## ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM POLA KEMITRAAN DAN POLA SWADAYA PADA PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
(Stakeholder Analysis on Community Forest Management Partnership and Independent)
D IMAS A LFRED P RASETIA 1) , H ARDJANTO 2) , Y ULIUS H ERO 2)
1) Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan IPB
2,3) Dosen Departemen Manajemen Hutan IPB

## Email: dimasalfred17@gmail.com
Diterima 05 Januari 2018 / Disetujui 14 Maret 2018

## ABSTRACT
Timber of community forest in one of the alternative supply that is needed by the wood processing industries. Partnership and independent of community forest can be realized in the relationship between farmers and industry. However, parts of the community forest system is represented by different stakeholders, which are interrelated in a system. This study analyzed stakeholder interest, influences and relationships between partnership and independent of community forest management. The study was conducted in Probolinggo  District and respondents were selected using snowball sampling. There were 15 stakeholders identified as being involved in the partnership of community forest management of which were classified 4 as key  players,  2  as  context  setters,  5  as  subjects  and  5  as  crowds.  There  were  12  stakeholders  identified  as  being  involved  in  the  independent  of community forest management of which were classified 3 as key players, 1 as context setters, 5 as subjects and 3 as crowd. The performances of each stakeholder can be controlled if the integration of relationships and rules has been established.
Keywords: community forest, independent, partnership, stakeholders

## ABSTRAK
Kayu hutan rakyat merupakan salah satu alternatif pasokan yang dibutuhkan oleh industri pengolahan kayu. Pola kemitraan dan pola swadaya hutan  rakyat  dapat  diwujudkan  dalam  hubungan  antara  petani  dan  industri.  Namun,  bagian  sistem  usaha  hutan  rakyat  diwakilkan  oleh  pemangku kepentingan berbeda yang saling berinteraksi dalam sistem. Studi ini menganalisis kepentingan, pengaruh dan hubungan antara pola kemitraan dan pola swadaya dari pengelolaan hutan rakyat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Probolinggo dan responden dipilih menggunakan snowball sampling . Teridentifikasi 15 pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan rakyat pola kemitraan yang dikelompokan 4 key players , 2 context setters ,  5 subjects dan  5 crowd .  Teridentikasi  12  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  pola  swadaya  yang dikelompokan 3 key players , 1 context setters , 5 subjects dan 3 crowd. S etiap pemangku kepentingan dapat dikendalikan jika integrasi hubungan dan aturan telah ditentukan.
Kata kunci: hutan rakyat, kemitraan, pemangku kepentingan, swadaya

## PENDAHULUAN
Permintaan  kayu  rakyat  sejalan  dengan  kebutuhan bahan  baku  kayu  pasar  lokal,  industri  menengah  yang produknya  untuk  cakupan  lebih  luas  dan  berorientasi ekspor, dan industri besar padat modal (Hardjanto 2003). Berdasarkan  Ditjen  PHPL  (2016)  tentang  realisasi pemenuhan  bahan  baku  industri  nasional  skala  besar, peningkatan pasokan kayu hutan rakyat terjadi dari tahun 2008-2016  sebesar  4,33%.  Disisi  lain,  penurunan pasokan  kayu  hutan  alam  terjadi  dari  tahun  2008-2016 sebesar 2,80%. Kondisi ini mengindikasikan kayu rakyat menjadi alternatif pasokan bahan baku seiring berkurangnya pasokan kayu hutan alam untuk kebutuhan industri skala besar.
Kemitraan  melibatkan  dua  atau  lebih  pihak berdasarkan  kesepakatan  kontrak  untuk  saling  berbagi lahan, modal, manajemen dan peluang pasar (Mayers dan Vermeulen  2002).  Kemitraan  antara  perusahaan  hutan
tanaman  dengan  masyarakat  pemilik  lahan  di  dalam  dan di  luar  areal  konsesi  telah  diimplementasikan  di Sumatera  (Nawir  dan  Santoso  2005).  Sedangkan, kemitraan antara industri dengan petani hutan rakyat juga diimplementasikan  di  Pulau  Jawa  untuk  keberlanjutan pasokan bahan baku (Prihadi 2010).
PT  Kutai  Timber  Indonesia  (PT  KTI)  merupakan industri  di  Kabupaten  Probolinggo  yang  menjalin kemitraan  dengan  inisiasi  pembentukan  Koperasi  Alas Mandiri  KTI  (KAM  KTI).  Kemitraan  ini  sudah diimplementasikan dari tahun 2007 hingga saat ini. Luas area  yang  dikerjasamakan  1.004,55  ha  sebanyak  1.811 lahan  dan  1.296  anggota  tersebar  di  3  kecamatan  (Tiris, Krucil, Maron) dengan membentuk 30 forum komunikasi desa  (FKD)  di  bawah  6  koordinator  wilayah  (Korwil). Kemitraan hutan rakyat ini telah mendapatkan penghargaan  Prima  Wana  Mitra  tahun  2010,  2011  dan 2012 serta Indonesia Green Forestry tahun 2012.
Disisi  lain,  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Probolinggo memiliki  kecenderungan  peningkatan  luasan  di  tahun 2010 sebesar 48.042,94 ha, tahun 2013 sebesar 54.568,40 ha  dan  tahun  2016  sebesar  55.412  ha.  Selain  itu, berkembangnya  industri  kayu  skala  kecil  hingga  besar yang  berinvestasi  dalam  sektor  kehutanan  di  Kabupaten Probolinggo  teridentifikasi  sebanyak  33  industri  yang terdaftar  dan  banyak  industri  yang  belum  terdaftar (Dishutbun  2016).  Kondisi  ini  mengindikasikan  potensi hutan  rakyat  di  Kabupaten  Probolinggo  mampu  menarik minat investor industri pengolahan kayu walaupun tanpa inisiasi kemitraan dengan masyarakat.
Hutan  rakyat  merupakan  hutan  yang  dimiliki masyarakat  yang  dinyatakan  oleh  kepemilikan  lahan, karenanya  hutan  rakyat  disebut  hutan  milik  (Hardjanto 2003). Hutan rakyat di Pulau Jawa notabene berada pada lahan  milik  sehingga  pembangunannya  dikelola  secara swadaya.  Suatu  sumberdaya  yang  telah  dibebani  hak kepemilikan  berhak  untuk  diakses,  dimanfaatkan, dikelola,  diwariskan  dan  ditentukan  pihak  yang  terlibat (Ostrom  dan  Schlager  1992).  Pengaruh  faktor  eksternal seperti  keberadan  pola  kemitraan  sedikit  banyak  akan mempengaruhi  usaha  hutan  rakyat  itu  sendiri.  Sistem usaha  hutan  rakyat  terdiri  atas  beberapa  subsistem  yaitu produksi, pengolahan, pemasaran dan kelembagaan yang melibatkan  pemangku  kepentingan  yang  berbeda (Hardjanto 2003). Setiap pemangku kepentingan membawa  kepentingan  tersendiri  yang  kemungkinan berbeda  antar  satu  dan  lainnya  (Hermans  dan  Thiesen 2008).  Kondisi  ini  juga  dapat  terjadi  antara  pola kemitraan dan pola swadaya terhadap pengelolaan  hutan rakyat.
Tipe  pembangunan  hutan  rakyat  secara  swadaya atau  intervensi  pemerintah  melibatkan  pemangku kepentingan  yang  berbeda.  Hal  ini  digambarkan  dari penelitian  Hardjanto et  al. (2012),  usaha  hutan  rakyat swadaya  yang  berkembang  di  wilayah  Bogor  Barat melibatkan  pemangku  kepentingan  utama  (petani pemilik,  petani  penggarap,  buruh  tani,  pengusaha angkutan, pemilik industri rental, pemilik industri barang jadi, pemilik toko material, dan konsumen di Jakarta) dan pemangku  kepentingan  sekunder  (pemerintah  desa, BP3K,  UPT  perkebunan  dan  kehutanan,  BP3  DAS Ciliwung  Cisadane,  Perum  Perhutani  KPH  Bogor,  dan pemilik  lahan  dari  luar  wilayah.  Pemangku  kepentingan dalam  proses  pembuatan  kebijakan  legalitas  kayu  di hutan melibatkan pemangku kepentingan kunci (kementrian  kehutanan),  pemangku  kepentingan  utama (petani  hutan  rakyat),  dan  pemangku  kepentingan pedukung  (Dinas  Kehutanan  Provinsi  (Dishut  Prov), Dinas  Kehutanan  Kabupaten  (Dishut  Kab),  Europan union (EU-FLEGT), Multistakeholder forestry programme  II,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) pendamping  dan  pemantau,  Akademisi  Pembina  dan Kritisi, serta Lembaga Ekolabeling Indonesia (Mulyaningrum 2013).
Akan  tetapi,  belum  adanya  penelitian  terkait perbandingan  setiap  pemangku  kepentingan  dalam  tipe
pembangunan hutan rakyat yang dikelola secara swadaya atau  intervensi  dari  swasta.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini lebih difokuskan perbedaan peranan pemangku kepentingan  antara  pola  kemitraan  dan  pola  swadaya terhadap  usaha  hutan  rakyat.  Pengaruh  dan  kepentingan dapat  dipahami  dari  setiap  perspektif  para  pemangku kepentingan terkait penerapan suatu program (Reed et al. 2009)  yang  dianalisis  berdasarkan  1)  identifikasi pemangku  kepentingan  antara  pola  kemitraan  dan  pola swadaya,  2)  katagorisasi  pemangku  kepentingan  antara pola  kemitraan  dan  pola  swadaya,  3)  hubungan  antar pemangku  kepentingan  antara  pola  kemitraan  dan  pola swadaya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  pengelolaan hutan  rakyat  di  Kabupaten  Probolinggo  antara  pola kemitraan dan pola swadaya.  Pola kemitraan  melibatkan PT  KTI  dengan  petani  anggota  kemitraan,  sedangkan pola swadaya  merupakan pengelolaan  hutan rakyat  yang berada  di  sekitarnya  dan  tidak  termasuk  dalam  anggota kemitraan.  Penelitian  dilakukan  dari  bulan  Maret  2017 hingga  Mei  2017  di  Desa  Pesawahan,  Segaran  dan Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Provinsi  Jawa  Timur.  Pertimbangan  pemilihan  lokasi dilakukan  secara  sengaja  ( purposive  sampling )  yaitu lokasi  yang  memiliki  usaha  hutan  rakyat  secara berdampingan  antara  pola  kemitraan  dan  pola  swadaya, terdapat  anggota  kelompok  tani  swadaya,  terdapat anggota  petani  kemitraan  dan  terdapat  keberadaan industri  penggergajian  lokal  (gudang  lokal)  yang  relatif banyak. Pertimbangan usaha hutan rakyat pola kemitraan dan  pola  swadaya  yang  berdampingan  diperlukan  untuk menarik  realitas  perbedaan  yang  lebih  spesifik  dan  unik dalam suatu lingkungan usaha hutan rakyat.
Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  teknik  wawancara  semi  terstruktur  dan opini  para  ahli  ( expert  opinion )  (Reed et  al.  2009) . Pengumpulan  data  difokuskan  berdasarkan point pada keterangan  Tabel  1.  Penentuan  informan  menggunakan teknik purposive  sampling untuk  menentukan key informan di  pola  kemitraan  dan  pola  swadaya  kemudian dikembangkan  dengan  tehnik snowball  sampling . Snowball  sampling yang  diawali  dengan  narasumber kunci  kemudian  dikembangkan  wawancara  mengikuti masukan  dari  narasumber  kunci  tersebut.  Pendalaman dianggap  selesai  apabila  telah  terjadi  kejenuhan informasi  dari  narasumber  kunci  yang  ditandai  dengan pengulangan informasi yang sama (Bungin 2010).
Analisis  pemangku  kepentingan  dilakukan  untuk penafsiran  kepentingan  dan  pengaruh,  hubungan  antar pemangku  kepentingan.    Menurut  Reed et  al. (2009), analisis  ini  dilakukan  dengan  cara  identifikasi  para pemangku  kepentingan,  klasifikasi  dan  kategorisasi pengaruh  dan  kepentingan  pemangku  kepentingan  serta hubungan  antar  pemangku  kepentingan.  Penafsiran pengaruh  dan  kepentingan  dari  setiap  pemangku
kepentingan disajikan pada matrik pengaruh kepentingan.  Penafsiran  kepentingan  dan  pengaruh berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  telah  disusun  pada kuesioner  sehingga  dapat  dinyatakan  dalam  ukuran  skor
(kuantitatif). Penafsiran  merupakan  hasil  modifikasi dari penelitian  (Abbas  2005),  kemudian  dikembangkan dengan ukuran skor berjenjang 3 (Tabel 1). Tabel 1.  Ukuran kuantitatif pengaruh dan kepentingan setiap pemangku kepentingan Skor Nilai Kriteria Keterangan Kepentingan 3 10-15 Tinggi Memiliki  harapan,  motivasi,  keterlibatan  dan  manfaat  potensial  yang  tinggi  atas  pola pengelolaan hutan rakyat. 2 5-10 Sedang Memiliki  harapan,  motivasi,  keterlibatan  dan  manfaat  potensial  yang  sedang  atas  pola pengelolaan hutan rakyat. 1 0-5 Rendah Memiliki  harapan,  motivasi,  keterlibatan,  ketergantungan  dan  manfaat  potensial  yang rendah atas pola pengelolaan hutan rakyat. Pengaruh 3 10-15 Tinggi Memiliki kewenangan, posisi dalam pengelolaan, kontribusi implementasi dan pengaruh terhadap pihak lain yang penuh dalam keberlangsungan pola pengelolaan hutan rakyat. 2 5-10 Sedang Memiliki kewenangan, posisi dalam pengelolaan, kontribusi implementasi dan pengaruh terhadap pihak lain yang terbatas dalam keberlangsungan pola pengelolaan hutan rakyat. 1 0-5 Rendah Tidak  memiliki  kewenangan,  posisi  dalam  pengelolaan,  kontribusi  implementasi  dan pengaruh terhadap pihak lain dalam keberlangsungan pola pengelolaan hutan rakyat.
Hasil  ukuran  kuantitatif  diletakan  dalam  matrik pengaruh  kepentingan  yang  terbagi  menjadi  empat kuadran  (Gambar  1).  Posisi  pemangku  kepentingan dalam  kuadran  dapat  menggambarkan  kategori  dan klasifikasi pengaruh kepentingan dalam pola pengelolaan hutan  rakyat.  Kategorisasi  dan  klasifikasi  pemangku kepentingan menurut Reed et al. (2009) terdiri atas:
1. Key players , merupakan pemangku kepentingan yang aktif  karena  mempunyai  kepentingan  dan  pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.
2. Context setters , memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit  kepentingan  sehingga  dapat  menjadi  risiko yang signifikan untuk dipantau.
3. Subjects ,  merupakan  pemangku  kepentingan  yang memiliki  kepentingan  tinggi  tetapi  pengaruhnya rendah  dan  walaupun  mendukung  kegiatan  tetapi kapasitas  terhadap  dampak  mungkin  tidak  ada. Pemangku kepentingan ini dapat menjadi berpengaruh jika membentuk aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya.
4. Crowds, merupakan  pemangku  kepentingan  yang memiliki  sedikit  kepentingan  dan  berpengaruh terhadap  hasil  yang  diinginkan  dan  menjadi pertimbangan  untuk  mengikutsertakannya  dalam pengambilan keputusan.
Gambar 1 Matriks pengaruh kepentingan (Reed et al. 2009)
Selanjutnya,  analisis  hubungan  dilakukan  antar pemangku  kepentingan.  Hubungan  antar  pemangku kepentingan  digambarkan  dalam  matriks actor-linkage dengan  kriteria  Reed et  al. (2009)  yaitu  potensi  konflik, potensi  saling  mengisi  dan  potensi  bekerja  sama.  Baris
dan  kolom  dalam  matriks actor-linkage meggambarkan hubungan  antar  pemangku  kepentingan.  Potensi  konflik memiliki ketidakselarasan, keluhan atau bersifat trade off dan  ancaman  terhadap  kegiatan  pemangku  kepentingan lain.  Potensi  saling  mengisi  memiliki  hubungan
keterikatan  atau  saling  berkontribusi  dalam  kegiatan antar  pemangku  kepentingan.  Potensi  bekerja  sama memiliki  tujuan  membentuk  sesuatu  secara  bersama dengan  kesepakatan  atau  perjanjian  terhadap  hasil  akhir dari objek yang dikerjasamakan.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Identifikasi Pemangku Kepentingan Hutan

## Rakyat
Pemangku  kepentingan  teridentifikasi  15  pihak yang  terlibat  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  pola kemitraan.  PT  KTI,  KAM  KTI  dan  tokoh  agama merupakan  pemangku  kepentingan  kunci  yang  secara legalitas  memiliki  kewenangan  dalam  menentukan kebijakan dan impelementasi pola kemitraan. Implementasi  pola  kemitraan  juga  memiliki  dampak positif dan negatif secara langsung pada petani kemitraan dan  turunannya  pada  penyedia  jasa  (buruh  tani, pedagang, tim sarad, tim tebang, penyedia jasa angkutan dan penjual bibit). Selain itu, instansi pemerintah (Dishut Prov,  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  Menengah  (Diskop UKM), pemerintahan desa), lembaga sertifikasi, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  diperlukan sebagai  pemangku  kepentingan  perantara  sehingga  pola kemitraan dapat diimplementasikan.
Disisi lain, pemangku kepentingan teridentifikasi 12 pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  pola swadaya.  Petani  swadaya  merupakan  pihak  yang memiliki  kewenangan  tertinggi  untuk  menentukan keberadaan  hutan  rakyat.  Pengaruh  positif  dan  negatif teridentifikasi pada pemangku kepentingan yang matapencahariannya  besinggungan  dengan  keberadaan hutan rakyat seperti penyedia jasa (buruh tani, pedagang, tim  sarad,  tim  tebang,  penyedia  jasa  angkutan  dan penjual  bibit),  industri  pengolahan  (gudang  lokal  dan industri  menengah  besar).  Dishut  Prov,  kelompok  tani FMU  Alas  Makmur  dan  kelompok  tani  Sejahtera  Satu yang berkaitan secara langsung namun memiliki peranan dalam  keberadaan  hutan  rakyat  pola  swadaya.  Dampak yang ditimbulkan dari usaha hutan rakyat, peranan setiap pemangku  kepentingan  dijabarkan  lebih  lanjut  pada katagorisasi pemangku kepentingan.

## 2.  Kategorisasi Pemangku Kepentingan
Menurut Reed et al. (2009) pemangku  kepentingan berdasarkan  pengaruh  dan  kepentingan  yang  dibedakan menjadi sebagai  key  players,  context  setters , subjects, dan crowds. Pengaruh  kepentingan  pola  kemitraan (Gambar  2)  dan  pola  swadaya  (Gambar  3)  disajikan dalam matrik pengaruh kepentingan pemangku kepentingan. Key  players ditempati  oleh  pemangku kepentingan yang aktif dan memiliki kewenangan penuh pada  pola  kemitraan  hutan  rakyat.  Posisi  ini  ditempati oleh  PT  KTI,  KAM  KTI,  tokoh  agama,  dan  petani kemitraan.  PT  KTI  memiliki  pengaruh  terkait  fungsi
regulator,  penyusunan  pendanaan  dan  evaluator  di tingkat  pusat,  sedangkan  memiliki  kepentingan  terkait pasokan  bahan  baku  kayu  dari  petani  kemitraan. Kebijakan  perdagangan  kayu  internasional  terkait FLEGT  ( Forest  Law  Enforcement,  Governance  and Trade )  melatarbelakangi  terbentuknya  pola  kemitraan hutan  rakyat  supaya  sumber  bahan  baku  dapat  dikontrol dan  diawasi.  Hutan  rakyat  yang  dibina  PT  KTI  melalui pola  kemitraan  sudah  memiliki  sertifikasi  FSC  ( Forest Stewardship  Council )  sehingga  politik  pasar  kayu internasional  terkait  sertifikasi  kayu  legal  sudah didapatkan.  Pelimpahan  sebagian  kewenangan  PT  KTI diserahkan  kepada  KAM  KTI  yang  memiliki  peran sebagai  regulator  teknis,  fasilitator,  evaluator  di  tingkat tapak.  KAM  KTI  melaksanakan  dan  mengawasi  standar operasional  prosedur  untuk  dapat  memenuhi  tujuan kemitraan  hutan  rakyat  sesuai  dengan  persetujuan  PT KTI.
Tokoh  agama  merupakan  tokoh  yang  dikagumi ( referent  power )  dan  dijadikan  sebagai  rujukan kehidupan  (expert  power)  dalam  kehidupan  masyarakat. Tokoh  agama  juga  berperan  sebagai culture  broker dan transformational
leader sehingga mampu
mengkondisikan kondisi yang kondusif untuk pengelolaan  hutan  rakyat  (Tirmidi  2010).  Peran culture broker teridentifikasi  dari  pola  kemitraan yang didifusikan  ke  masyarakat  untuk  kepentingan  dan pengembangan  masyarakat.  Hal  ini  tercermin  ketika tokoh  agama  menjadi  arbitrase  dan  mediator  petani  saat petani  melakukan  penebangan  sebelum  waktunya  yang ditentukan  meskipun  tokoh  agama  mengetahui  hal tersebut melanggar kesepakatan. Transformational leader teridentifikasi  dari  perintisan  momentum  inovasi kemitraan ke masyarakat, pembentukan anggota kemitraan,  kepengurusan  pengelolaan  kemitraan  hingga pengembangan  pengelolaan  kemitraan  sehingga  pola kemitraan dapat terlaksana hingga saat ini di masyarakat. Secara  struktur  organinasi,  tokoh  agama  sebagai penasihat  KAM  KTI  untuk  mempertimbangkan  segala kebijakan terkait tata kelola pola kemitraan.
Petani  kemitraan  merupakan  implementator  dan penerima  layanan  kemitraan  sehingga  posisi  pengaruh lebih  rendah  dibandingkan  yang  lain.  Petani  tidak memiliki  fungsi  regulator  kemitraan  karena  sifatnya hanya acceptor dari  kebijakan  kemitraan.  Petani  lebih memiliki  kepentingan  khusus  seperti  bantuan  kegiatan, kepastian  harga,  insentif  ( premium  price )  dan  kepastian pasar.  Kondisi  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Nawir  dan Santoso  2005),  masyarakat  sekitar  areal  Izin  Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  Hutan  Tanaman (IUPHHK-HT)  di  Sumatera  memilih  bermitra  karena memiliki  manfaat  potensial  terhadap  penambahan kontribusi  pendapatan,  kepastian  pasar  kayu  dan kepastian harga.
Context setters ditempati oleh pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan terkait keberlanjutan  sertifikasi  dan  regulator  peredaran  kayu. Lembaga  sertifikasi  memiliki  peran  sebagai  fasilitator
sertifikasi untuk menilai, menerbitkan dan memperpanjang  masa  berlaku  dari  sertifikat  FSC. Sedangkan  Dishut  Prov  memiliki  peran  terkait  regulator dan  fasilitator  peredaran  kayu.  Dishut  Prov  memiliki kewenangan  terhadap  pengawasan  pada  kegiatan peredaran  kayu  kemitraan  yang  sebelumnya  merupakan kewenangan  dari  Dishut  Kab.  Adanya  Undang  Undang No  23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  tentang peralihan  kewenangan  dari  tingkat  daerah  kabupaten  ke tingkat daerah provinsi yang salah satunya adalah sektor kehutanan.  Kondisi  ini  juga  direspon  oleh  adanya Peraturan  Gubernur  No  110  tahun  2016  tentang  unit pelaksana  teknis  (UPT)  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa Timur,  dimana  wilayah  Kabupaten  Probolinggo  masuk ke  UPT  pengelolaan  hutan  wilayah  VII.  Berdasarkan P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017, industri primer wajib  menyampaikan  nota  angkutan  lanjutan  atau  nota angkutan  kepada  kepala  Dinas  Kehutanan  Provinsi  dan balai  setempat.  Penerapan  peraturan  ini  teridentifikasi dari  nota  angkutan  dari  petani  ke  sawmill  KAM  KTI (TPKRT) dan nota angkutan lanjutan sawmill KAM KTI (TPKRT)  ke  PT  KTI  untuk  digunakan  sebagai  DKP. Oleh  sebab  itu,  secara  tidak  langsung  Dishut  Prov berperan  dalam  regulator  dan  fasilitator  peredaran  kayu kemitraan.
Subjects ditempati  oleh  pemangku  kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi karena matapencariannya  sedikit  banyak  dipengaruhi  dari keberadaan  pola  kemitraan  seperti  buruh  tani,  pedagang bibit,  pedagang  kayu,  tim  sarad  dan  tim  tebang. Pemangku  kepentingan  ini  lebih  memiliki  kepentingan terhadap  penyediaan  jasa  pemanenan  yang  pada
umumnya  terafiliasi  antara  satu  dengan  yang  lain (Parlinah  2010).  Keberadaan  pola  kemitraan  memiliki multiplayers  effects positif  atau  negatif  dari  adanya  pola kemitraan.  Salah  satu  dampak  positif  yang  sekaligus kepentingan dari buruh tani, penjual bibit, tim sarad, tim tebang dan pedagang yaitu pada sub sistem produksi dan sub  sistem  pemasaran.  Kegiatan  usaha  hutan  rakyat  dari persiapan lahan, penanaman, pemanenan hingga pemasaran  memberikan  kontribusi  sumber  pendapatan bagi  pemangku  kepentingan  tersebut.  Sebaliknya,  jika usaha  hutan  rakyat  pola  kemitraan  sudah  tidak  berjalan maka  sumber  pendapatan  pemangku  kepentingan tersebut akan terpengaruh.
Crowds ditempati  oleh  pemangku  kepentingan perantara namun tidak secara aktif tergabung dalam pola kemitraan seperti penyedia jasa angkutan, Diskop UKM, LSM,  dan  pemerintah  desa.  Keberadaan  hutan  rakyat tidak dijadikan sumber pendapatkan utama penyedia jasa angkutan  karena  komoditas  perkebunan  juga  menjadi sumber  pendapatan  penyedia  jasa  angkut,  namun keberadaannya  tetap  dibutuhkan  dalam  penyediaan sarana  transportasi  kayu.  Diskop  UKM  merupakan pendamping  dalam  kegiatan  pengkoperasian  KAM  KTI sehingga  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan struktur  koperasi  dan  pelaporan  koperasi  akhir  tahun dikoordinasikan pada Diskop UKM setempat. Pemangku kepentingan  pemerintah  desa  dan  LSM  dibutuhkan dalam  pemenuhan  administrasi  dan  penilaian  sertifikasi. Walaupun  umumnya  LSM  berperan  sebagai  advocator suatu  program,  namun  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat ini  hanya  berperan  sebagai  fasilitator  sertifikasi.
Keterangan Gambar:
PT  KTI:  PT  Kutai  Timber  Indonesia,  KAM  KTI:  Koperasi  Alas  Mandiri,  PK:  Petani  kemitraan,  TA:  Tokoh  agama, DKP:  Dinas  Kehutanan  Provinsi,  LS:  Lembaga  sertifikasi,  BT:  Buruh  tani,  PB:  Penjual  bibit,  P:  Pedagang,  TT:  Tim tebang,  TS:  Tim  sarad,  DKUKM:  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah,  PJA:  Penyedia  jasa  angkut,  PD: Pemerintahan Desa, LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat
Gambar 2.  Matrik pengaruh dan kepentingan pola kemitraan
Disisi  lain,  pemangku  kepentingan  pada  pola swadaya  pada  posisi key  players ditempati  oleh pemangku  kepentingan  yang  berhubungan  secara langsung  terkait  pengelolaan  hutan  rakyat  pola  swadaya seperti  petani  swadaya,  pedagang  dan  gudang  lokal. Petani  swadaya  memiliki  peran  sebagai  implementator dan  regulator  tingkat  keluarga  untuk  menentukan  arah pengelolaan  hutan  rakyat.  Selain  itu,  petani  swadaya memiliki kepentingan dan pengaruh tertinggi dalam pola swadaya  karena  notabene  pengelolaan  berada  di  lahan private sehingga  berhak  untuk  diakses,  dimanfaatkan, dikelola,  ditentukan  pihak  yang  terlibat,  diwariskan  dan dihibahkan.
Pedagang  dan  gudang  lokal  memiliki  peran fasilitator  pemasaran  tingkat  lokal  sekaligus  pembeli tingkat  lokal.  Keberadaan  pedagang  dan  gudang  lokal merupakan  faktor  eksternal  yang  berkontribusi  dalam perkembangan  iklim  pasar  dalam  pengelolaan  hutan rakyat  (Hardjanto  2003).  Namun,  ketiadaan  kesepakatan dan  aturan  main  yang  tidak  teridentifikasi  dalam hubungan antara petani (produsen) dengan pedagang dan gudang  lokasi  (konsumen)  sehingga  setiap  pelaku berlomba-lomba  untuk  meraih  posisi  dalam  suatu hubungan  untuk  mendapatkan  keuntungan  tertinggi  dari hubungan kerjasama (Nugroho 2003).
Context setters ditempati oleh pemangku kepentingan  Dishut  Prov  berperan  sebagai  regulator peredaran  kayu  dan  fasilitator  usaha  hutan  rakyat  yang digambarkan oleh adanya penyuluhan, bantuan program, pengawasan peredaran kayu dan memprakarsai terbentuknya  organisasi  kelompok  tani  swadaya  (saat Dishut  Kab).  Penyuluhan  dan  pembentukan  organisasi tani dapat meningkatkan kinerja petani dalam pengelolaan  hutan  rakyat  (Sumarlan  2012).  Oleh  karena itu,  program  Dishut  Prov  berpengaruh  terhadap
pengembangan  pengelolaan  hutan  rakyat  pola  swadaya. Subjects ditempati  oleh  pemangku  kepentingan  seperti industri  menengah  besar,  buruh  tani,  pedagang  bibit, pedagang  kayu,  tim  sarad,  dan  tim  tebang  yang  tidak terlibat  secara  langsung  namun  memiliki  kepentingan yang  tinggi.  Industri  menengah  besar  memiliki kepentingan terkait kayu swadaya sebagai sumber bahan baku, meskipun lebih rendah pengaruhnya dari pedagang dan  gudang  lokal.  Kondisi  ini  karena  industri  menengah besar  tidak  berperan  aktif  secara  langsung  di  tingkat lokal  dalam  menciptakan  iklim  pasar  kayu  rakyat. Sedangkan  mata  pencaharian  dan  sumber  pendapatan penyedia  jasa  (buruh  tani,  pedagang  bibit,  pedagang kayu,  tim  sarad,  penjual  bibit  dan  tim  tebang) dipengaruhi  dari  keberadaan  hutan  rakyat.  Kondisi  ini sama  seperti  halnya  pada  pola  kemitraan  yang  memiliki multiplayers  effects  terhadap  kontribusi  pendapatan pemangku  kepentingan  yang  menggantungkan  mata pencahariannya pada usaha hutan rakyat.
Crowds ditempati oleh pemangku kepentingan yang hanya digunakan sebagai penunjang kegiatan pengelolaan  usaha  hutan  rakyat.  Hutan  rakyat  bukanlah komoditas  utama  dalam  target  penyedia  jasa  angkutan sama  seperti  halnya  pada  pola  kemitraan  sehingga  tidak penyedia  jasa  angkut  tidak  memiliki  pengaruh  dan kepentingan  yang  tinggi.  Kelompok  tani  FMU  Alas Makmur  dan  Kelompok  tani  Sejahtera  Satu  merupakan wadah  organisasi  petani  yang  memiliki  peran  sebagai fasilitator  program  pemerintah.  Akan  tetapi,  petani swadaya  masih  memiliki  kurang  memiliki  motivasi berorganisasi  yang  dibuktikan  dari  ketidakaktifan anggota, program kelompok tidak berjalan dan tidak ada pertemuan formal antar anggota dan pengurus. Akibatnya kelompok  tani  bersifat  pasif  sehingga  pengaruhnya terhadap  usaha  hutan  rakyat  menjadi  kurang  optimal.
Keterangan Gambar:
PS:  Petani  Swadaya,  P:  Pedagang,  GDG:  Gudang,  DKK:  Dinas  Kehutanan  Provinsi,  IMB:  Industri  Menengah  dan Besar,  PB:  Penjual  Bibit,  BT:  Buruh  tani,  TT:  Tim  Tebang,  TS:  Tim  Sarad,  PJA:  Penyedia  Jasa  Angkut,  FAM: Kelompok Tani FMU Alas Makmur, SS: Kelompok Tani Sejahtera Satu.
Gambar 3 Matrik pengaruh dan kepentingan pola swadaya
Beberapa  pemangku  kepentingan  memiliki  peran yang  spesifik  di  salah  satu  pola  pengelolaan,  namun beberapa pemangku kepentingan lainnya  memiliki peran yang umum di kedua pola pengelolaan. Kondisi ini dapat
menimbulkan perbedaan dan persamaan peran pemangku kepentingan  di  kedua  pola  pengelolaan  hutan  rakyat (Tabel 2).
Tabel 2.  Perbandingan pemangku kepentingan dalam pola kemitraan dan pola swadaya
No  Pemangku kepentingan Pola pengelolaan Kemitraan Swadaya 1 Petani kemitraan Implementator Tidak berperan 2 Tokoh agama Fasilitator, mediator Tidak berperan 3 PT KTI Regulator,  penyusunan  pendanaan,  investor, evaluator di tingkat pusat Tidak berperan 4 KAM KTI Regulator teknis, fasilitator, evaluator di tingkat tapak Tidak berperan 5 LSM Fasilitator sertifikasi Tidak berperan 6 Diskop UKM Fasilitator, pembinaan koperasi Tidak berperan 7 Lembaga sertifikasi Fasilitator sertifikasi, penerbit sertifikasi Tidak berperan 8 Pemerintah desa Fasilitator sertifikasi Tidak berperan 9 Petani swadaya Tidak berperan Implementator, regulator tingkat keluarga 10 Gudang lokal Tidak berperan Fasilitator  pemasaran,  pembeli tingkat lokal 11 Industri menengah besar Tidak berperan Pembeli akhir kayu swadaya 12 Kelompok tani FMU Alas Makmur Tidak berperan Fasilitator,  regulator  tingkat organisasi 13 Kelompok  tani  Sejahtera Satu Tidak berperan Fasilitator,  regulator  tingkat organisasi 14 Pedagang Fasilitator pemasaran, pembeli tingkat lokal Fasilitator  pemasaran,  pembeli tingkat lokal 15 Buruh tani Fasilitator budidaya Fasilitator budidaya 16 Tim sarad Fasilitator pemanenan Fasilitator pemanenan 17 Tim tebang Fasilitator pemanenan Fasilitator pemanenan 18 Penjual bibit Fasilitator budidaya Fasilitator budidaya 19 Penyedia jasa angkutan Fasilitator pengangkutan Fasilitator pengangkutan 20 Dishut Prov Regulator dan fasilitator peredaran kayu Regulator dan Fasilitator peredaran kayu
Teridentifikasi  8  pemangku  kepentingan  yang berperan  spesifik  di  pola  kemitraan.  Hal  ini  disebabkan adanya lembaga pengurusan sumber daya seperti kontrak kemitraan  yang  bersifat  mengikat  antara  industri  dan petani  kemitraan,  adanya  organisasi  koperasi,  adanya proses  sertifikasi  di  pola  kemitraan,  serta  adanya lembaga  sosial  untuk  fasilitator  antara  petani  dan industri.  Sedangkan  pola  swadaya  teridentifikasi  5 pemangku  kepentingan  yang  berperan  spesifik  di  pola swadaya.  Kelompok  tani  swadaya  dibentuk  sebagai organisasi  lembaga  sumber  daya  yang  memfasilitasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat namun cenderung bersifat  pasif.  Selain  itu,  ketiadaan  lembaga  pemasaran yang bersifat mengikat mengakibatkan peranan konsumen (lokal atau akhir) dibutuhkan sebagai pembeli kayu  utama  dalam  pola  swadaya.  Disisi  lain, teridentifikasi  7  pemangku  kepentingan  yang  memiliki kesamaan  peran  di  kedua  pola  pengelolaan.  Hal  ini disebabkan  karena  hubungan  pemangku  kepentingan  ini bersifat simbiosis mutualisme dengan pemangku kepentingan lain yang secara bersamaan berkontribusi di
sub sistem produksi, pemasaran dan kelembagaan secara umum.

## 3. Hubungan Antar Pemangku Kepentingan
Pola  kemitraan  teridentifikasi  3  hubungan  yang terjadi  antar  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam pola  kemitraan  hutan  rakyat  yaitu  potensi  konflik, potensi  saling  mengisi  dan  potensi  bekerja  sama  (Tabel 3).  PT  KTI  merupakan  pemangku  kepentingan  utama yang  menginisiasi  terbentuknya  pola  kemitraan  hutan rakyat. Potensi konflik teridentifikasi antara PT KTI dan petani. PT KTI memiliki kepentingan terkait pengelolaan sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  dan  dipertegas dengan  adanya  kontrak  namun  beberapa  kegiatan  dan tahapan  tidak  dijalankan  oleh  petani  kemitraan. Sebaliknya, petani juga memiliki potensi konflik dengan PT  KTI  karena  bantuan  yang  diberikan  terkadang  tidak tepat  waktu  dan  standar  pengelolaan  hutan  rakyat  pola kemitraan dirasakan memberatkan petani. Potensi konflik juga  teridentifikasi  antara  PT  KTI  dan  tokoh  agama
karena  tokoh  agama  merupakan  perwakilan  representasi petani  yang  terkadang  terdapat  selisih  paham  dalam negoisasi  terkait  kebijakan  dan  program  dari  pola kemitraan.  Selain  itu,  potensi  konflik  teridentifikasi antara PT KTI dan penyedia  jasa. Keberadaan pedagang kayu  (penyedia  jasa)  meningkatkan  peluang  kebocoran saluran  pemasaran  jika  tidak  ada  kontrol  maksimal sehingga  menjadi  ancaman  dalam  saluran  pemasaran kayu  kemitraan.  Disisi  lain,  kontrak  pola  kemitraan terintegrasi  menjadi  faktor  penghambat  bagi  penyedia jasa  untuk  mendapatkan  sumber  pendapatan  dari  kayu kemitraan.  Walaupun  potensi  potensi  konflik  masih teridentifikasi,  namun  keragaan  dan  prilaku  pemangku kepentingan  mampu  dibatasi  dan  dikoordinir  sesuai dengan  kontrak  kemitraan  sehingga  tujuan  utama  pola kemitraan (Prihadi 2010).
Potensi saling mengisi teridentifikasi antara PT KTI dengan  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  terlibat karena  setiap  pemangku  kepentingan  memiliki  peranan dalam  menjaga  eksistensi  pola  kemitraan.  Dishut  Prov berperan  sebagai  pemberi  legalitas  dan  izin  peradaran kayu pola kemitraan ke  industri. Diskop UKM  memiliki kewenangan  dalam  membina  dan  mengawasi  yang berkaitan  dengan  kegiatan  keorganisasian  KAM  KTI. Pemerintah  desa  berperan  sebagai  penunjang  dari  fungsi administratif  dan  pelengkap  dalam  penilaian  sertifikasi. Walaupun  penyedia  jasa  memiliki  potensi  konflik,  disisi
lain  penyedia  jasa  teridentifikasi  potensi  saling  mengisi karena  sebagai  fasilitator  dalam  pola  kemitraan  seperti membantu  kegiatan  persiapan  lahan,  pemeliharaan, pemanenan serta perantara petani penyaluran KAM KTI. Lembaga  sertifikasi  teridentifikasi  memiliki  potensi saling  mengisi  karena  memberikan  keputusan  terkait keberlanjutan  sertifikasi,  namun  disisi  lain  sebagai pemberi  masukan  sehingga  eksistensi  pola  kemitraan yang tersertifikasi tetap berjalan.
Potensi  bekerja  sama  teridentifikasi  antara  PT  KTI dengan pemangku kepentingan yang berhubungan secara langsung baik secara struktural dan administratif. Potensi bekerja  sama  teridentifikasi  antara  PT  KTI  dan  petani kemitraan karena adanya hubungan saling menguntungkan  jika  tetap  bersama  dalam  pola kemitraan.  Tokoh  agama  memiki  potensi  bekerja  sama karena  berperan  sebagai  penasehat  KAM  KTI  dan berperan sebagai fasilitator mediasi antara petani dan PT KTI. Potensi bekerja sama antar sesama petani tercermin dalam keanggotaan koperasi yang saling mengoreksi dan membantu  sehingga  eksitensi  pola  kemitraan  tetap terjaga.  Selain  itu,  potensi  bekerja  sama  antar  sesama penyedia  jasa  dilakukan  karena  sudah  merupakan  satu tim  afiliasi  yang  notabene  bekerja  sama  untuk mendapatkan  pembagian  hasil  atau  upah  yang  sudah ditentukan.
Tabel 3.  Matriks hubungan antar pemangku kepentingan pola kemitraan A B C D E F G A 2 2 2 2 2 2 2 B 2 2:3 1:2:3 1:2:3 2 1:2 1:2 C 2 1:2:3 2:3 2:3 2 2 1:2 D 2 1:2:3 2:3 2 2 2 2 E 2 2 2 2 2 2 2 F 2 1:2 2 2 2 2 2 G 2 1:2 1:2 2 2 2 1:2:3
Keterangan:  A:  Instansi  pemerintah  (Dishut  Prov,  Diskop  UKM,  pemerintah  desa),  B:  PT  KTI  afiliasi  (PT  KTI  dan KAM  KTI),  C:  Petani  kemitraan,  D:  Tokoh  Agama,  E:  Lembaga  sertifikasi,  F:  LSM,  G:  Penyedia  Jasa (pedagang, buruh tani, penjual bibit, tim sarad, tim tebang, penyedia jasa angkutan), 1: Potensi konflik, 2: Potensi saling mengisi, 3: Potensi bekerja sama
Pola  swadaya  teridentifikasi  3  hubungan  yang terjadi  antar  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam pola  kemitraan  hutan  rakyat  yaitu  potensi  konflik, potensi  saling  mengisi  dan  potensi  bekerja  sama  (Tabel 4).  Potensi  konflik  teridentifikasi  antara  petani  swadaya dan  penyedia  jasa  karena  pedagang  khususnya  sering menekan  harga  kayu  terlalu  rendah  saat  petani melakukan  tebang  butuh  (daur  butuh)  dan  lokasi  pohon dinilai  penyedia  jasa  jauh  dari  akses  jalan  utama  akan mempengaruhi  harga  jasa  yang  akan  ditawarkan  pada petani.  Selain  itu,  petani  swadaya  dan  kelompok  tani berpotensi konflik  dengan Dishut Prov karena beberapa program Dishut Prob sebelumnya belum tuntas dan tidak berjalan  simultan  serta  bekelanjutan  pada  kelompok  tani (sebelum  dialihkan  ke  Dishut  Prov)  sehingga  hasil  yang
sudah  dijanjikan  saat  awal  program  tidak  sesuai  dengan harapan  para  petani.  Sebaliknya,  petani  swadaya  dinilai Dishut  masih  memiliki  sifat opportunistic sehingga kegiatan  program  pemerintah  yang  tidak  memiliki kontribusi  ekonomi  secara  langsung  ke  petani  sering ditinggalkan.  Potensi  konflik  juga  teridentifikasi  sesama penyedia jasa, gudang lokal, dan industri menengah besar atau  antar  ketiga  pemangku  kepentingan  tersebut  hal  ini karena  adanya  persaingan  dalam  memperoleh  bahan baku  kayu  dari  petani  swadaya.  Gudang  lokal  juga memiliki  potensi  konflik  dengan  Dishut  Prov  karena mewajibkan  administrasi  perizinan  gudang  serta  tata usaha berubah-ubah yang mempersulit beberapa kegiatan khususnya gudang skala kecil.
Potensi  saling  mengisi  teridentifikasi  hampir  di seluruh  pemangku  kepentingan,  namun  potensi  saling mengisi  tidak  ditemukan  antar  gudang  lokal  dan  antar industri  menengah  besar  karena  hubungan  antar keduanya lebih kepada persaingan usaha. Petani swadaya dengan  penyedia  jasa  dan  gudang  lokal  merupakan pemangku  kepentingan  yang  berinteraksi  langsung dengan  petani  swadaya.  Penyedia  jasa  berperan  sebagai fasilitator petani dalam melaksanakan usaha hutan rakyat sedangkan  penyedia  jasa  membutuhkan  keberadaan hutan rakyat sebagai sumber pendapatannya. Keberadaan lembaga  pemasaran  dapat  menjamin  pasar  komoditas kayu  rakyat  yang  dibutuhkan  petani,  sedangkan eksistensi  hutan  rakyat  dibutuhkan  oleh  lembaga pemasaran  untuk  mendapatkan  pasokan  bahan  baku kayu.  Selain  itu,  industri  menengah  besar  tidak berinteraksi  secara  langsung  dengan  petani  swadaya, tetapi  keberadaan  hutan  rakyat  swadaya  dibutuhkan sebagai  sumber  pasokan  bahan  baku  utama  industri. Penyedia  jasa  berperan  dalam  mentransferkan  sumber daya  kayu  dari  petani  ke  gudang  lokal  atau  industri
menengah  besar  sehingga  ketiganya  saling  berkontribusi dan  membutuhkan  untuk  kegiatan  usahanya.  Kelompok tani  memiliki  juga  memiliki  peranan  membangun kapasitas  pengelolaan  dan  fasilitator  pengelolaan  yang dibutuhkan oleh petani.
Potensi  bekerja  sama  teridentifikasi  antara  petani swadaya  dan  kelompok  tani  karena  memiliki  tujuan  dan harapan  yang  sama  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan kemandirian  pengelolaan  hutan  rakyat.  Potensi  bekerja sama  juga  teridentifikasi  pada  penyedia  jasa  seperti  tim tebang,  tim  sarad  dengan  pedagang  karena  merupakan satu kesatuan afiliasi yang memiliki simbiosis mutualisme  terhadap  usahanya.  Selain  itu,  antar pedagang juga bekerja sama dalam penyewaan kendaraan angkut  untuk  mengurangi  biaya  operasional  angkutan. Potensi bekerja sama juga terjalin antara Dishut Prov dan kelompok  tani  khusunya  saat  implementasi  suatu program  pemerintah  terkait  hutan  rakyat.  Hal  ini digambarkan dari kesediaan kelompok tani melaksanakan  program  bersama  pemerintah  secara bersama-sama.
Tabel 4.  Matriks hubungan antar pemangku kepentingan pola swadaya
A B C D E F A 2 1:2 2 1:2 1:2:3 2 B 1:2 1 1:2 2 2 1:2 C 2 1:2 1 2 2 2 D 1:2 2 2 2 2:3 1:2 E 1:2:3 2 2 2:3 2 2 F 2 1:2 2 1:2 2 1:2:3
Keterangan:  A: Dishut Prov, B: Gudang lokal, C: Industri menengah besar, D: Petani swadaya, E: Kelompok tani, F: Penyedia  Jasa  (pedagang,  buruh  tani,  penjual  bibit,  tim  sarad,  tim  tebang,  penyedia  jasa  angkutan),  1: Potensi konflik, 2: Potensi saling mengisi, 3: Potensi bekerja sama

## SIMPULAN
Teridentifikasi  15  pemangku  kepentingan  yang terlibat  di  pola  kemitraan  yang  dikelompokan  4 key players (tokoh  agama,  petani  kemitraan,  PT  KTI,  KAM KTI), 2 context setters (lembaga sertifikasi, Dishut Prov), 5 subjects (pedagang,  tim  tebang,  tim  sarad,  buruh  tani, dan penjual bibit) dan 5 crowds (LSM, pemerintah desa, Diskop  UKM  dan  penyedia  jasa  angkut)  .  Teridentikasi 12 pemangku  kepentingan  yang terlibat di pola swadaya yang  dikelompokan  3 key  players (petani  swadaya, pedagang  dan  gudang  lokal),  1 context  setters (Dishut Prov), 5 subjects (industri menengah besar, penjual bibit, buruh  tani,  tim  sarad  dan  tim  tebang)  dan  3 crowds (penyedia jasa angkut, kelompok tani Sejahtera Satu dan kelompok tani FMU Alas Makmur) .
Potensi saling mengisi terjadi karena komoditas dari hulu  hingga  hilir  tidak  dapat  berdiri  sendiri  sehingga setiap  pemangku  kepentingan  memiliki  peran  unik  dan saling  berkontribusi  dalam  usaha  hutan  rakyat.  Potensi saling  mengisi  teridentifikasi  di  keseluruhan  pemangku kepentingan  dalam  pola  kemitraan,  sedangkan  potensi saling  mengisi  teridentifikasi  di  hampir  keseluruhan
pemangku  kepentingan  pada  pola  swadaya  kecuali  antar gudang lokal dan antar industri menengah besar. Potensi bekerja  sama  terjadi  karena  adanya  kesadaran  dan kesepakatan  antar  pemangku  kepentingan  sehingga berkomitmen  bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  disepakati.  Potensi  bekerja  sama  dalam  pola kemitraan  yaitu  antara  Dishut  Prov  dan  tokoh  agama, tokoh  agama  dan  PT  KTI  afiliasi,  tokoh  agama  dan petani  kemitraan,  petani  kemitraan  dan  PT  KTI  afiliasi, antar  sesama  petani  kemitraan  serta  antar  sesama penyedia  jasa.  Disisi  lain,  potensi  bekerja  sama  dalam pola  swadaya  yaitu  antara  Dishut  Prov  dan  kelompok tani,  serta  antar  sesama  penyedia  jasa.  Potensi  konflik terjadi karena adanya prilaku oportunistik, ketidakpuasan dan  perbedaan  tujuan  dalam  hubungan  antar  pemangku kepentingan. Potensi konflik dalam pola kemitraan yaitu antara tokoh agama dan PT KTI afiliasi, petani kemitraan dan  PT  KTI  afiliasi,  LSM  dan  PT  KTI  afiliasi,  PT  KTI afilliasi  dan  penyedia  jasa,  petani  kemitraan  dan penyedia  jasa,  serta  antar  sesama  penyedia  jasa.  Disisi lain,  potensi  konflik  dalam  pola  swadaya  yaitu  antara Dishut  Prov  dan  gudang  lokal,  Dishut  Prov  dan  petani swadaya,  Dishut  Prov  dan  kelompok  tani,  gudang  lokal
dan  industri,  gudang  lokal  dan  penyedia  jasa,  penyedia jasa  dan  petani  swadaya,  antar  sesama  gudang  lokal, antar sesama industri menengah besar serta antar sesama penyedia jasa.
Kegiatan dan perilaku setiap pemangku kepentingan dalam  arena  pola  kemitraan  dibatasi  karena  adanya integrasi hubungan konsumen produsen yang digambarkan dalam kontrak kemitraan. Tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam struktur kepengurusan berperan  penting  dalam  menjalankan  fungsi  mediasi, culture  broker, dan  fasilitator  antara  petani  dan  industri sehingga  pola  kemitraan  dapat  dikondisikan  secara berkelanjutan.  Disisi  lain,  lemahnya  kelembagaan  pola swadaya  berpeluang  terjadinya  kondisi  pemangku kepentingan  yang  kuat  akan  mengekspolitasi  pemangku kepentingan  yang  lemah.  Kelompok  tani  yang  notabene sebagai  wadah  organisasi  petani  swadaya  tidak  berperan sentral  dalam  usaha  hutan  rakyat  karena  lemahnya keterlibatan kelompok tani dalam membentuk kelembagaan pengelolaan hutan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas  R.  2005.  Mekanisme  perencanaan  partisipasi stakeholder  Taman  Nasional  Gunung  Rinjani [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Bungin  B.  2010. Penelitian  Kualitatif .  Jakarta  (ID): Kencana Prenada Media Group.
[Ditjen  PHPL]  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Hutan dan Produksi  Lestari. 2016. Rencana dan Realisasi Pemenuhan  Bahan  Baku  Industri  Primer  Hasil Hutan  Kayu .  Jakarta  (ID):  Ditjen  PHPL  [diunduh 2016 nov 7]. Tersedia pada: http://rpbbi.dephut.go.id/ [Dishutbun] Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  Probolinggo.    2016. Rencana  Kerja
Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten Probolinggo  Tahun  2016 .  Probolinggo  (ID):  Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Probolinggo.
Hardjanto.  2003.  Keragaan  dan  pengembangan  usaha kayu  rakyat  di  Pulau  Jawa  [disertasi].  Bogor  (ID): Institut Pertanian Bogor.
Hardjanto, Hero Y, Trison S. 2012. Desain kelembagaan usaha  hutan  rakyat  untuk  mewujudkan  kelestarian hutan dan kelestarian usaha dalam upaya pengentasan  kemiskinan  masyarakat  pedesaan. JIPI. 17(2): 103-107.
Hermans  LM,  Thiessen  WAH.  (2008).  Actor  analysis methods  and  their  use  for  public  policy  analysis.
European  Journal  of  Operational  Research 196: 808-818. doi:10.1016/j.ejor. 2008.03.040.
[KLHK] Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017.  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang pengangkutan  hasil  kayu  budidaya  yang  berasar dari hutan hak.
Mayers  J,  Vermeuleun  S.  2002. Company  –  Community Partnership:  From  raw  Deals  to  Mutual  Gains? Instruments for Sustainable Private Sector Forestry Series .  Forestry  and  Land  Use  (EG):  Programme, International Institute for Environment and Development (IIED).
Mulyaningrum.  2013.  Tinjauan  kritis  kebijakan  legalitas kayu di hutan rakyat (kasus di Kabupaten Lampung Tengah  Provinsi  Lampung,  Konawe  Selatan Provinsi Sulawesi tenggara, buleleng Provinsi Bali, dan Kulonprogo Provinsi DI Yogyakarta) [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Nawir  AA,  Santoso  L.  2005.  Mutually  beneficial company-community  partnerships  in  plantation development:  emerging  lessons  from  Indonesia. Internatinal forestry review. 7(3):177-192.
Nugroho B. 2003. Kajian institusi perlibatan usaha kecil- menengah industri pemanenan hutan untuk mendukung  pengelolaan  hutan  produksi  lestari [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Ostrom  E,  Schleger.  1992.  Property-rights  regimes  and natural  resources:  a  conceptual  analysis. Land Economics. 8(3): 249-262.
Parlinah.  2010.  Rantai  nilai  ( value  chain )  mebel  kayu mahoni Jepara [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Prihadi  N.  2010.  Kelembagaan  kemitraan  industri pengelolaan  kayu  bersama  rakyat  dalam  rangka pembangunan  hutan  di  pulau  Jawa  [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Huback K, Morris  J,  Prell  CH,  Quin  CH,  Stringer  LC.  2009. Who's  in  and  why?  A  typology  of  stakeholder analysis methods for natural resources management. Journal  of  Environmental  Management .  90:1933- 1949. doi:10.1016/j.jenvman.2009.01.001.
Sumarlan. 2012. Peningkatan kinerja petani sekitar hutan dalam penerepan sistem agroforestry di lahan kritis pegunungan  Kendeng  Pati  [tesis].  Bogor  (ID): Institut Pertanian Bogor.
Tirmidi.  2010.  Dinamika  peran  tokoh  agama  dalam digusi pengembangan hutan rakyat (studi fenomenologi di komunikas Madura dan Kabupaten Probolinggo). Malang (ID): Universitas Brawijaya.