## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020

## Sekuritisasi Pengungsi Lintas Batas Uni Eropa terhadap Rezim Freedom of
Movement 2015-2020
Hasna Nur Fadhilah Ramadhani,

## VianiPuspita Sari & Fuad Azmi

## Universitas Padjajaran

## ABSTRACT
The refugee crisis that occurred in Europe in 2015 has caused various challenges to the EU’s asylum and migration policies. Migration flows from refugees have posed the threat of internal crises to pressure on the Freedom of Movement regime, namely the Schengen Agreement. This study discusses the securitization of cross-border refugees carried out by the European Union against the Freedom of Movement regime. The research analysis uses the framework of securitization theory by Buzan through a speech act by the European Union as a securitization actor in the security governance in line with theory proposed by Sperling & Webber. The study used qualitative methods by reviewing documents and interviews  with  related  informants.  The  findings  of  this  study  indicate  that  the  initial speech act by the European Union has failed because of the rejection from member. Thus, the securitization process experienced recursive interactions between the European Union and the member in security governance. This recursive process has changed the speech act  process  and  extraordinary  measurement  by  the  European  Union,  which  initially focused on humanitarian discourse, turned into a border security discourse to protect the achievement of the EU’s core integration, namely Schengen.
Keywords: Refugee Crisis, Securitization, Border Security, European Union
Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 telah menyebabkan berbagai tantangan terhadap kebijakan suaka dan migrasi Uni Eropa. Arus migrasi dari pengungsi lintas  batas  telah  menimbulkan  ancaman  krisis  internal  dan  tekanan  terhadap  rezim Freedom of Movement yaitu Perjanjian Schengen. Penelitian ini membahas mengenai sekuritisasi  pengungsi  lintas  batas  yang  dilakukan  oleh  Uni  Eropa  terhadap  rezim Freedom of Movement. Analisis penelitian menggunakan kerangka teori sekuritisasi oleh Buzan et al. (1992) melalui speech act oleh Uni Eropa sebagai aktor sekuritisasi dalam teori tata kelola kemanan yang dikemukakan oleh Sperling & Webber (2018). Penelitian menggunakan  metode  kualitatif  yang  dilakukan  dengan  penelaahan  dokumen  dan wawancara kepada informan terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa speech act yang dilakukan oleh Uni Eropa mengalami kegagalan karena tidak diterima anggota  sebagai  audiens,  sehingga  proses  sekuritisasi  mengalami  interaksi  rekursif antara Uni Eropa dan anggotanya dalam tata kelola kemanan. Proses rekursif ini telah mengubah proses speech act dan tindakan luar biasa oleh Uni Eropa yang pada awalnya fokus  pada  diskursus  kemanusiaan  berubah  menjadi  diskursus  keamanan  perbatasan untuk melindungi pencapaian integasi inti Uni Eropa yaitu Schengen.
Kata Kunci: Krisis Pengungsi, Sekuritisasi, Keamanan Perbatasan, Uni Eropa

## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020
218
Buzan et al. (1998, 23) menjelaskan dalam konteks sekuritisasi mengenai bagaimana negara memandang suatu isu adalah bagian dari kebijakan publik yang membutuhkan keputusan pemerintah dan alokasi sumber daya. Inti dari teori sekuritisasi adalah menunjukkan struktur retoris para pembuat keputusan ketika membingkai suatu isu dan mencoba meyakinkan audiens untuk mengangkat isu tersebut dalam politik. Pada pembahasan teori, proses sekuritisasi ini disebut dengan speech act, ketika aktor sekuritisasi harus menarik perhatian dan menunjukkan urgensi dan tingkat ancaman, mengomunikasikan point of no return yaitu peringatan kepada audiensi akan bahaya yang ditimbulkan dari acaman tersebut, dan menawarkan jalan keluar (Buzan et al 1998, 26). Berdasarkan gagasan yang jelas tentang sifat keamanan, studi sekuritisasi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang semakin tepat tentang siapa yang melakukan sekuritisasi (aktor sekuritisasi), tentang masalah apa (ancaman), untuk siapa upaya sekuritisasi dilakukan (objek rujukan), mengapa, dengan hasil apa, dan berdasarkan kondisi apa (yaitu, apa yang menjelaskan kapan sekuritisasi berhasil) (Buzan et al. 1998, 32). Dalam sekuritisasi yang melibatkan otoritas bertingkat, teori sekurititasi kemudian berkembang untuk beradaptasi dalam tata kelola keamanan yang dikemukakan oleh Sperling dan Webber (2018).
Tata kelola keamanan merupakan perkembangan teori dari diskursus tata kelola global dan keamanan tingkat transnasional sebagaimana yang dijelaskan oleh Sperling dan Webber (Sperling dan Webber 2018, 6-9). Identifikasi definisi makna dari tata kelola mengacu pada konsepsi pembentukan dari regulasi yaitu proses di mana norma, aturan dan program yang dipantau ditegakkan, dan disesuaikan. Tata kelola dalam prosesnya melibatkan berbagai aktor kebijakan dan pemangku kepentingan yang memiliki tujuan dengan referensi yang sama yaitu untuk memecahkan masalah tertentu atau memajukan kepentingan bersama. Tata kelola keamanan mengalami setidaknya tiga perkembangan yaitu (1) bertambahnya jumlah aktor keamanan, (2) proliferasi ancaman keamanan yang secara bersamaan tidak mudah menyetujui pandangan satu dan yang lainnya, dan (3) dengan pengembangan pengaturan pemantauan dan regulasi yang kompleks dan tumpang tindih (kelembagaan, hukum dan normatif).
Global Strategis, Th. 16, No. 2
Berdasarkan pemaparan dari teori dan konsep diatas penulis menganalisis proses sekuritisasi Uni Eropa (UE) dalam mengatasi krisis pengungsi yang telah menjadi isu keamanan di kawasan Eropa. Peristiwa krisis pengungsi menjadi isu keamanan regional karena telah memberikan dampak terhadap rezim Freedom of Movement sebagai objek acuan sektor politik. Dalam hal ini, UE sebagai aktor sekuritisasi melakukan tindakan manajemen keamanan melalui serangkaian instrumen yang luas dan beragam dengan preferensi negara anggota agregat UE. Proses tersebut kemudian menghasilkan dan menerapkan kebijakan bersama.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada pengumpulan data untuk menunjang analisis yang logis dan strategis dengan tujuan untuk menggali kedalaman makna objek yang dikaji yaitu kebijakan UE terhadap krisis pengungsi dan Schengen sebagai rezim Freedom of Movement. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penelitian berbasis arsip atau dokumen, dan penelitian berbasis internet. Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan dengan orang yang ahli dalam bidangya. Penulis mewawancarai Professor Mette Eilstrup-Sangiovanni yang merupakan seorang Profesor Departemen Politik dan Studi Internasional, Universitas Cambridge. Teknik penelitian ini dokumen berbasis internet resmi instansi UE, pernyataan elite politik UE serta arsip kebijakan dalam proses sekuritisasi sebagai pendukung sumber primer dan sekunder. Selain itu, penulis menggunakan dokumen pendukung analisis dari sumber sekunder seperti dokumen publik dan studi literatur seperti buku, artikel jurnal dan media berita yang dapat dipercaya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis wacana yang menitikberatkan pada interpretasi bentuk komunikasi kebahasaan (Lamont 2015, 91).

## Krisis Pengungsi dan Dampaknya terhadap Schengen
Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa telah memberikan tekanan terhadap kebijakan dan nilai-nilai Uni Eropa (UE). Hal ini telah berdampak langsung pada pencapaian tertinggi integrasi UE yaitu Schengen sebagai bentuk implementasi rezim Freedom of Movement di Eropa. Di Yunani hanya terdapat

## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020
220
50.000 permohonan suaka pada puncak krisis pada tahun 2015, namun negara tersebut menangguhkan Regulasi Dublin dengan membiarkan pengungsi bebas masuk ke dalam negaranya (Kriesi, et al. 2021, 339). Kegagalan kebijakan suaka umum dan kebijakan dari Regulasi Dublin telah menyebabkan pengungsi lintas batas dapat bermigrasi di dalam wilayah Schengen. Tindakan Yunani ini telah menimbulkan ketegangan dengan anggota UE lainnya yang terdampak dari pergerakan pengungsi lintas batas tersebut. Sementara itu, pembicaraan mengenai pengusiran Yunani dari Schengen kerap muncul dari ketegangan anggota UE lainnya terhadap Yunani, seperti Hongaria dan Slovekia menyatakan ketidakpuasan dengan Yunani (Nielsen dan Zalan 2016).
Selain ketegangan dengan Hongaria dan Slowakia, Austria juga memiliki ketegangan terhadap Yunani pada tahun 2016. Austria beranggapan bahwa perbatasan eksternal UE di Yunani tidak dilindungi dengan baik sehingga Austria mempertanyakan kembali mengenai perbatasan terluar Schengen yang berada di Yunani (Barigazzi 2016). Kesulitan yang dihadapi Yunani dalam memastikan kontrol perbatasan eksternal telah berdampak pada UE Eropa secara keseluruhan. Masuknya pengungsi lintas batas ke dalam wilayah Schengen mendorong negara anggota untuk menerapkan kebijakan dalam menangani pengungsi secara terpisah seperti memberlakukan kontrol perbatasan internal oleh beberapa anggota UE untuk menghambat arus masuk pengungsi.
Dalam penerapan Schengen, negara berhak untuk menerapkan kembali kontrol perbatasan internal atas dasar legalitas kebijakan Schengen yaitu Kode Perbatasan Schengen. Kebijakan ini mengizinkan otoritas nasional untuk memperkenalkan kembali perbatasan sementara dalam kasus-kasus luar biasa jika terjadi ancaman keamanan yang serius di perbatasan eksternal yang berisiko terhadap fungsi keseluruhan wilayah Schengen (European Union 2016, 20). Anggota UE memberlakukan kontrol perbatasan internal berdasarkan ketentuan situasi darurat untuk alasan keamanan dan hampir semua negara Eropa melakukan ini sebagai tanggapan terhadap krisis pengungsi (Eilstrup-Sangiovanni 2022).
Setelah menerima dari 800.000 aplikasi suaka pada tahun 2015 (BBC 2015), Jerman terpaksa membangun kontrol perbatasan
Global Strategis, Th. 16, No. 2
dengan Austria pada September 2015, begitu pula dengan beberapa negara Schengen lainnya seperti Austria, Slovenia, Hongaria, Swedia, Norwegia, Denmark dan Belgia. Negara-negara tersebut melakukan kontrol perbatasan internal karena dugaan masuknya orang-orang yang mencari perlindungan internasional atau arus migrasi tak terduga yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kebijakan publik atau keamanan internal (Guild, et al., 2016, 15). Semua negara tersebut menggunakan prosedur berdasarkan Pasal 25 Kode Perbatasan Schengen (European Commission 2016a). Perancis dan Malta kemudian memberlakukan kontrol perbatasan internal pada November atas dasar imigrasi ilegal dan ancaman terorisme (European Commission, 2016a; Guild, et al. 2016). Karena situasi yang belum membaik secara signifikan, kontrol perbatasan internal kemudian diperpanjang berdasarkan Pasal 23 dan 24 Kode Perbatasan Schengen, yang memungkinkan untuk memperkenalkan kembali kontrol di perbatasan internal untuk jangka waktu hingga enam bulan (European Commission 2016a). Dengan demikian, penghalang logam, pagar kawat, dan kontrol perbatasan adalah solusi yang dipilih oleh beberapa anggota Schengen untuk menahan gelombang pengungsi.
Selanjutnya, evaluasi Schengen di perbatasan eksternal Yunani pada November 2015 menjadi dasar Keputusan Pelaksanaan Dewan tertanggal 12 Februari 2016 menemukan defisiensi serius di perbatasan eksternal. Pada 12 Mei 2016, keputusan dewan tersebut telah memicu pemberlakukan perbatasan internal atas dasar Pasal 29 Kode Perbatasan Schengen yang mengizinkan perpanjangan selama enam bulan tambahan di Jerman, Austria, Swedia, Denmark, dan Norwegia (Guild, et al. 2016, 16-17). Pasal 29 Kode Perbatasan berisi tentang prosedur khusus di mana keadaan luar biasa menempatkan fungsi keseluruhan area tanpa kontrol perbatasan internal dalam bahaya (European Union 2016, 20). Menanggapi perpanjangan tersebut, Komisi Eropa berupaya untuk mencari solusi untuk mengembalikan fungsi Schengen secepatnya dengan mengeluarkan peta jalan komunikasi back  to  Schengen (European Commission 2016a). Perkembangan ini telah memicu diskusi tentang Schengen sedang mengalami krisis, dengan beberapa suara bahkan mengacu pada berakhirnya Schengen atau menyerukan penghapusan wilayah bebas perbatasan (Guild, et al.
Global Strategis, Th. 16, No. 2 222
2016, 8).
Nilai-nilai solidaritas UE semakin kehilangan kepentingan akibat dari negara anggota masing-masing yang mengejar kepentingan nasionalnya. Semakin banyak negara anggota menggunakan kembali kontrol perbatasan membuat UE semakin bertentangan dengan prinsip-prinsip liberal yang menjadi dasar pembentukannya. Keputusan Dewan Eropa yang  mengadopsi  adanya  defisiensi  perbatasan  eksternal  di Yunani telah menimbulkan persepsi bahwa stabilitas keamanan wilayah belum dapat direalisasikan. Sehingga, banyak pejabat Eropa mengusulkan untuk penangguhan perjanjian Schengen diperpanjang. Penangguhan perjanjian akan menjadi tanda yang sangat jelas bahwa seluruh proses integrasi ekonomi yang diperjuangkan Eropa berada di bawah tekanan yang besar. Kebijakan suaka UE dianggap tidak efektif dalam menanggulangi krisis pengungsi dan para pemimpin negara anggota tampaknya tidak dapat menemukan solusi efektif terhadap krisis. Hingga pada tahun 2016, perjanjian Schengen yang telah menjadi simbol solidaritas dan harmoni antar bangsa Eropa selama 31 tahun dianggap tidak memiliki kepastian akan legitimasinya (Popa 2016, 102).

## Speech Act Uni Eropa dalam Isu Krisis Pengungsi
Buzan et al. (1992) menjelaskan bahwa sekuritisasi dilakukan melalui speech act yang mengacu pada ucapan dan tindakan yang dilakukan. Speech act yang dilakukan oleh UE telah ditunjukkan melalui kata-kata yang menggambarkan dan menyusun realitas. UE mengkonstruksikan ancaman dengan bahasa perlokusi dan respons kebijakan untuk meyakinkan anggota dalam mengambil tindakan luar biasa. Sekuritisasi dalam UE dan negara anggotanya telah menempati ruang bersama dalam tata kelola keamanan. Dalam hal ini, pola ancaman keamanan mengikuti logika politik yang berbeda di mana langkah-langkah keamanan tidak sepenuhnya memprioritaskan ancaman tingkat pertama yang berdasarkan kualitas darurat untuk kelangsungan hidup, melainkan menitikberatkan pada pengelolaan resiko tingkat kedua tentang kemungkinan bahaya yang berdasarkan pada kualitas
Global Strategis, Th. 16, No. 2
kumulatif (Corey 2012, 246). Sekuritisasi dalam tata kelola keamanan telah menghasilkan kerangka baru dari speech act yang mendorong munculnya output atau kebijakan pemerintahan. Penggambaran kerangka menjelaskan sejauh mana sekuritisasi di UE dalam membentuk pemahaman nasional yang berhubungan dengan ancaman keamanan, kebijakan yang akan dilaksanakan oleh UE dan negara-negara anggotanya, dan tingkat kebijakan UE dalam memengaruhi alokasi sumber daya nasional setiap negara- negara anggota untuk memenuhi ancaman keamanan yang ditentukan (Sperling dan Webber 2018, 2). Kerangka tersebut memandang kebijakan dalam tiga cara berbeda yaitu perspektif normatif, prespektif substantif, dan keamanan empiris (Sperling dan Webber 2018, 8).
Respon UE dalam menanggapi kedatangan pengungsi di negara Eropa diaktualisasikan dengan mengeluarkan European Agenda on Migration pada 15 Mei 2015. Fokus utama pada kebijakan tersebut adalah mencegah hilangnya nyawa para migran dan mengamankan perbatasan UE. Langkah ini menempatkan pengungsi sebagai objek rujukan yang harus dilindungi dan diselamatkan bukan sebagai ancaman. Upaya relokasi sebagai upaya kolektif dilakukan untuk meringankan beban negara garis depan dengan menekankan pada solidaritas anggota. Wakil Presiden Pertama Komisi Eropa, Frans Timmermans mengatakan bahwa UE dan anggotanya harus menemukan solusi bersama yang berdasarkan pada solidaritas internal dan kesadaran akan tanggung jawab bersama untuk menciptakan kebijakan migrasi yang efektif (European Commission, 2015a). Kebijakan European Agenda on Migration telah menjadi agenda yang mencerminkan nilai-nilai bersama dan memberikan jawaban atas kekhawatiran tentang penderitaan manusia dan solusi dari penerapan yang tidak memadai dari aturan suaka umum yang telah disepakati. Kebijakan ini merupakan output dari speech act yang menjadi sekuritisasi tahap pertama dalam tata kelola keamanan tentang implementasi kebijakan perspektif normatif. Kebijakan ini dibingkai oleh kerangka normatif bersama yang berada di antara kesepakatan terhadap sistem, anggota, dan masyarakat domestik (Sperling dan Webber 2018, 8). Namun aplikasi dari kebijakan solusi manajemen migrasi yang diajukan oleh UE tampaknya

## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020
224
tidak memberikan hasil yang diinginkan oleh anggota UE sendiri. Selama musim panas 2015, arus imigran masih terus meningkat dan pola arus migrasi bergeser di mana Hongaria menjadi rute transit untuk memasuki wilayah Schengen (Ceccorulli 2019, 307).
Peningkatan arus pengungsi lintas batas mendorong UE untuk mengajukan proposal kebijakan lebih lanjut pada 22 September, yaitu relokasi darurat pengungsi dengan jumlah yang lebih banyak yaitu total 160.000 orang yang membutuhkan perlindungan internasional (European Commission 2016b). Respons kebijakan ini adalah tahap kedua dalam tata kelola substantif sebagai solusi bagi masalah khusus dan memberi arahan yang koheren (Sperling dan Webber, 2018, 8). Dalam pidato Presiden Komisi Eropa, Jean Claude Juncker menegaskan UE tidak merekonstruksi pengungsi lintas batas sebagai ancaman eksistensial melainkan sebagai objek referensi yaitu pihak yang harus dilindungi, sebab secara historis Benua Eropa merupakan benua di mana hampir setiap penduduknya pernah menjadi pengungsi. Pidato tersebut telah  mengkonfirmasi  kebutuhan  mendesak  mengenai  masalah kemanusiaan dan martabat manusia melalui pendekatan politik di Uni Eropa. Speech act ini telah mencapai langkah yang dipolitisasi dengan sekuritisasi pada penyelamatan pengungsi (Juncker 2015).
Langkah sekuritisasi ini kemudian mendapat dukungan dari Jerman dan Swedia yang sejak dari awal secara terbuka menerima gelombang pengungsi di negaranya. Beberapa negara seperti Austria, Denmark dan Inggris juga sempat secara sukarela berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kebijakan relokasi. Jerman kemudian memberi tekanan kepada anggota UE lain untuk menunjukkan sikap solidaritasnya dengan mengadopsi solusi bersama. Meskipun jumlah relokasi terbilang sedikit dari total permohonan suaka, kebijakan tersebut telah mendapat pertentangan dari negara Visegrad (Republik Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia) yang lebih memilih tindakan perlindungan perbatasan eksternal (Monar, J. 2016, 137). Hingga pada proses adopsi kebijakan relokasi, Republik Ceko, Hongaria, Rumania dan Slowakia memilih untuk menolak, Polandia mencabut suara keberatan dan Finlandia abstain. Namun setelah serangan teroris di Paris, Polandia berhenti menerima pengungsi karena kekhawatiran akan masalah keamanan. Kemudian pada pemilihan
Global Strategis, Th. 16, No. 2
suara parlemen pada 3 Desember, Hongaria dan Slowakia mengajukan banding ke Pengadilan Eropa terhadap keputusan tersebut. Ketiganya melakukan referendum mengenai kuota relokasi, namun pengajuan ini gagal. Meskipun demikian, di Eropa Tengah dan Timur, perjuangan untuk dukungan publik untuk solusi bersama telah hilang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya implementasi keputusan itu jauh dari jumlah yang diharapkan di seluruh benua dan tidak dapat diaplikasikan dengan semestinya (Kriesi, et al. 2021,340).
Kondisi yang demikian menyebabkan speech act Uni Eropa melalui kebijakan European Agenda on Migration dan relokasi pengungsi telah mendapat penolakan dari anggota UE dan tidak berhasil diaplikasikan. Jika audiensi tidak menerima speech act dari sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor maka hal ini hanya dapat disebut sebagai langkah sekuritisasi, dan sekuritisasi tidak dapat dikatakan berhasil (Buzan et al., 1998, 25). Oleh karena itu, speech act ini telah gagal karena ancaman eksistensial yang diajukan oleh Uni Eropa tidak diterima oleh negara anggota. Menanggapi hal ini, Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk menegaskan melalui pidatonya:
“ Today, I call on all EU leaders to redouble their efforts, when it comes to solidarity with the members facing this unprecedented migratory wave. Accepting more refugees is an important gesture of real solidarity but not the only one… ” (European Council 2015) .
Berdasarkan pidato tersebut, Uni Eropa kembali menekankan solidaritas kepada negara anggota untuk upaya kolektif. Tindakan yang mencerminkan solidaritas ini dilakukan dengan menerima lebih banyak pengungsi dan upaya besar lainnya. Namun, terlepas dari upaya berulang kali komisi mempromosikan tanggapan terkoordinasi (bahkan mengancam kemungkinan tindakan sanksi seperti prosedur pelanggaran), negara-negara anggota semakin memilih pemberlakukan kontrol perbatasan nasional sementara, dengan mengacu pada ancaman serius terhadap kebijakan publik atau keamanan internal untuk menghindari pergerakan sekunder dari negara-negara perbatasan (Ceccorulli 2019, 308). Dengan demikian, kebijakan European Agenda on Migration hanya sampai pada langkah sekuritisasi.

## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020
226
Wakil Presiden Komisi Eropa, Federica Mogherini menyatakan bahwa UE siap terlibat dan bertekat untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam memperbaiki akar penyebab lahirnya pengungsi (European Commission, 2015a). Pada kebijakan pengembangan kedua dalam tata kelola keamanan, yaitu proliferasi ancaman keamanan yang secara bersamaan tidak mudah menyetujui pandangan satu dan yang lainnya. Dengan demikian, adanya perbedaan persepsi ancaman antara aktor dan audiensi hal ini telah mengurangi wacana menyelamatkan nyawa dan mendorong narasi yang didedikasikan untuk preservasi Schengen (Ceccorulli 2019, 307) sebagai solusi dari penyelesaian krisis pengungsi.
Tidak sesuainya langkah sekuritisasi UE dengan apa yang dianggap ancaman eksistensial oleh negara anggota menimbulkan pemberlakuan perbatasan internal sepihak. Hal ini dikarenakan negara anggota tidak melakukannya sesuai dengan prosedur Kode Perbatasan Schengen. Sesuai dengan pasal 27 Kode Perbatasan Schengen, rencana penerapan pengawasan perbatasan internal harus memberitahukan kepada negara anggota lainnya dan komisi selambat-lambatnya empat minggu sebelum rencana pengenalan kembali, atau dalam waktu yang lebih singkat, di mana keadaan-keadaan yang menimbulkan kebutuhan untuk memperkenalkan kembali kontrol perbatasan (European Union 2016, 20). Berdasarkan informasi yang diterima Dewan Eropa, beberapa negara anggota menerapkan pasal 25 Kode Perbatasan Schengen untuk mengembalikan kontrol sementara di perbatasan internal, belum ada konsultasi sebelumnya yang memadai dengan negara anggota lainnya (Council of the European Union 2015). Pemberlakuan perbatasan internal sepihak ini telah menciptakan hambatan bagi negara-negara tetangga wilayah Schengen untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan rute migrasi untuk menangani arus migrasi secara koheren.
Dalam menanggapi penerapan kembali kontrol perbatasan internal, UE kembali melakukan speech act untuk melakukan sekuritisasi terhadap Schengen. Presiden Tusk memberi peringatan kepada negara-negara anggota melalui media publik dengan mengatakan “ Saving Schengen is a race against time and we are determined to win that race. Without effective control on our external borders, the
Global Strategis, Th. 16, No. 2
Schengen rules will not survive. Time is running out.” (Holehouse 2015). Pernyataan Presiden Tusk tersebut merupakan speech act, yang menunjukkan tingkat ancaman bahwa kebijakan Schengen harus diselamatkan sesegera mungkin dengan melakukan kontrol perbatasan eksternal yang efektif atau kebijakan Schengen tidak akan selamat. Meskipun begitu, penangguhan Schengen kembali diperpanjang oleh beberapa negara anggota atas ancaman krisis pengungsi. UE sebagai aktor sekuritisasi menegaskan kembali pada pertemuan Dewan Eropa bahwa penting untuk negara anggota kembali menerapkan fungsi normal dari kawasan Schengen (European Council 2016). Fungsi normal yang dimaksud disini adalah memelihara tidak adanya kontrol perbatasan internal dengan menerapkan Kode Perbatasan Schengen sepenuhnya. Lebih lanjut, aturan ini juga menolak masuknya warga negara ketiga di perbatasan terluar yang memenuhi persyaratan masuk atau yang belum mengajukan permohonan suaka meskipun telah memiliki kesempatan untuk melakukannya.
Dalam hal ini, perbatasan eksternal diperkuat sebagai timbal balik dari konsekuensi tidak adanya kontrol perbatasan internal. Menindaklanjuti pernyataan tersebut kemudian Komisi Eropa mengidentifikasi  ancaman  dan  implikasi  berlakunya  perbatasan internal secara sepihak terhadap perserikatan dengan mengeluarkan komunikasi pada Maret 2016 yaitu Back to Schengen – A Roadmap. Dengan dikeluarkannya komunikasi ini, berlakunya perbatasan internal  telah  diidentifikasikan  menjadi  ancaman  eksistensial terhadap Schengen. Komunikasi tersebut menyampaikan urgensi dari ancaman perbatasan kontrol internal terhahap Schengen. Kebijakan negara anggota dalam memberlakukan perbatasan internal ini telah mengancam keberlangsungan Rezim Freedom of Movement yang mendorong UE melakukan sekuritisasi terhadap Schengen. Kebijakan UE yang berubah menjadi mengelola perbatasan eksternal UE dan melindungi wilayah Schengen tanpa perbatasan internal (European Commission, 2015a) telah sampai pada tahap perkembangan ketiga pada teori tata kelola keamanan. Tahap ketiga ini merupakan analisis yang diperluas dari kebijakan tertentu, dengan konsekuensi terukur, baik secara umum (munculnya perdamaian, stabilitas politik, dan kesejahteraan ekonomi dan sosial) dan secara khusus (hasil dari tindakan spesifik sektor) (Sperling dan Webber 2018, 8). Pada teori ini dapat di

## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020
228
identifikasikan pada kebijakan Back to Schengen sebagai tindakan luar biasa sebagai tujuan dari tercapainya stabilitas politik di Uni Eropa.
Krisis pengungsi yang terjadi di UE telah mengungkapkan munculnya konflik politik atau yang disebut dengan krisis internal dengan kontrol perbatasan sepihak. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan akan berfungsinya wilayah Schengen dari pergerakan bebas dan manfaatnya bagi warga negara Eropa dan ekonomi Eropa. Dalam program Back to Schengen, komisi memberikan penjelasan mengenai dampak dari tidak diberlakukannya Schengen dan langkah-langkah untuk melakukan normalisasi Schengen. Tindakan beberapa negara anggota yang memberlakukan kontrol perbatasan internal tidak akan menyelesaikan masalah krisis pengungsi tetapi akan mengakibatkan kerugian ekonomi, politik, dan sosial bagi UE dan masing-masing negara anggota. Dalam pelaksanaan kebijakan Schengen, hal ini sangat penting untuk mengikuti mekanisme yang telah disepakati dalam Schengen. Jika hal tersebut gagal untuk dilaksanakan maka UE akan kehilangan manfaat dari freedom of movement hingga beban ekonomi yang dapat merusak pasar tunggal. Oleh karena itu, UE menargetkan kepada negara anggota segera menghilangkan semua perbatasan internal selambat-lambatnya pada bulan Desember 2016 untuk melindungi rezim Freedom of Movement dari kehancuran Schengen (European Commission 2016a).
Menurut Copenhangen School , objek referensi adalah hal-hal yang “terlihat secara eksistensial terancam dan memiliki klaim yang sah untuk bertahan hidup” (Buzan, et al. 1998, 36). Dalam tata kelola keamanan, objek referensi memiliki legitimasi politik yang berhak atas perlindungan dari ancaman dengan konteks dalam ruang bersama. Hal ini berarti objek referensi merupakan barang publik yang tidak hanya berdasarkan dari preferensi negara saja, melainkan dari negara-negara dan organisasi yang terlibat. Dalam organisasi seperti UE, Keamanan negara dalam konteks ini telah terbagi melalui aturan dan norma yang dikembangkan oleh UE yaitu Schengen sebagai barang publik. Kesepakatan untuk bergabung dalam perjanjian Schengen merupakan bagian dari pembagian keamanan tersebut di mana integritas keamanan negara bagian bukan menjadi acuan utama UE. Dengan
Global Strategis, Th. 16, No. 2
terbaginya keamanan perbatasan internal dari otoritas nasional, UE memperkuat perbatasan eksternal sebagai timbal balik aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh negara anggota. Dalam tata kelola keamanan, UE cenderung fokus terhadap nilai-nilai dan kebijakan bersama yang telah disepakati sebagai konstitusi atau komponen utama pembentukannya. Oleh sebab itu, program Back to Schengen – A Roadmap yang telah dikeluarkan oleh Komisi Eropa menempatkan wilayah Schengen sebagai objek referensi yang berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan fungsi normal wilayah, dan dukungan penuh kepada negara anggota yang menghadapi kedaan sulit.  Program ini menjadi acuan utama dengan menempatkan Schengen sebagai salah satu pencapaian utama dalam integrasi Eropa.

## Tindakan Luar Biasa Uni Eropa dalam Sekuritisasi Schengen
Tindakan luar biasa yang dilakukan oleh UE berasal dari adanya interaksi rekursif, yaitu proses tawar-menawar yang berulang hingga terjadinya pertukaran substantif antara aktor keamanan (UE beserta lembaga didalamnya) dan audiensnya (negara anggota) atas objek dan bentuk ancaman serta tanggapan kebijakan yang tepat untuk menguranginya (Sperling dan Webber 2018, 16). Dalam tata kelola keamanan, proses sekuritisasi sangat dipengaruhi oleh audiens. Oleh karena itu, sekuritisasi ini melihat tindakan audiens sebagai penerima dan pelaksana dari speech act sekuritisasi. Mediasi proses wacana sekuritisasi telah dilakukan oleh negara anggota terhadap UE untuk memprioritaskan pada keamanan perbatasan. Hal tersebut telah mengubah langkah darurat UE yang pada awalnya wacana sekuritisasi menitikberatkan kepada masalah kemanusiaan, kemudian bergeser menjadi keamanan perbatasan dan melindungi Schengen.
Respons UE dalam langkah darurat pertama yang dilakukan adalah wacana menyelamatkan nyawa pengungsi lintas batas. Dengan mengeluarkan European Agenda on Migration, UE telah melakukan langkah sekuritisasi pengungsi dengan membantu penyelamatan di laut dan kemudian mengajukan dua proposal dalam mengatasi krisis pengungsi yaitu dengan relokasi total sebanyak 160.000

## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020
230
pengungsi yang membutuhkan perlindungan internasional dari negara-negara garis depan seperti Italia, Yunani, dan Hongaria (European Commission, 2015b). Namun, arus migrasi yang tidak terkontrol ini telah memperlihatkan keengganan dari negara anggota untuk melakukan kebijakan relokasi yang menyebabkan kebijakan tersebut terhambat (Eilstrup-Sangiovanni, 2022). Reaksi kebijakan UE dalam wacana kemanusiaan, tidak dapat berjalan dengan semestinya dan kemudian hal tersebut telah memicu  konflik  politik  yang  kemudian  sering  disebut  dengan krisis internal. Artikulasi muncul dari debat publik atas gagasan UE yang berada di krisis internal yang mempertanyakan dari legitimasi wilayah Schengen (Ceccorulli 2019, 310).
Proses rekursif telah mengubah langkah sekuritisasi oleh UE, dari yang sebelumnya bertujuan untuk menyelamatkan pengungsi menjadi mengatasi krisis internal dalam wacana keamanan perbatasan. Dengan demikian, UE melakukan tindakan luar biasa, dengan dikeluarkannya dokumen Back to Schengen yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (European Commission, 2016a). Dalam mengatasi krisis pengungsi dan menyelamatkan Schengen dari krisis internal , UE telah merangkai berbagai langkah darurat dalam mengatasi tekanan migrasi. Keamanan perbatasan dilakukan dengan tiga langkah pada tindakan luar biasa yaitu memperkuat perbatasan eksternal dan bekerja sama dengan negara ketiga untuk menghentikan tekanan migrasi dan melakukan manajemen migrasi dalam restorasi kebijakan suaka.
Dalam upaya untuk memperkuat perbatasan eksternal, komisi mengajukan proposal European Border and Coast Guard pada  Desember  2015  yang  memberikan  Frontex  (Frontières extérieures atau badan penjaga perbatasan eksternal Uni Eropa) mandat lebih luas untuk memastikan perlindungan perbatasan eksternal. Penguatan perbatasan eksternal juga dilakukan dengan mengatasi  defisiensi  yang  terjadi  di  Yunani.  Dalam  menangani defisiensi  tersebut,  komisi  mengadopsi  keputusan  pelaksanaan yang menetapkan rekomendasi tentang langkah-langkah khusus kepada Yunani sebagaimana diatur dalam Kode Perbatasan Schengen dan bantuan perlindungan perbatasan eksternal Yunani- Turki (European Commission, 2016a). Selain dengan menguatkan perbatasan, Komisi juga melakukan bantuan dukungan kepada
Global Strategis, Th. 16, No. 2
Yunani untuk menghadapi tekanan arus migrasi dengan bekerja sama dengan negara ketiga, khususnya Turki dengan EU-Turkey Joint Action Plan. Selain itu, dukungan terhadap Yunani juga dilakukan dengan pendekatan khusus . Pendekatan ini dilakukan agar manajemen migrasi dapat kembali berfungsi yaitu dengan melakukan  identifikasi,  sidik  jari,  dan  registrasi  kedatangan migran. Melalui pendekatan tersebut, upaya relokasi diharapkan dapat lebih cepat sehingga regulasi Dublin segera pulih kembali (European Commission 2016a).
Komisi juga memberikan instruksi kepada situasi berlakunya perbatasan internal sepihak. Komisi akan mengajukan proposal berdasarkan Pasal 26(2) Kode Perbatasan Schengen kepada dewan  jika  tekanan  migrasi  dan  defisiensi  serius  dalam  kontrol perbatasan eksternal terus berlanjut setelah 12 Mei 2016. Proposal ini merekomendasikan pendekatan koheren dari Uni terhadap  kontrol  perbatasan  internal  yaitu  ketika  defisiensi struktural sudah diatasi. Proposal di bawah pasal 26 tersebut hanya akan memperbolehkan negara anggota untuk melakukan kontrol perbatasan jika diperlukan untuk menanggapi ancaman serius terhadap kebijakan publik dan keamanan internal yang teridentifikasi dan bersifat sementara dan untuk periode sesingkat mungkin sesuai dengan tingkat ancaman yang ditangani (European Commission 2016a). Jika situasi keseluruhan memungkinkan, negara anggota dapat segera mencabut semua kontrol perbatasan internal di dalam wilayah Schengen dalam waktu enam bulan sejak diperkenalkan.
Back to Schengen Roadmap telah menjadi tindakan luar biasa dengan dikeluarkannya mekanisme keamanan perbatasan eksternal dan arus migrasi sebagai jaminan atas keamanan internal. Ini telah menjadi langkah yang dilakukan UE sebagai sekuritisasi dengan menjaga kemanan internal sehingga negara anggota dapat mengangkat perbatasan internal yang membahayakan fungsional Schengen dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Komisi telah mengidentifikasi  berbagai  kebijakan  keamanan  perbatasan  yang harus diterapkan untuk kembali ke area Schengen yang berfungsi sepenuhnya. Rekomendasi tersebut tidak mengecualikan Yunani dari Schengen, seperti yang diusulkan oleh beberapa negara anggota, tetapi mengizinkan perpanjangan kontrol yang

## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020
232
ada di perbatasan internal negara Austria, Denmark, Jerman, Swedia, dan Norwegia selama maksimal enam bulan (European Commission 2016c).
Sekuritisasi yang dilakukan dalam tata kelola keamanan ini telah membawa UE sebagai aktor sekuritisasi untuk mempertahankan Schengen dengan melakukan keamanan perbatasan. Proses rekursif di antara UE dan Negara anggota telah mengakibatkan kebijakan penanganan krisis pengungsi berubah pada diskursus keamanan perbatasan untuk menjaga nilai-nilai integrasi UE. Pergeseran ini telah menjadi prioritas utama dalam tindakan luar biasa UE untuk memulihkan kembali tatanan kebijakan area bebas paspor ini. Pembelaan perbatasan ini telah disampaikan oleh Presiden Juncer pada pidatonya bahwa tidak ada toleransi pada keamanan, hal ini dilakukan dengan mempertahankan perbatasan dengan European Border and Coast Guard yang baru, pertahanan perbatasan ini dilakukan dengan kontrol ketat pada semua orang yang melintasinya (Juncker 2016). Melalui pidato tersebut, sekuritisasi perbatasan yang dilakukan untuk melindungi Schengen serta upaya penekanan arus migrasi melalui bekerja sama dengan negara ketiga telah menjadi solusi dalam tindakan luar biasa dari krisis pengungsi dan krisis internal yang terjadi di Eropa.
Sekuritisasi Uni Eropa melalui speech act dan tindakan luar biasa telah mengalami proses rekursif yang mengubah fokus pada diskursus kemanusiaan berubah menjadi diskursus keamanan perbatasan untuk melindungi pencapaian integrasi inti UE yaitu Schengen. Dengan demikian, krisis pengungsi tidak mengakibatkan masyarakat Eropa untuk berpaling dari rezim Freedom of Movement . Justru, peristiwa tersebut telah meningkatkan dukungan masyarakat kepada kontrol eksternal yang lebih kuat terhadap imigrasi dari luar Uni Eropa (Lutz dan Karstens 2021). Dalam hal ini, sekuritisasi telah diterima oleh audiensi dengan kembalinya legitimasi Schengen dan kebutuhan fungsional integrasi Uni Eropa.
Global Strategis, Th. 16, No. 2

## Simpulan
Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 telah menguji kebijakan, solidaritas dan nilai-nilai Uni Eropa. Peristiwa ini menekankan Uni Eropa terhadap isu kemanusiaan atas penyelamatan pengungsi dan kebijakan suaka Uni Eropa yang memadai. Namun, kebijakan dari otoritas nasional dalam menanggapi krisis pengungsi adalah dengan memberlakukan kontrol perbatasan internal yang menyebabkan rezim Freedom of Movemet di Eropa yaitu Perjanjian Schengen berada dibawah tekanan. Pemberlakukan kontrol perbatasan internal didalam Schengen dilakukan secara sepihak dan tidak terkoordinasi yang kemudian menimbukan ancaman baru terhadap legitimasi Schengen atau yang disebut dengan krisis internal.
Berdasarkan  ancaman  tersebut,  penulis  melakukan  identifikasi sekurtisasi yang berpedoman pada teori sekuritisasi milik Buzan, langkah sekuritisasi pertama kali dilakukan oleh Uni Eropa sebagai aktor sekuritisasi adalah melakukan speech act dengan menempatkan pengungsi sebagai objek referensi yang harus diselamatkan. Langkah darurat yang dilakukan adalah dengan menyelamatkan nyawa dan melakukan relokasi sebanyak 160.000 pengungsi untuk membantu meringankan beban negara garis depan. Namun, sekutisisasi ini tidak berhasil karena negara anggota sebagai audiens tidak menerima speech act tersebut. Kemudian identifikasi  dilanjutkan  dengan  teori  perkembangan  yaitu  tata kelola keamanan oleh Sperling dan Webber, yang menjelaskan kegagalan sekuritisasi ini menimbulkan proses rekursif antara Uni Eropa sebagai aktor sekuritsasi dan negara anggota sebagai audiens. Proses rekursif tersebut kemudian mengubah speech act oleh Uni Eropa.
Konstruksi ancaman eksistensial dari proses rekursif merupakan pemberlakuan perbatasan internal sepihak yang tidak terkoordinasi yang mengancam legitimasi Schengen dan kerugian ekonomi yang ditimbulkannya. Objek referensi kemudian bergerser dari diskursus kemanusiaan menjadi keamanan perbatasan dengan urgensi untuk menyelamatkan Schengen sebagai pencapaian integrasi Eropa dari krisis internal. Tindakan luar biasa yang diadopsi oleh Uni Eropa dilakukan berdasarkan penanganan terhadap reservasi Schengen. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan

## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020
234
Back to Schengen – A Roadmap yang berisi tentang solusi terhadap tekanan arus migrasi dan perbatasan kontrol internal di antara negara Schengen. Keamanan perbatasan telah menjadi prioritas Uni Eropa dalam sekuritisasi terhadap rezim Freedom of Movement. Tindakan luar biasa dari krisis internal adalah mengatasi tekanan arus migrasi, memperkuat perbatasan eksternal dan manajemen imigrasi untuk restorasi kebijakan suaka. Dengan jaminan keamanan perbatasan tersebut, Uni Eropa memberikan peringatan terhadap anggotanya agar dapat kembali kepada Schengen secepatnya dengan pemberian batas waktu maksimal sesuai dengan aplikasi Kode Perbatasan Schengen. Dalam hal ini, sekuritisasi Schengen menjadi tindakan politik atas krisis internal. Keluaran dari sekuritisi ini adalah masyarakat Eropa mendukung kontrol eksternal yang lebih kuat dan tidak berpaling Freedom of Movement. Dalam hal ini, sekuritisasi telah diterima oleh audiensi dan dianggap berhasil dengan kembalinya legitimasi Schengen dan kebutuhan fungsional integrasi Uni Eropa.

## Tentang Penulis
Hasna Nur Fadhilah Ramadhani adalah mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran. Penulis dapat dihubungi melalui surel hasna18011@mail.unpad.ac.id.
Viani Puspita Sari adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 dan S2 di Universitas Padjajaran. Penulis dapat dihubungi melalui surel v.puspita@unpad.ac.id.
Fuad Azmi adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran. Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Padjajaran dan S2 di Universiti Utara, Malaysia. Penulis dapat dihubungi melalui surel fuad.azmi@mail.unpad.ac.id.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Buzan, Barry, et al., 1998. A New Framework for Analysis. Colo-
Global Strategis, Th. 16, No. 2
rado: Lynne Rienner Publishers.
EASO. 2016. An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals: A Judicial Analysis . European Asylum Support Office.
Lamont, Christopher. 2015. Research Methods in International Relations. London: SAGE Publications Ltd.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Ceccorulli, Michela, 2019. “Back to Schengen: the collective se- curitisation of the EU free-border area”. West European Politics , 42:302-322.
Corey, O. 2012. “Securitization and “Riskification”: Second-Order Security and the Politics of Climate Change” . Security Di- alogue , 47:6, 541–558.
Kriesi, Hanspeter, et al., 2021. “Debordering and re-bordering in the refugee crisis: a case of ‘defensive integration’”, Jour- nal of European Public Policy , 28(3): 331-349.
Lutz, Philipp, & Karstens, Felix, 2021. “External borders and inter - nal freedoms: how the refugee crisis shaped the bordering preferences of European citizens”. Journal of European Public Policy , 28(3): 370-388.
Monar,  J.  2016.  “Justice  and  Home  Affairs.” JCMS: Journal of Common Market Studies, 54: 134-149
Popa, Cristina E., 2016. “The Challenges of the Schengen Area”, Expert Journal of Economics” , 4 (3): 96-104.
Sperling, James, & Webber, Mark, 2018. “The European Union: security governance and collective securitisation”, West European Politics . 42 (2): 228-260

## Artikel Daring
Barigazzi, J., 2016. “EU Migration System “Could Break Down” in 10 Days” [daring]. Dalam http://www.politico.eu/arti- cle/eu-migration-system-could-collapse-in-10-days-ref- ugees-political-tension/ [diakses pada 11 Mei 2022]
Global Strategis, Th. 16, No. 2 236
BBC, 2015. “Migrant crisis: Merkel warns of EU ‘failure’” [dar- ing]. Dalam  https://www.bbc.com/news/world-eu- rope-34108224 [diakses pada 11 April 2022]
Chrisafis, A., 2015. “Marine Le Pen’s Front National makes polit - ical gains after Paris attacks” [daring]. Dalam https:// www.theguardian.com/world/2015/dec/01/ma- rine-le-pen-front-national-political-gains-paris-attacks
[diakses pada 8 Mei 2022] Council of the European Union, 2015. “Integrity of the Schengen area”[daring]. Dalam  https://data.consilium.europa.eu/ doc/document/ST-14300-2015-INIT/en/pdf [diakses pada 16 Mei 2022]
European Commission, 2015. “A European Border and Coast Guard  to  protect  Europe’s  External  Borders”[daring]. Dalam https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/en/IP_15_6327 [diakses pada 10 Mei 2022]
European Commission, 2015a. “Managing migration better in all aspects: A European Agenda on Migration”[daring]. Da- lam https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de- tail/en/IP_15_4956 [diakses pada 15 Mei 2022]
European Commission, 2015b. “Refugee Crisis: European Com- mission takes decisive action”[daring]. Dalam https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ IP_15_5596 [diakses pada 19 Mei 2022]
European Commission, 2016b. “Relocation and Resettlement: EU Member States urgently need to deliver”[daring]. Dalam https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ en/IP_16_829 [diakses pada 21 Mei 2022]
European Council, 2015. “Speech by President Donald Tusk at the Bruegel Annual Dinner” [daring]. Dalam https:// www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas- es/2015/09/07/tusk-speech-bruegel/ [diakses pada 9
Mei]
European Council, 2016. “European Council meeting (18 and 19
February 2016)”[daring]. Dalam  https://www.consili- um.europa.eu/media/21787/0216-euco-conclusions.pdf [diakses pada 16 Mei]
Global Strategis, Th. 16, No. 2
Holehouse, M., 2015. “Migrant crisis: European Council president Tusk warns Schengen on brink of collapse” [daring]. Da- lam  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/eu- rope/eu/11991098/Migrant-crisis-Donald-Tusk-warns- that-Schengen-is-on-brink-of-collapse-latest-news.html [diakses pada 18 Mei 2022]
Nielsen,  N.,  dan  Zalan,  E.,  2016.  “Greece  risks  Schengen  expul - sion” [daring]. Dalam https://euobserver.com/rule-of- law/131975 [diakses pada 12 Mei 2022]

## Dokumen Resmi
European Commission, 2016a. “ Back  to  Schenngen  –  A  Road - map” [daring] . Dalam  https://eur-lex.europa.eu/le - gal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:120:FIN [diakses pada 17 Mei 2022]
European Commission, 2016c. “ COUNCIL IMPLEMENTING DE- CISION setting out a Recommendation for prolonging temporary internal border control in exceptional circum- stances putting the overall functioning of the Schengen area at risk” [daring] . Dalam  https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0711
[diakses pada 20 Mei 2022]
European Union, 2016. “ Regulation (EU) 2016/399 of the Euro - pean Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of per- sons across borders (Schengen Borders Code)” [daring]. Dalam https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?qid=1576767163562&uri=CELEX:32016R0399
[diakses pada 12 Mei 2022]

## Wawancara
Eilstrup-Sangiovanni, Mette, 2022. “Professor Departemen Poli- tik dan Studi Internasional, Universitas Cambridge”, di- wawancarai oleh H. N. Ramadhani, 4 April 2022.

## European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020
Global Strategis, Th. 16, No. 2 238

## Laporan Penelitian
Guild, Elspeth et al., 2016. “Internal border controls in the Schen- gen area. Is Schengen crisis-proof?” [daring] . Studi un- tuk komite LIBE. Brussels: CEPS

## Pidato
Juncker, J.-C., 2015. “ State of the Union 2015: Time for Hon- esty, Unity and Solidarity” [daring] . Dalam https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ SPEECH_15_5614 [diakses pada 22 Mei 2022]
Juncker, J.-C.,2016, “Commission Targets Stronger External Borders” [daring] . Dalam https://ec.europa.eu/commis- sion/presscorner/detail/en/IP_16_3003 [diakses pada 20 Mei 2022]