## TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 32

## TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Oleh Hasanal Mulkan hasanal_mulkan@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

## Abstrak
Jutaan  tahun  yang  lalu  manusia  hidup  tanpa  perlu  khawatir  akan terjadinya  gangguan  atau  bahaya  oleh  pencemaran  udara,  pencemaran air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, sebab manusia  percaya  dan  yakin  akan  kemampuan  sistem  alam  untuk menanggulanginya secara alamiah.
Masalah  lingkungan  telah  ada  di  hadapan  manusia,  berkembang sedemikian  cepatnya,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional sehingga  tidak  ada  suatu  Negara  pun  dapat  terhindar  dari  padanya. Setiap  keputusan  yang  diambil  terhadapnya  menyangkut  kehidupan setiap  anak  yang  sudah  lahir  dan  menjangkau  nasib  setiap  anak  yang lahir  kemudian.  Hanya  ada  satu  dunia  dan  penumpangnya  adalah manusia seutuhnya.
Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum,  terutama  yang  terkait  unsur-unsur  tindak  pidana  pencemaran lingkungan hidup  menurut  Undang-Undang No. 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  maka  jenis penelitiannya  tergolong  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat deskriptif,  sehingga  tidak  bermaksud  menguji  hipotesis.  Teknik pengolahan  data  dilakukan  dengan  menerapkan  cara content  analisys terhadap  data  tekstual  untuk  selanjutnya  dikontruksi  dalam  suatu kesimpulan.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran, dan  Lingkungan Hidup

## I. PENDAHULUAN
Suatu  jenis  makhluk  hidup  tidak  dapat  tumbuh  berkembang  terus  menerus sehingga  mendesak  makhluk  lainnya,  karena  ada  yang  mengontrol  atau memangsanya.  Dengan  demikian  suatu  jenis  tunduk  pada  hukum  alam  dalam mempertahankan keanekargaman jenis yang lain dan saling membutuhkan dalam kelangsuangan hidup jenisnya masing-masing.
Terciptanya  keseimbangan  alamiah  dalam  suatu  ekosistem  merupakan  hasil adaptasi  makhluk-makhluk  hidup  sesamanya  dan  dengan  lingkungan  yang menyediakan sumber daya, hal ini antara lain karena adanya asas kerja sama di antara     mereka.
Jutaan  tahun  yang  lalu  manusia  hidup  tanpa  perlu  khawatir  akan  terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan  yang  dipermasalahkan  sekarang,  sebab  manusia  percaya  dan  yakin akan kemampuan sistem alam untuk menanggulanginya secara alamiah.
Bahkan  pada  tahap  awal  industrialisasi  pada  saat  gumpalan  asap  mulai mengotori  udara,  air  limbah  mengotori  air  sungai  dan  laut  dan  sampah-sampah dibuang ke atas tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan  sendiri,  air  sungai  maupun  laut  dapat  mencairkan  benda- benda asing itu secara alamiah tanpa perlu khawatir akan bahayannya.
Manusia  yang  hidup  di  planet  bumi,  mereka  mempunyai  daya  penyesuaian  diri atas  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  lingkungan  pada  setiap  waktu, tempat dan keadaan tertentu secara evolusi atas dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri.
Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat, antara  lain,  melalui  proses  budaya  yang  lama,  misalnya  kemampuan  manusia untuk menciptakan teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk, bahkan manusia memperlihatkan kemampuannya terbang ke angkasa luar, menyelam  jauh  ke  dasar  laut  dan  kegiatan-kegiatan  lain  tanpa  mengubah  sifat- sifat biologinya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Setelah berlangsungnya dekade pembangunan 1960 – 1970, manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah menaklukan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari  alam  lingkungannya  mulai  pudar  dan  ternyata  suatu  khayalan  belaka. Ketergantungannya  pada  alam  atau  lebih  tepat  dikatakan  kesalingtergantungan manusia  dengan  lingkungannya  untuk  memperoleh  keseimbangaan,  keserasian, dan  keselarasan  hidupnya  dengan  lingkungan  ternyata  dikuasai  oleh  hukum ekologi 1
“Sebenarnya inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara  makhluk  hidup,  khususnya  manusia,  dengan  lingkungan  hidupnya, sehingga menurut Otto Soemarwoto, ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi.” 2
Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan dengan manifestasinya yang paling menonjol  mengenai  masalah  pencemaran  seperti  pencemaran  udara  dan  air  di Negara-negara industri, pencemaran lingkungan karena kemiskinan dan Negara- negara  yang  sedang  berkembang  mulai  dipersoalkan.  Bagi  Negara-negara berkembang, hal tersebut ditambah lagi dengan tekanan penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alamnya, pemborosannya yang terus berlangsung.
Masalah  lingkungan  telah  ada  di  hadapan  manusia,  berkembang  sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada suatu Negara  pun  dapat  terhindar  dari  padanya.  Setiap  keputusan  yang  diambil terhadapnya  menyangkut  kehidupan  setiap  anak  yang  sudah  lahir  dan menjangkau  nasib  setiap  anak  yang  lahir  kemudian.  Hanya  ada  satu  dunia  dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.
Pembangunan  merupakan  upaya  sadar  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk mencapai  kehidupan  hari  depan  lebih  baik  dari  hari  ini,  namun  demikian,  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  pembangunan  akan  selalu  bersentuhan  dengan lingkungan.
1 Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem  Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Alumni, Bandung, hlm.6.
2 RM. Gatot P. Soemartono,  2000, Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Hakikat pembangunan di Indonesia  menurut Emil Salim adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup :
1. Kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan;
2. Kemajuan  batiniah,  seperti  pendidikan,  rasa  aman,  rasa  keadilan, rasa sehat;
3. Kemajuan  yang  meliputi  seluruh  rakyat  sebagaimana  tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. 3
Untuk  mengatasi  pertentangan  antara  lingkungan  dan  pembangunan,  perlu dilakukan  perubahan  pandangan  terhadap  keduanya.  Sebab  selama  ini,  orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan,  yang seharusnya tidak boleh dipertentangan.  Pemikiran  yang  demikian  itu  dilandasi  sebuah  pemikian  yang mengganggap lingkungan di luar dari pembangunan itu sendiri.
Untuk  mengatasi  pendekatan  yang  terlanjur  mengakar  pada  tatanan  masyarakat secara  luas  tersebut,  perlu  dilakukan  suatu  pendekatan  yang  lebih  menyatukan antara manusia dan lingkungan, sehingga kedudukan manusia tidak ditempatkan di  luar  lingkungannya,  melainkan  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari lingkungannya.  Manusia  harus  sadar  bahwa  apabila  lingkungan  mengalami gangguan,  maka  manusianya  juga  akan  ikut  terganggu  dan  setiap  kegiatan pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  manusia  seyogiyanya  selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan lingkungan.
3 Supriadi,  2007, Hukum  Lingkungan di  Indonesia Suatu  Pengantar ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, hlm.39
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat  dan  bangsa  Indonesia  merupakan  karunia  dan  rahmat  Nya  yang  wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan  penunjang  hidup  bagi  rakyat  dan  bangsa  Indonesia  serta  makhluk  hidup lainnya  demi  kelangsungan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  sendiri.Undang- Undang  Dasar  1945  sebagai  landasan  konstitusional  mewajibkan  agar  sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat  tersebut  dapat  dinikmati  generasi  masa  kini  dan  generasi  masa  depan secara  berlanjut.  Pembangunan  sebagai  upaya  sadar  dalam  mengelola  dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk  mencapai  kemakmuran  lahir  maupun  untuk  mencapai  kepuasan  bathin. Oleh  karena  itu,  penggunaan  sumber  daya  alam  harus  selaras,  serasi  dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber  daya  alam  akan  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan  dan  mutu  hidup  rakyat,  baik  generasi  masa  kini  maupun  genarasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber  daya  alam  dalam  wilayah  yurisdiksinya  yang  menimbulkan  kerugian terhadap wilayah  yuridiksinya  Negara  lain,  serta  melindungi  Negara  terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap  orang  memikul  kewajibannya  dan  tanggung  jawab  terhadap  generasi mendatang  dan  terhadap  sesamanya  dalam  satu  generasi,  untuk  terlaksananya kewajiban  dan  tanggung  jawab  tersebut,  maka  kemampuan  lingkungan  hidup harus  dilestarikan.  Terlestarikannya  kemampuan  lingkungan  hidup  menjadi berkelanjutannya pembangunan.
Dalam  Undang-undang  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan lingkungan hidup Pasal 116 menentukan sebagai berikut :
(1) Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh,  untuk,  atau  atas
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau  orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam  tindak pidana tersebut.
(2) Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilakukan  oleh  orang,  yang  berdasarkan  hubungan  kerja  atau berdasarkan  hubungan  yang  bertindak  dalam  lingkup  kerja  badan  usaha, sanksi  pidana dijatuhkan  terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin  dalam tindak  pidana  tersebut  tanpa  memperhatikan  tindak  pidana  tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama- sama.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normative.  Dengan demikian  data  yang  utamanya  data  sekunder,  baik  berupa  bahan  hukum  primer dan hukum sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Unsur-unsur  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  hidup  menurut
Undang-  Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan  manusia  itu  berakibat  lingkungan  kurang  atau  tidak  berfungsi  lagi. Pencemaran  berakibatkan  kualitas  lingkungan  menurun,  akan  menjadi  fatal apabila tidak dapat di manfaatkan sebagai mana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari,  bahwa  keadaan  lingkungan  yang  ditata  dengan  sebaik-  baiknya  untuk menyangga  kehidupan  kini  dan  mendatang  dapat  berubah  dengan  cepat. Perubahan ini bukannya menunjukan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan  jaman  namun  malahan  sebaliknya,  krisis  lingkungan  timbul  di  mana-
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
mana. Kemunduran demikian di awali dengan gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu nampak.
Pencemaran  karena  limbah-limbah  pabrik  yang  masi  murni,  belum  melalui proses  ( waste  water  treament )  menyebar  kewilayah  bebas.  Lambat  laun dampaknya pada lingkungan akan terasa hanya sosial menunggu  waktu saja. Di dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  Tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dimana  telah  merumuskan  secara  tegas tentang  definisi  dari  pencemaran  lingkungan  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam Pasal
1  angka  14  berbunyi;  ”Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau dimasukkannya  mahkluk  hidup,  zat  energi,  dan/atau  komponen  lain kedalam lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang  telah ditetapkan.”
Dengan demikian Pasal 1 angka 14 ini memuat  unsur-unsur  dari perbuatan pencemaran  lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
1. Masuknya  atau  dimasukkannya  mahkluk  hidup,  zat  energi, dan/atau komponen lain kedalam  lingkungan hidup.
2. Dilakukan kegiatan manusia
3. Melampaui baku mutu lingkungan  hidup yang telah ditetapkan.
Persoalan  di  atas  tidak  lepas  dari  adanya  korporasi  yang  selalu  menimbulkan dampak  terhadap  lingkungan.  Oleh  karena  itu  untuk  mencegah  hal  tersebut, maka  dalam  Undang-Undang  nomor  32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  itu  diterapkan  adanya  sanksi  administratif, perdata dan pidana.
Di  antara  ketiga  bentuk  penegakan  hukum  yang  tersedia  tersebut,  penegakan hukum  atministrasi  dianggap  sebagai  upaya  penegakan  hukum  terpenting.  Hal ini  karena  penegakan  hukum  administrasi  lebih  ditujukan  kepada  upaya pencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. 4
4 P.Joko Subagyo, 2005, Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Penegakan  hukum  perdata  merupakan  upaya  penegakan  hukum  terpenting  ke dua  setelah  hukum  administrasi  karena  tujuan  dari  penegakannya  hanya terfokus  pada upaya  permintaan  ganti  rugi  oleh  korban  kepada  pencemar  atau perusak lingkungan. Namun upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum  yang  meringankan  tugas  negara,  artinya  negara  tidak  perlu mengeluarkan  biaya  penegakan  hukum  ( law  enforcemen  cost) karena penegakan  hukum  di  sini  dilakukan  oleh  rakyat  dan  otomatis biayanya  juga ditanggung oleh rakyat.
Penegakan  hukum  pidana  dipandang  sebagai ultimum  remedium atau  upaya hukum  terakhir  karena  penegakan  hukum  disini  ditujukan  untuk  menjatuhkan pidana  penjara  atau  denda  kepada  pelaku  pencemaran  dan/atau  perusak lingkungan  hidup.  Jadi,  penegakan  hukum  pidana  tidak  berfungsi  untuk memperbaiki  lingkungan  yang  tercemar.  Namun  demikian,  penegakan  hukum pidana  ini  dapat  menimbulkan  faktor  penjara (deterrantfactor) yang  sangat efektif.  Oleh  karna  itu,  dalam  praktiknya  penegakan  hukum  pidana  selalu diterapkan secara selektif.
Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap  lingkungan  hidup,  maka  perlu  dengan  perkiraan  pada  perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah  pencegahan maupun dampak penanggulangan negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas  sebagai  bentuk  upaya  pencegahan  di dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  serta  sumber  daya  air  mengatur  berbagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Tata  ruang  di  dalam  UULH  pasal  19  mengatakan  bahwa  “untuk  menjaga kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan  keselamatan  masyarakat,  setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis  (KLHS)  dan  perencanaan  tata  ruang  harus  ditetapkan  dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Secara  nasional,  perencanaan  tata  ruang  juga  dilakukan  secara  bertingkat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
mengikuti  suatu hierarki tertentu,  mulai  dari  tahap  makro  secara  garis besarnya hingga tahap mikro secara rinci. Perencanaan tata ruang pada hierarki yang paling tinggi mencakup seluruh ruang atau wilayah nasional. 5
Baku mutu lingkungan hidup, setiap aktivitas yang mengakibatkan pencemaran dan  perusakan  lingkungan.  Penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  merupakan yang  esensial,  sehingga  perlu  ditanggulangi  dan  tidak  berdampak  pada lingkungan  dan  masyarakat.  Dalam  UULH  Pasal  20  ayat  (1)  mengatakan bahwa:  ”Penentuan  terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup  di  ukur  melalui baku mutu  lingkungan hidup.”
Menurut  Daut  Silalahi  yang  dikutif  oleh  Koesnadi  Hardja  Soemantri mengemukakan  bahwa  patokan  atau  ukuran  untuk  menentukan  kegiatan- kegiatan yang  dikatagorikan  dapat  menimbulkan  bahaya  atau  akibat  besar  ( the standard of normality) yaitu didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
a. Tingkat  resiko  ( thedegree  of  risk), dalam  hal  ini,  risiko  dianggap  tinggi apa  bila  tidak  dapat  dijangkau  oleh  upaya  lazim  menurut  kemampuan teknologi yang telah ada.
b. Tingkat  bahaya  ( the  gravity  oh  harm) ,  dalam  hal  ini  bahaya  dianggap untuk dicegah pada saat mulai terjadinya.
c. Tingkat  kelayakan  upaya  pencegahan  ( the  appropria  teness), dalam hal  ini  sipenanggungjawab  harus  menunjukkan  upaya  maksimal  untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
d. Pertimbangan  terhadap  keseluruhan  nilai  kegiatannya  ( velve  of  the activity), manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehinggadapat diperkirakan  bahwa  keuntungan  yang  di  peroleh  akan  lebih  besar  jika dibandingkan  dengan  ongkos  yang  harus  dikeluarkan  untuk  mencegah timbulnya bahaya. 6
5 M.  Daud  Silalahi,  2001, Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia , Kencana.T. Alumni Bandung. hlm. 83.
6 Koesnadi,  Hard  jasoemantri  ,  1996, Hukum  Tata  Lingkungan ,  University  Press,  Yogyakarta, hlm.394.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Dengan  memperhatikan  unsur-unsur  diatas  bagi  pengaturan  diatas  diberikan patokan prilaku yang menghargai fungsi lingkungan, dan dengan memperhatikan kriteria  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  perusahaan-perusahaan  harus memperhatikan  kriteria  tersebut,  dengan  demikian  masalah  pencemaran lingkungan  hidup  dapat  dicegah  dan  terkendali  karena  dalam  usahanya  telah mengetahui  batas-  batas  perubahan  sifat  fisik  dan  /hayati  lingkungan  hidup. Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  UULH  yang  menyatakan bahwa;  “untuk  menentukan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup,  ditetapkan kriteria baku  kerusakan lingkungan hidup.”
Kemudian  yang  terakhir  ayat  (5)  berbunyi;  “ketentuan  lebih  lanjut  mengenai kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  dan  (4)  diatur  dengan  ketentuan  pemerintah.  Pengawasan  secara  selektip terhadap  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL)  hal  ini  menjadi penting karena pada tahap inilah  suatu  korporasi korporasi akan mendapatkan izin  atau  tidak  dari  pemerintah  setempat  (pejabat  yang  berwenang),  setelah meneliti kualitas dan kebenaran AMDAL yang di buatnnya.
Pemerintah  menganggap  AMDAL  sebagai  suatu  alat  untuk  pengambilan keputusan AMDAL bisa sebagai infut mengenal apakah suatu proyek diterima atau  tidak  di  tolak  atau  harus  dimodifikasikan.  Persepsi  kedua,  pemerintah melihat  AMDAL  bersifat  multidimensional  dalam  pendekatannya.  AMDAL harus ilmiah, harus mempunyai bobot hukum dan harus opersional. 7
Dalam  Pasal  22  dan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  diatur mengenai  kewajiban  bagi  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang dilakukannya  kemungkinan  akan  menimbulkan  dampak  besar  dan  penting terhadap lingkungan hidup.
Berarti  dalam  hal  ini,  suatu  usaha  industri  yang  menimbulkan  dampak  besar dan  penting  terhadap  lingkungan  hidup,  keharusan  memiliki  AMDAL  adalah sangat  penting  sekali.  Pembuatan  AMDAL  yang  baik  tentu  saja  akan
7 M.  Arief,  Dkk,  1993, Hukum  Lingkungan,  Perundang-Undangan  Serta  Berbagai  Masalah Dalam Penegakannya, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung . hlm. 94.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dapat  mengurangi pengaruh-pengaruh yang kurang baik yang ditimbulkan oleh aktivitas  suatu  korporasi  tehadap  lingkungan  hidup.  Sedangkan  pembuatan AMDAL  yang  kurang baik, asal- asalan, ataupun  fiktip, tentu  akan  membawa akibat yang kurang baik pula bagi pengamanan terhadap pelestarian lingkungan hidup,  terlebih  lagi  jika  ternyata  korporasi  tersebut  melakukan  pencemaran dan/atau  perusakan  terhadap  lingkungan  hidup,  maka  korporasi  yang bersangkutan  dapat  dikatakan  telah  dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana lingkungan hidup.
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  peranan  pemerintah  disini  memberikan keputusan  terhadap  AMDAL  yang  di  ajukan  oleh  penanggung  jawab  usaha dan/atau kegiatan, dengan syarat bahwa AMDAL tersebut harus dibuat dengan benar  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  sarana  pencegah  terjadinya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup dikemudian hari. Pasal  97  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwasanya, Tindak pidana dalam undang-undang  ini  merupakan  kejahatan.  Sedangkan  unsure-unsur  tindak pidana pencemaran lingkungan hidup ddijelaskan antara lain dalam pasal-pasal berikut :

## Pasal 98
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air, baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup,
dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp12.000.000.000,00  (dua  belas  miliar rupiah).
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang  luka  berat  atau  mati,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling  sedikit  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  paling
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 99
(1) Setiap  orang  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku  kerusakan  lingkungan  hidup,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang  luka  berat  atau  mati,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  9  (sembilan)  tahun  dan  denda paling  sedikit  Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp9.000.000.000,00  (sembilan miliar rupiah).
Unsur-unsur  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  hidup  menurut  Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :
1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
3. melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku mutu  udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
4. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda.

## IV. PENUTUP
Sanksi  Unsur-unsur  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  hidup  menurut Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :
a. Setiap orang;
b. yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
c. melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Daud  Silalahi,  2001, Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan  Hukum Lingkungan Indonesia , Alumni, Bandung. RM.  Gatot  P.  Soemartono,  2000, Hukum  Lingkungan  Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta Koesnadi,  Hard  jasoemantri, 1996,
Hukum Tata Lingkungan , University Press, Yogyakarta.
M.  Daud  Silalahi,  2001, Hukum  Lingkungan  Dalam  Sistem  Penegakan Hukum     Lingkungan Indonesia ,  Kencana.T. Alumni Bandung.
P.Joko Subagyo, 2005, Hukum Lingkungan Masalah dan
Penaggulangannya, Rineka Cipta,  Jakarta. Supriadi,  2007, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia  Suatu  Pengantar ,  Sinar Grafika, Jakarta
Undang-Undang :
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm