## Jurnal Indonesia Sosial Sains
Vol. 2 No. 4 April 2021 E-ISSN:2723 – 6595 http://jiss.publikasiindonesia.id

## ANALISIS PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BAGI PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI EKS GEDUNG KODIM KALIDERES

## Regy Ineke Ridart
Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina
Email: regy.ridart@gmail.com Artikel info Artikel history Diterima : 29-03-2021 Direvisi : 08-04-2021 Disetujui : 17-04-2021 Keywords:
refugees, asylum seekers, education, UNHCR, LSM
Abstract: Children's education is one of the rights that must be fulfilled  by  the  State.  Indonesia  is  a  country  that  has  ratified The  United  Nations  Convention  on  The  Right  of  Childs  1989 through  Presidential  Decree  No.  36  of  1990.  The  right  to education  of  these  children  also  includes  children  of  refugees and  asylum  seekers  residing  in  Indonesia.   Even  though Indonesia  is  not  a  country  that  ratified  the  1951  refugee convention and is only a transit country, still Still, the right to education  of  refugee  children  needs  to  be  fulfilled  as  do refugees  and  child  asylum  seekers  in  the  former  Kalideres commando building. After almost 2 years in temporary shelters, the  school-age  children,  numbering  around  40,  are  not  clear about their educational activities. The purpose of this study was to  analyze  the  fulfillment  of  children's  education  rights  for asylum  seekers  and  child  refugees  residing  in  the  former Kalideres  Kodim  Building.  The  research  method  used  is descriptive  qualitative.  Collecting  data  through  literature studies  and  case  studies  with  a  single  instrument  and interviews.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are  no educational activities for children facilitated by UNHCR, IOM, local  governments,  NGOs,  both  formal  and  non-formal education. So that the educational rights of these children have not been fulfilled.
Abstrak: Pendidikan  anak  adalah  salah  satu  hak  yang  wajib dipenuhi oleh Negara. Indonesia merupakan Negara yang telah meratifikasi The  United  Nations  Convention  on  The  Right  of Childs  1989 melalui  Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990. Hak  pendidikan  anak  tersebut  juga  termasuk  anak-anak pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  berada  di  Indonesia. Meskipun  Indonesia  bukanlah  negara  yang  meratifikasi konvensi  pengungsi  1951  dan  hanya  sebagai  Negara  transit, tetap  saja tetap  saja  hak  pendidikan  anak  pengungsi  perlu dipenuhi  begitupun  para  pengungsi  dan  pencari  suaka  anak  di eks gedung kodim Kalideres. Setelah hampir 2 tahun berada di tempat  penampungan  sementara,  anak-anak  usia  sekolah  yang berjumlah  40-an  orang  tersebut  tidak  diketahui  jelas  aktivitas pendidikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya hak pendidikan anak bagi pencari suaka dan  pengungsi  anak  yang  berada  di  Eks  Gedung  Kodim
Kata Kunci:
pengungsi, pencari suaka, pendidikan, UNHCR, LSM Kalideres.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kualitatif deskriptif.  Pengumpulan  data-data  melalui  studi  literatur  dan studi  kasus  dengan  instrumen  tunggal  dan  wawancara.  Hasil dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  aktivitas pendidikan  untuk  anak-anak  yang  difasilitasi  oleh  UNHCR, IOM, pemerintah daerah, LSM, baik pendidikan formal maupun non formal. Sehingga hak pendidikan anak-anak tersebut belum terpenuhi.
Koresponden author: Regy Ineke Ridart Email: regy.ridart@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA
2021

## Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu Negara transit pagi para pengungsi dan pencari suaka sebelum  menuju  Negara  ke  tiga.  Para  pengungsi  dan  pencari  suaka  akan  ditempatkan  ke Negara  tujuan  dibawah  kewenangan  lembaga  PBB  untuk  pengungsi  atau  dikenal  sebagai United  Nation  High  Commissioner  for  Refugee (UNHCR).  Tak  jarang  dari  para  pengungsi dan  pencari  suaka  harus  menunggu  cukup  lama  di  Negara  transit  seperti  Indonesia.  Masa menunggu yang bertahun-tahun tersebut menimbulkan beberapa kendala bagi para pengungsi dan  pencari  suaka  khususnya  di  Indonesia.  Walaupun  hanya  sebagai  Negara  transit,  selama berada  di  Indonesia,  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  kebutuhan,  hak-hak dasar  pengungsi  dan  pencari  suaka  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  perlindungan  pengungsi yang  tertera  dalam  Konvensi  pengungsi  1951  dan  Protokol  1967,  bahwa  semua  pengungsi wajib  dilindungi  oleh  setiap  negara,  baik  itu  negara  tujuan  maupun  negara  tempat  transit sementara para pengungsi international (Liliansa, D. & Jayadi, A, 2015).
Para  pengungsi  dan  pencari  suaka  datang  ke  Indonesia  melalui  jalur  legal  ataupun ilegal adalah untuk mencapai negara tujuan akhir mereka yaitu Australia atau Selandia Baru. Secara  geografis,  letak  Indonesia  memang  cukup  strategis  sebagai  negara  transit  karena berada  diantara  dua  benua  dan  dua  samudera.  Namun  karena  kondisi  tertentu,  seperti kebijakan  pembatasan  pengungsi  Pemerintah  Australia  dan  Selandia  Baru,  mereka  akhirnya terpaksa  tinggal  untuk  periode  waktu  yang  belum  bisa  ditentukan  di  wilayah  Indonesia (Snailham, K., 2014). Selama ini, yang bertanggung jawab menangani pengungsi dan pencari suaka  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  adalah  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Selain  itu, ditangani pula oleh organisasi internasional PBB untuk pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Secara  struktural,  saat  menunggu  untuk  mendapatkan  status  pengungsi,  para  pencari  suaka ditampungg dan ditempatkan di rumah detensi imigrasi, sementara itu UNHCR akan  mencari solusi  dan  penempatan  di  negara  ketiga.  Setelah  status  pengungsi  tersebut  turun,  para pengungsi  akan  dipindahkan  ke  tempat  penampungan  sementara  ( community  house) yang dibayai oleh IOM selanjutnya diawasi oleh rudenim (Sihombing, H.Y., 2019).
Berdasarkan  data  yang  diambil  dari  situs  resmi  UNHCR  sampai  dengan  Desember
2020,  terdapat  13,743  pengungsi  dan  pencari  suaka  di  Indonesia.  Terbagi  menjadi  10,121 pengungsi  dan  3,622  pencari  suaka.  Dari  total  tersebut,  27  %  nya  adalah  anak-anak,  73% dewasa  (28%  perempuan  dan  72%  laki-laki).  Selain  itu,  72%  dari  pengungsi  di  Indonesia berasal dari 3 negara, yaitu Afganistan 55%, Somalia 10% dan Myanmar 7%. Para pengungsi dan pencari suaka tersebut tersebar di 6 kota di Indonesia, yaitu, Jakarta, Loksemawe, Medan, Tanjung Pinang, Pekan Baru dan Makassar (Unhcr.org, 2021).
Pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child ) telah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi hak anak ini merupakan wadah yang  merumuskan  prinsip-prinsip  universal  dan  norma  hukum  mengenai  kedudukan  anak. Oleh  karena  itu  menurut  Darwan  Prints  dalam  (Lestari,  R.,  2017),  menyatakan  bahwa konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan  hak  sipil,  hak  politik,  hak  ekonomi  dan  hak  budaya.  Negara-negara  yang meratifikasi  konvensi  internasional  ini  terikat  untuk  menjalankannya  sesuai  dengan  hukum internasional.  Indonesia  sendiri  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak-Hak  Anak,  tepatnya  pada tanggal  25  Agustus  1990  melalui  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun 1990  (Lembaran  Negara  tahun  1990  Nomor  57).  Adapun  mengenai  perlindungan  anak tersebut  tidak  hanya  mencakup  anak  dari  warga  negara  Indonesia,  melainkan  seluruh  anak yang  ada  di  Indonesia.  Begitu  pula  anak-anak  pengungsi  atau  pencari  suaka  yang  berada  di Kalideres.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  hak  anak  yang  penting  yang  tertera  dalam konvensi  hak-hak  anak.  Karena  pendidikan  berperan  sebagai  sebuah  media  untuk meningkatkan  perkembangan  potensi  anak  dan  pembentukan  karakter  anak.  Anak-anak pengungsi dan pencari suaka pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan hak-hak anak dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) atau konvensi hak anak.
Hingga  saat  penulisan  penelitian  ini,  jumlah  pengungsi  dan  pencari  suaka  anak  di Indonesia yang telah tercatatkan oleh UNHCR berjumlah 3.710 anak. Akan tetapi belum ada data tertulis mengenai kondisi spesifik berkaitan dengan pendidikan anak-anak pengungsi dan pencari  suaka  tersebut.  Idealnya  lembaga-lembaga  yang  berkaitan  dengan  pengungsi  seperti UNHCR, IOM, dapat  berkoordinasi optimal dengan pemerintah Indonesia, karena Indonesia sendiri  adalah  Negara  yang  meratifikasi  konvensi  hak  anak.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh (Hadiwijoyo,  2015)  bahwa  dengan  menghormati  hak  asasi  anak  sama  halnya  dengan menghormati hak asasi manusia.
Salah  satu  lokasi  transit  pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  menjadi  perhatian masyarakat  saat  ini,  adalah  di  Kalideres  Jakarta  Barat.  Total (terdaftar)  1.155  individu,  766 pria  termasuk  171  anak  laki-laki  dan  389  wanita  termasuk  155  anak  perempuan.  Untuk sementara mereka ditempatkan di tenda-tenda kecil yang memenuhi setiap ruang dan meluas hingga  ke  tempat  parkir  di  gedung  eks  Kodim  (Cnnindonesia.com,  2019).  Para  pengungsi merasa hak fundamentalnya masih belum dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR. Bahkan  mereka  melakukan  demonstrasi  di  Kantor  Perwakilan  UNHCR  di  Indonesia  untuk menuntut  pemenuhan  hak-haknya  dan  mempercepat  pemindahan  mereka  ke  negara  tujuan (Jakartaglobe.id,  2019).  Keberadaan  pengungsi  dan  pencari  suaka  anak  di  Negara  transit terkadang  tidak  terperhatikan  mengenai  hak  mereka  mendapatkan  pendidikan.  Padahal jumlah anak usia sekolah yang berada di gedung tersebut juga tidak sedikit. Oleh karena itu, pengungsi dan pencari suaka anak yang tinggal di gedung tersebut perlu di analisis mengenai pemenuhan hak pendidikannya, selain itu perlu diketahui juga alur informasi dan koordinasi
dari  tatanan  penanggung  jawab  serta  lembaga-lembaga  bantuan  yang  ikut  andil  mengelola pengungsi dan pencari suaka yang ada di gedung tersebut.
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak pendidikan  anak  pengungsi  di  Indonesia.  Analisis  pemenuhan  hak  pendidikan  anak pengungsi  dan  pencari  suaka  anak  di  Ex  Kodim  Kalideres  ini  kemudian  dikaji  untuk menandai  perbedaan  studi  kasus  penelitian  ini.  (Asti  &  Rahayu,  2019),  meneliti  mengenai Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Bagi  Pencari  Suaka  yang  Transit  di  Indonesia  Sembari Menunggu  Status  Pengungsi.    Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  sudah  terpenuhinya hak  pendidikan  bagi  pencari  suaka  dan  pengungsi  anak  yang  dilakukan  oleh  rumah  detensi imigrasi (rudenim) yang menampung para pencari suaka anak tersebut. Hasil tersebut  sesuai dengan  hak-hak  anak  yang  tertera  dalam  CRC  bahwa  pendidikan  dasar  anak  haruslah disediakan  secara  gratis  dan  wajib.  Selanjutnya  penelitian  mengenai  Tanggung  Jawab Indonesia  sebagai  Negara  Transit  bagi  Pengungsi  Anak  Berdasarkan  Hukum  Internasional yang  ditulis  oleh  (Riadussyah,  2016).  Penelitian  ini  salah  satunya  menyimpulkan  bahwa Indonesia  mempunyai  tanggung  jawab  secara  normatif  sebagai  negara  transit  walaupun bukan  menjadi  negara  pihak  dalam  konvensi  Pengungsi  1951  dan  protokol  1967,  tetapi Indonesia  terikat  dalam  konvensi  hak-hak  anak  yang  menyebutkan  wajib  memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi pengungsi.
Studi  sebelumnya  menemukan  bahwa  pada  dasarnya  setiap  anak  memiliki  hak  atas pendidikan  dasar,  hanya  saja  bagi  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  anak  yang  terpaksa meninggalkan  negara  asalnya  dan  harus  beradaptasi  dengan  kebudayaan  negara  lain  agar hidupnya  tidak  terancam  (Asti  &  Rahayu,  2019),    sehingga  untuk  dapat  bersekolah  dengan normal  seperti  anak-anak  pada  umumnya  tidaklah  mudah.  Menurut  Asti  &  Rahayu,  di Indonesia sendiri untuk bisa memasuki sebuah sekolah dasar negeri, pihak sekolah memiliki syarat-syarat administratif yang menjadi penghalang untuk anak-anak pengungsi atau pencari suaka untuk dapat didaftarkan di sekolah tersebut. Selain alasan administratif, pihak sekolah juga  memiliki  pertimbangan  lebih  lanjut,  yakni  perbedaan  bahasa  dan  budaya  yang  dimiliki antara anak-anak WNI dan para pencari suaka dan pengungsi.
Adapun penelitian mengenai pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi dan pencari suaka yang berada di eks gedung Kalideres ini merupakan penelitian serupa akan tetapi lebih spesifik  mengambil  sampel  lokasi  pengungsi  dan  pencari  suaka  anak  di  eks  gedung  kodim, Kalideres,  Jakarta  Barat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akan  pemenuhan  hak pendidikan anak pengungsi  dan pencari  suaka yang tinggal  di  gedung tersebut  serta kondisi faktualnya.  Hal  tersebut  dapat  memberikan  informasi  terbaru  kepada  khalayak  dan stake holder untuk  dapat  menindaklanjuti  kewajiban-kewajibannya  terhadap  para  pengungsi  dan pencari  suaka  anak  sehingga  mereka  mendapatkan  haknya  untuk  bersekolah  formal  jika memang  hasil  dari  penelitian  menunjukkan  belum  terpenuhinya  hak  pendidikannya,  selain itu,  penelitian  ini  juga  dapat  memberikan  pencerdasan  kepada  para  pengungsi  dan  pencari suaka mengenai hak mereka khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan penelitian ini menjadi  jembatan  bagi  para  pengungsi  dan  pencari  suaka  dengan stake  holder terkait  agar dapat menemukan solusi terbaik.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode  kualitatif  deskriptif. Menurut (Creswell, 2010), metode kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada dalam sebuah interaksi sosial. Dalam pelaksanaan penelitian, metode  kualitatif  ini  akan  berdasarkan  pada  analisis,  penjelasan,  dan  juga  argumen  yang berisikan  pemahaman  yang  menyeluruh  dan  berdasarkan  data.  Pengumpulan  data-data kualitatif  pada  penelitian  ini  akan  melalui  studi  literatur  dan  studi  kasus  dengan  instrumen tunggal (single  instrumental  case  study) menggunakan  teknik  observasi  partisipan  dan wawancara.  Narasumber  atau  informan  yang  akan  diwawancara  dalam  penelitian  ini  adalah perwakilan dari pengungsi yang tinggal di Ex Gedung Kodim Kalideres selaku kooerdinator perwakilan  pengungsi,  pak  Hassan  R  Rateq,  ibu  Mitra  Suryono, Associate  External Relations/Public Information Officer UNHCR, ibu Dwi Tanty Kurnianingtyas, Senior officer Advokasi  dan  Sosialisasi  Zakat  Dompet  Dhuafa  dan  Bapak  Zico  Efraindio  Pestalozzi, Campaign and Public Awareness Coordinator lembaga SUAKA.

## Hasil dan Pembahasan

## Kronologi Pengungsi dan Pencari Suaka di Eks Gedung Kodim Kalideres
Secara  prosedur,  selama  berada  di  Indonesia,  para  pengungsi  dan  pencari  suaka berada  dibawah  tanggung  jawab  dua  organisasi  internasional  yaitu International Organization  for  Migration (IOM)  dan  UNHCR  serta  dari  pihak  pemerintah  Indonesia melalui  Rumah  Detensi  Imigrasi  (rudenim).  Lembaga  tersebut  yang  mengurusi  tempat penampungan  sampai  kebutuhan  pangan  dan  pendidikannya.  Akan  tetapi  fakta  di  lapangan menunjukkan  banyak  pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  sudah  lama  tinggal  mandiri  tidak sesuai dengan prosedur resmi, seperti para pengungsi dan pencari suaka yang sekarang berada di  eks  gedung  kodim  kalideres.  Berdasarkan  penuturan  Pak  Hassan  R  Rateq  pengungsi  dari Afganistan,  yang  merupakan  koordinator  perwakilan  pengungsi  menjelaskan  bahwa  ia sebelumnya tinggal mandiri di wilayah Bogor, pengungsi lain yang sekarang menempati eks gedung kodim Kalideres ini ada juga yang dari Tebet, Ciputat, dan wilayah kabupaten Bogor lainnya.  Mereka  tersebar  di  beberapa  wilayah  tinggal  secara  mandiri.  Namun  karena  terlalu lama,  sehingga  mereka  sudah  kehabisan  perbekalan.  Untuk  menyewa  rumah,  biaya  makan dan sebagainya. Sementara itu mereka tidak dapat bekerja atau mencari uang, sesuai dengan peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Seperti  pak  Hassan  yang  sudah  6  tahun  Indonesia,  bahkan ada beberapa pengungsi yang lain yang sudah tinggal sejak tahun 2012.
Hal  tersebut  menjadi  puncak  dorongan mereka untuk  menuntut  UNHCR agar segera dapat  memberangkatkan  mereka.  Sehingga  pada  bulan  juli  2019  mereka  (termasuk  anak- anak  dan  ibu  hamil)  melakukan long  march (berjalan  kaki)  sejauh  17  km  menuju kantor  Badan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR)  di  Kebon Sirih,  Jakarta Pusat  dan  melakukan  unjuk  rasa.  Selama  beberap a  pekan  mereka  tidur  di  badan  jalan mendirikan  tenda-tenda.  Sampai  akhirnya  terdapat  kesepakatan  dan  dilakukan  beberapa pertemuan  langsung  antara  perwakilan  pengungsi  seperti  pak  Hassan  dengan  UNHCR  dan pemerintah  DKI  Jakarta.  Dinas  sosial  pemerintah  DKI  Jakarta  akhirnya  merelokasi  para pengungsi  dan  pencari  suaka  membawanya  menggunakan  bus  trans  Jakarta  menuju  ke  eks gedung  kodim  Kalideres,  Jakarta  Barat  sebagai  tempat  penampungan  sementara,  mereka mendirikan  tenda-tenda  sebagai  tempat  tidur.  Semakin  hari  semakin  banyak  pengungsi  dan pencari suaka yang berdatangan ke eks gedung kodim kalideres, dari yang semula berjumlah
300-an  orang  hingga  mencapai  1150  orang.  Terlebih  lagi  dengan  adanya  informasi  bahwa UNHCR dan IOM akan memberikan dana bulanan sebesar 1 juta rupiah per kepala keluarga, namun  pada  praktiknya  pemberian  dana  bulanan  tersebut  hanya  berlangsung  sekali  saja. Sehingga  para  pengungsi  dan  pencari  suaka  tersebut  merasa  kesulitan  untuk  memenuhi kebutuhan  pokok  mereka  seperti  makan  dan  minum.  Pada  akhir  bulan  Agustus  2019 pemasokan  listrik  dan  airpun  dipadamkan,  karena  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  sendiri mengatakan bahwa izin tinggal di gedung tersebut hanya sampai bulan Agustus 2019.
Para pencari suaka dan pengungsi tersebut tinggal tanpa penerangan dan yang mereka keluhkan adalah kebutuhan air untuk keperluan mandi, buang hajat yang sudah tidak tersedia sehingga  mereka  terpaksa  melakukannya  di  toilet  berbayar  seperti  toilet  minimarket,  pom bensin  atau  terminal  dan  tak  jarang  mereka  harus  bertahan  hidup  dari  belas  kasihan  warga sekitar. Pak Hassan sebagai koordinator, berusaha agar para pengungsi dapat tetap berkumpul bersama  untuk  menuntut  hak  mereka,  akan  tetapi  banyak  dari  para  pengungsi  dan  pencari suaka  yang  tidak  tahan  dengan  kondisi  di  eks  gedung  kodim  tersebut,  akhirnya  pergi meninggalkan  gedung sesuai  arahan UNHCR meskipun  hanya diberikan uang untuk ongkos perjalanan  saja.  Sehingga  jumlah  pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  tersisa  saat  penulis melakukan  observasi  langsung  pada  bulan  Februari  2020  adalah  berjumlah  600  orang. Penulis  juga  melakukan  wawancara  berkelanjutan  sampai  dengan  bulan  Maret  2021, pengungusi  dan  pencari  suaka  yang  tersisa  adalah  400  orang,  200  terdaftar  dan  200  tidak terdaftar yang terdiri dari orang dewasa dan jumlah anak usia sekolah adalah 40 yang berasal dari Afganistan, Pakistan dan Irak
Menurut Ibu Mitra Suryono, Associate External Relations/Public Information Officer UNHCR yang penulis wawancarai pada bulan Februari 2021, semakin bertambahnya jumlah pencari  suaka  dan  pengungsi  di  Kalideres  pada  akhir  tahun  2019  adalah  karena  adanya miskomunikasi.  Para  pencari  suaka  dan  pengungsi  tersebut  mengira  bahwa  mereka  yang  di relokasi  ke  eks  gedung  kodim  Kalideres  akan  diberikan  akses  lebih  cepat  untuk diberangkatkan  ke  Negara  tujuan,  tetapi  UNHCR  tetap  harus  melakukan  assessment  sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, setelah keluar Peraturan Presiden nomor 125 mengenai akomodasi  pengungsi  diserahkan  kepada  Pemerintah  DKI  Jakarta,  dan  akhirnya  pemda menempatkan  mereka  sementara  ke  Kalideres.  Adapun  mengenai  pendidikan  anak-anak pengungsi  yang  berada  di  gedung  tersebutpun  belum  dapat  terpenuhi  khususnya  selama setahun terakhir terkendala dengan pandemi Covid-19.
Berkaitan dengan kronologi para pengungsi ini, penulis juga mewawancarai lembaga SUAKA,  Bapak  Zico  Efraindio  Pestalozzi, Campaign  and  Public  Awareness  Coordinator SUAKA.  Menurut  pak  Zico  hal  tersebut  dapat  difahami  secara  luas  sebagai  dampak kumulatif  dari  beberapa  hal.  Pertama,  tren resettlement pengungsi  yang  berubah.  Kuota resettlement yang  diberikan  oleh  Negara-negara  maju  menurun  secara  signifikan  padahal pemukiman kembali atau resettlement merupakan “solusi favorit” yang diharapkan oleh para pengungsi.  Menurut  UNHCR  dalam  laman  website  nya  (Unhcr.org,  2018)  menjelaskan bahwa  kesempatan  untuk resettlement sangat  terbatas,  sehingga  kebanyakan  pengungsi  di Indonesia tidak akan mendapatkan resettlement. Jumlah kesempatan untuk resettlement yang dialokasikan  ke  Indonesia  ditentukan  oleh  negara-negara resettlement bukan  oleh  UNHCR. Dengan  kesempatan  yang  sangat  terbatas  untuk resettlement, prioritas  diberikan  kepada
populasi  pengungsi  yang paling rentan. Lama waktu  seorang pengungsi tinggal di Indonesia tidak  menjadi  faktor  penentu  dalam  mengidentifikasi  individu  yang  mendapat  kesempatan resettlement.
Hal tersebut menurut pak Zico menyebabkan UNHCR Indonesia harus menyesuaikan durable  solution menjadi comprehensive  solution yang  lebih  sesuai  untuk  penanganan pengungsi  dalam situasi displacement berkepanjangan dan realitanya bahwa IOM tidak bisa menambah jumlah orang dalam skema layanannya. Selain itu, beredar isu negatif di kalangan para pencari suaka dan pengungsi bahwa self surrender ke eks gedung kodim Kalideres dapat mengakses  bantuan  IOM,  fakta  dilapangan  juga  menunjukkan  pengungsi  yang  kebanyakan masa  tinggal  lebih  dari  2  tahun  sudah  menghabiskan  tabungannya  dan  tidak  dapat mengharapkan bantuan dari siapapun termasuk organisasi.

## Pendidikan Anak Pengungsi dan Pencari Suaka di Eks Gedung Kodim Kalideres
Jumlah anak usia sekolah (5-18 tahun) di eks gedung kodim Kalideres per maret 2021 adalah  40  orang  dan  anak-anak  tersebut  tidak  ada  satupun  yang  bersekolah  formal.  Penulis juga  sempat  mewawancarai  anak  yang  sudah  cukup  lancar  berbahasa  Indonesia,  mereka menyampaikan  keinginannya  untuk  bersekolah  dan  menginginkan  kesempatan  untuk  dapat belajar  seperti  anak-anak  lainnya.  Karena  aktivitas  yang  mereka  lakukan  hanyalah  bermain saja  dengan  sesama  anak-anak  pengungsi  yang  tinggal  disana.  Beberapa  anak  yang  lancar berbahasa  Indonesia  adalah  mereka  yang  sudah  tinggal  lama  di  Indonesia  dan  sebelumnya tinggal mandiri berbaur dengan warga Indonesia sehingga mereka dapat mempelajari mandiri bahasa  Indonesia.  Sejauh  ini,  selama  tinggal  di  eks  gedung  kodim,  tidak  ada  satupun  LSM yang  memberikan  pengajaran  non  formal  terhadap  anak-anak  disana.  Jadi,  para  orang  tua tidak  berharap  banyak  untuk  dapat  bersekolah  formal,  karena  faktanya  untuk  mendapatkan pendidikan  non  formal  pun  tidak  tersedia.  Mereka  secara  sukarela  memberikan  pengajaran mandiri kepada anak-anak mereka dengan fasilitas yang terbatas.
Mushola kecil dan papan tulis kecil menjadi sarana pak Hassan untuk mengajar anak- anak.  Salah  satu  masalahnya  adalah  terkendala  bahasa,  karena  anak-anak  menggunakan bahasa  induk  mereka.  Sementara  sejak  awal  kepindahan  ke  gedung  tersebut,  banyak pengungsi  dari  berbeda  Negara,  seperti  Myanmar,  Somalia,  Afganistan,  Irak,  Iran  dan Pakistan.  Sehingga  pak  Hassan  sebagai  salah  satu  guru  relawan  hanya  dapat  mengajarkan bahasa Inggris agar memudahkan anak-anak berkomunikasi di kemudian hari jika dapat pergi ke Negara ke tiga.
Sesungguhnya,  dari  beberapa  hak  anak  yang  dimuat  dalam  CRC,  adalah  hak pendidikan anak, seperti yang dinyatakan dalam pasal 28 ayat 1 CRC yakni: “Negara-negara pihak  mengakui  hak  anak  atas  pendidikan,  dan  dengan  tujuan  mencapai  hak  ini  secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:
a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak;
b) Mendorong  perkembangan  bentuk-bentuk  pendidikan  menengah  yang  berbeda-beda, termasuk  pendidikan  umum  dan  pendidikan  kejuruan,  membuat  pendidikan- pendidikan  tersebut  tersedia  dan  dapat  dimasuki  oleh  setiap  anak,  dan  mengambil langkah-langkah  yang  tepat  seperti  memperkenalkan  pendidikan  cuma-cuma  dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;
c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi  dapat dimasuki  oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;
d) Membuat  informasi  pendidikan  dan  kejuruan  dan  bimbingan  tersedia  dan  dapat dimasuki oleh semua anak;
e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.
Jika pasal tersebut ditafsirkan, berarti bahwa siapapun selama di bawah umur 18 tahun berhak mendapatkan hak pendidikan (unicef.org, 2018).
Indonesia  sendiri  memiliki  peraturan  berupa  syarat-syarat  administratif  untuk  dapat memasuki  sebuah sekolah dasar negeri. Persyaratan tersebut  juga harus dipenuhi oleh  pihak pengungsi.  Akan  tetapi  persyaratan  tersebut  sering  menjadi  penghalang  untuk  anak-anak pengungsi  atau  pencari  suaka  untuk  dapat  bersekolah  karena  ketika  meninggalkan  negara asalnya belum tentu semua pengungsi membawa dokumen-dokumen perjalanan dan data diri bersamanya  seperti akta lahir untuk  anaknya. Selain  alasan administratif, pihak sekolah pun memiliki pertimbangan lain seperti perbedaan bahasa dan budaya yang dimiliki antara anak- anak  berkewarganegaraan  Indonesia  dan  para  pengungsi.  Persyaratan  administratif  tersebut juga  di  jelaskan  dalam  pasal  8  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2017  Tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah  Kejuruan  atau  Bentuk  Lain  yang  Sederajat  (Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan,  2017).  Selain  itu  faktor  bahasa  juga  menjadi  salah  satu  kendala  untuk  anak pengungsi dan pencari suaka dapar bersekolah di sekolah formal Indonesia.
Permasalahan  di  lapangan  yang  penulis  temukan  adalah  para  pencari  suaka  dan pengungsi tidak mengetahui haknya seperti hak mendapatkan pendidikan formal dan payung hukum  berkaitan  dengan  hak  pendidikan  anak  pengungsi  di  Indonesia.  Selain  itu  mereka masih  bergelut  dengan  permasalahan  yang  lebih  penting  yaitu  kebutuhan  pokok  seperti makanan,  air,  kesehatan.  Mereka  hanya  menginginkan  diperlakukan  secara  layak,  sehingga berkaitan  dengan  pemenuhan  hak  pendidikan  anak-anak  mereka  tentu  saja  tidak  pernah terpenuhi.
Padahal  sudah  terdapat  aturan  hukum  dalam  Perpres  125/2016  yang  juga  mengatur hubungan koordinasi  antara pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah dimana pengungsi tersebut  ditampung  sementara,  serta  dengan  lembaga  PBB  (UNHCR)  dan  organisasi internasional  lainnya  (IOM).  Perpres  125/2016  juga  membuka  kesempatan  bagi  pemerintah daerah  untuk  juga  terlibat  dalam  pemenuhan  sejumlah  hak  dasar  pengungsi,  misalnya memberikan akses terhadap layanan pendidikan di sekolah negeri tertentu dan akses terhadap layanan kesehatan.
Peran  UNHCR  dan  Lembaga  Sosial  Masyarakat  Terhadap  Hak  Pendidikan  Anak Pengungsi dan Pencari Suaka di Gedung Kodim Kalideres
a. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Secara  praktis,  UNHCR  berperan  melindungi  pengungsi  dan  membantu  mencari solusi  bagi  mereka.  Masalah  pengungsi  merupakan  masalah  yang  sangat  signifikan  untuk segera  diselesaikan  karena  menyangkut  hal  yang  bersifat  kemanusiaan.  UNHCR  dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi. Pada tingkat  internasional,  UNHCR  mempromosikan  perjanjian  pengungsi  internasional  dan memonitor  kepatuhan  pemerintah  dengan  hukum  internasional  tentang  pengungsi.  Terdapat
beberapa  program  yang  dilakukan  UNHCR  terkait  Masalah  Pengungsi.  Seperti    bantuan langsung ( Assistance ). UNHCR memberikan bantuan perlindungan dan bantuan bahan-bahan kebutuhan  pangan,  papan,  sanitasi,  air,  dan  perawatan  kesehatan.  UNHCR  sendiri  memiliki tanggung  jawab  untuk  mengkoordinasikan  penyediaan  dan  pemberian  bantuan-bantuan tersebut  dengan cara mengelola kamp-kamp  individu, dan merancang proyek-proyek khusus untuk  kelompok  rentan  seperti  perempuan,  anak-anak  dan  orang  lanjut  usia.  Selanjutnya bentuk  program  berupa  Solusi  Berkelanjutan  ( Durable  Solutions ),  UNHCR  juga melaksanakan  kegiatannya  melalui  solusi.  Terdapat  tiga  pilihan  solusi  berkelanjutan  yang ditawarkan oleh UNHCR yaitu, pertama repatriasi sukarela ( voluntary repatriation ). UNHCR menawarkan repatriasi sukarela sebagai solusi yang lebih baik bagi pengungsi dengan syarat keadaan  di  negara  asal  telah  aman.  Kedua,  integrasi  lokal  ( local  integration )  merupakan upaya pengungsi  dalam mencari  rumah di negara suaka dan mengintegrasikan pengungsi  ke dalam masyarakat setempat. Hal ini merupakan solusi berkelanjutan yang dilakukan UNHCR untuk  menghindari  penderitaan  pengungsi  dan  kesempatan  untuk  memulai  hidup  baru,  dan yang  terakhir  pemukiman  kembali  ke  negara  ketiga  ( resettlement) merupakan  salah  satu solusi UNHCR dalam mengupayakan pemukiman ke Negara ketiga. Hal itu dilakukan karena dalam  situasi  konflik,  pengungsi  tidak  mungkin  untuk  kembali  pulang  atau  tetap  di  negara tuan rumah. Tugas utama UNHCR dalam pemukiman kembali adalah mengadakan perjanjian dengan  pemerintah  negara  penerima  untuk  menyediakan  pemukiman  yang  cocok  dan  layak bagi  pengungsi.  UNHCR  juga  mendorong  pemerintah  negara  penerima  pengungsi  untuk melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi (Romsan et al., 2003).
Sejauh  ini,  menurut  penuturan  ibu  Mitra,  UNCHR  mengaku  bahwa  pihaknya mengalami keterbatasan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi.  Dikarenakan  total  dari  pengungsi  di  Indonesia  masih  jauh  lebih  sedikit dibandingkan Negara-negara transit  lain di  dunia, sehingga alokasi  dana pun terbatas. Pihak UNHCR  menyadari  belum  memberikan  pertolongan  yang  optimal.  Sehingga  dalam menjalankan  tugasnya,  UNCHR  membutuhkan  kerjasama  dengan  pihak  Lembaga  Swadaya Masyarakat atau Non Govermental Organization (NGO) nasional maupun internasional untuk turut  serta  berperan  memberikan  bantuan  pemenuhan  logistik,  pendidikan,  konseling, kesehatan,  dan  pelayanan  lainnya  yang  sangat  dibutuhkan  bagi  keberlangsungan  hidup pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.
Peran  UNHCR  dalam  menangasi  pengungsi  dan pencari  suaka  di  eks gedung  kodim Kalideres adalah membantu mengadvokasi dengan pemerintah daerah sehingga mendapatkan izin tinggal sementara. Selain itu, UNHCR pun sedang melakukan bimbingan pada 15 orang pengungsi  dan  pencari  suaka  di  sana.  Dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini UNHCR  membantu  memberikan  fasilitas  kesehatan  berupa  masker,  handsanitizer,  dan pencerdasan mengenai protokol kesehatan selama pandemi. Namun seperti yang sebelumnya dijelaskan,  mereka  belum  dapat  memenuhi  hak  pendidikan  anak-anak  untuk  pengungsi  dan pencari suaka disana.
Selain  UNHCR  yang  memiliki  peran  terhadap  pengungsi  dan  pencari  suaka  disana, terdapat  juga  Lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  sangat  berperan  penting  dalam mengatasi  krisis  kemanusiaan  salah  satunya  di  Indonesia.  LSM  berperan  sebagai  organisasi yang memberikan bantuan dalam penyediaan kebutuhan dasar hidup  seperti logistik, tempat
tinggal, kesehatan dan pendidikan, selain itu LSM juga berperan  sebagai pihak penghubung antar  pencari  suaka  dan  pengungsi  dengan  UNCHR  agar  dapat  menyalurkan  aspirasi  dan kesulitan  yang  dihadapi  selama  bertahan  hidup  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  LSM  dapat menjadi  pihak mediator antara pengungsi  dengan UNCHR dengan salah satu  fungsi  sebagai penerjemah  bagi  para  pengungsi  yang  tidak  bisa  berbahasa  inggris.  Salah  satu  LSM  yang telah  penulis  wawancarai  adalah  lembaga  SUAKA  dan  Dompet  Dhuafa.  Penulis  juga berusaha  untuk  dapat  mewawancari  salah  satu  lembaga  yang  cukup  signifikan  berkaitan pengungsi yaitu International Organization for Migration (IOM) namun pada kesempatan ini pihak mereka belum bias menerima wawancara.

## b. SUAKA
SUAKA  merupakan  lembaga  non  pemerintah  yang  ikut  berperan  dalam  hal pendidikan anak-anak pencari suaka dan pengungsi di eks gedung kodim kalideres. SUAKA adalah  badan  hukum  berbentuk  perkumpulan  yang  bergerak  dalam  bantuan  hukum  dan advokasi  dan  SUAKA  tidak  mempunyai  kompetensi  dalam  memberikan  bantuan  sosial berupa materi atau finansial ke pengungsi. Sifat kerjasama SUAKA dengan UNHCR adalah koordinasi atau referral antara stake holder yang bergerak dalam isu penanganan pengungsi. SUAKA  memiliki  program  pemberdayaan  hukum  bagi  para  pengungsi  di  Jakarta  dan sekitarnya.  Program  pemberdayaan  hukum  ini  adalah  dengan  melatih  para  pengungsi  untuk dapat  menjalankan  peran  paralegal  bagi  komunitasnya,  terutama  dalam  hal  memahami konteks  hukum  Indonesia  dan  hal-hal  praktis  ketika  pengungsi  berhadapan  dengan  hukum. Menurut  pak Zico, Saat ini training paralegal  komunitas pengungsi  sudah berjalan sampai 2 gelombang,  dan  direncanakan  untuk  diadakan  setiap  tahun.  SUAKA  melakukan  advokasi untuk  perlindungan atas Hak Akses Pendidikan untuk  pengungsi, tapi tidak secara aktif dan langsung  mendampingi  seperti  dalam  hal  pendaftaran.  Di  samping  itu,  pak  Zico menyampaikan  bahwa  banyak  para  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  masih  mempunyai keraguan  dan  ketidakpahaman  atas  situasi  penanganan  pengungsi  di  Indonesia,  sehingga sedikit menghambat proses advokasi. Selain itu, kendala lainnya adalah bahasa, karena tidak semua pengungsi dapat berbahasa Inggris atau terlebih lagi Indonesia.

## c. Dompet Dhuafa
Dompet Dhuafa adalah salah satu lembaga kemanusiaan yang mempunyai kepedulian terhadap  pengungsi  sudah  cukup  lama.  Selain  itu,  Dompet  Dhuafa  juga  mendorong  semua pemangku  kepentingan  untuk  sesegera  mungkin  mengembangkan  mekanisme  dan  Standar operasional  (SOP)  penanganan  pengungsi  dan  pencari  suaka  di  bidang  pendidikan  serta kesehatan.  Dompet  Dhuafa  sendiri  memiliki  kerjasama  legal  dengan  UNHCR  pada  tahun 2016-2017 dan legal terbaru pada tahun 2020.
Menurut  ibu  Dwi  Tanty  Kurnianingtyas,  Senior  officer  Advokasi  dan  Sosialisasi Zakat, salah satu narasumber dari Dompet Dhuafa menjelaskan bahwa Dompet Dhuafa dalam merespon isu pengungsi dan pencari suaka, memiliki beberapa program, salah satunya adalah School  for  Refugees.  School  for  Refugees merupakan  program  pemberian  pendidikan  non- formal kepada anak-anak pengungsi usia sekolah yang berlokasi di Ciputat dan Tebet. School for  Refugees adalah  program  pendidikan  Dompet  Dhuafa  yang  berfokus  pada  penyediaan akses pendidikan untuk anak-anak pengungsi. Program ini bertujuan untuk menyiapkan anak- anak pengungsi agar dapat mengakses sekolah umum di Indonesia  dan memiliki fokus untuk
meningkatkan kompetensi anak-anak pengungsi dalam hal membaca, berhitung, menulis dan berbicara  dalam  Bahasa  Indonesia,  bahasa  Inggris,  serta traumatic  healing .  Program School for  Refugees berdurasi  selama  6  bulan,  siswa School  for  Refugees yang  telah  memenuhi kriteria, akan didaftarkan  di sekolah umum  untuk anak usia SD dan PKBM untuk anak usia SMP  dan  SMA.  Setiap  tahun,  Dompet  Dhuafa  membuka  pendaftaran  siswa  baru.  Rata-rata anak pengungsi yang mengikuti program School for Refugees adalah 50 orang per angkatan. Dompet Dhuafa juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat dan kepala sekolah di sekitar tempat tinggal pengungsi. Adapun untuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang berada  di  Kalideres  belum  membuka  kelas  karena  menurut  bu  Tanty,  kondisinya  belum cukup kondusif.

## Kesimpulan
Selama  1  tahun  9  bulan  tinggal  di  tempat  penampungan  sementara  Eks  gedung Kodim, Kalideres, pengungsi  yang berada di sana tidak terpenuhi hak-hak dasarnya terlebih lagi  hak  pendidikan  anak.  Karena  tidak  ada  lembaga  resmi  yang  mengurusi  pengungsi (UNHCR,  IOM,  Pemerintah  daerah)  yang  memberikan  pendidikan  kepada  anak-anak  baik melalui cara formal bersekolah di sekolah-sekolah umum ataupun non formal berupa bantuan pengajaran.  Salah  satu  alasannya  adalah  tempat  tersebut  bukanlah  penampungan  resmi  dan kondisinya belum optimal. Selain itu, lembaga sosial yang bekerjasama dengan UNHCR pun tidak ada yang memiliki program pendidikan. Seperti Dompet Dhuafa hanya membuka kelas di  wilayah  Tebet  dan  Ciputat.  Adapun  lembaga  SUAKA  tidak  secara  turun  langsung memberikan  pengajaran  tetapi  melalui  bantuan  hukum  dengan  cara  mengadvokasi pemenuhan hak-hak anak pengungsi dan pencari suaka tersebut.
Pemerintah  Indonesia  khususnya  Dinas  Pendidikan  juga  sesungguhnya  berperan dalam  membuat  kebijakan  untuk  mempertimbangkan  pemenuhan  hak  pendidikan  bagi pengungsi  dan  pencari  suaka  anak,  hal  tersebut  berkaitan  dengan  Indonesia  yang  telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan di dalam Konvensi tersebut Indonesia diberi kewajiban untuk  menjamin  hak  pendidikan  anak  dapat  terpenuhi.  Selain  pemerintah  Indonesia, organisasi  internasional  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengungsi  seperti  UNHCR  harus berperan  lebih  aktif  dalam  menjamin  terpenuhinya  hak  pendidikan  anak  pengungsi,  agar ketika  sudah  sampai  ke  negara  tujuan,  pengungsi  yang  masih  anak-anak  tersebut  tidak ketinggalan pelajaran terlalu jauh dari anak-anak seumurannya. Selain itu, adanya pendekatan kolaboratif,  baik  dari  pemerintah  dan  pihak  terkait  lainnya,  untuk  membahas  bagaimana pengungsi anak mendapat akses pendidikan dengan optimal.

## Bibliografi
Asti, N. R., &  Rahayu, S. L. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi  Pencari  Suaka yang  Transit  di  Indonesia  Sembari  Menunggu  Status  Pengungsi  (Ditinjau  dari  The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). Belli Ac Pacis , 5 (1), 1–8.
Cnnindonesia.com.  (2019). Pengungsi  Asing  Tempati  Penampungan  Eks  Gedung  Kodim . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712205228-20-411749/1155-pengungsi- asing-tempati-penampungan-eks-gedung-kodim
Creswell,  J.  W.  (2010).  Research  design  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Hadiwijoyo, S. S. (2015). Pengarasutamaan hak anak dalam anggaran publik . Graha Ilmu.
Jakartaglobe.id.  (2019). Refugees  Are  Humans  Too...  and  Bring  Many  Benefits  to  Local Communities .  https://jakartaglobe.id/opinion/refugees-are-humans-too-and-bring-many- benefits-to-local-communities/
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2017).  Kebudayaan.  2017.  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2017  Tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak. Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  Atau Bentuk  Lain  Sederajat.  Jakarta:  Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Indonesia.[Serial Online] Https://Kemdikbud. Go. Id[Diakses 10 Juni 2018] .
Lestari,  Raissa.  (2017).  Implementasi  Konvensi  Internasional  Tentang  Hak  Anak (Convention  on  The  Rights  of  The  Child)  di  Indonesia  (Studi  Kasus:  Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). JOM FISIP 4 (2).
Liliansa, D & Jayadi, A.  (2015). Should Indonesia Accede to  the 1951 Refugee Convention and Its 1967 Protocol?. Indonesia Law Review, 3, (324-346).
Riadussyah,  M.  (2016).  Tanggung  Jawab  Indonesia  sebagai  Negara  Transit  bagi  Pengungsi Anak  Berdasarkan  Hukum  Internasional. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 23 (2), 250–330.
Romsan,  A.,  Usmawadi,  U.,  Usamy,  M.  D.,  &  Zuhir,  M.  A.  (2003). Pengantar  Hukum Pengungsi  Internasional:  Hukum  Internasional  dan  Prinsip-Prinsip  Perlindungan Internasional . Sabic Offset.
Sihombing,  Yosepina  Herlina.  (2019). Kebijakan  Indonesia  dalam  Perlindungan  Pencari Suaka  dan  Pengungsi  Pasca  Kebijakan  Turn  Back  the  Boat  Pemerintahan  Tony Abbot. Journal of International Relations. 5 (4), 599-608.
Snailham,  Kate.  (2014). Australia  Tutup  Pintu  Pengungsi  Kebijakan  Suaka  Australia  yang Baru di Indonesia. Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS). FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Unhcr.org.  (2018). Solusi  Komprehensif  Bagi  Orang  Yang  Terdaftara  dengan  UNHCR Indonesia . https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2018/04/Poster-on- Comprehensive-Solutions-ECHO-Oct-2017_Bahasa.pdf
Unhcr.org.  (2021). Solusi  Komprehensif  Bagi  Orang  Yang  Terdaftara  dengan  UNHCR Indonesia. https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2018/04/Poster-on- Comprehensive-Solutions-ECHO-Oct-2017_Bahasa.pdf