https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## ELEMEN SUKSES PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## ELEMENTS OF SUCCESSFUL APPLICATION OF POPULATION ADMINISTRATION INFORMATION SYSTEM
Safitri Nur Laili, Arimurti Kriswibowo * Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Koresponden email: arimurti.adne@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Banyaknya  jumlah  penduduk  di  Indonesia  membuat  adanya  berbagai  permasalahan  kependudukan.  Salah  satu masalahnya  adalah  persebaran  penduduk  yang  tidak  merata  yang  disebabkan  karena  adanya  urbanisasi  penduduk dari  desa  ke  kota  yang  mengharuskan  masyarakat  untuk  memperbarui  atau  melaporkan  data  kependudukannya. Pembaruan dan pelaporan data kependudukan  dilakukan untuk membuat data kependudukan valid dan masyarakat menjadi  lebih  tertib  administrasi.  Untuk  melakukan  pembaruan  atau pemutakhiran  data kependudukan  pemerintah telah  menerapkan  SIAK  untuk  konsolidasi  yang dapat  membantu  mengenai  pendaftaran  kependudukan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen sukses penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Mojokerto.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Mojokerto  menunjukkan  bahwa  adanya  support  dari  pemerintah  dengan  dibuatnya  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2019  tentang  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan dan sosialisasi kepada birokrat selaku pelaksana SIAK dan sosialisasi kepeda masyarakat. Sedangkan pada capacity dan  value  menunjukkan  dengan  adanya  SIAK  ini  cukup  baik  dalam  penerapannya,  hanya  saja  untuk  infrastruktur masih kurang. Adapun kendala yang ditemui yaitu adanya  troubel pada saat penggunaan SIAK.
Kata kunci : E-Government, Pelayanan Publik, Kependudukan, SIAK.

## ABSTRACT
The large number of people in Indonesia creates various population problems. One of the problems is the uneven distribution  of  the  population  due  to  the  urbanization  of  the  population  from  villages  to  cities,  which  requires people to update or report their population data. Updates and reports on population data are carried out to make population data valid and the public to be more administratively orderly. To update or update population data, the government has implemented SIAK for consolidation which can help with population registration. This study aims  to  determine  the  elements  of  successful  application  of  SIAK  for  NIK  consolidation  and  to  determine  the inhibiting  and  supporting  factors  for  implementing  SIAK  for  NIK  consolidation  at  the  Population  and  Civil Registration  Office  of  Mojokerto  City.  This  study  uses  qualitative  research  with  data  collection  techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the research found at the Population and Civil Registration Office of the City of Mojokerto showed that there was support from the government with the issuance of  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  95  of  2019  concerning  the Population  Administration  Information  System  and  socialization  to  bureaucrats  as  SIAK  implementers  and socialization  to  the  community.  Meanwhile,  the  capacity  and  value  shows  that  the  SIAK  is  quite  good  in  its implementation,  but  the  infrastructure  is  still  lacking.  The  obstacles  encountered  were  the  presence  of  trouble when using SIAK.
Keywords : E-Government, Public Service, Population, SIAK.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  negara  berkembang  yang  me- miliki jumlah penduduk yang sangat besar adalah Indonesia.  Indonesia  merupakan  sebuah  negara kepulauan, yang mempunyai persebaran penduduk yang  tidak  merata.  Salah  satu  akibatnya  adalah munculnya  berbagai  permasalahan  kependudukan seperti  adanya  data  kependudukan  yang  tidak valid.  Apabila  ketidak  validan  data  dibiarkan
begitu  saja,  maka  pertumbuhan  negara  akan semakin sulit. Hal ini yang menjadi pertimbangan pemerintah  untuk  terus  berupaya  dan  bertindak untuk  mengambil  sebuah  kebijakan  terhadap permasalahan kependudukan tersebut.
Dari  uraian  diatas,  kebijakan  dalam  perma- salahan  kependudukan  menjadi  penting  bagi pemerintah  untuk  memperoleh  data  administrasi kependudukan.  Untuk  menyikapi  permasalahan
tersebut,  maka  pemerintah  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  de- ngan  cara melakukan  sosialisasi  untuk  menyadar- kan  pentingnya  meng update data  kependudukan pada  setiap  peristiwa  kependudukan  yang  terjadi. Tujuan  dari  adanya  administrasi  kependudukan yaitu  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sadar dan tertib administrasi. Untuk itu segala informasi mengenai  data  kependudukan  akan  dijadikan  se- bagai  acuan  dasar  dalam  menyelenggarakan  ber- bagai kegiatan dalam pemerintahan, pembangunan, ataupun kemasyarakatan.
Untuk  mendapatkan  catatan  tertulis  dari setiap  kejadian  atau  peristiwa  penting  kependu- dukan,  maka  setiap  warga  negara  harus  men- daftarkan  peristiwa  atau  kejadian  pada  lembaga catatan  sipil.  Catatan  sipil  merupakan  lembaga yang  dibentuk  pemerintah  yang  memiliki  tugas untuk membuat pencatatan, penerbitan, penyimpa- nan,  dan  pemeliharaan  data  kependudukan  se- lengkap  mungkin  pada  setiap  kejadian  penting bagi  status  keperdataan  seorang  warga  negara seperti  kelahiran,  kematian,  perkawinan,  perce- raian, dan penggantian nama.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  diperlukan adanya  pemutakhiran  data  kependudukan.  Pemu- takhiran  data  kependudukan  untuk  saat  ini  dapat dilakukan  melalui  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan  (SIAK).  Sistem  informasi  ini menggunakan  teknologi  sebagai  data  informasi untuk  memberikan  fasilitas  dalam  pengelolaan administrasi  kependudukan  di  tingkat  penyeleng- gara dan juga instansi pelaksana. SIAK juga dapat diartikan  sebagai  kerangka  kerja  data  elektronik yang  disusun  berdasarkan  metodologi  dan  meng- gunakan  standardisasi  khusus  yang  difokuskan pada  penataan  kerangka  kerja  administrasi  di  bi- dang  kependudukan  dengan  tujuan  agar  terlak- sananya  tertib  administrasi  dan  juga  dapat  mem- bantu  petugas  pemerintahan  daerah  khususnya Dispendukcapil  dalam  menertibkan  administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil  (Nugroho  & Warsono,  2012).  Beberapa  pemanfaatan  SIAK  di antaranya  akan  mempermudah  untuk  mencatat seluruh  peristiwa  kependudukan  dan  memperoleh data kependudukan secara cepat dan akurat.
Data  yang  dirangkum  dalam  SIAK  akan diperbarui dan diterbitkan Nomor Induk Kependu- dukan  (NIK)  oleh  pemerintah  pusat.  Segala  data dan  informasi  kependudukan  akan  tersimpan  di database kependudukan.  Dalam  hal  ini  seluruh data yang telah  diperbarui dapat  digunakan  untuk pemanfaatan  perencanaan  kegiatan  pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Adanya pem-
baruan database kependudukan  bertujuan  agar hasil  dari  pembaruan  dapat  dimanfaatkan  secara optimal.  Dengan  diterapkannya  SIAK  secara terpusat  maka  database  kependudukannya  ada  di Server  Ditjen  Dukcapil  Kemendagri  RI  dan  data- base  kependudukan  menjadi  satu  database  (Per- pres  Nomor  39  Tahun  2019  satu  data  Indonesia) sehingga  data  semakin  valid,  aman  dan  Disduk- capil menjadi valid.
Namun  pada  kenyataannya,  masih  terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti adanya ketidaksesuaian data penduduk pemilik NIK, tidak dapat  menggunakan  NIK  untuk  keperluan  peng- administrasian  dikarenakan  NIK  masih  belum online atau  tidak  ter update di  SIAK  data  pusat, dan  juga  data  NIK  ganda. Salah satu  Disdukcapil yang  memiliki  permasalahan  tersebut  adalah  di Disdukcapil  Kota  Mojokerto.  Dalam  hal  ini penulis  masih  menemukan  cukup  banyak  data pengaduan  yang  ditujukan.  Sementara,  Kota  Mo- jokerto  termasuk  kota  kecil  yang  memiliki  luas 0,70  km 2 dengan  jumlah  penduduk  126.404  jiwa (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, 2021). Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  adanya  mas- yarakat yang melapor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota Mojokerto  yang mengeluh- kan  permasalahan  tidak  dapat  menggunakan  NIK sebagaimana  mestinya  untuk  keperluan  adminis- tratif  seperti  pelayanan  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS),  Bank,  Imigrasi,  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  NIK  ganda,  Badan Pusat  Statistik  (sensus  penduduk),  Badan  Perta- nahan  Nasional  (BPN),  Pendaftaran  Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri),  Tabungan  dan  Asu- ransi  Pegawai  Negeri  (Taspen),  Pajak,  Surat  Izin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor  (BPKB),  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil (CPNS),  Prakerja, Simcard ,  Kantor  Urusan  Aga- ma  (KUA),  Bantuan  Pemerintah  untuk  Masya- rakat  (BPM),  Bansos  (Bantuan  Langsung  Tunai, Program Keluarga Harapan), Pendaftaran sekolah, Online  Single  Submission (OSS),  Asuransi,  Pen- daftaran  haji,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN), Keabsahan  Akta  Kelahiran,  Pengurusan  Kartu Keluarga,  Pengurusan  Kartu  Tanpa  Penduduk, Pengurusan  Akta  Lahir,  Pengurusan  Akta  Hilang, Pengurusan  Pembetulan  Akta  Lahir,  Pengurusan Surat  Pindah,  Cek  Domisili.  Terdapat  31  perma- salahan administrasi kependudukan terkait konso- lidasi  NIK.  Berikut  merupakan  data  pelayanan pengaduan di Disdukcapil Kota Mojokerto terkait hal pengaduan NIK pada tahun 2020:
Gambar 1. Laporan Layanan Pengaduan Tahun 2020
Berdasarkan  laporan  data  di  atas,  menun- jukkan  bahwa  masih  terdapat  beberapa  keluhan terkait  NIK  yang  masih  bermasalah  dan  belum bisa  digunakan  untuk  keperluan  pengadminis- trasian.  Pelayanan online yang  disediakan  untuk pengadministrasian  kependudukan  dapat  diakses melalui WhatsApp .  Berikut  merupakan  nomor yang  dapat  dihubungi  untuk  melakukan  penga- duan  terhadap  keluhan  NIK  yang  tidak  dapat  di- gunakan  sebagaimana  mestinya  untuk  keperluan pengadministrasian:
Gambar  2. Nomor  Pelayanan  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto
Seluruh pelayanan administrasi kependudu- kan  dilaksanakan  secara online ini  mulai  dari diberlakukannya  PSBB.  Menurut  Indrajit  dalam Muliawaty  &  Hendryawan,  (2020),  definisi e- government yang  lebih  mudah  bahwa e-govern- ment adalah pemanfaatan inovasi data yang meng- haruskan  pemerintah  untuk  mengubah  hubungan dengan  masyarakat,  dan  pengertian  lain e- government adalah  adanya  pemanfaatan  internet untuk  menyelesaikan  masalah  pada  pemerintahan dan  juga  penyedia  pelayanan  publik  sehingga menjadi  lebih  baik  dan  lebih  berorientasi  pada pelayanan  untuk  masyarakat.  Menurut Indrajit
(2012)  dalam  Chaharani,  Adi,  &  Hasmi (2020) mentyatakan e-government ialah suatu bentuk  aplikasi  pengerjaan  tugas  dan  tata pelaksanaan pemerintahan dengan
menggunakan  bantuan  teknologi  telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Dari beberapa  definisi e-government yang  berbeda  di atas,  dapat  diberikan  kesimpulan  bahwa  e- government  adalah  peman-faatan  inovasi  data secara  elektronik  melalui  internet  pada  organisasi pemerintahan  yang  tidak  memiliki  batas  untuk mengoptimalkan  pelayanan  publik  yang  memiliki kecakapan,  transparan,  dan  efektif  (Aprianty, 2016).
Oleh  karena  itu,  pemanfaatan e-govern- ment dalam  pencatatan  data  kependudukan  akan membantu dalam mempermudah pelayanan publik yang  ada  dengan  program  SIAK  yang  ada  di Disdukcapil Kota Mojokerto. Hal ini juga berlaku untuk  masalah  pengaduan  atau  keluhan  yang  ada mengenai  NIK.  Dalam  pelayanan  kependudukan, pemerintah  berupaya  untuk  menerapkan e- government untuk  segala  pelayanan  publik  yang menggunakan  teknologi  informasi  seperti  SIAK untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah pemberi  pelayanan  dan  juga  memudahkan  mas- yarakat dalam penerima layanan agar dapat mem- berikan kualitas pelayanan yang  efektif dalam pe- nyelenggaraan  administrasi  kependudukan.  Maka dengan  adanya digital  government atau  pemerin- tahan  digital  ini,  pemerintah  dapat  memberikan pelayanan  publik  yang  lebih  baik  untuk  men- ciptakan transparansi publik mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.  Penerapan e-government dalam rangka  melaksanakan good  government merupa- kan salah satu bentuk yang harus diwujudkan agar kualitas  pelayanan  administrasi  publik  terus  me- ngalami peningkatan dalam pemberian data infor- masi untuk masyarakat dan mendesak pemerintah untuk  lebih  efektif  dalam  memberikan  data  atau informasi tersebut.
Selain  itu  dengan  adanya  sistem  digitalisasi yang  tepat  dapat  mendorong  tata  kelola  pemerin- tahan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien.  Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya agar  dapat  terus  berkembang  untuk  tumbuh  men- jadi lebih dalam pemanfaatan teknologi (Azizah & Kriswibowo,  2021).  Hal  ini  dapat  diraih  dengan cara  melakukan  penataan  kembali  sistem  peme- rintahannya.  Salah  satunya  yaitu  adanya  penera- pan e-government .  Terlepas  dari  hal  tersebut, tujuan dari adanya penerapan e-government adalah untuk  mencapai  suatu  tatanan  pemerintahan  yang lebih  baik  ( good  governance )  (Oktavya,  2015).
Setiani  &  Maesaroh,  (2018)  menjelaskan  bahwa Penerapan e-government diharapkan  mempermu- dah  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  de- ngan  memberikan  kemudahan  akses  bagi  masya- rakat  dalam  memperoleh  informasi  dengan  cepat, tepat, mudah dan sederhana. Meskipun penerapan pemerintahan  yang  sudah  berbasis  digital  seperti SIAK  telah  dilaksanakan,  apabila  tidak  didukung dengan  adanya  SDM  yang  cukup  dan  tidak  me- miliki skill atau  keahlian  dalam  penerapan  digital maka  hal  ini  dapat  menjadikan  salah  satu  faktor yang  menghambat  pemanfaatan  sistem  yang  ber- basis digital (Nur, 2019).

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan mendeskripsikan  dan  menggambarkan  secara  de- tail  terkait  fenomena  atau  permasalahan  yang terjadi.  Dalam  penelitian  ini,  teknik  penentuan informan  menggunakan purposive  sampling dan snowball  sampling .  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  ob- servasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam  pe- nelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  analisis data  menurut  Miles  et  al.,  (2014)  yang  melalui beberapa tahap meliputi:
Gambar 3. Teknik Analisis Data
Uji  keabsahan  berdasarkan  atas  sejumlah kriteria  yang  meliputi credibility , transferability , dependability dan confirmability .  Dalam  peneli- tian  ini  uji  keabsahan  yang  digunakan  adalah  uji credibility (kepercayaan)  dengan  menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari sumber, teknik, dan waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
NIK  merupakan  salah  satu  data  yang  te- rangkum  di  SIAK.  Penggunaan  NIK  biasanya digunakan  untuk  keperluan  pengadministrasian pelayanan  publik.  Masyarakat  sebagai  pengguna NIK  untuk  berbagai  keperluan  pelayanan  diatas yang  tidak  dapat  digunakan  atau  data  yang dimunculkan tidak valid menyebabkan masyarakat tidak  dapat  melakukan  keperluan  seperti  yang telah  disebutkan.  Hal  ini  biasanya  mengharuskan
masyarakat  untuk  melakukan  konsolidasi  NIK  ke Disdukcapil  guna  memperbarui  data  atau  meng- update data  kependudukannya.  Oleh  karena  itu perlunya update data  kependudukan adalah  untuk mensinkronasikan data yang telah masuk di SIAK untuk  diperbarui  kembali  dari  data  lama  menjadi data  baru  apabila  ada  perubahan  domisili  atau mengalami data ganda. Dalam hal ini SIAK men- jadi  wadah  seluruh  data  kependudukan  yang berbasis  elektronik  yang  dikemas  dalam  bentuk aplikasi. Dalam penerapannya, dibutuhkan adanya elemen  yang  mendukung  suksesnya  penerapan SIAK yang menjadi kunci keberhasilan penerapan SIAK.  Untuk  mengukur tingkat  keberhasilan  atau kesuksesan dalam penerapan SIAK di Disdukcapil Kota  Mojokerto,  penulis  mengukur  dengan menggunakan  hasil  kajian  dan  riset  dari Harvard JFK  School  of  Government Indrajit,  (2016)  yang menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  hal  yang  dapat menjadi  kunci  sukses  dalam  penerapannya  di- antaranya, support, capacity, dan value . 1. Support
a. Adanya visi dan Misi.
Dengan  adanya  visi  dan  misi  yang  ada dalam penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK di  Disdukcapil  Kota  Mojokerto  akan  menjadi- kan  salah  satu  kunci  sukses  yang  dapat  men- dorong  tercapainya  pelayanan  publik.  Pada hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  kepada kepala  bidang  pengelolaan  informasi  adminis- trasi kependudukan menyatakan:
“Kalau berbicara tentang e-government itu intinya  ada  dipelayanan.  Kalau  sudah berbicara pelayanan, pastinya harus pelayanan  mudah,  cepat,  dan  gratis.  Jadi intinya  untuk  pelayanan  yang  lebih  baik.”
(Hasil wawancara 15 Maret 2022)
Maka  dalam  hal  ini  Disdukcapil  Kota Mojokerto memiliki visi dan misi untuk mem- berikan  kemudahan  dalam  pelayanan  konso- lidasi  NIK  sehingga  masyarakat  dapat  dengan mudah mendapatkan pelayanan yang cepat dan gratis.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  dapat  meng- gunakan  kembali  NIK  nya  untuk  keperluan pengadministrasian  berbagai  pelayanan.  Oleh karena  itu,  visi  dan  misi  yang  ada  pada Disdukcapil  Kota  Mojokerto  sangat  mempe- ngaruhi  kesuksesan  dalam  penerapan  SIAK untuk konsolidasi NIK.
b. Adanya  superstruktur  pendukung  (seperti  ada- nya Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah)
Penerapan  SIAK  di  Disdukcapil  Kota Mojokerto  berdasarkan  hasil  penelitian  yang
diperoleh  menunjukkan  bahwa  adanya  pedo- man  atau  acuan  dalam  penerapan  dan  pe- manfaatan  SIAK  yang  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  95  Tahun  2019  tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Adapun  tujuan  dari  SIAK  pada  Permendagri No  95  tahun  2019  pasal  2  yang  berbunyi “SIAK  bertujuan  untuk:  (a)  meningkatkan kualitas  pelayanan  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan  Sipil;  (b)  menyediakan  data  dan informasi  skala  nasional  dan  daerah  mengenai hasil  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil  yang  akurat,  lengkap,  dan  mutakhir;  dan (c)  mewujudkan  pertukaran  data  secara  sis- temik melalui  sistem  pengenal tunggal  dengan tetap  menjamin  kerahasiaan  data”.  Dalam  hal ini SIAK sangat berperan menjadi wadah untuk segala  data  kependudukan  yang  dapat  me- nerbitkan  nomor  tanda  pengenal  yang  bersifat tunggal,  unik  yang  berupa  Nomor  Induk Kependudukan atau yang biasa disebut dengan NIK.  Pada  SIAK  ini  akan  menghasilkan  data kependudukan  yang  mutakhir  sehingga  dapat digunakan  masyarakat  untuk  keperluan  peng- administrasian.  Dengan  demikian,  penerapan SIAK  untuk  konsolidasi  NIK  di  Disdukcapil Kota Mojokerto telah didukung dengan adanya peraturan yang mengatur tentang SIAK.
c. Adanya sosialisasi
Pada  poin  ini  sosialisasi  sangat  penting guna  menerapkan  pemerintahan  berbasis  di- gital  atau e-government yang  dapat  mencipta- kan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik.  Pe- nerapan  bentuk e-government yang  berupa SIAK  merupakan  salah  satu  wujud  mencapai suatu  tata  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) (Oktavya, 2015). Oleh karena itu, penting  adanya  sosialisasi  kepada  kalangan birokrat  agar  dapat  diterapkan  sesuai  dengan prosedur yang telah dijelaskan.
“Jadi  kalau  sosialisasi  biasanya  kita  lebih ke  aturannya,  pada  aturannya  terus  pada pelayanannya,  terus  pada  tekniknya.  Nanti kalau  jika  NIK  nya  itu  tidak  bisa  diakses dipelayanan publik lainnya, misalnya di per Bank  an  atau  dan  lain-lain  jadi  kita  sosia- lisasi  disitu.” (Hasil  wawancara  30  Maret 2022)
Dalam  hal  ini,  adanya  sosialisasi  terkait penerapan SIAK pada Disdukcapil Kota Mojo- kerto  tidak  hanya  pada  penerapannya  saja tetapi  juga  dilakukan  sosialisasi  terkait peraturan-peraturan  yang  berlaku,  sosialisasasi
terkait  pelayanan  masyarakat  dan  prosedur pelayanan,  serta  sosialisasi  kepada  masyarakat terkait  konsolidasi  NIK  tersebut.  Dengan demikian,  sosialisasi  tentang  penerapan  SIAK dan  sosialisasi  untuk  konsolidasi  NIK  telah dilakukan Disdukcapil Kota Mojokerto.
2. Capacity
a. Ketersediaan sumber daya finansial. Sumber  daya  finansial  merupakan  sum- ber daya yang berupa anggaran keuangan. Pada penerapan  SIAK  ini  menurut  hasil  penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan SIAK  tidak  membutuhkan pengeluaran  angga- ran  yang  banyak  sebagaimana  diperoleh  pen- jelasan  dari  pelaksana  SIAK  di  Disdukcapil Kota Mojokerto
“kalau sumber daya untuk penerapan SIAK sih  sudah  cukup,  sudah  bisa  berjalan  de- ngan  baik.  Apalagi  sekarang  semua  serba online,  jadi  tidak  membutuhkan  biaya  atau sumber  daya  finansial  yang  berarti.  Seka- rang  konsolidasi  juga  online,  jadi  ya  tidak ada  biaya  yang  harus  dikeluarkan  pada saat  menerapkan  SIAK  untuk  konsolidasi.” (Hasil Wawancara 30 Maret 2022)
Hal  ini  dikarenakan  dalam  penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK semua dilakukan secara online. Dengan adanya sistem online ini yang menjadikan biaya anggaran tidak membutuhkan  pengeluaran  yang  berarati  pada saat  melakukan  konsolidasi.  Hal  ini  berarti Disdukcapil  Kota  Mojokerto  dalam  menerap- kan  SIAK  untuk  konsolidasi  NIK  tidak  me- ngeluarkan anggaran yang besar.
b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu  poin  suksesnya  penerapan  SIAK.  Tanpa adanya  infrastruktur  dalam  menunjang  pelak- sanaan SIAK, maka dalam penerapannya tidak akan dapat berjalan sesuai dengan konsep yang dibuat.
“untuk  infrastruktur  pc  sudah  pasti,  terus jaringan.  Kalau  berbicara  infrastruktur yang terpenting itu aplikasinya. Aplikasinya langsung  dari  pusat  di  instal  di  pc  nama- nya  SIAK  terpusat. (Hasil  wawancara  15 Maret 2022)
Infrastruktur  yang  ada  pada  Disdukcapil Kota  Mojokerto  dalam  penerapan  SIAK  untuk konsolidasi  NIK  antara  lain  yang  paling  pen- ting  yaitu  program  aplikasi  SIAK,  selanjutnya ada  pc  atau  komputer,  jaringan  internet,  dan tablet.  Untuk  pc  atau  komputer  yang  tersedia dalam pengelolaan SIAK hanya terdapat 2 unit
pc  dan  1  unit  tablet  untuk  pelayanan  kon- solidasi NIK yang terdapat di Disdukcapil Kota Mojokerto.  Dalam  hal  ini  ketersediaan  pc  di Disdukcapil Kota Mojokerto berdasarkan hasil penelitian  yang  didapatkan  masih  dirasa  ku- rang  karena  jumlah  pc  yang  tersedia  hanya  2 unit.  Apabila  pc  mengalami  masalah,  maka tidak  dapat  menjalankan  program  SIAK  de- ngan  baik  sesuai  perolehan  hasil  dari  nara- sumber di Disdukcapil Kota Mojokerto.
c. Ketersediaan sumber daya manusia. Untuk memaksimalkan penerapan SIAK untuk konsolidasi NIK, maka dibutuhkan sum- ber  daya  manusia  yang  mampu  menjalankan atau  mengoperasikan  SIAK.  Untuk  mengope- rasikan  SIAK,  adb  pada  Disdukcapil  Kota Mojokerto  akan  dilakukan  pelatihan  dan  pen- dampingan dari pusat.
“ kalau berbicara ketersediaan sumber daya itu  yang  ada  yang  harus  dimaksimalkan. Kalau  berbicara  tenaga  sdmnya  itu  ya, cuma  dua.  Kurang  atau  tidak  kurang  pasti kurang.  Tapi  ya  bagaimana  kita  meng- optimalkan,  karena  kita  hanya  punya  tena- ga  itu  hanya  dua.  Kalau  berbicara  keter- sediaan  sdm  kurang  ya  pasti  kurang,  terus tidak  ada  standart  misalnya  Kabupaten/ Kota  dengan penduduk sekian  harus  punya adb  sekian  engga.  Jadi  ya  seadanya  dike- lola  dengan  baik  aja  gitu .”  (Hasil wawancara 15 Maret 2022)
Sumber  daya  manusia  pada  bidang PIAK  memiliki  2  sumber  daya  manusia  yang mengelola  SIAK  untuk  konsolidasi  NIK  di Disdukcapil  Kota  Mojokerto.  Dalam  hal  ini SDM  yang  dimiliki  Disdukcapil  Kota  Mojo- kerto  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dipe- roleh  menunjukkan  masih  kurang.  Untuk  me- ngatasinya  Disdukcapil  Kota  Mojokerto  terus mengupayakan  untuk  dapat  mengoptimalkan SDM  yang  dimiliki,  karena  tidak  adanya standart untuk menentukan jumlah adb.

## 3. Value
Untuk  menentukan  besar  tidaknya  manfaat yang  diperoleh  dengan  adanya  penerapan e- government yang  berupa  SIAK  bukan  hanya  dari kalangan  pemerintah  sendiri,  melainkan  masya- rakat  dan  mereka  yang  berkepentingan  ( demand side ) (Indrajit, 2016). Dalam hal ini manfaat yang dirasakan oleh Disdukcapil Kota Mojokerto dalam penerapan  SIAK  untuk  konsolidasi  NIK  ber- dasarkan hasil penelitian menunjukkan:
“ kalau  manfaat  yang  dirasakan  pasti  data kependudukan akan semakin valid. Kalau data kependudukannya  ini  sudah  valid,  otomatis semua  pelayanan  akan  berjalan  dengan  baik. Karena  semuanya  itu  untuk  semua  pelayanan itu  by  NIK.  Dan  potensi  untuk  terjadinya kebocoran data sangat minim .” (Hasil wawan- cara 30 Maret 2020)
Pada  hasil  diatas  maka  diperoleh  kejelasan tentang  manfaat  SIAK  pada  instansi  pelaksana yaitu  data  menjadi  lebih  valid  sehingga  dapat menjadikan  pelayanan  berjalan  baik,  pelayanan yang  dilakukan  juga  semakin  mudah  dan  cepat sehingga  tidak  membutuhkan  proses  yang  lama dan  berbelit.  Dengan  adanya  penerapan  SIAK untuk  konsolidasi  NIK  ini  menjadikan  keamanan data  kependudukan  lebih  terjamin  atau  dengan kata  lain  potensi  untuk  terjadinya  kebocoran  data sangat  kecil  karena  telah  menggunakan  SIAK terpusat.  Selain  itu  dengan  adanya  penerapan SIAK  untuk  Konsolidasi  NIK  dapat  memberikan kemajuan  pembangunan.  Sedangkan  untuk  man- faat yang dirasakan masyarakat penerima layanan konsolidasi NIK berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh  yaitu  masyarakat  lebih  dimudahkan dalam  mengurus  konsolidasi  NIK  dalam  artian proses  pelayanan  yang  diberikan  menjadi  cepat dan tidak berbelit, tetapi ditemukan juga beberapa pelayanan  NIK  yang  sudah  tidak  melayani konsolidasi sebelum jam kerja selesai.

## SIMPULAN
Suksesnya  penerapan  SIAK  untuk  konso- lidasi  NIK  dengan  dibuktikannya  bahwa  adanya support dukungan  dari  pemerintah  yang  berupa visi  dan  misi  untuk  mensukseskan  penerapan SIAK,  adanya  dukungan  superstruktur  yang  be- rupa  peraturan-peraturan  yang  membahas  menge- nai  SIAK  yang  terdapat  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  95 Tahun  2019  tentang  Sistem  Informasi  Adminis- trasi Kependudukan, serta adanya sosialisasi yang dilakukan pada kalangan birokrat untuk menerap- kan  SIAK  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat dalam hal melakukan konsolidasi NIK. Sedangkan elemen capacity menunjukkan  adanya  sumber daya finansial dalam penerapan SIAK akan tetapi tidak mengeluarkan anggaran yang banyak karena dilakukan  secara  online,  tersedianya  infrastruktur dalam  penerapan  SIAK  sehingga  dapat  menjadi penunjang  dalam  pelaksanaan  SIAK,  adanya sumber daya manusia yang cukup pada penerapan SIAK  dengan  cara  memaksimalkan  sumber  daya yang ada secara optimal. Sedangkan elemen value
menunjukkan manfaat  yang  dirasakan  oleh  Dis- dukcapil  Kota  Mojokerto  dalam  penerapan  SIAK diantaranya  data  yang  digunakan  menjadi  lebih valid sehingga pelayanan berjalan baik, keamanan data  lebih  terjamin  dan  meminimalisir  adanya kebocoran  data  dan  juga  membantu  kemajuan pembangunan. Manfaat  yang  dirasakan  oleh mas- yarakat  yaitu  proses  pelayanan  menjadi  lebih mudah  dan  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama pada saat proses konsolidasi.

## REFERENSI
Aprianty,  D.  R.  (2016).  Penerapan  Kebijakan  E- Government  Dalam  Peningkatan  Mutu Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan Sambutan  Kota  Samarinda. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 4 (4).
Azizah, N.-, & Kriswibowo, A. (2021). Penerapan e-Management  Sebagai  Bentuk  Efisiensi Tata  Kelola  Organisasi  Pada  Yayasan
Ponpes  Al  -Idris  Surabaya. JATI  EMAS (Jurnal  Aplikasi  Teknik  Dan  Pengabdian Masyarakat) , 5 (3), 87.
Chaharani,  N.  A.,  Adi,  T.  P.,  &  Hasmi,  D.  L. (2020).  Penerapan  Aplikasi  Pendaftaran Antrian  Paspor  Online  (Apapo)  dalam Perspektif  E-Government. Jurnal  Kebijakan
P Indrajit, R. E. (2016). Konsep Dan Strategi Electronic  Government .  Yogyakarta:  Andi Yogyakarta.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.
(2014). Qualitative Data Analysis .
California: SAGE Publications, Inc.
Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government  dalam  pelayanan  publik (Studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten  Sumedang). Kebijakan:  Jurnal
Ilmu Administrasi , 11 (2), 102.
Nugroho,  P.  A.,  &  Warsono,  H.  (2012).  Evaluasi Penerapan  Sistem  Informasi  Administrasi
Kependudukan (SIAK) Pada Dinas
Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota
Semarang. Journal  Of  Public  Policy  And Management Review , 1 (2).
Nur,  B.  (2019).  Sistem  Informasi  Administrasi
Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota
Palopo. Journal  I  La  Galigo  |  Public Administration Journal , 2 (1). Oktavya, Ayu Aditya. (2015). Penerapan (Electronic Government) E-Government Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Dalam  Pemberian  Pelayanan  Di  Kota
Bontang. EJournal Ilmu Pemerintahan , 3 (3). Perkotaan, P. P. K. (2021). Profil Kota Mojokerto.
Retrieved from Basis Data Pusat
Pengembangan  Kawasan  Perkotaan  website: http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/36 Setiani,  Y.  A.,  &  Maesaroh.  (2018).  Analisis Pengembangan E-Government Di Kabupaten Kendal. Jurnal  Tinjauan  Kebijakan  Publik Dan Manajemen , 7 (3).