## IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI
Oleh : Bahrun 
Ferdricka Nggeboe 

## Nuraini 

## ABSTRAK
Implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan  pengamatan  terhadap  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Jambimerupakan seperangkat kegiatan yang secara nyata telah dilakukan oleh hakim yang ditunjuk  Ketua  Pengadilan  sebagai  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  untuk  melakukan pengamatan  terhadap  narapidana  selama  mereka  menjalani  masa  pidanaya  terutama mengenai  perilaku  mereka  masing-masing  maupun  perlakuan  para  petugas  Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri.  Dengan demikian hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana  yang  bersangkutan,  juga  penting  bagi  penelitian  yang  bermanfat  bagi pemidanaan.  Ditemukan  hambatan-  hambatan  selaku  Hakim  pengawas  dan  pengamat dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  maka  diperlukan  pengaturan  sebaiknya dimasa depan tentang peranan Hakim Pengawas dan Pengamat  yang sebaiknya diterapkan adalah  norma  hukum  acara  pidana  yang  mengatur  secara  jelas  dan  tegas  tentang  peranan Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  terhadap  perubahan  perilaku  narapidana,  sedemikian sehingga setiap terjadinya penjatuhan pidana, dapat dipastikan bahwa terpidana tidak akan melakukan  resedivisme,  melalui  mekanisme  pengawasan      dan  pengamatan    oleh  Hakim Pengawas  dan  Pengamat,  yang  sebagian  fungsinya  dilimpahkan  kepada  Ketua RT/Desa/Kelurahan domisili narapidana dan Balai Pemasyarakatan.
Kata Kunci:   Implementasi,  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat,  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

## A. Latar Belakang Masalah
Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  memperhitungkan  sifat  perbuatan  pidana  dan keadaan si pembuat serta perkembangan konsepsi individualisasi pidana sebagai pengaruh dari  kriminologi  yang  mendorong  adanya  perhatian  terhadap  pribadi  terdakwa  sebagai pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana.  Konsep  inilah  yang  sering dinamakan  sistem  dua  jalur  ( Twintrack  system )dimana  individualisasi  pidana  juga dipertimbangkan ( Punishmentshould fit the criminal ). 1
 PNS di Pengadilan Tinggi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
1 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986, hal. 13
Menurut  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, memandang  perlu  adanya  pengawasan  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa
2. Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tersebut  ayat  (1)  oleh  Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
Hal  ini  menegaskan  bahwa  untuk  mendapatkanjaminan  bahwa  putusan pengadilantersebut  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  Ketua  Pengadilan  yang bersangkutan  mengawasi  pelaksanaan  tersebut.Ketentuan  tentang  pengawasan  dan pengamatan  pelaksanaan  putusan  pengadilandiatur  pula  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tangggal  31 Desember  1981  Lembaran  Negara  Tahun  1981  Nomor  76  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Nomor  3209)  yang  menggantikan Het  Herzien  Indonesisch  Reglement yang disingkat dengan HIR(S.1941-44 jo. S. 1948-224) yaitu Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.Bab XX KUHAP  mengatur  kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  sebagaimanadimaksud  oleh Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman didelegasikan  kepada  Hakim  yang  disebut  dengan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHAP sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Selain itu di  dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  pengaturan  tentang  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  juga  diatur  dalam  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor    3  Tahun  1984  tentang  Pelaksanaan  Tugas  Hakim Pengawas  dan  Pengamat  serta  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tanggal  11 Februari  Tahun  1985  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas  Hakim  Pengawas  dan Pengamat.  Tugasnya  adalah  mengontrol  pelaksanaan  putusan  pengadilan  (pidana  penjara dan  kurungan)  semenjak  putusan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  sampai  selesai pelaksanaanya, dengan wewenangnya mengoreksi secara langsung aparat yang melalaikan atau menyimpang dari putusan yang telah dijatuhkan.
Dalam  kaitannya  dengan  tugas  pengawasan  dan  pengamatan,kemanfaatan  yang paling utama dalam peraturan Bab XX KUHAP bukan terletakpada tugas pengawasannya, akan  tetapi  terletak  pada  tugas  pengamatannya  sebagai  bahan  penelitian  hasil  guna penjatuhan pidana.
Alasan  yang  diberikannya  adalah,  Hakim  dalam  tugas  khusus  ini  turut  melakukan pendekatan  secara  langsung,  agar  dapat  mengetahui  sampai  di  mana  hasil  baik  atau buruknya  pada  diri  narapidana atas  putusan  hakim  yang  bersangkutan.  Usaha  pendekatan dari  Hakim  ini  akan  menambah  kemampuan  di  bidang  hukum  penitensierdan  pengenalan atas  penerapan  penologi  sehingga  Hakim  tidak  lagi  sekedar  tukang  putus  hukuman  tanpa ikut memikirkan manfaat putusannya.
Untuk  menunjang  keberhasilan  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  maka  di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  telah  diatur  tentang  keharusan bagi  setiap  pengadilan  untuk  menunjuk  Hakim  yang  diberikan  tugas  khusus  untuk membantu  Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengamanan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. 2
Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 277 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :
Pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap  putusan pengadilanyang menjatuhkanpidana perampasan kemerdekaan.
Selain itu, menurut ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP juga dijelaskan mengenai jangka  waktu  atau  masa  kerja  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam  melaksanakan pengawasan  dan  pengamatan  tersebut. Jangka  waktu  dalam  pelaksanaan  pengawasan  dan pengamatan  oleh  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  tersebut  berlaku  paling  lama  dalam waktu  2  (dua)  tahun.  Adapun  isi  dari  ketentuan  Pasal  277  ayat  (2)  KUHAP  menentukan bahwa :
Hakim  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  yang  disebutHakim  Pengawas  dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.
Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  pada  dasarnya  mempunyai  2  (dua)  tugas pokokdalam  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yaitu  pengawasan  dan  pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh  Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:
“Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  mengadakan  pengawasan  guna  memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.” Artinya, bahwa hakim yang mempunyaitugas khusus tersebut, lakukan pengawasan untuk menjamin bahwa putusan mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan itu
2 Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana , Erlangga, Jakarta,1989, hal. 8
benar-benar  telah  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  sesuai  asas  perikemanusiaan  dan perikeadilan  dan  hal  ini  untuk  mencegah  timbulnya  anggapan  dari  masyarakat  bahwa putusan pengadilan itu hanya dijadikan sebagai simbol saja. 3
Adapun  ketentuan  mengenai  pengamatan,  olehHakim  Pengawas  dan  Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa:
Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  mengadakan  pengamatan  untuk  bahan  penelitian  demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan  Lembaga  Pemasyarakatan  serta  pengaruh  timbal  balik  terhadap  narapidana selama menjalani pidananya.
Artinya  bahwa,  di  dalam  pengamatan  Hakim  Pengawasdan  Pengamat  melakukan pengamatan  terhadap  narapidana  selama  mereka  menjalani  masa  pidananya  terutama mengenai  perilaku  mereka  masing-masing  maupun  perlakuan  para  petugas  dari  Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri.
Dengan  demikian,  Hakim  selain  akan  dapat  mengetahui  sampai  dimana  putusan pengadilan  tampak  hasil  baik  buruknya  pada  diri  narapidana  yang  bersangkutan,  juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi pemidanaan.
Dengan  adanya  penjelasan  tersebut  diatas  dapat  diartikan  bahwa  peranan  Hakim Pengawasdan  Pengamat  di  dalam  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap  pelaksanaan putusan pengadilan berkaitan erat dengan Lembaga Pemasyarakatan,sehingga kerjasama di antara  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  mengenai hubungan kerja tersebut diatur di dalam KUHAP yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP.
Semua penjelasan tersebut di atas merupakan ketentuan mengenai tugas dari Hakim Pengawas  dan  Pengamat  dalam  mengadakan  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan kepada narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, khususnya didalam Lembaga Pemasyarakatan.
Namun,  menurut  ketentuan  KUHAP,  bahwa  pengawasan  dan  pengamatan  hakim tidak hanya terbatas di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga di luar Lembaga Pemasyarakatan.Hal  ini  tercantum  di  dalam  Pasal  280  ayat  (3)  KUHAP  yang menentukanbahwa  Pengamatan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
3 Suryono  Sutarto, Sari  Hukum  Acara  Pidana ,  Yayasan  Cendikia  Purna  Dharma, Semarang,1990, hal. 10.
Ini  berartibahwa,  peranan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  tidak  hanya  terbatas mengawasi  dan  mengamati  narapidana  selama  menjalani  masa  pidananya  di  Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi di sini juga mengawasi dan mengamati narapidana setelah dia keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  telah  selesai  masa  pidananya  dan  kembali  ke dalam masyarakat. 4
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  tempat  bagi  narapidana  wajib  membina narapidananya,  agar  sesudah  menyelesaikan  masa  hukumannya  dapat  diterimadalam masyarakat,  sehingga  dalam  hal  ini  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dengan kewenangannya  memeriksa  tentang  pelaksanaan  putusan  pengadilan  sudah  dijalankan dengan benar atau tidak dan juga dengan pembinaan terhadap narapidananya. Berdasarkan observasiawal  penulis,  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi,  peran  Hakim Pengawas  dan  Pengamat  dalam  ikut  serta  membina  narapidana  belum  berjalan  dengan lancar, bahkan boleh dikata kurang tampak aktivitasnya.
Dengan ikut campurnya Hakim dalam pengawasan dan pengamatan tersebut, maka selain  hakim  akan  mengetahui  sampai  dimana  putusan  pengadilan  itu  tampak  hasil  baik buruknya padadiri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi bahan penelitian demi ketepatan dalam pemidanaan.
Adanya  model  pembinaan  bagi  narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana  dalam  menyongsong  kehidupan  setelah  selesai  menjalani  masa  hukuman (bebas).Seperti  halnya  yang  terjadi  jauh  sebelumnya,  peristilahan  penjara  pun  telah mengalami  perubahan  menjadi  pemasyarakatan.Tentang  lahirnya  istilah  Lembaga Pemasyarakatan  dipilih  sesuai  dengan  visi  dan  misi  lembaga  itu  untuk  menyiapkan narapidana  kembali  ke  masyarakat.Pemasyarakatan  dinyatakan  sebagai  suatu  sistem pembinaan  terhadap  para  pelanggar  hukum  dan  sebagai  suatu  pengejawantakan  keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.
Hukuman terlalu berat atau terlalu ringan dari yang sewajarnya atas suatu kejahatan adalah  merupakan  putusan  yang  tidak  adil.Ini  menggambarkan  tidak  berhasilnya pengadilan  memberikan  pidana  yang  dapat  memperbaiki  pelaku  kejahatan,  sehingga menggoyahkan  kepercayaan  masyarakat  kepada  hukum.Selanjutnya  hal  ini  dapat
4 Yahya  Harahap, Pembahasan  permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Garuda  Metropolitan Press, Jakarta, 1998, hal. 32
mendorong  parapelaku  kejahatan  lebih  berani  melakukan  perbuatannya.  Sebagian  dari mereka  mungkin  merasa  dirinya  kebal  hukum,  demikian  pula  ketidak  terpaduan  antara pengadilan  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  menambah  ketidak  percayaan  pada hukum  sebab  bekas  narapidana  gagal  berintegrasi  kembali  dengan  masyarakat  atau  lebih parah  lagi  mempunyai  “rasa  dendam”  pada  masyarakat,  karena  diperlakukan  sewenang- wenang dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Keadaan  ini,  dapat  memberi  peluang  timbulnya  residivis.Proses  Sistem  Peradilan Pidana (SPP) dengan masing-masing sub sistemnya diharapkan menjadi tumpuan harapan penegakan  hukum  dalam  Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  hukum,  dalam melaksanakan  pembangunannya  untuk  mencapai  masyarakat  adil  dan  makmur.  Dan  apa yang  menjadi  tujuan  SPP  sulit  dicapai.  Melindungi,  mengamankan  dan  menenteramkan masyarakat  sebagai  bagian  lain  dari  misi  Sistem  Peradilan  Pidana  belum  banyak  pula dirasakan  masyarakat.Demikian  juga  pelaku-pelaku  kriminal  yang  telah  melalui  dan menjalani peradilan pidana.
Hal tersebut menunjukkan bahwa belum berjalannya proses pembinaan narapidana dengan  baik  padahal  sub  sistem  Lembaga  Pemasyarakatan  pada  hakekatnya  mempunyai fungsi  dan  kedudukan  yang  sangat  strategis  untuk  membina  narapidana  kembali  baik  ke masyarakat  itu  sekaligus  memberikan  gambaran  tentang  keberhasilan  kinerjanya  Sistem Peradilan Pidana dalam penegakan hukum secara keseluruhan.
Romli  Atmasasmita  mengemukakan  bahwa  “kritik  pedas  sering  dilontarkan  pada Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  terjadinya  pelarian narapidana atau tahanan, narapidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan”. 5
Padahal  pelanggar  hukum  itu  adalah  berasal  dari  masyarakat  dan  akankembali  ke masyarakat  baik  sebagai  warga  yang  taat  kepada  hukum maupun  mereka  yang  kemudian mengulangi  kembali  kejahatan  baik  sebagai  residivis  maupun  non  residivis.  Tujuan  ini hanya  dapat  tercapai  dengan  baik  apabila  kedua  lembaga  yaitu  sub  sistem  pengadilan dihubungkan dekat dengan sub sistem Lembaga Pemasyaraktan oleh Hakim pengawas dan pengamat  yang  di  tunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  mengawasi  pelaksanaan hukuman dan hak-hak narapidana sebagaimana mestinya.
Efektifitas  keterpaduan  kedua  sub  sistem  tersebut  diatas  dapat  lebih  ditingkatkan dengan  berjalannya  peranan  Hakim  pengawas  dan  pengamat  (Hakim  Pengawas  dan
5 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan,  Perspektif Eksistensi ,  PT.  PradnyaParamita,  Jakarta, 1996,hal. 7
Pengamat)  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  sebagai  penghubung  yang  mendekatkan kedua  lembaga  tersebut,  Khususnya  dalam  hal  pidana  perampasan  kemerdekaan  (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji.
Ketentuan  mengenai  Hakim  Pengawas  dan   Pengamat   dalam  KUHAP  diatur cukup ideal,  tetapi dalam praktik,  ketentuan  KUHAP tersebut  tidak  berjalan. Adapun beberapa    hal   yang   diidentifikasikan  sebagai  faktor penyebab adalah
1.  Hakim   yang   ada   di   tiap-tiap   pengadilan   sering   kali   sudah  disibukkan dengan   tugas-tugas   rutin   peradilan,  sehingga  tugas  sebagai  Hakim Pengawas dan Pengamat terabaikan,
2.  Kurangnya   personil   Hakim   yang   ada   pada   pengadilan,  sehingga  tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dapat dijalankan,
3.  Kurangnya    koordinasi    dan    kooperasi   antar   berbagai   aparat   penegak hukum,.   Dalam   hal   ini   tiap-tiap   institusi   penegak   hukum   sering   kali masih     mementingkan     terlaksananya     tugas     masing-masing      tanpa memikirkan    kebutuhan    institusi   penegak   hukum   yang   lain   berkaitan dengan proses peradilan pidana. 6
Bagi   Hakim  Pengawas  dan  Pengamat,   dalam    melaksanakan tugasnya  selain KUHAP   dan   Pedoman   PelaksanaanKUHAP   sebagai   dasar  hukumnya,  dilengkapi  pula dengan :
1.  Surat   Edaran   Mahkamah   Agung   Republik   Indonesia  (SEMA)Nomor 3Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
2.  Surat   Edaran   Mahkamah   Agung   Republik   Indonesia  (SEMA)  Nomor  7 Tahun   1985   Tentang   Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas  Hakim  Pengawas  Dan Pengamat.
Hakim   Pengawas   dan   Pengamat   mempunyai  tugas  khusus   selama  2  (dua) tahun    untuk    membantu    Ketua     Pengadilan    Negeri    dantugas   itu  dilakukan dengan     tujuan    untuk    memperoleh    kepastian  bahwa    putusan    pengadilan   telah dilaksanakan    sebagaimana   mestinya   dan    juga   digunakan   untuk    bahan    penelitian demi    ketetapan    yang   bermanfaat   bagi    pengaruh  pemidanaan   dan   timbal    balik dengan  melihat tingkah  laku  narapidana.
6 Al   Wisnubroto   dan   G   Widiartana, Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana ,  Citra    Aditya, Bandung, 2005, hal. 109
Dalam  menjalankan dan  pengamatan   putusan   pengadilan,   Hakim    Pengawas dan    Pengamat    lebih     bersifatadministratif  dan    pasif,    yaitu    menunggu    laporan dari   Jaksa berkaitan   dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
Tugas  pengawasan  dan  pengamatan  dilaksanakan  oleh  Hakim  Pengawas  dan Pengamat setelah Ketua Majelis menjatuhkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Objek   dari    pengawasan    dan    pengamatan     yang    dilakukan oleh  HakimPengawas dan Pengamat adalah pelaksana putusan dan  narapidana.
Ketentuan   ini  disebutkan   dalam   Pasal   54   ayat   (1)  Undang-Undang  Nomor48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.Dalam    SEMA  Nomor   7   Tahun   1985 Tentang   PetunjukPelaksanaan   Tugas Hakim  Pengawas     Dan    Pengamat, menyebutkan bahwa Hakim Pengawas  dan Pengamat   (Pengawas dan Pengamat)    harus datang   ke Lembaga Permasyarakatan   untuk  mengadakan checking  on  the spot paling sedikit  3  (tiga)  bulan  sekali  untuk  memeriksa   kebenaran   berita    acara    pelaksanaan putusan  pengadilan.  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  ini   sangat   dibutuhkan  dan penentuannya  dilakukan oleh  Ketua Pengadilan Negeri,   minimal 1 (satu) orang  Hakim Pengawas  dan  Pengamat  di  sebuah  Pengadilan Negeri,  selebihnya    tergantung    pada volume   dari    putusan   pengadilan   yang   sudah  mempunyai   kekuatan   hukum   tetap. Hakim   Pengawas   dan  Pengamat   berada   di   Pengadilan   Negeri   dengan   masa  jabatan maksimal selama 2   (dua)   tahun,  yang   diangkat   dan   diganti   oleh  Ketua Pengadilan Negeri  yang  mempunyai wewenang untuk mengangkat dan menggantikan dengan Hakim lain.
Meskipun pengaturan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sudah  diatur   dalam peraturan   perundang-undangan   yang   telah     ada,  akan  tetapi  pelaksanaannya  masih mengalami  beberapa  hambatan  karena   ada  beberapa faktor     yang    mempengaruhinya. Menurut     Soerjono     Soekanto,masalah    pokok      dari      penegakan     hukum sebenarnya     terletak     pada  faktor    yang    mempengaruhinya.    Faktor-faktor  tersebut antara lain :
1.  Faktor hukumnya sendiri
Dalam  hal  ini  di  batasi  pada  undang-undang  saja.Undang-undang  di  sini adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu peraturan yang tertulis.
2.  Faktor penegakkan hukumnya
Ruang   lingkup   dari   istilah   penegakkanhukum adalah luas sekali,  oleh karena  itu mencakup   mereka   yang   secara   langsung   atau  tidak langsung
berkecimpung    di  bidang penegakkan  hukum.  Mereka  adalah    yang bertugas    di  Kepolisian,  Kejaksaan,  Kepengawasan, Kehakiman   dan Lembaga Pemasyarakatan.
3.  Faktor sarana dan fasilitas
Penegakkan   hukum   tidak   mungkin  berlangsung  dengan lancar   tanpa adanya   sarana   dan   fasilitas  tertentu.   Sarana   dan  fasilitas tersebut  antara lain  mencakup  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berpendidikan  dan terampil,  organisasi   yang   baik,   peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang cukup,  dan  sebagainya.  Kalau   hal   ini   tidakterpenuhi,   mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuan.
4. Faktor masyarakat
Penegakkan  hukum  berasal  dari  masyarakat   dan  tujuan  untukmencapai kedamaian   dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  masyarakatdapat mempengaruhi penegakkan hukum.
5.  Faktor kebudayaan
Kebudayaan    hukum    pada   dasarnya   mencakup   nilai-nilai    yang mendasari hukum  yang  berlaku,  nila-nilai yang mana merupakankonsepsi- konsepsi    abstrak   mengenai    apa    yang    dianggapbaik (sehingga  diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga di hindari). 7
Kehadiran    Hakim   Pengawas   dan  Pengamat  dalam  ikut  mengawasi  pelaksanaan putusan  pengadilan  serta  pelaksanaan  pidana  penjara,  diharapkan  dapat  menjadi  suatu bentuk  kepedulian  dalam  rangka  ikut  memikirkan  nasib  para   narapidana.   Di  samping sebagai pengontrol dilaksanakannya putusan pengadilan, keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat diharapkan  pulaikut menunjang keberhasilan pembinaan narapidana itu sendiri.

## B. Perumusan Masalah
Adapun  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  memfokuskanpermasalahan  di atas adalah:
1. Bagaimana  implementasi  tugas  Hakim  pengawas  dan  pengamat  terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi?;
7 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum ,  Rajawali, Jakarta, 1983,  hal. 4
2. Apa  saja  yang  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  tugas  Hakim  pengawas  dan pengamat tersebut dan bagaimana solusinya?;
3. Bagaimanakah pengaturan sebaiknya dimasa yang akan datang?.

## C.  Metode Penelitian

## 1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif , dimana penulis lebih mengutamakan kepada tujuan untuk  menggambarkan  fenomena  yang  berhubungan  dengan  objek  yang  sedang diteliti,  sehingga  yang  dikaji  adalah  implementasi  tugas  Hakim  pengawas  dan pengamat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.

## 2. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  “Yuridis  Sosiologis”, yaitu melalui pengkajian peraturan perundang-undangan tentang implementasi tugas Hakim  pengawas  dan  pengamat  terhadap  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIA Jambi dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Data-data  primer  yang  diperoleh  pada  penelitian  lapangan  dikumpulkan, kemudian  diolah  dan  diklasifikasikan  kedalam  bagian-bagian  tertentu,  untuk  seterusnya dianalisis.Analisis data dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu  dengan menelaah implementasi tugas  Hakim  pengawas  dan  pengamat  terhadap  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Klas IIA Jambi kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan

## D.   Implementasi  Tugas  Hakim  Pengawas  Dan  Pengamat  Terhadap  Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Jambi
1. Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Narapidana. Komponen  sistem  peradilan  pidana,  baik  dalam  pengetahuan  mengenai kebijakan pidana ( criminal policy ) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.
Sejalan  dengan  pokok  permasalahandalampenelitianini,  maka  analisis  atau pembahasan  akan  lebih  ditekankan  pada  implementasi  bekerjanya  lembaga  penegak hukum,  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  yang  terdiridari  subsistem Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,dan  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  alat penegak  hukum  dalam  suatu  jaringan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang lainnya.  Salah  satu  subsistem  yang  mempunyai  kedudukan  sentral adalah  pengadilan
yang  bertugas  mengadakan  pemeriksaan  perkara  pidana  dan  juga  mengadakan pengawasan dan pengamatan.
Pengadilan Negeri Sengeti adalah salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum di Kabupaten Muaro Jambi.Pengadilan dengan tipe/kelas B yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Undang-Undang  Nomor    48  Tahun  2009  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman didalam Pasal 1 mengatur :
Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasiladan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Artinya  bahwa  hakim  didalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dengan menyidangkan dan memutuskan perkara tidakdapat dipengaruhi orang lain atau pihak manapun. Selanjutnya didalam Pasal 18 bahwa:
Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh : 1.Pengadilan Negeri
2.Pengadilan Tinggi
3.Mahkamah Agung
Adapun  tugas  pokok  hakim  pada  peradilan  umum  tersebut  diatas,  adalah memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara pidana maupun perkara perdata. Atas  dasar  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  yang  menyusun  surat  dakwaannya  berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik (BAP).
Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan berdasarkan Berita  Acara  Pemeriksaan  dari  penyidik,  setelah  penuntut  umum  melakukan  penuntutan yaitu  melimpahkan  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  dengan  permintaan  segera  mengadili perkara  tersebut  pada  suatu  waktu  yang  ditentukan  oleh  hakim.  Maka  ketua  pengadilan yang  telah  menerima  pelimpahan  perkara,  mempelajari  apakah  perkara  tersebut  termasuk wewenang  pengadilan  yang  diketuai  olehnya  berdasarkan  tempatdimana  tindak  pidana dilakukan ( locus delicti commisi ).
Majelis  yang  mengadili  suatu  perkara  setelah  melakukan  seluruh  tahapan  acara persidangan akhirnya memutuskan perkara tersebut dengan mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :
Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana.
Pengadilan  Negeri  Sengeti  adalah  institusi  atau  lembaga  tempat  Hakim  Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sengeti melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Tugas pokok  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sengeti  sebagaimana  tugas  pokok  Hakim  Pengadilan Negeri  pada  umumnya  dalam  perkara  pidana  yang  telah  disebutkan  diatas  tadi  adalah menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  perkara  yang  berdasarkan  asas bebas, jujur, dan tidak memihak serta berintikan kepastian hukum dan keadilan  di daerah Kabupaten  Muaro  Jambi.  Pengawasan  dan  pengamatan  memang  bukan  tugas  pokok  para Hakim,  melainkan  hanya  merupakan tugas  khusus.  Di  dalam  Pasal  277  ayat  (1)  KUHAP dinyatakan :
Pada  setiap  pengadilan  harus  ada  hakim  yang  diberi  tugas  khusus  untuk membantu  ketua  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
Organisasi  Pengadilan  Negeri  Sengeti  dipimpin  oleh  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, dan wakil Panitera.
Panitera  adalah  menangani  administrasi  perkara-perkara  atau  disebut  masalah teknis yang terdiri dari:
1.Panitera muda perdata ;
2.Panitera muda pidana ;
3.Panitera muda hukum.
Sekretaris  adalah  menangani  administrasi  pengadilan  non  teknis  yang  terdiri dari :
1.Kaur kepegawaian ;
2.Kaur keuangan ;
3.Kaur umum.
Disamping  panitera/sekretaris  tersebutdiatas,  terdapat  majelis  hakim  yang mempunyai  tugas  pokok  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  suatu  perkara  yang diserahkan kepadanya.Hakim di Pengadilan Negeri
Selain melaksanakan tugas pokok, beberapa diantara Hakim masih diberikan tugas tambahan oleh ketua pengadilan untuk membantu ketua pengadilan dalam bidang :
1.Pengawas bidang Pidana
2.Pengawas bidang Perdata
3.Pengawas bidang Hukum
4.Pengawas bidang Umum
5.Pengawas bidang Personalia/Kepegawaian
6.Pengawas bidang Notaris/Pengacara
7.Pembimbing Mahasiswa
8.Pengawas dan Pengamat pelaksanaan putusan pidana.
Pada  umumnya,  tugas  pengawasan  tersebut  di  atas  adalah  mengurusi  masalah ketertiban, keteraturan, dan kesempurnaan administrasi atas jalannya pekerjaan di masing- masing  bidang.Misalnya  :  pengawas  bidang  pidana  adalah  untuk  mengawasi  masalah ketertiban,  keteraturan,  dan  kesempurnaan  administrasinya  apakah  sudah  dimasukkan  di buku  register  atau  pendaftaran,  apakah  sudah  didistribusikan  pada  hakim,apakah  sudah disidangkan, diputus, dan sebagainya.
Demikian juga bidang-bidang lainnya,akhirnya pada suatu ketika Ketua Pengadilan Negeri meminta laporan pekerjaan masing-masing pengawas.Dasar dari pelaksanaan tugas itu  adalah  diterbitkannya  SK  (Surat  Keputusan)  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri.Khusus halnya  dengan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  yang  mengawasi  dan  mengamati pelaksanaan  hukuman  selama  narapidana  menjalani  hukumannya  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan,  jadi  bukan  sekedar  pengawasan  administratif.Untuk  wilayah  Kabupaten Muaro Jambi sampai saat ini belum ada terdapat Lembaga Pemasyarakatan oleh karenanya sampai saat ini tahanan dan narapidana ditempatkan pada  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.
Apabila  dihubungkan  dengan  penelitian  ini,  maka  yang  dimaksud  dengan implementasi  tugas  Hakim  Pengawas  danPengamat  dalam  melakukan  pengawasan  dan pengamatan terhadap narapidana. Menurut Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Sengeti:
Implementasi tugas Hakim Pengawas danPengamat dalam melakukan pengawasan dan  pengamatan  terhadap  narapidanaadalah  seperangkat  kegiatan  yang  secara  nyata  telah
dilakukan  oleh  hakim  yang  ditunjuk  Ketua  Pengadilan  sebagai  Hakim  Pengawas  dan Pengamat  untuk  melakukan  pengamatan  terhadap  narapidana  selama  mereka  menjalani masa pidanaya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  terhadap  diri  narapidana  itu  sendiri.  Dengan  demikian hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya  pada  diri  narapidana  yang  bersangkutan,  juga  penting  bagi  penelitian  yang bermanfat bagi pemidanaan. 8
Alur  proses  pelaksanaan  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  adalah  sebagai berikut:
Setelah  pengadilan  menjatuhkan  hukuman  perampasan  kemerdekaan  kepada terpidana  adalah  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  Jaksa  mengeksekusi  atau melaksanakan keputusan tersebut. Artinya, Jaksalah yang membawa terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan  dan  bersama-sama  dengan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk memasukkan  terpidana  ke  dalam  suatu  kamar  sebagai  tempat  narapidana  tersebut melaksanakan  hukuman,  kemudian  dibuatlah  barita  acara  pelaksanaan  hukuman  yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan terpidana.
Setiap  ada  terpidana  yang  akan  menjalani  masa  hukuman  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan,  oleh  pihak  Lembaga  Pemasyarakatanmeminta  surat  turunan  putusan Hakim,  Berita  Acara  Pemeriksaan  Eksekusi,  Berita  Acara  Penahanan  dari  Kepolisian, Berkas Penahanan dari Jaksa, kepada pihak Pengadilan Negeri. Jika berkas-berkas tersebut tidak  dilengkapi,  maka  terpidana  tersebut  masih  dianggap  berstatus  sebagai  tahanan, sehingga  tidak  bisa  dilakukan  eksekusi  dan  tidak  dapat  diusulkan  remisi  terhadap narapidana tersebut.
Setiap  kali  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  meminta  berkas-berkas  kepada  pihak pengadilan Negeri Sengeti, pihak Lembaga Pemasyarakatan jarang sekali menerima secara konkrit  tembusan  putusan  tersebut  walaupun  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan  telah berkali-kali  menyurati  pihak  pengadilan  Negeri  Sengeti.  Hal  ini  baru  mendapatkan tanggapan  pihak  pengadilan  Negeri  Sengeti  setelah  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan melakukan  pemberitahuan  kepada  Mahkamah  Agung  dalam  jangkawaktu  yang  sangat lama.
8 Ultry  Meilizayeni,  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  Pengadilan  Negeri  Sengeti,  wawancara tanggal 26 September 2014
Tanggung  jawab  para  Hakim  tidak  hanya  berhenti  setelah  menjatuhi  pidana  atau memvonis  seseorang,  melainkan  tanggung  jawab  tersebut  tetap  harus  mengalir  sampai terpidana menjalani masa hukuman hingga terpidana tersebut bebas, yang diperantarai oleh salah satu Hakim yang ada, yakni Hakim Pengawas dan Pengamat.
Alasannya,  karena  kerap  kali  terjadi  para  Hakim  tersebut  lupa  akan  pidana  atau vonis  yang  telah  dijatuhkan  olehnyaterhadap  terpidana.  Hal  ini  menunjukkan ketidakefektifan proses administrasi serta kinerja para Hakim di Pengadilan Negeri Sengeti tersebut.
Peranan  Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu tempat membina narapidana sangat potensial dan strategis menuntut adanya perhatian dan kepedulian dari semua pihak khususnyaHakim  Pengawas  dan  Pengamat  agar  meningkatkan  kualitas  peranannya  di Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  mengawasi  dan  mengamati  pelaksanaan  putusan  pidana sehingga narapidana menjadi baik sewaktu kembali bebas ke masyarakat.
Kunjungan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  telah diatur  oleh  Undang-Undang  paling  sedikit  3  (tiga)  bulan  sekali.Kunjungan  Hakim Pengawas  dan  Pengamat  tersebut  ( checking  on  the  spot )dilakukan  untuk  memeriksa  agar mengetahui  atas  kebenaran  berita  acara  pelaksananaan  putusan  pengadilan  apakah terpidana telah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya, dan apakah masa  pidanayang  dijatuhkan  telah  dilaksanakan  secara  nyata  oleh  Lembaga Pemasyarakatan.
Mengenai  kunjungan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat,  menurut  narapidana mengatakan  bahwa  di  Lembaga  Pemasyarakatantidak  mengetahui  dengan  pasti  frekuensi kedatangan Hakim Pengawas dan Pengamat di  Lembaga Pemasyarakatan dan berapa kali seharusnya datang di  Lembaga Pemasyarakatan. Hal mana disebabkan karena kedatangan Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  sendiri  yang  masih  kurang  lancar  sesuai  dengan  waktu yang telah diatur oleh Undang-Undang yaitu minimal 3 bulan sekali.
Ketidakjelasan  mengenai  kunjungan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  ini menyebabkan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  tidak  pernah  bersosialisasi  dengan  pihak Lembaga Pemasyarakatan, baik dengan para petugas,pegawai, maupun para narapidana di dalamnya.  Sehingga  tidak  sedikit  narapidana  yang  tidak  mengetahui  mengenai  adanya suatu lembaga yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat.
Petunjuk  pelaksanaan  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  diatur  dalam  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  7  Tahun  1985.  Berikut  ini  penulis  jabarkan
tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  tersebut  dan  dikaitkan  dengan  implementasinya dilapangan perspektif  HakimPengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sengeti :
1.  Pengawasan ditujukan kepada Jaksa dan Petugas  Lembaga Pemasyarakatan dalam hal :
a.  Memeriksa  dan  menandatangani  register  pengawasan  dan  pengamatan  seperti yang  telah  penulis  uraikan  dimuka,  setelah  pengadilan  menjatuhkan  hukuman kepada  terpidana,  adalah  menjadi  tanggung  jawab  Jaksa  untuk  mengeksekusi terpidana  tersebut.Kemudian  dibuat  berita  acara  pemeriksaan  pelaksanaan hukuman yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan terpidana.  Berdasarkan  berita  acara  pelaksanaan  hukuman  tersebut  dibuatlah surat  register  pengawasan  dan  pengamatan  yang  terdapat  dikepaniteraan Pengadilan  Negeri  Sengeti  untuk  ditandatangani  oleh  Panitera  dan  Hakim Pengawas dan Pengamat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dilapangan  ternyata  pemeriksaan,  pengisian, dan  penandatanganan  register  pengawasan  dan  pengamatan  tidak  dilakukan  oleh  Hakim Pengawas  dan  Pengamat,  melainkan  hanya  menandatangani  suatu  surat  berupalaporan yang menyatakan bahwa terpidana telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan eksekusi  yang  dibuat  oleh  bagian  pidana.  Tidak  dilaksanakan  penandatangan  register tersebut  adalah  disebabkan  kesibukan  Hakim  dan  Panitera  dalam  menjalankan  tugas pokoknya  sehari-hari,  yaitu  memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  perkara-perkara yang didistribusikan kepadanya.
Padahal, menurut SEMA Nomor 7 Tahun 1985 huruf (a) ini bahwa salah satu tugas Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  adalah  memeriksa  dan  menandatangani  register pengawasan dan pengamatan yang ada di KepaniteraanPengadilan Negeri Sengeti. Artinya, setiap  ada  tembusan  berita  acara  pelaksanaan  hukuman  yang  dikirimkan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  seharusnyadiperiksa  dan  ditandangani  oleh  Hakim  Pengawas  dan Pengamat.
Pengawasannya  selama  ia  diangkat  menjadi  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat diantaranarapidana  tersebut  tidak  atau  belum  pernah  ada  yang  melarikan  diri  dan  jumlah narapidana yang dikirim oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan data yang ada di Pengadilan Negeri Sengeti dan telah melaksanakan hukuman sebagaimana mestinya.Mengingat  terbatasnya  waktu  dari  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  itu  sendiri
alangkah  baiknya  bila  jumlah  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  di  Pengadilan  Negeri Sengeti yang hanya 1 (satu) orang, ditambah lagi sehingga dapat berbagi tugas.

## b.Mengadakan Checking on the Spot
Saat  memberikan  keterangan,  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  menambahkan bahwa  kunjungan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  ke  Lembaga  pemasyarakatan  sangat perlu  dilakukan.Alasannya  bahwa  Hakim  sebagai  perpanjangan  tangan  Tuhan  yang  telah menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa  harus  mengetahui  perihal  hukuman  yang  telah dijatuhkan  olehnya  tersebut.Apakah  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  sebagaimana mestinya.
Yang  menjadi  kendala  dalam  melakukan  kunjungan  Hakim  Pengawas  dan Pengamat  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi  adalah  kesibukan  hakim melaksanakan  kegiatannya  sehari-hari  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti.Seperti  yang  kita ketahui  bahwa  tugas  pokok  Hakim  adalah  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  suatu perkara  yang  diserahkan  kepadanya.  Sehingga  jauh  sebelum  hakim  Pengawas  dan Pengamatakan  melakukan  kunjungan,  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  harus mengagendakan  rencana  kunjungannya  tersebut  dengan  menetapkan  tidak  ada  perkara yang disidangkan pada hari tersebut.
c.Mengadakan Observasi
Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam  mengadakan  observasi  atas  keadaan, suasana  dan  kegiatan-kegiatan  yang  berlangsung  dalam  lingkungan  tembok-tembok Lembaga Pemasyarakatan. Dengan mengadakan observasi Hakim Pengawas dan Pengamat dapat  mengamati  perilaku  narapidana  sehubungan  dengan  hukumannya,  demikian  juga dengan  bimbingan  kerja  yang  dilakukan  apakah  sudah  membawa  perbaikan  bagi  dirinya dan  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  dapat  menjadi  bekal  atau  modal  dikemudian  hari setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
d. Melakukan Wawancara dengan Para Wali Pembina
Dalam  SEMA  Nomor  7  Tahun  1985  diatur  bahwa  Hakim  Pengawas  dan Pengamat  mengadakan  wawancara  dengan  para  wali  pembina  tentang  pembinaan narapidana  apakah  telah  dilaksanakandengan  baik  sebagaimana  mestinya  dan bagaimana hasilnya.
Menurut  keterangan  yang  diberikan  oleh  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat,  saat melakukan  kunjungan  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  ada  melakukan  wawancara dengan para wali pembina, melainkan hanya sekedar mewawancarai narapidana saja. 9 e.Wawancara dengan Narapidana
Selain  melakukan  wawancara  denganpara  wali  pembina,  SEMA  Nomor  7  Tahun 1985  juga  mengatur  bahwa  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam  kunjungannya  ke Lembaga Pemasyarakatan mengadakan wawancara dengan narapidana untuk mengetahuibagaimana  perlakuan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  pada  mereka  dan apakah  sering  terjadi  perkelahian  antara  narapidana,  apa  yang  menjadi  penyebab  dan hukuman apa yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Setiap  kali  melakukan  kunjungan  hakim  Pengawas  dan  Pengamat  ada  melakukan wawancara  dengan  narapidana  baik  mengenai  pembinaandi  dalam  Lembaga Pemasyarakatan,  perkelahian  antara  narapidana,  bidang-bidang  kerajinan  tangan  dan pelatihan kerja yang ditekuni oleh narapidana dan lain-lain. Wawancara ini dilakukan oleh Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dengan  cara  mewawancarai  secara  acak  salah  satu narapidana  yang  diklasifikasikan  berdasarkan  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan. Misalnya  hakim  Pengawas  dan  Pengamat  mewawancarai  salah  satu  narapidana  dengan klasifikasi  tindak  pidana  pembunuhan,  kemudian  hakim  Pengawas  dan  Pengamat melakukan  wawancara  dengan  narapidana  dengan  klasifikasi  tindak  pidana  narkotika, begitu seterusnya.
2.  Sedangkan  pengamatan  ditujukan  pada  masalah  pengadilan  sendiri  sebagai penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, yaitu :
a.  Mengumpulkan  data  tentang  perilaku  narapidana,  yang  dikategorikan berdasarkan  jenis  tindak  pidananya  (misalnya  pembunuhan,  perkosaan,  dan sebagainya).  Data  mengenai  perilaku  narapidana  ini  dapat  berpedoman  pada faktor-faktor  antaralain  :  Tipe  dari  perilaku  tindak  pidana  (misalnya  untuk pertama  kali  melakukan  tindak  pidana  (non  residivis),  pengulangan  tindak pidana  (residivis),  dan  sebagainya),  keadaan  rumah  tangganya  (baik-baik, bobrok,  dan  sebagainya),  perhatian  keluarganya  terhadap  dirinya  (besar  sekali, kurang  perhatian,  dan  sebagainya),  keadaan  lingkungannya  (tunasusila,  dan sebagainya),  catatan  pekerjaannya  (pengangguran,  dan  sebagainya),  catatan
9 Ultry  Meilizayeni,  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  Pengadilan  Negeri  Sengeti,  wawancara tanggal 26 September 2014
kepribadiannya  (tenang,  egosentris,  dan  sebagainya),  jumlah  teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga, atau lebih, keadaan psykhisnya dan lain-lain.
b.  Mengadakan  evaluasi  mengenai  hubungan  antara  perilaku  narapidana  tersebut dengan  pidana  yang  dijatuhkan,  apakah  lamanya  pidananya  yang  dijatuhkan terhadap  narapidana  dengan  perilaku  tertentu  sudah  tepat  (dalam  arti  cukup) untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  dirinya  sehingga  pada  waktu  dilepaskan nanti,  narapidana  tersebut  sudah  dapat  menjadi  anggota  masyarakat  yang  baik dan taat kepada hukum.
Walaupun  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  telah  berjalan  puluhan  tahun  sebagai pengamat untuk kepentingan ( sentencing policy) akan tetapi berdasarkan hasil penelitian di  lapangan  bahwa  sebagian  besar  narapidana  merasa  hukumannya  tidak  sesuai  dengan perbuatan  yang  telah  dilakukan.  Bahkan  ada  narapidana  yang  mengaku  tidak  pernah melakukan perbuatan apapun tetapi dihukum dengan hukuman yang berat.
Berikut  uraian  mengenai  sistem  hukum  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang diajukan.
Pertama, adalah struktur ( structure )yang pada permasalahan ini dititikberatkan pada hakim  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapatdalam  Pasal  277  sampai  dengan  Pasal  283 KUHAP. Namun disisi lain terkait pula lembaga penerap sanksi yang berperan dalam tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu aparat Lembaga Pemasyarakatan.
Ketentuan  Pasal  278  KUHAP  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti,  bahwa  pencatatan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan selalu dicatat dalam register pengawasan dan pengamatan.
Ketentuan  Pasal  279  KUHAP  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti  dilaksanakan  secara teratur  berdasarkan  ketentuan  undang-undang.  Ketentuan  Pasal  280  ayat  (1)  KUHAP  ini kurang berjalan dengan efektif, menurut Wakil Panitera Pengadilan Sengeti bahwa:
Kendala  yang  dihadapi  antara  lain  kesibukan  hakim  di  Pengadilan  Negeri Sengeti, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tugas mengawasi dan mengamati. Selain kesibukan hakim, tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain anggaran operasional yang tidak ada. 10
Tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya melakukanpengawasan saja namun  juga  malakukan  pengamatan  terhadap  terpidana,  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Hakim Pengawas danPengamat di Pengadilan Negeri Sengeti sama halnya dengan
10 Julianto, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, wawancara tanggal 26 September 2014
pengawasan, pengamatanpun di Pengadilan Negeri Sengeti kurang berjalan dengan efektif, kendala  yang  dijelaskan  oleh  narasumberpun  sama  dengan  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan tugas pengawasan. 11
Ketentuan  Pasal  280  ayat  (4)  KUHAP  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti  kurang berjalan  sesuai  ketentuan  undang-undang.Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  didukungnya sarana dan prasarana yang memadai.
Penerapan Pasal 281 KUHAP  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti  Hakim  Pengawas  dan Pengamat sebelum melakukan checking on the spot ke  Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu  meminta  data  dan  menanyakan  kondisi  serta  situasi  yang  ada  di  Lembaga Pemasyarakatan  Klas  IIA  Jambi,  dan  juga  membawa  suatu  kartu  yang  dinamakan  Kartu Data Perilaku Narapidana,  kartu tersebut berisikan antara lain : nama, jenis tindak pidana yang  dilakukan,  lama  pidana  yang  dijatuhkan,  tipe  pelaku  tindak  pidana,  keadaan  rumah tangga,  perhatian  keluarga,  dan  lain-lain.  Kemudian  penerapan  Pasal  282  KUHAP  di Pengadilan  Negeri  Sengeti  tidak  berjalan  dengan  maksimal,  hal  ini  dikarenakan  Hakim Pengawas dan Pengamat tidak pernah diajak bersama untuk merumuskan cara atau teknis pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi
Penerapan  Pasal  283  KUHAP  di  PengadilanNegeri  Sengeti  berjalan  efektif  dan tidak ditemukan hambatan karena dari hasil kerja dilakukan secara sekaligus. Berdasarkan uraian  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tugas  yang  dijalankan Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  tersebut  pada  hakekatnya  sebagai  akibat  dari  respon terhadap  peraturan-peraturan  yang  mengaturnya  baik  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7  Tahun  1985.Namun  demikian,  berdasar  hasil  penelitian  pula,  tampaknya  Hakim Pengawas  dan  Pengamat  dalam  tugasnya  tidak  terlepas  dari  keseluruhan  kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya.
Berdasarkan penelitian pelaksanaan ketentuan Pasal 280 ayat (3) KUHAP sendiri di Pengadilan Negeri Sengeti kurang berjalan efektif, kendala yang disampaikan pun kurang lebih  sama  dengan  pengawasan  dan  pengamatan.  Hal  yang  membedakan,  kendala  dalam pelaksanaan  Pasal  280ayat  (3)  KUHAP  adalah  setelah  narapidana  selesai  menjalani pidananya  atau  keluar  dari  Lembaga  Pemasyarakatan,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan
11 Ultry  Meilizayeni, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sengeti, wawancara tanggal 26 September 2014
tidak  memberitahukan  atau  tidak  mengirim  surat  ke  pengadilan  negeri,  sehingga  Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mengetahui bahwa narapidana tersebut telah bebas.
Selain  itu  juga  letak  rumah  atau  tempat tinggal  terpidana  tersebut  sulit  dijangkau, misalkan  perkara  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti,  namun  terpidana  tersebut berasal dari luar provinsi sehingga menimbulkan kesulitan  dalam melakukan pengamatan dan  dalam  ketentuan  Pasal  280  ayat  (4)  KUHAP  di  Pengadilan  Negeri  Sengeti  kurang berjalan  sesuai  ketentuan  undang-undang.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  didukungnya sarana dan prasarana yang memadai.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  diatas,maka  keseluruhan  kompleks  kekuatan sosial  disini  dimaksudkan  adanya  pengaruh  yang  meliputi  kurangnya  tenaga  administrasi yang membantu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, sulitnya memantau para narapidana yang  dijatuhi  hukuman  pidana  bersyarat  serta  sulitnya  memantau  para  bekas  narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya.
Disamping  itu  tampaknya  terdapat  pula  kendala  yang  cukup  serius  bagi  tugas Hakim  Pengawas  dan  Pengamatberupawaktu  yang  tersedia  untuk  menjalankan  tugas tersebut,  hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri  mengingat  bahwa  Hakim  sudah  mempunyai  tugas yang  cukup  menyita  waktu  berupa  memimpin  sidang  di  pengadilan.  Kondisi  seperti  ini tampaknya  akan  lebih  memprihatinkan  apabila  tempat  dimana  Hakim  Pengawas  dan Pengamat bertugas merupakan daerah yang cukup tinggi jadwal persidangannya.
Demikian pula halnya dengan  Lembaga  Pemasyarakatan yang dalam menjalankan tugas  pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan  pemasyarakatan  sebagian  besar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  dalam  menjalankan  tugasnya  juga  tidak  terlepas  dari  keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tugas  yang  dilaksanakan  sudah  cukup  baik  dalam artian  sudah  sesuai  dengan  norma-norma  yang  mengaturnya.Keseluruhan  kompleks kekuatan-kekuatan  sosial  yang  berpengaruh  terlihat  adanya  kurang  keterpaduan  atau kurang  koordinasi  antara  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  tugas  Hakim Pengawas dan Pengamat. Hal ini dapat terjadi mengingat Hakim yang bertugas seringkali mengalami perubahan sebagai akibat pemindahan tempat tugas ke daerah lain.
Lebih  lanjut  Kepala  Seksi  Bimbingan  Narapidana  dan  Anak  Didik  mengatakan bahwa disisi lain fasilitas yang tersedia dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan serta
kuantitas dan kualitas petugas cenderung kurang mendukungadanya pembinaan narapidana sebagai realisasi atas tujuan pemidanaan itu sendiri.
Berkaitan  dengan  substansi  hukum.  Di  Indonesia,pembuatan  peraturan  undang- undang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  20  ayat  (1)  dilakukanoleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dengan persetujuan bersama Presiden.
Ketentuan  yang  dibuat  berupa  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  yang  menjadi  landasan  pokok  dari  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  ini merupakan hasil umpan balik dari struktur maupun kultur hukum yang memandang bahwa ketentuan  yang  lama  berupa  Reglemen  Indonesiayang  diperbaharui  atau  di  kenal  dengan nama  “ Het  Herzine  Inlandsch  Reglement ”  Stb.  1941  Nomor  44  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan falsafah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan  mengingat  peraturan  yang  terdapat  dalam  Pasal  277  sampai  dengan  Pasal 283  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  belum  mengatur  secara operasional  tentang  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  maka  Mahkamah  Agung berdasarkan  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  dimana  menentukan bahwa  Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  lagi  bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belumcukup  dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka untuk memfungsionalisasikan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Mahkamah  Agung membuat  peraturan  sebagai  pelengkap  yang  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  7  Tahun  1985  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas  Hakim  Pengawas  dan Pengamat.
Selain  peraturan  tersebut  diatas,  sebagai  pendukung  terhadap  tujuan  pemidanaan juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaandan  PembimbinganWarga  Binaan  Pemasyarakatan,  yang  memuat  antara  lain pengertian,  program  pembinaan  dan  pembimbingan,  pelaksanaan  pembinaan  dan pembimbingan, faktoryangmempengaruhi pembinaan, sarana pembinaan serta pelaksanaan pengawasan.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  disebutkan  bahwa  dalam  hal pelaksanaan  pidana  penjara  diterapkan  suatu  konsep  yang  disebut  sistem  pemasyarakatan
yang  dalam  pertumbuhannya  tidak  terlepas  dari  perkembangan  teori-teori  pemidanaan serta kondisi masyarakat.
Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakimanmenyatakan  bahwa  pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  dilakukan  oleh  Ketua Pengadilan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  sementara  dalam  hal  ini  belum  ada peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  pelaksanaan  tugas Hakim  Pengawas  dan  Pengamat,  karena  Sumber  hukum  pelaksanaan  tugas  Hakim Pengawas dan  Pengamat belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugasnya  hanya  berpedoman  kepada  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  yang hanya  berlaku  untuk  internal  lembaga  Mahkamah  Agung  dan  peradilan  dibawahnya. Sehingga tidak mengikat pihak lain atau hanya berlaku secara internal Mahkamah Agung saja.
Berkaitan dengan kultur hukum. Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum  dan  sistem  hukum,  didalamnya  terdapat  kepercayaan  nilai,  pemikiran,  serta harapannya.  Kultur  hukum  juga  dapat  dikatakan  sebagai  apa  atau  siapa  saja  yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan stuktur hukum itu. Dalam kaitan dengan permasalahanyang  ada  maka  yang  menjadi  kultur  hukum  adalah  terpidana  dengan  jenis pidana perampasan kemerdekaan, baik mereka yang pembebasan bersyarat, pidana penjara, maupun narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.
Berdasarkan  hasil  penelitiandapat  diketahui  bahwa  respon  (narapidana)  cukup positif  atas  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam  rangka  melakukanpengawasan dan  pengamatanterhadap  narapidana  sebagai  realisasi  atas  putusan  yang  telah  dijatuhkan oleh  hakim.  Disamping  itu  para  kultur  hukum  juga  mendukung  adanya  tugas  tersebut dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, mengingat dalam  sistem  pemasyarakatan  dinyatakan  bahwa  menjatuhi  pidana  bukan  merupakan tindakan  balas  dendam,  terhadap  narapidana  tidak  boleh  ada  penyiksaan  baik  berupa ucapan  maupun  tindakan,  cara  perawatan  maupun  penempatan.  Ketentuan  ini  pada hakekatnya untuk menghormati dan menjunjung hak asasi manusia.
Disisi  lain  disebutkan  bahwa  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  diantaranya adalah  sebagai  pengawasan  terhadap  kepastian  tentang  pelaksanaan  putusan  pengadilan. Maksudnya  apakah  Lembaga  Pemasyarakatan  benar-benar  melaksanakan  putusan  hakim seperti yang dikehendaki dalam vonisnya.
Tugas  dan  wewenang  itu  dimaksudkan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  Lembaga Pemasyarakatan  telah  benar-benar  melakukan  pembinaan  kepada  narapidana  secara manusiawi  sesuai  prinsip-prinsip  pemasyarakatan  yaitu  narapidana  memperoleh  hak- haknya antara lain hak remisi, cuti, pembebasan bersyarat, integrasi, dan asimilasi.
2.hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dan solusinya.
Hambatan  yang  dihadapi  oleh  seorang  Hakim  pengawas  dan  pengamat  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. 12
1. Hambatan Internal
Hakim  pengawas  dan  pengamat  lebih  memusatkan  perhatiannya  kepada  perkara yang  diperiksa  pada  persidangan,  mengingat  tugas  pengawasan  dan  pengamatan bukan merupakan tugas pokok seorang hakim, namun hanya tugas tambahan yang diberi oleh ketua pengadilan negeri, maka waktu untuk melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi berkurang atau bahkan tidak ada waktu sama sekali.
2. Hambatan Eksternal
Terdiri dari:
a. Dana Penunjang
Pengawasan  dan  Pengamatan  terbatas  Selama  ini  belum  ada  ketentuan  yang mengatur  tentang  dana  yang  tersedia  untuk  digunakan  Hakim  pengawas  dan pengamat  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehingga  Hakim  tersebut  melakukan pengawasan  dan  pengamatan  atas  saku  Hakim  itu  sendiri,  termasuk  juga pembuatan  laporan.  Masalah  hambatan  ini  sedikit  banyak  bisamempengaruhi pola kerja dalam pelaksanaan tugasnya.
a. Kurangnya  Peraturan  maupun  Ketentuan  tentang  Tugas  Hakim  Pengawas  dan Pengamat.
12 Ultry  Meilizayeni, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Sengeti, wawancara tanggal 26 September 2014
Ruang  lingkup  Hakim  pengawas  dan  pengamat  dalam  tugasnya  adalah mengawasi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan  Negeri  tempat  ia  bertugas  sehari-harinya.  Ruang  lingkup  tugas hakim ini diperluas dengan adanya ketentuan Pasal 280 ayat (3) dan (4) KUHAP yang  berisi  pengawasan  dan  pengamatan  juga  ditujukan  terhadap  narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terpidana bersyarat, namun tugas ini tidak  diikuti  dengan  sejumlah  ketentuan  yang  mengaturnya,  sehingga  Hakim pengawasan  dan  pengamat  dalam  melaksanakan  tugasnya  apabila  masuk kedalam  instasi  lain  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  dianggap mencampuri secara formal wewenang instansi lain.
b. Hambatan birokrasi penegak hukum lainnya.
Hambatan  ini  menyangkut  kondisi  birokrasi  pemerintahan  khususnya  dibidang penegakan  hukum.  Untuk  menjalankan  tugas  sebagai  Hakim  Pengawas  dan Pengamat maka ada pihak lain atau intansi pemerintah juga harus terlibat demi pelaksanaan  tugas  tersebut.  Terkadang  masing-masing  instansi  memiliki  ego masing-masing yang susah untuk disatukan.
Upaya  untuk  menanggulangi  kendala  yang  dihadapi  oleh  hakim  pengawas  dan pengamat menurut Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu:
1. Upaya Internal
a. Menaikkan anggaran untuk pelaksanaan tugas hakim Pengawas dan Pengamat. Kurang efektifnya Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat salah satu faktor  yang  paling  berpengaruh  adalah  minimnya  anggaran  yang  disediakan untuk pelaksanaan tugas dari hakim pengawas dan pengamat karena banyaknya anggaran  yang  diprioritaskan  bukan  untuk  kepentingan  pelaksanaan  fungsi Hakim pengawas dan pengamat melainkan untuk kebutuhan lainnya.
a. Mengadakan  koordinasi  antar  Instansi  Negera  yang  terkait  dengan  pembinaan narapidana.
Mengatasi  hambatan  birokrasi  penegak  hukum  lainnya  bagi  hakim  Pengawas dan  Pengamat  yaitu  dengan  cara  mengadakan  koordinasi  antar  Instansi  Negara yang  terkait  dengan  persoalan  pembinaan  narapidana.  Hal  ini  penting  agar pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan dengan baik.

## 2. Upaya Eksternal
Upaya ini ditujukan kepada Badan Legislasi atau Badan Pembuat Undang-Undang yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).Hal  ini  dimaksudkan  agar  hakim  pengawas  dan pengamat  dibuatkan  payung  hukum  ataupun  undang-undang  yang  lebih  jelas  yaitu  yang berupa undang-undang yang mengatur lebih spesifik lagi dan lebih memberikan wewenang lebih untuk saling mengawasi antar instansi negara perihal pembinaan narapidana.
3. Pengaturan  Sebaiknya  Dimasa  Yang  Akan  Datangtentang  Peranan  Hakim  Pengawas Dan Pengamat
Konsepsi  pembaharuan  hukum  pidana  terkait  peranan  Hakim  Pengawas  dan Pengamat  terhadap  narapidana,  dapat  direkonstruksi  dari  kesimpulan  sebelumnya  bahwa ketidak-berhasilan pencapaian hakekat penegakan hukum melalui penjatuhan pidana antara lain  disebabkan  oleh  adanya  kelemahan  dalam  perumusan  ketentuan  KUHAP  tentang peranan Hakim Pengawas dan Pengamat.
Oleh  karena  itu,  agar  tujuan  penegakan  hukum  melalui  penjatuhan  pidana  dapat dicapai,  maka  ketentuan    Pasal  277  dan  Pasal  280  KUHAP  harus  direvisi,  sedemikian sehingga  4  (empat)  kelemahan    perumusan  dalam  kedua  pasal  tersebut  dapat  diatasi. Selaras  dengan  hal  itu,  maka  konsepsi  yang  diajukan  juga  mencakup  4  (empat) asepek. Pertama berkaitan dengan   adanya pertentangan norma antara ketentuan Pasal 277 dan  Pasal  280  KUHAP,  maka  perumusan  Pasal  277  ayat  (1)  KUHAP  harus  dirubah sedemikian  rupa  sehingga  peranan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  mencakup  terpidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan terpidana yang menjalani pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan.
Oleh karena itu, perumusan Pasal 277 ayat (1) KUHAP dirubah  dari semula:
Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
Menjadi:
Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang  menjatuhkan pidana  baik  berupa  pidana  perampasan  kemerdekaan, maupun pidana bersyarat.
Selanjutnya,  menyangkut  kelemahan  kedua  yakni  bahwa  pengaturan  tentang peranan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap terpidana bersyarat tidak diatur di dalam pasal  tersendiri,  melainkan  “hanya”  sebagai  tambahan  atau  pelengkap  dari  Pasal  280 KUHAP, maka di dalam KUHAP mendatang pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  terhadap  terpidana  bersyarat  harus  diatur  dalam pasal tersendiri, yang menggariskan secara jelas dan tegas tentang tugas  dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat khusus untuk terpidana bersyarat.
Perihal  kelemahan  yang  ketiga,    yakni  adanya  norma  yang  tidak  jelas  dan  tegas tentang  pengawasan  terhadap  terpidana  bersyarat,  konsepsi  norma  yang  diajukan  adalah menyebutkan  dengan  jelas  dan  tegas  tentang  cara  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat melakukan  tugas  dan  fungsinya  mengawasi  narapidana,  dan  pihak-pihak  lain  yang dilimpahkan wewenang untuk mengawasi dan mengamati secara langsung narapidana.
Karena  yang  bersentuhan  langsung  dengan  narapidana  adalah  masyarakat,  maka fungsi  pengawasan  dan  pengamatan  perubahan  perilaku  narapidana,  pertama  sekali  harus dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  terendah  yakni  Kepala  Desa  atau  Kepala  Kelurahan, melalui  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  dimana  narapidana  berdomisili.    Hasil  pengamatan langsung tersebut, kemudian secara berkala diteliti, diverifikasi dan dibuatkan rekomendasi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)  Kementerian Hukum dan HAM.  Hasil rekomendasi tersebutlah  yang  dijadikan  oleh  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  untuk  menetapkan pengurangan  atau  penghentian  masa  percobaan  atau  mengahiri    masa  percobaan  bagi terpidana  yang  berkelakuan  baik,  atau  menetapkan  pelaksanaan  pidana  perampasan kemerdekaan, bagi narapidana yang nyata-nyata melanggar persyaratan pemidanaan.
Kemudian daripada itu, terkait dengan kelemahan yang terakhir, yakni tidak adanya pengaturan  di  dalam  KUHAP  yang  mengatur  mengenai akibat  hukum,  apabila  kewajiban Pengadilan  untuk  membentuk  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dan  kewajiban  untuk melakukan pengawasan dan pengamatan, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. maka harus  dirumuskan  secara  tegas  bahwa  pengadilan  yang  tidak  memiliki  Hakim  Pengawas dan  Pengamat,  dan/atau  memiliki  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  namun  tidak melaksanakan  fungsinya  sesuai  amanat  KUHAP,  dikenakan  sanksi  adminitratif,  dimana sanksi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  konsepsi  yang  diajukan  di  atas,  disimpulkan  bahwa  konsepsi pembaharuan  hukum  pidana  tentang  peranan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat    yang sebaiknya  diterapkan  adalah  norma  hukum  acara  pidana  yang  mengatur  secara  jelas  dan
tegas  tentang  peranan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  terhadap  perubahan  perilaku narapidana,  sedemikian  sehingga  setiap  terjadinya  penjatuhan  pidana,  dapat  dipastikan bahwa  narapidana  tidak  akan  melakukan  pengulangan  tindak  pidana,  melalui  mekanisme pengawasan yang ketat dan pengamatan yang cermat oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, yang  sebagian  fungsinya  dilimpahkan  kepada  Ketua  RT/Desa/Kelurahan  domisili narapidana dan Balai Pemasyarakatan, yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap narapidana.

## E.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab  terdahulu, maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi tugas Hakim Pengawas danPengamat dalam melakukan pengawasan dan  pengamatan  terhadap  narapidana  adalah  seperangkat  kegiatan  yang  secara nyata  telah  dilakukan  oleh  hakim  yang  ditunjuk  Ketua  Pengadilan  sebagai  Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka  menjalani  masa  pidanaya  terutama  mengenai  perilaku  mereka  masing- masing  maupun  perlakuan  para  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  terhadap  diri narapidana  itu  sendiri.  Dengan  demikian  hakim  selain  akan  dapat  mengetahui sampai  dimana  putusan  pengadilan  tampak  hasil  baik  buruknya  pada  diri narapidana  yang  bersangkutan,  juga  penting  bagi  penelitian  yang  bermanfat  bagi pemidanaan.
2. Hambatan  yang  dihadapi  oleh  seorang  Hakim  pengawas  dan  pengamat  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  menurut  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat Pengadilan  Sengeti  mengatakan  terdapat  2  (dua)  hambatan  dalam  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  yaitu  hambatan  internal  dan hambatan eksternal.
3. Pengaturan  sebaiknya  dimasa  depan  tentang  peranan  Hakim  Pengawas  dan Pengamat    yang  sebaiknya  diterapkan  adalah  norma  hukum  acara  pidana  yang mengatur  secara  jelas  dan  tegas  tentang  peranan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat terhadap  perubahan  perilaku  narapidana,  sedemikian  sehingga  setiap  terjadinya penjatuhan  pidana,  dapat  dipastikan  bahwa  terpidana  tidak  akan  melakukan resedivisme,  melalui  mekanisme  pengawasan      dan  pengamatan    oleh  Hakim
129
Pengawas  dan  Pengamat,  yang  sebagian  fungsinya  dilimpahkan  kepada  Ketua RT/Desa/Kelurahan domisili narapidana dan Balai Pemasyarakatan.

## F. Rekomendasi
1.  Agar  KUHAP  mampu  menjadi  sarana  hukum  yang  efektif  untuk  mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh narapidana, maka  ketentuan  Pasal 277 dan  Pasal  280  KUHAP  harus  direvisi,  sedemikian  sehingga  4  (empat)  kelemahan perumusan  dalam  kedua  pasal  tersebut  dapat  diatasi.  Melarasi  hal  itu,  maka konsepsi yang diajukan juga mencakup 4 (empat) aspek. Pertama perumusan Pasal 277  ayat  (1)  KUHAP  harus  dirubah  sedemikian  rupa  sehingga  peranan  Hakim Pengawas  dan  Pengamat  mencakup  terpidana  yang  menjalani  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan, dan terpidana. Kedua, di dalam KUHAP mendatang pengaturan mengenai  kedudukan,  tugas  dan  fungsi  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  terhadap narapidana  harus diatur dalam pasal tersendiri, yang menggariskan secara jelas dan tegas  tentang  tugas    dan  fungsi  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  khusus  untuk narapidana. Ketiga, mengatur  cara  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  melakukan tugas dan fungsinya mengawasi narapidana, dan pihak-pihak lain yang dilimpahkan wewenang untuk mengawasi dan mengamati narapidana secara langsung. Keempat, merumuskan secara tegas bahwa pengadilan yang tidak memiliki Hakim Pengawas dan  Pengamat,  dan/atau  memiliki  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  namun  tidak melaksanakan  fungsinya  sesuai  amanat  KUHAP,  dikenakan  sanksi  adminitratif, dimana sanksi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
2.  Agar  konsepsi  mengenai  peranan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  terkait  pidana, dapat diwujudkan menjadi norma yang nyata, demi terjaminnya pencapaian hakekat pemidanaan,  terutama  pemidanaan  bersyarat,    maka  revisi  ketentuan  KUHAP haruslah segera dilakukan.

## G. Daftar Pustaka
Eddy  Djunaedi  Karnasudirdja, Beberapa  Pedoman  pemidanaan  dan  Pengamatan Narapidana , Bina Aksara, Jakarta,1996
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1986 Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana , Erlangga, Jakarta,1989
Suryono  Sutarto, Sari  Hukum  Acara  Pidana ,  Yayasan  Cendikia  Purna  Dharma, Semarang,1990
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan,  Perspektif  Eksistensi ,  PT.  PradnyaParamita, Jakarta, 1996
Al  Wisnubroto  dan  G  Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara Pidana , Citra  Aditya, Bandung, 2005