## DAMPAK YURIDIS SUMPAH LI`AN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## Setiawan
Institut Agama Islam Negeri Kediri massetiawan@iainkediri.ac.id
Abstrac
The process of building a household life, of course, there are many trials that arise, not a few of these trials result in a marriage relationship that has been built for years to end in court. Referring to various sources of Islamic law, there are several forms of divorce, namely: talaq, khulu`, fasakh, `ila`, li`an, zhihar, and nusyuz. When we look at the rules about marriage in the Compilation of Islamic Law (KHI), through section 116 KHI explained, that one of the causes of divorce is the existence of adultery committed by one of the parties from both husband and wife. In the event that a divorce is carried out because of adultery and then it is resolved by means of a li`an, then there are other legal consequences that will be borne by the parties, namely husband and wife and even children of both of them are affected. In this study, researchers used the library research method. The results of the research on the legal impact of the li’an Oath on wives and children according to Islamic law; husband is free from the threat of had qadzaf, adultery that the husband accuses his wife of is right, lineage of the child the wife was carrying was only related to the mother, the wife is free from the threat of adultery, li`an caused the marriage to break up forever. Meanwhile, according to positive law; li`an caused the marriage to break up forever, lineage of the child the wife was carrying was only related to the mother, and for the husband there is no obligation to provide a living.
Keywords : Impact of Law, Li`an, Islamic Law, Positive Law
Abstrak
Proses membangun kehidupan rumah tangga, tentunya banyak cobaan yang muncul, tak sedikit pula cobaan tersebut mengakibatkan hubungan pernikahan yang sudah terbangun bertahun- tahun  berakhir  di  pengadilan.  Merujuk  pada  berbagai  sumber  hukum  Islam,  ada  beberapa bentuk perceraian, yaitu: talaq, khulu`, fasakh, `ila`, li`an, zhihar , dan nusyuz . Jika melihat aturan tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui pasal 116 KHI menjelaskan, bahwa salah satu penyebab perceraian adalah adanya perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari suami maupun istri. Dalam hal perceraian dilakukan karena perzinahan dan kemudian diselesaikan dengan cara li`an ,  maka  terdapat  akibat  hukum  lain  yang  akan ditanggung oleh para pihak, yaitu suami istri bahkan anak keduanya bisa terpengaruh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil penelitian tentang dampak yuridis sumpah li’an terhadap  istri  dan  anak  menurut  hukum  Islam  yaitu;  suami bebas dari ancaman had qadzaf, perzinahan yang dituduhkan suami kepada istrinya adalah benar, garis keturunan anak yang dikandung istri hanya dikaitkan dengan ibu, istri bebas dari ancaman had zina, li`an menyebabkan pernikahan putus untuk selamanya. Sedangkan menurut hukum positif; li`an menyebabkan perkawinan putus selamanya, garis keturunan anak yang dikandung istri hanya ada dikaitkan dengan ibu, dan bagi suami tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah.
Kata Kunci: dampak yuridis, li`an, hukum Islam, hukum positif

## A. Pendahuluan
1.  Latar Belakang Masalah Allah  SWT  telah  mensyariatkan pernikahan  melalui  perantara  Rasulullah saw,  dengan  maksud  untuk  mengatur kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrowi.  Menurut  prof.  Alie  Yafie pengaturan itu setidaknya meliputi dalam 4  hal,  diantaranya:  1).  Rub`al-jinayat,  2). Rub`al-munakahat,  3).  Rub`al-muamalat, 4). Rub`al-ibadat. 1
Sedangkan maksud yang hendak dicapai dalam sebuah pernikahan sebagaimana diungkapkan oleh Zakiyah Darajat, diantaranya:
a.  memperoleh sekaligus melanjutkan keturunan,
b.  sebagai sarana dalam menyalurkan nafsu biologis dan mencurahkan cinta kasihnya,
c.  menjalankan syariat, menjaga diri dari kerusakan serta kejahatan,
d.  menciptakan keseriusan untuk bisa bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban,
e.  membangun keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tenteram. 2
Keluarga dibangun dalam perpaduan antara  rasa  tentram,  rasa  cinta  dan  rasa penuh  kasih  sayang  ( sakinah, mawaddah, rahmah ).  Dalam  keluarga  tersebut  terdiri dari istri dan suami yang saling memahami dan penuh pengertian diantara keduanya, anak-anak yang shalih dan shalihah . 3 Keluarga seperti inilah yang menjadi idaman dan sangat didambakan oleh semua orang.
1 Alie Yafie, Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982). H.1
2 Zakiyah  Darajat  dkk, Ilmu Fiqh ,  jilid  3,  (Jakarta: Depag RI, 1985). H. 64
3 Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah , Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: Angkasa, 2005). H. 134.
Dalam proses membangun bahtera rumah tangga tentu ada banyak cobaan yang  dihadapi,  tidak  sedikit  cobaan tersebut mengakibatkan hubungan pernikahan yang telah dibangun bertahun- tahun berakhir dimeja pengadilan. Berbagai  macam  alasan  menjadi  sebab terputusnya  hubungan  pernikahan, terjadinya pertengkaran yang hebat antara suami istri adapula sebab perselingkuhan atau perzinahan. Meskipun secara prinsip perceraian adalah suatu perkara yang tidak  diperbolehkan  dalam  ajaran  Islam, namun pada sisi yang lain perceraian dapat berubah menjadi perkara yang wajib ditempuh sebagai pintu darurat untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan. Merujuk  kepada  berbagai  sumber hukum  Islam,  terdapat  beberapa  macam bentuk  perceraian,  yaitu: talak, khulu`, fasakh, `ila`, li`an, zhihar, dan nusyuz . 4 Apabila kita menengok kepada peraturan tentang perkawinan  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  maupun  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  disana  disebutkan bahwa sebuah pernikahan dapat berakhir disebabkan oleh meninggalnya salah satu  pasangan,  terjadinya  perceraian, dan akibat adanya putusan pengadilan yang mengakhiri hubungan pernikahan tesebut.
Masing  -  masing  bentuk  perceraian ini pun berbeda tentang latar belakang penyebabnya,  sekaligus  berbeda  pula akibat  yang  akan  ditimbulkannya, meskipun pada dasarnya sama – sama mengakhiri ikatan pernikahan antara suami  dan  istri.  Melalui  pasal  116  KHI menjelaskan, bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah adanya perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari suami maupun istri. Menyangkut  tentang  terjadinya perceraian yang disebabkan oleh
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997). H.268
perzinahan,  pemerintah  telah  mengatur pelaksanaannya  dalam  UU  No.  7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 87 - 88. Pada prinsipnya menerangkan bahwa, jika ada pengajuan permohonan ataupun gugatan perceraian dengan dasar salah satu pasangan melakukan perzinahan, dan pemohon atau penggugat tidak sanggup menghadirkan  saksi  sebagai  bukti,  disisi lain termohon atau tergugat menyangkal dugaan  tersebut.  Majelis  hakim  menilai jika perkara tersebut bukan tidak ada pembuktian  sama  sekali,  serta  usaha dalam mencari pembuktian tidak dapat dilakukan, maka karena jabatannya hakim dapat memerintahkan pemohon atau penggugat untuk mengucapkan sumpah. Jika sumpah yang diperintahkan oleh majelis  hakim  dilaksanakan  oleh  suami, maka penyelesaian perkaranya dapat ditempuh dengan jalan li`an . Jadi dalam persoalan li`an ini, berdasarkan apa yang telah dilihatnya suami memiliki dugaan kuat jika istri telah melakukan perbuatan zina. Namun untuk meneguhkan tuduhannya tersebut suami tidak mampu menghadirkan empat orang saksi,  maka  al-Qur`an  memerintahkan kepada suami untuk mengucap sumpah sebanyak lima kali dan sumpah yang terakhir adalah sumpah yang menyatakan bahwa jika dirinya berdusta maka bersedia menerima laknat Allah SWT. 5 Dalam hal perceraian dilaksanakan sebab adanya perzinahan yang kemudian diselesaikan dengan cara li`an ,  maka ada konsekuensi hukum lain yang akan ditanggung  oleh  para  pihak,  yaitu  suami serta istri bahkan bisa jadi anak dari keduanya pun ikut terdampak. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk perceraian yang dilaksanakan dengan cara talak, `ila`, zhihar, khulu`, fasakh, dan nusyuz yang hanya
5 Sayid, Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 3, Darul Fath. 2004 . terj . Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena. 2006). H.215
berakibat pada putusnya pernikahan tanpa melibatkan anak dari keduanya. Pelaksanaan  sumpah li`an ini bisa menjadi beban mental yang sangat berat bagi  para  pihak,  yaitu  suami  maupun istri.  Hal  ini  disebabkan  bahwa,  dalam pelaksanaan sumpah li`an mereka harus mengucapkan sumpah hingga lima kali dan yang terakhir mengucapkan sumpah untuk bersedia menerima laknat dari Allah SWT.  Sumpah  ini  wajib  untuk  diucapkan sebagai pengganti karena suami tidak memiliki  saksi  untuk  menuduh  bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Begitupula  istri  juga  wajib  mengucapkan sumpah  yang  sama  untuk  menafi`kan tuduhan yang telah dialamatkan suaminya tersebut kepada dirinya.

## 2.  Rumusan Masalah
Bagaimana  dampak  yuridis  sumpah li`an terhadap istri dan anak menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif?

## 3. Teori

## a.  Putusnya Perkawinan
Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam  bentuk  perceraian,  yaitu  : talak, `ila`, zhihar, nusyuz, khulu`, fasakh, dan li`an. Talak berasal dari kata itlaq ,  yang artinya meninggalkan atau melepaskan. Secara istilah, talak merupakan melepaskan sebuah ikatan perkawinan, atau rusaknya sebuah  hubungan  perkawinan.  Talak terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan  kondisi  sewaktu  talak  tersebut dijatuhkan.
Secara umum dilihat dari sisi kebolehannya  untuk  rujuk,  maka  talak dibagi menjadi talak raj`i dan talak ba`in . Dari dua macam talak ini akan terbagi lagi menjadi beberapa macam, diantaranya; Dilihat dari sisi berlakunya masa iddah , terbagi menjadi;
- iddah dengan haid,
- iddah karena hamil, dan
- iddah dengan hitungan bulan. Dilihat dari sisi keadaan suami, terbagi menjadi; -  talak mati -  talak hidup Dilihat  dari  sisi  proses  terjadinya, terbagi menjadi;
-  talak secara langsung oleh suami -  talak  dilakukan  lewat  hakim (pengadilan agama)
-  talak lewat hakamain Dilihat dari sisi baik tidaknya, terbagi menjadi;
- talak sunni - talak bid`i . 6 pada dasarnya hukum talak secara umum adalah boleh, namun sesuai kondisi suami  istri,  maka  hukum  talak  pun  juga akan  berubah,  adapun  perubahannya adalah sebagai berikut;
Makruh,  talak  memiliki  hukum makruh jika suami menalak istrinya dalam keadaan  suci  yang  belum  dicampuri, berikutnya suami menalak istrinya dalam kondisi istri sedang hamil.
Wajib,  talak  memiliki  hukum  wajib jika telah diputus oleh hakamain atau pengadilan  agama,  dan  talak  dengan alasan yang dibenarkan oleh syara` seperti terjadinya pertengkaran yang hebat diantara suami istri dan tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali.
Sunah,  talak  memiliki  hukum  sunah jika suami tidak bisa memberikan nafkah, dan istri tidak bisa menjaga diri. Haram, talak memiliki hukum haram jika suami menceraikan istri dalam kondisi  sedang  haid,  suami  menceraikan istrinya dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dan belum jelas apakah istri hamil atau tidak, suami menalak istrinya dengan talak tiga yang diucapkan dengan satu kalimat, dan suami menalak istrinya
6 Slamet  Abidin, Fiqh Munakahat, (Bandung:  CV. Pustaka Setia, 1999). H.17
dengan talak tiga denga beberapa kalimat namun dalam satu majelis. 7 Ila ` berasal dari bahasa arab yang berarti “tidak ingin mengerjakan sesuatu dengan jalan bersumpah” atau “sumpah”. Pengertian  lain ila ` adalah sumpah dari suami untuk tidak mencampuri istrinya. Pengertian senada dalam kitab al-mabsuth fi fiqh al-imamiyah karya al thusi disebutkan bahwa ila ` adalah sumpah suami tidak akan menggauli istrinya. 8
Sumpah untuk tidak mencampuri istri ini bertujuan untuk memutuskan hubungan suami istri dan sumpah semacam ini adalah kebiasaan dari orang – orang arab jahiliyah. Walaupun sumpah ini adalah kebiasaan orang jahiliyah namun  Islam  tetap  mengakomodirnya, akan tetapi dengan cara dan bentuk yang berbeda.  Menurut  pandangan  syariat Islam ila` dapat menghalangi suami untuk mencampuri  istrinya,  tetapi  tidak  serta merta ila` dapat mengakhiri hubungan perkawinan antara keduanya.
Zhihar berasal dari bahasa arab yang berarti  “punggung”.  Secara  terminologis arti zhihar sebagaimana diungkapkan oleh al-mahalli dalam syarh minhaj al-thalibin adalah  “suami  menyamakan  istrinya dengan  mahramnya”.  Dalam  pengertian ini terdapat beberapa kata kunci yang dapat mendefinisikan makna zhihar , yaitu; Pertama: kata “menyamakan” memiliki arti  bahwa zhihar merupakan perbuatan seseorang untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, meskipun secara hakikat keduanya berbeda.
Kedua:  kata  “suami”  memiliki  arti bahwa  seseorang  yang  melakukan perbuatan menyerupakan sesuatu tadi adalah suami, yaitu suami menyerupakan istrinya dengan sesuatu yang lain.
7 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat . H.52-53
8 Amir  Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2011). H.275
Ketiga: kata “istri” memiliki arti bahwa yang diserupakan oleh suami adalah istrinya bukan yang lain. Seandainya yang diserupakan tersebut adalah orang lain maka tidak bisa disebut zhihar . Keempat: kata “mahramnya” memiliki arti bahwa terhadap siapa suami menyerupakan istrinya tersebut. Untuk bisa dihukumi sebagai zhihar maka istri harus diserupakan dengan orang yang haram untuk dinikahinya. Jika saja suami menyerupakan  istrinya  dengan  wanita lain yang tidak memiliki hubungan nasab, maka tidak bisa masuk kategori zhihar. 9 Nusyuz adalah  durhaka,  artinya kedurhakaan seorang istri kepada suaminya.  Jika  istri  melawan  keinginan suaminya tanpa dasar yang dapat dibenarkan  menurut  hukum  syara`, maka hal tersebut dianggap sebagai kedurhakaan. 10 Kedurhakaan istri terhadap suaminya ini bisa dilatarbelakangi oleh berbagai sebab,  misalnya  istri  menganggap  jika uang belanja yang diberikan oleh suami setiap bulannya sangat kurang sehingga istri tanpa izin suami memutuskan untuk bekerja  sendiri,  padahal  suami  telah melarangnya untuk bekerja. Dalam kasus ini secara jelas istri telah menentang/ melanggar larangan suami untuk tidak bekerja.  Menyangkut  uang  belanja  yang kurang  tentu  saja  ini  bersifat  relatif, akan tetapi jika suami sudah memenuhi kebutuhan dasar istri secara layak maka suami dianggap sudah melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi istri. Pada saat istri telah melakukan nusyuz terhadap suami, maka suami berhak untuk menasehatinya, jika istri telah benar-benar melakukan nusyuz suami diperbolehkan berpisah  ranjang  dengannya,  jika  dua
9 Amir  Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan. H.260 10 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat . (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001). H.49
tindakan suami ini diabaikan oleh istri dan istri tetap melakukan nusyuz maka suami diperbolehkan untuk memukulnya sebagai peringatan.
Khulu` berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti melepaskan atau membuka pakaian. Makna yang lain khulu` diartikan juga sebagai tebusan, sebab istri menyerahkan kembali apa yang telah diterimanya dari suami sebagai tebusan untuk dirinya. Secara syara` khulu` merupakan perceraian yang terjadi akibat adanya permintaan dari istri dengan menyerahkan ganti rugi kepada suaminya sebagai tebusan. Artinya istri melepaskan diri dari suaminya tersebut dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Jumhur  fuqaha  dan  imam  syafi`i dalam qoul jadid nya berpandangan jika khuluk ini  termasuk  dari  talak,  lebih tepatnya sebagai talak ba`in . Dengan dikategorikannya khuluk kedalam talak ba`in maka mengakibatkan suami tidak bisa rujuk kepada istrinya, jika pada masa iddah suami bisa melakukan rujuk kepada istrinya,  berarti  tebusan  dari  istri  tidak berarti.
Alasan  lain  dari  para  fuqaha  yang berpandangan jika khuluk termasuk dalam  talak,  dan  tidak  termasuk  dalam fasakh dikarenakan khuluk dapat terjadi disebabkan  adanya  kehendak  ( ikhtiyar) . Sedangkan fasakh merupakan sesuatu yang terjadi tidak berdasarkan kehendak serta dalam fasakh ini suami memiliki posisi yang kuat dalam hal pemutusan hubungan perkawinan. 11 Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud  memfasakh  akad  nikah  adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsungnya akad  nikah,  atau  disebabkan  hal-hal  lain
11 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat . H.86
yang datang kemudian dan membatalkan keberlangsungan perkawinan.
Putusnya  perkawinan  sebab  fasakh tidak sama dengan yang diakibatkan oleh talak. Talak dibagi dua yaitu talak ba`in sughro dan talak ba`in kubro ,  talak ba`in sughro tidak memutuskan hubungan perkawinan  saat  itu  juga  sedangkan talak ba`in kubro memutuskan hubungan perkawinan saat itu juga. Adapun fasakh , baik disebabkan karena hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi,  maka fasakh memutus ikatan perkawinan saat itu juga.
Pisahnya  suami  istri  karena  talak dapat mengurangi jumlah bilangan talak. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj`i kemudian kembali pada masa iddah, atau akad lagi setelah habis masa iddahnya dengan  akad  baru,  maka  perbuatannya terhitung  satu  talak,  yang  berarti  masih ada sisa dua talak lagi.
Sedangkan pisahnya suami istri karena fasakh ,  hal  ini  berarti  tidak  mengurangi bilangan talak, walaupun terjadinya fasakh dikarenakan khiyar balig , kemudain suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap memiliki tiga kali kesempatan talak. 12

## b.  Akibat Putusnya Perkawinan
Berdasarkan  hukum  Islam  ketika hubungan  sebuah  perkawinan  antara suami dan istri telah putus dengan segala bentuknya, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1)  Hubungan antara suami istri tersebut menjadi asing dalam arti wajib berpisah dan  dilarang  saling  memandang, apalagi berhubungan sebagai pasangan suami  istri.  Perkawinan  merupakan akad yang memperbolehkan seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami
12 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat . H.82
istri. Putusnya ikatan perkawinan akan mengembalikan kehalalan yang telah didapatkannya  melalui  perkawinan, sehingga berakibat kepada kembalinya status  semula,  yaitu  menjadi  haram. Jika terjadi hubungan badan selama masa iddah atau  setelahnya,  maka menurut jumhur ulama perbuatan tersebut tergolong dalam perbuatan zina. Hanya saja terhadap mereka tidak dikenakan sanksi atau had zina sebab adanya syubhat ikhtilaf ulama karena ulama berselisih paham terhadap masalah  tersebut.  Ulama  hanafiah dan syiah imamiyah membolehkan hubungan badan antara mantan suami  dan  mantan  istri  diwaktu menjalani iddah talak raj`i karena hal itu dianggap sebagai ruju` . 13 Ulama zhahiriyah juga membolehkan mantan suami dan mantan istri melakukan hubungan badan dalam masa iddah raj`i, tetapi hal itu tidak dengan serta merta dianggap sebagai ruju` . 14
2)  Kewajiban memberikan mut`ah , merupakan pemberian seorang suami terhadap istri yang dicerainya sebagai kompensasi. Hal ini tidak sama dengan mut`ah sebagai pengganti mahar jika istri dicerai dalam kondisi sebelum dicampuri dan sebelumnya besaran  mahar  tidak  ditetapkan, suami  tidak  harus  membayar  mahar, tetapi diganti dengan pemberian yang bernama mut`ah. Dalam hal kewajiban  memberikan mut`ah ini para ulama berselisih pendapat.
Golongan zahiriyah berpandangan jika mut`ah ini  hukumnya  wajib,  dengan mengambil  dasar  QS  al-Baqarah  ayat 241.  Ulama  malikiyah  berpandangan jika mut`ah itu hukumnya sunnah.
13 Al-Thusiy,  Hasan  bin  Ali, Al-Mabsuth  fi  Fiqh  al- Imamiyah, V .,  (Teheran:  Mathba`ah  al-Murtadhawiyah, 1388 H). H.102
14 Ibnu Hazmin, Al-Muhalla. X ., (Mesir: Mathba`ah al Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970). H.15
Hanafiah  berpandangan  jika  hukum wajib  berlaku  bagi  seorang  suami yang menceraikan istrinya sebelum dicampuri dan besaran mahar tidak ditetapkan. Jumhur ulama berpandangan jika mut`ah hanya berlaku bagi perceraian yang berasal dari suami, seperti talak, kecuali bila besaran mahar telah ditetapkan dan bercerai sebelum dicampuri. 15
3)  Membayar  hutang  yang  belum dilunasi,  baik  dalam  bentuk  mahar atau nafkah.
4)  Terhadap istri yang diceraikan berlaku ketentuan masa iddah .
5)  Pengasuhan  terhadap  anak  atau hadhanah . Dalam peraturan yang tercantum dalam  undang-undang  perkawinan  pasal 41,  sebuah  hubungan  perkawinan  yang telah putus akan menimbulkan beberapa kewajiban yaitu; baik ayah atau ibu (suami istri) tetap berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik,  dan  ayah  berkewajiban  untuk mencukupi seluruh kebutuhan anak. 16 KHI  melalui  pasal  149  menyebutkan sebuah  hubungan  perkawinan  yang telah putus akan menimbulkan beberapa kewajiban yaitu; suami wajib memberikan mut`ah , kecuali perceraian terjadi sebelum istri dicampuri; suami wajib memberikan maskan,  nafkah,  dan  kiswah,  kecuali perceraian terjadi karena nusyuz atau talak ba`in ; membayar mahar secara penuh jika masih terhutang dan setengahnya jika istri belum dicampuri; mencukupi nafkah anak. Pasal berikutnya menyebutkan bahwa suami memiliki hak untuk kembali lagi kepada istrinya selama berada dalam waktu  masa iddah. Mantan  istri  yang
15 Ibnu  Rusyd, Bidayat al-Mujtahid .  (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.) H.73
16 Pasal  41.  “Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan”.  Pub.  L.  No.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974)
berada  dalam  waktu  masa iddah tidak diperkenankan menerima pinangan maupun  melangsungkan  perkawinan dengan laki-laki lain. Selama masa iddah mantan istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah kecuali perceraiannya sebab nusyuz . 17

## c. Li`an
1)  Definisi Li`an merupakan  lafaz  dari  bahasa arab yang berasal dari akar kata laa `ana, mengandung bermakna “saling melaknat”. Diantara berbagai pengertian yang telah disampaikan  dalam  berbagai  sumber, maka  dapat  dimaknai  sebagai  berikut; “ li`an merupakan sumpah dari seorang suami  yang  menuduh  bahwa  istrinya telah  melakukan  perzinahan,  disisi  lain suami tidak mampu menghadirkan saksi sebanyak empat orang”.
Dari kesimpulan yang telah dijelaskan diatas mengandung kata kunci yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang makna dari li`an , yaitu:
a)  “sumpah”  kata  sumpah  disini mengandung  makna  bawa li`an merupakan  suatu  perwujudan  dari bentuk kesaksian atau sumpah terhadap  Allah  SWT  yang  diucapkan secara berulang – ulang hingga lima kali sumpah dan sumpah yang terakhir bersedia untuk menerima laknat dari Allah SWT.
b)  “suami”  dan  “istri”  dari  dua  kata  ini memiliki makna bahwa  sesungguhnya li`an ini hanya bisa dilakukan jika berada dalam satu ikatan pernikahan. Seandainya,  ada  seorang  laki  –  laki menuduh wanita lain telah melakukan perbuatan zina tapi tidak dapat menghadirkan saksi sebanyak empat orang maka dia tidak bisa melakukan li`an , disebabkan mereka tidak berada
17 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 - 152, (Bandung. Citra Umbara. 2007) H.281-282

## dalam satu ikatan pernikahan.
Selanjutnya laki – laki tersebut dikenakan hukuman qadzaf .
c)  “menuduh  bahwa  istrinya  telah melakukan perzinahan” mengandung makna  bahwa  tuduhan  suami  yang dialamatkan kepada istrinya tersebut adalah  tuduhan  bahwa  istrinya  telah melakukan perbuatan zina, baik suami tersebut melihat sendiri perzinahan yang dilakukan istrinya itu atau dia menganggap bahwa janin yang berada dalam kandungan istrinya itu bukan anaknya.
d)  “suami  tidak  memiliki  empat  orang saksi”  ini  bermakna  bahwa  jika  pada saat suami tersebut menuduh istrinya berzina dia dapat menghadirkan saksi sebanyak empat orang sebagaimana yang  diwajibkan  didalam  al-Qur`an, maka ini tidak termasuk dalam kategori li`an . Sebab sumpah yang disampaikan oleh suami tersebut adalah sebagai pengganti atas tidak adanya saksi dari pihak suami (orang yang menuduh).
e)  Adapun  undang-undang  perkawinan, didalam pasalnya tak satupun membahas perihal li`an . Sedangkan pengertian li`an menurut KHI pasal 126 disebutkan bahwa;
“ li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir  dari  istrinya,  sedangkan  isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. 18
Ketentuan yang menjadi dasar atas legalitas pelaksanaan sumpah li`an ini adalah  firman  Allah  SWT  yang  telah dsampaikan melalui al-Qur`an surat an-Nur  6  –  9.  Yang  pada  pokoknya menjelaskan bahwa jika ada seorang istri yang dituduh telah melakukan perzinahan oleh  suaminya,  padahal  suami  tidak
memiliki  saksi  sebanyak  empat  orang, dia harus melakukan sumpah sebanyak 5 (lima)  kali  untuk  membenarkan  tuduhan yang telah dia lontarkan tersebut.
Sedangkan  dari  pihak  istri,  dia akan terkena hukuman sebab dianggap telah melakukan perzinahan. Dia akan terhindar dari hukuman jika bersedia melakukan  sumpah  sebanyak  5  (lima) kali  juga  sebagaimana  suaminya,  maka dengan ucapan sumpah itu dia me nafi `kan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dari  penjelasan  firman  Allah  SWT diatas  dapat  diambil  kesimpulan,  bahwa hukum li`an adalah mubah, hal ini berlaku jika suami benar-benar meyakini perihal tuduhannya tersebut. Hukum mubah ini akan berubah menjadi haram jika suami tidak benar-benar yakin atas tuduhan yang dilontarkannya.

## 2) Tata Cara Pelaksanaan Sumpah Li`an
Sebelum melaksanakan pengucapan sumpah li`an ,  para  ahli  hukum  Islam menyarankan hakim agar mengingatkan dan memberi nasihat terlebih dahulu kepada suami serta istri tentang beratnya resiko yang akan ditanggung, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal nanti. 19 Sebagaimana disebutkan dalam hadits:
لىص هللا لوسر عمس هّنأ( هنع هللا ضير ةريره بيأ نعو ةأرما ا ّيأ : يننعلاتلما ةيا تلزن ينح لوقي ملسو هيلع هللا , ءشي في هللا نم تسيلف, مهنم سيل نم موق لىع تلخدا
هيلإ رظني وهو هدلو دحج لجر ا ّيأو, هتنج هللا اهلخدي لمو ينلّولا قئلاخلا سوءر لىع هللا هحضفو, هنع هللا بجتحا هحّحصو, هجام نباو, ّئياسّنلاو, دواد وبأ هجرخأ )نييرخلااو . ناّبح نبا Dari Abi Hurairah ra. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Ketika telah
19 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:  Kencana.  2006).
H.461
turun ayat mutala`inain. Manakala seorang perempuan masuk kedalam suatu kaum yang bukan keluarganya, maka ia tidak akan mendapat bagian apapun dari Allah SWT dan ia tidak akan masuk ke surga. Manakala seorang laki-laki menyangkal anak padahal ia tahu anak itu adalah anaknya, maka Allah akan menjauh daripadanya, Allah akan menghinakannya dihadapan orang-orang terdahulu maupun yang akan datang” (HR. Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah). 20
Dalam menyampaikan pandangannya perihal siapa yang harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu, terjadi perbedaan pendapat  diantara  ulama.  Pertama, pandangan  yang  mengatakan  bahwa sumpah pertama kali harus dilakukan oleh suami baru kemudian diikuti sumpah dari istri, pandangan ini disampaikan oleh Imam  Syafi`i.  Kedua,  pandangan  yang menyatakan jika sumpah yang pertama boleh dilakukan oleh siapa saja, bisa suami terlebih dahulu kemudian istri ataupun sebaliknya,  pandangan  ini  disampaikan oleh Abu Hanifah serta Imam Malik.
Alasan  pada  pandangan  pertama, Imam Syafi`i menjelaskan bahwa sumpah yang diucapkan oleh istri adalah untuk menyangkal tuduhan dari suaminya. Apabila istri bersumpah terlebih dahulu berarti tidak jelas apa yang disangkal, dan akhirnya menjadikan sumpahnya tidak sah. Oleh karenanya suamilah yang harus bersumpah dahulu.
Sedangkan alasan pada pandangan yang kedua, Abu Hanifah serta Imam Malik menjelaskan  bahwa  dalil  yang  termuat dalam al-Qur`an tidak menunjukkan secara pasti siapa yang harus bersumpah terlebih dahulu melainkan hanya menunjukkan makna secara umum saja. Hal ini ditandai dengan  penggunaan  huruf  wawu  (dan) yang  digunakan  sebagai  penghubung,
20 Abu Abdurahman. Sunan an Nasai, juz 6 (Beirut: Darul Ma`rifah, t.t.) H.490
huruf  wawu  ini  tidak  mewajibkan  siapa yang pertama ataupun yang kedua. 21 Untuk memberikan kepastian arah topik pembahasan dalam hal ini peneliti mengambil  pendapat  yang  pertama, bahwa yang melakukan sumpah pertama adalah suami baru kemudian diikuti oleh istri. Adapun tatacara selengkapnya sebagai berikut:
a)  Hakim  menyampaikan  terhadap suami untuk bersumpah sejumlah empat kali yang menyatakan jika tuduhan terhadap istrinya itu benar. Jika tuduhan itu disertai dengan penolakan  anak  yg  dikandung  istri, maka penolakan itu juga disertakan dalam kalimat sumpahnya.
b)  sebelum melanjutkan kepada sumpah  yang  kelima,  hakim  harus mengingatkan dan menasehati suami tentang akibat dari sumpah li`an yg diucapkannya,  jika  suami  tersebut tetap yakin untuk melanjutkan maka diucapkanlah sumpah yang kelima. Sumpah yang kelima ini berupa sumpah  yang  menyatakan  bahwa dia bersedia mendapatkan laknat Allah SWT  seandainya  tuduhannya  tidak benar.
Jika suaminya telah selesai bersumpah sebanyak  lima  kali,  yang  berikutnya adalah  giliran  istri  untuk  bersumpah, adapun tatacaranya juga sama, yaitu:
a)  Hakim  memerintahkan  kepada  istri untuk bersumpah sejumlah empat kali yang menyatakan jika tuduhan dari suaminya terhadap dirinya itu tidaklah benar.
b)  sebelum melanjutkan kepada sumpah  yang  kelima,  hakim  harus mengingatkan dan menasehati istri tentang akibat dari sumpah li`an yg diucapkannya,  jika  istri  tersebut tetap yakin untuk melanjutkan maka diucapkanlah sumpah yang kelima.
21 Sayid, Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 3 . H.218.
Sumpah yang kelima ini berupa sumpah  yang  menyatakan  bahwa dia bersedia mendapatkan laknat Allah SWT  seandainya  tuduhannya  dari suaminya benar. 22
Dalam hukum positif ketentuan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan sumpah li`an dijelaskan dalam Kompilasi Hukum  Islam  pasal  127,  yang  secara prinsip adalah sebagai berikut;
a)  Suami mengucapkan sebanyak empat kali sumpah yang berisi tuduhan zina dan/atau pe- nafi` an  anak,  kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah  kelima  yang  berisi  bahwa suami bersedia menerima laknat Allah SWT jika yang dia tuduhkan terhadap istrinya dan/atau pe- nafi` an anak tidak benar.
b)  Istri  mengucapkan  sebanyak  empat kali  sumpah  yang  berisi  bahwa tuduhan zina dan/atau pe- nafi` an anak dari suaminya tidak benar, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah kelima yang berisi bahwa istri bersedia menerima laknat Allah SWT jika yang dituduhkan suami terhadap istrinya dan/atau pe- nafi` an anak benar.
c)  Dalam  pelaksanaan  sumpah  li`an antara poin a dan b merupakan satu kesatuan dan harus dilaksanakan secara berurutan. 23

## B.  Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut; a.  Jenis  penelitian,  dalam  menulis penelitian ini peneliti menggunakan penelitian library research atau biasa dikenal  dengan  istilah  studi  pustaka, yaitu melaksanakan penelitian dengan mengkaji dan menelaah terhadap berbagai literatur, penelitian
22 Imam, Syafi`i. al-Umm Terj. Ismail Yakub, dkk., (Jakarta : Faizan. 1985). H.90
23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 127. H.271
terdahulu,  juga  dari  sumber  lainnya yang berada di perpustakaan. 24 Dalam penelitian ini peneliti mengkaji terhadap berbagai literatur yang menyajikan tema tentang sumpah li`an . b.  Sumber  data  pada  penelitian  ini, peneliti  memakai  dua  sumber  data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penulis menggunakan rujukan dari undang-undang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa kitab klasik yang mengkaji tentang li`an ,  sedangkan  untuk  sumber  data skunder diambil dari berbagai buku atau karya-karya ilmiah lain yang selaras dengan tema yang diteliti
c. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan menelaah buku-buku dan karya ilmiah yang sesuai dengan tema yang  diangkat.  Penelusuran  literatur dilaksanakan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang kemudian data disajikan dalam penelitian. 25 d.  Metode analisa data untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dari  tema  yang  dibahas,  peneliti menggunakan  metode  deduktif  yaitu suatu  cara  berfikir  dengan  jalan menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan secara umum menuju  kesimpulan  yang  bersifat lebih sempit atau khusus. 26
24 Jonathan  Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). H. 18.
25 Burhan  Bungin. Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). H.203.
26 Sutrisno Hadi, Metode Research. (Yogyakarta: Andi Ofset. 1993). H.42

## C. Pembahasan 1. Dampak Yuridis Sumpah Li`an Terhadap Istri dan Anak Menurut Pandangan Hukum Islam
Menyangkut  akibat  hukum  sumpah li`an , beberapa ulama berselisih pendapat, diantaranya:  (a)  tentang  wajibnya perpisahan setelah li`an, (b)  bila  wajib berpisah, kapan dilaksanakan perpisahan itu?,  (c)  apa  alasan  yang  menjadikan wajib  terjadi  perpisahan?,  (d)  termasuk kedalam kelompok mana perpisahan yang diakibatkan li`an ini? Menurut  aturan  pokok,  tidak  ada perpisahan kecuali dengan talak dan didalam syara` tidak ada pengharaman (berkumpul kembali) yang bersifat abadi, yang disepakati para fuqaha. Oleh karena itu,  bagi  fuqaha  yang  lebih  menguatkan aturan pokok atas mafhum hadits, mereka menafikan  wajibnya  terjadi  perpisahan. Sedangkan  bagi  fuqaha  yang  memegang mafhum  hadits,  mereka  menetapkan wajibnya perpisahan.
Mengenai perbedaan pendapat antara  fuqaha  yang  mensyaratkan dari  hukum  dengan  fuqaha  yang  tidak mensyaratkannya,  hal  itu  disebabkan oleh  ketidakjelasan  hukum  ini,  apakah harus menguatkan kemiripan hukum ini dengan hukum-hukum yang untuk sahnya disyaratkan adanya keputusan dari hakim, atau dengan hukum-hukum yang tidak disyaratkan demikian.
Menyangkut  kapankah  perpisahan itu  harus  terjadi,  Imam  Malik,  al-Lais, dan sebagian fuqaha berpandangan bahwa ketika li`an selesai diucapkan oleh keduanya maka saat itu pula perpisahan terjadi.  Imam  Syafi`i  berpandangan bahwa perpisahan akan terjadi jika suami telah merampungkan li`an nya. 27 Berbeda dengan  Imam  Malik  dan  Iman  Syafi`i, Imam  Abu  Hanifah  berpandangan  bahwa
27 Al-Nawawi, al-Majmu` Syarh al-Muhazzab (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). H.100
tanpa adanya keputusan hakim maka sama artinya tidak ada perpisahan. 28
Alasan yang disampaikan oleh imam malik  kepada  imam  syafi`i  adalah  hadits Ibnu Umar r.a :
َمَّل َسَو  ِهْيَلَع  ُهَّللا   َّلى َص  ِهَّللا  ُلو ُسَر  َلاَق  َلاَق  َرَمُع  ِنْبا  ْنَع َكَل  َليِب َس َلا ٌبِذاَك  َمُكُدَحَأ ِهَّللا  َلىَع َمُكُبا َسِح ِ ْينَنِع َلاَتُمْلِل اَهْيَلَع Dari Ibnu Umar r.a. bahwa, Rasulullah SAW bersabda kepada dua orang (suami istri) yang telah tuduh menuduh: “Perhitungan kalian berdua terserah kepada Allah, salah seorang diantara kamu berdua telah berdusta. maka tidak ada jalan bagimu kepadanya.” (HR. Muttafaqun ‘alaih) 29
Imam
Syafi`i menyampaikan pandangannya, bahwa li`an bisa mengakibatkan perpisahan dan li`an yang berakibat perpisahan ini adalah li`an suami,  bukan li`an dari  istri,  sebab li`an suami diibaratkan sama dengan talak. Adapun li`an istri ini semata-mata bertujuan agar istri terbebas dari had zina, disisi lain li`an suami berakibat pada pe- nafik -an nasab anak. Dasar  Imam  Malik  dan  Imam  Syafi`i terhadap  pandangan  abu  hanifah  adalah pada saat Rasulullah SAW menyampaikan kepada  dua  orang  yang  saling  melaknat, bahwa  perpisahan  terjadi  pada  saat li`an dari mereka diucapkan. Inilah yang menunjukkan  bahwa  perpisahan  yang terjadi antara keduanya disebabkan oleh li`an . Dalam hal apa alasan yang menjadikan wajib  terjadinya  perpisahan  sebab li`an ataukah  putusan  hakim?  Jumhur  ulama berpandangan  bahwa li`an lah menjadi sebab dari adanya perpisahan itu, hal ini merujuk kepada hadits-hadits tentang li`an yang  menunjukkan  jika  Rasulullah SAW  memisahkan  keduanya  suami
28 Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid . H.91 29 Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj , Shahih Muslim , hadits  no.  1493,  (Riyadh,  Baitul  Afkaar  ad-Dauliyyah. 1998) H.605
istri yang saling melaknat. Ibnu Syihab mengungkapkan  melalui  riwayat  yang dikeluarkan  oleh  Imam  Malik  darinya. “ demikianlah sunnah yang tetap berlaku diantara dua orang yang berli`an .” 30 (HR. Muttafaqun ‘alaih) Sedangkan Abu Hanifah berpandangan bahwa  hanya  dengan  keputusan  dan perintah Rasulullah SAW saja perpisahan bisa  terlaksana,  hal  itu  seperti  yang diungkapkan  Beliau  ketika  bersabda, “tidak  ada  jalan  bagimu  kepadamu.” 31 Oleh sebab itu, Abu Hanifah berpandangan bahwa  perpisahan  bisa  terjadi  dengan syarat  adanya  keputusan  dari  Rasulullah SAW,  begitu  pula  dengan  syarat  sah  nya li`an juga tergantung kepada keputusan Rasulullah SAW.
Usman  al-Batta  dan  sebagian  ulama Basrah  beranggapan  bahwa  al-qur`an dan hadits tidak memuat secara jelas jika li`an dapat menimbukan akibat berupa  perpisahan  suami  istri.  Maka dari  itu  mereka  berpendapat  bahwa perpisahan yang terjadi tidak diakibatkan oleh li`an . 32 Dalam hadits yang masyhur hanya dijelaskan jika suami yang telah menceraikan istrinya dihadapan Rasulullah  SAW,  dan  beliaupun  tidak menyangkal tindakan tersebut. Adapun hikmah disyariatkannya li`an adalah untuk mencegah terjadinya had terhadap suami yang menuduh zina.
Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa  pada  dasarnya  diantara  keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling membenci,  saling memperturutkan  hawa nafsu dan merusak batasan-batasan Allah SWT.  Semua  itu  menyebabkan  keduanya tidak berkumpul kembali sesudah itu untuk  selamanya.  Pada  prinsipnya hubungan suami istri itu dibangun atas
30 Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj , Shahih Muslim , hadits no. 1492. H.604
31 Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj , Shahih Muslim , hadits no. 1493. H.605
32 Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid . H. 91
dasar  kasih  sayang,  sementara  pada  diri mereka tidak ada kasih sayang sama sekali. Singkatnya  bahwa  keburukan  yang  ada diantara keduanya telah melampaui batas. Dalam hal termasuk kedalam kelompok mana perpisahan yang diakibatkan li`an ,  para  fuqaha  berbeda  pandangan. Pandangan  pertama  perpisahan  ini dianggap sebagai fasakh ,  pandangan  ini disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi`i.  Pandangan  kedua  perpisahan tersebut dianggap sebagai talak ba`in , pandangan ini disampaikan oleh abu hanifah.
Imam  Malik  berpandangan  bahwa perpisahan karena sebab li`an menjadikan suami istri tersebut haram untuk berkumpul  kembali  selamanya,  sebab istri  disamakan  dengan  wanita  yang haram  untuk  dinikahi  (mahram).  Sedang Abu  Hanifah  menyamakan  perpisahan ini  dengan  talak,  karena  diqiyaskan  atas perpisahan  lelaki  yang  impoten,  sebab perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah adanya keputusan dari hakim. 33 Pelaksanaan  hukum li`an sangat memberatkan  dan  menekan  perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang sedang dalam perkara li`an ini. Bila suami istri telah mengucapkan sumpah li`an maka berlaku hukum sebagai berikut;
a)  suami  yang  telah  melaksanakan li`an terlepas dari ancaman had qadzaf , maksudnya  bahwa  tuduhan  yang dilontarkan suaminya tersebut adalah benar adanya.
b)  Perzinahan  yang  dituduhkan  suami berarti benar terjadi atau dengan kata lain istri secara hukum telah berzina
c)  Pertalian nasab anak yang dikandung istri menjadi putus tidak bisa  dihubungkan  dengan  suami, selanjutnya pertalian nasab anak hanya dihubungkan terhadap ibunya
33 Slamet Abidin. Fiqh Munakahat . H.116
d)  Istri terbebas dari ancaman had zina, sehingga secara hukum dia  dianggap tidak melakukan perzinahan.
e)  Perkawinan diantara keduanya putus dan tidak bisa kembali untuk selamanya.

## 2. Dampak Yuridis Sumpah Li`an Terhadap Istri dan Anak Menurut
Pandangan Hukum Positif UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah (PP)  sama  sekali  tidak  membahas  bahwa li`an merupakan salah satu sebagai penyebab terjadinya perceraian. Dalam UU  No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama,  disana  membahas  tentang perceraian dengan alasan terjadinya perzinahan.
Pasal 87 1)  Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina,  sedangkan  pemohon  atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin slagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
2)  Pihak  termohon  atau  tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.
Pasal 88
1)  Apabila  sumpah  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  87 ayat  (1)  dilakukan  oleh  suami,
maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li’an.
2) Apabila sumpah sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. 34
KHI melalui pasal 125 – 128 dan pasal  162  membahas li`an secara lebih lengkap dengan merujuk kepada pendapat para ulama yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh, adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:
Pasal 125 Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.
Pasal 126
Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau  yang  sudah  lahir  dari  isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.
Pasal 127 Tata cara li`an diatur sebagai berikut : a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata  “laknat  Allah  atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta” b.  Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan  dan  atau  pengingkaran tersebut  tidak  benar”,  diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan
34 Pasal 87 – 88. “Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”. Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989. Nomor 49 (1989)
dan atau pengingkaran tersebut benar”;
c.  tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d.  apabila  tata  cara  huruf  a  tidak diikuti  dengan  tata  cara  huruf  b, maka dianggap tidak terjadi li`an.
Pasal 128
Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama. 35
Pasal 162
Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya,  sedang  suaminya  terbebas dari kewajiban memberi nafkah. 36

## D. Kesimpulan
Dampak Yuridis Sumpah Li`an Terhadap Istri dan Anak Menurut pandangan Hukum Islam yaitu; Suami terbebas dari ancaman had qadzaf. Perzinahan  yang  dituduhkan suami berarti benar terjadi atau dengan kata lain istri secara hukum telah berzina. Pertalian nasab anak yang dikandung istri menjadi putus tidak bisa dihubungkan dengan  suami,  selanjutnya  pertalian nasab anak hanya dihubungkan terhadap ibunya. Istri terbebas dari ancaman had zina, sehingga secara hukum dia  dianggap tidak melakukan perzinahan. Perkawinan diantara keduanya putusdan tidak bisa kembali untuk selamanya.
Dampak Yuridis Sumpah Li`an Terhadap  Istri  dan  Anak  Menurut pandangan  Hukum  positif  yaitu; Li`an menyebabkan putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Pertalian nasab anak hanya dihubungkan kepada ibunya, dan bagi suami tidak ada kewajiban memberi nafkah.
35 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 125-128. H.271-272

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  Abu. Sunan an Nasai, juz 6 . Beirut, Darul Ma`rifah, t.t.
Abidin, Slamet. Fiqh Munakahat . Bandung. CV. Pustaka Setia, 1999.
Ahmad  Saebani,  Beni. Fiqh Munakahat . Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.
Al-Nawawi. al-Majmu` Syarh al-Muhazzab . Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
Al-Thusiy, Hasan bin Ali. Al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah, V .  Teheran:  Mathba`ah al-Murtadhawiya,  1388H.
Bungin,  Burhan. Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Darajat,  Zakiyah  dkk,. Ilmu Fiqh . jilid 3 Jakarta: Depag RI, 1985.
Hadi, Sutrisno. Metode Research. Yogyakarta: Andi Ofset, 1993.
Hazmin,  Ibnu. Al-Muhalla. X .  Mesir: Mathba`ah al Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970.
Husain, Abu  Muslim  bin Al  Hajjaj , Shahih Muslim .  Riyadh,  Baitul  Afkaar  ad- Dauliyyah. 1998.
Kompilasi  Hukum  Islam.  Bandung.  Citra Umbara. 2007.
Manan,  Abdul. “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta, Kencana. 2006).
Rofiq,  Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . (Jakarta.  PT  Raja  Grafindo  Persada. 1997).
Rusyd, Ibnu. Bidayat al-Mujtahid . Semarang. Maktabah Usaha Keluarga. tt.
Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah, jilid 3. Darul Fath. 2004 . terj . Nor  Hasanudin.  (Jakarta. Pena. 2006)
Sarwono,  Jonathan. Metode Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif .  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
Syafi`i, Imam. al-Umm Terj. Ismail Yakub, dkk.(Jakarta : Faizan. 1985)
Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan. (Jakarta. Kencana. 2011).
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan”.  Pub.  L.  No.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1974 Nomor 1 (1974)
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989
Tentang Peradilan Agama. Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989. Nomor 49 (1989).
Yafie,  Alie. Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana . (Jakarta:  Lembaga  Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982).
Yanggo, Huzaimah Tahido. Masail Fiqhiyah , Kajian Hukum Islam Kontemporer. Bandung: Angkasa, 2005.
-