## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 1, Januari 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/ jime.v8i1.2717/ http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME
Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dibidang Pendidikan Dasar (Studi pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)
Mariamah 1 , I Nengah Suastika 2
1 STKIP Taman Siswa Bima
2 Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha
Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 16 Desember 2021 Publish: 02 Januari 2022 BUMDes dibentuk tidak hanya berperan dalam usaha perekonomian melainkan juga  berusaha  dalam  bidang  pendidikan  sebagai  upaya  dalam  pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan Masyarakat desa.  Usaha milik desa yang bergerak dalam  bidang  pendidikan  tidak  kalah  pentingnya  seperti  usaha-usaha  bidang lainnya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  peran  BUMDes  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dibidang  pendidikan  dasar  dan  untuk mengetahui  Bidang  usaha  lain  apa  saja  yang  dijalankan  BUMDes  yang  ada  di kecamatan  Palibelo.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualitatif.  Instrument  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  berupa instrument  wawancara.  Analisis  data  dimulai  dari  data  reduction,    data  display dan clonclusion  drawing  verivikacation .  Data  juga  dianalisis  dengan menggunakan  rumus  persentase.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  usaha yang dijalankan kebanyakan usaha dibidang bisnis keuangan (koperasi) dengan persentase  77%,  lalu  yang  ke  dua  dengan  persentase  sebesar  15%  dibidang usaha  perdagangan.  Yang  ke  tiga  adalah  bidang  pertanian  dan  peternakan dengan  persentase  8%.  Untuk  usaha  dalam  bidang  pendidikan  dengan persentase 0%. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes tidak memiliki peran dalam bidang pendidikan termasuk pada pendidikan dasar.
Keywords: BUMDes
Kesejahteraan Pendidikan Dasar
Article Info Abstract Article history: Diterima: 16 Desember 2021 Terbit: 02 Januari 2022 BUMDes  was  formed  not  only  to  play  a  role  in  economic  efforts  but  also  to work  in  the  field  of  education  as  an  effort  to  fulfill  the  needs  and  welfare  of rural communities. Village-owned businesses engaged in education are no less important  than  businesses  in  other  fields.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the role of BUMDes in improving the welfare of the community in the field of basic education and to find out what other business fields were carried out  by  BUMDes  in  Palibelo  sub-district.  This  type  of  research  is  a  qualitative descriptive  research.  The  instrument  used  in  collecting  data  is  an  interview instrument. Data analysis starts from data reduction, data display and closure drawing  verification.  The  data  were  also  analyzed  using  the  percentage formula.  The  results  showed  that  most  of  the  businesses  run  in  the  financial business  (cooperatives)  with  a  percentage  of  77%,  then  the  second  with  a percentage of 15% in the trading business. The third is agriculture and animal husbandry  with  a  percentage  of  8%.  For  businesses  in  the  field  of  education with a percentage of 0%. It can be concluded that BUMDes has no role in the field of education, including basic education. BUMDes Well-being basic education This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Mariamah STKIP Taman Siswa Bima Email: mariamahmariamah85@yahoo.co.id

## 1. PENDAHULUAN
Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dikelola oleh desa dalam rangka  mensejahterakan  masyarakat  desa  setempat.  Pendirian  BUMDes  ini  sudah  diatur  dalam undang-undang  nomor  32  tahun  2014  terkait  pemerintah  desa.  Dalam  undang-undang  ini menyebutkan  bahwa  setiap  desa  dapat  mendirikan  usaha  yang  berbadan  hukum  sesuai  dengan potensi  yang  dimiliki  desa  dalam  rangka  untuk  mewadahi  perekonomian  dan  aktifitas Masyarakatnya.  [1]  menyatakan  bahwa  keberadaan  BUMDes  ini  dirasa  sangat  penting  sehingga dalam  pendiriannya  memiliki  tujuan  dan  fungsi  yang  sangat  urgen  dalam  mensejahterakan masyarakat  desa.  Adapun  tujuan  sebagai  berikut:  1)  meningkatkan  pendapatan  dan  perekonomian desa,    2)  meningkatkan  pemanfaatan  potensi  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  anggota  masyarakat, dan  3)  sebagai  tulang  punggungpemeraan  dan  pertumbuhan  ekonomi  pedesaan.  Dalam  rangka mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemenuhan  distribusi  barang  maupupun  jasa.  Dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  ini,  hal yang  paling  diperhatikan  adalah  tidak  memberatkan  masyarakat  karena  BUMDes  itu  sendiri  akan menjadi usaha milik desa yang berperan penting dalam menggerakan perekonomian desa. Dengan adanya  tujuan  dari  BUMDes  di  atas,  maka  BUMDes  tidak  hanya  berperan  dalam  usaha perekonomian melainkan juga berusaha dalam bidang pendidikan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan  dan  kesejahteraan  Masyarakat  desa.    Usaha  milik  desa  yang  bergerak  dalam  bidang pendidikan  tidak  kalah  pentingnya  seperti  usaha-usaha  bidang  lainnya.  Sebab  usaha  bidang pendidikan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar  yang dibutuhkan masyarakat seperti adanya fasilitas  pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD)  sebagai  salah  satu  upaya  pembinaan  untuk  anak-anak usia  dini,  dengan  tujuan  untuk  memberikan  rangsangan  pendidikan  terhadap  anak-anak  sebelum masuk usia sekolah.
Dalam  hasil  penelitian  [2]  diperoleh  informasi  bahwa  dari  26  desa  yang  disurvei,  hanya terdapat  tiga  desa  yang  mendirikan  dan  mengembangan  Badan  usaha  milik  desa.  Untuk  23  desa lainnya  belum  mendirikan  BUMDes.  Dari    tiga  desa  (12%)  yang  memiliki  dan  mengembangakn BUMDes  ini  sudah  menyediakan    PAUD  sebagai  salah  satu  pemenuhan  kebetuhan  dasar masyarakat  desa  di  bidang  pendidikan.  Alasan  ke  3  desa  tersebut  sehingga  mengalokasikan  dana desa  untuk  pengelolaan  PAUD  karena  PAUD  yang  ada  masih  memerlukan  fasilitas  yang dibutuhkan sehingga PAUD yang ada memiliki fasilitas yang cukuo. Sedangkan 88% desa lainnya (23  desa)  belum  mengalokasikan  dana  desa  untuk  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dalam pengelolaan PAUD dengan alasan bahwa PAUD yang sudah ada sudah cukup berjalan dengan baik dan memiliki fasilitas  yang memadai,  selain itu juga, tidak semua desa memiliki  PAUD sehingga tidak perlu ada anggaran yang perlu dialaokasikan
[3]  menyatakan  bahwa  BUMDes  yang  sudah  terbentuk,  secara  umum  belum menunjukan  peran  sesuai  yang  di  harapkan.    Pernyataan  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Ratna Azis Prasetyo, 2016, dimana hasil penelitiannya menujukan bahwa partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  BUMDes  masih  kurang  diakibatkan  pengetahuan  masyarakat  terkait dengan  program  BUMDes  masih  terbatas.  Terkait  pola  pemanfaatan  lebih  banyak  pada pembangunan  fisik  desa  sedangkan  kontribusi  bagi  pemberdayaan  masyarakat  masih  belum maksimal  karena  sejumlah  kendala  terutama  yaitu  anggaran  BUMDes  salah  satunya  adalah pemberdaayann bidang pendidikan
Menurut  hasil  penelitian  [4]  menyatakan  bahwa  masih  ada  BUMDes  yang  belum  mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan belum mampu melayani dengan maksimal. Alasannya adalah  masih  ditemukan  aparat  desa  yang  kurang  aktif  sehingga  belum  mampu  memberika pelayanan  yang  terbaik.  Selain  itu  juga  BUMDes  masih  ada  belum  menyediakan  PAUD  disetiap dusun dan mengakibatkan anak usia dini yang jauh dari PAUD kesulitan  untuk mendapat fasilitas pendidikan usian dini
[5] menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes, diharapkan mampu meciptakan demokrasi sosial melalui peningkatan kapasitas masyarakat yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat setempat.  Kenyataan  dilapangan  masih  ditemukan  bahwa  kebradaan  BUMDes  belum  mampu memenuhi  semua  kebutuhan  masyarakat,  salah  satunya  dalam  bidang  pendidikan  anak  usia  dini. Dalam  hasil  penelitian  [6]  menyebutkan  data  hasil  rekapan  badan  statistic  Kabupaten  Kampar bahwa  dari  100  anak  usia  dini,  yang  masuk  ke  PAUD  hanya  17  orang  (17%  dari  100  siswa). Sebagian besar siswa masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan di PAUD. Khusus di desa Tanah Tinggi bahwa angka partisipasi anak masih sangat rendah dalam mendapatkan pendidikan di PAUD. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana peran BUMDes secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan dasar dan secara khusus yang ada di kecamatan Palibelo Kabupaten Bima 2) Bidang usaha lain apa saja yang dijalankan BUMDes yang ada di kecamatan Palibelo?
BUMDes  adalah  usaha  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa  yang  berbadan  hukum  dan dibentuk  serta  dikelola  oleh  masyarakat  desa  secara  produktif  dengan  tujuan  untuk  pembedayaan perekonomian masyarakat  [7]. Definisi ini sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Sayutri (2011) bahwa BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa, dimana masyarakat dan pemerintah desa sebagai  pengelola  dalam  upaya  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  serta  membangun kerekatan sosial  masyarakat  yang dibangun sesuai  kebutuhan dan potensi  desa. Menurut  Hardoyo dkk  (2014)  bahwa  BUMDes  merupakan  badan  usaha  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dasar  hukum  dari  pendirian  BUMDes    adalah  UU  No  32  Tahun  2004  Pasal  2013  yang berbunyi bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang sesuai dengan potensi desa masing-masing, BUMDes  harus  mengacu  terhadap  peraturan  perundang  undangan,  BUMDes  bisa  melakukan pinjaman  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan.  Pemendesa  No  4 Tahun  2015  menjadi  penjelas  landasan  hukum  mengenai  keberadaan  BUMDes  dan  tata  kelola BUMDes.  Pemedesa  No  4  Tahun  2015  ini  berisi  tentang  bagaimana  proses  berdirinya  BUMDes, jenis usaha yang boleh dilakukan, modal BUMDes, siapa yang berhak dalam mengelola BUMDes, pelaporan  dan pertanggungjawaban dari BUMDes. UU No 6 Tahun 2014  yang berisi  bahwa desa dikaitkan  dengan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yaitu  badan  usaha  yang  digunakan  untuk mengelola  asset,  pelayanan  dan  usaha  lainnya  sebagai  kesejahteraan  masyarkat  yang  modalnya berasal  dari kekayaan desa itu sendiri. Pasal  87 ayat  (1)  yaitu tentang pendiirian (BUMDes) pada desa,  ayat  (2)  BUMDes  dikelola  degan  kegotongroyongan  dan  kekeluargaan,  ayat  (3)  usaha BUMDes  bisa  dibidang  ekonomi  maupun  pelayanan  umum  sesuai  dengan  peraturan  yang ditetapkan. Pasal 88 yaitu mengenai tentang pendirian BUMDes, pasal 89 yaitu manfaat dari hasil BUMDes  itu  sendiri  seperti  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa,  pembangunan  desa, pengembangan  usaha  dll.  Pasal  90  berisi  tentang  arah  pengembangan  BUMDes  bagi  masyarakat desa.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  fenomena  yang  terjadi  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  tanpa  mengubah  kedaan yang  terjadi.  Data  yang  dikumpulkan  secara  langsung  melalui  instrumen  wawancara  tertutup dengan  menyebarkan  pertanyaan-pertanyaan  melalui  googlefoom.  Sedangkan  data  yang  diperoleh secara tidak langsung dengan melihat dokumen atau berbagai hasil penelitian terhadulu.  Informan yang dijadikan sumber data adalah seluruh kepala desa yang ada dikecamatan Palibelo yang terdiri dari  13  desa  dan  1  orang  dari  dinas  DPMDes.  Analisis  kualitatif  dengan  merujuk  model  yang dikembangkan  oleh  Miles  and  Huberman.  Dimana  kegiatan  menganalisis  data  dilakukan  secara terus  menerus  sampai  tuntas.  Adapun  aktivitas  yang  dilakukan  mulai  dari:  1)  data  reduction,    2) data display dan  3) clonclusion drawing  verivikacation . Analisis data dilakukan secara deksriptif
dengan  melihat  persentase  berapa  banyak  desa  yang  sudah  memiliki  program  dalam  bidang pendidikan  dasar  serta  analisis  secara  kualitatif  berkaitan  dengan  perannya  dalam  kesejahteraan masyarakat desa khusus dalam bidang pendidikan dasar. Berikut rumus persentase:
Persentase 𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 x 100%

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data  yang terkumpul, diperoleh informasi mengenai jenis usaha yang dijalankan oleh  BUMDes  yang  ada  di  kecamatan  Palibelo.  Berikut  data  jenis  usaha  tersebut  yang  dimuat dalam tabel 1.
Tabel 1. Jenis Usaha No BUMDes/Desa Usaha Bidang Pendidikan Usaha Di Bidang Lain Nama Usaha 1 Palibelo - Ada Pakan dan Obat-Obat Pertanian 2 Bre - Ada Simpan Pinjam Uang 3 Tonggondoa - Ada Usahanya depot air minum 4 Tonggorisa - Ada Simpan Pinjam Uang 5 Ragi - Ada Simpan Pinjam Uang 6 Teke - Ada Simpan Pinjam Uang 7 Ntonggu - Ada Simpan Pinjam Uang 8 Nata - Ada Simpan Pinjam Uang 9 Dore - Ada Simpan Pinjam Uang 10 Panda - Ada Usaha Uma lengge. Coffe shop modern 11 Roka - Ada Simpan Pinjam Uang 12 Roi - Ada Simpan Pinjam Uang 13 Padolo - Ada Simpan Pinjam Uang
Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa dikecamatan Palibelo yang terdiri dari 13 Desa sudah memiliki BUMDes. Dari keseluruhan BUMDes yang ada memiliki usaha yang berbeda. Jika  dilihat  dari  jenis  usaha  yang  dijalankan,  dapat  dikategorikan  dalam  bidang  Usaha  bisnis keuangan  yakni  adanya  Koperasi  sebagai  wadah  simpan  pinjam,  yang  kedua  Usaha  di  bidang perdagangan,  usaha  penyewaan,  usaha  bidang  sosial  yakni  usaha  yang  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  rangka  memperoleh  keuntungan  dan  bernuansa  bisnis.  Usaha  dalam bidang  ini  yang  dilakukan  adalah  usaha  depot  air  minum.  Untuk  usaha  bidang  pendidikan,  dari keseluruhan  BUMDes  belum  ada  yang  menjalankan  usaha  yang  berkaiatan  dengan  pelayanan pendidikan  baik  itu  pendidikan  usian  dini,  pendidikan  dasar  maupun  pendidikan  menengah  atas. Secara  umum  bahwa  BUMDes  yang  ada  dikecamatan  Palibelo  belum  berjalan  dengan  baik. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekertaris  DPMDes  Kabupaten  Bima  diperoleh  informasi bahwa usaha yang dijalankan BUMDes belum ada yang bergerak dibidang pendidikan. Usaha yang dijalankan  lebih  kepada  usaha  dibidang  perdagangan,  pertanian,  dan  usaha  dibidang  bisnis keuangan.  Dari  tabel  1  diatas  dapat  dibuat  persentase    dari  setiap  jenis  usaha  yang  dijalankan BUMDes. Adapun tabelnya sebagai berikut
Tabel 2. Persentase jenis usaha
No Jenis usaha Persentase 1 Usaha bisnis keuangan ( Koperasi sebagai wadah simpan pinjam) 77% 2 Usaha di bidang perdagangan 15% 3 Pertanian dan peternakan 8% 4 Bidang Pendidikan 0%
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  BUMDes  yang  ada  dikecamatan  Palibelo belum  semuanya  bergerak  diberbagai  bidang  usaha.  Satu  desa  hanya  menjalankan  satu  atau  dua usaha  saja.  Bahkan  ada  desa  yang  sama  sekali  belum  maksimal  dalam  menjalankan  usahanya walaupun  hanya  satu  bidang  usaha.  Usaha  yang  dijalankan  kebanyakan  usaha  dibidang  bisnis keuangan  (koperasi)  dengan  persentase  77%,  lalu  yang  ke  dua  dengan  persentase  sebesar  15% dibidang  usaha  perdagangan.  Yang  ke  tiga  adalah  bidang  pertanian  dan  peternakan  dengan persentase  8%.  Untuk  usaha  dalam  bidang  pendidikan  dengan  persentase  0%.  Darai  tabel  di  atas juga dapat diketahui bahwa peran BUMDes dalam bidang pendidikan 0% atau dalam artian bahwa BUMDes tidak memiliki peran dalam bidang pendidikan termasuk pada pendidikan dasar.
Menurut  [8]  menyatakan  bahwa  kebanyakan  BUMDes  belum  banyak  yang  berkembang dengan  maksimal,  hal  tersebut  terjadi  diakibatkan  oleh  pengelolaan  yang  belum  professional. Menurut [9] bahwa SDM yang kurang maksimal sehingga BUMDes tidak bisa jalan dnegan baik. Menurut [10], [11] dan [12] bahwa kebanyakan BUMDes belum  berjala tidak maksimal. Menurut [13]  bahwa  banyak  BUMDes  yang  sudah  dibentuk  akan  tetapi  tidak  memiliki  kegiatan  yang dijalankan.  [14]  dalam  hasil  penelitiannya  menunjukan  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan BUMDes belut maksimal
Dari tabel di atas juga terlihat bahwa Belum adanya peran BUMDes dalam bidang pendidikan. Hal ini terjadi diakibatkan karena banyak factor. Salah satunya adalah factor SDM. Hal ini sejalan dengan  pendapat  [15]  menyatakan  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  sarana  dan  prasarana, merupaka  factor  yang  berpengaruh  dalam  keberhasilan  program  kerja  BUMDes.  Menurut  [16] BUMDes yang belum berhasil diakibatkan oleh usaha yang dijalankan tidak dianalisis dengan baik dan  belum  mampu  merancang  usaha  dengan  baik.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala Desa  bahwa  BUMDes  belum  memikirkan  dan  menganalisis  usaha  apa  yang  dibutuhkan  dalam pemenuhan  kebutuhan  maasyarakat  di  bidang  pendidikan  dasar.  Sementara  ini  BUMDes  hanya menajalankan  usaha  dibidang  simpan  pinjam  (koperasi).  Menurut    [17]  bahwa  BUMDes  pada umumnya kebanyakan menjalankan usaha berupa simpan pinjam, namun ada juga yang mengelola dalam bentuk usaha kecil menengah (UKM) atau desa wisata. [18] menyatakaan bahwa Unit usaha simpan  pinjam  bertujuan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  meningkatkan  perekonomian  Desa. Unit usaha simpan pinjam diasumsikan sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit  usaha  lain  karena  unit  usaha  simpan  pinjam  tidak  terlalu  membutuhkan  banyak  modal  dan tidak  membutuhkan  banyak  keahlian  di  bidang  marketing.  Usaha  simpan  pinjam  mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat. Untuk usaha yang dikelola pada bidang pertanian dan peternakan yang ada dikecamatan Palibelo. Memang usaha ini sesuai dengan potensi daerah. Dimana daerah- daerah  yang  ada  di  kecamatan  palibelo  didominasi  dengan  daerah  dengan  kegiatan  pencaharian masayarakn dibidang pertanian dan perkebunan
Pembentukan  usaha  dari  setiap  desa  oleh  BUMDes  yang  ada  dikecamatan  Palibelo  masih sangat  minim  dan  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  [19]  menyatakan  bahwa BUMDEs  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui  pembentukan  usaha  sesuai  potensi  daerah.  Menuurt  [20]  dan  [21]  menyatakan  bahwa BUMDes harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal desa dalam mendukung perkembangan ekonomi.

## 4. KESIMPULAN
Usaha  yang  dijalankan  kebanyakan  usaha  dibidang  bisnis  keuangan  (koperasi)  dengan persentase  77%,  lalu  yang  ke  dua  dengan  persentase  sebesar  15%  dibidang  usaha  perdagangan. Yang  ke  tiga  adalah  bidang  pertanian  dan  peternakan  dengan  persentase  8%.  Untuk  usaha  dalam bidang  pendidikan  dengan  persentase  0%.  Dapat  disimpulkan  bahwa  BUMDes  tidak  memiliki peran dalam bidang pendidikan termasuk pada pendidikan dasar.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimaksih  disampaikan  kepada  Pascasarjana  Universitas  Pendidikan  Ganesha,  lebih  khusus kepada  dosen  pengampu  mata  kuliah  THK  dan  ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  STKIP Taman Siswa Bima yang telah mendukung kegiatan penelitian ini

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Z.  Ridlwan  and  F.  H.  Unila,  “Urgensi  badan  usaha  milik  desa  (bumdes)  dalam  pembangun perekonomian desa,” J. Ilmu Huk. , pp. 424–440, 2014.
[2]  I. Meutia, “Pengelolaan Keuangan Dana Desa,” J. Akunt. Multiparadigma JAMAL , vol. 8, no. 2, pp. 227–429, 2017.
[3]  A. J. N. Chairul Saleh, Markus Apriono, Adi Prasodjo, “Perspektif Pengembangan Pariwisata Rawa Indahdi Desa Wisata ‘ Alas Sumur ’ Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso,” Semin. Nas.  Manaj.  dan  Bisnis  ke-3  Progr.  Stud.  Manaj.  Fak.  Ekon.  dan  Bisnis  Univ.  Jember ,  pp. 492–502, 2016.
[4]  A.  Yusran,  A.  R.  Pananrangi,  and  S.  Bahri,  “The  Implementation  of  Village  Funds  for Community Development and Empowerment in Bolli Village,” vol. 2, no. 2, pp. 54–61, 2020.
[5]  S.  H.  Posi  and  S.  P.  A.  M.  Putra,  “Pengaruh  tingkat  pendidikan,  pemahaman  akuntansi  Dan pelatihan penyusunan laporan keuangan Terhadap pelaporan keuangan BUMDes Berdasarkan sak etap,” pp. 463–469, 2021.
[6]  R.  Ananda,  “Program  Pengembangan  Desa  Mitra  untuk  Meningkatkan  Angka  Partisipasi Anak Usia Dini pada Lembaga PAUD,” J. Abdidas Vol. 1Nomor 1 Tahun 2020 Hal. 12-15 J. ABDIDAS Community Dev. Serv. Educ. Heal. Sci. , vol. 1, no. 1, 2020.
[7]  N. Wayan, S. Pebriyanti, P. S. Kurniawan, and E. Sujana, “Analisis Perbandingan Rasio-Rasio Keuangan Badan Usaha Milik Desa ( Studi Kasus Pada BUMDes di Kabupaten Klungkung ) e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha,” vol. 1, no. 1, 2017.
[8]  C. Suparno, “Model analisis kelayakan usaha bumdes di kecamatan kaligondang,” vol. 5, no. November, pp. 960–964, 2017.
[9]  N. Putu et al. , “Pengembangan Usaha Bumdes Desa Tunjung Dan Depeha,” Maj. Apl. Ipteks NGAYAH , vol. 7, no. 1, 2016.
[10]  M.  B.  Pratiwi,  I.  Novianty,  and  K.  Kunci,  “Strategi  Bertahan  Badan  Usaha  Milik  Desa  ( BUMDes  )  dalam  Pandemi  COVID-19  pada  Desa  Cibodas  Kecamatan  Lembang  Kabupaten Bandung Barat,” pp. 26–27, 2020.
[11]  K.  Amri,  “Evaluasi  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa,” J.  Ilmu  Adm.  Negara,  Vol. ,  vol.  13, no. 3, pp. 295–299, 2015.
[12]  C. B. Ramadana and H. Ribawanto, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang),” J. Adm. Publik , vol. 1, no. 6, pp. 1068–1076, 2010.
[13]  S.  Veronica  and  B.  K.  Vuspitasari,  “Analisa  Pemilihan  Pengurus  Dan  Unit  Usaha  Bumdes,” pp. 159–168, 2020.
[14]  R. A. Prasetyo, “Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan,” J. Dialekt. , vol. 11, no. May, 2017.
[15]  Jaka  Sulaksana  and  I.  Nuryanti,  “Strategi  pengembangan  badan  usaha  milik  desa  (bumdes) kasus  di  bumdes  mitra  sejahtera  desa  cibunut  kecamatan  argapura  kabupaten  majalengka,” vol. 3, pp. 348–359, 2019.
[16]  I. K. Bhisma and P. Wasuka, “Penyusunan Analisis Kelayakan Unit Usaha Bumdes Di Desa Antiga Kelod,” Proceeding Senadimas Undiksha 2021 | 54 , pp. 54–64, 2021.
[17]  K. Jombang and E. Pancaningrum, “Pendampingan Usaha BUMDes Maju Jaya ‘ BMJ ’ Desa Sawiji ,” Comvice , vol. 3, no. 1, 2019.
[18]  E.  W.  Kushartono,  “Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa ( BUMDes ),” J. Din. Ekon. dan Bisnis , vol. 13, no. 1, 2016.
[19]  L.  Handajani,  Z.  Abidin,  and  E.  Pituringsih,  “Establishment  Of  Bumdes  Business Development For Community Economic Empowerment In Peteluan Indah Village,” J. ABDI Insa. Univ. MATARAM , vol. 8, no. April, pp. 10–17, 2021.
[20]  H. Karamoy and V. Tirayoh, “Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMDes Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,” J. VIVABIO , vol. 2, pp. 25–30, 2020.
[21]  U.  Hidayah  and  S.  Mulatsih,  “Optimalisasi  Unit  Usaha  Bumdes  Harapan  Jaya,” J.  Benefita , vol. 5, no. 1, pp. 101–112, 2020.