Volume 1  Issue 2, September 2017: pp.  252-277.  Copyright  ©  2017 HOLREV. Faculty  of  Law, Halu Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Standar Pelayanan Medis Nasional sebagai Bentuk Pembatasan Otonomi Profesi Medis

## National Medical Service Standard as Autonomy Limitation of
Medic Profession

## Astutik
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya E-mail: astutik@fh.unair.ac.id
Abstract: Principally relationships between Doctor and Patient have a contractual relationship as a strong effort in finding out the best solution for healing the patients that are well- known “Therapeutic Transaction”. In order to keep-well relationship between Doctor and Patient, then that group must be liable for rights and obligation. Nevertheless, it excessively happened to patient loss due to disregard the rules that promulgated by Medics, one of them is medical service standard. The background of this research is to analyze the basis of national medical services and whether the form of national medical services was able to prevent dereliction of medic that inflicted the Patients. Consideration has declared standard of national medic service which fulfilled the rights of social health as well as increased the level of Indonesian public- health. The rights of health have guaranteed on Constitution 1945, Laws 29 the Year 2004 Doctor Profession, Laws 36 the Year 2009 Health and other related ordinances including accommodated International Convention. A doctor, on one hand, has a duty to serve for the medical facility; an event he/she has autonomy profession, on the other hand has an independent profession that ought to be measured up by several rules either internal such code of conduct or profession standard including general rule services. Medical standard service is a binding rule for the professional groups in the field of health that are to straighten up health services and prevent dereliction on Medic Member Staff in handling medics.
Keyword: Medical  services  standard,  autonomy,  medical  services,  medical profession.
Abstrak: Pada  dasarnya  hubungan  dokter-pasien  adalah  hubungan  kontraktual sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik bagi kesembuhan pasien yang dikenal dengan “ Transaksi Terapeutik ”. Agar hubungan antara dokter dan pasien berjalan dengan  baik,  maka  para  pihak  dibebani  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan. Namun demikian, tidak jarang atau sering terjadi adanya kerugian yang diderita oleh pasien akibat diabaikannya aturan-aturan yang telah ditetapkan
di bidang medis, salah satunya adalah tidak dipenuhinya standar pelayanan medis. Dari  latar  belakang  tersebut  tulisan  ini  akan  menganalisis  dasar  pertimbangan ditetapkannya standar pelayanan medis nasional dan apakah dibentuknya standar pelayanan  medis  nasional  dapat  mencegah  terjadinya  kelalaian  medis  yang merugikan  pasien.  Dasar  pertimbangan  ditetapkannya  standar  pelayanan  medis nasional  adalah  untuk  memenuhi  hak  atas  kesehatan  masyarakat  dan meningkatkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya  bagi  masyarakat Indonesia. Hak atas kesehatan ini telah dijamin oleh UUD RI 1945, UU No. 29 Tahun 2004  tentang  Profesi  Kedokteran,  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan peraturan  lain  yang  terkait,  termasuk  telah  diakomodir  oleh  berbagai  konvensi Internasional.  Seorang  dokter  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  kesehatan, sekalipun  di  satu  pihak  mempunyai  otonomi  profesi,  namun  di  lain  pihak kemandirian  tersebut  perlu  dibatasi  dengan  berbagai  aturan  mulai  dari  aturan intern  berupa  kode  etik  profesi,  standar  profesi  dan  standar  pelayanan  medis maupun  aturan-aturan  hukum.  Standar  pelayanan  medis  ini  merupakan  hukum yang  mengikat  para  pihak  yang  berprofesi  di  bidang  kesehatan,  yaitu  untuk mengatur pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kelalaian staf medis dalam melakukan tindakan medis.
Kata kunci: standar pelayanan medis, otonomi, pelayanan medis, profesi medis.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  kesehatan  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  pembangunan nasional  sehingga  harus  mempunyai  acuan  yang  jelas  tentang  arah  pembangunan kesehatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh komponen pelaku pembangunan. Untuk itu diperlukan dukungan sistem kesehatan nasional yang tangguh. Menurut Pasal 1 angka  2  Peraturan  Presiden  No.  72  Tahun  2012,  Sistem  Kesehatan  Nasional,  yang selanjutnya  disingkat  SKN  adalah  pengelolaan  kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya. Menurut  Pasal  5 Perpres  No.  72  Tahun  2012,  SKN  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan  evaluasi.  Berdasarkan  aturan  tersebut,  maka  pelaksanaan  pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan menetapkan aturan yang dapat menjadi pedoman bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan yang dalam penelitian ini adalah tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
Perlunya  suatu  standar  dalam  pelayanan  medis  bagi  tenaga  medis  merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, dimana Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek  kedokteran  pasal  44  menyebutkan  bahwa  dokter  atau  dokter  gigi  dalam menyelenggarakan  praktek  kedokteran  wajib  mengikuti  standar  pelayanan  kedokteran
atau kedokteran gigi. Demikian juga dalam pasal 51 (UU yang sama) menyebutkan dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan  praktek kedokteran mempunyai kewajiban untuk memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional  serta  kebutuhan  medis  pasien.  Kewajiban  untuk  melaksanakan  standar pelayanan medis juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai berikut:
(1) Tenaga  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  harus  memenuhi ketentuan  kode  etik,  standar  profesi,  hak  pengguna  pelayanan  kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(2) Ketentuan  mengenai  kode  etik  dan  standar  profesi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Adanya  UU  N0.  29  tahun  2004  belum  cukup  menjadi  jaminan  terhindarnya kesalahan penanganan medis pada  pasien. Beberapa temuan menginformasikan bahwa kesalahan  penanganan  medis  masih  sering  terjadi.  Kasus-kasus  yang  mencuat,  seperti kesalahan pemberian obat, kesalahan diagnosis hingga kesalahan tindakan medis, menjadi peringatan agar kasus yang sama tidak terulang lagi. Rumah sakit, seharusnya memiliki standar pelayanan medis yang menjadi acuan dalam memberikan layanan medis kepada pasien.  Sehingga,  kebutuhan  dasar  masyarakat  akan  pelayanan  kesehatan  yang berkualitas dan patient safety dapat terpenuhi. Selain itu, standar pelayanan medis akan menjadi tolok ukur mutu pelayanan medis suatu rumah sakit dan menghindarkan rumah sakit dari kemungkinan tuntutan hukum jika terjadi medical error .
Standar  pelayanan  medis  yang  berlaku  nasional  di  samping  untuk  membatasi otonomi profesi dokter juga untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kenyataan yang  terjadi  dalam  praktek,  banyak  perbedaan  dalam  penanganan  penderita  pada  saat pemeriksaan,  maupun  perbedaan  mengenai  sarana  atau  peralatan  yang  digunakan, sehingga semua ini bisa menyebabkan terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Dalam  rangka  menunjang  kemandirian  dan  pelaksanaan  profesi  kedokteran  dalam pelayanan  kesehatan,  Pemerintah  menetapkan  berlakunya  standar  pelayanan  medis  di rumah  sakit  dan  standar  pelayanan  rumah  sakit.  Standar  pelayanan  medis  tersebut merupakan tonggak utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis di Indonesia.
Standar pelayanan medis ini merupakan hukum yang mengikat para pihak yang berprofesi di bidang kesehatan, yaitu untuk mengatur pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kelalaian staf medis dalam melakukan tindakan  medis. Dalam kaitannya dengan profesi medis, diperlukan standar pelayanan medis yang mencakup standar ketenangan, standar prosedur, standar sarana dan hasil yang diharapkan. Selain itu standar pelayanan medis tidak  saja  untuk  mengukur  mutu  pelayanan,  tetapi  berfungsi  juga  untuk  kepentingan pembuktian di pengadilan.
Mengingat begitu pentingnya standar pelayanan medis tersebut bagi profesi medis dalam  melaksanakan  pelayanan  medis,  maka  penelitian  ini  akan  mengkaji  perlunya dibentuk standar pelayanan medis nasional dan sejauh mana standar pelayanan medis ini dapat  menghindarkan  dokter  dari  perbuatan  yang  menyimpang  yang  mengakibatkan kerugian bagi pasien.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dasar  Pertimbangan  Dibentuknya  Peraturan  tentang  Standar  Pelayanan  Medis Nasional
Universal  Declaration  of  Human  Right  (UDHR)/Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia
Instrumen Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan kewajiban di bidang hukum publik. Prosedur perlindungan hak asasi manusia yang lahir dari berbagai perjanjian,  hanya  berlaku  bagi  negara-negara  yang  menjadi  pihak  pada  perjanjian internasional tersebut. Sejalan dengan mandat piagam PBB, pada tahun 1948 PBB telah menerima  Deklarasi  Universal  HAM  yang  meliputi  pembukaan  dan  30  pasal  yang mengatur mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi seluruh perempuan dan pria  di  dunia  tanpa  adanya  perbedaan.  Dalam  rangka  penegakannya,  perlu  diberikan kekuatan hukum mengikat, prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal, dibakukan dalam dua kovenan utama PBB, yaitu Kovenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan Politik ( International Covenan on Civil and Political Rights ) dan kovenan Internasional mengenai Hak-hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya  ( International  Covenant  on  Economic  Social  and Cultural Rights ).
Dasar  Hukum  atas  pemeliharaan  kesehatan  dapat  ditemukan  dalam  pasal  25 Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 yang dirumuskan sebagai berikut:

## Article 25
(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well- being of himself and of his family, including food, clothcing, housing, and medical care  and  necessery  social  service,  and  the  right  to  security  in  the  event  of unemployment, sikcness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumtances beyond his control.
(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and asistance, all children, whether born in or out of wedlock shall enjoy the same social protection.
Berdasarkan  pasal  25  Deklarasi  Hak  asasi  manusia  tersebut,  maka  setiap  orang mempunyai  hak  atas  kesehatan,  khususnya  bagi  wanita  dan  anak-anak  berhak mendapatkan  pemeliharaan  kesehatan  dan  bantuan  secara  khusus,  meskipun  anak tersebut  lahir  dalam  perkawinan  atau  di  luar  perkawinan.  Hak  atas  kesehatan  pada dasarnya bertumpu pada dua dasar yaitu “ Hak atas perawatan pemeliharaan medis dan hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri, ” ( the  right  to  health  care  dan  the  right  to  self determination ). 1
Hak atas kesehatan adalah hak setiap individu atau hak pasien atas pemeliharaan perawatan kesehatan bertolak dari hubungan asasi antara dokter dan pasien. Hak untuk menentukan nasib sendiri atau rights to self determination atau zelfbeshickkingsrecht . Hak untuk  menentukan  nasib  sendiri  adalah  hak  atas  keamanan  pribadi  yang  menyangkut mengenai hidup, bagian tubuh, kesehatan, kehormatan serta hak atas kebebasan pribadi. 2
Ditinjau dari segi yuridis sosiologis, hak menentukan nasib sendiri terkait dengan kedudukan  manusia  sebagai  individu  yang  mempunyai  hak  untuk  menentukan  masa depan  bagi  dirinya.  Oleh  karena  itu  hak  ini  hanya  dapat  diimplementasikan  apabila individu diberi kebebasan secara mandiri untuk dengan bebas dan atas  tanggung jawab sendiri  memutuskan  apa  yang  menjadi  tujuan  hidupnya  dan  untuk  memenuhi  tujuan hidupnya. Dalam perkembangannya hak untuk menentukan nasib sendiri dapat diartikan dalam dua hal yaitu:
1. Hak  untuk  menentukan  sejauh  mungkin  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan tubuh dan rohani.
1 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medi k, Surabaya: Airlangga University Press, 1984, h.28.
2. Hak  untuk  merencanakan,  membentuk  dan  mengembangkan  sebagaimana yang dikehendaki.
Hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  dalam  perkembangannya  ditekankan  pada kemampuan  untuk  mengetahui  dan  membandingkan  kenyataan-kenyataan  yang  ada sehingga  mampu  mengambil  keputusan  terbaik  atas  dirinya.  Dengan  demikian  hak menentukan nasib sendiri sangat erat hubungannya dengan hak atas informasi. Dengan informasi  tersebut,  maka  pasien  akan  dapat  menentukan  keputusan  yang  terbaik  bagi dirinya/keluarganya. Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal sebagai berikut:
Article 3: “ Everyone has the right to life , liberty, and the security of person “ , Article 5: “ No one shall be subjected to torture or to cruel , inhuman or degrading treatment or punishment” ,
Article 9: No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile” ,
Article 12: No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or corespondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law ag ainst such interference or attacks” ,
Article 18: “ Everyone has the right to freedom of thought , conscience and religion, this rights includes freedom to change his religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
Pasal-pasal  tersebut  di  atas  memang  tidak  secara  tegas  menyebut  hak  untuk menentukan nasib sendiri, namun ketentuan tersebut di atas menjadi dasar pengaturan perundang-undangan nasional terkait hak atas kesehatan.

## The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
a. Article 1 : “ All people have the right of self determination, by virtue of the right they freely determine  their  political  status  and  freely  pursue  their  economic,  social  and  cultural development”;
b. Article 2: Every human being has the inherent right to life. This right shall be arbitrary deprived of his life” ;
c. Article  3: “  No  one  shall  be  subjected  to  torture  or  to  cruel ,  inhuman  or  degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation”
d. Pasal 6 Ayat (1): Setiap orang mempunyai hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh  hukum,  tidak  seorangpun  manusia  yang  secara  gegabah  boleh  dirampas penghidupannya.
e. Pasal 7: Tidak seorangpun boleh dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam,  tidak  manusiawi  atau  hukuman  yang  merendahkan  harkatnya,  teristimewa tidak  seorangpun  tanpa  persetujuannya  sendiri  yang  diberikan  secara  bebas  boleh dijadikan  sasaran  percobaan  medis  atau  ilmiah.  Gagasan  adanya  perlindungan terhadap  hak  atas  kesehatan  terkait  hak  untuk  tidak  dijadikan  sasaran  percobaan medis  adalah  terjadinya  percobaan – percobaan  medis  yang  dilakukan  oleh  NAZI Jerman pada Perang Dunia ke dua terhadap tawanan-tawanan perang tanpa meminta persetujuan dari para korban. Berdasarkan kenyataan tersebut, kemudian diadakan deklarasi di Helsinki yang kemudian melahirkan nurenburg Code , dimana diberikan aturan bahwa percobaan medis yang menggunakan manusia harus dilakukan dengan persetujuan  setelah  diberikan  informasi  yang  benar  terkait  penelitian  yang  akan dilakukan. Hal ini juga sebagai bentuk implementasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri ( Right to self Ditermination) .

## International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)
Pasal 12: Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan  hak  ini  sepenuhnya,  harus  meliputi  hal-hal  yang  diperlukan  untuk mengupayakan:
a. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
b. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
d. Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.
Konvensi ini telah diwujudkan oleh pemerintah dengan membuat regulasi terkait pelayanan kesehatan baik dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan pemerintah, demikian juga di tingkat kabupaten/kota telah dibentuk regulasi yang tujuannya adalah
untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya  bagi  seluruh  rakyat Indonesia tidak terkecuali bagi mereka yang kurang mampu. Untuk menjamin kesehatan bagi warga yang kurang mampu pemerintah bekerja sama dengan badan pemberi jaminan kesehatan nasional.

## Hukum  Nasional  yang  mendasari  diaturnya  standar  pelayanan  medis  dalam pelayanan kesehatan

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Indonesia. Dasar pertimbangan diaturnya  Standar  pelayanan  medis  sebagai  landasan  konstitusionalnya  yaitu,  yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya:
a. Pasal  28A “ Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
b. Pasal 28B ayat (2) “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” ,
c. Pasal  28C  ayat  (1) “ Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualit as hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
d. Pasal  28H  ayat  (1)  ”Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin , bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan
e. kesehatan” ,
f. Pasal  28H ayat  (3)  ”Setiap  orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang bermartabat” ,
g. Pasal 34 ayat (2) ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” , dan
h. Pasal  34  ayat  (3)  ”Negara  bertanggung jawab  atas  penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

## Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  secara  kodrati  dianugerahi  hak  dasar yang disebut hak  asasi, tanpa perbedaan antara satu  dengan lainnya. Dengan hak  asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Manusia baik sebagai pribadi, maupun warga negara, dalam mengembangkan  diri,  berperan  dan  memberikan  sumbangan  bagi  kesejahteraan  hidup manusia, ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa.
Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia:
a. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan  anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa  yang  melekat  pada  diri  manusia,  bersifat  kodrati,  universal  dan  abadi, berkaitan dengan hakikat dan martabat manusia;
b. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik,  status  sosial,  dan  bahasa  serta  status  lain.  Pengabaian  atau perampasannya  mengakibatkan  hilangnya  harkat  dan  martabat  sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh;
c. Bangsa  Indonesia  menyadari  bahwa  hak  asasi  manusia  bersifat  historis  dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3

## Undang-Undang No. 33 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Menurut pasal 1angka (1), Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum
3 Hari Sasangka dan Adnan Sagita, Peraturan PerUndang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (Susunan Dalam Satu Naskah ), Mandar Maju, 2010, h. 96.
dan  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia.
a. Pasal  4:  Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.
b. Pasal  9:  Setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Undang-undang  kesehatan  yang  lama  lebih  menitikberatkan  pada  pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila  dibandingkan  dengan  upaya  pencegahan.  Konsekuensinya,  masyarakat  akan  selalu memandang  persoalan  pembiayaan  kesehatan  sebagai  sesuatu  yang  bersifat konsumtif/pemborosan. Selain itu sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam  pembangunan.  Untuk  itu,  dalam  pandangan  UU  kesehatan  yang  baru,  persoalan kesehatan  telah  dijadikan  sebagai  suatu  faktor  utama  dan  investasi  berharga  yang pelaksanaannya  didasarkan  pada  sebuah  paradigma  baru  yang  biasa  dikenal  dengan paradigma  sehat,  yakni  paradigma  kesehatan  yang  mengutamakan  upaya  promotif  dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

## Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Profesi Kedokteran
Peraturan  yang  dasar  dibentuknya  standar  pelayanan  medis  adalah  adanya  kewajiban dokter atau dokter gigi untuk melaksanakan tindakan medis berdasar standar pelayanan medis, sebagaimana diatur dalam:
Pasal 44:
(1) Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menyelenggarakan  praktek  kedokteran  wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
(3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Untuk  melaksanakan  pasal  44  tersebut  di  atas,  pemerintah  telah  mengeluarkan Permenkes  No.  43  Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan  minimal  bidang  kesehatan, Peraturan  Menteri  kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2013  tentang Pelayanan  Kesehatan  pada  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dan  Permenkes  RI  No. 129/Menkes/Sk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
Pasal 50:
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak:
a. memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
Pasal 51:
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:
a. memberikan  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

## Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 24:
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 51:
(1) Upaya  kesehatan  diselenggarakan  untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.
(2) Upaya  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didasarkan  pada  standar pelayanan minimal kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Menurut Pasal 1 angka 1 Tenaga Kesehatan adalah setiap  orang yang mengabdikan diri dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

## Pasal 57
Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktek berhak:
a. memperoleh  pelindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  Standar  Profesi,  Standar  Pelayanan  Profesi,  dan  Standar  Prosedur Operasional
Pasal 58
(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktek wajib:
a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
Pasal 11
(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
a. tenaga medis;
b. tenaga psikologi klinis;
c. tenaga keperawatan;
d. tenaga kebidanan;
e. tenaga kefarmasian;
f. tenaga kesehatan masyarakat;
g. tenaga kesehatan lingkungan;
h. tenaga gizi;
i. tenaga keterapian fisik;
j. tenaga keteknisian medis;
k. tenaga teknik biomedika;
l. tenaga kesehatan tradisional; dan
m. tenaga kesehatan lain.
(2) Jenis  Tenaga  Kesehatan  yang  termasuk  dalam  kelompok  tenaga  medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
Berdasarkan  pengelompokan  yang  diatur  dalam  pasal  11  ayat  (2)  di  atas,  maka dokter dan dokter gigi adalah tenaga medis yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang  diatur  dalam  UU  tenaga  kesehatan.  Sebagai  bagian  dari  tenaga  kesehatan,  maka dalam  melaksanakan  tindakan  medis  atau  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum, maka  setiap  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  tugas  wajib  memenuhi  standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar operasional. Dalam hal tenaga medis, maka selain UU tenaga kesehatan, sudah ada UU Profesi Kedokteran yang mengatur khusus bagi profesi dokter dan dokter gigi.

## Standar  Pelayanan  Medis  dalam  Pelayanan  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Mencegah Kelalaian Medis yang Merugikan Pasien
Pelayanan  kesehatan  ( health  care  service )  merupakan  hak  setiap  orang  yang  dijamin dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  untuk  melakukan  upaya  peningkatan  derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. 4 Definisi Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009  (Depkes  RI)  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  tentang  kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan,  mencegah  dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.
Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:
a. Pelayanan kesehatan perseorangan (UKP)
b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM)
UKP  adalah  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat  dan swasta  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan  serta  untuk  mencegah  dan
menyembuhkan  penyakit  serta  memulihkan  kesehatan  perseorangan.  UKP  mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
UKM  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat  atau  swasta untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan  masyarakat  serta  mencegah  dan menanggulangi  masalah  kesehatan  yang  timbul  di  masyarakat. UKM  mencakup:  upaya kesehatan berupa promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, kesehatan jiwa, pengendalian penyakit  tidak menular,  penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat adiktif (bahan tambahan) makanan dan minuman, pengamanan napza dan penanggulangan bencana serta bantuan kemanusiaan lainnya.
Prinsip-prinsip dalam upaya kesehatan yaitu:
1. Berkesinambungan dan paripurna
2. Bermutu, aman dan sesuai kebutuhan
3. Adil dan merata
4. Non Diskriminatif
5. Terjangkau
6. Teknologi tepat guna
7. Bekerja dalam tim secara cepat dan tepat

## Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  dasar  setiap  manusia  dan  merupakan  modal  setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang  tidak  bisa  memenuhi  seluruh  kebutuhan  hidupnya  jika  dia  berada  dalam kondisi  tidak  sehat.  Sehingga  kesehatan  merupakan  modal  setiap  individu  untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan  kebutuhan.  Sebagai  suatu  kebutuhan  dasar,  setiap  individu  bertanggung  jawab untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dirinya  dan  orang-  orang  yang  menjadi  tanggung jawabnya,  sehingga  pada  dasarnya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan  bidang  kesehatan  melekat  pada  setiap  warga  negara,  namun  mengingat karakteristik  barang/jasa  kesehatan  tidak  dapat  diusahakan/diproduksi  sendiri  secara
langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus  memproduksi  dan  menyediakannya,  maka  penyediaan  barang/jasa  bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:
Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya; Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga  negara  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhannya  di  bidang  kesehatan. Mengingat  kebutuhan  warga  negara  terhadap  barang/jasa  kesehatan  sangat  vital  dan dengan  karakteristik  barang/jasa  kesehatan  yang  unik  dan  kompleks,  maka  peranan pemerintah di bidang kesehatan harus di standarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya  di  bidang  kesehatan.  Sejak  era  reformasi  urusan  pemerintahan  secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini  sesuai  dengan  pasal  18  ayat  (6)  amandemen  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-  luasnya.  Peraturan  terakhir  yang mengatur  tentang  pembagian  urusan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama)  yang  bersifat  wajib  dan  terkait  dengan  pelayanan  dasar. Enam urusan tersebut adalah:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Sosial.
Karena kondisi kemampuan sumber daya Pemda di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  untuk  memastikan  ketersediaan  layanan tersebut  bagi  seluruh  warga  negara.  SPM  sekurangnya  mempunyai  dua  fungsi  yaitu  (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii)  sebagai  instrumen  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  kontrol  terhadap  kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target- target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama- sama  dengan  program  prioritas  lain,  menjadi  indikator  apakah  kinerja  Kepala  Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 maka ada konsekuensi  tertentu  atas  tercapai/tidaknya  indikator-indikator  ini.  SPM  juga  akan berfungsi  sebagai  instrumen  untuk  memperkuat  pelaksanaan Performance  Based Budgeting .  UU  23  Tahun  2014  juga  mengamanatkan  pada  Pemda  untuk  benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan  dasar  yang  ditetapkan  dengan  SPM  (pasal  298).  Ke  depannya  nanti pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.
Hal-hal  tersebut  di  atas  membuat  seluruh  elemen  akan  bersatu  padu  berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan  sumber  daya  manusia  kesehatan  terutama  di  level  Puskesmas  sesuai Permenkes  Nomor  75  Tahun  2014  tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat.  Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya  pencapaian  target-target  SPM.  Implementasi  SPM  juga  menjadi  sangat  strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai saat ini  masih  bermasalah  dengan  adanya  defisit  anggaran.  Implementasi  SPM  akan memperkuat  sisi  promotif – preventif  sehingga  diharapkan  akan  ber- impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Pedoman  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah  Tahun  2017  berisi  arah  kebijakan  pembangunan  daerah  yaitu  untuk  menjamin sinergisitas  program  pembangunan  nasional  dan  daerah,  dimana  penyusunan  RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas  dan  sasaran  pembangunan  nasional.  Arah  kebijakan  pembangunan  daerah tersebut  berpedoman  pada  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  yang  terdiri  dari
Pendidikan;  Kesehatan;  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang;  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan  Sosial  serta  beberapa  prioritas  lainnya.  Dalam  rangka  penerapan  SPM  Bidang Kesehatan  diperlukan  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  SPM  yang  menjelaskan  langkah operasional  pencapaian  SPM  Bidang  Kesehatan  di  Kabupaten/Kota  sebagai  acuan  bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan pembiayaan.
Semakin  meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  kesehatan,  maka semakin  berkembang  juga  aturan  dan  peranan  hukum  dalam  mendukung  peningkatan pelayanan  kesehatan,  alasan  ini  menjadi  faktor  pendorong  pemerintah  dan  institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan  pelayanan  kesehatan  yang  berorientasi  terhadap  perlindungan  dan kepastian hukum pasien.
Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 53 UU Kesehatan, yaitu:
a. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
b. Pelayanan  kesehatan  masyarakat  ditujukan  untuk  memelihara  dan meningkatkan  kesehatan  serta  mencegah  penyakit  suatu  kelompok  dan masyarakat.
Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a. Pelayanan kesehatan promotif, suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan  kesehatan  yang  lebih  mengutamakan  kegiatan  yang  bersifat promosi kesehatan.
b. Pelayanan  kesehatan  preventif,  suatu  kegiatan  pencegahan  terhadap  suatu masalah kesehatan/penyakit.
c. Pelayanan  kesehatan  kuratif,  suatu  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan pengobatan  yang  ditujukan  untuk  penyembuhan  penyakit,  pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
d. Pelayanan  kesehatan  rehabilitatif,  kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat
berfungsi  lagi  sebagai  anggota  masyarakat  yang  berguna  untuk  dirinya  dan masyarakat, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
Melalui ketentuan UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit dalam hal ini pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yakni rumah sakit, memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan  tenaga  kesehatan,  sarana  dan  prasarana,  baik  dalam  jumlah  maupun mutunya,  baik  melalui  mekanisme  akreditasi  maupun  penyusunan  standar,  harus berorientasi  pada  ketentuan  hukum  yang  melindungi  pasien,  sehingga  memerlukan perangkat  hukum  kesehatan  yang  dinamis  yang  dapat  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  untuk  meningkatkan,  mengarahkan,  dan  memberi  dasar  bagi pelayanan kesehatan. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 pasal 44 merumuskan bahwa Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menyelenggarakan  praktek  kedokteran  wajib  mengikuti standar  pelayanan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi.  Demikian  juga  dalam  pasal  55 dirumuskan  bahwa  Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktek  kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
Untuk  bisa  melaksanakan  kewajiban  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi pasien, maka fasilitas kesehatan tempat pelayanan kesehatan dilakukan harus memiliki standar  pelayanan  medis  yang  harus  ditaati  oleh  para  pemberi  pelayanan  kesehatan khususnya dokter. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pedoman untuk melakukan pelayanan medis di Rumah sakit di antaranya: Permenkes No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan minimal bidang kesehatan, Peraturan Menteri kesehatan Republik  Indonesia Nomor 71 Tahun  2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan  Nasional  dan  Permenkes  RI  No.  129/Menkes/Sk/2008  tentang  Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Aturan-aturan tersebut menjadi pedoman bagi Rumah sakit dan dokter untuk memberikan pelayanan minimal kepada pasien. Dari  Permenkes tentang  Standar  Pelayanan  minimal  tersebut,  Rumah  Sakit  dan  Fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  lain  harus  membuat  Standar  Operasional  Prosedur  terhadap  setiap kegiatan yang dilakukan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Fungsi  standar  pelayanan  medis  dan  standar  operasional  prosedur,  tidak  hanya berguna sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien, standar- standar tersebut juga berguna sebagai batasan terhadap otonomi profesi yang dimili oleh
tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit. Batasan ini perlu diberikan agar para tenaga kesehatan tidak melakukan penyimpangan dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien  yang  bisa  mengakibatkan terjadinya kerugian pada pasien. Selain adanya standar-standar tersebut di atas, undang- undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga mengatur kewajiban Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.
Dalam Pasal 54 UU Kesehatan diatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu:
a. Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  dilaksanakan  secara  bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non diskriminatif.
b. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pelayanan  kesehatan  itu  sebenarnya  juga  merupakan  perbuatan  hukum,  yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit terhadap penerima pelayanan kesehatan, yang meliputi kegiatan atau aktivitas profesional di bidang pelayanan preventif dan kuratif untuk kepentingan pasien. Secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif  dengan  mengutamakan  kepentingan  pasien  sesuai  dengan  standar  pelayanan rumah sakit.
Peraturan atau dasar hukum dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan umum dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) 12
Dengan dipenuhinya standar profesi, standar pelayanan medis dan standar-standar yang  lain,  maka  tenaga  kesehatan  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  pasien akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu.  Pelayanan  kesehatan  yang  bermutu merupakan salah satu tujuan dari upaya kesehatan yang diatur dalam peraturan presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

## Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan
Hubungan hukum antara pasien dengan penyelenggara kesehatan dan pihak  pelayanan kesehatan (dalam hal ini rumah sakit, dokter, perawat, bidan) dalam melakukan hubungan pelayanan  kesehatan.  Pertama  adalah  hubungan  medis  yang  diatur  oleh  kaidah-kaidah medis, dan kedua adalah hubungan hukum yang diatur oleh  kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis  ialah  berdasarkan  perjanjian  yang  bertujuan  untuk  melakukan  pelayanan  dan pengobatan pasien demi kesembuhan pasien. 5
Upaya  pelayanan kesehatan  di rumah  sakit bertolak  dari hubungan  dasar dalam bentuk transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik sebagai suatu transaksi mengikat antara pihak  pemberi  pelayanan  dengan  pasien  sebagai  penerima  pelayanan  dalam  perikatan transaksi terapeutik tersebut. Untuk menilai sahnya perjanjian hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa unsur-unsur syarat perjanjian dalam transaksi terapeutik meliputi:
a. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Adanya kecakapan antara pihak membuat perikatan.
c. Suatu hal tertentu yang diperbolehkan.
d. Karena suatu sebab yang halal.
Perjanjian  yang  dilakukan  antara  pasien  dan  pemberi  pelayanan  kesehatan berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  dijadikan  tolok  ukur  berdasarkan  syarat  sah terjadinya  perjanjian  antara  pasien  dan  pemberi  pelayanan  kesehatan  berdasarkan perjanjian  terapeutik  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  dalam melaksanakan upaya penyembuhan.
Secara umum dalam hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan kesehatan dengan  pasien  ialah  upaya  penyembuhan  bukan  merupakan  perikatan  hasil (resultaasverbitenis), melainkan  perikatan  usaha (inspanningsverbintenis) secara maksimal dan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang hasilnya belum pasti.  Sebaliknya pasien juga harus memberikan informasi secara jelas, lengkap dan  jujur  kepada dokter terkait dengan penyakit yang dideritanya. Sehingga, tidak menyebabkan kesalahpahaman antara  kedua  belah  pihak  guna  tercapainya  tujuan  pelayanan  kesehatan  yang  lebih optimal.
5 Hermien Hadiati Koeswadji. Hukum Kedokteran, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, h. 101.
Apabila pasien dan keluarganya menyetujui untuk menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka rumah sakit bersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan pasien, maka hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit timbul sejak pasien masuk ke rumah sakit dan sepakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pasien dengan segala kewajibannya yang telah ditentukan oleh rumah sakit berhak atas  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  indikasi  penyakit  pasien  tersebut.  Dalam perjanjian ini kewajiban rumah sakit adalah melakukan penyediaan fasilitas perawatan yakni  sarana  alat  kesehatan,  dokter,  tenaga  kesehatan  dengan  tujuan  memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien.
Hak  dan  kewajiban  pasien  dan  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lain  yang  terlibat dalam  pelayanan  kesehatan  harus  dilakukan  secara  seimbang,  hal  ini  untuk  mencegah timbulnya  tuntutan  pasien  akibat  perbuatan  dokter  atau  tenaga  kesehatan  yang merugikan  pasien.  Dokter  sebagai  anggota  profesi  yang  mengabdikan  ilmunya  pada kepentingan  umum,  mempunyai  kebebasan  serta  kemandirian  yang  berorientasi  pada nilai-nilai  kemanusiaan  di  bawah  panji  kode  etik  kedokter.an.  Dalam  UU  profesi kedokteran  maupun  dalam  UU  kesehatan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  bahwa dalam  melaksanakan  tugas  pelayanan  medis,  dokter  mempunyai  kewajiban  untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional, jika ingin mendapatkan  perlindungan  hukum.  Di  samping  melakukan  kewajiban-kewajibannya, dokter juga harus menghormati pasien dalam melakukan tindakan medis. Dokter sebagai suatu profesi dalam melakukan tugasnya dilandasi oleh dua prinsip perilaku pokok yaitu berbuat  demi  kebaikan  pasien  ( beneficence )  dan  tidak  ada  niat  untuk  menyakiti, mencederai,  dan  merugikan  pasien  ( non  malaficence) . 6 Seorang  dokter  yang  bertugas memberikan pelayanan kesehatan, sekalipun di satu pihak mempunyai otonomi profesi, namun di lain pihak kemandirian tersebut perlu dibatasi dengan berbagai aturan mulai dari aturan intern berupa kode etik profesi, standar profesi dan standar pelayanan medis maupun aturan-aturan hukum.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  saat  ini  belum  ada  standar pelayanan medis yang dibentuk oleh Pemerintah, tetapi Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan menteri kesehatan terkait standar pelayanan medis minimal bidang kesehatan  dan  standar  pelayanan  minimal  di  Rumah  Sakit.  Standar  pelayanan  medis
tersebut  adalah  tonggak  utama  dalam  upaya  peningkatan  mutu  pelayanan  medis  di Indonesia. Tujuan ditetapkannya standar pelayanan medis ini adalah untuk  melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar  profesi.  Di samping untuk  melindungi  masyarakat,  tujuan  dibuatnya  standar  pelayanan  medis  juga  untuk memberikan  perlindungan  bagi  profesi  medis  dari  tuntutan-tuntutan  yang  tidak  wajar. Selain itu juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengawasan dan pembinaan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
Standar pelayanan medis ini merupakan hukum yang mengikat para pihak yang berprofesi di bidang kesehatan, yaitu untuk mengatur pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kelalaian staf medis dalam melakukan tindakan medis. Dalam kaitannya dengan profesi dokter diperlukan standar pelayanan medis yang mencakup: standar ketenangan, standar prosedur, standar sarana, dan standar hasil yang diharapkan. Selain itu standar pelayanan  medis  ini  tidak  saja  mengukur  pelayanan,  tetapi  juga  berfungsi  untuk kepentingan pembuktian di pengadilan apabila timbul sengketa. Standar pelayanan medis terdiri dari dua bagian yaitu:
1. Memuat standar penyakit dengan dua belas spesialisasi kasus-kasus penting.
2. Memuat  tentang  standar  pelayanan  penunjang  dengan  tiga  spesialisasi  yang masing-masingnya  dirinci  berdasarkan  prosedur  tindakan  yang  harus ditangani oleh spesialisasi yang bersangkutan. Bagian dari standar pelayanan medis yang pertama meliputi:
a. Bagian bedah
b. Bagian bedah ortopedi
c. Bagian jiwa
d. Bagian kardiologi
e. Bagian kulit dan kelamin
f. Bagian obstetri dan ginekologi
g. Bagian paru
h. Bagian penyakit dalam
i. Bagian penyakit anak
j. Bagian syaraf
k. Bagian mata
l. Bagian hidung, telinga dan tenggorokan.
Sedangkan bagian standar pelayanan medis kedua, meliputi:
a. Bagian anestesi
b. Bagian patologi, anatomi, forensik, klinik
c. Bagian radiologi.
Sebagai suatu standar dalam pelayanan kesehatan di Rumah sakit, bagian-bagian di atas, baik mengenai standar penyakit dengan spesialisasinya maupun mengenai standar penunjang,  dapat  selalu  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di bidang kesehatan.
Banyaknya  bagian  yang  harus  ada  dalam  pelayanan  kesehatan,  menjadi  kendala untuk  dibentuknya  standar  pelayanan  medis  nasional,  karena  setiap  rumah  sakit  tidak sama dan tidak selalu mempunyai alat dan fasilitas yang sama. Oleh karena itu pemerintah hanya memberikan aturan tentang standar pelayanan minimal yang harus ada di rumah sakit, untuk selanjutnya rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang  ada, harus menentukan sendiri standar operasional untuk masing-masing tindakan medis yang akan dilakukan.  Sampai  saat  ini,  beberapa  Rumah  sakit  pada  umumnya  sudah  mempunyai standar pelayanan minimal yang harus ada di rumah sakit, namun demikian standar ini belum bisa dijadikan alat untuk mencegah kelalaian yang dilakukan tenaga medis di rumah sakit  dan  tidak  bisa  dijadikan  standar  pokok,  karena  setiap  rumah  sakit  mempunyai standar yang berbeda tergantung tipe rumah sakitnya. Namun demikian dengan adanya standar pelayanan medis di rumah sakit ini, setidak-tidaknya tenaga medis di rumah sakit harus  mematuhi  standar-standar  yang  telah  ditetapkan  sebagai  kewajiban  etik  dan kewajiban  hukum,  jika  ini  dilanggar  dan  mengakibatkan  kerugian  pasien,  maka  tenaga medis  tidak  bisa  menghindarkan  diri  dari  tuntutan  pasien.  Dengan  demikian  standar pelayanan medis tidak hanya berfungsi untuk membatasi otonomi profesi tenaga medis, tapi juga dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi tuntutan hukum.

## KESIMPULAN
1. Dasar pertimbangan ditetapkannya standar pelayanan medis nasional adalah untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya  bagi  masyarakat  Indonesia.  Hak  atas  kesehatan  ini  telah  dijamin oleh  UUD  RI  1945,  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Profesi  Kedokteran,  UU  No.  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  peraturan  lain  yang  terkait,  termasuk  telah diakomodir oleh berbagai konvensi Internasional.
2. Seorang dokter yang bertugas memberikan  pelayanan kesehatan, sekalipun  di satu pihak mempunyai otonomi profesi, namun di lain pihak kemandirian tersebut perlu dibatasi dengan berbagai aturan mulai dari aturan intern berupa kode etik profesi, standar profesi dan standar pelayanan medis maupun aturan-aturan hukum. Standar pelayanan medis ini merupakan hukum yang mengikat para pihak yang berprofesi di bidang  kesehatan,  yaitu  untuk  mengatur  pelayanan  kesehatan  dan  mencegah terjadinya kelalaian staf medis dalam melakukan tindakan medis.

## Daftar Pustaka
Achdiat, Chrisdiono M, Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007.
Ameln, Freed, Kapita Selekta Hukum Kedokteran , Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991.
Bix, Brian, Jurisprudence: Theory and Context, London: Sweet & Maxwell, 2012.
Bentham, Jeremy, Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2010.
Barnett, Randy E, The Structure Of Liberty, Justice and The Rule Of Law , New York: Oxford University Press, 1998.
Cassese,  Antonio, Hak  Asasi  Manusia  Di  Dunia  Yang  Berubah ,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2005.
Christoffel, Tom, Health And The Law, The Free Press, New York, 1985.
Effendi,  Mashuri., Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Fuady,  Munir., Sumpah  Hipocrates  (Aspek  Hukum  Malpraktek  Dokter) ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2005.
Garner, Bryan A, (Editor in Chief), Black Law Dictionary, Ninth Edition, West A Thomson Reuters Business, 2009.
Garrow, David. J., Liberty & Sexuality, The Right to Privacy and The Making Of Roe and Wade, New York: MacMillan Publishing Company, 1994.
Campbell, EnidCs, Legal Research, Materials and Methods, Sydney: LBC Information Service, 1996.
Erwin,  Muhamad, Filsafat  Hukum  ‘Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum’ ,  Cet.  ke-3,  Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
Feibleman, James. K, Justice, Law and Culture , Martinus Nijhoff Publisher, , 1985.
Fletcher, Goerge. P, Basic Concepts of criminal Law , Nedherland: Oxford University Press, 1998.
Francoeur, Robert T., Biomedical Ethics, A Guide to Decision Making, New York: A Wiley Medical Publication, 1983.
Golding, Martin P.and William A Edmundson (ed), The Blackwell Guide to The Philosophy of Law and Legal Theory, Australia: Blackwell Publishing, 2005.
Greene, Brendan, Essential Medical Law, London: Cavendish Publishing, 2001.
Garner, Bryan.A., Blacks Law Dictionary, Seven Edition, Minn: West Group, St Paul, 1999.
Hamdani, Nyowito, Ilmu Kedokteran Kehakiman, edisi II, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1992.
Hadjon, Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Peradaban, 2007. Hart, H.L.A., Konsep Hukum (The Concept Of Law) , Penerjemah M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2011.
Hanafiah Jusuf dan Amir Amri, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan , Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009.
Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. Jacobalis,  samsi, Pengantar  tentang  Perkembangan  Ilmu  Kedokteran,  etika  Medis,  dan Bioetika , Jakarta: Sagung Seto, 2005.
Kassim,  Putri  Namie  Jahn, Law  and  Ethics  Relating  to  Medical  Profession, Malaysia:
International Law Book Services, 2007.
Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum dan Masalah Medik , Surabaya: Airlangga University Press, 1982
Koeswadji,  Hermien  Hadiati  (ed),  Soeharyo,  Haryono  Mintaroem  dan  Woerjaningsih, Kejahatan  Terhadap  Nyawa,  Asas-Asas,  Kasus  dan  Permasalahannya, Surabaya: Sinar Wijaya, 1984.
Leenen  dan  Lamintang, Pelayanan  Kesehatan  dan  Hukum ( Suatu  Studi  Tentang  Hukum Kesehatan) , Bandung: Bina Cipta, 1991
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010.
__________, Pengantar Ilmu Hukum, Cet 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif hukum dan Masyarakat , Bandung: Refika Aditama, 2009.
__________, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit Semarang: Universitas Diponegoro, 1997.
Mijn, Van Der, Issues Of Health Law, Tim Pengkajian Hukum Kesehatan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan PERHUKI dan IDI, 1984.
Marmoir,  Andrei, Interpretation  and  Legal  Theory, Revised  Second  Edition,  Oxford  and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005.
Murphy,  Mark.  C., Philosophy  of  Law  The  Fundamental, Australia:  Blackwell  Publishing, 2007.
Muhammad, Abdulkadir., Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Mertokusumo, SudikNo. , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2008.
Muchtar,  Masrudi., Bidan  dan  Dinamika  Hukum  Kesehatan  Reproduksi  di  Indonesia , Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.
Marpaung,  Leden, Unsur-Unsur  Perbuatan  Yang  Dapat  Dihukum ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 1991.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
Soeparto,  Pitono  etall  (Ed), Etik  dan  Hukum  di  Bidang  Kesehatan ,  Surabaya:  Airlangga University Press, 2006.
Saleh, Ruslan., Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , Jakarta: Aksara Baru, 1981.
Seran,  Marcel  dan  Anna  Maria  Wahyu  Setyowati, Dilema  Etika  dan  Hukum  Dalam Pelayanan Medis, Bandung: Mandar Maju, 2010.
Sandel, Michael J., Justice A Reader, New York: Oxford University Press, 2007.
Sasangka Hari, Adnan Sagita, Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju.
Sidharta,  B.Arief, Refleksi  Tentang  Hukum  (Pengertian-Pengertian  Dasar  Dalam  Teori Hukum) , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011.
Triwibowo, Cecep., Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.