ANALISIS  PERSEPSI MASYARAKAT  KOTA LUBUKLINGGAU TERHADAP PENERAPAN ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)
Rismawanti 1 , John Bimasri 2* , Etty Safriyani 2
1 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana - Universitas Musi Rawas
2 Program Pascasarjana Universitas Musi Rawas * Co-Author. Email: jbimasri1966@gmail.com

## ABSTRACT
Increased  traffic  discipline  and  awareness  was  realized  by  the  stipulation  that  the  manual ticketing policy was abolished and replaced with an electronic ticketing system. This research aims  to  analyze  the  level  of  perception  of  the  people  of  Lubuklinggau  City  regarding  the implementation  of  the  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  system  in  monitoring  traffic conditions in the Lubuklinggau City area. The research was carried out in Lubuklinggau City from October to November 2023, using a survey method. The observation areas are Lubuk Durian sub-district, Jawa Kanan sub-district, Jawa Kiri sub-district, Petanang Ilir sub-district and Simpang Periuk sub-district. Determination of respondents was carried out using a simple random  method  (Simple  Random  Sampling).  The  number  of  respondents  at  each  research location point was determined based on the percentage of the total population. The respondents taken were adults who use vehicles for daily activities. The number of respondents each taken was 3% of the population in each sub-district. The data obtained was analyzed using SmartPLS software. Based on the research results obtained, several conclusions can be drawn, namely that the level of public discipline in driving in Lubuklinggau City is on average low, while the level of public knowledge and perception regarding the implementation of the ETLE system in Lubuklinggau City is still very low.

## Keywords: Discipline; Traffic; Perception; Electronic ticketing

## ABSTRAK
Peningkatan disiplin dan kesadaran berlalu lintas diwujudkan  dengan ditetapkannya kebijakan  penilangan  manual  dihapuskan  dan  diganti  dengan  sistem    penilangan  secara elektronik.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  persepsi  masyarakat  Kota Lubuklinggau  terhadap  penerapan  sistem Electronic  Traffic  Law  Enforcement dalam memantau kondisi lalu lintas di kawasan Kota Lubuklinggau.    Penelitian  dilaksanakan di Kota lubuklinggau dari bulan Oktober sampai dengan November tahun 2023, menggunakan metode survei. Wilayah pengamatan adalah kelurahan Lubuk Durian, Kelurahan Jawa Kanan, Kelurahan Jawa Kiri, Kelurahan Petanang Ilir dan Kelurahan Simpang Periuk.   Penentuan responden  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  acak  sederhana    ( Simple  Random Sampling) . Jumlah responden dimasing masing titik lokasi penelitian ditentukan berdasarkan persentase  dari  jumlah  populasi.  Responden  yang  diambil  adalah  masyarakat  masyarakat dewasa  yang  menggunakan  kendaraan  untuk  aktifitas  sehari-hari.    Jumlah  responden  yang diambil  masing-masing  sebanyak  3%  dari  populasi  penduduk  yang  ada  di  masing-masing kelurahan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak (software) SmartPLS.      Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan, yaitu Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara di Kota Lubuklinggau rata-rata  rendah,  sedangkat  tingkat  pengetahuan  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  adanya
penerapan sistem ETLE di Kota Lubuklinggau masih sangat rendah. Kata Kunci:  Disiplin; Lalu lintas;  Persepsi; Tilang Elektronik

## PENDAHULUAN
Permasalahan lalu lintas merupakan persoalan yang belum terselesaikan dengan baik., karena jumlah kendaraan terus bertambah baik roda dua maupun roda empat yang disebabkan bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat.  Perhatian  terhadap kondisi lalu lintas berupa kebijakan pemerintah untuk mengatur lalu lintas, apabila tidak diatur maka akan terjadi banyak pelanggaran lalu lintas dan juga dapat berakibat  kecelakaan.  Pelaku pelanggaran lalu lintas terjadi disemua level usia,  mulai dari anak-anak, dewasa, sampai lansia, baik laki-laki maupun perempuan (Nikmah, et al., 2019 ).
Berdasarkan laporan data National Traffic Management Center Kepolisian Republik Indonesia (2022),  bahwa  dari  hasil  pelaksanaan  operasi  patuh  di  34  Provinsi  di  Indonesia terdapat pelanggaran lalu lintas sebanyak 68.204 pelanggaran.  Sebanyak  5.248 pelanggaran ditindak  dengan  E-TLE  dan    62.956  pelanggar  diberi  teguran.    Operasi  patuh  dilakukan menyasar  berbagai  jenis  pelanggaran    seperti  knalpot  tidak  sesuai  standar,  menggunakan rotator yang tidak sesuai peruntukkannya, balap liar, melawan arus, menggunakan handphone saat  mengemudi,  tidak  menggunakan  helm  SNI, tidak  menggunakan  sabuk  pengaman,  dan berbonceng lebih dari 1 orang.  Berdasarkan data dari  Pusat Informasi Kriminal Nasional, (2022), tercatat sebanyak 1.789.502 kasus pelanggaran lalu lintas pada semester I tahun 2022. Pengendara  sepeda  motor  merupakan  pelaku  yang  paling  sering  terjadi.  Tingginya  angka pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang sadar tentang berlalu lintas.
Bentuk kebijakan dalam penanganan lalu lintas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.   Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas,  angkutan  jalan,  jaringan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  prasarana  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  kendaraan,  pengemudi,  pengguna  jalan,  serta  pengelolaannya.    Adanya peraturan  tentang  lalu  lintas  diharapkan  para  pengguna  jalan  dapat  memahami  dan  dapat diterapkan dalam aktivitas dalam berkendara.
Peningkatan disiplin dan kesadaran berlalu lintas diwujudkan  dengan ditetapkannya kebijakan  penilangan  manual  dihapuskan  dan  diganti  dengan  sistem    penilangan  secara elektronik  (Dewi,  2022).  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22    (2009),  pada  pasal  272 menjelaskan  bahwa  untuk  mendukung  kegiatan  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan eleketronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal 23 Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 (2012), pasal 23    bahwa    peningkatkan  pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  didasarkan  atas  hasil temuan  dalam  proses  pemeriksaan  kendaraan  bermotor  di  jalan,  laporan,  dan/atau rekaman peralatan elektronik.
Penerapan  ETLE (Electronic  Traffic  Law  Enforcement) merupakan  bentuk  dari pemanfaatan dari teknologi informasi. Dimana teknologi informasi (IT) menjadi kebutuhan bagi  semua  elemen  di  dalam  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Teknologi  informasi  terus berkembang menyesuaikan dengan zamannya. Perkembangan teknologi informasi membuat manusia  dapat  berkomunikasi  antar  negara  bahkan  antar  benua.  Teknologi  informasi  juga berperan sebagai ilmu yang terbuka (open science). Diera global saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sering disebut juga dengan era informasi atau masyarakat informasi (Killian, 2014).
ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dilakukan untuk penegakan hukum lalu
lintas  secara  elektronik.  E-TLE  merupakan  sistem  yang  menggunakan  teknologi  seperti kamera,  sensor,  dan  perangkat  elektronik  lainnya  untuk  mendeteksi  pelanggaran  lalu  lintas secara  otomatis  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelanggar.  Sehingga  perilaku  masyarakat dalam  berlalu  lintas  dapat  dikontrol  melalui  teknologi  informasi.  Proses  penilangan menggunakan pengiriman surat tilang ke tempat atau lokasi yang sesuai dengan alamat pada pelanggar atau menggunakan email (Ridwan, 2023).
Teknologi  ETLE  merupakan  inovasi  terobosan  yang  sangat  membantu  pihak kepolisian  dalam  pengurusan  administrasi  pelanggaran  dan  meniadakan  pertemuan (Darmawan, et  al., 2022).  Menurut  Xiancai, et  al .,  (2013),  bahwa  penerapan  E-Tilang menimbulkan efek jera, karena efektivitas dan penegakan operasi hukum lalu lintas. Efek jera dari penegakan hukum secara elektronik akan mempengaruhi perilaku berkendara dalam ruang dan waktu tertentu sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sementara itu,  dujelaskan  pula  oleh  Oyebanji, et  al .,  (2017)  bahwa  penegakan  hukum  lalu  lintas merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku masyarakat atau manusia.
Penerapan  ETLE  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  perubahan  persepsi masyarakat dan lingkungan sosial dalam berlalu lintas, seperti peningkatan kesadaran hukum lalu  lintas,  menurunkan  jumlah  pelanggaran  lalu  lintas,  meningkatkan  keselamatan,  dan mendorong  penggunaan  transportasi  yang  lebih  ramah  lingkungan.  Beberapa  dampak  dari perubahan  persepsi  masyarakat  dan  lingkungan  sosial  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari adanya  penerapan  tilang  secara  elektronik.  Apabila  penerapan  kebijakan  e-Tilang  tidak diindahkan  oleh  masyarakat  dan  di  cermati  maka  akan  mengkaibatkan  berbagai  kerugian, seperti peralatan/kendaraan, dampak sosial-ekonomi dan lingkungan fisik (Saha, 2020).
Kota  Lubuklinggau  telah  menerapkan  sistem    ETLE (Electronic  Traffic  Law Enforcement, yang sarananya telah dipasang di 5 (lima) lokasi, yaitu di Simpang Watas, di Simpang Lintas, di depan Bank BRI Lubuklinggau , di depan Polsek Lubuklinggau Utara, dan di kawasan simpang Periuk (Julheri, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persepsi  masyarakat  Kota  Lubuklinggau  terhadap  penerapan  sistem Electronic  Traffic  Law Enforcement dalam memantau kondisi lalu lintas di kawasan Kota Lubuklinggau.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sistem dalam suatu organisasi dikenal sebagai sistem informasi, yang menggabungkan antara kebutuhan untuk mengelola transaksi harian, membantu operasi, manajemen, kegiatan strategis organisasi, dan memberikan laporan kepada pihak luar. Sistem informasi merupakan bentuk  dari  pengelolaan  suatu  organisasi  yang  bersifat  terbuka  dan  mampu  memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu organisasi. Menurut Hutahaean (2015) dalam sistem informasi  memiliki  beberapa  konsep  yang  dijelaskan  melalui  komponnen-komponen  atau biasa disebut dengan blok bangunan (building block).
Sistem penanganan lalu lintas darat ( traffic management system ) adalah infrastruktur teknologi dan manajemen yang dirancang untuk mengawasi, mengatur, dan memantau arus lalu  lintas  di  jalan  raya  dan  wilayah  lalu  lintas  lainnya.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi kemacetan, dan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  30    (2021) tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas berarti aktivitas baik kendaraan roda dua atau roda empat serta aktivitas manusia di jalan.
Peningkatan  teknologi  dan  sistem  pemerintahan  menuju  e-government  akan menyebabkan  pendekatan  pelayanan  berbasis  teknologi  dan  analitik.  Penerapan  teknologi dapat  berimplikasi  pada  transformasi  pelayanan  dari  manual  menjadi  otamatis  atau  secara elektronik.  Hal  ini  diperlukan  untuk  meningkatkan  standar  pemberian  layanan,  yang  akan
menghasilkan  pemberian  layanan  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  serta  meningkatkan transparansi, interperabilitas, dan kepuasan masyarakat. Untuk mencapai transformasi digital ini, pertama-tama harus memahami perbedaan antara setiap tahap karena merupkan teknik baru bagi sektor publik untuk menciptakan ketersediaan data (Holmström, 2022).
Digitasi merupakan proses teknis untuk mengubah format analog ke format digital (Tilson, et al ., 2010).  Digitalisasi adalah proses yang menjadikan teknologi digital sebagai sebuah  insfrastruktur,  dengan  menerapkan  proses  sosioteknik  yang  menerapkan  teknik digitalisasi ke konteks lembaga dan sosial (Nylen dan Holmstrom, 2014). Transformasi digital merupakan  upaya  pemanfaatan  teknologi  digital  untuk  transformasi  secara  komprehensif dalam segala aktivitas, batasan dan tujuan organisasi (Matt, et al ., 2015; Nugroho, 2022) ETLE ( Electronic Traffic Law Enforcement ) yang berarti penegakan hukum lalu lintas elektronik. Seluruh proses penegakan lalu lintas otomatis dapat dilihat sebagai rantai dengan berbagai  tautan  terpisah  dan  saling  bergantung.  Rantai  ini  dimulai  dengan  deteksi  awal pelanggaran dan meluas ke pembayaran denda atau di pengadilan (Saha, 2020).  Penerapan sistem  penanganan  lalu  lintas  secara  eletronik  memiliki  berbagai  hambatan  dalam pelaksanaannya.  Hal  itu  diungkapkan  oleh  Duengo  (2022)  bahwa  adanya  hambatan  dalam pelaksanaan  penilangan  secara  elektronik.    Nugroho  (2023),  menjelaskan  ada  dua  kategori hambatan dalam penerapan ETLE yaitu : kendala teknis dan kendala non-teknis. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Hidayat, et al ., (2022) bahwa dalam penerapan ETLE masih menghadapi kendala dalam koordinasi, sosialisasi, dan kepedulian masyarakat.
Perubahan perilaku merupakan tentang mengubah kebiasaan dan perilaku berlalu lintas untuk  jangka  panjang  (Celestine,  2021).  Perubahan  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  setiap manusia diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas dalam berlalu lintas akan mempengaruhi perubahan perilaku berlalu lintas oleh masyarakat, dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran.  Secara psikologi sosial, perilaku pelanggaran lalu lintas dapat  diatasi  dengan  gagasan  sikap  (Junef,  2014).    Perubahan  perilaku  masyarakat  dalam berlalu  lintas  dapat  terjadi  karena  peningkatan  kesadaran  akan  keselamatan  dan  aturan  lalu lintas.    Menurut  Safitri, et  al .,  (2023),  bahwa  Penerapan  ETLE    efektif  dalam  mengurangi pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya dijelaskan oleh Michie, et al., (2011) bahwa terdapat pola dalam perubahan perilaku yang berbeda-beda yang tujuannya untuk memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan mereka yang melakukan intervensi perilaku berdasarkan bukti yang ada.
Penerapan ETLE  merupakan bentuk kebijakan yang memiliki dampak yang cukup besar  di  lingkungan  sosial  masyarakat.  ETLE  atau  penegakan  hukum  lalu  lintas  elektronik merupakan  salah  satu  bentuk  teknologi  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  penegakan hukum  dan  kesadaran  berlalu  lintas.  Teknologi  ETLE  memungkinkan  pemantauan  dan identifikasi  pelanggaran  secara  otomatis  (Hansali, et  al .,  2022;  Kumala,  2021).    Bentuk penegakan  hukum  yang  efisien  dengan  menggunakan  ETLE  karena  tidak  memerlukan keterlibatan  langsung  petugas  lalu  lintas.  Sistem  ini  dapat  mengurangi  kebutuhan  akan pengaturan lalu lintas manual dan membebaskan petugas untuk fokus pada tugas-tugas lain yang lebih penting (Dodiawan  dan  Arpangi, 2021; Kerimov, et al ., 2020; Kumala, 2021). Masyarakat  menyadari  bahwa  setiap  pelanggaran  akan  terekam  dan  mengakibatkan konsekuensi  berupa  denda  atau  sanksi  lainnya.  Hal  ini  mendorong  masyarakat  untuk  lebih mematuhi aturan lalu lintas guna menghindari pelanggaran dan konsekuensinya (Junaidi, et al., 2019).
Penerapan  ETLE  mampu  menurunkan  angka  pelanggaran  lalu lintas  sehingga  dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas secara keseluruhan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas (European Commission, 2017).  Meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan untuk  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  aturan  lalu  lintas.  Masyarakat  menjadi  lebih  sadar akan  pentingnya  mematuhi  aturan  lalu  lintas  untuk  mencegah  kecelakaan  dan  melindungi
keselamatan  diri  sendiri  maupun  orang  lain  (Fagnant  dan  Kockelman,  2015).    Penegakan hukum lalu lintas secara elektronik, yang memiliki efek peringatan dan pencegahan psikologis, berlaku untuk semua pengemudi. Penegakan hukum secara elektronik berlaku untuk semua pengemudi  dan  dapat  memainkan  peran  yang  tahan  lama  dan  stabil  dalam  meningkatkan keselamatan lalu lintas (Xiancai, et al ., 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  lima  wilayah  kelurahan    di  Kota  lubuklinggau  dari  bulan Oktober sampai dengan November tahun 2023, menggunakan metode survei. Pengumpulan data dilakukan  dengan metode  observasi dan  penyebaran  kuisioner.    Lokasi  penelitian  ditentukan  secara sengaja dengan menggunakan metode Purposive Sampling , dengan alasan bahwa pada  lokasi yang ditentukan telah dipasang kamera pemantau ETLE. Keluranan yang menjadi lokasi penelitian adalah kelurahan Lubuk Durian, Kelurahan Jawa Kanan, Kelurahan Jawa Kiri, Kelurahan Petanang Ilir dan Kelurahan  Simpang  Periuk.      Penentuan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  acak sederhana    ( Simple  Random  Sampling) .  Jumlah  responden  dimasing  masing  titik  lokasi  penelitian ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah populasi. Responden yang diambil adalah masyarakat masyarakat dewasa yang menggunakan kendaraan untuk aktifitas sehari-hari.  Jumlah responden yang diambil masing-masing sebanyak 3% dari populasi penduduk yang ada di masing-masing kelurahan. Sebaran jumlah responden dimasing-masing kelurahan disajikan pada Tabel 1.   Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak (software) SmartPLS merupakan perangkat lunak statistik untuk analisis jalur parsial ( Partial Least Squares Structural Equation Modeling atau PLS-SEM).
Tabel 1.  Komposisi Jumlah  Responden di masing-masing Kelurahan
No Lokasi Jumlah Populasi Jumlah Responden 1. Kelurahan Lubuk Durian 1349 40 2. Kelurahan Jawa Kanan 1132 34 3. Kelurahan Jawa Kiri 2841 85 4. Kelurahan Petanang Ilir 2448 73 5. Kelurahan Simpang Periuk 2624 79 Jumlah 10394 311

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tingkat Kedisiplinan Masyarakat dalam Berkendara
Berdasarkan hasil rekapitulasi dari kuisioner yang diberikan oleh responden diketahui bahwa  tingkat  kedisiplinan  masyarakat  dalam  melengkapi  administrasi  kendaraan  dan peralatan keselamatan berkendara ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Tingkat Kedisiplinan Masyarakat dalam Berkendara
No Uraian Jumlah Total Skor Persentase Kriteria 1 Memiliki SIM 248 2480 80 Rendah 2 Memiliki STNK 301 3010 97 Tinggi 3 Pajak kendaraan 265 2650 85 Sedang 4 Menggunakan helm 206 2060 66 Rendah 5 Menggunakan sabuk pengaman 103 1030 33 Sangat Rendah Jumlah 1123 11230 361 Rata-Rata 225 2250 72 Rendah Keterangan : Kriteria
- Sangat Rendah    : ≤ 2000
- Rendah
: 2001-2500
- Sedang : 2501-3000 - Tinggi : ≥ 3001
Berdasarkan  hasil yang disajikan pada Tabel 2 diketahui bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat  dalam  melengkapi  persyarataan  berkendara  adalah  rendah.    Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebanyak 248 orang dari 311 orang yang disurvei atau sebanyak 80%.   Hasil ini menunjukkan bahwa belum seluruh  masyarakat  yang  berkendara  memiliki  SIM.  Kendaraan  yang  digunakan  oleh masyarakat  97%  memiliki  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa cenderung dalam mematuhi persyaratan kepemilikan STNK cukup tinggi. Sebanyak 265 orang membayar pajak kendaraan, dengan tingkat kepatuhan sekitar 85%. Dengan kriteria sedang, karena sebagian masyarakat masih ada yang belum membayar pajak kendaraan tepat waktu. Kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm masih rendah, karena hanya 66%  yang  selalu  menggunakan  helm  standar  dalam  berkendara  sepeda  motor.    Bagi pengendara kendaraan roda empat yang menggunakan sabuk pengaman sangat rendah, hanya 33% pengendara mobil yang senantiasa menggunakan sabuk pengaman dalam mengendarai mobil.  Berdasarkan hasil ini maka perlu adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap penggunaan sabuk pengaman. Secara keseluruhan, rata-rata persentase kedisiplinan masyarakat dalam hal berkendara adalah sekitar 72% dengan kriteria rendah yang masih dapat ditingkatkan.  Meskipun beberapa aspek mencapai tingkat kepatuhan yang  tinggi,  ada  area-area  tertentu  yang  memerlukan  perhatian  lebih  untuk  meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.
Tingkat  kedisiplinan  masyarakat  dalam  berkendara  merupakan  suatu  ukuran  sejauh mana individu-individu dalam suatu komunitas mengikuti aturan dan norma-norma lalu lintas saat  mereka  mengemudi  dan  pemahaman  mereka  terhadap  aturan  lalu  lintas.  Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, lancar, dan tertib. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik  tentang  peraturan-peraturan  tersebut  cenderung  lebih  patuh  dan  disiplin  dalam melaksanakan  aturan  juga  tercermin  dalam  pemakaian  alat  keselamatan  saat  berkendara. Individu yang disiplin akan menggunakan sabuk pengaman, helm, dan perangkat keselamatan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebaran  tingkat  kedisiplinan  masyarakat  dalam  berkendara  pada  masing-masing wilayah penelitian bervariasi.  Hasil ini ditunjukkan dari hasil survei yang dilakukan pada lima kelurahan yang menjadi wilayah penelitian, seperti yang disajikan pada Tabel 3.  Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dimasing-masing wilayah kelurahan secara  umum  berkisar  antara  rendah  sampai  sedang.    Tingkat  kedisiplinan  berkendara masyarakat  kelurahan  yang  rendah  terjadi  di  Kelurahan  Petanang  Ilir.    Hal ini  terjadi  pada kelurahan  tersebut  masyarakatnya  relatif  jauh  dari  kehidupan  perkotaan,  sehingga  wilayah mereka relatif sepi dan jauh dari pengawasan.
Tabel 3. Variasi Tingkat Kedisiplinan Masyarakat dalam Berkendara di Kota Lubuklinggau
No Uraian LD  Skor  PI  Skor  Jki  Skor  Jka  Skor  SP  Skor 1 Memiliki SIM 24 240 40 400 75 750 33 330 76 760 2 Memiliki STNK 39 390 65 650 85 850 34 340 78 780 3 Pajak kendaraan 34 340 54 540 73 730 32 320 72 720 4 Menggunakan helm 22 220 29 290 62 620
33 330 60 600 5 Menggunakan sabuk pengaman 17 170 16 160 22 220 7 70 41 410 Total 136  1360  204  2040  317  3170  139  1390  327  3270 Rata-Rata 272 408 634 278 654 Kriteria S R S S S Keterangan: LD :  Kelurahan Lubuk Durian
PI :  Kelurahan Petanang Ilir Jki :  Kelurahan Jawa Kiri Jka :  Kelurahan Jawa Kanan SP
:  Kelurahan Simpang Priuk

## 2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Sistem ETLE.
Hasil rekapitulasi yang menunjukkan sejauh mana tingkat kedisiplinan pengetahuan dan  pemahaman  masyarakat  tentang  pelaksanaan  penilangan  dengan  menggunakan  sistem ETLE disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Sistem ETLE
Keterangan :
Kriteria : - Sangat Rendah    : ≤ 2000
- Rendah : 2001-2500 - Sedang : 2501-3000 - Tinggi : ≥ 3001
Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang sistem e-tilang  sangat  rendah,  karena  hanya  24%  masyarakat  dewasa  yang  berkendara  yang mengetahui  bahwa  telah  diterapkan  sistem  ETLE.    Walaupun  sebesar  81%  masyarakat mengetahui berlakukannya dan adanya sangsi dengan sistem e-tilang di Kota Lubuklinggau, tetapi tingkat pemahaman secara keseluruhan terhadap e-tilang masih sangat rendah.   Hal ini karena  baru  sebanyak  23%  masyarakat  yang  mengetahui  titik-titik  lokasi  jalan  yang  telah dipasang  kamera  e-tilang.  Pengalaman  masyarakat  melintas  di  area  yang  telah  dipasangi kamera e-tilang rata-rata sebesar 60%, sebagian lainnya justru menghindari melintas di jalan yang telah dipasang kamera e-tilang. Sehingga dari hasil total dapat diketahui bahwa secara umum pemahaman masyarakat terhadap sistem e-tilang rata-rata masih sangat rendah, yaitu hanya  54%.  Masih  rendahnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  keberadaan  dan  penerapan sistem e-tilang dalam berlalu lintas ini memerlukan adanya tidakan lebih lanjut.  Sosialisasi dan edukasi yang lebih masif dan terus menerus perlu dilakukan, agar tujuan diterapkannya sistem e-tilang dapat tercapai.
Tabel 5. Variasi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kelurahan terhadap Penerapan Sistem
E-Tilang di Kota  Lubuklinggau No Uraian LD  Skor  PI  Skor  Jki  Skor  Jka  Skor  SP Skor 1 Pengetahuan E-Tilang 4 40 17 170 12 120 3 30 38 380 2 Pemberlakuan E-Tilang 36 360 57 570 72 720
29 290 57 570 3 Sanksi E-Tilang 35 350 51 510 68 680
28 280 69 690 4 Lokasi Kamera E-Tilang 3 30 15 150 17 170 3 30 35 350 5 Melintas area ETLE 21 210 32 320 57 570 31 310 46 460 Total 99 990 172  1720  226  2260 94 940  245 2450 No Uraian Jumlah Total Skor Persentase Kriteria 1 Pengetahuan E-Tilang 74 740 24 Sangat Rendah 2 Pemberlakuan E-Tilang 251 2510 81 Sedang 3 Sanksi E-Tilang 251 2510 81 Sedang 4 Lokasi Kamera E-Tilang 73 730 23 Sangat Rendah 5 Melintas area ETLE 187 1870 60 Sangat Rendah Jumlah 836 8360 269 Rata-Rata 167 1670 54 Sangat Rendah
Rata-Rata 198 344 452 188 490 Kriteria R SR R R R Keterangan: LD :  Kelurahan Lubuk Durian PI :  Kelurahan Petanang Ilir Jki :  Kelurahan Jawa Kiri Jka :  Kelurahan Jawa Kanan
SP :  Kelurahan Simpang Priuk
Berdasarkan  Tabel  5  diketahui  bahwa  tingkat  pemahaman  masyarakat  mengenai keberadaan dan penerapan sistem e-tilang sangat rendah sampai rendah.  Tingkat pengetahuan yang sangat rendah terjadi pada masyarakat di Kelurahan Petanang Ilir.  Hal ini terjadi karena memang sebagian besar masyarakat di Kelurahan di Petanang Ilir tersebut berprofesi sebagai petani, sehingga sebagian besar waktunya beraktifitas di lahan pertaniannya.
Pengetahuan  masyarakat  tentang  sistem  ETLE  merupakan  hal  yang  penting  dalam upaya  modernisasi  dan  efisiensi  penegakan  hukum  lalu  lintas.  Sistem  ETLE  adalah  suatu sistem  yang  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  memberlakukan  dan menindak  pelanggaran  lalu  lintas.    Sistem  ETLE  merupakan  suatu  mekanisme  penegakan hukum  lalu  lintas  yang  berbasis  teknologi,  di  mana  pelanggaran  dapat  dideteksi  dan ditindaklanjuti  dengan  bantuan  perangkat  elektronik.  Penjelasan  rinci  tentang  bagaimana sistem ini bekerja, termasuk penggunaan kamera pemantau lalu lintas, teknologi pengenalan pelat  nomor  kendaraan,  dan  mekanisme  pengiriman  surat  tilang  elektronik.  Informasi mengenai jenis pelanggaran yang dapat dideteksi oleh sistem e-tilang, mulai dari melanggar batas kecepatan, melanggar lampu merah, hingga penggunaan ponsel

## 3. Persepsi Masyarakat tentang Penerapan ETLE
Hasil Pengamatan terhadap bagaimana persepsi masyarakat  tentang penerapan sistem ETLE disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6.  Tingkat Persepsi Masyarakat tentang Penerapan E-Tilang
No Uraian Jumlah  Total Skor Persentase Kriteria 1 Kelengkapan berkendaraan 183 1830 59 Sangat Rendah 2 Tertib berlalu lintas 195 1950 63 Sangat Rendah 3 Efisien penilangan ETLE 78 780 25 Sangat Rendah 4 Keselematan Berkendara 196 1960 63 Sangat Rendah 5 Sabuk  pengaman 103 1030 33 Sangat Rendah 6 Menelfon saat berkendara 256 2560 82 Sedang 7 Pemberlakuan ETLE 104 1040 33 Sangat Rendah Jumlah 659 6590 359 Rata-Rata 132 1320 51 Sangat Rendah Keterangan : Kriteria : - Sangat Rendah : ≤ 2000 - Rendah : 2001-2500 - Sedang : 2501-3000 - Tinggi : ≥ 3001
Persepsi masyarakat  tentang  penerapan  etle  sangat  rendah,  mungkin  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  responden  tidak  konsisten  dalam  menggunakan  kelengkapan berkendaraan. Meskipun ada skor yang sedikit lebih tinggi, persepsi masih tergolong sangat
rendah. Ini mungkin menunjukkan bahwa sejumlah besar responden belum merasa lebih tertib dalam berlalu lintas. Skor sangat rendah menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak yakin  atau  tidak  percaya  bahwa  penilangan  E-Tilang  lebih  efisien  daripada  penilangan konvensional/manual. Meskipun skor cukup rendah, persepsi ini sebanding dengan pertanyaan kedua  dan  menunjukkan  kebutuhan  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  keselamatan berkendara. kor yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar responden mungkin kurang patuh  dalam  menggunakan  sabuk  pengaman  saat  mengemudi.  kor  sedang  menunjukkan persepsi yang lebih baik dalam hal kepatuhan terhadap aturan terkait penggunaan handphone saat mengemudi. Skor sangat rendah menunjukkan bahwa sebagian besar responden mungkin tidak setuju dengan diberlakukannya sistem E-Tilang di Kota Lubuklinggau. Dengan rata-rata 51,  keseluruhan  persepsi  terhadap  penilaian  tampaknya  masih  tergolong  sangat  rendah.  Ini mungkin  menunjukkan  adanya  kebutuhan  untuk  meningkatkan  kesadaran,  patuh  terhadap aturan  lalu  lintas,  dan  pemahaman  tentang  manfaat  E-Tilang  di  masyarakat  Kota Lubuklinggau.
Persepsi masyarakat terhadap sistem ETLE dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor,  seperti  pengalaman  pribadi,  informasi  yang  diterima,  dan  faktor  budaya. Beberapa orang mungkin melihat sistem ETLE sebagai langkah positif dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas. Bagi mereka yang sering melanggar aturan lalu lintas, sistem ETLE dapat dianggap sebagai beban finansial tambahan. Meskipun ini dapat meningkatkan kesadaran akan aturan, beberapa orang mungkin merasa bahwa sistem ini terlalu keras terutama jika denda diterapkan secara otomatis. Beberapa anggota masyarakat mungkin melihat ETLE sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  keamanan  jalan  dengan  memberikan  sanksi  langsung kepada  pelanggar  aturan  lalu  lintas.  Menjadi  cara  untuk  mengurangi  kecelakaan  dan mempromosikan perilaku berkendara yang lebih aman. Sistem ETLE dapat dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan lalu lintas. Dengan adanya penindakan  otomatis,  pengguna  jalan  mungkin  lebih  memperhatikan  kepatuhan  terhadap peraturan. Persepsi terhadap ETLE juga dapat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan teknologi dalam masyarakat. Masyarakat yang lebih terbiasa dengan teknologi mungkin lebih cenderung menerima dan mendukung implementasi sistem ETLE.
Tabel 7. Variasi Persepsi Masyarakat tentang Penerapan E-Tilang di Kota Lubuklinggau
No Uraian LD  Skor PI Skor Jki Skor Jka  Skor SP Skor
1 Kelengkapan berkendaraan 25 250 37 370 59 590 24 240 38 380 2 Tertib berlalu lintas 30 300 41 410 58 580 24 240 42 420 3 Efisien penilangan ETLE 4 40 12 120 17 170 6 60 39 390 4 Keselematan Berkendara 32 320 40 400 65 650 23 230 36 360 5 Sabuk  pengaman 22 220 20 200 20 200 6 60 35 350 6 Menelfon saat berkendara 35 350 59 590 58 580 33 330 71 710 7 Pemberlakuan ETLE 4 40 23 230 31 310 8 80 38 380 Total 152  1520  232  2320  308 3080 124  1240  299 2990 Rata-Rata 304 464 616 248 598 Kriteria S R S S S Keterangan : Kriteria : Lubuk Durian : Sangat Rendah  : ≤ 150 , Rendah :151-225, Sedang : 226-350, Tinggi : ≥ 351
Petanang Ilir : Sangat Rendah  : ≤ 450 , Rendah :401-550, Sedang : 551-700, Tinggi : ≥ 701 Jawa Kiri
: Sangat Rendah  : ≤ 350 , Rendah :351-575, Sedang : 576-800, Tinggi : ≥ 801
Jawa Kanan : Sangat Rendah  : ≤ 150 , Rendah :151-225, Sedang : 226-300, Tinggi : ≥ 301 Simpang Periuk
: Sangat Rendah  : ≤ 300 , Rendah :301-500, Sedang : 501-700, Tinggi : ≥ 701
Distribusi variasi tingkat persepsi masyarakat terhadap penerapan sistem ETLE di Kota Lubuklinggau  berada  pada  kisaran  rendah  sampai  sedang  (Tabel  7).   Hal  ini  menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahkan belum memahami akan arti, fungsi, serta manfaat dari penerapan sisten ETLE ini dalam penegakan peraturan dibidang lalu lintas.  Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara sistem ETLE, untuk terus berusaha meningkatkan persepsi masyarakat sehingga kedepan mampu menimbulkan perubahan prilaku masyarakat untuk berdisiplin dalam berlalu lintas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu  Tingkat  kedisiplinan  masyarakat  dalam  berkendara  di  Kota  Lubuklinggau  rata-rata rendah, sedangkat tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap adanya penerapan sistem ETLE di Kota Lubuklinggau masih sangat rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawan, I. S., Arfa, dan Elsi, S. D.  2022. Penerapan Program Tilang E-TLE ( Electronic Traffic Law Enforcemen t) dalam upaya Meningkatkan Kepatuhan Berlalu Lintas Masyarakat Kota Jambi. Universitas Jambi .
Dewi, T. E. S.  2022. Tilang Manual Dihapus, Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik. Https://Setkab.Go.Id/ .
Julheri. 2023. Catat, Hari Ini Kota Lubuklinggau Sudah Terapkan Tilang Elektronik di 5 Titik,
Siap-siap Dapat ‘Surat Cinta.’ Https://Sumeks.Disway.Id/ .
Killian, N. 2014. Peran Teknologi Informasi Dalam Komunikasi Antar Budaya dan Agama . Nikmah, K., Dominiqus, A., dan Rodiana, A. 2019. Penerapan E-Tilang dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya.
NTMC POLRI.   2022.  Dalam 9 Hari, 68.204 Pelanggar Terjaring Operasi Patuh 2022. Https://Ntmcpolri.Info .
Oyebanji, O.J.A.,  Agbojo,  and  Olorunwa, A.  2017. Traffic Law Enforcement Management Practices and Student– Commuters Social Ethos Development in Ogun State. Kiu Journal of Education, 12(1), 55–69.
Peraturan Pemerintah Nomor 30.  2021. Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 .2012. Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Pusiknas.   2022 . Data Pusiknas Bareskrim Polri Semester I. Https://Pusiknas.Polri.Go.Id/ . Ridwan, D. M.   2023 . Kenali 4 Cara Kerja Tilang Elektronik.
Https://Www.Caroline.Id/Blog/Article/Cara-Kerja-Tilang-Elektronik .
Saha,  S.    2020.  Automated  Traffic  Law  Enforcement  System:  A  Feasibility  Study  for  the Congested  Cities  of  Developing  Countries.  International  Journal  of  Innovative Technology  and  Interdisciplinary  Sciences  Www  .IJITIS.Org,  3(1),  346–363. https://doi.org/10.15157/IJITIS.2020.3.1.346-363
Tim Klik Lubuklinggau 01. (2023). ETLE Mulai Diberlakukan di Lubuklinggau! Pengendara Wajib Waspada, Ini Sanksinya. Https://Lubuklinggau.Pikiran-Rakyat.Com . Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2009).
Xiancai, J., Ke, H., Bei, W., and  Yongsong, Z.  2013. Deterrent  Effect Mechanism of Traffic Electronic Enforcement.