https://doi.org/10.57216/pah.v20i1.758

## QUO VADIS SANITASI AMAN DALAM STRATEGI NASIONAL STUNTING MENUJU NET ZERO STUNTING

## Nanda Vico
Sekolah Tinggi Hukum Bandung e-mail: nandavico11@gmail.com
Abstract: Environmental sanitation is one of the essential things in the public health order. The quality of  environmental  sanitation  is  actually  a  manifestation  of  public  awareness,  the  condition  of  uneven public awareness, placing government policy positions as a fundamental aspect in supporting this. This is in line with the pillars of public health which place government policy as one of the pillars. Govern- ment policy also emphasizes the important role in suppressing the occurrence of abnormal health condi- tions, one of  which  is  stunting. The fluctuating and varied  stunting rates in  various regions encourage the government to formulate policies to achieve zero stunting equally. This research will focus on map- ping  government  policies  to  solve  stunting  problems  in  Indonesia,  using  normative  juridical  research complemented by policy approaches, this research is shown to be able to evaluate current stunting pre- vention policies in Indonesia. The hypothesis of this  study shows that stunting prevention policies are not yet inclusive and integrated between policies, so revitalization and rejuvenation are needed immedi- ately to accelerate the achievement of net zero stunting in Indonesia.
Keywords: Net Zero Stunting; Public Policy; Proper Sanitation; Public Health
Abstrak: Sanitasi  lingkungan  menjadi  salah  satu  hal  esensial  dalam  tatanan  kesehatan  masyarakat. Kualitas  sanitasi  lingkungan  ini  sejatinya  merupakan  manifestasi  kesadaran  masyarakat,  kondisi kesadaran masyarakat yang tidak merata, mendudukan posisi kebijakan pemerintah menjadi aspek fun- damental dalam mendukung hal tersebut. Hal ini selaras dengan pilar-pilar kesehatan masyarakat yang mendudukan  kebijakan  pemerintah  menjadi  salah  satu  pilarnya.  Kebijakan  pemerintah  juga  menekan peranan  penting  dalam  menekan  terjadinya  kondisi-kondisi  kesehatan  yang  tidak  wajar,  salah  satunya stunting.  Angka  stunting  yang  fluktuatif  dan  variatif  di  berbagai  daerah  mendorong  pemerintah  untuk merumuskan  kebijakan  agar  tercapai  nirstunting  secara  merata.  Penelitian  ini  akan  berfokus  pada pemetaan  kebijakan  pemerintah  untuk  menyelesaikan  permasalahan  stunting  di  Indonesia,  dengan menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dilengkapi  dengan  pendekatan  kebijakan,  penelitian  ini  di- tunjukkan untuk dapat mengevaluasi kebijakan mencegah stunting di Indonesia saat ini. Hipotesis dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pencegahan stunting belum bersifat inklusif dan terintegrasi antar  kebijakan,  sehingga  revitalisasi  dan  rejuvenasi  diperlukan  segera  untuk  mengakselerasi tercapainya net zero stunting di Indonesia.
Kata kunci: Net Zero Stunting; Kebijakan publik; Sanitasi Aman; Kesehatan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Konstelasi  lingkungan  yang  sehat  dibangun  secara  tertata  baik  dari  segi  konstruksi struktural, substansial, maupun kultural. Sebagai konstitusi dasar UUD 1945 telah mengama- natkan melalui Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta ber- hak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. ”  Hak  sebagai  warga  negara  ini  telah  menciptakan hubungan  kausalitas  dengan  menetapkan  negara  sebagai  fasilitator  yang  wajib  memfasilitasi terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi keberlangsungan  hidup  masyarakat  merupakan  hak  fundamental  seorang  manusia  (Purnama & Susanna, 2020).  Lingkungan  yang bersih, sehat,  dan nyaman sejatinya merupakan sebuah faktor  esensial,  sehingga  faktor  ini  memiliki  korelasi  dengan  multi  aspek  kehidupan,  salah satunya berkaitan dengan tumbuh kembang anak.
Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki heterogenitas sosial, sejatinya memiliki satu persamaan yakni kesamaan akan generasi bangsa Indonesia yang akan menjadi generasi penerus  bangsa  dan  bertanggung  jawab  akan  perkembangan  dan  kemajuan  bangsa.  Dewasa ini, sebagian generasi muda bangsa yang akan menjadi cikal bakal para pemimpin bangsa In- donesia  tengah  dihantui  permasalahan  dalam  tumbuh  kembangnya  berupa  stunting  (Cronin, Sebayang,  Torlesse,  &  Nandy,  2016).  Permasalahan  stunting  ini  juga  mendapatkan  sorotan dari  dunia  Internasional  terhadap  generasi  bangsa  dunia,  sehingga  dunia  internasional  me- masukan  permasalahan  stunting  sebagai  salah  satu  indikator  pembangunan  yang  dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) tepatnya pada poin ke-6(Sekretariat Nasional SDGs, 2016).
Stunting atau gangguan pada tumbuh kembang anak disebabkan akan faktor-faktor yang bertalian dengan tumbuh kembangnya khususnya lingkungan sekitar. Sanitasi sebagai bagian dari  lingkungan  yang  bersih,  sehat,  dan  nyaman  memiliki  korelasi  dengan  tumbuh  kembang anak. Sanitasi menjadi faktor yang selaras dengan kondisi tumbuh kembang anak, bila sanitasi bersih  dan  sehat  maka  kondisi  tumbuh  kembang  anak  memiliki  tren  positif  dan sebaliknya.(Torlesse, Cronin, Sebayang, & Nandy, 2016) Permasalahan sanitasi menjadi ma- salah  yang serius di  Indonesia karena  geografis Indonesia  yang variatif  menyebabkan distri- busi pembangunan tidak merata sedangan di sisi sebaliknya indikator yang ditetapkan serupa bagi antar daerah. Kualitas generasi bangsa di setiap daerah menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi  Indonesia  yang  akan  menghadapi  bonus  demografi  yang  bahkan  sudah  pemerintah canangkan  pilar-pilarnya  melalui  Indonesia  Emas  2045.  Efek  domino  yang  berpotensi  akan muncul  antara  sanitasi  dan  stunting  perlu  diperkecil  melalui  sebuah  kebijakan  yang  inklusif dan  merata,  akselerasi  yang  dilakukan  merupakan  akselerasi  yang  sifatnya top  down dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga menyentuh masyarakat. Rancangan kebijakan tersebut menjadi topik utama penelitian ini untuk memberikan pandangan melalui analisa fak- ta, perumusan masalah  melalui metodologi  keilmuan, untuk  nantinya memberikan  rekomen- dasi  arah  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah.  Rangkaian  tersebut  dilakukan  untuk  menginte- grasikan  sanitasi  dengan  stunting  agar  menjadi  bagian  yang  padu  dalam  sebuah  alur  ke- bijakan.

## METODE
Penelitian  ini  disusun  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan pendekatan kebijakan untuk dapat memetakan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai sanitasi aman yang terkonstruksi dalam Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 3 ta- hun  2014  mengenai  Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat,  disamping  itu  penelitian  ini  juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual untuk dapat menganalisis secara utuh konsep sani- tasi aman yang diideal untuk diproyeksikan dalam menopang net zero stunting di Indonesia.

## HASIL

## Kondisi Kebijakan Sanitasi Indonesia
Konstelasi  lingkungan  yang  sehat  dibangun  secara  tertata  baik  dari  segi  konstruksi struktural, substansial, maupun kultural. Sebagai konstitusi dasar UUD 1945 telah mengama- natkan melalui Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta ber- hak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. ”  Hak  sebagai  warga  negara  ini  telah  menciptakan hubungan  kausalitas  dengan  menetapkan  negara  sebagai  fasilitator  yang  wajib  memfasilitasi terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi keberlangsungan  hidup  masyarakat  merupakan  hak  fundamental  seorang  manusia  (Purnama
& Susanna, 2020).  Lingkungan  yang bersih, sehat,  dan nyaman sejatinya merupakan sebuah faktor  esensial,  sehingga  faktor  ini  memiliki  korelasi  dengan  multi  aspek  kehidupan,  salah satunya berkaitan dengan tumbuh kembang anak.
Indonesia sebagai  sebuah bangsa  yang memiliki heterogenitas sosial,  sejatinya mem- iliki satu persamaan yakni kesamaan akan generasi bangsa Indonesia yang akan menjadi gen- erasi penerus bangsa dan bertanggung jawab akan perkembangan dan kemajuan bangsa. De- wasa ini, sebagian generasi muda bangsa yang akan menjadi cikal bakal para pemimpin bang- sa  Indonesia  tengah  dihantui  permasalahan  dalam  tumbuh  kembangnya  berupa  stunting (Cronin  et  al.,  2016).  Permasalahan  stunting  ini  juga  mendapatkan  sorotan  dari  dunia  Inter- nasional terhadap  generasi  bangsa dunia, sehingga dunia internasional memasukan permasa- lahan  stunting  sebagai  salah  satu  indikator  pembangunan  yang  dikenal  dengan Sustainable Development Goals (SDGs) tepatnya pada poin ke-6(Sekretariat Nasional SDGs, 2016). Stunting atau gangguan pada tumbuh kembang anak disebabkan akan faktor-faktor yang bertalian dengan tumbuh kembangnya khususnya lingkungan sekitar. Sanitasi sebagai bagian dari  lingkungan  yang  bersih,  sehat,  dan  nyaman  memiliki  korelasi  dengan  tumbuh  kembang anak. Sanitasi menjadi faktor yang selaras dengan kondisi tumbuh kembang anak, bila sanitasi bersih  dan  sehat  maka  kondisi  tumbuh  kembang  anak  memiliki  tren  positif  dan sebaliknya.(Torlesse et al., 2016) Permasalahan sanitasi menjadi masalah yang serius di Indo- nesia  karena  geografis  Indonesia  yang  variatif  menyebabkan  distribusi  pembangunan  tidak merata sedangan di sisi sebaliknya indikator yang ditetapkan serupa bagi antar daerah. Kuali- tas  generasi  bangsa  di  setiap  daerah  menjadi  sebuah  pekerjaan  rumah  bagi  Indonesia  yang akan  menghadapi  bonus  demografi  yang  bahkan  sudah  pemerintah  canangkan  pilar-pilarnya melalui Indonesia Emas 2045. Efek domino yang berpotensi akan muncul antara sanitasi dan stunting perlu diperkecil melalui sebuah kebijakan yang inklusif dan merata, akselerasi yang dilakukan merupakan akselerasi yang sifatnya top down dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah  hingga  menyentuh  masyarakat.  Rancangan  kebijakan  tersebut  menjadi  topik  utama penelitian ini untuk memberikan pandangan melalui analisa fakta, perumusan masalah melalui metodologi  keilmuan,  untuk  nantinya  memberikan  rekomendasi  arah  kebijakan  yang  dibuat pemerintah.  Rangkaian  tersebut  dilakukan  untuk  mengintegrasikan  sanitasi  dengan  stunting agar menjadi bagian yang padu dalam sebuah alur kebijakan.
Gambar 1.1 : Faktor esensial sanitasi(Kementerian Kesehatan, 2012)
Faktor pendukung realisasi sanitasi tersebut menciptakan sebuah keterpaduan berkaitan dengan  kualitas  sanitasi  di  Indonesia.  Peningkatan  kebutuhan  sanitasi  merupakan  hal  yang
penting  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesehatan  masyarakat.  Akses  yang merata, praktik kebersihan yang baik serta pengelolaan limbah yang efektif merupakan poin- poin  yang  akan  terus  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk.  Aspek  ini menjadi sebuah aspek permintaan dari masyarakat berkaitan dengan sanitasi.
Peningkatan penyediaan sanitasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses dan  kualitas  sanitasi  bagi  masyarakat.  Faktor-faktor  yang  sifatnya  pemenuhan  oleh pemerintah seperti infrastruktur sanitasi yang memadai, penyediaan air bersih, toilet dan fasil- itas sanitasi  yang layak, pendekatan berbasis masyarakat, investasi dan kebijakan yang men- dukung menjadi indikator turunan ketersediaan sanitasi. Kedua faktor tersebut nantinya men- jadi  pondasi  dalam  peningkatan  lingkungan  yang  kondusif.  Permintaan  masyarakat  yang kemudian dipenuhi melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan merata, dipadukan dengan  pengetahuan  masyarakat  berkaitan  dengan  sanitasi  yang  ditingkatkan  dan  diproteksi melalui  fungsi  pengawasan  pemerintah  yang  transparan  dan  akuntabel,  tentu  memiliki  im- plikasi terhadap kualitas sanitasi di Indonesia
Sanitasi di Indonesia memiliki tajuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau disingkat STBM. Konsep ini berdiri atas norma Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2014 ber- judul yang sama dengan konsep sanitasi yang diusung.

## Gambar 1.2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

## PEMBAHASAN

## Pentingnya Sanitasi dalam Pertumbuhan Anak
Pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  merupakan  aspek  penting  dalam  pembentukan generasi yang sehat dan produktif. Salah satu faktor yang berkontribusi pada prevalensi stunt- ing adalah sanitasi  yang buruk. Korelasi antara sanitasi  yang buruk dan stunting memainkan peran yang signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. (Torlesse et al., 2016)
Sanitasi yang buruk dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap stunt- ing pada anak. Berikut ini beberapa faktor yang menjelaskan korelasi tersebut:
1. Penyebaran  Penyakit  Menular:  Sanitasi  yang  buruk  seringkali  berhubungan  dengan peningkatan  risiko  penyakit  menular  seperti  diare,  infeksi  saluran  pernapasan,  dan parasit usus. Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi  yang buruk lebih rentan terhadap infeksi yang berulang. Infeksi kronis dan berulang dapat menghambat penyerapan  nutrisi,  mengganggu  sistem  pencernaan,  dan  menyebabkan  kekurangan
gizi.  Akibatnya,  pertumbuhan  anak  terhambat  dan  mereka  berisiko  mengalami  stunt- ing.
2. Kekurangan Akses Terhadap Air Bersih dan Makanan yang Aman: Sanitasi yang bu- ruk seringkali terkait dengan kurangnya akses terhadap air bersih yang aman dan ma- kanan  yang higienis. Air yang terkontaminasi dan makanan  yang tercemar dapat me- nyebabkan infeksi dan penyakit pada anak. Infeksi yang sering mengganggu kesehatan dan kualitas hidup anak, serta menghambat penyerapan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
3. Praktik Kebersihan yang Buruk: Sanitasi yang buruk seringkali mencerminkan praktik kebersihan  yang buruk, seperti kurangnya mencuci tangan dengan sabun dan air ber- sih.  Praktik  kebersihan  yang  buruk  memfasilitasi  penyebaran  mikroorganisme  yang berpotensi  menyebabkan  penyakit  pada  anak.  Infeksi  dan  penyakit  yang  disebabkan oleh  praktik  kebersihan  yang  buruk  dapat  menghambat  penyerapan  nutrisi  dan mempengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan,  yang pada akhirnya  berkontribusi pada stunting.
4. Pengaruh Lingkungan pada Praktik Pemberian ASI dan MP-ASI: Sanitasi yang buruk juga  dapat  mempengaruhi  praktik  pemberian  Air  Susu  Ibu  (ASI)  dan  Makanan  Pen- damping ASI (MP-ASI). Lingkungan yang tidak higienis dapat menyebabkan kontam- inasi air, botol susu,  atau peralatan makan,  yang pada gilirannya dapat menyebabkan infeksi pada bayi dan balita. Infeksi(Leder et al., 2021).

## Kesetaraan Aksesibilitas Sanitasi
Setiap anak yang lahir tidak bisa memilih dari mana asalnya termasuk juga tumbuh dan berkembang  di  lingkungan  yang  bersih  atau  tidaknya.  Sehingga  setiap  anak  berhak  atas asuhan  orangtua  yang  menyanyangi,  berhak  atas  dukungan  suportif  terhadap  seluruh  kebu- tuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu  kebutuhan primer  yang  fundamental  adala kebutuhan  terhadap  lingkungan  yang  bersih  dan  lingkungan  sehat.  Secara  pendekatan komperhensif, anak sebagai generasi masa depan bangsa Indonesia, sudah perlu dipersiapkan kebutuhan gizi yang tidak kurang supaya dapat bertumbuh dan berkembang sesuai umur dan masanya. Korelasi antara lingkungan bersih termasuk didalamnya adalah sanitasi yang bersih, akses ha katas air bersih, dan hak atas nutrisi gizi, adalah hak asasi bagi setiap anak di Indone- sia(Polman  et  al.,  2015).  Setiap  anak  di  Indonesia  sudah  harus  bisa  dipastikan  memiliki kesetaraan  akses  untuk  mendapatkan  akses  air  yang  layak  dan  layanan  sanitasi  serta  akses lingkungan bersih. Tanpa akses tersebut, kehidupan anak terancam dapat terserang penyakit. Jika  akses  terhadap  hak  atas  gizi  dan  nutrisi  tidak  dapat  dipenuhi  maka  anak  terancam  juga terserang malnutrisi.
Dalam penilaian terhadap aksesibilitas di masyarakat, penulis mencoba mereduksi melalui in- dikator Ketersediaan fasilitas Sub-Indikatornya, Pengadaan sarana, Pemerataan, Informasi
1. Ketersediaan Sanitasi
a. Pengadaan Sarana
Sanitasi  memiliki  beberapa  kategori  dan  tingkatan,  yakni  sanitasi  dasar,  sani- tasi layak, dan sanitasi aman.
1) Sanitasi dasar
Sanitasi  dasar adalah syarat  kesehatan lingkungan minimal  yang harus dimiliki  setiap  keluarga  untuk  memenuhi  keperluan  sehari-harinya. Sanitasi dasar ini meliputi penyediaan air bersih, sarana jamban keluar-
ga, sarana pembuangan sampah, dan sarana pembuangan air limbah.

## 2) Sanitasi layak
Akses sanitasi  layak adalah  fasilitas sanitasi yang  memenuhi  syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembu- angan  akhir  tinja  menggunakan  tangki  septik  atau  sistem  pengolahan air limbah (SPAL)/ SistemTerpusat.

## 3) Sanitasi aman
Akses  sanitasi  aman  adalah  fasilitas sanitasi yang  dimiliki  oleh  rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini  umumnya  disedot  rutin  satu  kali  selama  3-5  tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT.(Ardi, Amir, & Rauf, 2021)
b. Pemerataan
Sebagai  sampel,  provinsi  Jawa  Barat,  memiliki  sebaran  sanitasi  yang  belum merata,  bahkan  terdapat  ketimpangan  yang  cukup  signifikan,  yang  mana  dari 18 kabupaten dan 9 kota, kota depok memiliki persentase sanitasi  yang layak tertinggi,  yakni  96,21%  sedangkan  kota  sukabumi  memiliki  persentase  teren- dah, yakni 45,80% (Badan Pusat Statistik, 2022) ini menunjukan aspek pemer- ataan  terhadap  sanitasi  di  wilayah  sampelyang  dianggap  mewakili  seluruh wilayah Indonesia belum merata
c. Informasi
Selain dari segi fasilitas, masyarakatpun patut diedukasi agar mengetahui letak, fungsi, tujuan, dan cara mengggunakan peralatan sanitasi tersebut(Kusumaningrum & Yekti, 2018).
Setelah keberadaan sanitasi tersebut telah terjamin dan merata, maka pemerintah dapat melanjutkan tahap pembahasn untuk meningkatkan kualitas dari sanitasi tersebut.

## Kebijakan Akselerasi Sanitasi yang Inklusif
Dalam  pembuatan  sebuah  kebijakan,  keterlibatan  masyarakat  ( public  participation ) menjadi penting karena berhubungan dengan proses pembuatan dan mempengaruhi legitimasi dari  produk  yang  dihasilkan.(Banakar,  2015)  Secara  singkat  warga  negara  memiliki  hak  da- lam  penyelenggaraan  urusan  publik  dan  memiliki  akses  berdasarkan  kesetaraan  serta  tidak boleh  dilakukan  pembatasan  yang  tidak  wajar.  Tujuan  dari  adanya  keterlibatan  masyarakat dalam kebijakan adalah  untuk  membuka ruang agar tercipta komunikasi  dan memperpendek kesenjangan.(Ziegert,  2005)  Perihal  yang  menjadikan  peran  serta  masyarakat  merupakan sesuatu yang mendasar meliputi:
1. Peran serta masyarakat berkaitan dengan dampak dari sebuah tindakan/keputusan
2. Peran serta masyarakat berpengaruh dalam pengambilan keputusan
3. Menghubungkan  kebutuhan  serta  kepentingan  masyarakat  dan  pihak  yang memutuskan kebijakan melalui dialog
4. Peran  serta  masyarakat  berupaya  untuk  mencari  cara  untuk  memfasilitasi  dan melibatkan para pihak yang terkena dampak dari sebuah kebijakan
5. Membuat kerangka berkaitan dengan pelaksanaan peran serta masyarakat
6. Peran serta masyarakat memberikan informasi yang berguna dan dibutuhkan
7. Peran  serta  masyarakat  menjadi  sarana  komunikasi  bagaimana  masukan  atau pendapat berpengaruh pada keputusan.
Untuk mengkaji sebuah kebijakan, suatu kebijakan dapat dibagi menjadi dua perspektif yaitu  arah  serta  jangkauan  serta  tujuan.  Berikut  ini  adalah  indikator  yang  dapat  digunakan sebagai  panduan  untuk  melihat  bagaimana  Kebijakan  Sanitasi  di  Indonesia  dibentuk  dan ditetapkan, apakah bersifat top down atau bottom up.
Tabel 1. Indikator partisipasi publik(International Association for Public Participation (IAP2), 2006)
Promises to The Public Public Participation Goal Inform Memberikan informasi Menyediakan  informasi  yang  me- madai  dan  objektif  dalam  me- mahami  permasalahan,  alternatif, kesempatan, dan/atau solusi Consult Memberikan informasi, mendengarkan, menampung perhatian dan aspirasi serta masukan yang selanjutnya  berpengaruh dalam keputusan Mendapatkan masukan dari publik, analisis, dan/atau keputusan Involve Bekerja sama untuk memastikan  kepentingan dan  aspirasi  tercermin dalam alternatif pengembangan dan menyediakan masukan dampak keterlibatan publik dalam keputusan Secara konkret memastikan kepentingan publik dipertimbangkan dan dimengerti Collaborative Merumuskan  saran  dan masukan serta memasukkannya  menjadi rekomendasi dalam pengambilan keputusan yang optimal Bekerja  sama  dengan  publik  pada setiap aspek termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi  dari    solusi  yang diharapkan Empower Menerapkan keputusan berdasarkan  peran  serta masyarakat Menempatkan posisi akhir pengambilan  keputusan  di  tangan publik
Berdasarkan tabel di atas maka dalam sebuah kebijakan terdapat janji  yang ditawarkan berupa promises dan tujuan yang hendak dicapai yaitu goals. Melalui Indikator tersebut maka Kebijakan  Sanitasi  secara  umum  akan  dicoba  untuk  ditelaah  apakah  pembentukannya  sudah tepat,  inklusif,  serta  memperhatikan  kondisi  dan  kapasitas  para  pihak  yang  terkena  atau terpengaruh dampak dari keputusan yang dibuat.
Tabel 1.2 Konsep ideal kebijakan sanitasi Indonesia
Promises to The Public Public Participation Goal Inform Sanitasi Aman Akses  Air  Minum  dan  Sanitasi Layak
Consult Penurunan stunting berbasis sanitasi lingkungan Menciptakan  tujuan  akhir  dari kebijakan. Tahap konsultasi dilakukan dengan berkomunikasi  dengan  kementrian lain yang terkait sehingga Kementrian  Kesehatan  berfungsi sebagai  penyedia  konten  atau  isi sedangkan pembangunan diserahkan kepada Kementrian PUPR,  peningkatan  masyarakat juga  dibantu  dan  dikolaborasikan dengan Kementrian Sosial Involve Bekerja sama dengan para  stakeholder  yakni Pemerintah daerah melalui puskesmas Optimalisasi yang merata khususnya Puskesmas sebagai salah  satu  institusi  resmi  yang memiliki  korelasi  dengan  sanitasi, sehingga peran puskesmas menjadi sangat sentral dan harus dioptimalisasi Collaborative Ruang Diskusi dan partisipasi akan implementasi Sanitasi Akselerasi sanitasi yang kolaboratif serta Inklusifitas Kementrian  Kesehatan  yang  harus menyentuh masyarakat untuk membuka ruang diskusi dan menciptakan iklim kolaborasi yang baik Empower Penurunan Angka Stunting Penurunan  stunting  sebesar  14% pada  2024  dan net  zero  stunting pada 2030
Menetapkan  tujuan  yang  komperhensif  dengan  membuka  iklim  kebersamaan  dengan masyarakat dan menurunkan angka stunting di Indonesia hingga 0% pada 2030, termasuk ju- ga dalam rangka menghadapi Indonesia Emas 2045.
Kebijakan sanitasi lingkungan harusnya menjadi sebuah kebijakan yang esensial, karena sifatnya inklusif sehingga memungkinkan kebijakan ini menimbulkan efek domino bila tidak optimal dalam realisasinya.(Nagpal et al., 2023) Pendekatan yang komprehensif dengan meli- batkan  berbagai  aspek,  termasuk  infrastruktur  sanitasi,  kebijakan  pemerintah,  kesadaran masyarakat, dan keberlanjutan program sanitasi.(Satriawan, 2018)
Agar kebijakan Sanitasi dapat optimal sebagai kebijakan public diperlukan evaluasi ter- hadap kebijakan yang sudah ada. Adapun kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 1.3 : Evaluasi kebijakan (Banakar, 2016) Kriteria Definisi
Kebijakan Sanitasi   Hasil/Komentar
Representation Perwakilan masyarakat terkena dampak Kementrian Kesehatan Perlu  melibatkan  berbagai pihak (Pelaku Usaha, Kementrian, Pusat dan Daerah,) agar lebih mewakili keadaan dan kepentingan yang ada. Influence Relevansi  perma- salahan  dan  per- timbangan  dalam pengambilan keputusan Inisiasi  Kementri- an  Kesehatan  dan Pemerintah  Dae- rah Koordinasi  dengan  Lem- baga atau kementrian terkait lainnya serta dengan instan- si di daerah Timelines Tenggat waktu dan  proses  yang realistis 2020-2024 Target kurang optimal sehingga  perlu  improvisasi dalam  menetapkan  tenggat waktu, misalnya diubah menjadi  tahun  2030  yang didasarkan  pada  depedency ratio Purpose and decision-making Proses  peran  serta selaras dengan tujuan bersama menurut ruang lingkup Kementrian Kesehatan Searah  (top  down)  dan cenderung sektoral Early involvement Pelibatan masyarakat  sejak perencanaan Berbasis data Data  kualitatif  perlu  di- tunjang  dengan  data  kuanti- tatif Effective forums Partisipasi dilakukan  melalui forum yang efektif agar tercipta dialog Tersedia namun belum dimanfaatkan Dialog  antar  lembaga  serta instansi  di  daerah  yang difasilitasi oleh kepala daerah  atau  leading  sector terkait kebutuhan masyarakat akan sanitasi Information Menyediakan  in- formasi  yang tepat sehingga partisipasi dapat dilakukan Informasi sudah ada  namun  disem- inasi tidak merata Pemberdayaan Pemerintahan tingkat daerah  seperti  desa  atau kelurahan  yang  menyentuh masyarakat Enabling process Proses keterlibatan publik dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat  yang terkena atau terpengaruh dampak akibat keputusan yang diambil Penglibatan  secara struktural yang menyerap  keluhan dari  masyarakat  di tingkat daerah Improvisasi dan bukti konkrti agar dapat dirumuskan  secara  tepat sasaran  dan  menjadi  solusi bagi permasalahan
Feedback Pengaruh masukan masyarakat ter- hadap  pengambi- lan keputusan Tingkat stunting dan  tumbuh  kem- bang anak Sanitasi  lingkungan  bukan goals dari segalanya, melainkan sarana untuk menyokong  aspek  lainnya seperti  tumbuh  kembang anak

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pola  hidup  masyarakat  dipengaruhi  dari  perkembangan  zaman,  budaya  konsumtif, sumber  daya  yang  digunakan,  hingga  peralatan  yang  digunakan  tentu  berbeda  dan  mencip- takan sebuah adaptasi baru. Permasalahan tersebut kemudian berkumpul dan menciptakan se- buah permasalahan yang sangat besar yang memiliki korelasi satu sama lain, yakni antara san- itasi dan juga stunting, kebijakan sanitasi  yang ada belum dapat dilaksanakan secara optimal karena perlu memperhatikan keberagaman geografis dan kondisi masyarakat. (Banakar, 2015)

## Saran
Diperlukan  kebijakan  yang  inklusif  dengan  melibatkan  para  stakeholders  yaitu Pemerintah(Kementrian  PUPR:  infratruktur,  Kementrian  Kesehatan:  konten),  Institusi Kesehatan  (Rumah  sakit,  puskesman,  bidan,  klinik,  dan  lain-lain),  Masyarakat/mahasiswa (Pemenuhan hak dasar dan Market Demand: Kualitas SDM dan daya saing). Maka diharapkan Negara  (Pemerintah)  perlu  membuat  strategi  dalam  mengatasi  Kesenjangan  akses  terhadap sanitasi untuk mewujudkan dan mencapai tujuan akhir yakni Indonesia dengan stutning 14% pada 2024 dan net zero stunting pada 2040.

## DAFTAR RUJUKAN
Ardi, M., Amir, F., & Rauf, B. A. (2021). PKM Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Perumahan Sebagai Upaya Menganggulangi Buangan Air Kotor Rumah Tangga Di Desa Rompegading Kabupaten Soppeng. IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (2), 128–134.
Badan Pusat Statistik. (2022). Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2022 . Kota Bandung. Retrieved from
https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3200/api_pub/TkFMNjl1eC9u UlBMSVdIWmdaZE00UT09/da_04/1
Banakar, R. (2015). Normativity in Legal Sociology. In Normativity in Legal Sociology . https://doi.org/10.1007/978-3-319-09650-6
Banakar, R. (2016). Rights in Context: Law and Justice in Late Modern Society. In Rights in Context: Law and Justice in Late Modern Society . https://doi.org/10.4324/9781315606460
Cronin, A. A., Sebayang, S. K., Torlesse, H., & Nandy, R. (2016). Association of safe disposal of child feces and reported diarrhea in Indonesia: Need for stronger focus on a neglected risk. International Journal of Environmental Research and Public Health , 13 (3). https://doi.org/10.3390/ijerph13030310
International Association for Public Participation (IAP2). (2006). International Association for Public Participation (IAP2) 2006 Conference . Decision Montreal . Ottawa, Canada:
Canadian Policy Research Networks PP - Ottawa, Canada. Retrieved from https://policycommons.net/artifacts/1498894/international-association-for-public- participation-iap2-2006-conference-decision-montreal/
Kementerian Kesehatan. (2012). Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM. Kesehatan , 1–72.
Kusumaningrum, D. N., & Yekti, S. N. (2018). Harmonisasi Ketentuan SPS dalam Perspektif Kepentingan Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 14 (1), 37. https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2767.37-50
Leder, K., Openshaw, J. J., Allotey, P., Ansariadi, A., Barker, S. F., Burge, K., … Brown, R. (2021). Study design, rationale and methods of the Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) study: A cluster randomised controlled trial to evaluate environmental and human health impacts of a water-sensitive intervention in informal settle. BMJ Open , 11 (1). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-042850
Nagpal, D., Abou Ali, A., Feng, J., Bianco, E., Akande, D., Escamilla, G., … Naran, B. (2023). Global landscape of renewable energy finance 2023 . Retrieved from www.irena.org/publications
Polman, K., Becker, S. L., Alirol, E., Bhatta, N. K., Bhattarai, N. R., Bottieau, E., … Utzinger, J. (2015). Diagnosis of neglected tropical diseases among patients with persistent digestive disorders (diarrhoea and/or abdominal pain ≥14 days): Pierrea multi- country, prospective, non-experimental case-control study. BMC Infectious Diseases , 15 (1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12879-015-1074-x
Purnama, S. G., & Susanna, D. (2020). Hygiene and sanitation challenge for covid-19 prevention in Indonesia. Kesmas , 15 (2), 6–13. https://doi.org/10.21109/KESMAS.V15I2.3932
Satriawan, E. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 (National Strategy for Accelerating Stunting Prevention 2018-2024). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia , (November), 1–32. Retrieved from http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis 2018/Sesi 1_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf
Sekretariat Nasional SDGs. (2016). LEMBAR FAKTA SDGs .
Torlesse, H., Cronin, A. A., Sebayang, S. K., & Nandy, R. (2016). Determinants of stunting in Indonesian children: Evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role for the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction. BMC Public Health , 16 (1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s12889-016-3339-8
Ziegert, A. K. (2005). Systems theory and qualitative socio-legal research. Theory and Method in Socio-Legal Research , 53–69.