## Volume 5 No. 2, Januari 2022
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana

## Syaiful Munandar  Azriadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: munandarsyaiful@gmail.com azriadi01@gmail.com

## Abstract
In making arrests, of course, there must be regulations or Standard Operating Procedures (SOPs) that must be carried out in accordance with established regulations. The SOP itself is a rule that is formed with the aim of making it easier to carry out work, and with the SOP it can minimize the occurrence of errors or work risks. If the SOP is violated on purpose, the violation  will  certainly  have  an  impact  on  other  people  as  well,  therefore  the  authors  are interested  in  discussing  this  problem  with  the  formulation  of  the  problem.  How  is  the standard  operating  procedure  for  arrests  by  members  of  the  police  against  perpetrators  of criminal  acts.  The  method  used  in  this  research  is  normative  jurisprudence,  namely  legal research that is only aimed at written regulations so that these regulations are closely related to libraries because they will require secondary materials from the library. The results of this study  will later  determine the standard  operating procedure  for arrests  by members of  the police against perpetrators of criminal acts.
Keywords: Arrest, Police, Crime,

## Abstrak
Dalam  melakukan  penangkapan  tentunya  harus  ada  peraturan  atau  Standar  Operasional Prosedur (SOP) yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. SOP itu sendiri merupakan suatu aturan yang di bentuk bertujuan  untuk memudahkan dalam melaksanakan  pekerjaan,  serta  dengan  adanya  SOP  dapat  meminimalisir  terjadinya kesalahan  ataupun  resiko  kerja.  Jika  SOP  tersebut  dilanggar  dengan  sengaja  maka pelanggaran tersebut tentunya berdampak terhadap orang lain juga, maka dari itu penulis tertarik  membahas  permasalahan  tersebut  dengan  rumusan  masalah  Bagaimana  standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang hanya  ditujukan pada peraturan tertulis sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya dengan  perpustakaan  karena  akan  membutuhkan  bahan  yang  bersifat  sekunder  dari perpustakaan. Adapun hasil penelitian ini nantinya untuk mengetahui standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana.
Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur;Anggota Kepolisan; Kriminal

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara hukum, hukum merupakan segenap aturan yang harus ditaati oleh setiap warga Indonesia, adanya hukum dalam tatanan kehidupan di  Indonesia  menjadi  pedoman  atau  aturan  yang  harus  di  ikuti  oleh  setiap  warga Indonesia  sebagai  petunjuk  atau  pedoman  hidup  untuk  mengatur  boleh  atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Hukum ialah keputusan yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  terdakwa  peraturan  resmi  yang  menjadi pengatur  dan  dikuatkan  oleh  pemerintah,  undang-undang,  peraturan,  patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam yang tertentu. 1
Melalui penengakan hukum, diharapkan dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Indonesia pun mempunyai aparat penegak hukum yang  disebut  dengan  Anggota  Polri  yang  mempunyai  tugas  menegakkan  aturan- aturan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban di setiap wilayah Indonesia. Anggota  Polri  adalah    aparat  penegak  hukum  yang  ditunjuk  oleh  Negara  untuk menjaga  ketertiban,  keamanan  dan  penegakan  serta  pengayoman  bagi masyarakatnya  dalam  bentuk  penegakan  hukum  diseluruh  wilayah  Negara. Menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  serta sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian.  Mematuhi  setiap  peraturan  yang beralu  dalam  lingkup  berbagai  hal,  Didalam  menjalakan  tugasnya  aparat  penegak hukum  juga  mempunyai  aturan  atau  norma-norma  yang  sudah  ditertapkan  antara lain: 2
Penegakan  hukum  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  hukum,  tujuan  dari  hukum tersebut ialah :
1. Memberikan rasa keadilan bagi setiap masyarakat tanpa pandang bulu.
2. Memberikan perlindungan pada setiap hak manusia.
3. Menjadikan hidup manusia lebih terarah.
1 H. M. Agus Santoso, Hukum, Moral  Keadilan, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 79.
2 Nurul Qamar, Etika dan Moral Profesi hukum, Makasar: CV. Social Politic Genius, hlm 115.
4. Menciptakan  keadilan,  kesejahteraan,  ketentraman,  pada  setiap  individu manusia.
Selain  itu  Kepolisian  juga  merupakan  salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang paling dekat dengan masyarakat, sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Ayat (6) dan (7)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat (6) yaitu:
“Keamanan  dalam  negeri  adalah  suatu  keadaan  yang  ditandai  dengan terjaminnya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya hukum,  serta  terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat.”
Ayat (7) yaitu:
“Kepentingan  umum  adalah  kepentingan  masyarakat  dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.” Seorang  Polri  sudah  seharusnya  melakukan  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, mengayomi,dan pelayanan kepada masyarakat. 3 Jadi, norma-norma tersebut perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemeliharaan atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu dimana  norma-norma  Etika  melemah  dalam  masyarakat.  Kepolisian  adalah  salah satu  lembaga  penting  yang  mempunyai  tugas  utama  sebagai  penjaga  keamanan, ketertiban  dan  penegak  hukum,  sehingga  pihak  Kepolisian  ada  diseluruh  Negara berdaulat.  Polri  dalam  lingkungan  Pengadilan  bertugas  sebagai  Penyidik. 4 Dalam tugasnya    Polri  mencari  barang-barang  bukti,  keterangan-keterangan  dari  berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi, maupun keterangan saksi ahli.
Sering  beredarnya  berita  yang  kita  dengar  bahwa  ada  oknum  anggota  Polri wilayah  hukum  Polres  Solok  Selatan  Polda  Sumbar  yang  melakukan  penangkapan
3 Maisinta  Dewi,  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Dalam  Tindakan  Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana   Narkotika, dalam Jurnal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4, Tahun 2021, hlm. 636.
4 Pada Pasal 1 angka (1) KUHAP, Penyidik adalah pejabat Polisi  Negara Republik Indonesia  atau pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyedikan .
terhadap  pelaku  tindak  pidana  perjudian  dengan  cara  melakukan  tembak  di  tempat saat melakukan penangkapan atau pengejaran terhadap pelaku yang berusaha kabur dari  pengejaran  Anggota  Polri.  Meskipun  kewenangan  tembak  ditempat  yang digunakan  dan  dibenarkan  oleh  Undang-Undang  namun  dalam  pelaksanaan  di lapangan masih ditemui beberapa oknum Polri yang melakukan kesalahan tembak di tempat kepada pelaku sampai meninggal dunia. 5

## B. METODE PENELITIAN
Dari  permasalahan  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian permasalahan  hukum  ini  yang  gunanya  untuk  mengetahui  bagaimana  standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana. Metode  pendekatan  penelitian  yang  akan  diteliti  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  hanya  ditujukan  pada  peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karna akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penangkapan  menurut  Pasal  1  butir  20  KUHAP  adalah  “suatu  tindakan penyidik  berupa  pengekangan  sementara  waktu  kebebasan  tersangka  atau terdakwa  apabila  terdapat  cukup  bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau penuntutan dan atau peradilan.  Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum  dilakukan suatu penangkapan oleh  pihak  kepolisian  maka  terdapat  syarat  materil  dan  syarat  formil  yang  harus dipenuhi  terlebih  dahulu.  Yang  dimaksud  dengan  syarat  materiil  adalah  adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat  formil  adalah  adanya  surat  tugas,  surat  perintah  penangkapan  serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.
Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan
5 http://mliputan6.com, polisi tembak tersangka judi di solok selatan, di akses 20 November 2021
yang  cukup.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  17  KUHAP,  definsi  dari  “bukti permulaan  yang  cukup”  ialah  bukti  permulaan  untuk  menduga  adanya  tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir. Pasal ini menunjukan bahwa perintah penagkapan  tidak  dapat  dilakukan  dengan  sewenang-wenang,  tetapi  ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.
A. Penyidik  dapat  melakukan  penangkapan  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup, ditentukan sekurang-kurangnya adanya laporan polisi ditambah 2 (dua) alat  bukti  sebagaimana  di  tentukan  dalam  pasal  184  KUHAP  sebagaimana berikut :
1. Saksi
2. Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan tersangka
B. Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan
1. Tersangka  telah  dipanggil  2  (dua)  kali  berturut-turut  tidak  hadir  tanpa alasan yang patut dan wajar
2. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri
3. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya
4. Tersangka akan diperkirakan akan menghilangkan barang bukti
5. Tersangka diperkirakan akan mempersulit penyelidikan
C. Penangkapan  terhadap  satu  orang  tersangka  menggunakan  surat  perintah penangkapan yang identitasnya tercantum didalamnya.
D. Penyidik  dapat  melakukan  penangkapan  terhadap  seseorang  yang  terdaftar dalam  Daftar  Pencarian  Orang  (  DPO)  dan  setiap  pejabat  berwenang  sesuai kompetensinya wajib untuk membuat sprin penangkapannya.
E. Pejabat  yang  berwenang  menandatangani  Surat  Perintah  Tugas  dan  Surat Perintah Penangkapan adalah Dir Reskrim
F. Dalam  melaksanakan  penangkapan  penyidik  wajib  mempertimbangkan  hal-hal berikut :
1. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman
2. Senantiasa  menghargai,  menghormati  hak-hak  tersangka  yang ditangkap
3. Tindakan  penangkapan  bukan  merupakan  penghukuman  bagi tersangka,  terhadap  tersangka  yang  ditangkap  diperlakukan  sebagai orang  yang  belum  tentu  bersalah  sampai  terbukti  bersalah  di Pengadilan.
4. Penyidik/ petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk :
1) Memberitahu/  menunjukan  tanda  pengenal  /  identitasnya sebagai petugas polri
2) Senantiasa  menghargai,  menghormati  hak-hak  tersangka  yang di tangkap:
3) Tindakan  penangkapan  bukan  merupakan  penghukuman  bagi tersangka,  terhadap  tersangka  yang  di  tangkap  di  perlakukan sebagai  orang  yang  belum  tentu  bersalah  sampai  terbukti bersalah di Pengadilan;
4) Penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib untuk
a) Memberitahu  /  menunjukkan  tanda  pengenal  / identitasnya sebagai petugas polri;
b) Menunjukkan  Sprin  Penangkapan,  kecuali  dalam keadaan tertangkap tangan;
c) Memberitahukan alasan penangkapan,
d) Menjelaskan  tindak  pidana  yang  di  persangkakan termasuk  ancaman  hukuman  kepada  tersangka  pada saat penangkapan;
e) Senantiasa  melindungi  hak  privasi  tersangka  yang ditangkap  dan  memberi  tahu  hak-hak  tersangkanya sesuai yang diatur dalam KUHAP:
f) Dalam  hal  orang  yang  di  tangkap  tidak  memahami/ tidak  mengerti  bahasa  yang  dipergunakan  oleh
petugas  maka  orang  tersebut  berhak  mendapatkan seorang penerjemah tanpa di pungut biaya
G. Dalam  hal  orang  asing  di  tangkap,  penangkapan  tersebut  segera  diberitahukan kepada kedutaan atau misi diplomatik negaranya.
H. Dalam  hal  perempuan  yang  di  tangkap  petugas  /  penyidik  wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut :
1. Sedapat  mungkin  di  tangkap  dan  di  periksa  oleh  petugas perempuan / petugas yang berperspektif gender,
2. Diperiksa diruang pelayanan khusus:
3. Perlindungan  hak  privasi  untuk  tidak  di  publikasikan,  mendapat perlakuan  khusus,  dipisahkan  penempatannya  dari  ruang tersangka laki-laki;
4. Penerapan  prosedur  khusus  untuk  perlindungan  sebagai perempuan
I. Penyidik / petugas wajib membuat Berita Acara (BA) Penangkapan yang berisi:
1. Nama dan identitas yang melakukan penangkapan;
2. Nama dan identitas yang di tangkap:
3. Tempat dan waktu penangkapan;
4. Alasan penangkapan dan atau pasal yang disangkakan:
5. Tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan:
6. Menjaga keadaan kesehatan Tersangka yang ditangkap
J. Penyidik / petugas yang melakukan penangkapan wajib :
1. Menyerahkan arsip Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya
2. Wajib memeriksakan kesehatan tersangka
3. Terhadap  tersangka  dalam  keadaan  luka  parah,  penyidik  wajib memberikan  pertolongan  kesehatan  dan  membuat  Berita  Acara tentang keadaan kesehatan Tersangka
4. Dalam hal tertangkap tangan penyidik harus segera melaksanakan pemeriksaan  paling  lama  1  x  24  jam  guna  menentukan  perlu tidaknya dilakukan penahanan
K. Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata  salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat Sprin dan Berita Acara Pembebasan Penangkapan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan pihak lain yang menyaksikannya. 6
Menurut Peraturan kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ada beberapa tahap dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, salah satunya tahap ancaman dan respon tingkat enam dalam penggunaan kekuatan kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan  tindakan  atau  perilaku  kejahatan  atau  tersangka  yang  dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.
Ancaman  tingkat  enam  yaitu  ancaman  yang  dapat  segera  menyebabkan  luka parah  atau  kematian  anggota  Polri  atau  masyarakat.  Pelaku  menggunakan  tingkat kekuatan  fisik  yang  menuntut  dan  membenarkan  petugas  menggunakan  respon tingkat  6  untuk  menghentikan  ancaman  yang  ditunjukkan.  Di  tingkat  ini,  anggota Polri  mungkin  tidak  hanya  menghadapi  perlawanan  yang  bertujuan  agar  tidak ditangkap,  tetapi  juga  tindakan  fisik  menyerang  yang  bermaksud  jahat  dari  pelaku terhadap anggota Polri dengan menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat.
Pelaku  mungkin  menggunakan  teknik-teknik  atau  benda-benda  lain  yang  dapat menyebabkan  luka  parah  atau  kematian  anggota  Polri  atau  masyarakat.  Tindakan agresif  yang  bersifat  segera  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  atau  tersangka yang  dapat  menyebabkan  luka  parah  atau  kematian  atau  membahayakan kehormatan  kesusilaan  terhadap  anggota  Polri  atau  masyarakat,  dan  atau membahayakan  keselamatan  umum,  seperti:  membakar  stasiun  pompa  bensin,
6 Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI
meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan obyek vital, dapat dihadapi dengan kekuatan senjata api atau alat.
Pada  respon  tingkat  enam  yang  dilakukan  anggota  Polri  adalah  penggunaan kendali senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan  atau  tersangka  yang  dapat  menyebabkan  luka  parah  atau  kematian anggota  Polri  atau  anggota  masyarakat.  Sehingga  besar  kemungkinannya menimbulkan luka/cedera fisik parah, atau bahkan kematian.
Tingkat kekuatan yang digunakan pada respon tingkat enam diterapkan ketika:
1) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
2)  Anggota  Polri  tidak  memiliki  alternatif  lain  yang  beralasan  dan  masuk  akal untuk  menghentikan  tindakan/perbuatan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka tersebut;
3) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat;
4)  Penggunaan  kekuatan  kendali  senjata  api  atau  alat  lain  hanya  dibenarkan ketika  kekuatan  tersebut  merupakan  satu-satunya  pilihan  yang  tersedia  bagi anggota Polri, dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki kemungkinan  untuk  “menghentikan”  tindakan  pelaku  kejahatan  yang menunjukkan ancaman segera luka parah atau kematian.
Tindakan tersangka yang dapat dimasukkan sebagai contoh tindakan yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian antara lain:
a. Melepaskan tembakan ke seseorang atau di tempat yang padat;
b. Secara sengaja menabrakkan mobil ke seseorang;
c. Menusuk seseorang dengan pisau;
d.  Melakukan  tindakan  yang  membahayakan  kehormatan  (perkosaan),  atau bahkan secara sengaja mendorong seseorang ke jalur bus yang tengah lewat; e.  Beberapa  contoh  lain  adalah  tindakan  membakar  stasiun  pompa  bensin  atau meledakkan gudang senjata.
Maksud penggunaan kekuatan tingkat enam oleh anggota Polri ini tidaklah untuk membunuh,  tetapi  digunakan  sebagai  satu-satunya  cara  yang  masuk  akal  untuk “menghentikan  ancaman”  yang  dapat  menimbulkan  luka  parah  atau  kematian  yang ditunjukkan  oleh  pelaku  kejahatan.  Kekuatan  ini  tidak  terbatas  hanya  pada penggunaan  senjata  api,  tetapi  tindakan  apa  saja  yang  diambil  oleh  anggota  Polri yang  secara  masuk  akal  akan  dapat  menghentikan  tindakan  tersangka  yang  dapat menyebabkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau anggota masyarakat.
Ada  berbagai  ketentuan  berkaitan  dengan  penggunaan  kekuatan  tingkat  enam yang harus diperhatikan:
1)  Kekuatan  tingkat  enam  digunakan  hanya  untuk  melindungi  diri  anda  atau orang lain dari ancaman kematian atau ancaman luka parah yang bersifat segera, dan  untuk  mencegah  larinya  tersangka  yang  berbahaya  yang  sangat  mungkin menyebabkan kematian atau luka parah dengan segera;
2) Kekuatan tingkat enam dapat digunakan untuk menghentikan penjahat ganas berbahaya  yang  mengancam  akan  menggunakan  kekuatan  mematikan  dan menunda  penangkapan  penjahat  tersebut  dapat  segera  menyebabkan  kematian atau luka parah bagi petugas atau anggota masyarakat lainnya;
3)  Tidak akan membahayakan anggota masyarakat yang tak bersalah;
4)  Anggota  Polri  harus  memperhatikan  sekitarnya  dan  mungkin  harus melakukan manuver tertentu agar tidak membahayakan atau melukai orang lain yang tidak bersalah;
5)   Jika memungkinkan, berilah peringatan lisan;
6)  Jika  memungkinkan,  berilah  peringatan  lisan  dengan  lantang  sebelum menggunakan senjata api;
7)   Menembak untuk menghentikan, tidak untuk membunuh atau melukai;
8)    Sebagaimana  di  tingkatan  penggunaan  kekuatan  lainnya,  kekuatan  tingkat enam  hanya  digunakan  untuk  menghentikan  atau  mengendalikan  tindakan tersangka;
9)    Anggota  Polri  mesti  menentukan  apakah  dia  telah  menghentikan  tersangka dengan mempertimbangkan semua situasi dalam kejadian tersebut. 7
Selanjutnya  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  kepolisian  mengajarkan anggotanya untuk mengarahkan tembakan peringatan ke kaki tersangka, Tentu saja jawabannya adalah tidak. Namun yang harus digaris bawahi adalah tembakan yang diarahkan  kepada  kaki  tersangka  merupakan  tindakan  kepolisian  untuk melumpuhkan tersangka agar tidak lolos dalam penangkapan apabila tersangkanya melakukan  perlawanan  yang  membahayakan  petugas  kepolisian  saat  melakukan penangkapan, selain itu tembakan terhadap kaki tersangka itu juga tidak mematikan.
Senjata  api  atau  alat  lain  dapat  digunakan untuk  menghentikan  tindakan  agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota  Polri  atau  masyarakat  atau  menimbulkan  bahaya  keselamatan  umum. Tembakan peringatan harus dilakukan secara aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan  tindakan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka,  serta  tidak  menimbulkan ancaman atau bahaya
Namun  masih  banyak  ditemukan  kejadian  yang  tidak  diinginkan  akibat tembakan  peringatan  dan  akibat  peluru  yang  nyasar  karena  dilepaskan  ke  arah tersangka yang melarikan diri, padahal tersangka tidak menunjukkan ancaman luka parah atau kematian, apalagi tembakan tersebut dilepaskan di daerah yang  banyak penduduknya. Hal semacam itu ternyata menimbulkan korban anggota masyarakat yang tidak bersalah.

## D. PENUTUP
Kedepannya  kita  berharap  bagi  anggota  polri  saat  melakukan  tugas  khususnya melakukan  penangkapan  yaitu  prefesionalnya  dalam  menggunakan  tindakan  tegas dan  terukur.  Seorang  Polri  sudah  seharusnya  melakukan  pemeliharaan  keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  mengayomi  dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak usah ragu melakukan tindakan tegas, apabila
7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
pelaku  membahayakan  jiwa  masyarakat  dan  mengancam  jiwa  petugas  saat melakukan tugas khususnya dalam hal melakukan penangkapan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
H. M. Agus Santoso, Hukum, Moral  Keadilan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
Nurul Qamar, Etika dan Moral Profesi hukum, Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019.

## JURNAL
Maisinta  Dewi,  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Dalam  Tindakan Diskresi  Tembak  Ditempat  Oleh  Petugas  Kepolisian  Terhadap  Terduga  Tindak  Pidana
Narkotika,  dalam  Jurnal  Komunitas  Yustisia,  Universitas  Pendidikan Ganesha, Vol 4.

## WEBSITE
http://mliputan6.com, polisi tembak tersangka judi di kabupaten solok selatan.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No  12  Tahun  2009  Tentang Pengawasan  dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan Kepolisian Negara RI
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian