## PERMAINAN MESIN TEMBAK IKAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Mdn)
Oleh: Daniel Dianta Tarigan 1)
Winarga Sasta Fernando Sibatuara 2) Appeido Matheus Damanik 3)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3)
E-mail: danieldianta.ddt@gmail.com 1 ) winargasibatuara@gmail.com 2 )
appeidomatheusdamanik@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
Fish  gambling  shooting  game  is  a  modern  game  that  exists  in  social  circles  which places more emphasis on technology and luring prize wins by each player. The result of the fish shooting machine game brings things that are not good financially and disrupts people's  mindsets.  As  for  the  formulation  of  the  problem  made,  namely  How  does  the Criminal  Law  view  the  shooting  game  of  fish?,  How  is  the  Judge's  review  of  the decision  No.  1452/Pid.B/2021/PN  Mdn  regarding  the  shooting  fish  gambling  game?. The purpose of this observation is to find out the criminal law's view of the fish shooting machine game and to know the judge's review. The data obtained is based on a study of the  library  and  its  series  and  becomes  a  separate  pattern.  The  method  used  is  also  a qualitative  method  to  interpret  and  describe  the  main  source  of  the  problem  so  that conclusions can be drawn deductively. The results show that the results of the panel of judges'  views  on  the  determination  of  criminal  penalties  for  suspects  are  stated  in Decision  Number  1452/Pid.B/2021/Medan  District  Court  where  all  aspects  stated  in Article  303  paragraph  (1)  have  been  fulfilled,  followed  by  statements  by  witnesses, defendant, evidence and added to the conviction of the Assembly. Besides that, the panel must  also  consider  things  that  can  relieve  or  burden  the  defendant  when  determining the punishment of criminal sanctions.

## Keywords: Gambling, Online Gambling

## ABSTRAK
Permainan  tembak  judi  ikan  merupakan  permainan  modern  yang  ada  di  warga  sosial yang  dimana  lebih  menekankan  teknologi  dan  mengiming-imingi  kemenangan  hadiah oleh tiap pemainnya.  Akibat dari permainan mesin tembak ikan itu mendatangkan hal- hal yang kurang baik secara finansial dan mengganggu pola piker masyarakat. Adapun rumusan  masalah  yang  dibuat  yakni  Bagaimana  pandangan  Hukum  Pidana  melihat permainan  tembak  ikan?,  Bagaimana  Peninjauan  Hakim  terhadap  ketetapan  No 1452/Pid.B/2021/PN  Mdn  mengenai  permainan  judi  tembak  ikan?.  Tujuan  dari observasi ini ialah agar mengetahui pandangan hukum pidana melihat permainan mesin tembak ikan dan mengetahui peninjauan dari Hakim. Data yang didapatkan berdasarkan kajian  perpustakaan  beserta  rangkaiannya  dan  menjadi  pola  tersendiri.  Metode  yang dipakai pun metode kualitatif untuk menginterprestasikan dan mendeskripsikan sumber pokok atas permasalahan sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pandangan majelis Hakim terhadap penetapan atas hukuman
pidana kepada tersangka tertera di Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/Pengadilan Negeri Medan  dimana  sudah  terpenuhinya  segala  aspek  yang  tertera  di  Pasal  303  ayat  (1), diikuti  keterangan  oleh  saksi,  terdakwa,barang  bukti  serta  ditambah  keyakian  Majelis. Disamping  itu  juga  majelis  harus  mempertimbangkan  hal-hal  yang  dapat  meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa pada saat menetapkan hukuman sanksi pidana.
Kata Kunci: Judi, Judi Online.

## 1. PENDAHULUAN
“Permainan  mesin  tembak  ikan  ialah suatu  wujud  permainan  modern  di golongan warga sosial yang dimana lebih menekankan  pada  teknologi  serta  mesin dan mengiming-imingi kemenangan hadiah  oleh  tiap  pemainnya.  Mesin tembak  ikan  juga  terdapat  pada  arena bermain keluarga “Timezone”. Timezone merupakan  suatu  tempat  hiburan  arena bermain  keluarga  yang  banyak  didatangi oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa sehingga  anak-anak  bisa  dapat  bebas bermain  mesin  tembak  ikan  di  tempat tersebut.  Saat  ini  permainan  mesin tembak  ikan  banyak  didapati  sebagai permainan  judi  di  masyarakat.  Akibat dari  perjudian  mesin  tembak  ikan  itu mendatangkan  hal-hal  yang  kurang  baik secara  finansial  dan  mengganggu  pola pikir masyarakat.”
“Perjudian  adalah  kejahatan  yang mengkhawatirkan dan diatur secara ketat dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang dimana  menyatakan  semua  perbuatan perjudian  sebagai  kejahatan.  Perjudian memiliki  faktor  hasrat,  pengharapan serta unsur ketegangan yang diakibatkan oleh  ketidakpastian  guna  mencapai kemenangan  ataupun  kekalahan.  Situasi tidak tentu ini, meningkatkan kecanduan yang besar untuk tetap bermain kembali. Sehingga membuat nafsu berjudi seseorang  tidak  bisa  dikontrol  serta menjadikan  mereka  seorang  pemain handal  yang  tidak  tahu  rasa  jera. Kemungkinan  susah  dalam  mencakup perbedaan  perjudian  serta  permainan ataupun kegiatan yang lain, karena aspek
spekulasi  yakni  tampaknya  memperoleh untung  rugi  yang  berfungsi  dalam kegiatan manusia.”
“Delik  merupakan  perilaku  yang menyimpang berdasarkan  penetapan  dari ketentuan  hukum,  yang  diancam  dengan sanksi pidana. Pengertian tersebut bermula  atas  sebutan  hukum  pidana Belanda  yakni strafbaar-feit ,  ucapan lainnya  juga  memakai  sebutan delict yang  bersumber  melalui  bahasa  latin delichtum .”  Hukum  pidana  bagian Angxlo-Saxon menggunakan  panggilan offensee ataupun criminall-act buat itikad setara.
“Tiga  pokok  persoalan  pada  delik pidana  berkaitan  pada  apa  saja  yang dikatakan sebagai delik pidana ( criminal act ), pertanggungjawaban pidana
( criminal  liability ),  serta  permasalahan korban.  Konsep  tindak  pidana  sangat erat kaitannya dengan persoalan kriminalisasi  ( criminal  policy )  dan dipahami  sebagai  suatu  proses  yang menjelma  menjadi  tindak  pidana  orang- orang  yang  semula  bukan  pidana, tindakan  yang  berada  di  luar  diri  orang tersebut.”
“Pada  aspek  ketetapan,  perbuatan pidana  perjudian  mesn  tembak  ikan  ini disusun  pada  Pasal  303  KUHPidana Jo.Pasal 2- UU No.7 Tahun1974 mengenai  penertiban  perjudian  yang melihat  dari  artian  Judi  yang  ditetapkan pada isian Pasal 303 ayat (3) KUHPidana. Seperti yang dijelaskan atas pernyataan  tersebut  maka  digolongkan menjadi sebuah judi”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
“Sejauh  ini,  peneliti  mendapatkan
bahan rujukan dalam penelitian berdasarkan Studi Putusan No 1452/Pid.B  /2021/PN  Mdn  mengenai Permainan Mesin Judi Tembak Ikan

## 3. METODE PELAKSANAAN
“Jenis  analisis  ini  menggunakan penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  data  kualitatif.    Data kualitatif  adalah  teknik  analisa  data  di dapatkan  setelah  itu  diatur  secara terstruktur kemudian dilakukan penguraian  secara  kualitatif.  Teknik penyusunan  ini  membentuk  susunan hasil  data  terperinci  dalam  wujud  data tesurat maupun tersirat.
Data  bersifat  sekunder  yaitu  materi observasi yang memuat buku hukum dan artikel yang berhubungan dengan perjudian  mesin  tembak  ikan.  Data sekunder yang digunakan adalah UU/7/1974  terkait  Penertiban  Perjudian, KUHP, Kamus Hukum dan KBBI
Teknik  observasi  didapat  melalui sumber  yang  telah  ada  yaitu  melalui library  research atau  studi  kepustakaan. Data  utama  didapatkan  berdasarkan ketetapan  Nomor  1452/Pid.B/2021/PN
Mdn”. Data sekunder
melalui penelusuran dan pemeriksaan artikel dan dokumen  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian  judi  tembak  ikan  sebagai landasan teori”.
“Data didapatkan berdasarkan kajian perpustakaan beserta rangkaiannya,
kemudian dibentuk menjadi sebuah pola tersendiri.  Melalui  kajian  tersebut  yakni dengan  cara  metode  kualitatif  dimana bermaksud  untuk  menginterprestasikan maupun mendeskripsikan dengan terperinci  apa  saja  sumber  pokok  atas permasalahan dimana seterusnya dilakukan analisis agar dapat
mengungkapkan keadilan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif”.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pandangan Hukum Pidana
Melihat Permainan Mesin Tembak Ikan
1. Pengaturan Judi di dalam Hukum Pidana
“Hukum  pidana  yang  melarang permainan untung-untungan diatur dalam  Pasal  303  KUHPidana,  dan perkembangannya yang telah
mendapatkan  revisi  pembaharuan  atas UU  No  7  Tahun  1974  berisikan pengendalian  permainan,  ditetapkan  dan diumumkan    tanggal  6  November  1974. Menjadikan  bahan  pertimbangan  dari UU  No.  7  Tahun  1974  tentang Pengendalian  Permainan  judi  terlihat dalam  Konsideran  “Menimbang”,  yang berisikan:
a. Perjudian bertentangan dalam agama,  kesusilaan,  serta  moral Pancasila, juga membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara; b. Dikarenakan harus dilakukan upaya- upaya mengatur perjudian, mengurangi  pada  lingkungan  yang paling kecil, hingga nantinya berujung  pada  pemusnahan  total dari seluruh wilayah Indonesia;
c. Dikarenakan, penerapan sistem
Ordonansi  pada  7  Maret  1912
Staatsblad (Di  tahun  1972  Nomor
230)  dimana  sudah  dilakukannya perubahan  berkali-kali,  ditambah juga dengan terjadi kembali Ordonansi  pada  31  Oktober  1935 (Di  Tahun  1935  Nomor  526),  telah bertentangan  dengan  era  perubahan di zaman sekarang;
d. Serta,melalui  adanya  pertimbangan- pertimbangan  pada  bagian  atas yakni  harus  segera  ditata  UU mengenai Sistematisasi
dari
Perjudian.
“Maka  dari  itu,  undang-undang  no.
7 Tahun 1974, memiliki sumber pemikiran  yang  berbeda,  yaitu  bahwa peraturan perundang-undangan perjudian telah dikenal dan diterapkan sejak zaman penjajahan,  terbukti  menurut Staatsblad pada  1912,  beserta  ketentuan  UU  aturan pidana  itu  sendiri.  Pemikiran  lain, perkembangan  pengendalian  regulasi perjudian lebih ditekankan pada regulasinya, bukan larangannya.
Sedangkan  Pasal  303  KUHP  yang didasarkan  pada  larangan  perjudian diancam  dengan  pidana  penjara  bahkan denda.
“Penerapan  pasal  303  KUHP memperjelas bagian subjektif dan objektif  yang  erat  kaitannya  dengan penggunaan  alat  bukti,  terbukti  atau tidak”.  Dalam  penerapan  Pasal  303 KUHP, dimaksudkan agar delik perjudian menjadi konvensional, sedangkan penerapan perjudian
inkonvensional  akan  dibahas  dalam Pasal  303bis  KUHP,  yang  berisikan tentang:
1. “Ancaman  pidana  empat  tahun atau denda sepuluh juta rupiah;
2. Siapa  saja  yang  bermain  judi melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Setiap  orang  yang  mengambil bagian  dalam  permainan  judi  di jalan  umum  atau  di  tempat- tempat  yang  dapat  diakses  oleh umum,  kecuali  dengan  izin  dari penguasa yang mengizinkan permainan itu dimainkan;
4. Jika  belum lewat  dua  tahun  pada saat melakukan pelanggaran, hukuman  menjadi  permanen  dan dapat divonis penjara paling lama enam  tahun  atau  atau  pidana denda  paling  banyak  lima  belas juta rupiah”.
“Akidah  isian  pasal  tersebut  pada awalnya  merupakan  ketetapan  pasal  542 KUHP  dikategorikan  dalam  artikel  III Kitab  Undang  Hukum  Pidana  mengenai
kejahatab
Overtredingen . Maka
berlandaskan  UU  Nomor.  7  pada  tahun 1974  mengenai  pengaturan  permainan peluang,  dikarenakan  Pasal  542  KUHP dibatalkan dan diubah menjadi Pasal 303 bis  sesuai  dengan  UU    Nomor.  7  di Tahun  1974.  Pada  bulan  Juli  1974, ketentuan  tersebut  mengubah  hukuman intimidasi  di  Pasal  542  ayat  (1)  KUHP, dari  kurungan  penjara  paling  lama  satu bulan  atau  denda  empat  ribu  lima  ratus rupiah  menjadi    penjara  paling  lama empat  (4)  tahun  atau  denda  maksimal sepuluh (10)  juta rupiah”.
2. Pandangan Hukum Pidana Tentang Permainan Mesin Tembak Ikan
“Hukum  pidana  sering  dipakai untuk  menangani  kasus-kasus  penyakit masyarakat,  terutama  pada  pencegahan kriminalitas.  Terlebih  kasus  permainan judi menjadi salah satu penyakit disekitar masyarakat, satu bentuk penyakit sosial. Penerapan aturan hukum dalam  pemberantasan  perjudian  menjadi konduite yang ilegal wajib terus dilakukan. Dengan begitu menjadi alasan dikarenakan  perjudian  adalah  ancaman yang konkret terhadap kebiasaan- kebiasaan sosial yang bisa menyebabkan ketegangan  individual  juga  ketegangan- ketegangan social ”.
“Perjudian merupakan faktor penghalang kehidupan masyarakat
dengan  mengajari  seseorang  untuk mendapatkan  rezeki  secara  illegal  serta membangun  karakter  “malas”.  Disisi lain,  kehidupan  masyarakat  memerlukan karakter pribadi yang ulet, pekerja keras serta memiliki pola pikir yang kuat. Oleh karena  itu,  sangat  diperlukan  cara  dan solusi  yang  rasional  dalam  pemecahan masalah mengenai dampak dari
perjudian  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat. Dikarenakan masalah perjudian  tersebut  merupakan  kendala
umum  yang  mampu  menyelewengkan manfaat  sosial  dari  masyarakat  itu sendiri.  Pilihan  rasional  yang  dapat digunakan untuk menanggulangi perjudian  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  hukum  pidana.  Dimana contoh  rasional  untuk  dapat  dipakai untuk  menangani  permainan  judi  ini yaitu  menggunakan  sosialisasi  aturan hukum pidana. Pemakaian aturan tersebut telah sesuai atas manfaat hukum dimana social  control atau  pengelolaan sosial  yaitu  suatu  proses  yang  sudah dibentukkan  lebih  terdahulu  dengan tujuan  untuk  menganjurkan,  mengajak,
menyuruh
serta memungkinkan memaksa  setiap  anggota  rakyat  supaya tunduk terhadap peraturan atas tata tertib aturan yang diberlakukan”.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dipaparkan  diatas  dapat  dilihat  bahwa efektifitas  fungsionalisasi  hukum  pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan teknologi  tidak  hanya  terletak  pada efisiensi  dan  efektifitas  kinerja  masing- masing  sub  sistem  dalam  peradilan pidana.  melainkan  juga  tergantung  pada dukungan  sosial  maupun  kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.
Dengan  demikian,  tidak  berarti setiap  permasalahan  sosial  hanya  dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena  tidak  mungkin  ada  peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur  seluruh  tingkah  laku  manusia, yang  isinya  jelas  bagi  setiap  warga masyarakat  yang  diaturnya  dan  serasi antara  kebutuhan  untuk  menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. Pada hakikatnya, hukum itu  mempunyai  unsur-unsur  antara  lain hukum  perundang-  undangan,  hukum traktat,  hukum  yuridis,  hukum  adat,  dan hukum  ilmuwan  atau  doktrin.  Secara ideal  unsur-unsur  itu  harus  harmonis,
artinya  tidak  saling  bertentangan  baik secara vertikal maupun secara horizontal antara  perundang-undangan  yang  satu dengan  yang  lainnya,  bahasa  yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat  karena  iisinya  merupakan  pesan kepada  warga  masyarakat  yang  terkena perundang-undangan itu.
B. Pertimbangan Hakim pada Ketetapan No.1452/PID.B/2021/PN MDN 1. Kasus Posisi
“Adapun posisi kasus  yang terdapat didalam  putusan  ini  ialah  seorang terdakwa  yang  bernama  Febri  Tri  Adha alias  Black  Bin  Parlik  bersama  dengan terdakwa Subagar als Bagar bin
Muniandi  pada  hari  Selasa  tanggal  09
Februari  2021  sekira  pukul  21.00  Wib atau  pada  satu  waktu  di  dalam  bulan Februari  tahun  2021  atau  setidak- tidaknya  pada  waktu  lain  dalam  tahun 2021  bertempat  di  Pertempuran  Gg Mawar  4  No.38  Kelurahan  Pulo  Brayan Kec.Medan  Barat  Kota  Madya  Medan atau  pada  tempat  lain  setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  Negeri  Medan”  dengan sengaja  menawarkan  atau  memberikan kesempatan kepada umum supaya bermain judi yang dimana para terdakwa mengetahui  bahwa  “permainan  tembak judi  ikan  adalah  permainan  judi  yang tidak  memiliki  ijin  dan  para  terdakwa bermain  judi  tembak  ikan  dengan  cara terdakwa Subagar dan terdakwa jeprisan menberikan  uang  sejumlah  Rp.  10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Febri Tri  Adha  als  Black  (berkas  terpisah) untuk  membeli  point  dalam  perjudian tembak ikan, lalu saksi Febri menempelkan  chip  ke  atas  meja  yang ada  tombolnya  berwarna  merah  , kuning,dan Saksi  Febri menekan tombol merah,  maka  dilayar  monitor  tembak ikan muncul koin 1.000- untuk
pembelian  dengan  nilai  Rp.  10.000, (sepuluh ribu rupiah).”
“Setelah  itu  terdakwa  Jeprisan memainkan  judi  tembak  ikan  dengan cara  menekan  tombol  besar  untuk menembak  ikan  yang  muncul  dilayar monitor  dan  mengarahkan  analog  ke ikan  yang  mau  di  tembak,  apabila  ikan yang di tembak sekali langsung kena dan mati  maka  pemain  dinyatakan  menang dan  mendapat  tambahan  point  dan kemenangan  point  pemain  tertera  di layar  monitor  tetapi  jika  sekali  tembak ikan tidak mati maka point pemain akan berkurang  sebanyak  20  (  dua  puluh) point,  ,  dalam  permainan  judi  tembak ikan  mempunyai  nilai  point  setiap gambar ikan yang ditembak yaitu:
a.  Gambar  ikan  duyung  kecil  nilainya sebesar 40 point;
b.  Gambar  kupu-kupu  putih  kecil nilainya sebesar 60 point;
c.  Gambar  ikan  duyung  besar  nilainya sebesar 80 point;
d.  Gambar  tawon  nilainya  sebesar  200 point;
e.  Gambar  roket  nilainya  sebesar  120 point;
f.  Gambar  belalang  nilainya  sebesar 12.000 point;
g.  Gambar  kupu-kupu  besar  nilainya 16.000 point.”
“Terdakwa  Jeprisan  dan  terdakwa Subagar  memainkan  judi  tembak  ikan tersebut  menang  dan  mendapat  point kemenangan  sebanyak  2.000,- lalu terdakwa  Jeprisan  menyuruh  saksi  Febri untuk  mengcancel  point  kemenangan dan  saksi  Febri  langsung  menempelkan chip  dan  menekan  tombol  merah  untuk mengurangi point kemenangan sebanyak 2.000, setelah point kemenangan berkurang  sebanyak  2.000  point  maka saksi Febri memberikan uang kemenangan  dengan  total  Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Jeprisan, lalu terdakwa Jeprisan menyerahkan  uang  tersebut  kepada
terdakwa  Jeprisan,  selanjutnya  terdakwa
Jeprisan dan terdakwa Subagar meneruskan perjudian tembak ikan yang masih  ada  sebanyak  1.000  point, kemudian  terdakwa  Subagar  kembali membeli point dalam jumlah Rp.10.000, (sepuluh  ribu  rupiah)  dari  kasir  saudara Febri,  setelah  itu  terdakwa  Jeprisan  dan terdakwa  Subagar  bermain  judi  tembak ikan di meja yang sama.”
“Pada  saat  terdakwa  Jeprisan bersama  dengan  terdakwa  Subagar  dan saksi Haban als Apen sedang melakukan permainan  judi  tembak  ikan,  dan  saksi Febri yang menjadi kasir dalam permainan  judi  tembak  ikan  dirumah saksi Haban als Apen yang bertempat di Pertempuran Gg.Mawar 4 No.38 Kel.Pulo  Brayan  Kec.Medan  Barat  Kota Medan, tiba-tiba para terdakwa ditangkap  oleh  saksi  Nur  Istiono Bersama  dengan  saksi  Malan  Harahap  , saksi  Suherman,  saksi  Anderias  Bangun dan  saksi  Pinondang  Simarmata  yang tidak lain adalah anggota Polisi bertugas di  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara, dimana
diperolehnya laporan masyarakat, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan  sebuah  barang  bukti  yakni  2 (dua)  unit  instrumen  game  ketangkasan tembak  ikan,  2  (dua)  buah  kartu  chip pengisi,  1(satu)  unit  Handphone  merk
Realme C11 dengan simcard 0878001276200  dan  mengencel  point game, uang tunai sebasar Rp.970.000,- (
Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang di  sita  dari  terdakwa  Febri,  uang  tunai Rp.10.000,-  (sepuluh  ribu  rupiah)  yang di  sita  dari  Subagar,  kemudian  saksi- saksi memboyong terdakwa serta barang bukti  ke  komando  untuk  prosedur  lebih lanjut.”
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan  No.1452/PID.B/2021/PN MDN
“Adapun  peninjauan  majelis  atas putusan
No.1452/PID.B/2021/PN
MEDAN  dimana  majelis  menerima tuntutan Jaksa dan menyatakan tersangka  ikut  serta  dalam  perbutan pidana  berdasarkan  Pasal  55  ayat  1 KUHP. “Menimbang,
bahwasannya dimaksud  dengan  pertunjukan  judi adalah setiap permainan memiliki iming- iming  harapan  menang  yang  umumnya tergantung  pada  keberuntungan  dan  jika harapan ini meningkat karena kecerdasan dan kebiasaan pemain” “Menimbang, dimana atas pernyataan setiap saksi di ikuti
Terdakwa, bahwa Saksi Anderias bangun bersama Saksi Pinondang Simarmata  dan  tim  yang  merupakan Anggota Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa  dan  5  (lima)  orang  lainnya terdiri  dari  3  (tiga)  orang  pemain perjudian,  1  (satu)  orang  selaku  Kasir perjudian  dan  2  (dua)  orang  selaku penonton  perjudian  jenis  game  tembak ikan,  dimana  pada  09  Februari  2021 sekiratar  jam  21.00  Wib  di  Pertempuran Gang  Mawar  4  Nomor  38  Kelurahan Pulo  Brayan  Kecamatan  Medan  Barat, Kota Medan”.
“Menimbang, bahwa
dalam penangkapan  tersebut  telah  dilakukan penyitaaan barang-barang berupa:
Dari Terdakwa berupa:
-  2  (  dua)  unit  mesin  game  ketangkasan tembak ikan;
-  2  (dua)  buah  kartu  chip  pengisi  dan mengencel point game;
-  Nominal  tunai  sebanyak  Rp.970.000. (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
-  1  (satu)  unit  Handphone  merk  Realmi C11 dengan simcard 0878 0012 76200;
Dari  Subagar  Als  Bagar  Bin  Muniandi berupa :
- Ditambah sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)”.
“Oleh  putusan  ini,hakim  juga menemukan  bahwa  tersangka  telah
melanggar  Pasal  303  (1)  KUHP  terkait perjudian  karena  berniat  mengadakan permainan  peluang  kepada  umum  untuk bermain judi”.
3. Analisa Putusan No.1452/PID.B/2021/PN MDN “Adapun  analisis  tersebut  telah berdasarkan putusan No.1452/PID.B/2021/ PN  MDN  yaitu  jika  di  analisis berdasarkan barang bukti disertai petunjuk  yang  ada  di  persidangan  maka putusan  hakim  telah  sesuai,  dan  telah memenuhi  Pasal  303  (1),  sehingga putusan  ini  dapat  dibenarkan.  Unsur yang telah terpenuhi tersebut ialah unsur barang  siapa  yang  dimana  memiliki pengertian  mengetahui  bahwa  orang- orang  sebagai  badan  hukum  memiliki hak  serta  kewajiban  yang  serupa  pada orang yang beritikad baik untuk mengajukan diri sebagai terdakwa untuk mencegah  terjadinya  orang  yang  salah dari yang dituduhkan ( error in persona ). “Selain  unsur  barang  siapa,  yang terpenuhi selanjutnya adalah unsur tanpa mendapatkan  izin  yang  dimana  terdawa tidak  mempunyai  persetujuan  penguasa yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti  perjudian  tembak  ikan dan  tidak  diperlukan  keahlian  khusus dan hanya bersifat untung- untungan.”
“Adapun  putusan  pokok  terletak pada vonis No.1463/Pid.B/2021/PN Mdn yakni:
1. Menyatakan  Saudara  JEPRISAN Als  JEPRI  BIN  ZULKARNAIN dan  Saudara  SUBAGAR  Als BAGAR BIN MUNIANDI tersebut  diatas,  telah  benar  secara sah  dan  membuktikannya  bersalah melanggar Tindak Pidana  “ Perjudian  ”,  sebagaimana  yang didakwakan yaitu melanggar Pasal
303  ayat  (1)  Bis  Kitsb  Undang Hukum  Pidana  dalam  Dakwaan Subsidai;
2. Menyatakan terdakwa Jeprisan Als Jepri  Bin  Zulkarnain  Dan  Subagar Als  Bagar  Bin  Muniandi  dijatuhi pidana  kurungan  penjara  1  (satu)
tahun  dan  selama  3  (tiga)  bulan dipotong ketika yang bersangkutan ada  dalam  tahanan  dan  dengan petunjuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan  jangka  penangkapan dan  detensi  yang  telah  dilalui  oleh Para Terdakwa dipangkas seluruhnya  atas    pidana  yang diberikan;
4. Meyakinkan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin game ketangkasan tembak ikan;
2 (dua) buah kartu chip pengisi dan mengencel point game;
1  (satu)  unit  Handphone  merk Realmi  C11  dengan  simcard  0878 0012 76200;
5. Seluruhnya dimusnahkan serta dirampas; Uang nominal sebanyak Rp.970.000.  (sembilan  ratus  tujuh puluh ribu rupiah);
Uang  tunai  sebesar  Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
6. Dirampas untuk Negara;
Membebankan Para Terdakwa untuk  melunasi  atas  biaya  perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)” “Terdakwa  Jeprisan  dan  Terdakwa
Subagar  turut  serta  dalam  putusan orang lain pada vonis No. 1463/Pid.B/2021/PN  MDN,  dimana
diatur  dan  divonis  pada  Pasal  303 ayat (1)bis KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”
5. SIMPULAN
1. Perjudian    permainan  tembak  ikan ini  adalah  ancaman  yang  konkret terhadap  kebiasaan-kebiasaan  sosial yang  bisa  menyebabkan  ketegangan individual
juga ketegangan-
ketegangan  sosial.  Bukan  hanya ketegangan sosial, perjudian permainan tembak ikan juga menjadikan  seseorang  menbentuk karaktek  malas  dalam  melakukan pekerjaan dikarenakan cuman bertumpu  dari judi tersebut.
2. Hasil  pandangan  majelis  Hakim terhadap  penetapan  atas  hukuman pidana  kepada  tersangka  tertera  di Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/Pengadilan  Negeri Medan. Dimana sudah terpenuhinya segala  aspek  yang  tertera  di  Pasal 303 ayat (1), diikuti keterangan oleh saksi,  terdakwa,barang  bukti  serta ditambah keyakian Majelis. Disamping  itu  juga  majelis  harus mempertimbangkan  hal-hal  yang dapat meringankan maupun memberatkan  bagi  terdakwa  pada saat  menetapkan  hukuman  sanksi pidana.
6. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Rasyid  Ariman  dan  Fahmi  Raghi.  2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
Nurul  Irfan  Muhammad.  2009.  Tindak Pidana  di  Indonesia  Dalam  Perspektif Fiqh  Jinayah.  Jakarta:  Badan  Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
Burhan Ashshofa. 2001. Metode Penelitian  Hukum.  Penerbit  Rineka Cipta
Kartini  Kartono.  2006.  Pathologi  Sosial. Jakarta: Rajawali.
Kartini  Kartono.  2005.  Patologi  Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1998.
Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana.  Cet. II, Bandung : Penerbit Alumni Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. Beberapa  Masalah  Dalam  Studi  Hukum
dan  Masyarakat.  Bandung:  Remaja Karya.
Simandjuntak, B. 1980. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial.
Bandung: Tarsito.

## JURNAL:
Christy  Prisillia.  2016.  Penerapan  Pasal 303  KUHPidana  Tentang  Perjudian. Jurnal Lex Crimen

## INTERNET:
Arie. 2021. Meresahkan, Satu unit mesin judi  tembak  ikan  diamankan  di  Sergai diamankan Polisi. https://www.digtara.com/kriminal/meres ahkan-satu-unit-judi-tembak-ikan-di- sergai  diamankan-polisi/,  diakses:  13
Oktober 202.
www.kamushukum.web.id