## Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah
Oleh: Achmad Suhaili

## (Dosen STIQ Wali Songo Situbondo)

## Absstack
Marriage in Islamic view is something noble and sacred, meaning worship to  Allah,  follow  the  Sunnah  of  the  Prophet  and  carried  out  on  the  basis  of sincerity, responsibility, and follow the legal provisions to be heeded. In Law No. 1  of  1974  on  Marriage  of  Chapter  I,  article  1,  marriage  is  a  spiritual  bond between a man and a woman as a husband and wife in order to form a happy and eternal  family  (household)  based  on  the  One  Godhead.  Whereas  the  purpose  of marriage is as God says s.w.t. in the letter of Ar-Rum verse 21 "And among His signs is  He created for  you a life partner of  your own  kind,  that ye may till  and feel  at  peace  with  him  and  make  Him  among  you  compassion  (mawaddah warahmah).  Verily  in  that  is  a  sign  of  His  greatness  to  those  who  think.  " Mawaddah  warahmah  is  God's  gift  given  to  man,  when  man  does  marriage.  To realize  the  lofty  ideals  (Sakinah  Mawaddah  wa  Rahmah),  it  takes  careful preparation for the bride and groom candidate, among others is the age limit of the bride's second marriage. Concerning the age of marriage in the Qur'an is not explained  implicitly  but  Nash  is  mentioned,  so  there  are  some  interpretations about  the  minimum  age  of  marriage,  whereas  in  positive  law  in  Indonesia  as mentioned in Article 7 of Law Number 1 Year 1974 on Marriage imposes an age limit on any person who will perform marriage with the age of 19 years for men and  16  years  for  women.  Orientation  of  the  rule  is  aimed  to  realize  the  noble ideals of marriage "Household Sakinah Mawaddah wa Rahmah"

## A. Latar Belakang
Seringkali  kita  jumpai  persoalan  keluarga  yang  akar  masalahnya bersumber  dari  belum  matangnya  kondisi  kesiapan  kedua  mempelai  (Baik Mental,  Fisik  dan  Psikis)  untuk  melangsungkan  pernikahan,  sehingga  banyak persoalan  yang  bermunculan  pasca  pelaksanaan Aqdun  Nikah (Perjalanan Berumah  Tangga).  Pernikahan    semacam  ini  terjadi    pada    akhir-akhir    ini karena    biasanya    mengarah  kepada  kemaksiatan  dan  perzinahan  yang korbannya  kebanyakan  adalah  kaum  muda.  Disisi  lain  Pro  dan  kontrapun bermunculan  terhadap  pernikahan  dibawah  umur  ada  yang  mendukung  dan ada juga yang menolaknya dengan berbagai argumentasi yang mendasarinya.
Sebenarnya  dalam  UU  Perkawinan  Tahun  1974  sudah  terdapat seperangkat  aturan  mengenai  persiapan  yang  harus  terpenuhi  untuk  memasuki dunia  perkawinan,  termasuk  tentang  Pembatasan  Usia  Pernikahan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  ini.  Menurut  undang-undang  No.  1  tahun  1974  dalam pasal  6  ayat  2  “ Untuk  melangsungkan  perkawinan  seseorang  yang  belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 7 ayat
1  : ”  Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  usia  19 tahun”, ayar  2  : “Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  1  pasal  ini  dapat meminta  dispensasi  kepada  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk oleh  kedua  orang  tua  pihak  pria  maupun  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur 16 tahun”. 1
Dari  aturan  ini  dapat  dilihat  bahwa  wanita  yang  kawin  dalam  usia  16 tahun  sah  secara  hukum  dengan  syarat  memperoleh  izin  dari  orang  tuanya. Apabila seorang  gadis kawin ketika berumur 16  tahun dia baru  sempat belajar sampai  sekolah  lanjutan  tingkat  pertama  kebanyakan  putus  sekolah,  padahal pendidikan untuk wanita sama pentingnya terhadap    pria,    pendidikan    anak- anak    sangat    bergantung   kepada    kesempurnaan pendidikan sang ibu.
Terkait  dengan  Kematangan  dan  Kecakapan  seseorang  untuk melangsung  perkawinan  dapat  dikaji  melalui  pendekatan  Psikologi.  Psikologi secara    umum    adalah    ilmu      yang    mempelajari    tentang    gejala-gejala kejiawaan  yang  berkaitan  dengan  jiwa  manusia  yang  normal,  dewasa  dan beradab. Sehubungan dengan tujuan perkawinan yakni menegakan agama Allah untuk memperoleh keturunan yang syah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pihak-pihak yang bersangkutan belum dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya.

## B. Batas Usia Perkawinan Perspektif Al Qur’an
Di dalam Al Qur‟an dan Hadits tidak menerangkan secara detail tentang batas  minimal  usia  nikah,  yang  ada  hanya Isyaratun  Nash yaitu Baligh dan Rusydun .  Hal  tersebut  menjadikan  dasar  petunjuk  bahwa  untuk  menentukan batas  minimal  usia  menikah  harus  didasarkan  pada  sosial,  politik,  budaya, ekonomi,  dan  agama/moral.  Formulasi  batas  usia  nikah  dalam  UU  Perkawinan harus diadakan telaah ulang berdasarkan pertimbangan sosial, budaya, ekonomi, dan agama, karena bangsa indonesia sudah 47 tahun lamanya menjalankan UU Perkawinan, lamanya waktu  tersebut  menjadi  dasar pertimbangan perlu  adanya telaah ulang UU Perkwinan.
Para  Imam  Madzhab  berselisih  pendapat  berdasarkan  sumber  hokum islam baik Al Qur‟an Maupun Hadits. Sedangkan Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur‟an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat  yang berkaitan dengan kelayakan seseorang.
Artinya: “Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sendirian 2 di  antara kamu,  dan  orang-orang  yang  layak (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin,
1 Departemen Agama RI, Himpunan Perundang-undangan Perkawinan, hal 14-15.
2 Maksudnya  adalah  hendaklah  laki-laki  yang  belumkawin  atau  wanita-  wanita  yang  tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.
Allah  akan memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya, dan  Allah  Maha  Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32). 3
Ibnu  Katsîr  menjelaskan  bahwa  ayat  Qs.  An-Nur  :  32  diatas  adalah sebuah  perintah  untuk  menikah  sebagaimana  pendapat  sebagian  dari  ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. 4
Mustofa  dalam  sebuah  bukunya  mengutip  penafsiran  Al-Marâghy, bahwa  kalimat washâlihîn adalah para  laki-laki  atau  perempuan  yang  mampu untuk  menikah  dan  menjalankan  hak-hak  suami  istri,  seperti  berbadan  sehat, mempunyai  harta  dan  lain-lain.  Quraish  Shihab  menafsirkan  ayat  tersebut “washâlihîn”, yaitu  seseorang  yang  mampu  secara  mental  dan  spiritual  untuk membina  rumah  tangga,  bukan  berarti  yang  taat  beragama,  karena  fungsi perkawinan  memerlukan  persiapan  bukan  hanya  materi,  tetapi  juga  persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan. 5
Firman Allah Swt., Surat al-Nûr [24]: 59:
                                                                                                
                                                       
“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin,  seperti  orang-orang  yang  sebelum  mereka meminta  izin. 6
Demikianlah  Allah  menjelaskan ayat-ayat-Nya.  Dan  Allah  Maha  Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Nûr [24]: 59). 7
Surat al-Nisâ‟ [4]: 6:
                                                                                                                       
                                                                                                    
                                                                                                       
“Dan ujilah 8 anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas (pandai  memelihara  harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu  makan
3 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 692
4 al-Imâm Abî Fadâ‟ al-Hâfiz Ibnu Katsîr al-Damasqy, Tafsîr Ibnu Katsîr, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2004), hlm. 269.
5 Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka al- Fikriis, 2009), hlm. 22
6  Maksudnya  adalah anak -anak  dari  orang-orang  yang  merdeka  yang  bukan  mahram, yang telah baligh haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang- orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.
7 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannyah. Hlm. 694. 8 Yakni  mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan,  usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Q.s. al-Nisâ‟ [4]: 6.
harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa- gesa (membelanjakannya)  sebelum  mereka dewasa.  barang  siapa  (di  antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak  yatim  itu) dan  barang  siapa  yang  miskin,  maka  bolehlah ia  makan  harta itu  menurut  yang  patut. Kemudian  apabila  kamu  menyerahkan  harta kepada mereka,  maka  hendaklah  kamu  adakan saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian). (Q.s. al- Nisâ‟ [4]: 6) 9
Imam  Ali  al-Shobuni  menyatakan  bahwa  seseorang  anak  dikatakan baligh apabila  laki-laki  telah  bermimpi,  sebagaimana  telah  disepakati  ulama bahwa anak  yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah bâligh, sedangkan  ciri-ciri  wanita  ketika  sudah  hamil  atau haidh maka  itulah batasan bâligh .  Dijelaskan  dalam Tafsîr  Al-Misbâh, makna  kata  dasar rushdan adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata rushd bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. 10
Musthofa  mengutip  penafsiran  Al-Maraghi  bahwa  yang  dimaksud dewasa  ( rushdan) yaitu  apabila  seseorang  mengerti  dengan  baik  cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang  yang disebut bâligh al- nikâh ialah  jika  umur  telah  siap  menikah.  Ini  artinya,  al-Maraghi menginterpretasikan  bahwa  orang  yang  belum  dewasa  tidak  boleh  dibebani persoalan-persoalan tertentu.  Menurut Rasyid  Ridha, kalimat “ balîgh al-nikâh” menunjukkan  bahwa  usia  seseorang  untuk  menikah,  yaitu  sampai  bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga  tergerak  hatinya  untuk  menikah.  Kepadanya  juga  dibebankan  hukum agama,  seperti  ibadah  dan  mu‟amalah  serta  diterapkannya hudûd .  Karena  itu rusydan adalah  kepantasan  sesorang  dalam  ber tasarruf serta  mendatangkan kebaikan.  Pandai  dalam  mentasyarrufkan  dan  menggunakan  harta  kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.
Imam  Muhammad  Nawawi  al  Jawi  memebrikan  penjelasan  bahwa , kalimat  “ fain  anastum minhum  rusydan” jika  menerut  kalian  mereka  telah cerdas  (Q.s.  al-Nisa‟  [4]:  6),  yakni  telah  pandai  dalam  mengelola  harta  tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain. 11
Berdasarkan  penafsiran  ayat  di  atas,  menunjukkan  bahwa  kedewasaan dapat  ditunjukkan  melalui  mimpi  dan rusydan. Akan  tetapi rusydan dan  umur kadang-kadang  tidak  bisa  dan  sukar  ditentukan.  Seseorang  yang  sudah  mimpi adakalanya  belum rusydan dalam  tindakannya,  atau  disebutkan  dalam  Kamus Ilmiah  adalah  kedewasaan  (kebenaran)  telah  nyata.  Dijelaskan  dalam  Kitab al- Fiqh  „Alâ  Madzâhib  al-Arba‟ah, batas bâligh seorang  anak  biasanya  ditandai dengan  tahun,  namun  terkadang  ditandai  dengan  tanda  yaitu  mimpi  bagi  laki- laki dan haidh bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda bâligh bagi seorang laki- laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai
9 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya . hlm. 143.
10 Muhammad  Alî  al-Shâbûny, Tafsîr  Âyât  al-Ahkâm  min al-Qur‟ân, (Bayrut:  Dâr  al- Kutub al-„Ilmiyyah, 1999), hlm. 153
11 Muhammad  Nawawi  al-Jâwi, al-Tafsîr  al-Munîr  (Marah Labid), (Mishr:  Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, hlm. 140.
dengan haidh ,  namun  jika  tidak  ada  tanda-tanda  bagi  keduanya  maka  ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
Hal  ini  dapat  dilakukan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Karena  itu kedewasaan  pada  dasarnya  dapat  ditentukan  dengan  umur,  dan  dapat  pula dengan  tanda-tanda,  sebagaimana  hadis  yang  diriwayatkan  Aisyah  yang berbunyi:
ُنْب ُداََّحْ اَنَ ثَّدَح َلاَق ٍّيِدْهَم ُنْب ِنَْحَّْرلا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح َلاَق َميِىاَرْ بِإ ُنْب ُبوُقْعَ ي اَنَرَ بْخَأ َ َ ِااَع ْنَع ِدَوْ َْاا ْنَع َميِىاَرْ بِإ ْنَع دٍداََّحْ ْنَع َ َ َ َ َمَّ َ َو ِوْيَ َع ُوَّ لا ىَّ َص ِِّبَِّنلا ْنَع ْنَعَو َرُ بْكَي  َّتََّح ِيرِغَّصلا ْنَعَو َظِقْيَ تْسَي  َّتََّح ِمِااَّنلا ْنَع  دٍث َلََث ْنَع ُمَ َقْلا َعِفُر َلاَق َقيِفُي ْوَأ َلِقْعَ ي  َّتََّح ِنوُنْجَ ْلا
12
“Dari  Aisyah  ra.  dari  Nabi  Saw.,  bersabda: terangkat qalam
(pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak  kecil  hingga  ia  mimpi,  dari  orang gila  hingga  ia  siuman  (sembuh),  dan sadar”. (H.r. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).
Berdasarkan  hadis  di  atas,  ciri  utama bâligh adalah  dengan  tanda-tanda seperti  mimpi  bagi  anak  laki-laki,  dan haidh bagi  peremuan.  Hadis  ini  tidak mengisyaratkan tentang  batasan bâligh, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda bâligh (alâmat al-bâligh).
Secara  eksplisit  para  fukaha  tidak  sepakat  tehadap  batas  usia  minimal perkawinan,  namun  berpandangan  bahwa bâligh bagi  seorang  itu  belum  tentu menunjukkan  kedewasaannya.  Ketentuan bâligh maupun  dewasa  tersebut, menurut  sebagian  fukaha‟  bukanlah  persoalan  yang  dijadikan  pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam  Hanâfi  Imam  Syâfii,  dan  Imam  Hanbali  berpendapat  bahwa  ayah  boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum bâligh ), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya. 13
Secara  historis,  batasan  perkawinan  dicontohkan  oleh  pernikahan  Nabi Saw.,  dengan  Aisyah  yang  berusia  9  tahun  dan  15  tahun.  Batasan  usia  9  tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:
َ َ ِااَع ْنَع َةَوْرُع ْنَع ِّىِرْىُّزلا ِنَع ٌرَ ْعَم اَنَرَ بْخَأ  ِقاَّزَّرلا ُدْبَع اَنَرَ بْخَأ دٍدْيَُحْ ُنْب ُدْبَع اَنَ ثَّدَحَو َِّبَِّنلا َّنَأ - م  و وي ع للها ى ص - ُتْنِب َىِىَو ِوْيَلِإ ْتَّفُزَو َينِنِ  ِعْبَ  ُتْنِب َىْىَو اَهَجَّوَزَ ت َةَرْ َع َناََثَ ُتْنِب َىِىَو اَهْ نَع َتاَمَو اَهَعَم اَهُ بَعُلَو َينِنِ  ِعْسِت . م سلما هاور 12 Imam An-Nasa’i, Sunan an Nasa’i, Juz  6,  Maktabah  Syamilah  ( www.shamela.ws ). Hlm. 468 13 Abd al-Rahmân al-Jazîry, Kitab al-Fiqh „Alâ Madzhâhib al-Arba‟ah, hlm. 161.
Rasulullah  SAW  menikahi  Siti  Aisyah  RA  pada  saat  ia  berumur  tujuh  tahun, kemudian  ia  diserahkan  kepada  beliau  saat  ia  berumur  sembilan  tahun  dan masih  membawa  bonekanya,  Rsulullah  SAW  wafat  saat  Aisyah  berumur delapan belas tahun. HR. Muslim. 14
Menyimak  landasan  normatif  dilihat  dari  kacamata  sosiologis  tentang batasan usia bâligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan  bahwa  dasar  minimal  pembatasan  adalah  15  tahun,  meskipun Rasulullah  menikahi  Aisyah  pada  umur  9  tahun,  pada  masa  itu,  terutama  di Madinah  tergolong  dewasa.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Ahmad  Rofi  sebagai berikut:  Dapat  diambil  pemahaman  bahwa  batas  usia  15  tahun  sebagai  awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah  mengeluarkan  air  mani  melalui  mimpinya.  Adapun  bagi  perempuan,  9 tahun,  untuk  daerah  seperti  Madinah  telah  dianggap  memiliki  kedewasaan.  Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi  oleh Rasulullah Saw., atas dasar  hadis  tersebut,  dalam  kitab  Kasyîfah  al-Saja  dijelaskan:  “Tanda-tanda dewasa  (bâligh)  seorang  itu  ada  tiga,  yaitu  sempurnanya  umur  15  tahun,  dan haidh  (menstruasi)  bagi  wanita  usia  9  tahun”.  Ini  dapat  dikaitkan  juga  dengan perintah  Rasulullah  Saw.,  pada  kaum  Muslimin  agar  mendidik  anaknya menjalankan  salat  pada  saat  berusia  tujuh  tahun,  dan  memukulnya  pada  usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.
Adanya konsensi  bagi  calon  mempelai  yang kurang dari sembilan belas tahun,  atau  enam  belas  tahun  bagi  wanita,  boleh  jadi  didasarkan  kepada nash hadis  di  atas.  Kendatipun  dibolehkan  harus  melampirkan  ijin  dari  pejabat.  Ini menunjukkan  bahwa  konsep  pembaruan  hukum  Islam  bersifat ijtihâdi. Di samping  itu,  pemahaman  terhadap nash ,  utamanya  yang  dilakukan  oleh Rasulullah  Saw.,  pada  saat  menikah  dengan  Aisyah,  juga  perlu  dipahami beriringan  dengan  tuntutan  situasi  dan  kondisi  waktu  itu  dibanding  dengan sekarang, jelas sudah berbeda.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  batas  usia  minimal  untuk melangsungkan  pernikahan  adalah  15  tahun  yang  didasarkan  kepada  riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah.  Berdasarkan  hal  ini,  para  madhab  fiih  berbeda  menerapkan  batas  usia, sebagaimana  berikut  ini:  Para  ulama  Mazhab  sepakat  bahwa  haidh  dan  hamil merupakan  bukti  kebalighan  seorang  wanita,  hamil  terjadi  karena  pembuahan ovum  oleh  sperma,  sedangkan  haidh  kedudukan-  nya  sama  dengan mengeluarkan  sperma  bagi  laki-laki.  Imâmiyah,  Mâliki,  Syâfii  dan  Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan  Hanâf  menolaknya,  sebab  bulu-  bulu  ketiak  itu  tidak  ada  bedanya dengan  bulu-bulu  lain  yang  ada  pada  tubuh.  Syâfii  dan  Hanbali  menyatakan: usia  baligh  anak  laki-laki  dan  perempuan  adalah  15  tahun,  sedangkan  Mâliki menetapkannya  tujuh  belas.  Sementara  itu,  Hânaf  menetapkan  usia  baligh  bagi anak-anak  adalah  delapan  belas  tahun,  sedangkan  anak  perempuan  tujuh  belas tahun.
Berdasarkan hal demikian, maka peneliti menganalisa pendapat-pendapat para imam  madzhab tentang pembatasan minimal usia nikah  yang memberikan
14 al-Imâm  Abî  al-Husain  Muslim  Bin  al-Hajjâj  al-Qusyairy  al-Naysâbûny, Shahîh Muslim, jilid II, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2004),
batasan berbeda, bahwa pada dasarnya formulasi hukum  yang dirumuskan para imam  madzhab  karena  perbedaan  interpretasi  saja,  mengingat  ketentuan  batas minimal usia nikah tidak dijelaskan secara implisit oleh nash baik Al Qur‟an dan Sunnah, akan tetapi secara tersirat hal tersebut pernah dilakukan oleh nabi ketika Nabi  menikahi  siti  Aisyah  pada  usia  9  tahun.  Meskipun  demikia  pernikahan Nabi dengan siti Aisyah yang pada waktu itu umur 9 tahun tidak bisa dijadikan sandaran  hukum  karena  hal  tersebut  merupakah  sebuah  kekhususan  buat  Nabi dan  Siti  Aisyah  pada  waktu  sudah  dewasa  dan  cerdas  meskipun  usianya  masih dini.
Sehingga  peneliti  dalam  kasus  perbedaan  pendapat  imam  madzhab tentang  ketentuan  batas  minimal  usia  nikah  ini  memberikan  pendapat  bahwa formulasi  hukum  imam  syafi‟i  yang di  umggulkan karena  pendapat  khususnya pendapat  imam  hanafi  dalam  usia bâligh di  atas  adalah  batas  maksimal sedangkan  usia  minimalnya  adalah  dua  belas  tahun  untuk  anak  laki-laki  dan sembilan  tahun  untuk  anak  perempuan.  Sebab  pada  usia  tersebut  seorang  anak laki-laki  dapat  mimpi  mengeluarkan  sperma,  menghamili  atau  mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil,  atau haidh . 15 Sedangkan  pendapat  imam  maliki  dan  imam  hanbali  tidak menentukan  umur  tapi  menentukannya  dengan  adanya  tanda  keluar  mani  bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.
Di dalam melangsungkan perkawinan dibutuhkan kemampuan persiapan untuk  kawin.  Kemampuan  dan  persiapan  untuk  kawin  ini  hanya  dapat  terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan diatas  ada  yang  mencantumkan  bahwa  perkawinan  itu  menimbulkan  hak  dan kewajiban  timbal  balik  antara  suami  dan  istri.  Adanya  hak  dan  kewajiban  atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.
Agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  maka  harus  dicegah  adanya perkawinan  di  bawah  umur,  karena  perkawinan  mempunyai  hubungan dengan masalah kependudukan.
Sebuah  perkawinan  yang  didirikan  berdasarkan  azas-azas  yang  islami adalah  bertujuan  untuk  mendapatkan  keturunan  yang  sah,  mendapatkan ketenangan  dan  kebahagiaan  di  dalam  kehidupan  manusia.  Kebahagiaan tersebut  bukan  hanya  terbatas    dalam    ukuran-ukuran    fisik    biologis    tetapi juga    dalam    psikologis    dan  sosial  serta  agamis. 16 Untuk  itu  sebelum dilaksanakan perkawinan  perlu adanya persiapan yang matang dari kedua calon mempelai.  Perkawinan  di  usia  muda  di  mana      kondisi      psikologis      maupun sosialnya      belum      matang      sering      kali  menimbulkan  sosial  yang  kurang baik,  kebiasaan  dilakukannya  perkawinan  di  usia  muda  harus  ada pertimbangan  khusus.
Berdasarkan tidak adanya ketentuan yang implisit dalam nash baik dalam Al Qur‟an maupun Hadits maka ketentuan batas minimal usia nikah pada zaman sekarang  harus  ditempuh  melalui  pendekatan maslahah, dalam  ushul  fiqh disebutkan apabila merumuskan sebuah hukum kemudian tidak ditemukan dalil
15 Muhammad  Jawad  al-Mughniyyah, Fikih  Lima Madhab, (Afi  Muhammad,  Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 312
16 Hasan Basri, Keluarga Sakinah , cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24.
yang  mendasarinya  maka  harus  ditinjau  dari  beberapa  pendekatan  yang  salah satunya  adalah Maslahah. Hal  ini  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah yaitu;
ُلَزُ ي ُرَرَّللَا
17

## Kemudharatan Harus Dihilangkan
Apabila  sebuah  perkawinan  dilaksanakan  yang  mengakibatkan  suatu kemadaratan maka perkawinan harus dicegah
ِ ِلاَصَ ْلا  ِ ْ َج ىَ َع ٌ َّدَقُم ِدِ اَفَ ْلا ُ ْرَد 18

## Mencegah Kerusakan Lebih Utama Atas Mendatangkan Kebaikan
Jika  terjadi  perkawinan  itu  akan  mendatangkan  kerusakan  maka menghindari kerusakan harus diutamakan.
Demi  menjaga  kemaslahatan  umat  yaitu  memelihara  keturunan  dan kemaslahatan  dalam  membina  keluarga,  perlu  adanya  aturan  tentang  kapan seseorang  diperbolehkan  melakukan  perkawinan.  Adanya  sikap  kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi,  dan  tanggung  jawab,  pemikiran dan  nilai-nilai   kehidupan  serta keyakinan  akan  menyebabkan  keluarga  yang berbentuk mempunyai saham  yang cukup besar dan  meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Untuk itu, orang yang  dewasa  dalam  berumah  tangga  akan  mampu  mengendalikan  emosi  yang sewaktu-waktu  dapat  mengguncangkan  ketentraman    dan    kebahagiaan    hidup rumah    tangganya.    Bagaimanapun  perkawinan  yang  sukses  tidak  dapat diharapkan  dari  mereka  yang  masih  mentah  baik  fisik  ataupun  mentalnya. Perkawinan  menuntut  kedewasaan  dan  tanggung  jawab    oleh    karenanya anak-anak    muda    sebaiknya    menunggu    dengan    sabar  sampai  cukup  umur untuk melakukan perkawinan.
Adapun  di  dalam  hukum  Islam,  ada  istilah  kecakapan  yaitu  kapan seseorang itu dikatakn cakap bertindak di muka hukum, dalam hal ini mengenai batas  minimal  usia  kawin  seseorang.  Kecakapan  itu  sendiri  diartikan  dengan istilah ahliyyah . Ahliyyah itu  sendiri  ada  dua  macam,  yaitu ahliyyah  al-wujub yang  berarti  kecakapan  seseorang  untuk  menanggung  hak  dan  kewajiban. Kecakapan  ini  didasarkan  pada insaniyyah atau  didasarkan  sebagai  manusia (sifat  kemanusiannya)  yang  ada  semenjak  ditiupkan  ruh  ke  dalam  tubuh  pada saat  ia  masih  hidup  dalm  kandungan  ibunya.  Kemudian  yang  kedua  adalah ahliyyah  al-  ada‟ atau  kecakapan  bertindak  yang  berarti  kecakapan  yang dimiliki  seseorang  untuk  melakukan  perbuatan  yang  dipandang  sah  menurut syara‟  baik  dalm  bidang mu‟amalah,    ibadah,    jinayah dan    sebagainya.
Dasar   dari   kecakapan   ini adalah  kemampuan  akal. 19
Manusia  mencapai  kemampuan  akal  yang  sempurna ( ahliyyah al-ada‟ al-kamilah ) ketika ia mencapai usia balig, namun mengenai batas minimal usia balig  seseorang  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama.  Syafi‟i  dan Hambali  menetapkan  bahwa  usia  balig  untuk  anak  laki-laki  dan  perempuan
17 As-Suyuti, Al- Asybah wa an-Nazair , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.
18 As-Suyuti, Al- Asybah wa an-Nazair , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 83.
19 Chaerul Umam,dkk., Usul al-Fiqh , (Bandung: CV. Pustaka Setia,2000), hlm.339
adalah  15  (lima  belas)  tahun,  sedangkan  Maliki  menetapkan  17  (tujuh  belas) tahun,  sementara  Hanafi  menetapkan  usia  balig  pada  anak  laki-laki adalah  18 (delapan  belas)  tahun  dan  anak  perempuan  17  (tujuh  belas)  tahun. 20
Sedangkan      ketentuan calon mempelai      yang      diatur      dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 yaitu:
1) Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam belas) tahun.
2) Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  Pasal  ini  dapat  meminta dispensasi  kepada  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3) Ketentuan-ketentuan  mengenai  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua  tersebut dalm  Pasal  6  ayat  (3)  dan  (4)  Undang-undang  ini  berlaku  juga  dalam  hal permintaan  dispensasi  tersebut  ayat  (2)  Pasal  ini  dengan  tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)..
Dalam  penjelasan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.1  tahun  1974  yang menyatakan:  "Untuk  menjaga  keselamatan  suami  istri  dan  keturunan,  perlu ditetapkan batas- batas umur  perkawinan."
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  menetapkan  dasar  ketentuan umur  perkawinan    lebih    menitik    beratkan    kepada    pertimbangan    kesehatan dari  pada memperhatikan psikologi kejiwaan maupun sosialnya.
Penetapan batas usia perkawinan sebenarnya tidak cukup dikaitkan pada segi  fisiologis  semata,  tetapi  juga  perlu  dikaitkan  dengan  segi  psikologis (kejiwaan)  dan  sosial.  Khususnya  sosial  ekonomi  karena  kematangan  sosial ekonomi  sebagai  salah  satu  faktor  yang  sangat  berperan  sebagai  penyangga kehidupan  berumah  tangga.  Kematangan  sosial  ekonomi  pada  umumnya  juga berkaitan  dengan  umur  individu,    makin    bertambah    umur    seseorang kemungkinan  untuk  kematangan sosial  ekonomis  akan  semakin  nyata  dan pasti.    Sebaliknya,    dalam    usia    yang  masih  muda  telah  melangsungkan perkawinan,  maka  dapat  diperkirakan  kemungkinan  kesulitan-kesulitan  yang berkaitan  dengan  sosial  ekonomi  dan  lainnya  akan  segera  muncul  yang  dapat membawa akibat yang cukup rumit dalam kehidupan rumah tangga.
Berdasarkan  berbagai  sudut  pandang  tentang  mud}arat  yang kemungkinan  timbul  sebagai  akibat  perkawinan  anak-anak  di  bawah  umur maka  berdasarkan istislah/maslah}ah}      mursalah pemerintah  dibenarkan membuat    ketentuan tersebut. Dan hal ini sejalan dengan kaidah:
ِ َ َ ْصَ ْلاِب ٌ ْوُ نَم ِ َيِعَّرلا ىَ َع ِ َامِْاا ُ َّرَصَت 21
Oleh  karenanya,  agar  tujuan  perkawinan  tersebut  benar-benar  tecapai, maka  atas  dasar  maslahah mursalah penguasa  dibenarkan  membuat  ketentuan batas umur bagi calon-calon mempelai sebagaimana dilakukan dalam Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pemerintah atau penguasa dalam membuat Undang-Undang untuk selalu mengkajinya secara intens dan continue karena hokum selalu beringan dengan  waktu dan tempat. Sehingga perubahan
20 Muhammad Jawad Mugniyyah, Fiqih Lima Mazhab, hlm. 318.
21 As-syuyuti, Al- Asybah wa an-Nazair, hal. 83.
waktu  dan  tempat  sangat  berpengaruh  terhadap  formulasi  sebuah  hokum  atau Undang-Undang.
Hal-hal  yang  disebutkan  diatas  memberi  isyarat  bahwa  perkawinan  itu harus  dilakukan  oleh  pasangan  yang  sudah  dewasa.  Tentang  bagaimana  batas usia  dewasa  itu  dapat  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan;  dapat  pula berbeda  karena  perbedaan  lingkungan  budaya  dan  tingkat  kecerdasan  suatu komunitas  atau  disebabkan  oleh  faktor  lainnya.  Untuk  menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang dilingkungan masing-masing.
C. Ketentuan  Batas  Usia  Perkawinan  Dalam  UU.  Perkawinan  No.  01  Tahun 1974
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  yang  isinya harus  ditaati  oleh  seluruh    masyrakat  indonesia.  Secara  yuridis  formal,  batasan usia  perkawinan  di  indonesia  diatur  dalam  undang-undang  perkawinan  No  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 22
Sesuai dengan intruksi presiden No. 1 Tahun 1991, keluarlah Kompilasi Hukum  Islam,  yaitu  suatu  himpunan  bahan-bahan  hukum  islam  dalam  suatu buku  atau  lebih  tepat  lagi  himpunan  kaidah-kaidah  islam  yang  disusun  secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman rumusan kalimat atau pasal- pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. KHI terdiri dari tiga buku:  a)  buku  I  tentang  hukum  perkawinan,  b)  buku  II  tentang  hukum kewarisan,  dan  c)  Buku  III  tentang  hukum  perwakafan.  KHI  ini  dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia (khususnya masyarakat islam) agar  didalam  bidang  hukum  perkawinan,  kewarisan,  dan  perwakafan  didapati ketentuan  hukum  yang  lebih  lengkap,dan  sesuai  dengan  sasaran  kemerdekaan bangsa indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh,  menurut  pasal  14 KHI, rukun Perkawinanterdiri dari lima unsur, yaitu: 1). Calon Suami. 2). Calon Istri.
3). Wali Nikah. 4). Dua Orang Saksi, Dan. 5). Ijab Dan Qabul
Jika  jumhur  ulama‟  tidak  menetapkan  batasan  usia  perkawinan  dalam islam,  atau  calon  pasangan  sama-sama  sudah  Baligh  maka  UU.  No  01  Tahun 1974 secara tegas memberikan batasan usia minimal untuk menikah, pada pasal 6  aya  (2)  UU.  NO  01  Tahun  1974  disebutkan  “  untuk  melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat idzin orang  tua”.  Kemudian  Pasal  7  ayat  1  dinyatakan,  “  perkawinan  hanya  di idzinkan  apabila  pihak  pria  sudah  umur  19  Tahun  dan  Pihak  Wanita  sudah
22 Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  Hasil  consensus  (Ijma‟)  ulama‟  dari  berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legislasi  dari  kekuasaan  negara.  Yang  mana  kompilasi  hukum  islam  ini  bertujuan  untuk memositifkan  hukum  islam  di  indonesia,  dalam  kaitan  ini  kata  hukum  islam  harus  diartikan hukum  perdata  islam,  Bodiono,  Abdul  Rahmad  ... Peradilan  Agama  Di  Indonesia (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 32
mencapai  umur  16  Tahun”. 23 Dan  dipertegas  lagi  dengan  KHI  mengacu  pada pasal-pasal diatas. Pada pasal 15 ayat 1 KHI dinyatakan, “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapakan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1  Tahun  1974,  yakni  calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan calon istri sekuarang-kurangnya berumur 16 Tahun.
Dalam  menjelaskan  pasal  7  ayat  1  bahwa,  alasan  penetapan  batas  usia Perkawinanadalah  untuk  menjaga  kesehatan  suami  istri  dan  keturunan,  perlu ditetapkan  batas-batas  umur  untuk  perkawinan. 24 Alasan-alasan  tersebut berimplikasi  pada  maksud  dan  tujuan  penetapan  aturan  pembatsan  usian minimal  untuk  mePerkawinanyaitu  mewujudkan  perkawinan  yang  ideal,  baik dan kekal, menjaga kesehatan reproduksi istri dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional. 25 Sementara itu, pasal  15  ayat  1  KHI  tidak  jauh  berbeda  dengan  UU  Perkawinan,  yaitu didasarkan  kepada  kepentingan  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga perkawinan.
Berdasarkan  pada  penjelasan  tersebut  nampak  bahwa  ketentuan  batas umur  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga  perkawinan.  Ini  sejalan  dengan  prinsip  yang  diletakkan  oleh  UU perkawinan  maupun  oleh  KHI,  bahwa  calon  suami  istri  itu  harus  sudah  masuk jiwa  dan  raganya  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  dari  perkawinan  secara  baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturuna yag baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang belum cukup umur.
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan itu  tentunya  melalui  proses  dan  berbagai  pertimbangan.  Hal  ini  dimaksudkan agar  kedua  belah  pihak  benar-benar  siap  matang  dari  segi  fisik,  psikis  dan mental.  Dalam  UU  Perkawinan  mengatur  pembatasan  usia  minimal  boleh mePerkawinanini karena melihat pentingnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang  sudah  matang  dalam  cara  berfikir  (Dewasa)  dan  kematangan  emosi merupakan  aspek  terpenting  untuk  menjaga  kelangsungan  perkawinan. Keberhasilan  rumah  tangga  sangat  banyak  ditentukan  oleh  kematangan  emosi, baik  suami  maupun  istri.  Agar  mengerti  apa  tujuan  pernikahan  tersebut,  dan kearah  mana  pernkahan  itu  kan  dibawa.  Aturan  batasan  usia  minimal mePerkawinandiciptakan berdasarkan pada Asas Kematangan Calon Mempelai. meski  demikian,  dalam  keadaaa  yang  sangat  memaksa,  pernikahan
23 Republik  Indonesia Undang- Undang Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum  Islam (Cetakan: 1, Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm.5
24 Penjelasan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan
25 Yusuf  Hanafi,  Kontrofersi Perkawinan  Anaka  Dibawah  Umur  Child  Merriage Perspektif Fiqh Islam, HAM Internasional, Dan Undang- Undang Nasional”. (Bandung: Mandar Maju.  2011)  Hlm.  16.  Bisa  lihat  juga  dalam  Supriadi,  Wila  Candrawila. Perempuan  Dan Kekerasan Dalam Perkawinan. (Bandung: Mandar Maju, 2001) Hlm. 80
dibawah umur bisa dilakukan dengat  Itsbat hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “ untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai uur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.
Dapat dipahami bahwa, usia laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan mancapai  usia  16  tahun  tidak  bertentangan  dengan  maksud  pasal  6  ayat  2,  dan sebagai  konsekwensinya  tercermin  dari  maksud  pasal  7  ayat  2  dan  3  yang berbunyi:
(2)  Dalam  penyimpangan  terhadaa  ayat  1  dapat  meminta  dispensasi Perkawinankepada  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  kedua  orang  tua pihak pria maupun wanita.
(3)  Ketentuan-Ketentuan  menegnai  keadaaan  slah  seorang  atau  kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, belrlaku juga dalam  hala  permintaan  dispensasi  tersebut  ayat  2  pasal  ini  dengan  tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2.

## D. Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan
Hukum  adalah  produk  politik,  sehingga  ketika  membahas  politik hukum  cenderung  mendiskripsikan  pengaruh  politik  terhadap  hukum  atau pengaruh  sistem  politik  terhadap  pembangunan  hukum.  Bellfroid mendefinisikan rechtpolitiek yaitu  proses  pembentukan ius  contitutum (hukum  positif)  dari ius  contituendum (hukum  yang  akan  dan  harus ditetapkan)  untuk  memenuhi  kebutuhan  perubahan  dalam  kehidupan masyarakat.  Politik  hukum  terkadang  juga  dikaitkan  dengan  kebijakan publik  ( public  policy )  yang  menurut  Thomas  Dye  yaitu  :  “ whatever  the government  choose  to  do  or  not  to  do ”.  Politik  hukum  juga  didefinisikan sebagai pembangunan hokum.
Hukum  adalah  hasil  tarik-menarik  berbagai  kekuatan  politik  yang mengejawantah  dalam  produk  hukum.  Hukum  adalah  instrumentasi  dari putusan  atau  keinginan  politik,  sehingga  pembuatan  undang-undang  sarat dengan  kepentingan-kepentingan  tertentu,  dan  dengan  demikian  medan pembuatan  undang-undang  menjadi  medan  perbenturan  dan  pergumulan kepentingan-kepentingan.
Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan  konfigurasi  kekuatan  dan  kepentingan  yang  ada  dalam masyarakat.  Konfigurasi  kekuatan  dan  kepentingan  dalam  badan  pembuat undang-undang  menjadi  penting  karena  pembuatan  undang-undang  modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu.
Disamping  konfigurasi  kekuatan  dan  kepentingan  dalam  badan pembuat  undang-undang,  intervensi-intervensi  dari  luar  tidak  dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial,  politik  maupun  ekonomi.  Di  Indonesia  intervensi  pemerintah  dalam
bidang  politik  sudah  lazim,  begitu  pula  di  negara-negara  berkembang lainnya. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik hukum di Indonesia.
Menurut  Mahfud  MD,  politik  hukum  juga  mencakup  pengertian tentang  bagaimana  politik  mempengaruhi  hukum  dengan  cara  melihat konfigurasi  kekuatan  yang  ada  di  belakang  pembuatan  dan  penegakan hukum. 26 Juga  mempertimbangkan  etik  hukum,  baik  buruknya,  adil tidaknya,  atau  cocok  tidaknya  ketentuan-ketentuan  hukum  itu  bagi masyarakat  yang  bersangkutan,  karena  hal  itu  ada  hubungannya  dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat. 27
Perkawinan  apabila  ditinjau  dari  berbagai  aspek  mengandung beberapa  kemaslahatan.  Dari  segi  sosial  bahwa  dalam  setiap  masyarakat ditemui  suatu  penilaian  yang  umum  bahwa  orang  yang  berkeluarga  atau yang  pernah  berkeluarga  dianggap  mempunyai  kedudukan  yang  lebih dihargai  dari  mereka  yang  tidak  kawin.  Dari  sudut  pandnag  keagamaan perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  dipandang  suci  (sakral)  yang dianjurkan  oleh  Laquran  dan  hadits  Nabi  Muhammad  SAW.  Perkawinan akan  terlihat  semakin  jelas  eksistensinya  apabila  dilihat  dari  aspek  hukum yakni  perkawinan  meruapakn  perbuatan  dan  tingkah  laku  subjek  hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikta bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum. Oleh  karena  itulah  perkawinan  perlu  dicatat  di  KUA  dan  percerainnya  di Pengadilan Agama.
Di  dalam  UU  No  1  tahun  1974  telah  diatur  tentang  usia   yang diperbolehkan  untuk  melangsungkan  pernikahan  dan  orang-orang  yang dilarang untuk dinikahi yaitu sebagai berikut : Pasal 6 :
1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
Pasal 7 :
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  usia  16  (enam  belas) tahun.
(2) Dalam   hal  penyimpangan   dalam  ayat  (1)   pasal  ini   dapat  minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
Secara  politis  bunyi  dari  UU  itu  memiliki  nilai-nilai  yang  positif demi  menjaga  kemaslahatan  perkawinan  itu,   misalnya  bagi  yang  belum
26 Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hal. 1-2.
27 Zainal  Abidin  Abu  Bakar,  Pengaruh  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum No. 9 Thn. IV, Al-Hikmah, Jakarta, 1993, hal. 56.
berusia  21  tahun  harus  mendapat  izin  dari  orang  tua,  batas  usia  minimal boleh  kawin  adalah  19  tahun  untuk  pria  dan  16  tahun  untuk  wanita merupakan  usaha  untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan  dalam  membina rumah  tangga  nantinya,  karena  usia  di  bawah  21  tahun  bisa  dikatakan  usia belum matang untuk  melaksanakan dan membina rumah tangga.  Kemudian dengan  pembatasan    usia    dalam    perkawinan    tersebut    tentunya   akan membawa nilai kemaslahatan bagi yang bersangkutan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  ditetapkan  ketentuan batas  umur  bagi  calon  suami  isteri,  yaitu  pria  umur  19  tahun  dan  wanita umur 16 tahun, Penyipangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru  dapat  dilakukan  setelah  mendapat  dispensasi  dari  Pengadilan  Agama. Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan  antara  lain  dimaksudkan  untuk  menjaga  kesehatan  suami  isteri dan  keturunan,  serta  mengarah  kepada  kematangan  jiwa  /  pemikiran. Menurut  Satjipto  Raharjo,  dilihat  dari  proses  perkembangan  masyarakat menuju  kepada  masyarakat  industry,  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974 Perkawinan patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang pesat. 28
Permohonan  dispensasi  perkawinan  dini  diajukan  oleh  kedua  orang tua  pria  maupun  wanita  kepada  Pengadilan  Agama  dalam  wilayah  hukum Pemohon. Setelah pemeriksaan dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk  memberikan  dispensasi perkawinan  di  bahwa  umur  dengan  suatu  penetapan.  Salinan  penetapan  ini dibuat  dan  diberikan  kepada  Pemohon  untuk  memenuhi  persyaratan melangsungkan perkawinan.
Dalam  kenyataan  prosedur  pelaksaan  perkawinan  dini  di  bawah umur,  umumnya  dilangsungkan  tanpa  dispensasi  perkawinan  yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama, bahkan terjadi penyimpangan dalam hal penambahan  umur.  Hal  itu  disebabkan  antara  lain  karena  factor  biaya  dan birokrasi,  kurangnya komunikasi  hukum,  lemahnya penegakan hukum  serta perangkat  hukumnya  itu  sendiri. 29 Selain  tidak  efektifnya  pelaksanaan ketentuan dispensasi nikah, maka latar belakang yang mendorong terjadinya perkawinan  di  bawah  umur  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  factor  baik ekonomi,  pendidikan,  budaya  /  adat  serta  akibat  pergaulan  (keadaan memaksa).
Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bagi pasangan suami isteri di bawah  umur,  sering  terjadi  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  dan  bahkan cenderung  berakibat  perceraian.  Gejala  ini  antara  lain  disebabkan  karena
28 Satjipto  Raharjo, Hukum  dan Perubahan Sosial ,  Bandung  :  Alumni,  1979,  halaman 48.
29 Saleh Wantjik. K., Hukum Perkawina Indonesia , Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 34.
kurangnya  kematangan  jiwa  dan  pemikiran,  rendahnya  pendidikan  serta keadaan ekonomi. 30
Bila  dikaitkan  antara  dengan  teori  –  teori  tersebut  di  atas  maka perkawinan  dini  atau  di  bawah  umur  belum  mendatangkan  manfaat  bagi orang  yang  melakukan  perkawinan  tersebut  terutama  dalam  melangengkan kehidupan  rumah  tangganya,  karena  belum  mempunyai  kematang  secara fisik  dan  secara  mental  karena  cenderung  belum  dapat  mengendalikan emosional  sehingga  rentan  dengan  terjadinya  perceraian.  Untuk  itu diperlukan konsep pemecahan terhadap factor-faktor yang melatar belakangi perkawinan  di  bawah  umur,  dampak  yang  diakibatkan  dan  efektifitas dispensasi.
Secara  politis  ada  tiga  kepentingan  pembangunan  kualitas  sumber daya  manusia  yaitu  kepentingan  individu,  kepentingan  organisasi  dan kepentingan  nasional. Pertama, Kepentingan  individu.  Pengembangan sumber  daya  manusia  sangat  penting  bagi  setiap  individu  karena  dapat membantu  meningkatkan  potensinya,  begitu  pula  keputusan  individu  dapat dicapai  melalui  pembangunan  karier. Kedua. Kepentingan  Organisasi.
Pengembangan  sumber  daya  manusia  sangat  bermanfaat  bagiorganisasi dalam  mendapatkan  individu  yang  memenuhi  kualifikasi.  Dengan  adanya pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dapat  disiapkan  individu- individu  yang  berpotensi  untuk  menduduki  posisi  manajer  dan  pimpinan puncak  untuk  masa  yang  akan  datang. Ketiga. Kepentingan  Nasional. Pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia  sangat  bermanfaat  bagi kepentingan  nasional.  Hal  ini  karena  individu-individu  yang  berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas  nasional.  Mereka  dapat  dijadikan  tenaga-tenaga  ahli  dalam bidang tertentu untuk membantu program Pemerintah. 31
Adapun tujuan pembatasan perkawinan secara politik hukum  adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu,  organisasi  dan  kepentingan  nasional.  Tujuan  pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan pada masa yang akan datang.
Setiap  teks  tentu  lahir  dengan  diliputi  konteks.  Ia  lahir  bukan  tanpa sebab,  melainkan  muncul  karena  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  penuh dengan  rangkaian  peristiwa  dan  dikelilingi  oleh  karakteristik-karakteristik eksternal  tertentu  yang  bertindak  sebagai  konteksnya.  Penentuan  batas minimal usia kawin, sebagai salah satu aturan hukum normatif, tentu masuk
30 T.  Jafizham, Peranan Pengadilan Agama  dalam  Pelaksanaan  Undang-Undang Pekawinan dalam buku “Kenan-kenangan Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta, Depag, 1985) hal. 165
31 Mangkunegara Anwar Prabu, A.A., Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia , Bandung, Refika Aditama, 2003, halaman 6.
pada  tataran  ini.  Ketentuan  (hukum)  tentang  usia  minmal  kawin  itu setidaknya  dilatarbelakangi  oleh  unsur  (tuntutan)  sosial,  politik,  budaya, ekonomi dan juga agama, sebagaimana bagan di bawah ini: 32
Maka  dari  itu,  penulis  hendak  mencoba  memetakan  konteks  terkait penetapan batas minimal usia kawin sebagaimana yang tertera pada bagan di atas.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pemahaman  dan  penafsiran  yang  dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak bias.
1. Sosio-Politik
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia minimal kawin (sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (1)), lahir di era pemerintahan Orde Baru. Harus diakui pasca tumbangnya Orde Lama (dan  lahirnya  Orde  Baru),  telah  memunculkan  optimisme,  pranata  dan tawaran alternatif yang mempengaruhi struktur, pola kultur dan persepsi masyarakat dalam memandang masa depan negara dan bangsa Indonesia. Tidak  terkecuali  dalam  hal  ini  adalah  institusi  Islam  dan  persepsi umatnya dalam konteks upaya aktualisasi diri. 33
Pada  saat  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Perkawinan diajukan  oleh  Pemerintah  ke  DPR  untuk  dibahas  sampai  dengan  terbit menjadi  Undang-Undang,  bentuk  hubungan  politik  pemerintah  dengan umat  Islam  adalah  pada  posisi  tidak  harmonis.  Sekitar  tahun  1968 hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam telah terbuka dengan jelas  adanya suatu ketegangan,  yaitu dengan terbitnya  Inpres  Nomor 13 Tahun  1968  yang  menutup  perdebatan  tentang  dasar  negara,  gerakan politik  Islam  bisa  ditekan  atau  dimarginalkan.  Maka  sejak  itulah
32 Marzuki  Wahid, Fiqh Indonesia :  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Counter  Legal  Draft Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Bingkai  Politik  Hukum  Indonesia (Bandung:  Penerbit  Marja, 2014), hlm. 50.
33 Dedy  Sumardi,  “Islam  dan  Politik  di  Indonesia  (Perspektif  Sejarah),”  5;  untuk tambahan  bacaan  dalam  konteks  ini  bisa  merujuk  pada  Mukhlis  PaEni  (ed.  Umum), Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 295-334
Politik Budaya Ekonomi Agama/Moral Hukum Sosial
hubungan  umat  Islam  dengan  pemerintah  menjadi  tegang,  jika  tidak boleh dikatakan bermusuhan. Sehingga, bila kita cermati lebih jauh jelas menunjukkan adanya pengaruh konfigurasi politik pemerintah dan umat Islam  yang  berbeda  terutama  saat  terbitnya  Undang-Undang  tentang Perkawinan (1974).
Berlakunya  UU  Perkawinan  tahun  1974  dapat  dinilai  sebagai titik  tolak  keberhasilan  Pemerintah  dalam  melembagakan  praktik perkawinan  di  Indonesia.  Secara  otomatis,  UU  ini  menghapus  beberapa peraturan  perkawinan  yang  sebelumnya  berlaku.  Namun  di  balik keberhasilan upaya legislasi ini, akumulasi pergulatan yang panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat Islam dan  negara  juga  tidak  benar-benar  selesai  sepenuhnya.  Karena bagaimanapun,  tarik  ulur  kepentingan  politik  yang  melatarbelakanginya tidak dapat dihindarkan.
2. Budaya
Budaya  merupakan  cara  hidup  yang  berkembang  dan  dimiliki bersama  oleh  sebuah  kelompok  orang  dan  diwariskan  dari  generasi  ke generasi.  Sebagaimana  jamak  diketahui  bahwa  pada  masa-masa  ketika UU  No.  1  tahun  1974  disusun  (yakni  era  70-an),  banyak  praktek perkawinan  di  bawah  umur,  dikarenakan  di  dalam  hukum  adat  yang dianut oleh sebagian masyarakat pada umumnya tidak ada aturan tentang batas  umur  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Hal  ini  berarti  hukum adat  membolehkan  perkawinan  semua  umur.  Sudah  menjadi  hal  biasa dan lumrah bagi orangtua pada masa itu menikahkan anaknya yang baru saja menginjak usia belasan tahun, usia di mana seseorang masih berada di  fase  remaja  yang  masih  dalam  masa  pertumbuhan.  Banyak  pula fenomena  perkawinan  antar  anak-anak,  anak  wanita  yang  belum  balig dengan  pria  dewasa  atau  sebaliknya,  yakni  wanita  yang  sudah  dewasa dengan pria yang masih anak-anak. 34
Pada  masyarakat  Betawi  misalnya,  mengawinkan  seorang  anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Para orangtua akan merasa malu bila  anaknya  tidak  kunjung  mendapatkan  jodoh,  karena  ada  anggapan bahwa  seorang  anak  perempuan  akan  menjadi  “perawan  tua”  apabila tidak  segera  dinikahkan,  begitu  pula  anak  lelaki  mereka  yang  takut disebut sebagai “perjaka tua/bujang lapuk”, walaupun pada kenyataannya usia mereka masih jauh di bawah batas minimal yang dicita-citakan oleh undang-undang. 35
34 Hilman Hadikusuma , Hukum  Perkawinan  Indonesia  menurut  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama, cet. III (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 49
35 Fatimatuzzahra, Implikasi  Nikah  di  Bawah  Umur  Terhadap  Hak-hak  Reproduksi Perempuan, Tesis Fak . Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, 44.
Selain itu, sering juga terjadi jenis-jenis perkawinan yang disebut dengan  “kawin  gantung”  (perkawinan  yang  ditangguhkan  masa berkumpulnya suami dan istri), “kawin paksa” (perkawinan antara pihak wanita  dan  pria  yang  tidak  saling  kenal  kemudian  dipaksa  untuk melakukan  perkawinan),  “kawin  hutang”  (perkawinan  yang  terjadi karena  orangtua  si  wanita  tidak  dapat  membayar  hutang,  maka  ia menyerahkan  anak  gadisnya  sebagai  pembayar  hutang  dan  si  gadis dikawini oleh si berpiutang), atau juga “kawin selir” (yakni, anak gadis diserahkan  kepada  bangsawan  atau  raja  untuk  dikawini  sebagai  istri selir).
3. Ekonomi
Konteks  ekonomi  keluarga  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang melandasi  maraknya  pernikahan  dini  pada  saat  itu.  Masyarakat  yang umumnya  agraris  tidak  menunggu  lama  untuk  menikahkan  anaknya, karena  semakin  cepat  ia  dinikahkan,  maka  semakin  cepat  pula  si  anak gadis  bisa  lepas  dari  tanggungan  orangtua  dan  menjadi  tanggungan suaminya,  atau  bisa  juga  si  suami  (menantu)  bekerja  untuk  membantu perekonomian  keluarga  istrinya  (mertuanya).  34  Motif  orangtua  yang menikahkan  anaknya  yang  masih  gadis  belia  tak  lain  untuk  menjamin kelestarian usaha perekonomian mereka, sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar  kelak  si  anak  dan  menantu  yang  sudah  menjadi  suami  istri,  dapat membantu  menopang  kelestarian  serta  perkembangan  usaha  dari  kedua belah pihak.
Pada masyarakat Melayu tradisional, terdapat nilai dan anggapan budaya  bahwa  seorang  laki-laki  dan  perempuan  akan  matang  dengan sendirinya  setelah  mereka  memasuki  jenjang  perkawinan  sehingga apabila ada pertengkaran, orang tua masih ikut campur untuk menengahi. Hal ini dikarenakan pada masa itu para orangtua akan merasa malu bila anak  gadisnya  telat  mendapatkan  jodoh  atau  pasangan.  Biasanya  bila anak gadisnya sudah menginjak usia 16 tahun ke atas namun belum juga ada  jejaka  yang  datang  melamarnya,  orang  tuanya  sudah  mulai  merasa cemas  bahwa  anak  gadisnya  sampai  tua  akan  sulit  mendapatkan  jodoh. Pada  waktu  itu  terdapat  pula  suatu  kepercayaan  bahwa  apabila  seorang gadis  cepat  kawin,  maka  akan  membawa  rejeki  pada  keluarga  yang bersangkutan. 36
36 Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan  RI  (Proyek  Pengkajian  dan  Pembinaan Nilai-Nilai  Budaya  Sulawesi  Tengah  tahun  1994/1995), Dampak  Perkembangan  Pendidikan Terhadap  Kehidupan Sosial  Budaya  Masyarakat  Pedesaan  di  Sulawesi  Tengah (Palu:  Proyek Depdikbud, 1994), 96.
Koentjaraningrat,  sebagaimana  dikutip  dari  kajian  yang dilakukan  oleh  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, menuturkan: 37
“Anak  dalam  masyarakat  petani  di  desa  dianggap  mempunyai  nilai sosial  dan  ekonomi  yang  besar,  karena  dapat  menambah  gengsi  dan hubungan  sosial  orang  tuanya  pada  waktu  menikahkan  anak  gadisnya, dan menambah penghasilan rumahtangga apalagi kemudian dipekerjakan… ”
Seorang  anak  perempuan  yang  sudah  tidak  bersekolah  lagi apabila  dilamar  oleh  seorang  pemuda,  maka  orangtua  sang  perempuan tidak  akan  keberatan  untuk  menikahkannya,  walaupun  saat  itu  usia  si anak masih belasan tahun. Hal itu dikarenakan orang tua sang perempuan menganggap  beban  keluarganya  telah  berkurang.  Di  Jawa  Timur misalnya,  yang  sebagian  besar  roda  ekonominya  terpusat  pada  sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan yang memiliki tanah luas untuk dimanfaatkan, membutuhkan banyak tenaga. Oleh karena itu masyarakat memiliki  kebutuhan  akan  banyaknya  jumlah  anak  untuk  membantu mereka menggarap sawah. Bahkan terdapat semboyan  yang sampai saat ini masih akrab di telinga, yakni “banyak anak, banyak rejeki”.

## 4. Agama
Baik al-Qur‟an maupun hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan berapa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur‟an hanya  menyebutkan  sifat  dari  seseorang  yang  sudah  layak  untuk menikah, yakni balig dan rusyd dalam Surat al-Nisa‟ (4): 6:
                                                                                                                       
                                                                                                    
                                                                                                               
Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin. kemudian  jika  menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu  Makan  harta  anak  yatim  lebih dari batas kepatutan dan (janganlah  kamu)  tergesa-gesa  (membelanjakannya)  sebelum  mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah
37 Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan  RI  (Proyek  Pengkajian  dan  Pembinaan Nilai-Nilai  Budaya  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  1996/1997), Dampak  Pembangunan Pendidikan  Terhadap Kehidupan  Sosial  Budaya  Masyarakat  Daerah  Istimewa  Yogyakarta , (Yogyakarta: Proyek Depdikbud, 1996), 50.
ia  menahan  diri  (dari  memakan  harta  anak  yatim  itu)  dan  Barangsiapa yang  miskin,  Maka  bolehlah  ia  Makan  harta  itu  menurut  yang  patut. kemudian  apabila  kamu  menyerahkan  harta  kepada  mereka,  Maka hendaklah  kamu  adakan  saksi-saksi  (tentang  penyerahan  itu)  bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
Konsekuensi  dari  ayat  ini  ialah  menjadikan  batas  “pasti”  kapan seseorang dianggap layak untuk menikah (menjadi) bersifat relatif ( ẓanniy ).
Hal  ini  logis,  mengapa?  Karena  tingkat  “kelayakan”  seseorang  untuk melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat  yang  meliputinya.  Masing-masing  individu  akan  mengalami  proses pencapaian  balig  dan rusyd secara  berbeda-beda  dan  dalam  jangka  waktu yang berbeda pula. 38

## E. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah
Kata  keluarga  dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia,  dalam depertemen  pendidikan  dan  kebudayaan 39 (berarti  „ibu,  bapak  dengan  anak- anaknya‟).  Sedangkan  dalam  kamus  umum  bahasa  indonesia  yang  dikutip W.J.S  Puerwadarminta,  keluarga  berarti  sanak  saudara;  yang  bertalian  oleh turunan  (ke  nenek  moyang);  sanak  saudara  yang  bertalian  oleh  perkawinan; dua orang seisi rumah; anak bini: batih.
Keluarga  menurut  W.A  Gerungan,merupakan  kelompok  sosial  yang pertama  dalam  kehidupan  manusia,  tempat  dia  belajar  dan  menyatakan  diri sebagai  manusia  sosial  didalam  hubungan  interaksi  dengan  kelompoknya. Dalam  kenyataan  kehidupan  (modern  ataukah  justru  primitif),  Thahari Musnamar  menyatakan  bahwa  ada  yang  bisa  disebut  keluarga  tettapi  suami istri,  hanya  didasarkan  rasa  suka  sama  suka  dan  kesepakatan  untuk bekerjasama  yang  cocok  baru  diteruskan  keikatan  pernikahan  dan  bila  tidak cocok  ikatan  kerjasama  bubar  begitu  saja  menurut  kesepakatan  bersama pula. 40
Berdasarkan  keputusan  direktur  Jendral  bimbingan  masyarakat  islam dan  urusan  haji,  departemen  agama  RI  Nomor:  D/71/1999  tentang  petunjuk pelaksanaan  pembinaan  keluarga  sakinah,  Bab  III  Pasal  III  menyatkan bahwa: keluarga sakinah adalah: keluarga  yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi  suasana  kasih  sayang  antara  keluarga  dan  lingkungannya  dengan selaras,  serasi  serta  mampu  mengamalkan,  menghayati  dan  memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. 41
38 Metode pengambilan simpulan  melalui  data  dari  berbagai  sampel  juga  pernah dilakukan  oleh  Imam  Shāfi‟i  ketika  hendak  mencari  batasan  minimal  dan  maksimal  keluarnya darah haid. Metode ini dikenal dengan istilah istiqrā‟.
39 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) Hlm. 413
40 W.A Genungan, Psikologi Sosial, (Bandung: PT. Eresco, 1996), Hlm. 180
41 Keputusan  Direktur  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Urusan  Haji, Departemen Agama RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah.

## F. Tipologi Keluarga Sakinah
Terdapat  beberapa  tipologi  yang  berkaitan  dengan  keluarga  sakinah yaitu: 42
a. Keluarga  Pra  Sakinah  yaitu  keluarga  yang  dibentuk  bukan  melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material  ( basic  need )  secara  minimal,  seperti  keimanan,  shalat,  zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan
b. Keluarga  sakinah  I  yaitu  keluarga  yang  dibangun  atas  perkawinan  yang sah  dan  telah  dapat  memenuhi  kebutuhan  spritual  dan  material  secara minimal  tetapi  masih  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  sosial psikologinya  seperti  kebutuhan  akan  pendidikan,  bimbingan  keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosila keagamaan dengan lingkungannya.
c. Keluarga  sakinah  II  yaitu  keluarga  yang  dibangun  atas  perkawinan  yang sah  dan  disamping  telah  dapat  memenuhi  kebutuhan  kehidupannya  juga telah  mampu  memahami  pentingnya  pelaksanaan  ajaran  agama  serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial  keagamaan  dengan  lingkungannya,  tetapi  belum  menghayati  serta mengembangkan  nilai-nilai  keimanan,  ketaqwaan,  akhlaqul  karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebainya.
d. Keluarga  sakinan  III  yaitu  keluarga  yang  dapat  memenuhi  seluruh kebutuhan  keimanan,  ketaqwaan,  akhlaqul  karimah  sosial  psikologis,  dan pengembangan  keluarganya,  tetapi  masih  belum  mampu  menjadi  suri tauladan bagi lingkungannya.
e. Keluarga  sakinah  III  Pllus  yaitu  keluarga  yang  telah  dapat  memnuhi seluruh  kebutuhan  keimanan,  ketaqwaan,  akhlaqul  karimah  secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

## G. Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah
Konsep  keluarga  sakinah  dari  Khairuddin  Nasution  secara  teoritis menjelaskan,  sebuah  rumah  tangga  dianggap  sakinah  apabila  bisa menerapkan  dan  mewujudkan  prinsip-prinsip  berikut  dalam  kehidupan sehari-hari mereka.: 43
a. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi
Bahwa dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dalam rumah tangga  harus  diputuskan  dan  diselesaikan  berdasarkan  hasil  musyawarah minimal  antara  suami  dan  istri.  Lebih  dari  itu  kalau  dibutuhkan  juga melibatkan  seluruh  anggota  keluarga,  yakni  suami,  istri  dan  anak-anak. Ssedang  maksud  demokratis  adalah  bahwa  antara  suami  istri  harus  saling terbuka  untuk  menerima  pandangan  dan  pendapat  pasangan.  Demikian juga  antara    orang  tua  dan  anak  harus  menciptakan  suasana  yang  saling menghargai dan menerima pandangan pendapat anggota keluarga lain.
42 Drs. H. Kgs. M. Daud, M.HI, Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya, Makalah di Balai Diklat Keagamaan Palembang.
43 Khairuddin Nasution, Membentuk Keluarga Sakinah Bahagia . Hlm 20
b. Prinsip Melakasanakan Norma Agama Bahwa  dalam  menjalankan  seluruh  kagiatan  masing-masing anggota  keluarga,  harus  selaras  dan  sejalan  denga  ajaran  agama,  baik ketika berada dirumah  maupun diluar  rumah, baik ketika bersama dengan anggota keluarga maupun tidak.
c. Prinsip  Menciptakan  Rasa  Aman,  Nyaman,  Dan  Tentram  Dalam Kehidupan Keluarga
Bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Setiap  anggota:  suami,  istri,  dan  anak-anak  wajib  dan  sekaligus  berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketentraman.  Dengan  ada  keseimbangan  antara  kewajiban  da  hak  untuk mendapatkan  kehidupan  yang  aman,  nyaman  dan  tentram,  diharapkan semua  anggota keluarga saling merindukan satu dengan  yang lain.  Denga kehidupan  yang  demikian  diharapkan  pula  tercipta  hubungan  yang harmonis.
d. Prinsip Menghindari Kekerasan
Maksud  terhindar  dari  kekrasan  fisik  dalam  kehidupan  rumah tangga  adalah,  bahwa  jangan  sampai  ada  pihak  dalam  keluarga  yang merasa  berhak  memukul  atau  melakukan  tindak  kekerasan  lain  dalam bentuk  apapun,  dengan  dalih  atau  alasan  apapun,  termasuk  alasan  dalih agama,  baik  kepada  atau  antar  pasangan  (suami  dan  istri)  maupun  antara pasangan  denga  anak-anak,  sedangkan  menghindari  kekerasan  psikis bahwa suami dan istri harus mampu mencipatakan suasana kejiwaaan yang aman,  merdeka,  tentram  dan  bebas  dari  segala  bentuk  ancaman  yang bersifat kejiawaaan.
e. Prinsip Keadilan Yaitu  menempatkan  sesuatu  pada  posisi  yang  semestinya (Proporsional). Maksud  dari  prinsip keadilan ini diantaranya bahwa kalau ada  diantara  pasangan  atau  anggota  keluarga  (anak-anak)  yang  mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan  membedakan  berdasarkan  jenis  kelamin,  bahkan  daam  pembagian peran, tugas, dan pekerjaan dalam keluarga juga harus menerapkan prinsip ini.
f. Prinsip Komunikasi Anggota Keluarga Bahwa  antar  anggota  keluarga,  minimal  antara  suami  dan  istri harus  selalu  dibangun  dan  dipelihara  komunikasi.  Sebab  dalam  banyak kasus  munculnya  problem  dalam  kehidupan  keluarga  sebagai  akibat  dari salah  pengertian.  Setelah  diklarifikasi  ternyata  tidak  ada  masalah  prinsip yang  perlu  menjadi  pemicu  masalah,  kecuali  hanya  salah  paham.  Salah pengertian  terjadi  sebagai  akibat  tidak  adanya  komunikasi  yang  baik. Konsekuensinya  semakin  baik  bangunan  komunikasi  antara  anggota keluarga, semakin kecil kemungkinan terjadi salah paham.

## H. Langkag-Langkah Pembinaan Keluarga Sakinah
Pembinaan  keluarga  sakinah  saat  ini  menjadi  program  nasional pemerintah  melalui  Menteri  Agama  (8  Januari  1999)  sebagaiman  juga  telah disebutkan  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  pasal  1  “
perkawinan  adalah  salah  satu  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki  –  laki dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. 44
Atas pengertian tersebut, maka keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat lahir batin, spritual  dan  material  yang  layak,  saling  menciptakan  suasana  cinta  kasih yang  nyaman,  selaras,  serasi,  seimbang,  serta  mampu  menanamkan  dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaaan, dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
Kebijakan  tersebut  ditetapkan,  mengingat  cukup  besarnya  jumlah keluarga  ditanah  air  kita,  yang  hidup  dalam  kemiskinan  baik  lahir  maupun batin. Realitas seperti ini banyak dialami masyrakat khususnya umat muslim, maka dari itu apabila indonesia  yang  mayoritas  umat islam dan  keluarganya pun  sakinah,  jika  sebagian  besar  keluarga  sebagai  satuan  terkecil  dari msyarakat  bahagia  dan  sakinah  jelas  kesimpulannya  indonesia  akan memperoleh  kemakmuran.  Ada  beberapa  faktor  pendukung  pencapaian sakinah yaitu: 45
a. Niat yang benar , yaitu dalam proses melakukan pernikahan untuk menuju gerbang  pembentukan  keluarga  sakinah  harus  didasari  niat  yang  benar dengan memegang komitmen dan siap menerima konsekuensi yang ada.
b. Kedewasaan suami istri , yaitu dalam proses pernikahan sangat diperlukan kedewasaan  seperti  berfikir    (rasional)  dewasa  dalam  mengelola  hati, dewasa  dalam  tindakan  dan  dewasa  dalam  agama.  Sebab,  pernikahan bukan  hanya  untuk  memuaskan  seks  libido  atau  hanya  karena  cinta  saja namun  justru  lebih  dari  itu,  bagaimana  kita  mampu  mengelola  konflik- konflik  yang  ada  sehingga  rumah  tangga  yang  dibangun  tetap  mampu bertahan.
c. Ikatan  kuat  antara  anggota ,  yaitu  pada  dasarnya  ciri  khas  pertama  yang membedakan  sistem  komunitas  yang  berlandaskan  islam  dan  hukum- hukum  lainnya  adalah  kedudukan  individu- individunya ,  dalam  islam kesakralan    hubungan  atara  anggo  keluarga  sangat  erat  terbukti  ketika keluarga menjadi besar sedah beranak cucu dan lain sebagainya maka ada beberapa  keluarga  yang  melakukan  haul,  reoni,  sehingga  hubungan  satu dengan yang lain tetap terjaga. 46
d. Pendidikan  Agama  Dalam  Keluarga ,  Hal  ini  sangat  penting  dalam keluarga ,  agama  adalah  pilar  dan  sebagai  pedoman  dalam  pembentukan keluarga sakinah. 47
e. Pendidikan  Anak ,  permasalah  anak  tentu  tidak  akan  habis  dibicarakan. Meskipun  tidak  mengkhususkan  diri  mengenai pendidikan anak, setidaknya  kita  mengetahui  problem  anak  yang  dapat  mengurangi
44 Undang-Undang Perkawinan Indonesia .Galang Press. 2009
45 Umay M. Dja‟far Shiddieq, Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan Al Qur‟an an Sunnah, (Jakarta: Zakian Press, 2004), Hlm. 44-45
46 Mahmud  Muhammad  Al  Jauhari, Membangun  Keluarga  Qur‟ani, (Jakarta:  Amzah 2000), Hlm. 181-184
47 Dede Junaedi, Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007) Hlm. 207
keharmonisan  keluarga.  Selain  itu  perkembangan  anak,  pengaruh lingkungan  sangat  rentan  dengan  pembentukan  pribadi  anak,  apakah menjadi  generasi  yang  tangguh  atau  sebaliknya  maka  jelas  anak  adalah tanggung jawab keluarga khususnya orang tua.
I. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah
Yang  dimakssud  dengan  hak  adalah  apa-apa  yang  diterima  oleh seseorang  dari  orang  lain,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kewajiban  adalah apa  yang  harus  dilakukan  seseorang  terhadap  orang  lain. 48 Hak  adalah kekuasaan  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu,  sedangkan Kewajiban  adalah sesuatu yang harus dikerjakan.
Adanya  hak  dan  kewajiban  antara  suami  istri  dalam  kehidupan  rumah tangga  dapat  dilihat  dalam  beberapa  ayat  Al-Qur‟an  dan  Hadits  Nabi.  Contoh dalam Al-Qur‟an pada surat al-baqarah ayat 228:
ٌ َجَرَد َّنِهْيَ َع  ِلاَجِّر ِلَو  ِ ْوُرْعَ ْلاِب َّنِهْيَ َع ْيِ َّلا ُلْ ِم َّ ُنَ َو " Bagi  istri  itu  ada  hak-hak  berimbang  dengan  kewajiban-kewajibannya  secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.”
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  istri  mempunyai  hak  dan  istri  juga mempunyai  kewajiban.  Kewajiban  istri  merupakan  hak  bagi  suami.  Meskipun demikian,  suami  mempunyai  kedudukan  setingkat  lebih  tinggi,  yaitu  sebagai kepala keluarga.
Lantas,  pada  pengertian  diatas  jelas  membutuhkan  subyek  dan obyeknya.Maka  disandingkan  dengan  kata  kewajiban  dan  hak  tersebut,dengan kata  suami  dan  istri,memperjelas  bahwa  kewajiban  suami  adalah  sesuatu  yang harus  suami  laksanakan  dan  penuhi  untuk  istrinya.Sedangkan  kewajiaban  istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakann dan lakukan untuk suaminya.Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya.Sedangkan  hak  isteri  adalah  sesuatu  yang  harus  diterima  isteri  dari suaminya.Dengan  demikian  kewajiban  yang  dilakukan  oleh  suami  merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri.Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.
Begitulah  kehidupan  berumah  tangga,Mebutuhkan  timbal  balik  yang searah  dan  sejalan.Rasa  salaing  membutuhkan,memenuhi  dan  melengkapi kekurangan  satu  dengan  yang  lainnya.tanpa  adanya  pemenuhan  kewajiban  dan hak  kedunya,maka  keharmonisan  dan  keserasian  dalam  berumah  tangga  akan goncang berujung pada percekcokan dan perselisihan.
Dengan  dilangsungkan  akad  Perkawinanantara  mempelai  laki-laki  dan mempelai  perempuan  yang  dilakukan  oleh  walinya,  terjalinlah  hubungn  suami isteri dan timbul hak dan kewajiaban masing-masing timbal-balik.
Hak  suami  merupakan  kewajiban  istri,  sebaliknya  kewajiban  suami merupakan hak istri. Dalam kaitan ini ada enam hal: 49
1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
48 Amir  Syarifuddin, HUKUM  PERKAWINAN  ISLAM  DI  INDONESIA  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-undang  Perkawinan , (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 159
49 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-undang  Perkawinan , (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 159-160
4. Kewajiban bersama suami istri.
5. Hak suami atas istri.
6. Hak istri atas suami. Jika  suami  istri  sama-sama  menjalankan  tanggung  jawabnya  masing- masing,  maka  akan  terwujudlah  ketentraman  dan  ketenangan  hati,  sehingga sempurnalah  kebahagiaan  hidup  rumah  tangga.  Dengan  demikian,  tujuan berkeluarga  akan  terwujud  sesuai  dengan  tujuan  agama,  yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah . 50 a. Kewajiban Suami terhadap Istri
Adapun  kewajiban  suami  terhadap  istri  dapat  di  bagi  menjadi  dua
bagian:
1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah .
2) Kewajiban yang tidak bersifat materi. Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah:
a) Menggauli  istrinya  secara  baik  dan  patut.  Hal  ini  sesuai  dengan firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 19:
                                                                                             
              
“Pergaulilah  mereka  (istri-istrimu)  secara  baik.  Kemudian  bila kamu  tidak  menyukai  mereka  (bersabarlah)  karena  mungkin  kamu tidak  menyukai  sesuatu,  padahal  Allah  menjadikan  padanya kebaikan yang banyak "
b) Suami  wajib  mewujudkan  kehidupan  perkawinan  yang  diharapkan Allah  untuk  terwujud,  yaitu sakinah,  mawaddah wa  rahmah .  Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:
                                                                                                 
                                                          
“ Di  antara  tanda-tanda  kebesaran  Allah  Ia  menjadikan  untukmu pasangan  hidup  supaya  kamu  menemukan  ketenangan  padanya  dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda agi kaum yang berfikir. " 51
c) Mendidik istri merupakan kewajiban suami, sebagaimana tercantum dalam hadits Bukhari:
َةَدِااَز ْنَع ٍّيِ َع ُنْب ُْينَسُح اَنَ ثَّدَح  َلَاَق دٍ اَزِح ُنْب ىَ وُمَو  دٍ ْيَرُك وُبَأ اَنَ ثَّدَح َلاَق َلاَق ُوْنَع ُوَّ لا َيِضَر َةَرْ يَرُى  ِبَِأ ْنَع دٍ ِزاَح  ِبَِأ ْنَع ِّيِعَجْشَْاا َةَرَسْيَم ْنَع
50 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 155
51 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-undang  Perkawinan , (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 160-161
ْنِم ْتَقِ ُخ َةَأْرَ ْلا َّنِإَف ِ اَسِّنلاِب اوُصْوَ تْ ا َمَّ َ َو ِوْيَ َع ُوَّ لا ىَّ َص ِوَّ لا ُلوُ َر ُوَتْكَرَ ت ْنِإَو ُوَتْرَسَك ُوُ يِقُت َتْبَىَذ ْنِإَف ُه َلَْعَأ ِعَ ِّللا  ِفِ دٍ ْيَش َجَوْعَأ َّنِإَو دٍعَ ِض ِ اَسِّنلاِب اوُصْوَ تْ اَف َجَوْعَأ ْلَزَ ي َْ
. يرخبلا هاور .
“Nasihatilah  para  wanita  (istri)  itu  dengan  baik.  Sesungguhnya wanita  itu  tercipta  dari  tulang  rusuk  yang  bengkok.  Bila  engkau biarkan  akan  tetap  bengkok,  tapi  jika  engkau  luruskan  akan  patah. Maka nasihatilah wanita itu dengan baik.” (HR Bukhari) : 52
b. Hak Bersama Suami Istri
Yang  dimaksud  dengan  hak  bersama  suami  istri  ini  adalah  hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah: 53
a) Timbulnya  hubungan  suami  dengan  keluarga  istrinya  dan  baliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah .
b) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan  ini  merupakan  kebutuhan  bersama  suami  istri  yang dihalalkan secara timbal balik.
c) Haram  melakukan  perkawinan,  yaitu  istri  haram  dinikahi  oleh  ayah suaminya,  kakaknya,  anaknya  dan  cucu-cucunya.  Begitu  pula  ibu istri,  anak  perempuan,  dan  seluruh  cucunya  haram  dinikahi  oleh suami.
d) Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan pernikahan yang sah, bila  mana  salah  seorang  meninggal  dunia  sesudah  sempurnanya ikatan  pernikahan,  pihak  yang  lain  dapat  mewarisihartanya, meskipun belum pernah melakukan hubungan seksual.
e) Keduanya  wajib  berperilaku  yang  baik,  sehingga  dapat  melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.
c. Kewajiban Bersama Suami Istri
1. Memelihara  dan  mendidik  anak  keturunan  yang  lahir  dari perkawinan tersebut.
2. Memelihara  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah  wa rahmah .
Hak  dan  kewajiban  suami  istri  diatur  secara  tuntas  dalan  UU
perkawinan    dalam  satu  bab  VI  yang  materinya  secara  esensial  telah sejalan  dengan  apa  yang  digariskan  dalam  kitab-kitab  fiqh  yang bunyinya sebagai berikut:
d. Hak Istri Atas Suami
52 Miftah faridl, Rumahku Surgaku , (Jakarta: GEMA INSANI 2005), Hal. 113
53 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia
Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-undang  Perkawinan , (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 163
Hak-hak  isteri  yang  menjadi  kewajiban  suami  dapat  dibagi  dua: hak-hak  kebendaan,  yaitu  mahar  (maskawin)  dan  nafkah,  dan  hak-hak bukan  kebendaan,  misalnya  berbuat  adil  di  antara  para  isteri  (dalam perkawinan  poligami),  tidak  berbuat  yang  merugikan  isteri  dan sebagainya.
a) Hak-hak Kebendaan
1) Mahar (Maskawin)
Q.S. An-Nisa ayat 24 ;
                                                                                  
            
“Dan  berikanlah  maskawin  kepada  perempuan-perempuan  (yang kamu  nikahi)  sebagai  pemberian  wajib.  Apabila  mereka  dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”
Dari  ayat  Al-Qur‟an  tersebut  dapat  diperoleh  suatu pengertian  bahwa  maskawin  itu  adlah  harta  pemberian  wajib  dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh  diganggu  oleh  suami,  suami  hanya  dibenarkan  ikut  makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela. 54
Dari  ayat  tersebut  diperoleh  ketentuan  bahwa  isteri  berhak atas  mahar  penuh  apabila  telah  dicampuri.  Mahar  merupakan  suatu kewajiban  atas  suami,  dan  isteri  harus  tahu  berapa  besar  dan  apa ujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri  merelakan  haknya  atas  mahar,  mengurangi  jumlah,  mengubah ujud atau bahkan membebaskannya.
b) Nafkah Yang  dimaksud  dengan  nafkah  adalah  mencukupkan  segala keperluan  isteri,meliputi  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya.
Q.S. Ath-Thalaq : 6 mengajarkan,
                                                                       
                                                                                
“Tempatkanlah  isteri-isteri  dimana  kamu  tinggal  menurut kemampuanmu;  janganlah  kamu  menyusahkan  isteri-isteri  untuk menyempitkan  hati  mereka.  Apabila  isteri-isteri  yang  kamu  talak  itu dalam  keadaan  hamil,  berikanlah  nafkah  kepada  mereka  hingga bersalin …
54 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-undang  Perkawinan , (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 164
“ Ayat berikutnya (Ath-Thalaq :7) memrintahkan,
                                                                                                 
                          
“  Orang  yang  mampu  hendaklah  memberi  nafkah  menurut kemampuannya,  dan  dan  orang  yng  kurang  mampu  pun  supaya memberi  nafkah  dari  harta  pemberian  Allah  kepadanya;  Allah  tidak akan  membebani  kewajiban  kepada  seseorang  melebihi  pemberian Allah kepadanya ….” c) Hak-hak Bukan Kebendaan
Hak-hak   bukan  kebendaan  yang  wajib  ditunaikan  suami terhadap  isterinya,  disimpulkan  dalam perintah Q.S.  An-Nisa:  19
agar  para  suami  menggauli  isteri-isterinya  dengan  makruf  dan bersabar  terhadap  hal-hal  yang  tidak  disenangi,  yang  terdapat  pada isteri. 55
Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup: 1) Sikap  menghargai,  menghormati,  dan  perlakuan-perlakuan  yang baik,  serta  meningkatkan  taraf  hidupnya  dalam  bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Termasuk  perlakuan  baik  yang  menjadi  hak  isteri  ialah, hendaknya  suami  selalu  berusaha  agar  isteri  mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengtahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melaui pengajian -pengajian, kursus- kursus,  kegiatan    kemasyarakatan,  bacaan  buku,  majalah,  dan sebagainya. 2) Melindungi  dan menjaga nama baik isteri Suami  berkewajiban  melindungi  isteri  serta  menjaga  nama baiknya.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  suami  harus  menutupi-nutupi kesalahan  yang  memang  terdapat  pada  isteri.  Namun,  adalah menjadi  kewajiban  suami  untuk  tidak  membeberkan  kesalahan- kesalahan  isteri  kepada  orang  lain.  Apabila  kepada  isteri  hal-hal yang  tidak  benar,  suami  setelah  melakukan  penelitian  seperlunya,
tidak  apriori,  berkewajiban  memberikan  keterangan-keterangan kepada  pihak-pihak  yang  melontarkan  tuduhan  agar  nama  baik isteri jangan menjadi cemar. 56 3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri Hajat  biologis  adalah  kodrat  pembawaan  hidup.  Oleh karena  itu,  suami  wajib  memperhatikan  hak  isteri  dalam  hal  ini.
Ketentraman  dan  keserasian  hidup  perkawinan  anatara  lain ditentukan  oleh  faktor  hajat  biologis  ini.  Kekecewaan  yang dialami  dalam  masalah  ini  dapat  menimbulkan  keretakan  dalam
55 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 155-156
56 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 159
hidup  perkawinan;  bahkan  tidak  jarang  terjadi  penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini. 57
Salah  seorang  sahabat  Nabi  bernama  Abdullah  bin  Amr yang  terlalu  banyak  menggunakan  waktunya  untuk  menunaikan ibadah;  siang  untuk  melakukan  puasa  dan  malam  harinya  untuk melakukan  shalat,  diperingatkan  oleh  Nabi  yang  antara  lain.
“Isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi.
Demikian  pentingnya  kedudukan  kebutuhan  biologis  itu dalam  hidup  manusia  sehingga  Islam   menilai  hubungan  suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala. Dalam hal  ini  hadits  Nabi  riwayat  Muslim  mengajarkan,  “Dan  dalam hubungan  kelaminmu  bernilai  shadaqah.”  Mendengar  kata  Nabi itu para sahabat bertanya, “ Ya Rasulullah, apakah salah seorang di  antara  kita  memenuhi  syahwatnya  itu  memperoleh  pahala?” Nabi  menjawab,  “Bukkankah  apabila  ia  melakukannya  dengan
yang  haram  akan  berdosa?  Demikian  sebaliknya,  apabila  ia memenuhinya dengan cara yang halal akan mendapat pahala.”

## J. Kesimpulan
Berdasarkan  beberapa  penafsiran  ayat  di  atas,  bahwa  batas  usia perkawinan  perspektif  al  qur‟an  adalah  di  tunjukkan  dengan  adanya  tingkat kedewasaan  kedewasaan  yang  matang.  Kedewasaan  tersebut  dapat  ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-kadang tidak bisa  dan  sukar  ditentukan.  Seseorang  yang  sudah  mimpi  adakalanya  belum rusydan dalam  tindakannya,  atau  disebutkan  dalam  Kamus  Ilmiah  adalah kedewasaan  (kebenaran)  telah  nyata.  Dijelaskan  dalam  Kitab al-Fiqh  „Alâ Madzâhib  al-Arba‟ah, batas bâligh seorang  anak  biasanya  ditandai  dengan tahun,  namun  terkadang  ditandai  dengan  tanda  yaitu  mimpi  bagi  laki-laki  dan haidh bagi  perempuan.  Menurut  Hanâfi,  tanda  bâligh  bagi  seorang  laki-laki ditandai  dengan  mimpi  dan  keluarnya  mani,  sedangkan  perempuan  ditandai dengan haidh ,  namun  jika  tidak  ada  tanda-tanda  bagi  keduanya  maka  ditandai dengan  tahun  yaitu  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  17  tahun  bagi  perempuan. Sedangkan  batas.  Sedangkan  batas  usia  perkawinan  perspektif  hukum  positif Indonesia  disebutkan  pada  Pasal  7  ayat  1  tahun  1974  “  perkawinan  hanya  di idzinkan  apabila  pihak  pria  sudah  umur  19  Tahun  dan  Pihak  Wanita  sudah mencapai umur 16 Tahun”.
Di  dalam  melangsungkan  perkawinan  yang  dicita-citakan  (Keluarga Sakinah  Mawaddah  wa  Rahmah)  dibutuhkan  kemampuan  dan  persiapan. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa, oleh karenanya potensi terjadinya perkawinan di usia dini harus dicegah.
57 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-undang  Perkawinan , (Jakarta: KENCANA 2006), Hal. 164

## DAFTAR PUSTAKA
An-Nasa‟i    Imam, Sunan  an  Nasa‟i, Juz  6,  Maktabah  Syamilah (www.shamela.ws).
Az  Zuhaili,  Dr.  Wahbah. Fiqh  al  Islami  wa  Adillatuhu . Juz  9.  Beirut.  Dar.  al- Fikr al- Ma‟asyir. 2006.
Agustiani,  Dr.  Hendriati. Psikologi  Perkwmbangan .  Bandung.  Rafika  Aditama. 2006.
As  Subki,  Dr.  Ali  Yusuf. Fiqh  Keluarga  Pedoman  Berkeluarga  dalam  Islam . Jakarta. AMZAH. 2010.
Azzam,  Prof.  Dr.  Abdul  Aziz  Muhammad. Fiqh  Munakahat;  Khitbah,  Nikah, dan Talak . Jakarta. AMZAH. 2009.
Crain, William. Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2007.
Daud,  Muhammad  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama, (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1997
Elizabeth  B,  Hurlock. Psikologi  Perkembangan ; Suatu  Pendekatan  Rentang Kehidupan. Edisi kelima. Jakarta. Erlangga.
Lestari,  Sri.  Psikologi  Keluarga  Penanaman  Nilai  dan  Penanganan  Konflik dalam Keluarga.Jakarta: Kencana, 2012.
Nasution, Khairudin. Membentuk Keluarga Sakinah Bahagia . Jakarta. AMZAH. 2009.
MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1998
Raharjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung : Alumni, 1979 Sujanto, Drs. Agus. Psikologi Perkembangan, Jakarta: Aksara Baru. 1982.
Sosroatmodjo.  Arso  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan di  Indonesia , (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
Seligmant,  Martin  E.P.  Authentic  Happiness  :  Menciptakan  Kebahagiaan Dengan Psikologi Positif. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
Syarifuddin,  Amir. Hukum Perkawinan Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta. Kencana Prenada Media Croup. 2009.
Yusuf,  Syamsul. Psikologi  Perkembangan  Anak  dan  Remaja .  Bandung.  PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
UU. No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007