## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DAN PIL EKSTASI DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA
DALAM PUTUSAN NOMOR : 473/PID.SUS/2015/PT.MDN
Oleh :
Sanna Friani Manalu 1) , Arta Rumiris Sipahutar 2) , Sampe Raja Sinaga 3) dan Mesias J.P Sagala 4)
Universitas Prima Indonesia 1,2,3,4)
E-Mail : sannafrianimanalu@gmail.com 1) , thatasipahutar@gmail.com 2) , Chzinaga@gmail.com 3) , venus_sagala@yahoo.com 4)

## ABSTRACT
The study was intended to explore the application of law for drug abusers of the type of methamphetamine  based  on  court  decision  No.  473  /  PID.SUS  /  2015  /  PT.MDN. Narcotics  is  an  interesting  issue  to  discuss  because  it  is  always  followed  by  opinions that are pro and contra. The provision of criminal law can be interpreted as one of the penalties  given  to  someone  who  violates  the  applicable  law.  In  this  case,  a  narcotics addict can be considered a violator of the law, because he has been abusing drugs. In accordance  with  the  times,  which  are  marked  by  technological  advances,  information and communication can multiply people to engage in criminal acts. The results of this study  indicated  that  the  application  of  material  criminal  law  to  decision  No.  473  / PID.SUS  /  2015  /  PT.MDN  had  to  be  in  accordance  with  the  demands  of  the  public prosecutor.  Because  in  the  statement  of  the  defendant  disclosed  in  court,  (1)  it  was mentioned that there was a sale and purchase transaction carried out by the defendant with  someone  he  did  not  know.  (2)  Legal  considerations  against  judges  who  imposed criminal sanctions on the verdict No. 473 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN had to be based on the consideration of the public prosecutor and judge, the offender could be sentenced to life imprisonment or at least imprisonment for 5 years or a maximum of 20 years and a fine of at least 1 billion rupiahs or at most 10 billion rupiahs by applying article 114 paragraph (1) of Law No. 35 2009 on narcotics.
Keywords: Narcotics, Sabu-Sabu, Abuse
PENDAHULUAN Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin cepat berkembang.  Hal  ini  disebabkan  oleh kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  pola pikir  masyarakat  yang  setiap  harinya semakin berfikir luas dalam mengespresikan diri sendiri. Perkembangan tersebut seharusnya diikuti  dengan  proses  penyesuaian  diri yang  kadang-kadang  proses  tersebut terjadi  secara  tidak  seimbang.  Hal  ini jugalah yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap  norma-norma  atau  melakukan tindak kejahatan. Secara  yuridis  formal,  kejahatan adalah  bentuk  tingkah  laku  yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum sertaundang-undang pidana. Secara sosiologis,  kejahatan  adalah  semua ucapan,  perbuatan  dan  tingkah  lakuyang
473/PID.SUS/2015/PT.MDN Sanna Friani Manalu 1) , Arta Rumiris Sipahutar 2) , Sampe Raja Sinaga 3) dan Mesias J.P Sagala 4)
secara  ekonomis,  politis  dan  osial psikologis  sangat  merugikan  masyarakat, melanggar  norma-norma  susila  dan menyerang keselamatan warga masyarakat  (baik  yang  telah  tercantum dalam undang-undang pidana). Kejahatan merupakan  salah  satu  bentuk  perilaku manusia  kepada  manusia  lainnya  yang dapat  dikatakan  perilaku  menyimpang atau  setiap  tingkah  laku  manusia  yang melanggar  aturan  hukum  pidana.Suatu perbuatan  tersebut  dianggap  bukan kejahatan  apabila  perbuatan  tersebut tidak  dilarang  di  dalam  aturan  hukum pidana.Kejahatan  juga  merupakan  bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan  peristiwa  yang  dialami manusia  sehari-hari.  Oleh  karena  itu kejahatan  merupakan  fenomena  sosial yang  bersifat  universal  dalam  kehidupan manusia.  Pada  kejahatan  terdapat  pula unsur-unsur kejahatan yaitu : 1. Kejahatan pertama adalah perbuatanyang dapat membuat kerugian bagi orang lain. 2. Kejahatan kedua adalah harus tercantum  dalam  kitab  Undang- Undang Hukum Pidana. 3. Kejahatan  ketiga  adalah  terdapat makna jahat atau niat jahat didalamnya.
4. Kejahatan  keempat  adalah  terdapat penggabungan  antara  makna  jahat atau niat jahat dan perbuatan jahat. 5. Kejahatan  kelima  adalah  terdapat penggabungan antara perbuatan dengan  kerugian  yang  tercantum dalam  kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. 6. Kejahatan  keenam  adalah  harus terdapat sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Menurut  Light,  Keller  dan  Calhoun, bentuk kejahatan ada empat, yaitu: 1. White  Collar  Crime  (Kejahatan  Kerah Putih) 2. Crime  Without  Victim  (Kejahatan Tanpa Korban) 3. Organized Crime (Kejahatan Terorganisir) 4. Corporate Crime (Kejahatan Korporasi) Narkotika  sebagai  bahan-bahan  yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan  atau  dapat  menurunkan kesadaran.  Narkoba  mengatakanbahwa narkotika  adalah  zat  yang  dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan  pengamatan  atau  penglihatan karena  zat  tersebut  mempengaruhi susunansaraf.  Semula  obat  ini  ditujukan untuk kepentingan pengobatan contohnya sebagai  bius  dalam  kegiatan  operasi kedokteran,  dan  sangat  berbahaya  jika disalahgunakan karena apabila disalahgunakan  akan  membahayakan  si pemakai  dan  dapat  menjadi  pecandu narkotika  atau  sering  juga  disebut ketergantungan pada narkotika. Setiap  orang  yang  menyalahgunakan zat-zat  terlarang  pasti  memiliki  alasan mereka  masing-masing  sehingga  mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap  narkotika,  narkoba  atau  zat adiktif. Beberapa faktor penyebab seseorang menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah: 1. Ingin Terlihat Gaya 2. Solidaritas Kelompok/Komunitas/Geng 3. Menghilangkan Rasa Sakit 4. Coba-Coba atau Ingin Tahu 5. Ikut-ikutan 6. Menyelesaikan dan Melupakan Masalah/Beban Stres 7. Menonjolkan  Sisi  Pemberontakan  atau Merasa Hebat 8. Menghilangkan Rasa Penat dan Bosan 9. Mencari  Tantangan  atau  Kegiatan Beresiko 10. Merasa Dewasa Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3 yaitu: 1. Depresan,  yaitu  menekan  sistem sistem  syaraf  pusat  dan  mengurangi aktifitas  fungsional  tubuh  sehingga pemakai  merasa  tenang,  bahkan  bisa membuat  pemakai  tidur  dan  tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. 2. Stimulan,  merangsang  fungsi  tubuh dan  meningkatkan  kegairahan  serta kesadaran.
3. Halusinasi,  akibat  yang  ditimbulkan dapat  berhalusinasi  dan  merubah persepsi seseorang terhadap sesuatu. Akibat  Penyalahgunaan  Narkoba  Bagi Diri Sendiri Secara Fisik terdiri dari: 1. Wajah menjadi pucat 2. Buang air besar tidak lancar 3. Berat badan semakin turun drastic 4. Bibir berubah warna menjadi hitam 5. Mata menjadi merah dan cekung 6. Mengalami  Gangguan  pada  system saraf 7. Paru-paru (pulmoner) akan terganggu 8. Mengalami  sering  sakit  kepala,  suhu tubuh  menjadi  meningkat,  mual-mual dan muntah.
9. Akan  merdampak  pada  kesehatan reproduksi 10. Berdampak pada kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Dampak  Penyalahgunaan  Narkoba Terhadap Psikis terdiri dari: 1. Sangat sensitif dan cepat bosan. 2. Nafsu makan hilang.
3. Tegang  dan  gelisah  menjadi  sangat sering 4. Kepercayaan  diri  menjadi  hilang, sering  berkhayal,  apatis,  dan  penuh curiga.
5. Susah  konsentrasi,  tertekan  dan perasaan kesal.
6. Sering  menyakiti  diri  dan  perasaan menjadi tidak nyaman. Dampak  Penyalahgunaan  Narkoba Terhadap Lingkungan Sosial terdiri dari: 1. Mengganggu  proses  pendidikan  serta akan  membuat  masa  depan  menjadi suram.
2. Keluarga  merasa  direpotkan  dan menjadi  terbebani  karena  mengalami gangguan  mental,  dikucilkan  oleh lingkungan  sekitar,  asusila  dan  anti- sosial.
Penyalahgunaan  narkotika  tampaknya tampaknya  semakin  merajalela,  terutama di  kota-kota  besar  yang  merupakan tempat  terjangkitnya  wabah  narkotika yang  seolah-olah  tidak  dapat  di  bendung lagi.Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika  tidak  saja  menjadi  kendala  di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke desa. Masalah  penyalahgunaan  narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat dan bersifat internasional yang dilakukan dengan  modus  operandi  dan  teknologi yang  canggih.  Sebagai  negara  kepulauan yang mempunyai letak strategis, Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  dengan diundang-undangkannya  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang  ini  merupakan  undang- undang yang baru menggantikan undang- undang  yang  lama  yaitu  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  dan  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan  sanksi  pidana,  yang  berarti penyalahguna  narkotika  dapat  disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan  narkotika  adalah  suatu problema  yang  sangat  kompleks,  oleh karena  itu  diperlukan  upaya  dan dukungan  dari  semua  pihak  agar  dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung  pada  partisipasi  semua  pihak baik  pemerintah,  aparat  keamanan, keluarga,  lingkungan,  sebab  hal  tersebut tidak  dapat  hilang  dengan  sendirinya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang  semakin  meningkat  dan  bervariasi motif  penyalahgunaan  dan  pelakunya, karena  tidak  sedikit  yang  melakukannya adalah  dari  kalangan  anak-anak  dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Upaya memberantas kejahatan narkotika  yang  bersifat  internasional tersebut  dengan  cara  merutinkan  adanya razia atau operasi barang-barang zat yang berbahaya  seperti  miras,  obat-obatan. Pidana  seharusnya  lebih  dititik-beratkan kepada  pengedar  narkotika  karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian  melahirkan  seorang  pecandu
473/PID.SUS/2015/PT.MDN Sanna Friani Manalu 1) , Arta Rumiris Sipahutar 2) , Sampe Raja Sinaga 3) dan Mesias J.P Sagala 4)
narkotika,  karena  biar  bagaimanapun pemberantasan  Narkotika  harus  dilihat titik  sentralnya,  sulitnya  aparat  penegak hukum  melakukan  pelacakan  terhadap pengedaran Narkotika dikarenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melaikan melibatkan banyak  orang  yang  secara  bersama-sama bahkan  merupakan  satu  sindikat  yang terorganisasi  dengan  jaringan  luas  yang bekerja  secara  rapi  dan  sangat  rahasia baik  di  tingkat  nasional  maupun Internasional. Hal  yang  menarik  dalam  undang- undang tentang narkotika adalah kewenangan  hakim  untuk  menjatuhkan vonis  bagi  seseorang  yang  terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya  Rehabilitasi,  secara  tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu  narkotika,  selain  sebagai  pelaku tindak  pidana  juga  sekaligus  korban  dari kejahatan  itu  sendiri.  Uraian  dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara  narkotika,  sayangnya  rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan  terhadap  pecandu  narkotika sebagian  besar  berakhir  dengan  vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana  yang  tercantum  dalam undang-undang tersebut. Pidana  penjara  bagi  pengedar narkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika,  begitupun sebaliknya,  penegak hukum  dan  pembentuk  Undang-Undang seharusnya membedakan antara pengedar  dan  pengguna  serta  harus  ada perubahan paradigma di dalam masyarakat  terhadap  seorang  pengguna Narkotika. a. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  Dalam  Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkoba?
2. Sejauh  manakah  hukuman  yang  dapat dijatuhkan kepada pengedar narkotika jenis sabu-sabu ?
3. Bagaimana Kebijakan Hakim Terhadap Tindak  Pidana  Sebagai  Pengedar Narkotika  Jenis  Sabu-Sabu  (Putusan Nomor 473/PID.SUS/2015/PT.MDN.)? 2. METODE PELAKSANAAN Jenis penelitian ini lebih menitikberatkan  pada  penelitian  Yuridis Normatif  dengan  melihat,  mempelajari dan  memahami  materi  hukum  terutama mengacu  pada  norma-norma  yang mengatur  tentang  kelembagaan  dan system  pada  perundang-undangan  serta mekanisme menganalisis hokum. Sebagaimana dapat dilihat bahwa metode penelitian ini yang penulis lakukan adalah Library  Research atau  dengan  kata  lain dengan  cara  metode kepustakaan. Hal  ini diterapkan  penulis  dengan  melakukan inventarisirkan data-data yang sudah ada, baik  primer  dan  sekunder.  Metode  ini dapat juga digunakan untuk meneliti pada norma-norma  yang  berlaku  dan  terdapat dalam  Perundang-undangan  terhadap sistem  upaya  pemberantasan  pengunaan Narkoba. Sumber  hukum  yang  digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat  seperti
Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  dan Undang-undang  Nomor  35  Tahun
2009 Tentang Narkotika.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan- bahan yang erat kaitan hubungannya dengan  penelitian  ini,  seperti  : referensi  buku  dan  makalah,  karya ilmiah, jurnal, website ( online ). Pengumpulan data dilakukan dengan cara  melalui  studi  kepustakaan  ( Library Research ),  yakni  melakukan  penelitian dengan berbagai referensi bacaan, artikel- artikel.
Analisis  data  dilakukan  secara penelitian  karena  akan  menjwab  semua persoalan  dan  perkara  yang  timbul  di kalangan  masyarakat  dan  dari  pokok- pokok  persoalan  yang  terjadi.  Dan terdapat  juga  perundang-undangan  di Indonesia  yang  berhubungan  dengan permasalahan  yang  bersifat  umum dijadikan sebagai pegangan untuk
diterapkan  kepada  data  yang  diperoleh dari  penelitian  untuk  memperoleh  suatu kesimpulan.  Analisis  data  juga  dapat dilakukan setelah semua datanya terkumpul.  Dalam  penulisan  ini,  penulis menggunakan  teknik  deduktif  dan induktif. Yaitu metode peraturan perundang-undangan  yang  sangat  erat hubungannya  dengan  permasalah  yang sifatnya umum. 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun  2009  Dalam  Penegakan Hukum BagiPelaku Pengedar Narkotika Penegakan  hukumsebagai  proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan  dikresi  yang  menyangkut membuat  keputusan  yang  tidak  secara ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan  penegakan  hukum  mungkin terjadi,  apabila  ada  ketidaksamaan “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Narkotika  adalah  obat  atau  zat  yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit,  menimbulkanrasa  mengantuk  atau merangsang,  dapat  menimbulkan  efek stupor,serta  dapat  menimbulkan  adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkanoleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.
Penggolongan  Narkotika  di  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun2009,
yaitu : 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuktujuan pengembangan ilmu pengetahuan  dan  tidak  digunakan dalam  terapiserta  mempunyai  potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapidan/atau untuk  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan  serta  mempunyaipotensi tinggi, mengakibatkan ketergantungan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan danbanyak  digunakan  dalam  terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmupengetahuan  serta  mempunyai potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan. Penghargaan diberikan kepada penegak  hukum  dan  masyarakat  yang telah  berjasa  dalam  upaya  pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 4. Hukuman  yang  dapat  dijatuhkan kepada  pengedar  narkotika  jenis sabu-sabu Ketentuan  pidana  yang  terdapat dalam  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  dirumuskan  dalam  Bab  XV Ketentuan  Pidana  Pasal  111  sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  terdapat empat  kategorisasi  tindakan  melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni: a) Kategori  pertama,  yakni  perbuatan- perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekurso narkotika; b) Kategori  kedua,  yakni  perbuatan- perbuatan  berupa  memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika; c) Kategori  ketiga,  yakni  perbuatan- perbuatan berupa menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima,  menjadi  perantara  dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; d) Kategori  keempat,  yakni  perbuatan- perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit  narkotika  dan  prekursor narkotika; Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  telahmengatur  jenis- jenis  sanksi  yang  diberikan  pada  tindak pidana narkotika antara lain:
473/PID.SUS/2015/PT.MDN Sanna Friani Manalu 1) , Arta Rumiris Sipahutar 2) , Sampe Raja Sinaga 3) dan Mesias J.P Sagala 4)
1. Tindak  Pidana  bagi  penyalah  guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika,  penyalah  guna  tersebut wajib  menjalani  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial. 2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu  Narkotika  Narkotika  yang Belum  Cukup  Umur  (Pasal  128) dipidana  dengan  pidana  kurungan paling  lama  6  (enam)  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 3. Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  oleh Korporasi  (Pasal  130)  Dipidana dengan  pidana  penjara  dan  pidana denda  dengan  pemberatan  3  (tiga) kali. 4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan  Adanya  Tindak  Pidana Narkotika  (Pasal  131).  Dipidana dengan  pidana  penjarapaling  lama  1 (satu)  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 5. Tindak  Pidana  terhadap  Percobaan dan  Permufakatan  Jahat  Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor  (Pasal  132)  Ayat  (1), dipidana  dengan  pidana  pidana penjara  yang  sama  sesuaidengan ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal-Pasaltersebut.  Ayat  (2), dipidana  pidana  penjara  dan  pidana dendamaksimumnya  ditambah  1/3 (sepertiga). 6. Tindak  Pidana  bagi  Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan  Kekerasan,  Tipu  Muslihat, Membujuk  Anak  (Pasal  133)  ayat(1), dipidana  dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana penjara 5 (lima ) tahun paling singkat  dan  20  (dua  puluh)  tahun palinglama  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp  2.000.000.000,00  (dua miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 20.000.000.000,00  (dua  puluh  miliar rupiah).  ayat  (2),  dipidanadengan pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit  Rp  1.000.000.000,00  (satu
miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika  yang  Tidak  Melaporkan Diri  (Pasal  134)  ayat  (1),  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling lama6  (enam)  bulan  atau  pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua  juta  rupiah).  ayat  (2),  dipidana dengan  pidana  kurungan  palinglama 3  (tiga)  bulan  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp  1.000.000,00  (satu juta rupiah). 8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi  yang  Tidak  Melaksanakan Kewajiban  (Pasal  135).  Dipidana dengan  pidanapenjara  paling  singkat 1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  7 (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp  40.000.000,00 (empatpuluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  400.000.000,00  (empat ratus juta rupiah). 9. Tindak  Pidana  terhadap  Hasil-Hasil Tindak  Pidana  Narkotika  dan/atau Prekursor  Narkotika  (Pasal  137) huruf  (a),  dipidana  denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah).  Huruf  (b),  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun  dan  palinglama  10  (sepuluh) tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 10. Tindak  Pidana  terhadap  Orang  yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan  Perkara  (Pasal  138) Dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  7  (tujuh)  tahun danpidana  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah).
11. Tindak  Pidana  bagi  Nahkoda  atau Kapten  Penerbang  yang  Tidak
Melaksanakan  Ketentuan  Pasal  27 dan  Pasal  28  (Pasal  139)  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1  (satu)  tahun  dan  palinglama  10 (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). 12. Tindak  Pidana  bagi  PPNS,  Penyidik Polri,  Penyidik  BNN  yang  Tidak Melaksanakan  Ketentuan  tentang Barang  Bukti  (Pasal  140)  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1  (satu)  tahun  danpaling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). 13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri  yang  Tidak  Melaksanakan Ketentuan  Pasal  91  Ayat(1)  (Pasal 141)  dipidanadengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan palinglama  10  (sepuluh)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium  yang  Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp  500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 15. Tindak  Pidana  bagi  Saksi  yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal  143)  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp
60.000.000,00  (enam  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah). 16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana  (Pasal  144)  dipidana  dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). 17. Tindak  Pidana  yang  dilakukan Pimpinan  Rumah  Sakit,  Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan  Industri  Farmasi,  dan Pimpinan  Pedagang  Farmasi  (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  10  (sepuluh)tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 5. Kebijakan  Hakim  Terhadap  Tindak Pidana  Sebagai  Pengedar  Narkotika Jenis  Sabu-Sabu  (Putusan  Nomor 473/Pid.Sus/2015/Pt.Mdn) Bermula  pada  hari  Selasa  tanggal  09 September 2014 sekira pukul 20.00 wib di simpang  IV  Tanjung  Balai,  terdakwa RAMLAN SIREGAR didatangi oleh temannya  yang  bernama  HENDRA GUNAWAN  (disidangkan  dalam  berkas perkara  terpisah)  dan  saat  itu  Hendra Gunawan  membeli  narkotika  jenis  sabu- sabu  kepada  terdakwa  sebanyak  1  (satu) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)  dan  selanjutnya  pada  hari  Kamis tanggal  11  September  2014  sekira  pukul 11.00  WIB,  di  Jl.  Tritura  Depan  Swalayan Maju  Bersama  Kel  Harjosari  Kec  Medan Amplas  Kota  Medan,  Hendra  Gunawan ditangkap  oleh  saksi  KELLY  WAHYUDI, saksi  HERIYADI,  saksi  MUNIZAR,  dan saksi SOZANOLO (masing-masing anggota sat  narkoba  Polresta  Medan)  dan menemukan  barang  bukti  narkotika  jenis sabu-sabu  sebanyak  0,5  (nol  koma  lima) gram  dari  kantong  belakang  celana sebelah  kirinya  yang  kemudian  diakui oleh  Hendra  Gunawan  bahwa  narkotika jenis  sabu-sabu  yang  ditemukan  darinya tersebut  dibelinya  dari  terdakwa  Ramlan Siregar  yang  berada  di  Tanjung  Balai Asahan,  dan  atas  pengakuan  dari  Hendra Gunawan  tersebut  kemudian  pada  hari Jumat  tanggal  12  September  2014  sekira pukul  04.30  wib,  anggota  polisi  sat narkoba Polresta Medan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa  di  simpang  kawat  air  batu Tanjung Balai Asahan dan saat
473/PID.SUS/2015/PT.MDN Sanna Friani Manalu 1) , Arta Rumiris Sipahutar 2) , Sampe Raja Sinaga 3) dan Mesias J.P Sagala 4)
diinterogasi  terdakwa  Ramlan  Siregar mengakui  bahwa  mengenal  Hendra Gunawan  dan  barang  bukti  narkotika jenis  sabu-sabu  yang  ditemukan  dari Hendra  Gunawan  tersebut  yang  dibeli oleh Hendra Gunawan dari terdakwa dan terdakwa  mengakui  bahwa  pada  hari Kamis  tanggal  11  September  2014  sekira pukul  20.00  wib.  Hingga  diberikan  upah oleh  Amrih  Prayoga,  hingga  pada  hari Jumat  tanggal  12  September  2014  sekira pukul 03.30 wib, terdakwa pergi ke Km 13 Tanjung  Balai  dan  menunggu  orang  yang dimaksud  oleh  Amrih  Prayoga  dan  tidak lama terdakwa berada ditempat tersebut, terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki (belum  tertangkap)  suruhan  Amrih Prayoga dan laki-laki tersebut menyerahkan  1  (satu)  goni  plastik berisikan  25  (dua  puluh  lima)  bungkus plastik  narkotika  jenis  sabu-sabu  seberat
25  (dua  puluh  lima)  Kg  dan  6  (enam) bungkus  plastik  berisikan  narkotika  jenis pil  ekstasy  sebanyak  30.000  (tiga  puluh ribu)  butir  seberat  10  (sepuluh)  Kg  dan setelah  terdakwa  menerima  narkotika jenis  sabu-sabu  dan  narkotika  jenis  pil ecstasy  tersebut  dari  orang  suruhan Amrih  Prayoga  lalu  terdakwa  pergi mengantarkan  narkotika  tersebut  ke simpang kawat air batu dengan mengendarai  1  (satu)  unit  mobil  Suzuki sidkick BK 1052 VN. Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum terhadap  pengedar  narkotika  jenis  ganja yang  dibacakan  pada  persidangan  di Pengadilan  Tinggi  Medan  yang  pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa  dia  terdakwa  RAMLAN
SIREGAR  bersama  dengan  RAHMAT SUWITO  dan  AMRIH  PRAYOGA  (masing- masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah,  pada  hari  Jumat  tanggal  12 September  2014  sekira  pukul  04.30  wib, atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  lain masih  dalam  bulan  September  Tahun 2014  bertempat  di  simpang  kawat  air batu  Tanjung  Balai  Asahan,  yang  karena saksi-saksi  sebagian  besar  berkediaman di  Medan  dan  sesuai  pasal  84  ayat  (2) KUHAP selanjutnya perkara ini dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri
Medan.Perbuatan  mana  dilakukan  oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bermula  pada  hari  Selasa  tanggal  09 September  2014  sekira  pukul  20.00 wib  di  simpang  IV  Tanjung  Balai, terdakwa RAMLAN SIREGAR didatangai  oleh  temannya  yang bernama HENDRA GUNAWAN (disidangkan  dalam  berkas  perkara terpisah)  dan  saat  itu  Hendra Gunawan  membeli  narkotika  jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak  1  (satu)  gram  seharga  Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). - Selanjutnya  pada  hari  Kamis  tanggal 11  September  2014  sekira  pukul 11.00  WIB,  di  Jl.  Tritura  Depan Swalayan Maju Bersama Kel Harjosari  Kec  Medan  Amplas  Kota Medan,  Hendra  Gunawan  ditangkap oleh  saksi  KELLY  WAHYUDI,  saksi HERIYADI, saksi MUNIZAR, dan saksi SOZANOLO  (masing-masing  anggota sat  narkoba  Polresta  Medan)  dan menemukan  barang  bukti  narkotika jenis  sabu-sabu  sebanyak  0,5  (nol koma  lima)  gram  dari  kantong belakang celana sebelah kiri.
- Kemudian  diakui  oleh  Hendra Gunawan  bahwa  narkotika  jenis sabu-sabu  yang  ditemukan  darinya tersebut  dibelinya  dari  terdakwa Ramlan  Siregar  yang  berada  di Tanjung  Balai  Asahan,  dan  atas pengakuan dari Hendra Gunawan. - Setelahnya  terdakwa  didatangi  oleh seorang  laki-laki  (belum  tertangkap) suruhan  Amrih  Prayoga  dan  laki-laki tersebut  menyerahkan  1  (satu)  goni plastik berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu- sabu seberat 25 (dua puluh lima) Kg dan  6  (enam)  bungkus  plastik berisikan  narkotika  jenis  pil  ekstasy sebanyak  30.000  (tiga  puluh  ribu) butir  seberat  10  (sepuluh)  Kg  dan setelah terdakwa menerima narkotika  jenis  sabu-sabu  dan narkotika  jenis  pil  ecstasy  tersebut dari  orang  suruhan  Amrih  Prayoga lalu  terdakwa  pergi  mengantarkan narkotika tersebut ke simpang kawat
air batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki sidkick BK 1052 VN.
- Bahwa  terdakwa  tidak  mempunyai hak  atau  tidak  memiliki  izin  untuk menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar atau menyerahkan Narkotika. Atas Perbuatan terdakwa sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam  Pasal  114  ayat  (2)  UU  RI  No  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  jo  Pasal 132  ayat  (1)  UU  RI  No  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika. Keterangan Saksi-saksi sebagai berikut : a. Saksi 1 Rahmat Suwito dan Amrih Prayoga b. Saksi 2 Hendra Gunawan c. Keterangan terdakwa d. Barang Bukti e. Pertimbangan Hakim a) Analisis Penulis Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis, baik  melalui  membaca  putusan  hakim yang  terkait  dengan  perkara  dalam penulisan  ini,  maupun  melalui  studi kepustakaan  dari  dokumen  terkait,  maka penulis  berkesimpulan  bahwa  sebelum menjatuhkan  atau  menetapkan  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan  yuridis  dan  non-yuridis serta  hal-hal  lain  yang  terkait  dalam tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa.
Sehingga,  tidak  membuat  keliru  dan menurut  penulis  bahwa  Hakimpada tingkat  pertama  telah  salah  dan  keliru dalam  menerapkan  hukum  berkenaan dengan melakukan tindak pidan percobaan  permufakatan  jahat  tanpa  hak atau  melawan  hukum  menjadi  peranatar dalam  jual-beli,  menukar,  menyerahkan atau  menerima  Narkotika  Golongan  I dalam  bentuk  bukan  tanaman  yang beratnya  melebihi  5  gram  sebagaimana diatur  dalam  pasal  114  ayat  (2)  Jo.pasal 132  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun  2009  tentang  Narkotika  (dakwaan pertama) diakitkan dengan fakta persidangan  dalam  perkara  ini,  karena berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap dimuka  persidangan  terdakwa  RAMLAN SIREGAR  tidak  cukup  bukti  untuk dipersalahkan sebagaimana dakwaan dan tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam perkara ini.
Disini  bisa  kita  lihat  bahwa  adanya kekeliruan  pada  penerapan  hukum  dari Hakim  tersebut,  sehingga  seharusnya Hakim dapat memahami dan menguasi isi perkara agar dapat memutuskan putusannya yang lebih konkrit dan mutlak. Menurut  saya,  seharusnya  juga Hakim dalam mejatuhkan pidana terhadap perkara ini harus mempertimbangkan keterangan terdakwa yang  menyebutkan  adanya  transaksi  jual beli  dengan  seseorang  yang  tidak dikenalnya.  Dan  didalam  Pasal  114  ayat (1)  Undang-Undang  No.  35  tahun  2009 tentang  Narkotika  sebagaimana  dalam dakwaan  primair  Jaksa  Penuntut  Umum tidak  dituliskannya  terkhusus  pada narkotika  golongan  I  bukan  tanaman ataupun jenis tanaman. Maka seharusnya Hakim menjatuhkan  hukuman  sesuai  dengan tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan memberikan sanksi yang setimpal terhadap  pelaku  tindak  pidana  tersebut sehingga  supremasi  hukum  benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan  hukuman  sebagaimana  juga suatu  tindak  pidana  harus  mendapat imbalan atau hukuman yang sepantasnya, karena  hukuman  selain  dijadikan  suatu balasan  atas  tindak  pidana  dapat  juga sebagai  perbaikan  dan  pencegahan  akan semakin maraknya tindak pidana. Berhasilnya suatu proses penegakkan hukum sangat bergantung pada penerapan  hukum  pidana,  diana  peranan penegak  hukum  salah  satunya  adalah bagaimana engaktualisasikan dengan baik didunia nyata.
Surat  dakwaan  adalah  dasar  atau landasan  pemeriksaan  perkara  didalam
473/PID.SUS/2015/PT.MDN Sanna Friani Manalu 1) , Arta Rumiris Sipahutar 2) , Sampe Raja Sinaga 3) dan Mesias J.P Sagala 4)
sidang  pengadilan  sedangkan  surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut  umum  terhadap  suatu  tindak pidana.  Pada  hakikatnya  seorang  Jaksa Penuntut  Umum  harus  membuat  surat dakwaan  dan  surat  tuntutan  yang membuat  pelaku/terdakwa  suatu  tindak pidana  tidak  dapat  lolos  dari  jeratan hukum.
Hakim  dalam  memeriksa  suatu perkara  tidak  boleh  menyimmpang  dari apa  yang  dirumuskan  didalam  surat dakwaan.  Seorang  terdakwa  hanya  dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam  persidangan  bahwa  ia  telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan  atau  dinyatakan  jaksa  dalam surat dakwaan.
Surat  Dakwaan  Jaksa  Penuntut
Umum  dalam  perkara  ini  secara  teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat  dakwaan  sebagaimana  dimaksud Pasal  143  KUHAP,  yaitu  harus  memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum  serta  identitas  lengkap  terdakwa, selain  itu  juga  harus  memuat  uraian secara cermat,jenis dan lengkap mengenai tindak  pidana  didakwakan  dengan menyebutkan  waktu  dan  tempat  tindak pidana dilakukan. Akan tetapi penulis melihat berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan keterangan  terdakwa,  terungkap  bahwa terdakwa mengakui secara tanpa hak atau melawan  hukum  menjual  atau  menjadi perantaradalam  transaksi  jual  beli  dan turut  bersama-sama  melakukan  tindak pidana  tersebut  dengan  seseorang  yang bernama  Hendra  Gunawan  dan  seorang laki-laki  suruhan  Amrih  Prayoga  yang belum tertangkap, hal ini juga diakui oleh saksi-saksi  yang  merupakan  anggota  dari Polisi Sat Narkoba Polresta Medan.

## 4. KESIMPULAN
Dari  rumusan  masalah,  berdasarkan hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang telah  diuraikan  diatas,  maka  penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
b. Penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan  terhadap  suatu tindak  pidana  sangat  diharapkan masyarakan agar lebih ditingkatkan.  Mengapa?  Agar tidak terjadinya kesimpang-siuran antara  sesama  penegak  hukum berupa  penegakan  hokum  yang dilakukan  oleh  profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman kasus berkaitan dengan bidang yang sudah ditanganinya. Dan sangat pengaruh besar-kecilnya dari dukungan pemerintahan yang bersih dalam membangun penegakan hukum yang akuntabel harus  total,  karena  penegakan hukum  adalah  bagian  dari  sistem hukum pemerintahan. c. Upaya  Hukum  di  Indonesia sebaiknya memperkuatkan system  proses  penghukumannya, seperti  dilakukannya  penegakan aparatur Negara dalam melindungi masyarakat agar terhindar  dari  penyalahgunaan narkotika,  dan  upaya  hukum  ini juga  dapat  menstabilkan  diantara kesimpangsiuran  hukuman  yang di Indonesia.
d. Penerapan ketentuan hukum pidana  materil  terhadap  perkara putusan Nomor  :473/PID.SUS/2015/PT. MDNmenurut  penulis  mestinya sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut  Umum.  Karena  dalam keterangan terdakwa yang dikemukakan  dalam  persidangan mengatakan adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa  dengan  seseorang  yang tidak  dikenalnya  karena  suruhan orang AMRIH PRAYOGA.
e. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor : 473/PID.SUS/2015/PT.MDN berdasarkan pertimbangan Penuntut  Umum  dan  Hakim maka  sanksi  yang  dijatuhkan mestinya tidak hanya membebaskan Terdakwa RAMLAN SIREGAR dari dakwaan KEDUA melanggar
Pasal  112  ayat  (2)  jo  Pasal  132 ayat  (1)  UU  RI  No.  35  Tahun
2009 tentang Narkotika tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adami, Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan,  Kejahatan  Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Anonim,  Penyalahgunaan  Narkotika  dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan  Remaja  serta  Akibat dan Antisipasinya.DPC Granat.Surakarta Amir,  Ilyas.  2013.  Asas-Asas  Hukum Pidana 2. Jakarta: Rangkang. Dikdik,  M.Arief  Mansur  dan  Elisatris, Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban  Kejahatan, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta. H.Dadang, Hawari. 2003. Penyalahgunaan dan ketergantungan  NAPZA,FK-UI Jakarta. I  Made  Widnyana.  2010.  Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama.  Jakarta:  PT.  Fikahati Aneska. Korp  Reserce  Polri  Direktorat  Reserce Narkoba. 2000. Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan  narkoba. Jakarta. Mardani. H. 2008.Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif HukumIslam Dan Hukum Pidana  Nasional.  Jakarta:  PT. Raja GrafindoPersada. Marpaung,  Leden.  2005.  Asas-Teori-
Praktik  Hukum  Pidana,  Jakarta:
Sinar Gratifika. Menguak  Teori  Hukum  Legal  (Legal Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence).Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. Moh.  Taufik  Makarao,Suhasril,  dan Moh.Zakky  A.S.  2005.  Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum Pidana Nasional dan Internasional.  2007.  Jakarta  : Rajawali Press. Tolib,  Setiady.  2010.  Pokok-Pokok Hukum  Penitensier  Indonesia. Bandung: Alfabeta. P.A.F,  Lamintang.  1990.  Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:  Sinar Baru. Prof.  Dr.  Soerjono  Soekanto.  2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali pers. Roeslan,  Saleh.  1983.  Perbuatan  Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: PT Aksara Baru Soedjono. 1997. Patologi Sosial, Bandung: Alumni Bandung. Wirjono,  Prodjodikoro.  2003.  Asas-asas Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Bandung: Repika Aditama. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni Bandung. B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Serta Kementar- Komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal.Bogor : Politea.
KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkama Agung dan  Hoge  Raad,  Jakarta  :
Rajawali Press.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
C. Internet : http://www.hmihukumugm.org/2015/04/ penegakan-hukum-dalam- pemberantasan.html. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/ha ndle/123456789/16279/JURNA L%20LENGKAP-PIDANA- MUHAMMAD%20IRFAN%20 UMAR. http://www.negarahukum.com/hukum/pe ngertian-narkotika.html. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/ha ndle/123456789/9158/JURNAL %20LENGKAP-PIDANA- ARYA%20FITRI.
Agusy.  2012.  Pemidanaan  Terhadap Pengedar Narkoba. http://pnkepanjen.go.id. http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/
03/macam-macam-hukuman- atau-pidana.html http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dok umentasi/sema-dan-legitimasi- dekriminalisasi-pecandu.html. diakses  pada tanggal  31  Januari 2019, jam 15.30
http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uplo ads/gravity_forms/1- ec61c9cb232a03a96d0947c647 8e525e/20 15/09/E-jurnal-
jimmy.pdf