawancara  dan  pengalaman  penulis  yang  juga  merupakan konsumen  e  commerce,  prinsip  utama  transaksi  secara online di  Indonesia  masih lebih  mengedepankan  aspek  kepercayaan  atau  “trust”  terhadap  penjual  maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran ( payment gateway ),  jaminan  keamanan  dan  keandalan  web  site electronic  commerce belum menjadi  perhatian  utama  bagi  penjual  maupun  pembeli,  terlebih  pada  transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya  transaksi  jual  beli  melalui  jejaring  sosial,  komunitas online ,  toko online , maupun blog.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  bahwa  konsumen  memiliki  hak  untuk dilindungi  dalam  transaksi  e  commerce    terkait  tentang  hak  konsumen  berupa  hak

## ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH…
khiyar yang dalam UUPK transaksi e-commerce tidak melanggar hak konsumen sama sekali. Hak  konsumen  untuk  mendapatkan  barang  yang  baik,  Adanya  perjanjian transaksi, Kondisi yang menyebabkan pengguguran hak konsumen e-commerce, Hak konsumen  dalam  transaksi  pesanan  (salam)  sistem e-commerce, Penyelesaian sengketa apabila ada ketidakcocokan antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan transaksi e-commerce.  Keseluruhan  hak  konsumen  yang  tidak  terpenuhi  tersebut dimuat  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dan  asas  kebebasan berkontrak  berdasarkan  pasal  1338  KUHPerd.  Asas  ini  memberi  kebebasan  kepada para  pihak  yang  sepakat  untuk  membentuk  suatu  perjanjian  untuk  menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka dan di pertegas dalam  pasal  1320  KUHPerdata  dikatakan  bahwa  syarat  terjadinya  suatu  perikatan adalah  dengan  adanya  kesepakatan,  kecakapan,  hal  tertentu  dan  sebab  yang  halal, apabila  kesemua  syarat  tersebut  terpenuhi  maka  perdagangan  elektronik  dianggap sah secara hukum.

## PUSTAKA ACUAN
Adi  Nugroho,  2006. E-Commerce,  Memahami  Perdagangan  Modern  di  Dunia  Maya .
Bandung: Informatika.
Ahmad  Azha  Bashir,  2004. Azas-azas  hukum  muamalat,  hukum  perdata  islam , Yogyakarta: UII Pres.
Amhad Ifham Sholihin, 2010. Buku Pintar Ekonomi Syari’ah, Jakarta: Gramedia.
Asmuni Rahman, 1976. Kaidah-kaidah Fiqh . Jakarta: Bulan Bintang.
Didik  M  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  Cyber  Law:  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi.
Dimyauddin Djuwaini, 2010. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
George  Colombo,  2001. Strategi  Radikal  Pemasaran  dan  Penjualan  di  Dunia  Maya. Jakarta: Gramedia.
Imam  Abu  Husein  Muslim  bin  Hajjaj  al-Quraisy  An-Naisabury , 1993. Shahih  Muslim, Vol IV. Semarang: CV As-Syifa’.
M. Suyanto, 2003. Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia Edisi 1. Yogyakarta: Andi.
Riyeke Ustadiyanto, 2001. Framework E-Commerce, Yogyakarta: Andi.
Sutrisno  Hadi,  1986. Metodologi  Research, Yayasan  Penerbit  Psikologi,  Yogyakarta: UGM Press.
Unand.ac.id,  Januari  2013. Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Elektronik , Repository.
Zuhaili, 2011. Terjemah Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid IV, Jakarta: Darul Fikri dan Gema Insani.