Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang

## Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang
Diana Dewi Sartika, Eva Lidya, Tri Agus Susanto Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya,
Indralaya 30662, Indonesia
E-mail : diana_pswunsri@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  ingin  melihat  bagaimana  kegiatan  komunikasi  politik  yang dilakukan oleh para caleg perempuan pada pemilu legislatif 2009 yang lalu dan  juga  apakah  komunikasi  politik  yang  dilakukan  mempengaruhi terpilihnya perempuan untuk lolos menjadi anggota legislatif. Secara umum hasil  penelitian  terkait  komunikasi  politik  yang  dilakukan  perempuan memiliki  aspek-aspek  yang  sama  dengan  komunikasi  yang  dilakukan  pada umumnya.  Aspek-aspek  tersebut  adalah  sumber  pesan  dari  calon  legislatif, pesan  yang  disampaikan,  media/saluran  komunikasi  politik,  konstituen sebagai  penerima  pesan,  serta  umpan  balik  dari  kegiatan  komunikasi  yang dilakukan.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  komunikasi  politik tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  lolosnya  perempuan menjadi  anggota  legislatif.  Lebih  lanjut  yang  memiliki  pengaruh  bagi terpilihnya  perempuan  di  legislatif  antara  lain  karena  faktor  keluarga  dan juga investasi sosial kepada konstituen yang memang dibangun sudah sejak lama.

## Legislative Candidates For Women Political Communication Elections For Member Of Legislative In Palembang City

## Abstract
This study wanted to see how political communication activities undertaken by women candidates in the 2009 legislative elections ago and also whether political communication that do affect the election of women to qualify to be members of the legislature. In general, the results of research conducted related  to  women's  political  communication  have  the  same  aspects  of  the
communication  is  done  in  general.  These  aspects  are  the  source  of  a message from the candidates, the message, the media / channels of political communication, as a constituent of the recipient, as well as feedback from the  communication  activities  undertaken.  The  results  also  show  that political communication has no significant effect on the passage of women to  the  legislature.  Have  further  implications  for  the  election  of  women  in the legislature, among others, because of family and social investment to the constituency that was built long ago.
Keywords : political communication, women legislators

## 1. PENDAHULUAN
Komunikasi  merupakan  sebuah  konsep  yang  sangat  umum,  dapat dijumpai  dalam  keseharian.  Namun  jika  komunikasi  dikaitkan  pada  salah satu tema tertentu maka hal ini menjadi sangat spesifik. Salah satunya adalah komunikasi politik. Konsep komunikasi politik dimaksudkan sebagai proses transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, (Karl W Deutsch, dalam Rush dan Althoff, 2005).  Lebih  lanjut,  proses  sosialisasi  politik,  partisipasi  politik,  dan rekrutmen politik sangat tergantung pada komunikasi politik.
Mengingat  aspek  komunikasi  politik  menjadi  sangat  penting,  maka penelitian  ini  juga  akan  memfokuskan  pada  aspek  komunikasi  politiknya. Secara  lebih  spesifik,  penelitian  ini  akan  memfokuskan  pada  komunikasi politik calon legislatif (caleg) perempuan yang mendaftarkan diri untuk lolos sebagai anggota legislatif di tingkat DPRD Kota Palembang.
Komunikasi  politik  caleg  perempuan  menjadi  unik,  terlebih  di tengah  iklim  politik  yang  identik  dengan  maskulinitas,  kejam,  saling  sikut, penuh dengan intrik, dan lain-lain. Kondisi ini juga diperkuat dengan adanya kebijakan affirmative  action ,  yang  mau  tidak  mau  mendorong  perempuan untuk berkiprah di legislatif. Namun tetap saja, secara kuantitas keterwakilan perempuan  masih  tetap  minim,  walaupun  tidak  dipungkiri  ada  juga  yang lolos untuk menjadi anggota legislatif.
Diana Dewi Sartika, Eva Lidya, Tri Agus Susanto, Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang Oleh  karena  itulah  penulis  ingin  melihat  bagaimana  proses komunikasi politik caleg perempuan berlangsung. Lebih lanjut, penulis juga ingin  melihat  kemungkinan,  apakah  komunikasi  politik  yang  baik  memang memberikan kontribusi positif bagi lolosnya perempuan ke parlemen, atau memang karena dipengaruhi juga oleh faktor lainnya.

## Rumusan Masalah
Sejalan  dengan  latar  belakang  masalah  tersebut,  secara  umum peneliti  ingin  melihat  bagaimana  komunikasi  politik  caleg  perempuan  di DPRD Kota Palembang pada pemilu legislatif 2009?. Lebih lanjut penelitian ini  juga  ingin  mengetahui  apakah  komunikasi  politik  yang  dilakukan mempengaruhi terpilihnya perempuan untuk lolos menjadi anggota legislatif ?.
Konsep  komunikasi  politik  dimaksudkan  sebagai  proses  transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, (Karl W Deutsch, dalam Rush dan Althoff, 2005). Komunikasi politik sendiri bukanlah suatu bentuk komunikasi spesifik dan terpisah  dari  komunikasi  secara  umum.  Oleh  karena  itu,  pola-pola dasarnyapun  mengikuti  pola-pola  komunikasi  sosial.  Adapun  model komunikasi politik secara sederhana hampir sama dengan model komunikasi secara umum, seperti dalam gambar berikut :
saluran Gambar 1. Model komunikasi (Rush dan Althoff, 2005 : 253). sumber audiens/ pendengar pesan umpan balik
Unsur suatu sistem komunikasi dalam gambar tersebut terdiri dari : sumber  (pesan,  atau  informasi),  pesan,  penerima  informasi  (audiens)  dan suatu  proses  yang  dikenal  sebagai  “umpan  balik”. Artinya  dalam  bentuk yang paling sederhana, proses komunikasi terdiri dari pengirim, pesan, dan penerima. Suatu tindakan komunikasi bermula dari si pengirim. Karena itu, kualitas komunikasi sebagai besar tergantung dari keterampilan si pengirim. Ia harus tahu isi pesan yang ingin disampaikannya, siapa penerimanya, dan dengan sarana apa pesan itu harus disampaikan. Kemudian tanggung jawab final  dari  si  pengirim  ialah  mencari feedback atau  umpan  balik  dan mengevaluasinya secara hati-hati, (Maran, 2001).
Jadi,  dalam  suatu  sistem  komunikasi  politik,  sumber  yang  tipikal mungkin adalah seseorang calon untuk pemilihan bagi suatu jabatan politik; pesannya akan merupakan serangkaian usul politik; salurannya berupa siaran televisi;  pendengarnya  adalah  anggota  kelompok  pemilih  yang  kebetulan memperhatikan  siaran;  dan  umpan-baliknya  adalah  persetujuan  atau ketidaksetujuan terhadap asal-usulnya.
Komunikasi politik memiliki pola-pola, antara lain pola komunikasi vertikal  (dari  atas  ke  bawah  dan  sebaliknya,  misalnya  dari  pemimpin masyarakat kepada rakyat yang dipimpin atau sebaliknya), pola komunikasi horizontal (komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau  antara  kelompok  yang  satu  dengan  kelompok  yang  lain),  pola komunikasi  formal  (komunikasi  melalui  jalur-jalur  organisasi  formal),  dan pola komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung,  tidak  mengikuti  prosedur  atau  jalur-jalur  formal  yang  berlaku dalam suatu organisasi).
Tanpa adanya komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan  kehilangan  bentuk. Untuk  itu,  sumber  pesan,  misalnya  seorang  calon presiden, atau seorang calon legislatif dituntut untuk menyampaikan pesan
Diana Dewi Sartika, Eva Lidya, Tri Agus Susanto, Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang yang jelas kepada seorang pendukungnya dan masyarakat luas. Di samping itu,  calon  yang  bersangkutanpun  harus  tahu  saluran  atau  sarana penyampaian  informasi  yang  tepat.  Dengan  demikian  dia  pun  boleh berharap  untuk  memperoleh  umpan  balik  yang  tepat  pula,  (Maran,  2001  : 163).
Pada  konteks  calon  legislatif  perempuan  dalam  melakukan komunikasi  politik,  termasuk  kampanye  kepada  para  konstituennya (pemilih),  dia  tentu  mengingingkan  umpan  balik  yang  tepat.  Tentu  saja keinginan  pada  caleg  ini  adalah  agar  konstituen  tersebut  memilih  mereka sebagai  anggota  legislatif,  sehingga  menghasilkan  akumulasi  suara  yang banyak hingga mereka akhirnya dapat melenggang sebagai anggota legislatif terpilih.
Oleh  karena  itulah,  penelitian  ini  digagas,  untuk  kemudian  lebih lanjut melihat, bagaimana komunikasi politik yang dibangun oleh para caleg perempuan  ini.  Jargon  (slogan)  atau  tema  politik  apa  yang  mereka  usung, sehingga  para  konstituen  tertarik  untuk  memilih  mereka,  atau  justru sebaliknya,  bagi  mereka  yang  tidak  terpilih,  jargon  politik  apa  yang sebenarnya mereka jual.

## Penelitian Terdahulu
Kajian  Mukarom  (2008)  yang  berjudul  “Perempuan  dan  Politik.
Studi  Komunikasi  Politik  tentang  Keterwak ilan  Perempuan  di  Legislatif” ternyata  tidak  secara  spesifik  menunjukkan  bagaimana  komunikasi  politik perempuan dilakukan. Namun lebih banyak menjelaskan proses-proses lain diluar  komunikasi  politik,  seperti  partisipasi  politik,  dan  budaya  politik, termasuk faktor penghambat perempuan untuk terjun ke politik. Sementara, kajian yang memfokuskan pada bagaimana para pemilih perempuan dalam
melakukan komunikasi politik pada pemilu dilakukan oleh Juwito dan Syfa (2009).
Di sisi lain, kajian yang melihat proses komunikasi politik para aktor politik  (bukan  konstituen)  adalah  seperti  yang  dilakukan  oleh Kasyfurrahman  (2009),  yang  melihat  proses  komunikasi  politik  kiai  dari aspek  psikologi  komunikasi.  Peneliti  melihat  komunikasi  kiai  tidak sepenuhnya  terjadi  sebagai  peristiwa  politik,  akan  tetapi  dalam  proses komunikasi politik kiai tersebut di dalamnya melibatkan peristiwa psikologis. Dinamika psikologis dalam proses komunikasi politik kiai dapat dilihat pada individu  komunikan,  baik  komunikator  maupun  komunikate.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  komunikasi  politik  kiai  secara psikologis  menghasilkan  gambaran  psikologis  berupa  persepsi,  sikap, perilaku dan tindakan terhadap objek politik atau sikap dan perilaku politik yang  ditunjukkan  oleh  kiai.  Perilaku  memilih yang  diperagakan  oleh  warga terhadap  objek  politik  yang  dikomunikasikan  oleh  kiai  juga  merupakan pengaruh  psikologis  dalam  proses  komunikasi  politik  kiai.  Pada  aspek komunikator, kiai memiliki sumber daya pengaruh yang secara pribadi dapat menumbuhkan  sikap  dan  perilaku  ketundukan  warga  terhadap  pandangan dan  anjuran  politik  yang  ditunjukkannya.  Pada  aspek  media  dan  saluran komunikasi  politik,  penggunaan  media  sosialisasi  dan  komunikasi  yang sesuai  dengan  keinginan  warga  desa  dapat  berpengaruh  pada  sikap  dan perilaku politik warga desa. Pada aspek komunikate, perubahan sosial politik yang terjadi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku politik warga desa yang pada  semula  menunjukkan  keselarasan  dengan  kepentingan  politik  kiai, selanjutnya  perubahan  sosial  politik  tersebut  memberikan  pengaruh  pada kekalahan  kiai  dalam  beberapa  peristiwa  politik  yang  berlangsung  di  Desa Babakan Ciwaringin.
Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang Berbicara  mengenai  komunikasi  politik,  maka  hal  ini  tidak  terlepas dari  sumber  berita  (pemberi  pesan)  yang  nantinya  akan  berpengaruh terhadap  internalisasi  nilai,  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  Wiendijarti (2008). Peneliti melihat bervariasinya narasumber berita politik yang ada di televisi,  terkadang  semakin  membuat  masyarakat  menjadi  bingung  dan memberikan  ketidakpastian  kepada  masyarakat.  Kondisi  inilah  yang kemudian  memberikan  tekanan  kepada  pihak  media  untuk  menghadirkan narasumber yang memang dianggap memiliki kredibilitas, khususnya dalam bidang politik. Hal ini penting mengingat apa yang disajikan dalam media, akan dijadikan rujukan, hingga nanti menjadi penanaman nilai tersendiri bagi masyarakat  yang  menonton  tayangan  di  media  televisi  tersebut.  Hasil penelitian  menunjukkan  adanya  korelasi  yang  positif  dan  signifikan  antara kredibilitas  narasumber  dengan  internalisasi  nilai.  Para  akademisi  memiliki pengaruh  yang  besar  dalam  bidang  politik,  lalu  kemudian  birokrat,  dan terakhir adalah para elit politik.
Pada  konteks  lokal  Sumatera  Selatan,  penelitian  mengenai  peran politik  perempuan  di  DPRD  Provinsi  Sumsel  pasca  penerapan  kebijakan affirmative action (Diana Dewi Sartika : 2007) memang tidak membahas secara spesifik mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh caleg perempuan. Namun  hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  walaupun  telah  ada kebijakan affirmative action (kuota 30 persen perempuan di legislatif), namun tetap saja peran serta partisipasi politik perempuan di parlemen baik secara kuantitas maupun kualitas masih kalah bersaing dengan laki-laki. Kajian ini memang  lebih  melihat  konteks  bagaimana  kiprah  legislator  perempuan setelah  lolos  sebagai  anggota  legislatif.  Hasil  kajian  serupa  mengenai partisipasi politik perempuan di legislatif juga hampir menunjukkan hal yang sama,  (Diana  :  2009),  Sosialisasi  Politik  (Diana  :  2009),  dan  rekrutmen politik (Diana : 2012).
Kajian  lingkup  Sumatera  Selatan  lainnya  dilakukan  oleh  Eva  Lidya (2011  :  152),  yang  salah  satu  hasil  kajiannya  mengungkapkan  upaya  partai politik  yang  menjadi  studi  kasus  pada  penelitian  tersebut  dalam meningkatkan  partisipasi  serta  rekrutmen  perempuan  di  legislatif.  Hasil kajian  menunjukkan  pada  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  menerapkan kebijakan  dengan  cara  “scoring  +5”,  yaitu  setelah  dilakukan  penskoran terhadap  para  caleg  maka  skor  untuk  perempuan  akan  ditambah  5  point. Penskoran  tersebut  dihitung  oleh  sebuah  tim  dan  kewenangan  untuk menentukan  nama-nama  yang  akan  dicalonkan  berada  di  tingkat  pusat. Penskoran  bersifat  terbuka  dalam  arti  semua  anggota  punya  peluang  yang sama  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislatif.  Di  Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) memiliki strategi yang sedikit berbeda yaitu dengan  menerapkan  kebijakan  5  (lima)  berbanding  1  (satu)  dimana  dalam setiap    5  (lima)  laki-laki  ada  1  (satu)  perempuan.  Strategi  ini  berlaku  baik untuk kepengurusan partai maupun untuk pencalonan anggota legislatif. Di PKS tidak dikenal affirmative action dan prinsip yang digunakan adalah semua anggota  partai  punya  kesempatan  dan  peluang  yang  sama  untuk  menjadi pengurus partai atau calon anggota legislatif asalkan memenuhi kriteria yang ditentukan. Sistem rekrutmen di PKS agak berbeda karena seseorang tidak diperkenankan  mengajukan  diri  sendiri  tetapi  harus  diajukan  oleh  para anggota  partai.  Dukungan  ini  sangat  menentukan  seorang  kandidat pengurus  atau  calon  anggota  legislatif  karena  merekalah  yang  akan mengusulkan  namanya.  Jadi  yang  mengusulkan  seseorang  baik  sebagai pengurus  partai  atau  pencalonan  anggota  legislatif  adalah  anggota  lain. Kondisi  yang  hampir  serupa  juga  terjadi  di  Partai  Demokrat  (PD)  dimana tidak  ada  kebijakan  khusus  untuk  perempuan.  Hanya  saja,  partai memberikan  perhatian  besar  pada  perempuan  dan  akan  mendukungnya dengan  memberikan  nomor  jadi  sebagai  anggota  legislatif.  Hasil  kajian
Diana Dewi Sartika, Eva Lidya, Tri Agus Susanto, Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang tersebut  hanya  terbatas  pada  parpol  yang  menjadi  studi  kasus  saja.  Jadi kurang  meng- update upaya  pada  parpol  lainnya  guna  meningkatkan partisipasi dan rekrutmen politik perempuan di legislatif.
Dari  beberapa  hasil  kajian  tersebut,  penelitian  ini  akan  lebih memfokuskan  pada  komunikasi  politik  caleg  perempuan,  yang  memang tidak secara spesifik dibahas pada beberapa kajian di atas.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian. Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  berupa  studi  deskriptif.
Pemilihan  metode  ini  didasarkan  karena  pendekatan  ini  dapat mendeskripsikan  latar  dan  individu  secara  holistik  serta  mampu  menerima kenyataan  ganda/variatif  (Bogdan  &  Taylor,  1993,  h.  30).  Dalam  konteks penelitian ini, studi kualitatif memungkinkan untuk dapat mendeskripsikan latar  dari  individu  para  caleg  perempuan  secara  menyeruh,  termasuk  juga rekam  jejak  kehidupan  para  caleg  sebelum  memutuskan  menjadi  anggota legislatif.
Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana para informan melakukan aktivitas komunikasi politiknya sebagai caleg perempuan yaitu di Kota  Palembang.  Pemilihan  ini  lebih  didasarkan  atas  kriteria  dimana  Kota Palembang  merupakan  kota  terbesar  di  Provinsi  Sumsel.  Dengan  asumsi bahwa tingkat kompetisi pada daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di tingkat  kabupaten/kota  lain  di  provinsi  ini.  Selain  itu,  jumlah  anggota legislatif  di  tingkat  kota  Palembang  ini  terbilang  tinggi,  yaitu  sebesar  17,4 persen atau sebanyak delapan orang, dari 46 orang anggota legislatif secara keseluruhan, pada pemilu legislatif tahun 2009, sedangkan pencapaian pada tingkat provinsi saja hanya mencapai 15 persen.
Informan dan Teknik Pengumpulan Data. Data dari penelitian ini digali dari key informan yaitu caleg perempuan pada pencalonan anggota legislatif di DPRD  Kota  Palembang.  Caleg  perempuan  yang  berhasil  diwawancarai berjumlah  lima  orang.  Empat  orang  diantaranya  adalah  caleg  perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Palembang, dan satu orang  caleg  perempuan  yang  tidak  terpilih.  Sebagai  data  tambahan,  digali pula  data  dari  satu  orang  caleg  laki-laki  yang  tidak  terpilih.  Penentuan informan  ini  dilakukan  secara  purposive  atau  disesuaikan  dengan  tujuan penelitian.  Saat  berlangsungnya  pengambilan  data,  peneliti  sebisa  mungkin melakukan crosscheck data  kepada  informan,  baik  itu  terhadap  data  yang diperoleh  dari  dokumentasi  maupun  wawancara.  Sementara  itu,  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  wawancara mendalam,  observasi  langsung,  dan  dokumentasi.  Wawancara  mendalam dilakukan  kepada  informan  dengan  menggunakan  instrumen  penelitian berupa pedoman wawancara. Instrumen ini digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak keluar dari tujuan penelitian. Namun, instrumen ini bersifat fleksibel  (tidak  kaku),  sehingga  memungkinkan  informan  bercerita  lebih mendalam mengenai pertanyaan yang diajukan. Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas keseharian perempuan anggota legislatif, terutama terhadap teknik  komunikasi  yang  dilakukannya,  walaupun  memang  tidak mendapatkan  secara  langsung  data  mengenai  komunikasi  politik  yang dilakukan  oleh  caleg,  lebih-lebih  pada  saat  kampanye  berlangsung. Mengingat  waktu  pelaksanaan  kegiatan  kampanye  tersebut  telah  lama berlalu, yaitu sebelum pemilu 2009 berlangsung. Di sisi lain, pengumpulan data  melalui  dokumentasi  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  mempelajari dan  menganalisis  data-data  berikut  arsip-arsip  yang  berkenaan  dengan masalah penelitian. Data tersebut, antara lain adalah data mengenai  jumlah
Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang dan  persentase  perempuan  di  legislatif  pada  tingkat  nasional,  provinsi Sumsel, serta kabupatan/kota di provinsi ini.
Teknik  Analisis  Data. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada Miles dan Huberman (1992) melalui tiga tahapan analisis data, yaitu : tahap reduksi  data,  tahap  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Data  yang diperoleh dikategorisasikan ke dalam pola tertentu sehingga dapat disajikan sesuai  dengan  rumusan  masalah  penelitian.  Langkah  selanjutnya menghubungkan  hasil  kategori/klasifikasi  yang  telah  didapat  dengan referensi  ilmiah  atau  teori  yang  berkaitan  untuk  kemudian  dilakukan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Informan Penelitian
Saat  ini  jumlah  perempuan  anggota  legislatif  di  DPRD  Kota Palembang  berdasarkan  hasil  pemilu  legislatif  2009  berjumlah  8  (delapan) orang, dari 46 orang, atau sebesar 17,4 persen dari jumlah keseluruhan. Dari 8  (delapan)  orang  tersebut,  yang  berhasil  diwawancarai  dan  menjadi informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  4  (empat)  orang.  Selain  itu, wawancara  juga  dilakukan  terhadap  caleg  perempuan  yang  tidak  terpilih sebanyak 1 (satu) orang, juga 1 (satu) orang caleg laki-laki yang tidak terpilih, untuk melihat tanggapan caleg laki-laki tersebut terhadap caleg perempuan, baik  yang  terpilih  maupun  yang  tidak  terpilih.  Berikut  ini  adalah  sekilas deskripsi mengenai perempuan anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Palembang  yang  terpilih,  yang  menjadi  informan  penelitian.  Deskripsi  ini diperlukan,  paling  tidak  untuk  memperjelas  bagaimana  latar  belakang kehidupan  serta  rekam  jejak  yang  dimiliki  perempuan  yang  lolos  menjadi anggota legislatif.
Berdasarkan  kendaraan  politiknya,  informan  yang  diwawancarai berasal dari partai Gerindra, PDI-P, PKB dan PAN. Adapun latar belakang pendidikan  informan  sebagian  besar  merupakan  sarjana,  dan  satu  orang yang  hanya  berpendidikan  terakhir  setingkat  SLTA,  tepatnya  lulusan STM/SMK.  Menariknya  dari  sisi  latar  belakang  keorganisasian,  informan penelitian  hanya  satu  orang  yang  memang  benar-benar  aktif  di  organisasi sejak muda. Informan lainnya tidak banyak berkecimpung di keorganisasian, dan kalaupun aktif hanya sebagai anggota biasa saja, atau dalam bahasa salah satu  informan  ‘ sekedar numpang  namo  bae’ (hanya  numpang  nama  saja).
Sementara  dari  sisi  latar  belakang  politik,  dua  orang  informan  berasal  dari keluarga  yang  sangat  kental  kehidu pan  politiknya,  “keluarga  orang politik semua. Mulai dari bapak, kakak laki-laki, dan adik. Baik yang berkecimpung di partai, di DPRD Provinsi, dan juga di pusat. Perempuan di keluarga yang aktif politik, memang baru saya ” , kata salah seorang informan. Di sisi lain, dua informan lainnya tidak memiliki keluarga dengan latar belakang politik.

## Proses Komunikasi Politik Caleg Perempuan
Dalam bentuk yang paling sederhana, proses komunikasi terdiri dari :  pengirim  pesan,  pesan  itu  sendiri,  dan  penerima  pesan.  Hal  lainnya yang juga  terkait  dengan  komunikasi  adalah  media  atau  sarana  penyampaian pesan,  dan  juga  umpan  balik  dari  pesan  yang  disampaikan.  Konteks komunikasi  secara  umum  ini,  sama  halnya  dengan  konteks  komunikasi politik. Kelima hal inilah yang akan dibahas dalam proses komunikasi politik caleg perempuan.
Pengirim  pesan .  Dalam  konteks  penelitian  yang  menjadi  pengirim pesan  adalah  para  caleg  perempuan  yang  berjuang  dalam  pemilu  legislatif 2009 lalu.
Diana Dewi Sartika, Eva Lidya, Tri Agus Susanto, Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang Pesan .  Adapun  inti  atau  tujuan  akhir  dari  pesan  yang  disampaikan merupakan ajakan untuk memilih caleg perempuan tersebut.
Hasil  penelitian  memperlihatkan,  jargon  ataupun  pesan  yang disampaikan oleh para caleg perempuan ini adalah bersifat umum, yaitu isu tentang  pemberantasan  kemiskinan,  janji  untuk  berjuang  bagi  peningkatan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat tempat caleg dipilih dan lain-lain. Jarang sekali para calon legislatif ini yang spesifik menyampaikan pesan/isu- isu  perempuan.  Menurut  salah  satu  informan,  kampanye  termasuk  juga slogan serta atribut khusus yang spesifik perempuan tidak berperan banyak dalam  menjaring  suara,  karena  yang  lebih  dipentingkan  adalah  aksi  nyata dalam  membantu  dan  membela  masyarakat.  Tema  yang  diusung  salah seorang informan yaitu “membela yang benar, dan bekerja untuk rakyat”.
Penerima  pesan .  Penerima  pesan  adalah  konstituen,  yaitu  masyarakat yang  menjadi  sasaran  di  daerah  pemilihan  caleg  perempuan  yang  berlaga tersebut.
Media  komunikasi .  Sarana  atau  media  yang  digunakan  oleh perempuan  untuk  berkomunikasi,  selain  melakukan  komunikasi  secara langsung melalui pertemuan dan kampanye terbuka seperti lewat arisan dan pengajian,  juga  berupa  pembagian  stiker,  kaos  dan  jilbab.  Adapun,  media massa,  baik  itu  elektronik  maupun  cetak  tidak  digunakan  oleh  para  caleg perempuan untuk berkampanye, para informan juga beranggapan media ini tidak berperan banyak dalam meloloskan para caleg perempuan ke legislatif. Para caleg berdalih, media massa kurang efektif dalam menjaring konstituen, mengingat  konstituen  menengah  bawah  memang  tidak  bahkan  jarang memperhatikan  iklan  politik  khususnya  iklan  politik  caleg  di  televisi  tanpa mengenal langsung siapa sebenarnya caleg tersebut.
Namun  demikian,  para  caleg  menganggap  media  massa  berperan banyak dalam memberikan pembelajaran politik bagi mereka, apalagi tidak sedikit dari caleg ini yang memang berangkat dari ibu rumah tangga biasa, bukan dari basis keorganisasian sejak muda.
Salah seorang informan yang  lebih banyak menfokuskan diri untuk menjaring  suara  pada  masyarakat  kelas  menengah  bawah,  berpendapat bahwa  model  kampanye  yang  efektif  untuk  menjaring  suara,  khususnya untuk masyarakat kelas menengah bawah adalah me lalui kampanye “ door to door ” ,    sedangkan  media  massa  hanya  diperlukan  untuk  kampanye  pada masyarakat  kelas  menengah  ke  atas,  karena  yang  membaca  koran,  dan menonton  televisi  kebanyakan  masyarakat  kelas  menengah  ke  atas, sedangkan  masyarakat  kelas  menengah  bawah,  kebanyakan  menghabiskan waktu untuk bekerja di sektor informal, lalu begitu sore,  pulang, ke rumah untuk  beristirahat  dan  tidur.  Beberapa  informan  lebih  memfokuskan  diri pada masyarakat kelas menengah bawah karena kampanye pada masyarakat kelas  menengah  atas,  sedikit  mengalamai  kendala,  masyarakat  ini  memang agak  sulit  bahkan  tidak  bisa  dipengaruhi,  atau  dalam    bahasa  informan “masyarakat ini sudah punya pendirian masing-masing, kalau mau masuk ke mereka, taktik dan strategi harus benar- benar jitu”.
Umpan  balik . Output yang  diharapkan  dari  proses  komunikasi  yang dilakukan yaitu audiens dapat menangkap pesan dari sumbernya. Jadi output yang  diharapkan  dari  proses  komunikasi  politik  ini  yaitu  konstituen menerima dan memilih caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2009. Hanya saja, tidak semua proses komunikasi politik yang dilakukan oleh para caleg  ini  memiliki  umpan  balik  yang  hasilnya  sesuai  dengan  harapan  para caleg.  Terbukti  dengan  adanya  caleg  perempuan  yang  tidak  lolos  menjadi anggota legislatif.
Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang

## Komunikasi Politik dan Lolosnya caleg Perempuan menjadi Anggota Legislatif
Komunikasi  politik  merupakan  salah  satu  unsur  dalam  meloloskan calon  legislatif  perempuan  ke  parlemen.  Hanya  saja,  unsur  ini  bukanlah unsur  utama,  mengingat  unsur  penting  lainnya  adalah  jaringan  sosial, dukungan finansial dan keluarga ( nuclear dan extended ) serta yang tidak kalah penting, dan yang paling penting adalah investasi sosial yang telah dibangun antara  konstituen  dan  calon  legisaltif  itu  sendiri,  yang  tidak  serta  merta terjadi dalam waktu yang singkat (instant).
Contoh  kasus,  dimana  “investasi  sosial”  merupakan  faktor  penting dalam  lolosnya  seorang  caleg  ke  parlemen  terlihat  dalam  ilustrasi  salah seorang  informan  yang  memang  memiliki  latar  belakang  pergaulan  pada salah  satu  pasar  tradisional  di  kota  Palembang.  Informan  ini  berargumen bahwa latar belakang kehidupan dan pergaulan sehari-harinya di pasar itulah yang memungkinkan dia bisa mengenal seluruh kalangan lapisan masyarakat, informan mengatakan, “di pasar, da ri tukang becak, sampe orang besar, saya kenal”.  Selain  menjadi  sarana  bersosialisasi  dan  mengenal  seluruh  lapisan masyarakat,  di  pasar  ini  pulalah  informan  banyak  dimintai  bantuan  oleh orang- orang di sekelilingnya, yang kemudian menjadi “investasi sosial” bagi informan  di  kemudian  hari,  ketika  mencalonkan  diri  menjadi  anggota legislatif. Misalnya, pada saat terjadi pengejaran oleh Satpol PP kepada para pedagang  pasar,  informan  kemudian  membolehkan  para  pedagang  untuk berdagang  di  halaman  rumahnya.  Kemudian,  pada  kejadian,  dimana  ada salah  seorang  tetangga  yang  tidak  mampu  meninggal  dunia,  informan langsung buru-buru membelikan kain kafannya. Termasuk juga jika ada yang melahirkan,  informan  dengan  sigap  memberikan  bantuan  berupa  apapun juga,  termasuk  menguras  tabungan  pribadinya  sendiri.  Kejadian  lainnya, seperti  konflik  rumah  tangga,  perkelahian  antar  pedagang  pasar,  banjir
karena  selokan  tersumbat,  penjambretan,  dan  lain-lain,  semuanya mengadukan  dan  meminta  solusi  pada  informan.  Menurut  informan,  apa yang  telah  dilakukan  pada  masyarakat  selama  bertahun-tahun  inilah  yang merupakan  modal  untuk  lolos  menjadi  anggota  legislatif.  Jadi  tidak  hanya modal secara finansial saja.
Deskripsi  tersebut  memperlihatkan  bahwa  investasi  sosial  yang dibangun  informan  sudah  sejak  lama  itulah  yang  mendokrak  suara  caleg perempuan hingga akhirnya lolos ke parlemen. Konstituen tentu saja akan memilih  orang  yang  telah  mereka  kenal,  yang  memang  telah  memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan mereka, khususnya pada masyarakat kelas menengah bawah.
Faktor  penentu  lain,  diluar  konteks  komunikasi  politik  adalah pemilihan partai politik sebagai kendaraan politik menuju parlemen. Parpol yang  sedang  naik  daun,  dan  memiliki  masa  yang  besar  hingga  mencapai electroral  threshold menjadi  jalan  penentu  ke  parlemen.  Faktor  kendaraan politik  ini  menyebabkan  para  caleg  tidak  jarang  berpindah-pindah  dari parpol  yang  satu  ke  parpol  yang  lain,  guna  melihat  peluang  pada  parpol mana mereka bisa lolos.
Salah  seorang  informan  yang  lolos  dari  partai  Gerindra  beralasan memilih  Gerindra  sebagai  kendaraan  politik  pada  pemilu  legislatif  tahun 2009 karena memang pada saat itu partai ini gaungnya sedang tinggi. Hal ini ditandai  dengan  gencarnya  iklan  partai  ini  di  media  massa,  lebih-lebih dengan  menampilkan  sosok  Prabowo  sebagai  capres.  Pada  pemilu  tahun 1999,  informan  memilih  PDI-P  sebagai  kendaraan  politik,  juga  dengan alasan pada masa itu PDI-P sedang naik daun, dengan menampilkan sosok Megawati  Soekarno  Putri  sebagai  capresnya,  yang  kemudian  juga meloloskan informan melenggang ke parlemen. Pemilihan kendaraan politik yang  kurang  tepat,  hingga  menyebabkan  informan  tidak  lolos  ke  legislatif
Diana Dewi Sartika, Eva Lidya, Tri Agus Susanto, Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang juga  pernah  dialami  informan  pada  pemilu  tahun  2004.  Pada  masa  itu, informan  memilih  PBR  sebagai  kendaraan  politiknya.  Menurut  informan, PBR pada masa itu hanya merupakan partai ‘gurem’ sehingga kurang dikenal oleh masyarakat.
Di  sisi  lain,  seperti  halnya  pada  beberapa  hasil  kajian  terdahulu, dukungan  keluarga  (inti  dan  luas)  merupakan  aspek  penting  dalam meloloskan  perempuan  ke  legislatif.  (Diana,  2007,  2009).  Dalam  konteks penelitian  ini,  semua  informan  mengatakan  bahwa  dukungan  keluarga adalah yang pertama dan penting. Misalnya, pada informan yang lolos dari PKB. Informan mengatakan bahwa ikut mencalonkan diri ke legislatif lebih dilatarbelakangi karena orang tua dan keluarga yang memang pengikut NU sejak lama. Bapak informan berasal dari Banten, dan merupakan tokoh yang disegani  oleh  masyarakat  sekitar  tempat  informan  tinggal.  Artinya,  dalam masyarakat  yang  masih  paternalistik,  faktor  ketokohan  menjadi  sangat penting dan dapat menarik massa yang cukup banyak. Secara tegas informan mengatakan, “ Saya terpilih lebih karena orang tua saya. Masyarakat memilih saya karena saya anak dari tokoh agama kenamaan di daerah pemilihan s aya” .
Dengan  demikian,  proses  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh perempuan  tidak  menjadi  penentu  utama  dalam  menentukan  terpilih tidaknya caleg perempuan menjadi anggota legislatif.

## 4. Simpulan
Komunikasi  politik  merupakan  salah  satu  unsur  dalam  meloloskan calon  legislatif  perempuan  ke  parlemen.  Hanya  saya,  unsur  ini  bukanlah unsur  utama,  mengingat  unsur  penting  lainnya  adalah  jaringan  sosial, dukungan finansial dan keluarga ( nuclear dan extended ) serta yang tidak kalah penting, dan yang paling penting adalah investasi sosial yang telah dibangun
antara  konstituen  dan  calon  legisaltif  itu  sendiri,  yang  tidak  serta  merta terjadi dalam waktu yang singkat (instant).

## Daftar Acuan
Bogdan,  Robert  dan  Taylor  J  Steven.  2005. Kualitatif,  Dasar-dasar  Penelitian . Surabaya: Usaha Nasional.
Hud,  Djuwarti.  2009.  Analisis  Rekrutmen  Caleg  Perempuan  dalam Memenuhi Kuota Politik Perempuan 30 Persen di Lembaga Legislatif, dalam Jurnal  Pusat  Studi  Wanita  Nabila , ISSN:  1410-6248,  Vol.  XIII, Nomor 2, September 2009.
Juwito dan Syfa Syarifa Alawiah. 2009. Pola Komunikasi Perempuan dalam Pemilu, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi , Vol. 1, No. 2, Oktober 2009.
Kasyfurrahman.  Zikri.  2009. Komunikasi  Politik  Kiai  (Telaah  Psikologi Komunikasi  Atas  Proses  Komunikasi  Politik  Kiai,  Studi  Kasus  di  Desa Babakan,  Kecamatan  Ciwaringin  Kabupaten  Cirebon), dalam www.uin.malang.ac.id, diakses tanggal 27 Februari 2012.
Lidya,  Eva.  2011.  Pemetaan  Isu  Gender  di  Bidang  Politik  di  Provinsi Sumatera Selatan dalam Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Menuju Pengarusutamaan Gender . Solo : CakraBooks.
Maran,  Rafael  Raga.  2001. Pengantar  Sosiologi  Politik .  Jakarta  :  PT.  Rineka Cipta.
Miles, Mathew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif .
Jakarta : UI Press.
Mulia,  Siti  Musdah  dan  Anik  Farida.  2005. Perempuan  dan  Politik .  Jakarta  :
Gramedia Pustaka Utama.
Mukarom,  Zaenal.  Perempuan  dan  Politik  :  Studi  Komunikasi  Politik tentang  Keterwakilan  Perempuan  di  Legislatif,  dalam  MEDIATOR, Vol.  9,  No.  2,  Desember  2008.  Terakreditasi  Dikti  SK  No 56/DIKTI/Kep/2005
Rush, Michael & Phillip Althoff. 2005. Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Sihite,  Romany.  2007. Perempuan,  Kesetaraan,  dan  Keadilan  :  Suatu  Tinjauan Berwawasan Gender. Jakarta : PT Grafindo Persada.
Diana Dewi Sartika, Eva Lidya, Tri Agus Susanto, Komunikasi Politik Caleg Perempuan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif Kota Palembang Sartika,  Diana  Dewi.  2007. Peran  Politik  Perempuan  di  Parlemen  Sumsel  (Pasca Penerapan  Affirmative  Action  Pada  Pemilu  2004) .  FISIP  Pascasarjana UGM : Tesis yang dipublikasikan.
----------------------------.  2009.  Partisipasi  Politik  Perempuan  di  Parlemen (Studi  Pada  Perempuan  Anggota  Legislatif  di  Kabupaten  Muara Enim),  dalam Jurnal  Majalah  Ilmiah  Sriwijaya ,  Volume  XV  No.  7,  Juli 2009, ISSN 0126-4680.
---------------------------.  2009.  Sosialisasi  Politik  Calon  Legislatif  Perempuan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera di Pemilu Legislatif 2009, dalam  jurnal Majalah  Empirika ,  Volume  XIII  (1)  2009,  ISSN  1410- 8364.
----------------------------.  2012.  Rekrutmen  Politik  Perempuan  Anggota Legislatif  di  DPRD  Provinsi  Sumsel,  dalam JIPSWARI  (Jurnal  Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri) , Volume III, No. 1 Tahun 2012, ISSN 2087- 8966.
Soetjipto,  Ani.  2005. Politik  Perempuan  Bukan  Gerhana .  Jakarta  :  Penerbit Buku Kompas.
Wiendijarti, Ida. 2008. Pengaruh Kredibilitas Narasumber Berita Politik Terhadap Internalisasi  Nilai  Berita  Politik  Pada  Masyarakat ,  dalam  Jurnal  Ilmu Komunikasi, Volume 6, No. 1, Januari – April 2008.