Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Des-2022, Vol.7, No.2, hal.56-80 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH
1 Muhammad Alwi, 2 Muslimin H. Kara, 3 M. Wahyuddin Abdullah,
4 Muhammad Fachrurrazy 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institit Agama Islam Negeri Palopo E-mail: muhammd_alwi@iainpalopo.ac.id 1
2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Makassar E-mail: muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id 2 , wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id 3
4 Fakultas Syariah, Institit Agama Islam Negeri Palopo E-mail: Muh_fachrurrazy@iainpalopo.ac.id 4

## Abstract
This article aims to describe the mechanism of Islamic banking, the concept of Islamic maqasid and  the  implementation  of  Islamic  maqasid  in  Islamic  banking.  The  study  in  this  study  used library  research  methods  (library  research).  Where  the  main  data  sources  are  studied  from various sources relevant to the theme of the study from scientific journals, books and various other supporting sources. Research studies reveal that Islamic banking in carrying out Islamic business activities refers to the provisions of the Islamic banking law Article 1 paragraph 20-25 and paragraph 28, related to Savings, Financing, and services offered by Islamic banking. In addition,  Islamic banking also receives and manages zakat, infaq and alms, grants and waqf funds. The concept of maqasid sharia, namely advocating for benefit as the goal of the sharia itself, Imam Syatibi formulated the concept of maqasid into three namely, namely: Dharuriyat, Hajiyat and Tahsiniyat. while the sharia maqasid concept offered by Abu Sahra divides it into three  aspects,  namely  Tahzibul  Fardi  (Educating  Individuals),  Iqamah  al  Adl  (Upholding Justice), and Maslahah (Public Interest). Implementation  of the concept of sharia maqasid at PT. Bank Muamalat has implemented maqasid sharia well at PT Bank Muamalat Indonesia. In addition, the BRI Syariah CSR work program has become an indicator of the implementation of the maqasid sharia concept and has increased every year. Sharia banking in Indonesia in 2017- 2020 based on the sharia maqasid index has shown good performance.
Keywords : Sharia Banking, Maslahah, Maqasid Syariah.

## Abstrak
Artikel  ini  memiliki  tujuan  mendeksripsikan  mekanisme  perbankan  syariah,  konsep  maqasid syariah dan implementasi maqasid syariah pada perbankan syariah. Kajian dalam penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  perpustakaan  (library  research).  Di  mana  sumber  data utama dikaji dari berbagai sumber relavan dengan tema kajian baik dari jurnal ilmiah, buku dan  berbagai  sumber  lain  yang  mendukung.  Kajian  penelitian  mengungkapakan  bahwa Perbankan  syariah  dalam  menjalankana  kegiatan  bisnis  syariah  mengaju  pada  ketentuan undang-undang perbankan syariah Pasal 1 ayat 20-25 dan ayat 28, terkait tentang  Simpanan, Pembiayaan, dan jasa yang ditawarkan perbankan syariah. Selain itu perbankan syariah juga menerima  dan mengelola  dana  zakat,  infaq  dan  sedekah,  hibah  dan  wakaf.  Konsep  maqasid syariah  yaitu  mengaju  pada  kemaslahatan  sebagaimana  tujuan  syariat  itu  sendiri,  Imam Syatibi  merumuskan  konsep  maqasid  menjadi  tiga  yaitu,  yaitu:  Dharuriyat,  Hajiyat  dan Tahsiniyat.  sementara  konsep  maqasid  syariah  yang  ditawarkan  oleh  Abu  Sahra  membagi dalam  tiga  aspek  yaitu  Tahzibul  Fardi  (Mendidik  Individu),  Iqamah  al  Adl  (Menegakan
Keadilan),  dan  Maslahah  (Public  Interest).  Implementasi  konsep  maqasid  syariah  pada  PT. Bank  Muamalat  sudah  diterapkan  dengan  baik    maqasid  syariah  pada  PT  Bank  Muamalat Indonesia  sudah  diterapkan,  selain  itu  program  kerja  CSR  BRI  Syariah  menjadi  indikator pelaksanana konsep maqasid syariah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbankan syariah  di  Indonesia  pada  tahun  2017-2020  berdasarkan  indeks  maqasid  syariah menununjukkan capaian kinerja yang baik.
Kata Kunci ,: Perbankan Syariah, Maslahah, Maqasid Syariah.

## PENDAHULUAN
Bank  syariah  menjadi  indikator  penerapan  ekonomi  Islam.  Karena  itu bank  syariah  harus  lebih  berorientasi  pada  kemaslahatan  sosial  tanpa mengabaikan profit, mempunyai kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan  sosial,  memperkenalkan  nilai  Islam  kepada  stake  holder, memajukan perekonomian, dan mampu menekan angka kemiskinan. 1 Namun pada  realitasnya,  bank  syariah  mendapatkan  banyak  kritik  dari  beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan bank syariah yang masih jauh dari konsep maqasid  syariah ,  karena  lebih  mengutamakan  keuntungan  dibandingkan dengan  tujuan  sosial. 2 Penilaian  kinerja  bank  syariah  berdasarkan  konsep maqasid  syariah diperlukan  untuk  memberikan  pengukuran  kinerja berdasarkan konsep maqashid syariah .
Abu  zahrah  menawarkan  konsep maqasid  syariah indeks  dengan  tiga pendekatan yaitu, mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan.  Konsep  ini  digunakan  sebagai  pondasi  dalam  mengukur kinerja  bank  syariah  yang  yang  sesuai  dengan  konsep maqasid  syariah . 3
Berdasarkan  hasil  analisis  dalam  menilai  kinerja  bank  syariah  di  Indonesia dengan  pendekatan maqasid  syariah indeks  ditemukan  hasil  dengan peringkat  sebagai  berikut:  a.  Bank  Panin  Syariah,  b.  BCA  Syariah,  c.  Bank Muamalat, d. Bukopin Syariah, e. BRI Syariah, f. BNI Syariah, g. Bank Syariah Mandiri, h. Maybank Syariah, dan i. Bank Mega Syariah. 4
Pandapotan Ritonga, dan Adinda Rizky Safitri dalam hasil penelitiannya mengungkapkan  bahwa  bank  syariah  belum  sepenuhnya  menerapkan konsep maqasid syariah dari lima indikator, menjaga keimanan masih sangat
1 Dusuki  dan  Asyraf  Wajdi,  “Understanding  The  Objectives  of  Islamic  Banking:  A Survey Stakeholder Perspectives,” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 1, no. 2 (2008): 132–48.
2 Syahidawati  Mohammad  Mustafa  Omar,  Shahwan,  “The  Objective  of  Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review,” Research in ContemporaryIslamic Finance and Wealth Management , 2013, 75–84.
3 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997).
4 Amirus Sodiq Anton Sudrajat, “Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah,” Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 4, no. 1 (2016): 178–200.
rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Hal ini disebabkan karena sebagian  besar  pendapatan  bank  syariah  masih  dipengaruhi  oleh  bunga. 5 Penilaian  kinerja  bank  syariah  masih  cenderung  menggunakan  rasio keuangan  yang  memiliki  kemiripan  dengan  konsep  pengukuran  bank konvensional. 6 Karen  itu  untuk  menilai  kinerja  bank  syariah  perlu menggunakan konsep maqasihid syariah agar manajemen perbankan syariah sesuai dengan konsep syariah.
Penilaian  manajemen  bank  syariah  dengan  menggunakan  konsep Maqashid Syariah Performance Evaluation Model (MPEM) dengan mengukur kebebasan  religius,  jaminan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  kebebasan pemikiran  ilmiah,  peningkatan  kesejahteraan  dan  kepentingan  masyarakat.
Peran  dewan  pengawas  syariah  sangat  dibutuhkan  dalam  memberikan jaminan pencapaian kinerja berbasis maqashid syariah . 7
Perbankan  syariah  memiliki  krakter  yang  unik  yang  membedakannya dengan  perbankan  konvensional.  Operasional  bank  syariah  berdasarkan pada  ketentuan  syariah  dan  batasan  syariah  yang  memiliki  tanggung  jawab spesifik  sebagai  lembaga financial  intermediary untuk  kesejahteraan masyarakat.  Karena  itu  pengukuran  kinerja  bank  syariah  harus  memiliki perbedaan  dengan  bank  konvensional.  Pengukuran  kinerja  perbankan syariah masih menggunakan economic performance dengan pendekatan rasio keuangan  dengan  menggunakan  CAMEL  ( Capital , Asset , Management , Liquidity , Earning dan Liquidity ) dan EVA ( Economic Value Added ). 8
Pengukuran  kinerja  dengan  metode  CAMELS  memiliki  banyak kelemahan  terutama  dalam  mengukur  kinerja  perbankan  syariah, 9 dintaranya  penentuan  kinerja  dengan  pendekatan  rasio  keuangan  akan mengakibatkan  pengambilan  keputusan  hanya  bersifat  jangka  pendek  yang
5 Adinda  Rizky  Safitri  Pandapotan  Ritonga,  “Analisis  Pengukuran  Kinerja  Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2, no. 1 (2021).
6 Rizki  Amalia,  “Bagaimanakah  Kinerja  Bank  Umum  Syariah  Di Indonesia?:  Penilaian Dengan Sharia Maqashid Index (SMI),” Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (2020): 46–69.
7 Adinda  Rizky  Safitri,  “Analisis  Kinerja  Keuangan  Berbasis  Maqashid  Syariah  Pada Bank Umum Syariah Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).
8 Andriani  Syofyan,  “Analisis  Kinerja  Bank  Syariah  Dengan  Metode  Indeks  Maqasid Syariah Di Indonesia,” Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan 2, no. 2 (2017): 145–58.
9 Rifqi  Amrulloh,  “Analisis  Hubungan  Efisiensi  Dan  Kinerja  Perbankan  Syariah  Di Indonesia  Dengan  Metode  Data  Envelopment  Analysis  (DEA)  Dan  Metode  Capital,  Asset, Management,  Earning,  Liquidity,  Sensitivity  To  Market  Risk  (CAMELS),” Jurnal  Ilmiah Ekonomi Bisnis 3, no. 2 (2017).
cenderung  mengabaikan  kepentingan  jangka  panjang  dan  perusahaan  tidak mampu mencapai rencana pada periode berikutnya karena hanya fokus pada kinerja  masa  lalu. 10 Sementara  bank  Indonesia  melakukan  penilaian  kinerja perbankan  dengan  beberapa  pendekatan  yaitu,  Permodalan  ( Capital ), Kualitas  Aset  ( Asset  Quality ),  Manajemen  ( Management ),  Rentabilitas ( Earning ), Likuiditas ( Liquidity ). 11
Model SATF Values merupakan model lain yang dikembangkan menilai kinerja  berdasarkan  pada  nilai  kepemimpinan  Nabi  Muhammad  Saw.  yang berprinsip pada nilai shiddiq , amanah , tabligh , dan fathona yang fokus pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat tanpa mengesampingkan peran bank  syariah  sebagai  lembaga  bisnis  yang  mengelola  dana  nasabah berdasarkan  prinsip  syariah.  Model SATF  Values dalam  mengukur  kinerja perbankan  syariah  dianggap  mampu  mengantarkan  bank  syariah  mencapai keadilan,  saling  menguntungkan,  dan  pencaian  kesejahteraan  serta kemaslahatan masyarakat. 12
Revitalisasi  perbankan  syariah  perlu  dilakukan  mengingat  saat  ini perbankan syariah lebih fokus pada sektor moneter dibandingkan sektor riil, perbankan syariah lebih mengarahkan pada sektor pembiayaan investasi riil, sehingga  bisa  menggerakkan  perekonomian  kearah  yang  lebih  baik.  Sistem transaksi  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  baik  pada  segi  komersiil maupun non komersiil diarahkan sejalan dengan konsep maqashid syariah . 13 Implementasi  nilai  dan  tujuan maqasihid  syariah pada  produk  dan  layanan perbankan  syariah  mendorong  perwujudan  ekonomi  Islam  secara  nyata  di masyarakat. 14
Kemaslahatan  dan  kesejahteraan  bisa  dicapai  baik  nasabah  maupun lembaga  keuangan  syariah  ketika  lima  aspek maqasid  syariah ( ad  din,  an nafs,  al  aql,  an  nasl  wal  'ird, dan al  maal )  mampu  dijaga,  dipelihara  dan diterapkan  dengan  baik,  tanpa  mengabaikan  salah  satu  aspek maqasid
10 Evi  Mutia  Riky  Ramadhani,  “Analisis  Perbandingan  Kinerja  Perbankan  Syariah  Di Indonesia  Dan  Malaysia  Ditinjau  Dari  Maqashid  Shariah  Index,” Simposium  Nasional Akuntansi XIX 12, no. 3 (2016).
11 Kasmir, Kewirausahaan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
12 Syafrida Hani,  “Rekonstruksi  Model  Penilaian  Kinerja  Bank  Syariah Berbasis  SATF Value” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).
13 Sepky Mardian, “Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 3, no. 1 (2015): 57–68.
14 Rahmat Hidayat, “Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Shariah Dan Laporan  Kinerja  Keuangan,” Ecobankers:  Journal  of  Economy  and  Banking 1,  no.  2  (2020): 73–87.
syariah . 15 Kelima  aspek  maqasid  syariah  harus  dijadikan  kerangka pengukuran  kinerja  perbankan  syariah  dengan  melakukan  transformasi kedalam  manajemen  tata  kelola  dan  produk  perbankan  syariah.  Hal  ini sejalan  dengan  prinsip rahmatan  lil  'alamin yang  menjadikan  aspek maslahah  sebagai  matriks  yang  ideal  dalam  pengembangan  bank  syariah yang menjadi pembeda dengan bisnis keuangan konvensional. 16
Nilai-nilai  agama  memberikan  konribusi  positif  dalam  peningkatan kinerja  perbankan  syariah.  Nilai  agama  menjadi  pijakan  dalam  setiap pengambilan  keputusan.  Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  menjadi tujuan  sosial  dan  identitas  perbankan  syariah  yang  membedakan  dengan perbakan  konvensional. 17 Penerapan  prinsip-prinsip maqasid  syariah dalam operasional  perbankan  syariah  akan  mengembalikan  kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. 18
Konsep  maqasid  syariah  sangat  urgen  dalam  mengukur  kinerja perbankan  syariah  di  Indonesia.  Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  untuk  menjaga  dan  mewujudkan sustainable development lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah maka konsep  maqasid  syariah  menjadi  tolak  ukur  untuk  menjaga  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbankan  syariah. 19 Berdasrkan  pada  beberapa  hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  konsep  indeks maqasid  syariah relevan dan terukur sebagai  standar pengukuran kinerja lembaga keuangan  syariah di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  perpustakaan  ( library  research ). Sumber data diperoleh dari kajian beberapa buku dan hasil penelitian  yang telah  dipublikasikan  dalam  berbagai  jurnal  yang  relevan  dengan  tema penelitian  yang  dikaji,  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penerapan maqashis  syariah  di  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Konsep  maqashid
15 Adelia  Norain,  “Pemikiran  Iwan  Triyuwono  Tentang  Akuntansi  Kelembagaan Ekonomi Syariah” (IAIN Palangka Raya, 2016).
16 Achmad  Soediro  dan  Inten  Meutia,  “Maqasid  Syariah  Sebagai  Kerangka  Kinerja Keuangan Islam Lembaga,” Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) 9, no. 1 (2018): 70–86.
17 Afrida Putritama, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah,” Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen 7, no. 1 (2018): 1–20.
18 Hidayat, “Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Shariah Dan Laporan Kinerja Keuangan.”
19 dan Christina Tri Setyorini Nurmahadi, “Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 2, no. 1 (2018): 29– 55.
syariah  oleh  Imam  Syatibi  dan  Abu  Syahra  dijadikan  fokus  dalam mengungkap penerapan maqashis syariah di perbankan syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Mekanisme Perbankan Syariah
Perbakan  Syariah  merupakan  Bank  yang  menjalankan  kegiatan operasionalnya  dengan  prinsip  bagi  hasil,  berfungsi  sebagai  lembaga intermediasi  yaitu,  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan dana  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  tersebut. 20 perbankan syariah  merupakan  sistem  perbankan  yang  dalam  pelaksanaan operasionalnya  tidak  menggunakan  sistem  bunga  (riba),  spekulasi  ( maisir ), dan  ketidakpastian  atau  ketidakjelasan  ( gharar ).  Perbankan  syariah  tidak mengenakan  konsep  bunga  dalam  operasionalnya,  namun  bukan  berarti  ia tidak  mengenakan  beban  pada  mereka  yang  menikmati  jasanya.  Konsep beban  ini  merupakan  salah  satu  aktivitas  bisnis  yang  dilakukan  perbankan syariah. 21
Perbankan  syariah  dalam  kegiatan  usahanya  berpedoman  pada prinsip-prinsip  syariah  sesuai  dengan  undang-undang  perbankan  syariah Pasal 1 ayat (20-25) dan ayat (28), yang berbunyi sebagai berikut: Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS  berdasarkan  Akad  wadi’ah  atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan  Prinsip  Syariah  dalam  bentuk  Giro,  Tabungan,  atau  bentuk  lainnya yang  dipersamakan  dengan  itu. 22 Tabungan  adalah  simpanan  berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasar-kan akad mudharabah atau akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang  penarikannya hanya  dapat  dilakukan  menurut  syarat  dan  ketentuan  tertentu  yang disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik  dengan  cek,  bilyet  giro,  dan/atau  alat lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu. 23 Deposito  adalah  investasi  dana berdasarkan  akad mudharabah atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  pada waktu  tertentu  berdasarkan  akad  antara  nasabah  penyimpan  dan  bank
20 Rahmat  Ilyas,  “Manajemen  Permodalan  Bank  Syariah,” BISNIS:  Jurnal  Bisnis  Dan Manajemen Islam 5, no. 2 (2018): 323–38.
21 Yuli  Dwi  Yusrani  Anugrah  dan  Mahfuddhotul  Laila,  “Analisis  Konsep  Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah,” Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah 2, no. 2 (2020): 1–12.
22 Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,” Jurnal Asy-Syari’ah 20, no. 2 (2018): 145–62.
23 Feby  Ayu  Amali,  “Investasi  Tabungan  Di  Bank  Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi  Syariah,” ASY  SYAR’IYYAH:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan  Perbankan  Islam 4,  no.  1 (2019): 68–94.
syariah dan/atau UUS. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan  menggunakan  cek,  bilyet  giro,  sarana perintah  pembayaran  lainnya,  atau  dengan  perintah  pemindahbukuan. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau  UUS  berdasarkan  akad mudharabah atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan  itu  berupa  transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah ,  transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli dalam  bentuk  ijarah muntahiya  bittamlik ,  transaksi  jual  beli  dalam  bentuk piutang murabahah , salam , dan istishna’ ,  transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh ; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank  Syariah  dan/atau  UUS  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan  dana  tersebut setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  ujrah,  tanpa  imbalan,  atau bagi hasil. 24
Mudharabah adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai mudharib (pengelola  usaha).  Laba  usaha  yang  diperoleh  dari  kontrak mudharabah dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam kontrak, dan biasanya berbentuk  rasio  (persentase). 25 Pembiayaan mudharabah adalah  bank memberikan  pembiayaan  modal  investasi  atau  modal  kerja  secara  penuh ( terusty  financing ),  sedangkan  nasabah  menyiapkan  proyek  atau  usaha secara  lengkap  dengan  manajemennya.  Hasil  keuntungan  maupun  kerugian yang  dialami  nasabah  ditanggung  bersama  oleh  bank  dan  nasabah  sesuai kesepakatan bersama.
Perbankan  Syariah  bukan  hanya  berfungsi  sebagai  lembaga penghimpun  dan  menyalur  dana  semata  melainkan  juga  berfungsi  sosial dengan  menerima  dana  zakat,  infaq,  dan  shadaqah,  hibah,  wakaf. 26 Pasal  4
24 Kholid,  “Prinsip-Prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Undang-Undang  Tentang Perbankan Syariah.”
25 Nadia  Nandaningsih  dan  Yuli  Dwi  Yusrani  Anugrah,  “Konsep  Pembiayaan Mudharabah  Dalam  Perbankan  Syariah,” Muhasabatuna:  Jurnal  Akuntansi  Syariah 3,  no.  1 (2021): 61–66.
26 Ayu Lestari Indah, “Sinergitas Manajemen Zakat, Infak. Sedekah, Dan Wakaf Di Bank Syariah Mandiri Dan LAZNAS BSM Umat” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018).
bertalian  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  tentang  menghimpun  dan  menyalurkan dana, (8) tentang pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, (16) tentang nasabah  yang  menggunakan  jasa  bank  syariah,  (26)  tentang  agunan,  (27) tentang  penitipan  barang;  Pasal  19  huruf  a,  b,  c,  d  tentang  kegiatan  usaha perbankan  syariah.  pertukaran  manfaat,  kerjasama,  hak  milik,  tolong menolong untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, penimbunan harta, dan individualisme. 27
Dalam  pengembangan  bank  syariah  terdapat  beberapa  tantangan diantaranya, 28 Pertama,  kurangnya  sinergi  antara  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dan pemerintah dalam membangun industri keuangan syariah. Kedua, permasalahan modal perbankan syariah. Dari total 12 bank syariah saat ini, 6 bank  masih  berada  di  kategori  Bank  Umum  Kegiatan  Usaha  (BUKU)  1  atau permodalan  kurang  dari  Rp  1  triliun,  dan  6  bank  lain  berada  di  kategori BUKU 2 atau permodalan antara Rp 1-5 triliun. ketiga biaya dana perbankan syariah  yang  mahal.  Hal  ini  menjadi  penyebab  masyarakat  mengeluh perbankan  syariah  lebih  mahal  dibandingkan  bank  umum  konvensional. keempat  adalah  produk  bank  syariah  yang  tidak  variatif  dan  belum  dapat diakses  masyarakat.  kelima  adalah  terkait  dengan  kualitas  sumber  daya manusia di perbankan syariah yang kurang memadai. keenam adalah terkait dengan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  perbankan  syariah yang  masih  kurang.  Dan  terakhir  adalah  terkait  dengan  pengaturan  dan pengawasan perbankan syariah oleh OJK yang masih harus ditingkatkan.

## B. Konsep Maqasid Syariah
Maqashid  Syariah  ( ةعيرشلا  دصاقم )  tersusun  dari  dua  kata  yaitu Maqashid  ( دصاقم )  bentuk  jama’  dari  kata  maqshid  ( د ِصقم )  dapat  diartikan berniat,  bermaksud  dan  menghendaki. 29 Sedang  syariah  ( ةعيرشلا )  dapat berarti  ketetapan  hukum,  peraturan  dan  Undang-Undang  yang  keduanya memiliki pengertian sama yang bertujuan syari’ah. 30 Dari rangkaian dua kata Maqashid  syariah  dapat  bermakna  sebuah  sistem  yang  mempunyai  tujuan dalam  mewujudkan  nilai-nilai  ajaran  Islam  sehingga  dapat  menciptakan suatu  kehidupan  yang  bahagia  fiddunya  wal  akhirah  dengan  mengambil
27 Muammar  Arafat  Yusmad, Aspek  Hukum  Perbankan  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik (Deepublish, 2018).
28 Lasri Nijal dan Putri Apria Ningsih, “Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al  Syathibi  Pada  Praktik  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,” COSTING:  Journal  of  Economic, Business and Accounting 2, no. 2 (2019): 185–94.
29 Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” Cross-Border 4, no.
2 (2021): 201–2016.
30 Achmad  Nursobah  Husain,  Abdurrahman  Misno, Pengantar  Hukum  Islam (Media Sains Indonesia, 2021).
semua  kemanfaatan  serta  menolak  kemudharatan. 31 Dengan  demikian  akan terwujudnya kemaslahatan buat umat manusia.
Maslahah  merupakan  sebuah  wujud  dari  realisasi  kebaikan  manusia yang  telah  dilakukan.  Sebab  prinsip  kemaslahatan  menjadi  pondasi  konsep dari  tujuan  maqashid  syariah  tersebut  dan  sebagai  dasar  hukumnya  adalah Al-Qur’an  dan  Hadist. 32 Selanjutnya  dikembangkan  melalui  ijtihad  ulama sehingga  dapat  merumuskan  kemaslahatan  yang  ideal  dalam  kehidupan manusia. Sebagaimana dalam QS. Yunus/10: 57.
ِ ل ٌءۤاَفِش َو ْمُكِ ب َّر  ْنِ م ٌةَظِع ْوَّم ْمُكْتَءۤاَج ْدَق  ُساَّنلا اَهُّيَآٰ ي ِف اَم ُّصلا ى ىًدُه َو  ِِۙر ْوُد َّو َنْيِنِمْؤُمْلِ ل ٌةَمْح َر ٥٧
Terjemahnya:
Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari  Tuhanmu,  penyembuh  bagi  sesuatu  (penyakit)  yang  terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.
Maqashid syariah  adalah  tujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, maqashid syariah tersusun dari  2  (dua)  kata  yaitu maqashid dan  syariah. Maqashid artinya  tujuan  dan syariah  adalah  ajaran,  aturan,  dan  hukum  Allah  yang  diturunkan  kepada hambanya  untuk  mencapai  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat. 33 Dengan adanya  maqashid  syariah  tersebut,  maka  terdapat  sinergi  antara  syariah sebagai hukum dan ketercapaian tujuan dalam memberikan kemanfaatan.
Istilah  maqashid  syariah  dipopulerkan  oleh  Imam  Syatibi.  Imam Syatibi  merumuskan  konsep  maqashid  dengan  konsep  secara  logis, sistematis dan komprehensif, 34 sehingga mendapat julukan Bapak Maqashid Syariah.  Tujuan  dalam  Islam  yaitu  untuk  kemaslahatan  umat.  Imam  Syatibi membagi maqashid menjadi tiga, 35 yaitu:
1. Dharuriyat
31 Inti Ulfi Sholichah, “Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia,” Madani Syari’ah 5, no. 2 (2022): 141–51.
32 Muhammad Arfan Harahap, “Al-Qawaid As-Syar’iyyah Dan Maqashid As-Syat’iyyah,” Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah , 2022.
33 Muzayyidatul  Habibah,  “Implementasi  Maqashid  Syariah  Dalam  Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah,” AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah 3, no. 2 (2020): 177–92.
34 Asep Maulana Rohimat, Ushul Fiqh Kontemporer (Asep Maulana Rohimat, 2021).
35 Zulkarnain  Abdurrahman,  “Teori  Maqasid  Al-Syatibi  Dan  Kaitannya  Dengan Kebutuhan  Dasar  Manusia  Menurut  Abraham  Maslow,” Jurnal  Ushuluddin:  Media  Dialog Pemikiran Islam 22, no. 1 (2020).
Kebutuhan dharuriyat yaitu  tingkat  kebutuhan  yang  harus  ada  atau disebut  dengan  kebutuhan  primer.  Apabila  kebutuhan  ini  tidak terpenuhi,  maka  akan  terancam  keselamatan  umat  manusia  baik  di dunia  maupun  di  akhirat  kelak. 36 Menurut  al-Syatibi  terdapat  lima  hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu perlindungan terhadap agama ( al-Dien ), perlindungan terhadap jiwa ( al-Nafs ), perlindungan terhadap akal ( al-Aql ), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta ( al-Maal ). Hal-hal untuk memelihara lima pokok  tersebut,  maka  Syariat  Islam  diturunkan.  Apabila  setiap  ayat hukum  diteliti,  maka  akan  ditemukan  alasan  pembentukannya  yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.
2. Hajiyat
Kebutuhan hajiyat adalah  kebutuhan-kebutuhan  sekunder,  apabila tidak  terpenuhi  kebutuhan  tersebut,  maka  tidak  sampai  mengancam keselamatannya,  namun  akan  mengalami  kesulitan. 37 Dengan  adanya syariat  Islam,  dapat  menghilangkan  segala  kesulitan  tersebut.  Hukum rukhshah (keringanan)  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Abd  al-Wahhab Khallaf,  adalah  sebagai  contoh  adanya  kepedulian  syariat  Islam terhadap kebutuhan hajiyat .
3. Tahsiniyat
Kebutuhan tahsiniyat adalah  tingkat  kebutuhan  yang  apabila  tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak mengancam eksistensi salah satu  dari hifdzuddin dan  tidak  menimbulkan  kesulitan. 38 Kebutuhan tahsiniyat merupakan kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi,  hal-hal  yang  merupakan  kelayakan  menurut  adat  istiadat, menghindari  hal-hal  yang  tidak  enak  dipandang  mata,  dan  berhias dengan  keindahan  sesuai  dengan  tuntutan  moral  dan  akhlak. 39 Pada bidang mu’amalat, Islam melarang berlebihan,  kikir, menaikkan harga, monopoli, penguasaan sumber daya dan lain-lain.
Dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan  di  dunia  dan  akhirat berdasarkan  penelitian  para  ahli  ushul  Fiqih,  ada  lima  unsur  pokok  yaitu
36 Ahmad  Suganda,  “Urgensi  Dan  Tingkatan  Maqashid  Syari’ah  Dalam  Kemaslahatan Masyarakat,” Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan 30, no. 1 (2020): 1–16.
37 Tamimah  Inayah  Swasti  Ratih, “Indeks  Pembangunan Manusia  Dalam Islam,” IZZI:
Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 1 (2021): 55–69.
38 Zainur,  “Konsep  Dasar  Kebutuhan  Manusia  Menurut  Persfektif  Ekonomi  Islam,” Jurnal An-Nahl 7, no. 1 (2020): 32–43.
39 Faqih  El  Wafa,  “Implikasi  Teori  Maqasid  Al-Syari’ah  Al-Syatibi  Terhadap  Perilaku Konsumen,” Jurnal Hadratul Madaniyah 9, no. 1 (2022): 38–47.
agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Adapun 5 mashlahah dasar tersebut dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  Pertama,  memelihara  agama.  Manusia membutuhkan  agama  secara  mutlak  tanpa  agama  tidak  ada  gunanya  hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk  melindungi  kehormatan  agama,  syariat  menetapkan  hukuman  yang berat  bagi  kejahatan  agama.  Agama  menempati  urutan  pertama,  sebab keseluruhan  ajaran  syariat  mengarahkan  manusia  untuk  berbuat  sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al Quran & Hadits  manusia  didorong  untuk  beriman  kepada  Allah,  dan  inilah  yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. 40
Adapun  hubungan  ekonomi  dengan  aspek  aqidah  ini  memungkinkan aktivitas  ekonomi  dalam  Islam  menjadi  sebuah  ibadah.  Kedua,  Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara  jiwa  agar  terhindar  dari  tindakan  penganiayaan  berupa pembunuhan,  pemotongan  anggota  badan  maupun  tindakan  melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi ( israf ).
Ketiga,  memelihara  akal  syariat  memandang  akal  manusia  sebagai karunia  Allah  Swt  yang  sangat  penting.  Dengan  akal  manusia  dapat membedakan  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk.  Dengan  adanya  akal manusia  ditugasi  untuk  beribadah  kepada  Allah.  Orang  tidak  berakal  tidak dibebani  tugas-tugas  syariat. 41 Karena  itu  akal  harus  dipelihara  dan dilindungi.  Untuk  itulah  maka  syariat  mengharamkan  khamar  dan  seluruh yang  dapat  membunuh  kreatifitas  akal  dan  gairah  kerja  manusia.  Sehingga dalam  ekonomi  Islam,  khamar  dan  sejenisnya  dipandang  tidak  punya  nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.
Keempat, memelihara keturunan kemashlahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan  Tuhan  untuk  berkesinambungannya  dari  generasi  satu  ke generasi  lainnya.  Syariat  yang  terlaksana  pada  satu  generasi  saja  tidak bermakna  akibat  punahnya  generasi  manusia.  Untuk  itu  Islam  mengatur pernikahan  dan  mengharamkan  perzinahan,  menetapkan  siapa-siapa  yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus  dipenuhi. 42 Kesemuanya  merupakan  wujud  melestarikan  keturunan
40 Aan  Finarti  dan  Purnama  Putra,  “Implementasi  Maqashid  Al-Syariah  Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah,” Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 4, no. 1 (2015): 37–66.
41 Agil Bahsoan, “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam),” Jurnal Inovasi 8, no. 1 (2011).
42 Zulhasari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” Mazahibuna , 2020.
yang  sehat  dan  bersih  dalam  suasana  yang  tenteram  dan  damai.  Dengan demikian  akan  semakin  banyak  dan  kuat  serta  terciptanya  persatuan  dan kesatuan  di  tengah  masyarakat  di  mana  mereka  hidup.  Dalam  konteks  ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta’zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan.
Kelima,  Memelihara  harta  benda,  meskipun  pada  hakikatnya  harta benda  semuanya  merupakan  kepunyaan  Allah  Swt.  namun  Islam  mengakui hak  pribadi  seseorang.  Islam  mensyariatkan  peraturan-peraturan  mengenai muamalat  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  pinjam  meminjam,  gadai  dan sebagainya  serta  melarang  penipuan  dan  melakukan  praktek  riba. 43 Memelihara  harta  juga  dipahami  dengan  mengatur  sistem  muamalat  atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan  ke  tangan  orang  yang  mampu  menjaga  dengan  baik.  Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.
Pengklasifikasian  konsep  maqashid  syari`ah  ke  dalam  lima  bagian penting, yaitu: hifdz al'din (perlindungan agama), hifdz alnafs (perlindungan hidup), hifdz  al'aql (perlindungan  jiwa/  pikiran), hifdz  alnasl (perlindungan anak/keluarga) dan hifdz almaal (perlindungan harta benda), kemudian oleh Abu  Zahra  membagi  kedalam  tiga  bagian  yaitu tahzibul  fardi (Pendidikan Pribadi), iqamah  al  adl (aplikasi  keadilan)  dan maslahah (kepentingan umum).

## C. Implementasi Maqasid Syariah Pada Perbankan Syariah
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saiful  Muchlis  dan  Anna  Sutrisna Sukirman  mengungkapkan  bahwa  implementasi  maqasid  syariah  pada  PT Bank Muamalat Indonesia sudah diterapkan khususnya pada PT BMI Cabang Surakarta  bahwa  tujuan  syariah  dalam  menjaga  agama  adalah  kepatuhan terhadap  syariah,  sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh  Dewan  Pengawas Syariah (DPS) di samping kesyariahan fasilitas produk yang telah diberikan oleh  jasa  perbankan  syariah,  penampilan  fisik  bagi  seluruh  karyawan  dan karyawati  PT  BMI  cabang  Surakarta  selama  jam  kerja  kantor  berlangsung juga  menjadi  perhatian.  Adapun  penampilan  secara  fisik  yang  dimaksud adalah  diwajibkannya  bagi  seluruh  karyawati  untuk  mengenakan  busana muslimah (berjilbab), dalam beraktivitas selama jam kerja kantor. Dalam hal ini  semua  karyawati  tidak  diperbolehkan  untuk  menggunakan  celana panjang.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  fisik  penampilan  para
43 Adinda Fakhrunnisa, “Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani Dan PT.  BPRS  Amanah  Insan  Cita  Ditinjau  Dari  Maqashid  Sharia  Index”  (Pascasarjana  UIN Sumatera Utara, 2017).
karyawati PT BMI cabang Surakarta khususnya, dan perbankan syariah pada umumnya, sudah sangat berbeda dengan penampilan para karyawati di bank konvensional. 44
Selain  itu,  tujuan  syariah  dalam  menjaga  jiwa  adalah  diwajibkannya kepada semua pegawai dalam lingkungan kerja PT Bank Muamalat Indonesia di seluruh Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia  cabang  Surakarta  mulai  dari  kru,  hingga  ke  level  yang  tertinggi untuk  mengeluarkan  dua  setengah  persen  (2,5%)  zakat  personal  pada  saat penggajian,  baik  berupa  gaji  pokok,  maupun  berupa  bonus  yang  akan langsung  didebetkan  secara  sistematis  kerekening  masing-masing  pegawai, tanpa terkecuali.
Menjaga  akal  adalah  salah  satu  konsep  maqashid  syariah  yang  telah diwujudkan  oleh  PT  BMI  melalui  pendirian  lembaga  pendidikan  karyawan. Tujuan  syariat  dalam  menjaga  keturunan  adalah  pada  peningkatan kesejahteraan  karyawan.  Secara  konsep  dan  prosedur  PT  BMI  cabang Surakarta  mempunyai Ittifaq Muamalat  karyawan  yang  mengatur  segala jenis  kebutuhan  karyawan. Ittifaq Muamalat  adalah  peraturan ketenagakerjaan,  yang  secara  khusus  cuma  berlaku  dan  menjadi  pedoman dalam lingkungan kerja perbankan syariah, baik di kantor pusat, maupun di seluruh  kantor  cabang  perbankan  syariah  yang  berada  di  tanah  air. Ittifaq muamalat berisi peraturan tentang hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan dipatuhi oleh seluruh karyawan perbankan syariah, tanpa terkecuali.
Tujuan  syariat  dalam  menjaga  harta  lebih  ditekankan  pada kesejahteraan stakeholder dan kesejahteraan nasabah, di samping itu terkait pula  dengan  likuidasi, pemberian  kredit,  dan  efisiensi. Hal  ini  sudah  sangat jelas  dan  terpantau,  yang  dapat  kita  lihat  pada  buku  harian.  Bahkan  kredit setiap  bulan,  beban  operasional,  setiap  hari  bisa  di  update,  setiap  terjadi penerimaan  dan  pengeluaran  selalu  terpantau.  Secara  prosedural  dan  kasat mata, maqashid syariah dalam menjaga harta sudah dijalankan di BMI.
Penerapan maqashid syariah  pada  proram  kerja  CSR  BRI  Syariah sudah  baik  dapat  di  lihat  dari  keberhasilannya  menyelengarakan  semua kegiatan  dan  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya,  kegiatan  yang terselenggara  diantaranya  adalah  1)  Pendidikan,  2)  Kesehatan,  3) Pemberdayaan  Perekonomian,  4)  Sarana  Publik  dan  Lingkungan  Hidup,  5) Da'wah,  serta  bantuan  sarana  Ibadah  serta  6)  Bantuan  Santunan,  Musibah dan  Bencana.  Sumber  dana  untuk  membiayai  seluruh  kegiatan  social  BRIS
44 Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate  Social  Responsibility  Di  PT  Bank  Muamalat  Indonesia,” Jurnal  Akuntansi Multiparadigma 7, no. 1 (2016): 120–30.
berasal  dari  Qord  Hasan  dan  Dana  Zakat  Profesi  Karyawan  serta  Zakat Keuntungan Perusahaan yang dihimpun dan disalurkan melalui BAZNAS. 45
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hartono  mengukur  dengan menggunakan  Maqashid  Syariah  Indeks  (MSI)  yang  dikembangkan  dengan dasar  bahwa  ada  ketidaksesuaian  penggunaan  indikator  kinerja konvensional  di  perbankan  syariah.  Ketidaksesuaian  tersebut  disebabkan oleh berbedanya tujuan antara indikator konvensional yang menitikberatkan hanya  pada  pengukuran  keuangan  sedangkan  tujuan  perbankan  syariah bersifat  multidimensional.  Konsep  ini  kemudian  dikembangkan  dengan menggunakan  konsep  maqasid  syariah  Abu  Sahra  yang  dibagi  dalam  tiga klasifikasi yaitu: 46
1. Tahzibul Fardi (Mendidik Individu), dimensinya antara lain:
a. Advancement Knowledge , bank syariah dituntut untuk ikut berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan tidak hanya  pegawainya tetapi  juga  masyarakat  banyak. 47 Peran  ini  dapat  diukur  melalui elemen  seberapa  besar  bank  syariah  memberikan  beasiswa pendidikan  ( Education  Grant )  dan  melakukan  penelitian  dan pengembangan  ( Research ).  Rasio  pengukurannya  dapat  diukur melalui seberapa besar dana beasiswa terhadap total pendapatannya ( Education Grant / Total Expense ) dan rasio biaya penelitian terhadap total biayanya ( Research Expense/Total expense ).
b. Instilling  New  Skill  and  Improvement .  Bank  syariah  memiliki kewajiban  untuk  meningkatkan skill dan  pengetahuan  pegawainya, hal  ini  ditunjukkan  dengan  seberapa  besar  perhatian  bank  syariah terhadap pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya ( Training ).
c. Creating  Awareness  of  Islamic  Banking ,  Peran  bank  syariah  dalam meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  khususnya  tentang perbankan  syariah  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  dan publisitas  perbankan  syariah  dalam  bentuk  informasi  produk  bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah ( Publicity ).
2. Iqamah al Adl (Menegakan Keadilan), dimensinya antara lain:
45 Putra, “Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah.”
46 Nono  Hartono,  “Analisis  Pengaruh  Islamic  Corporate  Governance  (ICG)  Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah 10, no. 2 (2018): 259–82.
47 Trimulato, “Urgensi Penerapan Celestial Management Bagi Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah,” Muslim Heritage 1, no. 1 (2016): 197–212.
a. Fair Returns , Bank syariah dituntut untuk dapat melakukan transaksi secara adil yang tidak merugikan nasabahnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hasil yang adil dan setara ( fair return ).
b. Cheap  Products  and  Services ,  Elemen  pengukuran  yang  dilakukan adalah Functional  Distribution dengan  rasio  kinerja  pengukuran ( Mudharabah  or  Musyarakah  Modes /  Total  Investment  Mode), berapa  besar  pembiayaan  dengan skim bagi  hasil mudharabah dan musyarakah terhadap  seluruh  model  pembiayaan  yang  diberikan bank syariah.
c. Elimination  of  Injustices ,  Bank  syariah  dituntut  untuk  menjalankan aktivitas  perbankan  khususnya  investasi  yang  dilakukan  terbebas dari  riba.  Semakin  tinggi  rasio  investasi  yang  bebas  riba  terhadap total  investasinya,  akan  berdampak  positif  terhadap  berkurangnya kesenjangan  pendapatan  dan  kekayaan  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Hal  ini  dapat  diukur  melalui  rasio Interest  free income terhadap total income .
3. Maslahah ( Public Interest ), dimensi pengukurannya antara lain:
a. Profitability of Bank , Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah  maka  akan  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan tidak  hanya  pemilik  dan  pegawai  bank  syariah  tetapi  dapat berdampak pada semua stakeholder perbankan syariah.
b. Redistribution  of  Income  and  Wealth ,  Salah  satu  peran  penting keberadaan  bank  syariah  adalah  untuk  mendistribusikan  kekayaan pada  semua  golongan.  Peran  ini  dapat  dilakukan  bank  syariah melalui  pendistribusian  dana  zakat  yang  dikeluarkan  oleh  bank syariah.
c. Investment  in  Real  Sector ,  Keberadaan  bank  syariah  diharapkan untuk  mendorong  pertumbuhan  sektor  riil  yang  selama  ini  tidak seimbang  dengan  sektor  keuangan.  Prinsip  dan  akad-akad  bank syariah  dinilai  lebih  sesuai  dalam  pengembangan  sektor  rill, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah diharapkan lebih banyak pada  sektor  riil  tersebut  seperti  sektor  pertanian,  pertambangan, konstruksi,  manufaktur  dan  usaha  mikro.  Salah  satu  cara pengukuran  yang  dilakukan  untuk  melihat  seberapa  besar pembiayaan  bank  syariah  terhadap  sektor-sektor  riil  dibandingkan dengan total pembiayaan bank tersebut.
Berdasarkan nilai indeks maqasid ( Maqashid Index ) pada perbankan Syariah  di  Indonesia  pada  tahun  2017-2020,  mendapati  kesimpulan  bahwa Bank  Negara  Indonesia  Syariah  memiliki  nilai  tertinggi  dikarenakan pencapaian tujuan pertama yaitu Pendidikan individu dan tujuan ketiga yaitu kepentingan  public  memiliki  hasil  yang  tinggi,  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pencapaian  kinerja  perbankan  syariah  Indonesia  baik  dari  segi  maqashid syariah.  Tujuan  Pendidikan  individu  serta  kepentingan  publik  pada perbankan syariah Indonesia sudah bagus dalam memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat terhadap aktivitas bisnis yang dijalankannya. 48
Mengedukasi  individu  memahami Maqashid dapat  berarti mengembangkan  pengetahuan  dan  keahlian  individu  sehingga  nilai-nilai spiritual  dalam  dirinya  bisa  ditingkatkan.  Bank  syariah  harus  mendesain program  pelatihan  dan  pendidikan  dengan  menggunakan  nilai-nilai  moral sehingga  pengetahuan  dan  keahlian  moral  pegawai  bisa  meningkat. 49 Bank juga  harus  mengedukasi  stakeholder  dengan  memberikan  informasi  bahwa produk  yang  ditawarkan  sudah  sesuai  dengan  aturan  syariah  melalui publikasi dan promosi yang baik. Oleh karena itu rasio yang digunakan pada Maqashid pertama ini adalah dana edukasi, penelitian, training, dan publikasi (promosi).
Maqashid  kedua  adalah  keadilan  dimana  bank  syariah  harus menjamin kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan aktivitas bisnis, yang mencakup produk, harga, dan tata cara pengadaan kontrak. 50 Kontrak- kontrak  yang  diadakan  juga  harus  terlepas  dari  elemen-elemen  yang  tidak adil  seperti  maysir,  gharar,dan  riba.  Rasio  yang  digunakan  pada  Maqashid kedua ini adalah rasio PER (Profit Equalization Reserve), pembagian antara skema Mudharabah dan Musyarakah dan rasio interest free income.
Maqashid  ketiga  adalah  Maslahah  dimana  bank  harus  berinvestasi pada  proyek  dan  servis  sosial  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. 51 Hal ini bisa dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank dan  juga  investasi  pada  sektor  riil.  Rasio  yang  digunakan  pada  Maqashid
48 Fiqi Fahri Al Malik Kristianingsih, R. Abidzar Al Fahri, “Penerapan Maqashid Syariah Index  Pada  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,” Journal  of  Applied  Islamic  Economics  and Finance 1, no. 3 (2021): 586–95.
49 Asmawarna Sinaga, “Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan Dan Pengembangan  Pada  Bank  Muamalat  Cabang  Medan  Balai  Kota,” El-Mal:  Jurnal  Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 2, no. 2 (2021): 233–51.
50 Selfira  Salsabilla  Marfuah,  Pasha  Hilman  Ismail,  “Determinan  Kinerja  Bank  Umum Syariah Yang Diukur Dengan Maqashid Syariah Index,” Telaah Bisnis 23, no. 1 (2022): 21–39.
51 Taufiq Risal, “Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil  Dalam  Pembangunan,” Accumulated  Journal  (Accounting  and  Management  Research Edition) 1, no. 1 (2019): 36–47.
ketiga ini adalah Profit Returns, Personal Income Transfer (Zakat), dan rasio investasi di sektor riil. 52
Selain  itu  Kegiatan  usaha  Perbankan  Syariah  yang  menggunakan prinsip  syariah  yaitu  adanya  aspek  tanggung  jawab  untuk  meyakinkan stakeholders  bahwa  produk  dan  kegiatan  operasional  dilaksanakan  secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip prinsip syariah dimana  setiap  transaksi  ekonominya  tidak  terdapat  unsur  unsur  yang diharamkan  seperti  riba  (bunga  bank), maysir (judi), gharar (ketidak pastian), objek haram dan menimbulkan kezaliman. 53
Sistem  transaksi  bisnis  syariah  terdiri  dari mudharabah (bagi  hasil), qardh (pinjaman), musyarakah (kongsi),  akad  salam  (pesan  barang), rahn (gadai), kafalah (  tanggung  jaminan),  dan  wadiah  (titipan).  Sedangkan prinsip  syariah  yaitu  adanya  aspek  tanggung  jawab  untuk  meyakinkan stakeholders  bahwa  produk  dan  kegiatan  operasional  dilaksanakan  secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip-prinsip syariah yang  mana  setiap  transaksi  ekonominya  tidak  terdapat  unsur  unsur  yang diharamkan  seperti  riba  (bunga  bank), maysir (judi), gharar (ketidak pastian), objek haram dan menimbulkan kezaliman.
Bank syariah menghadapi tantangan dalam mengembangkan industri perbankan  syariah  yang  sedang  berkembang,  termasuk  bagaimana  praktik serta  model  perbankan  syariah  bisa  tumbuh  di  masa  depan. 54 Dari  sisi operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek komersial serta non komersial  (seperti  aspek  syariah/sosial)  dari  berbagai  kegiatan  ekonomi serta  sosial  masyarakat.  Misal  dari  bagian  bisnis  ialah  operasional  bank syariah yang memberikan keuntungan bagi stakeholders serta perekonomian nasional secara keseluruhan, selain memfasilitasi kegiatan usaha masyarakat serta  memotivasi  pengembangan  sektor  perbankan  syariah  serta perekonomian nasional.
Sedangkan  contoh  dari  aspek  Syariah  ialah  kesesuaian  model  bisnis perbankan  syariah  Indonesia  dengan  maqasid  syariah  yang  mengandung unsur  pemerataan,  kepentingan  serta  keselarasan  dalam  rangka mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera  material  serta  spiritual.
52 Muhammad Reza dan Evony Silvino Violita, “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara,” Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis 5, no. 1 (2018): 17–30.
53 Ahmad  Faqihuddin,  “Tatakelola  Syariah  Pada  Bank  Syariah,” El-Arbah:  Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2019): 19–34.
54 Abdus  Salam  Dz,  “Inklusi  Keuangan  Perbankan  Syariah  Berbasis  Digital-Banking: Optimalisasi  Dan  Tantangan,” Al-Amwal:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syari’ah 10,  no.  1 (2018): 63–80.
Tujuan  pertama  adalah  pendidikan  pribadi,  yang  berarti  mengembangkan pengetahuan  serta  keterampilan  pribadi  sehingga  nilai-nilai  spiritual meningkat.  Bank  syariah  wajib  merancang  program  pendidikan  sert pelatihan  dengan  nilai-nilai  etika  sehingga  mampu  meningkatkan pengetahuan  juga  keterampilan  karyawannya.  Bank  juga  telah menginformasikan  kepada  pemangku  kepentingan  bahwa  produk  yang ditawarkan sudah sesuai syariah. Tujuan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengembangan  pengetahuan,  perolehan  keterampilan  baru  serta  kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah. 55
Tujuan kedua adalah keadilan. Kewajaran artinya bank syariah wajib menjamin  kejujuran  serta  keadilan  dalam  seluruh  transaksi  serta  kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, harga serta syarat/ketentuan/kontrak. 56
Aspek  tujuan  ini  meliputi  tiga  aspek,  yaitu  kontrak  yang  adil,  produk  serta jasa yang terjangkau, dan penghapusan ketidakadilan. Sasaran ketiga adalah maslahah.  Maslahah  berarti  bank  syariah  wajib  mengembangkan  proyek investasi  serta  pelayanan  sosial  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Sasaran  ini  mencakup  tiga  aspek,  ialah  profitabilitas,  distribusi  pendapatan serta kekayaan, juga investasi sektor riil.
Tanpa  adanya  maqasid  syariah  akan  berpengaruh  pada  hilangnya substansi  syariah  berdasar  pada  regulasi,  perbankan,  produk,  keuangan, kebijakan  (moneter  dan  fiscal),  dan  fatwa.  Sehingga  dapat  dipastikan pengembangan serat regulasi fiqih muamalah sesuai prinsip perbankan dan keuangan  mengalami  stagnan,  hal  ini  berdampak  pada  kelembagaan keuangan  dan  perbankan  syariah  mengalami  kesulitan  dan  keterlambatan dalam  perkembangannya. 57 Dengan  demikian maqashid al-syari’ah  menjadi bagian  penting  dalam  implementasi  keuangan  dan  perekonomian  di  bank syariah.  Pada  penerapannya  sesuai  dengan  konsep  maqasid  syariah  pada perbankan  syariah  bahwa  dengan  Perlindungan  agama,  hukum  Islam  yaitu Al-Qur’an  dan  Hadist  menjadi  landasan  utama  dalam  melakukan  seluruh sistem  kinerja  dan  produk  perbankan  syariah.  Hadirnya  Dewan  Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menjadikan sahnya suatu perbankan
55 Siti  Karomah  Nuraeni  Popon  Srisusilawati,  Putri  Diani Hardianti,  Neli  Erlianti,  Isfi Rizka Pitsyahara, “IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2022): 1–11.,
56 Ibid.
57 Abdul  Wahab,  “Implementasi  Maqashid  Syariah  Dalam  Operasional  Audit  Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2022): 20–40.
syariah  sesuai  prinsip  dan  nilai  keislaman  yang  semakin  terbukti  dan mendapatkan kepercayaan dari umat muslim hingga non muslim. 58
Perlindungan  kejiwaan,  dengan  penerapan  pada  masing-masing transaksi di perbankan  syariah. Terciptanya berbagai  akad yang diterapkan dari berbagai produk pembiayaan, mengarahkan manusia sehingga memiliki kepercayaan  yang  diberikan  dan  menghargai  satu  sama  lain. 59 Selanjutnya, yaitu  diwujudkan  melalui  pihak  yang  memiliki  kepentingan  baik  pengguna dan  perbankan  syariah  bertemu  langsung  dengan  nasabah  untuk  memiliki sikap,  pakaian,  dan  komunikasi  dengan  santun  dan  sesuai  ajaran  Islam  dan diterapkan pada nasabah.
Perlindungan  akal,  yaitu  ditujukan  terhadap  nasabah  dan  pihak perbankan  syariah  yang  diwujudkan  karena  diharuskan  untuk  senantiasa mengungkap  seluruh  rincian  tentang  sistem  produk  dari  pihak  perbankan syariah  dan  tidak  diperbolehkan  untuk  menutupi  barang  apapun.  Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya nasabah diarahkan untuk memahami bersama pada saat menjalankan transaksi di perbankan syariah dengan tidak berbuatan  dzalim  dari  pihak  perbankan  syariah,  dimana  bank  syariah berperan memberi pemahaman pada nasabah dengan memberi edukasi pada setiap produk yang ditawarkan pada nasabah. 60
Perlindungan  harta,  yaitu  diwujudkan  secara  pasti  pada  masing- masing  produk  yang  dibuat  perbankan  sebagai  bentuk  upaya  dalam memelihara dan menempatkan dana pengguna dengan efektif serta halal dan juga  dibolehkan  dalam  mengambil  profit  secara  adil.  Dan  juga  dilihat berdasarkan  implementasi  sistem  zakat  yang  memiliki  tujuan  dalam membenahi harta nasabah dengan terbuka dam bersamaan. 61
Perlindungan  turunan/nasab,  diwujudkan  dengan  menjaga  dari keempat  komponen  tersebut,  sehingga  jaminan  dana  nasabah  dipastikan halal dan menghasilkan dampak untuk keluarga, kerabat, dan lainnya dalam memberi  nafkah  dari  hasil  dana  tabungan  tersebut. 62 Tujuan  dan  tanggung jawab lembaga keuangan (perbankan syari’ah) yang sesuai dengan maqasid
58 M. Ziqhri Anhar Nst. dan Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022).
59 Firman  Menne, Nilai-Nilai  Spiritual  Dalam  Entitas  Bisnis  Syariah ,  Vol.  1  (Celebes Media Perkasa, 2017).
60 Basaria  Nainggolan, Perbankan  Syariah  Di  Indonesia (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2021).
61 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi (Fajar Media Press, 2018).
62 Sholichah,  “Realisasi  Maqashid  Syariah  Index  (MSI)  Dalam  Menguji  Performa Perbankan Syariah Di Indonesia.”
syari’ah  akan  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta,  serta terwujudnya keadilan terhadap sesama (maslahah). konsep maqasid syari’ah sangat relevan dan terukur serta menjadi suatu yang urgen untuk di terapkan dalam standar pengukuran kinerja lembaga keuangan di Indonesia. 63
Dari  sudut  pandang  maqashid  syariah  yaitu  prinsip  mashlahah  dari Imam As Syathibi solusi dari banyak permasalahan baru itu adalah: 64
1. Harus  dalam  rangka  menegakkan  keadilan.  Untuk  itu  bank  Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis.
2. Bank syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis bebas dari  unsur-unsur  negatif  dapat  menimbulkan  ketidakadilan,  seperti riba  (termasuk  bunga),  penipuan  atau  kecurangan,  korupsi,  dan  lain sebagainya.
3. Bank  Syariah  harus  bijak  dalam  menggunakan  keuntungannya  dan mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah yang penting, serta dapat memutarkan harta dan pembagian bagi hasil secara adil.
4. Bank Syariah harus bisa memberikan  prioritas untuk kegiatan bisnis yang  menghasilkan  manfaat  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat. Kegiatan  ini  termasuk  dibidang  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan dasar  masyarakat  seperti  investasi  pada  sektor-sektor  penting  dan pembiayaan proyek perumahan.
5. Berdasarkan nilai maghashid syariah Imam Al Syathibi yang ke-2 dan ke-3, bahwasanya haruslah berilmu dan ilmu itu harus di aplikasikan dalam  dunia  real  maka  haruslah  ada  penyebaran  pengetahuan  dan keterampilan  serta  menanamkannya  kedalam  nilai-nilai  individu untuk  perkembangan  spiritualnya.  Dengan  demikian,  Bank  Syariah harus  merancang  program-program  pendidikan  dan  pelatihan  yang harus  dapat  mengembangkan  tenaga  kerja  berpengetahuan  dan terampil  serta  memiliki  nilai-nilai  moral  yang  tepat.  Selain  itu  Bank Syariah  juga  harus  memberikan  informasi  tentang  produk-produk mereka kepada para pemegang saham.

## PENUTUP
Mekanisme  operasional  bank  syariah  berdasarkan  prinsip  sistem  bagi hasil.  Perbankan  syariah  memiliki  fungsi  intermediasi  dalam  menjalankan
63 Nurmahadi,  “Maqasid  Syariah  Dalam  Pengukuran  Kinerja  Lembaga  Keuangan Syariah Di Indonesia.”
64 Ningsih,  “Implementasi  Metode  Maqashid  Syariah  Imam  Al  Syathibi  Pada  Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia.”
kegitan  menghimpun  dana  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat berdasarkan  pada  prinsip  syariah.  Kegiatan  penghimpunan  dana  dilakukan dengan  menawarkan  skema  akad wadi’ah dan  akad wadi’ah  yad  dhamanah dalam bentuk giro, tabungan dan bentuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan  penyaluran  dana  dilakukan  dengan  skema  pembiayaan  dalam bentuk  sistem  bagi  hasil  seperti  akad mudharabah dan  akad musyarakah , sistem  jual  beli  seperti  akad murabahah , salam dan istishna ,  sistem  sewa menyewa seperti akad ijarah dan ijarah muntahia bit-tamlik , sistem lain yang ditawarkan  oleh  perbankan  syariah  pembiayaan  dengan  pinjaman  hutang qardhul hasan .
Maqasid  syariah merupakan  tujuan  untuk  mewujudkan  nilai  ajaran Islam  yang rahmtan  lil  alamin mendatangkan  kemaslahatan  dan  mencegah mudharat  dengan  demikian  kemaslahatan  manusia  bisa  terwujud.  Realisasi dari  tindakan  kebaikan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  bisa  mewujudkan kemaslahatan.  Pondasi  dasar  dari  konsep  maqasid  syariah  adalah kemaslahatan  yang  bersumber  pada  Al  Qur’an  dan  hadits.  Imam  al-Syaitibi membagi  konsep  maqasid  syariah  dalam  lima  aspek  yaitu  perlindungan terhadap  agama  ( al-Dien ),  perlindungan  terhadap  jiwa  ( al-Nafs ), perlindungan terhadap akal ( al-Aql ), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan,  serta  perlindungan  terhadap  harta  ( al-Maal ).  Sedangkan  Abu Zahra membagi kedalam tiga aspek yaitu tahzibul fardi (Pendidikan Pribadi), iqamah al adl (aplikasi keadilan) dan maslahah (kepentingan umum).
Implementasi  maqasid  syariah  pada  PT  Bank  Muamalat  Indonesia sudah  diterapkan  khususnya  pada  PT  BMI  Cabang  Surakarta  bahwa  tujuan syariah  dalam  menjaga  agama,  menjaga  jiwa,  menjaga  akal,  menjaga keturunan  dan  menjaga  harta.  Penerapan  maqashid  syariah  pada  proram kerja  CSR  BRI  Syariah  sudah  baik  dapat  di  lihat  dari  keberhasilannya menyelengarakan  semua  kegiatan  dan  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya, kegiatan yang terselenggara diantaranya adalah 1) Pendidikan, 2) Kesehatan,  3)  Pemberdayaan  Perekonomian,  4)  Sarana  Publik  dan Lingkungan Hidup, 5) Da'wah, serta bantuan sarana Ibadah serta 6) Bantuan Santunan,  Musibah  dan  Bencana.  Tanpa  adanya  maqasid  syariah  akan berpengaruh  pada  hilangnya  substansi  syariah  berdasar  pada  regulasi, perbankan, produk, keuangan, kebijakan (moneter dan fiscal), dan fatwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Zulkarnain. “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow.” Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 22, no. 1 (2020).
Amali, Feby Ayu. “Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” ASY SYAR’IYYAH: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam 4, no. 1 (2019): 68–94.
Amalia, Rizki. “Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia?: Penilaian Dengan Sharia Maqashid Index (SMI).” Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (2020): 46–69.
Amrulloh, Rifqi. “Analisis Hubungan Efisiensi Dan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Dan Metode Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity To Market Risk (CAMELS).” Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis 3, no. 2 (2017).
Anton Sudrajat, dan Amirus Sodiq. “Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah.” Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 4, no. 1 (2016): 178–200.
Anugrah, Nadia Nandaningsih dan Yuli Dwi Yusrani. “Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah.” Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah 3, no. 1 (2021): 61–66.
Bahsoan, Agil. “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam).” Jurnal Inovasi 8, no. 1 (2011).
Dz, Abdus Salam. “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital- Banking: Optimalisasi Dan Tantangan.” Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah 10, no. 1 (2018): 63–80.
Fakhrunnisa, Adinda. “Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani Dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index.” Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017.
Faqihuddin, Ahmad. “Tatakelola Syariah Pada Bank Syariah.” El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2019): 19–34.
Habibah, Muzayyidatul. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah.” AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah 3, no. 2 (2020): 177–92.
Hani, Syafrida. “Rekonstruksi Model Penilaian Kinerja Bank Syariah Berbasis SATF Value.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
Harahap, Muhammad Arfan. “Al-Qawaid As-Syar’iyyah Dan Maqashid As- Syat’iyyah.” Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah , 2022.
Hartono, Nono. “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah 10, no. 2 (2018): 259–82.
Hidayat, Rahmat. “Dinamika Perbankan Syariah Dalam Prinsip Maqasid Shariah Dan Laporan Kinerja Keuangan.” Ecobankers: Journal of Economy and Banking 1, no. 2 (2020): 73–87.
Husain, Abdurrahman Misno, dan Achmad Nursobah. Pengantar Hukum
Islam . Media Sains Indonesia, 2021.
Ilyas, Rahmat. “Manajemen Permodalan Bank Syariah.” BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 5, no. 2 (2018): 323–38.
Inayah Swasti Ratih, dan Tamimah. “Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam.” IZZI: Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 1 (2021): 55–69.
Indah, Ayu Lestari. “Sinergitas Manajemen Zakat, Infak. Sedekah, Dan Wakaf Di Bank Syariah Mandiri Dan LAZNAS BSM Umat.” Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018.
Iska, Syukri. Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi . Fajar Media Press, 2018.
Kasmir. Kewirausahaan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang- Undang Tentang Perbankan Syariah.” Jurnal Asy-Syari’ah 20, no. 2
(2018): 145–62.
Kristianingsih, R. Abidzar Al Fahri, dan Fiqi Fahri Al Malik. “Penerapan Maqashid Syariah Index Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” Journal of Applied Islamic Economics and Finance 1, no. 3 (2021): 586–95.
Laila, Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Mahfuddhotul. “Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah.” Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah 2, no. 2 (2020): 1–12.
Mardian, Sepky. “Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 3, no. 1 (2015): 57–68.
Marfuah, Pasha Hilman Ismail, dan Selfira Salsabilla. “Determinan Kinerja Bank Umum Syariah Yang Diukur Dengan Maqashid Syariah Index.” Telaah Bisnis 23, no. 1 (2022): 21–39.
Menne, Firman. Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah . Vol. 1. Celebes Media Perkasa, 2017.
Meutia, Achmad Soediro dan Inten. “Maqasid Syariah Sebagai Kerangka Kinerja Keuangan Islam Lembaga.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma
(JAMAL) 9, no. 1 (2018): 70–86.
Mohammad Mustafa Omar, Shahwan, dan Syahidawati. “The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review.” Research in ContemporaryIslamic Finance and Wealth Management , 2013, 75–84.
Mustafa, Zulhasari. “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan.” Mazahibuna , 2020.
Nainggolan, Basaria. Perbankan Syariah Di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
Ningsih, Lasri Nijal dan Putri Apria. “Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia.”
COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting 2, no. 2 (2019): 185–94.
Norain, Adelia. “Pemikiran Iwan Triyuwono Tentang Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah.” IAIN Palangka Raya, 2016.
Nurhayati, M. Ziqhri Anhar Nst. dan. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022).
Nurmahadi, dan Christina Tri Setyorini. “Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 2, no. 1 (2018): 29–55.
Pandapotan Ritonga, dan Adinda Rizky Safitri. “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia.” Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan 2, no. 1 (2021).
Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” Cross-Border 4, no. 2 (2021): 201–2016.
Popon Srisusilawati, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan Siti Karomah Nuraeni. “IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2022): 1–11.
Putra, Aan Finarti dan Purnama. “Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah.” Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 4, no. 1 (2015): 37– 66.
Putritama, Afrida. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah.” Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen 7, no. 1 (2018): 1–20.
Riky Ramadhani, dan Evi Mutia. “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Shariah Index.” Simposium Nasional Akuntansi XIX 12, no. 3 (2016).
Risal, Taufiq. “Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dengan Menggerakkan Sektor Riil Dalam Pembangunan.” Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition) 1, no. 1 (2019): 36–47.
Rohimat, Asep Maulana. Ushul Fiqh Kontemporer . Asep Maulana Rohimat, 2021.
Safitri, Adinda Rizky. “Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
Sholichah, Inti Ulfi. “Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia.” Madani Syari’ah 5, no. 2
(2022): 141–51.
Sinaga, Asmawarna. “Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui
Pelatihan Dan Pengembangan Pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota.” El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 2, no. 2 (2021): 233– 51.
Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan 30, no. 1 (2020): 1–16.
Sukirman, Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 7, no. 1 (2016): 120–30.
Syofyan, Andriani. “Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia.” Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan 2, no. 2 (2017): 145–58.
Trimulato. “Urgensi Penerapan Celestial Management Bagi Sumber Daya Manusia Di Bank Syariah.” Muslim Heritage 1, no. 1 (2016): 197–212.
Violita, Muhammad Reza dan Evony Silvino. “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara.” Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis 5, no.
1 (2018): 17–30.
Wafa, Faqih El. “Implikasi Teori Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen.” Jurnal Hadratul Madaniyah 9, no. 1 (2022): 38–47.
Wahab, Abdul. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2022): 20–40.
Wajdi, Dusuki dan Asyraf. “Understanding The Objectives of Islamic Banking:
A Survey Stakeholder Perspectives.” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 1, no. 2 (2008): 132–48.
Yusmad, Muammar Arafat. Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik . Deepublish, 2018.
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Al-Fiqh . Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997.
Zainur. “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Persfektif Ekonomi Islam.” Jurnal An-Nahl 7, no. 1 (2020): 32–43.