Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam,

## Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat
Abdul Rivai Poli 1 , Misbahuddin 2 , Kurniati 3
Universitas muhammadiyah Manado 1
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2, 3
Email: rivaipoli08@gmail.com 1
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id 2
kurniati@uin-alauddin.ac.id 3
P-ISSN : 2745-7796 E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Artikel ini merupakan analisis konseptual tentang sifat dan penedekatan aspek sosial hukum Islam,  fungsi  dan  tujuan  hukum  Islam  serta  korelasinya  dengan  pembinaan  masyarakat.Analisis  ini penting karena hukum Islam mencakup berbagai dimensi, yaitu dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku yang bersifat konsisten  dikalangan  orang  Islam  sebagai  usaha  untuk  melaksanakan  perintah  Allah  dan  Rasul-Nya itu.Selain itu, hukum  Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi ke dalam berbagai pranata sosial.Oleh  karena  itu,analisis  tentang  pendekatan  aspek  sosial  dalam  hukum  Islam  dianggap  sangat penting.Hukum  Islam  memiliki  sifat  ,yaitu  keterkaitan  dengan  Ketuhanan  (rabbaniyah),Universal (syumuliyah),  Harmonis  (wasthiyyah),  Manusiawi  (insaniyah),  Tetap  (tsabat)  dan  Dinamis (tathawwur),  Kontekstual  (waqi’iyyah)  serta  Optimis  (ijabiyyah).Agama  memiliki  peran  penting dalam  Islam  sebagai  sistem  hukum  holistik  yang  berpengaruh      pada  kehidupan  dunia  dan  akhirat. Hukum  Islam  memiliki  empat  fungsi  utama  yaitu  landasan  ibadah,  penegakan  kebaikan, penyelenggaraan  kehidupan    keluarga  dan  regulasi  masyarakat.          Pembentukan  hukum  Islam bertujuan  untuk  mencapai  kemaslahatan  manusia  dengan  memastikan  pemenuhan  kebutuhan  dasar, kebutuhan  sekunder,  dan  aspek  pelengkap  yang  meningkatkan  kesejahteraan.Korelasi  yang  dalam antara hukum Islam dan Pembinaan masyarakat terletak pada perannya dalam membentuk komunitas yang  adil,sejahtera  dan  bermoral.Hukum  Islam  tidak  hanya  sebagai  panduan  hukum,  tetapi    juga sebagai  pedoman  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  memberdayakan.Selain  itu,hukum  Islam menjadi landasan bagi nilai-nilai pendidikan dan merangsang semangat pencarian ilmu pengetahuan, menjadikannya pijakan utama dalam membangun masyarakat yang berintegritas.
Kata Kunci: Karakteristik, Sosial, Hukum Islam, Pembinaan, Masyarakat
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Definisi  hukum  menurut  hukum positif  adalah  peraturan  yang  bersifat memaksa  yang  mengatur  perilaku  manusia
dalam  masyarakat  yang  dibuat  oleh  otoritas resmi.  Pelanggaran  terhadap  aturan  tersebut akan  dikenai  sanksi  dengan  hukuman tertentu.
Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
Sementara  itu,  dalam  pembahasan hukum  Islam,  hukum  dapat  dibagi  menjadi Syariat Islam dan Fikih Islam.
Syariat  Islam  diterjemahkan  sebagai Islamic Law, sedangkan Fikih Islam diterjemahkan sebagai Islamic Jurisprudence.Dalam Bahasa Indonesia, istilah  hukum  syariat  atau  syara’  sering dipakai untuk syariat Islam, sedangkan untuk fikih  Islam,istilah  yang  digunakan  adalah hukum  fikih  atau  kadang-kadang,hukum Islam  disebut  juga  syariah,  yang  merupakan dasar  pemahaman  tentang  syariah 1 .Dengan demikian, Islam dan hukumnya yang bersifat abadi  dan kekal  memiliki dua bentuk ajaran, yaitu  ajaran  dasar  dan  ajaran  non-dasar. Ajaran  dasar  adalah  ajaran  yang  tetap, absolut,  tidak  berubah,  mutlak  dan  bersifat dogmatis.  Ajaran  ini  biasanya  disebut  ajaran yang pasti/qath’i.
Sedangkan  ajaran  non-dasar  adalah ajaran  yang  zhanni.  Pada  saat  ini,  dimana umat  Islam  menghadapitahap  kultural  yang dinamakan  Pasca  Modernisme  yaitu  fase yang  me;lampaui  masa  modern  atau  identik dengan  masyarakat  informasi.Dimana  terjadi perubahandari sikap-sikap yang serba tradisional  kepada  sikap-sikap  yang  rasional dan pragmatis. Perubahan yang membutuhkan jawaban dan penentuan hukum dari sudut pandang Islam. Lebih-lebih masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa  agama  Islam  hanya  bersifat  dogmatis statis    dan  menentang  pembaharuan.Ini berartibahwa diperlukan pemahaman integral terhadap  karakter  dan  watak  dari  hukum Islam  serta  permasalahan  yang  dihadapi masyarakat saat ini.
Setiap  hukum  pasti  memiliki  ciri  dan karakteristik  yang  membedakan  satu  sama lain.Oleh  karena  itu,hukum  Islam  mudah
1 Mohammad    Daud    Ali,    Hukum    Islam, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia,  (Cet.  III;  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1993), h. 44
dipahami dan dapagt diterima oleh masyarakat  dari  berbagai  lapisan.  Bahkan, dibeberapa  daerah,  hukum  Islam  telah menjadi  peraturan  daerah  (Qanun)  yang harus  dipatuhi  oleh  seluruh  warga  didaerah tersebut,  bukan  hanya  karena  keyakinan  dan ketaatan  agama,  tetapi  juga  sebagai  aturan yang wajib diikuti. Hukum Islam merupakan tatanan hukum modern dan salah satu sistem hukum  yang  berlaku  di  dunia,  yang mencakup  segala  aspek  kehidupan  manusia, seperti  ibadah,  hukum  keluarga,  muamalah (hukum  sipil)  dan  aspek  ekonomi.  Hukum Islam  memiliki    sifat  yang  unik,  yang berbeda  dengan  sistem  hukum  lain  di  dunia. Perbedaan  ini  disebabkan  karena  hukum Islam  berasal  dari  Allah  SWT,  bukan  dari manusia  atau  untuk  kepentingan  individu atau  kelompok,  dan  bebas  dari  hawa nafsu.Salah  satu  contoh  dari  karakteristik hukum Islam adalah memberikan kemudahan dan  tidak  memberatkan  sehingga  hukum yang  ditetapkan    oleh  Allah  SWT  dapat dijalankan  oleh  manusia  untuk  mencapai tujuan  syariat    dan  kebahagiaan  di  dunia maupun  akhirat.Para  pakar  hukum  Islam telah  banyak  membahas  karakteristik  ini dalam  berbagai  literatur  dan  mereka  untuk mengacu pada Qs.al-A’raf/7 :157
(yaitu)  orang-orang  yang  mengikut Rasul,  Nabi  yang  ummi  yang  (namanya) mereka  dapati  tertulis  di  dalam  Taurat  dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka  mengerjakan  yang  ma'ruf  dan melarang  mereka  dari  mengerjakan  yang mungkar  dan  menghalalkan  bagi  mereka segala  yang  baik  dan  mengharamkan  bagi mereka  segala  yang  buruk  dan  membuang dari  mereka  beban-beban  dan  belenggu- belenggu  yang  ada  pada  mereka 2 .  Maka
2 Maksudnya: dalam syari'at  yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang  dipikulkan  kepada  Bani  Israil.  Umpamanya: mensyari'atkan  membunuh  diri  untuk  sahnya  taubat, mewajibkan  qisas  pada  pembunuhan  baik  yang disengaja  atau  tidak  tanpa  membolehkan  membayar diat,  memotong  anggota  badan  yang  melakukan kesalahan,  membuang  atau  menggunting  kain  yang
Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
orang-orang  yang  beriman  kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya  yang  terang  yang  diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka  Itulah orang-orang yang beruntung 3
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa manusia  awalnya  tidak  memiliki  batasan dalam perilaku mereka, tetapi Allah memberikan  batasan  agar  mereka  dapat berprilaku  dengan  baik  dan  terarah  dalam ibadah  dan  kelakuan.Allah  juga  memberikan kelonggaran  dan  kemudahan  agar  manusia dapat  melaksanakan  prilaku  baik  sesuai dengan  apa  yang  diperintahkan  oleh- Nya.Dimensi syariat 4 dan fikih memiliki dua istilah  kunci  yaitu  syariat  dan  fikih.Syariat terdiri  atas  wahyu  Allah  dan  Sunnah  Nabi Muhammad SAW, dan fikih adalah pemahaman  serta  hasil  pemahaman  manusia tentang syariat.Syariat tidak dapat disamakan dengan  fikih,  tetapi  keduanya  tidak  dapat dipisahkan.

## METODE
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  studi  Pustaka  (library research)  dengan  menggunakan  pendekatan sistematis.  Studi  Pustaka  merupakan  metode pengumpulan  data  dengan  cara  memahami dan  mempelajari  teori-teori  dari  berbagai
kena  najis.  Menurut  Abdul  Manan,  maksud  ayat tersebut  bahwa  Allah  menyuruh  mereka  yang  ma’ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan  bagi  mereka  segala  yang  baik  dan mengharamkan  bagi  mereka  segala  yang  buruk  dan membuang  dari  mereka  beban-beban  dan  belenggu- belenggu  yang  ada  pada  mereka.  Maka  orang-orang yang beriman kepada-Nya, memuliakan-Nya, menolong-Nya  dan  mengikuti  cahaya  yang  terang yang  diturunkan  kepadanya,  mereka  itulah  orang- orang yang beruntung.
3 Kementerian Agama RI, 2012:214.
4 Secara  etimologi,  kata  syariat  berakar  pada kata  عرش  yang  berarti  “sesuatu  yang  dibuka  secara lebar  kepadanya”.  Dari  pengertian  inilah  terbentuk kata  ةعيرش  yang  artinya  “sumber  air  minum”.  Lihat Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis  al-Lugah,  Juz  III  (t.c,t.t:  Dar  al-Fikr  li  al- Taba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1979), h. 262.
literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.  pengumpulandata  dapat  dilakukan dengan  cara  mengkaji  dari  berbagai  sumber seperti  buku,  jurnal  dan  penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Rabbaniyah (ketuhanan)
Islam ini adalah agama atau jalan hidup yang  bersumber  dari  Tuhan.  Ia  bukan  kreasi manusia,juga  bukan  kreasi  nabi  yang membawanya.  Maka  Islam  adalah  jalan Tuhan.  Tugas  para  nabi  adalah  menerima, memahami  dan  menyampaikan  ajaran  itu kepada umat manusia. Hukum Islam memiliki  kelebihan  yang  tidak  dimiliki  oleh semua undang-undang buatan manusia dalam berbagai segi dan makna..
Menurut Eko Siswanto, kalimat syahadatain  ( asyhadu  alla  ilaha  illallah  wa asyhadu  anna  muhammadan  rasulullah ), tidak  hanya  berhubungan  dengan  ketauhidan atau  akidah  saja,  tetapi  ungkapan  ini  juga mengandung syariat, jika dialihkan ke dalam bahasa  hukum  akan  berbunyi  “tiada  hukum kecuali  hukum  Allah”  Itu  artinya  bahwa hukum itu hanya bersumber dari satu hukum, yaitu hukum yang berasal dari Allah swt. dan hukum tersebut berlaku di dunia dan akhirat, serta  dapat  membawa  manusia  untuk kebahagian  di  dunia  dan  akhirat.  Hukum Islam  adalah  hukum  yang  diciptakan  untuk memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan  rohani, dunia  dan  akhirat.  Dalam  pelaksanaannya sangat  tergantung  pada  iman  dan  akhlak, samping  tergantung  pada  kekuatan  dan kekuasaan. Hukum Islam memberikan balasan akhirat di samping balasan dunia.
Oleh  karena  itu,  penghormatan  dan ketaatan terhadap syariat  yang cemerlang ini tidak  hanya  terbatas  pada  hukum-hukum yang  nashnya  bersumber  dari  Alquran  dan Sunnah  saja,  tetapi  juga  mencakup  berbagai hukum  hasil  ijtihad  dan  peraturan-peraturan lain  yang  dikeluarkan  oleh  negara  dalam memelihara  kemaslahatan  umum,  Menaati peraturan yang dibuat oleh negara merupakan
Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
sesuatu  hal  yang  wajib  diikuti  berdasarkan QS an-Nisa/4:59,
“Hai  orang-orang  yang  beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan Ulil Amri (pemimpin) di antara kamu” (Kementerian Agama RI, 2012:114).
B. Syumuliyah (universal) Ajaran islam mencakup seluruh dimensi  kehidupan  manusia;  dari  pribadi, keluarga,  masyarakat  hingga  negara;  dari sosial,  ekonomi,  politik,  hukum,  keamanan, lingkungan,  pendidikan  hingga  kebudayaan. Salah  satu  fakta  yang  tidak  dapat  diingkari adalah  bahwa  hukum  Islam  telah  berlaku pada  hampir  di  seluruh  dunia  dengan kelebihannya dan kekurangannya, keragaman bahasa  dan  peradabannya,  sesuai  dengan perubahan  waktu  dan  zamannya.  Hukum Islam  telah  mampu  memenuhi  berbagai keperluan masyarakat dan mampu mendiagnosis berbagai penyakit dan problema  yang  timbul  dalam  kehidupan dengan cara aman, tertib, dan adil.
Hukum  Islam  tampil  sebagai  undang- undang  yang  diagungkan  di  negara-negara Islam  sekitar  13  abad  lamanya  sampai datangnya  masa  imperialisme  Barat  yang menggantikannya  sebagai  qanun  buatan manusia.  Hal  tersebut  dapat  terlaksana dengan baik karena hukum Islam di samping memiliki keteguhan dasar dan akar yang kuat terhadap akal dan keluhuran fitrah, pemeliharaan  realitas,  tawazun  antara  hak dan  kewajiban,  rohani  dan  jasmani,  dunia dan  akhirat  yang  dibangun  atas  fondasi keadilan.  Hukum  Islam  juga  memiliki  sifat elastis (murunah) yang menakjubkan sehingga  menjadikannya  fleksibel  terhadap masalah baru dan mampu mengatasi berbagai dilema zaman modern.
Hukum Islam memiliki karakter syumul  (universal)  yang  meliputi  semua zaman  dalam  kehidupan  dan  eksistensi manusia.  Hukum  Islam  adalah  hukum  untuk semua  zaman  dan  generasi,  bukan  hukum yang  terbatas  oleh  masa  dan  tempat  yang
implementasinya  berakhir  seiring  dengan berakhirnya
C. Wasthiyyah (harmonis)
Ajaran Islam seluruhnya seimbang dan memberi porsi kepada seluruh aspek kehidupan manusia secara
proporsional.Tidak  ada  yang  berlebihan  atau kekurangan.Ada keseimbangan antara bagian- bagian yang bersifat fisik (zahir) dan metafisik  (gaib)  dalam  keimanan.  Ada keseimbangan  antara  kecondongan  kepada materialisme dan spiritualisme dalam kehidupan. Karakteristik harmonis (al- wasthiyyah)  mempunyai  arti  yang  sama dengan  keseimbangan  (al-tawazun)  yang mempunyai  arti  keseimbangan  di  antara  dua jalan  atau  dua  arah  yang  saling  berhadapan atau  bertentangan.  Contoh  dua  arah  yang berlawanan  adalah  nuhiyyah  (spiritualisme) dengan  maddiyah  (materialisme),  fardhiyah (individu)  dengan  jama’iyah  (kolektif), waqi’iyah  (kontekstual)  dengan  mitsaliyyah (idealisme), tsabat (konsisten) dengan taqhayyun (perubahan), dan sebagainya.
Hukum  Islam  menempuh  jalan  tengah (wasathan)  pada  setiap  masalah  yang dihadapi,  yaitu  jalan  yang  seimbang,  tidak terlalu  berat  ke  kanan  karena  mementingkan kejiwaan  dan  tidak  berat  ke  kiri  karena mementingkan  kebendaan.  Hukum  Islam selalu menyelaraskan antara fakta  yang ideal dengan  cita-cita  seperti  yang  tersebut  dalam Alquran  dan  hadis.  Hukum  Islam  terletak antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung  kepada  kejiwaan  dengan  pikiran- pikiran  yang  cenderung  kebendaan.  Hukum Islam  tidak  bersifat  kapitalis  ataupun marxisme, tidak terlalu mementingkan inidividu dan tidak mementingkan rohaniah.
Hukum  Islam  posisinya  di  tengah- tengah  antara  kecenderungan  maddiyah dengan  kecenderungan  rohaniah.  Hukum Islam  tidak  memisahkan  antara  kehidupan dunia dan akhirat. Hukum Islam mengadakan hubungan yang erat antara agama dan negara dan  sebaliknya..  Hukum  Islam  membuka lapangan  yang  luas  untuk  berkembang
Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
sehingga  mempunyai  sifat  yang  konstan, stabil  dan  fleksibel  serta  mempunyai  daya elastis 5

## D. Insaniyahh (manusiawi)
Ajaran  Islam  mendudukan  manusia pada  posisi  kunci  dalam  struktur  kehidupan ini.Manusia  adalah  pelaku  yang  diberi tanggungjawab dan wewenang untuk mengimplementasikan  kehendak-  kehendak Allah  swt  dimuka  bumi  (khalifah).Makna karakteristik  hukum  Islam  yang  bersifat manusiawi  adalah  bahwa  hukum  Islam diperuntukkan  untuk  meningkatkan  taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara  sifat-sifat  humanistiknya  serta menjaga  dari  sifat  jahat  hewani  agar  tidak mengalahkan  sifat  kemanusiannya.  Agar  hal ini dapat terlaksana, hukum Islam memformulasikan  dirinya  dalam  bentuk ibadah  bagi  manusia  untuk  memenuhi keperluan rohanianya.
Bersamaan dengan perhatiannya terhadap  rohani  ini,  hukum  Islam  tidak pernah melupakan aspek raga dan keperluan- keperluannya.  Hukum  Islam  memotivasi manusia  untuk  berjalan  di  muka  bumi mencari  karunia  Allah  dan  berusaha  untuk memakmurkan bumi ini dengan menganjurkan  manusia  agar  berbuat  baik sesamanya  dan  tidak  bermusuh-musuhan 6 . Hasbi  ash-Shiddieqy  mengemukakan  bahwa karakteristik  hukum  Islam  bersifat  insaniyah tiada  lain  adalah  pengakuan  Allah  terhadap kemuliaan  manusia  karena  kemanusiannya. Hukum  Islam  tidak  mendahulukan  sesuatu pun  atas  manusia,  manusialah  yang  menjadi jauhar dan asasnya, daripadanyalah bercabang segala khususiyah dan sifat, segala maziyah  dan  fadhilah.  Sehubungan  dengan hal  ini,  hukum  Islam  tidak  membenarkan segala  bentuk  pelecehan  terhadap  manusia
5 Ash-Shiddieqy, Hasbi, Filsafat Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.,2001,h.106-114.
6 Manan,  Abdul,Reformasi  Hukum  Islam  di Indonesia.  Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,2006,h.104
dan  menumpahkan  darahnya  tanpa  alasan yang  dibenarkan  oleh  hukum.  Jalan  yang ditempuh  dalam  menghadapi  orang-orang jahat,  hendaknya  ditempuh  dengan  jalan sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh syara’.  Hukum  yang  harus  dilaksanakan  itu hendaknya  ditetapkan  atas  dasar  memelihara kemuliaan  manusia,  bukan  atas  dasar kebencian dan balas dendam 7

## E.  Tsabat  (tetap)  dan  Tathawwur (dinamis)
Hidup  adalah  suatu  hal  yang  selalu berubah seiring dengan kemajuan zaman.Sebaliknya, syariah (al-syariah mutahaddiah) memiliki batas.Dengan demikian,  hukum  Islam  dapat  tertinggal dalam  menangani  masalah  sosial.Dua  sifat hukum  Islam  adalah  al-tsabat  (tetap)  dan  al- tathawwur (dinamis). Al-tsabat merujuk pada hukum  Islam  yang tetap, terutama dalam hal ibadah,  dan  al-tathawwur  merujuk  pada hukum Islam dalam hal muamalah.
Hukum  muamalah  didasarkan  pada prinsip  ibadah,  yang  berarti  bahwa  dalam beberapa  aspeknya  diperbolehkan,  asalkan tidak  diatur  secara  khusus  dalam  agama Islam.  Jenis  hukum  Islam  dalam  bidang muamalah  sangat  luas,  termasuk  hukum pidana, perdata, politik, sosial, dan ekonomi, antara lain.
F. Waqi’iyyah (kontekstual) Al-Waqi’iyyah boleh didefinisikan sebagai  realiti  dan  kebenaran.  Ia  melibatkan ajaran  Islam  yang  bersifat  praktikal  sesuai dijadikan  amalan  di  dalam  kehidupan manusia. Sebarang kemusykilan dan permasalahan  serta  persoalan  yang  berlaku sepanjang  proses  kehidupan  manusia  akan dapat  diselesaikan  mengikut  kaedah  Islam bergantung  kepada  keadaan  dan  kesesuaian realiti sebenarnya.
7 Ash-Shiddieqy,  Hasbi    Pengantar  Hukum Islam.  Edisi  kedua,  Cet.  I;  Semarang:  PT.Pustaka Rizki Putra,1997 h.160
Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
Maka Islam itu dilihat sebagai fleksibel dalam  menyelesaikan  semua  kemusykilan yang  timbul bergantung  kepada  keadaan. Ajaran  islam  diturunkan  untuk  berinteraksi dengan  realitas-realitas  obyektif  yang  nyata- nyata  ada sebagaimana ia adanya. Selain itu ajaran-  ajarannya  didesign  sedemikian  rupa yang  memungkinkannya  diterapkan  secara nyata dalam kehidupan manusia.
Dengan menjustifikasikan  realiti,  maka perlulah  dimasukkan  unsur  “Memahami Realiti Kehidupan Semasa” mengikut senario tertentu bagi mereka yang hendak melakukan penilaian, perubahan dan memperbaiki keadaan  yang    jauh  daripada  petunjuk  Islam yang asal. Dalam hal ini,seharusnya memahami  keadaan realiti berkaitan  dengan kehidupan  semasa,  sebelum  memutuskan sebarang keputusan. Waqiiyyah ini menitiberatkan  kenyataan  dan  kebenaran dalam  aspek  realiti  kehidupan  sebenar tentang apa yang berlaku dalam menyelesaikan  semua  kemusykilan  dengan bersandarkan  hukum-hukum  Islam  untuk menjaga  kebaikan  secara  bersama  mengikut kesesuaian  realiti  semasa  selagi  ia  tidak menyalahi syariat Islam.
G. Ijabiyyah (optimis) Ajaran islam mengajarkan untuk bersikap  positif  dalam  menjalani  kehidupan sebagai  lawan  dari  pesimisme  dan  fatalisme. Keimanan  bukanlah  sesuatu  yang  beku  dan kering  yang  tidak  sanggup  menggerakkan manusia.Keimanan  adalah  sumber  tenaga jiwa  yang  mendorong  manusia  untuk merealisasikan kebaikan dan kehendak Allah dalam  kehidupan  riil.  Islam  memandang bahwa keimanan yang tidak dapat mendorong manusia untuk bekerja mengeksplorasi  potensi  alam  dan  potensi dirinya  untuk  menciptakan  kehidupan  yang lebih baik, adalah keimanan yang negatif dan fatal.Itulah sebabnya Islam memberi penghargaan  besar  kepada  kerja  sebagai bukti  sikap  positif  dan  dinamika  dalam mengelola kehidupannya.
Allah  swt  berfirman:  “Katakanlah: “ Bekerjalah kamu! Nanti Allah akan menyaksikan  pekerjaanmu  bersama  Rasul- Nya  dan  orang-orang  yang  beriman .”  (QS: 9:105).
H. Pendekatan Sosial
Dalam Hukum Islam
Metode  sosial  ini  digunakan  untuk menentukan  apakah  tindakan  seseorang  di masyarakat sesuai dengan hukum Islam. Para pemikir  Islam  menyadari  krisis  metodologi keilmuan  Islam,  yang  berpangkal  pada kurangnya  dimensi  empirisitas  dan  tidak adanya  sistematisasi  secara  menyeluruh. Mereka percaya bahwa masalah ini memerlukan perbaikan intelektual segera. 8 Selain itu, pendekatan ilmu-ilmu sosial kontemporer menghadapi tantangan epistemologis  yang  tidak  kalah  mendesak. Keilmuan  Islam  terbatas  pada  analisis  teks dan  mengabaikan  aspek  sosial-empiris.  Di sisi  lain,  keilmuan  Barat  terjebak  pada positivisme dan mengabaikan dimensi normatif, atau wahyu, dalam pendekatan dan metodenya. 9 Berbagai  pemikiran  hukum Islam  dewasa  ini  telah  terpengaruh  oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  sehingga  faktor  sosial  budaya terus berkembang. 10 . Hal ini disebabkan oleh tuntutan zaman.
Selain  itu,  pemikiran  hukum  Islam dirancang  untuk  merespons  perkembangan sosial  budaya  dari  para  pelaksana  hukum. Berikut  ini  adalah  beberapa  pemikiran hukum  Islam  yang  dipengaruhi  oleh  faktor sosial budaya
1.  Aspek  Sosial Budaya  Dalam Yursprudensi
Hukum  Islam  Indonesia  mengalami perubahan besar sejak UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat. Dengan
8 Abdul  Hamid  A.  Abu  Sulayman  dalam, Towards  an  Islamic  Theory  of  International  Relation, hlm.  87-92,  92-96.  Idem,  Crisis  in  the  Muslim  Mind, hlm.  43-63.  Dalam  Mahsun  Fuad,  Hukum  Islam  dan Sosial Vol. 11 No. 2 (Nopember 2011), h. 387
Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
keluarnya  PP  No.  9  Tahun  1975,  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  Inpres Presiden  No.  1  Tahun  1991  tentang  KHI, beberapa  undang-undang  yang  mendukung hukum  Islam  membawa  angin  segar  tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia.
Hukum  keluarga,  yang  sebelumnya berada di bidang hukum, kemudian dimasukkan  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  sekarang  menjadi  hukum nasional.  Pembaruan  hukum  Islam  di  bidang hukum  keluarga 11 merupakan  keniscayaan karena  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam kitab-kitab fikih tidak dapat lagi menyelesaikan berbagai masalah
kontemporer  yang  tidak  muncul  pada  waktu mereka ditulis.
Beberapa  nilai fikih yang  telah diperbarui  telah  menjadi  peraturan  hukum positif Indonesia, yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan kasus. Beberapa  keputusan  pengadilan  agama  yang berkaitan  dengan  perubahan  hukum  Islam  di Indonesia adalah sebagai berikut:
a.  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan  Nomor  1751/P/1989  menetapkan bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  melalui telepon  sah,  meskipun  tidak  diatur  dalam kitab fikih dan peraturan perundang- undangan. Keputusan ini memberikan nuansa baru  pada  hukum  perkawinan  di  Indonesia, yang  pada  awalnya  tidak  disukai  oleh masyarakat,  tetapi  sekarang  sangat  diikuti oleh  umat  Islam  di  Indonesia.  untuk
11 Beberapa  contoh  masalah  hukum  keluarga yang  muncul  saat  ini  adalah  perkawinan  yang  ijab kabulnya  dilakukan  melalui  telepon,  pembagian  harta warisan  berdasarkan  aspek  sosial  menurut  Alquran, pembagian  harta  warisan  berdasarkan  agama  antara ahli  waris  dan  pewaris,  mengangkat  anak  angkat sebagai  orang  yang  memiliki  hak  untuk  menerima harta  warisan  melalui  wasiat  wajib,  dan  wakaf  dalam bentuk  uang  tunai.  Karena  kemajuan  teknologi  dan kemajuan  dalam  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan, negara harus segera menetapkan peraturan perundang- undangan yang dapat menyelesaikan berbagai masalah sehingga tidak terjadi kekacauan di masyarakat.
melaksanakan perkawinan apabila mengalami  kesulitan  dalam  akad  nikah, sehingga  keputusan  pengadilan  agama  ini dapat  berkontribusi  pada  perubahan  hukum Islam di Indonesia.
b.  Menurut  keputusan  Mahkamah
Agung Republik
Indonesia Nomor 51.K/AG/1999,  ahli  waris  yang  tidak beragama  Islam  berhak  atas  wasiat  wajibah yang  kadar  bagiannya  sama  dengan  ahli waris  yang  beragama  Islam.  Keputusan  ini menciptakan  peraturan  baru  dalam  hukum kewarisan Islam di Indonesia yang menempatkan  ahli  waris  non-muslim  sejajar dengan ahli waris muslim.
c.  Menurut  keputusan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  131.K/AG/1992,  harta wakaf tidak dapat  ditukar atau dijual  dengan benda lain. Namun, dalam kasus di mana hal itu  diperlukan  karena  tidak  ada  lagi manfaatnya  atau  tidak  strategis,  pelaksanaan harus  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  47  ayat (3)  UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Pokok- pokok Agraria, yang diterapkan dalam PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan.
d.  Menurut  MK  Pasal  43  Ayat  (1)  UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan dan teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum." Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan juga  memiliki  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya,sehingga  dapat diakui  memiliki  hubungan  perdata  dengan ayah  biologisnya  dan  kelurganya  jika  dapat dibuktikan  berdasarkan  alat  bukti  hukum seperti penelitian dan teknologi.
2.  Aspek  Sosial  Budaya  Dalam Undang-Undang
Berikut  ini  adalah  ringkasan  beberapa pasal  Undang-Undang  Perkawinan  saat  ini yang  dibuat  berdasarkan  faktor  sosial  dan maslahah:
a. Pencatatan perkawinan
Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
Menurut  Pasal  2  Ayat  2  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  ayat pertama  menyatakan  bahwa  perkawinan adalah  sah  hanya  jika  dilakukan  menurut hukum  agama  dan  kepercayaan  yang bersangkutan,  dan  ayat  kedua  menyatakan bahwa  setiap  perkawinan  harus  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam  undang-undang  perkawinan, perintah pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam Alquran maupun hadis.
Keputusan ulama Indonesia berdasarkan  keuntungan  dan  faktor  sosial budaya kemudian digunakan oleh negara saat menyusun  undang-undangnya.  Pemerintah menetapkan  undang-undang  yang  mengatur perkawinan untuk membuat pernikahan lebih teratur.  Pencatatan  perkawinan  memiliki banyak  manfaat,  selain  sebagai  bukti  bahwa perkawinan  telah  berlangsung,  juga  untuk melindungi  hak-hak  yang  terkait  dengan perkawinan, seperti hak untuk untuk melindungi  hak-hak  yang  terkait  secara langsung dengan perkawinan, seperti hak-hak istri dan anak.
b. Larangan kawin antar agama Menurut  Inpres  Presiden  No.  1  Tahun 1991  tentang  KHI,  pasal  40  bagian  c, perkawinan  antara  pria  dan  wanita  dilarang karena  keadaan  tertentu,  seperti  wanita  yang tidak beragama Islam. Tidak ada perkawinan antar  agama,  seperti  yang  dapat  dipahami dari  penjelasan  pasal  ini.  Mereka  yang  ingin menikah  harus  memilih  agama  suami  atau istri. Perkawinan beda agama dilarang karena memiliki  dampak  negatif  yang  lebih  besar daripada manfaatnya. Anak-anak yang dilahirkan  dari  perkawinan  antara  pria muslim  dan  wanita  non-muslim  biasanya memilih  menganut  agama  ibunya  yang  tidak muslim.  Oleh  karena  itu,  para  ulama bersepekat  untuk  melarang  perkawinan dengan  wanita  yang  tidak  beragama  Islam, yang kemudian diadopsi oleh negara.
c.  Izin  melaksanakan  poligami  dari Pengadilan Agama
Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  pasal  4  dan  5  menyatakan bahwa  suami  yang  akan  berumah  tangga dengan  orang  lain harus  mengajukan permohonan  ke  Pengadilan  di  daerah  tempat tinggalnya jika istri tidak dapat melaksanakan  tanggung  jawabnya  sebagai istri,  memiliki  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan,  atau  tidak  dapat  melahirkan. Selain alasan ini, harus ada alasan tambahan, seperti  persetujuan  dari  pasangan,  kepastian bahwa  suami  dapat  membayar  kebutuhan hidup  istri  dan  anak-anak  mereka,  dan jaminan  bahwa  suami  akan  berperilaku  adil terhadap mereka.
Meskipun Allah memungkinkan poligami  dengan  pembatasan  istri  sampai empat,  untuk  menghilangkan  mafsadah  dan keuntungan,  diperlukan  izin  yang  diberikan oleh  pengadilan.  Hal  ini  disebabkan  oleh fakta  bahwa  banyak  pelaku  poligami menghasilkan  konflik  yang  berkepanjangan yang menghilangkan tujuan perkawinan.
d. Harta bersama dalam perkawinan Pada  dasarnya,  gagasan  harta  bersama telah  menjadi  adat  istiadat  yang  berlaku  di Indonesia.  Konsep  ini  kemudian  diterima oleh  negara  dan  dimasukkan  ke  dalam undang-undang perkawinan mereka. Menurut Pasal  35  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  harta bersama adalah harta yang dimiliki seseorang selama  perkawinan.  Namun,  KHI  pasal  85 menyatakan  bahwa  memiliki  harta  bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan  bahwa  masing-masing  suami istri memiliki harta. Pasal tersebut menyebutkan harta bersama dalam perkawinan,  tetapi  tidak  menolak  adanya harta  masing-masing  dalam  perkawinan. Akibatnya,  berdasarkan  keyakinan  Islam bahwa "tidak ada kemudaratan dan memudaratkan",  Jadi,  yang  ada  adalah pembagian  kekayaan  berdasarkan  prinsip keadilan
e. Pembatasan usia perkawinan
Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
Pasal  7  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan hanya  boleh  dilakukan  jika  seorang  pria berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun.  Batas  umur  kawin  laki-laki  dan perempuan  dalam  hukum  Islam  tidak  diatur secara jelas. Oleh karena itu, tidak mengherankan  jika  banyak  orang  Islam  di Indonesia  menikah  pada  usia  yang  sangat muda sebelum undang-undang yang membatasi  perkawinan  dibuat.  Tujuan  yang harus  dicapai  dalam  perkawinan  termasuk mewujudkan  suasana  tenang,  kedamaian, kasih  sayang,  dan  cinta.  Akan  tetapi  sulit untuk mencapainya ketika perkawinan dilakukan saat anak-anak. Untuk
mencapainya, hal-hal seperti kedewasaan dan kemapanan ekonomi diperlukan.
Meskipun Islam tidak melarang perkawinan  anak-anak,  tidak  disarankan untuk  melakukannya.  Oleh  karena  itu,  batas usia  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang untuk  melangsungkan  perkawinan  sangat membantu terwujudnya perkawinan.
f. Wasiat Wajibah Pasal  209  KHI  menetapkan  bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan  wasiat  wajibah  1/3  dari  harta wasiat  anak  angkatnya,  begitu  juga  anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat  wajibah  1/3  dari  harta  wasiat  orang tua  angkatnya.  Dalam  Pasal  209  Kompilasi Hukum  Islam,  wasiat  wajibah  digunakan untuk menyelesaikan masalah antara pewaris dan  anak  angkatnya  atau  antara  orang  tua angkatnya.
Wasiat  wajibah  awalnya  dilakukan karena  anak  atau  cucu  pewaris  meninggal lebih  dahulu.  Berdasarkan  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-undang Nomor  3  Tahun  2006,  pengadilan  agama  di Indonesia  memiliki  kewenangan  absolut untuk  memberikan  wasiat  wajib.  Dalam tradisi  Islam  di  Indonesia,  hakim  yang dimaksud Ibnu Hazmin dilakukan oleh hakim pengadilan  agama  tingkat  pertama  sesuai
dengan  kompetensi  absolut  yang  diberikan oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, hakim pengadilan  agama  menggunakan  ketentuan Kompilasi  Hukum  Islam  saat  menentukan wasiat  wajibah.  Secara  yuridis  formil, ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, terutama pasal 209, memahami bahwa wasiat wajibah hanya dapat  diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat.
I. Fungsi  Dan Tujuan Hukum Islam Sebagai agama, Islam memiliki hukum yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat.  Fungsi  dari  hukum-hukum  ini adalah sebagai berikut:
Sebagai agama, Islam memiliki hukum yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat.  Fungsi  dari  hukum-hukum  ini adalah sebagai berikut:
1.  Fungsi  Ibadah  Hukum  Islam  adalah peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Tuhan dan  harus  diikuti  oleh  semua  orang. Kepatuhan  terhadap  hukum  Islam  dianggap sebagai ibadah kepada Tuhan dan pelaksanaan aturan. Lebih dari sekadar patuh, kepatuhan  terhadap  hukum  Islam  dianggap sebagai  ukuran  penting  tingkat  keimanan seseorang.  Dengan  mematuhi  hukum-hukum Allah,  seseorang  menunjukkan  komitmen mereka  pada  nilai-nilai  spiritual,  moral,  dan etika yang diajarkan oleh agama Islam. Oleh karena  itu,  mematuhi  hukum  Islam  tidak hanya  menjadi  kewajiban,  tetapi  juga merupakan cara untuk meningkatkan keimanan  seseorang  dan  meningkatkan hubungan mereka dengan Tuhan.
2.  Sebagai  bagian  dari  kalam  Allah yang  Qadim,  fungsi  Amar  Ma’ruf  Nahi Mungkar  hukum  Islam  telah  ada  sebelum masyarakat  terbentuk  dan  masih  berfungsi sebagai  panduan  utama.  Namun,  dalam kehidupan  sehari-hari,  hukum  Islam  selalu berhubungan  dengan  keadaan  masyarakat. Proses  penetapan  hukum  tidak  pernah mengubah  atau  menerima  toleransi  selama proses  pengharamannya.  Sebagai  contoh,
Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
pengharaman  riba  dan  khamr  tidak  terjadi sekaligus, tetapi melalui tahapan tertentu. Ini menunjukkan  pemahaman  tentang  fungsi kontrol sosial yang dilakukan selama tahapan ini.  Dalam  situasi  seperti  ini,  hukum  Islam berfungsi sebagai pedoman moral dan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat. Dalam memberikan petunjuk kepada masyarakat, penetapan hukum secara bertahap  mencerminkan  kesadaran  akan dinamika  sosial.  Oleh  karena  itu,  hukum Islam  relevan  dan  dapat  digunakan  karena fleksibel dan dapat disesuaikan.
3. Fungsi Zawajir: Fungsi hukum Islam berfungsi  sebagai  sarana  pemaksa  untuk melindungi orang dari ancaman dan perilaku berbahaya.  Salah  satu  contohnya  adalah pengharaman  pembunuhan  dan  berzina,  di mana hukum Islam memberlakukan ancaman atau hukuman sebagai perlindungan. Qishash dan  Diyat  digunakan  untuk  kejahatan  yang melibatkan tubuh atau jiwa, sementara hudud digunakan  untuk  kejahatan  tertentu  seperti pencurian,  perzinaan,  qadhaf,  hirabah,  dan riddah,  dan  ta'zir  digunakan  untuk  kejahatan di luar kategori ini. Sanksi hukum menunjukkan  fungsi  hukum  Islam  sebagai alat pemaksa yang bertujuan untuk melindungi orang dari ancaman dan perilaku berbahaya.  Menciptakan  landasan  hukum yang  mengatur  dan  menegakkan  keamanan dan  ketertiban  dalam  masyarakat  adalah tugas yang dikenal sebagai "Zawajir".
4.  Tanzim  wa  Islah  al-Ummah  adalah fungsi  yang  bertujuan  untuk  mengatur  dan memperlancar  interaksi  sosial  sehingga masyarakat  dapat  menjadi  harmonis,  aman, dan  sejahtera.  Hukum  Islam  memberikan aturan  yang  rinci  dan  mendalam  dalam beberapa situasi, terutama dalam hal muammalah. Hukum Islam hanya menetapkan  prinsip-prinsip  dasar  dan  aturan umumnya secara keseluruhan; namun, perincian  dan  pelaksanaannya  diberikan kepada para ahli dan pihak yang berkompeten  di  bidang  masing-masing. Namun,  prinsip-prinsip  utama  ini  masih
dipegang. Fungsi ini disebut sebagai "Tanzim wa  Islah  al-Ummah",  dan  itu  menunjukkan upaya  hukum  Islam  untuk  mengatur  dan meningkatkan  masyarakat.  Keempat  fungsi hukum  Islam  tersebut  saling  terkait  dan berhubungan  satu  sama  lain  untuk  mencapai tujuan.
J. Tujuan Hukum Islam
Dengan menjamin pemenuhan kebutuhan  pokok  (dharuriyyah),  kebutuhan sekunder (hajiyyah), dan kebutuhan pelengkap  (tahsiniyyat),  hukum  Islam  dibuat dengan tujuan untuk menguntungkan manusia. Dalam percakapan umum, kebutuhan  dharuriyyah  dianggap  sebagai yang  paling  penting,  kebutuhan  hajiyyah dianggap sebagai yang kedua, dan kebutuhan tahsiniyyah dianggap sebagai yang ketiga.
Menurut  klasifikasi  ini,  kebutuhan dharuriyyah  dianggap  sebagai  kebutuhan primer, kebutuhan hajiyyah dianggap sebagai kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah  dianggap  sebagai  kebutuhan tersier.  Dalam  mempelajari  hukum  Islam, sangat penting untuk memahami konteks dan tujuan  hukum  tersebut,  serta  kondisi  atau peristiwa  yang  memerlukan  turunnya  wahyu dalam  ayat-ayat  al-Quran  dan  Hadits  Nabi Muhammad.
Dengan  demikian,  memahami  konteks dan tujuan hukum Islam sangat penting untuk mengaplikasikan  prinsip-prinsipnya  untuk mencapai  kesejahteraan  dan  kemaslahatan umat manusia.
Para ahli hukum
Islam mengkategorikan  tujuan  syariat  atau  hukum Islam dalam beberapa kategori:
a)  Dharuriyyah:  Kebutuhan  ini  sangat penting  untuk  kehidupan  manusia  sehingga tidak  dapat  diabaikan.  Kekacauan  dan ketidaktertiban  akan  terjadi  di  mana-mana apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin.  Dalam  literatur  hukum  Islam, istilah  al-maqashid  al-khamsah,  juga  dikenal sebagai  alkulliyyat  al-khoms,  mengacu  pada lima kebutuhan hidup yang penting (dharuriyyah).  Mereka  adalah  hifdz  ad-din
(memelihara agama), hifd an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-‘aql (memelihara akal),  hifdz  an-nasl  (memelihara  keturunan), dan hifdz al-mal (memelihara harta benda) 12 . b) Hajiyyat: Menjaga kebutuhan hidup, juga  dikenal  sebagai  kebutuhan  sekunder, adalah  tujuan  berikutnya.  Ini  mencakup  hal- hal penting untuk ketentuan itu dari berbagai fasilitas  untuk  penduduk  dan  memudahkan kerja  keras  dan  tanggung  jawab  mereka. Apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan  hukum  Allah,  Islam  telah memberikan  hukum  rukhshah  (keringanan), kemudahan, dan kelapangan untuk memenuhi  hajiyyat  di  bidang  ibadah. Misalnya,  jika  seseorang  sakit  selama  bulan Ramdhan,  mereka  diizinkan  berbuka  puasa, tetapi  mereka  harus  menggantinya  pada  hari berikutnya 13 .
c) Tahsiniyyat (Tersier) adalah kebutuhan hidup manusia selain yang primer dan  sekunder  yang  harus  dipenuhi  untuk kepentingan  masyarakat.  Misalnya,  sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain 14 .
J.  Korelasi  Hukum  Islam  terhadap Pembinaan Masyarakat
Nabi Muhammad SAW
menggambarkan  Islam  sebagai  agama  yang menggabungkan
persyaratan ibadah mua'amalah  (Syariah),  yang  harus  diikuti oleh  umat  Islam  sebagai  pedoman  dan hukum  yang  sempurna  untuk  digunakan dalam  membangun  cara  hidup  yang  benar dan  mengatur  hubungan  dan  kewajiban mereka  kepada  Tuhan.  Setiap  orang  yang menganut  agama  Islam  diminta  untuk menyeru  dan  mengajak  setiap  orang  lain untuk memeluk agama Islam dan menerapkan  ajaran-ajarannya  dengan  cara yang  benar  dan  murni.  Ketertiban  dan keadilan diciptakan untuk menjaga
12 Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung  Arabia  Hingga  Indonesia.  Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book
13 Marzuki.  2013.  Pengantar  Studi  Hukum Islam. Yogyakarta: Penerbit Ombak
14 Rohidin,Op.cit
kepentingan  masyarakat  seimbang  dan  agar setiap  masyarakat  yang  terkena  dampaknya dapat merasakannya.
Karena  hukum  Islam  mencakup  semua aspek kehidupan, tujuan dan fungsinya untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat sangat  terkait  dengan  korelasi  antara  hukum Islam  dengan  pembinaan  masyarakat.  Ini karena  hukum  Islam  memiliki  peran  penting dalam  membina  masyarakat  yang  sejahtera, adil,  dan  berakhlak  mulia.  Karena  hukum Islam  mencakup  semua  aspek  kehidupan, tujuannya  untuk  meningkatkan  kesadaran hukum  masyarakat  sangat  erat 15 .  Hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungannya diatur oleh hukum Islam.
Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  dapat berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  bagaimana masyarakat  berinteraksi  dan  berperilaku  satu sama lain. Beberapa contoh hubungan antara hukum  Islam  dan  pembinaan  masyarakat adalah sebagai berikut:
a) Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan,  yang  sejalan  dengan  tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b) Hukum Islam menekankan pentingnya silaturahmi dan tolong menolong, yang  sejalan  dengan  tujuan  pembinaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling peduli.
c) Hukum Islam menetapkan pentingnya menegakkan keadilan dan kebenaran,  yang  sejalan  dengan  tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan makmur. d) Hukum Islam melarang perbuatan  seperti  zina,  perjudian,  dan minuman  keras,  yang  sejalan  dengan  tujuan pembinaan masyarakat, yaitu untuk menciptakan  masyarakat  yang  berakhlak mulia.  Selain  itu,  hukum  Islam  juga
15 Syarifuddin. 2017. Hubungan antara Hukum dengan Moral dalam Islam. Bandung: Tahkim.
Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
mengajarkan  tentang  pent  Tidak  diragukan lagi, pembinaan masyarakat berdampak pada manusia  sendiri,  yang  menggunakan  agama sebagai  pedoman  dan  mengontrol  tingkah laku,  sikap,  dan  tindakan  mereka.  Seseorang akan  memiliki  kesadaran  untuk  menjauhi segala  larangan  Tuhan  dan  mengikuti  segala perintah-Nya. Tindakan ini dilakukan karena kesadaran alami, bukan paksaan dari luar.
Ada  banyak  cara  untuk  menggunakan hukum Islam untuk membangun masyarakat, seperti:
a)  Mempromosikan  dan  memberi  tahu orang  lain  tentang  hukum  Islam.  Ini  dapat dicapai  melalui  berbagai  kegiatan,  seperti ceramah, seminar, dan instruksi.
b)  Penegakan  hukum  Islam  yang konsisten  dan  adil.  Ini  sangat  penting  untuk membangun  masyarakat  yang  tertib  dan teratur.
c)  Pemimpin  masyarakat  dan  agama memberikan contoh yang baik. Hal ini sangat penting  untuk  membangun  citra  positif tentang  hukum  Islam  dan  mendorong  orang untuk mematuhinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  beberapa kesimpulan  mengenai  ciri-ciri  hukum  Islam adalah  sebagai  berikut:  Hukum  Islam berbeda  dari  sistem  hukum  lain  di  dunia karena berasal dari Allah SWT. Adapun ciri- ciri  hukum  Islam  adalah  pada  aspek ketuhanan (rabbaniyah), Universal (syumuliyah),
Harmonis (wasthiyyah), Manusiawi  (insaniyah),  Tetap  (tsabat)  dan Dinamis (tathawwur), Kontekstual (waqi’iyyah)  serta  Optimis  (ijabiyyah). Berbagai  perspektif  hukum  Islam  telah terpengaruh  oleh  kemajuan  teknologi  dan ilmu  pengetahuan,  khususnya  di  Indonesia, sehingga faktor sosial budaya terus berkembang.  Hal  ini  disebabkan  oleh tuntutan zaman. Selain itu, pemikiran hukum Islam  bertujuan  untuk  merespon  berbagai perkembangan sosial  budaya  yang dilakukan oleh  para  pelaksana  hukum.Hukum  Islam
membantu  menjalani  kehidupan  dengan membangun  kepribadian  yang  harmonis sehingga segala unsur pokok khidupan terdiri dari  pengalaman  yang  menentramkan  jiwa, yang memungkinkan seseorang untuk dengan tenang menghadapi masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Amrullah,  dkk.  (1996).  Dimensi  Hukum Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional.  Cet.  I; Jakarta: Gema Insani Press.
Ali,  Zainuddin  (2014).  Sosiologi  Hukum.  Cet.  8;
Jakarta: PT. Sinar Grafika.
Al-Qardhawi,  Yusuf  (1995),  Karakteristik  Islam Kajian Analitik, Surabaya: Rislah Gusti.
Arsyam,  M.  (2021).  Iman  kepada  Allah  (proses munculnya iman sad, dzan dan ilmu).
Ash-Shiddieqy, Hasbi (1997) Pengantar Hukum Islam. Edisi  kedua,  Cet.  I;  Semarang:  PT.  Pustaka Rizki Putra.
Ash-Shiddieqy,  Hasbi  (2001).  Filsafat  Hukum  Islam.
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
Bisri, Hasan Cik (2004). Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. Ghofur,  Anshori  Abdul,  dan  Yulkarnain  Harahab (2008). Hukum Islam Dinamika dan
Perkembangannya di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta.
Haq,  Hamka  (2000)  Falsafat  Usul  Fikih.  Cet.  I; Makassar: Yayasan al-Ahkam.
Mahsun  Fuad  (2011),  Hukum  Islam  dan  Sosial.  Vol. 11 No. 2, Nopember. Maman, Suherman Ade (2006). Pengantar Perbandingan  Sistem  Hukum.  Cet.  II;  Jakarta: Rajawali Pers.
Manan,  Abdul  (2006)  Reformasi  Hukum  Islam  di Indonesia.  Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Musyahid,  Achmad  (2012).  Melacak  Aspek-aspek Sosiologis  dalam  Penetapan  Hukum  Islam.  Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
Shihab, Umar (1996). Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran.  Cet.  I;  Semarang:  Dina  Utama Semarang.
Siswanto,  Eko  (2012).  Deradikalisasi  Hukum  Islam dalam  Perspektif  Maslahat.  Cet.  I;  Makassar: Alauddin University.
Soekanto,  Soerjono  (2004).  Pokok-pokok  Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
Soekanto, Soerjono(2005). Sosiologi Suatu Pengantar.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudarsono  (1999).  Kamus  Hukum.  Cet.  II;  Jakarta:
PT. Rineka Cipta.
Supardin  (2011).  Materi  Hukum  Islam.  Cet.  I; Makassar: Alauddin University Press.
Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati
Usman,  Iskandar  (1994).  Istihsan  dan  Pembaharuan Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ali,  Mohammad  Daud.  2015.  Hukum  Islam  : Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bintarawati.  2022.  Hukum  Islam  untuk  Perguruan
Tinggi.  Padang  Panjang:  PT.  Global  Eksekutif Teknologi.
Iryani,  Eva.  2017.  “Hukum  Islam  dan  Hak  Asasi Manusia.” Jurnal Ilmiah Universitas Jambi 17. Izomidon. 2018. Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam.
Jakarta: Prenadamedia Group. Latupono,  Barzah.  2017.  Buku  Ajar  Hukum  Islam. Yogyakarta: Deepublish. Marzuki.  2013.  Pengantar  Studi  Hukum  Islam. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Rusli,  M.,  Kara,  A.,  &  Zakirah,  Z.  (2022).  Career
Women in Maslahah Mursalah Perspective. Jurnal Adabiyah , 22 (2), 220-235. Praja.,Juhaya  S.  1995.  Filsafat  Hukum  Islam. Bandung: Pusat Penerbitan UNISBA. Rohidin.  2016.  Pengantar  Hukum  Islam  dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia.
Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book.
Sainuddin,  I.  H.,  Arsyam,  M.,  &  Alwi,  A.  M.  S.
(2020).  Pemahaman  Makna  Tauhid  dan  Dua Kalimat Syahadat.
Syarifuddin.  2017.  Hubungan  antara  Hukum  dengan
Moral dalam Islam. Bandung: Tahkim.
Zakirah,  Z.  (2020).  FIQIH  CINTA  (Cara  Bijak Hukum  Islam  Menyemai  Cinta  dan  Membina Keluarga). OSF Preprints. September , 28 .