## Sodality
Akuisisi Tanah, Eksklusi Petani, dan Advokasi Resistensi Warga pada Kawasan Industri Bolok di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Land Acquisition, Peasant Exclusion, and People Resistance Advocacy at Bolok Industrial Area in Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia
Didimus Dedi Dhosa 1,*)
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang 85148, Indonesia
*) E-mail: didimusdedidhosa@gmail.com
DOI : 10.22500/sodality.v7i3.27169
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
ISSN 2302-7517 EISSN 2302-7525

## ABSTRAK
Content from this work may be used under the terms of theCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.
Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University
TERBITAN:
Vol. 7, No. 3 Desember 2019 SODALITY: Jurnal Sosiologi Pedesaan
This study aims to investigate industrial development project by corporations facilitated by the  government  of  East  Nusa  Tenggara  Province.  The  government  argues  that  the development of Bolok Industrial area can open workforce, elevate the welfare of citizens, and reduce the poverty index. This research was conducted from February to July 2019. Data collection techniques are indepth interview, focus group discussion, and participant observation.  By  using  a  critical  qualitative  approach  and  a  Marxian  analysis  of  land acquisition and capital accumulation, this paper finds four urgent things. Firstly, people’s land is grabbed by corporations with government’s support. Secondly, the acquisition is carried  out  with  the  politics  of  'lure'  and  'tourism'  to  the  island  of  Java.  Thirdly,  land acquisition causes inequality in land tenure and exclusion of farmers from their arable land. Fourthly,  advocacy  of critical  awareness  by various  actors  becomes  less  effective  when important  actors  in  society  have  been  co-opted  by  corporations  which  resulted  in conquering  to  the  masses.  The  government  of  NTT  Province  must  reconsider  the development of an industrial area if they don’t want local people to be trapped in the poverty circle and ecological destruction.
Keywords: Bolok Industrial Area, land acquisition, social exclusion
Penelitian ini bertujuan untuk melacak proyek pembangunan industri oleh korporasi yang difasilitasi  oleh  pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Pemerintah  berdalih  bahwa pembangunan Kawasan Industri Bolok (KIB) dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan  warga,  dan  menekan  tingkat  kemiskinan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada Februari hingga Juli 2019. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terpumpun, dan pengamatan terlibat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif kritis  dan  menggunakan  analisis  Marxian  tentang  akuisisi  tanah  dan  akumulasi  kapital, tulisan ini menemukan empat hal penting. Pertama , tanah warga diakuisisi oleh korporasi dengan dukungan pemerintah. Kedua , akuisisi dilakukan dengan politik ‘iming-iming’ dan ‘wisata’ ke Pulau Jawa. Ketiga , akuisisi tanah menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah dan  eksklusi  petani  dari  tanah  garapannya. Keempat ,  advokasi  penyadaran  kritis  oleh berbagai  aktor  menjadi  kurang  efektif  ketika  aktor-aktor  penting  di  dalam  masyarakat dikooptasi  oleh  korporasi  yang  mengakibatkan  penundukan  terhadap  massa  rakyat. Pemerintah  Provinsi  NTT  perlu  meninjau  kembali  pengembangan  kawasan  industri  jika tidak  ingin  masyarakat  lokal  tetap  terjebak  dalam  lingkaran  kemiskinan  dan  kehancuran ekologi.
Kata kunci: Kawasan Industri Bolok, akuisisi tanah, eksklusi sosial

## PENDAHULUAN
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) acapkali menempati posisi termiskin secara nasional sejak beberapa  tahun  terakhir  (BPS  2018; Wuryandari  2014).  Dari perspektif  historis,  kemiskinan  di  NTT dapat dijelaskan sebagai akibat ketimpangan pembangunan yang terpusat di kawasan barat Indonesia dan mengabaikan kawasan timur Indonesia selama era Orde Baru (Wuryandari 2014). Kemiskinan di NTT dapat pula disebabkan oleh akumulasi kapital dan penghancuran gerakan kiri yang melanda Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara (Anderson dan McVey 2017; Cribb 2016; Dhosa 2017; Tolo 2016). Pemikir  modernis  cenderung  menganggap  kemiskinan  sebagai  permasalahan  alam  yang  tandus  dan mentalitas aktor, sembari mengabaikan ketimpangan struktural (Suwarsono dan So 1994).
Pemerintah  telah  menargetkan  dua  program  penting  untuk  mengeluarkan  NTT  dari  jebakan kemiskinan,  yakni  pengembangan  pariwisata  dan  pembangunan  kawasan  industri.  Tulisan  ini  fokus pada pembangunan Kawasan Industri Bolok (KIB). Dengan pembangunan kawasan industri, pemerintah beranggapan  bahwa  lapangan  kerja  akan  terbuka  bagi  masyarakat  lokal,  kesejahteraan  warga  terus meningkat,  dan  akan  berpengaruh  terhadap  penurunan  indeks  kemiskinan  NTT.  Permasalahan  yang mencuat adalah pembangunan kawasan industri telah melahirkan akuisisi tanah yang berdampak kepada masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk membongkar praktek perampasan tanah warga yang dilakukan oleh dua institusi penting yakni korporasi dan negara, sambil memaparkan advokasi resistensi warga yang  dilakukan  dua  institusi  sosial:  Gereja  Masehi  Injili  di  Timor  (GMIT) dan Wahana  Lingkungan Hidup (WALHI).
Praktik  akuisisi  tanah  di  NTT  dan  resistensi  warga  galibnya  telah  dilaporkan  oleh  beberapa peneliti.  Dale  (2013)  melakukan  penelitian  di  tiga  kabupaten  di  Flores  Barat  (Manggarai  Timur, Manggarai  dan  Manggarai  Barat),  dengan  menggunakan  tiga  trajektori  ilmu  sosial  kritis diantaranyamarxian, foucauldian dan postkolonial. Dale berargumen bahwa pembangunan merupakan medan  dan  wujud  praktek  kuasa  hegemonik  yang  alih-alih  mendatangkan  kesejahteraan  bagi  semua orang, justru menciptakan kemiskinan sistemik, kehancuran ekologis, dan destruksi budaya di Flores.
Tolo  (2016)  berpendapat  bahwa  kemiskinan  di  Flores  disebabkan  oleh  akumulasi  melalui perampasan yang meliputi tiga hal yakni sejarah kolonialisme yang panjang, ketimpangan agraria, dan depolitisasi  massa  rakyat  yang  menyebabkan  perlawanan-perlawanan  sporadis  namun  tidak  mampu menghentikan praktik perampasan lahan hingga saat ini di Flores. Searah dengan Tolo, Regus (2011) memaparkan perlawanan masyarakat lokal kepada korporasi dan negara dalam mengeksplorasi tambang di Manggarai. Eksplorasi tambang telah membatasi akses warga lokal atas informasi, kerusakan ekologi dan  kehancuran  aspek  sosial-budaya.  Perlawanan  warga  lokal  menyebabkan  aktivitas  pertambangan untuk sementara dihentikan. Dalam perspektif yang hampir sama, Erb (2016) memaparkan potret kepala daerah  yang  menggunakan  konsensi  tambang  untuk  kepentingan  politiknya,  sembari  menunjukkan kebangkitan tradisi masyarakat di Flores dan Lembata sebagai modal untuk menolak tambang. Tradisi ini  menempatkan  masyarakat  lokal  untuk menghargai  leluhur  dan menghormati  alam  yang memberi penghidupan bagi mereka sehingga alam perlu dilestarikan.
Haryanto  (2019)  dengan  menggunakan  perspektif  depolitisasi  dan  pembangunan  alternatif, memaparkan  perlawanan  sekelompok  petani  di  Flores  Barat  terhadap  sistem  pertanian  monokultur. Sistem  monokultur  dan  topografi  yang  potensial  untuk  usaha  pertanian  justru  membuat  para  petani terjebak dalam lingkaran utang dan subsidi beras, serta adanya indikasi korupsi dalam pembangunan pertanian. Hal seperti inilah yang membidani lahirnya gerakan pembangunan alternatif oleh masyarakat lokal.  Selanjutnya,  Dasion  (2019)  melalui  kerangka  pikir  wacana  menunjukkan  bahwa  wacana konservasi Laut Sawu oleh negara telah membatasi akses masyarakat pesisir di Lamalera atas laut yang telah  menghidupi  mereka  bertahun-tahun  lamanya.  Hal  ini  kemudian  melahirkan  sejumlah  resistensi masyarakat Lamalera terhadap negara.
Praktik akuisisi dan resistensi masyarakat tidak hanya berlangsung di NTT, tetapi juga terjadi di tempat lain di Indonesia, seperti ditayangkan Christian, Satria, dan Sunito (2018) tentang konflik agraria yang  dilakukan  aparat  negara  yang  mendukung  korporasi  di  Pari,  DKI  Jakarta,  dan  proses deagrarianisasi yang berdampak pada upaya dislokasi para petani di pedesaan di Jawa (Pujiriyani et al. 2018).  Berbeda  dengan  kajian-kajian  di  atas,  riset  ini  dilakukan  di  Pulau  Timor  dengan  pendekatan ekonomi politik marxian, dan memfokuskan diri pada pengembangan kawasan industri terintegrasi.
Teori  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  perampasan  tanah  dan  akumulasi  capital Marx(2004). Marx melukiskan perampasan tanah yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh kaum feodal dan para tuan tanah untuk dijadikan ladang penggembalaan. Tanah yang dirampas ini bukan cuma tanah  terlantar  yang  tidak  dikelola  massa  rakyat  melainkan  juga  tanah  subur  yang  telah  dikelola bertahun-tahun  untuk  bertahan  hidup  ( survive ).  Aksi  sewenang-wenang  tersebut  menimbulkan kehancuran  massa  rakyat  kala  itu.  Marx  menuliskan  bahwa  “Perampasan  [tanah]  milik  gereja, perenggutan wilayah-wilayah [tanah] negara secara curang, pencurian tanah-tanah umum, penyerobotan milik feodal dan klan dan transformasinya menjadi milik perseorangan [...] adalah metode idilik dari akumulasi primitif”.
Akumulasi  primitif  bagi  Marx  adalah  “proses  historikal  penceraian  produsen  dari  alat-alat produksi”. Sesudah terusir dari basis produksi [tanah garapannya], petani menjadi buruh dalam pasar kerja  industri.  Praktik  penghisapan  terhadap  buruh  tani  berubah  dari  penghisapan  feodal  menuju penghisapan kapitalis.Konsep akumulasi primitif Marx ditegaskan oleh Harvey (2003) dengan istilah ‘akumulasi  melalui  perampasan’  ( accumulation  by  dispossession ).  Harvey  (2005)  melukiskan akumulasi  melalui  perampasan  terjadi  dalam  empat  bentuk  yakni  privatisasi  dan  komodifikasi, finansialisasi,  manajemen  dan  manipulasi  krisis,  serta  redistribusi  tanah  oleh  negara.  Keempat  hal tersebut digerakkan oleh kekuatan negara yang Harvey sebut sebagai ‘neoliberal state’.
Akumulasi  kapital  dapat  menimbulkan  overakumulasi  yang  kemudian  dikenal  dengan spatio- temporal  fixes (Harvey  2003).  Overakumulasi  terjadi  pada  dua  aspek  yang  saling  berkelindan  satu terhadap yang lain yakni, surplus tenaga kerja dan surplus kapital. Surplus tenaga kerja dapat melahirkan pengangguran.  Sedangkan,  surplus  kapital  berkaitan  dengan  kelebihan  produksi  yang  tidak  mampu diserap  di  pasar  atau  adanya  kapasitas  produksi  yang  menganggur.  Dalam  kondisi  tersebut,  logika kapitalisme  membutuhkan  tiga  hal  penting. Pertama ,  pengalihan  temporal  melalui  investasi  kapital jangka panjang dan digunakan untuk pembiayaan sosial. Hal ini dilakukan untuk menunda kembalinya kapital  dalam  sirkulasi  kapital. Kedua ,  pengalihan  spasial  atau  ekspansi  geografis  dengan  cara pembukaan pasar-pasar baru, dan dengan demikian, kapitalisme terhindar dari krisis. Ketiga , kapitalis membutuhkan  intervensi  negara  untuk  membentuk  institusi  hukum  yang  dapat  memproteksi kepentingan  kapitalisme  dan  mencegah  konflik  kelas  dan  pertarungan  faksi-faksi  dalam  bidang ekonomi-politik.
Ekspansi  kapital  yang  kemudian  melahirkan  akuisisi  tanah  tidak  hanya  dilakukan  untuk menghindari  krisis  kapital dalam  siklus spatio-temporal  fixes ,  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  kekuatan global.  Negara-negara  maju  dan  aktor-aktor  individu  menginvestasikan  kapital  di  negara-negara berkembang untuk mengakuisisi tanah pertanian demi kebutuhan pangan dan energi. Ekspansi kapital dari negara maju dan aktor individu semakin marak sesaat setelah krisis pangan dan energi di tingkat global pada tahun 2007-2008 (Borras Jr. et al. 2011; GRAIN 2008). Akuisisi tanah mendapat sokongan dari institusi keuangan global, yakni IMF, WTO dan Bank Dunia, yang kerap disebut The Unholy Trinity (Peet 2009). Bank Dunia memperkirakan  bahwa pasca akuisisi tanah akan tercipta tiga peluang, yaitu terbukanya lapangan kerja, berkembangnya berbagai peluang bisnis pertanian, dan adanya pembayaran sewa dan transaksi lahan (Yusuf 2013).
Food Agriculture Organization (FAO), sebuah organisasi pangan dunia PBB mendefinisikan land grabbing secara serampangan yang menguntungkan korporasi pada satu pihak sembari merugikan para petani pada sisi lain. Bagi FAO, sesuatu dikatakan perampasan tanah jika memenuhi tiga standar, yakni ukuran tanah yang dicaplok mencapai 1000 ha tiap kali transaksi, proses perampasan tanah melibatkan pemerintah asing, dan penggunaan tanah investasi tersebut mendatangkan ekses negatif terhadap negara dan masyarakat penerima investasi (Borras et al. 2012).
Berbeda dengan tesis FAO, Borras et al. (2012) memberikan landasan teoritik yang relatif adekuat terkait akuisisi tanah merujuk pada kajian di Amerika Latin, yang dapat dipadatkan ke dalam beberapa poin penting. Pertama , adanya konsentrasi tanah dan ‘foreignisation’. Istilah ‘foreignisation’ memiliki makna bahwa praktik akuisisi tanah tidak hanya dilakukan oleh negara dan korporasi asing, tetapi juga melibatkan  aktor  individu  dari  negara  asing.  Meski  demikian,  keterlibatan  pihak  asing  tidak  pernah terpisah  dari  sokongan  kapital  domestik.  Oleh  karena  itu, foreignisation acapkali  dilakukan  melalui kapital domestik yang berafiliasi dengan negara. Kedua , potret perampasan tanah, konsentrasi tanah dan ‘foreignisation’ dapat terjadi melalui pembelian tanah secara langsung maupun melalui sewa-kontrak
tanah untuk jangka waktu yang lama. Ketiga , adanya disposisi negara yang pragmatis dan kontradiktoris. Pada  satu  sisi  negara  memfasilitasi  korporasi  dalam  mengakuisisi  tanah.  Negara  bertindak  aktif mempromosikan jual-beli tanah berskala besar dan mempertahankan legitimasi politik. Tapi di sisi lain, watak  negara  akan  berubah  pada  saat  munculnya  gerakan  perlawanan  dari  massa  rakyat.  Resistensi massa  rakyat  mengubah  posisi  keberpihakan  negara  dari  ‘foreignisation’  menjadi  pro  rakyat  melalui kontrol dan larangan terhadap kekuatan asing.
Dalam  perspektif  yang  hampir  sama,  Zoomers  (2010)  menelorkan  konsep  ‘foreignisation  of space’ untuk menjelaskan proses yang menggerakan land grabbing . Salah satu poin penting dari konsep Zoomers adalah globalisasi, liberalisasi pasar tanah dan peningkatan investasi asing yang melahirkan paradigma baru land grabbing oleh investor privat dengan melibatkan peran penting pemerintah pusat dan  pemerintah  lokal. Land  grabbing semakin  diperparah  dengan  adanya  orientasi  pertumbuhan ekonomi  negara-negara  berkembang  yang  mengandaikan  kehadiran  investasi  asing  yang mempersyaratkan adanya good governance . Negara berlomba-lomba memamerkan image pemerintahan yang  baik  dengan  mengundang  investasi  domestik  dan  asing  yang  seluas-luasnya  melalui  program penyesuaian  struktural  dengan  privatisasi,  liberalisasi,  dan  deregulasi  demi  pertumbuhan  ekonomi. Permasalahan muncul manakala iming-iming pertumbuhan ekonomi yang menawarkan efek merembes ke bawah ( trickle down effect ) dengan membuka peluang lapangan kerja baru untuk menampung para pekerja upahan tidak cukup terbukti pada tataran empiris.
Laporan Bank Dunia (2007) sebagaimana dikutip dari  Li (2009) menyebutkan bahwa Bank Dunia menganjurkan  para  petani  kecil  yang  tidak  mampu  meraih  tingkat  produktivitas  tinggi  keluar  dari pertanian. Akan tetapi bagi Li, tercabut dari pertanian akibat ekspansi kapitalisme justru membuat para petani  semakin  melarat.  Kehilangan  lahan  selalu  dekat  dengan  kemiskinan  dan  ketimpangan  akut, apalagi ketika masyarakat telah terkoneksi ke jejaring ekonomi pasar global (Bernstein, Henry, Byress, Terence  J,  Borras  Saturnino  2008).  Di  dalam  ekspansi  kapitalisme,  yang  acapkali  lebih  banyak dibutuhkan adalah tanah, bukan tenaga kerja manusia (Li 2011).Perspektif teoretik Marx dan beberapa pemikir yang dipaparkan di atas akan dipakai sebagai pisau analisis dalam membedah akuisisi tanah dan eksklusi petani dalam pengembangan Kawasan Industri Bolok (KIB), Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi lokus penelitian ini.

## METODE
Penelitian dilakukan di Kawasan Industri Bolok, Kabupaten Kupang, NTT pada Februari hingga Juli 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Dalam paradigma kritis,  obyek  penelitian  ditempatkan  sebagai  subyek  dalam  transformasi  sosial,  “tidak  hanya menggunakan  teori  yang  spekulatif  atau  abstrak,  tetapi  lebih  dikaitkan  dengan  pemihakan  dan emansipasi” (Fakih 2013). Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terpumpun ( focus group discussion ), dan pengamatan terlibat.
Aktor-aktor  yang  diwawancara  merupakan  informan  kunci  yang  mewakili  suku-suku  pemilik tanah  dan  penggarap,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  aparatur  pemerintah,  dan  LSM. Datasekunder berupa dokumen-dokumen pemerintah, media massa dalam jaringan (online), dan arsip WALHI. Analisis data menggunakan perspektif ekonomi politik Marxian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## KIB: Relasi Kuasa Negara-Korporasi
KIB  dibentuk  pada  tahun  1997  di  era  kepemimpinan  Gubernur  NTT  Herman  Musakabe. Pembentukan kawasan ini bertujuan untuk pengembangan bisnis dan pemusatan aktivitas industri, yang diklaim  akan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Dasar  hukum  pembentukan  KIB  adalah  Perda Provinsi  NTT  Nomor  6  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Industri  Bolok,  yang  kemudian dicabut dengan Perda Nomor 13 tahun 2018. Untuk menunjang pengelolaan, Pemerintah Provinsi NTT kemudian  menerbitkan  Perda  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Pendirian  PT.Kawasan  Industri  Bolok (Perseroda)  sebagai  pengelola,  yang  sebelumnya  dikelola  oleh  Badan  pengelola  KIB  (wawancara dengan AZ, Kasubag Kelembagaan Ekonomi Daerah, tanggal 14/8/2019).
Luas  lahan  KIB  adalah  921,7  hektar  (Ha)  yang  mencakup  dua  desa  yaitu  Desa  Bolok  dan Kuanheum. Kedua desa ini termasuk di dalam wilayah Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pemerintah membagi lahan KIB kedalam empat hamparan berdasarkan status lahan (Tabel 1).

## Tabel 1. Hamparan KIB berdasarkan status lahan
Hamparan Luas Status Lahan I Luas  tanah:  213  Ha  yang  telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Pada  hamparan  ini  terdapat  4  wilayah enclave seluas 4,8 Ha milik masyarakat telah dibebaskan, masih terdapat  36  Ha tanah  adat  milik  keluarga Kase II Luas  tanah:  106,5  Ha  yang  telah memiliki GS (Gambar Situasi) Terdapat  8  areal enclave yang  luasnya  belum diukur III Luas  tanah:  100,8  Ha  belum bersertifikat Lahan  ini  tidak  satu  hamparan,  terdiri  atas  7 bidang dan enclave milik masyarakat yang belum diukur IV Luas  tanah:  501,4  Ha,  terdiri  atas 150,9  Ha  yang  belum  bersertifikat, dan  350,4  Ha  yang  belum dibebaskan Hamparan  ini  terdiri  atas  6  bidang  terpisah  dan enclave milik masyarakat

## Sumber: Badan Pengelola KIB (2018)
Pada keempat hamparan di atas telah dibangun industri energi oleh PT PLN, dan industri mutiara oleh PT Timor Otsuki Mutiara (TOM). Selain empat kawasan tersebut, terdapat pula 3 kawasan lain di Desa  Oematnunu,  Nitneo,  dan  Kuanheum  yang  direncanakan  untuk  lokasi  PT  Semen  Indonesia. Kawasan tersebut diakuisisi dari tanah milik pribadi maupun tanah komunal.
Perubahan  struktur  agraria  di  KIB  merupakan  hasil  kolaborasi  negara  dan  korporasi  yang digerakkan  oleh  pasar.  Rezim  neoliberal  telah  mendorong  negara-negara  di  dunia  untuk  melakukan reforma agraria. Empat perspektif reforma agraria menurut Borras Jr., Kay, dan Akram-Lodhi (2008), yaitu  (1)  reforma  yang  dipimpin  oleh  pasar,  (2)  reforma  agraria  yang  digerakkan  oleh  negara,  (3) reforma  agraria  yang  dipelopori  oleh  petani,  dan  (4)  reforma  agraria  yang  diinisiasi  oleh negara/masyarakat.Perubahan  struktur  agraria  yang  terjadi  pada  KIB  Kupang  searah  dengan  kondisi umum di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, sejak gagalnya pembaruan agraria berdasarkan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Pemerintah Orde Baru cenderung mengadopsi reforma agraria yang digerakkan oleh pasar (Rachman 2017b, 2017a). Pasar mendorong negara untuk memecah- mecahkan tanah komunal menjadi tanah milik individu, untuk kemudian negara menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan pribadi atas tanah. Pengalihan tanah milik pribadi kepada milik korporasi jauh lebih mudah daripada tanah milik komunal. Tanah komunal di KIB yang menjadi target investasi korporasi telah dilegalisasi kepemilikannya secara individu dengan penerbitan sertifikat.
Akuisisi  tanah  milik  masyarakat  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  antara  pemerintah  yang berkolaborasi dengan korporasi melalui modus jual-beli dan sewa-kontrak. Investigasi yang dilakukan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) menunjukkan contoh praktik jual- beli tanah KIB di Kupang (Tabel 2).

## Tabel 2. Praktik jual beli tanah pada KIB di Desa Kuanheum
Nomor Nama Kepala Suku Suku Luas Tanah (Ha) Panjar (Rp) 1 Elias Saketu Saketu 22,0 Tidak ada data 2 Kornelius Nomate Nai Fau 62,0 20.000.000 55.000.000 16.000.000 3 Osias Fai Nai Meto 1,5 4.500.000 4 Herman Baineo Baineo 114,0 250.000.000 16.000.000 5 Tobias Neislaka Nai Kofan 4,0 Tidak ada data 6 Daud Neislaka Nai Tanu 2,8 5.725.000 7 Stef Poli Nai Mau 4,5 10.000.000 8 Alex Mau Nai Tanu 75,0 10.000.000 15.000.000 13.000.000 5.000.000 9 Bastian Senu Naimeto 1,5 4.500.000 (diterima oleh Usias Fai)
Sumber: PIAR (2002)
PIAR mencatat bahwa luas tanah yang dibeli dan jumlah uang yang dibayar dalam praktik jual beli  belum  seluruhnya  teridentifikasi  karena  masih  banyak  warga  yang  takut  menginformasikannya secara terbuka. Proses jual-beli tanah tersebut diwarnai oleh relasi yang tidak adil antara pemerintah Kabupaten  Kupang  dan  pemerintah  Provinsi  NTT terhadap  pemilik tanah.  PIAR  melaporkan  bahwa tanah milik masyarakat adat Kuanheum dirampas, dan oleh pemerintah hanya diberikan uang sebesar Rp. 250/m 2 .
Kasus  perampasan  tanah  di  KIB  bukan  saja  sebagai  bentuk  kebijakan  agraria  yang  tidak  pro rakyat,  melainkan  juga  potret  buruknya  moralitas  aparat  negara  yang  represif,  intimidatif  dan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat dilihat pada kasus pencaplokan tanah adat suku Baineo, yang diambil tanpa didahului pendekatan atau negosiasi dengan kepala suku Herman Baineo.  Panitia  A  yang  bertugas  sebagai  tim  pembebasan  tanah  yang  diangkat  oleh  Pemprov  NTT langsung  menyerobot  dan  mengukur  tanah  milik  HB,  dengan  dalih  kepentingan  pajak  bumi  dan bangunan.  Akan  tetapi  sesudah  pengukuran  tanah,    Ketua  Panitia  A,  SVB,  yang  adalah  pegawai Pemprov melakukan intimidasi kepada pemilik tanah untuk menerima uang. Para pemilik tanah lainnya di KIB mengalami hal yang hampir sama, dimana mereka diintimidasi menandatangani kwitansi yang disiapkan untuk menerima ganti-rugi sebesar Rp. 250/m 2 , meski mereka tidak mengetahui secara pasti luas  tanah  yang  diukur  oleh  pemerintah.  Pola  intimidasi  ini  menimbulkan  keresahan  di  KIB,  yang kemudian  melahirkan  sejumlah  penolakan  dan  perlawanan  dari  masyarakat.  Akan  tetapi,  gerakan perlawanan masyarakat dibungkam dengan kehadiran sejumlah aparat keamanan baik Polisi, Brimob maupun TNI AD yang melakukan tindakan represif (wawancara PS, aktivis PIAR, pada 15/9/2019).
Tanah-tanah yang diakuisisi dari masyarakat digunakan oleh sejumlah korporasi untuk berbagai kegiatan investasi di KIB dengan sistem sewa atau kontrak (Tabel 3).

## Tabel 3. Investasi korporasi di KIB sampai tahun 2017
Nomor Nama Perusahaan Jangka Waktu (Tahun) Jumlah Investasi (Rp) Kegiatan 1 PT  PLN  Wilayah NTT 30 6.750.000.000 Pembangunan pembangkit listrik 2 PT  Sarana  Masa Abadi 30 3.600.000.000 Pembangunan stock  file batu bara dan mangan 3 PT Kupang Resources 25 Tidak ada data Pengolahan  dan  pemurnian mangan (masih dalam proses) 4 Gulf Minerals Tidak ada data  Tidak ada data Smelter 5 PT Dwi Sejati Timor Beton 30 513.240.000 Pembangunan Ready mix 6 PT  Binusindo  Energi Indonesia Tidak ada data  Tidak ada data Oil  storage tank  terminal BBM and refinery
Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT, Februari 2018
Investasi sejumlah perusahaan negara dan swasta di atas tanah masyarakat pada Tabel 3 dilakukan dengan perjanjian sewa/kontrak dalam jangka waktu lama (25-30 tahun). Investasi tersebut dimiliki oleh negara dan swasta mengindikasikan kuatnya kepentingan negara dan korporasi dalam akuisisi tanah. Bere  (2017a,  2017b)  menyatakan  bahwa  masuknya  korporasi  dalam  akuisisi  tanah  pada  KIB  tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi NTT. Sebagai contoh PT Binusindo Energi Indonesia, suatu perusahaan penanaman modal dalam negeri menginvestasikan 1,5 triliun rupiah dan telah membangun kerjasama dengan perusahaan asal China, Fortun Sea Group (Fuhai) pada tahun 2017. Jalinan kapital dalam dan luar negeri yang mutualistis ini akan mempercepat akuisisi tanah warga lokal.
Fenomena simbiosis mutualisme negara dan korporasi dalam akuisisi tanah rakyat tidak hanya tampak  pada  KIB,  namun  juga  pada  kawasan  lain  di NTT. Pulau  Timor  yang  kaya  akan  kandungan mangan  diincar  oleh  sejumlah  korporasi,  misalnya  Soe  Mangan  Resources  yang  mencoba mengeksplorasi mangan  di  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan.  Upaya  ini  mendapat  penolakan  warga lokal yang didukung oleh lembaga gereja dan LSM akibat kerusakan ekologi melalui kegiatan korporasi yang mendapatkan izin negara. Penolakan warga ini mampu menghalangi korporasi mengakuisisi tanah rakyat. Hal ini dapat juga terjadi pada KIB di Kupang karena ada penentangan dari gereja dan WALHI. Menurut Borras et al. (2012), negara memainkan posisi pragmatis dan kontradiktoris dalam kasus-kasus akuisisi sumber daya alam. Apabila tidak ada resistensi warga, maka negara berpihak pada korporasi. Sebaliknya, pada saat aksi-aksi perlawanan massa rakyat mencuat, negara cenderung berpihak kepada massa rakyat pada saat yang lain.
Berbagai upaya dilakukan negara untuk mendorong investasi yang luas bagi korporasi pada KIB dengan memberikan sejumlah kemudahan. Studi lingkungan telah dilakukan pada KIB oleh Pemerintah Provinsi NTT agar investor tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk melakukan studi lingkungan (wawancara  dengan  PK,  mantan  Kepala  Biro  Ekonomi  Propinsi  NTT,  12/5/2019).  Melalui  studi lingkungan tersebut, negara memberi kesan telah melaksanakan prinsip good governance sebagaimana diungkapkan  Zoomers  (2010).  Selain  itu,  negara  dan  korporasi  berupaya  meyakinkan  para  pemilik tanah/kepala suku untuk membebaskan sebagian tanah warga yang belum dibebaskan. Dua strategi yang dilakukan  korporasi  dan  didukung  oleh  pemerintah  adalah  politik  iming-iming  dan  wisata  atau  studi banding sebagaimana dipaparkan dalam tulisan selanjutnya di bawah.

## Politik ‘Iming-Iming’
Modus operandi yang acapkali dilakukan korporasi untuk meyakinkan para pemilik tanah pada KIB ketika tanah tersebut sulit dilepaskan yaitu ‘politik iming-iming’. Pemberian janji, hiburan, dan
pemberitahuan yang meyakinkan kepada masyarakat bukan demi kesejahteraan masyarakat, melainkan demi kepentingan korporasi. Kasus PT Semen Indonesia (SI) di Kuanheum menunjukkan hal tersebut.
Dalam  pembangunan  KIB,  PT  SI  menggunakan  sejumlah  politik  ‘iming-iming’  untuk mempersuasi para pemilik tanah, elit lokal dan anggota masyarakat Kuanheum. Pertama , pemuda dari Desa Kuanheum dilatih untuk menjadi satpam ( security ). Kepala Desa Kuanheum (SRP) mengisahkan bahwa pelatihan tersebut berlangsung sekitar satu bulan dan dengan modal sertifikat yang diperoleh, para  pemuda  dijanjikan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  KIB.  Namun,  janji  tersebut  sampai  saat penelitian ini dilakukan tidak terlaksana karena PT SI tidak dibangun di wilayah Kuanheum. Kedua , sebagian  anak  muda  dari  Desa  Kuanheum  dijanjikan oleh  PT  SI  beasiswa  pendidikan  tinggi  dengan syarat setelah menamatkan pendidikan bekerja pada PT SI. Janji ini disambut baik oleh warga di tengah kesulitan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi bagi masa depan para pemuda. Ketiga , janji PT  SI  untuk  mengirimkan  sejumlah  pemuda  ke  Pulau  Jawa  mengikuti  kursus  menyetir  kendaraan operasional  proyek. Pemilik tanah  dan  elit  lokal  menyambut baik  tawaran  PT SI  di  tengah  kesulitan mendapatkan pekerjaan di NTT bagi keluarga mereka. Keempat , korporasi memiliki dana tanggung- jawab sosial atau CSR ( corporate social responsibility ) terhadap penduduk dan wilayah sekitar lokasi perusahaan. PT SI pernah berjanji kepada pemilik tanah dan anggota masyarakat Kuanheum bahwa dana CSR  akan  diberikan  untuk  membiayai  usaha  pertanian,  peternakan,  dan  pembangunan  infrastruktur, yang dapat meningkatkan ekonomi warga.
Empat bentuk ‘iming-iming’ tersebut tidak memberi keuntungan ekonomi politik bagi masyarakat KIB dan Kuanheum. Sertifikat satpam, ajakan untuk mengikuti kursus menyetir kendaraan operasional dan bersekolah di Pulau Jawa, serta dana CSR tidak kunjung terwujud, meskipun tanah-tanah warga telah dibeli dan disertifikat oleh Pemerintah Provinsi menjadi hak milik perusahaan. PT SI tidak berhenti mempersuasi para pemilik tanah dan elit desa hingga yang diimpikan perusahaan tercapai. Oleh karena itu,  ada  hal  tambahan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  dalam  bentuk  kegiatan  studi  banding  atau berwisata.

## ‘Studi Banding’ sebagai Taktik Akuisisi Tanah
PT SI, salah satu perusahaan yang hendak berinvestasi di KIB, mengalami kesulitan mengakses lahan tambahan di luar kawasan yang disediakan pemerintah. Perusahaan ini menargetkan hamparan tanah  di  Desa  Kuanheum  yang  dianggap  sebagai  areal  potensial  untuk  mendukung  ekspansi  kapital perusahaan.  Para  tuan  tanah  di desa  ini  didekati secara  intens  oleh  perusahaan  maupun  negara  yang saling  berkolaborasi  melakukan  negosiasi  dengan  anggota  masyarakat.Akuisisi  tanah  tidak  lagi dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti yang diproposisikan Marx (2004), namun melalui cara- cara halus dan penuh empati, yang dalam istilah Gramsci disebut ‘hegemoni’ (Femia 1981). Masyarakat yang dihegemoni berada pada posisi dilematik, baik sadar ataupun tidak sadar. Jika mereka sadar sedang dikuasai, mereka tidak berdaya untuk keluar dari hegemoni, apalagi jika masyarakat tidak sadar bahwa sedang  dihegemoni  itu,  dibutuhkan  pihak  lain  untuk  memberikan  penyadaran  kritis  atau  membuka selubung ketidaksadaran.
Taktik halus dan tampak penuh empati dilakukan PT SI dengan cara berwisata ke Pulau Jawa untuk studi banding. Hal ini diharapkan berhasil menaklukkan pemilik tanah khususnya suku Baineo dan Nai Tanu, yang menguasai hamparan tanah luas di Desa Kuanheum. Sekelompok orang yaitu para tuan tanah dari kedua suku, tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Desa Kuanheum, dan Pemerintah Kecamatan Kupang Barat dibawa untuk menyaksikan dari dekat kegiatan produksi semen yang ‘ramah lingkungan’ di Jawa Timur, dengan biaya yang sepenuhnya oleh PT SI. Selama kegiatan studi banding, korporasi  menyembunyikan  dampak  buruk  dari  ekspansi  kapital  yang  merusak  lingkungan  dan mengeksklusi warga.
Lokasi studi banding pertama adalah Tuban untuk melihat operasional perusahaan semen yang tidak  merusak  lingkungan.  Kesan  yang  berusaha  ditanamkan  pihak  korporasi  kepada  peserta  studi banding adalah bahwa perusahaan yang ramah lingkungan tidak perlu ditolak, bahkan didukung oleh masyarakat. Kesan ini merupakan logika sempit kapitalis yang sengaja dibangun oleh korporasi. Lokasi destinasi keberangkatan kedua adalah Surabaya. Pada saat itu, dibentuk ‘Tim Enam’ yang terdiri atas tokoh-tokoh  berpengaruh  dari  unsur  pemerintah  kecamatan  dan  desa,  serta  tuan  tanah.  Tim  Enam
bekerja untuk melancarkan pembebasan tanah di Kuanheum dan beberapa desa sekitarnya, meyakinkan masyarakat dan berusaha menolak pengaruh pihak GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) dan WALHI yang resisten terhadap rencana korporasi (wawancara MGP, salah satu anggota Suku Nai Tanu, pada tanggal  27/7/2019).  Anggota  Kelompok  Enam  merupakan  orang-orang  yang  berpengaruh  yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk meredam penolakan masyarakat terhadap korporasi.
Kerusakan  lingkungan  kars  akan  terjadi  pada  KIB  akibat  aktivitas  tambang.  Berdasarkan Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  1456.K/20/MEM/2000  tentang  Tata Kelola  Kawasan  Kars,  terdapat  tiga  jenis kelas  kars. Kawasan  kars  kelas  I  merupakan  wilayah  yang tidak  boleh  diubah  morfologinya.  Aktivitas  penambangan  diperbolehkan  pada  kawasan  kars  kelas  II dengan  kontrol  yang  ketat.  Sementara  itu,  pada  kawasan  kars  kelas  III  diizinkan  untuk  melakukan aktivitas penambangan. KIB termasuk kawasan kars kelas I (Darmawan dan Lastiadi 2010).
Pembangunan  kawasan  industri  khususnya  semen  dapat  menghancurkan  kars.  Absennya informasi yang terbuka bagi masyarakat, khususnya informasi yang harus disampaikan oleh korporasi ini  kepada  masyarakat,  menunjukkan  suatu modus  kerja  rezim  neoliberal.  Wisata  dan  studi  banding cenderung  menampilkan  produktivitas  korporasi  yang  ramah  lingkungan  daripada  menunjukkan kerusakan yang akan ditanggungkan kepada generasi di Kupang pada masa mendatang. Oleh karena itu, pembangunan industri semen pada KIB tidak boleh dilakukan.
Keterlibatan elit lokal dalam studi banding seperti ini turut memuluskan proses penjualan tanah dari Suku Baineo dan Nai Tanu kepada korporasi. Elit lokal di dalam masyarakat dimanfaatkan dengan cara iming-iming oleh korporasi. Politik iming-iming ini juga dapat dilakukan oleh negara seperti pada kasus Amerika Serikat yang berusaha menarik pekerja profesional pada perkebunan tebu di Kuba (Yaffe 2015).

## Eksklusi Petani dan Ketimpangan Penguasaan Tanah
Terdapat 13 suku yang mendiami wilayah Kuanheum. Dua suku besar yang berpengaruh adalah Baineo  dan  Nai  Tanu.  Besarnya  pengaruh  tersebut  bukan  dalam  pengertian  jumlah  anggota  suku, melainkan  luasnya  lahan  yang  dikuasai.Mayoritas  masyarakat  Kuanheum  bekerja  sebagai  petani  dan peternak. Masyarakat menanam jagung, padi, kacang, umbi-umbian dan labu serta memelihara sapi dan kambing  di  sepanjang  padang  karang.  Jumlah  tanaman  hasil  panen  dikonsumsi  selama  setahun, termasuk pada musim paceklik.
Para petani dari suku-suku kecil memberikan semacam ‘upeti’ berupa sebagian hasil pertanian setelah panen kepada pemilik tanah. SP, seorang petani penggarap di Kuanheum menyatakan bahwa tuan tanah mendapat kacang tanah dan 20 ikat jagung per tahun darinya (wawancara tanggal 20/5/2019). Penggarap lain pun memberikan ‘upeti’ dalam bentuk uang tunai kepada pemilik tanah (wawancara AN, tokoh  masyarakat  pada  22/9/2019).  Jumlah  pemberian  petani  penggarap  kepada  pemilik  lahan  ikut menentukan keberlanjutan izin menggarap kepada petani kecil. Dengan kata lain, nasib petani penggarap ditentukan oleh jumlah pemberian sebagian hasil panen kepada pemilik tanah pertanian.
Sebagian  masyarakat  Kuanheum  juga  bekerja  sebagai  penambang  batu  karang  untuk  bahan bangunan. Batu karang dijual dengan harga Rp. 200.000 per bucket (kira-kira 7 m 3 ). Ironisnya adalah batu-batu karang yang ditambang terdapat di tanah dua suku besar, sehingga tiap kelompok pemukul batu harus menyerahkan sebagian pendapatan mereka kepada pemilik tanah.
Disparitas  akses  atas  tanah  menyebabkan  kapital  baik  tanah maupun uang  terkonsentrasi  pada pemilik  tanah.  Tanah  menjadi  komoditas  yang  diperebutkan  antar  anggota  suku  yang  menyebabkan penjualan tanah dapat terjadi tumpang-tindih. Tanah bisa dijual secara diam-diam oleh sebagian anggota suku, sehingga satu bidang tanah dapat dijual lebih dari satu kali kepada pembeli yang berbeda. Sebagai contoh,  marga  Kolo  dari  suku  Solini  menjual  tanah  kepada  pemerintah  Provinsi  tanpa  kesepakatan dengan semua anggota suku. Dengan bantuan salah satu LSM, anggota suku Solini lainnya menggugat pemerintah  dan  berhasil  mengklaim  kembali  kepemilikan  tanah  ( reclaiming )  setelah  memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (wawancara dengan YT, Kepala Desa Bolok, pada 14/8/2019). Selain itu, terjadi  pula  konflik internal  keluarga  di  Desa  Kuanheum,  yang  menunjukkan  dominasi  laki-laki  atas perempuan. Penjualan tanah dilakukan secara sepihak oleh laki-laki, yang membuat perempuan merasa
kecewa dan tidak adil, sehingga ia melaporkan kasus tersebut kepada pemerintah desa ( Focus Group Discussion pada 22/5/2019).
Problem akut yang terjadi selama proses perampasan tanah adalah model pengukuran tanah oleh petugas pemerintah yang tidak melibatkan semua pihak secara bersamaan. Sesaat setelah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah, dan mencapai kesepakatan tentang harga dan luas tanah yang dibeli, pemerintah segera mengukur tanah dengan pemilik tanah tersebut. Pemerintah tidak melibatkan pihak lain, khususnya pemilik tanah yang saling berdampingan. Pola seperti ini menyebabkan penjualan tanah terjadi  secara  tumpang-tindih.  Orang  dapat  mengklaim  tanahnya  pada  saat  pengukuran  tanah  secara sepihak.
Meski  demikian,  kapitalisme  acapkali  memiliki  cara-cara  unik  untuk  merangsek  masuk  ke jantung agraria. PT SI melakukan pendekatan yang mampu mengikat anggota suku untuk menyerahkan tanah. Sejak tahun 2016, praktik jual-beli tanah oleh PT SI berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT. Anggota suku menandatangani surat kesepakatan penjualan tanah. Surat tersebut kemudian diteruskan kepada ketua suku, atau tetua yang diberikan mandat oleh semua anggota suku, untuk selanjutnya diserahkan kepada korporasi. Di titik inilah, persetujuan penuh dibuat oleh suku dan  para  pemilik  tanah  secara  legal  (wawancara  dengan  HB,  pemilik  lahan,  pada  23/9/2019).  Oleh karena itu, peluang keluarga pemilik tanah menggugat sesama anggota suku seperti pernah terjadi pada suku Solini di desa Bolok mengalami pengkerdilan.
Upaya  untuk  mencegah  akuisisi  tanah  warga  oleh  korporasi  telah  dilakukan.  Seluruh  suku menyepakati  harga  tanah  seharga  Rp.  500.000  per  meter  persegi  untuk  mencegah  pengalihan kepemilikan tanah dari suku ke tangan korporasi dengan meningkatkan harga penjualan tanah menjadi sangat mahal untuk menghambat jual-beli tanah. Namun dalam kenyataannya, anggota dua suku besar (Baineo dan Nai Tanu) masih menjual tanah kepada PT SI dengan harga Rp. 15.000 per meter persegi (wawancara dengan AL, tokoh adat Kuanheum, pada 21/4/2019). Beralihnya kepemilikan tanah milik masyarakat menjadi milik korporasi menyebabkan petani penggarap kehilangan akses atas tanah yang dikelola  bertahun-tahun  lamanya,  dan  dengan  demikian,  petani  penggarap  pun  kehilangan  mata pencahariannya.
Selain eksklusi terhadap petani penggarap, juga terjadi pembatasan legalitas kepemilikan hak atas tanah  oleh  negara  bagi  warga  pada  KIB  di  atas  75  bidang  tanah  dengan  alasan  bahwa  penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengelola KIB. Padahal, warga telah tinggal di tempat ini jauh sebelum tahun 1997, saat pemerintah Provinsi menetapkan kawasan ini sebagai kawasan industri. Sementara itu, di luar KIB, BPN dapat langsung mengeluarkan sertifikat tanah. Fenomena ini menunjukkan bahwa negara mengeksklusi warga dari akses yang legal atas tanah (wawancara YT, Kepala Desa Bolok pada 14/8/2019).

## Konstruksi ‘Lahan Tidur’ dan Keterpecahan Gereja
Terlepasnya tanah petani yang luas kepada perusahaan dan pemerintah Provinsi selain oleh iming- iming  dan  studi  banding  ke  Pulau  Jawa,  disebabkan  juga  oleh  wacana  lahan  tidur  (kawasan  tidak digarap)  dan  tandus  yang  menghinggapi  imajinasi  para  tuan  tanah  dan  disokong  oleh  keterpecahan gereja  denominasi.Kapitalisme  selalu  membutuhkan  lahan  untuk  memvalorisasi  nilai  lebih  dalam sirkulasi kapital (Marx 2004). Cara yang ditempuh adalah mengkonstruksi wacana wilayah KIB sebagai lahan tidur dan kritis, serta kawasan yang tidak cocok untuk usaha pertanian.
Aktor yang berhasil dihegemoni melalui konstruksi lahan tidur adalah para pemilik tanah yang luas. JN, warga KIB (wawancara 22/5/2019) dan HB, pemilik tanah (wawancara 23/9/2019) sama-sama menganggap bahwa telah bertahun-tahun mereka mengolah tanah pertanian,tetapi tanah tersebut tidak memberikan pendapatan yang besar. Oleh karena itu, bagi mereka, tanah tersebut perlu diberikan kepada korporasi  untuk  dikelola  dalam  kawasan  industri.  Penyerahan  tanah  tersebut  searah  dengan  janji korporasi untuk menerima anak-anak pemilik tanahdan warga lokal bekerja pada PT SI. Atas dasar itu, sebagian pemilik tanah ingin menjual lagi tanah-tanah kepada perusahaan dengan prasyarat bahwa harga jualtanahnya lebih mahal. Inilah bukti ilusi kapitalisme berhasil mengibuli para pemilik tanah, sehingga mereka  memberikan  tanah  kepada  korporasi  untuk  pengembangan  industri  daripada  menghibahkan tanah kepada para penggarap.
Reaksi  berbeda  tentang  lahan  tidur  datang  dari  sekelompok  masyarakat  adat  Kuanheum  pada Rabu  (18/9/2019).  Lahan  tidur  di  KIB  dapat  dikelola  oleh  masyarakat  untuk  menanam  kelor  dan tanaman pertanian lainnya. Masyarakat adat meminta petunjuk Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, untuk membantu mereka mengelola kembali tanah yang sejak 1995 dikuasai oleh pihak tertentu(Lewanmeru 2019). Dengan potret tersebut tersingkap model konflik antara anggota masyarakat: antara masyarakat adat, petani kecil dan penggarap versus pemilik tanah luas.
Pada sisi lain, akuisisi tanah didukung pula oleh friksi diantara tokoh gereja. Keluarga elit gereja yang sekaligus menjadi pemilik tanah luas di KIB memberikan tanah untuk pembangunan kantor KIB sesudah  kantor  lama  KIB  dibongkar  karena  pemerintah  Provinsi  berhasil  digugat  oleh  anggota  suku Solini. Di sisi lain, terdapat pula GMIT yang secara intens menolak pembangunan KIB karena merampas tanah para petani.
Keberpihakan tokoh gereja denominasi terhadap pemerintah dan korporasi pada satu pihak dan keberpihakan  GMIT  bagi  para  petani  di  lain  pihak  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  pemberangusan terhadap gereja yang hadir untuk membela para petani. Keterpecahan tubuh gereja dalam kondisi seperti ini justru digunakan secara baik oleh korporasi untuk memperlancar proses akuisisi tanah.

## Advokasi Resistensi Warga: Peran Gereja dan WALHI
Ketimpangan  penguasaan  tanah  adalah  produk  sejarah  gagalnya  reforma  agraria  (Rachman 2017a, 2017b). Hal ini juga terjadi di KIB. Oleh karena itu, berbagai pihak telah melakukan advokasi kepada masyarakat Kuanheum agar tidak kehilangan tanah. Dua organisasi sosial terlibat secara intens dalam advokasi tersebut yaitu Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT.
GMIT  menolak  ekspansi  PT  SI  mengokupasi  tanah  warga  dengan  alasan  untuk  mencegah kerusakan ekologi (wawancara dengan ES, aktivis GMIT, pada 5/8/2019). GMIT melakukan beberapa model advokasi perlawanan sebagai berikut. Pertama , menerbitkan surat gembala sinode sebagai bentuk sikap profetis gereja terhadap permasalahan sosial-ekonomi yang menimpa jemaat gereja. Sinode GMIT mengeluarkan surat gembala yang dibacakan di sejumlah gereja di klasis Kupang Barat, wilayah dimana terdapat kawasan pengembangan industri. Sasaran surat gembala tersebut adalah mengajak jemaat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam merawat bumi dan mencegah bumi dari kerusakan. Gereja menyadari  bahwa  negara  dan  korporasi  menggunakan  politik  memecah-belah  dan  menguasai  warga ( devide  et  impera )  sehingga  perlu  penyadaran  umat  tentang  potensi  perpecahan  tersebut. Kedua , penguatan basis perlawanan di tingkat desa melalui penggunaan mimbar gereja. Pada bagian ini, otoritas gereja menyampaikan sikap kritis atas kehadiran korporasi dan serentak mengajak jemaat untuk tidak menjual tanah kepada perusahaan. Ketiga , GMIT membangun jejaring dengan lembaga lain khususnya WALHI selama mengadvokasi resistensi warga. Kerja politik advokasi harus dilakukan secara bersama- sama  dengan  kelompok  lain  yang  memiliki  semangat  yang  sama  berupa  keberpihakan  terhadap masyarakat.  Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  komunikasi  dalam  bentuk  lobi  dan  mediasi  terhadap pemerintah Provinsi dalam pembentukan kebijakan.
WALHI  mengadvokasi  masyarakat  Kuanheum  dengan  prinsip  menyelamatkan  ekosistem lingkungan  dengan  berpihak  pada  kemanusiaan.  Lembaga  ini  dalam  pergerakannya  bersikap  tidak kompromi terhadap pihak manapun yang merusak lingkungan. Jika terdapat kerusakan lingkungan yang dilakukan  baik  oleh  negara  maupun  korporasi,  maka  lembaga  ini  melakukan  sejumlah  kerja  politik berupa aksi jalanan, lobi-lobi politik, kampanye publik dan penyadaran kritis terhadap warga. Semua bentuk  gerakan  ini  disebut  dengan  istilah  gerakan  ‘environmentalisme’  (Munggoro  dan  Armansyah 2008).
Advokasi WALHI terhadap warga Kuanheum dilakukan dengan tiga cara. Pertama , WALHI dan Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM) melibatkan salah seorang anggota suku Nai Tano, MGP, dalam diskusi untuk memaparkan konteks sosial kepemilikan tanah suku-suku di Desa Kuanheum dan cara  kerja  PT  SI  dalam proses  akuisisi  tanah  milik  masyarakat.  Selain  itu,  MGP  juga dikirim  untuk menyaksikan  penolakan  warga  atas  kehadiran  PT  SI  di  Rembang,  Jawa  Tengah  pada  tanggal  15-20 Januari  2017.  Upaya  ini  menunjukkan  bahwa  WALHI  sedang  memainkan  penyadaran  kritis  kepada aktor  penting  yang  diharapkan  dapat  menyebarkan  informasi  ini  kepada  orang-orang  di  Bolok  dan
Kuanheum terutama suku Nai Tanu sebagai salah satu suku besar pemilik tanah di Kuaheum. Kedua , WALHI melakukan konsolidasi basis di tingkat masyarakat pada KIB. Masyarakat diberikan pendidikan kritis tentang dampak lingkungan selama tahun 2016 hingga 2017 di KIB. Ketiga , penolakan WALHI menyetujui  dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan  (AMDAL).  Salah  satu  lembaga  yang  dilibatkan dalam  studi  AMDAL  sebelum  pemerintah  memberikan  izin  konsesi  terhadap  perusahaan  adalah WALHI. Dalam proyek pembangunan KIB, WALHI memilih untuk tidak menandatangani dokumen AMDAL. Lembaga ini walk out dari proses persidangan karena terdapat sejumlah alasan yang dapat membahayakan kawasan pertanian dan merusak ekologi kars yang harus dikonservasi.
Paradigma advokasi resistensi yang gencar dilakukan GMIT dan WALHI belum cukup berhasil menekan laju akuisisi tanah milik warga kepada korporasi. Ada tiga hal mendasar yang menghambat perjuangan tersebut. Pertama , para pemilik tanah, elit lokal, dan pemerintah kabupaten dikooptasi oleh pemerintah provinsi dan korporasi. Kooptasi dilakukan melalui rupa-rupa strategi dengan basis kekuatan modal  finansial. Kedua ,  anggota  suku-suku  pemilik  tanah  luas  di  Kuanheum  menandatanganisurat kontrak penjualan tanah. Isi surat tersebut adalah persetujuan dan penyerahan tanah kepada investor. Oleh  karena  itu,  anggota  suku  tersebut  tidak  dapat  menggugat  investor  dan  pemerintah  pada  masa mendatang. Soliditas anggota suku seperti ini menghambat advokasi perlawanan kepada warga. Ketiga , pemerintah  provinsi  memiliki  kekuasaan  administrasi yang  melegalkan  kepemilikan  perusahaan  atas tanah-tanah komunal. Setelah pelepasan tanah, pemerintah menerbitkan sertifikat sebagai bukti legal kepemilikan tanah yang kemudian diserahkan kepada korporasi.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Provinsi  NTT  telah membuka  investasi  bagi  korporasi  untuk menanamkan  kapital pada  Kawasan  Industri  Bolok  di  Kupang.  Pemerintah  berdalih  bahwa  investasi  kapital  dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menekan tingkat kemiskinan masyarakat NTT. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan secara adekuat bahwa kehendak untuk memperbaiki ( the will to improve ) tingkat kemiskinan oleh pemerintah jatuh pada permasalahan akut, karena sejarah KIB adalah  sejarah  perampasan  tanah  pribadi  dan  tanah  komunal.  Tanah-tanah  warga  diakuisisi  oleh pemerintah  dan  korporasi  yang  berkolaborasi  dengan  pemerintah  daerah.  Akuisisi  tersebut  telah merugikan  masyarakat  bukan  saja  para  pemilik  tanah  melainkan  juga  para  penggarap  yang  telah mengelola tanah selama bertahun-tahun.
Tulisan  ini  pun  memaparkan  bahwa  praktik  perampasan  tanah  mengalami  pergeseran  dari paradigma akumulasi primitif Marx (2004) yang menggunakan kekerasan, dan ditegaskan lebih lanjut oleh Harvey (2003, 2005) melalui disposisi negara neoliberal, kepada paradigma baru yang relatif halus, meminjam konsep Gramsci disebut hegemoni. Modus operandi perampasan tanah yang halus dilakukan oleh pemerintah dalam kolaborasi dengan korporasi melalui tiga hal penting. Pertama , politik iming- iming. Kedua , wisata atau studi banding di Pulau Jawa. Ketiga , konstruksi wacana ‘lahan kering’. Ketiga hal ini merupakantaktik halus yang mengkooptasi para pemilik tanah, elit lokal, dan pemerintah lokal.
Hasil penelitian menampilkan konsentrasi tanah pada dua suku besar dan akses atas tanah yang timpang oleh ke-11 suku kecil di Kuaneheum. Hal ini menyebabkan para petani penggarap mengalami kesulitan dalam mengolah tanah. Para penggarap pada akhirnya terusir dari tanah sebagai basis produksi, baik untuk mengelola pertanian, peternakan, maupun untuk menambang batu karang.
Advokasi dua institusi sosial: GMIT dan WALHI, meskipun membuka kesadaran kritis warga tentang dampak buruk pengembangan industri baik bagi lingkungan hidup maupun bagi masyarakat, belum mampu menghentikan dominasi negara dan korporasi yang menerbitkan sertifikat tanah sebagai basis legal-formal kepemilikan. Tantangan yang dihadapi dalam advokasi semacam ini adalah otoritas negara dalam menerbitkan sertifikat tanah secara tumpang tindih, dan tendensi korporasi dan negara dalam menghancurkan basis komunalitas warga. Gerakan sosial tersebut mengalami kesulitan tatkala aktor penting di dalam masyarakat telah dikooptasi dengan kekuatan modal korporasi yang berujung pada penundukan terhadap massa rakyat. Aktor advokasi pun mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan anggota suku pemilik tanah yang luas yang bersikap kompak, dan rumitnya keterpecahan gereja. Inilah tantangan berat bagi institusi yang mengadvokasi gerakan sosial.
Merujuk pada hal-hal yang dipaparkan di atas, ada tiga catatan penting yang harus diperhatikan. Pertama , Pemerintah Provinsi NTT perlu memikirkan kembali pembangunan Kawasan Industri Bolok di  Kupang.  Hal  ini  disebabkan  sejarah  pembangunan  KIB  adalah  sejarah  perampasan  tanah  yang merugikan,  bukan  saja  generasi  para  pemilik  tanah  melainkan  juga  para  penggarap.  Li  (2009)  telah menunjukkan bahwa ‘tercabut dari tanah’akan menimbulkan kemiskinan yang akut, dan hal ini sedang dialami, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terus menimpa masyarakat di KIB. Pembangunan KIB  dapat  juga  merusakkan  lapisan  kars  yang  terbentang  di  KIB. Kedua ,  proses  penyadaran  kritis kepada  masyarakat  NTT  pada  umumnya  dan  masyarakat  di  KIB  pada  khususnya  tetap  dilakukan, meskipun para pemilik tanah luas, elit lokal dan aparat pemerintah desa telah dikooptasi oleh Pemerintah Provinsi  dan  korporasi. Ketiga ,  kerja  politik  institusi  sosial:  gereja  dan  WALHI,  serta  organ  sosial- politik  lainnya  terus  dilakukan  bukan  saja  pada  saat  telah  terjadi  akuisisi  tanahnamun  juga  ketika fenomena perampasan tanah mulai bermunculan.
Pencaplokan  tanah  oleh  negara  dan  korporasi  atas  nama  pembangunan  dan  pengembangan industri tidak cukup terbukti menyejahterakan massa rakyat di NTT di tataran empiris. Oleh karena itu, praktik  iming-iming,  studi  banding,  dan  apapun modus  operandi yang  ditawarkan  pemerintah  dan korporasi perlu diwaspadai oleh massa rakyat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi Republik Indonesia yang telah membiayai penelitian ini pada tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  Benedict  R.  dan  Ruth  T.  McVey.  2017. Kudeta  1  Oktober  1965:  Sebuah  Analisis  Awal . Yogyakarta: Gading.
Bere,  Sigiranus  Marutho.  2017a.  “Perusahaan  China Siapkan  Dana Besar  Untuk  Investasi  Energi  Di
NTT.” Kompas.Com . Retrieved September 9, 2019
(https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/12/103524926/perusahaan-china-siapkan-dana- besar-untuk-investasi-energi-di-ntt).
Bere,  Sigiranus  Marutho.  2017b.  “Perusahaan  Energi  Swasta  Investasi  Rp.  1,5  Triliun  Di  Kupang.”
Kompas.Com . Retrieved September 9, 2019 (https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/28/200000926/perusahaan-energi-swasta-investasi- rp-1-5-triliun-di-kupang).
Bernstein,  Henry,  Byress,  Terence  J,  Borras  Saturnino,  Kay  Christobal.  2008. Kebangkitan  Studi Reforma Agraria Di Abad 21 . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Borras Jr., Saturnino M., Ruth Hall, Ian Scoones, Ben White, dan Wendy Wolford. 2011. “Towards a Better Understanding of Global Land Grabbing: An Editorial Introduction.” Journal of Peasant Studies 38(2):209–16.
Borras Jr., Saturnino M., Cristóbal Kay, dan A. Haroon Akram-Lodhi. 2008. “Reforma Agraria Dan Pembangunan Pedesaan: Tinjauan Historis Dan Isu-Isu Mutakhir.” in Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21 , edited by H. Bernstein, T. J. Byress, S. M. Borras Jr., and C. Kay. Yogyakarta: STPN Press.
Borras, Saturnino M., Cristóbal Kay, Sergio Go ḿ ez, dan John Wilkinson. 2012. “Land Grabbing and Global  Capitalist  Accumulation:  Key  Features  in  Latin  America.” Canadian  Journal  of Development Studies 33(4):402–16.
BPS. 2018. “Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.”
Christian,  Yoppie,  Arif  Satria,  dan  Satyawan  Sunito. 2018.  “Ekonomi Politik  Konflik  Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta).” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 6(1):71–78.
Cribb, R. 2016. The Indonesian Killings: Pembantaian PKI Di Jawa Dan Bali 1965-1966 . edited by Robert Cribb. Yogyakarta: Matabangsa.
Dale,  Cipry  Jehan  Paju.  2013. Kuasa,  Pembangunan  Dan  Pemiskinan  Sistemik:  Analisis  Kontra- Hegemoni  Dengan  Fokus  Studi  Kasus  Di  Manggarai  Raya,  NTT,  Indonesia .  Labuan  Bajo: Sunspirit Books.
Darmawan,  Alwin  dan  Heru  A.  Lastiadi.  2010.  “Geologi  Lingkungan  Dan  Fenomena  Kars  Sebagai Arahan Pengembangan Wilayah Perkotaan Kupang, Nusa Tenggara Timur.” Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi 1(1):11–26.
Dasion,  Agustinus  Gregorius  Raja.  2019.  “Merebut  Paus  Di  Laut  Sawu:  Konflik  Kepentingan Konservasi  Paus  Antara  Negara  Dan  Masyarakat  Lamalera,  Nusa  Tenggara  Timur.” Jurnal Pemikiran Sosiologi 6(1):41–57.
Dhosa,  Didimus  Dedi.  2017.  “Akumulasi  Kapital,  Penghancuran  Gerakan  Kiri,  Dan  Kemiskinan  Di Nusa Tenggara Timur.” Jurnal Pemikiran Sosiologi 4(2):19–35.
Erb, Maribeth. 2016. “Mining and the Conflict over Values in Nusa Tenggara Timur Province, Eastern Indonesia.” Extractive Industries and Society 3(2):370–82.
Fakih, Mansour. 2013. Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi . Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
Femia,  Joseph  V.  1981. Gramsci’s  Political  Thought:  Hegemony,  Conseciousness,  and  the Revolutionary Process . Oxford: Clarendon Press.
GRAIN. 2008. “SEIZED: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security.” Retrieved September 18, 2019 (https://www.grain.org/article/entries/93-seized-the-2008-landgrab-for-food-and- financial-security).
Harvey, David. 2003. The New Imperialism . New York: Oxford University Press.
Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism . New York: Oxford University Press.
Haryanto, Venansius. 2019. “Development, Depoliticisation, and Manggaraian Peasants’ Resistance in Western Flores.” PCD Journal 7(1):115–38.
Lewanmeru, Oby. 2019. “Masyarakat Adat Kuanheum Mengadu Masalah Lahan Ke Gubernur NTT.” Retrieved  September  18,  2019  (https://kupang.tribunnews.com/2019/09/18/masyarakat-adat- kuanheum-mengadu-masalah-lahan-ke-gubernur-ntt).
Li,  Tania  Muray.  2011.  “Centering  Labor  in  the  Land  Grab  Debate.” Journal  of  Peasant  Studies 38(2):281–98.
Li,  Tania Murray.  2009.  “Exit  from  Agriculture:  A Step  Forward  or  a  Step  Backward  for  the  Rural Poor?” Journal of Peasant Studies 36(3):629–36.
Marx, Karl. 2004. Kapital I: Sebuah Kritik Ekonomi Politik . Jakarta: Hasta Mitra.
Munggoro,  Dani  W.  dan  Andy  Armansyah.  2008. Menjadi  Environmentalis  Itu  Gampang!  Sebuah Panduan Bagi Pemula . Jakarta: WALHI.
Peet, Richard. 2009. Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO . London - New York: Zed Books.
Pujiriyani,  Dwi  Wulan,  Endriatmo  Soetarto,  Dwi  Andreas  Santosa,  dan  Ivanovich  Agusta.  2018. “Deagrarianization and Livelihood Dislocation of Peasant Community in Rural Java.” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 6(2):137–45.
Rachman, Noer Fauzi. 2017a. Land Reform Dan Gerakan Agraria Indonesia . Yogyakarta: Insist Press.
Rachman, Noer Fauzi. 2017b. Petani Dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia . Yogyakarta: Insist Press.
Regus,  Maximus.  2011.  “Tambang  Dan  Perlawanan  Rakyat:  Studi  Kasus  Tambang  Di  Manggarai, NTT.” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 16(1):1–26.
Suwarsono dan Alvin Y. So. 1994. Perubahan Sosial Dan Pembangunan . Jakarta: LP3ES.
Tolo,  Emilianus  Yakob  Sese.  2016.  “Akumulasi  Melalui  Perampasan  Dan  Kemiskinan  Di  Flores.”
MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 21(2):173–204.
World Bank. 2007. World Development Report 2008: Agriculture for Development . Washingon, DC: World Bank.
Wuryandari, Ganewati. 2014. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur Dari Perspektif Sosial: Permasalahan Dan Kebijakan . edited by G. Wuryandari. Jakarta: LIPI Press.
Yaffe, Helen. 2015. Ekonomi Revolusi Che Guevara . Serpong: Marjin Kiri.
Yusuf,  Muhammad.  2013.  “Transisi  Agraria  Dan  Ketenagakerjaan  Pedesaan:  Studi  Kasus  Akuisisi (Perampasan Tanah Untuk Pangan-Energi Dan Peluang Bekerja Pemuda Di Pedesaan Indonesia.” Studi Pemuda 2(1):45–62.
Zoomers, Annelies. 2010. “Globalisation and the Foreignisation of Space: Seven Processes Driving the Current Global Land Grab.” Journal of Peasant Studies 37(2):429–47.