## KAJIAN TENTANG  KEMANDIRIAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA ERA REFORMASI

## Sri Hartini
Dosen Hukum Acara Pidana di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

## FISE UNY

## Abstract
Law  enforcement  is  a  condition  sine  qua  non  for  the  implementation  of democracy.  It  is  necessary  to  maintain  law  order,  secure  political  decision  making processes,  guarantee  individual  freedom,  and  protect  human  rights.  Beside,  in  the context  of  law  enforcement  process,  the  independence  of  judiciary  system  is  needed for  materialization  of  the  principle  of  law  based  State.  The  judiciary  system  will  be independent as long as the stake holders of that institution are independent and truth and justice oriented.
The  independence  of  the  police  institution  as  sub-system  of  the  judiciary  is necessary in the investigation of crime. Normatively it was recognized that the police is  institutionally  independent  and  separated  from  the  TNI  since  1  July  2000,  by  the promulgation  of  the  People  Assembly  Number:  VI/MPR/2000  and  Act  Number: 2/2002  on  Indonesian  Police.  However,  in  operational  level  there  are  external  and internal shortcomings. Internal shortcomings meant are the behavior of the criminal investigator  police  which  are  not  transparent,  militaristic,  unprofessional, discriminative, and tends  to  use violent  actions.  External shortcomings are problem related to the existence of legal instruments, vertical and horizontal intervention from the  colleagues,  public,  “old  brother”,  and  limited  budget  and  facilities  to  support investigation process.
The independence of the police as the criminal investigating institution in the criminal  justice  system  requires  supporting  aspects  such  as  available  legal instrument,  well  organization,  political  will  of  the  government,  capable  human resources,  budget,  means,  personal  investigating  police  and  cultural  aspect  of criminal  investigating  police  as  civilian  police.  Therefore  the  works  of  the  criminal investigating  police  have  to  be  reported  to  the  concerned  victims.  Apart  from  that exist  legal  instruments  such  as  the  law  criminal  procedure  and  related  regulations have to be reviewed an amended.
Key words: Law enforcement, independence of the police institution

## Pendahuluan
Dewasa  ini  persoalan  penegakan    hukum    semakin  marak  dibicarakan  baik melalui  media  cetak  maupun  media  elektronik  .  Di  mana  masyarakat  semakin  kritis dan  korektif  terhadap  masalah  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukan adanya  tingkat  pendidikan  yang  semakin  meningkat,  sehingga  masalah  penegakan hukum mendapat respon dari masyarakat.
Kompleksitas  masalah  penegakan  hukum  apabila  dipandang  dari  berbagai sudut  kajian  menurut  berbagai  pihak  senantiasa  saling  koreksi,  dalam  penegakan hukum  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor.  Di  samping  hal  tersebut,  tujuan penegakan  hukum  adalah  untuk  tercapainya  kedamaian  dalam  masyarakat.  Suatu penegakan  hukum  dikatakan  fungsional  apabila  tujuan  tersebut  telah  tercapai, sehingga  jika  dilihat  dari  keseluruhan,  maka  penegakan  hukum  merupakan  suatu sistem.  Sebagai  suatu  sistem,  penegakan  hukum  yang  baik  adalah  apabila  terdapat keselarasan  antara  nilai-nilai  yang  dituangkan  dalam  kaidah-kaidah  hukum  atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya.
Penegakan  hukum  merupakan  kondisi  yang  sangat  dibutuhkan  terhadap keberadaan  dan  berfungsinya  nilai-nilai  dasar  demokrasi  antara  lain:  jaminan terhadap keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan-keputusan politik, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu,  dalam  penegakan  hukum  diperlukan  adanya  jaminan  terhadap  kemandirian  atau kebebasan  lembaga  peradilan.  Kemandirian  atau  kebebasan  lembaga  peradilan merupakan syarat dan kondisi agar azas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada kekuasaan tekanan (I. S. Susanto, 1997).
Sehubungan  dengan  uraian  tersebut  di  atas  kemandirian  lembaga  kepolisian yang  merupakan  sub  sistem  dari  lembaga  peradilan  dalam  penegakan  hukum mempunyai  daya  tarik  tersendiri.  Hal  ini  disebabkan  karya  kepolisian  itu  tersebar secara  jelas  di  mana-mana  selama  dua  puluh  empat  jam.  (Satjipto  Rahardjo  dan
Anton  Tabah,  1993:  147).  Dengan  demikian  dari  pendapat  tersebut  menunjukkan, bahwa kepolisian merupakan tokoh utama dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Terlepasnya  polisi  dari  ABRI  (TNI)  sejak  1  April  1999  dengan  Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian  Negara  RI  dari  ABRI,  di  mana  Polri  berada  di  bawah  Departemen Pertahanan  dan  Keamanan.  Kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  89  Tahun  2000,  terhitung  sejak  1  Juli  2000  Kepolisian  RI  secara  resmi berpisah  dari  Departemen  Pertahanan,  yang  selanjutnya    akan  langsung  berada  di bawah  wewenang  presiden.  Dengan  demikian  Kepala  Kepolisian  RI  juga bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden  (  Pasal  2  butir  3  Keputusan  Presiden Nomor  89  Tahun  2000).  Lebih  lanjut  pada  tanggal  18  Agustus  Tahun  2000 pemisahan Kepolisian Negara RI dari TNI secara tegas dituangkan dalam Ketetapan MPR  Nomor  VI/MPR/2000,  dan  sejak  saat  itu  juga  Kepolisian  RI  berada  di  bawah Presiden.  (  Pasal  7  ayat  (3)  Ketetapan  MPR  Nomor  VII/MPR/2000).  Selanjutnya ditentukan  dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolosian Negara Republik  Indonesia  pada  Pasal  18  bahwa,  Kepolisian  Negara  RI  berada  di  bawah Presiden , yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
Pemisahan kepolisian dari Departemen Pertahanan dan TNI tersebut tentu saja perlu  kita  sambut  gembira.  Namun  apakah  terpisahnya  polisi  dari  Departemen Pertahanan  dan  TNI  tersebut  akan  membawa  polisi  menjadi  lebih  mandiri  dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum?
Dalam  realitanya  selama  lebih  dari  10  tahun  setelah  reformasi    penegakan hukum  khususnya  melalui  proses  peradilan  pidana  teruma  yang  melibatkan  aparat kepolisian,  sering  melakukan  penyimpangan  terhadap  hukum  dan  sering mengabaikan  kemanusiaan  yang  berdampak  negatif  pada  hubungan  antara  lembaga kepolisian    tersebut  dengan  masayarakat.  Banyak  keluhan  masyarakat  terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, menunjukkan kurang berfungsinya  mekanisme  pengawasan  atau  kontrol  terhadap  bekerjanya  lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum.  Hal ini dapat terlihat
belum adanya perubahan perilaku lembaga peradilan tersebut dalam menangani suatu kasus masih menunjukan adanya diskriminasi dalam menyelenggarakan pelaksanaan penegakan  hukum  dalam  peradilan  pidana.  Dalam  kasus  tindak  pidana  yang dilakukan oleh rakyat  kecil (kejahatan warungan) atau konvensional aparat penegak hukum,  polisi  cepat  bertindak  atau  pedang  hukum  sangat  tajam  ketika  menghadapi Nenek  Minah  yang  buta  hurup    di  Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah,  didakwa mencuri 3 buah kako di kebun PT Rumpun Sarai Antan, di hukum satu bulan 15 hari. Hukumpun sempat merampas kebebasan Lanjar Sriyanto Warga Solo, Jateng, dalam kecelakaan  lalu  lintas.  Lanjar  dianggap  lalai  mengendarai  motor  sengaja menghilangkan nyawa istrinya. Alih-alih mengayomi dengan Pasal 359 KUHP aparat justru menjaring dan memasukkan dalam penjara selama satu bulan . Demikian juga kasus Rustono di Batang yang dituduh mencuri buah randu seharga Rp 12.000,-. Juga kasus  Besar  Suyanto  dan  Kholil  di  Kediri  yang  mencuri  semangka  serta  kasus pencurian  kaus  bekas  oleh  Aspuri  di  kota  Serang.        Namun  apabila  dalam  kasus diduga  ada  pejabat  yang  terlibat  para  penegak  hukum  enggan  untuk  melakukannya atau hukum menjadi tumpul/lembek,  seperti dalam kasus atau skandal  Bank Century sampai  sekarang    aktor  utama  dibalik  kasus  tersebut  belum  terungkap.    (Kompas, tanggal  15  Februari  2010:  5).    Di  samping  itu  banyak  kasus  mengungkapkan terjadinya  praktik  penyimpangan  dan  penyalahgunaan  wewenang  yang  terjadi  di lingkup  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  sampai  pengacara.  Cantoh  kasus  aktual, rekaman  Anggodo  Widjoyo  yang  mengkriminalisasikan  dua  pimpinan  KPK  Bibit Samad  Rianto  dan  Candra  M.  Hamzah.  Hal  ini  menunjukakan    bahwa  kepolisian bukan  mengabdi  untuk  kepentingan  hukum,  tetapi  untuk  pemodal,  makelar,  dan kepentingan  politik.    Semua  itu  menunjukkan  betapa  bobroknya  institusi  penegak hukum  di  Indonesia  (Kompas,  tanggal  7  Februari  2010:  23).  Berita  yang  membuat geger  Mabes  Polri  yakni,  pernyataan  atau  laporan  Susno  Duaji    kepada  Satgas Pemberantasan  Mafia  Hukum    tentang  para  perwira  yang  yang  diduga  jadi  makelar kasus pajak senilai Rp 24 miliar. (Koran Tempo, 21 Maret 2010: A1).
Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas perlu kiranya kemandirian lembaga kepolisian  dalam  menyelenggarakan  fungsi  penyidikan  dalam  rangka  penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana  pada era reformasi sangat menarik untuk dikaji,  agar  dapat  mengetahui  gambaran  tentang  kemandirian  bekerjanya  lembaga kepolisian  dalam  menyelenggarakan  funsi  penyidikan  dalam  rangka  penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana.

## Konsep Penegakan Hukum dalam Konteks  Sistem Peradilan pidana
Sesuai  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Artinya  negara Indonesia berdasar atas hukum ( rechtstaat ) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka ( machtstaat ).  Konsekuensi  logis  yang  timbul,  hukum  harus  menjadi  ” center  of action ”  ,  semua  aspek  kehidupan  berbangsa  ,  bernegara  dan  bermasyarakat,  harus mengacu  kepada  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  semua tindakan  pemerintah  (pemegang  kekuasaan)  dan  subjek  hukum  didasarkan  pada hukum,  dan  pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  merealisasikan    fungsi  hukum di negara hukum.
Berkaitan  dengan  fungsi  hukum    Sudikno  Mertokusumo  mengemukakan bahwa,  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula  karena pelanggaran hukum.  Dalam  hal  ini  hukum  yang  dilanggar  itu  harus  ditegakkan.  Melalui penegakan  hukum  inilah  hukum  menjadi  kenyataan.  Dalam  menegakan  hukum  ada tiga unsur  yang selalu harus diperhatikan,  yaitu kepastian hukum ( Rechtssicherheit ), kemamfaatan ( Zweckmassigkeid ) dan keadilan ( Gerechtigkeid ). (Sudikno Mertokusumo,  1991:  134).  Berkaitan  dengan  keadilan    yang  merupakan  salah  satu bagian dari fungsi hukum, maka setiap warga negara harus diperlakukan secara sama sebagaimana  warga  negara  mempunyai  hak  untuk  hidup  lainnya  yang  harus
dilindungi  oleh  hukum  dan  pemerintah.(  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)  jo Pasal 28A dan Pasal  28D ayat (1)).
Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas secara teoritis ,  hukum di Indonesia sudah mengemas nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis sebagaiman yang dituntut oleh hukum. Namun apresiasi hukum dalam praktik di lapangan banyak menghendaki kendala. Dampaknya sangat luas antara lain: hukum menjadi sakit, instrument hukum kurang memadahi, aparatur penegak hukum kurang berwibawa dan system peradilan tidak efektif.
Penegakan  hukum  yang  ideal  harus  disertai  dengan  kesadaran  bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti  seperti  pengaruh  perkembangan  politik,  sosial,  ekonomi,  pertahanan  dan keamanan,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,    pendidikan  dan  sebagainya.  Hanya komitmen  terhadap  prinsip-prinsip  Negara  hukum  sebagaimana  tersurat  dan  tersirat dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana diuraikan  di  atas  serta  asas-asas  hukum  yang  berlaku  di  lingkungan  bangsa  yang beradaplah yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktik negative akibat pengaruh lingkungan  yang sangat kompleks tersebut di atas.
Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut Satjipto Rahardjo mengemukakn bahwa  penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  mewujudkan  keinginan-keinginan hukum  yaitu  pikiran-pikiran  badan  pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan dal;am peraturan-peraturan  hukum menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, :24). Hal tersebut relevan dengan Laporan Seminar Hukum  Nasional Ke IV tahun 1979  yang dikutif  Barda  Nawawi    Arif,  bahwa  penegakan  hukum  adalah  keseluruhan  kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum kerah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadp harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian  hukum sesuai dengan Undan-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Barda Nawawi Arif, 1998: 8).
Dengan  demikian  dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa penegakan  hukum    adalah  merupakan  suatu  proses,  kegiatan  atau  pekerjaan  agar
hukum itu tegak dan dapat mencapai keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus  ada  suatu  penyesuaian  antara  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  dengan  pola perilaku  nyata  yang  dihadapi  oleh  petugas  aparat  penegak  hukum.  Sehubungan dengan pendapat tersebut Jumly Assiddiqie, mengemukakn bahawa:
“Penegakan  hukum  dalam  arti  luas,  kegiatan  penegakan  hukum  mencakup segala  aktifitas  yang  dimaksudkan  agar  hukum  sebagai  perangkat  kaedah normative  yang  mengatur  dan  mengikat  para  subjek  hukum  dalam  segala aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  benar-benar  ditaati  dan sungguh-sungguh  dijalankan  sebagaimana  mestinya.  Dalam  arti  sempit, penegakan  hukum  menyangkut  kegiatan  penindakan  terhadap  setiap pelanggaran  atau  penyimpangan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  , khususnya melalui proses peradilan yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan,  advokat  atau  pengacara  dan  badan-badan  peradilan”.  (Jimly Assiddiqie, 2006: 23).
Sebagaimana  telah  diuraiakan  bahwa  penegakan  hukum  merupakan  suatu proses, yakni proses untuk mewujudkan hukum yang masih abstrak menjadi konkrit. Artinya peraturan perundang-undangan tidak banyak arti apabila tidak diaplikasikan secara konkrit oleh petugas.
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor; yakni:  ”1. hukumnya atau peraturan itu sendiri.
2. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
3. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  berlaku,  atau diterapkan.
5. kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup”.  (Soerjono  Soekanto, 1983: 34).
Dari  kelima  faktor  tersebut  satu  sama  lain  saling  terkait  dan  mempengaruhi penyelenggaraan proses penegakan hukum dalam peradilan di  Indonesia.   Meskipun demikian  dari  kelima  faktor  tersebut  ,  faktor  penegak  hukum  atau  manusialah  yang lebih  dominan  dibandingkan  dari  keempat  faktor  lainnya.  Betapa  pun  undang- undangnya sudah baik, didukung dengan sarana yang memadai serta partisipasi yang
positif  dari  masyarakat,  namun  bila  ditangani  oleh  aparat  penegak  hukum  yang kurang  bertanggung  jawab  serta  kurang  memiliki  moral  yang  baik,  dapat  dipastikan akan menghasilkan penegakan hukum yang bisa mengarah pada penyimpangan yang merugikan negara dan pencari keadilan.
Hal  tersebut  juga  dikemukakan  oleh  Antonius  Sujata,  bahwa  keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Lebih lanjut Antonius Sujato yang mengutip pendapat seorang pakar hukum Belanda  Profesor  Taverne,  mengemukakan  bahwa  “berilah  aku  hakim  yang  baik, jaksa yang baik serta polisi  yang lebih baik, maka dengan hukum  yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil  yang lebih  baik”.  (Antonius Sujata, 2000:  7).  Hal  yang sama  dikemukakan  oleh  Jimly  Assidiqi,  bahwa  aktor-aktor  utama  yang  perananya sangat  menonjol  dalam  proses  penegakan  hukum  itu  adalah  polisi,  jaksa,  pengacara dan hakim. (Jimly Asshiddiqie, 2006: 23).
Sehubungan  dengan  penegakan  hukum  tersebut,  dari  tata  hukum  Indonesia secara  skematis  dapat  dibedakan  adanya  tiga  sistem  penegakan  hukum,  dan  tiap sistem  penegakan  hukum  tersebut  didukung  oleh  alat  perlengkapan  negara  sendiri pula.  Ketiga  sistem  penegak  hukum  yang  dimaksud  adalah  penegakan  hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegaklan hukum administrasi negara.  (Sudarto,  1986:  179).  Disamping  ketiga  sistem  penegakan  hukum  tersebut yang  keempat  yakni  penegakan  hukum  konstitusi  (hukum  ketatanegaraan).  (Agus Subroto, 2010: 1)
Berbicara  mengenai  sistem  penegakan  hukum  pidana  atau  sistem  peradilan pidana,  secara  langsung  teringat  dan  bersentuhan  dengan  masalah  kebenaran  dan keadilan.  Karena  memang  ide  dan  filosofis  peradilan  pidana  bertujuan  untuk menegakkan  ketertiban,  kebenaran  dan  keadilan.  Menurut  M.  Faal  yang  dimaksud dengan  sistem  peradilan  pidana  ( Criminal  Justice  System )  adalah  suatu  sistem berprosesnya  suatu  peradilan  pidana,  masing-masing  komponen  fungsi  yang  terdiri dari  kepolisian  sebagai  penyidik,  kejaksaan  sebagai  penuntu  umum,  pengadilan sebagai  sebagai pihak  yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan  yang berfungsi
untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu  di  mana  usaha  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yaitu  untuk  menanggulangi kejahatan.  (M. Faal, 1987: 24).
Berkaitan  dengan  penegakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  tersebut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana,  yang  terdiri  atas  22  Bab  yang  meliputi  268  pasal,  sebagian  besar  mengatur tentang kewenangan dari lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana.
Memperhatikan masih tampaknya  gejala fragmentaris gerak operasional sub- sub  sistem  peradilan  pidana  pada  satu  pihak,  dan  adanya  kebutuhan  pemahaman pendekatan sistem ( system approach ), di mana kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga  pemasyarakatan  tidak  lagi  merupakan  instansi  yang  berdiri  sendiri,  tetapi merupakan  unsur  penting  dan  berkaitan  satu  sama  lain  dalam  penegakan  hukum pidana  yang  tampaknya  kini  sudah  cukup  menggejala  sebagai  suatu  kebutuhan international  distrurbing  issue (tanpa  menutup  mata  terhadap  adanya  gerakan- gerakan  yang  menyangsikan  kemampuan  sistem  peradilan  pidana  dalam menanggulangi  kejahatan  pada  pihak  lain).  Hal  demikian  ini  terjadi  di  Amerika Serikat,  dalam  menanggulangi  kejahatan  juga  diperkenalkan  dan  dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Adapun ciri- ciri pendekatan sistem tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Titik berat pada koordinasi danm sinkronosasi komponen peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
b.  Pengawasan dan pengedalian kekuasaan oleh komponen peardilan pidana.
c. Efektivitas  sistem  penanggulangan  kejahatan  lebih  utama  dari  efisiensi penyelesaian perkara.
d. Penggunaan  hukum  sebagai  instrumen  untuk  memantapkan ”the administration of jastice ”. (Romli Atmasasmita, 1995: 9).
Keterpaduan  gerak  sistematik  sub-sistem  peradilan  pidana  dalam  proses penegakan  hukum  tentunya  sangat  diharapkan  di  dalam  pelaksanaanya.  Salah  satu indikator  keterpaduan  sistem  peradilan  pidana  adalah  “sinkronisasi”  pelaksanaan penegakan  hukum.  Sinkronisasi  di  kalangan  sub-sub  sistem  peradilan  pidana  yang
terdiri  dari  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  penting untuk  diperhatikan  dalam  kerangka  sistem  itu  mencapai  tujuannya  menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.

## Struktur Organisasi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana
Sebagaimana  telah  dikemukakan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  ( criminal justice  system )  terdiri  dari  4  (empat)  sub-sistem,  yaitu  badan/lembaga  penyidikan, badan/lembaga  penuntut  umum,  badan/lembaga  pengadilan,  dan  badan/lembaga pelaksana  putusan/pidana.  Apabila  dilihat  dari  tingkat  acara  pidananya  dibagi  4 (empat) tahap, yaitu:

## a. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi negara (Penyidik)
Tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP  untuk  mencarai  serta  mengumpulkan bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadidan guna    menentukan  tersangkanya  (UU  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pida,  Pasal  1  angka  2).  Tindakan  pertama  dari  penyidikan adalah  penyelidikan,  yaitu  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menentukan  suatu  peristiwa  yang  didugasebagai  tindak  pidana  guna  menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  KUHAP (UU  no.  8  tahun  1981  Pasal  1  angka  5).  Semua  Polisi  Negara  Republik  Indoneasia mulai  dari  pangkat  terendah  sampai  dengan  pangkat  tertinggi  adalah  penyelidik (polisi adalah penyelidik tunggal). Dalam  melakukan  penyidikan,  penyidik  diberi kewewenang oleh undang-undang (KUHAP) untuk melakukan tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dan pemeriksaan surat,  dan menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  itu  penyidik  harus  memenuhi  syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya:  (1)  dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dengan menunjukkan identitas dirinya, dan lamanya penangkapan paling lama 1 X 24 janm  (UU No. 8 tahun 1981
Pasal  18  ayat  (1)  dan  Pasal  19);  (2)  dalam  melakukan  penahanan  juga  harus membawa  surat  perintah  penahanan,  dan  penahanan  dilakukan    terhadap  tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti    yang cukup, adanya kekhawatiran  tersangka  akan  melarikan  diri,  merusak  atau  menghilangkan  barang bukti  dan  atau  mengulangi  tindak  pidana.  Penyidik  hanya  dapat  melakukan penahanan  terhadap  tersangka  untuk  jangka  waktu  20  (dua  puluh  hari)  dan  dapat diperpanjang  oleh  penuntut  umum  untuk  waktu  palinglama  40  (empat  puluh)    hari (UU  No,  8  Tahun  1981  Pasal  20-31);  (3)  dalam  melakukan  penggeledahan  badan, penyidik harus nengindahkan kesopanan, sedangkan dalam melakukan penggeledahan rumah harus disertai suart ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan disaksikan  oleh  dua  orang  saksi.  Apabila  penghuni  rumah  menolak,  maka penggeledahan tetap dilakukan  di sanping harus dengan surat/ ijin ketua pengadilan negeri setempat juga harus disaksikan oleh dua orang saksi dan kepala desa/lurah atau ketua  lingkungan.  (UU  No.  8  Tahun  1981  psal  32-37);  (4)  dalam  melakukan penyitaan, penyidik harus membawa surat izin dari Ketua pengadilan negeri setempat (UU  no.  8  Tahun  1981  Pasal  38-46);  (5)  dalam  melakukan  peneriksaan  surat, penyidik  harus  membawa  surat  ijin  dari  ketua  pengadilan  negeri  (UU  No.  8  Tahun 1981  Pasal  47-49).  Namun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  melakukan tindakan  penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  dikecualikan  bila  mana    dalam  keadaan  yang sangat perlu dan mendesak   dan penyidik harus segera bertindak.

## b. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa atau penuntut umum
Tahap  penuntutan  ini  dilakukan  oleh  Jaksa  sebagai  penuntut  umum  atas perkara  pidana  yang  telah  selesai  dilakukan  penyidikan  oleh  penyidik.    Penyidik setelah  selesai  melakukan  penyidikan  menyerahkan  perkaranya    (berkas  perkara beserta tersangkanya) kepada penuntut umum untuk  dilakukan penuntutan. Sebelum melakukan  penuntutan  terlebih  dahulu  dalam  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari  jaksa menilai  kelengkapan  alat  bukti  maupun  berkas  perkara  yang  diserahkan  oleh penyidik.  Apabila  jaksa  menilai  masih  terdapat  kekurangan      untuk  pembuktian  di
persidangan,  maka  jaksa  mengembalikan  hasil  penyidikan  kepada  penyidik  disertai dengan petunjuk untuk  melengkapi,  dalam  waktu 14 hari  setelah penyerahan berkas perkara  (prapenuntutan).  Penuntutan  adalah  tindakan  penunutut  umum  untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadian  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan  UU No. 8 tahun1981 Pasal 1 angka  7).  Dalam  tahap  ini  penuntut  menyusun  surat  dakwaan  untuk  perkara  pidana yang  bersangkutan  berdasrkan  hasil  penyidikan  yang  diterimanya  dari  penyidik. Selama  melakukan  penuntutan,  penuntut  umum  berwenang  melakukan  penahanan terhadap tersangka untuk  waktu  paling lama 20 (dua puluh) hari dapat  diperpanjang oleh ketua pengadilan  negeri untuk waktu  paling lama 30  (tiga puluh) hari.
Baik  dalam  tahap  pertama  maupun  tahap  penuntutan,  pejabat  yang bersangkutan  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  harus  hati-hati,  cermat secara  profesional,  karena  kesalahan  yang  dilakukan    akan  berakibat  tuntutan  ganti kerugiandan  rehabilitasi  dari  pihak  tersangka  atau  pihak  yang  berkepentinagan kepada dirinya (penyidik dan penuntut umum)  melalui lembaga praperadilan.
Praperadilan  merupakan  kewenagan  pengadilan  untuk  memeriksa  dan mengadili  sah  tidaknya  penangkapan,  sah  atau  tidaknya  penahan,  sah  atau  tidaknya penahanan,  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan,  sah  tidaknya  penghentian penuntutan serta rehabilitasi dan atau ganti rugi sebagai akibat: (a) ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasar undang-undang; (b)  sahnya  penghentian    penyidikan  atau  penuntutan;  dan  (c)  akibat  kekeliruan mengenai orangnya. Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh: (1) tersangka atau oleh  kuasa  hukumya,  dalam  hal  adanya  penangkapan  atau  penahanan  atau  tindakan lain  tanpa  alasan  UU  atau  kekeliruan  mengenai  orangnya,  serta  permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian  atas tidak sahnya penghentian penyidikan, penuntutan atau  karena  tindakan  lain  yang  tidak  berdasarkan  UU;  (2)  pihak  ketiga  yang berkepentingan  dalam  hal  adanya  penghentian  penyidikan  dan  penuntutan;  (3)
penyidik dalam  hal  ini dihentikan perkara oleh penuntut umum;  (4) penuntut umum dalam hal dihentikan perkara oleh penyidik.

## c. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim
Pemeriksaan di depan sidang dilakukan setelah tahap penuntutan selesai oleh penuntut  umum.  Kemudian  penuntut  umum  melimpahkan  berkas  perkara  kepada ketua  pengadilan  negeri  yang  berwenang,  dengan  memohon  perkara  yang bersangkutan  untuk  diperiksa  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.  Pemeriksaan  di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa, singkat dan acara pemeriksaan cepat.
Untuk  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dengan  acara  pemeriksaan  biasa prosedurnya  secara  garis  besar  adalah  sebagai  berikut:  (a)  hakim  membuka  sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak; (b)  yang diperiksa peratama kali adalah terdakwa; (c) kemudian hakim ketua sidang mempersilakan  penutut  umum  membacakan  surat  dakwaan;  (d)  selanjutnya pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan dakwaan ( a charge ) maupun saksi yang meringankan dakwaan ( adecharge ), demikian juga saksi ahli atau keterangan ahli. Bilamana perlu dalam pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi, hakim ketua  sidang  dapat  memperlihatkan  kepada  mereka  segala  barang  bukti  dan  dan menanyakan apakah mereka mengenal benda itu; (e) setelah pemeriksaan dinyatakan selesai,  penuntut  umum    mengajukan  tuntutan  pidana    ( requisatoir );  (f)  kemudian terdakwa  dan  atau  penasehat  hukumnya  mengajukan  pembelaannya  ( pledoit );  (g) selanjutnya penuntut umum dapat mengajukan jawaban atas pembelaan terdakwa atau penasehat  hukumnya,  dan  terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  dapat  mengajukan jawaban  atas  jawaban  penuntut  umum  tersebut;  (h)  jika  acara  tersebut  telah  selesai, hakim  ketua  sidang  menyatakan  pemeriksaan  ditutup  (untuk  musyawarah  hakim mmengambil  keputusan)  dengan  ketentuan  dapat  dibuka  kembali  untuk  pembacan putusan  hakim;  (i)  setelah  sidang  dibuka  kembali  dan  terbuka  untuk  umum  hakim ketua membacakan keputusannya.
Untuk pemeriksaan sidang perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat diajukan/dilakukan  oleh  jaksa  maupun  hakim  apabila  perkara  pidana  baik  berupa kejahatan  atau  pelanggaran  yang  menurut  jaksa  penuntut  umum  cara  pembuktian maupun  penerapan  hukum  mudah  dan  sifatnya  sederhana  (UU  No.  8  Tahun  1981 Pasal 203). Pemeriksaan perkara singkat dilakukan tanpa perlu adanya surat dakwaan khusus dari jaksa.
Untuk  pemeriksaan  cepat,  dapat  dilakukan  terhadap  tindak  pidana  ringan (perbuatan  pidana  yang  dilakukan  terhadap  tindak  pidana  ringan  (perbuatan  pidana yang  diancam  pidana  penjara  atau  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp  7.  500,-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah),  penghinaan ringan dan tindak pidana dalam pelanggaran lalu lintas.
d.  Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan di bawah pengawasan ketua pengadilan yang bersangkutan
Sebelum  uraian  pelaksanaan  putusan  dirumuskan  perlu  ketahui  terlebih dahulu mengenai jenis-jenis putusan  dalam hukum pidana dan upaya hukum. Jenis- jenis  putusan  dalam  hukum  pidana,  yaitu  :  (1)  Putusan  bebas,  apabila  seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti; (2) Putusan lepas, apabila dakwaan jaksa terbukti, tetapi bukan  merupakan  perbuatan  pidana,  serta  terdapat  alasan  penghapus  pidana  dan penghapusan  penuntutan;  dan  (3)  Putusan  pidana,  apabila:  (a)  perbuatan  yang dilakukan merupakan perbuatan pidana: (b) dakwaan terbukti atau terdapat alat bukti yang cukup; dan (c) tidak ada alasan penghapus pidana.
Bagi  pihak  yang  merasa  tidak  puas  terhadap  putusan  hakim  dapat  melawan putusan tersebut melalui upaya hukum. Upaya hukum dapat dikatakan sebagai usaha melalui  saluran  hukum  dari  para  pihak  yang  berperkara  untuk  melawan  keputusan hakim  yang  dianggap  tidak  adil  atau  tidak  tepat.  Upaya  hukum  menurut  KUHAP dibgi  dalam  upaya  hukum    biasa  dan  upaya  hukum  luar  biasa    dengan  pengaturan masing-masing  tersendiri.  Upaya  hukum  biasa  meliputi  banding  dan  kasasi  (  diatur dalam  UU  No.  8  tahun  1981  BAB  XVII    Upaya  Hukum  Biasa  Pasal  233-258), sedangkan  upaya  hukum  luar  biasa  meliputi  kasasi  demi  kepentingan  hukum  dan
peninjaun kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( diatur dala UU No. 1981 BAB XVIII Uapaya Hukum Luar Biasa , Pasal 259 – 269).
Setelah hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dan jika putusan hakim itu  berupa  putusan  pemidanaan  (pidana0  yang  berarti  kesalahan  terdakwa  atas perbuatan  yan  didakwakan  kepadanya  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  maka jaksa  dapat  menahan  terdakwa/terpidana  dengan  segera  bila  terdakwa  tidak  ditahan sebelumnya atau jaksa dapat melanjutkan penahanan terhadap terdakwa sebelumnya. Atas putusan hakim yang berupa pemidanaan ini kemudian jaksa membawa terpidana ke Lembaga Pemasyaraktan untuk menjalani putusan hakim tersebut.

## Kemandirian  Lembaga  Kepolisian  dalam    Penegakan  Hukum  Pada  Era Reformasi
Kepolisoian  Negara  Repubblik  Indonesia  sebagai  salah  satu  aparat  penegak hukum,  malaluiInstruksi  Presidean  Nomor  2  tahun  1999  yang  berlaku  sejak  1  April di  mana  Polri  dipisahkan  kedudukan  organisasinya  dari  ABRI.  Selanjutnya berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  No.  89  Tahun  2000  tanggal  1  Juli  2000 Kepolisian  Negara  Indonesia  ditetapkan  kedudukannya  berada  langsung  di  bawah Presiden  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Lebih  lanjut  pada  tanggal  18 Agustus 2000 ditegaskan lagi bahwa Keplosian Negara RI dipisahkan dari TNI yang ditiuangkan  dalam  Ketetapan  MPR  Nomor  VI/MPR/2000  tentang  Pemisahan  TNI dan Kepolisian Negara RI. Selanjutnya  ditentukan  dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun  2002  tentang  Kepolosian  Negara  Republik  Indonesia  pada  Pasal  18,  bahwa kepolisian  Negara  RI  berada  di  bawah  presiden  ,  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
Bertitik  tolak  pada  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dikemukakn  bahwa  sejak tanggal 1 Juli 2000 secara yuridis formal dari segi kelembagaan Polri sudah mandiri dalam arti terpisah dari TNI. Namun dalam realita secara operasional masih terdapat kendala untuk terwujudnya kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam proses penyidikan  tersebut  baik  bersifat  intern  berasal  dari  dalam  lembaga  kepolisian  itu
sendiri dalam hal ini perilaku polisi selaku reserse (penyidik) maupun ekstern berasal dari  luar perilaku plisi selaku penyidik.
Kendala  yang  Bersifat  Intern  terhadap  Kemandirian  Bekerjanya  Lembaga Kepolisian dalam Menyelenggarakan Fungsi Penyidikan pada Peradilan Pidana Era Reformasi
Kendala    yang  bersifat  intern  ini  berupa  perilaku  polisi  selaku  reserse  dalam proses  penyidikan    masih  memperlihatkan  pola  militer,  yakni  dengan  kekerasan melanggar  HAM  dan  diskriminatif  serta  belum  memperhatikan  kinerja  yang profesional.  Dengan  perkataan  lain    bekerjanya  lembaga  kepolisian  dalam  hal  ini polisi  selaku penyidik dalam menyelenggarakan  fungsi  penegakan hukum  meskipun sudah  terlepas  dari  TNI  belum  memperlihatkan  kultur  sipil  atau  polisi  sipil  yakni, menjalankan  tugas  tidak  menerapkan  cara  yang  pendek  dan  gampang,  seperti memaksa  menggunakan  kekerasan  belaka,  tetapi  kesediaan  untuk  mendengar  dan mencari  tahu  hakekat  dari  penderitaan  manusia.  Hal  tersebut  dapat  digambarkan berikut ini:
a. Polisi lamban dalam mnindak lanjuti laporan sering tidak menunjukkan surat akibatnya penyidik digugat praperadilan.
b.  Dalam      melakukan      penangkapan      dan        penahanan      sering    tidak menunjukkan surat perintah penangkapan maupuan perintah penahanan.
c.  Sering  terjadi  penggeledahan  dan  penyitaan  dilakukan  tanpa pemberitahuan  atau  setidak-tidaknya  sepengetahuan  pihak-pihak  yang berwenang.
d.  Untuk  mendapatkan  pengakuan  dari  tersangka,  sering  terjadi penggunaan  kekerasan  fisik  yang  mengesampingkan  pendekatan psykologis,  terutama  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  kasus curanmor,  curat,  curras,  dan  penyalahgunaan  narkoba  serta  kasus pembunuhan.
e.  Sering  terjadi  perlakuan  yang  diskriminatif  terhadap  tahanan  karena faktor ekonomi maupun kekuasaan dan berdasarkan jenis kelamin.
f.  Untuk  mempermudah  pemeriksaan  sering  terjadi,  tersangka  tidak didampingi  oleh  penasehat  hukum,  dengan  cara  manakut-nakuti  atau mengancam  tersangka  jika  menggunakan  penasehat  hukum  bukan pilihan polisi penyidik.
g.  Sering  bersikap  defensif,  tidak  akomodatif  dan  tidak  terbuka  dalam pelaksanaan  rekonstruksi,  sehingga  sering  terjadi  perselisihan  antara penyidik dengan penasehat hukum.
h. sering terjadi reduksi perkara yang dilaporkan baik oleh korban maupun pengadu dari masyarakat. Terutama jika yang terlibat ”saudara tua” atau keluarganya,  teman  sejawat  atu  keluarganya,  lebih-lebih  yang  terlibat atasannya dan juga penyandang dana.
i. Dalam pengungkapan suatu kasus sering minta bantuan dari korban atau pelapor  terutama  yang  terkait  dengan  kasus  curanmor  dengan  istilah ”kemitraan” , ”parmas” dan ”susu”.
j. Belum memperlihatkan pertanggungjawaban kepada korban atau pelapor (horizontal)  melainkan  masih  memperlihatkan  pertanggungjawaban kepada atasan (vertikal).
Kendala yang bersifat ekstern terhadap kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam menyelenggarkan fungsi penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan pada peradilan pidana era reformasi
Sebagaimana  telah  dikemukan  kendala  yang  bersifat  ekstern  yang  dimaksud adalah berasal dari luar perilaku polisi penyidik yaitu:
a.  Instrumen  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  belum  memadai.
Artinya peraturan perundang-undangan yang  mengatur  secara  penuh  mengenai kewenangan  kemandirian      bekerjanya        lembaga        kepolisian      dalam
menyelenggarakan        fungsi  penyidikan  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan keadilan pada peradilan pidana.
b. Intervensi yang bersifat vertikal dan horizontal, yang dapat digambarkan sebagai berikut:
1) Intervensi  yang  bersifat  vertikal  berasal  dari  atasan  yang  mempunyai kepentingan
secara pribadi terhadap kasus yang sedang dalam penyidikan oleh polisi reserse sebagai bawahannya. Bentuk intervensi yang dimaksud adalah dengan cara komunikasi ”minta dipending” atau minta ”dibantu”.
2) Intervensi yang bersiofat horizontal berasal dari  “saudara tua” , teman sejawat, kekuatan  politik,  kekuatan  ekonomi  dan  masyarakat  baik  secara  individu maupun secara massal, yang dapat digambarkan sebagai berikut.
a) Intervensi  dari  teman  sejawat  atau  ”sudara  tua”  terjadi  jika  dalam  suatu kasus  melibatkan teman sejawat  termasuk keluarganya  dan atau ”saudara tua” termasuk keluarganya;
b) Intervensi  yang  bernuansa  politis,  terjadi  jika  untuk  menyelesaikan  kasus- kasus  yang mempunyai  kaitan jabatan strategis baik bersifat lokal maupun nasional yang selama ini terlalu kuat bukan dari lembaga yudisial, sehingga kepolisian  secara  operasional  tidak  mempunyai  kemandirian  dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan pada peradilan pidana;
c) Intervensi  dari  klekuatan  ekonomi,  yakni  berupa  pemberian  dana  dari masyarakat  dan  para  pengusaha  atau  badan  usaha  yang  merupakan  uang sogok  atau  kolusi  tidak  hanya  kasuistis  yang  dilakukan  oleh  oknum, melainkan  praktik  resmi  di  Polri.  Untuk  menutupi  praktik  resmi  tersebut digunakan  jargon  ”kemitraan”,  ”parmas”  (partisipasi  masyarakat)  dan ”susu”  (sumbangan  suka  rela).  Penyelewengan  di  tingkat  organisasi  ini menjadi model bagi anggota reserse untuk menyelewengkan kewenangannya  dan  mereka  tidak  sensitif  terhadap  isu-isu  korupsi  dan kolusi;
d) Intervensi  dari  masyarakat  baik  secara  individu  maupun  massal.  Secara individu  sering  terjadi  jika  individu  atau  keluarganya  atau  penasehat hukumnya,  yang  berkaitan  dengan  penahanan  atau  pelaksanaan rekonstruksi. Sedangkan secara massal, jika dalam kasus melibatkan massa atau kelompok;
e) Keterbatasan    anggaran      untuk      mendukung    operasional      penyidikan, memunculkan  sejumlah    ekses    di  lapangan,  karena    tugas    tetap  harus dilaksanakan. Untuk mengatasi keterbatasan  anggaran  atau  dana   tersebut yang      dilakukan      polisi      selaku      reserse  menggunakan  istilah  ”dengan pengertian  korban”,  sehingga  muncul  dana  ”kemitraan”,  ”parmas”  dan ”susu”.
Aspek-aspek  yang  Berperan  Mendukung  dalam  Kemandirian  Bekerjanya Lembaga  Kepolisian  dalam  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan  pada  Peradilan Pidana
1. Aspek  Hukum  atau  Peraturan  Perundang-undangan,  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  secara  tegas  mengenaikemandirian bekerjanya  lembaga  keploisian  dalam  menyelenggarakan  fungsi  penyidikan dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  keadilan  pada  peradilan  pidana  sangat diperlukan.  Hal  ini  penting  karena,  salah  satu  tonggak  supremasi  hukum adalah  keberadaan  kepolisian  yang  mandiri  yang  ditandai  profesionalismer atau keberadaan lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu.
2. Aspek struktur organisasi, untuk menunjang kemandirian bekerjanya lembaga kepolisian dalam penegakan hukum  dan keadilan pada peradilan pidana lebih tepat  tidak  diletakkan  di  bawah  presiden  melainkan  diletakkan  di  bawah kekuasaan kehakiman agar tidak terjadi intervensi dari presiden jika  presiden terlibat dalam kasus yang sedang dalam penyidikan.
3. Aspek pemerintah ( political will ), pemerintah harus betul-betul menunjukkan adanya  kemauan  politik    yang  tinggi  yang  menunjukkan  lembaga  kepolisian
sungguh-sungguh  sebagai  pintu  gerbang  peradilan  pidana  atau  merupakan organisasi terdepan sebagai penewgak hukum dalam sistem peradilan pidana.
4. Aspek  sumber  daya  manusia  polisi  penyidik,  sebagian  besar  masih  kurang pengetahuan  baik  di  bidang  manajemen  maupun  identifikasi  terutama  di tingkat  Polres  maupun  Polsek.  Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  senua jenis  kejahatan  belum  dilakukan  oleh  penyidik  yang  mempunyai  keahlian khusus  yang  terkait  dengan  jenis-jenis  kejahatan  yang  terjadi  melainkan dilakukan  oleh  reserse  umum.  Dalam  rangka  meningkatkan  sumber  daya polisi  penyidik  peningkatan  ilmu  pengetahuan  dan  pendidikan  mempunyai peranan yang penting dalam rangka kemandiriannya.
5. Aspek  anggaran,  sarana  dan  prasarana,  mempunyai  peranan  penting  dalam mewujudkan  kemandirian  bekerjanya  lembaga  kepolisian  dalam  penegakan hukum  dan  keadilan  pada  peradilan  pidana.  Untuk  itu  diperlukan  anggaran operasional  yang  memadai  dan  perlu  ditingkatkan  kesejahteraan  anggota reserse  dengan  gaji  yang  memadai,  sehingga  tidak  mudah  untuk  diintervensi dari kekuatan ekonomi.
6. Aspek  masyarakat,  adanya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan tugas  polisi  selaku  penyidik  dan  adanya  kesadaran  hukum  dari  masyarakat baik  korban,  pelapor/pengadu  maupun  aparat  penegak  hukum  khususnya polisi selaku penyidik. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap polisi dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan  pada  peradilan  pidana  dan  tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat (termasuk polisi), kemandirian lembaga kepolisian dalam penegakan hukum  dan keadilan pada peradilan pidana sulit untuk diwujutkan.
7. Aspek  Moral,  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk  mewujutkan kemandirian  bekerjanya  lembaga  kepolisian  dalam  menyelenggarakan  fungsi penegakan  hukum  pada  peradilan  pidana.  Sebagai  aparat  penegak  hukum yang  mempunyai  integritas  pmoral  yang  tinggi  dapat  membedakan  antara yang  baik  dan  yang  buruk,  antara  yang  benar  dengan  yang  tidak  benar,
sehingga  dalam  melaksankan  fungsi  penegakan  hukum  dan  keadilan  pada peradilan  pidana  tidak  mudah  dipengaruhi  oleh  kekuatan  apapun  dan  dari mana pun.
8. Aspek  kultur,  sesuai  dengan  tuntutan  ,masyarakat  yakni  terciptanya masyarakat  madani  atau civil  society, maka  diperlukan  polisi  yang melindungi,  mengayomi,  dan  menjamin  tegaknya  hukum  yang  bersuara kebenaran dan keadilan.  Untuk itu berkaitan dengan kemandirian bekerjanya lembaga  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  pada  peradilan  pidana,  perlu pengembangan metode dan pebdekatan yang tidak bersifat militeristik (polisi sipil),  tidak  dengan  kekerasan  dan  menghormati  HAM  tersangka  maupun korban  serta  memperhatikan  aspek-aspek  dan  dinamika  masyarakat  sebagai lingkungannya  dengan  menjalnakn  prinsip-prinsip  akuntabilitas  polisi  selaku penyidik kepada kortban/pelapor/pengadu di samping kepada atasan.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  mengenai  kemandirian  lembaga  kepolisian  dalam penegakan  hukum  pada  peradilan  pidanapada  era  reformasi  dapat  dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara  yuridis  formal  diakui  bahwa  dari  segi  kelembagaan  sudah  mandiri dalam  arti  terpisah  dari  TNI  sejak  1  Juli  2000,  yakni  dengan  Keputusan Presiden  No.  89/2000  dan  ditegaskan  dalam  Ketetapan  MPR  No. VI/MPR/2000 sejak 18 Agustus 2000, serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keplosian Republik Indonesia. Namun secara operasional kemandirian  bekerjanya  lembaga  kepolisian  dalam  menyelenggarakan  fungsi penegakan  hukum  pada  peradilan  pidana  pada  era  reformasi  belum  dapat terwujud,  karena  masih  terdapat  kendala  yang  bersifat  internal  dan  ekternal. Kendala  yang  bersifat  internal  berupa  perilaku  polisi  penyidik  masih memperlihatkan  perilaku  yang  militeristik  cenderung  menggunakan kekerasan,  melanggar  hak-hak  tersangka,  diskriminatif,  tidak  transparan  dan
tidak  akomodatif  serta  belum  memperlihatkan  kinerja  yang  profesional. Sedang  kendala  yang  bersifat  ekstern  berupa  instrumen  hukum  yang  belum memadai, intervensi yang bersifat vertikal (atasan) dan horizontal (kekuasaan politik/pemerintah,  ekonomi,  ”saudara  tua”,  teman  sejawat,  masyarakat), keterbatasan  anggaran,  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  operasional penyidikan.
2. Aspek  yang  berperan  menunjang  dalam  kemandirian  bekerjanya  lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi penegakan hukum pada peradilan pidana, antara lain: instrumen hukum yang memadai, struktur organisasi yang baik, poltical will pemerintah, SDM reserse yang mumpuni, anggaran, sarana dan prasarana serta kesejahteraan reserse, kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat, integritas moral reserse dan aspek kultur yakni polisi reserse yang berperilaku sipil.

## Sumber Bacaan
Antonius Sujata. (2000). Reformasi dalam Penegakan Hukum . Jakarta: Jambatan.
Barda  Nawawi  Arif.  (1998). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan    dan Pembangunan
Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Jimly Assidiqi. (2006). Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia . Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
M.  Faal.  ((1987). Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi  (Diskresi  Kepolisian ). Jakarta: Pradnya Paramita.
Romli  Atmasasmita.  (1995). Sistem  Peradilan  Pidana:  Perspektif  Eksistensialisme dan Abolisionisme . Bandung: Binacipta.
Soerjono Soekanto. (1983  ). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Sudikno  Mertokusumo.  (1991). Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Makalah: Agus  Subroto.  (2010). Kontribusi  Pendidikan  Tinggi  Hukum  Dalam  Mewujudkan Penegakan  Hukum  Yang  Berwibawa ,  Makalah  Seminar    tentang ”Pembaharuan  Pendidikan  Tinggi  Hukum  Yang  Berorientasi  Profesi  Dan Berkeadilan” disampaikan dalam Acara Dies Natalis ke – 64 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 17 Februari 2010.

## Mass Media:
Kompas , tanggal 7 Februari 2010.
Kompas , tanggal 15 Februari 2010 Koran Tempo , 21 Maret 2010.