## PENILAIAN  RISIKO PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERPAJAKAN  ATAS  PELAPORAN  PAJAK
(Studi  Kasus pada PT "X" Bandung)
Lusy Suprajadi,  Elvy Maria  Manurung, Sylvia Kumala Dewi G.
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Katolik  Parahyangan

## Abstract
Tax reporting which is made based on good and prudent company finance report is getting more impotlant to know and make by companies. Ihis is according to the tax regulation still in effect. Ihis is due to the sysfem for cotlecting tax apptied in lndonesia  that ls se/f assessment' The system gives the people authorization, trust, and responsibilities to the tax payer  to count, pay, and report by themselves. The system gives  them a 'Xiia of space  to fulfilt their  tax obtigation. Design  and  implementation  of the system and procedure of tax reporting-by  companies-will determine the quatity and obedience of companies in reporting  their  tax obligation.
The sysiem and procedure  are by themselves a sysfem  for measuring the rate of risk of being penalized based  on their  finance repoft. The paper will analyze the research result in the design  and  implementation  of the sysfem and tax reporiing  procedure PT.X" in a company in Bandung' The methodology apptied is descriptive evaluative, that is to examine the company - current condition through observations, interviews, and documelntations study.  The result shows that the company  still makes- some mistakes in reporting its tax from which it receives consequence of being given tax penatty. lt is recommended  that the company  sfarfs fo impiov:eifs  sysfem and procedure of tax repofting in order that  tax penalty be reduced to the minimum and also increase the quality of its tax reporting Keywords: tax reporting, systems  and  procedures, risk assessment.
Pendahuluan Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Pemungutan pajak serta ketentuan  lain yang berhubungan dengan  perpajakan  dituangkan dalam bentuk Peraturan  Perundang-undangan  Perpajakan.  Bagi setiap warga negara, baik orang pribadi maupun badan, pajak merupakan suatu keilajiban. Oleh kirena itu, setiap  warga negara wajib melakukan kewajiban  perpajakannya  sesuai  peraturan  yang  berlaku.
PT X merupakan  perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kain untuk industri  otomotif (lokal dan ekspor), dengan sXala -meiengah ke atas.  Sistem pelaporan pajak  yang berjalan saat ini memerlukan  perbaikan dan penyempurnaan, karena  masih terdapat kesalahan  daiam pelaporan  pajak,  sehingga  memberikan  potensi untuk dikenakan sanksi  administratif  perpajakan.  Untuk  meminimalkan risiko dikenakannya sanksi administratif  perpajakan,  perlu dilakukan review dan perbaikan terhadap desain  dan  implementasi  sistem dan prosedur'
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
107
Kerangka Pemikiran : Pelaporan Pajak dan Risiko  Pengenaan  Sanksi Pajak
Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah sistem se/f assessment. Sistem ini memberi wewenang,  kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak  untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang harus dibayar. Sistem ini memberikan  keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakan sedangkan Fiskus tidak  ikut campur dan hanya mengawasi  pemenuhan  kewajiban  perpajakan (Mardiasmo, 2009:7). Kewajiban  perpajakan  yang harus  dipenuhi  diantaranya adalah menyelenggarakan  pembukuanlPasal 28 UU no.6 tahun 1984 tentang Ketentuan  Umum dan Tata Cara  Perpajakan sebagaimana  telah diubah terakhir dengan UU no.16 tahun 2009).  Untuk  menguji pemenuhan kepatuhan Wajib  Pajak  dalam menjalankan sistem self assessment Fiskus  melakukan  pemeriksaan  (Setiawan dan Musri, 2007:22). Adanya ketentuan mengenai  pemeriksaan, Wajib  Pajak sebaiknya menyusun sistem pelaporan  demi  terlaksananya  pemenuhan kewajiban perpajakan  dan terhindar dari  pengenaan  sanksi  administratif.
Sistem  adalah sekumpulan sumber daya yang  terkait untuk mencapai tujuan, Sistem informasi  adalah  sekumpulan  prosedur formal dimana data dikumpulkan dan diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada  pemakai informasi (Hall, 2008:6). Sedangkan sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber  daya, seperti orang dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lain menjadi  informasi  (Bodnar dan Hopwood,2010:1).  Sistem informasi akuntansi harus dapat menghasilkan informasi yang tepat bagi pengambilan keputusan bagi perusahaan. Salah satu informasi yang dihasilkan  oleh  sistem. informasi  akuntansi  adalah laporan perpajakan.
Dalam suatu  perusahaan,  salah satu aktivitas  pengolahan data menjadi informasi yang  dilakukan oleh departemen accounting adalah aktivitas pelaporan  perpajakan.  Pelaporan pajak penting untuk diperhatikan  perusahaan  karena  pajak merupakan:  (Pasal 1 no.6 tahun 1984 tentang  Ketentuan Umum dan Tata  Cara Perpajakan sebagaimana telah  diubah terakhir dengan UU no.16 tahun 2009) "kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh orang pribadi atau  badan yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 'imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat"
Kegiatan  pelaporan pajak yang dilakukan oleh departemen accounting sebagai sub sistem suatu perusahaan harus dilakukan dengan  memadai agar kegiatan  pelaporan  perpajakan tersebut  tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang  Perpajakan yang berlaku.
108
Volume 15, Nomor  2, Agustus 2011
sistem pelaporan pajak yang belum memadai menyebabkan ketidaklengkapan  maupun keterlambatan pelaporan  pajak yang akhirnya dapat menimbulkan risiko pengenaan sanksi  administratif perpajakan.
Dalam "Auditor's Risk Management  Guide:  lntegrating Auditing and ERM'
kriteria  penilaian  risiko  dijelaskan  sebagai  berikut : "The most common  criterion  is significance,  or impact, of the risk" ' this hetps assess the severity of a single risk occurrence  or muttiple  occurrences  over a period of time." ,Risks  are commonly evatuated for two fundamental aspects:  (1) significance  of effect  and (2) likelihood of occurence  ." ,Another  approach to risk assessrnenf is fo deterinine  the overall level of risk...level of risk may combine  elements  of significance and  tiketihood (e.g.,  an average  or product of the two) or maybe determined  through a separate assessmenf. "
Menurut  Sobel, kriteria  utama  dalam melakukan  penilaian risiko adalah impact (dampak) dan likelihood (kemungkinan)' Dengan  demikian' penilaian . atas dampak, kemungkinan, dan kombinasinya dapat menghasilkan  tingkat  signifikansi  suatu  risiko.  Fokus  dalam menilai dan mem-prioritaskan  iisit<o iOatah pada impacf dan likelihood dari  tiap risiko pada tingkat proses,  mengevaluasinya  harus  konsisten  dan fokus. ' Cara  efektif menggambarkan risk assessment adalah dengan menggunakan nine-box matrix.  Matriks 'nine-box'  ini menjelaskan tingkat signiiilansi  alas combined-risk yang dinilai dari pendekatan penilaian bjsarnya  impact dan liketihood. Penentuan  signifikansi tersebut dinyatakan dalam bentuk tabel  di bawah ini:
Tabel 1. Penilaian Risiko  berdasarkan  tingkat signifikansi  impactdan
@ -zsoz,"Auditor's Risk Management  Guide: - tntegrating  Auditing  and ERM."  Chicago:  CCHI
Jika dampak dan kemungkinan risiko ada pada kotak nomor 1,2, dan3, maka risiko kombinasi tingkatnya rendah dan tidak signifikan' Jika dampak dan kemungkinan risiko ada pada kotak 4, 5, dan 6, maka risiko kombinasi tingkatnyl menengah  dan  tidak signifikan.  Jika kemungkinan dan pengaru[  risilio ada pada  kotak  nomor 7, 8, dan 9, maka risiko kombinasi  tingkatnya  signifikan.

## likelihood
6 High  Significance / Low Likelihood 8 High  Significance / Moderate  Likelihood 9 High  Significance / High
Likelihood
3 Moderate  Significance / Low Likelihood 5 Moderate Sig nificance / Moderate  Likelihood 7 Moderate Significance /
Hioh  Likelihood
1
Low Significance / Low Likelihood 2 Low Significance / Moderate  Likelihood 4 Low Significance / High
Likelihood
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
109
2. 3.
Menurut Sobel (2007:6.09), untuk mengetahui tingat risiko keseluruhan dapat dilihat  dari besarnya  impact (dampak) dan likelihood (kemungkinan) faktor-faktor risiko  yang teridentifikasi. Penilaian dilakukan atas temuan penelitian berupa evaluasi  pelaporan pajak dan pengendalian yang terdapat di dalam perusahaan. Berdasarkan informasi-informasi tersebut  disimpulkan penilaian risiko pengenaan sanksi administratif  perpajakan.  Risiko bisa dinilai signifikan atau tidak signifikan terhadap pengenaan  sanksi  administratif  perpajakan.
Analisis
Pajak Pertambahan Nilai : Sistem  Pelaporan  Pajak Pertambahan Nilai PT X Sistem pelaporan PPN Perusahaan terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan secara berulang tiap bulannya oleh Accounting su perv i sor, sebagai  berikut:
1, Database PPN Keluaran dan Masukan disiapkan, dan diimpor ke program e-SPT untuk  menyusun  SPT Masa PPN, Setelah  data diimpor, SPT Masa  PPN siap  dicetak,
Untuk setiap  masa  pajak  (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih  besar dari pada  Pajak Masukan,, maka selisihnya disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 1b bulan berikutnya.
4. Perusahaan  menyampaikan  Laporan  Perhitungan  PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait selambat- lambatnya tanggal 20 bulan  berikutnya.
Analisis Sistem  Pelaporan Pajak  Pertambahan Nilai PT X Bila dilihat berdasarkan waktu pelaporan  SPT Masa ppN, pT X sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan efektif. Hal ini terbukti dari ketepatan waktu  pelaporan SPT Masa ppN PT X tiap masa pajak selama tahun 2010.
Berdasarkan  alur  sistem pelaporan PPN yang saat ini terjadi di pT X, dapat  diteliti  beberapa  kelemahan,  yaitu:
a. Penyimpanan  dokumen berupa  faktur  pajak, terutama faktur pajak masukan tidak diurutkan sesuai  dengan  tanggal,  sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian  satu dokumen  tertentu.
b. Penyimpanan  dokumen  berupa  delivery nofe (surat jalan) sudah dilakukan  dengan  pengurutan  transaksi  per customer, tetapi untuk segi perpajakan, apabila perusahaan ingin melakukan restitusi  ppN, timbul kesulitan  dalam mencari  dokumen  secara urut nomor  faktur pajak.
c. Kekurangan terkait dengan  entitas yang bertanggung jawab atas dokumen pendukung pelaporan perpajakan adalah adanya keterlambatan  penyampaian penggantian NpWp perusahaan kepada  beberapa customer, supplier,  akibatnya beberapa nota
110
Volume 15, Nomor  2, Agustus 2011
d.
e. pelayaran  sebagai dokumen pelengkap transaksi penyerahan  ekspor menjaditidak valid  (Tabel 2)
Berdasarkan  tabel 2., dapat diketahui  bahwa persentase dokumen yang cacat paling besar pada masa pajak  Januari - Desember  2010 adalah dokumen Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEB) yakni 50 - 88%. Sedangkan dokumen Faktur Pajak Masukan dan Keluaran mempunyai  persentase  cacat  0 - 4o/o.
Terjadi beberapa kesalahan penginputan  oleh Accounting superuisor yang  muncul  karena  human  error.
Desember 2010

## (Sumber:  Hasil  Penelitian)

## Pajak  Penghasilan
Peiaporan Fajak Penghasilan yang harus dilakukan oleh PT X terdiri dari
SPT  PPh Masa atas21, 23, dan 25 dan SPT  PPh Tahunan Badan'
PPh Pasaf 21 : Sistem  pelaporan  PPh Pasal2l Prosedur  lengkap tentang pelaporan  PPh Pasal  21:
1. Accounting  iuperuisor  meminta file daftar pembayaran  gaji pegawai pada staff Penggajian  Departemen Human Resource yang memuat besarnya  gaji dan pajak yang dipotong  oleh  Perusahaan.
2. Data diri iile tersebut  diimpor  ke program e-SPT  Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk  disusun  menjadi  sebuah  SPT Masa PPh 21
3. Accounting supervisor membuat Surat Setoran Pajak dan melakukan pembayaran  paling  lambat tanggal 10 masa  pajak  berikutnya 4. Lalu Accounting supervisor mencetak SPT Masa PPh 21 dan melaporkannya  paling  lambat tanggal 20 masa  pajak  berikutnya.
5. Data pemb aya3n dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan dicatat dalam database PPh  Pasal 21.
Tabel 2. Kesalahan Dokumen  Masa Pajak Januari
Bulan Jumlah  Dokumen Jumlah  Dokumen  yang  dianggap
cacat
Persentase Dokumen Cacat PEB :P Masukar :P Keluaral PEB tP  Masukal iP Keluaral
PEB FP Masuka FP Keluarar
Januarl 20 L5Z 139 14 0 6 70% 0% 4o/o Fc bru a ri 15 109 138 11 0 0 73%
0% 0% Maret 1) 712 62 I 1 10 60% 7% 6% Ap ril 8 r44 I47 7 4 2 88% 3% 1% Mei 7 159 43 5 0 0 7r% 0% 0%
Juni
88 169 3 0 0 75% 0% 0% JU Ii I 159 158 7 0 0 88% 0%
0%
Aflustu s 289 150 b 0 0 50% 0%
0% ;e ptembe 8 5)0 r28 A 4 1 50% L% 7% 0kto be r 6 372 779 J 3 0 63% 1% 0%
Novembe r 4 220 201 3 2 3 75%
7% 7% Desembel 7 182 209 6 0 0 86% 0% 0%
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
111
3. 4. 5.
6.

## PPh Pasal  23 : Sisfem  pelaporan  PPh Pasal23
Perusahaan  sebagai  pemotong pajak atas pembayaran jasa yang merupakan  penghasilan  pemberi jasa, bertanggung jawab melaporkan pajak yang telah dipotong tersebut.  Berikut ini merupakan sistem pelaporan  PPh  Pasal 23:
1. Accounting superuisor  mendapatkan faktur  penagihan atas jasa yang dikenakan PPh  Pasal 23. 2. Pembayaran dilakukan  terhadap jasa melalui bank dan bukti pembayaran  dijadikan dasar  penyusunan SpT Masa pph 23 yang telah dipotong oleh  Perusahaan. setelah  dicatat, tiap akhir bulan file rekapitulasi  transaksi atas jasa yang  dikenakan PPh 23 diimpor ke program e-SpT untuk disusun menjadi  SPT lengkap.
Accounting  supervisor membuat surat  setoran pajak dan melakukan pembayaran  paling  lambat tanggal 10 masa  pajak  berikutnya. Accounting  supervisor mencetak SPT Masa pph 23 dan melaporkannya  paling  lambat  tanggal 20 masa pajak  berikutnya. Data faktur dan  pembayaran  PPh Pasal 23 dicatat dalam database PPh  Pasal 23.
Pajak Penghasilan  Pasal 25: Srsfem pelaporan pph pasal 25 Sistem pelaporan  angsuran pajak penghasilan perusahaan (pph Pasal 25) adalah  sebagai  berikut:
1. Accounting supervisor menghitung  besarnya angsuran  pajak pph 25 berdasarkan  SPT tahun pajak  sebelumnya. 2. Berdasarkan  perhitungan tersebut diperoleh besarnya angsuran pajak yang harus dibayar di muka tiap  bulan selama tahun  berjalan dengan jumlah yang  sama.
3. selanjutnya surat setoran Pajak dibuat oreh Accounting  supervisor dan dilakukan  pembayaran  angsuran pajak pph 25 paling lambat tanggal 10 masa pajak  berikutnya. 4. Accounting supervisor mencetak SpT Masa pph 25 dan melaporkannya  paling  lambat  tanggal  20 masa pajak  berikutnya.
5. Data pembayaran dan pelaporan pph pasal 2s dicatat dalam database PPh  Pasal  25.
Pajak Penghasilan  Badan : Sisfem  pelaporan pph Badan 1. Penyusunan,  penghitungan, dan pelaporan SpT pph Badan dilaksanakan  oleh Accounting supervisor. 2. Penyusunan sPT PPh Badan  Perusahaan diawari dengan membuat laporan  keuangan  tahunan  yang  melewati  proses  audit.
3. setelah  didapat laporan  keuangan yang  sudah diaudit, dilakukan penghitungan  penyusutan  aktiva tetap dan kompensasi kerugian.
4. selanjutnya,  dilakukan rekonsiliasi untuk mengetahui besarnya koreksi fiskal, sekaligus  dilakukan perhitungan pph terutang 5. Data  tersebut  diimpor ke program e-spr pajak penghasilan oleh Accounting supervr'sor  menjadi  kesatuan SpT pph Badan.
112 Volume 15, Nomor  2, Agustus 2011
6. Pembayaran dilakukan  apabila pajak yang harus dibayar apabila pajak terutang  lebih  besar dari kredit  pajak dan disertai ssP PPh Badan.
7. Lalu  dilakukan  pelaporan  SPT PPh  Badan  paling  lambat  tanggal 30 April, yaitu 4 (empat)  bulan setelah  akhir tahun pajak
Analisis Sistem  Pelaporan Pajak Penghasilan PT X 1. Pajak  Penghasilan  Pasal 21 selama tahun 2010, PPh Pasal 21 seluruh  penghasilan karyawan tetap  sudah dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh perusahaan setiap bulan.  Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilaksanakan tepat waktu selama 12 bulan,  dan  perusahaan  tidak  dikenakan  denda.
2. Pajak  Penghasilan  Pasal 23 PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa yang dibayarkan oleh perusahaan  kepada pemberi jasa sudah dipotong dan disetor oleh perusahaan  setiap  bulan dan dilaporkan  tepat waktu' 3. Pajak  Penghasilan  Pasal 25 Selama tahun 2010,  angsuran PPh Pasal 25 sudah disetor dan dilaporkan  oleh  perusahaan  setiap bulan. Pelaporan  PPh  Pasal 25 dilaksanakan  tepat  waktu  selama 12 bulan, dan perusahaan tidak dikenakan  denda.
Walaupun dari sisi waktu pelaporannya PT X dapat dinilai sudah efektif, dari  sisi proses  pelaporan  masih ada kelemahan, yaitu belum adanya proses  pemeriksaan oleh Kepala Bagian  Accounting terhadap penghitungan  PPh yang dilakukan  oleh Accounting supervisor.

## Penaksiran Risiko  Pengenaan  Sanksi Perpajakan
Kelemahan-kelemahan yang ditemukan tersebut dapat mengindikasikan  adanya  kemungkinan  pengenaan sanksi administratif perpllakan  terhadap  PT X apabila tidak dilakukan  perbaikan.  Berikut ini meiupakan tabel identifikasi risiko  beserta pengendalian yang dapat dilakukan  oleh  perusahaan.
Tabel 3. ldentifikasi Risiko
(Sumber:  Hasil  Penelitian)
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar hlo
Kelemahan
Pengenqallan  oalam
Perusahaan Pelaksana
1 Kesalahan  NPWP  Wajib  Pajak' adanya kemungkinan  PEB, Faktur
Pajak Keluaran,  dan lMasukan
menjadi  tidak valid untuk restitusi PPN Pengawasan  oleh  KePala Bagian  secara  berkala Supervisor Accounting 2 Penyim panan  dokum en Perpajakan kurang  memadai,  adanya kem ungkinan  kehilangan Pengawasan  oleh  KePala Bagian  saat  PenyimPanan dokumen  dilakukan Supervisor Accounting
3 Tidak melakukan  cek ulang pekerjaan )€ng telah dilakukan  oleh S u p e rvi so r Acco u nti n g, ada nya kemungkinan  kesalahan
perhitungan  Pajak Pengecekan  ulang pekerjaan  yang  telah dilakukan  Supervisor Accounting oleh  Kepala Baqian Accounting Kepala Bagian Accounting
113
Berdasarkan  kelemahan-kelemahan  dalam  sistem pelaporan pajak,  dapat disimpulkan  adanya tiga risiko  yaitu: 1. Risiko  Prosedural
Ketika terjadi penggantian  NPWP  Perusahaan, karyawan cenderung tidak berbuat  apapun.  Hal ini disebabkan  karena tidak ada prosedui tertulis yang mengatur  hal tersebut. 2, Risiko  Karyawan Prosedur yang dimiliki perusahaan sudah baik,  namun terdapat karyawan yang mengabaikan atau tidak mengerti prosedur yang merupakan  tanggung jawab mereka.  Contohnya penyimpanan dokumen  perpajakan  yang  dilakukan Acco unting supervr'sor,  apabila tidak dilakukan sesuai prosedur, maka akan terjadi kemungkinan kehilangan  dokumen.
3. Risiko  Pengawasan
Minimnya  pengawasan  dalam suatu departemen  dapat memberikan dampak di kemudian hari. contohnya apabila  terjadi salah penghitungan pajak oleh Accounting superuisor, tidak  dapat diketahui karena tidak adanya  pemeriksaan ulang oleh Kepala Bagian Accounting.
Berdasarkan identifikasi risiko yang telah dilakukan, risiko-risiko tersebut diuraikan akibatnya, jenis sanksi pajak dari risiko yang teridentifikasi, tingkat kemungkinan terjadinya risiko, tingkat pengarunnya, dan signifikansi  risiko  pengenaan sanksi perpajakan.
Tabel  4. Penilaian Risiko
(Sumber:  Hasil  Penelitian)
No. 4isk ldentified
What Could Go Wrong  as a Resu/t
Risk Assessmenf Significan I Risk? lmpact Likelih ood to Oeettr Combined Risk
1
PEB,  Faktur  Pajak Masukan  dan Keluaran dianggap cacat \kan mengurangi lesarnya restitusi ]PN Lligh t-ow
Wedium Vo
2 (ehilangan dokumen rcrpajakan Pengenaan  sanksi administratif rligh Low tlledium Mo Kesalahan cenghitungan  pajak )engenaan sanksi rdministratif ligh low Medium tVo 114 Volume 15, Nomor  2, Agustus 2011
Pembahasan Rrsk Assessmenf:

## 1.
Risk ldentified No. 1
2.
Setelah dilakukan observasi,  diketahui bahwa sebagian besar PEB dan beberapi  Faktur Pajak Masukan serta Keluaran dianggap cacat.
Hal ini dapat menimbulkan  kerugian  bagi perusahaan di masa yang akan datang  apabila ingin melakukan  restitusi/pengembalian dari kelebihan  pembayaran  PPN. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko ini rendah karena sudah terdapat pengendalian yang ditetapkan oleh Perusahaan. Apabila kesalahan tersebut terjadi, dapat berpengaruh besar, yakni berkurangnya pengembalian yang  seharusnya diperoleh Perusahaan atas restitusi PPN. Jika kemungkinan  terjadi  risiko tersebut rendah dan dampak yang dihasilkan tinggi, maka risiko kombinasinya medium, sehingga risiko ini menjadi tidak signifikan terhadap pengenaan  sanksi  administratif  perpajakan.
Risk ldentified No. 2
Minimnya  pengawasan  pada  saat penyimpanan  dokumen dilakukan dapat menjadi faktor terjadinya kehilangan dokumen. Setiap  transaksi penjualan dan pembelian  yang  dilakukan  Perusahaan menghasilkan dokumen, seperti  Sa/es lnvoice,  Faktur Pajak, dan Delivery Note. Banyaknya transaksi yang dilakukan perusahaan membuat Accounting supervisor tidak  melakukan pengarsipan dokumen setiap hari, dikarenakan  alasan  efisiensi dan efektivitas waktu yang digunakan.  Hal ini menyebabkan salinan dokumen  keluar dan masuk yang harus diarsip  menumpuk, dan apabila dilakukan pengarsipan iadi waktu yang bersamaan akan menyebabkan kehilangan dokumen. Tingkat  kemungkinan  terjadinya risiko ini rendah karena sudah  terdapat pengendalian yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Namun apabila kesalahan tersebut terjadi, dan dokumen yang hilang adalah  dokumen perpajakan dapat berpengaruh besar karena perusahaan otomatis akan dikenakan  sanksi  administratif atas kehilangan dokumen tersebut.  Risiko ini tergolong tidak signifikan karena kombinasi risikonya medium, yakni dari kemungkinan terjadinya rendah,  namun  dampak  yang  dihasilkannya tinggi'
Risk ldentified No. 3 Berdasarkan observasi yang dilakukan, pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Bagian Accounting tidak dilaksanakan  sebagaimana seharusnya. Hal ini terlihat  dari tidak dilakukannya prosedur pemeriksaan ulang oleh Kepala Bagian terhadap  penghitungan pajak yang dilakukan oleh Accounting supervisor. Ketiadaan pemeriksaan ulang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif  atas kesalahan  penghitungan pajak Perusahaan.
3.
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
115
Tingkat kemungkinan terjadinya  risiko ini rendah karena selain sudah tersedianya  pengendalian yang ditetapkan perusahaan, tingkat pendidikan dari Accounting supervisor dianggap sudah memadai. Namun apabila kesalahan  itu terjadi, maka akan  menambah beban pajak perusahaan karena dikenakannya sanksi  perpajakan atas kesalahan penghitungan  pajak.  Dengan kemungkinan terjadi risiko yang rendah dan dampak yang dihasilkan tinggi, maka risiko kombinasinya medium,  sehingga risiko ini menjadi tidak signifikan terhadap pengenaan  sanksi  perpajakan.
Untuk  mengurangi risiko yang dapat timbul akibat kelemahan- kelemahan yang ada dalam sistem pelaporan pajak PT X, dapat dilakukan  beberapa  perbaikan.
$istem Pelaporan PPN yang diusulkan
Data flow diagram sistem  pelaporan  PPN yang diusulkan dimulai dari dilakukannya  penghitungan PPN oleh Accounting superuisor berdasarkan faktur penjualan,  surat jalan, faktur pajak,  dan bukti bayar. Setelah  dilakukan  penghitungan PPN, dilakukan proses pemeriksaan penghitungan PPN oleh Kepala Bagian Accounting.  Selain  itu, dilakukan juga pemeriksaan terhadap kelengkapan faktur pajak  yang akan dilaporkan  dalam SPT Masa PPN. Kelengkapan faktur pajak  tersebut meliputi nama,  alamat, dan NPWP PT X; nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP; Jenis barang; jumlah harga jual; PPN dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan  FP; nama dan tanda tangan Direktur. Setelah  proses pengecekan,  dilakukan  proses pelaporan yang meliputi pencetakan SPT Masa PPN, penandatanganan SPT  Masa PPN oleh Direktur, lalu pelaporan  SPT tersebut  ke KPP. Selain itu, juga dilakukan pengarsipan  dokumen-dokumen pendukung SPT Masa PPN, yang meliputi faktur pajak, surat jalan, faktur penjualan, dan bukti bayar. Pengarsipan faktur  pajak diurutkan  berdasarkan no. faktur  pajak dan per tanggal  transaksi.
Sales  Invoice, Delivery  Note, Faktur  Pajak, Bukti bayar SPT sdh dittd Prenumbered Faktur  Pajak per  tangoal
Gambar  1. Data  Flow  Diagram Level0 sistem Pelaporan ppN  yang diusulkan
116 Volume 15, Nomor  2, Agustus 2011
Sistem Pelaporan PPh Pasal 21yang diusulkan
Data flow diagram sistem pelaporan  PPh  Pasal 21 yang  diusulkan dimulai dari dibuatnya formulir  1721 dan 1721-A1 oleh Accounting superuisor  berdasarkan data karyawan dan data gaji karyawan yang didapatkan dari Superuisor Human Resource. Berdasarkan lormultr 1721 dan 1721-A1 tersebut  dibuat  SSP  PPh  Pasal  21. Accounting superuisor memberikan formulir 1721,1721-41, dan SSP PPh Pasal 21 untuk dicek oleh Kepala Bagian  Accounting.  Setelah dicek, dilakukan pembayaran PPh Pasal 21 dan  melaporkan  SPT Masa PPh2l ke KPP.
Copy SPT Copy SSP- Masa PPh  21, SSP SPT Masa PPh 21 arr rOn o,o.rrrJ-
Gambar 2. Data Flow  Diagram  Level 0 Sistem  Pelaporan  PPh  Pasal 21yang diusulkan
Sistem Pelaporan PPh Pasal 23 yang diusulkan Data flow diagram  sistem  pelaporan  PPh  Pasal 23 yang diusulkan dimulai dari diterimanya faktur penagihan dari pihak pemberi jasa.
Berdasarkan faktur tersebut, dihitung besarnya PPh Pasal 23 yang  harus dipotong  oleh PT X. Berdasarkan  perhitungan tersebut  dibuat SSP PPh Pasal 23. Accounting superuisor memberikan faktur  penagihan dan SSP PPh Pasal 23 untuk dicek  oleh Kepala  Bagian  Accounting. Setelah dilakukan pengecekan, dilakukan pembayaran PPh Pasal 23.
Berdasarkan  hasil penghitungan dan penyetoran  PPh Pasal  23 disusun SPT Masa  PPh 23. Pelaporan  SPT  Masa  PPh 23 ke KPP.
Bina EkonomiMajalah  llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
4.0 Buat SPT rSA PPh T ZJ 5.0 Bayar PPh Psl  23 SPT Masa Copy  SPT Copy SSP- Masa  PPh 23,
SSP, FaKur
sse ron aiu"y"rl3-
Gambar  3. Data  Flow  Diagram  Level 0 Sistem Pelaporan  PPh  Pasal 23 yang diusulkan
Sistem Pelaporan PPh Pasal 25 yang diusulkan Data flow diagram sistem pelaporan  PPh  Pasal 25 yang digsulkan dimulai dari penghitungan  besarnya  PPh terutang  tahun ini berdasarkan data PPh terutang tahun  sebelumnya.  Berdasarkan perhitungan tersebut dibuat SSP PPh Pasal 25. Accounting  Supervisor  memberikan  faktur penagihan dan SSP  PPh Pasal 25 untuk dicek oleh Kepala Bagian Accounting.  Setelah  dilakukan  pengecekan, dilakukan  pembayaran PPh Pasal 25. Setalah dilakukan pembayaran, dibuat SPT  M'asa Pph 25. Lalu dilakukan  pelaporan  SPT  Masa  PPh 25 ke KPP.
Copy SSP- Masa  PPh 25, SSP SSe "On O,O"y"rf-
Gambar 4. Data  Flow  Diagram  Level 0 Sistem pelaporan pph pasal 25 yang
diusulkan
Copy  SPT
118 Volume 15, Nomor  2, Agustus 2011

## Sistem  Pelaporan PPh Badan  yang diusulkan
Data  flow diagram  sistem  pelaporan  PPh Badan  yang diusulkan dimulai  dari dilakukannya  rekonsiliasi  fiskal terhadap  laporan keuangan PT X. Berdasarkan  rekonsiliasi fiscal, dilakukan penghitungan PPh terutang Badan.  Hasil penghitungan tersebut  dicek oleh Kepala Bagian Accounting. Setelah dilakukan pemeriksaan  penghitungan,  dibuat SSP PPh Badan.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan terhadap  SSP PPh Badan oleh Kepala Bagian  Accounting,  dilakukan  pembayaran PPh Badan.
Setelah  dilakukan  pembayaran, dibuat  SPT PPh Badan.  Lalu dilakukan pelaporan  SPT  PPh  Badan  ke KPP.
CooV SPT 33666,55P  <-SSP ----T-- I SSP sdh  dibayar SSP PPh  Badan SPT  Badan, Copy  SSP
Gambar  5. Data  Flow  Diagram  Level 0 Sistem Pelaporan  PPh  Badan  yang diusulkan

## Kesimpulan
1, Dilihat dari sisi waktu, pelaporan SPT  Masa PPN tidak pernah mengalami keterlambatan. Namun, dari sisi sistem pelaporan pajaknya, masih ada beberapa  kelemahan. Jika kelemahan tersebut tidak segera diatasi, apabila PT X akan mengajukan restitusi PPN, akan mengalami kesulitan saat diadakan pemeriksaan  pajak.
2. Dilihat dari sisi waktu, pelaporan  PPh  PT X sudah baik, terbukti dari tidak  adanya  keterlambatan  dalam pelaporan  SPT Masa PPhnya' Sedangkan  dari  sisi sistem  pelaporan pajaknya, hanya  ada sedikit kelemahan.
3. Kelemahan-kelemahan dalam  sistem  pelaporan  pajak PT X dapat menimbulkan risiko pengenaan  sanksi administratif pajak  dan dapat mengurangi  besarnya  restitusi PPN. Namun  kesemua risiko tersebut tidak signifikan.
'SPT Badan
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
119
Kelemahan sistem pelaporan  pajak PT X sebagian  besar  terdapat di sistem  pelaporan  PPN, yaitu:
1. Kesalahan  NPWP Wajib Pajak, adanya  kemungkinan  PEB, Faktur Pajak  Keluaran, dan Masukan  menjadi tidak valid untuk restitusi PPN
2. Penyimpanan dokumen  perpajakan kurang  memadai, adanya kemungkinan  kehilangan 3. Adanya kemungkinan  kesalahan  perhitungan pajak yang telah dilakukan oleh Accounting  supervisor 4. Penyimpanan dokumen  berupa faktur pajak, terutama  faktur pajak masukan tidak  diurutkan  sesuai dengan  tanggal, sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian  satu dokumen  tertentu 5. Penyimpanan dokumen berupa delivery note (surat jalan) sudah dilakukan dengan pengurutan transaksi per pelanggan, tetapi untuk segi perpajakan,  contohnya  apabila perusahaan ingin melakukan restitusi PPN, akan terjadi kesulitan  untuk  mencari  dokumen 6. Terjadi beberapa kesalahan  penginputan oleh Accounting supervisor  yang  muncul  karena  human error 7. Keterlambatan penyampaian  penggantian NPWP perusahaan mengakibatkan beberapa nota pelayaran sebagai dokumen pelengkap transaksi penyerahan  ekspor  menjadi tidak valid
Untuk  memperbaiki serta mengatasi permasalahan terkait  dengan sistem pelaporan  perpajakan di PT X, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Melakukan proses pemeriksaan terhadap kelengkapan data dan kebenaran data  yang  diperlukan  dalam dokumen perpajakan, yaitu nama wajib  pajak, NPWP,  dan data lainnya.  Pemeriksaan ini harus dilakukan  secara  terus-menerus oleh Accounting  supervisor untuk menghindari adanya kesalahan  dalam  pembuatan faktur pajak dan dokumen  pajak yang tain. Proses ini diawasi oleh Kepala Bagian Accou nti ng secara berkala.
Melakukan pengarsipan secara  berurut terhadap dokumen perpajakan khususnya faktur pajak oleh Accounting supervisor. Faktur  pajak sebaiknya  diurutkan  berdasarkan no. Faktur pajak per tanggal transaksi.  Hal ini akan memudahkan pencarian dokumen jika terjadi pemeriksaan pajak.  Proses ini diawasi oleh Kepala Bagian Accou nt i n g secara berkala.
Melakukan proses pemeriksaan terhadap  pekerjaan yang telah dilakukan Accounting  supervisor oleh Kepala  Bagian Accounting.  Hal ini untuk  mengidentifikasi terjadinya kesalahan  penginputan data yang dilakukan  oleh Accounting supervisor.
Melakukan  proses  memberikan  penomoran  (prenumbered)  terhadap dokumen-dokumen  yang terkait  dengan perpajakan,  yaitu  terhadap surat jalan (delivery  note).
2. 3. 4. 120 Volume 15, Nomor  2, Agustus 2011

## Daftar Pustaka
Bodnar, George H. dan Hopwood, William S., 2010, Accounting lnformation  Sysfems, Upper Saddle  River : Pearson Education lnc.
Hall, James A., 2008, Accounting  lnformation  Sysfems,  United  States of America : South-Western  Cengage  Learning. Mardiasmo,  2009,  Perpajakan  Edisi Revisi  2009, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Setiawan, Agus dan Musri, Basri, 2007, Tax Audit dan Tax Review,
Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada. Sobel,  Paul J., 2007, Auditor's  Risk  t4ianagement Guide: lntegrating Auditing and ERM,  Chicago:  CCH.
Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum dan Tata Cara  Perpajakan.
Bina EkonomiMajalah  llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
121