## EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

## Ridwan
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: ridwanbuya76@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk  memenuhi  kebutuhan (needs) dan  keinginannya (wants) seperti  moda  transportasi yakni  motor  dan  mobil.  Atas  dasar  itu  akhir-akhir  ini  perusahaan  pembiayaan  menjamur untuk memberikan jasa dibidang pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengontrol  dan  mengawasi  perusahaan  pembiayaan  dalam  menjalankan  usahanya,  OJK berperan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  agar  konsumen-konsumen  perusahaan pembiayaan  agar  senantiasa  tidak  merugikan  konsumen  dalam  menjalankan  usahanya. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang didukung  pendekatan yuridis  empiris .  Berdasarkan  hasil  penelitan  pembahasan  diatas  dapat dijelaskan  bahwa:  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  perusahaan  pembiayaan  di  Kota  Padang  adalah sebagai  fasilitator  untuk  menerima  pengaduan  dan  meneruskan  penyelesaian  sengketanya melalui LAPS, peran Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa  konsumen  dengan  perusaan  pembiayaan  di  Kota  Padang  adalah  sebagai  gerbang terakhir  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  dibidang  pembiayaan konsumen  dan  kendala  Otoritas  Jasa  Keuangan  Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusaan pembiayaan di Kota Padang yakni adanya tumpang  tindih  norma  sehingga  OJK  Perwakilan  Sumbar  kebingungan  dalam  mengambil kebijakan,  kurangnya  sosialisasi  dan  informasi  terkait  aturan-aturan  yang  memberikan perlindungan  bagi  konsumen  pengguna  jasa  perusahaan  pembiayaan,  keberadaan  dan kedudukan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (LAPS)  yang  berada dibawah  naungan  OJK  hanya  di  Jakarta,  sehingga  penyelesaian  sengketa  melalui  OJK Perwakilan Sumbar menjadi tidak efektif dari segi biaya dan waktu.
Kata Kunci: OJK, Perwakilan Sumatera Barat, Sengketa Konsumen

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk  memenuhi  kebutuhan (needs) dan  keinginannya (wants) seperti  modal  transportasi yakni  motor  dan  mobil.  Hal  ini  menjadikan  kendaraan  sebagai  kebutuhan  mendasar  bagi masyarakat (basic  need). Konsep  kendaraan  sekarang  ini  telah  mengalami  pergeseran  tidak hanya  sebagai  kebutuhan  dasar  saja,  namun  sebagai  alat  penunjang  kegiatan  usaha.  Namun saat  ini,  kendaraan  juga  telah  menjadi  gaya  hidup (life  style), memberikan  kemudahan  dan
menunjukan  karakteristik  serta  kelas  sosial.  Kelebihan-kelebihan  atas  sesuatu  produk mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara kemampuan dana (financial) untuk  membelinya  tidak  mencukupi.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  lembaga yang mampu untuk menjamin terhadap selera dan kebutuhan masyarakat. Kondisi seperti ini yang  menyebabkan  tumbuh  dan  berkembangnya  lembaga  pembiayaan  konsumen  dalam sektor  Lembaga  Keuangan  Non-Bank,  selain  lembaga  pembiayaan  yang  termasuk  dalam Lembaga  Keuangan  Non-Bank  adalah  asuransi,  pegadaian,  dana  pensiun,  reksa  dana,  bursa efek dan lain-lain.
Lembaga  pembiayaan  dalam  sektor  Lembaga  Keuangan  Non-Bank  merupakan  salah satu  alternatif  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  kepada  konsumen  selain  bank  sebagai sumber  dana  masyarakat.  Dalam  prakteknya  pembiayaan  kendaraan  bermotor  melalui lembaga  pembiayaan  konsumen  didasarkan  pada  alasan-alasan  bahwa  proses  atau  prosedur permohonan  untuk  mendapatkan  pembiayaan  sangat  mudah  serta  tidak  diperlukan  adanya jaminan  barang-barang  lain  selain  barang  yang  bersangkutan  dijadikan  objek  jaminan  yang perikatanya  dilakukan  secara  fidusia.  Pada  lembaga  pembiayaan,  pembiayaan  konsumen dengan  fidusia,  sistem  pembayaran  fleksibel  tidak  memerlukan  penyerahan  barang  jaminan atau  agunan  seperti  dalam  perum  pegadaian  menyesuaikan  dengan  tingkat  kebutuhan konsumen,  jumlah  pembayaran  setiap  angsuran  relatif  kecil  dan  prosedur  permohonan  yang mudah,  sehingga  terasa  sangat  meringankan  konsumen  (Sunaryo,  2008).  Kegiatan pembiayaan  kendaraan  bermotor  pada  lembaga  pembiayaan  di  sektor  Lembaga  Keuangan Non-Bank (yang selanjutnya disebut LKNB) diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  keuangan  dan  Menteri  Keuangan  sebagai  pengaturan.  Namun  sejak  lahir UndangUndang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  pada  22  November 2011  terlah  terjadi  pergeseran  dalam  menerapkan  model  pengawasan  terhadap  industri keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (yang  selanjutnya  disebut  OJK)  adalah  suatu  lembaga pemegang  otoritas  tertinggi  dan  disebut  lembaga  extraordinary,  dimana  lembaga  ini mendapatkan  pemindahan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  pada  lembaga-lembaga keuangan,  seperti  Perbankan,  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Non-Bank  (asuransi, dana  pensiun  dan  termasuk  di  dalamnya  lembaga  pembiayaan  konsumen).  Seluruh  bisnis keuangan  di  Indonesia  berada  di  bawah  pengaturan  dan  pengawasan  OJK  yang  bebas  dari intervensi  pihak  manapun.  Namun  pembentukan  lembaga  superpower  menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar yang dimilikinya (Adrian Sutedi, 2014).
Menjalankan  usahanya,  perusahaan  pembiayaan  yang  notabene  berorientasi  untuk mencari  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  sebagaimana  prinsip  ekonomi,  kerapkali melanggar  hak-hak  dan  merugikan  konsumen,  yang  mana  pada  akhirnya  hal  tersebut berujung  kepada  munculnya  suatu  sengketa  antara  konsumen  dan  perusahaan  pembiayaan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  yang  berada  dibawah naungan  OJK  sebagai  otoritas  tertinggi  semua  lembaga-lembaga  di  sektor  jasa  keuangan, khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat, OJK Perwakilan Sumatera Barat juga berwenang melakukan  tugas  pengawasan  di  lembaga  keuangan,  melakukan  monitoring  terhadap Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  sektor  jasa  keuangan,  termasuk  melakukan pemberian  sanksi  terhadap  lembaga-lembaga  di  sektor  jasa  keuangan  dalam  rangka perlindungan konsumen.
Sebagai  refleksi  dari  kewenangannya,  dalam  rangka  memberikan  perlindungan terhadap  konsumen  atas  perilaku-perilaku  nakal  perusahaan  pembiayaan,  pada  tahun  2018, OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat  pernah  mengeluarkan  sebuah  keputusan  No.  KEP- 103/S/D.09/KOJK-Sumbar/2018  yang  sifatnya  melindungi  konsumen,  yang  mana  sengketa tersebut  berawal  dari  adanya  laporan  pengaduan  konsumen  di  Kota  Padang  yang  bernama Apriliani terhadap PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang, yang melaporkan adanya tindakan illegal  PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance  Cabang  Padang  yang  melakukan penarikan paksa kendaraan milik Apriliani di jalan tanpa disertai dokumen-dokumen pendukung seperti Perjanjian  Pembiayaan,  Akta  Jaminan  Fidusia  dan  Sertifikat  Fidusia.  Apriliani  juga mendapatkan  beberapa  perlakuan  yang  tidak  menyenangkan  oleh  Debt  Collector dari  pihak PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance  Cabang  Padang.  Akibat  dari  sengketa  tersebut,  OJK Perwakilan  Sumatera  Barat,  melalui  Keputusan  No.  KEP-103/S/D.09/KOJK-Sumbar/2018 telah  menjatuhkan  sanksi  administratif  dan  denda  terhadap  PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance Cabang Padang.

## METODE PENELITIAN
Guna  mendapatkan  data  yang  diinginkan  dan  untuk  mendapatkan  hasil  yang memuaskan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris, dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang- undangan,  teori  yang  relevan  kemudian  dianalisis  sesuai  dengan  Eksistensi  Otoritas  Jasa Keuangan  Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan perusahaan pembiayaan di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang.

## PEMBAHASAN

## Eksistensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Pembiayaan
Bertolak  dari  Keputusan  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat  Nomor.  KEP- 103/S/D.09/KOJK-SUMBAR/2018  yang  telah memberikan  sanksi  kepada  PT.  CIMB  Niaga Auto  Finance,  yang  mana  OJK  menanggapi  Laporan  Apriliani  terhadap  PT.  CIMB  Auto Finance Cabang Padang yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  Pasal  11  Ayat  (1)  UUJF  Dan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  130/PMK.010/2012  Pasal  2  Tentang  Pendaftaran  Fidusia  bagi  Perusahaan Pembiayaan  serta  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29/POJK.05/2014  Tentang Penyelengaraan  Perusahaan  Pembiayaan.  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat  telah menangggapi  laporan  tersebut  dengan  meneruskan  penyelesaian  sengketa  antara  Apriliani dengan  PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance  Cabang  Padang  untuk  dapat  diselesaikan  melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang berada dibawah naungan OJK.
LAPS menunjuk Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) yang berfungsi sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di bidang Pembiayaan karena Perusahaan yang bersengketa dengan konsumen adalah perusahaan yang bergerak di bidang  pembiayaan  konsumen.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh BMPPI, dilakukan dengan mekanisme: 1) Mediasi, cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk  membantu  pihak  yang  bersengketa  mencapai  kesepakatan;  2) Ajudikasi,  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  pihak  ketiga (ajudikator) untuk  menjatuhkan
putusan  atas  sengketa  yang  timbul  di  antara  pihak  yang  dimaksud.  Putusan  ajudikasi mengikat  para  pihak  jika  konsumen  menerima.  Dalam  hal  konsumen  menolak,  konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya; dan 3) Arbitrase, cara penyelesaian suatu sengketa perdata  di  luar  pengadilan  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.
Dari tiga alternatif peyelesaian sengketa diatas, Apriliani dan PT. CIMB Niaga Auto Finance,  memilih  upaya  mediasi  dan  Ajudikasi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  atau sengketa  diantara  mereka,  yang  mana  setelah  dilakukan  upaya  mediasi  oleh  BMPPI  namun kesepakatan tidak tercapai, kemudian para pihak bersepakat melanjutkan upaya penyelesaian dengan cara Ajudikasi untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul, dimana BMPPI menemukan  fakta  bahwa  PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance  Cabang  Padang  berdasarkan  data dan fakta memang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fdusia  Pasal  11  Ayat  (1)  UUJF  dan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  Pasal  2  Tentang  Pendaftaran  Fidusia  bagi Perusahaan  Pembiayaan  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor 35/POJK.05/2018  Tentang  Penyelengaraan  Perusahaan  Pembiayaan  serta  yang  berbunyi: Eksekusi  Agunan  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  wajib  memenuhi  ketentuan  sebagai  berikut: a)  Debitur  terbukti  Wanprestasi;  b)  Debitur  sudah  diberikan  surat  peringatan;  dan  c) Perusahaan  Pembiayaan  memiliki  Sertifikat  Jaminan  Fidusia,  Sertifikat  Hak  Tanggungan, dan/atau Sertifikat Hipotek.
Peraturan  tersebut  secara  tegas  mengatur  perusahaan  pembiayaan  dalam  melakukan penagihan dan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur telah Wanprestasi. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia  bagi  Perusahaan  Pembiayaan,  yang  berbunyi:  Perusahaan  Pembiayaan  wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari  kalender  terhitung  sejak  tanggal  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen.  Penarikan Kendaraan  juga  harus  disepakati  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian  pembiayaan  konsumen. Oleh karena itu bagi perusahaan pembiayaan yang tidak memiliki Sertifikat jaminan fidusia dilarang  melakukan  penarikan  benda  jaminan  fidusia  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3 Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.010/2012  Tentang  Pendaftaran  Fidusia  bagi Perusahaan  Pembiayaan,  yang  berbunyi:  Perusahaan  Pembiayaan  dilarang  melakukan penarikan  benda  Jaminan  Fidusia  berupa  Kendaraan  bermotor  apabila  Kantor  pendaftaran Fidusia  belum  menerbitkan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dan  menyerahkannya  kepada Perusahaan Pembiayaan.
Apabila  perusahaan  pembiayaan  melanggar  ketentuan  tersebut,  maka  menurut Ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  130/PMK.010/2012 Perusahaan  pembiayaan  dapat  dikenakan  sanksi  secara  bertahap  berupa:  1)  Peringatan Tertulis;  2)  Pembekuan  Kegiatan  Usaha; 3)  Pencabutan  Izin  Usaha.  Selain itu  Otoritas Jasa Keuangan  juga  dapat  memberikan  Sanksi  Administrasi  berupa:  1)  Melakukan  pembatasan kegiatan  usaha  tertentu;  2)  Melakukan  Pembekuan  Kegiatan  Usaha;  3)  Menurunkan  hasil penilaian tingkat resiko; 4) Melakukan pembatalan persetujuan, dan/atau; dan 5) Melakukan penilaian  kembali  kemampuan  dan  kepatutan  kepada  pihak  utama  perusahaan  pembiayaan. Penarikan  kendaraan  bermotor  oleh  perusahaan  pembiayaan  apabila  konsumen  wanprestasi
tanpa  membawa  sertifikat  jaminan  fidusia  dan  apalagi  ditambah  dengan  melibatkan  pihak Debt  Collector dengan  merampas  secara  paksa,  dapat  dikategorikan  Perbuatan  Melawan Hukum  atau  perbuatan  pidana  yang  dapat  dijerat  dengan  Pasal  1365  KUHPerdata  Tentang Perbuatan  Melawan  Hukum  atau  tindak  pidana  pemaksaan  dan  ancaman  perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana.
Menjalankan usahanya ternyata PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang telah melanggar  ketentuan  tersebut,  atas  temuan  itu,  BMPPI  melalui  Majelis  Ajudikasi  membuat putusan  dan  memberikan  rekomendasi  kepada  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat  agar  OJK Perwakilan  Sumatera  Barat  menjatuhkan  sanksi  kepada  PT.  CIMB  Niaga  Finance  Cabang Padang  atas  penarikan  kendaraan  milik  Apriliani  (konsumen)  karena  telah  melanggar ketentuan  yang  diatur  oleh  OJK.  Putusan  LAPS  yang  diputuskan  melalui  majelis  Ajudikasi Badan  Mediasi  Pembiayaan  dan  Pegadaian  Indonesia  (BMPPI),  ditindaklanjuti  oleh  OJK Perwakilan Sumatera Barat dengan mengeluarkan Keputusan No. KEP- 103/S/D.09/KOJKSUMBAR/2018  yang  berisi:  1)  PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance  Cabang Padang segera mengembalikan Kendaraan Nasabah atas nama Apriliani; 2) PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang wajib memberikan Restrukrurisasi Kredit kepada Nasabah atas nama  Apriliani;  3)  Pegawai  dan/atau  Tenaga  alih  daya  PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance Cabang  Padang  yang  menangani  fungsi  penagihan  dan  Eksekusi  benda  Jaminan  terkait Fidusia  wajib  memiliki  sertifikat  Profesi  di  bidang  Penagihan  dari  Lembaga  Sertifikasi Profesi bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK; 4) Sanksi Administrasi berupa Pembekuan Kegiatan  Usaha  PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance  Cabang  Padang  selama  6  (Enam)  Bulan dalam hal pemberian kredit kepada Nasabah; dan 5) Sanksi Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
Dari  penjelasan  diatas  tergambar  bahwa  Eksistensi  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat dalam  menindaklanjuti  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  Perusahaan  pembiayaan dalam  rangka  perlindungan  konsumen,  berkedudukan  sebagai  Lembaga  yang  memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dan Sebagai Lembaga yang memberikan Keputusan akhir dari hasil  penyelesaian  sengketa  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa  di  Industri  Jasa  Keuangan yakni  Konsumen  dan  Perusahaan  Pembiayaan  dalam  menyelesaikan  sengketanya  melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berada dibawah naungan OJK, dimana pada LAPS  pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  memilih  secara  bebas  melalui  mekanisme  apa sengketa  diantara  mereka  untuk  diselesaikan  dengan  pilihan  diantaranya  :  (1)  mekanisme mediasi,  (2)  mekanisme  ajudikasi,  dan  (3)  mekanisme  arbitrase,  Dalam  upaya  penyelesaian tersebut, jika terbukti melalui fakta-fakta yang ada ternyata terdapat pelanggaran aturan oleh Perusahaan Pembiayaan maka LAPS memberikan putusan dan rekomendasi kepada OJK agar OJK  menjatuhkan  Sanksi  kepada  Perusahaan  Pembiayaan  yang  melanggar  ketentuan tersebut,  yang  mana  kemudian  OJK  menindaklanjuti  putusan  LAPS  tersebut  dengan mengeluarkan Keputusan berupa penjatuhan sanksi bagi Perusahaan Pembiayaan yang dalam mejalankan usahanya melanggar ketentuan dan. aturan yang berlaku.
Menurut  penjelasan  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004,  OJK  bersifat independen  dalam  menjalankan  tugasnya  dan  kedudukannya  berada  diluar  pemerintah  dan berkewajiban  menyampaikan  laporan  kepada  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  (Adrian  Sutedi,  2014).  Salah  satu  fungsi  penting  OJK adalah  “Fungsi  edukasi  dan  perlindungan  konsumen  yang  merupakan  pilar  penting  dalam
sektor jasa keuangan. Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  kepada  konsumen  (Arinto  Tri  Wibowo,  2015). Dalam  melaksanakan  tugasnya,  OJK  berkoordinasi  dengan  BI  dalam  membuat  peraturan pengawasan  Lembaga Jasa Keuangan (LJK) khususnya di  bidang Penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, salah satunya yaitu mengenai aturan yang harus dipatuhi oleh Perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelengaraan  Perusahaan  Pembiayaan.  Tugas  Bank  Indonesia  akan  lebih  fokus  sebagai regulator  pada  bidang  moneter  sedangkan  tugas  Otoritas  Jasa  Keuangan  lebih  kepada pengaturan dan pengawasan individual Perbankan atau  Lembaga Jasa  Keuangan  Non  Bank, kejahatan  bank/non  bank,  kepengurusan  bank/non  bank,  dan  kualitas  sumber  daya manusianya  (Ni  Made  Nita  Widhiadnyani,  2016).  Pengaturan  pengawasan  terkait pembiayaan  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  khususnya  bagi  konsumen  dan lembaga  pembiayaan  itu  sendiri.  Pengaturan  yang  disusun  oleh  OJK  akan  dijadikan  acuan oleh  para  lembaga  perbankan  supaya  dapat  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dan menghasilkan produk pembiayaan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mengingat tujuan  dari  pengaturan  dan  pengawasan  Perbankan  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Non  Bank adalah  menciptakan  sistem  Perbankan  dan  LJKNB  yang  sehat,  yang  memenuhi  tiga  aspek, yaitu  Perbankan  dan  LJKNB  yang  dapat  memelihara  kepentingan  masyarakat  dengan  baik, berkembang  secara  wajar,  dalam  arti  di  satu  pihak  memerhatikan  faktor  risiko  seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia (Hermansyah, 2011).
Terkait  pengawasan  on  site  di  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat  dilakukan  melalui pemeriksaan  langsung,  dimana  setiap  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  (LJKNB) harus  diperiksa  minimal  satu  tahun  sekali.  Pengawasan  on  site  yaitu  pengawasan  langsung yang  dilakukan  melalui  pemeriksaan  atau  audit  dengan  cara  mendatangi  langsung  dan memeriksa  bank  dan  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  (LJKNB)  yang  bersangkutan,  dimana pemeriksaan ini bersifat surprise audit, artinya pemeriksaan dilakukan sewaktu-waktu dimana pihak Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LJKNB) tidak mengetahui kedatangan OJK. Pemeriksaan  ini  bertujuan  untuk  memeriksa  kebenaran  dan  akurasi  laporan  keuangan  dan seluruh kegiatan operasional Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB), menilai kualitas manajemen maupun jika ada indikasi penyimpangan praktik perbankan dan Kegiatan Jasa  Keuangan  yang  tidak  sehat.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Sdr.  Irawati  yaitu  Kepala Bagian  Pengawasan  LKNB  di  Kantor  Perwakilan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Perwakilan Sumatera  Barat,  dalam  praktik  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan terhadap  perusahaan  pembiayaan  konsumen  dapat  berupa  pengawasan  tidak  langsung  dan pengawasan  langsung.  Pengawasan  tidak  langsung  dilakukan  melalui  penelitian  dan  analisa atas  laporan-laporan  yang  wajib  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun  informasi  lainnya berupa  Laporan  Bulanan  maupun  Laporan  Tahunan  atas  kegiatan  usaha  dan  keuangan perusahaan pembiayaan konsumen serta laporan pengaduan dari konsumen.
Selain  itu,  dilakukan  wawancara  dengan  MHD.  Syukri  S.E,  Kepala  Cabang  PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Padang, mengatakan bahwa proses pengawasan langsung yang  dilakukan  OJK  terhadap  perusahaan  pembiayaan  berupa  pemeriksaan  terhadap dokumen  tertulis  berupa:  1)  Pemeriksaan  atas  produk  pembiayaan  (konvensional  atau syariah)  yang  dibiayai  dan  proses  pemasaran  (marketing);  b)  Pemeriksaan  atas  dokumen perjanjian  pembiayaan  dan  proses  pemberian  kredit  yang  dilakukan  perusahaan  tersebut;  c)
Pemeriksaan  atas  dokumen  mitigasi  resiko  pembiayaan  melalui  asuransi  dan  pelaksanaan jaminan  fidusia  pada  perjanjian  pembiayaan  tersebut;  d)  Pemeriksaan  atas  dokumen penagihan dan kualitas piutang yang diperoleh melalui perjanjian  pembiayaan, hal ini terkait dengan  rasio  piutang  pembiayaan  terhadap  total  aset  perusahaan;  dan  e)  Pemeriksaan  atas dokumen-dokumen  lainnya  dan  permintaan  informasi  yang  terkait  dengan  kegiatan  usaha perusahaan pembiayaan konsumen.
MHD  Syukri  mengatakan  bahwa  benar  PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance  Cabang Padang pernah dikenakan Sanksi Administrasi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha selama 6 Bulan akibat pengaduan Konsumen kepada OJK Sumatera Barat. Pengawasan juga dilakukan sebagai  sarana  pencegahan  terjadinya  penyimpangan  atas  aktivitas  sebelum  dilaksanakan suatu  kegiatan.  Dengan  adanya  pengawasan  maka  gerak-gerik  perbuatan  yang  kurang  baik dapat  terdeteksi  dengan  mudah  yang  pada  akhirnya  aktivitas  penyimpangan  dapat  segera dicegah.  Kepala  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat  Misran  Pasaribu,  Senin  tanggal  16  April 2019 pernah mengatakan, Jumlah layanan Konsumen di Sumatera Barat mencapai 893 kasus yang  kebanyakan  merupakan  pengaduan.  “Pengaduan  yang  diajukan  terkait  dengan Perbankan 100 kasus, perasuransian 66 Kasus, perusahaan pembiayaan 40 kasus, pasar modal 5 kasus, katanya. Berdasarkan pemaparan diatas, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat  melalui  pengawasan  on  site  dan  pengawasan  off  site sesuai  dengan  Teori  Malayu  S.P.  Hasibuan.  Malayu  S.P.  Hasibuan  menyebut  kanbahwa bentuk-bentuk pengawasan meliputi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian (Malayu S.P. Hasibuan, 2011).
Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  konsumen,  OJK  telah  menerbitkan Peraturan  OJK  No.  01/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  (selanjutnya  disebut  POJKPKSJK),  sedangkan  BI  mengeluarkan  Peraturan  BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut  PBI).  POJKPKSJK  berisi  ketentuan  yang  menekankan  kewajiban  bank  terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposiskan  sebagai  pihak  lemah,  yang  artinya  pihak  bank  mendiktekan  kehendaknya sebagaimana  yang  tertuang  dalam  syarat-syarat  perjanjian  yang  bentuknya  merupakan perjanjian baku (Ngakan Putu Surya Negara, 2018).
Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai  dengan  Pasal  31  UU  OJK  dapat  ditempuh  langkah  pencegahan  dan  pemberantasan. Dalam  rangka  untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  menurut  Pasal  28  UUOJK diberikan  kewenangan  bagi  OJK  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen  dan masyarakat. Dalam hal ini OJK berwenang untuk melakukan tindakan  pencegahan kerugian konsumen pengguna jasa perusahaan pembiayaan. Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen  dilakukan  upaya-upaya  menampung  aspirasi  dari  para  konsumen  khususnya pengguna  jasa  perusahaan  pembiayaan.  OJK  melakukan  pelayanan  pengaduan  konsumen dengan  menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan  konsumen  yang dirugikan  oleh  bank  termasuk  membuat  mekanisme  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan. Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  konsumen,  OJK  telah  menerbitkan  Peraturan  OJK No.  01/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disebut  POJKPKSJK),  sedangkan  BI  mengeluarkan  Peraturan  BI  Nomor  16/1/PBI/2014 tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  (selanjutnya  disebut  PBI).
POJKPKSJK berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposiskan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana yang tertuang dalam  syarat-syarat  perjanjian  yang  bentuknya  merupakan  perjanjian  baku  (Ngakan  Putu Surya Negara, 2018).
Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai  dengan  Pasal  31  UU  OJK  dapat  ditempuh  langkah  pencegahan  dan  pemberantasan. Dalam  rangka  untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  menurut  Pasal  28  UUOJK diberikan  kewenangan  bagi  OJK  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen  dan masyarakat. Dalam hal ini OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen pengguna jasa perusahaan pembiayaan. Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen  dilakukan  upaya-upaya  menampung  aspirasi  dari  para  konsumen  khususnya pengguna  jasa  perusahaan  pembiayaan.  OJK  melakukan  pelayanan  pengaduan  konsumen dengan  menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan  konsumen  yang dirugikan  oleh  bank  termasuk  membuat  mekanisme  pengaduan  konsumen  yang  dirugikan. Pegawai OJK tidak ada yang berstatus PNS karena berada di luar pemerintah maka tidak ada PPNS  di  lingkungan  OJK  yang  melakukan  penyidikan  (Made  Dwi  Juliana,  2015). Berdasarkan  tugas  pengaturan  yang  melekat  pada  lembaga  OJK,  di  dalam  Pasal  8  huruf  I menyebutkan  bahwa  OJK  memiliki  wewenang  untuk  menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.  Dengan  adanya  penjabaran  dari  Pasal  8  huruf  I  tersebut  maka  dibentuklah  POJK No.  4/POJK.04/2014  mengenai  tata  cara  penagihan  sanksi  administratif  berupa  denda  di sektor  jasa  keuangan,  dimana  disebutkan  didalamnya  bahwa  sanksi  administratif  berupa denda  adalah  sanksi  kewajiban  membayar  sejumlah  uang  kepada  OJK  sebagai  akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Pembayaran  sanksi  denda  administratif  di  dalam  POJK  tersebut  dilakukan  dengan membayar kepada OJK melalui penyetoran ke rekening OJK atau cara pembayaran lain yang ditetapkan  oleh  OJK  paling  lama  30  hari  setelah  surat  sanksi  administratif  berupa  denda ditetapkan. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  disebutkan  bahwa:  1)  Untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat,  OJK berwenang  melakukan  pembelaan  hukum,  yang  meliputi:  Memerintahkan  atau  melakukan tindakan  tertentu  kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan Konsumen  yang  dirugikan  Lembaga  Jasa  Keuangan  dimaksud;  2)  Mengajukan  gugatan:  a) untuk  memperoleh  kembali  harta  kekayaan  milik  pihak  yang  dirugikan  dari  pihak  yang menyebabkan  kerugian,  baik  yang  berada  di  bawah  penguasaan  pihak  yang  menyebabkan kerugian  dimaksud  maupun  di  bawah  penguasaan  pihak  lain  dengan  itikad  tidak  baik; dan/atau  b)  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dari  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat  (1)  huruf  b  angka  2  hanya  digunakan  untuk  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  pihak yang dirugikan.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Perwakilan  Sumatera  Barat dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat, terdapat  beberapa  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat dalam  melaksanakan  Tugas,  wewenang  dan  fungsinya  sebagai  Lembaga  Otoritas  tertinggi yang  menaungi  Lembaga  Jasa  Keuangan  baik  Lembaga  Keuangan  Bank  atau  Non-Bank, diantaranya,  Pertama,  adanya  tumpang  tindih  norma  sehingga  OJK  Perwakilan  Sumbar kebingungan  dalam  mengambil  kebijakan.  Adanya  tumpang  tindih  norma  pada  pengaturan perlindungan  konsumen  berdasarkan  dengan  peraturan  yang  dibentuk  oleh  OJK  dan  BI terkait  perusahaan  pembiayaan  serta  tindakan  yang  dilakukan  oleh  OJK  terhadap  lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK  telah  menerbitkan  Peraturan  OJK  No.  01/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  POJKPKSJK),  sedangkan  BI mengeluarkan  Peraturan  BI  Nomor  16/1/PBI/2014  tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa Sistem  Pembayaran  (selanjutnya  disebut  PBI).  POJKPKSJK  berisi  ketentuan  yang menekankan  kewajiban  perusahaan  pembiayaan  terhadap  konsumennya,  demi  melindungi konsumen  dari  tindakan  perusahaan  pembiayaan,  dimana  selama  ini  konsumen  selalu diposiskan  sebagai  pihak  lemah,  yang  artinya  pihak  perusahaan  pembiayaan  mendiktekan kehendaknya  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  syarat-syarat  perjanjian  yang  bentuknya merupakan  perjanjian  baku.  Perlindungan  bagi  konsumen  merupakan  suatu  tuntutan  yang tidak  boleh  diabaikan  begitu  saja.  Dalam  dunia  pembiayaan  konsumen,  pihak  konsumen merupakan  unsur  yang  sangat  berperan,  mati  hidupnya  dunia  pembiayaan  konsumen bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau konsumen (Sidharta, 2004). Secara prinsip  dan  beberapa  aspek  yang  terdapat  di  dalam  POJKPKSJK  dan  PBI  tersebut  terjadi adanya  tumpang  tindih  norma.  Dengan  adanya  ketentuan  dari  dua  otoritas  yang  berbeda tersebut  tentunya  dapat  mengakibatkan  kebingungan  dan  ketidakpastian  hukum  bagi konsumen  dalam  hal  terdapat  sengketa  dikemudian  hari  dengan  perusahaan  pembiyaan konsumen.
Kedua,  kurangnya  sosialisasi  dan  informasi  terkait  aturan-aturan  yang  memberikan perlindungan  bagi  konsumen  pengguna  jasa  perusahaan  pembiayaan,  sehingga  ketika hakhaknya  dilanggar  oleh  perusahaan  pembiayaan,  konsumen  hanya  dapat  pasrah. Perlindungan  konsumen  dari  tindakan-tindakan  perusahaan  pembiayaan  tidak  terlepas  dari adanya  sosialisasi  dan  pemberian  informasi  yang  tepat  sampai  kepada  masyarakat  atau konsumen, sehingga konsumen dapat melindungi hak-haknya dari tindakan nakal perusahaan pembiayaan  yang  berorientasi  kepada  keuntungan  semata  yang  terkadang  mengabaikan hakhak  konsumen,  sehingga  ketika  terjadi  pelanggaran  atas  hak-hak  konsumen,  konsumen yang  tidak  mendapatkan  informasi  yang  baik  akan  adanya  perlindungan  terhadapnya senantiasa  tidak  melakukan  perlawanan  atau  pembelaan  terhadap  hak-haknya  tersebut, sehingga  perusahaan  pembiayaan  yang  melanggar  hak-hak  konsumen  tersebut  senantiasa melakukan  pelanggaran  demi  pelanggaran  atas  hak  konsumen  demi  mengejar  keuntungan semata,  hal  ini  manjadi  kendala  bagi  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat  untuk  memberikan perlindungan  bagi  konsumen  pengguna  jasa  perusahaan  pembiayaan.  Ketiga,  tidak  adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS) yang berada dibawah naungan
OJK yang berkedudukan di Sumatera Barat, sehingga setiap laporan-laporan konsumen yang masuk  ke  OJK  Perwakilan  Sumbar,  OJK  Perwakilan  Sumbar  mendatangkan  Mediator Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS) dari Jakarta, sehingga kondisi tersebut  berdampak  kepada  tingginya  cost  penanganan  penyelesaian  sengketa  dan  proses penanganan penyelesaian sengketa memakan waktu yang cukup lama, sehingga penyelesaian sengketa tersebut kurang efektif.

## KESIMPULAN
Otoritas  Jasa  Keuangan  Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam  menunjukkan Eksistensinya  sudah  efektif  dalam  hal  melakukan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  yang diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Sebagai  lembaga  independen,  banyak kewenangan  yang  melekat  pada  OJK.  Selain  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan  jasa keuangan,  OJK  juga  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa,  menyidik,  melakukan perlindungan terhadap konsumen. Dalam Fungsinya sebagai pengawas sektor jasa keuangan, OJK  dapat  memberikan  sanksi  apabila  Lembaga  Jasa  Keuangan  dalam  hal  ini  perusahaan pembiayaan  yang  dinilai  bermasalah  atau  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen, masyarakat  dan  sektor  jasa  keuangan.  Upaya  perlindungan  konsumen  yang  dilakukan  oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan pembiayaan adalah dengan memberikan sanksi baik  berupa  teguran  secara  tertulis,  sanksi  administrasi,  denda,  pembekuan  usaha  dan kegiatan  bahkan  bisa  kepada  sanksi  pencabutan  izin  usaha  kepada  perusahan  pembiayaan. Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan  Sumatera Barat dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen  Dengan  Perusahaan  Pembiayaan  adalah  sebagai  Fasilitator  dan  pemutus  akhir dalam perlindungan konsumen, yang mana OJK dalam menanggapi laporan konsumen akan meneruskannya  kepada  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  yang  berada dibawah  naungan  OJK  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  perusahaan pembiayaan  dengan  metode  mediasi,  arbitrase  atau  ajudikasi.  Disamping  itu,  jika  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  menemukan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh perusahaan  pembiayaan,  LAPS  dalam  kesimpulannya  memberikan  rekomendasi  agar  OJK menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pembiayaan tersebut, maka OJK dapat mengeluarkan keputusan yang berisi penjatuhan sanksi kepada perusahaan pembiayaan yang harus dipatuhi oleh  perusahaan  pembiayaan.  Eksistensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Perwakilan  Sumbar  dalam Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dengan  Perusahaan  Pembiayaan  yakni  menjadi  gerbang terakhir  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  yang  mana  melalui kewenangannya,  OJK  berperan  dalam  mengawasi,  mengontrol,  membina  serta menjatuhkan sanksi  terhadap  pelaku  usaha  yang  dalam  hal  ini  adalah  perusahaan  pembiayaan  sehingga perusahaan pembiayaan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan keputusan penjatuhan saksi oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan Usaha, dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
Arinto  Tri  Wibowo, Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2015.
Ni Made Nita Widhiadnyani, “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank  Indonesia  Dalam  Pengawasan  Lembaga  Perbankan” ,  Vol.  IV  No.2,  Kertha Semaya, Denpasar.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Edisi Revisi, Kencana, Jakarta., 2011.
Malayu  S.P.  Hasibuan, Manajemen:  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah, Cet.  ke-9,  Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
Ngakan  Putu  Surya  Negara,  “ Perlindungan  Nasabah  Perbankan  Melalui  Otoritas  Jasa Keuangan”, Vol.6, No.2, Kertha Semaya, Denpasar, 2018.
Made Dwi Juliana, “ Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Mengenai  Perlindungan  Hukum Bagi  Investor  Terhadap  Tindakan  Tippee  Yang  Melakukan  Insider  Trading  Dalam Perdagangan  Saham ”,  Jurnal  Magister  Hukum  Udayana,  Vol  IV  No.  2,  Denpasar, Bali, 2015.
Sidharta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia ,  Gramedia  Widiasarana  Indonesia,
Jakarta, 2004, hlm. 35
Wawancara  dengan  Mendi  Rahmadi,  Deputi  Direktur  OJK  Perwakilan  Sumatera  Barat,  16 April 2019.
Wawancara dengan Sdr.Irawati, Kabag Pengawasan IKNB  OJK  Perwakilan Sumatera Barat di Padang, tanggal 06 Mei 2019.
Wawancara  dengan  MHD.Syukri.S.E,  Kepala  Cabang  PT.  CIMB  Niaga  Auto  Finance Cabang Padang, di Padang, tanggal 24 Mei 2019.