Volume 21 No 2, Juli 2019
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Yang Diberikan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu)
Ingra Sovita 1* , Aulia Ramadhani Hayati 2 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas ingra75@yahoo.com *

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Service Quality and Tax Sanctions given by the Fiscal Authority on the Compliance of Individual Taxpayers (Case Study of the Pratama Tax Service Office in Padang Satu. This study uses an independent variable (X) including Service Quality of Fiscal (X1), Sanctions Taxation (X2) and the dependent variable (Y), namely Personal Taxpayer Compliance The population in this study were all individual taxpayers at the Pratama Padang Satu Tax Service Office (176.240).
The  results  obtained  from  this  study  indicate  variable  Service  Quality  with  Determination  R2 value  of  Adjusted  R2  of  0.786  or  78.6% which  affects  the  compliance  of  Taxpayers  while  the remaining 21.4% is influenced by other variables not examined in this study. In fact, the Fiscal Service  Quality  variable  has  a  positive  and  significant  effect  on  Taxpayer  Compliance  with  a significant value (0.039), while the Tax Sanction variable has a positive and significant effect on Taxpayer  Compliance  with  a  significant  value  (0.023).  Service  Quality  Variables  and  Tax Sanctions  that  are  given  Simultaneous  Fiscus  have  a  positive  influence  on  the  Compliance  of Individual Taxpayers, showing a calculated f value of 48,845 with a significance level of 0.000 <0.05
Keywords: fiscal service quality, tax sanctions, individual taxpayer compliance
PENDAHULUAN Pajak sebagaimana yang
diketahui  merupakan  aspek  penting dalam kelangsungan hidup negara Indonesia. Pajak sebagai sumber penerimaan  negara  dan  daerah  yang sangat penting dalam menopang pembiayaan
pembangunan.
Pembangunan tidak akan tercapai apabila  tidak  ada  kerjasama  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Hal ini ditujukan  agar  pembangunan  tersebut dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia.
Pembangunan di Indonesia masih jauh  dari kata  cukup,  bahkan  fasilitas- fasilitas  umum  masih  perlu  diperbaiki.
Kondisi  seperti  ini  dipengaruhi  oleh ketidakpatuhan Wajib Pajak  itu  sendiri dalam  membayar  pajak,  padahal  pajak yang dibayarkan nantinya akan dirasakan  oleh  masyarakat  itu  sendiri yang  berupa  fasilitas  umum.  Namun kebanyakan  masyarakat  tidak  tahu  akan hal  itu.  Masyarakat  perlu  memahami peranan pengetahuan pajak dengan benar karena  hal  ini  sangat  penting  dalam memajukan pajak di Indonesia.
Salah  satu  kendala  yang  dapat menghambat  keefektifan  pengumpulan pajak  adalah  kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan  pajak  dapat  didefenisikan sebagai  suatu  sikap  seseorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua
kewajiban  perpajakannya.  Hal  yang mempengaruhi  tinggi  rendahnya  tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran Wajib Pajak  dalam  membayar  tepat waktu. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam  diri Wajib Pajak  sendiri,  tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan sedangkan kepatuhan
perpajakan  timbul  karena  mengetahui adanya  sanksi  perpajakan.  Meskipun demikian,  sulit  membedakan  apakah Wajib Pajak  itu  memenuhi  kewajiban perpajakannya  didasari  oleh  kesadaran atau kepatuhan perpajakan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Hutagaol,  dkk  (2007)  dan  Yadnyana (2011)  menunjukkan  bahwa  variabel- variabel  yang  mempengaruhi  kepatuhan pajak  salah  satunya  adalah  sanksi  pajak. Sanksi  pajak  merupakan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  pajak yang harus ditaati. Hasil penelitian Arum (2012),  Jotopurnomo  (2013),  Fuadi (2013),  Ngadiman  dan  Huslin  (2015), dan  Septarini  (2015)  menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.
Peningkatan  pelayanan  kualitas  dan kuantitas  pelayanan  diharapkan  dapat memberikan kepuasan Wajib Pajak yang menjadi  upaya  dalam  meningkatkan kepatuhan pajak. Karena dengan pelayanan  terbaik  dapat  mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Adapun kondisi Tingkat
Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang  Satu Tahun  2012-2017 yang  dapat  dilihat pada tabel 1 :
Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Jumlah WP Orang Pribadi Terdaftar WP Orang Pribadi Lapor SPT Tingkat Kepatuhan (%) 2014 150.499 47.546 31,59%
Tahun Jumlah WP Orang Pribadi Terdaftar WP Orang Pribadi Lapor SPT Tingkat Kepatuhan (%) 2015 159.182 62.076 38,99% 2016 167.751 62.978 37,54% 2017 176.240 58.161 33,00% Sumber: Data diolah kembali, KPP Pratama Padang Satu Berdasarkan table  1 sangat  jelas bahwa  jumlah  Wajib Pajak yang terdaftar  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan  mulai  dari  tahun  2014 sampai tahun 2017.  Dan dapat kita lihat pula rasio kepatuhan mengalami kenaikan  dari  tahun  2014 sampai  2015. Berbeda  ditahun  2016 dan  2017, walaupun  jumlah Wajib Pajak  orang pribadi  terdaftar  meningkat  sebanyak 167.751  Wajib  Pajak  orang  pribadi  di tahun  2016  dan  176.240 Wajib  Pajak orang  pribadi  ditahun  2017, rasio kepatuhan Wajib Pajak  malah  menurun menjadi  37,54% ditahun  2016  dan ditahun  2017  menjadi  33,00% dengan total  62.978  dan  58.161 Wajib Pajak orang  pribadi  lapor  SPT.  Hal  ini diindikasikan penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak ditahun 2016 dan 2017 disebabkan  adanya  kebijakan Tax Amnesty atau  pengampunan  pajak  yang dikeluarkan oleh DJP.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat  3  hal  yang  menjadi rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini yaitu: Bagaimana  pengaruh  kualitas pelayanan yang diberikan fiskus terhadap  kepatuhan Wajib Pajak  orang pribadi,  bagaimana  pengaruh  sanksi perpajakan yang diberikan fiskus terhadap  kepatuhan Wajib Pajak  orang pribadi dan bagaimana pengaruh kualiatas pelayanan dan sanksi perpajakan  yang  diberikan fiskus terhadap  kepatuhan Wajib Pajak  orang pribadi.
Pengertian  atau  definisi  pajak dalam Pasal  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2007 pasal  1  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Feldman  dalam  Resmi (2016)  Pajak  adalah  prestasi  yang dipaksakan  sepihak  oleh  dan  terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya  kontraprestasi,  dan  semata-mata digunakan  untuk  menutup  pengeluaran- pengeluaran umum.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  RI  No.  74/PMK.v  c  03/2012 tentang  tata  cara  penetapan  wajib  pajak dengan  kriteria  tertentu  dalam  rangka pengembalian  pendahuluan  kelebihan pembayaran  pajak  Bab  II  Pasal  2,  wajib pajak  patuh  adalah  mereka  yanag memenuhi empat kriteria, yakni:
1. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan surat  pemberitahuan  untuk  semua jenis pajak.
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak, kecuali  tunggakan  pajak  yang  telah memperoleh  izin  mengangsur  atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  istilah  kepatuhan  berarti  sifat patuh, ketaatan. Menurut Fajriyan dalam penelitian Rahayu (2017) mendefinisikan kepatuhan adalah
motivasi  seseorang,  kelompok  atau organisasi  untuk  berbuat  sesuai  dengan
aturan  yang  ditetapkan.  Dalam  pajak, aturan  yang  berlaku  adalah  undang- undang  perpajakan.  Menurut  Tiraada dalam  dalam  penelitian  Rahayu  (2017) kepatuhan  pajak  merupakan  kepatuhan seseorang,  dalam  hal  ini  adalah  wajib pajak,  terhadap  peraturan  atau  undang- undang perpajakan. Muliari dan Setiawan sebagaimana  dikutip  dalam  penelitian Mir’atusholihah  (2 014),  mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak  sebagai  suatu keadaan  dimana Wajib Pajak  memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kualitas Pelayanan Fiskus Kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu pihak yang
menawarkan  manfaat  kepada  pihak  lain pada  dasarnya  tidak  berwujud  untuk memenuhi  pengharapan  dan  kebutuhan dari pihak lain tersebut.
Definisi pelayanan pajak menurut Boediono  dalam  Kusuma  (2016) adalah suatu  proses  bantuan  kepada Wajib Pajak  dengan cara-cara  tertentu  yang memerlukan  kepekaan  dan  hubungan interpersonal  agar  terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara itu, pelayanan  fiskus  yaitu  segala    kegiatan pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas pajak  dalam  membantu,    membimbing, atau  menyiapkan segala  keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
(Mareta  dalam  Kusuma,  2016).  Kualitas pelayanan  pajak  merupakan  salah  satu hal  yang meningkatkan  minat  Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya  dan  diharapkan  petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi  yang  baik  terkait  segala  hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (I Gede Putu Pranadata dalam Kusuma  2016)

## Sanksi Perpajakan
Menurut  Arum  (2012) sanksi adalah  suatu  tindakan  berupa  hukuman yang  diberikan  kepada  orang  yang
melanggar  peraturan.  Peraturan  atau undang-undang merupakan rambu- rambu  bagi  seseorang  untuk  melakukan sesuatu  mengenai  apa  yang  harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan  atau undang-undang  tidak
dilanggar.  Menurut  Mardiasmo  (2016) Sanksi  pajak  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi,  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan alat  pencegah (preventif)  agar Wajib Pajak  tidak melanggar norma perpajakan.
Berdasarkan  latar  belakang  dan kajian  teori,  maka  dapat  disususn hipotesis sebagai berikut : 1. Diduga kualitas pelayanan yang diberikan fiskus  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Diduga sanksi perpajakan yang diberikan  fiskus berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Diduga  kualitas  pelayanan dan  sanksi yang  diberikan fiskus  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan judul dan
permasalahan  yang  akan  diteliti  dalam peneliti  maka  jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kausal  komparatif  (causal comparative research). Penelitian kausal komparatif  merupakan  salah  satu  jenis penelitian  yang  menjelaskan  hubungan sebab  akibat  antara  variabel penelitian dan melakukan pengamatan serta menelusuri  kembali  fakta  yang  secara masuk  akal sebagai  faktor  penyebabnya penelitian ini akan menjelaskan hubungan  antara  variabel  bebas  dan variabel terikat untuk menguji hipotesis.
Adapun sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Data primer Wajib Pajak Orang Pribadi  yang terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Padang Satu. 2. Data sekunder
Yaitu  data  yang  telah  dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan  dalam  jurnal  statistik,  dan informasi  yang  tersedia  dari  sumber publikasi  atau non publikasi didalam atau luar organisasi, Sekaran (2006).
Pada penelitian ini, yang menjadi objek  penelitian  bagi  penulis  adalah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  hal evaluasi  pengaruh kualiats  pelayanan dan sanksi perpajakan  yang  diberikan fiskus terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama  Padang  Satu,  yang beralamat  di  Jalan  Bagindo  Aziz  Chan No.26,  Sawahan,  Padang  Timur, Kota Padang.
Jenis  variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel bebas (independent variable) Variabel bebas biasanya dilambangkan  dengan  X.  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  variabel bebas  adalah  kualitas  pelayanan dan sanksi perpajakan 2. Variabel terikat (dependent variable) Variabel terikat biasanya dilambangkan  dengan  Y.  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  variabel terikat  adalah kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi.

## Metode Analisis Data
Menurut Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas
digunakan  untuk  mengukur  sah,  atau valid  tidaknya  suatu  kuisioner.  Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  akan diukur  oleh  kuisioner  tersebut.  Uji validitas ini diperoleh dengan menggunakan software SPSS 21.
Kriteria penilaian uji validitas adalah:
1. Apabila  korelasinya  >  0,3  maka dikatakan valid.
2. Apabila  korelasinya ≤  0,3  maka
dikatakan tidak valid. Uji  reliabilitas  adalah  untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan  indikator  dari  variabel atau konstruk (Ghozali, 2009). Suatu kuisioner  dikatakan reliable atau  handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan  tersebut  konsisten  atau  stabil dari waktu ke waktu.
Uji  normalitas  bertujuan  untuk mengetahui  normal  atau  tidaknya  suatu distribusi  data.  Uji  normalitas  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Normal  P-P  Plot.  Pada  prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat  penyebaran  data  (titik)  pada sumbu  diagonal  dari  grafik  atau  dengan melihat  histogram  dari  residualnya. Dasar  pengambilan  keputusan  (Ghozali, 2009):
a. Jika  data  menyebar  disekitar  garis diagonal  dan  mengikuti  arah  garis diagonal  atau  grafik  histogramnya menujukkan  pola  distribusi  normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika  data  menyebar  jauh  dari  garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis  diagonal  atau  grafik  histogram tidak  menunjukkan  pola  distribusi normal,  maka  model  regresi  tidak memenuhi asumsi normalitas.
Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui  atau  menguji  apakah  model regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Multikolinearitas  yaitu  suatu  keadaan yang  variabel  bebasnya  (independen) berkorelasi dengan variabel bebas lainnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat
problem multikolinearitas.  Model  regresi  yang baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di antara  variabel  bebas  (Ghozali,2009). Adanya  multikolonieritas  dapat  dilihat
dari  nilai tolerance atau Variance
Inflantion  Factor  (VIF) dalam  model regresi adalah sebagai berikut : 1. Jika  nilai  VIF  >  10  atau  batas  nilai tolerance < 0,10 terjadi multikolinearitas. 2. Jika  nilai  VIF  <  10  atau  batas  nilai tolerance >0,10 tidak terjadi multikolinearitas Menurut  Wijaya  dalam  (Sarjono
dan  Winda,  2011),  uji  ini  menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/observasi. Jika varians  dari  residual  suatu  pengamatan ke  pengamatan  yang  lain  tetap  maka disebut homoskedisitas  dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Analisis regresi untuk menghitung  besarnya  pengaruh  secara kuantitatif  dari  suatu  perubahan  variabel X terhadap variabel Y.
Rumus regresi berganda sebagai berikut:
Y = a + b 1 X1 + b 2 X2 + b 3 X3 + e Dimana Kepatuhan  Wajib  Pajak (Y); konstanta (a); Koefisien regresi dari masing-masing variabel (b1, b2); Kualiatas Pelayanan (X1); Sanksi Perpajakan (X2), kesalahan  penganggu
(standar error) / residu (e)
Uji  statistik t pada  dasarnya menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh suatu variabel  independen  terhadap variabel  dependen  dengan  menganggap variabel  independen  lainnya  konstan (Ghozali, 2009). Pengujian ini bertujuan untuk  menguji  pengaruh  variabel  bebas (Kualiatas  Pelayanan  dan    Sanksi Perpajakan)  terhadap  variabel  terikat (Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi) secara terpisah ataupun bersama-sama.
Uji  statistik  F  pada  dasarnya menunjukkan  apakah  semua  variabel independen  yang  dimasukkan  dalam model  mempunyai  pengaruh  secara bersama-sama  atau  simultan  terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009).
Pada  intiya  mengukur  seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan  variasi  variabel  dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0  dan  1.  Nilai  R 2 yang  kecil  berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel- variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai yang  mendekati  1  berarti  variabel- variabel independen memberikan hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi  variasi  variabel  dependen (Ghozali, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  Kualitas  Pelayananya  yang Diberikan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial
Uji t variabel Kualitas Pelayanan (X3), Nilai t hitung > t tabel (2.142 > 1.688) atau  nilai  signifikan  0,039  <  0,05  maka H0 ditolak (koefesien regresi signifikan), Ha diterima. Dapat disimpulkan kualitas pelayanan
fiskus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, fiskus  (pegawai  pajak)  telah memberikan  pelayanan  pajak  dengan baik, reformasi perpajakan yang digulirkan  oleh  pemerintah  berpengaruh positif terhadap pelayanan fiskus kepada
Wajib Pajak, penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, fiskus  dapat memberikan solusi apabila saya mengalami  kesulitan  dalam  memahami peraturan perpajakan, dalam pemeriksaan  pajak,  fiskus  senantiasa memperhatikan  hak  dan  kewajiban Wajib Pajak, fiskus senantiasa memperhatikan  keberatan  Wajib  Pajak atas  koreksi  pajak  yang  dikenakan, cara membayar, melaporkan
dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak sangat mudah dan efisien. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian terdahulu  yang  diteliti  oleh Kartika Chandra  Kusuma  (2016)  dengan  judul penelitian  pengaruh  kualitas  pelayanan pajak,  pemahaman  peraturan  perpajakan
serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi dalam  membayar  pajak  tahun  2014 (studi  kasus  pada  Wajib Pajak  yang terdaftar di Kantor Pelayanan penyuluhan  dan  konsultasi  perpajakan Wonosobo). Dengan  hasil  penelitian secara parsial variabel kualitas pelayanan  pajak  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan  minat  wajib  pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan  petugas  pelayanan  pajak harus  memiliki  kompetensi    yang    baik terkait    segala    hal    yang    berhubungan dengan perpajakan di Indonesia
(Pranadata  dalam  Kusuma 2016).  Jadi kesimpulannya dengan diberikannya pelayanan  yang  baik  akan  meningkat kepuasan  seseorang  dan  itu  berdampak kepatuhan wajip pajak.
Pengaruh Sanksi Pajak yang Diberikan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial
Uji  t  variabel sanksi pajak (X2),  Nilai  t hitung >  t tabel (2.375>1.688) atau nilai signifikansi 0,023< 0,05 maka Ho ditolak (koefisien regresi signifikan), Ha  diterima.  Dapat  disimpulkan sanksi pajak  secara  parsial  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, sanksi  pidana  yang dikenakan  bagi Wajib Pajak  yang melanggar  aturan  akan  mendapatkan hukuman yang cukup berat, Wajib Pajak akan  diberi  sanksi  pidana  jika  dengan segaja  memperlihatkan  dokumen  palsu atau  dipalsukan,  Wajib Pajak akan dikenakan sanksi  administrasi  jika  tidak membayar/kurang membayar pajak terutang  saat  jatuh  tempo, sanksi administrasi  yang  dikenakan  bagi Wajib Pajak  yang  melanggar  aturan  pajak sangat  ringan, pengenaan  sanksi  yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk  mendidik Wajib Pajak, Wajib Pajak  akan  diberi  sanksi  jika  terlambat
atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sanksi pajak  yang  cukup berat  membuat Wajib Pajak  jera  dalam melalaikan kewajiban perpajakannya dan lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu  yang  diteliti  Suhendri  (2015) dengan judul penelitian pengaruh pengetahuan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap  kepatuhan Wajib Pajak  orang pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha dan  pekerjaan  bebas  dikota  Padang (Studi  Empiris  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota  Padang)  dengan hasil  penelitian  dimana  secara  parsial variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak Orang Pribadi.  Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan perundang - undangan
perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah  (preventif)  agar Wajib Pajak tidak  melanggar  norma  perpajakan. Dengan  ditetapnya  peraturan  sanksi pajak  ke Wajib Pajak  yang  melangar peraturan  pajak  akan  memberi  efek  jera terhadap orang Wajib Pajak.
Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi  Perpajakan  Yang  Diberikan
Fiskus  terhadap Kepatuhan  Wajib
Pajak Orang Pribadi
Dari  uji  f  terlihat  bahwa  secara simultan variabel kualitas  pelayanan fiskus  (X1)  dan sanksi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan  nilai  f  hitung  sebesar  48. 845  dengan  taraf  signifikansi  0.000  < 0,05  sehingga  Ho  ditolak  dan  Ha diterima.  Dengan  demikian kualitas pelayanan fiskus dan  sanksi perpajakan yang  diberikan  fiskus berpengaruh signifikan  terhadap kepatuhan  Wajib Pajak.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian
yang dilakukan Kartika Chandra
Kusuma  (2016)  dengan  judul  penelitian pengaruh  kualitas  pelayanan  pajak,
pemahaman  peraturan  perpajakan  serta sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dalam membayar pajak tahun 2014 (studi kasus pada  Wajib Pajak  yang  terdaftar  di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Wonosobo). Dengan  hasil  penelitian  secara  simultan atau  bersama-sama variabel kualitas pelayanan  fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi. Berdasarkan koefisien determinasi, dapat diketahui nilai koefisien  korelasi  liniear  adalah  0.896, artinya  menunjukkan  hubungan  yang kuat  antara  variabel  independent,  yaitu kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi. Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi  linear  berganda  (Adjusted R Square)  adalah  0.786  atau  78.6% sedangkan  sisanya  21.4%  merupakan hubungan dengan variabel lainya.

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan  yang  dapat diambil dari penelitian ini adalah :
1. Variabel kualitas pelayanan yang diberikan fiskus berpengaruh  positif signifikan terhadap kepatuhan Wajip Pajak Orang Pribadi, artinya pelayanan  fiskus  yang  terbaik  dapat meningkatkan kepatuhan Wajib
Pajak Orang  Pribadi.  Hal  ini  dapat dilihat  dari Uji  t  variabel  Kualitas Pelayanan  (X3),  Nilai  t hitung >  t tabel (2.142 > 1.688) atau nilai signifikan 0,039  <  0,05  maka  H0  ditolak (koefesien  regresi  signifikan),  Ha diterima.
2. Variabel sanksi perpajakan  yang diberikan  fiskus secara  parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, artinya dengan adanya  sanksi  pajak  yang  tegas maka tingkat kepatuhan Wajip Pajak
Orang Pribadi akan meningkat pula. Hali  ini  dapat  dilihat  dari  uji  t variabel sanksi pajak  (X2),  Nilai  t
hitung >  t tabel (2.375>1.688)  atau  nilai signifikansi  .0,023<  0,05  maka  Ho ditolak (koefisien regresi signifikan), Ha diterima. 3. Secara simultan kualitas  pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan Wajip Pajak Orang Pribadi artinya  semua  variabel indepen mempunyai pengaruh secara  bersama-sama  atau  simultan terhadap  variabel  independen.  Hal ini dapat dilihat dari uji f yang mana nilai signifikansi 0.000 < 0,05.
4. Berdasarkan nilai koefisien
determinasi  (R 2 )  linear  berganda
(Adjested  R  Square) adalah  sebesar 0.786  berarti  78.6%  tingkat kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh  terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan  sisanya  21.4%
dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arum,  Harjanti  Puspa.2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas (studi Di Wilayah KPP Pratama
Cilacap). Skripsi.  Universitas
Diponegoro Semarang.
Asbar, Akromi Khairina.2014. Pengaruh
Tingkat  Kepuasan  Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pada  KPP  Senapelan  Pekan Baru. Jurnal.Universitas Riau. Fuadi,  Arabella  Oentari  dan  Yenni Mangoting.2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi. Universitas Krisen Petra. Hutagaol, John, Wing Wahyu Winarto &
Arya  Pradipta. 2007. Strategi Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib Pajak. Dalam Akuntabilitas. Vol
6(2): hal. 186-193. Ghozali,  Imam.2005. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Ghozali, Imam. 2006. Statistik Nonparametrik. Semarang: Badan Penerbit Undip. Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program SPSS 17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Hamidah,  Reni.2014.Pengaruh  Sanksi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang  melakukan  Pekerjaan  Bebas  di Kota Padang.Skripsi: Universitas Andalas. Indriantoro, Nur & Supomo, Bambang.2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi  &Manajemen  Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting.2013. Pengaruh Kesadaran WAjib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi  Perpajakan,  Lingkungan Wajib  Pajak  Berada  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Surabaya. Universitas Kristen Petra. Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1, 2013.
Keputusan Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia Nomor:206.2/PMK.01/2014 tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Kusuma, Kartika Candra.2016. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Pajak,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan, serta Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dalam  Membayar  Pajak  Tahun. Skripsi. Universitas Negri Yogyakarta. Mardiasmo. 2016. Perpajakan.Edisi Revisi  2016.  Yogyakarta: Andi Offset. Martono, Nanang.2014. Metode Penelitian  Kuantitatif: Analisis isi dan Analisis Data Sekunder.Depok: PT. Rajagrafindo Persada Mir’atusholihah,  Srikand i  Kumadji,  dan Bambang Ismono.2014. “ Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi pada  Wajib  Pajak  UMKM  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)” . Jurnal.  Hlm.  1-10.  Program Studi  Perpajakan  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Muarifah, Tanzilah.2012. Pengaruh Pengetahuan  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Petugas  Pajak  dan Sikap  Wajib  Pajak  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi
Kasus Pada Wajib Pajak Orang
Pribadi  Yang  Terdapat  Pada Kpp Pratama Semarang Selatan).  Skripsi.  Universitas Dian Nuswantoro. Ngadiman  dan  Daniel  Huslin.2015.
Pengaruh  Sunset  Policy,  Tax Amnesty,  dan  Sanksi  Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  (Studi  Empiris  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Universitas Tarumanagara. Jurnal  Akuntansi/Volume  XIX, No.02, Mei 2015: 225-241. Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No. 74/PMK.v  c  03/2012.  Tentang Cara Penetapan Wajib Pajak. Rahayu, Nurulita.2017. Pengaruh Pengetahun Perpajakan, Ketegasan  SanksiPajak  dan  Tax Amnesty  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak,  Vol.  1  No.1;  April
2017.
Resmi,  Siti.  2016. Perpajakan:  Teori dan  Kasus.  Buku  1  edisi  9.
Jakarta: Salemba Empat.
Sarjono, Haryadi  dan  Julianita, Winda. 2011. SPSS  vs  Lisrel. Jakarta: Salemba Empat.
Septriani,  Diana  Fitri.2015. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wqjib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Di  KPP Pratama  Merauke. Jurnal  Ilmu Ekonomi&  Sosial, Volume  VI No.1, April 2015. Siregar, Syofian.2011. Statistika Deskriptif untuk  Penelitian  Edisi Ketiga. Depok:  PT  Rajagrafindo Persada. Suandy.Erly.2011. Hukum Pajak.Jakarta: Salemba Empat. Suandy.Erly.2012. Perencanaan  Pajak.J akarta: Salemba Empat. Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).
Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  2014. Metodologi  Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta Suhendri.2015.  Pengaruh  Pengetahuan,
Tarif  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  yang  Melakukan Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan
Bebas  di  Kota  Padang.Skripsi. Universitas Negri Padang. Susmita,  Putu  Rara  Dan  Ni  Luh Supatmi. 2016. “Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi
perpajakan, biaya kepatuhan pajak,  dan  penerapan  e-filing pada kepatuhan wajib pajak.” E- journal akuntansi Universitas
Udayana.14.2.1239-1269. Tiraada,  Tryana  A.M.2013.Kesadaran Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP  Di  Kabupaten  Minahasa Selatan.Jurnal/ISSN 2303-1174.
Ulfa,  Istika  Herliani. 2015. Pengaruh
Kesadaran,  Pengetahuan  Pajak, dan  Pengetahuan  Pajak  dan sikap  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Semarang Timur.J urnal Akuntansi.Universitas Dian Nuswantoro. Utomo,  Banyu  Ageng  Wahyu.2011. Pengaruh sikap, Kesadaran Wajib  Pajak, dan  pengetahuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsis. Universitas  Islam  Negri  Syarif Hidayatullah. Undang-Undang  No.28  TAhun  2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Veronica, Aldeya.2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  Pengetahuan Pajak,  Persepsi  Pengetahuan Korupsi,  dan  Snksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP) Pada  KPP  Pratama  Senapelan Pekan  Baru.  Jom.  FEKON  Vol. 2 No. 2 Oktober 2015
Yadyana,  I  Ketut.2010. Pengaruh Moral  Dan  Sikap  Wajib  Pajak
pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Koperasi  di  Kota  Denpasar. Dalam  Buletin  Studi  Ekonomi. Vol 15(1): Hal. 75-83.