## ANALISIS EKSISTENSI CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

## ANALYSIS OF CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) AS EVIDENCE IN VERIFICATION OF CRIMINAL CASE
Rivaldo Valini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung aldojks@gmail.com

## Abstrak
Eksistensi  CCTV  pada  pembuktian  perkara  tindak  pidana  umum  adalah  dapat  menjadi alat  bukti  yang  sah  apabila  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  diitetapkan  berdasarkan undang-undang.  CCTV  dijadikan  alat  bukti  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  merupakan  suatu kebijakan  kriminal  dengan  menggunakan  sarana  penal  dan  non  penal.  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia, penggunaan CCTV sebagai alat bukti termasuk dalam kebijakan dengan Sarana Non Penal yang merupakan suatu cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi belum  adanya  pengaturan  dalam  KUHAP.  Kebijakan  Pidana  dengan  Sarana  Penal,  merupakan tindakan  nyata  aparat  penegak  hukum,  khususnya  setelah  diberlakukan  Putusan  Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU- XIV/2016.
Kata Kunci: Eksistensi CCTV, Pembuktian, Pidana Umum.

## Abstract
In criminal case, Closed Circuit Television (CCTV) could be legal evidence if it intended of  law  enforcement  at  the  instance  of  polices,  attorney,  and/or  other  legal  institution  which based on laws. Under Indonesia criminal laws, CCTV qua legal evidence as a part of criminal policy in penal and non-penal means to answer legal requirement wherein Indonesia Criminal Rules  of  Procedures  (KUHAP)  order  yet.  Whereas  criminal  policy  in  penal  means  obvious action  of  enforcement  subsequent  to  Indonesia  Constitution  Court  Decision  number  21/PUU- XIV/2016.
Keywords: Closed Circuit Television (CCTV) , Verification, Criminal Case.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Rivaldo  Valini,  “Analisis  Eksistensi Closed  Circuit  Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum ”, Jurnal Cepalo , 1 (1), (2017): 11-18.
DOI:  https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1751

## A. Pendahuluan
Penegakan  hukum  berperan  sangat  penting  dalam  menjamin  kepentingan  kehidupan bermasyarakat. Terjaminnya kepastian hukum, semua tindak kriminal dan perbuatan sewenang- wenang yang dilakukan  masyarakat dapat terhindarkan. Pentingnya masalah penegakan hukum berkaitan  dengan  maraknya  beragam  fenomena  kejahatan  baik  dari  jumlah  dan  mutu  serta mengalami kerumitan baik  dari segi bentuk, sifat, keadaan, modus serta peluknya. Keberadaan dimana dan kapan terjadinya kejahatan sudah tidak mampu lagi diprediksi karena telah melekat
Volume  1  Nomor  1,  Juli-Desember  2017:  hlm.  11-18. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

## dalam kehidupan sehari-hari. 1
Salah  satu  perangkat  penegak  hukum  adalah  Polri  yang  memiliki  tugas  menjaga  dan melindungi negara dengan menjalankan bermacam peran dari polisi yang termasuk diantaranya menjaga  keamanan  dan  ketertiban  dalam  bermasyarakat,  penegakkan  hukum,  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  selaku  aparat  negara  yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dibantu dengan masyarakat. 2
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  bahwa Tugas  pokok  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia adalah memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  dan  memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Proses  penegakan  hukum  oleh Kepolisian  tidak  dapat  dipisahkan  dari  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, misalnya  adalah  alat  perekam  berupa  kamera  tersembunyi  atau Closed  Circuit  Television (CCTV). Dalam konteks ini kepolisian dapat menjadikan rekaman CCTV sebagai salah satu alat bukti. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maknanya adalah alat bukti di luar ketetapan KUHAP tersebut tidaksah.
Permasalahan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  sesuai  ketentuan  Pasal  184  ayat(1) KUHAP  maka  rekaman  CCTV  atas  terjadinya  tindak  pidana  atau  kejahatan  tidak  memiliki legalitas  atau  tidak  sah,  sehingga  di  peradilan  umum  tidak  bisa  dijadikan  alat  bukti,  karena dalam  Pasal  184  Ayat  (1)  KUHAP  sudah  ditetapkan  alat  bukti  yang  sah  secara  terbatas, sehingga  hasil  rekaman  video  hanya  dijadikan  pelengkap  alat  bukti  lainnya  atau  alat  bukti petunjuk, yang penilaian atas kekuatannya dilakukan oleh hakim sebagaimana yang diterangkan oleh Pasal 188 KUHAP. Dengan kata lain, rekaman CCTV pada dasarnya tidak dapat diajukan sebagai  alat  bukti  berdasarkan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  dan  tidak  ada  aturan  mengenai legalitas hasil cetak atau print out sebagai alat bukti atau tata cara mengajukan alat bukti berupa informasi elektronik. Dengan demikian untuk tindak pidana umum belum ada pengaturan secara khusus mengenai keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai salah satu alat bukti.
Diakuinya  penggunaan  informasi  atau  berkas  elektronik  sebagai  alat  bukti  baru  pada beberapa  tindak  pidana  khusus  di  antaranya  adalah  setelah  diundangkannya  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 A menyebutkan bahwa  alat  bukti  yang  di  simpan  secara  elektronik  dianggap  sah  dalam  kasus  tindak  pidana korupsi.  Selain  itu,  disebutkan  juga  di  dalam  Pasal  38  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pasal  27  huruf  b  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini  menunjukkan bahwa  masih  terbatasnya  legalitas  dan  keberlakuan  informasi  elektronik  sebagai  alat  bukti, hanya pada beberapa tindak pidana khusus saja. 3
Penggunaan informasi atau dokumen elektronik semakin jelas dasar hukumnya sebagai  alat bukti  di  pengadilan  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik, yang dapat memberikan kepastian hukum  keberlakuannya, tidak  hanya  delik  luar  saja.  Selain  itu,  undang-undang  ini  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  disebutkan informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum yang sah.
Sesuai dengan uraian di atas diketahui bahwa dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus,  alat  bukti  rekaman  data  elektronik  telah  diaturnya,  tetapi  untuk  tindak  pidana  umum, yang menggunakan KUHAP sebagai acara pidananya masih mengacu pada ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, ada lima alat bukti  yaitu:  keterangan saksi,  keterangan ahli, surat, petunjuk, dan  keterangan  terdakwa.  Secara  subjektif  dapat  dinyatakan  bahwa  perumusan  kurang  relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak akomodatif terhadap perkembangan yang  semakan  maju.  Selama  ini  rekaman  CCTV  masih  belum  jelas  kedudukannya,  rekaman data  elektronik  khususnya  video  dapat  memiliki  nilai  tetapi  pengakuannya  menjadi  perdebatan
1 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan, Bandung:  Citra Aditya Bakti, (2001), hlm.6.
2 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti, (2007), hlm. 152-153.
3 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman. Diakses Selasa 6 September 2016.
dalam pembuktian perkara pidana umum. 4
Dalam  kemajuan  dari  penegakan  hukum,  penerapan  teknologi  dijadikan  bukti  permulaan  yang cukup dan suatu bentuk asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocent ) dengan kekuatan hukum  tetap,  dimana  rekaman  CCTV  tersebut,  akan  meyakinkan  penyidik  bahwa  seseorang bersalah,  sehingga  mengurangi  penyalahgunaan  asas presumption  of  innocent tersebut.  Isu hukum  didalam  penelitian  ini  adalah  pada  umumnya  dalam  perkara-perkara  tindak  pidana  di mana  tersangka/terdakwa  didampingi  penasehat  hukum,  CCTV  tidak  diakui  sebagai  alat  bukti. Sebaliknya  untuk  perkara-perkara  tindak  pidana  dimana  tersangka/terdakwa  tidak  didampingi penasehat  hukum,  CCTV  diakui  sebagai  alat  bukti,  khususnya  alat  bukti  petunjuk.  Hal  ini terlihat  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  Setya  Novanto,  Mahkamah Konstitusi  (MK)  dalam  putusan  Nomor:  21/PUU-XIV/ 2016  menyebutkan  bahwa  semua  bukti elektronik yang bukan diambil oleh aparat penegak hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Padahal  dalam  kenyataannya  rekaman  CCTV  digunakan  aparat  penegak  hukum  untuk memperkuat pembuktian persidangan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana  eksistensi CCTV  pada  pembuktian  perkara tindak  pidana  umum?  Dan  Bagaimanakah  kebijakan  kriminal tentang CCTV sebagai alat bukti dalam hukumpidana? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris.  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari Penyidik  pada  Polresta  Bandar  Lampung,  Personil  Bagian  IT  Polda  Lampung,  Jaksa  pada Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung,  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  dan Akademisi  Hukum  Pidana  pada  Fakultas  Hukum  Unila.  Data  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## B. Pembahasan

## 1. Eksistensi CCTV pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum
Proses  penegakan  hukum  pidana  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  berkembangnya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  contohnya  penggunaan Closed  Circuit  Television (CCTV).  CCTV adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa  set  monitor.  CCTV  paling  banyak  digunakan  untuk  pengawasan  pada  area  yang memerlukan  pengawasan.Dalam  konteks  yang  demikian  maka  eksistensi  CCTV  didalam pemeriksaan  perkara  di  persidangan  yaitu  sebagai  alat  bukti  pada  proses  pembuktian. Pembuktian merupakan suatu cara dengan memberikan alat bukti yang menurut undang-undang yang digunakan hakim untuk  membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti terdiri dari keterangan dari terdakwa, saksi, dan para ahli, surat serta petunjuk.
Pesatnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini,  khususnya  di  bidang telekomunikasi,  informasi  dan  komputer,  dan  berkembangnya  kehidupan  sosial  dan  teknologi yang  membuat  manusia  menjadi  sering  menggunakan  teknologi  dalam  kehidupan  termasuk dalam  hal  berkomunikasi.  Sistem  informasi  saat  ini  menggunakan  sistem  elektronik  dalam menyusun, memproses, menganalisis, dan mengirim atau menyebarluaskan informasi elektronik yang merupakan bagian dari teknologi informasi itu sendiri.
Menurut  Akhmad  Suhel 5 CCTV  dibutuhkan  dalam  suatu  persidangan  sebagai  pelengkap untuk  membuktian  kejadian-kejadian  yang  terjadi  agar  dapat  diperlihatkan  atau  ditontonkan  di muka persidangan, namun masih dibutuhkannya keabsahan dari CCTV ini. Keabsahan ini berupa sesuatu  yang  diyakini  pengakuannya  benar,  legal  dan  sah.  Tidak  ada  keraguan  didalam  keabsahan dan  hal ini  legal  menurut Undang-Undang.  Apabila Substansi yang terdapat didalam alat bukti sudah  terpenuhi  syaratnya,  maka  bukti  harus  cukup,  sesuai  dan  cakap  dalam  pengujian  bukti pemeriksaan.
Eko Setiawan 6 menjelaskan bahwa untuk memastikan asli atau tidaknya alat bukti rekaman tersebut  maka  diperlukan  audit  terhadap  sistem  informasi.  Apabila  sistem  informasi  tersebut
4 Marselus  Pasha  Lelyemin,  F.  Nugroho  dan  Edy  Hartadi, Kedudukan  Rekaman  Video  sebagai  Alat  Bukti  Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atmajaya, (2007), hlm. 24.
5 Hasil wawancara dengan Akhmad Suhel. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Rabu, 18 Januari 2017.
6 Hasil wawancara dengan Eko Setiawan. Personil Bagian IT Polda Lampung. Kamis, 19 Januari 2017.
sudah diaudit oleh badan yang telah ditetapkan, maka rekaman tersebut bisa langsung dijadikan alat  bukti  dan  tidak  bisa  disangkal  lagi.  Apabila  sistem  informasi  belum  pernah  diaudit  maka harus  secepatnya  dilakukan  audit.  Alat  bukti  harus  memperoleh  pengesahan  dari  biro  hukum. Bukti-bukti  sebaiknya  dicatatkan  dalam  Berita  Acara  Pengalihan  Dokumen,  apabila  alat  bukti rekaman  dialihkan  dalam CD yang berisi file microsoft power point , DVD-R, CD-R atau jenis pengalihan lainnya.
Eva  Mayanti 7 menambahkan  bahwa  keabsahan  alat  bukti  dapat  diperkuat  dengan keterangan dari orang-orang yang terlibat. Sidang pengadilan tidak bisa dilakukan sembarangan dalam membuktikan kesalahan terdakwa karena sulitnya mencari kebenaran materiil. Alat bukti yang  ada  didalam  undang-undang  tidaklah  mutlak.  Alat  bukti  seperti  kesaksian,  menjadi  tidak jelas dan tidak mutlak. Kesaksian merupakan informasi yang diberikan oleh manusia yang pada dasarnya  memiliki  sifat  pelupa.  Kesaksian  yang  diberikan  bisa  saja  berbeda-beda  setiap  orang dalam suatu peristiwa.
Pengadaan  alat  bukti  di  dalam  suatu  peradilan  perkara  pidana  dapat  memberikan  titik terang  dalam  proses  pembuktiannya.  Ada  beberapa  cara  membuktikan  gambaran  akan  suatu kejadian,  salah  satunya  adalah  hasil  dari  sebuah  rekaman  CCTV  dapat  membantu  dalam  prose pembuktian  suatu  perkara  dengan  memberikan  gambaran  terhadap  kejadian  disuatu  tempat secara terperinci dan jelas tanpa rekayasa.
Akhmad Suhel 8 menjelaskan rekaman CCTV memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu  proses  persidangan  pada  tahap  pembuktian  tindak  pidana  untuk  mengungkap  kejadian yang sebenarnya terjadi  di tempat kejadian perkara. Hasil dari putusan Pengadilan  menyatakan bahwa  dalam  mengungkap  kejadian  yang  sebenarnya  terjadi  dilapangan,  hasil  rekaman  CCTV memiliki  peranan  penting  dan  hal  ini  diakui  oleh  para  saksi  dan  terdakwa.  Namun  tidak  dapat dipungkiri bahwa alat bukti lainnya juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian suatu  perkara.  Penggunaan  CCTV  juga  menjadi  hal  yang  dianggap  penting  bagi  masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana.
Penggunaan  rekaman  CCTV  dalam  pembuktian  tindak  pidana  umum  ditandai  dengan adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  Nomor:  21/PUU-  XIV/ 2016  menyebutkan bahwa  semua  bukti  elektronik  yang  bukan  diambil  oleh  aparat  penegak  hukum,  tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Padahal  dalam  kenyataannya  rekaman  CCTV  digunakan  oleh aparat penegak hukum untuk memperkuat pembuktian persidangan. Adapun  dasar pembuktian CCTV  dikaitkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016  tentang CCTV sebagai alat bukti elektronik.
Sesuai  keputusan  MK  informasi  elektronik  termasuk  rekaman  kamera  CCTV,  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  khususnya  frasa  “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, rekaman kamera CCTV bisa menjadi alat bukti yang  sah  apabila  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian, kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  diitetapkan  berdasarkan  undang- undang.
Selain itu pengambilan data/rekaman CCTV harus didampingi oleh penyidik dan dibuatkan berita  acara.  Alat  bukti  ini  digunakan  dalam  mendukung  proses  peradilan  yang  menunjukkan secara  jelas  kejadian  di  tempat  perkara,  sehingga  untuk  mendapatkan  suatu  kebenaran  dalam proses peradilan, rekaman CCTV berguna sebagai alat bukti penunjang pembuktian  disamping alat-alat  bukti  lain.  Selain  keterangan  saksi  dan  keterangan  terdakwa,  rekaman  CCTV  dapat meyakinkan  hakim  dalam  memberikan  putusan.  Kepolisian  dan  Kejaksaan  bertugas  dalam memeriksa  keaslian  dari  setiap  alat  bukti  yang  ada  sehingga  tidak  merugikan  pihak  lain. Berdasarkan hukum acara yang ada di Indonesia, informasi dan dokumen  elektronik serta hasil cetaknya dianggap alat bukti yang sah.
7 Hasil wawancara dengan Eva Mayanti. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Senin, 16 Januari 2017.
8 Hasil wawancara dengan Akhmad Suhel. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Rabu, 18 Januari 2017.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dinyatakan  bahwa  eksistensi  CCTV  pada  pembuktian suatu  tindak  pidana  adalah  sebagai  suatu  alat  bukti  petunjuk  yang  bisa  dipergunakan  hakim sebagai  dasar  untuk  menjatuhkan  pidana.  Dalam  hal  ini,  CCTV  digunakan  dalam  membantu proses  peradilan  untuk  menunjukkan  secara  jelas  kejadian  di  lokasi  perkara.  Dalam  konteks tindak pidana umum seperti pencurian, rekaman CCTV mampu memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutus perkara. Hal ini menjelaskan bahwa, semakin berkembangnya teknologi saat  ini,  memberikan  dampak  yang  besar  bagi  penegak  hukum  di  Indonesia  dalam menyelesaikan suatu perkara pidana hanya melalui rekaman CCTV.

## 2. Kebijakan Kriminal tentang CCTV sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pidana
Kebijakan  kriminal  tentang  CCTV  sebagai  suatu  alat  bukti  dalam  hukum  pidana  di Indonesia memiliki kaitan dengan UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016  tanggal  7  September  2016.  CCTV  termasukdalamdefinisi  informasi  dan  dokumen elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  butir  1  dan  4  UU  ITE  dan  menjadi  alat  bukti yang  sah,  sehingga  dalam  hukum  acara pidana  bisa  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal  44  UU  ITE.  Penjelasan  pasal  tersebut  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  menyatakan  bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU  ITE  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Tahun  1945  (UUD 1945)  yang  artinya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  diartikan  secara khusus  dalam  frase  informasi  elektronik  dan/atau  data  elektronik  sebagai  alat  bukti  untuk menegakkan hukum atas permintaan para penegak hukum yang ditetapkan berdasarkan undang- undang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  31  ayat  (3)  UU  ITE.  Di  dalam  hukum  acara  pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang  menjadi landasan pembatasan penggunaan CCTV sebagai alatbukti.
Menurut  Eva  Mayanti 9 peran  dari  informasi  dan  dokumen  elektronik  dalam  hukum  acara pidana  di  Indonesia  telah  menimbulkan  pertanyaan  sebelum  adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut.  Jika  dianalisis,  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)  UU  ITE  tersebut  mengatakan bahwa  berdasarkan  hukum  acara  yang  ada,  keduanya  termasuk  perluasan  dari  alat  bukti  yang sah.  Perluasan  disini  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  sehingga  timbul  berbagai  pertanyaan  terkait maksud  dari  perluasan  tersebut.  Dalam  Pasal  184  KUHAP  terdapat  lima  alat  bukti  yang  sah yaitu  keterangan  dari  saksi,  ahli,  dan  terdakwa,  surat,  serta  petunjuk  dan  apabila  perluasan  ini diartikan sebagai penambahan maka alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia menjadi lebih  dari  lima.  Bisa  atau  tidaknya  informasi  elektronik  dan  data  elektronik  menjadi  landasan petunjuk bagi Majelis Hakim merupakan pertanyaan yang timbul selanjutnya. Jika perluasan ini diartikan sebagai bagian dari alat bukti yang ada maka informasi dan dokumen elektronik akan dimasukkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat.
Menurut  Akhmad  Suhel 10 informasi  dan  data  elektronik  merupakan  bagian  dari  alat  bukti petunjuk, pengaturan CCTV tidak termasuk  dalam alat bukti sifatnya terbatas dalam Pasal 184 KUHAP  tetapi  termasuk  sebagai  bagian  dari  alat  bukti  petunjuk  dalam  meyakinkan  hakim. Pendapat ini didasarkan pada pandangan hukum acara pidana modern yang menyatakan barang bukti dan alat bukti termasuk dalam bukti.
Hal  ini  didasarkan  pada  pengaturan  mengenai  alat  bukti  lainnya  yang  bersifat  elektronik dalam  Pasal  26A  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU Tipikor). Pasal ini  mengatur dengan jelas bahwa alat bukti petunjuk termasuk juga didalamnya alat  bukti  lainnya  yang  bersifat  elektronik.  Pasal  ini  juga  sudah  diuji  bersamaan  dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UUITE.
Menurut  Eddy  Rifai 11 untuk  dasar  pembuktian  CCTV  harus  dikaitkan  dengan  Putusan
9 Hasil wawancara dengan Eva Mayanti. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Senin, 16 Januari 2017.
10 Hasil wawancara dengan Akhmad Suhel. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Rabu, 18 Januari 2017.
11 Hasil  wawancara  dengan Eddy  Rifai.  Akademisi  Hukum  Pidana Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung.  Sabtu,  4 Maret 2017.
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016  tentang  CCTV  sebagai  alat  bukti  elektronik. Selain  itu  pengambilan  data/rekaman  CCTV  harus  didampingi  oleh  penyidik  dan  dibuatkan berita acara.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016  tanggal  7  September  2016 memutuskan bahwa kata informasi dan/atau data elektronik dalam Pasal26A UU Tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya tidak memiliki kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  tidak  diartikan  secara  khusus  dalam  kata  informasi  dan/atau  data elektronik  sebagai  alat  bukti  untuk  menegakkan  hukum  atas  permintaan  para  penegak  hukum berdasarkan  ketetapan  undang-undang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  31  ayat (3)UUITE.Selaras  dengan  Putusan  MK  Nomor  20/PUU-XIV/2016  yang  menyatakan  barang bukti  dan  alat  bukti  memiliki  peranan  sebagai  bagian  dari  bukti  dimana  harus  didapat  sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan bagian dari barang dalam suatu tindak pidana. Majelis hakim konstitusi juga menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik bisa dianggap sebagai  alat  bukti  yang  sah  apabila  didapat  dengan  cara  yang  sah  pula,  jika  tidak  maka  bisa dikesampingkan. putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan penggabungan antara peranan atas  alat  bukti  informasi  dan  dokumen  elektronik  dengan  cara  memperoleh  yang  tidak  benar suatu alat bukti.
Dalam  hal  penggabungan,  didalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU- XIV/2016,  adanya  pendapat  yang  berbeda  atau diessenting  opinion dari  Hakim  Konstitusi Suhartoyo  sependapat  dengan  ahli  Edmon  Makarim,  bahwa  dibutuhkan  pemisahan  antara  alat bukti  dan  cara  memperolehnya,  sehingga  seluruh  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik menjadi alat bukti yang sah walaupun cara memperolehnya dengan cara lain. Hakim Suhartoyo berpendapat  bahwa  di  dalam  UU  ITE  sudah  diatur  mengenai  cara  memperoleh  alat  bukti  yang sah  dari  informasi  dan/atau  dokumen  elektronik  sehingga  permohonan  uji  materi  semestinya ditolak.
Menurut  Kurnia  Muludi 12 pembuktian  dengan  menggunakan  media  CCTV  harus  diawali dengan  pembuktian  bahwa  hasil  rekaman  CCTV  tersebut  adalah  asli,  hal  ini  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  teknik  pengecekan  originalitas.  Sumber  data  CCTV  harus  dilakukan penyitaan  oleh  penyidik,  agar  tidak  ada  data  elektronik  yang  dirubah  dan  diperlukan back  up data  CCTV  dengan  media  penyimpanan  eksternal  ( external  storage ) untuk  mengamankan  data dalam jangka waktu yang lama.
Di  Indonesia,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  mengubah  tolak  ukur  suatu pembuktian.  Keabsahan dalam  memperoleh suatu alat bukti sebelumnya  tidak  diatur  maka  setelah putusan  MK  tersebut  khusus  untuk  informasi  dan  dokumen  elektronik,  keabsahan  dalam memperoleh  suatu  alat  bukti  sebagai  alat  bukti  mempunyai  nilai  pembuktian  atau  tidak.  Oleh sebab  itu,  dalam  menggunakan  CCTV  untuk  menjebak  tindakan  suap,  tidak  bisa  diterima sebagai  alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  didalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  atas  nama terpidana Mulyana W Kusuma.
Kebijakan  kriminal  didalam  Hukum  Pidana  Indonesia  tentang  CCTV  sebagai  alat  bukti  di berbagai  peraturan  perundang-undangan,  sesuai  dengan  teori  kebijakan  kriminal  ( penal  policy atau criminal  policy )  sebagai  cara  dalam  mengatasi  kejahatan  dengan  menegakkan  hukum pidana. Penanggulangan kejahatan di berbagai sarana, pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana  maupun  non  pidana,  yang  bisa  disesuaikan  antara  satu  dengan  lainnya.  Jika  sarana pidana  digunakan  untuk  mengatasi  kejahatan,  berarti  akan  dilakukan  politik  hukum  pidana, yaitu  melakukan  pemilihan  agar  tercapainya  hasil  undang-undang  yang  sesuai  dengan  kondisi sekarang dan masa yang akan datang. 13
Usaha-usaha yang  dilakukan dalam  mengatasi kejahatan (politik  kriminal)  menggunakan  2 (dua) sarana, yaitu:
1. Kebijakan  dengan  Sarana  Non  Penal,  dalam  hal  ini  penggunaan  CCTV  sebagai  alat  bukti
12 Hasil  wawancara  dengan  Kurnia  Muludi.  Ahli  Telematika  Jurusan  Ilmu  Komputer  Fakultas  MIPA  Universitas Lampung. Jumat, 3 Maret2017.
13 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2004), hlm.12.
merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  dalam  menanggulangi  belum  adanya pengaturan dalam KUHAP mengenai eksistensi CCTV dalam perkara tindak pidana.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal, dalam hal ini penggunaan CCTV sebagai alat bukti merupakan tindakan nyata aparat penegak hukum, khususnya setelah diberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XIV/ 2016 yang mengatur bahwa semua bukti elektronik  yang  bukan  diambil  oleh  aparat  penegak  hukum,  tidak  mempunyai  kekuatan hukum. Oleh karena itu penggunaan CCTV sebagai alat bukti harus diawali dengan proses pengambilan oleh aparat penegak hukum,  yang  dilegalisasi dengan pembuatan berita acara pengambilan alat bukti.
Undang-Undang  ITE  telah  mengakui  sahnya  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  di Pengadilan,  namun  untuk  memenuhi  kepentingan  dalam  praktik  peradilan,  hal  ini dirasabelumcukup,  karena  hanya  berupa  pengaturan  hukum  materiil.Dalam  hal  ini,  diperlukan pengaturan bukti elektronik dalam hukum formal agar terbentuknya suatu kepastian hukum, karena  dalam praktek peradilan menggunakan hukum acara sebagai hukum formal yang sifatnya mengikat.
Bukti  elektronik  haruslah  diatur  dan  diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  mengingat  dalam berpekara  ke  Pengadilan,  Hukum  Acara  Perdata  maupun  hukum  Acara  Pidana  memiliki  sifat memaksa  dan  mengikat  untuk  Hakim  ataupun  pihak-pihak  yang  berperkara.  Bukti  elektronik sudah diatur didalam Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata dengan dirumuskannya pengaturan  tentang  alat  bukti  secara  terbuka,  yang  menetapkan  bahwa:  “pembuktian  dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang- undang menentukan lain”.
Walaupun belum adanya pengaturan yang tegas mengenai bukti elektronik didalam Hukum Acara  Perdata  ataupun  Hukum  Acara  Pidana,  tetapi  hakim  tetap  tidak  bisa  menolak  untuk memeriksa  atau  memutus  suatu  perkara  dengan  beralasan  tidak  jelasnya  asas  hukum  atau pengaturannya  karena  hal  ini  bertentangan  dengan  asas  peradilan,  dimana  nilai-nilai  hukum yang  ada  dalam  masyarakat  harus  digali  lebih  dalam  oleh  hakim.  Maka  Undang-Undang  ITE dapat dijadikan sebagai dasar pengakuan sahnya bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan.
Sejak tahun 1977, bukti elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah bisa diajukan ke pengadilan  melalui  Undang  Undang  Dokumen  Perusahaan  yang  menentukan  bahwa  apabila adanya  gugatan  maka  rekaman  dokumen  perusahaan  yang  dialihkan  ke  dalam  mikro  film  bisa dijadikan  sebagai  alat  bukti  di  Pengadilan.  Hal  ini  dipertegas  dengan  adanya  UU  ITE.  Oleh karenanya,  berdasarkan  Hukum  Acara  di  Indonesia,  bukti  elektronik  sudah  diakui  sebagai  alat bukti hukum yang sah, dan termasuk perluasannya.
Hukum  acara  pidana  yang  dikenal  dengan  hukum  pidana  formal  merupakan  suatu  hukum yang  mengatur  tata  cara  dalam  penyelenggaraan  Hukum  Pidana  Material,  agar  mendapatkan putusan  Hakim  dan  dapat  dilaksanakan  isi  putusan tersebut.  Undang-  Undang  Nomor  8 Tahun 1981  tentang  hukum  acara  pidana  menjadi  dasar  dalam  penyelengaraannya.  Ketentuan  dalam hukum  acara  pidana  tertuang  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) yang  diundangkan  berlakunya  sejak  tanggal  31  desember  1981  melalui  lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 76, tambahan lembaran Negara Nomor 3209.
Kodifikasi  hukum  pidana  ini  bertujuan  untuk  menggantikan  Reglemen  Indonesia  Baru (RIB)  tentang  acara  pidana  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Selain itu, hal ini berfungsi untuk mengatasi masalah dalam melindungi  kepentingan  umum.  Pasal  2  KUHAP  menyatakan  bahwa  KUHAP  berlaku  bagi lingkup  peradilan  umum  dalam  pelaksanaan  tata  cara  peradilan.  Asas-asas  hukum  pidana menjadi  dasar  berlakunya  KUHAP  dan  hanya  peradilan  umumlah  yang  memiliki  wewenang mengadili tindak pidana, kecuali terdapat ketentuan lain di dalamnya.
RUU  KUHAP  menjadi  cara  dalam  memperbaharui  sistem  hukum  di  Indonesia,  khususnya hukum  Acara Pidana Indonesia, agar penegak hukum  ditempatkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan  wewenangnya  dan  bisa  beradaptasi  dengan  susunan  ketatanegaraan,  perkembangan teknologi  dan  masyarakat,  serta  konvensi-  konvensi  internasional  yang  sudah  diratifikasi  oleh Indonesia.

## C. Kesimpulan
1. Eksistensi CCTV pada pembuktian perkara tindak pidana umum adalah  dapat menjadi alat

## an alat
bukti  yang  sah  apabila  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  diitetapkan berdasarkan  undang-undang.  Alat  bukti  ini  digunakan  dalam  mendukung  proses  peradilan yang  menunjukkan  secara  jelas  kejadian  di  tempat  perkara,  sehingga  didalam  proses peradilan,  rekaman  CCTV  menjadi  suatu  alat  bukti  penunjang  pembuktian  disamping  alat bukti  lainnya  untuk  memperoleh  kebenaran  suatu  perkara  yang  terjadi  dan  memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Kebijakan  kriminal  tentang  CCTV  sebagai  alat  bukti  menggunakan  sarana  penal  dan  non penal.  Sarana  kebijakan  kriminal  dengan  sarana  penal,  merupakan  tindakan  nyata  aparat penegak  hukum,  khususnya  setelah  diberlakukan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor:  21/PUU-XIV/2016 . Sedangkan  sarana  non  penal  yaitu  menitik  beratkan  pada  sifat preventif,  dalam  hal  ini  penggunaan  CCTV  sebagai  alat  bukti  merupakan  upaya  yang dilakukan  oleh  kepolisian  dalam  menanggulangi  sebelum  adanya  pengaturan  dalam KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  (2001). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Arif, Barda Nawawi. (2004). Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, Cetakan ke-1, Jakarta: Erlangga. Marselus  Pasha  Lelyemin,  F.  Nugroho  dan  Edy  Hartadi.  (2007). Kedudukan  Rekaman  Video sebagaiAlat  Bukti  Dalam  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia. Jakarta:  Fakultas  Hukum Unika Atmajaya.
Mulyadi, Lilik. (2007). Hukum Acara Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti R. Subekti. (2005). Hukum Pembuktian, Cetakan ke-15, Jakarta: Pradnya Paramita. Waluyo,  Bambang.  (1992). Sistem  Pembuktian  Dalam  Peradilan  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
B. Internet
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman. Diakses Selasa 6
September 2016.

## C. Sumber Lainnya
Hasil wawancara dengan Akhmad Suhel. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Rabu, 18 Januari 2017.
Hasil  wawancara  dengan  Eddy  Rifai.  Akademisi  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung. Sabtu, 4 Maret 2017.
Hasil wawancara dengan Eko Setiawan. Personil Bagian IT Polda Lampung. Kamis, 19 Januari 2017.
Hasil  wawancara  dengan  Eva  Mayanti.  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung. Senin, 16 Januari 2017.
Hasil  wawancara  dengan  Kurnia  Muludi.  Ahli  Telematika  Jurusan  Ilmu  Komputer  Fakultas MIPA Universitas Lampung. Jumat, 3 Maret2017.