## ABSTRAK

## PERANAN PROGRAM PNPM-MANDIRI PEDESAAN DALAM MENDORONG PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
Usman Matdoan, Dosen STIA Darul Rachman Tual, Maluku 085243478643, E-mail: upagusman@gmail.com
Kehadiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan  sejak  dalam  perjalanannya  telah  mendorong  dan  menciptakan pemberdayaan  serta  tumbuh  dan  berkembangnya  tingkat  partisipasi masyarakat  lokal  dalam  setiap  tahapan  pembangunan,  program  ini  telah memposisikan  masyarakat  sebagai  aktor  atau  pelaku  utama  dalam  proses pembangunan.
Kata kunci: pemberdayaan, partisipasi

## ABSTRACT

## THE ROLE OF THE PNPM MANDIRI-RURAL PROGRAM IN ENCOURAGING THE PARTICIPATION AND EMPOWERMENT OF LOCAL COMMUNITIES
The  presence  of  National  Community  Empowerment  Program  (PNPM) Independent  Country  since  in  his  travels  has  been  encouraging  and creating  empowerment  as  well  as  growing  and  growing  level  of partisipasition  local  communities  in  each  stage  of  development,  this program has been positioning the community as the main actor or actors in the development process.

## Keywords: participation, empowerment
Pembangunan  nasioanal  dalam  konsep demokratisasi  dan  desentralisasi  telah berimplikasi  positif  dalam  menumbuh- kembangkan  kesedaran  yang  luas  tentang perlunya  peran  serta  masyarakat  dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Dewasa ini konsep pemberdayaan  dan  partisipasi  muncul
sebagai konsep yang banyak diperbincangkan  ketika  orang  berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian,  pentingnya  pemberdayaan  dan partisipasi masyarakat, belum sepenuhnya dapat  dihayati  dan  dilaksanakan  oleh berbagai  stakeholder  yang  terlibat  dalam proses  pembangunan.  Baik  dari  kalangan
Pemerintah,  Swasta,  LSM  maupun  oleh Masyarakat itu sendiri.
Permberdayaan dan partisipasi adalah merupakan persoalan utama dalam pendeketan  pambangunan  yang  terpusat pada  masyarakat  dan  berkesinambungan serta  merupakan  proses  interaktif  yang berkelanjutan.  Prinsip  dasar  dalam  proses pemberdayaan  dan  partisipasi  adalah melibatkan  atau  peran  serta  masyarakat secara  langsung,  dan  hanya  mungkin dapat  dicapai  jika  masyarakat  ikut  ambil bagian  sejak  dari  awal,  proses  sampai dengan  perumusan  hasil.  Keterlibatan masyarakat  akan  menjadi  jaminan  bagi suatu  proses  yang  baik  dan  benar.  Oleh Abe (2005) mengasumsikan bahwa proses pemberdayaan dan partisipasi menyebabkan  masyarakat  telah  terlatih secara  baik.  Menurutnya  tanpa  adanya prakondisi  dalam  arti  mengembangkan teknik  dan  ketrampilan  tertentu  maka keterlibatan  masyarakat  secara  langsung tidak  akan  memberikan  manfaat  yang banyak.
Lebih lanjut Abe (2005)
mengemukakan bahwa, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan  akan  membawa  dampak penting, yakni: (1) Terhindar dari peluang
terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat  akan  memperjelas    apa  yang sebenarnya  dikehendaki  oleh  masyarakat; (2)  Memberikan  nilai  tambah  pada legitimasi  rumusan  perencanaan  karena semakin  banyak  jumlah  mereka  yang terlibat  akan  semakin  baik;  dan  (3) Meningkatkan  kesadaran  dan  ketrampilan politik masyarakat.
Wacana pembangunan yang partisipatif  di  Indonesia  sesungguhnya telah  dilakukan  sejak  lama,  dimana konsep  pembangunan  dari  rakyat,  oleh rakyat  dan  untuk  rakyat  telah  dimasukan dalam  GBHN  pada  dekade  1970-an. Sementara  kebijakan  yang  lebih  konkrit dimulai  sejak  dekade  tahun  1980-an selanjutnya sejak dekade 1990-an, kegiatan  pembangunan  di  daerah  lebih partisipatif  melalui  lembaga  pengambilan keputusan  mulai  dari  tingkat  Desa, Kecamatan,  Kebupaten,  Propinsi  sampai pada  tingkat  Nasional  (Siregar,  2001). Akan  tetapi  menurut  Team  Work  Lapera (2001) pada saat itu partisipasi masyarakat lebih  sebagai  jargon  pembangunan,  di mana  partisipasi  lebih  diartikan  pada bagaimana  upaya  mendukung  program pemerintah dan upaya pelaksanaannya.
Namun  demikian  dari  beberapa perkembangan selanjutnya terdapat berbagai  model  dan  bentuk  partisipasi yang  benar-benar  dapat  mengakomodasi kepentingan serta dapat menjadikan masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan terutama  masyarakat  lokal,  tipe  dan bentuk  partisipasi  dimaksudkan,  menurut Syahyuti (2006) antara lain: (1)
Collaberation, masyarakat  lokal  bekerja sama dengan pihak luar untuk menentukan  prioritas,  dan  pihak  luar bertanggung  jawab  langsung  terhadap proses Collaborators ;  (2) Co-learning , masyarakat lokal dan luar saling membagi pengatahuannya, untuk memperoleh saling pengertian  dan bekerja sama untuk merencanakan  aksi  sementara  pihak  luar hanya memfasilitasi partners; (3) Collective-action, masyarakat lokal menyusun  dan  melaksanakan  agendanya sendiri    pihak  luar  tidak  terlibat  secara penuh.
Partisipasi masyarakat dapat
terwujud  seiring  tumbuhnya  rasa  percaya masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan  di  daerah.  Rasa  percaya  ini akan tumbuh apabila masyarakat memperoleh  pelayanan  dan  kesempatan yang  setara.  Perbedaan  perlakuan  atas
dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan  dan  mendorong  terjadinya konflik  sosial  di  masyarakat.  Melalui pembangunan yang partisipatif, masyarakat  diharapkan  dapat:  (1)  mampu secara  kritis  menilai  lingkungan  sosial ekonomi mereka sendiri, mengidentifikasi bidang-bidang  yang  perlu  diperbaiki,  (2) menentukan  visi  masa  depan  yang  ingin masyarakat  wujudkan,  (3)  dapat  berperan dalam  perencanaan  masa  depan  mareka sendiri dalam masyarakat tanpa menyerahkan  kepada  ahli  atau  kelompok berkuasa,  (4)  dapat  menghimpun  sumber- sumber  daya  dalam  masyarakat  dan  juga dalam lingkup anggotanya untuk merealisasi  tujuan  bersama,  (5)  dapat memperoleh pengelaman dalam menyatakan,  menganalisa  situasi  dan mengidentifikasi  strategi  yang  tepat  dan realistis untuk suatu kehidupan yang lebih baik,  (6)  disebabkan  anggota  masyarakat menjadi  anggota  individual  yang  dapat bekerja    atas  dasar  persamaan,  (7)  desa dan  masyarakat  akan  menyelesaikan tugas dan proyek swadaya karena masyarakat tidak tergantung pada bantuan dari  luar  dan  selanjutnya  akan  dibangun hubungan  yang  erat  dan  integratif  di antara anggota masyarakat.
Dalam hubungannya dengan pelaksanaan  program  PNPM-Pedesaan sesuai  pedoman  pelaksanaannya  dapat dijelaskan  bahwa  substansi  dari  proses pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya adalah memulihkan dan melembagakan  kembali  kapital  sosial (modal  sosial)  yang  dimiliki  masyarakat, yakni dengan mendorong masyarakat agar mampu  meningkatkan  kepedulian  dan kesatuan  serta  solidaritas  sosialnya  untuk bahu-membahu dan bersatu-padu menanggulangi masalah kemiskinan diwilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan,  yang  bertumpuh  pada  nilai kebersamaan, kemasyarakatan dan pembangunan  berkelanjutan  (Pedoman Pelaksanaan PNMP Mandiri, 2010).
Oleh karena itu, siklus pelaksanaan program  PNPM  Mandiri  Pedesaan  adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya  oleh  masyarakat  melalui pendekatan  partisipasi  dan  pemberdayaan oleh masyarakat desa setempat, sementara itu  pendampingan  pihak  luar  (Fasilitator, Fordes,  Pemda  dan  lain-lain),  hanyalah sebagai  pendamping  pembelajaran  agar inisiatif,  prakarsa,  komitmen,  kepedulian, motivasi,  keputusan  dan  ihtiar  dari masyarakat  benar-benar  berbasis  pada
nilai-nilai luhur dan kebutuahan masyarakat  (Pedoman  PNPM  Mandiri Pedesaan, 2010).
Dalam  Pedoman  PNPM  Mandiri Pedesaan  (2010)  dijelaskan  pula  bahwa sasaran  utama  penyelenggaraan  program ini adalah:
1. Terbangunnya  lembaga  keswadayaan masyarakat  (LKM)  yang  terpercaya, aspiratif,  representatif  dan  akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.
2. Tersedianya  makanisme  perencanaan sebagai  wadah  untuk  mewujudkan senergi dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang kompherenshif  dan  sesuai  dengan aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat lokal.
Sejalan dengan peranan dan fungsi pelaksanaan Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan,
dimana tujuan utamanya adalah menciptakan kemandirian masyarakat lokal  malalui  makanisme  partisipasi  dan pemberdayaan  masyarakat  lokal,  di  mana keberadaan PNPM-Mandiri pedesaan lebih  sebagai  fasilitator  bukan  sebagai pelaksana program pada tingkat
operasional, konseptualisasi, perencanaan, pelaksanaan  dan  evaluasi  dimana  pada tahapan  ini  harus  lebih  diperankan keberadaan  masyarakat  sebagai  wujud dari adanya partisipasi  dan pemberdayaan masyarakat  lokal,  dalam  hubunganan dimaksud, maka kehadiran program PNPM Mandiri pedesaan di berbagai desa selama ini telah membawa dampak positif terhadap  berbagai  perubahan,  terutama dalam hubungannya dengan pembangunan infra  strukturuk  desa  maupuan  dalam rangka  menciptakan  kesadaran  kolektif masyarakat  desa.  Berdasarkan  beberapa hasil obesvasi menunjukan bahwa masyarakat lokal memiliki keinginan yang kuat terhadap tetap berlangsungnya Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

## METODE PENELTIAN
Pendekatan dan Model Analisis.
Penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian      kualitatif    serta  menggunakan desian diskriptif, serta lebih bersifat kajian kepustakaan  yang  kemudian  dihubungkan dengan realitas sosial.

## PEMBAHASAN
Pengertian Partisipasi.
Menurut  Yogi  Suprayogi  Sugandi (2011),  terdapat  banyak  defenisi  yang dikemukakan para ahli tentang partisipasi, namun  secara  harfiah,  partisipasi  berarti “turut  berperan  dalam  suatu  kegiatan”, “peran  aktif  atau  pro  aktif  dalam  suatu kegiatan”  selanjutnya  menurut  Yogi, “Partisipasi  dapat  di  defenisikan  secara luas  sebagai  bentuk  kerterlibatan  dan keikutsertaan  masyarakat  secara  aktif  dan sukarela  baik  karena  alasan-alasan  dari dalam dirinya ( interisik ) maupun dari luar dirinya  ( ekstrinsik )  dalam  keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Indria Bastian (2006).
Selanjutnya  dapat  dikemukakan bahwa  model  pendekatan  partisipasi dalam  proses  perencanaan  pembangunan meliputi  dua  indikator  utama,  yaitu: Model  pendekatan  dalam  proses  atau tahapan  pembangunan  institusionalisasi adalah  suatu  model  pendekatan  dengan melibatkan  aktor  pembangunan  (swasta, masyarakat,  dan  pemerintah  sebagai mediator). Ditingkat masyarakat,
keberhasilan pendekatan ini akan
dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  upaya mengorganisasi diri, meningkatkan proses
demokrasi,  meningkatkan  peran  serta
(partisipasi) dan
mendudukkan masyarakat sebagai subjek pembangunan Partisipasi Masyarakat.
Partisipasi  merupakan  komponen penting dalam  pembangkitan kemandirian dan  proses  pemberdayaan  (Craig  dan May,  1995  dalam  Hikmat  2004),  lebih lanjut  ditambahkan  Hikmat  (2004)  bahwa pemberdayaan  dan  partsipasi  merupakan stategi  yang  sangat  potensial  dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan tranformasi  budaya.  Dimana  proses  ini pada  akhirnya  akan  dapat  menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Tingkatan Partisipasi.
Menurut  Prety,  J.  (1995)  ada  tujuh karakteristik  tipologi  partisipasi,  yang berturut-turut  semakin  dekat  kepada bentuk  partispasi  yang  ideal,  yaitu:  (a) Partisipasi  pasif  dan  manipulatif ,  yakni merupakan  bentuk  partisipasi  yang  paling lemah  karakteristiknya  adalah  masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan  telah  terjadi.  Adanya  pengumuman sepihak  oleh  pelaksana  proyek  tanpa memperhatikan  tanggapan  masyarakat sebagai  sasaran  program.  Informasi  yang dipertukarkan  terbatas  pada  kalangan professional  di  luar  kelompok  sasaran
belaka,  (b) Partisipasi  Informatif, disini masyarakat  hanya  menjawab  pertanyaan- pertanyaan  untuk  proyek,  namun  tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi  proses  keputusan,  akurasi hasil  tidak  dibahas  bersama  masyarakat, (c) Partisipasi  konsultatif, masyarakat berpartisipasi  dengan  cara  berkonsulatasi, sedangkan orang luar mendengarkan serta menganalisis masalah dan cara pemecahannya.
Dalam  pola  ini  belum  ada  peluang untuk  pembuatan  keputusan  bersama  di mana para professional tidak berkewajiban untuk mengajukan
pandangan masyarakat  (sebagai  masukan) untuk  ditindak  lanjuti,  (d) Partisipasi inisiatif , masyarakat memberikan pengorbanan dan jasa untuk   memperoleh imbalan intensif  berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen  yang  dilakukan. Masyarakat  tidak memiliki inisiatif dalam melanjutkan kegiatan-kegitan setelah intensif dihentikan, (e) Partisipasi fungsional masyarakat membentuk kelompok  sebagai  bagian  proyek,  setelah ada  keputusan  utama  yang  disepakati. Pada  tahap  awal,  masyarakat  tergantung kepada  pihak  luar,  tetapi  secara  bertahap
kemudian  menunjukan  kemandiriannya, (f) Partisipasi  interaktif, masyarakat berperan  dalam  proses  analisis  untuk perencanaan  kegiatan  dan  pembentukan atau  penguatan  kelembagaan,  pola  ini cenderung melibatkan metode interdisipliner  yang  mencari  keragaman perspektif  dalam  proses  belajar    yang tertsruktur dan sistimatis.
Masyarakat  memiliki  peran  untuk mengontrol  atas  pelaksanaan  keputusan- keputusan  mereka,  sehingga  memiliki andil  dalam  keseluruhan  proses  kegiatan, (g) Partisipasi mandiri, masyarakat mengambil  inisiatif  sendidri  secara  bebas (tidak  dipengaruhi  oleh  pihak  luar)  untuk mengubah  sistem  atau  nilai-nilai  yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak  dengan  lembaga-lembaga  lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan  teknis  serta  sumberdaya  yang diperlukan,  yang  terpenting  masyarakat juga  memegang  kendali  atas  pemanfatan sumber daya yang ada atau digunakan.
Perencanaan Partisipatoris
Dalam Pembangunan
Perencanaan merupakan bagian terpenting  dalam  kegiatan  pembangunan oleh  pemerintah  dan  perencanaan  itu adalah suatu proses atau kegiatan
pembangunan yang berjalan sesuai dengan arah  yang  telah  di  tentukan,  oleh  karena itu  tahap  perencanaan  menjadi  pusat perhatian bagi semua tingkatan pemerintahan dalam pembangunan (Indria Bastian, 2006). Pembangunan mengisyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat akan menguatkan tingkat
kepercayaan (akuntabilitas)  dan  rasa  kepemilikan masyarakat  terhadap  program-program kerja  pemerintah.  Hal  ini  akan  membuat ringan  pelaksanaan  pembangunan.  Akibat adanya keterlibatan dalam proses perencanaan,  masyarakat  akan  merasakan pembangunan  yang  lebih  nyata  dengan memantau  pelaksanaan  program-program. Dimana  pelaksanaan  program/kegiatan yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah bersama-sama  dengan  dewan  perwakilan rakyat  dan  masyarakat  akan  lebih  terarah dan tepat guna.
Dalam  sistem  pemerintahan  yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu  konsep  yang sangat penting. Dimana hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus  pada  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan.  Selanjutnya  pada  lain  sisi
menurut Indirian Bastian (2006), mengemukakan bahwa
strategi pembangunan  yang  hanya  bertumpu  pada paradigma  pertumbuhan  dan  pemerataan telah  terbukti  rentan  terhadap  masalah- masalah sosial, menurutnya pembangunan harus  disertai  dengan  nilai  kelestarian pembangunan (Sustainible  development) guna menumbuhkan self sustaining capacity dari  masyarakat.  Konsep  ini berindikasi  bahwa  pembangunan  harus berpusat  pada  manusia (people  central development) , strategi ini akan menghasilkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Terkait dengan perencanaan pembangunan  yang  partisipatoris,  maka dapatlah dikemukakan bahwa
perencanaan yang disusun oleh pemerintah  termasuk  pemerintah  daerah adalah merupakan perwujudan asas desentralisasi pemerintahan, pembangunan  politik  dan  pengelolaan pembangunan  dari  pusat  kepada  daerah. Hal  ini  memiliki  korelasi  positif  dengan pelaksanaan pemerintahan di erah otonomisasi  daerah  dewasa  ini,  di  mana setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri sehingga berbagai perintisan kearah tujuan dan  kesuksesan  akan  menjadi  agenda
penting  yang  harus  disiapkan  oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah.
Pemberdayaan Masyarakat.
Yogi  S.  Sugandi  (2011),  Konsep pemberdayaan  diadaptasikan  dari  istilah empowerment yang berkembang  pertama kali  di  Eropa  sejak  abad  pertengahan, terus  berkembang  hingga  di  akhir  tahun 1970-an,  tahun  1980-an  dan  awal  tahun 1990-an.  Kosep  pemberdayaan  tersebut kemudian  mempengaruhi  teori-teori  yang berkembang  belakangan.  Sejalan  dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, oleh Ife (1995) bahwa konsep pemberdayaan  adalah  sebagai  upaya memberikan  otonomi,  wewenang  dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong masyarakat  untuk  kreaktif  agar  dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.
Di  sisi  lain  Paul  (1987)  dalam Prijono  dan  Pranarka  (1996)  mengatakan bahwa  pemberdayaan  berarti  pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan  kesadaran  politik  dan kekuasaan  pada  kelompok  yang  lemah serta  memperbesar  pengaruh  mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan konsep pemberdayaan  menurut  Friedman  (1992)
dalam  hal  ini  pembangunan  alternatif menekankan  keuntungan  politik  melalui otonomi  pengambilan  keputusan  untuk melindungi  kepenetingan  rakyat  yang berlandaskan  pada  sumberdaya    pribadi, langsung  melalui  partisipasi,  demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.
Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memilki dua kecenderungan,  antara  lain: pertama, kecenderungan
primer , yaitu kecenderungan  proses  yang  memberikan atau  mengalihkan  sebagian  kekuasaan, kekuatan dan kemampuan (power) kepada masyarakat  atau  individu  menjadi  lebih berdaya.  Proses  ini  dapat  dilengkapi  pula dengan  upaya  membangun  asset  material guna mendukung pembangunan
kemandirian  oleh  masyarakat;  dan kedua kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan  yang  menekankan  pada proses  pemberian  stimulisasi,  mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan  atau  keberdayaan  untuk menentukan  apa  yang  menjadi  pilihan hidupnya  melalui  proses  dialog.  Dua kecenderungan  tersebut  berada    pada  titik ekstrim  tertentu,  seolah  bersebrangan,
namun  sering  kali  untuk  mewujudkan kecenderungan  primer  harus  melalui kecenderungan  sekunder  terlebih  dahulu (Sumadiningrat, Gunawan, 2002).
Pemberdayaan  masyarakat  adalah sebuah  konsep  pembangunan  ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep  ini    mencerminkan  paradigma baru  pembangunan,  yakni  bersifat people centred,  participatory,  empowering  and sustainable” (Chambers, 1995) konsep ini lebih  luas  dari  hanya  semata-mata memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic  needs ) atau  menyediakan  makanisme  untuk mencegah  proses  pemiskinan  lebih  lanjut, yang belakangan lebih banyak dikembangkan  sebagai  upaya    mencari alternatif    terhadap  konsep  pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembanmg  dari  banyak  ahli  dan praktisi.
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat  dapat  dilihat  dari  tiga  sisi, (Sumadiningrat,  Gunawan,  2002);  yaiutu: pertama menciptakan  suasana  atau  iklim yang  memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang  dimana  titik  tolaknya  adalah penganalan  bahwa  setiap  manusia,  setiap masyarakat,  memiliki  potensi  yang  dapat dikembangkan, artinya tidak ada
masyarakat  yang  sama  sekali  tanpa  daya, karena  jika  yang  demikian  akan  suda punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangunan daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan  kesadaran  akan  potensi yang  dimilikinya    serta  berupaya  untuk mengembangkannya.
Ke  dua ,  memperkuat  potensi  atau
daya yang dimiliki masyarakat
( empowering ). Dalam rangka ini diperlukan  langkah-langkah  yang  positif, selain  dari  hanya  menciptakan  iklim  dan suasana.  Perkuatan  ini  meliputi  langkah- langklah nyata, dan menyangkut penyediaan  berbagai  masukan  ( input ), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang  yang  akan  membuat  masyarakat menjadi  berdaya,  pemberdayaan  bukan meliputi  pengauatan  individu  anggota masyarakat, tetapi juga pranata- pranatanya.    Menanamkan  nilai-nilai budaya  modern,  seperti  kerja  keras, hemat, keterbukaan dan pertanggungjawaban  adalah bagian pokok dari  upaya  pemberdayaan.  Demikian  pula pembeharuan  institusi-institusi  social  dan pengintegrasiannya  ke  dalam  kegiatan pembangunan  serta  peran  masyarakat  di dalamnya.
Ke tiga, memberdayakan mengandung  pula  arti  melindungi,  dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah  menjadi  bertambah  lemah,  oleh karena kekuranganberdayaan dalam menghadapi  yang  kuat,  oleh  karena  itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah  amat  mendasar  sifatnya  dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi  tidak  berarti  mengisolasi  atau menutup  dari  interaksi,  karena  hal  itu, justru  akan  mengerdilkan  yang  kecil  dan melemahkan  yang  lemah.  Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah  terjadinya  persaingan  yang tidak  seimbang,  serta  eksploitasi  yang kuat  atas  yang  lemah.  Pemberdayaan masyarakat  bukan  membuat  masyarakat menjadi  makin  tergantung  pada  berbagai program pemberian.

## KESIMPULAN.
Berdasarkan uraian latar belakang, kajian  pustaka  serta  analisis  data  di  atas, maka  dapat  disimpukan  bahwa  program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan sejak penerapannya telah menumbuhkembangkan  kesadran  kritis masyarakat  local  untuk  secara  proaktif terlibat  secara  kolektif  dalam  berbagai
kegiatan pembangunan, adanya penguatan kapasitas masyarakat local dalam berbagai model  dan  pendekatan  yang  bertujuan untuk  menjadikan  masyakat  sebagai pelaku utama pembangunan, konseptualisasi, perencanan, implementasi dan refleksi hasil-hasi pembangunan tidak lagi  bersifat  sektoral  dan top  dawn ,  tetapi lebih bersifat partisip dan battom up

## DAFTAR PUSTAKA
Abe.  2005. Perencanaan  Pembangunan. PT. Gunung Agung. Jakarta. Coner. 1992. Perubahan Sosial dan Dunia Ketiga. Gadjah  Masa  University. Yogyakarta.
Chambers.  1995. Partcipatory  Rural Appraisal. Yayasan  Mitra  Tani. Yogyakarta
Craig  dan  May.  1995. Social  Capital,
Civic  Science  and  Deliberative
Dialogue.  Working  paper .  UI Press. Jakarta Hoofsteede.  1971. Local  Organization : Intermediaries in Rural
Development .  Cornell  University Press. Ithaca.
Idria  Bastian.  2006. Sistem  Perencanaan dan  Penganggaran  Pemerintah Daerah  di  Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
Pembangunan  Daerah.  2000. Aktualisasi Otonomi dalam Pembangunan
Daerah. Depdagri. Mustopadijaja.  2007. Metode  Penelitian Partsipatoris dan Upaya Pemberdayaan. Yayasan  Obor.
Jakarta.
Prijono  dan  Pranarka.  1996. Administrasi Pembangunan. UM Press. Malang Syahyuti.  2006. Perencanaan  Partisipatif di  Kabupaten  Maros. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar (Tidak dipublikasikan). Yogi S. Sugandi. 2011. Admiistrasi Publik
(Konsep  dan  Perkembangan  Ilmu di Indonesia ). Graha Ilmu. Yogyakart Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPP)
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah