## TINJAUAN BUKU SHADES OF GREY
(A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965–1998) Jusuf Wanandi: Singapore: Equinox, 2012

## INGATAN PRIBADI DAN SEJARAH

## Taufik Abdullah
Ketua Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Diterima: 13-1-2014 Direvisi: 17-1-2014 Disetujui: 24-1-2014
Dalam Symposium on Southeast Asian Studies, yang  diadakan  untuk  menghormati  seorang profesor yang akan pensiun, di Vrije Universit- eit, Amsterdam (2001) saya menyajikan sebuah makalah,  yang  berjudul Neither  “out  there” nor “the other” . Dalam makalah singkat, yang kemudian diterbitkan SEASREP di Manila, saya sampai pada kesimpulan bahwa ketika menulis karya sejarah akademis tentang Asia Tenggara, apalagi tentang negeri sendiri, saya sadar benar bahwa saya tidak berbicara tentang hal-hal yang terjadi “di sana” (di negeri orang) dan bukan pula tentang “orang lain” (bangsa lain) . Perasaan ini semakin terasa kalau saya berhadapan dengan se- jarah kontemporer—yaitu rentetan peristiwa yang terasa seperti langsung dialami. Akan tetapi, me- mang sejarah kontemporer bukanlah sebagaimana dikatakan seorang teoretikus “ a foreign country , tempat orang berbuat yang aneh-aneh.
Keyakinan ini bertambah kuat juga setelah saya  membaca  buku Shades  of  Grey, memoir Jusuf Wanandi. Meskipun buku ini mengisahkan pengalaman pribadi sang penulis dalam dunia perpolitikan Indonesia, suasana yang diuraikan- nya menggugah apa yang rasanya pernah saya alami. Senang, marah, dongkol, dan sebagainya adalah berbagai corak perasaan yang pernah saya alami ketika berbagai peristiwa politik di tanah air  terjadi. Tetapi  lebih  daripada  itu,  buku  ini dengan begitu saja mengingatkan kita—atau seti- daknya saya—bahwa berkisah tentang peristiwa sosial-politik kontemporer tanah air sebenarnya kita berhadapan dengan tiga lapis pengetahuan.
Lapis  pertama ,  boleh  dikatakan  “terbuka”— peristiwanya pernah kita baca di koran, dengar di radio, dan bahkan saksikan lewat siaran TV dan sebagainya. Peristiwa itu mungkin pernah pula dinikmati atau diperdebatkan atau bahkan dipergunjingkan dengan nada penghargaan atau sinisme. Pada lapis pertama ini kita berhadapan dengan pengetahuan tentang “apa, bila, di mana, dan siapa”. Siapa mengangkat “siapa” menjadi “menteri”  (umpamanya)  “bila”  dan  “di  mana “pelantikan” itu diadakan? “Siapa” yang mem- buat “apa” tentang sesuatu dan “bila”? Dan entah apa lagi.
Lapis  kedua, boleh  dikatakan  “setengah ter  buka”, yaitu ketika jawaban “mengapa” ingin di dapat kan.  Maka  beberapa  kemungkinan mun cul begitu saja. Pertama, kejadian itu bisa diterangkan berdasarkan rentetan kausalitas yang jelas tampak. “Dia diangkat Presiden menjadi menteri karena diusulkan oleh partai pendukung pemerintah”. Kedua, bertolak dari interpretasi atau analisa situasi “Meskipun bukan anggota partai koalisi, tetapi tampaknya Presiden percaya akan  kemampuan  dan  kesetiaannya”. Ketiga, gosip dan kabar angin , “Tentu saja dia diangkat, bukankah Presiden hutang budi padanya. Waktu Presiden masih begini dan begitu, dialah yang menolong”. Tapi apakah hal ini benar? Pada lapis ini kita mungkin berhadapan dengan peristiwa yang terjadi “di belakang layar dan sayup-sayup dikabarkan dan dibicarakan”.
Adapun lapis ketiga ialah kasus yang sama sekali tidak diketahui publik dan hanya diketahu i
oleh mereka yang terlibat secara langsung. Publi k hanya bisa menduga-duga apa yang terjadi se- sungguhnya.  Publik  tidak  mengetahui  realitas empirik yang sesungguhnya. Tahu-tahu “sudah terjadi begitu saja” atau malah yang terasa hanya akibatnya saja. Tiba-tiba suatu hal seperti telah terjadi atau berubah begitu saja.
Saya tekankan ketiga lapis pengetahuan ini karena  beberapa  memoar  politik  yang  sempat saya baca hanya bermain pada lapis pertama dan kadang-kadang pada lapis kedua . Adapun lapis ketiga sama  sekali  tak  disentuh,  padahal  saya me rasa pasti bahwa dalam beberapa peristiwa penting yang telah terjadi sang pengisah adalah saksi dan bahkan pelaku dari sesuatu yang seperti terjadi begitu saja itu.
Jadi bagi saya memoar yang sempat saya baca itu hanya berfungsi sebagai “alat pengingat“ saja. Atau paling-paling sebagai pemberi kisah yang utuh dari kepingan-kepingan berita yang sempat saya baca secara terpenggal-penggal. Jadi, fungsinya tak lebih daripada sekadar memperjelas masalahnya saja. Keunggulan buku Jusuf Wa- nadi ini ialah bahwa buku ini lebih menekankan lapis ketiga , meskipun kadang-kadang—entah disengaja,  entah  tidak—terasa  ia  tidak  terlalu meng gubris lapisan satu dan dua yang memang jauh lebih kaya dan lebih kompleks. Dengan kata lain, ia lebih memfokuskan perhatiannya pada penga laman langsung dan sekadarnya pada lapisan kedua ,  dan  kadang-kadang  tak  begitu  peduli dengan lapisan pertama , yang mungkin umum diketahui oleh political public , kecuali sebagai pengantar ke arah lapisan ketiga . Ia pun seperti menghindar dari kupasan atau analisa hipotetis yang terdapat dalam lapisan kedua . Ia menolak dengan keras, misalnya, kemungkinan Soeharto terlibat dalam G-30-S dan yakin bahwa the real culprits adalah PKI.
Hanya saja hal-hal yang dikatakan sepintas lalu ini kadang-kadang bisa juga menimbulkan perdebatan.  Sebagai  contoh,  ia  mengatakan bahwa hanya kelompok Islam radikal yang men- coba mem bunuh Sukarno. Mungkin juga, tetapi bagaimana dengan perwira AURI, Maukar yang menembak istana dari kapal terbang? (hlm. 75). Sambil lalu dikatakannya bahwa Wakil Presiden Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri karena
“peristiwa Madiun”. Padahal, peristiwa itu ter- jadi ketika Bung Hatta telah menjabat Perdana Menteri, setelah kabinet Amir Syarifuddin yang menandatangani  ‘perjanjian  Renville’,  ditolak KNIP (hlm. 76). Maka janganlah heran kalau PKI biasa sekali menuduh bahwa “peristiwa Madiun” adalah  hasil  provokasi  Hatta.  Buku  ini  juga mengatakan—lagi-lagi sepintas lalu saja—bahwa Masyumi dan PSI dibubarkan pada tahun 1959. Pada hal peristiwa ini terjadi pada tahun 1960. Jadi, bukan ketika Dekrit Presiden 5 Juli, 1959 diumumkan. Foto Prawoto (ketua Masyumi) dan Sjahrir (ketua PSI) yang sedang melihat Surat Ke putusan  Presiden  itu  mengharukan  juga. Bukan kah keputusan itu boleh dikatakan secara praktis merupakan awal sesungguhnya dari gaya pemerintahan yang otoriter meskipun memakai sebutan “Demokrasi Terpimpin”?
Tetapi “kekeliruan” detail ini dan lain-lain tidak terlalu mengganggu rekonstruksi lapisan dua dan tiga yang dikisahkannya. Apalagi peris- tiwa-peristiwa ini terjadi sebelum tahun 1965, jadi bukan masa yang menjadi fokus perhatian. Hanya saja, kadang-kadang dalam berkisah pada lapisan ketiga ini Jusuf Wanandi tidak pula selama- nya terbuka, apalagi kalau reputasi tokoh yang dikisahkan bisa menjadi taruhan. Siapakah nama tokoh-tokoh  Golkar  menjelang  Pemilu  1971? Selanjutnya, bagaimanakah strategi dan taktik pemilu yang dijalankan Golkar, organisasi yang memang sudah umum diketahui, hanyalah elec- toral machine (atau sebagaimana disebut buku ini Soeharto’s political instrument ) saja, dalam pemilu yang selalu dimenanginya? Buku ini hanya mengisahkan semua ini pada tahap lapisan per- tama saja. Jadi sudah diketahui, tetapi bagaimana dengan kabar-kabar yang sangat “tidak rahasia” ( lapisan dua ) yang biasa juga jadi pembicaraan bisik-bisik?
Bagimanapun juga memoar ini adalah salah satu  buku  terpenting  yang  diterbitkan  tentang zaman Orde Baru. Bukankah salah satu ciri dari sistem pemerintahan yang otoriter ialah sifat kera- hasiaan yang tinggi? Buku ini membuka tabir dari beberapa episode dan proses politik yang penting dengan jelas.
Beberapa kasus menarik: persaingan Soeharto dengan Nasution dalam sidang MPRS—sudah
menjadi pengetahuan umum, tetapi buku ini lebih memperjelas permasalahannya. Dengan jelas juga dikatakan  keberpihakan  Jusuf  Wanandi  dan kelompok  Katholik  kepada  Soeharto  dalam persaingan  internal ABRI.  Dalam  memoar  ini Jusuf Wanandi in restrospect menyesalkan juga usahanya  yang  membuka  jalan  bagi   Soeharto untuk  tampil  menjadi  penguasa  tunggal. Kupasannya  tentang  Soeharto  sebagai  pribadi dan Presiden boleh dikatakan suatu expose yang mendalam, tetapi sayangnya baru disadari ketika semua telah berlalu.
Renggangnya hubungan Ali Moertopo dari Soeharto segera disinyalir political public ketika ia diangkat menjadi Menteri Penerangan. Adapun putusnya hubungan akrab Benny Moerdani den- gan sang Presiden diketahui political public secara pasti ketika ia diberhentikan sebagai Panglima ABRI beberapa bulan sebelum waktunya. Akibat selanjutnya, publikpun telah menduga juga putus- nya hubungan CSIS dengan Soeharto, meskipun the political public tidak tahu bahwa Jusuf selama bertahun-tahun selalu memberi masukan rahasia kepada Presiden tentang berbagai hal, khususnya tentang masalah luar negeri. Tetapi, apakah yang terjadi di belakang semua ini? Bisik-bisik (jadi menurut Lapisan Dua ) mengatakan antara lain karena kelakuan anak-anak Soeharto yang semakin dewasa, tetapi juga semakin berkelakuan aneh- aneh. Sigit kabarnya malah sempat kalah di per judian dua juta US$. Benny Moerdani marah. Hal ini sebenarnya telah diketahui dalam sistem penge- tahuan pada lapisan dua. Dan konon, entah benar, entah  tidak,  diberitakan  juga  betapa  repotnya pak Dubes Indonesia di Amerika Serikat, Susilo Sudarman, menyelamatkan sang putra.
Dalam kasus Timor Timur memoar ini menya- takan  bahwa  Presiden  Soeharto  ingat  juga de  ngan Pembukaan UUD yang menyatakan— “Kemerdekaan  adalah  hak  semua  bangsa”. (Saya harus minta maaf karena dalam hati saya sempat “menuduh” pak Harto lupa akan kalimat ini). Dalam kasus ini, menurut Jusuf Wanandi, pemerintah praktis menjalankan strategi Benny Moerdani yang militeristik, bukannya yang diren- canakan  CSIS  dan Ali  Moertopo. Akibatnya, Timor Timur menjadi beban politik dan ekonomi, bahkan juga terpuruknya reputasi internasional yang melelahkan. Jadi, dalam menghadapi peris-
tiwa  yang  penting  ini  Benny  Moerdani  lebih dibimbing oleh insting militerisme. Betapapun akrabnya hubungan pribadi Jusuf dengan Benny, tetapi dalam buku ini ia beberapa kali menyebut kenaifan Benny Moerdani dalam politik.
Tentang  pencalonan  Sudharmono  sebagai Wakil  Presiden,  buku  ini  memberi  konfirmasi pada  gosip  politik  yang  telah  sempat  beredar. ABRI sebenarnya tidak setuju ia menjadi Wakil Presiden—jadi  masuk  akal  juga  kalau  dalam me moarnya  (yang  mungkin  dituliskan  orang lain) Soedharmono tidak menyinggung masalah ini, meskipun bisa diperkirakan bahwa ia pasti tahu juga sikap ABRI ini. Adapun tentang kisah kucing-kucingan antara Soeharto dengan ABRI, yang tak mau lagi “kena”, tentang pencalonan Try Soetrisno, juga sempat menjadi gunjingan publik di waktu itu. Hubungan Try dengan Benny yang akrab telah diduga publik ketika terjadi Peristiwa Tanjung Priok—sebuah peristiwa yang sampai kini terasa masih memprihatinkan. Mungkin karena tidak langsung berhubungan dengan dirinya me- moar Jusuf Wanandi ini tidak melanjutkan kisah dari dinamika politik selanjutnya dari peristiwa yang mengenaskan ini.
Mengenai  keberhasilan Try  sebagai  calon Wakil Presiden tampaknya memoar ini berbicara menurut satu versi. Karena versi lain (jadi lapisan kedua ) juga sempat beredar pada waktu itu.
Hal yang menarik juga, tetapi sama sekali tidak  berada  dalam lapisan  satu dan lapisan dua ialah usaha Jusuf Wanandi untuk menolong nasib eks PKI atau yang dicurigai PKI dengan pergi ke Geneva minta kemungkinan ICRC untuk menolong  mereka  (1977).  Lebih  penting  lagi nasihatnya diterima Menteri RRC, yang ingin rehabilitasi  hubungan  dengan  Indonesia,  agar langsung berhadapan dengan Soeharto. Ternyata nasihatnya diterima dan Soeharto bersedia men- jalin kembali hubungan diplomatik dengan RRC. Jusuf Wanandi pun berkomentar, “ I thought to myself, I’ve done one thing right”.
Memoar adalah ingatan tentang pengalaman yang ingin dikisahkan. Jadi, memoar pada dasarnya adalah hasil pilihan subjektif. Tidak semua yang dialami yang teringat dan tidak semua yang ter- ingat dikisahkan atau direkonstruksi. Ukuran dari mutu memoar bukanlah pada subjektivitas dari
pilihan peristiwa yang dikisahkan bahkan juga bukan pada penilaian subjektif yang disampaikan, tetapi pada kejujuran dalam menyampaikan apa yang dikisahkan dan pandangan yang subjektif tentang apa yang dikisahkan. Memang memoar bukanlah sejarah yang menuntut objektivitas—di samping  ketepatan  rekonstruksi—tetapi  pada sub jektivitas  yang  disampaikan  dengan  jujur. Tidak kurang pentingnya ialah sifat memoar yang reflektif. Memoar adalah juga perenungan tentang berbagai peristiwa yang telah dilalui dan dialami dan bahkan juga pemikiran dan renungan yang sempat terpikirkan dan terenungkan.
Dengan menulis buku ini Jusuf Wanandi telah menyampaikan beberapa hal yang pantas dan harus dihargai. Memang benar memoar pri badi tidak selamanya  bisa  mengubah  uraian  kesejarahan yang mungkin telah umum diterima, sebagai “ ac- cepted history”. Tetapi, bukankah sejarah barulah ada ketika pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu itu—entah yang terjadi seribu tahun yang lalu atau bahkan pada tahun yang baru saja berlalu—telah ditulis atau dikisahkan? Hanya
saja  seketika  rekonstruksi  sejarah  telah  ingin disampaikan maka ketika itu pula langgam atau gaya bahasa dan pilihan kata memainkan peranan yang penting. Kedalaman atau tingkat intimacy dari sang pengisah tidak selalu diperlihatkan oleh panjang pendek kisah dari peristiwa sejarah yang disampaikannya, tetapi sering juga oleh langgam dan gaya bahasa dan pilihan kata. Jadi andaipun buku ini tidak mempertebal uraian kesejarahan, pemahaman  yang  jauh  lebih  mendalam  yang diberikannya—melalui  informasi lapisan  ke- tiga —bisa mengubah alur kisah. Langgam bahasa dan pilihan kata bisa juga “mengatakan sesuatu tentang sesuatu”. Denga n begini pemahaman yang lebih akurat akan dinamika dan bahkan struktur masa kontemporer yang telah dilalui bangsa lebih bisa didapatkan.
Akhirnya, harus dikatakan juga bahwa se- buah sumbangan yang berharga untuk memahami sejarah kontemporer bangsa telah kita dapatkan dengan terbitnya buku Shades of Grey. Memang ternyata juga sejarah bukanlah soal hitam dan putih yang penuh kepastian.