JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146

## PERAN YAYASAN SEJIWA SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN MELALUI KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK (KKA) ID-COP (INDONESIA CHILD ONLINE PROTECTION )

## Kania Ramadhani
Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran
E-mail : kania18002@mail.unpad.ac.id

## Maulana Irfan
Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail : maulana.irfan@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Lembaga pelayanan sosial atau yang biasa dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu  hal  yang  lahir  akibat  adanya  kesenjangan  antara  kebutuhan  sosial  dengan  apa  yang  disediakan  oleh pemerintah.  Dikarenakan  kebutuhan masyarakat di  masa  pandemi  Covid-19 meluas  hingga  ke  ranah  daring,  maka muncullah  kesenjangan  yang  sebelumnya  tidak  ada  atau  tidak  terdeteksi.  Artikel  ini  bermaksud  untuk mengungkapkan suatu kesenjangan yang sangat dirasakan pada masa pandemi yaitu mengenai minimnya kebijakan maupun  payung  hukum  yang  melindungi  anak  dan  hak-hak  yang  dimilikinya  dalam  ranah  daring.  Sebagai  upaya dalam menjalankan perannya selaku lembaga pelayanan sosial, Yayasan SEJIWA bersama lembaga aliansi ID-COP (Indonesia Child  Online  Protection )  menginisiasikan  pembuatan  kebijakan  yang  berusaha  untuk  melindungi  anak serta  memenuhi  hak-hak  mereka  khususnya  dalam  ranah  daring  bernama  Kebijakan  Keselamatan  Anak  (KKA). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus di lapangan berupa  observasi,  wawancara,  dan  juga  studi  kepustakaan  melalui  magang  di  Yayasan  SEJIWA.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Yayasan  SEJIWA  berhasil  menjalankan  perannya  sebagai  lembaga  pelayanan  sosial  dalam mengisi kesenjangan yang ada dengan mempengaruhi kebijakan melalui penginisiasian dan penyusunan Kebijakan Keselamatan Anak (KKA).
Kata kunci: Lembaga Pelayanan Sosial, Kebijakan Keselamatan Anak, Yayasan SEJIWA.

## PENDAHULUAN
Anak  menurut  bahasa  adalah  keturunan kedua  sebagai  hasil  antara  hubungan  pria dan  wanita.  Dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak, dikatakan  bahwa  anak  adalah  amanah  dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut Lutfiyah
(2016)  anak  ditempatkan  pada  posisi  yang mulia sebagai amanah Tuhan yang memiliki
peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini.
Berdasarkan  UU  No.35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak,  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan.  Dalam  Lutfiyah  (2016) disampaikan  bahwa  atas  dasar  undang- undang  tersebut,  terdapat  jaminan  bahwa anak  memiliki  hak  untuk  dilindungi  bahkan hingga  dibuatnya  Komisi  Perlindungan Anak (KPAI) yang berperan dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut juga disampaikan  beberapa  hak  yang  dimiliki oleh  seorang  anak,  salah  satunya  adalah setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Semenjak  adanya  pandemi  Covid-19, hampir  semua  aktivitas  dialihkan  menjadi berbasis  daring,  termasuk  kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak. Hal itu menyebabkan maraknya  kasus  ketidakadilan  yang  terjadi pada anak dalam ranah daring. Melansir dari Nurtjahyo (2020), data terakhir menunjukkan  bahwa  kekerasan  gender  di ranah  daring  diperkirakan  meningkat  lebih dari  40%  pada  tahun  2020.  Ada  281  kasus tercatat sepanjang 2019 sementara sudah ada 659  kasus  dalam  rentang  waktu  10  bulan terakhir per-bulan Desember 2020.
Disampaikan  juga  bahwa  sebagian  besar korban adalah anak muda, yang tidak sedikit di  antaranya  masih  berusia  di  bawah  18 tahun  sehingga  masih  tergolong  sebagai anak.
Di  Indonesia,  perlindungan  anak  diatur dalam  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun 2002,  yang  kemudian  direvisi  menjadi  UU No. 35 Tahun 2014, dan revisi ke II melalui UU  No.17  Tahun  2016.  Undang-Undang tersebut  berisikan  aturan  yang  menyatakan bahwa  segala  kegiatan  yang  bersangkutan dengan anak harus menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. Namun, dalam undang-undang tersebut  masih  belum  ada  yang  mengatur perlindungan anak di ranah daring.
Austin  (2002)  menyebutkan  bahwa konsep organisasi pelayanan manusia
didasarkan pada kesamaan struktur organisasi  dan  proses  organisasi  dalam layanan  sosial,  layanan  kesehatan  dan kesehatan  mental,  layanan  pendidikan,  dan layanan  peradilan  pidana.  Sedangkan  dalam Hardina,  dkk  (2007),  disampaikan  bahwa organisasi  layanan  sosial  memiliki  struktur formal  dan  tercipta  untuk  menyampaikan program  dan  layanan  kepada  individu  dan keluarga  dan/atau  untuk  mengadvokasi perubahan  dalam  kebijakan  dan  undang- undang  sosial.  Dalam  konteks  ini,  dengan melihat  masih  minimnya  kebijakan  serta perlindungan  hukum  bagi  anak  di  ranah daring,  maka  dari  itu  dibutuhkannya  peran Lembaga  Swadaya  Masyarakat  maupun Lembaga Pelayanan Sosial sebagai advokator  perubahan  dalam  kebijakan  dan undang-undang sosial.
Berdasarkan  urgensi  tersebut,  Yayasan SEJIWA  sebagai  lembaga  pelayanan  sosial yang  bergerak  di  bidang  perlindungan  anak khususnya  dalam  ranah  daring,  bersama dengan  ID-COP  (Indonesia Child  Online Protection ),  menginisiasikan  pembentukkan Kebijakan Keselamatan Anak (KKA). Yayasan  SEJIWA  beserta  lembaga-lembaga aliansi di dalam ID-COP memutuskan untuk mengambil  peran  atas  urgensi  ini  dengan menciptakan  perlindungan  bagi  anak  atas banyaknya  bahaya  yang  mengancam  dari dunia  luar  khususnya  dalam  ranah  daring sebagai  upaya  mendukung  perlindungan yang mulanya telah diciptakan oleh pemerintah.
Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dan menjelaskan  tentang  bagaimana  Yayasan SEJIWA berperan sebagai lembaga pelayanan  sosial  yang  dapat  mempengaruhi kebijakan  melalui  penyusunan  KKA  yang berfokus  pada  perlindungan  anak  terkhusus di ranah online .
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## METODE PENELITIAN
Sebagai  suatu  bentuk  karya  ilmiah, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan  fakta  yang  disertai  dengan argumentasi  penulis  dalam  penulisannya. Penyusunan  artikel  ini  dibuat  secara struktural dan sistematis, yang menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif dengan  strategi  penelitian  studi  kasus. Pembahasan artikel ini bersumber dari studi literatur,  observasi,  serta  wawancara  di lapangan.  Selain  melakukan  observasi  dan wawancara  di  lapangan,  penulis  juga melakukan  pencarian  terhadap  berbagai sumber  tertulis  seperti  buku,  jurnal,  dan artikel  yang  berkaitan  dengan  materi  yang dibahas,  yakni  peran  Yayasan  SEJIWA sebagai  lembaga  pelayanan  sosial  dalam mempengaruhi kebijakan melalui Kebijakan Keselamatan  Anak  (KKA)  ID-COP.  Data yang  kemudian  diperoleh  penulis  dalam penelitian  berbasis  studi  kasus  dan  literatur ini dijadikan sebagai dasar untuk penyampaian argumentasi penulis nantinya.
Teknik pengumpulan data pada penelitian  ini  diperoleh  dari  data  primer berupa  hasil  observasi  dan  wawancara  serta data  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  artikel, undang-undang,  dan website baik  tercetak maupun online yang telah dibuat sebelumnya. Data sekunder tersebut tentunya berkaitan dengan materi pembahasan yang dibawa oleh penulis yang dapat  menjadi  teori  pendukung  atas  kajian yang  dibahas  pada  artikel  ini.  Kemudian akan  diteliti  bagaimana  peran  Yayasan SEJIWA  sebagai  lembaga  pelayanan  sosial dalam  mempengaruhi  kebijakan  melalui Kebijakan  Keselamatan  Anak  (KKA)  yang diinisiasikan  oleh  aliansi  ID-COP  dan disusun  bersama  lembaga-lembaga  lain  di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Yayasan SEJIWA
Yayasan  SEJIWA  atau  yang  memiliki kepanjangan  Semai  Jiwa  Amini  adalah sebuah organisasi nirlaba berbasis di Jakarta yang  telah  berdiri  sejak  tahun  2004, bergerak di bidang keamanan serta perlindungan  anak  khususnya  dalam  ranah daring.  Pada  mulanya,  Yayasan  SEJIWA berangkat  dari  keresahan  atas  isu bullying yang  terjadi  pada  anak-anak  dan  remaja. Kemudian isu tersebut berkembang sehingga terjadi  tidak  hanya  di  dunia  nyata  (tatap muka) namun juga di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah cyber bullying .
Berangkat  dari  keresahan  atas  isu tersebut,  Yayasan  SEJIWA  bergerak  dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap  dampak  buruk  perilaku bullying dan  bagaimana  mengatasi  isu  tersebut. Upaya  yang  dilakukan  antara  lain  berupa penguatan  literasi  digital  kepada  orang  tua dan  guru  sehingga  bisa  mendidik  dan mendampingi anak mereka dalam menghadapi dunia digital khususnya. Kemudian Yayasan SEJIWA juga memberikan  pendidikan  karakter  kepada anak-anak Indonesia yang dilakukan melalui roadshow  ke  sekolah-sekolah  ketika  masih bisa  berkegiatan  secara  tatap  muka  sebelum datangnya pandemi Covid-19.
Yayasan SEJIWA juga memiliki program rutin yang bernama Bincang Sejiwa yang  dilaksanakan  setiap  hari  Minggu  dan Tangkas  Berinternet  yang  dilaksanakan setiap  dua  minggu  sekali.  Di  luar  kegiatan rutin  tersebut,  Yayasan  SEJIWA  juga melaksanakan training terkait parenting (pengasuhan) serta keamanan online .
Sebagai organisasi nirlaba yang bergerak di  bidang  perlindungan  anak,  Yayasan SEJIWA  juga  menjalin  hubungan  dan melakukan banyak kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti Kominfo
( Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika) dan  KPPPA  (Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) maupun lembaga non-profit lainnya yang bergerak di
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
bidang  serupa  seperti  Save  The  Children, Ecpat  Indonesia,  dan  masih  banyak  yang lainnya.  Selain  hubungan  kerja  sama  yang hanya  dua  arah,  Yayasan  SEJIWA  juga menjalin  hubungan  dengan  banyak  LSM lainnya  melalui  aliansi  ID-COP  (Indonesia Child  Online  Protection )  yang  merupakan gerakan  bersama  untuk  keselamatan  anak Indonesia di internet.
Peran  Lembaga  Pelayanan  Sosial  dalam Mempengaruhi Kebijakan
Lembaga pelayanan sosial seperti namanya  adalah  organisasi  yang  berfokus pada  penyediaan  layanan  bagi  manusia. Dalam  Lendriyono  (2017),  disebutkan bahwa lembaga pelayanan sosial yang biasa dikenal  juga  sebagai  HSO  (Human  Service Organization)  berusaha  untuk  membawa misi  sosial  dengan  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  atas  dasar  nilai-nilai kemanusiaan,  solidaritas,  kedermawanan, dan  kebersamaan.  Menurut  Hardina,  dkk (2007), lembaga pelayanan sosial diciptakan dengan  tujuan  membuat  serta  mewujudkan program  dan  memberikan  layanan  kepada individu  dan  keluarga  serta  memberikan advokasi  untuk  menciptakan  perubahan dalam kebijakan dan undang-undang sosial.
Berdasarkan  definisi-definisi  di  atas, lembaga  pelayanan  sosial  memiliki  peran dan  fungsi  dalam  masyarakat.  Menurut Anthony dan Young (1993) dalam Liao dan Huang  (2016),  organisasi  non-profit  atau lembaga  swadaya  masyarakat  berfungsi sebagai pengisi kesenjangan yang ada antara kebutuhan sosial dengan apa yang disediakan  oleh  pemerintah.  Sedangkan menurut Ciucescu (2009), lembaga swadaya masyarakat memiliki peran sebagai berikut:
1. Mendorong para pejabat dan instansi pemerintah untuk menerima beberapa  varian  pemecahan  masalah yang  berhasil  digunakan  di  sektor tersebut.
2. Mendidik  dan  menginformasikan kepada  masyarakat  tentang  hak-hak yang  diberikan  oleh  hukum  dan peningkatan  kesadaran  mereka  akan aspek-aspek tersebut.
3. Memberikan  partisipasi  aktif  dalam menyesuaikan
program-program resmi dengan kebutuhan masyarakat, menyampaikan  pendapat  umum  dan memperhatikan kondisi khusus daerah 4. Melakukan kerjasama dengan instansi resmi. 5. Mempengaruhi kebijakan pembangunan lokal lembaga nasional dan internasional.
6. Mendukung  pemerintah  dan  donatur untuk mengembangkan strategi pembangunan  yang  lebih  efektif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan  kualifikasi  profesional personel, pelatihan staf untuk memperoleh  kapasitas  manajemen yang baik.
Selain peran-peran yang sudah disebutkan di atas, lembaga pelayanan sosial juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Durkheim (1895)  dalam  Utari  (2016)  bahwa  teori kontrol  sosial  apabila  dikaji  dari  perspektif makro  dilaksanakan  oleh  beberapa  sistem formal, antara lain:
1. Sistem  hukum,  UU,  dan  penegak hukum
2. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat
3. Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah/kelompok swasta
Melihat dari tiga pengkategorian tersebut, lembaga  pelayanan  sosial  termasuk  ke dalam  kategori  2,  yaitu  kelompok  kekuatan di  masyarakat.  Maka  dari  itu  lembaga pelayanan  sosial  juga  berperan  dalam melakukan  kontrol  sosial  di  masyarakat. Menurut  Poloma  (2004)  dalam  Cahyo
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
(2015),  teori-teori  kontrol  sosial  membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara  atau  menumbuhkan  kontrol sosial  dan  cara  memperoleh  konformitas atau  kegagalan  meraihnya  dalam  bentuk penyimpangan.  Cahyo  juga  menyatakan bahwa  teori  kontrol  sosial  adalah  perspektif yang  terbatas  untuk  penjelasan  delinkuensi dan  kejahatan.  Teori  ini  menyatakan  bahwa kejahatan  disebabkan  oleh  lemahnya  ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, serta integrasi sosial yang tidak tercipta secara maksimal.
Dalam  penelitian  ini  dibahas  mengenai bagaimana  peran  lembaga  pelayanan  sosial dalam  mempengaruhi  kebijakan  sesuai dengan yang diutarakan oleh Ciucescu pada poin lima yang sudah diuraikan sebelumnya. Kebijakan menurut Miriam Budiardjo (2007)  adalah  suatu  kumpulan  keputusan yang  diambil  oleh  seorang  pelaku  atau  oleh kelompok  politik,  dalam  usaha  memilih tujuan  dan  cara  untuk  mencapai  tujuan  itu. Maka  dari  itu  lembaga  pelayanan  sosial berperan  sebagai  kontrol  sosial  yang berusaha mengisi kesenjangan antara kebutuhan  masyarakat  dengan  apa  yang sudah  disediakan  oleh  pemerintah,  dalam konteks  ini  adalah  pembuatan  kebijakan yang  dapat  melindungi  anak  serta  hak-hak yang  dimilikinya  khususnya  dalam  ranah daring.

## Kebijakan Keselamatan Anak (KKA) ID- COP
Kebijakan  Keselamatan  Anak  (KKA) adalah  sebuah  kebijakan  yang  disusun  oleh ID-COP ( Indonesia Child Online Protection ) bersama dengan lembaga- lembaga  aliansi  di  dalamnya  antara  lain Down to Zero, Ecpat Indonesia, ICT Watch, Save  The  Children,  dan  juga  Yayasan SEJIWA.    KKA  mulai  disusun  pada  bulan September  2020  dan  berhasil  diluncurkan pada awal tahun 2021. Penyusunan Kebijakan  Keselamatan  Anak  ini  juga
didukung  oleh  Child  Rights  Coalition  Asia (CRC  Asia)  baik  dalam  aspek  birokrasi maupun  pendanaan.  KKA  juga  didukung oleh  lembaga-lembaga  pemerintah  di  dalam ID-COP,  yaitu  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sangat berperan dalam  menguatkan  upaya  ID-COP  dalam melindungi anak khususnya di ranah daring.
KKA disusun dengan tujuan melindungi hak-hak  anak  yang  terlibat  dalam  program dan  kegiatan  ID-COP,  serta  memastikan bahwa  staf,  perwakilan,  dan  staf  organisasi kemitraan  mengerahkan  langkah  bijaksana untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  yang berinteraksi  dengan  mereka  diperlakukan dengan  hormat  dan  bermartabat,  dan dilindungi dari segala jenis kekerasan. KKA ID-COP ini juga bertujuan menjadi panduan agar  para  mitra  ID-COP  dapat  konsisten menjalankan  kode  etik  dalam  berkolaborasi antarlembaga ketika mereka harus menjalankan sebuah kegiatan bersama anak- anak (ID-COP, 2020).
KKA  disusun  tentunya  dengan  landasan yang  mendasari  setiap  keputusan  yang tuangkan  ke  dalam  kebijakan  ini.  Dalam setiap  keputusan  dan  tindakan,  ID-COP akan:
1. Memberikan  kepentingan  utama  untuk kepentingan terbaik anak.
2. Mempromosikan dan melindungi keselamatan  dan  kesejahteraan  anak untuk  meminimalkan  risiko  kekerasan yang dilakukan terhadap anak.
3. Memastikan  bahwa  anak  didengarkan, dihargai, dan dihormati.
4. Memfasilitasi  pembaruan  rutin  dan berbagai pengalaman dan praktik terbaik dalam menangani kekerasan yang dilakukan terhadap anak, seperti kekerasan anak, pelecehan, dan eksploitasi seksual.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
5. Memastikan bahwa semua staf, perwakilan,  dan  staf  organisasi  anggota memahami  peran  dan  tanggung  jawab mereka dalam melindungi anak-anak dan terus  memberikan  kesempatan  belajar yang  sesuai  untuk  mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perlindungan  anak  untuk  memantau, mengidentifikasi,  dan  merespon  tanda- tanda kekerasan terhadap anak.
6. Mendidik  dan  memberi  tahu  anak-anak dan  walinya  mengenai  standar  perilaku yang  dapat  mereka  harapkan  dari  staf ID-COP, perwakilan, dan staf organisasi anggota  dan  memberitahu  mengenai prosedur  cara  mengajukan  keluhan terhadap individu jika ada.
7. Memastikan  bahwa  semua  kecurigaan dan  klaim  kekerasan  ditanggapi  dengan serius,  segera,  dan  tepat.  (ID-COP, 2020)
Dikarenakan  kebijakan  ini  bersifat sebagai pendukung kebijakan-kebijakan yang  sebelumnya  sudah  diciptakan  oleh pemerintah  dan  penyusunnya  merupakan aliansi organisasi-organisasi non pemerintah,  maka  dari  itu  tentunya  KKA memiliki  ruang  lingkup  berlakunya  sendiri. KKA  mencakup  seluruh  aturan  terkait program  dan  kegiatan  yang  melibatkan anak-anak  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung, kegiatan yang bersifat offline atau online .  KKA  ID-COP  ini  mencakup dan berlaku untuk:
a. Seluruh  staf  sekretariat  ID-COP  baik penuh  waktu  maupun  paruh  waktu, individu  yang  terlibat  dalam  kontrak jangka  pendek  dengan  ID-COP  baik internasional maupun nasional.
b. Perwakilan anggota organisasi, individu, kelompok  atau  organisasi  yang  disebut dengan  “staf  organisasi  anggota”  yang memiliki kontrak formal maupun hubungan dengan ID-COP yang melibatkan  kontak  dengan  anak-anak (kecuali  secara  resmi  disetujui  bahwa
organisasi  mitra  dapat  menegakkan  Tim KKA  sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan organisasinya).
c. Pemangku kepentingan hak anak lainnya, baik individu maupun kelompok yang  disebut  dengan  “mitra”  yang  tidak memiliki kontrak formal maupun hubungan dengan ID-COP, tetapi berpartisipasi  dalam  inisiatif  maupun aktivitas  ID-COP  sebagai  sumber  daya, misalnya narasumber, tamu, sukarelawan,  atau  pengunjung.  (ID- COP, 2020)
Pelaksanaan  KKA  tentunya  didasarkan oleh  beberapa  prinsip  yang  berpihak  dan mengutamakan hak anak, antara lain:
a. Kepentingan terbaik bagi anak . Kepentingan  terbaik  bagi  anak  berarti memastikan  bahwa  penerapan  kebijakan ini  didasarkan  atas  kepentingan  terbaik bagi  anak  yang  mempertimbangkan keamanan,  keselamatan,  kesejahteraan dan  perkembangan  anak,  termasuk kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional.
b. Non-diskriminasi . Prinsip ini memastikan  bahwa  kebijakan  ini  dapat diakses dan dan berlaku untuk menjamin keselamatan  semua  anak  yang  terlibat dalam kegiatan ID- COP.
c. Upaya  pemenuhan  tumbuh  kembang anak .  Kebijakan  ini  diterapkan  dengan mempertimbangkan dan mendukung aspek  tumbuh  kembang  anak  baik  fisik, sosial, kognitif, dan spiritual
d. Partisipasi anak .
Anak-anak mendapatkan informasi yang jelas tentang  kebijakan  ini,  memahami  hak mereka, dan memahami prosedur pelaporan jika mereka ingin melaporkan kecurigaan atau pelanggaran atas kebijakan ini. (ID-COP, 2020) Kebijakan  Keselamatan  Anak  ID-COP terdiri dari 46 halaman yang terbagi atas tiga bagian  utama,  yaitu:  Bab  1  berjudul
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146
Kebijakan Keselamatan Anak ID-COP yang berisikan  landasan  kebijakan,  tujuan,  serta ruang  lingkup  dan  prinsip  kebijakan;  Bab  2 berjudul  Anak  sebagai  Subjek  Kebijakan yang  berisikan  definisi  anak,  perlindungan anak,  kekerasan  anak,  dan  eksploitasi  anak; dan  Bab  3  berjudul  Bentuk  Pelaksanaan Kebijakan yang berisikan bagaimana pembentukan  tim  KKA  sebagai  pelaksana kebijakan, peningkatan kesadaran dan pencegahan,  pelaporan  dan  penanggapan, program/aktivitas  yang  melibatkan  anak- anak  secara  daring,  dan  penggunaan  media publikasi ID-COP. Jika disederhanakan, Bab 1  berisikan  dasar-dasar  penyusunan  KKA, Bab  2  berisikan  definisi-definisi  yang berkaitan  dengan  anak  sehingga  dapat menjadi  referensi  pustaka  dalam  pembuatan aturannya, dan Bab 3 berisikan aturan-aturan yang dibuat sebagai perlindungan anak serta tindakan  yang  akan  dilakukan  apabila melanggar.
Sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya hal-hal  yang  tidak  diinginkan  pada  anak, KKA mengatur hal-hal yang perlu dilakukan sebagai  tahap  pencegahan  mulai  dari perekrutan  staf  dan  perekrutan  organisasi anggota yang diberikan syarat dan ketentuan sebelum  dapat  bergabung.  Lalu  diatur  juga mengenai sistem manajemen dan perlindungan anak seperti bagaimana melakukan  penilaian  dan  manajemen  resiko setelah berlangsungnya suatu acara, pengembangan  kapasitas  staf,  perwakilan organisasi,  dan  semua  SDM  yang  terlibat, serta persetujuan dengan mitra.
Kemudian  pada  tahap  pelaporan  dan penanggapan,  KKA  mengatur  bagaimana berjalannya  kegiatan  komunikasi  dengan anak  dan  media.  Dalam  semua  komunikasi dan  publikasi  media,  privasi  anak  harus dilindungi  agar  tidak  menciptakan  peluang yang  membahayakan  anak.  Dalam  tahap  ini diatur  bagaimana  tata  cara  melakukan  kerja sama  dengan  media  yang  membutuhkan dokumentasi  serta  publikasi  serta  melayani
kepentingan publik tanpa mengorbankan hak anak. Tahapan ini juga memberikan beberapa  panduan  yang  dapat  membantu proses  berhadapan  dengan  anak,  mulai  dari prinsip  dasar  yang  harus  dipahami  oleh media  (seperti  menghormati  martabat  dan hak  setiap  anak  dalam  setiap  keadaan), panduan  untuk  mewawancarai  anak-anak, panduan untuk melaporkan anak-anak (seperti  memberikan  konteks  yang  tepat ketika  menyampaikan  kembali  cerita  dan penggambaran  anak),  penggunaan  nama anak (mengaburkan identitas dalam keadaan berisiko), penggunaan identitas anak, mengkonfirmasi  hasil  wawancara,  dan  juga penggunaan gambar anak.
Dalam  KKA  juga  diatur  tata  cara menjalankan  suatu  program  atau  aktivitas yang  melibatkan  anak  secara  daring.  KKA memastikan  bahwa  seluruh  pihak  harus memperhatikan  keamanan  dan  kenyamanan anak  dalam  berkegiatan  secara  daring  baik sebelum,  selama,  dan  setelah  kegiatan.  Hal- hal  yang  dihindari  agar  tidak  terjadi  antara lain online  grooming , hacking ,  anak-anak terpapar  gambar-gambar  yang  tidak  pantas, kampanye yang tidak aman, perundungan di ranah  daring  dan  kekerasan  emosional, adiksi, sexting , pemerasan seksual, pencurian  data,  stalking,  impersonifikasi, dan  kekerasan  daring.  Salah  satu  contoh aturan yang terdapat dalam KKA yaitu harus menonaktifkan  fitur private  chat apabila mengadakan  acara  daring  melalui  Zoom Meeting  sebagai  upaya  menghindari  adanya pelecehan  maupun  kekerasan  secara  verbal yang disampaikan kepada anak menggunakan fitur tersebut.
Peran  Yayasan  SEJIWA  sebagai  salah satu  inisiator  Kebijakan  Keselamatan Anak (KKA)  ID-COP
Berdasarkan  teori  dan  kajian  pustaka yang  sudah  diuraikan  sebelumnya  bahwa lembaga  pelayanan  sosial  berperan  sebagai kontrol sosial (Durkheim, 1895 dalam Utari,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
2016), pemberi pengaruh terhadap kebijakan pembangunan (Ciucescu, 2009), serta pengisi  kesenjangan  yang  ada  antara kebutuhan sosial dengan apa yang disediakan  oleh  pemerintah  (Anthony  dan Young, 1993 dalam Liao dan Huang, 2016), Yayasan  SEJIWA  melaksanakan  peran- peran  tersebut  salah  satunya  dengan menginisiasikan  pembentukkan  Kebijakan Keselamatan  Anak  (KKA)  bersama  aliansi ID-COP.
Ketiga  peran  lembaga  pelayanan  sosial tersebut  saling  berkesinambungan  melihat dari  tujuan  yang  sama  dari  masing-masing peran. Dengan dibuatnya KKA, maka ketiga peran  tersebut  berhasil  dijalankan  oleh Yayasan  SEJIWA.  Kekurangan  yang  belum dimiliki  atau  disediakan  oleh  pemerintah namun  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam konteks ini adalah kebijakan atau perlindungan  bagi  anak  di  ranah  daring. Maka  dari  itu,  KKA  di  sini  berfungsi sebagai pengisi kesenjangan tersebut. Hal ini tentunya  berkaitan  dengan  peran  lembaga pelayanan  sosial  yang  disampaikan  oleh Ciucescu,  yaitu  sebagai  pemberi  pengaruh terhadap  kebijakan.  KKA  berfungsi  sebagai pelengkap atas kebijakan yang sudah dibuat oleh  pemerintah.  Walaupun  Kebijakan Keselamatan Anak ini tidak berlaku di ruang lingkup  nasional,  namun  di  era  pandemi Covid-19  seperti  ini  kebijakan  ini  sangat memiliki  peran  penting  dalam  melindungi anak  serta  hak-haknya  mengingat  sebagian besar  kegiatan  yang  dilakukan  berbasis daring.
Peran Yayasan SEJIWA sebagai kontrol sosial  tentunya  juga  terlaksana  dengan dibuatnya KKA. Kebijakan berfungsi sebagai pemberi batasan atas apa yang boleh dan  tidak  boleh  dilakukan  yang  sejalan dengan pengertian kontrol sosial itu sendiri. Dengan  dibuatnya  kebijakan  ini,  maka  ada aturan  lebih  jelas  yang  mengontrol  perilaku mana  yang  sesuai  dan  sejalan  dengan  hak- hak  anak  dan  mana  yang  melanggar.  KKA
berfungsi  sebagai  kontrol  sosial  secara tertulis yang dapat mengatur perilaku orang- orang  yang  berada  dalam  ruang  lingkup kebijakan  ini.  Hukuman  atau  sanksi  yang diberikan  apabila  melanggar  kebijakan  ini berfungsi  sebagai  upaya  preventif  agar masyarakat  tidak  melakukan  apa  yang  tidak diperbolehkan  menurut  kebijakan  ini  dan juga sebagai tindak represif agar timbul efek jera apabila tidak menjalani apa yang diatur dalam kebijakan ini.

## PENUTUP
Yayasan  SEJIWA  sebagai  lembaga pelayanan  sosial  memiliki  peran  sebagai pengisi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat  dengan  apa  yang  tersedia  oleh pemerintah.  Dalam  konteks  ini,  Yayasan SEJIWA berhasil menjalankan peran tersebut  dengan  menjadi  salah  satu  inisiator dibuatnya  Kebijakan  Keselamatan  Anak (KKA)  ID-COP  sebagai  upaya  pemenuhan kesenjangan  yang  tercipta  karena  masih minimnya  kebijakan  maupun  perlindungan hukum  atas  anak  serta  hak-hak  yang dimilikinya  khususnya  dalam  ranah  daring. Kesenjangan  ini  semakin  terasa  di  masa pandemi  Covid-19  dikarenakan  hampir semua  kegiatan  yang  berlangsung  berubah pelaksanaannya  menjadi  berbasis  daring. Yayasan SEJIWA juga melakukan perannya sebagai  lembaga  pelayanan  sosial  dengan menjadi kontrol sosial atas masyarakat yang melakukan  pelanggaran  atas  pemenuhan hak-hak  anak  paling  tidak  dalam  ruang lingkup  berlakunya  Kebijakan  Keselamatan Anak (KKA).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan  sebelumnya,  penulis  memiliki beberapa  rekomendasi  yang  mungkin  bisa dipertimbangkan  untuk  dilakukan  di  masa mendatang. Saran yang bisa penulis berikan antara lain memperluas penyebaran informasi  mengenai  eksistensi  Kebijakan Keselamatan  Anak  sehingga  lebih  banyak masyarakat yang mengetahui dan sadar akan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
keberadaan kebijakan ini. Kedua, dikarenakan  baru  dirilisnya  kebijakan  ini, KKA  masih  belum  diterapkan  secara langsung  dalam  program-program  yang dimiliki  Yayasan  SEJIWA.  Maka  dari  itu penulis menyarankan untuk memaksimalkan kebijakan  ini  dalam  pelaksanaan  program- program  mandiri  maupun  kerja  sama  yang dilakukan  oleh  Yayasan  SEJIWA  di  masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Publikasi Ilmiah
Austin,  D.  M.  (2002). Human  Services Management Organizational Leadership in  Social  Work  Practice. New  York:
Columbia University Press.
Budiardjo,  M.  (2007). Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Cahyo,  N.  (2015). Kenakalan  Remaja  dan
Pariwisata dalam Tinjauan Teori Kontrol  Sosial  Travis  Hirschi  di Kenpark Kenjeran Surabaya. UIN
Sunan Ampel Surabaya .
Ciucescu,  N.  (2009).  The  Role  and Importance of Non-Profit Organizations. Studies and Scientific Researches, Economics Edition No. 14 , 14-19.
Hardina,  D.,  Middleton,  J.,  Montana,  S.,  & Simpson, R. A. (2007). An Empowering
Approach  to  Managing  Social  Service Organizations. New  York:  Springer
Publishing Company, LLC. ID-COP (Indonesia Child Online Protection). (2020). Kebijakan
Keselamatan  ID-COP.  Child  Rights Coalition  Asia,  Indonesia  Child  Online Protection.
Lendriyono,  F.  (2017).  Strategi  Penguatan Organisasi  Pelayanan  Sosial  Berbasis Keagamaan. Jurnal Sospol, Vol 3 No 2 , 66-80.
Liao,  K.-H.,  &  Huang,  I.-S.  (2016).  Impact of Vision, Strategy, and Human
Resource  on  Nonprofit  Organization Service  Performance. Procedia  -  Social and Behavioral Sciences 224 , 20-27.
Lutfiyah,  U.  (2016).  STUDI  KOMPARASI TENTANG
SANKSI PENELANTARAN  ANAK  DALAM
PERSPEKTIF PENGADILAN NEGERI KUDUS  MENURUT  HUKUM  ISLAM DAN  UNDANG  UNDANG  NO.  35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. STAIN Kudus. Mulia  Astuti,  dkk.  (2013).  Kebijakan Kesejahteraan  dan  Perlindungan  Anak Studi Kasus Evaluasi Program
Kesejahteraan  Sosial  Anak  di  Provinsi DKI  Jakarta,  DI.  Yogyakarta,  dan Provinsi Aceh. Jakarta: P3KS Press.
Utari,  G.  T.  (2016). Kontrol  Sosial Masyarakat  pada  Kenakalan  Remaja  di Desa  Mojojumpul  Kecamatan  Kemlagi Kabupaten  Mojokerto:  Tinjauan  Teori Kontrol  Travis  Hirschi. UIN  Sunan Ampel Surabaya.

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## Publikasi Elektronik
Ecpat  Indonesia.  (2015,  September  15).  ID- COP,  Potensi  baru  untuk  Keselamatan Anak-anak di Dunia Maya. Dilansir dari Situs Ecpat Indonesia: https://ecpatindonesia.org/berita/id-cop- potensi-baru-untuk-keselamatan-anak- anak-di-dunia-maya/
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 3 NOMOR 2 HALAMAN 137 - 146
Ecpat  Indonesia.  (2021,  Februari  16).
Kebijakan  Keselamatan  Anak  ID  COP (KKA).  Dilansir  dari  Situs  Ecpat Indonesia: https://ecpatindonesia.org/sumber/kebija kan-keselamatan-anak-id-cop-kka/
Nurtjahyo,  L.  I.  (2020,  Desember  21).
Kekerasan Seksual di Internet Meningkat  Selama  Pandemi  dan  Sasar Anak  Muda:  Kenali  Bentuknya  dan  Apa yang  Bisa  Dilakukan? .  Dilansir  dari Situs The Conversation:
https://theconversation.com/kekerasan- seksual-di-internet-meningkat-selama- pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali- bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan- 152230
Yayasan SEJIWA. (n.d.). Dilansir dari Situs Facebook: https://facebook.com/YayasanSejiwa/?re f=page_internal
Yayasan SEJIWA. (n.d.). Dilansir dari Situs
Yayasan Semai Jiwa Amini:
https://sejiwa.org