SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040

## PERAN KEKUASAAN ABSOLUT DALAM BIROKRASI APARAT KEPOLISIAN: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo
Titik Wardiyah Amini 1)* , Ahmad Fauzi 2) 1,2) Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
* Corresponding e-mail: titikwardiyahamini@gmail.com

## ABSTRAK
Perintah Ferdy Sambo yang melanggar hukum namun masih ditaati oleh ajudannya, menandakan terdapat  peran  kekuasaan  yang  absolut  dalam  birokrasi  aparat  kepolisisan.  Max  Weber menyebutnya dengan otoritas legal rasional, dimana seorang pejabat dihormati dan ditaati karena peran  kekuasaanya  dalam  birokrasi  tersebut.  Tujuan  penilitian  ini  adalah  mengkaji  dan menganalisis teori otoritas Max Weber dalam Otoritas kepemimpinan Ferdy Sambo mantan Kadiv Propam Polri. Otoritas apa saja yang dimiliki oleh Ferdy Sambo sehingga perintah yang melanggar kode etik dipatuhi oleh ajudannya serta anggota propam polri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  mengamati  segala  bentuk perkembangan berita  Ferdy  Sambo yang  ada  di media massa baik pada web, televisi, youtube, berita koran, atau sumber berita media massa yang lain  seperti  Instagram.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  Ferdy  sambo  memiliki  otoritas  legal rasional  dan  otoritas  tradisional,  namun  Ferdy  Sambo  tidak  memiliki  otoritas  kharismatik. Pengaruh  otoritas  legal  rasional  yang  berasal  dari  jabatannya  sebagai  kadiv  propam  di  Polri  dan otoritas  tradisional  yang  ia  dapatkan  dari  keluarga  besarnya.  Sehingga  hal  ini  membuat  Ferdy Sambo  cukup  disegani  oleh  internal  polri.  Ferdy  Sambo  menyalahgunakan  jabatannya  untuk melancarkan tidakan kriminalnya.
Kata Kunci: otoritas, max weber, kriminal ferdy sambo

## ABSTRACT
Ferdy Sambo's order, which violated the law, but he was still obeyed by his adjutant. It indicates that there is an absolute power role in the police bureaucracy. Max Weber calls it rational legal authority, where an official is respected and obeyed because of his power role in the bureaucracy. The  purpose  of  this  research  is  to  examine  and  analyze  Max  Weber's  theory  of  authority  in  the leadership  Authority  of  Ferdy  Sambo,  the  former  Head  of  the  Propam  Polri  Division.  What authority does Ferdy Sambo have so that violate the code of ethics are obeyed by his adjutants and members  of  the  Indonesian  National  Police's  military  operations.  The  approach  used  in  this research is a qualitative approach with a case study type. The data collection technique is carried out by observing all forms of Ferdy Sambo's news developments in the mass media whether on the web, television, YouTube, newspaper news, or other mass media news sources such as Instagram. The research results obtain Ferdy Sambo’s rational legal authority and traditional authority, but it is Ferdy Sambo’s charismatic authority. The influence of rational legal authority comes from his position as Kadiv Propam in Polri while the traditional authority comes from his extended family so this made Ferdy Sambo quite respected by the internal police. Ferdy Sambo abuse his position to carry out his criminal activities.
Keyword: authority, max weber, criminal ferdy sambo

## PENDAHULUAN
Kriminalitas  menurut  kamus  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia) merupakan  tindakan  kejahatan  yang  melanggar  hukum  dan  dapat  dihukum menurut  undang-undang  pidana.  Tindak  kejahatan  yang  dilakukan  seseorang dapat  merugikan,  mengancam  dan  menghilangkan  keselamatan  jiwa  seseorang. Tindakan kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor  yang  mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  kejahatan tersebut.  Pada  saat  sekarang  ini  tindak  kejahatan  seperti  sesuatu  hal  yang  biasa terjadi  dimasyarakat,  baik  dimulai  dari  masyarakat  kecil,  masyarakat  menengah, sampai  pada  aparat  kepolisian  yang  notabene  dalam  hal  ini  seharusnya  menjadi pelindung di masyarakat (Putra dkk., 2021).
Faktor-Faktor  yang  melatarbelakangi  seseorang  melakukan  kejahatan, diantaranya  adalah  faktor  ekonomi,  sosial,  politik  sampai  pada  faktor  kekuasaan (Putra dkk., 2021). Seperti yang ramai dibicarakan oleh publik yang baru terjadi di  tanggal  8  juli  2022  yaitu  kasus  Polisi  tembak  Polisi.  Tindakan  kriminal  yang dilakukan oleh aparat kepolisian negara republik Indonesia (Polri) Kadiv Propam Inspektur  Jenderal  Ferdy  Sambo  (Irjen  Sambo)  di  Duren  Tiga,  Jakarta  Selatan, pada  8  Juli  2022  yang  mengakibatkan  terbunuhnya  Brigadir  Nofriansyah Hutabarat (Brigadir Yosua) mengundang perhatian publik sekaligus memberikan citra  buruk  kepada  aparat  kepolisian  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua yang diungkap oleh Polri pada tanggal 11 Juli 2022 menuai banyak pertanyaan dari masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya kejanggalan dalam kasus terbunuhnya brigadir J. Presiden Joko Widodo meminta kepada  Polri  agar  insiden  tindak  kriminal  yang  dilakukan  oleh  polisi  tersebut harus diusut secara tuntas dan transparan. Karena tanpa pengusutan secara tuntas dan  transparan  dapat  menurunkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Polri  (CNN Indonesia, 2022).
Kasus yang menyandung seorang perwira tinggi yaitu Kadiv Propam Polri Ferdy  Sambo  selanjutnya  disebut  FS  mengundang  perhatian  publik  bahwa birokrasi Polri tidak sedang baik-baik saja. Dilansir dari berita televisi dan media sosial  CNN  Indonesia,  FS  dalam  kasusnya  menyeret  tiga  kasus  sekaligus, Pertama Penipuan  Kasus, Kedua  Obstruction  of  justice,  Ketiga Menghilangkan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
barang  bukti. Pertama, kasus  penipuan  yaitu  diawali  dengan  laporan  pertama yang  dilakukan  oleh  FS  kepada  aparat  kepolisian    tentang  adanya  tindakan pelecahan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada istrinya yaitu Putri Candrawati  (PC),  namun  setelah  adanya  pemeriksaan  lebih  lanjut,  Hakim menyatakan  bahwa  laporan  FS  tersebut  tidak  terbukti. Kedua,  Obstruction  of justice setelah  dilakukan  penyidikan  oleh  direktorat  tindak  pidana  siber  polri menetapkan  7  tersangka Obstruction  of  justice atas  kasus  pembunuhan  brigadir Nofriyansah hutabarat (brigadier J). Tersangka utama yang diumumkan pada hari kamis, 1 September 2022 adalah FS dan enam tersangka lainnya merupakan orang dekat FS yaitu anggota kadiv propam polri. Ketiga, perintah pengamanan barang bukti,  Hendra  Kurniawan  merupakan  bawahan  langsung  dari  FS,    Hendra diperintahkan  FS  untuk  mengamankan  saksi-saksi,  seperti  Bripka  Ricky  Rizal, Bharada  E  dan  Kuat  Ma’ruf,  hingga  pengamanan  CCTV  dirumah  FS  (Nasional Tempo.co, 2022).
Perintah  Ferdy  Sambo  yang  melanggar  hukum  namun  masih  ditaati  oleh ajudannya,  menandakan  terdapat  peran  kekuasaan  yang  absolut  dalam  birokrasi aparat  kepolisisan.  Max  Weber  menyebutnya  dengan  Otoritas  Legal  Rasional. Dimana  seorang  pejabat  dihormati  dan  ditaati  karena  peran  kekuasaanya  dalam birokrasi  tersebut.    Max  weber  mengatakan  bahwa  otoritas  yang  mendapatkan legitimasi rasional adalah bersandar pada kepercayaan terhadap  peraturan tertulis dan  kepercayaan  kepada  mereka  yang  memiliki  legalitas  untuk  mengeluarkan perintah  (Douglas  J.Goodman,  2009).  Namun  dalam  hal  ini  polisi  yang  tentu memiliki kode etik dan paham terhadap kode etiknya tetap mematuhi ferdy sambo yang melanggar hukum.  Lantas otoritas apa saja  yang dimiliki oleh ferdy sambo sehingga mampu menekan ajudannya untuk melakukan tindak kriminal tersebut?
Max  weber  membagi  otoritas  menjadi  tiga,  yaitu  otoritas  legal  rasional, otoritas tradisional dan otoritas kharismatik (Douglas J.Goodman, 2009). Otoritas tradisional  yaitu  otoritas  yang  bersal  dari  tradisi  atau  adat  istiadat.  Sedangkan otoritas  kharismatik  didasarkan  pada  kemampuan  tidak  biasa  (khusus)  yang  ada pada  diri  seseorang,  kemampuan  tersebut  diyakini  sebagai  kemampuan  yang diberikan  oleh  tuhan  kepada  pemimpin  tersebut,  kemampuan  tersebut  biasa
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
disebut  di  dalam  Islam  dengan  istilah  karomah.  Otoritas  legal  rasional  disebut juga dengan kewenangan hukum yang berlaku dimasyarakat.
Otoritas  tradisional  digambarkan  oleh  penelitian  Mustafa  Mansur  dalam penelitiannya  yang  berjudul  otoritas  dan  legitimasi  kedudukan  pemimpin tradisional di Loloda Maluku Utara. Menunjukan bahwa akibat adanya perubahan status  kerajaan  Loloda  menjadi  pemerintahan  Hindia  Belanda  kedudukan pemimpin  tradisional  di  Loloda  mengalami  degradasi.  Namun  pemimpin masyarakat  Loloda  tetap  memakai  gelar  raja  (Kolano)  karena  dilaterbelakangi oleh  otoritas  dan  legitimasi  tradisional,  kharismatik  serta  sistem  pewarisan kekuasaan dalam status sosialnya. Dalam konteks ini, pemerintah colonial belanda juga  mengakui  gelar  raja  Loloda  Maluku  Utara  sebagai  strategi  membangun kekuasaannya  di  Loloda.  Pada  masa  kemerdekaan  Indonesia,  kedudukan pemimpin tradisional disimbolkan dengan mengkubumi , namun masyarakat loloda menganggapnya  sebagai  raja  tradisional,  kharismatik,  dan  sistem  pewarisan (Mansur & Sofianto, 2013).
Penelitian  Ibnu  Shofi  menjelaskan  bahwa  otoritas  tradisional  dan kharismatik  juga  dimiliki  oleh  seorang  kiai,  penelitiannya  yang  berjudul  analisis teori  otoritas  maxweber  dalam  bentuk  kepemimpinan  multikultural  kiai  sholeh bahrudin  ngalah  menunjukan  kiai  sholeh  memiliki  otoritas  tradisional  dan kharismatik,  pengakuan  kharismatik  itu  disematkan  kepada  kiai  dari  jama’ahnya dimana  beliau  memiliki  akhlak  yang  luar  biasa  indah  serta  keluwesannya  dalam menghadapi  masalah  dimasyarakat    dan  sebagai  contoh  yang  baik  Uswatun khasanah  beliau  juga  seorang  pemimpin  tunggal  dari  sebuah  pondok  pesantren, namun  kepemimpinan  kiai  sholeh  tidak  termasuk  kedalam  otoritas  legal  rasional (Shofi, 2021).
Otoritas  legal  rasional,  kharismatik  dan  tradisional    juga  ditemukan  pada Tuan  Guru  masyarakat  Lombok  (Sulhan  &  Lessy,  2022).  Hasil  penelitian M.Sulhan  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  otoritas  Tuan  Guru  terhadap Dakwah Islam pada masyarakat Sasak di Lombok memiliki tiga otoritas sekaligus yaitu  otoritas  tradisional  yang  didapat  dari  aspek  adat  istiadat  yang  bersal  dari garis  keturunan,  kedua  otoritas  kharismatik  yakni  otoritas  yang  didasarkan  atas karamah, ketaatan, keikhlasan, keistiqomahan dan keteguhan dalam beramal dan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
berpegang teguh pada Ahlussunah wal jamaah , ketiga otoritas legal rasional yang didasarkan  atas  legitimasi  dari  sisitem  sosial  ,  instansi  Pendidikan  formal  dan pendidikan  pesantren.  Otoritas  Tuan  Guru  mampu  memengaruhi  tingkat penerimaan  dan  respon  masyarakat  terhadap  dakwah  islam  yang  mengalami peningkatan  baik  pada  antusias  masyarakat  dalam  belajar  agama  maupun bertambah pesatnya lembaga pendidikan pesantren.
Berdasarkan penelitian di atas, persamaan pada penelitian ini adalah sama- sama  mengkaji  otoritas  Max  Weber  dan  perbedaan  dalam  penelitian  ini  adalah tema  penelitian  yang  dikaji.  Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  otoritas  di  dalam birokrasi polri yang dimiliki oleh Ferdy Sambo sehingga mampu memerintahkan ajudannya  untuk  melakukan  tindak  kriminal.  Penilitian  ini  akan  menjelaskan hubungan  otoritas  kekuasaan  Irjen  Ferdy  Sambo  terhadap  perintah  tindakan kriminal  terhadap  ajudannya.  Tidak  banyak  peneliti  yang  mengungkap  otoritas birokrasi  aparat  negara,  sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan otoritas birokrasi Polri yangmempengaruhi tindak kriminal anggotanya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Otoritas Tradisional Max Weber
Otoritas tradisional yaitu otoritas yang bersal dari tradisi atau adat istiadat. Pemimpin  otoritas  tradisional  bukan  karena  bakatnya  namun  kepada  faktor keturunan, misal seorang anak kyai anak raja yang akan mewarisi tahta ayahnya. Otoritas  tradisional  berdasarkan  pada  hubungan  yang  bersifat  personal  atau pribadi dan penerus tahta dari pemimpin terdahulu (Ritzer, 2011). Dalam otoritas tradisional,  pemegang  kekuasaan  adalah  seseorang  yang  dianggap  mampu  dan mengetahui  adat  istiadat  tradisi  yang  berlaku,  mengetahui  hal-hal  yang  dianggap suci  dalam  tradisi  tersebut.  Dalam  komunitas  pedesaan,  otoritas  dipegang  oleh mereka yang sudah tua yang dianggap paling mengetahui kearifan tradisional dan memenuhi  syarat  kewibawaan  sebagai  ketua  suku  tradisi  (Giddens  & Kramadibrata, 1986).
Weber  membedakan  tipe  otoritas  tradisional  kedalam  tiga  bagian  yaitu patriarkhalisme,  gerontokrasi  dan  patrimonialisme . Gerontrokasi yaitu  otoritas yang dipegang oleh orang yang tua dalam suatu kelompok. Patriarkhalisme yaitu
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
sebuah  otoritas  dipegang  oleh  seseorang  yang  mewarisi  dari  kepemimpinan sebelumnya,  otoritas  ini  berpegang  pada  sistem  keturunan  dan  kekerabatan  yang berhak mewarisi tahta dalam keluarga. Sedangkan Patrimonalisme adalah otoritas ini  berakar  pada  sistem  administrasi  rumah  tangga  sang  penguasa,  ini  ditandai dengan  bercampurnya  kehidupan  pribadi  dan  fungsi-fungsi  pemerintahan. Pejabatnya diambil dari  para pelayan dan pendamping  sang penguasa (Johnson, 1990).

## Otoritas Kharismatik Max Weber
Otoritas  kharismatik  didasarkan  pada  kemampuan  khusus  yang  dimiliki seseorang, kemampuan tersebut diyakini sebagai kemampuan yang diberikan oleh tuhan  kepada  pemimpin  tersebut,  kemampuan  tersebut  biasa  disebut  di  dalam islam  dengan  istilah  karomah  (Douglas  J.Goodman,  2009).  Orang-orang disekitarnya  meyakini  bahwa  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  pemimpinnya merupakan kekuatan diluar rata-rata manusia biasa, seperti nabi, rosul dan tokoh- tokoh penguasa sebelumnya.
Weber mengatakan bahwa istilah “kharisma” menjadi  sebuah identitas atau bakat  seseorang  yang  dianggap  berbeda  dari  orang  -  orang  pada  umunya.  Ia dianggap mempunyai kekuatan unggul yang adikodrati adimanusiawi yang berarti memiliki kelebihan diatas rata-rata manusia biasa. Para pengikut dari tipe karisma adalah  mereka  merasa  terpanggil  untuk  mengabdikan  diri.  Weber  mengatakan pula  bahwa  kharisma  merupakan  sesuatu  fenomena  yang  tidak  rasional.  Hal  ini dikarenakan otoritas didasarkan pada keotentikan dari yang dianggap sebagai sang pemimpin (Giddens & Kramadibrata, 1986).
Karisma  yang  di  unggul  biasanya  karena  menunjukan  keaslinya  dengan menampilkan  karomah  atau  memberikan  wawasan  supranatural.    Para  pengikut akan  mengakui  legitimasi  kekuatan  atas  otoritas  kharismatik  dengan  bertindak mengikuti  sang  pemimpin.    Pada  otoritas  ini  tidak  ada  herarki  yang  jelas  dan penghasilan  diperoleh  dari  berbagai  hadiah  maupun  hasil  rampasan  dan  tidak diatur dalah hukum tertentu (Hasanah & Kosim, 2021).
Para  pengikut  yang  mendefinisikan  pemimpin  mereka  sebagai  orang  yang berkarisma,  maka  pemimpin  itu  disebut  pemimpin  karismatik  dan  terlepas  dari benar  atau  tidaknya  pemimpin  tersebut  memiliki  kelebihan  yang  menonjol.    Di
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
luar  dari  tipe  ideal  birokrasi,  staf  dari  pemimpin  karismatik  tidak  memiliki idealnya staf birokrasi. Anggota staf kharismatik secara teknis tidak ada keahlian yang  terlatih,  mereka  dipilih  karena  me  memiliki  kualitas  yang  sedikit  sama dengan  pemimpinnya  yang  kharismatik.  Selain  itu  Jabatan  didalam  otoritas kharismatik  tidak  memiliki  hierarki  yang  jelas.  Kerja  mereka  tidak  membentuk karir  dan  tidak  ada  peraturan  pemberentian  atau  pengangkatan  staf  secara  jelas. Staf  yang  tidak  dapat  mengatasi  situasi  yang  ada  maka  pemimpin  kharismatik bebas campur tangan (Douglas J.Goodman, 2009).
Organisasi dalam kepemimpinan kharismatik tidak memiliki aturan formal, tidak  ada  administrative  dan  tidak  ada  presenden  yang  mengarahkan  pada penilaian baru. Weber mennganggap staf pemimpin kharismatik sebagai staf yang inferior dalam  bentuk  organisasi  birokrasi.  Kepemimpinan  kharismatik  sangat rentan  dalam  hal  penerus  kepemimpinan  hal  ini  dikarenakan  sistem  kharismatik akan  bertahan  hanya  selama  pemimpin  kharismatik  hidup,  ketika  pemimpinya mati  maka  barulah  staf  otoritas  kharismatik  memiliki  peran  didalamnya  untuk menjaga organisasinya agar tidak punah (Douglas J.Goodman, 2009).

## Otoritas Legal-Rasional MaxWeber
Otoritas  legal  rasional  disebut  juga  dengan  kewenangan  hukum  yang berlaku  dimasyarakat.  Landasan  dari  otoritas  rasional  adalah  legitimasi  seorang yang  berkuasa.  Otoritas  yang  dilegitimasi  berdasarkan  aturan-aturan  yang dikeluarkan  oleh  sang  penguasa  dan  disepakati  bersama  (Douglas  J.Goodman, 2009).  Aturan  tertulis  tersebut  hanya  terjadi  pada  sistem  birokrasi.  Terdapat beberapa tipe birokrasi Max Weber yaitu, Pertama badan atau Lembaga birokrasi memiliki  aturasn  resmi. Kedua, setiap  lembaga  memiliki  arena  kompetensi spesifik. Lembaga atau organisasi tersebut memiliki serangkaian kewajiban untuk melaksanakan berbagai fungsi otoritas, dan cara-cara pemaksaan yang diperlukan bagi  dilakukannya  pekerjaan  tersebut. Ketiga jabatan  diorganisasikan  kedalam suatu  sistem  hierarkis.  Weber  menekankan  bahwasanya  sekali  seorang  individu masuk  kedalam  birokrasi  maka  dia  akan  terlibat  didalamnya.  Mengikuti  roda pergerakan dan akan sulit untuk keluar dari sistem tersebut.
Kewenangan otoritas legal rasional disebut juga dengan kewenangan hukum karena didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku dan dipatuhi di masyarakat.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Landasan  dari  otoritas  legal  rasional  adalah  legitimasi  atau  hak  orang  yang berkuasa.  Legitimasi  sang  pemimpin  atau  pemegang  kekuasaan  untuk mengeluarkan  perintah  berdasarkan  aturan  yang  disepakati  bersama  dan menerapkannya  sesuai  dengan  konstitusi  yang  ditetapkan  secara  resmi.  Perintah diberikan  secara  impersonal  (bukan  personal).  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini seorang  pemimpin  yang  bertugas  mengeluarkan  perintah  melakukannya  sebagai institusi  personal  dibanding  hak  preogratif  pribadi.  Orang-orang  menciptakan lembaga ini atas dasar hukum untuk mengatur kehidupan bersama (Rachmadhani, 2021).
Weber  menyatakan  bahwa  tidak  ada  mesin  didunia  bagian  manapun  yang cara  kerjanya  seperti  aparat  dalam  birokrasi.  Setiap  pekerja  didalam  birokrasi hanya  sekedar skrup yang  menjalankan  mesin  birokrasi.  Para  pekerja  didalam birokrasi hanya berlomba-lomba berada pada posisi paling atas dan membesarkan diri (Douglas J.Goodman, 2009).

## Tindak Kriminal
Weber mengatakan bahwasanya tindakan adalah suatu interaksi sosial dan tindakan merupakan tingkah laku yang memiliki tujuan. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain. Weber membagi tipe tindakan sosial dalam empat bagian. Pertama tindakan rasional instrumental ialah tindakan  yang  ditujukan  untuk  meraih  tujuan  tertentu. Kedua tindakan  rasional nilai  yaitu  tindakan  yang  dilakukan  karena  kepercayaan  terhadap  sebuah  nilai norma  agama  atau  nilai  lain  yang  mengandung  estetika. Ketiga tindakan emosional  yaitu  tindakan  individu  yang  akan  dipengaruhi  oleh  perasaan  dan emosi. Keempat tindakan  tradisional  ialah  dimana  seseorang  akan  mengikuti amalan  seseorang  dikarenakan  sebuah  tradisi  kebiasaan  yang  berlaku  didaerah tersebut (Douglas J.Goodman, 2009).
Kriminalitas  diartikan  juga  sebagai  tindakan  yang  melanggar  hukum  dan norma-norma  sosial  yang  berlaku  didalam  Negara  dan  masyarakat  (Putra  dkk., 2021).  Tindakan  kriminal  dapat  dipengaruhi  dari  dua  arah  yaitu,  faktor  internal dan  eksternal.  Faktor  internal  meliputi  ekonomi  yang  mendesak,  kurangnya lapangan  pekerjaan  dan  faktor  kesejahteraan  hidup  yang  lain.  Sedangkan  faktor eksternal  meliputi  faktor  pendidikan,  pergaulan  dan  kondisi  lingkungan  sekitar
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
(Putra  dkk.,  2021).  Tindak  kriminal  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pejabat  atau  pemangku  kekuasaan  dapat  dibedakan  menjadi  2  jenis,  yaitu tinadakan atas dasar ekonomi dan bukan ekonomi. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atas dasar ekonomi yaitu tindakan yang merugikan keuangan negara serta  memperkaya  diri  sendiri  seperti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Sedangkan tindakan pidana bukan atas dasar ekonomi yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan  perbuatan  sewenang  wenang  (Arief  &  Arief,  2007).  Penyelahgunaan wewenang dalam kekuasaan kerap kali juga dilakukan oleh polisi yang notabene bertindak  sebagai  penegak  hukum.  Tanggung  jawab  seorang  polisi  sebagai penegak  hukum  seringkali  disalahgunakan  seperti  melakukan  tindakan  kriminal itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  tindak  kriminal yang dilakukan oleh Ferdy sambo adalah tindakan kriminal rasional instrumental dan emosional yang  bertujuan  untuk  meraih  tujuan  tertentu  dan  sebagai pelampiasan atas emosionalnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekan  kualitatif  deskriptif  dengan penyajian  data  secara  obyektif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penilitian  mendalam dan  terpusat  karena  berdasarkan  fakta,  peristiwa  dan  realita.  Metode  ini  peneliti gunakan  agar  dapat  menjelaskan  objek  kajian  secara  menyeluruh,  yaitu  dengan menganalisis  setiap  berkembangan  berita  yang  dikeluarkan  baik  dari  televisi, website  social  media  dan  lain-lain  (Saldaña,  2016).  Penelitian  ini  menggunakan Teori Max Weber dengan tujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana peran kekuasaan  absolut  dalam  birokrasi  aparat  kepolisian  mempengaruhi  tindak kriminal irjen ferdy sambo.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengamati  segala  bentuk perkembangan  berita  Ferdy  Sambo  yang  ada  di  media  massa  baik  pada  web, televisi, youtube, berita  koran, atau sumber berita media massa yang lain seperti instagram.    Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan  kajian  kepustakaan  ( literature review )  dengan  menganalisis  referensi  seperti  jurnal  ilmiah  dan  buku  yang berkaitan  dengan  pembahasan.  Analisis  data  dilakukan  melalui  beberapa  tahap, yaitu  tahap  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan.  Tahap  reduksi  atau
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
pengambilan  data  inti  kemudian  dilakukan  kategorisasi  sesuai  pada  tema  yang sedang diteliti. Penyajian data di komperasikan dengan teori weber dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Biografi ferdy sambo
Ferdy  Sambo  lahir  pada  tanggal  19  februari  1973  adalah  seorang  mantan perwira  tinggi  polri.  Jabatan  terakhirnya  adalah  sebagai  Yanma  Polri  dengan pangkat  Inspektur  Jenderal  Polisi.  Ferdy  sambo  merupakan  lulusan  akademik Kepolisian  tahun  1994  (Alfathan,  2022).    Pada  tahun  2010  Ferdy  Sambo menduduki jabatan sebagai kepala satuan  reserse kriminal (kasat  reskrim) Polres Jakarta  Barat.  Berlanjut  pada  2012  sambo  menjabat  sebagai  Kapolres Purbalingga.  Setahun  kemudian  ia  menjabat  sebagai  kapolres  brebes.  Setelah  itu pada tahun 2015  Ferdy  Sambo dimutasi menjadi Wadirreskrim polda metro jaya pada 2015 (Liputan6.com, 2022b).
Karirnya  yang  bagus,  tidak  membutuhkan  waktu  lama  baginya  untuk dipercaya menjabat posisi yang lebih tinggi yaitu sebagai Kasubdit IV Dittipidum Bareskrim  Polri  tahun  2016.  Ferdy  Sambo  kemudian  di  percaya  menjabat Dirtipidum  Bareskrim  Polri  pada  8  November  2019.  Setahun  kemudian  kapolri jenderal Pol Idham Azis mempromosikan Brigjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri (Liputan6.com, 2022b).
Ferdy  Sambo  berasal  dari  keluarga  terhormat.  Semua  keluarga  Ferdy Sambo  yaitu  kakak  kandungnya  dan  ayahnya  berkecimpung  di  bidang Polri.(Alfathan,  2022)  Ayah  ferdy  sambo  merupakan  perwira  jenderal  bintang dua,  mayor  jenderal  polisi  (Mayjen)  Pieter  Sambo.  Sedangkan  kakak  kandung Ferdy  Sambo  ialah  seorang  jenderal  polisi,  pangkatnya  inspektur  jenderal  yang kabarnya  masih  aktif  di  polri  sampai  sekarang.  Selain  itu  mertua  Ferdy  Sambo yaitu ayah dari putri candrawati ialah seorang Brigadir jenderal TNI (Brigjen) atau jenderal  bintang  satu.  Oleh  karena  itu,  tak  heran  jika  Ferdy  Sambo  memiliki pengaruh  yang  cukup  besar  di  lingkungan  polri.  Sebab  dia  berasal  dari  keluarga jenderal (Alfathan, 2022).
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Indonesia yaitu Mahfud  MD  mengatakan  bahwasanya,  kelompok  Ferdy  Sambo  itu  seperti kerajaan di internal polri.
“Karena  ini  tak  bisa  dipungkiri  ada  kelompok  Sambo  sendiri  ini  yang seperti  menjadi  kerajaan  Polri  sendiri  di  dalamnya.  Seperti  sub  Mabes yang sangat berkuasa,” ujar Mahfud MD ( Kompastv, 2022) .

## Otoritas Irjen Ferrdy Sambo
Pengaruh  Otoritas  Irjen  Ferdy  Sambo  terhadap  tindak  kriminal  yang dilakukan, diklasifikasikan sebagai berikut:

## Otoritas Legal Rasional
Berdasarkan  rekam  jejak  karirnya,  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  Ferdy Sambo  memiliki  otoritas  legal  rasional.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  biografi perjalanan  karirnya  dimana  dia  memiliki  prestasi  yang  baik  dalam  karirnya sampai  mengantarkan  pada  jabatan  bintang  dua  sebagai  Kadiv  Propam  Polri. Kewenangan  otoritas  legal  rasional  berdasarkan  pada  kerangka  hukum  yang tertulis.  Legitimasi  pemegang  kekuasaan  untuk  mengeluarkan  perintah berdasarkan  aturan  yang  disepakati  dan  ditetapkan  secara  resmi.  Seseorang dengan  otoritas  legal  rasional  menjalakan  tugasnya  sesuai  dengan  seperangkat aturan  yang  mengakar  dalam  konteks  rasional  yang  memiliki  rasionalitas  nilai. Orang  yang  terlibat  dalam  otoritas  legal  rasional  akan  tunduk  pada  otoritas  ini mematuhi  perintah  atasan  mereka,  menerima  norma-norma  pribadi  yang menentukan  otoritas  tersebut.  Weber  mengatakan  bahwa  sekali  seorang  individu masuk  kedalam  birokrasi  maka  dia  akan  terlibat  didalamnya.  Mengikuti  roda pergerakan dan akan sulit untuk keluar dari sistem tersebut (Douglas J.Goodman, 2009).
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  rekam  jejak  karirnya  dan  jabatan  yang dimilikinya  Ferdy  Sambo  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam  birokrasi  polri. Berawal  dari  jumlah  ajudan  ferdy  sambo  yang  melebihi  ajudan  kapolri.  Ajudan Ferdy  Sambo  berjumlah  delapan  orang.  Komisaris  Jenderal  (purnawirawan)  Ito Sumardi  menyatakan  bahwa  Ferdy  Sambo  memiliki  delapan  ajudan,  hal  ini menjadi  bukti  bahwa  terdapat  masalah  didalam  sumberdaya  manusia  di  Polri (detikjateng, 2022).  Ito sumardi juga menyatakan bahwa pada jamannya perwira
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
tinggi polri hanya memiliki dua orang ajudan, kalau FS memiliki 8 ajudan sudah pasti  dia  memiliki  kekuasaan  yang  besar  dalam  jabatannya.  Perpindahan  jabatan yang  terlalu  cepat  menyebabkan  Ferdy  Sambo  lengah  dalam  kuasanya  dan melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.
Pengaruh  otoritas  Ferdy  Sambo  juga  sampai  pada  kasus  yang  sedang mencuat  saat  ini,  dimana  pejabat  dibawah  FS  terlibat  dalam  kasus  pembunuhan Brigadir  Yosua  atau  yang  disebut  dengan Obstruction  of  justice. Siber  Polri menetapkan  7  tersangka  yaitu  FS  sendiri,  6  diantaranya  adalah  anggota  Kadiv Propam  Polri  yaitu  Kompol  Chuck  Putranto  mantan  Rowabprof  divisi  Propam Polri.  Brigjen  Hendra  Kurniawan  selaku  mantan  Karopaminal  Divisi  Propam Polri,  Kombes  Agus  Nurpatria  mantan  Biropaminal  Divisi  Propam  Polri,  hingga AKBP  Arif  Rahman  mantan  Wakadaen  B  divisi  Propam  Polri.  Hal  ini menunjukan kuatnya pengaruh otoritas Ferdy Sambo dalam birokrasi polri. Tugas masing-masing obstruction  of  juctice ialah  ada  yang  ditugaskan  untuk menghilangkan rekaman video cctv dan barang bukti yang lain.
FS  sebagai  Kadiv  Propam  Polri  dengan  otoritas  kekuasaannya  mampu mengendalikan  anggota  propam  polri  yang  notabene  setiap  anggota  pasti memahami kode etik yang berlaku pada institusi Polri, namun kode etik tersebut diacukan  oleh  anggota  Propam  demi  menaati  perintah  FS  untuk  menghilangkan barang  bukti  pembunuhan  brigadir  J.  Sehingga  pada  akhirnya  Jenderal  Listyo Sigit  Prabowo  memutasi  para  anggota  Propam  Polri  yang  terlibat  dalam Obstruction  of justice dalam  pembunuhan  brigadier  J  (Liputan6.com,  2022).  Hal ini  menunjukan  bahwa  otoritas  FS  cukup  disegani  didalam  internal  Polri. Peristiwa  tersebut  menggambarkan  bahwa  bahwa  tidak  ada  mesin  didunia  ini bagian manapun yang cara kerjanya seperti aparat dalam birokrasi. Setiap pekerja didalam  birokrasi  hanya  sekedar skrup yang  menjalankan  mesin  birokrasi.  Para pekerja  didalam  birokrasi  hanya  berlomba-lomba  berada  pada  posisi  paling  atas dan  membesarkan  diri  (Douglas  J.Goodman,  2009).  seorang  bawahan  yang tunduk  kepada  atasan  merupakan    tanda  patuh  terhadap  atasan  mereka,  karena mereka menerima norma-norma pribadi yang menentukan otoritas tersebut, bukan karena  mereka  menerima  norma-norma  yang  mendefinisikan  otoritas    tersebut (Kartono, 2001).
Terdapat beberapa tipe Birokrasi Max Weber (Douglas J.Goodman, 2009). Hal itu ialah Pertama terdiri dari  organisasi atau lembaga resmi  yang terikat oleh aturan.  Dapat  dipahami  bersama  bahwa  setiap  birokrasi  memiliki  aturan,  tidak terkecuali  birokrasi  dalam  Polri.  Instansi  Polri  memeiliki  kode  etik  yang  wajib ditaati  oleh  semua  orang  yang  masuk  dalam  keluarga  Polri.    Kode  etik  profesi bersifat  mengikat  bagi  seluruh  anggota  yang  tergabung  dalam  lembaga  atau organisasi  tersebut.  Kode  etik  diciptakan  dalam sebuah  organisasi  atau  Lembaga bertujuan untuk terbentuknya berokrasi yang idealis dan professional (Perkap 14 tahun, 2011).
Kedua Setiap  badan  memiliki  ranah  kompetensi  spesifik.  Setiap  badan memiliki  pembagian  kerja  masing-masing  berdasarkan  tanggung  jawabnya. Struktur  birokrasi  yang  hirarki  menjadi  sumber  masalah  yang  menyebabkan kinerja  birokrasi  menjadi  lambat  dan  berbelit-belit  (Saefullah,  2010). Dilansir dari  berita  Kompas  peneliti dari  Institute  for  security  and  strategic  studies (ISESS) bidang kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, pada dasarnya tugas ajudan Polri adalah melayani atasannya untuk urusan administrasi dan tugas-tugas protokoler,  tugas  rumah  tangga  jelas  jauh  dari  tugas  seorang  ajudan  (Media, 2022). Peraturan penugasan ajudan Polri diatur dalam peraturan Kapolri nomor 4 tahun  2017  tentang  penugasan  anggota  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada  kenyataannya  FS  selaku  kadiv  propam  melanggar  aturan  terkait dengan  penugasan  ajudan.  Selain  itu  FS  juga  melanggar  batas  maksimal  ajudan Polri yang seharusnya hanya memiliki 2 ajudan, namun FS memiliki 8 ajudan. FS menugaskan ajudannyan keluar dari kode etik ajudan. Hal ini dapat diketahui dari siding  yang  digelar  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  selatan  pada  hari  selasa (8/11/2022)  Putri  Candrawati  (PC)  mengatakan  bahwa  Brigadir  Yosua  bukan ajudannya namun ajudan FS , namun brigadir yosua diperintahkan untuk menjadi supir  pribadi  PC.  selain  itu  menurut  PC  bripka  Ricky  Rizal  (RR)  juga  bukan ajudannya melainkan ajudan FS yang diperuntukan untuk menjaga  anak-anak FS dan PC saat Kuat ma’ruf (asisten keluarga sambo) sedang terkena covid (Media, 2022).Berdasarkan penjelasan di atas kewenangan FS sebagai Kadiv Propam Polri justru  banyak  melanggar  aturan.  Kekuasaan  dan  kewenangan  yang  dimilikinya
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
mengakibatkan dia mudah mengatur apa saja yang dia kehendaki. Selain itu tidak adanya  ketegasan  dalam  penerapan  kode  etik  dikarenakan  hal  –  hal  yang  sudah dianggap  biasa,  bahwa  seorang  ajudan  adalah  pembantu  dalam  hal  apapun  bagi seorang perwiranya.
Ketiga jabatan  diorganisasikan  kedalam  suatu  sistem  hierarkis.  Birokrasi sebagai  oragnisasi  formal  memeliki  tukedudukan  dan  cara  kerja  yang  terikat dengan  peraturan,  pembagian  kerja  sesuai  kompetensi  jabatan  dan  wewenang (Abduh  &  Suriani,  2022).  Jabatan  pada  birokrasi  polri  memiliki  tugas  dan tanggung  jawabnya  masing-masing,  seperti  jabatan  Kadiv  Propam  Polri  yang memiliki  wewenang  untuk  menjalankan  tugas  sebagain  Kadiv  Propam  yang berkaitan  dengan  pembinaan  profesi  dan  pengamanan  lingkungan  di  Internal Organisasi  Polri.  Jabatan  yang  di  emban  FS  layaknya  seorang  ayah  dalam keluarga  yang  membina  keamanan  internal  keluarga.  Oleh  karena  itu  dalam hirarki  jabatannya  FS  sangat  merasa  berkuasa  atas  kendali  internal  Polri  dan cukup disegani oleh anggota maupun bawahannya.

## Otoritas Tradisional
Garis  keturunan  Ferdy  Sambo  yang  berasal  dari  keluarga  pejabat,  cukup menjadi  salah  satu  pengaruh  dalam  birokrasi  polri.  Weber  mengatakan  bahwa otoritas tradisional merupakan suatu otoritas pemimpin yang didapatkan dari garis keturunan  atau  hubungan  keluarga  dengan  pemimpin  terdahulu,  sehingga  para pengikut yang dahulu sudah mematuhi pemimpinnya maka secara otomatis akan mengikuti otoritas pemimpin yang baru (Shofi, 2021).
Ayah  Ferdy  Sambo  merupakan  perwira  jenderal  bintang  dua,  mayor jenderal  polisi  (Mayjen)  Pieter  Sambo  dan  kakak  kandung  FS    ialah  seorang jenderal  polisi.  Mahfud  MD  menyatakan  bahwa  kelompok  Ferdy  Sambo  seperti sub  mabes  polri  yang  sangat  berkuasa.  Oleh  sebab  itu  tidak  heran  jika  Ferdy Sambo cukup di segani didalam internal polri (Liputan6.com, 2022b).
Otoritas  tradisonal  mendapatkan  legitimasinya  dari  tradisi  adat  atau keturunan. Orang menjdi pemimpin bukan karena berasal dari kemmpuannya saja namun  juga  berasal  dari  faktor  keturunan,  seperti  halnya  seorang  anak  yang mendaptkan tahta dari ayahnya (Kartono, 2001). Weber membedakan tipe otoritas tradisional  kedalam  tiga  bagian  yaitu gerontokrasi,  patriarkhalisme  dan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
patrimonialisme . Gerontrokasi yaitu  otoritas  yang  dipegang  oleh  orang  yang  tua dalam  suatu  kelompok. Patriarkhalisme yaitu  sebuah  otoritas  dipegang  oleh seseorang  yang  mewarisi  dari  kepemimpinan  sebelumnya,  otoritas  ini  berpegang pada  sistem  keturunan  dan  kekerabatan  yang  berhak  mewarisi  tahta  dalam keluarga.  Sedangkan patrimonalisme adalah  otoritas  ini  berakar  pada  sistem administrasi pribadi sang penguasa, ini ditandai dengan bercampurnya kehidupan rumah  tangga  sang  penguasa  dan  fungsi  fungsi  pemerintahan,  kemudian  staf pejabat  diambil  dari  para  pendamping  dan  pelayan  sang  penguasa  (Johnson, 1990).
Berdasarkan teori weber tersebut otoritas tradisional yang dimiliki oleh FS adalah patrimonalisme dimana  ajudan-ajudan  FS  ikut  terlibat  dalam  urusan rumah  tangga  FS.  Tidak  hanya  menjadi  pembantu  dalam  menyelesaikan administrasi  polri  namun  juga  membantu  menyelesaikan  urusan  –  urusan  rumah tangga pribadi FS (Media, 2022).
Dilansir  dari  pengakuan  seorang  mantan  polisi  Aksan  anggota  satlinmas polres tanah Toraja Sulawesi Selatan di kanal  yotube mengungkapkan bahwa:
“birokrasi polri ini perlu dibenahi karena petinggi yang berkuasa semakin bersikap sewenang pada anggotanya, petinggi polri justru mengajarkan hal yang kurang baik kepada anggotanya, selain itu saat ini apa-apa juga harus menyangkut  uang  kenaikan  jabatan  menyangkut  uang  ,  masuk  polisi dengan uang, oleh karena itu mafia mafia didalam polri harus dibersihkan tuturnya” (Merdeka.Com, 2022).
Selain  itu  keluarga  besar  FS  yang  semuanya  bergelut  pada  bidang kepolisian,  yaitu  ayah  dan  kakak  kandung  FS  yang  menjdi  petinggi  polri menambah  semakin  berwibawanya  keluarga  FS,  sehingga  banyak  orang  yang menaruh hormat padanya. Patriarkalisme merupakan semacam kekuasaan power dipegang  oleh  suatu  kekerabatan  (rumah  tangga) dan  memiliki  kekuasaan  yang diwariskan.(Sulhan & Lessy, 2022)

## Otoritas Kharismatik
Otoritas  kharismatik  berlandaskan  pada  karisma  yang  dimiliki  oleh  sang pemimpin.  Mempunyai  kewenangan  yang  istimewa  yang  diberikan  kepada pemimpinnya.  Karisma  yang  dimiliki  oleh  sang  pemimpin  adalah  sebuah anugerah dari tuhan atau yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir.
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Orang-orang  yang  meyakini  kemimpinan  karismatik  percaya  bahwasanya kemampuan  tadi  merupakan  sesuata  yang  berada  diatas  kekuasaan  dan  manusia pada umumnya (Douglas J.Goodman, 2009). Ferdy Sambo tidak termasuk dalam otoritas  karismatik  karena  pada  kenyataannya  dia  dihormati  bukan  karena kemampuan spiritualnya namun karena jabatan dan keturunannya.
Tabel 1.1 Otoritas Ferdy Sambo Bentuk Otoritas Otoritas Ferdy Sambo Legal Rasional Jabatan dan karirnya yang melaju pesat membuat Ferdy Sambo menyalahgunakan wewenangnya. Tradisional Keluarga Ferdy Sambo yang berasal dari keluarga polri, mengakibatkan dirinya cukup disegani di internal polri. Kharismatik Tidak memiliki otoritas kharismatik.
Sumber: Hasil Penelitian tahun 2022
Weber menyatakan bahwa ketika seseorang terlibat dalam birokrasi maka dia  akan  terikat  pada  tiga  hal  (Douglas  J.Goodman,  2009). Pertama, terdiri  dari Lembaga  atau  organisasi  resmi  yang  terikat  dan  menjalankan  fungsinya berdasarkan  aturan. Kedua, setiap  lembaga  memiliki  ranah  kompetensi  spesifik.
Lembaga atau organisasi tersebut memiliki sebuah kewajiban untuk melaksanakan berbagai  fungsi  otoritas,  dan  cara  yang  memaksa  untuk  melakukan  pekerjaan tersebut. Ketiga, jabatan  diorganisasikan  kedalam  suatu  sistem  hierarkis.  Weber menekankan bahwasanya sekali seorang individu masuk kedalam birokrasi maka dia  akan  terlibat  didalamnya.  Mengikuti  roda  pergerakan  dan  akan  sulit  untuk keluar dari sistem tersebut (Douglas J.Goodman, 2009).
Sistem  birokrasi  polri  yang  memang  sudah  seperti  itu  dimana  bawahan menjalankan  perintah  atasan  serta  tunduk  dan  patuh  membuat  Ferdy  Sambo terlengah  dengan  kekuasaanya.  Ajudan  Ferdy  Sambo  yang  merasa  bahwa  dia bawahan  dan  harus  mematuhi  perintah  atasanya  membuatnya  sulit  untuk mengelak, karena aturan yang memang sudah berlaku seperti itu. Dalam siding di pengadilan  Bharada  Eliezer  mengatakan  bahwa  dia  takut  ketika  ingin  menolak perintah  Ferdy  Sambo,  hal  ini  dikarenakan  jabatan  rendah  yang  dimilikinya (Kompastv, 2022).
Selain  itu  pada  otoritas  tradisional  Weber  membagi  tiga  bagian  yaitu gerontokrasi,  patriarkhalisme  dan  patrimonialisme  (Johnson,  1990). Pertama, gerontrokasi  yaitu  otoritas  yang  dipegang  oleh  orang  yang  tua  dalam  suatu kelompok.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini  Ferdy  Sambo  pemegang  kekuasaan didalam  rumahnya  mempunyai  peran  besar  dalam  mengatur  rumah  tangga  dan ajudannya. Kedua, patriarkhalisme yaitu sebuah otoritas dipegang oleh seseorang yang mewarisi dari kepemimpinan sebelumnya, otoritas ini berpegang pada sistem keturunan dan kekerabatan yang berhak mewarisi tahta dalam keluarga. Keluarga Ferdy Sambo yang berasal dari keluarga polri menjadikannya disegani dan ditaati semua  perintahnya  oleh  sang  ajudan. Ketiga, patrimonalisme  adalah  otoritas  ini berakar  pada  sistem  administrasi  rumah  tangga  sang  pemimpin,  ini  ditandai dengan  bercampurnya  kehidupan  rumah  tangga  dan  fungsi  pemerintahan. Pejabatnya  berasal  dari  para  pendamping  dan  pelayan  sang  pemimpin.  Ferdy Sambo  mengambil  delapan  ajudan  dalam  birokrasi  polri  hal  ini  tentu  bertujuan untuk  mempermudah  kerjanya  sebagai  Kadiv  Propam,  namun  dari  hal  tersebut menjadikan Ferdy Sambo lengah dengan kekuasaannya.

## KESIMPULAN
Ferdy  Sambo  memiliki  legitimasi  otoritas  legal  rasional  dan  tradisional. Legitimasi  otoritas  legal  rasional  ia  dapatkan  dari  jabatan  yang  dimiliki  di  polri yaitu sebagai kadiv propam polri usia muda. Sedangkan otoritas tradisional yang berpatokan  pada  keturunan,  menunjukan  bahwa  keluarga  Ferdy  Sambo  yang berasal  dari  keluarga  polri  menjadikan  dirinya  cukup  disegani  dalam  internal polri. Dalam hal ini Ferdy Sambo tidak memiliki otoritas karismatik yang diyakini berasal  dari  pemberian  sang  maha  kuasa  berupa  kemampuan  diluar  rata-rata manusia  biasa.  Otoritas  yang  dimiliki  Ferdy  Sambo  yaitu  legal  rasional  dan tradisional  menjadi  pengaruh  dirinya  dalam  melakukan  trindakan  kriminal  yang iya  perintahkan  kepada  ajudannya.  Dalam  hal  ini  FS  merasa  bahwa  semua keinginannya dapat didapatkan dari jabatan yang dia miliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, T., & Suriani, S. (2022). Reformasi Birokrasi Polri Terhadap Pelayanan Publik  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Kepolisian Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan . 4 . Alfathan, R. (2022, Agustus 28). Silsilah Keluarga Ferdy Sambo, Ayah Eks Calon Kapolri, Mertua Jenderal TNI. Pojoksatu.id .
https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/08/28/silsilah-keluarga- ferdy-sambo-ayah-eks-calon-kapolri-mertua-jenderal-tni/
Arief,  B.  N.,  &  Arief,  B.  N.  (2007). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan (Ed. 1., cet. 1). Kencana Prenada Media Group.
detikX,  T.  (t.t.). Komjen  Purnawirawan  Heran  Sambo  Punya  8  Ajudan  Padahal Biasanya 2 . detikjateng. Diambil 26 Desember 2022, dari https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6275151/komjen- purnawirawan-heran-sambo-punya-8-ajudan-padahal-biasanya-2
Douglas  J.Goodman,  G.  R.  (2009). Teori  Sosiologi  Dari  Teori  Sosiologi  Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (8 ed.). Kreasi Wacana.
Giddens,  A.,  &  Kramadibrata,  S.  (1986). Kapitalisme  dan  teori  sosial  modern: Suatu  analisis  terhadap  karya  tulis  Marx,  Durkheim,  Max  Weber . Universitas Indonesia.
Hasanah,  R.,  &  Kosim,  M.  (2021).  Analisis  Gaya  Kepemimpinan  Kharismatik Dalam  Memelihara  Nilai-Nilai  Tradisi  Kepesantrenan  Tradisional  Di Pondok Pesantren Nurul Huda Kamundung Sampang. re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management) , 4 (1), 72–85. https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i1.4820
Indonesia,  C.  N.  N.  (t.t.). Instruksi  Jokowi  soal  Kasus  Brigadir  J:  Tuntaskan, Jangan Ditutupi . nasional. Diambil 1 November 2022, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220809113150-12-
832133/instruksi-jokowi-soal-kasus-brigadir-j-tuntaskan-jangan-ditutupi Johnson, P. (1990). Teori Sosiologi klasik dan Modern (ke-2). Gramedia Pustaka.
Kartono,  K.  (2001). Pemimpin  dan  kepemimpinan:  Apakah  pemimpin  abnormal itu? (Cet. ke-9, ed. baru (ed. ke-2)). Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers). KOMPASTV  (Direktur).  (2022). BREAKING  NEWS  -  Eliezer,  Ricky  dan  Kuat jadi Saksi Sidang Ferdy Sambo & Putri Candrawathi . https://www.youtube.com/watch?v=v0MmegXOk2A
Liputan6.com.  (2022a,  Agustus  4). Daftar  Polisi  yang  Dimutasi  Imbas  Kasus Brigadir J, Ada Jenderal dan Sejumlah Perwira Menengah . liputan6.com. https://www.liputan6.com/news/read/5033893/daftar-polisi-yang-dimutasi- imbas-kasus-brigadir-j-ada-jenderal-dan-sejumlah-perwira-menengah
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal e-ISSN 2549-7235   p-ISSN 1411-0040
Liputan6.com.  (2022b,  Agustus  12). Profil  Ferdy  Sambo  dan  Karier  Moncernya di Polri . liputan6.com. https://www.liputan6.com/news/read/5040833/profil-ferdy-sambo-dan- karier-moncernya-di-polri
Mahfud MD: Ada Kerajaan Ferdy Sambo di Polri, Seperti Sub-Mabes dan Sangat
Berkuasa . (t.t.). Diambil 26 Maret 2023, dari https://www.kompas.tv/article/320175/mahfud-md-ada-kerajaan-ferdy- sambo-di-polri-seperti-sub-mabes-dan-sangat-berkuasa
Mansur,  M.,  &  Sofianto,  K.  (2013). Otoritas  Dan  Legitimasi  Kedudukan Pemimpin Tradisional Di Loloda Maluku-Utara (1808-1958) . 15 (1). Media, K. C. (2022, November 9). Pengamat: Tugas Ajudan Pejabat Polri Bukan
Urusi Pekerjaan Rumah Tangga Atasannya . KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/14083201/pengamat-tugas- ajudan-pejabat-polri-bukan-urusi-pekerjaan-rumah-tangga
MerdekaDotCom (Direktur). (2022). Viral Polisi Curhat Dimutasi Usai Bongkar
Korupsi, Minta Kapolri Berantas Sarang Mafia di Polri . https://www.youtube.com/watch?v=ssEKh83rg0c
Polri Tetapkan Bharada E Sebagai Tersangka Penembakan Brigadir J - Nasional Tempo.co . (t.t.). Diambil 1 November 2022, dari
https://nasional.tempo.co/read/1618962/polri-tetapkan-bharada-e-sebagai- tersangka-penembakan-brigadir-j
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. diambil 29 Maret 2023, dari https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.
Putra,  A.  D.,  Martha,  G.  S.,  Fikram,  M.,  &  Yuhan,  R.  J.  (2021).  Faktor-Faktor yang  Memengaruhi  Tingkat  Kriminalitas  di  Indonesia  Tahun  2018.
Indonesian Journal of Applied Statistics , 3 (2), 123.
https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917
Rachmadhani, A. (2021). Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media Sosial . 5 . Ritzer, G. (2011). Sociological theory (8th ed). McGraw-Hill. Saldaña,  J.  (2016). The  coding  manual  for  qualitative  researchers (3E  [Third edition]). SAGE.
Shofi,  I.  (2021a). Analisis  Teori  Otoritas  Max  Webber  Dalam  Kepemimpinan Multikultural Kiai Sholeh Bahruddin Ngalah . 11 . Sulhan,  M.,  &  Lessy,  Z.  (2022). Otoritas  Dan  Dakwah  Tuan  Guru  Pada Massyarakat  Lombok:  Studi  Analisis  Teori  Sosial  ‘Otoritas’  Max  Weber . 04 (02).