KEDUDUKAN JANDA MURTAD DALAM PEMBAGIAN WARIS ATAS HARTA PEWARIS (SUAMI)
OLEH : Qisthina Armalia Hirzi, Ani Setiawati, Afdol Universitas Airlangga Surabaya, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya armaliahirziqisty@gmail.com
Abstract  : The  research  entitled  "Apostate  Widow’s  Position  In  Sharing  Her Heir’s  Property",withthe  problem  of  an  apostate  wife,  so  that  it  is  necessary  to question  the  right  of  an  apostate  widow  to  the  property  of  the  heir  (husband), related to the obligatory will. Research based on legislation and case studies can obtain a conclusion that obligatory wills are known in Islamic law given to people who  are  not  heirs  because  there  is  no  blood  relationship  with  the  testator  or because  he  is  an  heir  but  for  some  reason  it  is  not  recognized  as  an  expert inheritance.  people  who  have  close  relations  with  the  testator  but  are  not  heirs because there is no blood relationship with the heir, including the adopted child. Widows  according  to  Islam  Law  Compilation  Book  are  heirs,  although  not because of blood relations, but if the widow is an apostate, then she is not as an heir,  therefore  the  widow  gets  a  part  of  the  heir's  assets  but  in  the  form  of  a mandatory will.
Keywords: Widow, Apostate, Required Testaments.
Abstrak  : Penelitian  berjudul  “Kedudukan  Janda  Murtad  Dalam  Pembagian Waris  Atas  Harta  Pewaris  (Suami)”,dengan  permasalahan  seorang  istri  yang murtad,  sehingga  perlu  dipertanyakan  hak  janda murtad atas  harta  pewaris (suami),  terkait  wasiat  wajibah.  Penelitian  dengan  mendasarkan  peraturan perundang-undangan  dan  studi  kasus  dapat  diperoleh  suatu  kesimpulan  bahwa wasiat wajibah dikenal di dalam hukum Islam yang diberikan kepada orang yang bukan  ahli  waris  karena  tidak  ada  hubungan  darah  dengan  pewaris  atau  karena sebagai ahli waris tetapi karena sesuatu hal tidak diakui sebagai ahli waris. Orang yang  ada  hubungan  dekat  dengan  pewaris  namun  bukan  ahli  waris  karena  tidak ada  hubungan  darah  dengan  pewaris  di  antaranya  anak  angkat.  Janda  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  ahli  waris  meskipun  bukan  karena  adanya hubungan darah, namun jika janda murtad, maka bukan sebagai ahli waris, namun bukan ahli waris, karena itu janda mendapatkan bagian dari harta pewaris namun dalam bentuk wasiatwajibah.
Kata Kunci: Janda, Murtad, Wasiat Wajibah.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  masih  terdapat beraneka  ragam  sistem  hukum  yang mengatur  mengenai  kewarisan  bagi Warga  Negara  Indonesia.  Hal  ini tidak lepas dari
masih berpengaruhnya  sistem  hukum  di Indonesia  oleh  Hukum  Pemerintah Hindia  Belanda,  yang  masih  diakui keberadaannya  sesuai  dengan  yang dimaksud  oleh  Pasal  II  Aturan Peralihan  Undang-Undang  Dasar 1945  bahwa  “Segala  badan  Negara dan  peraturan  yang  ada  masih langsung  berlaku,  selama  belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini”. Sistem hukum kewarisan dipengaruhi oleh 3 (tiga) norma yang diberlakukan  dalam  praktik  yakni sebagaimana  diatur  dalam  Hukum Perdata,  Hukum  Adat  dan  Hukum Islam.Hukum Islam khususnya Hukum Kewarisan Islam dan perubahan  sosial  merupakan  dua konsep yang  sepanjang  sejarah perkembangan hukum Islam mengalami  diskursus  diantara  para ahli.  Hukum  Islam  dianggap  sebagai hukum yang bersifat transedental dan karenanya  dianggap  abadi.  Dari
pernyataan di atas, terdapat pendapat Hukum  Islam  yang  tidak  bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Pandangan  ini  beralasan  karena dilihat  dari  sisi  konsep,  sifat  dan metodologinya  Hukum  Islam  adalah hukum  yang  abadi.  Pendapat  ini dikemukakan  oleh  sebagian  besar orientalis dan kebanyakan tradisional Islam.  Pandangan  selanjutnya  yang berpendapat  bahwa  Hukum  Islam dapat  beradaptasi  dengan  perubahan sosial. Kelompok ini beralasan karena dalam Hukum Islam
mengenal  prinsip maslahah ( human good ), fleksibilitas hukum dan ijtihad.  Pandangan  ini  terutama dikemukakan  oleh  kaum  reformis muslim,  mulai  dari  revivalisme pramodernis  pada  abad  ke-18  dan abad  ke-19  di  Arabia,  sampai gerakan modernisme dan neomodernisme  yang  dimotori  oleh Fazlur Rahman. 1
Di dalam hukum Islam mengenal  adanya  wasiat  wajibah, namun  tidak  dijelaskan  mengenai
1 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksitensi dan Adaptabilitas (Gadjah  Mada  University Press 2005).[1].
wasiat wajibah.Wasiat wajibah diberikan kepada seseorang yang ada hubungan  dekat  dengan  pewaris namun  bukan  sebagai  ahli  waris.Di dalam  Pasal  209  ayat  (2)  Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut KHI),  wasiat  wajibah  diberikan kepada  anak  angkat  pewaris  yang berarti  wasiat  wajibah  ada  kaitannya dengan  bagian  dari  waris  namun diberikan  kepada  orang  yang  bukan ahli waris.
Pasal  171  huruf  a  Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut KHI)  menentukan  sebagai  berikut: “Hukum  kewarisan  adalah  hukum yang  mengatur  tentang  pemindahan hak  pemilikan  harta  peninggalan (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan berapa bagian masing-masing”.
Menyangkut asas-asas hukum kewarisan  Islam  dapat  digali  dari ayat-ayat  hukum  kewarisan  serta sunah Nabi Muhammad SAW. Asas- asas  dimaksud  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut:
1.  Asas Ijbari ,  mengandung  arti paksaan  yaitu  melakukan  sesuatu di  luar  kehendak  sendiri.  Dalam hukum  waris  berarti  “terjadi
peralihan  harta  seseorang  yang telah  meninggal  dunia  kepada yang masih hidup dengan sendirinya,  maksudnya  tanpa  ada perbuatan  hukum  atau  pernyataan kehendak  dari  si  pewaris,  bahkan si  pewaris  (semasa  hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi
peralihan tersebut”.
2.  Asas  Bilateral,  dalam  hukum kewarisan  Islam  adalah  bahwa seseorang  menerima  hak  warisan dari  kedua  belah  pihak  garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.
3.  Asas Individual, adalah setiap ahli waris  (secara  individu)  berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat  kepada  ahli  waris  lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan  kolektif  yang  dijumpai di dalam ketentuan hukum adat).
4.  Asas Keadilan Berimbang,
maksudnya  adalah  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  dan keseimbangan antara yang diperoleh  dengan  keperluan  dan kegunaan.
5.  Kewarisan semata akibat kematian,  hukum  waris  Islam memandang bahwa terjadinya peralihan  harta  hanya  semata- mata disebabkan adanya
kematian.  Dengan  perkataan  lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan)
seandainya  dia  masih  hidup.
Walaupun ia berhak untuk mengatur  hartanya,  hak  tersebut semata-mata hanya sebatas
keperluannya  selama  ia  masih hidup, dan bukan untuk
penggunaan harta tersebut
sesudah ia meninggal dunia.
Pengertian  pewaris  menurut  Pasal 171 huruf b KHI adalah “orang yang pada  saat  meninggalnya  atau  yang dinyatakan  meninggal  berdasarkan putusan  Pengadilan  beragama  Islam, meninggalkan  ahli  waris  dan  harta peninggalan”.  Sedangkan  pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c KHI  sebagai  berikut:  “orang  yang pada saat meninggal dunia
mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan perkawinan dengan pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Di dalam hukum
Islam  untuk  menjadi  ahli  waris disyaratkan  harus  beragama  Islam dengan  menunjukkan  identitas  atau pengakuan atau amalan atau kesaksian.Bagi  anak  yang  baru  lahir atau  yang  belum  dewasa  mengenai agama  menganut  agama  ayahnya pada Pasal 172 KHI.
Di dalam hukum Islam sebab- sebab  seseorang  menerima  warisan ada dua sebab, yaitu :
1.  Hubungan  darah  ( nasab ),  yaitu keluarga terdekat dan masih m e mpunyai  kesatuan  dalam  darah secara  turun-temurun  baik  laki-laki maupun perempuan.
2.  Perkawinan  yang  sah  menurut hukum Islam, yaitu suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam kalau memenuhi  rukun-rukun  dan  syarat- syarat yang diperlukan dalam perkawinan itu.

## RUMUSAN MASALAH
Anak angkat bukan ahli waris karena  tidak  ada  hubungan  darah dengan  pewaris,  namun  anak  angkat termasuk orang-orang terdekat dengan  pewaris.  Di  antara  orang- orangterdekat dengan pewaris namun
bukan  ahli  waris  misalnya  seorang istri  yang  murtad,  sehingga  perlu dipertanyakan :
1. Bagaimana kedudukan seorang  janda  murtad  atas harta pewaris (suami) ?
2. Apakah seorang janda murtad berhak  mendapatkan  bagian warisan si pewaris (suami) ?

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Masalah
Penelitian  yang  digunakan yaitu  penelitian  yuridis  normatif. Yuridisnormatif  adalah  pendekatan yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum  utama  dengan  cara  menelaah teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan
mempelajari  buku-  buku,  peraturan perundang-undangan  dan  dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 2
Dalam  penelitian  kali  ini,  jenis pendekatan yang digunakan yaitu :
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011) .[93].
- Pendekatan Undang-Undang
( Statute Approach ); Pendekatan
undang-  undang  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani.  Pendekatan  perundang- undangan  dalam  penelitian  hukum normatif  memiliki  kegunaan  baik secara praktis maupun akademis. 3 - Pendekatan Konseptual
( Conceptual  Approach );  Pendekatan konseptual  beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. dengan mempelajari pandang- pandangan  dan  doktrin-doktrin  di dalam  ilmu  hukum,  peneliti  akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum  relevan  dengan  isu  yang dihadapi. 4

## 2. Sumber Bahan Hukum
Sebagaimana  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif, maka sumber bahan hukum
3 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris ( Pustaka Pelajar 2010).[53].
4 Peter Mahmud Marzuki, Op Cit . [554].
dan jenis data yang digunakan adalah sebagai  berikut:Bahan  hukum  dapat berupa Peraturan Dasar (UUD 1945), Peraturan Perundang-undangan,
Keputusan Tata Usaha Negara, buku- buku  Hukum,  jurnal-jurnal  Hukum serta karya ilmiah hukum.

## PEMBAHASAN
Ahli  waris  menurut  Guru Besar  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga  (Prof.  Dr.  H.  Afdol,  S.H., M.S.)  di  dalam  KHI  pada  dasarnya terdapat  3  (tiga)  macam  golongan ahli waris, yaitu:
1. Dzawil  Furud ,  sebagaimana  yang disebut  dalam  Pasal  192  KHI. Ahli  waris  ini  antara  lain  :  ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan. Bagian  warisan  mereka  masing- masing  sudah  ditentukan  menurut Alqur’an  dan  Sunnah  Nabi Muhammad SAW.
2. Ashobah , disebut dalam Pasal 193
KHI,  ahli  waris  ini  antara  lain  : anak-anak  laki-laki,  baik  sendiri maupun bersama-sama anak perempuan,  dan  kalau  tidak  ada anak  laki-laki  maka  ayah  sebagai Ashobah .  Ahli  waris Ashobah mendapat  semua  harta  waris
ketika ia sebagai satu-satunya ahli waris,  dan  memperoleh  sebesar sisa  sesudah  bagian-bagian  harta waris  diberikan  kepada Dzawil Furud .
3 .  Mawali atau ahli waris pengganti, terdapat  di  dalam  Pasal  185  KHI. Ahli  waris  pengganti  adalah  ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan  yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup.  Orang  yang  digantikan  itu adalah  penghubung  antara  ahli waris pengganti dengan pewaris. 5
Selain hal tersebut di atas,KH.  Ahmad  Azhar  Basyir, MA  mengenal  adanya  3(tiga) macam ahli waris, yaitu:
1.  Ahli  waris  yang  memperoleh bagian tertentu menurut Al Quran atau  Sunnah  Rasul  disebut  ahli waris Dzawil  Furud .  Macam- macam  ahli  waris Dzawil  Furud yaitu:  Suami,  isteri,  ayah,  ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari  anak  laki-laki),  saudara perempuan kandung, saudara
5 Afdol, Penerapan  Hukum  Waris  Islam Secara  Adil (Airlangga  University  Press 2005).[75].
perempuan  seayah,  saudara  laki- laki  dan  perempuan  seibu,  nenek dan kakek;
2.  Ahli waris yang ditentukan bagiannya,  tetapi  akan  menerima seluruh  harta  warisan  jika  tidak ada ahli waris Dzawil Furud sama sekali.  Jika  ada  ahli  waris Dzawil
Furud ,  ia  berhak  atas  sisanya  dan apabila tidak  ada sisa sama sekali ia  tidak  mendapat  bagian  apapun disebut  ahli  waris  asabah.  Ahli waris ashobah ada 2 (dua) macam, yaitu:
-    yang  berkedudukan  ahli  waris
ashobah dengan  sendirinya,  tidak karena  ditarik  oleh  ahli  waris ashobah lain  atau  tidak  karena bersama-sama  dengan  ahli  waris lain,  seperti  anak  laki-laki,  cucu laki-laki  (dari  anak  laki-laki), saudara  laki-laki  kandung  atau seayah,  paman  dan  sebagainya. Ahli  waris ashobah ini  disebut ashobah bin nafsi ;
-    yang  berkedudukan  sebagai  ahli waris ashobah karena ditarik oleh
ahli  waris ashobah lain,  seperti anak  perempuan  ditarik  menjadi ahli waris ashobah oleh anak laki- laki,  cucu  perempuan  ditarik
menjadi  ahli  waris ashobah oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung  atau  seayah  ditarik menjadi  ahli  waris ashobah oleh saudara  laki-laki  kandung  atau seayah dan sebagainya. Ahli waris ashobah semacam  ini  disebut ashobah bilghairi .
3.  Ahli  waris  yang  mempunyai hubungan  famili  dengan  pewaris, tetapi  termasuk  golongan  ahli waris Dzawil  Furud dan ashobah disebut  ahli  waris dzawil  arham . Yang  termasuk  ahli  waris dzawil arham adalahcucu  laki-laki  atau perempuan, anak dari perempuan;
-  kemenakan laki-laki atau perempuan,  anak  dari  saudara perempuan  kandung  seayah  atau seibu;
-  saudara  sepupu  perempuan,  anak perempuan  dari  saudara  laki-laki kandung atau seayah;
-  saudara  sepupu  perempuan,  anak perempuan  paman  (saudara  laki- laki ayah);
-  paman  seibu  (paman  laki-laki ayah seibu);
-  paman, saudara laki-laki ibu;
-  bibi, saudara perempuan ayah;
-  bibi, saudara perempuan ibu;
-  kakek, ayah ibu;
-  nenek buyut, ibu kakek. -  kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.
Meskipun  sebagai  ahli  waris yang dapat mewaris ada
kemungkinan terhalang untuk menerima  bagian  harta  warisan,
sebagaimana  Pasal  173  KHI,  yang menentukan seorang terhalang menjadi  ahli  waris  apabila  dengan putusan hakim yang telah
mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap, dihukum karena:
1.Dipersalahkan  telah  membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; 2.  Dipersalahkan  secara  memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan  yang  diancam  dengan hukuman  5  tahun  penjara  atau hukuman yang lebih berat.
Selain  hal-hal  di  atas,  ahli  waris terhalang memperoleh bagian warisan dalam hal sebagai berikut:
1. Murtad,  yaitu  keluar  dari agama  Islam.  Orang  yang keluar dari agama Islam tidak mempunyai hak mewaris dari anggota  keluarganya  yang
masih  tetap  beragama  Islam. Dan  murtad  dirinya  bukan pewaris terhadap keluarganya yang beragama Islam;
2. Bukan pemeluk agama Islam.
Bagi  anggota  keluarga  yang tidak  memeluk  agama  Islam akan kehilangan hak mewaris dari  keluarga  yang  beragama Islam.  Dan  keluarga  yang beragama  Islam  itu  tidak dapat  mewaris  harta  warisan dari  anggota  keluarga  yang tidak beragama Islam.
3. Pembunuh, yaitu anggota keluarga  yang  membunuh keluarganya baik dengan maksud supaya dapat menerima  warisan  maupun maksud  lain,  maka  dirinya sebagai pembunuh tidak dapat  menerima  bagian  dari harta  warisan  orang  yang dibunuhnya. 6
Pewarisan timbul jika terdapat  syarat-syarat  mewaris  ada tiga  macam,  yaitu  meninggalnya orang yang mewariskan, baik menurut  hakekat  maupun  menurut
6 Abdul  Djamali, Hukum  Islam,  Asas- asas,  Hukum  Islam  I,  Hukum  Islam  II (Mandar Maju 1999).[116].
hukum,  ahli  waris  betul-betul  hidup ketika  muwaris  mati,  diketahui  jihad nya  dalam  mewaris  (bagi  ahli waris). 7
Mewaris berhubungan dengan pembagian harta. Pada umumnya dilihat dari segi
jenjangnya  menurut  Prof.  Dr.  Abdul Ghofur  Anshori,  S.H.,  M.H.,  “harta dapat  dibagi  menjadi  tiga  macam, yaitu harta kekayaan, harta peninggalan  dan  harta  warisan”. 8
Pasal  171  huruf  d  KHI  menentukan: “Harta  peninggalan  adalah  harta yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik yang  berupa  harta  benda  yang menjadi  miliknya  maupun  hak- haknya”.  Pasal  171  huruf  e  KHI menentukan  bahwa  “harta  warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah ( Tajhiz ), pembayaran  utang  dan  pemberian untuk  kerabat”.Mengenai  macam-
7 Muhammad  Ali  Ash-Shabuniy  et.al, Hukum Waris Islam (Al-Ikhlas 1995).[56].
8 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia  Eksitensi dan Adaptabilitas (Gadjah  Mada  University Press2005).[22].
macam harta tersebut di atas dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  Prof.  Dr. Abdul  Ghofur  Anshori,  S.H.,  M.H. sebagai berikut:
”Harta kekayaan adalah  semua harta yang  dimiliki  oleh  seseorang  secara pribadi  dan  atau  secara  bersama- sama  pada  waktu  orang  itu  masih hidup.Harta peninggalan adalah harta kekayaan  yang  telah  ditinggalkan pewaris. Kekayaan ini menjadi milik pewaris  sebelum  diadakan  tindakan pemurnian.  Jenis    bendanya  ialah harta  benda  (baik  bergerak  maupun tidak)  dan  hak-hak  yang  mempunyai nilai  kebendaan  atau  hak  yang mengikuti  bendanya.Adapun  harta warisan  adalah  harta  peninggalan setelah diadakan
tindakan
pemurnian.” Harta peninggalan setelah
dilakukan pemurnian, misalnya untuk  biaya  perawatan,  pemakaman dan keperluan lainnya disebut sebagai  harta  warisan. Harta warisan inilah  yang  menjadi  hak  para  ahli warisnya,  di  antaranya  anak,  duda dan janda dengan perhitungan sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 176  KHI,  yang  menentukan:  “Anak perempuan  bila  hanya  seorang,  ia
mendapat  setengah  bagian,  bila  dua orang  atau  lebih  mereka  bersama- sama  mendapat  dua  pertiga  bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka  bagian  anak  laki-laki  adalah dua  dibanding  satu  dengan  anak perempuan”.
Di  dalam  hukum  Islam apabila  terdapat  ahli  waris  yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, hukum  Islam  mengenal  penggantian hak  mewaris.  Hal  ini  terdapat  di dalam  Al Qur`an Surat An Nisa ayat 33 terjemahan sebagai berikut: 9
- Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah  menjadikan  mawali  (ahli  waris pengganti)  dan  (untuk  mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang  tadinya  akan  mewarisi  harta peninggalannya itu);
-  Dan  bagi  setiap  orang,  Kami (Allah),  telah  menjadikan  mawali (ahli  waris  pengganti)  dari  (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
9 Idris Ramulyo, Perbandingan
Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUH Perdata (Sinar Grafika2004).[126].
-  Dan  bagi  setiap  orang,  Kami (Allah)  telah  menjadikan  mawali (ahliwaris  pengganti)  dari  (ntuk mewarisi)  harta  peninggalan  tolan seperjanjiannya  (yang  tadinya  akan mewarisi harta peninggalan itu); -  Maka  berikanlah  kepada  mereka warisan mereka.
Ketentuan  sebagaimana  di atas dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Pasal 185 KHI yang menentukan:
-  Ahli  waris  yang  meninggal  lebih dahulu  daripada  si  pewaris,  maka kedudukannya  dapat  digantikan  oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
-  Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 angka 1 KHI), di dalam hukum Islam tidak  ada  bedanya  dengan  pewarisan pada umumnya yaitu unsur-unsurnya terdiri  dari  adanya  orang  yang meninggal dunia, meninggalkan
orang  yang  hidup  dan  meninggalkan harta waris. Meskipun unsur waris di antaranya  adanya  ahli  waris,  namun dalam hukum Islam meskipun seharusnya sebagai ahli waris namun karena  sesuatu  hal  tidak  dapat menjadi  ahli  waris  misalnya  karena murtad.
Di  dalam  Hukum  Islam mengenal  adanya  wasiat  wajibah. Wasiat  wajibah  adalah  wasiat  wajib yang ditetapkan oleh penguasa
(Undang-Undang) atas harta seseorang  yang  meninggal  dunia berdasarkan  alasan-alasan  hukum yang dapat dibenarkan. Wasiat wajibah  lahir  dari Ijtihad dan interpretasi  ulama,  antara  lain  Ibn Hazm,  terhadap nash Al-Qur’an  dan Hadist.  Produk ijtihad ini  kemudian dengan berbagai persamaan,
spesifikasi, dan perbedaannya diadopsi  oleh  para  ulama  dan pemegang otoritas hukum di berbagai  negara  Islam  ke  dalam bentuk peraturan perundang-
undangannya. 10 Wasiat wajibah adalah wasiat
yang pelaksanaannya
tidak
dipengaruhi  atau  tidak  bergantung
10 Ibid.
kepada  kemauan  atau  kehendak  si yang  meninggal  dunia.  Wasiat  tetap harus  dilakukan  baik  diucapkan  atau tidak  diucapkan  baik  dikehendaki maupun  tidak  dikehendaki  oleh  si yang meninggal dunia.. Jadi, pelaksanaan  wasiat  tersebut  tidak memerlukan  bukti  bahwa  wasiat tersebut  diucapkan  atau  ditulis  atau dikehendaki,  tetapi  pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum  yang  membenarkan  bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. 11
Wasiat  wajibah  juga  dapat diartikan  sebagai  suatu  pemberian yang  wajib  kepada  ahli  waris  atau para  keluarga  terutama  cucu  yang terhalang dari menerima harta warsian karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka  meninggal  atau  meninggal bersamaan.  Ini  dikarenakan  hukum waris  mereka terhalang dari mendapat  bagian  harta  peninggalan kakek  dan  neneknya  karena  ada  ahli waris  paman  atau  bibi  kepada  cucu tersebut. 12
11 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris (Gaya Media Pratama 2002).[163].
12 Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’I, Hazairin dan KHI (Romeo2006).[98].
Maka jika didasarkan pada Al Qur`an  dan  Hadits,  janda  yang murtad  bukan  sebagai  ahli  waris, sehinggatidak  berhak  atas  bagian harta  warisan,  namun  jika  telah diadopsi  oleh  para  ulama  dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan,  janda  yang murtad  mendapatkan  bagian  harta warisan  berdasarkan  wasiat  wajibah. Di  Indonesia ijtihad para  ulama mengenai  wasiat  wajibah  diatur dalam Pasal 209 KHI, yang menentukan bahwa harta peninggalan  anak  angkat  dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai
dengan Pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat
yang  tidak  menerima  wasiat  diberi wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya 1/3  (satu  per  tiga)  dari  harta  waris anak angkatnya.Terhadap anak angkat  yang  tidak  menerima  wasiat dapat  diberikan  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya  1/3dari  harta warisan  orang  tua  angkatnya.  Di dalam  ketentuan  Pasal  209  KHI wasiat  wajibah  hanya  diperuntukan bagi  orang  tua  angkat  jika  anak angkatnya  meninggal  dunia,  atau bagi  anak  angkat  apabila  orang  tua
angkatnya  meninggal  dunia.  Hal  ini berarti  bahwa  istri  berbeda  agama tidak  mempunyai  hak  atas  harta warisan  suaminya  karena  ahli  waris harus  seagama  yaitu  agama  Islam dengan  pewaris,  dan  istri  yang meninggalkan  agama  Islam  atau murtad  tidak  berhak  mendapatkan bagian  dari  harta  warisan  almarhum suaminya.  Demikian  halnya  dengan wasiat  wajibah,  hanya  diperuntukan bagi  orang  tua  angkat  dan  anak angkatnya  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 209 KHI.
Merujuk pada Putusan Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar dengan Putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks,  tanggal  15 Juli  2009  M.  bertepatan  dengan tanggal  22  Rajab  1430  H,  bahwa janda Evie Lanny (murtad)
mendapatkan  wasiat  wajibah  sebesar 15/60 bagian. Wasiat wajibah ketentuannya hak untuk
mendapatkan  bagian  tidak  lebih  dari 1/3, sehingga pembagian yang diterima oleh penerima wasiat wajibah bisa kurang dari 1/3.
Merupakan  suatu  hal  yang tidak  adil  jika  istri  (janda)  murtad tidak  mendapatkan  bagian  harta
waris almarhum suaminya, mengingat kedudukan suami dan istri adalah  seimbang  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang
Perkawinan)  sebagaimana  Pasal  31 ayat  (1)  bahwa  hak  dan  kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan  suami  dalam  kehidupan rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup bersama dalam masyarakat.
Dijumpai  pula  dalam  Pasal  36 Undang-Undang  Perkawinan  bahwa mengenai  harta  bersama,  suami  atau isteri dapat bertindak atas persetujuan  kedua  belah  pihak. Mengenai  harta  bawaan  masing- masing, suami dan isteri mempunyai hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan  hukum  mengenai  harta bendanya.
Kedudukan  yang  sama  tidak dapat  ditiadakan  oleh  sesuatu  aturan dalam  hukum  Islam,  karena  agama Islam  adalah  agama  yang  sangat menjunjung nilai Egalitarian dan demokrasi. Nurcholish Madjid
menyamakan  kata Egalitarianisme 13 yang  secara  substantif  memiliki kesamaan dengan demokrasi.
Hal ini berarti bahwa merupakan  suatu  hal  yang  tidak  adil jika  janda  murtad  menghapuskan hak-haknya untuk mendapatkan bagian harta bersama dalam perkawinan sebagai bagian dari harta waris.

## KESIMPULAN
Wasiat  wajibah  dikenal  di dalam hukum Islam yang diberikan  kepada  orang  yang bukan ahli waris karena  tidak ada hubungan  darah  dengan  pewaris atau  karena  sebagai  ahli  waris tetapi  karena  sesuatu  hal  tidak diakui  sebagai  ahli  waris.  Orang yang  ada  hubungan  dekat  dengan pewaris  namun  bukan  ahli  waris karena  tidak  ada  hubungan  darah dengan pewaris di antaranya anak angkat.Janda menurut KHI adalah ahli waris meskipun bukan karena adanya  hubungan  darah,  namun jika  janda  tersebut  murtad,  maka bukan  sebagai  ahli  waris,  karena
13 Nurcholish  Madjid, Islam  Doktrin dan  Peradaban (Paramadina  dan  Dian Rakyat 2008).[7].
itu  janda  murtad  mendapatkan bagian  dari  harta  pewaris  namun dalam bentuk wasiatwajibah.
Wasiat  Wajibah  diperoleh
melalui permohonan kepada Pengadilan Agama. Beberapa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan Penetapan Pengadilan tentang wasiat wajibah antara lain : selama pewaris masih
hidup,  janda  murtad  tersebut sudah pernah diberi atau memperoleh  harta  perkawinan yang  cukup  oleh  pewaris  atau tidak serta
juga
mempertimbangkan keterangan para  ahli  waris  di  persidangan. Dari beberapa pertimbangan
hakim tersebut,  hakim Pengadilan Agama  dapat  menentukan  apakah janda murtad
tersebut mendapatkan  wasiat  wajibah  atau tidak  dengan  mengutamakan  para ahli waris terlebih dahulu.

## DAFTAR BACAAN
Afdol, Penerapan  Hukum  Waris Islam  Secara  Adil (Airlangga University Press2005).
Anshori,  Abdul  Ghofur, Hukum
Kewarisan  Islam  di  Indonesia Eksitensi dan Adaptabilitas (Gadjah Mada University
Press2005). Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, et.al, Hukum Waris Islam (Al- Ikhlas1995).
Basyir,  Ahmad  Azhar, Hukum  Waris Islam (UII Press2001).
Djamali, Abdul, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu
Hukum (Mandar Maju2002).
_______ Hukum  Islam,  Asas-asas, Hukum  Islam  I,  Hukum  Islam  II (Mandar Maju1999).
Hamzah, Amir, dan Rachmad Budiono, Hukum Kewarisan dalam  kompilasi  Hukum  Islam (IKIP 1994).
Madjid,Nurcholish, Islam  Doktrin dan Peradaban (Paramadina dan Dian Rakyat2008).
NN,  Departemen  Pendidikan  dan
Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa  Indonesia  Edisi  Kedua (Balai Pustaka1995).
Rachmad, Budiono, Pembaruan Hukum  Kewarisan  Islam  di
Indonesia (Citra Aditya Bakti1999).
Ramulyo, Idris, Perbandingan
Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan  KUH  Perdata (Sinar
Grafika2004).
Roy, Olivier, Gagalnya Islam Politik
(Serambi Ilmu Semesta1996).
Suparman Usman, Yusuf Somawinata, Fiqih
Mawaris Gaya Media
Pratama2002).
Tobroni  dan  Syamsul  Arifin, Islam Pluralisme  Budaya  dan  Politik, Refleksi  Teologi  Untuk  Aksi
dalam Keberagamaan dan
Pendidikan (SI Press1994).
Zahari, Ahmad, Tiga Versi Hukum
Kewarisan Islam, Syafi’I,
Hazairin dan KHI (Romeo
Grafika2006).