Disadvantaged Village Head's Policy in Managing Village Budget in Lesten Village, Gayo Lues
(Kebijakan Kepala Desa Tertinggal dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa:
Studi Kasus Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)
Faisal Fauzan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Jusmalia
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id
Abstract: This study aims to analyze the policy of the Village Head of Lesten as the head of a disadvantaged village in Gayo Lues Regency, Aceh Province in managing village  fund  budgets.  The  method  used  is  the  descriptive  analysis  by  collecting information  directly  from  the  Lesten  Village  apparatus  and  reviewing  regulations related to village management. The results showed that the policy of the Village Head of  Lesten  in  managing  the  village  fund  budget  based  on  information  obtained  by researchers  from  interviews  with  several  village  officials  revealed  some mismanagement in the management of village government by the village head. This is related to the principles that must be present in the village government as regulated in the  Village  Law  and  Permendagri  Number  1  of  2016  concerning  Village  Asset Management,  the  policy  of  managing  village  fund  budgets  by  the  village  head  of Lesten has not complied with the regulations that have been outlined.
Keywords : Policy, Budget Management, Lesten, Disadvantaged Village
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Desa Lesten sebagai  kepala  desa  tertinggal  di  Kabupaten  Gayo  Lues  Provinsi  Aceh  dalam pengelolaan anggaran dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan mengumpulkan informasi langsung dari perangkat Desa Lesten dan mengkaji peraturan-peraturan  terkait  pengelolaan  desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan kebijakan Kepala Desa Lesten dalam pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan informasi  yang  didapatkan  peneliti  dari  wawancara  sejumlah  perangkat  desa mengemuka  beberapa  mismanagement  dalam  pengelolaan  pemerintahan  desa  oleh kepala  desa.  Hal  ini  bila  dikaitkan  dengan  prinsip  yang  wajib  hadir  dalam pemerintahan  desa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Desa  dan  Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka kebijakan pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala Desa Lesten belum memenuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan.
Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Anggaran, Lesten, Desa Tertinggal

## A. Pendahuluan
Kebijakan  atau policy adalah  suatu  tata  cara  manajemen  atau  pengurus organisasi  menjalankan  kegiatan  dan  menyelesaikan  permasalahan  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pada  tingkat  desa,  kepala  desa  bersama perangkatnya  juga  menerapkan  langkah-langkah  kebijakan  bersama  perangkatnya untuk  tujuan-tujuan  bersama  demi  kemanfaatan  masyarakat  desa.  Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa. 1 Selain  itu pemerintah  desa  diharapkan  untuk  memahami  peraturan  dan  kebutuhan pembangunan desa tersebut serta lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan
1 Arifiyanto  D.F  and  Kurrohman,  “Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di Kabupaten Jember” (Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2014), 473–85.
berbagai  sumber  daya  alam  yang  dimiliki,  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan anggaran dana dan aset desa.
Pengelolaan  yang  baik  tersebut  menuntut  pemerintah  desa  harus  bisa menerapkan  prinsip  akuntabilitas dalam  tata  pemerintahannya,  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan. 2 Prinsip  transparansi  juga  perlu ditumbuhkan  agar  menjadi  sarana  masuknya  partisipasi  warga.  Partisipasi  tidak sebatas  kehadiran  di  acara  rapat  desa  dan  gotong  royong,  melainkan  akses  warga untuk menjadi bagian dalam memberikan input dalam pengambilan keputusan dalam proses  perencanaan  keuangan.  Semangat  partisipasi  menjadi  ruang  kontrol  dan pengawasan masyarakat. 3 Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa dan kualitas perencanaan yang demokratis. Selain itu, dibutuhkan pula komitmen kuat dari pemerintah desa dan semua perangkat yang ada di desa untuk melaksanakan prinsip  akuntabilitas.  Pada  prinsip  akuntabilitas  ini  perangkat  terkait  perlu menetapkan  capaian  kinerja  pemerintah  desa,  sasaran  dan  kebermanfaatan  dalam pembangunan  desa.  Akuntabilitas  seharusnya  juga  bisa  menjamin  pemanfaatan sumber  daya  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.
4 Tertib dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi prinsip dalam pengelolaan anggaran  keuangan  desa.  Ketiga  prinsip  tadi  menjadi  panduan  bahwa  penguatan kapasitas  manusia  paling  penting,  termasuk  di  dalamnya  berperannya  dengan  baik
2 Bastian Indra, Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015).
3 Bhudianto  Wahyu,  “Kerjasama  Antar  Desa  Dalam  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan,”
Transformasi I, no. 26 (2014): 1–51, https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/895.
4 A. Halim and M.S Kusufi, Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik , Edisi 2(Ce (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
pemerintahan desa khususnya kepala desa, terlebih lagi bagi sebuah desa  tertinggal seperti Lesten.
Desa  Lesten sudah ada  sejak tahun 1930 dikenal  dengan nama Darul  Nafis, tetapi  diubah  oleh  orang  Belanda  menjadi  Lesten  artinya  air  besar.  Desa  Lesten merupakan desa yang berada di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Desa ini berada di bagian timur Kabupaten Gayo Lues dengan jarak tempuh dari Kecamatan Blangkejeren menuju Kecamatan Pining lebih kurang 40 kilometer, dari Kecamatan Pining  menuju  Desa  Lesten  lebih  kurang  18  kilometer  sekitar  3  jam.  Desa  Lesten dihuni lebih kurang 70 kepala keluarga, dengan sumber penghasilan utama petani. 5
Desa  Lesten  memiliki  tanah  yang begitu  subur,  dan menyimpan  pesona  keindahan alam  yang  mampu  memikat  wisatawan.  Sumber  daya  desa ini  begitu  besar  tetapi tidak  dikelola  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  karena belum baiknya program pembangunan dari pemerintah desa tersebut, juga belum adanya program kerja yang memberdayakan  masyarakat.  Hal  ini  yang  menjadi  permasalahan  adalah  tidak terlaksananya pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa dengan baik dan masih besar angka kemiskinan. Kondisi Desa Lesten sangat berbeda dengan desa lain, salah satunya desa yang berada  di  Kecamatan  Blangkejeren  Kabupaten  Gayo  Lues yaitu Desa Agusen. Desa Agusen adalah desa yang berada di ujung selatan posisinya berdekatan dan berbatasan  langsung  dengan  Rimba  Raya  yaitu  Hutan  lindung  dan Hutan  Nasional Gunung Leuser. Jarak dari ibukota kabupaten dapat ditempuh lebih kurang 1 jam. Desa ini sudah sangat berkembang baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaannya.  Kepala  desa  sangat  berperan  aktif  dalam  menggerakkan
5 Sabardi,  “Kehidupan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Desa  Terpencil  (Study  Deskriptif  Desa Lesten  Kecamatan  Pining  Kabupaten  Gayo  Lues  Provinsi  Aceh)”  (UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA, 2017).
masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat  baik dengan cara pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan  dana desa dengan baik dan benar. 6
Maka oleh sebab itu, sangat urgen dari kebijakan yang di lakukan oleh kepala desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sataruddin Sekretaris desa Lesten bahwa  sangat  penting  kebijakan  dan  wewenang  kepala  desa  dalam  pengelolaan anggaran  desa  khususnya  di  bidang  perekonomian  masyarakat,  dengan  adanya pengelolaan anggaran  dana  yang masuk  ke  desa  ini  dapat  di kelola  dan tersalurkan dengan  baik dan tepat sasaran. Pengelolaan anggaran yang baik dapat meningkatkan pembangunan,  seperti  halnya  pembangunan  jalan  yang  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat Lesten, jalan akses ke kecamatan sangat parah kondisinya, apa lagi di saat musim hujan masyarakat sangat kesulitan melewati jalan yang sangat becek dan tidak beraspal tersebut. 7
Dalam  undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan bahwa  pemerintahan  desa  adalah  kepala  desa  dan  dapat  disebut  juga  dengan  nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa  adalah  pemimpin  pemerintahan  tertinggi  yang  berada  di  desa.  Kepala  desa diangkat  dan  dilantik  oleh  bupati  melalui  pemilihan  langsung  oleh  masyarakat setempat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya. 8 Dengan adanya keterangan tersebut maka sebagai pemimpin tertinggi maka kepala desa adalah pejabat yang paling bertanggung jawab
6 Wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa  Lesten Kecamatan PiningKabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018
7 Wawancara  dengan  Bapak  Sataruddin,  Sekretaris  Desa Lesten…
8 Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa” (2014).
secara moril dan yuridis dalam pengelolaan anggaran desa, apalagi mengingat masa jabatannya melebihi jangka waktu masa jabatan  satu periode umumnya pejabat di wilayah Republik Indonesia, yang biasanya menjabat selama 5 (lima) tahun. Maka atas  dasar  latar  belakang  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kebijakan  Kepala  Desa  Lesten  Kecamatan  Pining  Kabupaten  Aceh  Gayo  Lues dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa  tersebut  dan  permasalahan-permasalahan terkait dengan adanya kebijakan tersebut. Desa Pining ini salah satu desa tertinggal di Provinsi Aceh yang mendapat jatah dana otonomi khusus juga dan termasuk desa yang baru difasilitasi listrik pasca reformasi di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintahan desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan kepala desa tersebut melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara sebagai sumber primer dan studi kepustakaan sebagai sumber sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  antara  metode  yuridis  –  normatif.  Data  yang  sudah  terkumpul  dianalisis  dengan menginterpretasi  semua  informasi  yang  ada  dan  dianalisis  menggunakan  peraturan perundang-undangan  dan  materi  penelitian  lainnya  sesuai  dengan  masalah  yang dibahas untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis kebijakan kepala desa Lesten dalam pengelolaan anggaran dana desa.

## C. Pembahasan
Menurut  konsep  etimologi,  istilah  kebijakan  berasal  dari  kata  “bijak”  yang berarti  “selalu  menggunakan  akal  budidaya;  pandai;  mahir.” 9 Selanjutnya  dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan  dimana  kebijakan  adalah  program  yang  diproyeksikan  berkenaan  dengan tujuan,  nilai  dan  praktik. 10 Sedangkan  menurut  Budihardjo  Kebijakan  adalah  suatu kumpulan  keputusan  yang  diambil  oleh  seorang  pelaku  atau  oleh  kelompok  politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. 11
Pengelolaan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  proses,  cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga  orang  lain. 12 Menurut  Prajudi  Atmosudirdjo  pengelolaan  adalah  kegiatan pemanfaatan  dan  pengendalian  atas  semua  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk mencapai  ataupun  menyelesaikan  tujuan  tertentu. 13 Sedangkan  menurut  Sondang  P Siagian pengelolaan merupakan soft skill/ keterampilan untuk mencapai sesuatu hasil tertentu  dengan  menggunakan  tenaga/bantuan  orang  lain. 14 George  R.  Terry dalam Manullang  berpendapat  bahwa  pengelolaan  adalah  pemanfaatan  sumber  daya manusia  ataupun  sumber  daya  lainnya  yang  dapat  diwujudkan  dalam  kegiatan
9 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), 13.
10 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik (Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004), 20.
11 Mirriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 12.
12 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia .
13 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1983), 123.
14 Sondang P Siagian, Fungsi-Fungsi Manajemen (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 12.
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 15
Asas-asas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  sebagaimana  tertuang  dalam Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:
1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan  desa  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel  yaitu  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Asas akuntabel  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
15 Manullang, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 16
Hal ini juga sebagaimana telah diatur dalam Permendagri sebelumnya, bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut; 17 pertama adalah asas  transparansi.  Dalam  pasal  4  ayat  7  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman [8] pengelolaan keuangan daerah, dikatakan  transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk  memperoleh  informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi  pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintah  dalam  menjalankan  mandat  dari  rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap  mengenai  apa  yang  dikerjakannya.  Dengan  transparansi,  kebohongan  sulit untuk disembunyikan.
Asas  kedua  yakni  Akuntabilitas,  akuntabilitas  ( accountability )  adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak  atau berwenang untuk meminta keterangan atau
16 Muh. Zainul Arifin, “Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin  Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,” Jurnal Thengkyang 1, no. 1 (2018).
17 Zal  Bawias,  Masje  Pangkey,  and  Arie  Rorong,  “Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Desa  Dalam  Menunjang  Pembiayaan  Pembangunan  Di  Desa  Bitunuris  Kecamatan  Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud,” Jurnal Administrasi Publik 4, no. 32 (2015).
pertanggungjawaban.  Dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  dilingkungan  instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu  sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber  daya  secara  konsisten  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku; 3) Harus dapat menunjuk tingkat pencapaian tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang  diperoleh;  5)  Harus  jujur,  objektif,  transparan  dan  inovatif  sebagai  katalisator perubahan  manajemen  instansi  pemerintah  dalam  bentuk  pemutakhiran  metode  dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Sedangkan  asas  ketiga  yaitu  asas  partisipatif.  Dalam  Permendagri  No.  37 Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  partisipasi  memakai  kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  penentuan  kebijakan  publik  menjadi kekuatan  pendorong  untuk  mempercepat  terpenuhinya  prinsip  akuntabilitas  dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penganggaran [9] partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.
Penyimpangan dalam pemerintahan desa termasuk kebijakan yang salah tidak terjadi  bila  aparat  terkait  memahami  benar  apakah  tujuan  dan  manfaat  dana  desa tersebut. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  mencakup  pelayanan,  pembangunan,  dan pemberdayaan masyarakat.
Permasalahan  kebijakan  tidak  terlepas  dari  keputusan-keputusan  yang  di tetapkan  seorang  pemimpin  dari  jabatan  yang  diembannya.  Suatu  organisasi  akan berjalan dinamis jika pemimpin mempunyai kemampuan untuk mengambil kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan bawahannya. Fungsi ini sangat penting peranannya karena  tanpa  mampu  dan  berani  mengambil  kebijakan  yang  tepat,  pemimpin  tidak akan dapat menggerakkan anggotanya.
Kebijakan sangatlah penting dan berarti di mana kebijakan menciptakan suatu kinerja  yang  baik  sehingga  bawahan  termotivasi  untuk  bekerja  maksimal  sesuai dengan  tanggung  jawab  yang  ada  padanya  serta  kebijakan  juga  akan  menciptakan ukuran  atau  dapat  mengarahkan  dengan  jelas  kegiatan  yang  hendak  dicapai.  Tidak hanya  itu  kebijakan  yang  diambil  oleh  pimpinan  pun  sebaiknya  harus  tertulis  agar bisa dievaluasi hasil kegiatan atau pekerjaan tersebut karena ada hal-hal  yang diatur juga secara tertulis dalam peraturan di lembaga ini dan tidak boleh menyimpang dari aturan atau prosedur tersebut.
Selama  ini,  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  beberapa kebijakan  telah  dilakukan  oleh  pimpinan  kepala  desa  Lesten  dalam  melakukan program-program  yang  bersifat  membangun  sarana  desa  seperti  membangun  MCK untuk masyarakat dan membangun parit-parit dalam dusun-dusun. Selain itu tidak ada kebijakan  yang  dilakukan  kepala  desa  dalam  membangun  gampong,  apalagi berhubungan dengan anggaran desa tidak ada inisiatif kepala desa untuk melibatkan elemen masyarakat di dalamnya. 18
18 W awancara  dengan  Bapak  Nasir  Kepala  Dusun  Resam  Baro  Desa  Lesten  Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Juni 2018.
Dalam praktiknya kepala desa seharusnya mampu mengajak dan berkompromi dengan aparatur gampong dalam mengalokasikan anggaran desa untuk kemaslahatan bersama  agar  tujuan  menyejahterakan  desa  dapat  dilakukan  dengan  baik,  namun harapan  itu  tidak  pernah  dilakukan  oleh  kepemimpinan  kepala  desa.  Sikap  tertutup tidak  bisa  ditoleransikan  oleh  masyarakat,  aparatur  gampong  tidak  bisa  bertindak hanya  mengharapkan kepala  desa  dapat  teguran dan pemanggilan dari pihak atasan yaitu camat atau bupati. Tidak adanya kedisiplinan, tidak adanya transparansi yang di berikan  oleh  kepala  desa  membuat  bawahan  tidak  terarah  dalam  melaksanakan tugasnya. 19
Hal  ini  tidak  dilakukan  semestinya  oleh  kepala  desa  Lesten  untuk pembangunan  yang  merata,  karena  selain  diberikan  kekuasaan  dan  wewenang, kepala  desa juga  diberikan  kewajiban untuk bertanggungjawab atas  amanah  yang diembannya termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dana desa dan aset lainnya. Hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menentukan:

## Pasal 4
1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
(1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
(2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
19 Wawancara dengan  Bapak  Idwir  Kepala  Dusun Berawang Gajah  Desa  Lesten  Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 29 Juni 2018.
(3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
(4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
(5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
(6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
(7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. 20
Berdasarkan hasil wawancara dan kajian terhadap beberapa peraturan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasari kebijakan yang tidak memenuhi syarat oleh kepala desa Lesten. Permasalahan pertama adalah kebijakan yang dibuat oleh kepala desa  tidak  memenuhi  asas  partisipatif  karena  masih  terdapat  mekanisme  yang tertinggal dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan program dan kebijakan. Untuk itu, sebagai Badan Perwakilan Gampong, Tuha Puet dibentuk untuk menjadi wahana  dalam  mewujudkan  demokrasi,  keterbukaan  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat. Sebutan Tuha Puet berhubungan erat dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya lembaga Tuha Peut. 21 Asas ini menjadi penentu bagi  asas  selanjutnya  yakni  akuntabilitas  dan  transparansi.  Sulit  diharapkan  suatu manajemen  kepengurusan  dapat  bersikap  transparan  bila  pada  awal  suatu  program tidak  melibatkan  elemen  masyarakat  yang  dapat  memberikan  pandangan  dan  usul dalam perencanaan pembangunan.
20 Irwandi dan Dhil’s Noviades, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Muaro Jambi,” Jurnal Sains Sosio Humaniora 3, no. 1 (2019).
21 Hasil wawancara  dengan  Bapak  Marpiah, Tuha Peuet Desa Lesten  Kecamatan  Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Juni 2018
Dalam penelitian lapangan yang dilakukan banyak ungkapan ketidakpuasan dan kegusaran serta kekecewaan para perangkat desa terutama kepala dusun terhadap gaya kepemimpinan  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh  bapak  kepala  desa.  Dalam  hal  ini mereka mengharapkan adanya pembinaan kepada kepala desa Lesten oleh atasan di atasnya,  termasuk  pengawasan  dari  lembaga  lain.  Karena  menurut  peneliti  adanya status sosial dan pengaruh ketokohan masih sangat kental dalam kehidupan sehari- hari  dalam  masyarakat  desa  Lesten  sehingga  perangkat  desa  Lesten  yang  lain  dan masyarakat secara umum tidak berani berhadapan dan menuntut tanggung jawab dari kepala  desa  sebagai  manifestasi  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan anggaran dana desa yang pada hakikat dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat Indonesia.

## D. Kesimpulan
Kebijakan  Kepala  Desa  Lesten  dalam  pengelolaan  anggaran  dana  desa berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara sejumlah perangkat desa  maka  mengemuka  beberapa mismanagement dalam  pengelolaan  pemerintahan desa khususnya pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala desa. Hal ini dikaitkan dengan prinsip yang wajib hadir dalam pemerintahan desa yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka kebijakan pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala  Desa  Lesten  belum  memenuhi  asas-asas  dan  peraturan-peraturan  yang  telah digariskan.  Sebagai  rekomendasi  dan  saran  kepada  pemerintahan  di  atasnya  yakni pemerintah  kabupaten  hendaknya  perlu  memberikan  pembinaan  yang  berupa bimbingan  regulasi  terkait  bagaimana  seharusnya  dana  desa  dikelola  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting, karena dalam provinsi Aceh masih
terdapat lesten-lesten yang  lain,  atau  desa  tertinggal  yang  lain  di  mana  tingkat pemahaman  dan  pelaksanaan  terhadap  amanah  dana  desa  yang  dikucurkan  belum mencapai titik kebaikan dan maslahat bagi masyarakat desa umumnya.

## Daftar Kepustakaan
Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik . Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004.
Arifin,  Muh.  Zainul.  “Pengelolaan  Anggaran  Pembangunan  Desa  Di  Desa  Bungin Tinggi,  Kecamatan  Sirah  Pulau  Padang,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir, Sumatera Selatan.” Jurnal Thengkyang 1, no. 1 (2018).
Astrid, Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial . Jakarta : Binacipta, 1983. Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Ghalia Indonesi, 1983.
Bawias, Zal, Masje Pangkey, and Arie Rorong. “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan  Belanja  Desa  Dalam  Menunjang  Pembiayaan  Pembangunan  Di  Desa Bitunuris  Kecamatan  Salibabu  Kabupaten  Kepulauan  Talaud.” Jurnal Administrasi Publik 4, no. 32 (2015).
Budiharjo,  Mirriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1992.
Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007
Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi . Jakarta: Kencana, 2011
D.F, Arifiyanto, and Kurrohman. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember,” 473. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2014.
Halim,  A.,  dan  M.S  Kusufi. Teori,  Konsep,  Dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik . Edisi 2(Ce. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
Hamzah, Ardi, Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris . Penerbit Pustaka: Jawa Timur, 2015
Indra,  Bastian. Akuntansi  Untuk  Kecamatan  Dan  Desa .  Jakarta:  Penerbit  Erlangga, 2015.
Karimah,F., Saleh,C., dan Wanusmawatie, I, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan  Masyarakat.  (Studi  Pada  Desa  Deket  Kulon  Kecamatan  Deket Kabupaten Lam), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602| 2013
Manullang. Dasar-Dasar  Manajemen .  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press,
2009.
Moleong,  j,  Lexy, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2006.
Noviades, Irwandi dan Dhil’s. “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa  Di  Kabupaten  Muaro  Jambi.” Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora 3,  no.  1 (2019).
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor.113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa (2014)
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang  Penerapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa (2015)
Poerwadarminta. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007.
Rahardjo, Pengantar  sosiologi  pedesaan  dan  pertanian. Jakarta:  Pustaka  LP3ES Indonesia, 1999
Sabardi. “Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Terpencil (Study Deskriptif Desa  Lesten  Kecamatan  Pining  Kabupaten  Gayo  Lues  Provinsi  Aceh).” UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA, 2017.
Siagian, Sondang P. Fungsi-Fungsi Manajemen . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
Sugiyono, Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D . Bandung : Alfabeta, 2006
Soleman B. Taneko, Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta: PT RajaGrafindo,
1993
Wahyu,  Bhudianto.  “Kerjasama  Antar  Desa  Dalam  Pembangunan  Kawasan
Perdesaan.” Transformasi I, no. 26 (2014).
https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/895.