## Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Korupsi Ekspor Benih Lobster Oleh Eks Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo
Muhammad Agus Hardiansyah 1 , Fesa Alyah Federiana 2 , Putri Khoirotunnisa 3 , Natalina Ompusunggu 4 , Sepina Reseliyani 5
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jalan Ciwaru Raya NO.25 Serang, Provinsi Banten. Telepon (0254) 280330, Indonesia.
Email Coresponden: muhagushardi@untirta.ac.id

## Abstrak
Penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 menjadi  poin utama  dengan  mempertimbangkan  kesejahteraan  nelayan,  peningkatan  ekonomi,  dan  peran  signifikan dalam  mendukung  devisa  yang  dijadikan  sebagai  landasan  dalam  menetapkan  kebijakan.  Namun, kontroversi  yang  melibatkan  peraturan  tersebut  memicu  kasus  sumber  daya  kepemilikan  bersama. Penelitian  bertujuan  untuk  memaparkan  mengenai  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  kasus  korupsi ekspor  benih  lobster  oleh  Edhy  Prabowo,  relasi  partron-klien,  dan  analisis  teoritis.  Metode  yang digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui literatur,  buku,  artikel,  jurnal,  dan  sumber  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  Edhy  Prabowo  mengatasnamakan  kesejahteraan  nelayan  sebagai  alasan  untuk menetapkan  Permen  KP  Nomor  12  Tahun  2020  yang  kemudian  menjadi  kontroversial,  menimbulkan kepemilikan bersama yang berujung pada tindak pidana korupsi. Penetapan regulasi kebijakan tersebut tidak sejalan dengan pelaksanaan yang mengundang kecurigaan terhadap Edhy Prabowo, yang akhirnya menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Tindakan ini melibatkan praktik suap antara Edhy Prabowo, tim Due  Diligence,  dan  perusahaan  ekspedisi.  Berdasarkan  kasus  korupsi  tersebut,  peneliti  menggunakan analisis hubungan patron-klien dan teori yang relevan, yaitu Teori Michel Foucalt dan Teori Donald R. Cressey.
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Kekuasaan, Korupsi Ekspor Benih Lobster, Edhy Prabowo

## Abstract
The  stipulation  of  the  Minister  of  Maritime  Affairs  and  Fisheries  Regulation  No.  12/2020  became  a central  point  by  considering  fishermen's  welfare,  economic  improvement,  and  significant  role  in supporting  foreign  exchange  as  the  basis  for  setting  policies.  However,  the  controversy  involving  the regulation  triggered  a  case  of  shared  ownership  resources.  The  research  aims  to  explain  the  abuse  of power  in  the  corruption  case  of  lobster  seed  export  by  Edhy  Prabowo,  partron-client  relations,  and theoretical  analysis.  The  method  used  is  library  research  using  data  collection  techniques  through literature, books, articles, journals, and other sources related to the problem. The results show that Edhy Prabowo used the fishermen's welfare as an excuse to stipulate KP Regulation Number 12 of 2020 which later  became  controversial,  causing  joint  ownership  which  led  to  corruption.  This  action  involved  the practice of bribery between Edhy Prabowo, the Due Diligence team, and the expedition company. Based on  the  corruption  case,  researchers  used  patron-client  relationship  analysis  and  relevant  theories, namely Michel Foucalt Theory and Donald R. Cressey Theory.
Keywords : Abuse, Power, Lobster Seed Export Corruption, Edhy Prabowo

## PENDAHULUAN
Kasus korupsi beberapa tahun belakangan  ini  kerap  kali  terjadi  pada lembaga-lembaga kemeterian termasuk lembaga Kementerian Keluatan dan Perikanan. Lembaga  Kelautan  dan  Perikanan  merupakan sebuah  lembaga  dalam  pemerintahan  yang
membidangi  masalah-masalah  kelautan  dan perikanan.  Sebagaimana  ditetapkan  melalui Peraturan  Presiden  No.  38  Tahun  2003. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung  jawab  dalam  mengelola  urusan terkait kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menjalankan
pemerintahan.  Selain  itu,  kementerian  ini berperan dalam merumuskan, menetapkan, dan menjalankan  kebijakan  terkait  pengelolaan kelautan,  ruang  laut,  perlindungan  lingkungan laut, manajemen perikanan tangkap, perikanan budi  daya,  meningkatkan  daya  saing  produk kelautan  dan  perikanan,  serta  mengawasi pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan.
Selama  lebih  hampir  21  tahun  sejak Kementerian  ini  dibentuk  yaitu  berkisar  tahun 1999-2020,  Kementerian  mengalami  kondisi yang  baik  dalam  pencitraan  masyarakat. Namun,  tepat  di  tahun  2020  Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan kecaman dari masyarakat. Pasalnya pada tahun ini  Menteri  dari  Kementerian  Keluatan  dan Perikanan  yakni  Edhy  Prabowo  diduga melakukan  korupsi  melalui  ekspor  benih lobster.  Kasus  korupsi  ini  diasumsikan  bisa terjadi  karena  penetapan  Permen  KP  No.  12 Tahun  2020  yang  memberikan  izin  ekspor benih  lobster  yang  disahkan  oleh  Edhy Prabowo. Edhy Prabowo mengesahkan permen tersebut dengan alasan untuk membantu  meningkatkan  taraf  ekonomi  para nelayan  yang  kehilangan  sumber  pencaharian yang sempat terkendala dari pelarangan ekspor hingga pandemi covid-19. Menteri sebelumnya  yakni  Susi  Pujiastuti  melalui Permen  KP  No.  56  Tahun  2016  tentang penangkapan  dan  atau  pengeluaran  lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Indonesia,
memang  sempat  melarang  kegiatan  tersebut karena didasarkan pada pertimbangan terhadap keberlanjutan dari lobster-lobster itu sendiri.
Lahirnya Permen KP No. 12 Tahun 2020 ini  dinilai  memberikan  kemudahan  bagi  para pengusaha  eksportir  dalam  mendapatkan perizinannya. Padahal seharusnya para pengusaha  yang  hendak  melakukan  ekspor harus terlebih dahulu melakukan pembudidayaan.  Akhirnya  hal  ini  merusak check dan balances dalam sistem ekspor benih lobster.  Demi  memperoleh  keuntungan  yang sebanyak-banyaknya  para  pengusaha  dengan gencar melakukan ekspor benih tanpa melakukan  pembudidayaan,  seperti  yang tercantum  dalam  Permen  KP.  Kecurigaan- kecurigaan  atas  kejanggalan  ini  akhirnya membawa  Edhy  Prabowo  ditetapkan  menjadi tersangka  dugaan  menerima  suap    izin  ekspor benih  lobster  pada  26  November  2020  dan selanjutnya  menjadi  pelaku  tindak  pidana korupsi  atas  dasar  adanya  suap  dan  monopoli yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Kasus  korupsi  biasanya  terjadi  karena ada  sebuah  relasi  timbal-balik  yang  saling memberi dan menerima bersifat menguntungkan.  Relasi  antara  kedua  belah pihak  ini  biasanya  dikenal  dengan  sebuah relasi antara patron dan klien. Di mana patron berperan  sebagai  atasan  dan  klien  berperan sebagai  bawahan.  Patron  diibaratkan  sebagai pemilik  sumber  daya  dan  klien  sebagai
penyedia  jasa.  Relasi  ini  terus  bermain  dalam putaran aktivitas korupsi atau sumber kepemilikan  bersama.  Dalam  hal  ini  ada  yang menjadi  pemilik  sumber  daya  (pemilik kekuasaan  dalam  pemerintahan)  dan  klien menjadi penyedian jasa (para pengusaha).
Korupsi  di  Indonesia  termasuk  dalam kejahatan  yang  luar  biasa  yang  termasuk  pula dalam pelanggaran HAM yang dapat merugikan  banyak  pihak  dan  mengancam kesejahteraan  masyarakat.  Korupsi  dalam pengertian  ilmiah  merupakan  suatu  perbuatan atau  suatu  tindakan  tidak  bermoral  dan  tidak pantas yang dilakukan oleh kalangan penguasa seperti  pejabat  daerah  maupun  pusat  dengan tujuan  untuk  memperkaya  diri  sendiri  dan kelompok  (Putra,  2020).  Kekuasaan  menjadi awal  mula  terjadinya  tindakan  korupsi,  oleh karena  itu  akar  dari  tindakan  korupsi  berada pada mereka yang memiliki kekuasaan.
Melihat  permasalahan  tersebut  dengan kaitannya  pada  Teori  Michel  Foucalt  yang membahas  menganai  kekuasaan,  Kekuasaan pada  kenyataannya  banyak  sekali  menjadi topik  pembahasan  dalam  dunia  perpolitikan maupun menjadi kajian politik dalam sosiologi. Kekuasaan diartikan sebagai sebuah kepemilikan,  kemampuan,  serta  modal  untuk mencapai  tujuan  dari  pemegang  kekuasaan. Teori  Michel  Foucalt  tidak  membantah pernyataan  tersebut,  tapi  Michel  Foucalt memahami  kekuasaan  tidak  dipahami  adanya jalinan  properti  dalam  kepemilikan  melainkan
kekuasaan dipandang sebagai sebuah hubungan yang sangat heterogen dan tersalurkan pada cakupan yang strategis.
Korupsi  biasanya  dilakukan  dengan didasarkan  pada  tekanan,  peluang,  dan rasionalisasi  terhadap  tindakannya.  Seseorang memiliki  kemungkinan  melakukan  tindakan kecurangan  atau  korupsi  karena  adanya tekanan  baik  dari  internal  maupun  eksternal terhadap  pemenuhan  kebutuhan.  Dapat  pula dilakukan  karena  ada  kesempatan  yang menjanjikan untuk  dilakukan ketika perbuatan itu dilakukan maka seseorang akan melakukan pembelaan terhadap tindakanya bahwa tindakan  yang  dilakukan  adalah  benar  untuk kepentingan  banyak  orang.  Seperti  yang diungkapkan  pada  Teori Fraud  Triangle Donald R. Cressey, seseorang akan melakukan tindakan  kecurangan  karena  3  hal  tekanan, kesempatan dan peluang.
Topik  pembahasan  melalui  penelitian kepustakaan.  Informasi  diperoleh  dengan mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber seperti  buku,  artikel,  jurnal,  dan  literatur terkait  topik.  Peneliti  tidak  melakukan investigasi lapangan, melainkan mengandalkan informasi  yang  ada  dalam  literatur  yang tersedia.

## METODE
Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif  kualitatif  adalah  pendekatan  riset yang  mengacu  pada  pandangan  filsafat
postpositivisme dan digunakan untuk menginvestigasi kondisi alami dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, jawaban, dan eksplanasi yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan metode ini dengan mengumpukan  sumber-sumber  seperti  buku, jurnal  dan  berbagai  literatur  lainnya  yang sesuai  dengan  topik  yang  diangkat.  Literatur yang  diambi  yaitu  literatur  yang  pastinya berkaitan  dengan kasus  Edhy Prabowo. Jurnal dan  buku  yang  membahas  bagaimana  awal mulanya  kasus  ini  terjadi,  kronologisnya  dan perkembangan  kasus  tersebut.  Kemudian peneliti  juga  mengambil  sumber  dari  berbagai berita  dengan  sumber  yang  kredibel  dan memadukan  berbagai  temuan  dari  sumber yang  didapat.  Setelah  itu,  peneliti  analisis  dan hubungan  dengan  berbagai  teori-teori  yang relevan seperti relasi patron-klien, teori Michel Foucalt, teori Fraud Triangle Donald Cressey.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lobster  menjadi  komoditas  sumberdaya paling  penting  di  Indonesia.  Lobster  memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dalam sektor perekonomian.  Indonesia  sendiri,  lobster dijaga dengan sangat ketat. Pada kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  dalam pemerintahan  Joko  Widodo  yang  pertama melalui  Permen  KP  No.  56  Tahun  2016
tentang  penangkapan  dan  atau  pengeluaran lobster,  kepiting,  dan  rajungan  dari  wilayah Indonesia,  sempat  melarang  kegiatan  tersebut karena didasarkan pada pertimbangan terhadap keberlanjutan  dari  lobster-lobster  itu  sendiri (Rossa,  2021).  Hal  ini  didasarkan  pada kekhawatiran  pada  keberlanjutan  sumberdaya lobster yang akan terancam.
Berbeda dengan Menteri Susi Pudjiastuti pada  pemerintahan  Joko  Widodo  yang  kedua, Edhy  Prabowo  yang  ditunjuk  sebagai  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  membuka  izin  ekspor benih lobster dan mencabut larangan penangkapan  dan  pengeluaran  lobster  yang ditetapkan  sebelumnya.  Edhy  Prabowo  selaku Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  pada  tanggal 4  Mei  2020  telah  menetapkan  Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 12/PERMEN-KP/2020  tentang  Pengelolaan Lobster  (Panulirus  Spp.),  Kepiting  (Scylla Spp.),  Dan  Rajungan  (Portunus  Spp.)  Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut diberlakukan dengan berbagai  pertimbangan  seperti  untuk  menjaga kelangsungan sumber daya perikanan, menaiknya kesejahteraan masyarakat, menyamakan  teknologi  budidaya,  mendorong investasi,  meningkatkan  devisa  negara,  dan mengembangkan sektor pembudidayaan lobster. Kebijakan ini dirasa sangat membantu untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat  nelayan  yang  menurun  karena kehilangan  mata  pencaharian  akibat  dari
pandemi  Covid-19  dan  terlebih  lagi  menteri sebelumnya  yakni  Susi  Pudjiastuti  melarang kegiatan penangkapan benih lobster.
Menurut  Direktorat  Jendral  Bea  dan Cukai  tercatat  keseluruhan  nilai  ekspor  benih lobster  mencapai  74,28  juta  dollar  atau  Rp. 1,04  trilliun  dari  42  juta  ekor  benih  (Bena, 2022). Perusahaan-perusahaan yang mengajukan dan telah mendapatkan izin untuk mengekspor  benih  lobster  (Bena,  2022), diantaranya  adalah  PT  Royal  Samudera Nusantara  dengan  Ahmad  Bahtiar  Sebayang sebagai komisaris utama. Beliau juga menjabat sebagai  kepala  departemen  koordinasi  dan pembinaan  organisasi  sayap  partai  Gerindra. Selain  itu,  PT  Bima  Sakti  Mutiara  dengan Hashim  Djojohadikusumo  sebagai  komisaris, yang  juga  merupakan  wakil  ketua  Dewan Pembina  Gerindra.  PT  Maradeka  Karya Semesta dimiliki oleh Iwan Darmmawan Aras, yang  juga  merupakan  wakil  ketua  komisi infrastruktur  DPR  dari  fraksi  Gerindra.  PT Nusa  Tenggara  Budidaya  didukung  oleh modal  dari  Fahri  Hamzah,  yang  juga merupakan  mantan  wakil  ketua  DPR  (2014- 2019)  dan  wakil  ketua  umum  partai  Gelora. Terakhir,  PT  Agro  Industri  Nasional  dengan Sugiono sebagai komisaris, yang juga merupakan  wakil  ketua  umum  Gerindra,  serta Sudaryono,  yang  menjabat  sebagai  wakil sekjen Gerindra.
Dalam  proses  nya Menteri Edhy Prabowo disebut sengaja membuat perusahaan
kargo khusus untuk memonopoli ekspor benih lobster. Edhy Prabowo sebelumnya memberikan izin kepada PT Aero Citra Kargo sebagai  perusahaan  ekspedisi  ekspor  benih lobster (Kiara, 2020). PT Aero Citra Kargo ini mematok harga Rp. 1.800 per-ekor. Perusahaan yang tertarik dapat mengirim uang ke  PT  Aero  Citra  Kargo.  Jumlah  uang  yang ditransfer  oleh  perusahaan-perusahaan  yang berminat  yaitu  sebesar  Rp  9,8  miliar.  Uang inilah  yang  diduga  sebagai  suap  untuk  Edhy Prabowo.  Dalam  hal  ini  Edhy  Prabowo mendapatkan  transfer  uang  sebesar  Rp.  3,4 miliar  dari  PT  Aero  Citra  Kargo.  Selain  itu bukan  saja  hanya  PT  Aero  Citra  Kargo,  PT Dua  Putra  Perkasa  Pratama  melalui  Suharjito mentrasfer uang senilai Rp. 1,41 miliar kepada Edhy  Prabowo.  Hingga  total  yang  didapatkan adalah Rp. 4,8 miliar.
Hasil  uang  tersebut  untuk  membeli sejumlah  tanah  dan  barang-barang  mewah seperti  jam  tangan  Rolex,  Tas  Louis  Vuitton, dan  baju  old  navy.  Hingga  akhirnya, berdasarkan keterangan BBC News Indonesia(News,  2020),  pada  pukul  00.30 WIB  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berhasil menangkap  Edhy  Prabowo  dan  membawa  17 orang  lainnya  ke  Gedung  Dwiwarna  KPK untuk  pemeriksaan  lebih  lanjut.  Kemudian terungkap  6  pelaku  korupsi  ekspor  benih lobster  diantaranya  Edhy  Prabowo  (Menteri Kelautan dan Perikanan), Safri (Staf khusus/wakil  ketua  tim  uji  tuntas  perizinan
usaha  budidaya  lobster),  Andreau  Misanta (Staf  Khusus/Ketua  tim  uji  tuntas  perizinan usaha  budidaya  lobster),  Siswandhi  (Pengurus PT  Aero  Citra  Kargo),  Ainul  Faqih  (Staf  Istri Edhy  Prabowo),  dan  Amiril  Mukminin (Pengurus PT Aero Citra Kargo).
Edhy  Prabowo  kemudian  dijatuhi hukuman  penjara  5  tahun,  dengan  denda sebesar  Rp.  400  juta,  membayar  uang pengganti  77  ribu  USD  serta  kehilangan  hak untuk  menjabat  dalam  posisi  publik.  Suap yang  diterima  sebesar  Rp.  24  miliar  terkait persetujuan  pemberian  izin  budidaya  lobster serta  pengiriman  ke  luar  negeri  benih  bening lobster  kepada  eksportir(CNN,  2021).  Dalam hal  ini  Edhy  melanggar  pasal  11  UU  RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah dengan  UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang perubahan atas  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  jo  Pasal  65 Ayat (1) KUHP(Guritno, 2021).

## Relasi Patron-Klien dalam Penyalahgunaan Kekuasaan Edhy Prabowo
Ikatan  relasi  selalu  didasarkan  pada saling  memanfaatkan  dan  mengekspresikan kepentingan bersama. Relasi patron-klien yang tumbuh  dari  perbedaan  ini  menciptakan kesempatan bagi interaksi di antara kepentingan yang akhirnya berkembang menjadi  fokus  pada  kepentingan  materi, kekuasaan, dan penghormatan dalam
hubungan  transaksional.  (Nastain,  Muhamad, 2022).  Relasi  patron-klien  merupakan  relasi timbal  balik  antara  individu  atau  kelompok yang  memiliki  perbedaan  tingkat  status  baik sosial maupun ekonomi untuk saling memberikan  manfaat  bersama.  Dimana  satu pihak berposisi sebagai patron atau atasan dan pihak  lain  sebagai  klien  atau  bawahan. Seorang  patron  dapat  dikatakan  pemilik sumberdaya  dan  klien  sebagai  penyedia  jasa atau  segala  kebutuhan.  Menurut  Scott  (Scott, 1972) terdapat karakteristik relasi patron-klien yang  di  mana  membentuk  hubungan  patron- klien  diantaranya inequality  of  exchange yang merupakan proses pertukaran, biasanya terdapat    ketidaksamaaan  dalam  proses pertukaran  yang  mengakibatkan  klien  tidak dapat  membalas  pemberian  dari  patron sepenuhnya,  hutang  kewajiban  mengikatnya, dan  bergantung  pada  patron.  Kemudian, face of  face  character yang  merupakan  hubungan kedua pihak mengedepankan untung rugi akan tetapi  terdapat  unsur  rasa  karena  kedekatan hubungan antara patron dan klien.
Relasi  patron  dan  klien inequality  of exchange yang terjadi merujuk pada ketidakseimbangan yang terdapat dalam hubungan  antara  patron  dan  klien.  Dalam kasus  korupsi  ekspor  benih  lobster  yang melibatkan  perusahaan-perusahaan  eksportir dengan  Menteri  Edhy  Prabowo dapat  dilihat ketika  Menteri  Edhy  Prabowo  dapat  dianggap sebagai  patron  yang  memiliki  kekuasaan  dan
pengaruh  dalam  pemerintahan,  sementara perusahaan-perusahaan tersebut dapat dianggap  sebagai  klien  yang  membutuhkan perlindungan  dan  bantuan  dari  Menteri  Edhy Prabowo  untuk  memperoleh  izin  ekspor  atau akses ke pasar internasional. Ketidakseimbangan ini dapat memicu terjadinya ketergantungan perusahaan- perusahaan  tersebut  pada  Menteri  Edhy Prabowo.  Sebagai  gantinya  Menteri  Edhy Prabowo  dapat  menerima  pemberian  dari perusahaan  atau  klien  sebagai  bentuk  timbal baliknya.  Timbal  balik  tersebut  berupa  uang seperti PT Dua Putra Perkasa Pratama melalui Suharjito  mentrasfer  uang  senilai  Rp.  1,41 miliar kepada Edhy Prabowo.
Relasi face  of  face  character merujuk pada  hubungan  personal  dan  jaringan  yang terjalin  antara  patron  dan  klien. Dalam  kasus ini  dapat  dilihat  bagaimana  perusahaan- perusahaan tersebut dipilih berdasarkan afiliasi partai politik yang sama dengan Menteri Edhy Prabowo. Sifat tatap muka ini dapat membantu membangun  kepercayaan  dan  loyalitas  antara Menteri  Edhy  Prabowo  dan  perusahaan- perusahaan  tersebut.  Beberapa  orang  yang berada  di  perusahaan  eksportir  yang  telah mendapatkan  izin  rata-rata  memiliki  latar belakang  politik  yang  sama  dengan  Edhy Prabowo  yakni  salah  satunya  Ahmad  Bahtiar Sebayang. Ahmad Bahtiar Sebayang merupakan  komisaris  PT  Royal  Samudera Nusantara  dan  menjabat  sebagai  kepala
departemen koordinasi dan pembinaan organisasi sayap partai Gerindra. Relasi diffuse flexibility dapat  dilihat  dari  hubungan  antara Menteri  Edhy  Prabowo  dan  perusahaan- perusahaan  tersebut  dapat  beradaptasi  dan berubah  seiring  waktu,  tergantung  pada perubahan kebutuhan atau prioritas. Fleksibilitas  ini  dapat  membantu  memastikan bahwa  hubungan  tetap  menguntungkan  bagi kedua  belah  pihak,  bahkan  ketika  kebutuhan atau  prioritas  mereka  berubah.  Dapat  pula dilihat  dari  bagaimana  perusahaan-perusahaan dapat melakukan eksport benih lobster dengan leluasa  hingga  menurut  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  mencatat  bahwa  nilai keseluruhan  benih  lobster  yang  diekspor mencapai  74,28  juta  dolar  AS,  setara  dengan Rp.  1,04  triliun,  dari  total  42  juta  ekor  benih yang dijual ke luar negeri.

## Kaitannya Dengan Teori Kekuasaan Michel Foucault
Michel Foucault merupakan tokoh dalam bidang  ilmu  sosiologi  dan  antropologi,  serta salah  satu  tokoh  penting  dalam  teori  kritis. Sebagian  besar  teorinya  berkaitan  dengan konsep  kekuasaan,  pengetahuan,  dan  wacana. Foucault  berpengaruh  pada  banyak  teori pasca-strukturalis,  pasca-Marxis,  dan  pasca- kolonial.  Foucalt  sangat  terkenal  dengan  teori nya  mengenai  kekuasaan,  kekuasan  menurut Foucalt  bukanlah  kekuatan,  lembaga  atau struktur  yang  memiliki  sifat  menundukkan. Kekuasaan  adalah  label  nominal  terhadap
hubungan  strategis  yang  beragam  dalam masyarakat  (Hidayat,  2019).  Kekuasaan  itu tersebar dan ada di mana-mana, dapat dimiliki oleh siapa saja.
Dalam kehidupan sosial manusia tentunya  terdapat  aturan,  system  dan  regulasi serta  relasi  antar  manusia  selalu  ada  kekuasan yang  bekerja  (manusia  sebagai  mekanisme kekuasaa). Namun, banyak yang mempergunakan  kekuasaan  yang  dimilikinya merugikan  dan  menindas  orang  lain.  Dari sekian  banyak  contoh,  salah  satunya  adalah tindakan korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dimiliki seseorang dan merugikan banyak orang. Salah satunya  adalah  penyalahgunaan  kekuasaan yang dilakukan oleh Edhy Prabowo. Kebijakan yang  ia  keluarkan  yaitu  kebijakan  membuka izin  ekspor  benih  lobster  dan  mencabut larangan penangkapan dan pengeluaran lobster. Perusahaan-perusahaan eksportir tersebut  membirakan  sejumlah  uang  sebagai timbal  balik  atas  pemberian  izin  ekspor  benih lobster.  Keuntugan  yang  diraih  Edhy  dan perushaan-perusahaan tersebut tentunya berbanding terbalik denga yang dirasakan oleh nelayan. Nelayan tidak dalam posisi yang kuat karena  perusahaan  seenaknya  menentukan harga.
Kaitannya  Dengan  Teori Fraud  Triangle Donald R. Cressey
Fraud  Triangle  Theory merupakan konsep  yang  menjelaskan  faktor  atau  unsur
yang  menyebabkan  terjadinya  kecurangan (Febriandani,  Marita,  2022).  Teori Fraud Triangle merupakan  sebuah  teori  yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey seorang ahli  penologi,  sosiologi  dan  kriminologi  di Amerika  yang  memberikan  kontribusi  teori kecurangan dimana  seseorang  melakukan tindak  kecurangan  dengan  memperhitungkan tekanan,  peluang,  dan  rasioanalisasi  atau pembenaran.  Teori  ini  dapat  digunakan  untuk menganalisis  penyebab  dari  sebuah  tindakan- tindakan kecurangan.
Dalam  hal  ini external  pressure atau tekanan  merupakan  sebuah  dorongan  untuk melakukan  tindakan  kecurangan.  Tekanan  ini bisa  muncul  karena  sebuah  keinginan  untuk pemenuhan  kebutuhan  atau  berkaitan  dengan masalah  finansial  untuk  membeli  sebuah barang  kebutuhan  yang  diinginkan.  Biasanya tekanan untuk pemenuhan atau hasrat kebutuhan  yang  belum  bisa  dimiliki.  Jika dianalisis  dalam  kasus  korupsi  ekspor  benih lobster,  Uang  sejumlah  perusahaan  yang ditransfer  kepada  Edhy  Prabowo  untuk memberikan  izin  ekspor  ia  gunakan  untuk membeli  barang-barang  mewah  dan  sejumlah tanah  untuk  dinikmati  bersama  istrinya  atau keluarganya.
Peluang  atau opportunity merupakan adanya peluang atau situasi yang menguntungkan  untuk  melakukan  tindakan kecurangan.  Peluang  dapat  terjadi  karena kurangnya pengawasan, kurangnya
pengendalian dan penyalahgunaan suatu kekuasaan.  Peluang  yang  dilihat  dalam  kasus Edhy  Prabowo  ini  adalah  dimana  ia  memiliki jabatan  fungsional  yang  dapat  menetapkan atau  memiliki  kuasa  untuk  mensahkan  suatu kebijakan  yang  menjadi  jalan  bagi  masuk  dan berkembangnya  tindakan-tindakan  yang  tidak bermoral  seperti  tindakan  suap-menyuap ataupun  penggelapan  dana  dan  lainnya. Kebijakan  terhadap  ekspor  benih  lobster menjadi  angin  segar  bagi  para  elit  dimana lobster  sendiri  memiliki  nilai  ekonomis  yang tinggi jika dijual ke luar negeri. Oleh sebab itu, perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan  izin  ekpor  hingga  membuka peluang  aktivitas  suap  menyuap  untuk mempermudah  perizinan  dan  mendapatkan keuntungan.
Rasionalisasi atau rationalization merupakan sebuah tindakan yang timbul untuk mencari  pembenaran  atas  aktivitas  atau kegiatan yang mengandung kecurangan. Seseorang  dalam  hal  ini  akan  cenderung melakukan pembenaran terhadap tindakan atau kesalahan  yang  dilakukan  sehingga  pihak  lain tidak  akan  merasa  curiga  dan  tetap  berada dalam kondisi  yang baik. Dalam kasus  ekspor benih  lobster  ini  dapat  dilihat  tindakan pembenaran  yang  dilakukan  oleh  Edhy Prabowo berkaitan dengan perusahaan- perusahaan  yang  mendapatkan  izin  ekspor yang  diduga  memiliki  afiliasi  politik  dengan nya.  Edhy  Prabowo  menjawab  dugaan
kecurigaan  tersebut  dalam  rapat  komisi  IV DPR  RI  pada  Juli  2020  bahwa  yang memutuskan perizinan sebelumnya adalah tim yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian membentuk tim untuk meneliti Due  Diligence izin  usaha  budidaya lobster  yang  diketuai  oleh  Andreau  Misanta sebagai  staff  khusus  Menteri  Kelautan  dan Perikanan.  Dari  keterangan  tersebut  dapat diketahui bagaimana Edhy Prabowo menggunakan alasan tim Due Diligence untuk menutupi kebusukan nya melakukan pembenaran  untuknya  bahwa  itu  tidak  dengan sengaja dilakukan oleh nya.

## KESIMPULAN
Lobster  menjadi  komoditas  sumberdaya paling  penting  di  Indonesia.  Lobster  memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dalam sektor perekonomian.  Indonesia  sendiri,  lobster dijaga dengan sangat ketat, pada kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  dengan melarang penangkapan dan pengeluaran lobster.  Namun,  pada  kepemimpinan  Edhy Prabowo  pelarangan  tersebut  dicabut  dan diperbolehkan  untuk  melakukan  ekpor  benih lobster  dengan  dalih  untuk  meningkatkan kesejahteraan  nelayan.  Melalui  kebijakan Permen  KP  No.  20  Tahun  2020  penangkapan dan penjualan ekspor benih resmi diperbolehkan. Namun, kebijakan yang diusung  untuk  mensejahterakan  masyarakat
justru  menjadi  suap  dan  monopoli  dengan beberapa perusahaan yang terlibat.
Dalam  hal  ini  relasi  patron  dan  klien tergambar  dengan  sangat  jelas  bagaimana pihak-pihak saling mengambil keuntungan dari kebijakan  ini.  Kekuasaan  menjadi  landasan dalam melakukan tindakan korupsi  yang tidak bermoral  yang  dilakukan  oleh  Edhy  Prabowo. Edhy menggnakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang dan untuk melindungi  dirinya  dari  tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan. Terjawab pula pada  teori Fraud  Triangle bahwa  seseorang melakukan tindak kecurangan melalui tiga hal seperti  tekanan,  peluang,  dan  rasionalisasi yang dari ketiga hal ini pula dapat mendeteksi tindakan  kecurangan  atau  kasus  korupsi  yang mungkin dilakukan oleh seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bena, Y. (2022). Business Political Oligarchy’s  Involvement  And  The State’s Role In Exporting Lobster Seeds. Interdisciplinary  Social  Studies,  2(1), 1471–1486.
CNN,  I.  (2021).  Edhy  Prabowo  Dituntut  5 Tahun Penjara Kasus Suap Benur. CNN, Indonesia.
Febriandani,  Marita,  D.  C.  U.  (2022).
Systematic  Literatur  Review:  Penyebab
Kecurangan.  Diponegoro  Journal  Of Accounting, 11(4), 1–11.
Guritno,  T.  (2021).  Edhy  Prabowo  Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur. Kompas.Com.
Hidayat,  M.  (2019).  Menimbang  Teori-Teori
Sosial  Postmodern:  Sejarah,  Pemikiran, Kritik Dan Masa Depan Postmodernisme.  Journal  of  Urban Sociology, 2(1), 42–63. Indonesia,  K.  K.  dan  P.  R.  (n.d.).  Tugas  dan Fungsi Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia. Retrieved November  3,  2023,  from  Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
KIARA.  (2020).  Pasca  Penetapan  Edhy Prabowo  Sebagai  Tersangka,  KIARA:
KPK  Harus  Usut  Perusahaan  Lain Penerima Izin Ekspor Lobster. KIARA.
Nastain,  Muhamad,  C.  N.  (2022).  Relasi Kuasa  dan  Suara:  Politik  Patron  Klien Pada  Pilkada  Langsung  di  Kabupaten Grobogan  2020.  Jurnal  Ilmu  Politik, 13(1), 168–184.
News,  B.  (2020).  Edhy  Prabowo  resmi  jadi tersangka  kasus  korupsi:  “Ini  adalah kecelakaan,  saya  akan  bertanggung jawab dunia akhirat.” News, BBC.
Putra,  R.  (2020).  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Deepublish.
Rossa,  S.  dkk.  (2021).  Kegagalan  Pasar  di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia. Jurnal PolGov, 3(1), 1–40.
Scott,  J.  C.  (1972).  Patron-Client  Politics  and Political  Change  in  Shouteast  Asia. American  Political  Science  Review, 66(1), 91–113.