ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   59

## PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERBASIS KEUANGAN MIKRO SYARIAH
Oleh: Nova Yanti Maleha
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang Email: nova@stebisigm.ac.id

## ABSTRAK
Upaya  pengentasan  kemiskinan  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  memutus  mata rantai  kemiskinan  itu  sendiri,  diantaranya  adalah  dengan  pemberian  akses  yang  luas terhadap  sumber-sumber  pembiayaan  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM) yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  keuangan  perbankan  maupun  lembaga keuangan  mikro.  Salah  satu  sumber  pendanaan  adalah  perbankan  dan  lembaga keuangan berbasis syariah. Perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)  dalam  hal  ini  Baitul  Mal  wat  Tamwil (BMT)  mempunyai  peranan  strategis dalam pengembangan UMKM terutama dalam masalah pendanaan dan modal usaha.
Kata Kunci : Perbankan Syariah, peranan strategis, UMKM, LKMS

## Dasar Pemikiran
Agama  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  salah  satu  sumber  nilai  yang dijunjung  tinggi.  Ajaran-ajaran  moral  yang  ada  dalam  agama  turut  menyadarkan manusia  akan  adanya  kemiskinan.  Menurut  ajaran  tersebut,  kemiskinan  adalah  suatu keadaan  yang  menyedihkan  dan  menderita  bagi  orang  yang  menjalaninya,  sehingga mereka perlu dikasihani dan dibantu oleh orang yang lebih baik taraf dihidupnya. Upaya mengentaskan  kemiskinan  ini  juga  merupakan  anjuran  agama  Islam  agar  yang bersangkutan menjadi orang  yang taqwa. Kebijakan pembangunan di  era  reformasi ini dilakukan  dengan  keberpihakan    pada  ekonomi  rakyat  (sistem  ekonomi  kerakyatan) untuk mengentaskan kemiskinan  melalui salah satu programnya  pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.
Pemberdayaan  Usaha  Kecil  Menengah  dan  Koperasi  dalam  dimensi pembangunan  nasional  yang  berlandaskan  sistem  ekonomi  kerakyatan,  tidak  hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu pengembangan UMKM mampu memperluas  basis  ekonomi  dan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam mempercepat  perubahan  struktural,  yaitu  dengan  meningkatnya  perekonomian  daerah dan  ketahanan  ekonomi  nasional.  Pengembangan  UMKM  merupakan  prioritas  dan menjadi sangat vital.
60 │ Nova Yanti Maleha PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)...
Perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  yang  cukup  pesat mengisyaratkan  adanya  potensi  yang  besar  atas  kekuatan  domestik.  Hal  ini  akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh jika dikelola dan dikembangkan dengan benar. Namun  demikian,  UMKM  juga  memiliki  permasalahan  diantaranya  distribusi  produk- produk  yang  dihasilkan,  lemahnya  manajemen  usaha,  serta  akses  pada  sumber-sumber pembiayaan  formal  khususnya  perbankan.  Dengan  berbagai  hambatan  yang  dihadapi oleh  UMKM  tersebut,  maka  pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait,  semestinya  dengan cepat berperan aktif dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu  pihak  yang  diharapkan  mempunyai  peranan  besar  terhadap  hal  tersebut  adalah perbankan syariah.
Untuk  mengetahui  peran  perbankan  syariah  terhadap  UMKM  dapat  melalui pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Dengan  pendekatan  kualitatif  dapat  diketahui keberpihakan  bank  syariah  pada  sektor  UMKM.  Menurut  Asiyah  (2009)  program tersebut  diantaranya;  (1)  inovasi  strategi  pembiayaan;  (2) Program  Linkage ;  (3) Pilot project ; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5) kerjasama technical assistance .
Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank  syariah  didirikan  pusat-pusat  pelayanan  pembiayaan  mikro  seperti  gerai  atau sentra  UMKM.  Di  samping  itu  dikembangkan  pula  konsep linkage ,  dimana  bank syariah  yang  lebih  besar  menyalurkan  pembiayaan  modal  usaha  melalui  lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank  syariah  besar  belum  menjangkau  sentra  masyarakat  usaha  mikro  dan  kecil.  Di samping  itu  lembaga  keuangan  syariah  yang  kecil  lebih  menyentuh  langsung  dengan pelaku usaha UMKM.
Menurut  Sakti  (dalam  http://abiaqsa.blogspot.no/2011/03/peran-perbankan- syariah-dalam.html  diakses  11  Maret  2012)  model  pembiayaan linkage antara  bank syariah  dengan  BPRS  atau  BMT  dapat  berupa joint  financing, executing atau channeling . Joint  financing adalah  bank  syariah  dan  BPRS/BMT  bersama-sama memberikan  pembiayaan  pada  pelaku  UMKM.  Sedangkan executing adalah  bank syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan  mereka  ke  nasabah  UMKM-nya.  Sementara channeling menempatkan BPRS atau BMT sebagai lembaga perantara BUS/ UUS dengan pelaku UMKM.
Berdasarkan  UU  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Bank  Umum Syariah  (BUS)  dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  diberi  wewenang  menjalankan  fungsi sosial,  yaitu  menerima  dana  zakat,  infak,  sedekah  atau  dana  sosial  lainnya  dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dari 8 BUS dan 4 UUS yang telah melaporkan  pelaksanaan  fungsi  sosial  dan  linkage  pada  Bank  Indonesia,  jumlah  dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah selama tahun 2012 (s.d Oktober  2012)  adalah:  (i)  dana  CSR  Rp  42,2  milyar,  (ii)  dana  ZISW  Rp  52,7  milyar, (iii)  linkage  program  BPRS  Rp  207,2  milyar  dan  (iv)  linkage  program  BMT  Rp439,2 milyar (Bank Indonesia, 2012).
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   61
Secara kuantitatif kita dapat menganalisis data statistik dari Bank Indonesia (Jan 2013). Sampai dengan Januari 2013, industri perbankan syariah berkembang dengan 35 bank  syariah  yang  terdiri  dari  11  bank  umum  syariah  (BUS),  24  unit  usaha  syariah (UUS)  diperkuat  dengan  158  bank  pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS),  yang kesemuanya  memiliki  jaringan  kantor  mencapai  2.699  unit.  Bila  dibandingkan  dengan tahun 2010, nampaknya  perbankan syariah selama 2 tahun ini fokus pada peningkatan jaringan  (tahun  2010  dengan  jaringan  kantor  1.763)  atau  mengalami  pertumbuhan jaringan  53%,  bukan  pada  peningkatan  jumlah  perbankan  syariahnya  yang  hanya bertambah 1 bank saja.
Sementara, pembiayaan perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) pada sektor UMKM  jika  dibandingkan  antara  tahun  2010  dengan  awal  tahun  2013  memang mengalami peningkatan dari Rp52,710 triliun menjadi Rp94,729 triliun namun dari sisi porsi (share) dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah selama 2 tahun ini justru mengalami penurunan dari 76,43% menjadi 61,1%.
Disamping  itu  pada  tahun  2010  porsi  pembiayaan  modal  kerja  adalah  terbesar, namun  Januari  2013  pembiayaan  konsumsi  adalah  terbesar  porsinya.  Persentase pembiayaan  non  lancar  (NPF)  awal  tahun  2013  dibandingkan  dengan  tahun  2010 memang  mengalami  penurunan  dari  3,02%  menjadi  2,49%.  Namun  jika  dicermati jumlah  rupiahnya  justru  terjadi  peningkatan  jumlah  pembiayaan  non  lancar  dari  Rp 2.061  miliar  menjadi  Rp  3.725  miliar.  NPF  pada  BPRS  memang  semakin  meningkat yang  semula  Rp  133.972  juta  (6,5%)  menjadi  Rp  246.340  juta  (6,91%).  Meskipun dalam  rupiah  relatif  besar  namun  persentase  pembiayaan  non  lancar  pada  UMKM mengalami  penurunan  yang drastis dibandingkan tahun 2010 semula 88,5% pada awal tahun  2013  menjadi  65,24%  dari  total  NPF.  Sebaliknya  NPF  pada  BPRS  mengalami kenaikan  namun  relatif  kecil  dari  65,6%  menjadi  67,5%.  Pembiayaan  non  lancar terbesar  BUS  dan  UUS  pada  sector  ekonomi  lainlain  mencapi  29%  dari  total  NPF. Sedangkan  NPF  pada  BPRS  terbesar  di  sektor  perdagangan,  restoran  dan  perhotelan sebesar 42,27% (Sholahuddin.M, 2013)

## Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  tidak  jauh  berbeda  dengan perbankan  syariah,  LKMS  merupakan  lembaga  intermediasi  sebagaimana  bank  pada umumnya,  akan  tetapi  bergerak  di  industri  kecil  dan  menengah.  Lima  belas  tahun terakhir,  LKMS  terbilang  mengalami  perkembangan  yang  pesat,  jika  dibandingkan dengan berbagai lembaga keuangan syariah maupun konvensional lainnya di Indonesia. Lembaga  keuangan  yang  umumnya  dikenal  oleh  masyarakat  luas  dalam  wujud Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
Yuli (2008) menjelaskan bahwa manfaat dari pembentukan LKMS dapat terasa bagi  kepentingan  pembangunan  ekonomi  makro.  Adapun  manfaat  LKMS  bagi pembangunan makro adalah sebagai berikut:
62 │ Nova Yanti Maleha PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)...
1. Mengembangkan peran pelaku usaha mikro dan kecil sebagai
2. salah satu pilar ekonomi daerah secara lebih tepat
3. Menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pelaku usaha
4. Mengamankan dana investor walaupun para pelaku secara pribadi tidak mempunyai kolateral  (jaminan)  dan  terjaminnya  keberlangsungan  pemupukan  modal  di  masa berikutnya.
5. Menciptakan kader pemimpin di antara para pelaku usaha
6. Menumbuhkan rasa memiliki dan disiplin Menciptakan pelaku usaha yang tangguh dan berkualitas
7. Biaya untuk melakukan analisis pembiayaan bagi lembaga keuangan akan menjadi lebih murah
Sudarsono  (2008)  mendefinisikan  lembaga  keuangan  syariah  sebagai  lembaga keuangan  yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  beroperasi  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah yang ada antara antara lain Baitul Maal wat Tamwil (BMT).  Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT)  terdiri  dari  dua  istilah,  yaitu baitul  maal dan baitut tamwil .
Baitul  maal dapat  diartikan  sebagai  usaha-usaha  pengumpulan  dan  penyaluran dana  zakat, infaq ,  dan shodaqoh .  Sedangka baitut  tamwil dapat  diartikan  sebagai pengembangan  investasi  dalam  meningkatkan  kualitas  usaha  ekonomi  mikro  dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi  masyarakat  kecil  yang  berlandaskan  syariah.  Adapun  peran  umum  BMT adalah  melakukan  pembinaan  dan  pendanaan  yang  berdasarkan  sistem  syariah (Sudarsono, 2008). BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.
Penyaluran dana-dana yang bersumber dari dana-dana Baitul Maal harus bersifat spesifik,  terutama  dana  yang  bersumber  dari  zakat,  karena  dana  dari  zakat  ini  sarana penyalurannya  sudah  ditetapkan  secara  tegas  dalam  al-Qur’an  yaitu  kepada  delapan ashnaf antara lain: faqir miskin, amilin, mu’alaf, fisabilillah, gharamin, hamba sahaya, dan musafir. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orangorang  miskin,  pembangunan  lembaga  pendidikan,  masjid  maupun  biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam  fungsinya  sebagai Baitut  Tamwil), yaitu  (1)  prinsip  bagi  hasil,  (2)  prinsip  jual beli dengan keuntungan, (3) prinsip non-profit.
Tantangan Baitul Mal wat Tamwil (BMT)
Lembaga  keuangan  mikro  syariah Baitul  Mal  wat  Tamwil (BMT)  dalam operasionalnya  sering  menghadapi  permasalahan  atau  tantangan  terkait  kemampuan sumber daya yang dimiliki (sumber daya insani, aset infrastruktur). Studi awal melalui
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   63
indepth  interveiw dan focus  group  discussion (FGD)  menunjukkan  paling  tidak  empat permasalahan.  Permasalahan  yang  dihadapi microfinance syariah,  yaitu  aspek  sumber daya insani (SDI), aspek infrastruktur, aspek pasar dan aspek manajemen.
Aspek sumber daya insani (SDI) terkait pengembangan sumber daya insani yang mengalami  dualisme  intelektual  antara  para  ulama  dengan  para  sarjana  muslim  yang disebabkan oleh dikotomi sistem pendidikan syariah dengan pendidikan umum. Aspek infrastruktur  berkaitan  fasilitas  /infrastruktur  dalam microfinance syariah.  Aspek  pasar berkaitan  dengan  persaingan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap microfinance syariah.  Serta  aspek  manajemen.yaitu  aspek  yang  berkaitan  dengan  ketentuan  hukum serta  sistem  pengawasan  atau  pembinaan.  Aspek-aspek  tersebut  selajutnya diidentifikasikan berdasarkan permasalahan, solusi yang terdiri dari masing-masing sub aspek dan strategi dalam penguatan kelembagaan microfinance syariah.
Selain  itu  tantangan  lain  yang  harus  dihadapi  oleh  lembaga  keuangan  syariah dalam hal ini Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah pengembangan lembaga keuangan syariah  nampaknya  secara mainstream masih  menggunakan  pendekatan  Islamisasi lembaga  keuangan  konvensional  dengan  berasaskan  pada  kaidah  maslahat.  Sehingga sampai saat ini lembaga keuangan syariah di  Indonesia tidak akan mampu melepaskan diri dari permasalahan  fundamental seperti kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan  standar  mata  uang  dan  pola  pikir permissive akibat  lingkungan kehidupan yang belum ideal.
Solusi Baitul Mal wat Tamwil (BMT)
Adapun  alternatif  solusi  yang  dapat  dilakukan  dalam  hal  penguatan microfinance syariah antara lain:
a. Solusi SDI
1. Training intensif  untuk  SDI  dan  penggerak microfinance syariah,  sehingga  SDI mempunyai  kelebihan  dan  kemampuan yang  handal  dalam  menjalankan microfinance syariah.
2. Seleksi  komprehensif  atas  SDI microfinance syariah  sehingga  menghasilkan  SDI yang benar-benar siap untuk bekerja di bidang microfinance syariah.
3. Perekrutan  dengan  prestasi  sejak  kuliah  khususnya  untuk  sumber  daya  insani  yang berkompeten dalam microfinance syariah.
b. Solusi Infrastruktur
1. Melakukan upgrading  system /jaringan  melalui  pemberian  kesempatan  dan kewenangan  untuk  mengelola  potensi-potensi  ekonomi  serta  memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan konvensional untuk melakukan konversi menjadi lembaga microfinance syariah.
2. Menciptakan  produk  dan  layanan  yang  inovatif  dengan  cara  mengikuti  tren perkembangan  lingkungan  bisnisnya,  sehingga  tidak  ketinggalan  inovasi  produknya
64 │ Nova Yanti Maleha PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)...
agar  bisa  merebut  pasar/  menarik  minat  masyarakat  untuk  memakai  jasa  lembaga microfinance syariah, misalnya produk yang akomodatif terhadap keperluan nasabah dan kompetitif dalam dunia perbankan (bagi hasilnya tinggi jika menyimpan uang).
3. Meningkatkan  kerjasama  melalui  asosiasi  yang  bertujuan  untuk  memperkuat keberadaan  lembaga microfinance syariah  serta  untuk  wadah sharing permasalahan atau strategi dalam memperkuat lembaga microfinance syariah.
c. Solusi Pasar
1. Edukasi  masyarakat  melalui beberapa forum keagamaan (pengajian, majelis taklim) terkait  dengan  produk-produk  dan  keberadaan microfinance syariah  sehingga masyarakat  diharapkan  bisa  mengenal  lebih  dalam  lembaga microfinance syariah serta memanfaatkan jasanya.
2. Promosi  produk  atau  keberadaan  lembaga microfinance syariah  melalui  berbagai media (media koran, selebaran/ leafleat , ataupun media online).
3. Pemberian Reward yaitu  memberikan  penghargaan  atas  kesetiaan  masyarakat sebagai  nasabah  dari  lembaga microfinance syariah,  misalnya  berupa  kesempatan untuk ibadah umrah.
d. Solusi Manajemen
1. Peningkatan  kapasitas  (kemampuan)  manajemen  melalui  beberapa  pelatihan manajerial  seperti  aspek  ekonomi  dan  manajemen  keuangannya  sehingga  mampu membawa lembaga microfinance syariah menjadi lebih berkembang.
2. Memperluas  cakupan  sumber  dana  dengan  cara  memperoleh  kepercayaan  dari masyarakat  terlebih  dahulu  sehingga  mereka  mempunyai  kemauan  untuk  menaruh dananya  pada  lembaga microfinance syariah  yang  mempunyai  prinsip  amanah ( trust ), contohnya melalui ketokohan dalam masyarakat.
3. Peningkatan  SOP  pelayanan  diharapkan  akan  menjadikan  lembaga microfinance syariah menjadi lebih tertata dan teratur.

## Kesimpulan
Struktur  masyarakat  Indonesia  yang  amat  heterogen  membutuhkan  lembaga keuangan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  masing-masing  kelompok.  Karakter  orang Indonesia  yang  bersifat  komunal  sangat  sesuai  dengan  jenis  lembaga  keuangan  yang bersifat community  banking .  Lembaga  keuangan  mikro  yang  kuat  tentunya  akan berdampak  positif  pada  pengembangan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  di  seluruh pelosok.  Beberapa  jenis  lembaga  keuangan  yang  sebelumnya  berbasis  konvensional mulai  bertransformasi  menjadi  lembaga  keuangan  berbasis  syariah,  untuk  meraih jumlah  pasar  yang  lebih  besar.  Transformasi  lembaga  keuangan  menjadi  berbasis syariah mengandung nilai positip jika konsep syariah (bagi hasil) benar dijalankan dan bukan menerapkan konsep interest (bunga bank) yang dikemas dalam platform syariah.
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   65
Ada  beberapa  aspek  yang  dijadikan  dasar  dalam  penguatan  lembaga microfinance syariah  yang  terdiri  dari  4  aspek  yaitu;  aspek  SDI,  aspek  Infrastruktur, aspek  pasar,  dan  aspek  manajemen  serta  masing-masing  aspek  mempunyai  beberapa spesifik permasalahan dan solusinya.
Sistem kapitalisme, mejadikan perbankan sebagai jantung yang memompa darah berupa uang agar mengalir lancar untuk membiayai usaha yang biasanya bersifat skala besar atau industri. Sementara di dalam aliran darah itu ada zat-zat yang membahayakan tubuh,  yaitu  berupa interest  based system ,  uangnya  tidak  berstandar  emas/  perak  dan lingkungan  yang  kapitalistik,  dimana  pada  suatu  waktu  dapat  merusak  bahkan menghancurkan organ usaha yang dibangun oleh kalangan usaha.
Pendekatan  sistem  ekonomi  Islam  dimana  jantungnya  adalah  baitul  mal, mensyaratkan standar uang berupa emas dan perak yang akan mengalir lancar di sektor riil  dengan  pelaku  UMKM  dengan support negara  secara  penuh.  Sehingga  lingkungan kehidupan  yang  jauh  dari  kapitalistik  akan  menghasilkan  sistem  keuangan  Islam  yang akan menjadi rahmat bagi seluruh umat.
66 │ Nova Yanti Maleha PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)...

## DAFTAR PUSTAKA
Adiningsih,  Sri,  10  Januari  2009., Regulasi  dalam  revitalisasi  usaha  kecil  dan menengah  di  Indonesia .  Bali-Seminar.  Dalam  http://lfip.uscschooloflaw. org/english/pdf/bali-seminar/regulasi.
Aisyah,  Siti,  2009,  “Pemberdayaan  UKM  Melalui  Bank  Syariah  Berbasis  Kearifan Lokal”, Jurnal Manajemen Gajayana vol. 6 No.2 November 2009, 127-136
Arraiyyah Hamdar, Meneropomg Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al- Qur’an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
Baskara,  I  Gde  Kajeng,  Lembaga  Keuangan  Mikro  Di  Indonesia, Jurnal  Buletin  Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013
Badan  Pusat  Statistik,  Perkembangan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)
Dan Usaha Besar (Ub) Tahun 2010-2011, www.bps.go.id
Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2013, Desember 2012, www.bi.go.id
Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Januari 2013, www.bi.go.id
Darwanto,  2014,  “Strategi  Penguatan Microfinance Syariah  Berbasis  Ekonomi Kelembagaan”, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 8, No. 2,
Desember 2014
Sakti,  Ali,  2011,  Peran  Perbankan  Syariah  dalam  Pemberdayaan  UMKM,  dalam http://abiaqsa.blogspot.no/2011/03/peran-perbankan-syariah- dalam.html
diakses11 Maret 2012
Syahyuti,  2005,  Review  10  penelitian  tentang  Bank  Syariah,  dalam  idb2.wikispaces. com/ file/ view/20.pdf diakses 10 Maret 2013
Sudarsono, Heri. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi . Ekonisia: Yogyakarta.
Sholahuddin,  Muhammad,  2013,  “Tantangan  Perbankan  Syariah  dalam  Perannya Mengembangkan  UMKM”,  Proceeding  Seminar  Nasional  SANCALL  2013, ISBN: 978 ‐ 979 ‐ 636 ‐ 147 ‐ 2
Wardiwiyono,  Sartini.  2012. Internal  Control  System  for  Islamic  Micro  Banking  ;  An Exploratory  Study  of  Baitul  Maal  wat  Tamwil  in  the  City  of  Yogyakarta, Indonesia. International Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance and Management, Emerald Group Publishing Limited.