Received: March 2021 Accepted: Mei 2021 Published: June 2021

## AKUNTANSI PAJAK DITINJAU DARI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH
Renny Wulandari 1* , Febriati 2
Universitas Panca Bhakti 1,2
Jalan Komyos Sudarso No. 1, Pontianak * Email : rennywulandari@upb.ac.id

## ABSTRACT
Syaria  accounting  is  not  as  familiar  as  conventional  accounting  for  taxpayers,  except  for business  entities  whose  business  activities  use  sharia  principles.  Islamic  accounting  produces the  sam  financial  reports  as  conventional  accounting.  As  for  when  both  accounting  are  used, both  must  make  accounting  reports  to  see  how  much  tax  is  owed.  However,  conventional accounting  strill  views  that  the  results  are  not  in  accordance  with  the  actual  condition  of  the company. In contrast to islamic accounting, which uses sharia principles, its said ti be the same as  tax  accounting,  namely  upholding  honesty  in  producing  reports.  The  results  of  this  study show  that  the  KSU  BMT  Mujahidin  Islamic  cooperative  in  the  city  of  Pontianak  which  applies sharia accounting in its reporting is not tax accounting which makes it easier to report taxes, and has  not  reported  taxes  in  an  orderly  manner.  Inhibiting  factors  that  accur  are  based  on knowledge  and  tax  problems  with  the  procedures  for  making  tax  reports,  lack  of  human resources, lack of socialization from related parties, lack of tax education and training for sharia cooperatives and understanding tax and tax accounting theory has never studied good form in form of assistance and monitoring.
Keywords : Koperasi Syariah, Akuntansi Pajak, Akuntansi Syariah, Pajak Penghasilan

## PENDAHULUAN
Masyarakat  pada  umumnya  lebih  mengenal  akuntansi  konvensional  dari  pada akuntansi  syariah,  hal  ini  disebabkan  kurangnya  pemahaman  dari  kedua  perbedaan sistem  akuntansi  yang  digunakan  antara  akuntansi  konvensional  dan  akuntansi syariah.  Akuntansi  keuangan  konvensional  digunakan  untuk  memperoleh  informasi tentang  keadaan  suatu  entitas  pada  periode  tertentu  dan  menggunakan  standar akuntansi  keuangan  umum.  Akuntansi  syariah  memiliki  fitur  yang  melekat  dan non- negotiable yang menampilkan kebenaran hakiki (jujur) dan menciptakan rasa keadilan bagi semua laporan pengguna. Hal ini tentu saja menjadi sangat menarik bila dikaitkan dengan  pelaporan  pajak  dengan self  assesment  system nya,  wajib  pajak  diberi kewenangan  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  menyetor  dan  melaporkan  jumlah sendiri pajak yang terutang.
Meskipun  laporan  keuangan  disusun  berdasarkan  peraturan  standar  akuntansi keuangan umum, tetapi pada beberapa bagian ia harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan  yakni  dengan  memahami  akuntansi  pajak.  Akuntanasi  Pajak  digunakan untuk  mempermudah  penyusunan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  (SPT)  Masa  dan Tahunan  Pajak  Penghasilan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  dimana  wajib  pajak tersebut  terdaftar.  Sehingga  dalam  akuntansi  pajak  jika  ada  suatu  ketidaksesuaian antara  standar  akuntansi  yang  berlaku  umum  dengan  ketentuan  perpajakan  maka perusahaan  memprioritaskan  untuk  mematuhi  undang-undang  perpajakan.  Hal  ini karena pajak merupakan sebuah kewajiban ( complience tax ).
Kewajiban  perpajakan  bagi  wajib  pajak  tidak  terkecuali  bagi  Koperasi  Syariah. Adapun  koperasi  syariah  yang  biasa  dikenal  oleh  masyarakat  disebut  dengan  Baitul Maal  Wat  Tamwil  (BMT).  Adapun  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  BMT  adalah menyetorkan  dan  melaporkan  pajak  penghasilan  badan  dan  melakukan  pemotongan pajak  penghasilan.  Untuk  pajak  penghasilan  yang  disetor  dan  dilaporkan  terdiri  dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh masa pasal 25, PPh pasal 29, PPh Final.  Adapun pengenaan  pajak  baginya  adalah  bunga  simpanan  koperasi,  pajak  penghasilan koperasi, sisa hasil usaha koperasi.
(  Arifin  et  al.,  2018),  hasil  penelitiannya  menemukan  bahwa  lembaga  koperasi dengan  memiliki  total  aset  yang  besar  lebih  mempunyai  peluang  yang  besar  dalam keikutsertaan  program  amnesti  pajak.  Lembaga  tersebut  dianggap  memiliki kepentingan  dan  kepatuhan  yang  besar  pula  terhadap  negaranya.  Oleh  karena  itu koperasi  syariah  seharusnya  melaporkan  laba,  utang, total  aset  sesuai kenyataannya supaya terhindar dari sanksi pajak.
(Husnurrosyidah,  2016)  penelitiannya  tentang  Pengaruh  Tax  Amnesty  dan Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Pajak  di  BMT  Se-Karesidenan  Pati  bahwa  Tax Amnesty berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya Tax Amnesty diharapkan  kepada  seluruh  koperasi  dapat  patuh  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya sebagai badan hukum yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Dengan  kemajuan  teknologi  terkait  dengan  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan  sehingga  dapat  memudahkan  koperasi  syariah  dalam  melaporkan pajaknya menjadi indikator dalam penerapan akuntansi pajak dimana koperasi syariah telah  membuat  laporan  keuangan  syariah  yang  secara  prinsip  syariah  menjunjung tinggi  kejujuran  sehingga  penerapan  akuntansi  pajak  dipandang  sama  dibuat  dengan kejujuran.  (Janitra  R.A,  2019)  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  penerapan modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh
signifikan  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  koperasi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Yogyakara.
Salah  satu  KSU  BMT  terbesar  yang  ada  di  kota  pontianak  adalah  KSU  BMT Mujahidin.  Berdasarkan  survei  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  ditemukan  bahwa KSU  BMT  Mujahidin  telah  membuat  Laporan  Keuangan  Syariah  yang  terdiri  dari Neraca,  Laporan  Sisa  Hasil  Usaha,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  dan  Laporan  Arus Kas.  Dengan  adanya  laporan keuangan maka  diharapkan  KSU  BMT  Mujahidin  dapat menghitung,  menyetorkan  dan  melaporkan  kewajiban  pajaknya.  KSU  BMT  Mujahidin merupakan  koperasi  syariah  terbesar  yang  ada  di  Pontianak,  maka  dengan  koperasi yang  besar  KSU  BMT  dapat  dengan  baik  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  (Lisa,  2016)  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  semakin  besar koperasi  maka  akan  semakin  rendah  penghindaran  pajak  yang  dimiliki  dikarenakan koperasi  yang  besar  mampu  menggunakan  sumber  daya  yang  dimilikimya  dengan baik.
Berdasarkan ketentuan perpajakan pengenaan pajak bagi koperasi adalah bunga simpanan  koperasi,  pajak  penghasilan  koperasi,  sisa  hasil  usaha  koperasi.  Untuk bunga simpanan koperasi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 Ayat 1  (a)  dan  Pasal  4  Ayat  2  (a),  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2009 tentang  Pajak  Penghasilan  yang  dibayarkan  koperasi  kepada  anggota  dan  PMK Nomor 112/PMK/03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak  Penghasilan  Bunga  Simpanan  Koperasi  kepada  anggota  koperasi  maka  bung simpanan  koperasi  dikenakan  pajak  sebesar  10%  berdasarkan  jumlah  bruto  bunga simpanan penghasilan yang lebih dari Rp. 240.000 per bulan dan bersifat final.
Untuk  Pajak  penghasilan  koperasi  dengan  memperhatikan  Pasal  31E  UU  PPh yang  menyatakan  peredaran  bruto  mencapai  Rp.  50  miliar  dan  terjadi  pengurangan tarif  sebesar  50%  (Pasal  17  ayat  1  (b)  dan  2  (a))  yang  dikenakan  PKP  dari  bagian peredaran  bruto  hingga  Rp  4  miliar  dan  PP  46  Tahun  2017,  maka  koperasi  wajib memberi setoran dan melaporkan PPh yang dikenakan tarif 1% PPh final per tanggal 15 bulan selanjutnya serta memberi setoran PPh Pasal 25.
Untuk  Sisa  Hasil  Usaha  Koperasi  mengacu  pada  pasal  4  Ayat  1(g)  dan  PMK Nomor 111/PMK/03/2010 yang berarti pengenaan SHU sebesar 10% dari penghasilan bruto dan bersifat final.
METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  yang  disebut  dengan  metode  penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Objek penelitian di Koperasi Syariah Mujahidin Kota Pontianak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterkaitan Akuntansi Pajak dan Akuntansi Syariah
(Ritonga, 2016) Laporan keuangan syariah bila dilihat dari segi tujuannya adalah sangat  berbeda  dari  akuntansi  pajak,  tetapi  dalam  hal  makna  dan  integritas,  laporan keuangan  akuntansi  syariah  dan  akuntansi  pajak  memiliki  beberapa  kesamaan,  yang sama-sama  membutuhkan  kejujuran  presenter  tanpa  syarat.  Nilai-nilai  akuntansi syariah  diharapkan  untuk  memurnikan  ibadah  (zakat,  dll)  yang  didasarkan  pada keuntungan  akuntansi  syariah.  Demikian  pula,  akuntansi  pajak  diharapkan  dapat memberikan informasi tentang jumlah penghasilan kena pajak, sehingga dapat dihitung jumlah  kewajiban  pajaknya.  Akuntansi  syariah  memiliki  fitur  yang  melekat  dan  non- negotiable yang menampilkan kebenaran hakiki (jujur) dan menciptakan rasa keadilan bagi semua pengguna. Hal ini tentu saja menjadi sangat menarik bila dikaitkan dengan pelaporan pajak sistem self assesment merangkul karena sistem self assesment wajib pajak  diberikan  kewenangan  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  menyetor  dan melaporkan jumlah sendiri pajak terutang.
Hasil  penelitian  Ritonga  menyimpulkan  bahwa  penerapan  full  disclosure  yang dikehendaki  oleh  akuntansi  syariah  adalah  keinginan  memurnikan  laporan  keuangan dari  unsur-unsur  ketidakbenaran,  kebohongan,  dan  manipulasi,  baik  manipulasi  yang kasar  dan  kasat  mata  maupun  manipulasi  yang  halus  dan  sistematis,  karena  syariah tidak  dimaksudkan memenuhi  tuntutan formal  tetapi  lebih dari  itu syari’ah diharapkan mampu  menyuguhkan  kebenaran  hakiki  (substansial).  Dengan  demikian,  dengan sendirinya  menutup  celah  rekayasa  dan  berbagai  bentuk  manipulasi  laporan keuangan. Hal ini tidak saja menyuguhkan informasi yang dapat dipercaya bagi pihak yang  membutuhkan  laporan  keuangan  tetapi  berbagai  pihak  akan  dapat  diuntungkan dengan informasi ini, tidak terkecuali bagi institusi perpajakan (DJP) yang menjadikan laporan  keuangan  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  jumlah  penghasilan kena  pajak,  dan  selanjutnya  memperhitungkan  kewajiban  pajak  secara  tepat  dan sesuai dengan kewajiban yang memang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
Dengan  adanya  laporan  keuangan  akuntansi  syariah  adanya  wajib  pajak  yang merekayasa  dan  memanipulasi  laporan  keuangan  lampiran  SPT  sesungguhnya  akan dapat  teratasi  karena  dalam  akuntansi  syariah  penekanan  kebenaran  (objektif)  dan
pengungkapan  secara  menyeluruh  (full  disclosure)  adalah  menjadi  komponen  yang mutlak  adanya.  Sistem  self  assesment  dalam  pembebanan  kewajiban  pajak  yang memberi  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan, menyetorkan  dan  melaporkan  sendiri  kewajiban  pajaknya,  mengandung  beberapa kelemahan bila tidak didukung oleh peribadi wajib pajak yang jujur.
Keberadaan  laporan  keuangan  akuntansi  syariah  diharapkan  dapat  menjadi “dewa  penolong”  yang  akan  me-match-kan  dengan  sistem  self  assesment  yang berbasis pada kejujuran. Kesamaan akuntansi syariah dengan akuntansi pajak adalah sama-sama mengandalkan kejujuran. Basis kejujuran merupakan penopang tegaknya syariah  dan  penopang  pelaksanaan  sistem  self  assesment.  Kehadiran  akuntansi syariah  dapat  menjadi  subsitusi  yang  dapat  diandalkan  pada  saat  fiskus  kehabisan akal  untuk  mencari  format  laporan  keuangan  lampiran  SPT  yang  benar-benar  dapat dipercaya.

## Akuntansi Pajak pada KSU BMT Mujahidin
Berdasarkan  penelitian dan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  didapatkan  data bahwa BMT  Mujahidin belum  membuat  catatan akuntansi pajak terkait dengan usaha yang dilakukan. Yang menjadi objek pajak koperasi adalah bunga simpanan koperasi, Pajak penghasilan koperasi, sisa hasil usaha koperasi.
Jika dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh BMT Mujahidin yang terdapat di RAT maka dapat dibuatkan akuntansi pajaknya sebagai berikut:
1)  PPh Pasal 21 atas biaya personalia
2)  PPh Pasal 23 Final atas SHU yang dibagikan
3)  PPh Pasal 25 angsuran bulanan/masa
4)  PPh Pasal 29 utang pajak
5)  PPh Final atas pendapatan lainnya
Analisis  Tujuan  Pragmatis  dari  Akuntansi  Syariah  dan  Pemenuhan  Prinsip Akuntansi Pajak pada KSU BMT Mujahidin Pontianak
Dalam  kaitan  antara  akuntansi  syariah  dengan  akuntansi  pajak  pada  hasil laporan  keuangan  yang  dibuat  pada  KSU  BMT  Mujahidin  Pontianak,  dengan  adanya laporan  keuangan  akuntansi  syariah  yang  dibuat  diharapkan  dapat  menjadi  “dewa penolong”  yang  akan  me-match-kan  dengan  sistem  self  assesment  yang  berbasis pada  kejujuran.  Dengan  laporan  keuangan  syariah  maka  diharapkan  setelahnya akuntansi  pajak  pada  KSU  BMT  Mujahidin  juga  dapat  terealisasi.  Untuk  melihat apakah  ada  kesamaan  akuntansi  syariah  dengan  akuntansi  pajak  pada  KSU  BMT Mujahidin maka dapat kita lihat hasil kuesioner dibawah ini:
Tabel 1. Identifikasi Tujuan Pragmatis Dari Akuntansi Syari’ah Dan Pemenuhan Prinsip
Akuntansi Pajak
No Pertanyaan Ya Tidak Alasan Kaidah Akuntansi 1 Apakah  BMT  memiliki  independensi jaminan keuangan yakni mempunyai sifat yang  jelas  dan  terpisah  dari  pemilik perusahaan. √ 2 Apakah BMT memandang bahwa aktivitas  suatu  perusahaan  itu  mesti berkesinambungan (terus beraktivitas) √ 3 Apakah  BMT  dalam  membuat  laporan keuangan menggunakan pentahunan/penetapan periode akuntansi √ 4 Apakah Pembukuan dibuat secara lengkap dan secara detail sesuai standar akuntansi √ 5 Pembukuan  semua  aktivitas  ekonomi keuangan berdasarkan dokume- dokumen  yang  mencakup  segi  bentuk dan isi secara keseluruhan √ 6 Apakah Pertambahan laba untuk menghitung zakat √ 7 Apakah  Penilaian  uang  berdasarkan emas dan perak. √ 8 Apakah Prinsip penilaian harga berdasarkan  nilai  tukar  yang  sedang berlaku.  (Implementasi  kaidah  ini  untuk memelihara  keselamatan  modal  pokok untuk  perusahaan  dari  segi  tingginya volume proses operasional untuk berkembang dan menghasilkan laba) √ 9 Prinsip perbandingan dalam menentukan laba.  (Untuk  akad  mudharabah  yang kontinu,  serta  menentukan  aktivitas- aktivitas ekonomi lainnya yang menghendaki perbandingan antara beban  dan  uang  masuk  selama  priode tertentu) √ 10 Apakah  catatan  akuntansi  menjelaskan keterangan  yang  telah  dipublikasikan secara  wajar  (catatan  atas  laporan keuangan) √ Tujuan Pragmatis laporan keuangan 11 Apakah  laba  rugi  dihitung  dengan  tepat dalam  rangka  menghitung  kewajiban zakat,  bagi  hasil,  dan  pembagian  laba √

## kepada pihak yang berkepentingan
12 Apakah  BMT  menggunakan  Sistem akuntansi  yang  mampu  memberikan standar  untuk  menjamin  manajemen mengikuti kebijakan yang sehat √ 13 Apakah  BMT  dalam  setiap  aktivitasnya taat pada hukum syariah. (Setiap aktivitas  yang  dijalankan  oleh  entitas mampu memberikan standar untuk menjamin  bahwa  manajemen  mengikuti kebijakan yang sehat) √ 14 Apakah dalam penyelenggaraan aktivitas BMT  memiliki  keterikatan  pada  keadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari syariah adalah menciptakan maslahah  dan  keadilan  karena  bagian yang terpenting dalam mencapai maslahah  maka  penegakan  keadilan adalah mutlak adanya. √ 15 Apakah  BMT  telah  melaporkan  dengan benar keadaan posisi keuangan √ 16 Apakah  akuntansi  yang  dibuat  di  BMT, Adaptable  terhadap  perubahan  yakni akuntansi difungsikan sesuai kebutuhannya. √
Pinsip-prinsip akuntansi pajak
17
Apakah di BMT menyelenggarakan pembukuan  atau  pencatatan  akuntansi pajak √ Tidak ada yang paham untuk membuat dan melaporkan pajak. 18 Apakah  Pembukuan  atau  pencatatan akuntansi  pajak  diselenggarakan  dengan itikad  baik  dan  mencerminkan  keadaan atau kegiatan usaha. Tidak di lakukan 19 Pembukuan (akuntansi pajak) diselenggarakan  secara  taat  asas  dan menggunakan pendekatan steksel akrual atau stelsel kas Tidak dilakukan 20 Pembukuan  sekurang-kurangnya  terdiri atas  catatan  mengenai  harta,  kewajiban, modal (neraca) serta catatan penghasilan dan  biaya  (Laba-rugi)  serta  penjualan dan  pembelian  sehingga  dapat  dihitung besarnya pajak terutang. Tidak dilakukan
Sumber : data diolah, 2021
Berdasarkan  hasil  isian  kuesioner  pada  tabel  1,  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  pada  KSU  BMT  Mujahidin  dalam  membuat  laporan  keuangannya menggunakan  kaidah  akuntansi  dan  tujuan  pragmatis  laporan  keuangan  juga
diperhatikan,  namun  dalam  pelaksanaan  akuntansi  pajak  belum  dapat  terealisasi. Berikut analisis yang diperoleh:
1.  Kaidah Akuntansi
a.  BMT  telah  memiliki  independensi  jaminan  keuangan  yakni  mempunyai  sifat yang jelas dan terpisah dari pemilik perusahaan.
b.  BMT  telah  memandang  bahwa  aktivitas  suatu  perusahaan  itu  mesti berkesinambungan (terus beraktivitas)
c.  BMT telah dalam membuat laporan keuangan menggunakan pentahunan/penetapan periode akuntansi
d.  Pembukuan  telah  dibuat  secara  lengkap  dan  secara  detail  sesuai  standar akuntansi yang berlaku.
e.  Pembukuan  semua  aktivitas  ekonomi  keuangan  telah  berdasarkan  dokume- dokumen yang mencakup segi bentuk dan isi secara keseluruhan
f.  Pertambahan laba sebagai dasar untuk menghitung zakat.
g.  Penilaian  uang  bukan  berdasarkan  emas  dan  perak,  melainkan  menggunakan mata uang rupiah.
h.  Prinsip  penilaian  harga  berdasarkan  nilai  tukar  yang  sedang  berlaku. (Implementasi  kaidah  ini  untuk  memelihara  keselamatan  modal  pokok  untuk perusahaan  dari  segi  tingginya  volume  proses  operasional  untuk  berkembang dan menghasilkan laba)
i.  Prinsip  perbandingan  dalam  menentukan  laba.  (Untuk  akad  mudharabah  yang kontinu, serta menentukan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya yang menghendaki  perbandingan  antara  beban  dan  uang  masuk  selama  priode tertentu)
j.  Catatan  akuntansi  telah  menjelaskan  keterangan  yang  telah  dipublikasikan secara wajar (catatan atas laporan keuangan).
2.  Tujuan Pragmatis Laporan Keuangan
a.  laba rugi dihitung dengan tepat dalam rangka menghitung kewajiban zakat, bagi hasil, dan pembagian laba kepada pihak yang berkepentingan.
b.  BMT  menggunakan  Sistem  akuntansi  yang  mampu  memberikan  standar  untuk menjamin manajemen mengikuti kebijakan yang sehat.
c.  BMT dalam setiap aktivitasnya taat pada hukum syariah.  (Setiap aktivitas yang dijalankan  oleh  entitas  mampu  memberikan  standar  untuk  menjamin  bahwa manajemen mengikuti kebijakan yang sehat).
d.  dalam  penyelenggaraan  aktivitas  BMT  memiliki  keterikatan  pada  keadilan.
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  utama  dari  syariah  adalah  menciptakan maslahah  dan  keadilan  karena  bagian  yang  terpenting  dalam  mencapai maslahah maka penegakan keadilan adalah mutlak adanya.
e.  BMT telah melaporkan dengan benar keadaan posisi keuangan.
f.  akuntansi  yang  dibuat  di  BMT,  Adaptable  terhadap  perubahan  yakni  akuntansi difungsikan sesuai kebutuhannya.
3.  Prinsip-prinsip Akuntansi Pajak
a.  BMT belum menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan akuntansi pajak.
b.  Pembukuan atau pencatatan akuntansi pajak belum diselenggarakan .
c.  Pembukuan (akuntansi pajak) belum diselenggarakan.
d.  Pembukuan  sekurang-kurangnya  terdiri  atas  catatan  mengenai  harta, kewajiban,  modal  (neraca)  serta  catatan  penghasilan  dan  biaya  (Laba-rugi) serta  penjualan  dan  pembelian  sehingga  dapat  dihitung  besarnya  pajak terutang. Namun belum dihitung karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia.

## Faktor  Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan  Akuntansi Pajak pada KSU BMT Mujahidin
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dari  sumber terpercaya  yaitu  pegawai  KSU  BMT  Mujahidin,  maka  didapat  bahwa  faktor  apasaja yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam  penerapan  perhitungan  akuntansi pajak pada KSU BMT Mujahidin Pontianak adalah sebagai berikut:
1.  BMT sudah membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan posisi keuangan (neraca), Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan  Sumber  dan  Penyaluran  dana  Zakat,  Laporan  sumber  dan  penyaluran dana kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan
2.  BMT sudah memungut PPh Pasal 23 yang merupakan jenis pajak yang dikenakan atas  penghasilan  yang  diberikan  pada  wajib  pajak  dalam  negeri  seperti  bunga, royalti, dividen, sewa, dan pembayaran jasa.
3.  BMT sudah memungut Pajak Penghasilan Final PPh Pasal 4 ayat (2) 10% dari bruto atas bagi hasil Sisa Hasil Usaha
4.  BMT  mendapatkan sosialisasi  dari  kantor  pajak terkait kewajiban  perpajakan  wajib pajak badan
5.  BMT telah memiliki NPWP
Yang belum dilakukan oleh KSU BMT Mujahidin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:
1.  BMT belum memungut PPh pasal 21 bagi karyawan
2.  BMT  belum  memungut  Pajak  Penghasilan  Final  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  jika  bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,-/bulan
3.  BMT belum membuat dan melaporkan SPT Masa bulanan (PPh Pasal 25).
4.  BMT belum membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 29).
5.  BMT belum mengetahui peraturan perpajakan yang dapat diakses lewat internet
6.  BMT belum  mendapatkan penyuluhan dari dinas koperasi
7.  BMT  belum  memiliki  pengurus  yang  mengerti  bagaimana  menghitung,  menyetor dan melaporkan pajak secara teratur
8.  BMT  belum  mengetahui  dan  memahami  peraturan  pajak  terbaru  mengenai perpajakan termasuk sanksi ketika lalai menjalankan kewajiban perpajakkannya.
9.  BMT belum melaporkan pajak dengan menggunakan E-filling
Didalam  pelaksanaan  perhitungan  pajak  dan  akuntansi  pajak  bagi  KSU  BMT Mujahidin masih belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan beberapa hal:
1.  Kurangnya ilmu pengetahuan dan masalah perpajakan dengan tatacara pembuatan laporan pajak.
2.  Sumber daya manusia yang sedikit.
3.  Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.
4.  Kurangnya pendidikan dan pelatihan pajak untuk koperasi syariah.
5.  Teori  akuntansi  pajak  dan  perpajakan  belum  pernah  dipelajari  baik  dalam  bentuk pendampingan dan monitoring.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1.  Dalam  penyelenggaran  pembukuan  dalam  rangka  membuat  laporan  keuangan syariah,  KSU  BMT  Mujahidin  telah  menerapkan  kaidah  akuntansi,  dan  tujuan pragmatis  laporan  keuangan,  hanya  saja  penilaian  uang  masih  menggunakan mata uang rupiah bukan menggunakan emas dan perak, serta belum menerapkan prinsip dari akuntansi pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakkannya.
2.  Faktor  penghambat  yang  menjadi  alasan  belum  diterapkannya  prinsip  akuntansi pajak  adalah  kurangnya  ilmu  pengetahuan  dan  masalah  perpajakan  dengan tatacara pembuatan laporan pajak, sumber daya manusia yang sedikit, kurangnya sosialisasi  dari  pihak  terkait,  kurangnya  pendidikan  dan  pelatihan  pajak  untuk
koperasi  syariah,  dan  teori  akuntansi  pajak  dan  perpajakan  belum  pernah dipelajari baik dalam bentuk pendampingan dan monitoring.

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1.  KSU  BMT  Mujahidin  dapat  membuat  pendampingan  maupun  pelatihan  bagi pegawai  yang  menangani  keuangan  dan  pajak  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak terkait.
2.  KSU  BMT  Mujahidin  dapat  menggunakan  sumber-sumber  referensi  tentang akuntansi pajak dalam mempelajari tatacara perpajakan.
3.  Penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  jumlah  objek  penelitian  agar  dapat dibandingkan antara koperasi syariah yang satu dan yang lainnya.

## REFERENSI
Arifin,  Z.,  Sayekti,  Y.,  &  Wardayati,  S.  M.  2018. Keikutsertaan  Amnesti  pajak  Ditinjau dari  Laporan  Keuangan  Koperasi  Syariah. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9008
Husnurrosyidah. 2016 . Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati Husnurrosyidah. P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316.
Lisa,  O.  2016. Penghindaran  Pajak  pada  Koperasi  Syariah  di  Indonesia.  Journal  of
Research and Applications: Accounting and Management.
https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.92
Mulawarman, AD, 2011 . Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan.
Muljono, D. 2017 . Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.
RADEN  ALEM  JANITRA.  2019.  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  KOPERASI. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi. https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.501
Ritonga, R. 2016. Keterkaitan Laporan Keuangan Akuntansi Syari’ah dengan Laporan Keuangan Akuntansi Pajak. Human Falah.
Sugiyono, S. 2010 . Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D.