## PENERAPAN SAK-ETAP PADA ENTITAS KOPERASI
(Studi Kasus Pada KUD Tri Karsa Jaya Kec. Bangsalsari Kab. Jember)
Yulinartati 1

## Abstract
Financial report is a report that  shows the financial position consisting of revenues, expenses, assets, capital, and debt in a given period as a result of the transactions. Th financial statements should reflect the purpose cooperative of cooperatives, the balance of   the calculation must be clearly informed cooperative activities with its members, because it  is the  income of members  is presented separately  f  rom income derived from non - member transactions. Presentation was more reflective of that cooperative effort is   more concerned  with the  transaction or service  to  the members of the non -members. Financial statements are the KUD "Tri Karsa Jaya" consisting of the balance sheet and the balance of the report. At the balance  sheet of  financial statements provide  information  about  the assets, liabilities, and equity. Presentation  of  financial  statements KUD "  Tri Karsa Jaya" is  not in  accordance with    GAAP on the accounting co-ETAP, because KUD "Tri Karsa Jaya" has    not made a cash  flow statement, statement  of  changes  in equity, and notes  to  the financial  statements.

## Keywords: Financial Statements, Income Statements, Cooperative

## 1. LATAR BELAKANG MASALAH
Koperasi  merupakan  wadah  untuk  bergabung  dan  berusaha  bersama  agar kekurangan  yang  terjadi  dalam  kegiatan  ekonomi  dapat  diatasi,  selain  itu  koperasi juga  merupakan  alat  bagi  golongan ekonomi  lemah  untuk  dapat  menolong  dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki atau meningkatkan taraf  hidupnya.  Sampai  saat  ini  koperasi  menduduki  tempat  yang  penting  dalam sistem  perekonomian,  karena  terbukti  telah  membawa  perubahan dalam  struktur ekonomi.
Pernyataan  standar  akuntansi  keuangan  koperasi  merupakan  standar  akuntansi keuangan khusus koperasi yang menyajikan informasi mengenai data keuangan dari suatu  badan  usaha  untuk  pihak-pihak  berkepentingan.  Standar  ini  menyajikan informasi keuangan yang meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan  promosi  ekonomi  anggota,  catatan  atas  laporan  keuangan  (PSAK  No.27 paragraf 56 tahun 2007).  Namun, dalam implementasinya terdapat banyak dinamika dan  inkonsistensi  standar  terkait  implementasi  IFRS  (International  Financial Reporting  Standards).  Hal  ini  menyebabkan  IAI  (Ikatan  Akuntan  Indonesia),  pada
1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
tanggal  8  April  2011  mencabut  PSAK  no.27  tentang  Akuntansi  Koperasi sebagaimana  yang  dipertegaskan  dalam  PPSAK  (Pernyataan  Pencabutan  Standar Akuntansi  Keuangan)  No.8.  Sebagai  gantinya,  IAI  menyatakan  bahwa  standar pelaporan  keuangan  koperasi  harus  mengacu  pada  Standar  Akuntansi  Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).  Oleh karena hal tersebut, peneliti ingin  mengetahui  pelaporan  keuangan  yang  ada  pada  KUD  Tri  Karsa  Jaya,  apakah sudah  sesuai  dengan  standar  pelaporan  keuangan  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik yang diatur dalam SAK-ETAP.

## 2. PERUMUSAN MASALAH
Koperasi  dalam  menjalankan  usahanya  perlu  menerapkan Standar  Akuntansi Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP)  sebagai  pedoman  dalam penyusunan  laporan  keuangan.  Semakin  berkembangnya  koperasi,  sangat  perlu diikuti  dengan  pengelolaan  manajemen  yang  dapat  mendukung  terhadap  kegiatan usaha tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  permasalahan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini adalah  :  Bagaimanakah  penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP)  pada  KUD  Tri  Karsa  Jaya  Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

## 3. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas Publik  (SAK-ETAP)  pada  KUD  Tri  Karsa  Jaya  Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten Jember.

## 4. LANDASAN TEORI
Koperasi  diartikan  sebagai  badan  perkumpulan  yang  bertujuan  mengadakan kerja  sama  dalam  hal  mengatur  kebutuhan  bersama,  para  anggotanya  membentuk modal bersama melalui simpanan-simpanan wajib dan sukarela, dengan modal yang mana  yang  mendatangkan  barang-barang  keperluan  para  anggota,  keuntungan  yang diperoleh dari setiap tahun dibagikan kepada para anggotanya dan serta kemufakatan bersama  sebagian  diperuntukkan  dana-dana,  guna  menggerakkan  koperasi  lebih lanjut (Kartasapoetra,dkk,1989:2).

## 4.1 Tujuan pelaporan keuangan koperasi
Menurut  Sitio  dan  Halomoan  (2001:108),  laporan  keuangan  koperasi  dapat menyediakan  informasi  yang  berguna  bagi  pemakai  utama  dan  pemakai  lainnya untuk:
a) Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi
b) Mengetahui prestasi  keuangan  selama  satu  periode  dengan  sisa  hasil  usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
c) Mengetahui  transaksi,  kejadian,  dan  keadaan  yang  mengubah  sumber  daya ekonomis,  kewajiban,  dan  kekayaan  bersih  selama  satu  periode.  Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang bukan anggota.
d) Mengetahui  informasi  penting  lainnya  yang  mungkin  mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

## 4.2 Sumber Modal Koperasi
Permodalan koperasi di atur dalam UU No.25 tahun 1992 pasal 41 adalah:
a) Modal sendiri, yaitu modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam hal ini anggota  sebagai  penanam  modal  yang  dapat  digunakan  koperasi  untuk melakukan  usaha.  Modal  ini  berasal  dari:  simpanan  pokok,  simpanan  wajib, dana cadangan, dan hibah
b) Modal pinjaman  berasal  dari  anggota,  koperasi  lainnya,  bank  dan  lembaga keuangan  lainnya,  penerbitan  obligasi  dan  surat  berharga  lainnya,  serta sumber-sumber lain yang sah

## 4.3 Karakteristik laporan keuangan menurut SAK-ETAP
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  yang berlaku untuk koperasi saat ini adalah  SAK-ETAP.    Penggunaan  SAK-ETAP  sendiri  merupakan  runtutan  atas keputusan  IAI  dibawah  Menteri  Keuangan,  yang  menghapus  PSAK  no.27  tentang Akuntansi  Koperasi  terhitung  sejak  8  April  2011.  Koperasi  sendiri  pada  hakikatnya merupakan suatu entitas, namun masih belum memiliki akuntabilitas publik, bentuk akuntabilitas koperasi masih kepada para anggotanya. Namun dalam implementasinya,  penggunaan  SAK-ETAP  pada  koperasi  diperlukan  beberapa penyesuaian.  Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik  Indonesia  Nomor  4/Per/M.KUKM/VII/2012  tentang  Pedoman  Umum Akuntansi Koperasi.

## 5. ANALISIS DATA
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian    ini    menggunakan analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang berdasarkan  pada  metodologi  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata,  laporan  terinci  dari  pandangan  responden,  dan  melakukan  studi  pada situasi  yang  alami  (Creswell,  1998:15).  Bogdan  dan  Taylor  (Moleong,  2007:3) mengemukakan  bahwa  metodologi  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan  perilaku  yang  diamati.  Dengan  kata  lain,  analisis  yang  dilakukan  melalui perhitungan  dengan  menggunakan    logika    untuk  menarik    kesimpulan    yang    logis mengenai    data-data    yang    dianalisis. Dengan    demikian,  analisis  deskriptif    ini dimaksudkan    untuk    menguraikan    atau    memaparkan    hasil  penelitian  untuk kemudian diadakan  interpretasi berdasarkan  landasan  teori yang telah disusun.
Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data dari objek penelitian yaitu KUD Tri Karsa Jaya Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Mengungkapkan sistem laporan keuangan yang diterapkan oleh KUD Tri Karsa Jaya Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
3. Membandingkan sistem laporan keuangan yang diterapkan oleh KUD Tri Karsa Jaya  Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten  Jember  dengan  teori-teori.    Apakah laporan  keuangan  KUD  Tri  Karsa  Jaya    Kecamatan  Bangsalsari  Kabupaten Jember sudah menerapkan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya

## 6. PEMBAHASAN

## Penyusunan Laporan Keuangan KUD Tri Karsa Jaya
Laporan keuangan yang ada pada KUD “Tri Karsa Jaya” terdiri dari neraca dan laporan  sisa  hasil  usaha.  Pada  laporan  keuangan  neraca  menyajikan  informasi mengenai  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam pembahasan masing-masing konsep dibawah ini.

## 1. Konsep aset.
Pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  sudah  mengelompokkan  aset  menjadi  aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain.
a. Aset  lancar  terdiri  dari  kas,  bank,  dan  piutang.  Akun  kas  dan  bank dibedakan pada KUD  “Tri Karsa Jaya” karena tingk at likuiditas akun kas lebih cepat dari pada Bank. Pada KUD “Tri Karsa Jaya” tidak mempunyai sisa rekening giro sehingga nominal yang ada pada akun Bank nol.
b. Akun  piutang  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  dibedakan  menjadi  dua  yaitu pinjaman  yang  diberikan  dan  pinjaman  khusus.  Pinjaman  yang  diberikan atau  disebut  piutang,  hal  ini  terdiri  dari  piutang  anggota  dengan  non anggota.  Sedangkan  pinjaman  khusus  hanya  diberikan  kepada  karyawan dan  bersifat  tetap  dan  tidak  berbunga.  Jika  terdapat  anggota  yang melakukan pinjaman dan tidak termasuk karyawan koperasi maka piutang anggota tersebut dimasukkan dalam akun pinjaman yag diberikan.
c. Aset  tetap  yang  ada  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  hanya  terdiri  dari  akun perlengkapan  kantor.  Akun  tersebut  terdiri  dari  ATK,  bangku,  kursi, mobil,  dan  televisi.  Karena  tidak  dijelaskan  secara  rinci  oleh  KUD  “Tri Karsa  Jaya”  maka  nominal  masing -masing  akun  disajikan  menjadi  satu yaitu akun perlengkapan.
d. Aset  lain- lain  yang  ada  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  meliputi  gedung. Gedung  ini  diperoleh  dari hasil  pembelian  koperasi  itu  sendiri  dan dipergunakan untuk operasional koperasi.
2. Konsep Kewajiban
Simpanan anggota yang berupa tabungan pada KUD “Tri Karsa Jaya” diakui sebagai  kewajiban  lancar.  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  tidak  membedakan  antara tabungan anggota  dan  non  anggota  dikarenakan  pemberian  jasa  simpanan anggota dan non anggota disamakan. Kemudian pada kewajiban lancar, selain tabungan  yang terdiri dari utang dana-dana SHU yang terdiri dari dana SHU yang  tidak  termasuk  hak  dari  koperasi  terdapat  pinjaman  yang  diterima  oleh koperasi.  Pinjaman  ini  dimasukkan  dalam  kewajiban  lancar  dikarenakan jangka waktunya kurang dari lima tahun.
3. Konsep Ekuitas
Ekuitas  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  meliputi  simpanan  pokok,  simpanan  wajib, modal  penyertaan,  cadangan  koperasi,  cadangan  kerugian,  SHU  tahun berjalan.
a. Simpanan pokok pada KUD “Tri Karsa Jaya” sebesar Rp 250.000/ orang yang  harus  dibayar  oleh  anggota  ketika  pertama  kali  masuk  menjadi anggota koperasi.
b. Simpanan  wajib  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  sistem  pembayarannya dapat  dilakukan  secara  berjangka  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Dimana pada setiap bulannya anggota KUD “Tri Karsa Jaya” harus membayar simpanan wajib sebesar Rp 25.000,-
c. Modal  penyertaan  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  diperoleh  dari  sisa pembayaran simpanan wajib.
d. Sebenarnya  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  mendapat  sumbangan  modal  dari pemerintah  akan  tetapi  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  tidak  menggunakan  dana tersebut  dikarenakan  modal  yang  dimiliki  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  sudah cukup memadai untuk kegiatan operasional.
e. Cadangan  yang  ada  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  terdiri  dari  cadangan koperasi dan cadangan resiko. Dana cadangan tersebut diperoleh dari sisa hasil usaha setiap tahun dengan persentase 25% untuk cadangan koperasi dan 2,5% untuk cadangan  resiko.
f. Sisa  hasil  usaha  yang  diperoleh  dalam  tahun  berjalan  dibagi  sesuai dengan    ketentuan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga.  Pada KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  pembagian  sisa  hasil  usaha  telah  ditentukan dalam  anggaran  dasar  Bab  XV111  pasal  45 ayat  (2)  dapat  dilihat  pada tabel 6.1
Tabel 6.1 PEMBAGIAN SHU Tahun 2011-2012 NO URAIAN SISA HASIL USAHA % 2012 2011 1 Cadangan Koperasi 25 Rp          81.492.650 Rp        59.483.675 2 Jasa Usaha 15 Rp          48.895.590 Rp        35.690.205 3 Jasa Simpanan 15 Rp          48.895.590 Rp        35.690.205 4 Intensif Pengurus 10 Rp          32.597.060 Rp        23.793.470 5 Intensif Karyawan 10 Rp          32.597.060 Rp        23.793.470 6 Dana Pendidikan 5 Rp          16.298.530 Rp        11.896.735 7 Jasa Dividen Modal Penyertaan 15 Rp          48.895.590 Rp        35.690.205 8 Penunjang Kegiatan Koperasi 2,5 Rp            8.149.265 Rp          5.948.368 9 Cadangan Risiko 2,5 Rp            8.149.265 Rp          5.948.368 JUMLAH SHU 100 Rp       325.970.600 Rp      237.934.700
Sumber : KUD “Tri Karsa Jaya” Kecamatan Bangsalsari
Pada  laporan  perhitungan  SHU  telah  menyajikan  informasi  pendapatan  dan beban.  Pengungkapan penerapan  laporan  perhitungan  SHU  dapat  dilihat  pada pembahasan dibawah ini:

## a) Konsep Pendapatan
Dalam  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  konsep  pendapatan  belum  dipisahkan  antara pendapatan dari anggota dan non anggota, sedangkan KUD “Tri Karsa Jaya” tidak  hanya  melayani  anggota  saja  akan  tetapi  juga  melayani  non  anggota. Persentase  pelayanan  bisa  dikatakan  lebih  tinggi  untuk  pelayanan  non anggota.

## b) Konsep Beban
Pada KUD “Tri Karsa Jaya” hanya terdiri dari satu beban  yaitu beban usaha yang meliputi beban bunga dan beban administrasi dan umum. Beban bunga meliputi  beban  bunga  simpanan,  beban  bunga  pinjaman,  dan  beban administrasi  pinjaman.  Sedangkan  beban  administrasi  dan  umum  meliputi beban gaji karyawan, beban lembur, transport dan lain-lain.
Untuk  lebih  jelasnya  format  laporan  keuangan  yang  ada  pada  KUD  “Tri Karsa Jaya” dapat dilihat pada tabel 6.2 dan 6.3

## Tabel 6.2
KOPERASI UNIT DESA “Tri Karsa Jaya”
NERACA
Per 31 Desember 2011-2012 ASET TAHUN 2012 2011 Aset Lancar Kas Rp            54.348.000 Rp              34.280.000 Bank Rp          436.785.170 Rp            372.017.650 Pinjaman yang diberikan Rp            59.750.000 Rp              32.750.000 Penyisihan pinjaman Rp          (17.455.000) Rp            (12.450.500) Beban dibayar di muka Rp            12.547.000 Rp                5.408.000 Total Aset Lancar Rp          545.975.170 Rp            432.005.150 Aset Tetap Bangunan Rp          458.675.000 Rp            458.675.000 Ak.Depresiasi Bangunan Rp        (298.138.750) Rp          (275.205.000) Kendaraan dan Inventaris Rp          242.750.000 Rp            242.750.000 Ak.Depresiasi Kendaraan dan Inventaris Rp        (145.650.000) Rp          (121.375.000) Mesin Rp            24.350.000 Rp              24.350.000 Ak.Depresiasi Mesin Rp          (17.045.000) Rp            (14.610.000) Peralatan Kantor Rp              6.775.000 Rp                6.775.000 Ak.Depresiasi Peralatan Kantor Rp            (4.065.000) Rp              (2.710.000) Tanah Rp          255.500.000 Rp            255.500.000 Total Aset Tetap Rp          523.151.250 Rp 574.150.000 Aset Lain-lain Aset lain-lain Rp            13.500.000 Rp                7.540.000 Total Aset Lain-lain Rp            13.500.000 Rp                7.540.000 TOTAL ASET Rp       1.082.626.420 Rp         1.013.695.150
KEWAJIBAN DAN EKUITAS TAHUN 2012 2011 Kewajiban Lancar Tabungan Koperasi Rp           248.264.865 Rp             206.950.705 Simpanan Berjangka Rp             45.500.000 Rp               78.750.000 Dana-dana SHU Rp             81.492.650 Rp               59.483.675 Pinjaman yang diterima Rp - Rp - Beban yang masih harus dibayar Rp               8.287.200 Rp               10.324.545 Total Kewajiban lancar Rp           383.544.715 Rp            355.508.925 Kewajiban Jangka Panjang Utang Bank/Pihak ke-3 Rp - Rp               27.500.000 Simpanan Wajib Pinjam - Rp               10.500.000 Total Kewajiban Jangka Panjang Rp - Rp               38.000.000 TOTAL KEWAJIBAN Rp          383.544.715 Rp            393.508.925 EKUITAS Simpanan Pokok Rp           150.473.600 Rp             132.560.500 Simpanan Wajib Rp             45.600.000 Rp               38.700.000 Modal Penyertaan Rp             48.895.590 Rp               35.690.205 Cadangan Koperasi Rp             81.492.650 Rp               59.483.675 Cadangan Risiko Rp               8.149.265 Rp                 5.948.368 Modal Hibah Rp             38.500.000 Rp               32.540.000 SHU Tahun Berjalan Rp           325.970.600 Rp             237.934.700 SHU belum dibagikan Rp - Rp               77.328.778 TOTAL EKUITAS Rp           699.081.705 Rp            620.186.225 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp       1.082.626.420 Rp         1.013.695.150
Sumber data: KU D” Tri Karsa Jaya ” Kecamatan Bangsalsari

## Tabel 6.3

## KOPERASI UNIT DESA “Tri Karsa Jaya” PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
Per 31 Desember 2011-2012 Uraian TAHUN 2012 2011 Pendapatan Usaha Pendapatan Bunga Rp                           441.106.280 Rp                            395.400.153 Pendapatan administrasi Rp                           104.873.900 Rp                              76.430.600 Pendapatan lain-lain Rp                           212.560.500 Rp                            176.400.300 Total Pendapatan Rp                           758.540.680 Rp                            648.231.053 Beban Usaha Beban Bunga: Bunga simpanan Rp                              48.895.590 Rp                              43.351.600 Bunga Pinjaman Rp                              42.756.090 Rp                              43.890.828 Bunga adm pinjaman Rp 9.750.500 Rp                              10.458.400 Jumlah Beban Bunga Rp                           101.402.180 Rp                             97.700.828 Beban adm dan umum: Gaji karyawan Rp                              84.960.000 Rp                              84.960.000 Gaji Pengurus Rp                              86.400.000 Rp                              86.400.000 Transport Rp                              13.450.000 Rp                              15.342.000 Perbaikan inventaris Rp                                2.850.000 Rp                                1.320.000 Alat Tulis Kantor Rp                                2.357.000 Rp                                2.050.500 Penyusutan aktiva tetap Rp                              50.998.750 Rp                              50.998.750 Penghapusan piutang Rp 7.305.500 Rp                                8.450.600 Operasional lainnya Rp                                1.354.000 Rp                                3.590.000 Jumlah Beban Adm dan Umum Rp                           249.675.250 Rp                           253.111.850 Total beban Rp                           351.077.430 Rp                           350.812.678 SHU Sebelum Pajak Rp                           407.463.250 Rp                            297.418.375 Beban Pajak Rp                             81.492.650 Rp                              59.483.675 SHU Bersih Rp                           325.970.600 Rp                            237.934.700 Sumber data: KUD” Tri Karsa Jaya ” Kecamatan Bangsalsari
6.2. Membandingkan    sistem  laporan  keuangan  KUD  “Tri  Karsa  Jaya” dengan SAK-ETAP.
1. Konsep Laporan Keuangan
Untuk  mengetahui  perbandingan  penerapan  konsep  laporan  keuangan  KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP dapat dilihat pada tabel 6.4 sebagai berikut.

## Tabel 6.4
Perbandingan laporan keuangan KUD “Tri Karsa Jaya”dengan SAK -ETAP
KUD “Tri Karsa Jaya” SAK-ETAP Laporan keuangan terdiri dari: 1. Neraca 2. Sisa hasil usaha Laporan keuangan terdiri dari: 1. Neraca 2. Perhitungan Hasil Usaha 3. Laporan arus kas
4. Laporan perubahan ekuitas 5. Catatan atas laporan keuangan.
Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya”dan SAK -ETAP
Sesuai  dengan  SAK-ETAP, dijelaskan  bahwa  laporan  keuangan entitas  tanpa akuntabilitas  publik meliputi  neraca,  perhitungan  hasil  usaha,  laporan  arus  kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada KUD “Tri Karsa Jaya” hanya terdapat dua laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha. Seharusnya KUD “Tri Karsa Jaya” membuat ke lima laporan keuangan  yang sesuai dengan SAK-ETAP. Sehingga bisa dikatakan laporan keuangan yang ada pada KUD “Tri Karsa Jaya” masih belum sesuai dengan SAK-ETAP.

## 2. Konsep Aset
Perbandingan  penerapan  konsep  aset  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya” dengan  SAK- ETAP dapat dilihat pada tabel 6.5 sebagai berikut:

## Tabel 6.5
Perbandingan konsep aset pada KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK -ETAP
KUD “Tri Karsa Jaya” SAK-ETAP Konsep aset terdiri dari:
1. Aset lancar
• Kas dan bank
• Pinjaman
yang
diberikan/piutang
• Pinjaman khusus
2. Aset tetap
• Perlengkapan kantor
• Ak. Penyusutan
3. Aset lain-lain
• Gedung (dibeli oleh koperasi  untuk  operasional koperasi). • Piutang ragu-ragu
Konsep aset terdiri dari:
Aset lancar
• Kas dan bank
• Surat berharga
• Piutang usaha
• Piutang pinjaman anggota
• Piutang pinjaman non anggota
• Peny. Piutang tak tertagih
• Beban dibayar di muka
Aset tidak lancar
• Investasi
• Aset tetap,  meliputi tanah/ hak atas tanah, bangunan, mesin/kendaraan, inventaris, Ak. Penyusutan
• Aset  tidak  berwujud,  meliputi hak  paten,  hak cipta, hak pengusaha hutan, kuota impor/ekspor, waralaba
• Aset tidak lancar lainnya
Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya” dan SAK-ETAP
Dilihat dari tabel diatas dari masing-masing aset mengalami perbedaan antara lain:
a. Pada aset lancar yaitu akun piutang pada KUD “Tri Karsa Jaya” masih belum memisahkan antara piutang anggota dengan non anggota. Sedangkan menurut SAK-ETAP masing-masing piutang harus dibedakan misalnya antara piutang anggota  dengan  non  anggota,  piutang  usaha,  dan  piutang  lain-lain.  Melihat p ersentase bunga jasa pinjaman   yang diberikan  oleh KUD “Tri Karsa Jaya” kepada anggota dan non anggota berbeda, maka seharusnya KUD “Tri Karsa Jaya” membedakan antara piutang anggota dan non anggota sehingga anggota mengetahui  seberapa  besar  masing-masing piutang  yang  ada  dengan  hal  itu anggota akan mengetahui kondisi keuangan perusahaan.
Dalam hal ini membutuhkan jurnal reklasifikasi sebagai berikut: Jurnal penyesuaian:
Piutang anggota Rp xxxx Piutang non anggota Rp xxxx Piutang lain-lain Rp xxxx Piutang anggota Rp xxxx b. Pada  aset  tetap  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  masih  belum  menjelaskan  secara terperinci  akun  apa  saja  yang  ada  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”.  Hal  ini menimbulkan  ketidakjelasan  pada  aset  tetap  sehingga  tidak  bisa  mengetahui apa  saja  yang  termasuk  aset  tetap  koperasi  dan  berapa  besar  akumulasi penyusutan dari aset tetap per tahunnya. Maka dari itu KUD “Tri Karsa Jaya” seharusnya  mencatumkan  secara  terperinci  akun  masing-masing  aset  tetap. Melihat  pembahasan  sebelumnya  bahwa,  aset  tetap  KUD  “Tri  Karsa  Jaya” terdiri  dari  ATK,  bangku,  kursi,  mobil,  komputer,  dan  televisi.  ATK merupakan  perlengkapan  yang  umur  ekonomisnya  kurang  dari  satu  tahun maka,  seharusnya  ATK  termasuk  aset  lancar.  Jurnal  yang  diperlukan  dalam pemindahan  perlengkapan  dari  aset tetap  ke  aset  lancar  jurnal  reklasifikasi sebagai berikut:
Aset lancar (peralatan) Rp xxxx Aset tetap (peralatan) Rp xxxx
c. Aset  lain-lain  menurut  SAK-ETAP  disebut  sebagai  aset  lancar/tidak  lancar lainnya  yaitu  aset  yang  tidak  termasuk  dalam  kelompok aset  lancar  maupun tidak  lancar.  Sedangkan,  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  yang  termasuk  aset lain-lain adalah  gedung  yang di beli oleh koperasi itu sendiri untuk kegiatan operasional  koperasi.  Jika  dilihat  dari  segi  perolehannya  gedung  termasuk kedalam  aset  tetap  bukan  termasuk  aset  lain-lain.  Piutang  ragu-ragu seharusnya  termasuk  dalam  aset  lancar  bukan  aset  lain-lain.  Untuk  akun Jurnal reklasifikasinya adalah sebagai berikut:
Aset tetap (gedung) Rp xxxx Aset lain-lain (gedung) Rp xxxx Aset lancar (piutang ragu-ragu) Rp xxxx Aset tetap (piutang ragu-ragu) Rp xxxx

## 3. Konsep kewajiban
Perbandingan  konsep  kewajiban  yang  diterapkan  pada  KUD  “Tri  Karsa Jaya”dengan  SAK -ETAP  tentang  akuntansi  koperasi  dapat  dilihat  pada  tabel 6.6 sbb:
Tabel 6.6
Perbandingan konsep kewajiban KUD “Tri Karsa Jaya”dengan SAK-ETAP KUD “Tri Karsa Jaya” SAK-ETAP 1. Tabungan koperasi
2. Dana-dana SHU 3. Pinjaman yang diterima 1. Kewajiban jangka pendek, meliputi simpanan  anggota,  SHU  bagian anggota, utang usaha, utang bank/lembaga  lainnya,  beban  yang masih  harus  dibayar,  pendapatan diterima di muka 2. Kewajiban jangka panjang, meliputi utang bank/lembaga lainnya,  kewajiban  imbalan  pasca kerja,  kewajiban  jangka  panjang lainnya Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya” dan SAK-ETAP
Pengakuan  dan pengukuran  kewajiban  menurut  SAK-ETAP  berbunyi kewajiban  jangka  pendek  atau  jangka  panjang diakui sesuai  dengan  tanggal  jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
Kewajiban  dalam  koperasi  dapat  diklasifikasikan  menjadi  kewajiban  kepada anggota  dan  bukan  anggota.  Kewajiban  yang  timbul  dari  transaksi  dengan  anggota disajikan secara terpisah sebagai utang kepada anggota. Sebaliknya, kewajiban yang timbul  dari  transaksi  dengan  bukan  anggota  disajikan  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  dalam  standar  akuntansi  keuangan  yang  berlaku.  Kemudian,  kewajiban sukarela disajikan sebagai kewajiban lancar atau jangka panjang sesuai dengan jatuh temponya.  Kewajiban  yang  timbul  karena  pembagian  SHU  disajikan  sebagai kewajiban lancar, kecuali ditetapkan oleh rapat anggota tidak dibagi.
Pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya” konsep  kewajiban  terdiri  dari  tiga  jenis  utang. Uang  simpanan  anggota  timbul  dari  kewajiban  dengan  anggota  dan  non  anggota misalnya tabungan anggota. Dana-dana SHU yaitu dana pembagian SHU yang tidak termasuk dalam hak koperasi. Dan yang terakhir pinjaman yang diterima, maksudnya pinjaman yang diterima oleh koperasi.
Melihat  tabel  perbandingan  konsep  kewajiban  diatas  bahwa  KUD  “Tri  Karsa Jaya” belum  sesuai  dengan  SAK-ETAP  tentang  akuntansi  koperasi  dikarenakan belum  membedakan  antara  utang  simpanan  anggota  dengan  utang  simpanan  non anggota. Perbedaan ini agar mempermudah pembagian jasa simpanan pada koperasi. Akan  tetapi  perlu  diketahui  utuk  pemberian  jasa  simpanan  sesuai  dengan kesepakatan  pada  rapat  anggota  tahunan.  Jurnal  reklasifikasinya  untuk  simpanan anggota adalah sebagai berikut:
Simpanan anggota Rp xxxx Simpanan anggota Rp xxxx Simpanan non anggota Rp xxxx

## 4. Konsep Ekuitas
Menurut  SAK-ETAP  dan  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum  Akuntansi  Koperasi,  ekuitas  koperasi  terdiri  dari  modal  anggota  berbentuk simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  simpanan  lain  yang  mempunyai  karakteristik yang  sama  dengan  simpanan  pokok  atau  simpanan  wajib,  modal  penyertaan,  modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.
Perbedaan  penerapan  konsep  ekuitas  antara  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  dengan SAK-ETAP dapat dilihat pada tabel 6.7 sebagai berikut:
Tabel 6.7

## Perbandingan penerapan konsep ekuitas pada KUD dengan SAK-ETAP
KUD “Tri Karsa Jaya” SAK-ETAP
1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Modal penyertaan
4. Cadangan
5. Sisa hasil usaha
1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Modal penyertaan
4. Modal sumbangan
5. Cadangan
6. Sisa hasil usaha yang belum dibagikan
Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya”dan SAK -ETAP
a. Modal Anggota
Dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UMKM  Republik Indonesia  Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012  tentang  Pedoman Umum
Akuntansi  Koperasi  menyebutkan  modal  anggota  terdiri  dari  simpanan pokok, simpanan wajib,  dan simpanan lain  yang  memiliki karakteristik  yang sama  dengan  simpanan  pokok  atau  simpanan  wajib  diakui  sebagai  ekuitas koperasi  dan  dicatat  sebesar  nilai  nominalnya.  Pembayaran  simpanan  pokok dan  simpanan  wajib  dapat  dilakukan  dengan  cara  angsuran  yang  jumlah  dan lamanya ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain. Penyajian nilai simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  di  neraca  adalah  dengan  menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib.
Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.
Rapat anggota dapat menentukan jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan  wajib  bagi  anggota  baru  yang  masuk  kemudian  yang  jumlahnya setara  dengan  jumlah  simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  anggota  pendiri. Pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  untuk  simpanan  pokok  harus  dibayar  pada  saat masuk  menjadi  anggota  koperasi  sebesar  Rp  1.006.850,- sedangkan  untuk simpanan  wajib  sebesar  Rp  1.543.500.  Jumlah  dan  lamanya  sistem pembayaran telah ditentukan dalam anggaran dasar kurang lebih selama lima tahun.  Dimana  setiap  bulannya  anggota  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  harus membayar simpanan wajib sebesar Rp 25.000,-.
Bagi  anggota  yang  juga  termasuk  karyawan  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  sistem pembayarannya langsung diambil dari gaji karyawan sehingga pada neraca tidak ada akun piutang simpanan pokok atau simpanan wajib karena tidak ada simpanan pokok atau simpanan wajib yang belum diterima oleh koperasi.

## b. Modal Penyertaan
Dalam  SAK-ETAP,  modal  penyertaan  diakui  sebagai  ekuitas  dan dicatat  sebesar  jumlah  nominal  setoran.  Dalam  hal  modal  penyertaan  yang diterima  selain  uang  tunai,  maka  modal  penyertaan  tersebut  dinilai  sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Modal penyertaan ikut menutup risiko  kerugian  dan  memiliki  sifat  relatif  permanen.  Dan  imbalan  atas pemodal  didasarkan  atas  hasil  usaha  yang  diperoleh.  Oleh  karena  itu  modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas.
Pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  kelebihan  setoran  simpanan  pokok  dan simpanan  wajib  anggota  diakui  sebagai  modal  penyertaan,  imbalan  atas pemodal  didasarkan  atas  hasil  usaha  yang  diperoleh  dan  telah  ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
c. Modal Sumbangan
Menurut SAK-ETAP, modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan  yang subtansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka  panjang dan  dijelaskan  dalam  catatan  atas  laporan  keuangan.  Oleh karena  koperasi  mengemban  misi  nasional  untuk  menggerakkan  ekonomi rakyat  dan  menjadi sokoguru perekonomian  nasional,  maka  dimungkinkan koperasi memperoleh sumbangan dari pemerintah dan pihak lain. Sumbangan tersebut  dapat  diakui  sebagai  ekuitas  jika  ia  dapat  menanggung  resiko  atas kerugian. Kadang kala sumbangan diterima oleh koperasi dengan persyaratan tertentu  yang  mengikat,  sehingga  hakikat  sumbangan  tersebut  adalah pinjaman.  Sumbangan  ini  tidak  dapat  diakui  sebagai  ekuitas,  tetapi  harus diakui  sebagai  kewajiban  lain-lain  jangka  panjang  dan  dijelaskan  dalam catatan  atas  laporan  keuangan.  Dalam  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  tidak mengambil  sumbangan  dengan  persyaratan  tertentu  yang  mengikat  yang diberikan  ol eh  pemerintah  melihat  modal  yang  dimiliki  KUD  “Tri  Karsa Jaya” sudah besar.
d. Cadangan
Pada  SAK-ETAP,  pembentukan  cadangan  dapat  ditujukan  antara  lain untuk  pengembangan  usaha  koperasi,  menutup  resiko  kerugian,  dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang  dibentuk  dari  sisa  hasil  usaha  dicatat  dalam  akun  cadangan.  Tujuan penggunaan  cadangan  tersebut  harus  dijelaskan  dalam  catatan  atas  laporan keuangan. KUD “Tri Karsa Jaya” membentuk cadangan dari sisa hasil usaha yang  diperoleh  setiap  tahun  dengan  persentase  0,25%  dari  sisa  hasil  usaha untuk  cadangan  koperasi  dan  0,025%  dari  sisa  hasil  usaha  untuk  cadangan resiko.
e. Sisa Hasil Usaha yang belum dibagikan
Pada  SAK-ETAP  disebutkan  sisa  hasil  usaha  tahun  berjalan  dibagi sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  pada  koperasi.  Dalam  hal  jenis  dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak  menjadi  hak  koperasi  diakui  sebagai kewajiban.  Apabila  jenis  dan jumlah  pembagiannya  belum  diatur  secara  jelas,  maka  sisa  hasil  usaha
tersebut  dicatat  sebagai  sisa  hasil  usaha  belum  dibagi  dan  harus  dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa  hasil  usaha  yang  diperoleh  dalam  tahun  berjalan  dibagi  sesuai  dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa  hasil  usaha  tersebut  juga  dinyatakan  dalam  undang-undang perkoperasian.  Penggunaan  sisa  hasil  usaha  yang  dibagikan  tersebut diantaranya  adalah  untuk  anggota,  dana  pendidikan  dan  untuk  koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.
Jika  dilihat  pada  tabel  diatas  penerapan  konsep  ekuitas  sudah  sesuai dengan  SAK-ETAP  tentang  akuntansi koperasi.  KUD  “Tri  Karsa  Jaya” mencantumkan modal sumbangan pada laporan keuangan periode 2011-2012. Modal sumbangan yang diberikan oleh pemerintah dicatat sebagai kewajiban. Mengingat  modal  yang  dimiliki  oleh  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  sudah  cukup memadai untuk operasional koperasi.

## 5. Konsep Pendapatan
Perbandingan  penerapan  konsep  pendapatan  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya” dengan  SAK-ETAP  tentang  akuntansi  koperasi  dapat  dilihat  pada  tabel  6.8  sebagai berikut:
Tabel 6.8

## Perbandingan penerapan konsep pendapatan pada KUD dengan SAK-ETAP
KUD “Tri Karsa Jaya” SAK-ETAP
1. Pendapatan bunga
2. Pendapatan administrasi
3. Pendapatan lain-lain
1. Pelayanan anggota 2. Pendapatan non anggota
3. Pendapatan lainnya
Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya”dan SAK -ETAP
Pada  Utang  paragraf  51  dijelaskan pendapatan  koperasi  yang  berasal  dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara  pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.
Pada  kondisi  dilapangan, KUD  “Tri  Karsa  Jaya” masih  belum  sesuai  dengan SAK-ETAP  karena  belum  memisahkan  antara  pendapatan  anggota  dengan  non anggota.  Sedangkan  pada  re alita  yang  ada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya” tidak  hanya melayani anggota tetapi juga melayani non anggota.
Oleh  karena  itu  laporan  keuangan  koperasi  harus  dapat  mencerminkan  tujuan koperasi,  maka  perhitungan  hasil  usaha  harus  menginformasikan  secara  jelas kegiatan koperasi dengan anggotanya, karena itu  pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi non anggota. Penyajian itu lebih mencerminkan  bahwa  usaha  koperasi  lebih  mementingkan  transaksi  atau  pelayanan kepada  anggotanya dari  pada  non  anggota.  Jurnal  reklasifikasi  yang  dibutuhkan untuk  memisahkan  antara  pendapatan  anggota  dan  pendapatan  non  anggota  adalah sebagai berikut:
Pendapatan usaha Rp xxxx Pendapatan anggota Rp xxxx Pendapatan non anggota Rp xxxx

## 6. Konsep Beban
Perbandingan  Penerapan  konsep  beban  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  dengan SAK-ETAP dapat dilihat pada tabel 6.9 sebagai berikut:

## Tabel 6.9
Perbandingan penerapan konsep beban pada KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP
KUD “Tri Karsa Jaya” SAK-ETAP 1. Beban usaha • Beban bunga • Beban administrasi dan umum 1. Beban operasional • Beban usaha
• Beban perkoperasian
• Beban lain-lain
2. Beban pajak
Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya”dan SAK -ETAP
Dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UMKM  Republik  Indonesia Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012  tentang  Pedoman  Umum  Akuntansi  Koperasi konsep  beban  operasional  dalam  laporan  perhitungan  hasil  usaha  merupakan gabungan  antara  beban  usaha  dan  beban  perkoperasian.  Beban  usaha  terdiri  dari beban-beban  penjualan  dan  beban  administrasi  dan  umum,  sedangkan  beban  yang dikeluarkan  untuk  meningkatkan  sumber  daya  para  anggota  dan  pengembangan koperasi  disebut  dengan  beban  perkoperasian.  Akan  tetapi  pada  KUD  “Tri  Karsa Jaya” untuk beban pelatihan anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi masih dimasukkan  dalam  beban    admintrasi  dan  umum,  seharusnya  beban  tersebut dimasukkan  dalam  beban  perkoperasian.    Dalam  hal  ini  dibutuhkan  jurnal reklasifikasi  untuk  memasukkan  beban  pelatihan  dan  beban  iuran  untuk  gerakan koperasi kedalam beban perkoperasian.

## Jurnalnya adalah sebagai berikut:
Beban perkoperasian Rp xxxxx Beban pelatihan Rp xxxxx Beban iuran untuk gerakan koperasi Rp xxxxx
Hal  ini  untuk  memberikan  kejelasan  dalam  laporan  perhitungan  hasil  usaha dengan  asumsi  bahwa beban  usaha  dan  beban  perkoperasian  dapat  memberikan petunjuk  bagi  koperasi  tentang  seberapa  besar  beban  operasional  yang  dikeluarkan selama  satu  tahun  atau  periode  apakah  mengalami  kenaikan  atau  penurunan  dari tahun  yang  lalu.  Sehingga  pihak  koperasi  dapat  mengambil  keputusan  untuk  tahun kedepannya atau periode yang akan datang.

## 7. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  penelitian  tersebut  maka  tinjauan  terhadap  laporan keuangan KUD “Tri Karsa Jaya” di Kecamatan Bangsalsari yang terdiri dari laporan neraca  dan  perhitungan  sisa  hasil  usaha  terhadap  laporan  keuangan  yang  sesuai dengan  SAK-ETAP maka timbul beberapa masalah antara lain:
1. Penyajian  laporan  keuangan  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  belum  sesuai  dengan SAK- ETAP tentang akuntansi koperasi, karena KUD “Tri Karsa Jaya” belum membuat  laporan  arus  kas,  laporan  perubahan  ekuitas,  dan  catatan  atas
laporan  keuangan.  Pada  penyajian  laporan  keuangan  neraca  dan  perhitungan hasil usaha juga masih belum sesuai dengan SAK-ETAP
2. Pada  penyajian  laporan  keuangan  neraca  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  masih  ada yang  belum  sesuai  dengan  SAK-ETAP  yaitu  pada  penyajian  akun  asset  dan kewajiban. Untuk ekuitas sudah sesuai dengan SAK-ETAP.
3. Pada  penyajian  laporan  keuangan  sisa  hasil  usaha  KUD  “Tri  Karsa  Jaya” pada konsep pendapatan dan beban masih belum sesuai dengan SAK-ETAP.

## 8. SARAN
Saran yang diperlukan untuk KUD “Tri Karsa Jaya” di Kecamatan Bangsalsari, yaitu:
1. Dalam  penyusunan  laporan  keuangan    KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  seharusnya disusun  sesuai  dengan Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP)  yang  terdiri  dari  neraca,  laporan perhitungan  hasil  usaha,  laporan  arus  kas,  laporan  perubahan  ekuitas,  dan catatan atas laporan keuangan.
2. Disarankan  pada  KUD  “Tri  Karsa  Jaya”  di  Kec amatan  Bangsalsari  dalam menyusun  laporan  keuangan  untuk  tahun  yang  akan  datang  sudah  sesuai dengan SAK-ETAP.

## DAFTAR PUSTAKA
Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. 2007. Dinamika Koperasi. PT Reneka Cipta. Jakarta.
Baridwan, Zaki. 1992. IntermediateAccounting. BPFE. Yogyakarta.
Budisantoso, Purbayu dan Muliaman hamdani. 2007. Statistik Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Kartasapoetra, G. Dkk. 2001. Koperasi Indonesia. PT Reneka Cipta. Jakarta
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. PT Salemba Empat Patria. Jakarta.
________________. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Diunduh dari www.google.com
________________. 2011. Buletin Teknis IAI perihal PPSAK 8: Pernyataan Pencabutan Standar PSAK No.27. diunduh dari www.iai-global.com
Indriantoro,  Nur  dan  Supomo,  Bambang.  1999.  Metodologi  Penelitian  Dalam  Bisnis.  Edisi  pertama BPFE: yogyakarta.
Ninik Widiyanti, Dra. 2007. Manajemen Koperasi.  PT Reneka Cipta. Jakarta.
Priyono,  Ari.  2008.  Evaluasi  Kebijakan  Akuntansi  Pada  Koperasi  Pelita  Jati  Ngawi  Terhadap  Psak No.27  Tentang  Perkoperasian  (studi  kasus  pada  Koperasi  Pelita  Jati  Kabupaten  Ngawi). Universitas Muhammadiyah Jember.
Pariaman Sinaga, Dr. Ir. 2008. Koperasi Dalam Sorotan Peneliti. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Patriatiningrum, Rakhmawati. 2007. Analisis Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Usaha pada KUD Kabupaten Kendal tahun 2004-2005. Universitas Negeri Semarang.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi
Sitio, Arifin dan Halomoan Tambah. 2001. Koperasi Teori dan Praktek. Erlangga. Jakarta.
Suwardjono. 2010. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. BPFE. Yogyakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
www.ngada.org/ www.primkoppol.blogspot.com/

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH
1. Naskah ilmiah yang diterbitkan berupa hasil penelitian dan gagasan konseptual;
2. Naskah ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa inggris;
3. Secara garis besar, naskah tersusun dengan sistematika atas:
a. Judul harus  singkat  dan  jelas  sehingga  menggambarkan  isi  tulisan  serta  dilengkapi dengan nama penulisdan nama institusi tempat kerja penulis;
b. Abstrak  maksimal  200  kata dalam  bahasa  Inggris  untuk  artikel  dalam  bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia untuk artikel berbahasa inggris;
c. Kata-kata kunci (keywords) minimal 3 suku kata;
d. Pendahuluan memuat latar belakang maslah termasuk pernyataan tujuan tulisan;
e. Tinjauan  pustaka  yang  berisi  hasil  penelitian  sebelumnya,  kerangka  teori  dan hipotesis yang diajukan;
f. Metode penelitian berisi  langkah  penelitian  yang  dilakukan  sesuai  dengan permasalahan yang disampaikan kecuali untuk telaah pustaka tidak perlu;
g. Hasil  dan  pembahasan:  memuat  analisis  temuan  dalam  bentuk  diskriptif  kuantitatif maupun  kualitatif  yang  dapat  disertai  gambar,  table,  grafik  disertai  dengan  uraian tentang  interpretasi,  generalisasi,  dan  implikasi  dari  hasil  yang  diperoleh,  serta relevansinya dengan hasil penelitian lain yang menjadi rujukan;
h. Simpulan dan rekomendasi atau penutup untuk tulisan berbentuk kajian pustaka;
i. Daftar  pustaka  disajikan  mengikuti  tata  cara  seperti  contoh  berikut,  disusun  secara alfabetis dan kronologis;

## Contoh
MacKinlay, A. C., 1997. Event Studies in Economics and Finance, Journal of
Economic Literature, 35 (March): 13-39. .
Moleong,  L.J.  2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Grullon,  G.,  dan  Michaely,  R.  2002. Dividends,  share  repurchaes,  and  the substitution hypothesis, Journal of Finance 57 (4): 1649-1684.
4. Setiap pengiriman naskah hendaknya disertai riwayat hidup secara singkat;
5. Naskah  dikirim  dalam  bentuk  print  out  pada  kertas  ukuran  A4  (kwarto),  dengan  spasi rangkap  (dua  spasi),  menggunakan  pengolah  kata  minimal  Microsoft  Word  versi  6.0 dengan jumlah halaman maksimal 25 lembar, sebanyak 3 eksemplar dan dalam CD atau lewat  email  di. jurnaljeam@yahoo.com Naskah  diketik  mengikuti  kaidah  bahasa Indonesia yang baik dan benar.
6. Naskah harus dikirim paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan ke alamat :
Tim Penyunting
JURNAL EKONOMI, AKUNTANSI, DAN MANAJEMEN (JEAM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Tlp (0331) 337990, 322852 Fax (0331) 332150 JEMBER 68121. E-mail : jurnaljeam@yahoo.com
7. Naskah  akan  disunting,  dengan  kriteria penilaian  meliputi:  orsinalitas,  memenuhi kualitas  keilmuan,  kebenaran  isi,  kejelasan  uraian,  dan  manfaat  bagi  masyarakat akademik;
8. Tim  redaksi  berhak  mengirim  kembali  naskah  ke  penulis  untuk  direvisi  sesuai  dengan saran penilai atau menolak suatu naskah;
9. Naskah  yang  sudah  dikirim  dan  diputuskan  untuk  tidak  dimuat  akan  dikembalikan kepada penulis dengan disertai alasan penolakan, jika disertai dengan perangko balasan.