DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.451 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1461-1468 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Analisis Univariat Keterlibatan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Desa Upon Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Daniel Partawijaya *1 , Indrawan Permana 2 , Herwin Sutrisno 3 , Singgih Hartanto 4 , Theresia Susi 5 , Petrisly Perkasa 6
1,2,3,4,5 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
6 Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia Email: 1 danielpartawijayampwk@gmail.com, 2 indrakamis@gmail.com,
3 herwin.sutrisno@arch.upr.ac.id, 4 singgih.hartanto0502@gmail.com, 5 theresia.susi@arch.upr.ac.id,
6 petris.perkasa@ptb.upr.ac.id

## Abstrak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu  desa berwenang menyusun peraturan desa baik  mengenai  anggaran  pendapatan  dan belanja desa,  pungutan,  tata  ruang,  maupun  organisasi.  Kendala yang muncul  dalam  pengembangan  kawasan  pedesaan  yang  diantaranya  dapat  menghambat  pembangunan  kawasan pedesaan adalah berupa konflik keruangan dan kepentingan yang dapat merugikan desa, terbatasnya sumber daya manusia,  hingga  terjadi  penurunan  kualitas  dan  kerusakan  lingkungan  hidup.  Permasalahan  pada  penelitian  ini adalah  kurangnya  kesadaran  perangkat  desa  dan  masyarakat  akan  pentingnya  penataan  ruang  dalam pengembangan desa. Penelitian ini bertujuan membahas partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang desa Upon Batu, Kabupaten Gunung Mas,Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah  metode  campuran  kuantitatif  dan  kualitatif,  dimana  peneliti  mengumpulkan  dan  menganalisis  data, mengintegrasikan  temuan,  dan  menarik  kesimpulan  dengan  menggunakan dua pendekatan.  Pada  penelitian  ini, data yang diperoleh dari kuesioner yang  berupa data numerik akan didukung dengan data kualitatif yang diperoleh dari  wawancara  mendalam.  Analisis  data  dilakukan  secara  bertahap  yaitu  dengan  analisis  univariat  dengan menggunakan program komputer SPSS 26. Metode partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Desa Upon Batu yang telah dilaksanakan, merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk menjalankan visi dan misi pembangunan, masyarakat telah berpartisipasi dalam penyusunan ini dengan hadir dan memberikan saran,  walaupun  masih  banyak  yang  hadir  sebagai  pendengar.  Terbatasnya  pengetahuan,  pendidikan  dan penghasilan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  dan  bentuk partisipasi.
Kata kunci : Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat

## Abstract
According to Law Number 6 of 2014, a village is a legally recognized community with defined limits that has the power  to  govern  and  administer  public  affairs,  as  well  as  protect  the  interests  of  its  local  residents  based  on community initiatives, inherent rights, and/or traditional legal rights. The governmental framework holds them in high regard. The Republic of Indonesia is a unitary state. Thus, villages have the power to create local ordinances pertaining  to  village  finances,  taxes,  urban  planning,  and administration.  Obstacles  to  rural  development  may include spatial and interest conflicts that threaten the village's stability, as well as a shortage of human resources that can lead to a decline in quality and environmental degradation. This research primarily addresses the lack of awareness  among  village  officials  and  the  community  about  the  importance  of  spatial  planning  in  village development. The aim of this study is to examine the community's involvement in the preparation of the spatial plan for Upon Batu village, located in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province. The methodology employed is a combination of quantitative and qualitative techniques, wherein researchers gather and scrutinize data, merge the results, and derive conclusions in two distinct ways. This study will supplement the quantitative data  collected  through  the  questionnaire  with  qualitative  data  gathered  from  in-depth  interviews.  The  data
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.451 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1461-1468 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
analysis was conducted in a step-by-step manner, specifically through univariate analysis utilizing the SPSS 26 software  program.  The  community  participation  method  employed  during  the  preparation  of  the  Upon  Batu Village Spatial Plan was an initiative of  the regional government to fulfill the development vision and mission. The community took part in the process by attending and offering suggestions, although a significant number of individuals remained passive listeners. Factors such as limited knowledge, education, and community income have a significant impact on the extent and kind of engagement.
Keywords : Community Involvement, Cooperation, Development Planning

## 1. PENDAHULUAN
Untuk  menjamin  manfaat  pembangunan  desa  dalam  jangka  panjang,  perlu  dilakukan  inisiatif pembangunan  yang  mempertimbangkan  permasalahan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  ekologi  secara menyeluruh. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang belum menyelesaikan rencana tata ruangnya, salah satu penyebabnya adalah belum adanya keterpaduan tata ruang antara penataan ruang kehutanan dan tata ruang tingkat provinsi Kalimantan Tengah (Atmanto et al., 2015). Oleh karena itu, perlu dilaksanakan upaya penataan ruang pada satuan wilayah desa guna mengawasi pertumbuhan desa (Pratiwi, 2018). Penataan ruang berfungsi sebagai alat untuk mengatasi dan mengakomodasi berbagai kepentingan tata ruang di wilayah desa (Marlina, 2016). UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mewajibkan  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten/kota  untuk  menyusun  rencana  tata  ruang. Kurangnya  keselarasan  antara  rencana  tata  ruang  kehutanan  dengan  rencana  tata  ruangnya  sendiri menyebabkan  terdapat  282  unit  korporasi  kelapa  sawit  dan  3,9  juta  hektar  hutan  yang  dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa prosedur yang baik sehingga menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Solusi permasalahan hutan tanaman sawit Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan melakukan revisi kebijakan mengenai konversi hutan PP nomor 60 tahun 2012, maka perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan namun berada pada APL atau kawasan budidaya sesuai RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah dapat memproses perizinannya (Setiawan et al., 2017)
Desa  merupakan  unit  masyarakat  yang  paling  mendasar  dan  terdekat  dalam  suatu  negara.  Desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan perundang-undangan, yang memungkinkan mereka mengatur dan mengawasi urusan komunitas lokal sesuai dengan tradisi dan prinsip adat yang diakui (Harefa et al., 2023). Penataan ruang merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah, oleh karena itu persetujuan penataan ruang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif yang berfungsi sebagai  representasi  masyarakat  (Zamzani  et  al.,  2022).  Rencana  tata  ruang  yang  sah  mempunyai kewenangan  wajib,  yang  memerlukan  kepatuhan  baik  dari  masyarakat  maupun  pemerintah,  dengan tujuan menjamin konsistensi pelaksanaan pemanfaatan ruang (Rismanita & Pradana, 2022). Hal tersebut berkaitan  erat  dengan  penataan  ruang,  sehingga  dengan  adanya  penataan  ruang,  dapat  mewujudkan ruang yang nyaman, aman dan teratur. Kolaborasi antar instansi terkait dan diperlukan adanya evaluasi berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan setiap kebijakan yang dilaksanakan (Maulana, 2016).
Keterlibatan  masyarakat  dalam  penataan  ruang  tingkat  desa  merupakan  strategi  kemitraan kolaboratif  yang  saling  mengisi  dan  bergotong  royong  untuk  tujuan  yang  sama  (Roussos,  2000). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang perlu diimplementasikan untuk membentuk kesadaran diri dari tentang potensi desa untuk mensejahterakan masyarakat sekitar (Juned et al., 2015). Pentingnya  pembangunan  desa  sangatlah  penting  karena  merupakan  komponen  integral  dari pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka pemerintahan, desa menempati peringkat terbawah, namun posisinya berada di garis depan dan langsung menjadi inti masyarakat (Badu & Ampugo, 2020). Oleh karena itu, dapat dijamin bahwa setiap inisiatif pembangunan yang dilakukan pemerintah, apa pun bentuknya, akan selalu berdampak pada kemajuan daerah pedesaan (Asariansyah, 2013).
Partisipasi  masyarakat  mengacu  pada  keterlibatan  individu  yang  proaktif  dan  mandiri  dalam bekerja sama demi keuntungan bersama, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia (Sari, 2021). Inisiatif  mengacu  pada  tekad  dan  dorongan  untuk  melakukan  tindakan,  mengutamakan  kemauan seseorang di atas keinginan belaka. Di sisi lain, swadaya dan gotong royong melibatkan kemampuan dan rasa keterhubungan antar individu, sehingga memerlukan pengorganisasian yang baik (Wahyuni, 2019). Selanjutnya tujuan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran tingkat partisipasi desa Upon
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.451 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1461-1468 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Batu  dengan  tindak  lanjutnya  kedepannya  masyarakat  dapat  saling  bekerja  sama  membangun  desa dengan mengadakan pertemuan rutin terkait penataan kawasan menuju desa wisata yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat tidak lagi hanya bergantung pada tindakan pemerintah, namun didorong oleh masyarakat itu sendiri (Muslihah & Siregar, 2019). Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penataan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, perlu dilakukan peningkatan pembinaan kepada  masyarakat  melalui  upaya  penyuluhan  dan  sosialisasi  (Avessina  et  al.,  2018).  Tujuan  dari penelitian ini adalah menganalisis bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang di desa Upon Batu Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Keterlibatan masyarakat apakah memiliki keinginan  dan  kemampuan  untuk  melakukan  perubahan  dan  saling  bekerjasama  dalam  pengelolaan ruang untuk menuju desa wisata yang berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  campuran  kuantitatif  dan  kualitatif,  dimana  peneliti mengumpulkan  dan  menganalisis  data,  mengintegrasikan  temuan,  dan  menarik  kesimpulan  dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari kuesioner yang  berupa data numerik akan didukung dengan data kualitatif yang diperoleh dari Indepth Interview (Moleong, 2012).
Penelitian dilaksanakan di desa Upon Batu berada di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas berjarak  +/-  200,8  km  dari  Ibukota  Provinsi  Kalimantan  Tengah  (Palangka  Raya),  dari  Ibukota Kabupaten  (Kuala  Kurun)  43,6  km  dan  dari  Ibukota  Kecamatan  (Tewah)  13,5  km,  dengan  lama perjalanan dari Kota Palangka Raya dapat ditempuh selama 4 jam 45 menit. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta desa Upon Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Analisis  univariat  melibatkan  pemeriksaan  dan  evaluasi  setiap  variabel  individu  dalam  data penelitian.  Analisis  univariat  adalah  proses  yang  memadatkan  sekumpulan  data  pengukuran  menjadi informasi  yang  bermakna.  Rangkumannya  dapat  disajikan  dalam  bentuk  ukuran  statistik,  tabel,  dan grafik. Variabel dianalisis secara individual dengan menggunakan analisis univariat.
Analisis  data  dilakukan  secara  bertahap  yaitu  dengan  analisis  univariat  dengan  menggunakan program komputer SPSS 26. Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan menggunakan tabel distribusi frekuensi (Djafar & Lellu, 2021). 1.  Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang desa upon batu dan tidak membahas pada partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang desa upon batu.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.451 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1461-1468 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  temuan  penelitian  dijabarkan  antara  lain:  (a)  Faktor  internal  tingkat  partisipasi masyarakat  desa  Upon  Batu  adalah  karakteristik  responden  berdasarkan  jenis  kelamin,  karakteristik responden berdasarkan usia, karakteristik responden berdasarkan pendidikan, karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dan karakteristik responden berdasarkan rata-rata penghasilan. (b) Faktor eksternal tingkat  partisipasi masyarakat  desa  Upon  Batu adalah pembinaan dan pemberian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat, peranan pihak swasta dalam penyusunan rencana tata ruang desa upon  batu, bentuk  partisipasi masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  tata  ruang desa  Upon  Batu  dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang desa Upon Batu.

## 3.1. Faktor Internal
Berdasarkan  distribusi  frekuensi  pada  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  sampel  dalam  penelitian  ini mayoritas Perempuan (72%), karena perempuan di desa Upon Batu cenderung memiliki lebih banyak waktu luang untuk dapat menghadiri undangan Focus Group Discussion (FGD) dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan pada saat FGD dilakukan, masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki rata-rata sedang pergi bekerja.
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Laki-Laki 14 28.0 28.0 28.0 Perempuan 36 72.0 72.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
Sumber: Data Primer, 2024
Berdasarkan  distribusi  frekuensi  pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  dari  50  orang  responden, mayoritas berusia 31-50 tahun (62%), sedangkan yang paling sedikit pada usia ≤ 30 tahun (14%). Hal ini terjadi karena masyarakat desa Upon Batu yang berusia ≤ 30 tahun banyak memilih tinggal di luar desa karena dalam masa pendidikan maupun sedang bekerja.
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia
Frequency Percent Valid Percent  Cumulative Percent Valid ≤ 30 Tahun 7 14.0 14.0 14.0 31-50 Tahun 31 62.0 62.0 76.0 >50 Tahun 12 24.0 24.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
Sumber: Data Primer, 2024
Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan  sampai  tingkat  SMA  (66%).  Hal  ini  disebabkan  oleh  terbatasnya  biaya  masyarakat  Desa Upon  Batu  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi,  serta  disebabkan  kurangnya kesadaran dari masyarakat desa akan pentingnya pendidikan.
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Frequency Percent  Valid Percent  Cumulative Percent Valid SD - SMP 12 24.0 24.0 24.0 SMA 33 66.0 66.0 90.0 Diploma Sarjana 5 10.0 10.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
Sumber: Data Primer, 2024
Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai petani (52%). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan masyarakat desa Upon
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.451 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1461-1468 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Batu, sehingga masyarakat memilih pekerjaan sebagai petani (ladang), disamping itu masyarakat desa memiliki banyak lahan yang dapat digunakan untuk berladang.
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid PNS/TNI/POLRI 3 6.0 6.0 6.0 Pensiunan 1 2.0 2.0 8.0 Petani 26 52.0 52.0 60.0 Wiraswasta 6 12.0 12.0 72.0 Lainnya 14 28.0 28.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
Sumber: Data Primer, 2024
Data jenis pekerjaan pada Tabel 4 diatas kemudian dibagi dalam klasifikasi pekerjaan formal dan non  formal  untuk  kepentingan  analisis  data  dalam  uji  statistik.  Masyarakat  digolongkan  memiliki pekerjaan  formal  apabila  usaha  yang  dilakukan  mendapatkan  berbagai  proteksi  ekonomi  dari pemerintah, sedangkan pekerjaan non formal apabila usaha tidak memperoleh proteksi dari pemerintah dan belum menggunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Berikut adalah klasifikasi pekerjaan responden yang dianalisis berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 5.
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Klasifikasi Pekerjaan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Formal 11 22.0 22.0 22.0 Non Formal 39 78.0 78.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
Sumber: Data Primer, 2024
Berdasarkan  Tabel  5,  dapat  dilihat  bahwa  mayoritas  responden  memiliki  pekerjaan  dalam klasifikasi Non Formal sebesar 78%. Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki rata-rata penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMR) yakni (76%). Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 188.44/552/2023 tentang Upah Minimum  Kabupaten/Kota  Tahun  2023,  UMR  Kabupaten  Gunung  Mas  ditetapkan  sebesar  Rp. 3.328.175,-. Sedangkan rata-rata penghasilan masyarakat sebesar Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.400.000,- hal  ini  disebabkan  karena  sebagian  besar  masyarakat  hanya  sebagai  petani  skala  kecil  yang  hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya sebagian kecil yang dapat dijual kembali.
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Rata-Rata Penghasilan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid <UMR 38 76.0 76.0 76.0 ≥UMR 12 24.0 24.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Sumber: Data Primer, 2024

## 3.2. Faktor Eksternal
Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab bahwa pembinaan dan pemberian informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat  tinggi (74%). Hal ini karena seringnya pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya rencana tata ruang desa sebagai upaya untuk menjaga kelestarian alam dan budaya yang ada di desa Upon Batu.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.451 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1461-1468 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Tingkat Pembinaan dan Pemberian Informasi dari Pemerintah Daerah
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rendah 13 26.0 26.0 26.0 Tinggi 37 74.0 74.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
Sumber: Data Primer, 2024
Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa mayoritas responden rnenjawab bahwa pihak swasta memiliki peranan dan keterlibatan yang tinggi (68%) dalam penyusunan rencana tata ruang desa. Hal ini dikarenakan dengan terlihatnya partisipasi dari pihak swasta dalam penyusunan rencana  dan  membangun  sarana  dan  prasarana  penunjang  wisata  pada  zona  penerima  berdasarkan rencana  tata  ruang  desa  Upon  Batu  dari  dana Corporate  Social  Responsibility (CSR)  pihak  swasta disekitar desa.
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Tingkat Peranan Pihak Swasta dalam   Penyusunan Rencana Tata Ruang
Desa Upon Batu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rendah 16 32.0 32.0 32.0 Tinggi 34 68.0 68.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
Sumber: Data Primer, 2024
Berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang  paling  dominan  adalah  bentuk  sumbangan masukan/saran/usul (52%), kemudian  diikuti  bentuk pendengar  (30%).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  yang  terlibat  dalam penyusunan rencana tata ruang desa Upon Batu memberikan kontribusi masukan, dan sebagian besar lainnya hanya sebagai pendengar saja. Setidaknya sudah ada kemauan dan kemampuan masyarakat yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya. Adanya kemauan untuk berpartisipasi berhubungan dengan motivasi  untuk  mengadakan  perubahan,  sedangkan  adanya  kemampuan  berpartisipasi  berhubungan dengan sumber daya manusia dan kemampuan belajar.
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
Desa Upon Batu Bentuk Partisipasi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Pendengar 15 30.0 30.0 30.0 Sumbangan Masukan/Saran/Usul 26 52.0 52.0 82.0 Sumbangan Informasi Data 7 14.0 14.0 96.0 Bantuan Memperjelas hak atas ruang 1 2.0 2.0 98.0 Bentuk Lain 1 2.0 2.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
Sumber: Data Primer, 2024
Dengan  adanya  masukan  dari  masyarakat  berarti  ada  kemauan  untuk  memenuhi  hak  serta mengembangkan potensi dalam berpartisipasi. Data bentuk partisipasi masyarakat pada Tabel 9 diatas, kemudian  dibagi  dalam  klasifikasi  bentuk  partisipasi  aktif  dan  bentuk  partisipasi  pasif  untuk kepentingan  analisis  data  dalam  uji  statistik  sebagai  berikut.  Berikut  adalah  distribusi  frekuensi klasifikasi bentuk partisipasi masyarakat yang dianalisis berdasarkan distribusi frekuensi pada Tabel 10.
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.451 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1461-1468 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366

## Tabel 10. Distribusi Frekuensi Klasifikasi Bentuk Partisipasi Masyarakat
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Pasif 17 34.0 34.0 34.0 Aktif 33 66.0 66.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
Sumber: Data Primer, 2024
Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki bentuk partisipasi Aktif  yaitu  (66%).  Berdasarkan  distribusi  frekuensi  pada  Tabel  11  dapat  dilihat  bahwa  mayoritas responden memiliki tingkat partisipasi sedang (60%).
Tabel 11. Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa
Upon Batu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rendah 10 20.0 20.0 20.0 Sedang 30 60.0 60.0 80.0 Tinggi 10 20.0 20.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Sumber: Data Primer, 2024

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  keterlibatan  masyarakat  dalam penataan ruang di desa Upon Batu sebagian besar adalah pihak yang memberikan masukan, komentar, dan rekomendasi, sedangkan sisanya masyarakat hanya mengamati tanpa memberikan kontribusi aktif. Individu yang terlibat cenderung memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengartikulasikan sudut pandang  mereka.  Kecenderungan  untuk  terlibat  berhubungan  dengan  dorongan  untuk  melakukan perubahan, sedangkan kapasitas individu yang terlibat berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan keinginan untuk belajar.

## DAFTAR PUSTAKA
Asariansyah,  M.  F.  (2013). Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemerataan  Pembangunan  Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) . download.garuda.kemdikbud.go.id.
Atmanto, W. D., Danarto, S., & Winarni, W. W. (2015). Pemberdayaan Karang Taruna untuk Kelola Potensi  Pesisir  Desa  Bulakbaru  Kabupaten  Jepara. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) , 1 (1), 24. https://doi.org/10.22146/jpkm.16927
Avessina, M. J., Kustari, S. A., & Anisa, Z. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi
Penyuluhan. Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , 2 (3). https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i3.189
Badu,  M.,  &  Ampugo,  J.  M.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  di  Desa  Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. In Jurnal Ilmiah … . download.garuda.kemdikbud.go.id.
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686090&val=18334&title=Partisip asi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara
Djafar, T., & Lellu, A. (2021). Persepsi Pasien BPJS Tentang Mutu Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan. Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah , 16 (2), 167–176. https://doi.org/10.31101/jkk.927 Harefa, M. S., Rahmadi, M. T., Lubis, D. P., & ... (2023). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Bulu  Hadek  Dalam  Implementasi  Tata  Ruang  Mangrove. Jurnal  Pendidikan  … . https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/view/67360
DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.451 Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1461-1468 p-ISSN: 2808-148X https://jurnal-id.com/index.php/jupin e-ISSN: 2808-1366
Juned, M., Kusumastuti, R. D., & Darmastuti, S. (2015). Penguatan peran pemuda dalam pencapaian tujuan  ketiga  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  di  Karang  Taruna  Keluarahan  Serua, Bojongsari,  Depok. Prosiding  Seminar  Hasil  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 9 ,  1–7. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/pkm/article/view/93
Marlina, S. (2016). Arahan Fungsi Kawasan Hutan yang Optimal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya melalui Pendekatan Analisis Spasial. Media Ilmiah Teknik Lingkungan , 1 (1), 29–41. https://doi.org/10.33084/mitl.v1i1.137
Maulana,  K.  k.  (2016).  Kesesuaian  Lahan  dan  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi Penataan  Ruang  di  Sub  Das  Gunting  Kabupaten  Jombang.  In Jurnal  Pembangunan Wilayah & Kota (Vol. 11, Issue 2, p. 194). download.garuda.kemdikbud.go.id.
https://doi.org/10.14710/pwk.v11i2.10848
Moleong, L. J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif .
Muslihah,  S.,  &  Siregar,  H.  O.  (2019).  Dampak  alokasi  dana  desa  terhadap  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat  desa  di  Kabupaten  Bantul  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan … . https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1027 Pratiwi,  L.  P.  K.  (2018).  Potensi  Pengembangan  Ekowisata  Berbasis  Masyarakat  Sebagai  Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Daerah Aliran Sungai Ayung (Studi Kasus Tukad Bindu, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur). In SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (p. 75). https://doi.org/10.24843/soca.2018.v12.i01.p06
Rismanita, E., & Pradana, G. W. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Publika . https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44604
Roussos, S. T. (2000). A review of collaborative partnerships as a strategy for improving community health. In Annual
Review of Public Health
(Vol. 21, pp. 369–402).
https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.21.1.369
Sari, I. W. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Bukit Mingging Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo . eprints.umpo.ac.id. http://eprints.umpo.ac.id/8191/
Setiawan,  E.  N.,  Maryudi,  A.,  Purwanto,  R.  H.,  &  Lele,  G.  (2017).  Konflik  Tata  Ruang  Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 3 (1), 51. https://doi.org/10.31292/jb.v3i1.89
Wahyuni,  D.  (2019).  Pengembangan  desa  wisata  pentingsari,  kabupaten  sleman  dalam  perspektif partisipasi masyarakat. In Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah … .
download.garuda.kemdikbud.go.id. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1686288&val=18337&title=Pengem bangan Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat Zamzani, R., Mujiburohman, D. A., Salim, M. N., & Dewi, A. R. (2022). Kebijakan Penataan Ruang Dan Pemanfaatan Danau Tempe. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 9 (2), 178–191. https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.294