## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 05, Nomor 01, Juli 2023

## LEGAL COMPLIANCE PADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK FARMASI DI INDONESIA
Normalita Destyarini Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta Jl. Pinang Raya No. 47 Cemani, Sukoharjo, 57552 normalita_destyarini@udb.ac.id

## Abstract
Access  to  health services  in  Indonesia  is still  a  problem that requires real  solutions  so  that  in this  case  the  government  formulates  various  policies  to  implement  equitable  access to  health for  the  population.  Solutions  for  easy  access  to  health  services  with  the  presence  of telemedicine  in  which  there  is  an  electronic  pharmacy  system  service  provider. Guidelines  for implementing legal compliance for the existence of registered pharmaceutical electronic service providers  in  Indonesia  and  the  application  of  legal  responsibility  for  pharmaceutical  electronic service providers. This study uses a normative juridical approach, with a statute approach. The existence  of  electronic  pharmacy service  providers  has  carried  out  legal compliance to  obtain permission from the Ministry of Health and the legal responsibilities given by service providers are stated in the terms and conditions on the website page.
Keywords : Legal Compliance; Telemedicine; Pharmacy Electronic

## Abstrak
Akses  layanan  kesehatan  di  Indonesia  masih  menjadi  suatu  permasalahan  yang  memerlukan solusi  nyata  sehingga  dalam  hal  ini  pemerintah  merumuskan  berbagai  kebijakan  guna terlaksananya  akses  kesehatan  yang  merata  bagi  penduduk.  Solusi  atas  kemudahan  akses layanan  kesehatan  dengan  hadirnya  telemedicine  yang  di  dalamnya  terdapat  layanan penyelenggara sistem elektronik farmasi. Pedoman pelaksanaan legal compliance keberadaan penyedia layanan elektronik farmasi yang telah terdaftar di Indonesia dan penerapan tanggung jawab hukum penyedia layanan elektronik farmasi. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach).  Keberadaan penyelenggara  layanan  elektronik  farmasi  telah  melaksanakan  legal  compliance  hingga memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan dan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penyedia layanan tertuang dalam syarat ketentuan pada laman situs.
Kata Kunci : Legal Compliance; Telemedicine; Elektronik Farmasi

## A. Pendahuluan
Akses  layanan  kesehatan  di  Indonesia  masih  menjadi  suatu  permasalahan  yang memerlukan  solusi  nyata  sehingga  dalam  hal  ini  pemerintah  merumuskan  berbagai  kebijakan guna terlaksananya akses kesehatan yang merata bagi penduduk. Kebijakan dalam hal aspek kesehatan  dengan  memberikan  pelayanan  dan  kemudahan  akses  fasilitas  kesehatan.  Dalam hal  ini  formulasi  kebijakan  berupa  keputusan  untuk  melaksanakan  suatu  tindakan  guna mencapai  tujuan  yang  spesifik  dalam  bidang  kesehatan.  Kebijakan  yang  diberikan  dalam
bidang  kesehatan  memberikan  pengaruh  dalam  hal  kualitas  hidup  warga  masyarakat.  Oleh karena  guna  menjawab  permasalahan  terhadap  akses  kesehatan  bagi  masyarakat,  maka memerlukan  perbaikan  dari  aspek  sumber  daya  manusia,  kebijakan  dan  metode  dalam pelaksanaannya.  Solusi  atas  kemudahan  akses  layanan  kesehatan  dengan  hadirnya telemedicine yang di dalamnya terdapat layanan penyelenggara sistem elektronik farmasi yang dalam pemenuhan pelaksanaan legal compliance pada layanan telemedicine memerlukan guna terdapatnya  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  maupun  para  pihak  yang terdapat pada telemedicine dapat terpenuhi.
Solusi  atas  permasalahan  terhadap  akses  kesehatan  dengan  memanfaatkan  teknologi memberikan  kemudahan  akses  kesehatan  bagi  masyarakat  agar  merata  salah  satu  upaya perbaikan dari aspek metode. Pemanfaatan teknologi khususnya dengan adanya telemedicine. Telemedicine sebagai  penyedia  layanan  kesehatan  berbasis  teknologi  secara  jarak  jauh dengan memanfaatkan dengan layanan analisis suatu penyakit, pengobatan, pemberi layanan preventif  suatu  penyakit  dan  cedera. 1 Telemedicine menyediakan  layanan  konsultasi  dengan dokter,  pembelian  obat  baik  obat  tradisional  maupun  obat  maupun  makanan  olahan. Keberadaan telemedicine di  Indonesia  sangat  membantu  pemerintah  dalam  membuka  akses layanan kesehatan yang merata.
Layanan telemedicine melibatkan  berbagai  pihak  dalam  menjalankan  layanannya.
Pemberian  layanan  konsultasi  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  profesional 2 seperti  dokter  dalam  hal  ini  adanya  persyaratan  bagi  dokter  yang  memberikan  layanan konsultasi  dalam  platform telemedicine dengan  harus  memiliki  surat  izin  praktik,  ketentuan berkenaan  dengan  peredaran  makanan  olahan,  obat  tradisional  dan  layanan  pembelian  obat bekerja  sama  dengan  apotek  yang  menjadi  mitra  yang  tentunya  dengan  ketentuan  sesuai dengan platform hingga  pihak  ketiga  sebagai  penyedia  jasa  pesan  antar  obat  yang  dipesan oleh  konsumen.  Berbagai platform telemedicine memiliki  kebijakan  bagi  tiap  layanan  yang dimiliki  dan  berlaku  bagi  para  pihak  yang  menjadi  mitra  dalam  setiap  layanan  yang  terdapat pada telemedicine .
Layanan  yang  diberikan platform telemdicine selain  konsultasi  dokter  juga  terdapat layanan  pembelian  obat baik dengan menggunakan resep dokter maupun tidak dengan resep dokter. Teknologi yang kompleks dengan memiliki manfaat termasuk layanan kunjungan dokter yang  dapat  terjadwalkan  secara online . 3 Layanan  pembelian  obat  diberikan  dengan  prosedur
1 Serper M, Volk ML. Current and Future Applications of Telemedicine to Optimize the Delivery of Care in Chronic Liver Disease . Clin Gastroenterol Hepatol. Vol.16, No.2 (2018), pp.157–161.
2 Arrang,  S.T. Drug  Information  Service  during  Covid-19  Pandemic’,  MITRA:  Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat , Vol.5, No.1 (2021), pp. 30–37. doi:10.25170/mitra.v5i1.1467.
3 Bruno  R  Nascimento,  Luisa  CC  Brant.  (2023). Impact  of  a  large-scale  telemedicine  network  on emergency  visitis  and  hospital  admission  during  the  coronavirus  disease  2019  pandemic  in  Brazil:
yang  ditentukan  oleh  penyedia  layanan telemedicine, kebijakan  dan  ketentuan  yang  dimiliki platform memiliki  kebijakan  tersendiri . Pemberian  layanan  informasi  kesehatan  oleh telemedicine layaknya memberi pengetahuan dan edukasi masyarakat terkait kesehatan. Oleh karena  di  dalam telemedicine terdapat  layanan  pembelian  obat  maka platform  telemedicine dapat  disebut  sebagai  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Farmasi  (PSEF).  Dalam  hal telemedicine sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) maka harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai otoritas yang berwenang dalam urusan  kesehatan.  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Farmasi  (PSEF)  resmi  dan  berizin dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi berkedudukan  di  Indonesia  maka  harus  memenuhi  kepatuhan  hukum  yang  berlaku.  Dengan tunduk  pada  PP  No.  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Farmasi, Peraturan  Pemerintah  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Risiko,  Permenkes  RI  Tahun  2021  Tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  dan  Produk Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor  Kesehatan,  Peraturan  BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.
Black  Law Dictionary memberikan definisi  bahwa Comply is act  in accordance with your obligations,  to  yield  or  to  carry  into  effect  or  to  accommodate  something, sehingga legal compliance dapat  diartikan  bahwa  kepatuhan  yang  terkumpul  berasal  dari  peraturan  hukum, sehingga dapat diartikan bahwa compliance berarti patuh terhadap aturan hukum. 4 Pemenuhan pelaksanaan legal compliance dalam hal ini sebagai indikator dilaksanakannya tanggung jawab hukum 5 dalam  memberikan  layanan  farmasi  elektronik  yang  terdapat  pada telemedicine . Penyedia  layanan  farmasi  elektronik  memiliki  tangung  jawab  hukum  yang  muncul  sebagai kewajiban  yang  harus  dipatuhi  sebagaimana  adanya  aturan  hukum  yang  memberikan kewajiban.  Dalam  hal  kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  akan  menimbulkan  sanksi yang  bersifat  memaksa  agar  kewajiban  untuk  mematuhi  aturan  tersebut  dipatuhi,  ahli  hukum Hans  Kelsen  menyatakan  bahwa  sanksi  yang  dikenakan  oleh  subjek  hukum  dalam  hal  ini penyedia layanan farmasi elektronik memiliki tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. 6
Penyedia layanan elektronik farmasi telah masuk pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebanyak tiga belas yang penerbitannya dilakukan tahun 2021 hingga Agustus 2022.
Data  from  the UNIMED-BH System,  Journal  of  Telemedicine  and  Telecare, Vol.  29,  No.2  (2023),  p. 108
4 M.B.E. Smith. The Duty to Obey the Law, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory , edited by Dennis Patterson, Blackwell Publishingm, Oxford, UK. (2010)
5 Endarto. Legal Compliance in Legal Due Diligence Practices. J. Law, Policy Glob , Vol. 76,No.8 (2018), pp. 71–77.
6 Muttaqien,  Raisul. Teori  Hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif ,  Cetakan  Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, (2018), p. 136.
Penyedia  layanan  elektronik  farmasi  yang  terdaftar  dalam  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia  sebagai  penyedia  layanan telemedicine dari  ketiga  belas  PSEF  terdaftar  hanya sembilan  yang  juga  sebagai  penyedia  layanan  farmasi  elektronik.  Peninjauan  terhadap pelaksanaan legal  compliance pada  penyedia  layanan telemedicine yang  berbasis  pada  situs dan  website.  Daftar  penyelenggara  sistem  farmasi  elektronik  yang  telah  terdaftar  pada Kementerian  Kesehatan  sebagai  Penyelenggara  sistem  elektronik  farmasi  tidak  semuanya sebagai penyedia layanan telemedicine hanya melakukan penjualan obat dan makanan secara daring, selanjutnya daftar tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Penelitian terdahulu dengan beragam state of the art dalam perkembangan telemedicine. Pertama , Yovita  Arie  Mangesti  yang  menjabarkan  bahwa  perkembangan  teknologi  dalam praktik  dokter dengan pasien secara proporsional dan memiliki nilai  ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan keselamatan pasien. 7 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad  Fakih  yang  menjelaskan  berkenaan  dengan  hak  yang  dimiliki  pasien  pengguna layanan telemedicine pada saat pandemi Covid-19. 8 Transformasi digital pada sektor kesehatan diwujudkan dengan keberadaan telemedicine dapat meningkatkan mutu pelayanan medis yang sejalan  dengan  perkembangan  industri  kesehatan  yang  memanfaatkan  teknologi,  dalam menjalankan  layanan  yang  dimiliki  oleh telemedicine baik  berupa  informasi  kesehatan, konsultasi  dokter  dan  layanan  elektronik  farmasi.  Menjadikan  penulis  melakukan  penelitian lebih  lanjut  berkenaan  dengan  pelaksanaan legal  compliance terkait  keberadaan  penyedia layanan  elektronik  farmasi  yang  telah  terdaftar  di  Indonesia  dan  penerapan  tanggung  jawab hukum penyedia layanan elektronik farmasi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach ).  Pengunaan  data  yang  digunakan  berupa  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer yang berasal dari perturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2019  tentang  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Farmasi,  Peraturan  Pemerintah  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko,  PERMENKES  Tahun 2021  Tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  dan  Produk  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawas Obat  dan  Makanan  yang  Diedarkan  Secara  Daring.  Bahan  hukum  sekunder  berupa  artikel ilmiah  terkait  dengan  judul  penelitian,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.
7 Magesti,  Y. Konstruksi  Hukum  Transformasi  Digital  Telemedicine  di  Bidang  Industri  Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila . Prosiding Seminar Naional Hukum Transedental 2019, p.157
8 Fakih,  M. Telemedicine  in  Indonesia  During  the  Covid-19  Pandemic:  Patients  Privacy  Rights Protection Overview . Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 1 (2022), pp. 81-102
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  studi  dokumenter  terkait  dengan  tema penelitian  guna  mendapatkan  landasan  teori  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam pembahasan.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dan  dijabarkan  secara  deskriptif. Penelitian  yuridis  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  daya  untuk kemudian dianalisis berdasarkan literatur, teori oleh para ahli hukum dan sumber ilmiah, bahan hukum primer sebagai pelengkap dan penunjang penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pedoman Pelaksanaan Legal Compliance pada Telemedicine sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF)
Pelaksanaan legal  compliance pada telemedicine dengan  dilihat  pada  kepatuhannya dalam  melaksanakan  regulasi  terkait  sebagaimana  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  dalam hal  ini  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Farmasi  (PSEF)  sebagai  badan  hukum  dengan memberikan  layanan  dengan  dikelola  guna  pengoperasian  sistem  elektronik  farmasi  dengan memberikan fasilitas pelayanan  di bidang kefarmasian. Pelayanan resep  obat,  konsultasi obat dan edukasi informasi obat serta pemantauan terapeutik obat. 9 Aturan yang mendasari sebagai Penyelenggara  Sistem  Elektronik  dengan  aturan  Permen  No.  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggara  Sistem  Elektronik  memiliki  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  sistem elektronik dengan aman dan andal. Pengkategorian Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi masuk  ke  perangkat  lunak  yang  sehingga  harus  menjamin  keamanan  dan  keandalan  operasi sebagaimana  mestinya  dan  memastikan  keberlanjutan  layanan.  Peraturan  yang  harus dijalankan oleh PSEF berpedoman pada:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggara  Sistem Elektronik
Telemedicine sebagai penyedia layanan sistem elektronik harus memberikan jaminan berupa  tersedianya  kesepakatan  bagi  pengguna  terkait  dengan  layanan  yang  diberikan dengan  memberikan  keamanan  atas  informasi  yang  digunakan  dan  memiliki  pengamanan secara  internal  atas  informasi  yang  dikelola  penyedia  layanan. Telemedicine sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat mengelola, memproses dan melakukan penyimpanan  data  pada  sistem  elektronik  dan  data  elektronik  yang  berada  di  wilayah Indonesia  wajib  memastikan  pengawasan  berjalan  secara  efektif  yang  dilakukan  oleh
9 Hedima,  E.W.  and  Okoro,  R.N.  (2021)  ‘ Telepharmacy:  An  Opportunity  for  Community  Pharmacists During  the  Covid-19  Pandemic  In  Sub  Saharan  Africa ’, Health  Policy  and  Technology ,  Vol.10,  No.1
(2021), pp. 23–24. doi:10.1016/j.hlpt.2020.10.013.
kementerian  atau  lembaga  penegakan  hukum.  Penyelenggara  sistem  elektronik  wajib mencantumkan  informasi  berupa  identitas  penyelenggara  jasa  layanan  sistem  elektronik, menjelaskan objek yang digunakan untuk transaksi, bukti kelayakan dan keamanan layanan yang  diberikan,  informasi  berkenaan  dengan  cara  penggunaan  aplikasi  sistem  ekektronik, syarat  dan ketentuan  kontrak  serta  proses  dalam mencapai kesepakatan  antar  para  pihak. Pengguna  layanan  elektronik  farmasi  juga  harus  diberikan  jaminan  keamanan  data  pribadi dan  privasi  serta  terdapatnya  layanan  konsumen  dengan  mencantumkan  nomor  telepon layanan pengaduan.

## b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pemerintah  memberikan  pengaturan  berkenaan  dengan  perizinan  usaha  berbasis risiko yang berisikan aturan berkenaan dengan izin berusaha yang dikelompokkan berdasar tingkatan  risiko  atas  usaha  tersebut  adanya  penyelenggaraan  usaha  memiliki  tingkat  risiko tinggi, risiko rendah sehingga berpengaruh pada pengusaha yang akan melakukan kegiatan bisnis. Hal ini sebagaimana pada PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  pemberian  perizinan  berusaha  pada  sub  sektor  kesehatan  yang terdapat  pada  Pasal  119  menyebutkan  kegiatan  usaha  farmasi,  menyediakan  alat-alat kesehatan,  pendukung  kebutuhan  kesehatan  bagi  rumah  tangga,  pengendali  vektor  dan binatang pembawa penyakit. Perizinan berusaha bidang kesehatan yang kaitannya dengan praktik  tenaga  kesehatan  berpedoman  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di bidang  kesehatan.  Dalam  hal  pada platform  telemedicine di  dalamnya  terdapat  layanan konsultasi oleh dokter maka aturan berkenaan dengan praktik kedokteran dan pada layanan kefarmasian  maka  apoteker  sebagai  pihak  yang  menjalankan  fungsi  layanan  kefarmasian dengan ketentuan perundang-undangan praktik apoteker.

## c. PERMENKES Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
Pedoman  terkait  aturan  hukum  yang  harus  dipatuhi  oleh  penyedia  layanan  dengan memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi dengan  berupa  persyaratan  pengajuan  tanda  daftar  PSEF,  Persyaratan  Khusus/Teknis. Pada  tahap  pengajuan  tanda  daftar  PSEF  maka  harus  memperoleh  izin  penyelenggaraan usaha  dari  kementerian  perindustrian,  tanda  daftar  PSE  dari  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,  adanya  apotek  penanggung  jawab  PSEF  dengan  berupa  kepemilikian  Kartu Tanda Penduduk dan STRA dengan disertai pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
Proses  tanda  daftar  PSE  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika selama empat belas hari sejak dokumen dinyatakan lengkap yang masa berlakunya selama lima  tahun  dalam  hal  terdapat  dokumen  yang tidak  tepat maka  persyaratan tersebut harus dipenuhi dengan jangka waktu maksimal tiga puluh hari sejak permohonan izin diajukan.
Terdapat standar yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi harus  memberikan  kemudahan  dalam  hal  akses  dan  mutu  obat  dengan  adanya  layanan kefarmasian maka penyedia layanan harus menjadi mitra dengan apotek, penjualan produk yang  terdapat  dalam  layanan  berupa  obat  dan  alat-alat  kesehatan  yang  dijual  melalui platform telemedicine wajib  memiliki  izin  edar  dan  pembelian  obat  yang  dilarang  dalam platform  telemedicine untuk  obat  terlarang  dengan  memiliki  kandungan  narkotika, psikotropika,  implan  KB  dan  sediaan  dalam  bentuk  injeksi  (kecuali  insulin).  Kedua,  sarana informasi  dan  teknologi  yang  harus  terhubung  dengan  data  yang  terdapat  pada  sistem informasi  Kementerian  Kesehatan  dan  data  terkait  dengan  informasi  ketersediaan  produk dapat  diakses  kapanpun,  dokumen  layanan  tersebut  tersimpan  pada  Sistem  Elektronik Farmasi  paling  lama  lima  tahun.  Ketiga,  pelayanan  kefarmasian  yang  diberikan  oleh penyelenggara sistem elektronik farmasi bahwa pengguna layanan yang membeli obat pada layanan elektronik farmasi dengan menggunakan resep dokter maupun tanpa disertai resep dari  dokter,  terdapat  layanan  verifikasi  resep  dan  fitur  komunikasi  secara  langsung  secara waktu  antara  apoteker  dengan  pasien  untuk  kemudian  kewajiban  pihak  yang  terkait  dalam hal ini apoteker wajib memberikan edukasi terkait dengan obat atau konseling.
Proses  pengantaran  yang  dilakukan  pada  layanan  sistem  elektronik  farmasi  dapat dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yakni  jasa  ekspedisi atau  secara  langsung  oleh  penyelenggara sistem  elektronik  kefarmasian  itu  sendiri  dengan  memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan mutu  ketersediaan  farmasi,  alat  kesehatan,  Bahan  makanan  (bmhp)  dan  atau  suplemen penunjang  kesehatan,  melindungi  kerahasiaan  pasien,  melakukan  pengantaran  sampai kepada  tujuan  dengan  menggunakan  kemasan  yang  aman  tidak  transparan  dan  tertutup rapat  untuk  kemudian  disertakan  dokumentasi  proses  penyerahan  obat  dan  dilengkapi dengan dokumen pengantar dan kontak yang dapat dihubungi.

## d. Peraturan  BPOM  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Pengawas  Obat  dan  Makanan yang Diedarkan Secara Daring
Industri  farmasi  melaksanakan  penjualan  obat  dan  makanan  menggunakan  sistem daring memiliki kewajiban dalam menjamin keamanan terhadap khasiat dan mutu yang dijual serta  memberikan  laporan  terhadap  produk  yang  dijual  dengan  berisikan  informasi  berupa nama dan alamat badan usaha farmasi, pedagang besar farmasi maupun pedagang farmasi cabang  dan  apotek,  disebutkan  dimulainya  penjualan  obat  yang  dilakukan  secara  daring,
menyajikan  informasi  nama  penyedia  layanan  elektronik  farmasi  dan  alamat  situs  apotek yang turut serta bersama dengan PSEF dalam penjualan obat secara daring. Menyebutkan jenis dan nama obat yang dijual secara online.
PSEF dalam melakukan penjualan obat memiliki kewajiban sebagai penyedia layanan yang digunakan memenuhi ketentuan yang memuat informasi berupa syarat dan ketentuan bagi  pengguna  layanan,  memfasilitasi  penguna  jika  terdapat  pengaduan  atas  produk  yang dijual pada platform dan memberikan edukasi terkait larangan produk atau obat-obatan yang sejenis  beredar.  Adanya  monitoring  dan  evaluasi  secara  rutin  pada  setiap  penjualan  obat yang dilaksanakan melalui sistem elektronik tempat menjual obat untuk menjual obat secara daring.  Laporan yang diberikan dengan memuat informasi berupa profil PSEF,  data apotek yang  bekerja  sama  dengan  PSEF  beserta  data  pengadaan  dan  penyerahan  obat  yang dilayani  oleh  apotek yang melakukan  perdagangan  secara online  dengan  berupa  informasi waktu mulai penjualan obat yang dilakukan secara daring.

## 2. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi
Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Farmasi  dalam  menjalankan  layanannya  melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini penyedia layanan yakni telemedicine, apotek sebagai mitra dalam hal  melakukan  penjualan  obat  dan  makanan  secara  daring,  konsumen  sebagai  pengguna layanan dan pihak ketiga dalam hal layanan pengantaran dengan harus bekerja sama terlebih dahulu  dengan  penyelenggara  sistem  elektronik  farmasi  guna  melakukan  pengantaran  dan penjemputan ke konsumen. Dalam memberikan layanan farmasi elektronik yang terdapat pada telemedicine , penyedia layanan farmasi elektronik memiliki tangung jawab hukum yang muncul sebagai kewajiban yang harus dipatuhi sebagaimana adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban.  Pertanggungjawaban  secara  hukum  penyelenggara  sistem  elektronik  farmasi kepada para pihak dalam layanan elektronik farmasi dijabarkan sebagai berikut:
a. Penyedia Layanan
Penyedia  layanan  dalam  hal  ini  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  farmasi adalah  badan  hukum  yang  menyediakan,  mengelola  dan  atau  mengoperasikan  e-farmasi untuk  keperluan  diri  sendiri  atau  pihak  lain  yang  diatur  dalam  Permenkes  RI,  layanan kefarmasian  yang  transaksinya  diadakan  secara  elektronik  dengan memanfaatkan  internet. Sertifikasi  yang  diperoleh  sebagai  penyedia  layanan  sistem  farmasi  elektronik  dengan mengantongi  izin  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  dan  surat  tanda  sebagai Penyedia  Sistem  Elektronik  dari  Kementeran  Informatika  (Kominfo).  Penyedia  layanan, dalam hal ini Penyedia Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) yang terdapat pada telemedicine, menyediakan  layanan  dengan  berbasis  laman  situs,  maka  syarat  dan  ketentuan  layanan
yang diberikan oleh PSEF dicantumkan pada syarat ketentuan serta kebijakan privasi. PSEF memberitahukan  kepada  konsumen  bahwa  bentuk  tanggung  jawab  hukum  bagi  pengguna layanan  dengan  memberikan  penyelesaian  sengketa  yang  timbul  sebagaimana  terdapat ketentuan  penggunaan  pada  lama  situs telemedicine dengan  penyelesaian  secara  non litigasi secara musyawarah atau dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan  alur  proses  yang  berlaku.  Penyelesaian  sengketa  melalui  upaya  litigasi  maka diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai dengan domisili penyedia layanan dalam hal ini kedudukan kantor perusahaan penyedia layanan telemedicine.

## b. Apotek
Mitra dalam hal layanan telemedicine sebagai pihak yang menyediakan pasokan medis yang  telah  memiliki  izin  dari  Kementerian  Kesehatan.  Dalam  memberikan  obat  kepada pasien,  pesanan  obat  yang  dapat  dilayani  adalah  resep  digital  dan  resep  non  digital  yang dapat  diverifikasi  oleh  dokter  yang  menulis  resep  sehingga  dapat  meminimalkan  terjadinya penyalahgunaan  obat  untuk  kemudian  resep  harus  disimpan  guna  melindungi  informasi pasien  dan riwayat pengobatan pasien, informasi yang disampaikan secara tertulis dengan disertai tanda tangan apoteker, video call, telepon atau media lain yang dapat terintegerasi dikarenakan tanpa perlu dihadirinya apoteker secara langsung dalam memberikan layanan. 10 Tanggung  jawab  hukum  yang  harus  dilaksanakan  oleh  penyedia  layanan  elektronik farmasi  adalah  dengan  berpedoman  Peraturan  BPOM  Nomor  8  Tahun  2020  tentang Pengawas Obat dan Makanan yang penjualannya dilakukan secara daring harus menjamin keamanan,  khasiat  dan  mutu  serta  memberikan  laporan  secara  berkala.  Menampilkan informasi  sebagaimana  dipersyaratkan  dan  sesuai  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam BPOM kepada setiap pengguna layanan PSEF dalam rangka menyelenggarakan peredaran obat  secara  daring,  adanya  layanan  konsumen  dengan  memberikan  fasilitas  layanan konsumen  pada  setiap  obat  dan  makanan  yang  dijual  dengan  memberikan  informasi keterangan pelarangan peredaran obat-obatan.

## c. Konsumen
Konsumen dalam hal ini sebagai pengguna layanan namun tidak terbatas pada pihak yang mendaftar sebagai pengguna atau sekedar mengunjungi ke situs atau aplikasi. 11 Dalam
10 Poudel,  A.  and  Nissen,  L. Telepharmacy:  a  pharmacist’s  perspective  on  the  clinical  benefits  and challenges’,  Integrated  Pharmacy  Research  and  Practice. Volume  5  (2016),  pp.  75–82. doi:10.2147/IPRP.S101685.
11 Klikdokter.  Syarat  dan  Ketentuan. Klikdokter. https://www.klikdokter.com/syarat-dan-ketentuan  pada 10 November 2022
hal ini pengguna layanan telemedicine belum dapat dikatakan sebagai konsumen jika belum melakukan  transaksi  dan  terdaftar  dalam  layanan telemedicine yang  berbasis  website maupun aplikasi. Tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Layanan Elektronik  Farmasi  dengan menjaga kerahasiaan  informasi  data  pribadi,  riwayat medis  dan obat yang dipesan oleh konsumen dengan cara memberikan kemasan yang tidak terlihat.

## d. Pihak Ketiga Layanan Pengantar
Peranan yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai layanan pengantar dengan bekerja sama  sebagai  mitra  jasa  transportasi online ,  ekspedisi  pengiriman  dan  layanan  pengantar dari  internal  penyedia  layanan telemedicine dan/atau  anak  perusahaan  penyedia  layanan telemedicine .  Pihak  ketiga  berperan  melakukan  pengantaran  dan/atau  penjemputan.
Penyedia  Layanan  Elektronik  Farmasi  memiliki  tanggung  jawab  hukum  atas  pengantaran kepada  konsumen  sesuai  dengan  pesanan  yang  diminta  oleh  konsumen.  Tanggung  jawab hukum yang diberikan oleh Penyedia Layanan Elektronik Farmasi yang telah terdaftar pada PSEF  Kementerian  Kesehatan  dituangkan  dalam  Syarat  dan  Ketentuan  yang  ada  dalam laman situs telemedicine.

## D. Simpulan
Pelaksanaan legal  compiance pada  penyedia  layanan  elektronik  farmasi  yang  terdapat pada telemedicine berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik  Farmasi,  Peraturan  Pemerintah  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko,  PERMENKES  Tahun  2021  Tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  dan Produk  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor  Kesehatan,  Peraturan BPOM  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Pengawas  Obat  dan  Makanan  yang  Diedarkan  Secara Daring. Tanggung jawab secara hukum yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan elektronik kepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam  layanan telemedicine yang  terdapat  pada  laman  situs yang  terdapat  pada  syarat  dan  ketentuan,  bagi  apotek  sebagai  mitra  dalam  melakukan penjualan  obat  dan makanan  secara  daring,  konsumen  sebagai  pengguna  layanan  dan  pihak ketiga  dalam  hal  layanan  pengantaran  yang  harus  bekerja  sama  terlebih  dahulu  dengan penyelenggara  sistem  elektronik  farmasi  guna  melakukan  pengantaran  dan  penjemputan  ke konsumen.  Dalam  memberikan  layanan  farmasi  elektronik  yang  terdapat  pada telemedicine , penyedia  layanan  farmasi  elektronik  memiliki  tangung  jawab  hukum  yang  muncul  sebagai kewajiban  yang  harus  dipatuhi  sebagaimana  adanya  aturan  hukum  yang  memberikan kewajiban.

## Tabel 1. Penyedia Layanan Telemedicine Terdaftar
Situs Penyedia Layanan Ketersediaan Layanan Telemedicine www.goapotik.com Tersedia www.prixa.ai Tidak Tersedia https://century-pharma.com/marketplace Tidak Tersedia https://www.gooddoctor.co.id/health-mall/ Tidak Tersedia https://lifepack.id Tidak Tersedia www.klikdokter.com Tersedia mandjur.co.id Tidak Tersedia https://www.alodokter.com/ Tersedia k24klik.com Tersedia www.sehatq.com Tersedia https://www.goapotik.com Tersedia https://shop.vivahealth.co.id Tersedia www.halodoc.com Tersedia

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hans  Kelsen, Pure  Theory  of  Law,  Terjemah,  Raisul  Muttaqien,  Teori  Hukum  Murni:  Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif , Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008,136.
M.  Fernando, Menggapai  Hukum  Berkeadilan  Tinjauan  Hukum  Kodrat  dan  Antinomi  Nilai , Jakarta: Kompas Gramedia , 2007.

## Jurnal:
Bruno  R  Nascimento,  Luisa  CC  Brant, Impact  of  a  large-scale  telemedicine  network  on emergency visitis and   hospital admission during the coronavirus disease 2019 pandemic in Brazil: Data from the UNIMED-BH   System ,  Journal  of  Telemedicine  and  Telecare 2023, Vol. 29(2), 108
Endarto, Legal Compliance in Legal Due Diligence Practices, J. Law, Policy Glob. , Vol. 76, No. 8 (2018), 71–77
Fakih, M. Telemedicine in Indonesia During the Covid-19 Pandemic: Patients Privacy   Rights Protection Overview . Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No.1 (2022). 81-102
W.  N.  P.  Dewi,  Ida  Ayu  Dea  Pradnya, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas  Iklan Di Televisi Yang Menyesatkan , Kertha Semaya J. Ilmu Huk. , Vol. 7, No. 4 (2019),1–15 Magesti,  Y. Konstruksi  Hukum  Transformasi  Digital  Telemedicine  di  Bidang  Industri Kesehatan  Berbasis  Nilai  Pancasila. Prosiding  Seminar  Nasional  Hukum  Transedental 2019 . pp. 1-9
M.B.E.  Smith,  The  Duty  to  Obey  the  Law, A  Companion  to  Philosophy  of  Law  And  Legal Theory , edited by Dennis Patterson, Blackwell Publishing, Oxford, UK, 2010
Rizkia  Refli  Mawardi  Waris, Legalitas  Praktik  Dokter  Daring  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang- Undang  Kesehatan  Dan Undang , J.  Educ.  Dev. Inst.  Pendidik.  Tapanuli Selatan ,  Vol.  8, No. 1(2020), pp. 314–32
Serper  M,  Volk  ML. Current  and  Future  Applications  of  Telemedicine  to  Optimizethe  Delivery of Care in Chronic Liver Disease . Clin Gastroenterol Hepatol,16:2(2018):157–161.
Tom R Tyler, Way People Obey the La w, Yale University Publisher, 1990, p. 33.
A. Mangesti, Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila , Pros. Semin. Nas. Huk. Transedental , 2019.pp. 157–172

## Internet:
Klikdokter.  Syarat  dan  Ketentuan. Klikdokter . https://www.klikdokter.com/syarat-dan-ketentuan pada 10 November 2022