## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 14 (1) (2022): 42-54 ISSN (Print), ISSN (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

## Politik Pembangunan Desa dalam Program Saemaul Undong di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta

## Yohansen Wyckliffe Gultom*
Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, 20155
Submitted : 29 Juli 2021 Revision : 18 Desember 2021 Accepted : 10 Januari 2022
Abstrak
Program Saemaul Undong yang pernah diterapkan di era Presiden Park Chung Hee 1963-1979, telah menjadi gerakan global di  Asia  dan  Afrika.  Melalui  Saemaul  Globalization  Foundation  (SGF)  Korea  Selatan,  program Saemaul  Undong telah diterapkan  di  beberapa  desa  di  Indonesia,  salah  satunya  Desa  Ponjong,  Kabupaten  Gunung  Kidul  Yogyakarta. Penerapannya  dipadukan  dengan  Undang-Undang  Desa  No.  6  tahun  2014.  Akibatnya,  di  desa  Ponjong,  peran  BUMDes bergerak semakin optimal, dengan penguatan pengorganisasian desa, penentuan produk unggulan; kandang sapi komunal dan gedung serbaguna. UU Desa No. 6 pasal 91 sebenarnya membuka ruang bagi desa di Indonesia untuk meniru pola itu, dengan bekerja sama dengan pihak ke-3 dan strategi dalam program Saemaul Undong di Desa Ponjong bisa menjadi opsi bagi desa  di  Indonesia  dalammemperluas  kerjasamanya  dengan  pihak  ke-3.  Metodologi  di  dalam  studi  ini,  dilakukan  dengan pendekatan  aktor  dan  sistem  politik.  Metode  yang  digunakan  dalam  menganalisis  data  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif,  untuk  menemukan  gambaran  yang  utuh  antara  peran  aktor  dan  sistem,  serta  untuk  menemukan  berbagai program  yang  terdapat  di  dalam  pelaksanaan  program Saemaul  Undong di  Desa  Ponjong  Kabupaten  Gunung  Kidul, Yogyakarta tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung ke lapangan, serta merujuk pada studi pustaka yang ditemukan dari referensi sekunder dan data yang ditemukan di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Kata Kunci : Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014
Abstract
The Saemaul Undong program, which was implemented in the President Park Chung Hee era from 1963 to 1979, has become a  global  movement  in  Asia  and  Africa.  Through  South  Korea's  Saemaul  Globalization  Foundation  (SGF),  the  Saemaul Undong  program  has  been  implemented  in  several  villages  in  Indonesia,  one  of  them  is  Ponjong  Village,  Gunung  Kidul Regency, Yogyakarta. Its application is combined with Village Law no. 6 of 2014. As a result, in Ponjong village, the role of BUMDes moves more optimally, by strengthening village organization, determining superior products; communal cowshed and  multipurpose  building.  Village  Law  no.  6  chapter  91  actually  opens  space  for  villages  in  Indonesia  to  imitate  that pattern,  by  cooperating  with  3rd  parties  and  the  strategy  in  the  Saemaul  Undong  program  in  Ponjong  Village  can  be  an option for villages in Indonesia in expanding their cooperation with 3rd parties. The methodology in this study is carried out  using  an  actor  and  political  system  approach.  The  method  used  in  analyzing  the  data  by  descriptive  qualitative methods,  to  find  a  complete  picture  between  the  roles  of  actors  and  the  system,  as  well  as  to  find  various  programs contained in the implementation of the Saemaul Undong program in Ponjong Village, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta in 2015-2019. Data collection methods, using in-depth interviews and direct observation in the field, and referring to literature studies found from secondary references and data in Ponjong Village, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta. Keywords: Rural Development, Saemaul Undong, Village Law No.6/2014
How to Cite: Gultom, Y W . ( 2022).Politik Pembangunan Desa dalam Program Saemaul Undong di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 14 (1): 42-54. *Corresponding author: E-mail: Gultomjohansen@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Program Saemaul  Undong atau dalam makna harfiah: Saemaul (Pedesaan Baru) dan Undong
(Gerakan)  atau  dapat  pula  bermakna sebagai gerakan desa baru ( new village movement )  merupakan  suatu  program pembangunan yang memajukan Korea  Selatan  di  era  Presiden  Park Chung  Hee,  sejak  tahun  1963-1979. Meski  sempat  mengalami  krisis  di berbagai  lini,  pasca  keterpurukan akibat  konflik  di  Semenanjung  Korea ( proxy  war )  membuat  PDB  (Produk Domestik Bruto) Korea Selatan hanya berada di kisaran US$ 100 atau sekitar Rp.  1.300.000  (kurs  13.000/1$). Untungnya,  melalui  Program Saemaul Undong ,  progres  kemajuan  Korea Selatan  kian  berkembang  pesat, bahkan  menjadikan  Korea  Selatan sebagai The  Asian  Newly  Industrialized Countries (NICs)  bersama  Hongkong, Singapura  dan  Taiwan  dekade  1970- 1980 (Gultom, 2019:6-7).
Keberhasilan Chung
Hee, dimulai dengan beberapa hal; pertama ,
penanaman  filosofi  pembangunan kepada 33.267 desa melalui pembentukan  680.000 training  camps,
lewat  penyamaan  visi  untuk  keluar dari  kemiskinan  absolut,  reformasi spiritual
dengan kesadaran masyarakat  yang  setara  dengan masyarakat global, penanaman semangat  sebagai  gerakan  untuk bangkit  pasca  PD  (Perang  Dunia)  II, berfokus pada
pembangunan masyarakat lokal dan agrikultural dan penanaman etika kerja secara kolektif bagi  petani.  Selain  itu,  terdapat program  prioritas  bertahap  dengan gerak  progresif  dan  konstruktif menuju industrialisasi dengan terlebih dahulu melakukan
penguatan masyarakat  lokal.  Selain  itu,  Chung
Hee  juga  membangun  sebuah  sistem yang  saling  mengawasi  dari  pusat hingga  ke  tingkat  desa  sehingga program Saemaul Undong bisa terlaksana  dengan  baik  (Gultom,
2021:24-26). Di  Indonesia,  program Saemaul Undong sesungguhnya telah berlangsung  di  empat  desa  di Indonesia yaitu; Desa Tanjung Wangi di  Subang,  Jawa  Barat,  Desa  Sumber Mulyo  di  Bantul,  Yogyakarta,  Desa Bleberan  dan  Desa  Ponjong  di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.  Meskipun  demikian, berkat adanya perbedaan suprastruktur dan infrastruktur politik  antara  Indonesia  dan  Korea Selatan,  tentu  perealisasian  Program Saemaul  Undong yang  terdapat  di Korea  Selatan  era  Presiden  Chung Hee  degan  yang  diterapkan  di  Desa Ponjong  berbeda  dalam  model,  aktor dan sistemnya.
Namun,  jika  melihat  regulasi
Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Desa No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat  1,  tentu  memberikan  ruang  bagi desa  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Desa  No.  6  tahun  2014  pasal  91  juga menjelaskan  bahwa,  desa  dapat mengadakan  kerjasama  dengan  desa lain  dan/atau  kerja  sama  dengan pihak  ketiga  untuk  meningkatkan penyelenggaraan  pemerintah  desa, pembangunan,  pemberdayaan  dan pembinaan  masyarakat  di  desa  yang bersangkutan.  Berdasarkan  regulasi tentang  desa  yang  berlaku  di Indonesia tersebut, tentu ruang untuk melakukan  kerjasama  dengan  pihak
ketiga  menjadi  suatu  hal  yang  patut untuk dilakukan semaksimal mungkin demi kemajuan desa.
Upaya  internalisasi  program Saemaul  Undong sudah  berlangsung, tidak  hanya  di  Indonesia,  namun mulai  di  globalkan  ke  beberapa negara  berkembang  di  dunia  sebagai upaya memperluas pengaruh Saemaul Undong sebagai program pembangunan  desa  yang  dinilai memiliki peran besar dalam kemajuan Korea  Selatan.  YSGF    (Yayasan Saemaul  Globalization  Foundation) yang  berkantor  pusat  di  Korea Selatan,  menjadi  Yayasan  yang mengevaluasi, mengawasi dan mendampingi  pelaksanaan  program- program  pembangunan  desa  yang menjalankan program Saemaul Undong ,  seperti  di  negara;  Kongo,  Sri Lanka, Mongolia, Rusia, Cina, Vietnam  dan  termasuk  di  Indonesia melalui yayasan-yayasan yang terdapat  di  masing-masing  negara dan  di  desa  binaan  (Kyungwon University Saemaul Academy, 2008:46). Secara  khusus  di  Indonesia, program Saemaul  Undong mulai diinisiasi perencanaannya sejak tahun 2001  ketika  Provinsi  Gyeongsangbuk- Do, Korea Selatan menjalin kerjasama sister province dengan delegasi Provinsi Yogyakarta.  Baru  di  tahun  2005,
Gubernur Gyeongsangbuk-Do bernama Kim Kwan Yong menandatangani  kesepakatan  dengan Sri  Sultan  Hamengkubuwono  X, selaku Gubernur DIY (Daerah Istimewa  Yogyakarta)  menyepakati perjanjian  berjudul: Saemaul  Undong Program  in  the  Sister  Province Cooperation  Frame  Work ,  dengan persiapan kerjasama diteruskan hingga tahun 2014. Poin-poin penting
yang  disepakati  dalam  perjanjian tersebut,  diantaranya;  1.  Kedua provinsi membuat kesepakatan merealisasikan Saemaul  Undong di masing-masing  desa di  daerah percontohan  yang  ditetapkan.  2. Proyek  percontohan  akan  dibuat  di Yogyakarta dan sekitarnya. 3. Meningkatkan kerjasama untuk membangun  kapasitas  pembangunan pedesaan (Royani, 2018:8-9). Cara atau metode yang dilaksanakan  di  daerah-daerah  di kawasan  Yogyakarta  dan  sekitarnya tentu  disesuaikan  dengan  keadaan geografis  dan  lingkungan  sosial penduduk  dengan  konsep  yang berbeda  dengan  apa  yang  dijalankan di tahun 1970-an di Korea Selatan.
Inisiatif  awal  yang  semula bergerak  dalam  program  lintas provinsi  antara  Yogyakarta  dengan Gyeongsangbuk-Do,  Korea  Selatan berkembang  menjadi  aktivitas G  to G(Government  to  Government) antara pemerintah  Indonesia  dengan  Korea Selatan ketika Menteri PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasmigrasi) Indonesia, Marwan Jatar melakukan  kunjungan  ke  Korea Selatan  pada  24  Oktober  2015, kemudian  dibuatlah  kesepakatan Network  Village (Invil)  sebagai  forum untuk  membangun  konsep Saemaul Undong di Indonesia, dengan beberapa desa percontohan di kawasan,  Bantul,  Gunung  Kidul, Garut, Sukabumi, Bondowoso,
Situbondo  dan  Madura  dengan konsep  pelaksanaan Saemaul  Undong dan  desa  berbasis  IT  (Internet  dan Teknologi).
Untuk membantu perealisasian  program,  dilibatkan pula  peran  Kementrian  Pertanian Korea  Selatan,  Lee  Dong  Phil  yang sempat  menawarkan  investasi  bagi
Indonesia untuk membangun kawasan perbatasan dan peningkatan kapasistas  produksi  dan  pertanian desa  di  NTB,  NTT,  Kalimantan  dan Papua sebagai upaya untuk mengglobalkan program Saemaul Undong (Primus, 2019).
Kesepakatan  antara  Indonesia dengan  Korea  Selatan  ini  kemudian menghasilkan  Permendes  (Peraturan Menteri  Desa)  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  atau Permendes  (PDTT)  No.  4  tahun  2015 tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan
Pengelolaan dan Pembubaran
BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa) yang  ditetapkan  pada  13  Februrari 2015.  Tentu  regulasi  ini,  mengacu  ke UU  (Undang-Undang)  Desa  No.  6 tahun 2014.
Berdirinya YGSI (Yayasan
Globalisasi  Saemaul  Indonesia),  yang berkantor  pusat  di  Fakultas  Filsafat UGM  (Universitas  Gadjah  Mada) menjadi  kantor  perwakilan  nasional yang  berkoordinasi  dengan  YSGF
(Yayasan Saemaul Globalization
Foundation)  pusat  di  Korea  Selatan dan menjadi tempat perwakilan untuk mengkoordinir  pelaksanaan  program Saemaul  Undong di  kawasan;  Bantul, Gunung  Kidul,  Garut,  Sukabumi, Bondowoso, Situbondo dan Madura. Besarnya  atensi  internasional dari  negara  gingseng,  Korea  Selatan, serta adanya atensi pusat (Kementrian Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan
Transmigrasi)  dan  Provinsi  DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) membuat pelaksanaan Program Saemaul  Undong layak  untuk  diteliti, terlebih karena Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014, pasal 1 dan pasal 91 juga  menjadi  pintu  masuk  bagi  desa di  Indonesia  untuk  mengembangkan potensinya  dengan  pihak  ketiga.
Sehingga,  akan  sangat  baik  jika penelitian  ini  menjadi  pembelajaran bagi desa-desa lain di Indonesia untuk mengembangkan
kawasannya berdasarkan studi komparatif di salah satu  desa  yang  ada  di  Indonesia,
khususnya  dalam  hal  ini,  di  Desa Ponjong  Kabupaten  Gunung  Kidul, Yogyakarta  sebagai  salah  satu  desa yang  melaksanakan  Program Saemaul Undong .Dengan  demikian,  ditemukan suatu  model  yang  baik  dan  layak ditiru untuk mengembangkan desa di Indonesia.
Itu  sebabnya,  penelitian  ini ingin mengobservasi, bagaimana realisasi  Politik  Pembangunan  Desa dalam  Program Saemaul  Undong di Desa  Ponjong,  Kabupaten  Gunung Kidul Yogyakarta berdasarkan pendekatan  aktor  dan  sistem  dari pelaksanaan program Saemaul Undong tersebut.  Kemudian,  penelitian  ini ingin  melihat  program-program  apa saja yang dihasilkan dengan dijalankannya program Saemaul Undong di  Desa  Ponjong  selaku  desa percontohan yang melaksanakan program Saemaul  Undong dimulai sejak  tahun  2016  hingga  tahun  2019, sehingga  berbagai  desa  di  Indonesia bisa  memiliki  kerangka  acuan  di dalam mengembangkan potensi desanya.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  dilakukan  dengan pendekatan  aktor  dan  sistem  politik. Metode  yang  digunakan  dalam menganalisis data menggunakan metode  deskriptif  kualitatif,  untuk menemukan  gambaran  yang  utuh antara  peran  aktor  dan  sistem,  serta menemukan  berbagai  program  yang terdapat  di  dalam  pelaksanaan program Saemaul  Undong di  Desa
Ponjong  Kabupaten  Gunung  Kidul, Yogyakarta  sejak  tahun  2015-2019. Metode  pengumpulan  data,  dengan menggunakan  teknik  wawancara mendalam dan observasi langsung ke lapangan,  serta  merujuk  pada  studi pustaka yang ditemukan dari referensi  sekunder  dan  data  yang ditemukan  langsung  di  lapangan, sesuai  berlangsungnya  program  di Desa  Ponjong,  Kabupaten  Gunung Kidul, Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasca
berlangsungnya kesepakatan G  to  G antara  Korea Selatan  dan  Indonesia,  maka  YSGF (Yayasan Saemaul Globalization Foundation) menjalin kerjasama dengan  YSGI  (Yayasan  Saemaul Globalisasi Indonesia) yang berada di Fakultas  Filsafat  Universitas  Gadjha Mada  (UGM),  di  depan  ruang Trisakti.  Sehingga,  koordinasi  antara desa-desa  binaan  di  desa;  Ponjong, Bleberan  dan  Sumber  Mulyo  serta
Desa Tanjung Wangi dalam menjalankan program Saemaul Undong akan  dikoordinir  YSGI  (Yayasan Saemaul Globalisasi Indonesia).
Sebelum menjalankan kinerjanya,  YSGI  (Yayasan  Saemaul Globalisasi Indonesia) dibantu
Yayasan  Panubulu  yang  bertugas sejak  tahun  2015  dalam  membantu menganalisa  desa  potensial  yang  aka dibina  di  Provinsi  Yogyakarta. Yayasan  Panubulu  ini  tidak  lagi terlibat  di  dalam  pendampingan pelaksanaan program Saemaul Undong hingga  tahun  2018.  Namun,  untuk tahap awal Yayasan ini, menjadi mitra Saemaul
Globalization
Foundation (YSGF).
Yayasan  Panubulu  kemudian bersama  Kementrian  Desa  membuat
pelatihan tanggal 4-6 Desember untuk menampung  aspirasi  warga  desa  dan membuat  pembinaan  di  dalam penyusunan  Perdes  (peraturan  desa) yang kontekstual. Lalu, sebagai tindak lanjut  dari  pelatihan  sebelumya, pelatihan pengenalan Saemaul Undong dan teknik pertanian mulai dilakukan. Melibatkan  sejumlah  pakar  dari
Saemaul Globalization Foundation (YSGF) Korea Selatan, pada 13-14  Januari  2016  di  Universitas Gadjha  Mada.  Di  tahap  awal  ini,  ada 150  orang  peserta  yang  mendapatkan pelatihan  dari  tiga  desa;  Desa Ponjong, Desa Bleberan, Desa Sumbermulyo. Namun di tahap awal,
Desa  Tanjung  Wangi  belum  terlibat karena  faktor  administrasi  (Saemaul Globalization  Foundation  Indonesia Office, 2015:1).
Di  hari  terakhir,  tanggal  14 Januari  2016  untuk  memperkuat legitimasi kerjasama antara Pemerintah Yogyakarta, dengan Saemaul Globalization Foundation (SGF) maka  dibuat technical  agreement mewakili Saemaul Globalization Foundation dengan  BPPM  (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) Yogyakarta beserta BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Yogyakarta dengan kesepakatan  untuk  membuat  desa binaan,  pelatihan,  penyuluhan  dan penyediaan  anggaran  dari  masing- masing  pihak  yang  terlibat.  Dengan begitu,  program Saemaul  Undong mulai  dilaksanakan.  Dan  secara khusus  di  dalam  penelitian  ini,  akan diulas  jalannya  program Saemaul Undong di  Desa  Ponjong,  Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

## Rencana Pelaksanaan Program
Program Saemaul Undong , dilaksanakan selama lima tahun sejak tahun 2016-2020 di setiap desa binaan. Adapun  perencanaan  pembangunan yang  dilaksanakan  setiap  tahunnya;
Tahun 1 , tujuan: Peningkatan kapasitas  SDM  dan  penanaman motivasi,  dengan  aktivitas  utama: Menggali  potensi  sumber  daya  dan membuat  rencana  jangka  menengah- panjang  untuk  BUMDes. Tahun  2 , tujuan:  Penguatan  kapasitas  untuk operasional  BUMDes  dan  pelatihan teknis  terkait  usaha  desa.  Aktivitas utama:  Menjalankan  usaha  BUMDes (Pemda+Desa+Yayasan). Tahun  3 , tujuan: Stabilitas operasional BUMDes, aktivitas utama:
Pembentukan  pakar  BUMDes  (teknis, produksi, penjualan dan manajemen).
Tahun  4  dan  5 ,  tujuan:  Mencapai kemandirian BUMDes dan perkembangan berkesinambungan, dengan  aktivitas  utama:  Peningkata keuntungan  dan  jumlah  anggota (Buku Tahunan Program Pembangunan  Saemaul,  2015/2016). Sehingga, setiap program yang akan  dijalankan,  khususnya  di  Desa Ponjong,  Kabupaten  Gunung  Kidul, Yogyakarta  akan  dilakukan  bertahap sesuai perencanaan pembangunan.
Aktor Politik dalam Program Saemaul Undong YGSI (Yayasan Saemaul Globalisasi  Indonesia)  membentuk kantor  perwakilan  di  masing-masing desa.  Di  Desa  Ponjong,  kantor perwakilannya  disebut  sebagai  YGSI (Yayasan Saemaul Globalisasi Indonesia)  Desa  dengan  2  TKA (Tenaga Kerja Asing) berkewarganegaraan  Korea  Selatan yang  siap  mendampingi  desa,  satu orang penerjemah berkewarganegaraan  Indonesia  dan seorang  fasilitator  peternakan  sapi (sesuai keperluan/potensi desa). Menurut  hasil  wawancara  peneliti dengan kepala desa Ponjong,
Kabupaten  Gunung  Kidul,  Bapak  Al Fauzi  pada  13  April  2019  sebagai berikut;
“... Ya,  ada  dua  orang  Koordinator  Lapangan  dari Yayasan  mereka  digaji  oleh  pihak  Korea  sampai  2020, dengan  5  tahun  masa  tugas.  YGSI  di  tingkat  desa membuatlaporan program-program yang mereka lakukan ke  pihak  Korea,  melalui  kantor  pusatnya  yang  ada  di Yogya  (YGSI).  Yang  dari  Yogya  nantinya  melapor  ke Koreanya  (YSGF).  Kalau  terkait  program  itu  ya  betul- betul  teliti,  trasparan  juga  mereka.  Ya,  mereka  yang mengawasi (jalannya program)...” Sehingga, dua orang koordinator lapangan tersebut, dibantu  seorang  penerjemah  ikut mengawasi  jalannya  program  sesuai perencanaan sebelumnya
agar terciptanya  kemandirian  desa.  Kantor YGSI  perwakilan  desa,  terpisah dengan  Kantor  Kepala  Desa.  Kantor YGSI  berdampingan  dengan  kantor BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa) untuk mempermudah koordinasi karena  titik  temu  kedua  lembaga antara  desa  dengan  BUMDes  bertemu di  program-program  yang  dikerjakan BUMDes.  Sehingga,  kinerja  BUMDes dapat bergerak optimal dalam mengevaluasi dan memenuhi kebutuhan warga desa.Peran koordinator lapangan, menurut wawancara  peneliti  dengan  salah seorang koordinator lapangan di Desa Ponjong,  bernama  Bapak  You  Jin, kewarga  negaraan  Korea  Selatan yakni;
“... Peran  koordinator  lapangan  disini  tentu,  sebagai jembatan  (penghubung).  Memang  semua  tim  di Ponjong  disini  sama,  Cuma  ada  fokusnya.  Dari koordinator  lapangan,  akan  bertemu  pemerintah  desa, juga bertemu warga. Nantinya bila warga punya usulan program  apa,  kami  yang  bantu  berkomunikasi  dengan pusat,  nanti  seperti  apa  hasilnya.  Jadi,  perannya  itu untuk jembatan program dari warga mengusulkan apa,
ngomong  ke  YGSI  Desa,  kami  yang  bantu  ke  pusat (YSGF).
Peran  koordinator  lapangan, membantu  Desa  dalam  menganalisa potensinya. Di tahun pertama, kegiatan pelatihan-pelatihan
pertanian,  kewirausahaan,  pemasaran dan  kemasan  produksi  dan  lain sebagainya dilakukan setiap tahunnya terhadap  KWT  (Kelompok  Wanita Tani), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), PKK (Pemberdayaan
Kesejahteraan  Keluarga),  dan  Karang Taruna  banyak  dilakukan.  Selain  itu, analisa  potensi  desa  juga  dilakukan untuk  menambah  unit  usaha  yang akan  dikelola  oleh  BUMDes.  Usulan pelaksanaan  program  tentu  bermula dari  usulan  warga  yang  banyak disalurkan melalui rapat musyawarah desa setiap minggu dilakukan di hari Senin  melibatkan  pemerintah  desa, BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa), warga  dan  YGSI  (Yayasan  Saemaul Globalisasi  Indonesia)  desa.Sehingga, di  Desa  Ponjong,  terdapat  dua  unit usaha  yang  dikelola  oleh  BUMDes yaitu;  kandang  sapi  komunal  dan gedung serbaguna.  Secara  terperinci, kandang  sapi  komunal,  merupakan peternakan  sapi  desa  yang  dikelola oleh para penggaduh (warga masyarakat) di mana sumber anggarannya  diperoleh  dari  BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Pemerintah  Desa  dan  YSGF  (Yayasan Saemaul  Globalization  Foundation). Diharapkan,  hasil  peternakan  sapi akan dibagi kepada warga berdasarkan hasil ternak dari sapi dan hasil  untung  dari  penjualan  sapi. Untuk prosedur
pengobatan danteknis  pemeliharaan  sapi  akan difasilitasi  oleh  YGSI  (Yayasan Saemaul  Globalisasi  Indonesia)  Desa dalam  melatih  dan  mengundang
narasumber. Kemudian, gedung serbaguna  sering  dijadikan  sebagai tempat  olahraga  oleh  para  penduduk dan  disewa  oleh  para  warga  untuk acara  pernikahan  atau  kegiatan kemasyarakatan.  Biaya  penyewaan gedung  akan  dikelola  oleh  BUMDes dan  dipakai  bagi  kepentingan  desa.
Begitu  pula  dengan  Kepala Desa,  selaku  penanggung  jawab jalannya  pemerintahan  desa  juga berkewajiban  mengawasi  jalannya program  desa,  dan  ikut  mengawasi kinerja BUMDes dalam melaksanakan program Saemaul  Undong bersama dengan  YGSI  (Yayasan  Saemaul Globalisasi  Indonesia)  desa  serta  ikut bekerja  sama  dalam  melaksanakan kemandirian  desa  di  dalam  ruang koordinasi  masing-masing  pihak.
Sehingga, jika dicermati dengan  saksama,  aktor-aktor  yang terlibat di dalam pelaksanaan program Saemaul  Undong dari  tingkat pusat  hingga  desa  di  Desa  Ponjong,
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta adalah sebagai berikut;
Tabel.  1  Aktor  dan  Peran  Pelaksana Program  Semaul  Undong  di  Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul
NO Aktor Peran 1. 2. 3. SGF/Provinsi Gyeongsangbu k-do Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuw ono X YSGI (Yayasan Saemaul Globalisasi Indonesia) Inisiator  Program  Saemaul Undong dan Penyebarannya ke berbagai negara berkembang Pemberi legitimasi perealisasian  program  agar terlaksana  di  beberapa  desa berdasarkan  Mou  dengan sistem Sister Province
Kantor  Perwakilan  SGF  di Indonesia, menjembatani hubungan antara desa dengan  pusat  di  Korea  dan mengawasi perealisasian
program di setiap desa.
4.
5. 6. 7. Yayasan Panubulu
Kepala Desa YSGI Perwakilan Desa/Koordina tor Lapangan beserta Tim Warga desa/PKK/Ga poktan/KWT/ Karang Taruna dan organisasi desa lainnya.
Pihak yang menyeleksi desa-desa  potensial  untuk dibina, ( aktif hingga 2018) Mengawasi pelaksanaan program di desa agar sesuai visi desa Fasilitator  warga  dalam perealisasian program. Mengawasi jalannya program. Memperhatikan  keperluan desa  agar  maksimal  dalam menjalankan kegiatan Saemaul Undong Pihak  yang  dibina  dalam program Saemaul Undong Pihak yang diharapkan dapat  berperan  aktif  dalam memerhatikan keperluan desa  dan  memberi  usulan program. Pihak yang diharapkan dapat mengalami peningkatan  ekonomi  dari program Saemaul Undong.

## Sumber: Hasil Observasi Pribadi
Sistem  Politik  dalam  Program Saemaul Undong
Bentuk koordinasi lintas departemen  menjadi  ciri  khas  yang unik  di  dalam  sistem  yang  dibangun saat  pelaksanaan  program Saemaul Undong berlangsung.  Istilah  yang digunakan  yakni  bernama  “rapat jaringan”.  Rapat  ini  dibagi  3  jenis; Pertama ,  rapat  jaringan  di  tingkat Provinsi  Yogyakarta  (pusat). Kedua , rapat  jaringan  di  tingkat  Kabupaten dan Ketiga ,  rapat  jaringan  di  tingkat desa.  Namun,  karena  desa  yang diberdayakan  hanya  4  desa  sehingga rapat  jaringan  di  tingkat  kabupaten ditiadakan.   Rapat jaringan di tingkat Provinsi,  berlangsung  sekali  dalam satu  bulan  di  Universitas  Gadjha Mada; melibatkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat,  Perwakilan  Kabupaten
Bantul,  akademisi  UGM  (Universitas Gadjha  Mada),  Yayasan  Panubulu,
Kabupaten  Bantul  (PMD),  Kabupaten Gunung  Kidul  (BPMPKB),  UII  dan SGF (Saemaul Globalization Found)/YGSI (Yayasa Saemaul Globalisasi  Indonesia).  Di  tingkat desa,  rapat  jaringan  ini  melibatkan; BPMKB  Gunung  Kidul,  Kelurahan, PKK/Gapoktan dan Koordinator lapangan (YGSI Desa). Menurut hasil wawancara peneliti dengan staf YGSI Pusat ibu Ni Nyoman  Resila  Triwilasih  pada  16 April  2019,  gambaran  koordinasi  di dalam rapat jaringan sebagai berikut; “...Kalau  rapat  jaringannya  lebih  kepada  evaluasi  sama rencana  kedepan.  Seharusnya  kalau  untuk  rapat jaringan  itu  rencananya  perbulan.  Jadi  persatu  bulan sekali  itu  untuk  mengetahui  progres  sama  rencana kedepan seperti apa. Tapi kenyataannya itu kalau akhir- akhir  ini  kurang  terlaksana  rapat  jaringannya.  Untuk rapat  ini  biasanya  mengundang  dari  SGF  Pusat,  terus dari desa Pemdes, terus dari Kabupaten di undang juga, rapatnya  di  tiap  desa.  Jadi  untuk  undangannya  dari YGSI  yang  ada  di  tiap  desa  lalu  megundang  yang  di pusat, DPPM dan pemerintah daerahnya...”
YGSI  pusat  (di  Gedung  UGM) dan  YGSI  desa  menjadi  inisiator pertemuan  satu  bulan  sekali,  baik  di tingkat  provinsi  maupun  di  tingkat desa  untuk  mengundang  berbagai pihak  seperti;  narasumber  yang diperlukan untuk merumuskan setiap solusi  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan berbagai program kedepan  dan  berbagai  unsur  yang terlibat di setiap pembahasan.
Oleh  karena  model  koordinasi yang  rutin  dalam  bentuk  sistem hirarkis dari pusat hingga ke desa, itu sebabnya  tahun  pertama  pelaksanaan program Saemaul  Undong di  Desa Ponjong berupaya menjalankan penguatan pengorganisasian,
pembinaan  dan  pelatihan  warga  desa bagi  PKK,  Gapoktan,  KWT-Ponjong, dari  setiap  dusun  serta  penguatan pengorganisasian  PKK.  Di  tahun pertama  pelaksanaan  kegiatan  ini dilakukan pada 11-12 Februari dan 23-
25 Februari. Beberapa bulan selanjutnya, pelatihan dimulai dengan pelatihan  kewirausahaan,  pertanian, pemasaran dan penguatan kelembagaan sehingga lembaga- lembaga  di  desa  bergerak  mandiri. Langkah  ini  menjadi  cara  penguatan aktor  yang  terlibat  di  dalam  sistem koordinatif jalannya Program Saemaul
Undong di  Desa  Ponjong.  Rincian Sistem  yang  dilaksanakan  dapat dilihat pada bagan berikut ini: Bahwa, terdapat koordinasi di tingkat Provinsi (Local Governance DIY/dilaksanakan di Fakultas Filsafat UGM)  dan  di  tingkat  desa  di  Desa Ponjong.
Bagan 1. Struktur Organisasi Local Governance Program Pembentukan Desa Percontohan Saemaul Indonesia Office.
Sumber: BukuTahunan 2015/2016 Program Pembangunan DesaPercontohanSaemaul
Di desa Ponjong, di tahun ke-2,
di tahun 2017, Desa
mulai menjalankan  fokus  pembangunan desa  dengan  membahas  rencana peternakan  sapi  komunal  sebagai usaha  warga  dalam  mengoptimalkan sumber  daya  pakan  ternak  di  desa.
Pada tanggal 27 Maret 2017
pertemuan  antara  BUMDes,  Kepala Desa  dan  SGF  Korea  Selatan mengadakan  pertemuan  di  Desa Ponjong untuk membahas pengadaan kandang  sapi  komunal.  Kemudian, dilakukan  pembinaan  kepada  40
orang mewakili Gapoktan, PKK, KWT dan BUMDes Ponjong dalam
pembinaan dan penguatan pengorganisasian. Di  tahun  yang  sama,  tanggal  4 Mei 2017, kembali disepakati pembuatan Gedung Serbaguna Saemaul  oleh  YGSI,  BUMDes  dan Pemerintah Desa. Pada tanggal 24 Mei 2017,  dilakukan  peletakan  batu pertama  dengan  rencana  120  hari kerja  penyelesaian  gedung.  Gedung Serbaguna  Saemaul  menjadi  unit usaha  yang  dikelola  oleh  BUMDes
dengan  pengawasan  dari  YGSI  Desa dan  Kepala  Desa.  Apabila  disetiap proses pelaksanaan kegiatan ditemukan  kendala,  maka  di  Desa Ponjong akan dilakukan rapat jaringan  melibatkan  YGSI,  para penggaduh sapi, pengelola unit usaha, BUMDes  dan  perangkat  desa  setiap hari  Senin  di  dalam  musyawarah desa.  Ada  pula  koordinasi  sekali dalam sebulan melibatkan YGSI pusat dan dinas kabupaten terkait di tingkat desa.   Sehingga,  dapat  ditelaah  pula bahwa,  Program Saemaul  Undong di desa  Ponjong  memberikan  pengaruh yang  cukup  signifikan,  khusunya dalam penambahan produktivitas dan kinerja  BUMDes  (Badan  Usaha  Milik Desa).  BUMDes  (Badan  Usaha  Milik
Desa)  memiliki  tiga  agenda  penting pasca  bekerja  sama  dengan  YGSI (Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia) Desa diantaranya; Kandang  Sapi  Komunal  dengan rincian 35 sapi dibeli dari modal YGSI dan  sebanyak  6  ekor  sapi  dari  dana BUMDes, kemudian program pengadaan Gedung Serbaguna dengan biaya total Rp. 1,29 Miliar dan program-program  pelatihan  yang dibutuhkan  desa,  sesuai  hasil  dari musyawarah  desa  yang  diadakan setiap  minggu  di  hari  Senin.  Secara sederhana,  bagan  dari  rangkaian kinerja  dalam  pelaksanaan  program Saemaul  Undong di  Desa  Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta adalah sebagai berikut;
Bagan  2.  Aktor  dan  Sistem  di  Dalam  Program  Saemaul  Undong  di  Desa Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta
Sumber: Analisis Pribadi
Dari  bagan  di  atas,  dapat diketahui, perencanaan Program Saemaul  Undong bermula  dari  adanya Memorandum  of  Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan Saemaul Globalization  Found  (SGF)  Korea Selatan.  Hasil  dari  kesepakatan tersebut menghasilkan Yayasan Globalisasi  Saemaul  Indonesia  (YGSI) berkantor  di  Fakultas  Filsafat  UGM, kemudian YGSI
mendampingi beberapa  desa,  khususnya  di  Desa Ponjong,  Kabupaten  Gunung  Kidul, Yogyakarta. YGSI kemudian membuat kantor  perwakilan,  yang  disebut sebagai YGSI Desa. YGSI desa bekerja sama  dengan  Pemerintah  Desa, kemudian YGSI Desa yang terdiri dari dua  orang  koordinator  lapangan, seorang  penterjemah  dan  seorang fasilitator  peternakan  sapi  (sesuai keperluan desa) turut berperan dalam peningkatan kapasitas dan
kemampuan  BUMDes  (Badan  Usaha Milik  Desa)  di  Desa  Ponjong.  YGSI desa menjadi pihak ketiga, yang turut mengoptimalkan  peran  BUMDes  dan dihasilkanlah  beberapa  unit  usaha yang  dikelola  BUMDes  seperti membuat pelatihan dan pemberdayaan rutin, kemudian kandang  sapi  komunal  dan    gedung serbaguna. Rincian Kegiatan Berdasarkan Tahun Pelaksanaan Jika  dicermati,  berdasarkan tahun  pelaksanaan  program Saemaul Undong di  Desa  Ponjong,  Kabupaten Gunung  Kidul,  Yogyakarta  maka kegiatan yang  telah dilakukan adalah sebagai berikut;
Tahun pertama jalannya  program Saemaul  Undong dimulai  di  tahun  2016.  Di  tahun  ini, program-program  pelatihan  banyak
dilakukan,  serta  upaya  penguatan organisasi  lantaran  fokus  tahun pertama  program  yakni  menggali potensi  sumber  daya  dan  membuat rencana jangka menengah dan jangka panjang  untuk  BUMDes  di  tahun 2016.  Ragam  jenis  pelatihan  yang dilakukan  di  tahun  ini  seperti; Pertemuan  Rutin  PKK  dan  Gapoktan untuk pemotivasian semangat Saemaul ,  pengenalan  nilai-nilai  luhur desa, serta membahas rencana pengoptimalan  desa.  Kegiatan  ini mulai  rutin  dilakukan  di  bulan Februari  2016.  Kemudian,  terdapat pelatihan  dan  penguatan  kelompok Gapoktan, KWT-Ponjong (11-12 Februari 2016) dan Pelatihan Penguatan  Kelompok  PKK  (23-25 Februari  2016),  Pelatihan  Pengolahan Pisang  (29-31  Maret  2016),  Pelatihan Pengolahan Limbah Pertanian Gapoktan (11-12 April 2016), Pelatihan  Penguatan  Kelembagaan Desa  (18-19  Mei  2016),  Pelatihan
Penguatan Kapasitas RT dan RW (20- 21  Juli  2016),  Pelatihan  Pembuatan Demonstrasi  Plot  dan  Pemanfaatan Lahan  (8-9  Agustus  2016),  Pelatihan Marketing Usaha Kecil dan Menengah (8 September), Sekolah Lapangan Tiga (Dalam  Pemilihan  Bibit  Pertanian Unggul)  (17  Oktober  2016)  (Saemaul Globalization  Foundation  Indonesia Office, 2016).
Tahun  Kedua jalannya  program Saemaul  Undong ,  dimulai  di  tahun 2017  difokuskan  untuk  Penguatan Kapasitas  Operasional  BUMDes  dan Pelatihan Teknis Usaha Desa 2017. Di tahun  ini,  mulai  dibahas  produk unggulan yang akan dikelola BUMDes  berdasarkan  potensi  desa dengan tetap membuat pelatihan bagi warga desa. Tanggal 27-29 Maret 2017, dilakukan  pelatihan  peternakan  sapi
bagi  40  orang  perwakilan  Gapoktan, KWT,  PKK  dan  BUMDes  Ponjong. Pembahasan  dan  Peletakan  batu pertama Gedung Serbaguna (4-24 Mei 2017),  Perbaikan  Fasilitas  Pendidikan Dasar  Usia  Dini  Desa  Ponjong  dari tim YGSI kepada 6 TK (Taman Kanak- kanak), Kegiatan Relawan Mahasiswa Saemaul  dari  Korea  Selatan  dari Kyungwoon  University  sebanyak  25 orang  melakukan  pengabdian  pada 18-24 Juli 2017 untuk saling membantu,  bertukar  kebudayaan  dan perbaikan fasilitas sekolah,
penanaman  pohon  dan  pertunjukan seni.  Di  tahun  ini  juga  dilakukan peresmian Kandang Sapi Komunal (11 September  2017),  Peresmian  Gedung Serbaguna Saemaul  Desa Ponjong  (17 Oktober  2017)  dan  Pembelian  bibit sapi sebanyak 41 Sapi di tanggal 15-16
Desember 2017 (Saemaul Globalization  Foundation  Indonesia Office, 2017). Tahun  Ketiga ,  fokus  program yakni mengupayakan stabilitas operasional  BUMDes  di  tahun  2018 sesuai produk unggulan yang diprioritaska  warga  desa.  Beberapa agenda yang terlaksana di tahun 2018 seperti;  Penimbangan  berat  sapi  di kandang sapi komunal Desa Ponjong, Pelatihan  Saemaul:  Memajukan  Desa Pertanian  dan  pengelolaan  desa wisata,  pembangunan Greenhouse percontohan Saemaul di Desa Ponjong, Kunjungan Pemerintah Provinsi Gyeong Sangbuk-Do ke Desa Ponjong  diwakili  12  Pegawai  Negeri Sipil  Gyeong  Sangbuk-do  (8  Mei 2018). Penyuluhan ternak dari Puskeswan Karangmojo (14 Agustus), Sosialisasi KWT dan Pertemuan Rutin Penggaduh (13 September), Penyuluhan Puskeswan (Petugas Kesehata  Hewan)  Karangmojo.  Rapat koordinasi perbaikan sistem pemeliharaan sapi, MONEV (Monitoring dan Evaluasi) BPPM DIY ke  Desa  Percontohan  Saemaul. Agenda  rutin  kelompok  ternak kandang  sapi  komunal  (September  – Oktober 2018) (Saemaul Globalization Foundation Indonesia Office, 2018). Di tahun Keempat  dan  Kelima ,  fokus program Saemaul Undong mengupayakan persiapan kemandirian desa, stabilitas operasional  BUMDes  (Badan  Usaha Milik Desa) dan kemandirian BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa) dan perkembangan yang berkesinambungan  serta  persiapan kemandirian  warga  desa  dalam berusaha.

## KESIMPULAN
Program Saemaul  Undong di Desa  Ponjong,  Kabupaten  Gunung Kidul,  Yogyakarta  menjadi  usulan model  dalam  pengimplementasian pasal  91  Undang-Undang  Desa  No.  6 tahun  2014,  bahwa  adanya  kerjasama desa  lintas  desa,  atau  dalam  hal  ini kerjasama  desa  dengan  pihak  ketiga. Pengembangan  yang  dilakukan  di Desa  Ponjong  sifatnya  bertahap, dimulai  dari  analisa  potensi  desa, penguatan pengorganisasian desa dan pengembangan  potensi  dan  kapasitas masyarakat desa. Kemudian, pengoptimalan BUMDes dengan berkoordinasi  dengan  pihak  ke-tiga (Kampus/LSM-Lembaga Swadaya Masyarakat)  bisa  menjadi  sarana untuk  memperkuat  usaha  lokalnya masing-masing. Disamping itu, koordinasi  antar  lembaga  di  dalam rapat jaringan untuk membahas setiap persoalan,  dan  menemukan  solusi terbaik  bisa  menjadi  usulan  terhadap lemahnya
produktivitas
pembangunan  desa,  dengan  tidak terlalu  lama  mengabaikan  persoalan desa,  namun  segera  berkoordinasi menuntaskan persoalan desa. Berbagai  strategi  yang  dilakukan dalam  pembangunan  desa  di  Desa Ponjong  dalam  menjalankan  Program Saemaul  Undong boleh  menjadi  model yang  bisa  dipelajari  bersama  demi kemajuan kolektif desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Gultom, Yohansen W. 2019. Relevansi Politik Pembangunan Saemaul Undong di Desa Ponjong Kabupaten Guung Kidul Yogyakarta Terhadap Pembangunan Desa di Desa Sipira Kabupaten Samosir Pasca UU Desa No. 6 Tahun 2014. Medan: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Gultom, Yohansen W. 2021. Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979). Politea Jurnal Ilmu Politik, 13 (2), 16-28. Diakses dari:https://talenta.usu.ac.id/poli teia/article/view/6187/4008. Kyungwon University Saemaul Academy. (2008). Korea Selatan. Panduan Saemaul Undong pada Abad ke-21. Royani, Ama Heidi. 2018. Skripsi penelitian dengan judul, Implementasi Model Pemberdayaan Saemaul Undong di Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Saemaul Globalization Foundation Indonesia Office. 2015. Laporan Berkala Pembentukan Desa Percontohan Saemaul Bulan Januari 2015 – Desember 2015 . Yogyakarta: YGSI. Saemaul Globalization Foundation Indonesia Office. 2016. Laporan Berkala Pembentukan Desa Percontohan Saemaul Bulan Januari 2016 – Desember 2016 . Yogyakarta: YGSI. Saemaul Globalization Foundation Indonesia Office. 2017. Laporan Berkala Pembentukan Desa Percontohan Saemaul Bulan Januari 2017 – Desember 2017 . Yogyakarta: YGSI.
Saemaul Globalization Foundation Indonesia Office. 2018. Laporan Berkala Pembentukan Desa Percontohan Saemaul Bulan Januari 2018 – Desember 2018 . Yogyakarta: YGSI. Saemaul Globalization Foundation Indonesia Office. 2019. Laporan Berkala Pembentukan Desa Percontohan Saemaul Bulan Januari 2019 – Desember 2019 . Yogyakarta: YGSI.
Primus, Josephus dalam Indonesia dan Korea Sepakat Penerapan Konsep Saemaul Undong diakses dari: https://money.kompas.com/read /2015/11/28/160025126/Indones ia.dan.Korea.Sepakati.Penerapan. Konsep.Saemaul.Undong pada 21 September 2019 pukul 09.25 WIB.