## INDUSTRI DENGAN BERBAGAI MASALAH YANG DIHADAPI DI SAAT SEKARANG INI

## Oleh : Gurniwan Kamil Pasya*)

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  yang  banyak  mengalami  berbagai masalah  industri  seperti  lokasi  industri  yang  berada  di  tengah pemukiman,  menggeser  lahan  pertanian,  pencemaran  lingkungan,  dan pemutusan  hubungan  kerja,  menyebabkan  keberadaan  industri  harus dikaji kembali jangan sampai masalah tersebut terus berlanjut, sehingga bukan  keuntungan  yang  diperoleh  melainkan  kerugian  bagi  negara, pengusaha  dan  masyarakat.  Karena  itu,  penanganan  yang  serius  dari berbagai pihak perlu dilakukan terutama dari pemerintah sendiri seperti amdal  yang  jelas,  pengawasan  yang  terus  dilakukan,  dan  lokasi  tidak mengganggu  lahan  pertanian  yang  produktif,  terutama  lokasi  di pinggiran kota. Di samping itu, perlu juga meningkatkan dan melindungi industri  rakyat  dalam  bentuk  industri  kecil  dan  kerajinan  sebagai warisan  budaya  bangsa,  agar  jangan  sampai  diakui  menjadi  milik bangsa lain. Begitupula produk industri diprioritaskan untuk memenuhi kehidupan masyarakat banyak sebelum dilakukan ekspor, sehingga tidak semata-mata  keuntungan  yang  dicari  melainkan  keuntungan  dan kebutuhan masyarakat.
Kata kunci : lokasi industri; pencemaran, dan industri rakyat
*) Dr. Gurniwan Kamil Pasya, M.Si, adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pengantar
Suatu  negara  dapat  disebut  sebagai  negara  maju  apabila  dilihat dari perkembangan  industri dan teknologi  yang dimilikinya, tetapi suatu negara  disebut  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  apabila  negara tersebut  masih  mengandalkan  sektor  agraris  dan  mengekspornya  ke negara  lain,  begitupula  teknologinya  banyak  yang  masih  berasal  dari negara  maju.  Hal  tersebut  merupakan  pandangan  sebagian  kecil  untuk melihat kemajuan suatu negara, walaupun bukan merupakan ukuran yang mutlak.  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  sangat  sulit keluar dari  berbagai  masalah  yang berhubungan dengan  industri, di satu sisi  industri  memberikan  masukan  bagi  pendapatan  negara  dan  banyak menyerap  tenaga  kerja,  di  sisi  lain  nampaknya  belum  bisa  mengatasi pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  industri, berarti terdapat dua sisi yang saling bertentangan kita tinggal melihat sisi mana  yang paling dominan, apakah  lebih  banyak keuntungan atau  lebih banyak  hal  yang  merugikan  ?  hal  tersebut  bukanlah  pilihan  apabila mengambil keuntungan dari industri tetapi hal yang merugikannya masih ada,  kita  harus  memilih  keuntungan  adanya  industri  tanpa  adanya  hal yang  merugikan  seperti  industri  yang  tanpa  pencemaran  dan  industri mendukung  kehidupan  masyarakat  yaitu  industri  yang  bahan  bakunya dihasilkan  oleh  masyarakat  sendiri  terutama  mereka  yang  berada  di sektor  agraris.  Peningkatan  industri  yang  berbahan  baku  agraris  pernah dilakukan  dan  dikembangkan  pada  saat  Pelita  I  di  awal  tahun  1970-an, tetapi di awal abad 21  ini tampaknya  industri di Indonesia  sudah sangat beragam  sekali,  bahkan  banyak  industri  yang  bahan  bakunya  justru  di impor dari negara lain, akibatnya terjadi ketergantungan terhadap negara tersebut.  Permasalahan  industri  tidak  hanya  sampai  di  situ  saja,  banyak juga yang menyangkut hal lain, seperti : lokasi industri yang tidak sesuai dengan penempatannya seperti yang kita pelajari dalam geografi industri; banyaknya industri yang di relokasi ke negara lain akibat ekonomi biaya tinggi  bagi pengusaha; banyaknya hasil  industri  negara  lain  yang  masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah, dan  sebagainya. Dengan demikian,  perlu  kiranya  kita  turut  memikirkan  dan  menanggapi keberadaan  industri  di  dalam  negeri  sendiri  untuk  dapat  menunjang kehidupan  masyarakat  dan  perekonomian  negara,  untuk  itu  diperlukan
suatu  kebijakan  pemerintah  secara  menyeluruh  mengenai  industri  ini yang ditunjang oleh karyawan dan  masyarakat sendiri. Selain  itu, upaya penanaman modal asing di bidang industri, juga penanaman modal dalam negeri  juga  harus  mendapat  prioritas  utama,  dengan  melibatkan  bahan baku dari dalam negeri dan sumberdaya yang dimiliki.

## 2. Lokasi Industri
Penempatan  lokasi  industri  dilihat  dari  sudut  kepentingan pengusaha, tentu akan disesuaikan dengan biaya yang harus dikeluarkan, terutama  biaya  pengangkutan  bahan  baku  dan  pengangkutan  hasil industri  itu  sendiri,  tetapi  bagaimana  kondisi  masyarakat  dan  wilayah apabila di tempat tersebut berdiri industri atau pabrik, begitupula industri kecil diusahakan masyarakat yang sulit untuk berkembang karena modal dan pemasaran  yang  sangat terbatas. Berikut  ini  beberapa  masalah  yang timbul dari lokasi industri. Misalnya,
1) Industri  yang  mendekati  daerah  pemasaran  akan  cenderung ditempatkan  di  pinggiran  kota,  mengingat  bahan  baku  mudah  untuk diperoleh  dan  dekat  dengan  pemusatan  penduduk  sebagai  daerah pemasaran, seperti  halnya di Pulogadung pinggiran kota atau sekitar kota Bandung di Ujungberung, Majalaya, Banjaran, dan lain-lain. Hal tersebut  terjadi  di  awal  tahun  1970-an,  berdirinya  pabrik-pabrik  di sana  banyak  menggeser  kepentingan  masyarakat,  yaitu  lahan pertanian yang produktif diubah untuk kepentingan industri, sehingga memaksa  para  petani  beralih  mata  pencaharian  ke  sektor  jasa  atau menjadi  buruh  industri.  Akibat  yang  terjadi  dari  dipilihnya  lahan pertanian untuk industri, antara lain :
a) Pemerintah  setempat  mempersilahkan  membangun  wilayah industri  di  pinggiran  kota,  menyebabkan  bermunculan  calo-calo tanah,  yang  akan  membeli  lahan  pertanian  dari  petani  dengan harga  yang  sedikit  lebih  tinggi  dari  harga  standar,  kemudian menjualnya kepada pengusaha dengan harga yang tinggi, apabila petani  tidak  mau  untuk  melepaskan  lahannya  maka  dilakukan dengan berbagai cara agar lahan tersebut dapat dijual;
b) Pada mulanya petani merasa mendapat uang yang besar dari hasil penjualan  lahan  pertanian,  tetapi  di  antara  mereka  banyak  yang
menggunakannya  bukan  untuk  hal-hal  yang  produktif,  malahan menjadi  konsumtif.  Di  saat  uang  habis,  maka  muncul kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga barang- barang  yang  telah  dibeli  banyak  dijual  kembali  dengan  harga yang sangat murah, akikabtnya banyak yang jatuh miskin;
c) Walaupun  di  antara  mereka  banyak  yang  memanfaatkan  uang tersebut  untuk  membuka  usaha  di  bidang  lain,  tetapi  tidak semuanya  berhasil  karena  tidak  dipersiapkan  untuk  memiliki keterampilan sesuai dengan usaha yang dilakukannya;
d) Buruh  tani,  sebagai  masyarakat  yang  memiliki  kelas  sosial  di bawah  pemilik  lahan  pertanian,  akan  sulit  bekerja  di  bidang industri,  sehingga  banyak  di  antara  mereka  yang  bekerja  dengan tidak  menentu,  seperti  menjadi  pekerja  bangunan,  pedagang asongan, tukang becak, kuli pasar, dan pekerjaan lain yang hanya membutuhkan tenaga kasar;
e) Produksi beras yang dihasilkan di dalam negeri menjadi menurun, karena  lahan  pertanian  yang  produktif  telah  beralih  fungsi, sehingga  di  tahun-tahun  selanjutnya  Indonesia  sulit  untuk swasembada  beras,  bahkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam negeri hampr setiap tahun harus mengimpornya dari negara lain. 2) Industri  yang  mendekati  bahan  baku, seperti  industri kayu  lapis atau penggergajian,  industri  semen,  industri  yang  berhubungan  dengan pertambangan, dan sebagainya.  Industri  yang  mendekati  bahan  baku seperti  ini  sangat  rentan  sekali  terhadap  kerusakan  lingkugan. Misalnya,
a) Industri kayu  lapis atau penggergajian kayu  banyak dilakukan di wilayah  yang  memiliki  hutan  sangat  luas  seperti  di  Pulau Kalimantan  atau  di  Pulau  Sumatera.  Akibat  yang  terjadi  antara pengambilan  kayu  dan  lahan  menjadi  hutan  kembali  tidak seimbang,  malahan  pengusaha  hanya  mengambil  kayunya  saja tanpa  melakukan  penanaman  kembali,  sehingga  wilayah  yang tadinya  hijau  dengan  hutan  yang  lebat,  sekarang  hanya  tinggal lahan-lahan  yang  terbuka,  lebih  parah  lagi  di  wilayah  tersebut terjadi  kekurangan  air  di  musim  kemarau  dan  menyebabkan terjadinya  banjir  di  wilayah  lain  di  musim  penghujan.  Hal  ini
telah terjadi setiap tahun di Indonesia dengan banyaknya wilayah yang  mengalami kekeringan  di  musim kemarau dan pada  musim hujan  mengalami  banjir,  akibat  banyaknya  sungai  yang  sudah tidak dapat menampung lagi air hujan, karena daerah resapannya sudah tidak ada lagi;
b) Industri  yang  berhubungan dengan pertambangan, terutama  yang dilakukan  oleh  rakyat  seperti  di  Propinsi  Bangka-Belitung dianggap  merusak  lingkungan,  karena  menyebabkan  permukaan tanah  bagian  atas  menjadi  gundul,  mengingat  timah  di  wilayah tersebut  merupakan  endapan  sekunder.  Sebelum  dilakukan penambangan  dengan  menggunakan  air,  maka  terlebih  dahulu tumbuhan di permukaan tanah harus dibersihkan. Akibatnya pada wilayah  yang  telah  dijadikan  tempat  penambangan  setelah kandungan  timahnya  habis  maka  akan  ditinggalkan  dengan meninggalkan  lahan  yang  gersang  karena  lapisan  tanah  bagian atas yang memiliki kesuburan telah habis pula.
c) Industri  minyak  goreng  dengan  bahan  baku  dari  kelapa  sawit yang  diusahakan  di  Sumatera  dan  Kalimantan  secara  besar- besaran, tetapi tidak mendukung kebutuhan dalam negeri, karena pada  saat-saat  tertentu  hilang  atau  berkurang  di  pasaran  yang akibatnya  harga  menjadi  naik.  Para  pengusaha  tampaknya  lebih senang  menjual  ke  luar  negeri  mengingat  harganya  yang  lebih tinggi dibandingkan harga jual di dalam negeri, keuntungan diraih sebesar-besarnya  tanpa  memperdulikan  kepentingan  masyarakat luas.  Tidak  sedikit  pengusaha  minyak  goreng  atau  pengusaha perkebunan  kelapa  sawit,  yang  membuka  hutan  untuk memperluas  areal  perkebunan  tanpa  perhitungan  sehingga menimbulkan kebakaran  setiap tahun  yang asapnya  mengganggu kesehatan masyarakat, penerbangan, dan negara tetangga. Karena itu, penegakkan hukum bagi pelanggar harus jelas dan transparan, terutama  dalam  terjadinya  kebakaran  hutan  atau  hilangnya minyak goreng di pasaran,
3) Industri  rakyat  yang  banyak  terdapat  di  berbagai  wilayah  sebagai industri  yang  mendekati  tenaga-tenaga  terampil  sulit  untuk berkembang yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :
a) Industri  batik  sebagai  karya  dan  budaya  bangsa  Indonesia  hanya sebagian kecil  yang  mengalami perkembangan dan diakui secara nasional  maupun  international,  tetapi  sebagian  besar  hanya industri-industri  kecil  yang  memiliki  modal  dan  pemasaran terbatas  sehingga  sulit  berkembang,  bahkan  banyak  yang  hanya tinggal  kenangan,  seperti  industri  batik  tulis  di  Tasikmalaya  dan Garut dengan gaya daerah bersangkutan  banyak yang mengalami gulung tikar akibat munculnya batik printing yang dilakukan oleh pengusaha  dengan  modal  yang  kuat.  Seperti  kita  ketahui  bahwa batik di Tasikmalaya (mitra batik) sebagai bukti lahirnya koperasi di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Moh.  Hatta  saat  itu,  sehingga beliau  dianugerahi  sebagai  bapak  koperasi  Indonesia.  Sekarang ini  tampaknya  usaha  batik  yang  perlu  mendapat  perhatian  lebih dari  pemerintah  melalui  Departemen  Perindustrian,  mengingat industri batik  banyak dilakukan oleh  masyarakat sebagai  industri kecil,  terutama  dalam  modal  dan  pemasaran  di  luar  negeri, apalagi konon katanya batik Indonesia mendapat persaingan yang keras dari industri batik Malaysia yang dianggap telah melakukan hak  patent  bahwa  batik  merupakan  produk  budaya  mereka. Dengan demikian, pemerintah perlu pula melakukan perlindungan terhadap batik sebagai warisan budaya sendiri.
b) Industri  kerajinan  yang  banyak  dipasarkan  di  tempat-tempat wisata  seperti  yang  beraqsal  dari  Rajapolah  Tasikmalaya. Kerajinan seperti ini walaupun berasal dari daerah yang memiliki banyak  tenaga  terampil  dan  dipasarkan  di  daerah  lain,  tetapi pemasarannya  sangat  sulit,  karena  barang  yang  dijual  hanya sebagai  cindera  mata  dan  dibeli  wisatawan  hanya  dalam  jumlah yang sangat terbatas. Karena itu, perlindungan dan pemasarannya perlu  mendapat  perhatian  sebelum  diakui  negara  lain  sebagai hasil budayanya.
c) Industri  rakyat  yang  mendekati  daerah  pemasaran  (di  wilayah perkotaan) dalam  bentuk  industri  makanan dengan  bahan  baku  yang dihasilkan  dari  dalam  negeri  sangat  terbatas,  sehingga  pemerintah perlu  mengimpornya  dari  negara  lain.  Industri  ini  tidak  lain menghasilkan  kecap,  tahu,  dan  tempe,  dengan  bahan  baku  kedelai
yang  diimpor  dari  Amerika  Serikat,  karena  produksi  dalam  negeri pada  tahun  2007  hanya  sebesar  0,6  juta  ton,  sedangkan  kebutuhan tersebut  1,6  juta  ton,  berarti  sisanya  harus  membeli  dari  negara  lain yaitu  Amerika  Serikat.  Di  akhir  tahun  2007  negara  pengimpor mengurangi  jumlah  produksi  kedelai,  akibatnya  harga  di  pasaran menjadi  naik,  sehingga  merupakan  pukulan  bagi  pengusaha  kecap, tahu  dan  tempe,  akhirnya  mereka  terpaksa  menaikan  harga  dan memperkecil  barang  yang  dijualnya  atau  bahkan  banyak  pengusaha yang  menghentikan  produksi  alias  gulung  tikar.  Keadaan  ini, memaksa  pemerintah  di  awal  tahun  2008  untuk  menghapuskan  bea masuk  kedelai  impor  dan  membuka  pertanian  kedelai  di  berbagai daerah.  Tetapi  meningkatkan  kedelai  produksi  dalam  negeri  melalui pertanian  yang  dilakukan  masyarakat  akan  sulit  dilakukan,  karena para  petani  telah  terbiasa  dengan  budaya  menanam  padi,  sehingga apabila  melakukan  diversifikasi  pertanian  seakan-akan  tidak mendapatkan kepastian antara biaya pemeliharaan dan nilai jual yang akan  diperoleh.  Karena  itu,  sebelum  penanaman  kedelai  diserahkan kepada  para  petani,  pemerintah  terlebih  dahulu  membuka  lahan pertanian  atau  memanfaatkan  lahan  yang  ada  di  berbagai  daerah, terutama  yang  telah  mengalami  kerusakan  akibat  penebangan  hutan baik  untuk  industri  atau  yang  dilakukan  secara  liar.  Lahan-lahan tersebut  diusahakan  dan  ditanami  oleh  pemerintah  sendiri  melalui Departemen Pertanian, hasilnya sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.  Selain  itu  terdapat  pula  industri  yang  mendekati  daerah pemasaran  dengan  bahan  baku  impor  seperti  industri  kue  dengan bahan  baku  terigu,  mereka  termasuk  industri  yang  turut  terpukul dengan  naiknya  biaya  produksi  seperti,  naiknya  harga  bahan  bakar, naiknya terigu. Dalam hal ini di Indonesia tidak ada budaya menanam terigu  dan  masih  tetap  mengandalkan  impor  dari  negara  lain, akibatnya  tidak  berdaya  terhadap  kenaikan  bahan  baku  tersebut. Industri kecil atau industri rakyat yang sangat terpukul adalah industri tahu  seperti  yang  terjadi  di  wilayah  kabupaten  Sumedang,  yaitu naiknya  semua  biaya  produksi  seperti  :  bahan  bakar  minyak  tanah yang  sulit  didapatkan  kalaupun  ada  harganya  sudah  mahal,  apabila diganti dengan gas  itupun  sulit  juga didapatkan dan  juga  mengalami
kenaikan,  bahan  bakar  digunakan  untuk  mematangkan  kedelai sebelum  digiling,  kemudian  setelah  kedelai  hancur  maka  akan dipanaskankan  lagi  melalui  perebusan  yang  akhirnya  dipadatkan, setelah  dipotong-potong  menjadi  beberapa  bagian  tahu  yang  sesuai dengan  ukuran,  maka  dijual  dalam  bentuk  tahu  goreng  yang memerlukan  bahan  bakarpula;  bahan  baku  kedelai  jelas  mengalami kenaikan; minyak goreng juga mengalami kenaikan. Akibatnya usaha kecil  seperti  tahu  mendapatkan  tekanan  secara  terus  menerus  yang menyebabkan harganya di pasaran menjadi naik, sehingga yang biasa menjadikan  tahu  sebagai  makanan  segan  untuk  membelinya,  karena dianggap mahal.

## 3. Industri dan Lingkungan
Industri yang lokasinya di sekitar perkotaan banyak menimbulkan masalah,  terutama  yang  menghasilkan  bahan  pencemar  dalam  bentuk limbah  cair  dan  asap  industri.  Pencemaran  air  limbah  industri  sekarang ini diketahui setelah dilakukan penelitian di teluk Jakarta, yang dilakukan oleh  tiga  industri  besar  dan  satu  industri  pemerintah,  bukan  tidak mungkin  terjadi  penyakit  yang  pernah  melanda  Jepang,  yaitu  penyakit Minamata.  Pada  mulanya  industri  yang  ditempatkan  di  pinggiran  kota jauh  dari  pemukiman  penduduk,  masalah  pencemaran  belum  begitu dirasakan,  tetapi  sejalan  dengan  pertumbuhan  penduduk  dan perkembangan  kota  menyebabkan  sekarang  ini  lokasi  pabrik  berada  di tengah-tengah  pemukiman,  sehingga  berbagai  masalah  muncul  antara lain seperti,
1) Limbah  cair  industri  tektill  dari  hasil  pencelupan  kain  banyak  yang langsung  dialirkan  ke  sungai,  akibatnya  perairan  banyak  yang tercemar,  selain  banyak  mahluk  hidup  yang  mati  juga  mencemari tanah pertanian sehingga kesuburannya menjadi berkurang, bahkan di wilayah industri sekitar kota Bandung yaitu yang menjadi langganan banjir di musim penghujan, air limbah bercampur dengan banjir yang mengakibatkan  gatal-gatal  dan  penyakit  kulit.  Hal  ini,  akibat  dari berbagai hal antara lain :
a) kurang  berfungsinya  IPAL  (Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah) atau tidak memilikinya, bahkan IPAL tidak difungsikan pada saat
hujan  lebat  sehingga  limbah  dibuang  bersama-sama  dengan  air hujan;
b) kurangnya pengawasan terhadap industri bersangkutan;
c) sanksi yang lemah bagi industri yang melakukan pencemaran.
2) Asap  pabrik  menyebabkan  penyakit  gangguan  pernafasan  bagi penduduk  yang  berada  di  sekitar  industri,  bahkan  naiknya  harga minyaktanah  menyebabkan  banyak  industri  yang  mengganti  dengan bahan  bakar  batubara,  akibatnya  lebih  parah  lagi  yaitu  dengan munculnya asap yang pekat pada cerobong pabrik disertai dengan bau yang menyengat. Hal ini disebabkan industri tersebut tidak memiliki filter atau penyaringan asap untuk menetralkannya, dan sebagai bukti kurangnya  pengawasan  terhadap  batas  maksimal  asap  pabrik  yang diperbolehkan.
3) Masyarakat yang bermukim di sekitar pabrik mengalami kekurangan air, karena industri akan banyak memerlukan air yang diambil dari air tanah  permukaan  tanpa  adanya  ijin  dan  pengawasan  dari  Direktorat Geologi  Tata  Lingkungan.  Kalaupun  industri  menyediakan  air  bagi masyarakat,  itupun  sangat  terbatas  dan  tidak  mencukupi  untuk kebutuhan minimal, akibatnya sering terjadi konflik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pihak pengusaha.

## 4. Industri dan Tenaga Kerja
Industri  bagi  Indonesia  merupakan  salah  satu  jalan  keluar  untuk mengatasi  angka  pertumbuhan  penduduk  yang  menyebabkan  angkatan kerja  semakin  bertambah,  sehingga  sektor  industri  banyak  menyerap tenaga  kerja  dibandingkan  dengan  sektor    agraris.  Tetapi  sekarang  ini setelah  terjadinya  krisis  ekonomi  Indonesia  tahun  1998,  tampaknya kondisi  industri  terus  mengalami  keterpurukan  dengan  tidak  mengalami perbaikan sampai sekarang, akibatnya banyak tenaga kerja industri yang mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  sehingga  sektor  industri menjadi  sebaliknya,  bukan  menyerap  banyak  tenaga  kerja  melainkan sektor  yang  banyak  menimbulkan  pengangguran  baru.  Berikut  ini, beberapa  masalah  yang  industri  yang  berhubungan dengan tenaga kerja, antara lain,
1) Berdirinya industri di suatu wilayah pada mulanya memberi harapan bagi  masyarakat  sekitarnya  untuk  bekerja  sebagai  karyawan.  Tetapi kebutuhan  tenaga  kerja  industri  memerlukan  sumberdaya  manusia yang  terampil  dan  terdidik,  apabila  tidak  dapat  dipenuhi  di  wilayah bersangkutan,  maka  akan  mendatangkan  tenaga  kerja  dari  wilayah lain,  sehingga  tenaga  kerja  setempat  tidak  terserap  sesuai  dengan harapan, akibatnya dapat  menimbulkan konflik antara penduduk  asli dengan  penduduk  pendatang.  Lebih  parah  lagi  apabila  sumberdaya manusia  yang  dibutuhkan  tersedia,  tetapi  industri  mendatangkannya dari wilayah lain, sumberdaya manusia setempat diabaikan;
2) Banyak industri berbahan baku impor, di saat terjadi kenaikan harga bahan  baku,  maka  industri  kesulitan  menjual  hasil  produksinya, sehingga  untuk  menekan  biaya  produksi  yang  salah  satunya  melalui pengurangan  tenaga  kerja,  bahkan  banyak  industri  yang  berhenti produksi,  antara  lain  industri  rakyat  dalam  bidang  usaha  tahu  dan tempe; industri tektill; industri kimia dasar, dan lain-lain. 3) Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  buruh,  maka  pemerintah memberlakukan  UMR  (Upah  Minimum  Regional)  yang  diberbagai daerah  memiliki  standar  berbeda-beda, tetapi  bagi pengusaha  hal  ini tidak  semuanya  dapat  dilaksanakan,  sehingga  industri  diharapkan berjalan  sebagaimana  mestinya.  Tetapi  kenyataannya  menjadikan tuntutan  karyawan  secara  meluas,  sehingga  terjadi  demonstrasi terhadap  pengusaha  untuk  menyesuaikan  upah  sesuai  UMR,  apabila kondisi  keuangan  mencukupi  maka  dapat  dilakukan  musyawarah, jika  tidak  maka  industri  akan  berhenti  berproduksi,  melalui  PHK, merumahkan  karyawan,  mengurangi  karyawan  dan  lain-lain. Banyaknya tuntutan bagi pengusaha PMA (Penanaman Modal Asing) tentu akan  merepotkan usaha  mereka, apabila dirasakan tidak sesuai dengan keuntungan yang mereka peroleh, maka daripada melanjutkan produksi  di  Indonesia,  akan  lebih  baik  memindahkan  lokasi industrinya  ke  negara  lain  yang  ongkos  produksinya  lebih  rendah. Akibatnya pengangguran baru akan bertambah di Indonesia, kerugian berada di  pihak karyawan dan  negara  mengalami krisis kepercayaan dari pengusaha asing.
4) Pengusaha banyak yang tidak menyenangi munculnya Serikat Pekerja di  dalam  industrinya,  karena  beranggapan  dapat  mengganggu jalannya  produksi,  sehingga  karyawan  akan  diawasi  secara  sepihak agar mereka tidak terlibat dalam organisasi tersebut. Apabila terdapat karyawan  yang  menggalang  munculnya  Organisasi  Serikat  Pekerja, maka tidak sedikit pengusaha  yang  melakukan tekanan  bahkan PHK secara  sepihak  agar  karyawan  tunduk  kepada  kemauan  pengusaha. Tentu  hal  ini  tidak  diharapkan,  karena  bagaimanapun  hak  berserikat dilindungi  oleh  Undang-Undang,  sehingga  jangan  sampai  karyawan dieksploitasi tanpa memperhatikan hak mereka.
5) Pemutusan  hubungan  kerja  dapat  saja  terjadi  apabila  hasil produksinya  kurang  diminati,  seperti  halnya  yang  terjadi  pada  PT.
Dirgantara Indonesia (PT. D.I) di Bandung, banyak melakukan PHK karena  perusahaan  beranggapan  sudah  tidak  dapat  memenuhi  lagi kewajibannya  untuk  membayar  karyawan,  di  samping  itu  karyawan menuntut  hak  mereka  untuk  mendapatkan  tunjangan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Sampai  saat  ini  tuntutan  karyawan  tidak seluruhnya  terpenuhi,  akibatnya  demonstrasi  mantan  karyawan  terus berlanjut  dan  tidak  jelas  kapan  semuanya  dapat  diselesaikan  tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan.

## 5. Harapan terhadap Industri
Berdirinya  industri  di  suatu  negara  dapat  dijadikan  salah  satu indikator kemajuan negara bersangkutan, sehingga melalui industri maka negara  akan  diuntungkan  dengan  adanya  pemasukan  melalui  pajak, devisa,  mengurangi  pengangguran,  dan  lain-lain.  Karena  itu,  untuk mendukung  industri, diperlukan stabilitas ekonomi, politik dalam  negeri dan  penegakkan  hukum  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang berlaku seperti Undang-Undang PMA, Undang-Undang Ketenagakerjaan (perburuhan), Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Adapun harapan bagi industri untuk kemajuan negara antara lain,
1) Pembenahan  lokasi  industri  yang  sudah  berada  di  tengah-tengah pemukiman  dengan  mengurangi  dan  menghilangkan  dampak lingkungan yang ditimbulkannya;
2) Mempersiapkan  wilayah-wilayah  yang dijadikan  lokasi  industri  jauh dari  lokasi pemukiman, dengan tidak  mengorbankan  lahan pertanian yang produktif;
3) Produksi  yang  dihasilkan  suatu  industri  apabila  sangat  dibutuhkan masyarakat,  maka  harus  dijadikan  prioritas  utama,  baru  kemudian untuk memenuhi kebutuhan ekspor;
4) Hutan  yang  habis  ditebang  untuk  kebutuhan  industri  dan  kebutuhan lain,  perlu  dikembalikan  dengan  mewajibkannya  kepada  pengusaha untuk  menhutankan  kembali  dan  menindak  tegas  kepada  mereka yang melakukan pelanggaran terhadap batas-batas wilayah hutan;
5) Industri  yang  didirikan  di  suatu  wilayah  harus  melengkapi  Amdal yang dilakukan oleh lembaga independent, bukan amdal yang dibuat ataupun  pesanan  pengusaha,  sehingga  industri  yang  berdiri  adalah industri yang ramah lingkungan;
6) Meningkatkan sumberdaya dalam negeri sebagai bahan baku industri untuk  menggantikan  bahan  baku  impor,  sehingga  ketergantungan terhadap  bahan  baku  impor  dapat  dihilangkan.  Bahan  baku  industri diharapkan dari hasil agraris atau yang dihasilkan oleh masyarakat;
7) Pemerintah  membuka  sekolah-sekolah  menengah  kejuruan  yang mempersiapkan  lulusannya  menjadi  tenaga  kerja  siap  pakai  untuk memenuhi  kebutuhan  sumberdaya  manusia  di  bidang  industri,  di samping untuk melengkapi sekolah-sekolah yang telah ada. Selain itu dibuka  pula  sekolah-sekolah  yang  mempersiapkan  pengadaan  dan pengelolaan bahan baku industri;
8) Pemerintah  mempersilahkan  PMDN  dan  PMA  untuk  membuka industri  di  berbagai  daerah  yang  banyak  menyerap  tenaga  kerja setempat,  bukannya  yang  banyak  menggunakan  robot  industri  untuk menggantikan tenaga manusia;
9) Pemerintah membuka pasar dalam negeri dan pasar international bagi industri-industri rakyat;
10) Melindungi  karya  sebagai  budaya  bangsa  dari  penjiplakan  dan pengambilalihan oleh negara lain sebagai hasil karya mereka, seperti batik; kesenian tradisional; lagu daerah; dan lain-lain;
11) Menggugat  negara  yang  mengakui  karya  sebagai  budaya  bangsa Indonesia  sebagai  hasil  karya  budaya  mereka  ke  mahkamah international;
12) Menggalakkan  industri  pariwisata  untuk  menambah  devisa  negara dan kehidupan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

## 6. Penutup
Kita sebagai negara agraris untuk memenuhi kebutuhan beras dan kedelai  dalam  negeri  harus  melakukan  impor  dari  negara  lain,  padahal wilayah kita  masih  sangat  luas  apalagi  banyak  lahan-lahan kosong  yang tidak  produktif  di  luar  Jawa  untuk  dijadikan  lahan  agroindustri  melalui program  pemerintah  lintas  departemen  dan  dikelola  oleh  pemerintah sendiri untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, Indonesia memerlukan relokasi  industri  ke  luar  pulau  Jawa,  sehingga  tidak  terjadi  pemusatan industri  di  pulau  ini.  Adapun  industri  yang  diperlukan  adalah  industri yang  berbahan  baku  agraris  selain  hasil  produknya  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  negeri,  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekspor.  Dari hal  ini,  maka  tercipta  lapangan  kerja  industri  yang  banyak  menyerap tenaga  kerja,  sehingga  transmigrasi  yang  diberangkatkan  ke  luar  pulau Jawa tidak untuk menjadi masyarakat agraris sebagai petani semata-mata, melainkan  menjadi  tenaga  kerja  agroindustri.  Mereka  yang  dikirim sebagai  transmigran  adalam  mereka  sebagai  tenaga  kerja  trampil  dan terdidik sesuai dengan kebutuhan.