## Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia
Rudy Susanto 1 , Zainal Arifin H. Masri 2
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta 1,2

## Abstract
The purpose of the study is to find out: (1) The purpose of financial system stability; (2) Indicators used to declare financial system instability; (3) The work mechanism of  the  financial  system  stability  committee;  (4)  Role  and  function  of  the  IDIC  in participating  in  managing  financial  system  stability;  (5)  The  maximum  value  of deposits guaranteed by LPS; (6) Many banks are included in the LPS oversight and actions taken by the LPS. This research uses the case study method with qualitative descriptive analysis. The results of the study: (1) There is no standard definition of financial system stability that is accepted by the international world, but at least a stable,  healthy  and  strong  financial  system  is  able  to  allocate  sources  of  funds, perform intermediary functions, carry out payments, spread risk well, prevent and resistant  to  disruption  to  the  real  sector  and  financial  system;  (2)  There  are  2 indicators, namely prudential microeconomic and macroeconomic; (3) KSSK has the  duty  to  oversee  economic  indicators  so  that  financial  system  stability  is achieved;  (4)  DIC  functions  to  guarantee  customer  deposits  and  handle  failed banks; (5) Deposit guaranteed by LPS is a maximum of Rp 2 billion; (6) In 2019 there were 100 banks handled by LPS. An unstable financial system will affect the stability of the overall economic system. LPS has succeeded in arousing public trust to save.
Keywords : Financial System Stability, Financial System Crisis, KSSK, LPS..

## 1. Pendahuluan
Sistem keuangan adalah bagian integral dari sistem perekonomian yang berisi kumpulan institusi, pasar, peraturan-peraturan, ketentuan perundangan, dan teknik- teknik surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga yang ditetapkan dan jasa-jasa keuangan yang dihasilkan dan ditawarkan ke berbagai penjuru dunia (Peter S. Rose, 2000).  Sistem  keuangan  mempunyai  tugas  utama  dalam  perekonomian,  yaitu memindahkan  dana  dari  penabung  (pihak  yang  surplus  dana)  kepada  peminjam yang membutuhkan dana (pihak yang defisit dana) untuk membeli barang dan jasa
ISSN 0213-2431 (Print) ISSN 2502-9525 (Online)
serta untuk investasi.
Tatanan  perekonomian  suatu  negara  terdiri  dari  sistem  perbankan,  sistem lembaga  keuangan  bukan  bank  dan  otoritas  keuangan.  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Krisis  Sistem Keuangan,  otoritas  keuangan  berada  pada  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan (KSSK).  KSSK  mempunyai  peran  untuk  menyelenggarakan  pencegahan  dan penanganan  krisis  sistem  keuangan  bagi  kepentingan  negara  di  bidang perekonomian. Anggota KSSK terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Koordinator, Gubernur  Bank  Indonesia,  Ketua  Dewan  Komisioner  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
LPS merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan penjaminan terhadap simpanan nasabah bank untuk menjaga dan memelihara stabilitas sistem perbankan. Dengan  sistem  perbankan  yang  stabil  dan  kokoh,  maka  akan  terbentuk perekonomian yang kuat, kokoh dan stabil. Sebaliknya jika sistem keuangan tidak stabil akan menyebabkan kemampuan sektor perusahaan dan rumah tangga untuk memenuhi  kebutuhannya  akan  barang  dan  jasa  serta  untuk  melakukan  investasi berkurang, tingkat bunga kredit sangat tinggi, dana yang dapat dipinjamkan jumlah yang  terbatas,  total  pengeluaran  berkurang,  pengangguran  meningkat  dan pertumbuhan ekonomi terganggu dan mengalami penurunan. Oleh karena itu LPS sangat diperlukan untuk pengelolaan stabilitas sistem keuangan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  rumusan  masalah yang terdapat pada penelitian ini,  yaitu  :  1)  Apa  yang dimaksud stabilitas sistem keuangan ? ; 2) Apa indikator yang digunakan untuk menyatakan ketidakstabilan sistem  keuangan  ?  ;  3)  Bagaimana  mekanisme  kerja  komite  stabilitas  sistem keuangan  ?  ;  4)  Apa  peran  dan  fungsi  LPS  dalam  keikutsertaannya  mengelola stabilitas  sistem  keuangan  ?  ;  5)  Berapa  besar  nilai  maksimum  simpanan  yang dijamin oleh LPS ? ; 6) Berapa banyak bank yang berada dalam pengawasan LPS dan Tindakan apa yang diambil oleh LPS ?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  1)  Maksud  dari  stabilitas  sistem keuangan ; 2) Indikator yang digunakan untuk menetapkan sistem keuangan berada dalam kondisi tidak stabil ; 3) Mekanisme kerja KSSK dalam pengelolaan stabilitas
sistem  keuangan  ;  4)  Peran  dan  fungsi  LPS  dalam  keikutsertaannya  mengelola stabilitas sistem keuangan ; 5) Nilai maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS ; 6)  Jumlah  bank  yang  berada  dalam  pengawasan  LPS  dan  tindakan  yang  diambil oleh LPS.

## 2. Tinjauan Pustaka

## Sistem Keuangan
Sistem keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perekonomian secara  keseluruhan.  Sistem  keuangan  adalah  bagian  integral  dari  sistem perekonomian yang berisi kumpulan institusi, pasar, peraturan-peraturan, ketentuan perundangan, dan teknik-teknik surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga yang ditetapkan  dan  jasa-jasa  keuangan  yang  dihasilkan  dan  ditawarkan  ke  berbagai penjuru dunia (Peter S. Rose, 2000).
Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan,  dan  infrastruktur  keuangan,  termasuk  sistem  pembayaran,  yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya  untuk  mendukung  aktifitas  perekonomian  nasional  (Undang- Undang No. 9 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1).
Sistem keuangan terdiri dari sistem  perbankan, sistem lembaga keuangan non bank  dan  otoritas  keuangan.  Sitem  perbankan  berdasarkan  fungsinya  terdiri  dari Bank  Sentral  yaitu  Bank  Indonesia,  Bank  Umum  dan    Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR).  Bank  umum  maupun  BPR  dapat  menjalankan  kegiatannya  secara konvensional maupun secara syariah. Sistem lembaga keuangan non bank terdiri dari Asuransi, Leasing, Modal Ventura, Dana Pensiun, Perusahaan Investasi, Bursa Efek,  Reksa  Dana,  dan  Pegadaian.  Otoritas  keuangan  dikelola  oleh  Komite Stabilitas  Sistem  Keuangan  (KSSK)  yang  anggotanya  terdiri  dari  Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan  Dewan  Komisioner  Lembaga  Penjamin  Simpanan,  dimana  Menteri Keuangan bertindak sebagai koordinatornya.
Tugas utama semua sistem keuangan adalah memindahkan dana dari pemilik dana  (penabung)  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dana  (peminjam)  untuk
membeli  barang  dan  jasa  (konsumsi)  dan  untuk  membeli  barang-barang modal/investasi (Siamat, 2005).
Dewasa  ini  sistem  keuangan  dalam  sistem  perekonomian  memiliki  beberapa fungsi  pokok,  yaitu  :  1)  Fungsi  tabungan/ saving  function (sistem  keuangan  yang menyediakan  instrumen-instrumen  keuangan,  seperti:  saham,  obligasi  dan  surat berharga lainnya dan menjanjikan pendapatan dengan resiko kecil serta mekanisme transaksinya) ; 2) Fungsi kekayaan/ wealth fungsion (membeli instrumen keuangan yang  dihasilkan  sistem  keuangan  untuk  menyimpan  kekayaan)  ;  3)  Fungsi likuiditas/ liquidity  function (pemilik  dana  yang  menyimpan  kekayaannya  dalam instrumen keuangan apabila memerlukan dana segar/uang tunai, maka instrumen keuangannya  dengan  segera  dapat  diubah/dicairkan  dalam  bentuk  uang  tunai dengan  resiko  rendah)  ;  4)  Fungsi  kredit/ credit  function (pasar  keuangan  dalam sistem keuangan yang menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai konsumsi dan investasi)  ;  5)  Fungsi  pembayaran/ payment  function (pembayaran  atas  transaksi barang dan jasa dapat menggunakan instrumen keuangan  yang disediakan sistem keuangan,  seperti:  cek,  giro,  kartu  kredit,  kartu  debit,  transfer  elektronik, phone banking, electronic banking dan sebagainya) ; 6) Fungsi resiko/ risk function (sistem keuangan  juga  memberikan  perlindungan  atas  harta,  jiwa,  kesehatan,  dan  resiko kerugian atas semua kegiatan usaha, seperti asuransi) ; 7) Fungsi kebijakan/ policy function (otoritas  keuangan  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  keuangan  dapat membuat  kebijakan  dengan  membuat  peraturan  untuk  menstabilkan  sistem keuangan dan perekonomian keseluruhan) (Peter S. Rose, 2000).
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi membutuhkan perekonomian yang stabil  yang  harus  didukung  oleh  stabilitas  sistem  keuangan.  Stabilitas  sistem keuangan adalah  kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu  bertahan  dari  gejolak  yang  bersumber  dari  dalam  negeri  dan  luar  negeri (UU No. 9/2016 pasal 1 ayat 2).  Stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab  dari  KSSK,  dimana  KSSK  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  dan penanganan  krisis  sistem  keuangan  untuk  melaksanakan  kepentingan  dan ketahanan negara di bidang perekonomian.
Krisis keuangan merupakan kondisi sistem keuangan yang gagal menjalankan
fungsi  dan  perannya  secara  efektif  dan  efisien,  yang  ditunjukkan  dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan (UU No. 9/2016 pasal 2).
Dasar  pencegahan  dan  penanganan  krisis  sistem  keuangan  diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan nasional, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, efektifitas,  efisiensi  dan  kepastian  hukum.  Pencegahan  dan  penanganan  krisis sistem  keungan  meliputi  :  Koordinasi  pemantauan  dan  pemeliharaan  stabilitas sistem keuangan ; Penanganan krisis sistem keuangan ; Penanganan permasalahan bank  sistemik,  baik  dalam  kondisi  sistem  keuangan  stabil  atau  normal  maupun sistem keuangan dalam kondisi krisis.
Keputusan  KSSK  untuk  menyatakan  sistem  keuangan  berada  dalam  kondisi krisis dengan memperhatikan berbagai aspek perekonomian negara. Seluruh aspek perekonomian negara tersebut, antara lain: Fiskal ; Moneter ; Makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan ; Pasar keuangan ; Infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan ; Resolusi bank.

## Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
LPS adalah badan hukum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang- Undang  No.  24  Tahun  2004  tentang  lembaga  penjamin  simpanan.  LPS  dibentuk untuk  melaksanakan  program  panjaminan  simpanan  nasabah  bank  dalam  rangka mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Sistem perbankan yang sehat dan stabil sangat diperlukan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil, sehat, kuat dan tangguh. LPS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen, bebas dari campur tangan pemerintah/kekuasaan, transparan, terbuka bagi  masyarakat  banyak,  dan  akuntabel,  dapat  dipercaya  dan  diandalkan.  LPS mempunyai  fungsi  (UU  No.  24/2004  pasal  4):  Menjamin  simpanan  nasabah penyimpan  ;  Turut  aktif  dalam  memelihara  stabilitas  sistem  perbankan  (yang merupakan bagian dari sistem keuangan) sesuai dengan kewenangannya. Misalnya penyelesaian atau penanganan bank gagal.
Tugas LPS dalam  menjalankan fungsinya (UU. No. 24/2004 pasal 5 ayat 1 dan 2)  :  1)  Merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  pelaksanaan  penjaminan simpanan  ;  2)  Melaksanakan  penjaminan  simpanan  ;  3)  Merumuskan  dan
menetapkan  kebijakan  dalam  rangka  turut  aktif  memelihara  stabilitas  sistem perbankan  ;  4)  Merumuskan,  menetapkan,  dan  melaksanakan  kebijakan penyelesaian  bank  gagal  ( bank  resolution )  yang  tidak  berdampak  sistemik  ;  5)
Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
LPS memiliki beberapa kewenangan di dalam menjalankan tugasnya (UU No. 24/2004 pasal 6 ayat 1 dan 2, dan pasal 7), yaitu : 1) Menetapkan dan memungut premi  penjaminan  ;  2)  Menetapkan  dan  memungut  kontribusi  pada  saat  bank pertama kali menjadi peserta penjaminan ; 3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban  LPS  ;  4)  Mendapatkan  data  simpanan  nasabah,  data  kesehatan  bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank ; 5) Melakukan rekonsialisasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data  ;  6)  Menetapkan  syarat,  tatacara,  dan  ketentuan  pembayaran  klaim  ;  7) Menunjuk,  menguasakan,  dan/atau  menugaskan  pihak  lain  untuk  bertindak  bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu ; 8)  Melakukan  penyuluhan  kepada  bank  dan  masyarakat  tentang  penjaminan simpanan  ;  9)  Menjatuhkan  sanksi  administratif  ;  10)  Mengambil  alih  dan menjalankan  segala  hak  dan  wewenang  pemegang  saham,  termasuk  hak  dan wewenang RUPS ; 11) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang  diselamatkan  ;  12)  Meninjau  ulang,  membatalkan,  mengakhiri,  dan/atau mengubah  setiap  kontrak  yang  mengikat  bank  gagal  yang  diselamatkan  dengan pihak ketiga yang merugikan bank ; 13) Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur ; 14) Dapat meminta data, informasi dan/atau dokumen kepada pihak lain.
LPS  memberikan  perlindungan  terhadap dua  risiko  yakni irrational  run dan systemic risk. Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk pemberian kredit, bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari  simpanan yang diterimanya untuk  berjaga-jaga  apabila  ada  penarikan  dana  oleh  nasabah.  Sementar  bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan  perbankan  tidak  dapat  memenuhi  permintaan  dalam  jumlah  besar dengan  segera  atas  simpanan  nasabah  yang  dikelolanya,  bila  terjadi  penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana cash
ini  adalah  karena  bank  tidak  dapat  menarik  segera  pinjaman  yang  telah disalurkannya.  Bila  bank  tidak  dapat  memenuhi  permintaan  penarikan  simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga  menghancurkan  segmen  terbesar  dari  sistem  perbankan.  (Alan  D. Moririson, “Systemic Risk and the ‘too-big-to-fail’ Problem”, Oxford  Review  of Economic  Policy, Volume 27, Number 3, 2011., http://www.macroeconomics.tu- berlin.de  diakses pada tanggal 24 Oktober 2019).

## 3.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif deskriptip dengan pengambilan sampel sumber data secara purposive dan snowball .  Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan (berdasarkan data  hasil  studi  pendahuluan  atau data  sekunder), selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan (Reduksi data/ Data Reduction ; Menyajikan data/ Display Data ; Membuat kesimpulan dan memverifikasi).

## 4.  Hasil Dan Pembahasan

## Stabilitas Sistem Keuangan
Sistem  keuangan  merupakan  bagian  dari  sistem  perekonomian.  Sistem keuangan yang tidak stabil akan membuat sistem perekonomian tidak stabil secara keseluruhan. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) belum atau tidak  memiliki definisi baku  yang  diterima  secara  global  oleh  dunia  internasional.  Bank  Indonesia memberikan  beberapa  definisi  dari  stabilitas  sistem  keuangan,  (www.bi.go.id, diakses 25 Desember 2019) antara lain :  1) Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan ( shock ) yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan ;  2) Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik ;  3) Stabilitas sistem
keuangan  adalah  suatu  kondisi  dimana  mekanisme  ekonomi  dalam  penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Globalisasi  sektor  finansial  yang  semakin  mendunia  yang  didukung  oleh perkembangan  teknologi  4.0  dan  inovasi  produk  keuangan  yang  beragam menyebabkan  sistem  keuangan  menjadi  semakin  terintegrasi  pada  semua  negara tanpa  jeda  waktu  dan  mengatasi  batas  wilayah.  Berbagai  perkembangan  tersebut selain  dapat  mengakibatkan  sumber-sumber  pemicu  ketidakstabilan  sistem keuangan  meningkat  dan  semakin  beragam,  uga  dapat  mengakibatkan  semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut.
Mengidentifikasi  sumber  ketidakstabilan  sistem  keuangan  menjadi  sangat penting  untuk  mengetahui  potensi  risiko  yang  akan  timbul  serta  akan mempengaruhi  kondisi  sistem  keuangan mendatang.  Atas  dasar  hasil  identifikasi tersebut  selanjutnya  dilakukan  analisis  sampai  seberapa  jauh  risiko  berpotensi menjadi  semakin  membahayakan,  meluas  dan  bersifat  sistemik  sehingga  mampu melumpuhkan perekonomian.
Krisis  moneter  tahun  1998  membuktikan  bahwa  stabilitas  sistem  keuangan merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  membentuk  dan  menjaga perekonomian  yang  berkelanjutan.  Sistem  keuangan  yang  tidak  stabil  cenderung rentan  terhadap  berbagai  gejolak  sehingga  mengganggu  perputaran  roda perekonomian.  Penanganan sistem keuangan yang tidak stabil  memerlukan biaya yang  sangat  tinggi  untuk  upaya  penyelamatannya  dan  waktu  yang  lama  untuk menumbuhkembangkan  kembali  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem keuangan.  Atas dasar kondisi tersebut, upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko  kemungkinan  terjadinya  ketidakstabilan  sistem  keuangan  sangatlah diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar lagi.
Sistem keuangan  yang tidak stabil dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti : 1) Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi  secara  normal  sehingga  kebijakan  moneter  menjadi  tidak  efektif  ;  2) Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang  tidak  tepat  sehingga  menghambat  pertumbuhan  ekonomi  ;  3)
Ketidakpercayaan  publik  terhadap  sistem  keuangan  yang  umumnya  akan  diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas ; 4) Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.
Ada dua indikator utama yang menjadi penyebab instabilitas sistem keuangan, yakni  indikator  microprudential  dan  indikator  makroekonomi.  Kedua  indikator tersebut  saling  melengkapi  sebagai  aksi  dan  reaksi  dalam  sistem  keuangan  dan ekonomi  Pengawasan  indikator  microprudential  dilakukan  untuk  mengetahui potensi  risiko  likuiditas,  risiko  pasar,  risiko  kredit  dan  rentabilitas  institusi keuangan, yang dimaksudkan untuk mengukur ketahanan sistem keuangan.
Pengawasan indikator makroekonomi untuk mengetahui kondisi makroekonomi  domestik  maupun  internasional  yang  berdampak  signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis guna memprediksi kondisi stabilitas sistem keuangan.
Tabel 1. Indikator Pengukuran Stabilitas Sistem Keuangan
Indikator microprudential (Agregat) Indikator makroekonomi cACakupan modal
§   Rasio modal agregat
Kualitas Aset - Bagi Kreditur
§   Konsentrasi kredit secara sektoral
§   Pinjaman dalam mata uang asing
§   Pinjaman terhadap pihak terkait, kredit macet (NPL) dan pencadangannya
- Bagi Debitur
§   DER (rasio hutang thd modal), laba perusahaan Manajemen Sistem Keuangan yang Sehat
§   Pertumbuhan jumlah lembaga keuangan, dan lain-lain Pendapatan dan Keuntungan
§   ROA, ROE, dan rasio beban terhadap pendapatan Likuiditas
§      Kredit  bank  sentral  kpd  Lemb.Keu,  LDR,  struktur jangka waktu aset dan kewajiban Sensitivitas terhadap risiko pasar
§   Risiko nilai tukar, suku bunga dan  harga saham
Indikator berbasis pasar
§      Harga  pasar  instrumen  keuangan,  peringkat  kredit, sovereign yield spread, dll.
Pertumbuhan ekonomi §   Tingkat pertumbuhan agregat
§   Sektor ekonomi yang jatuh
BOP
§   Defisit neraca berjalan
§   Kecukupan cadangan devisa
§      Pinjaman  luar  negeri  (termasuk  struktur  jangka waktu)
§   Term of trade
§   Komposisi dan jangka waktu aliran modal Inflasi
§   Volatilitas inflasi Suku Bunga dan Nilai Tukar
§   Volatilitas suku bunga dan nilai tukar
§   Tingkat suku bunga domestik
§   Stabilitas nilai tukar yang berkelanjutan
§   Jaminan nilai tukar Efek menular
§   Trade spillover
§   Korelasi pasar keuangan Faktor-faktor lain
§   Investasi dan pemberian pinjaman yang terarah
§   Dana pemerintah pada sistem perbankan
§   Hutang jatuh tempo
Sumber : Bank Indonesia
Undang-undang No. 9 Tahun 2016 pasal 4 mewajibkan dibentuknya Komite Stabilitas  Sistem  Keuangan  (KSSK).  KSSK  menyelenggarakan  pencegahan  dan penanganan  Krisis  Sistem  Keuangan  untuk  melaksanakan  kepentingan  dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Anggota KSSK terdiri dari :
1. Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
2. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
3. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan
4. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.

## Tugas
 Melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan
 Melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan
 Melakukan  penanganan  permasalahan  Bank  Sistemik,  baik  dalam  kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan

## Wewenang
 Menetapkan  keputusan  mengenai  tata  kelola  Komite  Stabilitas  Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan
 Membentuk  gugus  tugas  atau  kelompok  kerja  untuk  membantu  pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan
 Menetapkan  kriteria  dan  indikator  untuk  penilaian  kondisi  Stabilitas  Sistem Keuangan
 Melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya
 Menetapkan  langkah  koordinasi  untuk  mencegah  Krisis  Sistem  Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan
 Merekomendasikan  kepada  Presiden  untuk  memutuskan  perubahan  status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal
 Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan
 Menyerahkan  penanganan  permasalahan  solvabilitas  Bank  Sistemik  kepada Lembaga Penjamin Simpanan
 Menetapkan  langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  anggota  Komite  Stabilitas Sistem  Keuangan  untuk  mendukung  pelaksanaan  penanganan  permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan
 Menetapkan  keputusan  pembelian  oleh  Bank  Indonesia  atas  Surat  Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank
 Merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.

## Peran dan Fungsi LPS
Program penjaminan pemerintah ( blanket guarantee ) telah berhasil mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  perbankan.  Namun, kebijakan  tersebut  tersebut  meningkatkan  beban  anggaran  negara  dan  berpotensi menimbulkan moral hazard oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut, telah  didirikan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS).  Sesuai  dengan  Undang- Undang  No.  24  tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  pada tanggal  22  September  2004,  LPS  memiliki  dua  fungsi  yaitu  menjamin  simpanan nasabah  bank  dan  melakukan  penyelesaian  atau  penanganan  bank  yang  tidak berhasil disehatkan atau bank gagal.
Penjaminan  simpanan  nasabah  bank  yang  dilakukan  LPS  bersifat  terbatas untuk  mengurangi  beban  anggaran  negara  dan  meminimalkan  moral  hazard. Namun  demikian,  tetap  dijaga  kepentingan  nasabah  secara  optimal.  Setiap  bank yang  beroperasi  di  Indonesia  baik  Bank  Umum  (bank  konvensional  dan  bank syariah)    maupun  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  diwajibkan  untuk  menjadi
peserta penjaminan.  Skim penjaminan LPS telah dimulai secara penuh pada tanggal 22 Maret 2007.  Adapun jenis simpanan di bank yang dijamin meliputi :
1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
a. Giro berdasarkan prinsip wadiah
b. Giro berdasarkan prinsip mudharabah
c. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah
d. Tabungan  berdasarkan  prinsip  mudharabah  muthlaqah  atau  prinsip mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank
e. Deposito  berdasarkan  prinsip  mudharabah  muthlaqah  atau  prinsip mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank dan/atau
f. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP
3. Simpanan  yang  dijamin  mencakup  pula  simpanan  yang  berasal  dari  bank lain.
4. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.  Saldo tersebut berupa :
a. Pokok  ditambah  bagi  hasil    yang  telah  menjadi  hak  nasabah,  untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah.
b. Pokok  ditambah  bunga    yang  telah  menjadi  hak  nasabah,  untuk simpanan yang memiliki komponen bunga
c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat  diskonto  yang  tercatat  pada  bilyet,  untuk  simpanan  yang memiliki komponen diskonto.
5. Saldo  yang  dijamin  untuk  setiap  nasabah  pada  satu  bank  adalah  hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan.
6. Untuk  rekening  gabungan  saldo  rekening  yang  diperhitungkan  bagi  satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorate dengan jumlah pemilik rekening.
7. Dalam  hal  nasabah  memiliki  rekening  tunggal  dan  rekening  gabungan, saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
8. Dalam  hal  nasabah  memiliki  rekening  yang  dinyatakan  secara  tertulis diperuntukkan  bagi  kepentingan  pihak  lain,  maka  saldo  rekening  tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain  tersebut.
9. Sejak 13 Oktober 2008 saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.
Apabila  terdapat  bank  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  dan  gagal disehatkan  kembali  sehingga  harus  dicabut  izin  usahanya,  LPS  akan  membayar simpanan  setiap  nasabah  bank  tersebut  sampai  jumlah  tertentu,  sebagaimana ditetapkan.  Adapun  simpanan  nasabah  yang  tidak  dijamin  akan  diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Dengan adanya penjaminan simpanan nasabah bank oleh LPS, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat tetap terpelihara.  Tahun 2019 ada 100 bank yang ditangani LPS

## 5.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang diperoleh dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem  keuangan  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam perekonomian.  Sistem  keuangan  yang  tidak  stabil  dapat  menyebabkan perekonomian terganggau. Pemulihan sistem perekonomian yang tidak stabil membutuhkan  biaya  yang  sangat  tinggi  dan  waktu  yang  lama  untuk memulihkan  kepercayaan  masyarakat  pada  sistem  keuangan  dan  system perbankan.
2. LPS  memiliki  dua  fungsi  yaitu  menjamin  simpanan  nasabah  bank  dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal.
3. LPS  berhasil  menumbuhkan  dan  membangkitkan  kembali  kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan sistem perbankan
Berdasarkan  hasil  pnelitian  dan  pembahasan  serta  kesimpulan, maka  peniliti memberikan saran, bahwa untuk mengawasi stabilitas sistem keuangan, pemerintah harus membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Dimana masing-masing lembaga menjalankan fungsinya masing- masing dengan baik.  Pemerintah melalui Menteri Keuangan melakukan kebijakan fiskal,  BI  melakukan  kebijakan  moneter,  OJK  melakukan  pengawasan  terhadap lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga  keuangan  bukan  bank  sedangkan  LPS melakukan fungsi penjaminan dan penanganan bank gagal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bogdan.   Robert   dan   Steven   J.Taylor.   1992. Pengantar   Metode   Penelitian Kualitatif. Penerjemah Arif Furhan, Surabaya: Usaha Nasional.
Creswell,    John    W.,    1997. Qualitatve    Inquiry   and    Research   Design:
Choosing Among Five Traditions, London: SAGE Publication Danim, Sudarman. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.
Lincoln,  Yvonna  dan  Egon  G.  Guba.  1985. Naturalitic  Inquiry.( London:Sage Publication).
Morrison.  Alan  D.    “ Systemic  Risk  and  the  ‘too-big-to-fail’  Problem”, Oxford Review of Economic Policy, Volume 27, Number 3 Tahun 2011.
Miles,  Matthew  B,  dan  A.Michael  Huberman.  1995. Qualitative  data  Analysis Beverly Hills : SAGE Publication, Inc.
Rose, Peter S. 2000. Money and Capital Markets : Financial Institutions Instrumen in the Global Market Palace , 7 edition, Taxas A and M
Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan
Perbankan. Edisi  kelima.  Jakarta.  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Sitompul.  Zulkarnain. Pentingnya  Keberadaan  LPS  Bagi  Nasabah  Penyimpan ,
Disampaikan    pada    Stadium    General    Prodi    Ilmu    Hukum    Fakultas Syariah    dan  Hukum  UIN    Syarif    Hidayatullah,  Jakarta,  11  September 2014
Sugiono, 2010, Metode Penelitian Bisnis , Bandung Penerbit Alfa Beta,
Undang-Undang No. 24/2014 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang  No. 9/2016 Tentang  Pencegahan dan Penanganan  Krisis  Sistem Keuangan
www.lps.go.id www.bi.go.id www.kemenkeu.go.id www.ojk.go.id