Cindy Prisilia Agustine, Fista Apriani Sujaya, Ihsan Nasihin (2023) Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## ANALISIS  PENGELOLAAN  DANA  DESA  DALAM  UPAYA  PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  DAN  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DI  DESA BENGLE KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

## Cindy Prisilia Agustine, Fista Apriani Sujaya, Ihsan Nasihin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang Emai: ak19.cindyagustine@mhs.ubpkarawang.ac.id, fista.apriani@ubpkarawang.ac.id ihsan.nasihin@ubpkarawang.ac.id

## Abstrak
Desa  merupakan  daerah  yang  mata  pencaharian  utamanya  adalah  pertanian  dan produksi  pangan.  Di  Indonesia,  desa  adalah  unit  pemerintahan  yang  berada langsung di bawah pemerinta kecamatan dalam tingkat  kabupaten, dipimpin oleh Kepala Desa. Banyaknya masyarakat belum mengetahui berapa realisasi anggaran pada laporan pertanggungjawabannya. Dalam hal penganggaran penggunaan dana desa  pada  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  belum bisa  dikatakan  transparan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi pengelolaan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur  di  Desa  Bengle  Majalaya  Karawang  pada  tahun  2022.  Penelitian dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  mendalam  Kepada Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Bendahara  Desa sebagai narasumber dan peneliti melakukan pengamat langsung. Pemerintah telah mengikuti  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Program  pembangunan  desa  berjalan  dengan  baik dengan  menghasilkan  sarana  dan  prasarana  olahraga.  Namun  program pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Bengle  tidak  berjalan  dengan  baik,  karena kurangnya partisipasi masyarakat di desa tersebut.
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa; Pembangunan Infrastruktur; Pembangunan Desa.

## Abstract
Villages  are  areas  whose  main  livelihood  is  agriculture  and  food  production.  In Indonesia,  a  village  is  a  unit  of  government  directly  under  the  subdistrict government at the district level, led by a village head. Many people do not know how much budget realization in the accountability report. In terms of budgeting, the use  of  village  funds  in  infrastructure  development  and  village  community empowerment  cannot  be  said  to  be  transparent.  This  study  aims  to  explore  the management of village funds in community empowerment efforts and infrastructure development  in  Bengle  Majalaya  village,  Karawang  in  2022.  The  research  was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. Data collection
techniques  were  carried  out  by  conducting  in-depth  interviews  with  the  village head,  village  secretary,  village  treasurer,  village  advisory  board  as  resource persons  and  researchers  conducted  direct  observations.  The  government  has followed the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 on Village Financial Management. The village development program is running well by producing sports facilities  and  infrastructure.  However,  the  community  empowerment  program  in Bengle Village is not running well, due to the lack of community participation in the village.

## Keywords:  Village  Fund  Management;  Infrastructure  Development;  Village
Development.

## Pendahuluan
Desa  merupakan  daerah  yang  mata  pencaharian  utamanya  adalah  pertanian  dan produksi pangan. Di Indonesia, desa adalah wilayah administrasi di bawah  kecamatan, dalam pemerintahan kabupaten yang dikepalai oleh Kepala Desa (Panjaitan et al., 2019). Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  desa telah  resmi  diakui  oleh  negara.  Hal  ini  sangat  penting  dalam  konteks  mendefinisikan peran dan tanggung jawab desa.
Pada  tahun  2015,  pemerintah  Indonesia  mengimplementasikan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendefinisikan Dana Desa sebagai dana yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  disediakan  untuk desa dan ditransfer melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan tujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Belanja  pemerintah,  pembangunan,  dan  masyarakat  pada  tingkat  daerah (kabupaten/kota)  di  Indonesia,  serta  bantuan  anggaran  untuk  daerah  pedesaan. Pemberdayaan  masyarakat  pedesaan  dan  peningkatan  infrastruktur  pembangunan merupakan  dua tujuan  utama  program  ini.  Dana  khusus  desa  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  dan  dimanfaatkan  untuk  urusan pemerintahan  daerah,  pembangunan,  pembinaan  masyarakat,  dan  pemberdayaan masyarakat disebut dengan “Dana Desa” dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

## Tabel 1 Anggaran Dana Desa Tahun 2019-2022
Berdasarkan  tabel  1  anggaran  dana  desa  yang  ditransfer  dari  pemerintah  pusat kepada Desa Bengle tahun 2019-2022 terjadi fluktuasi realisasi anggaran setiap tahunnya. Dana desa dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Pada tahun 2019 dana yang didapat sebesar Rp.  1.169.426.100, tahun 2020 sebesar Rp. 1.464.735.000, tahun 2021  sebesar  Rp.  1.302.560.000,  tahun  2022  sebesar  Rp.  1.360.652.000.  Terjadi
penurunan  dana  yang  di  transfer  dari  pusat  dimana  dana  tersebut  digunakan  untuk keperluan dana bantuan Covid-19.
Karena masih banyak pihak yang belum memiliki gambaran realisasi anggaran yang jelas, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk mengatasi masalah ini. Penganggaran pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan keuangan desa tidak transparan dan akuntabel (Kumalasari & Riharjo, 2016).
Transparansi dalam pengalokasian uang desa dan sistem akuntabilitas merupakan komponen penting dari pemerintahan desa yang efektif. Oleh karena itu, sangat penting bahwa  masyarakat  dilibatkan  dalam  proses  perencanaan,  dan  bahwa  prinsip-prinsip partisipatif  digunakan  dalam  melaksanakan  rencana  setelah  selesai.  Tahun  fiskal  desa berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember.
Kepala  desa  dengan  bantuan  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa (PTPKD)  adalah  penanggung  jawab  keuangan  desa  dan  wakil  resmi  pemerintah  desa dalam  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  aset  desa  yang  terpisah.  Sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara semuanya adalah penyumbang PTPKD ini. (Lewaru et al., 2020).
Berdasarkan  hasil  Baining  (2023),  Desa  Simpang  Nibung  Rawas  tidak mempertanggungjawabkan  alokasi  dana  desa  tahun  anggaran  2020  dengan  baik.  Desa telah  mengikuti  aturan  dalam  hal  perencanaan,  administrasi,  dan  pertanggungjawaban alokasi  dana  desa,  namun  masih  ada  ruang  untuk  perbaikan  dalam  hal  keterbukaan. Sumber  daya  manusia  dan  pendidikan  yang  rendah,  kurangnya  partisipasi  masyarakat, dan  terputusnya  komunikasi  antara  perangkat  desa  dan  masyarakat  adalah  beberapa masalah yang mungkin muncul ketika mencoba mengelola distribusi dana desa.
Hasil  dari  Aprilia  &  Ermayanti  Susilo,  (2021)  Keuangan  Desa  Ngrimbi  telah dikelola  sesuai  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  20  Tahun  2018.  Perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa semuanya  sudah  produktif.  Namun,  uang  pembangunan  fisik  telah  dipotong, memperlambat proyek infrastruktur. Namun, pemberdayaan masyarakat desa mengalami peningkatan, terutama melalui pelatihan kewirausahaan dan pembuatan produk UMKM. Pemerintah  Desa  juga  telah  menggunakan  pendekatan  pembangunan  partisipatif  yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di dua lokasi yang berbeda, diperoleh hasil yang  berbeda  pula  karena  Desa  Simpang  Nibung  Rawas  belum  sepenuhnya dipertanggungjawabkan  pada  tahun  anggaran  2020,  meskipun  desa  tersebut  telah memenuhi  regulasi  yang  berlaku.  Sedangkan  di  Desa  Ngrimbi  pengelolaan  keuangan desa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Melihat fenomena tersebut diatas penulis juga tertarik untuk menganalisis tingkat pengelolaan  dan  penggunaan  dana  desa  pada  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Oleh karena itu,  penulis  terdorong  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Pengelolaan
Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang”.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian ini bermaksud untuk memaparkan peristiwa atau situasi di Pemerintahan Desa yang terjadi akhir-akhir ini dan berpusat pada suatu keprihatinan yang nyata. Metode dan analisis pengumpulan data  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada  metode  kuantitatif  (Sugiyono,  2018: 213).  Pendekatan  penelitian  ini  didasarkan  pada  filosofi  postpositivis  dan  digunakan dalam konteks ilmiah di mana peneliti bertindak sebagai instrumen.
Sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, demikian penelitian ini mengkaji tentang  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  Desa  Bengle  untuk  mendorong  pembangunan  infrastruktur  dan pemberdayaan masyarakat desa. Sangat penting untuk memahami bagaimana dana desa dikelola  dan  tindakan  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  terkait  Peraturan Bupati  Kabupaten  Karawang  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Purposive sampling digunakan untuk memilih narasumber untuk wawancara, dan observasi  dan  dokumentasi  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  untuk  penelitian  ini. Selama  wawancara,  seorang  peneliti  langsung  berinteraksi  dengan  responden  dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka dan mendengarkan jawaban mereka. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, semacam wawancara mendalam.
Wawancara semi terstruktur, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2017: 233- 234),  digunakan  untuk  menemukan  persoalan  yang  lebih  terbuka  dengan  cara menanyakan  pemikiran  dan  perspektif  narasumber.  Kepala  Desa  Bengle  dan  pejabat setempat lainnya diwawancarai untuk penelitian ini untuk memberikan konteks kejadian di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.
Menurut  (Sugiyono,  2018:229),  terdapat  ciri-ciri  yang  membedakan  observasi sebagai  metode  pengumpulan  data  dibandingkan  dengan  yang  lain.  Selain  manusia, berbagai bentuk satwa liar dan flora dapat diamati. Peneliti dapat memperoleh wawasan tentang perilaku dan signifikansinya melalui kegiatan observasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana  penggunaan  uang  desa  dalam  pembangunan  infrastruktur  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa melalui observasi lapangan. Penelitian dilakukan di alam desa Bengle.
Menurut  (Sugiyono,  2018:467),  yang  dimaksud  dengan  “dokumentasi”  adalah proses  pengumpulan  bukti-bukti  untuk  suatu  penelitian  melalui  penggunaan  berbagai media seperti buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan gambar. Dalam penelitian kualitatif, analisis  dokumen  melengkapi  metode  tradisional  seperti  observasi  partisipan  dan wawancara mendalam. Kredibilitas atau reliabilitas penelitian berdasarkan observasi atau wawancara akan meningkat jika temuan didukung oleh gambar atau literatur akademik yang ada. Namun, tidak semua makalah dapat diandalkan.
Dengan mengumpulkan data, melakukan reduksi data, dan mengolah penyajian data melalui penilaian kehandalan data yang telah dimiliki, penelitian ini menggunakan teknik analisis data, pendekatan triangulasi (Nasihin & Retnosary, 2023).
Gambar 1 Triangulasi Data Analisis Sumber: (Nasihin & Retnosary, 2023)

## Hasil dan Pembahasan
Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “asas pengelolaan keuangan desa berpijak pada asas transparan dan akuntabel serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin.” Berdasarkan informasi yang dihimpun melalui wawancara  dan  kerja  lapangan  di  Desa  Bengle  Kecamatan  Majalaya  Kabupaten Karawang. Ilmuwan mempelajari seluk beluk pengelolaan keuangan desa dan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk perbaikan dan emansipasi masyarakat desa.

## Pengelolaan Dana Desa
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Dana  Desa  terdapat  proses  perencanaan  hingga  pertanggungjawaban  begitu  pula  yang terjadi di Desa Bengle. Berikut adalah siklus pengelolaan dana desa:
Presiden memimpin cabang eksekutif pemerintahan dan memiliki kekuasaan yang luas  sebagai  pemimpin  negara.  Menyelenggarakan  pemerintahan  berarti  menjalankan fungsi dan kekuasaannya dengan cara yang sesuai dengan hukum. Kewenangan presiden adalah  kekuasaan  presiden  untuk  bertindak  secara  independen  dari  otoritas  lain (Sihombing  &  Hadita,  2023).  Pemimpin  negara  modern  (raja  atau  presiden)  juga menjabat  sebagai  kepala  pemerintahan,  dengan  hak  prerogatif  tertentu  yang  diberikan oleh konstitusi (Tampubolon, 2022). Presiden dulunya adalah seorang raja, dan itu adalah pengaturan yang sangat berisiko karena kurangnya check and balances.
Gambar 2 Siklus Pengelolaan Dana Desa
Sumber: Olah Data Peneliti (2023)
Peneliti  mengatur  pembahasannya  tentang  data  sesuai  dengan  Gambar  2,  yang menggambarkan banyak tahapan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, sumber daya lokal digunakan untuk memperbaiki desa dan memberikan lebih banyak hak pilihan bagi penduduk lokal.

## Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 84 Tahun 2014,  pemerintah  desa  mengadakan  musyawarah  dan  musrenbangdes  dengan  tokoh masyarakat,  BPD,  dan  perangkat  pemerintah  desa  untuk  membahas  alokasi  dana  desa, dengan memperhatikan harapan dan keinginan warga desa juga. sebagai kebutuhan aktual mereka untuk hal-hal seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan warga.

## Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Dalam hal pengelolaan uang di desa, implementasi berarti melaksanakan rencana tersebut.  Anggaran  dana  desa  yang  diturunkan  dari  pusat  kurang  lebih  1.060.000.000 untuk dialokasikan pada pendidikan, infastruktur dan kesehatan. Proses pencairan dana desa dilakukan melalui giro dengan beberapa tahap, tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan  tahap  ketiga  20%  dengan  melampirkan  bukti  setelah  penerimaan  seperti  faktur, kwitansi  dan  bukti  penarikan  dan  pelaksanaan  penggunaan  dana  desa  yang  dilaporkan kepada Camat/Bupati.

## Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa
Kepala  Keuangan  Desa  Bengle  bertanggung  jawab  mengarahkan  operasional keuangan desa. Dimana Kepala Keuangan harus melacak semua uang yang masuk dan keluar dengan menjaga buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang akurat.  Semua  pengeluaran  didokumentasikan  oleh  faktur  dan  kuitansi  yang  telah ditandatangani oleh departemen akuntansi dan penerima.
Setiap akhir bulan, Bendahara Desa bertanggung jawab untuk menutup buku kas umum dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya  agar  laporan  tersebut  dapat  diverifikasi,  dievaluasi,  dan  dianalisis  sebelum diserahkan  ke  Kas  Desa.  Kepala  Desa  untuk  mendapat  persetujuan.  Berikut  adalah beberapa format umum untuk buku besar bank, buku besar pembantu pajak:
Gambar 3 Format Buku Kas Umum Sumber: Buku Kas Umum Desa Bengle (Olah Data Peneliti 2023)
Gambar 4 Format Buku Kas Pembantu Pajak Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Bengle (Olah Data Peneliti 2023)
Gambar 5 Format Buku Bank Sumber: Buku Bank Desa Bengle (Olah Data Peneliti 2023)

## Pelaporan Pengelolaan Dana Desa
Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat tentang  rincian  penggunaan  uang  desa  dan  hasil  kegiatan  semester  pertama.  Pemda
Membuat  Laporan  Realisasi  Dana  Desa  untuk  semester  pertama  tahun  ini  dan menyerahkannya paling lambat minggu kedua bulan Juli.

## Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa
Pada tahap pertanggungjawaban, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana  desa  dan  melaporkan  kegiatannya  kepada  camat  secara  triwulan,  semester,  dan tahunan.  Selain  telah  sesuai  dengan  RKPDesa  dan  undang-undang  desa  yang  telah diputuskan,  laporan  pertanggungjawaban  APBDesa  mengikuti  Peraturan  Bupati Kabupaten  Karawang  Nomor  89  Tahun  2021  yang  merinci  tata  cara  penyusunan APBDesa tahun 2022 untuk desa-desa di wilayah Kabupaten Karawang.
Tabel 2 Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp) Tercapai/ Tidak Tercapai PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah            54.000.000 54.000.000 - Tercapai Pendapatan Transfer Dana Desa 1.360.652.000 1.360.652.000 - Tercapai Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 869.379.000 869.379.000 - Tercapai Alokasi Dana Desa 931.990.000 930.482.000 1.507.813 Tidak Tercapai Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000 130.000.000 - Tercapai JUMLAH PENDAPATAN 3.346.021.000 3.344.513.187 1.507.813 BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1.487.889.000 1.472.061.612 15.827.388 Tidak Tercapai Bidang Pembangunan Desa 318.735.200 318.735.200 - Tercapai Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 598.066.400 598.066.400 - Tercapai Bidang Pemberdayaan Masyarakat 404.130.400 404.130.400 - Tercapai Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 547.200.000 547.200.000 - Tercapai JUMLAH BELANJA 3.356.021.000 3.340.193.612 15.827.388
Sumber: Laporan Realisasi Desa Bengle 2022 (Olah Data Peneliti 2023)
Berdasarkan  tabel  2  Pemanfaatan  dana  desa  mencakup  Bidang  Penyelenggaraan Pemerintah  Desa,  Bidang  Pembangunan  Desa,  Bidang  Pembinaan  Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa. Terjadi saldo lebih pada Alokasi Dana Desa sebesar Rp 1.507.813 dan
pada  Bidang  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  sebesar  Rp  15.827.388  dana  tersebut dialokasikan ke tahun selanjutnya.

## Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menetapkan bahwa dana dari  desa  digunakan  terutama  untuk  pembangunan  desa,  dengan  pelaksanaan  prioritas menggunakan  bahan  baku  yang  bersumber  dari  lokal  dalam  upaya  memaksimalkan penyerapan  tenaga  kerja.    Pemanfaatan  dana  desa  sebesar  Rp  318.735.200  digunakan untuk  pembangunan  desa.  Prioritas  pembangunan  desa  sendiri  disesuaikan  dengan kebutuhan  masyarakat,  seperti  embung  air  dan  sarana  dan  prasarana  olahraga  menjadi salah satu yang dibutuhkan msayarakat di Desa Bengle.

## Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan  masyarakat  termasuk  dari  Kesejahteraan  masyarakat  yang merupakan  kewajiban  pemerintah  desa  dalam  memberdayakan  masyarakatnya  agar individu menjadi lebih produktif. Pemanfaatan dana desa pada pemberdayaan masyarakat sebesar  Rp  404.130.400  Desa  Bengle  mempunyai  program  pemberdayaan  masyarakat berupa BUMDes dibidang konveksi. Tetapi program ini juga belum sepenuhnya berjalan dengan  lancar  dengan  kendala  ketidak  perdulian  masyarakat  terhadap  pemanfatan BUMDes.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  pemerintahan  desa  Bengle  telah  berjalan  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018,  merencanakan, melaksanakan,  menatausahakan,  melaporkan,  dan  mempertanggungjawabkan  keadaan keuangan  desa.  Sarana  olah  raga,  infrastruktur,  dan  penampungan  air  telah  berhasil dibangun  sebagai  bagian  dari  program  pembangunan  desa.  Kurangnya  partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan BUMDes menjadi kendala utama keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Desa Bengle.

## BIBLIOGRAPHY
Aprilia, D., & Ermayanti Susilo, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.
Technomedia Journal , 6 (2), 197–211. https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733
Baining,  M.  E.,  Khairiyani,  &  Wiwindari.  (2023).  Analisis  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat (Studi di Desa Simpang Nibung Rawas 2020). JUPUMI , 2 (1).
Endah,  K.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat:  Menggali  Potensi  Lokal  Desa. Jurnal MODERAT , 6 (1).
Eti,  K.,  &  Rahmawati,  S.  D.  (2019).  Analisis  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pembangunan Desa . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 8(3), 120-124 .
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 5 (11).
Lestari,  T.  A.,  &  Merina,  C.  I.  (2022).  Analisis  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Bumi  Ayu  Kecamatan  Tanah  Abang  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali). Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 4 (5).
Lewaru, T. S., Loupatty, L. G., & Soepriadi, D. N. (2020). Analisis Pengaruh Persepsi Dan  Kualitas  Aparatur  Pemerintah  Desa  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  Di Kecamatan  Moa  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya .  Jurnal  Ekonomi,  Sosial  & Humaniora, 1(10), 113-143.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Penerbit Andi. Yogyakarta.
Nasihin,  I.,  &  Retnosary,  R.  (2023).  Rantai  Pasokan  Dalam  Strategi  Sektor  Wisata Kabupaten  Karawang  Untuk  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah. Owner , 7 (2),
1226–1236. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1439
Ningsih,  W.,  Fefri,  I.,  Arza,  V.,  Fitria,  S.,  Jurusan,  A.,  Fakultas,  A.,  Universitas,  E., Padang,  N.,  &  Fakultas,  J.  A.  (2020).  Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Empat  Desa  Dalam  Empat  Kecamatan  di  Kota Sawahlunto  Provinsi  Sumatera  Barat).  In Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi (Vol.  2). Online. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30
Panjaitan,  E.,  Dewi,  R.,  &  Angelia,  N.  (2019).  Peranan  pemerintah  desa  dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Perspektif , 8 (1), 32–38.
Raharjo, M. M. I. (2021). Pengelolaan Dana Desa . Bumi Aksara.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sihombing,  E.  N.  A.  M.,  &  Hadita,  C.  (2023).  Kewenangan  Presiden  Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial. Reformasi Hukum , 27 (1), 14–24.
Tampubolon,  I.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Prerogatif  Presiden  Menerbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .
Copyright holder: Cindy Prisilia Agustine, Fista Apriani Sujaya, Ihsan Nasihin (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: