## Fenomena Covid-19: Dampak Globalisasi dan Revitalisasi Multilateralisme

## Dr. A. Irawan J. H
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, irawanaj@unpar.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  memfokuskan  pada  respon  salah  satu  pokok kajian  disiplin  Hubungan-Internasional, ekonomi politik internasional  dalam  hal  ini,  terhadap  pandemi  Covid-19  sebagai  fenomena  global  yang  terjadi  tiba-tiba.  Beberapa konsep yang digunakan disini adalah globalisasi, hegemon, dan multilateralisme. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa  konsep  yang  seringkali  digunakan  dalam  ekonomi  politik  internasional  tersebut  berguna  dalam memposisikan pandemic Covid-19, dan sekaligus menekankan arti penting multilateralisme, dalam realitas dunia yang telah menjadi ‘global-village’.
Kata kunci : Covid-19, globalisasi, hegemon, multilateralisme.
Sejak awal tahun sampai April 2020 ini tidak ada satu orangpun yang dapat mengabaikan merebaknya Covid-19. Bukan hanya negara yang disibukkan oleh fenomena yang muncul tiba-tiba ini,  tapi  juga  organisasi,  pagujuban,  bahkan individu.  Semula  banyak  pihak  masih  dalam tahapan ‘denial’, menganggap apa yang terjadi di Wuhan  hanya  bersifat  local,  dan  akan  dengan sendirinya  menghilang  seperti  yang  terjadi  pada pengalaman-pengalaman  sebelumnya.  Namun kemudian dunia ‘dibangunkan’ secara paksa dari ilusinya ketika korban meninggal telah mencapai ribuan.  Yang  menggundahkan  adalah  bahwa korban  yang  amat  banyak  tersebut  berada  di berbagai belahan bumi yang jauh dari Tiongkok, di Iran dan Italia misalnya. Amat mencengangkan ketika  AS,  yang  selama  ini  dipandang  sebagai negara  paling maju (juga secara teknologi) di atas planet  ini,  yang  seharusnya  paling  siap menghadapi apapun, mencatat korban meninggal ribuan  bahkan  kemudian  puluhan  ribu  jiwa. Korban  jiwa  di  AS  justru  menempati  urutan pertama  saat  ini.  Sebagian  pihak  kemudian bahkan mempertanyakan apakah AS masih layak dipandang  sebagai  negara  super-power  mengacu pada kegagalan ini. Mengingat telah menyebarnya pandemi Covid-19 di lebih dari 200 negara  didunia,  persoalan  ini  amat  layak  harus
dipandang  sebagai  masalah  global,  bukan masalah satu atau beberapa negara saja.
Perekonomian  global  saat  Covid-19  mewabah tengah  ditandai  perang  dagang  antara  2  negara besar, AS dan China. AS memandang pencapaian ekonomi  yang  dinikmati  China  didasari  praktek perdagangan  dan  industri  yang  curang.  AS dibawah  presiden  Donald  Trump  kemudian menerapkan  tarif  tinggi  pada  berbagai  produk China,  yang  kemudian  dibalas  China.  Akibat perseteruan  dua  negara  besar  ini  perekonomian global melemah, karena permintaan dan penawaran  dari  kedua  belah  pihak  menurun. Berbagai  upaya  telah  dilakukan,  diantaranya melalui  negosiasi,  namun  belum  juga  berhasil. Dunia  pada  waktu  itu  juga  dibayangi  naiknya harga  minyak  akibat  ketegangan  antara  AS  dan Iran di Teluk Parsi, yang berpotensi mengganggu distribusi  atau  pasokan  minyak  dalam  proporsi signifikan  (ketika  tulisan  ini  disampaikan,  April 2020,  dunia  justru  mengalami  penurunan  harga minyak  secara  drastis  akibat  kegagalan  lobby Saudi  Arabia  terhadap  Rusia  untuk  menurunkan jumlah  produksi).  Tidak  kalah  penting  adalah intensifikasi Revolusi Industri 4.0 yang mendisrupsi  perusahaan-perusahaan  besar,  dan yang  menimbulkan  ketidak  pastian  yang  tinggi. Indonesia  kala  itu  tengah  berupaya  keluar  dari
‘middle-income trap’ melalui Omnibus Law, dan persiapan  pemindahan  ibukota  ke  Kalimantan. Dalam kondisi seperti inilah Covid-19 muncul di Wuhan, dan menyebar keseluruh dunia. Sekarang untuk  sementara  agenda-agenda  tersebut  harus dilupakan, dan semua negara harus berkonsentrasi dulu untuk menghadapi pandemic Covid-19.
Fenomena Covid-19 memicu timbulnya berbagai analisis tentang dampak yang terjadi serta respon yang perlu disiapkan, agar dunia lebih siap dimasa datang  untuk  menghadapi  goncangan  serupa  di masa  depan.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan untuk  mengatasinya,  dari  inisiatif-inisiatif  yang bersifat  domestik,  sampai  kerjasama  bilateral, namun  belum  menunjukkan  hasil  yang  berarti. Tulisan ini akan memfokuskan pada respon yang perlu  dilakukan  dalam  menghadapi  pandemic global  Covid-19,  dan  berbagai  masalah  global pada umumnya, dengan sebelumnya memposisikan fenomena pandemic ini  dari sudut kajian  ekonomi  politik  internasional  sebagai bagian dari kajian Hubungan Internasional.

## Ekonomi Politik Internasional dan Globalisasi
Ekonomi politik internasional adalah kajian yang menyorot  hubungan  ekonomi  dan  politik,  state- market,  dalam  skala  global.  Ekonomi  politik internasional  mempunyai  berbagai  fokus 1 . Misalnya    perdagangan  internasional  dan investasi  luar  negeri.  Dengan  munculnya  negara berkembang  pasca    perang  dunia  ke-2  bantuan luar negeri masuk menjadi kajiannya. Kemudian
1 Robert Gilpin dibantu Jean M. Gilpin, The Political Economy  of  International  Relations,  Princeton University  Press,  Princeton  and  New  Jersey,  1987, terutama bab 4-6.
2 Bela  Balassa, The Theory  of Economic  Integration, 1961.
3 Klaus  Schwab,  The  Fourth  Industrial  Revolution, Switzerland, 2016.
4 Donella  H.  Meadow,  Seeing  the  Population  Issue Whole;  in  David  N.  Balaam  and  Michael  Veseth  (in Readings in International Political Economy), Prentice Hall, New Jersey, US, 1996.
adalah  aktivitas  pasar  kapital,  terutama  setelah krisis  Asia  1997/1998.  Konsep  lain  ekonomi politik internasional adalah Globalisasi. Walaupun  sekarang  ini  konsep  globalisasi dipandang  agak  usang  dengan  munculnya konsep-konsep  lainnya,  namun  sebenarnya  ia justru  amat  relevan  dalam  menggambarkan perubahan    ‘lingkungan’  interaksi  manusia. Walaupun  terdapat  berbagai  konsep  lain  dalam ekonomi politik internasional seperti regionalisme  ekonomi 2 ,  Revolusi  Industri  4.0 3 , kemiskinan 4 , lingkungan 5 , dan rivalitas negara- negara  besar,  namun  Globalisasi  akan  menjadi suatu  konsep  yang  akan  dibahas  secara  khusus karena  hubungannya  yang  bersifat  langsung dengan fenomena Covid-19.
Banyak  akademisi  secara  khusus  membahas globalisasi.  Misalnya  adalah  Joseph  Stiglitz 6 , Mansbach 7 ,  dan  Hyland  Eriksen.  Globalisasi menjelaskan  tentang  perubahan  mendasar  dari dunia yang tersekat-sekat akibat polarisasi antara kubu  komunisme  dan  liberal,  menjadi  yang terkoneksi  satu  sama  lain.  Halangan  politik  bagi terkoneksinya pemerintahan dan masyarakat dari berbagai negara dengan mereka yang berasal dari negara  lain  menjadi    amat  berkurang  setelah Perang  Dingin  berakhir  di  awal  1990-an.  Faktor lain yang membentuk globalisasi adalah penemuan  teknologi  baru  yang  mendukung keterhubungan  lintas  batas  ini.  Komputer  telah diperkenalkan  sebelumnya,  namun  internet merupakan    instrument  baru  yang  mampu menghubungkan  satu  titik  dengan  titik  lain  yang
5 Andrew  Heywood,  Global  Politics,  Palgrave Macmillan, New York, 2011, bab 16.
6 Joseph  Stiglitz,  Globalization  and  its  Discontents, W.W. Norton, New York & London, 2002.
7 R.  Mansbach  dan  K.L.  Rafferty,  Introduction  to Global  Politics,  Routledge,  London  dan  New  York, 2008,  p.744-746.    Juga  Mark  Rupert,  Ideologies  of Globalisation:  Contending  Visions  of  a  New  World Order,  Routledge,  London  and  New  York,  2000, terutama bab 16.
terpisah ribuan kilometer di dunia ini. Menjamurnya personal computer yang mempunyai  fasilitas  internet  kemudian  makin memperkuat  keterhubungan  ini.  Hasilnya  adalah munculnya kemampuan milyaran manusia, bukan hanya  pemerintahan  ataupun  organisasi,  untuk mengadakan  hubungan  lintas  batas  negara  tanpa dapat  dihambat  lagi.  Inilah  yang  senantiasa diusung  konsep  Globalisasi,  yang  menurut Hyland  Eriksen  disebut interconnectedness . Perlu  disampaikan  disini  bahwa  pembahasan globalisasi  pada  kesempatan  ini  terutama mengacu  pada  referensi  Hyland  Eriksen 8 . Apabila penemuan teknologi internet berdampak pada  terjadinya  interconnectedness 9 ,  maka berahirnya Perang Dingin memungkinkan terjadinya mobilization (of people) secara massif.
Disini terlihat bahwa globalisasi telah membawa dunia kesebuah kecenderungan dimana manusia- manusia  yang  hidup  diatasnya  terkoneksi  dalam ide  atau  pikiran,  dimana  mobilisasi  manusia terjadi  secara  massif  dalam  tingkat  global,  dan dimana hal-hal tersebut terjadi dalam waktu yang amat singkat, sehingga dampaknya akan menyebabkan vulnerability . Eriksen juga menyuguhkan konsep acceleration yang menjelaskan  bahwa  perubahan  yang  terjadi berlangsung  amat  cepat.  Perubahan  ini  pada gilirannya  menimbulkan  vulnerability,  suatu kerentanan  yang  timbul  akibat  ketidak  siapan untuk  merespons  terjadinya  perubahan  yang berlangsung cepat. Interconnectedness,
Mobilization,  Acceleration yang  mengacu  pada keterhubungan  yang  terjadi  secara  intensif, mobilisasi  dalam  lingkup  global  yang  terjadi secara massif, dimana perubahan tersebut terjadi
8 Thomas  Hylland  Eriksen,  Globalization:  the  Key Concepts, BERG, New York, 2007, terutama hal. 8-9. 9 Walaupun ada berbagai konsepsi yang disampaikan Eriksen tentang globalisasi, tapi penulis memfokuskan hanya  pada  empat  konsepsi: interconnectedness, mobilization, acceleration , dan vulnerability . 10  I.  William  Zartman,  Saadia  Touval  (eds.), International  Cooperation:  The  Extent  and  Limit  of
secara amat cepat, sehingga menimbulkan ketidak siapan untuk merespon ( vulnerability ). Merebaknya secara global Covid-19 yang berasal dari  Wuhan  kehampir  semua  negara  di  dunia memperlihatkan  dampak  globalisasi,  yang  tidak berhasil diantisipasi dan direspon secara memadai oleh negara-negara, termasuk oleh AS.

## Multilateralisme dan Hegemon
Hal  lain  yang  menjadi  perhatian  kajian  ekonomi politik  internasional  adalah global  economic governance ,  penggunaan  multilateralisme  untuk menangani  persoalan-persoalan  ekonomi  yang mengglobal.  Walaupun  anarki  yang  disebabkan kompetisi  antar  negara  yang  berdaulat  terus terjadi, namun kolaborasi global juga merupakan praksis  yang  senantiasa  ada.  Multilateralism sebagai  salah  satu  bentuk  kolaborasi  global mampu  menghasilkan  konsensus,  walaupun implementasinya seringkali bersifat sukarela.
Multilateralism 10 adalah  suatu  paham  yang direalisasikan  dalam  bentuk  upaya  kolektif negara-negara, terkadang juga melibatkan pelaku non  state,  dalam  upaya  membentuk  kestabilan dalam  suatu  isu.  Contoh  dalam  bidang  ekonomi misalnya WTO (World Trade Organization), IMF (International  Monetary  Fund),  G-20,  G-8,  dan lainnya.  Multilateralisme  mencoba  menbentuk kerjasama  global,      koordinasi,  atau  minimal mengupayakan komunikasi antar negara. Multilteralisme  ditujukan  untuk  menangani persoalan  berskala  global,  melalui  kerjasama global.  Hasilnya  akan  dinikmati  secara  kolektif oleh semua negara. Namun dalam multilateralisme,  karena  anggotanya  adalah negara-negara dengan kekuatan atau karakteristik
Multilateralism,  Cambridge  University  Press,  2010, terutama  hal.  40,  60,  82.  Baca  juga  Amitav  Acharya dan Alistair Ian Johnston (eds.), Crafting Cooperation: Regional  International  Institutions  in  Comparative Perspective,  Cambridge  University  Press,  2001, terutama hal. 73, 106, 156.
yang  berbeda,  pembagian  kewajiban  tidak  bisa dilakukan  secara  merata.  Artinya  akan  ada negara-negara yang menikmati hasil kolektif dari multilateralisme  namun  menyumbang  hanya sedikit  .  Mereka  seringkali  disebut  sebagai free- rider .
Kindelberger  meyakini  bahwa order ,  termasuk melalui  multilateralisme,  dalam  dunia  yang anarchy dapat dicapai melalui peran the hegemon 11 .  Negara hegemon superior  dalam  hal  militer, politik,  dan  ekonomi.  Negara hegemon harus menjalankan  ketertiban  (yang  diartikan  sebagai public  goods ),  dengan  menggunakan  superiortas ekonomi  dan  militernya,  diantara  negara-negara yang  berkompetisi,  agar  ketertiban  (setidaknya dalam  bidang  ekonomi)  dapat  terselenggara. Artinya ketertiban di dunia internasional tercapai dalam  kondisi  adanya  kapasitas  dominan  dari suatu  negara.  Negara  ini  dengan  kekuatannya harus  menciptakan  ketertiban,  salah  satunya melalui  multilateralisme,  dengan  menggunakan kekuatannya.  Tanpa  adanya  hegemon,  dunia makin kuat ditanda oleh anarchy.
Terutama  sejak  berakhirnya  Perang  Dingin  AS menjalankan  peran  sebagai  hegemon,  walaupun tidak  lepas  dari  berbagai  kritikan  terhadap tindakan  unilateralismenya.  Dalam  masa  ini  AS mendukung berbagai organisasi internasional dan upaya  kolektif  dalam  memelihara global  public- goods .  Isu  yang  ditangani  misalnya  konservasi lingkungan,  pemberdayaan  hak  asasi  manusia, keamanan  global,  dan  lain  sebagainya.  Peran  ini makin mengemuka dalam kepemimpinan presiden  Barack  Obama  selama  2  periode kepresidenannya. Namun sejak naiknya presiden Donald  Trump  tahun  2016,  AS  terlihat  mulai meninggalkan peran hegemon nya. AS cenderung
11  Carla  Norrlof,  America’s  Global  Advantage:  US Hegemony and International Cooperation, Cambridge University  Press,  UK,  2010,  bab  1.  Juga  Robert  O. Keohane,  After  Hegemony,  Cooperation  and  Discord in the World Political Economy, Princeton University Press,  New  Jersey,  1984,  terutama  hal  31,  37,  38.
memilih  tindakan  unilateral  yang  tercermin  dari semboyan Donald Trum, MAGA (Make America Great  Again).  AS  fokus  pada  pencapaian kepentingan-kepentingannya,  dan  mengabaikan kepentingan dunia secara kolektif. Contoh dalam hal  ini  adalah  peran  AS  di  TPP  (Trans  Pacific Partnership),  didalam  kasus  nuklir  Iran,  didalam hubungannya  dengan  NATO  (North  Atlantic Treaty  Organization),  dan  lain  sebagainya.  Poin yang  seringkali  digaris  bawahi  Donald  Trump adalah  bahwa  AS  dalam  menjalankan  peran hegemon  diberbagai  lembaga  multilateral  telah menyumbang terlalu besar untuk hasil (bagi AS) yang terlalu sedikit. Donald Trump enggan untuk mengusung peran hegemon dalam multilateralisme  karena  adanya  persoalan free- rider disamping  kurang  signifikannya  forum  ini untuk pencapaian national-interest AS.
Dalam  konsisi  dunia  yang  ditandai  melemahnya multilateralisme yang bertujuan mengatasi masalah global, muncul Covid-19 di Wuhan yang secara cepat berkembang menjadi masalah global. Masalah  global  sulit  diatasi  tanpa  kerjasama global  (multilateralisme).  Inilah  yang,  menurut penulis, melatar belakangi lambatnya keberhasilan  dunia  mengatasi  pandemic  Covid- 19.

## Revitalisasi Multilateralisme
Multilateralisme  merupakan  pilihan  realistik dalam  upaya  mengatasi  pandemic  Covid-19 karena beberapa konsiderasi. Pertama arti penting multilateralisme  diharapkan  makin  dirasakan dalam  kasus  Covid-19,  dimana  ketiadaan  atau lemahnya  multilateralisme  mengakibatkan  tidak dapat  teratasinya  persoalan  global,  bukan  hanya pandemic tapi persoalan-persoalan global lainnya,  dengan  efektif  .  Kedua,  dunia  telah
Kemudian  adalah  Chandra  Chari;  War,  Peace  and Hegemony  in  a  Globalized  World:  the  Changing Balance  of  Power  in  the  Twenty-first  Century, Routledge, London and New York, 2008, terutama p. 103.
mempunyai pengalaman menjalankan multilateralsime,  sehingga  bukan  sesuatu  yang benar-benar  baru  lagi.  Ketiga,  multilateralism sekarang  dapat  menggunakan  produk-produk revolusi industry 4.0, terutama big-data . Dengan ini  data  yang  terkait  dengan  suatu  persoalan global dapat diperoleh dengan lebih lengkap dan cepat, serta pilihan-pilihan tindakan dapat dengan lebih akurat tersajikan.
Revitalisasi  multilateralisme  dapat  dilakukan dengan  beberapa  cara.  Pertama  adalah  dengan mengadopsi  konsep multilevel  governance 12 . Anggota  dalam  bentuk  ini  tidak  terbatas  pada negara  tapi  dapat  berasal  dari  entitas  lain, misalnya  NGO,  lembaga-lembaga  swadaya masyarakat,  perusahaan,  individu,  dan  lainnya. Perwakilan  dapat  berasal  dari  berbagai  level selain  negara.  Misalnya  provinsi,  kota,  dan  lain sebagainya.
Kedua  melalui  penyediaan  sumber  dana  yang tetap, terus menerus dalam kondisi ada atau tidak adanya  persoalan  global  yang  mendesak. Pentingnya persiapan untuk menghadapi masalah yang belum terjadi seringkali tidak terlihat ketika masalah  tersebut  tidak  timbul,  tapi  akan  amat berarti ketika ia gagal untuk diantisipasi sehingga respon yang semestinya tidak berhasil  diberikan. Hal inilah yang seringkali menimbulkan keengganan  negara  anggota  mengeluarkan  dana besar  secara  kontinu.  Bila  pendanaan  dapat dikumpulkan  dari  berbagai  anggota  secara  lebih merata,    maka  persoalan free-rider dapat dikurangi,  dan hegemon tidak  dapat  bersikap terlalu dominan.
Ketiga  dengan  mendukung  peran hegemon yang lebih  aktif  menjaga  tersedianya global  public goods .  Hal  ini  dapat  berupa  keamanan  global, perekonomian global yang lebih stabil, lingkungan  global  yang  lebih  terpelihara, terlaksananya  hak  asasi  manusia  dalam  lingkup
12 Teleconference  HI-Unpar  tanggal  17  April  2020, dalam dialog dengan Apresian Risadi.
global dan lain sebagainya. Hegemon perlu diberi ruang  untuk  mencapai national-interest nya sehingga  perannya  dalam  menjaga  ketersediaan global  public-goods dapat  dilakukannya  dengan baik.  Bila national-interest  hegemon tidak terpelihara,  kemampuannya  untuk  menyediakan public-goods juga akan berkurang.

## Penutup
Covid-19  yang  bermula  di  Wuhan,  Tiongkok, sekarang telah menjadi masalah global. Pandemi ini  muncul  ketika  perekonomian  global  tengah mengalami  dkontraksi,  terutama  disebabkan persaingan  AS-Tiongkok  sebagai  dua  negara besar.  Globalisasi  sebagai  konsep  yang  erat terkait  dengan  ekonomi  politik  internasional cukup  mampu  menjelaskan  fenomena  pandemic global  ini.  Hal  ini  dilakukan melalu  penggunaan (sub) konsep interconnectedness, mobility, acceleration, dan vulnerability .  Isu  global pandemic  Covid-19  dapat  diatasi  dengan multilateralisme  dimana  hegemon  berperan  aktif didalamnya.   Ironis bahwa  sekarang  ini,  dimulai dari  sekira  4  tahun  yang  lalu,  multilateralisme tengah berada dalam kondisi lemah, karena peran hegemon yang  menurun.  Tulisan  ini  menggaris bawahi  pentingnya  untuk  mengundang  kembali multilateralisme yang diperluas, baik untuk secara spesifik menghadapi bencana global pandemic ini ataupun  untuk  menangani  tantangan-tantangan global masa mendatang.
Dari sudut pandang ekonomi politik internasional, Covid-19 sebagai pandemic global adalah  contoh yang amat jelas akan dampak globalisasi. Makin sedikit  hal  yang  benar-benar  bersifat  domestik, dan  makin  banyak  hal  yang  berkarakter  global. Sebagai  permasalahan  global,  hal  ini  menuntut respon  yang  juga  bersifat  global,  dalam  bentuk multilateralisme yang diperluas. Multilateralisme merupakan  jawaban  yang  realistic  karena didukung  oleh  tersedianya  berbagai  faktor,
walaupun  masih  terdapat  beberapa  tantangan, terutama  melemahnya  peran hegemon dalam menyediakan global public-goods . Sudah waktunya
menghidupkan kembali dan
mengintensifkan  multilateralism  yang  melemah sejak 2016. Pandemic global Covid-19 mengingatkan manusia akan pentingnya multilateralisme,  dalam masa  krisis  dan maupun bukan.

## Daftar Referensi
Amitav  Acharya  dan  Alistair  Ian  Johnston  (eds.), Crafting Cooperation: Regional
International Institutions  in  Comparative  Perspective,  Cambridge University Press, 2001.
Andrew Heywood, Global Politics, Palgrave Macmillan, New York, 2011.
Bela  Balassa,  The  Theory  of  Economic  Integration, 1961.
Carla  Norrlof,  America’s  Global  Advantage:  US Hegemony and International Cooperation, Cambridge University Press, UK, 2010.
Chandra  Chari;  War,  Peace  and  Hegemony  in  a Globalized World: the Changing Balance of Power in the Twenty-first Century, Routledge, London and New York, 2008.
Donella  H.  Meadow,  Seeing  the  Population  Issue Whole;  in  David  N.  Balaam  and  Michael  Veseth  (in Readings in International Political Economy), Prentice Hall, New Jersey, US, 1996.
I. William Zartman, Saadia Touval (eds.), International Cooperation: The Extent and Limit of Multilateralism, Cambridge University Press, 2010.
Joseph  Stiglitz,  Globalization  and  its  Discontents, W.W. Norton, New York & London, 2002.
Klaus  Schwab,  The  Fourth  Industrial  Revolution, Switzerland, 2016.
Mark Rupert, Ideologies of Globalisation: Contending Visions of a New World Order, Routledge, London and New York, 2000.
R. Mansbach dan K.L. Rafferty, Introduction to Global Politics, Routledge, London dan New York, 2008.
Robert O. Keohane, After Hegemony, Cooperation and Discord  in  the  World  Political  Economy,  Princeton University Press, New Jersey, 1984.
Robert  Gilpin  dibantu  Jean  M.  Gilpin,  The  Political Economy  of  International  Relations,  Princeton University Press, Princeton and New Jersey, 1987.
Thomas  Hylland  Eriksen,  Globalization:  the  Key Concepts, BERG, New York, 2007.