## Wajah Hukum

## Analisis Yuridis terhadap Urgensi Akta Autentik Notaris dalam Perjanjian Pengalihan Hak Cipta

## Usak, Ernest Sengi, Reli Jevon Laike
Fakultas Hukum Universitas Halamahera Correspondence: usakhalmahera@yahoo.com; ernestsengi@gmail.com; Rely.laike@gmail.com
Abstrak. Tujuan  penulisan  penelitian  ini  adalah  mengkaji  pentingnya  pengaturan  perjanjian  pengalihan  hak cipta  dan  menganalisis  secara  yuridis  terhadap  urgensi  akta  autentik  notaris  dalam  perjanjian  pengalihan  hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  pentingnya  pengaturan  perjanjian  pengalihan  hak  cipta  adalah  jaminan perlindungan  hukum  hak  ekonomi  dari  pencipta;  jaminan  perlindungan  hukum  kepada  pihak  bukan  pencipta yang memperoleh hak ekonomi akibat pengalihan hak cipta baik seluruh maupun sebagian; dan meminimalisir sengketa  dalam  pengalihan  Hak  Cipta.  Urgensi  akta  autentik  Notaris  dalam  perjanjian  pengalihan  hak  cipta adalah: pertama, profesi Notaris terikat pada undang-undang, sehingga memiliki kredibilitas dalam pembuatan akta  autentik  pengalihan  Hak  Cipta;  kedua,  akta  autentik  Notaris  berfungsi  sebagai  alat  pembuktian  apabila terjadi  suatu  sengketa  hak  cipta;  ketiga,  melalui  akta  autentik,  perlindungan  hukum  dapat  lebih  terjamin  bagi para  pihak;  keempat,  akta  autentik  Notaris  dapat  digunakan  sebagai  alat  pencapaian  tujuan  hukum  yaitu keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  pengalihan  hak  cipta; kelima,  Notaris  dapat  memiliki  peran  sebagai  konsultan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  pembuatan  perjanjian pengalihan Hak Cipta.
Kata Kunci : urgen si, akta auten tik, perjan jian , pen galihan  hak cipta
Abstract. The purpose of this research is to examin e  importan ce of settin g up copyright tran sfe r agreemen t an d to an alyze juridically the urgen cy of an  authen tic n otary deed in  a copyright tran sfer agreemen t. The research  method  used  is  normative  legal  research  with  statute  approach.  Results  of  study  found  that  the importan ce  of  settin g  up  copyright  tran sfer  agreemen t  is  guaran tee of  legal protection   of  economic  rights from creator; guaran tee of legal protection  to n on -creator parties who obtain  economic rights as a result of tran sfer  of  copyright  in   whole  or  in   part;  an d  min imize  disputes  in   tran sfer  of  Copyright.  The  urgen cy  of Notary authen tic deed in  a copyright tran sfer agreemen t are: first, Notary profession  is boun d by law, so it has  credibility  in   makin g  an  authen tic  copyright  tran sfer  deed;  secon d, authen tic  notary  deed  serves  as  a mean s of proof in  the even t of a copyright dispute; third, through an  authen tic deed, legal protection  can  be guaranteed for the parties; fourth, notary authen tic deeds can  be used as a mean s of achievin g legal goals, n amely justice, benefit an d legal certain ty for the parties who make copyright tran sfer agreemen ts; fifth, a Notary can  have a role as a legal con sultan t for the parties in  makin g Copyright tran sfer agreemen t.

## Keywords: urgen cy, authen tic deed, agreemen t, copyright tran sfer

## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengharuskan  adanya  pembaruan  pengaturan  tentang  Hak  Cipta. 1 Berdasarkan  hal  tersebut,  maka Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2002  tentang  Hak  Cipta  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  hukum dan  kebutuhan masyarakat  sehingga  perlu  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.”  Hak  Cipta  merupakan  bagian  dari  Hak Kekayaan  Intelektual. Menurut  W.R.  Cornish, hak milik intelektual melindungi p emakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi. 2
1 Abiandri  Fikri  Akbar  &  Riani  Talitha  Nazhiif  Soemadji,  Peran  Notaris  Pada  Pembuatan  Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta, Indonesian Notary, Vol. 3, No. 2 , (2021): 36.
2 Etty Susilowati, Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur , (Yogyakarta : Genta Press, 2007): 106.
Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi ( vide Pasal 4  UU  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  hak  ekonomi ( economic rights ) dari pemegang hak cipta ini tentunya tidak dapat dikesampingkan. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan ( vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sedangkan Hak  moral  adalah  hak  yang  melekat  pada  diri  pencipta  atau  pelaku  yang  tidak  dapat  dihilangkan atau  dihapus  dengan  alasan  apapun  walaupun  hak  cipta  atau  hak  terkait  tersebut  telah  dialihkan. 3 Perlindungan hak cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya,  hak  cipta  melindungi  juga  eksistensi  terhadap  kemampuan  yang  dimiliki  seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga.
Hak  Cipta  sebagaimana  Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta  dapat  beralih  atau  dialihkan,  baik  seluruh  maupun  sebagian  karena  pewarisan;  hibah; wakaf;  wasiat;  perjanjian  tertulis;  atau  sebab  lain  yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Penjelasan  Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Selanjutnya Penjelasan Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  juga  menekankan bahwa “pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris”.  Peran  Notaris  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  hanya sebatas dalam  pasal  penjelas,  tidak  disebutkan  secara  spesifik atau  khusus kewenangan  Notaris  di dalam pasal atau Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peran Notaris hanya pembuatan akta peralihan hak cipta, itupun hanya bersifat opsional. Berbeda  dengan  Undang-Undang  Paten  yang  memuat  pengaturan  lebih  tegas  dalam  Penjelasan Pasal  74  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Hak  Paten  yang  menyatakan bahwa pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara notariil (akta autentik).
Dalam  bidang  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  Notaris  memiliki    kewenangan    dalam    hal pembuatan    akta    perjanjian    para    pihak    agar    para    pihak    dapat  merasa  aman  dan  terjamin dalam memperoleh kepastian  hukum  pada saat melakukan  suatu   perbuatan   hukum  (Perjanjian). 4 Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan lainnya sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal 1  ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  Dalam era pembangunan  hukum,  peranan Notaris menempatkan Notaris sebagai bagian  dari komponen  profesi hukum  dan  juga  penegak  hukum,  sesuai  dengan  kewenangan  dan  kewajiban  yang  diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya. 5
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  peran  Notaris  dalam pembuatan  akta  autentik  terkait  pengalihan  hak  cipta  hanya  bersifat  opsional.  Seharusnya  melalui akta  autentik terkait  pengalihan  hak cipta, kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  dapat lebih terjamin  bagi  para  pihak  dibandingkan  dengan  akta  di  bawah  tangan.  Akta  autentik  merupakan surat  dengan  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dibandingkan  dengan  alat  bukti  lainnya. 6 Berbeda  halnya  dengan  nilai  kekuatan  pembuktian  di  bawah  tangan  yang  hanya  mengikat  kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim. 7
3 Siti  Hatikasari, “Esensi  Perlindungan  Hukum  Dalam Sistem First To  Announce  Atas Karya Cipta”, Supremasi Hukum: Jurnal P enelitian Hukum, Vol. 27, No. 2 , (Agustus 2018): 120.
4 Apryanda  Kurniawan.,  Peranan  Notaris  Dalam  Pengalihan  Hak  Atas  Merek  Terdaftar  Melalui Perjanjian  Jual-Beli”. Tesis (Tidak  d iterbitkan),  (Palembang:  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020).
5 Krisdianto R. Maradesa, “Kewenangan Serta Tanggung Jawab  Hukum  Atas  Pembuatan  Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”. Lex  Privatum , Vol.II, No. 3, (September 2014): 145.
6 Cyndiarnis  Cahyaning  Putri.,  “Peningkatan  Pemahaman  Masyarakat  Melalui  Sosialisasi  Hukum tentang Akta Otentik”, Jurnal Dedikasi Hukum , Vol 1, No 1 , (Agustus 2021): 103.
7 Komang  Ayuk  Septianingsih,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  &  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi, “Kekuatan  Alat Bukti  Akta Otentik  Dalam  Pembuktian  Perkara  Perdata”, Jurnal  Analogi  Hukum, Vol 2, No 3 , (November 2020): 337.
Akta  autentik  juga  diatur  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  “suatu akta otentik,  adalah suatu  akta yang  di  dalam bentuk yang  ditentukan oleh undang-undang,  dibuat oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  ditempat  dimana  akta  itu dibuatnya”. Lebih lanjut menurut rumusan  Pasal 1870 KUHPerdata, “suatu  akta otentik memberikan kepada  para  pihak  yang  membuatnya  suatu  bukti  yang  sempurna  tentang  apa  yang  dimuat  di dalamnya”.  Dengan  adanya  rumusan  itu, maka  hakim  tidak  perlu  lagi menguji  kebenarannya  atau dengan kata lain,  akta otentik mempunyai kekuatan  pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Nilai kekuatan  pembuktian lahiriah, nilai kekuatan  pembuktian formal  dan nilai  kekuatan  pembuktian  materiil  ialah  yang  dicakup  pada  akta  autentik  terkait  pengalihan  hak cipta.  Dalam  penulisan ini  penulis menggunakan teori keadilan sebagai  dasar mengkaji isu  hukum terkait  dengan  perjanjian  pengalihan  hak  cipta.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan sebelumnya,  maka  permasalahan  yang  akan  dikaji  adalah  urgensi  akta  autentik  notaris  dalam perjanjian  pengalihan  hak cipta,  adapun tujuan  penulisan  penelitian ini  adalah menganalisis secara yuridis pengaturan perjanjian pengalihan hak cipta.

## METODE

## 1. Pendekatan Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 8 Dalam  penelitian  ini,  penelitian  hukum  normatif  digunakan  untuk  mengkaji  urgensi akta  autentik Notaris  dalam  perjanjian  pengalihan  hak cipta. Untuk menjawab rumusan masalah dalam  penelitian,  penulis menggunakan  pendekatan undang-undang ( Statute  Approach )  dengan menelaah semua undang-undang  dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan isu  hukum mengenai urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta.

## 2. Rancangan Kegiatan
Peneliti  dalam  penelitian  ini  melakukan  rancangan  penelitian  sebelum  memasuki  pada penelitian  yang sesungguhnya ,  agar  mencapai  hasil  penelitian  yang  baik.  Sebagai  rencana kegiatan untuk mengetahui urgensi  akta  autentik Notaris  dalam  perjanjian  pengalihan  hak cipta peneliti melakukan  penelitian 3 (tiga) bulan, yaitu  pada bulan Januari-Maret guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

## 3. Ruang Lingkup atau Objek Kajian
Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti ada ruang lingkup atau batasan masalah yang akan  diteliti terkait  dengan urgensi  akta autentik Notaris  dalam  perjanjian  pengalihan  hak cipta Ruang lingkup dalam peneitian ini adalah dapat memberikan analisa hukum yang tepat terhadap permasalahan khusus mengenai urgensi  akta  autentik Notaris  dalam  perjanjian  pengalihan  hak cipta.
4. Bahan dan Alat Utama
a. Bahan Hukum Primer Bahan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang  di  peroleh  dari buku-buku  hukum, tesis,  dan jurnal  hukum berkaitan  dengan isu hukum yang akan dikaji.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  dan  petunjuk  untuk  bahan  hukum  primer  dan sekunder,  dalam  mengkaji  urgensi  akta  autentik  Notaris  dalam  perjanjian  pengalihan  hak cipta.
5. Tempat Penelitian
Tempat  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor  Wilayah
8 Peter  Mahmud  Marzuki.,  P enelitian  Hukum. Cetakan  Keenam.  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010), hlm 35.
Kementerian Hukum  dan  HAM  Maluku  Utara  untuk  memberikan  gambaran  atau  penjelasan secara  konkrit  tentang  keadaan  objek  atau  masalah  yang  diteliti  tanpa  mengambil  kesimpulan secara umum.
6. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelusuran kepustakaan  yang  berupa  literatur  dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.  Jadi  konsep-konsep  hukum  tersebut  akan  dijadikan  penulis  sebagai  pijakan  dalam membangun argumen-argumen hukum dalam memecahkan isu hukum yang akan dikaji.

## HASIL

## Pengaturan Perjanjian Pengalihan Hak Cipta Di Indonesia
Peralihan hak adalah proses beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan cara jual  beli  atau  tukar-menukar  ataupun  dengan  cara  lain  yang  dibenarkan  oleh  undang-undang. 9 Selanjutnya oleh OK Saidin menyebutkan bahwa peralihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas suatu  benda  dari  subjek  hukum  di  satu  pihak  kepada  subjek  hukum  lainnya  di  pihak  lain.  Subjek hukum  yang  dapat  mengalihkan  dan  menerima  hak  itu  adalah  orang,  badan  hukum,  atau  bahkan negara. 10
Konsep  teori  keadilan  dalam  pengalihan  hak  cipta  memberikan  perlindungan  kepada pencipta  sebagai  subjek  hukum  yang  memiliki  intelektual  terhadap  karya  yang  dihasilkan. Pengalihan  suatu  karya  hak  cipta  tersebut  berkaitan  dengan  hak  ekonomi  dimana  para  pihak melakukan  hubungan  hukum  sebagai  dasar  memperoleh  hak  atas  suatu  karya  yang  dihasilkan. Keadilan  sosial  menurut  John  Rawls  dalam  bukunya  a theory  of  justice menjelaskan  teori  sosial sebagai the  difference  principle  dan  the  principle  of  fair  equality  of  opportunity .  Inti the difference  principle adalah  bahwa  perbedaan  sosial  dan  ekonomi  harus  diatur  agar  memberikan manfaat  yang  paling  besar  bagi  mereka  yang  paling  kurang  beruntung.  Istilah  perbedaan  sosial dalam  prinsip  perbedaan  menuju  pada  ketidaksamaan  dalam  prospek  seseorang  untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. 11
Pengalihan hak Cipta merupakan salah satu cara memperoleh hak ekonomis Hak Cipta yang merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud.  Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  hak  cipta  dapat  beralih  atau  dialihkan,  baik  seluruh maupun sebagian karena pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud  dengan  "dapat  beralih  atau  dialihkan"  hanya  hak  ekonomi,  sedangkan  hak  moral  tetap melekat pada diri Pencipta. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  hak  moral  tidak  dapat  dialihkan  selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam  hal  terjadi  pengalihan  pelaksanaan  hak  moral  sebagaimana  dimaksud,  penerima  dapat melepaskan  atau  menolak  pelaksanaan  haknya  dengan  syarat  pelepasan  atau  penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis ( vide Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
Hak  ekonomi  merupakan  hak  eksklusif  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan ( vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta).  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  memiliki hak  ekonomi  untuk  melakukan:  a.  penerbitan  Ciptaan;  b.  Penggandaan  Ciptaan  dalam  segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;  e.  Pendistribusian  Ciptaan  atau  salinannya;  f.  pertunjukan  Ciptaan;  g.  Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan ( vide Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
9 Adrian Sutedi,  P eralihan  Hak  a tas Tanah  dan  Pendaftarannya , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),  h lm 65.
10 O.K. Saidin,  A spek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual  Property Rights) , (Jakarta :  PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h lm 380.
11 Fauzan d an Heru Prasetyo, Teori Keadilan Sosial a la John Rawls ,  A Theory of Justice , p enerjemah: Uzair Fauzan d an Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2006), h lm 22.
Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta).  Setiap  Orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi sebagaimana  dimaksud  wajib  mendapatkan  izin  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  ( vide Pasal  9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta  atau  Pemegang Hak  Cipta  dilarang melakukan  Penggandaan  dan/atau  Penggunaan  Secara Komersial  Ciptaan  ( vide Pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta).
Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta tidak  mengalihkan  seluruh  hak  ekonomi  dari  Pencipta atau  Pemegang  Hak  Cipta  tersebut  kepada  penerima  pengalihan  hak  atas  Ciptaan  ( vide Pasal  17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama ( vide Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu  dan/atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks  yang  dialihkan  dalam  perjanjian  jual  putus  dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun ( vide Pasal 18 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak  Cipta).  Hak  Cipta  yang  dimiliki  Pencipta  yang  belum,  telah,  atau  tidak  dilakukan Pengumuman,  Pendistribusian,  atau  Komunikasi  setelah  Penciptanya  meninggal  dunia  menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat ( vide Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
Berdasarkan paparan sebelumnya, maka jelas bahwa pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara  tertulis  baik  dengan  akta  maupun  tanpa  akta  notaris,  sehingga  pengalihan  ini  harus berdasarkan  suatu  perjanjian.  Di  samping  pengalihan  Hak  Cipta  pada  Pasal  16  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Undang  Undang  Hak  Cipta  juga  mengenal adanya  system  lisensi.  Dalam  sistem  ini  pencipta  memberikan  ijin  pada  pihak  lain  (penerima lisensi)  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  syarat  tertentu  menikmati  manfaat  ekonomi  suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.
Pemegang  Lisensi  adalah  pihak  yang  diberikan  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh  Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu ( vide P asal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait ( vide Pasal 80 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta).  Penerima  Lisensi  nantinya akan  memberikan  Royalti  kepada  Pemegang  Hak  Cipta  atau  pemilik  Hak  Terkait  selama  jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain ( vide Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta).  Pemegang  Lisensi  dapat  dikatakan  juga  sebagai  Pemegang  Hak  Cipta akan  tetapi  sebagai  Pemegang  Hak  Cipta  untuk  waktu  tertentu  dan  untuk  hal-hal  tertentu sebagaimana  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian  lisensi.  Ketika  perjanjian  lisensi  sudah  habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak Cipta. Ada 2 (dua) macam bentuk lisensi, yaitu : 12
1. Lisensi Non Eksklusif, yaitu dimana pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada pengguna lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi, pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri  atau  memberkan  lisensi  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakannya  (mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya).
2. Sedangkan  Lisensi  Eksklusif,  penerima  lisensi  adalah  satu-satunya  yang  berhak,  dan  pemberi lisensi  tidak  dapat  melaksanakan  sendiri  atau  melisensikan  lebih  lanjut  kepada  pihakpihak ketiga  lainnya  selama  jangka  waktu  tertentu  sebagaimana  yang  disepakati  bersama  di  dalam perjanjian.
Peraturan  pelaksanaan  perjanjian  lisensi  tidak  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah  tetapi diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Syarat  dan  Tatacara  Permohonan  Pencatatan  Perjanjian  Lisensi  Kekayaan  Intelektual.  Pencatatan perjanjian lisensi yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
12 Putu  Ayu  Ira  Kusuma  Wardani  &  Ida  Ayu  Sukihana,  Pengaturan  Bentuk  Dan  Syarat  Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 7 , (Mei 2021): 1229.
Manusia  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Permohonan  Pencatatan  Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap: a. Hak Cipta dan Hak Terkait; b. Paten; c. Merek; d. Desain Industri; e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;  dan  f.  Rahasia  Dagang.  Selanjutnya  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Permohonan  Pencatatan  Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa pencatatan perjanjian Lisensi tersebut dilakukan berdasarkan  permohonan  yang  dilakukan  secara  tertulis  kepada  Menteri  baik  secara  elektronik maupun non-elektronik dimana Pemohon harus mengunggah dokumen sebagai berikut:
1. salinan perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
2. salinan atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau  bukti  kepemilikan  Hak  Cipta,  Hak  Terkait,  dan  Rahasia  Dagang  yang  dilisensikan  masih berlaku;
3. asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
4. asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.
Jika  diperhatikan  isi  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Permohonan  Pencatatan  Perjanjian  Lisensi  Kekayaan Intelektual, juga tidak menyebutkan secara tegas persyaratan keharusan mengunggah (melampirkan) salinan akta notaris terkait dengan pengalihan hak cipta.
Dari  penjelasan sebelumnya, maka  penulis menarik kesimpulan  bahwa  hak cipta merupakan benda  bergerak  yang  tidak  berwujud  sehingga  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain  yaitu  dengan dialihkan sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau dilisensikan kepada pihak lain. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menekankan  bahwa  “pengalihan  Hak  Cipta  harus dilakukan  secara  jelas  dan  tertulis  baik  dengan  atau  tanpa  akta  notaris”.  Peran  Notaris  dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pengalihan hak cipta hanya sebatas dalam  pasal  penjelas,  tidak  disebutkan  secara  spesifik  atau  khusus  kewenangan  Notaris  di  dalam pasal atau Undang-Undang tersebut.
Berdasarkan  paparan  sebelumnya,  menurut  penulis,  maka  pentingnya  pengaturan  perjanjian pengalihan Hak Cipta adalah:
1. Pentingnya  pengaturan  perjanjian  pengalihan  Hak  Cipta  adalah  memberikan  jaminan perlindungan  hukum  hak  ekonomi  dari  pencipta.  Adanya  hak  ekonomi  dalam  Hak  Cipta  yang merupakan  hak  eksklusif  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk  mendapatkan  manfaat ekonomi  atas  Ciptaan.  Perlu  diketahui  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "dapat  beralih  atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta.
2. Pentingnya  pengaturan  perjanjian  pengalihan  Hak  Cipta  adalah  memberikan  jaminan perlindungan  hukum  kepada  pihak  bukan  pencipta  yang  memperoleh  hak  ekonomi  akibat pengalihan hak cipta baik seluruh maupun sebagian. Pengalihan hak Cipta merupakan salah satu cara  memperoleh  hak  ekonomis  Hak  Cipta  yang  merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud. Pengalihan  Hak  Cipta  tersebut  dapat  terjadi  karena  pewarisan,  hibah,  wakaf,  wasiat,  perjanjian tertulis;  atau  sebab  lain  yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, baik seluruh maupun sebagian.
3. Pentingnya  pengaturan  perjanjian  pengalihan  Hak  Cipta  adalah  untuk  meminimalisir  sengketa dalam  pengalihan  Hak  Cipta.  Sebagaimana  Satjipto  Rahardjo  mengatakan  bahwa  hukum  hadir dalam  masyarakat  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan- kepentingan  yang  bisa  bertubrukan  satu  sama  lain.  Pengkoordinasian  kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. 13

## Urgensi Akta Autentik Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Hak Cipta
Pasal  16  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
1. Pewarisan.
2. Hibah.
3. Wakaf.
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h lm 53.
4. Wasiat.
5. Perjanjian tertulis atau
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian  berbagai  cara  peralihan  Hak  Cipta  dapat  dilakukan,  salah  satunya  dalam bentuk  perjanjian  tertulis.  Perjanjian  tertulis  disini  secara  umum  dapat  diartikan  dengan  cara  di bawah  tangan  atau  dengan  Akta  Autentik  Notaris.  Perjanjian  adalah  suatu  bukti  tertulis  yang menjadikan  dasar  yang  kuat  adanya  pemberian  hak  serta  dapat  sebagai  upaya  memberikan perlindungan  dan  memberikan  kepastian  hukum  serta  mencegah  terjadinya  suatu  pelanggaran  hak cipta.
Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  sebagaimana  Pasal  1313  KUHPerdata.  Subekti  mengartikan perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  di  mana  seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  di  mana  dua orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal. 14 Dalam  hal  ini,  perjanjian  yang  dibuat dan  ditandatangani  para  pihak tanpa melibatkan notaris  atau  pejabat umum lainnya  disebut sebagai Perjanjian  Bawah  Tangan.  Sedangkan  suatu  perjanjian  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris,  disebut sebagai Perjanjian Notariil atau secara garis besar disebut sebagai Akta Autentik.
Akta  Autentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  oleh pejabat  umum  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  notaris  dan  dibuat  di  tempat  kedudukan  pejabat umum tersebut. (Pasal 1868 KUHPerdata).  Hal yang membedakan  antara  Perjanjian Bawah Tangan dengan  Perjanjian  Notariil  terletak  pada  kekuatan  pembuktian  perjanjian  tersebut  di  hadapan pengadilan  apabila  pada  suatu  waktu  terjadi  sengketa.  Akta  Notaril  adalah  akta  autentik  yang memiliki kekuatan pembuktian seperti: 15
1. Kekuatan  pembuktian  lahiriah  ( uitwendige  bewijskracht ),  mempunyai  kemampuan  untuk membuktikan  sendiri  keabsahannya,  yang  lazimnya  disebut  dengan  “ acta  publica  proban  sese ipsa ”
2. Kekuatan  pembuktian  formal  ( formale  bewijskracht ),  merupakan  pernyataan  pejabat  dalam tulisan  yang  tercantum  dalam  akta  adalah  sama  dengan  yang  dilakukan  dan  disaksikan  oleh pejabat  yang  bersangkutan  dalam  menjalankan  jabatannya,  termasuk  kepastian  dari  tanggal pembuatannya,  tandatangannya  dan  tempat  pembuatan  aktanya  serta  identitas  dari  orang-orang yang  hadir  dan  juga  tempat  dimana  akta  itu  dibuat.  Dengan  tidak  mengurangi  pembuktian sebaliknya, maka  pembuktian lengkap,  dimana kekuatan  pembuktian  akta  pejabat maupun  akta para  pihak  adalah sama,  artinya  adalah keterangan  pejabat yang terdapat  dalam kedua golongan akta  maupun  keterangan  para  pihak  dalam  akta  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian formal dan berlaku bagi para pihak. 16
3. Kekuatan  pembuktian  material  ( materiele  bewijskracht ),  dalam  arti  isi  akta  itu  benar  adanya terhadap  setiap  orang  yang  menyuruh  membuatkan  akta  itu  untuk  alat  bukti  terhadap  dirinya. Kekuatan pembuktian material akta autentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya  sekedar  menghadap  dan  menerangkan  kepada  notaris  akan  tetapi  juga  membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  peran  Notaris  hanya pembuatan  akta  perjanjian  pengalihan  Hak  cipta,  itupun  hanya  bersifat  opsional.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak memuat pengaturan secara tegas yang menyatakan bahwa perjanjian pengalihan Hak cipta harus dilakukan secara notariil (akta autentik). Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis, alasan terhadap urgensi akta autentik Notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta adalah sebagai berikut:
Pertama, Profesi  Notaris  terikat  pada  undang-undang  yang  mengatur  jabatannya,  sehingga memiliki kredibilitas yang sangat diperlukan dalam pembuatan akta autentik pengalihan Hak Cipta. Dalam  bidang  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual,  khususnya  Hak  Cipta,  Notaris  seharusnya  memiliki kewenangan  dalam  hal pembuatan  akta  perjanjian   para  pihak  agar  para  pihak  dapat merasa
14 Subekti, H ukum P erjanjian, ( Jakarta: Bina Cipta, 2001), h lm 1.
15 A.A.  Andi  Prajitno,  A pa  d an Siapa Notaris  d i Indonesia , (Surabaya: CV.  Perwira Media Nusantara, 2015), h lm 62-63.
16 N.G.  Yudara,  P okok-pokok  Pemikiran,  Di  Sekitar  Kedudukan  d an  Fungsi  Notaris  Serta  Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, ( Bandung: Renvoi, 2006), h lm 74.
aman  dan  terjamin  dalam  memperoleh  kepastian  hukum  pada  saat  melakukan    suatu    perbuatan hukum    (Perjanjian). 17 Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  Notaris  adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Notaris  yang  menjadi  penyelenggara  profesi  hukum  terikat  pada  sistem  yuridis  yang mengaturnya Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  disebutkan  bahwa Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan  oleh  undang-undang.  Dalam  era  pembangunan  hukum,  peranan  Notaris  menempatkan Notaris  sebagai  bagian  dari  komponen  profesi  hukum  dan  juga  penegak  hukum,  sesuai  dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya. 18
Kewenangan  Notaris  dalam  membuat  akta  Autentik  meliputi  4  (empat)  hal,  yaitu: kewenangan  menyangkut  akta  yang  dibuat,  para  pihak  yang  menghadap,  tempat  dan  waktu pembuatan akta. Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat menjadi  tidak  autentik  dan  hanya  mempunyai  kekuatan  seperti  halnya  akta  yang  dibuat  di  bawah tangan  apabila  akta  ditandatangani  oleh  para  pihak.  Di  sinilah  letak  arti  pentingnya  profesi  notaris, bahwa  notaris  karena  oleh  undang-undang  diberi  wewenang  menciptakan  alat  pembuktian  yang mutlak.  Dalam  pembuktiannya  apa  yang  tersebut  dalam  akta  autentik  pada  pokoknya  dianggap benar.  Hal  ini  sangat  penting  bagi  mereka  yang  membutuhkan  alat  pembuktian  untuk  suatu keperluan untuk kepentingan pengalihan Hak Cipta.
Kedua, Akta  autentik  Notaris  dalam  pengalihan  hak  cipta  dapat  berfungsi  sebagai  alat pembuktian  apabila  terjadi  suatu  sengketa  hak  cipta  bagi  para  pihak  yang  terlibat.    Akta  autentik merupakan  surat  dengan  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dibandingkan  dengan  alat  bukti lainnya. 19 Berbeda halnya dengan nilai kekuatan pembuktian di bawah tangan yang hanya mengikat kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan  dan  jika  di  persidangan  tidak  akan  mengikat  hakim. 20 Akta autentik  diatur  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang menyebutkan bahwa “suatu akta autentik, adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”.
Tugas  dari  hakim  atau  pengadilan,  adalah  menetapkan  hukum  atau  undang‐undang  secara khas,  atau  pun menerapkan  peraturan  undang‐undang  manakah  yang  tepat  bagi  penyelesaian  suatu sengketa hak cipta. Dalam proses sengketa perdata yang berlangsung di muka pengadilan, masing‐ masing  pihak  memasukkan  dalil‐dalil  yang  aling  bertentangan,  dari  hal‐hal  tersebut  hakim  harus memeriksa  dan  menetapkan  dalil‐dalil  manakah  yang  benar  dari  masing‐masing  pihak  yang bersengketa  tersebut.  Ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan  akan  timbul,  apabila  hakim  dalam melaksanakan  tugasnya  itu  menyandarkan  keputusannya  atas  keyakinannya  itu  kurang  kuat  dan murni,  keyakinan  hakim  haruslah  didasarkan  pada  suatu  yang  oleh  undang‐undang  disebut  sebagai “alat  bukti”.  Berdasarkan  uraian  singkat  tersebut  dapat  terlihat,  bahwa  pembuktian  itu  sebenarnya merupakan  suatu  bagian  dari  hukum  acara  perdata,  karena  memberikan  aturan‐aturan  tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka pengadilan dan terlihat betapa pentingnya hukum pembuktian  itu  diatur  dalam  Kitab  Undang‐Undang  Hukum  Perdata,  yang  mengatur  ketentuan‐ ketentuan hukum materiil. 21
17 Apryanda Kurniawan. Op.cit.
18 Krisdianto R. Maradesa. Op.cit.
19 Cyndiarnis Cahyaning Putri. Op.cit.
20 Komang  Ayuk  Septianingsih,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  &  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi. Op.cit.
21 M. Nur Rasaid, H ukum Acara Perdata, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h lm 38.
Ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku ke empat, Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata. Hukum pembuktian yang diatur  dalam  Kitab  Undang‐Undang  Hukum  Perdata  tersebut  adalah  mengenai  hukum  pembuktian Materil,  yaitu  tentang  alat-alat  bukti  tertentu  serta  kekuatan  pembuktiannya,  sedangkan  hukum pembuktian  yang  diatur  dalam  RIB,  selain  mengatur  mengenai  hukum  pembuktian  materiil,  juga diatur mengenai hukum pembuktian formil, yaitu tentang tata cara mengadakan pembuktian di muka persidangan.  Lebih  lanjut  menurut  rumusan  Pasal  1870  KUHPerdata,  “suatu  akta  autentik memberikan  kepada  para  pihak  yang  membuatnya  suatu  bukti  yang  sempurna  tentang  apa  yang dimuat  di  dalamnya”.  Dengan  adanya  rumusan  itu,  maka  hakim  tidak  perlu  lagi  menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara  lahiriah  baik  formal  maupun  materiil.  Nilai  kekuatan  pembuktian  lahiriah,  nilai  kekuatan pembuktian  formal  dan  nilai  kekuatan  pembuktian  materiil  ialah  yang  dicakup  pada  akta  autentik terkait pengalihan hak cipta.
Ketiga, melalui  akta  autentik  terkait  perjanjian  pengalihan  hak  cipta,  perlindungan  hukum dapat  lebih  terjamin  bagi  para  pihak  dibandingkan  dengan  akta  di  bawah  tangan.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  peran  Notaris  dalam  pembuatan  akta  autentik terkait  pengalihan  hak  cipta  hanya  bersifat  opsional.  Seharusnya  melalui  pengaturan  akta  autentik terkait pengalihan hak cipta, perlindungan hukum dapat lebih terjamin bagi para pihak dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  memenuhi  kepentingannya  tersebut.  Pemberian kekuasaan,  atau  yang  sering  disebut  dengan  hak  ini,  dilakukan  secara  terukur,  keluasan  dan kedalamannya. 22 Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  diperlukan  pengaturan  hukum  mengenai  akta autentik Notaris dalam pengalihan hak cipta. Akta autentik Notaris dalam pengalihan hak cipta dapat memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  yang  bersangkutan.  Wirjono  Prodjodikoro mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek  hukum,  tentang  apa  yang  dapat  dilakukannya  untuk  mempertahankan  atau  melindungi kepentingan  dan  hak  subjek  hukum  tersebut. 23 Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  menurut  penulis, melalui akta autentik pengalihan hak cipta, dapat menciptakan perlindungan yang diberikan kepada subjek  hukum  pemegang  pengalihan  hak  tersebut,  tentang  apa  yang  dapat  dilakukannya  untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.
Keempat, Akta  autentik  Notaris  dapat  digunakan  sebagai  alat  pencapaian  tujuan  hukum pengaturan  perjanjian  pengalihan  Hak Cipta yaitu keadilan, kemanfaatan  dan kepastian  hukum bagi para  pihak  yang  membuat  perjanjian.  Pembuat  undang-undang  perlu  merumuskan  urgensi  akta autentik  dalam  peralihan Hak Cipta, karena  proses kreasi ciptaan yang  panjang memiliki  hak moral dan  hak  ekonomi.  Untuk  itu  diperlukan  perjanjian  tertulis  dalam  bentuk  akta  notarial  dalam menciptakan keadilan, kemanfaatan  dan kepastian  hukum yang menjadi  dasar sebagai bukti tertulis. Terkait  dengan  peralihan  Hak  Cipta, maka  Akta  autentik  Notaris  sebagai  bukti  tertulis  diperlukan dalam  hal  pengajuan  permohonan  pencatatan  pengalihan  hak.  Dengan  demikian  jika  ada pengalihan  hak,  maka  Hak  Cipta  harus  dicatatkan.  Atas  dasar  tersebut  pengalihan  hak  cipta diperlukan  akta  autentik  Notaris  untuk  mencapai  tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  dan  sebagai  alat  pembuktian  yang sempurna.
Kelima, melalui  akta  autentik  Notaris  dalam  pengalihan  hak  cipta,  maka  Notaris  dapat memiliki  peran sebagai konsultan  hukum bagi  para  pihak  dalam  pembuatan  perjanjian  pengalihan Hak Cipta. Menurut  penulis, melalui  akta  autentik, Notaris  dapat memiliki  peran sebagai konsultan hukum  bagi  para  pihak  dalam  pembuatan  perjanjian  pengalihan  Hak  Cipta  untuk  melindungi kepentingan  para  pihak  secara  berimbang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Akta  autentik mengatur  dengan jelas terkait  dengan  hak  dan kewajiban  para  pihak, yang memberikan jaminan perlindungan hukum serta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa Hak Cipta.  Hal terpenting bagi notaris  adalah memberikan  penjelasan secara jelas  dengan terperinci
22 Ibid.
23 Wirjono Prodjodikoro, A sas-Asas Hukum Perjanjian, ( Bandung: Mandar Maju, 2000), h lm 20.
kepada  para  pihak terkait  dengan macam-macam  hak ekonomi yang terkandung  di  dalam  hak cipta yang dimiliki pencipta untuk dapat dialihkan haknya. 24

## SIMPULAN
Pentingnya  pengaturan  perjanjian  pengalihan  hak cipta  adalah  p ertama, m emberikan jaminan perlindungan  hukum  hak ekonomi  dari  pencipta; kedua, memberikan jaminan  perlindungan  hukum kepada  pihak  bukan  pencipta  yang  memperoleh  hak  ekonomi  akibat  pengalihan  hak  cipta  baik seluruh  maupun  sebagian;  ketiga,  meminimalisir  sengketa  dalam  pengalihan  Hak  Cipta.  Urgensi akta  autentik  Notaris  dalam  perjanjian  pengalihan  hak  cipta  adalah:  P ertama, profesi  Notaris terikat  pada  undang-undang  yang  mengatur  jabatannya,  sehingga  memiliki  kredibilitas  dalam pembuatan  akta  autentik  perjanjian  pengalihan  Hak  Cipta; kedua, akta  autentik  Notaris  dalam pengalihan  hak  cipta  dapat  berfungsi  sebagai  alat  pembuktian  apabila  terjadi  suatu  sengketa  hak cipta; ketiga,  m elalui  akta  autentik  terkait  perjanjian  pengalihan  hak  cipta,  perlindungan  hukum dapat lebih terjamin bagi  para  pihak; keempat, akta  autentik Notaris  dapat  digunakan sebagai  alat pencapaian  tujuan  hukum  pengaturan  pengalihan  Hak  Cipta  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  hukum  bagi  para  pihak yang membuat  perjanjian; kelima, melalui  akta  autentik  Notaris dalam  perjanjian  pengalihan  hak  cipta,  maka  Notaris  dapat  memiliki  peran  sebagai  konsultan hukum bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian pengalihan Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.A.  Andi  Prajitno,  A pa  dan Siapa Notaris  di Indonesia , Surabaya: CV.  Perwira Media Nusantara, 2015.
Etty Susilowati, Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur , Yogyakarta: Genta Press, 2007. Fauzan  dan  Heru  Prasetyo, Teori  Keadilan  Sosial  ala  John  Rawls ,    A Theory  of  Justice , penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2006. Marzuki,  Peter  Mahmud,  P enelitian  Hukum. Cetakan  Keenam,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010.
Kurniawan,  Apryanda,  P eranan  Notaris  Dalam  Pengalihan  Hak  Atas  Merek  Terdaftar  Melalui Perjanjian  Jual  –  Beli , Tesis (Tidak  diterbitkan),  Palembang:  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.
N.G.  Yudara,  P okok-pokok  Pemikiran,  Di  Sekitar  Kedudukan  dan  Fungsi  Notaris  Serta  Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Renvoi, 2006. O.K. Saidin,  A spek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual  Property Rights) , Jakarta :  PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Subekti, H ukum Perjanjian, Jakarta: Bina Cipta, 2001 Sutedi, Adrian, P eralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Wirjono Prodjodikoro, A sas-Asas Hukum Perjanjian , Bandung: Mandar Maju, 2000.

## Jurnal
Akbar,  Abiandri  Fikri  &  Riani  Talitha  Nazhiif  Soemadji,  “Peran  Notaris  Pada  Pembuatan  Akta Jaminan Fidusia Dengan Objek Jaminan Berupa Hak Cipta”, Indonesian Notary, Vol. 3, No. 2, (September 2021).
Cahayani, Dian & Merlin Swantamalo Magna, “Fungsi Akta Notaris Dalam Lisensi HKI: Perspektif Fidusia”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Volume 51, Nomor 3, (2021).
Cyndiarnis  Cahyaning  Putri.,  “Peningkatan  Pemahaman  Masyarakat  Melalui  Sosialisasi  Hukum tentang Akta Otentik”, Jurnal Dedikasi Hukum , Vol 1, No 1, (Agustus 2021).
Hatikasari, Siti, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta”, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum , Vol. 27, No. 2, (Agustus 2018).
24 Dian Cahayani  & Merlin Swantamalo Magna,  Fungsi  Akta Notaris  Dalam Lisensi  H KI:  Perspektif Fidusia, Jurnal Hukum & P embangunan , Volume 51, Nomor 3, (2021): 671.
Maradesa,  Krisdianto  R,  “Kewenangan  Serta  Tanggung  Jawab  Hukum  Atas  Pembuatan  Akta Otentik  Oleh  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris”. Lex  Privatum , Vol.II, No. 3 (September 2014).
Komang  Ayuk  Septianingsih,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  &  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi, “Kekuatan  Alat  Bukti  Akta  Otentik  Dalam  Pembuktian  Perkara  Perdata”, Jurnal  Analogi Hukum, Vol 2, No 3, (November 2020)
Wardani,  Putu  Ayu  Ira  Kusumi  &  Ida  Ayu  Sukihana,  “Pengaturan  Bentuk  Dan  Syarat  Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 7, (Mei 2021)

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 8  Tahun 2016 tentang  Syarat  dan  Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual