## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan Ambololi di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)
1) Program Studi Perencanaan Wilayah Pascasarjana UHO
2) Fakultas Pertanian UHO,
3) Fakultas Pertanian UHO,

## ABSTRACT
“Implementation of Sosial Forest Management Program (A Case Study of Sosial Forest of Ambololi Village at Subdistriet of Konda in South Konawe Regency, “ Supervised by  R. Mar- suki  Iswandi  and  Hasbullah  Syaf.  This  study  aimed  analyze  the  implementation  of  sosial  forest management program and factors that affected it in Ambololi village, subdistrict of Konda, South Konawe  regensy.  The  study  was  conducted  at  HKm  in  Ambololi  village,  subdistrict  of  Konda, South Konawe regensy , by using a descriptive  method.  Total of respondents  was 45, or 30% of the  management  of  HKm  (151  people)  which  were  drawn  using    a  random  sampling  technique. Results of the study showed that, according  to local people, the implementation of Ambololi so- sial forest  management  program had been generally understood, and it has also been successfully realized.  However, there remained some technical  glitches  in the implementation of the program so that some   suggestions and  feedbacks  from the society  needed to be attended to.  Among the factors which affected the implementation of the social forest management  program were lack  of socialization, causing people’s knowledge of HKm  Ambololi  and prevailing rules to stay limited, some governmental aids had been too late to assist in the implementation of the program, mentor- ing and monitoring had been less  than maximum, budget for keeping the program operational had been limited, and issuances of some permits had to go through a very long process.
Keywords: implementation, program, HKm

## ABSTRAK
Implementasi  Program  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (Studi  Kasus  Hutan  Ke- masyarakatan Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan). Dibimbing oleh R. Marsuki  Iswandi dan Hasbullah  Syaf. Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  implementasi program  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  di  Desa Ambololi,  Kecamatan  Konda,  Kabupaten  Konawe  Selatan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  HKm Desa  Ambololi  Kecamatan  Konda  Kabupaten  Konawe  Selatan,  menggunakan  metode  deskriptif. Jumlah responden adalah 45 orang yaitu 30% dari jumlah pengelola HKm (151 orang) yang dipilih menggunakan  teknik random  sampling. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  pro- gram pengelolaan HKm Ambololi menurut masyarakat setempat, sebagian besar cukup dipahami, cukup  terealisasi  dan  cukup  berhasil.  Namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  teknis  dalam pelaksanaan  program  di  lapangan  sehingga  perlu  memperhartikan  beberapa  saran  dan  masukan yang diajukan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pengelolaan HKm  Ambololi  yaitu  kurangnya  sosialisasi  sehingga  tingkat  pengetahuan  masyarakat  tentang HKm  Ambololi dan peraturan perundang-undangan  masih rendah, beberapa bantuan   pemerintah dalam  rangka  pelaksanaan  program  pengelolaan  mengalami  keterlambatan,  pengawasan,  pen- dampingan dan pemantauan belum maksimal, permodalam untuk operasional belum memadai dan beberapa pengurusan perizinan harus melalui proses yang cukup panjang Kata Kunci : Implementasi, Program, HKm.

## PENDAHULUAN
Hutan  kemasyarakatan  (HKm)  meru- pakan  suatu  sistem  pengeloaan  hutan  oleh masyarakat desa sekitar hutan yang ditujukan untuk  mendukung  kehidupan  dan  kesejahter- aan  dengan  tetap  memperhatikan  kelestarian hutan  (Wardoyo,  1997).  Dengan  kata  lain bahwa  maksud  dari  pelaksanaan  hutan  ke- masyarakatan  adalah  pemberdayaan  dan pemberian  kepercayaan  kepada  masyarakat setempat  yang  tinggal  didalam  sekitar  kawa- san  hutan  untuk  mengusahakan  hutan  negara sesuai  dengan  kebutuhan,  kemampuan  dan pengetahuan  sehinga  kelestarian  sumberdaya hutan  dapat  dipertahankan.  HKm  ditetapkan oleh  pemerintah  pada  masing-masing  wila- yah.
Pelaksanaan  HKm  secara  nasional  te- lah  dikembangkan  pada  22  propinsi  dengan luas  keseluruhan  sekitar    448.217  Ha  yang terdiri  dari  areal  usulan  penetapan  wilayah HKm  (162.112,91  Ha),  areal  pembangunan HKm (208.327) Ha), areal kerja sosial forest- ry (55.420 Ha) dan areal  yang diberi  izin se- mentara  (62,357  Ha).  Total  kelompok masyarakat yang terlibat pada kegiatan HKm adalah  515  kelompok  (Media  DAS,2007). Salahsatu  provinsi  yang  telah  melaksanakan HKm  adalah  Sulawesi  Tenggara,  tepatnya  di desa  Ambololi,  Kecamatan  Konda,  Kabupat- en  Konawe  Selatan.  Hutan  Kemasyarakatan tesebut  di  kelola  oleh  gabungan  kelompok tani  (Gapoktan)  Teporombu  berdasarkan  Su- rat  Keputusan  Bupati  Konawe  Selatan  Izin Usaha  Pemamanfaatan  Hutan  Kemasyara- katan  (IUPHKm)  Nomor  :  522-II/916/2012 tanggal 6 Desember 2012, dengan luas kelola 160  Ha  terdiri  atas  60  Ha  hutan  lindung  dan 100Ha  Hutan  Produksi  dengan  jumlah  ang- gota 151 KK.
Dalam perjalanannya. Pengelolaan hu- tan kemasyarakatan  Ambololi  belum  menun- jukkan  manfaat  yang  signifikan  khususnya pada  masyarakat  pengelola  disekitar  lokasi. Banyak  hal  yang  diduga  menjadi  faktor penyebab  belum  maksimalnya  pengelolaan dan  manfaat  yang  diperoleh  oleh  masyarakat pengelola  berupa  kurangnya  pemahaman masyarakat tentang konsep hutan kemasyara- katan  termasuk  program-program  pengel- olaan didalamnya. Zainal (2007)
mengemukakan  bahwa  beberapa  faktor  yang menyebabkan belum berhasilnya pelaksanaan
HKm untuk dapat  mensejahterakan  masyara- kat  di  sekitar  hutan  antara  lain  adalah  luas
garapan  yang  tidak  sesuai  dengan  jumlah peserta,  sistem  usaha  tani  yang  masih  seder- hana  dan  subsistem,  kemampuan  swadaya masyarakat yang relatif kecil karena hasilnya kurang  bagus  dan  lebih  cenderung  ke  tana- man  semusim,  belum  ada  jaminan  kepastian hukum  dan  kepastian  usaha  dari  pemerintah, serta pengelolaan masih on  farm dan belum memperhatikan  input  pasca  panen  dan pemasaran sehingga nilai tambah kecil.
Untuk mengetahui implementasi pengelolaan  HKm  Ambololi  perlu  dilakukan kajian  termasuk  untuk  mengetahui  faktor- faktor yang mempengaruhinya untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implemen- tasi program pengelolaan tersebut. Hasil studi dapat dijadikan sebagai suatu bentuk evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan program pengelolaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  HKm Ambololi  Kecamatan  Konda,  Kabupaten Konawe  Selatan.  Jenis  penelitian  adalah penelitian  kualitatif  dengan  metode  easar penelitian  adalah  deskriptif.  Penelitian  ini berlangsung  selama  3  (tiga)  bulan  yakni  bu- lan  Januari-Maret  2016.  Populasi  penelitian ini  yaitu  seluruh  kepala  keluarga  pengelola hutan kemasyarakatan Desa Ambololi,
Kecamatan  Konda,  Kabupaten  Konawe  Se- latan,  sebanyak  151  KK  (Surat  Keputusan Bupati  Konawe  Selatan  tentang  Izin  Usaha Pemenfaatan  Hutan  Kemasyarakatan).  IU- PHKm  nomor  :  522-II/916/2012  tanggal  6 Desember 2012), sedangkan sample penelitian ini yaitu 30 % dari jumlah populasi (45 orang) yang diambil menggunakan teknik random sampling. Data
dikumpulkan menggunakan  teknik  observasi  pasif,  wa- wancara  semi  terstruktur  dan  audio  Visual. Data  yang  dikumpulkan  kemudian  dianalisis dengan  teknik  deskriptif  kualitatif  yang didukung kajian teori. Setelah masing-masing bidang kajian dianalisis, dilakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Pengelolaan HKm Ambololi Hasil  wawancara  diperoleh  informasi beberapa  program  pengelolaan  HKm  Ambo- loli yaitu :
1. Pemberian  Izin  Pengelolaan  hutan  ke- masyarakatan oleh Bupati
2. Pengelolaan  HKm  yang  dilakukan  secara berkelompok.
3. Pemberian  Bibit  Tanaman  Kayu-kayuan dan MPTS kepada masyarakat (Pengelola HKm)
4. Pemberian  Pelatihan  pengelolaan  hutan dan  budidaya  tanaman  kayu-kayuan  dan MPTS.
5. Aktif  dalam  penanaman  hutan  kayu- kayuan  dan  MPTS  disekitar  dan  didalam lokasi HKm.
Pemahaman  Masyarakat  terhadap  Program Pengelolaan HKm
Hasil  wawancara  masyarakat  diperoleh informasi  tingkat  pemahaman  masyarakat terhadap  program  pengelolaan  HKm  Ambo- loli  selengkapnya  sebagaimana  disajikan  pa- da tabel I.
Tabel  1.  Tingkat  Pemahaman  Masyarakat  terhadap
Program Pengelolaan HKm Ambololi No Tingkat Pemahaman Jumlah % 1 Sangat Paham 4 9 2 Cukup Paham
21 47 3 Kurang Paham 11 24 4 Tidak Paham 9 20 Total 45 100 Sumber : Data primer, 2016 Sebagian besar (47%) responden pengelola  HKm  Ambololi  cukup  paham dengan  program  pengelolaan  HKm  yang  di kelolanya  tersebut.  Terdapat  24%  dan  20% yang  kurang  paham  dan  tidak  paham  dan hanya 9% yang sangat paham.

## Realisasi program pengelolaan HKm
Realisasi program pengelolaan merupakan  salahsatu parameter  yang  sangat erat  kaitanya  dengan  implemantasi  program pengelolaan  HKm  Ambololi.  Realisasi program pengelolaan HKm  Ambololi dalam hal ini didasarkan pada penilaian masyarakat pengelola HKm itu sendiri. Hasil wawancara responden mengenai  realisasi  program pengelolaan  HKm  Ambololi  selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel  2.  Tingkat  Realisasi  Program  Pengelolaan  HKm

## Ambololi
No Tingkat Realisasi Program Jumlah % 1 Sangat Terealisasi 2 4
2 Cukup Terealisasi 28 62 3 Kurang Terealisasi 13 29 4 Tidak Terealisasi 2 4 Total 45 100 Sumber : Data primer, 2016 Sebagian  besar  (62%)  responden menyatakan bahwa realisasi program pengelolaan HKm Ambololi cukup terealisasi,  kemudian  29%  menyatakan kurang  terealisasi  dan  masing-masing  2% responden menyatakan sangat terealisasi dan tidak terealisasi .

## Tingkat  keberhasilan  implementasi program pengelolaan HKm
Tingkat  keberhasilan  implemantasi program pengelolaan HKm Ambololi sangat penting  diketahui  untuk  digunakan  sebagai bahan  evaluasi  pengelolaan.  Berdasarkan wawancara  dengan  responden  diperoleh informasi tingkat keberhasilan implementasi program  pengelolaan  HKm  Ambololi  me- nurut responden sebagaimana disajikan pada Tabel 3.
Tabel  3.  Tingkat  Keberhasilan  Implementasi  Program  Pengel- olaan HKm Ambololi No Tingkat Keberhasilan Jumlah % 1 Sangat Berhasil 0 0 2 Cukup Berhasil 30 67 3 Kurang Berhasil 15 33 4 Tidak Berhasil 0 0 Total 45 100 Sumber : Data primer, 2016
Berdasarkan tingkat keberhasilan, 67% responden  menyatakan  bahwa  implementasi program pengelolaan HKm  Ambololi cukup berhasil  dan  33%  responden  menyatakan kurang berhasil.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi  program  pengelolaan  HKm Ambololi Program pengelolan HKm tidak sepenuhnya  dapat  diimplentasikan  dengan baik.  Hal  ini karena adanya  beberapa faktor yang  mempengaruhi  berupa  kendala  imple- mentasi.  Identifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi  implementasi  program  pen- gelolaan HKm Ambololi diketahui dari hasil wawancara  dengan  masyarakat  pengelola. Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi
implementasi  program  pengelolaan  HKm
Ambololi  selengkapnya  sebagimana  disa-
jikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengelolaan HKm Ambololi
No Faktor Jumlah % 1 Kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pengetahuan masyarakat tentang HKm Ambololi dan peraturan perundang-undangan masih rendah. 13 29 2 Beberapa bantuan  pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan mengalami keterlambatan. 11 24 3 Pengawasan, pendampingan dan pemantauan belum maksimal. 10 22 4 Dalam pelaksanaan pengelolaan HKm Ambololi, permodalan belum memadai. 6 13 5 Beberapa pengurusan perizinan harus melalui proses yang cukup panjang. 5 11 Total 45 100 Sumber : Data primer, 2016
Hasil survey  menunjukkan bahwa 29% responden  menyatakan  bahwa  faktor  yang mempengaruhi  implementasi  program  HKm Ambololi adalah kurangnya sosialisasi sehingga  tingkat  pengetahuan  masyarakat tentang  HKm  Ambololi  dan  peraturan perundang-undangan  masih  rendah.  Hal  ini memegang peranan penting mengingat bahwa segala  bentuk  pengelolaan  yang  dilakukan dalam  HKm  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain faktor tersebut, terdapat 11% responden yang menyatakan  bahwa  kendala  lainnya  adalah panjangnya  proses  pengurusan  perizinan

## HKm.

## Saran  dan  masukan  responden  dalam pengelolaan HKm Ambololi
Dalam  rangka  peningkatan  implemen- tasi  program  pengelolaan  HKm  Ambololi maka  diperlukan  saran  dan  masukan  dari masyarakat  pengelola  HKm.  Hasil  wa- wancara  diperoleh  saran  dan  masukan masyarakat  untuk  perbaikan  dan  pening- katan  implementasi  program  pengelolaan HKm Ambololi yaitu sebagaimana disajikan pada Tabel 5.
Tabel  5.  Saran  dan  Masukan  Masyarakat  untuk  Perbaikan  dan  Peningkatan  Implementasi  Program  Pengelolaan   Hkm
Ambololi No Saran dan masukan Jumlah % 1 Beberapa bantuan pemerintah perlu disampaikan tepat pada waktunya. 11 24 2 Dalam pengelolaan HkmAmbololi diperlukan bantuan dana dari pemerintah. 9 20 3 Proses perizinan harus dipersingkat. 7 16 4 Perlu optimalisasi pelibatan seluruh anggota kelompok pengelola HKm. 6 13 5 Perlu adanya penyuluh dan tenaga teknis tentang HKm sebagai pendamping lapangan. 5 11 6 Sedapat mungkin seluruh anggota kelompok pengelola dilibatkan dalam penyuluhan dan pelatihan-pelatihan. 5 11 7 Sosialisasi harus terus dilakukan berhubung masih banyaknya masyarakat dan anggota kelompok pengelola yang belum paham tentang HKm Ambololi. 2 4 Total 45 100 Sumber : Data primer, 2016 Sebagian  besar  responden  (24%) memberikan  saran  dan  masukan  bahwa beberapa  bantuan  pemerintah  dalam  rangka menunjang implementasi program pengelolaan HKm Ambololi, harus disampaikan  tepat  pada  waktunya  kepada pengelola  HKm.  Kemudian  ada  sebagian kecil (4%) yang memberikan saran masukan berupa  perlunya  pelaksanaan  sosialisasi yang terus-menerus karena banyaknya
anggota  pengelola  yang  belum  paham tentang HKm Ambololi.
Hutan  kemasyarakatan  merupakan suatu  program  pemerintah  dalam  rangka pengembangan dan pemberian akses kepada masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  untuk menjamin  kelestarianya  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat yang  berada  disekitar  dan/atau  di  dalam
kawasan  hutan.  Maksud  program  HKm lainnya  adalah  untuk  membuka  lapangan kerja sehingga menekan tingkat pengagguran.
HKm Ambololi merupakan salah satu HKm  yang  terletak  di  Desa  Ambololi,  Ke- camatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dengan luas 160 Ha, terdiri atas 100 Ha hu- tan produksi dan 60 Ha hutan lindung. HKm Ambololi  tersebut  dikelola  oleh  Gapoktan Teporombu dengan jumlah anggota 151 KK yang  semuanya  adalah  masyarakat  Desa Ambololi  dengan  karakteristik  yang  berva- riasi  dalam  hal  usia,  jenis  kelamin,  su- ku/etnis,  pendidikan,  jabatan  dalam  masya- rakat,  jenis  pekerjaan,  pendapatan,  jumlah tanggungan,  status  tempat  tinggal  dan  kon- disi  tempat  tinggal  serta  lama  ting- gal/berdomisili di daerah tersebut.
Karakteristik masyarakat  pengelola HKm  Ambololi  deketahui  berdasarkan  hasil survey  dan  wawancara  dengan  sejumlah anggota  pengelola  yang  merupakan  reson- den/sampling  penelitian.  Sebagian  besar pengelola  HKm  Ambololi  telah  berusia  tua (47-57 tahun)  dengan  jumlah  laki-laki  lebih banyak  daripada  perempuan.  Faktor  usia tersebut  mempengaruhi  tingkat  pemahaman dan  pengetahuan  tentang  program  pengelo- laan  HKm  serta  mempengaruhi  tenaga  dan kemampuan dalam pengelolaan.
Secara  sosial,  kekerabatan  pengelola HKm  Ambololi  sangat  erat  hal  ini  karena sebagian  besar  anggota  pengelola  tersebut memiliki  kesamaan  suku/etnis  yakni  Etnis Tolaki  yang  merupakan  etnis  asli  masyara- kat  Desa  Ambololi.  Sebagian  kecil  adalah Etnis  Muna  yang  hadir  dalam  masyarakat Desa  Ambololi  karena  adanya  hubungan pernikahan.  Homogenitas  etnis/suku  terse- but  merupakan  potensi  yang  dapat  men- dukung  implementasi  program  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  karena  pada  masyarakat yang  homogen  termasuk  dalam  hal  su- ku/etnis,  komunikasi  dan  sosialisasi  lebih mudah dikelola dan disampaikan.
Sebagian  besar  anggota  pengelola HKm Ambololi berpendidikan SMA dengan aktivitas  utamanya  adalah  bertani  termasuk bertani  tanaman  kayu  yang  merupakan  sa- lahsatu program pengelolaan HKm Ambolo- li.  Jenis  tanaman  kayu  yang  dibudidayakan berupa  sengon  dan  jati.  Tanaman  lainnya yang  dibudidayakan  yaitu  durian,  nangka, kakao dan kelapa sawit. Dari beberapa  hasil
tanaman yang dibudidayakan  tersebut,
mampu  meningkatkan  pendatanya.  Hasil survey  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar anggota pengelola HKm  Ambololi  memiliki pendapatan Rp.2.500.000-Rp.3.500.000.
Menurut  mereka,    jumlah  tersebut  telah cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupa dengan jumlah tanggungan 3-6 orang.
Dari  penghasilan  yang  diperoleh  nam- pak  pada  status  dan  kondisi  tempat  tinggal mereka.  Sebagian  besar  anggota  pengelola HKm  Ambololi  tinggal  di  rumah  sendiri, hanya sebagian kecil yang menumpang. Un- tuk  kondisi  tempat  tinggal,  sebagian  besar anggota pengelola HKm  Ambololi  memiliki tempat tinggal dengan kondisi permanen.
Dalam  penyelenggaraan  pengelolaan HKm  Ambololi,  terdapat  beberapa  program yang  dikelurkan  dan  disepakati  bersama antara pemerintah dalam  hal  ini  melalui Di- nas  Kehutanan  Kabupaten  Konawe  Selatan dengan  masyarakat  dalam  hal  ini  pengelola HKm  Ambololi  yang  tergabung  dalam Gapoktak Teporombu. Program pengelolaan HKm  Ambololi  berupa  konservasi  hutan untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan. Kebijalan  tersebut  merupakan  salah  satu tujuan  utama  yang  termuat  dalam  konsep HKm.  Konservasi  hutan  yang  telah  dila- kukan  berupa  penanaman  pohon  atau  tana- man  hutan/tanaman  kayu.  Masyarakat  yang menanam  tanaman  kayu,  sebelumnya  dibe- rikan  pendidikan  dan  pelatihan  tentang pembibitan  dan  teknik  budidaya  secara umum.  Selain  itu  pemerintah  juga  mem- berikan  bantuan  bibit  untuk  mempercepat terlaksananya program tersebut.
Program  pengelolaan  HKm  Ambololi berikutnya  adalah  dengan  mengontor  dan melarang  penebangan  pohon  atau  peramba- han  hutan  yang  dilakukan  tanpa  izin  dalam wilayah  HKm.  Dalam  melakukan  pen- golahan  hasil  hutan  karus  melalui  presedur sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Dalam hal ini sebe- lum  dilakukan  pengolahan  hutan  harus meyelesaikan  proses  perizinan  berupa  izin pengolahan  kayu.  Hal  ini  dimaksudkan  un- tuk  memudahkan  pengawasan  pengeolahan yang  akan  dilakukan  dan  memastikan kontribusi  pembayaran  pajak  yang akan disampaikan oleh pengelola.
Dengan  dilaksanakanya  pengelolaan HKm sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,  kelastarian  hutan  dapat  diper-
tahankan. Program pengelolaan HKm
lainnya yaitu pemanfaatan hasil hutan hanya untuk kebutuhan ekonomi, melakukan pencegahan  terhadap  pihak-pihak  lain  yang merambah  hutan,  memberikan  pendidikan dan  pelatihan  penyelamatan  hutan  terhadap anggota masyarakat pengelola HKm.
Saat  ini  telah  dimulai  penggagasan pembentukan  komunitas  masyarakat  ber- dasarkan  asal-usul  leluhur  secara  turun temurun  pada  masyarakat  di  wilayah  HKm Ambololi  yang  merupakan  wilayah  adat. Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran dalam  wilayah  HKm  terus  ditingkatkan. Namun  demikian  peran  serta  masyarakat sangat dibutuhkan  untuk penegakan  hukum. Oleh  karena  itu  penegak  hukum  mendorong agar  masyarakat  bekerjasama  utuk  aktif  da- lam  melaporkan  kepada  yang  berwenang bila  melihat  pihak  lain  yang  merambah  dan masuk ke dalam wilayah HKm tanpa izin.
Bentuk  nyata  implementasi  kebijana pengelolaan  HKm  Ambololi  yaitu  telah diterbitkanya  izin pengelolaan hutan kepada pengelola  HKm  oleh  Bupati  Konawe  Se- latan,  dimana  dalam  pengelolaan  HKm  dil- akukan  secara  berkelompok.  Selanjutnya yaitu  bantuan  bibit  tanaman  kayu  telah  ter- salurkan kepada masyarakat pengelola HKm yang  sebelum  itu  telah  dilakukan  pelatihan pengelolaan  hutan  dan  budidaya  tanaman kayu  sehingga  masyarakat  memiliki  ket- erampilan  dan  lebih  aktif  dalam  penanaman hutan  kayu  di  sekitar  dan  di  dalam  lokasi HKm Ambololi.
Dengan terselenggaranya beberapa program  pengelolaan  HKm  Ambololi,  pem- ahaman  masyarakat  tentang  HKm  semakin meningkat.  Sebagian  besar  masyarakat cukup  paham  dengan  HKm  Ambololi.  Hal ini  didukung  oleh  tingkat  pendidikan masyarakat  pada  umumnya  adalah  SMA bahkan  sampai  diploma/S1.  Pemahaman terhadap  HKm  merupakan  salahsatu  faktor pendukung  implementasi  program,  semakin tinggi  tingkat  pemahaman  implementasi program  semakin  baik.  Masyarakat  dengan tingkat pemahaman cukup, diharapkan dapat memberikan  pemahaman  kepada  anggota masyarakat  lainnya  yang  kurang  dan  tidak paham.
Implementasi program pengelolaan HKm  Ambololi  dapat  dilihat  dari  beberapa program  yang  terselenggara  dan  hal  itu dapat  diketahui  dari  masyarakat  sekitar
pengelola  HKm  itu  sendiri.  Sebagian  besar masyarakat  menyatakan  bahwa  realisasi program pengelolaan HKm  Ambololi cukup terealisasi  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa HKm  sepenuhnya  telah  dikelola  oleh masyarakat  sendiri,  telah  tersedianya  lahan HKm sesuai target dan pada seluruh wilayah HKm  telah  ditanami  tanaman  kayu  dan  izin pengolahan HKm juga telah diterbitkan oleh Bupati Konawe Selatan.
Tingkat  realisasi  program  pengelolaan HKm  Ambololi  dinilai  kurang  dan  tidak terealisasi  dengan  baik.  Penilaian  tersebut adalah  menurut  sebagian  kecil  masyarakat. Hal  ini  karena  adanya  beberapa  program atau  program  yang  belum  terselenggara dan beberapa bantuan berupa bibit tanaman kayu belum tersalurkan. Hal ini merupakan masu- kan  untuk  perbaikan  implementasi  program pengelolaan HKm Ambololi.
Berdasarkan tingkat keberhasilan  im- plementasi  program,  sebagian  besar  menya- takan  bahwa  implementasi  program  penge- lolaan  HKm  Ambololi  cukup  berhasil.  Ben- tuk  keberhasilan  tersebut  dapat  dilihat  dari diterbitkanya  izin  pengolahan  HKm  oleh kelompok  masyarakat  sendiri  sesuai  keten- tuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, tersedianya lahan dan saat ini terlah ditanami. Akibat dari semua itu memberikan peningkatan  penghasilan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Pendapatan  masyarakat  penge- lols  HKm  Ambololi  sebagian  besar  yaitu Rp.2.500.000-Rp.3.500.000/bulan, bahkan beberapa orang memiliki pendapatan sebesar Rp.4.500.000-Rp.5.500.000/bulan.  Dengan jumlah  pendapatan  tersebut,  sebagian  besar masyarakat  tinggal  dirumah  sendiri  dengan kondisi rumah permanen. Hal ini menunjuk- kan  bahwa  program  pengelolaan  HKm  Am- bololi telah sesuai yang diharapkan. Nandini (2013)  mengemukakan  bahwa  pelaksanaan HKm  bermaksud  untuk  menjaga  kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan mas- yarakat  disekitar  hutan  produksi  dan  hutan lindung.
Implementasi program pengelolaan HKm  Ambololi  terus  ditingkatkan  untuk meningkatkan  kesejahtaraan  masyarakat. Salahsatu upaya yang dilakukan adalah den- gan  mengkaji  beberapa  faktor  yang  mem- pengaruhi  implementasi  program  pengelo- laan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  im- plementasi  program  pengelolaan  HKm  Am- bololi  pada  umumnya  merupakan  kendala
yang  bersifat  teknis.  Faktor-faktor  tersebut berupa  kurangnya  sosialisasi  sehingga  ting- kat  pengetahuan  masyarakat  tentang  HKm
Ambololi dan peraturan perundang- undangan  masih  rendah,  beberapa  bantuan dari  pemerintah  dalam  rangka  pelaksanaan program  pengelolaan  mengalami  keterlam- batan,  pengawasan,  pendampingan  dan pemantauan  belum  maksimal,  permodalan pengelolaan  belum  memadai  dan  beberapa pengurusan  perizinan  harus  melalui  proses yang cukup panjang.
Sosialisasi  HKm  Ambololi  hanya  di- laksanakan  pada  awal  pembentukan,  itupun tidak  diikuti  oleh  semua  anggota  pengelola. Hal  ini  mengakibatkan  kesulitan  dalam  pe- laksanaan  HKm  karena  beberapa  peraturan perundang-undangan  terkait  HKm  kurang dipahami.  Untuk  mengetasi  masaalah  ini yang  diharapkan  adalah  pendamping  lapan- gan. Namun demikian kenyataan dilapangan pendampingan  termasuk  pengawasan  belum berjalan maksimal.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi implemntasi  program  pengelolaan  HKm Ambololi,  sejalan  dengan  pendapat  yang dikemukakan  Suwarti, et  al .  (2015)  bahwa faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan HKm ataupun Hutan Desa terdiri atas faktor ekologis  yaitu  hambatan  alam  dan  kondisi geografis.  Faktor  sosial  berupa  keterbatasan kesadaran  dan  pengetahuan  dalam  pengelo- laan  hutan  dan    faktor  ekonomis  karena kurangnya  anggaran  pendampingan  dan  mo- dal dalam pengelolaan hutan. Kamudian Pau- zi, et  al. (2015)  juga  mengemukakan  bahwa faktor  penghambat  dari  implementasi  pro- gram  pengelolaan  HKm  yaitu  peraturan  dae- rah  belum  dijabarkan  dalam  kebijakan  yang lebih  teknis,  adanya  tumpang  tindih  kebija- kan pemerintah, kurangnya sosialisasi kebija- kan,  terbatasnya  sumber  daya  manusia  dan anggaran,  rendahnya  kesadaran  masyarakat akan  aturan,  tidak  adanya  program  pengelo- laan hasil hutan yang inovatif dan banyaknya instansi yang berkepentingan.
Sebagai  pembanding,  dikemukakan  be- berapa  faktor  yang  mempengaruhi    imple- mentasi  program  pengelolaan  HKm  menurut Wilujen (2015)  yaitu proses komunikasi  ber- jalan kurang optimal, sumberdaya yang digu- nakan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  dapat dikatakan  belum  mencukupi,  dalam  imple- mentasi  kebijakan  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  ditetapkan
karena dalam hal sharing pengurus dan ketua HKm  terkesan  menjadi  kelompok  eksklusif. Kemanfaatan sharing juga  belum  mampu meningkatkan  usaha  produktif  karena  masa- lah SDM yang belum mumpuni serta orienta- si  masyarakat  hanya  memprioritaskan  pada hasil  yang  dicapai,  keterlibatan  masyarakat untuk  turut  serta  dalam  kegiatan  HKm kurang.  Pada  aspek  struktur  birokrasi, mekanisme pelaksanaan HKm masih terkesan top-down. Dukungan  kelompok  sasaran (tar- get  group) sangat  diperlukan  sebagai  faktor pendukung  dalam  memberikan  motivasi  dan bantuan baik itu fisik maupun non fisik.
Untuk  mengatasi  beberapa  faktor  yang mempengaruhi pengelolaan HKm Ambololi, masyarakat  memberikan  saran  dan  masuka berupa perlunya evaluasi  mekanisme penya- luran  bantuan  dari  pemerintah  untuk mesyarakat  berupa  bantuan  bibit  agar diberikan  tepat  waktu  mengingat  dalam budidaya  tanaman  sangat  dipengeruhi  oleh faktor  iklim.  Sebagai  contoh,  pemberian bibit  tanaman  kayu  siap  tanam  hendaknya disalukan  menjelang  musim  penghujan bukan pada musim kemarau.
Kebutuhan  modal  saat  ini  dalam pengelolaan HKm Ambololi menurut masyarakat  belum  cukup,  oleh  karena  itu masyarakat  sangat  mengharapkan  adanya solusi  permodalan.  Solusi  permodalan  yang diharapkan  dapat  berupa  bantuan  langsung dari  pemerintah  maupun  berupa  pinjaman dengan  bunga  terjangkau.  Selain  itu,  dalam pengurusan  perizinan  sebaikanya  ada  satu pintu untuk memperpendek mata rantai peri- zinan  sehingga  waktu  dan  biaya  dapat  lebih hemat.  Santoso  (2011)  juga  mengemukakan bahwa  persoalan  permodalan  dan  perizinan sering  terjadi  karena  pemerintah  khususnya pemerintah  daerah  menganggap  bahwa  pen- gembangan  Hutan  Kemasyarakatan  melalui pendekatan  target  adalah  sesuatu  yang  berat, untuk  tidak  mengatakan  kurang  tepat.  Disa- mping  persoalan  anggaran  dan  sumber  daya manusia  di  daerah  yang  terbatas,  juga  per- soalan  tidak  adanya  jaminan  bahwa  lahan- lahan  yang  sudah  diterbitkan  ijinnya  akan tetap  bisa  dipertahankan  fungsinya  sebagai kawasan hutan. Karena itu para pejabat kehu- tanan di daerah pada umumnya hanya menja- lankan  program  Hutan  Kemasyarakatan  dan Hutan Desa sekedarnya saja.
Optimalisasi  pelibatan  seluruh  anggota kelompok  pengelola  HKm  perlu  dilakukan
terhadap  seluruh  anggota  kelompok  penge- lola. Hal ini sesuai dengan pendapat Febria- ni, et al. (2012) yang mengemukakan bahwa hutan  kemasyarakatan  ataupun  hutan  tana- man rakyat merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang membutuhkan partisipasi dan tanggungjawab  dari  masyarakat  lokal  untuk mengelola  hutan  produksi  secara  berkelanju- tan.  Pelibatan  masyarakat  dapat  dilakukan terutama dalam pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan  yang  diselenggarakan. Hal  ini  untuk  meningkatkan  pengetahuan dan pemahaman  masyarakat. Untuk maksud tersebut,  masyarakat  juga  sangat  mengha- rapkan  adanya  penyuluh  dan  tenaga  teknis tentang  HKm  yang  merupakan  pendamping tetap di lapangan.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian implementasi program pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  di  Desa Ambololi,  Kecamatan  Konda,  Kabupaten Konawe  Selatan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Implementasi  program  pengelolaan  HKm Ambololi  menurut  masyarakat  setempat, sebagian besar cukup dipahami, cukup te- realisasi  dan  cukup  berhasil.  Namun  ma- sih  terdapat  beberapa  kendala  teknis  da- lam  pelaksanaan  program  di  lapangan sehingga  perlu  memperhartikan  beberapa saran dan masukan yang diajukan masya- rakat.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  im- plementasi  program  pengelolaan  HKm Ambololi  yaitu  kurangnya  sosialisasi sehingga  tingkat  pengetahuan  masyarakat tentang HKm Ambololi dan peraturan pe- rundang-undangan  masih  rendah,  bebera- pa bantuan  pemerintah dalam rangka pe- laksanaan  program  pengelolaan  menga- lami  keterlambatan,  pengawasan,  penda- mpingan  dan  pemantauan  belum  maksi- mal,  permodalam  untuk  operasional  be- lum  memadai  dan  beberapa  pengurusan perizinan  harus  melalui  proses  yang cukup panjang.

## SARAN
Dalam rangka peningkatan implementa- si  program  pengelolaan  HKm  Ambololi, perlu dilakukan penelitian lebih spesifik pada perilaku  masyarat  pengelola,  dimana  masya- rakat  tersebut  memegang  peranan  penting dalam  menentukan keberhasilan implementa- si kebijaka. Selain itu bagi pemangku kepen-
tingan  dan  penentu  kebijakan  hendaknya mengakomodir  dan  merealisasikan  segala bentuk saran dan masukan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.,  2007.  Peranan  Pamong  Belajar.
Dpdiknas. Jakarta. Anharudin. 2007. Memahami Proses Pengambilan  Kebijakan  Publik.  Na- kertrans. Jakarta.
Awang.  S.  A.,  2002,  Analisis  Hutan  Desa: Bali, Sulawesi Selatan dan Jambi. Java Learning Centre dan Pusat Kajian Hu- tan Rakyat UGM. Yogyakarta. Bandyopadhyay.  K.,  1997.  pH  Dependent Changes  in  The  Optical  Properties  of Carboxylic  Acid  Derivatized  Silver Collaidal  Particeles.  Journal  Colloids and Surfaces. 1 (127) : 221-228.
Beroya.  M.  A.  A.,  2000.  Mengenal  Ling- kungan Hidup. Yakoma. Jakarta.
BPS.  2015.  Kecamatan  Konda  dalam  Ang- ka.Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Konawe Selatan. Konda.
Cangara,  H.,  2004.  Pengantar  Ilmu  Komu- nikasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta Departemen Kehutanan. 2007. Manual Kehu- tanan. Kopkarhutan. Jakarta.
Dephutbun,  1999.  Panduan  Kehutanan  Indo- nesia.  Departemen  Kehutanan  dan Perkebunan  Republik  Indonesia.  Ja- karta.
Djogo.  T,  Sunaryo,  D.  Suharjito  dan  M.  Si- rait.,  2003.  Kelembagaan  dan  Kebija- kan  dalam  Pengembangan  Agrofores- tri. ICRAF. Bogor
Dunn.  W.,  2003.  Pengantar  Analisis  Kebija- kan  Publik.  Gadjah  Mada  University Press. Yogyakarta.
Dwijowijoto. 2003. Kebijakan Publik Formu- lasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi.  PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
Edwars.  1980.  Implementing  Public  Policy.
Congressional Quarterly Inc Washing- ton, D.C.
Effendy.  O.  U.,  1990.  Kepemimpinan  dan Komunikasi. Alumni. Bandung.
____________.,  2002.  Dinamika  Komunika- si. PT. Remadja Karya. Bandung.
Etzioni.  A., 1985. Organisasi-organisasi Mo- dern. UI-Press dan PT Bradjaguna. Ja- karta.
Febriani. D, D. Darusman, D. R. Nurrochmat dan N.  Wijayanto., 2012. Strategi Im- plementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat  di  Kabupaten  Sarolangun, Jambi.  Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan. 2 (9) : 81-95.
Firdaus. A. Y., 2011. Hutan Adat : Tersande- ra  Politik  Kehutanan.  Jurnal  Kehuta- nan Masyarakat. 1 (3) : 32-52.
Ibrahim  J.  T,  A.  Sudiyono  dan  Harpomo.,
2003. Komunikasi dan Penyuluha Per- tanian. Bayu Media. Malang
Kartikasari. L., 2007. Pengaruh Fariabel Fun- damental  Terhadap  Risiko  Sistematik pada  Perusahaan  Manufaktur  yang Terdaftar  di  BEJ.  Jurnal  Akuntansi dan Manajemen. XVIII (1) : 1-8. Koesmono.  1999. Mensejahterakan Masyara- kat  di  Sekitar  Hutan  dengan  Hutan. Majalah Kehutanan. Jakarta.
Levis.  L.  R.,  1996.  Komunikasi  Penyuluhan Pedesaan.  PT  Citra  Aditya  Bakti. Bandung.
Marpaung.  L., 1995. Tindak Pidana terhadap
Hak  atas  Kekayaan  Intelektual.  Sinar Grafika. Jakarta.
Maslow. A. H., 1994. Motivasi dan Kepriba- dian, Teori Motivasi dengan Pendeka- tan  Hierarki  Kebutuhan  Manusia.  PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Media  DAS.  2007.  Perubahan  Paradigma Pembangunan  Kehutanan :  Kerjasama Pusat dan Daerah Sangat  Diperlukan.
Edisi  07/Tahun  I/Desember  2007.  Ja- karta.
Moleong.  L.  J.,  2004.  Metodologi  Penelitian Kualitatif. IKAPI. Bandung. Nandini. R., 2013. Evaluasi Pengelolaan Hu- tan Kemasyarakatan (HKm) pada Hu- tan  Produksi  dan  Hutan  Lindung  di Pulau  Lombok.  Jurnal  Penelitian  Hu- tan Tanaman. 1 (10) : 43-50.
Nawir. A.  A., 2011. Satu Dasawarsa Perjala-
nan Kemitraan Masyarakat- Perusahaan  HTI  di  Indonesia  :  Studi Kasus Finnantara Intiga, Sanggau, Ka- limantan  Barat.  Jurnal  Kehutanan Masyarakat. 1 (3) : 6-31.
Parsons.  W.,  2006.  Public  Policy  Pengantar Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan.
Kencana. Jakarta
Pauzi.  R,  Haselman  dan  S.  Lambali.,  2015. Efektivitas  Pelaksanaan  Kebijakan Pengelolaan Kehutanan Masyarakat di Sekitar  Taman  Nasional  Bantimurung
Bulusaraung Kabupaten Maros. Jurnal Tesis.  Universitas  Hasanuddin.  Ma- kasaar.
Pratikto. R., 1987. Berbagai  Aspek Ilmu  Ko- munikasi.  CV.  Remaja  Karya.  Ban- dung.
Purwasito.  A.,  2001.  Perspektif  Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah. Politi- cal  Laboratory  For  Supporting  For Governance. UNS. Surakarta.
Purwoko.  A.,  2002.  Kajian  Akademis  Hutan Kemasyarakatan.  Paper  Universitas Sumatera Utara. Medan.
Riduwan,  2002.  Skala  Pengukuran  Variabel-
Variabel  Penelitian.  Alfabeta.  Ban- dung.
Sajogyo dan B.B. Siregar., 2002. Belajar Ber- sama Rakyat Banyak dalam Memban- tu  Menata  Kembali  Rumah  Betang  di Kalimantan Tengah. Ekonomi Rakyar. Jakarta.
Salim.  H.,  2004.  Dasar-Dasar  Hukum  Kehu- tanan. Sinar Grafika. Jakarta.
Sanjaya.  W.,  2007.  Strategi  Pembelajaran Berorientasi  Standar  Proses  Pendi- dikan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Santoso.  H.,  2011.  Hutan  Kemasyarakatan dan Hutan Desa : Tafsir Setengah Hati Pengelolaan Hutan  Berbasis Masyara- kat  Versi  Kementerian  Kehutanan  RI. Jurnal  Kehutanan  Masyarakat.  1  (3)  : 53-78.
Setiyoningrum.  H.  S.,  2005.  Sumbangan Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  Be- sama  Masyarakat  Terhadap  Pendapa- tan  Penduduk  Desa  Hutan  diResort Polisi Hutan (RPH) Tengger Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)  Kebonhar- jo Kabupaten Rembang. Skripsi. Juru- san  Geografi,  Fakultas  Ilmu  Sosial, Universitas  Negeri  Semarang.  Sema- rang.
Sitorus. S. R. P., 2001. Pengembangan Sum- berdaya  Lahan  berekelanjutan.  Tarsi- to. Bandung.
____________., 2008. Evaluasi Sumberdaya lahan. Tarsito. Bandung.
Soekartawi. 1988. . Prinsip Dasar Komunika- si  Pertanian.  Universitas  Indonesia. Press. Jakarta.
Soemarwoto. O., 2001. Atur Diri Sendiri Pa- radigma  Baru  Pengelolaan  Lingkun- gan  Hidup.  Gadjah  Mada  University Press. Yogyakarta.
Solichin.  W.  A.,  2004.  Kebijaksanaan  dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. Surakhmad.  1994.  Pengantar  Penelitian  Il- miah  Metode  Teknik.  Tarsito.  Ban- dung Susilowati.  I.,  2007.  Evaluasi  implementasi pengelolaan  hutan  bersama  masyara- kat (PHBM) di KPH Randu Belatung. Jurnal Kehutanan. 3 (2) : 66-78. Sutopo.  H.B.,  2002.  Metodologi  Penelitian Kualitatif. UNS Perss. Surakarta. Suwarti,  M.  S.  Soeaidy  dan  Suryadi.  2015. Implementasi  Perencanaan  Pengelo- laan  dan  Pemanfaatan  Hutan  Desa  di Kabupaten  Gunungkidul.  Jurnal  Uni- trit. 1 (5) : 195-203. Trison.  S  Dan  Y.  Hero.  Hutan  Rakyat  di  In- donesia  Tinjauan  Aspek  Sosial,  Kebi- jakan  dan  Tenurial.  Jurnal  Kehutanan Masyarakat. 1 (3) : 79-92. Wardoyo.  E.,  1997.  Hutan  Kemasyarakatan, Pengelolaan  Hutan  Partisipatif.  PUS- KAP  FISIP  USU,  WIM  dan  Yayasan Sintesa. Medan. Wilujeng,  E.,  2015.  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyara- kat  (PHBM)  dalam  Rangka  Pelesta- rian Hutan Di Kph Blora. Jurnal Kebi- jakan  dan  Manajemen  Publik.  1  (3)  : 1-10. Winarno, B., 2002.  Teori dan Proses Kebija- kan Publik. Penerbit Media Pressindo.
Yogyakarta.
Zainal.  B.,  2007.  Pengalaman  Menyeleng- garakan Hutan Kemasyarakatan
(HKm) di Propinsi Nusa Tenggara Ba- rat (NTB). Bahan Masukan dalam Ke- giatan  Konsultasi  Publik  Draft  Per- menhut  tentang  HKM  dan  Hutan  De- sa. Mataram.