ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4, Nomor 3 Oktober, 2023 Halaman 196-213
Article Submitted 29 Mai 2023 -Revised 27 September 2023  -Accepted 27 September 2023

## IMPLEMENTATION OF CITIZENS' CONSTITUTIONAL RIGHTS IN DEMONSTRATIONS

## PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM AKSI BERDEMONSTRASI

## Andrizal
Faculty of Law , Universitas Lancang Kuning Pekanbaru andrizal@unilak.ac.id
Faculty of Administrative Sciences , Universitas Lancang Kuning Pekanbaru alexsy@unilak.ac.id

## Abstract
Demonstrating  is  a  form  of  expressing  opinions  in  public  that  is  guaranteed  by  the constitution, this is very important because it is part of human rights, but in practice it must  pay  attention  to  the  principle  of  balance  between  rights  and  obligations, respecting the rights of others, not anarchy, using language that polite and ethical as regulated  by  existing  regulations,  but  in  practice  in  the  city  of  Pekanbaru  it  is  not uncommon  for  demonstrators  to  do  the  opposite.  The  research  method,  this  type  of research is sociological legal research. research by obtaining data directly into the field in the form of interviews. The research location was carried out in Pekanbaru City. The reason  for  determining  the  location  in  Pekanbaru  City  is  the  location  with  the  most occurrences and the target location for demonstrations in Riau Province compared to other  Regencies/Cities  in  Riau  Province.  The  results  of  this  study  concluded  that  the implementation  of  citizens'  constitutional  rights  in  demonstrating  in  the  city  of Pekanbaru has not been effective. because demonstrations tend not to inform the police about their action plans, beyond the time limit set by existing  regulations, the actions turn  out  to  be  disorderly  and  tend  to  be  anarchic.  Obstacles  in  carrying  out demonstrations  include  time  limits,  failure  to  follow  action  plan  reporting  rules, irresponsible  repressive  security,  intervention  from  the  security  forces,  provocations, officials or targets for action disappearing, misunderstandings between demonstrators and security forces resulting in physical conflict, destruction/confiscation /deprivation of action props. Efforts that must be made include: outreach or legal counseling on the Freedom  of  Expressing  Opinions  in  Public  to  elements  or  components  of  society  who have the potential to carry out demonstrations.
Keywords: Rights, Constitutional, Demonstrating.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Alex s ander Yandra

## Abstrak
Berdemonstrasi  salah  satu  bentuk  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  yang dijamin oleh konstitusi, hal ini sangat penting karena bagian dari hak azasi manusia, namun dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan azas keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak anarkhis, mengunakan bahasa yang santun dan beretika sebagaimana yang diatur regulasi yang ada, namun dalam pelaksanaannya  di  Kota  Pekanbaru  tidak  jarang  terjadi  sebaliknya  yang  dilakukan oleh pihak demonstran. Metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum  sosiologis.  penelitian  dengan  cara  memperoleh  data  langsung  ke  lapangan dalam bentuk wawancara. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Alasan penetapan  lokasi  di  Kota  Pekanbaru  merupakan  lokasi  yang  paling  banyak  terjadi dan sasaran lokasi aksi demonstrasi di Provinsi Riau dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya  di  Provinsi  Riau.  Hasil  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  Pelaksanaan  Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif, karena demonstrasi cenderung tidak memberitahukan rencana aksi kepada pihak kepolisian, melebihi batas waktu yang ditentukan oleh aturan yang ada, aksi berubah tidak tertib dan cenderung anarkis. Hambatan pelaksanaan demonstras adanya  pembatasan  waktu,  tidak  mengikuti  aturan  pelaporan  rencana  aksi, pengamanan represif yang tidak bertanggung jawab, intervensi dari pihak keamanan, provokasi, pejabat atau sasaran aksi menghilang, kesalahpahaman antar massa aksi demonstrasi  dengan  pihak  keamanan  sehingga  mengakibatkan  konflik  fisik, penghancuran/penyitaan/perampasan alat peraga aksi. Upaya yang harus dilakukan, di  antaranya:  sosialisasi  atau  penyuluhan  hukum  Kebebasan  Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum kepada elemen atau komponen masyarakat yang potensial melakukan aksi demonstrasi
Kata Kunci: Hak, Konstitusional, Berdemonstrasi .

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia menjamin Kemerdekaan menyampaikan pendapat di  muka  umum  yang  merupakan  bagian  hak  asasi  manusia,  berarti  bahwa penyampaian  pendapat  dimuka  umum  merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam tatanan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Kaitannya  dengan usaha  membangun  suatu  negara  demokrasi  diperlukan  juga  adanya  suasana  yang aman, tertib dan damai dengan tidak merugikan kepentingan dan hak asasi manusia yang lainnya.
Pada dasarnya secara teknis pelaksanaan kemerdekaan menyatakan pendapat di muka  umum  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum.  Adapun  pelaksanaan menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan
ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, sebagai berikut: asas keseimbangan antara hak  dan  kewajiban,  asas  musyawarah  dan  mufakat,  asas  kepastian  hukum  dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Kelima asas tersebut merupakan landasan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  dalam  berpikir  dan  bertindak  untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Dalam  tataran  pelaksanaannya  masih sering  terjadi  unjuk  rasa  yang  tidak  dapat dikendalikan dan berujung pada tindak kekerasan, kebrutalan, dan kerusuhan massa sehingga  menganggu  ketertiban  dan  keamanan  umum  lainnya  misalnya  kasus pengrusakan  kenderaan  dinas  operasional  kepolisian  beberapa  waktu  lalu,  kasus gedung  pemerintah,  pemblokiran  jalan  umum,  dan  sebagainya  meskipun diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka umum, terjadinya suatu kerusuhan masa seperti itu ada 5 (lima) prasyarat (determinan) yang secara bertahap harus dipenuhi untuk terjadinya  kerusuhan  massa,  yaitu:  situasi  sosial  yang  memungkinkan  timbulnya kerusuhan,  kejengkelan  atau  tekanan  sosial,  berkembangnya  prasangka  kebencian yang  meluas  terhadap  suatu  sasaran  tertentu,  mobilisasi  massa  untuk  beraksi,  dan kontrol  sosial,  yaitu  kemampuan  aparat  keamanan  dan  petugas  untuk mengendalikan  situasi  dan  menghambat  kerusuhan. 1 Determinan  ini  merupakan determinan  lawan  dari  determinan  lainnya  sebelumnya,  sehingga  semakin  kuat determinan ini semakin kecil kemungkinan meletusnya kerusuhan.
Unjuk  rasa  dalam  praktek  dapat  dilakukan  untuk  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum, meliputi unjuk rasa tertib, tidak tertib dan/atau kerusuhan massa. Akan tetapi, meskipun telah ada dan dibentuk  saluran-saluran/ruang  terbuka  baik  secara  formal  melalui  perundang- undangan,  seperti  DPR/DPRD  sebagai  wakil  rakyat,  dan  sebagainya  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  baik  dengan  dialog  atau  diskusi,  namun maraknya penyampaian  pendapat  di  muka umum dengan aksi unjuk rasa turun ke jalan dengan pengerahan massa/peserta selama ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sepertinya  sudah  membudaya  dan  menjadi  kebiasaan  yang  menjadi  solusi  dalam mengemukakan tuntutan/aspirasi masyarakat.
1 Sarwono, Theory of Collective Behaviour (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000).
Untuk itu sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,  maka  berimplikasi  pula  pada  adanya  perubahan  paradigma  Polri  dalam menghadapi  kegiatan  penyampaian  pendapat  dimuka  umum  yaitu  tidak  lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dan preventif.
Meskipun  tidak  implisit  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1998,  namun  didalam  penjelasannya  yang  dimaksud  dengan “aparatur pemerintah“ tersebut adalah aparatur pemerintahan yang menyelenggarakan  pengamanan.  Ini  berarti  secara  tidak  eksplisit  telah  menunjuk Kepolisian  yang  bertindak  sebagai  instansi/aparatur  pemerintah  yang  dimaksud ketentuan  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  wewenang  Polri sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Polisi  Republik  Indonesia  mengatakan  bahwa  Tugas  pokok  Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Fakta  yang  pernah  terjadi  adalah  saat  mahasiswa  menggelar  aksi  demostrasi  di depan  gedung  DPRD  Riau.  Aksi  tersebut  merupakan  aksi  penolakan omnisbus  law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR. Aksi demo yang sempat ricuk ketika mahasiswa dan aparat kepolisian saling dorong di depan pintu masuk gedung. Mahasiswa  ini  mendesak  agar  mereka  dipertemukan  oleh  anggota  DPRD  Riau. Sempat  terjadi dialog antara mahasiswa dan  anggota dewan. Mahasiswa mendesak anggota  Dewan  mendukun  mereka  sama-sama  menolak  undang-undang  tersebut. Namun,  desakan  ini  ditolak  dengan  alas  an  tidak  memiliki  kewangan  mencabut undang-undang  tersebut.  Atas  jawaban  dari  anggota  dewan  tersebut  mahasiswa merasa  kurang  puas.  Dan  kericuhan  kembali  terjadi,  sempat  terjadi  aksi  saling lempar dalam demo itu. Akibatnyam satu anggota kepolisian terluka karena terkena
lemparan kayu tiang bendera yang dibawa mahasiswa. 2 Selain itu, ada juga sejumlah mahasiswa  yang  menjadi  korban  saat  terjadi  kericuhan  dalak  aksi  unjuk  rasa  di depan gedung DPRD Riau. Lantaran terkena gas air mata, serta terdapat mahasiswa yang  mengalami  luka  ada  bagian  kepala  hingga  berdarah-darah  diduga  para mahasiswa terkena lemparan batu. 3
Oleh  sebab  itu,  unjuk  rasa  dapat  dikatakan  aman,  tertib  dan  damai  jika  proses pelaksanaannya tidak menimbulkan peristiwa atau kegiatan yang melanggar aturan hukum  yang  berlaku  dan  tidak  menimbulkan  tindakan  yang  dapat  mengganggu keamanan  dan  keteriban  masyarakat.  Lembaga  Kepolisian  yang  ditunjuk  sebagai lembaga/instansi yang menangani prosedur penyampaian pendapat di muka umum telah  menyiapkan  langkah  -langkah  pengamanan  dengan  dikeluarkannya  Surat Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol  :  Skep/1600/X/1998  dan  Surat  Keputusan  Direktur Samapta Babinkam Polri Nomor Polisi: Proptap/01/V/2004. Pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polri tidak sekedar mengamankan tempat dan pengunjuk rasa saja, tetapi lebih dari itu mengamankan lingkungan masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan  dalam  kegiatan  seperti  itu  tentu  akan  melibatkan  massa  banyak  dapat terkontaminasi  oleh  orang  lain  yang  mempunyai  kepentingan  lain  diluar  misi pengunjuk rasa.
Dalam hal tugas Polri, Suparlan menjelaskan fungsi utama polisi ialah memelihara keteraturan atau mengembalikan keteraturan yang terganggu dalam hubungan antar individu  maupun  antar  kelompok  dan  antar  kategori  yang  tujuan  akhirnya menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  warga  community  dan  masyarakat, sehingga  proses-proses  pruduksi  dapat  berjalan  dengan  sebaik-baiknya  dan produktivitas  dapat  dijamin  akan  menghasilkan  surplus  yang  memungkinkan tercapainya  perkembangan  ekonomi  dan  kesejahterahan  hidup  warga  dan masyarakat. Fungsi-fungsi lainnya seperti menegakan hukum, memerangi kejahatan, mengayomi warga masyarakat dapat dilihat dari prespektif menjaga keamanan dan
2 Chaidir Anwar Tanjung, “Sempat Ricuh, Massa Mahasiswa yang Demo UU Ciptaker di DPRD Riau Bubar,” detiknews ,  7  Oktober  2020,  https://news.detik.com/berita/d-5203956/sempat-ricuh-massa- mahasiswa-yang-demo-uu-ciptaker-di-dprd-riau-bubar/2.
3 “Demo  di  DPRD  Riau  Ricuh,  Mahasiswa  Terluka  Dievakuasi  ke  Rumah Sakit,” Merdeka.com ,  8 Oktober  2020,  https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-di-dprd-riau-ricuh-mahasiswa-terluka- dievakuasi-ke-rumah-sakit.html.
kenyamanan  warga  masyarakat  agar  dapat  berproduksi  secara  maksimal  sebagai output-nya. 4
Adapun pembahasan dalam artikel ilmuah ini adalah mengenai  pelaksanaan hak konstitusional  warga  negara  dalam  aksi  berdemonstrasi  di  Kota  Pekanbaru  dan upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan  pelaksanaan  hak konstitusional warga negara dalam aksi berdemontrasi di Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian hukum  empiris/sosiologis.  Penelitian  hukum  empiris/sosiologis  adalah  salah  satu  jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. 5 Jenis  dan  Sumber  Data  Penelitian  Hukum  Emperis/Sosiolois  yang  digunakan  adalah Pertama,  Data  Primer  yakni  data  yang  diperoleh  dari  sumber  utama  terdiri  atas responden dan informan, observasi, serta narasumber. Kedua, Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari kepustakaan/literature yang berkaitan dengan penelitian ini. 6

## C. Pelaksanaan dan Upaya Hak Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi
Hak konstitusional adalah hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. 7 Arti  umum  dari  pendapat  adalah  buah gagasan  atau  pikiran.  Sedangkan  berpendapat  merupakan  mengemukakan  gagasan atau  mengeluarkan  pikiran.  Jaminan  konstitusional  dalam  Pasal  28  E  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat”. 8
4 Suparlan, Memelihara dan Mengembalikan Keteraturan “Fungsi dan Tugas Polri” (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2000).
5 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).Hlm 80.
6 Ibid., hlm. 90. 7 Kodiyat  M  dan  Benito  Asdhie,  “Etika  Dalam  Menyampaikan  Pendapat  Di  Media  Sosial  Dalam Persfektif Hak Konstitusional Warga Negara,” EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 4, no. 2 (2018): https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2271. hlm. 12.
8 Ibid., hlm. 13.
Demonstrasi dapat bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif.Ini artinya, ketika  demonstrasi  itu  menjunjung  tinggi  demokrasi,  maka  dipandang  sebagai  hal positif  dan  mempunyai  nilai  di  mata  masyarakat.  Namun  ketika  demonstrasi mengabaikan  demokrasi  maka  dipandang  masyarakat  sebagai  hal  yang  tercela ataupun  negatif.  Demonstrasi  adalah  satu  dari  banyak  cara  menyampaikan  pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan dipelihara agar hal ini  tidak  berubah  menjadi  tujuan  yang  negatif.  Menjadi  tugas  dan  kewajiban  kita untuk  mengingatkan  demonstrasi  akan  diakhiri  ketika  pandangan  itu  telah disampaikan. 9
Penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebagai berikut:
1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;
3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
4. Asas proporsionalitas; dan
5. Asas manfaat. 10
Kelima  asas  ini  merupakan  landasan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  dalam berpikir  dan bertindak  untuk  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum.  Kebebasan menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  dijamin  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan,  seperti  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28,  28  E  ayat  3, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No
XVSII/MPR/1998  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  14,  19,  20,  dan  21.  Deklarasi Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia  Pasal  19,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14, 23 ayat 2 dan Pasal 25.
9 Daniel Simamora, “Analisis Pert anggungjawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Yang Bersifat Anarki (Studi  Putusan  Nomor:  2.156/Pid.B/2009/PN.Mdn)”  (Universitas  Sumatera  Utara,  2010). https://doi.org/10.31328/ls.v6i1.3739.
10 Rizky Frens Paulus Mundung, “Tindakan Sewenang -Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998  Dan  Perkap  Nomor  8  Tahun  2009,” LEX  CRIMEN 11,  no.  1  (18  Januari  2022): https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38210. hlm. 26.
Demonstrasi  atau  unjuk  rasa  termasuk  dalam  hak  asasi  manusia  yang  harus dilindungi.Di  dalam  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  1945,  dijabarkan  prinsip- prinsip  hak  asasi  manusia,  seperti:  1.  Persamaan  kedudukan  warga  negara  dalam hukum  dan  pemerintahan  (Pasal  27  ayat  (1)).  2.  Hak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  (Pasal  27  ayat  (2)).  3.  Kemerdekaan  berserikat  dan  9 berkumpul (Pasal 28). 4. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (Pasal 28).  5.  Kebebasan  memeluk  agama  dan  beribadat  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya  itu  (Pasal  29  ayat  (2)).  6.  Hak  memperoleh  pendidikan  dan pengajaran (Pasal 31 ayat (1)). 11
Demonstrasi  atau  aksi  unjuk  rasa  merupakan  salah  satu  bentuk  penyampaian pendapat  yang  dilakukan  di  muka  umum  dan  bagian  dari  perwujudan  demokrasi yang  dianut  bangsa  Indonesia.  Demonstrasi  merupakan  sebuah  media  dan  sarana penyampaian  gagasan  atau  ide-ide  yang  dianggap  benar  dan  berupaya mempublikasikannya  dalam  bentuk  pengarahan  massa.  Demonstrasi  juga merupakan  sebuah  sarana  atau  alat  sangat  terkait  dengan  tujuan  digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya.
Hal  terpenting  untuk  dilakukan  ialah  mewujudkan  demonstrasi  yang  damai  dan tidak mengganggu ketertiban umum, sehingga apa yang disampaikan dapat didengar khalayak umum baik masyarakat, penguasa, pejabat, maupun elit politik negara ini. Demonstrasi  yang  berkembang  dan  terjadi  diberbagai  daerah  baik  yang  dilakukan oleh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik, maupun mahasiswa seringkali berujung anarkis dan ricuh. Demonstrasi bisa membawa sebuah pencerahan terhadap permasalahan yang berkembangan dengan mengusung suara aspirasi yang kritis, aspiratif, dan 10 solutif yang mewakili seluruh keinginan  dan  harapan  bersama  untuk  sebuah  kemajuan  dan  kebaikan  negara. Namun,  demonstrasi  kini  banyak  sekali  melenceng  dari  yang  diharapkan. Demonstrasi bukannya membawa suatu solusi, tetapi justru membawa problem baru yang  berdampak  merugikan.  Demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  kalangan. Hal  ini  merupakan  preseden  buruk  dan  kontra  produktif  terhadap  visi  perjuangan para  demonstran  karena  merugikan  berbagai  kalangan  pihak.  Kondisi  ini  terlihat
11 Darwan  Print, Sosialisasi  &  Diseminasi  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2001).
dari sikap anarkis massa yang merusak berbagai sarana prasarana dan menggangu ketertiban  umum,  seperti  memblokade  jalan  yang  menggangu  pengendara  umum, membakar ban bekas, membentangkan spanduk, foto-foto, bendera, merusak pagar, dan berbagai fasilitas umum lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  populasi dan sampel dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak  konstistusional  warga  negara  dalam  bentuk  aksi  berdemonstrasi  di  Kota Pekanbaru  belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum. Kenyataan tersebut  terjadi karena aksi demonstrasi tidak mengikuti aturan pelaporan rencana aksi, adanya pembatasan waktu demonstrasi, terjadinya ganguan terhadap  hak-hak  pihak  lain  pengamanan  aksi  yang  kasar,  kesalah  pahaman  antar massa aksi demonstrasi dengan pihak keamanan yang mengakibatkan konflik fisik, terganggunya aktivitas warga lain, pengrusakan fasilitas umum dan sebagainya. Oleh karena  itu,  pihak  kepolisian  perlu  memahami  kondisi  aksi  demonstran,  pihak kepolisian  perlu  peningkatan  pengamanan  aksi  demonstrasi,  perlu  koordinasi  dan komunikasi antara peserta aksi yang akan melaksanakan demonstrasi dengan pihak kepolisian, penerapan aturan hukum yang jelas dan mengikat, dan sebagainya.
Pada  dasarnya  kebebasan  berpendapat  dijamin  dalam  konstitusi  dan  peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demonstrasi (unjuk rasa) sebagai perwujudan kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Meskipun penyampaian pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat  di  Muka  Umum,  namun  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  diatur  mengenai bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum.
Tujuan  pengaturan  tentang  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  di  muka umum  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pasal  4  Undang-undang  No.  9  Tahun 1998, adalah sebagai berikut: 12
1. Mewujudkan  kebebasan  yang  bertanggung  jawab  sebagai  salah  satu pelaksanaan  hak  asasi  manusia  sesuaidengan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan  perlindungan  hukum  yang  konsisten  dan  berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan  iklim  yang  kondusif  bagi  berkembangnya  partisipasi  dan kreativitas  setiap  warga  negara  sebagai  perwujudan  hak  dan  tanggung  jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan  tanggung  jawab  sosial  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara, tanpamengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  menyatakan  bahwa  bentuk  penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. Unjuk rasa atau demontrasi; b.  Pawai;  c.  Rapat  umum;  dan  atau  d.  Mimbar  bebas.Selanjutnya,  Pasal  9  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Penyampaianpendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan b. objek-objek vital nasional; c. pada hari besar nasional. Sedangkan 9 ayat (3), Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat  di  Muka  Umum  menyatakan  bahwa  Pelaku  atau  peserta  penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Penyampaian pendapat
12 Muhamad  Iqbal  Susanto,  “Kedudukan  Hukum  People  Power  Dan  Relevansinya  Dengan  Hak Kebebasan  Berpendapat  Di  Indonesia,” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi ,  13  Desember 2019, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844, hlm.233.
di  muka  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  wajib  diberitahukan  secara tertulis kepada Polri. Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  menyatakan bahwa  Pemberitahuan  secara  tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat(1), disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
Seterusnya  Pasal  10  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  menyatakan  bahwa Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum  kegiatan  di  mulai  telah  diterima  oleh  polri  setempat.  Sedangkan  Pasal  10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat  di  Muka  Umum  menyatakan  bahwa  Pemberitahuan  secara  tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di  dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Surat pemberitahuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  memuat:  a.  maksud  dan  tujuan;  b. tempat, lokasi dan rute; c. waktu dan lama; d. bentuk; e. penanggung jawab; f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan; g. alat peraga yang digunakan; dan atau h. jumlah peserta. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11  wajib  bertanggung  jawab  agar  kegiatan  tersebut  terlaksana  secara  aman,  tertib dan  aman.  Sedangkan  Pasal  12  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demontrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggung jawab.
Berkenaan  dengan  undang-undang  tersebut,  berdasarkan  hasil  wawancara  ke beberapa pihak yang telah ditetapkan dalam sampel penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  demonstrasi  berbagai  elemen organisasi  masyarakat  di  Kota  Pekanbaru  belum  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di  Muka Umum.
Datuk Seri Muspidauan, menyatakan bahwa menyatakan pendapat dalam bentuk apapun  termasuk  dalam  bentuk  demonstrasi  yang  mengerahkan  massa  adalah sesuatu  yang  mesti  dihargai  dan  dihormati,  namun  dalam  pelaksanaannya dilapangan belumlah tertib sebagaimana yang diharapkan sesuai ketentuan Undang- Undang  nomor  9  tahun  1998  tentang  kebebesan  menyampaikan  pendapat  dimuka umum,  untuk  itu  mestilah  ikuti  aturan  yang  berlaku,  hargai  hak  azasi  warga  lain, gunakan etika budaya baik dalam tuturan kata, bertindak, jangan melecehkan pihak lain,  bila  itu  dilakukan  tentu  akan  akan  berdampak  negatif,  pihaknya  sangat  setuju adanya  persyaratan  dan  prosedur  tertentu  demonstrasi  atau  unjuk  rasa,  beliau beralasan  agar  demonstrasi  dapat  berjalan  dengan  tertib,  faktor-faktor  penyebab terjadinya  pelanggaran  diantaranya  para  demonstran  kurang  memahami  aturan yang  ada,  tidak  mengerti  akan  etika  budaya  penyampaian  pendapat,  kurang  peduli terhadap  hak-hak  warga  lain  yang  bukan  peserta  aksi,  maka  upaya  yang  dapat dilakukan  dalam  mengatasi  berbagai  pelanggaran  perlu  adanya  aturan  yang  lebih tegas, pihak keamanan dalam hal ini intel kepolisian perlu lebih dapat membaca dan menganalisa  berbagai  potensi  yang  dapat  melanggar  aturan,  dan  bisa  saja mengantisipasi  aksi  tidak  terjadi  serta  membubarkan  aksi  jika  itu  dianggap  perlu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 13
Fuad Santoso, menjelaskan memang  dalam  pelaksanaannya aksi berdemonstrasi tidak  jarang  terjadi  berbagai  pelanggaran  aturan  yang  dalam  keadaan  tertentu dilapangan emosi massa mudah tersulut, baik itu dalam mengganggu aktivitas warga lain  misalnya  penggunaan  jalan  umum,  bentrok  fisik  dengan  pihak  keamanan, pengrusakan fasilitas umum, ungkapan kata-kata yang tidak pantas yang dilakukan para  demonstran,  dan  melewati  batas  waktu  pelaksanaan  aksi,  faktor  penghambat pelaksanaan aturan itu bisa saja disebabkan oleh komunikasi yang kurang persuasif antara demonstran dengan pihak keamanan, maupun komunikasi dengan pihak yang menjadi tujuan atau sasaran aksi, misalnya sasaran aksi tidak diterima dengan baik atau  tidak  ditanggapi  pihak  yang  berkompeten,  upayanya  tentulah  membangun
13 Datuk  Seri  Muspidauan,  “Wawancara  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara Dalam  Aksi  Berdemonstrasi  Di  Kota Pekanbaru”  (Pekanbaru:  Lembaga  Adat  Riau  Kota  Pekanbaru,
2023).
komunikasi  dan  sinergi  yang  baik  agara  pelaksanaan  aksi  berjalan  dengan  damai, tujuan aksi tersampaikan. 14
Menurut Kimson B Simarmata, demonstrasi merupakan hak setiap warga negara dan  telah  dilindungi  kebebasan  tersebut  dalam  undang-undang,  dilakukan  sebagai langkah terakhir dengan melalui proses dan tahapan sesuai aturan, misalnya mesti ada  pemberitahuan  kepada  pihak  kepolisian  minimal  3x24  jam  sebelum  aksi demonstrasi  dilakukan  dan  melengkapi  aturan  lainnyanamun  dalam  tataran pelaksanaannya  dikota  Pekanbaru  tidak  jarang  aksi  demonstrasi  cenderung melanggar aturan dan tidak tertib sehingga mengabaikan hak-hak orang lain. Faktor penghambat pelaksanaan aksi demonstrasi yang tidak tertin dan melanggar aturan disebabkan  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  aturan  apa  saja terkait menyatakan pendapat dimuka umum sebagaimana yang diatur oleh Undang- Undang  nomor  9  Tahun  1998.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  demostran wajib  mengetahui,  memahami  dan  mentaati  aturan  yang  ada  agar  masing-masing pihak  dapat  melaksanakan  perannya  secara  baik  dan  bertanggung  jawab  dan  apa yang menjadi aspirasi pihak demonstran dapat tersalurkan dengan baik. 15
Berkenaan  dengan  adanya  pengaturan  bentuk,  tata  cara,  dan  tanggung  jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang termaktub dalam Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di Muka  Umum,  Sandy  Putra  Meira  selaku  responden  setuju  adanya  pengaturan tersebut, pada umumnya mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi dikarenakan ada  panggilan  jiwa  atau  hati  nurani  melihat  ada  rasa  ketidakadilan,  ketidak berpihakan  pemerintah  terhadap  persoalan-persoalan  nasib  rakyat,  untuk  itulah mereka  turun  guna  menyalurkan  keluh  kesah  masyarakat  kepada  pihak  yang berkompeten, kadang memang dalam pelaksanaan aksi sering kali muncul persoalan lain  yang  keluar  dari  maksud  dan  tujuan  aksi  demonstrasi  misalnya,  kerusuhan, jalanan macet, fasilitas umum rusak, dan lainnya, faktor yang menjadi penyebab bisa saja  karena  kondisi  psikologis  massa  yang  ramai,  cuaca  panas  yang  tidak
14 Fuad Santoso, “Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negar a Dalam Aksi Berdemonstrasi  Di  Kota  Pekanbaru”  (Pekanbaru:  Komite  Nasional  Pemuda  (KNPI)  Kota  Pekanbaru, 2023).
15 Kimson  B.  Simarmata,  “Wawancara  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara Dalam  Aksi  Berdemonstrasi  Di  Kota  Pekanbaru”  (Pekanbaru:  Polresta  Pekanbaru -  Bidang  Sosial Buday Intelkam, 2023).
mendukung,  dan  pihak  keamanan  yang  kurang  mengakomodir  apa  yang  menjadi aspirasi  massa  demonstran  kepada  pihak  yang  dituju,  kemudian  dilain  pihak  kami menilai  sebagian  pihak  keamanan  tidak  memahami  bahwa  surat  pelaksanaan  aksi yang  disampaikan  itu  hanya  berupa  pemberitahuan,  tapi  kadangkala  diartikan sebagai  permohonan  izin  pelaksanaan  aksi  demonstrasi,  kemudian  pihak  yang menjadi  tujuan  aksi  tidak  menerima  peserta  aksi  untuk  menyampaikan  aspirasi, sehingga  dapat  memancing  situasi  yang  tidak  kondusif,  Biasanya  hal  ini  terjadi karena kesalahpahaman antara demonstran dengan pihak keamanan, karena adanya provokasi,  karena  adanya  intervensi,  dan  sebagainya..  Solusinya  perlu  pemahaman bersama  pihak  demonstran,  pihak  kemanan,  dan  lainnya  terkait  pelaksanaan  aksi demonstrasi dan penanganannya. 16
Sabarudi menjelaskan bahwa untuk pelaksaan aksi demonstrasi yang bagian dari hak konstitusional warga negara mestilah dihormati, dihargai dan dilindungi, baik itu demostrasi oleh mahasiswa, ormas, maupun elemen masyarakat lainya yang dalam pelaksanaannya  juga  harus  memperhatikan  azas  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban dengan menghargai juga hak konstitusional warga negara lain yang bukan peserta aksi demonstrasi. Menurut pengamatannya sampai saat ini pelaksanaan aksi demonstrasi  belumlah  berjalan  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  dan  cenderung terkesan  arogan,  merusak  fasilitas  umum,  mengganggu  aktivitas  warga  lainnya, ungkapan  atau  kata-kata  yang  kurang  sopan,  dirinya  sangat  setuju  dengan  adanya pengaturan  dalam  bentuk  regulasi  untuk  penyampaian  pendapat  di  muka  umum yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  agar  lebih  teratur  dan  terarah,  yang menjadi  faktor  penyebab  adalah  ketidaktahuan  dan  kurang  paham  akan  regulasi yang  ada,  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah  perlu  komunikasi  dan  sinergi antara elemen  demonstran,  pihak  keamanan  dalam  pelaksanaan  dan  penanganan  aksi demonstrasi di kota Pekanbaru. 17
16 Sandy Putra Naira, “Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi  Berdemonstrasi  Di  Kota  Pekanbaru”  (Pekanbaru:  Jendra  Ikatan  Pelajar  Mahasiswa  Pekanbaru, 2023).
17 Sabarudi,  “Wawancara  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Dalam  Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru” (Pekanbaru: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K ota Pekanbaru, 2023).
Faktor-faktor  penyebab  sering  terjadinya  kericuhan  pada  aksi  demonstrasi biasanya adalah, sebagai berikut: 18
1. Keinginan pengujuk rasa atau demonstran yang tidak terpenuhi;
2. Rendahnya kemapuan pengendalian massa oleh aparat keamanan;
3. Rendahnya  kemapuan  pengendalian  massa  oleh  penanggungjawab  kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
4. Kurangnya koordinasi antara pelaku unjuk rasa dengan aparat keamanan;
5. Cara piker para demontran yang menyimpang; dan
6. Adanya provokasi.
Dalam    upayanya    mencegah    dan  mengendalikan      anarkisme,      kepolisian dihadapkan  pada  berbagai  kendala,  baik  kendala    yang    bersumber    dari    internal kepolisian   maupun   kendala   eksternal. 19

## D. Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi di Kota Pekanbaru belum berjalan efektif menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Hal ini terjadi karena elemen demonstran cenderung  tidak  memberitahukan  rencana  aksi  demonstrasinya  kepada  pihak kepolisian,  aksi  demonstrasi  melebihi  batas  waktu  yang  ditentukan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  aksi  demonstrasi  berubah  tidak  tertib  dan cenderung  anarkis,  dan  sebagainya.  Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan demonstrasi  karena  adanya  pembatasan  waktu  dalam  menyampaikan  pendapat  di muka  umum,  aksi  demonstrasi  tidak  mengikuti  aturan  pelaporan  rencana  aksi, pengamanan  yang  kasar  yang  tidak  bertanggung  jawab,  intervensi  dari  pihak keamanan, provokasi, pejabat atau sasaran aksi menghilang, kesalahpahaman antar massa  aksi  demonstrasi  dengan  pihak  keamanan  sehingga  mengakibatkan  konflik
18 Luki  Jemi  Hendrik,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Penanggung  Jawab  Kegiatan  Menyampaikan Pendapat  Di  Muka  Umum  Menurut  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan Menyampa ikan Pendapat Di Muka Umum,” Legal Spirit 6, no. 1 (31 Mei 2022): 74 – 75.
19 Reza  Fahlevi  Kasbi,  Mhd  Ansori  Lubis,  dan  Syawal  Amr y  Siregar,  “Upaya  Kepolisian  Dalam Mencegah  Dan  Menanggulangi  Aksi  Demontrasi  Anarkis  (Studi  Di  Kepolisian  Daerah  Sumatera Utara),”
JURNAL RETENTUM 3, no. 1 (24 Februari 2021): http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.899, hlm. 28.
fisik,  pengamanan  aksi  yang  kasar,  penghancuran/penyitaan/perampasan  alat peraga  aksi,  seperti  toa,  speaker,  dan  lain-lain.  Upaya  yang  harus  dilakukan,  di antaranya: sosialisasi atau penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang  Kebebasan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  kepada  elemen  atau komponen  masyarakat  yang  potensial  melakukan  aksi  demonstrasi  misalnya, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi profesi di Kota Pekanbaru agar  mereka  memahami  substansi  peraturan  tersebut,  pihak  kepolisian  harus memahami  kondisi  demonstrasi  dilapangan,  pendanaan  yang  mencukupi,  aturan hukum yang jelas dan mengikat, dan sebagainya.

## E. Saran
Saran  yang  perlu  dikemukakan  ialah  sebaiknya  perlu  koordinasi  dan  kerjasama pemerintah, pihak keamanan dan berbagai elemen masyarakat yang lebih intens agar tidak terjadi aksi demonstrasi yang anarkis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Lainnya
B. Simarmata, Kimson. “Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru.” Pekanbaru: Polresta Pekanbaru - Bidang Sosial Buday Intelkam, 2023.

## Hendrik,  Luki  Jemi.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Penanggung  Jawab  Kegiatan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun  1998  Tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka
Umum.” Legal Spirit 6, no. 1 (31 Mei 2022). https://doi.org/10.31328/ls.v6i1.3739.
Kasbi, Reza Fahlevi, Mhd Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar. “Upaya Kepolisian Dalam  Mencegah  Dan  Menanggulangi  Aksi  Demontrasi  Anarkis  (Studi  Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” JURNAL RETENTUM 3, no. 1 (24 Februari 2021). http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.899.
M,  Kodiyat,  dan  Benito  Asdhie.  “Etika  Dalam  Menyampaikan  Pendapat  Di  Media Sosial  Dalam  Persfektif  Hak  Konstitusional  Warga  Negara.” EduTech:  Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 4, no. 2 (2018).
https://doi.org/10.30596/edutech.v4i2.2271.
Merdeka.com . “Demo di DPRD Riau Ricuh, Mahasiswa Terluka Dievakuasi ke Rumah Sakit.” 8 Oktober 2020. https://www.merdeka.com/peristiwa/demo -di-dprd- riau-ricuh-mahasiswa-terluka-dievakuasi-ke-rumah-sakit.html.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020.
——— . Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020.
Mundung,  Rizky  Frens  Paulus.  “Tindakan  Sewenang -Wenang  Aparat  Kepolisian Terhadap  Peserta  Yang  Mengikuti  Penyampaian  Pendapat  Di  Muka  Umum Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  Dan  Perkap  Nomor  8 Tahun  2009.” LEX  CRIMEN 11,  no.  1  (18  Januari  2022). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38210.
Muspidauan,  Datuk  Seri.  “Wawancara Tentang  Pelaksanaan  Hak  Konstitusional Warga  Negara  Dalam  Aksi  Berdemonstrasi  Di  Kota  Pekanbaru.”  Pekanbaru: Lembaga Adat Riau Kota Pekanbaru, 2023.
Naira,  Sandy  Putra.  “Wawancara  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Konstitusional  Warga Negara  Dalam  Aksi  Berdemonstra si  Di  Kota  Pekanbaru.”  Pekanbaru:  Jendra Ikatan Pelajar Mahasiswa Pekanbaru, 2023.
Print, Darwan. Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Sabarudi.  “Wawancara  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Konstitusional  Warga  Neg ara Dalam  Aksi  Berdemonstrasi  Di  Kota  Pekanbaru.”  Pekanbaru:  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, 2023.
Santoso, Fuad. “Wawancara Tentang Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Aksi Berdemonstrasi Di Kota Pekanbaru.” Pekanbaru: Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kota Pekanbaru, 2023.
Sarwono. Theory  of  Collective  Behaviour .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia,
2000.
Simamora,  Daniel.  “Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Unjuk  Rasa  Yang Bersifat  Anarki  (Studi  Putusan  Nomor:2.156/Pid .B/2009/PN.Mdn).” Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2010. https://doi.org/10.31328/ls.v6i1.3739.
Suparlan. Memelihara  dan  Mengembalikan  Keteraturan  “Fungsi  dan  Tugas  Polri.” Bandung: Citra Aditya Abadi, 2000.
Susanto,  Muhamad  Iqbal.  “Kedudukan  Hukum  People  Power  Dan  Relevansinya Dengan  Hak  K ebebasan  Berpendapat  Di  Indonesia.” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 13 Desember 2019. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844.
Tanjung, Chaidir Anwar. “Sempat Ricuh, Massa Mahasiswa yang Demo UU Ciptaker di
DPRD Riau Bubar.” detiknews , 7 Oktober 2020.
https://news.detik.com/berita/d-5203956/sempat-ricuh-massa-mahasiswa- yang-demo-uu-ciptaker-di-dprd-riau-bubar/2.

## Peraturan Perundangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.