## PERDAGANGAN BUDAK DI BALI PADA ABAD KE XVII-XIX: EKSPLOITASI, GENEALOGI, DAN PELARANGANNYA
BALI SLAVE TRADE IN THE 17 TH – 19 TH CENTURY:

## THE EXPLOITATION, GENEALOGY, AND ITS PROHIBITIONS
I Wayan Pardi

## Abstract
This article aims to  analyze the  slave trade in  Bali in  the  XVII-XIX century,  trace the genealogy  or origins of Balinese  slaves,  and  examine  the  efforts  to  ban  and  abolish  slave  trade  in  Bali.  This  study  employs  historical writing approach. The findings indicate that the history of slavery in the island of Bali lasted for the XVII-XIX century led by the VOC, the Dutch East Indies government, and local kings. Balinese slaves were generally sold in  Batavia,  and  other  areas  of  the  archipelago,  in  South  Africa,  and  islands  in  the  Pacific  Ocean  and  Indian Ocean. In the context of quality, they were most in demand among other slaves traded in the archipelago. This happened  because, in  the case  of Balinese female slaves,  they  were  known for their beauty, kindness,  musical skills,  and  good  knowledge  of  health,  so that  Balinese  women  slaves were  ideally  employed  as housemaids  to take  care  of  the  kitchen  (cooking  matter),  well  (washing  dishes/clothes  matter),  and  mattress  (having  sexual intercourse matter). Meanwhile, the menwere known to be well built, obedient and adaptable, so it was suitable to for them do work as house keepers, soldiers, and porters at government-owned plantations. Balinese slaves come from captives  captured  in  battlefields, widows  without children,  debtors,  and criminals.  During Thomas Stamford  Raffles’  period,  there  was  an  attempt  to  eliminate  the  slave  trade  in  the  archipelago.  Then,  it  was resumed  during  the  Dutch  East  Indies  government  in  1860  which  issued  regulations  to  abolish  the  system  of slavery in the Indies and in Bali in particular.
Keywords: Trade, Slave, Concubinage, Bali, Netherlands Indies, Archipelago

## Abstrak
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  menganalisis  perdagangan  budak  di  Bali  pada  abad  ke  XVII-XIX, melacakgenealogi  atau  asal-usul  budak  Bali,  dan  mengkaji  upaya-upaya  pelarangan  dan  penghapusan perdagangan  budak  di  Bali.Adapun  metode  yang  digunakan  adalah  metode  penulisan  sejarah.  Temuan menunjukkan  bahwa  sejarah  perbudakan  di  Pulau  Bali  berlangsung  selama  abad  ke  XVII-XIX  yang  dimotori oleh VOC, pemerintah Hindia Belanda, serta raja-raja lokal. Budak asal Bali pada umumnya di jual di Batavia, dan daerah-daerah lainnya di Nusantara, di Afrika Selatan, dan pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.Secara kualitas, mereka paling diminati di antara budak-budak lainnya  yang diperjualbelikan di pasaran Nusantara. Hal tersebut terjadi dikarenakan misalnya pada kasus budak perempuan Bali, perempuannya dikenal dengan  kecantikannya,  kebaikan  hatinya,  keterampilannya  memainkan  musik,  dan  pengetahuan  yang  baik tentang  kesehatan,  sehingga budak  perempuan Bali  sangat  ideal  dipekerjakan  sebagai  pembantu  rumah  tangga untuk  mengurusi  urusan  dapur,  sumur,  dan  kasur  tuannya.  Sedangkan,  laki-lakinya  dikenal  bertubuh  kekar, patuh  dan  mudah  beradaptasi,  sehingga  sangat  cocok  diperkerjakan  sebagai  penjaga  rumah,  tentara,  dan  kuli- kuli  diperkebunan  milik  pemerintah.Budak  Bali  dapat  berasal  dari  para  tawanan  yang  tertangkap  di  medan perang,  janda-janda  tanpa  anak,  para  penghutang,  dan  penjahat  atau  pelaku  kriminal.  Pada  masa  kepemimpin Thomas  Stamford  Raffles,  ada  upaya  untuk  menghapuskan  perdagangan  budak  di  Nusantara.  Kemudian, dilanjutkan lagi pada masa pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1860 mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghapus sistem perbudakan di Hindia Belanda dan di Bali pada khususnya.
Kata kunci: Perdagangan, Budak, Pergundikan, Bali, Hindia Belanda, Nusantara

## Pendahuluan
Sejak  abad  ke-17,  Bali  dapat  dikatakan termasuk dalam jaringan lalu lintas perdagangan Internasional.  Di  pantai-pantai  dan  pesisir  Bali
telah  berlangsung  perdagangan  dengan  orang- orang luar (vreemdelingen). Di sana telah terjadi perdagangan  secara  teratur  mengikuti  angin musim. Saat itu, hasil-hasil dari Pulau Bali yang laku  diperdagangkan  ke  luar  adalah  bahan
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi iwayanpardi65@gmail.com
pakaian  dari  katun  (kapas),  dan  minyak  kelapa (Ardika,  dkk.,  2015:  309).  Pada  abad  itu  juga datang  orang-orang  Belanda  pertama  (tahun 1597) turun di Kuta dan bertemu dengan banyak penduduk  yang  membawa  barang  dagangan (Nordholt,  1980:  34),  atau  satu  tahun  setelah mendaratnya  kapal  pertama  Belanda  yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman pada tahun 1596 di Banten (Sudoyo, 2002: 8).
Namun,  dalam  perkembangan  selanjutnya tidak  hanya  hasil-hasil  pertanian  dan  hasil-hasil kerajinan  dari  Bali  yang  banyak  diminati  oleh pedagang,  akan  tetapi  para  pedagang  juga tertarik  untuk  membeli  budak-budak  Bali.  Hal ini  berlangsung  terutama  ketika  terjadi  kontak perdagangan  antara  penduduk  Bali  dengan  para pedagang  Belanda.  Bahkan,  Sutaba,  dkk.  (1983: 15) menjelaskan sebagai berikut.
“Perkenalan  masyarakat  Bali  dengan  Belanda dan orang-orang Eropa pada  umumnya pada abad ke-17 dan ke-18 terutama terjadi karena perdagangan  budak  Bali.  Budak-budak  Bali banyak  dikirim  ke  berbagai  daerah  seperti Batavia, Maluku, dan sebagainya.
Sumber-sumber sejarah  mencatat  bahwa budak-budak  Bali  banyak  dicari  sejak  abad  ke- 17  karena  didasari  oleh  kepentingan  penguasa kolonial  Belanda  (Ardika,  dkk.,  2015:  310). Menurut  Ricklefs  (2008:  292)  dan  Atmadja (2010:  156)  pemerintah  VOC  dan  Hindia Belanda sangat membutuhkan Bali karena Pulau Bali adalah pemasok budak yang sangat terkenal sebagai tenaga pelayan dan prajurit. Setiap tahun Bali  mengirimkan  budak  ke  Batavia  rata-rata sebanyak  1.000  orang  (Nordholt,  2009:  52). Bahkan,  menurut  Robinson  (2006:  34)  budak Bali tidak hanya dijual di Batavia, tetapi juga di daerah-daerah  lainnya  di  Nusantara,  di  Afrika Selatan, dan di penjuru pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
Dalam  hubungan  itu,  VOC  juga  tidak ketinggalan  berperan  dalam  perdagagan  budak. Pada  tahun  1620  di  Badung  (Bali  Selatan), sebuah  loji  dibangun  oleh  VOC  sebagai  pos untuk  pembelian  budak.  Kemudian,  disebutkan lima bulan setelah pendirian Batavia (1619), J.P. Coen  menulis  kepada  Dewan  17  bahwa  loji  itu sibuk  dikunjungi  oleh  Raja  Bali,  yang  mungkin menawarkan  budak  untuk  dijual  (Nordholt, 1980: 34).
Penulisan  artikel  ini  menjadi  menarik untuk  dilakukan  mengingat  belum  banyaknya masyarakat  yang  mengetahui  bahwa  pada  abad
ke  XVII-IXX  terjadi  perdagangan  budak berskala  nasional  bahkan  internasional  di  Pulau Bali.  Penggambaran  keagungan  Pulau  Bali dewasa ini hanya berpusat pada berbagai sebutan megah  yang disandangnya,  seperti  Pulau  Seribu Pura (The Island of Thousand Temples) (Pitana, 1994:  5),  atau  Pulau  Sorga  di  Bumi  (The Paradise  Island)  (Hasibuan,  2002:  244),  atau julukan  yang  diberikan  oleh  Nehru  sebagai  The Morning of The World, ataupun Gregory Bateson menyebutnya  dengan  nama  The  Steady  State (Pitana, 1994: 5), tampaknya berbanding terbalik dengan  realita  kehidupan  masyarakat  Bali  pada abad  ke  XVII-XIX  yang  identik  sebagai penghasil budakdi Nusantara atau bisa dikatakan sebagaiPulau Seribu Budak.
Perbudakan  adalah  suatu  bentuk  kontrol kerja beberapa orang yang secara legal memiliki dan  menguasai  hidup  individu  atau  sekelompok manusia yang dipaksa bekerja untuk mereka, dan umumnya kehilangan semua atau sebagian besar kebebasannya  atau  hak-haknya  (Sanderson, 2003:  359).  Praktik  perbudakan  dapat  diartikan juga  sebagai  bentuk  ketidakberdayaan  pihak yang dieksploitasi karena ia (budak) tidak punya pilihan  lain  saat  berada  dalam  posisi  tersebut (Mariana, 2015: 16).
Narasi perbudakan di Bali  pada  abad  ke XVII-XIX  jarang  sekali  dianalisis  oleh  sejarawan dan  diketahui  oleh  masyarakat,  sehingga pengetahuan  masyarakat  tentang  sejarah  Bali hanya terpusat pada narasi-narasi besar ketokohan raja-raja dan peristiwa-peristiwa besar yang  membanggakan.  Ruang  yang  diberikan dalam  buku  sejarah  tentang  perbudakan  bisa dikatakan  dipersempit  atau  bahkan  dihilangkan sama  sekali  dalam  panggung  sejarah  Bali, mengingat  hal  ini  dari  perspektif  manusia modern  merupakan  aib  yang  dapat  mencoreng keagungan  manusia  dan  pulau  Bali.  Namun, sebagai  manusia  masa  kini  dan  manusia  masa depan  yang  tidak  bisa  hadir  tanpa  adanya manusia masa lalu, menghadirkan kembali setiap peristiwa-peristiwa  sejarah  merupakan  proyek penting  untuk  senantiasa  dilakukan.  Hal  tu  agar setiap manusia masa kini maupun manusia masa depan dapat belajar dari peristiwa masa lalu.
Apa yang terjadi di Bali tentu saja bukan fenomena  khusus  yang  hanya  dialami  masyarakat Bali,  melainkan  daerah-daerah  lainnya  di Nusantara juga mengalami hal serupa. Selain itu, secara historis perbudakan juga sebenarnya juga sudah  ada  sejak  zaman  Yunani  Kuno  dan
Romawi  Kuno  (Sanderson,  2003:  359).  Namun, akan  menjadi  sangat  menarik  ketika  ditelusuri penyebab  budak-budak  Bali  menjadi  sangat diminati bahkan paling diminati untuk diperjualbelikan  oleh  para  pedagang,  dibandingkan budak-budak  lainnya  dari  daerah  lain  di Nusantara.  Selain  itu,  artikel  ini  juga  akan menelusuri  genealogis  (asal-usul)  munculnya budak  di  Bali  dan  berusaha  mengungkap  peran dari  pemerintah  VOC,  Hindia  Belanda  dan Inggris,serta  raja-raja  lokal  dalam  perdagangan budak di Bali.
Ruang  lingkup  temporal  yang  dipilih dalam  penelitian  ini  adalah  dari  abad  ke  XVII- XIX.  Pemilihan  ini  berdasarkan  pertimbangan karena  pada  abad  ke  XVII  dimulainya  kontak intensif  antara  orang-orang  Bali  (dalam  hal  ini raja-raja  lokal)  dengan  orang-orang  Belanda (VOC)  dalam  perdagangan  budak,  bahkan selama  abad  ke  XVII  jumlah  budak  yang diekspor  dari  Bali  mencapai  2.000  orang pertahunnya.  Sementara  itu,  pada  abad  ke  XIX intensitas  perdagangan  budak  Bali  mulai mengalami  kelesuan  karena  adanya  kebijakan- kebijakan  dari  Thomas  Stamford  Raffles  dan dilanjutkan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda yang  mengeluarkan  peraturan-peraturan  untuk menghapus  sistem  perbudakan  di  Hindia Belanda.  Oleh  karena  itu,  pada  peridode  ini dapat  dikatakan perdagangan budak Bali meraih popularitasnya  tertingginya,  sekaligus  juga menjadi  akhir  dari  perdagangan  budak  di Nusantara. Walaupun demikian eksistensi budak Bali sebenarnya sudah ada dan sudah diperdagangkan jauh sebelum abad ke XVII, hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Sukawana AI  (804  Saka/882  Masehi)  yang  mencatat tentang adanya “budak”.
Perdagangan  Budak  di  Bali  Abad  ke  XVII- XIX
Pada  abad  ke  XVII  sampai  abad  ke XVIII  Bali  sudah  menjadi  pusat  perdagangan budak (Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali, 1978:  68). Lebih menariknya lagi, dalam  geliat  perdagangan  di  Nusantara  justru intensitas  pardagangan  budak  berhasil  melampaui perdagangan  hasil  bumi  dan  kerajinan  Bali lainya.  Oleh  karena  itu,  dapat  dimengerti  sejak abad  ke-17  hingga  abad  ke-19,  ekspor  utama Bali  adalah budak.  Jumlah  budak  yang diekspor dari  Bali  mencapai  2.000  orang  pertahunnya selama abad ke-17 (Robinson, 2006: 33). Bahkan, di  Batavia  pada  pertengahan  abad  ke-17,
populasi  total  budaknya  kira-kira  18.000  jiwa dan  sekitar  separuhnya  adalah  orang  Bali (Robinson, 2006: 34).
Budak-budak Bali pada umumnya tinggal di rumah-rumah bangsawan atau birokrat Eropa, dan istana raja-raja, sebagai penjaga-penjaga dan pesuruh,  pelayan,  serta  dalam  kasus  lainnya budak-budak  tersebut  juga  dijadikan  serdadu- serdadu  Belanda.  Mereka  termasuk  orang-orang yang  melakukan  pekerjaan  berat,  menjual,  dan mengerjakan pekerjaan kasar yang tidak mampu dilakukan  oleh  suku-suku  lainnya  atapun  oleh orang  Eropa  sendiri.  Orang  yang  termasuk golongan  budak  tidak  hanya  terdiri  dari  kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan (Poesponegoro, 2008: 299).
Perahu-perahu Belanda datang ke bandar-bandar  budak  di  Bali  untuk  mengangkut budak-budak  yang  akan  dijual  ke  pulau  lain (Poesponegoro,  2008:  90).  Meski  yang  umumnya teribat dalam tahap akhir transaksi budak adalah orang  Belanda  dan  Cina,  para  Raja  Bali  dan kepala distrik bertanggung jawab memanen hasil yang  paling  menguntungkan  ini  (Robinson, 2006: 33-34).
Budak-budak  Bali  yang  sudah  terjual dipasaran harus taat kepada majikannya, mereka harus  menurut  kepada  kemauan  pemiliknya untuk  melakukan  apa  saja.  Jelas  bahwa  nasib mereka  tergantung  kepada  pemiliknya,  kalau tidak  disenangi  suatu  waktu  dapat  dijual  lagi kepada  orang  lain  (Poesponegoro,  2008:  302). Fenomena tersebut menandakan bahwa permintaan  besar  dari  pedagang  swasta  dan pemerintah  Belanda  telah  merangsang  praktik perdagangan budak di Bali.
Harga-harga  budak  di  pasar  pelelangan terutama ditentukan oleh usia, kekuatan mereka, dan  juga  asal-usul  mereka.  Namun,  pada  akhir abad ke-18 harga beli seorang budak perempuan muda  tiga  kali  lipat  dari  laki-laki.  Penyebabnya semakin  banyak  imigran  Cina  dan  lalu  juga orang-orang Belanda yang datang ke Batavia dan mengawini  para  budak  (Shahab,  2002:  25). Menurut  Raffles  (2014:  876),  harga  umum  dari seorang  budak  laki-laki  Bali  adalah  sepuluh hingga  tiga  puluh  dolar,  dan  seorang  budak perempuan  seharga  limapuluh  hingga  seratus dolar.  Sementara  itu,  Medhurst  (dalam  Robinson, 2006: 34-35) menjelaskan mengacu pada sebuah kontrak  Belanda  tahun  1830  tentang  pembelian 1.000 laki-laki dengan harga 20 dolar per kepala. Dia  juga  menyebut  kedatangan  kaum  pedagang
budak Perancis Mauritius, yang membeli  sekitar 500  perempuan  Bali,  dengan  membayar  150 rupee  untuk  perempuan  muda  dan  montok,  dan 50 rupee untuk perempuan paruh baya.
Harga  budak  Bali  memang  lebih  mahal daripada  harga  budak  lainnya,  baik  itu  laki- lakinya ataupun perempuannyadi pasaran Nusantara.Hal  ini  terjadi  misalnya  pada  kasus budak  wanita  Bali,wanitanya  sangat  diminati orang-orang  Eropa  sebab  budak  wanita  orang Bali  dikenal  karena  kecantikannya,  kebaikan hatinya,  dan  pengetahuan  yang  baik  tentang kesehatan  (Ardika,  dkk.,  2015:  310).  Alasan lainnya  dijelaskan  oleh  Raffles  (2014:  35) karena“di Pulau Bali, beban wanita yang bekerja sebagai  petani  tidak  terlalu  berat  sehingga menampakkan  paras  yang  lebih  cantik  dan terawat”.Sementara  itu,  keadaan  fisik  wanita- wanita  Jawa  menurut  penjelasan  Raffles  (2015: 35)  yaitu,  “…menurut  orang-orang  Eropa  yang telah  lama  tinggal  di  sana  (Jawa),  wanitanya kurang  menarik.  Hal  ini  dipengaruhi oleh beban kerja  mereka  di  sawah  dan  karena  seringnya terbakar sinar matahari”.
Perbedaan  penggambaran  fisik  wanita- wanita Bali dengan Jawa oleh Thomas Stamford Raffles,  seorang  Gubernur  Jenderal  Inggris  di Hindia  Belanda  dari  tahun  1811-1816  tersebut menyebabkan  para  budak  wanita  Bali  lebih disukai  dan  diminati  oleh  orang-orang  Eropa untuk  diperkerjakan  sebagai  pembantu  untuk mengurusi  rumah  mereka.  Di  tambah  lagi, “orang  Jawa  pada  umumnya  terlalu  lamban untuk  pekerjaan  itu,  dan  disamping  itu  mereka enggan  untuk  menjadi  pembantu  rumah  tangga. Orang  Cina  lebih  benci  lagi  dengan  pekerjaan itu” seperti yang dipaparkan oleh Mayor William Thorn  (2015:  270).  Bahkan,  lebih  lanjut dijelaskan oleh Raffles (2014: 47) bahwa apabila orang  Jawa  asli  pada  suatu  saat  ditangkap  dan dijual oleh Bajak Laut, kemudian terbukti bahwa mereka  berasal dari Jawa, maka  dapat menyebabkan pembelian mereka batal.
Ada  beberapa  kriteria-kriteria  yang digunakan  oleh  orang-orang  Eropa  untuk memilih  budak  wanita  yang  akan  dibeli  dan dipekerjakan  di  rumah-rumah  mereka,  seperti yang  dijelaskan  oleh  Thorn  (2015:  270)  sebagai berikut.
“Dalam  memilih  budak  wanita  untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, yang menjadi  perhatian  utama  adalah  penampilan mereka  dan  kemampuan  musiknya,  serta
kualifikasi-kualifikasi  yang  menjadi  pertimbangan utama.  Di  sini  para  budak  dinilai  karena kecantikan  mereka,  keterampilan  mereka dalam memainkan alat musik siter, dan suara merdu  mereka.  Kekhasan  Asia  ini  begitu dijunjung  tinggi,  sehingga  dibeberapa  rumah- rumah  orang  kaya  Eropa,  juga  di  rumah orang-orang  kaya  pribumi,  bisa  ditemukan belasan  budak perempuan  yang  mempesona, seolah-olah  sang  pemilik  ingin  mewujudkan janji  surga  di  dunia  ini  seperti  yang digambarkan agama Islam”.
Laris  manisnya  perdagangan  budak perempuan  Bali  yang  dijadikan  sebagai  pembantu rumah  tangga  juga  kemungkinan  tidak  dapat dilepaskan dari adanya fenomena “pergundikan” di Nusantara. Hidayani  (2016: 100)  menyatakan para gundik ini biasanya berasal dari para budak yang berasal dari lapisan masyarakat yang paling miskin,  yaitu  mereka  yang  tidak  berada  pada posisi negosiasi atau dapat mengajukan tuntutan apa pun. Baay (2010: 2) juga berpendapat bahwa perempuan  yang  dijadikan  gundik  adalah  para budak  perempuan  di  rumah  tangga  Eropa  yang kebanyakan  melakukannya  dengan  terpaksa. Fungsinya  yaitu  all  in,  selain  mengurusi  rumah tangga,  para  perempuan  itu  juga  mengurusi kebutuhan  nafsu  ranjang  para  tuannya.  Mereka ini  memang  bukan  pelacur  yang  memungut  atas jasa yang telah diberikannya, tetapi mereka juga bukan  istri  yang  sebenarnya,  karena  tak  pernah menikah “secara resmi” (Hidayani, 2016: 100).
Praktik  pergundikan  sebenarnya  didorong oleh  adanya  kebijakan  VOC  (Verenigde  Oost- IndischeCompagnie)  pada  pertengahan  abad  ke XVII  yang  membatasi  imigrasi  perempuan Belanda ke Nusantara (Hera, 2014: 50), sehingga menyebabkan  jumlah  wania  Belanda  lebih sedikit daripada laki-lakinya. Kebijakan ini jelas menimbulkan dampak psikologi bagi para pegawai- pegawai  VOC  beserta  serdadunya  karena  tidak memiliki  tempat  untuk  memuaskan  hawa nafsunya,  sehingga  memperbudak  perempuan lokal  untuk  dijadikan  gundik  merupakan  solusi untuk  mengatasi  permasalah  seks  tersebut. Namun,  fenomena  ini  sebenarnya  tidak  hanya terjadi  di  Hindia  Belanda,  tetapi  juga  terjadi  di koloni  Inggris,  Portugis,  Perancis,  dan  Spanyol (Hidayani, 2016: 99).
Oleh  karena  itu,  jika  berangkat  dari penjelasan  di  atas,  masuk  akal  jika  beberapa kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan  budak  perempuan  Bali  adalah  karena kecantikannya,  tampilannya  yang  mempesona,
keterampilanya memainkan musik dan pertimbangan umur.  Hal  ini  disebabkan  karena  selain  harus mengerjakan tugas di dapur, para budak tersebut (baca:  gundik)  juga  harus  melayani  tuannya  di kasur.  Dengan demikian,  perjalanan  jauh  orang- orang  Belanda  ke  Pulau  Bali  untuk  membeli budak  sebenarnya  hanya  merupakan  kamuflase, tujuannya  utamanya  adalah  untuk  mencari gundik  untuk  dijadikan  pelayan  seksual.  Bila para  gundik  ini  jatuh  ke  tangan  serdadu  dan kelasi  (golongan  pangkat  paling  rendah  dalam angkatan laut) yang bukan keturunan terdidik di kalangan Eropa, maka mereka akan diperlakukan sewenang-wenang,  dan  tidak  ada  saling  pengertian di antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, jika para gundik ini jatuh ke tangan para pejabat VOC,  umumnya  keduanya  akan  memiliki hubungan  yang  erat,  baik  sebagai  istri  ataupun gundik (Hidayani, 2016: 100).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat dimengerti alasan pemerintah VOC dan pemerintah Hindia Belanda sebagai bangsa yang beradab  memperbolehkan  atau  melegalkan  dan ikut  berperan  aktif  dalam  bisnis  haram  perbudakan di Nusantara. Namun, selain pergundikan marak dilakukan  oleh  orang-orang  Belanda  (Eropa), para  raja-raja  lokal  di  Bali  juga  turut  serta mengkonsumsi  budak  perempuan  untuk  dijadikan gundik.  Hal  ini  terekam  dalam  catatan  John Crawfurd  (1820)  salah  seorang  mantan  residen Inggris di Yogyakarta, yang menjelaskan bahwa di  Bali  lazim  terjadi  pengorbanan  para  janda ketika  suami  mereka  meninggal  dunia  dengan cara  membakar  dirinya.  Menurut  Crawfurd, (2017: 210) “ketika seorang permaisuri mengorbankan dirinya,  praktik  ini  disebut  “satya”.  (Namun) ketika seorang gundik, budak, atau abdi lainnya, praktik ini disebut “bela” atau “pembalasan”.
Pergundikan  atau  perbudakan  seksual merupakan bentuk eksploitasi atas tubuh perempuan yang  tidak  didasarkan  atas  suka  sama  suka  dan tidak  ada  sedikitpun  imbalan  yang  diterima gundik dalam bentuk  materi.  Para gundik  berkerja di bawah paksaan dan  ancaman,  serta  kekerasan yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  superior  (laki- laki)  untuk  menjadi pemuas  nafsu  seks penjabat pemerintahan, kalangan sipil, ataupun militer.
Pekerjaan sebagai seorang budak pembantu  rumah  tangga  (gundik)  tidak  serta merta selalu berdampak negatif, karena menurut Steinberg (1983: 10) bagi para budak itu sendiri ada  untungnya  juga.  Dalam  teori  ini,  ia  tetap orang  bebas,  bukan  budak,  kadang-kadang
kedudukannya  menjadi  lebih  baik  karena mempunyai  ikatan  dengan  salah  seseorang anggota  golongan  yang  berkuasa.  Dengan melepaskan kebebasannya menjadi budak-budak itu,  ia  mendapat  perlindungan,  hidupnya  boleh dikatakan baik, dekat kepada sumber kekuasaan, bebas dari kerja berat, bebas dari membayar apa- apa  yang  harus  dibayar  oleh  sesamanya  sebagai pajak.
Sementara  itu,  budak  laki-laki  Bali dikenal  sangat  loyal  dan  memiliki  keinginan untuk  memperlajari  hal  baru  dan  cocok  untuk kegiatan  ketentaraan  (Ardika,  dkk.,  2015:  310). Lekkerkerker  (1923)  misalnya  menyebutkan bahwa selama periode VOC dan Herman Willem Daendels  (dalam  Ramstedt,  1998:  28)  banyak orang  Bali  merupakan  bagian  dari  tentara Belanda  yang  dikenal  sangat  pemberani  di medan perang.
Selanjutnya,  menurut  Robinson  (2006: 35)  alasan  kenapa  budak  laki-laki  Bali  begitu diminati  Belanda  karena  lelaki  Bali  mempunyai reputasi  sebagai  serdadu  yang  garang.  Para perwira  militer  Belanda  pernah  mendapat pelajaran  berharga  tentang  kualitas  prajurit  Bali dalam  tiga  ekspedisi  militernya  (tahun  1846, 1848,  dan  1849).  Setelah  menderita  kekalahan pada  1846  dan  1848,  Belanda  menyerang Buleleng  pada  1849  dengan  sekitar  15.000 pasukan dan sejumlah kapal perang, dan saat itu pun  hanya  meraih  kemenangan  tipis  setelah mengantongi  bantuan  para  kolaborator  Bali  dari Sangsit,  kerajaan  tetangga  Bangli,  dan  kerajaan Mataram  di  Lombok.  Serangan  berikutnya terhadap  Klungkung  pada  1849  terbukti  gagal, yang mengakibatkan kematian komandan militer Belanda.  Sebuah  uraian  kontemporer  tentang ekspedisi  1849  menggambarkan  orang  Bali sebagai  lawan  militer  paling  tangguh  yang pernah  dihadapi  tentara  kolonial  Belanda  di Hindia (Robinson, 2006: 35).
Thorn (2015: 341-342) juga menjelaskan mengenai  karakter  orang  Bali  yang  sangat  kuat, tangguh,  dan  mudah  beradaptasi  pada  lingkungan barunya, yaitu sebagai berkut.
“Penduduk  Bali  bertubuh  kekar,  sehingga perekrutan  prajurit  untuk  militer  kolonial  di Jawa  dan  pulau-pulau  di  kawasan  Timur, jika  dikelola  dengan  baik,  kemungkinan besar akan berhasil di tempat ini. Orang Bali tampaknya  paling  mudah  beradaptasi,  di antara  suku-suku  bangsa  di  kawasan  timur, untuk  menjadi  tentara-tentara  yang  handal,
karena  mereka  sudah  biasa  tunduk  pada kedisiplinan”.
Dengan  ciri-ciri  fisik  seperti  yang digambarkan  oleh  Thorn  (2015)  di  atas,  orang Bali sangatlah cocok digunakan sebagai penjaga- penjaga  rumah-rumah  orang  Eropa,  ataupun sebagai  prajurit-prajurit  yang  handal  di  medan pertempuran.  Disini  dapat  ketahui  bahwa  orang Bali  secara  lahiriah  tidaklah  hanya  memiliki karakter  lemah  lembut  seperti  yang  dikenal sekarang, tetapi di masa lalu sanggup melakukan kekerasan  fisikdan  daya  tahan  tubuh  yang  baik. Kebutuhan mempunyai budak laki-laki Bali pada khususnya didasari atas tuntutan akan terjadinya perang  yang  berlangsung  antara  Belanda  dan Mataram  di  Jawa  Tengah  atau  lebih  dikenal dengan  istilah  “Perang  Diponegoro”  atau “Perang Jawa” (Ardika, dkk., 2015: 310).
Selain untuk tenaga militer dan pembantu  rumah  tangga  ataupun  kuli,  kompeni Belanda  juga  memerlukan  tenaga  budak  dalam usahanya,  misalnya  untuk  perkebunan  di  Banda yang  diduduki  VOC  sejak  tahun  1621.  Setelah praktis  melenyapkan  penduduk  di  Pulau  Banda, VOC  lalu  menyatakan  bahwa  kebun-kebun  pala menjadi  miliknya.  Masalahnya  adalah  bagaimana membuat  kebun-kebun  itu  menjadi  produktif. Jalan keluar yang ditempuh VOC adalah dengan memberi hak pakai atas kebun-kebun itu kepada bekas tentara dan pagawai VOC. Tenaga kerja di kebun-kebun  itu  diusahakan  oleh  VOC  melalui tenaga  budak  yang  dikumpulkan  dari  segenap penjuru  tanah  air.  Budak-budak  ini  kemudian menjadi penduduk “asli” Banda. Seperti diketahui, penduduk asli yang  sebenarnya sudah diangkut  ke  Batavia  sebagai  budak,  dan  yang dapat  lolos  melarikan  diri  dari  ke  pulau-pulau sekitarnya  di  antaranya  ada  yang  mendirikan kampung-kampung  Banda  di  Kepulauan  Kei (Poesponegoro, 2008: 137).
Dengan  demikian  dapat  dilihat  peran orang  Bali  dalam  aktivitas  perdagangan  dan perdagangan budak penting pada abad ke-XVII- XIX.  Terlepas  dari  stigma  negatif  mengenai budak,  perdagangan  budak  Bali  secara  umum telah  membantu  menyatukan  wilayah-wilayah kepulauan  Indonesia,  seperti  yang  diungkapkan oleh Ricklefs (2008: 294), yaitu bahwa “jaringan perdagangan telah menyatukan kepulauan Indonesia dalam  cara  yang  mencerminkan  keunggulan komparatif  daerah  masing-masing.  Dengan demikian,  kapur  barus  dari  Sumatera,  berlian dari  Kalimantan  Selatan,  beras  dan  tekstil  dari
Jawa,  budak  dari  Bali,  dan  cendana  dari  Timor diperdagangkan  diseluruh  jaringan  kepulauan yang berpusat di Malaka”.
Oleh  karena  itu,  masuk  akal  bagaimana pelbagai  bagian  perdagangan  membantu  mengikat wilayah  menjadi  satu  sesuai  dengan  kepentingan masing-masing.  Kepentingan  ekonomi  masing- masing  daerah  telah  menjadi  benang  merah penghubung  antara  Jawa,  Bali,  dan  daerah- daerah  lainnya  di  Timur  dan  Barat  Nusantara pada  masa  prakolonial.  Mereka  bertukar  barang atas dasar saling menguntungkan dan membutuhkan. Hubungan  perdagangan  tersebut,  selain  melahirkan sebuah  jaringan  ekonomi  yang  berhubungan antara  satu  dengan  yang  lainnya  juga  akan melahirkan  jaringan  kultural  antardaerah  (Ricklefs, 2008: 38-39).
Asal Usul Budak Bali
Perdagangan Budak Bali meraih popularitasnya  pada  abad  ke  XVII-XIX,  namun yang perlu digarisbawahi bahwa istilah (eksistensi)  “budak”  di  Bali  sebenarnya  sudah ada  jauh  sebelum  bangsa  Barat  menginjakkan kakinya di  Nusantara. Dalam prasasti  Sukawana AI  yang  berangka  tahun  804  Saka/882  Masehi disebutkan sebagai berikut.
IIb.1 “…ana krangan 2. Ampung ya marang hadan  padangayana  Habana  maruna  ditu, mas,  pirak,  kangsabhajana  tanbrabhajana, hulu rbwang, karembo, sampi, mulya ma- 3. Saka  4  alapen  marhantwangna  sesan  ya alapna  marhantuangna  paneken  di  hyang api  kajadyan  atithi,  anada  huma,  parlak, padang,  ngma-  4.1  kajadyan  tmuan  hyang tanda……” (Goris, 1954a: 53).
Artinya:
IIb.1  “…bila  ada  pasangan  suami  istri  2. tidak  mempunyai  keturunan  semua  harta miliknya  yang  dibawa  bertempat  tinggal  di sana  seperti  mas,  perak,  bejana  dari  logam, bejana  dari  tembaga,  budak,  kerbau,  sapi, diambil  sejumlah  3.4  masaka  untuk  biaya upacara kematiannya. Sisa yang diambil dari biaya  kematiannya  dipersembahkan  kepada Hyang  Api  sebagai  persembahan.  Bila  ada sawah, ladang, tegalan, 4. kebun dipersembahkan sebagai  ‘milik’  Hyang  Tanda…”  (Ardika, dkk., 2015: 180).
Prasasti  di  atas  memberikan  penjelasan bahwa  pada  abad  ke-9  di  Bali  sudah  ada masyarakat  yang  telah  memiliki  budak  dan memposisikan  budak  sebagai  “barang”  yang memiliki nilai ekonomis. Dalam budaya
masyarakat  Bali  (baca:  Agama  Hindu)  juga dikenal  adanya  catur  kasta  yang  mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial berdasarkan  keturunannya  di  masyarakat,  yakni kasta  Brahmana,  Ksatriya,  Waisya,  dan  Sudra. Istilah  catur  kasta  pertama  kali  ditemukan  pada masa  pemerintahan  Anak  Wungsu  (971-999 Saka  atau  1049-1077  Masehi)  di  Bali,  seperti dalam  prasasti  Bila  yang  berangka  tahun  995 Saka  atau  1074  Masehi  menyatakan  tentang adanya  catur  kasta  dalam  masyarakat  dari lapisan  sosial  teratas  hingga  lapisan  sosial terbawah  yang  terdiri  dari  kasta  Brahmana, Ksatriya,  Waisya,  dan  Sudra  (Ardika,  dkk., 2015:  158).  Selain  empat  kasta  di  atas,  juga dinyatakan secara eksplisit tentang adanya kelas sosial di bawah kelas Sudra, yakni budak. Secara lebih lengkap isi prasasti tersebut adalah sebagai berikut.
“apabila  orang-orang  jahat  yang  tidak memperhatikan  anugerah  raja  kepada  desa Bila  sewilayahnya,  kaum  brahmana,  ksatria, wesya,  sudra,  budak  tua  muda,  laki-laki, perempuan,  kepala  rumah  tangga,  pendeta, nayaka, pengawas dan para sandhibisa,  yang mengubah-ubah  anugerah  paduka  raja, sampai  akhir  jaman,  akan  selalu  diberitakan dengan  kematianmu…”  (Raharjo,  dkk., 1998: 38).
Isi  prasasti  di  atas  menjelaskan  bahwa struktur  masyarakat  Bali  pada  masa  pemerintahan Anak  Wungsu  dibedakan  ke  dalam  empat  kasta dan ditambah kelas budak. Oleh karena itu, pada dasarnya kelas budak lebih rendah/paling rendah dari  empat  kasta  yang  dikenal  masyarakat. Prasasti  Srokodan  D  =  Sukawati  C  berangka tahun  999  Saka  juga  memberikan  keterangan tentang keberadaan budak, yang berbunyi:
“kunang  ya  tan  aharp  ya  sumahwa hutangnya  crakaknanya  ikang  rarai hulu,  irikang  pradana”  (Artinya:  Adapun andaikata  seseorang  tidak  sanggup membayar  hutangnya,  agar  menyerahkan budak miliknya, kepada orang yang mau memberikan  pinjaman)  (Tim  Proyek Peneliti  dan  Pencatatan  Kebudayaan Daerah, 1978: 41).
Hal  yang  menarik  dari  isi  prasasti Srokodan D = Sukawati Cyang dikeluarkan pada masa pemerintahan Anak Wungsu di atas adalah kelompok  catur  kasta  dapat  berbuat  semena- mena  terhadap  budak  yang  dimilikinya.  Selain itu,  isi  prasasti  Sukawana  AI  (804  Saka/882 Masehi)  dan  Prasasti  Srokodan D  =  Sukawati C
juga memberikan penjelasan penting bahwa pada Masa Bali Kuno budak telah diposisikan sebagai “barang  dagangan”  yang  memiliki  nilai  jual/ berharga  atau  diperjualbelikan  oleh  masyarakat, sehingga  ketika  pemiliknya  meninggal  ataupun mengalami  kesulitan  keuangan,  budak  tersebut dapat  ditukarkan  dengan  uang.  Begitu  juga sebaliknya,  ketika  ada  seseorang  yang  ingin membeli  budak  maka  ia  harus  membayar sejumlah uang kepada penjual budak.
Eksistensi  kelas  budak  pada  masa  Bali Kuno  juga  terekam  dalam  prasasti  Jaya  Pangus, yang menyatakan:
“bila  ada  anak  budak  (rare  kawula) pergi  mengungsi  ke  desa  Buyan- Sanding-Tamblingan,  maka  anak  itu tidak  boleh  ditangkap,  ditahan  atau dipukul dengan “duru walatung (?)” dan dilukai  tubuhnya.  Jika  memukulinya dengan “duru walatung”, penduduk desa boleh  merebutnya  dalam  hal  ini  tidak menyebabkan  dosa  dan  menimbulkan hukuman  gana-gana”  (Raharjo,  dkk., 1998: 39).
Isi  prasasti  di  atas  dapat  memberikan keterangan  bahwa  status  anak  budak  dilindungi oleh  raja.  Meskipun  demikian,  pelanggaran/ kejahatan  terhadap  budak  oleh  empat  kasta lainnya  tidak  mendapatkan  sanksi  hukum.  Dari beberapa  prasasti  pada  masa  Bali  Kuno  di  atas juga dapat disimpulkan bahwa struktur masyarakat  Bali  Kuno  tidak  hanya  terdiri  dari empat  kasta,  yakni  kasta  Brahmana,  Ksatriya, Waisya,  dan  Sudra,  tetapi  juga  terdapat  kelas budak yang tidak termasuk di dalam empat kasta yang  dikenal  oleh  masyarakat  Bali  pada umumnya.Pengelompokan  masyarakat  secara vertikal  tersebut  juga  menyebabkan  kelas budak tidak  mendapatkan  perlindungan  hukum,  sehingga siapapun  (utamanya  catur  kasta)  dapat  berbuat semena-mena  terhadapnya.  Selain  itu,  dapat diketahui  juga  bahwa  kelas  budak  pada  masa Bali  Kuno  juga  sudah diperjualbelikan di dalam masyarakat.
Asal-usul  timbulnya  kelas  budak  pada masa  Bali  Kuno  tidak  terekam  secara  jelas  di dalam  prasasti-prasasti  yang  ada.Namun,  pada masa  kolonialisme  dan  imperialisme  Belanda  di Nusantara, timbulnya kelas budak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Budak,menurut konvensi,  sah  untuk  dijual  dalam  perbudakan termasuk  para  tawanan  yang  tertangkap  di medan  perang,  janda-janda  tanpa  anak,  para
penghutang,  dan  kriminal  lainnya  (Robinson, 2006:  33-34).  Hal  tersebut  relevan  dengan penjelasan  Poesponegoro  (2008:  299-300)  yang menyatakan  adanya  golongan  budak  disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena seseorang tidak dapat membayar utang sehingga anak atau kerabatnya diberikan sebagai pembayaran hutang,  karena  menjadi  tawanan  perang  dan perdagangan budak.
Pendapat  tersebut  juga  sejalan  dengan penjelasan  David  J.  Steinberg  (1983:  10)  yang menguraikan sebagai berikut.
“Menjelang  akhir  abad  ke-18  lazim  sekali orang  mengabdi  karena  tidak  sanggup membayar  hutang,  lebih  umum  daripada perbudakan  sepenuhnya,  di  mana  ekonomi dusun  makin  banyak  menggunakan  uang. Seorang  petani  yang  mengalami  kesukaran ekonomi dan memerlukan uang kontan untuk perkawinan  atau  membayar  kekalahannya dalam berjudi, bisa mencari pertolongan atau mendesak  diberi  pertolongan  oleh  tetangga atau kepalanya setempat, sehingga diperolehnya uang  atau  sesuatu  barang.  Apa  yang dipinjamkannya  itu  harus  dikembalikannya dalam  masa  tertentu.  Jika  tidak,  maka  dia serta  orang-orang  yang  dihidupinya  menjadi budak hutang sampai hutangnya itu dilunasi. Selama  membudak  itu,  ia  boleh  tinggal  di dusunnya,  bekerja  buat  kreditornya  atau memberi  barang  sesuatu  kepadanya  sebagai uang  bunga,  boleh  juga  ia  bekerja  di  rumah kreditornya  itu  dengan  diberi  makan, pakaian  dan  perlindungan.  Ia  tidak  digaji sedikitpun,  maka  beratlah  cara  membayar hutang yang demikian”.
Banyak  budak  hutang  yang  seumur hidupnya  tidak  dapat  membebaskan  dirinya. Budak  hutang  itu  amat  lazim  di  daerah  yang kekurangan  tenaga  manusia.  Mereka  amat menguntungkan  kaum  kreditor  karena  merupakan tenaga  yang  murah,  dapat  dipergunakan  sebagai kekuatan  dalam  peperangan  atau  dalam  usaha mendapatkan  kekuasaan  politik  (Steinberg, 1983:  10).  Selain  itu,  oleh  tuannya  budak  juga dimanfaatkan sebagai pelindung, seperti  yang di jelaskan  oleh  Anthony  (2014:  xxiv)  “di  Asia Tenggara  tidak  mungkin  seseorang  mengumpulkan modal  tanpa  membeli  loyalitas  dari  sejumlah budak, karena yang terakhir ini diperlukan untuk melindungi kekakayaannya”.
Seorang  penjahat  atau  kriminal  yang tertangkap  juga  berpeluang  menjadi  budak, seperti  yang  dijelaskan  oleh  Reid  Anthony (2014: 163) bahwa penjahat yang tidak sanggup
melunasi denda dijadikan budak, tidak dipenjarakan.  Jika  hal  itu  menyangkut  soal pencurian  atau  penikaman,  atau  utang  yang dibayar  kepada  pihak  lainnya,  si  penjahat  akan menjadi  budaknya  sampai  utangnya  lunas.  Jika denda  yang  dibayar  itu  maksudnya  untuk  raja, penjahatnya  bisa  dijual  untuk  melunasinya  atau dijadikan budak istana.
Dalam  kasus  budak  Bali,  Poesponegoro (2008: 90) memberikan gambaran mengenai asal usul budak Bali tersebut, yaitu sebagai berikut.
“Dipandang  dari  segi  kasta,  mereka termasuk golongan bawah. Dalam hubungannya dengan perbudakan di Bali perlu  diketahui  bahwa  tidak  semua budak  dari  golongan  rendah.  Tawanan- tawanan perang  atau hasil  tawan karang adakalanya  berasal  dari  kasta  atas. Budak-budak  yang  memang  berasal  dari kelas  rendah  dalam  pandangan  masyarakat berbeda  dengan  budak-budak  karena tawanan perang. Umumnya mereka yang disebut belakangan lebih dihargai. Budak-budak, baik yang laki-laki (sepangan) maupun  yang  perempuan  (sepangan luh),  hidup  dirumah  tuannya  dijamin kebutuhan pangannya”.
Lebih  lanjut,  seorang  misionaris  Inggris (dalam  Robinson,  2006:  34)  yang  mengunjungi Bali  pada  awal  abad  ke-19,  menjelaskan  latar belakang  muncul  budak  di  Bali,  yaitu  sebagai berikut.
“Sasarannya tidak selalu orang yang bersalah …tapi mereka yang kebetulan tidak memiliki teman  yang  berpihak  kepadanya  (juga  ikut) ditangkap  dan  dijual,  barangkali  karena kesalahan  yang  amat  sepele,  atau  bahkan atas  alasan  palsu  atau  ngawur.  Betapapun, kenyataan  harga  tertentu  yang  ditawarkan per  kepala,  untuk  pemuda  yang  kekar,  akan menggoda  para  raja  untuk  lebih  cepat menghukum  (orang-orang)  semacam  itu supaya  bisa  dijual,  atau  terdorong  memerangi tetangganya  yang  lebih  lemah,  hanya  demi tujuan  agar  punya  bahan  untuk  memasok pasar Belanda”.
Sebuah  kuliah  pada  tahun  1909  yang disampaikan  oleh  G.F.  de  Bruyn  Kops,  Residen Bali  dan  Lombok  (1905-1909)  dikutip  dalam Robinson  (2006:  40)  memaparkan  tentang penyebab  adanya  budak  Bali,  yaitu  “jika seseorang  mati  tanpa  meninggalkan  anak  lelaki, maka  bukan  saja  hartanya  menjadi  milik  raja, tetapi  janda  dan  anak  perempuannya  pun
menjadi  budak  atau  selir  raja”.Berdasarkan penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa penyebab  yang  melatarbelakangi  munculnya budak  Bali  yaitu  para  tawanan  yang  tertangkap di  medan  perang,  janda-janda  tanpa  anak,  para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal.
Dalam  struktur  sosial  masyarakat  Bali, adanya  fenomena  membudak  dan  memper- dagangkan kelas  budak sudah  dilakukan sejakjaman Bali Kuno hingga mencapai puncaknya  ketika  para  penguasa-penguasa  lokal bersentuhan  secara  langsung  dengan  Belanda, sehingga  kebiasaan  raja-raja  lokal  mengeruk keuntungan  ekonomi  dari  memperjualbelikan manusia  (budak)  bukanlah  menjadi  hal  yang baru dan tabu dalam kehidupan masyarakat Bali. Adanya  sistem  kasta  (warna)  dan  sistem stratifikasi sosial tertutup yang hidup subur pada masyarakat  Bali  mulai  dari  jaman  Bali  Kuno hingga  periode  kolonialisme  dan  imperislisme Belanda  di  Bali  juga  telah  memberikan sumbangan besar terhadap kehidupan membudak dan termasuk perdagangan budak.
Dalam masyarakat Bali, mobilitas  sosial secara  vertikal  berdasarkan  kasta  agak  sulit terjadi, apalagi  pada  kasus  budak.  Bahkan, pada masa  Bali  Kuno  (juga  pada  masa  setelahnya) pemerintah  menerapkan  aturan  adanya  larangan bagi  golongan  masyarakat  lapisan  bawah (terutama yang laki-laki) melakukan perkawinan dengan  golongan  lapisan  masyarakat  atas (Ardika,  dkk.,  2015:  158).  Raharjo,  dkk.  (1998: 42-43)  memberikan  uraian  mengenai  hal tersebut, yaitu sebagai berikut.
“Perkawinan campur, khususnya antara laki- laki  sudra  dengan  perempuan  dari  kasta yang lebih tinggi sangat dihindari. Hukuman bagi  perempuan  adalah  dimasukkan  ke dalam  api  “labuh  geni”  atau  ditusuk  dengan keris,  sedangkan  bagi  laki-laki  ditenggelamkan ke dalam laut dengan cara dibebani di dalam laut (labuh batu)”.
Adanya  aturan  tegas  yang  melarang mobilitas sosial secara vertikal (perkawinan) dan disertai  dengan  sanksi  yang  menyertainya memungkinkan  status  budak  (dan  berlaku  pada kasus  kasta)  menjadi  ajeg  melekat  pada  diri seseorang.  Aturan  diskriminatif  tersebut  begitu dipertahankan  oleh kelas sosial  yang  diuntungkan, seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ari  Dwipayana (dalam  Ardika,  dkk.,  2015:  318),  bahwa  dalam masyarakat  berkasta,  para  aristokrat  tuan  tanah berkolaborasi  dengan  kaum  rokhaniawan  (kelas
dominan) untuk mengembangkan  kultur  hegemoni, yakni  sistem  kasta  yang  diselenggarakan  dari penjabaran ajaran kitab suci (agama). Hagemoni budaya  (ideologi  dominan)  “kasta”  menggariskan bahwa  tiap  individu  telah  ditakdirkan  pada kedudukan  tertentu. Hal  tersebut  tentu  membuat sistem  kehidupan  berada  dalam  tatanan  sistem sosial tertutup.
Pelarangan  dan  Penghapusan  Perdagangan Budak Bali
Perdagangan  budak  di  Bali  adalah perdagangan dengan kesuksesan terbesar (Raffles, 2014: 876). Bali di abad ke XVII bebas dari campur tangan VOC, tetapi tetap berpengaruh  atas  kehadiran  VOC.  Kira-kira sebelum  1650,  Bali  masih  merupakan  wilayah jajahan  Raja  Gelgel.  Bali  tidak  terlalu  terlibat dalam  perdagangan  laut  dibandingkan  negara- negara  lain  di  Indonesia,  tetapi  merupakan pengekspor  sejumlah  besar  kapas,  beras,  babi, ternak,  dan  unggas.  Namun  kemudian,  otoritas Gelgel  runtuh  dan  Bali  menjadi  sekumpulan kerajaan  kecil  dan  saling  berperang  satu  sama lain.  Pada  saat  yang  sama,  kehadiran  VOC  di Batavia  setelah  1619  menciptakan  pasar  baru yang  besar  untuk  perbudakan.  Ekspor  manusia ini  memperkaya  raja-raja  di  Bali  dengancara menjual  tahanan-tahanan,  dan  terutama  tawanan perang  mereka  kepada  VOC  dan  selanjutnya kepada pemerintah Belanda. Maka, perdagangan budak  telah  ikut  andil  dalam  menciptakan disintegrasi  politik  di  Bali  dengan  menyediakan sumber  daya  ekonomi  untuk  perang  dan mengonsumsi  tawanan  perang  antara  kerajaan satu dengan kerajaan lainnya.
Dinamika  perdagangan  budak  Bali  pada abad  ke-17  melahirkan  seorang  tokoh  sejarah yang  menyita  perhatian  kerajaan-kerajaan  di Jawa  dan  penguasa  VOC  di  Batavia  selama hampir  3  dasawarsa.  Pada  tahun  1684,  mulai dipertimbangkan  tindakan  yang  lebih  keras ketika  di  sana datang  seorang budak  yang  kelak menjadi  musuh  yang  paling  dibenci  VOC ketimbang  musuh  manapun.  Orang  itu  adalah Surapati, seorang budak Baliyang telah menetap di  Batavia  (Ricklefs,  2008:  181).  “…Surapati adalah  seorang  budak  yang  berasal  dari  Bali yang  pernah  diangkat  sebagai  Luitenant  oleh VOC”, seperti  yang dijelaskan oleh  Poesponegoro (2008: 227).
Seperti  kebanyakan  budak  lainnya, Surapati  melarikan  diri  ke  dataran  tinggi  di
sebelah  selatan  Batavia  dan  menjadi  pemimpin segerobolan perampok.  Pada  tahun  1683,  secara tidak  terduga  dia  menyerah  dan  masuk  dinas militer VOC. Dia kemudian membantu menangkap seorang  putra  Sultan  Ageng  dari  Banten  yang melarikan  diri.  Namun,  pada  Januari  1684,  dia menyerang sebuah pasukan VOC, membunuh 20 dari  39  serdadu  bekebangsaan  Eropa,  kemudian melarikan  diri  ke  arah  timur  setelah  terjadi serangan  balasan  VOC  yang  menimbulkan banyak  korban  di  kalangan  anak  buahnya (Ricklefs, 2008: 181).
Pada  saat  Herman  Willem  Deandels berkuasa  di  Hindia  Belanda,  ia  mengirim  Van den Bahl ke Bali untuk mendapatkan calon-calon prajurit.  Boleh  dikatakan  ia  berhasil  membuat suatu  perjanjian  dengan  Raja  Badung,  I  Gusti Ngurah  Pemecutan,  pada  tanggal  28  Oktober 1808.  Di  samping  bertugas  sebagai  utusan,  ia juga  bertugassebagai  konsul  atau  subandar  yang bertugas  mengawasi  pembesar-pembesar  orang asing,  sebagai  importer  tunggal  yang  menentukan jenis-jenis  barang  yang  diimpor  (Sutaba,  dkk., 1983: 15)
Pada  tahun  1811,  pemerintahan  Deandels berakhir,  kemudian  digantikan  oleh  Thomas Stamford  Raffles.  Di  bawah  pemerintahan Raffles  timbul  perubahan  besar  dalam  bidang kebijakan  pemerintahannya.  Salah  satu  diantaranya adalah  usaha  Raffles  untuk  menghapuskan perdagangan  budak  di  Nusantara,  yang  dalam kepustakaan  dikenal  dengan  istilah  pandelingschap (Thosibo,  2002: 15). Hal  tersebut  sesuai  dengan penjelasan  Thomas  Stamford  Raffles  dalam bukunya  berjudul  “The  History  of  Java”,  yaitu sebagai berikut.
“Pendudukan  pulau  ini  oleh  Inggris  tahun 1811  menyebabkan  masalah  budak  menjadi perhatian  utama,  meskipun  kita  tidak  bisa langsung melarang perbudakan atau membebaskan  para  budak  yang  ada,  namun kita bisa sedikit memperbaiki dan mengubah peraturan menyangkut praktik ini sehingga di masa  depan  seluruh  budak  dapat  dibebaskan. Langkah-langkah  darurat  diambil  untuk mencegah  pengiriman  budak  lebih  lanjut, dan  setelah  dikeluarkannya  peraturan  yang menganggap  perbudakan  sebagai  praktek kejahatan,  maka  sejak  saat  itu  wilayah  yang dikuasai Inggris akan melarang adanya perbudakan. Praktik  perbudakan  di  Jawa  dianggap  sia-sia dan bodoh” (Raffles, 2014: 47).
Raffles  dianggap  sebagai  orang  yang paling  berjasa  dalam  usaha  penghapusan
perbudakan  di  Nusantara  (Thosibo,  2002:  15). Setelah dikeluarkannya kebijakan tentang pelarangan  perdagangan  budak  di  wilayah  yang dikuasasi  Inggris,  pemerintah  mulai  menangkap kapal-kapal  yang  membawa  budak,  sehingga populasi budak secara bertahap mulai berkurang. Hal  tersebut  sesuai  dengan  penjelasan  Major Willam Thorn yang menyatakan “sejak penaklukan Jawa, UU Inggris mengenai penghapusan perdagangan budak telah dibuat dan diberlakukan di perairan  ini,  akibatnya  beberapa  kapal  yang mengangkut  budak  ditangkap  oleh  kapal  patroli kita  (Baca:  Inggris),  dan  ini  berpengaruh  besar menaikkan  harga  budak  yang  sudah  berada  di pulau  (Nusantara)”  (Thorn,  1815:  271).  Jika menyimak  penjelasan  di  atas,  maka  salah  satu dampak dari diterapkannya kebijakan pelarangan perdagangan  budak  adalah  melonjaknya  harga budak  yang  telah  sampai  di  tempat  tujuannya. Tentu  naiknya  harga  budak  tersebut  merupakan hal  yang  wajar  karena  dengan  semakin sedikitnya  orang  yang  berani  menjual-belikan budak  maka  jumlah  budak  dipasaran  akan semakin  sedikit,  sedangkan  permintaan  akan budak tetap stabil.
Kebijakan  ituakhirnya  juga  sampai  di Bali.  Namun,  larangan-larangan  perdagangan budak oleh  pemerintahan Raffles sangat ditentang  oleh  Raja  Buleleng  dan  Karangasem, terbukti pada tahun 1814  tentara kedua  kerajaan ini menyerang orang-orang Sepoy (Inggris) yang berdiam  di  Banyuwangi.  Pada  tahun  itu  juga Thomas  Stamford  Raffles  mengutus  Jenderal Nightingale  ke  Bali  untuk  membalas  dendam atas  tindakan-tindakan  raja  Buleleng  dan Karangasem.  Walaupun  pada  akhirnya  Raja Buleleng  tunduk  kepada  Nightingale,  rupanya masalah  perdagangan  budak  di  Bali  masih  ada yang melakukan,terutama oleh orang-orang Cina (Sutaba, dkk., 1983: 15; Tim Peneliti dan Pencatatan Kebudayaan  Daerah  Bali,  1978:    93-94).  Hal tersebut  ditekankan  juga  oleh  Ricklefs  (2008: 292)  bahwa  “pemerintah  Inggris  di  Jawa  telah berperang  dengan  raja-raja  Buleleng  dan Karangasem  pada  tahun  1814  dalam  usaha mengakhiri  perdagangan  budak.  Pihak  Bali menyerah,  tetapi  perdagangan  budak  berjalan terus”.
Penghapusan  resmi  perdagangan  budak selama  masa  peralihan  pemerintahan  Inggris (1811-1816)  menyebabkan  pukulan  ekonomi yang  serius  kepada  para  raja  Bali  (Robinson, 2006:  34).  Setelah  terjadinya  perpindahaan kekuasaan dari pemerintah Inggris ke pemerintah
kolonial  Belanda  pada  tahun  1816,  pemerintah kolonial  Belanda  melakukan  berbagai  usaha untuk membujuk raja-raja Bali (yang pada tahun 1839  berjumlah  sepuluh  orang)  agar  bersedia menerima  kekuasaan  Belanda  akan  tetapi  tidak berhasil.  Walaupun  Raja  Badung  setuju  untuk menyediakan  prajurit-prajurit  untuk  angkatan perang  kolonial,  tetapi  tetap  saja  Belanda  tidak memiliki pengaruh besar di Pulau Bali (Ricklefs, 292-293).
“Pada  tahun  1824  pemerintah  Belanda mengutus  seorang  keturunan  Arab  bernama pangeran  Said  Hasan  al  Habeschi  untuk mengadakan  perundingan  dalam  hal  sewa- menyewa budak untuk masuk tentara. Tetapi raja-raja  Bali  tidak  terpikat  oleh  bujukan- bujukan  tersebut,  hanya  raja  Badung  yang mau  menerima.  Oleh  karena  kegagalan  ini, pada  tahun  1826  pemerintah  mengirim Kapten  J.S.  Wetters.  Dia  tinggal  untuk sementara  waktu  di  Kuta,  satu-satunya tempat  perdagangan  yang  ramai  di  Bali Selatan pada waktu itu. Pada tahun 1827 dia berhasil  mengadakan  kontrak  dengan  raja Badung  untuk  mendapatkan  calon-calon tentara”  (Tim  Peneliti  dan  Pencatatan Kebudayaan Daerah Bali, 1978:  94).
Kebutuhan  tentara  yang  begitu  banyak dari  budak-budak  Bali  pada  awal  abad  ke XIXjuga  didasari  oleh  adanya  perang  yang berlarut-larut  antara  Belanda  dengan  Pangeran Diponogoro,  dan  Belanda  dengan  kaum  Padri. Oleh  karena  itu,  ketika  Perang  Diponogoro berakhir  dengan  kemenangan  mutlak  Belanda pada  tahun  1830,  Belanda  merasa  tidak  perlu lagi  mencari  calon  tentara  (Sutaba,  dkk.,  1983: 16).  Hal  ini  tentu  saja  berdampak  pada  lesunya perdagangan  budak  setelah  berakhirnya  Perang Diponegoro.
Sebenarnya  pada  tahun  1665  Belanda pernah  mengeluarkan  sebuah  regulasi  yang melarang  perdagangan  budak  kepada  pegawai VOC,  tetapi  hanya  diperkenankan  kepada  orang asing  (Ardika,  dkk.,  2015:  311).  Selain  itu, pemerintah  Inggris  bahkan  mengadakan  pemilihan untuk membuat perdagangan budak illegal  yaitu berdasarkan  Slave  Act  tahun  1807.  Oleh  karena itu,  dapat  dikatakan  bahwa  Inggris  memainkan peranan  penting    dalam  munculnya  perbudakan dan  perdagangan  budak,  dan  Inggris  sendiri akhirnya  melarang  perdagangan  budak  di wilayah  Kerajaan  Inggris  dengan  dilaksanakannya The  Slavery  Abolition  Act  pada  tahun  1833 (Ardika,  dkk.,  2015:  311).  Menurut  Virginia Thompson  (dalam  Poesponegoro,  2008:  394)
bahwa  penjualan  budak-budak  di  muka  umum telah  dilarang  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda dalam tahun 1854, sedangkan dalam tahun 1860 telah  dikeluarkan  peraturan-peraturan  untuk menghapus  sama  sekali  sistem  perbudakan  di Hindia Belanda.
Di lain pihak, selama abad ke XIX, Bali mengalami  serangkaian  tragedi  alam,  budaya, ekonomi,  dan  politik  yang  telah  mengubah  arah kebijakan  raja-raja  lokal  mengenai  perdagangan budak.  Dramanya  bermula  dari  ledakan  alam terbesar  yang  pernah  diketahui  umat  manusia, yang  akibatnya  dirasakan  oleh  Bali  bersama pulau-pulau  tetangganya.  Dari  April  hingga  Juli 1815,  Gunung  Tambora  di  Pulau  Sumbawa meletus,  menewaskan  lebih  banyak  orang  dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang lebih  terkenal.  Sepuluh  ribu  nyawa  melayang, 38.000 orang diperkirakan mati akibat kelaparan yang menyusul letusan tersebut, dan total korban yang  meninggal  mungkin  mencapai  117.000 orang  di  Sumbawa,  Bali,  dan  Lombok.  Sedikitnya, 25.000 orang mati di Bali. Pulau ini ditutupi oleh abu  gunung  berapi  setebal  20  cm  atau  lebih, yang  menghancurleburkan  lahan  persawahan. Tragedi  ini  disertai  oleh  sejumlah  penyakit  pes, yang  merusak  pasokan  makanan,  dan  kelaparan dan  wabah  cacar  datang  mengamuk  pada  tahun 1828. Antara tahun 1850 dan 1888 muncul 7 kali wabah  cacar,  5  kali  wabah  kolera,  4  kali  pes, beberapa  kali  disentri,  dan  akhirnya  pada  tahun 1888  sebuah  gempa  bumi.  Korban  tewas terburuk  terjadi  dalam  wabah  cacar  tahun  1871, menghabiskan  15.000-18.000  orang  (Ricklefs, 2008: 293).
Pada  awal  abad  ke  XIX,  ekonomi  Bali masih  sangat  tergantung  pada  ekspor  budak. Sekitar  2.000  orang  dijual  oleh  para  bangsawan Bali  setiap  tahunnya.  Sebaliknya,  raja-raja  lokal Bali  mengimpor  terutama  koin-koin  tembaga, senjata,  dan  khususnya  candu,  yang  dikonsumsi luas  oleh  masyarakat  Bali.  Sejak  masa pemerintahan  sementara  Inggris  (1811-1816), pemerintah Belanda di Batavia berusaha membatasi dan akhirnya menghapuskan perdagangan budak. Hal  ini  tentu  saja  akan  mengancam  pendapatan para  bangsawan  Bali,  tepat  ketika  gunung Tambora sedang melancarkan aksi penghancurannya atas  ekonomi  pertanian  Bali  (Ricklefs,  2008: 293).
Tetapi,  perkembangan  ekonomi  dan ekologi yang lebih kondusif kemudian menghasilkan suatu  transformasi  ekonomi.  Timbunan  abu
gunung  tambora  segera  menaikkan  kesuburan tanah,  sementara  Singapura  menjadi  pasar ekspor  Bali  yang  baru.  Dalam  dua  dasawarsa, Bali  berubah  dari  daerah  pengekspor  budak menjadi  pengekspor  hasil  bumi  (khususnya  beras, kopi,  nila)  dan  daging  babi.  Bukannya  menjual rakyatnya, para raja Bali sekarang membutuhkan mereka  untuk  menggarap  lahan-lahan  pertanian (Ricklefs, 2008: 294).

## Penutup
Sejarah  perbudakan  di  Pulau  Bali berlangsung  selama  abad  ke  XVII-XIX  yang dimotori  oleh  pemerintah  VOC,  kolonial  Belanda, serta  raja-raja  lokal.  Secara  kualitas,  budak  Bali paling  diminati  di  antara  budak-budak  lainnya yang  diperjualbelikan  dipasaran  Nusantara.  Hal tersebut  terjadi  dikarenakan,  misalnya  pada kasus budak perempuan Bali, wanitanya dikenal dengan kecantikannya, kebaikan hatinya, keterampilannya  memainkan musikdan pengetahuan yang  baik  tentang  kesehatan.  Oleh  sebab  itu, budak perempuan Bali sangat ideal dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga yang mengurusi urusan  dapur,  sumur  dan  kasur  tuannya. Sementara  itu,  laki-lakinya  dikenal  bertubuh kekar,  patuh  dan  mudah  beradaptasi  sehingga sangat  cocok  diperkerjakan  sebagai  penjaga rumah, tentara, dan kuli-kuli diperkebunan milik VOC dan pemerintah Belanda.
Perdagangan  budak  sebenarnya  sudah ada  sejak  zaman  Bali  Kuno  yang  dibuktikan dengan  adanya  istilah  budak  yang  tercatat  di dalam beberapa prasasti yang ada.Namun, ketika bangsa-bangsa Barat mulai menginjakkan kaki di Nusantara,  perdagangan  budak  Bali  baru menemukan  momentumnya  untuk  berkembang ke  seluruh  penjuru  Nusantara  dan  bahkan  ke seluruh dunia. Pada abad ke XVII-XIX asal-usul budak Balidapat  berasal dari  para  tawanan  yang tertangkap  di  medan  perang,  janda-janda  tanpa anak, para penghutang, dan penjahat atau pelaku kriminal.  Pada  masa  kepemimpina  Thomas Stamford  Raffles  ada  upaya  untuk  menghapuskan perdagangan  budak  di  Nusantara.  Kemudian, dilanjutkan  lagi  pada  masa  pemerintah  Hindia Belanda  yang  pada  tahun  1860  mengeluarkan peraturan-peraturan  untuk  menghapus  sistem perbudakan di Hindia Belanda.
Pengalaman historisperbudakan di Pulau Bali  yang  berlangsung  selama  adab  ke-XVII- XIX  memberikan  gambaran  bahwa  pada  masa lalu bangsa Indonesia dan masyarakat Bali pada
khususnya  pernah  mengalami  pengalaman  pahit terjerat  dalam  bisnis  perdagangan  manusia (budak)  yang  dilakukan  oleh  penguasa.  Dewasa ini  pengalaman-pengalaman  tersebut  harus mampu  dijadikan  pelajaran  berharga  oleh generasi  muda  agar  peristiwa  tersebut  tidak terjadi  lagi  di  Indonesia  (Historia  Magistra Vitae).

## Daftar Pustaka
Anthony,  Reid.  (2014).  Asia  Tenggara  dalam Kurun Waktu Niaga 1450-1680. Penerjemah: Mochtar  Pabottingi.  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor.
Ardika,  dkk.  (2015).  Sejarah  Bali:  Dari
Prasejarah  Hingga  Modern.  Ed.  I  Gde Parimartha. Denpasar: Udayana University Press.
Atmadja,  Nengah  Bawa.  (2010).  Genealogi
Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi,  dan  Pemertahanan  Agama Hindu  di  Bali.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Baay,  Reggie.  (2010).  Nyai  &  Pergundikan  di Hindia Belanda. Terjemahan Siti Hertini Adiwoso.  De  Njai:  Het  Concubinaat  in Nederlands-Indië.  Jakarta:  Komunitas
Bambu.
Goris, R. (1954). Prasasti Bali I. Bandung: NV. Masa Baru.
Hasibuan,  Hj.  Sofia  Rangkuti.  (2002).  Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Teori dan Konsep. Jakarta : Dian Rakyat.
Hera,  FX.  Domini  BB  dan  Daya  Negri  Wijaya. (2014).  Terasing  Dalam  Budaya  Barat dan  Timur:  Potret  “Nyai”  Hindia Belanda, Abad XVII-XX. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya (JAISB). Vol. 16,
No. 1. Halaman 49-55.
Hidayani, Fika dan Isriani Hardini. (2016). Citra
Kaum  Perempuan  di  Hindia  Belanda. Jurnal Muwazah. Vol. 8, No.1. Halaman 98-105.
Kuntowijoyo.  (2005).  Pengantar  Ilmu  Sejarah. Yogyakarta: Bentang.
Mariana,  Anna.  (2015).  Perbudakan  Seksual: Perbandinan  Antara  Masa  Fasisme Jepang  dan  Neofasisme  Orde  Baru.  Ed. Ninus  D.  Andatnuswari.  Tanggerang: CV. Marjin Kiri.
Nordholt.  H.G.S.  (1980).  Macht,  Mensen,  en Middelen: Patronen van Dynamiek in de Balische  Politiek,  1700-1840.  Tesis Doktoral  Vrije  Universiteit  Amsterdam (UNPL).
Nordholt.  H.G.S.  (2009).  The  Spell  of  Power, “Sejarah Politik Bali 1650-1940”. Penerjemah:  Ida  Bagus  Putrayadnya. Jakarta: KITLV.
Pageh,  I  Made.  (2000).  Pengantar  Ilmu  Sejarah (Buku Ajar). Bali: STKIP N Singaraja.
Pitana,  I  Gde.  (1994).  “Mosaik  Masyarakat  dan
Kebudayaan  Bali”.  Dalam  Dinamika Masyarakat  dan  Kebudayaan Bali (Editor:  I  Gde  Pitana).  Denpasar:  Ofset BP. Halaman: 3-16.
Poesponegoro,  Marwati  Djoened  dan  Nugroho Notosusanto.  (2008).  Sejarah  Nasional Indonesia IV. Edisi  Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.
Raffles,  Thomas  Stamford.  (2014).  The  History of  Java.  Penyunting:  Hamonangan Simanjuntak  dan  Revianto  B.  Santosa. Yogyakarta: Narasi.
Raharjo, Supratikno, dkk. (1998). Sejarah Kebudayaan Bali:  Kajian  Perkembangan  dan  Dampak Pariwisata. Jakarta: CV. Eka Dharma.
Ramstedt, Martin. (1998). Weltbild, Heilspragmatik und Herrschafts legitimationin vorkolonialen Bali.  Frankfiurt  am  Main  dan  Berlin:
Peter Lang.
Ricklefs,  M.C.  (1994).  Sejarah  Indonesia Modern.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Robinson,  Geoffrey.  (2006).  Sisi  Gelap  Pulau Dewata:  Sejarah  Kekerasan  Politik. Yogyakarta: LKiS.
Sanderson, Stephen K. (2003). Makro Sosiologi: Sebuah  Pendekatan  Terhadap  Realitas Sosial. Jakarta: PT RajaGrafindo.
Shahab,  Alwi.  (2002).  Robinhood  Dari  Betawi. Jakarta: Republika.
Sudoyo. (2002). Pergerakan Nasional Mencapai dan  Mempertahankan  Kemerdekaan.
Penerjemah: Farid Wajini dan S. Menno.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
Sutaba, Made, dkk. (1983). Sejarah Perlawanan Terhadap  Imperialisme  dan  Kolonialisme di  Daerah  Bali.  Jakarta:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Steinberg.  (1983).  Alam  Kehidupan  Petani, dalam  “Elite:  Dalam  Perspektif  Sejarah”. Penyunting:  Sartono  Kartodirdjo.  Jakarta: LP3ES. Halaman 1-23.
Tim  Peneliti  dan  Pencatatan  Kebudayaan Daerah.  (1978).  Sejarah  Daerah  Bali. Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Thorn,  William.  (1815).  Memories  of  The Conquest  of  Java;  with  the  Subseqent Operations  of  Britsh  Forces  in  the Oriental Archipelago, “Sejarah Penaklukan Jawa”.  2015.  Penerjemah:  Asnawi. Yogyakarta: Indoliterasi.
Thosibo, Anwar. (2002). Historiografi Perbudakan:
Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX. Magelang: IndonesiaTera.
Widja, I Gede. (1988). Pengantar Ilmu Sejarah : Sejarah  dalam  Perspektif  Pendidikan. Semarang: Satya Wacana.
Widja,  I  Gede.  (1991).  Sejarah  Lokal  Suatu Perspektif  dalam  Pengajaran  Sejarah. Bandung: Angkasa.