Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi
Rezcky Aditya reskipamenang@gmail.com

## Evalina Alissa
evalinadasril@yahoo.co.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The  aims  of  this  study  are  to  find  out and  analyze  the  effectiveness  of  Mediation  in minimizing divorce rates in the Jambi City Religious Court; and to find out and analyze the factors of the failure of Mediation in minimizing the divorce rate in the Jambi City Religious Court. The method used in this research is empirical juridical. The results of the research are based on what has been carried out as follows: that the effectiveness of mediation in minimizing the number of divorce in the Jambi Religious Court is still not effective, seeing from the results of the research conducted the number of divorce cases  from  2020  to  2022  has  increased,  empowerment  of  mediation  institutions  in resolving  civil  cases,  especially  regarding  the  matter  of  divorce  at  the  Jambi  City Religious  Court  as  evidenced  by  the  small  number  of  successful  cases  in  Mediation. Based on the factors of the unsuccessful Mediation in the Jambi City Religious Court, the absence of the parties themselves, as well as the parties who are selfish and do not apply principles to resolve their problems peacefully, the absence of the parties will make it difficult  for  the  Mediator  to  resolve  the  problem  by  reconciling  the  parties  and  the Mediator does not understand the problems faced by the parties so that the Mediation process is still not effective in reconciling the litigants, especially divorce cases.
Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce, and Religious Courts .

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Efektivitas Mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi; dan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  ketidakberhasilan  Mediasi  dalam meminimalisir  angka  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kota  Jambi.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian berdasarkan yang telah dilakukan sebagai berikut: bahwa efektivitas mediasi dalam meminimalisir angka Perceraian di Pengadilan Agama Jambi masih kurang efektif, melihat dari hasil
Volume 4 Nomor 2 Juni 2023 Halaman 332 – 346 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
penelitian  yang  dilakukan  jumlah  Perkara  perceraian  dari  tahun  2020  sampai  2022 meningkat,  pemberdayaan  lembaga  Mediasi  dalam  menyelesaikan  perkara  perdata terutama mengenai hal perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi terbukti dengan masih sedikitnya jumlah perkara yang berhasil dalam Mediasi. Berdasarkan Faktor dari ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi adalah ketidakhadiran dari para pihak itu sendiri, serta para pihak yang egois dan tidak menerapkan prinsip untuk menyelesaikan permasalahannya dengan berdamai, dengan tidak hadirnya para pihak akan mempersulit Mediator untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendamaikan para pihak dan Mediator kurang memahami permasalahan yang di hadapi oleh para pihak  sehingga  proses  Mediasi  masih belum  efektif  untuk  mendamaikan  para  pihak yang berperkara khususnya perkara perceraian.
Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, dan Pengadilan Agama .

## A. PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  hal  terpenting  didalam  kehidupan.  Untuk  mencapai pernikahan ideal yang penuh hikmah dan keberkahan, kedua belah pihak harus siap lahir dan batin untuk saling menerima saat memulai hidup baru. Setelah menikah, seorang laki- laki menjadi suami, kepala keluarga, dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Begitu pula setelah menikah, seorang perempuan menjadi seorang istri, bersedia menemani suaminya dalam suka maupun duka, menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Pada dasarnya  seseorang  yang  melakukan  pernikahan  haruslah  benar-benar  siap  untuk memahami konsep dari sebuah pernikahan. Islam menganggap pernikahan sebagai hal yang sakral, yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah.. 1 Namun pada kenyataannya masih sangat banyak yang belum benar-benar siap untuk menjalankan kehidupan  pernikahan,  disamping  itu  juga  banyak  sekali  pasangan  yang  memilih menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di pengadilan dari pada menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang terkadang tidak dapat dihindari, namun setiap pasangan pasti menghadapinya. 2
1 Fatur  Rahman  Alfa,  “Pernikahan  Dini  dan  Perceraian  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Ahwal Syakhshiyyah Voulume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 46.
2 Ridwan Jamal, Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017, hlm. 140.
Perceraian pada dasarnya bertentangan dengan tujuan awal dari membangun sebuah pernikahan. Putusnya ikatan Perkawinan didalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Perkawinan dapat putus karena:
1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan Pengadilan.
Pada  dasarnya, banyaknya perkara  yang datang di Pengadilan Agama manapun di Indonesia  yang  menyelesaikan  sengketa  di  bidang  hukum  keluarga  dan  ekonomi  syariah cenderung lebih banyak terkait dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah cenderung lebih  banyak  terkait  dengan  hukum  keluarga,  khususnya  masalah  perceraian  baik  dalam bentuk perceraian talak maupun gugatan cerai. Pada dasarnya keluarga merupakan langkah awal bagi anak untuk belajar tentang cinta, makna kehidupan dan sosialisasi. Lalu ketika ada masalah dalam keluarga dan terjadi perceraian, sangat besar pengaruhnya, apalagi ketika suami  istri  sudah  memiliki  anak,  maka  hilangnya  sosok  ayah  ataupun  ibu,  menimbulkan masalah psikologis bagi anak dan tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tua, maka anak cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik. 3
Agar  para  pihak  dapat  kembali  berinteraksi  secara  harmonis,  perselisihan  atau perbedaan pendapat antar para pihak yang bersengketa harus diselesaikan secara langsung atau  melalui  pendampingan,  atau  diselesaikan  dengan  cara  yang  adil  atau  melalui  badan peradilan sebagai pelaksana Mahkamah Agung RI atau melalui badan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, yang keberadaannya diterima dan diakui oleh negara dan masyarakat. Misalnya, para pihak yang berasengketa mengupayakan penyelesaian sengketa, dan konflik melalui Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. 4 Pada  sistem  hukum  Indonesia,  Perjanjian  Mediasi  secara  umum  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. 5 Jika  kita  mencermati  Undang-Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang Arbitrase diluar Pengadilan  haya terdiri dari 2 (dua) pasal,
3 Uswatun  Hasanah,  Pengaruh  perceraian  Orang  tua  bagi  psikologis  Anak: Jurnal  Analisis  Gender  dan Agama , Vol.2 no. 1, hal. 21-22
4 Selamat Lumban Gaol, Pengaturan hukum mediasi  di Pengadilan  oleh Mahkamah Agung, Jurnal Ilmiah Hukum , Vol. 7 No. 1, September 2016, hal. 1.
5 Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999.
yaitu  pasal  1  (10)  dan  pasal  6  yang  mengaturnya.  Lembaga  perdamaian  ( dading )  yang tunduk  pada  ketentuan  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia  yang  berlaku  sebelum kemerdekaan Indonesia diatur pada HIR/RBG.
Mediasi w ajib di Pengadilan Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, Sejak Tahun 2003 Mahkamah  Agung telah berusaha untuk meminimalisir penumpukan jumlah perkara dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian dirasa belum bisa untuk meminimalisir penumpukan perkara maka Mahkamah  Agung  merevisi  kembali  menjadi  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  akan  tetapi PERMA  ini  masih  belum  bisa  mengurangi  jumlah  perkara  di  Pengadilan,  maka  dari  itu Mahkamah  Agung  merevisi  kembali  menjadi  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  dan  kami berharap dengan hadirnya PERMA tersebut dapat menjawab kelemahan-kelemahan yang ada didalam PERMA sebelumnya. Keberhasilan Mediasi sangat dibutuhkan oleh para pihak yang berperkara sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan.
Pelaksanaan  Mediasi  di  Pengadilan  tidak  didasarkan  pada  perintah  atau  amanat Undang-Undang,  melainkan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung.  Dengan  kata  lain, pelaksanaan  Mediasi di Pengadilan didasarkan pada kebijakan dan visi Mahkamah Agung Republik  Indonesia  (MARI)  tentang  arti  penting  mediasi  sebagai  sarana  penyelesaian sengketa.  Dengan  kebijakan  tersebut,  berarti  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  juga menyadari nilai-nilai positif mediasi untuk Pengadilan. Dasar pemikiran kebijakan Mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilihat pada pertimbangan yang disampaikan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 6
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  lembaga  Mediasi  dalam  mengatasi  penumpukan perkara  di  Pengadilan  dengan  memperkuat  dan  memaksimalkan  kapasitas  sistem Pengadilan untuk bekerja dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya lembaga Mediasi dalam  sistem  hukum  agar  para  pihak  mengedepankan  proses  perdamaian  dalam  proses
6 Takdir Rahmadi, “Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat,” Cet. 2, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2011, hal. 143.
penyelesaian sengketa, hal ini dapat memberikan peluang yang lebih baik bagi para pihak untuk menentukan solusi atas perselisihan mereka dan memenuhi keadilan mereka. 7
Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan  dan  ketidakefisienan  sistem  peradilan.  Penyelesaian  perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Disisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang  cepat  dan  tidak  hanya  bersifat  formalitas  belaka.  Urgensi  dan  motifasi  dari  sebuah Mediasi  adalah  agar  pihak-pihak  yang  berperkara  menjadi  damai  dan  tidak  melanjutkan perkaranya ke Pengadilan. Apabila ada hal-hal  yang mengganjal yang selama  ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
Upaya perdamaian pada Pasal 130 ayat (1) HIR yang bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban  mendamaikan  pihak-pihak  yang  bersengketa  sebelum  dimulainya  proses persidangan. Masyarakat merasa menyelesaikan konflik sengketa melalui jalan damai dapat memberikan kehidupan adil, seimbang, harmonis serta terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan.  Upaya  proses  penyelesaian  sengketa  disini  juga  dilakukan  dengan  cepat, mendukung nilai kebersamaan dan tidak menghilangkan kebebasan seseorang. Masyarakat sadar bahwa konflik atau  perselisihan  tidak boleh dibiarkan begitu saja dan  harus dicari solusinya. 8
Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 ada aturan waktu penyelesaian sengketa Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari. Kewajiban para  pihak  untuk  berpartisipasi  dalam  mengikuti  proses  Mediasi,  dengan  atau  tanpa pengacara,  kecuali  ada  alasan  kuat  untuk  melakukannya,  hal  terpenting  memiliki konsekuensi hukum dari sanksi bagi para pihak yang tidak mengikuti proses Mediasi. Pasal 1 ayat 2 PERMA No.  1 Tahun 2016 mengenai mediator ialah hakim atau  pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
7 Rachmadi Usman, “Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek ” , Jurnal Hukum Samudra Keadilan , vol 13 No. 1, 2018, Hal. 8.
8 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional , 2009, hlm. 283-286.
Kurangnya pemahaman terhadap para pihak menjadi salah satu faktor dari ketidak berhasilan  Mediasi,  Mediator  didalam  mengambil  suatu  tindakan  mediasi  untuk penyelesaian  kasus  perceraian  ini  haruslah  hati-hati,  karena  persoalan  yang  dihadapi masing-masing keluarga sangatlah sensitif dan membutuhkan pemikiran yang jernih dan kesabaran  yang  penuh,  demi  untuk  mendamaikan  antara  para  pihak.  Dengan  demikian suami  dan  istri  dapat  percaya  dan  rukun  kembali  untuk  membina  rumah  tangga  yang harmonis,  tentram  dan  damai.  Proses  mendamaikan  para  pihak  oleh  seorang  mediator haruslah  dilakukan  pemahaman  terlebih  dahulu,  salah  satunya  dengan  cara  sosialisasi kepada para pihak yang ingin bercerai, selain itu dilakukan agar para pihak benar-benar mengerti arti dalam sebuah perdamaian tanpa perceraian. Mediasi jika dijalankan dengan baik dan benar maka akan menguntungkan bagi para pihak yang berperkara, hal ini dapat membantu peradilan untuk mewujudkan pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, warahmah serta kekal .
Pengadilan Agama Kota  Jambi merupakan salah satu Pengadilan Agama diwilayah Kota  Jambi  yang  juga  mengutamakan  penyelesaian  perkara  melalui  jalan  mediasi. Pengadilan  Agama  Kota  Jambi  juga  memberikan  keluasan  kepada  para  pihak  untuk menentukan  Mediator.  Pengadilan  Agama  Kota  Jambi  telah  telah  mencantumkan  nama- nama Mediator beserta foto dan pangkatnya. Jika  para pihak memilih mediator mereka sendiri, maka diberita acara sidang akan ditulis oleh Hakim Majelis. Namun, ketika para pihak  menyampaikan  keputusan  mediator  kepada  hakim  sidang,  hakim  ketua  sidang mengeluarkan penunjukan kepada mediator dengan surat keputusan. Selain itu, Mediator tentunya  harus  membantu  para  pihak  yang  ingin  bercerai  untuk  menyelesaiakn permasalahan yang timbul akibat perceraian tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama, hak asuh anak, pembayaran hutang yang terjadi ketika masih dalam perkawinan, nafkah anak. Kriteria keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Kota Jambi adalah jumlah perkara  yang  ditarik  kembali  atau  yang  berhasil  diselesaikan.  Meskipun  Mediasi memberikan manfaat yang besar bagi pihak yang berperkara khususnya dalam perceraian, namun  tingkat  keberhasilan  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kota  Jambi  sangat  rendah, kenyataannya  di  Pengadilan  Agama  Kota  Jambi  masih  belum  mampu  dalam  menangani berbagai perkara khususnya  perkara perceraian. Ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakharmonisan, tidak ada
tanggung  jawab,  dan  terjadi  KDRT.  Berikut  data  Jumlah  Perceraian  dan  tingkat keberhasilan mediasi beserta ketidakberhasilan melakukan mediasi diwilayah Pengadilan Agama  Kota  Jambi  Berikut  data  Jumlah  Perceraian  dan  tingkat  keberhasilan  mediasi beserta  ketidakberhasilan  melakukan  mediasi  diwilayah  Pengadilan  Agama  Kota  Jambi periode 2020, 2021 dan 2022 :
Tabel 1
Laporan Pelaksanaan kegiatan Mediasi Pengadilan Agama Kota Jambi
Tahun 2020 NO. BULAN JUMLAH PERKARA PERSIDANGAN BERHASIL MEDIASI TIDAK BERHASIL MEDIASI 1 Januari 130 - 130 2 Febuari 113 - 113 3 Maret 99 1 98 4 April 6 - 6 5 Mei 4 - 4 6 Juni 131 - 131 7 Juli 120 1 119 8 Agustus 103 - 103 9 September 133 2 131 10 Oktober 59 1 58 11 November 45 - 45 12 Desember - - - Jumlah 943 5 938 Sumber: Data Primer Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi, 2020.
Tabel 2
Laporan Pelaksanaan kegiatan Mediasi Pengadilan Agama Kota Jambi
Tahun 2021
NO. BULAN JUMLAH PERKARA PERSIDANGAN BERHASIL MEDIASI TIDAK BERHASIL MEDIASI 1 Januari 148 - 148 2 Febuari 120 - 120 3 Maret 112 - 112 4 April 102 2 100 5 Mei 44 - 44 6 Juni 93 2 91 7 Juli 73 1 72 8 Agustus 64 - 64 9 September 67 1 66 10 Oktober 76 1 75 11 November 130 2 128 12 Desember 4 - 4 Jumlah 1.033 9 1.024 Sumber: Data Primer Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi, 2021.
Tabel 3
Laporan Pelaksanaan kegiatan Mediasi Pengadilan Agama Kota Jambi
Tahun 2022 NO. BULAN JUMLAH PERKARA PERSIDANGAN BERHASIL MEDIASI TIDAK BERHASIL MEDIASI 1 Januari 216 - 216 2 Febuari 129 2 127 3 Maret 66 1 65 4 April 48 - 48 5 Mei 59 1 58 6 Juni 135 1 134 7 Juli 145 - 145
8 Agustus 99 3 96 9 September 99 1 98 10 Oktober 104 1 103 Jumlah 1.100 10 1.090 Sumber: Data Primer Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi, 2022.
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Kota Jambi,  jumlah  perkara  yang  diputus  dan  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  Mediasi  dapat dilihat  dalam  Tabel  1  pada  tahun  2020  perkara  persidangan  yang  diterima  Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 943 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Selanjutnya pada perkara tersebut terdapat sisa jumlah perkara pada tahun 2019 yaitu sebanyak 76 perkara,  maka  dari  itu  Pengadilan  Agama  Kota  Jambi  menerapkan  proses  penyelesaian perkara melalui Mediasi. Dapat kita lihat pada tahun 2020 perkara yang berhasil untuk di Mediasi sebanyak 5 perkara dan tidak berhasil melakukan tahapan Mediasi sebanyak 938 perkara,  kegagalan  Mediasi  pada  tahun  2020  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  salah satunya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
Selanjutnya  pada tabel 2 tahun 2021 jumlah  perkara  yang di  daftar  di Pengadilan Agama  Kota  Jambi  sebanyak  1.033  perkara  baik  cerai  gugat  maupun  cerai  talak.  Pada perkara tersebut terdapat sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 27 perkara, dari jumlah tersebut dapat kita ketahui jumlah perkara yang berhasil di Mediasi sebanyak 9 perkara dan  tidak  berhasil  di  Mediasi  sebanyak  1.024.  Jika  kita  bandingkan  pada  tahun  2020 perkara  yang  berhasil  di  Mediasi  mengalami  sedikit  peningkatan  pada  tahun  2021. Ketidakberhasilan Mediasi pada tahun 2021 ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
Merujuk kepada tabel 3 pada tahun 2022 perkara persidangan yang di daftarkan di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 1.100 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak, pada perkara tersebut terdapat sisa perkara pada tahun 2021 yaitu sebanyak 11 perkara. Kemudian dapat kita lihat berhasil melakukan tahapan Mediasi sebanyak 10 perkara dan tidak berhasil di Mediasi sebanyak 1.090 perkara, ketidakberhasilan Mediasi pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
Selanjutnya, dari jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Jambi Dapat kita ketahui bahwa jumlah perkara yang dimediasi setiap tahunnya mengalami peningkatan,  meskipun  secara  kuantitas  tidak  sebanding  dengan  jumlah  perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Jambi, hal ini banyak sekali disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya itikad baik para pihak untuk berdamai. Sehingga sangat kecil sekali Mediasi dapat berhasil untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai.
Perkara  yang  tidak  dihadiri  oleh  pihak  penggugat  atau  tergugat  memang  tidak mungkin  atau  tidak  logis  jika  diberlakukan  mediasi  karena  perundingan  itu  tidak  bisa terjadi jika hanya pihak penggugat saja yang hadir sedangkan pihak tergugat tidak hadir atau sebaliknya karena tidak mungkin atau tidak dapat terjadi pertukaran gagasan pada kedua  pihak.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa,  implementasi  mediasi  dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi. Sehingga  dari  permasalahan  diatas  penulis  berinisiatif  perlu  dijadikan  obyek  kajian penelitian  dalam  sebuah  karya  ilmiah  skripsi,  penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk menganalisa “Efektivitas  Mediasi  dalam  Meminimalisir  Angka  Perceraian  di Pengadilan Agama Kota Jambi”.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Efektivitas Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi
Hukum  di  Indonesia  dapat  berjalan  dengan  efektif  apabila  dilaksanakan  sesuai dengan peraturan yang ada dan berjalan sesuai dengan praktek yang sebenarnya. Adapun efektivitas  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Jambi  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilaksanakan, maka akan di jabarkan sebagai berikut:
Hal-hal  yang  menyebabkan  kurang  efektifnya  proses  Mediasi  tersebut  dilandasi  oleh perselisihan  dan  pertengkaran  dari  para  pihak  dan  mereka  ke  Pengadilan  karena  tidak bethasilnya  upaya  keluarga  untuk  mendamaikan  mereka  sehingga  hal  ini  menyebabkan kesulitannya seorang Mediator dalam mendamaikan para pihak. Disamping konflik dari para pihak itu sendiri pada saat Mediasi pun para pihak tidak dapat memendam rasa emosinya sehingga  dalam  hal  ini  para  pihak  sulit  untuk  menerima  masukan  dari  mediator  untuk
berdamai, mereka merasa benar sendiri, hal ini juga menyebabkan para pihak sulit untuk rukun kembali.
Selain itu hal yang menyebakan tidak efektifnya Mediasi adalah pendirian kuat dari para pihak yang ingin melakukan perceraian. Sehingga walaupun Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor  1  Tahun  2016  tidak  menjamin  para  pihak  untuk  tetap  berdamai.  Hal  yang  ikut mempengaruhi tidak efektifnya Mediasi adalah terbatasnya Mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Jambi sehingga proses Mediasi berjalan kurang optimal untuk mendamaikan para  pihak  yang  ingin  bercerai.  Peran  Mediator  sangatlah  penting  dalam  suatu  proses Mediasi agar dapat berjalan dengan baik dan dapat berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara.  Mediator  harus  memahami  bagaimana  cara  dari  para  pihak  untuk  mau berdamai dan tidak berpikir secara emosional, para pihak dalam hal ini haruslah bersikap terbuka dan mencari jalan penyelesaian perkara secara bersama.
Perlunya suatu sosialisasi tentang pentingnya Mediasi dalam mengatasi suatu perkara perceraian, hal ini dilakukan agar para pihak menyadari bahwa sebuah masalah didalam rumah tangga tidak harus diselesaikan dengan perceraian. Sosialisasi mengenai pentingnya suatu Mediasi dalam mendamaikan para pihak dimana dengan adanya suatu Mediasi para pihak  yang  melakukan  perceraian  tidak  harus  terbuang  waktu,  biaya,  dan  tenaga  untuk mengikuti tahap persidangan yang memakan waktu dan tidak memberikan suatu win win solution. Perlunya kesadaran dari para pihak bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang harus untuk dipertahankan.
Adapun terkait ketidakberhasilan suatu Mediasi ini mengarah pada PERMA  Nomor 1 Tahun  2016  dimana  dari  hal  tersebut  di  pengaruhi  oleh  faktor  perkara,  kemampuan Mediator itu sendiri, faktor dari para pihak serta tidak adanya itikad baik dari para pihak. Hal-hal  yang  dimaksud  faktor  perkaranya  yaitu  seperti  KDRT  dan  Perselisihan  terus menerus maka dari itu menyulitkan Mediator untuk mendamaikan para pihak. Selain itu kemampuan  Mediator  mempengaruhi  atas  berhasilnya  suatu  Mediasi  dimana  Mediator memegang  peran  penting  dalam  hal  mendamaikan  para  pihak.  Faktor  para  pihak  adalah apabila  pihak  memiliki  keinginan  kuat  untuk  bercerai  maka  Mediasi  hanyalah  formalitas belaka,  namun  apabila  para  pihak  ingin  berdamai  dalam  menyelesaikan  permasalahan rumah tangganya maka kemungkinan Mediasi akan terlaksana secara Efektif di Pengadilan Agama Kota Jambi.

## 2. Faktor  Ketidakberhasilan  Mediasi  dalam  Meminimalisir  Angka  Perceraian  di Pengadilan Agama Jambi
Pelaksanaan  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Jambi  telah  dilakukan  dengan  upaya- upaya semaksimal mungkin untuk mencapai keberhasilan mediasi yang maksimal, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh para pihak mediator terutama dari pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan Mediasi.  Faktor yang menyebabkan gagalnya proses Mediasi antara lain:
a. Ketika pelaksanaan proses Mediasi para pihak tidak beritikad baik.
b.  Konflik  yang  terjadi  didalam  rumah  tangganya  sudah  berlarut  panjang  dan  tidak  bisa untuk  didamaikan,  sehingga  solusi  terakhir  para  pihak  tempuh  adalah  dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama agar mereka dapat bercerai.
c. Keinginan para pihak untuk bercerai, hampir semua kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan  Agama  gagal  dalam  menempuh  usaha  Mediasi,  sebab  perceraian  ini urusannya hati kalau keinginan hati kuat untuk bercerai maka sulit untuk didamaikan. Adapun maksud keterangan tidak beritikad baik ketika dalam proses Mediasi sebagai berikut: 9
a. Tidak  hadir  setelah  dipanggil  secara  patut  2  kali  berturut-turut  dalam  pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
b. Menghindari  pertemuan  pertama  tetapi  tidak  menghadiri  pertemuan  berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
c. Ketidak  hadiran  berulang-ulang  yang  menganggu  jadwal  pertemuan  mediasi  tanpa alasan yang sah.
d. Mengakhiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mau beritikad baik dalam mencari solusi untuk berdamai.
e. Perkara yang di daftarkan ke Pengadilan sudah berlarut panjang masalahnya sehingga sulit untuk di damaikan kembali.
f. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.
9 Perma No 1 Tahun 2016, Pasal 7, Ayat (2).
Dari penjelasan di atas dapat peneliti  simpulkan bahwa faktor penghambat  dalam proses mediasi perceraian adalah sebagai berikut:
1) Faktor  Ekonomi,  dimana  keadaan  keluarga  yang  terus  menerus  menderita mengakibatkan istri tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama suami.  Karna  merasa  semua  kebutuhannya  tidak  tercukupi  sehingga  perselisihan terus menerus terjadi dan tidak bisa untuk di hindari lagi.
2) Perselisihan  atau  Pertengkaran  yang  terjadi  diawali  dengan  hal  kecil,  seperti  istri menasehati suami untuk bekerja namun suami enggan untuk bekerja. Pertengkaran yang  tadinya  bisa  dibicarakan  dengan  baik-baik  namun  bisa  berbuntut  panjang. Kebanyakan  perselisihan  ini  dilakukan  oleh  pihak  suami  yang  semena-mena terhadap istri hingga membuat istri sulit untuk bertahan atas sikap suami tersebut.
3) Pemabuk atau Penjudi, merupakan hal yang dimana perbuatannya diharamkan oleh islam  dan  wajib  untuk  dihindari  oleh  siapapun  termasuk  suami  dan  istri.  Seorang pemabuk mempunyai jiwa yang kurang stabil sedangkan judi membuat seseorang berperilaku  tidak  jujur.  Kedua  perbuatan  tersebut  dapat  merusak  kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.
4) kekejaman/penganiayaan,  perilaku  seperti  ini  hampir  sering  terjadi  pada  rumah tangga, dimana rasa emosi yang tidak tertahan dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga hal ini yang menyebakan tidak ada keharmonisan lagi didalam membangun sebuah ikatan rumah tangga.
Terkait dengan hal tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Komplikasi Hukum Islam alasan-alasan yang menjadi faktor penyebab perceraian memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang mana keterkaitan tersebut adalah:
1) Salah  satu  pihak  menjadi  pemabuk  atau  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan.  Hal  ini  dapat  dijadikan  alasan  dalam  perceraian  sebab  perbuatan tersebut dapat merusak keharmonisan didalam membina rumah tangga. Pihak yang suka  mabuk/berjudi  hanya  dapat  menghabiskan  hartanya  dan  cenderung mempunyai emosi yang cukup tinggi.
2) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  yang  membahayakan pihak lain.
3) Serta  antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  pertengkaran  atau  perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan membangun ikatan rumah tangga yang harmonis.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan pengamatan dan analisis yang telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jambi maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Efektivitas Mediasi dalam meminimalisir angka Perceraian di Pengadilan Agama Jambi masih kurang efektif, melihat dari hasil penelitian yang dilakukan jumlah Perkara perceraian dari tahun 2020 sampai 2022 meningkat, pemberdayaan lembaga Mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata terutama mengenai hal perceraian di Pengadilan Agama  Kota  Jambi  terbukti  dengan  masih  sedikitnya  jumlah  perkara  yang  berhasil dalam Mediasi berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota Jambi.
2. Berdasarkan  Faktor  dari  ketidakberhasilan  Mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kota  Jambi adalah ketidakhadiran dari para pihak itu sendiri, serta para pihak yang egois dan tidak menerapkan prinsip untuk menyelesaikan permasalahannya dengan berdamai, dengan tidak  hadirnya  para  pihak  akan  mempersulit  Mediator  untuk  menyelesaikan permasalahan  dengan  mendamaikan  para  pihak  dan  Mediator  kurang  memahami permasalahan  yang  di  hadapi  oleh  para  pihak  sehingga  proses  Mediasi  masih  belum efektif untuk mendamaikan para pihak yang berperkara khususnya perkara perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional , 2009
Takdir  Rahmadi,  “ Mediasi  Penyelesaian  sengketa  melalui  pendekatan  mufakat ,”  Cet.  2,  PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2011

## 2. Jurnal
Fatur  Rahman  Alfa,  “Pernikahan  Dini  dan  Perceraian  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah  Ahwal Syakhshiyyah Voulume 1 Nomor 1, 2019
Rachmadi Usman, “Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , vol 13 No. 1, 2018
Ridwan Jamal, Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017
Selamat Lumban Gaol, Pengaturan hukum mediasi  di Pengadilan  oleh Mahkamah Agung,
Jurnal  Ilmiah Hukum , Vol. 7 No. 1, September 2016

## 3. Peraturan Perundang-undangan.
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999.