Kelola
Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan ISSN 2443-0544 FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Volume: 3, No. 1, Januari-Juni 2016 jurnalkelola@gmail.com Halaman: 49-66

## EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PALANGKA RAYA 1

## Dwi Sartica
Alumni Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan FKIP-Universitas Kristen Satya Wacana dwisartica02@yahoo.com;
Bambang Ismanto
Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan FKIP-Universitas Kristen Satya Wacana bambang.ismanto@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
Inclusive education program (PI) is a product of the policies of the regional government held Education Department of Palangkaraya and must be implemented by all schools. The purpose of this study was to gather information for the evaluation of the implementation of programs in SD  Negeri  6  Bukit  Tunggal,  SMP Negeri  3  and  SMAN  4.  The  data  was  collected  through interview  and  documentation  study.  Evaluation  model  used  in  this  study  is  the  CIPP.  The subjects of this study were principal, regular teachers, and Guidance and Counceling Teachers of each school. The results of the evaluation context showed that the program has met the needs of  PIs  and  parents  of  students  with  special  needs;  the  population  served  were  students  with special  needs  and  is  still  in  the  category  of  mild  to moderate; as  well  as  helpful  programs  so that school the full confidence of the public and an opportunity to increase the number of crew members  who  served.  The  results  of  the  evaluation  input  indicated  that  the  special  facilities were  inadequate;  school  involving  all  stakeholders  in  the  school  and  some  from  outside; financing comes from use of the funds, scholarships, and / or budget; and the school does not have Special Guidance Teacher (SGT). The results of the evaluation process showed that new Education Department of Palangkaraya one to monitor and evaluate; teacher competence was good  enough;  learning  in  general  but  the  treatment  given  on  an  individual  basis,  and extracurricular activities reserved for the crew; facilities not helpful enough; and the obstacles encountered  was  no SGT,  facilities  not  adequate,  specialized  training  has  not  been  evenly distributed, no further monitoring of the relevant Department, and there is no standard for the evaluation  system.  The  results  of  the  product  evaluation  showed  that  the  academic  and  non academic  achievement of were  students  with  special  needs good  enough.  In  addition,  there were many number of crew  members who served. The implication of this study is to provide recommendations for schools and related agencies for the improvement of the sustainability of the program.

## Keywords: Inclusive education program, evaluation program, CIPP model
1 Naskah ini sudah pernah dimuat dalam Prosiding Seminar Nasional Membangun Budaya Penelitian untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Revolusi Mental Guru di Indonesia yang diselenggarakan oleh Progdi S2 MMP-FKIP-UKSW tanggal 12 Maret 2016

## PENDAHULUAN
Pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) kini telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Pada awalnya, pendidikan ABK bersifat terpisah dari  masyarakat  dan  anak  normal,  yang  mana  pelaksanaannya  berlangsung  di  sekolah luar  biasa  (SLB).  SLB  memiliki  spesialisasi  khusus  sesuai  dengan  hambatan  ABK dimana  SLB-A  diperuntukkan  bagi  anak  dengan  kelainan  tunanetra,  SLB-B diperuntukkan bagi anak dengan kelainan tunarungu, SLB-C diperuntukkan bagi anak dengan  kelainan  tunagrahita,  dan  SLB-D  diperuntukkan  bagi  anak  dengan  kelainan tunadaksa. Keberadaan SLB ternyata tidak cukup mampu untuk mengakses pendidikan ABK  secara  merata  dan  optimal.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  kondisi demikian adalah jarak sekolah jauh dari rumah karena pada umumnya SLB terletak di ibukota provinsi dan sebagian di kabupaten/kota.
Menurut Permendiknas No. 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif (PI) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang  memiliki  kelainan  dan  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan siswa normal pada umumnya. Dari peraturan ini, dalam pelaksanaannya PI  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  dan  mewujudkan penyelenggaraan  pendidikan yang  menghargai  keanekaragaman,  dan  tidak diskriminatif  kepada  semua  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional, mental,  dan  sosial,  atau  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Kota Palangka Raya merupakan kota penyelenggara program PI. Label sebagai “Kota  Pendidikan  Inklusif”  berlaku  sejak  tanggal  pencanangannya  yaitu  18  Oktober 2014  di  kota  Palangka  Raya.  Pencanangan  ini  merupakan  kebijakan  Disdikpora setempat yang diikuti dengan pembentukkan kelompok kerja (Pokja) PI Kota Palangka Raya. Pelaksanaan program PI diatur dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2014 tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan  Inklusif dan Pusat Sumber di Kota Palangka Raya. Data dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menunjukkan  bahwa  hingga  tahun  2014  jumlah  ABK  di  kota  Palangka  Raya  adalah 895  anak,  yang  tersebar  di  lima wilayah  kecamatan  yaitu  kecamatan  Pahandut,  Bukit Batu, Jekan Raya, Sabangau dan Rakumpit.
Evaluasi Penyelengaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya | Dwi Sartica & Bambang I.
Ada  beberapa definisi tentang pendidikan  inklusif.  UNESCO  (2009) menuliskan  bahwa  pendidikan  inklusif  adalah  proses  penguatan  kapasitas  sistem pendidikan  untuk  menjangkau  semua  siswa  dan  dengan  demikian  dapat  dipahami sebagai  strategi  utama  untuk  mencapai  Pendidikan  Untuk  Semua.  Sementara  itu, Salamanca  Statement  and  Framework  for  Action  on Special  Needs  Education pasal  2 ( dalam Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar 2012) berbunyi bahwa “ sekolah reguler  dengan  orientasi  inklusif  tersebut  merupakan  alat  yang  paling  efektif  untuk memerangi  sikap  diskriminasi,  menciptakan  masyarakat  yang ramah,  membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai Pendidikan untuk Semua;... ”. Dalam Deklarasi Bukittinggi  (2005  dalam  Direktorat  Pembinaan  PKLK  Pendidikan  Dasar  2012), pendidikan  inklusif  disebutkan  sebagai  “ sebuah  pendekatan  terhadap  peningkatan kualitas  sekolah  secara  menyeluruh  yang  akan  menjamin  bahwa  strategi  nasional untuk  PUS  adalah  benar-benar  untuk  semua ”.  Berdasarkan  ketiga  definisi  tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusi merupakan program layanan Pendidikan Untuk Semua (PUS), dimana siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dalam satu kelas yang sama atau kelas reguler.
Pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan layanan PUS bagi ABK untuk belajar  bersama  siswa  reguler  di  kelas  umum.  Lebih dari  itu,  pendidikan  inklusif diberikan kepada ABK  dengan jenis kebutuhan khusus atau kelainan yang bervariasi. Direktorat  Pembinaan  PKLK  Dikdas  (2012)  menyebutkan  bahwa  pendidikan  inklusif diberikan  kepada  “semua  anak  terlepas  dari  kemampuan  ataupun  keti dakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan  agama  menyatu  dalam  komunitas  sekolah  yang  sama”.  Sedangkan,  salah  satu landasan  filosofis  dari  penerapan  pendidikan  inklusif  menjelaskan  bahwa  pendidikan inklusif  merupakan  pelaksanaan  pendidikan  multikultural  sehingga  membantu  peserta didik  untuk  bisa  mengerti,  menerima,  dan  menghargai  sesama  manusia  yang  berbeda suku,  budaya,  nilai,  kepribadian,  dan  keberfungsian  fisik  atau  psikologis. Sementara, Ahsan (2014) mendefi nisikan, dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahwa “pendidikan inklusif  sekarang  dianggap  sebagai  strategi  yang  layak  untuk  menciptakan pembelajaran  lingkungan  yang  ramah  untuk  anak-anak/penyandang  cacat,  anak-anak dari  etnis  yang  berbeda  dan  keragaman  bahasa,  anak-anak  yang  berasal  dari  latar belakang  yang  kurang  beruntung  secara  sosial  dan  juga  isu- isu  gender”.  Dengan demikian,  definisi  ini  memperkuat  kedua  definisi  sebelumnya  dimana  pendidikan
inklusif  diberikan  kepada  siswa  yang  memiliki  kasus  atau  hambatan  yang  bervariasi baik dari segi cacat fisik, etnografis, lingkungan/sosial budaya, latar belakang, maupun gender.
Penerapan  pendidikan  inklusif  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  semua pihak,  terkhususnya  bagi  ABK.  Rallis  &  Anderson  (1994  dalam  Devi  &  Andrews 2007) mendefinisikan, dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahwa “pendidikan inklusif adalah praktek yang menjamin bahwa setiap anak naik ke potensinya penuh sementara memvalidasi keunikan mereka”. Melalui pendidikan inklusif, dalam Deklaras i Bandung (2004 dalam Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar 2012), ABK mendapatkan kesempatan  akses  dalam  segala  aspek  kehidupan  sehingga  menjadi  generasi  penerus yang  handal,  mendapatkan  perlakuan  yang  manusiawi,  mendapatkan  pendidikan  yang bermutu  dan  sesuai  dengan  potensi  dan  kebutuhan  masyarakat  serta  mampu mengembangkan keunikan potensi secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan inklusif dikatakan  sebagai  program  pendidikan  dalam  rangka  upaya  mengembangkan kemampuan ABK dalam ranah kognitif, psikomotorik, soft skills, dan karakter. Dengan demikian,  ABK  akan  hidup  semakin  bermakna    setelah  memperoleh  pendidikan (Mudjito dkk. 2012).
Evaluasi  berasal  dari  kata evaluation artinya  nilai  atau  penilaian.  Definisi  dari Oxford AS,  evaluasi  adalah  suatu  upaya  untuk  menentukan  nilai  atau  jumlah. Sedangkan  menurut  Suchman  (1995  dalam  Arikunto  2008),  evaluasi  adalah  sebuah proses  dalam  menentukan  hasil  yang  telah  dicapai  dalam  beberapa  kegiatan  yang direncanakan  untuk  mendukung  tercapainya  tujuan.  Lebih  lanjut, Stufflebeam  dan Shinkfield  (2007)  menjelaskan  pengertian  evaluasi  adalah  proses  penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam  menentukan  alternatif  keputusan.  Dari  ketiga  definisi  tersebut,  evaluasi dapat disimpulkan  sebagai  upaya  untuk  menentukan  hasil  dari  pelaksanaan  suatu  kegiatan dan  pencapaian  suatu  tujuan,  hingga  pada  akhirnya  hasil  tersebut  dapat  menjadi pertimbangan bagi suatu alternatif keputusan.
Sugiyo  (2011)  menyatakan  bahwa  “ evaluasi  program  merupakan  sebuah proses  penilaian    terhadap    penyusunan  program,    pelaksanaan    program,  penilaian dan analisis  hasil serta tindak lanjut kegiatan  yang  dilaksanakan” . Melalui evaluasi program, sejauh mana ketercapaian berjalannya suatu rangkaian program dapat dinilai
Evaluasi Penyelengaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya | Dwi Sartica & Bambang I.
dan tindak lanjut program dapat diputuskan oleh pembuat keputusan (Arikunto 2012). Menurut  Arikunto  (2012),  tindak  lanjut  yang  bisa  diambil  terhadap  suatu  keputusan kebijakan  program  terdiri  dari  empat  macam.  Pertama,  program  tetap  dilanjutkan, dengan  alasan  bahwa  program  sangat  bermanfaat.  Kedua,  program  tetap  dilanjutkan namun  dengan  penyempurnaan,  dengan  alasan  bahwa  dalam  pelaksanaan  program kurang baik/lancar. Ketiga, program dimodifikasi ulang, dengan alasan bahwa manfaat program  kurang  tinggi.  Dan  keempat,  program  dihentikan,  dengan  alasan  bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan ternyata hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya manfaat  dari  program. Sementara  itu,  program  dapat  diartikan  sebagai  “rencana”  atau dalam  pengertian  yang  lebih  praktis  program  adalah  suatu  unit  atau  satuan  kegiatan. Dengan  demikian,  program  merupakan  sebuah  sistem,  yaitu  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  bukan  hanya  satu  kali  tetapi  berkesinambungan.  Dengan  demikian,  dari beberapa  definisi  ‘evaluasi’  dan  ‘program’  maka  evaluasi  program  adalah  upaya menentukan  hasil  dari  pelaksanaan  serangkaian  kegiatan  sehingga  pencapaian  tujuan dari kegiatan tersebut dapat dinilai, hingga pada akhirnya hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi suatu alternatif keputusan bagi kegiatan selanjutnya.
Stufflebeam dan Shinkfield (2007) menjelaskan substansi dari evaluasi konteks adalah menilai kebutuhan, masalah, aset dan peluang, mengidentifikasi target populasi, dan  mendiagnosa  permasalahan  dalam  suatu  lingkungan  umum.  Evaluasi  masukan menilai  pendekatan  alternatif,  rencana  kerja,  rencana  kepegawaian,  dan  angggaran untuk kelayakan dan potensi efektivitas biaya untuk memenuhi kebutuhan sasaran dan mencapai tujuan. Evaluasi proses bertujuan untuk memberikan sebuah penilaian dalam implementasi  kegiatan,  serta  memberikan  umpan  balik  bagi  kinerja  staff.  Evaluasi produk  bertujuan  untuk  mengukur,  menginterpretasikan  dan  menilai  hasil  pencapaian suatu  program.  Pendapat  Stufflebeam  memiliki  kesamaan  dengan  pendapat  Wirawan (2012).  Substansi  komponen  CIPP  dijelaskan  bahwa  evaluasi  konteks  berupaya mengidentifikasi  kebutuhan  yang  mendasar  pembuatan  program;  evaluasi  input mengidentifikasi  program,  SDM,  sarpras,  pembiayaan,  prosedur  kerja,  dan perencanaan;  evaluasi  proses  menilai wujud  program,  pelaksana,  waktu  pelaksanaan dan anggaran; dan evaluasi produk menilai dampak program.
Evaluasi  terhadap  program  PI  membutuhkan  jenis  model  yang  cocok    untuk melakukan  kegiatan  evaluasi  tersebut.  Model  CIPP  dianggap  sesuai  dengan  kajian evaluasi penyelenggaraan program PI dengan beberapa pertimbangan. Pertama, model
ini  memiliki  langkah-langkah  yang  jelas  dalam  pengungkapan  setiap  urutan  program. Kedua,  penulis  dapat  menganalisa  secara  detail  mulai  dari  hal  yang  melatarbelakangi penyelenggaraan program (context), bentuk perencanaan program (input), pelaksanaan program  (process) dan  produk  yang  dihasilkan  dari  penyelenggaraan  program (product). Ketiga, model ini sudah banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Akhir  dari  evaluasi  akan  memberikan  rekomendasi  atas  keberadaan  program.  Oleh karena  itu,  penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusif  di  kota  Palangka  Raya dievaluasi dengan menggunakan model CIPP.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Model  evaluasi  yang  digunakan  adalah  model  CIPP. Hasil  evaluasi  dalam penelitian  ini  dipaparkan  dan  digambarkan  dalam  bentuk  kalimat,  keterangan  atau pernyataan  bermakna  terhadap  penyelenggaraan  program  PI  di  kota  Palangka  Raya. Penelitian  ini  berlangsung  di  tiga  sekolah  terpilih  sebagai  penyelenggara  program  PI. Ketiga  sekolah  terpilih  ini  merupakan  rekomendasi  dari Dinas  terkait.  Ketiga  sekolah tersebut dianggap cukup untuk mewakili semua sekolah penyelenggara PI dari seluruh jenjang  pendidikan  di  kota  Palangka  Raya,  untuk  diteliti  lebih  lanjut. Subyek  atau informan  penelitian  ini  mencakup  mencakup  kepala  sekolah,  1  guru  kelas/mata pelajaran,  dan  1  guru  BP/BK. Dalam  penelitian  ini,  data dikumpulkan  dan  diperoleh melalui  teknik  wawancara  dan  studi  dokumentasi. Wawancara bersifat unstructured dimana wawancara  terfokus  pada  suatu  masalah  tertentu  (focused interview)  dan bersifat bebas (free interview) dimana pertanyaan berpindah-pindah dari satu pokok ke pokok  lain,  sepanjang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Wawancara  dilakukan dengan  kepala  sekolah,  guru  kelas/mata  pelajaran  dan  guru  BP/BK  dari  tiap  sekolah. Fokus pada tahap wawancara dengan kepala sekolah mencakup semua komponen yaitu context,  input,  process dan product dari  penyelenggaraan  program.  Sedangkan wawancara dengan guru kelas/mata pelajaran dan guru BP/BK berfokus pada evaluasi input, process dan product. Selain data primer, data awal sebagai informasi tambahan diperoleh  dari  wawancara  bersama  Kasi.  SLB  Disdikpora.  Sumber  data  lainnya  yaitu data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  dokumentasi.  Dalam  studi  dokumentasi,  data fisik dari beberapa lokasi penelitian, yang sesuai dengan kebutuhan penulis atau tujuan penelitian, mencakup dokumen tertulis maupun foto. Dokumen tertulis yang diperoleh
Evaluasi Penyelengaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya | Dwi Sartica & Bambang I.
dari Disdikpora mencakup panduan Grand Design, Perwali kota Palangka Raya No. 26 tahun 2014 dan SK penunjukkan sekolah piloting. Sementara, dokumen yang diperoleh dari sekolah meliputi profil sekolah, data ABK, arsip surat tugas guru untuk mengikuti Diklat,  program  kerja  APB  komite  sekolah,  dan  arsip  surat  monev  sekolah penyelenggara  PI.  Sementara  itu,  dokumen  foto  yang  diperoleh  mencakup  foto  alat bantu  ABK,  pelaksanaan  kegiatan  workshop/lokakarya,  kegiatan  tes  ABK  untuk identifikasi/asesmen  saat  PPDB,  keikutsertaan  ABK  dalam  lomba-lomba  dan  OSN 2015, dan prestasi ABK.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  model interaktif  dari  Miles  dan  Huberman.  Adapun  tahapan  dari  analisis  model  ini  bermulai dari  koleksi  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  hingga  penarikan  kesimpulan  dan verifikasi.  Dalam  tahap  koleksi  data,  penulis  mengumpulkan  seluruh  data  yang diperoleh  baik  dari  kegiatan  wawancara  bersama  subyek  penelitian  maupun  data-data fisik  dari  studi  dokumentasi.  Kemudian,  data  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi tersebut direduksi dan dipilah sesuai dengan kategori masing-masing. Dalam tahap ini, penulis  mengambil  data-data  yang  penting  dan  digolongkan  sesuai  dengan  komponen CIPP.  Setelah  data  sudah  sesuai  dengan  komponen  CIPP,  penulis  menyajikan  dan menyusun  data  dalam  bentuk  gambar  maupun  tabel  sehingga  mudah  dipahami. Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dan  sudah  diolah  dan  disajikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menguji  validitas  data  dengan  menggunakan teknik  triangulasi  data  dan  sumber.  Teknik  triangulasi  data  dilakukan  penulis  dengan cara  membandingkan  data  hasil  wawancara  dengan  data  hasil  studi  dokumentasi. Sementara  itu,  teknik  triangulasi  sumber dilakukan  penulis  dengan  cara membandingkan  hasil  wawancara  oleh  satu  subyek  dengan  hasil  wawancara  oleh subyek  lainnya.  Dengan  kedua  teknik  ini,  tingkat  kepercayaan  dan  keabsahan  data dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Evaluasi Context Penyelenggaraan  Program  Pendidikan  Inklusif  di  Kota Palangka Raya
Evaluasi context terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusif di kota Palangka  Raya  meliputi  unsur  penilaian  terhadap  kebutuhan  yang  belum  terpenuhi,
populasi  yang  dilayani, dan  peluang  atau  manfaat  dari  penyelenggaraan  program. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  ketiga  sekolah  yang  diteliti,  penerimaan  ABK  sudah berlangsung  sejak  beberapa  tahun  sebelumnya  yakni  sebelum  diberlakukannya kebijakan  dari  Disdikpora  kota  Palangka  Raya yang  mewajibkan  semua  sekolah melaksanakan  program  pendidikan  inklusif.  Alasan  dari  penerimaan  ABK  adalah karena  ketiga  sekolah  tersebut  melihat  ada  kebutuhan  yang  belum  terpenuhi  dimana para  orang  tua  yang  memiliki  ABK  menginginkan  agar  anaknya  diterima di  sekolah tersebut.  Hasil  temuan  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Isabella dkk.  (2014)  dimana  implementasi  pendidikan  inklusi  di  SDN  Negeri  131/IV  Kota Jambi  sangat  dibutuhkan  masyarakat  sekitar  karena  adanya  keinginan  dan  kebutuhan untuk  menyekolahkan  anaknya  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  di  sekolah  reguler. Oleh  karena  itu,  ketiga  sekolah  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  menerima  dan melayani ABK meski kondisi pelayanan sekolah masih terbatas.
Selain  pertimbangan  atas  kebutuhan  yang  belum  terpenuhi,  hasil  temuan menunjukkan  bahwa  populasi  yang  dilayani  adalah  peserta  didik  dengan  kebutuhan khusus dan berpotensi pada kecerdasan dan/atau bakat istimewa, yang direkrut dengan prioritas pada jarak terdekat domisili anak ke sekolah. Hasil temuan ini sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 dimana peserta didik dengan kelainan fisik,  emosional,  mental,  sosial  atau  memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus,  ketiga  sekolah  mendapat  manfaat  atas  kepercayaan  dan  apresiasi  yang diberikan  oleh  masyarakat  khususnya  orang  tua  ABK  terhadap  pelaksanaan  program pendidikan  inklusif.  Temuan  ini sejalan dengan  pernyataan  Mudjito  dkk..  (2012) dimana  anak-anak  dengan  kondisi  dan  kendala  tertentu  dan/atau  tidak  mendapatkan pelayanan  pendidikan,  sebaiknya  memperoleh  akses  yang  mudah  dalam  memperoleh pendidikan..
Berdasarkan  hasil  temuan  dari  semua  aspek  pada  komponen context terhadap penyelenggaraan program PI di ketiga sekolah, secara tidak langsung agenda Pokja PI untuk  masa  2014-2018  sudah  berjalan  dan  sedang  berlangsung.  Hal    ini  terlihat  pada agenda  atau  kalender  tahunan  Pokja  PI  untuk  tahun  2014-2018  poin  (d)  tentang “pemerataan  akses  pendidikan  atau  pelayanan  imklusif  di  setiap  kecamatan  dengan
Evaluasi Penyelengaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya | Dwi Sartica & Bambang I.
membuat sekolah piloting dari jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK”. Pemerataan akses yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan orang tua dan ABK; semua ABK dengan jenis  kebutuhan  khusus  kelas  ringan  hingga  sedang  terlayani;  serta  masyarakat  atau sosial memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah dalam melayani ABK.

## 2. Evaluasi Input Penyelenggaraan  Program  Pendidikan Inklusif  di  Kota Palangka Raya.
Evaluasi input terhadap  penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusif  di  kota Palangka  Raya  meliputi  unsur  penilaian  terhadap  potensi  sekolah,  perencanaan program,  anggaran,  dan  sumber  daya  manusia. Dalam  pelaksanaan  program,  sarana prasarana  sebagai  pendukung  program  di  ketiga  sekolah  yang  diteliti  memiliki ketersediaan  yang  bervariasi.  Hasil  penelitian  di  SDN  6  Bukit  Tunggal  dan  SMPN  3 menunjukkan  bahwa  kedua  sekolah  ini  masih  mengandalkan  sarana  prasarana  yang sudah dimiliki sebelumnya. Sarpras ini umumnya digunakan secara merata baik siswa reguler  maupun  ABK.  Hal  ini  dianggap  benar  menurut  Direktorat  Pembinaan  SLB (2007)  dimana  sarana  dan  prasarana  umum  yang  dibutuhkan  sekolah  penyelenggara program  pendidikan  inklusif  cenderung  sama  dengan  sekolah  reguler  pada  umumnya. Terkhusus  pada  alat  bantu  yang  digunakan  dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  ABK, SDN  6  Bukit  Tunggal  memiliki  ketersediaan  alat  peraga  yang  masih  terbatas.  Selain itu, kedua sekolah belum didukung dengan prasarana yang memadai seperti ruang atau kelas khusus guna melayani ABK secara individual serta jalur khusus bagi ABK yang menggunakan  kursi  roda.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Perwali  Palangka  Raya  No.  26 Tahun  2014  pasal  53  ayat  1  dimana  “penyelenggara  satuan  pendidikan  menyediakan sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  memadai  dan  menjamin  kelancaran  program pendidikan”.  Sehubungan  dengan  acuan  yang  sama,  secara  khusus  pada  ayat  2 menambahkan  bahwa  “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  masyarakat  memfasilitasi sarana dan prasarana pend idikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat”.
Sementara itu, SMAN 4 yang memanfaatkan sarpras yang sudah ada di sekolah, juga mendapatkan bantuan sarana  yang memadai berupa  alat bantu seperti kursi roda, kaca  mata,  laptop,  dan  tongkat  penyangga/jalan. Bantuan  tersebut  diberikan  oleh pemerintah  pusat  dan  PK-PLK  pada  tahun  2012  dimana  pemberian  ini  disesuaikan dengan keberadaan dan jenis kebutuhan/kelainan ABK. Hasil temuan ini sudah sesuai
dengan  Perwali  Palangka  Raya  No.  26  Tahun  2014  pasal  53  ayat  1  dan  2  serta Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 11 ayat 1, 2, dan 4c.
Terkait  temuan  dalam  ketersediaan  sarpras  di  ketiga  sekolah,    secara  tidak langsung  agenda  Pokja  PI  poin  (e)  periode  tahun  2014-2018  belum  berjalan  secara menyeluruh  atau  merata.  Agenda  ini  berisi  pengadaan  sarana  dan  prasarana  sekolah piloting maupun yang telah menyelenggarakan pendidikan  inklusif. Belum berjalannya agenda  ini  secara  menyeluruh  atau  merata  dikarenakan  Pokja  PI  masih  sedang mengupayakan pengadaan sarpras.
Terkait  dengan  jenis  kebutuhan  yang  dimiliki  siswa,  ketiga  sekolah  memiliki ABK  dengan  jenis  kebutuhan  khusus  bervariasi  dan  masuk  dalam  kategori  ringan hingga  cukup.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  ketiga  sekolah  tersebut  memiliki  ABK dengan kebutuhan khusus lamban belajar atau slow learner dengan jumlah siswa cukup banyak  dibanding  dengan  jenis  kebutuhan  khusus  lainnya.  Sebagian  sekolah  juga memiliki  siswa  dengan  kebutuhan  khusus  tuna  daksa,  tuna  rungu  ringan,  hiperaktif, autis, dan low vision. Temuan ini sama dengan hasil temuan Nono (2013) dimana jenis kebutuhan khusus ABK  di sekolah dasar di Kabupaten Pontianak  cukup  beragam dan didominasi  78,75%  siswa  dengan  kelainan  lamban  belajar  (slow  learner).  Sementara itu,  temuan  peneliti  menunjukkan  bahwa  sekolah  memiliki  total  ABK  yang  bervariasi dimana  SDN  6  Bukit  Tunggal  memiliki  43  siswa,  SMPN  3  memiliki  12  siswa,  dan SMAN  4  memiliki  15  siswa.  Dengan  demikian,  hasil  temuan  juga  sesuai  dengan Permendiknas  No.  70  Tahun  2009  pasal  3  ayat  2  dimana  jenis  kelainan  ABK  sangat bervariasi.  Dalam  hal  ini,  sekolah  memiliki  variasi  jumlah  ABK  yang  disertai  dengan jenis kebutuhan khusus yang berbeda-beda pula.
Di  sisi  lain,  pelaksanaan  program  pendidikan  inklusif  melibatkan  pihak  di dalam  maupun  di  luar  sekolah.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  ketiga  sekolah yang  diteliti  melibatkan  pihak  dalam  sekolah  yang  meliputi  kepala  sekolah,  komite, pengawas  sekolah,  wakasek,  guru  kelas/mapel,  wali  kelas  dan/atau  guru  BK.  Hasil temuan  ini  dibenarkan  Direktorat  Pembinaan  PKLK  Pendidikan  Dasar  (2012) bahwa salah  satu  prinsip  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  adalah  prinsip  keterlibatan, dimana  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  harus  melibatkan  seluruh  komponen pendidikan terkait. Sementara, keterlibatan dari pihak luar sekolah berupa bantuan dan kerja sama dengan pihak terkait hanya diperoleh oleh satu sekolah saja yaitu SMAN 4.
Evaluasi Penyelengaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya | Dwi Sartica & Bambang I.
Sekolah ini bekerja sama dengan PK-PLK dan psikolog, terkhusus dalam proses PPDB. Temuan ini sudah sesuai dengan Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar Tahun 2012  dan  Permendiknas  No.  70  Tahun  2009  pasal  11  ayat  1-5.  Sedangkan,  SDN  6 Bukit  Tunggal  dan  SMPN  3  belum  pernah  bekerja  sama  atau  melibatkan  pihak  luar seperti psikolog, tenaga ahli, atau pihak tertentu.
Sumber  dana  dalam  pelaksanaan  program  pendidikan  inklusif  diperoleh  atau dimanfaatkan  ketiga  sekolah  yang  diteliti  baik  dari  dana  BOS,  dukungan  APBD, ataupun  bantuan  beasiswa.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  SDN  6  Bukit  Tunggal  dan SMPN 3 mensiasati pemenuhan kebutuhan ABK melalui dana BOS, meskipun SMPN 3  pernah  mendapat  bantuan  beasiswa  ABK-PKLK.  Sementara  SMAN  4  mendapat dukungan  dana  dari  APBD  akan  tetapi  sekolah  ini  belum  pernah  mendapat  bantuan dana  khusus.  Hasil  temuan  ini  dinilai  sudah  sesuai  dengan  kriteria  penyelenggaraan pendidikan  inklusif  yang  tertuang  dalam  Perwali  No.  26  Tahun  2014  pasal  55  ayat  1 yang  menjelaskan  bahwa  “sumber  pendanaan  penyelenggaraan  program  ini  diperoleh dari  APBN  Pemerintah,  APBD  Pemerintah  Provinsi,  APBD  Pemerintah  Kota, masyarakat,  dan/atau  sumber  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat ”.  Dengan  demikian, sekolah  boleh  menggunakan  dana  BOS  di  samping  penyaluran  dana  dari  APBD  dan beasiswa khusus untuk ABK.
Sementara  dalam  hal  sumber  daya  manusia  (SDM)  yaitu  guru  pendamping khusus  (GPK),  ketiga  sekolah  yang  diteliti  belum  memiliki  GPK  yang  berlatar belakang  pendidikan  khusus  atau  pendidikan  luar  biasa. Fakta ini  tidak  sesuai  dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 yang menetukan bahwa “pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan  paling  sedikit  satu  orang  GPK  pada  satuan pend idikan  yang  ditunjuk  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif”.  Terkait temuan  ini,  penanganan  ABK  di  ketiga  sekolah  ini  langsung  ditangani  oleh  guru kelas/mapel, wali kelas dan guru BK. Namun dalam hal pendampingan dan penanganan secara  khusus  dan  intensif  di  SMPN  3  dan  SMAN  4,  ABK  ditangani  langsung  oleh guru BK yang pernah mengikuti diklat cara menangani ABK, sementara ABK di SDN 6  Bukit  Tunggal  hanya  ditangani  oleh  wali  kelas  dan  guru  kelas.  Guru-guru  dalam situasi tersebut dianggap sebagai “GPK” ver si sekolah masing-masing.
Sebagian  guru  kelas/mapel,  wali  kelas  dan  guru  BK  di  ketiga  sekolah  yang diteliti ini pernah mendapatkan workshop, diklat, sosialisasi dan/atau pelatihan khusus
untuk  meningkatkan  kompetensi.  Temuan  ini  sesuai  dengan  Permendiknas Nomor  70 Tahun  2009  pasal  10  ayat  3,  5,  dan  6  yang  menjelaskan  bahwa  “pemerintah kabupaten/kota  wajib  meningkatkan  kompetensi  di  bidang  pendidikan  khusus  bagi tenaga  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  pada  satuan  pendidikan  penyelenggara pendidikan  inklusif”,  “pemerintah  dan  pemerintah  provinsi  membantu  meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada  satuan  pendidikan  penyelenggara  pendidikan  inklusif”,  yang  dapat  dilakukan melalui “P4TK, LPMP, perguruan t inggi, lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen Agama, KKG/KKKS, KKPS, MGMP, MKS, MPS, dan sejenisnya.

## 3. Evaluasi Process Penyelenggaraan  Program  Pendidikan Inklusif  di  Kota Palangka Raya.
Sejak  pencanangan  Kota  Pendidikan  Inklusif  pada  18  Nopember  2014  lalu, Disdikpora  baru  pertama  kali  memonitor  pelaksanaan  program  pendidikan  inklusif melalui  surat  permohonan  yang  diberikan  kepada  semua  sekolah  perihal  monitoring dan  evaluasi  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif.  Surat  ini  ditujukan  agar masing-masing  sekolah  segera  mengidentifikasi  tiap  peserta  didik  yang  memiliki kebutuhan  khusus/kelainan,  melakukan  pendataan  sesuai  format  yang  diminta  dan segera  melaporkan  ke  Disdikpora  untuk  segera  ditindaklanjuti.  Hasil  temuan menunjukkan bahwa ketiga sekolah yang diteliti mendapat surat pemberitahuan ini dan langsung  menindaklanjuti.  Temuan  ini  sesuai dengan Perwali  Palangka  Raya  No.  26 Tahun  2014  pasal  56  ayat  1  dan  2  dimana  pengawasan  sekolah  yang  meliputi pemantauan,  supervisi,  evaluasi,  pelaporan,  dan  tindak  lanjut  hasil  pengawasan, dilakukan  oleh  pendidik,  kepala  sekolah,  kelompok  kerja  atau  satuan  tugas  pada sekolah  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  dan  pengawas  TK/SD/SMP/SMA serta  dapat  berkoordinasi  dengan  pengawas  sekolah  PLB.  Dalam  hal  ini,  Disdikpora sudah  melakukan  pengawasan  satu  kali  kepada  sekolah  penyelenggara  pendidikan inklusif  yang  kemudian  mendapat  hasil  atau  respon  dari  sekolah  untuk  kemudian ditindaklanjuti.
Dalam  proses  pembelajaran  di  dalam  kelas,  hasil  temuan  menunjukkan  bahwa guru di ketiga sekolah yang diteliti memiliki kompetensi yang cukup memadai. Hal ini terbukti  dari  penyusunan  RPP,  pemberian  materi  dan  bahan  ajar  kepada  ABK  dengan
Evaluasi Penyelengaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya | Dwi Sartica & Bambang I.
menggunakan  kurikulum  dan  materi/bahan  ajar  yang  sama  atau  reguler.  Guru  tidak memberikan  atau  membedakan  kurikulum  dan  materi/bahan  ajar  secara  terstruktur. Selain itu, guru menggunakan RPP reguler yang diberikan secara merata kepada semua siswa. Menurut Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar (2012) kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya adalah kurikulum standar  nasional  yang  berlaku  di  sekolah  umum.  Akan  tetapi  karena  ragam  hambatan ABK  sangat  bervariasi,  baik  yang  bersifat ringan  hingga  sedang,  maka  dalam implementasinya  harus  ada  modifikasi  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  yang sesuai  dengan  standar  nasional  dan  kebutuhan  ABK.  Hal  ini  diperkuat  Permendiknas No.  70  Tahun  2009  pasal  7  yang  menyebutkan  bahwa  kurikulum  yang digunakan adalah  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  yang  mengakomodasi  kebutuhan  dan kemampuan  ABK  sesuai  bakat,  minat  dan  potensinya.  Terkait  pada  acuan itu,  hasil penelitian menunjukkan  bahwa  sebagian  sekolah  melakukan modifikasi kurikulum melalui pemberian atau pelayanan tambahan jam belajar pada siang atau sore hari untuk kegiatan pengayaan, remedi, atau pembimbingan khusus di luar jam sekolah.
Dalam  proses    pembelajaran,  temuan  menunjukkan  bahwa  guru-guru  di  ketiga sekolah  yang  diteliti  melayani  dan  memperlakukan  ABK  sama  dengan  siswa  normal lainnya. Oleh karena itu, ABK juga menyesuaikan diri pada proses pembelajaran yang berlangsung  di  dalam  kelas.  Hasil  temuan  lain  menunjukkan  bahwa  penggunaan kurikulum  dan  pemberian  soal  latihan  tetap  sama  tapi  penyesuaian  dilakukan  secara individu  dalam  hal  evaluasi  dan  pelayanan  lainnya.  Bagi  ABK  yang slow  learner, standar  nilai  dibedakan  dan  disesuaikan  yaitu  diturunkan  dari  standar  KKM  siswa normal  pada  umumnya.  Kemudian,  ABK  akan  mendapatkan  pelayanan  lebih  apabila dianggap  perlu  untuk  pengayaan,  remedi  dan  sebagainya  baik  di  saat  jam  istirahat maupun  di  luar  jam  sekolah.  Hasil  temuan  ini  sesuai  menurut  Direktorat  Pembinaan PKLK  Pendidikan  Dasar  (2012)  tentang  salah  satu  prinsip  pembelajaran  sekolah inklusif  yai tu  prinsip  individual,  dimana  “guru  perlu  mengenal  kemampuan  awal  dan karakteristik  setiap  anak  secara  mendalam,  baik  dari  segi  kemampuan  maupun ketidakmampuannya  dalam  menyerap  materi  pelajaran,  kecepatan  maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing- masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai”.
Berdasarkan hasil penelitian, selain proses belajar di kelas, ketiga sekolah yang diteliti  juga  menyiapkan  dan  membuka  kegiatan  ekstrakurikuler  yang juga  diberikan
kepada ABK. Hasil temuan menunjukkan bahwa ABK diberi kebebasan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang  tersedia  sesuai  bakat,  minat,  kemampuan  dan ketertarikan  ABK  itu  sendiri.  Hal  ini  tentunya  ditujukan  tidak  untuk  merugikan  atau menyusahkan  ABK,  melainkan  untuk  mendukung  kemampuan  ABK  di  bidang  non akademik. Temuan ini sesuai dan dibenarkan berdasarkan Perwali Palangka Raya No. 26 Tahun 2014 pasal  47 ayat 2 dimana peserta didik memiliki hak untuk “memperoleh layanan  pendidikan  sesuai dengan  bakat,  minat,  kemampuan,  kecerdasan,  dan kebutuhan  khususnya.  Dalam  hal  ini,  kegiatan  ekstrakurikuler  merupakan  salah  satu bentuk layanan pendidikan yang diberikan dan disediakan sekolah bagi semua siswa.
Dari  pelaksanaan  program  pendidikan  inklusif baik  sebelum  maupun  sesudah pencanangan sebagai Kota  Pendidikan  Inklusif,  ketiga  sekolah menghadapi beberapa kendala.  Kendala  yang  ditemukan  di  SDN  6  Bukit  Tunggal  adalah  tidak  tersedianya GPK,  sarpras  belum  memadai,  dan  pelatihan  khusus  bagi  guru  tidak ada.  Temuan  ini tidak sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun  2009 pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 dimana pemerintah  kabupaten/kota  menjamin  terselenggaranya  pendidikan  inklusif  sesuai dengan  kebutuhan  ABK  dan  menjamin  tersedianya  sumberdaya  pendidikan  inklusif, serta  pemerintah  dan  pemerintah  provinsi  membantu  tersedianya  sumber  daya pendidikan inklusif.
Kendala  yang  ditemukan  di  SMPN  3  serupa  dengan  yang  ditemui  di  SDN  6 Bukit  Tunggal,  hanya  berbeda  dalam  hal  pelatihan  khusus  bagi  guru  yang  belum merata.  Temuan  ini  belum  sesuai  dengan  Permendiknas  No.  70  tahun  2009  pasal  10 ayat  3,  5,  dan  6.  Selain  itu,  SMPN  3  mengalami  kendala  dalam  menggunakan  atau mengarahkan penggunaan kursi roda yang sudah diberikan Dinas terkait namun belum ada  monitoring  langsung  sehingga  alat  bantu  belum  bisa  digunakan  sebagaimana mestinya. Temuan ini tidak sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 12 dimana  “pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesu ai dengan kewenangannya”.
Sementara  itu,  kendala  yang  ditemukan  di  SMAN  4  serupa  dengan  yang ditemukan  di  SDN  6  Bukit  Tunggal  dan  SMPN  3  dimana  GPK  tidak  tersedia  dan prasarana masih terbatas. Kendala lainnya adalah sistem penilaian UN bagi ABK masih disamaratakan  dengan  siswa  reguler  dan  tidak  ada  standar  baku  evaluasi  bagi  ABK. Hasil temuan menunjukkan bahwa sekolah masih menggunakan standar kelulusan bagi
Evaluasi Penyelengaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya | Dwi Sartica & Bambang I.
ABK  yang  sama  dengan  anak  normal  demi  mengantisipasi  dan  menghindari  adanya ketidaklulusan ABK. Dengan demikian, ABK diharapkan tetap bisa lulus dan bersaing dengan anak normal dalam UN meski pada umumnya  standar kelulusan diberlakukan sama  bagi seluruh siswa. Temuan ini tidak sesuai dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 9 ayat 2 dan 4 yang menjelaskan bahwa ABK yang mengikuti pembelajaran berdasarkan  kurikulum  sesuai  dengan  atau  di  atas  standar  nasional  pendidikan  wajib mengikuti  ujian  nasional.  Dan  apabila  ABK  tersebut  menyelesaikan  pendidikan  dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, ABK mendapatkan ijazah yang blankonya  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Sementara  dalam  ayat  3  dan  5  menjelaskan bahwa  ABK  yang  mengikuti  pembelajaran  berdasarkan  kurikulum  di  bawah  standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah. Dan apabila ABK  menyelesaikan  pendidikan  berdasarkan  kurikulum  yang  dikembangkan  oleh sekolah  di  bawah  standar  nasional  pendidikan,  ABK  mendapatkan  surat  tanda  tamat belajar  yang blankonya dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan. Sementara, hasil temuan  terhadap  tidak  adanya  standar  baku  dalam  hasil  belajar  ABK  menyebabkan penilaian  dilakukan  guru  secara  subyektif.  Temuan  ini  tidak  sesuai  dengan Permendiknas  No.  70  tahun  2009  pasal  9  ayat  1,  dimana  “penilaian  hasil  belajar  bagi peserta  didik  pendidikan  inklusif  mengacu  pada  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan yang bersangkutan”. Dengan demikian, kesimpulan dari kendala  yang dihadapi ketiga sekolah  yang  diteliti  meliputi  ketidak-tersediaan  GPK,    keterbatasan  sarpras, ketidak merataan pelatihan  khusus  bagi  guru,  belum  ada  monitoring  lebih  lanjut  dari  Dinas terkait, sistem penilaian UN yang masih disamaratakan, dan tidak adanya standar baku evaluasi hasil belajar ABK.

## 4. Evaluasi Product Penyelenggaraan  Program  Pendidikan Inklusif  di  Kota
Palangka Raya.
Evaluasi product terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusif di kota Palangka Raya berupaya untuk melakukan penilaian terhadap dampak penyelenggaraan program terhadap perkembangan  peserta  didik.  Perkembangan  ABK  baik  dari  segi akademik maupun non akademik disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus/kelainan ABK.
Di SDN 6 Bukit Tunggal para siswa ABK yang mayoritas slow learner mampu mencapai  nilai  standar  sesuai  KKM sehingga  bisa  naik  kelas atau lulus.  Sementara,
perkembangan non akademik ABK cukup baik. ABK di SMPN 3 yang merupakan slow learner dan  tuna  daksa  memiliki  perkembangan  akademik  dan  non  akademik  yang cukup  baik  atau  rata-rata. Sedang ABK  di  SMAN  4  dengan  jenis  kebutuhan  yang bervariasi memiliki perkembangan prestasi yang baik dan perkembangan non akademik yang baik bahkan membanggakan sekolah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa  perkembangan  atau  prestasi  ABK  di  ketiga  sekolah  secara  garis besar  cukup baik dan rata-rata. Hasil temuan ini sejalan dengan pendapat Mudjito dkk. (2012) yang menjelaskan  bahwa  setidaknya  ada  4  ranah  pendidikan  yang  harus  diberikan  dalam proses belajar mengajar yang mencakup ranah kognitif (pembentukan kemampuan ilmu atau  daya  nalar),  psikomotorik  (pembentukan  bakat  keterampilan), soft  skills (pembentukan intrapersonality, interpersonality, karakter pribadi untuk dirinya, sosial dan dengan sang Pencipta), dan karakter (pembentukan hard skills dan soft skills).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan di  atas maka  dapat ditarik beberapa kesimpulan.
1. Dari  segi context, pelaksanaan  program  PI di  Kota  Palangka  Raya dimaksudkan untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  belum  terpenuhi,  yaitu  permintaan  orang  tua ABK untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah regular.
2. Dari  segi input, pelaksanaan  program  PI  di  ketiga  sekolah sudah menunjukkan bahwa ketersediaan sarpras umum sudah memenuhi kebutuhan semua siswa walau ketersediaan  sarpras  khusus  bagi  ABK  belum  memadai. Pelaksanaan  program  PI juga  sudah  cukup  dibiayai baik dari  alokasi  dana  BOS,  beasiswa khusus,  maupun APBD. Namun ketiga sekolah belum memiliki GPK sehingga ABK ditangani oleh guru umum/reguler.
3. Berdasarkan evaluasi terhadap komponen process, Dinas terkait baru pertama kali melakukan  pengawasan  melalui  monitoring  dan  evaluasi  ke  sekolah.  Kompetensi guru  cukup  memadai dalam  menangani  layanan individual bagi  para  ABK.  Selain itu, terdapat kegiatan  ekstrakurikuler yang diperuntukan  bagi  ABK.  Masalah  atau kendala yang ditemukan adalah tidak adanya GPK, sarpras khusus belum memadai, pelatihan  khusus  bagi  guru  di  sebagian  sekolah  belum  merata,  belum  ada monitoring  lebih  lanjut  dari  Dinas  terkait, dan  tidak  ada  standar  baku dalam penilaian hasil belajar dan UN.
Evaluasi Penyelengaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya | Dwi Sartica & Bambang I.
4. Dari segi product, dampak pelaksanaan program terletak pada pencapaian prestasi ABK dan jumlah ABK yang terlayani. Perkembangan akademik (kognitif) dan non akademik (psikomotorik) ABK cukup baik. Sementara, jumlah ABK yang terlayani di  ketiga  sekolah  tergolong  variatif  dan  semua  ABK  dilayani  sekolah  dengan penyesuaian terhadap keadaan dan kemampuan sekolah.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran  yang  dapat  diberikan  dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif di kota Palangka Raya adalah:
1. Bagi sekolah penyelenggara program PI di kota Palangka Raya
a. guru  dan/atau  kepala  sekolah  yang  sudah  pernah  mengikuti  kegiatan  diklat penanganan  ABK,  pelatihan  khusus  dan  sejenisnya, perlu saling  berbagi pengalaman  dengan  guru  yang  belum  pernah  mengikuti  kegiatan  tersebut,  baik dalam perencanaan, penanganan ABK, maupun evaluasi.
b. Sekolah  perlu  melibatkan  dan  bekerja  sama  dengan  orang  tua  ABK  dalam  hal penyampaian  evaluasi,  perkembangan  atau  pencapaian  prestasi  ABK  baik  di kelas  maupun  di  luar  kelas.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan parents’  meeting, baik secara face-to-face ataupun lingkup besar di sekolah antara sekolah dengan orang tua, dengan waktu pelaksanaan yang disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, orang tua bisa berkontribusi terhadap perkembangan anak ketika tidak dalam lingkup kegiatan belajar mengajar di sekolah.
2. Bagi Disdikpora kota Palangka Raya
Dinas  perlu  meninjau  ulang  dan  mengevaluasi  secara  seksama  apakah  fakta  atau hasil  dari  penyelenggaraan  program  pendidikan  inklusif  di  sekolah-sekolah  sudah sesuai  dengan  visi  dan  misi  Pokja  beserta  program-program  yang  sudah direncanakan.  Dengan  demikian,  Dinas/Pokja  dapat  membuat  kebijakan  perbaikan atau keputusan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsan,  M.  T.  2014.  “Inclusive  Education:  A  Strategy  to  Address  Diversity  to  Ensure Equal Right to Education. Editorial”. Asian Journal of Inclusive Education (AJIE). Vo.2, No.1, April 2014, 1-3. Bangladesh: IEE, University of Dhaka.
Arikunto,  Suharsimi.  2008. Evaluasi  Program  Pendidikan:  Pedoman  Teoritis  Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
Devi, A. A., & Andr ews. 2007. “Inclusive Education in Guyana: Perspectives of Policy Makers,  Teachers,  and  Parents  of  Children  With  Special  Needs”. Theses and Dissertations. Guyana: Ryenson University.
Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar. 2012. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Direktorat  Pembinaan  SLB.  2007. Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusif. Jakarta: Depdiknas.
__________, 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar. 2012. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Dasar  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Isabella, dkk. 2014. “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan  Khusus  di  SDN- 131/IV  Kota  Jambi” . Jurnal  Tekno- Pedagogi. Vo.4, No.2, September 2014, 45-59. Jambi: Universitas Jambi.
Mudjito, dkk. 2012. Pendidikan Inklusif. Editor: Wardi. Jakarta: Baduose Media.
Nono, G. Haryono. 2013. “Stu di  Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Bagi ABK di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak”. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vo.2, No.1.
Peraturan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor  26  Tahun  2014  Tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Khusus,  Pendidikan  Inklusif  dan Pusat  Sumber  di  Kota Palangka Raya.
Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan  dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
Stufflebeam.  L.  Daniel,  Shinkfield,  J.  Anthony.  2007. Evaluation  Theory,  Models  & Applications. San Francisco: Jossey Bass.
Sugiyo.  2011. Bimbingan  dan  Konseling  di  Sekolah. Semarang: Widya Karya. UNESCO. 2009. Policy Guidelenes on Inclusion in Education. France: UNESCO Wirawan. 2012. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Pers.