INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13815-13826 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Hukum Tata Negara Dan Pemberantasan Korupsi Tinjauan Terhadap Strategi Hukum Dan Kebijakan Anti Korupsi
Adam Ramadhan 1 ✉ , Irwan Triadi 2
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email: ramadhanadam167@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pemerintah Indonesia sedang mencanangkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.  Hal  ini  dikarenakan  kasus  korupsi  yang  masih  merajalela  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif atau studi kepustakaan yang didasarkan pada bahan hukum utama, dengan meninjau teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk  memberikan gambaran yang lebih baik  tentang masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Indonesia saat ini juga memiliki strategi hukum untuk memberantas korupsi  yaitu  adanya  rancangan  undang-undang  mengenai  perampasan  aset  tindak  pidana. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini dalam memberantas korupsi sudah lumayan bagus, tetapi penulis memberikan saran dalam Strategi Hukum dan Kebijakan Anti-Korupsi, yaitu memiskinkan para terpidana korupsi, memblokir nama para terpidana korupsi, menuntaskan sampai ke akarnya pada setiap kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dan sedang giat dalam melakukan pendidikan Anti Korupsi yang dimulai dari Tingkat Sekolah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa Anti Korupsi. Sehingga Tindak Pidana Korupsi dapat berkurang sampai tidak ada lagi.
Kata Kunci: Korupsi, Pemerintahan, dan Strategi Hukum.

## Abstract
The Indonesian government is working on the Draft Law on Criminal Asset Forfeiture. This is because corruption cases are still rampant in Indonesia. This research uses a Juridical- Normative approach method  or  a  literature  study  based  on  primary  legal  materials,  by  reviewing  relevant  theories, concepts, principles, and legislation to provide a better picture of the problem. The result of this research is that the current Indonesian Government also has a legal strategy to eradicate corruption, namely the existence of a draft law regarding the seizure of criminal assets. The policies carried out by the current Government of Indonesia in combating corruption are quite good, but the author provides  suggestions  in  the  Anti-  Corruption  Legal  Strategy  and  Policy,  namely  impoverishing corruption convicts, blocking the names of corruption convicts, prosecuting to the root in every case of Corruption Crime (TIPIKOR), and being active in conducting Anti Corruption education starting from the School Level to produce the next generation of nations that have an Anti-Corruption spirit. So that corruption crimes can be reduced to zero.
Keywords: Corruption, Government, and Legal Strategy.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia  adalah  sebuah  negara  demokrasi,  sejak  melewati  masa  penjajahan. Dimana saat abad ke  20-an Indonesia masuk kedalam demokrasi  parlemen, demokrasi parlemen  dianggap  tidak  cocok  bagi  Negara  Indonesia,  karena  demokrasi  jenis  ini memperbesar  peluang  partai-partai  politik  untuk  menguasai  kehidupan  sosial  politik. Setelah Demokrasi Parlemen, muncul lah Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden  Soekarno  mengeluarkan  Dekrit  Presiden  yang  isinya  mengenai  ciri  khas  dari Demokrasi Terpimpin, Bunyi dari Dekrit Presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno ialah Menetapkan  Pembubaran Konstituante,  Menetapkan  Kembali  Undang-  Undang  Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang  terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan golongan dari daerah, membenntuk dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Setelah Demokrasi Terpimpin, lalu ada Demokrasi Pancasila era orde baru pada tahun 1965 terjadi perubahan, karena Terjadinya G30S/PKI. Maka dari itu dinamakan Demokrasi Pancasila,  karena  demokrasi  ini  berlandaskan  isi  Pancasila.  Saat  Presiden  Soeharto diturunkan paksa oleh masyarakat, karena sudah berkuasa selama 32 tahun dan  sudah sangat terlihat Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) nya pada saat itu. Lalu nama demokrasi kita berubah lagi, menjadi  Demokrasi Reformasi. Demokrasi jenis  ini  berlaku sampai sekarang. Pada Demokrasi Reformasi ini kita merasakan Pemilu secara langsung,
kebebasan pers, dan lain sebagainya. Pemilu pada Demokrasi Reformasi ini di pilih secara langsung oleh rakyat Indonesia, dan Pemilu pada demokrasi ini berjalan  jujur  dan  adil. Tetapi pada masa Reformasi juga tetap ada  beberapa  pejabat yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) khususnya korupsi.
Korupsi telah berkembang menjadi masalah yang signifikan yang membahayakan dasar  negara  dan  menimbulkan  ancaman  terhadap  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Korupsi  tidak  hanya  menyebabkan  negara  kehilangan  uang,  tetapi  juga merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan  menghambat  kemajuan. Ketika datang ke hukum tata negara, korupsi tidak hanya merupakan masalah hukum dan peraturan; itu juga merupakan ujian kualitas dan kelangsungan sistem politik negara.
Dalam Penelitian Vicky  dan Firdaus, mereka mengatakan bahwa  kejahatan tindak pidana korupsi berdampak negatif pada ekonomi negara. Hal ini berdampak pada banyak aspek kehidupan nasional dan internasional. Hakikat pemberantasan korupsi memberi kita pemahaman  bahwa  korupsi  adalah  suatu  tindakan  ilegal  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  negara  atau  pemerintahan  ketika  mereka  menyalahgunakan  wewenang mereka dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara tidak sah (Firmansyah & Syam, 2022, hal. 331).
Indonesia memiliki lembaga penegak tindak pidana Korupsi yang dinamai dengan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Lembaga  ini  mempunyai  Tugas,  Wewenang,  dan Kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 hingga 10, Pasal 10A, Pasal  11  hingga  12,  Pasal  12A  hingga  12D,  Pasal  13  dan  Pasal  15  (Direktorat  Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2019). Di antara pasal-pasal tersebut, Tugas Komisi Pemberantas Korupsi  adalah  tertulis  pada  pasal  6 yang  berbunyi “Komisi Pemberantas  Korupsi bertugas melakukan: a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas  melaksanakan  pelayanan  publik;  c.  monitor  terhadap  penyelenggara pemerintahan  negara;  d.  supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melaksanakan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  e.  Penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap”  (Direktorat Utama  Pembinaan  dan  Pengembangan  Hukum  Pemeriksaan  Keuangan  Negara,  2019). Adanya Lembaga ini karena dahulu hanya dibuat operasi sementara saja seperti contoh, Pemsus Restitusi dibuat pada tahun 1987 untuk memerangi korupsi pajak, setelah tugasnya
selesai, lembaga ini tidak berfungsi lagi, maka dari itu lahirlah KPK untuk menjadi lembaga yang  berdiri  sendiri  dan  tidak  ada  intervensi  dari  siapapun,  baik  itu  Presiden,  Wakil Presiden, Menteri, Anggota Dewan dan lain sebagainya.
Walaupun kita memiliki Komisi Pemberatasan Korupsi, kita juga sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki sikap bela negara, kita perlu membuka pikiran dan mata kita untuk menganalisis  undang-undang  yang  mengenai  Tindak  Pidana  Korupsi  (TIPIKOR) dikarenakan seperti yang sering kita lihat, bahwa ada beberapa para anggota dewan dan menteri  yang terkena  kasus  korupsi.  Hal  ini  perlu  kita  telisik  apakah Undang-  Undang tersebut membuat para pelaku Tindak Pidana Korupsi jera, atau malah tidak ada rasa jera bagi mereka, melainkan tetap berani melakukan tindak pidana korupsi tersebut, tanpa takut adanya konsekuensi yang diterima dari apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU-TIPIKOR).
Oleh  Karena  itu,  penulis  merasa  perlu ada  yang  harus  kita  analisis  bersama,  dan memberikan saran atas undang-undang tindak pidana korupsi agar para pelaku Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) merasa jera/tidak mau melakukan praktik tersebut kembali serta membuat  para  legislatif  maupun  eksekutif  lainnya  menjadi  berpikir  berkali-kali  untuk melakukan praktik korupsi didalam pemerintahan. Sebab hal tersebut sangat merugikan negara dan juga masyarakat. jika yang di korupsi adalah anggaran untuk infrastruktur yang akan  digunakan  oleh  masyarakat,  itu  dapat  membahayakan  masyarakat  pengguna infrastruktur tersebut.

## Rumusan Masalah
Adapun dari pernyataan latar belakang yang sudah penulis ungkapkan, penulis mendapati rumusan masalah yang akan penulis teliti, diantaranya:
1. Bagaimana Strategi Hukum dalam pemberatasan Korupsi?
2. Bagaimana Kebijakan yang diterapkan guna memberantas Praktik Korupsi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  dengan  pendekatan  doktrinal  normatif,  juga  dikenal  sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, pada dasarnya adalah penelitian yang menyelidiki aspek-aspek internal dari hukum positif dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada (Benuf & Azhar, 2020, hal. 23). Penelitian ini membahas mengenai Hukum Tata Negara dan Pemberantasan Korupsi: Tinjauan terhadap Strategi Hukum dan Kebijakan Anti-Korupsi, Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-
Normatif  atau  studi  kepustakaan  yang  didasarkan  pada  bahan  hukum  utama,  dengan meninjau  teori,  konsep,  asas,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Buku Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I yang dituliskan oleh Jimly Ashiddiqie, van der Pot mengungkapkan bahwa “Hukum Tata Negara adalah undang - undang yang menentukan badan-badan yang diperlukan dan kewenangannya, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan setiap warga negara dalam aktivitasnya. Pengertian van der Pot ini luas dan mencakup hak asasi manusia serta berbagai aspek tindakan negara dan  warga  negara,  yang  sebelumnya  dianggap  sebagai  objek  penelitian  hukum administrasi negara” (As shiddiqie, 2006, hal. 26).
Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, ada sekitar 13 pasal yang menjelaskan mengenai apa itu korupsi. Tindak pidana korupsi biasanya terdiri dari tindakan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau metode, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, dan mengganggu keuangan atau ekonomi negara (Pahlevi, 2022, hal. 30). Dari perspektif politik, korupsi adalah komponen yang meresahkan dan  menurunkan  kredibilitas  pemerintah,  terutama  di  kalangan  generasi  muda  dan terpelajar. Korupsi adalah salah satu faktor ekonomi yang memiliki biaya tinggi yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Korupsi merusak moralitas dan karakter bangsa kita, yang sebenarnya memiliki nilai-nilai luhur (Sofyanoor, 2022, hal. 23).
Faktor-faktor  berikut  yang  akan  menentukan  terjadinya  korupsi  di  sektor  publik: (1)kualitas  manajemen  sektor  publik;  (2)sifat  alami  hubungan  akuntabilitas  antara pemerintah  dan  Masyarakat;  (3)kerangka  hukum;  dan  (4)tingkat  transparansi  dan penyebaran informasi dalam proses sektor publik. Menurut Shah, melakukan upaya untuk mengatasi korupsi tanpa mempertimbangkan keempat aspek ini akan menghasilkan hasil yang tidak berkelanjutan dan kurang mendalam (Kurniawan, 2011, hal. 119). Hal tersebut harus diperbaiki, karena jika tidak, praktik korupsi akan tetap merajalela. Akan lebih baik juga tidak hanya diperbaiki, melainkan dicabut dari akar-akarnya penyebab korupsi.
Demi  mengimplementasikan  pasal  30  ayat  1  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk bela negara dengan keadaan yang tidak sama. Bagi para masyarakat  sipil yang tidak  berprofesi  sebagai militer atau  yang kerap disapa Tentara Negara Indonesia (TNI) dapat berupaya untuk menerapkan pasal tersebut dengan cara memiliki sikap Anti Korupsi terkhusus para calon wakil rakyat yang menjadi perwakilan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Perlu diingat bahwa
isi dari pasal tersebut menyatakan “Tiap -tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara” (Suhandi, Rosmaida, Karo, & Triadi, 2023, hal. 69).
Memberantas Korupsi dapat dijalankan oleh semua Aparatur Negara dan Penduduk Negara dengan unsur keberanian dan tekad untuk membasmi Praktik Korupsi. Sebab, masih banyak penegak hukum takut untuk melakukan penegakan hukum terkait kasus korupsi ini, karena kasus tersebut melibatkan beberapa orang penting serta mempunyai kekuasaan. Unsur keberanian dalam melawan dan menegakkan keadilan harus diupayakan serentak untuk  membuat  kesadaran  penduduk  akan  hukum.  Dalam  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tertulis jelas pada pasal 603 yang menyatakan Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain,  atau  perusahaan  yang  berdampak  negatif  pada  ekonomi  atau  keuangan  negara, mereka akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun. Dengan denda paling rendah kategori II (Rp. 10.000.000,00)  dan  paling  tinggi  kategori  VI  (Rp.  2.000.000.000,00)  (Tim  Gama  Yusticia, 2023, hal. 262-263).
Rancangan  Undang-Undang  mengenai  Perampasan  Aset  terkait  tindak  pidana, merupakan  langkah  kedepan  pemerintah  dalam  memberantas  korupsi,  karena  dalam Rancangan Undang-Undang tersebut terkandung aturan untuk menyita,merampas,memblokir  Aset  para  tindak  pidana  yang  sudah  terbukti  melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi rancangan ini belum juga disahkan, Ketua DPR mengatakan bahwa masih ada beberapa RUU yang sedang difokuskan, karena RUU Perampasan Aset ialah  RUU  tambahan,  maka  dari  itu  jika  sudah  menyelesaikan  maksimal  dua  RUU, pembahasan RUU tambahan dapat dilakukan. Presiden Joko Widodo juga sudah mendesak DPR RI untuk mengesahkan, melalui Surat Perintah Presiden (SUPRES) yang bernomor R- 22/Pres/05/2023,  lalu  Presiden  juga  menugaskan  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum,  dan  Keamanan  (MENKOPOLHUKAM),  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia(MENKUMHAM), Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) untuk membahas RUU tersebut (Lamboka, 2023).
Dilihat  dari  banyaknya  kasus  korupsi  yang  menjerat  para  pejabat  negara,  penulis mempunyai  saran  untuk  dapat  dijadikan  kebijakan  serta  strategi  Hukum  dalam memberantas korupsi, yaitu:

## 1. Memiskinkan para terpidana kasus Korupsi
Hal  ini  sudah  terkandung  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan
Aset  Tindak  Pidana,  tetapi  menurut  penulis  masih  ada  aturan  yang  tidak  terlalu tegas, seperti hal nya dalam Pasal 6  ayat 1 RUU Perampasan Aset tindak Pidana yang menyatakan bahwa aset yang dapat dirampas minimal  bernilai seratus juta rupiah (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hal. 5). Sebab, menurut penulis, korupsi adalah mengambil hak orang lain/mengambil yang bukan haknya, dan  itu  sering  terjadi  tidak  hanya  dalam  pemerintahan  saja,  melainkan  didalam lingkup lingkungan masyarakat ataupun organisasi masyarakat yang tidak mungkin bisa korupsi lebih dari Rp.100.000.000,00. Kita ambil contoh kasus dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada kasus ini terjadi Pungli yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang meminta uang pajak PPN dan PPh dari biaya operasional pembuatan Tempat Pemungunan Suara (TPS)  kepada  salah  satu  Anggota  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara (KPPS) (Abduh, 2024). Jadi, menurut Penulis tetap harus ditindak Tegas agar tidak ada Oknum Pejabat yang berani melancarkan praktik Korupsi, karena banyak sekali praktik korupsi yang dilakukan pada pemerintahan daerah, maka dari itu kita perlu perbaiki dari Akar terjadinya perbuatan tersebut.
2. Memblokir para terpidana kasus korupsi
Dengan cara memblokir para terpidana kasus korupsi, dapat mengurangi perlakuan jahat yang terjadi dalam pemerintahan kita, istilah lainnya ialah menyeleksi secara track  record.  Sebab,  menurut  penulis  dengan  cara  ini  kita  dapat  mencegah terjadinya  praktik  Korupsi  di  dalam  lingkup  pemerintah.  Sebagai  contoh  Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya tidak menerima Calon Legislatif bekas Koruptor, karena  menurut penulis  itu merusak citra  pemerintahan kepada masyarakat  dan juga belum lagi kalau oknum tersebut melakukan praktik Korupsi kembali, itu sama aja mengulang kesalahan yang sama. Tetapi, sebagai Warga negara yang memiliki sikap bela negara haruslah juga menjaga lingkungan sekitar dari para oknum yang korupsi dengan sebutan Pungutan Liar (PUNGLI) yang dimana ini harus di berantas, walaupun jumlah yang di ambil tidak sebesar narapidana korupsi lain, tetapi dari sini lah terbentuk menjadi para oknum yang korupsi dalam jumlah yang besar dan juga merugikan negara maupun masyarakat.
3. Menuntaskan sampai ke akarnya pada setiap kasus Tindak Pidana Korupsi. Jika terdapat/terdeteksi/terduga adanya praktik Korupsi yang  di laksanakan  oleh oknum pejabat, penulis berharap bahwa penegak hukum bisa menelusuri sampai akar-akarnya,  sehingga  tidak  akan  terulang  kembali  kasus  tersebut  yang  dapat merugikan negara. Sebagai contoh jika seorang oknum menteri melakukan Korupsi,
seharusnya  ditelusuri  sampai  tuntas  ke  akar-akarnya,  karena  biasanya  seorang oknum  tidak  melancarkan  aksi  tersebut  sendirian,  melainkan  ada  banyak  orang yang ikut andil dalam praktik korupsi tersebut. Diharapkan penegak hukum tidak percaya begitu saja melalui pembelaan, tetapi benar-benar di usut melalui berbagai aspek.
4. Gencar  dalam  melakukan  pendidikan  Anti-Korupsi  yang  dimulai  dari  Tingkat Sekolah, untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa Anti-Korupsi. Hal  ini merupakan konsep untuk memberikan  bekal  sebelum  berperang,  karena ibarat pohon, harus di berikan pupuk yang bagus, untuk menghasilkan buah/bunga yang  bagus  mula.  Maka  dari  itu,  semasa  dari  Tingkat  Sekolah, Siswa/Mahasiswa harus diberikan bekal pelajaran/mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKN) atau pun Pendidikan Bela Negara yang didalamnya terdapat materi Anti- Korupsi. Menurut Yusrianto pada Penelitiannya mengungkapkan Pendidikan siswa tentang  antikorupsi  menghasilkan  pendidikan  nilai,  yaitu  nilai-nilai  kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah jenis pendidikan yang membuat orang  malu  jika tergoda untuk korupsi dan marah jika melihatnya. Kejujuran, rasa keadilan,  dan  rasa  tanggung  jawab  adalah  tiga  prinsip  moral  dasar  yang  akan mencegah seseorang melakukan korupsi (Kadir, 2018, hal. 37).
Menurut  Sudarto  dalam  buku  yang  berjudul  “Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi” karya dari Prof. Bambang Waluyo. Menyatakan bahwa Pada hakikatnya kebijakan dari pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan melalui dua jalur,  yaitu  jalur  hukum  dan  jalur  non-hukum.  Upaya  hukum  lebih  menekankan  pada tindakan  represif,  yaitu  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum,  seperti penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  persidangan,  dan  pelaksanaan  keputusan pengadilan untuk menindak pelaku korupsi setelah korupsi terjadi. Upaya non-hukum lebih menekankan  pada  tindakan  preventif,  yaitu  tindakan  yang  dilakukan  untuk  mencegah korupsi terjadi. Tindakan represif, menurut Sudarto, juga dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan (prevensi) (Waluyo, 2016, hal. 28).
Upaya-upaya  yang  harus  dijalankan  demi  memberantas  Praktik  Korupsi  yang sering terjadi di Indonesia, Hal ini bertujuan agar dapat dicegah sebelum terjadi, seperti dalam  semboyan  yang  berbunyi  “Mencegah  lebih  baik  daripada  mengobati”. Upaya tersebut  seperti  yang  dikatakan  dalam  penelitian  mengenai  “Dampak  dan  Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” yaitu diantaranya (Saifuddin, 2017):
1. Metode Preventif
Metode  ini  perlu  dirancang  dan  diterapkan  dengan  fokus  pada  faktor-faktor  yang
menyebabkan  korupsi.  Untuk  setiap  faktor  yang  diidentifikasi,  upaya  pencegahan harus dilakukan untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kesempatan untuk menjalankan korupsi, dan upaya-upaya ini harus melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar bisa berhasil dan mencegah adanya korupsi.
2. Metode Deduktif
Untuk memastikan bahwa tindakan korupsi dapat ditindaklanjuti dengan tepat, strategi ini harus dirancang dan diterapkan terutama dengan  tujuan untuk mengidentifikasi tindakan korupsi dalam waktu yang singkat dan tepat. Dengan asumsi ini, banyak sistem harus diperbaiki sehingga mereka dapat berfungsi sebagai aturan yang tepat untuk memberi tahu orang apabila terjadi korupsi. Ini membutuhkan banyak bidang, seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial.
3. Metode Represif
Terutama, pendekatan ini perlu dirancang dan diterapkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi dalam waktu  yang cepat dan tepat.  Dengan asumsi  ini,  penelitian  harus  dilakukan  untuk memperbaiki  seluruh  proses  penanganan  korupsi,  mulai  dari  tahap  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai dengan tahap peradilan, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Namun, penerapan harus terintegrasi.
Indonesia  terus  berupaya  memberantas  korupsi  dalam  berbagai  bidang kehidupan.  Harapan  Penulis  ialah  agar  tindak  pidana  korupsi  dihilangkan  secara menyeluruh, bukan hanya dibidang yang sudah diketahui atau terlihat. Diharapkan strategi yang  telah  ditetapkan  dapat  diterapkan  karena  kesungguhan,  tanggung  jawab,  dan optimisme dari berbagai pihak yang terlibat dalam upaya memberantas korupsi. Sangat disarankan untuk melakukan perbaikan dan tindakan yang jelas untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

## SIMPULAN
Merujuk  pada  pembahasan  di  atas,  maka  untuk  memberantaskan  Korupsi  di Indonesia,  perlu  adanya  dorongan  dari  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk memberantas korupsi, seperti sekarang ini sudah ada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang  mana  bertugas  sesuai  dengan  apa  yang  terkandung  di  dalam  Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019. Pemerintah Indonesia  saat ini juga memiliki Strategi hukum  untuk memberantas  korupsi  yaitu  adanya  rancangan  undang-undang  mengenai  perampasan aset tindak pidana. Penulis berharap Undang-Undang tersebut segera di Sahkan, dan juga para  penegak  hukum  bisa  berlaku  tegas  dalam  menjalankan  Undang-Undang  tersebut tanpa  melihat  siapa  yang  melindungi  mereka  serta  bisa  mengusut  sampai  ke  akar- akarnya  agar  tidak  terjadi  lagi  kejahatan  korupsi  yang  sangat  merugikan  negara  dan masyarakat. Ada pula beberapa upaya/strategi untuk menghadapi Tindak Pidana Korupsi, yaitu Strategi Preventif, Strategi Deduktif, dan Strategi Represif.
Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini dalam memberantas korupsi sudah lumayan bagus, tetapi penulis memberikan saran seperti yang penulis katakan  di dalam  pembahasan,  yaitu  memiskinkan  para  terpidana  korupsi,  memblokir  nama  para terpidana korupsi, menuntaskan sampai ke akarnya pada setiap kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dan Gencar dalam melakukan pendidikan Anti-Korupsi yang dimulai dari Tingkat Sekolah  untuk  mencetak  generasi  penerus  bangsa  yang  memiliki  jiwa  Anti-Korupsi. Sehingga Tindak Pidana Korupsi dapat Berkurang sampai tidak ada lagi.
Penulis harapkan dari penelitian ini, semoga dapat diterima saran dari penulis untuk strategi  dan  kebijakan  hukum  dalam  memberantas  kasus  Korupsi,  dan  semoga  para aparatur sipil negara, para legislatif, para eksekutif dan lain sebagainya yang mempunyai kekuasaan dari jabatan, dapat memahami dampak dari praktik Korupsi yang dilaksanakan, Serta,  Penulis  juga  meminta  para  pemegang  kekuasaan  untuk  bisa  memegang  teguh janjinya yang dikatakan saat pelantikan dibawah Kitab Suci nya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  I.  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Syahrizal,  D.  (2013). Hukum  Administrasi  Negara  &  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
Tim Gama Yusticia. (2023). KUHP & KUHAP. Yogyakarta: C-Klik Media.
Waluyo,  B.  (2016). Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi:  Strategi  dan  Optimalisasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal:
Badjuri, A. (2011). PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 18(1), 84-96.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020,  Juni).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik  Korupsi  dalam Penyelenggaraan Birokrasi  di Indonesia. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 325-344.
Kadir, Y. (2018, April). Kebijakan Pendidikan Anti Korupi Di Perguruan Tinggi. Gorontalo Law Review, 1(1), 25-38.
Kurniawan,  T.  (2011).  Peranan  Akuntabilitas  Publik  dan  Partisipasi  Masyarakat. Bisnis  & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16(2), 116-121.
Pahlevi,  F.  S.  (2022).  Strategi  Ideal  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia. e-Journal  Al- Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, 4(1), 28-44.
Saifuddin,  B.  (2017,  April).  DAMPAK  DAN  UPAYA  PEMBERANTASAN  TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Jurnal Warta Dharmawangsa(52).
Sofyanoor,  A.  (2022,  Januari).  PERAN  HUKUM  ADMINISTRASI  NEGARA  DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. SIBATIK JOURNAL, 1(2), 21-30.
Suhandi, R. W., Rosmaida, E., Karo, C. T., & Triadi, I. (2023, Oktober). Sikap Anti Korupsi Bagi Calon  Legislatif  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 1(4), 68-79.
Yusyanti, D. (2015, Februari). Strategi Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum. E-Journal WIDYA Yustisia, 1(2), 87- 97.
Undang-Undang:
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
(2001, November 21). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dipetik  Februari  23,  2024,  dari peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun- 2001
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (2019, Oktober 17). Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di petik Februari 23, 2024, dari  peraturan.bpk.go.id:  https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19- tahun- 2019
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (t.thn.). Draft Final RUU Perampasan Aset .pdf. Dipetik Februari 23, 2024, dari jdih.ppatk.go.id:
https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft%20Final%20RUU%2
0Perampasan%20Aset%20.pdf
Website:
Abduh, M. (2024, Februari 22). Polisi Usut Dugaan Pungli-Korupsi Pajak Pembuatan TPS Rp 325  Ribu di Pinrang. Dipetik  Februari  23,  2024,  dari  detik.com: https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7206470/polisi-usut-dugaan- pungli-korupsi-pajak-pembuatan-tps-rp-325-ribu-di-pinrang
Lamboka, F. (2023, Juli 11). Ketua DPR jelaskan alasan belum dibahasnya RUU Perampasan Aset. Dipetik Februari 23, 2024, dari antaranews.com:
https://www.antaranews.com/berita/3629907/ketua-dpr-jelaskan-alasan-belum- dibahasnya-ruu-perampasan-aset
Mawardi,  R. A.  (2022, Agustus  19). detikEdu.  Dipetik  Februari  22,  2024,  dari  detik.com: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia- dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa