## PENDAHULUAN
Era otonomi daerah dan desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab.  Pemberian  kewenangan  ini  dimaksudkan  agar daerah  mampu  merumuskan  dan  melaksanakan kebijakan  serta  langkah-langkah  strategis  dalam melaksanakan  pembangunan  daerah  guna  memajukan daerah  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Otonomi  dan  desentralisasi  dimaksudkan  pula  untuk menciptakan  efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan
sumberdaya  daerah,  meningkatkan  kualitas  pelayanan umum,  dan  memberdayakan  serta  menciptakan  ruang bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta  atau  berpartisipasi dalam pelaksaan pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Desa Banut Kalanaman merupakan salah satu desa yang ada  di  Kecamatan  Katingan  Hilir  Kabupaten  Katingan Propinsi  Kalimantan  Tengah,  desa  ini  belum  maksimal

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BANUT KALANAMAN KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN
Community Participation in Development Planning of Banut Kalanaman Village, Katingan Hilir Subdistrict, Katingan District
Noor Hidayat *

## Wahyu Hidayat
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia email:
noor.hidayat@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan,  mendeskripsikan  bagaimanakah  Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Banut Kalanaman Kecamatan  Katingan  Hilir  Kabupaten  Katingan.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari sumber data primer (Kepala Desa,  Ketua  BPD,  Pamong  Desa,  Ketua  RT,  dan  Masyarakat),  sumber  data sekunder  (Dokumen  yang  berkaitan  dengan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa  Banut  Kalanaman).  Teknik  pengumpulan  data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjuk bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan, karena (1) Kesadaran masyarakat untuk hadir dan ikut serta dalam  perencanaan  pembangunan  desa  masih  lemah,  (2)  Keaktifan  masyarakat dalam  mengemukakan  saran  atau  pendapatnya  sangat  rendah  (3)  Penyampaian informasi-informasi atau sosialisasi arah kebijakan pembangunan desa minim tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat desa, (4) Masyarakat tidak banyak terlibat dalam  proses  perencanaan,  masyarakat  seringkali  menganggap  rapat  hanyalah formalitas belaka. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat Perencanaan Pembangunan
Desa
Keywords : Society participation
Development Planning Village
Accepted July 2017

## Published
October 2017

## Abstract
This study aims to explain, describe how the level of community participation in the Development Planning of Banut Kalanaman Village, Katingan Hilir Subdistrict, Katingan District. This study uses a qualitative research method, and the data source consists of primary data sources (Village Head, BPD Chairperson, Village Chief, RT Chairperson, and  Community),  secondary  data  sources  (Documents  relating  to  Community Participation in the Development Planning of Banut Kalanaman Village). Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. The results indicate that community  participation  in  development  planning  is  quite  good  but  still  needs  to  be improved, because (1) Public awareness to attend and participate in village development planning is still weak, (2) Community activeness in expressing their opinions or opinions is very low (3) Submission information or dissemination of the direction of the village development policy is minimal does not reach all levels of the village community, (4) The city is not much involved in the planning process, the city often considers the meeting to be a mere formality.
melaksanakan perencanaan
pembangunan yang
partisipatif. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan agenda pembangunan masih terlihat sesuatu yang asing bagi masyarakat, sehingga dalam perencanaan pembangunan  masyarakat  kecendrungan  apatis  atau enggan melibatkan diri, masyarakat lebih tertarik kepada masalah-masalah  yang  secara  langsung  terkait  dengan kebutuhan  sehari-hari  seperti  pemenuhan  makan, tempat tinggal dan lain-lain.
Menurut  pendapat  Adi  (2008)  menjelaskan  partisipasi masyarakat  adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di  masyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan  keputusan tetang  alternatif  solusi  untuk  menangani  masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan dalam  proses  mengevaluasi  perubahan  yang  terjadi. Menurut  Sumpeno  (2011)  perencanaan  pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi  dan  gagasan  pembangunan  desa  yang menitikberatkan  pada  peranserta  masyarakat  dalam keseluruhan  proses  pembangunan  dalam  konsep pembangunan partisipatif.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  akan  mempergunakan  metode  deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambaran dari pada angka- angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk  mengilustrasikan  dan  menyediaan  bukti presentasi.
Data  tersebut  mencakup  transkip  wawancara,  catatan lapangan,  fotografi,  dokumen  pribadi.  Adapun  tujuan akhir dari penelitian kualitatif, yaitu memahami apa yang di pelajari  dari perspektif kejadian itu, oleh karena itu seorang  peneliti  dalam  penelitian  kualitatif  hanya melaporkan  pemahaman  sebuah  kejadian  melalui kejadiannya sendiri.
Data deskriptif yang dikumpulkan dengan harapan dapat mengetahui  bagaimana  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa  Banut  Kalanaman Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan  Desa  Banut  Kalanaman  secara  umum cukup baik. Berikut uraiannya:
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  menghadiri  rapat perencanaan pembangunan desa.
Menurut  hasil  penelitian  yang  dikumpulkan  peneliti, tingkat kehadiran masyarakat mencerminkan partisipasi masyarakat  yang belum optimal, hanya sebagian orang tertentu  saja  yang  hadir.  Masyarakat  cenderung  apatis atau  enggan  melibatkan  diri,  masyarakat  lebih  tertarik kepada  masalah-masalah  yang  secara  langsung  terkait dengan  kebutuhan  sehari-hari  seperti  pemenuhan makan,  tempat  tinggal  dan  lain-lain  padahal  telah diundang,  hal  ini  membuktikan  kesadaran  masyarakat untuk  ikut  serta  dalam  proses  perencanaan pembangunan desa masih lemah dan ada yang memang tidak  diundang  dalam  pelaksanaan  rapat  desa,  mereka hanya diwakili saja oleh para elit desa.

## Mengemukakan  pendapat  atau  saran  dalam  setiap pertemuan/rapat
Salah  satu  wujud  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  pembangunan  adalah  melalui  partisipasi aktif. Keterlibatan masyarakat itu, yaitu masyarakat mau menyampaikan  pendapat  atau  saran,  ide,  ataupun gagasan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan, masyarakat desa Banut Kalanaman hanya menyumbang tenaga  kerja  saja  berupa  gotong  royong,  tidak  ada sumbangan  pendapat  atau  saran  dalam  rapat penyusunan rencana pembangunan. Apabila dilihat dari segi keaktifannya dalam mengemukakan pendapat atau saran, berdasarkan data yang diperoleh Peneliti tingkat
keaktifan  peserta  sangat  rendah.  Hal  ini  disebabkan karena  kurangnya  pemahaman  dari  peserta  mengenai perencanaan desa itu sendiri dan juga karena kurangnya pengetahuan serta keterampilan dari peserta.
Hal  ini  disebabkan  karena  latar  belakang  pendidikan masyarakat  di  Desa  Banut  Kalanaman  dilihat  dari monografi desa mayoritas hanyalah tamatan SD. Tidak ada  inisiatif  atau  kreatifitas  masyarakat  untuk menyampaikan  saran  atau  pendapat  saat  rapat perencanaan desa, padahal saran pendapat bahkan kritik sangat penting mengingat tujuan pembangunan desa itu untuk  kesejahteraan  mereka  sendiri,  hal  ini membuktikan  SDM  masyarakat  belum  memadai sehingga partisipasi masyarakat terutama dalam proses perencanaan tidak maksimal.

## Memberikan data/informasi dalam setiap pertemuan/rapat pembangunan
Kondisi  di  Desa  Banut  Kalanaman,  Informasi  tentang program-  program  yang  akan  dilaksanakan  selalu diinformasikan tetapi hanya untuk orang-orang tertentu saja  seperti  Ketua  RT,  staf  desa,  BPD  dan  sebagian masyarakat saja. Informasi-informasi atau sosialisasi arah kebijakan  pembangunan  yang  minim  tidak  sampai  ke seluruh  lapisan  masyarakat  desa.  Walaupun  ada, masyarakat hanya mendengarkan pada saat musrenbang saja  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap informasi  tersebut  akhirnya  masyarakat  tidak  mampu berinovasi  atau  berinisiatif  untuk  menyuarakan aspirasinya  atau  mengkritisinya  yang  pada  akhirnya partisipasi masyarakat untuk memberikan data/informasi  yang  diperlukan  untuk  perencanaan pembangunan desa sangat kurang.

## Keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses/perumusan pembuatan keputusan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  masih  ada beberapa RT yang tidak melaksanakan Musyawarah RT dan  masyarakat  tidak  ikut  dalam  merumuskan keputusan  perencanaan  pembangunan.  Walaupun  ada
hanya  segelintir  elit  saja  yang  ikut  serta  dalam perumusan tersebut.
Masyarakat tidakdiberdayakan dalam proses perumusan pembuatan  keputusan,  sehingga  masyarakat  seringkali menganggap  rapat  hanyalah  formalitas  belaka.  Hal  ini diperparah  oleh  sikap  masyarakat  sendiri  yang  apatis dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Oleh karena itu masyarakat  tidak  dapat  berbuat  banyak  pada  saat proses/perumusan  pembuatan  keputusan,  karena masyarakat  tidak  banyak  terlibat  dalam  proses perencanaan sebelumnya. Peran serta masyarakat dalam perencanaan  program  pembangunan  desa  akhirnya terbatasi.
Berdasarkan interprestasi penulis ada beberapa faktor yang  menghambat  partisipasi  masyarakat  Desa  Banut Kalanaman sehingga kurang maksimal antara lain sebagai berikut:

## Pendidikan/Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengetahuan  dan  wawasan  masyarakat  desa  Banut Kalanaman masih terbatas merupakan hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  desa  Banut  Kalanaman  terutama  dalam penyampaian  ide  atau  pikiran  dalam  proses pembangunan.  Tingkat  pendidikan  berdasarkan  data profil  desa  Banut  Kalanaman,  bahwa  penduduk  desa buta huruf, tidak tamat SD, dan tamat SD berjumlah 931 orang atau 67 % dari penduduk desa. Rendahnya tingkat pendidikan  dan  pengetahuan  masyarakat  yang menyebabkan  kurangnya  kemampuan  masyarakat berpartisipasi dalam menerima dan menyerap informasi- informasi  pembangunan,  demikian  pula  dalam perencanaan.

## Sosialisasi
Masalah  lainnya  adalah  sosialisasi  perencanaan  yang belum  maksimal.  Menurut  pamong  desa  sosialisasi  itu sudah  disampaikan  dalam  forum  Musrenbang.  Tetapi menurut penduduk/tokoh masyarakat hal itu hanya pada saat musrenbang, tidak semua masyarakat hadir dalam
musrenbang,  artinya  tidak  semua  masyarakat mendengarkan  sosialisasi  tersebut.  Kegiatan  sosialisasi itu  perlu  dilakukan.  Kegiatan  sosialisasi  itu  bertujuan untuk menginformasikan proses perencanaan, sehingga masyarakat  atau  pelaku  yang  terlibat  memiliki pemahaman,  penerimaan  dan  kesadaran  untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa.

## Keterwakilan masyarakat tidak terpenuhi
Dalam  peraturan  Mendagri  Nomor  114  Tahun  2014 pasal 25 ayat 3 unsur masyarakat yang seharusnya hadir adalah  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan  dan  seterusnya.  Dalam  rapat  musrenbang tersebut  yang  hadir  hanya  orang-orang  tertentu  saja, seperti  kepala  desa,  staf  desa,  BPD,  ketua  RT,  dan beberapa orang anggota masyarakat yang berjumlah tiga puluh dua orang saja. Walaupun kehadiran masyarakat itu  ada  keterwakilan,  tetapi  dalam  hal  ini  dari  daftar hadir  kehadiran  itu  tidak  mencerminkan  keterwakilan masyarakat  yang  utuh.  Yang  hadir  kebanyakan  adalah ibu-ibu, tokoh-tokoh tersebut tidak ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Partisipasi  masyarakat Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Banut Kalanaman  Kecamatan  Katingan  Hilir  Kabupaten Katingan  cukup  baik  tetapi  masih  perlu  ditingkatkan, karena  kesadaran  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam perencanaan  pembangunan  desa  masih  lemah.  Apabila dilihat  dari  segi  tingkat  keaktifan  masyarakat  dalam mengemukakan saran atau pendapatnya sangat rendah. Penyampaian  informasi-informasi  atau  sosialisasi  arah kebijakan  pembangunan  desa  minim  tidak  sampai  ke seluruh lapisan masyarakat desa. Masyarakat tidak ikut dalam merumuskan keputusan perencanaan pembangunan. Masyarakat seringkali menganggap rapat hanyalah  formalitas  belaka.  Adapun  faktor-faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan  Desa  Banut  Kalanaman  Kecamatan Katingan
Hilir Kabupaten
Katingan, yaitu pendidikan/Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Terbatas, Sosialisasi  yang  belum  maksimal,  dan  Keterwakilan masyarakat tidak terpenuhi.

## REFERENSI
Adi,  Isbandi  Rukminto.  2008.  Intervensi  Komunitas, Jakarta : Rajawali Pers.
Britha, Mikkelsen. 2011. Metode Penelitian Partisipatoris  dan  Upaya  Pemberdayaan:
Panduan  Bagi  Praktisi  Lapangan,  Jakarta  : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Emzir.  2010.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis Data, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Gaffar  Karim,  Abdul.  2003.  Kompleksitas  Persoalan Otonomi  Daerah  Di  Indonesia,Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Handayani,  I.T.  2016.  Partisipasi  Perempuan  Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Palangka Raya. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi . 2(1):25-30.
Jayadinata,  J.T  dan  Pramandika,  I.G.P.  2006. Pembangunan  Desa  Dalam  Perencanaan, Bandung : ITB.
Munir,  Badrul.  2002.  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Dalam  Perspektif  Otonomi  Daerah. Mataram : BAPPEDA NTB.
Nasution,  Zulkarnain.  2009.  Solidaritas  Sosial  Dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi, Malang : UMM Press.
Nurcholis, Hanif. 2011.Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang Pedoman  Tata  Tertib  Dan  Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan  Desa  Nomor  01  Tahun  2016  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (RJMDes).
Sjafrizal.  2014.  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Dalam  Era  Otonomi,  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Soetomo.  2013.  Strategi  -  Strategi  Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Sukabumi : Read Indonesia.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif
Dan R & D. Bandung : CV.Alfabeta.
Widjaja,  HAW.  2010.  Otonomi  Desa  Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa.