Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT
Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: dikyfm@gmail.com

## ABSTRACT
The  presence  of  BMTs  helps  middle  and  lower  class  people  who  are  not  reached  by banks.  One  of  the  community  services  offered  by  BMT  is  multi-service  ijarah  financing. Sharia  Financial  Institutions  that  issue  multi-service  financing  with  an  ijarah  agreement must  follow  the  provisions  of  the  DSN-MUI  Fatwa  Number  09  /  DSN-MUI  /  IV  /  2000 regarding  ijarah  financing.  The  stipulation  of  the  fatwa  must  have  started  from  an important  background  and  reasons.  In  addition,  the  ijtihad  process  carried  out  by  the DSN-MUI in establishing the fatwa above is also interesting to study. Departing from this, it is necessary to conduct an analytical study of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) Number 09 / DSN-MUI / IV / 2000 regarding ijarah  and  its  impact  on  Baitul  Maal  Wattamwil  (BMT).  This  research  is  a  qualitative research  which  is  literature  study.  The  results  show  that  the  DSN-MUI  fatwa  No.  09  / DSN-MUI / IV / 2000 requires BMT to provide goods that are leased or services that are owned and performed by BMT, not services owned by other parties. Regarding the object of the contract, there is no confirmation in the DSN Fatwa No. 44 / DSN-MUI / VII / 2004 concerning Multi-Service Financing as well as fatwas on ijarah. Because according to Al- Kasani,  renting  cannot  be  applied  to  money,  nor  does  the  provisions  of  ijarah  clearly regulate  the  object.  This  has  resulted  in  different  perceptions  for  BMT  regarding  the object  of  ijarah  and  the  vulnerability  of  financing  in  the  form  of  capital.  The  provision  of ujrah  in  the  Fatwa  states  that  the  amount  must  be  agreed  upon  in  advance  and expressed in nominal terms not as a percentage, but in practice many BMTs apply ujrah in percentage units.
Keywords : Fatwa DSN-MUI, Multi-Service Ijarah Financing , BMT.

## ABSTRAK
Kehadiran  BMT  membantu  masyarakat  kalangan  menengah  kebawah  yang  tidak terjangkau  oleh  perbankan.  Salah  satu  pelayanan  masyarakat  yang  ditawarkan  BMT yakni  pembiayaan  ijarah  multijasa.  Lembaga  Keuangan  Syariah  yang  mengeluarkan pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah  harus  mengikuti  ketentuan  Fatwa  DSN-MUI Nomor  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan  ijarah.  Ditetapkannya  fatwa  tersebut, pasti  berawal  dari  sebuah  latar  belakang  dan  alasan-alasan  penting.  Selain  itu,  proses ijtihad  yang  dilakukan  oleh  DSN-MUI  dalam  menetapkan  fatwa  di  atas  juga  menarik untuk dikaji. Berangkat dari hal tersebut, perlu kiranya dilakukan kajian analisis terhadap fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor  09/DSN- MUI/IV/2000  tentang  ijarah  dan  dampaknya  pada  Baitul  Maal  Wattamwil  (BMT). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN-MUI/IV/2000  mengharuskan  BMT menyediakan  barang  yang  disewakan  atau  jasa  yang  dimiliki  dan  dilakukan  oleh  pihak BMT, bukan jasa yang dimiliki oleh pihak lain. Terkait objek akad, belum ada penegasan dalam  Fatwa  DSN  No.  44/DSN-MUI/VII/2004  tentang  Pembiayaan  Multijasa  maupun fatwa tentang ijarah. Karena menurut Al-Kasani, dalam persewaan tidak dapat diterapkan pada  uang,    begitu  pula  ketentuan  ijarah  tidak  mengatur  secara  jelas  objeknya.  Hal  ini melahirkan  perbedaan  persepsi  bagi  BMT  terkait  objek  ijarah  dan  rentan  adanya
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
pembiayaan  dalam  bentuk  modal.  Ketentuan  ujrah  dalam  Fatwa  disebutkan  bahwa besarnya  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal  bukan  dalam bentuk prosentase, namun dalam praktiknya banyak BMT yang menerapkan ujrah dalam satuan prosentase.
Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Ijarah Multijasa, BMT.

## PENDAHULUAN
Sistem  ekonomi  Islam  memungkinkan  manusia  untuk  dapat memenuhi  hidupnya  dengan  jujur  tanpa  berlebihan  dan  saling membantu  satu  dengan  yang  lainnya.  Dalam  pandangan  Islam, manusia  merupakan  khalifah  Allah  di  muka  bumi.  Manusia  di  beri kebebasan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan melakukan transaksi ekonomi sesama mereka ( muamalah ). Dengan berdagang  ini,  dimaksudkan  agar  mereka  dapat  membina persaudaraan serta memperoleh kesejahteraan secara ekonomi.
Mengingat  betapa  pentingnya  kegiatan  ekonomi  bagi manusia  karena  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi  tidak  hanya berbasis  nilai  materi  saja,  tetapi  didalamnya  memuat  hal-hal  yang bernilai ibadah. Dalam bermuamalah manusia akan berupaya untuk memenuhi  kebutuhannya,  dimana  kebutuhan  adalah  salah  satu aspek  psikologis  yang  menggerakkan  manusia  dalam  melakukan aktivitas-aktivitasnya.
Secara umum kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi tiga tingkat yaitu primer ( dharuriyat ), sekunder ( hajiyat ), dan tersier ( tahsiniyat ).  Jenis  kebutuhan  kedua  dan  ketiga  sangat  beraneka ragam  dan  dapat  berbeda-beda  dari  seorang  dengan  lainnya, namun  kebutuhan  primer  sejak  dahulu  hingga  sekarang  adalah kebutuhan  yang  paling  pokok.  Salah  satu  solusi  yang  sering  di tempuh  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  adalah  dengan cara mengajukan pinjaman kepada sesama dan lembaga keuangan bank  maupun  non  bank  yang  salah  satunya  adalah  Baitul  Maal Wattamwil (BMT).
Baitul  Maal  Wattamwil  (BMT)  adalah  lembaga  keuangan mikro  yang  berbadan  hukum  koperasi  Syariah  dan  secara operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan. 1 BMT melandaskan  pada  prinsip-prinsip  syariah  yaitu  sistem  bagi  hasil ( mudharabah dan musyarakah ),  sistem  jual  beli  ( bai’  bitsaman  ajil dan  murabahah ),  sistem  sewa  ( ijarah ),  sistem  non  profit  ( qardhul hasan )  dan  sistem fee (jasa). 2 Kehadiran  BMT  adalah  membantu masyarakat  kalangan  menengah  kebawah  yang  tidak  terjangkau oleh perbankan. Salah satu pelayanan masyarakat yang ditawarkan BMT yakni pembiayaan ijarah multijasa.
Pembiayaan  ijarah  multijasa  adalah  akad  pemindahan  hak guna  atas  suatu  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  sewa pembayaran  upah  untuk  memperoleh  manfaat  atas  jasa  tersebut. Pembiayaan  multijasa  ini  menggunakan  akad  ijarah,  yaitu  akad pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu  barang  dalam  waktu tertentu  dengan  pembayaran  sewa  (ujrah).  Ijarah  multijasa digunakan  untuk  pembiayaan  yang  bersifat  konsumtif,  yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai untuk memenuhi suatu kebutuhan. 3
Melalui  produk  multijasa,  BMT  memperoleh  kemudahan dalam mengelola likuiditasnya karena dapat  menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa- jasa  yang  dibenarkan  secara  syariah.  Sedangkan  bagi  nasabah,
1 Salman,  Kautsar  Riza, Akuntansi  Perbankan  Syariah  Berbasis  PSAK  Syariah ,  (Jakarta: Academia, 2012), hlm. 2.
2 Ali  Murtadho, dkk, Menuju Lembaga Keuangan yang Islami dan Dinamis ,  (Semarang: Rafi Saana Perkasa, 2012), hlm. 62.
3 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.
produk  multijasa  ini  menjadi  sumber  dana  untuk  kebutuhan  akan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya. 4 Lembaga Keuangan Syariah yang mengeluarkan
pembiayaan  multijasa  dengan  akad  ijarah  harus  mengikuti ketentuan  yang  ada  pada  fatwa  ijarah  dan  ia  terikat  dengan ketentuan  ijarah  dalam  rukun,  syarat  maupun  ketentuan  lainnya. 5
Dalam  hal  ini,  Majelis  Ulama  Indonesia,  yakni  Dewan  Syariah Nasional mengeluarkan fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah,  disebutkan  bahwa  kewajiban  Lembaga  Keuangan  Syariah adalah  sebagai  pemberi  manfaat  barang  atau  jasa  yang  salah satunya  adalah  menyediakan  barang  yang  disewakan  atau  jasa yang  diberikan. 6 Pelaksanaan  akad  ijarah  harus  ada  keterkaitan antara pihak BMT selaku penyedia  dana dan penyewa,  yang akan menyewakan  kembali  aset  kepada  anggota  dengan  pihak  yang memberikan sewa aset tersebut. 7
Ditetapkannya  fatwa  tersebut,  pasti  berawal  dari  sebuah latar belakang dan alasan-alasan penting.  Selain itu,  proses ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa diatas juga menarik  untuk  dikaji.  Berangkat  dari  hal  tersebut,  perlu  kiranya dilakukan  kajian  analisis  terhadap  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Nomor  09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah dan dampaknya pada Baitul Maal Wattamwil (BMT).
4 Usman, Rachmadi, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 252.
5 Hijrah  Saputra, Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah  Dewan  Syariah  Nasional  MUI , (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 261.
6 https://www.dsnmui.or.id diakses pada tanggal 27 Maret 2020.
7 Adiwarman  Karim, Bank  Islam  :  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo, 2013), hlm. 112.

## PEMBAHASAN
1. Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank, yaitu  pemberian  fasilitas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. 8
Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga. 9
Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah  penanaman  dana  Bank  Islam  baik  dalam  bentuk  rupiah maupun  valuta  asing  dalam  bentuk  pembiayaan,  piutang,  qard, surat  berharga,  penempatan,  penyertaan  modal,  penyertaan modal  sementara,  komitmen,  dan  kontijensi  pada  rekening administratif serta sertifikat wadiah. 10
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank, yaitu  pemberian  fasilitas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi kebutuhan  pihak-  pihak  yang  merupakan  defisit  unit. 11 Menurut sifat penggunaanya pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi  kebutuhan  produksi  dalam  arti  luas,  yaitu peningkatan  usaha,  baik  usaha  produksi,  perdagangan, maupun investasi.
2) Pembiayaan  konsumtif  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi,  yang  akan  habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
8 Rifaat Ahmad Abdul Karim, The Impact of the Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on The Financial Strategy of Islamic Banks dalam Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.
9 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.
10 Veithzal  Rivai,  Arviyan  Arifin, Islamic  Banking Sebuah  Teori  Konsep  dan  Aplikasi , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), Edisi I, hlm. 168.
11 Rifaat  Ahmad  Abdul  Karim,  “ The  Impact  of  the  bassle  Capital  Adequacy  Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Bank” , (Jakarta:t.t, 1995).

## 2. Pengertian Ijarah
Secara  etimologis  ijarah  berasal  dari  kata ajara ya’juru yang  berarti  upah  yang  kamu  berikan  dalam  satu  pekerjaan. Adapun  secara  terminologis  adalah  transaksi  atas  satu  manfaat yang  mubah  berupa  barang  tertentu,  atau  transaksi  atas  suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. 12
Menurut  fatwa  DSN,  ijarah  adalah  akad  pemindahan  hak guna  (manfaat)  atas  suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu tertentu  melalui  pembayaran  sewa/upah,  tanpa  diikuti  dengan pemindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri.  Dengan  demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan  hak  guna  saja  dari  yang  menyewakan  kepada penyewa. 13
Sedangkan  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah,  ijarah adalah  pembiayaan  dengan  prinsip  sewa  ditujukan  untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan  dan  menjadi  bagian  harga  atas  barang  atau  jasa  yang disewakan.
Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam:
1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan  jasa  seseorang  dengan  upah  sebagai imbalan jasa yang disewa.
2) Ijarah  yang  berhubungan  dengan  aset  atau  properti,  yaitu memindahkan  hak  untuk  memakai  aset  atau  properti  tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. 14
12 Ath-Thayyar, Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah  Dalam  4  Madzab ,  (Yogyakarta:  Wadarul- wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), hlm. 311.
13 Adiwarman  Karim, Analisis  Fiqh  dan  Keuangan ,  (Jakarta:  Rajawali  Press,  2001),  hlm. 138.
14 Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2008), hlm.99.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...

## 3. Dasar Hukum Ijarah
Adapun  alasan  jumhur  ulama  membolehkan  akad  ijarah atas  dasar  sumber  hukum,  baik  Al- Qur’an maupun Hadits, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang a rtinya : “dan jika kamu ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak  ada  dosa bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang patut.  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa Allah Maha me lihat apa yang kamu kerjakan”. Dari dalil tersebut menunjukkan  bahwa  “apabila  kamu  memberikan  pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. 15
Sedangkan landasan sunahnya dapat dilihat pada sebuah hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim  dari  Ibnu Abbas  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW  telah  bersabda: “Berbekamlah kamu, lalu berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam  itu . Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dan  An Nasa’i  dari  Abi  Waqqash  r.a  berkata:  “dahulu  kami  menyewa tanah  dengan  jalan membayar  dari  tanaman  yang  tumbuh.  Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.
Dengan demikian
menyewakan pohon untuk dimanfaatkan  buahnya  tidak  sah.  Termasuk  pula  menyewakan sapi atau domba untuk diambil susunya. Hal ini logis mengingat objek  dari perjanjian sewa menyewa adalah manfaat  atas suatu barang,  bukan  kepemilikan  atas  suatu  barang.  Yang  lebih  pas dalam  konteks  ini  hendaknya  dengan  menggunakan  perjanjian jual beli. 16
15 Binti  Nur  Asiyah, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah ,  (Yogyakarta:  Kalimedia, 2015), hlm. 216.
16 Abdul Ghofur , Hukum Perjanjian Islam di Indonesia , (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 71.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
Adapun  landasan  ijma’  mengenai  disyariatkannya  ijarah semua ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat  dan  melaksanakan  akad  ijarah atau  perjanjian  sewa- menyewa,  hal  ini  sejalan  juga  dengan  prinsip  muamalah  bahwa semua  bentuk  muamalah  adalah  boleh,  kecuali  ada  dalil  yang melarangnya. 17

## 4. Fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan
Ijarah
1) Rukun dan Syarat Ijarah
a. Sighat  Ijarah,  yaitu  ijab  dan  qabul  berupa  pernyataan  dari keduabelah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
c.  Objek  akad  ijarah,  yaitu  manfaat  barang  dan  sewa;  atau manfaat jasa dan upah.
2) Ketentuan Objek Ijarah
a. Objek  Ijarah  adalah  manfaat  dari  pengguna  barang dan/atau jasa.
b. Manfaat  barang  dan  jasa  harus  bisa  dinilai  dan  dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c.  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  yang  bersifat  dibolehkan (tidak diharamkan).
d. Kesanggupan  memenuhi  manfaat  harus  nyata  dan  sesuai dengan syariah.
e. Manfaat  harus  dikenali  secara  spesifik  sedemikian  rupa untuk  menghilangkan jahalah (ketidaktahuan)  yang  akan mengakibatkan sengketa.
17 Khotibul Umam, Perbankan Syari’ah , (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.
123.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
f.  Spesifikasi  manfaat  harus  dinyatakan  dengan  jelas.
Termasuk  jangka  waktunya.  Bisa  juga  dikenali  dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
g. Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan dibayar  nasabah  kepada  LKS  sebagai  pembayaran manfaat.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  harga  (tsaman) dalam jual-beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
h. Pembayaran  sewa  atau  upah  boleh  berbentuk  jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
i.  Kelenturan  (flexibility)  dalam  menentukan  sewa  atau  upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
3) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan Ijarah
Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
a. Menyediakan  barang  yang  disewakan  atau  jasa  yang diberikan.
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
c.  Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
4) Kewajiban  nasabah  sebagai  penerima  manfaat  manfaat barang atau jasa:
a. Membayar  sewa  atau  upah  dan  bertanggung  jawab  untuk menjaga  keutuhan  barang  serta  menggunakannya  sesuai akad (kontrak).
b. Menanggung  biaya  pemeliharaan  barang  yang  sifatnya ringan (tidak material).
c.  Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari  penggunaan  yang  dibolehkan,  juga  bukan  karena kelalaian  pihak  penerima  manfaat  dalam  menjaganya,  ia tidak bergantung jawab atas kerusakan tersebut.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya atau  tidak  terjadi  perselisihan  diantara  para  pihak,  maka penyelesaian  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 18
5. Pengertian Multijasa
Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak, bermacam-macam dan kata jasa berarti perbuatan yang berguna  atau  bernilai  bagi  orang  lain,  bermanfaat.  Menurut Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.44/DSN-MUI/VIII/2004, tentang  pembiayaan  multijasa  bahwa  salah  satu  bentuk pelayanan  jasa  keuangan  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat adalah  pembiayaan  multijasa,  yaitu  pembiayaan  yang  diberikan Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  kepada  nasabah  dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. 19
Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk LKS dalam hal jasa. Namun karena salah satu akad yang digunakan adalah  ijarah,  maka  sering  disebut  dengan  ijarah  multijasa. Pembiayaan  multijasa  dalam  transaksi  ijarah  adalah  sewa menyewa atas suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik objek sewa menyewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan  penyewa  untuk  mendapatkan  imbalan  atas  objek  sewa yang disewakan. 20
Ijarah multijasa mengkordinir pembiayaan yang tidak bisa dilakukan  dalam  pembiayaan  murabahah  maupun  ijarah. Sehingga  lebih  bersifat  fleksibel.  Pembiayaan  ijarah  multijasa juga  termasuk  dalam  pembiayaan  yang  konsumtif,  seperti; renovasi rumah, kesehatan, pendidikan, umrah, dan pariwisata.
18 Sutan Remy Sjahdeini , Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya,
(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 266-267.
19 Abdul  Rohman  Ghazaly, Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta:  Kencana  Premedia  Group,  2010), hlm.284. 20 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.56.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
Ketentuan  umum  berdasarkan  Fatwa  DSN  No.  44/DSN- MUI/VII/2004 yaitu:
1) Pembiayaan  Multijasa  hukumnya  boleh (jai z)  dengan menggunakan akad ijarah atau akad kafalah.
2) Dalam  hal  LKS  menggunakan  Ijarah,  maka  harus  mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ijarah.
3) Dalam  LKS  menggunakan  Kafalah,  maka  harus  mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa Kafalah.
4) Dalam  kedua  pembiayaan  multijasa  tersebut,  LKS  dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
6. Pelaksanaan Ijarah Multijasa pada BMT
Pelaksanaan akad ijarah pada lembaga keuangan syariah yaitu nasabah memesan objek sewa kepada lembaga keuangan syariah (bank) lalu bank atau LKS menghubungi produsen untuk membeli atau menyewa objek sewa setelah objek sewa tersedia barulah  bank  menyewakan  kembali  kepada  nasabah  atau  bisa juga  diakhiri  dengan  sewa  beli  dimana  objek  sewa  tidak dikembalikan kepada bank melainkan menjadi milik nasabah. 21 Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional
N0.44/DSNMUI/VII/2004,  tentang  pembiayaan  multijasa,  bahwa salah  satu  bentuk  pelayanan  jasa  keuangan  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat  adalah  pembiayaan  multijasa,  yaitu pembiayaan  yang  diberikan  LKS  kepada  nasabah  dalam memperoleh  manfaat  atas  suatu  jasa 22 ,  dalam  pembiayaan multijasa lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee .
21 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi,
(Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hlm. 74.
22 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  N0.44/DSN-MUI/VII/2004,  tentang  Pembiayaan Multijasa.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
Dalam  perjanjian  atau  akad  ijarah  untuk  pembiayaan multijasa di LKS, para pihak pembuat akadnya yaitu LKS selaku pemberi sewa ( mu’ajjir ), anggota selaku penyewa ( musta’jir ), dan fee ( ujrah )  atau  biaya  tambahan  sebagai  upah  yang  diperoleh LKS,  sigat  al-aqd  dibuat  secara  tertulis  dalam  bentuk  sebuah draft  kontrak,  yang  didalamnya  memuat  Pasal-pasal  yang menerangkan  segala  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh  LKS  maupun  oleh  anggota  yang  pada  akhirnya ditandatangani  oleh  para  pihak  yaitu  LKS  dengan  anggota beserta saksi yang dilangsungkan di dalam satu majelis yakni di kantor LKS. 23
7. Analisis  Fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan Ijarah pada BMT
Secara  akad,  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN- MUI/IV/2000,    akad  ijarah  ini  memberikan  kewajiban  kepada pihak BMT untuk menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang  diberikan  kepada  nasabah.  BMT  diharuskan  menyediakan persewaan  barang  atau  pemberian  jasa  untuk  biaya  sekolah maupun  untuk  biaya  kesehatan.  Penggunaan  akad  ijarah  disini, BMT  bukan  hanya  memberikan  sejumlah  uang  atau  pinjaman kepada nasabah. Selain itu, dana pembiayaan harus diserahkan langsung  oleh  BMT  kepada  sekolah  atau  universitas  maupun rumah  sakit,  bukan  BMT  hanya  menyerahkan  dana  kepada nasabah  dan  terjadi  perwakilan.  Dimana  BMT  melimpahkan pembayaran  kepada  nasabah,  tetapi  dalam  pelimpahan pembayaran ini tidak ada bukti kuasa atau surat kuasa oleh BMT kepada  nasabah  untuk  mewakili  pembayaran  kepada  pihak ketiga.
23 Ajeng  Mar‘atus  Solihah, Penerapan  Akad  Ijarah  pada  Pembiayaan  Multijasa  dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal Az Zarqa’, Vol. 6, No. I, Juni 2014. hlm. 110.
Menurut  Al-Kasani,  dalam  persewaan  tidak  dapat diterapkan  pada  uang,  bahan  makanan,  bahan  bakar,  amunisi, dan  lainnya  karena  tujuan  kegunaan  mereka  tidak  mungkin selain  untuk  dikonsumsi.  Jika  apapun  diantara  hal  tersebut dipersewakan, ini diperlakukan atau dianggap sebagai pinjaman dan  karenanya  semua  ketentuan  mengenai  pinjam  meminjam berlaku untuk itu. Setiap sewa yang dibebankan pada persewaan yang tidak sah ini akan menghasilkan bunga. Lebih lanjut, sangat tidak  mungkin  mengambil  manfaat  dari  barang  atau  aset tersebut,  sehingga  tidak  bisa  barang  atau  aset  yang  dimaksud dijadikan sebagai objek ijarah. 24
Menurut Ifham Fahmi dalam buku Ekonomi Syariah, Jasa Lembaga  Keuangan  Syariah  adalah  produk  jasa  Lembaga Keuangan  Syariah,  bukan  jasa  yang  dimiliki  oleh  pihak  lain. 25
Sedangkan dalam hal ini, objek ijarah di miliki oleh pihak ketiga. Adapun  jasa  yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  syariah antara lain: sharf (jual beli valuta asing) yaitu jual beli mata uang tidak  sejenis  yang  penyerahannya  harus  dilakukan  pada  waktu yang sama, Ijarah (sewa) antara lain penyewaan kotak simpanan (safe  deposit  box)  dan  jasa  tatalaksana  administrasi  dokumen (custodian),  Pengiriman  uang  (transfer)  antar  bank  dan  kliring, Pembayaran dan pembelian produk via LKS (seperti pembayaran  telepon,  biaya  sekolah,  pembelian  voucher,  dan lainnya). 26 Fatwa DSN-MUI
No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menyebutkan bahwa  objek akad ijarah, yaitu manfaat  barang  dan  sewa;  atau  manfaat  jasa  dan  upah.
24 Sugeng  Widodo, Modal  Pembiayaan  Lembaga  Keuangan  Islam  Perspekif  Aplikatif , (Jakarta: Kaukabah), 2014, hlm. 517.
25 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah ,  (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 369.
26 M.  Nur  Rianto  Al-Arif, Lembaga  Keuangan  Syariah:  Suatu  Kajian  Teoretis  Praktis , (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 192.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
Sebagaimana  disebutkan  dalam  fatwa  DSN  No.  44/DSN- MUI/VII/2004  yaitu,  (1)  Pembiayaan  Multijasa  hukumnya  boleh (jai z)  dengan  menggunakan  akad  ijarah  atau.  (2)  Dalam  hal  ini, LKS  menggunakan  Ijarah,  maka  harus  mengikuti  semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ijarah.
Namun  dalam  fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah belum ditegaskan bahwasannya jasa lembaga  keuangan  syariah  adalah  produk  jasa  lembaga keuangan syariah, bukan jasa yang dimiliki oleh pihak lain.
Mengenai  jasa,  yang  seharusnya  diberikan  oleh  BMT kepada  nasabah  adalah  jasa  yang  dimiliki  dan  dilakukan  oleh pihak BMT, bukan jasa yang dimiliki oleh pihak lain. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah multijasa ini, jasa tersebut adalah milik pihak  ketiga.  Dalam  hal  BMT  mengeluarkan  pembiayaan  ijarah multijasa,  BMT  mendapatkan  ujrah.  Pendapatan  ujrah  ini  dirasa kurang  tepat,  karena  BMT  hanya  memberikan  pinjaman  dana kepada  nasabah  bukan  karena  adanya  persewaan  barang  atau jasa.
Sehingga  dalam  pemberian  pembiayaan  ijarah  multijasa, antara  pihak  BMT  dengan  pihak  ketiga  tidak  terjadi  transaksi apapun.  Dalam  hal  ini  ditakutkan  bahwa  pembiayaan  yang dikeluarkan  oleh  BMT  sama  dengan pemberian  kredit  yang  ada di  bank  konvensional.  Agar  praktik  ijarah  tidak  sama  dengan leasing  diperbankan  konvensional,  maka  dalam  memberikan pembiayaan  tidak  hanya  menyerahkan  uang  kepada  nasabah, melainkan  pihak  BMT  memberikan  jasanya  dengan  cara menguruskan keperluan nasabah berupa pembiayaan pendidikan,  pembiayaan  kesehatan  dan  hajatan  dengan  cara BMT membayarkan langsung kepada pihak ketiga. Dengan BMT membayarkan  kepada  pihak  ketiga,  maka  pihak  nasabah  akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut.
Terkait  objek  akad,  yakni  adalah  sesuatu  yang  dapat menjadi  hak  milik  seseorang  atau  sesuatu  yang  dapat  diambil manfaatnya. 27 Dalam  hukum  perjanjian  Islam  objek  akad merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  apabila  tidak  ada objek  akad  maka  akad  yang  dibuat  menjadi  percuma  atau  sia- sia.  Objek  akad  dapat  berupa  benda,  manfaat  benda,  jasa  atas pekerjaan atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah. Objek  akad  dapat  berupa  benda  berwujud  maupun  tidak berwujud.  Apabila  objek  akad  berupa  benda,  maka  kejelasan objek  tersebut  terkait  pada  apakah  objek  tersebut  ada  dimajlis atau  tidak.  Bilamana  objek  akad  berupa  perbuatan,  maka  objek tersebut  harus  dapat  ditentukan  dan  dapat  diketahui  oleh  para pihak.  Manfaat  objek  dalam  akad  ijarah  harus  diketahui  secara jelas,  yaitu kejelasan tentang objek  yang di ijarah kan atau jasa yang diberikan dan kejelasan waktu untuk memanfaatkannya.
Manfaat  objek  akad  ijarah  dapat  dipenuhi  baik  secara hakiki maupun syar’i. Manfaat objek akad ijarah harus memenuhi syarat- syarat  yang  tidak  bertentangan  dengan  syara’.  Karena manfaat  yang  terkait  dalam  ijarah  adalah  manfaat  atas  benda dan  manfaat  atas  pekerjaan,  maka  harus  ditentukan  besarnya porsi  manfaat  yang  akan  diambil.  Oleh  karena  objek  dalam pembiayaan ijarah multijasa adalah untuk pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, dan pembiayaan pernikahan,  maka  porsi  ijarah  atas  manfaat  pekerjaan  lebih banyak diabandingkan dengan porsi ijarah atas manfaat barang.
Dengan begitu objek pembiayaan multijasa akan menjadi jelas.
27 Fathurrahman  Djamil,  Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
Namun  dalam  fatwa  DSN  No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Pembiayaan  Ijarah  dalam  Ketentuan  Objek  Ijarah  yang dirinci dari beberapa ketentuan yakni; 28
1) Objek  Ijarah  adalah  manfaat  dari  pengguna  barang  dan/atau jasa.
2) Manfaat  barang  dan  jasa  harus  bisa  dinilai  dan  dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3) Manfaat  barang  atau  jasa  harus  yang  bersifat  dibolehkan (tidak diharamkan).
4) Kesanggupan  memenuhi  manfaat  harus  nyata  dan  sesuai dengan syariah.
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas. Termasuk jangka  waktunya.  Bisa  juga  dikenali  dengan  spesifikasi  atau identifikasi fisik.
Ketentuan  yang  tertera  dalam  fatwa  belum  ditemukan penegasan    bahwa  persewaan  tidak  dapat  diterapkan  pada uang,  bahan  makanan,  bahan  bakar,  amunisi,  dan  lainnya karena  tujuan  kegunaan  mereka  tidak  mungkin  selain  untuk dikonsumsi. Jika apapun diantara hal tersebut dipersewakan, ini diperlakukan  atau  dianggap  sebagai  pinjaman  dan  karenanya semua ketentuan mengenai pinjam meminjam berlaku untuk itu. Setiap  sewa  yang  dibebankan  pada  persewaan  yang  tidak  sah ini akan menghasilkan bunga. Lebih lanjut, sangat tidak mungkin mengambil  manfaat  dari  barang  atau  aset  tersebut,  sehingga tidak  bisa  barang  atau  aset  yang  dimaksud  dijadikan  sebagai objek ijarah.
28 Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
Kurangnya  penegasan  dalam  fatwa  DSN  No.09/DSN- MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan  ijarah  menyebabkan  banyak kesalahpahaman  dan  penyalahgunaan  produk  pembiayaan ijarah multijasa pada lembaga keuangan syariah.  Sehingga bagi BMT,  pembiaayan  tersebut  menjadi  suatu  kelonggaran  untuk melakukan  pembiayaan  walaupun  untuk  memberi  suatu  modal atau  dengan  objek  berupa  uang.  Namun  dibalik  hal  itu,  fatwa DSN  No.  44/DSN-MUI/VII/2004  tentang  Pembiayaan  Multijasa sudah mampu menampung nasabah menengah ke bawah untuk bisa  melangsungkan  pembiayaan  dengan  mudah  meskipun secara akad ijarah hal itu kurang benar.
Terkait  ujrah,  ujrah  merupakan  sesuatu  yang  dijanjikan dan  dibayar  oleh  nasabah  kepada  BMT  sebagai  pembayaran atas suatu manfaat. 29 Penentuan ujrah ini ditentukan diawal akad berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara BMT  dan  nasabah.  Dalam  penentuan  upah  antara  pihak  BMT dan  nasabah  akan  terjadi  negosiasi  diawal  terhadap  besarnya ujrah  yang  harus  dibayarkan.  Dalam  Fatwa  DSN  No.  44/DSN- MUI/VII/2004  tentang  Pembiayaan  Multijasa  dalam  ketentuan umum disebutkan bahwa besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
Ketentuan  ujrah  yang  harus  dinyatakan  dalam  bentuk nominal  mengandung  makna  bahwa  suatu  imbalan  harus diketahui jumlahnya secara jelas. Seperti halnya pendapat ulama Syafi’iyah  yang  berpendapat  bahwa  ujrah  suatu  manfaat  yang
29 M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis , (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 164.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
diperbolehkan oleh syara’ yakni “dapat diberikan dan dibolehkan menurut s yara’ disertai sejumlah imbalan yang diketahui”. 30
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak Baitul Maal  Wattamwil  (BMT)  yang  menerapkan  ujrah  dalam  satuan prosentase.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  No.  56/DSN-MUI/V/2007  Tentang  Ketentuan Review  Ujrah  pada  LKS.  Di  dalam  fatwanya  dijelaskan  bahwa DSN telah menimbang: 31
1) Bahwa  ujrah  dalam  ijarah  harus  disepakati  pada  saat  akad; akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para  pihak  memandang  perlu  untuk  melakukan  review  atas besaran ujrah yang telah disepakati tersebut.
2) Bahwa  review  atas  ujrah  dilakukan  dengan  prinsip  syariah, DSN  memandang  perlu  menetapkan  fatwa  tentang  review ujrah untuk dijadikan pedoman LKS.
Ketentuan hukum: 32
1) Review  ujrah  boleh  dilakukan  antara  pihak  yang  melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Terjadi perubahan periode akad ijarah;
b. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
c.  Disepakati oleh kedua belah pihak.
2) Review atas besaran ujrah setelah periode tertentu:
a. Ujrah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan;
30 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , (Jakarta: Amzah. 2010), hlm. 308.
31 Ahmad  Ifham  Sholihin, Pedoman  Umum  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 189.
32 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 191.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
b. besaran ujrah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak;
c.  peninjauan  kembali  besaran  ujrah  setelah  jangka  waktu tertentu  harus  disepakati  kedua  pihak  sebelumnya  dan disebutkan dalam akad;
d. dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk akad pertama  harus  dijelaskan  jumlahnya.  Untuk  periode  akad berikutnya  boleh  berdasarkan  rumusan  yang  jelas  dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.
Konteks  Multijasa  yang  berbentuk  ijarah  dirasa  kurang tepat  karena  apabila  dalam  melakukan  sewa-menyewa  dalam ijarah,  objek  akad  harus  jelas  dan  milik  sendiri.  Jika  jasa  yang ingin dibiayai adalah jasa dalam bidang pendidikan, menunjukkan  bahwa  pendidikan  menjadi  objek  akad.  Objek dalam  pendidikan  pun  bermacam-macam,  mulai  dari  fasilitas, gedung,  pengajar,  dan  sebagainya  sehingga  objek  pendidikan tersebut  tidak  berbentuk  abstrak  atau  kejelasannya  mungkin diketahui  tapi  hanya  sebatas  luarnya.  Jika  lembaga  keuangan membiayai suatu biaya pendidikan dan menyerahkannya kepada nasabah,  itu  sama  saja  dengan  mengalihkan  hak  yang  diterima lembaga  berupa  pendidikan  kepada  nasabah.  Lembaga keuangan  yang  menyewakan  hak  atas  pendidikan  yang dibayarnya.  Untuk  itu,  akan  lebih  tepat  jika  penggunaan  akad multijasa adalah berbentuk wakalah. 33
Menurut  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  10/DSN-MUI/IV/2000, wakalah  adalah  pelimpahan  kekuasaan  oleh  satu  pihak  kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek wakalah dalam  pembiayaan  multijasa  berarti  mewakilkan  nasabah
33 https://www.kompasiana.com/pembiayaan-multijasa-akad-yang-seharusnya-digunak an, diakses pada 28 Maret 2020.
sebagai  wakil  dari  lembaga  keuangan  yang  membayar,  guna menggunakan fasilitas yang sudah dibayar tersebut.
Fatwa  DSN  tentang  pembiayaan  multijasa  dengan menggunakan  akad  ijarah  secara  keseluruhan  telah  memenuhi prinsip  lembaga  keuangan  syariah,  walaupun  ada  beberapa ketentuan  yang  masih  ambigu  dan  kurang  penegasan  sehingga menimbulkan  kesalahpahaman  dalam  praktiknya  pada    Baitul Maal Wattamwil (BMT). Namun pembiayaan multijasa setidaknya menjadi salah satu produk pembiayaan yang bisa mengakomodir nasabah defisit dengan ujrah minimal sehingga bisa meringankan  beban  para  nasabah  pada  Baitul  Maal  Wattamwil (BMT).

## KESIMPULAN
Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000,  BMT yang  memakai  akad  ijarah  memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan kepada nasabah. BMT  diharuskan  menyediakan  persewaan  barang  atau  pemberian jasa untuk biaya sekolah maupun untuk biaya kesehatan. Mengenai jasa, yang seharusnya diberikan oleh BMT kepada nasabah adalah jasa  yang  dimiliki  dan  dilakukan oleh  pihak BMT,  bukan  jasa  yang dimiliki oleh pihak lain.
Terkait objek akad, dalam ketentuan objek ijarah yang dirinci dari beberapa ketentuan dalam fatwa belum ditemukan penegasan bahwa  persewaan  tidak  dapat  diterapkan  pada  uang,  bahan makanan,  bahan  bakar,  amunisi,  dan  lainnya.  Hal  ini  melahirkan perbedaan  persepsi  antar  BMT  terkait  objek  ijarah.  Sehingga menjadikan  suatu  kelonggaran  bagi  BMT  untuk  melakukan peminjaman  modal  dengan  mengatasnamakan  pembiayaan  ijarah multijasa.  Dimana  praktik  tersebut  jauh  dari  kesesuaian  dengan akad ijarah.
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
Ketentuan ujrah dalam Fatwa DSN No. 44/DSN- MUI/VII/2004  tentang  Pembiayaan  Multijasa  dalam  ketentuan umum  disebutkan  bahwa  besar ujrah atau fee harus  disepakati  di awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal  bukan  dalam  bentuk prosentase. Dinyatakan dalam bentuk nominal mengandung makna bahwa  suatu  imbalan  harus  diketahui  jumlahnya  secara  jelas. Namun  praktiknya  banyak  Baitul  Maal  Wattamwil  (BMT)  yang menerapkan  ujrah  dalam  satuan  prosentase.  Sebagaimana disebutkan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  56/DSN- MUI/V/2007 Tentang Ketentuan Review Ujrah pada LKS

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Arif, Nur Rianto. 2012. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis , (Jakarta: Pustaka Setia).
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani Press).
Ascarya.  2008. Akad  dan  Produk  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada).
Asiyah,  Binti  Nur.  2015. Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah , (Yogyakarta: Kalimedia).
Ath-Thayyar.  2004. Ensiklopedi  Fiqih  Muamalah  Dalam  4  Madzab , Yogyakarta: Wadarul-wathan Lin-Nasyr, (Riyadh: KSA).
Djamil,  Fathurrahman.  2012. Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam Transaksi  di  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Jakarta:  Sinar Grafika).
Fatwa  DSN-MUI  N0.44/DSN-MUI/VII/2004  tentang  Pembiayaan Multijasa.
Fatwa  DSN-MUI  No.09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan
Ijarah.
Ghazaly,  Abdul  Rohman.  2010. Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta:  Kencana Premedia Group).
Ghofur,  Abdul.  2010. Hukum  Perjanjian  Islam  di  Indonesia , (Yogyakarta: UGM Press).
https://www.dsnmui.or.id diakses pada tanggal 27 Maret 2020.
https://www.kompasiana.com/pembiayaan-multijasa-akad-yang- seharusnya-digunakan diakses pada tanggal 28 Maret 2020.
Karim,  Adiwarman.  2001. Analisis  Fiqh  dan  Keuangan ,  (Jakarta: Rajawali Press).
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
____.  2013. Bank  Islam  :  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta: Raja Grafindo).
Karim, Rifaat  Ahmad Abdul.  1995. The Impact  of  the bassle Capital Adequacy  Ratio  Regulation  on  the  Financial  Strategy  of Islamic Bank, (Jakarta:t.t).
____.  2001. The  Impact  of  the  Basle  Capital  Adequacy  Ratio Regulation on The Financial Strategy of Islamic Banks dalam Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani Press).
Muhammad.  2005. Manajemen  Bank  Syariah, (Yogyakarta:  UPP AMP YKPN).
____.  2014. Manajemen  Dana  Bank  Syariah ,  (Jakarta:  Rajawali Pers).
Murtadho,  Ali,  dkk.  2012. Menuju  Lembaga  Keuangan  yang  Islami dan Dinamis , (Semarang: Rafi Saana Perkasa).
Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat , (Jakarta: Amzah).
Rivai,  Veithzal  dan  Arviyan  Arifin.  2010. Islamic  Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi , (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
Salman, Kautsar Riza. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah , (Jakarta: Academia)
Saputra,  Hijrah.  2014. Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah  Dewan Syariah Nasional MUI , (Jakarta: Erlangga).
Sholihin,  Ahmad  Ifham.  2010. Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
____. 2010. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
Diky Faqih Maulana | Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan...
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  2014. Perbankan  Syariah:  Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, (Jakarta: Kencana).
Solihah, Ajeng  Mar‘atus.  2014. Penerapan  Akad  Ijarah  pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal Az Zarqa’, Vol. 6, No. I, Juni 2014
Sudarsono,  Heri.  2005. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah Deskriptif dan Ilustrasi , (Yogyakarta: EKONISIA).
Sugeng  Widodo, Modal  Pembiayaan  Lembaga  Keuangan  Islam Perspekif Aplikatif , Jakarta: Kaukabah, 2014
Umam,  Khotibul.  2016. Perbankan  Syari ’ah ,  (Jakarta:  PT  .Raja Grafindo Persada).
Usman,  Rachmadi.  2009. Produk  dan  Akad  Perbankan  Syariah  di Indonesia  Implementasi  dan  Aspek  Hukum ,  (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti).