## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 ,No. 1, Juni 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## TITIK SINGGUNG ANTARA KOMPETENSI PENGADILAN TIPIKOR DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Amiruddin, Lalu Parman, Rina Khaerani Pancaningrum *
Universitas Mataram Corresponding email : rinakhaeranip@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kompetensi peradilan manakah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara; dan manfaat penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum Acara Pidana, secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi Praktisi Hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advocat, serta bermanfaat bagi kepentingan edukasi atau dalam dunia pendidikan. Kompetensi badan peradilan adalah kekuasaan atau kewenangan dari suatu badan peradilan untuk mengadili atau memeriksa suatu perkara. Kewenangan atau kompetensi badan-badan peradilan berdasarkan pada doktrin di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 1. Kewenangan mengadili secara absolut (Atribusi kekuasaan); dan 2. Kewenangan mengadili secara relatif (Distribusi kekuasaan).Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU. NO. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dirumusakan di dalam pasal 3 Undang-undang nomo 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi jo undang-undang nomor20 tahu 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bertumpu pada olah pikir di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah tergantung pada mensrea atau niat jahat dari pelaku. Jika terbukti ada niat jahat dari pelaku maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).Jika tidak ada niat jahat dari pelaku (karena kelalaian semata-mata) maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kata kunci : Penyalahgunaan Wewenang

## A. PENDAHULUAN
Pejabat pemerintah perlu memperhatikan asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan sendiri diatur dalam UU  Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e.
Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan   untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 128~136
dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
Untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang harus dilihat dari segi sumber wewenang berasal. Hukum administrasi di setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, tapi tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus dapat melihat apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan tersebut, dari sudut pandang cara memperoleh dan menjalankan wewenang. 1
Pada hukum administrasi asas legalitas mencakup tiga aspek, yaitu : wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur dan substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena pada peraturan perundang-undangan sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan dan menyangkut tentang substansinya.
Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:
1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 2
Sirnanya penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang PTUN tersebut bukan berarti penyalahgunaan wewenang secara strict tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Frasa “dapat” dalam pasal 53 tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan penyalahgunaan wewenang ke PTUN.
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kita singkat menjadi UU PA sebagai Undang-Undang yang memiliki semangat rezim hukum administrasi menemui pertentangan jika berhadapan vis a vis dengan penyalahgunaan wewenang dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi yang kita singkat menjadu UU Tipikor. Menelisik pasal 3 UU Tipikor, telah dinyatakan mengenai pejabat yang menyalahgunakan wewenang dapat diancam dengan delik korupsi. Dualisme hukum terjadi terhadap penyelesaian
1 Rais Martanti, 2016 , Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dalam https://www. djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html
2 ibid
sengketa penyalahgunaan wewenang, baik kompetensi PTUN maupun Pengadilan Tipikor.
Pengaturan yang berbeda terjadi dalam dua UU, baik UU AP maupun Tipikor. UU AP mengatur bahwa penyelesaian penyalahgunaan wewenang ke PTUN namun tentunya setelah didahului oleh pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Hasil audit APIP dapat dijadikan bahan adanya indikasi telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam suatu instansi atau lembaga pemerintah.
Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00” . 3
Bertumpu pada penjelasan di atas, maka legal issu yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah kompetensi pengadilan mana yang berwenang mengadili kasus penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara apakah pengadilan Tipikor atau Pengadilan Tata Usaha Negara ?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, menemukan dan mengolah serta menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundangan- undangan dan literatur-leteratur. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangan penelitian hukum normatif lebih luas. 4 Penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.
Pendekatan yang digunakan yaitu : Pendekatan konsep (conceptual approach), yakni suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
3 Khairunas, SH. MH. Tiga Wujud Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi, IAIN Ponti- anak, 2015
4 Jhony Ibrahim dalam Vidya Prahasacita “Hukum Yuridis” postingan http//https://business-law.binus. ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yurudis.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 130~136
yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan dengan melakukan pengkajian atau telaahan  terhadapkasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kompetensi Pengadilan
Kompetensi badan peradilan adalah kekuasaan atau kewenangan  dari suatu badan peradilan untuk mengadili atau memeriksa suatu perkara. Kewenangan atau kompetensi badan-badan peradilan berdasarkan pada doktrin di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
1.1. Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Atribusi Kekuasaan)
Kewenangan mengadili berdasarkan pembagian kekuasaan (Atribusi kekuasaan) antara badan-badan peradilan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman meliputi : badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
•  Peradilan umum (UU No 2 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum). Kompetensi absolut Peradilan umum (Pengadilan negeri) adalah memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata,kecuali apabila Undang-undang menetapkan lain.
•  Peradilan agama (UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) . Kompetensi absolut Peradilan agama adalah memeriksa dan memutus perkara perdata bagi yang beragama islam yang mencakup : o Perkawinan.
o  Kewarisan,wasiat dan hibah menurut hukum islam.
o  Infaq dan sadaqah.
o  Ekonomi syariah.
5 Sri Mamudji, dkk. Metode Penelitiandan Penulisan Hukum, Cet.1.(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI), 2005,hal.4
•  Peradilan militer ( UU No 31 tahun 1997 Tentang Peradilan militer). Kompetensi absolut Peradilan militer adalah memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.
•  Peradilan tata usaha negara ( UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU. NO. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut Peradilan tata usaha negara adalah Memeriksa dan memutus perkara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit,individual dan final. 1.2. Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Distribusi Kekuasaan).
Kompetensi Relatif (Distribusi kekuasaan) adalah kewenangan mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum pengadilan yang sejenis. Di dalam Hukum acara perdata,kewenangan relatif tersebut diatur dalam pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG, misalnya susunan dan kedudukan Peradilan umum (Pengadilan negeri). Adapun susunan kedudukan Pengadilan negeri, Pengadilan tinggi, dan mahkamah agung yaitu :
Pengadilan negeri (PN) berkedudukan di kota/ibukota kabupaten dan pejabat didalamnya diantaranya: Ketua Pengadilan negeri, Wakil ketua pengadilan negeri,Hakim anggota, Panitera, Panitera pengganti dan juru sita.
Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota Propinsi dan pejabat di dalamnya diantaranya : Ketua Pengadilan tinggi, Wakil ketua pengadilan tinggi, Hakim tinggi, Panitera/sekretaris, yang bertugas mengadili perkara Pidana dan perdata pada tingkat banding/Peradilan ulangan.
Mahkamah agung berkedudukan di Jakarta, kewenangan Mahkamah agung yaitu :
• Memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat kasasi.peninjauan kembali.
• Menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili pengadilan di bawahnya.
• Uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
• Mengadakan pengawasan di lingkungan peradilan.

## 2. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Tindakan Penyalahgunaan Wewenang
Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara.
Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengkonsepkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 132~136
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sedangkan yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
Selanjutnya yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Oleh karena menurut ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan posisi hukum RECHTPOSITIE Penyalahgunaan Wewenang sebagai salah satu alasan gugatan, maka subjek yang minta penilaian adalah orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seseorangt atau badan hukum perdata dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di dalam pasal 1 angka 15 dimaksud dalam kualifikasi warga masyarakat.
Berdasakan ketentuan pasal 53 ayat 2 sub b undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasn pasal tersebut, maka parameter untuk mengukur ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang adalah;
1. Legalitas wewenang pejabat pemerintah itu sendiri. Wewenang pejabat  pemerintah tersebut dapat bersumber dari wewenang atribusi, wewenang delegasi, dan/atau wewenang mandat.
2. Tujuan dan maksud diberikannya wewenang kepada Pejabat Pemerintah di dalam norma hukum yang mengatur masalah wewenang.
Objek penilaian penyalahgunaan wewenang yang diatur di dalam pasal 53 ayat 2 sub b undang-undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata Usaha negara yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, tidak termaksud tindakan pejabat pemerintahan yang sifat faktual, nyata, kongkrit yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Sehingga terhadap penyalahgunaan, wewenang yang berkaitan dengan tindakan faktual, nyata atau kongkrit yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak dapat diuji di pengadilan tata usaha negara.
Ciri-ciri atau Unsur-unsur yang membentuk konsep penyalahgunaan wewenang eks pasal 53 ayat 2 sub Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah terdiri dari;
- Badan atau pejabat tata usaha negara - Pada waktu mengeluarkan keputusan - Telah menggunakan wewenangnya
- Untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
Ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuknya bersifat kumulatif  artinya harus terpenuhi keseluruhannya baru dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan peyalahguanaan wewenang. Ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk konsep tidak menyalahgunakan kewenangan merut pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah terdiri dari;
- Mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintah,
- Tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau - Kepentingan lain dan
- Tidak sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut
-  Tidak melampui, tidak meyalahgunakkan dan/atau
-  Tidak mencampuradukan kewenangan.

## Akibat Hukum pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang.
Penyalahgunaan  wewenang  telah  ditetapkan  di  dalam  pasal  17  ayat  1  Undang- undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagai norma larangan. sebagai norma larangan, ketika dilanggar akan membawa akibat hukum kepada keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan, demikian pula terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar laranga penyalahgunaan wewenang diberi sanksi, dengan demikian ketentuan mengenai penylahgunaan wewenang di dalam Undang- undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagai lek prefecta.
Akibat hukum terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun tentang Administrasi pemerintahan sebagai berikut;

## Pasal 19
1) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampui wewenang sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf a dan pasal 18 ayat 1 serta keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan secara sewenan-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf c dan pasal 18 ayat 3 tidak apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## 134~136
2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukan wewenang sebagaimana dimaksuddalam pasal 17 ayat 2 huruf b dan pasal 18 ayat 2 dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 3. Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindakan Penyalahgu- naan Wewenang.
Mengukur penyalahgunaan wewenag versi undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas  undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindaka pidana korupsi.
Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dirumusakan di dalam pasal 3 Undang-undang nomo 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi jo undang-undang nomor20 tahu 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penyalahgunaan wewenang, sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 3 bukanlah sebagai unsur atau elemen yang bersifat tunggal, akan tetatapi bersama dengan unsur atau elemen yang lain yang membentuk pasal 3 tersebut. Untuk selengkapanya ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikutif secara utuh sebagai berikut;

## Pasal 3
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 satu tahu dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 lima puluh juta dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 satu milyar”.
Jadi unsur atau elemen yang membentuk pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut;
1.  Setiap oarang,
2.  Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
3.  Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4.  Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Secara doktrin dan praktek peradilan ‘menyalahagunakan kewenangan’ pengadilan tindak pidana korupsi mempertimbangkan mengenai makna atau pengertian ‘menyalahgunakan kewenangan’ mempergunakan ketentuan yang terdapat didalam pasal 53 ayat 2 sub b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yaitu; menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang.
Mengukur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Konsep penyalahgunaan wewenang pasca berlakukanya Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan cakupannya telah diperluas, yang semula berdasarkan pasal 53 ayat 2 sub b Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara merupakan konsep yang tunggal, kemudian menjadi konsep yang jamak meliputi;
a. Larangan melampui wewenanag yang terdiri dari;
1. Melampui masa jabatan,
2. Melampui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau
3. Bertentangan dengan ketentuan perundang-undanagan.
b. Larangan mencampuradukan wewenang yang terdiri dari;
1. Diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau
2. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
c. Larangan bertindak sewenang-wenanag yang terdiri dari;
1. Tanpa dasar kewenangan dan/atau
2. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 2 sub b Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, merupakan sub dari larangan mencampuradukan wewenang.

## D. KESIMPULAN
Bertumpu pada olah pikir di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah tergantung pada mensrea atau niat jahat dari pelaku. Jika terbukti ada niat jahat dari pelaku maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jika tidak ada niat jahat dari pelaku (karena kelalaian semata-mata) maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## 136~136

## DAFTAR PUSTAKA
Jhony Ibrahim dalam Vidya Prahasacita “Hukum Yuridis” postingan http//https:// business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan- penelitian-hukum-yurudis.
Rais Martanti, 2016 , Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dalam https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/
Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html
Khairunas, SH. MH. Tiga Wujud Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi, IAIN Pontianak, 2015
Sri Mamudji, dkk. Metode Penelitiandan Penulisan Hukum, Cet.1.(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum,2005

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .
Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.