…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Tinjauan Fungsional Antara Kasus Tindak Pidana Narkotika di Jakarta Timur Dengan Kebijakan Polri dan BNN
Dliya Afifah 1 , Marshel Rolive 2 , Melinda Desvita Wibowo 3 , Nove Katherina Mahar 4 , Ruth Stevany Luise Silitonga 3 , Monica Margaret 6 Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur E-mail: 2143500995@student.budiluhur.ac.id 1 , 2143501407@student.budiluhur.ac.id 2 , 2143500904@student.budiluhur.ac.id 3 , 2143500433@student.budiluhur.ac.id 4 , 2143500946@student.budiluhur.ac.id 5 , monica.margaret@budiluhur.ac.id 6
Article History: Received: 03 Juni 2024 Revised: 16 Juni 2024
Accepted: 17 Juni 2024
Abstract: Kejahatan narkoba telah menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya membahayakan kesehatan individu dan keluarga, tetapi juga berdampak negatif terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Penelitian ini membahas kejahatan narkoba di Jakarta Timur, yang menjadi perhatian serius karena tingginya angka penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Penyalahgunaan narkoba telah berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan kebijakan dan strategi yang diambil oleh aparat penegak hukum, terutama Polri dan Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam menangani kasus-kasus narkoba di Jakarta Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan resmi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya yang signifikan dari pihak berwenang, masalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan besar yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan- kebijakan tersebut meliputi penegakan hukum yang ketat, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi, serta kampanye dan edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba.
Keywords: Jakarta Timur, Kebijakan, Matraman, Narkoba, Polri, Pulo Gadung.
PENDAHULUAN Narkoba merupakan sarana pengobatan terutama pada saat tindakan pembedahan zaman dahulu, karena manfaat yang dihasilkan dari penggunaan narkoba adalah meredakan rasa sakit dan memberikan efek bius pada penggunanya. Tepatnya pada tahun 1805 mulai adanya perkembangan dari narkoba ini, yakni munculnya morfin sebagai opsi dari opium yang mana
masih raw product dikarenakan saat penggunaan opium ini ditemukannya efek samping akibat penggunaan berlebih menyebabkan ketagihan (candu) dan sesak (Majid, 2020). Penggunaannya pertama kali ketika diketahui bahwa memiliki manfaat dalam dunia medis dan di keperluan pengobatan berjalan lancar dengan resep dokter dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, namun seiring berjalannya waktu banyak orang-orang non-medis yang menggunakannya secara bebas untuk tujuan kesenangan pribadi (mabuk-mabukan). Titik tertinggi penyalahgunaan narkoba ini muncul pada saat perang internal pada tahun 1874, banyaknya korban berjatuhan akibat perang sehingga penggunaan narkoba ini dibutuhkan untuk proses pengobatan atau medis dengan penggunaan morfin yang dianggap lebih aman, namun ditemukannya efek negatif dari heroin ini dengan menimbulkan ketergantungan secara fisik dan mental ketika mengonsumsinya (Majid, 2020).
Akibat dari penyalahgunaan ini kerajaan Inggris membuat peraturan hukum untuk menekan penggunaan opium serta mengurangi jumlah impornya. Namun kenyataannya peraturan yang dibuat tadi tidak dapat mengatasi kejahatan yang mulai melebar ini, dan menyebabkan banyaknya pecandu obat terlarang ini. Timbulah penyebutan penyalahgunaan ini sebagai bentuk tindak kejahatan narkoba, karena poinnya adalah mereka melakukan kejahatan dan melibatkan narkoba sebagai barang ilegalnya, bentuk kejahatannya ini berupa penjualan obat berbahaya ini secara bebas tanpa adanya pengawasan pemerintah atau pihak medis dan yang lebih parah obat ini digunakan tanpa adanya resep dokter. Tujuan penggunaannya pun untuk kesenangan yang menyebabkan dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain, lalu memproduksi obat- obatan terlarang ini tanpa adanya pengawasan oleh badan hukum.
Kejahatan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan yang terjadi di berbagai negara dan dengan banyaknya cara dalam melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan yang disebabkan oleh narkoba ini berdampak sangat luas dengan merusak kehidupan penggunanya, lingkungan keluarganya, pendidikannya, dan menjadi ancaman bagi kesehatannya. Penggunaan narkoba tanpa adanya pengawasan ahli sangat bersangkut pautan dengan peredaran gelapnya dan masuk dalam kejahatan baik skala nasional maupun internasional, dengan tujuan menjajakan hingga membuat konsumennya menjadi pecandu sehingga akan menguntungkan mereka dengan menjadikannya sebagai suplai dari barang ilegal tersebut (Mintawati & Budiman, 2021). Kehidupan pada masa kini memiliki kegiatan yang sangat berbeda dibanding pada masa sebelum adanya kemajuan teknologi, dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi baik pria dan wanita sehingga berdampak pada pola kehidupan yang dijalaninya sehingga terciptanya suatu situasi yang menyebabkan mereka membutuhkan obat bius dan zat-zat terlarang lainnya (Hariyanto, 2018). Permasalahan yang terjadi dari kejahatan narkoba ini di salah satu kota yakni Jakarta Timur dengan persentase kasus cukup tinggi yakni pada per tahun 2020 tercatat sebanyak 12 kasus, meskipun bukan menjadi kota dengan kasus kejahatan narkoba yang sangat tinggi seperti pada Jakarta Barat dengan jumlah sebanyak 25 kasus (BPS, 2020). Angka 12 dalam jumlah kasus menandakan bahwa kejahatan narkoba ini tidak bisa dianggap sebelah mata, dampak dari kejahatan ini sangat luas dan tentunya membunuh penggunanya, terutama pengguna yang masuk dalam kategori generasi masa depan. Penegasan pemberian hukuman adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencoba mengatasi kejahatan ini serta melalui proses penyelesaian hukum yang cukup rumit juga.
Kota Jakarta Timur memiliki 16 titik hitam narkoba yang berada di wilayahnya sehingga mereka mendapatkan pemantauan khusus oleh BNN dan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, dengan total 16 titik hitam tempat kejahatan narkoba berada. seperti Kampung Ambon Jakarta Timur atau kerap kali disebut dengan Pulo Gadung karena lokasinya memang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
berada di dalam daerah tersebut, yang merupakan kawasan industrial. Selain itu ada Pasar Obor dan Kampung Berlan. Jaringan peredaran di wilayah Asia, terfokus pada Indonesia masuk dalam kawasan pasar atau market-state, dengan perspektif secara pemasarannya terhadap narkoba serta peredarannya pada ranah internasional (Hartanto, 2017).
Kebijakan yang diberikan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional Indonesia) Jakarta Timur memberikan kebijakan untuk menekan kasus kejahatan narkoba yang terjadi disana, selain pemberian kebijakan mereka juga menyiapkan strategi yang sesuai dengan kondisi serta karakteristik wilayah tersebut sehingga dapat meminimalisir kemungkinan seseorang yang berada di wilayah Jakarta Timur melakukan kejahatan narkoba. Selain BNN Kapolri serta Kapolres berperan penting dalam mengatur serta menjaga lingkungannya tetap kondusif, sehingga mereka menciptakan kebijakannya untuk Kota Jakarta Timur dengan kasus narkobanya. Indonesia menjadi negara dengan tingkat kejahatan narkotika yang cukup tinggi pula dan pada beberapa aspeknya menyebabkan ancaman baik pada keamanan negara maupun kedaulatannya, hal ini berdasar pada kasus-kasus kejahatan narkoba yang terjadi didalamnya karena merusak SDM negri serta aspek krusial lainnya (Hartanto, 2017). Berdasarkan kejahatan tersebut tentunya dari pihak hukum sangat dibutuhkan adanya kebijakan dengan tujuan menekan kejahatan tersebut, lebih baik jika kebijakan yang ditetapkan oleh petinggi aparat hukum dapat membersihkan kejahatan tersebut meski nyatanya kebijakan tersebut ada namun kejahatannya masih terus ada hingga saat ini bahkan dalam beberapa kasus mengalami revolusi terhadap kejahatannya. Kejahatan narkoba memiliki konsistensi terjadi yang berbeda pada setiap wilayahnya, serta penggunaannya dari waktu ke waktu. Dilihat berdasarkan jenisnya sehingga dapat mengkalkulasikan bentuk kejahatannya dan menetapkan hukuman yang sesuai dan tertera pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alur proses penyelidikan hingga penangkapannya cukup panjang dan melibatkan aparat penegak hukum yakni jaksa dan polisi, dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian untuk pengumpulan bukti yang konkret dan valid sehingga dapat dilakukan penyidikan secara resmi, dilanjut dengan penangkapan tersangka dan surat penangkapan tersebut merupakan surat perintah resmi yang ditanggung jawabkan oleh jaksa atau polisi lalu tersangka akan dibawa ke kantor polisi untuk diadakannya pemeriksaan awal dengan sesi pembicaraan antara pihak kepolisian dan tersangka untuk dimintai keterangan mengenai barang bukti yang ada, dilakukannya penyelidikan lanjutan berdasar pada bukti-bukti tambahan yang baru.
Adapun selama proses ini tersangka berada dalam penahanan sementara untuk mencegah mereka kabur dan melakukan tindakan pidana lainnya. Proses pengadilan melibatkan jaksa dan hakim untuk penyampaian bukti-bukti serta penetapan hukuman yang sesuai berdasarkan Tindak Pidana yang tersangka lakukan, dari tahapan penyelidikan hingga penjatuhan hukuman semua memerlukan aparat penegakan hukum jaksa, polisi, dan hakim.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian berdasarkan data primer, data sekunder, dan wawancara untuk mengetahui hasil dari kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan serta strategi atau penanganan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi kasus kejahatan narkoba. Selain itu dengan studi kasus juga membantu dalam penggambaran secara visual mengenai situasi lapangan, tentu hasilnya berasal data yang digunakan bertumpu pada studi literatur untuk mengkaji penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan penjelasan yang ilmiah.
HASIL DAN PEMBAHASAN Sehubungan dengan kejahatan narkotika yang berkembang pesat pada setiap periode, maka Polri mempunyai fungsi yang sangat mendesak sebagai garda terdepan untuk tindakan pemberantasan narkoba di Indonesia. Melalui berbagai metode sebagai taktik Polri dalam melakukan tugasnya, maka ada beberapa tahapan atau proses yang dilakukan, seperti penyelidikan, penyidikan, penyergapan, penangkapan hingga upaya penindakan bagi para pelaku kejahatan narkoba. Setiap hal tersebut dilakukan secara sistematis dalam frekuensi yang intens untuk kelancaran Polri dalam perannya. Polri dengan konsisten dan stabil berusaha agar dapat menghentikan lingkaran peredaran serta tindakan penyalahgunaan narkotika di setiap kalangan masyarakat. Sebagai pendukung dalam menjalankan tugasnya, maka secara khusus polri membentuk unit spesifik seperti Direktorat Narkotika ataupun Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) agar dapat fokus menunaikan perannya dalam memberantas kejahatan narkoba. Selain itu untuk bergerak secara maksimal, Polri juga melakukan koordinasi bersama lembaga ataupun instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai (Kementerian Keuangan), Interpol, Komnas HAM, dan lain sebagainya. Sinergitas ini akan memudahkan Polri dan pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan preventif maupun deteksi awal sebelum akhirnya melakukan penanganan terhadap kejahatan narkoba.

## Tindak Pidana Narkotika di Jakarta Timur

## Gambar 1. Diagram batang Tindak Pidana Narkotika Wilayah Jakarta Timur
Sumber: BNN Kota Jakarta Timur dan Polres Metro Jakarta Timur
Gambar diatas merupakan data grafis kasus Tindak Pidana Narkotika pada periode tahun 2020-2024 dengan Jakarta Timur sebagai wilayah fokusnya. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas jenis narkotika yang digunakan pelaku adalah Sabu (Methamin) dengan jumlah yang mencapai 200 orang. Kemudian yang tertinggi selanjutnya adalah ganja, sebagai jenis narkotika yang banyak digunakan. Data tersebut bersumberkan dari Polres Metro Jakarta Timur yang bekerjasama dengan pihak Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Jakarta Timur. Data tersebut memiliki relevansi erat dengan aspek geografis dan demografi dari keseluruhan Kota Jakarta Timur. Melalui data yang peneliti peroleh, beberapa ciri khas Jakarta Timur yang dapat disoroti ialah sebagai berikut;
1. Area yang strategis karena mempunyai akses terhadap berbagai moda transportasi, yakni lapangan terbang Internasional Bandara Halim Perdana Kusuma dan Terminal Bus Pulogadung.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1550
2. Pada beberapa area, terdapat tempat dengan interaksi sosial yang cukup ramai, seperti beberapa macam pasar yakni Pasar Induk Sayur-mayur Kramat Jati, Pasar Induk Cipinang, Pasar Obor Cijantung, dan lain sebagainya.
3. Beberapa titik lokasi juga merupakan area dengan frekuensi aktivitas pekerja yang tinggi, dikarenakan termasuk dalam distrik industri, seperti daerah Cakung dan Pulo Gadung.

## Gambar 2. Data Kasus Narkoba Satres Narkoba Periode 2022-2024
Sumber: Polres Metro Jakarta Timur

## Gambar 3. Data Kasus Narkoba Satres Narkoba Periode 2020-2021
Sumber: Polres Metro Jakarta Timur
Tabel data primer diatas diperoleh secara langsung dari pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Jumlah frekuensi kasus maupun pelaku dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika mencakup keseluruhan wilayah dari Jakarta Timur. Dapat diamati bahwa terkhusus pada periode tahun 2023, total keseluruhannya merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan periode tahun lainnya. Dengan jumlah pelaku (tersangka) yang mencapai 457 orang disertai dengan jumlah keseluruhan kasus yakni sebanyak 326. Menggarisbawahi pada
periode 2024 sebagai tahun yang paling terkini, jumlah kasus yang diungkap sudah mencapai 106 kasus disertai dengan jumlah pelaku hingga 152 orang. Angka tersebut perlu menjadi perhatian bagi para aparat penegak hukum maupun penduduk Jakarta Timur. Dengan faktanya bahwa belum berjalan setengah tahun 2024, namun tingkatan penyalahgunaan narkoba sudah cukup tinggi, akan menjadi permasalahan yang serius. Frekuensi tersebut kemungkinan besar akan bertambah dua kali lipat lebih banyak dalam berjalannya waktu kedepan, apabila tidak ada perubahan maupun keefektivitasan yang berdampak secara signifikan.
Selain data statistik yang telah diperoleh, juga dilakukan sesi wawancara singkat secara langsung dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Narkoba (Kaur Binops Satres Narkoba) Polres Metro Jakarta Timur. Saat berdiskusi dan melakukan tanya jawab, dapat diketahui bahwa ada beberapa daerah di Jakarta Timur yang menjadi perhatian karena tingginya kasus narkoba yang ditemukan, yakni Pasar Obor Cijantung yang terletak pada Kecamatan Pasar Rebo dan wilayah Berlan yang terletak pada Kecamatan Matraman. Pihak Polres sendiri menyatakan bahwa mereka menemukan dan menindak cukup banyak pelaku Tindak Pidana Narkotika pada kedua kawasan tersebut. Masing-masing dari kedua wilayah tersebut memiliki alasan ataupun faktor yang menjadikan banyak pelaku penyalahgunaan narkoba.

## Gambar 4. Pasar Obor Cijantung Sumber: Koran Satu
Pada daerah Pasar Obor sendiri seperti yang telah diuraikan dalam ciri khas administratif Jakarta Timur, adanya interaksi dan aktivitas sosial yang sibuk pada setiap individu. Pasar umumnya merupakan tempat transaksi yang cukup ramai pengunjung maupun penjual, sehingga para pelaku memanfaatkan secara maksimal dalam momen-momen kepadatan tersebut. Para warga yang melakukan aktivitas normal pun seakan tidak memperdulikan perbuatan melanggar tersebut, dan hal itu semakin memperluas persentase keberhasilan para pelaku dalam melakukan penyalahgunaan narkoba. Sehingga pada akhirnya, tidak heran apabila jaringan atau sindikat narkotika di area Pasar Obor Cijantung semakin meluas.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1552

## Gambar 5. Penggerebekan Kampung Berlan Berujung Maut dan Area Asrama TNI Hunian Bandar Narkoba Sumber: Oke News dan Merdeka.Com
Selanjutnya, wilayah Berlan pada Kecamatan Matraman. Secara umum, warga sekitar mengenal wilayah tersebut sebagai Kampung Berlan. Pihak Polres secara khusus mengungkapkan bahwa salah satu tingginya frekuensi kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Berlan adalah karena adanya Komplek Militer TNI-AD. Banyaknya para penduduk sipil yang bermukim dengan jarak cukup dekat dengan komplek atau asrama tersebut, menjadikan kesempatan bagi para pelaku untuk ‘justru’ semakin aktif melakukan tindak pidana narkotika. Bahkan beberapa tahun terakhir, disebutkan bahwa semakin masifnya penghuni non TNI atau aparat (Warga sipil) yang tinggal secara tetap di Komplek tersebut. Tentu saja, hal itu semakin membuka jalur bagi para pelaku untuk mengedarkan maupun mengonsumsi narkoba. Maka dari itu, cukup banyak berita maupun kasus tindak pidana narkotika yang cukup terkenal dari Kampung Berlan itu sendiri. Tingginya kasus penggerebekan rumah-rumah yang dihuni oleh para pelaku terutama buronan bandar narkoba. Dan hal tersebut merupakan fenomena sosial, masyarakat setempat bahkan melabeli kawasan tersebut sebagai kampung narkoba.

## Gambar 6. Kawasan Industri Pulo Gadung dan sekitarnya Sumber: CNN
Kepadatan populasi Kota Jakarta Timur juga ditambah dengan kuantitas lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA/K, SLB) terdapat 1.521 jumlah sekolah dan perguruan tinggi sebanyak 48 tempat. Secara umum, Jakarta Timur merupakan wilayah yang padat penduduk. Berdasarkan observasi pemerintah, kualitas rata-rata dari setiap masyarakat di Jakarta Timur merupakan kalangan menengah hingga ke bawah. Ada kemungkinan aspek demografis tersebut merupakan potensi yang menjadikan beberapa daerah di Kota Jakarta Timur, memiliki tingkatan tinggi terhadap Tindak Pidana Narkotika. Terutama dikarenakan para pelaku tidaklah hanya
berasal dari usia dewasa, melainkan juga usia remaja hingga usia anak pelajar. Generasi muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini, menjadi semakin banyak ditemukan pada Kota Jakarta Timur.
Pihak aparat telah menetapkan beberapa lokasi di Jakarta Timur sebagai area yang dianggap sebagai wilayah dengan tingkatan penyalahgunaan narkotika terbanyak (titik hitam). Salah satunya terdapat di sekitar Kampung Ambon yang berkecamatan di Pulo Gadung. Seperti yang telah diuraikan pada bagian ciri khas kota Jakarta Timur, Pulo Gadung adalah kawasan industri. Sehingga hal tersebut kemungkinan besar menjadi salah satu penyebab tingginya frekuensi penyalahgunaan narkotika pada wilayah Pulo Gadung. Pihak Polri telah menindaklanjuti cukup banyak pelaku Tindak Pidana narkotika yang melakukan aksinya di sekitar wilayah tersebut.
Adanya banyak aktivitas yang menimbulkan berbagai kesibukan di daerah tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para pelaku, untuk menutupi kedok perbuatan mereka yang sebenarnya. Selain itu melalui faktor keramaian masyarakat sekitar, para pelaku bisa bersembunyi atau bahkan bekerja sama bersama oknum-oknum masyarakat dengan memberikan imbalan setimpal oleh para pelaku. Sehingga tidak heran, apabila para pelaku melibatkan anak hingga remaja. Kemudian, seperti yang telah diuraikan, yakni rata-rata kualitas sumber daya manusia yang menengah bahkan di bawah, juga menjadi dorongan bagi para pelaku.

## Gambar 7. Lokasi Kumuh di Pulo Gadung
Sumber: Antara News
Beberapa area Pulo Gadung secara spesifik bagian pedalamannya, termasuk cukup kumuh, baik tempat tinggal yang sempit, saling menempel antara satu dan yang lain, umumnya banyak tersembunyi (terselip) di fasilitas pembangunan kota (jembatan, kali, rel kereta, pabrik, terminal, dan lain-lain). Aspek geografis tersebut mendukung setiap aksi pelaku untuk mengedarkan, mengkonsumsi, bertransaksi narkotika atau bahkan melakukan aktivitas kriminal lainnya. Pada area semacam itu, umumnya akses dari pihak luar akan sulit menjangkau ke dalam, sehingga penampakan aktivitas setiap masyarakat akan lebih terbatas untuk diamati.
Kilas balik terhadap kondisi terminal bus Pulo Gadung yang cukup memperhatikan pada masa lalu. Banyak masyarakat umum yang mengetahui tingginya frekuensi aksi tersembunyi oleh para pelaku kejahatan narkotika. Keadaan dan situasi kumuh, ditambah dengan sistem yang masih belum jelas, cukup membantu para oknum untuk melakukan Tindak Pidana narkotika. Realita yang memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui perbuatan tersebut, semakin membuktikan bahwa betapa rawannya aktivitas penyalahgunaan narkoba di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Sehingga dapat dipahami penyebab pihak kepolisian setempat yakni
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Polres Metro Jakarta Timur, menyatakan bahwa wilayah Pulo Gadung merupakan salah satu area ‘Zona Hitam’.
Berbagai aspek demografis dan geografis yang telah dijabarkan juga semakin menjelaskan mengapa penggunaan narkoba jenis sabu lebih banyak digunakan dalam Tindak Pidana Narkotika di kota Jakarta Timur. Mengutip pada data BNN RI tahun 2019 yang terdapat pada website BNN Sumatera Selatan, dinyatakan bahwa Sabu merupakan salah satu jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan. Keberadaan narkotika berjenis sabu rupanya cukup tinggi antara penduduk kota-kota besar. Beberapa alasan yang mendukung seperti, demand konsumen yang tinggi, metode penggunaannya yang variatif, aksesibilitas produksi yang mudah, strategi penyelundupan yang tergolong tidak terlalu sulit karena ketahanannya baik dalam jangka panjang, serta efek drastis bagi tubuh yang diperoleh (mempengaruhi pada dopamin saraf otak secara signifikan). Faktor-faktor tersebut cukup ideal bagi orang-orang setempat yang berniat melakukan penyalahgunaan narkoba. Tersebarnya Sabu secara luas akan memudahkan setiap kalangan, bahkan masyarakat yang kekurangan di wilayah Pulo Gadung untuk memperoleh narkoba dan kemudian menyalahgunakannya. Maka dari itu, cukup memprihatinkan bahwasanya sumber daya manusia yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas diri dan hidup, lebih memilih menguras ekonominya (yang bahkan sudah kekurangan) untuk melakukan Tindak Pidana narkotika.

## Kebijakan Polri dalam Tindak Pidana Narkotika
Tabel 1. Kapolri Pada Periode 2009-2024
No. Nama Kapolri Periode Jabatan 1. Jenderal Polisi Sutanto 08 Juli 2005 – 30 September 2008 2. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri 01 Oktober 2008 – 22 Oktober 2010 3. Jenderal Polisi Timur Pradopo 22 Oktober 2010 – 25 Oktober 2013 4. Jenderal Polisi Sutarman 25 Oktober 2013 – 16 Januari 2015 5. Jenderal Polisi Badrodin Haiti 17 April 2015 – 14 Juli 2016 6. Jenderal Polisi Tito Karnavian 14 Juli 2016 – 23 Oktober 2019 7. Jenderal Polisi Idham Aziz 01 November 2019 – 27 Januari 2021 8. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo 27 Januari 2021 – Saat ini.
Dalam menangani kasus narkoba, kebijakan Kapolri lazimnya fokus pada pemberantasan persebaran narkoba dari pusat hingga konsumen, menegakkan hukum yang ketat serta melakukan kerja sama internasional demi mencegah adanya penyelundupan.
1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (sejak 2021-saat ini) a. Penegakan Hukum: Beliau menitikberatkan penanganan kasus narkoba dari hulu hingga hilir dengan mengarahkan jajarannya untuk mengungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap para pelaku. Pada tahun 2021, Polri berhasil mengungkap sebanyak 19.299 kasus dan menangkap 24.878 tersangka dengan barang bukti hingga Rp. 11,66 triliun.
b. Membentuk Kampung Tangguh Narkoba: Kapolri mengarahkan untuk membentuk Kampung Tangguh Narkoba di seluruh Polda untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba.
c. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Untuk memberikan efek jera, Polri menerapkan pasal TPPU kepada kasus bandar narkoba dengan cara menyita aset-aset yang diperoleh dari hasil kejahatan itu sendiri.
2. Jenderal Idham Azis (2019-2021): Kapolri Idham Azis juga menitik beratkan pentingnya pemberantasan narkoba, dengan menginstruksikan penanganan tegas terhadap jaringan narkoba, serta melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak internasional untuk memerangi penyebaran narkoba di Indonesia. Saat masa jabatannya, Jenderal Idham mengoptimalkan operasi memberantas narkoba dengan menitikberatkan pada hubungan internasional dan penyelundupan di jalur air. Beliau menunjukkan pentingnya pengawasan pada jalur- jalur pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara. Terdapat usaha untuk menyita serta memusnahkan aset dari para bandar narkoba demi memberikan efek jera.
3. Jenderal Tito Karnavian (2016-2019): Di bawah kepemimpinan Jenderal Tito, fokus juga diberikan dalam memberantas kasus narkoba dengan menggalakkan operasi untuk menangkap dan menghancurkan jaringan narkoba, serta meluaskan kerja sama dengan negara lain dalam penanganan kasus narkoba jangkauan internasional serta peningkatan kerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mempersulit pergerakan para bandar narkoba.
Apabila diamati kembali, kebijakan para Kapolri berfokus dalam menegakkan hukum yang keras, pemberantasan peredaran narkoba dari hulu hingga hilir, melakukan kerja sama internasional, serta meningkatkan peran masyarakat melalui program-program seperti Kampung Tangguh Narkoba. Melakukan pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga mulai diterapkan untuk mengurangi rasa ketergantungan dan memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk pulih dan siap kembali ke masyarakat. Secara khusus dalam kota Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Timur juga mempunyai beberapa kebijakan dan tindakan yang spesifik untuk menangani kasus narkoba, guna menunjukkan komitmen Polres Metro Jakarta Timur dalam memberantas penyebaran narkoba dan menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Jakarta Timur. Berikut beberapa kebijakan dan langkah yang dijalankan:
1. Penegakan Hukum yang Ketat Polres Metro Jakarta Timur secara aktif mengungkap berbagai kasus narkotika dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan pengedar narkoba. Polres Metro Jakarta Timur menggunakan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2, untuk menghukum para pelaku kasus Narkotika.
2. Kerja Sama dan Koordinasi Polres Metro Jakarta Timur menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk memperkuat penanganan dan pengawasan terhadap penyebaran narkoba. Kerja sama ini juga mencakup penyerasian dengan pihak internasional dalam memberantas jaringan narkotika. Selain dengan instansi atau lembaga, tentu hadir juga kerja sama dengan masyarakat itu sendiri sebagai garda terdepan. Pihak polres sendiri mengatakan bahwa banyak RT/RW yang cukup kooperatif dalam setiap gerakan bersama untuk melawan narkoba. Salah satu kerja sama dengan masyarakat yang masih stabil sampai saat ini adalah berdirinya Kampung Tangguh Anti-Narkoba yang terletak pada Kecamatan Matraman RT. 06.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1556
3. Penghargaan dan Motivasi Untuk memotivasi anggotanya dalam meningkatkan kinerja, Polres Metro Jakarta Timur menganugerahkan penghargaan pada anggota yang berhasil dalam upaya memberantas narkoba. Penghargaan ini termasuk menganugerahkan penghargaan kepada anggota Polri, TNI, dan masyarakat yang berperan dalam pelaporan pelaku penyelewengan narkotika.
4. Kampanye dan Edukasi Polres Metro Jakarta Timur aktif berperan dalam kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba bagi kesehatan. Mereka memajukan pembentukan komunitas yang tangguh terhadap narkoba untuk menumbuhkan kesadaran dan ikut serta masyarakat dalam menumpas penyalahgunaan narkoba. Pihak Polres juga secara rutin melakukan sosialisasi bagi penduduk setempat, disertai dengan sarana seperti videotron edukasi anti-narkoba yang pernah diputar pada area Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penyebaran spanduk secara masif pada berbagai daerah di Jakarta Timur. Kemudian adanya kegiatan Senin Pintar yang merupakan kegiatan penyuluhan lingkup sekolah. Lalu adanya jadwal rutin Jumat Curhat yakni penyuluhan bagi ibu-ibu (PKK) dan kader-kader aparat desa. Agenda tersebut menerapkan program Mantap dan Taktis dari Kapolres Jakarta Timur.
5. Kasus Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Timur Sebuah insiden tragis terjadi pada April 2023 saat Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Buddy Alfrits Towoliu, ditemukan tewas di rel kereta. Walaupun insiden ini mengakibatkan duka mendalam, Polres Metro Jakarta Timur senantiasa melanjutkan upaya dalam memberantas kasus narkoba dengan totalitas dan pengorbanan tinggi.
Polri selaku garda terdepan dalam menunaikan tugasnya demi menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika, juga melakukan kolaborasi dengan pihak lembaga lain untuk meningkatkan potensi keberhasilan. Maka dari itu, BNN Kota Jakarta Timur pun telah menyusun kebijakan dan strategi operasional yang sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional BNN untuk tahun 2020-2024. Strategi ini berfokus pada:
1. Memperkuat pengawasan jalur-jalur peredaran narkoba.
2. Meningkatkan kualitas penindakan dan penegakan hukum Tindak Pidana narkoba.
3. Membangun ketahanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan rehabilitasi.
5. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ( stakeholder ).
Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro dielaborasi dan diadaptasi secara cermat untuk menyesuaikannya dengan realitas permasalahan narkotika di wilayah provinsi. Lebih lanjut, perumusan kebijakan dan strategi BNN Kota Jakarta Timur berpedoman pada kebijakan BNN pusat yang berfokus pada penguatan pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta pengembangan kapasitas organisasi BNN. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kota Jakarta Timur bersifat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan.
Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Jakarta Timur sebagai berikut: 1. Kebijakan yang dilakukan antara lain:
a. Penanggulangan Narkoba Seimbang: Menyeimbangkan upaya pengurangan
permintaan ( demand reduction ) dan pengurangan pasokan ( supply reduction ) untuk memerangi narkoba secara holistik.
b. Rehabilitasi Holistik: Mengembangkan sistem rehabilitasi medis dan sosial yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.
c. Pemberantasan Jaringan Sindikat dan Tindak Pidana Pencucian Uang: Melacak dan memberantas jaringan sindikat narkoba hingga ke akarnya, termasuk Tindak Pidana pencucian uang yang menyertainya.
d. Profesionalisme dan Dedikasi: Menjunjung tinggi profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam menangani permasalahan narkoba di semua tingkatan.
2. Selain itu, Strateginya antara lain adalah: a. Penyebarluasan Informasi P4GN yang Masif: Meningkatkan penyebarluasan informasi Pencegahan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) kepada masyarakat luas untuk membangun kesadaran dan partisipasi dalam memerangi narkoba.
b. Kebijakan Institusi yang Responsif: Mendorong kebijakan institusi dan lembaga terkait untuk responsif dan adaptif dalam menangani permasalahan narkoba, sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.
c. Penguatan Kapasitas Institusi dan Masyarakat: Memperkuat kapasitas institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba, melalui pelatihan, edukasi, dan pengembangan program-program pemberdayaan.
d. Pelayanan Rehabilitasi yang Memadai: Memastikan ketersediaan dan kualitas pelayanan rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba.
e. Peningkatan Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika: Meningkatkan upaya pengungkapan Tindak Pidana narkotika, termasuk lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya, untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.
f. Manajemen Kinerja yang Efektif dan Efisien: Menerapkan proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien untuk memastikan akuntabilitas dan optimalisasi pencapaian target dalam pemberantasan narkoba.

## KESIMPULAN
Kejahatan narkoba tidak bisa di anggap sepele, sehingga aparat hukum membuat kebijakan dan regulasi agar sesegera mungkin dapat dijalankan penanganannya. Karena kejahatan tersebut berdampak sangat luas, mulai dari rusaknya generasi muda, pecandu yang berkeliaran, hingga penjualan secara bebas hingga merusak tubuh sang pemakai. Pemerintah dengan sigap mengeluarkan pernyataan secara sah dan legal mengenai narkoba, mulai dari jenis dan golongannya, bentuk kejahatannya, dan hukuman sesuai dengan bentuk kejahatannya. Terbitnya Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan dan penjelasan mengenai narkoba dan turunannya, sehingga masyarakat Indonesia dapat mengetahui konsekuensi apa yang akan mereka terima jika melibatkan dengan narkoba secara ilegal. Kota administrasi Jakarta Timur tidak semata-mata menjadi kota dengan kasus narkoba tertinggi. Namun, jumlah kasusnya dapat menyentuh 12 dalam setiap tahunnya, mengacu terhadap data yang diambil pada tahun 2020. Dengan jumlah kasus yang begitu banyak tidak menutup kemungkinan setiap tahun yang akan datang dapat mengalami peningkatan yang tinggi, sehingga dibutuhkan peran aparat penegakan hukum serta kebijakannya untuk mengatasi serta menekan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
terjadinya peningkatan jumlah kasus narkoba semakin banyak dan memakan korban jiwa lebih besar. BNN mencatat ada 16 titik hitam yang perlu menjadi perhatian.
Terdapat 3 pihak yang berkontribusi memberikan kebijakan mengenai kasus narkoba yakni; Kapolri, Kapolres, dan BNN. Tiga pihak ini berpartisipasi serta berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Selain penciptaanya terhadap kebijakan, BNN turut serta memberikan strategi yang dirancang secara khusus menyesuaikan wilayah Kota Jakarta Timur. Efektivitas dari kebijakan serta strategi yang telah diciptakan tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda. Ketika kebijakan yang diberikan Kapolri dengan cakupan skala besar, maka hasilnya juga tergantung pada setiap pelaksanaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan aparat penegak hukum dapat tercapai, apabila dibarengi dengan proses pelaksanaan di lapangan yang berkomitmen teguh dan konsistensi penuh. Kapolres berfokus pada wilayah khusus yang diawasinya sehingga memberikan perhatian penuh pada Jakarta Timur. Selain mewujudkan penertiban, pihak Polres turut serta membangun relasi dengan masyarakat wilayahnya, Dari hal tersebutlah, dibuat pendekatan melalui edukasi ilmu bahaya narkoba dengan program kampanye yang tersebar serta mengadakan pembelajaran sedini mungkin, sehingga pencegahannya dapat sesegera mungkin dilakukan.
BNN berdasarkan program P4GN-nya memberikan penjelasan dan pemahaman lebih jelas terhadap narkoba karena hal tersebut merupakan bidang keahliannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, efektifitasnya cukup baik karena mereka juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintahan maupun swasta. Hasil dari kebijakan pihak-pihak instansi tersebut menghadirkan kolaborasi yang saling membantu atas masing-masing kekurangan dan saling melengkapi satu sama lain. Meskipun kejahatan tersebut tidak bisa secara 100% dihilangkan, namun terbukti cukup membantu dalam menekan kejahatan tersebut. Karena mereka secara tepat menentukan sasaran untuk diberikan pemahaman bahayanya barang ilegal tersebut, sehingga terbentuklah pemikiran dan pola pikir positif untuk menghindari terlibat dengan narkoba. Tak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang cukup tidak memuaskan dan kurang berdampak. Namun, para pihak berwenang, baik Polri, BNN dan yang lainnya, dapat terus melakukan evaluasi ataupun menerima kritik dan saran. Agar setiap pihak, dapat mengamati jelas setiap kekurangan maupun kelebihan dengan maksud untuk terus melangkah maju memberantas narkoba secara maksimal dan lebih baik lagi dari sebelumnya.
Masyarakat diharapkan untuk turut serta dalam mengatasi permasalahan narkoba ini, karena pada dasarnya apa yang dari masyarakat, akan berakhir untuk masyarakat. Aparat penegak hukum berwajib mengharapkan peran aktif masyarakat untuk mengatasi kejahatan ini. Karena generasi muda bangsa inilah yang seringkali menjadi korbannya, hingga memerlukan pengamanan dan penanganan yang tepat dalam menciptakan masa depan cerah bagi kemajuan negara.

## DAFTAR REFERENSI
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. (19 November 2021) “ Sabu, Si Putih Bikin Candu ”. Artikel dikutip dari https://sumsel.bnn.go.id/sabu-si-putih-bikin-candu/ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2020) “ Banyaknya Kelurahan yang Mengalami Kejadian Kejahatan Narkoba Selama Setahun Terakhir (PODES) (Desa/Kelurahan), 2020 ”. Artikel dikutip dari https://jakarta.bps.go.id/indicator/34/1188/1/banyaknya- kelurahan-yang-mengalami-kejadian-kejahatan-narkoba-selama-setahun-terakhir-podes- .html
Gabriella, S. (2019). Kerja sama Indonesia-interpol Dalam Menangani ISU Penyelundupan
Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. Intermestic: Journal of International Studies ,
3 (2), 147. https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4 Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1). https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634 Hartanto, W. (2017). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (1), 1-16. https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.65
Made Mas Mahayuna, I., Amiruddin, A., & Khairani Panca Ningrum, R. (2023). Masa Penangkapan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Penyidik Polri. UNES Journal of Swara Justisia , 7 (1), 249. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.327 Majid, A. (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba . Alprin. Merdeka.com (2016). Fakta-Fakta Kampung Berlan & Mama Yola Dalam Pusaran narkoba . merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-fakta-kampung-berlan-mama- yola-dalam-pusaran-narkoba.html
Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra , 1 (2), 62-68. https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95 Okezone. (2016, April 12). Berlan, Dulu Kompleks TNI Kini Jadi Kampung Narkoba : Okezone Megapolitan . https://megapolitan.okezone.com/. https://megapolitan.okezone.com/read/2016/04/12/338/1360742/berlan-dulu-kompleks- tni-kini-jadi-kampung-narkoba
Perangin-Angin, S. U., Laksmi Dewi, A. A., & Karma, N. M. (2021). Wewenang Kepolisian Dalam penyidikan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 260–264. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3217.260-264
Rencana Program Kerja Jangka Menengah (RENPROJA) BNN Kota Jakarta Timur 2020-2024. Artikel dikutip dari https://jaktimkota.bnn.go.id/konten/unggahan/2023/03/RENPROJA- BNNK-JAKTIM.pdf
Sari, I., Sinaga, N. A., & Gaol, S. L. (2021). Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1). https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.655 SEDDON, T. (2000). Explaining the Drug–Crime Link: Theoretical, Policy and Research Issues. Journal of Social Policy, 29(1), 95–107. doi:10.1017/s0047279400005833 White, H. R., & Gorman, D. M. (2000). Dynamics of the drug-crime relationship. Criminal justice , 1 (15), 1-218.
Yuliana Yulti Jenina, Tardip Panggabean, & Suriadi Bangun. (2024). Fungsi Dan Peran Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Polres Jakarta Timur (Putusan Nomor: 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan , 2 (4), 1–10. https://doi.org/10.3783/causa.v2i4.2074