Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 302-307| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3431.302-307

## TANGGUNGJAWAB PDAM KABUPATEN GIANYAR DALAM HAL TIDAK MENGALIRNYA AIR SECARA SEPIHAK KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Komang Adika Bayu Mahendra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti puspa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia komangandika17@gmail.com,  laksmiidewi29@gmail.com, niwapong@gmail.com

## Abstrak
Air merupakan suatu hal yang paling penting dalam rumah tangga maupun industri. Permasalahan yang sering terjadi  di  masyarakat  mengenai  air  ialah  tidak  mengalirnya  air  kelalaian  petugas  PDAM  yang  dimana  pihak konsumen  yang  paling  beresiko  mengalami  kerugian.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk    mengkaji  sanksi  yang dikenakan kepada PDAM Kabupaten Gianyar terhadap kerugian konsumen atas tindakan tidak mengalimya air secara sepihak dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen akibat kerugian atas tidak mengalirnya air secara  sepihak.  Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  adalah  hukum  normatif  dengan  pendekatan Perundang-undangan  dan konseptual. Sumber data adala bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data ini  diperoleh melalui  wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Selanjutnya  data  diolah  dan dianalisis  denga metode deskriptif  kulaitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa    perlindungan  konsumen  diatur  dalam  Undang- undang nomor  8  Tahun 1999.  Pertanggung  jawaban  dari  PDAM  jika  mendapat  keluhan  dari  konsumen,  yaitu pihak  teknisi  PDAM  langsung  mendatangi  wilayah  konsumen  melakukan  pengecekan  penyebab  dan  titik permasalahan  sehingga  membuat  air  di  wilayah  atau  rumah  konsumen  tidak  mengalir.  Sehingga  dapat  cepat ditanggulangi  pihak  PDAM.  Upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  atau  PDAM  jika  terjadinya sengketa pihak PDAM mengutamakan non litigasi dengan cara negosiasi serta mediasi secara bermusyawarah sehingga mendapatkan keputusan secara bersama.
Kata Kunci: Air, Konsumen, Pelaku Usaha.

## Abstract
Water is the most important thing in household and industry. The problem that often occurs in the community regarding water is the non-flow of water, the negligence of PDAM officers, where the consumer is the most at risk of experiencing losses. This study aims to examine the sanctions imposed on PDAM Gianyar Regency for consumer losses for the act of not draining water unilaterally and analyzing legal protection for consumers due to losses for not flowing water unilaterally. The method used is the research is normative law  with legislation and conceptual approach. Sources of data are primary legal materials and secondary legal materials, this data was obtained through interviews and literature study. Furthermore, the data is processed and analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that consumer protection is regulated in Law number  8  of  1999.  The  responsibility  of  the  PDAM  if  they  receive  complaints  from  consumers,  namely  the PDAM technician directly goes to the consumer's area to check the cause and point of the problem so that water in the area or consumer's house does not flow. So that the PDAM can quickly deal with it. Legal remedies taken by business actors or PDAMs if there is a dispute, the PDAM prioritizes non-litigation by means of negotiation and mediation by deliberation so as to obtain a joint decision.
Keywords: Water, Consumers, Business Actors.

## I. PENDAHULUAN
Sumber  air  menjadi  hal  yang  sangat  terpenting  dalam  kehidupan  manusia.  Air  sangat  mendukung jalannya kegiatan  industri  maupun rumah tangga. Air tidak  dapat dihilangkan  dari kehidupan semua manusia, apabila tidak adanya air di masyarakat aktivitas sehari-hari tidak bisa berjalan seperti biasa. Hal  tersebut  menunjukan  betapa  pentingnya  keburuhan  air  yang  sangat  banyak  bagi  masyarakat. Sebagai  warga  Negara  Indonesia  seharusnya  berbangga  sekali  karena  wilayah  Indonesia  memiliki wilayah  perairan  yang  sangat  melimpah  entah  dari  lautan,  sungai,  danau,  teluk.  Air  bersih  dari pegununganjuga  salah  satu  sumber  terbesar air  yang  dimiliki  Negara  Indonesia,  sumber  air  ini  yang
paling  bersih  dan  dijadikan  sumber  air  khusunya  PDAM (Kaunang  et  al.,  2015) & (Lestari  & Suprapto, 2017)
Angka  kemakmuran  manusia  dan  juga  dengan  mendorongnya  kenaikan  pola  hidup  tak  dapat dilepas  dari  penyedian  air  yang  baik.  Pentingnya  air  bagi  masyarakat  dapat  ditunjukkan  dengan besarnya  penggunaan  air  oleh  masyarakat  baik  untuk  konsumsi  rumah  tangga  maupun  industri. Adanya air menjadi salah satu sumber hidup manusia secara alami, yang dimana bersifatkan dinamis, air berasal dari gunung atau laut dan mengalir di setiap perairan mulai dari sungai, got maupun aliran air lainnya.
Ketersediaan  air  juga  bergantung  pada  cuaca  ,  yang  dimana  pada  musim  penghujan  air  akan lebih  banyak  tersedia  daripada  musim  panas  yang  sangat  sulit  untuk  mendapatkan  air  bersih  dari aliran air. Pentingnya air dalam kehidupan sehingga air sendiri telah diatur dalam Pasal 33 Uundang- undang  Dasar  1945  ayat  (2)  dan  ayat(3)  dimana  air  selama  ini  digunakan  dengan  tidak  baik  oleh masyarakat  yang  jarang  memperdulikan  keberadaan  air  yang  dapat  habis  suatu  saat  maka  dari  itu negara  menciptakan  pengaturan  agar  air  dapat  dijaga  dan  digunakan  dengan  baik  dan  bijak  oleh masyarakat.  Pemerintah  sendiri  telang  memberikan  mandat  untuk  menjaga  keberadaan  air  dengan penggunaan  yang  baik  pada  pernerintah  daerah  dan  diteruskan  oleh  suatu  badan  usaha  milik  daerah dengan diberikan nama perusahaan daerah air minum
Keburukan  akan  air  bersih  baik  di  desa,  kota,  maupun  industri  menjadikan  pemanfaatan penggunaan  air  bersih  menjadi  berbeda  fungsi  pada  umumnya.  Penggunaan  dan  pemanfaatan  air  di setiap  bidang  entah  di  kota  maupun  desa  dan  juga  industri,  air  dibutuhkan  mencapai  pada  setiap masyarakat di tengah jumlah penduduk yang sangat banyak. Pengelolaan air bersih tersebut haruslah mernerlukan suatu lembaga untuk dapat menjalankan misi air bersih mencapai setiap penduduk entah di desa maupun dikota yang lebih banyak lagi penduduk. Dalam hal ini pemerintah membuat lembaga yakni perusahaan daerah air minum  Pada zaman sekarang ini penduduk sangat banyak menggunakan air bersih yang disuplai oleh pihak PDAM.
Perlindungan  terhadap  konsumen  dipandang  secara  material  maupun  formal  makin  terasa sangat penting, mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak  bagi  produktivitas  dan  efisiensi  produsen  atas  baran  dan  jasa  yang  dihasilkannya  dalam rangka  mencapai  sasaran  usaha.  Dalam  rangka  mengejar  dan  mencapai  kedua  hal  tersebut,  akhimya baik  langsung atau tidak langsung,  konsumen  lah  yang pada umumnya akan  merasakan  dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia,  mengingat  sedemikian  kompleksnya  permasalahan  yang  menyangkut  perlindungan konsumen (Kristiyani, 2011) .
Salah  satu  isu  konsumen  yang  sering  terjadi  yaitu  seringkali  terjadi  kemacetan  air  secara sepihak  serta  beberapa  masalah  lainnya  yang  disebabkan  antara  PDAM  dengan  konsumen (Sinaga, 2016) .  Kewajiban  utama  pelanggan  atau  konsumen  pada  PDAM  ialah  untuk  membayar  yuran  air dengan waktu yang tepat, sebaliknya sebagai konsumen PDAM berhak mendapatkan air bersih setiap harinya dalam keadaan bersih (Novita & Ritonga, 2018) . Apabila terjadi masalah, konsumen PDAM berhak  mendapatkan  ganti rugi berupa tanggung  jawab untuk perbaikan terhadap gangguan air yang dialami setiap konsumen yang sudah membayarkan setiap yuran kepada PDAM. Berdasarkan paparan sebelumnya  maka,  penelitian  ini  bertujuan  untuk    mengkaji  sanksi  yang  dikenakan  kepada  PDAM Kabupaten  Gianyar  terhadap  kerugian  konsumen  atas tindakan  tidak  mengalimya  air  secara  sepihak dan  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  akibat  kerugian  atas  tidak  mengalirnya  air secara sepihak

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dan  didukung  dengan  data  empiris. Pada pengkajian kasus hukum normatif ialah berupa pengkajian dimana mengkaji hukum tertulis dari setiap  aspek,  tapi  tidak  mengkaji  aspek  terapan  maupun  implementasinya.  Sedangkan  pendekatan masalah  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  kasus.  Persamaan  Perundang-undangan  ini  dimana  dilakukan  cara  melihat  setiap pengaturan  Perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  (isu  hukum  yang  sedang diteliti),  sedangkan  pendekatan  konseptual  adalah  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan- pandangan  serta  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  guna  memperjelas  ide-ide
dimana memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan masalah yang dikaji. Serta pendekatan kasus yang berupa pendekatan yang dilakukan dengan cara  menelaah  pada  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum.  Bahan  hukum  yang  digunakan adalah bahan hukumprimer dan sekunder yang  dikumpulkan dengan  metode  wawancara dan analisis studi kepustakaan. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualtatif deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sanksi  yang  Dikenakan  Kepada  PDAM  Kabupaten  Gianyar  Terhadap  Kerugian  Konsumen atas Tindakan Tidak Mengalimya Air Secara Sepihak
Sengketa  konsumen  ialah  merupakan  konflik  dimana  pelanggar  hak  setiap  konsumen,  dimana medannya  menggapai  setiap  hal  hukum,  dalam  keperdataan,  pidana,  dan  juga  dalam  lingkup administrasi  Negara.  Sehingga  Konsumen  yang  kurang  peka  terhadap  bagaimana  hak-haknya,  maka seringkali  akan  melihat  setiap  pengajuan  baik  dengan  pasal  pencemaran  nama  baik,  baik  dengan memakai  perangkat  hukum  perdata  dan  juga  perangkat  hukum  pidana.  Inginnya  seseorang  untuk mendapatkan  keadilan  biasanya  harus  membayar  dengan  tidak  murah  oleh  konsumen (Nugroho, 2008) .  Sesuai  UUPK  menyatakan  segala  hak  dan  kewajiban  sebagai  penerima  barang  dan  jasa  dan juga penjual barang dan jasa tengah yang telah disebar dala sebagian aturan yang dapat dikumpulkan ke  empat bagian besar, adalah industri, perdagangan,  kesehatan  dan  lingkungan  hidup. Namun tidak mungkin  bagi  beberapa  orang  konsumen  yang  tidak  begitu  paham  dengan  hukum  mencari  berbagai hal  mengenai  hak  dan  kewajibannya.  Beberapa  kelemahan  dari  peraruran-peraturan  yang  muncul sebelum UUPK adalah
1) Makna yang digunakan kadang tidak dikhususkan untuk perlindungan konsumen.
2) Letak konsumen lebih lemah
3) Tahapannya terlalu rumit dan sulit dipahami oleh konsumen.
4) Penyelesaian sengketa memakan waktu yang lama dan biayanya tinggi.
Menurut Hanito, (1984) Sengketa sebagai suatu situasi serta kondisi  di  mana  masing-masing pihak, dua atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat, yang merasa dirugikan maka setiap orang tersebut atau  kedua  belah  pihak  mengupayakan  tercapainya  misi  kedua  belah  pihak  yang  tak  bisa  disatukan dan di mana kedua belah orang tersebut meyakini orang lain tentang suatu kebenaran yang ditujukan ke  setiap  dua  belah  pihak  tersebut.  Permasalahan  antara  dua  belah  pihak  ialah  dengan  ada  suatu perbedaan,  perdebatan,  perbedaan  pendapat  maupun  ketidakpersamaan  di  antara  masing-masing  dua belah  pendapat  berbeda  dimana  bakal  dan  ingin  adanya  hubungan  perikatan  atau  kerjasama  anatara kedua  pihak (Emerson,  2001) Pemecahan  suatu  masalah  yang  dilalui  pengadilan  dan  digunakannya hukum acara telah ada  dengan cara umum akan  mengakibatkan suatu penerima  jasa  maupun barang selaras  bersama  tiap  hukum  acara  dilihat  salah  satu  contoh  hukum  acara  perdata,  penggugat seharusnya membuktikan agar tergugat telah melakukan hal yang merugikan kepada sang penggugat. Didalam  masalah  penerima  jasa  dan  barang  yang  bersamaan  dengan  masalah  perdata  dimana langsung  dibawa  ke  Pengadilan  negeri,  UUPK  memaparkan  setiap  yang  berwenang  mengajukan gugatan adalah a. Seseorang penerima jasa/barang dimana dirugikan atau ahli waris yang berhak.
b. Sekumpulan penerima barang/jasa yang merniliki kesamaan dalam misi dan visi.
c.  Badan  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  yang  telah  pantas,  yakni  di  dalam  setiap anggaran  dasarnya  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut  ialah guna  terlindunginya  setiap  konsumen  dan  telah  melakukan  kegiatan  sesuai  dengan  anggaran dasarnya.
d.  Pemerintah  atau  instansi  terkait  bila  barang  atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  dimanfaatkan mengakibatkan ruginya setiap materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Prosedur  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  penerima  jasa  dan  barang menggunakan  jalur  pengadilan  ialah  dilihat  pada  hukum  acara  perdata.  Akan  tetapi  dilihat  di  dalam menyelesaikan permasalahan pihak yang rnelalui pengadilan berlakunya asas lex spesialis derogat lex generale,  ialah  berdasar  pada  pengaturan  Pasal  64  yang  pengaturannya  hukum  yang  dipakai  ialah hukum  acara  perdata  sejauh  enggan  bertentangan  pada  UUPK.  Bilamana  munculnya  permasalahan kedua belah pihak maka yang lakukan ialah ketentuan pada pengaturan UUPK.
Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Arbitrase
Arbitrase  ialah  suatu  upaya  pengakhiran  setia  masalah  perdata  yang  ada  di  luar  peradilan  umum dimana  didasari  oleh  suatu  perjanjian  arbitrase  dimana  dibuat  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa berdasarkan  perjanjian  abrbitase  secara  tertulis  oleh  masing-rnasing  pihak  yang  bersangkutan. Penyelesaian sengketa arbitrase sudah lama dikenal di Indonesia (Miru & Yodo, 2014)
Pengakhiran  masalah  pada  jalur  peradilan  arbitrase  yakni  bias  diajukan  oleh  masing-masing orang yang sedang bermasalah, apabila kedua belah pihak tersebut telah mengajukan klausul arbitrase atau pokok-pokok perkaranya di dalam kesepakatan dimana dijadikan suatu masalah maupun adanya suatu  kesepakatan  arbitrase  selepas  munculnya  masalah  di  dalam  kedua  para  pihak.  Kebaikan menyelesaikan  masalah  yang  dilalui  arbitrase  karena  kesepakatannya  tidak  ada  keberlanjutan  yaitu langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.. b. Konsiliasi
Konsiliasi  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  juga  dapat  ditempuh  di  luar pengadilan, yang diartikan sebagai an independent person (conciliator) brings the parties together and encourages a mutually acceptable resolution of the dispute bt facilitating communication between the parties.  Konsiliasi  ini  juga  dimungkinkan  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  konsumen berdasarkan  Undang-undang  perlindungan  konsumen.  Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  ini merniliki  banyak  kesamaan  dengan  arbitrase,  dan  juga  menyerahkan  kepada  pihak  ketiga  untuk memberikan  pendapatnya  tentang  sengketa  yang  disampaikan  oleh  para  pihak.  Walaupun  demikian, pendapat  dari  konsiliator  tersebut  tidak  mengikat  sebagaimana  mengikatnya  putusan  arbitrase. Ketidakterikatan para pihak teradap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa. c. Mediasi
Mediasi  adalah  suatu  hal  paling  tepat  dalam  menyelesaikan  setiap  masalah  diluar  pengadilan,  dan merupakan  pilihan  terbaik  di  dalam  sistem  dan  bentuk  ADR  yang  ada.  Mediasi    adalah  suatu pemecahan  masalah  yang  fleksibel  dan  tak  rnelilit  dimana  mengajak  orang  ketiga  netral,  adalah seorang  mediator,  yang  meringankan  negosiasi  antara  masing-rnasing  sengketa  yang  menjalankan mereka di dalam menyelesaikan sengketa sehingga memenuhi mufakat yang diterima oleh para pihak. Banyak  definisi  lain  yang  berbeda-beda  menjelaskan  tentang  mediasi,  dimana  biasanya  orang-orang mufakat  akan  pencapaiannya  akan  setiap  jalan  mediasi  adalah  membantu  seseorang  dimana  sedang berperkara agar mewujudkan jalan keluar sengketa secara mandiri dalam hal setiap masalah dan juga konflik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  saya  dengan  lbu  Dayu  Sumiati  pada  hari  Rabu  tanggal  10 Februari  2021  yang  merupakan  Bagian  Informasi  Pelanggan  di  PDAM  Tirta  Sanjiwani  Gianyar Menjelaskan  tentang  upaya  penyelesaian  hukum  bagi  konsumen  akibat  kerugian  yang  ditimbulkan oleh  pdam  atas  tidak  mengalirnya  air  secara  sepihak.  Upaya  yang  dilakukan  pihak  PDAM  apabila tidak  mengalirnya  air  di  wilayah  atau  rumah  konsumen  maka  pihak  PDAM  akan  melakukan penanganan secara cepat kepada konsumen, dan apabila penanganan membutuhkan waktu lama untuk perbaikan  maka  pihak  PDAM  akan  mendatangi  konsumen  untuk  memberikan  tangki  air  guna  untuk melakukan pertanggungjawaban dari pihak PDAM itu sendiri.
2 . Upaya  Perlindungan  Hukum  oleh  PDAM Kabupaten  Gianyar  Terhadap  Kerugian  Konsumen atas Tidak Mengalirnya Air Secara Sepihak
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  konsumen  merupakan  tumpuan  hukum yang  utama  dalam  penyelesaian  permasalahan  dan  kasus-kasus  tentang  bagaimana  perlindungan terhadap  konsumen  yang  menderita  kerugian  akibat  pelaku  usaha  yang  kurang  pemahaman  dan kurang  pekanya  menyadari  wewenang  dan  keharusan  setiap  orang  pada  hal  melakukan  suatu bisnisnya.  Sebagai  pelaku  usaha  sangat  disarankan  mengetahui  dan  mengilhami  setiap  hal  yang dijadikan wewenang dan keharusan sebagai seorang yang akan melakukan bisnisnya, agar tak ada lagi pihak  akan  mengalarni  kesusahan  material  dan  non  material  dampak  kurang  cermat  dan  niat  tidak baik  dimana  terus  orang  tersebut  alami.  Jika  salah  satu  konsumen  komplain  karena  merasa  dirinya tidak  diuntungkan  pada  setiap  hasil  dari  produksi.  Pelaku  usaha  berkewajiban  dalam  hal bertanggungjawab  pada  hasil  yang  diproduksi  dan  diperjualbelikan,  maka  adapun  supaya  selalu mendapatkan keselarasan bagi setiap orang yang menghasilkan suatu produk dan pembeli jasa/barang, maka sebagai pembeli tetap wajib ingat dalam melindungi dirinya, memilah suatu produk yang akan dibeli, di gunakan dan di konsumsinya.  Perlindungan  represif  yaitu  perlindungan  terakhir  yang dimana sanksi ataupun pemberian  hal  hal berupa lainnya. Perlindungan represif tersebut  diberi pada
penerima  jasa  atau  barang.  Jika  pemakaian  barang  atau  jasa  tersebut  yang  dipakai  pada  penerima jasa/barang.  Dengan  kata  lain  seorang  konsumen  dapat  diartikan  tidak  saja  hanya  sebagai  penerima suatu  barang  maupun  jasa.  Dalam  Undang-undang  perlindungan  konsumen  sudah  diatur  secara lengkap  mengenai  sanksi-sanksi  administrasi  yang  sudah  cukup  jelas  pengaturannya  sehingga  dapat dijadikan  dasar  hukum  dalam  pelayanan  air  bersih  di  Kota  Gianyar.  Pemerintah  di  atas  sebagai menjalankan tugasnya untuk Negara telah berupaya agar memberikan pasokan air bersih  guna untuk mensejahterakan  setiap  masyarakatnya.  Adapun  cara didirikannya  suatu  perusahaan  air  bersih,  yaitu PDAM  (Perusahaan  Daerah  Air  Minum).  PDAM  kota  Gianyar  sendiri  memiliki  nama  PDAM  Tlrta Sanitw  Ani,  dimana  sampai  saat  ini  PDAM  kabupaten  Gianyar  belum  bisa  memenuhi  pasokan  air bersih  yang  memadai  untuk  dialirkan  ke  setiap  rumah  warga.  Melihat  hal  ini  masih  banyaknya keluhan-keluhan  dari  konsumen  terhadap  pelayanan  air  bersih  yang  diproduksi  oleh  PDAM  Kota Gianyar. Antara lain permasalahannya yaitu air mati, air keruh, lonjakan tagihan, perubahan golongan tarif, tagihan kadaluarsa, kesalahan administratif, dan denda merupakan permasalahan yang seringkali dikeluhkan  oleh  konsumen.  Maka  hal-hal  yang  diuraikan  tersebut  dapat  disebut  sebagai  suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha (PDAM Kota Gianyar) kepada konsumennya. Sesuai  dengan  Pasal  6  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  berdasarkan  penjelasan  yang dimaksud  tersebut  maka  konsumen  berhak  memahami  hak-hak  dari  produsen,  Sehingga  diharapkan konsumen  juga  tidak  merugikan  pelaku  usaha.  Maka  harus  diingat  kembali  bahwa  Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan sebagai pelindung hukum bagi semua aturan lainnya yang masih berhubungan dengan perlindungan konsumen (Miru, 2011) . Berdasarkan  hasil  wawancara  saya dengan  lbu  Dayu  Sumiati  pada  hari  Rabu  tanggal  IO  Februari  2021  yang  rnerupakan  Bagian Informasi  Pelanggan  di  PDAM  TIRTA  SANJIW  ANI  GIANY  AR  menjelaskan  tentang  Upaya Perlindungan  Hukum  Oleh  PDAM  Kabupaten  Gianyar  Terhadap  Kerugian  Konsumen  Atas  Tidak Mengalirnya  Air  Secara  Sepihak.  Yang  dimana  sejauh  ini  konsumen  datang  langsung  mendatangi kantor  PDAM  atau  melalui  telepon  untuk  menyampaikan  keluhan  mereka  apabila  terjadi  tidak mengalirnya  air.  Upaya  hukum  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  pihak  PDAM  ialah  dengan  melalui non litigasi dengan konsumen yaitu lebih mengutamakan mediasi dan negosiasi.

## IV . KESIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan
Berdasarkan pebahasan dan hasil analisis data  dapat ditarik simpulan sebagai bahwa tanggungjawab pihak  PDAM  apabila  terjadi  hal  tersebut  ialah  pihak  teknisi  dari  PDAM  akan  langsung  mendatangi wilayah/rumah  konsumen  lalu  melakukan  pengecekan  penyebab  dan  dimana  titik  permasalahan terjadi  sehingga  membuat  air  di  wilayah  atau  rumah  konsumen  tidak  mengalir.  Kemudian  pihak PDAM akan melakukan penanganan di bagian kerusakan yang membuat air tidak mengalir. Sejauh ini pihak PDAM melakukan tanggung jawabnya dengan melakukan perbaikan pada kerusakan entah dari pipa  atau  teknis  lainnya.  Upaya  yang  dilakukan  pihak  PDAM  apabila  tidak  mengalirnya  air,  maka pihak  PDAM  akan  melakukan  penanganan  secara  cepat  kepada  konsumen,  dan  apabila  penanganan membutuhkan  waktu  lama  untuk  perbaikan  maka  pihak  PDAM  akan  mendatangi  konsumen  untuk memberikan  tangki  air  guna  untuk  melakukan  pertanggungjawaban  dari  pihak  PDAM  itu  sendiri. Penyelesaian  sengketa  melalui  2  cara  yaitu  Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  dan  di  luar pengadilan. Penyelesaian dari suatu sengketa yang dan upaya hukum yang selama ini dilakukan oleh pihak  PDAM  ialah  melalui  non  litigasi  dengan  konsumen  yang  lebih  mengutamakan  mediasi  dan negosiasi.
2. Saran
Dari simpulan penelitian  di atas adapu saran yang  diberikan  yaitu  diharapkan kepada konsumen  dan juga pihak pemberi  jasa yaitu PDAM Kabupaten Gianyar harus saling tahu dan  mengerti bagaimana hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  setiap  konsumen  dan  juga  pihak  pemberi  jasa  PDAM  Kabupaten Gianyar.  Dan  apabila  terjadi  ketidaknyamanan  di  konsumen  maka  dapat  menyalurkan  keluhannya langsung  terhadap  pihak  pemberi  jasa  agar  dapat  langsung  ditangani.  Selanjutnya  pemerintah  perlu melakukan  pemantauan  secara  rutin  atas  kinerja  dari  perusahaan  yang  menjadi  kontraktornya,  agar kewajiban  pemerintah  memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  bagi  masyarakat  dapat  dicapai dengan  baik.  Optimalisasi  peran  dan  tanggungjawab  pemerintah  dengan  pemberlakuan  reward  dan punishment yang tegas terhadap kinerja PDAM Kabupaten Gianyar.

## DAFTAR PUSTAKA
Emerson,  J.  (2001). Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi . Gramedia Pustaka. Jakarta. Hanito,  R.  (1984). Hukum  dan  Masalah  Penyelesaian  Konflik .  Majalah  Fakultas  Hukum  UNDIP. Semarang.
Kaunang,  C.  D.,  Kawet,  L.,  &  Halim,  F.  (2015).  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Bersih  di Desa Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Sipil Statik , 3 (6), 361–372. Kristiyani, C. T. S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen . Sinar Grafika. Jakarta.
Lestari, D. T. B., & Suprapto, H. (2017). Analisis Pemanfaatan Mata Air Sebagai Sumber Air Baku.
Jurnal Desain Konstruksi , 16 (2), 151–164. Miru,  A.  (2011). Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  RajaGrafindo  Persada. Jakarta.
Miru, A., & Yodo, S. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Novita, H. S., & Ritonga, M. K. (2018). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Berlangganan  Air  Bersih  Antara  PDAM  Tirta  Bina  Labuhanbatu  Rantauprapat  Dengan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic ,
2 (1), 37–46. Nugroho,  S.  A.  (2008). Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  dari  Hukum  Acara  serta Kehendak lmplernentasinya . Kencana. Jakarta.
Sinaga,  T.  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  air  Minum  atas  Layanan  PDAM  Tirta Siak Kota Pekanbaru Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Jurnal Fakultas Hukum , 3 (2), 1–15.