14
Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 4  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
Isman 1 , Syamsul Hidayat 2 , Imran Rosyadi 3 , Muhammad Syafri Firman 4 , Nimas Ayu Sholehah 5
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, mas11syam@ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, ir120@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta, ariefirman6619@gmail.com
4. Universitas Muhammadiyah Surakarta, i000200135@student.ums.ac.id
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  May 18, 2023 Revised :  June 20, 2023 Accepted :  July, 16 2023 Available online    :  August 09, 2023
How to Cite:  Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman and Nimas Ayu Sholehah (no date) “Empirical Legal Research based on Jasser Auda’s Maqashid Syariah Theory”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(4), pp. 14–29. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.730.

## Empirical Legal Research based on Jasser Auda's Maqashid Syariah Theory
Abstract. This  research  highlights  the  limitations  of  the  pragmatic  paradigm  in  empirical  legal research  and  offers  a  conceptual  alternative  using  Jasser  Auda's  Maqasid  Shariah  theory.  The limitations of the pragmatic paradigm include theoretical constraints, pragmatism, limited method accuracy with data, social reductionism, and weak contextualization of research findings. To address these  issues,  a  hermeneutical  approach  can  be  employed,  utilizing  a  more  holistic  theoretical framework  and  expanding  the  scope  of  pragmatic  applications.  The  historical  restructuring  and methodological  restructuring  of  the  empirical  legal  research  model  are  carried  out  through  Jasser Auda's  Maqasid  Shariah  theory,  providing  a  broader  understanding  of  legal  behavior  within  social contexts.

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
Keywords: Pragmatic Paradigm; Empirical Legal Research; Maqashid Syariah Theory;
Abstrak. Penelitian ini menyoroti keterbatasan paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris dan menawarkan  alternatif  konseptual  menggunakan  teori  Maqashid  Syariah  Jasser  Auda.  Keterbatasan paradigma  pragmatis  mencakup  keterbatasan  teoretis,  praksionisme,  lemahnya  akurasi  metode dengan data, reduksionisme sosial, dan lemahnya kontekstualisasi hasi riset. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan hermeneutik dapat diterapkan dengan menggunakan kerangka teoritis yang lebih holistik dan memperluas fokus aplikasi pragmatis. Restrukturisasi historis dan restrukturisasi metodis model riset  hukum  empiris  dilakukan  melalui  teori  Maqashid  Syariah  Jasser  Auda  dengan  memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perilaku hukum dalam konteks sosial.
Kata Kunci: Paradigma Pragmatis, Riset Hukum Empiris, Teori Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan konfigurasi teoritis dalam  penelitian  hukum  empiris  yang  selama  ini  menggunakan  teori  pragmatis sebagai  basis  integrasi  teoritiknya  (Szmodis,  2012).  Posner  menggugah  kesadaran ilmiah  bahwa  keharusan  legal  pragmatism  dalam  riset  hukum  empiris  tidak  serta merta  kompatibel  dengan  karakteristik  sistem  hukum  tertentu  misalnya  pada negara-negara yang menganut sistem eropa kontinental (Posner, 2004). Paradigma pragmatisme  memiliki  kelemahan  terutama  dalam  mengakomodasi  perbedaan institusional dan budaya yang mendasar (Sery, 2022).
Demikian  halnya  dengan  Klink  dan  Taekema  menyatakan  paradigma pragmatis dalam studi hukum empiris memiliki kelemahan dalam mengklasifikasikan fakta dari nilai-nilai (van Klink & Taekema, 2011). Hal ini karena pragmatisme didesain oleh alam pikir penolakan terhadap otonomi ilmu, sehingga perpektif  yang  dibangun  adalah  konstruksi  reduksionisme  sosial  sehingga mengurangi signifikansi kegunaan praktis penelitian (Dewey, 2001).
Karena itu, integrasi sistem keilmuan terhadap maqashid syariah Jasser Auda menjadi tawaran yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut (Amin Abdullah, 2012). Mengingat, komprehensivitas riset hukum empiris di antaranya sangat dibutuhkan terumata memahami korelasi lingkungan sosial dengan asal usul kejahatan (Orlando & Bergin, 2018). Tantangan sosial ekonomi yang semakin kompleks membutuhkan keterampilan  multidisiplin  untuk  memproyeksikan  gejala-gejala  penyimpangan perilaku. Sementara fungsi kontrol sosial hukum tidak dapat lagi dipahami secara monodisiplin sehingga memerlukan perspektif multidisipliner (Orzeck & Hae, 2020). Misalnya  pemahaman  gejala  kriminal  perkotaan  menggunakan  perspektif dibutuhkan  wawasan  spasial  dari  geografi  dan  wawasan  tradisi  dari  ilmu  budaya (Brickell et al., 2021).
Kerangka  teori  seperti  sejarah,  bahasa,  dan  tradisi  hukum  membutuhkan lebih dari sekedar pemaknaan konteks dan tujuan praktis tetapi juga optik analisis yang  tersistem  untuk  mendapatkan  wawasan  holistik  terutama  dalam  membaca hukum  adat  dan  kedudukannya  dalam  sistem  hukum  nasional  (Wallace,  2022). Urgensi  pendekatan  multidisipliner  dalam  memahami  fenomena  hukum  dapat

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
dilihat dari faktor-faktor rangsangan, daya dukung dan resistensi sehingga fenomena hukum  tidak  hanya  dipahami  secara  parsial  dari  perspektif  aplikabilitasnya  tetapi juga  secara  holistik  (Kurniawan,  2018).  Integrasi  teori  Maqashid  Syariah  dan  teori sistem dapat memberikan memberikan landasan saintifik yang kuat dalam membaca fenomena seperti isu perda syariah dan transformasi hukum Islam dengan kearifan lokal (Sidiq, 2017).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  kontribusi  penelitian  adalah menjembatani  integrasi  teoritis  dalam  pendekatan  multidisipliner  dengan menggunakan pemaknaan sistem terhadap teori Maqashid Syariah. Konfigurasi ini, diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  dan  holistik dalam konteks penelitian hukum Islam empiris di Indonesia (Pérez, 2022).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka dilakukan dengan menggunakan literatur di perpustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil  penelitian  sebelumnya  (Hasan,  2008:  5).  Sumber  data  dalam  penelitian  ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan  membaca,  mempelajari,  dan  menganalisis  literatur  yang  relevan  dengan topik  penelitian.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif, interpretatif, dan hermeneutik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang  komprehensif  mengenai  karakteristik  paradigma  penelitian  yang  sedang diteliti. (Anton & Ahmad, 1990).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian hukum empiris mengkaji hukum dalam kaitannya dengan perilaku dan  budaya  sebagai  hasil  dari  sistem  pemikiran  dan  sistem  pengetahuan  yang diekspresikan  oleh  pemaknaan  individu  terhadap  ketertiban  sosial.  Karena  itu, peneliti harus mempertimbangkan koherensi kerangka teoritis untuk menemukan wawasan yang holistik terhadap fenomena hukum (Taekema, 2021).
Corak  teori  sistem  akan  dieksplorasi  untuk  mengungkap  nuansa  integrasi ilmiah yang relatif tepat untuk menyusun ulang paradigma baru penelitian hukum empiris  multidisipliner  sekaligus  menawarkan  optik  teoritik  yang  relatif  holistik dibandingkan determinasi paradigma pragmatisme pada penelitian hukum empiris.

## Paradigma Pragmatis dan Implikasinya pada Riset Hukum Empiris
Untuk  menjelaskan  keterbatasan  paradigma  pragmatis  dalam  riset  hukum hukum empiris, maka penting dieksplorasi penerapan paradigma hukum pragmatis dalam penelitian hukum empiris sebagai basis data untuk dianalisis menggunakan pendekatan  sistem  filsafat  hukum.  Adapun  sejumlah  kelemahan  paradigma pragmatis dalam penelitian hukum empiris adalah munculnya keterbatasan teoretis yang  eksplisit.  Yakni  lemahnya  perspektif  teoretis  yang  jelas,  riset  hukum  empiris yang  tidak  memiliki  kerangka  teoretis  yang  kuat  sangat  mungkin  mengalami ketidakpastian dalam merumuskan hipotesis atau argumentasi dasar yang akan diuji sebagai  pijakannya  sehingga  sulit  pula  mengembangkan  kerangka  analisis  yang kokoh (Posner, 2004).

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
Kedua, walaupun pendekatan pragmatis menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum beroperasi dalam  praktik sosial dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari,  ada  kemungkinan  bahwa  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan cenderung  terbatas  pada  aspek-aspek  pragmatis  tertentu  saja.  Hal  ini  dapat mengabaikan  pertanyaan-pertanyaan  teoritis  atau  konseptual  yang  lebih  luas tentang hukum dan masyarakat yang sejatinya sangat kompleks (Hofmann, 2021).
Ketiga, paradigma pragmatis menekankan pentingnya menggabungkan teori dan  metode  penelitian  multidisiplin  ilmu  secara  bersamaan.  Namun,  kelemahan mungkin  muncul  jika  metode  penelitian  yang  digunakan  tidak  tepat  atau  tidak memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Terdapat tantangan dalam  menemukan  metode  yang  sesuai  dan  memadai  untuk  mengungkapkan dimensi pragmatis dalam sosiologi hukum (Sery, 2022).
Keempat, paradigma pragmatis secara nyata melakukan reduksionisme sosial melalui  fungsionalisme  sosial,  sebagai  salah  satu  pendekatan  pragmatis  dalam sosiologi hukum, kecenderungan reduksionisme sosial tidak dapat dihindari. Dalam upaya memahami hukum dan fungsinya dalam masyarakat, pendekatan pragmatis cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial kompleks yang tidak dapat dijelaskan secara sempit melalui fungsi hukum secara normatif semata melainkan juga fungsi spiritual atau fungsi cosmic values pada dimensi hukum adat (Salam, 2016).
Kelima,  paradigma  pragmatis  tidak  mempertimbangkan  faktor  kontekstual secara  memadai.  Meskipun  pendekatan  pragmatis  dapat  menekankan  pentingnya mempertimbangkan  konteks  sosial  dalam  memahami  hukum,  ada  risiko  bahwa faktor  kontekstual  yang  signifikan  dapat  diabaikan  sehingga  dapat  memengaruhi pemahaman yang lebih holistik tentang hukum dan hubungannya dengan struktur sosial yang lebih luas (Krommendijk, 2021).
Konsekuensi serius dari kelemahan paradigma pragmatis dalam riset hukum empiris  dapat  dilihat  dari  munculnya  sejumlah  fenomena  riset  hukum  empiris. Pertama, divergensi kesimpulan riset tentang interpretasi hakim dalam menerapkan hak  asuh  anak  hasil  perceraian.  Konsekuensi  ini  akibat  dari  pragmatisme  hukum terfokus  pada  konteks  penyelesaian  sengketa  secara  efektif  dan  efisien.  Padahal pihak-pihak yang berperkara di pengadilan Agama memiliki tingkat literasi hukum acara yang beragam dan kepentingan hukum yang kompleks, termasuk penguasan terhadap hukum pembuktian, sehingga riset hukum empiris terkait dengan topik ini cenderung tidak mengarah pada divergensi daripada konvergensi penerapan hukum.
Konsekuensi yang kedua adalah potensi ketidakadilan gender. Pertimbangan pragmatis  yang  lebih  terfokus  pada  kondisi  sosial  dan  kepentingan  praktis  dapat mengakibatkan  ketidakadilan  gender  dalam  penerapan  hukum  perdata  Islam, misalnya  dalam  perkara  pembagian  harta  gono  gini.  Dalam  beberapa  kasus, interpretasi pragmatis dapat mengabaikan atau mengurangi perlindungan hak-hak perempuan  dalam  konteks  perdata  Islam  sehingga  menciptakan  kesenjangan  dan ketidakadilan gender yang akut.
Konsekuensi ketiga, paradigma pragmatis dalam riset hukum  berkontribusi melahirkan fragmentasi hukum dan ketidakseimbangan karena lebih terfokus pada konsekuensi praktis sehingga mengabaikan dimensi struktur sosial yang kompleks dengan sistem hukum yang plural. Dalam konteks penerapan hukum perdata Islam,

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan antara perlindungan kolektif dengan perlindungan  individual.  Konsekuensi  keempat  adalah  disorientasi  analisis karena kuatnya anasir politik ini dapat menyebabkan penyalahgunaan hukum perdata Islam untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu, yang dapat merugikan keadilan dan  integritas  sistem  hukum.  Untuk  lebih  jelasnya,  penjelasan  di  atas  dirangkum pada tabel analisis berikut ini:
Tabel 1: Paradigma Pragmatis dan Implikasinya
Paradigma Pragmatis Implikasi Kerangka Teoritis Kerangka teoritisnya rapuh karena menolak otonomi ilmu, sehingga tidak jelas hipotesis atau argumentasi dasar apa yang akan diuji. Respon  terhadap  Kompleksitas data Fokus  pada  aplikasi  hukum  yang  bernuansa prosedural  sehingga  mengabaikan  aspek-aspek teoritis dan konseptual yang lebih luas dan kompleks tentang hukum dan masyarakat. Penentuan Metode Riset Kesulitan menentukan metode yang tepat targetnya hanya aplikabilitas hasil riset. Reduksionisme data Kurang memperhatikan faktor-faktor sosial kompleks  dan  dimensi  hukum  yang  melampaui fungsi  normatif  untuk  mendapatkan  pemahaman yang lebih holistik tentang hukum. Respon terhadap Konteks Data Kurang  mempertimbangkan  faktor  kontekstual secara  menyeluruh  dalam  memahami  hubungan antara hukum dan struktur sosial.
Apabila  deksripsi  tabel  di  atas  dikaitkan  dengan  pemaknaan  hermeneutik dalam  konteks  kompleksitas  perilaku  sebagai  objek  riset  hukum  empiris,  dapat dipahami  bahwa  ada  implikasi  absolut  terhadap  paradigma  pragmatis  pada  riset hukum  empiris  dalam  menghasilkan  pemahaman  yang  holistik  tentang  perilaku hukum sebagai objek riset hukum empiris (Isman, 2022).
Beberapa  kelemahan  yang  dapat  dianalisis  lebih  dalam  melalui  perspektif hermeneutik sebagai berikut:
1. Keterbatasan  teoretis  untuk  menerapkan  kerangka  teoretis  yang  lebih  holistik yang mencakup faktor-faktor psikologis, sosial, budaya, dan kontekstual dalam memahami perilaku hukum.
2. Fokus  terlalu  sempit  pada  aspek  aplikasi  pada  tindakan  dan  akibat  hukum sehingga tidak melibatkan pertanyaan-pertanyaan konseptual yang merepresentasikan kompleksitas perilaku hukum dan interaksi individu dengan sistem hukum.
3. Kerumitan  menemukan  metode  yang  sesuai  hal  ini  karena  fokus  paradigma pragmatis  dalam  riset  hukum  empiris  adalah  tindakan  dan  akibat  hukum sehingga  mengabaikan  dimensi-dimensi  penting  dari  perilaku  hukum  sepeerti persepsi,  sikap,  motivasi,  dan  keputusan  individu  sehingga  kesimpulannya menjadi tidak representatif.
4. Perspektif reduksionisme, kelemahan ini terjadi karena perilaku manusia dalam
Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
konteks sosial melibatkan faktor-faktor spiritual, nilai-nilai kosmis, dan dimensi hukum  adat  yang  tidak  dapat  dijelaskan  secara  sempit  melalui  pendekatan aplikasi fungsional semata.
5. Pertimbangan  kontekstual  yang  kurang  memadai,  karena  menginterpretasikan perilaku hukum tidak dapat dilepaskan dengan dinamika sosial, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang memengaruhi perilaku hukum dalam masyarakat.

## Restrukturisasi Historis Model Riset Hukum Empiris.
Secara genealogis konstruksi kerangka teori berbasis Maqashid Syariah Jasser Auda  menunjukkan  teori  sistemnya  diambil  dari  berbagai  tokoh,  Bertalanffy (holistik, saling mempengaruhi, hierarkis, bertujuan), Katz dan Kahn (keterbukaan), Ackoff  (saling  mempengaruhi),  Churchman  (bertujuan),  Boulding  (keteraturan), Bowler  (alam  semesta  hierarkies),  Maturana  dan  Varela  (pelestarian  diri), Gharajedaghi (keterbukaan, bertujuan, multidimensionalitas, tidak intuitif, interaksi antar  komponen),  Hitcins  (holism,  keterbukaan,  keterpaduan),  Jordan  (structural dan  fungsional),  Beer  (selalu  bertahan  hidup),  Skyttner  (kemenyeluruhan,  prinsip hierarkis,  keseimbangan,  stabilitas),  Miller  (hierarkis),  Kircher  (hierarkis),  De Chardin  (hierarkis),  Laszlo  (tingkatan-tingkatan  parallel),  Klir  (hierarkis epistemologis)  (Khashogi,  2022).  Data  genealogika  tersebut  membantu  kita memahami bahwa proposal epistemologis Auda melalui dua langkah paralel yakini restrukturisasi historis teori hukum dan restrukturisasi metodis (AUDA, 2019).
Model  restrukturisasi  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  restrukturisasi historis  dan  restrukturisasi  metodis.  Pendekatan  sejarah  dimanfaatkan  untuk melakukan  restrukturisasi  historis  dengan  melacak  kembali  perjumpaan  dan sejumlah kemungkinan lain secara multidmensionalitas dan prinsip holistika teori- teori sosial dan hukum. Dengan perkataan lain restrukturisasi historis mengacu pada perspektif  historis-kritis  (Dubber,  2015).  Historis-kritis  didasarkan  pada  sebuah keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang terus berproses. Pandangan ini  sangat  dibutuhkan  agar  restrukturisasi  historis  teori-teori  dalam  paradigma pendekatan  interdisipliner  penelitian  hukum  empiris  terjalin  secara  sirkular- hermeneutik bukan linear-pararel atau reduktif-dikotomis apalagi binner-oppositon (Dubber, 1998).
Pendekatan filsafat sebagai sistem dijadikan sebagai dasar untuk melakukan restrukturisasi  metodis  dengan  memanfaatkan  fitur-fitur  metodis  sistem  filsafat seperti  yang  telah  diterangkan  sebelumnya.  Interkoneksi  sebagai  perluasan perspektif  dilakukan  dengan  mengkomplementasikan  data  dan  analisis  dari penelitian  lainnya.  Teknik  komplementasi  tersebut  menjaga  restrukturisasi  teori- teori  penelitian  dapat  terhindar  dari  godaan  pendekatan  monodispliner  (Amin Abdullah, 2012).
Amin  Abdullah  selanjutnya  mencoba  menyelesaikan  proyek  Auda  dengan memanfaatkan fitur multidimensionalitas (multidimensionality) dan fitur holistika (holistic  model)  sebagai  fitur  utama  restrukturisasi  historis,  sehingga  teori  dari multidisiplin ilmu tidak saling menegasikan atau terjebak dalam binner opposition. Misalnya, mengintegrasikan normativitas hukum Kelsenian dengan perspektif teori tindakan sosial Weber atau sebaliknya.

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
Teori  Weber  menyatakan  setiap  tindakan  individu  memiliki  artikulasi mendalam (verstehen) yakni makna subjektif dari tindakan sosial individu tersebut lahir  dari  beragam  motif,  yakni  rasional-instrumental,  rasional-nilai,  afeksi,  dan tradisional (Dubber, 2015).  Konsep ini bisa dipertemukan dengan konsep manusia ilmiah-kritis atau quasi trasenden dan manusia aurea aetas yang dieksplorasi oleh Wardiono  dari  teori  hukum  murni  Kelsen  (Wardiono  &  Dimyati,  2014).  Intinya, dengan menggabungkan penalaran konseptual dan pendekatan historis-kritis, kita dapat menemukan  kesamaan konseptual antara dua teori yang tidak linear dalam hal ontologi dan epistemologi.
Prototipe  restrukturisasi  historis  sebagai  referensi  bagi  perkawinan  teori dalam riset hukum empiris multidisipliner  dilakukan melalui pelacakan genealogis untuk menemukan road map fase integrasi historis teori. Dalam hal ini teori hukum murni  Kelsen  dan  teori  tindakan  sosial  Weber  akan  dijadikan  sebagai  contoh restrukturisasi historisnya.
Kelsen menolak elemen non hukum menjadi pisau analisis, karena menurut hukum adalah fenomena normatif yang harus diterima secara murni sebagai gejala normatif bukan yang lain (Wardiono & Dimyati, 2014).  Akan tetapi Kelsen diketahui terpengaruh oleh sikap Max Weber tentang konsep nilai dan penilaian tapi menolak pandangan  Weber  mengenai  teori  tindakan  sosialnya.  Sebagai  gantinya,  Kelsen mengambil  pandangan  konseptualisme  Neo-Kantian  yang  melihat  fakta  berlaku sama dengan persepsi. Weber dengan teori tindakan sosialnya berkeyakinan bahwa karakteristik suatu masyarakat merupakan produk dari tindakan-tindakan individu. Artinya,  tindakan  sosial  merupakan  segala  tindakan  individu  selama  masih mempunyai  makna  atau  arti  subjektif  bagi  dirinya  yang  ditujukan  untuk  individu lain  (Dubber, 2015)
Proyeksi  epistemologis  Auda  kemudian  diterapkan  pada  dua  dikotomi teoritik tersebut melalui upaya rekonseptualisasi teori Kelsen dan teori Weber dari teori normativitas hukum menjadi “teori tindakan hukum formal”. Konsep normatif Kelsen  tetap  dipertahankan  sebagai  basis  tindakan  individu  sementara  konsep “tindakan”  diadopsi  dari  teori  tindakan  sosial  Weber.  Restrukturisasi  historis tersebut  di  atas  sangat  relevan  untuk  mengkaji  penyelesaian  tindak  pidana menggunakan instrumen sanksi pidana adat. Topik ini mengafirmasi asumsi dasar “law  in  action”  mengenai  dimungkinkannya  integrasi  antara  tindakan  sosial partikular Weber dengan normativitas hukum  Kelsen (Klatt, 2020).
Konsep yang sama ditunjukkan oleh Kelsen dalam prinsip imputasi dengan relasi kondisi-konsekuensi. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep Weber tentang teori tindakan dan motifnya dapat dikolaborasikan dengan Kelsen tidak hanya untuk pengumpulan  data  melainkan  juga  pada  integrasi  konsep  hukum.  Sementara  itu, dalam penelitian sosiologi pun terjadi pergeseran makna dan konsep tentang logika suatu tindakan. Data historis menunjukkan pemaknaan tindakan lebih ditunjukkan oleh filsafat behaviorisme namun perkembangan bergeser ke studi empiris tentang tindakan yang berorientasi nilai atau (law in action).
Anthony  Case  (2017)  dalam  artikelnya  tentang  “Toward  a legal theory  of popular  culture”  juga  melakukan  restrukturisasi  meliputi  inklusi  hukum  menurut budaya  massa  dampak  sosialnya  terhadap  hukum.  Fitur  utama  restrukturisasi

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
historisnya  adalah  mengidentifikasi  format-format  budaya  populer  untuk mengumpulkan  konsep  dasar  tentang  hukum  dalam  budaya  massa.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  budaya  populer  sebagai  bahan  mentah  dan  anekdotal  dapat digunakan sebagai sumber daya untuk penelitian hukum. Restrukturisasi historisitas nilai normatif hukum bertujuan untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas tentang  hukum  di  luar  batasan  wacana  internal  hukum  itu  sendiri,  Sekaligus memperluas  perspektif  melalui  debat  akademis  untuk  mengatasi  dikotomi  palsu antara perilaku liberal dan teori hukum kritis dogmatik (Chase, 2017).
Restrukturisasi historis-kritis juga telah dimulai dalam studi politik hukum sebagaimana  tercermin  dari  tulisan  Catherine  Thélène  (2017)  dengan  judul  Kelsen reading  Weber:  Is  a  sociological  concept  of  the  State  possible?  dalam  The Reconstruction  of  the  Juridico-Political  Affinity  and  Divergence  in  Hans  Kelsen  and Max  Weber.  Gagasan  Kelsen  dan  Weber  dalam  telaah  pendekatan  interdisipliner konvensional menghasilkan dua kerangka teoretis yang terpisah dan kontras untuk studi  hukum.  Dalam  pendekatan  interdisipliner  historis-kritis  keduanya  dapat direkonstruksikan  secara  integratif  dengan  menggunakan  kerangka  konseptual politik hukum. Kontribusi teoritisnya terlihat dari analisis terhadap titik-titik sentral afinitasnya.  Relasi  artikulatif  keduanya  dikombinasikan  oleh  tujuan  relevansi kontemporer yang berkelanjutan (implication of purporses) (Bryan et al., 2015).
Dengan  mendasarkan  telaahnya  pada  implication  of  purpose,  maka  teori hukum  integratif  Jerome  Hall  (1976) dan  Catherine  Thélène  (2017)  tersebut  diatas dapat  dinyatakan  relatif  berhasil  mengintegrasikan  Weber  dan  Kelsen  sebagai pendekatan interdisipliner dengan mengandaikan bahwa dalam habitat normologis fitur  kognitif  yang  diutamakan  adalah  penalaran  berbasis  konseptual  mendahului pengetahuan  praktis.  Hal  ini  berbeda  dengan  pragmatisme  yang  mengandaikan pengetahuan praktis mendahului pengetahuan teoritis (Morris et al., 2015) (Ackoff et al., 2010).
Karena itu restrukturisasi historis menentukan titik pijak ontologisnya pada normologis.  Dengan  adanya  kesamaan  asumsi  dasar  pada  aspek  ontologis,  maka mengutip  pandangan  Kleden  bahwa  objek  menentukan  metode,  paradigma  baru pendekatan  interdisipliner  studi  hukum  empiris  akan  tampil  layaknya  sebagai metode  hybrid  dengan  catatan  paradigma  baru  tersebut  berdiri  di  atas  perspektif superioritas  penalaran  teoritis  konseptual  disbanding  penalaran  praktis.  Hanya dengan cara ini restrukturisasi historis pendekatan interdisipliner dapat keluar dari jebakan  relasi  reduktif  fragmentatif  dan  binner-opposition  warisan  paradigma pragmatis (Minkkinen, 2005).
Model  restrukturisasi  dan  perluasan  perspektif  mendukung  teori  integrasi dan  interkoneksi.  Model  restrukturisasi  menggunakan  restrukturisasi  historis  dan metodis.  Restrukturisasi  historis  dilakukan  dengan  menelusuri  pertemuan  dan kemungkinan lain dalam multidimensi dan prinsip-prinsip holistik teori sosial dan hukum (Hefni et al., 2022).
Restrukturisasi historis bersifat historis-kritis. Kritik sejarah mengasumsikan sains  terus  berlanjut.  (Dubber,  1998).  Pandangan  ini  sangat  dibutuhkan  untuk membuat restrukturisasi historis teori dalam paradigma pendekatan interdisipliner untuk  penelitian  hukum  empiris  lebih  melingkar  hermeneutis  terjalin  daripada

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
linear-paralel, reduktif-dikotomis, atau binner-opposite (Isman, 2022)
Restrukturisasi metodis didasarkan pada filsafat sebagai fitur metodis sistem (Amin  Abdullah,  2012).  Menerapkan  data  dan  analisis  dari  penelitian  lain memperluas  perspektif.  Metode  komplementer  ini  merestrukturisasi  pendekatan pragmatis dalam riset hukum empiris berbasis monodisiplin (Abdullah, 2001).
Dengan restrukturisasi dan perluasan perspektif maka paradigma sistem yang digunakan sebagai optik teoritik menginterpretasikan teori maqashid syariah dapat berkontribusi  untuk  mengatasi  tantangan  keterbatasan  teoretis  yang  diwariskan paradigma  pragmatis  dalam  riset  hukum  empiris.  Kontribusi  ini  memberikan kerangka  teoretis  yang  lebih  kuat  melalui  Islamic  systems  philosophy.  Paradigma sistem Jasser Auda memperluas pertanyaan penelitian ke aspek-aspek  teoritis dan konseptual  tentang  hukum  dan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  mengatasi  kelemahan paradigma  pragmatis  yang  mereduksi  fakta  sosial  yang  dipandang  relevan  dan mengabaikan  kompleksitasnya  (AUDA,  2019).  Untuk  lebih  jelasnya,  uraian  di  atas ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 2: Restrukturisasi dan Implikasi Desain Riset Hukum Empiris
Restrukturisasi Historis Implikasi pada Desain Riset Hukum Empiris Genealogi  konstruksi  kerangka teori  berbasis  Maqashid  Syariah Jasser Auda Menyediakan  dasar  teoritis  untuk  riset  hukum empiris dengan pendekatan Maqashid Syariah Restrukturisasi historis Mengatasi  keterbatasan  paradigma  pragmatis dalam riset hukum empiris Pendekatan sejarah teori Menggunakan  perspektif  historis-kritis  untuk memahami  perjalanan  dan  perkembangan  teori hukum secara multidimensional Pendekatan filsafat dalam restrukturisasi historis Memanfaatkan fitur-fitur metodis sistem filsafat untuk integrasi teori dari multidisiplin ilmu Integrasi teori Menjembatani  kesenjangan  normativitas  teori hukum dengan prediktibilitas teori sosial
Implikasi  desain  riset  di  atas  dapat  diaplikasikan  pada  topik  riset  hukum empiris lainnya seperti studi empiris untuk memahami pandangan dan pengalaman masyarakat  terkait  hukum  keluarga  Islam,  serta  mengkaji  implikasi  sosial  dan kemanusiaan  dari  penerapannya.  Restrukturisasi  paradigma  pragmatis  dengan mempertimbangkan aspek syariah, fiqh, usul, dan kanun secara proporsional untuk mencegah  peneliti  memiliki  ketergantungan  pada  metode  penelitian  tertentu (AUDA, 2019).
Sementara  itu  Auda  menggeser  cara  pandang  teori  Maqashid  dari  “Legal Protection”  dan  “Legal  Preservation”  ke  arah  “Legal  Development”  dan  “Human Rights”,  kontribusi  ini  membantu  mengatasi  kecenderungan  reduksionisme  sosial dalam pendekatan pragmatis. Karena cara pandang tersebut mengakomodir aspek- aspek pengembangan dan hak-hak individu dalam konteks sosialnya, sehingga dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  peran  hukum  dalam masyarakat.  Meskipun  tawaran  Auda  tersebut  tidak  lazim  karena  dipandang

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
mengabaikan  otoritas  tradisi  fiqih  klasik,  namun  dalam  konteks  membangun pendekatan  sistematis  dan  mengatasi  ketidakadekuatan  (inadequacy)  paradigma pragmatis  dalam  mempertimbangkan  faktor  kontekstual  yang  signifikan  dalam analisis hukum (AUDA, 2019).

## Restrukturisasi Metode dan Implikasi Desain Riset Hukum Empiris
Jasser  Auda  mendefinisikan  teori  sistem  sebagai  teori  yang  bercorak “antimodernism”  karena  mengkritik  modernitas  namun  relatif  berbeda  dengan perspektif yang biasa digunakan oleh teori-teori postmodernitas. Fitur filosofi sistem yang  berkaitan  dengan  restrukturisasi  metodis  adalah  kognisi  (cognition), keterbukaan (openness) dan keutuhan (wholeness) (Zaprulkhan, 2018).
Pertama, habitat kognitif (cognitive nature). Fitur ini  menjelaskan  tentang model  penalaran  dan  refleksinya  tentang  upaya  untuk  memahami  makna  dan implikasi  teori  melalui  penelusuran  habitat  penalaran  sebuah  teori.  Fitur  metodis filsafat ini merupakan konsep yang merujuk pada istilah-istilah the fallibility atau the corrigibility of knowledge  (Amin Abdullah, 2012).
Fitur  metodis  tentang  the fallibility  atau  the  corrigibility of  knowledge  pada hakikatnya  merupakan  dua  konsep  subtansial  untuk  memahami  mengapa restrukturisasi  metode  riset  hukum  empiris  itu  penting  dilakukan  (Olsson,  2006). Pertama,  karena  adanya  keterbatasan  pengetahuan,  pentingnya  memahami keterbatasan  pengetahuan  dan  kesadaran  akan  ketidakpastian  dalam  pemikiran diskursif. Setiap teori harus mengakui keterbatasan klaim teoritiknya. Kedua, peran skeptisisme dapat memberikan pelajaran penting tentang keterbatasan pengetahuan dan pemikiran diskursif. Skeptisisme menjadi optik teoritik menjadi pengingat akan keterbatasan pengetahuan dan sebagai pendorong untuk mencari pendekatan yang lebih  baik  dan  lebih  objektif  dalam  riset  hukum  empiris.  Ketiga,  pemahaman  dan pengetahuan  kita  bergantung  pada  konteks  komunitas  pengetahuan  yang  ada. Karena  itu,  proyek  restrukturisasi  metodis  dalam  riset  hukum  empiris mempertimbangkan interaksi dan pengaruh dari komunitas pengetahuan tersebut, serta  merujuk  pada  pengalaman  praktis  dan  perubahan sosial  yang  relevan  dalam memahami  hukum.  Keempat,  restrukturisasi  metodis  dalam  perspektif  Auda menggarisbawahi  kegagalan  yang  pasti  dari  klaim  pengetahuan  yang  bersifat totalitas, sehingga diakui pentingnya pendekatan yang lebih beragam, terbuka, dan responsif terhadap kompleksitas konteks hukum dan masyarakat (Gabriel, 2020).
Asumsi dasar dari fitur metodis ini adalah penalaran suatu teori cenderung tertutup  jika  ditelusuri  menurut  habitat  yang  membentuknya.  Karena  itu, keterkaitan  antara  habitat  kognitif  suatu  teori  dengan  keterbukaan  teori diintegrasikan  oleh  budaya  koginitif  yang  terbuka  agar  penalaran  keilmuan  dari habitat lain dapat berdialog mengingat implication of puporses yang sama (Franklin, 1990).  Karena  itu,  penting  untuk  mencermati  pandangan  Kleden  bahwa  teori ditentukan oleh objeknya, sementara objek menentukan metode. Pandangan Kleden di  atas  mengasumsikan  yang  terpenting  pada  fitur  habitat  kognitif  bukanlah integrasi objek dan metodenya tetapi relasi antar objek dan metode. (Kleden, 1987). 1
1 Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm: xxxiv-xxxv

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
Kedua,  fitur  keterbukaan  (openness).  Kandungan  metodis  fitur  ini menghendaki restrukturisasi teori  dilakukan  dengan cara berangkat dari  cognitive culture  yang  menyadari  pluralitas  keilmuan.  Kedua,  keterbukaan  filosofis (philosophical  openness).  Implikasinya  restrukturisasi  metodis  menggunakan feature-based  conceptualization  konsep  yang  senantiasa  mendasarkan  pada kesamaan  konseptual  bukan  kesamaan  kategori,  sehingga  restrukturisasi  metodis memenuhi kualifikasi fitur keterbukaan (openness). Feature-based conceptualization merupakan
Dalam konteks yang lebih umum, "feature-based conceptualization" merujuk pada  pendekatan  yang  menekankan  pada  fitur-fitur  yang  ada  dalam  suatu  sistem untuk memahami bagaimana fitur-fitur yang ada dalam sistem sosial memengaruhi dan  membentuk  perilaku  individu.  Sebagai  contoh  bagaimana  media  sosial memengaruhi  perilaku  hukum  individu,  maka  adanya  beberapa  affordance (fleksibilitas  dan  asosiasi)  sehingga memberikan  wawasan  bahwa  fitur-fitur  media sosial  tidak  hanya  memfasilitasi  self-expression  tetapi  juga  terjadi  koneksi  antara penggunadan konten sebagai pembentuk identitas (persona-linked content) (Sajtos et al., 2022).
Ketiga, karakteristik keutuhan (wholeness). Fitur ini merupakan penolakan terhadap pendekatan reduksionistik dan atomistik. Kecenderungan atomistic pada adanya unsur ketidakpastian (uncertainty) sebagai hal yang berlawanan secara biner dengan  kepastian  (certainty)  belum  sampai  masuk  ke  persoalan  ketidakpastian parsialitas dan atomisitas yang melatarbelakangi cara berpikir kausalitas (Parjaman & Akhmad, 2019).
Implikasi  penggunaan  fitur  ini  dalam  pendekatan  interdisipliner  adalah peneliti harus memahami teori secara lebih utuh baik teori partikular dalam hukum maupun  postulat-postulat  universalnya  (Kurniawan,  2018).  Disamping  itu,  Jasser Auda juga mengemukakan model keterbukaan yang diinginkan adalah keterbukaan epistemologis  yang  ditempuh  dengan  cara  pembentukan  konsep  mendahului pemaknaan teoritis (AUDA, 2019).
Artinya, theoretical framework dalam pendekatan interdisipliner studi hukum empiris  harus  melalui  proses  reinterpretasi  dan  rekonseptualisasi.  Model restrukturisasi theoretical framework. Adapun benchmarking model restrukturisasinya  direpresentasikan  model  pluralisme  metodologis  (Brian Tamanaha,  2000)      (Harimurti,  2022),  dan  model  praksiologi  (Baudouin  Dupret, 2007) (Dupret, 2007).
Dupret  (2007)  mengkritik  premis  legal  pluralisme  yang  ada  karena  tidak cukup memadai (inadequacy) mengingat premisnya berasal dari perspektif mazhab realisme  hukum  yang  fokus  pada  praktik  hukum  untuk  menghindari  perspektif doktrinal  tanpa  adanya  upaya  respesifikasi  yang  menunjukkan  perlunya  melihat situasi,  mekanisme,  dan  proses  ketika  individu  mengorientasikan  diri  terhadap hukum yang diidentifikasi sebagai pluralistik (Tatang & Akhmad, 2019). Desain riset hukum empiris tersebut selain mengilustrasikan re-specifikasi praksiological dalam konteks  legal  pluralisme  juga  menunjukkan  pentingnya  mengakomodasi  praktik hukum yang plural dan tidak hanya pada aspek normatif praktis. Demikian halnya, Tamanaha  menyususn  theoretical  framework-nya  dari  paradigma  behavioris-

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda

## interpretivisme, sedangkan Gertz mengkombinasikan kulturalisme-interpretivisme.
Pendekatan  filosofi  sistem  menggunakan  perspektif  sistem  untuk memodelkan  sifat  realitas  dan  menggunakannya  untuk  menyusun  theoretical framework Menurut Laszlo, theoretical framework beroperasi secara berbeda karena fokusnya  pertama-tama  bukan  pada  objek,  struktur  kognitif,  metode  yang  justru memisahkan  partikularitas  dari  universalitas,  alih-alih  mengakui  saling ketergantungan antara kelompok individu, struktur dan proses yang memungkinkan struktur teori berfungsi (Laszlo, 1972). 2
Asumsi  dasar  perspektif  ini  adalah  realitas  merupakan  struktur  yang kompleks sehingga harus dipahami secara sistematik berdasaran bagian-bagian dari keseluruhan.  Perangkat  logis  konseptual  diabstraksikan  menurut  model  anatomi fisik  dan  mempertimbangkan  peran  fungsional  dan  kontribusinya  bagi  fungsi struktur secara keseluruhan (Tatang & Akhmad, 2019).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  suatu  model  theoretical  framework berdasarkan  pendekatan  restrukturisasi  metodis  menurut  teori  integrasi- interkoneksi  adalah  fungsionalisme  kritis  yang  diinspirasi  oleh  filosofi  sebagai sistem.  Sebagai eksemplar dapat diberikan contoh topik penelitian interdisipliner yang dilakukan oleh Tamanaha, Malinowski, Parsons dan Luhmann. Asumsi dasar yang dikembangkan oleh para penulis adalah hukum memiliki peran dan sifat dalam tatanan sosial. Peran tersebut ditentukan secara apriori oleh fungsi sosialnya. Fungsi hukum  didefinisikan  sebagai  instrumen  memelihara  social  order.  Melalui  model fungsional  tersebut  di  atas  konsep  normatif  dapat  dijelaskan  melalui  beragam perspektif, metode dan theoretical framework (Laszlo, 2021).
Karena itu dapat digambarkan bahwa “jika fungsi X adalah untuk Y,  maka X dan  Y  adalah  bagian  dari  sebuah  sistem  di  mana  sistem  tersebut  ditentukan  oleh tujuan, sasaran, dan nilai-nilai secara umum . Dalam konteksn studi hukum empiris, hukum  dipahami  sebagai  lembaga  yang  diciptakan  untuk  mengatur  hubungan manusia,  mungkin  diberikan  fungsi  sosial,  hukum,  ketika  dipahami  sebagai memancardari sosial, mungkin hampir tidak diberikan fungsi seperti itu. Kalau tidak, itu berarti sebagai konsekuensi bahwa masyarakat akan dikreditkan dari awal (dari sebelum  keberadaan  mereka  sebagaimasyarakat)  dengan  kesadaran  kolektif,  yang pada gilirannya akan menghasilkanlembaga yang diperlukan untuk fungsi mereka, yaitu mereka akan menciptakan diri mereka sendiri (Laszlo, 2021).
Dengan  kata  lain,  analisis  fungsional  hanya  dapat  berjalan  jika  hukum dianggap  sebagai  produk  dari  suatu  tatanan  yang  terbentuk  karena  dikehendaki. Model restrukturisasi sistem ini menurut Teubner sebagai model autopoietic, yaitu subsistem  mereka  secara  otonom  mampu  memproduksi  dan  mereproduksi komponen dalam sistem (Dupret, 2007).

## KESIMPULAN
Paradigma  pragmatis  dalam  riset  hukum  empiris  memiliki  sejumlah kelemahan  yang  berimplikasi  pada  desain  riset  yang  dilakukan.  Salah  satu
2 Ervin  Laszlo,  Introduction  to  Systems  Philosophy:  Toward  a  New  Paradigm  of  Contemporary  Thought. Gordon & Breach Science Publishers, 1972, hlm: 298.

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
kelemahannya  terletak  pada  keterbatasan  kerangka  teoritis  yang  lemah,  yang mengakibatkan ketidakpastian dalam merumuskan hipotesis atau argumentasi dasar yang  akan  diuji.  Selain  itu,  fokus  terbatas  pada  aspek  pragmatis  dalam  penelitian hukum empiris mengabaikan pertanyaan-pertanyaan teoritis atau konseptual yang lebih luas dan kompleks tentang hukum dan masyarakat.
Diperlukan restrukturisasi historis dalam model riset hukum empiris dengan penelusuran  sejarah  dan  integrasi  teori-teori  dari  berbagai  disiplin  ilmu  secara holistik  dan  multidimensional,  untuk  mengatasi  keterbatasan  dan  meningkatkan pemahaman yang lebih luas tentang hukum dalam konteks sosial yang kompleks.
Jasser  Auda,  dengan  teorinya  tentang  "Maqasid  al-Shariah"  memiliki kontribusi  penting  dalam  mengatasi  kelemahan  paradigma  pragmatis  dalam  riset hukum  empiris.  Auda  menekankan  pentingnya  mempertimbangkan  dimensi konseptual dan teoritis yang lebih dalam tentang hukum dan masyarakat, dengan memperhatikan tujuan yang diinginkan oleh hukum itu sendiri.
Auda  menyarankan  agar  penelitian  hukum  empiris  juga  melibatkan  aspek etis,  moral,  tujuan  hukum,  relasi  sejarah  dan  relasi  sosial  yang  mempengaruhi hukum sebagai basis merumuskan hipotesis dan argumen dasar yang lebih kuat dan berlandaskan  pada  pandangan  yang  lebih  holistik  sehingga  melampaui  fokus pragmatis.  Selain  itu,  teori  Maqasid  al-Shariah  juga  dapat  membantu  dalam menentukan metode penelitian yang tepat. Dengan memperhatikan tujuan hukum yang ingin dicapai, peneliti dapat mengintegrasikan metode penelitian multidisiplin dan  holistik  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  hukum dalam  konteks  sosial  yang  kompleks.  Dalam  pengaplikasiannya,  kontribusi  teori Maqasid  al-Shariah  Jasser  Auda  dapat  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih  luas mengatasi  reduksionisme  sosial,  dan  meminimalkan  potensi  ketidakadilan  gender serta  fragmentasi  hukum.  Dengan  restrukturisasi  historis  yang  mengintegrasikan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu, riset hukum empiris dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan lebih holistik tentang peran dan dampak hukum dalam masyarakat.

## BIBLIOGRAPHY
Abdullah,  M.  A.  (2001).  Al-Ta’wīl  al-‘Ilmī:  Kearah  Perubahan Paradigma  Penafsiran Kitab Suci. Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, 39(2).
Ackoff, R. L., Aguilera-Caracuel, J., Hurtado-Torres, N. E., Aragón-Correa, J. A., Al-
Mawali, H., Al-Shbiel, S. O., Alavi, M., Kayworth, T. R., Leidner, D. E., Albino, V., Garavelli, A. C., Gorgoglione, M., Alfaadhel, S., Allame, S. M., Nouri, B. A., Tavakoli, S. Y., Shokrani, S. A. R., Allame, S. M., Nouri, B. A., … van Tartwijk, J. (2010). Business research methods. Journal of Knowledge Management, 14(1).
Amin  Abdullah,  M.  (2012).  Bangunan  Baru  Epistemologi  Keilmuan  Studi  Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 46(II).
AUDA,  J.  (2019).  Maqasid  Al-Shariah as  Philosophy  of  Islamic  Law.  In  Maqasid Al- Shariah as Philosophy of Islamic Law. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg Brickell, K., Jeffrey, A., & McConnell, F. (2021). Practising legal geography. Area, 53(4). https://doi.org/10.1111/area.12734

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
Bryan,  I.,  Langford,  P.,  &  McGarry,  J.  (2015).  The  reconstruction  of  the  juridico- political:  Affinity  and  divergence  in  hans  kelsen  and  max  weber.  In  The Reconstruction of the Juridico-Political: Affinity and Divergence in Hans Kelsen and Max Weber. https://doi.org/10.4324/9780203798782
Chase, A. (2017). Toward a legal theory of popular culture. In Popular Culture and Law. https://doi.org/10.4324/9781315089645-16 Dewey, J. (2001). Beyond the quest for certainty. The Humanist, 55(4). Dubber,  M.  D.  (1998).  Historical  Analysis  of  Law.  Law  and  History  Review,  16(1). https://doi.org/10.2307/744325
Dubber, M. D. (2015). New historical jurisprudence: legal history as critical discourse analysis of law. Critical Analysis of Law, 2(1).
Dupret,  B.  (2007).  Legal  pluralism,  plurality  of  laws,  and  legal  practices:  Theories, critiques, and praxiological re-specification. European Journal of Legal Studies, 1(1).
Franklin,  A.  (1990).  Experiment,  Right  or  Wrong.  In  Experiment,  Right  or  Wrong. https://doi.org/10.1017/cbo9780511527302
Gabriel,  M.  (2020).  The  Limits  of  Epistemology.  In  An  den  Grenzen  der Erkenntnistheorie.
Harimurti,  A.  (2022).  Pluralisme  Metodologis.  Suksma: Jurnal  Psikologi  Universitas Sanata Dharma, 1(2). https://doi.org/10.24071/suksma.v1i2.3554
Hefni,  W.,  Ahmadi,  R.,  &  Mustofa,  I.  (2022).  Reinventing  the  Human  Dignity  in Islamic Law Discourse: The Wasatiyah Approaches from Khaled Abou El-Fadl to  the  Interreligious  Relation.  Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6928
Hofmann,  R.  (2021).  Formalism  versus  pragmatism  –  A  comparative  legal  and empirical analysis of the German and Dutch criminal justice systems with regard to effectiveness and efficiency. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 28(4). https://doi.org/10.1177/1023263X211005983
Isman. (2022). Ekstrapolasi: Aksiomatik dan Kerangka Konsepsional Penalaran Ilmu Hukum Profetik. Muhammadiyah University Press.
Khashogi, L. R. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda. POLITEA: Jurnal Politik Islam, 5(1).
Klatt, M. (2020). Integrative Jurisprudence: Legal Scholarship and the Triadic Nature of Law. Ratio Juris, 33(4). https://doi.org/10.1111/raju.12301
Krommendijk, J. (2021). Legal formalism versus pragmatism. In National Courts and
Preliminary References to the Court of Justice. https://doi.org/10.4337/9781800374171.00008
Kurniawan,  R.  (2018).  MAQASID  SYARIAH  DAN  PEMBANGUNAN  HAK  ASASI MANUSIA.
Al-Mazaahib: Jurnal
Perbandingan Hukum, 6(2).
https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539
Laszlo,  E.  (2021).  Introduction  to  systems  philosophy:  Toward  a  new  paradigm  of contemporary  thought.  In  Introduction  to  Systems  Philosophy:  Toward  a  New Paradigm of Contemporary Thought. https://doi.org/10.4324/9781003205586
Minkkinen,  P.  (2005).  Why  is  law  a  normative  discipline?  on  Hans  Kelsen’s “normology.” Res Publica, 11(3). https://doi.org/10.1007/s11158-005-1484-5

## Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah
Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
Morris,  M.  W.,  Hong,  Y.  yi,  Chiu,  C.  yue,  &  Liu,  Z.  (2015).  Normology:  Integrating insights  about  social  norms  to  understand  cultural  dynamics.  Organizational Behavior and Human Decision Processes, 129. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2015.03.001
Olsson,  E.  J.  (2006).  Introduction  the  pragmatism  of  isaac  levi.  In  Knowledge  and
Inquiry: Essays
on the
Pragmatism of Isaac
Levi. https://doi.org/10.1017/CBO9780511584312.002
Orlando,  E.,  &  Bergin,  T.  (2018).  Forging  a  socio-legal  approach  to  environmental harms.  In  Forging  a  Socio-Legal  Approach  to  Environmental  Harms. https://doi.org/10.4324/9781315676715-1
Orzeck,  R.,  &  Hae,  L.  (2020).  Restructuring  legal  geography.  Progress  in  Human Geography, 44(5). https://doi.org/10.1177/0309132519848637
Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). Ebagai “Jalan Tengah” Atas Dikotomi Kuantitatif-
Kualitatif. Jurnal Moderat, 5(4).
Pérez,  A.  C.  (2022).  NEW  LEGAL  REALISM:  A  PROMISING  LEGAL  THEORY  FOR INTERDISCIPLINARY  AND  EMPIRICAL  RESEARCH  ABOUT  THE  ‘LAW-IN- ACTION. Novum Jus, 16(1). https://doi.org/10.14718/NovumJus.2022.16.1.9
Posner, R. A. (2004). Legal pragmatism.
Metaphilosophy, 35(1–2). https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2004.00310.x
Sajtos,  L.,  Cao,  J.  T.,  Zhang,  W.,  Peko,  G.,  &  Sundaram,  D.  (2022).  Developing  a feature-centric  and affordance-based  conceptualization  of  social  media interactions. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. https://doi.org/10.1108/APJML-02-2022-0121
Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat.
Jurnal Hukum Novelty, 7(2), 209. https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468
Sery, J. (2022). The Rhetorical Roots of Legal Pragmatism. Journal for the History of Rhetoric, 25(3). https://doi.org/10.5325/jhistrhetoric.25.3.0303
Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. In Right, 7(1).
Szmodis,  J.  (2012).  On  multidisciplinary  legal  research.  Archiv  Fur  Rechts-  Und Sozialphilosophie, 98(4). https://doi.org/10.25162/arsp-2012-0038
Taekema, S. (2021). Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs  Empirical  and  Doctrinal  Scholarship.  Law  and  Philosophy,  40(1). https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1
Tatang,  P. 1 ,  &  Akhmad,  D.  (2019).  PENDEKATAN  PENELITIAN  KOMBINASI: SEBAGAI  “JALAN TENGAH” ATAS DIKOTOMI KUANTITATIF-KUALITATIF. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(4).
Van  Klink,  P.  D.  B.,  &  Taekema,  S.  (2011).  A  Dynamic  Model  of  Interdisciplinarity: Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research into Law. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1142847
Wallace,  R.  A.  (2022).  Beyond  the  Add  and  Stir  Approach:  Indigenizing Comprehensive  Exam  Reading  Lists  in  Canadian  Political  Science.  Canadian Journal of Political Science, 55(3). https://doi.org/10.1017/S0008423922000506
Wardiono,  K.,  &  Dimyati,  K.  (2014).  BASIS  EPISTEMOLOGIS  PARADIGMA RASIONAL DALAM ILMU HUKUM: SEBUAH DESKRIPSI TENTANG ASUMSI-
Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, Nimas Ayu Sholehah Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Maqashid Syariah Jasser Auda
ASUMSI  DASAR  TEORI  HUKUM  MURNI-HANS  KELSEN.  Jurnal  Dinamika Hukum, 14(3). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.304
Zaprulkhan,  Z.  (2018).  Maqā ṣ id  Al-Shariah  in  the  Contemporary  Islamic  Legal Discourse:  Perspective  of  Jasser  Auda.  Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan, 26(2). https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231