Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PAJAK DI KELURAHAN RITE KOTA BIMA
Jasman HS 1 , Buana Bima Fikri 2 , Ida Mawaddah 3 1 Dosen Program Studi Pendidikan EKonomi STKIP Bima
2 Dosen Program Studi Pendidikan EKonomi STKIP Bima
3 Dosen Program Studi Pendidikan EKonomi STKIP Bima
jasman.maneko@gmail.com Info Artikel Abstrak Keywords : Faktor penghambat, Target realisasi pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor penghambat  efektivitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  terhadap realisasi  target  pendapatan  sektor  pajak  di  Kelurahan  Rite  Kota  Bima. Instrumen  yang  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  adalah menggunakan  angket  dan  dokumentasi.  Teknik  pengambilan  sampel sistematis  dan  sampel  kuota.  Sampel  sistematis  didasarkan  pada  wilayah (RW/RT)  yang  dipilih  secara  acak.  Sampel  wilayah  (RW)  ditentukan 50%,  demikian  pula  untuk  RT.  Setelah  ditemukan  sampel  wilayah, ditentukan sampel wajib pajak secara kuota yaitu masing-masing 5 orang wajib  pajak  dari  setiap  RT.  Dengan  demikian  seluruh  jumlah  sampel adalah sebanyak 40 orang. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah  pedoman  observasi,  angket  dan  pencatatan  dokumentasi.  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik,  yaitu  dengan  menggunakan  perhitungan  persentase  untuk menggambarkan  faktor-faktor  hambatan  penerimaan  PBB  dan  realisasi dan  target  pendapatan  sektor  pajak,  di  mana  persentase  dikategorikan dengan skala; 75%-100% (kategori tinggi), 50%-75% (kategori sedang), < 25%  (kategori  rendah).  Hasil  penelitian  mengungkapkan  terdapat beberapa  faktor  hambatan  penerimaan  PBB.  Beberapa  faktor  dimaksud antara  lain:  (1)  faktor  pemerintah/perundang-undangan,  (2)  faktor  objek pajak,  (3)  faktor  wajib  pajak,  dan  (4)  faktor  petugas  pemungut  pajak. Besarnya  ketetapan  dari  pemerintah  mengenai  target  pendapatan  sektor pajak bumi dan bangunan dari tahun 2008 hingga tahun 2010 diharapkan meningkat,  akan  tetapi  dalam  realisasinya  hanya  tahun  2008  dan  tahun 2009  saja  yang  mencapai  target  prosentase  tinggi  sedangkan  pada  tahun 2010  mengalami  penurunan  penajaman  target  prosentase.  Hal  tersebut dipengaruhi  oleh  faktor  luar  yang  datanya  diperoleh  dari  hasil  analisis kantor  PBB  diantaranya  adalah  disebabkan  krisis  ekonomi  masyarakat, kenaikan  BBM  dan  kebutuhan  pokok.  Dilihat  dari  faktor  penghambat, diperoleh  rata-rata  hambatan  sebesar  56,75%  yang  tergolong  sedang, sedangkan  dari  gambaran  realisasi  target  selama  tiga  tahun  terakhir mencapai  82%  yang  tergolong  tinggi.  Dengan  demikian  faktor  hambatan tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  target  pendapatan  sektor  pajak  di Kelurahan Rite.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)

## PENDAHULUAN
Dalam  aktivitas  hidup  manusia  tidak  pernah  lepas  dari  interaksi  antara sesama. Biasanya interaksi tersebut melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama untuk mengatur dan menjamin keharmonisan hidup. Jadi, pada hakekatnya  dalam  kehidupan  manusia  selalu  terikat  pada  aturan-aturan  yang membatasi  ruang  gerak  langkahnya  demi  suatu  kepentingan  bersama.  Dengan kata lain, manusia dalam bersosialisasi di lingkungannya tidak boleh melakukan perbuatan  semaunya  sendiri  atau  menonjolkan  kepentingan  sendiri,  melainkan harus  menjunjung  tinggi  nilai  dan  kepentingan  bersama  agar  harmonisasi  hidup dapat terealisir.
Norma  hukum  yang  mengatur  falsafah  hidup  berbangsa  dan  bernegara  di Indonesia  diatur  dalam  UUD  1945.  Aturannya  dibuat  agar  warga  masyarakat dapat  hidup  sejahtera  senantiasa.  Untuk  mencapai  cita-cita  tersebut  negara membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit  untuk  membiayai  berbagai  keper¬luan dalam  pembangunan  negara  Indonesia.  Bagi  negara  Indonesia  jelaslah  bahwa pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  pembangunan  yang  sangat penting  karena  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan masyarakat  Indonesia  sekarang  ini  adalah  merupakan  pengamalan  Pancasila dengan tujuan utama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan salah  satu  tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  yaitu  untuk  memajukan kesejahteraan  umum.  Sumber  pembiayaan  pembangunan  kita  sekarang  ini  tidak lagi bersumber semata-mata dari penerimaan minyak dan gas bumi serta bantuan luar  negeri  melainkan  sumber  penerimaan  dalam  negeri  terutama  dari  sektor pajak  baik  pajak  langsung  maupun  pajak  tidak  langsung.    Oleh  sebab  itu, pemerintah  terus  mengupayakan  menciptakan  strategi  yang  semakin  mantap dalam  mengelola  sistem  perpajakan  nasional  yang  dituangkan  dalam  bentuk peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dalam  rangka  mening-katkan pendapatan negara dari sektor pajak.
Dalam  Undang-Undang  nomor  28  tahun  2007  pasal  1  disebutkan  bahwa pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Undang-undang  ini  menuntut  agar segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan segala aspek terkaitnya diatur dalam undang-undang sendiri agar dapat menjamin hubungan hukum antar negara dengan warganya yang berkewajiban membayar pajak.
Undang-undang  nomor  12  tahun  1994  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB) merupakan salah satu undang-undang perpajakan yang merupakan produk
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
penyempurnaan,  karena  sistem  perpajakan  khususnya  pajak  kendaraan  dan kekayaan  atas  pemilikan  harta  benda  yang  berlaku  sebelumnya,  sebagian  besar masih  dilaksanakan  berdasarkan  perundang-undangan  pajak  yang  disusun  pada zaman kolonial, dimana sistim ini telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat.
Bumi  dan  bangunan  tidak  dapat  disangkal  lagi  memberikan  keuntungan atau  kedudukan  sosial  ekonomi  yang  lebih  baik  bagi  orang  atau  badan  yang mem¬punyai  suatu  hak  atasnya  atau  memperoleh  manfaat  dari  padanya.  Oleh karena  itu  wajar  apabila  mereka  diwajibkan  memberikan  sebagian  dari  manfaat atau kenik¬matan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.
Langkah-langkah ke arah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya pajak bumi dan bangunan mulai kelihatan dengan ditetapkannya target penerimaan  daerah  untuk  setiap  tahun  anggaran  berjalan  yang  harus  dicapai untuk  setiap  daerah  yang  bersangkutan.  Target  penerimaan  daerah  yang  sudah ditetap-kan  sebelumnya  itu,  dapat  terealisasi  dengan  menempuh  berbagai  upaya misalnya  dengan  menetapkan  target  penerimaan  dari  setiap  kecamatan,  bahkan setiap  kecamatan  menetapkan  target  penerimaan  setiap  desa  atau  kelurahan. Kebijakan  di  atas  ditempuh  pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan pemerintah  khu¬susnya  dari  sektor  pajak  bumi  dan  bangunan.  Menurut  Subrata (1988:  34)  bahwa  “Pendapatan  dapat  diartikan  sebagai  segala  peralatan  dalam bentuk  apapun  yang  merupakan  tanggungan  jumlah  uang  dan  atau  nilai  yang diperoleh selama satu tahun yang berasal dari sumber pendapatan”.
Namun  demikian,  kebijakan-kebijakan  yang  ditempuh  oleh  pemerintah belum mencapai hasil yang diharapkan karena hambatan-hambatan yang ditemui. Hambatan-hambatan  yang  selalu  timbul  dalam  suatu  sistem  perpajakan  adalah bagaimana  menciptakan  sistem  yang  dapat  menghasilkan  suatu  pengertian  yang baik antara masyarakat  sebagai  pembayar pajak  dan pemerintah selaku pembuat undang-undang perpajakan.
Jika  produk  peraturan  yang  dibuat  sulit  dimengerti  oleh  masyarakat  maka timbul  suatu  bentuk  perlawanan  pajak,  yang  cara,  bentuk  dan  dalihnya  bisa bermacam-macam.  Pemerintah  juga  wajib  memberikan  pengertian  kepada masya-rakat,  memberikan  bimbingan  dan  penyuluhan  serta  menerbitkan  buku- buku  peraturan,  prosedur  perhitungan  pajak,  hambatan-hambatan  dalam kebijak¬sanaan  di  atas  khususnya  masalah  bimbingan  dan  penyuluhan  masih terasa,  karena  perbandingan  tim  penyuluhan  dan  jumlah  anggota  masyarakat sangat tidak sebanding.
Menurut  Brotodiharjo  (1984:  11)  bahwa  “hambatan-hambatan  dalam pemungutan  pajak  berupa  perlawanan  pajak  yang  dibedakan  antara  perlawanan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
pasif  dan  perlawanan  aktif”.  Perlawanan  pasif  terdiri  dari  hambatan-hambatan yang  mempersukar  pemungatan  pajak  yang  erat  hubungannya  dengan  struktur ekonomi, pembangunan moral dan intelektual penduduk serta sistem pemungutan pajak  itu  sendiri.  Sedangkan  perlawanan  aktif  meliputi  semua  usaha  dan  perbu- atan, yang secara langsung ditujukan kepada pemungut pajak dan bertujuan untuk menghindari pajak.
Pemerintah  Kota  Bima,  sejauh  ini  yang  peneliti  amati  melakukan penyuluhan  pajak  bumi  dan  bangunan  secara  intensif  dan  berkesinambungan  di kelurahan-kelurahan di wilayah Kota Bima. Lebih khusus lagi di Kelurahan Rite, sejauh  ini  masih  terdapat  hambatan  yaitu  adanya  perlawanan  terhadap  anjuran pemerintah terkait kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan observasi  penulis  dalam  melakukan  penelitian  dalam  terealisasi  dan  penerimaan pajak  bumi  dan  bangunan.  Dari  uraian  tersebut  jelaslah  bahwa  pemerintah  saat ini  berusaha  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  untuk meningkatkan  pendapatan  negara.  Namun  demikian,  usaha-usaha  pemerintah tetap saja menemui hambatan-hambatan  yang berimbas pada jumlah pendapatan negara.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kuantitatif.  Teknik  pengambilan  sampel  sistematis  dan  sampel  kuota.  Sampel sistematis  didasarkan  pada  wilayah  (RW/RT)  yang  dipilih  secara  acak.  Sampel wilayah  (RW)  ditentukan  50%  yaitu  2  RW,  demikian  pula  untuk  RT  menjadi  5 RT.  Setelah  ditemukan  sampel  wilayah,  ditentukan  sampel  wajib  pajak  secara kuota yaitu masing-masing 8 orang wajib pajak dari setiap RT. Dengan demikian seluruh  jumlah  sampel  adalah  sebanyak  40  orang.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  observasi  dan  angket.  Angket  digunakan  untuk  memperoleh  data hambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bentuk angket yang digunakan adalah  angket  langsung  yang  berbentuk  tertutup  yang  tipenya  adalah  pilihan dengan  20  item  pertanyaan  yang  jawabannya  telah  disediakan.  Dokumentasi, dalam  penelitian  ini  dokumen  yang  digunakan  adalah  memanfaatkan  arsip-arsip untuk  mendapatkan  data  daftar  nama  wajib  pajak  dan  pembayaran  pajak  di Kelurahan  Rite.  Selanjutnya  data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan  menghitung frekuensinya kemudian diprosentasekan dan ditabulasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang disajikan adalah data mengenai faktor-faktor hambatan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta data mengenai realisasi dan target pendapatan sektor
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
pajak  di  Kelurahan  Rite.  Data-data  dimaksud  disajikan  berturut-turut  pada  tabel berikut:
Tabel 4.1
Data tentang Faktor-faktor Hambatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan No Faktor penghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Aspek Penghambat 1 Wajib Pajak - Kesadaran - Terbatasnya akses informasi 2 Pemerintah - Lemahnya sosialisasi 3 Petugas Pemungut Pajak - Kurangnya kejelasan dari petugas tentang waktu pemungutan pajak 4 Objek Pajak - Ketidakjelasan objek pajak Sumber: Data hasil penelitian diolah, 2019. Selanjutnya data tentang realisasi penerimaan pajak perbulan Tabel 4.2 Data Realisasi Penerimaan Pajak Perbulan Selama Kurun Waktu Tahun 2017 Bulan Realisasi WP Ketetapan % 12 1.532 21.473.127 78.68 11 1.532 21.473.127 78.68 10 1.492 21.109.308 77.35 09 1.071 10.607.139 38.87 08 946 9.301.366 34.08 07 791 7.866.076 28.82 06 663 6.790.386 24.88 05 490 4.965.185 18.19 04 344 3.825.678 14.02 03 208 1.501.798 5.50 02 - - 0.00 01 - - 0.00
Sumber : Kantor Kelurahan Rite Kota Bima (data diolah), 2019.
Tabel 4.3
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Data Realisasi Penerimaan Pajak Perbulan Pada Tahun 2018 Bulan Realisasi WP Ketetapan % 12 2.435 26.301.880 94.15 11 1.525 17.295.080 61.93 10 1.525 17.295.080 61.93 09 1.389 15.449.657 55.33 08 1.341 14.845.062 53.17 07 1.300 14.335.769 51.34 06 503 5.515.414 19.75 05 347 4.177.653 14.96 04 187 2.001.883 7.17 03 - - - 02 - - - 01 - - -
Sumber : Kantor Kelurahan Rite Kota Bima (data diolah), 2019.
Tabel 4.4 Data Realisasi Penerimaan Pajak Perbulan Pada Tahun 2019 Bulan Realisasi WP Ketetapan % 12 - - - 11 - - - 10 - - - 09 - - - 08 923 12.005.413 40.00 07 633 8.832.813 29.43 06 409 6.459.389 21.52 05 315 4.494.580 14.98 04 96 899.163 3.00 03 - - - 02 - - - 01 - - -
Sumber : Kantor kelurahan Rite Kota Bima (data diolah), 2019.
Tabel 4.5
Data tentang Realisasi dan Target Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
Bangunan di Kelurahan Rite Tahun Target Realisasi % 2017 Rp. 22.332.337 Rp. 20.549.006 92,01% 2018 Rp. 27.925.376 Rp. 26.301.880 94,17% 2019 Rp. 30.010.682 Rp. 17.835.326 59,45%
Sumber : Kantor Kelurahan Rite Kota Bima (data diolah), 2019.
Pemenuhan  terhadap  pencapaian  target  pendapatan  sektor  pajak  tidak terlepas dari faktor-faktor hambatan yang mempengaruhinya. Dilihat dari analisis data dalam penelitian ini terbukti bahwa faktor hambatan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang paling tinggi adalah dipengaruhi oleh aspek pemerintah/perundang-undangan sebesar 75%, kemudian diikuti oleh aspek objek pajak sebesar 65%, aspek wajib pajak sebesar 63% dan aspek petugas pemungut pajak  sebesar  24%.  Dari  hasil  penjumlahan  prosentase  keempat  faktor penghambat  tersebut  diperoleh  rata-rata  prosentase  hambatan  sebesar  56,75%, angka  ini  jika  dilihat  dari  skala  prosentase  mengindikasikan  bahwa  faktor penghambat masih  tergolong sedang.   Dari hasil  analisis juga diperoleh rata-rata realisasi target pendapatan sektor pajak sebesar 82% yang tergolong tinggi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  faktor-faktor  hambatan  tidak terlalu  berpengaruh  terhadap  realisasi  dan  target  pendapatan  sektor  pajak  di Kelurahan  Rite  terbukti  dengan  rata-rata  realisasi  penerimaan  yang  masih tergolong  tinggi  82%  dan  faktor  penghambat  juga  tergolong  sedang  yakni 56,75%.

## KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: 1. Terdapat beberapa faktor hambatan penerimaan PBB. Beberapa faktor dimaksud antara lain: (1) faktor pemerintah/perundang-undangan, (2) faktor objek  pajak,  (3)  faktor  wajib  pajak,  dan  (4)  faktor  petugas  pemungut pajak.2.Besarnya  ketetapan  dari  pemerintah  mengenai  target  pendapatan  sektor pajak  bumi  dan  bangunan  dari  tahun  2017  hingga  tahun  2019  diharapkan meningkat,  akan  tetapi  dalam  realisasinya  hanya  tahun  2017  dan  tahun  2018  saja yang  mencapai  target  prosentase  tinggi  sedangkan  pada  tahun  2019  mengalami penurunan  penajaman  target  prosentase.  Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor  luar yang  datanya  diperoleh  dari  hasil  analisis  kantor  PBB  diantaranya  adalah disebabkan krisis ekonomi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok. 3. Dilihat dari  faktor  penghambat,  diperoleh  rata-rata  hambatan  sebesar  56,75%  yang tergolong  sedang,  sedangkan  dari  gambaran  realisasi  target  selama  tiga  tahun
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)
terakhir  mencapai  82%  yang  tergolong  tinggi.  Dengan  demikian  faktor  hambatan tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  target  pendapatan  sektor  pajak  di  Kelurahan Rite.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  1997. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek . Jakarta: Rineka Cipta
------------, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta
Azhari, 1995. Peraturan Pajak . Jakarta: Renika Cipta.
----------, 2003. Peraturan Pajak . Jakarta: Renika Cipta.
Barata, AA. 2001. Perpajakan SMK Jilid II . Bandung: CV. Armico. Brotodiharjo, SR. 2003. Pajak dan Pembangunan . Bandung: Eresco. Judisseno, Rimsky K. 2000. Pajak dan Strategi Bisnis . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kadariah, 1983. Peraturan Perpajakan . Surabaya: Usaha Nasional.
Mardiasmo. 2002. Perpajakan . Yogyakarta: Andi Offset.
Munawir, 1990. Ketertiban Perpajakan Nasional . Bandung. -----------, 1992. Ketertiban Perpajakan Nasional . Bandung. Nasir, Moh. 1988. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subrata,  Usman.  1988. Pajak-Pajak  Indonesia .  Cetakan  ke-II.  Jakarta:  Yayasan Bina Pajak.
Suharno. 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan . Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB.
Soemitro. 1999. Pajak dan Bumi . Jakarta: Gramedia. Sumadi, 1983. Undang-undang Perpajakan . Bandung Andi Ofset. Utomo, 1994. Peraturan Perpajakan. Surabaya: Usaha Nasional.