## PERAN NEGARA DALAM EKSPANSI PT WIJAYA KARYA TBK KE AFRIKA: TINJAUAN KAPITALISME NEGARA

## Anggi Mariatulkubtia Lubis
Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia; anggi.mariatulkubtia@ui.ac.id

## Abstract
This paper examines roles of the government in PT Wijaya Karya Tbk, (WIKA)’s active expansion to Africa from the perspective of state capitalism. This paper identifies the role of President Joko Widodo's regime in WIKA’s expansion through (1) centralized planning, which determines target market and expansion goals; (2) economic diplomacy to open new markets and maintain relations and (3) capital assistance, with the state being WIKA’s major stockholder. Through these findings, this  paper  argues  that  WIKA's  expansion  is  aimed  not  only  at  generating  profits,  but  is  also influenced  by  political  factors  to  spread  influence  in  new  markets  and  for  electoral  purposes. WIKA is positioned as the national champion in the infrastructure sector, which is deemed as a strategic industry for President Widodo’s Regime. This paper is expected to fill the void of political economy research on the expansion of national SOEs abroad amidst the high needs of domestic infrastructure development.
Keywords: overseas expansion, SOEs, state capitalism, state role, WIKA.

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji peran pemerintah dalam aktifnya ekspansi PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) ke Afrika dengan sudut pandang state capitalism. Lewat metode kualitatif deskriptif, tulisan ini mengidentifikasi  peran  Rezim  Presiden  Joko  Widodo  lewat  (1).  Perencanaan  tersentral  dalam menentukan  tujuan  dan  lokasi  ekspansi;  (2).  Diplomasi  ekonomi  untuk  membuka  pasar  dan menjaga hubungan dengan pemerintah di negara tujuan, serta (3). Bantuan permodalan, mengingat posisi  pemerintah  sebagai  pemegang  saham  terbesar.  Berdasarkan  temuan  tersebut,  tulisan  ini berargumen  bahwa  ekspansi  WIKA  tidaklah  semata-mata  dilakukan  dalam  upaya  mencari keuntungan, namun  juga dipengaruhi oleh  faktor politik dan dorongan negara untuk  memenuhi kepentingan  nasional,  termasuk  perluasan  pengaruh  ke  pasar  baru  dan  kepentingan  elektoral. WIKA  menjadi  ujung  tombak  bagi  sektor  konstruksi  dan  infrastruktur  yang  dianggap  sebagai sektor unggulan bagi Rezim Presiden Widodo. Tulisan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian ekonomi politik tentang ekspansi BUMN nasional ke luar negeri di tengah tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur domestik.
Kata kunci: BUMN, ekspansi, peran negara, state capitalism, WIKA.

## Pendahuluan
Selama dua kabinet berjalan pemerintahan Presiden Joko Widodo, ekspansi Badan Usaha Milik Negara  (BUMN)  ke  mancanegara  menjadi  salah  satu  target  prioritas  yang  diberikan  Presiden Widodo  kepada  pejabat  menteri  BUMN.  Menteri  BUMN  Erick  Thohir  mengemukakan  bahwa ekspansi BUMN ke luar negeri menjadi pesan khusus yang diberikan Presiden Widodo kepadanya pada saat pelantikannya sebagai menteri pada tahun 2019. Sementara itu, Rini Soemarno – yang menjabat  sebagai  menteri  BUMN  sebelum  Menteri  Thohir  –  menegaskan  pentingnya  ekspansi BUMN ke tanah asing untuk mengangkat nama baik dan posisi Indonesia di mata internasional (Prasongko, 2018). Di lapangan, upaya ekspansi ini telah dilakukan semenjak beberapa tahun ke belakang,  dengan  negara-negara  Afrika  sebagai  pasar  tujuan,  utamanya  bagi  BUMN  yang berkiprah di sektor riil.
PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) merupakan salah satu BUMN yang giat mencari pasar di luar negeri. WIKA merupakan BUMN konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan  aset  terbesar  dibandingkan  perusahaan  terbuka  dalam  industri  serupa.  Semenjak  berdiri pada tahun 1960, WIKA tumbuh lewat dominasi dan efisiensinya dalam sejumlah pembangunan infrastruktur  di  dalam  negeri.  Pada  salah  satu  laporan  tahunannya,  WIKA  menuliskan  bahwa strategi  perseroan  untuk  mengembangkan  usaha  adalah  dengan  berfokus  pada  proyek-proyek domestik yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sembari mencari pasar- pasar strategis di luar negeri (WIKA, 2016). Saat ini, WIKA telah menangani kontrak di sejumlah negara di Afrika, Timur Tengah, serta hampir semua negara di Asia Tenggara.
Gagasan  WIKA  untuk  melakukan  ekspansi  ke  pasar  luar  negeri  sebetulnya  telah  dimulai sebelum  Rezim  Presiden  Widodo.  Dalam  salah  satu  laporan  tahunannya,  WIKA  menyatakan bahwa  langkah  ekspansinya  ke  pasar  Asia  Tenggara  dimulai  dengan Vision  2020 ,  yang menargetkan  perseroan  menjadi  perusahaan  EPC  ( engineering,  procurement  and  construction ) terbesar  di  kawasan  (WIKA,  2019a).  Rekam  jejak  WIKA  di  Afrika  juga  telah  dimulai  dengan pembangunan jalan di Aljazair pada periode tahun 2007-2008. Namun demikian, perseroan baru mulai serius mencatatkan segmen geografis pendapatannya pada tahun 2018 silam, seiring dengan masifnya dorongan pemerintah terhadap ekspansi BUMN ke luar negeri. Pertumbuhan pendapatan WIKA dari aktivitasnya di mancanegara selama beberapa tahun terakhir pun relatif pesat. Tercatat, hingga kini pemasukan WIKA dari aktivitas konstruksi di luar negeri telah mencapai 9% dari total pendapatan WIKA (Rossiana, 2019).
Afrika – terutama Afrika Barat – menjadi target utama WIKA, yang mengedepankan strategi untuk mengincar pasar-pasar berkembang yang tengah giat membangun. WIKA, dalam salah satu rilis  medianya,  menyatakan  bahwa  BUMN  Indonesia  dapat  berpartisipasi  aktif  dan  menjajaki proyek-proyek  di  Afrika  mengingat  tingginya  kebutuhan  infrastruktur  di  negara-negara  dalam kontingen  tersebut  (WIKA,  2019c).  Dalam  dokumen  resminya,  WIKA  mengungkapkan  bahwa masterplan proyek strategis negara-negara di kawasan Afrika Barat dari tahun 2020-2045 di sektor infrastruktur, energi, telekomunikasi, dan rel kereta api diperkirakan mencapai US$119,8 miliar.
Untuk  tahun  2020,  WIKA  telah  menargetkan  nilai  kontrak  asing  sebesar  Rp  6  triliun,  yang mayoritas  berasal  dari  negara-negara  di  Afrika.  Pada  tahun  2018,  WIKA  mencatatkan pertumbuhan laba tahunan dari investasi luar negerinya hingga 71% atau menjadi Rp 90,83 miliar (WIKA, 2019a).
Saat ini, WIKA tengah menangani sejumlah proyek di negara-negara Afrika. Proyek tersebut di antaranya adalah renovasi Istana Kepresidenan Niger, yang memberi pemasukan hingga Rp 370 miliar  dalam  kontrak  WIKA  di  tahun  2018.  Di  luar  dari  proyek  yang  tengah  berjalan  tersebut, Niger  juga  mengajak  WIKA  berpartisipasi  dalam  rencana  pembangunan  pembangkit  listrik, perumahan rakyat, serta rel kereta api sebagai bagian dari program rencana jangka panjang Trans Afrika  (WIKA,  2017b).  Di  tahun  yang  sama,  WIKA  juga  menjalin  kontrak  dengan Agence Nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement (Badan Nasional Modernisasi dan Pengembangan  Perumahan  Aljazair)  untuk  membangun  1.400  rumah  yang  ditargetkan  selesai pada September 2020, namun kini tengah mengalami perlambatan akibat situasi pandemi (Prima, 2020). Kontrak ini disepakati setelah pada proyek sebelumnya, WIKA membangun hampir 4.000 rumah  dengan  nilai  kontrak  Rp  1,5  triliun  di  negara  tersebut.  Selain  itu,  WIKA  juga  tengah mengerjakan satu  proyek apartemen di  Senegal,  sebagai  bagian dari kesepakatan pembangunan kawasan bisnis terpadu senilai US$275,5 juta. Proyek ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bisnis  antara  Pemerintah  Senegal,  WIKA,  dan  Lembaga  Pembiayaan  Ekspor  Indonesia  (LPEI). Selain  proyek-proyek  tersebut,  WIKA  juga  tengah  menangani  konstruksi  sejumlah  proyek infrastruktur dan industri di Tanzania (WIKA, 2019c).
Ekspansi WIKA yang pesat di luar negeri, dalam pengamatan penulis, tidaklah semata-mata mengandalkan  strategi  perusahaan.  Penulis  melihat  adanya  pola  hubungan  antara  dorongan pemerintah terhadap ekspansi perseroan. Lewat sejumlah pernyataan di media, petinggi-petinggi WIKA mengafirmasi bahwa pertumbuhan pendapatan dan laba dari aktivitas di luar negeri banyak dipengaruhi oleh forum multilateral antara Indonesia dan negara-negara Afrika, yang digagas oleh Pemerintah Indonesia selama beberapa tahun ke belakang. WIKA menjadi salah satu dari beberapa BUMN yang diboyong pemerintah dalam pertemuan-pertemuan yang ditujukan untuk membuka pasar baru di kawasan tersebut. Dari kesepakatan yang terjadi di Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) pada tahun 2019, WIKA mendapatkan proyek di Zanzibar, Senegal, Tanzania, dan  Pantai  Gading  (Kemlu  RI,  2019b).  Selain  itu,  dalam  ekspansi  pasarnya  ke  luar  Indonesia, WIKA juga banyak disokong oleh kemudahan pendanaan dari Indonesia EximBank (LPEI), dan kerap  difasilitasi  oleh  kementerian  atau  institusi  lainnya  milik  negara  dalam  menghubungkan perusahaan dengan negara tujuan ekspansi (WIKA, 2019e).
Penulis  melihat  adanya  anomali  dari  agresivitas  ekspansi  BUMN  sektor  riil  di  tengah maraknya  pembangunan  infrastruktur  dan  pasar  yang  masih  terbuka  lebar  di  dalam  negeri. Widodo, sejak awal kepemimpinannya, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan  konektivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Perkiraan  kebutuhan  dana  untuk pembangunan infrastruktur hingga 2024 mencapai Rp 6.445 triliun, dengan komposisi dana APBN sebesar  37%,  dana  dari  BUMN  sebesar  37%,  dan  sisanya  dibiayai  oleh  pihak  swasta  (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, 2019). Dalam upaya pengerjaan proyek infrastruktur ini, Widodo melihat BUMN sebagai agen pembangunan (Kim, 2019). Dorongan untuk melakukan ekspansi ini menjadi kontradiktif ketika disandingkan dengan kebutuhan akan modal kapital dan tenaga  kerja  yang  tengah  diperlukan  oleh  Indonesia.  Karenanya,  penelitian  ini  ditujukan  untuk melihat kepentingan dan utamanya peran pemerintah Indonesia terhadap aktivitas WIKA di luar negeri.
Pembahasan  mengenai  peran  negara  dalam  kaitannya  dengan  ekspansi  perusahaan  telah dikaji  oleh  beberapa  akademisi.  Sebagian  literatur  menunjukkan  bagaimana  globalisasi  dan interdependensi tidaklah mengecilkan peran negara. (Weiss, 2003:26-30), misalnya, berargumen bagaimana fenomena tersebut justru memberi ruang bagi negara untuk menyesuaikan kebijakan dalam  upaya  penciptaan  kesejahteraan  dan  keuntungan  ekonomi.  Senada,  Bieling  (2007:12-14) juga  berargumen  bagaimana  globalisasi  tidaklah  melemahkan  peran  negara  dan  mendorong transformasi negara dalam mengelola perekonomiannya.
Lebih lanjut, kajian mengenai ekspansi BUMN suatu negara ke luar negeri telah dilakukan oleh sejumlah peneliti.  Buku Cuervo-Cazurra (2017), laporan OECD (2016), serta tulisan Redding et  al. (2018)  membahas  secara  detail  bagaimana  proses  internasionalisasi  BUMN  berlangsung, hambatan  dan  kesempatan,  serta  keterlibatan  negara  di  dalamnya.  Sementara  itu,  studi  kasus mengenai ekspansi BUMN ke luar negeri umumnya membahas mengenai perusahaan-perusahaan di Cina (Duckett, 2007).
Namun  demikian,  kajian  ekonomi  politik  mengenai  ekspansi  BUMN  Indonesia  ke  luar negeri  masih  sulit  ditemukan.  Sebagian  besar  pembahasan  mengenai  ekspansi  BUMN  masih berfokus  pada  upaya  privatisasi.  Kim  (2019),  misalnya,  membahas  bagaimana  Rezim  Presiden Widodo menggunakan BUMN sebagai agen pembangunan. Sementara itu, Carney dan Hamilton- Hart (2015) membahas bagaimana signifikansi bisnis BUMN meningkat setelah kejatuhan Orde Baru. Namun demikian, kedua tulisan tersebut belum mengelaborasi lebih lanjut mengenai agenda ekspansi  BUMN  ke  luar  negeri  selama  Rezim  Presiden  Widodo  dan  membuka  peluang  bagi penelitian yang lebih spesifik dan dalam. Selain itu, kajian yang membahas ekspansi WIKA secara lebih banyak berkaitan dengan studi mengenai strategi perusahaan dalam ranah ilmu ekonomi dan minim  pembahasan  mengenai  dimensi  politiknya.  Terkait  ekspansi  WIKA,  tulisan  ini  belum menemukan adanya jurnal atau karya ilmiah yang mencoba melihat peran negara dan membedah dimensi ekonomi politik dari fenomena tersebut. Tulisan ini hanya menemukan satu karya ilmiah (Purwanto dan Susanto, 2012) mengenai fenomena ekspansi ini dari kacamata ilmu ekonomi dan manajemen perusahaan.
Berdasarkan pemaparan di atas, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah “bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam mendorong ekspansi WIKA di negara-negara Afrika?”. Tulisan ini ditujukan untuk mengisi gap dari minimnya kajian ekonomi politik mengenai peran pemerintah Indonesia  dalam  ekspansi  BUMN  ke  luar  negeri.  Selain  itu,  tulisan  ini  diharapkan  dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi mengenai dimensi politik dalam ekspansi BUMN
ke  luar  negeri,  relasi  antara  pemerintah  dan  BUMN,  dan  kontribusinya  terhadap  pembangunan ekonomi di Indonesia.

## Kapitalisme Negara (State Capitalism)
Fenomena pengaruh antara globalisasi dan peningkatan peran negara dalam perekonomian telah dijustifikasi Weiss dalam bukunya,” States in the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back In” (2003: 26-27) . Menurut Weiss, globalisasi tidaklah menjadi hambatan bagi negara dalam mengelola  perekonomian.  Globalisasi,  menurut  Weiss,  justru  mendorong  negara  untuk memaksimalkan  kebijakan  ekonominya  ( enabling ).  Argumen  Weiss  didasarkan  pada  dua  hal. Pertama, terpaparnya negara terhadap pasar mendorong pemerintah untuk meningkatkan proteksi sosial.  Kedua,  peningkatan  kompetisi  mendorong  negara  untuk  menyediakan  akses  terhadap inovasi, suplai tenaga kerja, serta infrastruktur lainnya yang diperlukan oleh bisnis kompetitif.
Berkebalikan  dengan  ekspektasi  akan  menguatnya  pasar  bebas  dan  liberalisme  ekonomi pasca berakhirnya Perang Dingin, sejumlah literatur mengamati adanya peningkatan keterlibatan negara  dalam  ekonomi  global.  Keterlibatan  ini  terlihat  dari  berkembangnya  studi  mengenai kapitalisme  komparatif  di  Cina  dan  ekonomi  berkembang  lainnya,  terutama  setelah  jatuhnya Lehman  Brothers  dan  goncangan  krisis  finansial  global  tahun  2008  (Alami  &  Dixon,  2019; Bremmer, 2010; Niall Ferguson, 2012).  Nölke (2014) dan Sperber (2019) mengamati adanya tiga gelombang state capitalism yang awalnya identik dengan pemikir Marxist, beralih menjadi bentuk proteksionisme AS dan Eropa Barat setelah Great Depression, dan kini lebih diasosiasikan dengan intervensi  pemerintah  di  ekonomi  berkembang  dan  relasi  antara  pemerintah  dan  perusahaan. Model  keterlibatan  ini  kerap  disebut  sebagai state  capitalism kontemporer  yang  tidak  lagi  erat dikaitkan  dengan  haluan  politik  kiri  (Bremmer,  2010;  Taylor,  2014),  cenderung  rekat  dengan pendekatan  neo-merkantilisme  (Balaam  &  Dillman,  2014;  Taylor,  2014),  dan  memiliki  satu kesamaan  jelas  di  dalamnya:  utilisasi  BUMN  sebagai national  champions atau  perusahaan unggulan negara (Carney, 2015; Chen et al., 2016; Huat, 2015; Kröger, 2012; Kurlantzick, 2016; Li et al., 2014; Musacchio et al., 2015; Nölke et al., 2015) .
Utilisasi  BUMN  ini  tergambar  dalam  definisi-definisi state  capitalism yang  dijabarkan dalam  sejumlah  literatur.  Carney  (2015:838)  dan  Kurlantzick  (2016:9)  mendeskripsikan state capitalism sebagai  bentuk  kepemilikan  korporasi  di  tangan  negara . Kurlantzick  lebih  jauh mengidentifikasi state capitalists sebagai negara-negara yang pemerintahnya memiliki saham atau pengaruh yang besar atas lebih dari sepertiga dari 500 perusahaan dengan pemasukan terbesar di negaranya.  Situasi  ini  memberikan  pemerintah  kendali  yang  lebih  besar  atas  sektor  korporasi dibanding dengan negara-negara lain yang berorientasi pada pasar yang lebih bebas
Sejalan dengan pemikiran nasionalisme ekonomi/neo-merkantilisme pada umumnya, state capitalism mengintegrasikan  peran  pemerintah  dengan  pasar  bebas.  Taylor  (2014:  342) mendefinisikan state capitalism sebagai moda produksi yang pada hakikatnya kapitalis – dengan
adanya  upah  buruh,  ekstraksi  profit,  dan  hubungan  pasar  –  namun  memiliki  karakteristik  unik lewat  kepemilikan  pusat  di  negara,  derajat  perencanaan  produksi  atau  investasi  yang tersentralisasi, serta tujuan nasional yang tercermin lewat pembangunan ekonomi jangka panjang. Sementara  itu,  Tsai  dan  Naughton  (2020:  2)  menggambarkan  bagaimana state  capitalism mengombinasikan ekonomi pasar, pasar modal yang berkembang, kepemilikan besar negara dalam perusahaan,  serta  unsur  ekonomi  politik  yang  tercermin  dari  nosi  nasionalisme  yang  kuat. Kurlantzick  menambahkan  bahwa di  luar  kepemilikan  negara  atas  perusahaan-perusahaan nasional, perekonomian state capitalist masih tetap berorientasi pasar.
Dalam  perekonomian state  capitalist di  masa  kini,  negara  umumnya  melihat  intervensi ekonomi  bukan  sebagai  perbaikan  sementara,  tapi  sebagai  faktor  pokok  dalam  mencapai kesuksesan  kebijakan  dan  perekonomian  pemerintah  dalam  jangka  panjang.  Kurlantzick  juga secara  singkat  membahas  beberapa  cara  lain  bagi state  capitalists untuk  mengarahkan perekonomian negara mereka dengan memperhatikan tuas-tuas pengendali perekonomian, seperti belanja pemerintah untuk infrastruktur, pengeluaran untuk kesejahteraan sosial, dan penggunaan bank-bank  milik  negara  sebagai  strategi  pinjaman  bagi  perusahaan-perusahaan  dalam  industri strategis negara.
Penelusuran penulis terhadap berbagai literatur menemukan adanya kesamaan tema dalam praktek state capitalism yang dilakukan oleh ekonomi berkembang, yaitu penggunaan pasar bebas dan globalisasi tidak hanya sebagai upaya penciptaan keuntungan namun juga sebagai legitimasi politik  dan  medium  penyebaran  pengaruh.  Argumen  ini,  di  antaranya,  dapat  ditemukan  dalam tulisan  Carney  (2015)  dan  Kim  (2019).  Carney  berpendapat  bahwasanya  Cina  mempraktekkan state capitalism dalam upaya perbaikan ekonomi untuk mempertahankan stabilitas finansial dan stabilitas  rezim.  Sementara  itu,  Kim  berargumen  bahwa  BUMN  dapat  diberdayakan  sebagai kontributor fiskal ataupun agen perubahan, serta adanya potensi nasionalisme ekonomi digunakan sebagai upaya menjembatani perbedaan dalam negeri. Lebih lanjut, Bremmer (2010) menuliskan bagaimana state capitalist menekankan pada kekayaan, investasi, serta badan usaha publik dalam rangka penciptaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan secara politik. Pemerintah negara- negara  ini  akan  terus  mengelola  sektor-sektor  perekonomian  mereka  untuk  mempromosikan kepentingan nasional dan menguatkan posisi politik mereka.
Merebaknya state  capitalism gaya  baru  di  abad  ke-21  dapat  ditelisik  dari  kemunculan, pertumbuhan, dan penguatan BUMN dari berbagai ekonomi berkembang yang kini turut bersaing di  kancah  global.  Bremmer  (2010)  menyebutkan  bagaimana  dalam  kurun  waktu  2004-2008, tercatat  117  BUMN  dan  perusahaan  publik  dari  Brazil,  Rusia,  India,  dan  China  (BRIC)  yang masuk  ke  dalam  daftar  Forbes  500  untuk  pertama  kalinya.  Fenomena  ini  tidak  hanya  eksklusif terjadi  di  negara  berkembang.  OECD  mencatat  bahwa  di  antara  negara-negara  anggotanya, terdapat 58 BUMN yang telah menjadi perusahaan terbuka dan 1.617 BUMN yang belum melantai di bursa efek. Kapitalisasi pasar dari perusahaan-perusahaan ini mencapai US$632 miliar atau 32% dari GDP kumpulan negara-negara tersebut (OECD, 2016).
Negara  berkembang  menjadikan  globalisasi  ekonomi  yang  semakin  kompetitif  sebagai peluang  untuk  melakukan  ekspansi  BUMN  mereka  ke  luar  negeri.  Evolusi  BUMN  umumnya terbagi  menjadi  tiga  tahapan,  yaitu  institusionalisasi,  privatisasi,  dan  internasionalisasi.  Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Redding et al. (2018) menunjukkan bagaimana BUMN di Asia telah berekspansi ke pasar global untuk mengamankan sumber daya alam, memperoleh akses terhadap teknologi, meningkatkan kinerja pasar keuangan, dan memperoleh lingkungan investasi yang  baik.  Karenanya,  mereka  mengidentifikasi  kinerja  dan  strategi  ekspansi  BUMN  ke  luar negeri kerap dipengaruhi oleh transisi institusional, keamanan sumber daya, perkembangan pasar dalam negeri, serta legitimasi pemerintah.
Lagi-lagi, aktivitas ekspansi BUMN ke luar negeri tidak lepas dari keuntungan ganda politik dan  ekonomi.  Meckling et  al. (2015:  4)  memaparkan  adanya  argumen  bahwa  dalam  proses internasionalisasi BUMN, terdapat bentuk tujuan top-down yang bersifat politik dari pemerintah ke  perusahaan,  dan  tujuan bottom-up yang  bersifat  komersial  yang  berasal  dari  perusahaan  ke pemerintah. Chen et al . (2016) dan Klimina (2014) menuliskan bagaimana semakin dekat relasi perusahaan tersebut dengan pemerintah, semakin erat pemerintah menyematkan tujuan politik di dalamnya. Chen et al. berargumen bahwa kepentingan politik ini dibentuk oleh kebutuhan untuk membina  dan  mengelola  legitimasi  institusi  secara  domestik  dan  memperoleh  dukungan institusional dari negara. Proses internasionalisasi, karenanya, muncul dari tujuan ganda ekonomi dan politik dari pemerintah. Sementara, Klimina menambahkan bagaimana pemerintah menyadari bahwa BUMN yang menghasilkan profit dapat membuat negara menjadi lebih kuat dan karenanya berupaya  membangun global  champions , yaitu perusahaan  strategis  yang  menerima  stimulus keuangan dan keunggulan komparatif lain yang tidak dinikmati perusahaan swasta. Ekspansi ke tanah asing kerap dilakukan oleh pemerintah sebagai alat diplomasi ekonomi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan  makroekonomi.  Singkatnya,  pemerintah  kerap  terlibat  dalam  ekspansi BUMN  ke  luar  negeri,  baik  secara  langsung  maupun  tidak,  untuk  mengejar  kepentingan nasionalnya.
Terlepas dari tujuan ganda dalam ekspansi BUMN ke luar negeri, pemerintah dapat menjadi katalis bagi aktivitas perusahaan di tanah asing. Babic et al. (2019) mencatat bagaimana negara tidak  hanya  dapat  meregulasi,  memungkinkan,  atau  menahan  kekuatan  korporasi,  namun  juga bertindak sebagai aktor dalam ekonomi global ketika dikaitkan dengan kepemilikan sahamnya di BUMN multinasional. Chen et al . (2016) menegaskan bahwa state capitalism memiliki efek positif dalam  mempengaruhi  ritme  internasionalisasi  BUMN.  Hal  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan pemikiran Cuervo-Cazurra (2017), yang menegaskan bagaimana BUMN yang berekspansi ke luar negeri  berbeda  dari  perusahaan  multinasional  tradisional  lainnya,  utamanya  karena  adanya kepemilikan negara, koneksi politik, dan kontrol negara sebagai poin krusial dalam mendorong BUMN untuk melakukan internasionalisasi dan berkompetisi di pasar global. Adanya kepemilikan negara ini memberi keuntungan bagi BUMN, misalnya dengan promosi dari pemerintah (Singh dan  Chen,  2017),  serta  pemberian  perlakuan  istimewa  dan  dukungan  dalam  bentuk  diplomasi ekonomi (OECD, 2016).
Keterlibatan  pemerintah  mempengaruhi  kemampuan  dan  kemauan  perusahaan  untuk melakukan  internasionalisasi.  Wang et  al. (dalam  Cuervo-Cazurra,  2017)  berargumen  bahwa keterlibatan  pemerintah  dalam  internasionalisasi  BUMN  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat, lokasi,  dan  tipe  investasi.  Wang et  al .,  lebih  lanjut,  memberikan  enam  indikator  untuk  melihat pengaruh pemerintah pada keputusan suatu  perusahaan, yaitu dengan mempengaruhi (1) tujuan strategis dan keputusan perusahaan; (2) ketersediaan sumber daya; (3) bagaimana sumber daya ini dipergunakan; (4) kemampuan perusahaan; (5) penyediaan pengetahuan, informasi, dan layanan perantara; dan (6) biaya transaksi terkait ekspansi lintas batas.
Namun demikian, Alami dan Dixon (2019) memaparkan bagaimana state capitalism masih memiliki keterbatasan ruang dalam menyusun alat analisis. Hal ini karena adanya beragam definisi mengenai state capitalism. Definisi ini cenderung melibatkan cakupan luas instrumen kebijakan, belum  menemukan  konsensus  mengenai  derajat  keterlibatan  negara,  kerap  dikaitkan  dengan sentimen geografis (Asia), serta deskripsi tujuan politik yang masih relatif sempit. Terlepas dari sejumlah kekurangan di atas, Alami dan Dixon melihat peluang mengembangkan konsep ini jika peneliti  dapat  menjembatani  perbedaan-perbedaan  antar  kajian,  utamanya  dalam  menemukan missing  link dalam  teori  tersebut,  periodesasi  waktu,  dan  lokasi.  Karena  alasan  tersebut,  dalam menemukan variabel analisis yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, tulisan ini akan mengerucutkan peran negara ke dalam variabel yang kerap berulang dalam kajian literatur tentang state capitalism.
Tulisan  ini  menemukan  adanya  tiga  variabel  intervensi  negara  yang  kerap  mendapatakan penekanan dalam kajian-kajian ilmiah mengenai state capitalism . Pertama, perencanaan tersentral dari pemerintah sebagai pemegang saham. Variabel ini akan membahas perencanaan negara yang di dalamnya memuat tujuan negara dan perusahaan dalam ekspansi, penentuan perusahaan sebagai national  champion , serta penentuan lokasi dan konteks ekspansi  (Babic et  al. , 2019;  Carney & Witt, 2014; Huat, 2015; Kurlantzick, 2016; Nölke et al. , 2015; Taylor, 2014). Kedua, diplomasi ekonomi  dalam  upaya  pembukaan  pasar  dan  pembinaan  hubungan  baik  dengan  negara  tujuan ekspansi  (Chen et  al. , 2016;  Cuervo-Cazurra, 2017;  Klimina, 2014; Nölke et  al. , 2015; OECD, 2016). Menurut (Okano-Heijmans, 2011), diplomasi ekonomi merupakan penggunaan cara-cara politik untuk menguatkan posisi tawar dalam negosiasi internasional dalam rangka peningkatan kemakmuran ekonomi, serta penggunaan cara-cara ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik. Untuk  dapat  membahas  secara  rinci  peran  negara  dalam  ekspansi  WIKA,  penulis  akan menggunakan kerangka analisis diplomasi korporasi yang dicetuskan oleh (Ordeix-Rigo & Duarte, 2009),  yaitu familiarity (perusahaan  sebagai  simbol  negara  dalam  upaya  pembukaan  pasar  dan membina hubungan baik), acceptance (penerimaan terhadap perusahaan karena adanya kesamaan nilai),  serta engagement (pelibatan  perusahaan  untuk  meningkatkan  daya  tarik  perusahaan  itu sendiri).  Kerangka  ini  digunakan  mengingat  sebagai  varian  dari  diplomasi  ekonomi,  diplomasi korporasi menekankan pada penggunaan perusahaan untuk mendukung kepentingan pemerintah dalam  meraih  legitimasi  di  luar  negeri.  Ketiga, penyediaan  modal  dan  fasilitasi  ekspansi  oleh negara,  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  intervensi  mendasar  dalam  studi state  capitalism
(Carney  &  Witt,  2014;  Cuervo-Cazurra,  2017;  Daniele,  2011;  Huat,  2015;  Klimina,  2014; Kurlantzick, 2016; Taylor, 2014).

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal  dari dokumen  resmi WIKA dan dokumen pemerintah, serta artikel jurnal dan pemberitaan dari media arus utama. Dalam analisisnya, tulisan menggunakan  kacamata state  capitalism dalam  upaya  mengidentfikasi  peran  negara  sebagai pemegang  saham  dalam  ekspansi  BUMN  ke  luar  negeri.  Tulisan  ini  terlebih  dahulu  mengkaji sejumlah literatur terdahulu mengenai state capitalism . Kajian ini diperlukan untuk menghasilkan sintesis variabel-variabel penting dalam state capitalism, yang dapat digunakan untuk memetakan peran  pemerintah  dalam  ekspansi  BUMN.  Terakhir,  tulisan  ini  akan  menganalisis  peran pemerintah  dalam  sejumlah  proyek  WIKA  di  Afrika  lewat  sintesis  variabel  tersebut,  setelah sebelumnya menjustifikasi status Indonesia sebagai state capitalist.

## State Capitalism dalam Peran Negara pada Ekspansi WIKA ke Afrika
Sebelum  lebih  jauh  membahas  keterlibatan  pemerintah  Indonesia  dalam  ekspansi  WIKA  ke Afrika,  tulisan  ini  akan  membahas  justifikasi  Indonesia  sebagai state  capitalist. Peran  negara dalam perekonomian terlihat dari operasi 115 BUMN di Indonesia (Kementerian BUMN; n.d.). Saat ini, terdapat 20 BUMN yang go public atau terdaftar sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek  Indonesia  (BEI),  dengan  kapitalisasi  pasar  lebih  dari  25%  dari  kapitalisasi  pasar  690 perusahaan  yang  tercatat  di  BEI  (Kementerian  BUMN,  n.d.;  BEI,  n.d.).  Angka  ini  merupakan kenaikan hingga hampir 40% sejak akhir 2014 dan belum mengikutsertakan anak usaha BUMN yang  sahamnya  diperdagangkan  di  BEI.  Selain  itu,  tiga  bank  BUMN  dan  satu  perusahaan telekomunikasi  BUMN  Indonesia  masuk  sebagai  1000  perusahaan  publik  terbesar  versi  Forbes (Kementerian BUMN, 2019).
Justifikasi  Indonesia  sebagai state  capitalist juga  telah  dibahas  dalam  beberapa  literatur. Kurlantzick  (2016:  24),  misalnya,  memasukkan  Indonesia  ke  dalam  kategori democratic  state capitalist .  Lebih  jauh,  ia  memosisikan  Indonesia  sebagai state  capitalist terbesar  kelima  secara GDP, setelah negara-negara BRIC. Sementara itu, Kim (2019) menuliskan bagaimana Indonesia meningkatkan  peran  negara  dalam  perekonomian  bertepatan  dengan  naiknya  Rezim  Presiden Widodo.  Hal  ini  utamanya  terlihat  dari  penekanan  Presiden  Widodo  terhadap  perlunya  negara untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan reindustrialisasi. Kim secara khusus menyebut intervensi pemerintah Indonesia dalam perekonomian sebagai restrained state capitalism karena bentuk  intervensi  yang  lebih  longgar  dibandingkan  sebelum  era  krisis  finansial  Asia.  Kim  juga membahas  penguatan  BUMN  sebagai  strategi  Rezim  Presiden  Widodo  dalam  menghadapi
pemilihan  umum  2019,  dengan  menekankan  pembangunan  infrastruktur  serta  menempatkan BUMN sebagai kebanggan nasional untuk menyenangkan konstituen dan menyatukan perbedaan politik.  Dalam  hemat  tulisan  ini,  visi  terhadap  pembangunan  infrastruktur,  penekanan  BUMN sebagai  kebanggaan  negara,  dan  upaya  untuk  memenangkan  konstituen  menjadi  faktor  politik yang mendorong ekspansi WIKA ke luar negeri. Pembahasan peran negara dalam ekspansi WIKA –  yang  melingkupi  perencanaan  tersentral,  diplomasi  ekonomi,  dan  bantuan  modal  –  akan dijabarkan di bawah ini.

## Perencanaan tersentral
Bagian ini akan membahas bagaimana peran pemerintah tidak saja memengaruhi internasionalisasi WIKA dan tujuan ekspansinya, namun juga pilihan lokasi sebagai sasaran ekspansi. Perencanaan tersentral ini tidak dapat dipisahkan dari tingkat kepemilikan negara di dalam perusahaan tersebut. Terlepas dari posisi WIKA yang telah melalui proses privatisasi dan terdaftar di BEI sejak 2007, pengaruh  negara  dalam  mengarahkan  ekspansi  WIKA  sangatlah  besar,  mengingat  posisinya sebagai pemegang saham mayoritas dengan tingkat kepemilikan hingga 65% (WIKA, 2020). Hal ini  membuat  pemerintah  memiliki  kekuatan  untuk  memilih  maupun  mencopot  jajaran  direksi WIKA  serta  mengarahkan  kinerja  perusahaan  pelat  merah  tersebut.  Selain  itu,  perencanaan tersentral  juga  terlihat  dari  pelibatan  sejumlah  institusi  pemerintahan  dalam  ekspansi  WIKA  – seperti  Kementerian  BUMN,  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  (Kemkeu  RI), Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  (Kemlu  RI),  dan  Lembaga  Pembiayaan  Ekspor Indonesia (LPEI).
Seperti yang telah dijabarkan pada pendahuluan dan kerangka konseptual di atas, ekspansi BUMN  ke  luar  negeri  memiliki  tujuan  ganda  untuk  menghasilkan  keuntungan  secara  ekonomi sekaligus legitimasi politik. Penulis melihat bahwasanya Rezim Presiden Widodo mengarahkan WIKA dalam aktivitas ke luar negeri atas dasar dua keuntungan tersebut, serta menjadikan Afrika sebagai  tujuan  utama  ekspansi  terkait  dengan  target  negara  untuk  membuka  pasar  baru  non- tradisional.  Hal  ini  terlihat  dari  bagaimana  ekspansi  BUMN  ke  mancanegara  menjadi  prioritas yang diberikan Presiden Widodo secara langsung kepada kementerian BUMN, baik pada periode Kabinet  Kerja  (2014-2019)  maupun  pada  Kabinet  Indonesia  Maju  (2019-2024).  Sementara  itu, diplomasi ekonomi untuk membuka pasar baru non-tradisional telah digariskan sebagai salah satu dari empat arah kebijakan luar negeri  Indonesia  di  lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Widodo (Kemlu RI, 2015).  Selama periode pertama pemerintahan Presiden Widodo, diplomasi ekonomi di dalam institusi Kemlu utamanya difokuskan pada pembukaan pasar non-tradisional di Afrika, Asia Tengah dan Asia Selatan, serta Amerika Latin.
Penempatan  WIKA  sebagai national  champion atau  BUMN  strategis  yang  mendapatkan keuntungan komparatif  untuk  merambah pasar  Afrika tidak lepas dari persepsi  Rezim Presiden Widodo  akan  pentingnya  pembangunan  infrastruktur.  Rezim  Presiden  Widodo  melihat  bahwa infrastruktur  bukan  hanya  menjadi  prioritas  pembangunan  dalam  negeri,  namun  juga  sebagai
keunggulan  kompetitif  Indonesia  yang  siap  dikembangkan  di  ranah  internasional.  Presiden Widodo  menyebutkan  Indonesia  siap  bekerja  sama  berbagi  pengalaman  dan  saling  membantu untuk pembangunan infrastruktur (CNN Indonesia; 2020). BUMN Indonesia, menurut Presiden Widodo,  memiliki  pengalaman  dan  kekuatan  untuk  membangun  infrastruktur  dalam  kondisi geografis dan iklim yang ekstrim, yang ingin dibagi tidak hanya dengan rakyat Indonesia, namun juga Afrika. Di dalam negeri, pengalaman ini terlihat dari misalnya pembangunan sekitar 782 km jalan tol, 3.387 km jalan nasional, 191 ribu km jalan desa, 15 bendungan besar, 3,5 juta unit rumah, serta  perbaikan  23  ribu  hektare  kawasan  kumuh  perkotaan  dalam  lima  tahun  pertamanya memimpin Indonesia. WIKA, sebagai BUMN konstruksi terbesar yang tercatat di bursa efek dan memperoleh  akses  finansial,  menjadi  ujung  tombak  Indonesia  untuk  ekspansinya  di  Afrika. Hingga kini, WIKA adalah satu-satunya BUMN yang telah menghasilkan profit dari aktivitasnya di luar negeri (WIKA, 2018b).
Dalam  merangkum  tujuan  ekspansi  Indonesia  di  Afrika  secara  umum,  penulis  melihat adanya capaian berupa profit dan perluasan pasar yang dikejar oleh negara dan perusahaan, serta tujuan  legitimasi  yang  bersifat  politik  bagi  pemerintah  Indonesia.  Jajaran  direksi  WIKA mengungkapkan perlunya WIKA untuk menjaga portofolio luar negeri di kisaran 10-12% dari total pendapatan perusahaan, sebagai upaya pengembangan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Hal  ini  dilandasi  oleh  proyeksi  bahwa  dalam  delapan  tahun  ke  depan,  Indonesia  akan  menjadi pasar konstruksi terbesar keempat di dunia. WIKA perlu untuk terus mengembangkan portofolio proyek di luar negeri sebagai bagian dari industri global agar bisa bertahan kompetitif di tengah derasnya  persaingan.  Selain  itu,  menurut  WIKA, gross  margin proyek-proyek  di  luar  negeri berkisar di antara 13-17%, dibanding 10-12% di level domestik (Pratomo, 2019). Hal ini sesuai dengan  pemikiran  Weiss  (2003)  yang  menekankan  adanya  peran  pemerintah  dalam  globalisasi dalam  kaitannya  dengan  peningkatan  kompetisi,  serta  pemikiran  Kurlantzick  (2016)  mengenai state capitalism sebagai bentuk pemikiran jangka panjang.
Terlepas dari tujuan yang bersifat profit-making , Kemlu, Kementerian BUMN, dan WIKA juga  kerap  melemparkan  pernyataan  yang  bersifat  patriotis,  yang  sejalan  dengan  visi  Presiden Widodo  untuk  memprioritaskan  penyebaran  pengaruh  dan  ekspansi  pasar  di  Afrika.  Mantan Direktur Utama WIKA Bintang Prabowo, misalnya, menyebutkan bahwa WIKA siap mengemban amanah Pemerintah Indonesia sebagai BUMN yang memiliki pengalaman berhasil mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di luar negeri, khususnya di Afrika (WIKA, 2017b). Sejumlah pernyataan  seperti  “berkontribusi  pada  bangsa  dan  negara”  dan  menghasilkan  devisa,  serta keinginan untuk mengalahkan pesaing dari Cina yang kerap disebutkan oleh jajaran direksi WIKA (Kumairoh,  2018;  Prima,  2019)  menunjukkan  adanya  tujuan  tersentralisir  yang  diarahkan  oleh negara,  dan  bukan  sekadar  perencanaan  bisnis  perusahaan  semata.  Selain  itu,  Mantan  Menteri BUMN  Soemarno  juga  menegaskan  pentingnya  ekspansi  BUMN  ke  tanah  asing  untuk mengangkat nama baik dan posisi Indonesia di mata internasional (Prasongko, 2018). Selain itu, sejalan  dengan  pemikiran  Bremmer  (2010),  Carney  (2015)  dan  Kim  (2019),  nosi  nasionalisme dalam utilisasi BUMN juga tidak lepas dari upaya mempertahankan stabilitas rezim, mengingat
fragmentasi politik dan panasnya situasi di dalam negeri utamanya menjelang pemilihan presiden 2019 silam.
Sementara itu, hasil penelusuran penulis menunjukkan bahwa penempatan Afrika sebagai tujuan utama investasi WIKA oleh pemerintah didorong oleh beberapa faktor. Kemlu RI (2018) menegaskan  bahwa  masih  terdapat  banyak  ruang  untuk  potensi  pengembangan  kerja  sama ekonomi kedua negara, utamanya melihat nominal perdagangan 2016 antara Indonesia dan Afrika yang baru mencapai US$ 7,66 miliar. Menurut Kemlu, ini adalah momentum yang tepat bagi kedua pihak untuk bersinergi, mengingat pertumbuhan ekonomi keduanya yang bisa saling mendukung. Indonesia, menurut PwC dan Asian Nikkei, akan bertumbuh menjadi ekonomi keempat terbesar dunia pada tahun 2050. Sementara, ekonomi Afrika sub-Sahara tumbuh sekitar 3,5% pada tahun 2016,  tertinggi  kedua  di  dunia  setelah  Asia.  Selain  itu,  dalam  hal  populasi,  sekitar  62%  dari populasi Afrika berusia di bawah 25 tahun, yang  menunjukkan ketersediaan tenaga kerja untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Afrika.  Selain itu, saat ini terdapat sekitar 330 juta populasi kelas menengah di Afrika yang memiliki daya beli yang semakin kuat. Pengeluaran untuk infrastruktur meningkat dua kali lipat selama dekade terakhir dan sekarang mencapai 3,5% dari GDP kontingen tersebut.
Selain  penentuan  tujuan  dan  lokasi  ekspansi,  perencanaan  yang  tersentralisasi  juga  dapat dilihat dari penunjukkan atau rekomendasi WIKA secara langsung oleh Presiden Widodo dalam sejumlah proyek di  Afrika. Hal  ini, utamanya, terlihat  dari proyek di  Niger dan Namibia. Pada kunjungan perdana Presiden Niger Mahamadou Issoufou ke Indonesia pada tahun 2017, Presiden Widodo memberikan dukungan penuh pada pengembangan proyek infrastruktur di Niger, dengan merekomendasikan WIKA untuk menangani potensi pembangunan di negara tersebut. Kunjungan ini  ditujukan  untuk  mendalami  dan  menyusun  mekanisme  hubungan  bilateral  antara  Niger  dan Indonesia. Menurut Kemlu, kerja sama ini dapat menjadi media bagi Indonesia untuk mendekati asosiasi kerja sama ekonomi regional Economic Community of West African States (ECOWAS), mengingat Niger adalah anggota dari organisasi beranggotakan 15 negara tersebut (Hasan, 2017). Sementara  itu,  pertemuan  antara  Presiden  Widodo  dengan  Presiden  Namibia  Hage  Gottfried Geingob pada 2018 menyepakati peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur. Secara khusus, Presiden Widodo mendorong WIKA membangun 2.000 unit rumah susun di Namibia.
Selain  itu,  perencanaan  tersentral  juga  terlihat  dari  kehadiran  menteri  dan  pejabat    tinggi pemerintah  dalam  penandatanganan  kontrak  bisnis  WIKA.  Kehadiran  Menlu  Marsudi  pada penandatanganan  kontrak  pembangunan  kawasan  terpadu  antara  WIKA  dengan  Senegal  dan kehadiran  Menteri  Koordinator  Maritim  dan  Investasi  Indonesia  Luhut  Binsar  Pandjaitan  pada penandatangan  proyek  infrastruktur  industri  di  Tanzania  menunjukkan  pentingnya  investasi WIKA di Afrika bagi pemerintah, sedrta keterlibatan pemerintah dalam ekspansi yang dilakukan perusahaan tersebut. Penandatanganan kontrak bisnis di Tanzania juga dihadiri oleh pejabat tinggi Kemlu (lihat Tabel 1).
Terakhir,  perencanaan  ekspansi  yang  tersentralisasi  dari  pemerintah  terlihat  dari diadakannya dua forum multilateral dengan negara-negara Afrika selama Rezim Presiden Widodo. Forum  pertama  adalah Indonesia-Africa  Forum (IAF)  yang  diadakan  pada  tahun  2018.  Dalam forum  tersebut,  Kemlu  dan  Kementerian  Perdagangan  memfasilitasi  investor  Indonesia menyelenggarakan pameran produk dan bertatap muka dengan rekanan potensial untuk membina kerja sama. Forum tersebut dihadiri oleh 550 peserta dari 53 negara. Forum kedua, IAID, diadakan pada tahun 2019 dan merupakan forum yang dilakukan untuk meneruskan forum sebelumnya dan secara khusus membahas mengenai potensi pembangunan infrastruktur. WIKA merupakan salah satu  perusahan  yang  diboyong  oleh  pemerintah  dalam  kedua  acara  tersebut,  dan  membukukan sejumlah  komitmen  yang  menjadi  pintu  masuk  bagi  perusahaan  konstruksi  tersebut  di  Afrika. Hasil kedua forum ini akan dibahas lebih jauh di bagian berikutnya.

## Diplomasi ekonomi dalam upaya pembukaan pasar
Diplomasi  ekonomi  merupakan  salah  satu  konsep  yang  kerap  dibahas  dalam  studi  kapitalisme negara. Peran dan bentuk intervensi Pemerintah Indonesia dalam menyokong ekspansi WIKA ke Afrika dapat dilihat dari diplomasi ekonomi yang dilaksanakan dalam rangka pembukaan pasar baru.  Upaya-upaya  tersebut  melingkupi  pembentukan  forum  multilateral  dengan  negara-negara Afrika,  pelibatan  WIKA  dalam  diskusi  yang  bersifat  bilateral,  serta  upaya  pembentukkan hubungan  baik  antara  WIKA,  Indonesia,  dan  negara-negara  sasaran  ekspansi.  Ringkasnya, merujuk pada kajian literatur teoretis yang telah dijabarkan di atas, negara melaksanakan varian diplomasi ekonomi – yakni diplomasi korporasi – dalam upaya mengenalkan, mempromosikan, dan membuka pasar bagi ekspansi WIKA ke Afrika. Untuk menjabarkan upaya pembukaan pasar dan pengenalan WIKA sebagai simbol negara, tulisan ini akan menggunakan variabel engagement, familiarity, dan acceptance yang telah dibahas secara singkat dalam kajian teoretis .
Tulisan  ini  berargumen  bahwa  terkait  variabel engagement, Rezim  Presiden  Widodo mengenalkan WIKA sebagai national champion dalam sektor konstruksi lewat pelaksanaan dua forum  dengan  negara-negara  kontingen  Afrika,  yaitu  IAF  dan  IAID  di  Bali.  Forum  IAF  yang diadakan pada tahun 2018 menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar US$586 juta. Menteri Luar Negeri  (Menlu)  Indonesia  Retno  Marsudi  mengungkapkan  bahwa  WIKA,  sebagai  salah  satu BUMN  yang  diboyong  pemerintah  dalam  acara  ini,  menjadi  perusahaan  yang  paling  produktif dalam  perhelatan  tersebut.  Dalam  forum  tersebut,  WIKA  menghasilkan  komitmen  dengan  13 negara,  termasuk  di  antaranya  Aljazair,  Niger,  dan  Mozambik.  Sementara  itu,  IAID  yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2019 menjadi kelanjutan dari diskusi dalam IAF dan menghasilkan komitmen bisnis sebesar US$822 juta. Dari total angka tersebut, sebesar US$650 juta atau hampir 80% merupakan komitmen antara negara-negara peserta dengan WIKA. Kesepakatan bisnis tersebut meliputi komitmen senilai $10 juta dengan Niger untuk membangun Istana Kepresidenan, kesepakatan dengan Pantai Gading untuk pembangunan perumahan rakyat sebesar  US$200  juta,  dan  kesepakatan  dengan  Tanzania  untuk  pembangunan  berbagai  proyek
konstruksi  senilai  $190  juta.  Selain  itu,  WIKA  juga  membuat  kesepakatan  dengan  LPEI  dan Pemerintah  Senegal  untuk  pembangunan  kawasan  bisnis  terpadu senilai  US$250  juta  (WIKA, 2019c).
Pelibatan WIKA oleh negara tidak berhenti hanya sekadar dalam forum-forum multilateral. Hasil  penelusuran  tulisan  ini  menemukan  bahwa  WIKA  juga  kerap  diikutsertakan  atau direkomendasikan  dalam  pertemuan-pertemuan  bilateral.  Seperti  yang  telah  dijabarkan sebelumnya, Presiden Widodo secara langsung merekomendasikan kinerja WIKA pada Niger dan Namibia. Selain itu, WIKA turut diboyong pada kunjungan Direktorat Asia Pasifik Kemlu RI ke Niger, dalam rangka penandatangan Nota Kesepahaman tentang Pembentukkan Komite Gabungan untuk Pengembangan Kerjasama Bilateral kedua negara pada November 2017 (Kemlu RI, 2017a).
Upaya memuluskan jalannya ekspansi perusahaan Indonesia di Afrika tidak hanya dilakukan lewat kerja sama korporatis, namun juga melalui jalur diplomasi. Mengutip situs Kemlu (2019b), guna menunjang diplomasi ekonomi, Indonesia melakukan penguatan infrastruktur diplomasi di Afrika. Hal ini dilakukan dengan pembukaan perwakilan RI di Kamerun, untuk memfokuskan dan mengefektifkan diplomasi Indonesia di kawasan Afrika Barat dan Afrika Tengah. Indonesia juga meningkatkan jumlah konsul kehormatan RI di Afrika sebesar 70% menjadi 22 konsul kehormatan pada  tahun  2019.  Tujuan  dari  pembentukkan  konsul  kehormatan  ini,  menurut  Kemlu,  adalah menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia untuk memastikan tersalurkannya dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan Indonesia dalam memperkuat kerja sama di Afrika. Hal ini juga erat dengan variabel diplomasi korporasi yang kedua, yaitu familiarity.
Variabel familiarity berkaitan dengan pembentukan perusahaan sebagai simbol perwakilan negara di  entitas tujuan ekspansi, dalam upaya pembukaan pasar di negara tersebut. Tulisan ini berargumen  bahwa  nilai-nilai  patriotis  yang  telah  dibahas  pada  bagian  sebelumnya  erat  terkait dengan variabel  ini . Pernyataan-pernyataan  tersebut  menempatkan  WIKA  sebagai national champion yang  mewakili  Indonesia  di  tanah  Afrika,  sesuai  dengan  keunggulan  kompetitif Indonesia  dalam  pembangunan  infrastruktur.  Hal  ini  misalnya  terlihat  dari  bagaimana  mantan Direktur  Utama  WIKA  Bintang  Prabowo  menyatakan  bahwa  “WIKA  siap  menjadi  simbol keunggulan  infrastruktur  Indonesia  dan  menjadi  perusahaan  yang  mampu  bersaing  di  pasar internasional” (WIKA, 2017b).
Terakhir, variabel acceptance of the corporation memiliki indikator bahwa negara host harus dapat melihat persamaan fundamental antara masyarakatnya dan perwakilan bisnis asing di negara tersebut.  Tulisan  ini  mengidentifikasi  dua  bentuk acceptance beroperasinya  perusahaan  asal Indonesia  di  Afrika:  kesamaan  nilai  dan  kesamaan  kepentingan.  Upaya  penyamaan  nilai  ini, misalnya,  bisa  dilihat  dari  pernyataan  Presiden  Widodo  dalam  pertemuannya  dengan  Presiden Niger Mahamadou  Issoufou  pada  tahun  2017  yang menekankan  adanya  ikatan  kuat  antara Indonesia  dan  Niger  melalui  tiga  aspek,  yaitu  persaudaraan  Islam,  demokrasi  dan  kebebasan beragama, serta kondisi kedua negara sebagai negara berkembang (Ihsanuddin, 2017). Selain itu, Indonesia  juga  kerap  menekankan  kedekatan  sejarah  dan  politik  antara  Indonesia  dan  Afrika
sebagai negara bekas jajahan dan keterlibatan kedua pihak dalam gerakan anti-kolonialisme dalam Konferensi  Asia  Afrika  (KAA),  serta  perlunya  melangkah  lebih  jauh  dengan  mengeksplorasi kedekatan ekonomi antara keduanya. Selain itu, pengiriman lebih dari 1000 orang “Duta Bangsa” atau tenaga kerja WIKA oleh Kementerian BUMN ke negara-negara Afrika juga menjadi indikator upaya negara untuk menyebarkan nilai yang diampu WIKA dan Indonesia, serta membentuk sense of belonging tenaga kerja di negara tujuan dengan perusahaan dan membina keahlian tenaga kerja setempat (Kemlu RI, 2018b).
Indonesia dan negara-negara Afrika juga memiliki kesamaan tujuan. Seperti dijabarkan pada bagian sebelumnya, Indonesia memiliki kepentingan untuk membuka pasar baru, mengembangkan keunggulan kompetitif WIKA, serta mencari pemasukan untuk menambah devisa negara. Di sisi lain,  negara-negara  Afrika  membutuhkan  pembangunan  infrastruktur,  serta  ketersediaan  modal yang  memadai  untuk  membiayai  pembangunan  ini.  Isu  terkait  modal  ini  akan  lebih  spesifik dibahas di bagian setelah ini.

## Penyediaan modal
Salah satu unsur mendasar yang kerap disebutkan berulang dalam kajian state capitalism adalah fasilitasi modal bagi BUMN, baik berupa subsidi, suntikan dana, maupun bantuan pinjaman dari bank  milik  pemerintah  dan  lembaga  pembiayaan  nasional.  Hasil  penelusuran  tulisan  ini menemukan  bahwa  dalam  operasi  di  dalam  negeri,  WIKA  mengandalkan  proyek-proyek  yang yang  pendanaannya  berasal  dari  APBN,  serta  mengalokasikan  modal  pengeluarannya  untuk proyek strategis di luar negeri (WIKA, 2018a). Selain itu, pemerintah juga telah mencanangkan sejumlah  kebijakan  untuk  menyuntikkan  dana  bagi  WIKA  agar  bisa  menjalankan  fungsinya sebagai  penyedia  infrastruktur  di  dalam  negeri.  Hal  ini,  misalnya,  dilakukan  lewat  program Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dilakukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pada tahun 2016 silam. WIKA menjadi penerima dana terbesar di antara BUMN lainnya dengan mengantongi Rp 4 triliun. Untuk menyeimbangkan proporsi antara kepemilikan saham pemerintah dengan publik, WIKA kemudian melaksanakan right issue dan meraih dana Rp 2.1 triliun (WIKA, 2017).  Hal  ini  memberikan  keleluasaan  finansial  bagi  WIKA  untuk  dapat  berekspansi  ke mancanegara, di tengah kencangnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Kebutuhan modal menjadi tantangan yang dihadapi WIKA dan negara-negara Afrika dalam kerja sama pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia berusaha menjembatani persoalan ini dengan memberdayakan LPEI. Pemberdayaan ini dilakukan dengan skema National Interest Account (NIA). NIA merupakan skema pinjaman yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek yang  dianggap  sulit  namun  penting  bagi  negara  (LPEI,  n.d.).  Hal  ini  lagi-lagi  menunjukkan bagaimana negara menempatkan WIKA sebagai perusahaan unggulan.
Pada Maret 2019, lewat skema NIA tersebut, LPEI memberikan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) kepada WIKA untuk menyokong proyek pembangunan pemukiman di Aljazair. KMKE
ini  juga  ditujukan  untuk  membiayai  proyek-proyek  WIKA  di  Afrika  serta  kawasan  lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan ini disalurkan kepada  WIKA  sebagai  misi  untuk  mengekspor  jasa  konstruksi  ke  pasar  non-tradisional,  serta meningkatkan  kapasitas  perekonomian  dan  industri  untuk  penetrasi  ke  pasar  internasional (Kemkeu RI, 2019a). Menurut Kementerian Keuangan, program tersebut merupakan manifestasi dukungan negara dalam peningkatan ekspor ke pasar baru. Dukungan ini secara legal ditetapkan lewat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 1/KMK.08/2019 tentang Penugasan  Khusus  kepada  LPEI  untuk  Mendorong  Ekspor  ke  Negara  Kawasan  Afrika,  Asia Selatan, dan Timur Tengah.
Dalam  perhelatan  IAID,  LPEI  dan  WIKA  juga  menandatangani  sejumlah  kesepakatan pembiayaan dengan skema buyer’s credit. Berbeda dengan NIA, skema ini menempatkan pembeli jasa  perusahaan  Indonesia  di  luar  negeri  sebagai  debitur.  Kesepakatan  yang  ditandatangani  di antaranya adalah perjanjian kerangka kerja bersama pemerintah Senegal dan Badan Pembangunan Nasional  Senegal  (AGPBE),  untuk  membangun  kawasan  bisnis  terpadu  senilai  US$250  juta. Selain itu, LPEI dan WIKA juga menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Pantai Gading untuk  pembangunan  dan  pengembangan  20.000  unit  rumah  susun  dengan  nilai  total  mencapai US$200  juta.  LPEI,  WIKA,  dan  Tanzania  juga  menyepakati  proyek  senilai  US$190  juta  untuk membangun pelabuhan terminal liquid di Zanzibar (Kemkeu RI, 2019b). Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesli mengatakan, realisasi kesepakatan itu merupakan wujud upaya pemerintah untuk mendorong  eksportir  menembus  pasar  potensial  atau non-tradisional  market dan  karenanya, BUMN  konstruksi  yang  memiliki  kapasitas  dan  reputasi  internasional  seperti  WIKA  didorong untuk membuka jalan menuju pasar baru tersebut (LPEI, 2019).

## Simpulan
Melalui  kajian mendalam  terhadap sejumlah literatur state  capitalism , tulisan ini menggunakan tiga  variabel  dalam  upaya  membaca  peran  pemerintah  dalam  ekspansi  WIKA  ke  Afrika,  yaitu perencanaan tersentral, diplomasi ekonomi dalam rangka pembukaan pasar dan legitimasi operasi perusahaan, serta permodalan. Dalam variabel  pertama, tulisan ini menemukan bahwa ekspansi WIKA  ke  Afrika  didorong  oleh  keinginan  negara  terhadap  upaya  pembukaan  pasar  baru, meningkatkan  daya  saing  di  tengah  kompetisi  global,  menyebarkan  nilai-nilai  Indonesia,  serta menunjang  stabilitas  rezim.  WIKA  menjadi national  champion dari  sektor  yang  diunggulkan Rezim Presiden Widodo, yaitu konstruksi dan infrastruktur. Afrika menjadi pilihan yang masuk akal bagi ekspansi WIKA mengingat kekuatan ekonomi Indonesia yang relatif lebih besar, adanya kesamaan identitas, serta kesamaan kepentingan yaitu mencari pasar (Indonesia) dan membangun infrastruktur  (Afrika).  Perencanaan  tersentral  ini  juga  terlihat  dari  bagaimana  pemerintah merancang  IAF  dan  IAID  untuk  mengenalkan  WIKA  dan  perusahaan-perusahaan  lainnya  ke Afrika,  yang  juga  menjadi  indikator  bagi  variabel  diplomasi  ekonomi.  Upaya  diplomasi  untuk membuka  pasar  juga  dilakukan  dengan  promosi  langsung  dan  pelibatan  WIKA  dalam  agenda
bilateral,  penempatan  WIKA  sebagai  simbol  Indonesia  di  Afrika  lewat  sejumlah  pernyataan patriotis,  pengenalan  kesamaan  nilai,  dan  pembentukkan  konsul  kehormatan  di  Afrika  dalam rangka menjembatani perusahaan dengan negara-negara di kawasan tersebut. Terakhir, pemerintah Indonesia juga berperan  dalam upaya memenuhi  permodalan yang dibutuhkan  oleh WIKA dan negara-negara Afrika dengan suntikan dana bagi WIKA dan lewat skema NIA LPEI.
Penulis  melihat  masih  besarnya  ruang  penelitian  mengenai  peran  negara  dalam  ekspansi BUMN  ke  pasar  global,  mengingat  kencangnya  arus  ekspansi  yang  tengah  dilakukan  oleh sejumlah BUMN Indonesia. Kajian sektoral terhadap peran negara dalam ekspansi dari sektor riil, sektor energi, serta perdagangan masih dapat dikaji lebih jauh.  Selain itu, mengingat bahwa kajian literatur terhadap sejumlah pemikir state capitalism menunjukkan adanya variasi implementasi di berbagai negara, tulisan ini juga melihat adanya potensi mengembangkan konsep state capitalism yang  secara  khusus  mengkaji  keunikan  praktek  keterlibatan  pemerintah  dalam  perekonomian Indonesia.

## Referensi
Alami,  I.,  &  Dixon,  A.  D.  (2019).  State  capitalism(s)  redux?  Theories,  tensions,  controversies. Competition & Change , 0 (0), 1–25. https://doi.org/10.1177/1024529419881949 Babic, M., Garcia-Bernardo, J., & Heemskerk, E. M. (2019). The rise of transnational state capital: state-led foreign investment in the 21st century. Review of International Political Economy , 27 (3), 433–475. https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1665084
Balaam,  D.,  &  Dillman,  B.  (2014).  Wealth  and  Power:  The  Mercantilist  Perspective.  In Introduction  to  International  Political  Economy (pp.  53–77).  Pearson  Education,  Inc. https://doi.org/10.4324/9781315663838
Bieling,  H.-J.  (2007).  The  Other  Side  of  the  Coin:  Conceptualizing  the  Relationship  between Business and the State in the Age of Globalisation. In Business and Politics (Vol. 9, Issue 3). https://doi.org/10.2202/1469-3569.1187
Bremmer,  I.  (2010). The  End  of  The  Free  Market:  Who  Wins  the  War  Between  States  and Corporations? Penguin Group.
Carney,  R.  W.  (2015).  The  stabilizing  state:  State  capitalism  as  a  response  to  financial globalization in one-party regimes. Review of International Political Economy , 22 (4), 838– 873. https://doi.org/10.1080/09692290.2014.958091
Carney,  R.  W.,  &  Hamilton-Hart,  N.  (2015).  What  Do  Changes  in  Corporate  Ownership  in Indonesia  Tell  Us? Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies , 51 (1),  123–145. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016570
Carney,  R.  W.,  &  Witt,  M.  A.  (2014). The  Role  of  the  State  in  Asian  Business  Systems (Issue October 2018). Oxford Handbooks Online. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199654925.013.025
Chen,  H.,  Li,  X.,  Zeng,  S.,  Ma,  H.,  &  Lin,  H.  (2016).  Does  state  capitalism  matter  in  firm internationalization?  Pace,  rhythm,  location  choice,  and  product  diversity. Management Decision , 54 (6), 1320–1342. https://doi.org/10.1108/MD-10-2015-0458 Cuervo-Cazurra,  A.  (2017). State-owned  Multinationals:  Governments  in  Global  Business .
Palgrave Macmillan.
Daniele,  V.  (2011).  Natural  resources  and  the  “quality”  of  economic  development. Journal  of Development Studies , 47 (4), 545–573. https://doi.org/10.1080/00220388.2010.506915 Duckett, J. (2007). The emergence of the entrepreneurial state in contemporary China . February 2015 , 37–41. https://doi.org/10.1080/09512749608719178
Huat, C. B. (2015). State-owned enterprises, state capitalism and social distribution in Singapore. The Pacific Review , August . https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1022587
Kementerian  BUMN.  (n.d.).  Perkembangan  Jumlah  BUMN  Periode  2004-2007.  Diambil  dari http://bumn.go.id/halaman/0-Statistik-Jumlah-BUMN
Kementerian BUMN. (13 Juni 2019). 4 BUMN Masuk Daftar Perusahaan Publik Terbesar [Siaran pers]. Diambil dari http://bumn.go.id/berita/1--4-BUMN-Masuk-Daftar-Perusahaan-Publik- Terbesar
Kemkeu RI. (28 Maret 2019a). Pembiayaan Penugasan Khusus, Dorong Peningkatan Ekspor ke
Negara Non Tradisional [Siaran pers]. Diambil dari
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembiayaan-penugasan-khusus-dorong- peningkatan-ekspor-ke-negara-non-tradisional/
Kemkeu  RI.  (21  Oktober  2019b).  LPEI  Gandeng  PT  WIKA  dan  PT  DI  Lebarkan  Pembiayaan
Hingga Afrika [Siaran pers]. Diambil dari
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/lpei-gandeng-pt-wika-dan-pt-di-lebarkan- pembiayaan-hingga-ke-afrika/
Kemlu RI. (n.d.). What is The Indonesia Africa Forum? Retrieved from https://iaf.kemlu.go.id/ Kemlu RI. (2015). Diambil dari https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9SZW5zdHJhJTIwQlB QSyUyMDIwMTUtMjAxOS5wZGY= Kemlu RI. (2018a). Laporan Kinerja Tahun 2017 . Diambil dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/223/akip/laporan-kinerja-kemenlu
Kemlu  RI.  (2018b,  30  November).  Inilah  Kunci  Sukses  WIKA  Masuk  Afrika.  Diunduh  dari https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/index.php/kisahsukses3
Kemlu RI. (2019a). Laporan Kinerja Tahun 2018. Diambil dari
https://kemlu.go.id/portal/id/read/223/akip/laporan-kinerja-kemenlu
Kemlu  RI.  (2019b,  August  22).  Diplomasi  Ekonomi  Iaid  2019  Hasilkan  Kesepakatan  Bisnis Senilai  822  Juta  Usd:  Portal  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  Diambil  dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/542/berita/diplomasi-ekonomi-iaid-2019-hasilkan- kesepakatan-bisnis-senilai-822-juta-usd
Kim, K. (2019). Indonesia’s Restrained State Capitalism: Development and Policy Challenges. Journal of Contemporary Asia , 2336 . https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1675084 Klimina,  A. (2014).  Finding a positive vision for state  capitalism. Journal  of  Economic Issues , 48 (2), 421–430. https://doi.org/10.2753/JEI0021-3624480216
Kröger, M. (2012). Neo-mercantilist Capitalism and Post-2008 Cleavages in Economic Decision- making Power in Brazil.
Third World Quarterly , 33 (5), 887–901.
https://doi.org/10.1080/01436597.2012.674703
Kurlantzick, J. (2016). State capitalism: How The Return of Statism is Transforming The World . Oxford University Press. https://doi.org/10.1080/25739638.2018.1511122
Li, M. H., Cui, L., & Lu, J. (2014). Varieties in state capitalism: Outward FDI strategies of central and local state-owned enterprises from emerging economy countries. Journal of International Business Studies , 45 (8), 980–1004. https://doi.org/10.1057/jibs.2014.14
Meckling,  J.,  Kong,  B.,  &  Madan,  T.  (2015).  Oil  and  state  capitalism :  government-firm coopetition  in  China  and  India  Oil  and  state  capitalism. Review  of  International  Political Economy , October . https://doi.org/10.1080/09692290.2015.1089303
Musacchio,  A.,  Lazzarini,  S.  G.,  &  Aguilera,  R.  V.  (2015).  New  varieties  of  state  capitalism: Strategic and governance implications. Academy of Management Perspectives , 29 (1), 115– 131. https://doi.org/10.5465/amp.2013.0094
Niall  Ferguson.  (2012).  We’re  All  State  Capitalists  Now. Foreign Policy . https://foreignpolicy.com/2012/02/09/were-all-state-capitalists-now/
Nölke, A. (Ed.). (2014). Multinational Corporations from Emerging Markets: State Capitalism 3.0 . Palgrave Macmillan.
Nölke, A., Brink, T., & Claar, S. (2015). Domestic structures, foreign economic policies and global economic order: Implications from the rise of large emerging economies. European Journal of International Relations , 21 (3), 538–567. https://doi.org/10.1177/1354066114553682 OECD. (2016). State-Owned Enterprises as Global Competitors: A Challenge or an Opportunity? https://doi.org/10.1787/9789264262096-5-en
Okano-Heijmans,  M.  (2011).  Conceptualizing  Economic  Diplomacy:  The  Crossroads  of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic  Studies. In Economic Diplomacy: Economic and Political Perspective (pp. 7–36). Martinus Nijhoff Publishers. Ordeix-Rigo, E., & Duarte, J. (2009). From public diplomacy to corporate diplomacy: Increasing corporation’s  legitimacy  and  influence. American  Behavioral  Scientist , 53 (4),  549–564. https://doi.org/10.1177/0002764209347630
Redding,  K.  S.,  Xie,  E.,  &  Tang,  Q.  (2018).  Institutionalization  to  Internationalization:  The Transformational  Dynamics  and  Outward  Foreign  Direct  Investment  of  State-Owned Enterprises. International  Journal  of  Public  Sector  Management , 31 (2),  241–264. https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2017-0040
Sperber, N.  (2019). The  many lives  of state capitalism: From classical  Marxism  to  free-market advocacy.
History of the Human Sciences , 32 (3), 100–124. https://doi.org/10.1177/0952695118815553
Taylor,  I.  (2014).  State  capitalism  and  the  oil  sector  in  Africa. Review  of  African  Political Economy , 0 (0), 1–17. https://doi.org/10.1080/03056244.2013.864630
Tsai, K. S., & Naughton, B. (2020). State Capitalism and the Chinese Economic Miracle: Vol. i . Weiss,  L.  (Ed.).  (2003). States  in  the  Global  Economy:  Bringing  Domestic  Institution  Back  In . Cambridge University Press. PT Wijaya Karya Tbk. (2016). Laporan Tahunan 2015. Diambil dari http://wika.listedcompany.com/misc/ar2015/ar2015.pdf
WIKA.  (16  Oktober  2017).  Pemerintah  Niger  Jajaki  Peluang  Kerjasama  Infrastruktur  dengan WIKA  [Siaran  pers].  Diambil  dari https://www.wika.co.id/po-content/po-upload/siaran- pers--pemerintah-niger-jajaki-peluang-kerjasama-infrastruktur-dengan-wika-403584- file.pdf
WIKA. (2018a). Laporan Tahunan 2017. Diambil dari http://investor.wika.co.id/misc/WIKA-AR- 2017.pdf
WIKA. (13 Maret 2018b). Pemerintah Afghanistan Tawarkan Peluang Kerjasama Pembangunan Infrastruktur  ke  WIKA  [Siaran  pers].  Diambil  dari https://www.wika.co.id/po-content/po- upload/pemerintah-afghanistan-tawarkan-peluang-kerjasama-pembangunan-infrastruktur- ke-wika-491912-file.pdf
WIKA. (16 Maret 2018c).  WIKA Bangun 1.400 Rumah di Aljazair  [Siaran pers]. Diambil dari https://www.wika.co.id/po-content/po-upload/wika-bangun-1400-rumah-di-aljazair-

## 399376-file.pdf
WIKA. (25 Oktober 2018d). Gubernur Provinsi Skikda Dukung Perluasan Pasar WIKA di Aljazair [Siaran  pers].  Diambil  dari https://www.wika.co.id/po-content/po-upload/kunjungan- gubernur-skikda-aljazair-165359-file.pdf
WIKA. (2019a). Laporan Tahunan 2018. Diambil dari http://investor.wika.co.id/misc/AR/WIKA- AR2018-Bahasa.pdf
WIKA.  (29  April  2019b).    Torehkan  Penjualan  Rp6,50  Triliun,  Laba  Bersih  WIKA  Tumbuh 58,45%    [Siaran  pers].  Diambil  dari https://www.wika.co.id/po-content/po-upload/siaran- pers-laporan-keuangan-q12019-wika-867675-file.pdf
WIKA. (2 Desember 2019c). WIKA-AGPBE Tandatangani Kontrak Tahap 1 Goree Tower Project Senegal  Pilot  Project  Prestisius  BUMN  Karya  di  Afrika  Barat  [Siaran  pers].  Diambil  dari https://www.wika.co.id/po-content/po-upload/siaran-pers-bersama-wika--lpei-goree-tower- senegalfinal-924416-file.pdf
WIKA.  (18  Desember  2019d).  Bangun  Istana  Kepresidenan  Niger,  WIKA  Perkuat  dan  Perluas Pasar  di  Afrika  Barat  [Siaran  pers].  Diambil  dari https://www.wika.co.id/po-content/po- upload/siaran-pers-bangun-istana-kepresidenan-niger-wika-perkuat-dan-perluas-pasar-di- afrika-barat-1-658175-file.pdf
WIKA. (18 Desember 2019e). WIKA Initiates Cooperation in  Infrastructure Development  with Tanzania  [Siaran  pers].  Diambil  dari  https://www.wika.co.id/detailpost/wika-initiates- cooperation-in-infrastructure-development-with-tanzania
WIKA.  (18  Desember  2019f).  WIKA  Rintis  Kerja  Sama  Jutaan  Dollar,  untuk  Pembangunan Infrastruktur  dengan  Tanzania  [Siaran  pers].  Diambil  dari https://www.wika.co.id/po- content/po-upload/siaran-pers-wika-jajaki-kerja-sama-jutaan-dollar-untuk-bangun- infrastruktur-tanzania--942075-file.pdf