Volume 17, Nomor 1 (2022), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v17i1.41465

## Dampak kepariwisataan terhadap perubahan pola urbanisasi di Indonesia

## Tourism impact on changing pattern of urbanization in Indonesia
A R J Nabal 1 , K Djaja 1
1 Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia
Corresponding author’s email: alfred.rodriques@ui.ac.id
Abstrak. Indonesia  memasuki  era  perkotaan,  ditandai  oleh  dominannya  proporsi penduduk  yang  tinggal  di  kota.  Urbanisasi  memberi  dampak  bagi  pertumbuhan ekonomi dan kelayakan hidup orang Indonesia. Namun, urbanisasi juga menciptakan kesenjangan pembangunan antar-wilayah serta munculnya masalah kemiskinan dan kekumuhan.  Di  tengah  paradoks  urbanisasi  ini,  kepariwisataan  muncul  sebagai penggerak  utama  pembangunan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  dampak  kepariwisataan  terhadap  perubahan  pola  urbanisasi  di Indonesia.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  model  deskriptif- analitik.  Pengumpulan  data  dan  informasi  melalui  studi  literatur.  Hasil  penelitian menunjukkan pergeseran paradigma, strategi pengembangan, dan pola pengelolaan pariwisata  di  Indonesia  mengubah  corak  urbanisasi  dalam  dua  pola.  Pertama, munculnya  pola  urbanisasi  yang  mengubah  desa  menjadi  daerah  yang  memiliki  ciri perkotaan karena pengembangan pariwisata perdesaan. Kedua, berkembangnya kota- kota kecil, sedang, dan kota-kota (daerah urban) baru karena tren wisata kota. Kedua pola  ini menciptakan  urbanisasi  yang  proporsional  dan  berkontribusi  dalam  agenda pemerataan pembangunan di Indonesia.
Kata  Kunci:  Kepariwisataan;  Kesenjangan  dan  Ketimpangan;  Pariwisata  Perdesaan; Urbanisasi; Wisata Kota
Abstract. Indonesia entered the urban era marked by the dominant proportion of the population living in cities. Urbanization has an impact on economic growth and the well-being  of  Indonesia  society.  However,  urbanization  also  creates  inter-regional
development  gaps  and the emergence of poverty and slum. Amid this urbanization paradox, tourism emerged as the prime mover of development in Indonesia. This study aims  to  explain  the  impact  of  tourism  on  changing  patterns  of  urbanization  in Indonesia.  This  research  employed  qualitative  method  with  a  descriptive-analytic model.  Data  and  information  collection  is  through  literature  studies.  The  results showed  that  paradigm  shifts,  development  strategies,  and  patterns  of  tourism management in Indonesia changed the urbanization style into two models. First, the emergence  of  urbanization  patterns  that  have  transformed  villages  into  areas  that have  urban  characteristics  due  to  the  development  of  rural  tourism.  Second,  the development of the small, medium, and new cities (urban areas) due to urban tourism trends.  These  two  models  create  proportional  urbanization  and  contribute  to  the agenda of equitable development in Indonesia.
Keywords: City Tour; Gaps and Inequality; Rural Tourism; Tourism; Urbanization

## 1. Pendahuluan
Urbanisasi  telah  banyak  mengubah  wajah  Indonesia.  Bahkan,  proyeksi  urbanisasi  di  masa mendatang akan secara signifikan mentransformasi Indonesia sebagai negara yang sebagian besar masyarakatnya hidup di kawasan perkotaan. Di tahun 1945, penduduk Indonesia yang hidup  di  perkotaan  hanya  10  persen,  kemudian  meningkat  menjadi  56  persen  saat  ini  dan diproyeksikan  lebih  dari  70-an  persen  di  tahun  2045  [1].  Dari  segi  Produk  Domestik  Bruto (PDB), urbanisasi telah meningkatkan PDB per kapita. Tingkat standar hidup layak di Indonesia pun  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  sebelumnya.  Perkembangan  urbanisasi  seperti  ini memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia [2].
Namun, di tengah urbanisasi yang signifikan, agenda kesejahteraan masyarakat di Indonesia tidak serta merta terwujud. Indonesia masih berada di bawah negara-negara berkembang lain dengan laju urbanisasi yang tipikal seperti di Indonesia. Bahkan, urbanisasi turut menciptakan kesenjangan  pembangunan  di  Indonesia.  Wilayah  Jawa  yang  mengalami  tingkat  urbanisasi tinggi dibandingkan wilayah lainnya mendominasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 59 persen  pada  tahun  2019  [3].  Persoalan  lainnya  adalah  fenomena  kemiskinan  dan berkembangnya  kawasan  kumuh  di  perkotaan  [4].  Urbanisasi  di  Indonesia  belum  mampu menghadirkan kesejahteraan dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
Kepariwisataan menunjukkan tren positif di tengah kebuntuan agenda urbanisasi di Indonesia. Indonesia telah mulai mengembangkan industri pariwisata sejak akhir tahun 1960-an. Tetapi menjelang  akhir  abad-20,  pariwisata  belum  menunjukkan  dampak  bagi  kesejahteraan masyarakat  dan  pemerataan  pembangunan.  Memasuki  abad  ke-21,  di  mana  paradigma kepariwisataan bergeser, pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pariwisata  menjadi  sektor  inklusif  yang  memungkinkan  masyarakat  menjadi  subjek pembangunan  [5].  Kepariwisataan  berkembang  di  banyak  daerah  di  Indonesia.  Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Indonesia menetapkan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang tersebar di banyak daerah. Perkembangan Kepariwisataan
Indonesia  sebagai  instrumen  pembangunan  nasional  ini  memiliki  garansi  dalam  mengatasi kebuntuan urbanisasi dan menginisiasi pola baru urbanisasi di Indonesia kedepannya.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  model  deskriptif-analitik.  Model deskriptif  analitis  adalah  salah  satu  model  dalam  penelitian  kualitatif  yang  berfungsi mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti  [6].  Penelusuran literatur digunakan untuk mendapatkan data dan informasi sebagai basis dalam menjelaskan pola urbanisasi di Indonesia, kebuntuan urbanisasi di Indonesia, dan potensi pengembangan pariwisata  yang  menghadirkan  pola  urbanisasi  secara  proporsional.  Analisis  mencakup beberapa poin. Pertama, mengulas konsep multidimensional urbanisasi sebagai basis untuk memahami  urbanisasi.  Kedua,  mengulas  perkembangan  urbanisasi  di  Indonesia  dan mengidentifikasi persoalan urbanisasi hari ini. Penjelasan tentang perkembangan urbanisasi di  Indonesia  penting  untuk  memahami  bagaimana  posisi  kota  di  Indonesia  dalam  agenda pembangunan  negara  dari  waktu  ke  waktu.  Ketiga,  menganalisis  trayektori  kepariwisataan Indonesia  untuk  mengetahui  perkembangan  pariwisata  Indonesia  dari  waktu  ke  waktu. Keempat, membahas dinamika kepariwisataan sebagai jalan keluar dari kebuntuan urbanisasi. Bagian ini akan menunjukkan kepariwisataan sebagai penggerak utama agenda urbanisasi di Indonesia kedepannya.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1. Urbanisasi sebagai konsep multidimensional
Urbanisasi  secara  klasik  dipahami  sebagai  perpindahan  manusia  dari  desa  menuju  kota. Perpindahan  ini  dipicu  oleh  faktor  daya  tarik  kota  dan  daya  dorong  desa.  Daya  tarik  kota meliputi  banyak  faktor  seperti  ketersediaan  lapangan  pekerjaan,  ketersediaan  sarana  dan prasarana  penunjang  kehidupan,  ketersediaan  ruang  berekspresi,  ketersediaan  instrumen untuk  mewujudkan  mimpi,  dan  ketersediaan  lembaga  pendidikan.  Sedangkan  daya  dorong desa adalah negasi dari faktor daya tarik kota.
Dinamika  permukiman  kemudian  semakin  kompleks  akibat  banyaknya  faktor  yang  saling bertemu, mempengaruhi satu sama lain, dan mengubah pola-pola kehidupan permukiman. Faktor-faktor  ini  mencakup  aspek  sosial,  ekonomi,  politik,  ideologi,  dan  nilai-nilai.  Interaksi faktor-faktor ini mengakibatkan kehidupan permukiman sangat dinamis. Untuk menjelaskan dinamika perkotaan yang kompleks ini, diperlukan suatu prinsip umum yang menjadi dasar untuk menganalisis berbagai masalah permukiman dan mencari solusi atas masalah-masalah tersebut.  Urbanisasi  kemudian  berkembang  menjadi  konsep  yang  multidimensional  dan menjadi dasar untuk menjelaskan kompleksitas dinamika perkotaan.
Poungsomlee & Ross dalam Keban [7] mendefinisikan urbanisasi menggunakan pendekatan demografis,  ekonomi-politik,  dan  modernisasi.  Secara  demografis,  urbanisasi  berarti peningkatan konsentrasi penduduk di daerah perkotaan. Secara ekonomi-politik, urbanisasi merujuk  pada  transformasi  ekonomi-politik  akibat  ekspansi  kapitalisme.  Untuk  pendekatan modernisasi, urbanisasi merupakan proses perubahan orientasi tradisional menjadi orientasi
modern karena adanya difusi modal, teknologi, nilai-nilai, dan kepentingan dari masyarakat modern  ke  masyarakat  tradisional.  Kemudian,  Harjoko  dalam  Harahap  [8]  menjelaskan urbanisasi  sebagai  proses  perubahan  permukiman  masyarakat  dari  wilayah  non-urban menjadi urban. Perubahan ini terjadi akibat diferensiasi dan spesialisasi pemanfaatan ruang dalam wilayah tersebut.
Damsar dan Indrayani [9] mendefinisikan urbanisasi ke dalam empat poin. Pertama, urbanisasi sebagai  proses  migrasi  manusia/penduduk  dari  desa  ke  kota  sehingga  menyebabkan pertumbuhan  populasi  di  kawasan  perkotaan.  Kedua,  urbanisasi  merupakan  proses perkembangan  infrastruktur  ekonomi  dan  suprastruktur  sosial-budaya  dan  politik  suatu daerah  sehingga  menjadi  lebih  heterogen  dan  kompleks.  Akibatnya,  daerah  tersebut menunjukkan ciri perkotaan. Ketiga, urbanisasi dilihat sebagai pertumbuhan penduduk suatu kawasan  perdesaan  karena  faktor  kelahiran,  kemudian  diikuti  perkembangan  infrastruktur ekonomi dan pembagian kerja yang heterogen. Kawasan perdesaan ini kemudian memiliki ciri perkotaan.  Ke  empat,  urbanisasi  sebagai  proses  pengaruh  infrastruktur  ekonomi  dan suprastruktur  sosial-budaya  dan  politik  perkotaan  terhadap  perdesaan  melalui  hubungan kota-desa.
Beberapa  pandangan  tentang  urbanisasi  ini  hendak  menjelaskan  urbanisasi  sebagai  proses sesuatu  menjadi  atau  bersama  perkotaan  melalui  pertumbuhan  populasi,  pengaruh  atau perkembangan  infrastruktur  ekonomi,  dan  suprastruktur  sosial-budaya  dan  politik.  Sebagai konsep yang multidimensional, urbanisasi perlu dilihat melalui pendekatan demografi, proses ekonomi-politik, dan bagian dari modernisasi. Determinan utama terjadinya urbanisasi adalah peningkatan kelayakan dan kesejahteraan hidup. Pergerakan manusia dari desa menuju kota maupun adanya transformasi wilayah menjadi daerah perkotaan dipicu oleh upaya manusia untuk mencapai kelayakan dan kesejahteraan.

## 3.2. Perkembangan urbanisasi di Indonesia
Awal  mula  urbanisasi  di  Indonesia  dapat  dijelaskan  melalui  pendapat  Paul  Wheatley  [10] tentang urban genesis dalam karyanya berjudul Nagara and Commandery . Wheatley membagi proses terbentuknya perkotaan ( urban genesis ) menjadi dua. Pertama disebut dengan urban generation , yaitu integrasi sosial-budaya yang terjadi karena menyatunya budaya masyarakat setempat dengan budaya masyarakat pendatang dalam suatu wilayah tanpa melalui paksaan. Proses  penyatuan  ini  terjadi  secara  evolutif.  Kedua  disebut  dengan urban  imposition ,  yaitu proses integrasi sosial-budaya dalam masyarakat yang cenderung dipaksakan karena kekuatan kolonial yang mengatur sistem dan organisasi dalam masyarakat.
Jauh  sebelum  terbentuknya  negara  Indonesia,  habitat  komunitas  mandiri  telah  ada  dan berkembang  di  wilayah  nusantara.  Komunitas  ini  berasal  dari  Yunan,  China  Selatan  yang melakukan  migrasi  masuk  ke  wilayah  Nusantara  tahun  1200  SM.  Setelah  itu,  orang-orang Deutro  Melayu  juga  melakukan  migrasi  ke  wilayah  Nusantara  dan  membentuk  pranatanya sendiri di tahun 300 SM. Kepemimpinan dan sistem yang dibangun oleh komunitas-komunitas tersebut  sepenuhnya  diatur  oleh  mereka  sendiri  [11].  Paul  Wheatley  mengidentifikasi komunitas  mandiri  tersebut  sebagai chiefdom .  Komunitas  mandiri  ini  disebut  dengan
desa/mukiman adat dan ditemukan di beberapa tempat di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah  desa  adat  Bawomataluo  di  Nias;  Tondok,  Tongkonan,  dan  Banua  di  Toraja;  serta Mukiman Megalitikum di Sumba.
Setelah  komunitas  mandiri  ini  bertahan  cukup  lama,  suatu  komunitas  yang  lebih  kompleks muncul di Nusantara dalam bentuk kerajaan. Terdapat dua fase kemunculan kerajaan ini. Fase pertama, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sejak abad ke 2 Masehi yang mendapat pengaruh  dari  India  [11].  Pada  fase  ini,  integrasi  sosial-budaya  terjadi  antara  budaya komunitas yang telah ada dengan budaya baru yang mendapat pengaruh dari India. Hasil dari integrasi ini adalah suatu pranata yang lebih kompleks yang ditandai dengan pemimpin yang disebut raja, mempunyai aturan, birokrasi, dan bala tentara. Fase kedua terjadi pada abad ke 15  Masehi  yang  ditandai  dengan  perubahan  dari  kerajaan  menuju  kesultanan  Islam  [11]. Perubahan ini terjadi secara evolutif yang dilakukan melalui jalur perdagangan dan siar agama. Kehadiran  kerajaan  dan  kesultanan  ini  dikategorikan  sebagai urban  generation atau kebangkitan  perkotaan.  Habitat  manusia  yang  disebut  kota  telah  terbentuk  dan  menjadi ibukota kerajaan dan kesultanan. Kota-kota tersebut telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan.
Kehadiran  bangsa  Eropa  ke  wilayah  Nusantara  sejak  abad  ke  16  turut  mempengaruhi terbentuknya perkotaan. Dimulai dengan keberadaan VOC yang mengendalikan kota sebagai pusat kekuasaan serta pengendalian dagang dan keamanan. Sebagai pusat kekuasaan, VOC membangun Kota Jakarta (sebelumnya Batavia). Sebagai pusat pengendalian sumber rempah, VOC melakukan ekspansi ke Ambon, Ternate, Tidore, Banda, dan di Nusa Tenggara [11]. Untuk pusat  perdagangan,  VOC  mengendalikan  Surabaya,  Semarang,  dan  Makasar.  Setelah kekuasaan VOC berakhir pada akhir abad ke-18, Pemerintah Belanda mengambil alih wilayah kekuasaan di Nusantara yang dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Kota-kota berkembang secara signifikan sebagai pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan industri [11]. Fungsi- fungsi kota ini dilatarbelakangi oleh persaingan negara-negara di Eropa dalam hal perebutan wilayah  untuk  mengakumulasi  keuntungan  ekonomi  mereka.  Kota-kota  di  Hindia  Belanda menjadi pusat industri dan perdagangan untuk kepentingan ekonomi negara penjajah. Pada periode  abad  ke-16  sampai  awal  abad  ke-20,  perkembangan  kota-kota  di  Hindia  Belanda ditentukan  oleh  pengaruh  kolonialisme  yang  memaksakan  sistemnya  atas  wilayah  yang dikuasai. Banyak kota-kota yang dihasilkan melalui urban imposition.
Pada  pertengahan  abad  ke-20,  Indonesia  menjadi  negara  merdeka.  Kota-kota  yang  ada diwariskan  oleh  kolonialisme  Belanda.  Ada  juga  perkotaan  yang  diwariskan  dari  periode kerajaan  dan  kesultanan,  namun  tidak  banyak.  Perkotaan  sejak  masa  awal  kemerdekaan hingga  saat  ini  mengalami  perkembangan  signifikan  dengan  kompleksitas  peran  yang dimilikinya.  Perkotaan  menjadi  pusat  politik  dan  administrasi  pemerintahan,  bisnis, perdagangan,  industri,  wahana,  dan  globalisasi.  Jumlah  kota  di  Indonesia  bertambah  dari waktu ke waktu. Pada masa awal kemerdekaan kota di Indonesia yang berstatus otonom ada 32  kota.  Saat  ini  Indonesia  telah  memiliki  98  kota  otonom  dan  416  kota  sebagai  ibu  kota kabupaten.
Pertambahan  jumlah  kota  ini  menunjukkan  laju  urbanisasi  yang  cepat  di  Indonesia. Keberadaan  kota-kota  ini  memperbanyak  konsentrasi  penduduk  untuk  hidup  di  daerah perkotaan. Pada tahun 1945, hanya 8,6 juta orang (sekitar 10 persen dari total populasi) yang tinggal di perkotaan. Pada tahun 2020, penduduk yang tinggal di perkotaan akan mencapai 56,7  persen  atau  sekitar  151  juta  orang.  Antara  kurun  waktu  1945-2017  laju  urbanisasi  ini berjalan fluktuatif. Pada tahun 1950-1960, laju urbanisasi kurang dari dua persen. Laju paling signifikan  terjadi  antara  tahun  1980  sampai  1990-an  yang  mencapai  tiga  persen  lebih. Memasuki tahun 2000 sampai 2017, laju urbanisasi kembali ke angka satu persen lebih. Grafik yang menunjukkan laju urbanisasi Indonesia dalam perbandingannya dengan laju urbanisasi semua negara dapat ditinjau pada Gambar 2 [2].
Gambar 1. Laju urbanisasi di Indonesia [2].
Laju  urbanisasi  ini  berdampak  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Dampak kesejahteraan  ini  merupakan  konsekuensi  atas  dijadikannya  kota  sebagai  pusat  industri, perdagangan,  dan  bisnis.  Pemusatan  orientasi ekonomi tersebut  menciptakan faktor-faktor aglomerasi  di  perkotaan.  Aglomerasi  memungkinkan  terjadinya  inovasi  dan  peningkatan produktivitas.  Dalam  kawasan  aglomerasi,  masyarakat  akan  mudah  dipertemukan  dengan perusahaan yang mencari tenaga kerja, pertukaran ide dan pengetahuan akan terjadi secara cepat, dan akses-akses terhadap pasar lebih mudah dilakukan. Maka, kesempatan masyarakat untuk  memperoleh  kesejahteraan  semakin  besar  sehingga  negara  mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang besar pula. Sejak tahun 1949, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita meningkat sepuluh kali lipat [1].
Namun,  dampak  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  ini  ternyata  belum mencapai  tingkat  optimal  jika  dibandingkan  dengan  negara  lainnya.  Peningkatan  PDB  per kapita Indonesia masih rendah, yaitu hanya 1,4 persen. Bandingkan dengan PDB per kapita negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai angka 2,7 persen, dua kali lipat dibanding dengan  Indonesia.  Grafik  perbandingan  PDB  per  kapita  antara  Indonesia  dengan negara lainnya dari tahun 1996-2016 dapat ditinjau pada Gambar 2.
Gambar 2. Perbandingan peningkatan PDRB per kapita tahun 1996-2016 [2].
Persoalan lainnya adalah adalah tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia. Disparitas antara penduduk  miskin  perkotaan  dan  non-perkotaan  (desa)  pada  tahun  2017  adalah  10,6  juta orang  berbanding  17,1  juta  orang.  Indikator  lainnya  adalah  konsumsi  riil  per  kapita  antara penduduk desa dan penduduk kota yang perbedaannya masih tinggi. Pada tahun 2015, jumlah konsumsi riil per kapita penduduk di desa 43 persen lebih rendah daripada penduduk di kota besar  seperti  Jakarta.  Secara  demografi,  kesenjangan  tampak  pada  tingginya  konsentrasi penduduk hanya di kota-kota besar. Faktor-faktor produksi yang masih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar menyebabkan urbanisasi terjadi secara tidak proporsional. Corak urbanisasi masih didominasi oleh faktor migrasi desa ke kota. Pekerja-pekerja terampil banyak berpindah ke  kota,  sedangkan  desa  menjadi  kekurangan  tenaga  kerja  terampil.  Faktor  pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia disumbang oleh migrasi sebesar 20 persen [2].
Urbanisasi juga menjadi penyebab munculnya masyarakat miskin kota. Kota-kota besar yang telah ada saat ini memiliki kapasitas daya tampung yang terbatas. Selain itu, kompetisi yang tinggi  di  perkotaan  mengharuskan  masyarakat  yang  tinggal  di  perkotaan  untuk  memiliki spesialisasi dan keterampilan. Migrasi penduduk yang tidak didukung oleh keterampilan dan spesialisasi  akan  kalah  dalam  persaingan  di  perkotaan.  Dampaknya  adalah  munculnya permukiman  kumuh  di  perkotaan.  Jakarta  sebagai  salah  satu  barometer  perkotaan  di Indonesia memiliki 445 RW kumuh [12]. Tantangan-tantangan ini semakin mengkhawatirkan jika melihat proyeksi jumlah penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2045 berdasarkan laju urbanisasi saat ini. Lebih dari 70 persen penduduk Indonesia di usia 100 tahun Indonesia akan  menempati  wilayah  perkotaan.  Jika  kebuntuan  urbanisasi  saat  ini  tidak  diantisipasi, Indonesia  akan  terjebak  dalam  urbanisasi  yang  menciptakan  kegagalan  pembangunan; perkotaan menjadi tidak terkendali, dan ketimpangan antar wilayah akan semakin besar.

## 3.3. Trayektori kepariwisataan di Indonesia
Munculnya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18 turut mempengaruhi perkembangan industri pariwisata di dunia. Keterkaitan keduanya dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, revolusi industri memicu munculnya kesadaran orang untuk berwisata. Untuk menggantikan
hiburan  alkohol  sebagai  hiburan  yang  banal,  berbagai  tur  dilakukan  orang-orang  di  Inggris untuk  bersenang-senang  dan  rekreasi  hingga  menjadi  cikal  bakal  perjalanan  keliling  dunia untuk  berwisata.  Kedua,  industri  pariwisata  membawa  semangat  revolusi  industri  yang berorientasi  pada  keuntungan  ekonomi.  Kesenangan  orang  untuk  melakukan  wisata memberikan peluang yang besar bagi pendapatan ekonomi bagi daerah yang dituju maupun orang atau kelompok yang mengatur perjalanan wisata [5].
Kesadaran  berwisata  dan  potensi  keuntungan  ekonomi  dalam  industri  pariwisata  ini mempengaruhi geliat kepariwisataan di Indonesia. Permulaan munculnya dapat dilacak sejak akhir tahun 1960-an. Ketika itu, pemerintah Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Untuk mengaplikasikan  rencana  ini,  pemerintah  merumuskannya  ke  dalam  Pembangunan  Lima Tahun (Pelita) I sampai V. Meskipun pengembangan industri pariwisata telah dirancang secara terencana  sejak  tahun  1960-an,  undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  tentang kepariwisataan baru dikeluarkan pada tahun 1990 melalui Undang-Undang No. 9 tahun 1990. Ini terjadi karena, pada saat itu kebijakan politik pemerintah menempatkan industri pariwisata sebagai sektor utama untuk meningkatkan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi.
Meski telah direncanakan dan dilaksanakan sejak tahun 1960-an, dampak industri pariwisata bagi pembangunan nasional belum menunjukkan hasil signifikan. Alasannya adalah persepsi masyarakat  Indonesia  yang  melihat  pariwisata  secara  negatif.  Pariwisata  cenderung diasosiasikan  dengan  aktivitas  yang  melanggar  norma-norma  kesusilaan  dan  merusak kebudayaan.  Banyak  tokoh  agama  dan  pemuka  masyarakat  tidak  berpihak  kepada pembangunan  pariwisata  karena  persepsi  demikian.  Ditambah  lagi,  informasi  yang  utuh tentang  pariwisata masih  sangat  terbatas diterima  oleh  masyarakat.  Alasan  lainnya  adalah, kehadiran  industri  pariwisata  di  masa-masa  awal  yang  cenderung  berorientasi  pada penerimaan  devisa  negara  menyebabkan  masyarakat  merasa  tidak  mendapatkan  manfaat secara riil.
Dalam perkembangannya, kepariwisataan Indonesia dibenahi. Pembenahan dimulai dengan melakukan reorientasi arah pengembangan industri pariwisata dari yang sebelumnya hanya berfokus  untuk  menghasilkan  devisa  bagi  negara,  kemudian  diperluas  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  mempersiapkan  lapangan  kerja  untuk  masyarakat.  Dengan  memperluas fokus  industri  pariwisata  ini,  UU  No.  9  tahun  1990  tentang  Kepariwisataan  yang  tidak mempertimbangkan aspek manfaat riil untuk masyarakat kemudian direvisi, lalu melahirkan UU No. 10 tahun 2009. Orientasi ini pun diperkuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  (RPJP)  2005-2025  yang  menyebut  kepariwisataan  sebagai  salah  satu  ujung tombak perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat [5].
Persepsi negatif masyarakat tentang pariwisata perlahan berubah karena sosialisasi yang terus dilakukan  dan  penyebaran  informasi  yang  utuh  tentang  pariwisata.  Manfaat  riil  seperti lapangan  pekerjaan  turut  mempengaruhi  persepsi  masyarakat  luas.  Pergeseran  paradigma tentang  pariwisata  dari  yang  hanya  sebagai  industri  menjadi  instrumen  untuk  peningkatan
Copyright © 2022, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
kualitas hidup manusia secara holistik benar-benar mengubah pandangan masyarakat tentang pariwisata hari ini. Paradigma baru ini yang biasa disebut dengan pariwisata berkelanjutan.
Manfaat industri pariwisata bagi pembangunan nasional menunjukkan hasil signifikan sejak tahun  2015.  Sejak  itu,  pemerintah  Indonesia  menjadikan  pariwisata  sebagai leading  sector pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pembangunan  [13].  Untuk  mencapai  tujuan  ini, pengembangan pariwisata dilakukan melalui pemetaan pelanggan/wisatawan dan penentuan jenis  destinasi  wisata;  penyediaan  akses  baik  akses  data,  akses  pembiayaan,  maupun akses/konektivitas antardaerah; dan perkuatan amenitas mendukung kebutuhan wisatawan di  daerah  wisata.  Strategi  pengembangan  ini  melibatkan  banyak  aktor,  yaitu  akademisi sebagai konseptor, pemerintah sebagai regulator, swasta sebagai eksekutor, media sebagai pengontrol,  dan  komunitas  masyarakat  sebagai  akselerator.  Strategi  dan  kolaborasi  ini menghasilkan  percepatan  pembangunan  sektor  pariwisata  hanya  dalam  waktu  singkat. Indonesia  menurut  World  Travel  and  Tourism  Council  (WTTC)  berada  di  peringkat  9  dunia dalam  hal  perkembangan  pariwisatanya.  Bahkan  untuk  Asia  Tenggara,  Indonesia  sebagai negara  yang  paling  cepat  pertumbuhan  pariwisatanya.  Sejak  2018,  sektor  pariwisata menempati urutan pertama dalam menyumbang devisa bagi negara, setelah pada tahun 2015 menempati urutan  ke  empat  (lihat  Gambar  3). Berikutnya  adalah  satu aspek yang  menarik untuk dikaji terkait kepariwisataan ini, yaitu pengembangan wisata kota yang menjadi tren di Indonesia.  Tren  baru  ini  bisa  memberikan  dampak  bagi  pola  urbanisasi  yang  terjadi  di Indonesia kedepannya.
Gambar 3. Penerimaan devisa negara dari berbagai sektor [14].

## 3.4. Pengembangan wisata kota
Wisata  kota  atau urban  tourism mulai  dikembangkan  di  Eropa  pada  tahun  1980-an. Pengembangan wisata kota ini dilatari oleh dua kondisi yang dialami kota-kota di Eropa ketika itu.  Pertama,  berkembangnya  kota-kota  industri  baru  di  Eropa  mengakibatkan  terjadinya deindustrialisasi  pada  kota-kota  tua  di  sana.  Deindustrialisasi  ini  menyebabkan  hilangnya pekerjaan di bidang manufaktur pada kota-kota tua ini. Masalah sosial seperti pengangguran muncul. Selain itu, banyak situs-situs di dalam kota yang terlantar. Karena ditinggalkan industri
manufaktur,  kota-kota  tua  ini  mencari  industri  pengganti  yang  dapat  memanfaatkan  situs- situs lama ini dan bisa menciptakan kembali lapangan pekerjaan. Kedua, kebuntuan kota-kota tua  ini  dalam  mengembangkan  ekonomi  kotanya  dijawab  dengan  semakin  berkembangnya kepariwisataan  [15].  Untuk  Indonesia,  perkembangan  kepariwisataan  ini  baru  dirasakan memasuki tahun 1990-an seperti yang telah diulas dalam sub bab sebelumnya.
Sejak  tahun  1980-an,  wisata  kota  secara  perlahan  berkembang,  kemudian  mempengaruhi negara-negara lain di luar Eropa untuk mengembangkan wisata kota sebagai sektor industri yang mendatangkan manfaat ekonomi kotanya. Di Indonesia, wisata kota mulai menjadi tren sejak memasuki dekade kedua abad ke-21. Berbeda dengan latar berkembangnya wisata kota di Eropa, Indonesia memiliki kekhasannya tersendiri yang dipengaruhi oleh latar sejarah masa lampau dan karakteristik budaya dan alam. Dari aspek sejarah, Indonesia merupakan negara bekas kolonialisme yang hingga saat ini masih mempunyai jejak-jejak fisik di daerah perkotaan. Kota-kota besar di Indonesia saat ini memiliki jejak kolonialisme di masa lampau, dan bahkan sisa-sisa  pembangunan  di  masa  penjajahan  kini  menjadi landmark kota  hari  ini.  Kota  tua seperti  di  Jakarta  atau  kota  lama  seperti  di  Semarang  adalah  contoh-contoh  peninggalan bangsa  Eropa  yang  dapat  dijadikan  wisata  kota.  Namun,  Indonesia  dengan  sejarah  masa lampau yang panjang tidak hanya berkaitan dengan kolonialisme. Sebelum masa kolonialisme, wilayah yang saat ini menjadi bagian dari Indonesia merupakan daerah kekuasaan kerajaan- kerajaan.  Berbeda  dengan  masa  kolonialisme  yang  banyak  membangun  kota-kota  pesisir untuk  alasan  perdagangan,  kota-kota pada  jaman  kerajaan  berada pada wilayah  yang  agak jauh dari pesisir. Kota-kota di pedalaman ini memiliki corak yang lebih sakral dengan nilai-nilai tertentu sebagai unsur pembangunan kotanya. Kota-kota itu kini ada yang masih eksis, namun tidak  berkembang  seperti  halnya  kota-kota  besar.  Kota-kota  kecil  dan  sedang  itu  memiliki kekhasan  pada  aspek  atraksi  kebudayaan  dan landmark kota  yang  khas  pula.  Contoh  kota seperti ini adalah Yogyakarta, Surakarta, dan Manado.
Selain  kesejarahan,  latar  pembentuk  munculnya  wisata  kota  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh budaya  dan  alam.  Pluralisme  budaya  di  Indonesia  merupakan  sebuah  keunggulan  yang menjadi  karakteristik  dalam  mengembangkan  kota  wisata.  Produk-produk  budaya,  baik berupa atraksi, ritual, maupun bentuk fisik dapat menjadi daya tarik wisata pada kota-kota kecil dan sedang di Indonesia. Selain itu, keindahan alam juga menjadi unsur terbentuknya kota wisata di Indonesia. Daerah-daerah yang memiliki pesona alam yang indah akan turut membentuk  daerah  urban  baru  pada  pusat-pusat  aktivitas  manusianya.  Karena  daya  tarik alam di suatu daerah, kotanya dapat menjadi pusat aktivitas kepariwisataan. Kota-kota baru ini juga bisa dikembangkan menjadi kota wisata sebagai penopang kepariwisataan alam yang merupakan keutamaan pada daerah tersebut. Hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kota-kota  baru  ini  sebagai  kota  wisata  adalah  melalui  aktivitas  kuliner  yang  menampilkan makanan  khas  daerah.  Atau  juga  menampilkan  kebudayaan  daerahnya  sebagai  daya  tarik tambahan  pada  kota  baru  ini.  Dibandingkan  dengan  pengembangan  kota  wisata  di  Eropa, Indonesia  memiliki  lebih  banyak  alternatif  untuk  menjadikan  kotanya  sebagai  kota  wisata. Tren wisata kota menjadi salah satu sektor pembangunan yang memberi dampak terhadap pola baru urbanisasi di Indonesia.

## 3.5. Menjawab kebuntuan urbanisasi
Masalah urbanisasi hari ini berupa sebuah paradoks yang diciptakannya sendiri. Di satu sisi, urbanisasi  di  Indonesia  berhasil  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat secara makro. Namun di sisi lain, urbanisasi justru menjadi penyebab terjadinya kesenjangan  ekonomi  antara  masyarakat  perkotaan  dan  perdesaan.  Demikian  juga  halnya dengan  urbanisasi  yang  tidak  proporsional  karena  terkonsentrasi  penduduk  hanya  di  kota- kota besar menciptakan ketimpangan yang tinggi antar wilayah di Indonesia. Selain itu, masih banyaknya  masyarakat miskin  kota dan  berkembangnya  kawasan  kumuh  menjadi  indikator lain kegagalan urbanisasi.
Pengembangan kepariwisataan Indonesia memberi jawaban atas kebuntuan urbanisasi hari ini,  kemudian  menginisiasi  perjalanan  urbanisasi  di  Indonesia  kedepannya.  Jawaban  atas kebuntuan  urbanisasi  hari  ini  ditelaah  dari  pergeseran  paradigma  kepariwisataan,  strategi pengembangan pariwisata, dan pola pengelolaan kepariwisataan.
Trayektori  kepariwisataan  Indonesia  menunjukkan  adanya  tren  positif  dalam  agenda pembangunan nasional. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari pergeseran paradigma dan  strategi  pengembangan  pariwisata.  Dari  aspek  paradigma,  menempatkan  pariwisata sebagai  industri  semata  menjadikan  kepariwisataan  sebagai  hal  yang  ekslusif  dimiliki  oleh orang yang memiliki modal dan penguasa. Sedangkan, masyarakat hanya menjadi obyek yang dilibatkan  untuk  kepentingan  penguasa  (penerimaan  devisa)  dan  pemodal  (keuntungan ekonomi).  Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  adalah  pertumbuhan  dalam  tataran  makro, sementara manfaat riil yang dirasakan oleh masyarakat, tidak tercapai. Paradigma inilah yang menjadikan  pariwisata  Indonesia  di  tahun  1960-an  sampai  1990-an  tidak  berkembang signifikan,  selain  alasan  persepsi  masyarakat  tentang  pariwisata.  Memasuki  abad  ke-21, wacana pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) yang menjadi fokus negara- negara di dunia turut mempengaruhi paradigma kepariwisataan. Pariwisata tidak lagi dilihat hanya  sebagai  industri  yang  berorientasi  pada  keuntungan  ekonomi,  tetapi  mencakup peningkatan kualitas manusia secara holistik. Dengan paradigma baru ini, pariwisata menjadi instrumen  yang  mewujudkan  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi,  sosial,  dan  kelestarian lingkungan  secara  bersamaan.  Sifatnya  menjadi  inklusif  dengan  peran  masyarakat  sebagai subyek yang memberdayakan dirinya sendiri melalui pariwisata.
Karena  pergeseran  paradigma  ini,  strategi  pengembangan  pariwisata  pun  ikut  berubah. Pemerintah  dan  swasta  tidak  lagi  dominan  dalam  mengembangkan  sektor  pariwisata. Keterlibatan para akademisi, komunitas masyarakat, dan media massa sangat penting untuk memastikan  kemanfaatan  pariwisata  secara  holistik.  Pemerintah  dengan  fungsinya  sebagai pengatur  tidak  bisa  dominan  dalam  mengarahkan  pariwisata  hanya  menguntungkan  aspek makro, begitu pun pihak swasta tidak bisa sebebasnya mengambil keuntungan dari pariwisata tanpa  memperhatikan  batasan-batasan  daya  dukung  alam  dan  keterlibatan  masyarakat setempat.  Masyarakat  menjadi  lebih  leluasa  untuk  mendatangkan  manfaat  ekonomi  dan sosial  dari  aktivitas  pariwisata.  Untuk  memastikan  pengembangan  pariwisata  yang berkelanjutan, akademisi dan media massa memiliki peran yang urgen. Akademisi melakukan
kajian  dan  perencanaan dan  media  massa melakukan  kontrol  agar aktivitas  kepariwisataan lebih berkeadilan.
Pariwisata menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Satu  wujud  konkretnya  hari  ini  adalah  munculnya  pariwisata  perdesaan  yang  model pengelolaannya dilakukan melalui pariwisata berbasis komunitas ( community based tourism ). Berkembangnya  model  kepariwisataan  desa  ini  diidentifikasi  melalui  dua  hal.  Pertama, wacana  pembangunan  berkelanjutan  yang  menempatkan  orientasi  sosial  dan  kelestarian lingkungan sama pentingnya dengan orientasi ekonomi dalam pembangunan. Desa sebagai permukiman memiliki warisan nilai-nilai sosial yang masih terjaga dengan baik. Selain itu, desa masih  mempertahankan  lingkungan  alamnya  yang  tidak  tersentuh  oleh  dampak  negatif modernisasi.  Dengan  dua  kondisi  ini,  desa  menjadi role  model dan  memiliki  posisi  tawar penting  dalam  agenda  paradigma  pembangunan  berkelanjutan.  Kedua,  paradigma pembangunan berkelanjutan turut mempengaruhi preferensi masyarakat global dalam bidang pariwisata. Saat ini, berkembang tren pariwisata dunia yang mengarah kepada demasifikasi atau  fragmentasi  pasar.  Tren  ini  disebabkan  oleh  bergesernya  preferensi  wisatawan  untuk memilih produk-produk wisata yang menekankan unsur pengalaman, keunikan, dan kualitas. Desa memiliki semuanya itu, keunikan pengalaman sosial-budaya dan keindahan alam yang masih  terjaga.  Dengan  adanya  tren  demikian,  peluang  peningkatan  ekonomi  masyarakat menjadi besar dan pemerataan pembangunan dapat terwujud, karena masyarakat menjadi aktor utama dalam mengembangkan pariwisata di desa. Dua contoh wisata perdesaan yang saat  ini  berkembang  di  Indonesia  adalah  Desa  Wisata  Pentingsari  (Yogyakarta)  dan  Desa Wisata Nyegara Gunung (Bali).
Melalui  pengelolaan  kepariwisataan  desa  berbasis  komunitas,  desa  menjadi locus bertumbuhnya faktor produksi dan peluang usaha yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Lapangan-lapangan pekerjaan mulai bertumbuh di desa. Tenaga kerja terampil yang dimiliki oleh desa dapat mengisi lapangan pekerjaan ini. Dengan demikian, manfaat ekonomi secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika 74 ribu  desa di Indonesia yang memiliki keunikan lanskap  dan  budaya  masing-masing  memanfaatkannya  untuk  kepariwisataan  desa, dampaknya  akan  sangat  signifikan  bagi  pemerataan  pembangunan.  Sehingga,  di  satu  sisi migrasi desa ke kota akan menurun dengan signifikan, di sisi lain infrastruktur ekonomi dan suprastruktur  sosial-budaya  daerah  perdesaan  akan  terbangun  dan  menunjukkan  ciri-ciri perkotaan.
Selain  itu,  berkembangnya  tren  wisata  kota  di  Indonesia  dapat  berkontribusi  terhadap tumbuhnya  pusat-pusat  ekonomi  baru  di  Indonesia.  Pengembangan  wisata  kota  yang menjadikannya  sebagai  pusat-pusat  ekonomi  baru  di  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui kemitraan publik dan swasta. Sektor publik yaitu pemerintah setempat memiliki peran kunci dalam  mengembangkan  strategi  pariwisata,  menyediakan  dan  mengelola  ruang  terbuka publik, membangun dan memelihara produk budaya dan alam untuk meningkatkan daya tarik wisatawan  (seperti landmark kota,  museum,  atraksi  budaya,  dan  sebagainya).    Sedangkan sektor swasta memiliki peran dalam manajemen dan pemasaran pariwisata. Kemitraan publik
dan  swasta  dalam  mengembangkan  wisata  kota  berimplikasi  terhadap  perkembangan infrastruktur ekonomi dan suprastruktur sosial-budaya kota-kota tersebut. Kota kecil, sedang, bahkan daerah urban baru yang mengembangkan wisata kota akan menjadi pusat ekonomi aglomerasi baru yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Konsentrasi penduduk tidak lagi hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi  juga  menyasar  pada  daerah-daerah  pertumbuhan  ekonomi  baru  dari  aktivitas pariwisata.  Migrasi  dari  desa  ke  kota  akan  menyasar  daerah-daerah  baru  ini,  sehingga meminimalisir migrasi masuk ke kota-kota besar di Indonesia.
Pengembangan kepariwisataan akan menginisiasi agenda urbanisasi di Indonesia kedepannya. Urbanisasi  sebagai  faktor  pendorong  terjadinya  peningkatan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat  menggunakan  dua  pola.  Pertama,  melalui  kehadiran  pariwisata,  urbanisasi  di Indonesia  akan  mengalami  pergeseran  dari  coraknya  yang  didominasi  oleh  migrasi  desa  ke kota  menjadi  urbanisasi  yang  berorientasi  pada  pengembangan  wilayah  desa  sehingga memiliki  ciri  perkotaan.  Kedua,  pariwisata  melalui  pengembangan  wisata  kota  akan menjadikan kota-kota kecil, sedang, dan daerah urban baru yang memiliki daya tarik wisata mengalami peningkatan urbanisasi yang ditandai oleh perkembangan infrastruktur ekonomi sebagai penopang aktivitas wisata. Dengan kedua pola ini, urbanisasi di Indonesia akan terjadi secara  proporsional  dan  berkontribusi  terhadap  agenda  pemerataan  pembangunan  di Indonesia.

## 4. Kesimpulan
Pembangunan dan urbanisasi merupakan proses yang terjadi terus-menerus, keduanya selalu berjalan beriringan dan mempengaruhi satu sama lain. Pada satu sisi, pembangunan memicu terjadinya urbanisasi pada suatu daerah sehingga menjadikannya berkembang dari waktu ke waktu.  Pada  sisi  lain,  perkembangan  daerah  tersebut  menciptakan  kompleksitasnya kebutuhan pembangunan, sehingga urbanisasi terus berlangsung pada daerah tersebut.
Kepariwisataan sebagai salah satu instrumen pembangunan dan urbanisasi adalah perpaduan yang  relatif  baru  dalam  diskursus  pembangunan;  setidaknya  itu  yang  terjadi  di  Indonesia. Pertautan  antara  keduanya  menghasilkan  pola  baru  dalam  urbanisasi  sekaligus  memberi jawaban atas tantangan pemerataan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik kepariwisataan  sebagai  sektor  pembangunan  yang  inklusif.  Daerah-daerah  yang  memiliki potensi  besar  di  bidang  pariwisata  menjadi  pusat-pusat  aktivitas  ekonomi,  politik,  sosial- budaya,  dan  modernisasi.  Urbanisasi  berlangsung  seiring  berkembangnya  daerah-daerah tersebut sebagai pusat aktivitas manusia. Maka pola urbanisasi yang terjadi di Indonesia mulai berubah,  tidak  lagi  hanya  terkonsentrasi  pada  kota-kota  besar  yang  merupakan  pusat industrialisasi,  melainkan  berkembang  dan  menyebar  ke  daerah-daerah  pariwisata.  Wisata pedesaan dan wisata kota adalah dua hal yang dibahas secara mendalam dalam penelitian memicu terjadinya perubahan pola urbanisasi di Indonesia.
Penelitian tentang urbanisasi yang dipicu oleh pariwisata penting untuk dilakukan di Indonesia kedepannya,  mengingat  kepariwisataan  menjadi leading  sector pembangunan  di  Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian-penelitian serupa telah banyak dilakukan di negara
lain,  seperti  di  Australia  yang  dilakukan  oleh  Mullins  [16]  terhadap  Kota  Gold  Coast  dan Sunshine Coast serta Kota Zhapo di China yang dilakukan oleh Junxi Qian, Dan Feng, Hong dan Zhu  [17].  Kedua penelitian  ini  sama-sama  mengafirmasi tesis  tentang urbanisasi  pariwisata ( tourism  urbanization )  sebagai  penciptaan  ruang-ruang  konsumsi  pada  kota  (kota  yang dibangun untuk tujuan kesenangan). Namun, terdapat perbedaan dalam satu hal dari kedua penelitian ini. Mullins melihat urbanisasi pariwasta pada Kota Gold Coast dan Sunshine Coast adalah produk dari post-modern, sementara urbanisasi pariwisata Kota Zhapo dibentuk oleh modernisasi  di  China.  Penelitian  tentang  urbanisasi  pariwisata  untuk  kota-kota  baru  di Indonesia ke depan bertujuan untuk menelaah karakteristik tertentu dari bentuk urbanisasi pariwisata tersebut, dan diharapkan memberikan sumbangan besar bagi dinamika urbanisasi dan wacana pemerataan pembangunan di Indonesia.

## Referensi
[1] Bolt  J,  Inklaar  R,  Jong  H  de,  Zanden  JL  van.  Rebasing  ‘Maddison’:  New  Income Comparisons And The Shape of Long-Run Economic Development. 2018.
[2] Roberts  M,  Sander  FG,  Tiwari  S.  Time  to  ACT:  Realizing  Indonesia’s  Urban  Potential. Washington: World Bank Group; 2019. https://doi.org/10.1596/9781464813894.
[3] Badan  Pusat  Statistik.  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Triwulan  IV-2019.  Badan  Pus Stat 2020:12.
[4] Malau  W.  Dampak  Urbanisasi  Terhadap  Pemukiman  Kumuh  (Slum  Area)  di  Daerah Perkotaan. JUPIIS J Pendidik Ilmu-Ilmu
Sos 2013;5:39–47.
https://doi.org/10.24114/jupiis.v5i2.1113.g872.
[5] Ardika IG. Kepariwisataan Berkelanjutan: Rintis Jalan Lewat Komunitas. Jakarta: Penerbit Buku Kompas; 2018.
[6] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta; 2019.
[7] Keban Y. Urbanisasi-Konsep, Teori, dan Kebijakan 1995.
[8] Harahap FR. Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia. J Soc 2013;1:35– 45. https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40.
[9] Damsar, Indrayani. Pengantar Sosiologi Perkotaan. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama; 2017.
[10]  Wheatley P. Nagara and Commandery: Origins of The Southeast Asian Urban Tradition. Chicago: University of Chicago; 1983.
[11]  Kuswartojo T. Kaca Benggala: Perkembangan Habitat Manusia di Indonesia. Bandung: Ukara Lawang Buwana; 2019.
[12]  Statistik  BP.  Jakarta  Dalam  Angka  2018.  Jakarta:  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DKI Jakarta; 2018.
[13]  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI; 2019.
[14]  Thaib HS. Strategi Pengembangan Kepariwisataan Indonesia 2019.
[15]  Law  CM.  Urban  Tourism  and  its  Contribution  to  Economic  Resurgence.  Urban  Stud 1992;29:599–618. https://doi.org/10.1080/00420989220080581.
[16]  Mullins  P.  Class  Relations  and  Tourism  Urbanization:  The  Regeneration  of  the  Petite
Bourgeoisie  and  the  Emergence  of  a  New  Urban  Form.  Int  J  Urban  Reg  Res 1994;18:591–608. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1994.tb00288.x.
[17]  Qian J, Feng D, Zhu H. Tourism-Driven Urbanization in China’s Small Town Development:
A  Case  Study  of  Zhapo  Town,  1986-2003.  Habitat  Int  2012;36:152–60. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.06.012.