LISNA LISNAWATI 1249

## PENGARUH POTENSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN KAPASITAS FISKAL DI KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

## LISNA LISNAWATI
STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG JALAN ANGKREK SITU NO. 90 SUMEDANG Email: watilisna879@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Potensi  Pajak  Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Kapasitas  Fiskal  di  Kabupaten/Kota  di Jawa Barat tahun 2012 sampai 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh  dari  Laporan  Target  Pajak  Daerah,  Laporan  Realisasi  Anggaran  dan Indek Kapasitas Fiskal (IKF) periode 2012 sampai dengan 2016 yang diterbitkan oleh  Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  Kementrian  Keuangan Republik  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  deskriptif    yang  menggunakan  pendekatan  analisis kuantitatif.    Tujuan  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi mengenai  fakta-fakta,  sifat,  hubungan  serta  pengaruh  antar  fenomena  yang diselidiki. Instrument penelitian yang digunakan adalah Regresi Sederhana yang merupakan  salah  satu  metode  analisis  bivariate.  Hasil  penelitian  dan  pengujian hipotesis  menunjukan  bahwa  Potensi  Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  bahwa  Potensi  Pajak  Daerah  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kapasitas Fiskal.
Kata  kunci :  Potensi  Pajak  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Kapasitas Fiskal.

## 1. PENDAHULUAN
Bergulirnya  otonomi  daerah  yang  diberlakukan  di  indonesia  memberikan  efek domino  yang  saling  keterkaitan.  Desentralisasi  yang  digulirkan  memberikan kewenangan  bagi  daerah  untuk  mengelola  rumah  tangga  daerahnya  sendiri. Namun  hal  tersebut  belum  menjamin  daerah  lebih  mandiri  dalam  pengelolaan keuangannya, karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi kemandirian suatu daerah yaitu bisa dilihat dari segi pendapatan daerah dan belanja daerahnya itu sendiri.  Menurut  Mardiasmo  (2002:24),  “otonomi  yang  diberikan  kepada kabupaten  dan  kota  dilaksanakan  dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas, nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada  pemerintah  daerah  secara  proporsional dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan  serta  perimbangan keuangan pusat dan daerah”.
Ketimpangan  antara  daerah  dengan  sumber  daya  yang  melimpah  dengan daerah  yang  minim  sumber  daya  mengakibatkan  ketidak  meratanya

## 2460-030X
pembangunan  di  daerah.  Hal  tersebut  mengakibatkan  adanya  konflik horizontal imbalance (ketimpangan antar daerah). Apalagi untuk daerah-daerah pemekaran yang mereka diibaratkan bayi yang baru lahir dan melihat dunia, belum tahu apa- apa  dan  perlu  proses  menjadi  anak-anak  dan  dewasa  yang  kemandiriannya memerlukan  waktu  dan  proses  yang  tidak  sebentar.  Melihat  hal  tersebut  peran serta  pemerintah  pusat  untuk  tetap  ikut  terlibat  dan  berperan  baik  dari  segi financial  maupun  non  financil  masih  menjadi  tumpuan  utama  penyeimbang pembangunan  daerah-daerah.  Sehingga  wajar  jika  ketimpangan  antar  daerah meningkatkan  ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat. Ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dapat  tercermin dari  besarnya  transfer  dari  pusat  terhadap  daerah  dalam  hal  ini  pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) mencerminkan besarnya fiskal gap yang merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan  kapasitas  fiskal  suatu  daerah.  “Kebutuhan  Fiskal  adalah  kebutuhan pendanaan  daerah  untuk  melaksanakan  fungsi  dasar  umum.”  (Jaka  Sriyana, 2012:27).  Sedangkan  Kapasitas  Fiskal  mencerminkan  kemampuan  daerah dalam  memperoleh  sumber  pendapatan  yang  bisa  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  dan  belanja  daerah  dalam  rangka  menyediakan  pelayanan  publik ( expenditure needs ).
Kapasitas  fiskal  dijadikan  patokan  untuk  melihat  seberapa  besar  potensi ekonomi yang bisa digali dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Karena  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  kendala  utama  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  yaitu  terbatasnya  sumber-sumber  pembiayaan untuk  pelaksanaan  desetralisasi  sehingga  kemandirian  daerah  dalam menjalankan  rumah  tangganya  belum  bisa  berjalan  maksimal.  Salah  satu indikator ketercapaian kemandirian daerah terhadap ketergantungan pemerintah pusat  salah  satunya  bisa  dilihat  dari  peta  kapasitas  fiskal  dan  indek  kapasitas fiskal.  Jawa  Barat  sebagai  Provinsi  yang  secara  wilayah  berada  di  pulau  jawa yang  merupakan  daerah  penyangga  ibu  kota  negara  ternyata  masih  memiliki predikat  dengan  kapasitas  fiskal  yang  rendah  yaitu  tingkat  ketercapaian  IKF (Indek  Kapasitas  Fiskal)  hanya  0,30.  Bila  dibandingkan  dengan  DKI  Jakarta dimana  IKF    (Indek  Kapasitas  Fiskal)  mencapai  6,36  dengan  predikat  sangat tinggi,  sangatlah  terlihat  kesenjangannya  antara  kedua  provinsi  yang  saling berdekatan itu. Selain itu apabila diperbandingkan dengan Provinsi banten yang merupakan  Provinsi  baru,  Banten  memiliki  IKF(Indek  Kapasitas  Fiskal)  dengan predikat  sedang.  Lalu  apa  yang  salah  dengan  Jawa  Barat  ?  apakah  potensi sumber  pendapatan  memang  tidak  ada  atau  potensi  nya  ada  bahkan  banyak tetapi penggalian dan pemanfaatan potensi nya yang memang belum maksimal. Di  bawah  ini  disajikan  data  Indek  Kapasitas  Fiskal  dan  Predikat  beberapa Provinsi  yang  ada  di  pulau  Jawa  berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  Menteri Keuangan RI dalam PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal. Ada  sekitar  17  Kabupaten  dari  26  Kabupaten/Kota  atau  sekitar  65,38%  yang memiliki  IKF  dengan  predikat  rendah.  Itu  bukan  merupakan  prestasi  yang membanggakan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apa yang melatarbelakangi  hal  tersebut,  pasti  ada  faktor-faktor  yang  mengakibatkan kapasitas fiskal daerah berada pada posisi rendah, sedang dan tinggi. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  berupaya  untuk
mewujudkan  keseimbangan  fiskal  dengan  mempertahankan  kemampuan keuangan  negara  yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah  dan  sumber- sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika  dilihat  dari  Laporan  dan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  yang  disusun  oleh beberapa  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/kota,  menunjukan  bahwa  jumlah pendapatan  yang  bersumber  dari  daerahnya  belum  bisa  menutupi  APBD daerahnya,  sehingga  untuk  menutupi  kekurangan  tersebut  pemerintah Kabupaten/kota  mengandalkan  dana  transferan  baik  dana  transferan  dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Realita  yang  terjadi  sekarang  adalah    kontribusi    dana  perimbangan  daerah pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sangat tidak proporsional. Artinya bahwa  pemerintah  pusat  mendanai  daerah  dalam  jumlah  yang  besar  dibanding kemandirian pemerintah daerah itu sendiri dalam membiayai pembangunan dan belanjanya.  Berdasarkan  data  yang  dirilis  dalam  Budget  in  Brief  2016  oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI tahun 2016 menyatakan  bahwa  dana  perimbangan  pusat  mendominasi  jumlah  pendapatan yang diperoleh daerah selama tahun 2016 adalah sebesar 64 %. Dalam  data  di  atas  jelaslah  sudah  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  beberapa Kabupaten/Kota  di  Indonesia  masih  perlu  digali  dan  dikembangkan.  Untuk menaikan Pendapatan asli daerah sumber yang bisa di gali adalah Pajak Daerah dan  Retribusi  daerah.  Pemerintah  daerah  bisa  melakukan  perluasan  atas  pajak dan retribusi yang bisa digali dan di jadikan potensi sumber pendapatan daerah. Berdasarkan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  untuk  membahas “ PENGARUH  POTENSI  PAJAK  DAERAH  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI DAERAH  (PAD)  DAN  KAPASITAS  FISKAL  DI  KABUPATEN/KOTA  DI  JAWA BARAT”.
Adapun rumusan  masalah dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1.    Apakah  terdapat    pengaruh    potensi    pajak    daerah    terhadap    Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa Kabupaten/kota di Provinsi jawa Barat?
2. Apakah  terdapat pengaruh potensi  pajak  daerah terhadap  Kapasitas  Fiskal di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1.    Menguji    pengaruh  potensi  pajak  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di beberapa Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat.
2.   Menguji    pengaruh    potensi    pajak    terhadap  kapasitas    fiskal    di    beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.2 Kapasitas Fiskal
Compson  dan  Navratil  (1997:  3- 4)  mendefinisikan  “kapasitas  fiskal  sebagai kemampuan  suatu  daerah  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  berbagai sumber  daya  yang  dimilikinya”.
Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kapasitas fiskal adalah kapasitas industri, kekayaan  sumber  daya  alam,  dan  pendapatan  perseorangan.  Kapasitas    fiskal sering  dikaitkan  pula  dengan  sektor tertentu,  misalnya  sebagai  kemampuan pemerintah   daerah  untuk membiayai   pendidikan  dari   sumber-sumber  pajak

## 2460-030X
yang tersedia. Cara yang bisa digunakan dalam pengukuran untuk mengestimasi kapasitas  fiskal  suatu  daerah  dan  masing-masing  cara  memiliki  keterbatasan. Lebih  lanjut    dikemukakan    bahwa    terdapat    dua    kategori    umum    untuk pengukuran    kapasitas    fiskal,    yaitu    indeks    sumber    daya    ekonomi    atau pendapatan  daerah  dan  indeks  penerimaan  relatif   yang  dapat ditingkatkan di    bawah    suatu    standar    kebijakan    fiskal.  Sementara  itu  pendapat  lain mengenai kapasitas fiskal adalah sebagai berikut: Gerry  dan  Mickiewicz  (2006)  mendefinisikan  “Kapasitas  fiskal  secara  singkat sebagai  kemampuan  daerah  untuk  meningkatkan  pajak  secara  efisien .” Definisi kapasitas    fiskal    dikaitkan    secara    langsung  dengan    kemampuan    keuangan daerah  yang  mencakup  provinsi, kabupaten,  dan  kota.  Pada  pasal  1  butir 1  PMK  No.  37/PMK.07/2016 dituliskan  bahwa:
“Kapasitas  fiskal  adalah  gambaran  kemampuan keuangan masing- masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang  penggunaannya  dibatasi  untuk  membiayai  pengeluaran tertentu)
untuk  membiayai  tugas  pemerintahan  setelah  dikurangi  belanja  pegawai  dan dikai tkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin.”
Sementara itu dalam pasal 1 butir 2 PMK No.37/PMK.07/2016 dituliskan bahwa: “Peta    Kapasitas    Fiskal    Daerah    yang    selanjutnya    disebut  Peta    Kapasitas Fiskal    adalah    gambaran    kapasitas    fiskal  yang    dikelompokkan    berdasarkan indeks  kapasitas fiskal daerah.”
Secara umum, terdapat dua jenis kapasitas fiskal, yaitu kapasitas fiskal  absolut dan  kapasitas  fiskal  relatif, sebagai berikut: 1.  Kapasitas Fiskal Absolut
Kapasitas  fiskal  absolut  merupakan  kapasitas  fiskal  jangka  panjang  ( long- run ).  Menurut  Samuel  Aaron  Gurwitz  Kapasita  Fiskal  adalah: “the  maximum present  value  of  revenue  that  can  be  raised  over  time  by  the  governments serving    agiven    area”. Pengertiannya  kurang  lebih  adalah  penerimaan maksimum  berkelanjutan  sebagai  jumlah  penerimaan  pajak  yang  dapat diraih  oleh  suatu  kota  atau  daerah  pada  periode   yang  tidak  terbatas, tanpa  mengurangi  tingkat  basis  pajak,  konsep  ini  mengindikasikan  prinsip netralitas.
2.   Kapasitas Fiskal Relatif Kapasitas    fiskal    relatif    merupakan    konsep    yang    berbeda,    karena mengacu    pada    periode    tertentu,    yaitu    periode    fiskal    saat    ini. Perhitungannya  ditentukan  oleh  standarisasi  yurisdiksi  nilai  pendapatan, kekayaan,    atau    ukuran    produktivitas    ekonomi    lainnya    per    kapita. Indikator-indikator    yang    digunakan    di    dalam    kapasitas    fiskal    relatif meliputi    pendapatan,    nilai    properti,    dan    rata-rata    pungutan    pajak penjualan.  Konsep  ini  digunakan  secara  luas  oleh  para  penganut  aliran keuangan publik.
Peta Kapasitas Fiskal dapat digunakan untuk: 1.  Pengusulan  Pemerintah  Daerah  sebagai  penerima hibah
2.  Penilaian atas  usulan pinjaman daerah
3.  Penentuan  besaran  dana  pendamping,  jika dipersyaratkan
4.    Hal  lain    yang    diatur    secara    khusus    dalam    peraturan  perundang- undangan.
Perhitungan Peta Kapasitas Fiskal K 𝐹 = ( 𝑃 A 𝐷 + 𝐷 AU + 𝐷𝐵 H + OTSUS + TRANSFER PROV + LP) - BP
Jumlah Penduduk Miskin di mana: KF =  kapasitas fiskal; PAD =  pendapatan asli daerah; DBH =  dana bagi hasil; DAU =  dana alokasi umum; OTSUS = Dana otonomi khusus
Transfer Prov   = Transfer pemerintah prov ke kabupaten/kota
LP =  lain-lain pendapatan daerah yang sah; BP =  belanja pegawai JPM =  jumlah penduduk miskin.
Penghitungan    Indeks    Kapasitas    Fiskal    Daerah    Provinsi  dan    Daerah Kabupaten /  Kota  didasarkan  pada  formula  sebagai berikut:
IKF =        KF (∑KF)/n Keterangan: IKF = Indeks  Kapasitas  Fiskal  suatu  Daerah KF =  Kapasitas  Fiskal  suatu  Daerah n  =  Jumlah  provinsi,dan kabupaten /kota
Berdasarkan    perhitungan    kapasitas    fiskal    untuk    masing-masing  daerah, selanjutnya  dapat  dihitung  indeks  kapasitas  fiskal  daerah  (IKF).  IKF    suatu provinsi    diperoleh    dengan    membagi    kapasitas    fiskal    provinsi  yang bersangkutan  dengan  rata-rata  kapasitas  fiskal  seluruh  provinsi  di Indonesia. Dengan  cara  perhitungan  yang  sama,  IKF  suatu kabupaten/kota  dihasilkan dengan  membagi  kapasitas  fiskal kabupaten/kota  tertentu  dengan  rata-rata kapasitas  fiskal  semua kabupaten/kota di Indonesia. Di  dalam  pasal  4  butir  (6)  PMK  No.  37/PMK.07/2016  disebutkan  bahwa berdasarkan  perhitungan  IKF,  maka  daerah  dapat  dikelompokkan  ke  dalam empat kategori, yaitu:
1. Daerah    yang    IKF- nya    lebih    dari    atau    sama    dengan    2    (IKF    ≥    2) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi;
2.   Daerah  yang  IKF-nya  antara  lebih  dari  atau sama dengan  1 sampai kurang dari    2    (1    ≤    IKF    <    2)    merupakan    daerah    yang    termasuk  kategori Kapasitas Fiskal Tinggi;
3.   Daerah yang IKF-nya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 (0,5 <  IKF <    1)    merupakan    daerah    yang    termasuk    kategori    Kapasitas  Fiskal Sedang; dan
4.    Daerah  yang  IKF- nya  kurang  dari  atau  sama  dengan  0,5  (IKF  ≤  0,5) merupakan  daerah  yang  termasuk  kategori  Kapasitas  Fiskal Rendah.

## 2460-030X
Kapasitas  fiskal  menunjukkan  kemampuan  daerah  dalam  membiayai  sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.  Jika  Mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut  maka komponen  Kapasitas  fiskal  adalah  :  Pendapatan  Asli  Daerah  (  PAD  ),  Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  asli  Daerah  (PAD)  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  tolak  ukur  bagi  kinerja  perekonomian suatu  daerah.  “Pendapatan  Asli  daerah,  merupakan  pendapatan  daerah  yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  ya ng  sah.” (Deddi Nordiawan, 2012:181).
Pendapat  lain  mengatakan    bahwa  pendapatan  daerah  adalah:    “Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber- sumber  dalam  wilayah  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.”  (M.  Aries  Djaenuri, 2012:88).  Pendapatan  yang  diperoleh  dari  wilayah  sendiri  adalah  mencakup lingkup  daerah  itu  sendiri  baik  daerah  dalam  lingkup  Provinsi,  Kabupaten/kota atau lingkup yang lebih kecil dalam wilayah tersebut.
Sementara  itu  menurut  Warsito  (2001:128)  Pendapatan  Asli  Daerah    adalah sebagai  berikut:  “Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang bersumber  dan  dipungut  sendiri  oleh  pemerintah  daerah.  Sumber  PAD  terdiri dari:  pajak  daerah,  restribusi  daerah,  laba  dari  badan  usaha  milik  daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keua ngan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah: “Pendapatan Asli    Daerah    (PAD)    adalah    pendapatan    yang    diperoleh    daerah    yang dipungut    berdasarkan    peraturan    daerah    sesuai    dengan    peraturan perundang-undangan, meliputi: 1.  Pajak daerah;
2.  Retribusi daerah;
3.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4.  Lain- lain PAD yang sah.”
Pajak    daerah,  retribusi    daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan    ditetapkan    dengan  undang-undang    dimana  pelaksanaannya    di daerah  diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA). Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan PAD yang sah terdiri dari: 1.  Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2.  Jasa giro
3.  Pendapatan bunga
4.  Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5.  Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
LISNA LISNAWATI 1255
Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam pasal 3 UU No. 33 tahun 2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pusat dan  daerah  sebagai  berikut: “PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah    Daerah  untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan  potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.”

## 2.3 Potensi Pajak Daerah
Menurut  pendapat  Majdi  Potensi    dapat  didefinisikan  sebagai  “Suatu kemampuan,  kesanggupan,  kekutan  ataupun  daya  yang  mempunyai kemungkinana untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar.” (Majdi:2007).
Menurut  Davey  (2011),  Terdapat  empat  kriteria  untuk  menilai  potensi  pajak daerah yaitu :
1.  Kecukupaan dan Elastisitas
Adalah    kemampuan    untuk    menghasilkan    tambahan    pendapatan    agar dapat    menutup    tuntutan    yang    sama    atas    kenaikan    pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis.
2.  Keadilan
Bahwa    pengeluaran    pemerintah    harus    dipikul    oleh    semua    golongan masyarakat   sesuai    dengan    kekayaan    dan    kesanggupan    masing-masing golongan.
3.  Kemampuan administrasi
Bahwa    waktu    yang    diberikan    dan    biaya    yang    dikeluarkan    dalam menetapkan  dan  memungut  pajak  sebanding    dengan  hasil  yang  mampu dicapai.
4.  Kesepakatan politis
Diperlukan  dalam  pengenaan  pajak,  penetapan  struktur  tarif, memutuskan siapa  yang  harus  membayar  dan  bagaimana  pajak  tersebut  ditetapkan  dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

## 3. METODE PENELITIAN 3.1 Desain Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif yang menggunakan  pendekatan  analisis  kuantitatif.  Menurut  M.  Nazir  (2003:54), “metode deskriptif yaitu metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia,    suatu    objek,    suatu    kondisi,    suatu    sistem    pemikiran,    ataupun suatu peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan  penelitian  deskriptif  ini  adalah untuk  membuat    deskripsi    mengenai    fakta-fakta,    sifat,    hubungan    serta pengaruh  antar fenomena yang diselidiki.”

## 3.2 Jenis dan Sumber Data
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  data  sekunder.  Pengertian  dari data  sekunder  menurut  Sugiyono adalah  ”Sumber  data  yang  tidak  langsung memberi kan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”(2010:137). Data sekunder yang digunakan adalah data yang diambil selama  5  tahun  yaitu  tahun  2012  sampai  dengan  2016  baik  untuk  data  potensi pajak,  pendapatan  asli  daerah  maupun  kapasitas  fiskal.  Data-data  tersebut

## 2460-030X
diperoleh  dari  website  Dirjen  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dan website resmi Pemerintah Daerah.

## 3.3 Populasi Dan Sampel
Populasi    dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Barat    yaitu    sebanyak    26  Kabupaten/Kota.  Data  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Populasi Penelitian NO NAMA KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT 1 Kabupaten Sukabumi 14 Kabupaten Karawang 2 Kabupaten Cianjur 15 Kabupaten Bekasi 3 Kabupaten Bandung 16 Kabupaten Bandung Barat 4 Kabupaten Garut 17 Kota Bogor 5 Kabupaten Tasikmalaya 18 Kota Sukabumi 6 Kabupaten Ciamis 19 Kota Bandung 7 Kabupaten Kuningan 20 Kota Cirebon 8 Kabupaten Cirebon 21 Kota Bekasi 9 Kabupaten Majalengka 22 Kota Depok 10 Kabupaten Sumedang 23 Kota Cimahi 11 Kabupaten Indramayu 24 Kota Tasikmalaya 12 Kabupaten Subang 25 Kota Banjar 13 Kabupaten Purwakarta 26 Kabupaten Bogor
Sampel    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    didapat  dengan    teknik pengambilan sampel  Nonprobability Sampling dengan Sampling Jenuh. Peneliti menggunakan    teknik    sampling    ini    karena    jumlah    populasi    sebanyak  26 Kabupaten/Kota.

## 3.4
Operasionalisasi Variabel Tabel 2. Tabel Operasinalisasi Variabel VARIABEL KONSEP VARIABEL INDIKATOR SKALA  QUANTUM X  =  Potensi Pajak Daerah Potensi  Pajak  yaitu  “ Perhitungan teoritis berapa  jumlah  pajak yang mestinya terhimpun  dalam  suatu tahun dengan memperhatikan berbagai Variable.” ( Nurmantu, 2003). Potensi pajak t/ potensi pajak t-1 Rasio Target Pajak Daerah
LISNA LISNAWATI 1257
Y1= Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan Asli daerah, ,merupakan pendapatan daerah yang  bersumber  dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan  jenis  ini adalah  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain- lain PAD yang sah.” (Deddi Nordiawan, 2008:181). PAD t / PAD t-1 Rasio LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Y2 = Kapasitas Fiskal Kapasitas fiskal sebagai kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber daya  yang  dimilikinya. Compson dan Navratil (1997: 3-4) Kapasitas fiskal t / Kapasitas fiskal t-1 Rasio IKF (Indek Kapasitas Fiskal)

## 4.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengaruh  Potensi  Pajak  Daerah  (X)  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (Y 1 )
Karakteristik  suatu  daerah  dengan  daerah  lain  berbeda-beda,  hal  tersebut disebabkan  karena perbedaan  kekayaan  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  daerah baik  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  ekonomi. Faktor  pembeda  tersebut  digolongkan  dalam  faktor  demografi,  ekonomi, sosiologi,  budaya,  geomorfologi  dan  lingkungan  yang  berbeda-beda.  Kekayaan daerah  dapat  tercermin  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDRB).  Perbedaan kekayaan  daerah  tersebut  berdampak  pada  berbedanya  potensi  pendapatan yang  bisa  digali  oleh  daerah.  Potensi  pendapatan  daerah  bisa  diperoleh  dari sektor pajak, retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya.
Jika  melihat  dari  Produk  domestik  bruto  dimana  Kabupaten/Kota  yang  ada  di Jawa  Barat  memiliki  banyak  produk  unggulan,  namun  hal  tersebut  tidak menjamin  besarnya  potensi  pajak  daerah  yang  mestinya  terhimpun  dalam  satu tahun.  Sehingga  kondisi  tersebut  bisa  dilihat  bahwa  besarnya  potensi  pajak daerah  belum  seluruhnya  tergali  oleh  pemerintah  daerah.  Sementara  itu  untuk Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  menunjukan jumlah  yang  tergolong  rendah  dibandingkan  dengan  jumlah  belanja  daerahnya. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  dimana  besaran  PAD  belum  bisa  menutupi

## 2460-030X
belanja  operasinya,  serta  besarnya  dana  perimbangan  yang  ditransfer  oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi.
Mahmudi  (2010:19),  Manajemen  pendapatan  asli  daerah  tidak  berarti  exploitasi pendapatan  asli  daerah,  tetapi  bagaimana  Pemda  mampu  mengoptimalkan penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  sesuai  dengan  potensi  yang  dimilikinya. Menurut  Hariyadi  (2002),  peningkatan  pengelolaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  akan  tetapi  sebaliknya  apabila  tidak  diketahui  potensinya  akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan maksimal. Hasil  penelitian  ini,  yang  dilakukan  terhadap  26  data  potensi  pajak  daerah  dan Laporan  Realisasi  Anggaran    Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  dari  tahun  2012 sampai  2016,  menunjukan  bahwa  potensi  pajak  daerah  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  tiap  tahunnya  mengalami  kenaikan.  Kenaikan  potensi  pajak daerah  tersebut  menandakan  adanya  perbaikan  penilaian  ( valutation )  dan perhitungan  ( assesmen t)  potensi  pajak  daerah.  Sementara  itu  kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menandakan bahwa  upaya perpajakan semakin ditingkatkan untuk kontribusi pendapatan yang berasal dari sumber-sumbernya. Berdasarkan  penelitian  menggunakan  analisis  regresi  sederhana,  Pengaruh Potensi  Pajak  Daerah  (X)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Y 1 )  adalah berpengaruh  hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  maka  dari  itu  hipotesis  diterima, yang  dimana  terjadi  kenaikan  atau  penurunan  Potensi  Pajak  Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mario  Hendry Wurangian  (2013),  Pendapatan  Asli  Daerah  bersumber  dari  kapasitas penerimaan  yang berasal  dari pontensi ekonomi daerah, semakin besar potensi dapat  menyebabkan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  semakin  tinggi, karena  banyak  objek/pos  -pos  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  dapat  diciptakan guna  ditarik  penerimaannya  oleh  pemerintah  daerah.Penelitian  Agus  Endro Suwarno  dan  Suhartiningsih  (2008)  dimana  penelitian  di  lakukan  di  Kabupaten Sukoharjo juga menunjukan hal yang sama, dimana potensi pajak daerah harus terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
4.2 Pengaruh Potensi Pajak Daerah (X) Terhadap Kapasitas Fiskal (Y 2 ) Kapasitas  Fiskal  merupakan  kemampuan  daerah  dalam  memperoleh pendapatan  yang  bisa  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  belanja daerah  dalam  rangka  menyediakan  pelayanan  publik.  Tinggi  dan  rendahnya kapasitas  fiskal  tercermin  dalam  Indek  Kapasitas  Fiskal  (IKF).  Jawa  Barat sebagai  Provinsi  yang  berada  di  pulau  Jawa  memiliki  Indek  Kapasitas  Fiskal dengan  predikat  rendah  yaitu  sebesar  0,30.  Kondisi  tersebut  juga  dapat  terlihat pada  Indek  Kapasitas  Fiskal  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Jawa  Barat  di  mana masih didominasi oleh Indek Kapasitas Fiskal rendah.
Tinggi  rendahnya  kapasitas  fiskal  suatu  daerah  sangat  tergantung  oleh  banyak faktor,  salah  satunya  yaitu  faktor  kekayaan  daerah.  Kekayaan  daerah  ini merupakan  potensi  pajak  yang  bisa  di  manfaatkan  dan  dioptimalkan  dalam rangka memperoleh sumber pendapatan.
Berdasarkan  teori  yang  diungkapkan  M.  Aries  Djaenuri  (2012:  54),  perubahan terhadap  kekayaan  daerah  berpengaruh  terhadap  kemampuan  keuangan daerah. Artinya  bahwa naik atau turunnya kekayaan  daerah  yang diestimasikan
dalam  potensi  pajak  daerah  akan  berakibat  pada  naik  atau  turunnya  kapasitas fiskal.  Robert  Simanjuntak  (2003),  semakin  gencar  daerah  menghimpun penerimaan  pajak  dari  sumber-sumbernya,  semakin  tinggi  ukuran  kapasitas fiskalnya,  dan  semakin  rendah  transfer  yang  akan  diterimanya.  Menurut  Sirait (2009)  bahwa  kapasitas  fiskal  merupakan  kemampuan  pemerintah  daerah menghimpun  pendapatannya  dari  potensi  yang  dimilki.  Dimana  kapasitas  fiskal sangat  bergantung  pada  ada  atau  tidaknya  serta  mampu  atau  tidaknya mengelola potensi yang dimilikinya dalam hal ini adalah potensi pajak daerah. Menurut  Roberto  Akyuwen  (2013),  kapasitas    fiskal  pada    dasarnya menggambarkan kemampuan  pemerintah   untuk  mengelola  penerimaan  dan membiayai  pengeluarannya  dalam  rangka  menjalankan  tugas pemerintahan, pembangunan,    dan    pelayanan    publik.    Selain    itu,    karena  dikaitkan  dengan kemiskinan,  maka  kapasitas  fiskal  juga  mengindikasikan  kemampuan pemerintah  daerah  untuk    mengatasi    masalah    pembangunan  yang direpresentasikan  oleh  kemiskinan.  Semakin  mampu  pemerintah  di  suatu daerah  meningkatkan  penerimaannya,  serta  pada  saat  yang  sama mampu membatasi  belanja  pegawai  dan  mengurangi  jumlah  penduduk miskin,  maka kapasitas    fiskal    yang    bersangkutan    akan    semakin  tinggi.    Sebaliknya,    jika pemerintah    tidak   mampu meningkatkan    penerimaannya,   membatasi    belanja pegawai,  dan menurunkan jumlah penduduk miskin, maka kapasitas fiskal akan rendah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pengaruh  potensi  pajak  daerah  (X)  terhadap kapasitas  fiskal  (Y 2 )  adalah  tidak  berpengaruh,  hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis maka hipotesis diterima,  artinya apabila terdapat kenaikan potensi pajak daerah, kapasitas  fiskal  akan  mengalami  penurunan.  Sampel  data  yang  diambil  dalam penelitian ini, yaitu 26 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat diperoleh temuan faktor-faktor  apa  saja  penyebab  potensi  pajak  daerah  tidak  berpengaruh terhadap kapasitas fiskal diantaranya sebagai berikut:
1. Perhitungan kapasitas fiskal menggunakan data pendapatan rill yang berhasil dihimpun  selama  satu  tahun  sehingga  nilai  tersebut  belum  mencerminkan kemampuan  yang  sebenarnya  dan  potensi  yang  sebenarnya  dimiliki  daerah. Selain itu, Pemerintah masih belum konsisten dalam menetapkan metode dan formula  perhitungan  kapasitas  fiskal  bagi  daerah.  Untuk  mendukung pernyataan  tersebut.  maka  di  bawah  ini  disajikan  metode  dan  formula perhitungan Kapasitas Fiskal :
2.  Jumlah  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  merupakan  cerminan  dari potensi  daerah  jumlahnya  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  belanja pegawainya.  Tahun  2012,  jumlah  pendapatan  asli  daerah  di  26 Kabupaten/Kota lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawainya. Tahun 2013,  karena  formula  yang  dipergunakan  berbeda  dari  tahun  sebelumnya maka tidak dapat diperbandingkan antara pendapatan asli daerahnya dengan belanja  pegawainya.  Untuk  Tahun  2014,  2015  dan  2016  pendapatan  asli daerah  26  Kabupaten/Kota  jumlahnya  lebih  kecil  dari  pada  belanja pegawainya.  Untuk  lebih  memberikan  gambaran  mengenai  perbandingan jumlah  pendapatan  asli  daerah  dengan  belanja  pegawai  akan  digambarkan dalam bentuk diagram. (Diagram terlampir).
3. Jumlah penduduk miskin sebagai indikator dari kapasitas fiskal terdata berada pada angka di atas satu digit atau ratusan ribu penduduk miskin. Hal tersebut

## 2460-030X
memberikan  dampak  pada  ukuran  kapasitas  fiskal  Kabupaten/Kota  di  Jawa Barat. Untuk lebih memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk miskin di bawah ini digambarkan dalam bentuk diagram, sebagai berikut:
Dari  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  naik  turunnya  kapasitas  fiskal Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Jawa  Barat  bukan  karena  tinggi  atau  rendahnya potensi  yang  dimiliki  tetapi  lebih  disebabkan  karena  Pemerintah  daerah  belum maksimal dalam me- manage belanja daerahnya dan kemampuan daerah dalam menekan  penduduk  miskin  serta  konsistensi  metode  dan  formula  yang digunakan dalam mengestimasi kapasitas fiskal daerah.
Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Estie  Veraningsih  (2009),  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah dapat  dilakukan  melalui  upaya  peningkatan  PDRB  perkapita,  pengefektifan penerimaan pajak, pengembangan perekonomian daerah sesuai potensi daerah tanpa  menitikberatkan  pada  salah  satu  sektor.    Hasil  yang  berbeda  ini dikarenakan  perbedaan  variabel  yang  mempengaruhi  kapasitas  fiskal  dan wilayah penelitiaannya ada di Provinsi Jawa Timur.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  pada sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yang  pertama  adalah  untuk  membuktikan  bahwa potensi pajak daerah memberikan pengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD)  di  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat.  Secara  empiris  terbukti,  bahwa potensi  pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) di  beberapa  Kabupaten/kota  di  Provinsi  jawa  Barat,  yang  artinya  apabila terjadi kenaikan dan penurunan potensi pajak daerah akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.  Tujuan  penelitian  ini  yang  kedua  adalah  untuk  membuktikan  apakah  ada pengaruh  potensi  pajak  daerah  terhadap  kapasitas  fiskal  di  Kabupaten/Kota di  Jawa  Barat.  Secara  empiris  tidak  terbukti,  bahwa  potensi  pajak  daerah berpengaruh  terhadap  Kapasitas  Fiskal  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Barat,  yang  artinya  setiap  kenaikan  atau  penurunan  potensi  pajak  daerah tidak memberikan pengaruh terhadap kapasitas fiskal.
LISNA LISNAWATI 1261

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Raharjo.  2014. Pembiayaan  Pembangunan  Daerah ,  Edisi  pertama,
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Akyuwen  Roberto.2013. Kajian  Akademis  BPPK.Analisis  Kapasitas  Fiskal  Kota Study  Komparasi  Kota Yogyakarta dan  Kota Ambon ,  Jakarta: Kementrian Keuangan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Arikunto.2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta:  Rineka Cipta. Azis, Azhari. 2015. Perpajakan di Indonesia , Jakarta: PT.Rajagrapindo Persada. Bambang  Supomo,  Nur  Indriantoro.  2011. Metodologi  Penelitian  Bisnis .
Yogyakarta: BPFE. Davey    KJ.    1983.    Finanacing Regional    Government,    International    Practice and Their Relevance to the Third World . Chichester: John Willey.Djaenuri, Aries,  H.  2012. Hubungan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah ,  Edisi  pertama, Bogor: Ghalia Indonesia.
Gurwitz Aaron Samuel.1979. The Measurement of Fiscal Capacity . Washington, DC: Rand Corporation. Hariyadi.2002. Analisis  Pengaruh  Fiscal  Stress  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Kabupaten/Kota  Dalam  Menghadapi  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  (Suatu  Kajian  Empiris  di  Propinsi  Jawa  Timur) .  Simposium Nasional V Semarang 5-6 September 2002 Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah , Jakarta: Erlangga. Majdi. 2007. Perencanaan Pembelajaran. Bandung : Remaja Rosdakarya Mardiasmo.2002. Perpajakan . Yogyakarta: Andi Offset. Mickiewicz  ,Gerry.2006  “ Inequality,  Fiscal  Capacity  and  the    Political  Regime: Lessons from the Post- Communist Transition”. William  Davidson  Institute Working    Paper    Number    831.    The    William  Davidson  Institute  at  the University of Michigan.Navratil, Compson. 1997 “An Improved Method for Estimating  the  Total  Taxable  Resources  of  the  States”.  Research  Paper No. 9702.
Nordiawan,  Deddi.  2012. Akuntansi  Pemerintahan .  Jakarta:  Salemba  Empat Nazir, Muhamad. 2003. Metode Penelitian Bisnis .Yogyakarta:BPFE Nurmantu. Safri. 2003. Pengantar perpajakan .Jakarta: Granindo. Sekaran, Uma.2014. Research Methods For Business . Jakarta:Salemba Empat. Sidik.  2002. Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  sebagai Pelaksanaan  Desentralisasi  Fiskal  (antara  Teori  dan  Aplikasinya  di Indonesia). Seminar  “Setahun  Implementasi  Kebijaksanaan  Otonomi Daerah di Indonesia” .
Simanjuntak,  Robert.2003. Kebutuhan  Fiskal,  Kapasitas  Fiskal  dan  Optimalisasi Potensi PAD. Jakarta: LPEM FEUI. Sirait, Robby Alexander. (2009). Desentralisasi Fiskal-Dana Alokasi Umum . Sriyana,Jaka. 2012. Dinamika Kinerja Fiskal Indonesia . Yogyakarta: UII Press. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .Bandung: Alfabeta.  Suhartiningsih.  Suwarno  Endro  Agus.2008 Efektifitas  Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli
Daerah. Surakarta: FE UMS. Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian: Salemba Empat.

## 2460-030X
Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  37/PMK.07/2016  tentang  Peta  Kapasitas Fiskal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 Warsito.  2001.  Perananan  dan  Strategi  Peningkatan  PAD.  Jakarta:  Rajawali Grafindo.  Wuragian.Hendry.Mario.2013. Analisis  Potensi  Pajak  Daerah Kabupaten Minahasa . Manado : Jurnal EMBA