Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia

## Moh. Mahfud MD
Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta e-mail: mohmahfudmd@yahoo.co.id
Abstrak:
Indonesia  bukan  negara  agama,  tetapi  juga  bukan  negara  sekular.  Indonesia telah  memilih  bentuk religious  nation  state ,  yakni  negara  berdasarkan  atas Pancasila. Di dalam sistem hukum Pancasila, hukum yang berlaku adalah hukum  nasional.  Hukum  nasional  yang  berlaku  merupakan  serapan  dari beberapa  nilai-nilai  luhur  agama,  budaya,  serta  adat-istiadat  yang  tumbuh mengakar  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  plural.  Umat  Muslim  dapat melaksanakan  hukum  Islam  tanpa  harus  ada  pemberlakuan  resmi  oleh  negara dalam  hukum  privat,  terutama  dalam  bidang  hukum  keluarga.  Untuk  bidang hukum  publik,  hukum  Islam  Indonesia  bisa  diperjuangkan  keberlakukan  nilai- nilai  substantifnya  ( al - jawhar )  melalui  strategi  eklektisisme  dengan  sumber- sumber  hukum  materiil  (bahan  pembuatan  hukum)  lainnya  yang  kemudian menjadi hukum nasional.
Kata Kunci: Pancasila, hukum Islam, hukum privat, hukum nasional

## Abstract:
Indonesia is  not  a  theocratic  state,  but  at  the  same  time  it  is not  a  secular  state. Indonesia has chosen a form of religious nation state, namely a state which have a  base  of  Pancasila. Within  the Pancasila’s law  system,  the  effective  law is nati- onal  law,  and  this  national  law  is  absorbed  from  great  values  of  different religions,  cultures,  and  customary  laws  which  are  deeply  rooted  among  the Indonesian pluralistic society. The Moslem people are allowed to practice Islamic law related with the private and domestic law. But in the domain of public law, the  Moslems  are  struggling  to  insert  the  subtance  or  essence  of  the  Islamic  law through the eclectisim strategy with other material sources of law to become the national law
Keywords:
Pancasila, Islamic law, private law, national law

## Pendahuluan
Indonesia  bukan  negara  agama,  te- tapi  juga  bukan  negara  sekular.  Indo- nesia telah memilih bentuk religious nation state ,  negara  kebangsaan  yang  berke- tuhanan,  yakni  negara  berdasarkan  atas Pancasila. Negara Pancasila bukan negara sekular,  sebab  negara  sekular  memisah-
kan  sepenuhnya  urusan  negara  dan  uru- san agama. Negara Pancasila bukan nega- ra  agama,  sebab  negara  agama  member- lakukan satu agama sebagai agama resmi negara. 1
1 Konsep  negara  agama  ialah  negara  yang  men- cantumkan  salah  satu  agama  sebagai  dasar  kon-
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 1-14 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.992 2 |
Indonesia  tidak  mendasarkan  diri pada satu agama, tetapi melindungi sege- nap  warga  negaranya  untuk  melaksana- kan  ajaran  agama  yang  dipeluknya  ma- sing-masing  sebagai  hak  asasi  manusia. Jadi,  di  negara  Pancasila  negara  tidak memberlakukan  hukum  agama,  tetapi melindungi warga negara yang ingin me- laksanakan  ajaran  agamanya.  Tepatnya, negara  tidak  memberlakukan  hukum  a- gama,  tetapi  melindungi  para  pemeluk- nya yang ingin mengamalkannya. 2
Dasar  bernegara  seperti  itu  sudah diterima sebagai kesepakatan para pendi- ri negara setelah melalui perdebatan pan- jang,  mendalam,  dan  penuh  pengertian. Di BPUPKI 3 dan PPKI para pendiri nega-
stitusi.  Sedangkan  negara  sekular  ialah  negara yang  sama  sekali  tidak  melibatkan  unsur  agama di  dalam  urusan  Negara.  Moh.  Mahfud  MD, “Politik  Hukum  dalam  Perda  Syari’ah”, Jurnal Hukum 14 (Januari, 2007): 13.
2 Jaminan  kebebasan  beragama  bagi  semua  pe- meluk  agama  diatur  dalam  Undang-Undang  Da- sar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945,  khususnya  pada  pasal  29  ayat  2  dikatakan bahwa  “ Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  keper- cayaannya  itu” .  Hal  itu  diperkuat  pada  beberapa pasal  sebelumnya  yang  mengatur  tentang  HAM, yakni pada pasal 28E dikatakan bahwa “(1) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, me- nyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati  nura- ninya, (2) Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berse- rikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. ” Demi- kian  pula  dijelaskan  pada  pasal  28I  bahwa  “ (1) Hak untuk hidup, hak untuk  tidak disiksa, hak kemer- dekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pri- badi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apa pun. ” 3 BPUPKI,  yang  memulai  sidang-sidangnya  sejak 29 Mei 1945, adalah sebuah badan yang dibentuk pada  bulan  April  1945  dengan  tugas  “menyi-
ra ( founding parents ) sudah berdebat, apa- kah  negara  kita  akan  berdasar  agama atau  kebangsaan  yang  pada  akhirnya  di- capai modus  vivendi ( mîtsâq  ghalîzh )  bah- wa negara kita dibangun berdasar Panca- sila  yang  berpaham religious  nation  state . 4 Begitu juga di dalam Sidang Konstituante yang dibentuk berdasar hasil Pemilu 1955 perdebatan antara golongan nasionalis Is- lam  dan  nasionalis  sekular  berlangsung sengit  sampai  akhirnya  Presiden  Soekar- no  menyatakan  Konstituante deadlocked dan  membahayakan  negara,  sehingga membubarkannya  melalui  Dekrit  Presi- den tanggal 5 Juli 1959. 5
apkan”  rancangan  UUD  1945  yang  akan  dipakai jika  Indonesia  merdeka;  sedangkan  PPKI  adalah badan  yang  dibentuk  pada  bulan  Agustus  1945 dengan  tugas  “menyiapkan”  kemerdekaan  atau peralihan  kekuasaan  dari  penjajah  kepada  peme- rintahan  nasional,  termasuk  mensahkan  atau menetapkan  berlakunya UUD. Dengan demikian, BPUPKI  memang  hanya  berhak  menyusun  ran- cangan  UUD,  sedangkan  PPKI  berhak  mene- tapkan  berlakunya  UUD,  termasuk  melakukan berubahan  atas  rancangan  yang  telah  ada.  Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum”.
4 Religious  Nation–State atau  Negara  yang  Berke- tuhanan merupakan pilar kebangsaan yang sesuai dengan  Republik  Indonesia  yang  bersifat  plural, majemuk,  dan  multikutural.  Disampaikan  pada saat  penulis  menjadi keynote  speaker pada  acara seminar  nasional  yang  bertajuk  “Bonus  Demog- rafi,  Pemuda,  dan  Penguatan  Pilar  Kebangsaan,” yang  diselenggarakan  oleh  Majelis  Permusya- waratan  Rakyat  (MPR)  RI,  Fraksi  Partai  Kebang- kitan  Bangsa  (F-PKB)  MPR  RI,  dan  Dewan  Koor- dinasi  Nasional  (DKN)  Garda  Bangsa,  di  Jakarta pada tanggal 30 November 2012.
5 Salah  satu  dasar  pertimbangan  dikeluarkannya Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  adalah  gagalnya  kon- stituante  melaksanakan  tugasnya.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  salah  satu  konsideran  Dekrit  tersebut yang  berbunyi  “Bahwa  berhubung  dengan  per- nyataan  sebagian  besar  anggota  sidang  pembuat Undang-Undang  Dasar  untuk  tidak  menghadiri lagi  sidang,  konstituante  tidak  mungkin  lagi  me-
| 3
Berdasarkan  atas  Dekrit  tersebut, secara  konstitusi  dan  ketatanegaraan,  In- donesia  kembali  ke  UUD  1945  yang  di- sahkan tanggal 18 Agustus 1945, sehingga kedudukan Pancasila sebagai dasar nega- ra semakin dikukuhkan. Perdebatan ideo- logis memang masih bersambung setelah Dekrit Presiden 5 juli 1959 itu, sebab ma- sih  ada  yang  mengatakan  bahwa  Dekrit Presiden  mengakui  Piagam  Jakarta  seba- gai  bagian  tak  terpisahkan  dari  UUD  19- 45,  sehingga  pemberlakuan  syariat  Islam secara  resmi  bagi  pemeluk-pemeluk  Is- lam  masih  dimungkinkan.  Tetapi  pan- dangan  itu  tidak  dapat  diterima  oleh banyak  kalangan  lainnya  dengan  alasan Dekrit  itu  tidak  memberlakukan  Mukad- dimah (Piagam Jakarta) yang dibuat tang- gal  22  Juni  1945,  melainkan  member- lakukan  UUD  yang  disahkan  tanggal  18 Agustus  1945  dengan  Pembukaan  yang sudah  direvisi  berdasar  kesepakatan  PP- KI. Perdebatan itu diakhiri dengan Inpres No.  12  Tahun  1968,  yang  menyatakan bahwa  Pancasila  yang  berlaku  adalah Pancasila  yang  dimuat  di  dalam  Pem- bukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. 6
Perjuangan  serius  untuk  member- lakukan  secara  formal  syariat  Islam, tepatnya  hukum  Islam,  sudah  dilakukan, tetapi  pada  akhirnya  kesepakatan  yang diambil  adalah  mendirikan  negara  ke- bangsaan berdasar Pancasila. Secara syar-
nyelesaikan  tugas  yang  dipercayakan  oleh  rakyat Indonesia  kepadanya”.  Dikutip  dari  butir  kedua konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 seperti ter- muat dalam Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Indo- nesia ,  cet.  III  (Jakarta:  Bumi  Aksara,  1990),  100;
Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  cet.  III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 134. 6 Lihat  Intruksi  Presiden  Nomer  12  Tahun  1968 Tentang  Pancasila  sebagai  dasar  negara  yang  sah dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
’î ,  kesepakatan  ini  harus  dilaksanakan dengan  konsekuen  sebagai  semacam mî- tsâq ghalîzh 7 (kesepakatan luhur) dan kita tidak  boleh  mengkhianatinya.  Itulah  se- babnya  kita  sepakat  dengan  pernyataan yang  sangat  arif  dari  Rais  Am  Nahdlatul Ulama  (1984-1998),  KH.  Achmad  Siddiq, bahwa  Pancasila  dan  NKRI  merupakan dasar  dan  bentuk  negara  yang  final  bagi Indonesia. 8 Umat Muslim tidak perlu lagi mempersoalkannya melainkan harus me- laksanakannya, sebab umat Muslim tidak terhalangi  sedikit  pun  untuk  beribadah melaksanakan  ajaran  agama  sesuai  de- ngan syari’at Islam.

## Dasar Teologis Negara Pancasila
Di  kalangan  umat  Muslim,  kadang- kala masih ada pertanyaan tentang bagai- mana  dasar  pembenaran  agama  yang  se- suai  dengan  akidah  (dasar  teologis)  ter- kait dengan posisi syari’at Islam di dalam
7 Mîtsâq  ghalîzh mengandung  arti  perjajian  yang kokoh atau kesepakatan yang luhur. Di dalam al- Qur’an,  istilah mîtsâq  ghalîzh setidaknya  disebut tiga  kali,  yakni  dalam  surah  al-Ahzâb  ayat  7, “ …dan  (ingatlah)  ketika  Kami  mengambil  perjanjian dari  para  nabi  dan  dari  engkau  (sendiri),  dari  Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh (mîstâq ghalîzh) .”  Demikian  pula  dalam  surah  al-Mâ`idah ayat  154,  “… dan  Kami  telah  mengambil  dari  mereka perjanjian  yang  kokoh  (mîtsâq  ghalîzh) .”  Masih dalam surah al-Mâ`idah (5): 21, “….dan bagaimana kamu  mengambilnya  kembali,  padahal  kamu  telah bergaul  satu  sama  lain  (sebagai  suami-istri).  Dan mereka  istri-istrimu  telah  mengambil  perjanjian  yang kuat (mitsâq ghalîzh) dari kamu .” 8 KH.  Ahmad  Siddiq  (1926-1991)  adalah  tokoh kharismatik  Nahdlatul  Ulama  (NU)  asal  Jember, Jawa Timur, murid langsung KH. Hasyim Asy’ari dan pernah menjadi sekretaris pribadi KH. Wahid Hasyim. Beliau adalah Rais Aam PBNU (1984-19- 91) yang juga dikenal sebagai tokoh perumus pe- nerimaan  NU  terhadap  Pancasila  sebagai  asas tunggal dan kembalinya NU ke khittah .
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 1-14 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.992 4 |
sistem  ketatanegaraan  berdasarkan  atas Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  hu- kum.  Beberapa  kaidah  hukum  Islam  bisa menjelaskan  hal  tersebut  dengan  pernya- taan utama bahwa dasar negara Pancasila adalah modus  vivendi atau  kesepakatan luhur,  yang  dalam  konteks  agama  sering disebut sebagai mîtsâq ghalîzh . 9 Oleh kare- na dasar ideologi negara yang harus men- jadi  sumber  hukum  nasional  sudah  di- sepakati  melalui  musyawarah  yang  ter- buka,  penuh  kebebasan,  dan  saling  pe- ngertian, maka umat Muslim di Indonesia harus  menerima  Pancasila  sebagai  pro- duk mîtsâq  ghalîzh. Dasar-dasar  teolo- gisnya  bisa  dirunut  dengan  pemikiran- pemikiran sebagai berikut:
Pertama ,  kaum  Muslim  wajib  beri- badah  kepada  Allah,  melakukan  amar makruf  dan  nahi  munkar  (mendakwah- kan  kebaikan  dan  melawan  kemung- karan)  guna  membumikan  Islam  sebagai rahmat  bagi  seluruh  alam.  “ Wa  mâ  kha- laqtu  al-jinn  wa  al-ins  illâ  li  ya’budûni, ” 10 “ Waltakun  minkum  ummah  yad‘ûna  ilâ  al- khayr wa ya’murûna bi al-ma’rûf wa yanhaw- na ‘an al-munkar, ” 11 dan “ Wa mâ arsalnâka illâ rahmah li al-‘âlamîn ”. 12 Kedua ,  untuk  melaksanakan  kewa- jiban itu, umat Muslim memerlukan alat.
9 Moh.  Mahfud  MD,  “Kontribusi  Nilai-nilai  Hu- kum Islam pada Tataran Hukum Nasional,” (Kuli- ah Umum di  IAIN Sultan Thaha, Jambi, Selasa 24 Nopember 2015).
10 “ Dan tiadalah jin dan manusia itu diciptakan kecuali hanya  untuk  ibadah  kepada-Ku .”  (Qs.  al-Dzâriyât (51): 56) 11 “ Dan  hendaklah  di  antara  kamu  ada  segolongan orang  yang  menyeru  kepada  kebajikan,  menyuruh (berbuat)    yang  makruf,  dan  mencegah  dari  yang mungkar.  Dan  mereka  itulah  orang-orang  yang beruntung. ” (Qs. Âli ‘Imrân (3): 104) 12 “ Dan  tiadalah  Kami  (Allah)  mengutus  engkau (Muhammad),  kecuali  untuk  menjadi  rahmat  bagi semesta alam .” (Qs. al-Anbiyâ’ (23): 107)
Negara dan kekuasaan politik merupakan alat untuk melaksanakan kewajiban, yang jika  hal  itu  tidak  dimiliki,  maka  kewa- jiban  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik. Dengan  demikian,  mempunyai  negara merdeka  itu  wajib,  sebab  sesuatu  yang menjadi  syarat  terpenuhinya  kewajiban, maka menjadi wajib pula adanya. Kaidah ushûl  al-fiqh -nya,  “ Mâ  lâ  yatimmu  al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib .” 13
Ketiga ,  kaidah  tersebut  dalam  kon- teks  politik  bisa  dirujukkan  pada  pan- dangan  al-Ghazâlî  bahwa  “perjuangan menegakkan  ajaran  agama  dan  mempu- nyai  kekuasaan  politik  ( sulthân ,  kekua- saan negara) adalah saudara kembar. Aja- ran  agama  adalah  dasar  perjuangan,  se- dangkan sulthân adalah pengawalnya. Se- gala  sesuatu  yang  tak  dikawal  niscaya gagal.  “ Al-dîn  wa  al-sulthân  taw’amâni,  al- dîn ushûl wa al-sulthân hâris, wa mâ lâ hâris lahu fa hadamuhu lâzim .” 14
Keempat ,  untuk  menjadikan  negara Indonesia  sebagai  alat  melaksanakan  ke- wajibannya,  umat  Muslim  sudah  mem- perjuangkan  dasar  negara  Islam,  tetapi perjuangan  tersebut  tidak  berhasil  selu- ruhnya  melainkan  menghasilkan  kesepa- katan  luhur  ( mîtsâq  ghalîzh ).Terkait  de- ngan  itu,  berlakulah  kaidah  “jika  tidak bisa  mengambil  seluruhnya,  jangan  ting- galkan seluruhnya” ( mâ lâ yudraku kulluhu lâ  yutraku  kulluhu ). 15 Jika  tidak  bisa  men- dirikan  negara  berdasar  Islam,  maka  ja-
13 Jalâl  al-Dîn  Abû  Bakr  al-Suyûthî, al-Asybâh  wa al-Nazhâ’ir (Surabaya:  Hidayah,  1963),  101  dan ‘Abdullâh ibn Sa’îd Muhammad ‘Abbâdî, Îdlâh al- Qawâ’id  al-Fiqhîyah (Jeddah:  Al-Haramayn,  t.th.), 79.
14 Al-Ghazâlî, Ihyâ`  ‘Ulûm  al-Dîn (Beirut:  Dâr  al- Fikr, t.th.), 134.
15 Al-Bahr  al-Râ`iq ,  Juz  VI,  431  (Maktabah  Syâmi- lah)
| 5
ngan  tinggalkan  tempat  perjuangan,  me- lainkan  teruslah  berjuang  melalui  pelu- ang-peluang yang tersedia sesuai dengan kesepakatan bangsa.
Kelima ,  kaidah  “ mâ  lâ  yudraku  kul- luhu  lâ  yutraku  kulluhu ”dalam  konteks bernegara  Indonesia  bisa  diartikan,  “Jika tidak  bisa  menjadikan  negara  berdasar Islam  secara  formal,  maka  jangan  ting- galkan  peluang-peluang  yang  masih  ada untuk  memperjuangan  nilai-nilai  sub- stantif  ajaran  Islam  sebagai  bagian  dari substansi  yang  bisa  disumbangkan  kepa- da  hukum  nasional”.  Kaidah  yang  bisa dipakai  untuk  ini  adalah “al-’ibrah  fî  al- Islâm  bi  al-jawhar  lâ  bi  al-madzhar ”  (pato- kan  dasar  dalam  memperjuangkan  Islam adalah  memperjuangkan  nilai  substan- sinya, bukan formalitas-simboliknya).
Keenam , ada lagi kaidah yang sering dipakai  agar  hukum  Islam  tidak  kaku pada  teks,  melainkan  harus  sesuai  de- ngan  konsteks  asal maqâshid  al-syarî’ah 16 atau  tujuan syar’îyah -nya  tetap  diper- tahankan sebagai substansi hukum, yaitu kaidah  “ lâ  yunkaru  taghayyur  al-ahkâm  bi taghayyur al-azmân wa al-amkân wa al-‘awâ- ’id ”  (tak  terbantah  bahwa  hukum  Islam bisa  berubah  sesuai  dengan  perubahan zaman,  tempat,  dan  budayanya). 17 Kebu- tuhan  hukum  Indonesia  masa  kini  de-
16 Maqâshid  al-syarî’ah adalah  maksud  dan  tujuan dari  lahirnya  hukum  Islam  itu  sendiri.  Menurut al-Syâthibî,  tujuan  utama  diturunkannya  syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Di samping itu juga bertujuan  untuk dipahami dan dijadikan taklif,  serta  memasukkan  manusia  di  bawah ketentuan  syariat.  Abû  Ishâq  al-Syâthibî, al-Mu- wâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah , Juz II (t.t.:  Dâr al-Fikr, t.th.), 2-3.
17 Ahmad ibn Muhammad al-Zarqâ`, Syarh Qawâ- ’id  al-Fiqhîyah (Beirut:  Dâr  al-Qalam,  1989),  227 dan ‘ Ubayd, al-Qawâ’id al-Fiqhîyah (Beirut: Dâr al- Turmudzî, 1989), 626.
ngan  realitas  multikulturalnya  tentu  ber- beda  dengan  kebutuhan  dengan  masa- masa lalu dan di tempat lain.

## Membangun Budaya Islami
Sebenarnya  penetapan  Pancasila  se- bagai dasar ideologi negara membuka pe- luang  bagi  dilakukannya  dakwah  Islam melalui  jalur-jalur  budaya  yang  hidup  di kalangan  bangsa  Indonesia.  Penyebaran Islam  yang  dilakukan  oleh  para  wali, misalnya, banyak dilakukan melalui jalur budaya.
Sunan  Kalijaga  berdakwah  dengan wayangan semalam  suntuk,  tetapi  saat masuk  waktu  subuh  mengajak  istirahat, karena  dirinya  mau  melaksanakan  salat subuh  terlebih  dahulu.  Ketika  penonton bertanya,  salat  itu  apa  dan  Sang  Sunan menjelaskannya.  Kemudian  banyaklah penonton  wayang  itu  yang  menyatakan ikut masuk Islam.  Sunan Kalijaga sendiri menciptakan  cerita  wayang  yang  ber- substansi tauhid, yakni lakon “ Jimat Kali- mosodo ”  yang  berintikan  kalimah  syaha- dat.  Sunan  Bonang  membangun  tradisi berlebaran  dengan  simbol-simbol  kupat dan penjelasan laku sing papat ( lebar , lebur , luber , labur ).
Para wali juga tidak mencampakkan tradisi  yang  sudah  lama  hidup  di  Indo- nesia,  misalnya,  membakar  kemenyan atau  mendoakan  para  leluhur.  Adalah menarik  juga  untuk  dicontohkan  ketika Ketua  PBNU,  Abdurrahman  Wahid, membudayakan  salam  “ assalâmu’alay- kum ” dalam forum-forum pertemuan res- mi  maupun  saat  menyapa  orang  lain. Semula  Gus  Dur  membuat  pendapat yang  mengagetkan  banyak  orang  ketika dia  mengatakan  bahwa  mengucapkan “ assalâmu’alaykum ” sama saja dengan me- ngucapkan  “selamat  pagi,  sore,  atau  ma-
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 1-14 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.992 6 |
lam”, karena intinya sama-sama bersalam dengan doa agar kita selamat, damai, dan sejahtera. Pada saat itu, Gus Dur dikecam oleh  banyak  orang, karena  dianggap  me- nurunkan  kelas  “ assalâmu’alaykum ”  men- jadi  salam  yang  tidak  religius.  Tetapi karena  pernyataan  Gus  Dur  itulah  seka- rang  sapaan  “ assalâmu’alaykum ”  menjadi budaya  yang  hampir  merata.  Upacara- upacara resmi kenegaraan, rapat-rapat di berbagai  kantor  pemerintah  maupun swasta  selalu  dimulai  dengan  salam “ assalâmu’alaykum ”,  meskipun  yang  me- mimpin acara bukan Muslim.
Penulis  mempunyai  banyak  teman yang  beragama  non-Muslim  tetapi  selalu menyapa dengan “ assalâmu’alaykum ”. Ke- tika  penulis  tanya,  mengapa  mereka menggunakan  “ assalâmu’alaykum ”,  mere- ka  menjawab,  karena  kata  Gus  Dur “ assalâmu’alaykum ”  sama  dengan  ucapan doa  keselamatan.  Dengan  demikian,  uca- pan  salam  “ assalâmu’alaykum ”  yang  ber- asal  dari  Islam  sudah  membudaya  dan diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat tanpa konflik.
Hal  yang  sama  terjadi  dengan  bu- sana-busana  yang  dalam  Islam  disebut hijab  atau  jilbab,  yang  sekarang  sudah membudaya  tanpa  paksaan  dari  Islam sendiri.  Di  kampus-kampus  terkemuka atau  di  kantor-kantor  pemerintah  seka- rang  sudah  banyak  profesor  atau  pejabat perempuan  yang  memakai  jilbab  sebagai kebiasaan  sehari-hari  tanpa  dipaksa  oleh siapa  pun.  Jilbab  sudah  menjadi  budaya bangsa yang Islami.
Islam  sendiri  mempunyai  kaidah “ al-‘âdah  muhakkamah ”, 18 adat-istiadat  itu bisa  dijadikan  hukum.  Yang  baik  bisa dijadikan  sebagai  sunah  atau  mubah,
18 al-Zarqâ`, Syarh Qawâ’id al-Fiqhîyah , 227.
yang  buruk  dan  kurang  baik  bisa  di- haramkan  atau  dimakruhkan.  Dalam konteks  ini,  tugas  dakwah  Islam  melalui budaya  di  Indonesia  dapat  kita  lakukan secara  damai  melalui  strategi  “meng- indonesiakan  Islam”  bukan  “mengis- lamkan Indonesia”. Meski secara sepintas terdengar  hampir  sama,  tetapi  mengin- donesiakan  Islam  tidak  sama  dengan mengislamkan Indonesia. Mengindo- nesiakan  Islam  lebih  merupakan  mem- bawa  masuk  Islam  melalui  budaya  yang sudah  hidup  di  Indonesia  sambil  mem- bangun  akulturasi  antara  nilai-nilai  bu- daya  Indonesia  dengan  nilai-nilai  Islam, sedangkan mengislamkan Indonesia lebih merupakan  semacam  intervensi  dan  for- malisasi,  sehingga  Islam  harus  muncul dalam  simbol-simbol  formal.  Padahal  di dalam  negara  yang  multikultural  seperti Indonesia,  penanaman  nilai-nilai  Islam bisa dilakukan melalui penanaman maqâ- shid  al-syarî’ah dan  nilai-nilai  substan- sinya.

## Islam sebagai Sumber Hukum
Dengan  disepakatinya  Pancasila  se- bagai  dasar  negara,  maka  hukum  nasi- onal  yang  berlaku  di  Indoensia  adalah hukum  yang  bersumber  dari  Pancasila dan sistem hukum  Pancasila. Dari sistem hukum  Pancasila  ini  kemudian  lahirlah politik  hukum  nasional  yang  berpe- doman  pada  kaidah  penuntun  politik hukum  nasional,  yang  terdiri  dari  empat kaidah  penuntun,  yaitu: Pertama ,  hukum harus  menjamin  integrasi  teritori  dan ideologi; kedua ,  hukum  harus  ada  dalam keseimbangan  antara  membangun  de- mokrasi  dan  menegakkan  nomokrasi; ke- tiga ,  hukum  harus  membangun  keadilan sosial; dan keempat , hukum harus menjaga toleransi beragama yang berkeadaban.
| 7
Oleh  karena  Indonesia  bukan  nega- ra agama, maka hukum agama, termasuk hukum  Islam,  tidak  bisa  diberlakukan sebagai  hukum  yang  berdiri  sendiri.  Hu- kum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah hukum  nasional  yang  berwatak  pris- matik,  menampung  nilai-nilai  yang  baik dari  berbagai  sumber  materialnya  ter- masuk nilai hukum-hukum Islam sebagai bagiannya, bukan sebagai satu-satunya.
Meski  begitu,  bukan  berarti  secara mutlak  dan  hitam  putih  nilai–nilai  hu- kum Islam tidak bisa berlaku sebagai hu- kum yang hidup di Indonesia. Nilai-nilai hukum  Islam  tetap  bisa  diberlakukan dengan  cara  memasukkan  substansinya yang dieklektikkan (dipadukan nilai-nilai baiknya)  dengan  nilai-nilai  hukum  lain untuk  dimasukkan  ke  dalam  hukum  na- sional. Di sini yang kita masukkan adalah ‘ jawhar ’ atau substansi dan bukan formal- simboliknya.  Kaidahnya, al-‘ibrah  fî  al-Is- lâm  bi  al-jawhar  lâ  bi  al-madzhar . 19 Jadi makna  pernyataan  bahwa  “Islam  adalah sumber  hukum  nasional”  bukanlah  ber- arti hukum Islam menjadi hukum negara, melainkan nilai-nilai Islam menjadi bahan pembuatan  hukum  yang  harus  dieklek- tikkan  dengan  sumber-sumber  hukum yang  lain,  yang  sesuai  dengan  Pancasila. Artinya, sumber hukum di Indonesia bu- kan  hanya  Islam,  melainkan  juga  agama- agama  lain  dan  adat  yang  tumbuh  dan berkembang di Indonesia.
Sumber  hukum  tidak  selalu  berarti hukum  (formal)  yang  sudah  mempunyai bentuk  tertentu,  melainkan  bisa  juga  se- bagai  sumber  hukum  materiil  (bahan
19 Substansi  ajaran  Islam  dalam  bidang  hukum dan  konstitusi  misalnya  perintah  tentang  pene- gakan  keadilan,  kejujuran,  pemimpin  yang  ama- nah,  perlindungan  HAM,  demokrasi,  dan  seba- gainya.
pembuatan  hukum  formal).  Sumber  hu- kum  materiil  bisa  berasal  dari  semua  a- gama  yang  ada,  budaya,  adat,  dan  lain- lain, sedangkan sumber hukum formal a- dalah  hukum-hukum  yang  sudah  mem- punyai  bentuk  tertentu  karena  disahkan keberlakuannya  secara  formal  oleh  nega- ra dan dipergunakan sebagai acuan resmi dalam  pelaksanaan  hukum  maupun  pe- nyelesaian konflik. 20
Meski begitu, harus ditegaskan bah- wa  hukum  nasional  yang  merupakan produk  eklektik  dari  berbagai  nilai-nilai yang  hidup  di  dalam  masyarakat  pada dasarnya  berlaku  untuk  hukum  publik. Sedangkan untuk hukum privat atau hak- hak  keperdataan,  terutama  hukum  kelu- arga  dan  ibadah-ibadah mahdlah masih berlaku  sebagai  pilihan  ketundukan  hu- kum.
Keberlakuan  hukum  perdata  sesuai dengan  penundukan  diri  pada  hukum- hukum  perdata  tertentu  didasarkan  ke- bijakan  pemerintah  Hindia-Belanda  yang sudah  lama  mengeluarkan  politik  hu- kum, yang membagi penduduk ke dalam tiga  golongan  yang  boleh  tunduk  pada hukumnya  sendiri-sendiri  sesuai  dengan pilihannya. Hal itu diatur di dalam Pasal 131  dan  Pasal  163 Indische  Staatsregelings yang  mulai  diberlakukan  sejak  tahun  19- 26.
Pasal 131 mengatur penduduk diba- gi  ke  dalam  tiga  golongan  (Eropa,  Bumi Putera,  dan  Timur  Asing)  yang  tunduk pada  hukumnya  sendiri-sendiri,  sedang- kan  Pasal  163  mengatur  tentang  elemen- elemen  masyarakat  atau  jenis  komunitas
20 Hukum  agama  sebagai  sumber  hukum  di  sini diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan  hukum)  dan  bukan  harus  menjadi  sumber hukum  formal  (dalam  bentuk  tertentu)  menurut peraturan perundang-undangan.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 1-14 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.992 8 |
yang  tercakup  dalam  setiap  golongan penduduk itu. 21
Bagi penduduk golongan Eropa ber- laku  hukum  Barat  (KUH  Perdata),  bagi golongan  Bumi  Putera  berlaku  hukum adat  masing-masiang  sesuai  dengan  pe- nundukan  dirinya,  dan  bagi  golongan Timur  Asing  berlaku  hukum  adat  ma- sing-masing pula. Dengan politik hukum ini, orang-orang Islam bisa menundukkan diri pada hukum perdata Islam.

## Eklektisasi Nilai-nilai Hukum Islam
Dengan fakta bahwa Indonesia bu- kan  negara  agama  dan  bukan  negara  se- kular,  hukum-hukumnya  pun  harus  ber- sifat  nasional-inklusif. 22 Artinya,  hukum
21 Pada  tanggal  23  Juni  1925, Regerings  Reglement
(RR)  diubah  menjadi Indische  Staatsregeling (IS)  a- tau  peraturan  ketatanegaraan  Hindia  Belanda yang termuat dalam Staatsblad (1925) Nomor 415, yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Januari  1926. Pada  masa  berlakunya  IS,  tata  hukum  yang  ber- laku  di  Hindia  Belanda  adalah  pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis (hukum adat) dan  sifatnya  masih  pluralistis  khususnya  hukum perdata. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 131 IS yang juga menjelaskan bahwa pemerintah Hin- dia Belanda membuka kemungkinan adanya usa- ha  untuk  unifikasi  hukum  bagi  ketiga  golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu Eropa, Timur A- sing, dan Bumi Putera (Pribumi) yang ditetapkan dalam Pasal 163 IS.
22 Sistem  hukum  nasional  harus  dibangun  ber- dasarkan  cita-cita  bangsa,  tujuan  negara,  cita  hu- kum,  dan  penuntun  yang  terkandung  di  dalam Pembukaan  UUD  1945.Artinya,  tidak  boleh  ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut  di  atas.  Sistem  hukum  nasional  menca- kup dimensi yang luas, yang oleh Friedman disa- rikan  ke  dalam  tiga  unsur  besar,  yaitu  substansi atau isi hukum ( substance ), struktur hukum ( struc- ture ),  dan  budaya  hukum  ( culture ).  Lawrence  M. Friedman, A  History  of  American  Law (New  York: Simon  and  Schuster,  1973)  dan  Lawrence  M. Friedman, American  Law;  an  Introduction (New York: W.W. Norton and Company, 1984).
yang  berlaku  adalah  hukum  nasional berdasarkan atas sistem hukum Pancasila dengan  segala  kaidah  penuntun  hukum- nya.  Negara  tidak  memberlakukan  hu- kum  agama,  tetapi  negara  harus  mem- buat  hukum  yang  melindungi  warganya yang  mau  melaksanakan  ajaran-ajaran hukum agamanya.
Negara tidak membuat hukum yang mewajibkan Muslim naik haji atau mem- bayar  zakat,  tetapi  negara  bisa  membuat hukum yang memberi perlindungan agar umat  Muslim  yang  ingin  melaksanakan ibadah  haji  dan  membayar  zakat  dapat melakukannya  dengan  baik  dan  aman. Jadi,  negara  tidak  memberlakukan  hu- kum agama, tetapi memberi proteksi bagi warga  untuk  melaksanakan  ajaran  aga- manya.
Dalam politik hukum nasional yang berdasarkan  atas  Pancasila,  keberlakuan hukum  Islam  harus  dibedakan  ke  dalam hukum  privat  dan  hukum  publik.  Untuk hukum-hukum  privat,  terutama  yang berkaitan  dengan  peribadatan  dan  hu- kum  keluarga,  politik  hukum  nasional berdasar  Pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD 1945 sudah membolehkan berlakunya hu- kum  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya sesuai dengan kesadaran hukum masing- masing.  Ada  pun  untuk  hukum-hukum publik  yang  berlaku  adalah  hukum nasional. 23
23 Sistem  hukum  nasional  kita  adalah  sistem  hu- kum  yang  bukan  berdasar  agama  tertentu,  tetapi memberi  tempat  kepada  agama-agama  yang  dia- nut  oleh  rakyat  untuk  menjadi  sumber  hukum atau memberi bahan terhadap produk hukum na- sional.  Hukum  agama  sebagai  sumber  hukum  di sini  diartikan  sebagai  sumber  hukum  materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber  hukum  formal  (dalam  bentuk  tertentu) menurut peraturan perundang-undangan.
Dalam  politik  hukum  nasional 24 yang  seperti  itu,  politik  hukum  Islam dilakukan  dengan  strategi  memasukkan nilai-nilai  Islam  sebagai rahmah  li  al- ‘âlamîn ke  dalam  hukum  nasional  tanpa menjadi  hukum  tersendiri  yang  diberi bentuk  formal.  Nilai-nilai  Islam  yang penuh rahmat yang perlu dimasukkan di dalam  hukum  nasional  adalah  nilai-nilai substantifnya tanpa harus diikuti simbol- simbol  formalnya.  Pemasukan  nilai-nilai hukum  Islam  dilakukan  melalui  proses eklektis  (menyatu  dan  saling  mengu- atkan)  dengan  nilai-nilai  hukum  lain, yang  kemudian  disepakati  sebagai  hu- kum  nasional  yang  bersifat  publik.  Yang perlu  dimasukkan  di  dalam  proses  ek- lektis  itu  adalah  nilai-nilai  substantif yang  menjamin  hidupnya maqâshid  al- syarî’ah (maksud  dan  tujuan  diturun- kannya hukum syara’ ).

## Nilai-nilai yang Diaktualkan
Dengan  demikian,  “sangat  banyak” nilai-nilai  dasar  hukum  Islam  yang  bisa dimasukkan  ke  dalam  hukum  nasional melalui proses eklektis tanpa harus men- jadi  hukum  tersendiri  yang  eksklusif.  Is- tilah  “sangat  banyak”  sengaja  dipakai  di dalam tulisan ini, karena tidak semua ni- lai-nilai  hukum  Islam  bisa  dimasukkan dan diberlakukan di dalam sistem hukum nasional. Alasannya, karena dasar negara dan  sistemnya  berbeda,  sehingga  juga  a- da  perbedaan-perbedaan  yang  cukup mendasar.  Alasan  lainnya  adalah  hukum nasional yang sifatnya publik harus diek-
24 Jika  hukum  diartikan  sebagai  “alat”  untuk  me- raih cita-cita dan mencapai tujuan bangsa dan ne- gara,  maka  politik  hukum  diartikan  sebagai  arah yang  harus  ditempuh  dalam  pembuatan  dan  pe- negakan  hukum  guna  mencapai  cita-cita  dan  tu- juan bangsa dan negara.
lektikkan  dari  berbagai  sumber,  se- dangkan hukum Islam hanya merupakan salah satu dari sumber-sumber tersebut.
Banyak    juga  yang  berpendapat,  di dalam  sistem  hukum  Islam  tidak  ada lembaga legislatif yang berwenang mem- buat  hukum,  sebab  dasar  primer  hukum Islam  adalah  al-Quran  dan  sunah.  Di dalam  sistem  hukum  Islam,  negara  dan pemerintah  hanya  melaksanakan  dan membuat peraturan pelaksanaannya, yang memang dibolehkan melakukan pe- nyesuaian dengan konteks situasi zaman, tempat,  dan  budaya.  Ini  berbeda  dengan hukum  di  negara  demokrasi  yang  men- jadikan lembaga legilatif (parlemen) seba- gai  pembentuk  hukum.  Tetapi  untuk  hu- kum keluarga, misalnya, hukum Islam bi- sa berlaku bagi setiap orang Islam sepan- jang hal itu merupakan kesadaran dan pi- lihan  hukumnya  sendiri,  sebab  di  dalam hukum  perdata  memang  didasarkan  pa- da prinsip kesukarelaan dan penundukan diri  sebagai  pilihan  hukum.  Ini  sesuai dengan politik hukum yang berlaku sejak zaman  kolonial  yang  terus  diberlakukan berdasar Aturan Peralihan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lanjutannya. 25 Perbedaan  lain  yang  cukup  men- dasar  antara  sistem  hukum  Islam  dan hukum sekular adalah mengenai hubung- an  antara  hukum  dengan  umat  manusia. Di dalam hukum sekular modern, hukum ada dan berlaku di dalam masyarakat se-
25 Seandainya  pada  tanggal  18  Agustus  1945  Pa- nitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ti- dak  mengubah  Mukaddimah  UUD  yang  telah disahkan pada sidang tanggal 10–16 Juli 1945 oleh Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemer- dekaan Indonesia (BPUPKI), maka pemberlakuan syariat  Islam  sebagai  sumber  hukum  formal  (pe- raturan  perundang-undangan)  dalam  berbagai aspek akan dapat dengan mudah dilakukan.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 1-14 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.992 10 |
suai  dengan  dalil  “ ubi  societas  ibi  ius ”  (di mana  ada  masyarakat,  di  sana  ada  hu- kum).  Jadi  hukum  hanya  ada  jika  ada komunitas atau kehidupan bersama antar manusia  yang  lebih  dari  satu  orang.  Di dalam hukum Islam, hukum ada dan ber- laku  kepada  manusia  tanpa  harus  selalu dikaitkan  dengan  manusia  lain  sebagai masyarakat. Pertanggungjawaban hukum dalam  hukum  Islam  adalah  pertang- gungjawaban manusia terhadap Allah se- suai  dengan  dalil  “ aynamâ  tuwallû  fa tsamma  wajh  Allâh ”  (ke  mana  pun  kamu menghadapkan  wajahmu,  maka  di  sana ada  kekuasaan  Allah  [dengan  segala  hu- kum-hukunya]). 26
Jika  ditelaah  secara  mendalam, sebenarnya  sudah  sangat  banyak  sub- stansi  ajaran  Islam  yang  mempunyai  ni- lai-nilai  hukum  yang  masuk  ke  dalam hukum  nasional  kita.  Pengakuan  negara atas  berlakunya  hukum  Islam  dalam  bi- dang  hukum  keperdataan  (muamalah), utamanya  hukum  keluarga,  sebenarnya merupakan  bukti  nyata  bahwa  nilai-nilai hukum  Islam  berlaku  di  dalam  hukum nasional, meski terbatas pada masalah ke- perdataan  tertentu.  Beberapa  nilai  sub- stantif  ajaran  Islam  pada  saat  ini  sudah masuk pula di dalam bidang hukum lain. Adanya  keharusan  adil  bagi  pemimpin atau  permusyawaratan  dalam  pemerin- tahan yang berlaku di dalam hukum tata negara  kita  merupakan  ketentuan  yang nilai-nilainya  bersumber  dari  hukum  Is- lam setelah dieklektiskan dengan hukum- hukum  lain  yang  bernuansa kalimah  sa- wâ’ . 27
26 Qs. al-Baqarah (2): 115
27 Istilah kalimah sawâ` dipahami sebagai titik temu diantara  beberapa  nilai  yang  terkandung  dalam norma-norma  agama  dengan  norma-norma  lain- nya.  Setidaknya  kontribusi  konsep kalimah  sawâ`
Begitu juga di dalam hukum pidana, meskipun  tidak  sama  persis  dengan  hu- kum jinâyâh yang  memberlakukan  hu- kum  Islam  secara  apa  adanya  tentang hukum hadd 28 dan qishâsh ,  sesungguhnya sudah  banyak  nilai-nilai  hukum  Islam yang  dimuat  di  dalam  hukum  pidana kita,  seperti  adanya  hukuman  mati  dan hukuman  berat  lainnya  bagi  kejahatan yang  sangat  membahayakan  terhadap agama,  jiwa,  harta,  martabat,  dan  ketu- runan  manusia.  Begitu  juga  adanya  ke- wenangan ta’zîr (kewenangan  menentu- kan hukuman yang setimpal berdasarkan atas pertimbangan hakim, selain hadd dan qishash) 29 merupakan  peluang  untuk  me- masukkan  substansi  nilai-nilai  hukum Islam dengan mengacu pada tujuan syar- ’î ( maqâshid al-syarî’ah ).
Adalah  menarik  bahwa  banyak  se- kali  asas-asas  hukum  Islam  yang  sudah digali  dan  tergali  sejak  berabad-abad
adalah: pertama ,  merupakan  landasan  utama  bagi hubungan dan titik  temu antaragama yang dapat dikembangkan  melalui  perjumpaan,  dialog  yang konstruktif, dan berkesinambungan untuk menca- pai  derajat  kemanusiaan  yang  hakiki. Kedua ,  de- ngan kalimah  sawâ` tidak  berarti  meniadakan  per- bedaan  antara  agama-agama,  melainkan  adanya pola-pola  pandangan  yang  sama  tentang  perma- salahan sosial yang dihadapi. Ketiga , memberikan aura  fundamental  tentang  pluralisme.  Lihat  Qs. Âli ‘Imrân (3): 65.
28 Hudud  adalah  sanksi-sanksi  kemaksiatan  yang telah  ditetapkan  kadarnya  dalam  rangka  hak  Al- lah.  Dinamakan  hudud  karena  pada  umumnya mencegah  orang  yang  berbuat  maksiat  untuk  (ti- dak) kembali kepada kemaksiatan yang telah dite- tapkan hadnya.
29 Qishâsh adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti  pembalasan  (memberi  hukuman  yang  se- timpal), mirip dengan istilah “hutang nyawa diba- yar  nyawa”.  Dalam  kasus  pembunuhan,  hukum qishâsh memberikan  hak  kepada  keluarga  korban untuk  meminta  hukuman  mati  kepada  pembu- nuh.
| 11
yang  lalu  ternyata  sejalan  dengan  asas- asas  hukum  umum  yang    modern,  se- hingga  penulis  pernah  mengatakan,  “hu- kum  Islam  sudah  modern  lebih  dulu daripada  hukum  yang  katanya  modern”. Hal-hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  contoh- contoh sebagai berikut:

## 1. Penjenjangan Hukum
Di  dalam  hukum  tata  negara modern  ada  teori stuffenbau 30 atau  pen- jenjangan  peraturan  perundang-unda- ngan,  yang  menyatakan  bahwa  hukum- hukum  di  dalam  negara  harus  tersusun secara  hierakis  dengan  prinsip  urutan yang  lebih  rendah  harus  bersumber  dari peraturan  yang  urutannya  terletak  di atasnya  (lebih  dulu)  serta  tidak  boleh bertentangan  dengannya.  Menurut  teori yang  diajarkan  oleh  Hans  Kelsen  ini,  pe- raturan  perundang-undangan  yang  ter- tinggi  adalah  konstitusi  yang  kemudian disusul  oleh  UU  dan  seterusnya  ke  ba- wah.  Ajaran  penjenjangan  ini  sudah  di- kenal  di  dalam  hukum  Islam,  yang  sejak awal  menegaskan  bahwa  pengambilan hukum  harus  berjenjang  mulai  dari  al- Qur’an,  sunah  Nabi,  dan  ijtihad  yang lahir  dari  pemikiran-pemikiran  menda- lam fuqaha’. 31
30 Stuffenbau  Theory adalah  teori  mengenai  sistem hukum oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bah- wa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada nor- ma  hukum  yang  lebih  tinggi,  dan  kaidah  hukum yang  tertinggi  (seperti  konstitusi)  harus  berpe- gangan  pada  norma  hukum  yang  paling  men- dasar ( grundnorm ). Hans Killsen, General Theory of Law and State (New York: Russell, 1973), 14.
31 Ulama  mazhab  dalam  Islam  memperkenalkan beberapa  metode  penetapan  hukum  Islam  ( istin- bâth  al-ahkâm), sebagaimana  menurut  al-Syâfi’î bahwa hukum Islam bisa digali berdasarkan pada
Selain  tertulis  di  dalam  al-Qur’an, dalam  berhukum  kita  harus  taat  pada Allah,  taat  pada  Rasul,  dan  taat  pada penguasa yang sah menurut syara’ untuk membuat taqnîn (pemberlakuan  fiqih  se- cara  resmi),  ketentuan  tentang  penjen- jangan  peraturan  perundang-undangan bisa  dilihat  juga  dari  hadits  Nabi  yang lahir  dari  dialog  beliau  saat  akan  meng- utus  Mu’âdz  ibn  Jabal  ke  Yaman.  Ketika ditanya tentang dasar-dasar penyelesaian hukum  jika  menghadapi  masalah,  Mu- ’âdz  mengatakan  bahwa  dirinya  akan berpedoman  pada  al-Qur’an  yang  jika tidak terdapat ketentuannya yang pasti di dalam  al-Qur’an,  maka  dia  akan  berpe- doman  pada  sunah  Rasul.  Jika  di  dalam sunah  Rasul  tidak  ditemukan  juga  cara penyelesaiannya yang pasti, Mu’âdz akan menggunakan ra’y untuk berijtihad, yakni menggali  sendiri  sesuai  dengan  kemam- puan akalnya untuk menemukan hukum- hukum syara’ dari al-Qur’an dan sunah.

## 2. Perubahan Hukum Sesuai Situasi
Di dalam hukum konstitusi atau hu- kum tata negara ada teori resultante , yakni teori  bahwa  isi  konstitusi  tak  lain  adalah kesepakatan ( resultante ) bangsa atau anta- ra  para  pembentuknya  di  negara  yang bersangkutan.  Di  dalam  teori  yang  diba- ngun  oleh  KC.  Wheare  tersebut,  dinya- takan  bahwa  isi  konstitusi  adalah  ke- sepakatan  yang  dibuat  sesuai  dengan kebutuhan  sosial,  ekonomi,  politik,  dan budaya  pada  saat  konstitusi  itu  dibuat. 32 Artinya,  isi  konstitusi  itu  mengikuti  situ- asi  dan  kondisi  masyarakat,  jika  situa-
sumbernya,  yakni pertama ,  al-Qur’an, kedua ,  ha- dits, ketiga , ijma’, dan keempat , qiyâs . 32 KC.  Wheare, The  Modern  Constitutions ,  3 rd Im- pression  (London–New  York–Toronto:  Oxford  U- niversity Press, 1975), 29.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 1-14 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.992 12 |
sinya  berubah,  maka  isi  konstitusinya pun  bisa  berubah.  Jika  tuntutan  kebutu- han masyarakat berubah, maka isi aturan hukum  pun  bisa  diubah,  karena  hukum memang  harus  berkembang  sesuai  de- ngan  kebutuhan  masyarakat.  Substansi teori resultante ini  sudah  diajarkan  lebih dulu  dalam    hukum  Islam  jauh  sebelum Wheare  lahir.  Nabi  pernah  bersabda, “ antum  a’lam  bi  umûr  dunyâkum ”, 33 (eng- kau lebih tahu tentang urusan duniamu). Di  dalam  kaidah ushûl  al-fiqh ,  misalnya, sudah  ada  dalil,  “hukum  berubah  sesuai dengan  ilatnya,  ada  atau  tiadanya” 34 ( al- hukm  yadûru  ma’a  illatihi  wujûdan  wa ‘adaman ). Ada juga kaidah yang berbunyi, “tak  bisa  diingkari,  perubahan  hukum terjadi  sejalan  dengan  perubahan  zaman, tempat, dan budaya” ( lâ yunkaru taghayyur  al-ahkâm  bi  taghayyur  al-azmân, wa al-amkân, wa al-‘awâ’id ). 35

## 3. Asas Legalitas
Salah satu asas yang sangat terkenal di  dalam  hukum  pidana  adalah  asas  le- galitas, yakni asas yang menentukan bah- wa  orang  hanya  boleh  dihukum  jika  me- langgar  aturan  hukum  yang  ada  lebih dulu,  atau  aturan  hukum  serta  ancaman hukuman  yang  sudah  ada  sebelum  per- buatan yang dikategorikan melanggar itu terjadi.  Orang  tidak  boleh  dijatuhi  huku- man dengan hukuman yang ancamannya dibuat  setelah  orang  melakukan  perbu- atan  tersebut.  Asas  legalitas  ini  bersen- dikan  dalil  “ nullum  delictum  noella  poena sine  prevea  lege  poenale ”  (tidak  ada  per- buatan jahat yang bisa dijatuhi hukuman
33 Abû  al-Husayn  Muslim  ibn  al-Hajjâj  al- Qusyayrî al-Naysâbûrî, Shahîh Muslim (Riyad: Dâr al-Mughnî, 1998), 1286.
34 al-Zarqâ`, Syarh Qawâ-’id al-Fiqhîyah , 227.
35 Ibid.
kecuali  sudah  ada  peraturan  lebih  dulu yang  melarang  dan  mengancam  perbu- atan itu dengan hukuman tertentu).
Hukum  Islam  juga  mengenal  asas tersebut,  yakni  asas  yang  menentukan bahwa orang tidak boleh dihukum tanpa kesalahan  dan  tanpa  ada  peraturan  hu- kum  yang  mendahuluinya.  Di  dalam  al- Qur’an  ada  ayat, “wa  mâ  kunnâ  muadz- dzibîna  hatta  nab’atsa  rasûlan” ,  (Kami  (Al- lah)  takkan  menjatuhkan  azab  (hukum- an),  hingga  kami  mengutus  Rasul  [yang memberitahu berlakunya hukum]). 36

## 4. Putusan Hakim Mengikat
Di  dalam  teori  dan  prinsip  hukum peradilan,  ada  ketentuan  bahwa  putusan hakim  yang  sudah  final  ( inkracht  van gewijsde )  mengikat  dan  harus  dilaksa- nakan,  terlepas  dari  kenyataan  ada  yang setuju  atau  tidak  setuju  atau  bahkan mungkin  salah.  Hal  ini  penting,  karena kalau putusan hakim sudah inkracht 37 lalu tidak  dilaksanakan  dengan  alasan  ada yang tidak setuju atau dengan alasan ada yang  menilai  putusan  itu  tidak  adil  atau salah,  maka  bisa  jadi  semua  putusan pengadilan dipersoalkan dan masalahnya tidak akan selesai-selesai. Oleh sebab itu, diberlakukanlah prinsip bahwa kalau vo- nis sudah inkracht , maka ia berlaku, tidak usah dipersoalkan salah atau benarnya.
Kalau belum inkracht terhadap sebu- ah vonis, bisa dilakukan dengan perlawa- nan  hukum  seperti  banding  dan  kasasi. Kalau  ternyata  putusan  itu  salah  tetapi sudah inkracht ,  tetap  saja  vonis  itu  ber- laku tetapi yang melakukan kesalahan bi- sa  dihukum  jika  bisa  dibuktikan  yang
36 Qs. al-Isrâ` (15): 15
37 Inkracht adalah suatu putusan yang telah mem- peroleh kekuatan hukum tetap.
| 13
bersangkutan  membuat  kesalahan  secara sengaja,  seperti  memalsu  dokumen,  me- nyuap,  memberi  keterangan  palsu,  dan sebagainya.  Di  dalam  hukum  Islam  pun ada  dalil  bahwa  “putusan  hakim  itu  me- ngakhiri  sengketa”,  ( hukm  al-hâkim  yarfa’ al-khilâf ) . Kalau  hakim  sudah  memutus secara inkracht ,  ikutilah  putusan  itu.  Ti- dak usah diperdebatkan salah atau benar- nya, adil atau tidaknya, kecuali ada fakta baru  yang  sangat  menentukan  sebelum vonis dieksekusi.

## 5. Hukum Umum dan Khusus
Kalau  di  dalam  hukum  umum  ada dalil  “ lex  specialis  derogat  legi  generali ”, yang  berarti  bahwa  “ketentuan  atau hukum khusus itu menghapus keberlakuan  hu-kum  umum”,  di  dalam hukum  Islam  pun  ada  ketentuan  tentang hukum  ‘ âmm dan khâshsh. Begitu  juga, jika  di  dalam  hukum  umum  ada  kaidah “ lex  posteriori  derogat  legi  periori ”,  yang berarti “hukum yang baru menghentikan berlakunya  hukum  lama  yang  levelnya sejajar  atau  lebih  rendah”,  di  dalam hukum  Islam  juga  ada  kaidah nâsikh dan mansûkh. Jika di dalam hukum umum ada hukum  dispensasi,  di  dalam  hukum Islam juga ada rukhshah .

## Penutup
Di  negara  Indonesia  yang  berdasar- kan atas Pancasila, hukum Islam memang tidak bisa diberlakukan secara formal dan atau  utuh.  Di  dalam  sistem  hukum  Pan- casila,  hukum  yang  berlaku  adalah  hu- kum  nasional  dan  atau  hukum-hukum yang  diberlakukan  melalui  otoritas  pem- bentuk  hukum  nasional.  Meskipun  begi- tu,  ada  dua  hal  yang  bisa  dipergunakan oleh umat Muslim Indonesia untuk tetap melaksanakan  agamanya  dari  sudut  hu-
kum. Pertama ,  untuk  hukum  privat  teru- tama  dalam  bidang  hukum  keluarga, umat  Muslim  dapat  melaksanakan  hu- kum  Islam  tanpa  harus  ada  pember- lakuan  resmi  lagi  oleh  negara.  Ini  sesuai dengan politik hukum yang berlaku sejak zaman  kolonial  tentang  penggolongan penduduk  dan  keberlakuan  hukum perdatanya  yang  tetap  berlaku  sampai sekarang berdasar Aturan Peralihan Pasal II  UUD  1945  dan  peraturan-peraturan turunannya.
Kedua ,  untuk  bidang  hukum  pub- lik,  hukum  Islam  Indonesia  bisa  diper- juangkan  keberlakukan  nilai-nilai  sub- stantifnya  ( al - jawhar )  melalui  strategi  ek- lektisisme  dengan  sumber-sumber  hu- kum  materiil  (bahan  pembuatan  hukum) lainnya  yang  kemudian  menjadi  hukum nasional.[]

## Daftar Pustaka
Arifin,  Bustanul. Pelembagaan  Hukum Islam  di  Indonesia:  Akar,  Sejarah, Hambatan dan Prospeknya . Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Friedman, M. Lawrence. A History of Ame- rican  Law .  New  York: Simon  and Schuster, 1973. Friedman, M. Lawrence. American Law; an Introduction .  New  York:  W.W. Norton and Company, 1984. Ghazâlî, Muhammad ibn Muhammad al-.
Ihyâ` ‘Ulûm al-Dîn . Beirut: Dâr al- Fikr, t.th.
Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomer  12  Tahun 1968 Tentang Pancasila.
Joeniarto. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, cet.  III.  Bandung:  Bumi  Aksara, 1990.
Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law  and State .  New  York:  Russell  &  Rus- sell, 1973.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24, No. 1, Juni 2016: 1-14 Copyright (c)2016 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.992 14 |
Lev,  S.  Daniel. Hukum  dan  Politik  di Indonesia . Jakarta: LP3ES, 1990.
Mahfud  MD,  Moh. Politik  Hukum  di Indonesia. Jakarta:  LP3ES,  1997 dan  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada Rajawali Pers, 2009. Mahfud  MD,  Moh. Membangun  Politik Hukum  Menegakkan  Konsritusi , cet. iii. Jakarta: PT. RajaGrafindo, Rajawali Pers, 2012.
Mahfud  MD,  Moh.  “Politik  Hukum dalam  Perda  Syari’ah,” Jurnal
Hukum 14 (Januari, 2007): 13-24.
Mahfud  MD,  Moh. Kontribusi  Nilai-nilai Hukum Islam pada Tataran Hukum Nasional , Kuliah Umum di  IAIN Sultan  Thaha,  Jambi,  Selasa  24 Nopember 2015. Mc.  T.  Kahin,  George. Nationalism  and Revolution  in  Indonesia .  New York:  Cornell  University  Press,
1952.
Muhammad  ‘Abbâdî,  ‘Abdullâh  ibn Sa’îd. Îdlâh  al-Qawâ’id  al-Fiqhîyah .
Jeddah: Al-Haramain, t.th.
Muslim  ibn  al-Hajjâj,  Abû  al-Husayn  al- Qusyayrî  al-Naysâbûrî. Shahîh
Muslim .  Riyad:  Dâr  al-Mughnî, 1998.
Rahadjo,  Satjipto. Beberapa  Pemikiran  ten- tang Ancangan Antardisiplin dalam
Pembinaan  Hukum  Nasional .  Ban- dung: Sinar Baru, 1985.
Saifuddin  Ashari,  Endang. Piagam  Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional  antara  Nasionalis  Islam dan  Nasionalis  Sekular  tentang Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945-1949 .  Bandung:  Penerbit Pustaka, 1983.
Soemantri M, Sri. “Pembangunan Hukum Nasional  dalam  Perspektif  Kebi- jaksanaan”.tanggal 19-21
Oktober 1997.
Suyûthî,  Abû  Bakar,  Jalâl  al-Dîn  al-. al- Asybâh  wa  al-Nazhâ`ir .  Surabaya: Hidayah, 1963. Syâthibî,  Abû  Ishâq  al-. al-Muwâfaqât  fî Ushûl  al-Syarî’ah .  t.t.:  Dâr  al-Fikr,
t.th.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
‘ Ubaid. al-Qawâ’id  al-Fiqhîyah .  Beirut:  Dâr Turmudzî, 1989.
Wheare, KC. The Modern Constitutions, 3 rd impression,  London–New  York–
Toronto: Oxford University
Press, 1975.
Zarqâ`, Ahmad ibn Muhammad al-. Syarh Qawâ’id  al-Fiqhîyah .  Beirut:  Dâr al-Qalam, 1989.