Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1945-1955 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Oleh Justice Collabolator (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana
Mohd. Yusuf Daeng M 1 🖂 , Rida Warda Kurnia 2 , Rieke Alfitra Bella 3 , R. Frizki Fildo Mayri 4 ,
Elfuadi Ihsan 5 , Angely Aulia Prameswari 6
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Di Indonesia sendiri, penggunaan JC sudah diatur dalam hukum positif. Mengenai peran dan kedudukan JC ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam perkembangannya  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, JC juga diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Pelapor , Saksi Pelapor, dan Saksi Kolaborasi. Namun, semua undang-undang positif tersebut belum mampu memberikan kejelasan dan kepastian mengenai kedudukan dan peran KU dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Padahal, JC memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana, salah satu kasus yang saat ini menjadi perhatian di Indonesia yaitu pembunuhan terhadap brigadir yang dilakukan oleh seorang Perwira Tinggi dengan dibantu beberapa anggota Polri lainnya adalah contohnya. peran  JC  yang  sangat  besar  dalam  membuka  tabir  kegelapan  suatu  kasus  yang  bahkan  dibarengi  dengan terhalangnya keadilan dari para penegak hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini akan ditelaah kedudukan dan peranan JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil kajian ini akan memberikan beberapa rekomendasi mengenai penguatan posisi dan peran JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Justice Collaborator, Obstruksi Peradilan.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari

## Abstract
In Indonesia itself, the use of JC has been regulated in positive law. Regarding the role and position of JC emphasized in Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims which in its development has been amended by Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Then, JC is also regulated in MA Circular Letter Number 4 of 2011, the Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, the National Police Chief, the Corruption Eradication Committee, and the LPSK regarding the Protection of Reporters, Reporting Witnesses, and Collaborative Witnesses. However, all of these positive laws have not been able to provide clarity and certainty regarding the status and role of KU in the criminal justice system in Indonesia. In fact, JC has a very important role in solving a criminal case, one of the cases that is currently a concern in Indonesia, namely the murder of a brigadier committed by a high ranking officer with the assistance of several other members of the National Police  is  an  example.  JC's  very  big  role  in  uncovering  the  darkness  of  a  case  which  was  even accompanied by obstruction of justice from the law enforcers themselves. This research will examine the position and role of JC in the criminal justice system in Indonesia. The results of this study will provide several recommendations regarding strengthening the position and role of JC in the criminal justice system in Indonesia.
Keywords: Criminal Justice System, Justice Collaborator, Obstruction of Justice.

## PENDAHULUAN
Istilah justice collaborator atau collaborator with  justice merupakan suatu hal yang  baru di Indonesia. Yang melatar belakangi munculnya peristilahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Kasus Susno Duaji dan teranyar pada saat ini, yaitu kasus Sambo (mantan kadiv propam Polisi Republik Indonesia).  Dalam  kasus  Susno  Duaji,  istilah  yang  mencuat  ke  permukaan  adalah  whistleblower, Peniup Pluit atau Pemukul Kentongan. Whistleblower adalah Seorang yang menyampaikan informasi tentang suatu tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum, tetapi dia bukan salah satu pelaku dari kejahatan tersebut. Namun istilah whistleblower  dalam  kasus Susno  dianggap tidak begitu tepat, sebab  status  Susno  bukan  hanya  seseorang  yang  menyampaikan  suatu  dugaan  tindak-pidana kepada aparat penegak hukum, tetapi dia juga merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam konsep yang berlaku di dunia internasional, orang dengan status semacam ini disebut
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari
sebagai Justice Collaborator (Abdul Haris Semendawai, n.d.).
Pengakuan  akan  pentingnya  peran  justice  collaborator  dalam  mengungkap  kejahatan transnational organized crimes yang salah satunya adalah kasus korupsi dalam skala internasional diatur  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  yaitu  melalui  Konvensi  Internasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan  United  Nations  Convention  Against Corruption, 2003 (Konvensi Anti Korupsi PBB). Dalam pasal 37 Konvensi Anti Korupsi PBB tentang Cooperation with law enforcement authorities dinyatakan sebagai berikut:
a. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an oﬀence establi shed in accordance with this Convention  to  supply  information  useful  to  competent  authorities  for  investigative  and evidentiary purposes and to provide factual, speciﬁc help to competent authorities that may contribute to depriving oﬀenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds; b. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an oﬀe nce established in accordance with this Convention;
c. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial  coo peration  in  the  investigation  or  prosecution  of  an  oﬀence  established  in accordance with this Convention;
d. Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as provided for in article 32 of this

## Convention”.
Konvensi Anti Korupsi PBB tersebut secara tegas memberikan mandat kepada pemerintah yang sudah meratifikasi konvensi tersebut untuk memanfaatkan informasi yang dimiliki pelaku tindak pidana  korupsi untuk mengungkap kejahatan dan untuk memperoses  pelaku yang lainnya. Lebih
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari
lanjut dikatakan bahwa bila mana mungkin untuk memberikan keringanan hukuman bagi mereka yang bekerjasama tersebut, bahkan bila dimungkinkan oleh hukum domestik, yang ber- sangkutan dapat juga untuk tidak dituntut secara pidana (Abdul Haris Semendawai, 2016). Pada dasarnya, praktik penerapan justice collabulator di Indonesia sudah diterapkan dalam beberapa kasus, terbaru adalah kasus pembunuhan oleh Sambo terhadap ajudannya. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai dasar hukum dan kedudukan justice collabulator di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Penelitian  merupakan  sarana  manusia  untuk  memperkuat,  membina,  serta  untuk mengembangkan  ilmu  pengetahuan  (Soerjono  Soekanto,  1984).    Penelitian  hukum  adalah  suatu metode  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  serta  doktrin-doktrin  hukum dengan  tujuan  untuk  menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh  peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum. Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Justice Collabolator
Dalam sejarahnya, justice collaborator itu sendiri sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga  sering  disebut  Sicilian  Mafia  atau  Cosa  Nostra  (Hariman  Satria,  2016).  Kejahatan Terorganisasi  yang  dilakukan  oleh  para  mafioso  (sebutan  terhadap  anggota  mafia)  bergerak  di bidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti Mafiya di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza  di  Jepang.  Begitu  kuatnya  jaringan  organisasi  kejahatan  tersebut  sehingga  orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum (Frank E. Hagan, 2010). Dengan demikian, jika berbicara tentang justice colabolator maka kita sedang mengulas suatu kondisi dimana seseorang yang berasal dari suatu organisasi baik legal maupun illegal, pemerintah atau swasta – memberikan informasi rahasia kepada aparat pengak hukum tentang kejahatan yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh orang- orang  dalam  organisasinya.  Informasi    tersebut  menjadi  bukti  awal  bagi  aparat  hukum  untuk melakukan interogasi atau penyelidikan lanjutan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh suatu  organisasi.  Karena  itulah  orang  yang  membocorkan  rahasia  disebut  sebagai  peniup  pluit, karena  menyampaikan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  kelompoknya  kepada  petugas. Banyaknya ancaman yang akan datang dari pihak atau oknum yang merasa dirugikan apabila Justice Collaborator  membongkar  suatu  tindak  pidana  dapat  membahayakan  Justice  Collaborator  dan keluarganya, oleh  sebab itu dalam praktiknya Justice Collaborator diberikan perlindungan  (Ardiva Naufaliz Azzahra, 2022).

## 2. Justice Collabulator Di Indonesia
Apabila mengkaji mengenai kedudukan dari justice collabulator tidak akan ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pengaturan tentang Justice Collaborator dalam
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari
sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum (River Yohanes Manalu, 2015). Dalam SEMA ( Surat Edaran Mahkamah Agung ) Nomor 4 Tahun 2014 menerangkan bahwa justice Collaborator adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua aser yang telah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak  pidana  tersebut  guna  menemukan  semua  pelaku  tindak  pidananya  terutama  pelaku utamanya. Fadli Rajab Sanjani berpendapat bahwa justice Collaborator adalah seorang pelaku tindak pidana  yang  berstatus  pelapor,  informan  atau  saksi  yang  memberikan  bantuan  kepada  aparat penegak  hukum  (Fadli  Rajab  Sanjani,  2015).  Justice  Collaborator  adalah  saksi  pelaku  yang bekerjasama,  pada  dasarnya  ia  adalah  tersangka  atau  terpidana  tindak  pidana  korupsi  yang kedudukannya menjadi saksi untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana  yang  dilakukannya,  secara  ekslisif  Justice  Collaborator  tidak  diatur  dalam  kitab  undang- undang  hukum  aara  pidana  (KUHAP)  atau  undang-undang  tindak  pidana  korupsi,  serta  sukar  di temukan dalam undang-undang lainnya. Namun walaupun tidak diatur di dalam KUHAP, terdapat beberapa dasar hukum yang menegaskan tentang penerapan Justice Collabulator di Indonesia yaitu sebagai berikut:
a. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi kedalam undang- undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi Instrumen undang-undang yang diratifikasi ini adalah asal muasal atau latar belakang munculnya Justice Collaborator dalam peradilan di Indonesia terlebih dalam tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3)  United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC)  sangat  berkaitan  dengan pengaturan justice Collaborator dimana pasal tersebut berbunyi :
b. “Pasal 37. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.
1) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari
mampubekerjasama  dalam hal substansial  pada penyelidikan atau  penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
2) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan  atau  penuntutan  atas  pelanggaran  yang  ditetapkan  sesuai  dengan Konvensi  ini.  ”Pada  pasal  tersebut  tidak  disebutkan  secara  subtansial  istilah  justice Collaborator namun pasal diatas telah menerangkan definisi, penggunaan dan juga perlindungan terhadap justice Collaborator.
c. United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime  (UNCATOC)  yang diratifikasi  menjadi  UU  No.  5  Tahun  2009  mengenai  Konvensi  PBB  Anti  Kejahatan Transnasional Terorganisi
d. Dalam konvensi ini dipasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memberikan definisi yang luas tentang justice Collaborator, dalam konvensi ini definisi yang diberikan tidak jauh dengan definisi yang diberikan  oleh  konvensi  PBB  Anti  Korupsi  dimana  memberikan  gambaran  bahwa  justice collaborator layak untuk diberikan perlindungan oleh apparat penegak hukum jika kesaksian dan  pembuktiannya  mampu  membantu  penyelidikan  dan  juga  penuntutan  dalam  sebuah tindak  pidana  korupsi  sehingga  dari  kesaksian  dan  pembuktiannya  tersebut  dapat menemukan aktor utama dan  juga mampu membuka seluruh tindak pidana korupsi yang sedang dijalaninya.
e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-undang tentang perlindungan saksi  dan  korban  secara  eslisif  tidak  memberikan  definisi  yang  terang  tentang  justice collaborator, Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban hanya dengan terang menjelaskan tentang saksi dan juga pelapor tindak pidana. Dalam undang-undang ini pasal yang berkaitan dengan justice collaborator adalah pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.31
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari
Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi pelaku yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama tidak dapat dibebaskan dari ancaman pidana yang akan dipidanakan kepadanya  tetapi  buah  dari  kesaksiannya  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk memberikan keringanan atas pidana yang dijalaninya. Definisi inilahyang mengandung makna dari  istilah  justice  collaborator.  Pasal  10A  UU  Perlindungan  saksi  dan  korban  memberikan perlakuan khusus terhadap justice collaborator dan juga peringanan hukuman sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk memberantas tindak  pidana  korupsi  yang selalu terorganisir  dan  juga  semakin  hari  semakin  menjamur  di  Indonesia.  Pemberian  perlakuan khusus  juga  tidak  berhenti  pada  pemberian  keringanan  hukuman  tetapi  juga  pemberian perlindungan fisik terhadap justice collaborator dan juga keluarganya jika diperlukan.
f. Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2012  Mengenai  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  No  32  Tahun  1999  membahas  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan pemerintah ini tidak disebutkan seara jelas tentang justice collaborator, akan tetapi dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan tentang pemberian remisi terhadap narapidana yang sudah memiliki status hukum yang inkrah yang membantu aparat  penegak  hukum  membuka  dan  menyelesaikan  tindak  pidana  korupsi  yang  telah dilakukannya.  Jika  kita  menelaah  lebih  lanjut  dalam  peraturan  pemerintah  ini  orang  yang dapat mengajukan diri sebagai justice collaborator bukanlah seorang narapidana yang sudah memiliki  memiliki  status  hukum  yang  inkrah  melainkan  seorang  tersangka  yang  masih menjalani proses peradilan tindak pidana korupsi tersebut. Narapidana tindak pidana korupsi yang  sampai  ia  memiliki  status  hukum  yang  inkrah  tetapi  belum  mengajukan  diri  sebagai justice collaborator tetapi membantu aparat penegak hukum dalam membuka tindak pidana korupsi  akan  mendapatkan  reward  berupa  remisi  sesuai  dengan  pasal  34  Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari
g. Surat  Edaran  Mahkmah  Agung  No.  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak Pidana  (whistleblower)  dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  (justice  collaborator)  dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA No.4 tahun 2011 ini dijelaskan dalam angka 9 bahwa pedoman untuk penunjukkan atau persyaratan bagaimana tersangka tindak pidana bisa  dikatakan  atau  mengajukan  diri  sebagai  justice  collaborator,  akan  tetapi  SEMA  No.4 tahun 2011 ini bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan hukum  yang  tetap  yang  menjadi  acuan,  sifat  dari  SEMA  ini  hanya  sebagapedoman  untuk semua penegak hukum di Indonesia yang sedang menuntaskan tindak pidana terkait untuk syarat dan penunjukan justice collaborator.
h. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban tentang  Perlindungan  Bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor  dan  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama.Pengaturan hukum dalam peraturan bersama dipasal 1 anga (3) ini tidak jauh berbeda  dengan  SEMA  nomor  4  tahun  2011  dimana  dalam  peraturan  bersama  ini  pula mendifinisikan justice collaborator, peraturan bersama ini juga tidak masuk kedalam hirarki perundang-undangan dimana tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang berarti sifatnya hanya mengatur tentang pedoman untuk dipakai penegak hukum.
JC  tidak  diatur  secara  nyata  pada  KUHAP  dan  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  peraturan perundangan lainnya. Namun, JC di Indonesia kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam  memecahkan  kasus  yang  lebih  besar  (Ni  Nyoman  Rina  Desi  Lestari*,  2023).  Namun, pengaturan hukum mengenai justice collaborator hanya diatur secara terbatas di dalam Undang- undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  diaman  undang-undang  tersebut  telah  mengatur  seluruhnya mengenai mekanisme dan juga perlindungan terhadap justice collaborator. SEMA nomor 4 tahun 2011 memiliki peran yang strategis dimana SEMA tersebut menjadi edaran dari Mahamah Agung kepada seluruh hakim di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung bagaimana jika hakim menemukan justice collaborator dalam proses persidangan. Ketentuan dalam SEMA yang awalnya
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari
diharapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, justru menimbulkan permasalahan. Hal ini karena pemahaman mengenai definisi justice collabulator yang belum jelas, sehingga  pengaturan  melalui  SEMA  No.  4  Tahun  2011  menimbulkan  kejanggalan.  SEMA  ini bertentangan  dengan  UU  No.  13  Tahun    2006,  karena  itu  dalam  revisi  UU  No.  13  Tahun  2006 ketentuan justice collaborator harus dirumuskan secara tegas dan rinci (Puteri Hikmawati, 2013).

## SIMPULAN
Justice Collabulator itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi kriminal ala Mafia sepanjang sejarahnya sebagai organisasi kriminal tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari  Palermo,  Sisilia,  oleh  karena  itu  sering  disebut  sebagai  Mafia  Sisilia  atau  Cosa  Nostra. Pengaturan hukum mengenai justice collaborator hanya diatur seleuruhnya dalam Undang-undang 31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  diaman  undang-undang  tersebut  telah  mengatur  seluruhnya mengenai mekanisme dan juga perlindungan terhadap justice collaborator. SEMA nomor 4 tahun 2011 memiliki peran yang strategis dimana SEMA tersebut menjadi edaran dari Mahamah Agung kepada seluruh hakim di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung bagaimana jika hakim menemukan justice collaborator dalam proses persidangan. Ketentuan dalam SEMA yang awalnya diharapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, justru menimbulkan permasalahan. Hal ini karena pemahaman mengenai definisi justice collabulator yang belum jelas, sehingga  pengaturan  melalui  SEMA  No.  4  Tahun  2011  menimbulkan  kejanggalan.  SEMA  ini bertentangan  dengan  UU  No.  13  Tahun    2006,  karena  itu  dalam  revisi  UU  No.  13  Tahun  2006 ketentuan justice collaborator harus dirumuskan secara tegas dan rinci. Oleh karena itu, dari sudut pandang peneliti perlu adanya penguatan mitra hukum hukum acara pidana untuk memperkuat status dan dasar hukum mitra hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R. Frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Haris  Semendawai.  (n.d.). Eksistensi  Justice  Collaborator  dalam  Perkara  Korupsi  Catatan tentang  Urgensi  dan  Implikasi  Yuridis  atas  Penetapannya  Pada  Proses  Peradilan  Pidana. Http://Www.Lpsk.Go.Id/Upload/Stadium-
%20General%20tentang%20JC%-
20di%20FH%20UII.Pdf.
Abdul  Haris  Semendawai.  (2016).  Penetapan  Status  Justice  Collaborator  bagi  Tersangka  atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH), 3(3), 470 –
471.
Ardiva  Naufaliz  Azzahra.  (2022).  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  JUSTICE  COLLABORATOR DALAM   TINDAK  PIDANA  KORUPSI  MENURUT  UU  PERLINDUNGAN  SAKSI  DAN   KORBAN. Jurnal Verstek, 10(1), 3.
Fadli  Rajab  Sanjani.  (2015).  Penerapan  Justice  Collaborator  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia. JOM Fakultas Hukum, II(2), 4.
Frank E. Hagan. (2010). Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal  Behavior. Sage Publication.
Hariman Satria. (2016). Menakar Perlindungan Justice  Colaborator. Jurnal Konstitusi, 13(2), 444. Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Ni  Nyoman  Rina  Desi  Lestari*.  (2023).  Justice  Collaborator  dalam  Pengungkapan  Kasus  Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Analogi Hukum, 5(1), 10.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media. Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.
Puteri Hikmawati. (2013). UPAYA PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. NEGARA HUKUM, 4(1), 101.
River  Yohanes  Manalu.  (2015).  JUSTICE  COLLABORATOR  DALAM  TINDAK  PIDANA  KORUPS. Lex Crimen, IV(1), 158.
Soerjono Soekanto. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press.