## NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
Firmansyah Putra 1 *, Cholillah Suci Pratiwi 2
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Indonesia 2 Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Indonesia *Korespondensi: firmansyahputra@unja.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to determine the cause of the State Civil Apparatus (ASN) tend to be neutral in the Regional Head Election (Pilkada) and to find out efforts to realize the neutrality of the State Civil Apparatus in the Regional Head Election (Pilkada). This type of research is non- doctrinal legal research/empirical legal research or sociological legal research, namely legal research  that  obtains  data  from  primary  and  secondary  data  sources.  The  object  of  this research  is  the  General  Election  Supervisory  Agency  (Bawaslu)  of  Jambi  Province  and  the General  Election  Commission  (KPU)  of  Jambi  Province.  In  this  study,  the  authors  obtained data  through  analysis  and field  research,  then  analyzed  qualitatively  to  produce  descriptive data. (ASN) in the Pilkada in Jambi Province has not been carried out properly because there are still ASNs that are not neutral. Second, the neutrality of ASN is categorized as mild. The process  of  imposing  sanctions  on  ASN  who  are  not  neutral  in  the  implementation  of  the Regional  Head  Elections  in  Jambi  Province  is  also  still  running.  In  this  case,  Bawaslu  and KPU have tried to take several preventive actions to eliminate the impartiality of ASN in the Pilkada, including conducting socialization with various activities that contain ethics and the neutrality  of  ASN  that  must  be  upheld  and  the  principles  of  neutrality,  namely  impartiality, neutrality,  free  of  conflict.  interests,  free  from  political  interference,  fair,  and  serving.  The realization  of  ASN  neutrality  in  Pilkada  can  be  done  by  optimally  involving  the  roles  of several  related  institutions,  including  the  State  Civil  Apparatus  Commission  (KASN), Bureaucratic  Leaders,  Regional  Inspectorates,  and  Regional  Personnel  Board,  General Election Commission, and Election Supervisory Body.
Keywords: Neutrality, Regional Election, Jambi Province

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan untuk mengetahui upaya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal/penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Objek penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Jambi.  Dalam  penelitian  ini  penulis memperoleh  data  melalui  penelitian  analisis  dan  lapangan  ( field  research ),  kemudian dianalisis  secara  kualitatif  untuk  menghasilkan  data  yang  bersifat  deskriptif.  (ASN)  pada Pilkada di Provinsi  Jambi  belum terlaksana dengan baik karena  masih ditemukan ASN  yang tidak  netral.  Kedua,  ketidaknetralan  ASN  masuk  ketegori  ringan.  Proses  mekanisme penjatuhan sanksi kepada ASN yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi juga  masih  berjalan.  Bawaslu  dan  KPU  dalam  hal  ini  sudah  berupaya  melakukan  beberapa tindakan  preventif  guna  menghilangkan  ketidaknetaralan  ASN  dalam  Pilkada,  antara  lain
melakukan  sosialisasi  dengan  berbagai  kegiatan  yang  berisikan  tentang  etika  dan  netralitas ASN yang wajib dijunjung tinggi serta asas-asas netralitas yaitu tidak berpihak, netral, bebas konflik  kepentingan,  bebas  intervensi  politik,  adil,  dan  melayani.  Pewujudan  netralitas  ASN dalam  Pilkada  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  secara  optimal  peranan  beberapa  institusi terkait,  antara  lain  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN),  Pimpinan  Birokrasi,  Inspektorat Daerah,  dan  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Komisi  Pemilihan  Umum,  dan  Badan  Pengawas Pemilu.
Kata Kunci: Netralitas ASN, Pemilihan Kepala Daerah, Provinsi Jambi

## PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada) selain sebagai sirkulasi elit politik di daerah hakikatnya  juga  merupakan  salah  satu bentuk  pelaksanaan  prinsip  kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar 1945  (UUD  1945).  “Prinsip  kedaulatan rakyat  menekankan  bahwa  kekuasaan tertinggi  ( the  ultimate  power )  untuk membuat  keputusan  terletak  ditangan seluruh  rakyat,  bukannya  berada  ditangan beberapa  atau  salah  satu  dari  orang tertentu”  (Thoha:  2012).  Kedaulatan  yang diserahkan  kepada  penguasa,  orientasinya harus  kembali  lagi  kepada  rakyat,  yang diserahkan  hanyalah  pelaksanaannya  saja. “Pemilihan  umum  dianggap  lambang, sekaligus  tolok  ukur  dari  demokrasi.  Hasil pemilihan  umum  yang  diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat, berserikat, dianggap  mencerminkan  dengan  agak
akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat” (Budiarjo, 2008).
Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) salah  satunya  didasarkan  dengan  asas netralitas. Penjelasan Pasal tersebut ntralitas  mengandung  arti  bahwa  setiap Pegawai  ASN  tidak  berpihak  dari  segala bentuk  pengaruh  manapun  dan  tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan tidak terlepas dari segala bentuk problematika yang terjadi di dalam penyelenggaraan  Pilkada  tersebut,  salah satunya  adalah  yang  berkaitan  dengan netralitas  ASN.  “Birokrasi  yang  memihak atau  tidak  netral  dapat  melahirkan  korupsi politik  yang  justru  mengubah  proses pilkada  diwarnai  tindakan-tindakan  tidak terpuji” (Mahfud: 2012). “Budaya loyalitas birokrasi  antara  atasan  dan  bawahan  serta dorongan kekuasaan untuk meraih keuntungan jabatan birokrasi, menimbulkan aturan  netralitas  kerap  dilanggar  oleh  para
ASN  yang  mendukung  salah  satu  calon” (Sutrisno, 2019).
Dalam rangka mempercepat tercapainya  tata  kelola  pemerintahan  yang baik,  maka  dipandang  perlu  melakukan reformasi  birokrasi  diseluruh  instansi  baik pusat dan  juga daerah. Semangat reformasi yang  terjadi  Tahun  1998  dahulu  kala  telah membawa  kita  kepada  sebuah  keaadaan pada  saat  ini  untuk  segera  merubah  sistem penyelenggaraan negara, revitalisasi lembaga  negara,  pemilihan  umum  dan  lain sebagainnya. Dalam hal perwujudan penerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKN, tentu  saja  masih  banyak  pekerjaan  yang harus diselesaikan saat ini.
Dalam hal pelayanan publik, dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat  yang  semakin  maju  dan kompleks, pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Kapasitas dan kinerja birokrasi kondisinya  masih  banyak  dikeluhkan  oleh masyarakat. Tentu saja kita sangat menginkan agar kapasitas dan akuntabilatas kinerja  birokrasi  semakin  tinggi.  Politisasi birokrasi  menjadi  sebuah  paradoks  dan menjauhkan dari semangat reformasi birokrasi itu sendiri.
Jika  kita  memahami  hakikat  dan fungsi  birokrasi  itu  sendiri,  tentunya  ada kesenjangan  yang  serius  antara  cita  dan kenyataan,  suatu  kesenjangan  yang  dapat diartikan  sebagai  suatu  permasalahan  yang harus  diatasi,  utamanya  dalam  momentum suksesi  kepemimpinan  yang  baru”  (Eko, 2017). Hal  ini  tentu  saja  sangat  merugikan masyarakat,  karena  sejatinya  birokrasi diciptakan  sebagai  sebuah  mesin  guna menjembatani antara negara dengan kepentingan warga negaranya, bukan sekelompok atau segelintir elit.
ASN  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai  negeri  sipil  yang  bekerja  pada instansi  pemerintah.  Keberadaan  ASN dalam  rangka  pelaksanaan  cita-cita  bangsa guna mewujudkan tujuan negara. ASN juga harus  memiliki  nilai  integritas, profesional, netral  dan  bebas  dari  intervensi  politik. Karena  ASN  sejatinya  berfungsi  sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat  dan  pemersatu  bangsa  (UU  ASN: 2014).
Momentum  pilkada  mengakibatkan birokrat  berada  pada  posisi  dilematis. Memihak  pada  salah  satu  calon  jelas melanggar  aturan.  Pasangan  calon  Kepala Daerah  yang  didukung  menang,  maka kesalahan  tersebut  dapat  dimaafkan  oleh
Kepala  Daerah  dan  dampaknya  adalah kemungkinan  dipromosikan  pada  jabatan yang  lebih  baik.  Realita  yang  terjadi, apabila  calon  yang  didukung  kalah  maka posisi  birokrat  terancam  dari  pencopotan jabatan.  Birokrasi  yang  netral  memiliki kecenderungan  akan  ditinggalkan  dalam perhitungan  penempatan  promosi  jabatan. Sikap  memihak  pejabat  birokrasi  terhadap personal pejabat politik yang berkuasa akan menggiring  birokrasi  pada  situasi  yang tidak  sesuai  lagi  dengan  harapan  ideal netralitas birokrasi. Birokrasi bersikap tidak netral  merupakan  dampak  dari  tekanan politik  terhadap  jabatan  karier  birokrat. Salah  satu  faktor  pendorong  pelanggaran netralitas  birokrasi  salah  satunya  karena ada  intervensi  politik  terhadap  jabatan karier birokrat. Birokrasi menjadi instrument penting dalam proses kontestasi politik  untuk  memenangkan  calon  tertentu dengan  jaminan  jabatan  karier  yang  lebih strategis diberikan pada seorang birokrat.
Dewasa ini konsep good governance dipergunakan  dalam  reformasi sektor  publik.  Hal  ini  dilakukan  agar  ASN memberikan  pelayanan  yang  berkualitas kepada masyarakat. Kemapuan suatu negara untuk mencapai tujuannya itu sangat tergantung pada kuliatas tata kepemerintahannya,  dimana  pemerintah
berinteraksi  dengan civil  society .  Politik dan  birokrasi  pemerintah  memang  adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tidak bisa  dipisahkan  dan  tidak  bisa  dihindari. Dalam  birokrasi pemerintah tidak  mungkin hanya  diisi  oleh  para  birokrat  saja  tanpa adanya  institusi  politik.  Perlu  digaris bawahi  keduanya  harus  jelas  perbedaan tugas, wewenang dan fungsinya.
Pilkada  untuk  wilayah  Provinsi Jambi  diadakan  secara  serentak  di  11 Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut meliputi Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Tebo, Kabupaten  Muaro  Bungo,  Kabupaten Muaro  Jambi,  Kabupaten  Batanghari, Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Harapan atas terlaksananya Pilkada serentak tersebut juga sama, yaitu bisa terwujudkan netralitas ASN  sebagai  wujud  dan  bukti  pelaksanan good governance dalam reformasi birokrasi. Namun dalam pelaksanaan Pilkada  selalu  diwarnai  oleh  maraknya pemberitaan  tentang  pelanggaran  netralitas oleh  oknum  ASN  secara  sembunyi- sembunyi  maupun  terang-terangan  yang ikut langsung dalam proses Pilkada. Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi Jambi,  telah  menemukan  dan  mendapatkan
laporan terkait  ASN setempat yang diduga melanggar  netralitas  ASN  sejak  tahapan kampanye dalam proses Pilkada.
Agar  Pilkada  berjalan  dengan  baik dan  menghasilkan  kepala  daerah  yang berkualitas  sesuai  harapan  masyarakat, maka  dibutuhkan  sistem,  manajemen,  dan penegakan hukum. Keberhasilan pelaksanaan  Pilkada  tidak  terlepas  dari peranan penyelenggara, yaitu Badan Pengawas  Pemilu,  Panwascam,  Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  sampai  pada Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS).  Maka dari  itu,  berdasarkan  uraian  diatas  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah  dengan  judul  Netralitas  Aparatur Sipil  Negara  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah  di  Provinsi  Jambi  Tahun  2020, dengan fokus melihat latarbelakang ketidaknetralan ASN dan upaya yang dapat dilakukan  guna  mewujudkan  netralitas ASN tersebut.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doctrinal atau penelitian hukum yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis  atau socio-legal  research ,  yaitu penelitian  hukum  yang  memperoleh  data dari  sumber  data  primer.    Penulis  memilih lokasi  penelitian  di  Provinsi  Jambi.  Alasan
penulis  memilih  daerah  ini  berdasarkan data  yang  didapatkan  dari  hasil  observasi dan  wawancara  serta  media/internet/cetak mengenai  permasalahan  netralitas  ASN dalam  rangka  mewujudkan  Pilkada  Tahun 2020  di  Provinsi  Jambi.  Sifat  penelitian dalam ini deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual dan  akurat  terhadap  suatu  populasi  atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  yang  menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati  untuk  diarahkan  pada  latar dan individu secara holistik/utuh. Penelitian ini  menggunakan  perpaduan  pendekatan perundang-undangan (statute  approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran  Netralitas  Aparatur  Sipil Negara  pada  saat  Pemilihan  Kepala Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2020.
Pilkada secara  langsung oleh rakyat merupakan  pewujudan  pengembalian  hak- hak  dasar  rakyat  dalam  memilih  pemimpin di daerah. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan  untuk  menentukan  pemimpin daerah  secara  langsung,  bebas  dan  rahasia
tanpa  intervensi  (Riri,  2008).  Namun, pelaksanaan  Pilkada  tidak  selalu  berjalan ideal.  ASN  selaku  abdi  negara  yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik  justru  sering  terkooptasi  oleh kepentingan  politik.  Politisi  maupun  calon kepala daerah  yang tidak negarawan sering memanfaatkan  birokrasi untuk kepentingan politiknya  (Adian,  2016).  Salah  satu  tugas ASN adalah menyelenggarakan pemerintahan  dan  pembangunan  dalam rangka  usaha  mewujudkan  tujuan  nasional. Tujuan nasional  ini sebagaimana dimaksud dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Guna  mencapai  tujuan  nasional diperlukan  ASN  yang  penuh  kesetiaan  dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar  1945,  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  bersatu  padu,  cerdas,  berdaya guna,  bersih  dan  bebas  dari  pengaruh  dan intervensi  semua  golongan  dan  partai politik.  ASN  sesuai  fungsinya  sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik,
dan  perekat  pemersatu  bangsa.  Namun, kenyataan  yang  terjadi  dalam  Pilkada, sering  kali  ASN  tidak  bersikap  netral.  Hal ini  dikarenakan  adanya  sejumlah  faktor yang memengaruhi ketidaknetralan tersebut.  Sebagaimana  wawancara  penulis dengan  Ketua  Bawaslu  Provinsi  Jambi Bapak  Asnawi  bahwa  faktor  sejarah  dan sosial  budaya,  hubungan  kekeluargaan, ambisi  karir  jabatan,  ambiguitas  peraturan, lemahnya  penegakan  hukum,  serta  masih rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam berbudaya hukum.
Peran  Pegawai  ASN  sebagaimana yang  dimaksud  untuk  mewujudkan  ASN yang  bersih  dalam  upaya  menciptapkan good governance . Makna good dalam good governance mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat  dalam  mencapai  tujuan  nasional, kemandirian,  pembangunan  berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dan pemerintah yang efektif dan efisien  dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan untuk makna Governance , World bank mendefinisikan  sebagai  penyelenggaraaan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan
demokrasi  serta  pasar  yang  efisien  dan penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi langkah  pencegahan  korupsi,  baik  secara politik maupun administratif serta menjalankan disiplin dengan anggaran serta penciptaan  llegal  dan political  framework (Nuryadi, 2017).
Namun  selama  ini  ASN  tidak  bisa bersikap netral, karena mudah terbawa arus politik  dan  perlu  melakukan  lobi  untuk mendapatkan  promosi  jabatan.  Perbuatan oknum  ASN  dalam  mendukung  pasangan calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah menjadi berita sering sekali muncul dalam pemberitaan seputar Pilkada. Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  bahwa ASN sering terlibat dalam ranah perpolitikan.  Hal  itulah  terjadi  di  Provinsi Jambi, yang menjadi salah satu daerah yang merayakan  pesta  demokrasi  pada  pilkada Tahun  2020  lalu,  yaitu  dalam  pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Penyelenggara  Pilkada  di  Provinsi  Jambi yang melibatkan dua pasangan calon antara lain  Al  Haris-Abdullah  Sani  dengan  Cek Endra-Ratu Munawaroh.
Berikut  wawancara  dengan  Bapak Asnawi  selaku  Ketua  Bawaslu  Provinsi Jambi, dia mengatakan:
Suatu  hal  yang  harus  dipahami seorang  ASN  mereka  harus  mampu menempatkan  diri  sebagai  abdi Negara  dalam  pelayan  publik  yang profesional  dan  berkualitas,  bukan melayani kepentingan pribadi, kelompok  atau  calon  tertentu.  ASN yang bekerja di birokrasi seharusnya lebih ditempatkan sebagai penjaga aturan pemain yang disepakati  lewat  proses  demokrasi.
Oleh karena itu, birokrasi seharusnya  bersifat  netral,  bersih, dan profesional.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap  netralitas  ASN  dalam  tahapan Pilkada  di  Indonesia  sudah  lama  terjadi, apalagi dalam Pilkada serentak, pemberitaan tentang perlibatan ASN misalnya  dalam  proses  sebelum  dan sesudah  masa  kampanye.  Di  sisi  lain, mereka  paham  bahwa  ada  peraturan  tegas yang  mengharuskan  ASN  netral  dan  tidak boleh  berpihak  pada  salah  satu  pasangan calon  Pilkada.  Karena  apabila  mereka (ASN) melanggar peraturan-peraturan tersebut  akan  dikenakan  sanksi  sesuai dengan  jenis  pelanggaran  yang  mereka (ASN)  lakukan.  Dimana  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS pasal 11 huruf c, yang berbunyi (Lihat PP: Kode Etik ASN: 2004). Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan  pribadi,  kelompok  ataupun
golongan,  maka  PNS  dilarang  melakukan suatu  perbuatan  yang  mengarah  atau menunjukkan pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik, misalnya: 1) Pendekatan  kepada  Parpol  terkait  rencana pengusulan;  2)  Memasang  spanduk  atau baliho  yang  mempromosikan  dirinya  atau orang  lain;  3)  Mendeklarasikan  dirinya sebagai  Balon;  4)  Menghadiri  deklarasi;  5) Mengunggah,  menanggapi  ( like ,  komentar, share dsb)  atau  menyebarluaskan  gambar atau  foto  balon  atau  paslon  melalui  media online atau medsos.
Selain banyaknya peraturan- peraturan  yang  mengharuskan  ASN  netral pada  tahapan-tahapan  pelaksanaan  Pilkada sebelum,  selama  dan  sesudah  kampanye. Adapun juga bentuk pencegahan pelanggaran  terkait  Netralitas  ASN  yang dilakukan  oleh  Bawaslu  dan  KPU  Provinsi Jambi  sampai  tahapan  memasuki  masa kampanye  pada  pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Daerah  di  Provinsi  Jambi  adalah sebagai berikut: a) Pemerintah mensosialisasikan  kepada  ASN  bukan hanya  saat  pilkada  saja  namun  secara berkala  dan  berkelanjutan  yang  mana dilakukan  sebelum  dan  pada  saat  pemilu telah dilakukan; b) Sosialisasi kepada ASN
dengan menggunakan media seperti baliho, spanduk,  iklan  televisi,  dan  iklan  di  radio untuk  daerah  tertentu;  c)  Efektivitas sosialisasi  dilakukan  dengan treatment yang  berbeda  dimasing-masing  daerah;  d) Mengagendakan pertemuan rutin dan duduk  bersama  Bupati  atau  Kepala  Daerah di lingkungan Provinsi Jambi dengan unsur pengawasan  Pilkada;  e)  Mengajak  dan mengimbau  setiap  ASN  pada  setiap Upacara,  apel  dan  pertemuan  ASN  untuk selalu  menjaga  netralitas  baik  sebelum, selama  maupun  setelah  Pilkada;  f)  Para Aparatur  Sipil  Negara  diperbolehkan  atau dizinkan  untuk  menentukan  pilihan  namun tidak  diperkenankan  untuk  memihak  salah satu calon secara frontal (terbuka).
Pelaksanaan Mekanisme Penjatuhan Sanksi  Kepada  Aparatur  Sipil  Negara yang  tidak  Netral  dalam  Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi
Keterlibatan  oknum  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Jambi  dengan  melanggar  aturan yang  ada,  dimana  setiap  ASN  tidak  boleh terlibat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada  baik  sebelum,  selama  dan  sesudah kampanye.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Ketua  Bawaslu  Provinsi  Jambi, Bapak Asnawi mengatakan sebagai berikut:
Bahwa  terdapat  beberapa  oknum ASN  di  (jumlahnya  saya  kurang hapal)  yang  ditemukan  oleh  pihak kami  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  (Bawaslu)  Provinsi  Jambi,
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)  maupun  laporan  dari masyarakat atas dugaan pelanggaran netralitas ASN, selanjutnya perlu diketahui mengenai  bagaimana  pelaksanaan mekanisme atau prosedur penjatuhan  sanksinya.  (Wawancara Bersama: Asnawi).
Pada  dasarnya  suatu  penanganan pelanggaran  oleh  oknum  ASN  Provinsi Jambi  terkait  netralitas  ASN  dilakukan Bawaslu  Provinsi  Jambi  yang  menjadi lembaga  yang  berhak  menerima  laporan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan  kajian  terhadap  laporan  atau temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN untuk  memastikan  apakah  hal  tersebut benar mengandung pelanggaran. Dan selanjutnya hasil pemeriksaan oleh
Bawaslu  Provinsi  Jambi  diteruskan  kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan  sanksi.  Pernyataan  tersebut sesuai  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Dan  dari  temuan  kasus  ASN  yang tidak  netral  cukup  banyak  dan  dapat diartikan  bahwa  hasil  dari  temuan  tersebut akan  diteruskan  kepada  bagian  bidang kepegawaian  dan  kode  etik  ASN  yang  ada dalam  hal  ini  KASN  dan  pejabat  pembina untuk ditindak lanjuti hasil temuan Bawaslu  Provinsi  Jambi  dan  masih  banyak ASN  yang  tidak  netral  dan  melakukan pelanggaran  dan  kode  etik  ASN.  Berikut adalah mekanisme penjatuhan sanksi terkait ASN tidak netral pada pelaksanaan Pilkada Tahun  2020  khususnya  Provinsi  Jambi, pada Gambar I sebagai berikut:

## Sumber: BKPSDMD Provinsi Jambi
Berdasarkan  peraturan  pemerintah di  atas  dapat  dilihat  bahwa  setiap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  ASN
kategori  PNS  sudah  diatur  pemberian sanksi  sesuai  pelanggaran  yang  dilakukan, rekomendasi  yang  diberikan  oleh  Bawaslu Provinsi Jambi ke KASN atau Instansi POL PP Provinsi Jambi didasarkan pada peraturan  yang  dilanggarnya, Artinya instansi  yang  terkait  yang  diberikan rekomendasi  untuk  memberikan  sanksi tidak  memerlukan  kajian  yang  panjang. Sehingga  untuk  memberikan  sanksi  dapat secepatya dikeluarkan akan bisa memberikan  efek  jera  kepada  ASN  yang ingin  melibatkan  dirinya  untuk  ikut  serta secara  langsung  ataupun  tidak  langsung dalam  politik  praktis  yang  dilakukan  oleh oknum  ASN  yang  telah  terbukti  dan mendapatkan  sanksi  dan  hukuman.  Penulis beranggapan  bahwa  lambatnya  proses  bagi ASN yang melanggar dikarenakan kurangnya  bukti  dan  kurangnya  sumber daya  manusia  (SDM)  yang  ada  di  KASN sehingga hanya sebagian yang diproses dan juga dikarenakan pelanggaran yang lumayan  banyak  sehingga  bukti  yang  valid jika  dikaji  akan  memakan  waktu  cukup lama.  Selain  itu  penurunan  sanksi  dan proses  yang  hanya  diberikan  kebeberapa ASN yang melanggar oleh KASN dikarenakan banyaknya daerah yang mengikuti Pilkada tahun 2020.
Apabila  hampir  disetiap  daerah memiliki  pelanggaran  keterlibatan  ASN dalam  Pilkada.  Maka  sulit  bagi  KASN untuk  cepat  memberikan  sanksi  terhadap ASN  dalam  kegiatan  politik  praktis. Sehingga  penulis  menyarankan  bahwa rekomendasi  yang  diberikan  oleh  lembaga yang  terakait  harus  memiliki  kajian  yang mendalam,  sehingga  rekomendasi  yang diberikan  sudah  jelas  pelanggaran  agar tidak  menduga-duga  dan  dilakukan  dengan tepat,  baik  pelanggaran  ringan,  sedang  dan berat.  Dalam  hal  ini  lembaga  yang memberikan  sanksi  tidak  lagi  melakukan kajian  mendalam  dan  bisa  langsung memberikan  sanksi  ASN  yang  terlibat dalam  politik  praktis,  kemudian  lembaga yang memberikan  rekomendasi harus berperan  aktif  untuk  mengawal  dan mengawasi  dari  penjatuhan  sanksi-sanksi yang sudah direkomendasikan dan memberikan waktu untuk lembaga penjatuhan sanksi ASN yang terlibat.
Upaya  untuk  mewujudkan  Netralitas Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi
Upaya Mewujudkan Netralitas Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Pemilihan Kepala  Daerah  bahwa  sebenarnya  ada beberapa komponen yang dapat mendukung  upaya  mewujudkan  netralitas
ASN  ini  (Sudrajat:  2015).  Beberapa komponen penulis analisis dengan mengaitkannya  terhadap  konteks  kasus yang  relatif  terjadi  dalam  Pilkada.  Komisi Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  Sebagai bagian  dari  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) Mustahil  akan  terbebas  dari  pengaruh  dan intervensi dari calon kepala daerah incumbent  atau  petahana.  ASN  sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta  perekat  dan  pemersatu  bangsa sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  10 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014, hanya  akan  menjadi  harapan  yang  hampa, apabila  tidak  ada  konsistensi  dari  berbagai pihak  untuk  turut  menaati  peraturan mengenai  netralitas  birokrasi.  Tumpuan besar terletak pada KASN yang diantaranya menurut  ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  UU ASN bertugas menjaga netralitas ASN.
Sebagai  lembaga  nonstuktural  yang mandiri  dan  bebas  dari  intervensi  politik, KASN  menjadi  harapan  bagi  reformasi birokrasi. Salah satu kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU  ASN  adalah  mengevaluasi  penerapan asas,  nilai  dasar,  serta  kode  etik  dan  kode perilaku ASN. Harapan besar publik tertuju pada  lembaga  ini  agar  dapat  konsisten menegakkan berbagai peraturan perundang- undangan  dalam  mewujudkan  netralitas
PNS.  Kepala  Aparatur  Sipil  Negara (KASN)  memiliki  peran  dalam  upaya pewujudan  netralitas  ASN,  sebagaimana tergambar dalam Gambar II berikut:
Sember: Website Bawaslu provinsi Jambi

## Pimpinan Birokrasi
Pejabat publik merupakan pimpinan puncak  birokrasi di daerah,  yaitu gubernur, bupati,  walikota  termasuk  wakilnya  wajib mendukung  upaya  mewujudkan  netralitas ASN dalam Pilkada. Pemanfaatan birokrasi untuk  kepentingan  politik  harus  dihentikan karena  bukan  saja  merusak  citra  ASN sebagai aparatur negara tetapi juga merugikan kepentingan publik. ASN jangan  sampai  terus  menerus  dijadikan ‘sapi  perahan’  untuk  mengais  keuntungan politik.  Upaya  ini  tentu  memerlukan komitmen  iktikad  baik  dari  pejabat  yang bersangkutan.  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  dan  Walikota  menjadi  Undang- Undang,  mengatur  bahwa  gubernur,  bupati
dan  walikota  yang  menjadi  peserta  pilkada dalam melaksanakan kampanye tidak boleh menggunakan  fasilitas  yang  terkait  dengan jabatannya. Pejabat negara dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu pasangan  calon  selama  masa  kampanye. Ketauladanan  pemimpin  dengan  tidak memobilisasi  ASN  dalam  pilkada  harus menjadi  bagian  integral  dalam  mendukung reformasi birokrasi. Sebagai pejabat publik, seharusnya  sadar  terhadap  ketentuan  Pasal 67 huruf c Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewajiban kepala daerah adalah mengembangkan  kehidupan  demokrasi. Bukan demokrasi yang berkembang apabila di  daerahnya  justru  terjadi  praktik-praktik politik yang menodai kehidupan berdemokrasi  dengan  cara  memobilisasi aparatur  untuk  kemenangannya  sebagai kepala  daerah.  Upaya  untuk  mewujudkan netralitas birokrasi ini harus dilakukan baik di  tingkat  pemerintahan  pusat  maupun pemerintahan daerah.
Dengan  adanya  tindakan  tegas  dan sanksi  nyata  yang  betul-betul  diberikan oleh  Pimpinan  Birokrasi  yaitu  Walikota maupun  Bupati  baik  berupa  teguran, pembinaan,  membuat  surat  pernyataan maupun  melaporkan  para  PNS  yang  tidak
netral  ke  Komisi  ASN  kedepannya  akan membuat  jera  aparatur  yang  hendak melibatkan diri dalam kostestasi Pilkada.

## Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Sebagai  penyelenggara  Pemilu  dan Pilkada, KPU memiliki peran penting untuk mendorong  terciptanya  suasana  kondusif bagi terwujudnya netralitas ASN. Penyelenggara  Pemilu  tidak  secara  khusus mengatur  tentang  tugas,  wewenang,  dan kewajibannya dalam mewujudkan netralitas ini,  tetapi  secara  moral  ada  yang  dapat dilakukan  untuk  itu.  Sebagai  langkah preventif, misalnya KPU dapat mengingatkan  Ketua  Korp  Pegawai  Negeri Republik  Indonesia  (KORPRI)  di  masing- masing  tingkatan  daerah  untuk  konsisten dalam  memelihara  netralitas  ini.  Pasal  6 huruf  h  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2004  tentang  Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

## Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu), Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/  Kota  sampai  dengan  jajaran pengawas pada tingkat Tempat Pemungutan  Suara  (TPS),  mempunyai tugas  untuk  mengawasi  penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada sesuai tingkatannya.  Pengawasan  Pilkada  yang
dilakukan  secara  serentak  pada  tahun  2020 tentu  saja  menguras  energi  bagi  jajaran pengawas  di  setiap  tingkatan.  Strategi pengawasan yang bersifat preventif sebaiknya  menjadi  prioritas,  sehingga berbagai  peluang  dan  potensi  pelanggaran pilkada  dapat  diidentifikasi  lebih  awal. Interelasi  antara  hukum,  demokrasi  dan politik  terjelma  dalam  konsep  netralitas bagi  ASN.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pelanggaran  terhadap  berbagai  tahapan penyelenggaraan Pilkada selama ini, secara terbuka  atau  terselubung,  baik  langsung maupun tidak langsung sering terjadi.
Berbagai  langkah  represif  sebagai tindak  lanjut  adanya  temuan  dan  laporan dugaan  pelanggaran  harus  dengan  sigap dan segera ditangani oleh jajaran pengawas Pilkada sesuai tingkatannya. Integritas para pengawas  sangat  dipertaruhkan,  karena biasanya  masih  muncul  sikap  dan  perilaku ewuh  pekewuh  terhadap  para  terduga pelaku  pelanggaran  yang  secara  kebetulan sedang  menjadi  kepala  daerah  atau  wakil kepala daerah petahana. Sikap profesionalitas  Bawaslu  sangat  dituntut untuk  mewujudkan  ASN  yang  bebas  dari kepentingan politik.
SIMPULAN
Maraknya kasus pelanggaran netralitas ASN menunjukkan bahwa politisasi  birokrasi  masih  lekat  dalam praktek  penyelenggaraan  pemerintahan, terutama  menjelang  Pemilu  dan  Pilkada. Kedudukan  ASN  sebagai  mesin  penggerak birokrasi  dapat  berubah  menjadi  mesin politik  bagi  penguasa.  Hal  ini  tentu  saja tidak  terlepas  dari  sistem  regulasi  yang menempatkan  kepala  daerah  sebagai  PPK yang  berpengaruh  besar  terhadap  perilaku dan  kedudukan  ASN.  Hal  ini  juga  dapat berdampak  pada  profesionalisme  kerja ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Adapun  wacana  Komisi  II DPR  RI  terhadap  hak  pilih  ASN  untuk dihilangkan  dalam  Pilkada  dapat  menjadi bahan  pertimbangan  pemerintah  untuk mengantisipasi permasalahan netralitas ASN.  DPR  RI  melalui  fungsi  pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap netralitas  ASN.  Sedangkan  melalui  fungsi legislasi,  DPR  RI  juga  diharapkan  dapat melanjutkan  revisi  terhadap  paket  undang- undang  politik  seperti  pemilu,  pilkada,  dan parpol,  serta  revisi  UU  ASN  dengan memperkuat pengaturan mengenai netralitas ASN.
(ASN)  pada  Pilkada  di  Provinsi Jambi belum terlaksana dengan baik karena
masih  ditemukan  ASN  yang  tidak  netral.
Kedua, ketidaknetralan ASN masuk ketegori ringan. Proses mekanisme penjatuhan  sanksi  kepada  ASN  yang  tidak netral pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi  juga  masih  berjalan.  Bawaslu  dan KPU  dalam  hal  ini  sudah  berupaya melakukan  beberapa  tindakan  preventif guna menghilangkan ketidaknetaralan ASN dalam  Pilkada,  antara  lain  melakukan sosialisasi  dengan  berbagai  kegiatan  yang berisikan  tentang  etika  dan  netralitas  ASN yang  wajib  dijunjung  tinggi  serta  asas-asas netralitas yaitu tidak berpihak, netral, bebas konflik  kepentingan,  bebas intervensi politik,  adil,  dan  melayani.  Pewujudan netralitas  ASN  dalam  Pilkada  dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal  peranan  beberapa  institusi  terkait, antara  lain  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara (KASN),  Pimpinan  Birokrasi,  Inspektorat Daerah,  dan  Badan  Kepegawaian  Daerah, Komisi  Pemilihan  Umum,  dan  Badan Pengawas Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali.  M.  (2009). Metodologi  Penelitian Hukum .  Unesa  University  Press. Surakarta.
Adian  Firnas,  M.  “Politik  dan  Birokrasi: Masalah  Netralitas  Birokrasi  di Indonesia  Era  Reformasi”  Jurnal Review Politik Vol. 06 No. 01, Juni 2016, hlm. 186
Budiardjo,  Miriam.  (2008).  Dasar-dasar
Ilmu Politik. Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. Dalim, Sudiman. (2010). Politisasi Birokrasi  Netralitas  dan  Mobilitas PNS  dalam  Pilkada .  Pena  Abadi., Jakarta.
Eko  Noer  Kristiyanto,  (2017).  Netralitas
Birokrasi dan Pemberantasan
Korupsi,  Civil  Service  Vol.  11  No.
1 Juni, Hal. 26.
Firnas,  M.  Adian,  “Politik  dan  Birokrasi: Masalah  Netralitas  Birokrasi  di Indonesia  Era  Reformasi”  Jurnal Review Politik Vol 06 No. 01, Juni
2016.
Firman,
(2017). “ Meritokrasi dan Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara dalam Pengaruh Pilkada Langsung” , Jurnal IJPA-The
Indonesian Journal of Public
Administration  Vol.  3  No.  2, Desember 2017.
Mahfud, MD. (2012). Evaluasi Pemilukada dalam  Perspektif  Demokrasi  dan Hukum , Konstitusi Press, Jakarta.
Miftah  Thoha.  2012. Birokrasi  dan  Politik di  Indonesia ,  PT.  RajGrafindo Persada: Jakarta.
Nuryadi  &  Tolib.  2017.  Pendidikan
Pancasila  dan  Kewarganegaraan. Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan. Edisi Revisi: Jakarta.
Nugraha,  Harry  Setya,  (2018). Politik Hukum  Pengaturan  Netralitas  ASN dalam  Pilkada  Tahun  2018 ,  Jurnal Justisi  Hukum  ISSN2528-2638  Vol
3, No. 1, September 2018.
Riri  Nazriyah,  Implikasi  Putusan  MK Terhadap  Netralitas  PNS  Dalam
Pemilukada, Jurnal Konstitusi, Volume 6. No. 2, Juli Tahun 2008.
Supriyanto Didik. (2012). Penataan Kembali  Sistem  Pemilihan  dalam
Pemilukada . Dalam Demokrasi
Lokal, Konpress, Jakarta.
Sutrisno,
(2019). Prinsip Netralitas
Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan  Kepala  Daerah,  Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol.
26 September, H. 528.
Tatang  Sudrajat,  (2019). Netralitas  PNS dan Masa Depan Demokrasi  dalam Pilkada  Serentak  2015 ,  Jurnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Vol. XII, No.3, Desember 2019.
Undang-Undang  (UU)  No  5  tahun  2014. Tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2004 Tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS pasal 11 huruf c.
Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI)  Tahun  2014  Nomor  6, TLNRI Nomor 5494.
Usman, Sabian. (2010). Dasar-dasar Sosiologi Hukum ; Dilengkapi Proposal  Penelitian  Hukum  (Legal Reseacht), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Warasih  Esmi,  (2014). Pranata  Hukum Sebuah  Telaah  Sosiologis ,  Pustaka Magister, Semarang.

## PROFIL SINGKAT
Firmansyah  Putra,  S.H.,  M.H.  Lahir  di Kota  Jambi  13  Februari  1987.  Lulus Sarjana (S1)    dari    Program  Studi Ilmu Hukum,  Universitas  Jambi  Pada  Tahun 2011, Kemudian melanjutkan pada
Program  Magister    Ilmu    Hukum  (S2)  di Universitas  Jambi  dan  lulus  pada  tahun 2014.  Saat  ini  bekerja  sebagai  Dosen  ASN di Universitas Jambi (2015-Sekarang).