## Wajah Hukum

## Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
M. Muslih 1 *, Masriyani 2 , Ryanda Putra Pratama 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Indonesia
* Correspondence email: muslih.ubr@gmail.com; masriyani@unbari.ac.id
Abstrak. Untuk melaksanakan pembangunan nasional pada satuan wilayah paling kecil yang disebut dengan Desa ini, diperlukan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa dengan menggali sumber-sumber Pendapat Asli Desa (PADes) yang ada. Salah  satu  bentuk  sumber  dari  PADes  yaitu  berasal  dari  keuntungan  yang  hasilkan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Desa  dapat mendirikan Badan Usaha  Milik Desa  yang disebut BUMDes. Hal  ini  bertujuan agar  masyarakat Desa  mampu  mengembangkan aset-aset  yang  dimiliki  oleh  Desa  untuk  menjadi  salah  satu  sumber  PADes,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya akan  disebut  Permendes  BUMDes.    Pelaksanaan  kegiatan  BUMDes  di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  menjadi  penelitian  pada penulisan skripsi ini dengan fokus permasalahan terhadap implementasi kegiatan BUMDes di beberapa desa di Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu Desa Sungai Duren, Desa Mendalo Laut dan Desa Senaung berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dan faktor-faktor penghambat dalam kegiatan BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis data berasal dari hasil wawancara dengan responden/narasumber terkait kegiatan BUMDes di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota.  Sehingga  hasil  penelitian  ini  akan  fokus  pada  implementasi  kegiatan  BUMDes  di  Kecamatan Jambi Luar Kota.
Kata Kunci : BUMDes; implementasi; kesejahteraan
Abstract. To carry out national development in the smallest area unit called the Village, an effort is needed to achieve the welfare of the Village community by exploring the existing Village Original Opinion sources (PADes). One form of the source of PADes is derived  from  the  profits  generated  by  the  Village-Owned  Enterprises.  Villages  can  establish  village-owned  enterprises  called BUMDes. It aims to make the village community able to develop assets owned by the village to become one of the sources of the PADes. The implementation  of BUMDes activities in  the Jambi Luar  Kota  sub-district became a  research in  writing  this thesis with a focus on the problem of the implementation of BUMDes activities in several villages in the Jambi Luar Kota  sub-district namely  Sungai  Duren  Village,  Mendalo  Laut  Village  and  Senaung  Village  based  on  Village  Minister  Regulation  Number  4  of 2015  and  factors  inhibitors  in  BUMDes  activities  in  Jambi  Luar  Kota  sub-district.  The  research  method  used  is  empirical juridical, data analysis derived from interviews with respondents / resource persons related to BUMDes activities in Jambi Luar Kota  District.  So  the  results  of  this  study  will  focus  on  the  implementation  of  BUMDes  activities  in  the  Jambi  Luar  Kota  sub- district.

## Keyword: BUMDes; implementation; welfare

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  baik  secara  spiritual maupun material dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai bentuk pengamalan Pancasila, pembangunan  nasional  harus dilakukan diseluruh aspek kehidupan bangsa dan negara yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.  Agar kegiatan  masyarakat dan pemerintah dapat terselenggarakan, tentu masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan  wajib untuk diarahkan, dibimbing dan dilindungi oleh pemerintah agar tujuan pembangunan nasional dapat terealisasikan dengan ditunjang dari masyarakat dan pemerintah.
Dalam  konteks  pemerintahan  daerah  tentunya  sangat  perlu  dilakukan  bimbingan  dan  arahan  dari  pemerintah daerah  kepada  masyarakat  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintahan  daerah  dalam lingkup  kecil  yaitu  Desa,  merupakan  pemerintahan  yang  sangat  dekat  hubungannya  dengan  masyarakat  sehingga pengaturan secara formal dan operasional perlu diatur oleh Pemerintah Pusat. Untuk menjawab itu, Presiden bersama dengan DPR telah menerbitkan sebuah Undang-Undang tentang Desa pada tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU Desa). Secara umum, UU Desa ini membahas tentang Desa dimulai  dari  definisi-definisi  tentang  Desa,  siapa  pemerintah  Desa,  hak  dan  kewajiban  Desa,  keuangan  Desa, terbentuknya dan hapusnya Desa serta lebih banyak lagi.
Untuk melaksanakan pembangunan nasional  pada satuan  wilayah paling  kecil atau Desa ini, diperlukan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa dengan menggali sumber-sumber Pendapat Asli Desa (PADes) yang ada.  Salah  satu  bentuk  dari  sumber  dari  PADes  itu  adalah  adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (selanjutnya  disebut BUMDes). Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

## M. Muslih et al, Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi
Desa  melalui  penyertaan  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jaya pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  dengan  membentuk  BUMDes,  sudah  diatur  pada UU Desa BAB X Pasal 87 sampai Pasal 90 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu untuk lebih jelas lagi, maka pemerintah membentuk sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  yang  mana  pada  BAB  VIII  Pasal  132  sampai  142  menjelaskan  tentang BUMDes.  Kemudian  untuk  lebih  kepada  pelaksanaan  teknis,  Desa  dapat  mempedomani  Peraturan  Menteri  Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya akan disebut Permendes BUMDes.
Seluruh  Desa  di  wilayah  Kesatuan  Republik  Indonesia  dapat  membentuk  BUMDes,  sepeti  yang  disebutkan pada  Pasal  87  ayat  (1)  UU  Desa,  hal  ini  bertujuan  agar  masyarakat  Desa  mampu  mengembangkan  aset-aset  yang dimiliki  oleh  Desa  untuk  menjadi  salah  satu  sumber  PADes.  Dan  Dalam  penelitian  ini,  penulis  mengambil  sampel Desa  di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota,  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Provinsi  Jambi.  Sebagaimana  diketahui  bahwa Kecamatan Jambi Luar Kota terdiri dari 19 (sembilan belas) Desa 1 .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Camat  hampir  seluruh  Desa  mempunyai  minimal  satu  Badan Usaha Milik Desa. Untuk lebih menjawab  ini maka dari 19 (sembilan belas) Desa tersebut akan di ambil sampel Desa sebanyak  7  Desa  yang  memiliki  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  berjalan  dengan  sangat  baik  dan  menghasilkan keuntungan bagi Desa, kemudian desa yang memiliki BUMDes namun tidak ada jelas administrasinya, dan ada juga BUMDes yang ada namun tidak berjalan sama sekali, lalu Desa yang tidak mempunyai sama sekali. Terhadap  yang telah  dilakukan,  ditemui  kendala-kendala  pada  penyelenggaraan  BUMDes  ini  seperti  administrasi  dan  struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa yang belum terbentuk.

## METODE
Penelitian  dan  penulisan  karya  ilmiah  ini  merupakan  penelitian  penelitian  hukum yuridis  empiris ,  adalah pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan melakukan pengumpulan data lapangan sejauh mana implementasi  kegiatan,  pelaksanaan  kebijakan  dan  faktor-faktor  penghambat  yang  dihadapi  dalam  Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.  Dalam usaha mendekati pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulisan menggunakan type penelitian yang bersifat deskriptif , yaitu menggambarkan bagaimana implementasi kegiatan Bumdes tersebut.
Untuk  memperoleh  berbagai  data  dan  informasi  di  lapangan,  maka  penulis  menggunakan  pengumpulan  data melalui  wawancara,  dilakukan  dengan  daftar  pedoman  wawancara  yang  telah  disusun  terlebih  dahulu  kepada responden dalam bentuk wawancara tidak terarah pada responden, dan bentuk dokumentasi adalah data yang diperoleh melalui bentuk-bentuk tulisan yang terkait dengan penelitian ini, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun pustaka lainnya.
Selanjutnya  agar  penelitian  ini  tidak  meluas  ke  segala  permasalahan  maka  penulis  membatasi  ruang  lingkup penelitian terhadap pelaksanaan BUMDes terhadap 7 desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, dan menganalisa hambatan yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  BUMDes.  Hasil  penelitian  dituangkan  dalam  bentuk  karya  ilmiah  yang  bersifat deskriptif  analitis  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas,  menyeluruh  dan  sistematis  mengenai permasalahan yang dibahas.
Data  yang  terkumpul  dikualifikasi  sesuai  dengan  karateristiknya,  setelah  itu  kemudian  data  dilakukan  analisis secara kualitatif, yaitu dari data yang disajikan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode indukatif. Yaitu suatu tehnik penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota.
Pembahasan masalah pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota ini akan dikelompokkan keda dua kajian  pertama,  kajian  dari  aspek  kelembagaan  BUMDes,  kedua  kajian  dari  aspek  pencapaian  tujuan  keberadaan BUMDes.

## Pelaksanaan BUMDes dilihat dari Aspek Kelembagaan
Dilihat  dari  aspek  kelembagaan  maka  gambaran  BUMDes  di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  dapat  dilihat  dari Tabel di bawah ini:
1 Wawancara dengan Kalduni sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Jambi Luar Kota, pada hari Senin, 10 Februari 2020, pukul 10.29 WIB.
M. Muslih et al, Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
No. Nama Desa Pembentukan/ Nama dan Struktur BUMDes Unit Usaha Kondisi/ Status 1 Pematang Gajah 2020/  belum  memiliki nama dan pengurus Bumdes unit usaha Jasa Air Minum isi Ulang belum  berjalan  dan belum  memberikan hasil 2 Simpang Sungai Duren 2018/ “Sinar Muya Abadi” dan telah memiliki pengurus Bumdes. a.Unit Usaha Jasa Pembayaran Rekening Listrik, PDAM, Telephone, HandPhone prabayar, TV beralangganan, BPJS Kesehatan, Pembayaran Multifinance b.Unit Usaha Pengangkutan Sampah c.Unit Usaha Simpan Pinjam kegiatan berjalan dan sudah menghasilkan 3 Muhajirin 2020/  belum  ada  nama dan  belum  ada  pengurus Bumdes tidak ada belum  ada  kegiatan dan belum mengahsilkan 4 Pematang Jering 2020/  belum  memiliki nama dan belum memiliki pengurus khusus Unit  Usaha  Penyediaan  Makan  Ikan (poor). kegiatan berjalan dan menghasilkan keuntungan 5 Sungai Duren 2017/  “Sungai  Duren Mandiri dan telah memiliki pengurus lengkap a.Unit Usaha Pengangkutan    Sampah b.Unit Usaha Persewaan Tenda c.Unit Usaha Pengelolaan Pasar Desa kegiatan berjalan dan menghasilkan keuntungan 6 Mendalo Laut 2017 a.Unit Usaha Penambangan Pasir b.Unit Usaha Simpan Pinjam c.Unit Usaha kerajinan batik dan jahit d.Unit Usaha makanan ringan kegiatan belum optimal  dan  belum memberikan hasil 7 Senaung 2017/ “Senanung Mandiri” dan telah memiliki pengurus Bumdes. a.Unit Usaha Sewa Tenda b.Unit Usaha Sewa Hantaran c.Unit Usaha Sewa Kursi d.Unit Usaha Sewa Kain Slayer e.Unit Usaha Sewa Kamera/ Shooting Kegiatan sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan

## Sumber: Hasil penelitian (wawancara dan pengamatan)
Badan Usaha Milik Desa Pematang Gajah,  secara  juridis BUMDes  ini telah dibentuk pada akhir  Tahun 2019, akan tetapi alokasi permodalan dan struktur pengurusnya baru akan disusun dan ditetapkan pada Tahun 2020. Namun demikian terkait dengan adanya kebijakan pemotongan bebagai anggaran untuk penanganan akibat covid 19 ini maka realisasi  anggaran  yang  akan  dialokasikan  sebagai  modal  awal  BUMDes  tersebut  tertunda,  akibatnya  kegiatan operasional jasa penyediaan air isi ulang belum dapat direalisasikan.
Badan Usaha Milik Desa Simpang Sungai Duren dengan nama Sinar Mulya Abadi yang didirikan sejak Tahun 2018  ini  melayani  kurang  lebih  3270  jiwa.  Karakter  masyarakat  Simpang  Sungai  Duren  ini  merupakan  masyarakat semi perkotaan dimana “budaya instan dan pragmatis tercermin dalam kehidupannya” untuk itu bidang kegiatan atau jasa  yang  disediakanpun  menyesuaikan  kebutuhan  masyakata  seperti    Unit  Usaha  Jasa  transaksi  (Pembayaran Rekening  Listrik,  PDAM,  Telephone,  HandPhone    prabayar,  TV  beralangganan,  BPJS  Kesehatan,  Pembayaran Multifinance). Unit Usaha Pengangkutan Sampah, Unit Usaha Simpan Pinjam.
Pelaksanaan  dan  perkembangan  dari  seluruh  unit  usaha  di  Simpang  Sungai  Duren  saat  ini  agak  kurang memuaskan  seiring  dengan  perkembang  dan  kemajuan  transaksi  elektronik  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat dalam jasa transaksi pembayaran berbagai rekening.  Sedangkan jasa Pengangkutan Sampah Masyarakat dan Simpan Pinjam  meskipun  secara  finansial  belum  memberikan  tambahan  hasil  yang  signifikan  bagi  Desa,  namun  telah memberikan  dan  mencipatakn  lapangan  pekerjaan  begi  beberapa  rumah  tangga.  Sedangkan  unit  simpan  pinjam meskipun  terbatas  menurut  informasi  dari  pengurus  BUMDes  telah  dapat  membantu  sekaligus  mengurang ketergantuangan  sebagain  masyarakat  (kurang  lebih  50  nasabah)  terhadap  jasa  simpan  pinjam  perorangan  yang bunganya relative tinggi (semacam “lintah darat”)
Badan  Usaha  Milik  Desa  Muhajirin  sampai  saat  ini  baru  samapai  tahap  kesepakatan  warga  untuk  membentuk BUMDes. Hal ini disebabakan pada Tahun 2019 saat warga masyarakat mendukung penuh dan berkeinginan memiliki badan usaha, jabatan kepala desa masih dipegang oleh pajabat kepala desa, dan setelah Kepala Desa Muhajirin terpilih dan  ditetapkan    justru  giliran  masa  jabatan  BPD  yang  akan  berakhir,  sehingga  warga  mengingnkan  menunggu Anggota BPD baru terpilih yang akan bersama-sama dengan Kepala Desa untuk membentuk BUMDes . namun seperti
M. Muslih et al, Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
kita  ketahui  bahwa  berkembangnya  virus  covid  dan  kebijakan  pemerintah  pusat  dalam  menanggulangi  dampak negative dibidang ekonomi menyebabkan tertunda lagi pembentrukan BUMDes tersebut.
Badan Usaha Milik Desa Pematang Jering baru dibentuk pada  Tahun 2020, bahkan belum memiliki pengurus definitive  (masih  dikendaliakan  oleh  Kepala  Desa).  Namun  demikian  Bumdes  tersebut  telah  memberikan  hasil  dan keuntungan  yang  signifikan  kurang  lebih  15%  dari  Modal  usaha  awal.  Adapun  jasa  yang  ditawarkan  kepada masyarakat  adalah  penyediaan  makanan  ikan  (poor).    Desa  Pematang  Jering  dengan  jumlah  penduduk  1235  jiwa. Secara geograifis terlatak pada pinggir sungai  batanghari. Kegiatan masyarakatnya adalah budi daya ikan (mayoritas ikan  nila).  Di  desa  ini  terdapat  kurang  labih  5000  keramba  dan  menghasilan  ikan  segar  rata-rata  12  ton  sehari  yang dikirim ke Pasar Angsoduo. Sejatinya market (pasar) sebagai titk temu penawaran dan permintaan di desa Pematang Jering  ini  sudah  terbentuk  sehingga  keberadaan  BUMDes  di  desa  ini  sekedar  ikut  ambil  bagian  guna  penyediaan kebutuhan  pakan  ikan  guna  menghidupi  dan  menggerakkan  aktifitas  perikanan  dari  kurang  lebih  5000  keramba tersebut.  Sehingga  wajar  jika  dijelaskan  bahwa  meski  baru  tahun  ini  BUMDes  dibentuk  dan  beroperasi  sudah memberikan hasil dan keuntungan  yang  signifikan. Sehubungan dengan  hal  tersebut  tahun depan direncanakan  Desa Pematang Jering akan menambah modal kerja kurang lebih 100 juta melalaui APBDes Tahun Anggaran 2021.
Badan Usaha Milik Desa Sungai Duren yang diberi nama Sungai Duren Mandiri ini dibentuk Tahun 2017 dan telah  memiliki  pengurus  yang  definitive.  Layanan  yang  disediakan  oleh  Bumdes  Sungai  Duren  Mandiri  ini  meliputi Unit  Usaha  Pengangkutan        Sampah,  Unit  Usaha  Persewaan  Tenda  dan  kelengkapan  lainnya  serta  Unit  Usaha Pengelolaan  Pasar  Desa.  Desa  Sungai  Duren  memiliki  wilayah  relative  luas  dengan  jumlah  penduduk  kurang  lebih 3031  jiwa,  dengan  tradisi  seperti  tradisi  masyarakat  desa-desa  lainnya  yakni  banyak  melakukan  kegiatan  adat/ syukuran di berbagai ivent seperti, pernikahan, khitan, cukuran bayi, ibadah haji dan atau umroh semua itu  peringati dan  dihadiri  oleh  masyarakat  relative  banyak.  Aktifitas  atau  acara  ini  tentu  memerluka  sarana  untuk  menampung massa  yang  relative  banyak.  Untuk  itu  usaha  persewaan  tenda,  kursi  dan  kelengkapan  lainnya  merupakan  langkah yang tepat bagi Bumdes desa ini.  Desa Sungai Duren meruakan pintu masuk ke daerah-daerah lain menjadikan desa ini sebagai aksesbilitas, sehingga wajar jika di desa ini terdapat pasar yang relative besar.
Aktifitas  pasar  tersebut  di  atas  tentunya  melibatkan  banyak  pihak,  maka  Bumdes  mengambil  manfaat  dengan mengurus  dan  mengelola  penarikan  retribusi  lapak  dan  retribusi  parkair.    Limbah  akibat  aktifitas  pasar  ini  pun  juga diurus dan pembersihannya dilakukan oleh bumdes selain mengangkut sampah dari rmah tanga-rumah tangga di desa Sungai  Duren.    Dari  berbagai  aktifitas  tersebut  BUMDes  telah  menyumbangkan  penghasilan  kepada  desa  sekaligus memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sungsi Duren.
Badan  Usaha  Milik  Desa  Senaung,  ini  relative  sudah  lama  dibentuk  yakni  Tahun  2017.  Bumdes  ini  melayani kurang lebih 2732 jiwa, dalam menentukan jenis usaha tidak terlepas dari  hal-hal yang sangat dan sering diperlukan oleh  masyarakat  setempat  seperti  sewa  tenda,  jasa  paket  hantaran,  sewa  kain  slayer  dan  kamera  untuk  shooting merupakan satu kesatuan yang diperlukan oleh masyarakat dalam menjalankan tradisi/ adat “pesta perkawinan” yang relative tinggi frekwensinya, bahkan dalam satu desa kadang kadang terdapat lebih dari 2 keluarga yang malaksanakan pesta di hari yang sama. Kegiatan dan jenis  usaha seperti  yang dipilih oleh Desa Senaung secara otomatis menyerap tenaga  kerja  karena  layanan  ini  semua  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Senaung  sendiri.  Tenaga  yang  dipergunakan relative  tidak  memerlukan  ketrampilan  khusus,  seperti  persewaan  Tenda  dan  kursi  dimana  kegiatan  ini  memerlukan tenaga  yang  relative  banyak  kelompok  ini  paling  tidak  memerlukan  4  s/d  5  orang  tenaga  termasuk  mobilitas/ tranportasi.  sedangkan  untuk  tenaga  sewa  hantara,  make-up  dan  camera  shooting  memerlukan  ketrampilan  khsusus untuk itu diperlukan beberapa pelatihan.
Dilihat dari aspek Kelembagaan BUMDes maka dari 7 desa yang diteliti semua desa telah memiliki BUMDes. Dilihat dari pembentukan dan penetapannya BUMDes tersebut terbagi dalam 2 kategori, yakni pertama Pembentukan BUMDes sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendesa PDTT  No.  4  Tahun  2015,  sebagai  contoh  BUMDes  Desa  Sungai  Duren  dibentuk  dan  ditetapkan  melalui  Peraturan Desa  Sungai  Duren  No.  6  Tahun  2017,  begitu  juga  halnya  dengan  pembentukan  BUMDes  di  Desa  Simpang  Sungai Duren, Desa Senaung, Desa Pematang Jering dan Desa Mendalo Laut telah ditetapkan dengan peratuiran desa masing- masing.
Kategori kedua BUMDes yang pembentukannya baru pada tahap kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  akan  tetapi  belum  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan  Desa  sebagaimana  dikehendaki dan diatur dalam Pasal 6 ayat(3) Permendesa  PDTT. (BUMDes Desa Pematang Gajah dan Desa Muhajirin).
Dilihat  dari  kemandirian  pengelolaan  Bumdes  sebagian  besar  telah  memenuhi  amanat  Pasal  9    Permendesa BUMDes yang memisahkan organisasi pengelolaan Bumdes dengan organisasi Pemerintahan Desa, BUMDes di Desa Senaung,  Desa  Sungai  Duren,  dan  Desa  Simpang  Sungai  Duren  sudah  memiliki  kepengurusan  definitive  dengan struktur  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal    10  ayat  (1)  Permendes  BUMDes.  Dimana  struktur  BUMDes  terdiri  dari Penasehat,  Pelaksana  operasional  dan  Pengawas.    Di  sisi  lain  BUMDes  Desa  Pematang  Jering  masih  dikendalikan langsung  oleh  Kepala  Desa.  Hal  ini  terjadi  karena  memang  pembentukan  BUMDesnya  relative  baru,  sehingga pembentukan kepengurusan dan tempat BUMDes belum dipersiapkan, sampai saat ini kantor Bumdes masih menyatu
M. Muslih et al, Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
dengan Balai Desa dan pengelolaannya juga masih langsung dilakukan oleh Kepala Desa. Namun demikian menurut Kepala Desa Pematang Jering akan segera dibentuk kepengurusan yang definitive dan tempat yang representative.
BUMDes desa Pematang Gajah dan desa Muhajirin belum ada pengurusnya, hal ini sebagai konsekwensi logis karena  pembentukan  BUMDes-nya  belum  dikemas  dalam  Peraturaaaan  Desa  yang  didalamnya  terdapat  unsur pengurus.
Adapun  bidang    atau  jenis  usaha  yang  ditetapkan  dan  dijalankan  oleh  BUMDes  di  desa-desa  yang  disurvai besifat  variatif,    pada  umumnya  mengacu  dan  berpedoman  pada  jenis  usaha  yang  diatur  dalam  Permendesa,  atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 s/d 24 Permendesa BUMDes.

## Pelaksanaan BUMDes dilihat dari Tujuan Pendirian BUMDes
Tujuan  didirikannya  BUMDes  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3    Permendesa  BUMDes  antara  lain meningkatkan  perekonomian  Desa,  mengoptimalkan  aset  Desa  agar  bermanfaat  untuk  kesejahteraan  Desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, dll.
Tujuan pendirian BUMDes tersebut jika dilihat di lapangan maka, BUMDes Desa Sungai Dure, Desa Simpang Sungai  Duren  dan  Desa  Senaung  ini  relative  memerlukan  tenaga  kerja  yang  banyak,  mengingat  jenis  kegiatan  yang memerlukan tenaga manusia seperti  seperti persewaan tenda dan kelengkapannya untuk keperluan pesta, pemungutan retribusi lapak pasar dan parkir di pasar dan pengangkutan sampah, Kegiatan yang sama juga di Desa Simpang Sungai Duren, dengan pengangkutan sampah, pelayanan jasa pembayaran angsuran, premi, retribusi, simpan pinjam Kegiatan ini  tentu  menyerap  tenaga  kerja  lokal  untuk  mengerjakannya  baik  memungut,  mengangkut.  Selain  itu  juga memanfaatkan  kendaraan  (lengkap  dengan  sopirnya)  guna  moboilitas  baik  sampah  maupun  pengangutan  tenda  dan kelengkapanya  dari  gudang  ke  rumah  tangga  penyewa.    Terserapnya  tenaga  kerja  otomatis  akan  mengasilkan  upah yang  berdampak  pada  peningkatan  daya  beli  kjeluarga  pekerja.  Hal  ini  sedikit  mendorong  naik  tingkat kesejahteraannya.
Khusus  BUMDes  Desa  Pematang  Jering  ini  agak  unik,  karena  secara  kelembagaan  BUMDes  ini  belum  ideal, tetapi dari aspek operasional cukup baik, mengingat potensi pasar di desa ini sangat besar. Keberadaan budidaya ikan keramba  oleh  masysrakat  yang  jumlahnya  kurang  leboih  5000  keramba  ini  merupakan  pasar  yang  sangat  besar. Uuntuk itu maka meski baru beberapa bulan beroperasi BUMDes telah memberikan hasil yang signifikan. Kondisi ini juga  berdampak  pada  kemudahan  masyarakat  petani  untuk  memperolaeh  pakan  dan  di  sisi  lainya  membrikan tambahasan pendapatan asli desa Pematang Jering.   Sementara itu untuk BUMDes 3 desa yakni Desa Mendalo Laut, Desa  Muhajirin  dan  Desa  Pematang  Gajah,  belum  dapat  mewujudkan  tujuan  didirikannya  BUMDes,  Hal  ini disebabkan BUMDes ketiga desa tersebut belum dapat beroperasi.

## Hambatan dalam Pelaksanaan BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota.
Hambatan/  kesulitan  dan  dinamika  dalam  pelaksanaan  sebuah  program  merupakan  suatu  yang  tidak  dapat dielakkan demikian juga dalam pelaksaan BUMDes di desa-desa yang menjadi objek penelitian ini dimana BUMDes- nya juga mengalami beberapa kendala dalam operasionalnya.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dari 7 BUMDes yang diteliti baru empat (4) BUMDes (Desa Sungai  Duren,  Simpang  Sungai  Duren,  Senaung  dan  Pematang  Jering)  yang  melakukan  kegiatan  dan  programnya, sedangkan  BUMDes  di  tiga  (3)  Desa  yakni  Pematang  Gajah,  Mendalo  Laut  dan  Muhajirin  belum  beroperasi sebagaimana mestinya.
Pada umumnya yang belum beroperasi/ menjalankan programnya ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan berbagai anggaran untuk penanggulangan dampak negative pandemic covid 19. Kebijakan ini  membuat  desa-desa  yang  BUMDesnya  belum  beroperasi/  berjalan  tidak  berani  menganggarkan  dana  untuk persiapan  operasional  BUMDes  di  desanya.  Hal  ini  terjadi  di  Pematang  Gajah  dan  Muhajirin.  Kegagalan  awal pelaksanaan  program  tersebut  pada  giliranya  mempersulit  untuk  mendapatkan  klesepakatan  warga  ketika  ada keinginan  untuk  merevitalisasi  program  kegiatan,  apalagi  ditambah  dengan  berbagai  pembatasan  anggaran.  Hal  ini membuat berbagai pihak pemangku kepentingan BUMDes menjadi tidak “percaya diri”.
Sedangkan  terhadap  BUMDes  yang  telah  beroperasi/  menjalankan  kegiatannya  juga  tidak  lepas  dari  berbagai kendala  dan  kesulitan,  seperti  yang  dialami  oleh  BUMDes  yang  menyediakan  unit  usaha  pengangkutan  sampah, mengalami kesulitan karena msih adanya warga yang tidak ikut menjadi pelanggan tetapi mereka membuang sampah dengan  cara  menitip  ditempat  warga  yang  menjadi  pelanggan  (padahal  retribusinya    hanya  Rp  20.000,-  setiap keluarga,  akibatnya  jumlah  uang  yang  terkumpul  dengan  akumulasi  tumpukan  sampah  manjadi  tidak  seimbang, artinya  sampahnya  sangat  banyak  tetapi  hasil  iurannya    relative  kecil.  Hal-hal  seperti  ini  memang  perlu  mendapat perhatian dari para pemanglu kepentingan dan tokoh-tokoh masyarakat didesa setempat.
Unit  usaha  yang  bergerak  dibidang  jasa  pembayaran  angsuran,  retribusi,  premi  dan  lain  sebagainya  juga mengalami  penurunan  konsumen  seiring  dengan  perubahan  sosial  dimana  transaksi  digital  ( e  banking )  juga  sudah
M. Muslih et al, Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi
memasuki  kehidupan  warga  di  desa.  Akibatnya  beberapa  BUMDes  terpaksa  mengurangi  karyawannya  guna menyeimbangkan antara masukan dan pengeluaran berupa honor/ upah.
Secara  umum  kesadaran  hukum  masyarakat  tentang  makna,  tujuan  dan  mafaat  dari  BUMDes  masih  belum difahami dengan baik dan benar.  Pengetahuan dan pemahaman bahwa jika segala sesatu kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh  potensi  dan  sumber  daya  lokal  maka  uang  yang  beredar  tidak  akan  keluar,  dengan  demikain  maka  perputaran uang diwilayah domestic akan meningkat. Dalam keadaan seperti inilah tingkat kesejahteraan sampai tingkat tertentu berpotensi untuk lebih mudah ditingkatkan.

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  BUMDes  di  Kecamatan  Jambi Luar  Kota  secara  umum  sudah  terlaksana.  Meskipun  kalau  dilihat  dari  aspek  kelembagaan  masih  ada  BUMDes yang  dibentuk  berdasarkan  kesepakatn  warga  masyarakat  dan  belum  dibentuk  berdasarkan  PerDes.  Dilihat  dari aspek tujuan didirikannya BUMDes mayoritas sudah BUMDes sudah operasional dan menghasilkan, namun masih ada yang belum berjalan.
2. Hambatan  pelaksanaan  BUMDes  di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  antara  lain  disebabkan  adanya  kebijakan pengalihan  sebagain  anggaran  guna  menanggulangi  dampak  negative  pandemic  covid  19,  kurangnya  kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung suksesnya program BUMDes dan adanya perubahan perilaku terkait dengan transaksi elektronik

## DAFTAR PUSTAKA
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84  Tahun  2015  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintahan Desa