## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Desain Indutri Sebagai Karya Yang

## Dilindungi (HAKI )
Oleh:
Azhari AR. 1 Gema Rahmadani 2

## Abstract
A designer has a copyright on the results of his creativity  in  the  form  of  a  blueprint  and  has  the exclusive right to make the artwork into three or two  dimensions.  The  industrial  design  law  is directed  at  protecting  mass-produced  goods. People  prefer  protection  with  the  right  to industrial  design,  which  is  only  protected  for  10 years. This is because a design is very easy and can  be  imitated  quickly  by  the  general  public. When  it  is  protected  by  copyright,  it  becomes ineffective  and  wasteful.  Copyright  does  not protect mass products.
Keywords: Design,  Industry,  Work,  Intellectual Property Rights

## Abstrak
Seorang  pendesain  mempunyai  hak  cipta  atas hasil  kreativitasnya  yang  berupa  cetak  biru dan  mempunyai  hak  eksklusif  untuk  membuat karya  seni  itu  menjadi  tiga  atau  dua  dimensi. Undang-undang desain industri diarahkan untuk melindungi barang-barang yang diproduk secara masal.  Orang  lebih  memilih  perlindungan dengan  hak  atas  desain  industri,  yang  hanya dilindungi  selama  10  tahun.  Hal  ini  disebabkan suatu  desain  sangat  mudah  dan  cepat  ditiru oleh  masyarakat  umum.  Bila  dilindungi  dengan hak cipta, menjadi tidak efektif dan mubasir. Hak cipta tidak melindungi produk masal.
Kata Kunci : Desain, Indutri, Karya, Haki

## A.  Pengertian Desain Industri
Desain  industri ( Industrial  design ) adalah seni terapan di mana estetika
dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu  barang)    suatu  barang  disempurnakan. Desain  industri  menghasilkan  kreasi  tentang bentuk,  konfigurasi,  atau  komposisi   garis  atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang  berbentuk 3atau 2  dimensi,  yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri  atau kerajinan  tangan.  Sebuah  karya desain  dianggap  sebagai kekayaan  intelektual karena  merupakan  hasil  buah  pikiran  dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak  ciptanya oleh  pemerintah  melalui Undang-Undang  No.  31  tahun  2000  tentang Desain  Industri.  Kriteria  desain  industri  adalah baru  dan  tidak  melanggar  agama,  peraturan perundangan,  susila,  dan  ketertiban  umum. Jangka  waktu  perlindungan  untuk  desain industri  adalah  10  tahun terhitung  sejak tanggal penerimaan  permohonan  Desain  Industri  ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.
Desain Industri adalah cabang HKI yang melindungi  penampakan  luar  suatu  produk. Sebelum  perjanjian  TRIPS  lahir,  desain  industri dilindungi  oleh  Undang-Undang  Hak  Cipta. Namun  karena  perkembangan  desain  yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur tentang desain industri.
Desain  industri  pada  dasarnya  suatu proses  penciptaan  dan  penemuan  yang  tidak terpisah  dari  segi –  segi  produk   mencakup perpaduan antara faktor – faktor pendukung dan faktor –  faktor  yang  (acapkali)  bertentangan  ke

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam  gubahan  konsep  tiga  dimensional  serta realitas  material  yang  bias  direproduksi  dengan peralatan  mekanik. 3 Istilah  desain  industri ( industrial  design) diatur  dalam  Pasal  25  dan Pasal  26 TRIP’s  Agreement .  Dalam  Undang –
Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian, istilah yang dipakai adalah desain produk  industri.  Sedangkan  istilah industrial design sering digunakan oleh Masyarakat Eropa dan Jepang. 4
Menurut Bruce Archer pengertian desain  adalah  salah  satu  bentuk  kebutuhan badani  dan  rohani  yang  menjabarkan  melalui berbagai  bidang  pengalaman,  keahlian,  dan pengetahuan  pada  apresiasi  dan  adaptasi terhadap sekelilingnya terutama yang berhubungan  dengan  bentuk,  komposisi,  arti, nilai dan berbgai tujuan benda buatan manusia. 5 . Desain adalah bentuk karya seseorang
hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk  karya  diatas  kertas  saja  melainkan sudah  terbentuk  dalam  wujud  nyata  suatu benda  yang  memiliki  nilai  manfaat  bagi kehidupan manusia. 6
Secara Yuridis dapat kita lihat pengertian  desain  industri  di  dalam  Pasal  1 angka  (1)  Undang –  Undang  No.  31  Tahun 2000,  dijelaskan  bahwa  adalah  “ suatu  kreasi tentang  bentuk,  konfigurasi,  atau  komposisi garis  atau  warna,  atau  garis,  dan  warna,  atau gabungan  daripadanya  yang  berbentuk  tiga dimensi  yang  mengandung  nilaiestetika  dan
3 John  Heskett, Desain  Indusri, Terjemahan Chandra Johan, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 5.
4 Suyud Margono dan Amir
Angkasa, Komersialisasi  Aset  Intelektual  (Aspek Hukum Bisnis), Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 36 5 Rizky  A.  Adiwilaga, Impelmantasi  UU.  No. 31  Tahun  2000 ,  Disajikan  dalam Pelatihan  HAKI , LKBH UII, Yogyakarta, 2001, hlm 3.
6 Muhammad  Djumhamna, Aspek –  Aspek Hukum  Desain  Industri  di  Indonesia, Citra  Aditya Bakti Bandung, 1999 hlm 1.
dapat  diwujudkan  dalam  pola  tiga  dimensi  atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan  suatu  produk  barang,  atau komoditi  dan  kerajinan  tangan  (vide  Pasal  1 angka  1  Rancangan  Undang –  Undang  Desain Industri)”.
David  Brainbridge    dalam    bukunya
Computer and
The Laws memberikan penjelasan  arti  desain.    Menurutnya  desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat  pada  suatu  barang.  Sementara  itu Jeremy  Phillips  dan  Alison  Firth  menyatakan bahwa  desain  mencakup  segala  aspek  tentang bentuk  atau  konfigurasi  susunan  baik  internal maupun  eksternal  baik yang merupakan  bagian maupun  keseluruhan  dari  sebuah  benda.  Dari pendapat  ini  dapat  dikemukakan  bahwa  desain merupakan  suatu  aspek-aspek  yang  mencakup pada bentuk dan konfigurasi. 7
Dari  batasan  pengertian  desain  industri  di  atas terdapat  beberapa  unsur  dari  desain  industri, sebagai berikut:
1.  Kreasi  yang  dilindungi  oleh  UU  Desain Industri  dapat  berbentuk  tiga  dimensi (bentuk  dan  konfigurasi)  serta  dua  dimensi (komposisi garis atau warna).
2.  Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
3.  Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sejak
Indonesia meratifikasikan perjanjian  WTO  dan  TRIPs  yang  merupakan lampirannya,  maka  Indonesia  harus  tunduk kepada  aturan  yang  bersifat  global  tersebut Selain  itu  pengertian  desain  industri  yang diberikan UU Desain Industri tidak jauh berbeda
7 http ://www.Iprcentre.org /artikel ,  28  Juli 2016,13.30 WIB

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  perngertian  yang  disusun  dalam perundang – undangan negara lain: 8

## Sejarah Desain Industri
Pengaturan  tentang  Desain  Industri  dikenal pada  abad  ke-18  terutama  di  Inggris  karena adanya  Revolusi  Industri.  Desain  Industri awalnya  berkembang  pada  sektor  tekstil  dan kerajinan  tangan  yang  dibuat  secara  massal. UU  pertama  yang  mengatur  mengenai  Desain Industri  adalah "The  designing  and  printing  of linens,  cotton,  calicoes  and  muslin  act" sekitar tahun 1787. Pada saat ini Desain Industri hanya dalam  bentuk  2  Dimensi.  Sedangkan  Desain Industri  dalam  bentuk  3  (tiga)  Dimensi  mulai diatur  melalui  Sculpture  Copyright  Act  1798 pengaturannya masih sederhana hanya meliputi model manusia dan binatang. Lalu pada tanggal 20  Maret  1883  The  Paris  Convention  for  the Protection of Industrial Property (Paris Convention).  Amanat  pada  pasal  5  Paris Convention  menyatakan  bahwa  Desain  Industri harus dilindungi di semua negara anggota Paris Convention 9 .
Perlindungan  desain  memberikan  hak monopoli kepada  pemilik  desain  atas  bentuk,  konfigurasi, pola  atau  ornamentasi  tertentu  dari  sebuah desain.  Dengan  demikian,  hukum  desain  hanya melindungi penampilan bentuk terluar dari suatu produk.  Undang-Undang  Desain  Industri  tidak melindungi  aspek  fungsional  dari  sebuah desain,  seperti  cara  pembuatan  produk,  cara kerja,  atau  aspek  keselamatannya. Pembuatan, peng-operasian    dan  ciri-ciri  barang  tertentu dilindungi oleh hukum paten.
8 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia , Bandung, 2003 hlm 425. 9 https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri

## B. Tata Cara Perolehan Desain Industri
Hak desain industri tidak serta langsung didapatkan  oleh  pemiliknya,  dan  tidak  serta merta  melekat  pada  si  pendesain,  untuk mendapatkan  hak  tersebut  seorang  pendesain harus  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan pendaftaran  secara  tertulis  kepada  Direktorat Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual  dengan membayar biaya.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan diatas  bahwa  tata  cara  perolehan  hak  atas desain industri atas dasar pemohonan pendaftaran,  maka  permohonan  pendaftaran terhadap desain tersebut harus memuat:
1.  Tanggal, bukan, dan tahun surat pemohon;
2.  Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain; 3.  Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
4.  Nama,  dan  alamat  lengkap  Kuasa  apabila Pemohonan diajukan melalui Kuasa; dan
5.  Nama  Negara  dan  tanggal  penerimaan permohonan  yang  pertama  kali,  dalam  hal Permohonan  diajukan  dengan  Hak  Prioritas (Pasal  11  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  UU Desain Industri.
Permohonan  pendaftaran  Desain  Industri  harus dilampiri dengan:
1.  Contoh  fisik  atau  gambar  atau  foto  dan
uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
2.  Surat kuasa Khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
3.  Surat  pernyataan  bahwa  Desain  Industri yang  dimohonkan  pendaftarannya  adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Permohonan pendaftaran
desain
industri  yang  diajukan  akan  dinyatakan  diterima pada  saat  tanggal  diterimanya  permohonan dengan  catatan  si  pemohon  sudah  mengisi formulir  permohonan  dengan  melampirkan contoh  fisik  atau  gambar  atau  foto  dan  uraian dari desain industri yang dimohonkan perndaftarannya  dan  juga  membayar  sejumlah biaya  permohonan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  11  ayat  (1).  Pihak  Dirjen  HAKI akan  memberitahukan  kepada  pemohon  atau kuasanya  secara tertulis jika persyaratan belum lengkap  dan  permohonan  tersebut  dianggap ditarik  kembali,  terkecuali  biaya  yang  telah dikeluarkan.  Pengajuan  permohonan  ini  dapat ditarik  kembali  atas  dasar  inisiatif  sendiri  dari  si pemohon  dengan  cara  melakukan  permohonan penarikan  secara  tertulis  yang  diajukan  pada Dirjen HAKI.
Apabila permohanan diajukan secara bersama – sama oleh lebih dari satu Pemohon, permohonan  tersebut  ditandatangani  oleh  satu pemohon  dengan  melampirkan  persetujuan tertulis dari pemohon lainnnya. Apabila permohonan  diajukan  oleh  bukan  pendesain, permohonan  harus  disertai  pernyataan  yang dilengkapi  dengan  bukti  yang  cukup  bahwa pemohon  berhak  atas  Desain  Industri  yang bersangkutan  (Pasal  11  ayat  (4),  ayat  (5),  ayat (6) UU Desain Industri).
Setiap permohonan hanya dapat diajukan  untuk  satu  Desain  Industri,  atau beberapa  Desain  Industri  yang merupakan  satu kesatuan  Desain  Industri  atau  memiliki  kelas yang sama (Pasal 13 UU Desain Industri). Yang diamksud  dengan  satu  Desain  Industri  adalah satuan  lepas  Desain  Industri, misalnya  satu  set cangkir  dan  teko  adalah  juga  satu  Desain Industri.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan
“kelas”  adalah  kelas  sebagaimana  diatur  dalam klasifikasi  internasional  tentang  Desain  Industri dari Konvensi Locarno. 10
Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara  Republik  Indonesia  harus  mengajukan permohonan  melalui  kuasa.  Kuasa  tersebut adalah  konsultan  yang  terdaftar  di  Direktorat Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilh domisili hukumnya  di  Indonesia  (Pasal  14  UU  Desain Industri).  Domisili  hukum  yang  dipilih  itu biasanya  adalah  domisili  konsultan  sebagai kuasanya  yang  ditunjuk  untuk  mengurus pendaftaran Desain Industri miliknya.
Permohonan menggunakan hak prioritas  harus  diajukan  dalam  waktu  paling lama  enam  bulan  terhitung  sejak  tanggal penerimaan  permohonan  yang  pertama  kali diterima  di  Negara  lain  yang  merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Organisasi  Perdagangan  Dunia  (Pasal  16  ayat (1)).  Permohonan  dengan  hak  prioritas  tersebut wajib  dilengkapi  dengan  dokumen  prioritas, yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia,  dalam  waktu  paling  lama  tiga  bulan terhitung  setelah  berakhirnya  jangka  waktu pengajuan  permohonan  dengan  hak  prioritas Pasal  16  ayat  (2)  UU  Desain  Industri.  Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan  tersebut  dianggap  diajukan  tanpa menggunakan  Hak  prioritas.  Hak  prioritas adalah  hak  pemohon  untuk  memperolah pengkuan bahwa tanggal penerimaan permohonan  yang  diajukan  di  Indonesia  sama
10 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum , Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 55

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  tanggal  penerimaan  permohonan  yang diajukan  di  Negara  asal.  Dengan  demikian dalma  jangka  waktu  enam  bulan  terhitung  dari tanggal  pengajuannnya  di  luar  negeri,  ia  dapat mengajukan prioritas di Indonesia.
Selain  salinan  surat  permohonan  yang telah  disebutkan  diatas,  Direktorat  Jendral  Hak Kekayaan  Intelektual  dapat  meminta  agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan:
1.  Salinan  lengkap  Hak  Desain  Industri  yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran  yang  pertama  kali  diajukan  di Negara lain.
2.  Salinan  sah  dokumen  lain  yang  diperlukan untuk  mempermudah penilaian bahwa Desain  Industri  yang  menyatakan  tanggal penerimaan  adalah  tanggal  diterimanya permohonan dengan syarat Pemohon telah:
1.  Mengisi formulir permohonan;
2.  Melampirkan  contoh  fisik  atau  gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
3.  Membayar  biaya  permohonan  yang besar jumlahnya ditetapkan oelh pemerintah. Persyaratan  yang  dicantumkan  dalam
Pasal  18  UU  Desain  Industri  merupakan  syarat
minimal yang harus dipenuhi untuk mempermudah  pemohon  mendapatkan  tanggal penerimaan  permohonan.  Tanggal  penerimaan tersebut  penting  untuk  menentukan  saat  mulai berlakunya  jangka  waktu  perlindungan  atas desain industri tersebut.
Jika  terdapat  kekurangan  dalam  pemenuhan syarat-syarat  dan  kelengkapan  permohoanan pendaftaran  desain  menurut  Pasal  19  UU Desain Industri, Direktorat Jendral HAKI
memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya  agar  kekurangan  tersebut  dipenuhi dalam  waktu  tiga  bulan  terhitung  sejak  tanggal pengiriman  surat   pemberitahuan  kekurangan tersebut.  Jangka  waktu  ini  dapat  diperpanjang
paling  lama  satu  bulan  atas  permintaan pemohon.dalam jangka  tenggang  waktu  3  atau 4  bulan  tersebut,  pemohon  diharapkan  dapat melengkapi kekurangan persyaratan dan kelengkapan yang disyaratkan dalamk permohonan  pendaftaran  hak  desain  industri, yang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh pemohon.
Selanjutnya dalam Pasal 20 UU Desain Industri, apabila  kekurangan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  19  ayat  (1)  tidak  dipenuhi,  maka Direktorat Jendral HAKI memberitahukan secara tertulis  kepada  pemohon  atau  kuasanya  bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

## C. Subjek Hak Desain Industri
Subjek  hukum  desain  industri  adalah Pendesain,  yaitu  orang  yang  menghasilkan rancangan  desain  industri.  Disamping  itu, mereka yang menerima hak desain industri dari Pendesain  juga  dianggap  sebagi  subjek  hak desain  industri  sebagaimana  yang  diatur  daam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Desain Industri.
Pihak-pihak  yang  dapat  diberi  hak  untuk memperoleh hak atas desain indusri adalah: 11
1.  Pendesain atau yang  menerima hak tersebut dari pendesain
2.  Dalam  hal  Pendesain  terdiri  atas  orang secara  bersama,  Hak  Desain  Industri diberikan  kepada  mereka  secara  bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3.  Jika  suatu  Desain  Industri  dibuat  dalam hubungan  dinas  dengan  pihak  lain  dalam lingkungan  pekerjaannya,  Pemegang  Hak Desain  Indsutri  adalah  pihak  yang  dan  / atau  dalam  dinasnya  Desain  Industri  itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua  pihak  dengan  tidak  mengurangi  hak
11 H. OK. Saidin, Aspek Hukum……..op.cit. hlm 472

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pendesain  apabila  penggunaan  Desain
Industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
4.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam butir  1  berlaku  pula  bagi  Desain  Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan  yang  berlaku  dalam  hubungan
dinas.
5.  Jika  suatu  Desain  Industri  dibuat  dalam hubungan  kerja  atau  berdasarkan  pesanan, orang  yang  membuat  Desain  Industri  itu dianggap sebagai Pendesain
dan
Pemegang  hak  Desain  Industri,  kecuali  jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
Dengan didaftarnya desain industri, hak yang  diberikan  kepada  Pemegang  Hak  Desain Industri  adalah  hak  ekslusif,  yakni  hak  untuk melaksanakan  Hak  Desain  Industri  yang dimilikinya  dan  untuk  melarang  orang  lain  tana persetujuannya  membuat,  memakai,  menjual, mengimpor, mengekspor dan / atau mengedarkan  barang  yang  diberi  Hak  Desain Industri.  Hak  ini  diberikan  kepada  pemegang hak  desain  industri  dalam  jangka  waktu  10 tahun,  dengan  demikian  pihak  lain  dilarang melaksanakan  hak  desain  industri  tersebut tanpa persetujuan pemegangnya kecuali pemakaian tersebut untuk kepentingan penelitian  dan  pendidikan  sepanjang  tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.
Kepentingan  yang  wajar  adalah  penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan  hak  desain  industri.  Misalnya, dalam  pendidikan,  kepentingan  yang  wajar  dari Pendesain  akan  dirugikan  apabila  desain industri  tersebut  digunakan  untuk  seluruh lembaga  pendidikan  yang  ada  di  kota  tersebut.
Kriteria kepentingan tidak semata – mata diukur dari  ada  tidaknya  unsur  komersial,  tetapi  juga dari kuantitas penggunaannya. 12

## D. Jangka  Waktu  Perlindungan  Desain Industri
Perlindungan  hukum  terhadap  desain industri  seolah  tenggelam  dalam  hingar  bingar kampanye  anti  pembajakan.  Bagi  kebanyakan orang  istilah  desain  industri  masih  asing. Terbitnya UU mengenai Desain Industri memang tergolong baru – UU Nomor 31 Tahun 2000  yang  berlaku  sejak  20  Desember  2000. Pendaftarannya  sendiri  baru  dimulai  pada  16 Juni  2001.  Tak  heran,  bila  desain industri  kalah beken  dibandingkan  Hak  Cipta,  Paten  atau Merek. Padahal desain bagi  masyarakat menjadi  indikator  akan  nilai  sebuah  produk. Lihat  saja,  bagaimana  desain  telepon  selular, mobil, motor, produk elektronik atau produk lain berubah  demikian  cepat.  Dengan  desain  yang semakin menarik maka nilai sebuah produk ikut terdongkrak.  Namun,  ironisnya  desain  yang  di daftar masih sangat  sedikit dibandingkan begitu banyak  jumlah  produk  yang  dikeluarkan  dalam industri.
Direktur  Hak  Cipta,  Desain  Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  Departemen  Kehakiman  dan  HAM,
Emawati Junus mengakui besarnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan desain industri. Saat ini, pendaftaran  terhadap  desain  industri  yang masuk  baru  8000  aplikasi  dan  di  antaranya hanya  49  aplikasi  berasal  dari  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UKM).  Statistik  pemohon  dari  luar negeri  14  persen  dan  86  persen  berasal  dari dalam negeri. “Hak Cipta memang lebih dikenal
12 Rachmadi Usman, op.cit … ,hlm 435

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
daripada  desain  industri.  Bagi  masyarakat desain industri masih sangat baru,” ujarnya.
Jika  Hak  Cipta  atau  Merek  adalah perlindungan  terhadap  produk  tersebut  maka desain  industri  adalah  perlindungan  terhadap penampakan  suatu  produk.  Jadi  perlindungan lebih  pada  bentuk  kreasi  penampakan  dan konfigurasi  yang  tampak  pada  suatu  produk bukan perlindunga terhadap produk tersebut. 13
Perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan tanpa pendaftaran (deklaratif). Sedangkan perlindungan Desain
Industri diberikan berdasarkan  pendaftaran  terhadap  desain  yang baru  (konstitutif).  Karya  cipta  merupakan sebuah  karya master  piece dan  tidak  diproduksi secara  massal  sedangkan  Desain  Industri diproduksi massal. 14
Seperti  kita  ketahui  persyaratan  pendaftaran merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam Desain  Industri  dan  merupakan  kepentingan pemegang  hak  desain  industri,  yang  pada prinsipnya memberi perlindungan.
Sistem  pendaftaran  yang  ada  pada Desain  Industri  hanya  dengan  menggunakan sistem  pendaftaran  konstitutif,  berbeda  dengan Hak  Cipta  yang  menganut  asas  sistem pendaftaran  deklaratif.  Yang  dimaksud  dengan system  pendaftaran  konstitutif  ialah  suatu sistem  yang  mengatakan  hak  desain  itu  baru terbit  setelah  dilakukan  pendaftaran  yang  telah mempunyai  kekuatan.  Sistem  konstitutif  ini
13 http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki , 28 Juli 2016,13.30 WIB
14 http://www.kennywiston.com, 28 Juli 2016,13.30
WIB
untuk  memperoleh  hak  tersebut  tergantung pendaftarannya. 15
Perlindungan  desain  mempunyai  waktu yang  berbeda  satu  sama  lain  disesuaikan landasan  ketentuan  yang  mendasarinya.  Di Inggris  perlindungan  terhadap  suatu  desain industri  diberikan  selam  5  tahun  dan  dapat diperpanjang dua kali masing – masing 5 tahun atau  15  tahun;  atau  dengan  Undang –  Undang baru menjadi 25 tahun. Di Austria, perlindungan Desain Industri hanya diberikan selama 3 tahun, di  Perancis  perlindungannya  selama  50  tahun. Amerika  Serikat  perlindungannya  selama  14 tahun,  sedangkan  di  Indonesia  perlindungan desain  industri  semula  jangka  waktunya  hanya diberikan  5  tahun  dan  dapt  diperpanjang  satu kali  untuk  5  tahun  atau  totalnya  10  tahun. Sesuai  dengan  Pasal  26  ayat  (3)  Persetujuan TRIPs,  jangka  waktu  perlindungan  desain industri  diberikan  untuk  jangka  waktu  10  tahun. Ketentuan  ini  dicantumkan  dalam  UU  Desain Industri,  bahwa  perlindungan  terhadap  hak desain  industri  diberikan  untuk  jangka  waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.  Tanggal  mulai  berlakunya  jangka waktu  perlindungan  hukum  dimaksud  dicatat dalam  Daftar  Umum  Desain  Industri  dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. 16
Selama  jangka  waktu  tersebut,  orang lain  dilarang  membuat,  memakai,  menjual, mengimpor  dan  /  atau  mengedarkan  produk yang  telah  diberi  Hak  Desain  Industri.  Hak Desain  Industri  adalah  hak  khusus  ( exclusive right) yang  diberikan  oleh  Negara  Republik
Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selam waktu tertentu
15 Yuoky Surinda, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2006 hlm 29.
16 Ibid. hlm 431

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melaksanakan  sendiri  kreasi  tersebut,  atau memberikan  persetujuannya  kepada  pihak  lain untuk melaksanakannya.
Syarat  Desain  Industri  yang  mendapatkan perlindungan:
1. Memenuhi persyaratan substansi:
1.1. Kreasi  Desain  Industri  yang memberikan  kesan  estetis  (Ps.1  UU  No. 31/2000).  Kreasi  bentuk,  konfigurasi,  komposisi garis  dan  warna  atau  kombinasinya  yang memberikan  kesan  estetis.  Kreasinya  bukan semata-mata  fungsi  atau  teknis  (  Ps.  25  (1) perjanjian TRIPs);
1.2  Kreasi Desain Industri yang dapat dilihat dengan  kasat  mata.  Lazimnya  suatu  kreasi Desain Industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat  mata  (tanpa  menggunakan  alat  bantu), dimana  pola  dan  bentuknya  jelas.  Jadi  kesan indah/estetisnya  ditentukan  melalui  penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara;
1.3
Kreasi  Desain  Industri  yang dapat  diterapkan  pada  produk  industri  & kerajinan  tangan  (Ps.1  UU  no.  31/2000).  Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan. Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten;
1.4
Kreasi  Desain  Industri  yang baru  (Ps.2  (1)  UU  No.  31/2000).  Tidak  sama dengan pengungkapan yang telah ada  sebelum tanggal  penerimaan  atau  tanggal  prioritas  (bila dg hak prioritas) dan telah diumumkan/digunakan baik di Indonesia atau di luar  Indonesia  (Ps.  2  (2)  &  Ps.  2  (3) UU No.31/2000).  Baru  dinilai  dari  sudut  kreasi dan/atau  produknya.  Nilai  kemiripan,  nilai kreatifitas,  dan  nilai  karakter  individu  suatu desain industri tidak diatur dalam UU No.31/2000). Nilai baru/kebaruan maknanya nilai tidak identik  atau  berbeda  atau  tidak  sama
atau tidak identik dengan “pengungkapan” yang telah ada sebelumnya;
1.5 Kreasi  Desain  Industri  yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku,  ketertiban umum,  agama  atau  kesusilaan  (Ps.4  UU  no. 31/2000).
1.6
Memenuhi persyaratan administrasi/  formalitas  (Ps.  11,  13,  14,  15,  16, 17  & Ps.19 (1)  UU no.31/2000)  Tidak  ditarik kembali  permohonannya  (karena  memenuhi persyaratan  permohonan –  Ps.  20  (1)  & Pemohon tidak menarik permohonannya – Ps.21 UU No.31/2000 )
Agar  permohonan  pendaftaran  desain industri  anda  dapat  diberikan ( granted) pastikan persyaratan di atas terpenuhi. Untuk mendapatkan  nilai  baru  atau  kebaruan  cari perbedaan sebanyak-banyaknya terhadap desain yang telah ada sebelumnya.

## E. Peralihan Hak Atas Desain Industri
Hak  yang  dimiliki  oleh  Pendesain  atas desainnnya  tersebut  merupakan  hak  milik perseorangan  yang  tidak  berwujud  dan  timbul karena  kemampuan  intelektual manusia.  Dalam konsep hak kekayaan intelektual maka hak atas desain  tersebut  dapat  dialihkan  oleh  desainer atau  yang  berhak  atas  desain  tersebut. Pengalihan  hak  atas  desain  tersebut  dapat dilakukan  kepada  perorangan  atau  badan hukum.  Sesuai  dengan  Pasal  31  ayat  (1)  UU Desain  Industri  tahun  2000  cara  pengalihan desain industri tersebut dapat melalui: 1.  Pewarisan.
2.  Hibah.
3.  Wasiat.
4.  Perjanjian tertulis; atau

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
5.  Sebab-  sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh peraturan perundang-undangan.
Perlu  diketahui  jika  pengalihan  yang dimaksud pada butir a, b, dan c ketentuan yang belaku  masih  pluralisme,  Hukum  waris,  hibah, dan  wasiat  belum  ada  yang  berlaku  secara unifikasi,  masih  berbeda  untuk  setiap  golongan penduduk.  Ada  yang  tunduk  kepada  hukum Islam,  ada  juga  yang  tunduk  kepada  hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata.
Pengalihan  hak  atas  Desain  Industri Terdaftar  dengan  perjanjian  harus  dituangkan dalam  bentuk  akta  perjanjian.  Pengalihan  hak atas  Desain  Industri  disertai  dengan  dokumen- dokumen  pendukungnya  antara  lain  sertifikat Desain  Industri  yang mendukung  pemilikan  hak tersebut.  Pengalihan  hak  atas  Desain  Industri terdaftar  wajib  dimintakan  pencatatan  kepada Dirjen  HAKI  untuk  dicatat  dalam  Daftar  Umum Merek.  Pengalihan  yang  telah  tercatat  tadi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Pengaliahan  melalui  perjanjian  pada  prinsipnya menganut  asa  kebebasan  berkontrak.  Maka harus  diperhatikan  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  (Pasal 1320  KUH  Perdata)  dan  syarat-syarat  umum lainnya  yang tercantum  dalam  Pasal  1319  KUH Perdata.
Walaupun hak atas desain industri telah dialihkan,  tetapi  hak  moralnya  tetap  melekat pada pendesainnya, dengan tidak menghilangkan  hak  pendesain  untuk  tetap dicantumkan  namanya  dan  identitasnya,  baik dalam  Sertifikat  Desain  Industri,  Berita  Resmi Desain  Industri  maupun  dalam  Daftar  Umum Desain Industri.
Hak desain industri juga dapat diberikan kepada orang  lain  melalui  perjanjian  lisensi.  Dalam
Pasal  1  angka  11  UU  Desain  Industri  disusun pengertian lisensi, yaitu:
Lisensi  adalah  izin  yang  diberikan  oleh pemegang  Hak  Desain  Industri      kepada  pihak lain  melaui  suatu  perjanjian  berdasarkan  pada pemberian  hak  (bukan  pengalihan  hak)  untuk menikmati manfaaat ekonomi dari suatu Desain Industri  yang  diberi  perlindungan  dalam  jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Perjanjian lisensi merupakan cara pemberian  hak  atas  desain  industri  oleh pemegang  hak  desain  industri  kepada  pihak lain.  Dengan  adanya  perjanjian  lisensi  hak desain  industri,  penerimanya  diizinkan  untuk menikamati manfaat ekonomis yang ditimbulkan dari  suatu  desain  industri  yang  dilisensikan tersebut.  Izin  tersebut  diberikan  untuk  desain industri  yang  telah  mendapatkan  perlindungan. Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan hak ekslusif yang diberikan Negara untuk  tetap  dapat  melaksanakan  sendiri  atau memberi  lisensi  kepada  pihak  ketiga  untuk melaksanakan  perbuatan  atau  melarang  orang lain  yang  tanpa  persetujuannya  membuat, memakai, menjual, atau mengimpor, mengekspor  dan  /atau  mengedarkan  produk yang  diberi  Hak  Desain  Industri,  kecuali  jika diperjanjikan lain (Pasal 34 UU Desain Industri). Perjanjian  lisensi  dilarang  memuat  ketentuan, baik  langsung  maupaun  tidak  langsung  dapat menimbulkan akibat yang merugikan
perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan  yang  mengakibatkan  persaingan usaha  tidak  sehat.  Ketentuan  yang  tercantum dalam Pasal 36 UU Desain Industri
dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan Negara  dari  kemungkinan  hal-hal  buruk  yang terjadi dari perjanjian lisensi tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## F. Pemeriksaan Desain Industri
Pemeriksaan  desain  industri  dimulai dengan pemeriksaan administrative permohonan pendaftaran desain industri. Dalam
Pasal  34  UU  Desain  Industri  dinyatakan  bahwa
Direktorat Jendral HAKI melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan pendaftaran  desain  industri  sesuai  dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku. Pemeriksaan adminstratif ( formality check) disini merupakan pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan
persyaratan
administratif permohonan  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pasal 11 UU Desain Industri.
Direktorat Jendral HAKI akan memberitahukan keputusan penolakan
permohonannya kepada pemohon apabila desain  industri  yang  dimohonkan  tidak  dapat diberi perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena  dianggap  tidak  memenuhi  kekurangan persyaratan  formalitas  dan  pemohon  atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan  atau  anggapan  penarikan  kembali dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali  tersebut.  Ini dimaksudkan untuk memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang mengajukan  permohonan  untuk  memperbaiki desain  industri  tersebut,  seandainya  dengan menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan  dengan  kesusilaan  (Pasal  34  UU Desain Industri). Keputusan tersebut dinyatakan bersifat tetap bila pemohon atau kuasanya tidak mengajukan  keberatan  dalam  tenggang  waktu yang telah ditentukan.
Setelah  semua  persyaratan  terpenuhi, permohonan  desain  industri  akan  diumumkan oleh  Direktorat  Jendral  HAKI  dengan  cara menempatkannya  pada  sarana  yang  khusus untuk  itu  yang  dapat  dengan  mudah  serta  jelas dilihat  oleh  masyarakat,  paling  lama  3  (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Pasal  25  ayat  (2)  UU  Desain  Industri menjelaskan  bahwa  pengumuman  pendaftaran desain indsutri harus mencantumkan:
1.  nama dan alamat lengkap pemohon;
2.  nama  dan  alamat  lengkap  kuasa  dalam  hal permohonan diajukan melaui kuasa;
3.  tanggal dan nomor penerimaan permohonan; 4.  nama  Negara  dan  tanggal  penerimaan permohonan  yang  pertama  kali  apabila permohonan diajukan
dengan menggunakan hak prioritas; 5.  judul desain industri;
6.  gambar atau foto desain industri.
Pada  saat  pengajuan  permohonan, pemohon  dapat  meminta  secara  tertulis  agar pengumuman permohonan ditangguhkan dengan  ketentuan  tidak  boleh  melebihi  12  (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau  terhitung  sejak  tanggal  prioritas.  Ini dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan kepada  pemohon  yang  menganggap  perlu penangguhan
pengumuman demi kepentingannya. Sejak dimulainya pengumuman
permohonan desain industri yang telah memenuhi  formalitas,  menurut  Pasal  26  UU Desain  Industri  setiap  pihak  dapat  mengajukan keberatan  (oposisi)  tertulis  paling  lama  3  (tiga) bulan  terhitung  sejak  tanggal  dimulainya pengumuman  yang  mencakup  hal-hal  yang bersifat  substantif  kepada  Direktorat  Jendral HAKI dangan membayar biaya.
Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan terhadap permohonan
berdasarkan  Pasal  2  dan  Pasal  4  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengetahui  aspek  kebaruan  yang  dimohonkan, yang  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan referensi  yang  ada.  Pemeriksaan  substantif dilakukan  oleh  “pemeriksa”  yang  merupakan tenaga  ahli  yang  secara  khusus  dididik  dan diangkat  untuk  melaksanakan  tugas  tersebut. Ketentuan  ini  dicantumkan  dalam  Pasal  27  UU Desain Industri.
Pasal  29  UU  Desain  Industri,  bahwa dalam  hal  tidak  terdapat  keberatan  hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, DIRJEN  HAKI  menerbitkan  dan  memberikan Sertifikat  Desain  Industri  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  berakhirnya jangka  waktu  tersebut  dan  mulai  berlaku terhitung sejak tanggal penerimaannya.
Namun  sebaliknya  menurut  Pasal  28 UU  Desain  Industri,  permohonan  yang  ditolak, pemohon  atau  kuasanya  dapat  mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling  lama  3  (tiga)  bulan  sejak  tanggal pengiriman pemberitahuan keputusan penolakan  permohonan  pendaftaran  desain industrinya.  Dengan  demikian,  Pasal  28  UU Desain Industri, pemohon atau kuasanya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan permohonan  pendaftaran  desain  industri  yang dianggap  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri. 17

## G. Penutup
Seorang  pendesain  mempunyai  hak cipta atas hasil kreativitasnya yang berupa cetak biru  dan  mempunyai  hak  eksklusif  untuk membuat  karya  seni  itu  menjadi  tiga  atau  dua dimensi. Undang-undang desain industri diarahkan untuk melindungi barang-barang yang diproduk  secara  masal.  Orang  lebih  memilih
17 https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri
perlindungan  dengan  hak  atas  desain  industri, yang  hanya  dilindungi  selama  10  tahun.  Hal  ini disebabkan  suatu  desain  sangat  mudah  dan cepat  ditiru  oleh  masyarakat  umum.  Bila dilindungi dengan hak cipta, menjadi tidak efektif dan mubasir. Hak cipta tidak melindungi produk masal.
Daftar Bacaan A.  Buku Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual  dan  Budaya  Hukum ,  Ctk Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 55 John Heskett, Desain Indusri, Terjemahan Chandra  Johan,  Rajawali,  Jakarta, 1986, hlm 5. Muhammad Djumhamna, Aspek –  Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999 hlm 1. Rizky  A.  Adiwilaga, Impelmantasi  UU.  No. 31 Tahun 2000 , Disajikan dalam Pelatihan HAKI , LKBH UII, Yogyakarta, 2001, hlm 3. Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia , Bandung, 2003 hlm 425. Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis), Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 36 Yuoky Surinda, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2006 hlm 29.

## B.  Internet
http://www.dgip.go.id/ebhtml/hki ,28Juli 2016,13.30 WIB http://www.kennywiston.com,28Juli 2016,13.30 WIB https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industrihttps: //id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri http ://ww w.Iprcentre.org /artikel ,  28  Juli  2016,13.30
WIB