Abstrak—Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2015 merumuskan  17  poin  Sustainable  Development  Goals  (SDG’s) untuk menanggulangi permasalahan yang ada di dunia, seperti kemiskinan,  pemanasan  global,  serta  menjawab  isu-isu  sosial, ekonomi,  dan  lingkungan  yang  ada  di  perkotaan.  Salah  satu tujuan yang terdapat dalam SDG’s adalah pada tujuan no. 11 (sebelas)  yaitu  Sustainable  Cities  and  Communities.  Salah  satu permasalahan  dunia  yang  dibahas  dalam  tujuan  ini  yaitu permukiman  kumuh  yang  terdapat  pada  poin  11.1,  dimana permasalahan  ini  masih  banyak  ditemukan  di  dunia,  salah satunya  di  kawasan  DAS  Metro,  Kota  Malang.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  merumuskan  strategi  penanganan kawasan  permukiman  kumuh  sesuai  dengan  prinsip  SDG’s yang  dijelaskan  dalam  tujuan  11  poin  11.1.  Penelitian  ini melewati  3  tahap  analisis,  yaitu  tahap  pertama  untuk mengetahui  kesesuian  kebijakan  yang  ada  di  Kota  Malang dengan  prinsip  SDG’s.  Tahap  kedua  yaitu  menentukan karakteristik  permukiman  kumuh  yang  ada  di  kelurahan sekitar DAS Metro yaitu
Kelurahan
Bandulan, Bandungrejosari,  Sukun,  dan  Tanjungrejo.  Dan  tahapan terakhir yaitu merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh  menggunakan  metode  analisis  triangulasi.  Hasil  dari penelitian ini berupa strategi penanganan permukiman kumuh yang dirinci berdasarkan hasil karakteristik yang didapatkan.
Kata  Kunci—DAS  Metro,  Permukiman  Kumuh,  Strategi Penanganan Permukiman Kumuh.

## I. PENDAHULUAN
ERMUKIMAN  kumuh  adalah  permukiman  yang  tidak layak  huni  karena  ketidakteraturan  bangunan,  tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana  dan  prasarana yang  tidak  memenuhi  syarat  [1].  UN- Habitat  mendefinisikan  kawasan  kumuh  ( slum )  sebagai  “ a highly populated urban residential area consisting mostly of closely  packed,  decrepit  housing  units  in  a  situation  of deteriorated  or  incomplete  infrastructure,  inhabited primarily  by  impoverished  persons ”.  UN-HABITAT menjabarkan  karakteristik  permukman  kumuh  sebagai kawasan  permukiman  yang  tidak  memiliki  sarana  dan prasarana  dasar  permukiman,  permukiman  yang  berada  di kawasan  ilegal  dan  tidak  memiliki  status  legal  lahan  dan bangunan, kondisi bangunan rumah tidak layak, berkepadatan  tinggi,  berada  di  kawasan  tidak  sehat  dan memiliki  potensi  bencana,  dihuni  oleh  masyarakat  miskin, serta kawasan permukiman yang minim [2].
Berdasarkan data UN-Habitat, pada tahun 2012 sekitar 33%  populasi  dunia  atau  sekitar  863  juta  manusia  di  dunia bertempat tinggal pada kawasan kumuh. Munculnya kawasan permukiman kumuh di dunia disebabkan dari meningkatnya urbanisasi,  kondisi  ekonomi  yang  stagnan,  kemiskinan,
perencanaan yang kurang baik, dan sebab lainnya. Proporsi dari penduduk dunia yang tinggal pada kawasan kumuh yaitu tertinggi pada benua Afrika (62%), diikuti oleh Asia Selatan (35%),  Asia  Tenggara  (31%),  dan  Asia  Timur  (28%). Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  menyumbang jumlah  kawasan  permukiman  kumuh  di  Asia  Tenggara dengan luasan total 38.641 Ha [2].
Kota Malang menjadi salah satu kota di Indonesia yang termasuk dalam kategori kepadatan sangat tinggi yaitu 7.826 jiwa/km² dan jumlah penduduk pada tahun 2018 yaitu sebesar 861.414 jiwa [3]. Hingga tahun 2014, kawasan permukiman di  Kota  Malang  yang  teridentifikasi  sebagai  kawasan permukiman  kumuh  terdapat pada  29  (dua  puluh  sembilan) lokasi  yang  didasarkan  pada  profil  kawasan  Permukiman Kumuh Kota Malang [4]. Kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan  (SK)  Walikota  Malang  Nomor  86  Tahun  2017 tentang  Penetapan  Lokasi  Kawasan  Permukiman  Kumuh Kota Malang. Adanya permukiman kumuh tersebut yang ada di  Kota  Malang,  membuat  pemerintah  kota  bergerak  untuk mengatasi  permasalahan  permukiman  kumuh  yang  tersebar di Kota Malang, salah satunya yaitu pada kawasan sempadan sungai DAS Metro.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Metro yang terdapat di Kota Malang  merupakan  salah  satu  kawasan  yang  memiliki permasalahan  permukiman  kumuh.  Dalam  RTRW  Kota Malang  tahun  2010  -  2030,  kawasan  ini  diperuntukkan sebagai  kawasan  lindung  sempadan  sungai.  Berdasarkan dokumen  Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Permukiman  Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP)  Kota  Malang, Kawasan  DAS  Metro  masuk  menjadi  kawasan  prioritas  1 dalam  penanganan  kawasan  kumuh.  Luas  kawasan  kumuh pada DAS Metro yaitu sebesar 111,12 Ha yang tersebar pada beberapa kelurahan; yaitu Kelurahan Bandulan, Tanjungrejo, Sukun,  dan  Bandungrejosari.  Permasalahan  utama  yang menjadi  penyebab  munculnya  permukiman  kumuh  pada kawasan  ini  adalah  adanya  rumah-rumah  milik  warga  yang tumbuh di  kawasan  sempadan  sungai  seiring  meningkatnya jumlah  penduduk  yang  melakukan  urbanisasi  ke  Kota Malang. Selain itu, belum terpenuhinya beberapa infrastruktur  dasar  pada  permukiman  ini  berpengaruh  besar pada kondisi kualitas permukiman.
Adanya  urgensitas  mengenai  penanganan  permukiman kumuh yang ada di dunia sekaligus menjadi salah satu sasaran dalam  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  nomor  11 untuk  membentuk  kota  dan  komunitas  yang  berkelanjutan, maka diperlukan suatu upaya untuk menghadapi permasalahan  ini.  Hal  tersebut  juga  dikarenan  kota  yang berkelanjutan  merupakan  salah  satu  dari  17  tujuan  global

## Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs)
Chalimatus Sakdiah dan Dian Rahmawati
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota,Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya e-mail : d_rahmawati@urplan.its.ac.id
P
dalam  agenda  2030  untuk  pembangunan  berkelanjutan dimana  akses  untuk  semua  perumahan  dan  layanan  dasar memadai,  aman  dan  terjangkau,  serta  peningkatan  daerah kumuh  ( upgrade  slums )  sehingga  tujuan  pembangunan berkelanjutan  ( sustainable  development  goals )  untuk  kota tanpa  kumuh  dalam  agenda  2030  tercapai  [5].  Selanjutnya, pemerintah  Indonesia  melalui  KOTAKU  (Kota  Tanpa Kumuh)  juga  berupaya  untuk  menyelesaikan  permasalahan kumuh yang ada. Namun, karena fokus luasan permukiman kumuh  di  Indonesia  sangat  luas,  maka  penanganan  kumuh dalam  lingkup  yang  lebih  mikro menjadi kurang maksimal. Maka  dari  itulah,  diperlukan  adanya  strategi  penanganan untuk mengatasi permukiman kumuh yang ada di DAS Metro sesuai  dengan  prinsip  Sustainable  Development  Goals (SDG’s).

## II. METODE PENELITIAN

## A. Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  yang  digunakan  dalam  merumuskan strategi  penanganan  permukiman  kumuh  kawasan  DAS Metro Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 1.

## B. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  dua  cara,  yaitu  survey  primer  dan  survey  sekunder. Metode  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan observasi,  kuisioner,  dan  wawancara.  Sedangkan  untuk metode  pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan mengumpulkan data dari instansi pemerintah terkait.

## C. Populasi dan Sampling
Dalam  penelitian  ini,  populasi  yang  menjadi  objek penelitian  adalah  seluruh  masyarakat  yang  tinggal  di permukiman  kumuh  DAS  Metro.  Sedangkan  sampel  dalam penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  metode  proporsional random  sampling  menggunakan  rumus  Slovin  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  99  orang  yang
ditentukan  berdasarkan  penentuan  proporsional  random sampling. Pada Tabel 2 merupakan jumlah sampel penelitian tiap kelurahan:

## D. Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam  tahap  pertaman  yaitu analisis  kebijakan  tata  ruang  mengenai  perumahan  dan permukiman pada DAS Metro menggunakan teknik content analysis . Analisis isi dilakukan terhadap dokumen kebijakan anatara  lain  RTRW  Kota  Malang,  RDTRK  Kota  Malang Bagian Barat, RJMD Kota Malang, RP2KPKP Kota Malang, RPLP masing-masing Kelurahan. Pada tahapan kedua, yaitu analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh dilakukan  menggunakan  teknik  analisis  statistik  deskriptiv. Dan  yang  terakhir  yaitu  penentuan  strategi  penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan teknik analisis triangulasi dengan input yang digunakan adalah hasil analisis  kebijakan  dari  sasaran  pertama,  karakteristik permukiman kumuh, dan best practice serta housing policies dalam SDGs.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambar Umum Kawasan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  wilayah  yang  menjadi  objek penelitian  adalah  wilayah  permukiman  yang  ada  di  sekitar daerah aliran sungai (DAS) Metro, Kecamatan Sukun, Kota Malang.  Berdasarkan  dokumen  RP2KPKP  Kota  Malang,
Tabel 1. Variabel Penelitian
Indikator Variabel Kondisi Fisik dan Legalitas Bangunan Legalitas Bangunan Kesesuaian dengan RTRW Kondisi Bangunan Kepadatan Bangunan Keteraturan Bangunan Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan Kondisi drainase Kondisi jaringan air minum Kondisi Persampahan Kondisi Air Limbah Kondisi Proteksi Kebencanaan RTH Kondisi Sosial dan Ekonomi Partisipasi Masyarakat Kegiatan gotong royong
Tingkat Pendapatan penduduk
Jumlah masyarakat miskin
Tabel 2.
Jumlah Sampel tiap Kelurahan Kelurahan Jumlah Sampel Bandulan 22 KK Bandungrejosari 25 KK Sukun 21 KK Tanjungrejo 31 KK Total 99 KK
Gambar 1. Peta Delineasi Wilayah Kumuh DAS Metro Kota Malang.
kawasan kumuh Daerah Aliran Sungai (DAS) Metro terdiri atas 4 kelurahan yang masuk pada delineasi kumuh dengan luas  total  111,12  Ha.  Kelurahan  tersebut  adalah  Keluruhan Bandungrejosari, Bandulan, Tanjungrejo, dan Sukun dengan batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara :Kelurahan Bareng dan Pisangcandi
Sebelah Timur :Kelurahan Bakalan Krajan dan Kebonsari Sebelah Selatan :Kelurahan  Gadang,  Ciptomulyo,  dan Kasin Sebelah Barat :  Kelurahan Mulyorejo.
Sungai Metro merupakan anak sungai dari Sungai Brantas, yang  menjadi  salah  satu  sungai  terpanjang  yang  melintasi Kota  Malang.  Panjang  sungai  adalah  berkisar  antara  5.233 meter  dan  lebar  30  meter.  Debit  air  maksimum  4.752  m3 /detik  dan  debit  air  minimum  1.721  m3/detik.  Dasar  kali berbentuk U, berbatu dengan kedalaman air rata-rata 3 meter. Peta delineasi wilayah kumuh DAS Metro Kota Malang dapat dilihat pada Gambar 1.
DAS  Metro  merupakan  daerah  pengaliran  sungai  yang mengalir dari arah utara ke selatan melalui bagian barat Kota Malang.  Sungai  ini  melintasi  beberapa  kecamatan  di  Kota Malang,  yaitu  sebagian  besar  Kecamatan  Sukun  dan Kecamatan  Lowokwaru,  serta  sebagian  kecil  Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang.

## B. Analisis Kebijakan Tata Ruang Mengenai Perumahan dan Permukiman Pada DAS Metro
Berdasarkan  hasil  analisis  kebijakan  pada  dokumen RTRW Kota Malang, didapatkan bahwa kawasan DAS Metro termasuk  pada  kawasan  lindung  sempadan  sungai  yang dibatasi  kegiatan  dan  pemanfaatannya  untuk  menghindari adanya  eksploitasi  yang  berlebihan  sehingga  dapat mempengaruhi  kualitas  sungai.  Aturan  lainnya  yaitu  terkait dengan  fungsi  pengawasan  dan  pelestarian  dengan pembangunan  jalan  inspeksi  maupun  dengan  pengaturan terkait  orientasi  bangunan  yang  ada  di  sekitar  sempadan sungai.    Hal  ini  tidak  luput  menjadi  salah  satu  aturan  yang diimplementasikan  pada  DAS  Metro.  Berikut  merupakan beberapa  aturan  terkait  dengan  kawasan  lindung  sempadan sungai  [6],  antara  lain:  (1)Pengamanan  dan  perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai baik sungai-sungai besar maupun  kecil  dilarang  untuk  alih  fungsi  lindung  yang menyebabkan  atau  merusak  kualitas  air,  kondisi  fisik  dan dasar sungai serta alirannya; (2)Pengendalian kegiatan yang telah  ada  di  sekitar  sungai  atau  bangunan  di  sepanjang sempadan  sungai  yang  tidak  memiliki  kaitan  dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dilarang untuk didirikan; (3)Mencegah  dan  menangkal  pembangunan  di  sepanjang sempadan sungai untuk kebutuhan sosial, ekonomi dan
Tabel 3.
Karakteristik Permukiman Kumuh DAS Metro Variabel Karakteristik Legalitas Bangunan didominasi oleh bangunan yang ilegal ditandai dari banyaknya jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB sebesar 68 Kesesuaian dengan RTRW
sebagian kawasan  kumuh berada pada kawasan lindung sempadan sungai Metro (ilegal), namun sebagian besar permukiman telah sesuai berada pada peruntukkan dalam RTRW yaitu di kawasan permukiman.
Kondisi Bangunan didominasi  oleh  bangunan  semipermanen  (67%)  yang  memiliki  atap  berbahan  genting,  dinding  berupa  percampuran  bata  dan papan, serta lantai yang diperkeras menggunakan semen Kepadatan Bangunan berkepadatan tinggi dengan rata-rata tingkat kepadatan bangunan yaitu 183 Unit/Ha. Keteraturan Bangunan didominasi oleh bangunan teratur (76%), namun masih terdapat bangunan yang belum teratur terutama pada kawasan yang padat bangunan. Kondisi Jaringan  Jalan Lingkungan cukup  baik  dengan  perkerasan  jalan  yang  didominasi  oleh  paving  dan  semen,  namun  masih  terdapat  permasalahan  mengenai kualitas jaringan jalan yang masih berupa tanah dan berlubang serta bergelombang. Kondisi drainase cukup baik namun dengan rata-rata intensitas genangan pada kawasan permukiman yaitu kurang dari 30 menit. Selain itu, masih terdapat permasalahan berupa drainase yang tersumbat oleh sampah dan bercampur dengan air limbah sehingga jaringan drainase masih kurang maksimal dalam melimpahkan genangan air. ( Kondisi jaringan air minum didominasi dengan pengguna sumur (58%) dengan kualitas yang cukup baik, namun masih terdapat permasalahan dengan kualitas air yang terkadang kotor dan PDAM yang sering mati.
Kondisi Persampahan
cukup baik dimana terdapat pengambilan rutin, sedangkan pada kawasan yang berbatasan secara langsung dengan DAS Metro tidak terdapat pengelolaan persampahan yang memadai yang disebabkan karena kawasannya yang sulit dijangkau.
Kondisi Air Limbah 73%  masyarakat  telah  menggunakan WC pribadi  sedangkan  terdapat 21%  masyarakat yang  menggunakan  WC  Komunal  yang disediakan oleh pemerintah dan 6% yang masih menggunakan sungai sebagai tempat BABS. Proteksi Kebencanaan
memiliki banyak potensi bencana, terutama bencana longsor dan banjir namun belum memiliki sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai (belum tersedia APAR dan jalur evakuasi). RTH permukiman kumuh DAS Metro belum memiliki RTH yang memadai sebagai tempat beraktivitas masyarakat. RTH yang tersedia hanyalah makam dan lapangan.
Partisipasi Masyarakat
cukup tinggi dengan jenis partisipasi masyarakat yang didominasi dengan partisipasi berupa tenaga dan barang/makanan.
Kegiatan gotong royong terdapat  kegiatan  masyarakat  berupa  gotong  royong  membersihkan  lingkungan  di    kawasan  permukiman  kumuh  DAS  Metro dengan intensitas yang tidak menentu. Tingkat Pendapatan penduduk tingkat pendapatannya termasuk pada kategori rendah dimana didominasi oleh penduduk dengan pendapatan kurang dari UMR Kota Malang (84% responden). Jumlah masyarakat
miskin
39% dari jumlah kepala rumah tangga yang ada pada permukiman DAS Metro merupakan MBR yang belum mampu memenuhi kebutuhan akan rumah layak huni.
pembangunan  fisik  lainnya,  kecuali  pembangunan  yang digunakan  untuk  maksud  dan  tujuan  perlindungan  dan pengelolaan  sungai;  (4)Pembangunan  jalan  inspeksi  di sepanjang  sungai  untuk  memudahkan  pengawasan  terhadap berkembangnya  kawasan  terbangun  pada  sempadan  sungai maupun alih fungsi lahan lainnya; (5)Mengarahkan orientasi pembangunan  sepanjang  sungai  dengan  menjadikan  sungai sebagai  bagian  latar  depan;  (6)Pelestarian  kawasan  lindung setempat juga dilakukan pada kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan irigasi.
Kelurahan Bandulan dan Tanjungrejo masuk ke dalam Sub BWP  II,  sedangkan  Kelurahan  Bandungrejosari  masuk  ke dalam sub BWP III . Dijelaskan pula dalam pasal 13 bahwa Sub BWP II memiliki pusat sub BWP yang berada di Jalan Bandulan  dengan  dengan  fungsi  pelayanan  primer  sebagai pengembangan perumahan, perdagangan, dan jasa deret. Sub BWP II memiliki pusat blok yaitu blok B-II yang merupakan sebagian wilayah Kelurahan Bandulan.
Blok  II-B  pada  sub  BWP  II  masuk  menjadi  salah  satu bagian dalam zona perlindungan setempat dengan peruntukan sebagai  zona  sempadan  sungai  yang  direncanakan  dengan luas  kurang  lebih  58,76  Ha.  Sub  zona  semapadan  sungai tersebut direncanakan dengan melakukan fasilitasi penetapan semapadan  sungai  dengan  lebar  15  meter  dari  tepi  kiri  dan kanan  palung  serta  pengendalian  ketat  pada  seluruh  area sempadan  sungai.  Selain  itu  pengelolaan  area  sempadan sungai direncanakan melalui pengembalian fungsi konservasi sempadan sungai dengan melakukan relokasi bangunan yang ada  di  sekitar  sempadan  sungai.  Lebih  lanjut,  selain direncanakan  sebagai kawasan  sempadan  sungai, pada blok II-B  akan  direncanakan  sebagai  zona  RTH  dengan pengembangan  fungsi  sebagai  hutan  kota,  jalur  hijau,  dan makam.

## C. Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang
Analisis  ini  menggunakan  teknik  statistik  deskriptif dimana  setiap  variabel  akan  dihitung  berdasarkan  kondisi yang  ada  di  lapangan.  Data  yang  didapatkan  berasal  dari kuisioner  terhadap  responden,  observasi  lapangan, dan  data sekunder dari dokumen-dokumen terkait. Berikut merupakan parameter penilaian tiap variabel, dapat dilihat pada Tabel 3.

## D. Analisis Strategi Penanganan Permukiman Kumuh DAS Metro Berdasarkan Prinsip SDGs
Perumusan strategi dalam analisis ini menggunakan teknil triangulasi yang juga dikombinasikan dengan mengguankan prinsip pembangunan permukiman berkelanjutan. Pembangunan  permukiman  berkelanjutan  memiliki  prinsip sebagai  berikut  [7],  antara  lain:  (a)Kesetaraan  ( equality ) dimana  seluruh  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang sama  dalam  memperoleh  akses  terhadap  perumahan, infrastruktur,  dan  sumber  daya;  (b)Keberpihakan  pada penduduk miskin ( pro poor ) yang merupakan salah satu cara dalam menciptakan kualitgas hidup masyarakat yang setara; (c)Berkelanjutan  ( sustainable )  yaitu  dapat  mencapai  tujuan sosial  dan  ekonomi  yang  sejalan  dengan  prinsip pembangunan berkelanjutan; dan (4)Pendekatan pemberdayaan ( empowerment approach ) dimana masyarakat dilibatkan  secara  penuh  dalam  keseluruhan  proses  yang dilakukan. Berikut merupakan hasil analisis triangulasi dalam perumusan  strategi  penangan  permukiman  kumuh  DAS
Metro  Kota  Malang  berdasarkan  prinsip  SDGs.  Kawasan ilegal merupakan kawasan kumuh yang masuk pada kawasan lindung  sempadan  Sungai  Metro,  sedangkan  kawasan  legal menunjukkan kawasan kumuh yang berada di luar kawasan lindung sempadan Sungai Metro.
1) Aspek Legalitas Bangunan
1. Kawasan permukiman kumuh ilegal,
Kawasan  permukiman  kumuh  ilegal,  antara  lain: (1)Sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  aturan  hukum dalam  perencanaan  tata  ruang,  dimana  masyarakat  yang tinggal  pada  kawasan  kumuh  ilegal  sempadan  Metro  tidak bisa  memiliki  IMB  karena  peruntukkan  lahan  seharusnya merupakan kawasan lindung; (2)Secara bertahap melakukan relokasi  warga  yang  berada  di  sempadan  sungai  ke  daerah lain  yang  telah  disepakati  atau  ke  tempat  yang  telah disediakan  pemerintah  sebagai  alternatif  tempat  tinggal sementara;  (3)Melakukan  advokasi  dan  empowerment kepada  pada  pemilik  bangunan  ilegal  di  sempadan  sungai sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  oleh  LSM/NGO  dan juga  mengoptimalkan  peran BKM/LKM  dalam  penanganan legalitas bangunan milik masyarakat.
2. Kawasan Kumuh Legal
Kawasan  Kumuh  Legal  antara  lain:  (1)Memberikan edukasi  dan  advokasi  kepada  masyarakat  untuk  mengurus perijinan  lahan  dan  bangunan  sebagai  barang  bukti  legal kepemilikan tanah/bangunan; (2)Memberikan insentif kepada  warga  yang  mengurus  perizinan  bangunan,  dan disinsentif/sanksi  kepada  warga  yang  menolak  atau  tidak mengurus perizinan bangunan; (3)Melakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap pembangunan rumah baru  dengan  mempertimbangkan  adanya  IMB  sehingga pertumbuhan permukiman dapat dibatasi.
2) Kesesuaian dengan RTRW:
1. Kawasan ilegal sempadan sungai
Kawasan  ilegal  sempadan  sungai:  (1)Penduduk  yang bermukim  dalam  radius  15  meter  dari  sisi  sungai  perlu direlokasi  karena  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  tata  ruang dimana  kawasan  sempadan  sungai  Metro  diperuntukkan sebagai  kawasan  lindung  berupa  RTH;  (2)Mengendalikan dan  melakukan  pengawasan  pada  sempadan  sungai  Metro secara ketat oleh pemerintah dengan memberikan disinsentif/sanksi kepada para pelanggar dan insentif kepada pihak  yang  mampu  mempertahankannya  sebagai  zona lindung;  (3)Memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  secara bertahap dalam jangka waktu tertentu untuk berpindah lokasi tempat tinggal kepada masyarakat penghuni sempadan sungai Metro,  namun  secara  bersamaan  pemerintah  juga  harus menyiapkan  lahan  dan  bangunan  seperti  rusunawa  sebagai tempat tinggal alternatif/sementara bagi masyarakat terdampak;  (4)Tidak  melakukan  penggusuran  secara  paksa karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan jaminan rumah yang layak tanpa mendapatkan ancaman lainnya. 2. Kawasan Legal
Kawasan  Legal:  (1)Sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  pentingnya  pembangunan  rumah  yang  sesuai dengan  perencanaan  tata  ruang;  (2)Mengawasi  dan mengendalikan  permukiman    agar  tetap  sesuai  dengan peraturan pada pola ruang rencana tata ruang wilayah dengan pertimbangan  IMB  pada  pembangunan  bangunan  baru; (30Membentuk komunitas masyarakat atau kader lingkungan sebagai  bentuk  pemberdayaan  masyarakat  pada  kawasan
permukiman.
3) Kondisi Bangunan
1. Kawasan ilegal sempadan sungai Kawasan ilegal sempadan sungai; (1)Menyediakan hunian vertikal  seperti  rumah  susun  sebagai  alternatif  permukiman untuk  warga  yang  disediakan  oleh  pemerintah  sehingga bangunan yang tidak layak huni dan ilegal yang mengempati sempadan sungai Metro tidak perlu untuk ditinggali kembali karena  faktor  bencana  yang  mengancam  seperti  banjir  dan longsor; (2)Memberikan insentif kepada warga yang bersedia untuk  tinggal  di  hunian  vertikal  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah,  seperti  kemudahan  mencicil  sewa,  pemberian modal usaha, dan lain-lain dan disinsentif kepada warga yang menolak.
2. Kawasan legal
Kawasan  legal:  (1)Melakukan  rehabilitasi  atau  bantuan perbaikan  rumah  pada  bangunan  yang  tidak  layak  terutama milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
(2)Memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai pentingnya membangun rumah yang layak huni dan aman.
4) Kepadatan Bangunan
1. Kawasan ilegal:
Kawasan  ilegal:  (1)Secara  bertahap  melakukan  relokasi masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Metro ke daerah lain  (hunian  vertikal  yang  disediakan  ataupun  opsi  lainnya yang disepakati) sehingga kepadatan bangunan di sempadan sungai  dapat  dikurangi;  (2)Memberlakukan  sanksi  tegas kepada masyarakat yang membangun rumah/bangunan pada kawasan  sempadan  sungai  Metro  dan  melarang  adanya kegiatan  pembangunan  permukiman  dan  melakukan pengawasan  secara  terus-menerus  pada  kawasan  sempadan sungai  Metro;  (3)Sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai pengendalian  pertumbuhan  bangunan,  dimana pertumbuhan yang  tidak  terkendali  pada  kawasan  sempadan  sungai  akan menyebabkan permasalahan seperti erosi yang menyebabkan bencana longsor.
2. Kawasan legal
Kawasan  legal:  (1)Menata  ulang  permukiman  warga dengan  menggunakan  konsep  Land  Sharing  atau  land Consolidation  pada  kawasan  permukiman  yang  padat; (2)Menyediakan  rumah  susun  murah  sebagai  opsi  bagi masyarakat  yang  ingin  memiliki  hunian  baru  sehingga kepadatan  bangunan  dapat  dikendalikan  dan  tidak  semakin bertambah; (3)Mempertahankan dan mengendalikan kawasan  permukiman  yang  telah  padat  agar  tidak  semakin padat  dengan  melakukan  pengawasan  lebih  ketat  terhadap pembangunan rumah baru dengan mempertimbangkan IMB. 5) Keteraturan Bangunan
1. Kawasan ilegal
Kawasan  ilegal:  (1)Melakukan  penataan  permukiman sempadan  sungai  Metro  dengan  jarak  15  meter  dari  bibir sungai dan mengembalikan orientasi/view bangunan ke arah sungai dengan tetap memperhatikan kelayakan bangunan dan luasan standar bagi penghuninya; (2)Penataan terhadap GSS pada  sungai  Metro  yang  merupakan  upaya  untuk mengembalikan  fungsi  lindung  Sungai  Metro  melalui pengaturan  setback  dan  orientasi  bangunan  terhadapsungai (waterfront view), disertai penataan sempadan sungai sebagai kawasan muka yang hijau dan tertata, dengan pengembangkan  konsep  bangunan  maisonette  di  sepanjang sungai; (3)Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang
pentingnya  keteraturan  bangunan  yang  ada  di  sempadan sungai  Metro  dan  akibat  yang  ditimbulkan  apabila  tidak mengikuti tata aturan yang berlaku dengan pemberian insentif dan disinsentif.
2. Kawasan legal
Kawasan  legal:  (1)Melakukan  pengawasan  terhadap pembangunan rumah baru dengan mempertimbangkan IMB sehingga dapat terkendali; (2)Mengendalikan bangunan yang telah  dibangun  agar  tetap  mempertahankan  standar  sesuai dengan  peraturan  zonasi;  (3)Sosialiasasi  terhadap  warga tentang  akibat  yang  ditimbulkan  dari  tata  bangunan  yang tidak  sesuai  dengan  standar  yang  ditentukan;Pemberian disinsentif  kepada  penduduk  (4)yang  melanggar  ketentuan zonasi dan insentif kepada yang dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
6) Kondisi Jaringan Jalan Lingkungan
1. Kawasan ilegal
Kawasan  ilegal:  (1)Membangun  jalan  inspeksi  atau  jalan titian  di  sempadan  sungai  Metro  untuk  memudahkan pengawasan  terhadap  adanya  pembangunan  rumah  oleh masyarakat  /pihak  lain  dan  mencegah  alih  fungsi  lahan lainnya, sekaligus untuk mempermudah akses untuk kegiatan pengendalian  dan  pengelolaan  kawasan  sempadan  sungai Metro; (2)Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akses  jaringan  jalan  di  kawasan  sempadan  sungai  Metro karena  selama  ini  akses  permukiman  ke  sungai  masih didominasi  oleh  jaringan  jalan  berupa  tanah  sehingga kawasan tidak dapat diakses dengan mudah.
2. Kawasan legal
Kawasan  legal:  (1)Meningkatkan  kualitas  jaringan  jalan lingkungan  menggunakan  bahan  yang  ramah  lingkungan seperti paving agar dapat menyerap air secara langsung dan tidak  menggenangi  jalan  apabila  hujan  dan  melengkapinya dengan fasilitas jalan berupa lampu; (2)Melakukan pelebaran jalan  terutama  pada  kawasan  permukiman  yang  memiliki lebar  kurang  dari  1  meter  sehingga  dapat  dilewati  oleh kendaraan  terutama  pemadam  kebakaran;  (3)Melakukan pemeliharaan  secara  berkala  pada  jaringan  jalan  yang  telah memiliki kondisi yang baik dan memperbaiki jaringan jalan yang memiliki kerusakan; (4)Mengadakan sosialisasi tentang pembangunan jalan sekaligus pengadaan kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk pemeliharaan jaringan jalan dengan  melibatkan  masyarakat  secara  langsung  seperti kegiatan kerja bakti dan lain-lain.
7) Kondisi drainase
1. Kawasan legal
Kawasan  legal:  (1)Membangun  jaringan  drainase  baru yang terpisah dengan saluran air limbah rumah tangga milik penduduk pada  kawasan  permukiman  yang  belum  terlayani jaringan  drainase  lingkungan,  terutama  pada  kawasan permukiman  yang  berkepadatan  tinggi;  (20Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada jaringan drainase dengan  melakukan  pembersihan  yang  mengikutsertakan masyarakat  secara  langsung;  (3)Sosialisasi  PHBS  kepada masyarakat  dan  ajakan  untuk  melakukan  pemeliharaan drainase di sekitar lingkungan rumah masih-masing sehingga terbentuk  lingkungan yang  bersih;  (4)Mengadakan kegiatan gotong  royong  membersihkan  saluran  drainase  secara  rutin setiap bulan minimal 1x yang dikoordinir RT/RW setempat atau  kelompok  PKK  dan  karang  taruna  sehingga  trebentuk masyarakat  yang  peduli  terhadap  kebersihan  lingkungan
khususnya pada jaringan drainase. 2. Kawasan ilegal
Kawasan  ilegal:  (1)Melakukan  normalisasi  jaringan drainase yang berada pada kawasan sempadan sungai Metro dan  melakukan  pembersihan  secara  berkala  pada  drainase yang  terhubung  langsung  pada  sempadan  Sungai  Metro sehingga  tidak  terjadi  timbunan  sampah  yang  mencemari sungai. ; (2)Melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala pada  saluran  drainase  yang  menuju  langsung  pada  sungai Metro  mulai  dari  perbaikan,  pembersihan  sampah,  dan kegiatan  pemeliharaan  yang  lain;  (3)Sosialisasi  kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan jaringan drainase,  kampanye  PHBS,  dan  pelibatan  secara  langsung dalam  proses  pemeliharaan  saluran  drainase  yang  menuju sungai Metro.
8) Kondisi jaringan air minum
1. Kawasan ilegal
Kawasan  ilegal:  (1)Memberikan  akses  pemenuhan  air bersih  dengan  PDAM  pada  keluarga/rumah  yang  belum terjangkau PDAM untuk mengurangi penggunaan air sumur karena  sebagai  cadangan  air  tanah;  (2)Sosialisasi  mengenai pentingnya air bersih dalam penggunaannya sehari-hari dan pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  yang  layak  yaitu  20 liter/orang/hari dengan tetap memperhatikan kualitas air yang digunakan; (3)Pemberdayaan masyarakat dengan bekerjasaman  dengam  BKM/KSM  untuk  pengelolaan  air sungai dan pembuatan instalasi air bersih untuk pemenuhan air bersih di kawasan sekitar sungai Metro sehingga terbentuk pengelolaan air yang berkelanjutan dan efisien 2. Kawasan legal
Kawasan  legal:  (1)Sebelum  proses  relokasi,  maka pemenuhan  jaringan  air  minum  pada  permukiman  ilegal dapat  menggunakan  air  sumur  yang  telah  ada  dengan  tetap memperhatikan kualitas air yang ada. Selain itu, masyarakat juga  dapat  melakukan  pengadaan  air  minum  swadaya  dari pembuatan  instalasi  air  bersih  yang  ada  di  sekitar  sungai Metro dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan swasta;  (2)Sosialisasi  mengenai  pentingnya  pemenuhan  air bersih  yang  layak  kepada  masyarakat  dengan  bekerjasama dengan BKM/KSM atau organisasi lainnya
9) Kondisi Persampahan
1. Kawasan Legal
Kawasan Legal; (1)Pengadaan sarana persampahan seperti bak sampah di masing-masing rumah, gerobak sampah yang mampu menampung sampah setiap harinya pada setiap RT, dan  penambahan  personil/petugas  pengambilan  sampah sehingga pengelolaan sampah dapat optimal di setiap RT dan tidak  terjadi  penumpukan  sampah;  (2)Mengembangkan  dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah seperti penentuan lokasi  pengumpulan  awal,  sistem  pengangkutan,  lokasi pengumpulan (TPS), dan pemilihan sistem pengelolaan atau pembuangan  akhir  oleh  masing-masing  RT;  (3)Sosialisasi dengan melakukan kerja sama dengan BKM/KSM mengenai pentingnya  menjaga  kebersihan  rumah  dan  lingkungan permukiman,  serta  menerapkan  kebiasaan  membuang sampah  pada  tempatnya;  (4)Pelaksanaan  program  bank sampah  dan  pelatihan  pengolahan  sampah  untuk  semua masyarakat sehingga sampah yang didapatkan bisa memiliki nilai  tambah  dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga; (5)Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan  persampahan  dengan  penerapan  konsep  3R
(reduce, reuse, recycle) pada seluruh lapisan masyarakat. 10) Kondisi Air Limbah
1. Kawasan legal
Kawasan legal: (1)Memastikan bahwa setiap keluarga/rumah  memiliki  akses  terhadap  wc  dan  septictank pribadi yang memadai. Apabila tidak memungkinkan adanya septictank  pribadi  maka  dapat  mengkoneksikannya  dengan septictank komunal sehingga semua keluarga memiliki akses terhadap sistem pembuangan air limbah yang memadai dan berkelanjutan;  (2)Pengeolaan  limbah  secara  off  site  system atau  terpusat  yaitu  dengan  pembangunan  IPAL  komunal  di masing-masing  RT/RW  (disesuaikan  dengan  kebutuhan) sehingga  dapat  menghindari  pembuangan  limbah  rumah tangga  ke  sungai  Metro  secara  langsung;  (3)Pembangunan MCK Komunal di setiap gang/jalan pada permukiman padat sehingga  dapat  menjangkau  semua  masyarakat  dan  tetap memperhatikan  penyediaan  air  bersihnya;  (4)Sosialisasi kepada  masyarakat  dengan  melibatkan  BKM/LKM,  PKK, dan  karang  taruna  tentang  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat (PHBS)  dengan  tujuan  menciptakan  masyarakat yang  sadar akan kesehatan lingkungannya 2. Kawasan ilegal
Kawasan  ilegal:  (1)Sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak melakukan kegiatan buang air besar (BAB) pada sungai secara langsung karena kuaitas air sungai yang kurang baik dan  dapat  menyebabkan  pencemaran  air;  (2)Pembangunan WC  portable  komunal  yang  fleksibel  dan  dapat  diakses semua  masyarakat  sempadan  Sungai  Metro  sehingga  dapat mengurangi masyarakat yang BAB di sungai; (3)Pemberian sanksi  kepada  masyarakat  yang  masih  membuang  limbah rumah tangga pada Sungai Metro dan pemberian insentif bagi warga yang mengikuti aturan dalam penanganan air limbah. 11) Proteksi Kebencanaan
1. Kawasan ilegal Kawasan ilegal: (10Membangun tanggul atau plengsengan dengan  material  yang  kuat  sebagai  penahan  longsor  dan banjir sempadan sungai yang belum tersedia di sekitar Sungai Metro  sebagai  langkah  preventif  awal  untuk  menghindari terjadinya bencana pada saat musim penghujan ketika debit air  meningkat;  (2)Melakukan  relokasi  secara  bertahap terhadap  warga  yang  memiliki  rumah  berbatasan  langsung dengan  sempadan  sungai  karena  potensi  bencana  longsor yang  tinggi;  (3)Membentuk  kader  kampung  tangguh  dan masyarakat  yang  tanggap  bencana  pada  masing-masing  RT terutama  pada  kelurahan  Sukun  dan  Bandulan  yang  belum memiliki  organisasi  Kampung  Tangguh;  (4)Membuat  jalur evakuasi  bencana  dan  pelatihan  tanggap  bencana  kepada masyarakat  sehingga  apabila  terjadi  bencana  masyarakat mengetahui bagaimana proses penyelamatan diri yang benar; (50Pengawasan dan pegendalian terhadap adanya bangunan baru dan lama agar tidak membangun maupun menambahkan volume bangunan pada area rawan longsor sempadan Sungai Metro 2. Kawasan legal:
Kawasan  legal:  (1)Penyediaan  APAR  disetiap  area permukiman warga (setiap gang atau RT), P3K di setiap RT, hydran,  dan  mobil  pemadam  kebakaran  mini  di  kelurahan sehingga  apabila  terjadi  kebakaran  dapat  dilakukan pemadaman secepatnya;(2)Membuat jalur evakuasi bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat sehingga
apabila  terjadi  bencana,  masyarakat  telah  mengetahui bagaimana proses penyelamatan diri yang benar; (3)Melebarkan jalan dengan lebar minimal 2,5 – 3 meter pada permukiman yang padat sehingga mobil pemadam kebakaran dapat mengakses kawasan; (4)Pengawasan dan pengendalian terhadap  jarak  antar  bangunan  agar  memudahkan  dalam pengamanan  bencanan  kebakaran  di  setiap  kawasan permukiman
12) RTH (Ruang Terbuka Hijau)
1. Kawasan legal
Kawasan  legal;(1)Mengembangkan  kawasan  sempadan sungai  Metro  sebagai  Ruang  terbuka  hijau  publik  berupa hutan  kota  atau  taman  untuk  menghindari  adanya pembangunan  permukiman  oleh  masyarakat  sekaligus sebagai tempat bertumbuhnya vegetasi secara alami maupun buatan; (2)Membuat green belt pada sempadan sungai Metro dengan  fungsi  utama  untuk  membatasi  tindakan  eksplorasi ataupun eksploitasi pada sempadan Sungai Metro oleh pihak- pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab;  (3)Melarang  adanya kegiatan  pembangunan  di  kawasan  sempadan  sungai  Metro kecuali  untuk  pembuatan  RTH  dan  bangunan  sarana  dan prasarana  pendukungnya;  (4)Meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  revitalisasi  sempadan  Sungai Metro  menjadi  RTH;  (5)Memberikan  insentif  kepada warga/pihak  yang  berperan  aktif  dalam  proses  revitalisasi sempadan  sungai  Metro  dan  pemberian  disinsentif  hingga sanksi tegas pada pihak yang melanggar 2. Kawasan legal
Kawasan legal; (1)Menambah jumlah RTH publik di setiap RT  dan  RW  sebagai  tempat  yang  dapat  digunakan  untuk aktivitas  sosial  dan  ekonomi;  (2)Melakukan  pemeliharaan secara  berkala  terhadap  kawasan  RTH  yang  telah  tersedia agar  tidak  terjadi  kerusakan  sekaligus  menambah  jumlah vegetasi dan variasi kegiatan sehingga terlihat lebih asri. 13) Partisipasi Masyarakat
1. Penduduk kawasan kumuh legal:
Penduduk  kawasan  kumuh  legal:  (1)Memberdayakan peran  BKM/KSM  dan  karang  taruna  sebagai  wadah masyarakat  untuk  pengembangan  kegiatan  masyarakat  dan untuk  tetap  mempertahankan  tingginya  tingkat  partisipasi masyarakat; (2)Memastikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh  dimana  partisipasi  yang  dilakukan  dapat  berupa opini/pemikiran, bantuan dana, bantuan tenaga, dan bantuan kegiatan  sosial  yang  lain  yang  disesuaikan  dengan kemampuan  masing-masing  keluarga;  (3)Pembuatan  media informasi yang menarik dalam kegiatan yang membutuhkan partisipasi  masyarakat  sehingga  dapat  menarik  perhatian masyarakat.
2. Penduduk kawasan kumuh ilegal
Penduduk  kawasan  kumuh  ilegal;  (1)Meningkatkan inisiatif masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan  di  tingkat  RT  dan  RW  hingga  kelurahan dengan pembuatan media informasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat; (2)Memberikan insentif kepada warga yang berperan aktif dalam melakukan revitalisasi  dan  penanganan  kekumuhan  sempadan  sungai dan disinsentif kepada warga yang tidak berperan aktif. 14) Kegiatan gotong royong
Kawasan  legal:  Mempertahankan  budaya  gotong  royong sebagai  identitas  budaya  masyarakat  dengan  melakukan
kegiatan  membersihkan  lingkungan  ataupun  kegiatan pembangunan terutama untuk menanggulangi permasalahan- permasalahan  kumuh  yang  ada  di  masing-masing  wilayah sehingga  terbentuk  masyarakat  yang  peduli  terhadap lingkunganya.  Kegiatan  gotong  royong  tersebut  dapat dilakukan dengan koordinasi RT dan RW serta mengikutsertakan  organisasi  pemuda  setempat  ataupun mengundang  pihak  lain  seperti  organisasi  sosial  dan komunitas  dari  luar  sehingga  masyarakat  semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan gotong royong.
Kawasan ilegal:Membangun kesadaran masyarakat mengenai  kualitas  lingkungan  sempadan  sungai  yang  sehat dengan  melakukan  kegiatan  gotong  royong  membersihkan lingkungan  terutama  sampah  yang  terdapat  pada  pinggiran sungai  Metro  sehingga  tidak  terjadi  pencemaran  air.  Selain itu,  kegiatan  gotong  royong  dapat  dilakukan  untuk  tujuan menciptakan  semapadan  sungai  Metro  sebagai  kawasan lindung dengan mengajak masyarakat untuk bahu membahu melestarikannya.
15) Tingkat Pendapatan penduduk
1. Kawasan legal Kawasan  legal;  (1)Melakukan  pelatihan  ketrampilan sebagai  bentuk  upaya  peningkatan  ekonomi  terutama  pada pengangguran;  (2)Pemberdayaan  kegiatan  usaha  ekonomi yang  berbasis  ekonomi  keluarga  dan  kelompok  usaha bersama  atau  UMKM;  (3)Mengoptimalkan  fungsi  KSM  di masing-masing  kelurahan  untuk  membantu  masyarakat  dan memicu  munculnya  usaha-usaha  produktif  yang  dapat meningkatkan  pendapatan;  (4)Memberikan  modal  untuk masyarakat kecil yang ingin membuka usaha. 2. Kawasan ilegal
Kawasan  ilegal;  (1)Memberikan  bantuan  berupa  layanan rumah susun dengan harga sewa yang murah agar masyarakat yang  tinggal  pada  kawasan  sempadan  sungai  mau  untuk berpindah  secara  suka  rela;  (2)Memberikan  bantuan pengembangan  ekonomi  pada  masing-masing  keluarga sebagai  bentuk  insentif  kepada  penduduk  yang  bersedia melakukan relokasi
16) Jumlah Masyarakat Miskin
1. Kawasan legal
Kawasan  legal;  (1)Untuk  penduduk  permukiman  kumuh DAS  Metro  pada  kawasan  yang  legal,  maka  strategi  yang dapat dilakukan untuk permalahan jumlah masyarakat MBR adalah  dengan    memberikan  bantuan  berupa  rehabilitasi rumah dalam bentuk material, uang, ataupun tenaga sehingga kebutuhan  akan  rumah  layak  bagi  MBR  dapat  terpenuhi. Selain  itu  dapat  dengan  peningkatan  pelayanan  pendidikan, pelatihan,  dan  ketrampilan  sehingga  dapat  meningkatkan kapasitas MBR.
2. Kawasan ilegal
Kawasan  ilegal:  (1)Memberikan  opsi  bantuan  berupa penyediaan  layanan  rumah  susun  dengan  harga  sewa  yang murah  kepada  masyarakat  yang  tinggal  pada  kawasan sempadan sungai Metro; (2)Memberikan bantuan pengembangan  ekonomi  pada  masing-masing  keluarga sebagai  bentuk  insentif  kepada  penduduk  yang  bersedia melakukan relokasi

## IV. KESIMPULAN
DAS  Metro  merupakan  kawasan  semapadan  sungai  di
Kota  Malang  yang  memiliki  permasalahan  yang  kompleks. Kawasan  DAS  Metro  ditetapkan  menjadi  kawasan  kumuh prioritas  pertama  dalam  dokumen  RP2KPKP  Kota  Malang, yang menujukkan bahwa kondiisi kekumuh pada kawasan ini tinggi  sehingga  memerlukan  adanya  strategi  yang  dapat mengentaskannya  dari  kekumuhan.  Berdasarkan  dokumen kebijakan seperti RTRW Kota Malang dan RDTRK Bagian Malang  Barat,  kawasan  DAS  Meto  merupakan  kawasan lindung  sempadan  sungai.dimana  terdapat  keterbatasan dalam  pemanfaatan  lahannya.  Kawasan  ini  dilarang  untuk dimanfaatkan  sebagai  permukiman  dan  diarahkan  untuk menjadi ruang terbuka hijau.
Berdasarkan hasil survey dan observasi, didapatkan bahwa sebagian  kawasan  DAS  Metro  dimanfaatkan  sebagai permukiman  oleh  masyarakat  dan  menunjukkan  banyaknya permasalahan  kumuh  seperti  terdapatnya  rumah  ilegal, bangunan  tidak  teratur,  rumah  yang  tidak  layak  huni,  dan memiliki  kepadatan  tinggi.  Selain  itu,  dari  sisi  sarana  dan prasarana permukiman masih banyak terdapat permasalahan seperti kondisi jalan yang rusak dan berlubang, drainase yang belum  dapat  menampung  air  hujan  secara  maksimal,  tidak adanya  proteksi  kebencanaan,  belum  terpenuhinya  RTH publik, dan permsalahan lainnya. Hal ini menunjukkan DAS Metro  memenuhi  ketentuan  dalam goals 11.1  SDGs mengenai slum dimana  fakta  empiri  masih  menunjukkan banyak aspek slum SDGs yang membuktikan bahwa kawasan ini dapat dikatakan belum tertangani dan tidak sustainable.
Berdasarkan  hasil  temuan  tersebut  dan  dengan  prinsip SDGs  yaitu  pendekatan  penanganan  permukiman  kumuh
berdasarkan  prinsip sustainable,  pro  poor,  equality,  dan empowerment approach serta kebijikan terkait dan juga best practice maka  dirumuskan  berbagai  strategi  sesuai  dengan karaketristik  permukiman  kumuh  DAS  Metro  dari  masing- masing variabel. Strategi yang dilakukan mencakup strategi pada kawasan kumuh legal (berada di luar kawasan sempadan Sungai  Metro)  dan  ilegal  (kawasan  kumuh  yang  berada  di dalam kawasan lindung Sungai Metro).

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No.  1 Tahun 2011  Tentang  Perumahan dan  Kawasan  Permukiman,” 2011.
[2]  UN‐Habitat,  “The  challenge  of  slums:  global  report  on  human settlements 2003,” Manag. Environ. Qual. An Int. J. , vol. 15, no. 3, pp. 337–338, 2004, doi: 10.1108/meq.2004.15.3.337.3.
[3]  Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Sukun dalam Angka Tahun 2018,” 2019.
https://malangkota.bps.go.id/publication/2018/09/26/801616c489418d 9043e1c714/kecamatan-sukun-dalam-angka-2018.html.
[4]  B.  P.  dan  P.  D.  (Bappeda)  K.  Malang, Rencana  Pencegahan  dan Peningkatan  Kualitas  Kumuh  Perkotaan  (RP2KPKP)  Kota  Malang Tahun 2017 . Malang:
[5]     Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, 2017.
[5]  R. Putri, K. Dian, D. Perencanaan, F. Arsitektur, and D. Perencanaan, “Peningkatan kualitas permukiman kumuh di desa tambak cemandi , kecamatan  sedati  ,kabupaten  sidoaejo,” J.  Tek.  ITS , vol. 8,  no. 2,  pp. 144–149, 2019.
[6]  P.  K.  Malang, Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Malang Tahun 2011 – 2031 . Malang, 2011.
[7]  W.  I.  Ervianto  and  S.  Felasari,  “Pengelolaan  permukiman  kumuh berkelanjutan  di  perkotaan,” J.  Spektran ,  vol.  7,  no.  2,  pp.  178–186, 2019.