## Kons tusionalisasi Hukum Privat:
Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum*

## Rahayu Prase aningsih²²

## Abstrak
Dalam kajian ilmu hukum, bidang hukum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok hukum publik dan privat. secara teore s kedua kelompok hukum ini dapat dibedakan secara jelas, tetapi pada prak knya kedua kelompok hukum ini seringkali tumpang  ndih, sehingga perbedaan di antara keduanya menjadi samar. Kons tusionalisasi hukum privat merupakan konsep di mana kons tusi mengatur ketentuan-ketentuan yang sebelumnya masuk dalam ranah  hukum  privat.  Konsep  ini  berkembang  seiring  dengan  berkembangnya  pemikiran tentang  hak  asasi  manusia  dan  konsep fundamental  rights. Konsekuensinya,  terjadi pencampuran antara hukum privat dengan hukum publik yang aktualisasinya semakin nyata terutama  pasca  lahirnya  peradilan  kons tusional  yang  bertugas  untuk  menjaga  hak-hak fundamental yang dijamin dalam kons tusi.
Kata Kunci : kons tusionalisasi, hukum privat, hukum publik, hak-hak fundamental, hak asasi manusia.

## Cons tu onaliza on of Privat Law: Some Emerging Thoughts in Legal Studies

## Abstract
There are dis nc on between private and public law in the study of law. Theore cally the diﬀeren a on is strict and clear, but in prac ce they o en interrelate or even overlap, which leads  to  vagueness  in  their  dis nc on.  Cons tu onaliza on  of  private  law  is  when  the provision  of  the  cons tu on  interfere  the  clause  in  private  law.  The  thoughts  of cons tu onaliza on  of  private  law  develop  as  concurrently  with  human  rights  and fundamental rights thoughts and concept. Cons tu onaliza on of private law creates the incorpora on of private and public laws. Cons tu onaliza on of private law shows by the presence of cons tu onal court in order to protect cons tu onal rights.
Keywords : cons tu onaliza on, private law, public law, fundamental rights, human rights.
* Ar kel ini merupakan bagian dari kegiatan Peneli an Program DIPA Fakultas Hukum Tahun 2013 dengan anggaran yang  berasal  dari  BLU  Universitas  Padjadjaran  Tahun  2013  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Rektor  Universitas Padjadjaran Nomor: 2097/UN6.A/KP/2013 Tanggal 29 Juli 2013. Penulis tergabung dalam satu  m peneli an yang terdiri dari penulis sebagai Ketua peneli , dibantu Inna Junaenah, S.H., M.H. sebagai anggota peneli  dan Wulan Kar kasari salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum yang membantu menjadi asisten peneli .
22 Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, rahayu_pras@yahoo.com, S.H. (Universitas Padjadjaran) dan M.H. (Universitas Indonesia).
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum

## A.  Pendahuluan
Tulisan  ini  merupakan  suatu  pengantar  untuk  mengkaji  lebih  dalam  mengenai pembagian ilmu hukum serta perkembangan dari berbagai macam pembagian ilmu hukum  itu  sendiri.  Kons tusionalisasi  hukum  privat  menjadi  satu  wacana  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  dalam  khazanah  keilmuan  hukum,  baik  dari perspek f hukum publik terutama hukum ketatanegaraan, maupun dari perspek f hukum  privat,  seiring  dengan  mengemukanya  kajian  dan  pelaksanaan  Hak  Asasi Manusia (HAM). Fokus tulisan ini akan lebih menonjolkan sisi hukum ketatanegaraan terutama kons tusi, mengingat latar belakang penulis yang lebih banyak menggelu bidang ilmu hukum ketatanegaraan. Berbagai tulisan mengenai kons tu onalisasi hukum  privat  telah  berkembang  dan  dikaji  oleh  ahli  hukum  di  berbagai  negara, terutama di negara-negara  Eropa. ¹
Pada  negara-negara  modern  saat  ini,  dak  ada  satu  negara  pun  yang  dak mempunyai kons tusi, walaupun beberapa pakar mempertanyakan apakah Inggris mempunyai  kons tusi  atau  dak  karena  dak  ada  satu  dokumen  khusus  yang dikatakan sebagai kons tusi.² Namun, Eric Barent mengatakan bahwa secara implisit sebenarnya Inggris mempunyai kons tusi.³ Kons tusi adalah serangkaian asas-asas mengenai  kekuasaan  pemerintah,  hak-hak  yang  diperintah,  dan  hubungan  antara pemerintah dan yang diperintah.⁴ Keberadaan kons tusi, terutama kons tusi tertulis (UUD),  bagi  suatu  negara  pada  saat  ini  menjadi  hal  yang  pen ng  untuk  dapat membatasi  kekuasaan  negara  agar  dak  ber ndak  sewenang-wenang,  dan  untuk melindungi hak-hak warga negara serta hak asasi.
1 Salah satunya pernah dibahas dalam Conference on Cons tu onalisa on of Private Law di Leiden pada 3 Juni 2005, yang merupakan salah satu bagian program peneli an dalam hukum privat dan difasilitasi oleh The E.M. Meijers Ins tute of Legal Studies Faculty of Law Leiden University . Kegiatan ini, menghasilkan buku kumpulan tulisan berjudul Cons tu onalisa on of Private Law yang diedit oleh Tom Barkhuysen dan Siewert Lindenbergh. Lihat: Tom Barkhuysen and Siewert D. Lindenbergh (eds), Cons tu onalisa on of Private Law , Leiden: Mar nus Nijhoﬀ Publishers, 2006, (introduc on) hlm . viii. 2 Eric Barendt, ( An Introduc on to Cons tu onal Law ), Oxford: Oxford University Press, 1998, hlm. 26. Dalam tulisannya , Eric Barendt mengatakan: “There is no document in the United Kingdom equivalent, say, to the US Cosn tu on of 1787 or to the Cons tu on of The Fi h Republic in France approved in September 1958, nor for the  ma er  is  there  a  set  of  statutes  clearly  indicated  by  their  tles  as  'Cons tu onal'  or  'Basic  Law'.”  Lalu, mengu p  pendapat  Thomas  Paine  dan  Alexis  de  Tocqueville,  Barent  menyebutkan:  “both  Paine  and  de Tocqueville apparently believed that it is appropriate to use the term 'cons tu on' only to refer to a higher set of rules, superior or ordinary laws. One characteris c of such higher rules is that a cons tu on is necessarily rigid. Acceptance of that claim would certainly mean that the United Kingdom does not have one.”
3 Barent kemudian menulis: “The view, implicit in the wri ng of Paine and de Tocqueville, that only set of higher laws can qualify as a cons tu on is too restric ve. It is surely preferable to conclude that the UK does have that character.”
4 Sebagaimana diku p oleh Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara , Jakarta: Penerbit CV.  Rajawali,  1984,  hlm.  612-613;  lihat  juga  C.F.  Strong, Modern  Poli cal  Cons tu on ,  London:  Sidgwick  & Jackson, 1952.
Dalam  kajian  ilmu  hukum,  bidang  hukum  dibagi  menjadi  hukum  publik  dan hukum privat. Hukum tata negara merupakan salah satu bagian atau cabang hukum publik karena membahas tentang negara dan hubungannya dengan warga negara. Kons tusi  merupakan  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  rakyat  untuk  mengatur penyelenggara  negara,  tetapi  dalam  perkembangannya  kons tusi  juga  mengatur hubungan  antara  negara  dan  rakyatnya,  di  antaranya  berkaitan  dengan  adanya jaminan HAM dan jaminan hak-hak kons tusional warga negara lainnya. Pemisahan antara  hukum  publik  dan  privat  ini  menjadi  samar  dalam  beberapa  bidang  kajian ke ka dalam perkembangan kekinian, upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM, terutama yang dijamin oleh kons tusi, juga membawa persinggungan antara hukum publik dan hukum privat.
Dalam  tulisan  ini,  akan  dikaji  lebih  lanjut  beberapa  pandangan  tentang kons tusionalisasi  hukum  privat,  apakah  kons tusionalisasi  hukum  privat  ini mengancam  eksistensi  hukum  privat,  atau  justru  menjadi  bahan  pengayaan  bagi pengkajian dari ilmu hukum itu sendiri?

## B.  Pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat
Dalam pengkajian ilmu hukum, dikenal pembagian bidang-bidang hukum ke dalam berbagai kategori, di antaranya pembagian berdasarkan asas, jenis, sumber berlaku, kepen ngan  yang  dilindungi,  dan  lain  sebagainya.  Para  ahli  hukum  memiliki pandangan  yang  berbeda  mengenai  pembagian  antara  hukum  privat  dan  hukum publik. Ada yang memandang bahwa pembagian tersebut merupakan pembagian yang mendasar, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa pembagian tersebut bukan merupakan hal yang mendasar.⁵
Pembagian  antara  hukum  publik  dan  privat  telah  ada  dalam  tradisi  hukum Perancis, dalam pendidikan hukum, juga budaya hukumnya. Di sisi lain, dalam waktu bersamaan kita dapa  pada tradisi hukum Inggris yang menganut tradisi Common Law sebagai satu-satunya sumber hukum, mengacu pada pendapat Dicey, dengan kajian  kons tusional  yang  dipengaruhi  oleh  satu  semangat  kebebasan  yang membedakannya dari konsep hukum di Perancis.⁶ Di lain pihak, baik dalam proses pengadilan,  maupun  teori-teori  akademik  hukum  Inggris,  ide  untuk  memisahkan hukum publik dengan hukum privat menjadi subjek kajian yang terus berkembang, terlebih  dengan  diberlakukannya  peraturan  tentang  hak  asasi  manusia.  Saat  ini,
5 E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Cet. Kesebelas, Jakarta: Penerbit & Balai Buku Ich ar, 1989, hlm. 33.
6 Mark Freedland and Jean-Bernard Auby (eds), The Public Law/Private Law Divide , Volume 2 in The Series: Studies of The Oxford Ins tute of European and Compara ve Law, London: Hart Publishing, 2006, hlm. 3-4.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
pembagian hukum privat dan hukum publik  dak dipertahankan secara ketat, tetapi juga  dak dapat diabaikan begitu saja sehingga pembagian tersebut diletakkan pada posisi yang moderat.⁷
Pembagian  hukum  publik  dan  hukum  privat  dalam  praktiknya  juga  akan berkaitan dengan tradisi hukum yang dianut. Secara historis, tradisi hukum yang ada pada saat ini terbagi ke dalam dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Common Law System dan Con nental Civil Law System / Roman – Germanic Family . Kedua sistem ini lahir di Eropa, tetapi di antara keduanya berbeda satu sama lain.⁸ Misalnya, dalam tradisi Civil Law (bermula pada tradisi Hukum Romawi) terdapat pemisahan dalam proses  peradilan  untuk  hukum  privat  dan  hukum  publik  sedangkan  dalam  tradisi Common Law , baik hukum publik, maupun hukum privat akan diadili oleh peradilan yang sama.⁹ Sebagaimana diungkapkan oleh John Alder bahwa konsep the rule of law yang berkembang di Inggris memberikan perlindungan pada hak-hak individu yang dianggap rendah oleh tradisi Common Law klasik, sedangkan di Perancis pada saat itu dak  dikenal  doktrin  yang  menganggap  bahwa  kepen ngan  negara  dapat mengesampingkan ordinary law .¹⁰
Pada tradisi Hukum Romawi, konsep hukum publik bermula pada konsep tentang res  publica .  Konsep  ini  merupakan raison  d'être (pendorong  utama)  dari  hukum publik.¹¹  Konsep res  publica ini  dibuat  oleh  Romawi  untuk  menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya terhadap penguasaan kawasan Mediterania. Dalam konsep ini, terdapat public thing (urusan publik) yang dibedakan dari urusan privat dan  keberlangsungannya  bergantung  pada  pemisahannya  dari  urusan  privat.¹² Konsep res  publica ,  sebagaimana  dibedakan  dari  kepen ngan  privat,  merupakan salah  satu  warisan  besar  dari  tradisi  Hukum  Romawi  yang  tercantum  dalam pernyataan pembuka Kompilasi Hukum Romawi, in  dari Hukum Jus nianus, yang mendeﬁnisikan hukum sebagai :
“ The law obtains its name from jus ce; for (as Celsus elegantly says) law is the art of knowing what is good and just .
7 Ibid , hlm. 4.
8 R. C. Van Caenegern, An Historical Introduc on to Private Law , terjemah ke dalam Bahasa Inggris D. E. L. Johnston, Reprinted , Cambridge University Press, 1996, hlm. Vii.
9 Elizabeth Zoller, Introduc on to Public Law: a Compara ve Study , Leiden: Mar nus Nijhoﬀ Publishers, 2008, hlm.
3.
10  John Alder, General Principles of Cons tu onal Law and Administra ve Law , Fourth Edi on, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002, hlm. 93.
11  Zoller menyatakan “Without a 'public thing', there would be no need for legal rules to protect and develop the wealth of physical resources (territory, popula on) and spiritual values (liberty, human rights) that a people inherits from its ancestors and wishes to bequeath to its descendants.”
12 Ibid , hlm. 5.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
(1) Anyone may properly call us the priest of this art, for we cul vate jus ce and profess to know what is good and equitable, dividing right from wrong, and dis nguishing what is lawful from what is unlawful; desiring to make men good through fear of punishment, but also by the encouragement of reward;  aiming  (if  I  am  not  mistaken)  at  a  true,  and  not  a  pretended philosophy .
(2) Of this subject there are two divisions, public and private law. Public law is  that  which  has  reference  to  the  administra on  of  the  Roman commonwealth;  private  law  is  that  which  concerns  the  interests  of individuals; for there are some things which are useful to the public, and others which are of beneﬁt to private persons. Public law has reference to sacred ceremonies, and to the du es of priests and magistrates. Private law is threefold in its nature, for it is derived either from natural precepts, from those of na ons, from those of the Civil Law .” Peter Birks, seorang pakar yang mengkaji Roman Law , membuat suatu taksonomi hukum dengan mempelajari pemikiran dari Gaius yang mengatakan bahwa hukum itu  (pada  mulanya)  dak  memisahkan  apakah  itu  publik  atau  privat.  Pada  tradisi Hukum Romawi, hukum privat terbagi antara orang ( persons ), benda ( things ), dan ndakan  ( ac ons ).  Se ap  kategori  terpisah  satu  sama  lain.  Benda  terdiri  dari kepemilikan,  kewajiban/tanggung  jawab  ( obliga on ),  dan  waris  ( succession). Obliga on terbagi ke dalam contractu dan delictu (pengusung pemikiran Jus nianus, pada awal abad ke 6, menambahkan ex contractu dan ex delictu) , dan seterusnya dibagi-bagi lagi.¹³
Hukum  privat  menyangkut  hubungan  antarindividu  yang  diharapkan  dapat harmonis.  Jika  terjadi  persengketaan  dalam  hubungan  tersebut,  maka  pengadilan dapat melakukan intervensi untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dengan damai dan otorita f. Hukum privat merupakan satu rezim hukum yang memberikan kebebasan  bagi  para  pihak  untuk  menentukan  sendiri  penyelesaian  sengketanya berdasarkan  konsep  dan  kepen ngannya.¹⁴  Secara  singkat,  dikatakan  oleh  Robert Stevens sebagaimana diku p Nolan & Robertson, “ Private law is simply about the rights we have one against another ” .¹⁵
13  Mitchell McInnes, “Taxonomic Lessons for the Supreme Court of Canada” dalam buku Structure and Jus ﬁca on in Private Law Essay for Peter Birks yang disusun oleh Charles Ricke  & Ross Grantham (eds.), Portland: Hart Publishing, 2008 , hlm. 83. 14  Ernest J Weinrib , “The Norma ve Structure of Unjust Enrichment” , dalam buku Structure and Jus ﬁca on in Private Law Essay for Peter Birks yang disusun oleh Charles Ricke  & Ross Grantham (eds), Op. Cit . , hlm. 38. 15  D o n a l   N o l a n   a n d   A n d r e w   R o b e r t s o n .   “ R i g h t s   a n d   P r i v a t e   L a w , h p://www.hartpub.co.uk/pdf/samples/9781849461429sample.pdf, hlm. 2.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
Lalu, bagaimana dengan pengkajian tentang pembagian lapangan hukum publik dan  hukum  privat  di  Indonesia,  yang  sangat  jelas  perkembangan  pengkajian  ilmu hukumnya dipengaruhi oleh hukum Belanda atas asas konkordansi, yang mendapat pengaruh dari hukum Perancis? Pengajaran ilmu hukum pada mahasiswa di Fakultas Hukum diawali dengan pengenalan berbagai penger an dalam ilmu hukum, selain berdasarkan  pendapat  para  ahli  hukum  Indonesia,  memang  banyak  mengambil sumber dari pendapat para ahli hukum Belanda, yang beberapa diantaranya penulis ku p dalam tulisan ini.
Achmad Sanusi membagi jenis hukum berdasarkan pembagian menurut sumber berlaku  dan  bentuknya,  kepen ngan-kepen ngan  yang  diatur/dilindunginya, hubungan aturan hukum satu sama lain, pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum  implementa f,  serta  pelaksanaan  sanksinya  tersebut.  Pada  klasiﬁkasi berdasarkan  kepen ngan  menurut  Achmad  Sanusi,  hukum  yang  mengatur kepen ngan  perseorangan  dan  kepen ngan  negara  yang  dalam  kedudukannya bukan  sebagai  penguasa,  adalah  hukum  privat;  sedangkan  hukum  publik  adalah hukum  yang  mengatur/melindungi  kepen ngan-kepen ngan  negara  sebagai penguasa.¹⁶
Pendapat Achmad Sanusi tersebut sejalan dengan pendapat van Apeldoorn yang membagi  peraturan  hukum  antara  hukum  publik  dan  hukum  privat  atas  dasar kepen ngan  yang  dilindungi  oleh  peraturan  hukum  tersebut.  Hukum  publik mengatur  kepen ngan  umum  (publik),  sedangkan  hukum  privat  mengatur kepen ngan khusus atau privat. Namun, anggapan ini menurut E. Utrecht adalah anggapan yang kurang tepat, karena bisa saja hukum publik maupun hukum privat mengatur suatu kepen ngan umum.¹⁷
Scholten  membagi  hukum  berdasarkan  asas-asas  dari  masing-masing peraturannya. Menurut Scholten, hukum privat merupakan hukum biasa ( gemene recht ) karena memuat asas-asas umum (biasa), yang negara juga tunduk pada hukum umum ini selama  dak diadakan pengecualian terhadapnya. Pengecualian dimaksud ada  dalam  hukum  publik,  yaitu  hukum  yang  is mewa  ( bijzonder  recht )  karena berlandaskan pada asas-asas is mewa. Hukum publik akan membatasi hukum privat, walaupun  dak melenyapkannya.¹⁸
Utrecht  mengkri k  pendapat  A.  Thon  yang  membagi  hukum  menjadi  dua golongan yaitu golongan hukum publik dan golongan hukum privat atas dasar cara
16  Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia , Edisi Ke IV, Bandung: Penerbit Tarsito, 2002.
17  E. Utrecht dan M. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Op. cit. , hlm. 32. 18 Ibid , hlm. 33.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
mempertahankan  hak-hak  yang  di mbulkan  oleh  hukum  tersebut.  Secara  umum, negaralah  yang  mempertahankan  hak  tersebut,  tetapi  apabila  hak  yang dipertahankan adalah atas permintaan pihak (individu) yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hak, maka peraturan hukumnya termasuk ke dalam golongan hukum privat.  Menurut  Utrecht,  terdapat  kondisi  yang  bertentangan  dengan  apa  yang dikemukakan  A.  Thon,  dengan  memberikan  contoh  di  antaranya  permohonan pembatalan perkawinan oleh jaksa (pemerintah) untuk melindungi suatu hak privat. Utrecht  juga  menyatakan  bahwa  perbedaan  cara  mempertahankan  hak  hanya merupakan akibat dari pembagian hukum antara hukum publik dan hukum privat.¹⁹
Utrecht  menyatakan  bahwa  pada  hakikatnya  se ap  aturan  hukum  bertujuan mengatur dan memaksa, tetapi terdapat golongan aturan yang baru dapat memaksa apabila  para  pihak  dak  dapat  menyelesaikan  masalah  dengan  aturan  yang disepaka   oleh  mereka  sendiri.  Dalam  hal  dak  terdapat  penyelesaian  hukum dengan  kesepakatan,  maka  pemerintah  yang  ber ndak  untuk  menyelesaikannya. Pada bagian lain, menurut Utrecht, terdapat aturan yang secara a priori memaksa, dak  ada  kebebasan  bagi  individu  untuk  memilih  melainkan  tunduk  pada  aturan tersebut. Pembagian hukum privat dan publik menurutnya kurang lebih sama dengan pembagian aturan yang mengatur dan memaksa tersebut.
Freedland berusaha untuk membungkus isu tentang pemisahan antara hukum publik dan hukum privat sepanjang memungkinkan dan memfokuskan pada saling melengkapinya  atau  persinggungan  antara  bagian  yang  dianggap  sebagai  hukum publik dan bagian yang dianggap sebagai hukum privat. Freedland mengatakannya sebagai permasalahan yang mul dimensi dengan alasan bahwa dalam pemisahan antara  hukum  publik  dan  hukum  privat  terdapat  banyak  dimensi  yang  harus dibedakan yang sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan ke dalam  ga dimensi, melipu :
1.   dimensi yurisdiksi ( the jurisdic onal dimension );
2.  dimensi prosedural ( the procedural dimension ); dan
3.  dimensi doktrinal atau substan f ( the doctrinal or substan ve dimension ).
Pada  dimensi  yurisdiksi,  dapat  diiden ﬁkasi  orang/individu,  ins tusi, ak vitas/kegiatan, atau fungsi-fungsi di mana hukum publik maupun hukum privat dapat  diterapkan.  Pada  dimensi  prosedur,  dapat  dibedakan  antara  pengaturan mengenai proses dan prosedur ajudikasi/peradilannya yang dapat diterapkan, baik dalam hukum publik maupun hukum privat. Pada dimensi substan f atau doktrinal, dapat  diiden ﬁkasi  bahwa  aturan-aturan  atau  prinsip-prinsip  yang  secara  spesiﬁk masuk  dalam  bidang  hukum  publik  dan  hukum  privat,  menjadi  cukup  kompleks
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
karena hal tersebut  dak dapat dipahami hanya dalam satu dimensi saja, tetapi juga harus diama  dari semua perspek f.²⁰

## C.  Tentang Hak dan Hak-Hak Fundamental
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, konsep kons tusionalisasi hukum privat muncul/berkembang  karena  berkembangnya  pemikiran  tentang  hak-hak  asasi manusia dan konsep fundamental rights . Terdapat berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hak ( rights ), di antaranya Nolan & Robertson dalam ar kelnya dengan judul “Rights and Private Law” membedakan hak dalam hukum privat dengan hak dalam konsep HAM. Hak dalam hukum privat lebih mengutamakan hak antara satu  individu  melawan  yang  lainnya,  yang  tentunya  berbeda  dengan  hak  yang berhubungan  dengan  negara  (contohnya  HAM).  Se daknya  terdapat  ga  jenis perbedaan penger an hak dipandang dari hukum privat, yaitu: 1.    Hak  gugat  ( claim  right ),  sebagai  sebuah  “claim”  tentang  hak  hukum  yang berhubungan  dengan  kewajiban  hukum.  Contohnya  adalah  hak  untuk  dak diganggu/disiksa, atau hak seseorang, disaat yang sama orang lain untuk  dak boleh  melanggar  wilayah  atau  melintas  di  tanah  hak  miliknya.  Hak  ini  pada dasarnya  sangat  khas,  absolut  dan  menentukan,  maka  dalam  penegakannya dak dapat dikesampingkan. Hak milik yang utama ini dapat dibedakan dari hak milik yang kedua, yang dipicu oleh pelanggaran terhadap hak milik yang utama yang berhubungan dengan kewajiban sekunder untuk gan  kerugian. 2.    Hak-hak  moral  ( moral  rights ),  yaitu  hak  moral  yang  terlepas  dari  negara.  Hak moral  ini  dapat  digambarkan  dalam  penger an  di  luar  hukum,  meskipun mungkin hak itu atas dasar hukum berupa hak milik yang harus ditegakkan oleh negara.  Nolan  &  Robertson,  mengu p  pendapat  Robert  Stevens,  yang menyatakan  bahwa  hak  moral  ini  muncul  secara  alamiah  dari  pengalaman manusia itu sendiri. Namun, Stevens  dak menjelaskan lebih lanjut apakah hak moral  itu  merupakan  hak  hukum  atau  se daknya  berhubungan  dengan kewajiban  moral  yang  menghendaki  adanya  gan   kerugian.  Bagaimanapun, Nolan  &  Robertson  menyatakan  pen ng  untuk  membedakan  penger an  hak dalam hukum privat antara hak hukum dan hak moral. Menganggap hak-hak yang berasal dari hukum privat sama sekali bukan merupakan implikasi dari norma- norma tertentu, adalah salah.
3.    Hak–hak yang lebih umum ( general rights ), seper  hak atas integritas pribadi ( rights of bodily integrity ) atau hak atas reputasi ( right to reputa on ). Hak ini
20  Mark Freedland (eds), The Public Law/Private Law Divide , Op. Cit., hlm. 109.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
digambarkan oleh James Penner sebagai alat untuk menggambarkan konstelasi norma-norma  yang  mengatur  mereka  atas  dasar  kepen ngan  yang  tercermin dalam berbagai sistem norma itu.²¹
Lebih  lanjut,  Nolan  dan  Robertson  menyatakan  terdapat  berbagai  pandangan ahli  dalam  membahas  mengenai  hak-hak  dan  negara  serta  hubungannya  dengan hukum privat, di antaranya pendapat yang menyatakan bahwa hak-hak dalam hukum privat  hadir  bebas  dari  pengaruh  negara.  Namun,  terdapat  juga  pendapat  yang menyatakan  bahwa  hak-hak  dalam  hukum  privat  hanya  ada  ke ka  negara berkehendak  untuk  mengenali  dan  menegakkannya.  Inilah  yang  kemudian memunculkan  pertanyaan  apakah  seseorang  mempunyai  hak  yang  berhadapan negara di mana negara mengakui bahwa hak-hak privat orang tersebut berhadapan dengan  hak-hak  individu  lainnya.  Dalam  hal  ini  terdapat  ga  ngkatan  jawaban: Pertama,  ngkat di mana terdapat hak gugat atau hak domes k biasa. Dalam lingkup hukum  posi f,  seseorang  dapat  dikatakan  mempunyai  hak  yang  bertentangan dengan negara, ke ka negara memberikan efek melawan hak-hak individu lainnya untuk memulihkan hak-haknya tersebut; Kedua, pada  ngkat hak-hak kons tusional; dan Ke ga, pada  ngkat hak-hak moral.²²
Dalam  hal  terjadinya  pergeseran  dari  aturan  yang  semula  merupakan  ranah hukum privat menjadi masuk ke dalam hukum publik, maka  mbul anggapan bahwa negara sudah masuk ke dalam ranah-ranah privat yang seharusnya dihindari oleh negara. Pembagian atau pemisahan hukum publik dengan hukum privat bukanlah hal yang sederhana. Menurut Allen M. Linden beberapa upaya dilakukan di antaranya: Pertama, menemukan bahwa pemisahan tersebut merupakan hal yang esensial dan mul dimensional,  di  mana  keduanya  harus  dipelihara  dengan  berbagai  ngkatan ﬂeksibilitas  dalam  se ap  dimensinya;  Kedua,  mengetahui  bahwa  hukum  publik merupakan bagian pen ng dalam persilangan dengan hukum privat dan harus diakui dengan ruang untuk mengatur melalui hukum. Kita temukan bahwa HAM merupakan yang  diperdebatkan  dalam  hubungan  antara  hukum  publik  dengan  hukum  privat. Tipe  lain  yang  ditempatkan  antara  hukum  publik  dan  privat  adalah  ketentuan- ketentuan  tentang  persaingan  usaha  ( compe on  law )  atau  hukum  hak  atas kekayaan intelektual ( intellectual property law ). Perdebatan lain tentang hubungan antara hukum publik dan hukum privat adalah tentang di mana meletakkan hukum pidana,  hukum  keluarga,  dan  hukum  ketenagakerjaan  dalam  sistem  klasiﬁkasi  ini,
21  D o n a l   N o l a n   a n d   A n d r e w   R o b e r t s o n ,   “ R i g h t s   a n d   P r i v a t e   L a w ” h p://www.hartpub.co.uk/pdf/samples/9781849461429sample.pdf, hlm. 9.
22 Ibid , hlm. 11.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
sehingga dapat dipahami dan dipertahankan adanya pemisahan antara hukum publik dan hukum privat.²³
Tom  Barkhuysen  menyatakan  bahwa  pandangan  tradisional  tentang  hak-hak fundamental  menjadikan  hal  tersebut  berfungsi  sebagai  penjaga/pelindung  dari campur  tangan  publik  terhadap  hubungan  privat.  Namun,  dalam  membahas pengaruh  HAM  terhadap  hukum  privat,  Barkhuysen  mengemukakan  beberapa model, yaitu:
1. Direct eﬀect of human rights on private – horizontal – rela ons, also called direct eﬀect on third par es; Pada model ini, diar kan bahwa standar hak asasi manusia diterapkan secara langsung dan mengikat para pihak dalam hubungan hukum privat;
2. Indirect eﬀect of human rights on private rela ons through the interpreta on of applicable general open legal standards such as good faith, reasonableness and fairness and due care, for instance in the context of tort. Model ini cenderung menerima prinsip-prinsip HAM hanya sebagai hubungan antara negara dengan warga negaranya, walaupun demikian mungkin saja prinsip HAM itu merupakan cerminan  dari  nilai  sosial  dalam  masyarakat  yang  menjadikannya  bagian  dari hubungan hukum privat dan dengan sendirinya muncul dalam prak k;
3. Indirect eﬀect through legisla on that implements human rights that apply in private rela ons. These may be standards of a various nature that result in a speciﬁc applica on of human rights in private rela ons, such as the protec on of ownership, privacy and the principle of equality;
4. Indirect  eﬀect  of  human  rights  by  reading  these  in,  as  it  were,  a  generally applicable  (personal)  right,  which  aﬀects  overall  law  including  private  legal rela ons;
5. A certain eﬀect of human rights through the involvement of the (state) court in disputes between private par es;
6. No eﬀect at all of human rights on private rela ons .²⁴ Robert  Alexy,  dalam  ar kelnya  yang  berjudul  “Discourse  Theory  and
Fundamental  Rights”,  mengemukakan  ga  konsep  tentang  hak-hak  fundamental, yaitu konsep formal, konsep substan f, dan konsep prosedural. Konsep formal dari hak-hak fundamental dideﬁnisikan sebagai hak-hak yang tercantum dalam kons tusi, atau beberapa yang menjadi bagiannya, atau hak-hak yang dinyatakan oleh kons tusi sebagai  hak  fundamental,  atau  jika  hak-hak  tersebut  menurut  kons tusi
23  Allen M. Linden, “Public Law and Private Law: Their Fron er from the Perspec ve of a Tort Lawyer”, Les Cahier de Droit , Vol. 17, Issue 4, 1976, hlm. 837, h p://id.erudit.org/iderudit/042139ar.
24  Tom Barkhuysen and Siewert D. Lindenbergh (eds), Cons tu onalisa on of Private Law , Op. cit ., hlm. 19.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
diklasiﬁkasikan sebagai hak-hak yang memerlukan perlindungan khusus, contohnya mekanisme cons tu onal  complaint melalui  Peradilan  Kons tusi.²⁵  Pengaruh  dari hak fundamental terhadap hukum privat merupakan suatu fenomena yang rela f baru dalam sejarah hukum, suatu perkembangan yang didorong terus-menerus oleh perkembangan  hak-hak  fundamental  dan basic  rights di  abad-abad  terakhir. Fundamental rights , dalam beberapa kondisi, masih merupakan bola liar ( odd balls ) dalam hukum privat. Beberapa ahli berpendapat bahwa fundamental rights , secara khusus,  merupakan  hubungan  antara  negara  dan  warga  negaranya.  Para  ahli  lain menyatakan  bahwa  pada  kenyataannya fundamental  rights berakar  pada  hukum privat.  Stathis  Banakas²⁶  menyatakan  bahwa  pada  bentuk  asalnya  dalam  Hukum Romawi, hukum privat telah mencakup perlindungan terhadap beberapa aspek dari martabat  manusia,  bahkan  jauh  sebelum  lahirnya  pemikiran  tentang  kons tusi.²⁷ Lebih lanjut, Banakas memberikan contoh prinsip iniuria and lesio enormis in the jus civile yang  memberikan  perlindungan  minimum  bagi  warga  non-Romawi  dari kesewenang-wenangan  Penguasa  Romawi.  Prinsip  tersebut  menjadi  prinsip  yang mengawali Interna onal  Humanitarian  Law .  Tentu  saja,  terhadap  hak-hak  warga negara yang dalam pandangan modern dikatakan serupa dengan hak fundamental yang  pada  masa  Romawi  merupakan  perlindungan  dari  hukum  privat  dan  hanya dapat digugat dengan prosedur hukum keperdataan. Meskipun secara historis hak fundamental mungkin menjadi bagian dari hukum privat, sekumpulan hak tersebut sekarang dipisahkan, dikelompokkan dalam kelompok hukum tertentu dengan fungsi yang berbeda, yang pada saat ini diposisikan atau dikatakan sebagai hak fundamental dalam hukum privat.²⁸

## D.  Kons tusionalisasi Hukum Privat
Is lah  kons tusionalisasi  ( cons tu onaliza on )  secara  umum  bukan  hanya
25  Robert  Alexy,  “Discourse  Theory  and  Fundamental  Rights”,  dalam  buku Arguing  Fundamental  Rights ,  yang disusun oleh A.J. Menendez & E. O. Eriksen (eds), Dordrecht: Springer, 2006, hlm. 15.
26  Lihat Stathis Banakas, “The Constu onalisa on of Private Law in The UK: Is There An Emperor Inside The New
Clothes?” dalam buku Cons tu onalisa on of Private Law yang disusun oleh Tom Barkhuysen and Siewert D. Lindenbergh (eds.), Op. Cit , hlm. 83.
27  Secara tegas Banakas mengatakan: “It is important to note that Private law, for both historical (pre-existed long before any no on of Cons tu onal order or Cons tu on) and social (being the law that determines the basic status and personal rights of individual private human beings) reasons, has been the one ﬁrst to inﬂuence the other, Cons tu onal law, in the area of protec on of human dignity. The rights to life, freedom, bodily integrity, property and reputa on were, of course, protected in the jus civile long before they appeared in any list of basic Cons tu onal rights.”
28  Wim Voermans, “Applicability of Fundamental Rights in Private Law: What is the Legislature to do? An Intermezzo from a Cons tu onal Point of View”, dalam buku Cons tu onalisa on of Private Law yang disusun oleh Tom Barkhuysen and Siewert D. Lindenbergh (eds), Op. Cit , hlm. 33.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
dilekatkan pada upaya membandingkan antarrezim hukum yang berbeda, dalam hal ini rezim hukum publik dan rezim hukum privat. Is lah kons tusionalisasi di Eropa semakin mengemuka sejalan dengan terbentuknya Uni Eropa yang mengarah pada kons tusionalisasi regional Eropa. Kons tusionalisasi diar kan sebagai sekumpulan argumen, prinsip, serta kelengkapan prosedur dalam suatu masyarakat demokra s dalam suatu periode sejarah tertentu yang menentukan hakikat dari the supreme law of  the  land untuk  mendorong  strategi  pembatasan  kekuasaan  publik  dan perlindungan  hak-hak  individu.  Konsitusionalisasi  merupakan  suatu  proses pembentukan  ketentuan-ketentuan  kons tusi.²⁹  Penger an  ini  sejalan  dengan makna  dari  kons tusionalisme  menurut  Bagir  Manan  yang  pada  hakikatnya merupakan  pembatasan  terhadap  kekuasaan-kekuasaan  yang  ada  dalam  negara pada satu sisi dan jaminan hak-hak warga negara pada sisi yang lain.³⁰
Versi yang lebih modern dari pembedaan yang esensial antara hukum publik dan hukum privat adalah pendapat yang dikemukakan oleh pendapat Ernest J. Weinrib dalam  ar kel  Nolan  &  Robertson.  Menurut  Weinrib,  menjadi  pen ng  untuk membedakan  dengan  tajam  antara  hukum  dengan  poli k  serta  antara  keadilan korek f  dan  distribu f.  Keadilan  distribu f  berada  pada  wilayah  poli k;  di  mana kons tusi harus ditaa  oleh negara. Keadilan korek f di sisi lain  dak berhubungan dengan tujuan korek f;  dak ada tujuan lain dari hukum privat, hanya hukum privat itu  saja.³¹  Fungsi  dari  hak-hak  fundamental  lebih  dekat  hubungannya  dengan pemisahan antara hukum publik dan hukum privat sebagaimana telah berkembang lebih  dari  dua  abad  lamanya. Montesquieu  merupakan  salah  seorang  tokoh  yang mengemukakan  pemisahan  secara  tajam  kedua  bidang  hukum  tersebut.  Dia memisahkan hukum publik dengan hukum privat yang didasarkan pada ketentuan lois civiles , dan lingkungan publik di bawah ketentuan lois poli ques , dimana subjek dari  hukum  privat  adalah  orang/pribadi  hubungannya  dengan  kepen ngan  selain negara. Kebebasan orang/pribadi hanya dapat terwujud dengan memisahkan kedua lingkungan  hukum  tersebut  (hukum  publik  dan  hukum  privat).  Sebagai konsekuensinya  adalah  orang/pribadi  dak  perlu  mengiku   kepen ngan  publik. Mereka adalah otonom dan dapat menentukan pilihannya sendiri tentang apa yang menurutnya adil. Hukum privatlah yang memungkinkan mewujudkan hal tersebut. Dalam  lingkup  publik,  orang/pribadi  ini  dapat  dipaksakan  untuk  tunduk  pada
29  Sergio Fabbrini, “Cons tu onaliza on as an Open Process: Cons tu ng Compound Poli es From Philadelphia to Brussels”, <h p://web.unitn.it/ﬁles/download/9722/wpfabbrini.pdf> diunduh 16 Juli 2014.
30  Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Kons tusi Suatu Negara , Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju,
1995, hlm. 6.
31  Sergio Fabbrini, “Cons tu onaliza on as an Open Process...” , Op. Cit , hlm. 20.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
keputusan yang  dak mereka sukai, tetapi hal ini disahkan oleh keputusan yang diakui sebagai demokra s.³²
Invasi hukum publik ke dalam hukum privat bukanlah merupakan suatu hal yang baru,  sebagai  contoh  bahwa  lahirnya  skema  kompensasi  bagi  pekerja  yang ditentukan oleh pemerintah di awal abad ini merupakan reaksi dari gagalnya sistem keperdataan untuk dapat memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi kerugian para  pekerja.³³  Contoh  lain  dari  skema  hukum  publik  adalah  adanya  wacana pemberian kompensasi bagi korban  ndak kejahatan dengan sumber dari kekayaan atau  keuangan  negara,  bukan  berdasarkan  adanya  tuntutan  gan   kerugian  dari korban kepada pelaku.³⁴
Meskipun terdapat berbagai pandangan dan perkembangan yang digambarkan tentang  kons tusionalisasi  hukum  privat,  tetapi  secara  umum  dapat  ditarik  dua pandangan tentang perdebatan kons tusionalisasi hukum privat ini. Pertama, hak- hak  dasar/ fundamental  rights dak  dapat  secara  sederhana  dikatakan  sebagai konsep hukum publik yang menginvasi atau memasuki ranah hukum privat, meskipun masing-masing  (hukum  publik  dan  hukum  privat)  mempunyai  akar  atau  asal  usul konsepnya  sendiri  yang  mengawali  konsep  hukum  yang  membedakannya  dan menjelaskan nilai mana yang menguatkan ketentuan hukumnya secara keseluruhan; kedua, hak-hak dasar/ fundamental rights , terlepas dari akarnya apakah berasal dari hukum publik maupun hukum privat, dapat membantu menjadi sumber inspirasi bagi hukum  privat  dan  sebagai  tanda  peringatan  bahwa  martabat  manusia  mungkin sedang terancam. Kedua pandangan tersebut mendukung kesimpulan bahwa hak- hak  fundamental  secara  substansial  memberikan  nilai  tambah  terhadap  hukum privat,  atau  dengan  kata  lain  hukum  privat  memberikan  nilai  tambah  dalam mewujudkan hak-hak dasar.³⁵
Konsep kons tusionalisasi hukum privat menurut Anna Lytvynyuk merupakan hasil  dari  pemikiran  Hukum  Jerman  pada  tataran  hak-hak  kons tusional  yang memungkinkan untuk muncul dalam sengketa individual satu sama lain. Perdebatan berkisar pada gagasan bahwa jika individu dapat menggugat hak kons tusionalnya bukan  hanya  terhadap  negara  melainkan  di  antara  mereka  karena  ketentuan mengenai  hak  kons tusional  merupakan  ketentuan  yang  lebih  nggi  yang  dapat secara  langsung  diterapkan  dalam  hubungan  privat  dan  dak  diperlukan  adanya ketentuan  hukum  perdata  ( civil  and  commercial  codes,  special  civil  laws,  etc. ).
32 Ibid. 33  Allen M. Linden, Loc.cit. 34 Ibid.
35  Tom Barkhuysen and Siewert Lindenbergh (eds), Cons tu onalisa on of Private Law , Op. Cit , hlm. Viii.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
Kesimpulan  dari  ide  tersebut  adalah  sengketa  privat  memungkinkan  sekali  untuk langsung  dibawa  kepada  peradilan  kons tusi  (Mahkamah  Kons tusi)  dengan mengabaikan pemikiran mengenai struktur peradilan umum ( civil court ), peradilan administrasi,  peradilan  perburuhan,  dan  lain-lain.³⁶  Dengan  demikian,  tentunya dalam negara harus ada peradilan kons tusi (Mahkamah Kons tusi tersendiri) yang terpisah dari peradilan umum maupun peradilan lainnya.
Pengaruh  hak-hak  fundamental  dalam  hukum  privat  bergantung  se daknya sebagiannya– kepada kerangka pemikiran kons tusional pada saat pembentukannya oleh  pembentuk  UUD  (legislator).³⁷  Pada  umumnya,  kons tusi  yang  ada  akan memuat jaminan HAM sehingga para pakar menyatakan bahwa salah satu materi muatan kons tusi adalah adanya jaminan HAM.³⁸ Namun, apakah kons tusi akan secara  detail  memuat  jaminan  tersebut  atau  dak  tentunya  sangat  bergantung kepada per mbangan dari pembentuknya dan dalam pelaksanaannya, hal tersebut akan sangat bergantung pada penafsiran dari hakim terhadap kons tusi itu sendiri.
Kons tusionalisasi  hukum  privat  juga  dapat  digambarkan  sebagai  suatu peningkatan pengaruh hak-hak dasar dalam hubungan antara individu dan individu lainnya  yang  berkembang  dari  hubungan  antara  pemerintah/negara  dan  warga negaranya.  Hak-hak  ini  dapat  diatur  dalam  kons tusi  negara,  piagam  HAM  atau hukum  dak tertulis sekalipun.³⁹ Hak dasar ini memengaruhi hubungan hukum privat dengan dua cara. Pertama, secara  dak langsung, dimana hak tersebut hanya muncul melalui aturan-aturan hukum privat, seper  halnya konsep good faith, good morals . Kedua, secara langsung, misalnya dalam hukum kontrak berlaku prinsip kebebasan berkontrak ( freedom to contract ) yang merupakan salah satu hak dasar, walaupun mungkin  sekali  untuk  dak  dicantumkan  dalam  kons tusi  negara.  Meskipun kemudian  dapat  ditemukan  bahwa  hak  dasar  semacam  kebebasan  berkontrak dibatasi oleh hak dasar lainnya, seper freedom of speech, freedom of religion atau yang lainnya.⁴⁰
Kons tusionalisasi hukum privat adalah pertemuan antara hak-hak fundamental dan hukum privat atau antara peraturan perundang-undangan dan hukum privat,
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
36  Anna Lytvynyuk, “Cons tu onalisa on of Private Law”, dalam buku New Direc on of Compara ve Law , yang disusun oleh Antonina Bakardjieva Engelbrekt (eds), Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited,  hlm. 202.
37  Tom Barkhuysen and Siewert Lindenbergh (eds), Cons tu onalisa on of Private Law , Op. Cit ., hlm. Vii. 38  Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara , Op. Cit., hlm. 63. 39  Jan Smits, “Private Law and Fundamental Rights: A Scep cal View”, dalam buku Cons tu onalisa on of Private
Law , yang disusun oleh Tom Barkhuysen and Siewert Lindenbergh (eds), Leiden: Mar nus Nijhoﬀ Publishers, 2006, hlm. 10.
40 Ibid , hlm. 12-13.
juga relevansi antara budaya dan hukum privat.⁴¹ Jika kita kembali pada kontrak pada hukum  privat  akan  ditemukan  diskursus  yang  menarik  tentang  kons tusionalisasi hukum  privat.  Dampak  dari  latar  belakang  hukum  ketatanegaraan  terutama kons tusi  terhadap  perkembangan  hukum  privat  juga  menjadi  perha an  yang menarik. Tidak hanya di Jerman, kasus kons tusionalisasi hukum privat juga terjadi di Amerika Serikat dalam kasus (New York Times v. Sullivan ). Berdasarkan Common Law kasus  penghinaan  didasarkan  pada  ketentuan  kons tusi  yaitu  perlindungan kebebasan  berbicara.  Kasus  serupa,  kasus Roe  v.  Wade menyatakan  bahwa perempuan  mempunyai  hak  kons tusional  untuk  memilih  menggugurkan kandungannya berdampak pada bidang hukum yaitu “perbuatan melawan hukum”.⁴² Menurut Jan Smits, meningkatnya pengaruh hak fundamental dalam hubungannya dengan hukum privat, hak fundamental menjadi hak yang pada mulanya berkembang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya.⁴³
Di Indonesia sendiri perkembangan interaksi antara hukum publik dan hukum privat berlangsung sejalan dengan berkembangnya pengkajian ilmu hukum, prak k pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  maupun  ndakan- ndakan  hukum yang  dilakukan  oleh  masyarakat  serta  perkembangan  ketatanegaraan  terutama pasca  reformasi  kons tusi  1999  sampai  dengan  2002.  Sebagai  contoh  adalah perkembangan  dalam  hukum  ketenagakerjaan,  dimana  dalam  hak  atas  pekerjaan menurut UUD 1945 terdapat di dalamnya juga hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴⁴ Keterlibatan pemerintah dalam menentukan upah minimum yang layak  diterima  oleh  pekerja  merupakan  salah  satu  bentuk  kons tusionalisasi  dari hubungan privat antara pekerja dan pengusaha yang pada mulanya murni hubungan hukum  privat  berdasarkan  perjanjian  kerja.  Walaupun  untuk  bidang  hukum ketenagakerjaan ini juga terdapat pandangan yang skep s seper  yang dikemukakan oleh Guy Mundlak yang mengatakan:⁴⁵
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
41  Chris an Twigg-Flesner (ed.), The Cambridge Companion to European Union Private Law , Cambridge: Cambridge University Press, 2010, hlm. 760-762.
42  Basil Markesinis, “German Law of Obliga ons” , Volume 2 the Law of Torts: A Compara ve Introduc on , 1998, hlm. 4.
43  Wim  Voermans,  “Applicability  of  Fundamental  Rights  in  Private  Law:  What  is  The  Legislature  To  Do?  An Intermezzo From A Cons tu onal Point of View”, dalam buku Cons tu onalisa on of Private Law , yang disusun oleh Tom Barkhuysen and Siewert Lindenbergh (eds), Op. Cit ., hlm. 33. 44  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap- ap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
45  Guy Mundlak, ”Human Rights and the Employment Rela onship: A Look Through the Prism of Juridiﬁca on”, dalam buku Human Rights in Private Law yang disusun oleh Daniel Friedmann and Daphne Barak-Erez(eds), Portland: Hart Publishing, 2001, hlm. 328.
“The developing discourse of human rights in the workplace must therefore be viewed not only as progress, but also as a failure. The regulatory solu on risks the marginalisa on of further eﬀorts to reconsider a collec ve-based system  that  is  be er  adjusted  to  the  new  labour  market.  It  is  be er  to consider  the  new  juridiﬁca on  as  a  limited  response  that  must  be complemented  by  other  forms  of  reﬂexive  regula on,  rather  than  the conclusive source for workplace related norms.”
Pasca  dibentuknya  Mahkamah  Kons tusi  dengan  segala  kewenangan  yang dimilikinya,⁴⁶  sebagai  buah  reformasi  kons tusi,  merupakan  bentuk  nyata  proses kons tusialisasi  hukum  privat  di  Indonesia.  Putusan  Mahkamah  kons tusi  yang sangat mengemuka di antaranya putusan  terhadap permohonan  Nomor 46/PUU- VIII/2010  tentang  Pengujian  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang dikeluarkan  Mahkamah  Kons tusi  pada  tanggal  17  Februari  2012.  Putusan  ini mengemuka bukan hanya disebabkan pemohon yang merupakan salah satu selebri di Indonesia yang juga melibatkan salah satu mantan pejabat yang juga terkemuka, tetapi isi putusan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia yang  secara  umum  masih  sangat  religius,⁴⁷  termasuk  di  kalangan  akademisi  dan prak si  hukum.  Isi  putusan  Mahkamah  lebih  menarik  untuk  dikaji  dalam  tulisan- tulisan  ilmiah  maupun  diskursus  mengenai  hukum.  Dalam  pengkajian  dan  prak k hukum  di  Indonesia,  persoalan  perkawinan  dan  keluarga  diletakkan  pada  bidang kajian hukum privat, tetapi pada perkara pengujian UU Perkawinan ini, atas alasan adanya  pelanggaran  terhadap  hak  kons tusional  seorang  anak  untuk  mempunyai hubungan  keperdataan  dengan  ayah  kandungnya,  maka  Mahkamah  Kons tusi menyatakan bahwa:
“Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’. Bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat  ( condi onally uncons tu onal ), yakni bertentangan atau inkons tusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara seorang anak dan  laki-laki  yang  dapat  dibuk kan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
46  Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Kons tusi berwenang mengadili pada  ngkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  ﬁnal  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai poli k, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
47  Mengingat  Putusan  MK  berhubungan  dengan  nilai-nilai  religius  masyarakat  yang  menyangkut  nilai-nilai  dari agama yang dianut.
teknologi dan/atau alat buk  lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya dan  dak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai seper  itu.”
Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan menurut Mahkamah Kons tusi harus dibaca sebagai berikut:
“Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang  dapat  dibuk kan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  buk   lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

## E.  Penutup
Kons tusionalisasi  hukum  privat  menjadi  kajian  yang  cukup  menarik  mengingat adanya pembagian bidang ilmu hukum dan kons tusionalisasi ini menjadi salah satu bentuk  persinggungan  di  antara  keduanya.  Pengaruh  perkembangan  pemikian tentang jaminan HAM dalam kons tusi ( fundamental rights ) dan kehadiran peradilan kons tusi turut memperkaya pengkajian terhadap kons tusionalisasi hukum privat ini. Pada satu sisi, jaminan hak asasi dalam kons tusi bernilai posi f karena dengan adanya jaminan dari norma hukum ter nggi atas hak-hak tersebut tentunya lebih menjamin  kepas an  hukum.  Namun,  pada  sisi  yang  lain  terdapat  kekhawa ran dengan  kons tusionalisasi  hukum  privat.  Hal  tersebut  dikhawa rkan  semakin memperkuat dominasi negara terhadap kehidupan rakyatnya, walaupun sebenarnya jika di njau dari masing-masing antara hukum privat dan kons tusi, keduanya adalah untuk melindungi hak, terutama hak individu.

## Da ar Pustaka
Buku Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia , Edisi Ke IV, Penerbit Tarsito, Bandung, 2002. Alder, John, General Principles of Cons tu onal Law and Administra ve Law , Fourth Edi on, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2002.
Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Kons tusi Suatu Negara , Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
Barent, Eric, An Introduc on to Cons tu onal Law , Oxford University Press, Oxford,
1998.
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum
Barkhuysen, Tom and Siewert D. Lindenbergh (eds), Cons tu onalisa on of Private Law , Mar nus Nijhoﬀ Publishers, Leiden, 2006. Engelbrekt, Antonina Bakardjieva (eds), New Direc on of Compara ve Law , Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2010. Freedland, Mark and Jean-Bernard Auby (eds), The Public Law/Private Law Divide , Volume  2  in  The  Series:  Studies  of  The  Oxford  Ins tute  of  European  and Compara ve Law, Hart Publishing, Portland, 2006. Friedmann, Daniel and Daphne Barak-Erez (eds), Human Rights in Private Law , Hart Publishing, Portland, 2001. Markesinis,  Basil, German  Law  of  Obliga ons,  Volume  2  The  Law  of  Torts:  A Compara ve Introduc on , Hart Publishing, Portland, 1998. Menendez, A.J., E. O. Eriksen (eds), Arguing Fundamental Rights , Springer, Dordrecht, 2006. Ricke , Charles and Ross Grantham (eds), Structure and Jus ﬁca on in Private Law Essay for Peter Birks , Hart Publishing, Portland, 2008. Sri  Soemantri, Pengantar  Perbandingan  Antar  Hukum  Tata  Negara ,  Penerbit  CV. Rajawali, Jakarta, 1984. Strong, C.F., Modern Poli cal Cons tu on , Sidgwick & Jackson, London, 1952. Twigg-Flesner, Chris an (ed.), The Cambridge Companion to European Union Private Law , 2011, Cambridge University Press, Cambridge, 2010. Utrecht, E., M. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Cet. Kesebelas,
Penerbit & Balai Buku Ich ar, Jakarta, 1989. Van Caenegern, R. C., An Historical Introduc on to Private Law , terjemahan D. E. L. Johnston, Reprinted , Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
Zoller, Elizabeth, Introduc on to Public Law: A Compara ve Study , Mar nus Nijhoﬀ Publishers, Leiden, 2008.

## Dokumen Lain
Fabbrini, Sergio, “Cons tu onaliza on as an Open Process: Cons tu ng Compound
P o l i e s   F r o m   P h i l a d e l p h i a   t o   B r u s s e l s ” ,
<h p://web.unitn.it/ﬁles/download/9722/wpfabbrini.pdf>
Linden, Allen M., “Public Law and Private Law: Their Fron er from the Perspec ve of a To r t   L a w y e r ”, L e s   C a h i e r   d e   D r o i t ,   V o l .   1 7 ,   I s s u e   4 ,   1 9 7 6 , <h p://id.erudit.org/iderudit/042139ar> N o l a n ,   D o n a l ,   A n d r e w   R o b e r t s o n .   “ R i g h t s   a n d   P r i v a t e   L a w ” , <h p://www.hartpub.co.uk/pdf/samples/9781849461429sample.pdf>
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum

## Dokumen Hukum
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan Putusan Mahkamah Kons tusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Rahayu Prase aningsih: Kons tusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum