## Legalitas

## Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law
Wempy Setyabudi Hernowo 1) , Zaid 2) , M. Aufar Saputra Pratama Erawan 2)
1 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55183 2 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55183 3 Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55183 Correspondence email: wempy.setyabudi@yahoo.com ; email: zaidrusdianto@gmail.com ; email: m.aufar.psc20@mail.umy.ac.id
Abstrak. Konsep ilmu Sociological jurisprudence berpandangan bahwa Sebagai produk yang diciptakan oleh masyarakat, hukum juga bertujuan untuk melindungi kepentingan dan memuaskan masyarakat yang pada akhirnya menjadi sarana untuk mengontrol masyarakat itu sendiri. Tujuan kajian atau penelitian dalam artikel ini adalah untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. Melalui metode penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, maka hasil dan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar. Dan untuk mencapai itu, keefektivitasan hukum dapat direalisasikan melalui empat hal, yaitu dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, fakta-fakta sosial, aspiras-aspirasi masyakarat dan juga kepentingan-kepentingan masyarakat dalam pembuatan, penafsiran, hingga penerapan peraturan-peraturan Hukum terhadap masyarakat.
Kata Kunci : Sociological Jurisprudence; Living Law; Keefektivitasan Hukum.
Abstract. The concept of Sociological jurisprudence has the view that as a product created by society, law also aims to protect the interests and satisfy society, which in turn becomes a means of controlling society itself. The purpose of the study or research in this article is to achieve these goals effectively. Through doctrinal research methods with a conceptual and statutory approach, the results and findings of this study indicate that effective law is the law that carries out its functions properly and correctly. And to achieve that, the effectiveness of the law can be realized through four things, namely by the values prevailing in society, social facts, the aspirations of the community and also the interests of society in the making, interpretation, and application of legal regulations against Public.

## Keywords: Sociological Jurisprudence; Living Law; The Effectiveness of Law

## PENDAHULUAN
Setiap manusia memiliki kepentingan, dan seiring dengan dimana adanya kepentingan, maka di sana akan selalu ada yang mengancam akan kepentingan tersebut. Sebagai konsekuensi dari makhluk sosial ( zoon politikon ), manusia membentuk kelompok dan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingannya tersebut. Sehingga manusia membuat aturan hukum atas kepentingan itu, manusia membuat aturan hukum yang disebut dengan norma dan kaedah sosial. Sehingga manusia membuat aturan hukum atas kepentingan itu, manusia membuat aturan hukum yang disebut dengan norma dan kaedah sosial. Seiring berjalannya waktu hukum ini terus melekat pada masyarakat, sehingga dimana ada  masyarat  di  situ  pasti  ada  hukum  yang  mengaturnya  ( ubi  societas  ibi  ius ) 1 .  Dan  dimana  ada  hukum  disitu  ada masyarakat ( ubi ius ibi societas ) 2 . Hanya saja hukum tidak akan pernah berjalan dengan sendirinya, perlu adanya kreator, supporter,  koordinator  unifikator  dan  motor  dalam  proses-prosesnya.  Dan  kekuasaan  adalah  instrumen  penting  bagi hukum  untuk  memastikan  itu  semua.  karena  biar  bagaimanapun  juga  hukum  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya kekuasaan.  Sehingga  hukum  memerlukan  kekuasaan  dan  begitupun  sebaliknya.  Oleh  karenanya  Mochtar Kusumaatmadja memberikan kutipan bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman” 3 . Hal serupa diungkkapkan pula oleh Sudikno Mertokusumo bahwa pada hakikatnya hukum itu adalah kekuasaan itu sendiri, karena hukum memiliki fungsi dari kekuasaan 4 . Oleh karenanya hukum itu berkuasa yang salah satu lingkup kekuasaannya adalah kekuasaan itu sendiri. Sehingga hukum harus tetap berdaulat dan berada
1 Sudikno Mertokusumo. “ Mengenal Hukum: Suatu Pengantar ”, (Yogyakarta: Libert, 2008) hlm. 1-4.
2 Andrea Salvatore. 2018. “A Counter-Mine That Explodes Silently: Romano and Schmitt on the Unity of the Legal Order.” Ethics and Global Politics Vol. 11, No. 1 , (2018): 51.
3 Mochtar Kusumaatmadja, “ Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional ”. (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 5.
4 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit ., hlm. 20.
Wempy  Setyabudi  Hernowo,  Zaid,  dan  M.  Aufar  Saputra  Pratama  Erawan.  Peran  Sociological  Jurisprudence  Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law
di atas kekuasaan sebagai payung yang menjadi konsep dasar dari rule of law di dalam Rechtsstaat 5 , bukan menjadi sandal kekuasaan yang berpotensi melahirkan konsep dasar dari rule by law di dalam Obrigkeitsstaat 6 .
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa konsep negara Indonesia pada pasal 1 (3) adalah sebagai negara hukum. Meskipun makna dari negara hukum ini multi prespektif dan multi dimensi, tetap saja secara perumusan mengacu pada eropa kontinental, dan secara falsafah dan ideologi mengacu pada  Pancasila.  Secara  sistem,  Indonesia  menganut  sistem civil  law yang  dalam  perkembanganya  sampai  saat  ini mencoba  mengadopsi  apa  yang  sudah  menjadi  ciri  khas  dari common  law yaitu the  living  law yang  pada  dasarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia 7 . Namun semenjak penguasa (pembuat hukum) membuat hukum dengan  semena-mena,  Membuat  keputusan  secara  subjektif,  dan  membangun  sistem  yang  tidak  simetris.  Maka menimbulkan ketidak percayaan pada masyarakat 8 . Dan ketika masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap hukum yang dibuat oleh penguasa maka fungsi hukum tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan hukum tidak akan tercapai 9 . Terlebih lagi, tidak jarang penguasa menggunakan kekuasaannya untuk memaksa yang dengannya agar hukum dapat dipatuhi.  Dan  hal ini  menurut  Satjipto  Rahardjo  telah  menjadi ciri  dari  suatu  hukum  dan  semakin  kuat  ketika diterapkan dalam negara modern 10 .
Kefektifan  hukum  tercermin  pada  bagaimana  hukum  menjalankan  fungsi-fungsinya  dengan  baik  dan  benar. Fungsi  hukum  di  sini  adalah  bagaimana  menciptakan  ketertiban-ketertiban  di  dalam  dan  mengendalikan  sosial. Terkadang dalam negara modern barat, sering kali menggunakan paksaan dan sanksi-sanksi dalam penegakannya. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidak sukaan masyarakat, ketidak adilan dan ketidak benaran dalam menjalankan fungsi hukum. Sehingga dampaknya adalah bukan menyelesaikan konflik, justru menimbulkan konflik dan pemberontakan 11 . Oleh  karenanya,  keefektivitasan  hukum  pada  dasarnya  memfokuskan  pada  hukum  dan  masyarakat  yang  menjadi objeknya. Sehingga keefektivitasan hukum tidak dilihat dari sisi fungsi pengaturan hukum semata, melainkan juga dari sisi fungsi manusianya. Tidak pula hanya dilihat dari sisi kehadiaran hukumnya, melainkan juga kesiapan masyarakat untuk mematuhinya 12 . Dan di sinilah menurut James G. March bahwa pengetahuan hubungan hukum dengan masyarakat harus lebih ditingkatkan 13 .
Di  samping  itu,  ilmu Sociological  jurisprudence yang  sampai  saat  ini  masih  terus  menunjukkan  tanda-tanda kebangkitannya 14 yang secara aspek fungsionalis berfungsi menganalisis konteks sosial di mana tuntutan hukum terjadi dan bagaimana aturan hukum dapat mempengaruhi interaksi sosial 15 . Sociological Jurisprudence juga berpandangan bahwa  bagaimana  menciptakan  peraturan  hukum  dapat  dijalankan  secara  mutlak  tanpa  harus  paksaan,  melainkan melalui struktur sosial di mana hukum itu dijalankan 16 . Di sisi lain, Memasukkan living law dalam pembangunan hukum nasional merupakan suatu kebijakan yang perlu ditekankan demi terciptanya hukum nasional yang benar-benar mampu menjadi  solusi  keefektivitasan  aturan  hukum  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  latar  belakang  dan kebutuhan hukum yang berbeda-beda 17 sebagaimana tujuan dari artikel ini.

## METODE
5 Martin Krygier. “Rule of Law (and Rechtsstaat).” dalam James Wright (Eds), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition (Amsterdam: Elsevier, 2015), hlm. 782.
6 Ronan Cormacain. “Legislation, Legislative Drafting and the Rule of Law.” Theory and Practice of Legislation Vol. 5, No. 2 , (2017): 7.
7 Hwian Christianto, “Measuring Cyber Pornography Based on Indonesian Living Law: A Study of Current Law Finding Method.” International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 60, (2020).
8 Satjipto Rahardjo. “ Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik ”. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 93.
9 Diego Babuder. “Legal Evolution of the Concept of ‘Home Base’ for the Purpose of Determining Labour and Social Security Law Applicable to European Aircrew Members.” Journal of Air Transport Management Vol. 92, (2021).
10 Rahardjo, Satjipto. “ Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah ”. (Surakarta: Muhammadiyyah University Press, 2002), hlm. 186.
11 Griffiths, John. “What Is Sociology of Law? (On Law, Rules, Social Control and Sociology).” Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Vol. 49, No. 2 , (2017): 142.
12 Satjipto Rahardjo, 2002, Op.Cit., h. 188.
13 James G. March. “Sociological Jurisprudence Revisited, A Review (More or Less) of Max Gluckman”. Stanford Law Review , Vol. 8, No. 3, (1956): 534.
14 F. H.Buckley. “The Revival of Sociological Jurisprudence”. The Journal of Socio-Economics, Vol. 22 No, 4 (1993): 197.
15 Langone, Richard. “The Science of Sociological Jurisprudence as a Methodology For Legal Analysis”. Touro law review, Vol. 17, No.5, (2016): 800.
16 Muhammad Junaidi. “Semangat Pembaharuan Dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sociological Jurisprudence”. Jurnal Pembaharuan Hukum . Vol. 3, No. 1 , (2016): 53.
17 Hamzani, A.I., dkk. “Considering the Living Law as A Source in National Legal Development”. Jurnal Cita Hukum, Vol.
7, No. 2 , (2019):190.
Wempy  Setyabudi  Hernowo,  Zaid,  dan  M.  Aufar  Saputra  Pratama  Erawan.  Peran  Sociological  Jurisprudence  Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundangang-undangan yang dianalisis secara preskripsi. Metode doktrinal merupakan metode penelitian dalam hukum yang menjadikan doktrin yang dipahami oleh peneliti sebagai konsep dasarnya 18 .
Sedangkan pendekatan konseptual sering kali dipakai dalam penelitan yang bersifat doktrinal karena pendekatan ini mendasarkan pada doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk dijadikan sebagai pijakan argumentasi. Selain pendekatan  konseptual,  penulis  juga  menggunakan  konsep  perundang-undangan  untuk  melengkapi  dan menyempurnakan argumentasi melalui produk-produk hukum.
Sehingga dalam penelitian inipun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder yang diambil dari buku-buku, artikel dan jurnal hukum. Bahan-bahan  hukum  tersebut  kemudian  ditelusuri  dengan  menggunakan  tehnik  studi  dokumen  (pustaka)  dalam mendapatkan sumber informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sekilas Memahami Sociological jurisprudence
Ilmu  filsafat  sosiologis  hukum  atau  yang  dalam  Bahasa  Inggris  disebut  sebagai Sociological  jurisprudence (Jerman: Soziologische Jurisprudenz ; Prancis: Sociologique ; Belanda: Rechtswetenschap ) merupakan Modern Theories of  Law yang  seabad  lalu  muncul  dan  mulai  dianut  oleh  masyarakat  modern  yang  demokratis 19 . Sociological jurisprudence juga  merupakan  bagian  dari  ilmu  filsafat  hukum  yang  fokus  utamanya  adalah  menganalisis  tentang pengaruh kausalitas antara hukum dan masyarakat. Sehingga hukum yang hakiki itu adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat, dan jika hukum ingin diterima dan ditaati, maka hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah hidup di dalam masyarakat.
Terkait konsep Sociological jurisprudence, seorang pemikir sosiologis Austria Eugen Ehrlich (1862-1922) pernah mengungkapkan bahwa “ positive law cannot be understood apart from the social norms of the 'living law .'”. “ At the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself .” 20
Pendapat Ehrlich di atas menjadi konsep awal yang paling mendasar dalam Sociological jurisprudence sekaligus menjadikannya  sebagai  tokoh  utama  penggagas  teori Sociological  jurisprudence .  Selain  Ehrlich,  beberapa  tokoh intelektual  lainnya  seperti  Friedrich  Carl  von  Savigny  (1804–1961),  Roscoe  Pound  (1870–1964),  Hans  Nawiasky (1880–1961),  George  Whitecross  Paton  (1902-1985),  Oliver  Wendell  Holmes  Jr  (1902-1932)  dan  Laurence  M. Friedmann  (1930-sekarang)  juga  dipercaya  sebagai  penggagas  dari  paham  aliran  dan  pemikiran Sociological jurisprudence .
Para tokoh di atas juga telah berperan besar dalam mendefinisikan apa itu Sociological jurisprudence . Roscoe Pound misalnya, Sebagai bapak filsafat sosiologi hukum Pound berpandangan bahwa hukum secara filosofis sosiologis dapat diartikan sebagai “adat kebiasaan sosial yang bertujuan untuk memuaskan masyarakat” 21 . Kepuasan masyarakat ini bisa diraih dengan melihat dari nilai-nilai tercipta dari norma-norma yang sudah ada dan turun temurun hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut yang kemudian menjadi elemen dasar dalam kehidupan sosial yang tidak akan pernah lepas dari masyakarat 22 . Nilai-Nilai yang hidup di tengah masyarakat ini menjadi akar hukum bagi bangsa-bangsa yang menerapkan hukum modern 23 yang mulai dan sampai saat ini sudah mengenal masyarakat sebagai subjek hukum untuk diterima dan diakui hak , keinginan, dan kepentingan mereka 24 . Namun sayangnya, Sociological jurisprudence sering kali disalahpahami dan disamakan dengan Sosiologi hukum ( Sociology of law ) yang pada hakikatnya berbeda. Jika dilihat sepintas mungkin terlihat sama namun pada hakikatnya tidaklah serupa. Meskipun demikian penulis tidak menafikan memang adanya persamaan di antara keduanya. Dimana titik  persamaan  di  antara  keduanya  adalah  sama-sama  mempelajari  dan  menganalisis  tentang  pengaruh  hukum  pada
18 Irianto, S., Shidarta. Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi . (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 121.
19 Přibáň, J. Roger Cotterrell: Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry. Journal of Law and Society Vol 45 No. 2 , (2018): 337.
20 Bodenheimer, E. Jurisprudence: The Phiolosphy and Method of the Law (London: Harvard University Press, 1947), hlm. 114.
21 Morrison, W. Jurisprudence: from the Greek to Post-Modernism . (London: Routledge, 2005), hlm. 19.
22 Wirawan.  I.B. Teori-Teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma:  Fakta  Sosial,  Definisi  Sosial  dan  Perilaku  Sosial (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45.
23 Rahardjo, S. Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 263.
24 Morrison, Loc.Cit., hlm. 19.
Wempy  Setyabudi  Hernowo,  Zaid,  dan  M.  Aufar  Saputra  Pratama  Erawan.  Peran  Sociological  Jurisprudence  Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law
masyarakat  dan  sama-sama  menggunakan  perspektif  sosial 25 .  Serta  sama-sama  mengkritik  terhadap  pemikiran  dari aliran formalisme 26 .
Hanya  saja,  titik  persamaan  di  antara  keduanya  tidak  sebanyak  titik  perbedannya.  Titik  perbedaannya  adalah pertama dari awal tempat kemunculannya, menurut Georges Gurvitch Sociological jurisprudence muncul pertama kali di  Amerika,  sedangkan  sosiologi  hukum  awal  kemunculannya  adalah  di  eropa 27 .  Yang  kedua,  terletak  pada  aliran ilmunya dimana Sociological jurisprudence bersumber dari ilmu filsafat sedangkan sosiologi hukum bersumber dari ilmu  sosiologi.  Ketiga,  dari  sisi  fokus  telaahnya, Sociological  jurisprudence berfokus  untuk  menelaah  timbal  balik antara  hukum  dengan  masyarakat  dan  juga  sebaliknya,  sedangkan  sosiologi  hukum  hanya  berfokus  untuk  menelaah pengaruh masyarakat terhadap hukum. Dan terakhir, dari sisi pendekatannya, Sociological jurisprudence menggunakan pendekatan dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya 28 .
Bukan hanya itu, titik perbedaan yang cukup mencolok antara Sociological jurisprudence dan pendekatan teoretis lainnya adalah dapat dilihat dalam 5 poin berikut ini 29 : a. Sociological jurisprudence memandang bahwa hukum harus dilihat dari kerja hukum yang sebenarnya bukan sekedar konten metafisis semata;
b. Sociological jurisprudence memandang hukum sebagai pranata sosial yang dapat diusahakan untuk diubah maupun ditingkatkan;
c. Penekanan dan focus dalam Sociological jurisprudence diletakkan pada tujuan sosial hukum;
d. Sociological jurisprudence memandang bahwa sila hukum merupakan panduan untuk menghasilkan keadilan sosial dan kurang sebagai model yang tidak fleksibel;
e. Sociological  jurisprudence berpandangan  bahwa  hukum  terdiri  dari  pandangan  filosofis  yang  beragam, termasuk pragmatisme, dan berbagai aliran filosofis sosiologis dan sosial.
Kesalah pahaman dalam memahami Sociological jurisprudence ternyata bukan hanya terhadap sosiologi hukum semata,  Roscoe  Pound  melihat  bahwa  sebagaian  ahli  dan  sarjana  memandang  dan  beranggapan  bahwa Sociological jurisprudence adalah  turunan  dari  madzhab  positivism,  karena  dianggap  memiliki  kesamaan  dengan  pemikiran penggagas madzhab positifism Auguste Comte (1798–1857). Sebagiannya lagi memandang sebagai anthropological ethnology yang  berarti  ilmu  hukum  dengan  kearifan  antropologi  dan  etnologi.  Masalah  inilah  yang  pada  akhirnya membuat  Pound  memberikan  penjelasan  dan  menjabarkan  kembali  tujuan  dari Sociological  jurisprudence yang berdasarkan pada fakta-fakta sosial yang menjadi dasar hukum untuk diterapkan sebagai berikut 30 ; 1. Sociological jurisprudence merupakan studi tentang dampak sosial aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum;
2. Sociological jurisprudence bertujuan untuk menghubungkan ilmu sosiologi dan ilmu hukum dalam persiapan legislasi”;
3. Sociological jurisprudence merupakan studi yang berfokus pada cara untuk membuat aturan hukum efektif”;
4. Sociological jurisprudence merupakan studi yang bukan hanya mengamati tentang bagaimana doktrin hukum itu  berevolusi  dan  berkembang  melainkan  juga  tentang  bagaimana  doktrin  tersebut  menghasilkan  dampak sosialnya di masa lalu;
5. Sociological  jurisprudence juga  mendukung  penerapan  hukum  yang  adil  dan  memenuhi  tuntutan  keadilan antar pihak berdasarkan rasionalitias manusia biasa.”;
6. Sociological jurisprudence merupakan bentuk upaya untuk mencapai keefektivitasan hukum.
Berdasarkan  pemaparan  penjelasan  di  atas,  maka  Inti  dari Sociological  jurisprudence adalah  studi  yang memandang  bahwa  sistem,  doktrin  dan  lembaga  hukum  sebagai  fenomena  sosial  yang  dikritisi  dan  dikaji  melalui kondisi,  struktur,  perkembangan  sosial  melalui  pendekatan  multidisiplin  ilmu 31 .  Bukan  hanya  itu, sociological jurisprudence juga  bertujuan  untuk  menjembatani  kesenjangan  antara  pemikiran  hukum  dan  sosial  secara  langsung maupun  tidak  langsung 32 .  Pada  akhirnya, sociological  jurisprudence menciptakan  singkronisasi  kepastian  hukum (hukum positif) dengan living law (hukum yang hidup di dalam masyarakat) sebagai wujud pemenuhan akan kebutuhan
25 Sucipto, U. Filsafat Hukum . (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 54.
26 Veitch, S., Christodoulidis, E., & Farmer, L. Jurisprudence: Themes and Concepts, Second Edition (New York: Routledge- Cavendish, 2012), hlm. 123.
27 Gurvitch, G. Sociology of Law (London: K. Paul, Tench, Trubner Press, 1947), hlm. ix.
28 Sucipto, Op. Cit.
29 Tamanaha, B.Z. Sociological Jurisprudence Past and Present. Law & Social Inquiry Vol 45 , No. 2, (2020):520.
30 Pound, R. The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. Harvard Law Review . Vol 25, No. 6, (1912): 489.
31 Ibid .
32 Zamboni, M. Thoughts on Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry (Roger Cotterrell) . Ratio Juris . Vol 32, No. 4, (2019): 497.
Wempy  Setyabudi  Hernowo,  Zaid,  dan  M.  Aufar  Saputra  Pratama  Erawan.  Peran  Sociological  Jurisprudence  Dalam

## Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law
masyarakat  hukum  dan  penghargaan  terhadap  pentingnya  peranan  masyarakat  dalam  pembentukan  dan  orientasi hukum 33 .

## Sekilas Memahami Living Law
Lahirnya living law bertolak dari kritik Eugen Ehlrich terhadap sistem hukum positif yang dirasa belum mampu menjalankan fungsi hukum dan pada akhirnya berkonsekuensi pada tidak tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya Ehlrich beranggapan bahwa hukum yang hakiki hanyalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang melekat pada masyarakat itu sendiri. Ehrlich juga memandang bahwa kaeda-kaedah dan norma dogmatis hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, bukan berarti Ehrlich sangat anti dengan sistem hukum positif sebagaimana yang sudah disalah pahami oleh banyak orang. Ehrlich dalam buku fenomenalnya yang  berjudul  “ Fundamental  Principles  of  the  Sociology  of  Law ”  yang  diterbitkan  pada tahun  1913 menyimpulkan bahwa penerapan hukum di dunia terjadi lebih sedikit melalui sistem hukum positif daripada melalui living law 34 . Eugen Ehlrich juga mengkritik para sejarawan yang tidak dapat mendefinisikan kriteria karakter hukum secara benar.  Dimana  para  sejarawan  gagal  dalam  menggabungkan  metode  dan  prinsip  yang  berbeda  dari  persepsi  ilmiah tentang hukum. Para sejarawan beranggapan bahwa hukum hanyalah sekedar norma hukum semata dan bukan berupa hubungan hukum sehingga mereka meninggalkan hubungan hukum yang sebenarnya ( living law ). Para sejarawan juga memandang hukum hanya berdasarkan tinjau historis semata. Padahal menurut Ehrlich hukum juga harus ditinjau secara sosiologis sehingga kritreria karakter hukum dapat didefinisikan secara ilmiah dan menyeluruh 35 .
Ehrlich  merupakan  bapak  sosiologiawan  hukum  di  era  klasik  sekaligus  tokoh  yang  berperan  besar  terhadap lahirnya konsep ilmu living law . Gagasan akan konsep living law ia dapatkan dari doktrin Hermann Kantorowicz (1877- 1940) seorang ahli sosiologi hukum asal jerman. Gagasan ini menyebar keseluruh dunia dan diterima oleh para ahli hukum mulai dari yang berlatar belakang ilmu sosiologi hingga ahli filsafat hukum. Di antara mereka adalah Nathan Roscoe  Pound  (1870-1964),  Benjamin  Nathan  Cardozo  (1870-1938),  John  Rogers  Commons  (1862-1945),  Karl Nickerson  Llewellyn  (1893-1962),  dan  Thurman  Wesley  Arnold  (1891-1969)  yang  berasal  dari  Amerika  Serikat. Sedangkan di jerman ada nama-nama seperti Hermann Kantorowicz (1995-1963) dan Hugo Sinzheimer (1875-1945). Di prancis dikenal nama-nama seperti Leon Duguit (1859-1928), Maurice Hauriou (1856-1929), Maxime Leroy (1873- 1957) dan Edgar Morin (1921- sekarang) 36 . Konsepsi dari Living law adalah apa yang disebut oleh Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861) “ Das Recht Wird Nicht Gemacht, Est Ist Und Wird Mit Dem Volke ” atau yang disebut juga oleh Eugen Ehrlich secara ringkas sebagai “ all law is society's law ”. Suatu konsep yang dinilai oleh Roscoe Pound sebagai bentuk keberhasilan dalam menggunakan metodologi sosiologi yang sebenarnya sekaligus menjadi pembeda dengan pemikiran sosiologis sebelumnya (terutama terhadap madzhab sejarah yang cenderung abstrak) 37 .
Konsep  yang  dibawah  oleh  Ehrlich  di  atas  pada  dasarnya  menjelaskan  bahwa  hukum  yang  sebenarnya  yaitu hukum yang ada di masyarakat tertulis maupun tidak tertulis. Hukum masyarakat yang dimaksud adalah hukum yang sumbernya mengambil dari masyarakat yang sejak kelahirannya diasumsikan sudah membawa norma-norma bawaan yang mengatur dan membentuk perilaku setiap individu masyarakat. Norma-norma tersebut yang kemudian menjadi nilai-nilai bersamaan dengan etika dan adat kebiasaan yang dirasa adil dan diterima oleh masyarakat 38 .
Menurut Eugen Ehrlich nilia-nilai yang hidup dalam masyarakat bermula muncul dan terbentuk pertama kali dari asosiasi-asosiasi kecil di bawah jauh sebelum ditetapkan dan disahkan oleh negara seperti nilai-nilai dalam keluarga. Hingga kemudian semakin meluas dan mengarah ke atas yang ujungnya sampai pada asosiasi-asosiasi negara bahkan internasional. Nilai-nilai inilah yang diterima, diikuti dan dipatuhi masyarakat melalui kesadarannya tanpa diperlukan adanya paksaan. 39
Namun konsep living law modern saat ini bukan hanya memandang pada nilai-nilai budaya atau adat istiadat suku lokal semata, melainkan mengambil nilai-nilai dari sub budaya lokal yang mungkin bisa jadi bertentangan jauh dari budaya induknya. 40 Dan  akhirnya  nilai-nilai  tersebut  (budaya  lokal  maupun  sub  budaya  lokal)  bukan  hanya  sekedar
33 Fuadi, M. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum . (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 248.
34 Encyclopaedia Britannica . Eugen Ehrlich: Austrian legal scholar. Available
from https://www.britannica.com/biography/Eugen-Ehrlich#ref193345 (Diakses 10 September 2020)
35 Arvatska, S. Socio-Historical Factors of Law Perception in “Living Law” Concept by Eugen Ehrlich. Ehrlich's Journal - Ерліхівський журнал . 1, (2017): 51.
36 Gurvitch, Loc.Cit., hlm. 51.
37 Rahardjo, Loc.Cit., hlm. 98-99.
38 Mansur, T.M. Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm. 81.
39 Ratnapala, S. Jurisprudence (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 13-14.
40 Luhmann, N. Law as Social System . (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 469.
Wempy  Setyabudi  Hernowo,  Zaid,  dan  M.  Aufar  Saputra  Pratama  Erawan.  Peran  Sociological  Jurisprudence  Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law
menjadi pedoman semata bagi masyarakat, melainkan juga legitimasi dari pemuka masyarakat setempat sebagai aturan yang mengikat yang harus ditaati.
Singkatnya,  konsep living  law adalah  seperangkat  ketentuan  (hukum)  yang  kelahiran  dan  pembentukkannya bersamaan  dengan  lahirnya  masyarakat.  Mengandung  nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam  masyarakat.  Selalu  menyatu dengan masyarakat. dan berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat 41 .

## Sociological Jurisprudence dan keefektivitasan hukum melalui living law
Eugen  Ehrlich  sebagai  pemikir sociological  jurisprudence dan  bapak  dari living  law mengatakan  bahwa keberlakuan  hukum  positif  dapat  berjalan  secara  maksimal  dan  efektif  apabila  selaras  dengan  hukum  yang  hidup  di masyarakat ” living law ” 42 . Dan di Indonesia sendiri, hukum yang hidup di tengah masyarakat “ living law ” telah menjadi hukum yang sebenarnya dan cenderung lebih ditaati dengan baik oleh masyarakat Indonesia 43 .
Mochtar  Kusumaatmadja  juga  mengemukakan  persetujuannya  terhadap  pendapat  dari  Ehrlich  di  atas  bahwa hukum  positif  karenanya  akan  sangat  efektif  terhadap  suatu  masyarakat  apabila  hukum  tersebut  sesuai  dan  tidak bertentangan dengan apa yang tercermin dalam nilai-nilai dalam suatu masyarakat tersebut ( living law ) 44 . Begitupula dengan apa yang diusahakan oleh Roscoe Pound ketika menguraikan tujuan dari Sociological jurisprudence yang salah satunya adalah menciptakan aturan hukum yang efektif tanpa harus dengan paksaan, ancaman. sanksi, dan menakut- nakuti.
Ada alasan-alasan yang rasional mengapa masyarakat Indonesia khususnya akan mentaati hukum yang dibangun di atas living law tanpa harus menggunakan paksaan. yang di antaranya adalah pertama, karena sudah menjadi kebiasaan. Kedua, menghormati nilai-nila yang sudah ada dari nenek moyang (atau para pendiri negara). Ketiga, nilai-nila tersebut akan menjadi pengingat bagi seseorang di setiap kesempatan 45 .
Menurut Unger bahwa keefektivan hukum hanya dapat terlaksana secara alami. Sehingga segala macam paksaan dari  luar  justru  sangat  tidak  berpengaruh.  savigny  juga  menambahkan  bahwa  keefektivan  hukum  itu  muncul  atas motivasi dari dalam (masyarakat) 46 . Oleh karenanya keefektivitasan hukum bisa direalisasikan dengan cara sebagaimana berikut:
Pertama, memasukkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat di dalam sebuah hukum. Hal ini dinilai efektif karena mencapai keselarasan antara keputusan teknokrat dan keinginan rakyat 47 . Oleh karenanya menurut H.C. Kelman dan Leopold pospilis kepatuhan masyakarat terhadap hukum itu bisa jadi karena beberapa faktor,yang salah satunya adalah karena sesuai dengan nilai-nilai dari masyarakat dan menjamin kepentingan-kepentingan mereka 48 .
Sebagai kaidah sosial, hukum merupakan cerminan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan hanya akan dianggap baik dan efektif ketika mengandung nilai-nilai tersebut. Sehingga bagi negara dan bangsa Indonesia yang masih mengembangkan hukum nasional tentu harus dilandasi dengan nilai-nilai yang ada dan dianut dalam masyarakat “ living  law ”. Nilai-nilai tersebut juga bisa dikombinasikan dengan nilai-nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan  kultur  masyarakat  Indonesia  seperti  nilai-nilai  Pancasila,  keagamaan,  kemanusiaan  dan  lainnya  yang  juga dianggap oleh masyarakat.
Kedua  adalah  memperhatikan  fakta-fakta  sosial  mulai  dari  dalam  pembuatan,  penafsiran,  hingga  penerapan peraturan-peraturan Hukum. Karena pada dasarnya konsep dasar dari Sociological Jurisprudence sebenarnya diawali dengan  melihat  pentingnya  realitas  (fakta)  kehidupan  sebagai  pembentuk  hukum,  yaitu  fakta  atau  realitas  yang merupakan akumulasi dari seluruh hubungan-hubungan yang telah ada dan terpola di dalam kehidupan masyarakat 49 . Oleh  karena  itu  Cardozo  menyarankan  bahwa  setiap  pakar  hukum,  pembuat  hukum  hingga  penegak  hukum dituntut untuk mempertajam kepekaan hukum pada realitas dan fakta sosial. Indikasi bahwa hukum akan efektif apabila
41 Hadi, S. “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)”. DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No. 26, (2017): 266.
42 Suliantoro, B.W. “Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence”. Jurnal Filsafat Vol 17, No. 1, (2017): 31.
43 Yuningsih, D. “The Essence Of Justice For The Living Law In The Alternative Dispute Resolution Of Indonesia Legal System”. International Journal of Approximate Reasoning Vol 5, No. 3, (2017): 1930.
44 Wiranata, I.G.A.B. Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 298.
45 Ibid, hlm. 12.
46 Rahardjo, Loc. Cit., hlm. 187-188.
47 Halim, Y., Sudewo, F., Justian, J. “Transformative-Participatory Legal Research Method for Harmonizing the Existence of the Living Law in Indonesia”. Media Hukum . Vol 26 No. 2, (2019): 157.
48 Suadi, A. (2018). Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum . Jakarta: Kencana, h. 24-25.
49 Junaidi, Op.Cit.
Wempy  Setyabudi  Hernowo,  Zaid,  dan  M.  Aufar  Saputra  Pratama  Erawan.  Peran  Sociological  Jurisprudence  Dalam

## Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law
terdapat kesesuaian antara standar yang diakui oleh masyarakat dengan nilai-nilai dan fakta-fakta objektif dari hukum positif 50 .
Sebagaimana  perkembangan  awal  sosiologis  hukum, gagasan living  law atau  gagasan  yang  serupa  dengannya memiliki pengaruh yang sangat besar terutama dikarenakan living law disajikan sebagai kendali yang tak terelakkan atas apa yang harus dilakukan oleh hukum negara 51 .
Ketiga adalah dengan mendengarkan dan merealisasikan setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat dalam pembentukan  perundang-undangan.  Sebagai  negara  hukum  yang  demokratis,  Pembentukan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia tentunya tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif (birokrat) dan parlemen, namun juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya 52 .
Dalam Pasal 109 (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib  juga  disebutkan  bahwa  aspirasi  masyarakat  menjadi  dasar  dalam  pembahasan  Prolegnas,  penyusunan  daftar rancangan  undangundang.  Sehingga  masyarakat  juga  harus  diundang  dalam  rapat  dengar  pendapat  umum  untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas 53 .
Adapun  bentuknya,  maka  hukum  postif  telah  mengatur  tentang  tata  cara  pemberian  aspirasi  dan  partisipasi masyarakat.  Misalnya  saja  pada  pasal  96  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan”. Selanjutnya pada Pasal 96 ayat (2) disebutkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui:
(a) Rapat dengar pendapat umum;
(b) Kunjungan kerja;
(c) Sosialisasi; dan/ atau
(d) Seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.
Dalam  negara  demokrasi  kedudukan  masyarakat  (rakyat)  memiliki  kedudukan  tertinggi.  Aspirasi  mereka merupakan hak yang harus didengarkan dan dipenuhi. Serta partisipasi mereka harus dilibatkan dalam segala aspek. Oleh  karenanya,  bagi  negara  Indonesia  yang  menganut  sistem  politik  demokrasi  dengan  sistem  hukum civil  law melibatkan  masyarakat  dan  mendengarkan  partisipasi  mereka  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan merupakan suatu keharusan dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Masyarakat akan jauh lebih berpengaruh dan lebih tangguh ketika berpartisipasi dan berkontribusi langsung pada pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kehidupan mereka 54 . Hal ini selain untuk membuat hukum yang selaras dengan apa yang dikehendaki oleh masyaraskat, juga akan menciptakan keefektivitasan hukum itu sendiri secara maksimal.
Terakhir  adalah  dengan  menerapkan  konsep  dari  apa  yang  disebut  oleh  Pound  sebagai  “ a  tool  of  social enggenering ”  yaitu  menjadikan  hukum  sebagai  alat  (sarana)  untuk  memperbaharui,  merekayasa  atau  mengubah (perilaku) masyarakat. Teori law as a tool of social enggenering berawal dari fakta bahwa setiap masyarakat akan terus mengalami perubahan cepat maupun lambat. Perubahan yang terjadi di tengah masyarakat bisa terjadi karena perubahan kondisi geografis, budaya material, komposisi demografi, ideologi, dan juga penemuan baru dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, keadaan tersebut dipandang sebagai keadaan yang digambarkan dalam masyarakat yang dinamis sehingga tindakan seseorang tidak mungkin hanya didorong oleh pertimbangan individu semata, melainkan juga dengan apa yang diharapkan orang lain darinya. Tindakan seseorang tidak berdiri sendiri, tetapi diatur dalam rangkaian sistem peran yang diharapkan atau ekspektasi peran 55 .
Konsep dari law as a tool of social enggenering menurut Roscoe Pound juga bagaimana hukum mampu menjaga dan menjamin kepentingan-kepentingan tertentu secara seimbang. dalam hal ini, Pound membagi kepentingan tersebut kedalam  tiga  kategori.  Pertama,  kepentingan  individu  yang  merupakan  keinginan  yang  langsung  terlibat  dalam kehidupan individu dan cenderung masuk dalam ruang lingkup hukum privat ( private law ). Kedua, kepentingan yang berkaitan dengan publik dan hukum public ( Public Law ). Kepentingan ini berkaitan juga dengan kehidupan politik yang
50 Suliantoro, Op.Cit.
51 Cotterrell, R. “From Living Law to Global Legal Pluralism: Rethinking Traditions from a Century Of Western Socio- Legal Studies”. Queen Mary School of Law Legal Studies Research . No. 229, (2015): 4.
52 Tim  Pengkajian  Hukum  KemenkumhamRI.  Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  Tentang  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, (2014), h. 6.
53 Pasal 145 (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
54 Guterres, A. “The Highest Aspiration A Call To Action For Human Rights”. United Nation , (2020): 8.
55 Matnuh,  H.  “Law  as  a  tool  of  social  enggenering”. Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research (ASSEHR) , v.147, (2017): 120.
Wempy  Setyabudi  Hernowo,  Zaid,  dan  M.  Aufar  Saputra  Pratama  Erawan.  Peran  Sociological  Jurisprudence  Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law
diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah kepentingan sosial yang didefinsiiakn sebagai keinginan dan tuntutan yang setiap individu dalam masyarakat dalam kehidupan sosial mereka 56 .

## SIMPULAN
Konsep  keefektivitasan  hukum  adalah  bagaimana  hukum  mampu  menjalankan  fungsinya  untuk  mencapai tujuannya.  Hukum  dalam Sociological  jurisprudence difungsikan  sebagai  kontrol  dan  rekayasa  sosial. Sociological jurisprudence juga memandang bahwa hukum tidak lagi dipandang sebagai paksaan monopolis dari suatu kekuasaan yang justru hanya akan menimbulkan pertentangan dan pemberontakkan. Hukum harus dilihat dari sekumpulan nilai- nilai yang sudah lama melekat dalam masyarakat sehingga hukum akan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga hukum menjadi efektif dalam menjalankan fungsinya dan hukum akan terjaga kewibawaannya.
Nilai-nilai  yang  dimaksudkan  adalah  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  konsep living  law yaitu  mecakup norma-norma, moral, dan etika. Dan inilah yang pada akhirnya menjadi suatu hukum yang sesungguhnya baik tertulis maupun tidak. Pada akhirnya, nilai-nilai ini tidak hanya menjadi suatu pedoman semata, tapi juga legitimasi terhadap aturan yang berlaku.
Sehingga pada akhirnya keefektivitasan hukum dapat diciptakan berdasarkan empat hal, yaitu dengan nilai-nilai, fakta-fakta,  aspiras-aspirasi  dan  juga  kepentingan-kepentingan  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  sebagai  individu dalam  bersosial  dan  ranah  public.  Keempat  hal  tersebut  harus  dimasukkan  dan  diikutsertakan  dalam  pembuatan, penafsiran, hingga penerapan peraturan-peraturan Hukum terhadap masyarakat yang pada dasarnya merupakan sasaran dari aturan hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bodenheimer, E. Jurisprudence: The Phiolosphy and Method of the Law . London: Harvard University Press, 1947. Fuadi, M. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum . Jakarta: Kencana, 2013. Gurvitch, G. Sociology of Law . London: K. Paul, Tench, Trubner Press, 1947. Irianto, S., Shidarta. Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009. Kusumaatmadja, M. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional . Bandung: Bina Cipta, 1976. Luhmann, N. Law as Social System . New York: Oxford University Press, 2004. Mansur, T.M. Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya . Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
Martin Krygier. “Rule of Law (and Rechtsstaat).” dalam James Wright (Eds), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition (Amsterdam: Elsevier, 2015) Mertokusumo, S. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2008. Morrison, W. Jurisprudence: from the Greek to Post-Modernism . London: Routledge, 2005. Rahardjo, S. Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah . Surakarta: Muhammadiyyah University Press, 2002.
Rahardjo, S. Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
Rahardjo, S. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012. Ratnapala, S. Jurisprudence . Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Suadi, A. Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum . Jakarta: Kencana, 2018. Sucipto, U. Filsafat Hukum . Yogyakarta: Deepublish, 2013.
Veitch,  S.,  Christodoulidis,  E.,  &  Farmer,  L. Jurisprudence:  Themes  and  Concepts,  Second  Edition .  New  York: Routledge-Cavendish, 2012.
Wiranata, I.G.A.B. Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Wirawan. I.B. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial . Jakarta: Kencana, 2012.

## Jurnal
Buckley, F.H. The Revival of Sociological Jurisprudence. The Journal of Socio-Economics, Vol 22 No. 4, (1993):197. Cotterrell, R. From Living Law to Global Legal Pluralism: Rethinking Traditions from a Century Of Western Socio- Legal Studies. Queen Mary School of Law Legal Studies Research . No. 229. (2015). Hadi, S. Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat). DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No. 26, (2017): 266.
56 Pound, R. “A Survey of Social Interests”. Harvard Law Review . Vol 57, No. 1, (1943): 39.
Wempy  Setyabudi  Hernowo,  Zaid,  dan  M.  Aufar  Saputra  Pratama  Erawan.  Peran  Sociological  Jurisprudence  Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law
Halim, Y., Sudewo, F., Justian, J. Transformative-Participatory Legal Research Method for Harmonizing the Existence of the Living Law in Indonesia. Media Hukum Vol 26, No. 2, (2019): 157.
Hamzani, A.I., Aravik, H., Mukhidin, M., & Praptono, E. Considering the Living Law as A Source in National Legal Development. Jurnal Cita Hukum Vol 7, No. 2, (2019): 190.
Langone, Richard. The Science of Sociological Jurisprudence as a Methodology For Legal Analysis. Touro law review Vol 17, No. 5, (2016): 800.
March, J.G. Sociological Jurisprudence Revisited, A Review (More or Less) of Max Gluckman. Stanford Law Review Vol 8, No. 3,(1956): 534.
Matnuh,  H.  law  as  a  tool  of  social  enggenering. Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research (ASSEHR) , Vol 147, (2017): 120.
Pound, R. The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence. Harvard Law Review Vol 25, No. 6, (1912): 516. Pound, R. A Survey Of Social Interests. Harvard Law Review Vol 57, No. 1, (1943): 39. Přibáň, J. Roger Cotterrell: Sociological Jurisprudence: Juristic Thought and Social Inquiry . Journal of Law and Society Vol. 45, No. 2, (2018): 337.
Suliantoro,  B.W.  Dinamika  Arah  Kepastian  Hukum  Di  Tengah  Transformasi  Sosial-Budaya  Dalam  Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence. Jurnal Filsafat Vol 17, No. 1, (2017): 31. Tamanaha, B. Z. Sociological Jurisprudence Past and Present. Law & Social Inquiry, Vol 45 , No. 2, (2020): 520. Tim Pengkajian Hukum KemenkumhamRI. (2014). Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI . (2014).
Yuningsih, D. The Essence Of Justice For The Living Law In The Alternative Dispute Resolution Of Indonesia Legal System. International Journal of Approximate Reasoning, Vol. 5, No. 3, (2017) : 1930. Zamboni, M. Thoughts  on Sociological  Jurisprudence:  Juristic  Thought  and  Social  Inquiry  (Roger  Cotterrell) .  Ratio Juris Vol 32, No.4, (2019): 497.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Website resmi:
Encyclopaedia Britannica . (2020). Eugen Ehrlich:
Austrian legal scholar.
Available from https://www.britannica.com/biography/Eugen-Ehrlich#ref193345 (Diakses 10 September 2020). Guterres,  A.  (2020).  The  Highest  Aspiration  A  Call  To  Action  For  Human  Rights. United  Nation .  Retrieved  from https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_Fo r_Human_Right_English.pdf (Diakses 15 September 2020)..