## EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR Studi Kasus: Kota Semarang

## Hendrawan Toni Taruno
Badan Pusat Statistik (BPS). taruno@bps.go.id
Abstract: This research aimed to discuss the parking policy in Semarang which has not been managed properly. In general, the condition of parking management in  Semarang  is  still  quite  bad.  This  is  indicated  by  the  poor  parking  service provided  and  the  low  amount  of  parking  retribution  every  year.  During  2011  - 2012 for example, the revenue realization of parking retribution was only about 1.3  billion  rupiah  from  the  target  of  about  4.8  billion  rupiah,  or  only  about  25 percent  of  the  target  set.  This  condition  was  worsened  by  parking  services  that were  very  uncomfortable  and  unsatisfactory.  This  research  used  a  descriptive method with a qualitative approach. The author used secondary data which was obtained from PATTIRO Kota Semarang. This study focuses on parking policy in Semarang  by  describing  the  condition  of  parking  management  which  already exists  and  discussing  revenue  gap  between  target  and  realization  from  parking retribution.  By  analizing  data,  the  authors  argued  that  the  main  problem  of parking  management  in  Semarang  is  the  weak  implementation  of  the  Regional Regulation  on  parking  retribution.  In  addition,  the  parking  policy  managed  by local Government tends to be unsatisfactory, potentially leaky, and the realization is far from the target set. Therefore, in order to solve the parking problems, the local  Government  must  seriously  implement  the  local  regulation  of  parking retribution  and  rearrange  the  parking  management  which  already  exists. Keywords: parking  management,  parking  retribution,  policy  evaluation, implementation
Latar belakang Dalam  satu  dekade  terakhir, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang mengalami  kenaikan  yang  cukup tinggi.  Hingga  hingga  akhir  Tahun 2010,  jumlah  kendaraan  bermotor
roda  2  dan  roda  4  tercatat  mencapai
1.086.890  unit  ( TOR  Rountable Discucssion Intermoda, Transportasi Umum dan Transportasi tak Bermotor ,  UNIKA Soegijapranata Semarang,  2011),  yang  terdiri  dari 907.373  unit  sepeda  motor  (84 persen)  dan  179.517  unit  kendaraan roda  empat  (16  persen).  Banyaknya
jumlah kendaraan bermotor ini tentu saja  menyisakan  banyak  persoalan.
Selain  menambah  tingkat  konsumsi bahan  bakar,  membludaknya  jumlah kendaraan bermotor ini juga memunculkan  permasalahan  baru, yaitu  kemacetan  dan  pengelolaan parkir. Secara umum, kondisi pengelolaan parkir di Kota Semarang belum terkelola dengan baik. Hal ini ditandai  oleh  rendahnya  capaian penerimaan  retribusi  parkir  setiap tahunnya. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota  Semarang  yang  dirangkum oleh  PATTIRO  Semarang  tercatat bahwa  pada  tahun  2011  misalnya, target  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum  dari  1.315  titik  parkir  yang ditetapkan  adalah  sebesar  4,8  milyar
rupiah.  Namun  realisasinya  hanya sekitar  26,87%  atau  1,3  milyar rupiah  saja.  Hal  yang  tidak  jauh berbeda terlihat dari realisasi pemasukan  retribusi  parkir  pada tahun  2012.  Pada  tahun  2012,  target pendapatan daerah dari parkir di tepi jalan  umum  dari  1.172  titik  parkir yang  ditetapkan,  dipatok  sebesar  5,4 milyar  rupiah.  Namun,  realisasinya hanya  sebesar  1,35  milyar  rupiah atau  sekitar  24,54%  dari  target. Padahal, pada tahun tersebut, besaran retribusi  parkir  sudah  ditetapkan  2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, secara matematis, pendapatan retribusi parkir  seharusnya  meningkat  tajam seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan besaran tarif parkir.
Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota
Semarang Tahun 2011-2012. No Tahun Jumlah titik parkir Target Penerimaan (Juta) Realisasi Penerimaan (Juta) Persentase kol (5) / kol (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 2011 1.315 4.800 1.300 26,87 2 2012 1.172 5.400 1.350 24,54 Sumber: PATTIRO (diolah)
Kurang  optimalnya  pengelo- laan  parkir  juga  terlihat  dari pelayanan  parkir  yang  sangat  jauh dari  rasa  nyaman  dan  memuaskan. Banyak  pengguna  layanan  parkir yang  mengeluh  dengan  kualitas layanan  parkir  yang  diberikan.
Beberapa  keluhan  yang  banyak dilontarkan oleh masyarakat pengguna  parkir  di  tepi  jalan  antara lain (http://jateng.tribunnews.com/ 2013/06/27/pattiro-temukan-pelaya- nan-parkir-di-kota-semarang-buruk); pertama , di beberapa tempat,
terkadang  petugas  parkir  tidak memberikan  kartu  parkir.  Artinya, pertugas  parkir  hanya  sekedar meminta  uang  parkir  tanpa  disertai oleh bukti resmi. Kedua , di beberapa tempat, tarif yang dipungut terkadang  dua  kali  lipat  lebih  besar
daripada  tarif  yang  telah  ditetapkan, misalnya di kartu parkir tertulis 1000 rupiah, tetapi tukang parkir meminta uang  sebesar  2000  rupiah. Ketiga , lokasi  parkir  tidak  layak  dan  tidak aman. Sering kali dijumpai, utamanya di pusat keraimaian, lokasi parkir yang terlalu banyak memakan badan  jalan  sehingga  mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Keempat , tidak  adanya  jaminan  keamanan kendaraan  yang  diparkir.  Artinya, pelayanan  parkir  hanya  sekedar menyediakan  penyewaan  tempat tanpa benar-benar menjaga kendaraan yang ada dalam
penjagannya.  Dan kelima ,  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui tarif  parkir  setiap  jenis  kendaraan, sehingga  banyak  tukang  parkir  yang meminta uang parkir sesuka hatinya.
Gambar 1. Salah Satu Lokasi Parkir Tepi Jalan Raya di Kawasan Simpang Lima.
Sumber: Tribun Jateng.
Tidak  optimalnya  pengelo- laan  parkir  ini  seharusnya  menjadi evaluasi yang serius bagi Pemerintah Kota  Semarang  mengingat  beberapa hal.  Pertama,  jumlah  kendaraan bermotor  di  Kota  Semarang  selalu bertambah  setiap  tahun,  sehingga logikanya, pendapatan retribusi parkir juga akan mengalami kenaikan. Sebagai gambaran, jumlah
kendaraan bermotor di wilayah Kota Semarang  pada  tahun  2006  adalah sebanyak  810.034  unit.  Jumlah  ini bertambah  menjadi  867.901  unit pada tahun 2007 dan terus bertambah menjadi  919.699  unit  pada  tahun 2008  (Kompas,  7/12/2009).  Kedua, besaran  retribusi  parkir  baru  yang rata-rata naik 2 kali lipat
dibandingkan  perda  sebelumnya, yang  secara  logika  juga  akan menaikkan  jumlah  pendapatan  dari sektor  parkir  (Bandingkan  besaran retribusi  parkir  pada  Perda  No  1 Tahun  2004  dengan  Perda  No  2 Tahun  2012  dan  Perda  Kota Semarang No 3 Tahun 2012). Ketiga,
rendahnya pemasukan retribusi parkir menjadi indikasi tidak
optimalnya  implementasi  pengelo- laan  parkir.  Keempat,  masyarakat banyak  dirugikan  atas  pelayanan parkir yang tidak memuaskan.
Studi  ini  akan  mengkaji pengelolaan parkir di Kota Semarang, khususnya pasca ditetapkannya  perda  retribusi  parkir yang baru, serta faktor apa saja yang menjadi kendalanya. Oleh karenanya, studi ini diharapkan dapat memberikan  perbaikan  manajemen tata  kelola  perparkiran  di  Kota
Semarang  agar  potensi  pendapatan retribusi  parkir  sebagaimana  yang ditargetkan  dalam  APBD  dapat tercapai setiap tahunnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif.  Data  yang  digunakan merupakan  data  sekunder  yang didapatkan  dari  PATTIRO  Kota Semarang.  Fokus  kajian  dalam penelitian  ini  adalah  pengelolaan parkir  di  Kota  Semarang,  dengan cara menggambarkan kondisi perparkiran  di  Kota  Semarang,  serta membandingkan  jumlah  pendapatan retribusi  parkir  antara  target  yang ditetapkan  dengan  realisasi  yang didapatkan.  Dengan  cara  seperti  ini, akan dilihat sejauh mana pengelolaan parkir  di  Kota  Semarang,  apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ataukah belum. Pembahasan Regulasi pengelolaan parkir Perbaikan tata kelola perparkiran  di  Kota  Semarang ditandai dengan dikeluarkannya
beberapa  peraturan  daerah.  Yang pertama  adalah  Peraturan  Daerah Kota  Semarang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Penyelenggaraan  dan
Retribusi  Parkir  Di  Tepi  Jalan
Umum. Perda ini merupakan kelanjutan  Perda  Kotamadya  Daerah Tingkat  II  Nomor  11  Tahun  1998
yang  dianggap  sudah  tidak  sesuai dengan perkembangan keadaan. Salah  satu  poin  penting  dari  Perda No 1 tahun 2004 adalah ditetapkannya  besaran  tarif  parkir untuk masing-masing jenis
kendaraan.  Menurut  perda  tersebut, besaran  tarif  parkir  sepeda  motor ditetapkan  sebesar  Rp  500,00  dan kendaraan  bermotor  roda  empat sebesar Rp 1000,00.
Kemudian yang kedua, Peraturan Daerah Kota Semarang No
2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum  di  Kota  Semarang  dan  Perda Kota  Semarang  No  3  Tahun  2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang.  Dalam  Perda  No  2, besaran  tarif  teribusi  parkir  ini mengalami  kenaikan  menjadi  Rp 1.000,00  untuk  kendaraan  bermotor
roda  dua,  Rp  2.000,00  untuk
kendaraan  bermotor  roda  empat. Kenaikan  besaran  tarif  ini  tentu  saja dimaksudkan untuk menambah pendapatan daerah sebagai salah satu sumber  pembiayaan  pembangunan. Informasi  besaran  tarif  retribusi secara lebih detail dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 2. Besaran Tarif Parkir Kota Semarang No Jenis Kendaraan Bermotor Perda No 1 Tahun 2004 Perda No 2 Tahun 2012 (1) (2) (3) (3) 1 Roda Dua Rp  500,00 Rp  1.000,00 2 Roda Tiga Rp  750,00 Rp  1.500,00 3 Roda Empat Rp  1.000,00 Rp  2.000,00 4 Roda Enam Rp  2.000,00 Rp  4.000,00 5 Roda Lebih dari Enam Rp  4.000,00 Rp  7.000,00 6 Parkir Insidental (acara keramaian)  - 2 kali tarif normal Sumber: Perda No 1 2014 dan No 2 2012 (diolah) Selain  berisi  tentang  besaran retribusi parkir menurut jenis kendaraan,  hal  penting  lainnya  yang bisa  kita  lihat  dari  Perda  tersebut adalah  terkait  dengan  pengelolaan lokasi parkir. Sesuai dengan
peraturan  daerah  yang  ada  (Perda
Kota  Semarang  No  2  Tahun  2012 dan  Perda  Kota  Semarang  No  3 Tahun  2012),  pengelolaan  parkir  di
Kota  Semarang  dibagi  menjadi  dua,
yaitu  parkir  yang  dikelola  oleh Pemerintah  Kota  dan  parkir  yang dikelola  oleh  pihak  swasta.  Parkir yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kota adalah  penyelenggaraan  parkir  yang disediakan di tepi jalan umum, parkir di  lingkungan  pasar  tradisional,  dan parkir  di  sekitar  lokasi  event insidental  (bersifat  massal).  Secara teknis, pengelolaan ini ditangani oleh Dinas  Perhubungan,  Informasi,  dan
Komunikasi  (Dishubkominfo)  Kota Semarang.  Sedangkan  parkir  yang dikelola  oleh  pihak  swasta  adalah penyelenggaraan  tempat  parkir  di luar  badan  jalan,  baik  yang disediakan  berkaitan  dengan  pokok usaha  (misalnya  di  pusat-pusat perbelanjaan) maupun yang disediakan  sebagai  suatu  usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Ketentuan  penyelenggaraan  dan pengelolaan  parkir  ini  diatur  dalam
Perda  Kota  Semarang  No  1  Tahun 2004  tentang  Penyelenggaraan  dan Retribusi  Parkir  Di  Tepi  Jalan Umum,  serta  Perda  Kota  Semarang Nomor  2  dan  Nomor  3  Tahun  2012 tentang  Retribusi  Jasa  Umum  dan Retribusi  Jasa  Usaha  di  Kota
Semarang.

## Kompleknya Permasalahan Parkir
Masalah  perparkiran  hingga saat  ini  masih  merupakan  persoalan yang  cukup  rumit  dan  belum  dapat terselesaikan  secara  tuntas  di  Kota Semarang.  Meskipun  Pemerintah telah berupaya memperbaiki manajemen perparkiran dengan mengeluarkan  beberapa  Perda  yang
mengatur  tentang  penyelenggaraan parkir,  namun  pada  prakteknya masih menyisakan berbagai
persoalaan  yang  komplek.  Selain karena jumlah pengelola parkir (juru parkir)  yang  terbatas,  persoalan teknis  lainnya  juga  disebabkan karena  implementasi  Perda  retribusi parkir  yang  belum  maksimal. Beberapa temuan permasalahan yang akan  dibahas  dalam  bagian  ini merujuk  pada  temuan  PATTIRO Semarang  atas  pengelolaan  parkir  di Kota  Semarang.  Beberapa  temuan permasalahan perparkiran yang
terjadi  di  Kota  Semarang  itu  antara lain  (Sebagaimana  diungkap  oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang);

## Rendahnya  realisasi  pendapatan parkir.
Adanya Perda Nomor 2 dan 3 Tahun  2014  memungkinkan  Peme- rintah Kota Semarang untuk memaksimalkan  pendapatan  dari sector  parkir.  Bahkan,  apabila dikelola dengan baik, penyelenggaraan  parkir  ini  bisa menjadi salah satu sumber pemasukan  pendapatan  daerah  yang
cukup  menjanjikan.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  Djoko  Setijowarno dan  tim  di  Unika  Soegijapranata memperlihatkan  bahwa  besarnya potensi  pendapatan  parkir  di  Kota Semarang  bisa  mencapai  Rp  150 milliar  pertahun,  dengan  asumsi jumlah  kendaraan  sebesar  1,3  juta unit( http://jateng.tribunnews.com/2015/ 07/19/menelisik-kacaunya-pengelolaan- parkir-kota-semarang) . Bahkan, jumlah ini  akan  sangat  mungkin  bertambah bertambah seiring dengan bertambahnya  jumlah  kendaraan bermotor  yang  ada  di  Kota
Semarang.
Namun  sayangnya,  penda- patan  daerah  dari  retribusi  parkir  ini masih  jauh  dari  yang  diharapkan. Penerimaan  retribusi  parkir  yang diterima  Pemerintah  Kota  Semarang setiap  tahunnya  tidak  lebih  dari  5 milyar.  Lebih  ironisnya  lagi,  setiap tahunnya, penerimaan parkir ini juga tidak  dapat  tercapai  sebagaimana target  yang  telah  ditetapkan.  Pada tahun  2011  dan  2012  misalnya. Dalam  kurun  waktu  ini,  realisasi pendapatan  retribusi  parkir  tidak lebih  dari  30  persen.  Pada  tahun 2011,  target  retribusi  parkir  di  tepi
jalan  umum  dari  1.315  titik  lokasi parkir  adalah  sebesar  4,8  milyar rupiah.  Namun  realisasinya  hanya sekitar  26,87%  atau  1,3  milyar rupiah  saja.  Hal  yang  tidak  jauh berbeda terlihat dari realisasi pendapatan  retribusi  parkir  pada tahun 2012, dimana target
pendapatan  dari  1.172  titik  parkir, ditetapkan sebesar 5,4 milyar rupiah. Namun,  realisasinya  hanya  mampu terkumpul sebesar 1,35 milyar rupiah atau sekitar 24,54 persen saja.
Meskipun demikian, hal yang cukup  kontras  justru  terlihat  pada realisasi parkir khusus yang dikelola oleh  Dishubkominfo  dengan  pihak swasta.  Meskipun  angkanya  relatif stabil,  realisasi  penerimaan  pada kedua  sektor  parkir  ini  tergolong cukup baik. Pada tahun 2012 sebagai contoh,  dari  sekitar  70  titik  lokasi parkir  khusus  (36  pasar  dan  34 halaman sendiri), realisasi penerimaan  daerah  mencapai  85,52 persen, yaitu sebesar 718 juta rupiah dari  target  sebesar  840  juta  rupiah. Bahkan, parkir khusus yang dikelola mandiri  oleh  pihak  swasta  justru mengalami surplus penerimaan,
dimana  dari  target  sebesar  4  milyar
rupiah, pemasukannya justru mencapai  4,9  milyar  rupiah  atau terealisasi sebesar 122,82 persen. Rendahnya pendapatan daerah  dari  sektor  parkir  ini disinyalir  sangat  terkait  erat  dengan kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) di lapangan (Riyanda, 2017). Persoalan  SDM  di  lapangan  selama ini  memang  masih  menjadi  masalah klasik  yang  justru  menghambat pengelolaan  parkir.  Tidak  sedikit oknum  petugas  yang  justru  ikut bermain  dalam  bisnis  pengelolaan parkir. Penelitian Djoko Setijowarno
dan  tim  dari  Unika  Soegijapranata menemukan  fakta  bahwa  beberapa oknum Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi (Dishubkominfo)  Kota  Semarang
ternyata  “bermain”  dalam  bisnis perkarkiran  yang  ada  di  Kota Semarang.  Selain  oknum  Dishub- kominfo, aktor lain yang diduga turut terlibat  dalam  bisnis  pengelolaan parkir di Kota Semarang adalah para kelompok preman. Mereka menguasai  lahan  parkir  sebagai sumber uang yang sangat menjanjikan.  Hal  ini  terverifikasi oleh  penelitian  Djoko  dan  timnya,
yang secara tegas menyatakan bahwa beberapa  area  parkir  di  Kota Semarang  memang  dikuasai  oleh beberapa  kelompok  yang  diduga preman.  Kondisi  ini  mengakibatkan pendapatan retribusi parkir mengalami  kebocoran  dan  tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.  Dari  beberapa  titik sampel  yang  diteliti,  PATTIRO Semarang menghitung bahwa potensi kebocoran pendapatan parkir minimal  sebesar  159  juta  rupiah setiap tahunnya.

## Pelayanan Parkir yang buruk
Persoalan  buruknya  pela- yanan jasa parkir seolah menjadi hal yang  umum.  Pengalaman  penge- lolaan  parkir  di  Kota  Batam
(Riyanda, 2017) dan parkir berlangganan di Sidoarjopun (Hidayatullah,  2013)  seolah  menjadi bukti bahwa pelayanan yang diberikan  oleh  pengelola  jasa  parkir acapkali tidak diperhatikan. Hal yang sama  juga  terlihat  pada  pengelolaan parkir di Kota Semarang.
Secara  umum,  manajemen pengelolaan  parkir  tepi  jalan  umum di  beberapa  titik  lokasi  di  Kota
Semarang  masih  terlihat  buruk.  Hal ini setidaknya terlihat dari banyaknya  keluhan  warga  atas  tarif parkir  yang  tidak  sesuai  dengan aturan.  Tidak  sedikit  petugas  parkir yang  mengenakan  tarif  sewenang- wenang  atau  lebih  mahal  dari  tarif yang  telah  ditetapkan  dalam  Perda. Bahkan  beberapa  petugas  parkir tidak segan memungut tarif melebihi dari  tarif  parkir  yang  tertera  dalam karcis  parkir.  Menurut  petugas parkir, mereka memungut tarif parkir yang lebih besar dari yang seharusnya, karena adanya pihak dari selain Dishubkominfo yang meminta setoran  kepada  mereka.  Selain  itu, permasalahan  lain  yang  ditemui  di lapangan  adalah  adanya  oknum petugas  parkir  yang  terkadang  tidak memberikan  tanda  bukti  parkir. Mereka sekedar menyediakan tempat parkir  dan  memungut  biaya  parkir tanpa  memberikan  karcis  resmi. Praktek  ini  sudah  berlangsung  sejak lama  dan  sepertinya  sudah  dianggap hal  yang  biasa  oleh  sebagian  besar pengguna jasa parkir.
Indikasi  buruknya  pelayanan parkir  juga  terlihat  dari  kurang tersedianya  lahan  parkir  yang  layak
bagi pengendara bermotor. Pengelola usaha,  seringkali  tidak  menyediakan lahan  parkir  yang  memadai  dan proporsional  dengan  lahan  tempat usahanya.  Kalaupun  ada,  lahan parkir yang tersedia biasanya sempit dan  terkesan  seadanya.  Akibatnya, kendaraan  yang  diparkir  seringkali tidak tertampung sepenuhnya. Bahkan, pelayanan parkir di
beberapa  tepi  jalan  (utamanya  di pusat-pusat  keramaian)  juga  sering terlihat memakan badan jalan. Selain mengganggu arus lalu lintas, kondisi ini juga sering menimbulkan kemacetan.

## Penghitungan Target yang Pesimis
Parkir  khusus  yang  ditangani oleh  Dishubkominfo  Pemerintah Kota  Semarang  dan  termasuk Pendapatan  Retribusi  adalah  parkir khusus  mandiri  di  halaman  sendiri dan  di  pasar  tradisional.  Selama  ini, besaran  target  pendapatan  retribusi parkir  sangat  tergantung  dari  jumlah titik lokasi parkir yang tersedia. Dari jumlah  ini,  kemudian  Pemerintah Kota  menghitung  potensi  parkir sesuai  dengan  kondisi  parkir  yang ada  di  masing-masing  lokasi.  Oleh
karenanya,  ketidakcermatan  penen- tuan  jumlah  lokasi  parkir  juga berpotensi  mengakibatkan  ketidak- akuratan penghitungan target retribusi parkir. Dalam  catatan  PATTIRO
Semarang, jumlah titik parkir khusus mandiri  halaman  sendiri  tahun  2013 yang  didata  oleh  Dishubkominfo Kota  Semarang  ada  sebanyak  34 titik.  Sedangkan  jumlah  titik  parkir khusus mandiri halaman sendiri yang berada dilingkungan pasar tradisional ada  sebanyak  36  titik  yang  terdapat pada  26  pasar.  Sementara  itu, berdasarkan  data  dari  Dinas  Pasar, jumlah  keseluruhan  pasar  yang  ada di  Kota  Semarang  adalah  sebanyak 50  pasar.  Hal  ini  berarti  bahwa  ada beberapa lokasi pasar yang luput dari penghitungan  titik  lokasi  parkir. Dengan  membandingkan  data  ini, maka kita bisa melihat bahwa masih ada parkir khusus di halaman sendiri pada  pasar  tradisional  sebanyak  24 titik lokasi yang belum diperhitungkan  secara  maksimal. Dengan demikian, sebenarnya masih ada  potensi  penerimaan  pendapatan parkir yang masih bisa dioptimalkan
selain  26  titik  pasar  yang  sudah ditetapkan.
Selain penentuan lokasi parkir  khusus,  persoalan  lain  yang tidak kalah penting adalah penyusunan target pendapatan. Dalam  perencanaannya,  Pemerintah Kota  Semarang  seolah  pesimis terhadap  capaian  pendapatan  parkir yang akan didapatkan. Oleh
karenanya,  target  pendapatan  yang dibuat  menunjukkan  adanya  sikap pesimistis.  Apabila  target  kenaikan tiap  jenis  pendapatan  menurut RPJMD  2010-2015  adalah  12,5% setiap  tahun,  maka  seharusnya  nilai kenaikan pajak parkir adalah sebesar 614  juta  rupiah  (12,5%  dari  4,9 milyar  rupiah).  Oleh  karena  itu, apabila  Pemerintah  Kota  Semarang mentargetkan pendapatan pajak parkir  tahun  anggaran  2013  hanya sebesar  4,5  milyar  rupiah,  itu merupakan  target  yang  pesimistis. Padahal menurut perhitungan di atas, maka target optimis pajak pendapatan parkir seharusnya sebesar  5,2  milyar  rupiah.  Ada  gap target  yang  cukup  besar  yang seharusnya  bisa  terhitung  secara lebih baik.

## Pengelolaan parkir yang akuntabel
Gambaran pengelolaan parkir di  atas  menjadi  bukti  bahwa pengelolaan parkir di Kota Semarang masih jauh dari ideal. Perda retribusi parkir  yang  diawal  kemunculannnya diharapkan dapat memberikan jaminan  kepastian  akan  pengelolaan parkir, terutama bagi sumber pemasukan  daerah,  nyatanya  belum mampu  menjadi instrument untuk menegakkan  aturan  perparkiran. Potensi  pendapatan  retribusi  parkir yang  sangat  besar  nyatanya  belum bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah. Justru  kehadiran  Perda  seolah menjadi  “legitimasi”  tukang  parkir dalam memungut retribusi parkir dari masyarakat  dengan  semena-mena, meskipun pungutan itu tidak selamanya benar-benar masuk dalam penerimaan daerah. Buruknya pengelolaan  parkir  itu  ternyata  juga berimbas pada pelayanan parkir yang diberikan.  Petugas  parkir  lebih berfungsi  sebagai  orang  yang memungut uang daripada orang yang menjaga kendaraan pengendara
bermotor.  Pemerintah  Kota  seolah juga  menutup  mata  atas  berbagai persoalan  pelayanan  parkir  yang
terjadi.
Melihat  kompleknya  perma- salahan  pengelolaan  parkir  yang diuraikan  di  atas,  maka  sudah seharusnya  apabila  Pemerintah  Kota
Semarang melakukan evaluasi kebijakan  parparkiran  yang  ada. Menurut  Dunn  (1981)  dan  Ripley (1985),  evaluasi  kebijakan  berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik.    Artinya,  evaluasi  tersebut harus  bisa  memberikan  eksplanasi yang  logis  atas  realitas  pelaksanaan sebuah program/kebijakan; mengukur  kepatuhan,  yakni  mampu melihat kesesuaian antara
pelaksanaan  dengan  standar  dan prosedur  yang  telah  ditetapkan; melakukan  auditing,  untuk  melihat apakah output kebijakan sampai pada sasaran  yang  dituju  dan  apakah  ada kebocoran serta penyimpangan pelaksanaan program; serta melakukan  akunting,  untuk  melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari sebuah kebijakan.
Beberapa masukan yang dapat  dilakukan  agar  evaluasi pengelolaan parkir di Kota Semarang lebih  optimal  antara  lain  (seperti yang  tertuang  dalam  PATTIRO);
1. Melakukan  pendataan  kembali untuk  meningkatkan  akurasi  titik parkir  tepi  jalan  umum  maupun titik parkir tempat khusus halaman sendiri (mandiri maupun pada pasar tradisional) agar target PAD retribusi parkir yang ditetapkan  berdasarkan  pada  data yang akurat. Selain itu, Pemerintah  juga  harus  serius mengkaji kembali potensi pendapatan  retribusi  parkir  yang mencapai  150  milyar  pertahun sebagaimana  yang  telah  diteliti oleh Unika Soegijapranata.
2. Mendorong perbaikan manajemen perparkiran,  baik  yang  terkait dengan ketersedian petugas pemungut  retribusi  parkir  kepada tukang  parkir,  penetapan  besaran pungutan, dan mengeliminir premanisme dalam pungutan retribusi. Pemerintah Kota melalui Dishubkominfo juga perlu membuat kajian yang komprehensif terkait dengan pengelolaan perparkiran dan membuka wacana kerjasama pengelolaan  parkir  dengan  pihak ketiga  untuk  memastikan  bahwa implementasi  Perda  bisa  berjalan
maksimal. Apalagi, caapaian penerimaan  pendapatan  parkir khusus  dari  pihak  swasta  selalu melebihi target yang telah ditetapkan.  Alternatif  lain  yang bisa  dilakukan  adalah  melakukan kajian  parkir  berlangganan  yang juga  sudah  dilakukan  di  beberapa daerah  seperti  Sidoarjo  dan Lamongan. Bahkan, implementasi kebijakan  parkir  berlangganan  di Lamongan  dinilai  sangat  efektif karena  berhasil  meningkatkan pendapatan secara signifikan (Reswa, 2015). 3. Mendorong penataan parkir terutama  parkir  tepi  jalan  umum yang  memakan  badan  jalan  dan mengganggu lalu lintas. Pemerintah Kota harus memastikan bahwa penyelenggaraan layanan parkir di pinggir  jalan,  tidak  mengganggu arus  lalu  lintas.  Selain  untuk menghindari adanya titik kemacetan,  langkah  ini  juga  akan mengurangi  potensi  terjadinya kecelakaan  di  sekitar  lokasi parkir.
Mendorong  Dishubkominfo  untuk menyediakan  mekanisme  komp-lain
sesuai  amanah  UU  No  25  Tahun 2010  tentang  pelayanan  publik  agar masyarakat  dapat  menyampaikan keluhan  atas  pelayanan  parkir  yang diselenggarakannya.  Langkah  awal yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan menyediakan  kotak  pengaduan  di lokasi  parkir  atau  membuka  layanan komunikasi  melalui  media  sosial (email, WA, twitter, facebook, dll).

## Kesimpulan
Secara umum, kondisi pengelolaan parkir di Kota Semarang masih  tergolong  buruk.  Hal  ini ditandai  dengan  buruknya  pelayanan parkir yang diberikan dan rendahnya target  penerimaan  retribusi  parkir setiap tahunnya. Buruknya pengelolaan  parkir  ini  selain  karena
jumlah pengelola parkir (juru parkir) yang  terbatas,  juga  disebabkan karena  implementasi  Perda  retribusi parkir  yang  tidak  maksimal.  Adanya oknum  petugas  dan  kelompok preman  yang  bermain  dalam  bisnis pengelolaan parkir turut memperkeruh  persoalan  pengelolaan layanan parkir di Kota Semarang. Keberhasilan  kebijakan  perpakiran sangat  tergantung  dari  manajemen pengelolaan layanan parkir.
Pengelolaan  yang  transparan  dan akuntabel,  bisa  menjadi  sebuah terobosan agar pelayanan perparkiran menjadi  bai  dan  target  pendapatan retribusi parkir dapat tercapai. Untuk itu,  agar  pengelolaan  parkir  di  Kota Semarang  lebih  optimal,  maka Pemerintah  Kota  Semarang  harus serius mengawasi pelaksanaan Perda retribusi  parkir  sekaligus  menata kembali  manajemen  parparkiran yang sudah ada. Kerjasama pengelolaan  parkir  dengan  pihak ketiga  (swasta)  dan  gagasan  parkir berlangganan perlu dijadikan altenatif  kebijakan  oleh  Pemerintah
Kota  Semarang.  Karena  apabila  hal ini dijalankan, maka setidaknya tidak ada  3  keuntungan  yang  akan didapatkan  oleh  Pemerintah  Kota Semarang; pertama potensi penerimaan  pendapatan  retribusi parkir  yang  akan  meningkat, kedua potensi  kebocoran  uang  parkir  akan hilang,  dan  yang ketiga
,  tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat .
Daftar Pustaka Dunn,  William  N.  (1981), Public Policy Analysis – An Introduction, New jersey: Pearson education. Hidayatullah, Faris. (2013). Implementasi Kebijakan Publik (Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan  di  Kabupaten Sidoarjo).  E-Journal  of  Jurnal Kebijakan  dan  Manajemen Publik. Diakses melalui http://journal.unair.ac.id Perda  Kota  Semarang  No  1  Tahun
2004  tentang  Penyelenggaraan dan  Retribusi  Parkir  Di  Tepi Jalan Umum.
Perda  Kota  Semarang  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
Perda  Kota  Semarang  Nomor  3 Tahun  2012  tentang  Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang TOR Rountable Discucssion Intermoda, Transportasi Umum dan Transportasi tak Bermotor, UNIKA Soegijapranata Semarang, 2011 Reswa, Martinus. (2015). Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Di Kabupaten Lamongan. E- Journal  of  Kebijakan  dan Manajemen  Publik.  Volume  3
Nomor  3.  Diakses  melalui http://journal.unair.ac.id Riyanda,  Riko.  (2017).  Kebijakan Parkir  Kota  Batam  Dalam
Peningkatkan  Pendapatan  Asli
Daerah.  Jurnal  NIARA  VOL 10  NO  1  JANUARI  2017.
Diakses melalui
https://ejurnal.unilak.ac.id
Ripley  Randall  B.  (1985), Policy Analysis  in  Political  Science, Chicago: Nelson Hall.
Situs web:
Pattiro Temukan Pelayanan Parkir di Kota  Semarang  Buruk  melalui http://jateng.tribunnews.com/2 013/06/27/pattiro-temukan- pelayanan-parkir-di-kota-
semarang-buruk Retribusi  parkir  kota  Semarang diduga bocor melalui http://www.bisnis- jateng.com/index.php/2011/03/
retribusi-parkir-kota-semarang- diduga-bocor/
Jumlah  Kendaraan  Bermotor  Harus Dikendalikan melalui http://nasional.kompas.com/rea d/2009/11/05/23051475/Jumla h.Kendaraan.Bermotor.Harus. Dikendalikan.
Menelisik  Kacaunya  Pengelolaan
Parkir  Kota  Semarang  melalui http://jateng.tribunnews.com/20 15/07/19/menelisik-kacaunya-
pengelolaan-parkir-kota- semarang
.