## Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi
Aditya Beriyan Gusti adityaberiyan@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
Along with the development of technology, all buying and selling activities can be done online, the payment for buying and selling can be done using the Cash On Delivery (COD) System. This can cause various problems to arise, one of which is related to the COD system  which  often  afflicts  expedition  couriers  when  delivering goods belonging to customers. In writing this research, the method of approach to law and concept approach is used. Based on the results of the research, the company must fulfill all rights and provide guarantees for the protection of expedition couriers, besides that the company must provide a policy related to the COD system. Therefore, the issue that the author found relates to the form of responsibility given by the company to the occupational safety and health of couriers and what legal remedies the courier courier can take if he has a work accident. The purpose of this research is to identify, study, and analyze legal remedies and forms of responsibility in providing protection for expedition couriers related to the COD system.
Keywords: Occupational Health and Safety; Work Accident.

## Abstrak
Seiring dengan berkembangnya teknologi semua kegiatan jual beli dapat dilakukan secara online, pembayaran jual beli tersebut dapat dilakukan secara Sistem Cash On Delivery (COD). Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan muncul, salah satunya berkaitan dengan sistem COD tersebut yang sering menimpa kurir ekspedisi pada saat melakukan pengantaran barang milik customer. Pada  penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian Perusahaan harus memenuhi semua hak-hak dan memberikan jaminan perlindungan terhadap kurir  ekspedisi, selain itu perusahaan harus memberikan suatu kebijakan yang berkaitan dengan sistem COD. Oleh sebab itu, isu yang Penulis temukan berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan kurir ekspedisi apabila mengalami kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitan ini untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya hukum dan bentuk tangggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi kurir ekspedisi berkaitan dengan sistem COD. Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Kecelakaan Kerja.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 5, September 2022
Jurist-Diction. 2022; 1651-1668
How to cite: Aditya Beriyan Gusti, ‘Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko Kerja Bagi Kurir Ekspedisi’ (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 22 Agustus 2022; Diterima 15 September 2022; Diterbitkan 29 September 2022.
DOI: 10.20473/jd.v5i5.38430
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 Aditya Beriyan Gusti

## 1652 Aditya Beriyan: Perlindungan Hukum di...

## Pendahuluan
Berkembangannya era globalisasi memberikan dampak dalam penggunaan dari sarana teknologi informasi dan elektronik sehingga dapat merubah pola hidup masyarakat, dan berkembang didalam tatanan kehidupan yang baru oleh sebab itu terjadi dorongan berupa adanya perubahan-perubahan yakni perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga penegakan hukum. 1 Penggunaan dari manfaat teknologi informasi serta elektronik memiliki peran yang penting dalam bidang perdagangan dan perkembangan sektor bisnis hingga ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada saat ini jasa layanan ekspedisi telah memasuki era baru yaitu ditandai dengan adanya layanan yang berbasis online. Layanan ekspedisi berbasis online ialah suatu layanan yang memanfaatkan penggunaan jaringan dari internet dengan menciptakan suatu aplikasi pengiriman dengan jasa ekspedisi secara online melalui aplikasi pada smartphone. Hingga saat ini telah banyak yang menawarkan jasa ekspedisi baik jalur laut maupun darat antara lain seperti JNE, JNT, Si-Cepat, Wahana, dan masih banyak lainnya.
Terdapat barbagai macam perusahaan yang bergerak dalam sebuah bidang jasa pengiriman barang menimbulkan adanya persaingan dalam bisnis jasa pengiriman barang tentunya akan terus menjadi semakin ketat. Dengan adanya penyedia jasa layanan ekspedisi pengiriman barang maka dari itu pula dapat memberikan suatu keleluasaan bagi konsumen guna memilih dan memilah jasa layanan pengiriman barang yang mana dan juga apa saja yang di inginkan oleh masyarakat Indonesia , dimana masyarakat ingin lebih mudah dalam bertransaksi secara langsung seperti metode COD atau Cash on Delivery, dimana konsumen akan memeberikan uangnya secara langsung ketika pada saat bertemu dengan kurir ekspedisi. Selain itu layanan COD ini, banyak digunakan di berbagai e-commerce guna memudahkan konsumen dalam membeli sesuatu produk di e-commerce. Keuntungan dalam melaksanakan
1 Alfred Perlin Jaya, ‘Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) oleh Konsumen dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi pada PT. Go-jek Indonesia Kantor Operasional Medan)’ (2020) Skripsi pada program kekhususan hukum perdata BW, Medan.[1].
transaksi lewat e-commerce ialah  tidak  terdapatnya  batas  geografis  yang  dimana pada biasanya penjual wajib mempunyai toko raga yang hendak terbatas dalam daerah tertentu. Dengan terdapatnya transaksi lewat e-commerce mempermudah untuk menjangkau siapa juga serta dimana juga tanpa batas geografis. Tidak hanya itu keuntungan yang yang lain merupakan biaya lebih terjangkau, mempermudah pencarian untuk pembeli, bisa mengirit waktu serta buka selama 24 jam. Dengan terdapatnya inovasi dalam dunia teknologi informasi serta komunikasi, yang ada dalam e-commerce banyak sekali perusahaan di bidang perdagangan membuat web ataupun aplikasi guna bertransaksi secara online. Perusahaan e-commerce yang terkenal di Indonesia, ialah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain sebagainya.
Berdasarkan data Statistik mengenai E-Commerce pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) menjabarkan bahwa, dari banyaknya usaha e-commerce di Indonesia yakni sekitar 17 ribu usaha yang terdata, terdapat angka 73% konsumen  yang memilih untuk menggunakan pembayaran berupa uang tunai atau biasa kita ketahui dengan sebutan Cash on Delivery (selanjutnya disebut CoD). Pada beberapa kasus ketika dilapangan terdapat kurir seringkali mengalami risiko kerja seperti ancaman dari konsumen. Adapun ancaman tersebut berupa kekerasan, konsumen tidak melakukan pembayaran secara COD dan perlakuan buruk lainnya. Dari sini kurir ekspedisi mendapati kerugian akibat tindakan yang berupa perlakuan tidak pantas dilakukan oleh seorang konsumen, konsumen beralasan bahwa dia tidak mau untuk membayar dikarenakan barang yang diterima, tidak sesuai dengan kemauannya. Alasan yang diberikan konsumen tersebut tidak tepat, seperti yang kita ketahui tugas kurir hanyalah untuk mengantarkan barang, tidak untuk menerima komplain dari konsumen terhadap penjual di E-Commerce .
Berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas” . Maka dari itu setiap orang , termasuk dalam hal ini Kurir Ekspedisi harus

## 1654 Aditya Beriyan: Perlindungan Hukum di...
mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan seperti ancaman, kekerasan dan perlakuan buruk lainnya.
Melihat banyaknya kasus yang terjadi terhadap Kurir Ekspedisi yang disebabkan karna kurangnya perlindungan perihal berbagai macam bentuk dari risiko kerja yang dialami oleh Kurir Ekspedisi. Serta kekosongan hukum akan kurangnya jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi Kurir Ekspedisi. Dalam hal ini karenanya perihal tersebut diperlukannya suatu upaya hukum yang berasal dari Perusahaan sehingga agar dapat lebih memprioritaskan jaminan perlindungan hukum bagi Kurir Ekspedisi terkhususnya kepada para kurir ekspedisi yang  mengalami risiko kerja.
Dari berbagai macam banyak permasalahan yang terjadi kepada ABK yang berasal dari Negara Indonesia disebabkan karena minimnya perlindungan akan berbagai bentuk-bentuk pelanggaran yang sangat banyak terjadi yang menimpa para ABK. Tidak adanya jaminan atas kepastian hukum bagi ABK Indonesia yang melakukan pekerjaannya di atas kapal yang berbendera asing di luar negeri guna mendapatkan perlindungan dan kepastian sepadan dengan tolak ukur syarat Hukum Internasional dan pemenuhan keharusan dalam syarat bekerja. Oleh sebab itu,  diperlukannya berupa upaya hukum dari Pemerintah Indonesia agar lebih mengkedepankan jaminan perlindungan hukum untuk ABK Indonesia khususnya bagi mereka yang melakukan pekerjaan mereka di luar negeri dan di atas kapal berbendera negara asing. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:
1.  Apakah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan bagi kurir ekspedisi?
2.  Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan kurir ekspedisi terhadap kecelakaan kerja yang dialami?

## Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Kurir Ekspedisi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut K3) merupakan hal yang terpenting yang perlu diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu perusahaan.
Filosofi  dasar  K3  adalah  menjamin  keutuhan  dan  kesempurnaan  pekerja  dalam menjalankan pekerjaannya melalui perlindungan K3, dengan melakukan upaya- upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Apabila semua potensi bahaya di tempat kerja telah dikendalikan sampai batas standar aman, maka terciptalah kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga proses produksi dapat berjalan lancar, yang pada akhirnya akan terjadi peningkatan produktivitas. Kebijakan penerapan K3 di tempat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta peraturan pelaksanaannya. 2 Kecelakaan Kerja dapat mengakibatkan kematian, kerugian materil , kerugian moril , pencemaran lingkungan , penurunan produktivitas, penurunan kesejahteraan masyarakat, penurunan indeks pembangunan manusia, dan penurunan indeks pembangunan ketenagakerjaan.
Menurut Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia , Keselamatan kerja ialah tanggung jawab dari organisasi secara menyeluruh. Setiap badan dan juga staff bersama-sama memiliki tanggungjawab, serta diantara para pihak untuk saling berkoordinasi berupa pembagian tupoksi serta tanggungjawab. Keselamatan Kerja juga merupakan hal yang berkaitan dengan aspek perlindungan untuk tenaga kerja dengan metode pelaksanaan teknologi pengendalian seluruh aspek yang dapat membahayakan para pekerja. Pengendalian diperuntukan agar tidak terjadinya potensi memunculkan penyakit akibat pekerjaan, penangkalan kecelakaan serta keseimbangan antara perlengkapan kerja, baik mesin serta sumber daya manusia yang melaksanakan suatu pekerjaan itu. Sedangkan Kesehatan kerja merupakan keadaan yang berkaitan dengan kendala mental, raga, perasaan serta yang diakibatkan di tempat pekerja. Terpaut Kesehatan Kerja ini termaktub pada Pasal 164 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan berbunyi, “Kesehatan Kerja ialah suatu upaya agar dapat memberikan perlindungan bagi pekerja supaya hidup sehat dan
2 Agung Supriadi , ‘Ini Dia Program dan Tema Bulan K3 2021 Nasional’, <https://katigaku. top/2020/12/30/bulan-k3-2021/>, accessed 5 Januari 2021.

## 1656 Aditya Beriyan: Perlindungan Hukum di...
erbebas dari gangguan kesehatan yang disebabkan dari pekerjaan yang ada pada sektor formal ataupun informal”. Kesehatan kerja merupakan sebuah tindakan dalam mempertahankan serta meningkatkan standar/taraf kesehatan fisik, mental atau psikis serta kesejahteraan sosial seluruh bagi seluruh pekerja dengan sebaik-baiknya. 3
Perkembangan teknologi dan informasi harus diimbangi dengan upaya untuk menekan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang saat ini telah mengalami perkembangan ruang lingkup dari pendekatan pekerja menjadi kebutuhan masyarakat secara umum. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan dipromosikan ke tingkat ASEAN. pada bulan K3 nasional 2021, Kemaker sudah menyampaikan strategi nasional K3 yang akan ditetapkan oleh pemerintah, yaitu promosi K3 nasional, penguatan kapasitas sumber daya K3. Lalu pengawasan dan penegakan hukum norma K3, penguatan sistem pelaporan dan manajemen informasi K3 nasional serta penguatan koordinasi Sinergi dan kolaborasi K3. Adapun Menaker memperkenalkan K3 dengan istilah 3N (nihil kecelakaan kerja, nihil pelanggaran norma K3 dan nihil penindakan hukum K3), yang bertujuan untuk mempercepat proses mensosialisasikan budaya K3 dengan lebih mudah kepada masyarakat Indonesia. permasalahan K3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan K3 juga menjadi tanggung jawab para pengusaha, dan perusahaan harus selalu menerapkan sistem manajemen K3 sesuai amanat undang-undang nomor 13 tahun 2003, juga menjadi kewajiban Serikat pekerja-pekerja masyarakat. 4
Direktur Bina Kelembagaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sutanto mengatakan bahwa Undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja membuka celah penguatan strategi K3 nasional
3 Lalu Husni, Pengantar Hukum ketenagakerjaan (Raja grafindo Perseda).[134].
4 Mutiara Mutu Sertifikasi , ‘Bulan K3 Nasional : Ini Dia Tema Dan Programnya’ , <https:// www.mutiaramutusertifikasi.com/artikel/bulan-k3-nasional-ini-dia-tema-dan-programnya>, accessed 29 Januari 2021.
untuk periode 2021 – 2025. Adapun celah pertama yaitu berkaitan dengan peluang untuk mewujudkan skema tunjangan bagi pengangguran (unemployment schema) , sebagai salah satu unsur dari sembilan pokok perlindungan jaminan sosial yang baru diimplementasikan oleh Indonesia sesuai amanat Konvensi Organisasi Buruh Internasional ( International Labour Organization/ILO ) Nomor 102 tentang Jaminan Sosial. Sembilan jenis perlindungan dalam Konvensi ILO Nomor 102 itu termasuk perawatan medis, sakit, pengangguran, hari tua, kecelakaan kerja, keluarga, persalinan, cacat, dan tunjangan bagi orang yang selamat. Sebagaimana yang kita ketahui pula bahwasannya pada masa pandemi Covid-19 terjadi Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan suatu Keputusan Nomor 312 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Penyakit pada 17 September 2020. Dalam keputusan ini menegaskan ada dua hal berkaitan dengan pertama perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua kebijakan ini merupakan upaya mewujudkan kerja layak yang selama ini di cita-citakan. Selain itu Presiden Joko Widodo juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diantaranya adalah risiko sektor Ketenagakerjaan. 5
Perlindungan hukum yang diberikan untuk pekerja, diberikan dengan tujuan untuk melindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam  Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap warga negara memiliki hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dari bunyi ayat tersebut menjelaskan bahwa dimana dalam hal ini seseorang mendapatkan hak yang sama serta tidak boleh adanya diskriminasi atau membeda-bedakan guna mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja serta keluarganya. Sedangkan berkaitan dengan jaminan perlindungan untuk pekerja juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang bunyinya “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
5 Abdul Faisal, ‘UU Ciptaker buka peluang revisi strategi K3 nasional periode 2021-2025’, <https://www.antaranews.com/berita/2125402/uu-ciptaker-buka-peluang-revisi-strategi-k3-nasion- al-periode-2021-2025#mobile-nav>, accessed 8 Januari 2021.

## 1658 Aditya Beriyan: Perlindungan Hukum di...
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ayat diatas menerangkan secara tegas bahwasannya semua orang harus diperlakukan secara sama dan adil dihadapan hukum serta memiliki hak terhadap perlindungan hukum yang sama tanpa dibeda-bedakan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja dapat berupa K3. Sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan juga telah mengatur berkaitan dengan perlindungan hukum untuk pekerja. Berikut ini merupakan ruang lingkup dari Perlindungan Hukum tersebut:
a.  Perlindungan atas hak pekerja untuk berunding;
b.  Perlindungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
c.  Perlindungan terhadap pekerja perempuan;
d.  Perlindungan terhadap upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.
Keselamatan serta Kesehatan Kerja ialah bagian terpenting terhadap upaya perlindungan bagi pekerja atau buruh disetiap tingkatan proses kerja. Secara universal , diartikan bahwa K3 merupakan sesuatu pelaksanaan untuk menghindari terjadinya kecelakaan ataupun penyakit akibat risiko kerja di area tempat bekerja”. 6 K3 ialah salah satu program yang penting sebab sebab bertujuan untuk upaya penangkalan hendak munculnya risiko kerja ataupun penyakit akibat risiko kerja. Maka dari itu, tiap perusahaan mempunyai keharusan guna mempraktikkan sistem manajemen K3 dengan tersusun baik pada sistem manajemen yang ada di perusahaan. 7 Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1970 secara terang diresmikan ketentuan dan juga syarat mengenai keselamatan kerja yang wajib untuk dipenuhi dan dilaskanakan oleh tiap orang ataupun badan usaha formal ataupun badan usaha informal manapun haru diwajibkan memberikan perlindungan K3 untuk seluruh orang yang berada di kawasan kerja. Secara rinci Pasal 3 ayat (1) UU Keselamatan Kerja menerangkan kalau ketentuan syarat keselamatan kerja. 8
6 Vani Kenanga, [et.,al], ‘Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Karyawan’ (2020) Jurnal Manajemen Bisnis.[43].
7 Henry Arianto, ‘Implementasi Undang-Undang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja’ (2009) Lex Jurnalica.[5].
8 Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Raja Grafindo Perseda). [137].
Kecelakaan yang timbul diakibatkan oleh suatu pekerjaan merupakan kecelakaan yang berkaitan  dengan hubungan kerja pada sebuah perusahaan. Dengan adanya hubungan kerja tersebut bisa berati kecelakaan pada saat berlangsung dapat disebabkan oleh pekerja ataupun di kala saat melakukan pekerjaannya. Oleh karna itu, ada 3 kelompok kecelakaan, yaitu kecelakaan oleh akibat kerja  sehingga bisa terjadi di perusahaan atau perkantoran, kecelakaan di jalaan raya atau lalu lintas dan juga kecelakaan pada saat dirumah. Sehingga bahaya yang berisiko pada pekerjaan ialah penyebab-penyebab dalam hubungan kerja yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Adapula penyakit dalam hubungan kerja merupakan faktor penyebab pekerjaan yang berhubungan dengan akibat lain sehingga bisa memicu terjadinya penyakit. Perlindungan untuk para tenaga kerja juga tak hanya dibatasi di area tempat bekerja saja, tetapi pula bisa berlangsung pada saat berangkat serta pulang kerja, ataupun dikala perjalanan keluar kota atau dinas. 9
Kurir Ekspedisi dalam melaksanakan pekerjaannya di suatu perusahaan telah pasti saja bekerja atas perintah dari pimpinannya. Sehingga dikala kurir ekspedisi dalam melaksanakan pekerjaan setelah itu ia menghadapi suatu kecelakan kerja serta berujung kepada kematian, maka dari itu si kurir bisa meminta pertanggungjawaban dari pihak golongan yang membagikan arahan atas sesuatu pekerjaan yang ia kerjakan, yakni kepada si pemilik perusahaan. Guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja untuk kurir ekspedisi ataupun pekerja, sehingga pengusaha ataupun si pemberi pekerjaan diwajibkan untuk mendaftarkan para tenaga kerjanya ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan serta didaftarkan juga ke BPJS Ketenagakerjaan. Sebab sesuai pada Pasal 25 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang bahwasannya berbunyi. “pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit kerja memiliki hak atas khasiat Jaminan kecelakaan Kerja (selanjutnya disebut JKK)”. Dalam hal mencegah hilangnya sebagian ataupun seluruh penghasilan yang disebabkan oleh suatu kecelakaan kerja berupa kematian ataupun berupa kecacatan,
9 Cecep Dani, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Gosyen Publishing).[90].

## Aditya Beriyan: Perlindungan Hukum di...
baik fisik dan mental , perlu adanya sebuah jaminan kecelakaan kerja. 10 Berkaitan dengan kerentunan tersebut, untuk seseorang kurir ekspedisi ataupun pekerja buruh wajib memastikan perusahaan sudah mendaftarkan pekerjanya selaku partisipan pada BPJS Ketenagakerjaan. Perihal ini ialah kewajiban pengusaha untuk dapat memberikan sebuah jaminan kesehatan bagi para pekerja dengan melakukan upaya penangkalan, penyempurnaan keselamatan kerja berkepanjangan serta lebih menaikan kinerja keselamatan kerja. 11
Hubungan kerja berlangsung sebab terdapatnya perjanjian kerja buruh selaku pekerja serta pengusaha, sehingga secara a contrario perjanjian kerja yang dibuat oleh tidak hanya buruh serta selain pengusaha, hingga perihal tersebut tidak disebut hubungan kerja. Penafsiran perjanjian kerja serta ada dalam pasal 1601a BW, jika perjanjian kerja ialah perjanjian dimana salah satu pihak (si buruh), mengikatkan dirinya guna di bawah perintah pihak lain (sang majikan) untuk waktu tertentu dengan melaksanakan pekerjaan serta menerima upah. 12 Sebagaimana diatur pada Pasal 1320 BW menentukan terdapatnya 4 (empat) ketentuan sahnya sesuatu perjanjian, yaitu: Pertama, Terdapatnya kata sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat sesuatu perikatan; Ketiga, Sesuatu perihal tertentu; serta Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. Pada hakikatnya pekerja harus memperoleh haknya sebagimana peraturan yang berlaku serta perusahaan/ penguasaha harus membagikan hak- hak tersebut, namun pada kenyataannya yang berlangsung di lapangan jika hubungan industrial pekerja dengan pengusha dalam hubungan industrial tidak senantiasa seimbang dan ataupun harmonis, apalagi kerap terjalin perselisihan.
Hukum diposisikan sebagai sarana instrumen untuk mencapai tujuan, sehingga kelak agar dapat lebih mudah dalam mencapai sesuatu bila hukum berlaku dengan efisien, malah sebaliknya apabila tidak berlaku efisian maka akan menjadi sebuah penghambat.
10 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan (Indeks).[233].
11 Talia Atikab, [et.,al], ‘Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Lingkup Industri di Kota Semarang’ (2013) Jurnal Administrasi Publik.[6].
12 Carina, [et.,al], ‘Analisis Hukum Terhadap Perusahaan Yang Mengalami Kesulitan Finansial Dalam Penyelesaian Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Di PHK’ (2021) Jurnal Prointegrita. [90].
Selain itu pentingnya suatu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah , pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 Nomor 23), selanjutnya disebut UndangUndang Nomor. 23/1948. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1948 disebutkan bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan diadakan untuk mengawasi penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya mengumpulkan informasi material tentang masalah ketenagakerjaan dan kondisi ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya bagi pembuatan Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan oleh Undang-undang atau peraturan lainnya. Maksud pengawasan ketenagakerjaan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Deklarasi Pengawasan Undang-Undang Pengawasan Ketenagakerjaan tahun 1948 NR 23 dari Negara Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951), yang selanjutnya disebut UU 3/1951, antara lain untuk mengawasi pemberlakuan UU dan peraturan ketenagakerjaan pada khususnya (Nurjaya, 2010). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan, bahwa pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”. 13
Risiko kerja ialah sesuatu kemampuan yang dapat memunculkan risiko langsung yang dapat menyebabkan keselamatan serta menimbulkan kecelakaan langsung sehingga menimbulkan luka hingga kematian. Risiko kerja erat kaitannya dengan Kecelakaan kerja , namun sebagaimana  dalam UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Keselamatan Kerja tidak mengatur spesifik mengenai bentuk- bentuk ataupun jenis-jenis kecelakaan kerja itu seperti apa. Risiko merupakan aspek ketidakpastian dari sesuatu kegiatan yang kita lakukan dalam hal itu baik perihal hubungan kerja ataupun tidak dalam hubungan kerja. Penafsiran lainnya mengenai risiko, merupakan keadaan dimana menghadapi kelenyapan ataupun juga
13 Lanny Ramli, [ et.,al ], ‘Legal Action on Labour Inspection Memo in Industrial Relations in Indonesia’ (2021) International Journal of Criminology and Sociology.[669-670].

## 1662 Aditya Beriyan: Perlindungan Hukum di...
kerugian. Risiko bisa dibedakan menjadi tiga (3) perihal: yaitu resiko keuangan, resiko operasional dan juga resiko murni. Resiko ada dalam bermacam bidang serta dapat digolongkan dalam 2 kategori pokok, yakni resiko fundamental serta resiko khusus. Resiko fundamental ini sifatnya kolektif serta dialami berbagai tingkatan di masyarakat, semacam resiko politis, social, hukum serta internasional. Sebaliknya resiko khusus, sifatnya cenderung mengarah kepada individual sebab dialami oleh perorangan, seperti contohnya yaitu resiko kehilangan harta barang atau risiko kegagalan usaha. Maka, Sehingga dalam mengurangi risiko- risiko tersebut, maka perlu ada yang namanya jaminan sosial, jaminan sosial sendiri untuk tenaga kerja amat sangat penting serta berguna untuk tenaga kerja/pekera itu sendiri ataupun untuk keluarga pekera. Sebagaimana tercantu pada Pasal 1 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan definisi tentang jaminan sosial yaitu sebagai suatu bentuk perlindungan guna memberikan jaminan kepada seluruh rakyat supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik dan juga layak.

## Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Kurir Ekspedisi Apabila Mengalami Resiko Kerja
Hasil studi Badan Pusat Statistik menunjukkan banyaknya 73,04% pembayaran lewat e-commerce yang dilakukan oleh konsumen dengan layanan COD pada tahun 2019 . Berdasarkan informasi tersebut dapat kita ketahui bahwa pengguna e-commerce memiliki antusiasme yang tinggi dalam berbelanja menggunakan metode COD dalam pembayarannya ketika berbelanja di e-commerce . Akan tetapi, di tengah besarnya antusiasme dari pengguna, timbul suatu kasus yang tidak mengenakkan , kala itu terjadi disaat berlangsungnya barang yang akan diterima kurir jasa ekspedisi kepada si konsumen pemesan barang. Kasus tersebut yaitu, adanya pengancaman memakai senjata api yang ditodongkan kepada kurir ekspedisi yang berlangsung di Desa Gunung Mulya, Kabupaten Bogor. Seseorang laki-laki menodongkan senjata api berupa sebuah pistol kepada kurir ekspedisi yang sedang membawakan barang yang hendak dibayar dengan metode COD. Tindakan menodongkan pistol tersebut dilakukan oleh seorang laki- laki tersebut dikarenakan ia merasa barang yang ia pesan
yaitu berupa sepasang sandal tidak cocok dengan besarnya ukuran dari sandal yang ia pesan di e-commerce dia berbelanja. Akhirnya dia memarahi kurir dan memaki si kurir , akan tetapi kurir tetap memohon laki- laki tersebut agar tetap membayar paket barang pesanan miliknya yang sudah dia buka tadi.
Bermula akan peristiwa tersebut, Penulis memandang kalau saat ini masih ada sebagian konsumen e- commerce yang melaksanakan pembelian dengan menggunakan cara pembayaran COD belum secara penuh paham dan menguasai tentang ketentuan dan juga tata cara pembayaran COD dengan baik. Pembeli ataupun konsumen tersebut berpikir bahwa ketentuan dalam tata cara pembayaran COD yakni mewajibkan konsumen agar membayar terlebih dahulu atas barang yang telah dipesan dikala telah diterima sesuai dengan alamat yang dituju, adapula penyebab ketidaktahuan akan metode pengajuan pengembalian benda juga masih belum sepenuhnya dimengerti, maka dari itulah sebagian konsumen melampiaskan kekesalannya kepada kurir jasa ekspedisi dikala barang yang konsumen terima tidak cocok dengan apa yang mereka beli di e-commerce . Penulis dalam penelitian ini memiliki saran supaya e- commerce dapat membuat informasi yang berkaitan dengan konsumen sebagai pembelian barang yang menggunakan pembayaran COD dalam wujud penggambaran yang menarik, dengan mengurangi kalimat-kalimat yang terlalu panjang sehingga agar lebih mudah dipahami oleh para konsumen e-commerce yang hendak menggunakan sistem COD. Tampilan informasi tersebut dapat diletakkan pada menu yang mudah untuk dilihat oleh pembeli semacam pada bagian layar utama aplikasi ataupun juga dapat timbul dikala pembeli hendak melaksanakan chcek out atas barang dengan menggunakan metode pembayaran COD. Dikarenakan perihal tersebut akan bisa mengatasi akibat dari ketidakpahaman ataupun kebimbangan konsumen yang membeli suatu barang pada e-commerce dengan prosedur COD, sehingga nantinya konsumen yang telah membeli barang dan merasa kecewa terhadap barang yang ia beli dari e-commerce tersebut tidak melakukan tindakan ancaman lagi kepada kurir ekspedisi, tetapi telah memahami pengajuan kembali barang sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dan diinformasikan oleh pihak e-commerce .

## 1664 Aditya Beriyan: Perlindungan Hukum di...
Berdasarkan studi kasus yang telah dibahas oleh penulis , maka terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kurir ekspedisi apabila mendapati perlakuan tidak baik, yakni dengan tata cara penyelesaian sengketa secara litigasi ataupun non- litigasi. Litigasi merupakan persiapan dan penyajian dari setiap adanya permasalahan, terhitung juga dalam membagikan informasi secara komprehensif sebagaimana dilakukan dengan kerjasama guna mengenali kasus dan juga menjauhi permasalahan yang tidak terduga. Selain daripada itu, jalur litigasi juga merupakan penanganan mengenai permasalahan hukum lewat jalur pengadilan. Biasanya, penerapan gugatan dikatakan  sebagai litigasi. Pengertian gugatan merupakan sesuatu langkah atau usaha sipil yang dibawa ke dalam pengadilan di mana penggugat yakni pihak yang merasa telah mendapati kerugian sebagaimana diakibatkan oleh tindakan terdakwa, yakni untuk menuntut upaya hukum maupun keadilan. Disisi lain, Jalur non litigasi berarti menuntaskan permasalahan hukum di luar pengadilan. Jalur ini biasa kita kenal yakni dengan sebutan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Dimana penyelesaian masalahnya tidak melalui jalur pengadilan. Hal ini dicantumkan di dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwasanya jika penyelesaian suatu permasalahan di luar pengadilan, atas dasar perdamaiann (arbitase) senantiasa diperbolehkan. Selanjutnya, diatur pada UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitase menjelaskan bahwa dapat melakukan penyelesaian di luar pengadilan dengan metode negosiasi, mediasai, konsiliasi serta arbitrase. 14
Perjanjian dalam bertransaksi di e-commerce juga terdapat perjanjian yang mana pada dasarnya dia tidak bisa berdiri sendirian, sebab secara kajian teoritis menyatakan kalau paling tidak terdapat adanya 4 (empat) elemen yang ada dalam sistem e-commerce: (a) pihak yang menyediakan store ataupun marketplace,
(b) konsumen dan juga produsen, yang mempunyai peranan serta tugas masing- masing, (c) Payment Gateway, metode mengenai tata cara pembayaran, serta (d)
14 KI Banten, ‘Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi’, <https://komisiinformasi. bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.YdH- CEmBBzIV> , accessed 10 Januari 2022.
Jasa Pengiriman, dimana dalam hal ini merupakan pihak yang akan memiliki tanggungjawab untuk pembawa benda sampai ke tujuan. Terdapatnya perlakuan berupa ancaman yang dapat membahayakan seorang kurir ekspedisi selaku pekerja yang sedang bekera, perihal tersebut dapat dikategorikan dan juga masuk dalam konteks pidana, sebab Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja isinya hanyalah mengatur tentang kondisi norma kesehatan dan juga keselamatan kerja, dalam hal ini yang memiliki hubungan dengan sebuah permasalahan dalam pekerjaannya dan juga bukan merupakan potensi yang timbul dari pihak ketiga.

## Kesimpulan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut K3) merupakan salah satu bagian penting yang perlu diterapkan dalam sesuatu perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir ekspedisi sebagaimana yang sudah tercantum didalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta memberikan jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, memenuhi segala hak dan kewajiban yang telah di tetapkan dalam perjanjian kerja sebagaimana juga diatur pada Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan kurir ekspedisi terhadap kecelakaan kerja yang dialami yaitu melalui Litigasi dan Non Litigasi. Sebagaimana  perlindungan hukum ini menyangkut perlindungan preventif serta perlindungan represif. Sehingga perlu bagi kurir untuk mendapatkan keadilan dari kecelakaan kerja yang dialami pada saat bekerja.

## Daftar bacaan

## Buku
Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan (Indeks).
Cecep Dani, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Gosyen Publishing).

## 1666 Aditya Beriyan: Perlindungan Hukum di...
Lalu Husni, Pengantar Hukum ketenagakerjaan (Raja grafindo Perseda).
Suratman, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Raja Grafindo Perseda).

## Jurnal
Carina, [ et.,al ], ‘Analisis Hukum Terhadap Perusahaan Yang Mengalami Kesulitan Finansial Dalam Penyelesaian Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Di PHK’, (2021), Jurnal Prointegrita.
Henry Arianto, ‘Implementasi Undang-Undang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja’ (2009) Lex Jurnalica.
Lanny Ramli, [ et.,al ], ‘Legal Action on Labour Inspection Memo in Industrial Relations in Indonesia’ (2021) International Journal of Criminology and Sociology.
Talia Atikab, [ et.,al ], ‘Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Lingkup Industri di Kota Semarang’ (2013) Jurnal Administrasi Publik.
Vani Kenanga, [ et.,al ], ‘Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Karyawan’ (2020) Jurnal Manajemen Bisnis.

## Skripsi
Alfred Perlin Jaya, ‘Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) oleh Konsumen dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce(Studi pada PT. Go- jek Indonesia Kantor Operasional Medan)’ (2020) Skripsi pada program kekhususan hukum perdata BW, Medan.

## Laman
Agung Sup riadi , ‘Ini Dia Program dan Tema Bulan K3 2021 Nasional’ , <https:// katigaku.top/2020/12/30/bulan-k3-2021/> accessed 5 Januari 2021.
Abdul Faisal , ‘UU Ciptaker buka peluang revisi strategi K3 nasional periode 2021-2025’,<https://www.antaranews.com/berita/2125402/uu-ciptaker- buka-peluang-revisi-strategi-k3-nasional-periode-2021-2025#mobile-nav>, accessed 8 Januari 2021.
KI Banten, ‘Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi’, <https://komisiinformasi. bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.
html#.YdHCEmBBzIV>, accessed 10 Januari 2022.
Mutiara Mutu Sertifikasi, ‘Bulan K3 Nasional : Ini Dia Tema Dan Programnya’ , < https://www.mutiaramutusertifikasi.com/artikel/bulan-k3-nasional-ini-dia- tema-dan-programnya>, accessed 29 Januari 2021.

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BW (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 No.23).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
Konvensi International Labour Organization/ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial.

## Aditya Beriyan: Perlindungan Hukum di...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--