## BEBERAPA MASALAH DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA DI BAWAH PERJANJIAN INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA
I Wayan Parthiana email: iwayanparthiana@gmail.com

## Abstracts
Indonesia had been involved in the making of quite a number of international treaties and had also ratified  a  certain  number  of  treaties.  The  State’s  international  obligations  and  rights  stipulated  by those treaties at a certain point must be implemented by and through the national legal system. Two issues identified are how to situate or place international treaties within the hierarchal order of the Indonesian  legislation  and,  secondly,  how  those  international  rights  and  obligations  (as  found  in treaties) should be harmonized (and incorporated) into the national legal system. The author shall present a general overview of those issues and offer some recommendations for change.
Keywords: international law, national law, treaties, national legislations, interaction.

## Abstrak
Indonesia  sudah  banyak  membuat  dan  meratikasi  perjanjian  internasional  dan  selanjutnya  hak dan  kewajiban  internasional  di  bawah  perjanjian  internasional  harus  direspon  oleh  dan  melalui hukum  nasional.  Dua  masalah  yang  dapat  diidentifikasi  adalah  tentang  penempatan  perjanjian internasional  yang sudah  diratifikasi ke dalam tata urutan perundang-undangan dan  selanjutnya bagaimana hak dan kewajiban Negara Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian internasional harus diselaraskan dengan aturan-aturan di tataran hukum nasional. Tulisan ini akan memberikan ulasan umum tentang kedua persoalan di atas dan memberikan sejumlah saran perubahan.
Kata Kunci:
hukum internasional,  hukum nasional, perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan nasional,  interaksi.

## Pendahuluan
Dalam  era  globalisasi,  interaksi  antara  hukum  internasional  dan  hukum nasional  negara-negara  ataupun  antara  sesama  hukum  nasional  negara-negara berlangsung dengan intensif dan dinamis 1 . Ada negara atau kelompok negara yang hukum  nasionalnya  begitu  kuat  pengaruhnya  terhadap  perkembangan  hukum internasional ataupun hukum nasional negara-negara lain. Sebaliknya ada negara
1 Dalam buku-buku teks tentang hukum Internasional, masalah ini dibahas tersendiri dalam satu Bab dengan judul: Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Lihat dan baca, misalnya,  Mochtar  Kusumaatmadja:  Pengantar  Hukum  Internasional;  Boer  Mauna:  Hukum Internasional;  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global,  J.  G.  Starke,  Q.  C.: Introduction to International Law; Ian Brownlie: Principles of Public International Law dan masih banyak lagi yang lain.
yang  hukum  nasionalnya  (sebagai  cerminan  kepentingan  nasional)  tidak  begitu berpengaruh  terhadap  perkembangan  hukum  internasional  ataupun  hukum nasional  negara  lain.  Ini  berarti,  bahwa  secara  politis  atau  dari  kacamata hubungan  internasional,  interaksi  tersebut  berlangsung  secara  tidak  simetris. Faktor yang berpengaruh, antara lain, adalah tingkat kemajuan negara-negara di dunia ini yang tidak merata. Semakin maju dan kuat suatu negara atau kelompok negara  yang  lazim  disebut  negara-negara  maju (developed  countries) ,  semakin kuat pengaruh hukum nasionalnya terhadap perkembangan hukum internasional ataupun  hukum  nasional  negara-negara  lain.  Demikian  pula  sebaliknya.  Akan tetapi,  dalam  hal-hal  tertentu,  negara-negara  yang  kurang  maju  (negara-negara sedang  berkembang  atau developing  countries), jika  bersatu,  dapat  juga mempengaruhi  perkembangan  hukum  internasional.  Kini  sudah  ada  bidang- bidang  hukum  internasional  yang  berkembang  akibat  dampak  tekanan  dan pengaruh kelompok negara-negara ini 2 .
Interaksi  asimetris  negara  berkembang  dan  negara  maju,  secara  khusus tercermin  dalam  perjanjian-perjanjian  internasional  dan  peraturan  perundang- undangan  nasional  yang  dibuat  sebagai  respon  terhadap  kewajiban  negara  yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Tidak jarang terdapat perjanjian internasional  yang  substansinya  berasal  dari  (atau  norma  yang  dirumuskan dalam)  peraturan  perundang-undangan  nasional  negara-negara  dan  sebaliknya juga  tidak  jarang  substansi  peraturan  perundang-undangan  nasional  negara- negara diambil dari dan berasal dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan, juga  terjadi  negara-negara  melalui  metode  perbandingan  hukum,  mengadopsi peraturan  perundang-undangan  negara  lain,  mengenai  suatu  masalah  tertentu, untuk  selanjutnya  dijadikan  substansi  dari  peraturan  perundang-undangan nasionalnya mengenai masalah sejenis.
2 Sebagai contoh, substansi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (the 1982 United Nations Convention on  the  Law  of  the  Sea) sebagian  adalah  hasil  perjuangan  negara-negara  sedang  berkembang. Demikian pula instrumen-instrumen hukum perdagangan internasional dalam kerangka World Trade Organisation (WTO) juga berkat perjuangan negara-negara sedang berkembang.
Pembentukan hukum nasional Indonesia pun tidak terlepas dari pengaruh interaksi  intensif  dan  dinamis  dengan  hukum  internasional  maupun  hukum negara-negara  lain.  Interaksi  ini  mulai  terjadi  semenjak  Indonesia  semakin intensif  terlibat  dalam  hubungan-hubungan  internasional,  terutama  pada  era 1950-an,  setelah  berhasil  mengakhiri  revolusi  fisik  dari  1945  sampai  1949. Bahkan  pada  jaman  penjajahan  Belanda  pun,  sebenarnya  interaksi  semacam  ini sudah terjadi, meskipun tidak seintensif dan sedinamis sekarang ini. Dewasa ini, peraturan  perundang-undangan  Indonesia  sudah  ada  (walaupun  belum  banyak) yang diterima sebagai substansi dari suatu konvensi internasional. Demikian pula sebaliknya,  sudah  tidak  terhitung  lagi  substansi  perjanjian-perjanjian internasional  yang  kemudian  diadopsi  dan  ditransformasi  menjadi  ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, yang sebagian bahkan sebagian  besar  dilakukan  melalui  pemberlakuan  perjanjian  internasional  itu  ke dalam  hukum  nasional  Indonesia.  Sudah  tentu  dengan  segala  konsekuensi hukumnya.  Tulisan ini akan menelusuri permasalahan hukum yang muncul dari interaksi  timbal-balik  perjanjian  internasional  (konvensi-konvensi  yang diratifikasi  Indonesia)  dengan  perkembangan  hukum  nasional  Indonesia. Persoalan-persoalan  yang  diungkap  diharapkan  dapat  menjadi  titik  tolak  untuk mempelajari  pengaruh  dan  dampak  hukum  internasional  (terutama  perjanjian internasional) pada pengembangan hukum nasional Indonesia.

## Gambaran Umum tentang Perjanjian Internasional
Hukum  internasional  dewasa  ini  maupun  pada  masa  yang  akan  datang, sebagian  besar  terdiri  dari  perjanjian  internasional.  Subyek-subyek  hukum internasional  pada  umumnya,  negara-negara  pada  khususnya,  cenderung mengatur  masalah-masalah  internasional  dan  kesepakatan  tentang  bagaimana mereka  harus  meresponsnya  dalam  bentuk  perjanjian-perjanjian  internasional. Kecenderungan  ini  terutama  disebabkan  oleh  bentuknya  yang  tertulis  dan sekaligus dengan itu derajat kepastian hukumnya yang sangat tinggi.
Di  dunia  ini,  terdapat  banyak  sekali  perjanjian  internasional.  Bahkan diprediksi  akan  bertambah  terus  pada  masa-masa  yang  akan  datang.  Perjanjian
internasional yang demikian banyaknya itupun dapat ditinjau dari  pelbagai segi, seperti,  substansi,  obyek  yang  diatur,  pihak  yang  menjadi  pemrakarsa,  proses perumusan,  jumlah  peserta  atau  pihak,  saat  mulai  berlakunya,  ruang  lingkup berlakunya,  sifat  dari  kaidah  hukum  yang  dikandung,  jangka  waktu  berlakunya, bahasa  yang  digunakan  dalam  perumusan,  dan  lain-lain.  Bahkan  satu  perjanjian internasional,  dapat  ditinjau  dari  pelbagai  segi  tersebut.  Dengan  kata  lain, perjanjian internasional itu bersifat multidimensional.
Demikian pula penamaan atau penyebutan (nomenclature) untuk pelbagai macam  perjanjian  internasional  itu  ternyata  juga  bermacam-macam.  Baik  dalam bahasa Inggris  maupun Indonesia dapat kita temukan ragam penamaan, seperti; treaty  ( traktat ) , convention  ( konvensi ) , charter  ( piagam ) , covenant  ( kovenan ) , statute  ( statuta ) , declaration  ( deklarasi ) , agreement  ( persetujuan ),  arrangement ( penetapan,  penataan ) , protocol  ( protokol ) , pact  ( pakta ), act  ( akta,  akte ) , memorandum of understanding ( memorandum kesepahaman ) , dan masih ada lagi sebutan  lain  yang  agak  jarang  dipakai  dalam  praktik.  Penggunaan  nama  atau sebutan ini pun dalam praktiknya tidak mengenal ukuran baku.  Dengan kata lain, digunakan  secara  acak  sesuai  kepentingan  dan  kesepakatan  para  pihak  ketika melakukan  perundingan  dalam  rangka  merumuskan  substansinya.  Walaupun sebaliknya ada beberapa penamaan atau  penyebutan yang tampak menunjukkan keseragaman  dalam  penggunaannya.  Tetapi  itu  hanyalah  merupakan kecenderungan (trends) saja,  bukan  sesuatu  yang  sudah  baku  sebagai  hukum positif.
Apa  yang  lebih  penting  diperhatikan  di  sini  adalah  kenyataan bagaimanapun juga perjanjian internasional adalah hasil proses politik. Kenyataan ini,  antara  lain  tampak  dari  kesepakatan  para  pihak  untuk  membuatnya  yang dilatarbelakangi  dan  didorong  oleh  adanya  kepentingan  politik  dari  masing- masing  pihak.  Kesepakatan  ini  dilanjutkan  dengan  proses  perundingan  sampai dengan  dihasilkan  naskah  final  perjanjian.  Kemudian  dikonkretkan  dengan persetujuan terikat serta dinyatakan mulai mengikat dan berlaku sebagai hukum (internasional)  positif.  Dengan  kata  lain,  persoalan  politik  yang  berwujud kepentingan (nasional) subyektif masing-masing pihak (negara-negara) yang pada
akhirnya  mencapai  titik  temu  dan  menjadi  kepentingan  bersama  yang bertransformasi  menjadi  hukum  (internasional)  positif  dalam  wujud  perjanjian internasional.
Perjanjian  internasional  dalam  hal  ini  muncul  sebagai  hasil  kesepakatan (kompromi)  antara  para  subyek  hukum  internasional  yang  berkedudukan  sama derajat.  Artinya  tidak  dibuat  dan  diberlakukan  oleh  badan  internasional  global yang  berkedudukan  supranasional  (yang  memang  tidak  pernah  ada  di  dalam masyarakat  internasional  yang  strukturnya  koordinatif). 3 Konsekuensi  dari  itu, perjanjian internasional tidak berada di atas masyarakat internasional, melainkan berada  di  antara  atau  di  tengah-tengah  masyarakat  internasional.  Itu  sebabnya, hukum  internasional  pada  umumnya,  perjanjian  internasional  pada  khususnya, disebut  sebagai  hukum  yang  bersifat  koordinatif.  Sebagai  hukum  koordinatif, pelaksanaan  ( implementation )  dan  penaatan  ( enforcement )  sepenuhnya tergantung  pada  kehendak  bebas  masing-masing  subyek  hukum  internasional, khususnya  negara-negara  yang  merdeka-berdaulat.  Dalam  beberapa  kasus, kadang  terjadi  pelanggaran  oleh  salah  satu  pihak  tanpa  pihak  lain  dapat mengambil  tindakan  atau  sanksi  apapun  terhadap  negara  yang  bersangkutan. Inilah  yang  menyebabkan  hukum  internasional,  termasuk  perjanjian internasional, disebut hukum yang lemah (weak law) .
Sebagai  konsekuensi  dari  masyarakat  dan  hukum  internasional  yang bersifat  koordinatif,  sumber  hukum  internasional  (perjanjian  internasional sebagai  bagian  dari  hukum  internasional  dengan    pelbagai  nama  atau  sebutan, termasuk di dalamnya), tidak mengenal hierarkhi sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan  nasional  negara-negara.  Semua  sumber  hukum internasional,  termasuk  satu  perjanjian  dengan  perjanjian  lain,  berkedudukan setara, meskipun ditinjau dari bobot substansinya terdapat perbedaan yang cukup besar.  Dalam  beberapa  perjanjian  internasional,  tidaklah  mudah  untuk
3 Di dunia ini, badan supra nasional ini yang diakui eksistensinya hanyalah yang bersifat regional, yakni,  Uni  Eropah (European  Union) . The  European  Union  is  therefore  neither  an    international organisation  in  the    usual  sense  nor    an  association  of  States,  but  rather    an  autonomous  entity somewhere in between  the two. In legal circles, the term “supranational” organisation is now used (European Union Pocket Guide) .
menyatakan  suatu  perjanjian  internasional  bertentangan  dengan  perjanjian internasional  yang  lain,  bahkan  juga  tidak  mudah  untuk  menentukan  apakah suatu  perjanjian  internasional  yang  lama  (dibuat  lebih  dahulu)  bertentangan dengan yang muncul kemudian.
Dalam  hukum  perjanjian  internasional,  kepentingan  negara-negara pihak/peserta  dengan  kedaulatannya  masing-masing,  diakomodasi  dengan memberikan  hak  pada  negara-negara  tesebut  untuk  menolak  ataupun memberikan pengertian lain atas ketentuan tertentu dari perjanjian internasional berdasarkan atas kepentingan subyektif dari negara itu sendiri. Inilah yang lebih dikenal  dengan  sebutan  pensyaratan (reservation) yang  pada  hakekatnya merupakan  tindakan  sepihak (unilateral  act) .  Terhadap  pensyaratan  ini,  negara- negara  pihak/peserta  lain  yang  juga  memiliki  kedaulatan,  juga  diberikan  hak untuk  menyetujui  ataupun  menolak/keberatan  terhadap  pensyaratan  yang diajukan  oleh  salah  satu  negara  pihak/peserta.  Bahkan  semua  negara pihak/peserta yang memberikan/membuat atau menerima/menolak pensyaratan juga  diberikan  hak  untuk  menarik  kembali  pensyaratannya  ataupun  menarik kembali  penolakan  terhadap  pensyaratan  tersebut  dengan  segala  konsekuensi hukumnya.  Semua  itu  harus  dipandang  sebagai  manifestasi  pengakuan  hukum perjanjian internasional atas kedaulatan negara.
Selain  pensyaratan,  dalam  praktik  hubungan  internasional,  terutama setelah  mulai  berlakunya  Konvensi  Wina  1969  (tentang  perjanjian  internasional antara negara) dan Konvensi Wina 1986 (tentang perjanjian internasional antara negara dengan Organisasi Internasional atau antara Organisasi Internasional, baik sebagai  perjanjian  yang  mengikat  maupun  hukum  kebiasaan  internasional), dikenal apa yang disebut deklarasi atau pernyataan (declaration) terhadap suatu ketentuan  dari  suatu  perjanjian  internasional.  Deklarasi  ini  tumbuh  dan berkembang  dalam  praktik-praktik  hukum  perjanjian  internasional.  Kedua Konvensi  sama  sekali  tidak  mengaturnya.  Hampir  sama  dengan  pensyaratan, deklarasi  pun    merupakan  tindakan  sepihak.    Bedanya  adalah  deklarasi  tidak membutuhkan persetujuan ataupun penolakan dari negara-negara pihak/peserta lainnya.  Apa  konsekuensi  hukum  maupun  dampak  dari  deklarasi  ini,  belum
banyak dikaji oleh para ahli. Demikian pula yurisprudensi (hukum internasional) berkenaan dengan deklarasi ini boleh dikatakan sangat jarang atau tidak ada sama sekali.
Kedua pranata hukum di atas (pensyaratan dan deklarasi) tidak dikenal di dalam  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  nasional.    Alasannya  adalah sistem  hukum  nasional  merupakan  hukum  sub-ordinatif.  Hukum  nasional, khususnya  peraturan  perundang-undangan  nasional,  dibuat  oleh  suatu  badan nasional  atau  lembaga  negara  yang  status  hukumnya  lebih  tinggi  dari  subyek- subyek  hukum  nasional  dan  keberlakuannya  dapat  dipaksakan  bahkan  dengan ancaman pengenaan sanksi.

## Gambaran  Umum  tentang  Peraturan  Perundang-Undangan  Nasional Indonesia
Negara  sebagai  pribadi  hukum (legal  persons) dengan  kedaulatan  yang melekat pada dirinya, memiliki yurisdiksi (hak, kekuasaan ataupun kewenangan) melalui  badan-badan  atau  organ  pemerintahnya  untuk  mengatur  (yang  meliputi pembuatan,  pelaksanaan  dan  pemaksaan  peraturan  perundang-undangan) terhadap segala sesuatu yang ada atau terjadi  di dalam batas-batas ruang lingkup yurisdiksi  nasional.  Dengan  demikian,  peraturan  perundang-undangan  dapat dipandang sebagai produk hukum yang dibuat, dilaksanakan dan dipaksakan oleh negara  itu  sendiri  melalui  pemerintahnya  sebagai  salah  satu  unsur  negara.  Ini menunjukkan,  pemerintah  berkedudukan  setingkat  lebih  tinggi  dari  subyek- subyek  hukum  yang  terdapat  di  dalam  batas-batas  ruang  lingkup  yurisdiksi nasionalnya. Atas dasar itu, hukum atau peraturan perundang-undangan nasional dipandang  sebagai  hukum  yang  bersifat  subordinatif  dan  dapat  dipaksakan berlakunya  oleh  negara.  Proses  pembuatan,  pelaksanaan  dan  pemaksaannya sudah  tertata  sedemikian  jelas,  tegas  dan  pasti  demi  terwujudnya  kepastian hukum  bagi  semua  subyek  hukum  yang  ada  di  dalam  yurisdiksi  nasional  negara itu. Dalam jangka panjang, hal ini dimaksudkan demi terwujudnya tujuan negara, yakni:  keamanan,  ketertiban,  ketentraman,  kedamaian,  dan  keadilan  bagi rakyatnya.
Peraturan  perundang-undangan  sebagai  bagian  dari  hukum  nasional, dibuat, diberlakukan, dilaksanakan dan dipaksakan oleh badan-badan pemerintah sesuai  dengan  hierarkhi  dan  kewenangannya  masing-masing.  Misalnya,  di Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Undang-Undang  oleh  Presiden  bersama  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang-Undang  ditetapkan oleh Presiden, Peraturan Pemerintah (untuk melaksanakan Undang-Undang) dan Peraturan Presiden  oleh Presiden, sedangkan Peraturan Daerah (tingkat provinsi atau  kabupaten/kota  dan  desa)  ditetapkan  kepala  daerah  bersama-sama perangkat perwakilan daerah di wilayah yang bersangkutan. 4
Lembaga atau badan-badan pemerintah tersebut, tersusun secara hierarkhi dari  yang  tertinggi  hingga  terendah.  Demikian  pula  masing-masing  peraturan perundang-undangan,  seturut  dengan  apa  yang  diaturnya  (umum-khusus), tersusun  secara  hierarkhi  dengan  bobot  substansi  yang  berbeda-beda.  Sebagai konsekuensi  dari  adanya  hierarkhi  tersebut,  menjadi  penting  dan  perlu  diatur bagaimana  perhubungan  antara  peraturan  perundang-undangan  yang berkedudukan  lebih  tinggi  maupun  antar  peraturan  perundang-undangan  yang berada  pada  satu  tataran,  tergantung  dari  waktu  pembuatan  maupun  substansi pengaturannya. Jika terjadi konflik atau pertentangan antara satu dengan lainnya, dengan relatif mudah dapat disimpulkan, bahwa yang satu akan dikalahkan atau dikesampingkan  oleh  yang  lain.  Dalam  ilmu  hukum,  ada  tiga  asas  yang  secara tegas menjawabnya, yakni; lex superiori derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori.
Suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  disahkan  dan diberlakukan,  mengikat  subyek-subyek  hukum  yang  tunduk  pada  yurisdiksi nasional  negara  itu.  Jika  ada  yang  menolak  atau  keberatan,  disediakan  saluran untuk  mengklaim badan  pemerintah  yang  bersangkutan  melalui  badan  yudikatif yang  berwenang  memeriksa  dan  memutuskan  klaim  tersebut  dengan  putusan yang  berkekuatan  mengikat  yang  tetap/pasti.  Dalam  sistem  hukum  nasional
4 Lihat  dan  baca  pasal  7    Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12    Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Indonesia,  upaya  ini  dapat  ditempuh  melalui  Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah Agung ataupun Pengadilan Tata Usaha negara sesuai dengan kewenangan masing- masing.
Selanjutnya harus disadari, bahwa hukum nasional suatu negara, termasuk hukum  nasional  Indonesia,  mencakup  pula  perjanjian-perjanjian  internasional (memuat hak dan kewajiban hukum yang langsung dibebankan pada negara atau yang  langsung  memberikan  hak  pada  warganegara)  yang  diberlakukan  oleh hukum  nasional  Indonesia  melalui  mekanisme  tertentu  sebagaimana  diatur  di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain melalui ratifikasi di atas, ketentuan  dalam  perjanjian  internasional  dapat  pula  diadopsi  langsung  oleh pembuat Undang-Undang Indonesia dan dengan itu seketika menjadi bagian dari hukum nasional. Pengadopsian ini bisa dilakukan terhadap seluruh, sebagian atau beberapa ketentuan dari perjanjan internasional  tersebut.
Persoalannya  di  sini  adalah  bagaimana  proses  ratifikasi  dan  adopsi mengubah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional menjadi norma di tataran  hukum  nasional  Indonesia?  Dengan  kata  lain,  bagaimana  sebenarnya interaksi  perjanjian  internasional  (yang  mengikat  negara)  dengan  peraturan perundang-undangan (yang dibuat dan diberlakukan oleh negara Indonesia)?

## Pengaturan Ratifikasi Perjanjian Internasional
Ketika  berbicara  mengenai  dasar  hukum  kewenangan  negara  untuk membuat  dan  meratifikasi  perjanjian  internasional  serta  memberlakukan ketentuan-ketentuan  di  dalamnya  ke  dalam  hukum  nasional  Indonesia  (atau menyatakannya sebagai bagian dari hukum nasional), para ahli hukum Indonesia, akan  berpaling  pada  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  peraturan  perundang- undangan  di  puncak  hierarkhi  hukum  Indonesia.  Pada  umumnya  pasal  yang dijadikan  sebagai  dasar  hukum  adalah  Pasal  4  (1)  yang  memuat  norma  umum tentang kekuasaan pemerintahan Di samping itu, juga dirujuk ketentuan Pasal 11 yang  substansinya  lebih  khusus.  Sebab  secara  tegas  mengatur  kewenangan membuat perjanjian internasional, walaupun masih digabung dengan pengaturan mengenai perang dan perdamaian.
Selengkapnya pasal 4 ayat 1 menyatakan sebagai berikut:
Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Seperti  diketahui,  kekuasaan  pemerintahan  itu  demikian  luasnya.  Secara garis  besar,  kekuasaan  pemerintahan  meliputi  pemerintahan  yang  berkenaan dengan masalah dalam negeri dan masalah luar negeri yang juga populer dengan hubungan  luar  negeri  atau  hubungan  internasional.  Masing-masing  negara mengatur  sendiri  hubungan  luar  negeri  di  dalam  hukum  nasionalnya.  Misalnya, Indonesia  mengatur  dengan  Undang-Undang,  yakni,  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Sedangkan  mengenai  perjanjian  internasional,  ditegaskan  dalam  pasal  11 (lama) Undang-Undang Dasar 1945 yang digabungkan dengan pernyataan perang dan  membuat  perdamaian  dengan  negara  lain.  Tegasnya,  ketentuan  Pasal  11 menyatakan:
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Pasal  11  ini  barulah  menyentuh  sisi  luar  dari  perjanjian  internasional, yakni,  pembuatannya  bersama  dengan  negara  lain  yang  harus  mendapat persetujuan  Dewan.  Sedangkan  belum  diatur  masalah  setelahnya,  yaitu pemberlakuan  ketentuan-ketentuan  perjanjian  internasional  ke  dalam  hukum nasional.  Jika  dikatakan  tampak,  hanyalah  secara  tersimpul,  yakni,  perlu  adanya persetujuan  Dewan  sebagai  lembaga  negara  pembuat  Undang-Undang  bersama- sama  dengan  Presiden.  Dengan  kata  lain,  perjanjian  yang  dibuat  oleh  Presiden dengan negara lain yang sudah mendapat persetujuan Dewan, harus diberlakukan ke  dalam  hukum  nasional  dengan  Undang-Undang  sebagai  produk  bersama Dewan dan Presiden.
Berkenaan  dengan  pembuatan  perjanjian  (internasional),  seperti  yang diatur  menurut  Pasal  11  ini,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  pada  1960  (setelah berlakunya  kembali  Undang-Undang  Dasar  1945  melalui  Dekrit  Presiden  5  Juli
1959)  harus  menjawab  suatu  masalah,  yakni,  apakah  Presiden  dalam  setiap membuat  perjanjian  internasional  dengan  negara  lain  harus  mendapat persetujuan Dewan?  Masalah ini ditanyakan oleh Ketua Dewan kepada Presiden dalam  bentuk  sebuah  surat.  Presiden  menjawab  dalam  bentuk  surat,  yang kemudian  dikenal  dengan  nama,  Surat  Presiden  Nomor:  2826/HK/1960,  22 Agustus 1960. Isi pokok dari Surat Presiden ini adalah:
“…………  perjanjian-perjanjian  yang  lazimnya  berbentuk  treaty  yang mengandung materi sebagai berikut:
a. Soal-soal politik atau soal-soal yang  dapat mempengaruhi haluan politik  luar  negeri  Negara  seperti  halnya  dengan  perjanjian- perjanjian  persahabatan,  perjanjian-perjanjian  persekutuan (aliansi),  perjanjian-perjanjian  tentang  perubahan  wilayah  atau penetapan tapal batas.
b. Ikatan-ikatan  yang  sedemikian  rupa  sifatnya  sehingga mempengaruhi  haluan  politik  luar  negari  Negara;  dapat  terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang.
c. Soal-soal  yang  menurut  Undang-undang  Dasar  atau  menurut sistim  perundang-undangan  kita  harus  diatur  dengan  Undang- undang,  seperti  soal-soal  kewarganegaraan  dan  soal-soal kehakiman.
Perjanjian-perjanjian  yang  mengandung  materi  yang  lain  yang lazimnya  berbentuk  agreement  akan  disampaikan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  hanya  untuk  diketahui  setelah  disahkan  oleh Presiden.
Sebagai  sebuah  surat,  Surat  Presiden  ini  status  hukumnya  sama  saja dengan surat antara dua  individu ataupun dua badan hukum, hanya merupakan urusan  kedua  pihak.  Akan  tetapi  karena  menyangkut  dua  lembaga  tinggi  negara dan obyeknya mengenai masalah ketatanegaraan, Surat Presiden ini diperlakukan secara  khusus  oleh  para  penyelenggara  negara,  khususnya  oleh  kedua  lembaga tinggi  negara  tersebut,  yakni,  Presiden  dan  Dewan.  Surat  Presiden  ini  dalam praktik pembuatan dan pemberlakuan perjanjian internasional, dijadikan sebagai acuan normatif yang mengikat. Bahkan pada masa Orde Baru sampai dengan masa awal  Orde  Reformasi,  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  dalam  pembuatan  dan pemberlakuan  perjanjian  internasional.  Surat  Presiden  ini  tampak  sudah  lebih jelas  berkenaan  dengan  pemberlakuan  perjanjian  internasional  yang  dibuat
bersama dengan negara lain ke dalam hukum nasional Indonesia, baik mengenai substansinya  maupun  mengenai  bentuk  hukum  atau  peraturan  perundang- undangannya.  Surat  Presiden  ini  membedakan  dua  macam  perjanjian internasional berdasarkan substansinya, yakni:
a. Perjanjian  internasional  yang  harus  mendapat  persetujuan  Dewan  sehingga perjanjian internasional itu merupakan hasil kesepakatan antara Presiden dan Dewan  yang  kemudian  diberlakukan  (disahkan  dan  diundangkan)  dengan Undang-Undang;
b. Perjanjian  internasional  yang  tidak  membutuhkan  persetujuan  Dewan  dan karena itu pemberlakuannya hanya dengan Keputusan Presiden.
Surat  Presiden  ini  tidak  secara  tegas  menyatakan  bentuk  peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan ketentuan perjanjian internasional ke dalam atau dalam hukum nasional. Hal ini hanya dapat disimpulkan dari bunyi Surat  Presiden  itu  yang  selanjutnya  dalam  praktik  ketatanegaraan  Indonesia dibedakan  menjadi  dua  macam.  Hal  ini  berlangsung  selama  masa  Orde  lama (1960-1967)  sampai  Orde  Baru  (1967-1998)  bahkan  terus  berlaku  pada  masa awal Orde Reformasi (1998-2000).
Masih  berkaitan  dengan  praktik  ketatanegaraan,  khususnya  dalam pembuatan,  peratifikasian  dan  pemberlakuan  ketentuan-ketentuan  perjanjian internasional,  kemudian  tumbuh  dan  berkembang  perjanjian  internasional  jenis yang  ketiga  yakni,  perjanjian  internasional  yang  dapat  langsung  diberlakukan sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Perjanjian internasional jenis ini, begitu ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak sebagai bukti persetujuannya, secara  langsung  diberlakukan  (dianggap  bagian  dari  sistem  hukum  nasional Indonesia) pada saat itu juga, dalam bentuk Undang-Undang ataupun Keputusan Presiden. Pada umumnya, substansinya berkenaan dengan masalah-masalah yang lebih  bersifat  teknis  operasional.  Tentu  saja  selama  masa  berlakunya  Surat Presiden  tersebut,  jumlah  dan  macamnya  sudah  tak  terhitung  lagi.  Sampai  pada derajat tertentu, tumbuh dan berkembangnya perjanjian internasional jenis ketiga di  atas  memang  dapat  dimengerti  karena  demikian  intensif  dan  rumitnya
hubungan-hubungan  internasional  sehingga  dibutuhkan  kecepatan  dalam pembuatan dan pemberlakuannya.
Baru  setelah  memasuki  masa    Orde  Reformasi,  dibuat  Undang-Undang pelaksanaan  dari  Pasal  11  Undang-Undang  Dasar  1945,  yakni,  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional.  Pembedaan  atas pemberlakuan  perjanjian  internasional  ke  dalam  ketiga  golongan  ini,  ternyata diadopsi  bahkan  dipertegas  oleh  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000, sebagaimana dapat dijumpai dalam pasal 10, 11 ayat 1 dan 2, serta  pasal 15 ayat 1 yang masing-masing rumusannya sebagai berikut:
Pasal 10: Pengesahan  perjanjian  inernasional  dilakukan  dengan  undang- undang, apabila berkenaan dengan:
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. Pembentukan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Pasal 11 ayat 1 dan 2:
(1) Pengesahan  perjanjian  internasial  yang  materinya  tidak termasuk  materi  sebagaimana  dimaksud  pasal  10,  dilakukan dengan keputusan presiden;
(2) Pemerintah  Republik  Indonesia  menyampaikan  salinan  setiap keputusan  presiden  yang  mengesahkan  suatu  perjanjian internasional  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk dievaluasi.
Pasal 15 ayat 1:
Selain  perjanjian  internasional  yang  perlu  disahkan  dengan  undang- undang    atau  keputusan  presiden,  Pemerintah  Republik  Indonesia dapat  membuat  perjanjian  internasional  yang  berlaku  setelah penandatanganan  atau  pertukaran  dokumen  perjanjian/nota diplomatik,  atau  melalui  cara-cara  lain  sebagaimana  disepakati  oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
Perlu  diketahui,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000,  masih berlandaskan  atau  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  11  (lama).    Sebab  pada  waktu Perubahan Pertama (tahun 1999) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini tidak
termasuk yang diubah. Ketentuan Pasal 11 baru diubah dalam Perubahan Ketiga (2001) dan Keempat (2002) dengan penambahan ayat 2 dan 3, sehingga pasal 11 yang  semula  tidak  ada  ayatnya  diubah  menjadi  tiga  ayat,  dimana  naskah  lama menjadi  ayat  1  ditambah  dengan  ayat  2  dan  3,  yang  rumusan  selengkapnya adalah:
1. Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
2. Presiden  dalam  membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang menimbulkan  akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi  kehidupan rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara,  dan/atau mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan  undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  perjanjian  internasional  diatur dengan undang-undang.
Namun,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  ini  masih  tetap  terus diberlakukan hingga kini, meskipun Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan  hukumnya  sudah  mengalami  perubahan.  Praktik  Indonesia  pun  dalam pembuatan, peratifikasian  dan pemberlakuan perjanjian internasional selama ini masih tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
Pertanyaan lanjutan dapat dimunculkan di sini: mengapa suatu perjanjian internasional  yang notabene merupakan  kesepakatan  antar  negara,  jadi  bersifat internasional,  perlu  diberlakukan  ke  dalam  dan  (ketentuan-ketentuannya) dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional (Indonesia)?
Alasannya  adalah  karena  pada  akhirnya  rakyatlah  (dari  negara penandatangan Perjanjian Internasional) yang menerima dan menikmati hak dan memikul kewajiban yang bersumber dari perjanjian internasional itu. Karena itu, sudah sewajarnya rakyat tahu substansi pengaturan perjanjian internasional dan bagaimana  pemerintah  memberlakukan  ke  dalam  dan  menjadikannya  sebagai bagian  dari  hukum  nasional  (Indonesia).  Setelah    menjadi  bagian  dari  hukum nasional,  rakyat  dapat  mencari  dan  menemukannya,  misalnya,    di  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  sebagai  tempat  pengundangannya. Dengan demikian, rakyat dapat mencari tahu dan mendapatkan informasi tentang
substansi  perjanjian  internasional  tertentu  yang  sudah  diratifikasi  atau  dengan cara  lain  disetujui  pemerintah  untuk  menjadi  bagian  dari  kewajiban  negara  di tataran  internasional.  Ini  sesuai  dengan adagium ,  bahwa  setiap  orang  dianggap mengetahui hukum.
Di samping itu, dalam era globalisasi dan transparansi seperti sekarang ini, interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional pada umumnya, antara perjanjian  internasional  dan  peraturan  perundang-undangan  nasional  pada khususnya,  tidak  terkecuali  Indonesia,  berlangsung  secara  intensif  dan  dinamis dengan segala implikasinya. Dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian  internasional  -  yang  sebelumnya  sudah  diratifikasi  -  ke  dalam  hukum nasional  Indonesia,  maka  interaksi  tersebut  dapat  diketahui  dengan  lebih  jelas dan dengan demikian penyikapan terhadap perjanjian internasional itupun dapat dilakukan dengan lebih kritis.

## Implementasi Pasal 11 (1, 2 & 3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Ketentuan  Pasal  11  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  sudah  diubah menjadi  ketentuan  Pasal  11  (1,  2,  &  3),  serta  Surat  Presiden  Nomor 2826/HK/1960 selama masa berlakunya dari 1960–2000, demikian pula Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 sudah menegaskan kriteria dari suatu perjanjian internasional  yang  harus  diberlakukan  (disahkan  dan  diundangkan)  dengan Undang-Undang  ataupun  dengan  Keputusan  Presiden  (sekarang:  Peraturan Presiden),  serta  adanya  perjanjian  internasional  yang  diberlakukan  secara langsung.  Namun  dalam  praktiknya  tetap  menimbulkan  pelbagai  masalah,  baik teoritis maupun praktis. Beberapa masalah tersebut, antara lain:
a. Ketentuan  Pasal  11  ayat  1  (naskah  semula,  naskah  lama)  Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya sangat umum menimbulkan pelbagai persoalan. Salah  satunya  sudah  dijawab  oleh  Surat  Presiden  Nomor  2826/HK/1960. Meskipun  kemudian  tetap  mengandung  masalah  tersendiri.  Tampaknya, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berwenang mengubahnya, menafsirkan pasal  11  ayat  1  tersebut  bersifat  fakultatif.    Artinya  terbuka  pilihan  boleh
dengan  persetujuan  Dewan  ataupun  boleh  juga  tidak.  Atas  dasar  itulah, dimunculkan  ketentuan  Pasal  11  (2)  yang  sifatnya  imperatif.  Ketentuan  ini menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya harus  (melakukannya)  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Jadi pemberlakuan  (pengesahan  dan  pengundangnya)  ke  dalam  hukum  nasional Indonesia  harus  dengan  undang-undang.  Timbul  pertanyaan,  “perjanjian internasional lainnya” yang manakah yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 11 (2) ini? Jawabannya, perjanjian internasional selain dari yang dimaksudkan oleh Pasal 11(1). Perjanjian internasional manakah itu? Sama sekali tidak jelas. Pasal  11  (1)  itu  sendiri  tidak  menegaskan.  Substansinyapun    masih  sangat umum, sebab hanya  menegaskan tentang pembuatan perjanjian internasional dengan  negara  lain.  Namun  ketentuan  Pasal  11(2)  menjelaskan  kriteria  dari perjanjian  internasional  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  yang  harus  mendapat persetujuan  Dewan,  yakni;  a)  perjanjian  internasional  yang  menimbulkan akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan beban  keuangan  negara;  b)  perjanjian  internasional  yang  mengharuskan perubahan  atau  pembentukan  Undang-Undang.  Pertanyaan  lanjutannya adalah  apakah  perjanjian-perjanjian  internasional  yang  substansinya  sangat besar  dan  penting  tetapi  berada    di  luar  dari  dua  kriteria  Pasal  11(2)  tidak membutuhkan  persetujuan  Dewan?  Bukankah  di  luar  dari  kedua  kriteria  ini masih banyak ada perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya besar dan penting walaupun tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat?
b. Ketentuan  Pasal  11  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  dihubungkan  dengan pasal  10  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  menentukan  6  (enam) kriteria kapan suatu perjanjian internasional harus disahkan dengan Undang- Undang.  Kriteria  ini  ternyata  tidak  jauh  berbeda  ruang  lingkupnya  dengan pasal 11 (2) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu yang sangat jelas tampak adalah  butir/huruf  f  dari  pasal  10  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000, yaitu  pinjaman  dan/atau  hibah  luar  negeri.  Hal  ini  tentu  saja  erat hubungannya  dengan  beban  keuangan  negara  sebagaimana  secara  eksplisit
dinyatakan  dalam  pasal  11  (2).  Dengan  kata  lain,  terjadi  tumpang  tindih antara  pasal  11  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  dengan  pasal  10  butir  a–f Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000.  Pasal  11  (2)  (khususnya  mengenai “beban  keuangan  negara”)  inipun  bertumpang  tindih  dengan  Bab  VIII  (Hal Keuangan),  tegasnya  pasal  23C  yang  menyatakan,  hal-hal  lain  mengenai keuangan  negara  diatur  dengan  Undang-Undang.    Dengan  adanya  tumpang tindih    ini,  patut  dipertanyakan,  apakah  pasal  11(2)  (Perubahan)  Undang- Undang  Dasar  1945  masih  relevan  untuk  dipertahankan?  Bukankah substansinya  itu  sudah  cukup  diatur  dalam  Undang-Undang  yang  tentu  saja lebih mudah diubah dan disesuaikan dengan perkembangan jaman?
c. Meskipun  Surat  Presiden  Nomor  2826/HK/2960  sudah  menentukan  tiga kriteria  suatu  perjanjian  internasional  yang  untuk  pembuatannya  harus dimintakan  persetujuan  Dewan  dan  karena  itu  pemberlakuan  (pengesahan dan  pengundangannya)  harus  dengan  Undang-Undang,  sedangkan  perjanjian internasional  yang  di  luar  dari  3  (tiga)  kriteria  ini  pengesahannya  dengan keputusan  presiden,  dalam  praktik  selama  masa  berlakunya  (1960–2000), masih  saja  terjadi  penyimpangan.  Perjanjian  internasional  yang  seharusnya dimintakan persetujuan Dewan, ternyata tidak dimintakan persetujuan Dewan dan  karena  itu  disahkan  dengan  keputusan/peraturan  presiden.  Sebagai contoh  adalah  perjanjian-perjanjian  tentang  penghindaran/penghapusan pajak  berganda (agreement  on  the  avoidance  of  double  taxation) antara Indonesia  dengan  negara-negara  sahabat  yang  diberlakukan  dengan keputusan presiden. Demikian pula sebaliknya, pernah ada sebuah perjanjian internasional  yang  substansinya  bersifat  teknis  operasional,  tetapi diberlakukan  dengan  Undang-Undang  (diajukan  oleh  Pemerintah  kepada Dewan  untuk  mendapat  persetujuan),  yakni,  Perjanjian  tentang  Celah  Timor antara  Indonesia  dan  Australia  pada  tahun  1991  yang  diberlakukan  dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991. 5
5 Nama lengkap dari perjanjian ini adalah: Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on  the  Zone  of  Cooperation  in  an  Area  between  the  Indonesian  Province  of  East  Timor  and Northern  Australia. Diberlakukannya  Perjanjian  ini  dengan  undang-undang  (bukan  dengan
Kekeliruan  pemberlakuan  suatu  perjanjian  internasional  yang  seharusnya dengan Undang-Undang tetapi dengan Peraturan Presiden masih terjadi dalam masa  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional,  yakni,  Pengesahan Convention  on  Mutual  Administrative Assistance  in  Tax  Matters (Konvensi  tentang  Bantuan  Timbal  Balik  dalam bidang  Administrasi  Perpajakan).  Pengesahannya  seharusnya  dilakukan dengan  Undang-Undang,  tetap  dalam  kenyataannya  dilakukan  dengan Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014. Bukankah masalah administrasi perpajakan  adalah  bagian  dari  masalah  perpajakan  dan  perpajakan  adalah bagian  dari  hal  keuangan  (vide  Bab  VIII  Hal  Keuangan,  pasal  23B  dan  23  C Undang-Undang Dasar 1945).
d. Kekeliruan  dalam  pemberlakuan  (pengesahan  dan  pengundangan) menimbulkan  dampak  berantai.  Perjanjian  internasional  yang  substansinya sebenarnya setara dengan substansi Undang-Undang, namun karena disahkan dengan keputusan presiden, dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan Indonesia  mendapat  tempat  yang  dua  tingkat  lebih  rendah  dari  Undang- Undang.  Demikian  pula  sebaliknya,  perjanjian  internasional  yang  seharusnya diberlakukan  dengan  keputusan  presiden  tetapi  diberlakukan    dengan Undang-Undang.  Artinya secara hierarkhi mendapat tempat dua tingkat lebih tinggi dari Keputusan Presiden.
e. Pemberlakuan  perjanjian  internasional  ke  dalam  dua  bentuk  hierarkhi peraturan  perundang-undangan  inipun  patut  dipersoalkan.  Mengapa  hanya dalam  dua  bentuk  ini  saja?  Bukankah  ada  perjanjian  internasional  yang substansinya  setara  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dengan  Peraturan Pemerintah,  ataupun  dengan  Keputusan  Menteri?    Bahkan  persoalan  lebih mendasar  dapat  diajukan:  apakah  tepat  perjanjian  internasional  yang karakternya  berbeda  dengan  peraturan  perundang-undangan  nasional,  yakni
keputusan presiden), tampaknya disebabkan karena dimensi politiknya yang sangat tinggi dari pihak  Indonesia,  yakni,  harapan  Indonesia  untuk  mendapat  pengakuan  dari  Australia  atas masuknya  Timor  Timur  sebagai  bagian  wilayah  Indonesia  sebab  Australia  sebagai  negara tetangga dekat Indonesia, menentang atau tidak mengakui penggabungan Timur Timur sebagai bagian wilayah Indonesia.
tidak  mengenal  hierarkhi  kemudian  ditransformasikan  menjadi  Undang- Undang dan Keputusan/Peraturan Presiden (yang mengenal hierarkhi)?
f. Perjanjian  internasional  yang  seharusnya  diberlakukan  (disahkan  dan diundangkan)  dengan  Undang-Undang    karena  bobot  substansinya  setara dengan Undang-Undang tetapi
ternyata diberlakukan dengan Keputusan/Peraturan presiden memunculkan persoalan dalam perujukannya di  dalam  pembuatan  perundang-undangan  nasional,  terutama  berkaitan dengan  pengisian  konsideran  “Mengingat”.  Sebagai  contoh,  Konvensi  tentang Hak  Anak,  1989 (Convention  on  the  Rights  of  the  Child  of  1989) ,  setelah diratifikasi  kemudian  disahkan  dengan  Keputusan  Presiden  (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990). Ketika Pemerintah Indonesia akan membuat Undang-Undang  tentang  hak  anak,  Undang-Undang  tentang  perlindungan anak, Undang-Undang tentang kesejahteraan anak, yang semuanya merupakan turunan  dari  Konvensi  tentang  Hak  Anak,  ternyata  bukan  Keputusan Presidennya  yang  dijadikan  konsiderans  “Mengingat”  melainkan  Konvensi tentang  Hak  Anak  itu  secara  langsung.  Masih berhubungan  dengan  Konvensi Hak Anak, 1989, dua protokol turunannya, yakni, Protokol Opsional Konvensi Hak  Anak  mengenai  Keterlibatan  Anak  dalam  Konflik  Bersenjata (Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Involvment of Childern in Armed Conflict) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak,  Prostitusi  Anak,  dan  Pornografi  Anak (Optional  Protocol  to  the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Childern, Child Prostitution and Child Pornography), ternyata masing-masing diberlakukan (disahkan dan diundangkan)  dengan  Undang-Undang  tersendiri,  yakni,  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2012  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2012.    Ini merupakan  kejanggalan  sebab  perjanjian  induknya  diberlakukan  (disahkan dan  diundangkan)  dengan  Undang-Undang  sedangkan  dua  protokol turunannya dengan Undang-Undang.
g. Masalah  selanjutnya  adalah,  jika  konvensi  yang  diberlakukan  dengan Keputusan  Presiden  tersebut  (seharusnya  dengan  Undang-Undang) dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  apakah
merupakan  kewenangan  (jika  memang  berwenang)  Mahkamah  Konstitusi ataukah  Mahkamah  Agung?  Ditinjau  dari  substansinya  yang  setara  dengan Undang-Undang,  tentulah  menjadi  kewenangan  dari  Mahkamah  Konstitusi. Akan  tetapi  karena  pemberlakuannya  dengan  Keputusan  Presiden,  tentulah menjadi  kewenangan  dari  Mahkamah  Agung.  Hal  yang  sebaliknya  juga  bisa terjadi. Persoalan ini cukup dilematis.
h. Masih  berkenaan  dengan  uji  konstitusional  dan  uji  materiil,  ada  perjanjian internasional bilateral seperti, perjanjian-perjanjian tentang garis batas landas kontinen  antara  Indonesia  dengan  negara-negara  tetangga,  yang  pada  masa berlakunya  Surat  Presiden  Nomor  2826/HK/1960  atau  sebelum  berlakunya Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000,  diberlakukan  dengan  Keputusan Presiden.  Sedangkan  perjanjian  yang  obyeknya  sama  (landas  kontinen), setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000,  diberlakukan dengan  Undang-Undang,  sebab  landas  kontinen  termasuk  hak-hak  berdaulat negara  (vide  pasal  10  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000).  Jika salah  satu  atau  lebih  ketentuan    dari  perjanjian  garis  batas  landas  kontinen yang  diberlakukan  dengan  Keputusan  Presiden  (sebelum  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000) dipersoalkan keabsahannya, apakah harus diajukan ke Mahkamah  Agung?  Sebaliknya  jika  salah  satu  atau  lebih  ketentuan  (yang substansinya  sama)  dari  perjanjian  tentang  garis  batas  landas  kontinen  yang diberlakukan  dengan  Undang-Undang  (setelah  berlakunya  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000), apakah harus diajukan ke Mahkamah Konsitusi? Jika jawaban  atas  kedua  persoalan  tersebut  positif,  boleh  jadi  akan  timbul persoalan  baru,  bagaimana  jika  putusan  dari  kedua  Mahkamah  tersebut bertentangan?

## Implikasi Instrumen Pernyataan Berlaku Perjanjian Internasional Terhadap (hierakhi  dan  keberlakuan)  Peraturan  Perundang-Undangan  Nasional Indonesia
Suatu  perjanjian  internasional  yang  sudah  diberlakukan    ke  dalam  dan menjadi  bagian  dari  hukum  nasional  Indonesia  (terutama  yang  dinyatakan
berlaku  dengan  Undang-Undang),  berlaku sebagai  hukum  positif  nasional  secara berdampingan dengan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.  Patut dipahami,  bahwa  suatu  perjanjian  internasional  mempunyai  karakteristik  yang sangat berbeda dengan peraturan perundang-undangan nasional. Sebagai hukum yang berasal dari luar yurisdiksi nasional negara, atau sebagai hukum pendatang, perjanjian internasional itu di samping berdampingan, juga bersinggungan dengan dan  karena  itu  akan  berimplikasi  terhadap  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan nasional Indonesia.
Apa  dan  bagaimana  saja  implikasinya  itu?  Di  bawah  ini  akan  dipaparkan satu per satu dari beberapa implikasinya tersebut secara kasuistis. Artinya, setiap perjanjian internasional harus dilihat satu per satu.
Apabila  suatu  perjanjian  internasional  dalam  kategori  tertentu,  misalnya, yang substansinya adalah tentang kejahatan atau tindak pidana,  dan pengaturan tentang  itu  tidak  atau  belum  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan nasional  negara  yang  bersangkutan,  negara  tersebut  wajib  mentransformasikan substansi  dari  perjanjian  internasional  itu  menjadi  Undang-Undang  pidana nasionalnya.  Misalnya,  Indonesia  ketika  meratifikasi  tiga  Konvensi  tentang Kejahatan  Penerbangan  pada  tahun  1976  dan  selanjutnya  memberlakukan (mengesahkan  dan  mengundangkan)  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1976,  ternyata  belum  memiliki  Undang-Undang  tindak  pidana  penerbangan. Sebab itu kemudian pemerintah mengintegrasikan ketentuan pidana penerbangan tersebut ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hubungan dengan kejahatan terorisme, Indonesia sudah meratifikasi dan memberlakukan beberapa konvensinya ke dalam dan menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, namun hingga kini belum ditransformasikan menjadi Undang-Undang pidananya 6 .
Bagaimana  perjanjian  internasional  dapat  berimplikasi  terhadap  hukum atau  peraturan  perundang-undangan  nasional  Indonesia  dapat  dipaparkan sebagai berikut:
6 Beberapa contoh konvensi yang berkenaan dengan terrorisme adalah: International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorisme; International Convention for the Suppression of the  Financing  of  Terrorism;  International  Convention  for  the  Suppression  of  Terrorist  Bombings, 1997; ASEAN Convention on Counter Terrorism.
a. Dalam hal peraturan perundang-undangannya sudah ada sebelumnya, negara yang  meratifikasi  perjanjian  internasional  kemudian  harus  menyelaraskan peraturan  perundang-undangan  nasional  dengan  apa  yang  diatur  (dan disepakati) dalam perjanjian internasional itu.  Antara lain, dengan melakukan amandemen  atas  ketentuan-ketentuan  undang-undang  tersebut.  Hal  ini didasarkan  pada  asumsi,  bahwa  kesepakatan yang  tertuang  dalam  perjanjian internasional  itu  lebih  mutakhir  dibandingkan  dengan  pengaturan  dalam peraturan  perundang-undangan  nasional.  Sebagai  contoh,  Indonesia  setelah meratifikasi dan kemudian memberlakukan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, kemudian  melanjutkan dengan langkah  menyelaraskan  substansi  undang-undang  tindak  pidana  korupsinya (Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999).  Apabila  ketidaksesuaian  itu demikian  besar,  maka  patut  dipertimbangkan  apakah  pemerintah  tidak sebaiknya  memutuskan  membuat  undang-undang  yang  baru  untuk menggantikan undang-undang yang lama.
b. Jika  perjanjian  internasional  itu  substansinya  mengenai  masalah  global  dan merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum yang  merupakan hukum kebiasaan  internasional  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  baru  tumbuh  dan berkembang 7 , bahkan merupakan perombakan secara total atas kaidah-kaidah hukum  yang  berlaku  sebelumnya,  negara  yang  bersangkutan  setelah meratifikasi dan memberlakukan  perjanjian internasional itu ke dalam hukum nasionalnya, mau tidak mau harus juga melakukan perombakan  total kaidah- kaidah  hukum  nasionalnya  mengenai  masalah  yang  sama.  Contoh  aktual adalah dalam bidang hukum laut. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, telah  meratifikasi  Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982  pada  1985  dan memberlakukan (mengesahkan dan mengundangkan) dengan Undang-Undang Nomor  17  Tahun  1985.  Sebagai  konsekuensinya,  Indonesia  harus  merombak secara  total  peraturan  perundang-undangannya  dalam  bidang  hukum  laut
7 Pasal 13 ayat 1 huruf a dari Piagam PBB yang menyatakan sebagai berikut: The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of: a. promoting international co- operation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codifications.
yang  dahulu  dibuat  berdasarkan  pada  Konvensi  Hukum  Laut  Jenewa  1958 yang sudah digantikan Konvensi Hukum Laut 1982.
c. Berkaitan  dengan  perjanjian-perjanjian  internasional  dalam  bidang-bidang lain,  seperti,  ekonomi,  lingkungan  hidup,  hak  asasi  manusia  dan  lain-lain, mungkin  ada  substansinya  yang  harus  diperlakukan  sama  seperti  perjanjian dalam bidang hukum pidana dan hukum laut seperti tersebut di atas.  Mungkin juga  sebagian  substansinya  bisa  diimplementasikan  secara  langsung.  Dalam hal  inilah  perlunya  setiap  perjanjian  yang  sudah  diratifikasi  dan  kemudian diberlakukan  ke  dalam  hukum  nasional  Indonesia,  dikaji  secara  mendalam, terutama  apa  dan  bagaimana  dampaknya  terhadap  hukum  atau  peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dalam bidang yang sama atau sejenis.
d. Bagaimana  dengan  perjanjian  internasional  yang  pemberlakuannya  dengan keputusan/peraturan  presiden?  Karena  perjanjian  internasional  semacam  ini pada  umumnya  (secara  teoritis)  bobot  substansinya  tergolong  lebih  ringan dan lebih bersifat teknis-operasional ketimbang perjanjian internasional yang diberlakukan  dengan  Undang-Undang  -  jika  tidak  ada  kekeliruan  dalam pemberlakuannya, seperti Konvensi tentang Hak Anak, 1989 tersebut di atas - implikasinya  tidaklah  sebesar  perjanjian  internasional  yang  diberlakukan dengan  Undang-Undang.  Apalagi  jika  substansi  pengaturan  perjanjian internasional  itu  bisa  langsung  diimplementasikan  di  dalam  ruang  lingkup yurisdiksi  nasional  dari  negara  yang  bersangkutan.  Misalnya,    perjanjian- perjanjian  tentang  kerjasama  dalam  bidang  perdagangan,  pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan negara-negara sahabat yang  semuanya  diberlakukan  dengan  Keputusan/Peraturan  Presiden. Implikasi  dari  pemberlakuan  perjanjian  internasional  itu  akan  berada  pada tataran teknis-operasional. Sebaliknya, ada pula perjanjian internasional yang diberlakukan  dengan  Keputusan  Presiden  yang  ternyata  berdampak  luas terhadap  kehidupan  rakyat  banyak.  Perjanjian  internasional  tersebut  adalah, Framework  Agreement  on  Comprehensif  Economic  Co-operation  between  the Association  of  South  East  Asian  Nations and  the  People`s  Republic  of  China,  4 November  2002 yang  diberlakukan  dengan  Keputusan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2004. Akibat dari pemberlakuan perjanjian di atas adalah  membanjirnya  barang-barang  buatan  Tiongkok  di  pasaran  negara- negara  anggota  ASEAN,  termasuk  Indonesia.  Akibatnya  banyak  industri Indonesia yang kalah bersaing, terjadi pemutusan hubungan kerja yang cukup besar  bahkan  berdampak  pada  pedagang  mikro,  kecil  dan  menengah  yang lazim disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
e. Bagaimana  dengan  perjanjian  internasional  yang  diberlakukan  secara langsung?    Dengan  kata  lain,  tidak  dengan  Undang-Undang  ataupun Keputusan/Peraturan  Presiden?  Secara  teoritis,  substansi  perjanjian internasional  semacam  ini  lebih  kecil  atau  lebih  ringan  ketimbang  yang diberlakukan  dengan  Keputusan/Peraturan  Presiden,  apalagi  dibandingkan dengan  perjanjian  internasional  yang  diberlakukan  dengan  Undang-Undang. Karena  sifatnya  yang  sangat  teknis-operasional,  tentu  saja  implikasinya terhadap  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang  lain  dapat  dikatakan sangat  kecil,  bahkan  tidak  ada  sama  sekali.  Tetapi  jika  ada  cukup  banyak perjanjian-perjanjian internasional (bilateral) semacam ini yang substansinya sama  atau  hampir  sama,  bisa  jadi  akan  berimplikasi  pada  bidang  kehidupan yang  berkenaan  dengan  substansi  perjanjian  internasional  tersebut.  Sebagai contoh  misalnya,  Indonesia  membuat  perjanjian-perjanjian  dengan  negara- negara sahabat mengenai impor garam (Indonesia sebagai pengimpor).  Hal ini akan berdampak buruk terhadap produksi dan harga garam rakyat dan lebih jauh lagi menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat.

## Pelaksanaan  Perjanjian  Internasional  di  dalam  Yurisdiksi  Nasional Indonesia
Persoalan pokok dalam hubungan ini adalah, bagaimanakah  pelaksanaan suatu  perjanjian  internasional  dalam  yurisdiksi  nasional  Indonesia?  Sebenarnya untuk  beberapa  macam  perjanjian  internasional,  jawaban  atas  persoalan  ini sedikit sudah tersimpul dari uraian di atas.  Namun demi lebih jelasnya, masalah ini akan dibahas lebih mendalam dalam bagian ini.
Dalam  praktik,  tidak  mudah  menjawabnya,  sebab  ada  banyak  bentuk maupun  macam  dari  perjanjian  internasional  yang  masing-masing  memiliki karakter  maupun  mengandung  bobot  substansi  yang  berbeda-beda.  Karena  itu, pendekatan  secara  kasuistis  lebih  tepat  untuk  digunakan.  Tegasnya,  setiap perjanjian  internasional  harus  ditelaah  lebih  dahulu  secara  mendalam,  apakah bisa  diberlakukan  secara  langsung  ataukah  tidak,  apakah  membutuhkan peraturan  perundang-undangan  untuk  menstransformasikan  substansinya  lebih dahulu  dan  dengan  demikian,  peraturan  perundang-undangan  inilah  yang dilaksanakan.
Di samping itu, ada perjanjian internasional yang  beberapa ketentuannya yang harus ditransformasikan lebih dahulu dan ada pula beberapa ketentuannya yang  lain  dapat  dilaksanakan  secara  langsung.  Demikian  pula,  apakah substansinya  itu  ada  yang  merupakan  kaidah  hukum  kebiasaan  internasional ataukah  ada  yang  merupakan  hasil  pengembangan  progresif  dari  hukum internasional?  Ada  juga  perjanjian  internasional  yang  substansinya  terdiri  dari bagian-bagian  yang  berbeda-beda,  seperti,  Konvensi  PBB  tentang  Kejahatan Transnasional  Terorganisasi,  2000  dan  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi,  2003  yang masing-masing  terdiri  dari  dua  bagian  besar,  yaitu,  pertama,  bagian    yang materiil-substansial  seperti  kejahatan  atau  tindak  pidananya  itu  sendiri  yang hanya dapat diterapkan jika substansinya ditransformasikan lebih dahulu menjadi ketentuan pidana dalam Undang-Undang pidana materiil  dan kedua, yang formal- prosedural,  seperti  ekstradisi,  kerjasama  timbal  balik  dalam  masalah  pidana, kerjasama antara aparat penegak hukum, kerjasama pengembalian aset dan lain- lain.  Ketentuan-ketentuan  prosedural  (teknik-operasional)  tersebut  secara langsung  dapat  diterapkan  baik  pada  tataran  internasional  ataupun nasional/domestik.
Meskipun  pendekatan  kasuistis  lebih  memadai,  namun  dibutuhkan beberapa  acuan  yang  dapat  digunakan  untuk  menelaah  pelaksanaan  suatu perjanjian internasional di dalam ruang lingkup yurisdiksi nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Beberapa acuan tersebut, antara lain:
a. Perjanjian-perjanjian  internasional  dalam  bidang  hukum  pidana    (materiil ataupun  formal  atau  penggabungan  dari  keduanya  di  dalam  satu  perjanjian internasional).  Misalnya,  konvensi-konvensi  tentang  kejahatan  internasional atau transnasional, seperti konvensi tentang kejahatan penerbangan, konvensi tentang tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain,  haruslah  ditransformasikan  lebih  dahulu  menjadi  Undang-Undang pidana nasional atau jika undang-undangnya sudah ada sebelumnya, substansi Undang-Undang  itu  harus  diselaraskan  dengan  substansi  konvensi.  Hal  ini berhubungan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Sedangkan konvensi- konvensi  yang  berkenaan  dengan  hukum  pidana  internasional  formal- prosedural,  seperti  tentang  ekstradisi,  bantuan  timbal  balik  dalam  masalah pidana,  kerjasama  antara  aparat  penegak  hukum,  pengembalian  aset,  dapat dilaksanakan  secara  langsung  di  dalam  yurisdiksi  nasional,  meskipun  belum ada Undang-Undang nasional yang mengaturnya.
b. Perjanjian-perjanjian  internasional  dalam  bidang  hak  asasi  manusia,  dapat diterapkan secara langsung. Sebab hak asasi manusia itu melekat pada setiap individu,  termasuk  individu  yang  berada  di  dalam  ruang  lingkup  yurisdiksi nasional tanpa perlu ada peraturan perundang-undangan nasional yang secara khusus mengaturnya. Misalnya, konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras, konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita, kovenan tentang hak-hak sipil dan politik, kovenan tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
c. Perjanjian  internasional  yang  substansinya  merupakan  perpaduan  antara pengkodifikasian dan pengembangan progresif hukum internasional. Konvensi semacam  ini,  terutama  kaidah-kaidah  hukumnya  yang  berupa  hukum kebiasaan internasional dapat dilaksanakan secara langsung dalam yurisdiksi nasional  negara-negara,  termasuk  Indonesia.  Sedangkan  yang  merupakan perkembangan progresif yang tentu saja relatif baru, sepanjang sebagai hukum yang  formal-prosedural,  juga  dapat  dilaksanakan  secara  langsung  tanpa menunggu pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional.
d. Perjanjian  internasional  yang  substansinya  sepenuhnya  merupakan perumusan kaidah-kaidah hukum internasional baru sebagai konsekuensi dari kemajuan sains dan teknologi. Sebagai contoh adalah, Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in the Outer Space and Under Water of August 5,  1963;  Convention  on  International  Liability  for  Damage  Caused  by  Space Objects of November 29, 1971; Treaty on  Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies of January 27, 1967. Dimensi internasional perjanjian semacam ini  tampak  sangat  besar  sedangkan  dimensi  nasional/domestiknya  sangat kecil.  Karena itu pelaksanaan hak dan kewajiban negara di bawah perjanjian internasional  seperti  ini  bobotnya  lebih  besar  pada  tataran  internasional ketimbang domestik. Apakah perjanjian semacam ini perlu ditransformasikan menjadi  Undang-Undang  nasional?  Jika  memang  negara  yang  bersangkutan memandang perlu dan penting tentu langkah ini yang akan diambil.
e. Perjanjian  internasional  yang  beberapa  pasal  atau  ketentuannya membutuhkan  adanya  perundang-undangan  nasional  sebagai  peraturan pelaksanaan  sedangkan  beberapa  pasal  atau  ketentuannya  yang  lain  dapat dilaksanakan  secara  langsung  (langsung  membebankan  hak  dan  kewajiban pada negara). Apakah ketentuan suatu perjanjian internasional membutuhkan peraturan perundang-undangan pelaksana lebih dahulu ataukah tidak (dapat dilaksanakan  secara  langsung),  tergantung  pada  pertimbangan  dari (pemerintah) negara itu sendiri.
f. Perjanjian  internasional  yang  substansinya  teknis  operasional.  Perjanjian semacam  ini  pada  dasarnya  secara  langung  dapat  dilaksanakan  di  dalam yurisdiksi  nasional.  Namun  jika  pemerintah  negara  itu  memandang  perlu melengkapi dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya tentulah bisa  saja  dilakukan.  Misalnya,  perjanjian  kerjasama  perdagangan  antara warganegara  di  wilayah  perbatasan  yang  dalam  pelaksanaannya membutuhkan  pembangunan  pasar  tradisional  bersama  atau  pembangunan pintu  gerbang  perbatasan.  Untuk  itu,  masing-masing  negara  membutuhkan anggaran.    Kebutuhan  anggaran  itulah  yang  diatur  di  dalam surat  Keputusan
Menteri  yang  berwenang  ataupun  peraturan  kepala  daerah  di  wilayah perbatasan dari masing-masing pihak.
g. Perjanjian  internasional  yang  diberlakukan  secara  langsung.  Karena diberlakukan  secara  langsung  tentu  saja  perjanjian  semacam  ini  tidak membutuhkan peraturan perundang-undangan pelaksanaan.

## Perundang-Undangan  Nasional  Indonesia  yang  Bertentangan  dengan Hukum Internasional Umum
Bisa  saja  terjadi  peraturan  perundang-undangan  nasional  Indonesia  baik yang  merupakan  pentransformasian  ataupun  pelaksanaan  dari  perjanjian- perjanjian internasional umum yang sudah diratifikasi dan diberlakukan ke dalam dan menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, ternyata bertentangan dengan hukum  internasional  umum  tersebut.  Pertanyaan  pertama  yang  harus  diajukan adalah  bertentangan  dengan  hukum  internasional  umum  yang  mana  dan  yang bagaimana? Jika bertentangan dengan kaidah hukum atau perjanjian internasional umum yang tergolong ius cogens, secara absolut ketentuan peraturan perundang- undangan nasional itu batal demi hukum. Jika Indonesia menyadari hal ini, sudah seharusnya Indonesia menyatakan ketentuan peraturan perundang-undangannya itu  tidak  berlaku,  atau  menggantinya  dengan  substansi  yang  baru  yang  tidak bertentangan  dengan ius  cogens tersebut.  Sebagai  contoh,  Indonesia  sudah meratifikasi  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik  dan memberlakukan  (mengesahkan  dan  mengundangkan)  dengan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1982.  Dalam  transformasi  ketentuan-ketentuan  perjanjian internasional  ke  dalam  dan  menjadi  Undang-Undang  tentang  hubungan diplomatik  (sampai  kini  Indonesia  belum  memiliki  Undang-Undang  yang dimaksudkan), ternyata ada satu pasal yang tidak mengakui hak-hak istimewa dan kekebalan  diplomatik  yang  diatur  di  dalam  Konvensi  tersebut.  Ketentuan  pasal semacam ini  jelas  dan  tegas  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  hukum  tentang hak  istimewa  dan  kekebalan  diplomatik  yang  diatur  dalam  Konvensi  yang memang  jauh  sebelumnya  sudah  diakui  sebagai  hukum  kebiasaan  internasional
umum  bahkan  sudah  dipandang  sebagai jus  cogens .  Pasal  ini  harus  dipandang batal demi hukum.
Jika ketentuan hukum nasional ternyata bertentangan dengan suatu kaidah hukum atau perjanjian internasional yang substansinya tidak tergolong ius cogens atau  sebagai  hukum  internasional  positif  biasa,  maka  pemerintah  bebas menentukan  sikapnya  sendiri.  Jika  negara  (Indonesia)  ingin  tetap mempertahankan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  nasionalnya,  tentu hal  itu  merupakan  hak  dari  negara  itu  sendiri.  Sudah  tentu  dengan  segala konsekuensi  hukum  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  pertentangan  tersebut.  Jika negara  itu  bermaksud  untuk  mengubah  atau  menggantinya,  itupun  merupakan haknya.  Secara  ideal,  pengubahan  atau  penggantian  tersebut  dapat  mewujudkan keharmonisan  dengan  kaidah  hukum  internasional  atau  perjanjian  internasional tersebut.  Misalnya,  di  kawasan  Asia  Tenggara  telah  terbentuk  konvensi  regional tentang  perikanan.  Pada  lain  pihak,  Indonesia  jauh  sebelumnya  sudah  memiliki Undang-Undang tentang perikanan. Kemudian baru belakangan diketahui bahwa, salah  satu  atau  lebih  pasal  dari  Undang-Undang  perikanan  Indonesia  tersebut bertentangan  dengan  salah  satu  pasal  dari  konvensi.    Dalam  hal  ini,  terserah kepada  Indonesia  dalam  menyikapinya.  Sikap  apapun  yang  diambil  oleh Indonesia, sudah tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipikulnya.
Jika  peraturan  perundang-undangan  nasional  merupakan  transformasi ataupun  merupakan  pelaksanaan  dari  suatu  perjanjian  internasional,  yang ternyata bertentangan dengan substansi dari perjanjian internasional itu sendiri, masalahnya  sama  saja  seperti  di  atas.  Semua  dikembalikan    kepada  negara  itu sendiri,  dalam  hal  ini,  termasuk  Indonesia.  Umpamanya,  Indonesia  sudah meratifikasi  dan  memberlakukan  konvensi  tentang  terorisme  dan  kemudian mentransformasikan  menjadi  Undang-Undang  tindak  pidana  terorisme.  Akan tetapi  ruang  lingkup  terorisme  di  dalam  Undang-Undang  nasionalnya  tersebut jauh  lebih  luas  ketimbang  ruang  lingkup  terorisme  dalam    konvensi.  Apapun konsekuensi  hukum  yang  ditimbulkan  dari  masalah  ini  sepenuhnya  menjadi tanggung jawab negara itu sendiri.
Namun, masalahnya kadang-kadang tidak sesederhana itu. Dalam praktik, boleh  jadi  hal  ini    menimbulkan    masalah  yang  merugikan  seseorang  atau sekelompok  orang  ataupun  badan  hukum  di  dalam  yurisdiksi  nasional  negara yang bersangkutan. Masalah ini selanjutnya berkembang menjadi sengketa hukum (nasional atau internasional). Pihak yang dirugikan akan menempuh upaya hukum berupa  penyelesaian  sengketa  ke  hadapan  badan  peradilan  nasional  dari  negara itu  dan  menggugat  keabsahan  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang bertentangan  dengan  perjanjian  internasional  (memuat  ketentuan  tentang kewajiban Negara Indonesia).
Beberapa  pertanyaan  yang  dapat  dimunculkan  di  sini  ialah  apakah pengadilan  nasional  Indonesia  berwenang  memeriksa  atau  menguji  keabsahan peraturan  perundang-undangan  nasional  terhadap  perjanjian  internasional?  Jika pengadilan  berpendapat  bahwa  undang-undang  itu  bertentangan  dengan ketentuan  suatu  perjanjian  internasional,  apakah  pengadilan  berwenang menyatakan  Undang-Undang  itu  tidak  sah  dan  mengenyampingkan penerapannya?  Jika  pengadilan  berpendapat  sebaliknya,  yakni,  ketentuan  suatu perjanjian  internasional  dipandang  bertentangan  dengan  ketentuan  Undang- Undang, apakah pengadilan berwenang mengenyampingkan ketentuan perjanjian internasional  tersebut?  Persoalan  lain,  apakah  pengadilan  nasional  (Indonesia) berwenang  menjadikan  perjanjian  internasional  sebagai  dasar  ataupun  rujukan dalam  memeriksa  dan  memutuskan  suatu  perkara  yang  sedang  dihadapinya? Masalah-masalah  ini  membutuhkan  pengkajian  yang  secara  lebih  mendalam melalui suatu penelitian ilmiah tersendiri.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapatlah  ditarik  beberapa  butir kesimpulan sebagai berikut:
a. Selain  adanya  perbedaan  karakter  antara  hukum  internasional  dan  hukum nasional,  terdapat  pula  perbedaan  yang  cukup  bervariasi  antara  karakter perjanjian  internasional  sebagai  bagian  dari  hukum  internasional  dan peraturan perundang-undangan nasional sebagai bagian dari hukum nasional.
Terlepas  dari  perbedaan  karakter  itu,  ditengarai  keduanya  (hukum internasional  dan  hukum  nasional  Indonesia)  tetap  berinteraksi  secara progresif  dan  dinamis.  Satu  wujud  interaksi  muncul  dalam  masuk  dan berlakunya  ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  internasional  ke  dalam sistem  hukum  nasional.    Sebaliknya  ketentuan-ketentuan  dalam  hukum nasional dapat berkembang dan diangkat ke tataran internasional dan menjadi bagian dari hukum internasional.
b. Sistem hukum nasional Indonesia juga mempengaruhi dan dipengaruhi hukum internasional.  Dalam  konteks  ini  persoalan  yang  dihadapi  Indonesia  adalah bagaimana  menempatkan  perjanjian  internasional  dalam  tata  urutan perundang-undangan yang bersifat hierarkhis dan bagaimana memberlakukan ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  internasional  ke  dalam  dan  melalui hukum nasional Indonesia.
c. Semua masalah yang ditimbulkan  dari pemberlakuan perjanjian internasional tidak  bisa  didekati  secara  umum  dan  melainkan  harus  didekati  secara kasuistis. Andaikata pun harus didekati secara umum, itu pun harus dirinci lagi secara  lebih  konkret.  Tetapi  kesimpulan  yang  ditarik  tetap  hanya  berlaku sebagai acuan tidak mengikat.
d. Berkaitan dengan semua itu, maka dalam rangka amandemen UUD 1945, pasal 11  (2)  (Perubahan)  Undang-Undang  Dasar  1945  menurut  hemat  penulis dihapus.  Alasannya  adalah  untuk  menghindari  tumpang  tindih  dengan pengaturan  ketentuan  Pasal  23  (Hak  Keuangan)  Undang-Undang  Dasar  1945 maupun  dengan  ketentuan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional.
e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000  tentang Perjanjian Internasional  juga perlu  diganti  dengan  Undang-Undang  yang  baru  sebab  Undang-Undang  ini mengandung banyak kelemahan seperti yang sudah diuraikan di atas.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Boer  Mauna,  Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2000.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Pengantar  Hukum  Internasional,  Jilid  I,  Bagian  Umum,
Binacipta, Bandung, 1982.
J.    G.  Starke,  Q.  C., Introduction  to  International  Law ,  Butterworths,  London, Seventh  Edition,  1972.
Ian  Brownlie, Principles  of  Public  International  Law, Third  Edition,  Oxford University Press, Oxford, 1973.
I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Bagian Pertama, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung,
----------------------,    Hukum  Perjanjian  Internasional,  Bagian  Kedua,  Edisi  Revisi, Mandar Maju. Bandung
---------------------,  Hukum Laut  Internasional  dan  Hukum  Laut  Indonesia,  Cetakan Pertama, Yrama Widya, Bandung, 2014
---------------------, Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2015.
Mark  E.  Villiger, Customary  International  Law  and  Treaties;  A  Study  of  Their Interactions and Interrelations with Special Consideration of the 1969 Vienna Convention    on  the  Law  of  Treaties,  Martinus  Nijhoff  Publishers , Dordrecht/Boston/Lancaster, 1985.
Joseph Modeste Sweeney et. al., Documentary Supplement to Cases and Materials on International  Legal  System,  Second  Edition,    The  Foundationi  Press  Inc, Mineola , New York, 1981.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan Luar Negeri
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional
Surat  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2826/HK/1960  tentang  Pembuatan Perjanjian Internasional dengan negara lain

## Perjanjian Internasional
The 1969 Vienna Convention on the Law of  Treaties The  1986  Vienna  Convention  on  the  Law  of    Treaties  between  States  and International Organisations or between International Organisations The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in  an  Area  between  the  Indonesian  Province  of  East  Timor  anf  Northern Australia, 1989.