SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 22, No. 3 Juli 2024, Hal 252 - 260 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532 DOI: 10.26623/slsi.v22i3.9206

## Afiliasi Politik Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Arief Nurhandika 1)* ; Chintia Fitriani 2) ; Iman Teguh 3) ; Faishal Rahimi 4)
Email Korespondensi: arief.nurhandika@uniku.ac.id
Akuntansi, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia 1,2,3)
Manajemen, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia 4)

## INFO ARTIKEL
Proses Artikel Dikirim : 15/05/2024
Diterima: 12/07/2024 Dipublikasikan: 31/07/2024 Akreditasi oleh Kemenristekdikti No.79/E/KPT/2023

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menguji  pengaruh  afiliasi  politik  pada dewan  komisaris  dan  afiliasi  politik  direktur  terhadap  skor  CSR. Penelitian ini merupakan peneltian kuantitatif menggunakan purposive sampling method dalam pengambilan sampelnya.  Sampel penelitian ini adalah Indonesia  Stock  Exchange  Industrial  Classification sektor  D yaitu consumer  non-cyclicals dari  periode  2017-2022.  Penelitian  ini mengguanakan analisis regresi data panel. Peneltian ini menggunakan software  STATA  untuk  analisis  statistik.  Populasi  yang  digunakan sebesar  17  perusahaan  dan  di  dapat  102  sampel  observasi  untuk dianalisis. Hasil penelitian menemukan bahwa dewan komisaris  yang berafiliasi politik berpengaruh positif terhadap skor CSR. Namun pada variabel  dewan  direksi  yang  berafiliasi  politik  tidak  berpengaruh terhadap  skor  CSR.  Implikasi  pada  penelitian  ini  memberikan gambaran  bagaimana  perusahaan  atau  praktisi  menyikapi  koneksi politik dapat selaras dengan tingkat nilai CSR dengan memperhatikan keadaan  sosial  seperti  terjadinya  covid-19,  pemilu,  dan  hal  lain  yang menyangkut aturan - aturan baru pemerintah tentang pertanggungjawaban sosial. Penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan pertama adalah data yang diambil masih pada satu sektor  saja  mungkin  penelitian  selanjutnya  menggunakan  sektor  lain agar  mampu  menggambarkan  keadaan  disektor  lain  atau  sebagai pembanding, kedua penelitian ini masih pada dua vaiabel independen yang  belum  mencerminkan  keseluruhan  koneksi  politik  mungkin penelitian  selanjutnya  menambahkan  lebih  spesifik  koneksi  politik seperti militer dan mantan menteri.

## Kata Kunci :
Afiliasi Politik Dewan Komisaris, Afiliasi Politik Dewan Direksi, CSR,
STATA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Abstract
The  objective  of  this  study  is  to  examine  the  impact  of  political affiliation  within  the  board  of  commissioners  and  the  directors  on
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  scores.  This  research  is quantitative  in  nature  and  employs  purposive  sampling  for  sample selection.  The  sample  for  this  study  comprises  companies  from  the Consumer Non-Cyclicals sector within the Indonesia Stock Exchange Industrial Classification, spanning the period from 2017 to 2022. Panel data  regression  analysis  is  used  for  this  research,  with  statistical analysis conducted using STATA software. The population includes 17 companies,  resulting  in  102  observational  samples  for  analysis.  The findings of the study indicate that political affiliation within the board of  commissioners  has  a  positive  impact  on  CSR  scores.  However, political  affiliation  within the  board  of  directors  does  not affect  CSR scores. The implications of this research provide insights for companies and  practitioners  on  how  political  connections  can  align  with  CSR values  by  considering  social  conditions  such  as  the  occurrence  of COVID-19,  elections,  and  new  government  regulations  regarding social  responsibility.  This  study  acknowledges  certain  limitations. Firstly,  the  data  is  limited  to  a  single  sector;  future  research  could include  other  sectors  to  provide  a  more  comprehensive  comparison. Secondly, this study focuses on only two independent variables, which may  not  fully  represent  the  entirety  of  political  connections.  Future research  could  include  more  specific  political  connections,  such  as military affiliations or former ministers, to enhance understanding.

## Key words:
Political  Affiliation  Of  The  Board  Of  Commissioners,  Political Affiliation Of The Board Of Directors, CSR, STATA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menjadi dasar konseptual di mana para akademisi dan praktisi mempertimbangkan apakah menerapkan CSR bermanfaat bagi kepentingan bisnis. (Aboud & Yang, 2022; García‐Sánchez et al., 2022; Jiao et al., 2022; Rianda, 2023). Menurut Gupta  et  al.  (2017)  Literatur  sebelumnya  mencatat  bahwa  perusahaan  umumnya  hanya memusatkan  perhatian  pada  pencapaian  laba  maksimal,  sehingga  banyak  di  antaranya mengalihkan sumber daya yang diperoleh untuk investasi tambahan dan mungkin kurang tertarik untuk  menanamkan  modal  pada  CSR.  Dalam  menyusun  strategi  CSR,  perusahaan  cenderung menyesuaikan  alokasi  asetnya  dengan  mengabaikan  aspek  nilai-nilai  sosial  yang  dimilikinya (Arora & Dharwadkar, 2011; Nurhandika & Manalu, 2023). Namun menurut Mohammadi et al. (2021) pelanggan cenderung membeli produk dari perusahan yang memegang standar moran dan sosial yang tinggi.
Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa komite CSR, kepemilikan manajemen, dan ukuran bisnis memberikan pengaruh positif terhadap pelaporan CSR (Adel et al., 2019; Nurhandika & Rahim,  2020).  Penelitian  lain  dari  Bhaduri  et  al.  (2016),  Khan  et  al.  (2013),    Nurhandika  & Hamzah, (2019), Sun et al. (2012) menguji corporate governance berpengaruh terhadap tingkat CSR tertentu. Para peneliti dalam literatur menyimpulkan bahwa mekanisme tata kelola memiliki dampak  positif  terhadap  pengungkapan  CSR.  Namun,  terkadang  pengungkapan  CSR  dapat dimanfaatkan  untuk  menyembunyikan  perilaku  oportunis  dari  manajer  dengan  tujuan  untuk memperoleh perhatian dari pemegang saham (Bédard et al., 2008; Mohammadi et al., 2021).
Berbagai negara di dunia dengan beragam karakteristik lingkungan politik telah mengkaji secara mendalam  mengenai  keterikatan  politik  di  kegiatan  bisnis  perusahaan  (Bliss  &  Gul,  2012; Houston et al., 2014; Joni et al., 2020). Pernyataan mengenai hubungan antara afiliasi politik dan CSR memiliki latar belakang teori yang dibangun termasuk Resource Dependency Theory dan Social  Exchange  Theory (Selin  et  al.,  2023).  Menurut  Pfeffer  &  Gerald  (1978) Resource Dependency  Theory (RDT)  menyatakan  sebuah  organisasi  yang  terbuka  sistemnya  sangatlah bergantung  pada  faktor-faktor  luar. Social  Exchange  Theory (SET)  menyatakan  bahawa hubungan  keterikatan  antara  individu,  kelompok  atau  organisasi  yang  terlibat  didalamnya memiliki  ganjaran  atau  timbal  balik  kedepannya  (Tee,  2020).  Perusahaan-perusahaan  yang berafiliasi  secara  politik  memiliki  keistimewaan  daripada  pesaing  mereka  dalam  menjalankan bisnis  karena  mereka  memperoleh  perlakuan  istimewa  dari  pemerintah  (K. J.  Lin  et  al.,  2015; Nurhandika, 2023; Selin et al., 2023). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Selin et al. ( 2023) menunjukkan bahwa di Indonesia, sejumlah perusahaan telah membentuk hubungan politik yang dapat berdampak maupun tidak berdampak secara langsung. Afiliasi politik yang berbeda memengaruhi hasil keuangan di Malaysia  (Wong & Hooy, 2018). Menurut Joni et al. (2020), keterkaitan perusahaan dengan politik baik itu melalui anggota militer maupun profesional berdampak pada penurunan biaya modal di Indonesia. Nemun menurut Phan et  al.  (2020)  perusahaan  yang  memiliki  hubungan  dengan  pemerintah  lebih  banyak  modal investasinya daripada perusahaan dengan ikatan politik melalui bisnis keluarga mereka. Menurut Chaney et al. (2011) pemerintah dan pihak luar cenderung lebih memberikan perhatian khusus kepada perusahaan dengan koneksi politik yang kuat. Selanjutnya, Tee (2020) mengatakan bahwa ikatan  politik  cenderung  menjadi  sumber  utama  masalah  keagenan  bagi  pemegang  saham. Sehingga kecenderungan politik diduga memberikan dampak kepada pendapatan yang rendah dan pelaporan yang kurang akurat (Pozzoli et al., 2022; Yudhanti & Tjahjadi, 2021). Oleh karena itu orang  atau  perusahaan  yang  memiliki  afilisi  menikmati  keuntungannya  imbas  dari  hubungan privat  mereka,  namun  hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  hubungan  timbal  balik  agar  perusahaan mengakomodasi  aturan-aturan  pemerintah  (Selin  et  al.,  2023).  Perusahaan-perusahaan  yang berafiliasi  secara  politik  memiliki  keistimewaan  daripada  pesaing  mereka  dalam  menjalankan bisnis  karena  mereka  memperoleh  perlakuan  istimewa  dari  pemerintah  (K. J.  Lin  et  al.,  2015; Selin  et  al.,  2023).  Menurut  (Bianchi  et  al.,  2019;  Qian  &  Chen,  2021)  terjadi  peningkatan pengungkapan  CSR  pada  saat  perusahaan  memiliki  intervensi  politik  yang  besar  selama kepentingan pemerintah sedang berjalan seperti pemilu atau kampanye yang menguntungkan bagi pemerintah. Singkatnya secara studi empiris membuktikan perusahaan yang memiliki hubungan politik memiliki akses lebih untuk pinjaman di bank daripada perusahaan yang tidak  memiliki hubungan  politik  sama  sekali  (Khwaja  &  Mian,  2005).  Mereka  juga  memiliki  keuntungan perpajakan (Wu et al., 2012) dan nilai perusahaan yang baik (Faccio & Parsley, 2006). Sehingga, koneksi  politik  baik  ditingkat  direktur  atau  komisaris  diduga  dapat  mempengaruhi  CSR. Berdasarkan kajian pustaka dan gap penelitian diatas, penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengaruh  dari  direksi  dan  komisaris  yang  berafiliasi  politik  terhadap  tanggung  jawab  sosial perusahaan  di  sektor  sektor  D  yaitu consumer  non-cyclicals dari  periode  2017-2022.  Peneliti berkeyakinan  bahwa  penelitian  ini  masih  perlu  dilakukan  karena  masih  sedikit  mengkaji mengenai afiliasi politik terhadap tanggung jawab perusahaan hal tersebut dibuktikan dengan gap riset yang ada dan pengembangan dari penelitian (Selin et al., 2023).

## KAJIAN PUSTAKA
Pernyataan mengenai hubungan afiliasi politik dan CSR didasarkan pada landasan teori antara lain  Resource  Dependency  Theory  dan  Social  Exchange  Theory  (Selin  et  al., 2023).  Resource Dependency Theory (RDT) menekankan bahwa organisasi terbuka sangat bergantung pada faktor eksternal  (Pfeffer  &  Gerald,  1978).  Sedangkan  Social  Exchange  Theory  (SET)  menyatakan bahwa  hubungan  ketergantungan  antar  individu,  kelompok  atau  organisasi  yang  terlibat melibatkan pertukaran timbal balik di masa depan (Dwekat et al., 2020; Tee, 2020). Perusahaan
yang  memiliki  afiliasi  politik  mendapatkan  keunggulan  dibandingkan  pesaingnya  dalam menjalankan bisnis karena mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah (K. J. Lin et al., 2015; Selin et al., 2023). Hasil penelitian yang dilakukan  (Selin et al., 2023) menunjukkan bahwa di Indonesia,  sejumlah  perusahaan  telah  menjalin  hubungan  politik  yang  mungkin  berdampak langsung atau tidak.

## Pengaruh afiliasi dewan komisaris terhadap tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Dewan komisaris merupakan komponen yang mendukung dan mengawasi kegiatan perusahaan agar  sesuai  aturan  yang  ada  (Sulistyawati  &  Qadriatin,  2018).  Semakin  kuat  dewan  komisaris pada perusahaan akan berdampak pada kualitas pelaporan secara keuangan atau non-keuangan yang dikeluarkan perusahaan (Nurhandika, 2023; Sulistyawati & Qadriatin, 2018; Wijayani et al., 2019). Menurut (Bianchi et al., 2019; Selin et al., 2023) kehadiran anggota dewan yang memilki afiliasi  politik  memberikan  dampak  positif  terhadap  kualitas  laporan  keberlanjutan  karena kehadirannya membuat perusahaan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. H1:  Afiliasi  Politik  Dewan  Komisaris  Memiliki  Pengaruh  Terhadap  Tanggung  Jawan  Sosial Perusahaan

## Pengaruh afiliasi dewan direksi terhadap tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Dewan  direksi  bertugas  untuk  menjalankan  kegiatan  bisnis  perusahaan  dan  menciptakan  tata kelola  perusahaan  yang  baik  (Nurhandika  &  Hamzah,  2019).  Menurut  (Selin  et  al.,  2023) kehadiran  dewan  direksi  yang  memiliki  hubungan  dengan  pemerintah  mampu  menyeleraskan atau menjadi agen perubahan pada aturan pemerintah tentang pelaporan tanggung jawab sosial. Hal tersebut didukung juga dengan penelitian dari (Phan et al., 2020; Qian & Chen, 2021) bahwa pengaruh  dari  afiliasi  politik  perusahaan  ditingkatan  direktur  berpengaruh  terhadap  tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut (Bianchi et al., 2019) perusahaan dengan afiliasi politik pada tingkatan jabatan diperusahaan meningkatkan pelaporan tanggung jawab perusahaan dengan baik. H2: Afiliasi Dewan Direksi Memilki Pengaruh Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sumber: (Bianchi et al., 2019; Qian & Chen, 2021; Selin et al., 2023) Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Penelitian kami menguji model menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar pada Indonesia Stock  Exchange  Industrial  Classification sektor  D  yaitu consumer  non-cyclicals dari  periode 2017-2022. Kami menghimpun data melalui datasream website www.esgi.ai . Selanjutnya kami mengeliminasi  agar  menemukan  data  yang  ideal  untuk  penelitian  ini  menggunakan  beberapa karakteristik  pengambilan  sampel  antara  lain:  pertama  seluruh  perusahaan  kecuali  perusahaan keuangan, kedua perusahaan yang tidak lengkap data untuk penelitian ini, ketiga perusahaan yang terdisbusi hubungan politik (direktur dan komisaris). Kami juga menggunakan software STATA sebagai alat analisis statistiknya.
Afiliasi politik dewan komisaris Tanggung Jawab Sosial Perusahaan H1 H2 Afiliasi politik dewan direksi Y
Pada penelitian ini ada dua variabel yang di masukan yaitu pertama, variabel dependen diukur berdasarkan  kerangka Global  Reporting  Initiative (GRI)  G4  yang  baik  dalam  mengukur  CSR (Uyar et al., 2023). Sehingga didapat perhitungan jumlah dari item yang diungkap dibagi dengan jumlah  dimensi  kriteria  GRI  (Chakroun  et al.,  2022;  Firmansyah  et  al.,  2022). Kedua  variabel independen yaitu mengukur dengan merujuk penelitian  K. Z. Lin et al. (2018) yaitu logaritma natural  dari  jumlah  orang  yag  memilki  afiliasi  politik  di  perusahaan  baik  direktur  maupun komisaris.
Penelitian ini menggunakan model sebagai berikut
CSRscore =β0+β1POLIKOM+β2POLIDIR+ …………………………………………(1)
Dimana  ;  β  untuk  koefisien  regresi;  POLIKOM  merupakan  komisaris  yang  berafiliasi  politik; POLIDIR merupakan direktur yang berafiliasi politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analaisis  Statistic  deskripsi  menunjukkan  karakteristik  distribusi  data,  seperti  nilai  minimum, nilai maximum, mean, dan standar deviasi.
Tabel 1 Statistik Deskriptif
Variabel Mean Std Dev. Min Max CSR .616383 .175595 .18045 1 x1polikom .9692437 .2564553 .6931472 1.609438 x2polidir .9626806 .2423187 .6931472 1.386294
Jumlah observasi 102 Sumber: Data Diolah, 2023
Statistik deskripsi dapat dilihat pada table 1. Corporate Social Responsibility (CSR), POLIKOM merupakan  komisaris  yang  berafiliasi  politik;  POLIDIR  merupakan  direktur  yang  berafiliasi politik  mengungkapkan  variasi  data  minimum  dan  maksimum.  Terlihat  nilai  mean  lebih  besar daripada nilai standar deviasi.
Tabel 2 Uji Multikolinearitas
Variabel VIF 1/VIF x1polikom 7.87 0.127118 x2polidir 7.87 0.127118 Mean VIF 7.87
Sumber: Data Diolah, 2023
Korelasi  data  dapat  dilihat  pada  table  2.  komisaris  yang  berafiliasi  politik  (POLIKOM  )  dan direktur yang berafiliasi politik (POLIDIR) mengungkapkan bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 1/VIF lebih dari 0.01 maka dapat diartikan menurut Ghozali (2016) seluruh variable pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

## Table 3 Hasil Uji Hipotesis
Variabel CSRscore (sig 0,05) koef Pvalue Model 1 Konstanta .5212154 x1polikom .1630858 0.046 x2polidir .2653407 0.054 R-squared 0.747
Sumber: Data Diolah, 2023
Pengaruh Afiliasi Politik Dewan Komisaris Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada tabel 3 dapat dijelaskan uji hipotesis. Nilai koefisien dan signifikansi afiliasi politik dewan komisaris terhadap skor CSR adalah .1630858 dan 0.046 mengungkapkan bahwa variable dewan komisaris  berafiliasi  politik  berpengaruh  secara  positif  terhadap  skor  CSR.  Hal  tersebut membenarkan  bahwa  pengaruh  politik  pada  dewan  komisaris  berdampak  pada  peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan hal ini dibuktikan dengan argumentasi dari penelitian  K. J. Lin et al. (2015) dan Selin et al. (2023) yang menyatakan secara Resource Based Theory keunggulan perusahaan  dalam  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan  dan  non-keuangan  ada  pada sumber daya yang  dimiliki oleh perusahaan baik secara materi maupun secara  relasi. Menurut Bianchi et al. (2019) dan Qian & Chen (2021) terjadi peningkatan pengungkapan CSR pada saat perusahaan  memiliki  intervensi  politik  yang  besar  selama  kepentingan  pemerintah  sedang berjalan seperti pemilu atau kampanye yang menguntungkan bagi pemerintah.

## Pengaruh Afiliasi Politik DirekturTerhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pada tabel 3 Nilai koefisien dan signifikansi afiliasi politik dewan direktur terhadap skor CSR adalah  .2653407  dan  0.054  mengungkapkan  bahwa  variable  dewan  direktur  berafiliasi  politik tidak berpengaruh terhadap skor CSR. Hal tersebut menyatakan bahawa afiliasi pada tingkatan direktur tidak mempengaruhi keputusan meskipun adanya kekuatan politik yang menekan. sesuai dengan penelitian Wong & Hooy (2018) yang menyatakan bahwa direktur mampu memberikan efek yang tidak berpengaruh pada saat tingkatan direktur tersebut mereduksi informasi-informasi yang tidak berhubungan dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan maupun non-keuangan pada perusahaannya. Menurut Joni et al. (2020), keterkaitan perusahaan dengan politik baik itu melalui  anggota  militer  maupun  profesional  berdampak  pada  penurunan  biaya  modal  di Indonesia. Menurut K. J. Lin et al. (2015) Resource Based Theory memiliki pandangan bahwa direktur pada tingkatan perusahaan harus mampu mereduksi kepentingan yang tidak baik melalui integritas dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan pelatihan atau mengikuti seminar  mengenai  kualitas  pelaporan  keuangan  atau  non-keuangan  yang  baik,  karena  dengan begitu  direktur  mampu  menunjukkan  bahwa  keputusannya  berdampak  pada  kepentingan bersama.

## PENUTUP
Penelitian  ini  menemukan  variabel  dewan  komisaris  berafiliasi  politik  berpengaruh  positif terhadap skor tanggung jawab social perusahaan. hal itu membuktikan bahwa perusahaan masih memiliki kecenderungan jika memiliki kedekatan dengan pihak atau profesioanl yang berafiliasi politik akan mendapatkan keuntunga seperti perpajakan dan nilai perusahaan yang baik daripada pesaing  yang  tidak  memiliki  profesional  yang  berafiliasi  politik  di  perusahaannya.  Variabel dewan direksi berafiliasi politik tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat skor CSR. Hal tersebut membuktikan  komitmen  dewan  direktur  untuk  memberikan  informasi  yang  tepat  dan  dapat dipertanggungjawabkan agar investor memberikan investasinya kepada perusahaan. penelitian ini berkontribusi  untuk  memberikan  gambaran  bagaimana  perusahaan  atau  praktisi  menyikapi koneksi  politik  dapat  selaras  dengan  tingkat  nilai  CSR  dengan  memperhatikan  keadaan  sosial seperti terjadinya covid-19, pemilu, dan hal lain yang menyangkut aturan-aturan baru pemerintah tentang  pertanggungjawaban  sosial.  Penelitian  ini  tidak  menutup  kemungkinan  adanya kekurangan  pertama  adalah  data  yang  diambil  masih  pada  satu  sektor saja  mungkin  penelitian selanjutnya  menggunakan  sektor  lain agar  mampu  menggambarkan  keadaan  disektor  lain  atau sebagai  pembanding,  kedua  penelitian  ini  masih  pada  dua  vaiabel  independen  yang  belum mencerminkan keseluruhan koneksi politik mungkin penelitian selanjutnya menambahkan lebih spesifik koneksi politik seperti militer dan mantan menteri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aboud, A., & Yang, X. (2022). Corporate governance and corporate social responsibility: new evidence from China. International Journal of Accounting & Information Management . Adel,  C.,  Hussain,  M.  M.,  Mohamed,  E.  K.  A.,  &  Basuony,  M.  A.  K.  (2019).  Is  corporate governance  relevant  to  the  quality  of  corporate  social  responsibility  disclosure  in  large European companies? International Journal of Accounting & Information Management . Arora, P., & Dharwadkar, R. (2011). Corporate governance and corporate social responsibility (CSR): The moderating roles of attainment discrepancy and organization slack. Corporate Governance:  An  International  Review , 19 (2),  136–152.  https://doi.org/10.1111/j.1467- 8683.2010.00843.x
Bédard, J., Coulombe, D., & Courteau, L. (2008). Audit committee, underpricing of IPOs, and accuracy  of  management  earnings  forecasts. Corporate  Governance:  An  International Review , 16 (6), 519–535.
Bhaduri, S. N., Selarka, E., Bhaduri, S. N., & Selarka, E. (2016). Impact of corporate governance on corporate social responsibility in india—empirical analysis. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies , 87–113. Bianchi, M. T., Monteiro, P., Azevedo, G., Oliveira, J., Viana, R. C., & Branco, M. C. (2019). Political connections and corporate social responsibility reporting in Portugal. Journal of Financial Crime , 26 (4), 1203–1215.
Bliss,  M.  A.,  &  Gul,  F.  A.  (2012).  Political  connection  and  cost  of  debt:  Some  Malaysian evidence. Journal of Banking & Finance , 36 (5), 1520–1527.
Chakroun,  S.,  Ben  Amar,  A.,  &  Ben  Amar,  A.  (2022).  Earnings  management,  financial performance and the moderating effect of corporate social responsibility: evidence from France. Management Research Review , 45 (3), 331–362.
Chaney,  P.  K.,  Faccio,  M.,  &  Parsley,  D.  (2011).  The  quality  of  accounting  information  in politically  connected  firms. Journal  of  Accounting  and  Economics , 51 (1),  58–76. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003
Dwekat,  A.,  Seguí‐Mas,  E.,  Tormo‐Carbó,  G.,  &  Carmona,  P.  (2020).  Corporate  governance configurations  and  corporate  social  responsibility  disclosure:  Qualitative  comparative analysis of audit committee and board characteristics. Corporate Social Responsibility and Environmental Management , 27 (6), 2879–2892. Faccio, M., & Parsley, D. C. (2006). Sudden deaths: Taking stock of political connections . Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., & Kurniawati, L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? Heliyon .
García‐Sánchez, I., Hussain, N., Khan, S., & Martínez‐Ferrero, J. (2022). Assurance of corporate social  responsibility  reports:  Examining  the  role  of  internal  and  external  corporate governance  mechanisms. Corporate  Social  Responsibility  and  Environmental Management , 29 (1), 89–106.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 23 (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gupta, A., Briscoe, F., & Hambrick, D. C. (2017). Red, blue, and purple firms: Organizational political  ideology  and  corporate  social  responsibility. Strategic  Management  Journal , 38 (5), 1018–1040.
Houston, J. F., Jiang, L., Lin, C., & Ma, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans. Journal of Accounting Research , 52 (1), 193–243.
Jiao, J., Liu, C., Xu, Y., & Hao, Z. (2022). Effects of strategic flexibility and organizational slack on  the  relationship  between  green  operational  practices  adoption  and  firm  performance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management , 29 (3), 561–577. Joni, J., Ahmed, K., & Hamilton, J. (2020). Politically connected boards, family business groups
and firm performance: evidence from Indonesia. Journal of Accounting & Organizational Change , 16 (1), 93–121.
Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility  Disclosures:  Evidence  from  an  Emerging  Economy. Journal  of  Business Ethics , 114 (2), 207–223. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0
Khwaja, A. I., & Mian, A. (2005). Do lenders favor politically connected firms? Rent provision in an emerging financial market. The Quarterly Journal of Economics , 120 (4), 1371–1411. Lin, K. J., Tan, J., Zhao, L., & Karim, K. (2015). In the name of charity: Political connections and strategic  corporate  social  responsibility  in  a  transition  economy. Journal  of  Corporate Finance , 32 , 327–346.
Lin,  K.  Z.,  Mills,  L.  F.,  Zhang,  F.,  &  Li,  Y.  (2018).  Do  political  connections  weaken  tax enforcement effectiveness? Contemporary Accounting Research , 35 (4), 1941–1972.
Mohammadi, S., Saeidi, H., & Naghshbandi, N. (2021). The impact of board and audit committee characteristics  on  corporate  social  responsibility:  evidence  from  the  Iranian  stock exchange. International  Journal  of  Productivity  and  Performance  Management , 70 (8), 2207–2236.
Nurhandika,  A.  (2023).  HOW  DOES  THE  ROLE  OF  POLITICAL  CONNECTIONS INFLUENCE THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SCORES. International Journal of Management, Economic, Business and Accounting , 2 (3), 14–22. Nurhandika, A., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Dampaknya Pada Nilai Perusahaan. Sosio E-Kons , 11 (3), 249–258.
Nurhandika, A., & Manalu, V. G. (2023). How poilitical connection moderate audit committee characteristics and csr: evidence from Indonesian companies. Jurnal Mantik , 7 (3), 1653– 1660.
Nurhandika, A., & Rahim, F. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Perspektif , 4 (2), 66–81. Pfeffer, J., & Gerald, R. (1978). Salancik. 1978. The external control of organizations: A resource dependence perspective . New York: Harper & Row.
Phan, D. H. B., Tee, C. M., & Tran, V. T. (2020). Do different types of political connections affect corporate investments? Evidence from Malaysia. Emerging Markets Review , 42 , 100667. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.100667
Pozzoli, M., Pagani, A., & Paolone, F. (2022). The impact of audit committee characteristics on ESG performance in the European Union member states: Empirical evidence before and during the COVID-19 pandemic. Journal of Cleaner Production , 371 , 133411. Qian,  W.,  &  Chen,  X.  (2021).  Corporate  environmental  disclosure  and  political  connection  in regulatory  and  leadership  changes:  The  case  of  China. The  British  Accounting  Review , 53 (1), 100935.
Rianda,  H.  (2023).  Aspek  Hukum  Tindak  Pidana  Kasus  Penggelapan  Dana  Bantuan  Sosial.
Khazanah Multidisiplin , 4 (2), 315–328.
Selin,  M.,  Joni,  J.,  &  Ahmed,  K.  (2023).  Political  affiliation  types  and  corporate  social responsibility  (CSR)  commitment:  Evidence  from  Indonesia. Journal  of  Accounting  & Organizational Change , 19 (1), 24–39.
Sulistyawati,  A.  I.,  &  Qadriatin,  A.  (2018).  Pengungkapan  Sustainability  Report  Dan  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya. SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi , 16 (4), 1– 22. https://doi.org/10.47200/jcob.v3i1.669
Sun, Y., Yi, Y., & Lin, B. (2012). Board independence, internal information environment and voluntary disclosure of auditors’ reports on internal controls. China Journal of Accounting Research , 5 (2), 145–161.
Tee,  C.  M.  (2020).  Political  connections  and  income  smoothing:  Evidence  of  institutional investors’ monitoring in Malaysia. Journal of Multinational Financial Management , 55 ,
100626. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2020.100626
Uyar, A., Elbardan, H., Kuzey, C., & Karaman, A. S. (2023).  Audit and CSR committees: are they  complements  or  substitutes  in  CSR  reporting,  assurance  and  GRI  framework
adoption? International Journal of Accounting & Information Management , 31 (1), 1–36. Wijayani,  D.  R.,  Budiman,  N.  A.,  &  Mulyani,  S.  (2019).  PENGARUH  CORPORATE GOVERNENCE  TERHADAP  VOLUNTARY  DISCLOSURE  (Study  kasus  Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017). Solusi , 17 (4), 45–
62. https://doi.org/10.26623/slsi.v17i4.1772 Wong, W. Y., & Hooy, C. W. (2018). Do types of political connection affect firm performance differently? Pacific Basin Finance Journal , 51 , 297–317.
https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.08.009 Wu,  W.,  Wu,  C.,  Zhou,  C.,  &  Wu,  J.  (2012).  Political  connections,  tax  benefits  and  firm performance: Evidence from China. Journal of Accounting and Public Policy , 31 (3), 277– 300.
Yudhanti,  C.  B.  H.,  &  Tjahjadi,  B.  (2021).  Drivers  of  social  responsibility  disclosure:  the moderation of the president director’s busyness and political connections. Asian Journal of Accounting Research .