Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAFTARAN TANAH DALAM HUKUM AGRARIA

## Ita Surayya
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, NTB, Indonesia ittasoraya@yahoo.com

## Abstract
This study traces the shift in the legal configuration of land registration, namely the change in PP No. 10 of 1961 became PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration by comparing the anatomy of the substance  of  the  two  government  regulations.  Researchers  also  criticize  recent  regulatory developments that have accelerated land registration. The researcher then conducted interviews with a  number  of  agrarian  activists  to  further  reveal  the  ideological  interests  of  the  law  that  caused  the shift  in  the  configuration  of  land  registration.  Changes  from  Government  Regulation  Number  10  of 1961  to  Government  Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land  Registration  are  often understood only as technical changes to statutory regulations. Even though the law was born not from a vacuum, so it cannot be separated from its socio-historical context. Land registration is not only an administrative  matter,  but  is  filled  with  ideological-legal  interests.  The  shift  in  the  configuration  of land  registration  is  determined  by  its  ideological-legal  basis.  In  the  early  days  of  the  UUPA,  land registration  was  utilized  as  a  land  reform  instrument  to  ensure  that  land  that  exceeded  the  limit became  the  object  of  land  redistribution.  The  implementation  of  this  agrarian  reform  then  ran aground along with the changing direction of legal ideology which was more capitalist in nature so that the land registration function turned into a land market instrument.
Keywords: configuration, land registration, agrarian
 Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, NTB, Indonesia ittasoraya@yahoo.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pendaftaran tanah yang sepintas dipahami hanya persoalan teknis-administratif agraria, ternyata di  dalamnya  sarat  dengan  kepentingan  ideologi  yang  “bergerak”.  Disebut ideologi  yang  “bergerak”, awalnya sekitar tahun 1960-an pendaftaran tanah berfungsi sebagai salah satu instrumen landreform, tapisejak 1970-an hingga sekarangbergeser menjadi instrumen pasar.
Banyak  yang  tidak  tahu  bahwa  awalnya  pendaftaran  tanah  sebagai  instrumen  untuk menyukseskan  landreform  yang  salah  satu  programnya  adalah  redistribusi  tanah.  Pendaftaran  tanah pada  masa  pelaksanaan  landreform  untuk  mengetahui  dan  memastikan  tanah-tanah  berlebih  atau melebihi batas maksimum pemilikan yang selanjutnya menjadi objek landreform.
Bersamaan  dengan  jatuhnya  pemerintahan  Soekarno,  program  landreform  dihentikan  dan kebijakan  agraria  lebih  pada  fasilitasi  lahan  untuk  investasi.  Sejak  itu  orientasi  pendaftaran  tanah berubah, dari instrumen landrefom menjadi instrumen pasar tanah. Meski orientasi kebijakan agraria berubah, UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) dan PP 10 tahun 1961 tidak serta-merta diubah, baru tahun 1997  terbit  aturan  baru  tentang  pendaftaran  tanah  menggantikan  aturan  lama  yang  dianggap  tidak memadai.
Hukum tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh konstelasi politik, ekonomi, budaya,  bahkan  haluan  ideologi  negara  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini  mengkritisi  pergeseran ideologi-hukum  dibalik  pendaftaran  tanah  guna  memperjelas  kemana  orientasi  pendaftaran  tanah, apakah sebagai instrumen reforma agraria atau instrumen pasar tanah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menelusuri  pergeseran  konfigurasi  hukum  pendaftaran  tanah  yakni  perubahan PP  No.  10  tahun  1961  menjadi  PP  No.  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dengan membandingkan  anatomi  substansi  kedua  peraturan  pemerintah  tersebut.  Peneliti  juga  mengkritisi perkembangan  regulasi  yang  mendorong  percepatan  pendaftaran  tanah  belakangan  ini.  Peneliti kemudian  melakukan  wawancara  dengan  sejumlah  aktivis  agraria  untuk  lebih  dalam  menyingkap kepentingan ideologi hukum yang menyebabkan pergeseran konfigurasi pendaftaran tanah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  menjadi  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  sering  dipahami  hanya  sebagai  perubahan  teknis peraturan  perundang-undangan.  Padahal  hukum  lahir  bukan  dari  ruang  hampa  sehingga  tidak  dapat dilepaskan dari konteks sosio-historisnya.
Hal  itu  terlihat  pada  dua  Peraturan  Pemerintah  (PP)  tersebut,  lahir  pada  masa  konfigurasi ideologi  dan  politik  hukum  yang  berbeda.    PP  10  tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  lahir  pada masa dimulainya program landreform pada zaman Orde Lama, sedangkan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terbit pada masa ketergantungan Indonesia pada asing, krisis ekonomi menjelang jatuhnya rezim Orde Baru. Pengaruh Lembaga Keuangan Internasional pada masa itu disinyalir sangat besar mendorong perubahan peraturan pendaftaran tanah. 1
Apabila  orang  hanya  membaca  peraturan  perundangan-undangan  secara  skripturalistik  (black- letter law), tentu akan gagal memahami raison d’etre , alasan keberadaan peraturan tersebut. Sebagai contoh,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. 2 Disebutkan tujuan dari Pendaftaran dalam Pasal 19 ayat 2 UUPA, sebagai berikut; 3
1. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
1 Lihat, Widodo Dwi Putro, Kritik Justice For The Poor, Jurnal Arena Hukum, Vol. 5 No. 2, 2012.
2 Pendaftaran  tanah  bukan  hanya  masalah  kepastian  hukum  melainkan  juga  keadilan  karena  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal  33  ayat  (3)  juga  mengamanatkan:  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Lihat juga, Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Gama Press, 1983.
3 Tujuan dari Pendaftaran Tanah tersebut seperti yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 2 UUPA
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Membaca  Pasal  19  UUPA  tersebut  secara  skripturalistik,  mereduksi  makna  pasal  tersebut menjadi  hanya  bersifat  teknis-administratif  pendaftaran  yakni  mengatur  pengukuran,  perpetaan, pembukuan  tanah  hingga  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak 4 yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat. Padahal makna dibalik pendaftaran tanah tidak bisa dilepaskan dari spirit dan tujuan  UUPA  yakni,  meletakkan  landasan  hukum  berkenaan  dengan  redistribusi  tanah  yang monumental  sekaligus  revolusioner,  salah  satunya  berupa  perombakan  struktur  kepemilikan  tanah yang timpang menjadi lebih berkeadilan sosial. UUPA antara lain mengatur pembatasan penguasaan tanah,  kesempatan  sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah,  pengakuan hukum adat, serta warga negara asing tak punya hak milik.
Pasal  19  UUPA  tersebut  kemudian  dijabarkan  dan  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran.  Tugas  pendaftaran  tanah,  tidak  hanya mencakup  pengukuran,  pemetaan  maupun  pendaftaran  hak  seseorang  saja,  tetapi  juga  untuk pelaksanaan  konversi  hak  atas  tanah  dan  informasi  pertanahan,  guna  mempermudah  jalannya landreform. Tugas Kantor Pertanahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga termasuk menjaga agar prinsip Nasionalitas dari hak-hak atas tanah dilaksanakan dengan konsekuen. Demikian pula,  pelaksanaan  dari landreform Indonesia  agar  dilaksanakan  dengan  tegas,  seperti  larangan absentee, larangan  pemilikan  tanah  yang  luas  (larangan lantifundia) ,  larangan  pengalihan  hak  atas tanah pertanian tanpa izin. Setelah dilakukan pendaftaran tanah, tahapan selanjutnya adalah penentuan tanah yang dikategorikan “tanah lebih” serta meredistribusikannya kepada petani tak bertanah.
Pemerintah  sudah  mulai  melaksanakan  program landeform sejak  24  September  1961  dengan membentuk panitia-panitia agraria yang bertugas melakukan pendaftaran pemilikan tanah-tanah yang luasnya  melebihi  batas  maksimun  yang  dibolehkan  undang-undang  serta  tanah-tanah  guntai ( absentee) pemiliknya  tidak  hadir.   Tercatat  sekitar  dua  puluh  tujuh  ribu  orang  pemilik  sawah  yang luas  tanahnya  melampaui  batas  maksimum  dengan  total  luas  tanah-lebih  mencapai  satu  juta  hektar yang siap dibagikan kembali (redistribusi) kepada para petani tak bertanah di sekitarnya. 5
Pemerintah melakukan langkah-langkah revolusioner, yaitu: pendaftaran ulang tanah, penentuan tanah  berlebih,  mengatur  kembali  mengenai  masalah  bagi  hasil  serta  puncak  dari  kebijakan revolusioner tersebut adalah redistribusi tanah. 6
Redistribusi tanah dilator belakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian yang  luas  dimiliki  oleh  segelintir  tuan  tanah.  Di  lain  pihak  adanya  bagian-  bagian  tanah  pertanian yang  kecil  (tidak  luas)  yang  dimiliki  oleh  sebagian  besar  rakyat,  khususnya  para  petani  kecil  dan penggarap  yang  sangat  menggantungkan  kehidupannya  dari  usaha  pertanian  yang  dikelolanya  dan dengan sungguh-sungguh memanfaatkannya. 7
Redistribusi tanah yang diamanatkan UUPA No.5/1960 dilaksanakan melalui tiga tahap: 8
1) Pendaftaran tanah di seluruh teritori RI berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)  No. 10 tahun 1961, yang merupakan aturan turunan UU No.5/1960,
2) Setelah  dilakukan  pendaftaran,  penentuan  tanah  yang  dikategorikan  “tanah  lebih”  serta pembagiannya kepada petani tak bertanah berdasarkan PP No 224 tahun 1961;
3) Pelaksanaan bagi hasil produksi pertanian yang berdasarkan UU No.2/1960 tentang perjanjian bagi hasil (PBH).
Melihat  tahapan  tersebut,  kita  sekarang  menjadi  tahu  bahwa  pendaftaran  tanah  pada  masa pelaksanaan  landreform,  bukan  hanya  semata-mata  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan
4 Hak milik atas suatu tanah ataupun bangunan yang berdiri di atas tanah akan mendapatkan perlindungan secara hukum dan secara  yuridis  untuk  memperoleh  pengakuan  dari  negara  apabila  sudah  dilakukan  pendaftaran  atau  dengan  kata  lain, pendaftaran  tanah  merupakan  tanda  bukti  hak.  Lihat,  Jimmy  Joses  Sembiring,  Panduan  Mengurus  Sertifikat  Tanah,  Visi Media, Jakarta, 2010, hlm 21- 22
5 Gunawan Wiradi, Op.Cit.
6 Ardi Susanto, Wakidi Wakidi, Syaiful M, Tinjauan Historis Penataan Ulang Masalah Agraria Pasca Pemberlakukan UUPA 1960, Jurnal Pesagi, Vol. 2 No. 3, 2014
7 Ibid.
8 Lihat,  Diyan  Isnaeni  dan  Suratman,  Buku  Reforma  Agraria  Land  Reform  dan  Redistribusi  Tanah  di  Indonesia,  Intrans Publishing, 2018, hlm 3 - 25
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hak  bagi  pemilik  tanah.  Tujuan  pendaftaran  tanah  pada  masa  itu,  untuk  mengetahui  dan  memberi kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah. Tanah-tanah berlebih atau melebihi batas maksimum pemilikan selanjutnya menjadi objek landreform dibagikan kepada petani tak bertanah. Ini berarti, PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah merupakan “nyawa” dari kerja - kerja lembaga agraria di bidang pendaftaran tanah pada masa itu guna memperlancar program landreform.
Pelaksanaan  reforma  agraria  ini  kemudian  kandas  dengan  munculnya  pemerintahan  Orde  Baru yang lebih bercorak kapitalis. Beberapa peraturan yang muncul di era Orde Baru substansinya justru bertentangan dengan semangat UUPA. Program pembangunan masa Orde Baru lebih mengandalkan investasi    untuk mengejar angka  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi,  beberapa  kemudahan  diberikan kepada investor-investor yang masuk ke Indonesia, termasuk dalam hal mendapatkan hak pengelolaan tanah.
Pada  awal  Orde  Baru  berkuasa,  Departemen  Agraria  diturunkan  menjadi  setingkat  Direktorat Jenderal  dilingkungan  Departemen  Dalam  Negeri  dan  bagian  yang  menangani  pendaftaran  tanah disebut  Direktorat  Pendaftaran  Tanah.  Sejak  itu  pendaftaran  tanah tidak  lagi  merupakan  bagian dari landreform melainkan lebih masalah administratif pendaftaran. 9
Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah berubah yakni, mengintervensi langsung kebijakan- kebijakan  tentang  tanah  yang  semula  visinya  untuk  perombakan  kepemilikan  tanah  yang  timpang melalui  redistribusi  tanah  kepada  petani  penggarap  ( landreform )  kemudian  berubah  menjadi  tanah untuk  kepentingan  pembangunan  dan  investasi. 10 Uniknya,  UUPA  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan landreform tidak  diganti,  secara  legalitas  UUPA  tetap  berlaku  hingga  sekarang  tetapi  “ditidurkan” ( statutory  dormancy ).  Demikian  pula,  PP  10  tahun  1961  memang  tidak  serta  merta  dicabut  atau diamandemen,  tetapi  kebijakan  dan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  berorientasi  pada  kepastian  hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan dan investasi. 11
Beberapa  tahun  kemudian  PP  10  Tahun  1961  diganti  dengan  PP  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah. Dasar pergantian PP No 10 Tahun 1961 ini dapat dilihat dalam penjelasan PP No 24 Tahun 1997 pada bagian umumnya dinyatakan sebagai berikut;
“Dalam kenyataan pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun, belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari  sekitar  55  juta  bidang  tanah  hak  yang memenuhi  syarat  untuk  didaftar,  baru  lebih  kurang  16,3 juta  bidang  yang  sudah  didaftar.  Dalam  pada  itu  melalui  pewarisan,  pemisahan  dan  pemberian- pemberian hak baru, jumlah tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar selama pembangunan jangka panjang kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 juta. Hal-hal yang merupakan kendala dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  disamping  kekurangan  anggaran,  alat  dan  tenaga,  adalah keadaan  objektif  tanah-tanahnya  sendiri  yang  selain  jumlahnya  besar  dan  tersebar  diwilayah  yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaanya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan  untuk terlaksananya  pendaftaran  dalam waktu  yang  singkat dengan  hasil  yang  lebih  memuaskan.  Sehubungan  dengan  itu  dalam  rangka  peningkatan  dukungan yang  lebih  baik  pada  pembangunan  nasional  dengan  memberikan  kepastian  hukum  di  bidang pertanahan,  dipandang  perlu  untuk  mengadakan  penyempurnaan  pada  ketentuan  yang  mengatur pendaftaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyak peraturan perundang-undangan.”
Alasan  perubahan  itu,  PP  10  tahun  1961  dipandang  tidak  dapat  lagi  sepenuhnya  mendukung tercapainya  hasil  yang  lebih  nyata  pada  pembangunan  nasional,  sehingga  perlu  dilakukan
9 M.  Nazir,  Heri  Priyatmoko,  Muh  Arif  S,  “Dari  Dirjen  Agraria  Menuju  Kementerian  Agraria:  Perjalanan  Sejarah Kelembagaan  Agraria,  1948-1965”,  Penelitian  Sistematis  2014,  PPPM-STPN,  2014.    Lihat  juga,  Sutaryono,  Sejarah kelembagaan Agraria, Dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal, 1961-1970 an, makalah, tanpa tahun.
10 Untuk memahami bagaimana perubahan politik hukum agraria memenuhi kepentingan politik pembangunan nasional yang digalakkan oleh pemerintah Orde Baru baca, Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa. Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2011.
11 Lihat  Noer  Fauzi  dan  Dadang  Juliantara,  Menyatakan  Keadilan  Agraria,  Badan  Pelaksana  Konsorsium  Pembaruan Agraria,  2000,  hlm.  293-331.  Bandingkan,  Yamin  Lubis  dan  Rahim  Lubis,  Hukum  Pendaftaran  Tanah,  Mandar  Maju, 2012, hlm. 84 -91.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penyempurnaan, 12 maka pemerintah mengeluarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan pendaftaran tanah dalam PP 24 tahun 1997 tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 3 sebagai berikut; 13
a.   Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum      kepada  pemegang  hak  atas suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk  pemerintah agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun yang terdaftar;
c.     Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Dalam  Pembangunan  Jangka  Panjang  yang  berkesinambungan  peranan  tanah  bagi  pemenuhan berbagai  keperluan  akan  meningkat,  baik  sebagai  tempat  bermukim  maupun  untuk  kegiatan  usaha. Sehubungan  dengan  itu  akan  meningkat  pula  kebutuhan  akan  dukungan  berupa  jaminan  kepastian hukum  di  bidang  pertanahan.  Pemberian  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan,  pertama- tama  memerlukan  tersedianya  perangkat  hukum  yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas  yang  dilaksanakan secara  konsisten  sesuai  dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan-ketentuannya.  Selain  itu  dalam  menghadapi kasus-kasus  konkret  diperlukan  juga  terselenggaranya  pendaftaran  tanah  yang  memungkinkan  bagi para  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  dengan  mudah  membuktikan  haknya  atas  tanah  yang dikuasainya.  Demikian  pula,  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan,  seperti  calon  pembeli  dan  calon kreditor,  untuk  memperoleh  keterangan  yang  diperlukan  mengenai  tanah  yang  menjadi  obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan. 14
Pendaftaran  tanah,  menurut  konsep  PP  Nomor  24  Tahun  1997,  akan menghasilkan  surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat tetapi bukan mutlak, yakni sistem negatif bertendensi positif. kelemahan sistem pendaftaran tanah yang negatif, yakni bahwa apa yang tertuang dalam sertifikat dianggap benar sampai adanya yang menyatakan sebaliknya, tidak akan memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  namanya  tertulis dalam sertifikat. Setiap saat pihak yang merasa berhak dan dapat membuktikan kepemilikannya, dapat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat tersebut.
Tentu  bagi  investor,  PP  24  tahun  1997,  masih  dianggap  mempunyai  kelemahan,  karena  sistem negatif bertendensi positif belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum. Padahal bagi investor dan pasar, kepastian hukum itu masalah sensitif 15 karena mereka tidak ingin menghadapi gugatan sengketa pertanahan dikemudian hari.
Karena  itu,  Pemerintahan  Jokowi  melalui  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN)  2015-2019  telah  berencana  untuk  merubah  sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia,  dari sistem pendaftaran tanah publikasi negatif menjadi sistem publikasi positif. Sistem pendaftaran tanah publikasi  positif  diyakini  dapat  memberikan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  secara  absolut. Pemerintah juga  menjamin  kebenaran semua  informasi yang  tertulis  dalam  sertifikat  hak  atas  tanah. Apabila terjadi kesalahan administrasi oleh pemerintah (misalnya sertifikat ganda), pemerintah akan memberikan  dana  kompensasi  atau  ganti  kerugian  atas  kesalahan  administrasi  tersebut.  Penggunaan sistem  ini  juga  diharapkan  dapat  mengurangi  permasalahan  terkait  pertanahan  serta  mendorong
12 Pakar hukum agraria pun melihat perubahan peraturan pendaftaran tanah tersebut sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Misalnya, Boedi Harsono mengatakan bahwa dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan, dan sekaligus tercapainya Catur Tertib Pertanahan yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan,  tertib  penggunaan  tanah  dan  tertib  pemeliharaan  tanah  dan  lingkungan  hidup,  maka  dipandang  perlu  untuk mengadakan penyempurnaan serta pembaharuan (reformasi) dibidang Pendaftaran tanah dengan cara penyempurnaan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah. Boedi Harsono, "Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  (lsi  dan  Penjelasannya),"  (makalah  disampaikan  dalam Seminar  Nasional  di  Jakarta  kerjasama  FH  Trisakti  dengan  BPN,  14  Agustus  1997).  Pendapat  yang  sama  lihat  juga,  Urip Santoso,  Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah,  Kencana,  2015,  hlm.  1-42.Lihat,  Adrian  Sutedi,  Sertifikat  Hak  Atas Tanah,  Sinar  Gafika,  Cetakan  Kedua,  Jakarta,  2012,  hlm.59.  Lihat  juga,  Adrian  Sutedi,  Peralihan  Hak  Atas  Tanah danPendaftarannya,, Sinar Gafika, Jakarta, hlm.114.
13 Lihat juga, Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria jilid 2, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), hlm. 116.
14 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
15 Idham,  Et.All,  Political  Paradigm  of  Complete  Systematic  Land  Registration  Law  to  Actualize  Economic  Growth Compliance in Batam City, Indonesia, Journal of Art and Humanities, Vol. 7 no.10, 2018
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
terciptanya  iklim  investasi  dan  iklim  ekonomi  yang  kondusif  yang  dapat  memberikan  peningkatan daya saing perekonomian nasional didunia. 16
Pada  pertengahan  Februari  2018,  Presiden  Joko  Widodo  resmi  menandatangani  Inpres  Nomor 2/2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Inpres  ini  keluar  guna mempercepat  seluruh  bidang  tanah  di  Indonesia,  diklaim  merupakan  mandat  Pasal  19UU   Pokok Agraria 1960. Percepatan pendaftaran tanah ini dicanangkan sampai 2025.
Inpres ini ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  dan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR).  Juga  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kapolri, Jaksa Agung. Ia juga ditujukan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kepala Lembaga  Penerbangan  dan  Antariksa  Nasional,  Kepala  Badan  Informasi  Geospasial,  para  gubernur dan bupati/walikota. 17
Presiden  menginstruksikan  agar  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  masing-masing  dalam  rangka  pelaksanaan  percepatan  Pendaftaran Tanah  secara  Sistematis  Lengkap  di  seluruh  wilayah  Indonesia  sebagai  Gerakan  Nasional  dengan tujuan utama agar terwujudnya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.
Pelaksanaan PTSL berbeda dengan program pemerintah sebelumnya seperti Proyek Administrasi Pertanahan  (PAP),  Land  Management  and  Policy  Development  Project  (LMPDP)  atau  Proyek Ajudikasi, Larasita, dan Program Nasional Agraria (Prona). PTSL berbeda dengan program-program sebelumnya  karena  Presiden  memantau,  mengevaluasi  bahkan  berperan  langsung  dalam  pembagian sertifikatnya kepada masyarakat. 18
Di satu sisi keputusan inpres tentang PTSL patut diapresiasi. Pendaftaran tanah secara nasional dan  sistematis  sangat  perlu  mengingat  banyak  masalah  pertanahan,  terutama  konflik  agraria  dan tumpang  tindih  klaim  kepemilikan  tanah.  Kondisi  ini  terjadi  karena  ketiadaan  informasi  dan  data akurat dan faktual tentang penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di Indonesia.
Meskipun  begitu,  disisi  lain,  PTSL  akan  jadi  bagian  dari  masalah  apabila  pendaftaran  hanya bersifat  administratif  percepatan  sertifikasi  tanah.  Masyarakat  senang  dengan  program  percepatan sertifikasi  tanah,  padahal  Inpres  tersebut  akan  mempercepat  proses  liberalisasi  pasar  tanah. Implikasinya,  tanah-tanah  pertanian  yang  telah  bersertifikat  akan  lebih  mudah  berpindah  tangan  ke orang-orang  kaya  yang  bukan  petani  melalui  mekanisme  pasar  sehingga  memperlebar  ketimpangan struktur agraria dan mempercepat alih fungsi lahan. 19
PTSL  seharusnya  bisa  jadi  mekanisme  pemeriksaan  pertanahan  nasional  untuk  melihat ketimpangan  struktur  agraria  di  berbagai  wilayah  Indonesia.  Pemerintah  melalui  program  PTSL seharusnya memeriksa tumpang tindih penguasaan dan penggunaan tanah di lapangan. Dengan begitu, PTSL  akan  berkontribusi  besar  terhadap  masalah  administrasi  pertanahan  yang  masih  lemah. Sekaligus,  PTSL  menjadi  basis  perubahan  yang  hendak  dijalankan  pemerintah  dalam  kerangka reforma agraria

## IV. KESIMPULAN
Pendaftaran  tanah  bukan  hanya  masalah  administratif  semata,  melainkan  didalamnya  sarat dengan  tarik-menarik  kepentingan  ideologi-hukum.  Pergeseran  konfigurasi  pendaftaran  tanah ditentukan  basis  ideologi-hukumnya.  Pada  masa  awal  lahirnya  UUPA,  pendaftaran  tanah didayagunakan  sebagai  instrumen landreform untuk  memastikan  tanah-tanah  yang  melampaui  batas
16 https://www.bappenas.go.id/files/kajiantrp/Kajian_Persiapan_Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di _Indonesia.pdf
17 https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/
18 Isdiyana  Kusuma  Ayu,  Problematika  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di Kota Batu, Jurnal Legality, Vol 27 No. 1, 2019.
19 Peneliti  melakukan  menyimak  dan  wawancara  secara  informal  dengan para  aktivis  agraria,  akademisi,  organisasi  tani, dan berbagai organisasi masyarakat sipil pada 13 Agustus 2019 di Jakarta pada saat konferensi pers Pernyataan Sikap Penolakan terhadap RUU Pertanahan yang sedang dibahas DPR dan pemerintah.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menjadi  objek  redistribusi  tanah.  Pelaksanaan  reforma  agraria  ini  kemudian  kandas  bersamaan berubahnya  haluan  ideologi  hukum  yang  lebih  bercorak  kapitalis  sehingga fungsi  pendaftaran  tanah berubah menjadi instrumen pasar tanah.
Di satu sisi, pendaftaran tanah secara nasional sangat perlu untuk memberikan kepastian hukum, menyediakan data akurat, sehingga mencegah sengketa agraria dan tumpang tindih klaim kepemilikan tanah.  Tetapi  di  sisi  lain,  pendaftaran  tanahyang  lepas  dari  spirit  reforma  agraria  akan  memperlebar ketimpangan  kepemilikan  tanah,  karena  tanah-tanah  yang  telah  bersertifikat  akan  lebih  mudah berpindah tangan ke orang-orang kaya melalui mekanisme pasar.

## REFERENSI
Ayu,  Isdiyana  Kusuma,  Problematika  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu, Jurnal Legality, Vol 27 No. 1, 2019.
Chomzah, Ali Achmad. (2004). Hukum Agraria jilid 2. Jakarta: Prestasi Pustaka. Fauzi,  Noer  dan  Dadang  Juliantara.  (2000).  Menyatakan  Keadilan  Agraria,  Badan  Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria.
Harsono,  Boedi,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaanya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Cetakan Kelima, Jakarta, 1994.
Lubis, Yamin dan Rahim Lubis. (2012). Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju. Nazir, M. ,  Et. All.(2011).Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Pertanahan 1945-2009, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
Putro, Widodo Dwi, Kritik Justice For The Poor, Jurnal Arena Hukum, Vol. 5 No. 2, 2012. Santoso,Urip.(2015).Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Bandung: Kencana,. Sembiring,Jimmy Joses.(2010).Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Visi Media. Soetiknjo,Iman.(1983).Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Gama Press,.
Susanto,  Ardi,  Et.Al.  Tinjauan  Historis  Penataan  Ulang  Masalah  Agraria  Pasca  Pemberlakukan UUPA 1960, Jurnal Pesagi, Vol. 2 No. 3, 2014 Sutaryono, Sejarah kelembagaan Agraria, Dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal, 1961-1970 an, makalah, tanpa tahun.
Sutedi,Adrian.(2014). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Gafika. Sutedi,Adrian.(2012). Sertifikat Hak Atas Tanah. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Gafika.
Internet: https://www.bappenas.go.id/files/kajian- trp/Kajian_Persiapan_Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.p df https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/ Wiradi,  Gunawan,    Reforma  Agraria  untuk  Pemula,  https://binadesa.org/gunawan-wiradi-reforma- agraria-untuk-pemula/, diakses pada tanggal 9 November 2019.