## POLITIK HUKUM PIDANA
DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN RUMAH TANGGA SEBAGAI WUJUD PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAM
Nadir
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura Jl. Raya Panglegur km. 3,5 Pamekasan)

## Abstract:
Violence  in  household  such  as  physical,  psychological,  sexual and economical violence is a form of criminal action happens in household  in  which  the  doer  and  victim  are  from  the  same household. The way of penal policy through the government in solution of violence in household is formed in norm codification of positive law (positive wettelijk), by carrying out UU number 23 of  2004  about  abolition  of  violence  in  a  household.  This regulation  is  a  form  of  government  attention  to  human  rights (HAM),  and  gender,  non  discrimination  and  the  protection  of violence victims in a household.
Key Words:
KDRT, hukum pidana, HAM, dan patriarkhi.

## Pendahuluan
Kekerasan  terhadap  fisik  dan  psikis  yang  terjadi  antara  sesama manusia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  asal-muasal  manusia  di  muka bumi  dan  bagaimana    manusia  berinteraksi  satu  sama  lain. Kekerasan  antar  sesama  manusia  itu  merupakan  mozaik  sejarah peradaban manusia yang terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Seiring  dengan  hal  tersebut  di  atas  sering  kita  menyaksikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik di media cetak, media elektronik, maupun di media lain baik kekerasan fisik, psikis, seksual,

## Nadir
dan  kekerasan  ekonomi.  Kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  rumah tangga  pada  dasarnya  sering  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri, oleh suami istri terhadap pembantu dan lain-lain.
Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisik dan psikis terjadi  dalam  lingkungan  rumah  tangga  atau  di  luar  rumah  tangga. Ditinjau dari segi pelakunya kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga  dapat  dibedakan  antara  pelaku  orang  dewasa  (suami,  istri, pembantu  rumah  tangga)  dan  orang  dewasa  dengan  anak-anak (orang tua terhadap anak dan sebaliknya). Sebaliknya di luar  rumah tangga, kekerasan tersebut dapat dilakukan laki-laki maupun sesama perempuan. 1 Penyebab utama kekerasan terhadap istri adalah
ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  gender  yang  menempatkan perempuan  subordinat  terhadap  laki-laki,  sehingga  istri  dianggap milik suami. 2 Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki bukan  saja  pencari  nafkah  keluarga.  Oleh  karena  itu,  laki-laki dianggap  sah  dan  berhak  memperlakukan  istri  sekehendak  hati. Kondisi  sosial  budaya  semacam  itu  terus-menerus  bertahan  pada masyarakat, sehingga walaupun seorang perempuan bekerja ataupun berpendidikan  lebih  tinggi,  kedudukannya  tetap  subordinat  yang berarti harus melayani suami dan keluarga serta berhak diperlakukan semaunya.
Menurut  teori  politik  hukum,  hadirnya  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan  (policy) pemerintah  sebagai  legislasi  nasional  dalam  rangka  menghapus kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  selama  ini  terjadi  dan  juga sebagai payung hukum bagi saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah  tangga  untuk  melindungi  dirinya  di  dalam  proses  peradilan pidana  dalam  persidangan.  Hal  ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa walaupun kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tindak pidana, pengungkapan kekerasan dalam rumah tangga oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap suatu hal yang tabu untuk diungkap ke publik.
1 Herkutanto, Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana:  Pendekatan dari
Sudut Kedokteran (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 263 2 Indriyati  Suparno,  et.  al,  Persepsi    Pengetahuan  Perempuan  dan  Gambaran  Situasi Kekerasan terhadap Istri (Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan, 2002), hlm. 3

## Politik Hukum Pidana
Hak-hak  Korban  dan  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang   terutama perempuan, yang berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 3
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  pengertian  luas menunjuk pada kekerasan yang mana pelaku  dan korbannya berada dalam  lingkup  rumah  tangga  yang  terdiri  dari:  suami,  istri,  anak, pembantu  rumah  tangga  yang  bekerja  pada  rumah  tersebut.  Dan yang  sering  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah pada istri. 4
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  menyatakan bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  dengan  cara: pertama, kekerasan  fisik;  kedua,  kekerasan  psikis;  ketiga,  kekerasan seksual; keempat, penelantaran rumah tangga”.
Selanjutnya  pasal  10  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 menegaskan  bahwa  korban  berhak   mendapatkan: (1)  Perlindungan dari  pihak  keluarga,   kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat, lembaga  sosial,  atau   pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan  penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan;  (2) Pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  medis;  (3) Penanganan secara khusus berkaitan  dengan kerahasiaan korban;  (4) Pendampingan  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan   hukum  pada  setiap tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan   peraturan perundang-undangan; dan (5) Pelayanan bimbingan rohani.
Untuk  mewujudkan  semua  hak  korban  kekerasan  dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas, maka pemerintah dan pemerintah  daerah  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  masing- masing dapat bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga
3 Pasal  1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
4 Farha  Ciciek,   Ikhtiar  Mengatasi Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga    (Jakarta: The Asian Foundation, 1999), hlm. 22

## Nadir
penegak  hukum  terkait,  dengan  melakukan  upaya:  (1)  Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; (2) Penyediaan aparat, tenaga  kesehatan,  pekerja  sosial,  dan  pembimbing  rohani;  (3) Pembuatan  dan  pengembangan  sistem  dan  mekanisme  kerja  sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;  dan  (4)  Memberikan  perlindungan  bagi  pendamping,  saksi, keluarga, dan teman korban
Menjamin  hak-hak  perempuan  di  bidang  hukum  dan kebijaksanaan  serta  jaminan  kepada  perempuan.  Negara  tidak  saja wajib  menjamin  persamaan  hak  secara de  jure  (substansi  hukumnya) tetapi  juga  dari  segi  de  facto,  yaitu  dengan  mendorong  realisasi terwujudnya  hak  perempuan.  Kewajiban  negara  meliputi  mencegah diskriminasi terhadap perempuan, melarang diskriminasi perempuan,  melakukan  identifikasi  adanya  diskriminasi  terhadap perempuan  dan  menjalankan  langkah-langkah  untuk  mengatasinya, melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminatif terhadap
perempuan,  memberikan  dukungan  pada  penegakan  hak-hak perempuan  dan  mendorong  persamaan,  kesetaraan  dan  keadilan melalui  langkah  proaktif,  dan  meningkatkan  persamaan  de  facto perempuan dan laki-laki.

## Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM
Menurut    Erna  Sofyan  Syukrie 5 ,  di  dunia  Barat    ataupun Timur,  perkembangan  peradaban  manusia  tumbuh  dalam  lingkup budaya  dan  ideologi  patriarkhi.  Di  negara-negara  Barat,  Amerika Serikat,  dan  Eropa  Barat,  budaya  tersebut  terlebih  dahulu  terkikis sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  dan  demokrasi,  yang mendudukkan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut  masih  sangat  kental  dan  mewarnai  berbagai  aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan- ketimpangan gender. Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun
5 Erna  Sofyan  Syukrie,  2003,  “Pemberdayaan  Perempuan  Dalam  Pembangunan Berkelanjutan”, makalah  disampaikan  dalam  seminar  loka  karya  pembangunan hukum  nasional  ke  VIII  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Hukum  dan HAM  RI Tanggal 14  sampai dengan  18  Juli 2003  di  Hotel Kartika Plaza, Denpasar, Bali
Politik Hukum Pidana
dari  langit,  melainkan  dibentuk  oleh  manusia  dan  disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Nilai  budaya  adalah  faktor  mental  yang  menentukan perbuatan  seseorang  atau  masyarakat.  Dalam  budaya  kita,  budaya patriarkhi  masih  sangat  kental.  Dalam  kehidupan  sosial,  politik, ekonomi,  dan  terlebih  lagi  dalam  budaya,  keadaan  ketimpangan, asimetris  dan subordinatif terhadap  perempuan tampak  sangat jelas. Dalam  kondisi  yang  seperti  itu  proses  marjinalisasi  terhadap perempuan  terjadi  pada  gilirannya  perempuan  kehilangan  otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik  di  wilayah  domestik  maupun  publik.  Dalam  situasi  demikian, maka  perbedaan,  diskriminasi,  dan  ketidakadilan  gender  tumbuh dengan  suburnya.  Hal  ini  ironis  karena  secara  formal,  dalam  UUD 1945,  hak  laki-laki  dan  perempuan  tidak  dibedakan  (sama),  namun dalam tataran empiris sangat berbeda.
Bagi masyarakat tradisional, patriarkhi dipandang sebagai hal yang  tidak  perlu  dipermasalahkan,  karena  hal  tersebut  selalu dikaitkan  dengan  kodrat  dan  kekuasaaan    yang  tidak  terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki- laki  dan perempuan, sehingga perbedaan  dalam kehidupan manusia juga diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Faktor agama juga telah digunakan untuk memperkuat kedudukan kaum laki-laki.
Determinise  biologis  juga  telah  memperkuat  pandangan  tersebut. Artinya.  karena  secara  biologis  perempuan  dan  laki-laki  berbeda maka  fungsi-fungsi  sosial  ataupun  kerja  dengan  masyarakat  pun diciptakan berbeda.
Dalam  pendidikan  yang  merupakan  proses  yang  sangat penting  bagi  pertumbuhan  nalar  seseorang,  juga  masih  sangat patriarkis.  Satu  keluarga  biasanya  akan  lebih  memberikan  prioritas kepada  anak  laki-Iaki  karena  ia  adalah  penerus  keluarga  sedangkan anak  perempuan  akan  pindah  dan  masuk  ke  dalam  keluarga  lain. Pendidikan  dalam  keluarga  pun  mensosialisasikan  bahwa  bapak adalah  sentral,  sehingga  secara  tidak  disadari  akan  mengecilkan peran  perempuan  dalam  keluarga.  Anak  perempuan  jarang dilibatkan dalam pembicaraan kebijakan keluarga sehingga sosialisasi pada  norma-norma  yang  semacam  itu  akan  berdampak  pada pembentukan  kepribadian  dan  sikapnya  yang  cenderung  tidak terbuka.

## Nadir
Tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  khususnya tindak  kekerasan  terhadap  istri  dalam  keluarga  umumnya  terjadi karena  banyak  masyarakat  masih  meyakini  dan  didominasi  budaya patriarkhi. Secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang
menempatkan  ayah  (laki-laki)  sebagai  penguasa  keluarga.  Istilah  ini kemudian  digunakan  untuk  menjelaskan  pada  suatu  masyarakat tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  laki-laki  adalah  superior  dan perempuan  adalam  inferior  sehingga  laki-laki  dapat  dibenarkan untuk  menguasai  dan  mengontrol  perempuan  dan  kedudukan perempuan  tersebutr  sub  ordinat.  Perwujudan  patriarkhi  sebagai sebuah  sistem  nilai  budaya  ini  dipratikkan  dalam  berbagai  institusi kehidupan masyarakat, baik dibidang ekonomi, politik maupun dalan institusi keluarga. Menurut Kate Millet dalam bukunya Sexual Politics, sebagaimana dikutip oleh Suparno, patriarkhi pada awalnya tumbuh dan  berkembang  secara  mapan  dalam  kehidupan  keluarga  dimana pada  dasarnya  keluarga  adalah  bagian    utama  dari  struktur kekuasaan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melestarikan kekuasaan patriarkhi. 6
Berpijak  dari  beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  di  atas, menurut  penulis  dalam  beberapa  konteks  atau  ranah  tertentu kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  dikatakan  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  dan  termasuk  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapus, sebagaimana dalam dijelaskan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 bahwa ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apa  pun  dan  berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ”.
Meskipun  dalam  masyarakat  tradisional  yang  memang dengan  budayanya  mereka  menempatkan  posisi  perempuan  di bawah  laki-laki  (tidak  seimbang/subordinat),  keadaan  demikian tidak  dikatakan  pelanggaran  HAM.  Pada  dasarnya  dalam  konteks sesama  manusia,  Allâh  SWT  telah  menempatkan  posisi  perempuan sejajar  dengan  laki-laki,  yang  membedakan  hanyalah  ketaqwaannya. Dalam  konteks  rumah  tangga  laki-laki  memang  sebagai  imam  atau panutan keluarga sepanjang masih berada dan sesuai dengan syarî’at
6 Suparno, Persepsi Pengetahuan, hlm.8
Politik Hukum Pidana
Islam.  Namun  demikian,  bukan  berarti  laki-laki  sekehendaknya sendiri  melakukan  perempuan  seperti  budak.  Jauh  sebelum  ada konferensi CEDAW, Islâm telah lebih dahulu mendeklarasikan untuk mengatur  dan  mengangkat  derajat  perempuan,  hanya  tinggal impelementasinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
Politik  Hukum  Pidana (Penal  Policy)  dalam  Penghapusan

## Kekerasan Rumah Tangga
Ada  beberapa  ahli  hukum  yang  telah  memberikan  konsepsi tentang  politik  hukum,  namun  penulis  hanya  mengutip  pendapat Teuku  Muhammad  Radhie  yang  lebih  pas  dalam  kajian  ini,  politik hukum  dalam  pandangan  Radhie  adalah  sebagai  suatu  pernyataan kehendak  penguasa  Negara  mengenai  hukum  yang  berlaku  di wilayahnya,  dan  mengenai  arah  perkembangan  hukum  yang dibangun. 7
Mencermati kata ”kehendak penguasa negara” dalam rumusan politik hukum di atas, maka dengan nyata bahwa undang-undang itu lahir  dan  diciptakan  sesuai  dengan  keinginan  penguasa  negara mengenai  kapan  undang-undang  itu  dibuat  dan  kapan  undang- undangkan itu diberlakukan, setelah undang-undang itu
diberlakukan  maka  langkah  pemerintah  itu  bagaimana  menegakkan hukum  dan  mengembangkan  undang-undang  sesuai  dengan perkembangan masyarakat, karena kata ”perkembangan hukum yang dibangun”  oleh  Radhie  di  atas  adalah  jelas  mengenai  hukum  yang dicita-citakan  berlakunya  di  masa  yang  akan  datang  yang  biasa disebut sebagai ius constituendum.
Dalam  pandangan  Hikmahanto,  politik  hukum  dapat dibedakan menjadi dua  dimensi  yaitu: 8 Pertama, politik hukum  yang menjadi  alasan  dasar  diadakannya  peraturan  perundang-undangan. Dimensi  yang  pertama  disebut  dengan  “kebijakan  dasar”  atau  basic policy . Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan
7 Teuku  Muhammad  Radhie,  “Pembaruan  dan  Politik  Hukum  Dalam  Rangka Pembangunan Nasional” Majalah Prisma, No. 6 tahun Ke II Desember 1973, hlm. 4 8 Hikmahanto J, “Politik Hukum Undang-undang Bidang ekonomi di Indonesia”. Hand Out kuliah  Kebijakan  Pembangunan  Hukum  Program  Doktor  (S3)  Universitas  Islam Indonesia.

## Nadir
peraturan  perundang-undangan.  Dimensi  yang  kedua  ini  disebut dengan kebijakan pemberlakuan atau enactment policy.
Adanya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (PKDRT)  berpotensi disambut dengan beragam respon, baik pro maupun kontra.  Namun, kepedulian  terhadap  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak boleh  berhenti  dan  tetap  terus  digalang.    Pokok-pokok pikiran  yang menjadi  dasar  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  yang terkandung  di  dalam  undang-undang  tersebut  sebagai  berikut: Pertama, kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  makin  menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari  ke hari, baik  kekerasan  dalam bentuk kekerasan fisik atau psikologis maupun kekerasan seksual dan kekerasan  ekonomi.  Bahkan,  sudah  menjurus  dalam  bentuk  tindak pidana  penganiayaan  dan  ancaman  kepada  korban  yang  dapat menimbulkan  rasa  ketakutan  atau  penderitaan  psikis  berat  bahkan kegilaan pada seseorang. Kedua, pandangan yang berpendapat semua kejahatan  harus  diatur  dalam  suatu  kodifikasi  hukum,  seperti  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  adalah  pandangan  yang  tidak  mendukung  adanya pembaruan hukum sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada, karena  peraturan  perundang-undangan  tersebut  belum  menyentuh permasalahan  yang  mendasar.  Ketiga,  para  korban  kekerasan  dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses hukum  seperti  sulit  untuk  melaporkan  kasusnya  ataupun  tidak mendapat  tanggapan  positif  dari  aparat  penegak  hukum.  Ketentuan Hukum  Acara  Pidana  atau  perundang-undangan  lainnya  sejauh  ini terbukti  tidak  mampu  memberikan  perlindungan  bagi  korban kekerasan dalam rumah tangga.
Menurut  penulis,  semua  orang,  baik  pihak  penegak  hukum, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  concern  terhadap  perempuan dan pihak-pihak  lain sepakat  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  bentuk  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  hal  itu  tidak  bisa dibiarkan  harus  ada  regulasi  dari  pemerintah  yang  akhirnya melahirkan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha  penegakan  hukum (khususnya  penegakan hukum  pidana).  Oleh  karena  itu,  sering  pula dikatakan  bahwa  politik  atau  kebijakan  hukum  pidana  merupakan
Politik Hukum Pidana
bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Hal  ini  tentunya  dilaksanakan  melalui  sistem  hukum  peradilan pidana (criminal justice system), yang terdiri dari subsistem Kepolisian, sub sistem Kejaksaan, sub sistem Pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. 9
Sudarto  mengatakan  dalam  bukunya  “Hukum  dan  Hukum Pidana”,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Arief  Amrullah  dalam bukunya  “Politik  Hukum  Pidana”,  bahwa  menjalankan  politik hukum  pidana,  juga  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat  keadilan  dan  dayaguna.  Untuk  mencapai  hasil  yang  berhasil guna  dan  berdayaguna,  maka  para  pembuat  kebijakan  dapat memanfaatkan  informasi  yang  telah  disediakan  oleh  kriminologi. Oleh karena itu,  apabila mengabaikan informasi hasil penelitian dari kriminologi  akan  mengakibatkan    terbentuknya  perundang- undangan yang tidak fungsional. 10
Pandangan Sudarto di atas, sesuai dengan tulisan Marc Ancel sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Arief  Amrullah  bahwa    in  modern science  has  primary  three  essensial  compenens :    criminology,  criminal  law dan  penal  policy. Kriminologi  mempelajari  kejahatan  dalam  semua aspek.  Selanjutnya  criminal  law  menjelaskan  dam  menerapkan peraturan-peraturan  positif  atas  reaksi  masyarakat  terhadap fenomena kegiatan.  Kemudian penal policy baik sebagai ilmu maupun seni mempunyai tujuan praktis utamanya memungkinkan peraturan- peraturan  positif  dirumuskan  lebih  baik  dan  petunjuk  tidak  hanya kepada  legislator  yang  harus  merancang  perundang-undangan hukum  pidana,  tetapi  juga  pengadilan  di  mana  peraturan-peraturan itu  ditetapkan  dan  penyelenggaraan  pemasyarakatan  (prison administration) yang  memberi  pengaruh  praktis  terhadap  putusan pengadilan.
Di  samping  itu,  usaha  penanggulangan  kejahatan  lewat pembaruan  undang-undang  hukum  pidana  pada  hakikatnya  juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat social welfare .  Oleh  karena  itu,  wajar pulalah apabila kebijakan  atau  politik
9 Barda Nawawi Arief,  Politik Hukum Pidana  (Jakarta: Pasca Sarjana UI, 1992), hlm. 3
10 Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana: Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm.17

## Nadir
hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  atau politik  hukum  (social  policy).  Kebijakan  sosial  dapat  pula  diartikan sebagai  segala  usaha  yang  rasional  mencapai  kesejahteraan masyarakat  dan  sekaligus  melindungi  masyarakat.  Jadi,  di  dalam pengertian  social  policy   sekaligus tercakup di  dalamnya social  welfare policy dan social defence policy 11
Penal  policy atau  politik  hukum  pidana  itu,  pada  dasarnya adalah    bagaimana  hukum  pidana  dirumuskan  dengan  baik  dan memberikan  pedoman  kepada  pembuat  undang-undang  (kebijakan legislatif ),  kebijakan  aplikasi  (kebijakan  yudikatif).    Kebijakan  legislatif merupakan  tahap  yang  sangat  menentukan  bagi  tahap-tahap berikutnya  karena  pada  saat  perundang-undangan  pidana  hendak dibuat,  maka  sudah  ditentukan  arah  yang  hendak  dituju  dengan dibuatnya  undang-undang  dimaksud  dalam  konteks  ini  adalah pembentukan  undang-undang  tentang  penghapusan  kekerasan dalam rumah tangga.
Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat  dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.  Jadi,  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  (penal  policy) juga  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal,  maka  politik  hukum pidana  identik  dengan  pengertian  “kebijakan  penanggulangan kejahatan  dengan  hukum  pidana”.  Hukum  pidana  di  Indonesia sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan  tampaknya  tidak menjadi persoalan.  Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama  ini  yang  menujukkan  bahwa  penggunaan  hukum  pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.  Penggunaan  hukum  pidana  dianggap  sebagai  hal  yang wajar dan normal seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. 12 Dengan  demikian,  dapatlah  ditegaskan  bahwa  pembaruan hukum  pidana  (penal  refom),  termasuk  lahirnya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004,  merupakan  bagian  dari  kebijakan/politik hukum  pidana  (penal policy).  Makna  dan hakikat  pembaruan  hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan  hukum  pidana  itu  sendiri.  Latar  belakang  dan  urgensi
11 Barda  Nawawi  Arief,    Bunga    Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana    (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1996),  hlm. 30
12 M. Hamdan,  Politik Hukum Pidana  (Jakarta: RajaGrafindo, 1997), hlm. 21
Politik Hukum Pidana
diadakannya  pembaruan  hukum  pidana  dapat  ditinjau  dari  aspek sosio  politik,  sosio  filosofis,  dan    sosio  kultural  atau  dari  berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial,  kebijakan kriminal dan penegakan hukum). Ini berarti makna dan hakikat pembaruan hukum pidana  juga  berkaitan  erat  dengan  berbagai  aspek  itu.  Artinya pembaruan  hukum  pidana  juga  pada  hakikatnya  harus  merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan  kebijakan  yang  melatarbelakangi  itu.  Dengan  demikian, pembaruan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  mengandung  makna suatu  upaya  untuk  melakukan  “reorientasi  dan  reformasi”    hukum pidana  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai    sentral    sosio  politik,  sosio filosofis  dan    sosio  kultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di  Indonesia.  Secara  singkat  dapatlah  dikatakan,  bahwa  pembaruan hukum pidana hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi  pada  kebijakan  (policy  oriented  approach)  dan  sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai  (value orinted approach). 13 Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapatlah  disimpulkan  bahwa makna  dan  hakikat  pembaruan  hukum  pidana  sebagai  berikut: Pertama ,  dilihat  dari  sudut  pendekatan-pendekatan:  (1)  Sebagai bagian  dari  kebijakan  sosial.    Pembaruan  hukum  pidana  pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah- masalah  sosial  (termasuk  masalah  kemanusiaan)  dalam  rangka menciptakan  atau  menunjang  tujuan  nasional  (kesejahteraan  rakyat dan  sebagainya);  (2)  sebagai  bagian  dari  kebijakan  kriminal. Pembaruan  hukum pidana  pada  hakekatnya merupakan  bagian dari upaya perlindungan  masyarakat  (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);  (3)  sebagai  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum. Pembaruan  hukum pidana  pada  hakekatnya merupakan  bagian dari upaya memperbarui  substansi  hukum  (legal  substance)  dalam  rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
Kedua ,  dilihat  dari  sudut  pendekatan  nilai,  maka  pembaruan hukum  pidana  pada  hakekatnya  merupakan  upaya  melakukan peninjauan  dan  penilaian  kembali  (re-orientasi  dan  re-evaluasi)  nila- nilai  sosio  politik,  sosio  filosofis,  dan  sosio  kultural  yang  melandasi dan  memberi  isi  terhadap  muatan  normatif  dan  substansi  hukum
13 Arief, Bunga Rampai, hlm. 30 - 32

## Nadir
pidana  yang  dicita-citakan  Bukanlah  pembaruan  (reformasi)  hukum pidana,    apabila  orientasi  nilai-nilai  dari  hukum  pidana  yang  dicita- citakan  misalnya  KUHP  baru  sama  saja  dengan  orientasi  nilai-nilai dari  hukum  pidana  lama  warisan  penjajahan  belanda    (KUHP  lama atau WvS).
Usaha  kebijakan  hukum  pidana  dalam  mengatur  masalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  bagian  tugas pemerintah dan DPR untuk memberikan sebuah payung hukum yang sangat memadai bagi saksi sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga,  karena  politik  hukum  yang hendak  dicapai  oleh pemerintah dalam  mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 berbunyi bahwa penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga  dilaksanakan  berdasarkan  asas penghormatan  hak asasi manusia;  keadilan  dan kesetaraan  gender; 14 nondiskriminasi 15 ; dan perlindungan korban.
Pengertian  diskriminasi  dalam  Pasal  1  dapat  disimak  dalam Pasal 4, bahwa yang tidak dianggap diskriminasi ialah tindakan yang disebut  affirmative  action  yaitu  tindakan  khusus  yang  bersifat sementara dengan tujuan untuk mendapatkan persamaan
kesempatan  dan  perlakuan  sama  yang  nyata  antara  perempuan  dan laki-laki.
Makna pembaruan hukum pidana (penal reform) sebagaimana dikemukakan  Arief  di  atas  dalam  konteks  tulisan  ini,  merupakan bentuk pembaruan dari  hukum pidana yang bersifat umum  (KUHP) yang  memuat  tindak  pidana  umum  ke  hukum  pidana  yang  bersifat khusus dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai hukum khusus (lex specialis derogat lex generalis).

## Karakter Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
14 Kesetaraan  gender  adalah  suatu  keadaan  di  mana  perempuan  dan  laki-laki menikmati  status  yang  setara  dan  memiliki  kondisi  yang  sama  untuk  mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional 15 Pengertian  yang  tidak  dianggap  diskriminasi  ialah  tindakan  yang  disebut affirmative action yaitu tindakan khusus yang bersifat sementara dengan tujuan untuk mendapatkan  persamaan  kesempatan  dan  perlakuan  sama  yang  nyata  antara perempuan dan laki-laki.

## Politik Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diundangkan di Jakarta pada 22  September  2004  merupakan  produk  hukum  era  transisional. Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004    dapat  dikatakan sebagai  produk  hukum  responsif  yang  lahir  dari  lembaga  atau institusi  responsif  politik  di  tengah  beralihnya  hak  legislasi  ke pangkuan pihak legislatif  pasca amandemen UUD 1945.
Hukum responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan  kepentingan  sosial  yang  dialami  dan  ditemukan,  tidak  oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen  kepada  subyek  hukum  atau  sesuatu  yang  dikenai  aturan hukum  itu  dalam  tulisan  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  di  mana  dalam  konteks  hukum  responsif,  hukum  telah merespon  semua  kebutuhan  masyarakat  melalui  lembaga  yang berwenang  dalam  konteks  Indonesia  adalah  DPR  sebagai  institusi pemangku kekuasaan legislasi.
Suatu  institusi  yang  responsif  mempertahankan  secara  kuat hal-hal yang essensial bagi integritasnya sembari tetap
memperhatikan  atau  memperhitungkan  keberadaan  kekuatan- kekuatan  baru  di  dalam  lingkungannya.  Untuk  melakukan  itu, hukum  responsif  melakukan  cara-cara  di  mana  keterbukaan  dan integritas  dapat  saling  menopang  walaupun  terdapat  benturan diantara  keduanya.  Lembaga  responsif  ini  menganggap  tekanan- tekanan  sosial  sebagai  sumber  pengetahuan  dan  kesempatan  untuk mengoreksi diri. 16 Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk  dilema  ini  yang  mencoba  untuk  mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas. Jawaban dari hukum responsif adalah adaptasi  selektif  ke  dalam  tuntutan-tuntutan  dan  tekanan-tekanan baru.
Karakter  produk  hukum  responsif  adalah  kekuasaan  yang didasarkan atas hukum yang dicita-citakan, tetapi sekarang tidak lagi diartikan  sebagai  kepantasan  prosedural  formal,  melainkan  sebagai reduksi secara progresif dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  kehidupan  politik,  sosial  dan ekonomi.  Jadi  hukum  responsif  tidak  membuang  ide  tentang
16 Philippe Nonet dan  Philip  Selznick,  Hukum Responsif,  Pilihan di Masa  Transisi, terj.
(Jakarta: Elsam dan Huma, 2003),  hlm. 62.

## Nadir
keadilan,  melainkan  ia  memeperluasnya  untuk  mencakup  keadilan substantif.
Secara  garis  besar  karakter  produk  hukum  responsif  adalah sebagai  berikut: 17 (1)  Pergeseran  penekanan  dari  aturan-aturan  ke prinsip-prinsip dan kedaulatan tujuan; (2) pentingnya kewajiban dan kesopanan masyarakat dalam menyambut aturan hukum baik sebagai salah  satu  tujuan  hukum  maupun  sebagai  tujuan  akhir  yang  ingin dicapai oleh produk hukum responsif; dan (3) partisipasi hukum dan partisipasi politik, di saat sistem hukum memperluas sumber-sumber kritisnya,  sistem  hukum  itu  mendelegasikan  lebih  banyak  diskresi untuk  memutuskan  hal-hal  yang  otoritatis.  Partisipasi  hukum diperluas  hingga  menjangkau  pembuatan  dan  interpretasi  kebijakan hukum.
Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004    telah merespon  semua  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  sebelumnya tidak  diatur  secara  khusus.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  sistem hukum  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004    mampu memenuhi keadilan substantif dalam lingkup rumah tangga.
Dalam  kaitannya  dengan  hukum  progresif  sebagaimana pandangan  Satjipto  Rahardjo,  bahwa  hukum  progresif  lahir  untuk menegaskan  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia,  dan  bukan sebaliknya. 18 Lebih lanjut ia mengemukakan hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan  ide, kultur,  dan cita- cita.  Karena  tujuan  hukum  adalah  membahagiakan  manusia”letak persoalan hukum adalah di manusianya. 19

## Penutup
Berdasarkan  uraian  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  politik hukum  pidana  dalam  upaya  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga merupakan tindakan pemerintah dalam bentuk norma hukum dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24, yang menggolongkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  tindak pidana.  Oleh  karena  itu,  segala  bentuk  kekerasan  seperti  kekerasan fisik,  psikis,  seksual,  penelantaran  rumah  tangga  (kekerasan
17 Ibid, hlm. 62-77
18 Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Jurnal Hukum Progresif , Vol. 1 Nomor 1/April 2005. 19 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 3-9
Politik Hukum Pidana
ekonomi),  dilarang  dengan  keras  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman pidana yang berat.
Adapun politik hukum pidana (penal policy) yang diwujudkan di  dalam  Undang-undang  Nomor  23  ahun  2004    dalam  rangka penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dilaksanakan berdasarkan  asas  penghormatan  hak  asasi  manusia,  keadilan  dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

## Daftar Pustaka
Amrullah,  Arief.  Politik  Hukum  Pidana:    Dalam  Rangka  Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan . Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
Arief,  Barda  Nawawi.  Politik  Hukum  Pidana.  Jakarta:  Bahan  Bacaan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992.
---------. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1996.
----------. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2006.
Ciciek, Farha. Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga  Jakarta: The Asian Fondatian, 1999.
Hamdan, M. Politik Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1997.
Herkutanto. Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Sistem  Hukum  Pidana:
Pendekatan dari Sudut Kedokteran.  Bandung: Alumni, 2000.
J,  Hikmahanto.  “Politik  Hukum  Undang-Undang  Bidang  Ekonomi  di Indonesia” .  Hand  Out  kuliah  Kebijakan  Pembangunan  Hukum Program Doktor (S3) Universitas Islam Indonesia.
Nonet, Philippe dan Selznick, Philip.  Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi, terj. Rafael  Edy Bosco. Jakarta: Elsam dan Huma, 2003.

## Nadir
Radhie,  Teuku  Muhammad.  “Pembaruan  dan  Politik  Hukum  dalam Rangka  Pembangunan  Nasional”  dalam  Majalah  Prisma,  No.  6 tahun Ke II Desember 1973.
Rahardjo,  Satjipto.  “Hukum Progresif:  Hukum yang  Membebaskan”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 Nomor 1/April 2005.
Suparno, Indriyati, et. al. Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran
Situasi  Kekerasan  terhadap  Istri .  Solo:  Solidarity  Kemanusiaan Perempuan, 2002.
Syukrie,  Erna  Sofyan.  “Pemberdayaan  Perempuan  Dalam  Pembangunan Berkelanjutan”, makalah  disampaikan  dalam  Seminar  dan  Loka Karya  Pembangunan  Hukum  Nasional  ke  VIII  diselenggarakan oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum dan  Kehakiman  RI  Tanggal  14  sampai  dengan  18  Juli  2003  di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, Bali, 2003.