Analisis Penggunaan E-SPT PPn Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur
Afriza Hardianti 1 , Totok Sudiyanto 2 , Andri Eko Putra 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, antiafriza@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, totoktajir1978@gmail.com 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, andri_ekoputra@yahoo.com

## ABSTRAK
Penyampaian  SPT  manual  dinilai  masih  mempunyai  kekurangan  terutama  bagi  Wajib  Pajak  yang melakukan  transaksi  cukup  besar  harus  melampirkan  dokumen  yang  jumlahnya  pun  cukup  besar kepada  Kantor  Pelayanan  Pajak  yang menyebabkan  pelaporan  SPT menjadi  tertunda  dan  terlambat karena  proses  perekaman  data  memakan  waktu  cukup  lama.  Dengan  adanya  penggunaan  E-SPT proses kerja dan layanan perpajakan dapat bekerja dengan baik, lancar, akurat, dan lebih mudah bagi pembayar  pajak  atas  kewajiban  pajak  mereka,  Maka  dengan  diterapkannya  sistem  online  tersebut dalam  perpajakan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  untuk  melakukan pelaporan  pajak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Penggunaan  E-SPT  PPN  Terhadap Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Oleh  Wajib  Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Ilir  Timur. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan E-SPT Masa PPN pada tahun 2017 sampai  2019  pada  KPP  Pratama  Ilir  Timur  selalu  mengalami  Penurunan.  Dengan  kategori  Cukup Patuh  terjadi  pada  Tahun  2017dengan  persentase  76,05%-86,77%  dan  dengan  kategori  Kurang Patuh  terjadi  pada  Tahun  2018  dan  2019  dengan  persentase  64,35%-76,85%.  Kesimpulan  dari penelitian  Analisis  Penggunaan  E-SPT  PPN  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Oleh Wajib Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur adalah Kurang Patuh dengan Persentase rata-rata 75,87%.
Kata Kunci : Pajak, E-SPT PPN, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT
Submission of manual tax return is considered to still have shortcomings, especially for taxpayers who conduct  large  enough  transactions  must  attach  documents that  are  quite  large  in  number to the  Tax Office which causes the reporting of tax returns to be delayed and delayed because the data recording process takes a long time. With the use of E-SPT taxation work processes and services can work well, slowly, accurately, and more easily for taxpayers for their tax obligations, then the implementation of the online system in taxation is expected to improve taxpayer compliance for tax reporting. This study aims to analyze the use of E-SPT PPN Against Taxpayer Reporting Compliance by Taxpayers at the Ilir  Timur  Pratama  Tax  Office.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method.  These  results indicate that the Compliance Level of Personal Taxpayers who report the Period E-SPT PPN in 2017 to  2019  at  the  East  Ilir  KPP  always  decreases.  With the  category  Adequately  Compliant  occurred  in 2017  with  a  percentage  of  76.05%  -86.77%  and  with  the  category  of  Non-Compliance  occurred  in 2018 and 2019 with a percentage of 64.35% -76.85%. So it can be concluded the results of the study Analysis of the Use of E-SPT PPN Against Taxpayer Reporting Compliance by Taxpayers at East Ilir KPP is Less Compliant with an average percentage of 75.87%.
Keywords: Taxes, E-SPT PPN, Taxpayer Compliance Level

## A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara berkembang pada saat ini, untuk meningkatkan status berkembang  tersebut  menjadi  negara  maju  maka  negara  Indonesia  harus  berubah menjadi lebih baik lagi.  Dimana Indonesia harus memiliki infrastruktur yang kuat dan kokoh,  sarana  prasarana  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  memadai,    tingkat pendidikan  yang  tinggi  guna  menghasilkan  calon  penerus  bangsa  yang  ahli  di
ISSN 1693-4091    E-ISSN 2622-1845 https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
bidangnya,  tingkat  kesehatan  yang  tinggi  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  yang di  inginkan  akan  tercapai.  Jika  kita  ingin  hal  tersebut  dapat  tercapai  maka  negara Indonesia  harus  memiliki  pendapatan  negara  yang  tinggi  untuk  dapat  membangun negara maju seperti yang di inginkan selama ini.Saat  ini pendapatan tertinggi  dan utama bagi negara Indonesia masih berasal dari sektor pajak.
Sebagai  penerimaan  utama  bagi  negara  pajak  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  melalui  perbaikan  dan  peningkatan  sarana  prasarana  publik serta  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  infrastruktur  yang  dibutuhkan oleh  pemerintah.  Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  dalam  bidang perpajakan  melalui  penyempurnaan  atas  pelaksanakan  sistem  perpajakan  salah satunya  yaitu  dengan  adanya  ketentuan  Direktorat  Jendral  Pajak  sebagai  lembaga negara yang membidangi urusan segala perpajakan yang dapat membuat kebijakan yang  dapat  meningkatkan  pemasukan  pajak  bagi  negara,  dan  salah  satu  kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak adalah menerapkan sistem elektronik (E-SPT), salah  satu  contoh  Surat  Pemberitahuan  elektronik  (  E-SPT)  tersebut  yaitu  E-SPT PPN  Masa  dalam  pelaporan  pajak.  Dalam  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak Nomor:  SE-03/PJ/2019,  yang  berisi.  Tentang  Teknis  Tata  Cara  Penyampaian, Penerimaan,  dan  Pengolahan  Surat  Pemberitahuan  dalam  Bentuk  Elektronik dijelaskan dalam Pasal 2 no 1 bahwa “Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (E- SPT)”. Berikut adalah laporan wajip pajak lapor SPT PPN Masa di KPP Prtama Palembang Ilir Timur.

## Tabel Laporan Wajib Pajak Lapor SPT PPn Masa
di KPP Prtama Palembang Ilir Timur Periode 2017-2019 TAHUN  BULAN JUMLAH SPT MASA PPN JUMLAH TEPAT WAKTU LAPOR SPT JUMLAH TELAT LAPOR SPT
2017
1 2.925 2.414 111 2 2.922 2.471 171 3 2.973 2.403 142 4 2.952 2.401 132 5 2.952 2.414 109 6 2.953 2.515 113 7 2.996 2.441 125 8 2.986 2.461 134 9 2.983 2.566 129 10 2.980 2.677 150 11 2.994 2.689 91 12 3.030 2.614 80 2018 1 3.019 2.514 365 2 2.961 2.390 308 3 2.955 2.345 443 4 2.993 2.451 331 5 3.107 2.519 360 6 3.011 2.496 310 7 3.051 2.374 333 8 3.082 2.481 338 9 3.037 2.578 307 10 3.054 2.601 282 11 3.097 2.551 294
12 3.087 2.582 237 2019 1 3.005 2.439 299 2 2.996 2.465 241 3 3.008 2.410 251 4 3.009 2.459 258 5 3.046 2.435 254 6 2.986 2.548 227 7 3.048 2.538 217 8 3.018 2.438 291 9 3.042 2.587 182 10 3.063 2.531 177 11 3.037 2.616 141 12 2.945 2.759 101
Sumber  :   KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Berdasarkan  penyajian  tabel  data  diatas  antara  jumlah Wajib  Pajak  lapor  SPT tepat waktu dan tidak tepat waktu lapor SPT. Pelaporan SPT Masa PPN pada bulan Januari    tahun  2017  sebanyak  2.925,  tahun  2018  sebanyaj  3.019,  dan  tahun  2019 sebanyak  3.005.  Jumlah  WPOP  lapor  SPT  tepat  waktu  pada  bula  Januari  tahun 2017 sebanyak 2.414, tahun 2018 sebanyak 2.514, dan tahun 2019 sebanyak 2.439. Jumlah  lapor  SPT  Masa  PPN  Tidak  Tepat  Waktu  pada  bulan  januari  tahun  2017 sebanyak 111, tahun 2018 sebanyak 365, dan tahun 2019 sebanyak 299. Dari data di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  peningkatan  dan  penurunan  W ajib  Pajak dalam  Pelaporan  E-SPT  Masa  PPN  serta  masih  banyak  WPOP  yang  Lapor  SPT Masa  PPN  tidak  tepat  waktu  hal  ini  belum  menunjukkan  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam  Pelaporan  SPT  Masa  PPN  dengan  menggunakan  E-SPT  PPN  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

## B. KAJIAN TEORI Pengertian Pajak
Soemitro  dalam  Resmi  (2019:01),  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  Negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Definisi  tersebut  kemudian  disempurnakan menjadi  :Pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas  Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public saving. Fungsi pajak yaitu sebagai berikut:
a.  Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)
b.  Fungsi regulareng (pengatur).
Terdapat  berbagai  jenis  pajak  yang  dapat  dikelompokan  menjadi  tiga,  yaitu pengelompokan  menurut  golongan,  menurut  sifat,  dan  menurut  lembaga pemungutnya, yaitu sebagai berikut:
a.  Menurut Golongan
1.  Pajak Langsung
2.  Pajak Tidak Langsung
b.  Menurut Sifat
1.  Pajak Subjektif
2.  Pajak objektif
c.  Menurut Lembaga Pemunggut

## 1.  Pajak Negara 2.  Pajak Daerah

## Pengertian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (E-SPT)
Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-03/PJ/2019 Tentang  Petunjuk  Tata  Cara  Penyampaian,  Penerimaan,  Dan  Pengelolaan  Surat Pemberitahuan,  E-filling  adalah  cara  penyampaian  SPT  melalui  saluran    tertentu yang  ditetapkan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  SPT  E-filling  adalah  SPT  dalam  bentuk elektronik yang disampaikan WP melalui E-filling.
Menurut  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-03/PJ/2019 Tentang  Petunjuk  Tata  Cara  Penyampaian,  Penerimaan,  Dan  Pengelolaan  Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan terdiri dari:
1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang meliputi:
a.  SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP orang pribadi (SPT 1770, SPT 1770S, SPT 1770SS);
b.  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan WP  Badan  (SPT  1771  dan  SPT  1771$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
2. SPT Masa meliputi:
a. SPT    Masa  Pajak  Penghasilan  (SPT  Masa  PPh  Pasal  21,  SPT  Masa  PPh Pasal  22,  SPT  Masa  PPh  Pasal  23/26,SPT  Masa  PPh  Pasal  25,SPT  Masa PPh Pasal 15,SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2); dan
b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1111DM, SPT Masa PPN 1107 PUT), termasuk SPT Masa Pembetulan.

## Kewajiban Pengisian SPT
Kewajiban  melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dalam  SPT  tercantum  dalam  pasal  3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut (Susyanti (2016:21)):
“setiap  Wajib  Pajak  wajib  mengisi  SPT  dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas,  dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah,  dan menandatangani  serta  menyampaikannya  ke  kantor  DJP  tempat Wajib Pajak terdaftar atau dik ukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.” SPT  yang  telah  diisi  dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas  tersebut  wajib disampaikan  kekantor  DJP  tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  atau  dikukuhkan  atau tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  DJP,  dan  kewajiban  penyampaian  SPT  oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

## Penyampaian SPT Secara Elektronik
Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-03/PJ/2019 Tentang  Petunjuk  Tata  Cara  Penyampaian,  Penerimaan,  Dan  Pengelolaan  Surat Pemberitahuan. Alur Penerimaan SPT e-filling yaitu:
Mengisi SPT atau membuat SPT melalui aplikasi dalam bentuk dokumen elektronik.
1.)  Mengirimkan  SPT  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  termasuk  mengunggah dokumen  lampiran  dalam  format  PDF  melalui  DJP  atau  laman  penyalur  SPT Elektronik.
2.)  Memperbaiki  isian  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  apabila  SPT  tidak  dapat disampaikan.
3.)  Mengisi  kode  verifikasi  atau  token  sesuai  dengan  kode  yang  diperoleh  WP pada email yang terdaftar pada menu profil WP.
4.)  Memperoleh BPE pada email WP yang terdaftar pada menu profil WP.
5.)  Proses selesai.

## SPT Dianggap Tidak Disampaikan
Dalam  pasal  3  ayat  7  UU  KUP  dalam  Susyanti,(2016:22)  dinyatakan  bahwa, SPT dianggap tidak disampaikan apabila :
a. SPT tidak ditandatangani;
b. SPT  tidak  dilampiri  keterangan  dan/atau  dokumen  sesuai  dengan  peraturan Menkeu;
c. SPT  lebih  bayar  disampaikan  telah  lewat  3  tahun  sesudah  berakhirnya  Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahunan Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
d. SPT  disampaikan  setelah  Dirjen  Pajak  melakukan  Pemeriksaan  dan menerbitkan SKP.
Apabila  SPT  dianggap  tidak  disampaikan,  Dirjen  Pajak  wajib  memberitahukan kepada Wajib Pajak (Pasal 3 ayat (7a) UU KUP).SPT tersebut selanjutnya dianggap sebagai data perpajakan.

## Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT
Menurut  Mardiasmo  (2016:39),  apabila  Surat  Pemberitahuan  tidak disampaikan  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  atau  batas  waktu perpanjangan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan,  dikenai  sanksi  administrasi berupa denda sebesar:
1. Rp  500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak Pertambahan Nilai,
2. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
3. Rp  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  untuk  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
4. Rp  100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  untuk  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan Wajib orang pribadi.

## Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Gunadi  (2017 :94)  pengertian  kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  “Dalam  hal  ini diartikan  bahwa  Wajib  Pajak  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakan pemeriksaan,  investigasi  seksama,  peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

## Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  39/PMK.03/2018    bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

## 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  telah memperoleh izin untuk mengamgsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan  Keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan keuangan  pemerintah  dengan  pendapat Wajar  Tanpa  Pengecualian  selama  3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  SPT  sebagaimana  yang  dimaksud  diatas meliputi:
1. Wajib  Pajak  telah  menyampaikan  SPT  Tahunan  dalam  3  (tiga)  tahun  pajak terakhir  yang  wajib  disampaikan  sampai  dengan  akhir  tahun  sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu.
2. Wajib  Pajak  telah  menyampaikan  SPT  Masa  pajak  Januari  dampai  dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertenti, dan
3. Dalam  hal  terdapat  keterlambatan  penyampaian  SPT  Masa  sebagaimana dimaksud  dalam  nomor  dua  diatas,  keterlambatan  tersebut  harus  memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a)  Tidak  lebih  dari  3  (tiga)  Masa  Pajak  untuk    setiap  jenis  pajak  serta  tidak berturut-turut, dan
b)  Tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Palembang  Ilir Timur,  adapun  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Variabel  dalam penelitian  ini  merupakan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Pelaporan  E-SPT PPN.  E-SPT  adalah  suatu  cara  penyampaian  SPT  yang  dilakukan  secara  online yang  real  time  melalui  website  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Kepatuhan  Wajib  Pajak merupakan Kesadaaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar.
Adapun  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  SPT  Masa  PPN  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Ilir  Timur  Palembang    tahun  2017  sampai 2019  masa  12  bulan.  Untuk  Sampelnya  adalah  Laporan  jumlah  SPT  Masa  PPN Orang Pribadi yang melaporkan SPT secara secara tepat waktu maupun tidak tepat waktu tahun 2017 masa 12 bulan, tahun 2018 masa 12 bulan, dan tahun 2019 masa 12 bulan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Timur Palembang.Teknik Pengumpulan  data  yaitu  menggunakan  teknik  dokumentasi  dan  studI  pustaka, sedangkan teknik analisis data yaitu deskriptif komparatif.
Adapun  pengukuran  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  penelitian  ini  yaitu perbandingan  antara  jumlah  penyampaian  SPT  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang melaporkan  SPT  Tepat  Waktu  dan  Tidak  Tepat  Waktu,  Surat  Direktorat  Jenderal Pajak  Nomor  SE-18/PJ.22/2006  terdapat  tata  cara  perhitungan  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

## Tingkat Kepatuhan lapor SPT (%)   =
Jumlah Penyampaian SPT Jumlah Wajib Pajak Terdaftar × 100%
Adapun  pengukuran  kepatuhan  pajak  lainnya  dapat  juga  menggunakan rumus rasio  yaitu  perbandingan  antara  jumlah  Wajip  Pajak  yang  melaporkan  SPT  lapor tepat  waktu  dan  yang  Tidak Tepat Waktu lapor  SPT.  perhitungan  rasio  tepat  waktu pelaporan SPT dapat dirumuskan sebagai berikut:
Adapun berikut ini Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan peraturan yang ada di KPP Pratama Ilir Timur, yaitu sebagai berikut dalam Hilma Yunia (2019:31):
Tabel Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Rasio Kepatuhan Wajib Pajak >100 Sangat Patuh 90-100 Patuh 80-90 Cukup Patuh 60-80 Kurang Patuh >60 Tidak Patuh Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang 2020

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Analisis Deskriptif Komparatif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
TAHUN BULAN JUMLAH WPOP LAPOR SPT MASA PPN (a) JUMLAH WPOP LAPOR SPT SEBELUMNYA (b) PENINGKATAN/ PENURUNAN KEPATUHAN WPOP(c=b-a) PERSENTASE PENINGKATAN/ PENURUNAN KEPATUHAN WPOP(c/b*100%) 2017 1 2.925 - - - 2 2.922 2.925 3 0,102564 3 2.973 2.922 -51 -1,74538 4 2.952 2.973 21 0,706357 5 2.952 2.952 - 0 6 2.953 2.952 -1 -0,03388 7 2.996 2.953 -43 -1,45615 8 2.986 2.996 10 0,333778 9 2.983 2.986 3 0,100469 10 2.980 2.983 3 0,10057 11 2.994 2.980 -14 -0,4698 12 3.030 2.994 -36 -1,2024 2018 1 3.019 3.030 11 0,363036 2 2.961 3.019 58 1,921166 3 2.955 2.961 6 0,202634 4 2.993 2.955 -38 -1,28596 5 3.107 2.993 -114 -3,80889 6 3.011 3.107 96 3,089797 7 3.051 3.011 -40 -1,32846
Tabel Peningkatan/Penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT Di Kpp Pratama Ilir Timur 2017-2019
Tingkat Kepatuhan Waktu Lapor SPT (%)
= tepat waktu  −   tidak tepat waktu jumlah WP yang Terdaftar × 100%

## Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang,data diolah (2020)
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  peningkatan  atau  pun  penurunan  kepatuhan WPOP  lapor  E-SPT  Masa  PPN  setiap  bulannya  dari  Tahun  2017  sampai  Tahun 2019  mengalamai  peningkatan  dan  penurunan  yang  fluktuatif  atau  berubah-ubah  . Dilihat  Pada  Tahun  2017  dapat  dilihat  penurunan  yang  terlihat  paling  tinggi  terjadi pada  bulan  Maret  dengan  persentase  -1,74538%  dan  penurunan  terendah  terjadi pada  bulan  Juni  dengan  persentase    sebesar-0,03388%,  sedangkan  peningkatan kepatuhan  pada  Tahun  2017  yang  terlihat  tinggi  terjadi  pada  bulan  April  dengan persentase  sebesar  0,706357%,  dan  peningkatan  terendah  pada  Tahun  2017  yaitu pada bulan Mei dengan persentase sebesar 0%.
Pada Tahun 2018 dapat dilihat penurunan yang terlihat tinggi terjadi pada bulan Mei  dengan  persentase  -3,80889%  dan  penurunan  terendah  terjadi  pada  bulan Oktober dengan persentase sebesar -0,55976%, sedangkan peningkatan kepatuhan pada  Tahun  2018  yang  terlihat  tinggi  terjadi  pada  bulan  Juni  dengan  persentase sebesar 3,089797%,  dan peningkatan  terendah  pada  Tahun  2018  yaitu pada bulan Maret dengan persentase sebesar 0,202634%.
Kemudian  pada  Tahun  2019  penurunan  yang  terlihat  tinggi  terjadi  pada  bulan Juli    dengan  persentase  -2,07636%  ,  dan  penurunan  terendah  terjadi  pada  bulan April  dengan  persentase  sebesar  -0,03324%,  sedangkan  peningkatan  kepatuhan pada  Tahun  2019  yang  terlihat  tinggi  terjadi  pada  bulan  Desember  dengan persentase  sebesar  3,029305%,  dan  peningkatan  terendah  pada  Tahun  2019  yaitu pada bulan Februari dengan persentase sebesar 0,299501%.
8 3.082 3.051 -31 -1,01606 9 3.037 3.082 45 1,460091 10 3.054 3.037 -17 -0,55976 11 3.097 3.054 -43 -1,40799 12 3.087 3.097 10 0,322893 2019 1 3.005 3.087 82 2,656301 2 2.996 3.005 9 0,299501 3 3.008 2.996 -12 -0,40053 4 3.009 3.008 -1 -0,03324 5 3.046 3.009 -37 -1,22964 6 2.986 3.046 60 1,969796 7 3.048 2.986 -62 -2,07636 8 3.018 3.048 30 0,984252 9 3.042 3.018 -24 -0,79523 10 3.063 3.042 -21 -0,69034 11 3.037 3.063 26 0,848841 12 2.945 3.037 92 3,029305
165
Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang,data diolah (2020)
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2019 wajip  pajak  orang  pribadi  yang  menyampaikan  E-SPT  Masa  PPN  Tepat Waktu  dan Tidak Tepat Waktu jumlahnya selalu berubah-ubah. Jika kita lihat Pada Tahun 2017,
TAHUN BULAN JUMLAH SPT MASA PPN (A) JUMLAH WPOP LAPOR SPT MASA PPN TEPAT WAKTU (b) JUMLAH WPOP TELAT LAPOR SPT MASA PPN (c) PERSENTASE PENINGKATAN/ TINGKAT KEPATUHAN WPOP LAPOR SPT MASA PPN PENURUNAN WPOP LAPOR SPT MASA PPN(d=b- c/a*100%) 2017 1 2.925 2.414 111 78,73504 KURANG PATUH 2 2.922 2.471 171 78,71321 KURANG PATUH 3 2.973 2.403 142 76,05113 KURANG PATUH 4 2.952 2.401 132 76,86314 KURANG PATUH 5 2.952 2.414 109 78,08266 KURANG PATUH 6 2.953 2.515 113 81,34101 CUKUP PATUH 7 2.996 2.441 125 77,30307 KURANG PATUH 8 2.986 2.461 134 77,93034 KURANG PATUH 9 2.983 2.566 129 81,69628 CUKUP PATUH 10 2.980 2.677 150 84,79866 CUKUP PATUH 11 2.994 2.689 91 86,77355 CUKUP PATUH 12 3.030 2.614 80 83,63036 CUKUP PATUH 2018 1 3.019 2.514 365 71,18251 KURANG PATUH 2 2.961 2.390 308 70,31408 KURANG PATUH 3 2.955 2.345 443 64,36548 KURANG PATUH 4 2.993 2.451 331 70,83194 KURANG PATUH 5 3.107 2.519 360 69,48825 KURANG PATUH 6 3.011 2.496 310 72,60046 KURANG PATUH 7 3.051 2.374 333 66,8961 KURANG PATUH 8 3.082 2.481 338 69,53277 KURANG PATUH 9 3.037 2.578 307 74,77774 KURANG PATUH 10 3.054 2.601 282 75,9332 KURANG PATUH 11 3.097 2.551 294 72,87698 KURANG PATUH 12 3.087 2.582 237 75,96372 KURANG PATUH 2019 1 3.005 2.439 299 71,21464 KURANG PATUH 2 2.996 2.465 241 74,23231 KURANG PATUH 3 3.008 2.410 251 71,77527 KURANG PATUH 4 3.009 2.459 258 73,14722 KURANG PATUH 5 3.046 2.435 254 71,6021 KURANG PATUH 6 2.986 2.548 227 77,7294 KURANG PATUH 7 3.048 2.538 217 76,14829 KURANG PATUH 8 3.018 2.438 291 71,13983 KURANG PATUH 9 3.042 2.587 182 79,05983 KURANG PATUH 10 3.063 2.531 177 76,85276 KURANG PATUH 11 3.037 2.616 141 81,4949 CUKUP PATUH 12 2.945 2.759 101 90,25467 CUKUP PATUH

## Tabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor E-SPT Masa PPn
Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2017-2019
penurunan  penyampaian  E-SPT  Masa  PPN  Tepat  Waktu  dan  Tidak  Tepat  Waktu yang  terlihat  paling  tinggi  terjadi  pada  bulan  Maret  dengan  persentase  76,05%, sedangkan  peningkatan  Penyampaian  E-SPT  Masa  PPN  Tepat  Waktu  dan  Tidak Tepat  Waktu  pada  Tahun  2017  dengan  jumlah  terbanyak  terjadi  pada  bulan November dengan persentase sebesar 86,77%. Dilihat pada Tahun 2018, penurunan penyampaian  E-SPT  Masa  PPN  Tepat Waktu  dan  Tidak  Tepat Waktu  yang  terlihat paling  tinggi  jumlahnya  terjadi  pada  bulan  Maret  dengan  persentase  64,36%, sedangkan  peningkatan  Penyampaian  E-SPT  Masa  PPN  Tepat  Waktu  dan  Tidak Tepat  Waktu  pada  Tahun  2018  dengan  jumlah  terbanyak  terjadi  pada  bulan Desember  dengan  persentase  sebesar  75,96%.  Kemudian  pada  Tahun 2019 dapat dilihat  Penurunan  penyampaian  E-SPT  Masa  PPN  Tepat  Waktu  dan  Tidak  Tepat Waktu    yang terlihat  tinggi  terjadi  pada  bulan  Agustus dengan  persentase  71,13%  , sedangkan  peningkatan  Penyampaian  E-SPT  Masa  PPN  Tepat  Waktu  dan  Tidak Tepat  Waktu  pada  Tahun  2019  dapat  dilihat  pada  bulan  Desember  dengan persentase sebesar 90,25%.
Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017 tingkat kepatuhan Wajip  Pajak  Orang  Pribadi  dominan  Kriteria  Kurang  Patuh  dengan  persentase 76,05% - 86,77%. Dapat dilihat  pada tabel diatas ada tujuh bulan pada tahun 2017 dengan  tingkat  kepatuhan  dengan  Kriteria  Kurang  Patuh  dan  lima  bulan  dengan Kriteria  tingkat  kepatuhan  yaitu  Cukup  Patuh.  Sedangkan  pada  tahun  2018  tingkat kepatuhan  Wajip  Pajak  Orang  Pribadi  mengalami  penurunan  dengan  Kriteria kepatuhan dominan Kurang Patuh dengan persentase 64,36% -  75,96%.Kemudian pada  tahun  2019  Kriteria  tingkat  kepatuhan  juga  Kurang  Patuh,  yaitu  dengan persentase 90,25% - 64,35%. Namun sedikit mengalami peningkatan dengan hanya sepuluh  bulan  saja  yang  dengan  Kriteria  Kurang  Patuh  dan  dua  bulan  dengan Kriteria cukup patuh pada tahun 2019.

## 2. PEMBAHASAN
Hasil analisis yang telah dilakukan antara Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT Masa PPN  tepat  waktu  dan  Jumlah  Wajib  Pajak  Lapor  SPT  Masa  PPN  tidak  tepat  waktu pada  KPP  Pratama  Ilir  Timur  Menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan E-SPT Masa PPN pada tahun 2017 sampai 2019 pada  KPP  Pratama  Ilir  Timur  selalu  mengalami  penurunan.  Dengan  Kriteria  Cukup Patuh  pada  tahun  2017  dan  Kurang  Patuh  terjadi  pada  Tahun  2018  sampai  tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian Analisis Penggunaan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur adalah Kurang Patuh.
Penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rostika  Baterialni (2012)  dengan  hasil    Hasil  dari  penelitian  tersebut  menunjukkan  WP  orang  pribadi yang  menyampaikan  SPT  tepat  waktu  setiap  tahunnnya  mengalami  penurunan. Sedangkan WPOP lapor tidak tepat waktu setiap tahunnya masih cukup banyak. Ini menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  WP  dalam  melaporkan  SPT  nya  masih Sangat Rendah/Kurang Patuh.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperoleh keterangan bahwa terdapat hal- hal  yang  menyebabkan  terjadinya  Naik/Turun  tingkat  kepatuhan  WPOP  dalam menyampaikan E-SPT Masa PPN pada KPP Pratama Ilir Timur. Faktor – faktor yang mungkin  saja  dapat  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam Menyampaikan E-SPT Masa PPN dengana Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu dari sisi  KPP  Pratama  Ilir  Timur  yaitu  seperti  kurangnya  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam
melaporkan  E-SPT  Masa  PPN.  Penyebab  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  juga terkait  karena  wajib  pajak  tidak  tahu  kewajiban  yang  harus  mereka  penuhi  setelah memperoleh  NPWP.  Selain  itu,  wajib  pajak  juga  kurang  mengerti  arti  penting  pajak sehingga wajib pajak malas untuk melakukan pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak.  Kurang  inisiatif  dari  wajib  pajak  juga  merupakan  salah  satu  kendala  kurang patuhnya  Pelaporan  SPT  tersebut.  Salah  satu  usaha  KPP  Pratama  Ilir  Timur  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yakni dengan mengadakan sosialisasai kepada wajib  pajak,  tetapi  seringkali  sosialisasi  ini  hanya  dilakukan  di  tempat-tempat perkotaan  saja.  Sehingga  menyebabkan  wajib  pajak  yang  bertempat  tinggal  di daerah  pelosok  atau  jauuh  dari  kota  semakin  menjadi  awam  mengenai  pentingnya mereka  melakukan  pelaporan  SPT  dengan  menggunakan  E-SPT.  Maka  kegiatan sosialisasi  tersebut  tidak  menjadi  efektif  dalam  hal  untuk  meningkatkan  kepatuhan pelaporan  SPT  karena  tidak  tepat  sasaran.  Adapun  faktor  lainnya  yang  menjadi penyebab  tidak  tepat  waktunya  pelaporan  SPT  yaitu  adanya  gangguan  jaringan komputer.  Dalam  pengimputan  data,  seringkali  terjadi  gangguan  internet  sehingga penginputan  data  berjalan  lambat.  Karena  faktor  tersebut  Wajib  Pajak  tidak  patuh dalam pelaporan E-SPT PPN karena tidak mendapat sosialisasi secara menyeluruh dan tepat sasaran serta gangguan jaringan.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  pihak  KPP  Pratama  Ilir  Timur  telah  berupaya melakukan peningkatan pelayanan kepatuhan wajib pajak dalam   menyampaikan E- SPT Masa PPN. Beberapa tindakan yang telah dilakukan antara lain:
1. Melakukan  sosialisasi peraturan  perpajakan kepada  wajib  pajak  melalui  media cetak  maupun  online  membuat  pajak  korner dibeberapa  titik,  misalnya  di  mall- mall, fasilitas publik, benner, iklan di televisi dan sebagainya.
2. Melakukan  perbaikan  komputerisasi  dan  jaringan  internet.  Hal  ini  diharapkan tidak  adanya  komplain  atau  masalah  keterlambatan  dan  ketdak  patuhan pelaporan oleh Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT.
3. Menerbitkan  surat  teguran  dan  surat  paksa.  Untuk  membuat  Wajib  Pajak menjadi patuh adanya surat teguran dan surat paksa hal ini diperlukan,diharapkan  dapat  meninngkatkan Pelaporan  SPT  oleh Wajib  Pajak. Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN nya sampai batas waktu  yang  telah  ditentukan  yaitu  paling lama  20 (dua  puluh  hari)  hari  setelah akhir  Masa  Pajak.  khusus  untuk  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak Pertambahan  Nilai  disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan  berikutnya  setelah berakhirnya Masa Pajak.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penggunaan E-SPT  PPN  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Oleh  Wajib  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaporan  E-SPT  Masa  PPN  oleh  Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Ilir  Timur  pada  Tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019  setiap bulannya  mengalami  peningkatan  dan  penurunan.  Peningkatan  Pelaporan  E- SPT Masa PPN tertinggi terjadi pada Tahun 2018 bulan Mei dengan persentase 3,089797%, sedangkan untuk penurunan Pelaporan E-SPT Masa PPN tertinggi terjadi pada Tahun 2018  bulan Juni -3,80889%.
2. Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Pelaporan  E-SPT  Masa  PPN  dengan  Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Tahun  2017  sampai  2019  mengalami  peningkatan  maupun  penurunan.
Peningkatan  Penyampaian  E-SPT  Masa  PPN  Tepat  Waktu  dan  Tidak  Tepat Waktu  dengan  nilai  Persentase  tertinggi  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2019 terjadi  pada  bulan  Desember  tahun  2019  dengan  persentase  90,25%, sedangkan untuk Penurunan Penyampaian E-SPT Masa PPN Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu dengan nilai Persentase terendah terjadi pada bulan Maret Tahun 2018 dengan persentase 64,35%.
3. Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  menyampaikan  E-SPT Masa PPN pada tahun 2017 sampai 2019 pada KPP Pratama Ilir Timur selalu mengalami  Penurunan.  Dengan  kategori  Cukup  Patuh  terjadi  pada  Tahun 2017dengan  persentase  76,05%-86,77%  dan  dengan  kategori  Kurang  Patuh terjadi  pada  Tahun  2018  dan  2019  dengan  persentase  64,35%-76,85%. Sehingga  dapat  disimpulkan  hasil  dari  penelitian  Analisis  Penggunaan  E-SPT PPN  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Oleh  Wajib  Pajak  pada  KPP Pratama Ilir Timur adalah Kurang Patuh dengan Persentase rata-rata 75,87%.

## F. SARAN
Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir timur sebagai berikut:
1. Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Ilir  Timur  sebaiknya  perlu  melaksanakan penyuluhan  tentang  pelaporan  perpajakan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  untuk mensosialisasikan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 03/PJ/2019  Tentang  Petunjuk  Tata  Cara  Penyampaian,  Penerimaan,  Dan Pengelolaan  Surat  Pemberitahuan,  Surat  Pemberitahuan  yang  selanjutnya disebut  SPT   kepada  masyarakat  agar  masyarakat benar-benar  mengerti, dan juga  dapat  meningkatkan  Kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  Pelaporan  E-SPT Masa PPN. Contohnya dengan cara membuat iklan singkat di televisi mengenai tata  cara  penyampaian  pelaporan  E-SPT  yang  mudah  di  pahami  oleh masyarakat,  atau  membuat  video  singkat  tentang  tata  cara  penyampaian pelaporan E-SPT di youtube, agar jika ada Wajib Pajak yang belum mengatahui tata  cara  penyampaian  pelaporan  E-SPT  dapat  melihatnya  melalui  situs youtube.
2. Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Ilir  Timur  sebaiknya  dapat  bekerjasama dengan  pemerintah  daerah  setempat  dalam  rangka  meningkatkan  Kepatuhan Pelaporan  E-SPT  Masa  PPN  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  khususnya  dalam tingkat  kepatuhan  serta    ketepatan  waktu  dalam  pelaporan  penyampaian  E- SPT Masa PPN oleh Wajib Pajak.
3. Dalam  upaya  meningkatkan  Penggunaan  E-SPT  PPN  dalam  Pelaporan  SPT Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir timur dapat menerapkan sanksi tegas dan berat  bagi Wajib  Pajak  yang  tidak  melaporkan  SPT  dengan  tidak  tepat  waktu. Kemudian  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Ilir  Timur  dapat  juga  memberikan penghargaan  kepada  Wajib  Pajak  yang  patuh  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat memberikan pengaruh baik pada Wajib Pajak lain dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  menyampaikan  SPT  guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Baterialni,  Rostika.  2012. Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Atas Pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  Penghasilan  (PPh)  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Ciawi .  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Keuangan. Vol. 14 No. 22 Juni 2012. Hal 71-84.
Gunadi.2017. Panduan Komprehensif Ketentuan Umum  Perpajakan (KUP). Jakarta: Bea Media Indonesia.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak .
Mardiasmo.2016. Perpajakan Edisi Terbaru . Yogyakarta: CV ANDI.
Resmi,Siti.2019. Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.
Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-03/PJ/2019 Tentang  Petunjuk Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengeluaran Surat Pemberitahuan.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-18/pj.22.2006 Tentang Tata Cara Perhitungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .
Susyanti, Jeni. 2016. Perpajakan . Jatim. Empat dua Media
Yunia,Hilma.  2019. Analisis  Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap  Penerimaan  Pajak  di  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Timur .  Skripsi Universita PGRI Palembang.