## WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

## Syafi‟i
peisyafii14@yahoo.co.id

## Abstrak
Islam adalah agama hanif yang dibawa oleh seorang yang hanif,  sehingga  Islam  adalah  sebuah  agama  yang  sangat sempurna.  Kesempurnaannya  telah  tercantum  pada  ayat  terakhir dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Swt. Dengan demikian Islam  telah  membahas  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk didalamnya adalah membahas masalah wasiat.
Wasiat  adalah  sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  dalam kehidupan dunia ini, hal ini mengingat ungkapan orang yang akan meninggalkan  dunia fanah ini.  Kewajiban  menjalankan  amanah wasiat  ini  sangat  penting  dalam  membagikan  harta  peninggalan atau  harta  warisan,  hal  ini  mengingat  pelaksanaan  wasiat  adalah sebelum  pelaksanaan  pembagian  warisan  oleh  ahli  waris.  Allah Swt  telah  menentukan  pembagian  harta  peninggalan  dengan sangat teliti, baik harta peninggalan itu dibagikan secara warisan maupun secara wasiat, ditambah beberapa hadis sebagai penjelas dari masalah wasiat tersebut.
Namun  demikian  tidak  semua  ungkapan  seseorang  harus dilaksanakan  wasiatnya  setelah  meninggal.  Disinilah  hanifnya ajaran Islam. disamping ada intruksi untuk menjalankan tapi ada pula  kebijakan  untuk  tidak  menjalankan.  Inilah  yang  disebut dalam  hukum  Islam  dengan  istilah istisnaiyyah atau  sistem pengecualian.  Dengan  sitem  ini  Islam  adalah  ajaran  yang  tidak jumud,  kaku  dan  tidak  statis.  Bahkan  Islam  lebih  cendrung dengan sistem elastis dan fleksibel , sehingga selalu up to date .
Kata Kunci : Wasiat, Jumud, Syara’ dan Ahli Waris

## A. Pendahuluan
Kematian  adalah  suatu  peristiwa  hukum  yang  dapat menimbulkan  akibat  hukum  berupa  kewarisan  yang  melahirkan hak  dan  kewajiban  antara  pewaris  dan  ahli  waris.  Pewaris  yang meninggal  dunia  tidak  secara  langsung  menghapuskan  seluruh kewajiban  yang ditinggalkannya. Dalam sistem kewarisan Islam, terdapat utang dan zakat yang wajib dilaksanakan oleh ahli waris setelah  meninggalnya  pewaris.  Setelah  pelaksanaan  kewajiban semasa hidupnya, pewaris secara Islam juga memiliki kewajiban yang  harus  dilaksanakan  yaitu  pembagian  dan/atau  peralihan harta peninggalannya kepada ahli waris.
Dalam  sistem  kewarisan  Islam  diatur  tentang  pembagian dan/atau  peralihan  harta  peninggalan  pewaris  kepada  ahli  waris.
Pembagian  harta  peninggalan  dalam  hukum  Islam  tidak  hanya dilihat  dari  sudut  pandang  ahli  waris  yang  menerima  harta peninggalan  pewaris  tapi  juga  perihal  yang  menghalangi  ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. 1
Selain  pembagian  harta  peninggalan,  dalam  kewarisan Islam juga diatur tentang peralihan harta peninggalan oleh karena peristiwa  kematian  pewaris.  Tata  cara  peralihan  harta peninggalan  pewaris  kepada  ahli  waris  dapat  dilakukan  dengan cara  wasiat. 2 Perihal  wasiat  dalam  al-Qur‟an  antara  lain  diatur dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan bahwa “kalau kamu  meninggalkan  harta  yang  banyak,  diwajibkan  bagi  kamu apabila  tanda-tanda  kematian  datang  kepadamu,  untuk  berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara baik”. Dalam ayat tersebut  secara eksplisit mengandung  arti  bahwa  wasiat  adalah kewajiban orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. 3 Dalam surat al-Baqarah  ayat  240  juga  dinyatakan  bahwa  orang  yang meninggalkan  isteri  atau  isteri-isteri  hendaklah  berwasiat   bagi isteri atau isteri-isterinya berupa nafkah selama setahun dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah tempat tinggalnya selama itu.
1 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta : Kencana, 2008), 57. 2 Moh.  Muhibbin,  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam:  sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafita, 1994), 45.
3 Quraish shihab, Tafsir al-Misbah , Juz, ke 1, (Jakart: Penerbiat Lentera hati), 372.
Dalam  sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam Bukhari  dan  Imam  Muslim,  dari  Ibnu  Umar  Ra.  Berkata:  Telah bersabda  Rasulullahi  Saw  bahwa  hak  bagi  seorang  muslim  yang memiliki  sesuatu  yang  hendak  diwasiatkan,  sesudah  bermalam selama  dua  malam,  tiada  lain  wasiatnya  itu  tertulis  amal kebajikannya”.  Selanjutnya  Ibnu  Umar  Ra.  Berkata  “Tiada berlaku  bagiku  satu  malampun  sejak  aku  mendengar  Rasulullah Saw,  mengungkapkan  hadis  seperti  itu,  kecuali  wasiatku  selalu berada disisiku”. 4
Dari beberapa dalil tentang wasiat, maka mayoritas ulama berpendapat  bahwa  status  hukum  wasiat  itu  tidak  mengandung hukum fardu „ain, baik wasiat kepada orang tua  maupun kepada kerabat  yang  menerima  warisan  atau  kerabat  jauh  yang  tidak menerima warisan. 5 Lain halnya dengan Imam Azzuhri dan Imam Abu Mijlaz yang berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi  setiap  muslim  yang  akan  meninggal  dunia  dan  ia meninggalkan  harta.  Sementara  ahli  hukum  dikalangan  mazhab Masruq,  Iyas,  Qatadah  dan  Ibnu  Jarir  berpendapat  bahwa  yang wajib  wasiat  tersebut  adalah  hanya  kepada  orang  tua  dan  karib kerabat  yang  oleh  karena  sesuatu  hal  tidak  mendapat  waris  dari orang  yang  berwasiat  itu.  Bahkan  Abu  Daud,  Ibnu  Hazm  dan
Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya adalah fardhu „ain.  Mereka  beralasan  dengan  al-Qur‟an  surat  al-Baqarah  ayat 180 dan surat an-Nisa ayat 11 dan 12. 6
Dikalangan  ahli  hukum  mazhab  Hambali  dijelaskan bahwa  wasiat  menjadi  wajib  apabila  wasiat  yang  apabila  tidak dilakukan  akan  membawa  akibat  hilangnya  hak-hak  atau peribadatan,  seperti  diwajibkan  bagi  orang  yang  menanggung kewajiban zakat, haji atau kifarat ataupun nazar. Wasiat menjadi sunnah  jika  berwasiat  kepada  kerabat  yang  fakir  dan  tidak  bias mewaris,  dengan  syarat orang yang  meninggal dunia meninggalkan  harta  yang  banyak  dan  tidak  melebihi  sepertiga harta.
4 Al-Bukhari, Soheh al-Bukhari , Juz 7 (Libanon Bairut : Dar al-Fiqr, tt).
5 Sayyid  Quthub, Tafsir  fi  Zhilalil  Quran (Beirut  :  Kitab  al-Arabi, 1973), 216-217.
6 Fatchur  Rahman, Ilmu  Waris ,  Cet.  Ke  2  (Bandung  :  Pustaka  al- Ma‟arif, 1981), 78.
Wasiat  menjadi  makruh  jika  wasiat  dilaksanakan  oleh orang  yang  tidak  meninggalkan  harta  yang  cukup,  sedangkan  ia mempunyai  ahli  waris  yang  membutuhkannya.  Wasiat  menajadi haram  jika  wasiat  dilaksanakan  melebihi  sepertiga  harta  yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak.  Wasiat  menjadi  mubah  apabila  dilaksanakan  tidak sesuai dengan petunjuk syar‟i, seperti wasiat kepada orang kaya. 7
Sementara  itu,  para  ahli  hukum  aliran  Zaidiyah berpendapat  bahwa  kedudukan  hukum  wasiat  itu  berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang lainnya. Dapat saja wajib bagi seseorang  apabila  dikhawatirkan  harta  yang  akan  ditinggalkan akan  disia-siakan,  dapat  pula  sunnah  apabila  wasiat  itu diperuntukan untuk kebajikan, dapat pula menjadi haram apabila wasiat  yang  dilaksanakan  tersebut  merugikan  ahli  waris,  dan dapat  menjadi  makruh  apabila  orang  yang  berwasiat  itu  jumlah hartanya  sedikit,  sedangkan  jumlah  ahli  waris  yang  ditinggal jumlahnya  banyak  dan  dan  sangat  membutuhkan  harta  tersebut, dan  pula  menjadi  jaiz  apabila  wasiat  tersebut  ditunjukan  kepada orang  yang  berada,  apakah  penerima  wasiat  dari  pihak  keluarga atau  tidak. 8 Aliran  Zaidiyah  ini  juga  berpendapat  bahwa  ayat wasiat tidaklah mansukh . Apalagi ayat wasiat ini sedemikian jelas dan  terang  sehingga  tidak  dapat  dapat dinasikh oleh  hadis  ahad, dan  ayat  ini  berlaku  untuk  orang  kaya  yang  banyak  harta peninggalannya. 9
Wasiat  begitu  penting  dalam  kewarisan  hukum  Islam karena  tidak  hanya  dinyatakan  dalam  surat  al-Baqarah,  akan tetapi juga dinyatakan dalam surat an-Nisaa ayat 11 dan ayat 12. Dalam  ayat-ayat  ini  dinyatakan  kedudukan  wasiat  yang  harus diselesaikan  terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan  pembagian  harta peninggalan perwaris kepada anak/anak-anak, duda, janda/janda- janda  dan  saudara/saudara-saudara  pewaris.  Wasiat  diartikan sebagai  pernyataan  keinginan  pewaris  sebelum  kematian  atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya.
7 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhu ‘ala Mazahibi al-arba’ah. , 68.
8 Chairu Ummam Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 124.
9 Sayyid  Quthub, Tafsir  fi  Zhilalil  Quran (Beirut  :  Kitab  al-Arabi, 1973), 198.
Wasiat  dalam  sistem  hukum  Islam  di  Indonesia  belum diatur  secara  material  dalam  suatu  undang-undang  seperti kewarisan  Barat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHP).  Wasiat  hanya  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam sebagaimana  termuat  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
Pasal  194  sampai  dengan  pasal  208  mengatur  tentang wasiat biasa sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus  diberikan untuk  anak angkat  atau orang tua  angkat. Dalam  khazanah  hukum  Islam,  wasiat  tidak  biasa  ini  disebut wasiat wajibah .
Dari  latar  belakang  ini  dapat  dirumuskan  beberapa pertanyaan yaitu: (1) Apa yang dimaksud dengan wasiat wajibah ?  dan  (2)  Bagaimana  pengaturan  dalam  hukum  kewarisan  Islam di Indonesia?

## B. Wasiat Wajibah dan Proplematikanya
Dalam  kewarisan  hukum  Islam  terdapat  beberapa  asas- asas yang dianut dalam pelaksanaan kewarisan antara lain yaitu
1) Asas Ijbari,
Asas  yang  menyatakan  bahwa  peralihan  harta  dari pewaris kepada ahli waris  terjadi dengan sendirinya menurut ketetapan  yang  dibuat  Allah  Swt  tanpa  digantungkan  pada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena asas ini maka secara  langsung  tiap  ahli  waris  diwajibkan  menerima peralihan harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan.
2) Asas bilateral,
Asas  yang  menyatakan  bahwa  ahli  waris  yang menerima  harta  peninggalan  pewaris  adalah  keturunan  laki- laki  maupun  perempuan.  Baik  laki-laki  maupun  perempuan memiliki  bagian  masing-masing  dari  harta  peninggalan pewaris.
3) Asas individual
Asas  yaitu  harta  peninggalan  pewaris  dibagikan kepada  ahli  waris  untuk  dimiliki secara  perorangan.  Masing- masing  bagian  ahli  waris  adalah  kepunyaannya  secara perorangan.
4) Asas  keadilan  yaitu  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban antarahli  waris  serta  keseimbangan  antara  keperluan  dan kegunaan yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris.
Tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat wajibah dalam  sistem  hukum  Islam  di  Indonesia.  Namun  demikian Bismar  siregar  mengungkapkan  bahwa  wasiat  wajibah  adalah suatu  wasiat  yang  diperuntukan  kepada  ahli  waris  atau  kerabat yang  tidak  memperoleh  bagian  harta  warisan  dari  orang  yang wafat,  karena  adanya  suatu  halangan  syara‟. 10 Eman  Suparman dalam  bukunya  berkomentara  bahwa  wasiat  wajibah  adalah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung  kepada  kemauan  atau  kehendak  si  yang  meninggal dunia. 11
Wasiat wajibah secara  tersirat  mengandung  unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
1.   Subjek  hukumnya  adalah  anak  angkat  terhadap  orang  tua angkat  atau  sebaliknya,  orang  tua  angkat  terhadap  anak angkat.
2.   Tidak  diberikan  atau  dinyatakan  oleh  pewaris  kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
3.   Bagian  penerima  wasiat  adalah  sebanyak-banyaknya  atau tidak  boleh  melebihi    satu  pertiga  dari  harta  peninggalan pewaris.
Wasiat wajibah dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum
Islam  timbul  untuk  menyelesaikan  permasalahan  antara  pewaris dengan  anak  angkatnya  dan  sebaliknya  anak  angkat  selaku pewaris  dengan  orang  tua  angkatnya.  Di  negara  Islam  di  daerah Afrika  seperti  Mesir,  Tunisia,  Maroko  dan  Suriah,  lembaga wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan  antara  pewaris  dengan  cucu/cucu-cucunya  dari anak/anak-anak  pewaris  yang  meninggal  terlebih  dahulu dibanding  pewaris.  Lembaga  wasiat wajibah di  daerah  tersebut digunakan  oleh  negara  untuk  mengakomodir  lembaga  mawali atau pergantian tempat. 12
10 Bismar  Siregar, Perkawanin,  Hibah  dan  Wasiat  dalam  Pandangan
Hukum Bangsa (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 1985).
11 Eman  Suparman, Inti  Sari  Hukum  Waris  Indonesia (Bandung  : Mandar Maju, 1991), 37.
12 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Ttp : PT. Bina Aksara, 1981), 17.
Awalnya  wasiat wajibah dilakukan  karena  terdapat cucu/cucu-cucu  dari  anak/anak-anak  pewaris  yang  meninggal lebih  dahulu  daripada  pewaris.  Atas  fenomena  ini,  Abu  Muslim Al-Ashfahany  berpendapat  bahwa  wasiat  diwajibkan  untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka.
Ditambahkan  oleh  Ibnu  Hazm,  bahwa  apabila  tidak dilakukan  wasiat  oleh  pewaris  kepada  kerabat   yang  tidak mendapatkan  harta  pusaka,  maka  hakim  harus  bertindak  sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada  kerabat  yang  tidak  mendapatkan  harta  pusaka,  dalam bentuk wasiat yang wajib.
Konsep  1/3  (satu  pertiga)  harta  peninggalan  didasarkan pada  hadis  Sa‟ad  bin  Abi  Waqash,  seorang  sahabat  Nabi.  Sa‟ad bin  Abi  Waqash  sewaktu  sakit  dikunjungi  oleh  Rasulullah, bertanya,  “Saya  mempunyai  harta  banyak  akan  tetapi  hanya memiliki  seorang  perempuan  yang  mewaris.  Saya  sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.”
Rasulullah menjawab “Jangan.” “Seperdua?” tanya Sa‟ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan “Jangan.” “Bagaimana jika sepertiga?”  tanya  Sa‟ad  kembali.  Dijawab  Rasulullah  “Besar jumlah  sepertiga  itu  sesungguhnya  jika  engkau  tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.”
Hadis  ini  menjadi  acuan  bagi  Mesir  yang  pertama mengundangkan  tentang  wasiat wajibah dalam  Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak  membuat  wasiat  sebelum  meninggalnya,  maka  kepada keturunannya  dari  anak  pewaris  yang  telah  meninggal  terlebih dahulu  daripada  pewaris  diberikan  wasiat  wajib  tidak  boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.
Dalam  undang-undang  wasiat  Mesir,  wasiat  wajibah diberikan  terbatas  kepada  cucu  pewaris  yang  orang  tuanya  telah meninggal  dunia  lebih  dahulu  dan  mereka  tidak  mendapatkan bagian  harta  warisan  disebabkannya  sebagai zawil  arham atau terhijab oleh ahli waris lain. 13 Peraturan inilah yang diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam.
13 Suparman Usman, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. , 1981, 159.
126 | Misykat, Volume 02, Nomor  02, Desember 2017
Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  lembaga  wasiat termasuk  wasiat wajibah menjadi  kompetensi  absolut  dari pengadilan  agama  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  tentang  Pengadilan  Agama  berhubungan  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam  tingkat  pertama  sesuai  dengan  kompetensi  absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang.
Dalam menentukan wasiat wajibah , secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum  Islam  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991.   Secara  yuridis  formil  ketentuan  dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat wajibah hanya  diperuntukan  bagi  anak  angkat  dan  orang tua angkat. 14
Kompleksitas  masyarakat  Indonesia  membuat  hakim harus  keluar  dari  yuridis  formil  yang  ada  yaitu  dengan menggunakan fungsi rechtsvinding yang dibenarkan oleh hukum positif  apabila  tidak  ada  hukum  yang  mengatur.  Kewenangan tersebut  diberikan  dalam  pasal  5  Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman.  Selain  itu  Kompilasi Hukum  Islam  dalam  pasal  229  juga  memberikan  kewenangan hakim  untuk  menyelesaikan  perkara  dengan  memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum  yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengn rasa keadilan.
Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai rechtsvinding atau dalam hukum Islam  disebut ijtihad sebagai  alternatif. 15 Dalam  hal  wasiat wajibah yang  sempit  pada  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat maka hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi rechtsvinding atau ijtihad -nya.  Akan  menjadi  sulit  untuk menjalankan  yuridis  formil  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam terhadap  orang-orang  dekat  pewaris  di  luar  anak  angkat  dan orang tua angkat.
14 Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
15 Destri  Budi  Nugraheni  dkk, Pengaturan  dan  Implementasi  Wasiat wajibah di Indonesia , Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2, Juni 2010, 10.
Justeru apabila hakim tidak melakukan rehtvinding karena tidak  ada  hukum  yang  mengatur  ( ius  coria  novit )  maka  hakim dapat  diberikan  sanksi  (pasal  22 Algemen  Bepallingen  van Wetgeving Voor [AB]) Terdapat  beberapa rechtsvinding atau ijtihad mengenai
wasiat wajibah dalam  yurisprudensi  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap.  Misalnya  dalam  putusan  No.  368  K/AG/1995  dan putusan 51K/AG/1999.
Dalam  perkara  yang  diputus  dengan  putusan  368 K/AG/1995, Mahkamah Agung memutuskan sengketa waris dari pasangan suami isteri yang memiliki 6 (enam) orang anak. Salah satu anak perempuan mereka telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia.
Sengketa  ahli  waris  dimintakan  salah  satu  anak  laki-laki dari pewaris atas harta yang dimiliki oleh pewaris.  Dalam tingkat pertama,  salah  satu  anak  perempuan  tersebut  terhijab  untuk mendapatkan  harta  peninggalan  pewaris.  Tingkat  Banding mementahkan  putusan  tingkat  pertama  dengan  memberikan wasiat wajibah sebesar  1/3  (sepertiga)  bagian  anak  perempuan kepada  anak  perempuan  yang  berpindah  agama.  Tingkat  Kasasi menambahkan  hak  anak  yang  berpindah  agama  dengan  wasiat wajibah sebesar  anak  perempuan  lainnya  atau  kedudukan  anak yang  berpindah  agama  tersebut  sama  dengan  anak  perempuan lainnya.
Dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No.  51K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999 menyatakan bahwa ahli waris yang bukan  beragama  Islam  tetap  dapat  mewaris  dari  harta peninggalan  pewaris  yang  beragama  Islam.  Pewarisan  dilakukan menggunakan  lembaga  wasiat wajibah ,  dimana  bagian  anak perempuan  yang  bukan  beragama  Islam  mendapat  bagian  yang sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris.
Selain itu terdapat juga putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010  memberikan  kedudukan  isteri  yang  bukan  beragama
Islam  dalam  harta  peninggalan  pewaris  yang  beragama  Islam.
Isteri  yang  bukan  beragama  Islam  mendapatkan  warisan  dari pewaris  melalui  lembaga  wasiat wajibah yang  besarnya  sama dengan kedudukan yang sama dengan isteri yang beragama Islam ditambah dengan harta bersama.
Putusan-putusan  tersebut  diterbitkan  oleh  karena  terjadi pergesekan  kepentingan  antar  ahli  waris.   Ahli  waris  akan menikmati  bagian  secara  kualitatif  yang  lebih  sedikit  dengan adanya lembaga wasiat wajibah.
Bagian  para  ahli  waris  yang  sudah  ditentukan,  dialihkan kepada  penerima  wasiat  wajibah  oleh  karena  ijtihad  hakim  yang berwenang. Tuntutan-tuntutan para ahli waris adalah menyampingkan lembaga wasiat wajibah.
Sekilas  putusan-putusan  tersebut  di  atas  tidak  didasarkan pada  hukum  Islam  murni  yang  berasal  dari  al-Qur‟an  dan  as- Sunnah.  Putusan-putusan  tersebut  terlihat  seperti  melakukan penyimpangan  dari  al-Qur‟an  dan  as-Sunnah.  Putusan-putusan tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata dengan pewaris. Hakim  menjamin  keadilan  bagi  orang-orang  yang  memiliki hubungan  emosional  dengan  pewaris  tersebut  melalui  lembaga wasiat wajibah .
Seorang anak ataupun anak yang berbeda agama dan telah hidup  berdampingan  dengan  tentram  dan  damai  serta  tingkat toleransi  yang tinggi  dengan pewaris  yang beragama  Islam tidak boleh  dirusak  oleh  karena  pewarisan.  Penyimpangan  yang dilakukan akan memberikan lebih banyak kemaslahatan daripada mudarat.
Meskipun pertimbangan setiap hakim dapat berbeda-beda mengenai  besaran  wasiat wajibah dalam  setiap  kasus,  namun terdapat  suatu  asas  yang  menjadi  dasar  dalam  menjatuhkan besaran  wasiat wajibah ,  yaitu  asas  keseimbangan.  Wasiat wajibah diberikan  tidak  mengganggu  kedudukan  ahli  waris lainnya.  Bagian  harta  peninggalan  yang  diperuntukan  untuk wasiat wajibah diberikan  dari  derajat  yang  sama.  Anak perempuan  tidak  beragama  Islam  mendapat  bagian  yang  sama sebesar bagiannya dengan kedudukannya sebagai anak perempuan.  Begitu  juga  dengan  kedudukan  isteri  yang  tidak beragama  Islam,  akan  mendapatkan  bagian  yang  sama  besar bagianya dengan kedudukannya sebagai isteri.
Atas  dasas  asas  keadilan  dan  keseimbangan  juga kedudukan  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat  tidak  selamanya maksimal  mendapatkan  1/3  (satu  pertiga)  bagian  dari  harta peninggalan  pewaris.  Atas  kewenangan  hakim  juga  anak  angkat dan  orang  tua  angkat  dapat  mendapatkan  lebih  dari  yang dinyatakan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
Sifat  dari ijtihad yang  dilakukan  hakim  tidak  bersifat imperatif akan  tetapi fakultatif .  Penggunaan  putusan-putusan tersebut  apabila  terjadi  sengketa  dan  sebaliknya  apabila  tidak terjadi sengketa maka tetap menerapkan hukum Islam.

## B. Penutup
Wasiat wajibah pada  prinsipnya  merupakan  wasiat  yang diberikan  kepada  orang  tertentu  dalam  keadaan  tertentu  oleh negara  melalui  jalur  yudikatif.  Bismar  siregar  mengungkapkan bahwa  wasiat  wajibah  adalah  suatu  wasiat  yang  diperuntukan kepada  ahli  waris  atau  kerabat  yang  tidak  memperoleh  bagian harta  warisan  dari  orang  yang  wafat,  karena  adanya  suatu halangan syara‟.
Mengenai wasiat wajibah terhadap ahli waris terdapat dua pendapat  ahli  hukum  Islam,  sebagian  ulama  menyatakan  bahwa ayat wasiat tidak dinasakh dengan ayat waris dan sebagian ulama lainnya  berpendapat  bahwa  ayat  wasiat  telah dinasakh oleh  ayat
waris.  Berkaitan  dengan  pendapat  tersebut  maka  hukum  wasiat wajibah terhadap ahli waris juga terdapat dua pendapat, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya.
Adapun  untuk  muslim  Indonesia  pengaturan  wasiat wajibah secara  sempit  telah  diatur  dalam  pasal  209  Kompilasi
Hukum  Islam  yaitu  hanya  untuk  anak  angkat  dan  orang  tua angkat  dan  hakim  memiliki  kewenangan ijtihad untuk memperluas  wasiat wajibah . Ijtihad hakim  pada  umumnya diperluas dengan bersandar pada asas keadilan dan keseimbangan. Putusan-putusan tentang wasiat wajibah sekiranya dapat  memberikan  kemaslahatan  bagi  kehidupan  seluruh masyarakat.

## Daftar Pustaka
Al-Bukhari, Soheh  al-Bukhari ,  Juz  7,  Libanon  Bairut  :  Dar  al- Fiqr, tt.
Ali,  Mohammad  Daud, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Ttp  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 1998.
Al-Jaziri, Abdurrahman, al-Fiqhu ‘ala Mazahibi al-arba’ah, ttp : tp, tt.
Bismar  Siregar, Perkawanin,  Hibah  dan  Wasiat  dalam
Pandangan  Hukum  Bangsa, Penerbit  Fakultas  Hukum UI, Yogyakarta, 1985.
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen
Agama  Republik  Indonesia, Laporan  Hasil  Seminar
Hukum Waris Islam, 1982. Hamka, Tafsir al-Azhar.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Muhibbin, Moh, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: sebagai
Pembaharuan  Hukum  Positif  di  Indonesia ,  Jakarta  : Sinar Grafita, 1994.
Nugraheni,  Destri  Budi, et.  al, Pengaturan  dan  Implementasi Wasiat  wajibah  di  Indonesia ,  Mimbar  Hukum  Volume 22 Nomor 2, Juni 2010.
Quthub, Sayyid, Tafsir fi Zhilalil Quran , Bairut : Kitab al-Arabi, 1973.
Rahman,  Fatchur, Ilmu  Waris ,  Cet.  Ke-2,  Bandung  :  Pustaka  al- Ma‟arif, 1981.
Shihab,  Quraish, Tafsir  al-Misbah ,  Juz,  ke  1,  Jakarta  :  Lentera, 2000.
Suparman,  Eman, Inti  Sari  Hukum  Waris  Indonesia ,  Bandung  : Mandar Maju, 1991.
Syarifudin,  Amir, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Jakarta  :  Kencana, 2008.
Thalib,  Sajuti, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  Ttp  :  PT. Bina Aksara, 1981.
Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Usman, Suparman, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , 1989.