Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb

## Kerentanan DAS Kali Bekasi ditinjau dari aspek sosial- ekonomi-kelembagaan
K. Prasetyo 1* , G. Prayoga 1 , A. R. Azhar 1 , T. Permadi 1 , D. Pratiwi 3
1 Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB University, Bogor, Indonesia
2 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Indonesia
Abstrak .
Kelestarian sebuah DAS dipengaruhi oleh keadaan sosial- ekonomi,  pola  perilaku  dan  tingkat  pengelolaan  yang berkaitan  erat  dengan  pengaturan  kelembagaan. Permasalahan pengelolaan suatu DAS dapat diminimalkan dengan  mengetahui  kondisi  sosial,  ekonomi  dan kelembagaan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi  tingkat  kerentanan  sosial,  ekonomi  dan kelembagaan  masyarakat,  yang  dapat  dijadikan  sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan DAS Kali Bekasi. Analisis kerentanan dilakukan pada tiga kriteria yaitu (1) kriteria  sosial,  meliputi  parameter  tekanan  penduduk, budaya  dan  nilai  tradisional  (2)  kriteria  ekonomi,  yaitu ketergantungan  pada  lahan  dilihat  dari  sektor  ekonomi dominan,  serta  (3)  kriteria  kelembagaan,  yakni keberdayaan lembaga formal dan informal dalam kegiatan konservasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat kerentanan DAS Kali Bekasi pada kriteria sosial (parameter kepadatan  penduduk  dan  nilai  tradisional)  tergolong sangat  tinggi,  sedangkan  untuk  perilaku  konservasi tergolong  tidak  rentan.  Pada  aspek  ekonomi,  mayoritas kecamatan  pada  DAS  Kali  Bekasi  memiliki  tingkat  agak rentan, karena didominasi oleh sektor jasa sebagai sektor utama  ekonomi.  Aspek  kelembagaan  termasuk  tidak rentan, karena kelembagaan formal dan informal berperan aktif dalam kegiatan konservasi DAS, seperti pengembangan  wisata  bambu  dan  program  kampung iklim.
Kata kunci: Kali Bekasi, kerentanan, sosial ekonomi
Abstract . Watershed  sustainability  is  influenced  by  socio-economic conditions, behavior patterns and management levels closely related  to  institutional  arrangements.  Problems  in watershed  management  can  be  minimized  by  knowing  the social, economic and institutional conditions in the area. This study  aimed  to  identify  the  level  of  social,  economic  and institutional  vulnerability  of  the  community,  which  can  be considered  in  Bekasi  River  watershed  management. Vulnerability analysis was carried out on three criteria: (1) Social  criteria,  including  population  pressure,  culture  and traditional values. (2) Economic criteria, namely dependence on  land  seen  from  the  dominant  economic  sector,  and  (3) Institutional  criteria,  namely  the  empowerment  of  formal and  informal  institutions  in  conservation  activities.  The results showed that the Bekasi River watershed vulnerability level  in  social  criteria  (population  density  and  traditional values  parameters)  was  very  high,  while  conservation behavior was not vulnerable. In the economic aspect, most sub-districts in the Bekasi River watershed had a moderate vulnerability  level,  as  they  were  dominated  by  the  service sector  as  the  primary  economic  sector.  The  institutional aspect  was  not  vulnerable  because  formal  and  informal institutions play an active role in the watershed conservation activities, such as bamboo tourism development and climate village program.
Keywords: Bekasi River, vulnerability, socio economic

## 1. PENDAHULUAN
Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  merupakan  satu  kesatuan  wilayah  dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS memiliki fungsi menyimpan, menampung dan mengalirkan air secara alamiah dari curah hujan ke danau atau laut. Batas DAS di darat merupakan pemisah topografis, sedangkan batasnya di laut hingga daerah perairan yang masih terpengaruh oleh aktivitas daratan (UU Nomor 17 Tahun 2019).
* Korespondensi Penulis Email : kunandarp@gmail.com
Berdasarkan  hasil  penelitian,  kondisi  DAS  Kali  Bekasi  sudah  tidak  sehat lagi.  Hal  ini  diindikasikan  oleh  terjadinya  bencana  banjir  setiap  tahun  dan penurunan debit air yang cukup signifikan pada musim kemarau (Trihono et al . 2011). Lebih lanjut, DAS Kali Bekasi juga mengalami pencemaran yang cukup berat.  Pada  bulan  September  2018,  terjadi  pencemaran  di  Kali  Bekasi  hingga airnya tampak berbusa, hitam dan berbau akibat peningkatan pencemaran yang terjadi selama seminggu terakhir (Republika.co.id 2018).
Kerusakan  DAS  disebabkan  oleh  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang berlebihan  akibat  dari  tekanan  jumlah  penduduk  dan  kebijakan  pemanfaatan yang tidak berkelanjutan (Mawardi 2010). Selain itu, kerusakan DAS juga dapat disebabkan  oleh:  (1)  kemiskinan  karena  keterbatasan  sumber  daya  manusia, mata  pencaharian  dan  sumber  daya  alam;  (2)  pelayanan  kelembagaan  yang kurang bagi para petani di hulu/hutan; dan (3) kebijakan yang tidak membatasi kepemilikan  atau  penggunaan  lahan.  Peningkatan  aktivitas  pembangunan ekonomi,  pertumbuhan  penduduk  dan  perubahan  tata  guna  lahan mengakibatkan tingginya tekanan pada lingkungan sungai (Widodo et al . 2010). Kelestarian  sebuah  DAS  dipengaruhi  oleh  keadaan  sosial-ekonomi,  pola perilaku  dan  tingkat  pengelolaan  yang  berkaitan  erat  dengan  pengaturan kelembagaan (Jariyah dan Pramono 2013). Berkaitan dengan hal itu, diperlukan sebuah  sistem  perencanaan  pengelolaan  DAS  yang  rasional  dan  objektif  agar manfaat yang dapat diperoleh menjadi optimal dan berkelanjutan. Perencanaan pengelolaan  DAS  bersifat  dinamis,  karena  proses-proses  yang  terjadi  terus berkembang baik itu proses alam, sosial ekonomi kelembagaan, politik, maupun teknologi (Paimin et al . 2012).
Penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi  tingkat  kerentanan  sosial, ekonomi  dan  kelembagaan  masyarakat  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan DAS Kali Bekasi. Kerusakan DAS Kali Bekasi yang berakibat pada meningkatnya bencana hidrologi akan sangat berdampak  pada  sistem  perekonomian  dan  sistem  kehidupan  masyarakat Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian
Penelitian dilaksanakan di DAS Kali Bekasi pada November 2019. DAS Kali Bekasi  mencakup  wilayah  Kabupaten  Bekasi  dan  Kota  Bekasi  yang  meliputi tujuh kecamatan (Jatiasih, Bekasi Timur, Babelan, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Tambun Utara dan Rawulumbu). Hulu DAS Kali Bekasi terletak di Kecamatan Jatiasih,  Kota  Bekasi  yang  merupakan  lokasi  pertemuan  dua  sungai  (Sungai Cileungsi  dan  Cikeas),  sedangkan  bagian  hilirnya  bermuara  di  CBL  (Cikarang Bekasi Laut) yang terletak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

## 2.2. Jenis dan sumber data
Data  primer  berasal  dari  hasil  pengamatan  lapangan  dan  wawancara mendalam  ( indepth  interview )  kepada  perangkat  desa,  tokoh  masyarakat  dan kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan konservasi DAS. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.

## 2.3. Analisis data
Luaran studi ini adalah pemetaan kondisi sosial berupa pemetaan tingkat kerentanan  sosial,  ekonomi  dan  kelembagaan.  Penentuan  tingkat  kerentanan sosial,  ekonomi  dan  kelembagaan  masyarakat  menggunakan  metode  yang dikembangkan  oleh  Paimin et  al. (2012).  Identifikasi  masalah  dilakukan terhadap karakterisasi DAS Kali Bekasi berdasarkan ketiga aspek tersebut.
a. Aspek sosial
Terdapat  tiga  parameter  yaitu  tekanan  penduduk,  budaya  dan  nilai tradisional.  Tekanan  penduduk  dihitung  dari  tingkat  kepadatan  penduduk. Parameter  budaya  yaitu  perilaku  konservasi  yang  menunjukkan  tingkat pengetahuan  dan  pelembagaan  konservasi  di  masyarakat.  Nilai  tradisional berkenaan  dengan  keberadaan  nilai  konservasi  tanah  dan  air  yang  turun- temurun.
b. Aspek ekonomi
Mengacu pada parameter ketergantungan pada lahan yang dilihat dari sektor ekonomi  dominan  yaitu  sektor  pertanian,  industri  dan  jasa.  Kemudian, dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk.
c. Aspek kelembagaan Terdiri  dari  parameter  keberdayaan  lembaga  formal  dan  informal  dalam kegiatan konservasi.
Pengukuran  kriteria  sosial  dan  kelembagaan  dilakukan  dengan  menggunakan Tabel 1 , sedangkan untuk kriteria ekonomi menggunakan Tabel 2 . Keseluruhan hasil  pengukuran  parameter  pada  aspek  sosial,  ekonomi  dan  kelembagaan diklasifikasikan  ke  dalam  bentuk  tingkat  kerentanan  berdasarkan  klasifikasi pada Tabel 3 yang mengacu pada Paimin et al . (2012).
Tabel 1. Kriteria dan parameter kerentanan sosial dan kelembagaan.
Kriteria Parameter Besaran Skor Sosial Kepadatan penduduk <250 jiwa/km 2 1 250 – 400 jiwa/km 2 3 >400 jiwa/km 2 5 Budaya : Perilaku konservasi - Konservasi telah melembaga dalam masyarakat (tahu manfaat, tahu teknik dan melaksanakan) 1
Kriteria Parameter Besaran Skor - Masyarakat tahu, namun tidak melakukan 3 - Tidak tahu dan tidak melakukan 5 Budaya : Hukum adat - Adat istiadat ( custom ), pelanggar dikucilkan 1 - Kebiasaan ( folkways ), pelanggar didenda secara adat 2 - Tata kelakuan ( mores ), pelanggar ditegur ketua adat/orang lain 3 - Cara ( usage ), pelanggar dicemooh 4 - Tidak ada hukuman 5 Nilai tradisional Ada 1 Tidak ada 5 Kelembagaan Keberdayaan kelembagaan informal pada konservasi Ada dan berperan 1 Ada , namun tidak berperan 3 Tidak berperan 5 Keberdayaan kelembagaan formal pada konservasi Sangat berperan 1 Cukup berperan 3 Tidak berperan 5
Sumber: Paimin et al . (2012).
Tabel 2. Kriteria dan parameter kerentanan ekonomi menurut struktur ekonomi.
Kepadatan penduduk
(orang/km 2 ) Struktur ekonomi Pertanian Industri Jasa Jarang (<250) 3 2 1 Sedang (250 – 400) 4 3 2 Padat (>400) 5 4 3 Tabel 3. Klasifikasi tingkat kerentanan sosial, ekonomi dan kelembagaan. Kategori Nilai Tingkat kerentanan/degradasi Sangat tinggi >4,3 Sangat rentan/Sangat terdegradasi Tinggi 3,5 – 4,3 Rentan/Terdegradasi Sedang 2,6 – 3,4 Agak rentan Rendah 1,7 – 2,5 Sedikit rentan/Agak terdegradasi Sangat rendah <1,7 Tidak rentan/Tidak terdegradasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran umum DAS Kali Bekasi
DAS Kali Bekasi memiliki luasan sebesar 2.919,76 ha  yang membentang dari  daerah  Jatiasih  di  Kota  Bekasi  (pertemuan  Sungai  Cileungsi  dan  Sungai Cikeas)  hingga  ke  Babelan  di  Kabupaten  Bekasi  (sebelum  pertemuan  dengan Sungai CBL). Aktivitas antropogenik paling dominan di DAS Kali Bekasi adalah kegiatan  ekonomi  berupa  industri  dan  jasa  seperti  pemukiman,  pusat perbelanjaan, dll. Kali Bekasi memiliki lebar yang tidak terlalu besar dan arus yang cukup deras di bagian hulu, namun semakin tenang ke arah hilir.
Bagian hulu Kali Bekasi merupakan pertemuan antara Sungai Cileungsi dan Sungai  Cikeas,  sehingga  karakteristiknya  tidak  seperti  hulu  sungai  pada umumnya  yang  berupa  kawasan  pegunungan  ( Gambar  1 ).  Kondisi  sungai  di bagian hulu memiliki arus relatif deras, lebar sungai besar dan warna air cokelat pekat.  Tutupan  lahan  sekitar  adalah  semak  dan  lahan  terbangun  berupa perumahan  dan  industri.  Kali  Bekasi  sering  mengalami  banjir  saat  musim penghujan dan terdampak pencemaran padas musim kemarau.
Gambar 1. Visualisasi kondisi DAS dan aliran Kali Bekasi di bagian hulu.
Bagian tengah DAS Kali Bekasi merupakan daerah perkotaan (pusat Kota Bekasi) dengan aktivitas antropogenik yang sangat padat meliputi pemukiman, pusat  perbelanjaan,  perdagangan,  jasa,  dll.  Kali  Bekasi  pada  bagian  tengah memiliki arus air yang relatif tenang, lebar sungai tidak terlalu besar dan warna air  cokelat  meskipun  tidak  sepekat  di  bagian  hulu.  Tutupan  lahan  sekitar kebanyakan  adalah  pemukiman  yang  lokasinya  cukup  dekat  dengan  sungai. Namun,  pada  beberapa  area  masih  cukup  banyak  ditumbuhi  oleh  vegetasi. Gambaran kondisi bagian tengah DAS Kali Bekasi tersaji pada Gambar 2.
Gambar 2. Visualisasi kondisi DAS dan aliran Kali Bekasi di bagian tengah.
Bagian hilir dari aliran Kali Bekasi memiliki karakteristik arus yang sangat tenang  dengan  warna  air  cokelat  dan  lebar  sungai  yang  tidak  terlalu  besar ( Gambar  3 ).  Tutupan  lahan  sekitar  DAS  pada  bagian  hilir  didominasi  oleh pemukiman  dan  lahan  pertanian.  Masyarakat  sekitar  memanfaatkan  air  kali untuk  kegiatan  pertanian  dan  air  bersih.  Pada  kondisi  pasang  laut,  aliran  air Sungai CBL yang cenderung lebih tercemar dapat masuk ke aliran Kali Bekasi yang membuat air kali berubah menjadi kehitaman dan berbau tidak sedap.
Gambar 3. Visualisasi kondisi DAS dan aliran Kali Bekasi di bagian hilir.

## 3.2. Aspek sosial

## 3.2.1. Kepadatan penduduk
Jumlah penduduk rata-rata di kecamatan-kecamatan yang termasuk pada DAS  Kali  Bekasi  adalah  252.398  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk  rata-rata sebesar  9.848  jiwa/km 2 ( Tabel  4 ).  Kepadatan  penduduk  di  DAS  Kali  Bekasi termasuk  kategori  sangat  tinggi  (>400  jiwa/km 2 ).  Kecamatan  dengan  jumlah penduduk  tertinggi  adalah  Kecamatan  Bekasi  Utara  (392.683)  dengan kepadatan penduduk sebesar 16.489 jiwa/km 2 .
Tabel 4. Kepadatan penduduk menurut kecamatan di DAS Kali Bekasi tahun 2019.
Kecamatan Jumlah penduduk (jiwa) Luas wilayah (km 2 ) Kepadatan penduduk (jiwa/km 2 ) Skor Kategori Tingkat kerentanan Jatiasih 258.451 24,27 8.458 5 Sangat tinggi Sangat rentan Bekasi Timur 260.377 14,63 17.801 5 Sangat tinggi Sangat rentan Babelan 308.454 59,41 5.193 5 Sangat tinggi Sangat rentan Bekasi Utara 392.683 19,75 16.489 5 Sangat tinggi Sangat rentan Bekasi Selatan 232.172 16,06 14.457 5 Sangat tinggi Sangat rentan Tambun Utara 229.231 29,67 7.660 5 Sangat tinggi Sangat rentan Rawalumbu 219.181 16,84 12.942 5 Sangat tinggi Sangat rentan Rata-rata 252.398 25,63 9.848 5 Sangat tinggi Sangat rentan
Sumber: BPS Kabupaten Bekasi (2019) dan BPS Kota Bekasi (2019) (diolah).
Tingkat kerentanan DAS berdasarkan indikator kepadatan penduduk pada seluruh  kecamatan  di  DAS  Kali  Bekasi  termasuk  dalam  kategori  sangat  tinggi atau  diklasifikasikan  sangat  rentan  ( Gambar  4 ).  Kepadatan  penduduk  yang sangat tinggi dapat meningkatkan tekanan penduduk terhadap lahan di sekitar DAS.  Tingginya  kepadatan  penduduk  di  DAS  Kali  Bekasi  dikarenakan  daerah tersebut  merupakan pusat Kota Bekasi. Tingginya kepadatan penduduk dapat mengakibatkan beban polutan meningkat, kualitas air memburuk dan ekosistem menjadi terdegradasi. Peningkatan pertumbuhan dan kepadatan penduduk akan meningkatkan perubahan alih fungsi lahan yang berakibat pada kerusakan DAS (Hidayat  2017).  Hasil  penelitian  Widodo et  al. (2010)  menunjukkan  bahwa
pertumbuhan penduduk di kawasan Sungai Code meningkatkan permasalahan pada  daerah  sungai  seperti  pencemaran  air,  tingginya  erosi  dan  sedimentasi, penyempitan pada badan sungai,  hingga peningkatan intensitas dan frekuensi banjir. Lebih lanjut, hasil penelitian Liyanage and Yamada (2017) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk merupakan faktor utama terjadinya degradasi dan kerusakan sungai. Semakin tinggi kepadatan penduduk di sekitar badan sungai, semakin tinggi pula tingkat degradasi sungai. Menurut Karpuzcu and Delipinar (2011), peningkatan pertumbuhan penduduk di sekitar DAS akan menyebabkan kelangkaan sumber daya alam dan percepatan terjadinya kerusakan lingkungan.
Gambar 4. Tingkat kerentanan DAS Kali Bekasi berdasarkan indikator kepadatan penduduk.

## 3.2.2. Budaya
Parameter  budaya  berupa  perilaku  konservasi  dan  hukum  adat menunjukkan tingkat pengetahuan dan pelembagaan konservasi di masyarakat. Upaya konservasi sungai yang ditelaah mencakup kebiasaan membuang sampah rumah  tangga.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  perilaku  konservasi  telah berlangsung  di  masyarakat  Kelurahan  Bekasi  Jaya  dan  Margahayu  ( Tabel  5 ). Berkaitan dengan tingkat kerentanan DAS, kedua desa ini mempunyai kategori tidak rentan ( Gambar  5 ). Budaya konservasi yang baik ini dapat mengurangi tingkat kerusakan Kali Bekasi.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Tabel 5. Perilaku konservasi masyarakat di DAS Kali Bekasi.
Desa/ Kelurahan Perilaku konservasi Skor Kategori Tingkat kerentanan Bekasi Jaya Masyarakat tahu manfaat dan teknik konservasi, tetapi tidak melakukan 1 Sangat rendah  Tidak rentan Margahayu Masyarakat tahu teknik konservasi dan melakukan 1 Sangat rendah  Tidak rentan Muara Bakti  Masyarakat tahu manfaat dan teknik konservasi tetapi tidak melakukan 3 Sedang Agak Rentan
Secara  spasial  tingkat  kerentanan  Kali  Bekasi  berdasarkan  indikator perilaku konservasi disajikan pada Gambar 5 . Sebanyak dua desa termasuk ke dalam tingkat tidak rentan (warna hijau) dan satu desa termasuk dalam tingkat agak  rentan  (warna  oranye).  Seluruh  desa  di  lokasi  studi  telah  memiliki pengetahuan tentang manfaat dan peran konservasi bagi kelestarian DAS. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada kesadaran masyarakat yang menimbulkan rasa turut  memiliki  sungai  yang  sifatnya open  access dan common  property . Munculnya kesadaran yang diaktualisasikan dalam aksi nyata konservasi DAS membuat desa-desa tersebut digolongkan pada kategori tidak rentan.
Gambar 5 . Tingkat kerentanan DAS Kali Bekasi berdasarkan indikator perilaku konservasi.
Mayoritas  masyarakat  di  lokasi  studi  sudah  mengetahui  dampak  negatif dan positif perilaku konservasi berupa pola pembuangan sampah. Masyarakat mengetahui  bahwa  membuang  sampah  ke  Kali  Bekasi  dapat  menyebabkan pencemaran air sungai. Kebijakan kelurahan tentang pembuatan bank sampah juga  memberikan  dampak  positif  terhadap  upaya  konservasi  masyarakat. Namun  demikian,  upaya  konservasi  tidak  berjalan  dengan  baik  di  pasar tradisional karena masih banyak pedagang yang membuang sampah ke sungai. Perilaku  konservasi  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Adanya kesadaran  tersebut  akan  menimbulkan  rasa  tanggung  jawab  terhadap lingkungan, sehingga muncul tindakan konservasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan (Du et al . 2018; Ardoina et al . 2019).
3.2.3. Nilai tradisional
Nilai tradisional atau kearifan lokal ( local wisdom ) pada dasarnya terkait dengan  pengetahuan  dan  pemahaman  praktik  manusia  dengan  alam  dan hubungan  seluruh  penghuni  komunitas  ekologi  (Keraf  2010).  Kearifan  lokal sangat berharga dan memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal  banyak  memberikan  keberhasilan  dalam  mengonservasi  atau  mengelola sumber  daya  alam  melalui  pengetahuan,  pemahaman  dan  kebiasaan  yang dimiliki, sehingga mampu mencegah kerusakan fungsi lingkungan (Leo 2015).
Berdasarkan kajian, tidak ditemukan nilai tradisional yang diajarkan atau dilestarikan oleh masyarakat. Mengacu pada sidik cepat degradasi DAS (Paimin et  al .  2012),  diperoleh  skor  5  untuk  seluruh  lokasi  pengamatan  yang  berarti memiliki tingkat kerentanan yang sangat rentan/sangat terdegradasi ( Tabel 6 dan Gambar  6 ).  Hal  ini  menandakan  bahwa  sudah  tidak  ada  nilai  tradisional atau kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang turun- temurun  diajarkan,  dilaksanakan  dan  dilestarikan.  Ketiadaan  nilai  tersebut mengakibatkan  masyarakat  tidak  lagi  memiliki  pengatur  perilaku,  sehingga masyarakat tidak merasa bersalah secara moral saat melakukan tindakan yang merusak. Perkembangan wilayah Kota Bekasi yang semakin pesat membuat nilai budaya berubah seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Industrialisasi juga dapat  merubah sistem nilai budaya yang ada. Kondisi  tersebut  membuat peran dari lembaga lokal dan adat semakin berkurang. Padahal keberadaan nilai tradisional  sangat  menguntungkan  bagi  lingkungan  hidup,  karena  sangat membantu dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
Tabel 6. Nilai tradisional di DAS Kali Bekasi. Desa/Kelurahan Nilai tradisional  Skor Kategori Tingkat kerentanan Bekasi Jaya Tidak ada 5 Sangat tinggi Sangat rentan Margahayu Tidak ada 5 Sangat tinggi Sangat rentan Muara Bakti Tidak ada 5 Sangat tinggi Sangat rentan
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 6 . Tingkat kerentanan DAS Kali Bekasi berdasarkan indikator nilai tradisional.

## 3.3. Aspek ekonomi
Struktur  ekonomi  di  wilayah  DAS  Kali  Bekasi  didominasi  oleh  sektor ekonomi  sekunder  (industri)  dan  tersier  (jasa)  (BPS  Kabupaten  Bekasi  2019; BPS  Kota  Bekasi  2019).  Kecamatan  dengan  perekonomian  dominan  industri adalah Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Utara, sedangkan lima kecamatan lainnya  dominan  pada  sektor  jasa  meliputi  restoran/rumah  makan,  hotel, perumahan dan jasa kemasyarakatan lainnya ( Tabel 7 ). DAS Kali Bekasi bersifat agak rentan ditinjau dari aspek ekonomi ( Gambar 7 ). Kecamatan Bekasi Timur dan  Bekasi  Utara  tergolong  kategori  rentan/terdegradasi  karena  struktur ekonomi  yang  dominan  adalah  industri.  Keberadaan  industri  berpotensi memberikan dampak pencemaran pada air sungai. Namun demikian, Jariyah dan Pramono (2013) menyatakan bahwa tingkat kerentanan DAS lebih tinggi pada daerah dengan struktur ekonomi dominan pada sektor pertanian, karena praktik pertanian  yang  belum  sesuai  dengan  kaidah  konservasi  dapat  meningkatkan kerusakan DAS yang berujung pada bencana alam (banjir dan tanah longsor).
Tabel 7 . Kerentanan penduduk terhadap lahan di DAS Kali Bekasi tahun 2019.
Kecamatan Luas wilayah (km 2 ) Kepadatan penduduk (jiwa/km 2 ) Struktur ekonomi dominan Skor Tingkat kerentanan Jatiasih 23,04 8.458 Jasa 3 Agak rentan Bekasi Timur 14,63 17.801 Industri 4 Rentan/terdegradasi Babelan 59,41 5.193 Jasa 3 Agak rentan Bekasi Utara 19,75 16.489 Industri 4 Rentan/terdegradasi Bekasi Selatan 16,06 14.457 Jasa 3 Agak rentan Tambun Utara 29,67 7.660 Jasa 3 Agak rentan Rawalumbu 16,84 12.942 Jasa 3 Agak rentan
Sumber: BPS Kabupaten Bekasi (2019) dan BPS Kota Bekasi (2019) (diolah).
Gambar 7. Tingkat kerentanan DAS Kali Bekasi berdasarkan indikator struktur ekonomi.

## 3.4. Aspek kelembagaan
Aspek kelembagaan berkaitan dengan keberdayaan kelembagaan informal dan  formal.  Kelembagaan  informal  diantaranya  berupa  kelompok  arisan, pengajian,  perkumpulan  masyarakat,  dll.  Kelembagaan  informal  memiliki peranan  yang  cukup  penting  dalam  konservasi  tanah.  Di  sisi  lain,  dalam kelembagaan formal terdapat beberapa komponen seperti struktur organisasi, jenis, tujuan, dan fungsi lembaga, serta pembinaan dan pemeliharaan lembaga.
Seluruh  lokasi  pengamatan  telah  memiliki  kelembagaan  informal  yang berperan  aktif  dalam  konservasi  dan  pelestarian  Kali  Bekasi  ( Tabel  8 ). Kelembagaan  informal  di  Kelurahan  Margahayu  telah  mengembangkan  objek wisata bambu di bantaran Kali Bekasi sebagai salah satu bentuk pelestarian dan peningkatan nilai tambah jasa lingkungan. Wisata bambu tersebut dikelola oleh Forum Masyarakat Pecinta  Kali  Bekasi (FMPKB).  Kelurahan  Margahayu  juga telah  mengembangkan  program  kampung  iklim  (Proklim)  Merujuk  pada PerMenLH Nomor 19 Tahun 2012, Proklim merupakan suatu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Tabel 8. Kerentanan kelembagaan di DAS Kali Bekasi. Desa/ Kelurahan Keberdayaan kelembagaan informal Skor Kategori Tingkat kerentanan Bekasi Jaya Karang taruna aktif berperan dalam konservasi 1 Sangat rendah  Tidak rentan Margahayu Kelompok masyarakat berperan aktif 1 Sangat rendah  Tidak rentan Muara Bakti  Karang taruna aktif berperan dalam konservasi 1 Sangat rendah  Tidak rentan
Kelurahan  Margahayu  memiliki  dua  area  sebagai  lokasi  pelaksanaan Proklim.  Pada  area-1  dengan  luas  sekitar  2.432  m 2 terdapat  kegiatan  lubang resapan, area tanaman bibit bunga dan pangan (mangga, jambu batu, lengkeng, jeruk), pemilahan sampah organik dan non organik, serta pengolahan dan daur ulang limbah cair penduduk. Pada area-2 dengan luas lahan yang lebih kecil (860 m 2 )  terdapat  kegiatan  pemanenan  air  hujan,  pemanfaatan  energi  surya, pengolahan  limbah  cair  penduduk  (kolam  ikan,  serta  pembibitan  anggrek, tanaman  untuk  lanskap  taman  dan  buah-buahan),  pemilahan  sampah  kering yang  dapat  dipasarkan  dan  pembuatan  kompos.  Kegiatan  Proklim  yang dilakukan di Kelurahan Margahayu dapat dilihat pada Gambar 8-12 .
Gambar 8. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) RW 20 Kelurahan Margahayu.
Gambar 9. Kegiatan pemanenan air hujan dari atap rumah.
JPLB, 4(3):576-591, 2020
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 10 . Kolam budidaya ikan dari air hasil pengolahan IPAL. Gambar 11. Produksi kompos organik
Kelurahan Margahayu.
Gambar 12. Penghargaan proklim Kelurahan Margahayu.
Berdasarkan  hasil  analisis,  seluruh  lokasi  studi  tergolong  tidak  rentan ( Gambar  13 ).  Keberdayaan  kelompok  informal  dalam  melakukan  kegiatan konservasi  mengindikasikan  masyarakat  telah  memiliki  kesadaran  kolektif mengenai  peran  penting  air  dan  upaya  pelestarian  sumber  daya  air  bagi kehidupan.  Namun  demikian,  perlu  adanya  program  pemberdayaan  bagi kelembagaan  tersebut  agar  mampu  melakukan  kegiatan  konservasi  secara berkelanjutan. Menurut Bagherian et al . (2009), untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan DAS sangat dibutuhkan kemitraan yang baik antara komunitas atau masyarakat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya konservasi DAS juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Wujud komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga kelestarian DAS Kali Bekasi tertuang dalam bentuk  PerDa Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Regulasi tersebut menyatakan bahwa pengelolaan  DAS  harus  meliputi  pemberdayaan  dengan  tujuan  meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah  daerah, swasta dan masyarakat dalam  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  monitoring dan  evaluasi. Peraturan daerah ini dapat menjadi acuan dan dasar dalam pengelolaan DAS Kali Bekasi agar dapat lestari dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Gambar 13. Tingkat kerentanan DAS Kali Bekasi berdasarkan indikator kelembagaan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kerentanan  DAS  Kali  Bekasi  berdasarkan  pada  aspek  sosial  (parameter kepadatan  penduduk  dan  nilai  tradisional)  termasuk  dalam  kategori  sangat tinggi, sedangkan untuk perilaku konservasi tergolong tidak rentan. Pada aspek ekonomi,  mayoritas  kecamatan  di  wilayah  DAS  Kali  Bekasi  tergolong  agak rentan,  karena  sektor  ekonomi  dominannya  berupa  jasa.  Berdasarkan  aspek kelembagaan,  DAS  Kali  Bekasi  tergolong  tidak  rentan  karena  kelembagaan formal  dan  informal  telah  berperan  aktif  dalam  kegiatan  konservasi  DAS  Kali Bekasi, contohnya pengembangan wisata bambu dan program kampung iklim.
Banyaknya  permasalahan  pada  DAS  tidak  lepas  dari  kebiasaan  dan ketidakpedulian  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan.  Oleh  karena  itu, pelibatan  masyarakat  pada  proses  perencanaan,  perumusan  kebijakan, pelaksanaan  dan  pemanfaatan  DAS  sangat  dibutuhkan  agar  pengelolaan  DAS dapat berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya program pemberdayaan terhadap kelembagaan  dan  komunitas  lokal  agar  dapat  meningkatkan  keberlanjutan pengelolaan  DAS  Kali  Bekasi  yang  tentunya  didukung  dengan  pengembangan kerja sama dari seluruh stakeholder terkait.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada  Direktorat  Pengendalian Pencemaran Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  yang  telah memfasilitasi  kajian  ini  dan  atas  kerja  samanya  dalam  penyediaan  data  serta informasi, sehingga kajian ini dapat terselesaikan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ardoina  NM,  Bowersd  AW  and  Gaillarde  E.  2019.  Environmental  education outcomes for conservation: a systematic review. Biological Conservation 241.
Bagherian  R,  Bahaman  AS,  Asnarulkhadi  AS  and  Ahmad  S.  2009.  Community participation  in  watershed  management  programs.  Journal  of  Social Sciences 5(3):251-256.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. 2019.  Kabupaten Bekasi dalam angka 2019. BPS Kabupaten Bekasi. Bekasi.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2019. Kota Bekasi dalam angka 2019. BPS Kota Bekasi. Bekasi.
Du Y, Wang X, Brombal D, Moriggi A, Sharpley A and Pang S. 2018. Changes in environmental  awareness  and  its  connection  to  local  environmental management  in  water  conservation  zones:  the  case  of  Beijing,  China.
Sustainability 10(6):1-24.
Hidayat MY. 2017. Pengaruh tekanan penduduk terhadap lahan pertanian di sub daerah aliran sungai yang dipulihkan (studi kasus pada sub daerah aliran Sungai Ciminyak). Ecolab 11(1):1-13. Jariyah NA dan Pramono IB. 2013. Kerentanan sosial ekonomi dan biofisik di DAS Serayu: collaborative management. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan 10(3):141-156.
Karpuzcu  M  and  Delipinar  S.  2011.  Integrated  watershed  management: socioeconomic perspective. TOJSAT 1(3):1-7.
Keraf AS. 2010. Etika lingkungan hidup. Kompas. Jakarta. Leo AS. 2015. The development of local wisdom-based social science learning model with Bengawan Solo as the learning source. American International Journal of Social Science 4(4):51-58.
Liyanage  CP  and  Yamada  K.  2017.  Impact  of  population  growth  on  the  water quality of natural water bodies. Sustainability 9(8):1-14.
Mawardi I. 2010. Kerusakan daerah aliran sungai dan penurunan daya dukung sumberdaya  air  di  Pulau  Jawa  serta  penanganannya.  Jurnal  Hidrosfir Indonesia 5(2):1-11.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Paimin,  Pramono  IB,  Purwanto  dan  Indrawati  DR.  2012.  Sistem  perencanaan pengelolaan  daerah  aliran  sungai.  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Bogor.
PerDa  (Peraturan  Daerah)  Kota  Bekasi  Nomor  20  Tahun  2019  tentang pengelolaan daerah aliran sungai.
PerMenLH  (Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup)  Nomor  19  Tahun  2012 tentang program kampung iklim.
Republika.co.id. 2018. Kali Bekasi berbusa, DLH Kota Bekasi sidak dua pabrik [internet].  Tersedia  di:  https://republika.co.id/berita/nasional/jabodeta bek-nasional/18/09/05/pek2cf384-kali-bekasi-berbusa-dlh-kota-bekasi- sidak-dua-pabrik.
Trihono  K,  Sinukaban  N,  Pawitan  H  dan  Tarigan  SD.  2011.  Analisis penanggulangan  banjir  Kota  Bekasi  dengan  pengelolaan  DAS.  Forum Pascasarjana 34(1):1-11.
UU (Undang-Undang) Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Widodo B, Lupiyanto R dan Wijaya D. 2010. Pengelolaan kawasan Sungai Code berbasis masyarakat. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan 2(1):7-20.