## GERAKAN PEMBEBASAN ISLAM PATANI DI THAILAND SELATAN:
Studi atas Patani United Liberation Organization (PULO), 1968-1993
Oleh: Jamaludin (juddin3377@gmail.com)

## Helen Sabera Adib
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah

## Abstract:
Assimilation  policy  of  the  Thai  government  that  wants  to  establish  the Kingdom  of  Siam  Kingdom  have  led  to  a  conflict.  The  government's policy  intends  to  mengsimilasi  Patani  Malay-Thai-Buddha  in  terms  of religion  and  culture  have  led  to  a  resistance  and  the  movement  of  the Patani  Malay-Muslim  majority.  Cultural  and  religious  differences between  Thai  Buddhists  and  Malay-Muslim  Patani  it  is  one  factor  that drives  the  desire-Patani  Malays  of  Patani  Raya  founded  by  an autonomous  region.  However,  this  desire  raises  the  ongoing  conflict between  the  two  ethnic  groups.  That's  why  groups  were  emerging resistance  among  Patani  Malay  Muslim  community  against  the  Thai government that is culturally synonymous with Buddhism. One insurgent was  Patani  United  Liberation  Organization  (PULO),  established  in 1968.
Keywords: -PULO, -Pattani-Malay, -politics conflict

## Pendahuluan
Pada tahun 1932 M, timbul revolusi di Siam/Thailand di mana sistem monarki absolut Thailand  berganti  menjadi  sistem  monarki  parlementer  yang  keanggotaannya didominasi oleh orang-orang dari kalangan militer. Puncaknya pada masa pemerintahan Phibul  Songkran  ketika  dia  mengganti  nama  negara  dari  Kerajaan  Siam  menjadi kerajaan Thailand pada tahun 1939 M. 1 Penggantian nama tersebut tidak hanya terhadap nama  kerajaan  melainkan  juga  berimplikasi  pada  penyeragaman  etnis  dan  bahasa, menjadi etnis dan bahasa yang unggul yaitu etnis dan bahasa Thai. Pergantian tersebut menjadi  lebih  mencemaskan  lagi,  karena  mengancam  penghapusan  identitas  Melayu maupun  identitas  Islam  secara  tuntas  dengan  keluarnya Ratthaniyom No.  3  yang berlakunya pada tanggal 2 Agustus 1939 yang isinya antara lain:
1 Syahbuddin Mangandaralam, Thailand Negara Gajah Putih (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h.19
Karena  pemerintah  memandang  bahwa  nama-nama  yang  digunakan  oleh warga  Thai  di  beberapa  bagian  negara  ini  tidak  sesuai  dengan  nama  ras dan acuan penduduknya, dan bahkan rakyat Thai Utara, Thai Timur Laut, Thai Selatan, Thai Islam, tidak sesuai, karena (Muangthai) adalah satu dan tidak  bisa  dibagi-bagi.  Karena  itu,  pemerintah  memberitahukan  bahwa Keputusan Negara adalah sebagai berikut:
1. Warga  Thai  jangan  memberi  nama  bertentangan  dengan  nama  ras yang menjadi acuannya,
2. Menggunakan kata “Thai” untuk semua warga Thai tanpa pembagian apa pun seperti yang telah disebutkan di atas. 2
Pergantian sistem pemerintahan tersebut lantas diikuti dengan semakin radikalnya kebijakan  pemerintah  pusat  Thailand  terhadap  wilayah-wilayah  di  Thailand  Selatan. Jika  di  era  monarki  absolut  orang-orang  Melayu  lokal  masih  memiliki  perwakilan  di badan  pemerintahan  Thailand  Selatan,  maka  di  era  monarki  konstitusional  sistem perwakilan  daerah  tersebut  dihapuskan  dan  diganti  menjadi  sistem  yang  lebih sentralistik.
Kebijakan-kebijakan  pemerintahan  Thailand  yang  baru  tidak  hanya  sampai  di situ.  Peraturan-peraturan  lokal  berbasiskan  Islam  juga  dihapuskan  dan  masyarakat Thailand selatan diharuskan memakai aksara serta bahasa Thai  - menggantikan bahasa Melayu  yang  selama  ini  mereka  pakai.  Hal  tersebut  pada  gilirannya  menimbulkan masalah  baru  bagi  penduduk  Thailand  Selatan  yang  tidak  fasih  berbahasa  Thailand karena peluang mereka mendapatkan pekerjaan jadi menipis. Dalam suasana semacam ini, golongan Muslim Melayu merasa bahwa mereka dijauhkan dari segala kesempatan untuk menerima pendidikan atau memegang posisi-posisi tinggi dalam birokrasi. 3
Namun  demikian,  bagi  wilayah  selatan,  persoalan  perbedaan  agama  menjadi salah  satu  faktor  pemicu muncul  dan  menguatnya  perlawanan.  Hal  ini  tidak lepas  dari penerapan  kebijakan  negara  Thailand  yang  menyangkut  penerapan  kebijakan nasionalisme  Thailand  khususnya  pada  masa  pemerintahan  Phibul  Songkram,  di  mana berusaha  menerapkan  konsep  ultra chauvinistic yang  menempatkan  budaya  Thai  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  budaya  lain  yang  memberikan  efek  jangka  panjang  bagi kelangsungan  masyarakat  Thailand  yang  multikultur,  seperti  banyak  kasus  yang
2 Taufik  Abdullah  dan  Sharon  Siddique  (ed.) ,  Tradisi  dan  Kebangkitan  Islam  di  Asia  tenggara (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 302
3 Ibid ., h.258
menjadi contoh perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kalangan Muslim khususnya di Selatan, baik dalam bahasa, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. 4
Menurut  M.  Abdul  Karim  di  buku Sejarah  dan  Pemikiran  Peradaban  Islam dikatakan:
Saat  ini  masih  ada  umat  Islam  yang  berharap  mendapatkan  otonomi sendiri,  atau  paling  tidak  menjadi  penguasa  atas  masyarakat  mereka sendiri.  Mereka  itu  adalah  penduduk  minoritas  muslim  dalam  negara- nagara  nasional,  misalnya  Kashmir  di  India,  Moro  di  Filipina,  Patani  di Thailand,  Cesnia,  Kazana,  Cremia—Federasi  Rusia  dan  negara-negara Islam  mayoritas  di  semenanjung  Balkan.  Alasannya  menuntut  kebebasan dan  kemerdekaan  itu  adalah  karena  status  sebagai  minoritas  seringkali mendapat kesulitan dalam memperoleh kesejahteraan hidup dan kebebasan dalam menjalankan agama mereka. 5
Kutipan  di  atas  menjelaskan  kesadaran  nasionalisme  hampir  di  semua  negeri muslim yang menginginkan suatu negara yang berdaulat. Persoalan masyarakat muslim Patani  yang  ingin  memisahkan  diri  sangat  meresahkan  pemerintah  Thailand.  Gerakan pemberontakan  kaum  separatis  Melayu  muslim  melahirkan  sejumlah  organisasi. 6 Kelompok-kelompok  yang  beragam  dari  organisasi  separatis  mengaku  beroperasi  di provinsi-provinsi Melayu Thailand Selatan.
Kelompok  tertua  adalah  Barisan  Nasional  Pembebasan  Patani  (BNPP),  yang didirikan  oleh  seorang  aristokrat  Melayu.  Barisan  ini  adalah  kelompok  Islam konservatif, dan dipercaya punya hubungan yang dekat dengan partai Islam se-Malaysia (PAS), yang pernah berkuasa di negara tetangga Kelantan. Namun, BNPP telah menjadi kurang  aktif  pada  akhir  dasawarsa  1970-an,  Barisan  Revolusi  Nasional  (BRN),  yang didirikan oleh seorang guru agama, punya suatu sikap yang didasarkan pada ajaran kiri. Karena diduga beraliansi dengan Partai Komunis. 7
Walaupun BRN cukup berhasil mengusik stabilitas di Thailand selatan lewat aksi- aksi  bersenjatanya,  kelompok  tersebut  tidak  pernah  berkembang  menjadi  ancaman regional  yang  serius  karena  minimnya  dukungan  dari  rakyat  Thailand  selatan  sendiri  -
4 Paulus  Rudolf  Yuniarto”,  Minoritas  Muslim  Thailand  Asimilasi,  Perlawanan  Budaya  dan  Akar Gerakan Separatisme”, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 7, No. 1 tahun 2005
5 M.  Abdul  Karim, Sejarah  dan  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam (Yogyakarta:  Pustaka  Book Publisher, 2012), h. 359
6 Ajid Thohir, Studi Kawasan dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 360
7 Saiful Muzani , Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 333-334
khususnya dari kalangan Muslim konservatif - yang merasa tidak cocok & tidak tertarik dengan  ideologi  sayap  kiri  yang  diusung  BRN.  Buntutnya  di  tahun  1968  M,  sejumlah orang  Thailand  selatan  yang  merasa  bahwa  aksi-aksi  perlawanan  bersenjata  terhadap pemerintah  pusat  terlalu  minim  lalu  membentuk  kelompok  pemberontak  baru  yang bernama  Patani  United  Liberation  Organization  (PULO:  Organisasi  Pembebasan Bersatu Patani) sebagai jalan tengah dari kedua organisasi BNPP dan BRN. 8
Orgnaisasi Patani  United  Liberation  Organization (PULO)  atau  Pertumbuhan Persatuan  Pembebasan  Patani  (PPPP) Organisasi  ini  dibentuk  di  luar  negeri  pada  22 Januari  1968  M  yang  dipimpin  oleh  Tengku  Bira. 9 Salah  satu  hal  yang  menyebabkan organisasi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat massa dan jaringan dunia luar, karena terdiri dari cendekiawan muda. Pendirian ini lengkap tersusun meliputi, politik, ekonomi, keagamaan, seksi agama dan hal ihwal negeri di bawah pimpinan setia usaha Agungnya  Tengku  Bira  Kotanila  atau  Kadir  Abdul  Rahman,  serjana  sains  politik  dari universitas  di  India.  Namun,  beliau  aktif  dalam  berperan  perhubungan  dunia internasional; Malaysia, Arabia, Syiria dan libya, untuk membawa aspirasi umat Melayu Patani, serta mendapat simpati, dukungan oleh dunia Intenasional. 10

## Metodologi
Kajian  ini adalah penelitian  sejarah dengan menggunakan  pendekatan sosiologi politik sebagai  alat  analisis.  Sosiologi  politik  adalah  upaya  untuk  memahami  dan  campur tangan  ke  dalam  hubungan  yang  selalu  berubah  antara  sosial  dan  politik.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwah  sosiologi  politik  adalah  ilmu  tentang  kekuasaan, pemerintahan,  otoritas,  komando  di  dalam  semua  masyarakat,  tidak  hanya  di  dalam masyarakat  nasional.  Pengertian  tersebut  pada  dasarnya  membedakan  pemerintah dengan yang diperintah. 11
8 Surin  Pitsuwan, Islam  di  Muangthai:  Nasionalisme  Melayu  Masyarakat  Patani (Jakarta:  LP3ES, 1989), h, 178
9 Taufik  Abdullah  dan  Sharon  Siddique  (ed.) , Tradisi  dan  Kebangkitan  Islam  di  Asia  Tenggara ,  h. 275.
10 S. Yunanto, Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara (Jakarta: Fried Ebert Stiftung, 2003), h. 206
11 Elly  M.  Setiadi  dan  Usman  Kolip, Pengantar  Sosiologi  Politik (Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2013),  h. 26.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan sosiologi  politik  yang  data-datanya  dikumpulkan  dari  kepustakaan  ( Library  research ) yang berupa dokumen, literatur, jurnal, artikel, dan hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi  saat  sekarang,  peneliti  berusaha  mendeskripsikan  peristiwa  dan  kejadian  yang menjadi  pusat  perhatian  tanpa  memberikan  perlakuan  khusus  terhadap  pristiwa tersebut. 12 Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, pertama terdapat  sumber  sejarah  primer  ( primer  sources )  dan  kedua  sumber  sejarah  sekunder ( secondary sources ).
Di dalam kajian ini, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk mempermudah dalam usaha penelitian, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan histiografi . [1]
Heuristik  atau  pengumpulan  data  adalah  sebuah  proses  yang  dilakukan  peneliti  untuk mengumpulkan  sumber-sumber  atau  jejak  sejarah.  [2] Verifikasi (kritik  sumber) bertujuan  untuk  menguji  kebenaran  dan  keabsahan  sumber.  Untuk  mengkritik  suatu sumber, dibagi menjadi dua cara, yaitu kritik intern dan kritik eksternal. [3] Interpretasi (penafsiran). [4] Analisis sejarah sering disebut juga dengan interpretasi sejarah. Dalam tahap  interpretasi  ini,  ada  dua  metode  yang  digunakan,  yaitu:  analisis  dan  sintesis. Analisis  berarti  menguraikan,  sedangkan  sintesis  berarti  menyatukan.  Keduanya dipandang  sebagai  metode  utama  dan  interpretasi.  Yang  terakhir  [4]  historiografi (penulisan sejarah). Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, pelaporan hasil penelitian  sejarah  yang  telah  dilakukan,  layaknya  laporan  penelitian  ilmiah,  penulisan hasil  penelitian  sejarah  hendaknya  dapat  memberikan  gambaran  yng  jelas  mengenai proses  penelitian  dari  awal  (fase  perencanaan)  sampai  dengan  akhir  (penarikan kesimpulan).

## Pembahasan
Pada  awal  kemunculan  PULO  pada  masa  pemerintah  Phibul  hanya  dipandang  sebagai bandit  biasa  namun  akhirnya  pada  tahun  1948  M,  Phibul  menyadari  bahwa  gerakan- gerakan  separatis  yang  berkembang  ternyata  adalah  pemberontakan  lokal.  Pada  tahun ini,  Phibul  menyatakan  perang  terhadap  terorisme  dan  memberlakukan  hukum  darurat
12 Juliansyah  Noor, Metodologi  Penelitian  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah (  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34-35
militer ( Martial Law ) di wilayah basis Muslim Thailand Selatan, yaitu Pattani, Yala dan Narathiwat.  Dampaknya,  Thailand  Selatan  menjadi  kancah  konflik  dan  perang  antara muslim Patani dengan pemerintah, dan dengan komunitas Buddhis Thai. 13
Tak  kurang  dari  5.473  korban  tewas  dan 9.693  orang  terluka  korban  dari  sekitar 843 peristiwa yang terjadi. Di tengah-tengah suasana kacau balau itu, bekumandanglah Adzan dan kalimah syahadah. Keesokan harinya, para ulama menyatakan semua orang tewas  itu  sebagai syahid (martir).  Sekarang  situasinya  sudah  datang  bagi  orang-orang Melayu-Muslim  untuk  melancarkan  perang  suci  ( Jihad) terhadap  apa  yang  mereka anggap musuh mereka. Suasana itu dilukiskan dengan baik oleh Suthasat:
Mereka  yang  mati  Syahid  itu  harus  diperlakukan  secara  khusus.  Jenazah mereka  tidak  perlu  dimandikan  atau  dibungkus  (kain  kafan)  seperti  yang diharuskan  bagi  jenazah  biasa.  Yang  perlu  dicatat  adalah  bahwah  inilah untuk  pertama  kalinya  dalam  sejarah  golongan  Melayu  Muslim  di  Thai Selatan bahwa mereka mempunyai syuhada sendiri pernyataan (para ulama) yang dikeluarkan dengan suara bulat itu meyakinkan rakyat tentang kesucian orang-orang yang mati itu, dan mereka mempersiapkan diri untuk berkurban dengan  cara  yang  sama.mereka  tidak  takut  sedikit  pun,  sebab  mereka  akan bangkit kembali setela mati. Ada sementara orang yang mengatakan bahwah mereka  yang  masih  saja  merasa  enggan  untuk  ikut  dalam  demonstrasi, berbuat dosa besar. 14
Dalam kasus golongan Melayu-Muslim di Thailand Selatan, ada tiga faktor yang menarik  perhatian  internasional  kepada  personal  mereka. Pertama ,  dengan  sendirinya, adalah  afinitas  etnis  antara  mereka  dan  hampir  200  juta  jiwa  rakyat  ras  Melayu  Asia tenggara.  Sejak  pergantian  abad  yang  silam,  para  pemimpin  politik  di  Indonesia  dan Malaysia  merasa  prihatin  dengan  situasi  saudara-saudara  yang  belum  dibebaskan  dari kekuasaan Thai. Kedua , ikatan Islam yang menghubungkan golongan minoritas Melayu ini dengan dunia Islam, ketiga ,  kepentingan ideologis negara lain yang berharap untuk memperoleh  sekutu  dari  kalangan  berbagai  kelompok  gerilya  yang  mengaku  mewakili aspirasi-aspirasi  golongan  Melayu–Muslim, 15 mulai  menumpukan  perhatian  terhadap konflik di Selatan Thailand.
Pagi  tanggal  4  Januari  1970-an  merupakan  tonggak  bersejarah  dalam  sejarah
13 Choirul Fuad Yusuf, dkk., Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand (Jakarta: Pusit Litbang dan Khazana Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,2013),  h. 387
14 Surin Pitsuwan, Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani, h. 183
15 Ibid .,h. 198
perjuangan PULO. Deringan suara tembakan dari berbagai jenis senjata api meletus di Markas  Batalion  Tentara  Pileng  Choh-erong  di  wilayah  Naratiwat,  yang  merupakan suatu  proklamasi  pencetusan  revolusi  bersenjata  antara  Pejuang  Pembebasan  Patani dengan rezim penjajah pemerintahan Thai. Salah satu pernyataan PULO secara sengaja mengutip  Alquran  yang  menerangakan  bahwa  “tidak  boleh  hidup  di  bawah  kekuasaan kafir  (penyembah  berhala);  sebenarnya  orang-orang  yang  menganggap  kafir  sebagai penguasanya tidak akan berhasil baik dunia ini maupun akhirat. 16
Kenyataannya,  dalam  serangan  itu  kekuatan  PULO  jauh  lebih  maju  dan professional  dari  apa  yang  dianggap  oleh  penjajah  Siam.  Kehebatan  dalam  serangan tersebut  tentu  bukan  tanpa  alasan,  mereka  didukung  oleh  ribuan  pemuda  pemudi  dan rakyat  Patani  ikut  bergabung  dalam  Gerakan  Pembebasan  Patani  PULO.  Namun demikian,  kegiatan-kegiatan  yang  paling  menarik  perhatian  adalah  serangan  terhadap para  pejabat  pemerintah  pusat-pusat  komunikasi  internasional  dan  fungsi-fungsi  raja. Berita tentang operasi-operasi itu biasanya menimbulkan sensasi dan akan dikutip oleh kantor berita internasional. Selanjutnya, dalam kasus-kasus seperti itu, pemerintah pusat tidak punya pilihan lain selain membalas dengan tindakan militer yang lebih keras lagi, yang akan menimbulkan lebih banyak korban di kalangan penduduk yang tak berdosa. 17
Pemberlakuan  UU  darurat  perang  oleh  pemerintah  Phibul  pada  tahun  1948  M telah  menyita  perhatian  suasana  internasional  dalam  dunia  Islam  pada  umumnya  juga merupakan  sumber  kekhawtiran  bagi  bangkok.  Sesungguhnya,  dengan  bangkitnya kesadaran Islam secara dramatis selama dasawarsa terakhir, yang lahir dari rasa percaya dan  kesadaran  akan  pengaruh  yang  dimiliki,  penderitaan  minoritas  Muslim  di  mana dibahas oleh berbagai organisasi termasuk Organisasi  Konperensi Islam ( Organization of  Islamic  Conference ,  -OIC),  Konferensi  para  Menteri  Luar  Negeri  Islam  dan Konferensi  Tingkat  Tinggi  Islam.  Kasus  kaum  Muslim  Moro  di  Mindanao  Selatan (Filipina)  merupakan  suatu  contoh  yang  baik  tentang  bagaimana  persoalan  minoritas samapi harus ditangani melalui penegahan pemerintah Libya. 18
16 S. Yunanto, Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia  Tenggara (Jakarta:  Friedrich Ebert Stiftung, 2003), h. 203
17 Surin  Pitsuwan, Islam  di  Muangthai  Nasionalisme  Melayu  Masyarakat  Patani (Jakarta:  LP3ES, 1989), h. 186
18 Ibid., h.201
PULO,  menurut  pengakuan  pimpinannya  sendiri,  tidak  berhasil  memperoleh perhatian  resmi  dari  berbagai  badan  internasional  Islam,  dimana  pada  waktu  itu hadirpula perwakilan dari Malaysia dan Indonesia. Seperti dikatakan oleh sebuah artikel dalam Impact London:
Untuk bisa dicantumkan dalam agenda Organisasi Konperensi Islam dan Konperensi  Para  Menlu  Islam,  suatu  persoalan  harus  diajukan  secara formal  oleh  sebuah  negara  anggota.  Siapa  yang  melakukannya? Bagaimana  terbesar  dari  negara-negara  (anggota)  terlalu  bermasah bodoh  atau  tidak  tahu  apa-apa.  Orang-orang  Malaysia,  yang  dalam pandangan  negera-negara  lainnya,  tentunya  mengetahui  dan  akan berkata  demikian  apabila  ada  suatu  masalah  yang  perlu  mendapat perhatian  mereka,  merasa  bahwah  berbuat  demikian  akan  melanggar kode  solidaritas  ASEAN.  Secara  pribadi  mereka  akan  menyatakan simpati  dan  bahkan  kesedihan  mereka  yang  mendalam,  tapi  secara resminya masalah itu tidak ada.
Yang tidak dapat dicapai secara resmi oleh PULO, dapat dicapainya dengan cara- cara  lain.  Barangkali  upaya  mereka  yang  paling  akhir  mengedarkan  seruan  mereka ketika dilangsungkan di KTT Islam di Mekkah dan (Saudi Arabia) dalam bulan Januari 1981  M. 19 Dokumen  itu  berhasil  dimuat  dalam The  Journal  of  the  Muslim  World League edisi April 1981 M dengan judul “Patani Minta Bantuan Muslim” persoalan ini telah menjadi pusat perhatian banyak kelompok Islam berikut cuplikan:
Sambil  menelusuri  kembali  latabelakang  sejarah  golongan  Muslim  di Thai  Selatan,  ia  (Tan  Sri  Abdul  Aziz  bin  Aziz  bin  Zain,  wakil  presiden organisasi Kesejahteraan Malaysia) mengatakan, bahwa mereka itu dari ras  Melayu  dan  menganut  adat  dan  tradisi  Melayu......  karena  tragedi sejarah mereka terpisah dari sesama (Melayu) dan menjadi bagian dari apa yang sekarang merupakan kerajaan Thai. Semenjak itu, orang-orang Melayu  di  Selatan  menaruh  dendam  kesumat  berkenaan  dengan  apa yang  mereka  anggap  sebagai  penggabungan  secara  paksa  tanah  air mereka  dengan  negeri  Thai  yang  Buddhis  dann  berbahasa  Thai.selama lebih  dari  satu  abad,  pemerintah  Thai  berusaha  untuk  mengasimilasi warganya  yang  Melayu  melalui  kebijakan  integrasi  nasional  yang menharuskan  setiap  warga  negara  menempuh  pendidikan  Thai, mempunyai  nama  Thai  dan  berkebudayaan  Thai.  Upaya-upaya  ini  oleh orang-orang  Muslim  dianggap  sebagai  usaha  untuk  menindas  identitas mereka,  adat  Melayu,  agama  dan  kebudayaan  Islam  mereka.  Ia menunjukkan  bahwah  orang-orang  Melayu  itu  telah  memberi  reaksi dengan  berbagai  cara,  mulai  dari  protes  sampai  kepada  perjuangan bersenjata  sejak  1832,  telah  terjadi  serentetan  pemberontakan  yang
19 Ibid., h. 202
dapat  di  tumpas.  Orang-orang  Muslim  itu  tidak  pernah  berhenti berharap  dan  berjuang  untuk  membebaskan  tanah  air  mereka  dari dominasi  Thai,  apakah  itu  melalui  pemisahan  diri  atau  otonomi. Walaupun  pemerintah  Thai  telah  mengambil  sejumlah  tindakan  untuk mengambil  hati  yang  kongkrit  untuk  membantu  golongan  itu  mengatasi kesenjangan ekonomi, sosial dan pendidikan antara orang-orang Muslim itu dan penguasa-penguasa mereka, pejabat-pejabat Thai, katanya.
Yang menarik dari tulisan atau artikel di atas adalah bahwa hal itu merupakan ringkasan dari  pidato  yang  diucapkan  oleh  seorang  pejabat  tinggi  agama  dalam  pemerintah Malaysia.  Gambaran  yang  dilukiskannya  sangat  suram  dan  dimaksudkan  untuk menimbulkan  tanggapan  emosional  di  kalangan  umat  Islam,  baik  dari  negara-negara Arab maupun yang bukan Arab.

## Penutup
Sejak  kebijakan  asimilasi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  telah  melahirkan  suatau organisasi PULO yang di ketua Tengku Kota Bira Nila  didirikan pada 22 Januari 1968 M  berdirinya  PULO  ini  untuk  melawan  radikalnya  kebijakan  pemerintah  Thailand terhadap  masyarakat  Melayu  Muslim  Patani  kebijakannya  tersebut  inging  menghapus identitas  Melayu  Muslim  baik  segi  agama,  budaya,  dan  bahasa,  dan  Melayu  Muslim Patani  disana  di  beri  julkan Kheak yang  artinya  orang  pendatang  oleh  pemerintah Thailand  perbedaan  tersebut  memunculkan  keinginan  etnik  Patani  ingin  mendrirkan Patani Raya atau negeri yang ottonom.

## DAFTAR REFERENSI
Ajid Thohir. Studi Kawasan dunia Islam . Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
Choirul Fuad Yusuf, dkk. Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand. Jakarta: Pusit Litbang dan Khazana Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,2013.
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. Pengantar Sosiologi Politik .  Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
Juliansyah  Noor. Metodologi  Penelitian  Skripsi,  Tesis,  Disertasi,  dan  Karya  Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
M. Abdul Karim. Sejarah  Pemikiran dan Peradaban Islam . Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2012.
Paulus  Rudolf  Yuniarto,  “Minoritas  Muslim  Thailand  Asimilasi,  Perlawanan  Budaya dan Akar Gerakan Separatisme”, Jurnal Masyarakat dan Budaya ,  Vol. 7, No. 1 tahun 2005.
Saiful  Muzani. Pembangunan  dan  Kebangkitan  Islam  di  Asia  Tenggara. Jakarta:LP3ES, 1993.
Surin Pitsuwan. Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani. Jakarta: LP3ES, 1989.
Syahbuddin  Mangandaralam. Thailand  Negara  Gajah  Putih .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1994.
Taufik  Abdullah  Sharon  Shiddique. Tradisi  dan  Kebangkitan  Islam  di  Asia  Tenggara.
Jakarta: LP3ES, 1989.
Yunanto. Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara . Jakarta: Fried Ebert Stiftung, 2003.