Vol. 15. No. 1, Agustus 2015, 111-142
SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI (ANALISIS USHUL FIKIH SYAFI‘ĪYYAH TERHADAP UNDANG -UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974)
Riyandi. S
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry E-mail: riyandi@yahoo.co.id

## Abstrak
Syarat  adanya  persetujuan  isteri  untuk  berpoligami  yang  terdapat  dalam  hukum positif  yaitu  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak  laki-laki  yang  berpoligami  secara rahasia tanpa meminta persetujuan  dari isteri  pertama. Penelitian  berikut  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat normatif.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa syarat  poligami  dalam  fikih Syafi‘īyyah ialah kemampuan sang suami untuk menanggung nafkah para isteri dan keluarganya  secara  adil. Dalam  fikih  Syafi‘īyyah  tidak  ada  syarat  persetujuan  isteri untuk  berpoligami. Adapun syarat  persetujuan  isteri dalam  melakukan  poligami sebagaimana  termaktub  pada Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dipahami  melalui metode isti slah iyah. Persetujuan  isteri  dapat  dipertimbangkan sebagai  alasan diperbolehkan poligami  dengan  alasan  ini  masuk  dalam  bagian maq as id syar’i yyah yakni memelihara agama, akal, keturunan, kehormatan dan harta.
Kata  kunci: Poligami;  Madzhab  Syafi’iyah;  UU  Perkawinan;  Kompilasi  Hukum Islam

## Abstract
The agreement terms of polygamy in positive law, namely the Marriage Law No. 1 of  1974, Government  Regulation  No.  9  of  1975,  and  Compilation  of  Islamic  Law (KHI), is  burdensome for men who wish to practice polygamy. Consequently, many men  practice  polygamy  secretly  without  the  approval  of  the  first  wife. This study uses qualitative approach.  The research result  shows that  the  terms  of  polygamy  in Syafi'īyyah school is  capable  to  bear  a  living  wives  and  families.  The  husband  is obliged to bear a living either wives or inner birth. According to Syafi'īyyah school no approval requirement for polygamous wives. According to Marriage Law No. 1 of 1974, Government  Regulation  No.  9  of  1975,  and  Compilation  of  Islamic  Law (KHI), polygamy should be done without having to seek prior approval to the wife before.  If  the  requisite  approvals  wife  approached  with isti slah iyah method, it appears  that  the  approval  of  the  wife  may  be  considered  as  a  reason  to  permit polygamy  on  the  grounds  is  included  in  a  portion  of maq as id  syar’i yyah that maintain religion, intellect, lineage, honor and property.
Keywords: Polygamy; Syafi'īyyah school, Marriage  Law  No.  1  of  1974,The Compilation of Islamic Law (KHI)

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
طوﺮﺷ قﺎﻔﺗا ا ﺟوﺰﻟ ﰲﺔ
ﻢﻗر جاوﺰﻟا نﻮﻧﺎﻗ نأ ﻲﻌﺿﻮﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﰲ ةدراﻮﻟا تﺎﺟوﺰﻟا دﺪﻌﺗ
1 ﺔﻨﺳ 1974 ﻪﺘﺤﺋﻻو ﻢﻗر ﺔﻣﻮﻜﳊا 9 ﺔﻨﺳ 1975 وﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا نﻮﻧﺎﻘ (KHI) ، ّﻖﺸﻳ ﻞﺟﺮﻠﻟ ) وﺰﻟا ج ( ﺪﻳﺮﻳ نأ تﺎﺟوﺰﻟا دﺪﻌﺗ . ﺔﺠﻴﺘﻧو ﰲ ﺮﺜﻛأ،ﻊﻗاﻮﻟا تﺎﺟوﺰﻟا دﺪﻌﺗ نﻮﺳرﺎﳝ ﻦﻳﺬﻟا لﺎﺟﺮﻟا ﻦﻣ ﺑ ﺮﺴﻟﺎ ﺒﻳأ ﱃوﻷا ﺔﺟوﺰﻟا ﺔﻘﻓاﻮﻣ نوﺪ . ﺔﺳارﺪﻟا ﻮﻫ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ ﺔﻳرﺎﻴﻌﳌا ﺔﻴﻋﻮﻨﻟا . و ﻩﺬﻫ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻬﻘﻔﻟا ﰲ تﺎﺟوﺰﻟا دﺪﻌﺗ طوﺮﺷ نأ ﺔﺳارﺪﻟا ﻴﻌﻓﺎﺸﻟﺎ ﺔﺸﻴﻌﳌا ﻞﻤﲢ ﻰﻠﻋ جوﺰﻟا ةرﺪﻗ ﻮﻬ ُأو تﺎﺟوﺰﻠﻟ َﺳ ﺎﻣ ﺪﺣ ﱃإ ﺮ . ﻬﻘﻔﻟا ﰲ مﺪﻋ ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺎ ﺔﻘﻓاﻮﻣ طﺮﺷ ﰲ ﱃوﻷا ﺔﺟوﺰﻟا تﺎﺟوﺰﻟا دﺪﻌﺗ . ﺎﻣأو ﺔﻘﻓاﻮﻣ طﺮﺷ ﻟا ﺟوﺰ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﰲ ﺎﻤﻜﯩﻟوﻷا ﺔ ﻢﻗر 1 ﺔﻨﺳ 1974 م ﻢﻗر ﺔﻣﻮﻜﳊا ﻪﺘﺤﺋﻻو 9 ﺔﻨﺳ 1975 وﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا نﻮﻧﺎﻘ (KHI) ﻻﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﺣﻼﺴﺘﺳ . و نﻮﻜﻳ ﺔﻘﻓاﻮﻣ رﺎﺒﺘﻋا ﻠﯩﻟوﻷا ﺔﺟوﺰﻟا ﺐﺒﺴ زاﻮﺟ دﺪﻌﺗ تﺎﺟوﺰﻟا ﺪﺻﺎﻘﳌا ﻊﻣ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﳊ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻟاو فﺮﺸﻟاو ﺐﺴﻨﻟاو ،ﺮﻜﻔﻟاو ﻦﻳﺪﻟا ظﺎﻔ ضﺮﻌ . ﻟا ﻟا تﺎﻤﻠﻜ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮ : تﺎﺟوﺰﻟا دﺪﻌﺗ ; او ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا ﺐﻫﺬﳌ ; جاوﺰﻟا نﻮﻧﺎﻗ ; ﻲﻣﻼﺳﻹا نﻮﻧﺎﻘﻟا

## A. Pendahuluan
Poligami  masih  merupakan  topik  yang  hangat  diperbincangkan  dalam masyarakat.  Berbagai seminar  dan  kajian  dilakukan  oleh  para  pakar,  ilmuwan,  dan akademisi  untuk  mencari  hukum  dan  syarat-syarat  poligami  yang  sesuai  dengan konteks  zaman  modern.  Setelah  ditemukan  jawaban  mengenai  hukum  dan  syarat poligami, masih banyak wanita yang menentang kebolehan poligami.
Syarat  adanya  persetujuan  dari  isteri  tentang  poligami  terdapat  dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975.  Syarat  ini  justru  memberatkan  bagi  laki-laki  (suami)  yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara diam-diam  tanpa  mendapatkan  persetujuan  dari  isterinya,  karena  mereka menganggap  bahwa  poligami  boleh  dalam  hukum  Islam  asal  sanggup  berlaku  adil. Poligami  bukan  hanya  menjadi  pembicaraan  hangat  umat  Islam,  malah  poligami dalam Islam telah menimbulkan banyak kritikan.
Dalil poligami dalam Islam merujuk kepada al- Qur’an surat al- Nisā` ayat 3. Islam  mempunyai  referensi  yang  kuat  terhadap  keabsahan  hukum  poligami  yang tidak dapat dirubah bagi umat  yang anti terhadap poligami.
Islam  sangat  menekankan  pentingnya  memiliki  tujuan  yang  benar  dalam setiap  amal  yang  dilakukan.  Tujuan yang  benar  merupakan  kunci  kesuksesan  yang paling  mendasar  diterimanya  amal  perbuatan  seseorang.  Hal  ini  dijelaskan  dalam hadis Rasulullah Saw.:
َﺮَﻤُﻋ ُﺖْﻌَِﲰ  َلﺎَﻗ ﱢﻲِﺜْﻴﱠﻠﻟا  ٍصﺎﱠﻗَو ِﻦْﺑ َﺔَﻤَﻘْﻠَﻋ ْﻦَﻋ ﱢﻲِﻤْﻴﱠـﺘﻟا َﻢﻴِﻫاَﺮْـﺑِإ ِﻦْﺑ ِﺪﱠﻤَُﳏ ْﻦَﻋ

## َﻲِﺿَر  ِبﺎﱠﻄَْﳋا َﻦْﺑ
ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﱠﻴﱢـﻨﻟﺎِﺑ  ُلﺎَﻤْﻋَْﻷا  َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا  ْﻦَﻋ ْﺖَﻧﺎَﻛ  ْﻦَﻤَﻓ ىَﻮَـﻧ ﺎَﻣ  ٍئِﺮْﻣ ِﻻَو ِﺔ َﺮْﺠِﻫ  ْﺖَﻧﺎَﻛ  ْﻦَﻣَو ِﻪِﻟﻮُﺳَرَو ِﻪﱠﻠﻟا  َﱃِإ ُﻪُﺗَﺮْﺠِﻬَﻓ ِﻪِﻟﻮُﺳَرَو ِﻪﱠﻠﻟا  َﱃِإ ُﻪُﺗَﺮْﺠِﻫ ٍةَأَﺮْﻣا  ْوَأ ﺎَﻬُـﺒﻴِﺼُﻳ ﺎَﻴْـﻧُﺪِﻟ ُﻪُﺗ
ﻪْﻴَﻟِإ َﺮَﺟﺎَﻫ ﺎَﻣ  َﱃِإ ُﻪُﺗَﺮْﺠِﻬَﻓ ﺎَﻬُﺟﱠوَﺰَـﺘَـﻳ ) ىرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور ( 1
Artinya: Dari  Muhammad  Bin  Ibrahim  al-Thaimy ,  dari  ‘ Alqamah bin  Waqqas  al- alaysy  berkata  Umar  bin  Khathab R.A ,  ia  berkata:”Aku  mendengar Rasulullah  Saw.  bersabda:  Beramal  harus  disertai  dengan  niat,  sesuatu yang diniatkan harus menurut apa yang diniatkan, maka barang siapa yang hijrahnya  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  maka  hijrahnya  itu  kepada  Allah dan  Rasul-Nya.  Barang  siapa  yang  hijrahnya  karena kesenangan  dunia atau  karena  seorang  wanita  yang  akan  dikawininya,  maka  hijrahnya  itu kepada apa yang ditujunya.
Pernikahan  merupakan  amal  perbuatan  yang  penting  dan  mulia  dalam kehidupan manusia. Islam memposisikan pernikahan sebagai sebuah amal perbuatan yang  baik.  Setiap  orang  yang  memasuki  mahligai  perkawinan  atau  pernikahan mendapat pahala dari Allah Swt. Pernikahan bukan perbuatan yang sifatnya duniawi saja, akan tetapi ia juga merupakan sebuah langkah untuk memperbaiki individu dan juga  masyarakat. Orang  yang  melaksanakan  pernikahan  dengan  tujuan  untuk memperbaiki individu dan masyarakat akan mendapat ganjaran  yang luar biasa dari Allah Swt.
Perkawinan  dapat  meminimalisir  perbuatan  tercela,  seperti  keinginan  untuk berzina  di  luar  nikah,  sedangkan  bagi  manusia  yang  sudah  menikah  dapat menentramkan  jiwa,  dan  dipandang  oleh  masyarakat  secara  umum  bahwa  ia  sudah sempurna dan terpelihara dari perbuatan mungkar.
Hal ini jelas tercantum dalam firman Allah Swt. dalam surah al-Furq ā n ayat 74 yang bunyinya:
و ﺎﻣﺎﻣإ ﲔﻘﺘﻤﻠﻟ ﺎﻨﻠﻌﺟاو ﲔﻋأ ةﺮﻗ ﺎﻨﺘﻳرذو ﺎﻨﺟاوزا ﻦﻣ ﺎﻨﻟ ﺐﻫ ﺎﻨﺑر نﻮﻟﻮﻘﻳ ﻦﻳﺬﻟا
Artinya: Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.
Ayat  di  atas  bermaksud  memberikan  dorongan  kepada  orang  yang  telah berkeluarga  untuk  mendapatkan  keturunan  yang  baik  dan  sejahtera  di  dunia  dan  di
1 Mu ḥ ammad bin Ism ā’ il, Ṣ a ḥīḥ al-Bukh ā r ī , juz VIII (Software Maktabah al-Sy ā milah, Versi 3,8. Tahun, 2009), 454.
akhirat, serta senantiasa menjadi pemimpin keluarga yang bertanggungjawab.
Namun  demikian  pada  realitasnya  ada  pernikahan  yang  tidak  dapat  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Ada  pasangan  suami  isteri  yang  awalnya  saling mencintai namun berakhir dengan perselisihan yang menyakitkan, bahkan ada suami yang  mencintai  perempuan  lain  atau  ada  laki-laki yang merasa tidak cukup  dengan seorang  isteri.  Terlebih  lagi  jika  isterinya  memiliki  menstruasi  yang  panjang,  sakit- sakitan,  memiliki  masalah  pribadi  dan  mandul  sementara  laki-laki  menginginkan keturunan. Kenyataan-kenyataan seperti inilah membuat perkawinan sering bermuara pada poligami.
Apabila kebaikan seorang laki-laki terletak pada perkawinan dengan seorang wanita, tetapi ia kawin lagi dengan wanita lain demi menurut hawa nafsu dan tanpa memenuhi  syaratnya,  maka  sudah  barang  tentu  hal  ini  akan  menimbulkan  nestapa, yang  kadang-kadang  menjadikannya  tidak  mampu  mengurusi  pendidikan  dan memenuhi kebutuhan keluarga serta menimbulkan mudharat yang sangat berat. 2
Firman  Allah  Swt.  mengenai  dalil  poligami  terdapat  dalam  al- Qur’an    Surat al- Nisā’ ayat 3 yang bunyinya adalah:
َعَﺎﺑُرَو  َثَﻼُﺛَو َﲏْﺜَﻣ ِءﺎَﺴﻨﱢﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ  َبﺎَﻃﺎَﻣ اْﻮُﺤِﻜْﻧ ﺎَﻓ ﻲَﻣﺎَﺘَﻴَﻟْا  ِﰲ اْﻮُﻄِﺴْﻘُـﺗ ﱠ ﻻَا ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِاَو ًةَﺪِﺣاَﻮَـﻓ اْﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ َﻻَا ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِﺎَﻓ
اْﻮُﻟ ْﻮُﻌَـﺗ ﱠﻻَا َﱐْدَا َﻚِﻟاَذ ْﻢَﻜُﻧَﺎْﳝَا  ْﺖَﻜَﻠَﻣﺎَﻣ ْوَا
Artinya: Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yatim  (bila  kamu  mengawininya)  maka  kawinilah  wanita- wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  kawinilah  seorang  saja  atau  budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah melebihi kepada tidak berbuat aniaya".
Dalam  ayat  di  atas  jelas  bahwa  poligami  (beristeri  lebih  dari  satu  orang) merupakan suatu hal yang legal dan dibolehkan. Namun hal ini memerlukan kepada pengkajian yang cukup mendalam, karena poligami mempunyai berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukannya.
Selama ini semakin marak orang membicarakan tentang hak perempuan yang tertindas  oleh  salah  satu  penyebabnya  suami kawin  lebih  dari  seorang  isteri (poligami)-yang dalam al- Qur’an dibolehkan suami kawin lebih dari satu orang isteri dan tidak lebih dari empat. Padahal kaum perempuan menilai, poligami adalah suatu masalah  besar  dalam  kehidupan  mereka  dan  mayoritas  laki-laki  tidak  sanggup
2 Abdul Halim Abu Syuqqah, Al- Mar’ ah f ī al- ’Ash r al- Risālah, terj. As’ad Yasin , Kebebasan Wanita, Cet, III, jilid V (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 17.
melakukan  poligami  karena  syarat  berlaku  adil,  menurut  mereka  tidak  sanggup dilaksanakan oleh laki-laki.
Sedangkan  dalam  hukum  positif  ada  beberapa  syarat  poligami  di  antaranya adanya  persetujuan  dari  isteri.  Syarat  ini  justru  dapat  menyulitkan  kaum  laki-laki yang  ingin  melakukan  poligami  padahal  dalam  hukum  Islam  yang  telah  dijabarkan dalam  kitab  fikih  terutama fikih  Syafi’īyyah  tidak  diketemukan  syarat  persetujuan isteri tersebut.
Bukti  nyata  bahwa  kitab  yang  dipedomani  dalam  merumuskan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  adalah  termasuk  kitab-kitab madzhab  Syafi’īyyah, sedangkan kandungan isi k itab yang disebutkan di bawah ini tentang persoalan persetujuan isteri untuk berpoligami tidak ditemukan.
Kitab  yang  digunakan  sebagai  pedoman  oleh  pakar  hukum  Islam  dan  ulama dalam  merumuskan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan antaranya  adalah; H ā syyah al-B ā jury,  Fath al- Mu’in,  Syarqaw y ’Ala  al -Tah rīr, Qawānīn Syar’īyah Li al - Sayyid Bin Yahya, Bughyah al-Mustarsyidin, Qalyuby wa Umayrah, Fath al- Wahab, Tuhfah dan al- Fiqh’ ’alā - Madz āhib al - Arba’ah. 3
Kitab-kitab  di  atas  yang  dijadikan  pedoman  dan rujukan  dalam  penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah kitab-kitab fikih Syafi’īyyah  yang  tidak  pernah  mensyaratkan  adanya  persetujuan  isteri  untuk berpoligami.
Umumnya  literatur  yang  ada  belum  terfokus  mengkaji  syarat  persetujuan isteri untuk berpoligami melalui pendekatan ushul fikih Syafi’īyyah. Di sinilah letak signifikansi  dan  menariknya  pembahasan  ini  untuk  dikaji  apalagi  pengetahuan tentang masalah ini dalam masyarakat masih tergolong minim sehingga rentan terjadi kepincangan hukum dalam praktek poligami.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Poligami
Poligami  merupakan  bahasa  asing  yang  dimasukkan  ke  dalam  bahasa Indonesia.  Poligami  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang  terdiri  dari  dua  kata  yakni ''poly"  dan  "gamos". Poly artinya  banyak, sedangkan gamos artinya  perkawinan. Secara etimologis poligami  adalah  suatu  perkawinan  yang  banyak.  Dalam
3 Tim Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Sejarah Kompilasi Periode 1945-1985 (Bandung: Nuansa Aulia. 2009), 120.
perkembangannya poligami secara istilah dideskripsikan sebagai seorang lelaki yang menikahi perempuan lebih dari satu. 4
Poligami  diartikan  dengan  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan  lebih satu  isteri  dalam  waktu  yang  sama,  artinya  seorang  laki-laki  menikah  dengan  dua, tiga  dan  empat  orang  wanita  baik  dalam  satu  waktu  atau  di  lain  waktu.  Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, bahwa poligami memiliki lebih dari satu  orang  isteri  atau  melakukan  madu  terhadap  beberapa  orang  isteri.  Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu. 5
Istilah  poligami  dipakai  dalam  pembahasan  ini  karena  istilah  tersebut  lebih umum. Hukum poligami menurut para ulama dan ahli fikih Syafi’iyyah adalah boleh, dengan syarat tidak melebihi dari empat orang, jika melebihi dari empat orang, maka hukumnya  haram.  Adapun  poligami  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah perkawinan yang dilaksanakan melebihi dari satu orang dalam waktu yang sama dan tidak lebih pula dari empat orang isteri.
Dalam  menjaga  keseimbangan  dalam  rumah  tangga  untuk  proses  poligami perlu  kepada  syarat-syarat  poligami  yang  sudah  diatur  oleh  syarak  agar  poligami tetap pada koridor syarak dan Undang-Undang Perkawinan.
Tujuan  menikah  baik  dengan  satu  orang  isteri  maupun  dengan  memperisteri lebih  dari  seorang  tidak  lain  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal.  Untuk  itu  suami  isteri  perlu  saling  bantu  membantu  dan  saling  melengkapi, agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  dalam  mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  material. 6 Tujuan  perkawinan  baik  monogami  maupun poligami  adalah  sama.  Di  kalangan  umat  Islam  sendiri  terdapat  banyak  orang mempraktekkan poligami. Namun poligami yang dilakukan menuai banyak masalah apalagi  poligami  yang  dilakukan  karena  dorongan  hawa  nafsu  semata.  Karena  itu Islam  menetapkan  beberapa  syarat  poligami  dan  juga  beberapa  syarat  lain  yang terdapat dalam hukum positif.
Poligami adalah terjemahan dari ta'addud al-zawjat (beristeri lebih dari satu). Dalam  bahasa  Indonesia  terdapat  beberapa  istilah  untuk  perkawinan  dengan
4 Ahmad Tsar Blezinki, Politik dan Poligami ” dalam www. Kompasiana.com , diakses tanggal 20 Januari 2011.
5 Chandra  Sabtia  Irawan, Perkawinan  dalam  Islam  Monogami  Atau  Poligami, cet.  1. (Yogyakarta: Al- Naba’ Islamic Media, 2007), 20.
6 Tim  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  (Hukum Perkawinan,  Kewarisan  dan Perwakafan, cet. II (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 103.
isteri/suami lebih dari seorang, sebagai berikut:
1. Poliandri  yaitu  sistem  perkawinan  yang  membolehkan  seorang  wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
2. Poligami yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isteri dalam waktu yang bersamaan.
Kontroversial  soal  poligami  bukanlah  hal  yang  baru.  Pada  tahun  1973,  saat Rancangan  Undang-undang  (RUU)  Perkawinan  diajukan  ke  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  pro  dan  kontra  masalah  ini  sudah  mencuat  ke  permukaan.  RUU Perkawinan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu, Marseno Aji, telah memicu  kontroversi  keras  terutama  dari  masyarakat  yang  beragama  Islam.  Tidak hanya sampai di situ larangan berpoligami telah berefek kepada banyaknya anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pernikahan secara sembunyi-bunyi, akibat sulitnya memperoleh  izin  dari  pengadilan  agama  dan  memperoleh  persetujuan  isteri. Terlepas  dari polemik yang  muncul banyak  juga  kalangan  yang  menyatakan poligami  pada  hakikatnya  merupakan  pelecehan  dan  penghinaan  terhadap  martabat perempuan,  karena  tidak  ada  perempuan  yang  rela  dan  bersedia  dimadu, sebagaimana halnya laki-laki. 7
Pada  masa  Rasulullah  Saw.,  poligami  dilakukan  untuk  melindungi  wanita yang  telah  ditinggal  suaminya  yang  syahid  dalam  berjihad  di  jalan  Allah  Swt. Poligami  yang  dilakukan  Rasulullah  Saw.  sendiri,  juga  termasuk  salah  satu  usaha untuk  menghindari  fitnah  bagi  kaum  wanita,  bukan  disebabkan  dominasi pelampiasan nafsu birahi. 8 Apabila melihat dalil berpoligami dari surat al- Nisā` ayat 3,  sebenarnya  poligami  memiliki  referensi  yang  kuat  terkait  keabsahan  hukumnya yang tidak dapat dirubah oleh umat yang anti terhadapnya.
Islam  sangat  menekankan  pentingnya  memiliki  tujuan  yang  benar  dalam setiap  amal  yang  dilakukan.  Tujuan  yang  benar  merupakan  kunci  kesuksesan  yang paling  mendasar  diterima  amal  perbuatan  seseorang,  seperti  dapat  dipahami  dari hadis  riwayat  Bukhari  Muslim  dari ‘ Umar  bin  Khattab  RA  sebagaimana  telah disebutkan di atas.
Dalam melakukan poligami perlu kepada dasar hukum tentang poligami itu,
7 Siti  Musdah  Mulia, Islam  Menggugat  Poligami (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  2004), 135.
8 Nuraini Ishak, Poligami (Mengapa Rasulullah Berbilang Isteri) (Kuala Lumpur: Pustaka al- Mizan, 1988), 14.
supaya  amal  yang  umat  Islam  lakukan  tidak  terkesan  mengada-ada,  di  bawah  ini akan dijelaskan dasar hukum tentang poligami.

## 2. Dasar Hukum Poligami
Setiap  amal  ibadah  yang  dilakukan  seseorang,  tentu  tidak  bisa  terlepas  dari dasar  hukum,  artinya  kegiatan  tersebut  mempunyai  dalil  yang  kuat.  Dasar  hukum yang  dimaksudkan  di  sini  ialah  pegangan  dalam  melakukan  poligami.  Hal  ini  tidak bisa terlepas dari dalil utama poligami yaitu surat al- Nisā` ayat 3, sebagaimana telah disebutkan di atas.
Pada  masa  Jahiliyah  terdapat  kesenjangan  dalam  kehidupan  berkeluarga, khusus  mengenai  poligami,  di  mana  pada  saat  itu  masyarakat  melakukan  poligami tanpa  batasan  jumlahnya,  bergantung  kepada  keinginan  masing-masing  kaum  pria. Hal  ini  tentu  saja  merugikan  kaum  wanita,  dan  cenderung  semena-mena  dalam memperlakukan mereka. Ketika Islam datang ada sebahagian orang dari Bani Tsaqif yang mereka mempunyai isteri  sampai sepuluh orang,  lalu Islam membatasi  kepada empat orang saja tidak boleh lebih. 9
Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  poligami  adalah al- Qur’an ,  Sunnah Rasulullah Saw.,  dan Ijma’ para ulama. Berikut dijelaskan satu per satu:
a. Dasar hukum dari al- Qur’an
Dalil  yang  bersumber  dari  al- Qur’an  ialah  Surah al- Nisā` ayat 3  yang berbunyi:
َﲏْﺜَﻣ ِءﺎَﺴﻨﱢﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ  َبﺎَﻃﺎَﻣ اْﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ ﻲَﻣﺎَﺘَﻴَﻟْا  ِﰲ اْﻮُﻄِﺴْﻘُـﺗ ﱠ ﻻَا ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِاَو

## ْنِﺎَﻓ َعَﺎﺑُرَو  َثَﻼُﺛَو َﱐْدَا َﻚِﻟاَذ ْﻢَﻜُﻧَﺎْﳝَا  ْﺖَﻜَﻠَﻣﺎَﻣ ْوَا ًةَﺪِﺣاَﻮَـﻓ اْﻮُﻟِﺪْﻌَـﺗ َﻻَا ْﻢُﺘْﻔِﺧ
ﱠﻻَا

## اْﻮُﻟ ْﻮُﻌَـﺗ
Artinya: Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (Hak-hak) perempuan  yatim  (bila  kamu  mengawininya)  maka  kawinilah  wanita- wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  kawinilah  seorang  saja  atau  budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah melebihi kepada tidak berbuat aniaya".
Mengenai asbāb  al - nuzūl ayat  tersebut,  Imam  al-Bukhari  meriwayatkan  dari ’Urwah  bin  Al - Zubir,  ia  menuturkan  bahwa  ”Aku  bertanya  kepada  Aisyah  tentang firman  Allah  Swt.  ,  yaitu  Surah al- Nisā’ ayat  3.  Lalu  ia  menjawab:  Wahai
9 Maisarah,  dkk, Wanita  dan Islam (Kumpulan  Tulisan  Santriwati  Dayah),  cet.  I  (Banda Aceh: Lapena, 2006), 115.
keponakanku,  anak  perempuan  yatim  ini  berada  dalam  pemeliharaan  walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Rupanya harta  dan  kecantikannya  mengagumkan  walinya,  sehingga  berhasrat  untuk menikahinya  dengan  tanpa  berlaku  adil  dalam  memberikan  mahar  kepadanya sebagaimana  yang  ia  berikan  kepada  isteri  yang  lainnya. Karena  demikian  mereka dilarang  menikahi  perempuan  tersebut,  kecuali  bila  dia  mau  berlaku  adil  dan memberikan mahar yang layak, serta diperintahkan supaya kawin dengan perempuan yang  mereka  senangi  selain mereka  (perempuan  yatim  yang  berada  dalam perwaliannya).
Menurut Hamka ”Pemaknaan ayat ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang  berbicara  tentang  anak  yatim.  Dalam  pangkal  ayat  ketiga  surat al- Nisā` ditemukan  lanjutan  tentang  memelihara  anak  yatim  dan  bertemu  pula  keizinan  dari Tuhan  untuk  beristeri  lebih  dari  satu  hingga  empat.  Hasil  dari  kesimpulan  pemikiran Hamka  tentang  surat al- Nisā` ayat  3  yaitu  adanya  hubungan  antara  perintah memelihara anak yatim dengan kebolehan beristeri lebih dari satu hingga empat. 10
Penjelasan Hamka tentang ayat tersebut masih seputar bolehnya bagi seorang laki-laki  yang  merdeka  untuk  berpoligami  tetapi  hanya  sampai  empat  orang  saja. Beda dengan seorang hamba sahaya, yang hanya dibolehkan memperisterikan wanita sampai dua orang.
Dari kandungan ayat al- Qur’an di atas nampak dengan jelas bahwa poligami itu  dibolehkan  dalam  Islam  tetapi  hanya  terbatas  hingga  empat  orang  isteri. Mengenai hukum poligami dalam Islam,  menurut Imam Syafi’ī berdasarkan  sunnah Rasulullah Saw.,  tidaklah diperbolehkan seorang beristeri lebih dari empat. Pendapat itu  telah  menjadi ijma’ para  ulama,  terkecuali  golongan Syi’ah yang  berpendapat bahwa orang boleh beristeri lebih dari empat orang wanita sampai sembilan, bahkan ada di antara mereka yang tidak membatasi dengan suatu bilangan. Kaum Syiah  ini bersandar  kepada  perbuatan  Rasulullah  Saw.  yang  beristeri  lebih  dari  empat  orang sampai sembilan bahkan sebelas isteri. Akan tetapi alasan itu ditolak oleh mayoritas ulama  Islam,  dengan  argumentasi  bahwa  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Rasulullah Saw. itu adalah kekhususan bagi beliau sebagai Rasul. 11
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  menurut  Hamka,  Islam memberi
10 Haji  Abdul  Malik  Abdul  Karim  Amrullah  (HAMKA), Tafsir  al-Azhar (Jakarta:  Pustaka Panji Mas, 1982), 234.
11 Ibn Katsīr, Tafsīr Ibn Kastīr , terj. Salim Bahreisy, cet. III (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 303.
peluang bagi umat Muhammad Saw. untuk berpoligami, sedangkan menurut Quraish Shihab, surat al- Nisā` ayat 3 tidak membuat peraturan tentang poligami dan ayat ini tidak  mewajibkan  kita  berpoligami  atau  menganjurkannya,  ayat  tersebut  hanya berbicara  tentang  bolehnya  poligami  dan  itupun  merupakan  pintu  kecil  yang  hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidaklah ringan.
Quraish  Shihab  mengatakan  apabila  perlu,  kamu  dapat  menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, tetapi jangan lebih lalu jika kamu takut tidak akan berbuat adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah,--bukan dalam  hal  cinta--,  jika  menghimpun  lebih  dari  seorang  isteri,  maka  kawini seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupi satu orang isteri  adalah lebih dekat  kepada tidak berbuat  aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka’. 12
Sesuatu yang menarik dari penafsiran Quraish Shihab adalah penjelasan kata ”adil” dan penyebutan dua, tiga atau empat, untuk kata adil, menurut Quraish Shihab, dalam  al- Qur’an  digunakan  dalam  dua  bentuk  kata  yaitu tuqsithū dan ta’dilū . Tuqsithū berarti berlaku adil antara dua orang atau lebih. Ta’dilū , berarti berlaku adil bagi  diri  sendiri  atau  orang  lain.  Penyebutan  dua  tiga  atau  empat,  pada  hakikatnya adalah  dalam  rangka  tuntutan  berlaku  adil  kepada  anak  yatim. Dalam  ayat sebelumnya,  seorang  lelaki  tidak  dibenarkan  melakukan  poligami  lebih  dari  empat orang, karena huruf waw ( ǃ ) pada ayat ini berfungsi sebagai badal, artinya nikahilah tiga orang isteri jika tidak dua orang dan empat orang jika bukan tiga orang. 13
Adapun  pendapat  minoritas  yang  dikemukakan  oleh  Imam  al-Qurtubi  yaitu seorang  muslim  boleh  menikah  dengan  sembilan  wanita  sekaligus,  mereka  juga mengambil dalil kepada firman Allah Swt. di atas dengan persepsi bahwa huruf waw ( ǃ ) dalam ayat ini berfungsi membolehkan penjumlahan di antara bilangan-bilangan tersebut (sembilan). 14
Sebahagian  Madzhab    al-Zhahiri  membolehkan  seorang  laki-laki  beristeri sampai  delapan  belas  orang.  Adapun  yang  menjadi  argumentasi  mereka  ialah  kata- kata jamak, mastnā berarti dua-dua, maka sama dengan empat, tsulātsa yang artinya tiga-tiga  sama  dengan  enam,  dan rubā’ yang  berarti  empat-empat  sama  dengan
12 Muhammad Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah, Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur’ān , cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 322.
13 Ibid., 323.
14 Mu ḥammad ‘Ali a l-Sabuni, Tafs ī r Ā y ā t al-A ḥkām .., 302-304.
jumlahnya  delapan,  dan  bila  keseluruhannya  dijumlahkan  maka  menjadi  delapan belas. 15
Kedua  pendapat  di  atas  tidak  berdasarkan  kepada  kaidah  ilmiah  dan bertentangan  dengan  hadis  yang  membatasi  hanya  empat  orang  isteri  saja,  seperti hadis  Nabi  terhadap  seorang  sahabat  yang  baru  masuk  Islam  dan  sahabat  tersebut mempunyai  isteri  lebih  dari  empat  orang,  maka  sahabat  tersebut  harus  memilih empat orang isteri dari keseluruhan yang ia miliki. 16
Pernikahan  yang  melebihi  empat  orang  isteri  dalam  Islam  tidak  dibenarkan, tetapi  hanya  kepada  Rasulullah  Saw.  saja  yang  dibenarkan  melakukannya,  sehingga beliau mempunyai sembilan orang isteri selama hidupnya. Alasan dibolehkan karena beliau  adalah ma’mūn (tepercaya)  dan  diyakini  dapat  berlaku  adil  kepada  semua isterinya walaupun jumlahnya banyak. 17
Rifat  Hassan  mengemukakan  pendapat  yang  berbeda.  Ia  mengatakan  bahwa dari nash al- Qur’an  Surat al- Nisā` ayat 3,  dapat  dipahami  bahwa,  poligami  hanya dapat  dilakukan  dalam  keadaan  darurat  saja.  Bahkan  ayat  tersebut  merupakan  dalil bahwa  poligami  hanya  bisa  dilakukan  dengan  wanita  yang  ditinggal  mati  suaminya dan  mempunyai  anak  yatim  dan  bukan  untuk  dalil  poligami saat  sekarang  ini.  ”Ia menuding bahwa ulama yang menafsirkan surat al- Nisā’ ayat 3 adalah ”keliru”,  jika ayat ini dijadikan dalil untuk poligami dalam suasana kondusif. 18
Pernyataan  dua  pemikir  kontemporer  Islam  di  atas  terasa  kurang  logis,  jika ayat al- Qur’an surat al- Nisa’ ayat 3 dan 129 tidak bisa menjadi dalil poligami dalam Islam,  berdasarkan  dugaan  Rifat  Hasan  bahwa  poligami  dapat  menimbulkan keretakan keluarga,  rumah  tangga  dan kerusakan  masyarakat.  Pendapat  Rifat  Hasan ini  diikuti  sebagian  negara  Islam  yang  mengadopsi  hukum  di  Negara  Barat  seperti Turki.  Rifat  Hasan  dan  Madzhab    al-Zhahiri  berargumentasi  bahwa  di  antara  hak penguasa  adalah  melarang  sebagian  hukum  yang  boleh  (mubah),  guna  mengambil mashlahat dan menolak adanya mafsadah. 19
Menurut al-Jaziry, dalam surat al- Nisā` ayat 3, ada suatu prinsip yang sangat tegas  disebutkan  oleh  Allah  Swt.    yaitu  membenarkan  bagi  seorang  laki-laki
15 Al-Qur ṭ ubi, Al-J ā mi ’ Li A ḥkām al - Qur’ān ( Beirut-Lebanon : Dār al-Kutub, 1993), 12
16 Ibid., 13. 17 Zakariya  al-Anshary, Syarq awi  ‘alā al-Ta ḥrīr, Jilid,  II  (Semarang:  Bungkul  Indah,  t.th), 222.
18 Abdul  Mustaqim, Fazlur Rahman, Studi al- Qur’ān Kontemporer  Wacana  Baru  Berbagai Metodologi Tafsir, cet. I. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 87.
19 Rohardi  Abdul  Fatah, Analisis  Fatwa  Keagamaan  dalam  Fikih  Islam, Edisi  II,  Cet,  I (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 184.
melakukan poligami mulai dari dua, tiga sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku  adil  kepada  semuanya.  Bila  tidak,  maka  tidak  dibenarkan  berpoligami  dan hanya  cukup  dengan  seorang  isteri  saja,  karena  demikian  itu  lebih  mudah  baginya dalam  berlaku  adil.  Dalam  ayat  ini  cukup  jelas  tentang  bagaimana  ketentuan poligami,  yaitu  dengan  menitik  beratkan  kepada  nilai  keadilan  yang  harus mampu diciptakan  oleh  seorang  suami  terhadap  semua  isterinya,  dan  ini  menjadi  suatu  hal yang paling utama. Hukum berlaku adil terhadap para isteri adalah wajib. 20
Islam  tidak  dengan  mudah  mengizinkan  umatnya  berpoligami,  karena  Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan  harkat  dan  martabat  kaum  wanita  yang  mempunyai  hak  penuh  terhadap keadilan  suaminya,  agar  tidak  lahir  intimidasi  dan  perlakuan  yang  semena-mena. Walaupun  dalam  ayat  di  atas  mengandung  konsep  poligami,  hal  ini  bukan  berarti Islam menganjurkan umatnya untuk berpoligami, akan tetapi hanya merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

## b. Dasar hukum dari h adīts
Adapun Sunnah yang menjadi dalil kebolehan berpoligami adalah hadis dari Ibnu  Umar  bahwa  Ghailan  bin  Salamah  al-Tsaqafi  masuk  Islam,  sedang  dia mempunyai  sepuluh  orang  isteri  pada  zaman Jahiliyah,  lalu  kesemuanya  masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW. bersabda.
21 . ﻦﻫﺮﺋﺎﺳ قرﺎﻓو ﺎﻌﺑرأ ﻚﺴﻣأ ) دواد ﻮﺑا ﻩاور (
Artinya: “Tahanlah yang empat orang, dan ceraikan yang lainnya”
H adīts ini mengandung hukum tentang poligami, di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang mempunyai isteri sepuluh orang harus memilih empat saja dari keseluruhan mereka. 22
Maksud dari kandungan hadis di  atas adalah bahwa poligami itu  dibolehkan dalam  Islam,  tetapi  dibatasi  dengan  empat  orang  isteri  dan  tidak  boleh  lebih  dari empat.
20 ‘ Abd al-Ra ḥmān Al- Jazīry, Kitāb  al - Fiqh  ‘Alā al- Madzahīb  al - Arba‘ah (Beirut-Lebanon: Dār al -Fikri 2003), 212.
21 Sunan Abi Daud, Jilid VII (Software Maktabah al-Sy ā milah, Versi 3,8. Tahun, 2009), 34.
22 Abdul Halim Abu Syuqqah..., 393.
c. Dasar hukum dari ijma’
Kaum muslimin telah sepakat tentang boleh atau halalnya berpoligami, hal ini mereka  ungkapkan  melalui  lisan  maupun  sikap  atau  praktek  mereka  dalam kehidupan sehari-hari. Kehalalan poligami telah ada semenjak masa Rasulullah Saw. sampai  saat  ini.  Sehingga  terlihat  bahwa  Nabi  sendiri  dan  para  sahabat  dekatnya melakukan poligami, contohnya  Umar bin  Khatab, ’Ali bin  ’Abi Thalib,  Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal (semoga Allah memberkahi kehidupan mereka). Praktek  poligami  ini  juga  dilakukan  oleh  generasi  selanjutnya  setelah  generasi sahabat  yaitu  di  masa tabi’īn ,  dan  juga  masyarakat  lain  sesudah  itu  yang  juga melakukan  praktek  poligami.  Karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  poligami  telah dilakukan  oleh  berbagai  kalangan  umat  Islam  baik  dulu  maupun  sekarang,  karena mereka  menganut  pendapat  bahwa  poligami  merupakan  suatu  hal  yang  halal dilakukan. 23
Menurut  Jalaluddin  al-Mahally,  al- Nawawi  mengatakan  ”Dibolehkan  bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk memiliki empat orang isteri sedangkan hamba sahaya hanya diizinkan dua orang saja. 24
Berdasarkan  dalil-dalil  yang  telah  disebutkan  di  atas  jelas  bahwa  poligami, dibolehkan  dalam  Islam,  namun  yang  perlu  diperhatikan  bahwa  kebolehan berpoligami  bukanlah  secara  mudah  akan  tetapi  membutuhkan  persyaratan- persyaratan yang ketat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu, setelah itu baru poligami ini dapat dilakukan.

## 3. Pendapat Ulama Tentang Poligami
Dalam menjalankan hukum Islam di berbagai penjuru, ulamalah tempat umat berpegang,  karena  ulamalah  yang  merupakan  pewaris  para  Nabi  yang  mengerti tentang  masalah  agama  dan  ketentuan hukum  Islam,  begitupun  ulama  mempunyai pendapat  masing-masing  tentang  hukum  berpoligami.  Di  sini  akan  dikemukakan beberapa pendapat ulama tentang poligami.
1. Rasyid  Ridha  berpendapat  bahwa  poligami  diperbolehkan,  bila  suami tidak  mungkin  menahan mudharat (menahan  hawa  nafsu)  dan  bila ternyata  isterinya  mandul. 25 Salah  satu  ajaran  Islam,  jika  seseorang  tidak sanggup  menahan  hawa  nafsu,  maka  ia  boleh  berpuasa,  karena  dengan puasa dapat meredamkan dorongan nafsu yang tinggi.
23 Maisarah, ddk, Wanita dan Islam..., 118.
24 Jalāluddin Al -Mahally, Qalyuby wa Umayrah (Beirut-Lebanon : Dār al -Fikri, t.th), 245.
25 Mu ḥ ammad R ā syid Ri ḍ a, Tafsīr al-Man ā r, Juz IV (Mesir: Dār al -Man ā r, 1373 H), 364.
2. Khurshid  Ahmad  menyatakan  bahwa,  berpoligami  secara  terbatas diperkenankan  dengan  ketentuan  adil  terhadap  tanggung  jawab  yang dipikul.  Alasan  lain  yang  dikemukakan  adalah  bahwa  seorang  laki-laki bila  ada  masalah  dalam  keluarganya,  mereka  mempunyai  dua  pilihan yaitu  kawin  lagi  atau  berbuat  dosa.  Di  sinilah  poligami  dibolehkan. 26 Alasan yang dikemukakan oleh Khurshid Ahmad terasa kurang tepat, jika seorang  suami  mempunyai  masalah  dalam  keluarga  yang  mana  masalah tersebut ditemukan dari pihak isteri, maka suami boleh berpoligami atau menceraikannya, jadi bukan berbuat dosa atau maksiat kepada Allah Swt.
3. Al-Jashshash  berpendapat  bahwa  melakukan  poligami  hanya  bersifat boleh  (mubah),  tetapi  dengan  syarat  mampu  berbuat  adil  di  antara  para isteri.  Menurutnya  ukuran  adil  di  sini  termasuk  material,  seperti  tempat tinggal,  pemberian  nafkah,  pakaian  dan  sejenisnya.  Sedangkan  keadilan dalam  rasa  kasih  sayang,  kecenderungan  hati  dan  semacam  itu  sangat berat. 27
4. Yusuf Qaradhawi, menyatakan dengan menitikberatkan demi kepentingan  manusia,  baik  secara  individual maupun  masyarakat,  Islam membolehkan  kawin  lebih  dari  seorang  isteri,  tapi  dengan  syarat  bisa berlaku  adil  terhadap  semua  isterinya,  baik  tentang  masalah  makanan, minuman,  pakaian,  rumah,  tempat  tidur  dan  nafkahnya.  Bila  tidak mampu  melaksanakan  keadilan  ini,  maka  tidak  dibolehkan  kawin  lebih dari seorang isteri. 28
5. Al-Qasimi  berpendapat  bahwa,  untuk  bisa  menikahi  wanita  lebih  dari satu  bergantung  kepada  keluasan  cara  berpikir  suami  yakni  kemampuan mengendalikan  rumah  tangga  dan  kematangan  dalam  segala  hal  dalam bermasyarakat ( mu‘āmalah) . 29
Berdasarkan  beberapa  pendapat  ulama  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat dipahami bahwa poligami dibolehkan dalam agama, dengan syarat bisa berlaku adil terhadap  semua  isteri  baik  lahiriah  maupun  bathiniah,  dan  juga  berbuat  adil  untuk anak-anaknya dalam segala kebutuhan rumah tangga. Intinya para ulama sependapat dalam masalah poligami, hanya saja ungkapan atau cara penafsirannya yang berbeda.
Allah  Swt.  membenarkan  bagi  seorang  laki-laki  melakukan  poligami  mulai dari dua, tiga, sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semua isterinya,  namun  bila  tidak,  maka  tidak  dibenarkan  berpoligami  dan  hanya  cukup dengan seorang isteri  saja, karena  demikian itu  lebih mudah  baginya dalam  berlaku adil.
Islam  tidak  dengan  mudah  mengizinkan  umatnya  berpoligami,  karena  Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan  harkat  dan  martabat  kaum  wanita  yang  mempunyai  hak  penuh  terhadap
26 Khursid Ahmad, Keluarga Muslim (Jakarta: Risalah Bandung, 1977), 27.
27 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 86.
28 Mu ḥ ammad Y ū suf al-Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam (Jakarta: Offset, 1993), 2.
29 Kharuddin Nasution, Riba dan Poligami.., 89.
keadilan suaminya. Berbagai hak seorang isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir  intimidasi  dan  perlakuan  yang  semena-mena.  Walaupun  dalam  ayat  di  atas mengandung  konsep  poligami,  hal  ini  bukan  berarti  Islam  menganjurkan  umatnya poligami,  akan  tetapi  merupakan  suatu  pintu  yang  amat  sempit  yang  hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.
Persyaratan  untuk  dapat  melakukan  poligami  secara  global  sama  di  antara perspektif  fikih  Syafi‘īyyah  dan  hukum  positif  tetapi  ada  penambahan  syarat  pada Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  salah  satunya  adanya persetujuan  isteri,  dan  ini  dijadikan  sebagai  syarat  bagi  dibolehkan  melakukan poligami, dalam hukum positif.
Dalam  Pasal  59  disebutkan,  bahwa  dalam  hal  isteri  tidak  mau  memberikan persetujuan  dan  permohonan  izin  untuk  beristeri  lebih  dari  satu  orang  berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pengadilan Agama dapat  menetapkan  tentang  pemberian  izin  setelah  memeriksa  dan  mendengar  isteri yang  bersangkutan  di  persidangan  Pengadilan  Agama,  dan  terhadap  penetapan  ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 30
Dari  penjelasan  di  atas  tentang  syarat  poligami  dalam  perspektif  fikih Syafi‘īyyah dan hukum positif dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  dapat  dipahami,  bahwa  kebolehan  poligami bukanlah  suatu  bentuk diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan  ataupun  penindasan  kaum  laki-laki  atas kaum perempuan.
Akan  tetapi,  semua  ini  bukan  merupakan ‘illat  (alasan) ataupun  syarat  bagi kebolehan  berpoligami.  Semua  hal  di  atas  hanya  merupakan  penjelasan atas  fakta yang  terjadi.  Hukum  poligami  sendiri  adalah  hak  Allah  Swt.  semata,  yakni  bahwa Allah  Swt.  telah  menjelaskan  tentang  kebolehan  berpoligami.  Sedangkan  beristeri seorang saja adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Swt. , dalam suatu keadaan di mana ketika seorang suami khawatir tidak dapat berlaku adil. Selain keadaan ini, Allah  Swt.  tidak  pernah  mensyari’atkan  seorang  suami  menikahi  hanya  seorang wanita saja.
Dalam fikih Syafi‘īyyah maupun hukum positif, poligami dibolehkan dengan ketentuan yang sama, dan yang paling utama persyaratannya adalah sanggup berlaku adil,  di  samping  itu  kedua  hukum  ini  juga  mensyaratkan  ketentuan  yang  lain  bagi
30 Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang..., 386-387.
bolehnya poligami.
Tetapi dalam perspektifnya jelas terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu dalam hukum positif bagi seseorang yang melakukan poligami harus terlebih dahulu melapor  ke  Pengadilan  Agama  untuk  mendapatkan  kekuatan  hukum  baginya,  dan wajib mendapatkan persetujuan isteri baik tertulis maupun lisan, dan bila tidak maka akan  berpengaruh  kepada nikah  yang  ia  lakukan  tersebut,  artinya  ia  akan mendapatkan kesulitan jika pernikahannya digugat nantinya. Sedangkan dalam fikih Syafi’īy yah tidak ada ketentuan tersebut.
Mengenai  batasan  jumlah  isteri  yang  boleh  dipoligami  dalam  waktu  yang sama menurut fi kih Syafi’īyah adalah empat orang, dan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. Bila  suami  ingin  memiliki  lebih  dari  empat  isteri  maka  ia  harus  terlebih dahulu menceraikan isteri-isteri sebelumnya. Mengenai batasan jumlah ini juga sama antara  ketentuan  huku m  dalam  fikih  Syafi’īyah  dengan  ketentuan  dalam  Undang - undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Adapun  sebab  yang  berasal  dari  perempuan  (isteri)  adalah  seperti  menderita penyakit  kronis  yang  jauh  harapan  untuk  sembuhnya  atau  ada  hal  lain  yang  dapat meresahkan  suami  dan  mengganggu  ketentraman  jiwanya  seperti  isteri  yang  sukar dididik dan diarahkan dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi ketentraman suami dalam keluarga.
Alasan-alasan poligami yang telah diuraikan di atas bukan berarti bahwa laki- laki  paling dominan  dibandingkan  wanita,  setiap  hak  laki-laki  mesti  dipenuhi sedangkan  perempuan  tidak  demikian.  Tetapi  dengan  penentuan  syarat  adil  kepada isteri  dapat  menciptakan  keseimbangan,  karena  persoalan  adil  merupakan  hal  yang mudah  diucapkan  namun  sukar  sekali  untuk  merealisasikannya.  Jarang  sekali  orang yang  dapat  melakukannya,  tetapi  tetap  saja  realitas  di  lapangan  terdapat  kecederaan dan kepincangan penerapannya.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa bahtera kehidupan pernikahan seseorang tidak selalu  berjalan  dengan  mulus;  kadang-kadang  ditimpa  oleh  cobaan  atau  ujian. Pada umumnya, sepasang lelaki dan perempuan yang telah menikah tentu saja sangat ingin segera  diberikan  momongan  oleh  Allah  Swt.  Akan  tetapi,  kadang-kadang  ada  suatu keadaan ketika sang isteri tidak dapat melahirkan anak, sementara sang suami sangat menginginkannya.
Pada  saat  yang  sama,  suami  begitu  menyayangi  isterinya  dan  tidak  ingin menceraikannya.  Ada  pula  keadaan  ketika  seorang  isteri  sakit  keras  sehingga
menghalanginya  untuk  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  ibu  dan  isteri, sedangkan  sang  suami  sangat  menyayanginya;  ia  tetap  ingin  merawat  isterinya  dan tidak  ingin  menceraikannya.  Akan  tetapi,  di  sisi  lain  ia  membutuhkan  wanita  lain yang  dapat  melayaninya.  Ada  juga  kenyataan  lain  yang  tidak  dapat dipungkiri, bahwa  di  dunia  ini  ada  sebagian  lelaki  yang  tidak  cukup  hanya  dengan  satu  isteri (maksudnya,  ia  memiliki  syahwat  lebih  besar  dibandingkan  dengan  lelaki  pada umumnya),  Jika  ia  hanya  menikahi  satu  wanita,  hal  itu  justru  dapat  menyakiti  atau menyebabkan  kesulitan  bagi  sang  isteri.  Lebih  dari  itu,  fakta  lain  yang  dihadapi sekarang adalah jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan; baik  karena  terjadinya  banyak  peperangan  ataupun  karena  angka  kelahiran perempuan memang lebih banyak daripada lelaki.
Dari  berbagai  fakta  yang  tidak  dapat  dipungkiri  di  atas,  yang  merupakan bagian  dari  permasalahan  umat  manusia,  dapat  dibayangkan,  seandainya  pintu poligami  ini  ditutup  maka  justru  kerusakanlah  yang  akan  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat. Dari  sini  dapat  dipahami,  bahwa  poligami  sebetulnya  dapat  dijadikan sebagai salah satu solusi atas sejumlah problema di atas.
Namun  demikian,  fakta-fakta  di  atas  tidak  dapat  dijadikan  dalil  yang  benar bagi  kebolehan  poligami.  Fakta-fakta  tersebut  sekadar  mendukung  pemahaman, bahwa  poligami  merupakan  salah  satu  solusi  bagi  sebagian  permasalahan  yang tengah  dihadapi  umat  Islam.  Sementara  itu,  dalil  tentang  kebolehan  poligami  tetap bertumpu pada nash- nash syari’at ,  yakni al- Qur’an dan had ī st Rasullulah Saw.  dan ijma’ ulama.

## 4. Penalaran Ushul Fikih Terhadap Syarat Persetujuan Poligami
Kata syarat berasal dari bahasa Arab, yaitu ( طﺮﺷ ) syarth yang berarti pertanda, indikasi  atau  memastikan  sesuatu.  Syarat  adalah  suatu  sifat  yang  keberadaannya sangat  menentukan  keberadaan  hukum syari’at dan  ketiadaan  sifat  itu  membawa kepada  ketiadaan  hukum,  tetapi  ia  berada  di  luar  hukum syar’i itu  sendiri  dan keberadaannya itu tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum. 31
Berdasarkan  definisi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan syarat  adalah  sesuatu  yang  bergantung  kepadanya  keberadaan  hukum syar’i dan  ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum tidak ada.
31 ‘ Abd Latif  al-Khatib  al- Madrīs  Aḥ mad, Nufa ḥāt  ‘Al a Syar ḥ al-Waraq ā t  (Singapura:  al Haramayn, t.th), 54.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa syarat persetujuan isteri untuk bisa berpoligami tidak termasuk dalam syarat syar’i , melainkan ia termasuk ke dalam syarat wadh’i .
Syarat wadh’i dibolehkan  untuk  pengistimbatan  hukum  dengan  ketentuan selama  tidak  melanggar  ketentuan  hukum syar’i sebagaimana  nabi  bersabda  dalam satu h adīts, “ Orang Islam  boleh  membuat  syarat  selama  tidak  menghalalkan  yang haram dan tidak mengharamkan yang halal”. 32
Maksud  dari hadits di  atas  bahwa  umat  Islam  dibolehkan  membuat  syarat- syarat yang mendukung kemaslahatan umat selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan  hukum syar’i ,  jadi  maksud  dengan  syarat  dalam  penjabaran  hadis  di  atas adalah  syarat wadh’i bukan  syarat syar’i ,  jadi  boleh  saja  membuat  syarat  atau ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lainnya dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan umat.
Jadi  dapat  di  pahami  bahwa  syarat  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  adalah  syarat  Administratif.,  artinya  satu  ketentuan  yang  sudah  dibakukan dengan tujuan untuk memelihara ketentraman dalam rumah tangga demi terciptanya keadilan yang harmonis.
Asbāb al - wurūd hadis di atas bahwa seorang budak yang bernama al-Barirah mendapat perjanjian kitabah dengan tuannya yang mana ia akan di merdekakan oleh tuannya,  tetapi  tuanya  membuat  berbagai  syarat-syarat  untuk  kelepasan  hamba sahayanya,  lantas al-Barirah mengadu  kepada  Aisyah  tentang  kasus  tersebut,  lalu Aisyah mengadu pula kepada Nabi Muhammad Saw.,  maka Nabi membolehkan hal tersebut dilakukan.
Poligami  dalam  Islam  dibolehkan (mubah) bukan  wajib,  bukan  haram  dan bukan  pula  disunnahkan,  Jika  dikaitkan  dengan asbāb  al - nuzūl ayat  poligami, terdapat  beberapa  riwayat  tentang  diturunkannya  ayat  ini  di  antaranya,  yang  paling kuat adalah apa  yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubir ketika ia bertanya kepada Aisyah RA, tentang sebab turun ayat tersebut:
Aisyah R.A berka ta: “wahai anak saudara (keponakanku), ayat ini diturunkan kepada  anak  perempuan  yatim,  yang  hidup  di  rumah  walinya,  dia  ikut  makan  harta walinya  itu  dan  kebetulan  walinya  juga  mengincar  harta  anak  yatim  tersebut  dan terpesona  dengan  kecantikannya,  wali  tersebut  ingin  menikahinya  tetapi  berencana
32 Baihaqy, Maktabah al-Sy ā milah, Al-Sunan al-Kubra, Bab Syar ṭ F ī al-Nik ā h, Juz VII, 248.
tidak mau berbuat adil di dalam memberikan maharnya, dia ingin memberikan mahar sama dengan mahar-mahar wanita lainnya, maka Allah Swt. melarang menikahinya kecuali  kalau  mau  dan  sanggup  berbuat  adil  di  dalam  memberikan  mahar  yang sederajat  dengannya  serta  walinya  diperintahkan  menikahi  wanita  lain.  Berkata Urwah,  telah  berkata  Aisyah:  “Sesungguhnya  para  sahabat  bertanya  kepada Rasulullah  Saw.  setelah  ayat  ini  (turun),  sehingga  Allah  Swt.  menurunkan  surat al- Nisā’ ayat 126.

## ءﺎﺴﻨﻟا ﰱ ﻚﻧﻮﺘﻔﺘﺴﻳو
Artinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita
Aisyah RA. melanjutkan dalam ayat lain surat al- Nisā’ ayat 127.

## ﻦﻫﻮﺤﻜﻨﺗ نا نﻮﺒﻏﺮﻳو
Artinya: Sedang kamu ingin mengawini mereka".
Sebab seorang dari kamu tidak mau menikahi anak  yatim asuhannya, karena sedikit  hartanya  dan  tidak  cantik.  Lalu  berkata  Aisyah  RA:  “maka  mereka  dilarang menikahi  anak  yatim  jika  hanya  mengejar  kecantikan  dan  hartanya,  kecuali  kalau berbuat  adil.  Hal  itu  dikarenakan  mereka  tidak  mau  menikahinya  jika  mereka  jelek dan sedikit hartanya. 33
Beranjak dari asbāb al - nuzūl di atas para ulama memiliki beberapa pandangan yang  berbeda  dalam  memahami  masalah  ini.  Syekh  Muhammad  Thahir  Asyur  di dalam  tafsirnya  menguatkan  apa  yang  dikatakan  Aisyah  RA. 34 Imam  Ibnu  Katsir walaupun dengan cara spontan, juga mengarah untuk membenarkan riwayat Aisyah ini,  dibuktikan  dengan  bahwa  hanya  riwayat  ini  saja  yang  diungkapkan  dalam tafsirnya  dan  ia  menganggap  inilah  riwayat  yang  paling  sahih,  padahal  di  sana  ada riwayat-riwayat yang lain. 35
Ayat di atas diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. pada tahun ke-8 Hijrah untuk membatasi jumlah isteri dalam batas maksimal empat orang saja. Sebelumnya sudah menjadi hal biasa  jika seorang pria Arab  mempunyai isteri banyak tanpa ada batasan.  Dengan  diturunkannya  ayat  ini,  seorang  muslim  dibatasi hanya  boleh beristeri  maksimal  empat  orang  saja.  Sejak  pada  masa  itulah  tidak  dibolehkan seorang  lelaki  menikahi  lebih  dari  empat  orang  isteri  yang  merdeka  beranjak  dari
33 Ibn Ḥ ajr al- ‘ Asqal ā n ī , Fat ḥ al-B ā r ī , juz  VIII (Beirut: Maktabah al-Mi ṣ riyyah, 2001), 124.
34 Mu ḥ ammad al-Tahir  bin ‘ Asyur, Usul al- Qawa’id  al -Khamsah (Kairo:  D ā r  al-Sal ā m, 2005), 222.
35 Ibn Kastīr, Tafsir al- Qur’ān al Aẓ im , cet. VIII, Juz. I (Beirut: Dār al - Ma’rifat, 199 7), 460.
hadis Nabi Saw. yang membatasi jumlah isteri kepada Ghilan (salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dengan memiliki sepuluh orang isteri).
Pendapat Qiel (zhaef) menyatakan, pada hadis tersebut kata amsik (menahan) empat  orang  isteri  adalah  wajib  dan  menceraikan  sisa  isteri  adalah ibahah (dibolehkan). Pendapat Qiel Zhaef yang lain menyatakan sebaliknya, yaitu menahan (tidak  menceraikan)  empat  orang  isteri  hukumnya  wajib  sedangkan  menceraikan yang lebih dari empat orang hukumnya adalah wajib. Walaupun demikian pendapat yang  kuat bahwa  tiap-tiap  perbuatan  baik  menahan  atau  menceraikan  hukumnya wajib. Faedah khilaf menunjukkan bahwa berdosa seseorang menahan isteri-isterinya di  bawah  empat  orang  berdasarkan  pendapat  yang  menyatakan  wajib,  maka  wajib atasnya  untuk  menahan  empat  orang  isteri  karena  dengan  menahan  empat  orang isteri,  maka  yang berlebih  harus  diceraikan.  Walaupun  nantinya  boleh  menceraikan empat  orang  isteri  tersebut  dengan  talak  dan  tiadalah  sah  menceraikan  sekalian dengan tiada memilih. Pendapat yang kuat adalah yang kedua, yaitu menahan empat orang  berefek  kepada  tertalak  yang lain  secara  paksa  (otomatis)  atau  perbuatan menceraikan berimbas kepada terkhusus empat orang secara paksa (otomatis) pula. 36 H adīts tentang  Ghilan  menjelaskan  firman  Allah  Swt.  dalam  surat al- Nisā’ ayat  3  yang  masih  umum  yang  dapat  memberikan  pengertian  boleh  bagi  seseorang menikahi  sembilan  atau  delapan  belas  orang  isteri  melalui  pemahaman  kata-kata matsnā , tsulātsa’, dan rubā’ . Posisi  hadis  tersebut  adalah mubāyin (menjelaskan), yaitu,  mengeluarkan  sesuatu  dari  posisi  yang  samar-samar  (tidak  jelas)  kepada pengertian  yang  terang  (jelas). 37 Sedangkan  sesuatu  yang  dijelaskan  yaitu  surat al- Nisā’ ayat  3  yang  masih  global  (umum)  mempunyai  pengertian  sesuatu  yang  perlu kepada bayān (penjelasan). 38
Kata matsnā , tsulātsa’, dan rubā’ merupakan kalimat muntahā al - jumū’ , yaitu lafadh  yang  di  dalamnya  terdapat  satu ‘ilat (sebab)  dari ‘ilat sembilan  yang bertempat  pada  tempat  dua ‘ilat ,  yaitu ‘ūdul (dipalingkan)  dari  bentuk  aslinya. Sehingga  lafadh  tersebut  tidak  menerima tashrif (perubahan  baris  akhir)  dengan sebab masuknya ’āmil. Dengan demikian arti lafadh matsnā adalah pemalingan dari kata itsnāni - itsnāni (dua  dua),  lafadh tsulātsa merupakan pemalingan  dari  kata tsulātsa - tsulātsa (tiga tiga), dan lapadh rubā’ adalah pemalingan dari kalimat rubā’ -
36 Zakariya al-Ansari, Tuhfah al- Ṭ ul lā b, Syar ḥ al-Ta ḥrīr... , 209.
37 Abdul Latif al-Khathib al-Madris, Ahmad, Nufah āt ‘Alā Syarh al-Warq ā t..., 89.
38 Ibid., 87.
rubā (empat empat). 39
Selanjutnya  dalam  teks al- Qur‘ān surat al- Nisā’ ayat  3  tersebut tsulātsa dan rubā’ di’ataf dengan waw (و ) yang memberi faidah m utlak jama’ (berhimpun), yaitu delapan belas orang isteri, karena seseorang boleh menghimpun isteri sebanyak dua dua (empat), tiga tiga (enam) dan empat empat (delapan). Ataupun jika kata matsnā , tsulātsa dan rubā’ diartikan dua, tiga, dan empat dapat dipahami bahwa ayat tersebut membolehkan  menikah  hingga  sembilan  orang  dengan  cara  penjumlahan  yang dipahami dari و (waw) mutlak jama’ (menghimpunkan).
Adapun jika و (waw) tersebut dijadikan berfaidah او ِ◌ ِ◌ atau takhayyur (boleh memilih)  maka  terpahami  bahwa  seseorang  yang  telah  menikahi  dua  orang  isteri tidak boleh berpindah menikahi tiga orang isteri dan orang yang telah menikahi tiga orang isteri, tidak boleh berpindah menikahi empat orang isteri. 40
H adīts Nabi tentang Ghilan di atas menjadi mubāyyin bagi surat al- Nisā’ ayat 3 yang masih umum, artinya و (waw) yang terdapat dalam kata matsnā , tsulāsa dan rubā’ adalah و ibā hah takhayyur  (boleh  memilih)  yaitu  seseorang  boleh  memilih menikahi dua, tiga, dan empat orang isteri. Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, hal ini dapat  dipahami  dari  ayat  di  atas  jika  dibaca  secara  berulang-ulang,  yaitu  nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. 41
Dilihat dari pemahaman dilalah ayat bahwa kebolehan poligami pada ayat di atas  tidaklah  harus  selalu  dikaitkan  dengan  konteks  pengasuhan  anak  yatim, sebagaimana pendapat kaum liberal yang keliru. Sebab sebagaimana sudah dipahami dalam  ilmu  ushul  fikih,  bahwa  yang  menjadi  pegangan  (al- ‘ibrah )  adalah  bunyi redaksional  surat al- Nisā ’ayat  3  yang  bersifat  umum , bukan  sebab  turunnya  ayat yang  bersifat  khusus  (pengasuhan  anak  yatim).  Mayoritas  ahli  tafsir  sepakat  bahwa dalam hal ini berlaku kaidah.
ﺐﺒﺴﻟا صﻮﺼﲞ ﻻ ﻆﻔﻠﻟا مﻮﻤﻌﺑ ةﱪﻌﻟا .
42
Artinya: Ibarat itu dengan keumuman lafadh bukan dengan kekhususan sebab
Poligami boleh  dilakukan  baik  oleh  orang  yang  mengasuh  anak  yatim maupun yang tidak mengasuh anak yatim. Kaidah ushul fikih menyebutkan:
39 Mu ḥ ammad  bin A ḥ mad ‘ Abd al- Bār i al-Ahdali, Al-Kaw ā kib  al-Durriyyah, Juz  1 (Semarang: Toha Putra, t.th), 40.
40 Jalālu al- Dī n  al-Suyuti da n  Jalāluddin, Ḥā syiyah al-Sh ā w ī ‘Al a Tafs ī r al-Jal ā layn, Juz.  I (Lebanon: Dār al-Kutub, t.th), 269.
41 Ibid, 270.
42 Ibn Katsir, Jilid IV, Maktabah al-Syamilah, t.th, 41.

## ﻪﻣﻮﻤﻌﻟا ﻂﻘﺴﻳ ﱂ صﺎﺧ ﺐﺒﺳ ﻰﻠﻋ مﻮﻤﻌﻟا ﻆﻔﻟ درو اذا .
43
Artinya: "  Jika  terdapat  bunyi  redaksional  yang  umum  karena  sebab  yang  khusus, maka sebab yang khusus itu tidaklah menggugurkan keumumannya."
Beberapa  hadis  menunjukkan,  bahwa  Rasulullah  Saw.  telah  mengamalkan bolehnya  poligami  berdasarkan  umumnya  ayat  tersebut,  tanpa  memandang  apakah kasusnya berkaitan  dengan  pengasuhan  anak  yatim  atau  tidak.  Diriwayatkan  bahwa Nabi Saw. berkata kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqafi yang telah masuk Islam, sedang ia punya sepuluh isteri," Pilihlah empat orang dari mereka, dan ceraikanlah yang  lainnya!" (HR  Malik,  al- Nasa’i,  dan  al -Dar al-quthni). 44 Diriwayatkan Harits bin  Qais  berkata  kepada  Nabi  Saw.,    "Saya  masuk  Islam  bersama-sama  dengan delapan  isteri  saya,  lalu  saya  ceritakan  hal  itu  kepada  Nabi  Saw.  maka  beliau bersabda, "Pilihlah dari mereka empat orang." (HR Abu Dawud). 45
Dengan  demikian  kebolehan  poligami  ini  tidaklah  tepat  kalau  dikatakan "syaratnya  harus  adil."  Dapat  dianalisa  bahwa,  adil  bukanlah  syarat  poligami, melainkan  kewajiban  dalam  berpoligami.  Syarat  adalah  sesuatu  sifat  atau  keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan ( masyrūth ). Wudhuk, misalnya, adalah syarat sah shalat. Jadi wudhuk harus terwujud dulu sebelum shalat, maka  kalau  dikatakan  "adil"  adalah  syarat  poligami,  berarti  "adil"  harus  terwujud lebih  dulu  sebelum  orang  berpoligami.  Tentu  ini  tidak  tepat.  Karena  yang  mungkin terwujud  sebelum  orang  berpoligami  bukanlah  "adil"  itu  sendiri,  tapi  "perasaan" seseorang  apakah  dia  akan  bisa  berlaku  adil  atau  tidak.  Jika  "perasaan"  itu  adalah berupa  kekhawatiran  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  di  sinilah Syarak mendorong dia untuk menikah dengan satu isteri saja.
Aliran  liberal  menolak  poligami  berdasarkan  dalil  al- Qur’an  surat al- Nisā’ ayat  (4),  ayat  129  yang  dikaitkan  dengan  kewajiban  berlaku  adil  dalam  poligami. Mereka  beralasan,  di  satu  sisi  Allah  Swt.  mewajibkan  adil  tapi  di  sisi  lain  keadilan dimaksud  adalah  mustahil.  Dari  kaitan  ini  mereka  memahami  bahwa  poligami  itu dilarang dan hukumnya haram. Mereka menganggap keadilan pada dua ayat tersebut adalah keadilan yang sama, bukan keadilan yang berbeda.
Keadilan  yang  dimaksud  al- Qurān Surat al- Nisā’ ayat  3  berbeda  dengan
43 Abdul  Qadir  al-Dumi  Tsumma  al-Dimasyqi, Nuzhat al-Khathir  Syarh  Rawdhah al- Nazhīr wa Junat al- Munazhīr , Juz II ( Beirut: Dār al-Ibn Hazm, 1995), 123.
44 Mu ḥ ammad bin Ism ā’ il, Ṣ a ḥīḥ al-Bukh ā r ī ..., 139.
45 Ibid., 123.
keadilan  yang  dimaksud  dalam  surat al- Nisā’ ayat  129.  Keadilan  dalam  ayat  3 menyangkut nafkah, tempat tinggal dan bermalam secara bergiliran, sedangkan  adil dalam  ayat  129  menyangkut  cinta  kasih,  dan  sayang.  Untuk  bisa  adil  dalam  hal  ini sangat  sukar,  sebab  tidak  bisa  diukur.  Pemahaman  aliran  liberal  tersebut  kurang tepat,  karena  jika  demikian  implikasinya  adalah  dua  ayat  di  atas  akan  saling bertentangan (kontradiksi) satu sama lain, di mana yang satu meniadakan yang lain. Allah  Swt.  telah  menyatakan  tidak  ada  kontradiksi  dalam  al- Qur’an  .  Allah  Swt. berfirman dalam surat al-Ni sā' ayat 82:
اﲑﺜﻛ ﺎﻓﻼﺘﺧا ﻪﻴﻓ اوﺪﺟﻮﻟ ﷲا ﲑﻏ ﺪﻨﻋ ﻦﻣ نﺎﻛ ﻮﻟو
Artinya: "Kalau  sekiranya  al- Qur`ān  itu  dari  sisi selain  Allah,  niscaya  akan  mereka dapati pertentangan yang banyak di dalamnya."
Menolak poligami dengan ungkapan bahwa poligami adalah "emergency exit door" (pintu keluar darurat), tidak sesuai dengan pengertian darurat dalam fikih dan ushul fikih. Darurat menurut Imam Suyuthi adalah:
ﺎ ﺮﻗ وا ﻚﻠﻫ عﻮﻨﻤﳌا لﻮﻨﺘﻳ ﱂ نا ﺪﺣ ﻪﻟﻮﺻو . 46
Artinya:  "Sampainya  seseorang  pada  suatu  batas  (kondisi)  yang  jika  dia  tidak mengerjakan yang haram, maka dia akan mati atau hampir mati".
Ini artinya, seorang laki-laki baru boleh berpoligami kalau sudah parah sekali keadaannya, yakni hampir mati kalau tidak berpoligami. Ini tentu mengherankan dan tidak benar.  Pendapat  yang  membolehkan  poligami  dalam  kondisi  darurat  berarti menganggap  poligami  itu  hukum  asalnya  haram  (seperti  daging  babi)  dan  baru dibolehkan  (sebagai  hukum rukshah)  jika  tidak  ada  jalan  keluar  selain  poligami. Padahal hukum asal poligami bukan haram, tapi mubāh . Inilah yang benar.
Penolakan poligami dengan  alasan Rasulullah Saw. pernah melarang Ali bin Abi  Thalib  berpoligami,  ketika  Ali  yang  sudah  beristerikan  Fatimah  meminta  izin kepada  beliau  Rasulullah  Saw.  untuk  menikah  lagi  dengan  puteri  Abu  Jahal, Rasulullah tidak memberi izin kepada Ali menikahi puteri Abu Jahal, kecuali setelah menceraikan puterinya Fatimah.
Kesan  yang  muncul,  seolah-olah  Rasulullah  Saw.  menolak  poligami.  Aliran liberal  biasanya  hanya  menyampaikan  hadis  di  atas  tanpa melihat  hadis  yang  sama dari jalur periwayatan yang lain. Dalam jalur riwayat lain ada pernyataan Nabi Saw. yang  terkait  dengan  status  hukum  poligami.  yakni:  "Sungguh  aku  tidaklah
46 Al-Suyuti, Al-Asybah Wa al-Naza`ir F ī al-Fur ū’ ( Beirut: D ā r Ibn Ḥ azm, t.th), 67.
mengharamkan  sesuatu  yang  halal,  dan  tidak  pula  menghalalkan  sesuatu  yang haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan putri Rasulullah berkumpul dengan putri musuh Allah dalam suatu tempat selama-lamanya" (H.R Bukhari). 47
Sabda  Rasul  tersebut  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa  poligami  hukumnya boleh,  larangan  Rasul  kepada  Ali  yang  ingin  memadu  Fatimah  dengan  putri  Abu Jahal  bukanlah  karena  Rasulullah  Saw.  menolak  poligami,  melainkan  karena Rasulullah tidak senang Ali mengumpulkan puteri beliau dengan puteri musuh Allah Swt. di bawah lindungan seorang lelaki. Ali sendiri sebenarnya berpoligami, setelah meninggalnya  Fatimah.  Ibnu  Uyainah  mengatakan  bahwa  Ali  bin  Abi  Thalib mempunyai empat isteri dan 19 budak perempuan, setelah wafatnya Fatimah RA. 48
Kelompok  yang  menolak  poligami  juga  berpedoman  pada  survei  data-data empiris  yang  menjelaskan  berbagai  bahaya  (dharar)  dari  poligami,  misalnya percekcokan  antar  isteri,  kerawanan  penyakit  seksual,  dan  sebagainya.  Secara metodologis  (ushul  fikih),  cara  berpikir  demikian  perlu  diluruskan,  sebab  tindakan itu  berarti  menjadikan  akal  sebagai  satu-satunya  alat  untuk  menjustisifikasi  status hukum  syara’.  Akal  tidak  dapat  secara  independen  memutuskan  boleh  tidaknya sesuatu  hukum  syara’  hanya  berangkat  dari  fakta -fakta  empiris  semata.  Akal tugasnya  adalah  memahami  teks  wahyu,  bukan  untuk  menyimpulkan  status  hukum secara  mandiri  dan  terlepas  dari  teks.  Di  sinilah  tepat  sekali  Imam  Ghazali mengatakan:
ﻞﻘﻌﻟﺎﺑ كرﺪﺗ ﻻ ﻪﻴﻋﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣﻻا . 49
Artinya:" Hukum- hukum syar’i tidaklah dapat dijangkau dengan akal semata".
Kelompok  tersebut  di  atas  mempergunakan  hasil  survei  untuk  menolak poligami, dengan argumen berupa kaidah fikih:
ﱀﺎﺼﳌا ﺐﻠﺟ ﻦﻣ ﱃوا ﺪﺳﺎﻔﳌا ءرد 50
Artinya: "Menolak kerusakan, lebih utama dari pada memperoleh kemaslahatan"
Pendapat itu menyatakan poligami harus dilarang, karena melarang poligami artinya  adalah  menolak  kerusakan,  yang  harus  didahulukan  dari  pada  mencari kemaslahatan,  yaitu  melakukan poligami.  Pendapat  itu  bathil.  Sebab  pengamalan
47 Mu ḥammad bin Ismā’il , Ṣ a ḥīḥ al-Bukh ārī ..., 124.
48 Sayuthy, Nuzhat  al-Muta`ammil  wa  Mursyid  al-Muta`ahil  Fi  al-Khathib  Wa  al Mutazawijah ( Beirut: Dār al -amwaj, 1989), 17.
49 Imam Ghazali, al-Musytasy fa Min ‘Ilm al -U ṣū l, Juz I ( Beirut: Dār al -Fikri, t.th), 12.
50 Abdi Arrahman bin Abi Bakar al-Sayuthy, Al-Asybah Wa al-Nazha`ir.., 87.
kaidah  fikih  dapat  dimaknakan  sebagai  ijtihad.  Ijtihad  tidak  berlaku  jika  ada nash yang q ath’ī (pasti)  dalam  suatu  masalah.  Dalam  hal  ini  telah  ada nash yang qath’ī yaitu surat al- Nisa’ ayat 3  yang membolehkan poligami. Jika ada nash  yang qath’ī , tidak  boleh  lagi  berijtihad  pada nash yang qath’ī itu,  apalagi  jika  hasil  ijtihadnya membatalkan hukum dalam nash qath’ī i itu.
Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa boleh melakukan poligami bila  suami  bisa  berlaku  adil  di  antara  isteri-isterinya  tanpa  menganggap  beda  di antara  isterinya  yang  muda  dengan  yang  tua.  Poligami  boleh  dilakukan  tanpa  lebih dahulu  meminta  izin  kepada  isteri  sebelumnya.  Dalam  hal  ini  suami  akan  berdosa bila  membedakan  jumlah  giliran  bermalam  di  antara  isteri-isterinya  dengan melebihkan  hak  bagi  salah  satu  dan  mengurangi  bagi  yang  lain.  Terdapat pengecualian  pada  isterinya  yang  baru  saja  ia  kawini,  di  mana  suami  diharuskan untuk bermalam sampai tujuh malam bila isterinya perawan dan jika bukan perawan (janda) diharuskan bermalam sampai tiga malam. Syafi’ī, al -Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan berlaku adil kepada para isteri. Menurut mereka berlaku adil ini hanya menyangkut  urusan  fisik  semisal  mengunjungi  isteri  di  malam  atau  di  siang  hari. 51 Seorang suami  yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua  syarat: Pertama,  kemampuan  dana  yang  cukup  untuk  membiayai  berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua isterinya dengan  adil.  Tiap  isteri  harus  diperlakukan  sama  dalam  memenuhi  hak  perkawinan serta hak-hak lainnya. 52
Persyaratan  demikian,  memberikan  kesempatan  yang  cukup  luas  bagi  suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil  yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik,  oleh Syafi’ī dan  ulama- ulama  Syafi’īyyah  dan  orang -orang  yang  setuju dengannya,  diturunkan  kadarnya  menjadi  keadilan  fisik  atau  material  saja.  Para ulama  fiqh  ingin  mencoba  menggali  hikmah-hikmah  yang  tujuannya  adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.
Setelah  dikaji  sumber  hukum  poligami  baik  al- Qur’an  maupun  dari h adīts , masih belum ditemukan syarat poligami yang mengharuskan adanya persetujuan/izin isteri sebelumnya terlebih dahulu jika seseorang mau berpoligami.
Setelah ditelusuri bahwa poligami di samping memiliki hikmah dan manfaat
51 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 103-105.
52 Abd.  Rahman Do’ i, Penjelasan  Lengkap  Hukum- Hukum  Allah  (Syari’ah) (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 192.
namun  terdapat  juga  sisi  kemudharatannya,  maka  syarat  izin  poligami  dari  isteri mulai  diwacanakan  dan  dipertimbangkan  menjadi  salah  satu  syarat  untuk  sahnya berpoligami.  Umumnya  jika  seorang  laki-laki  berpoligami  secara  diam-diam  tanpa ada pemberitahuan awal dari pihak laki-laki kepada pihak isteri jelas hal semacam ini akan  menimbulkan  kemudharatan dan  akhirnya  bermuara  kepada  kerusakan  rumah tangga.
Tujuan  pokok  hukum  Islam  adalah  merealisasikan  kemashlahatan.  Tidak semua  persoalan  umat  disebutkan  secara  tegas  hukumnya  atau  dalilnya  dalam  al- Qur’an dan Sunnah, hal -hal yang tidak disebutkan secara tegas dalam al- Qur’an dan Sunnah  dapat  diselesaikan  melalui qiyas. Banyak  persoalan  baru  yang  tidak  ada dalilnya  dalam al- Qur`ān dan  sunnah,  sehingga  harus  diselesaikan  dengan  metode lain seperti mashlahah al-mursalah.
Imam  Al-Ghazali  menyatakan: Mashlahah  itu  berintikan  menarik  manfa`at dan  menolak  mudharat.  Sinonimnya  adalah  “munasabah  (relevansi  suatu  sifat dengan  hukum)  yang  bersubtansikan  memelihara  tujuan  hukum  Islam.  Tujuan  itu ada  yang  berdimensi  keagamaan  dan  keduniaan.  Ia  terbagi  kepada  mewujudkan yang searti dengan menarik manfaat dan melestarikan yang searti dengan menolak mudharat ”. 53
Dari sini lahirlah mashlahat (kebaikan) dan mafsadat (keburukan), berangkat dari tujuan syara’ menciptakan kedamaian di alam semesta ini. Tujuan pokok hukum Islam  jelas  merealisasikan  kemashlahatan.  Tidak  semua  persoalan  umat  telah ditegaskan  atau  ada  dalilnya  dalam  al- Qur’an  dan  su nnah,  sehingga  dapat diselesaikan melalui qiyās. Akan tetapi sangat banyak persoalan baru yang tidak ada sumber hukumnya dalam al- Qur’an dan sunnah, sehingga harus diselesaikan dengan metode lain seperti mashlahah al-mursalah.
Al-Ghazali menyatakan sebagai berikut:
ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻮﻬﻓ ﺔﺴﻤﳋا لﻮﺻﻻا ﻩﺬﻫ ﻆﻔﺣ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺎﻣ ﻞﻜﻓ .
لﻮﺻﻷا ﻩﺬﻫ تﻮﻔﻳ ﺎﻣ ﻞﻛو ﺔﺤﻠﺼﻣ ﺎﻬﻌﻓدو ةﺪﺴﻔﻣ ﻮﻬﻓ .
Artinya: “Tiap -tiap  sesuatu  yang  mengandung  tujuan  untuk  memelihara  ashal  al- khamsah (lima hal pokok) (agama, jiwa, `akal, keturunan dan harta), maka sesuatu  tersebut  termasuk  mashlahah.  Dan  tiap-tiap  sesuatu  yang  tidak
53 Abu Ḥ amid  Mu ḥ ammad  bin  Mu ḥ ammad al-Ghaz ā ly, Syifa’  Al -Ghal ī l  Bayan  al-Syabh  al- mukh ī l wa Mas ā lik al- Ta‘lī l (Baghdad: Mathba`ah al-Irsyad, 1971), 159.
mengandung  ashal  yang  lima  tersebut,  maka  sesuatu  tersebut  termasuk dalam mafsadah dan menolak mafsadah tersebut adalah mashlah ah”. 54
Menurut  Al-Ghazali mashlahah adalah  memelihara  tujuan syara`,  dengan memelihara ushul  al-khamsah (lima  hal  pokok)  yaitu  agama,  jiwa,  akal,  keturunan dan harta. Maka jika suatu penetapan hukum mengandung tujuan memelihara ashal yang  lima  maka  hukum  tersebut  termasuk  dalam mashlahah.  Apabila  sebaliknya suatu penetapan  hukum  tidak  memelihara ashal yang  lima  maka  hukum  yang ditetapkan tersebut termasuk dalam mafsadah dan menolak mafsadah tersebut adalah termasuk dalam mashlahah. Dengan demikian tujuan meminta persetujuan dari isteri sebelumnya  terlebih  dahulu  untuk  menikahi  perempuan  lain  adalah  untuk memelihara  agama,  akal,  keturunan,  dan  harta,  karena  jika  tidak  ada  persetujuan isteri  untuk  berpoligami  besar  kemungkinan  akan  terjadi  kerusakan  agama, keturunan pemeliharaan rumah tangga, serta menimbulkan kemudharatan.
Al-Ghazali  menyatakan,  setiap mashlahah kembali  kepada  pemeliharaan maksud syara` yang diketahui melalui al- Qur’an , maupun sunnah, ijma`, tetapi tidak dipandang  dari  ketiga  dasar  tersebut  secara  khusus  dan  tidak  pula  melalui  metode qiyās. 55 maka  dipergunakan mashlahah  al-mursalah,  karena  jika  memakai qiyās maka  harus  ada  dalil  dasar  (maqis  `alayhnya).  Cara  mengetahui mashlahah yang sesuai  dengan  tujuan syara` itu  adalah  dengan  beberapa  dalil  yang  tidak  terbatas, baik  dari al- Qur;ān ,  maupun  sunnah.  Oleh  sebab  itu  cara  pengambilan mashlahah seperti  itu  disebut mashlahah  al-mursalah,  artinya  terlepas  dari  dalil-dalil  secara khusus, tetapi termasuk dalam petunjuk umum dari maksud syara` yang lima.
ﻢﻬﺴﻔﻧو ﻢﻬﻨﻳد ﻢﻬﻴﻠﻋ ﻆﻔﳛ نا ﻮﻫو ﺔﺴﲬ ﻖﻠﳋا ﻦﻣ عﺮﺸﻟا دﻮﺼﻘﻣو
ﻢﻬﻠﺴﻧو ﻢﻬﻠﻘﻋو ﻢﳍﺎﻣو . 56
Artinya: “Tujuan  (maksud)  syara`  menciptakan  suatu  hukum  untuk  makhluk  ada
54 Abu Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  al-Ghaz ā ly, al- Mushtashfa  Min  ‘Ilm  al -Ushul, Cet, II (Beirut-Lebanon : Dār al-Kutub, 1971), 217. 55 Yang  dimaksud  dengan  Qiyas  ialah:  Menghubungkan  suatu  masalah  yang  tidak  terdapat nash  syara’  tentang  hukumnya  dengan  suatu  masalah  yang  terdapat  nash  hukumnya,  karena  adanya persamaan dari segi ‘ilat hukum. Terdapat empat unsur qiyas yang harus ada: a. ashal (dasar pokok). b. furu’ (cabang). c. hukum ashal. c. ‘illah . Keempat  unsur  ini  harus ada di saat  memutuskan  hukum syara’ .  Metode  qiyas  jika  dikaitkan  dengan  metode Istislahiyah atau  maslahah  mursalah  tentu  sama dari segi pengistimbatan  hukum dan cara kerjanya. Misalnya al- Qur’ an  memerintahkan  berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak mengatakan “ah” kepada keduanya. Hukum memukul kedua orang tua  diqiyaskan  kepada  larangan  tersebut  karena  adanya  kesamaan ‘illat yaitu  sama-sama  menyakiti, bahkan memukul lebih utama (awlā) untuk dilarang dari pada menyatakan “ah”. Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 161 dan 162.
56 Ab ū Ḥā mid al-Ghaz ā ly, al-Mustashfa …, 221.
lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta.
Dari  pernyataan  Al-Ghazali  tersebut  dapat  dipahami  bahwa, mashlahah (istishlah)  menurut  pandangannya  adalah  suatu  metode istidlal (mencari  dalil)  dari nash syara` yang bukan dalil tambahan terhadap nash syara`, melainkan mashlahah tersebut  dijadikan  sebagai  salah  satu  dalil syara`.  Dan  menurut  pandangan  al- Ghazali, mashlahah itu  merupakan hujjah qath`īyah. 57 (dalil  yang  kuat)  selama mengandung  arti  memelihara  maksud syara` walaupun  dalam  penetapannya  masih bersifat zhanni. 58
Lebih  jauh  lagi  Imam  al-Ghazali  menegaskan  apabila  mujtahid  menafsirkan mashlahah dengan  pemeliharaan  maksud syara`,  maka  tidak  ada  jalan  untuk diperselisihkan  dalam  mengikutinya,  bahkan  wajib  diyakini  bahwa mashlahah seperti  itu  adalah hujjah agama.  Sekiranya  di  dalam  suatu  masalah  itu  ada perselisihan  atau  pertentangan,  maka  perselisihan  tersebut  hanyalah  perselisihan antara satu mashlahah dengan mashlahah yang lainnya, Dalam hal ini bisa dilakukan pentarjihan  yakni  memilih  yang  lebih  kuat  terhadap  salah  satunya.  Dalam  hal  ini Imam al-Ghazali menjelaskan sebagai berikut:
... ﻩﺬﻫ نﻷ ﺔﺤﻠﺼﳌا ﺮﺧآ ﺎﻬﺿرﺎﻌﺗ . 59
Artinya: “ …karena mashla hah tersebut bertentangan dengan mashlah ah lainnya”.
Mashlahah  al-mursalah adalah  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  seorang imam  dalam  kekuasaannya,  seperti  kekuasaan  imam  untuk  memerdekakan  hamba sahayanya,  membebaninya  dengan  pekerjaan  atau  dengan  menebus  dirinya  untuk merdeka.  Tetapi mashlahah tersebut  sudah  dicantumkan  dalam  al- Qur’an  dan sunnah, yaitu dengan tujuan memelihara maksud syara`.
Persetujuan  isteri  terhadap  suami  yang  ingin  berpoligami  secara  metode istislah īyyah dapat  diterima  karena  melihat  banyak ‘illat yang  terdapat  dalam
57 Yang  dimaksud  dengan. Qath`īyah ialah: ayat-ayat  yang dilalah maknanya  bersifat  pasti, dalam arti, hanya mengandung satu makna saja. Misalnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang pokok- pokok keimanan, keesaan Allah, keberadaan Rasul, tentang kitab-kitab suci yang diturunkan, tentang malaikat,  hari  kiamat  dan  tentang tujuan- tujuan  utama  pensyari’atan  hukum  Islam  ( maqhasid  al- syari’ah ),  yaitu  meraih  manfaat  dan  kemaslahatan,  serta  menolak  bahaya  dan  kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Zhannī ialah: Ayat-ayat yang dilalah maknanya mengandung lebih dari  satu  makna.  Meskipun  keberadaan  teks/redaksi/nash/  semua  ayat-ayat  al- Qur’an  bersifat  pasti namun  dari  segi  makna  yang  terkandung  di  dalam  ayat-ayatnya,  terdapat  banyak  makna  ayat  yang bersifat zhanni al-dalalah. Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 122 dan 162.
59 Abu Ḥā mid al-Ghaz ā ly, al-Mustashfa..., 219.
poligami  terutama  pada  sang  isteri.  Dengan  alasan  bahwa  poligami  dapat menimbulkan kemudharatan kemaslahatan bagi suami dan isteri juga keluarga.
Suami  yang  berpoligami  tanpa  memberitahu isteri  sebelumnya,  pernikahan semacam  ini  jelas  akan  menuai  masalah  besar  dalam  rumah  tangga,  dengan  alasan isteri tersakiti hatinya. Efek atau kemudharatannya menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaktentraman dalam rumah tangga, akhirnya isteri mencari cara-cara yang negatif agar hubungan antara isteri baru dengan suaminya terputus.
Dengan  demikian  tampak  bahwa  syarat  adanya  persetujuan  isteri  terhadap suami  yang  ingin  melakukan  poligami  merupakan  sesuatu  yang  sangat  diperlukan demi  untuk  menjaga  keharmonisan rumah  tangga.  Menjaga  keharmonisan  rumah tangga  adalah  bagian  dari maqhasid  al- syari’ah , karena tujuan  syara`  dalam menetapkan  suatu  hukum  untuk  makhluk  itu  ada  lima,  yaitu:  memelihara  agama, memelihara  jiwa,  memelihara  akal  pikiran,  memelihara  keturunan, dan  memelihara harta.
Nabi  Muhammad  Saw.  sangat  senang  jika  umatnya  dapat  menjalankan perintah Allah Swt. dan mensyiarkan sunnah Rasulullah Saw. dengan baik dan tekun, karena  salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  membina  keluarga  yang bahagia di dunia dan akhirat.

## C. Penutup
Syarat  poligami  dalam  fikih Syafi’īyyah yakni  berkemampuan  untuk menanggung  nafkah  isteri-isteri  dan  keluarganya,  karena  suami  berkewajiban menanggung  nafkah  isteri-isterinya  baik  lahir  maupun  bathin.  Nafkah  lahir  yang dimaksudkan  di  sini  ialah  berupa  makanan  dan  minuman,  pakaian,  kediaman  dan perobatan.  Nafkah  bathin  adalah  pelayanan  atau  pemenuhan  nafsu  biologis  sang isteri.
Termasuk  syarat  poligami  dalam  fikih Syafi’īyyah adalah  memiliki kemampuan berlaku adil terhadap para isteri dan keluarga, adil di sini meliputi adil dalam  menyediakan  tempat  tinggal,  pakaian,  makanan  dan  adil  dalam  giliran bermalam.  Dalam  fikih Syafi’īyyah tidak  didapati  syarat  adanya  persetujuan  isteri untuk  berpoligami,  akan  tetapi  dibolehkan  menambah  syarat wadh’i dalam  hal memelihara  maksud  syarak  selama  syarat  tersebut  tidak  merubah  ketentuan- ketentuan syarak. Syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami hanya terdapat dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  Peraturan  Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi hukum Islam.
Syarat  adanya  persetujuan  isteri  untuk  berpoligami  sebagaimana  yang terdapat  dalam  hukum  positif  menurut  metodologi  ushul  fikih Syafi’īyyah sama sekali tidak memberi pengaruh apapun terhadap hukum bolehnya berpoligami, maka poligami  boleh  dilakukan  tanpa  harus  meminta  persetujuan  terlebih  dahulu  kepada isteri sebelumnya.
Secara  Metode Istislahiyyah (Mashlahah al-Mursalah),  syarat  adanya persetujuan  isteri  untuk  berpoligami  dapat  diterima,  dengan  alasan  bahwa  poligami jika  tidak  mendapat  persetujuan  dari  isteri  sebelumnya  akan  mengundang kemudharatan bahkan berakhir kepada rusaknya rumah tangga. Sedangkan di dalam Islam  diwajibkan  memelihara  agama,  akal,  harta,  keturunan  dan  kehormatan,  upaya memelihara  ke  lima  hal  ini  metodenya  terdapat  dalam mashlahah  al-mursalah dengan  melihat  berbagai  pertimbangan  baik  tentang ’illat ,  sebab, hikmah dan mudharat poligami, demi  untuk  terciptanya  keluarga  yang sakīnah  m a wāddah,  w a rahmah dan mendapat keridhaan dari Allah Swt. di dunia dan di akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Damanhury, A h mad. Idah al- Mubham  min  Ma‘ ani al-Sulam,  Jeddah:  al- Haramain: t.th.
Al-Asqalani, Ibn H ajar. Fat h al-B a ri . Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Anwar, Desi. Kamus Bahasa Indonesia Modern, cet. 1. Surabaya: Amelia, 2002.
Basri, Cik  Hasan, Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasianal, cet.    I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, cet.  I. Jakarta: Departemen Agama, 2003.
--------------------, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, edisi revisi ke- 4. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
--------------------, Fikih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
--------------------, Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif Strategis  di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
--------------------, Paradigma  Baru  Wakaf  di  Indonesia,  Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
--------------------, Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai, cet.    IV. Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
Djazuli, A. Fiqh Siasah (Implementasi kemeslahatan Umat), cet. I. Bogor: Kencana, 2003.
Djazuli, Achmad & Thobieb  Al-Asyhar, Menuju  Era  Wakaf  Produktif, cet. IV. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
Firdaus, Ushul  Fiqh  Metode  Mengkaji  Dan  Memahami  Hukum  Islam  Secara Konferehensif, cet. I,  Jakarta: Zikra Hakim, 2004.
Halim, Abdul. Hukum Perwaqafan di Indonesia, cet. I. Jakarta: Ciputat Pres, 2005.
Al-Haytam i , Ibn H ajar. Tuhfah al-Mu hta j, Juz. VI. Libanon: Darul Fukad, 1997.
Ibn H anbal, A h mad, Musnad  Im a m  A h mad  Ibn H anbal, juz  I. T.tp: Dār  Shādir, 1998.
Ibn Kats i r, Al- Ha fi z , Tafs i r al- Qur’ a n  al- ‘A zi m, juz I. Beirut: t.p, 1997.
Ibrahim Al-B ajuri. Ha syiyah Al-B ajuri , jilid II. Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Putera, t.th.
Karim, Helmi. Fiqh Mu'amalah, cet.  I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Al-Kasan i , Ab u Ba kr  Ibn  Mas’ u d. Bad a i ’ al-San a’i Fi  Tart i b  al- Syar’i , jilid  VI. Beirut: Maktabah al- ‘Ilmiyyah, 1971.
Koto, H. Alaidin, Ilmu Fiqh dan Ilmu Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
Al-M a ward i , Ab u H usayn Ibn Mu h ammad. Al- Hawi al-Kab i r, jilid VII. Beirut: D a r al-Fikr, 1994.
Mujib, Ahmad & Ahmad  Rodli  Hasbullah. Hadis - Hadis    Muttafaq’alaih ,  cet.  I. Jakarta: Kencana, 2004.
Mujib, Ahmad, H. Ahmad Rodli Hasbullah. Hadis - Hadis  Muttafaq’alaih , Jakarta: Kencana, 2004.
Nazari, H.R afi’i . “ Illah  dan  Dinamika  Hukum  Islam ” , tesis. Jakarta: IAIN  Syarif Hidayatullah, 1990.
Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Al- Rāfi‘iy , ‘ Abd al-Kar i m bin Mu h ammad bin ‘ Abd al-Kar i m. Al- ‘Az i z, Ta hqi q Ali
Muhammad Ma‘awwaz, juz  VI. Beirut  libanon:  D a r  al-Kutub  al- ‘Alamiyah, 1997.
Al-Syarakhs i , Al-Mabs ut , jilid 11-12. Beirut: D a r al-Kutub al- ‘ilmiyah, 1993 .
Suhendi, Hendi. Fiqh  Mu'amalah, cet.    II.  Jakarta: P.T,  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Wadjdy, Farid. Wakaf dan Kesejahteraan Umat, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.