## Peran  Ganda  Hakim  Perempuan  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  1B
(Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Dual Role of Female Judges in the Class 1B Sungguminasa Religious Court (Review of RI Law No.1 of 1974 on Marriage)
Summa, Muh. Shuhufi, Azman Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: summa1616@gmail.com, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id
Info Artikel
Abstract Diterima 10 November 2020 Revisi I 22 Februari 2021 Revisi II 24 Mei 2021 Disetujui 25 Juni 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ganda hakim perempuan di pengadilan  agama  sungguminasa.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  dua  pendekatan  yakni;  pendekatan  teologi  normatif (syar’i),  dan  pendekatan  Yuridis  Empiris.  Sumber  data  utama  dalam penelitian  ini  yaitu  wawancara  terhadap  Hakim  Perempuan  di  Pengadilan Agama  Sungguminasa.  Selanjutnya  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  wawancara,  dan  observasi.  Sedangkan  teknik  pengelolahan dan  analisis  data  dilakukan  melalui  tiga  tahapan  yaitu:  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Peran  Ganda  Hakim  Perempuan  Di  Pengadilan  Agama Sungguminasa  Kelas  1B  (Telaah  UU  RI  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan) yaitu Posisi sebagai istri dan juga sebagai hakim mereka tidak akan  meninggalkan  kewajibannya  sebagai  istri  dalam  mengurus  suami  dan anak-anaknya.  walaupun  mereka  selalu  mengalami  kendala  saat  dimutasi tapi mereka tetap mendapatkan solusi bagaimana keluar dari permasalahan tersebut  misalkan  mereka  memiliki  masalah  maka  permasalahan  tersebut akan  diselesaikan  dengan  musyawarah  terlebih  dahulu  dan  selalu komunikasi  yang  baik  dengan  keluarga.  Sehingga  kedua  peran  tersebut dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  kendala  walapun  awal-awal memiliki  kesulitan  tapi  para  hakim  perempuan  ini  selalu  bisa  keluar  dari permasalahan tersebut dan harus bisa lebih cermat dalam mebagi waktunya agar keduanya bisa seimbang.
Kata Kunci: Peran Ganda, Hakim Perempuan, UU Perkawinan.
This  study  aims  to  determine  the  dual  role  of  female  judges  in  the Sungguminasa  religious  court.  This  research  is  a  qualitative  research  with two  approaches,  namely;  the  normative  theological  approach  (syar'i),  and the  juridical  empirical  approach.  The  main  data  source  in  this  study  was interviews  with  female  judges  at  the  Sungguminasa  Religious  Court. Furthermore, data collection in this study used interviews and observations. Meanwhile, data processing and analysis techniques are carried out in three stages,  namely:  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  drawing.
(Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
The results showed that the dual role of female judges in the Sungguminasa Religious  Court  in  Class  1B  (Review  of  the  RI  Law  No.1  of  1974  on Marriage),  namely  the  position  of  wives  and  also  as  judges,  they  will  not abandon  their  obligations  as  wives  in  taking  care  of  their  husbands  and children.  although  they  always  experience  problems  when  they  are transferred,  they  still  get  a  solution  for  how  to  get  out  of  the  problem,  for example,  they  have  a  problem,  then  the  problem  will  be  resolved  by deliberation first and always have good communication with their family. So that the two roles can run well without any obstacles even though at first they have  difficulties,  but  these  female  judges  can  always  get  out  of  these problems and must be more careful in dividing their time so that the two can be balanced .
Keywords: Keywords: Dual Role, Female Judge, Marriage Law

## A. PENDAHULUAN
Dalam  keadaan  tertentu,  perempuan  dapat  memiliki  dua  peran  sekaligus,  yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga. 1
Dilihat  dalam  QS  al-Nisa/4:  34,  bahwa  kedudukan  suami  adalah  pemimpin, wajib  melindungi  dan  memberi  nafkah  serta  kedudukan  istri  wajib  menjaga  rumah tangganya. Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4: 34.
                                                                                                        
                                                                                                 
                                                                                                               
        “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebagian  yang  lain  (perempuan),  dan  karena  mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka  perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada,  karena  Allah  telah  menjaga  mereka.  Perempuan-perempuan  yang  kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. 2
Kata  ( لاجرلا ) ar-rijal adalah  bentuk  jamak  dari  kata  ( لجر ) rajul yang  biasa diterjemahkan  lelaki,  walaupun  Alquran  tidak  selalu  menggunakannya  dalam  arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata ar-rijal yaitu para suami. Tetapi, ar-rijalu
1 Syarifah Fauziah, Kesetaraan dan Keadilan Jender dalam Tafsir al-Maraghi (Gowa: Alauddin University Press, 2013), h. 89.
2 Kementrian  Agama, Alquran  dan  Terjamahnya (Bandung:  CV  Jumanatul  Ali-ART,  2016),  h. 84.
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
qawwamuna  ala  an-nisa ;  bukan  berarti  lelaki  secara  umum  karena  konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah “ karena mereka ( para suami ) menafkahkan sebagian harta mereka ,” yakni untuk istri-istri mereka. 3
Tetapi  kemudian,  penulis  menemukan  Muhammad  Thahir  Ibn  Asyur  dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan, yaitu bahwa kata ar-rijal tidak  digunakan  oleh  bahasa  Arab,  bahkan  Alquran,  dalam  arti  suami. Berbeda  dengan  kata  ( ءاسنلا ) an-nisa atau )ةارما ) imraah yang  digunakan  untuk  makna istri.  Seandainya  yang  dimaksud  dengan kata “lelaki”  adalah  kaum  pria  secara  umum, tentu  konsiderannya  tidak  demikian.  Lebih-lebih  lagi  lanjutan  ayat  tersebut  dan  ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah. 4
M. Quraish  Shihab dalam tafsirannya menulis tentang makna ayat di atas: kata ( نوماوق ) qawwamun adalah  bentuk  jamak  dari  kata  ( ماوق ) qawwam ,  yang  terambil  dari kata  ( ماق ) qama .  Kata  ini  berkaitan  dengannya.  Perintah  shalat  misalnya  juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunah- sunahnya.  Seorang  yang  melaksanakan  tugas  dan  atau  apa  yang  diharapkan  darinya dinamai  ( مئاق ) qa’im .  Kalau  dia  melaksanakan  tugas  itu  sesempurna  mungkin, berkesinambungan,  dan  berulang-ulang,  dia  dinamai qawwam .  Ayat  di  atas menggunakan  bentuk  jamak,  yakni qawwamun sejalan  dengan  makna  kata  ( لاجرلا ) ar- rijal yang  berarti  banyak  lelaki.  Sering  kali  kata  ini  diterjemahkan  dengan  pemimpin. Tetapi  seperti  terbaca  dari  maknanya  di  atas  agaknya  terjemahan  itu  belum menggambarkan  seluruh  makna  yang  dikehendaki,  walau  harus  diakui  bahwa kepemimpinan  merupakan  satu  aspek  yang  dikandungnya.  Atau,  dengan  kata  lain, dalam  pengertian  “kepemimpinan”  tercakup  pemenuhan  kebutuhan,  perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. 5
Imam  al-Qurtubi  dalam  tafsirnya  menulis  tentang  ayat  di  atas:  para  lelaki (suami)  didahulukan  (diberi  hak  kepemimpinan,  karena  lelaki  berkewajiban memberikan  nafkah  kepada  wanita  dan  membela  mereka,  juga  (karena)  hanya  lelaki yang  menjadi  penguasa,  hakim,  dan  juga  ikut  bertempur.  Sedangkan  semua  itu  tidak terdapat  pada  wanita.  Ayat ini  menunjukkan  bahwa  lelaki  berkewajiban  mengatur  dan mendidik  wanita,  serta  menugaskannya  berada  di  rumah  dan  melarangnya  keluar. Wanita berkewajiban menaati dan melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat. 6
Perempuan  memiliki  akses  untuk  berpartisipasi  di  dunia  publik,  seperti  halnya laki-laki yang mendapatkan peluang lebih besar untuk berpartisipasi membantu istri di ranah domestik. 7 Tujuannya adalah tercipta suatu masyarakat yang lebih seimbang dan adil,  termasuk  pemenuhan  kewajiban  suami  istri  dalam  rumah  tangga.  Hal  tersebut
3 M.Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah  pesan,  kesan  dan  keserasian  Alquran (Jakarta:  Lentera Hati, 2002), h. 511.
4 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Alquran, h. 511.
5 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Alquran, h. 512.
6 Al-Imam al-Qurtubiy, al-Jami’ li Ahkam Alquran (Jilid V, Dar al-llm al-Malayin, Beirut, tt), h. 158.
7 Nila  Sastrawaty, Laki-laki  dan  Perempuan  yang  Berbeda  Analisis  Gender  dan  Politik Perspektif Post-Feminisme (Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2013), h. 94.
(Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mempertegas hak dan kewajiban suami istri. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 8
1. Kewajiban Istri :
Pasal  34  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  istri  wajib  mengatur  urusan  rumah  tangga sebaik-baiknya. 9 Kewajiban ini merupakan kewajiban utama yang tidak boleh diabaikan oleh seorang istri.
2. Hak Istri :
Hak istri merupakan kewajiban suami. Jika istri telah memenuhi kewajibannya, maka istri berhak menuntut hak-hak yang melekat padanya. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak istri yaitu:
a. Mendapatkan perlindungan dari suaminya.
b. Mendapatkan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuan suaminya.
c. Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan kewajibannya. 10
Adapun  kaitannya  dengan  seorang  wanita  yang  profesinya  sebagai  hakim peradilan  agama,  yang  mana  hakim  tersebut  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan, para hakim ini  memiliki  beban  yang  lebih  berat  yang  harus  dijalani.  Di  satu  sisi  ia  harus bertanggung  jawab  atas  urusan-urusan  rumah  tangganya,  disisi  lain  ia  juga  harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai hakim Peradilan Agama.
Berdasarkan  realitas  tersebut,  maka  permasalahan  yang  muncul  apabila  hakim tersebut  mengalami  mutasi.  Jika  ia  mengalami  hal  tersebut  kewajibannya  sebagai seorang  istri  akan  gugur,  terlebih  jika  suaminya  juga  bekerja  ditempat  yang  berbeda dengan istrinya.
Sesuai  dengan  Lampiran  III  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  :  48/  KMA/SK/  II/  2017  Tanggal  :  17  Februari  2017  Lingkungan Peradilan Agama tentang promosi dan mutasi hakim. 11
Berdasarkan  pengamatan  awal  di  lapangan,  tampak  bahwa  dalam  lingkup Pengadilan  Agama  Sungguminasa  terdapat  banyak  hakim  perempuan  yang  sebagian besar  diantara  mereka  telah  berkeluarga  dan  telah  memiliki  anak.  Persoalan  tersebut membuat penyusun terdorong untuk meneliti dan mengkaji tentang  peran ganda hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah field  research deskriptif  kualitatif  yang  berlokasi  di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  1B.  Penelitian  ini  menggunakan  dua pendekatan  yaitu  teologis  normatif  ( syar’i ),  yuridis  empiris.  Pendekatan  teologis normatif  (syar’i),  merupakan  pendekatan  dengan  mengacu  pada  ketentuan  agama sebagai dasar hukum yang terdiri dari al-Qur’an, hadis, hasil ijtihad dan kaidah-kaidah
8 Saidah, Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan) , Vol. 10 no. 2 (Juli-Desember 2017), h. 307.
9 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  pasal  34 ayat (1) dan (2).
10 Mardani, Hukum  Islam  Kumpulan  Peraturan  Tentang  Hukum  Islam  di  Indonesia (Cet.  I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 76.
11 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
fikih  yang  selanjutnya  disebut  hukum  Islam.  Pendekatan  yuridis  empiris  yaitu menganalisis  pemasalahan  yang  ada  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum (yang  merupakan  data  sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan merujuk pada Alquran dan Hadis yang menyangkut tentang kepemimpinan perempuan. Dalam penelitian ini peneliti akan mecari tahu bagiaman peran ganda hakim perempuan di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB  berdasarkan  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang perkawinan.
Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni,  penelitian lapangan  ( Field  Research ),  yaitu  salah  satu  memperoleh  data  dimana  peneliti  terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan menggunakan metode:
1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  objek  penelitian  yang diteliti.  Syarat  perilaku  yang  dapat  diobservasi  adalah;  dapat  dilihat  dan  dapat didengar.  Model  observasi  yang  dilakukan  penulis  adalah  observasi  partisipan 12 . Yaitu  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yang  berperan  sebagai  anggota  yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak  langsung  sebagai  pengumpul  data  dengan  melakukan  observasi  atau pengamatan  terhadap  objek  penelitian  pada  para  hakim  Pengadilan  Agama Sungguminasa.
2. Wawancara (interview) yaitu  percakapan  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu  yang dilakukan  oleh  dua  pihak  yaitu  pewawancara  ( interview )  yang  mengajukan pertanyaan  dan  yang  diwawancarai  ( interview )  yang  memberikan  jawaban  atas pertanyaan  dan menggunakan  alat  yang dinamakan  panduan  wawancara  ( interview guide ) 13 , teknik pengumpulan data melalui interview tentang berbagai masalah yang terkait  dengan  penelitian  dalam  hal  ini  Hakim  Perempuan  Pengadilan  Agama Sungguminasa,  sehingga  data  yang  di  peroleh  ada  dua  yaitu  primer  dan  sekunder. Dan  yang  menjadi  instrumen  adalah  berupa  pedoman  wawancara,  menyiapkan beberapa  poin  pertanyaan  untuk  menggali  informasi  dari  informan  yang  dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.  Adapun yang menjadi narasumber/informan yang  akan  diwawancara  adalah  Para  Hakim  Perempuan  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa.
3. Dokumentasi  yaitu  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya yang ada  hubungannya  dengan  topik  pembahasan  yang  diteliti. 14 Dokumen  merupakan salah  satu  alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian kualitatif.  Dalam  hal  ini  dokumentasi  yang  digunakan  berupa  catatan  dan  kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil  dokumentasi  ini  akan  diolah  dan  dijadikan  satu  dengan  data  yang  diperoleh melalui observasi dan interview .
Untuk  melaksanakan  analisis  data  kualitatif,  maka  perlu  ditekankan  beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
12 Burhan bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),  h. 38.
13 Lexy  J.  Moleong,  Metode  Penelitian  Kualitatif  (Bandung;  PT  Remaja  Rosdakarya,  1999),  h. 135.
14 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian : Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2002), h. 231.
(Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
1. Reduksi  data  yaitu  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan, pengabstrakan  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan  tertulis  yang diperoleh  dari  lapangan.  Data  tersebut  direduksi  dengan  cara  melakukan  abstraksi yang  berisi  rangkuman  inti,  proses  dan  pernyataan-pernyataan  yang  perlu  dijaga agar  tetap  berada  dalam  konteksnya  serta  mempunyai  pengertian  yang  jelas. Reduksi  data  merupakan  bentuk  analisis  yag  menajamkan,  menggolongkan,  dan mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikannya sehingga kesimpulan finalnya dapat dibuat. Tahap ini adalah tahap awal dimana peneliti turun langsung kelapangan melakukan wawancara.
2. Penyajian data adalah penyajian sekumpulan data dari informan yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 15 Penyajian data  dilaksanakan  dengan  cara  deskriptif  yang  didasarkan  kepada  aspek  yang diteliti.  Tahap  ini  adalah  tahap  dimana  penyatuan  antara  teori  yang  sudah  ada  dan hasil yang didapatkan di lapangan.
3. Penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  adalah  upaya  untuk  mengartikan  data  yang ditampilkan  dengan  melibatkan  pemahaman  peneliti.  Kesimpulan  yang  ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke  lapangan  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  didapatkan  merupakan kesimpulan yang kredibel.

## C. PEMBAHASAN
Pengertian dan Bentuk-bentuk Peran Ganda Perempuan
Menurut  Loekman  Soetrisno,  Peran  Ganda  Perempuan  yaitu  perempuan  bekerja baik  sebagai  ibu  rumah  tangga  maupun  sebagai “bread  winer” disamping  suaminya, perempuan  pada  golongan  ini  peranan  ganda  seorang  perempuan  telah  mereka  terima sebagai  kodrat  perempuan.  Karena  melihat  tanpa  bantuan  mereka  sang  suami  tidak dapat  menghidupi  keluarga  mereka.  Kemiskinan  yang  melanda  keluarga  mereka menyebabkan  perempuan-perempuan  dari  golongan  ini  tidak  menyerahkan kelangsungan hidup keliarga mereka kepada suami mereka. 16
Menurut  Qurais  Shihab  menjelaskan  bahwa  perempuan  pada  zaman  Nabi Muhammad pun bekerja karena keadaan yang menuntut mereka untuk bekerja keadaan tersebut  antara  lain  adalah  kebutuhan  masyarakat,  atau  karena  sangat  membutuhkan pekerjaan  perempuan  tertentu  yang  mana  tidak  ada  yang  menanggung  biaya  hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya. 17
Perempuan  boleh  memiliki  banyak  peran  (multi  peran)  selama  ia  punya komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Keterpurukan pada dikotomi semacam ini dapat  diatasi  bila  paradigma  yang  digunakan  diubah  dengan  cara  pandang  pada  sisi kemanusiaan  yang  bersifat  universal.  Salah  seorang  tokoh  feminis,  Naomi  Wolf, mengatakan  bahwa  upaya  untuk  memperbaiki  kehidupan  perempuan  membutuhkan keberanian  untuk  secara  terus-menerus  mensosialisasikan  gagasan  feminis  secara rasional dan simpatik. “Menjadi feminis” bagi Wolf harus diartikan “menjadi manusia”,
15 Imam  Suprayogo  dan  Tobroni, Metode  Penelitian  Social  Agama (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.
16 Loekman  Soetrisno, Kemiskinan  Perempuan  dalam  Pemberdayaan (Yogyakarta;  Kanisius, 1997), h. 94.
17 M. Quraish Shihab, “Wawasan Alquran Tafsir Maudhui, atas berbagai persoalan  umat” (Cet. VII: Bandung; Mizan, 1998), h. 306.
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
karena  feminis  adalah  sebuah  konsep  yang  mengisahkan  harga  diri  pribadi  dan  harga diri seluruh kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak dilihat semata-mata pada kelaki-lakiannya  dan  keperempuannya,  tetapi  dilihat  secara  umum  sebagai  manusia. Keduanya  merupakan  agen  keadilan  dan  kebenaran  serta  mempunyai  peluang  yang sama dalam membangun peradaban. Konsep yang bersandar pada paradigma semacam ini lebih memfokuskan perbincangan pada pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap  wilayah-wilayah  peran  itu  sendiri.  Jika  perempuan  mengkonsentrasikan  diri dalam  peran  domestik, tidak  berarti  ia  harus  meninggalkan  peran  publiknya,  demikian juga sebaliknya. 18

## 1. Peran sebagai ibu
Dalam  sebuah  rumah  tangga, ibu  adalah insan  yang  paling  dekat  dengan  anak- anak.  Sesuai  dengan  naluri  keibuannya,  ibu  dapat  merasakan  dan  mengenal  pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini ibu mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seorang ibu lebih  berkesan  jika  dia  mendekati,  berbincang  dan  mendengar  masalah  anak-anak seperti  seorang  kawan.  Dengan  cara  itu,  anak-anak  tidak  mersakan  adanya  benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi. 19

## 2. Peran sebagai istri
Selain  sebagai  ibu,  wanita  juga  sebagai  seorang  istri,  sebagai  istri,  wanita mempunyai  peranan  yang  amat  besar  dalam  mewujudkan  keharmonisan  dan kebahagiaan  dalam  rumah  tangga.  Mereka  boleh  mewarnai  rumah  tangga  mereka sehingga  menjadi  seindah  surga. 20 Suami  dan  istri  adalah  sepasang  makhluk  manusia yang  atas  dasar  cinta  kasih  suci  mengikat  diri  dalam  jalinan  pernikahan.  Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. 21

## Peran dan Tugas Perempuan Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Hakim  perempuan  dalam menjalankan  perannya  sebagai ibu  rumah  tangga  dan perempuan  karir,  maka  harus  memperhatikan  tugasnya  masing-masing  yang  dimana tidak terlepas dari hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga nantinya dapat dilihat bahwa seorang hakim perempuan dalam menjalankan kedua peran tersebut adil dalam  rumah  tangga  maupun  pekerjaan  atau  hanya  sekedar  mengabdi  kepada  negara yang lebih mementingkan urusan negara dibandingkan urusan pribadi.
Hakim Perempuan tentang hak dan kewajiban suami istri disini dimaksud yaitu terdapat dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang mengatakan bahwa seorang istri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 22
Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974: 23
18 Dwi Edi Wibowo, "peran ganda perempuan dan kesetaraan gender” (Muwâzâh Vol. 3 No. 1, 2011), h. 362.
19 Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang (Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia, 2006), h. 4.
20 Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang, h. 4.
21 Siti Muri’ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita karier, h. 149.
22 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 149.
23 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , h. 147.
(Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
Perkawinan  merupakan  kesepakatan  bersama  antara  suami  dan  istri  untuk melakukan  suatu  perjanjian  perikatan  sebagai  suami  dan  istri.  Dalam  UU  RI  No.  1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 24 Dalam  hal  mewujudkan  tujuan  dari  suatu  perkawinan  sangat  diperlukan  kerja  sama yang    baik  antara  suami  dan  istri  dalam  hal  menjalankan  hak  dan  kewajiban  masing- masing pihak.
Konsep  relasi  antara  suami  istri  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasal  30-34  melalui  hak  dan  kewajiban  suami  istri yaitu sebagai berikut: 25
1. Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6. Suami  istri  wajib  saling  cinta-mencintai,  hormat-menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
7. Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumahtangga sesuai kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
9. Jika  suami  dan  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat  mengajukan gugatan kepada pengadilan. 26

## Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam
Membicarakan  kewajiban  dan  hak  suami  isteri,  terlebih  dahulu  kita membicarakan  apa  yang  dimaksud  dengan  kewajiban  dan  apa  yang  dimaksud  dengan hak.  Sidi  Nazar  Bakry  mendefinisikan  kewajiban  dengan  sesuatu  yang  harus  dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima. 27
Islam  mewajibkan  suami  terhadap  istrinya  memberikan  hak-hak  yang  harus dipenuhinya  sebagai  hak  istri,  hak  suami  tercermin  dalam  ketaatannya,  menghormati keinginannya,  dan  mewujudkan  kehidupan  yang  tenang  dan  nikmat  sebagaimana  hak- hak  yang  tercermin  dalam  kebahagiaannya  dengan  makna  pernikahan  dan  perasaan istri. 28 Istri  hendaknya  mengetahui  suaminya  dengan  hak-hak  suami  terhadap  istrinya yang  diwajibkan  oleh  Islam  memungkinkan  perempuan  harus  melaksanakan  tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat disekitarnya.
24 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Cet.  II;  Jakarta:  Akademika  Pressindo, 1992), h. 67.
25 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), h. 32.
26 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34.
27 Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Yang Sakinah (Cet. I; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 3.
28 Ali  Yusuf  As-Subki, Fiqhi  Keluarga  Pedoman  Berkeluarga  Dalam  Islam (Cet.  I;  Jakarta: Amsah, 2010), h. 143.
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
Adapun hak suami adalah mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri, menjadi kepala  keluarga  memimpin  keluarga,  dan  tidak  mempersilahkan  seseorang  yang  tidak disukai  oleh  suami  untuk  masuk  kedalam  rumah  kecuali  jika  diberi  izin. 29 Kewajiban suami adalah memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan,  membantu  istri  dalam  mengurus  anak,  dan  menyelesaikan  masalah  dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenangnya.
Hak  istri  adalah  mendapatkan  nafkah  batin  dan  lahir  dari  suami,  menerima maskawin  dari  suami  ketika  menikah,  diperlakukan  secara  manusiawi  dan  baik  oleh suami  tanpa  kekerasan  dalam  rumah  tangga/KDRT,  serta  mendapat  penjagaan, perlindungan  dan  perhatian  suami  agar  terhindar  dari  hal-hal  buruk.  Kewajban  istri adalah mencintai dan setia kepada suami, mendidik dan memelihara anak dengan baik dan  penuh  tanggung  jawab,  menghormati  serta  mentaati  suami  dalam  batasan  wajar, serta menjaga kehormatan keluarga. 30
Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 77-78 yang isinya yaitu:
1. Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  keluarga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat meghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya,  masing-masing  dapat  mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. 31
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
7. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama. 32
Kemudian  hak  suami  yang  menjadi  kewajiban  istri  diatur  dalam  pasal  83 Kompilasi Hukum Islam yang meliputi sebagai berikut:
1. Kewajiban  utama  seorang  istri  adalah  berbakti  lahir  dan  batin  kepada  suami  di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
2. Istri  menyelenggarakan  dan  mengatur  keperluan  rumah  tangga  sehari-hari  dan sebaik-baiknya. 33
Hak istri yang menjadi tangguung jawab suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 yaitu:
29 Ibrahim Muhammad Al Jamal, Tantangan Wanita Muslimah (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h.140.
30 Ibrahim Muhammad Al Jamal, Tantangan Wanita Muslimah, h. 137.
31 Kompulasi Hukum Islam, Pasal 77
32 Kompulasi Hukum Islam, Pasal 78
33 Kompulasi Hukum Islam, Pasal 83
(Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
1. Suami  adalah  pembimbing  terhadap  istri  dan  rumah  tangganya,  akan  tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
3. Suami  wajib  memberikan  pendidikan  agama  kepada  istrinya  dan  memberi kesempatan  belajar  pengetahuan  yang  berguna  dan  bermanfaat  terhadap  agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah dn tempat kediaman bagi istri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri  dapat  membebaskan  suaminya  dari  kewajiban  terhadap  dirinya  sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz . 34

## Peran  Ganda  Hakim  Perempuan  Sebagai  Pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB
Para  hakim  perempuan  di  Pengadilan  agama  Sungguminasa,  mengemukakan bahwa  dalam  tugasnya  sebagai  hakim  juga  sebagai  ibu  dalam  rumah  tangga  dalam keluarganya. Pandangan Martina Budiana Mulya 35 dalam wawancara;
“Saya dan suami dari awal memang sudah komitmen, artinya jika urusan rumah tangga saya tidak dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, suami saya memahaminya karna  dari  awal  sudah  ada  komitmen  walaupun  awal-awal  pengangkatan  saya menjadi sebagai  hakim  itu  merasa  rumit  dikarenakan  setiap  hari  harus  ke  Takalar  dikarenakan awal  bertugas  sebagai  hakim  di  Pengadilan  Agama  takalar  dan  suami  saya  bekerja  di UIN sebagai kepala Biro dulunya, jadi setiap hari saya berangkat pagi-pagi naik mobil pete-pete  sebelum  jembatan  kembar  menuju  ke  Takalar  dan  setiap  pulangnya  suami saya selalu menjemput saya disitu saya pernah berfikir ini terasa rumit tapi setelah saya pelajari  dan  adanya  komitmen  dengan  suami  harus  dijalankan  dengan  ikhlas  maka semuanya  akan  terasa  mudah  tanpa  beban,  begitu  juga  ketika  saya  pulang  kantor saya tidak  merasa  bahwa  ini  beban  berat  karna  semuanya  dijalankan  dengan  ikhlas, sampainya  saya  dirumah  sore,  saya  mandi  dulu  terus  saya  kedapur  siapkan  makan malam setelah itu kita shalat maghrib berjamaah setelah itu kita makan bersama anak- anak, akhirnya semua permasalahan dalam satu hari itu dibahas di meja makan itu pola hidup saya selama suami saya hidup, dalam mengatur waktu saya setiap seminggu saya sudah siapkan semua kebutuhan suami, jadi walaupun saya bekerja sebagai hakim saya tetap  memperhatikan  keluarga  saya  agar  tidak  terbengkala.  Maksudnya  urusan  kantor
34 Kompulasi Hukum Islam, Pasal 80
35 Martina Budiana Mulya adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara dilakukan pada tanggal 24 September 2020.
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
berjalan dengan baik begitun dengan urusan keluarga harus  berjalan dengan baik, saya sebagai wanita karir harus siap menanggung segala resiko yang dihadapi baik itu berat maupun  ringan.  Menjalankan  kedua  beban  tidak  sama  sekali  terbebani  dikarenakan dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang, antara urusan kantor dan rumah tangga sama-sama penting karena keduanya suatu kewajiban bagi  perempuan karir. Maka dari itu menjadi ibu rumah tangga dan hakim harus cermat dalam membagi waktunya, dalam hal  urusan  rumah tangga itu  sudah  menjadi  resiko  saya  sebagai  ibu  rumah  tangga dan juga sebagai hakim. Suami juga kadang membantu dalam hal mengurus urusan rumah tangga,  kesibukan  dipagi  hari  mulai  kesibukan  mengurus  keperluan  dapur  sampai kebutuhan  anak-anak  saya  yang  mengurus  dan  dibantu  baby  sister  sampai  sore,  nanti setelah pulang kantor saya mengurus urusan rumah tangga, jadi walaupun saya bekerja tetap memperhatikan agar keluarga tidak terbengkala. Maksudnya urusan rumah tangga berjalan dengan baik begitupun dengan urusan kantor”
Seorang  perempuan  yang  bekerja  dan  juga  sebagai  ibu  rumah  tangga  ialah konsep  peran  ganda  yang  dijalani.  Menjalankan  urusan  rumah  tangga  dan  urusan pekerjaan adalah hal yang baik dan tidak mudah dijalani bagi perempuan yang memiliki karir.  Namun,  merupakan  kewajiban  bagi  seorang  istri  yang  sebagai  perempun  karir, dunianya  bukan  hanya  urusan  pekerjaan  dirumah  ia  juga  harus  memperhatikan  urusan pekerjaannya di kantor dan apalagi ketika ia sudah memiliki anak maka statusnya lebih berat  tanggungjawabnya  dibandingkan  perempuan  single.  Sebagai  seorang  hakim  dan ibu  rumah  tangga  dalam  menjalankan  tugasnya  sehari-hari  tidaklah  mudah dibandingkan  dengan  ibu  rumah  tangga  yang  tidak  bekerja  karena  sebagai  ibu  rumah tangga  dalam  kesehariannya  dan  mempersiapkan  segala  kebutuhan  keluarganya termasuk  pengabdiannya  sebagai  seorang  istri  juga  sebagai  Perempuan  karir,  melihat dari  rumah  tangga  ibu  Martina  Budiana  Mulya  ini  maka,  yang  harus  diperhatikan  ibu rumah  tangga  yang  juga  sebagai  perempuan  karir  yaitu  pengaturan  waktu  yang  harus cermat  dalam  mengatur  waktunya  agar  urusan  rumah  tangga  dan  urusan  kantor  bisa seimbang dan ibu Martina Budiana Mulya sebagai seorang hakim dalam kesehariannya dibantu  dengan  baby  sister  untuk  mengurus  anaknya  maka  dari  itu  kewajibannya sebagai  istri  tidak  sepenuhnya  dilaksanakan  karena  dalam  UU  RI  No.  tahun  1974 menjelaskan  bahwa  seorang  istri  wajib  mengurus  urusan  rumah  tangganya  dengan sebaik-bainya, maka dari itu harus lebih diperhatikan keluarga agar tetap harmonis dan bahagia.
Hakim  lainnya  juga  di  Pegadilan  Agama  Sungguminasa,  Mudhirah 36 juga menyatakan dalam wawancaranya:
“Menjadi  hakim  itu  sudah  dari  awal  dan  perlu  komitmen  yang  tinggi  untuk dijalaninya.  Oleh  karena  itu  saya  dan  suami  sudah  komitmen  dari  awal  apalagi  suami saya  juga  sebagai  hakim.  Jadi,  sudah  siap  untuk  mengambil  resiko  apapun  yang  akan menjadi tanggung jawabnya. Memang, waktu awal saya menjadi hakim dan anak-anak masih kecil terasa sangat berat, jadi suami saya memutuskan untuk mengambil asisten rumah tangga agar pekerjan saya tidak terlalu berat dan ada yang membantu. Saya dan suami tidak tinggal seatap dikarenakan bekerja di daerah lain. Waktu bertemu anak dan suami itu biasa 2 minggu sekali apalagi sekarang anak saya tinggal di pondok pesantren. Pada  saat  itu  peran  saya  sebagai  istri  saya  memanfaatkan  betul  dan  saya  fungsikan
36 Mudhirah  adalah  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  Wawancara  dilakukan  pada tanggal 29 September 2020.
(Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
ketika  bertemu  dengan  suami  dan  anak,  karena  resikonya  saya  tinggal  di  tempat  yang berbeda dengan suami. Jadi, diperlukan kemampuan untuk membagi waktu yang cukup untuk  keluarga  dan  juga  pekerjaan.  Menyelesaikan  kedua  peran  tersebut,  itu  sudah menjadi  tanggung  jawab  bagi  saya.  Artinya  saya  disini  bukan  hanya  fokus  kerja dikantor,  walaupun  saya  dan  suami  berjauh  akan  tetapi  saya  dan  suami  tetap  harus mengontrol yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai suami  istri. Apalagi melihat kapasitas  kami  sebagai  hakim  banyak  hal-hal  yang  tidak  bisa  di  abaikan  semisal  ada pekerjaan kantor dan juga kepentingan acara keluarga, kita terima yang mana yang lebih membutuhkan,  kan  kita  bisa  melihat  yang  mana  harus  di  prioritaskan  terlebih  dahulu misalkan  pekerjaan  kantor  yang  harus  kita  selesaikan  maka  kita  selesaikan  dulu pekerjaan kantor karna ini kan tanggung jawab yang harus kita selesaikan.”
Melihat  dari  rumah  tangga  yang  dijalani  ibu  Mudhirah  memberikan  pelajaran bagi  kita  karena  jauh  dari  keluarga  suami  dan  anaknya.  Hal  seperti  ini,  sangat  jarang didapatkan  berjalan  dengan  baik.  Karena  jauh  dari  keluarga  sehingga  sangat  sibuk dengan tugas masing-masing yang membuat hubungan keluarga menjadi tidak langgen tetapi,  rumah  tangga  ibu  Mudhirah  seperti  rumah  tangga  yang  seatap  dengan keluarganya.  Karena,  keseimbangan  dalam  mengatur  waktu  dalam  menjalankan tanggung  jawab  dan  tugasnya  sebagai  seorang  istri  dan  juga  sebagai  hakim sesungguhnya ini merupakan tujuan dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menjadi seorang  hakim  adalah  pemimpin,  pemimpin  terhadap  terhadap  setiap  permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu seorang istri tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengurus anak-anaknya sebagai bekal masa depan dan harus membatasi  dirinya diluar rumah sebagai perempuan karir.
Peran  ganda  yang  dijalani  sebuah  keluarga  yang  tidak  seatap  merupakan  hal yang jarang ditemui dikarenakan kehidupan sehari-hari yang dijalani tidak terlalu sibuk dibanding seorang istri yang tinggal seatap bersama keluarganya. Tetapi, bukan berarti hal seperti ini seorang istri tidak dapat mengurus keluarganya. Karena baginya walapun jauh  dari  suami  tetap  memperhatikan  apa  kebutuhan  suami  dan  anaknya  sehingga  ia tetap  memperhatikan  tugasnya  sebagai  seorang  istri  yaitu  memelihara  hak  dan kewajibannya dengan baik.
Beberapa hakim perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa mereka dapat merespon  sesuai  dengan  apa  pengalaman  mereka  sebagai  perempuan  yang  berprofesi sebagai  hakim  dan  juga  sebagai  ibu  rumah  tangga  pada  saat  dimutasi  di  tempat  lain. Martina Budiana Mulya 37 dalam wawancaranya;
“Mutasi bagi hakim yaitu konsekuensi dari profesi sebagai hakim, telah mengisi surat  pernyataan  untuk  siap  ditempatkan dimanapun  seluruh  Indonesia.  Maka  sebelum menjadi hakim, mutasi harus siap dihadapi untuk penempatan tugas baru. Telah menjadi resiko dari awal ketika mengisi surat pernyataan sudah siap ditempatkan dimanapun di tugaskan. Karena menurut saya dasar dari pembentukan aturan mutasi hakim ini untuk peningkatan  profesionalisme.  Misalnya  kita  profesional  akan  dipertimbangkan  untuk diposisikan yang lebih bagus jadi, kita di didik menjadi profesi yang profesional seperti halnya  hakim  lain  ketika  ingin  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  maka  ia  harus memberi  prestasi  dulu  kalau  ia  berprestasi  baru  dibawah  ke  posisi  yang  lebih  bagus.
37 Martina Budiana Mulya adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara dilakukan pada tanggal 24 September 2020.
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
Jadi,  kita  ini  di  didik  dengan  pola  mutasi  itu  ada  orang  yang  memaknai  dan  ada  juga orang  yang  tidak  memaknai  seperti  itu,  jadi  orang  yang  memaknai  bahwa  mutasi  ini adalah peningkatan profesional dan menganggap bahwa tidak jadi masalah tetapi, kalau ada  yang  menganggap  bahwa  ini  menjadi  suatu  musibah  bagi  rumah  tangganya  itu karena  ia  tidak  menganggap  ini  adalah  peningkatan  profesionalisme  kita  sebagai hakim.”
Respon  dari  ibu  Fahima 38 juga  mengenai  aturan  mutasi  hakim  dalam wawancaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa, adalah;
“Tentang  aturan  mutasi  hakim  sebenarnya  lebih  baik  kalau  kita  sebagai  hakim ini  tidak  di  mutasi.  Karena,  dengan  adanya  aturan  mutasi  ini  kita  berjauhan  dengan keluarga  dan  terlebih  lagi  kita  tidak  bisa  mengurus  suami  dan  anak  dengan  sebaik- baiknya yang sesuai dengan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 34 tentang  hak  dan  kewajiban  suami  istri.  Tetapi  karna  ini  sudah  menjadi  aturan  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  maka  aturan  ini  harus  di  patuhi  demi  terjalannya putusan  perkara  dengan  baik.  Saat  ini  aturan  mutasi  hakim  masih  sama  seperti  dulu. Tidak ada  yang  berubah  kita  sebagai  hakim  perempuan  masih  ditempatkan  yang  jauh- jauh  dari  keluarga.  Saya  berharap  dengan  adanya  Tesis  ini  akan  sangat  membantu perempuan yang menjadi hakim. Tujuannya karna saya melihat fakta dilapangan bahwa orang  yang  dekat  dengan  pemerintah  akan  ditempatkan  tidak  jauh  dari  keluarga, sedangkan  yang  tidak  dekat  dengan  pemerintah  akan  ditempatkan  jauh  dari  keluarga. Jadi, menurut saya ini tidaklah adil.”
Inti  dari  harapan  hakim  perempuan  yaitu  terkait  dengan  pelaksanaan  mutasi hakim dimasa depan adalah agar pemerintah lebih memperhatikan hakim perempuan agar  mereka  tidak  dipisahkan  dengan  keluarga  sehingga  dalam  pasal  34  mengenai hak  dan  kewajiban  suami  istri,  UU  RI No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan, dapat berjalan seutuhnya.

## D.   PENUTUP

## Kesimpulan
Peran  ganda  hakim  perempuan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di Pengadilan Agama  Sungguminasa Kelas IB yaitu tugasnya sebagai seorang istri dalam mengurus  urusan  rumah  tangganya  dan  juga  sebagai  seorang  hakim  di  Pengadilan Agama  Sungguminasa,  tidaklah  mudah  karena  keduanya  penting  dan  harus dilaksanakan.  Maka  dari  itu  untuk  menyelesaikan  kedua  peran  tersebut  diperlukan kecermatan  dalam  membagi  waktunya.  Ada  yang  telah  memerankan  kedua  peran tersebut dengan baik dan ada juga yang hanya sekedar mengabdi kepada Negara.
Sebagai  hakim  dan  juga  sebagai  ibu  rumah  tangga  tidaklah  mudah,  diperlukan tanggung  jawab  yang  penuh  terhadap  keluarganya  dan  juga  bisa  menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Maka dari itu keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh hakim yaitu  ketika  pimpinan  melakukan  mutasi,  terpisah  jauh  dari  suami  dan  anak-anaknya. Tetapi hal tersebut sudah biasa bagi hakim karna sebelum pengangkatan menjadi hakim ia  sudah  jauh  mengetahui  bahwa  akan  ada  mutasi  dan  itu  sudah  disepakati  dari  awal harus dijalani. Walaupun ada beberapa hakim yang mengatakan bahwa akan lebih baik aturan mutasi  hakim ini tidak ada agar bisa lebih dekat dengan keluarga dan juga bisa
38 Fahima  adalah  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  Wawancara  dilakukan  pada tanggal 1 Oktober 2020.
(Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Summa, Muh. Shuhufi, Azman
menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  seorang  istri.  Tetapi  kembali  lagi bahwasanya aturan mutasi hakim ini dibuat agar hakim yang memutuskan perkara tidak salah  dalam  memutuskan  perkara  karena  ada  hubungan  keluarga  atau  hubungan kekerabatan  dengan  yang  berperkara.  Maka  dari  itu  menjadi  seorang  hakim  haruslah menerima  adanya  aturan  mutasi  hakim  ini  dan  harusnya  sudah  tidak  ada  lagi permasalahan  yang  timbul  apabila  seorang  hakim  dimutasi  oleh  pimpinannya.  Karena, ini sudah menjadi resiko sebagai hakim dan juga sebagai ibu rumah tangga yang harus dijalani.

## Saran
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  dari  hakim  perempuan  di  Pengadilan Agama Sungguminasa agar tetap meperhatikan peran ganda hakim perempuan dan tetap mempertahankan  kinerjanya  khususnya  hakim  perempuan  yang  telah  berkeluarga agar tetap  dapat  menyeimbangkan  pererjaan  mereka  di  kantor  dengan  kewajiban  mereka dirumah sebagai ibu rumah tangga. Hendaknya hakim perempuan di Pengadilan Agama yang  berjauhan  dari  keluarga  agar  tetap  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  istri  dan ibu  dengan  baik,  tanpa  melalaikan  juga  pekerjaanya  sebagai  hakim  di  Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Cet.  II;  Jakarta:  Akademika Pressindo, 1992.
Al  Jamal,  Ibrahim  Muhammad. Tantangan  Wanita  Muslimah .  Cet.  I;  Jakarta:  Pustaka Azzam, 2000.
al-Qurtubiy,  Al-Imam. al-Jami’  li  Ahkam  Alquran .  Jilid  V,  Dar  al-llm  al-Malayin, Beirut, tt.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian : Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:  Rineka Cipta, 2002.
As-Subki,  Ali  Yusuf. Fiqhi  Keluarga  Pedoman  Berkeluarga  Dalam  Islam. Cet.  I; Jakarta: Amsah, 2010.
Bakry,  Sidi  Nazar. Kunci  Keutuhan  Rumah  Tangga  Keluarga  Yang  Sakinah .  Cet.  I; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
Basiron,  Bushrah. Wanita  Cemerlang .  Johor  Bahru:  Universiti  Teknologi  Malaysia, 2006.
bungin,  Burhan. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif. Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2012.
Fahima.  adalah  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  Wawancara  dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2020.
Fauziah,  Syarifah. Kesetaraan  dan  Keadilan  Jender  dalam  Tafsir  al-Maraghi .  Gowa: Alauddin University Press, 2013.
Kementrian  Agama, Alquran  dan  Terjamahnya. Bandung:  CV  Jumanatul  Ali-ART, 2016.
Summa, Muh. Shuhufi, Azman

## Kompulasi Hukum Islam, Pasal 77-79.
Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.
Moleong,  Lexy  J.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung;  PT  Remaja  Rosdakarya,
1999.
Mudhirah.  adalah  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  Wawancara  dilakukan pada tanggal 29 September 2020.
Mulya  Martina  Budiana.  adalah  Ketua  Pengadilan  Agama  Sungguminasa,  wawancara dilakukan pada tanggal 24 September 2020.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan pasal 34 ayat (1) dan (2).
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia .  Cet.  II;  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2015.
Saidah. Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan. Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan , Vol. 10 no. 2 (Juli-Desember 2017.
Sastrawaty, Nila. Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme . Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2013.
Shihab,  M.  Quraish. “wawasan  Alquran  Tafsir  Maudhui,  atas  berbagai  persoalan umat” . Cet. VII: Bandung; Mizan, 1998.
Shihab,  M.Quraish. Tafsir  Al-Misbah  pesan,  kesan  dan  keserasian  Alquran .  Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Soetrisno,  Loekman. Kemiskinan  Perempuan  dalam  Pemberdayaan .  Yogyakarta; Kanisius, 1997.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan . Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006.
Tobroni,  dan  Imam  Suprayogo. Metode  Penelitian  Social  Agama. Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2001.
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34.
Wibowo, Dwi Edi. "peran ganda perempuan dan kesetaraan gender”. Muwâzâh Vol. 3 No. 1, 2011.