## Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat
Muhammad Aziz Zaelani 1 , Wahyu Beny Mukti Setiyawan 2
Fery Dona 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik, Surakarta
2 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang
3 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta zael.aziz@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji    pentingnya  mewujudkan  pendaftaran  tanah  responsif  pada era  disrupsi  sebagai  penunjang  kesejahteraan  rakyat,  dan  mengkaji  tentang  bentuk  pendaftaran tanah  responsif  pada  era  disrupsi  sebagai  penunjang  kesejahteraan  rakyat.  Pendaftaran  tanah penting  untuk  menunjang  kesejahteraan  rakyat.  Kesejahteraan  berkaitan  dengan  jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi  yang  menuntut  optimalisasi  teknologi  menghadapi  perubahan.  Diperlukan  perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum  normatif, menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  analisis  deduktif  dengan  pendekatan perundangan  serta  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  urgensi  mewujudkan  pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi; bentuk  pendaftaran  tanah  responsif  pada  era  disrupsi  diwujudkan  dengan  efisiensi  pendaftaran tanah  dengan  teknologi  informasi,  optimalisasi  pendaftaran  tanah  responsif  dengan  memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan. Kata Kunci: Disrupsi; Pendaftaran Tanah; Responsif

## Realizing Responsive Land Registration in the Era of Disruption to Support People's Welfare

## Abstract
This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of  the  elements  in  supporting  the  welfare  of  the  people. This  welfare  is  related  to  legal  certainty and  the  fulfillment  of  governance  needs  which  is  manifested  in  guaranteeing  legal  protection  for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in  the  era  of  disruption  that  demands  optimization  of  technology.  Therefore,  changes  are  needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a  statutory  and  conceptual  approach.  The  urgency  is  to  show  a  prescriptive  on  what  should  be applied  to  the  legal  issues  under  study,  especially  finding  a  form  of  land  registration  that  is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms  of  land  registration  in  the  era  of  disruption  to  support  people's  welfare  are  realized  by: efficiency  of  land  registration  by  means  of  information  technology,  optimization  of  responsive land  registration  by  expanding  community  participation  facilities,  and  accountability  of  land registration by revitalizing land stakeholders.
Keywords: Disruption; Land Registration; Responsive
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pendaftaran  tanah  merupakan  salah  satu  bentuk  perbuatan  pemerintah ( bestuurhandeling )  yang  tergolong  penting  sebagai  upaya  mensejahterakan masyarakat.  Pendaftaran  tanah  yang  komperehensif,  efisien,  responsif  dan akuntabel  mampu  mewujudkan  kepastian  hukum  terhadap  tanah  yang  secara berkesinambungan memperlancar segala bentuk perbuatan hukum atas tanah. Hal ini  kemudian  menjadi  sumbangsih  terhadap  proses  menuju  masyarakat  yang sejahtera.  Urgensi  tinggi  melekat  mengingat  penting  dan  luasnya  lingkup  tanah yang  mencakup  pemukaan  bumi  dan  segala  kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya. 1 Fungsi  tanah  dapat  diwujudkan  menjadi  rumah,  sumber  pendapatan, tempat  untuk  berbisnis,  akses  ke  lahan  lain,  keamanan  pinjaman,  dan  lain  hal sebagainya. 2 Tanah  juga  memiliki  makna  atau  arti  yang  multidimensi  jika dipahami  dalam  perspektif  ekonomi,  politik,  hukum,  maupun  sosial  budaya. Pesatnya pembangunan sarana dan prasarana membuat nilai kebutuhan akan tanah terus meningkat, sehingga menjadikan tanah sangat bernilai  ekonomis tinggi dan melemahkan nilai-nilai sosial-religiusnya. 3
Bagi  masyarakat,  tanah    menempati    kedudukan    sangat  penting  dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum, seseorang dapat di tuntut melakukan sesuatu jika hal tersebut melanggar ketentuan hukum  yang  berlaku.  Untuk  menghindari  permasalahan  pertanahan,  salah  satu upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  pendaftaran  tanah. 4 Mengingat permasalahan  pertanahan      merupakan      salah      satu      hal  yang  sensitif  dan memerlukan    penanganan    yang    amat    ekstra  hati-hati,  karena    permasalahan tanah    sejak    dahulu  hingga  sekarang  merupakan  persoalan  hukum  yang  sangat pelik dan kompleks  seperti  permasalahan rendahnya pendaftaran tanah, sertifikat ganda  bahkan  permasalahan  yang  terkait  dengan  mafia  pertanahan  yang  banyak melibatkan oknum pegawai BPN dan Notaris/PPAT. 5
Di  era  disrupsi  ini,  hal-hal  tertentu  memang  harus  diantisipasi  dan disongsong demi menjaga sinergitas negara dan masyarakat. Kondisi inilah  yang mendorong  untuk  menggali  kembali  esensi  Pancasila  sebagai  tiang  pancang skenario  menghadapi  perubahan-perubahan  pada  era  disrupsi.  Di  setiap perubahan  selalu  disertai  tujuan  ataupun  dalam  tujuan  itu  sendiri  dapat  berawal
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2002).
2 Jaap Zevenbergen, “System of Land Registration: Aspects and Effects” (Delft: Geodesy, 2002).
3 Sri  Susyanti  Joshua  Melvin  Arung  La’bi,  Nur  and  Kahar  Lahae,  “Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap Tehadap Tanah Tongkonan,” Supremasi 16, no. 1 (2021): 118–31, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548.
4 Raden  Ari  Setya  Wibawa,  “Kajian  Yuridis  Atas  Proses  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Wakaf  Yang Berstatus  Letter  C  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019): 274, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274.
5 Agus  Salim,  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Dengan Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  174, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.
e-ISSN : 2621-4105
dari  perubahan.  Dimensi  perubahan  juga  terjadi  pada  bidang  hukum  pertanahan, khususnya  dalam  ranah  regulasi  yang  semakin  tertinggal  dengan  fenomena disrupsi.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  karakter  ‘ the  great  shifting’ dikarenakan regulasi  yang  berlaku  selalu  tertinggal  dan  mengacu  pada  referensi-referensi maupun teknologi masa lalu. Dampaknya, kemudian timbul permasalahan bahwa regulasi  tidak  mampu  mengakomodir  kebutuhan  terkini  masyarakat  yang  sarat dengan perubahan teknologi. 6
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria sebagai  pokok  pengaturan  hukum  pertanahan  di  Indonesia  mulai  menunjukkan tanda-tanda  ketertinggalannya,  terutama  dalam  penyesuaian  sarana  teknologi informasi  serta  kecepatan  olah  data  pendaftaran  tanah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  era  disrupsi  juga  merangsek  mencakup  terhadap  mekanisme  pendaftaran tanah.  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  misalnya,  dituntut menyelesaikan  kuantitas  target  pendaftaran  tanah,  dan  untuk  merealisasikannya dibutuhkan database serta  revitalisasi  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang proses  PTSL  tersebut.  Perbaikan database serta  sarana  prasarana  penunjang pendaftaran  tanah  merupakan  hal  yang  wajib  diupayakan  untuk  mewujudkan pendaftaran tanah yang komperehensif, efisien, responsif dan akuntabel.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini antara  lain  diangkat  oleh  Marryanti  (2018)  yang  mengkaji  tentang  faktor-faktor apa  saja  yang  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  capaian/realisasi PTSL. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor  yang  berpengaruh  signifikan terhadap  pelaksanaan  PTSL  adalah:  jumlah  SDM  yang  dilibatkan  dalam  tim PTSL,  jumlah petugas  pengumpul  data  yuridis,  jumlah  komputer,  jumlah  alat pengukuran  tanah  dan  kondisi  tanah.  Optimalisasi  faktor-faktor  tersebut  dapat dilakukan  dengan  optimalisasi  sumberdaya  manusia  yang  terlibat  tim  PTSL melalui  pemetaanpartisipatif,  alat  penunjang  komputer,  penggunaan  alat  ukur dalam berbagai kemiringan lereng, dan penguatan persepsi dan inovasi PTSL. 7
Sedangkan  penelitian  Ardani  (2019)  mengangkat  permasalahan  tentang tantangan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan PTSL dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum berupa kendala dan permasalahan  yang dihadapi  dalam pelaksanaan kegiatan PTSL rendahnya minat keikutsertaan  masyarakat,  serta  kendala  dan  permasalahan  terkait  dengan  bidang yuridis, dan bidang fisik dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. 8
6 Rhenald Kasali, Self Disruption (Mizan Media Utama, 2018).
7 Septina  Marryanti  and  Yudha  Purbawa,  “Optimization  of  Factors  That  Affect  The  Success  of Complete  Systematic  Land  Registration,” BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan 4,  no.  2  (2018):  190– 207.
8 Mira  Novana  Ardani,  “Tantangan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum,” Jurnal Gema Keadilan 1, no. 268–286 (2019): 3, http://www.albayan.ae.
e-ISSN : 2621-4105
Terakhir, penelitian oleh Prakoso (2021) mengangkat permasalahan tentang implikasi sistem pendaftaran  tanah  negatif  bertendensi  positif terhadap sengketa pertanahan  di  Indonesia  dan  pelaksanaan    PTSL  oleh  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang dapat  menjadi  dasar  perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah di  Indonesia.  Penelitian  ini  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  program  PTSL merupakan  program  pemerintah    yang    dapat    menjadi    jembatan    bagi    negara untuk  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  di  bidang  pertanahan, karena    adanya  kepastian  atas  data  fisik  dan  data  yuridis  dari  pemohon  maupun pemilik  hak  atas  tanah  yang  terdaftar  dalam  buku  tanah  dengan  diberikan sertipikat telah mengarah  pada  publisitas  positif  dalam  sistem  pendaftaran. 9
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah  bahwa  penelitian  ini  lebih  fokus  mengkaji  tentang  bagaimana  dalam pelaksaaan pendaftaran tanah perlu dilakukan perubahan dan perbaikan  terutama dalam menyongsong era disrupsi ini. Implikasinya, apabila tidak segera dilakukan perubahan  yang  berkaitan  dengan  mekanisme  pendaftaran  tanah,  maka  akan berdampak  pada  berbagai  kesulitan  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas pendaftaran tanah. Kualitas pendaftaran tanah yang tidak baik dapat menimbulkan ragam konflik pertanahan yang merugikan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk  mengkaji  pentingnya  mewujudkan  pendaftaran  tanah  responsif  pada  era disrupsi  sebagai  penunjang  kesejahteraan  rakyat,  dan  mengkaji  tentang  bentuk pendaftaran  tanah  responsif  pada  era  disrupsi  sebagai  penunjang  kesejahteraan rakyat.
2. METODE
Pendekatan  dan  sifat  penelitian  ini  diklasifikasikan  sebagai  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  ini  meneliti  tentang  pentingnya  mewujudkan pendaftaran  tanah  responsif  pada  era  disrupsi  sebagai  penunjang  kesejahteraan rakyat.  Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif,  maka  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan (statute approach ). 10 Susunan artikel dengan menggunakan bahan hukum  primer dan sekunder.  Bahan hukum  primer  yang digunakan antara lain Undang-Undang Pokok Agraria dan  Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan penggunaan bahan hukum sekunder berupa  buku-buku  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  artikel  jurnal  ilmiah  dan artikel  dari  internet.  Selanjutnya,  dilakukan  analisis  secara  deduktif  dengan menggunkaan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang dilakukan  dengan  studi  kepustakaan. 11 Artikel  bertujuan  untuk  menunjukkan preskriptif  mengenai  hal  apa  yang  seharusnya  dapat  diterapkan  terhadap  isu
9 Bhim Prakoso, “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran  Tanah,” Journal of Private and Economic Law 1, no.  1 (2021): 63–82, https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1981).
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Peter Mahmud Marzuki, 2005).
hukum  yang  diteliti  khususnya  menemukan  bentuk  pendaftaran  tanah  yang responsif pada era disrupsi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Urgensi  Mewujudkan  Pendaftaran  Tanah  Yang  Responsif  Pada  Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat
Permasalahan tanah akan dapat memancing terjadinya konflik  kepentingan individu    akan    sangat    kental    dalam    hal    kepemilikan    tanah,  mengingat kedudukan  tanah  dalam  kehidupan  manusia  yang  sangat  lekat,  sehingga  melalui UUD  NRI  Tahun  1945  melalui  Pasal   33  ayat    (3)  mengatur  pemanfaatan sumber    daya    alam,    salah    satunya    tanah,    dalam    peningkatan    kemakmuran rakyat  Indonesia. 12 Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  maka  diterbitkannya Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA)  Nomor  5  Tahun  1960 yang  memuat pokok-pokok    hukum    pertanahan  Indonesia,  namun    masih  diperlukan pengaturan  lebih  lanjut  sebagai  pedoman pelaksanaan UUPA. 13
Sejatinya  pada  akhir  milenium  kedua,  kesadaran  untuk  melibatkan masyarakat  sudah  mulai  menjadi  senjata  yang  aktual  di  dalam  usaha  pemerintah mendapatkan  legitimasi  dan  pengakuan  masyarakat  dari  kebijakan-kebijakannya. Muncul  beberapa  pengikutsertaan  atau  pelibatan  masyarakat  di  dalam  wujud partisipasi masyarakat. Menurut pendapat dari Keith Davis, partisipasi adalah: “ as mental  and  emotional  inovolment  of  person  in  a  group  situation  which encourages  him  to  contribute  to  group  goals  and  share  responsibility  in  them ”. Artinya bahwa keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi  kelompok yang  memberikan  semangat  untuk  menyokong  kepada  tujuan-tujuan  kelompok dan  mengambil  bagian  tanggung  jawab  untuk  kelompok  itu  sendiri. 14 Pemikiran tersebut  menjadi  acuan  dalam  memahami  partisipasi  masyarakat  yang dihubungkan  dengan  kontekstualitas  pemerintahan  pada  masa  transisi  dan kemudian era disrupsi dewasa ini.
Hal  tersebut  selaras  dengan  khazanah  hukum  responsif  yang  mulai didengungkan  para  pemikir  aliran  Barkeley  pada  dasawarsa  akhir  1980-an sebagaimana  diutarakan  oleh  Pesch 15 yang  pengaruhnya  baru  dirasakan  di  tanah air  pasca  reformasi  dengan  tuntutan  masa  transisi  dari  karakter  produk  hukum yang  represif  menjadi  karakter  produk  hukum  yang  responsif. 16 Negara  hukum modern ditandai dengan ciri, yaitu menguatnya sistem demokrasi pada semua lini pemerintahan,  terutama  meningkatnya  partisipasi  publik  atau  masyarakat  dan kesadaran  politik  elit  dalam  memberikan  sarana  terhadap  bentuk-bentuk
12 Nurhasan Ismail, Hukum Agraria: Dalam Tantangan Perubahan (Malang: Setara Press, 2018).
13 Embun Sari et al., “Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 50–67, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
14 S. S. Khairuddin, Pembangunan Masyarakat , Pertama (Jogjakarta: Liberty, 2000).
15 U. Pesch, “The Publicness of Public Administration,” Administration & Society 40, no. 2 (2008): 170.
16 Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (New York: Harper & Row, 1978).
e-ISSN : 2621-4105
partisipasi  masyarakat  tersebut. 17 Beberapa  ciri khas  yang menunjukkan karakter hukum  responsif  seperti  pelibatan  masyarakat  menjadi  semakin  mudah  untuk ditemukan  di  dalam  berbagai  kegiatan  pembangunan  dan  pelayanan  publik. Fenomena  ini  menjadi  semakin  banyak  terjadi  pada  era  keterbukaan  pemerintah yang  diiringi  dengan  perkembangan  teknologi  informasi,  sehingga  perspektif hukum  pertanahan  konvensional  perlu  mendapat  ruang  gerak  supaya  relevan dalam mendukung beberapa perubahan era disrupsi.
Urgensi yang paling menyita perhatian untuk secepatnya dapat mewujudkan pendaftaran  tanah  yang  responsif  pada  era  disrupsi  sebagai  penunjang kesejahteraan  rakyat  adalah  maraknya  kasus-kasus  pertanahan  sehingga  perlu dipikirkan  mekanisme  untuk  dapat  meminimalisirnya.  Konflik  agraria  di Indonesia  terhitung  semakin  meningkat. 18 Akumulasi  permasalahan  pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung (MA) diperkirakan berada pada kisaran antara 60%  hingga  70%  setiap  tahun  dan  belum  terhitung  kasus  yang  selesai  ketika diputus  pada  tingkat  pertama  maupun  pada  tingkat  banding. 19 Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN)  mencatat,  ada sebanyak  3.230  kasus  sengketa  pertanahan  yang  berhasil  ditangani  sepanjang tahun  2019.  Sisanya,  terdapat  sebanyak  1.201  kasus  yang  sampai  saat  ini  masih dalam  proses  penyelesaian. 20 Penanganan  kasus  2020  masih  dalam  proses penanganan  dan  berarti  masih  belum  ada  sisa  kasus  agraria  yang  selesai tertanggani sejak tahun 2019. 21
Tipologi  atau  macam  variabel  kasus  pertanahan  merupakan  jenis  sengketa, konflik  dan  atau  perkara  pertanahan  yang  disampaikan  atau  diadukan  dan ditangani  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,  secara  garis  besar  dikelompokkan menjadi: (i) penguasaan tanah tanpa hak; (ii) sengketa batas; (iii) sengketa waris; (iv) jual berkali-kali; (v) sertipikat ganda; (vi) sertipikat pengganti; (vii) akta jual- beli  palsu;  (viii)  kekeliruan  penunjukkan  batas;  (ix)  tumpang  tindah;  dan  (x) putusan  pengadilan. 22 Hal  tersebut  juga  dapat  menjadi  salah  satu  argumentasi yang mendorong perlunya urgensi mewujudkan pendaftaran tanah yang responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat.
17 Jr Charles D. Reid, “Judicial Precedent in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: A Commentary on Chancellor Kent’s Commentaries,” Ave Maria Law Review 5, no. 47 (2007): 52–70.
18 Arimbi  Rahmadiani,  “Tangani  Konflik  Agraria,  Kementerian  ATR/BPN  Gelar  ForumKajian,” Kompas.Com , 2021,
https://properti.kompas.com/read/2019/10/06/211426321/Tangani.Konflik.Agraria.Kementerian.ATR.BPN.G elar.Forum.Kajian.
19 Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan,” Buletin LMPDP-Land: Media Pengembangan Kebijakan Pertanahan , 2009.
20 Rahma  Anjaeni,  “Sepanjang  2019  Kementerian  ATR/BPN  Tangani  3.230  Kasus  Sengketa Pertanahan,” Kontan.Co.Id ,  2021,  https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-kemterian-atrbpn- tangani-3230-kasus-sengketa-pertanahan.
21 Vendi  Yhulia  Susanto,  “Tahun  Ini  Kementerian  ATR  Fokus  Tangani  1.201  Sengketa Pertanahan,”,” Kontan.Co.Id ,  2021,  https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-ini-kementerian-atr-fokus- tangani-1201-sengketa-pertanahan.
22 BPN,  “Program  Penanganan  Kasus-Kasus  Pertanahan,”  bpn.go.id,  2021,  http://www.bpn.go.id/ Program/PenangananKasus-Pertanahan.
Faktor  lain  yang  menghambat  proses  pendaftaran  tanah  adalah  konflik pertanahan. Penyebab terjadinya konflik dibidang pertanahan di Indonesia antara lain keterbatasan ketersediaan tanah pada suatu wilayah yang berkonflik, tumpang tindih  hak  milik  tanah  ataupun  hak  atas  pengelolaan  tanah,  ketimpangan  dalam struktur pengasaan tanah, inkonsistensi keputusan negara dan ketidaksinkronisasian  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal  peraturan perundang-undangan  yang  ada  kaitannya  dengan  hak  pengelolaan  tanah,  praktik manipulasi tanah dalam perolehan hak milik, adanya dualisme kewenangan antara pusat  dan  daerah  tentang  urusan  pertanahan. 23 Permasalahan  di  atas  relevan apabila  dijalin  kelindankan  dengan  kewajiban  negara  menjamin  hak  sosial meliputi  properti  yang  dalam  hal  ini  termasuk  hak  atas  tanah.  Hak-hak  sosial tersebut  mendapat  jaminan  seperti  layaknya  hak  atas  properti,  tidak  dapat dilanggar ( inviolable ), serta diberikan berdasar basis kewargaan ( citizenship ) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas. 24
3.2 Bentuk  Pendaftaran  Tanah  Yang  Responsif  Pada  Era  Disrupsi  Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat
Pendaftaran  tanah  mempunyai  arti  penting  dan  mempunyai  manfaat  dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejarah umat manusia dan bangsa dimulai dari  tanah,  dan  bahkan  konon  manusia  pertama  diciptakan  dari  tanah.  Awalnya tanah  merupakan  kebutuhan  dasar  seperti  untuk  tempat  tinggal,  ladang  untuk budidaya tanaman dan memungut hasil, maupun ladang untuk berburu hewan. 25
Ada  2  sistem  pendaftaran  tanah  yaitu  sistem  pendaftaran  hak  dan  sistem pendaftaran tanah. Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria mengguakan  sistem  pendaftaran  akta,  saat  ini  Indonesia  menggunakan  sistem pendaftaran  hak.  Pendaftaran  tanah  di  Filipina  juga  mempergunakan  sistem pendaftaran  hak.  Untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  dengan  berdasarkan  Dekrit Presiden Marcos No. 27, bahwa penggarap tanah menjadi pemilik hak atas tanah yang  digarapnya.  Hal  ini  untuk  memperbaiki  hubungan  yang  buruk  antara  tuan tanah  dengan  penggarap  tanah.  Kepada  petani  penggarap  tersebut  diberikan sertifikat sementara yaitu “ Certificate of Land Transfer ” oleh pemerintah. Negara eropa  yang  menggunakan  sistem  ini  adalah  Swiss.  Bagi  pemegang  sertifikatdi Swiss  kekuatannya  mutlak,  tidak  di  bawah  kuasa  pengadilan,  tidak  dapat diganggu  gugat  walau  terbukti  ada  penipuan.  Untuk  mengurus  sertifikat,  pihak kantor  pendaftaran  tanah  harus  mengadakan  pemeriksaan  yang  teliti  atau  aktif. Pendaftaran  dilakukan  dengan  permohonan  tertulis  dari  orang  yang  namanya tercatat dalam Grund Buch dengan melampirkan akta autentiknya yang berisikan
23 Diyan  Isnaeni,  “Kebijakan  Landreform  Sebagai  Penerapan  Politik  Pembaharuan  Hukum  Agraria Yang Berparadigma Pancasila,” JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan) 1, no. 2 (2017): 83–97.
24 Oman Sukmana, “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” Jurnal Sosial Politik 2, no. 1 (2017): 103, https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759.
25 A.P.  Parlindungan,  “Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia,” Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum 2,  no.  2 (2017): 23–28.
peralihan  kepada  pemilik  yang  baru.  Negara  lain  yang  menggunakan  sistem  ini antara lain adalah Indonesia, Inggris dan Jerman. 26
Sedangkan  negara  yang  menggunakan  sistem  pendaftaran  akta  antara  lain adalah  Belanda,  jika  terjadi  jual  beli  dibuatkan  akta  jual  beli,  namun  hak  belum berpindah  karena  jual  beli  adalah  perjanjian  dimana  penjual  berjanji  akan menyerahkan haknya kepada pembeli dan pembeli berjanji akan membayar harga. Untuk  pemindahan  haknya  (penyerahan  yuridisnya)  dibuat  akta  transport  yang juga dibuat di hadapan notaris seperti pada akta jual beli. Salinan akta transport ini disimpan  di  kantor  notaris  dan  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  dengan  diberi nomor,  tanggal  dan  dibuat  salinannya.  Negara  yang  menggunakan  sistem pendaftaran  akta  selanjutnya  adalah  Perancis.  Di  negara  ini  proses  peralihan eigendom sudah  terjadi  pada  saat  perjanjian  obligasi  yaitu  dari  penyerahan eigendom tersebut.  Akta  perjanjian  untuk  peralihan  hak  dianggap  telah  terjadi peralihan eigendom dari  yang  punya  kepada  yang  memperoleh.  Publikasi  dari peralihan eigendom dilaksanakan  dengan  pendaftaran  akta  autentik  pada  daftar. Pejabat  yang bertanggungjawab untuk  melaksanakan pendaftaran tersebut adalah notaris di mana akta itu dilaksanakan. 27
Sedangkan  Amerika  Serikat  menggunakan  sistem  campuran  untuk pendaftaran tanah. Amerika Serikat merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang  mempunyai  50  negara  bagian  dan  sejumlah  3141  wilayah  kabupaten  atau kota administratif  yang berhubungan dengan kabupaten tersebut,  yang diperintah oleh  pemerintah  yang  dipilih  di  muka  umum  dan  juga  oleh  pegawai  sipil. Tanggung  jawab  dari  pemerintah  di  setiap  negara  bagian  sangatlah  besar  dari suatu  wilayah  ke  wilayah  lain,  seperti  hubungan  antara  ibukota  negara  bagian dengan  wilayah  pemerintahan  kotapraja  di  wilayah  tersebut.  Sistem  pendaftaran tanah  di  Amerika  Serikat,  hampir  sebagian  besar  sistem  menggunakan  sistem pendaftaran  akta.  Namun,  di  beberapa  negara  bagian  di  Amerika  Serikat pendaftaran  suatu  akta  didasarkan  pada  Sistem  Torrens,  yang  berarti menggunakan  sistem  pendaftaran  hak  dalam  pendaftaran  maupun  beberapa implementasi yang terkait dengan sistem pendaftaran tersebut. 28
Indonesia    menganut    sistem    publikasi    negatif    dalam    kegiatan pendaftaran    tanah,    dimana    negara    tidak  menjamin    kebenaran    data    yang disajikan    dalam    sertipikat.    Hal    ini    sekilas    menggambarkan    kondisi    tidak dijaminnya kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah, sehingga banyak pihak  yang  menginginkan  agar    pemerintah    mengganti    kebijakan    pendaftaran tanah  kearah Stelsel  Positif. 29 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24
26 Trie  Sakti,  “Kajian  Lembaga  Penjaminan  Dalam  Pendaftaran  Tanah  Sistem  Negatif  Untuk Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah,” 2019.
27 Sakti.
28 Sakti.
29 Desi  Apriani  and  Arifin  Bur,  “Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Dalam  Sistem Publikasi  Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia,” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 5,  no.  2  (2020):  220–39, https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
e-ISSN : 2621-4105
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah “rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, yang  berkesinambungan  dan  teratur  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis  dalam bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  satuan  rumah  susun, termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu yang  membebaninya”.  Menurut  Pasal  2  pendaftaran  tanah  dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. 30
Upaya  mewujudkan  bentuk  pendaftaran  tanah  yang  responsif  pada  era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, diwujudkan dengan poin-poin di bawah ini.
a. Efisiensi Pendaftaran Tanah Dengan Sarana Teknologi Informasi Salah  satu  bentuk  upaya  di  dalam  memberikan  bentuk  pendaftaran tanah  yang  responsif  pada  era  disrupsi  sebagai  penunjang  kesejahteraan rakyat adalah melalui penguatan teknologi informasi khususnya sebagai basis data ( data  base ) pertanahan  yang  aksesibel atau  dapat  secara mudah diakses oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  terkait.  Hal  ini  untuk  meminimalisir terjadinya kasus-kasus seperti sertipikat  ganda  yang ditenggarai karena tidak singkronnya  data  fisik  dan  data  yuridisnya.  Implikasinya,  dengan  basis  data yang  aksesibel  dikarenakan  ditunjang  oleh  teknologi  informasi  yang  bagus, maka  akan  mampu  menciptakan  pendaftaran  tanah  yang  responsif  dan menyebabkan  kebutuhan  rakyat  terhadap  tanah  (sertifikasi)  menjadi terpenuhi.  Penguatan  basis  data  yang  aksesibel  juga  dapat  meminimalisir permasalahan  yang  muncul  dikarenakan  masalah  daluwarsa  tanah,  maupun dapat  secara  preventif  memberikan  petunjuk  kepada  privat  dan/atau  badan hukum  privat  yang  akan  melakukan  gugatan  terhadap  sertipikat  tanah berkaitan  dengan  usia  sertipikat  tanah.  Apabila  sertifikat  tanah  yang  akan digugat  tersebut  sudah  berusia  lebih  dari  lima  tahun,  dan  dapat  diketahui dengan  mudah  melalui  basis  data  yang  aksesibel  tersebut  maka  diharapkan dapat  meminimalisir  adanya  gugatan  terhadap  sertifikat  tanah  yang  sudah berusia lebih dari lima tahun.
Pemerintah  dalam  masa  4.0 Industry ini,  dituntut  lebih  fleksibel, responsif,  tidak  terjebak  dalam  rigiditas  aturan  serta  menitikberatkan  pada kreatifitas  pembuat  kebijakan  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  aktual dan  faktual  dalam  masyarakat  termasuk  permasalahan  ddan  dinamika pertanahan  atau  agraria.  Maka  dari  itu,  pemerintah  sebagai  pelaksana pendaftaran  tanah  akan  lebih  teliti  dan  menerapkan  asas-asas  pendaftaran tanah dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sehingga akan menghasilkan
30 Muhammad Yamin and Zaidar Zaidar, “Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 201–10, https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.911.
sertipikat  yang  sempurna  dikarenakan  ditunjang  oleh  basis  data  yang aksesibel  dan  transparan.  Pihak  pemilik  hak  atas  tanah  juga  tidak  akan terlarut-larut  waswas  akan  kelangsungan  tanahnya  serta  dapat  bebas melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  tanah  yang  menjadi  hak  miliknya. Adapun  manfaat  yang  diperoleh  dengan  merevitalisasi  teknologi  informasi dalam  mekanisme  pendaftaran  tanah  adalah  memperoleh  beberapa  efisiensi, yaitu:  (i) memberikan kemudahan kepada  BPN dalam melakukan akses data pertanahan  sehingga  dapat  meminimalisir  kesalahan;  (ii)  memberikan perlindungan  hukum  kepada  pemilik  sertipikat  tanah  yang  sah  karena  data tanahnya  sudah  dapat  diarsipkan  baik  secara  manual  maupun  digital;  (iii) memberikan  informasi  terhadap  pihak  lain  yang  akan  dan  melakukan perbutaan hukum dengan tanah (jual beli, pecah waris dan perikatan lainnya).
Terpenuhinya  kebutuhan  aksesibel  terhadap  data  base  pertanahan  juga selaras  dalam  upaya  meningkatkan  kontrol  publik  terhadap  kebijakan pertanahan  nasional.  Sejatinya  hal  tersebut  dapat  memberikan  kesempatan bagi  menguatnya control  public terhadap  kebijakan  negara.  Hal  itu  karena sebagian  besar  dari  kebijakan  pemerintah  merupakan  mozaik  administrasi yang  terjadi  secara  nyata  di  masyarakat.  Transparansi,  akuntabilitas, efektifitas  dan  efisiensi merupakan  tuntutan  paling  utama  dari  masyarakat terhadap  negara.  Maka  dari  itu,  masing-masing  komunitas  publik berharap pelayanan  lebih  cepat  dan  sempurna,  mereka  memberikan  standar  kepada Pemerintah.
b. Optimalisasi  Pendaftaran  Tanah  Responsif  Dengan  Memperluas  Sarana Partisipasi Masyarakat
Proses  pendaftaran  tanah  yang  baik  sejatinya  melibatkan  masyarakat sekitar  tanah  yang  akan  dilakukan  pendaftaran.  Hal  ini  berkaitan  dengan esensi pendaftaran tanah di dalam UUPA sebaaimana diambil dari kristalisasi nilai-nilai  kemasyaakatan,  sosial  maupun    adat.  Fakta  historis  menunjukkan bahwa batas tanah secara adat banyak ditandai dengan batas alam, disaksikan oleh penduduk sekitar dan dicatatkan pada buku desa oleh pejabat berwenang. Hal  demikian berkembang  dan  masih terus  berjalan  walaupun  eksistensi  dari UUPA  dengan  sertipikasi  tanah  oleh  negara  sudah  berlangsung.  Uraian tersebut  menunjukkan  bahwa  peran  serta  masyarakat  sejak  dahulu  telah terlembagakan dan harus tetap dipelihara di dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia.  Perlu  untuk  digali  kembali  apakah  dalam  suatu  negara  dalam pelaksanaan kebijakannya dalam hal ini termasuk pendaftaran tanah, memang mengenal  struktur  yang  lebih  tinggi  dari  hukum  dan  menuntun  arah pembuatan  dan  pelaksanaan  hukum  pada  negara  tersebut  yang  umumnya justru ditemukan dalam culture masyarakatnya.  Hal demikian selaras bahwa sebagaimana  partisipasi  atau  keterlibatan  masyarakat  dalam  mekanisme pendaftaran  tanah  yang  tetap  terpelihara  dalam  nilai-nilai  sosial kemasyarakatan.
Masyarakat  harus  berperan  aktif  melalui  partisipasinya  dalam melakukan  kontrol  terhadap  mekanisme  pendaftaran  tanah  untuk  menjaga akuntabilitas  dan  responsifitas  di  dalam  prosesnya.  Urgensi  dari  partisipasi masyarakat sejatinya merupakan ciri dari suatu kebijakan yang baik. Dengan adanya  partisipasi  masyarakat  tersebut,  diharapkan  suatu  kebijakan  menjadi landasan perbuatan pemerintah ( bestuurhandeling ) yang mampu mengakomodir  berbagai  bentuk  kebutuhan  dan  kepentingan  dari  masyarakat melalui  partisipasinya.  Maka  dari  itu,  diperlukan  mekanisme  yang mengakomodir  partisipasi  masyarakat  tersebut  dalam  proses  pendaftaran tanah.  Partisipasi  masyarakat  harus  menjadi  salah  satu  kekuatan  pemerintah dalam  mengimplementasikan  kebijakannya.  Urgensi  partisipasi  masyarakat dalam koridor hukum  responsif sangat  tinggi  dan oleh karenanya diperlukan sarana  untuk  mengakomodasinya.  Sarana  tersebut  dapat  diwujudkan  sebagai salah  satu  langkah  mewujudkan  pendaftaran  tanah  yang  responsif  pada  era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat.  Partisipasi masyarakat juga sesuai  dnegan  semangat  melakukan  kontrol  terhadap  kebijakan  pemerintah termasuk  dalam  implementasi  kebijakan  pendaftaran  tanah.  Aspek-aspek tersebut  merupakan  strategi  yang  menitik  beratkan  pada  dua  hal  secara seimbang,  yaitu  penerapan  hukum  yang  benar  dan  partisipasi  rakyat  yang baik.  Partisipasi  masyarakat  yang  beraturan  atau  sistematis  akan  mampu melahirkan  pendaftaran  tanah  yang  transparan  serta  responsif.  Hal  ini  harus dipegang  teguh  khususnya  pada  era  disrupsi  dan  apabila  perlu  harus  tetap digunakan  untuk  kepentingan  evaluasi  demi  terciptanya  mekanisme pendaftaran tanah yang mampu mengakomodir kontrol dari masyarakat.
Tujuan lain dari kontrol masyarakat melalui partisipasinya dalam proses pendaftaran  tanah  adalah  untuk  mempermudah  pihak-pihak  yang berkepentingan terhadap hak atas tanah. Misalnya, calon  pembeli  atau calon kreditur  berkepentingan  untuk  memperoleh  data  fisik  maupun  data  yuridis yang  valid  terhadap  tanah.  Hal  ini  menjadi  jaminan  bahwa  tanah  yang  akan dibeli ataupun diagunkan telah valid dan mendapatkan pengakuan dari negara melalui sertifikat hak atas tanah yang dimaksud. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa data yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten dan/atau Kota, bersifat terbuka aksesnya oleh masyarakat umum yang mempunyai kepentingan terhadapnya.
Proses  partisipasi  dapat  diwujudkan  dengan  optimalisasi  tahapan  ukur maupun  pengumuman.  Hambatan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pendaftaran  tanah  ditemukan  berupa  kurangnya  sumber  daya  manusia ( stakeholder termasuk  petugas  ukur)  sehingga  mempengaruhi  proses sosialisasi  yang  sejatinya  penting  dan  dibutuhkan  sebagai  acuan  atau pedoman  bagi  masyarakat  untuk  mengikuti  atau  mengajukan  proses pengukuran  tanah.  Selanjutya,  hambatan  dari  faktor  internal  masyarakat sendiri  yang  memelihara  sikap  kurang  antusias  terhadap  proses  pengukuran
e-ISSN : 2621-4105
maupun sertipikasi tanah. Faktor ini dapat terlembagakan dan berjalan terus- menerus  sehingga  secara  kumulatif  dapat  menghambat  serta  mempengaruhi statistik jumlah sertipikasi tanah.
c. Akuntabilitas Pendaftaran Tanah Dengan Revitalisasi Stakeholder Pertanahan Akuntabilitas  atau  pertanggung  jawaban  merupakan  salah  satu  asas pemerintahan maupun pendaftaran tanah sebagaimana tertera di dalam UUPA maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini menjadi umpan balik  yang  memberikan  tantangan  kepada stakeholder pertanahan  untuk meningkatkan  kualitasnya  guna  menciptakan  mekanisme  pendaftaran  tanah yang  akuntabel  atau  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Umpan  balik  kemudian disambut  dengan  mengusahakan  akuntabilitas  pendaftaran  tanah  melalui perbaikan  kinerja  dan  budaya stakeholder pertanahan.  Urgensi  penataan  dan pendayagunaan stakeholder pertanahan  sebagai  tongga  utama  mewujudkan akuntabilitas  pendaftaran  tanah  harus  terus  diupayakan  dan  dikontrol kemajuan serta progres perkembangannya. Stakeholder pertanahan mencakup birokrasi  sebagai  mekanisme  yang  diciptakan  oleh  satu  kesatuan  kerja pemerintah  di  dalam  hubungannya  dengan  publik  atau  masyarakat.  Era disrupsi  menuntut  reformasi  birokrasi  termasuk stakeholder pertanahan sebagai  salah  satu  bentuk  penyesuaian  organisasi  dan  perilaku  birokrasi dengan  kebijakan  yang  senada  dengan  karakter  hukum  responsif,  seperti pelayanan publik ( public service ) yang prima, pemerintahan yang baik ( good governance ) dan partisipasi masyarakat ( public participation ).
Hal  ini  senada  dalam  hal  pemikiran  dengan  pendapat  dari  Jenei  dan Witte  yang  menyatakan  bahwa  teori  umum  birokrasi  dapat  diterapkan  pada berbagai  bentuk  organisasi,  baik  mencakup  organisasi  publik  maupun organisasi bisnis. Pelayanan publik ( public service ) yang pada perkembangan teraktual  dapat  menggandeng  pengadaan  dengan  privat  dan  swasta,  mampu untuk  diselaraskan dengan pemikiran tersebut.  Menurut pemikiran Jenei  dan Witte  juga  melihat  3  (tiga)  area  penting  dari  reformasi  birokrasi  yang berkaitan  juga  dengan  3  (tiga)  tantangan  umum  yang  dapat  mempengaruhi sistem  birokrasi  pada  negara  demokrasi  yang  akan  dan/atau  sedang  tumbuh, yaitu:  (i)  modernisasi  birokrasi;  (ii)  adaptasi  birokrasi  terhadap  sistem demokrasi;  dan  (iii)  adaptasi  organisasi  dan  perilaku  birokrasi  terhadap kebijakan  multi-nasional  dan  lingkungan  administrasi,  termasuk  juga  ranah administrasi  publik. 31 Perlunya  peningkatan  akuntabilitas  juga  merupakan marwah  dari  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ).  Julius  Stahl  menyatakan bahwa  tipe  negara  hukum  seperti  ini  hanya  bertindak  memisahkan  kalau terjadi  perselisihan  antara  warga  negara  dengan  sesamanya  dalam menyelenggarakan  kepentingannya,  karena  negara  hanya  berfungsi  sebagai
31 Jennei and Witte, “No Title,” 2021.
e-ISSN : 2621-4105
‘penjaga  malam’  ( Nachtwachter  Staat ). 32 Adanya  revitalisasi stakeholder pertanahan  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  terutama  dalam  mekanisme pendaftaran  tanah  yang  secara  langsung  dapat  menunjang  kesejahteraan masyarakat ( social warfare ).
Pelajaran  yang  dapat  diambil  dari  kebijakan  sistem  publikasi  negatif  yang dianut  Indonesia  adalah,  tanah  harus  diperoleh  dengan  iktikad  baik,  kemudian dikuasai  dan  diduduki  secara  nyata,  dan  dilanjutkan  dengan  mendaftarakan  hak atas  tanah.  Menguasai  tanah  dengan  iktikad  baik  dan  mendaftarkan  hak merupakan  perbuatan  yang  harus  dilakukan  bersamaan.  Tidak  cukup  hanya menduduki  saja  tanpa  mendaftarkan,  dan  tidak  cukup  mendaftarkan  saja  tanpa menduduki.  Maksudnya,  subjek  hukum  yang  merasa  berhak  atas  bidang  tanah, harus menduduki tanahnya secara nyata, menjaga, mengolah dan mendaftarkannya.  Sebaliknya  bila  telah  mendaftarakan  tanah,  maka  pemegang hak harus benar-benar menjaga objek yang menjadi haknya. 33

## 4. PENUTUP
Urgensi  mewujudkan  pendaftaran  tanah  yang  responsif  pada  era  disrupsi sebagai  penunjang  kesejahteraan  rakyat  adalah  masih  terdapat  berbagai  ragam kasus  dan  konflik  pertanahan,  disusul  dengan  kebutuhan  terhadap  mekanisme pendaftaran  tanah  yang  efisien  dan  mampu  memaksimalkan  teknologi  informasi khususnya  dalam  pembuatan  arsip  digital  sebagai  data  base  pertanahan.  Bentuk pendaftaran  tanah  yang  responsif  pada  era  disrupsi  sebagai  penunjang kesejahteraan  rakyat,  diwujudkan  dengan  upaya:  (i)  efisiensi  pendaftaran  tanah dengan  sarana  teknologi  informasi;  (ii)  optimalisasi  pendaftaran  tanah  responsif dengan  memperluas  sarana  partisipasi  masyarakat;  dan  (iii)  akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  “Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan.” Buletin  LMPDP-Land:
Media Pengembangan Kebijakan Pertanahan , 2009. Anjaeni, Rahma. “Sepanjang 2019 Kementerian ATR/BPN Tangani 3.230 Kasus Sengketa Pertanahan.” Kontan.Co.Id , 2021. https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-kemterian-atrbpn- tangani-3230-kasus-sengketa-pertanahan.
Apriani,  Desi,  and  Arifin  Bur.  “Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum
Dalam  Sistem  Publikasi  Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia.” Jurnal  Bina Mulia Hukum 5, no. 2 (2020): 220–39. https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.
Ardani,  Mira  Novana.  “Tantangan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemberian  Kepastian Hukum.” Jurnal  Gema  Keadilan 1,  no.  268–286  (2019):  3. http://www.albayan.ae.
32 Soehino, Ilmu Negara (Jogjakarta: Liberty, 1993).
33 Apriani  and  Bur,  “Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Dalam  Sistem  Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia.”
Arimbi  Rahmadiani.  “Tangani  Konflik  Agraria,  Kementerian  ATR/BPN  Gelar ForumKajian.” Kompas.Com . 2021. https://properti.kompas.com/read/2019/10/06/211426321/Tangani.Konflik.
Agraria.Kementerian.ATR.BPN.Gelar.Forum.Kajian.
BPN.  “Program  Penanganan  Kasus-Kasus  Pertanahan.”  bpn.go.id,  2021. http://www.bpn.go.id/ Program/PenangananKasus-Pertanahan.
Charles  D.  Reid,  Jr.  “Judicial  Precedent  in  the  Late  Eighteenth  and  Early
Nineteenth Centuries: A Commentary on Chancellor Kent’s
Commentaries.” Ave Maria Law Review 5, no. 47 (2007): 52–70.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Djambatan, 2002. Ismail, Nurhasan. Hukum Agraria: Dalam Tantangan Perubahan . Malang: Setara Press, 2018.
Isnaeni, Diyan. “Kebijakan  Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila.” JU-Ke  (Jurnal  Ketahanan Pangan) 1, no. 2 (2017): 83–97.
Joshua  Melvin  Arung  La’bi,  Nur,  Sri  Susyanti,  and  Kahar  Lahae.  “Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap Tehadap Tanah Tongkonan.” Supremasi 16, no. 1 (2021): 118–31. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548. Kasali, Rhenald. Self Disruption . Mizan Media Utama, 2018. Khairuddin, S. S. Pembangunan Masyarakat . Pertama. Jogjakarta: Liberty, 2000. Marryanti,  Septina,  and  Yudha  Purbawa.  “Optimization  of  Factors  That  Affect The  Success  of  Complete  Systematic  Land  Registration.” BHUMI:  Jurnal Agraria Dan Pertanahan 4, no. 2 (2018): 190–207. Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Peter  Mahmud  Marzuki, 2005.
Parlindungan,  A.P.  “Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia.” Jurnal  Magister  Ilmu Hukum 2, no. 2 (2017): 23–28. Pesch,  U.  “The  Publicness  of  Public  Administration.” Administration  &  Society 40, no. 2 (2008): 170.
Prakoso, Bhim. “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan
Sistem  Publikasi  Pendaftaran  Tanah.” Journal  of  Private  and  Economic Law 1, no. 1 (2021): 63–82. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859.
Sakti,  Trie.  “Kajian  Lembaga  Penjaminan  Dalam  Pendaftaran  Tanah  Sistem Negatif Untuk Memberikan Kepastian Hukum Atas Tanah,” 2019.
Salim, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik  Dengan  Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda.” Jurnal  USM  Law Review 2, no. 2 (2019): 174. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269. Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Politik Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Abrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Ius  Constituendum 7,  no.  1  (2022):
50–67. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390.
Selznick,  Philippe  Nonet  and  Philip. Law  and  Society  in  Transition:  Toward Responsive Law . New York: Harper & Row, 1978.
Soehino. Ilmu Negara . Jogjakarta: Liberty, 1993.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1981. Sukmana,  Oman.  “Konsep  Dan  Desain  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State).”
e-ISSN : 2621-4105
Jurnal Sosial Politik 2, no. 1 (2017): 103. https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759. Susanto,  Vendi  Yhulia.  “Tahun  Ini  Kementerian  ATR  Fokus  Tangani  1.201 Sengketa Pertanahan,”.” Kontan.Co.Id , 2021. https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-ini-kementerian-atr-fokus-tangani-
1201-sengketa-pertanahan.
Wibawa, Raden Ari Setya. “Kajian Yuridis Atas Proses Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf  Yang  Berstatus  Letter  C  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Semarang.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  274. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274.
Witte, Jennei and. “No Title,” 2021. Yamin, Muhammad, and Zaidar Zaidar. “Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian  Hukum  Atas  Kepemilikan  Tanah  Dan  Upaya  Meminimalisir Konflik  Pertanahan.” Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan 13,  no.  2  (2018): 201–10. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.911.
Zevenbergen,  Jaap.  “System  of  Land  Registration:  Aspects  and  Effects.”  Delft: Geodesy, 2002.