## PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH
Indah Siti Aprilia, Leander Elian Zunggaval
Universitas Tarumanagara indahsitiaprilia@gmail.com lzunggaval@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  dilakukanya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  dampak pencemaran sungai di Jakarta dan kaitannya dengan lingkungan hidup, serta bagaimana upaya prefentif dan tanggung jawab dari negara akibat suatu pencemaran dalam sungai. Dengan  metode  dalam  pengumpulan  bahan  dan  materi  didasarkan  pada  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan  atau studi  dokumen,  yaitu  penelitian  dilakukan  atau  ditujukan  pada  peraturan-peraturan tertulis  atau  disebut  juga  dengan  data  sekunder.  Dampak  dari  pencemaran  sungai  di Jakarta  yang  disebabkan  oleh  limbah  rumah  tangga  yang  sering  kali  mengandung limbah berbaya ini berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda dan merusak estetika. Namun sesungguhnya terdapat tanggung jawab  dari  negara  yang  dalam  UUPPLH  dimuat  asas  tanggung  jawab  negara  tersebut dimana  negara  berperan  aktif  dalam  mencegah  terjadinya  pencemaran  air.  Peran pemerintah  secara  preventif  dilakukan  dengan  cara  pengawasan  dan  pengelolaan pemberian  izin.  Sedangkan  peran  pemerintah  secara  represif  adalah  dengan  adanya sanksi.
Kata Kunci : Limbah, Preventif, Peran Negara
The  purpose  in  this  paper  research  to  know  how  the  impact  of  pollution  of  rivers  in Jakarta and to do with environment, as well as how prefentif effort and responsibility of the  country  to  due  river  pollution.  The  research  methods  in  the  collection  of  material normative  law  based  on  reseach  normative  legal  research.  Research  by  literature  and study  document.  Namely  research  aimed  at  regulation  unwritten  by  law  or  also  called secondary  with  the  data.  The  impact  of  pollution  of  rivers  in  Jakarta  caused  by household  wastes that so often containing  waste danger these affect  human health, the life of biotics, the water quality of groundwater, by damage and ruined aesthetic object. But in fact there are the responsibility og the countries in UUPPLH loaded the bases for the responsibility of the country where the country actively involved in preventing. Keyword: waste, preventive,  country responsibility

## A. Latar Belakang
Lingkungan  sejatinya  adalah  hak  asasi  manusia  yang  harus  dijaga dandilestarikan  serta  merupakan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus diwujudkan  dalam  rangka  mencapai  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Berdasar  pada  Pasal  28  H  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Hak asasi manusia inilah yang harus  dijamin  dan  dipenuhi  oleh  negara  pada  setiap  individu.  Sebagai  hak  setiap orang,  tentunya  secara  timbal-balik  pula  mewajibkan  semua  orang  untuk menghormati  hak  orang  lain  sehubungan  dengan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat.  Demikian  pula  negara,  di  samping  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk menjamin  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  juga  berhak  menuntuk  setiap orang  untuk  menghormati  hak  orang  lain,  apabila  perlu  memaksa  setiap  orang untuk  tidak  merusak  dan  mencermarkan  lingkungan  hidup  untuk  kepentingan bersama. 1)
Oleh  karenanya  kegiatan  dalam  upaya  memelihara  dan  meningkatkan derajat  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagaimana  amanat  konstitusi tersebut  haruslah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  berkelanjutan  dalam  rangka menciptakan kualitas lingkungan yang mendukung suatu  kehidupan bernegara ini. Karenanya  perizinan  berkaitan  dengan  pengelolaan  limbah,  khususnya  limbah bahan berbahaya dan beracun perlu diperhatikan, karena jika dibiarkan bercampur dengan  media  lingkungan  tanpa  diolah  terlebih  dahulu  akan  terjadi  penurunan kualitas lingkungan hidup, khususnya pecemaran air.Penurunan kualitas lingkungan hidup  baik  karena  terjadinya  pencemaran  atau  terkurasnya  sumber  daya  alam adalah  timbulnya  ancaman  atau  dampak  negatif  terhadap  kesehatan,  menurunnya nilai  estetika,  kerugian  ekonomi  ( economic  cost) ,  dan  terganggunya  sistem  alami ( natural  system). 2) Perubahan  dalam  lingkungan  hidup  akan  menyebabkan perubahan  dalam  kondisi  fisik  maupun  psikis  manusia  untuk  menyesuaikan  diri dengan kondisi  yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan  pula  perubahan  dalam  lingkungan  hidup. 3) Hubungan  yang  dinamis ini  jelas  sangat  memengaruhi  antara  manusia  dan  lingkungannya,  dan  menjadi faktor  utama  yang  memengaruhi  lingkungan.  Oleh  karenanya  dibutuhkan
1) Jimly Asshiddiqie, Green Constitution , (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hal 90-91
2) Richard Steward and James E. Krier, Environmental Law and Policy,, ( New York: The Bobbs Merril Co.Inc., Indianapolis,1978) hal. 6-7
3) A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan , (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 6-7
kepedulian  dan  pengelolaan  yang  baik  terhadap  lingkungan  ini  agar  terjadi kesinambungan kehidupan yang layak.
Air  merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang  paling  penting  bagi  makhluk hidup,  sehingga  keberadaan  sumber  air 4 harus  tetap  dijaga  baik  secara  kuantitas maupun kualitas. Sungai adalah salah satu sumber air untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Namun,  sering  kita  temui  kondisi  sungai  yang  kotor,  bau,  dan memprihatinkan  sehingga  bisa  dikatakan  tidak  layak  untuk  dimanfaatkan  oleh manusia  dan  sangat  berpotensi  untuk  berdampak  negatif  pada  lingkungan sekitarnya. Terdapat indikasi-indikasi pencemaran air 5 di sungai.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  (KLH RI) menyampaikan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 75% sungai di Indonesia tercemar berat akibat buangan air limbah rumah tangga. 6
Masalah  mengenai  pencemaran  air  yang  terus  terjadi  di  wilayah  Ibukota DKI  Jakarta  menjadi  hal  yang  biasa.  Kurangnya  kesadaran  masayarakat  terhadap lingkungan  membuat  terjadinya  pencemaran  air  dikarenakan  pembuangan  limbah rumah tangga ke sungai. Adanya pencemaran air pada umumnya dapat berdampak terhadap  kehidupan  biota  air,  bagi  kesehatan  manusia,  terhadap  kualitas  air  tanah, mempercepat proses kerusakan benda, terhadap estetika lingkungan. 7
Lahirnya  kesadaran  lingkungan  dan  kebiajaksanaan  pembangunan berwawasan  lingkungan  di  tingkat  global  sudah  dimulai  sejak  Konferensi  PBB pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Selain itu, ada juga Konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992 yang menghasilkan 27 prinsip, di antaranya prinsip kedaulatan  dan  tanggung  jawab  negara,  prinsip  tanggung  jawab  bersama,  prinsip tindakan  pencegahan,  prinsip  keberhati-hatian,dan  prinsip  pencemaran  membayar. Di  Indonesia  sendiri  seiring  dengan  berjalannya  waktu  juga  menetapkan  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengelolaan
4) Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan  Pengendalian  Pencemaran  Air  menyebutkan  bahwa  sumber  air  adalah  wadah  air  yang  terdapat  di atas  dan  di  bawah  permukaan  tanah,  termasuk  dalam  pengertian  ini  akuifer,  mata  air,  sungai,  rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
5 )Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan  Pengendalian  Pencemaran  Air  menyebutkan  bahwa  Pencemaran  air  adalah  masuknya  atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
6) Muhammad Dawud, et.al .,”Analisis Sistem Pe ngendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane Kota Tangerang Berbasis Masyarakat” , Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2016 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah  Jakarta  2016,  hlm.  2,  https://media.neliti.com/media/publications/173218-ID-analisis- sistem-pengendalian-pencemaran.pdf, diakses pada tanggal 11November 2019
7 Lina Warli na, “Pencemaran Air: Sumber, Dampak dan Penanggulanga”, hlm. 17., http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/08234/lina_warlina.pdf diakses pada tanggal 12 November 2019.
Lingkungan  Hidup,  kemudian  berubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dan  yang  berlaku  hingga  sekarang adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kebijakan Lingkungan Hidup di Indoneisa
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  memberi  pengertian  bahwa lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan, dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi alam  itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta makhluk hidup lain. Sedangkan Menurut Mulyanto, menyatakan :
“Lingkungan  adalah  seluruh  faktor  luar  yang  memengaruhi  suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup ( biotic factor ) atau variabelvariabel yang tidak hidup ( abiotic factor )”. 8)
a. Pengelolaan Lingkungan Hidup
Diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh manfaat  sekaligus  menjaga  dan  memelihara  sumber  daya  alam  yang  ada, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Dengan sumber  daya  alam  ini,  manusia  dapat  melakukan  pembangunan  yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia pada umumnya. 9) Artinya disini  perlu  adanya  suatu  pengelolaan  lingkungan  hidup  guna  memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dirumuskan pada  Pasal  1  point  2  UUPPLH  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan penegakan hukum.
b. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Semakin berkembangnya industri dan teknologi bagi manusia, maka terlihat juga  kegiatan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  semakin meningkat.  Pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  tidak  baik  akan  ditandai
8 ) Mulyanto, Ilmu Lingkungan , (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), Hal. 1.
9 ) Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), Hal.86.
dengan  adanya  pencemaran  dan  perusakan  yang  semakin  banyak.  Masalah Lingkungan  Hidup  merupakan  masalah  yang  terus  berkembang  dan berproses.  Bagi  negara  berkembang  masalah  lingkungan  ini  dirasakan sebagai beban baru, bahan dan masalah baru, serta dianggap menggangu atau dengan kata lain tidak pararel dengan kepentingan pembangunan. Menurut Djatmiko, Margono dan kawan-kawan, menyatakan :
“Secara  sederhana  masyarakat  awam  maupun  pelaku  bisnis  masih menganggap  kriteria  lingkungan  hidup  dengan  sistem  dan  teknik penanggulangan  pencemaran  yang  canggih  memerlukan  modal, teknologi  dan  biaya  yang  tinggi.  Lingkungan  hidup  dianggap  suatu yang  abstrak,  yang  agak  jauh,  dan  tidak  berkaitan  langsung  dengan hidup  atau  mati.  Tetapi  jika  produk  makanan  dan  minuman  kita hanya  sedikit  yang  tercemar,  dampaknya  baru  akan  terasa  beberapa tahun  kemudian  dan  orang  sudah  lupa  akan  sebab  musabab akumulasi bahan beracun karena dampak pencemaran lingkungan” 10)
Lebih  lanjut  mengenai  hal-hal  yang  langsung  mempengaruhi kesejahteraan  manusia  adalah  misalnya  terganggunya  kesehatan  karena pencemaran atau keracunan, rusaknya usaha karena erosi dan banjir, dan sebagainya.  Sedangkan  hal-hal  yang  tidak  langsung  mempengaruhi kesejahteraan  manusia  adalah  misalnya  merosotnya  produktivitas,  dan lain sebagainya.
Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan :
“Batasan  tentang  lingkungan  berdasarkan  isinya  untuk  kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalm  arti  biosphere  saja,  yaitu  permukaan  bumi,  air,  dan  atmosfir tempat  terdapat  jasadjasad  hidup.  Batasan  lingkungan  hidup  dalam arti ini adalah semua benda, daya, kehidupan, termasuk di dalamnya manusia  dan  tingkah  lakunya  yang  terdapat  dalam  suatu  ruangan, yang  mempengaruhi  kelangsungan  dan  kesejahteraan  manusia  serta jasad-jasad hidup lainya. Dari pengertian diatas tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan”. 11)
Menurut P. Joko Subagyo, menyatakan :
10 ) Djatmiko, Margono, dkk, Pendayagunaan Industrial Waste Management , (Bandung  : Citra Aditya Bakti, 2000) , Hal.2.
11 M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , (Bandung : Alumni,2001) Hal.10.
“Sungai  dapat  dijumpai  di  setiap  tempat  dengan  kelasnya  masing- masing.  Pada  masa  lampau  sungai  dimanfaatkan  untuk  memenuhi keperluan  sehari  hari,  baik  transportasi,  mandi,  mencuci,  dan sebagainya bahkan untuk wilayah tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang makan dan minum.” 12)
Sungai  sebagai  sumber  air,  sangat  penting  fungsinya  dalam pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  dan  sebagai  sarana  transportasi  yang relatif  aman  untuk  menghubungkan  wilayah  satu  dengan  lainya.  Sungai sebagai sumber air yang merukan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna  bagi  kehidupan  dan  penghidupan  mahluk  hidup.  Air merupakan  segalanya  bagi  kehidupan  ini  yang  fungsinya  tidak  dapat digantikan  dengan  zat  atau  benda  lainya,  namun  dapat  pula  sebaliknya, apabila  air  tidak  dijaga  nilainya  akan  sangat  membahayakan  dalam kehidupan ini.
Oleh karenanya perlu dimulainya suatu cara agar menekan angka pencemar pada media lingkungan hidup agar terjaminnya pembangunan berkelanjutan  yang  menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
2. Dampak Pencemaran Air Sungai terhadap Masyarakat dan Lingkungan
Pelaksanaan  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  dilakukan  dengan didasarkan  pada  perencanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  mencakup  inventarisasi  lingkungan  hidup,  penerapan  wilayah  ekoregian, dan  RPPLH  (rencana  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup)  yang perlu  diatur  lebih  lanjut  di  dalam  peraturan  pemerintah  (PP)  dan  peraturan daerah (perda) untuk menjamin efektifitas implementasinya. 13
Dalam menyoroti pengendalian dampak lingkungan hidup  perlu diamati beebrapa hal :
Pertama  adalah  penetapan  ecoregion  yang  dasar  pemikirannya menganggap  dalam  lingkungan  hidup  tidak  mengenal  sebatas  administratif. Lingkungan  hidup  mempunyai  peta  wilayah  yang  berbeda,  berdasarkan kesamaan  karekteristik  bentang  alam,  daerah  aliran  sungai,  iklim,  flora  dan fauna,  sosial  budaya,  ekonomi,  kelembagaan  masyarakat,  dan  infentarisasi
12 P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya , (Jakarta : Rineka Cipta 1999) Hal.38.
13 Keraf Sonny, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta, Buku Kompas, 2010), hlm. 255
lingkungan  hidup  (Pasal  7  Ayat  2).  Wilayah  ekoregion  ini  mempunyai  posisi strategi  karena  seluruh  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup,  termasuk  izin lingkungan  yang  di  keluarkan  oleh  pejabat  berwenang  dibidang  lingkungan hidup, akan di dasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disebuah  wilayah  ekoregion  sejalan  dengan  infentarisasi  lingkungan  hidup diwilayah ekoregion tersebut 14
Kedua,  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  mencakup  tiga  aspek penting, yaitu pencegahan, penanggulangan dan  pemulihan (pasal 13). Diantara ketiga aspek pengendalian ini, pencegahan dampak lingkungan hidup mendapat porsi pengaturan yang paling banyak. Ada banyak sekali instrumen pencegahan yang di akomodasi dan di atur dalam undang – undang 15
Pencemaran  limbah  tahu  merupakan  salah  satu  penyebab  kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Para industri  tahu  selalu  melakukan  apapun  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang besar  untuk  kepentingan  diri  mereka  sendiri,  pabrik  tahu  di  Indonesia  cukup banyak.  Tahu  merupakan  makanan  ringan  dan  mudah  untuk  didapatkan  yang mengadung  banyak  nutrisi  seperti,  protein,  lemak,karbohidrat,  dll,  yang  bagus untuk  kesehatan  manusia,  namun  mempunyai  dampak  buruk  jikalau  kita  tidak mengelolahnya dengan baik dan benar.

## 2.1 Dampak  Pencemaran  Air  Sungai  terhadap  Masyarakat  dan Lingkungan
Sungai  adalah  salah  satu  sumber  air  yang  memiliki  banyak  manfaat  dan kontribusi  dalam  kehidupan.  Berdasarkan  pemanfaatannya,  sungai  di  DKI Jakarta  digunakan  untuk  keperluan  rumah  tangga,  usaha  perikanan, pertanian,  peternakan,  industri,  penampung  air  serta  di  beberapa  tempat digunakan  sebagai  tempat  pembuangan  sampah  rumah  tangga  dan industri. 16 Menurut  observasi  kelompok  kami,  keadaan  Sungai  di  daerah Grogol  dan  Jl.  Gajahmada  sangat  kotor,  airnya  tidak  jernih,  dan  baunya menyengat.
Hal  ini  menunjukkan  adanya  gambaran  kualitas  sungai  yang  kurang  baik. Berikut data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta :
14 Ibid
15 Ibid
16 Diana Hendrawan, “Kualitas Air Sungai dan Situ di Dki Jakarta” , Makara, Teknologi, Volume 9  Nomor 1, 2005, hlm. 14.
Indah dan Leander, Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai....
Data di atas menunjukkan adanya tingkat DO di bawah baku
mutu.  DO  ( Dissolve  Oxygen )  adalah  Oksigen  terlarut  yang  dibutuhkan  oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang  kemudian  menghasilkan  energi  untuk  pertumbuhan  dan  pembiakan. 17 Peran oksigen adalah untuk   menentukan khan biologis yang dilakukan oleh organisme aerobik atau anaerobik. 18 Dalam kondisi aerobik, peranan oksigen adalah  untuk  mengoksidasi  bahan  organik  dan  anorganik  dengan  hasil akhirnya  adalah  nutrien  yang  pada  akhirnya  dapat  memberikan  kesuburan perairan. Dalam  kondisi  anaerobik, oksigen yang dihasilkan akan mereduksi senyawa-senyawa  kimia  menjadi  lebih  sederhana  dalam  bentuk  nutrien  dan gas. Karena proses oksidasi dan reduksi inilah maka peranan oksigen terlarut sangat penting untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara  alami  maupun  secara  perlakuan  aerobik  yang  ditujukan  untuk memurnikan air buangan industri dan rumah tangga. 19
Keadaan  sampah  hasil  rumah  tangga  yang  menghasilkan  bahan  kimia ditambah  dengan  kenyataan  bahwa  tingkat  penguraian  terhadap  kimia  yang rendah mengakibatkan kualitas sungai semakin buruk. Ada berbagai dampak negatif  dari  adanya  pencemaran  air.  Adapun  dampak  pencemaran  air  pada umumnya dibagi menjadi 5, yaitu: 20
17 Salmin, “Oksigen Terlarut (DO) Dan Kebutuhan Oksigen Biologi (Bod) Sebagai Salah Satu Indikator Untuk Menentukan Kualitas Perairan”, Oseana, Volume XXX, Nomor 3, 2005, hlm. 22.
18 Ibid .
19 Ibid., hlm. 23.
20 Lina Warlina, Op.Cit.,hlm. 18.

## a. Dampak terhadap kesehatan manusia.
Bahwa mendapatkan ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia. Dan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28  H  Ayat  (1)  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  menyatakan  “Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Apabila terjadi pencemaran air, maka masyarakat  tidak  mendapatkan  haknya  untuk  memperoleh  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat.  Dikarenakan  air  sungai  yang  sudah  tercemar bias berdampak bagi kesehatan. Dan peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam antara lain:
• Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen
• Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit
• Jumlah air yang tersedia tak cukup, sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri
• Air sebagai media untuk hidup vector penyakit
Ada  beberapa  penyakit  yang  masuk  dalam  katagori  water-borne diseases, atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air, yang masih banyak terdapat  di  daerah-daerah.  Penyakit-penyakit  ini  dapat  menyebar  bila mikroba  penyebabnya  dapat  masuk  ke  dalam  sumber  air  yang  dipakai masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Sedangkan  jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara lain, bakteri, protozoa dan metazoan.

## Tabel: Beberapa Penyakit Bawaan Air dan Agennya
Penyebab Penyakit Virus Rotavirus Diare pada anak Virus Hepatitis A Hepatitis A Virus Poliomyelitis Polio (myelitis anterior acuta) Bakteri Vibrio cholera Cholera Escherichia Coli Diare/Dysenterie Enteropatogenik Salmonella typhi Typhus abdominalis
Indah dan Leander, Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai....
Page 24

## b. Dampak terhadap kehidupan biota air
Banyaknya  zat  pencemar  pada  air  limbah  akan  menyebabkan menurunnya  kadar  oksigen  terlarut  dalam  air  tersebut.  Sehingga  akan mengakibatkan  kehidupan  dalam  air  yang  membutuhkan  oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu kematian dapat pula  disebabkan  adanya  zat  beracun  yang  juga  menyebabkan  kerusakan pada  tanaman  dan  tumbuhan  air.  Akibat  matinya  bakteri-bakteri,  maka proses  penjernihan  air  secara  alamiah  yang  seharusnya  terjadi  pada  air limbah  juga  terhambat.  Dengan  air  limbah  menjadi  sulit  terurai.  Panas dari  industri  juaga  akan  membawa  dampak  bagi  kematian  organisme, apabila air limbah tidak didinginkan dahulu.
a. Dampak terhadap kualitas air tanah
Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan faecal  coliform telah  terjadi  dalam  skala  yang  luas,  hal  ini  telah dibuktikan  oleh  suatu  survey  sumur  dangkal  di  Jakarta.  Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut.

## b. Mempercepat proses kerusakan benda
Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah  oleh  bakteri  anaerob  menjadi  gas  yang  dapat  merusak seperti  H 2 S.  Gas  ini  dapat  mempercepat  proses  perkaratan  pada besi.  Agar  terhindar  dari  hal-hal  di  atas,  sebaiknya  sebelum
Salmonella paratyphi Paratyphus Shigela dysenteriae Dysenterie Protozoa Entamuba histolytica Dysentrie amoeba Balantidia coli Balantidiasis Giarda lamblia Giardiasis Metazoa Ascaris lumbricoides Ascariasis Clonorchis sinensis Clonorchiasis Diphylloothrium latum Diphylobothriasis Taenia saginata/solium Taeniasis Schistosoma Schistosomiasis
dibuang,  air  limbah  harus  diolah  terlebih  dahulu  dan  memenuhi ketentuan Baku Mutu Air Limbah.
c. Dampak terhadap estetika lingkungan
Banyaknya  zat  organik  yang  dibuang  ke  lingkungan  perairan,  maka perairan  tersebut  akan  semakin  tercemar  yang  biasanya  ditandai  dengan bau  yang  menyengat  disamping  tumpukan  yang  dapat  mengurangi estetika  lingkungan.  Masalah  limbah  minyak  atau  lemak  juga  dapat mengurangi  estetika.  Selain  bau,  limbah  tersebut  juga  menyebabkan tempat  sekitarnya  menjadi  licin.  Sedangkan  limbah  detergen  atau  sabun akan  menyebabkan  penumpukan  busa  yang  sangat  banyak.  Inipun  dapat mengurangi estetika.
3. Peran  Negara  dalam  Hal  Preventif  dan  Represif  untuk  Mencegah Pencemaran Air Sungai.
Dalam perlindungan hukum sebagai upaya dalam pencemaran air, maka penegakan hukumnya harus diperhatikan juga. Khususnya untuk mencegah dan mengkriminalisasisuatu  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  perbuatan pencemaran  air,  dan  pemberian  sanksi  bagi  pencemar  bagi  wilayah  air  yang dikendalikan  dari  pencemaran.  Adapun  wilayah  air  yang  harus  dikendalikan dari pencemaran terdiri atas:
a. wilayah  air  yang  relevan,  yaitu  batas  perairan  wilayah  sejauh  12 mil dari surutnya pantai ( teritorial water );
b. perairan pantai;
c. zona  perikanan,  ini  termasuk  danau,  waduk,  dan  saluran  air lainnya
d. air tanah
Membersihkan  suatu  perairan  yang  terkena  pencemaran  adalah  sangat mahal, memakan waktu dan kemungkinan memakan korban. Hal yang lebih baik yang dapat dilakukan adalah melakukan pencegahan, dengan membangun sistem peringatan dini pencemaran Limbah industri hendaknya diproses dahulu dengan teknik pengolahan limbah, dan setelah memenuhi syarat baku mutu air buangan baru  bisa  dialirkan  ke  selokanselokan  atau  sungai.  Dengan  demikian  akan tercipta  sungai  yang  bersih  dan  memiliki  fungsi  ekologis.  Tindakan  yang  perlu dilakukan oleh masyarakat yaitu; pembuatan kolam pengolah limbah cair. Baku mutu  imbah  bair  ditetapkan  oleh  Menteri  yang  membidangi  lingkungan  hidup. Menteri  lain  dan  pimpinan  lembaga  pemerinah  non-departemen,  untuk melindungi  kualitas  air,  Gubernur  setelah  bekonsultasi  dengan  Menteri  dapat
menetapkan baku mutu limbah cair lebih hebat dari baku mutu limbah cair yang ditetapkan Menteri.
Pencemaran  limbah  sangat  berbahaya  bagi  biota  di  perairan  berbagai jenis  ekosistem  mengalami  keracunan.  Setiap  spesies  yang  berada  di  perairan berbeda – beda ada spesies yang tahan terhadap pencemaran dan ada juga yang tidak  tahan  terhadap  pencemaran  yang  terjadi  di  perairan.  Setiap  ekosistem selalu  beradaptasi  dengan  tempatnya.  Walau  pun  begitu  tingkat  adaptasinya terbatas,  bila  batas  tersebut  melampaui  batas,  maka  ikan  tersebut  akan  mati. Punahnya  sepesis  tertentu  akan  beakibat  pada  kehidupan  manusia  dan  juga makhluk hidup lainnya.
UU  PPLH  memuat  asas  tanggungjawab  negara  dalam  UU  PPLH membuat  negara  turut  serta  berperan  aktif  dalam  mencegah  terjadinya pencemaran  air.  Asas  tanggung  jawab  negara  merupakan  perwujudan  dari prinsip  negara  sebagai  organisasi  yang  berkewajiban  melindungi  warga  negara atau  penduduknya,  teritorialnya,  dan  semua  kekayaan  alam  serta  harta  benda dari  negara  dan  penduduknya.  Dengan  demikian,  melalui  asas  ini  disatu  sisi negara  menjamin  bahwa  pemanfaatan  sumber  alam  memberikan  manfaat optimal  kepada  public  diikuti  kualitas  kehidupan  yag  baik  ( life  quality ), sementara  di  sisi  lain  negara  berkuasa  untuk  melakukan  tindakan  –  tindakan preventif  dan  represif  terhadap  aktivitas  yang  merugikan  lingkungan,  individu serta  masyarakat  atau  penduduknya. 21 Peran  negara  dalam  hal  mencegah pencemaran air dengan upaya preventif maupun represif.
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu  dilaksanakan  dengan  mendayagunakan  secara  maksimal  instrumen pengawasan  dan  perizinan.  Pengawasan  adalah  upaya  preventif  dalam  rangka pengendalian  dampak  lingkungan,  oleh  karena  itu  perlu  dikembangkan  satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan  menyeluruh  guna  menjamin  kepastian  hukum  sebagai  landasan  bagi perlindungan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  serta  kegiataan  pembangunan lain. 22 Pengawasan  di  sini  termasuk  kewenangan  pemerintah  yang  bersifat berkelanjutan  sebagai  akibat  perizinan  yang  dikeluarkan. 23 Pengawasan  yang lahir  dari  perizinan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  72  UU  No.  32  tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang menyatakan:
21 N. H. T. Siahaan, Hukum Ligkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 156
22 Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 200.
23 Ibid., hlm. 201.

## Pasal 72
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan  ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
Adapula  mengenai  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  terhadap kualitas  air  agar  mencegah  terjadinya  pencemaran  yang  di  atur  dalam  Pasal 13 dan wewenang Pemerintah untuk melakukan pengendalian pencemaran air di  atur  dalam  Pasal  18  Peraturan  Pemerintah  No.  82  tahun  2001  yang menyatakan:

## Pasal 13
Pemantauan kualitas air pada :
a. sumber  air  yang  berada  dalam  wilayah  Kabupaten/Kota  dilaksanakan  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam satu propinsi  dikoordinasikan  oleh  Pemerintah  Propinsi  dan  dilaksanakan  oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. sumber air yang berada  dalam dua  atau lebih  daerah propinsi  dan  atau sumber air  yang  merupakan  lintas  batas  negara  kewenangan  pemantauannya  berada pada Pemerintah.
Pemerintah  dapat  menugaskan  Pemerintah  Propinsi  yang  bersangkutan untuk  melakukan  pemantauan  kualitas  air  pada  sumber  air  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c.
Pemantauan  kualitas  air  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Menteri.
Mekanisme  dan  prosedur  pemantauan  kualitas  air  ditetapkan  lebih  lanjut dengan Keputusan Menteri.

## Pasal 18
(1) Pemerintah  melakukan  pengendalian  pencemaran  air  pada  sumber  air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas negara.
(2) Pemerintah  Propinsi  melakukan  pengendalian  pencemaan  air  pada  sumber  air yang lintas Kabupaten/Kota.
(3) Pemerintah  Kabupaten/Kota  melakukan  pengendalian  pencemaran  air  pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.
Upaya  represif  yaitu  aspek  hukum  perdata  (admin  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  aspek  penegakan  hukum lingkungan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  perbuatan  pencemaran  dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. 24 Sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh  pejabat  yang  berwenang  terhadap  pelaku  atau  penanggung  jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran. 25
Adapun  sanksi  administrasi  diatur  dalam  Pasal  76  UU  No.  32  tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan:
Pasal 76
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika  dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.

## Pasal 32
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. paksaan pemerintahan;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin.
24 Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.107.
25 Andi Hamzah , Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48
Di dalam upaya represif terdapat pilihan untuk menyelesaikan sengketa yaitu penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  Pengadilan  dan  penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui Pengadilan.

## C. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa limbah yang menyebabkan pencemaran sungai terbanyak adalah limbah rumah  tangga.  Hal  itu  terlihat  dari  banyaknya  sampah  plastik  maupun  kertas, serta  sampah  daun.  Banyaknya  sampah  yang  mengandung  zat  berbahaya diperparah lagi dengan adanya tingkat kelarutan oksigen yang rendah sehingga mengakibatkan  semakin  sulit  terurainya  zat-zat  kimia.  Pencemaran  yang demikian membawa dampak negatif yakni kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda, dan merusak estetika.
2. Terdapat  asas  tanggungjawab  negara  dalam  UU  PPLH  membuat  negara  turut serta  berperan  aktif  dalam  mencegah  terjadinya  pencemaran  air.  Peran pemerintah  secara  preventif  dilakukan  dengan  cara  pengawasan  dan pengelolaan pemberian izin. Sedangkan peran pemerintah secara represif adalah dengan adanya sanksi.
B. Saran
1. Untuk Pemerintah:
a. Meningkatkan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.
b. Meningkatkan pengelolaan limbah melalui pembangunan IPAL.
c. Menetapkan daya tampung beban pencemaran.
d. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah.
e. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah.
f. Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai.
2. Untuk Masyarakat:
Turut  serta  menjaga  kebersihan  lingkungan  hidup  dengan  menjaga serta  merawat  sungai  dan  jangan  membuang  sampah  sembarangan.  Tetapi, buanglah  sampah  pada  tempatnya.  Dan  harus  ada  kesadaran  hukum  untuk menjaga  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  dalam  diri  masyarakat  itu sendiri.
Indah dan Leander, Peran Negara Terhadap Dampak Pencemaran Air Sungai....

## Daftar Pustaka

## Buku
Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution . (Jakarta: Rajawali Pers,2009) Sastrawijaya, A Tresna. Pencemaran Lingkungan . (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) Hamzah , Andi. Penegakan Hukum Lingkungan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
Siahaan,  N.  H.  T. Hukum  Ligkungan  dan  Ekologi  Pembangunan .  (Jakarta:  Erlangga, 2004).
Muhjad, Hadin. Hukum Lingkungan .(Yogyakarta: Genta Publishing, 2015). Sodikin. Penegakan Hukum Lingkungan , (Jakarta: Djambatan, 2007).

## Jurnal
Dawud,  Muhammad  et.al .,”Analisis  Sistem  Pengendalian  Pencemaran  Air  Sungai Cisadane  Kota  Tangerang  Berbasis  Masyarakat” ,  Seminar  Nasional  Sains  dan Teknologi 2016 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta 2016, hlm. 2, https://media.neliti.com/media/publications/173218-ID-analisis-sistem- pengendalian-pencemaran.pdf,
Hendrawan, Diana. “Kualitas Air Sungai dan Situ di Dki Jakarta” , Makara, Teknologi,
Volume 9  Nomor 1, 2005, hlm. 14.
Salmin, “Oksigen Terlarut (DO) Dan Kebutuhan Oksigen Biologi (Bod) Sebagai Salah Satu  Indikator  Untuk  Menentukan  Kualitas  Perairan”, Oseana,  Volume  XXX, Nomor 3, 2005, hlm. 22.
Warlina,  Lina.  “Pencemaran  Air:  Sumber,  Dampak  dan  Penanggulanga”,  hlm.  17.,
http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/08234/lina_warlina.pdf