P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah

## INVESTASI  DANA  HAJI  UNTUK  PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI  INDONESIA DALAM PANDANGAN ISLAM

## M. Fajri Syahroni Siregar
Universitas Islam Negeri  Sumatera Utara E-mail: syahronisiregar1404@gmail.com
Received Revised Accepted 10 Januari 2021 10 Februari 2021 28 Maret 2021

## HAJI FUND INVESTATION TO CONSTRUCT THE INFRASTRUCTURE IN INDONESIA BASED ON ISLAM

## Abstract
This study aims to determine how the provisions of the benefits planned by the government to build infrastructure in Indonesia in the analysis of the benefits and mafsadat of Islamic Law. To find out the answer to this question, a qualitative research was carried out with the type  of  research,  namely  literature  study  and  as  the  data  obtained  were  taken  through several valid news and also several literature books, both in Arabic and in Indonesian. The results of this study indicate that the actual benefit of not using Hajj funds is greater than if they were used. Apart from that, the existing mafsadat from infrastructure development is even  greater  considering  that  of  the  many  investments  made,  not  many  get  a  profit. Therefore,  the  law obtained  from  this  study  shows  that  it  is  not  permissible  to  invest hajj funds for infrastructure development.
Keywords: investation, haj fund, infrastructure, and jurisprudence.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  ketentuan  maslahat  yang direncanakan  pemerintah  untuk  membangun  infrastruktur  di  Indonesia  dalam  analisis maslahat dan mafsadat Hukum Islam. untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini maka dilakukanlah  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  yaitu  Studi  pustaka  dan  sebagai data yang diperoleh diambil melalui beberapa berita yang falid dan juga beberapa literature buku,  baik  yang  berbahasa  Arab  ataupun  berbahasa  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa sebenarnya kemaslahatan untuk tidak menggunakan dana ibadah haji lebih besar daripada apabila dipergunakan. Selain daripada itu, kemafsadatan yang ada dari pembangunan  Infrastruktur  lebih  besar  kemafsadatannya  mengingat  dari  sekian  banyak investasi yang dilakukan tidak banyak yang mendapatkan keuntungan. Maka dari itu hukum
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
yang  didapat  dari  penelitian  ini  menunjukkan  tidak  diperbolehkannya  menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Kata kunci: investasi, dana haji, infrastruktur, dan hukum Islam

## Pendahuluan
Pembangunan  infrastruktur  di  negara  indonesia  tak  kunjung  usai,  dari semnjak  dahulu  hingga  sekarang  pemerintah  indonesia  tidak  pernah  berhenti membahas  dan  merencanaan  pembangunan  infrastruktur  yang  ada  di  negara  kita ini.  Segala  proyek  yang  direncanakan  tak  pernah  henti,  setelah  selesai  satu  proyek datang lagi proyek yang lain, setelah selesai akan direncanakan proyek lainnya lagi, segala sumber dana dipersiapkan untuk merealisasikan program pemerintah 1 .
Belakangan ini sempat menjadi berita hangat di negara indonesia, yaitu berita tentang  pemerintah  yang  ingin  membangun  infrastruktur  di  negara  tercinta  ini dengan  menggunakan  dana  yang  asalnya  dipergunakan  untuk  menunaikan  ibadah haji.  Berita  ini  sempat  menjadi  berita  yang  hangat  dibincangkan  di  media  sosial. Menjadi  wacana  bagi  masyarakat  indonesia.  Bagaimana  tidak  sedangkan pembangunan  di  setiap  negara  merupakan  hal  yang  sangat  substansial  dalam mewujudkan suatu negara sebagai negara yang maju 2 .
Investasi  yang  merupakan  cara  untuk  membangun  infrastruktur  di  suatu negara  merupakan  cara  yang  benar  dan  pantas  dilakukan  demi  tercapainya pembangunan  di  suatu  negara.  Sistem  investasi  yang  direncanakan  presiden indonesia  tentunya  menimbulkan  beberapa  manfaat  di  berbagai  sisi,  selain  untuk pembangunan,  dana  yang  digunakan  juga  akan  berkesinambungan  manfaatnya untuk semua kalangan, baik bagi calon haji ataupun bukan calon haji, bahkan bagi orang yang bukan beragama islam. Maka jelaslah bahwa investasi yang direncanakan pemerintah indonesia berotensi besar untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua penduduknya 3 .
Namun,  di  lain  dari  itu,  ada  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  dan dipertimbangkan, bahkan dikaji dalam investasi untuk pembangunan ini. Terutama bagi  mereka  yang  beragama  islam.  Tentunya  semua  umat  islam  sangat  prihatin dengan keadaan ini. Semua itu dillatarbelakangi karena agama islam telah mengatur semua kemaslahatan dengan cara yang baik dan benar. Islam sudah mengonsepkan semua kemaslahatan dan semua tata cara dalam bertasharruf dan bermuamalah 4 . Hal  yang  sangat  penting  diperhatikan  dalam proses  investasi  ini  adalah  cara yang dilakukan pemerintah indonesia ini merupakan cara yang baru, dan cara yang
1 Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjammeminjam Uang Di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen,” Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2013).
2 Hasan Baharun et al., “MODERNISASI PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN: Studi Tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pedatren Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pondok Pesantren,” Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2021): 1–22.
3 Ali Miftakhu Rosyad, “The IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (THE IMPLEMENTATION OF MULTICULTURALISM VALUES THROUGH LEARNING OF ISLAMIC RELIGION EDUCATION),” Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 5, no. 1 (2019): 1–18.
4 Hasan Baharun, “Management Information Systems in Education: The Significance of e-Public Relation for Enhancing Competitiveness of Higher Education,” in Journal of Physics: Conference Series , vol. 1175 (IOP Publishing, 2019), 12151.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
dilakukan  presiden  ini  adalah  mengolah  uang  masyarakat  yang  ditujukan  untuk ibadah. Tentukan  akan  timbul  beberapa  pertanyaan  yang  dapat  menyinggung  dan membahas masalah ini. Karena walaupun investasi ini menghasilkan kemaslahatan, namun di sisi lain investasi yang akan dilakukan itu dapat berpotensi menimbulkan kemudharatan  bagi  calon  haji  yang  ingin  menunaikan  ibadah  haji.  Dan  potensi  ini sering  menjadi  sorotan  karena  besar  kemungkinan  yang  ditimbulkan  dari  efek sampingnya akan berdampak penting terhadap para calon jama’ah haji 5 .
Menurut  tinjauan  kajian  islam.  Sebaiknya  suatu  dana  dialokasikan  sesuai dengan  fungsinya,  memang  dari  berbagai  literatur  yang  ada,  telah  banyak  ulama klasik yang membahas kaidah yang berkaitan dengan pengolahan dana rakyat yang dilakukan  pemerintah.  Namun  pengolahan  dana  yang  direncanakan  pemerintah indonesia ini sedikit lebih membutuhkan terhadap kajian yang lebih mendalam bagi para  intelektual  muslim 6 ,  semua  itu  karena  investasi  yang  direncanakan  ini mengandung  beberapa  perbedaan  yang  menyalahi  kaidah  fiqih  dan  kaidah  ushul fiqih yang telah kita ketahui.
Dari  penjelasan  yang  kami  tuliskan  dalam  tulisan  ini,  kami  berharap  agar kiranya  hasil  yang  dihasilkan  dari  makalah  kami  ini  dapat  memberi  manfaat  bagi khazanah  keilmuan  dan  kajian  fiqih.  Dan  memberikan  pemahaman  yang memuaskan bagi kebutuhan intelektual kita.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library reseach), karena penelitian ini akan berusaha menganalisis secara kritis yang berkaitan dengan pengelolaan investasi dana haji dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia  menurut  pandangan  hukum  Islam.  Data  penelitian  ini  diperoleh  dari berbagai  macam  berita  dan  dokumentasi  yang  berkaitan  dengan  kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dana haji dari media cetak dan elektronik. Lalu data tersebut akan dianalisis secara tri angulasi.

## Hasil dan Pembahasan Definisi Investasi
Pengertian investasi menurut Haming dan Basalamah investasi ialah pengeluaran  pada  saat  sekarang  untuk  membeli  aktiva  real  (tanah,  rumah, mobil,  dan  lain-lain)  atau  juga  aktiva  keuangan  mempunyai tujuan  untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dimasa yang mendatang, selanjutnya dikatakan  juga  investasi  ialah aktivitas  yang  berkaitan  dengan  usaha  penarikan sumber-sumber (dana) yang digunakan untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan  dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang 7 .
5 Darwis Sadir, “Piagam Madinah (Al-Qanun),” Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 5, no. 1 (2013): 250–257.
6 Ali Miftakhu Rosyad, “Urgensi Inovasi Pembelajaran Islam Dalam PAI,” al-Afkar, Journal for Islamic Studies 2, no. 1 (2019): 64–86.
7 Hasan Baharun, Adi Wibowo, and Siti Nur Hasanah, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak,” Quality 9, no. 1 (2021): 87–102.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
Pengertian  investasi  menurut  Mulyadi Investasi  ialah pengaitan  sumber- sumber  dalam  jangka  panjang  untuk  mendapatkan  hasil  laba  di  masa  yang  akan datang. Selain itu, Pengertian investasi menurut Sadono Sukirno Investasi diartikan ialah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu  modal  atau  perusahaan  untuk  membeli  barang-barang  modal  dan  juga perlengkapan-perlengkapan  produksi  untuk  menambah  kemampuan  memproduksi barang-barang  dan  juga jasa-jasa  yang  tersedia  dalam  perekonomian.  Pengertian Investasi  menurut  James  C  Van  Horn  kegiatan  yang  dilangsungkan  ialah  dengan memanfaatkan  kas  pada  sekarang  ini,  dengan  tujuan  untuk   mendapatkan  hasil barang di masa yang akan datang 8 .

## Definisi infrastruktur dan Transportasi
Infrastruktur  adalah  berbagai  macam  fasilitas  fisik  yang  diperlukan  dan dikembangkan  oleh  beberapa  agen  publik  yang  memiliki  tujuan  untuk  bisa memenuhi  tujuan  ekonomi  dan  sosial  serta  fungsi  pemerintahan  dalam  hal  tenaga listrik,  penyediaan  air,  transportasi,  pembuangan  limbah  dan  pelayanan-pelayanan lainnya yang sama 9 .
Terdapat  banyak  pengertian  infrastruktur  menurut  para  ahli.  Kalau  kita mengambil  benang  merahnya  maka  bisa  dikatakan  bahwa  infrastruktur  adalah semua fasilitas baik non fisik maupun fisik yang sengaja dibangun oleh pereorangan atau  pemerintah  untuk  menyupport  terlaksananya  kegiatan  masyarakat. Pembangunan  infrastruktur  termasuk  sesuatu  yang  penting  pengadaannya  dimana harus disegerakan karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat setiap hari dalam lingkungan sosial dan ekonomi.
Infrastruktur  publik  termasuk  tanggung  jawab  pemerintah  yang  menjadi tanggung  jawab  dan  kompensasi  dari  pembayaran  pajak  oleh  warga  negara. Infrastruktur  publik  tergolong  sangat  penting  artinya  karena  sangat  dapat mempengaruhi  kelancaran  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Contohnya infrastruktur transportasi.
Sedangkan, Infrastruktur Transportasi adalah infrastruktur yang menyupport sekaligus  bermanfaat  untuk  kelangsungan  para  pengguna  alat  transportasi. Infrastruktur  transportasi  yang  baik  seharusnya  dapat  memberikan  kenyamanan sekaligus  kenyamanan  untuk  para  penumpang.  Contoh  infrastruktur  transportasi yaitu  pelabuhan,  jalan  tol,  jalan-jalan  raya,  bandara,  rambu  lalu  lintas,  stasiun  dan sebagainya.
Contohnya jalan raya, dengan adanya pembangunan jalan raya yang lengkap dan baik maka tentu saja sangat berarti untuk kelancaran transportasi sehingga hasil pertanian pun dapat didistribusikan, para karyawan dapat ke kantor secara mudah, distribusi  barang  pun  dapat  mencapai  pelosok  daerah,  anak-anak  bisa  bersekolah dengan mudah, dan masih banyak lagi manfaatnya yang bisa kita rasakan. Bisa kita bayangkan  kalau  jalan  raya  hancur  atau  rusak,  begitu  banyak  kegiatan  masyarakat menjadi  terhambat.  Pendek  kata,  bahwa  infrastruktur  jalan  raya  berarti  jalan  raya
8 Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 . Jakarta: Salemba Empat.
9 KENT D. PETTERSON TERRENCE E. DEAL., “SHAPING SCHOOL CULTURE” (n.d.).
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
tersebut  dibuat  semata-mata  untuk  dipakai  oleh  masyarakat  luas.  Tidak  hanya orang-orang tertentu.
Ada  juga  infrastruktur  yang  dibangun  oleh  kelompok  atau  perorangan tertentu.  Contohnya  perusahaan  pertambangan  yang  membangun  fasilitas  untuk dapat  menunjang  kelancaran  kegiatan  perusahaan  seperti  sistem  kelistrikan, jraingan  komputer,  gedung  dan  masih  banyak  lagi  yang  lainnya.  Apalagi  untuk perusahaan-perusahan  besar  yang  mempunyai  kawasan  yang  cukup  luas,  biasanya mereka membangun jalan raya, swalayan, penginapan karyawan dan lain-lain 10 .
Ada tiga jenis infrastruktur yakni infrastruktur lunak, infrastruktur keras non fisik  dan  infrastruktur  keras.  Kita  sudah  mengetahui  secara  baik  mengenai  apa  itu infrastruktur  keras  yakni  infrastruktur  yang  mempunyai  bentuk  fisik  dan  paling banyak  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat.  Adapun  contohnya  jalan  raya, dermaga,  bandara  dan  lain-lain.  Infrastruktur  keras  non  fisik  sesuai  penamaannya tak  mempunyai  bentuk  fisik  yang  nyata  akan  tetapi  ikut  mendukung  infrastruktur keras  yang  lainnya.  Contohnya,  jaringan  komunikasi  seperti  internet  dan  telepon, ketersediaan air bersih, pasokan lisrik, pasokan energi dan lain-lain.
Kita  tak  bisa  melihat  pasokan  listrik  secara  nyata,  akan  tetapi  kita  sangat memerlukan pasokan listrik yang  disalurkan lewat kabel listrik yang dipasang pada seluruh  kota.  Sementara  itu,  infrastruktur  lunak  mencakup  lembaga-lembaga pemerintahan  dan  kerangka  institusional.  Selain  memerlukan  jembatan  dan  jalan raya,  kita  sebagai  masyarakat  pasti  memerlukan  sistem  yang  mengelola pemerintahan  dan  kepentingan  umum  seperti  kepolisian  untuk  ketertiban masyarakat,  kantor  camat,  lurah  untuk  urusan  kemasyarakatan,  pelayanan  kantor pos dan masih banyak lagi yang lainnya.

## Pengertian Infrastruktur Jaringan dan teknologi informasi
Infrastruktur jaringan adalah kelompok-kelompok yang saling berkaitan dari sistem  komputer  terintegrasi  dan  terkoneksi  dengan  berbagai  macam  bagian  dari arsitektur  telekomunikasi.  Infrastruktur  teknologi  informasi  adalah  kumpulan komponen  teknologi  yang  terdiri  dari  hardware,  sumber  daya  manusia,  database, software,  telekommunikasi  dan  prosedur 11 .  Sedangkan  infrastruktur  teknologi informasi menurut laudon terdiri atas software, storage, hardware dan jaringan.
Sistem  infrastruktur  didefinisikan  sebagai  struktur  dasar  atau  fasilitas, peralatan,  instalasi  yang  dibangun  dan  yang  diperlukan  untuk  berfungsinya  sistem ekonomi  masyarakat  dan  sistem  sosial  (Grigg,  2000  dalam  Kodoatie,  R.J.  2005). Sistem  infrastruktur  termasuk  pendukung  utama  dari  sistem  ekonomi  dan  sistem sosial dalam kehidupan masyarakat.
Disini,  infrastruktur  memiliki  peran  penting  sebagai  mediator  sistem  sosial dan  ekonomi  dalam  tatanan  kehidupan  lingkungan  dan  manusia.  Kondisi  tersebut agar  harmonisasi  kehidupan  bisa  tetap  terjaga  dalam  arti  infrastruktur  tak
10 Ali Miftakhu Rosyad and Muhammad Anas Maarif, “PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA,” Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020): 75–99.
11 Tedi Priyatna, “Inovasi Pembelajaran PAI Di Sekolah Pada Era Disruptive Innovation,” Jurnal Tatsqif 16, no. 1 (2018): 40.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
kekurangan  (berpengaruh  pada  manusia),  akan  tetapi  juga  tak  berlebihan  tanpa memperhitungkan  daya  dukung  lingkungan  alam  karena  dapat  merusak  alam  dan pada akhirnya berpengaruh juga kepada manusia dan makhluh hidupnya.
Dalam  hal  ini,  lingkungan  alam  merupakan  pendukung  sistem  infrastruktur dan sistem ekonomi disupport oleh sistem infrastruktur, sistem sosial sebagai objek dan sasaran didukung oleh adanya sistem ekonomi. Analoginya seperti dibawah ini: Pengelompokan  sistem  infrastruktur  bisa  dibedakan  menjadi  (Grigg,  2000  dalam Kodoatie, R.J, 2005):
1. Grup bangunan
2. Grup distribusi dan produksi energy
3. Grup transportasi (jalan , rel)
4. Grup komunikasi
5. Grup Keairan
6. Grup pengelolaan limbah
7. Grup pelayanan transportasi (terminal, bandara, pelabuhan, stasiun dan lain- lain) 12 .

## Sistem Pengolahan Uang Rakyat untuk Kemaslahatan Bersama
Seorang  pemimpin  boleh  mengolah  uang  rakyat  demi  tujuan  untuk membangun  dan  memberikan  kebaikan  dan  kemaslahatan  terhadap  penduduk  di suatu  tempat  yang  ia  pimpin.  Namun  di  lain  dari  pada  itu,  ada  beberapa  hal  yang harus kita perdalami dalam pembahasan kebijakan imam ini 13 .
1. Tinjauan terhadap Kaidah yang sangat masyhur, yang berbunyi :
ِةَحَل إصَمإلاِب ٌطوُنَم ِةَّيِعَّرلا ىَلَع ِماَمِ إلْا  ُفُّرَصَت
Kebijakan  seorang  pemimpin  terhadap  rakyatnya  haruslah  bergantung  terhadap kemaslahatan 14 .
Dari  kaidah  di  atas  ini,  kita  dapat  mengambil  suatu  kesimpulan  bahwa bolehlah seorang imam mengambil kebijakan terhadap harta rakyatnya. Dan kaidah ini  mengisyaratkan  kita  terhadap  kebijakan  pemimpin  terhadap  harta  rakyatnya. Maka  dari  itu  bolehlah  seorang  pemimpin  mengambil  kebijakan  terhadap  uang rakyatnya.
Setelah  mengkaji  kaidah  di  atas,  mungkin  ada  beberapa  pertanyaan  yang menyantol di fikiran kita, yaitu, jika kaidah di atas adalah kebijakan yang dilakukan pemimpin, lalu bagaimana jika yang mengambil kebijakan adalah bukan pemimpin?. Karena  tentu  saja  ada  beberapa  oknum  yang  ikut  membantu,  seperti  tukang bangunan yang nantinya akan membangun jalan tol.
Untuk menjawab dari pertanyaan ini, maka ada baiknya kita melihat kepada kaidah yang dihidangkan syaikh iz bin abdis salam dalam kitabnya al mantsur yang berbunyi:
12 https://informasiana.com/pengertian-infrastruktur
13 Ali Miftakhu Rosad, “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH,” Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 5, no. 02 (2019): 173–190.
14 Az-zarkasyi, al mantsur fil qowa’idil fiqhiyah. Juz. 1, hal. 309.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......

## ةحلصملاب فرصتي نأ هيلعف ريغلا نع فرصتم لك
Semua  yang  mengambil  kebijakan  terhadap  orang  lain  haruslah  ia  mengambil kebijakan dengan kemaslahatan 15 .
Dari  dua  kaidah  di  atas  ini,  kita  dapat  menyimpulkan  atas  kebolehan mengambil kebijakan terhadap harta orang  lain, dan  dalam kaidah yang ke dua ini menunjukkan kebolehannya walaupun bukan seorang pemimpin.

## Syarat kebolehan bagi seorang pemimpin untuk mengolah uang rakyatnya
Dalam  kaidah  yang  sudah  dipaparkan  di  atas,  dapat  kita  petik  pemahaman bahwa untuk mengolah dan mengambil kebijakan dari uang rakyat haruslah diiringi dengan  beberapa  syarat 16 .  Karena  secara  logika,  orang  yang  bukan  merupakan pemimpin  harus  memiliki  batasan  dan  aturan  dalam  memakai  dan  mengolah  uang orang lain. Apalagi  seorang pemimpin, pastilah ada batasan dan syaratnya. Batasan dan syaratnya itu adalah:
 Harus adil.
حلاَصم بلج يِف ريِصإقَّتلا نَع ةعزاو هتَلاَدَع نوكَتل هريغل هرظن يِف ةَلاَدَعإلا طرَتإشيَو ُهنَع دِساَفَمإلا عفدَو ِهإيَلَع ىلومإلا
.
Dan  disyaratkan  bagi  seorang  pemimpin  yang  akan  mengambil  kebijakan  terhadap rakyatnya harus memiliki sifat adil. Agar keadilannya tidak menimbulkan kesia-siaan tatkala ingin mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan 17 .
 Harus mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan  yang  dikehendaki  ini  sudah  dicantumkan  dalam  kaidah sebelumnya.

## Kemaslahatan yang direncanakan pemerintah indonesia
Kemaslahatan yang direncanakan pemerintah dari investasi dana haji.
1. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, rencana menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menghindari risiko inflasi nilai rupiah terhadap dollar AS.
Menurut Kalla, dana haji yang disimpan oleh pemerintah saat ini berasal dari uang muka yang dibayarkan untuk keberangkatan pada 10 hingga 15 tahun ke depan.
Sementara, pemerintah harus membayarkan biaya haji dalam mata uang dollar AS yang dibayarkan menjelang keberangkatan.
"Dana  itu  tentu  ada  risikonya,  karena  ongkos  hajinya  itu  dibayar  dengan dollar. Kalau tidak diupayakan, akan inflasi dan terkait daya beli, maka harus diinvestasikan  ke  proyek  yang  menguntungkan  yang  juga  umumnya  terkait dengan dollar," ujar Kalla, di  Universitas Muhammadyah Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7/2017).
2. meningkatkan kemaslahatan ekonomi umat.
15 As-subkiy, al- asybahu wan nadzo’ir. Juz. 1, hal. 310.
16 SEMM Kasmir, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,” Edisi revisi (2014).
17 Iz- addin bin abdis salam, Al-fawaid fi ikhtisoril maqosid, hal. 82.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## M. Fajri Syahroni Siregar
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
3. memperbaiki infrastruktur.
4. meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Menurut  wakil  presiden  yusuf  Kalla,  pemerintah  memilih  menginvestasikan dana  haji  di  bidang  infrastruktur  karena  dinilai  lebih  menguntungkan, misalnya  pembangunan  jalan  tol.  Jika  dihitung  per  tahun,  keuntungan  yang dihasilkan bisa mencapai 15 persen.
"Katakanlah  jalan  tol,  kalau  keuntungannya  saja  15  persen  per  tahun  akan lebih tinggi dari inflasi. Harus diinvestasikan ke lebih tinggi dari inflasi kalau tidak akan bangkrut bisa-bisa tidak naik haji. Itu alasannya," ujar dia.
Dari  semua  kemaslahatan  dan  syarat  yang  telah  ada  ini  menunjukkan kebolehan  investasi  dana  haji  untuk  pembangunan  infrastruktur.  Karena  jika  kita lihat  dari  sudut  kebolehan  pemimpin  mengolah  uang  dan  harta  rakyat  sudah dibahas dan dijelaskan sejak lama oleh ulama. Begitu juga dengan syaratnya, syarat yang dikemukakan ulama sudah mengena dengan apa yang ada dalam pemerintahan indonesia ini 18 .
Syarat  adil  yang  dikehendaki  syara’  sudah  ada  dan  sudah  didapati  dari pemimpin  kita,  yang  merupakan  presiden  di  negara  ini.  Seperti  syarat  adil,  sudah dimaklumi bahwa pemimpin indonesia sudah layak untuk  dikatakan adil. Tak lupa juga  dari  segi  kemaslahatan,  tentu  saja  pembangunan  infrastruktur  di  negara  ini akan  menghasilkan  kemaslahatan,  bahkan  jika  kita  tinjau  terhadap  apa  yang dikatakan presiden indonesia dapatlah kita menyimpulkan bahwa kemaslahatan itu sendiri merupakan tujuan utama dari pembangunan infrastruktur ini.
Namun,  ada  yang  perlu  kita  kaji  lebih  dalam  lagi  terhadap  kebijakan pemerintah  yang  ingin  mengolah  dan  menginvestasikan  dana  haji  ini  untuk pembangunan infrastruktur di indonesia 19 .
a. Kemaslahatan yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur. Kemaslahatan yang dikehendaki pasti adanya, tidak diragukan  lagi pasti ada keuntungan  yang  amat  besar  bila  dana  haji  yang  ada  digunakan  untuk pembangunan  infrastruktur  seperti  tol.  Namun  ada  beberapa  pertanyaan  yang mungkin  dikemukakan  dalam  masalah  ini,  pertanyaan  yang  sangat  erat  kaitannya dengan rencana pemerintah indonesia ini. Pertanyaan itu adalah :
1. Kemaslahatan dan manfaat yang dihasilkan dari investasi ini kepada siapakah kembalinya?
Untuk  mendekati  pemahaman  dalam  pertanyaan  ini,  ada  baiknya  kita  kembali kepada beberapa dalil dan kaidah yang ada kaitannya dengan masalah ini. Seperti :
 Kutipan dari imam syafi’i.

ِميِتَيإلا  إنِم ِّيِلَوإلا ةَلِزإنَم ِةَّيِعَّرلا  إنِم ِماَمِ إلْا َةَلِزإنَم
20
Kedudukan  pemimpin  terhadap  rakyatnya  menempati  posisi  wali  terhadap  anak yatim.
18 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam , 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
19 Abd Kadir Arno, “PENYUSUNAN ANGGARAN PERSPEKTIF FIQHI ANGGARAN HUKUM EKONOMI SYARIAH,” Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law 1, no. 1 (2016): 30–40.
20 Dr. Muhammad sodqiy al-ghaziy, al wajiz fi idohi qowaidi fiqhil kuliyyah, juz. 1, hal 347.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
 Dalam satu atsar berbunyi:
ِهِنَنُس يِف  ٍروُصإنَم  ُنإب ُديِعَس ُهَجَرإخَأ اَم
. َثَّدَح  َلاَق
إنَع ،َقاَحإسِإ يِبَأ  إنَع ِصَوإحَ إلْا وُبَأ اَن
َلاَق ٍبِزاَع  ِنإب ِءاَرَبإلا : ُهإنَع ُ َّاللَّ  َيِضَر  ُرَمُع  َلاَق " ِةَلِزإنَمِب ِ َّاللَّ  ِلاَم  إنِم يِسإفَن  ُتإلَزإنَأ يِّنإ ِإَف ُهُتإدَدَر  ُتإرَسإيَأ اَذِإَف ُهإنِم ُتإذَخَأ ُت إجَتإحا  إنإ ،ِميِتَيإلا يِلاَو ُتإفَفإعَتإسا  ُتإيَنإغَتإسا  إن .
Dikeluarkan  oleh  said  bin  mansur  dalam  kitab  sunannya.  Ia  berkata,  abu  al-ahwash menyampaikan kepada kami dari abi ishak, dari barra’ bin ‘azib ia berkata : umar r.a. berkata : sesungguhnya aku tempatkan diriku terhadap harta Allah swt di posisi wali bagi  anak  yatim,  jika aku butuh  akan  aku  ambil  uang  itu, dan  apabila  sudah  lapang akan kubayar, dan jika aku sudah tidak butuh akan aku akan minta maaf 21 .
Dalam  pembangunan  jalan  tol,  misalnya.  Pembangunan  tol  ini  akan menghasilkan  manfaat,  yang  manfaat  itu  akan  kembali  bukan  hanya  kepada  calon jamaah  haji,  melainkan  kepada  umat  islam  lainnya,  bahkan  akan  kembali  kepada orang yang tidak beragama islam.
Perkataan umar r.a. di atas mengandung metode analogi. Yaitu menyamakan kedudukan pemimpin terhadap rakyatnya dengan kedudukan seorang wali terhadap harta anak yatim. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang yang  menjadi wali bagi anak yatim boleh mengambil kebijakan dan mengolah semua harta dari anak yatim, namun dengan syarat harta tersebut tidak boleh sampai menghasilkan kemafsadatan dan  harus  menghasilkan  kemaslahatan.  Setelah  itu,  syarat  keduanya  adalah kemaslahatan  yang  ada  dari  proses  kebijakan  itu  haruslah  kembali  kepada  anak yatim tersebut, tidak boleh kembali kepada orang lain.
Jika  sudah  seperti  ini  keadaannya,  maka  pantaslah  kita  mengharuskan kemaslahatan  yang  kembali  kepada  calon  jamaah  haji,  tidak  boleh  kembali  kepada selain calon  jamaah haji, apalagi kepada orang non islam.  Sebagaimana wali hakim tidak boleh memberi kemaslahatan hasil dari anak yatim kepada orang lain.
Pada  dasarnya,  pembangunan  infrastruktur  di  negara  indonesia  ini  akan kembali  kepada  semua  penduduk  negeri  ini,  baik  muslim  ataupun  non  muslim, karena pada hakikatnya penduduk negara indonesia ini bukan hanya orang muslim, melainkan diisi dengan beberapa agama yang bercampur di dalamnya.
Mungkin  sejenak  ada  pertanyaan  yang  menggelumit  di  fikiran  kita, “bukankah  kemaslahatan  itu  kembali  juga  kepada  calon  jamaah  haji?”. Memang benar,  kemaslahatan  itu  kembali  kepada  jamaah  haji  juga.  Hanya  saja,  jika kemaslahatan  itu  dikehendaki  untuk  bersama  maka  selayaknya  modal  yang digunakan  tidak  diambil  dari  harta  sepihak  atau  beberapa  golongan  saja.  Apalagi pemilik  dana  yang  sepihak  itu  sebenarnya  masih  memiliki  hajat  yang  sangat  besar. Sebaiknya  modal  dan  dana  yang  digunakan  adalah  dana  yang  sudah  terkumpul  di suatu  negara  tersebut,  bukan  melalui  pengambilan  dana  sebagian  penduduknya. Pendek  kata,  jika  untuk  kemaslahatan  bersama  maka  gunakanlah  dana  dari  modal bersama,  dan  untuk  kemaslahatan  sendiri  maka  gunakanlah  modal  sendiri,  tidak sebaliknya.
21 As-suyuthi, al-asybahu wan nadzo’ir, hal. 121.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## M. Fajri Syahroni Siregar
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
2. Kemaslahatan yang dimaksudkan pemerintah indonesia benarkah adanya?
Kemaslahatan  yang  dimaksud  dalam  kajian  fiqih  islam  memiliki  kriteria  dan  syarat yang harus dipenuhi, karena kemaslahatan tidak hanya bisa dikatakan kemaslahatan jika tidak memenuhi syarat seperti:
1 - مكحلا  ءاَنِب  نَأ  يَأ  ةيمهو  َلا  ةَّيِقيِقَح ةَحلصم  اَهَّنَأ ءارقتسلااو  رَظَّنلاَو ثحبلاب  تبثي  نَأ نوكت اَذَهِب اَهَّنَ ِلْ ،ًارض عفإدي وَأ اعفن بلجي اَهإيَلَع ،ةَربَتإعُم ةَحلصم
Kemaslahatan  itu  datang  dengan  dibahas  dan  penelitian,  dan  dengan  teori  induksi bahwa  maslahat  yang  dikehendaki  adalah  maslahat  yang  benar  adanya,  bukan maslahat  yang  diperkirakan  atau  disangka-sangka.  Maksudnya,  membina  suatu hukum  atasnya  akan  mendatangkan  kemaslahatan  atau  menolak  kemafsadatan. Karena dengan cara yang seperti ini akan dijumpai kemaslahatan yang dianggap sah oleh syari’at. 22
2 - لا ءاَنِب نَأ يَأ ةيصخش ةَحلصم تسيَل يَأ ،ةَّماَع ةَّيِقيِقَحإلا ةَحلصمإلا هِذَه نوكت نَأ مكح ريملْ عفن  َيِه يِتَّلا ةَحلصمإلا امأ ،مهرَثإكَأ نَع ارَرَض عفإدي وَأ ساَّنلا رثإكلْ اعفن بلجي اَهإيَلَع اَهإيَلَع مكحلا ءاَنِب حصَي  َلََف ساَّنلا رثكَأ نَع رظّنلا فإرَصِب درَف يَأ وَأ ميِظَع وَأ .
Kemaslahatan  yang  dikehendaki  haruslah  kemaslahatan  yang  pasti  dan  bersifat umum.  Maksudnya,  bukan  merupakan  kemaslahatan  pribadi,  artinya,  pendatangan kemaslahatan dan penolakan kemafsadatan tidak dimaksud untuk melebihkan suatu golongan  atas  golongan  yang  lainnya.  Adapun  kemaslahatan  yang  ada  menfaatnya utk  pemimin  atau  org  terhormat  atau  seseorang  dengan  tanpa  memandang  kepada kebanyakan orang maka tidak sah membina hukum dengannya.
3 -
ّصَنَو ةَربَتإعُم ةَحلصم نيَب ضُراَعَّتلا زوجي  َلا إذِإ ،ةنّسلاَو باتكإلل ةَضراَعُم نوكت  َلا نَأ هج َو لك نم تباَث 23
Kemaslahatan  yang  dikehendaki  bukanlah  suatu  kemaslahatan  yang  bertentangan dengan  al  qur’an  dan  sunnah.  Karena    tidak boleh  ada  kontra  antara  maslahat  yang mu’tabar dan nash (al qur’an dan sunnah) ditinjau dari segi manapun.
4 -
ىلع ءاَنِب عرف يِف ةَحلصم ةاَعاَرُم َوُه اَمَّنِإ ساَيقإلا نَ ِلْ ،حيِحَّصلا ساَيقإلا ضراَعت  َلا نَأ ،ِهإيَلَع صوُصإنَمإلا همكح ةّلِع يِف لإصَلْا هتاواسم Kemaslahatan yang dikehendaki itu tidak boleh menentang qiyas yang shahih, karena qiyas  diwujudkan  untuk  menjaga  kemaslahatan  di  cabang  hukum  karena  ada persamaan pada illat  antaranya dengan hukum yang asli. 24
5 - َهَل ةَيِواَسُم وَأ اَهإنِم مهأ ةَحلصم اهتيوفت مدع ا.
22 Muhammad tohir hakim, ri’ayatul maslahah wal hikmatu min tasyri’i nabiyyir-rohmah, hal. 239 Nur ad- diin, ilmul maqoshid asy-syar’iyah, juz 1, hal 98.
23 Ali muhammad jarisyah, al maslahah almursalah, muhawalatan libastiha wa nadzrotin fiha, juz 1, hal 44.
24 Muhammad tohir hakim, ri’ayatul maslahah wal hikmatu min tasyri’i nabiyyir-rohmah, hal.243
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## M. Fajri Syahroni Siregar
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
Kemaslahatan yang dikehendaki itu tidak menghilangkan maslahat yang lebih penting darinya, atau maslahata yang sama penting dengannya. 25
Pertanyaan  yang  akan  dikemukakan  dalam  masalah  ini  adalah  mungkinkah suatu  kemaslahatan  akan  terwujud  dalam  waktu  cepat?.  Pertanyaan  ini  timbul karena  suatu  perkiraan,  apakah  kemaslahatan  yang  dikehendaki  akan  terealisasi sebelum jama’ah haji berangkat ke tanah suci.
Bila  kita  kaitkan  dengan  syarat  maslahah  yang  pertama,  maka  akan  kita dapatkan bahwa nantinya keuntungan dan manfaat yang diangankan dan diimpikan pemerintah  bisa  tidak  terwujud  dengan  lambatnya  perkembangan  dan pembangunan infrastruktur di suatu negara. Dan akhirnya bisa terjadi seorang yang ingin  berangkat  haji  akan  terkendala  karena    uang  yang  ditabung  telah diinvestasikan dan belum menuai keuntungan.
Mungkin saja orang berfikir bahwa saat investasi belum menuai keuntungan, maka  dana  yang  akan  digunakan  adalah  dana  yang  diambil  dari  uang  lainnya. Dengan kata lain, uang yang akan digunakan  untuk memberangkatkan jamaah haji adalah  uang  dari  jamaah  haji  yang  lain.  Ataupun  dengan  uang  dari  investasi  yang lain,  dalam  kata  lain,  dari  suatu  investasi  akan  timbul  investasi  lainnya,  dari  suatu pemutaran uang akan timbul pemutaran uang lainnya.
Namun jika kita tinjau terhadap fatwa menteri agama yang mendeskripsikan bentuk uang tersimpan itu adalah “wadi’ah” (titipan) maka akan kita  dapati bahwa cara  yang  seperti  ini  tidak  sah  dan  tidak  dibenarkan,  karena  pada  dasarnya  orang yang  memegang  titipan  itu  hanya  memiliki  pengembanan  amanah,  bukan  yang lainnya,  sehingga  ia  dapat  memutar  dan  mengolah  uang  dari  orang  lain  ke  orang yang lainnya.
3. Kemaslahatan  yang  dikehendaki  pemerintah  itu  bagaimana  hasilnya? (Tinjauan  terhadap  kemaslahatan  yang  dikemukakan  wakil  presiden  Jusuf Kalla).
Yusuf  kalla  memberikan  penegasan  bahwa  dana  haji  yang  digunakan  untuk menghindarkan  dana  haji  dari  inflasi.  Maka  dari  ini  dapat  kita  ambil  kesimpulan bahwa  apa  yang  direncanakan  pemerintah  ini  merupakan  kemaslahatan  yang dimulai dengan dar’ul mafasid , dan dar’ul mafasid sangat di terima dalam khazanah keilmuan islam.
Namun  di  balik  itu  ada  yang  harus  kita  perhatikan  bahwa  umat  islam  yang merupakan  calon  haji  tersebut  juga  masih  mengalami  kekurangan,  seperti kurangnya  sarana  prasarana  haji.  Seperti  hotel  dan  transportasi  yang  sangat dibutuhkan di tanah suci makkah. Maka dari konteks ini ada benturan diantara dua kemafsadatan.  Kemafsadatan  yang  pertama  timbul  dari  inflasi  yang  diawali  dari pengawasan terhadap inflasi, sedangkan kemafsadatan yang kedua adalah kurangnya fasilitas yang dibutuhkan jamaah haji di tanah suci makkah.
Untuk  mendalami  pengkajian  tentang  kemafsadatan  ini  ada  baiknya  jika didekatkan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

## اَمِهِمَظإعَ ِلْ اًعإفَد ِنإيَتَدَسإفَمإلا  ِّفَخَأ لُّمَحَت
25 Muhammad hasan abdul ghoffar. Taysiru ushulil fiqhi lilmubtadi’in, hal. 12
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## M. Fajri Syahroni Siregar
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
Menanggung mafsadat yang paling ringan untuk menolak masfsadat yang lebih besar 26
َنَّيَعَت اَذإ اَمِهِرَسإيَأ ِلاَمِتإحاِب ِنإيَتَدَسإفَمإلا ُمَظإعَأ َأَرإدُت  إنَأ ِةَّيِّلُكإلا ِدِعاَوَقإلا  إنِم Yang  termasuk  kaidah  kulliyah  salah  satunya  adalah.  Membuang  kerusakan yang lebih besar dengan menganggung kerusakan yang paling ringan. 27
Dalil  bagi  kaidah  ini  adalah  suatu  hadits  yang  pernah  terjadi  di  zaman  rasulullah saw. Yang berbunyi :
ِثيِدَح « ِل إوَب ُّيِبَّنلا إمُهاَهَن اَّمَل ِدِجإسَمإلا يِف ِّيِباَرإعَ إلْا - َمَّلَسَو ِهإيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص - إنَع ِهِرإجَز »
Hadits tentang kencingnya orang arab badui di masjid, tatkala rasulullah saw melarang sahabat dari menghardiknya . 28
Memang  besar  kemaslahatan  dan  keuntungan  yang  dihasilkan  dari pembangunan  infrastruktur  ini,  namun  di  balik  itu  ada  yang  harus  ditelaah  dan  di kaji  ulang  dari  permasalahan  ini.  Yaitu  tentang  kebutuhan  dan  keperluan  jamaah haji  yang  selama  ini  melanda  para  calon  jamaah  haji  di  indonesia.  Pembangunan yang  seharusnya  direalisasikan  di  negara  arab  saudi  sana  seharusnya  lebih diutamakan  dari  pada  pembangunan  yang  sebenarnya  penduduk  dan  pengolahnya masih mampu untuk mewujudkannya.
Sebenarnya,  para  calon  jamaah  haji  yang  ingin  menyempurnakan  rukun islamnya  tidaklah  semuanya  merupakan  orang  menengah  ke  atas,  atau  orang  kaya, melainkan sebagian dari mereka adalah orang menengah ke bawah, berbeda dengan orang  yang  akan  merasakan  manfaat  dari  pembangunan  infrastruktur  ini, kebanyakan  dari  mereka  adalah  non  islam  yang  berada  di  posisi  menengah  ke  atas dalam masalah ekonomi.
Untuk  menjelaskan  korelasi  antara  masalah  mafsadat  dari  pembangunan  ini dengan kaidah di atas, kami jelaskan beberapa penjelasan sebagai berikut:

## Mafsadat yang pertama :
Mafsadat  yang  mengarah  kepada  inflasi  bisa  saja  diaplikasikan  terhadap investasi  dana  haji  ini.  Karena  kemafsadatan  ini  dapat  diatasi  dari  dana  haji.  Dan kemaslahatannya akan kembali kepada calon jamaah haji itu sendiri. Namun, dibalik itu ada yang harus kita kaji dari investasi ini. Investasi yang dilatar belakangi inflasi ini  tidak  hanya  mengarah  kepada  kemaslahatan  calon  jamaah  haji  semata. Melainakan  ada  kemaslahatan  lain  yang  mengarah  kepada  kemaslahatn  ini,  seperti pembangunan  infrastruktur.  Infrastruktur  yang  dibangun  denan  dana  ini  akan memiliki  bekas.  Dan  manfaatnya  tidak  hanya  kembali  kepada  jamaah  haji,
26 Iz- ad-din bin abdis- salam, Qowaidul ahkam fi masholihil anam, juz. 1, hal. 46. Az-zarkasyiy, tasyniful masami’ bisyarhi jam’il jawami’. Juz 1, hal 240.
27 Al-mantsur fil qowa’idil fiqhiyah, juz. 1, hal 348. Az-zarkasyiy, al-bahrul muhith fi ushulil fiqh, juz. 6, hal. 317.
28 Ibid, hal. 349.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
melainkan  kembali  kepada  orang  yang  bukan  calon  jamaah  haji,  bahkan  kembali kepada orang non muslim.
Mafsadat yang kedua :
Mafsadat  yang  kembali  kepada  prosedur  dan  pembangunan  hotel  dan transportasi,  sarana  prasarana  bagi  jamaah  haji  di  makkah.  Kemafsadatan  yang diatasi  dalam  konteks  ini  tidak  lari  dari  urusan  jamaah  haji  dengan  apa  yang dibutuhkan mereka. Dan jelas pula bahwa semuanya itu tidak mungkin diambil oleh orang  yang  bukan  merupakan  calon  haji.  Karena  orang  yang  non  muslim  tidak mungkin melaksanakan ibadah haji 29 .
Jika  kita  bandingkan  keduanya,  maka  akan  dapat  kita  ambil  kesimpulan bahwa  kemafsadatan yang kedua lebih besar dari pada kemafsadatan yang pertama. Karena  kemafsadatan  yang  kedua  berkaitan  dengan  sistem  dan  sarana-prasarana, sedangkan kemafsadatan yang didasarkan kepada inflasi dapat dikembalikan kepada calon jama’ah haji. Dan jamaah haji akan membayar dengan harga yang sesuai pada zaman itu. Sementara kemafsadatan yang terjadi di tanah haram sana, dan kembali kepada  sarana-prasarana  yang  berkaitan  dengan  jmaah  haji  tidak  mungkin diselesaikan  oleh  jamaah  haji.  Karena  jamaah  haji  tidak  mungkin  menyelesaikan masalah transportasi dan sarana seperti pembangunan hotel. Tidak mungkin jamaah haji membangun hotel dan segala yang mereka butuhkan di makkah 30 .
4. Komparasi antara maslahat yang dikehendaki presiden dengan maslahat yang dikehendaki jama’ah haji.
Jokowi    menjelaskan,  pemerintah  memilih  menginvestasikan  dana  haji  di bidang  infrastruktur  karena  dinilai  lebih  menguntungkan,  misalnya  pembangunan jalan  tol.Jika  dihitung  per  tahun,  keuntungan  yang  dihasilkan  bisa  mencapai  15 persen.
Namun,  bila  kita  bandingkan  dengan  kemaslahatan  yang  seharusnya  terjadi di tanah makkah sana seharusnya sudah terealisasi dengan baik. Kemaslahatan yang terjadi di arab saudi sana akan lebih baik dari pada yang direncanakan pemerintah indonesia.  Kenapa,  karena  sejatinya  jika  hotel  sebagai  tempat  tinggal,  kendaraan, dan makanan yang dibutuhkan jamaah di sana, maka keuntungan yang diharapkan pemerintah tidak akan dibutuhkan lagi, karena tempat tinggal tidak harus kita sewa lagi,  karena  sudah  kita  miliki,  begitu  juga  dengan  transportasi,  jika  semua  sudah dimiliki maka akan lebih mudah ke depannya bagi jama’ah haji kita.
إتَمِّدُق اَمُهاَد إحإ  ُناَحإجُر َمِلُع  إنِإَف اَمُهُعإمَج َرَّذَعَتَو ِناَتَحَلإصَمإلا  إتَضَراَعَت اَذإ Apabila bertentangan dua kemaslahatan jika diketahui mana yang lebih kuat diantara keduanya  maka dahulukanlah maslahat yang lebih kuat. 31
Jika  jauh  kita  meninjau  dan  mengambil  relevansi  dari  kaidah  ini,  maka dapatlah  kita  menyimpulkan  bahwa  kebaikan  dan  manfaat  yang  dikehendaki  dari kaidah  ini  lebih  mengarah  kepada  kemaslahatan  yang  dibutuhkan  calon  jama’ah haji.
29 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
30 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
31 Iz-addin bin abdis-salam, Qowaidul ahkam fi masholihil anam, juz 1, hal. 60.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
Mari kita meninjau kaidah ini:
َك اذِإ امأ
تايرورضلا نم اَمُه َلَِك  َناَك وَل اَمَك ةَدِحاَو ةَبإتُر يِف ناتضراعتملا ناتحلصملا تَنا تُواَفَّتلا لعج ةدِح ىلع ىلكب اقلَعَتُم اَمُهإنِم لك  َناَك نِإَف ،رظإنيَف تانيسحتلا وَأ تايجاحلا وَأ ِحِب قّلَعَتُمإلا  ّيِروُرَّضلا مدقيَف اهتاقلعتم تواَفت بسح اَهنيَب قّلَعَتُمإلا  ّيِروُرَّضلا ىلع نيّدلا ظإف
اَذَكَهَو سفَّنلا ظإفِحِب ...
Jika  didapati  dua  kemaslahatan  yang  bersebrangan  dan  menempati  kedudukan  yang sama,  seperti  kalau  keduanya  menempati  kebutuhan  dharurat  (primer)  atau  hajiat (sekunder)  atau  tahsiniat(  tertier).  Maka  hendaknya diteliti,  jika  keduanya  berkaitan dengan kebutuhan yang menyeluruh secara jelas, maka jadikanlah selisih yang terjadi diantara  keduanya  seperti  selisih  terhadap  keterkaitan  kedunya.  Maka  dahulukanlah dharurat  yang  berkaitan  dengan  agama  dari  pada  dharurat  yang  berkaitan  dengan diri. 32
Maslahat yang ada pada konteks ini pada dasarnya terbagi dalam dua maslahat : Maslahat  yang  pertama ,  yaitu  maslahat  yang  direncanakan  presiden  jokowi  untuk membangun  infrastruktur  seperti  jalan  tol,  jika  dilihat,  maslahat  yang  akan ditimbulkan  dari  pembangunan  ini  bersifat  dhoruri,  dan  sangat  penting  mengingat pembangunan  infrastruktur  seperti  tol  merupakan  pembangunan  yang  sangat dibutuhkan,  maka  dapatlah  kita  golongkan  ia  ke  dalam  maslahat  yang  kembali kepada an-nafs (diri/jiwa) karena semua orang akan merasakannya untuk kebutuhan pribadi.
Maslahat  yang  kedua ,  yaitu  maslahat  yang  diperlukan  para  calon  jama’ah  haji,  jika dilihat  maslahat  yang  ini  akan  kembali  kepada  agama,  karena  sebenaranya  para calon  jama’ah  haji  membutuhkan  sarana  prasarana  seperti  hotel  dan  transportasi, begitu  juga  dengan  makan  pokok  yang  jika  semua  itu  tidak  ada  maka  tidak  akan terwujud impian mereka untuk menyempurnakan rukun agamanya.
Maka  jelaslah  dari  kaidah  ini  menunjukkan  bahwa  kemaslahatan  yang  berkaitan dengan  ibadah  haji  lebih  utama  daripada  kemaslahatan  yang  ingin  diwujudkan  di negara  indonesia  ini.  Semua  itu  dikarenakan  kemaslahatan  haji  merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan agama, sedangkan kemaslahatan infrastruktur ini merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan diri atau jiwa.
Kemungkinan  seseorang  (pemerintah  ataupun  tidak)  mengolah  dan mengambil  kebijakan  terhadap  uang  orang  lain  sementara  uang  yang semestinya dikeluarkan masih ada
Pertanyaan ini didapat melalui pengamatan terhadap konteks yang terjadi di indonesia  ini.  Negara  indonesia  merupakan  negara  yang  kaya,  rakyatnya  juga merupakan rakyat yang taat membayar pajak 33 . Maka dari itu  dapat kita simpulkan
32 Muhammad thohir hakim. Ri’ayatul maslahah wal hikmatu min tasyri’i nabiyyir-rahmah, hal. 245. Walid bin rosyid sa’idan, talqihul afhamil aliyah bisyarhil qowa’idil fiqhiyah, juz 3, hal 12.
33 ABDUL MUIN, “NOTARY ROLE IN MAKING AGREEMENT DEED AKAD QARD IMPLEMENTATION AND FINANCING IN IJARAH IN HAJJ BAILOUT BANK SYARIAH MANDIRI (PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH M,” Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 5, no. 1 (2019): 19–30.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
bahwa  sebenarnya  banyak  uang  untuk  dana  infrastruktur  di  negara  kita  ini.  Jika uang  itu  digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  tentunya  akan  mencukupi, dan sebenarnya memang seperti itulah prosedur yang harus dilakukan pemerintah.
Jadi, sebenarnya ada dua sisi yang harus diamati dalam konteks ini. Yaitu :
- Sisi yang pertama terdapat pada keuangan negara telah disimpan oleh orang yang  telah  dipercaya  untuk  menghimpun  dan  mengolahnya  sesuai  undang- undang  yang telah ditetapkan. Kegunaannya  akan mengarah kepada seluruh penduduk, tanpa ada pengecualian.
- Sisi yang kedua terdapat pada uang sebagian penduduk yang ditujukan untuk ibadah  yang merupakan penyempurnaan rukun agama mereka.
Jika  kita  lihat  dari  sisi  pertama  akan  tampak  jelas  bahwa  ia  merupakan simpanan  di  suatu  negara  yang  seharusnya  digunakan  dalam  pembangunan infrastruktur ini. Sedangkan uang yang terletak di sisi ke dua akan didapati ketidak cocokan,  dikarenakan  tujuan  yang  sangat  berbeda  dengan  uang  negara  yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur.
Uang  yang  ada  di  dalam  simpanan  suatu  negara  tidak  akan  pernah  habis. Mengapa,  karena  tak  akan  ada  orang  yang  berhenti  membayar  pajak,  juga  masih banyak hasil negara yang dapat dimasukkan ke dalam kas negara ini.
Jika  sudah  demikian  adanya,  maka  dari  sinilah  timbul  pertanyaan mungkinkah  pemerintah  mengambil  uang  dana  haji  untuk  pembangunan  ini, sementara masih ada uang yang pantas digunakan untuk pembangunan ini.
Analoginya akan diambil dari pernyataan umar r.a.
ِميِتَيإلا يِلاَو ِةَلِزإنَمِب ِ َّاللَّ ِلاَم  إنِم يِسإفَن  ُتإلَزإنَأ يِّنإ 34
Aku menempatkan diriku terhadap harta Allah di posisi wali bagi anak yatim. Maka  jika  si  wali  masih  memiliki  uang  atau  harta  yang  dapat  digunakan untuk  keperluannya  dan  keperluan  orang  yang  lain  dari  anak  yatim  yang  ia  jaga, pastilah  tidak  dapat  dibenarkan  mengambil  uang  anak  yatim,  bagaimana  tidak, sedangkan si wali yang menjaga anak yatim masih memiliki uang sendiri, maka tidak akan  mungkin  dan  tidak  bisa  dibenarkan  untuk  mengambil  harta  anak  yatim. Walaupun kepentingannya akan kembali untuk semua orang tanpa terkecuali. Mungkin kita akan bertanya,
1. bukankah si anak yatim sendiri akan mendapatkan manfaat dari tasharruf itu, dan dalam konteks dana haji  ini bukankah manfaatnya kembali juga kepada calon jamaah haji.
2. Bukankah  si  anak  yatim  sendiri  juga  merupakan  orang  yang  dibawah pimpinan  walinya,  sebagaimana  orang  lain  yang  bukan  anak  yatim  juga termasuk orang yang diasuh sang wali tersebut. Dan dalam konteks dana haji ini, bukankah calon jamaah haji juga merupakan warga negara indonesia yang seharusnya memberikan pemasukan untuk pembangunan.
34 Asy-syatibiy, al muwafaqot, juz. 2, hal 324.
Ahmad bin muhammad makkiy, ghomzu ‘uyunil basho’ir fi syarhil  asybah wan-nadzo’ir, juz 1, hal. 369.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
Memang  benar,  pembangunan  infrastruktur  ini  tetap  kembali  kepada  uang calon  jama’ah  haji  yang  juga  merupakan  penduduk  indonesia,  dan  memang  benar bahwa calon jama’ah haji ini juga harus  memberikan pemasukan material terhadap pembangunan  ini.  Namun,  untuk  pembangunan  ini  sudah  ada  sistem  yang  diatur oleh undang undang negara, dan pada hakikatnya, calon jama’ah haji juga ikut serta dalam  pembangunan  infrastruktur  di  negara  indonesia  yang  tercinta  ini,  seperti pembayaran pajak.
Jika sudah demikian maka tidak bisa disamakan kedudukannya dengan uang yang  dikumpulkan  jama’ah  haji  untuk  kebutuhan  ibadah  mereka.  Dan  memang selayaknya  tidak  digunakan  uang  yang  digunakan  untuk  ibadah  itu  kepada  fungsi yang lainnya. Uang negara untuk negara, uang ibadah untuk ibadah.
Tatbiqh ayat ini terhadap permasalahan investasi adalah, jika sang pemimpin mengambil  uang  jama’ah  haji  untuk  keperluan  yang  lain  dari  ibadah  haji,  maka kebijakan  ini  akan  berdampak  manfaat  kepada  yang  selain  jamaah  haji,  seperti pemborong  yang  akan  mengerjakannya,  para  pembesar  yang  akan  merencanakan proyek  ini  akan  mendapatkan  keuntungan  dari  itu  semua,  dan  semua  keuntungan itu  diambil  dari  harta  orang  yang  tidak  dimaksudkan  untuk  kepentingan infrastruktur ini.
Semua  itu  karena  dalam  ayat  ini  mengandung  lafadz  jama’  yang  dapat dianggap sebagai lafadz ‘amm (umum).
Ibnu  abbas,  hasan  dan  qatadah  berkata  bahwa  ayat  ini  turun  pada  masalah wadi’ah (titipan) bagi seorang lelaki atas orang lain, sementara tidak ada bukti bagi si pemilik wadi’ah 35 . Maka dari itu, di halaman selanjutnya akan kami bahas masalah wadi’ah ini sesuai dengan penjelasan menteri agama.

## Penjelasan fatwa MUI tentang investasi dana haji
Dana  haji  yang  dikumpulkan  apakah  ditidurkan  saja  atau  diproduktifkan. Setelah disepakati, dana calon jemaah haji tersebut boleh diproduktifkan tapi harus memenuhi empat syarat yang tertuang dalam fatwa MUI.
1. Boleh ditasharrufkan tapi harus dipastikan jenis usahanya memenuhi prinsip prinsip syari’ah.
2. Terkait dengan prudensialitas atau aman, logikanya seperti pengelolaan dana wakaf,  yakni  tidak  boleh  berkurang,  tapi  harus  tetap  berkembang  dan memiliki nilai manfaat.
3. Ada  manfaatnya.  Kalau  ada  manfaatnya  baik  kepada  jamaah  haji  untuk kepentingan  kemashlahatan  jamaah  dan  kemaslahatan  umat  islam.  ( tambahan  dariku.  Karena  investasi  yang  dijalankan  pemerintah  adalah penanaman modal, nah penanaman modal tidak akan mungkin bisa terwujud bila si pemilik modal tidak mendapatkan keuntungan secara utuh, melainkan keuntungan  itu  sendiri  dibagi  dan  diberikan  kepada  orang  yang  non  islam, sementara orang yang non islam itu sendiri tidak memberikan tenaga dalam pemutaran uang. Apalagi memberi modal.)
35 Al-jurjani. Durjud duror fi tafsiril ayi was-suwar, juz. 1, hal. 291. Abu ja’far ath-thabari, tafsir jami’ul bayan, juz 3, hal. 550
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
Bukan  investasinya,  tapi  hasil  investasinya  bisa  saja  diinvestasikan  untuk pembangunan  gedung,  hasilnya  baik  untuk  kemashlahatan  sepanjang ketentuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.
4. Liquid. Artinya dana ini dibutuhkan dalam waktu terus menerus 36 .

## Peraturan perundang-undangan tentang dana haji.
Pentingnya  pengelolaan  dana  yang  besar  itu,  maka  lahir  Undang-undang No.34  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Haji.  Berdasarkan  Pasal  20, pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
BPKH  memiliki  tugas  untuk  menerima,  mengembangkan,  mengatur pengeluaran  dan  bertanggungjawab  atas  keuangan  haji  yang  berhasil  dihimpun. BPHK  juga  bertugas  untuk  mengurus  investasi  keuangan  haji  yang  sesuai  dengan prinsip  syariah,  kehati-hatian,  aman  dan  bermanfaat.  Badan  ini  pun  berwenang untuk bekerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan keuangan haji.
Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain menilai, rencana pemerintah menambah manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk investasi infrastruktur bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
"Makanya  waktu  kami  kemarin,  uji  kepatutan  anggota  dewan  pengawas  dan badan  pelaksana  BKPH  kami  sudah  wanti-wanti,"  kata  Abdul  saat  dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/7). Menurutnya, UU tersebut harus jadi acuan BPKH meski  diberi  kewenangan  mengelola  dana  haji.  Jika  rencana  itu  ditujukan  untuk peningkatan  pelayanan  fasilitas  haji,  kata  dia,  tidak  masalah.  "Kalau  infrastruktur tidak  boleh,  tidak  bisalah.  Ini  penggunaanya  untuk  kemaslahatan  umat,"  katanya. Selain  itu,  Abdul  mengingatkan,  penggunaan  dana  haji  harus  bebas  resiko  karena bukan  uang  negara.  "Itu  uang  umat,  harus  dijamin  keamanannya  dan  harus  bebas resiko," ujarnya.
Mengacu Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014, menyebutkan bahwa penggunaan dana  haji  untuk  pertama,  kualitas  penyelenggaraan  ibadah  haji,  kedua,  rasionalitas dan  efisiensi  pengunaan  biaya  pengelolaan  ibadah  haji  dan  ketiga,  manfaat  bagi kemaslahatan umat Islam.
"Yang  dimaksud  untuk  kemaslahatan  umat  Islam  adalah  kegiatan  pelayanan ibadah  haji,  pendidikan  dan  dakwah,  kesehatan,  sosial  keagamaan,  ekonomi  umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah," kata dia.

## Hubungan  antara  calon  jama’ah  haji  dengan  bank  penerima  dana  haji menurut menteri agama, serta penjabarannya.
Menteri agama menjelaskan hubungan antara calon jemaah haji dengan bank penerima setoran akadnya ada dua opsi, yaitu :
1. Akad wadi’ah. Artinya dana itu nitip saja sehingga tidak ada faidah. Tidak ada bagi hasil 37 .
2. Akad mudharabah, yakni saat calon jemaah haji mencapai 25 juta maka dapat nomor porsi dan masuk dalam waiting list.
36 https://nasional.tempo.co/read/896291/mui-ajukan-empat-syarat-pengembangan-dana-haji
37 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
Sebelum  maupun  sesudah  mecapai  25  juta  statusnya  belum  billing  karena belum  tau  berapa  biaya  hajinya.  Uang  setoran  itu  statusnya  masih  milik jamaah haji.
Untuk mendekatakan faham dalam dua opsi di atas, ada baiknya jika kedua opsi di atas diperjelas.
1. Akad wadi’ah.
Mengapa dalam akad wadi’ah ini tidak dibenarkan mengambil faidah. Karena sebenarnya kekuasaan si penerima wadi’ah (titipan) hanyalah amanah. Ada beberapa literatur yang menerangkan masalah ini:
عد إوَتإسُمإلا  ىلَعو  زجع  نمل  ُهركيَو  اَهيِف  ةناملْاب  َماَق  نمل  اَهلوُبق  ّبحَتإسي  ةَناَمَأ  ةعيدولاو لع اهدريو رفتس نِإ اَهب رفاَسُي نَأ عدوتسملل  َسإيَلَو اهتنؤم عدوُمإلا ىلَعو اَهظفح نِإ اَهكِلاَم ى نمض هريَغ دإنِع اهعدوأ وَأ هلزنم يِف اَهفلخ نِإَف  َباَغ نِإ مِكاَحإلا ىلَعو رضح 38
Dan  wadi’ah  (titipan)  itu  merupakan  amanah,  disunatkan  menerimanya  bagi  orang yang  dapat  mengemban amanah  dalam  menjaganya,  dan  makruh  menerimanya  bagi bagi  orang  yang  tidak  sanggup,  dan  wajib  bagi  si  penerima  wadi’ah  menyimpannya, dan  bagi  si  penitip  memberi  biaya  dalam  menjaganya.  Dan  sipenyimpan  titipan tersebut  tidak  boleh  pergi  membawa  titipan  itu,  hendaknya  ia  mengembalikannya kepada si pemilik jia ia ada, dan kepada hakim jika si pemilik tidak ada di tempat. Dan jika  ia  tinggalkan  di  rumahnya  atau  ia  titipkan  ke  orang  lain  maka  ia  wajib menjaminnya.
هب نمضف اهاضتقم يفاني امب ةعيدولا يف فرصت هنلْ اهنمض اهب عفتنيل اهجرخأ نإو Dan  apabila  si  penjaga  titipan  mengeluarkan  harta  titipan  itu  untuk  mengambil manfaat  darinya  maka  ia  wajib  menjaminnya  (bertanggung  jawab),  karena  ia mengolah (mengambil kebijakan) menggunakan cara yang kontra de tuntutan titipan itu sendiri 39 .
اهيلإ بودنملا برقلا نم ةعيدولا نأ ىلع مهلك ةمئلاا قفتا دقف ماكحلاا امأ . ةضحم ةنامأ اهظفح لوبق نأو ،باوث هيف اهظفح نأ ىلع اوقفتاو
Adapun  hukum  dari  wadiah,  sesungguhnya  ulama  telah  sepakat  bahwa  wadi’ah merupakan jalan mendekatkan diri (kepada allah) yang disunatkan, dan ulama telah sepakat  bahwa  menyimpannya  merupakan  pahala,  dan  menerima  titipannya merupakan amanah semata-mata 40 .
ُسِداَّسلا  ُبَبَّسلا : ُعاَفِتإن ِلاا . َمإعِتإساِب يِّدَعَّتلاَف
ِبوُكُرَو ،ِب إوَّثلا ِسإبُلَك ،اَهِب ِعاَفِتإن ِلااَو ِةَعيِدَوإلا  ِلا ٌةَنَّمَضُم ٌةَناَيِخ ،ِةَّباَّدلا .
Sebab  (menjamin  karena  menyalahai  tuntuan  wadi’ah)  yang  ke  enam  adalah: mengambil  manfaat.  Pelanggaran  dengan  menggunakan  barang  titipan  dan
38 Al-mawardi, al iqna’, hal. 113
39 Asy-syairozi. Al-muhadzdzab fi fiqhil imam asy-syafi’i, juz. 2, hal. 185.
40 An-nawawi, al-majmu’ syarhul muhadzdzab, juz. 14, hal, 174.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## M. Fajri Syahroni Siregar
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
mengambil  manfaat  darinya  seperti  memakai  baju  titipan  dan  menunggangi  hewan adalah suatu pengkhianatan yang harus dipertanggung jawabkan. 41
2. Akad mudharabah.
Adapun  akad  mudharabah  seperti  yang  digambarkan  menteri  agama  diatas merupakan gambaran yang pantas dan layak terhadap prosedur penyimpanan dana haji ini.
Kebolehan  mudharabah  itu  telah  disebutkan  ulama  di  dalam  literaturnya, seperti yang disebutkan imam al-umroni dalam kitabnya al-bayan:
ةبراضملا امأو : ليقو ،بيلقتلا وأ ،لاملاب برضلا نم اهقاقتشاف :
دحاو لك برض نم وه براضملاف ،مهسب حبرلا يف امهنم - ءارلا رسكب - : يف برضي يذلا وه هنلْ ؛لماعلا وه
مسا هنم لاملا برل قتشي ملو ،لاملا . اذه تبث اذإ : هيف لصلْاو ،زئاج ضارقلاف : عامجإ نع كلذ يور ،ةباحصلا ع

## مازح نب ميكحو ،دوعسم نباو ،يلعو ،نامث
.
Adapun  mudharabah  adalah  kalimat  yang  berubah  dari  bentuk  asalnya  yaitu pembagian dengan harta, atau mengubah, dan dikatakan bahwa mudhorobah adalah pembagian  hasil  dari  kedua  belah  pihak.  Maka  si  mudhorib  adalah  orang  yang mengolah harta tersebut, karena dialah orang yang mengolah dengan uang, dan tidak dirubah  nama  dari  si  pemilik  modal,  jika  sudah  ditetapkan  ini,  maka  qiradh (mudharabah)  boleh.  Dan  asal  yang  membolehkannya  adalah  ijma’  para  sahabat, diriwayatkan ijma’ itu dari utsman dan ali, dan ibnu mas’ud dan hakim bin hizam 42 . Mudharabah  mengutamakan  landasan  saling  menguntungkan  antara  kedua belah  pihak,  maka  akan  timbul  pertanyaan,  apa  keuntungan  yang  didapatkan  si penyimpan uang dari dana haji ini jika tidak diolah?.
Sebenarnya  kedua  belah  pihak  telah  mendapatkan  keuntungan.  Calon jamaah  haji  mendapatkan  keuntungan  dari  semua  yang  telah  ia  simpan  sampai  ia berangkat  ke  tanah  suci,  sementara  si  penyimpan  uang  dana  haji  tersebut  telah mendapatkan keuntungan dari apa yang dia usahakan dari transport dan kerja sama antara  ia  dengan  beberapa  perusahaan  travel.  Begitu  juga  dengan  kegiatan  sarana prasarana yang di siapkan di tanah suci makkah.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
Pertama,  seorang  pemimpin  tidak  boleh  menginvestasikan  dana  haji  untuk membangun infrastruktrur, karena kemaslahatan yang diinginkan masyarakat lebih besar daripada apa yang direncanakan pemerintah.
Kedua,  mungkin  terwujud  suatu  kemaslahatan  dari  investasi  ini,  namun  ada kemaslahatan yang lebih besar daripada maslahat yang direncanakan pemerintah. Ketiga,  menginvestasikan  dana  zakat  tidak  dibenarkan  dalam  kajian  hukum  Islam, karena  sejatinya  maslahat  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  indonesia  tidak  sesuai dengan  apa  yang  dikonsepkan  dalam  kaidah  fiqih,  karena  hukum  Islam
41 An-nawawi, roudhotut-tholibin wa ‘umdatul muftin, juz.6, hal. 334.
42 Al-umroni, al-bayan fi madzhabil imam asy-syafi’i, juz. 7, hal. 182.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
menginginkan  kemaslahatan  yang  tidak  menimbulkan  kemafsadatan  di  sisi  orang lain.
Keempat,  Jika  dibandingkan,  maka  kemaslahatan  masyarakat  indonesia  lebih  besar daripada kemaslahatan yang dicanangkan pemerintah.
Kelima,  akad  yang  ada  diantara  kedua    belah  pihak  lebih  pantas  dikatakan  dengan akad  wadi’ah  atau  akad  mudharabah,  atau  bisa  diqiyaskan  dengan  wakaf  yang berarti bahwa pemerintah tidak boleh sedikitpun mengambil kebijakan di atas uang masyarakat itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arno,  Abd  Kadir.  “PENYUSUNAN  ANGGARAN  PERSPEKTIF  FIQHI  ANGGARAN HUKUM  EKONOMI  SYARIAH.” Al-Amwal:  Journal  of  Islamic  Economic  Law 1, no. 1 (2016): 30–40.
Baharun, Hasan. “Management Information Systems in Education: The Significance of  e-Public  Relation  for  Enhancing  Competitiveness  of  Higher  Education.”  In Journal of Physics: Conference Series , 1175:12151. IOP Publishing, 2019.
Baharun, Hasan, Moh Tohet, Juhji Juhji, Siti Maryam Munjiat, Adi Wibowo, and Siti Zainab.  “MODERNISASI  PENDIDIKAN  DI  PONDOK  PESANTREN:  Studi Tentang  Pemanfaatan  Sistem  Aplikasi  Pedatren  Dalam  Meningkatkan  Mutu Layanan Pondok Pesantren.” Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 1 (2021): 1–22.
Baharun,  Hasan,  Adi  Wibowo,  and  Siti  Nur  Hasanah.  “Kepemimpinan  Perempuan Dalam Menciptakan Sekolah Ramah Anak.” Quality 9, no. 1 (2021): 87–102.
Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. Karim,  Adiwarman  A. Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan .  Jakarta:  Raja Grafindo, 2004.
Kasmir, SEMM. “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.” Edisi revisi (2014). Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam . 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
MUIN,  ABDUL.  “NOTARY  ROLE  IN  MAKING  AGREEMENT  DEED  AKAD  QARD IMPLEMENTATION  AND  FINANCING  IN  IJARAH  IN  HAJJ  BAILOUT  BANK SYARIAH  MANDIRI  (PERAN  NOTARIS  DALAM  PEMBUATAN  AKTA PERJANJIAN PELAKSANAAN AKAD QARD WAL IJARAH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH M.” Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 5, no. 1 (2019): 19–30.
Priyatna,  Tedi.  “Inovasi  Pembelajaran  PAI  Di  Sekolah  Pada  Era  Disruptive Innovation.” Jurnal Tatsqif 16, no. 1 (2018): 40.
Rosad,  Ali  Miftakhu.  “IMPLEMENTASI  PENDIDIKAN  KARAKTER  MELALUI MANAGEMEN SEKOLAH.” Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 5, no. 02 (2019): 173–190.

## Rosyad,  Ali  Miftakhu.  “The  IMPLEMENTASI  NILAI-NILAI  MULTIKULTURALISME MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM (THE
IMPLEMENTATION OF MULTICULTURALISM VALUES THROUGH LEARNING OF ISLAMIC RELIGION EDUCATION).” Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 5, no. 1 (2019): 1–18.
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
———.  “Urgensi  Inovasi  Pembelajaran  Islam  Dalam  PAI.” al-Afkar,  Journal  for Islamic Studies 2, no. 1 (2019): 64–86.

## Rosyad,  Ali  Miftakhu,  and  Muhammad  Anas  Maarif.  “PARADIGMA  PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI
TANTANGAN  GLOBALISASI  DI  INDONESIA.” Nazhruna:  Jurnal  Pendidikan Islam 3, no. 1 (2020): 75–99.
Sadir,  Darwis.  “Piagam  Madinah  (Al-Qanun).” Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan Hukum Islam 5, no. 1 (2013): 250–257. Shihab, Quraish. Tafsir  Al-Misbah,  Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al-Qur’an . Jakarta: Lentera Hati, 2002.
TERRENCE  E.  DEAL.,  KENT  D.  PETTERSON.  “SHAPING  SCHOOL  CULTURE” (n.d.).
Wibowo, Adi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjammeminjam Uang Di Desa  Nglorog  Kec.  Sragen  Kab.  Sragen.” Skripsi--UIN  Sunan  Kalijaga, Yogyakarta (2013).
Nur  ad-diin  bin  mukhtar  al-  khodimi,  Ilmul  maqoshid  asy-syar’iyyah,  maktabah  al abyikan. Terbitan pertama, 2001.
DR.  Muhammad  sodqiy  al  ghaziy,  Al  wajiz  fi  idohi  qowaidil  fiqhil  kuliyyah, mu’assasah ar-risalah beirut libanon,  1996.
As-  suyuthi  ,  Al-asybahu  wan-nadzoir,  dar-  alkutub  al  ilmiyah,  cetakan  pertama, 1990.
Az-zarkasyi, almantsur fil qowaidil fiqhiyah,wizarotul  awqof al-kuwaitiyah, cetakan ke dua, 1985.
Iz ad-diin bin abdis salam, al fawaid  fi ikhtishoril maqoshid, dar- alfikri, damaskus, cetakan pertama 1416 h.
Muhammad  tohir  hakim,  ri’ayatul  maslahah  wal  hikmatu  min  tasyri’i  nabiyyir- rohmah, al jami’ah al islamiyah, madina, 2002.
Ali  muhammad  jarisyah,  al  maslahah  almursalah,  muhawalatan  libastiha  wa nadzrotin fiha, jami’ah islamiyah, madina al munawwarah, 1997.
Muhammad  tohir  hakim,  ri’ayatul  maslahah  wal  hikmatu  min  tasyri’i  nabiyyir- rohmah, jamiah islamiyah, madinah al munawwarah, 2002.
Muhammad hasan abdul ghoffar. Taysiru ushulil fiqhi lilmubtadi’in, mawqi’ yabkah islamiyah.
Iz- ad-din bin abdis- salam, Qowaidul ahkam fi masholihil anam, maktabah kuliyyah al- ashariyah, kairo, 1991.
Az-zarkasyiy,  tasyniful  masami’  bisyarhi  jam’il  jawami’,  maktabah  qurtubiyah, cetakan pertama, 1998.
Az-zarkasyiy, al-bahrul muhith fi ushulil fiqh, darul kutubiy, cetakan pertama, 1994. Walid bin rosyid sa’idan, talqihul afhamil aliyah bisyarhil qowa’idil fiqhiyah Asy-syatibiy, al muwafaqot,  dar- ibnu affan, cetakan pertama, 1997. Ahmad  bin  muhammad  makkiy,  ghomzu  ‘uyunil  basho’ir  fi  syarhil    asybah  wan- nadzo’ir, darul kutub al-ilmiyah, cetakan pertama, 1985.
Abu ja’far ath-thabari, tafsir jami’ul bayan, mu’asssasah ar- risalah, cetakan pertama,
2000
Vol. 7, No. 1, Maret  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Investasi Dana Haji untuk Pembangunan......
Al-jurjani. Durjud duror fi tafsiril ayi was-suwar, mu’assasah ar-risalah,  majallat al- hikmah britania, 2008.
Asy-syairozi. Al-muhadzdzab fi fiqhil imam asy-syafi’i, dar al-kutub al- ilmiah. Al-mawardi, al iqna’ fil fiqhi asy-syafi’i.
Al-umroni,  al-bayan  fi  madzhabil  imam  asy-syafi’i,  dar  al-minhaj,  cetakan  pertama,
2000.
An-nawawi, al-majmu’ syarhul muhadzdzab,  dar al-fikri.
An-nawawi,  roudhotut-tholibin  wa  ‘umdatul  muftin,  al  maktab  al-  islami,  cetakan pertama, 1991.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  16.  Jakarta: Salemba Empat. 2009 https://informasiana.com/pengertian-infrastruktur