## UPAYA PERDAMAIAN/HEPING DI ERA PEMERINTAHAN KOLABORATION DI REPUBLIK OF CHINA-NANJING ( 1940-1945) DENGAN PEMERINTAH PENDUDUKAN JEPANG
Agung Wibiyanto, Markus Utomo Sukendar Politeknik Indonusa Surakarta e-mail: agungadrianus@gmail.com , markus.utomo@poltekindonusa.ac.id
Abstrak- Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  beberapa  usaha  dari  Wang  Jing  Wei  untuk mendirikan  pemerintahan  kolaborasi  dengan  pendudukan  Jepang  di  China  dengan  dalil  untuk menyelamatkan China  dari kehancuran total di masa Perang Sino-Jepang II ( 1937-1945) dan juga mengembalikan kedaulatan Republik Cina yang terkoyak koyak sejak masa warlordism. Untuk itu, kami akan menganalisa Wang dengan konsep revolusi. Wang melanjutkan kebijakan awal Sun Yat Sen  dan  sayap  kiri  Kuomintang  sebelum  perang”.  Maksudnya  dengan  upaya  perdamaian  dapat menghidarkan diri khususnya Cina dari kehancuran total. Upaya perdamaian/Heping yang diajarkan oleh Sun Yat Sen ternyata disalahartikan untuk kepentingan politis oleh kelompok kelompok sosial tertentu di China seperti halnya Wang Jing Wei untuk merebut tampuk kekuasaan tertinggi di dalam Kuomintang/partai  nasionalis  China.  Upaya  perdamaian  dengan  membentuk  pemerintahan kolaborasi dengan pendudukan Jepang merupakan bentuk strategi politis bagi kelompok Wang Jing Wei  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  rakyat  Cina  berjuang  bersama  pemerintah  pendudukan Jepang  dan  memberikan  gambaran  bahwa  pemerintah  pendudukan  Jepang  bersama  pemerintah kolaborasi  republik  of  China-Nanjing  hampir  sama  seperti  bangsa  Manchu  dan  Mongol  di  saat memerintah  daratan  Cina  yang  juga  mendudukkan  bangsa  Han  di  pemerintahan  dalam  mencapai kemakmuran bersama.
Kata  kunci:  Heping/upaya  perdamaian,  Pemerintahan  Republik  China,  Wang  Jing  Wei, Pendudukan Jepang

## TITLE SHOULD BE CONDENSE, DESCRIBING THE CONTENT AND NOT MORE THAN THIRTEEN WORDS
Author Affiliation (your institution) e-mail: author@email.ac.id
Abstract- This study aims to analyse Wang Jing Wei’s collaborative government with the Japanese occupation to save China from total destruction during the Second China-Japanese War (1937-1945) as well as to restore the sovereignty of the Republic of China from civil wars. For that purpose, we will analyse this collaborative government in the view of theory of revolution. Wang continued the initial policies of Sun Yat Sen and, then, the left-wing Kuomintang. The peace effort/Heping taught by Sun Yat Sen turned out to be misinterpreted for political interests by certain social groups in China such as Wang Jing Wei to seize the highest position of power in the Kuomintang/Chinese nationalist party.  The peace  effort by forming  a  collaborative  government  with the  Japanese  occupation is a form of political strategy for Wang Jing Wei's group to gain support from the Chinese people fighting with the Japanese occupation government and provides an illustration that the Japanese occupation government and the collaborative government of the Republic of China-Nanjing are almost the same as the Manchus and The Mongols at the time ruled mainland China who also placed the Han people in government in achieving mutual prosperity.
Keywords: Heping/peace efforts, Government of the Republic Of China Nanjing, criticism, Wang Jing Wei, Japanese Occupation

## 2 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah

## Pendahuluan
Wang  Jing  Wei  sering  dikonotasikan sebagai  pengkhianat  ketika  berkolaborasi dengan  pemerin-tahan  pendudukan  Jepang. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, kita perlu  juga  melihat  paradigma  aktor,  yakni Wang  Jing  Wei.  Dia  melihat  heping  dalam kerangka  teori  revolusi  komunis  agar  bisa memahami peran sejarah Wang Jing Wei. Dia berusaha  mendialektikakan  kekuasaan  yang didasar-kan  pada  power  dengan  standar normatif  budaya  Cina  dan  sejauhmana  Wang Jing  Wei  mendapatkan  legitimasi  tersebut (Rochmat, 2019: 33).
Wang Jing Wei bersifat rasional ketika militer Jepang bisa menjatuhkan pemerintahan presiden  Chiang  Kai  Shek  pada  tahun  1937. Perdamaian dengan pemerintahan pendudukan Jepang  dimak-sudkan  untuk  menghindarkan Cina  dari  kehancuran  total  dan  sekaligus sebagai  konsolidasi  sayap kiri  dalam merebut kekuasaan di Cina.
Sejarah  Cina  memang  tidak  bisa dilepaskan dari berbagai konflik panjang mulai dari  revolusi  petani  dalam  menumbangkan kekuasaan feodal kuno dan seringkali dipenuhi dengan  lika  liku  pandangan  yang  beraneka ragam  terlebih  di  urusan  “pengkhianatan” (Kusmayadi,  2018).  Hal  ini  tercermin  mulai dari  peristiwa  pengkhianatan  Qin  Hui  dalam menyingkirkan  jenderal  legendaris  Yu  Fei  di era  kekaisaran  Song.  Wu  San  Gui,  jenderal legendaris  di  akhir  masa  kekaisaran  Ming, meminta  tolong  kepada  otoritas  kekuasaan Manchu  untuk  memadamkan  pemberontakan Li  Shi  Cheng  dan  revolusi  petaninya  yang berakibat bangsa Manchu berkuasa di daratan Cina.  Pada  masa  modern,  Wang  Jing  Wei berkolaborasi dengan pemerintah pendudukan Jepang di Cina sejak tahun 1940.
Tulisan  ini  menitikberatkan  pada sosok  Wang  Jing  Wei  yang  tidak  asing  lagi dalam sejarah Revolusi Cina yang dikumandangkan  sejak  10  Oktober  1911. Perkenalannya  dengan  Dr  SunYat  Sen membawa dirinya masuk dalam lingkaran elite kaum revolusioner Cina yang tergabung dalam Kuomintang dalam menggulingkan kekuasaan kekaisaran  Manchu  dan  sekaligus  menjadi salah satu orang kepercayaan Dr Sun Yat Sen (Saryani,  2008).  Potensi  sebagai  politisi ditunjukkan  oleh  Wang  Jing  Wei  mampu menghantarkan  dirinya  duduk  sebagai  kepala
sayap kiri organisasi Kuomintang (Pulungsari, 2018) dalam penyatuan integrasi Cina di tahun 1928  yang  mengakhiri  dominasi  kelompok Beiyang  di Beijing.
Kelompok
Beiyang merupakan kepanjangan  tangan  dari  era  pemerintahan Yuan  Shih  Kai,  di  mana  terdiri  dari  fraksi fraksi  militer  yang  notabene  terkenal  sebagai warlord  dan  seringkali  bertikai  satu  dengan yang lain semenjak tahun 1916. Oleh sebab itu, ketika Yuan Shih Kai meninggal dunia, konflik antar  para  panglima  perang  berlangsung  di seluruh daratan Cina. Melihat realita yang ada di  saat  itu,  Sun  Yat  Sen  juga  telah mengakomodasi kekuatan-nya melalui Kuomintang (partai nasionalis Cina) di Canton yang  didukung  dengan  underbow  militer Kuomintang, yakni akademi militer Whampoa berusaha  untuk  mengalahkan  para  panglima perang  dan  menyatukan  Cina  kembali.  Di dalam  proses  penyatuan  Cina  kembali  lewat ekspedisi  militer  ke  utara  memang  telah dipersiapkan oleh Sun Yat Sen sebelum beliau meninggal  dunia  yakni  membangun  aliansi dengan Uni Soviet, di mana terdapat beberapa penasehat  Uni  Soviet  lewat  komintern  seperti Adolf  Joffe  dan  timbal  baliknya  Pihak pemerintahan nasionalis mengirimkan misi ke Uni  Soviet  untuk  belajar  mengenai  birokrasi pemerin-tahan (Darini, 2010). Di sisi lain, Uni Soviet  telah  mendirikan  Biro  Timur  Jauh  di Siberia  di  kota  Vladivostok.  Biro  tersebut  di bawah  kendali  Komintern,  lalu  mengirimkan agen  bernama  Michael  Borodin.  Memang diplomasi  Sun  Yat  Sen  di dunia  internasional untuk mencari dukungan mengenai reunifikasi dengan komunis ditolak oleh Amerika Serikat dan Inggris (Wijaya et al., 2015).
Di  dalam  aliansi  yang  dibangun  baik dari Uni Soviet dan pemerintah nasionalis Cina menyebab-kan  Kuomintang  terbagi  menjadi dua  fraksi  besar  yakni  fraksi  sayap  kiri  dan sayap kanan. Fraksi sayap kiri yang berafiliasi dengan kaum komunis Cina yang saat itu juga berkembang, di mana Wang Jingwei berada di posisi ini. Sementara itu fraksi sayap kanan, di mana  dominasi  militer  garis  keras  serta memunculkan  Chiang  Kai  Shek  sebagai kampiun  di  kelompok  ini.  Memang  di  dalam pejalanannya, kedua fraksi ini saling bergesekan satu sama lain di dalam memperebutkan  pengaruh  Kuomintang  dan memuncak  setelah  Sun  Yat  Sen  meninggal dunia (Wijaya et al., 2015).
Koalisi  ini  akhirnya  pecah  dan  fraksi sayap  kanan  mengambil  alih  pengaruh  di dalam Kuomintang mengingat kaum komunis Cina  juga  keluar  dari  koalisi  dan  membentuk pemerintahan  tandingan  di  Kiangsi  sehingga mulai  saat  itu  konflik  pecah  dan  terjadi pemburuan secara besar besaran oleh kekuatan militer  Chiang  Kai  Shek  untuk  menumpas pemberontakan Komunis Cina tersebut. Beberapa  hal  yang  telah  disebutkan  tersebut menyebabkan  perang  dingin  diantara  Wang Jing  Wei  dengan  Chiang  Kai  Shek  walaupun keduanya  masih  duduk  dalam  struktur organisasi  yang  sama  yakni  Kuomintang, namun pergesekan diantara keduanya seringkali  terjadi  dan  berujung  pada  rivalitas antara  Chiang  Kai  Shek  dengan  Wang  Jing Wei.
Keduanya mengklaim sebagai penerus sejati ajaran Sun Yat Sen tentang San Min Chu I  dan  saling  berebut  pengaruh  dalam  tubuh partai  Kuomintang.  Perselisihan  tersebut sempat mereda setelah  insiden  Xian,  di  mana kebijakan  Chiang  Kai  Shek  mulai  berubah, yang  semula  memprioritaskan  memburu  dan menghancurkan  kelompok  Komunis  Cina, mulai  berubah  ketika  mesin  mesin  perang Jepang mulai mengancam kedaulatan republik Cina  setelah  mencaplok  wilayah  Manchuria (Xia,  2010).  Prioritas  yang  dicapai  ialah mengambil jalan perang di mana kebijakan ini didukung oleh Wang Jing Wei demi keutuhan republik Cina. Akan tetapi, hal tersebut hanya berjalan  sebentar  saja  setelah  dihadapkan dengan  kenyataan  kekalahan  beruntun  militer Cina, mulai dari Shanghai hingga jatuhnya ibu kota republik Cina di Nanjing pada akhir tahun 1937.  Wang  Jing  Wei  dan  beberapa  politisi lainnya tidak mengikuti jalan kebijakan Chiang
yang  memindahkanibukota  sementara  ke Chungking  dan  tetap  melanjutkan  konflik militer  dengan  Jepang.  Wang  Jing  Wei  dan beberapa  politisi  lainnya  akhirnya  melobi pihak  pemerintah  pendudukan  Jepang  dan menawarkan  beberapa  bentuk  perdamaian yang akhirnya disetujui oleh pihak pemerintah pendudukan  Jepang.    Akhirnya,  pemerintah pendudukan Jepang mendudukkan Wang Jing Wei  serta  beberapa  politisi  lainnya  ke  dalam pemerintahan  baru  dengan  menggunakan bendera dan atribut republik Cina yang sama, di  mana  pemerintahan  ini  sering  dianggap sebagai “pemerintahan boneka” yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di daratan Cina (Kelly Anne Hammond, 2015).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  di  dalam penulisan  artikel  ini  ialah  kualitatif  dengan analisis  deskriptif.  Untuk  sumber  data  yang digunakan ialah literatur baik berupa buku dan juga  jurnal  terkait  dengan  tokoh  Wang  Jing Wei  serta  dinamika  revolusi  Cina.  Dari beberapa literatur yang ada tersebut dianalisis sesuai  dengan  kajian  historis  yang  meliputi kritik  sumber  mengingat  sumber  sumber  data yang  berupa  literatur  dan  jurnal  yang  ada belum  bisa  dikatakan  obyektif  di  dalam menampilkan  peristiwa  sejarah  terlebih  pada sisi alasan Wang Jing Wei yang diinterpretasikan sebagai seorang pengkhianat nasionalisme  Cina.  Oleh  sebab  itu  di  dalam artikel  ini  mencoba  untuk  menyajikan beberapa  interpretasi  yang  bisa  dikatakan berimbang  dan  diharapkan  mendekati  sebuah obyektifitas.

## PEMBAHASAN
Wang  Jing  Wei  sering  dikonotasikan  sebagai pengkhianat negara baik di RRC maupun di Taiwan. Namun di pertengahan tahun 1970, telah bermunculan  beberapa  hasil  penelitian  baik  dari Timothy  Brook  (2007),  Zanasi  (2006)  yang sebelumnya didasarkan pada riset John Hunter Boyle (1972). Beberapa riset tersebut menyebutkan bahwa langkah Wang Jing Wei dalam menjalin perdamaian
dengan pemerintah pendu-dukan Jepang didasarkan pada aspek budaya politik, di mana perdamaian yang dicetuskan  oleh  Wang  merupakan  “kelanjutan  dari kebijakan  Sun  Yat  Sen  dan  sayap  kiri  Kuomintang sebelum  perang”  (Takeda,  2014).  Hal  ini mengandung  maksud  dengan  upaya  perdamaian yang  bertujuan  untuk  menghindarkan  Cina  dari kehancuran total akibat perang Sino-Jepang II yang tidak menguntungkan bagi Cina. Baik Brook, Zanasi
dan  juga  Boyle  memandang  dari  sisi  orang  orang Cina  yang  mau  berkompromi  dengan  pemerintah pendudukan  Jepang  bahwa  caraperdamaian  akan membantu Cina untuk merekontruksikan dirinya dan dengan  demikian  dapat  bertahan  hidup  sebagai sebuah  bangsa  modern  di  bawah  situasi  yang  tidak menguntungkan.
Salah  satu  hal  yang  paling  jarang  untuk dilihat  dari  sisi  kedaulatan  dari  hasil  perdamaian dengan  pemerintah  pendudukan  Jepang  di  daratan Cina  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  pemerintahan Republik Cina-Nanjing ialah lemahnya pemerintahan  ini,  di  mana  Wang  Jing  Wei  sebagai pressiden  tidak  mampu  berbuat  banyak  terlebih ketika  dihadapkan  pada  tuntutan  dari  pemerintah pendudukan Jepang khususnya pada aspek ekonomi, industri  dan  juga  keamanan/militer.  Di  bawah  ini akan  diuraikan  beberapa  kritik  mendasar  atas beberapa  pandangan  dari  apa  yang  dikemuka-kan oleh Wang Jing Wei, yang banyak menuai kritik di dalam  merefleksikan San  Min  Chu  I (Tiga  Prinsip Kerakyatan).
1. Kritik Heping/ Perdamaian di Manchuria
Semenjak  sepeninggal  Zhang  Zuo  Lin  sebagai warlord  terkuat  di  Manchuria  dan  tersingkirnya marsekal  Zhang  Xueliang  yang  merupakan  putra Zhang  Zuo  Lin  yang  dekat  dengan  pemerintah nasionalis Cina, pemerintah militer Jepang di tahun 1931  mulai  menganeksasi  Manchuria  dan  mendiri- kan  pemerintahan  “boneka” Manchukuo di  bawah pimpinan  kaisar  Manchu  terakhir,  Henry  Pu  Yi. Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  yakni perluasan  kepentingan  industri  Jepang  yang  sudah terlihat  ketika  Zhang  Zuolin  masih  berkuasa  di Manchuria  dan  sedemikian  mungkin  menjauhkan Zhang  dari  kontak  kontak  pengaruh  nasionalisme
Cina  yang  saat  itu  telah  membentuk  pemerintahan yang berdaulat di Nanjing.
Han  Li  Sheng,  yang  merujuk  pada pandangan  Bunker  (1972),  menjelaskan  bahwa beberapa  data  dan  analisa  yang  mengupas  tentang pendudukan  Jepang  di  Manchuria  memberikan penegasan  yang  dikatakan  cukup  rumit  mengenai pemerintahan  kolaborasi  di  wilayah  tersebut.  Salah satu  contoh  terobosan  sesuatu  hal  yang  menarik yakni para lokal elit memutuskan untuk bekerja sama dengan  pemerintah  pendudukan  Jepang  daripada hidup  di  dalam  lingkungan  pengasingan  (Zanasi, 2008).  Para  elit  lokal  akan  hidup  normal  dan  juga aman  serta  kedudukan  sosial  mereka  akan  kembali jika  mereka  bekerja  sama  dengan  pemerintah pendudukan  Jepang.  Walaupun  demi-kian,  para  elit lokal  yang  ada  sebelumnya  saling  bersaing  dalam hierarki  status  sosial  dan  di  zaman  pendudukan Jepang  tidak  ada  perbedaan  yang  mencolok. Keberhasilan  ekonomi  yang  diraih  di  zaman pendudukan  Jepang  di  wilayah  Manchuria,  oleh masyarakat  Cina  yang  tinggal  di  wilayah  tersebut kebanyakan telah menemukan kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka tinggali di masa lalu,  yakni  di  bawah  pimpinan warlord Cina  dan rekan  rekan  mereka  di  bawah  pemerintahan  rezim nasionalis  Chiang  Kai  Shek  di  sisi  balik  Tembok Besar (Lin, 2018).
Beberapa  interpretasi  tersebut  memang hanya dilapisan masyarakat elit lokal, di mana untuk kasus  Manchuria  ini  tergolong  masyarakat  yang multietnis dan cenderung kompleks serta tidak ideal jika  hanya  mengambil  sample  elit  lokal.  Beberapa elit  lokal  seperti  Chang  Ching-hui,  Chang  Ju-peng, Yu  Shen-cheng  dan  Yu  Chih-shan  yang  dulunya merupakan pengikut setia Zhang Zuolin berseberangan sejak awal dengan Zhang Xue Liang
yang  cenderung  ingin  mengintegrasikan  wilayah Manchuria  ke  dalam  Republik  Cina  Nasional (Hurley,  2012).  Mereka  telah  didudukkan  dalam jabatan  militer  baru  Manchukuo  di  bawah pemerintah  pendudukan  Jepang  dan  ditugaskan untuk memburu para gerilyawan Cina Komunis yang berada  di  wilayah  Manchuria  dan  kawasan  Cina utara. Hal ini juga didasarkan dari program kebijakan Chiang  Kai  Shek  yang  waktu  itu  memprioritaskan memberangus  pengaruh  gerilya-wan  Cina  Komunis daripada  ancaman  militerisme  Jepang  yang  saat  itu telah  menganeksasi  Manchuria.  Dan  kebijakan  itu merugikan Zhang Xue Liang, di mana banyak anak buah  ayahnya  termasuk  mereka  yang  telah disebutkan  di  atas  menyeberang  ke  kubu  Jepang dengan dalih memerangi komunisme di Manchuria.
Pemerintahan kolaborasi ( Manchukuo ) dengan pemerintah pendudukan Jepang di Manchuria memang menuai banyak kelemahan dan juga  sarat  berbagai  macam  kepentingan  khususnya pada  elit  elit  lokal  yang  ada  seperti  mengamankan bisnis,  mengamankan  status  sosial  dan  beberapa keuntungan  yang  lain.  Sementara  itu  untuk  kelas sosial yang lain khususnya mereka yang menentang pendudukan  Jepang  di  Manchuria  lebih  menjalan- kan  perannya  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  ke  dalam  bentuk  kantong  kantong perlawanan dan juga menjalin hubungan dengan Uni Soviet, para pemberontak Korea sampai tahun 1945 yang  ditandai  dengan  runtuhnya  pemerintahan Manchukuo  dan  kekalahan  Jepang  dalam  Perang Dunia II.
2. Kritik Pandangan
Heping/Perdamaian
Dalam  Pemerintahan  Kolaborasi  Bentukan Wang Jing Wei
Peristiwa  insiden  di  jembatan  Marco  Polo,  Beijing yang  diprovokasi  oleh  militerisme  Jepang  telah membuka  babak  baru  konfrontasi  dengan  militer Cina  yang  dikenal  dengan  perang  Sino-Jepang  II dimulai  dari  bulan  Juli 1937.  Wang  Jing Wei  salah satu  pemimpin  Cina  yang  bersinergi  dengan kekuatan  kubu  Chiang  Kai  Shek  yang  menyerukan kepada  orang  orang  Cina  untuk  melawan  invasi Jepang.  Hal  ini  sempat  berkebalikan  dengan kenyataan  di  lapangan  setelah  jatuhnya  Nanjing  ke tangan  militer  Jepang  pada  awal  Desember  1937 telah merubah sikap Wang dan para pemimpin Cina yang  lain  di  belakangnya,  mulai  menyadari  bahwa Cina  belum  “siap”  berkonfrontasi  dengan  Jepang. Kekalahan kekalahan yang diderita oleh militer Cina di awal perang Sino-Jepang telah menyebab-kan para pemimpin  Cina  termasuk  Wang  Jingwei  mulai mengambil  sikap  berdamai  dengan  Jepang  dalam rangka untuk menyelamatkan negara serta mencegah penderitaan rakyat sipil dalam jangka panjang. Selain itu,  Wang  juga  sempat  memikirkan  strategi  bahwa dengan  peperangan  melawan  invasi  Jepang  secara berkepanjangan akan menguntungkan kancah politik bagi  kelompok  Komunis  untuk  memperluas pengaruhnya untuk mempengaruhi rakyat sipil Cina.
Dilihat  dari  apa  yang  dikemukakan  di  atas terlihat  bahwa  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu digarisbawahi  tentang  berbagai  alasan  heping  atau perdamaian yang dilakukan Wang, di mana hal yang terbesar  yang  patut  diberikan  catatan  ialah  rivalitas politik  antara  Wang  dengan  Chiang  Kai  Shek. Rivalitas politik selama ini selalu dimenangkan oleh Chiang  Kai  Shek  mulai  dari  ekspedisi  penyatuan Tiongkok  sampai  dengan  konflik  Sino-Jepang  II dalam  memperoleh  simpati  publik.  Oleh  sebab  itu, Wang  Jing  Wei  melihat  terdapat  celah  yang  cukup
baik untuk menggembosi pengaruh Chiang Kai Shek pasca  jatuhnya  Nanjing  ke  tangan  pendudukan militerisme Jepang, di mana mulai menggiring opini publik bahwa Chiang gagal sebagai pemimpin Cina dan hanya menunggu waktu pemerintahan sementara yang dipimpinnya di Chungking jatuh (Lopes, 2018). Tidak hanya itu saja, Wang juga menganggap bahwa pemerintahan  kolaborasinya  dengan  Jepang  akan mengharapkan  situasi  baru  untuk  Cina  sebagai bangsa modern yang sederajat dengan Jepang. Selain itu  di  dalam  menarik  simpati  dari  para  pendukung Chiang  yang  tetap  mempertahankan  kebijakan  anti komunis, Wang Jing Wei berdalih bahwa pemerintahan kolaborasi yang ada di Nanjing dapat mengikis  pergerakan  kelompok  komunis  sekaligus menasionalisasikan  konsesi  konsesi  asing  yang  ada di  Cina  dan  tidak  kalah  pentingnya  ialah mengembalikan  kedaulatan  nasional  dari  pengaruh imperialisme  Barat.  Untuk  mensahkan  kedudukan pemerintahannya,  Wang  Jingwei  dengan  kubu pendukungnya  dan  juga  pemerintah  militer  Jepang tetap mempertahankan pemerintahan nasionalis dan tetap menggunakan bendera kebangsaan yang sama. Sementara itu untuk kelanjutan kebijakannya, Wang terus  memproyeksikan  dirinya  sebagai  pengganti yang sah dari kepemimpinan Sun Yat Sen dan tetap menyatakan  kebijakan  yang  didasarkan  pada  ajaran Sun  Yat  Sen  yakni  berpegang  pada  Sanmin  Zhuyi/ Tiga Prinsip Rakyat  dan Xianzheng/Konstitusi-onal. Dalam  menerapkan  kebijakannya,  Wang  juga berjanji pada parlemen untuk menghormati warisan Sun salah satunya Heping/ mewujudkan perdamaian serta  menerapkan  konstituante.  Langkah  kongret yang  dicapai,  program  program  tersebut  telah  juga diterapkan  di  daerah  pedesaan  di  wilayah  republik Cina- Nanjing. Wang Jingwei juga menyadari bahwa kebijakannya  juga  akan  didukung  oleh  pemerintah
militer Jepang. Dia juga percaya bahwa pemerintah pendudukan Jepang mengakui pemerin-tahannya dan pemerintah pendudukan Jepang tidak punya pilihan lain  selain  mengambil  kebutuhan  kebutuhan  sosial dan  ekonomi.  Selain  itu  dalam  mendukung pemerintah pendudukan Jepang, Wang Jingwei dapat melihat kesempatan untuk memper-tahankan “demokrasi”  prioritas  politik  tertinggi  yang  dia pertahankan  karena  Wang  mengikuti  Sun  Yat  Sen dalam membentuk sebuah perjuangan yang modern dan demokratis (Taylor, 2019)
Apa  yang  dilakukan  oleh  Wang  di  dalam menciptakan  tatanan  tersebut  selalu  dibumbui dengan  beberapa  bentuk  propaganda.  Propaganda yang dimaksud salah satunya mengikatkan diri pada tradisi  Konfusianisme,  dimana  sasarannya  ialah berbakti kepada negara serta menyisipkan beberapa pesan  kepada  publik  rakyat  Cina  bahwa  Wang bersedia  mengambil  risiko  dalam  peneguhan reputasinya  untuk  kepentingan  negaranya.  Wang Jingwei juga tidak pernah berpikir bahwa keputusaan kolaborasinya  dengan  pemerintah  pendudukan Jepang  akan  membuat  Cina  kehilangan  sebagai bangsa  yang  merdeka.  Dia  juga  tidak  percaya terhadap  pemerintah  pendudukan  Jepang  yang memiliki  rencana  untuk  mengubah  Cina  menjadi sebuah  koloni.  Sementara  itu  jika  dilihat  dari pendefisiannya  sebagai  sebuah  bangsa  yang didasarkan  bahasa,  wilayah,  adat  istiadat,  agama, sifat fisik dan sejarah telah juga kemungkinan dilihat oleh  Wang  mengenai  isu  invasi  Jepang.  Secara konsepsi dalam pemikiran Wang Jing Wei berusaha mendekatkan  diri  pada  tema  asimilasi  untuk menguatkan dalil pembenarannya dalam skema besar yakni:
1.  kekuatan  ras  yang  sama  yang  bergabung  untuk membentuk sebuah negara baru.
2.  perlombaan  kaum  mayoritas  dalam  menyerap kaum minoritas yang ditaklukannya 3. ras minoritas menaklukan asimilasi ras mayoritas 4.    minoritas  yang  menaklukan  telah  berasimilasi dengan mayoritas yang ditaklukannya.
Jika  dilihat  dari  keempat  skema  tersebut, Wang  ingin  menandaskan  bahwa  dengan  mengacu skema  tersebut,  pemerintahan  kolaborasi  yang didirikannya  bersama  pemerintah  pendudukan Jepang  mempunyai  kemiripan  dengan  pendudukan Mongol di era Yuan dan juga pendudukan Manchu di era Qing. Dengan berbagai dalil, Wang menegaskan bahwa Cina yang didominasi oleh suku Han memang telah  berhasil  mengasimilasi  suku  suku  minoritas termasuk Manchu dan Mongol, demikian juga ketika Jepang  masuk  menduduki  Cina  mempunyai kemiripan  dengan  konsep  asimilasi  tersebut.Wang sendiri juga mempunyai pandangan klasik mengenai alasan  mengapa  dirinya  mengadakan  perdamaian dengan  pihak  Jepang  dan  berusaha  menggalang kekuatan  politik  dengan  pemerintahan  pendudukan Jepang. Wang juga paham bahwa sejarah  peradaban Cina,  di  mana  Cina  dalam  kurun  waktu  lima  ribu tahun  yang  lalu  telah  berulang  kali  mengalami  “ invasi” dari bangsa bangsa di sekitarnya dan dalam pandangan Cina dikatakan “barbar”. Maka daripada itu,  Wang  juga  mengungkapkan  pemaparannya, memang tidak semuanya “invasi” dari bangsa asing membawa dampak negatif bagi kelangsungan Cina, namun  ada  juga  dampak  positif  yang  ditinggalkan bagi peradaban Cina.
Peradaban Cina dalam pandangan Wang (Ei, 2012)  merupakan  “produk  sejarah  dari  interaksi masyarakat yang berbeda beda”. Contohnya, Cina di bawah pendudukan Manchu dapat dikatakan periode
yang  paling  maju  dengan  prestasi  absolu-tisme politik  canggih  dalam  sejarah  Cina.  Melalui Sinocization  yang  sistematis,  para  kaisar  Manchu dapat memenangkan dukungan setia dari masyarakat Cina Han dan hasilnya dapat diketahui di masa itu, lebih  dari  satu  abad  yang  penuh  kedamaian, kemakmuran dan juga pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.
Lewat pemerintahan kolaborasi yang didirikan  oleh  Wang  Jing  Wei  (Hurley,  2012) memberikan  pesan  dan  kesan  bahwa  dengan  cara berkolaborasi  dengan  pemerintah  pendudukan Jepang akan menciptakan persatuan spiritual Asia di bawah  Jepang  dan  dia  sendiri  membenarkan  garis pandangannya dengan mengikuti pemikiran Sun Yat Sen  tentang  Pan-Asianism.  Dengan  pandangan tersebut,  juga  pernah  dilakukan  oleh  Sun  Yat  Sen untuk meminta Cina dalam mengikuti Jepang untuk upaya  bersama  melestarikan  “kemurnian  budaya Asia”  dari  cengkeraman  imperialisme  Barat.  Wang Jing  wei  juga  menyadari  bahwa  kebijakan pendahulunya  yakni  Sun  Yat  Sen  telah  “  bersedia untuk  tawar  menawar  dengan  kekuatan  asing” supaya  menyetujui  dalam  membantu  ambisi politiknya (Takeda, 2014), salah satunya yang paling penting  ialah  secara  logika  dengan  membentuk pemerintahan kolaborasi dengan pemerintah pendudukan  Jepang  di  Cina  secara  tidak  langsung kedaulatan  bisa  dibilang  tidak  ada  mengingat pemerintah pendudukan Jepang di Cina bisa sewaktu waktu  mengambil  alih  pemerintahan  kolaborasi apalagi  untuk  bidang  ekonomi  dan  politik  tidak mempunyai  ruang  kebebasan  kebijakan  yang  akan diambil  dan  harus  lewat  persetujuan  pemerintah pendudukan Jepang di Cina. Jadi bagaimanapun juga
pemerintah  kolaborasi  yang  didirikan  oleh  Wang Jing  Wei  masih  tergolong  lemah  seperti  halnya pemerintah  Perancis  Vickcy  yang  pro  terhadap Jerman Nazi.
Sejalan  dengan  pemaparan  Bunker  (1972), yang melihat dari data yang didapatkan, kemakmuran  ekonomi  secara  bertahap  mulai bermunculan  di  daerah  pendudukan  Jepang  yang tergolong  juga  daerah  pemerintahan  kolaborator  . Dalam dunia perdagangan juga diperluas tidak hanya di bawah daerah daerah basis pemerintah kolaborator namun  juga  di  daerah  pendudukan  Jepang  yang lainnya di wilayah Cina. Untuk sektor perdagangan dengan  luar  negeri  juga  meningkat  dan  salah  satu faktor  penyebabnya  meningkatnya  ekonomi  yang diorganisasikan  oleh  pemerintah  kolaborator  (Lin, 2018)
Pemerintah kolaborator menunjukkan perkembangan ekonomi yang dinilai cukup pesat di masanya  yang  tergolong  cepat  pulih serta  diperluas tidak hanya di delta sunyai Yangzte yang tergolong jantung negeri pemerintahan Wang. Wilayah lainnya yakni  di  wilayah  Suzhou,  ibukota  propinsi  Jiangsu sangat terasa karena banyak dari para penduduknya yang  meninggalkan  wilayah  tersebut  di  masa  awal perang dan hal itu cepat (Zanasi, 2008)
Interpretasi yang dikemukakan oleh Bunker yang  dikutip  oleh  (Xia,  2010),  (Zanasi,  2008), (Hurley, 2012) memiliki ragam kelemahan, di mana dia mengesampingkan faktor faktor lain seperti yang dikaji  hanya  wilayah  wilayah  besar  seperti  jantung pemerintahan  Wang  di  delta  sungai  YangTze  dan itupun tidak semuanya wilayah mengingat pemerintahan Wang kurang disukai oleh masyarakat Cina.  Hal  ini  bisa  diketahui  dari  pergerakan  anti
pemerintahan  Wang  secara  gerilya  di  jantung pemerintahan yang kerap kali mengancam stabilitas keamanan  pemerintahan  tersebut.  Tidak  hanya  itu saja,  konteks  perkembangan  ekonomi  di  jantung pemerintahan  kolaborasi  yang  didirikan  oleh  Wang Jing  Wei  merupakan  salah  satu  strategi  ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk  menarik  masyarakat  Cina  yang  ada  di  basis daerah  yang  berada  di  dalam  naungan  Chiang  Kai Shek, di mana untuk saat saat itu tengah terjepit baik secara  politis  dan  juga  ekonomi.  Oleh  sebab  itu,  di dalam  dokumen  yang  dikemukakan  oleh  Bunker, banyak  dari  kalangan  pengusaha  dan  juga  militer yang  dulunya  setia  kepada  rezim  Chiang  Kai  Shek mulai  berpaling  ke  Nanjing  ke  pusat  jantung pemerintahan  kolaborasi  yang  didirikan  oleh  Wang Jing Wei hanya untuk mencari keuntungan ekonomi semata.  Hal  ini  sampai  dengan  peristiwa  Pearl Harbour  hingga  awal  tahun  1945,  di  mana  untuk periode  tahun  tersebut  merupakan  periode  yang cukup  berat  bagi  pemerintahan  rezim  Wang. Walaupun  tidak  disampaikan  di  dalam  beberapa analisis  dari  beberapa  riset  yang  ada  tentang pemerintahan kolaborasi namun perlu untuk menjadi catatan bahwa selama kurun 1942-1945, pemerintah pendudukan Jepang di berbagai daerah baik di Cina sampai dengan di Asia Tenggara selalu mengekspoitasi kekayaan alam di wilayah pendudukannya. Oleh sebab itu, hal ini juga menjadi perhatian tersendiri mengingat pertumbuhan ekonomi  di  wilayah  sekitar  jantung  pemerintahan Wang  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya walaupun  telah  banyak  menarik  minat  dari  para pengusaha, militer dan masyarakat sipil lainnya dari kubu  Chiang  Kai  Shek  untuk  menyeberang. Nyatanya  dari  periode  1942-1945,  gerakan  bawah tanah  anti  pemerintahan  Wang  yang  dibangun  di
wilayah  basis  republik  of  China-Nanjing  terus menguat  dan  sering  kali  menteror  jalannya pemerintahan kolaborasi tersebut.

## 3. Tanggapan  Negara  Negara  Barat  Dan Respon Wang Jing Wei
Hubungan Cina dengan negara negara Barat memang sudah  lama  terjalin  sejak  masa  era  Ming  dengan diawali  Portugis  yang  menguasai  Macau.  Mulai dengan datangnya Portugal yang berkuasa di Macau yang  disusul  Belanda  menambah  deretan  panjang telah  menerangkan  secara  tidak  langsung  bahwa daratan  Cina  menjadi  sasaran  empuk  kolonisasi Barat. Hal ini terus menguat sampai dengan perang candu,  di  mana  Cina  kalah  dalam  konflik  terbuka melawan  Inggris  dan  terpaksa  menandatangani perjanjian  damai  dengan  Inggris.  Beberapa  butir perjanjian  damai  tersebut,  salah  satunya  yang terpenting  ialah  menyerahkan  Hong  Kong  kepada Inggris dan juga Inggris berhak mendirikan konsesi konsesi  dagangnya  di  seluruh  pantai  Cina.  Hal  ini disusul  oleh  negara  negara  lain  seperti  Perancis, Jerman, Rusia, Italia dan juga Jepang yang memaksa Cina  untuk  mendirikan  beberapa  konsesi  negara negara tersebut dengan berbagai keistimewaan yang ada. Hingga sampai akhir penghujung era Qing dan awal  mula  Republik  Of  China,  kedudukan  negara negara  Barat  tersebut  semakin  kuat  terlebih  dalam mengendalikan ekonomi dan bisnis untuk kepentingan negara tersebut secara masing masing.
Hal ini ditunjang pula dengan perkembangan industri yang cukup pesat di saat itu, di mana banyak negara negara Barat sebagian besar lebih senang jika melihat  Cina  berada  di  bawah  kekuasaan  panglima panglima  lokal  atau  warlord  dengan  beberapa pertimbangan faktor tertentu yang tidak lain rata rata
pertimbangan  faktor  ekonomi  dan  bisnis.  Secara garis besar, konsep ekonomi dan bisnis dari berbagai negara  negara  Barat  yang  mempunyai  wilayah konsesi  di  daratan  Cina  cukup  kuat  dan  memiliki hubungan  yang  cukup  unik  dengan  para  penguasa lokal hingga pemerintah nasional di sekitar lingkaran kekuasaan  Chiang  Kai  Shek  sampai  menjelang konflik Sino- Jepang II.
Bangsa  bangsa  Barat  yang  mempunyai konsesi  di  wilayah  Daratan  Cina  baik  Inggris, Perancis,  Amerika  Serikat,  Italia  dan  juga  Jerman seakan  akan  bersepakat  khususnya  dalam  konflik Sino-Jepang II, di mana yang terlihat cukup jelas di sini  ialah  Jerman.  Pihak  Jerman  di  bawah  Hitler sebetulnya telah menjalin kerja sama yang cukup erat dengan  pemerintahan  Chiang  Kai  Shek,  terlebih untuk  urusan  industri  dan  juga  militer.  Hal  ini  bisa dilihat dari beberapa penasehat militer di pemerintahan Chiang Kai Shek ialah mayoritas orang Jerman  dan  juga  uniform  militer  Cina  saat  itu  juga mirip dengan uniform militer Jerman. Bisa dikatakan juga  pemerintahan  Chiang  Kai  Shek  memiliki rencana  jauh  terkait  dengan  pembangunan  industri militer  dengan  pemerintahan  Hitler  Jerman.  Situasi ini  berubah  setelah  pecah  konflik  Sino-Jepang  II yang  diawali  dengan  peristiwa  konflik  di  wilayah jembatan MarcoPolo Beiping/Beijing yang berlanjut dengan agresi militer Jepang di wilayah Shanghai. Di dalam  pandangan  negara  negara  Barat  lainnya khususnya  di  dalam  memandang  Jepang,  di  mana Jepang  merupakan  negara  yang  cepat  mengadopsi modernisasi  dan  kedudukan  Jepang  sendiri  saat  itu sederajat  dengan  negara  negara  Barat.  Dapat dikatakan pula bahwa “invasi” Jepang ke Cina sama dengan  kepentingan  negara  negara  Barat  untuk
memperoleh konsesi yang lebih luas lagi dari otoritas Cina.
Di  saat  Wang  Jingwei  dan  pengikutnya memutuskan  untuk  membentuk  pemerintahan  yang berkolaborasi  dengan  pemerintah  pendudukan Jepang, mereka juga mempunyai pandangan seperti dipaparkan  di  depan  bahwa  Cina  nampaknya  akan kalah berperang dengan Jepang dan didukung dengan situasi  Internasional  yang  kurang  menguntungkan bagi Cina.
Beberapa negara negara Barat termasuk juga Amerika  Serikat  mengeluarkan  kecaman  kecaman kepada  pemerintah  Jepang terhadap  Insiden Manshuria,  sambil  menawarkan  bantuan  materi kepada Cina untuk berjuang melawan invasi Jepang (Taylor,  2019).  Sementara  itu,  pemerintah  Jepang juga berhasil meyakinkan kepercayaan negara negara Barat  bahwa  pendudukan  Manchuria  oleh  Jepang adalah  legal,  seperti  Amerika  Serikat  “memiliki” Panama.  Hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  John  V.A. MacMurray  selaku  kepala  departemen  Negara Urusan  Timur  Jauh  khususnya  di  Cina      telah melaporkan  ke  Washington  bahwa  Jepang  tetap mematuhi  perjanjian  khususnya  perjanjian  di Washington.  Diplomat  Amerika  tersebut  juga mempercayai bahwa dampak dari insiden Manchuria merupakan  masalah  internal  antara  Jepang  dengan Cina mengenai teritorial. Kebijakan “ melunak” dari negara  negara  Barat  kepada  Jepang  terus  berlanjut bahkan  sampai  dengan  pecahnya  perang  Sino- Jepang di tahun 1937. Negara negara Barat saat itu menentukan  sikap  untuk  berkolaborasi  dengan Jepang  sampai  dengan  menjelang  peristiwa  Pearl Harbour.  Secara  tidak  langsung  dapat  dipahami bahwa Jepang telah mampu melengkapi mesin mesin perangnya dengan bahan bahan mentah yang didapat dari  negara  negara  Barat  termasuk  juga  Amerika
Serikat. Semenjak pecah perang Sino- Jepang, dapat dikatakan pula secara tidak langsung negara negara Barat  telah  bekerja  sama  dengan  militer  Jepang dalam menekan para pejuang Cina dan secara abstrak dapat  dikatakan  juga  ikut  andil  dalam  membantu mengkonsolidasikan  pendudukan  Jepang  terhadap Cina, antara lain di wilayah Shanghai dan Chungking (Wakeman Jr., Frederic, 2000)
Selama kurun waktu 1937-1941, secara tidak langsung,  terjadi  dualisme  pandangan  dari  negara negara Barat yang memiliki wilayah konsesi di China baik itu Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Italia mengingat di waktu itu Jerman dan Italia sudah membentuk  pakta  aliansi  sendiri  dengan  pihak Jepang yang diwujudkan dalam lobi lobi diplomatik di  antara  ketiga  negara  dan  akhirnya  Jerman  Nazi tidak  mencampuri  urusan  konflik  Sino-  Jepang  II walaupun secara material dan support latihan militer China saat itu ditangani oleh pihak Jerman. Demikian juga dengan Perancis yang awalnya berada di poros berseberangan  dengan  pihak  Jerman  dan  Italia akhirnya  setelah  negeri  Perancis  diduduki  oleh Jerman  Nazi  di tahun  1940  berdampak  pada  koloni koloni mereka di luar Perancis, di mana membiarkan sekutu sekutu Jerman seperti halnya Jepang leluansa memasuki  wilayah  mereka  seperti  halnya  di  China. Di pihak lain yakni Inggris di saat itu masih berjuang sendirian  di  dalam  kancah  perang  Eropa  melawan Jerman Nazi dan Italia dan juga berdampak di semua kawasan koloni Inggris dan kawasan sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dari setelah jatuhnya Nanjing di bulan Desember  1937  oleh  militer  Jepang  yang  berakibat ibukota pemerintahan China dipindahkan ke wilayah pedalaman di kawasan Barat selatan yakni di wilayah Chungking. Pihak Inggris sendiri di saat itu tidak bisa berbuat  banyak  dan  menghindari  konflik  langsung dengan  negara  negara  sekutu  Jerman  dan  Italia  di
Asia,  di  mana  salah  satunya  ialah  menutup  akses perhubungan  antara  Burma  (Myanmar)  dengan China dan secara tidak langsung pula menutup jalan komunikasi/diplomasi dengan pemerintahan Chiang Kai Shek di Chungking.
Jika memandang kebijakan Amerika Serikat saat itu, tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang tidak lain ialah krisis ekonomi global. Selain itu juga sudah  dijelaskan  tentang  kebijakan  luar  negeri Amerika Serikat yang bersifat dualisme antara netral dengan  memberikan  bantuan  kepada  negara  negara yang  berseberangan  dengan  Jerman,  Italia  dan Jepang. Di sisi lain, untuk Amerika Serikat di saat itu masih  mengedepankan  diplomasi  sambil  menekan halus  kepada  Jepang  untuk  mengakhiri  konflik terbuka di daratan China, namun di sisi lain, Amerika Serikat mencari kontak hubungan dengan pemerintahan  Chiang  Kai  Shek  di  Chungking. Amerika  Serikat  sendiri  semula  memandang pemerintahan  rezim  Wang  Jing  Wei  merupakan sebuah  ancaman  bagi  kepentingan  Amerika  Serikat di  daratan  China,  di  mana  di  tengah  membangun hubungan  diplomasi  dengan  Jepang  yang  diliputi pasang surut semenjak insiden Nanjing.
Setelah  pemerintahan  kolaborator  di  bawah Wang Jing Wei terbentuk kurang lebih berjalan tiga bulan, beberapa langkah yang ditempuh pemerintahan kolaborator berusaha untuk menghimbau  kepada  negara  negara  Barat  untuk mengakui  pemerintahan  tersebut.  Dengan  melihat konteks tersebut, Drama “tarik ulur diplomasi” lebih dicondongkan  pemerintah  pendudukan  Jepang dengan  koalisinya  pemerintahan  kolaborator  Cina kepada  negara  negara  Barat  yang  mempunyai konsesi  di  Cina.  Hubungan  “harmonis”  di  tengah berkecamuknya konflik internal Sino-Jepang,
banyak membuat negara negara Barat lebih memilih kepentingan  bisnisnya  di  Cina  dan  dapat  dikatakan “membantu  secara  tidak  langsung”  konsolidasi pemerintahan kolaborasi.
Inggris  menutup  jalan  Burma  yang  menuju ke daratan China karena jalan tersebut menghubungkan  Burma  dengan  pemerintahan Chiang Kai Shek di Chungking dan merupakan jalan satu satunya akses jalur pemerintahan di Chungking yang menghubungkan  dengan  dunia  luar  di  saat itu baik  dalam  memperoleh  pasokan  senjata,  makanan dan  barang  barang lainnya  yang  masuk  dari  Burma untuk  menyuplai  kebutuhan  pemerin-tahan  Chiang Kai  Shek  di  Chungking.  Efek  penutupan  ini memberikan  dampak  yang  cukup  luar  biasa  bagi kedua  belah  pihak  baik  pemerintahan  Chiang  Kai Shek di Chungking dan juga pemerintah pendudukan Jepang dan kolaborasinya termasuk Wang Jing Wei. Bagi pemerintahan Chiang Kai Shek, mau tidak mau, mereka  berjuang  sendirian  menghadapi  Jepang  dan kolaboratornya hampir kurang lebih 2 tahun sebelum peristiwa  Pearl  Harbour.  Bagi  pemerintahan kolaborator  di  bawah  Wang  Jing  Wei,  penutupan jalur  tersebut  memberikan  efek  ganda,  di  mana pemerintahan  kolaborator  mendapatkan  tempat  di kalangan negara negara  Barat  yang  sikapnya masih oportunis dan juga mampu membenahi perekonomian China yang sempat hancur di era awal konflik Sino- Jepang II.
Selain itu  juga  bisa  dipahami bahwa secara tidak  langsung  nilai  Jepang  di  mata  negara  negara Barat  ikut  naik  dan  hasilnya  hak  dan  kepentingan Jepang  di  Cina  dihormati  oleh  negara  negara  Barat sampai dengan meletusnya peristiwa Pearl Harbour. Dampak  dari  awal  perang Sino-  Jepang  sudah jelas bahwa,  hubungan  tidak  langsung  antara  Jepang
dengan  negara  negara  Barat  dapat  dikatakan  ikut membantu  memperkuat  pertahanan  kolaborasi pemerintahan  Cina  Nanjing  yang  juga  ikut mewujudkan perdamaian dengan pemerintah pendudukan Jepang.

## KESIMPULAN
Heping atau perdamaian merupakan salah satu ajaran dr  Sun  Yat  Sen, San  Min  Chu  I , di  dalam memodernisasi Republic  of  China .  Namun,  ketika hal  tersebut  disalahgunakan  untuk  kepentingan politis, esensi dari heping sendiri akan hilang, seperti yang  dipahami  oleh  Wang  Jing  Wei  sebagai  batu loncatan  menuju  negara  komunis.  Sejalan  dengan itu, Wang Jing Wei melihat revolusi nasional sebagai batu  loncatan  menuju  revolusi  komunis. Heping yang  ditawarkan  oleh  Wang  Jing  Wei  sangat bernuansa politis mengingat rivalitas antara Chiang Kai Shek dengan Wang Ji Wei selalu dimenangkan oleh  Chiang  Kai  Shek.  Heping  digunakan  sebagai strategi  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  rakyat Cina yang berjuang bersama pemerintah pendudukan  Jepang.  Sejalan  dengan  itu,  dia menggambarkan pemerintah kolaborasi Republic of China-Nanjing dengan  pendudukan  Jepang  sama halnya  dengan  bangsa  Manchu  dan Mongol  di saat memerintah  daratan  Cina  yang  juga  mendudukkan bangsa  Han  di  pemerintahan  dalam  mencapai kemakmuran bersama.

## REFERENSI
Darini,  R.  (2010).  Garis  Besar  Sejarah  China  Era  Mao.
Universitas Negeri Yogyakarta , 1–75.
Ei,  M.  (2012). “  Traitors  ”  and  the  Qing  Government Policies Directed at the Coastal Residents of Fujian and Guangdong at the Time of the Opium War .
Hurley,  S.  J.  (2012). W  &  M  ScholarWorks  Shame  of  a Nation :  The  Evolution  of  Hanjian  since  the  Late
Qing .
Kelly Anne Hammond, M. A. (2015). The Conundrum of Collaboration: Japanese Involvement with Muslims in North China, 1931-1945 .
Kusmayadi,  Y.  (2018).  Sejarah  Runtuhnya  Dinasti Manstsu Awal Abad Ke-20. History and Education, Vol.  5  No.  2  September  2018 , 15 (40),  6–13. http://awsassets.wwfnz.panda.org/downloads/earth _summit_2012_v3.pdf%0Ahttp://hdl.handle.net/10 239/131%0A
Lin,  C.  (2018).  Yiguandao  under  the  Shadow  of Nationalism. Religion  and  Nationalism  in  Chinese Societies ,233–252.
https://doi.org/10.2307/j.ctt1zkjzkd.12
Lopes,  H.  F.  S.  (2018).  War,  State-Building,  and International  Connections  in  Nationalist  China. Journal of the Royal Asiatic Society .
https://doi.org/10.1017/S1356186318000469
Pulungsari, R. (2018). Menglongshi 朦 胧诗 dan Revolusi Kebudayaan  Cina. Paradigma,  Jurnal  Kajian
Budaya , 8 (1), 84. https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.188
Rochmat, S. (2019). Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial . Jakarta: Graha Ilmu.
Saryani.  (2008).  Menelusuri  Semangat  Nasionalisme  Di Tiongkok. In Jurnal Ketahanan Nasional: Vol. XIII (Issue 1, pp. 122–157).
https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.122-157.2019
Takeda,  K.  (2014). The  interpreter  as  traitor:
Multilingualism  in  Guizi  lai  le  (  Devils  on  the Doorstep ). Linguistica Antverpiensia, New Series. Themes in Translation Studies, 13 , 93–111. 93–111.
Taylor,  J.  E.  (2019).  From  Traitor  to  Martyr:  Drawing Lessons  from  the  Death  and  Burial  of  Wang  Jing Wei, 1944. Journal of Chinese History , 3 (1), 137– 158. https://doi.org/10.1017/jch.2017.43
Wijaya,  D.  A.,  sumandi,  &  Sumarjono.  (2015).  Konflik Perebutan Kekuasaan Antara Kaum Nasionalis Dan Komunis. UNEJ  JURNAL  PENDIDIKAN  2015 , I (October), 1–13.
Xia,  Y.  (2010).  Traitors  to  Chinese  Race  ( Hanjian ): Political and Cultural Campaigns against Collaborators  during  the  Sino-Japanese  War  of 1937-1945.  In Presented  to  the  Department  of History and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for  the  degree  of  Doctor  of  Philosophy (Issue September).
Zanasi, M. (2008). Globalizing hanjian: The suzhou trials and  the  post-world  war  II  discourse  on collaboration. American Historical Review , 113 (3), 731–751. https://doi.org/10.1086/ahr.113.3.731