………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
ANALISIS TERHADAP INOVASI PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN (HT) BERBASIS ELEKTRONIK DI WILAYAH KERJA KANTOR BADAN PERTANAHAN
DOMPU
Oleh Wawan Supryadi
Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Universitas Teknologi Sumbawa E-mail: deenlamoneathariz@gmail.com

## Abstrak
Pada tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan Sistem  Administrasi  Pendaftaran  Hak  Tanggungan  (HT)  Secara  Elektronik  yang  dibuktikan dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  pelayanan HT  terintegrasi  secara  Elektronik  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  memerlukan  jasa  hukum  di  bidang  hak  tanggungan.  Terkait  hal  itu,  telah  dilakukan penelitian tentang mekanisme pengikatan HT berbasis elektronik dan penerapannya pada wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional kabupaten Dompu (termasuk PT. Bank NTB Cabang Dompu). Penelitian  ini  menerapkan  metode  kualitatif,  pendekatan  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  kemudian  melakukan  wawancara  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Dompu selaku pengelola Aplikasi, dan Bank NTB Syariah Cabang Dompu serta mitra PPAT  sebagai  pengguna  Aplikasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pendaftaran  HT  secara elektronik  ini  memiliki  mekanisme  dan  efektifitas  yang  baik  dalam  meningkatkan  keterlibatan masyarakat dan bank dalam proses pengajuan agunan. Melalui pendaftaran HT elektronik, tugas PPAT hanya sampai menyampaikan APHT sedangkan pihak Bank dapat terlibat langsung dalam proses pendaftaran HT elektronik ini.
Kata Kunci :  Analisis, Bank NTB Syariah, Hak Tanggungan, Sistem Elektronik

## PENDAHULUAN
Saat  ini  teknologi  sedang  dalam  masa pengembangannya  yang  meliputi  segala  hal yang  mengenai  proses  penggunaan  sistem teknologi  sebagai  alat  bantu,  manipulasi  dan pengelolaan  informasi,  oleh  karena  itu  sudah menjadi sebuah keharusan bagi manusia untuk terus  mengimbangi  perkembangan  teknologi sehingga  tidak  menjadi  masyarakat  yang tertinggal Pada era dimana perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  secara  masif telah mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara,  potensi  berkembangnya  layanan yang  berbasis  pada  teknologi  di  bidang administrasi  perbankan  menjadi  penting. Seiring  perkembangan  zaman  yang  semakin canggih,  dimana  pada  masa  ini  banyak aktivitas  manusia  yang  dimudahkan  dengan
penggunaan  sistem  digital  dan  jaringan internet.
Berbagai  macam  keperluan  manusia  dapat dilakukan  secara  elektronik  dan  online  seperti transaksi  perdagangan  secara  online,  transaksi jasa  secara  online,  bahkan  layanan  publik dalam  sistem  perbankan  juga  telah  banyak menggunakan  sistem  digital  yang  dilakukan secara online Demikian juga pelayanan di bidang pertanahan terkait  pendaftaran  Hak  Tanggungan  yang timbul  dari  adanya  pembiayaan  modal  kerja maupun pembiayaan investasi telah menggunakan  layanan  pertanahan  berbasis elektronik  sejak  diterbitkan  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020 tentang
Pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi  Secara  Elektronik  (PERMEN ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020) yang mulai
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
berlaku  diundangkan  yaitu  tanggal  8  April 2020.
Jadi  dengan  sistem  konvensional  hampir semuanya  dilakukan  oleh  PPAT  sementara sejak  berlakunya  aturan  tersebut  bank  terlibat dalam  proses  pendaftaran  secara  elektronik. Dengan  diberlakukannya  layanan  serentak secara nasional untuk Hak Tanggungan secara elektronik  berdasar  PERMEN  ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020, maka saat ini tidak ada  lagi  layanan  dari  BPN  untuk  Pemberian Hak Tanggungan secara konvensional. Dengan sistem  seperti  ini  diharapkan  memberikan keuntungan yaitu pekerjaan yang lebih mudah, efisien  dan  efektif.  Perkembangan  teknologi diharapkan  membantu  pekerjaan  semakin praktis  dan  mudah  yang  nantinya  diharapkan produktivitas akan semakin  tinggi,  akan tetapi bila  teknologi  tersebut  tanpa  melalui  masa transisi dan sosialisasi yang memadai dikhawatirkan  akan  memperlambat  proses bisnis  dan  menimbulkan  kerugian  bagi perbankan. Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang Inovasi  Pengikatan  Hak  Tanggungan  (HT) Elektronik  di  Wilayah  Kerja  Kantor  BPN Dompu,  dengan  harapan  pelayanan  Hak Tanggungan  dapat  terproses  dengan  cepat yang berimbas pada pelayanan yang memuaskan bagi debitur dan jaminan kepastian  penguasaan  hak  atas  benda  oleh bank.
Rumusan Masalah
Masalah yang dirumuskan pada penelitian  ini  adalah pertama ,  bagaimana mekanisme pengikatan hak tanggungan berbasis elektronik menurut Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2020? Kedua ,  bagaimana  penerapan  dari  Pengikatan Hak  Tanggungan  Elektronik  pada  PT.  Bank NTB  Syariah  Cabang  Dompu  dan  kendala  – kendala  yang  dihadapi  Bank  NTB  Syariah Kantor  Cabang  Dompu  dalam  penerapan  Hak Tanggungan berbasis Elektronik?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah pertama , u ntuk mengkaji dan menganalisa mekanisme pengikatan hak tanggungan berbasis elektronik menurut  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik , kedua, untuk  mengetahui  penerapan  dari pengikatan  Hak  Tanggungan  Elektronik  yang telah  diterapkan  pada  PT.  Bank  NTB  Syariah Cabang  Dompu  serta  kendala–  endala  yang dihadapi  Bank  NTB  Syariah  KC  Dompu dalam  penerapan  Hak  Tanggungan  secara elektronik

## LANDASAN TEORI Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
Menurut  Subekti,  perjanjian  adalah  suatu peristiwa  di  mana  seorang  berjanji  kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal  ( N.H. Simanjuntak, 2015).
Menurut  Pasal  1313  KUHPerdata,  perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Suatu  perjanjian  dapat  dikatakan  sah  maka harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata yaitu meliputi:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.
Untuk  dua  syarat  pertama  disebut  dengan syarat subjektif karena menyangkut para pihak yang  berjanji,  sehingga  apabila  dilanggar mengakibatkan  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan  ( vernietig  baar ),  sedangkan  dua syarat  terakhir  disebut  syarat  objektif  karena menyangkut objeknya, dimana apabila dilanggar  maka  mengakibatkan  perjanjian tersebut batal demi hukum ( nietig ).
Perjanjian  kredit  dibuat  oleh  bank  dan nasabah,  dimana  umumnya  perjanjian  ini
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
bersifat  baku  ( standard  contract ).  Pada dasarnya  selalu  dikatakan  bahwa  perjanjian baku  ( standard  contract )  adalah  kontrak  yang bersifat ambil atau tinggalkan ( take it or leave it ).  Dalam  reformasi  hukum  perjanjian diperlukan pengaturan tentang perjanjian baku atau  standar  kontrak  dimana  hal  ini  sangat diperlukan  untuk  melindungi  masyarakat, terutama  masyarakat  ekonomi  lemah  terhadap ekonomi kuat (Salim HS, 2007).
Mariam  Darus  mengemukakan  bawah  sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang  terpadu.  Pandangan  ini  menunjukkan bahwa secara substantif asas hukum perjanjian adalah  suatu  pikiran  mendasar  tentang kebenaran  ( waarheid,  truth )  untuk  menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu  sistem  hukum  perjanjian  (Ratna  Artha Windari, 2014).
Berikut  adalah  asas–asas  hukum  perjanjian (Genhukum, 2020):
1. Asas konsensualisme Suatu  perjanjian  lahir  atau  terbentuk  pada saat  tercapai  kata  sepakat  ( consensus ) diantara  para  pihak  mengenai  unsur perjanjian tanpa  adanya  formalitas, namun terdapat pengecualian mengharuskan adanya  bentuk  formalitas  tertentu  untuk beberapa macam perjanjian,
2. Asas Kebebasan Berkontrak Asas  ini  berarti  bahwa  setiap  orang  bebas untuk  mengadakan  perjanjian  dan  memuat syarat-syarat  yang  dikehendaki  sepanjang perjanjian  itu  dibuat  secara  sah  dan beritikad  baik  serta  tidak  melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,
3. Asas  Kekuatan  Mengikatnya  Perjanjian ( Pacta Sunt Servanda ) Asas  ini  berhubungan  dengan  akibat perjanjian,  bahwa  para  pihak  wajib mentaati  isi  perjanjian  dan  pihak  ketiga seperti  hakim  harus  menghormati  dengan tidak  ikut  mencampuri  isi  perjanjian  yang telah dibuat para pihak.
4. Asas  Itikad  Baik  Asas  Itikad  baik dimaksudkan  adalah  tekad  atau  kemauan untuk  melaksanakan  hal-hal  yang  telah
diperjanjikan  oleh  para  pihak,  sehingga dapat memenuhi rasa keadilan.
5. Asas
Kepribadian
Asas  ini  berhubungan  dengan  berlakunya perjanjian.  Dalam  pasal  1315  dan  1340 KUHPerdata  menyatakan  bahwa  suatu perjanjian  berlaku  bagi  pihak-pihak  yang membuatnya.

## Tinjauan Umum Tentang Jaminan
Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur
memperjanjikan  sejumlah  hartanya  untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur (Gatot Supramono,  1996).    unsur  -  unsur  jaminan, yaitu (Imron Rosyadi, 2017) :
1. Dibuat sebagai pemenuhan kewajiban,
2. Jaminan dapat dinilai dengan uang,
3. Jaminan  timbul  akibat  adanya  perikatan (perjanjian  pokok)  antara  kreditur  dan debitur
Sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan,  jaminan  utang  disebut  dengan jaminan  kredit  atau  agunan.  Pasal  1  ayat  (23) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan menyebutkan  bahwa  agunan  adalah  jaminan tambahan diserahkan nasabah (debitur) kepada bank  dalam  rangka  mendapatkan  fasilitas kredit.  Barang-barang  yang  diterima  bank harus  dikuasai  atau  diikat  secara  yuridis,  baik berupa  akta  di  bawah  tangan  maupun  akta otentik (Thomas Suyatno dkk, 2007). Keberadaan  jaminan  merupakan  persyaratan untuk  memperkecil  resiko  bank  dalam menyalurkan  kredit.  (Putri  Ayu  Winarsasi, 2020).
Adrian  Sutedi  membedakan  jaminan  menjadi dua  yaitu  jaminan  yang  lahir  dari  undang- undang yaitu jaminan umum dan jaminan yang lahir  karena  perjanjian  (Adrian  Sutedi,  2010). Jaminan  umum  adalah  jaminan  yang  adanya telah  ditentukan  undang-undang,  Contohnya adalah  pada  Pasal  1311  KUHPerdata,  Pasal
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Journal of Innovation Research and Knowledge
1232 KUHPerdata, dan Pasal 1311
KUHPerdata yang menyatakan bahwa kekayaan Debitur, baik berupa benda bergerak dan  tidak  bergerak,  yang  telah  ada  dan  yang akan  datang  dikemudian  hari  walaupun  tidak diserahkan sebagai jaminan, maka akan secara hukum menjadi jaminan seluruh utang debitur. Sedangkan  jaminan  khusus  adalah  jaminan yang  timbul  karena  adanya  perjanjian  terlebih dahulu,  yaitu  perjanjian  yang  ada  antara debitur  dengan  pihak  perbankan  atau  pihak ketiga yang menanggung utang debitur.

## Tinjauan Tentang Hak Tanggungan
Pengertian  Hak  Tanggungan  sesuai  dengan Pasal  1  Angka  1  UUHT,  yaitu:  hak  jaminan yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dengan demikian UUHT memberikan kedudukan Kreditor tertentu yang kuat dengan ciri-ciri  sebagai  berikut  (Advendi.  S  &  Elsi Kartika.S, 2007) :
1. Membuat  kedudukan  seorang  kreditur menjadi
diutamakan dibandingkan krediturnya ( droit de preference )
2. Hak  Tanggungan  mengikuti  objek  yang dijaminkan  di  tangan  siapapun  objek  itu berada atau selama perjanjian pokok belum dilunasi ( droit de suite ) 3. Dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan  kepastian  hukum  pada  pihak- pihak yang berkepentingan ketika memenuhi  asas  spesialitas  dan  asas publisitas
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Salah  satu  ciri  Hak  Tanggungan  yang  kuat adalah  mudah  dan  pasti  dalam  pelaksanaan eksekusinya, jika debitur wanprestasi. Walaupun  secara  umum  ketentuan  tentang eksekusi  telah  diatur  dalam  Hukum  Acara Perdata  yang  berlaku  (Purwahid  Patrik  dan Kashadi, 2008)

## Tinjauan Tentang Layanan Elektronik
Pengertian E-Services Sistem Layanan
Elektronik atau E-layanan ( Electronic Services disingkat E-Services )  merupakan  satu  aplikasi terkemuka memanfaatkan Teknologi Informasi dan  Komunikasi  (TIK)  di  daerah  yang berbeda.
Menurut  Rowley  (2006)  layanan  elektronik  di definisikan  sebagai:  "perbuatan,  usaha  atau pertunjukan  yang  pengiriman  di  mediasi  oleh teknologi informasi. Layanan elektronik tersebut  meliputi  unsur  layanan  e-tailing, dukungan pelanggan, dan pelayanan". Definisi dan  sejarah  layanan  elektronik  Sejak  awal pada  akhir  1980-an  di  Eropa  dan  dikenal secara formal pada tahun 1993 oleh Pemerintah  AS,  istilah  'E-Government'  kini telah  menjadi  salah  satu  riset  domain  yang diakui  terutama  dalam  konteks  kebijakan publik  dan  sekarang  telah  memperoleh kepentingan  strategis  dalam  modernisasi sektor  publik.  Layanan  elektronik  merupakan salah satu cabang dari domain dan perhatiannya juga telah merayap di antara para praktisi dan peneliti.
Layanan  elektronik  (atau  e-Service)  adalah istilah yang sangat generik, biasanya mengacu pada  "Penyediaan  layanan  melalui  Internet (awalan  berdiri  'e  elektronik',  seperti  dalam penggunaan lain), sehingga layanan elektronik bisa  juga  termasuk  perdagangan  internet, mungkin juga termasuk layanan non-komersial (online),  yang  biasanya  disediakan  oleh pemerintah  (Alexei  Pavlichev  &  G.  David Garson,  2004:  169-170;  Muhammad  Rais  & Nazariah, 2003: 59, 70-71).
Layanan elektronik merupakan layanan online yang  tersedia  di  Internet,  dimana  transaksi yang  valid  untuk  membeli  dan  menjual (pengadaan)  adalah  mungkin,  sebagai  lawan dari  website  tradisional,  dimana  hanya informasi  deskriptif  yang  tersedia,  dan  tidak ada  transaksi  online  adalah  dimungkinkan (Jeong, 2007).

## Tinjauan Umum Mengenai Inovasi
Inovasi  merupakan  salah  satu  aspek yang berpengaruh dalam berkembangnya suatu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
organisasi.  Beberapa  organisasi  baik  itu organisasi sektor swasta maupun sektor publik seperti  organisasi  pemerintahan  berupaya untuk  menemukan  inovasi-inovasi.  Inovasi memiliki  pengertian  yang  tidak  hanya  sebatas membangun  dan  memperbarui  namun  juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide  baru  menciptakan  produk,  proses,  dan layanan (Susanto. 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut inovasi identik tidak hanya pada pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan  yang  baru  saja,  namun  juga  dalam lingkup yang lebih luas seperti produk, proses, dan bentuk layanan yang menunjukkan adanya suatu perubahan dalam
praktik penyelenggaraan suatu organisasi (Djamaludin Ancok. 2012).
Inovasi  pada  instansi  pemerintahan sangat  dibutuhkan  dalam  proses  penyediaan pelayanan  publik  dengan  mengembangkan cara-cara  baru  dan  sumber  daya  baru.  Di samping  itu,  inovasi  di  sektor  publik  bisa dilaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan efisiensi  dan  mengurangi  biaya  mengingat pada  dasarnya  organisasi  sektor  publik senantiasa dihadapkan pada kelangkaan sumber  daya  dan  keterbatasan  anggaran (Khairul Muluk. 2008).
Suatu  inovasi  tidak  lepas  beberapa  hal atau  aspek  penting  yang  menunjukkan  suatu organisasi  telah  melakukan  inovasi.  Menurut Suwarno  ada  lima  hal  yang  perlu  ada  dalam suatu  inovasi  sebagaimana  berikut  ini  (Yogi Suwarno. 2008):
1. Sebuah  Inovasi  hadir  sebagai  pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial  tertentu.  Pengetahuan  baru  ini merupakan faktor penting penentu perubahan  sosial  yang  terjadi  dalam masyarakat.
2. Inovasi  juga  dapat  berupa  cara  baru  bagi individu  atau  sekelompok  orang  untuk memenuhi  kebutuhan  atau  menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti  cara  lama  yang  sebelumnya berlaku.
3. Suatu  inovasi  merujuk  pada  adanya  objek baru  untuk  penggunanya.  Objek  baru  ini
dapat  berupa  fisik  ( tangible )  atau  tidak berwujud fisik ( intangible ).
4. Inovasi  sangat  identik  dengan  kemajuan teknologi.  Banyak  contoh  inovasi  yang hadir  dari  hasil  kemajuan  teknologi. Indikator  kemajuan  dari  suatu  produk teknologi  yang  inovatif  biasanya  dapat dikenali  dari  fitur-fitur  yang  melekat  pada produk tersebut.
5. Inovasi  sangat  identik  dengan  kemajuan teknologi.  Banyak  contoh  inovasi  yang hadir  dari  hasil  kemajuan  teknologi. Indikator  kemajuan  dari  suatu  produk teknologi  yang  inovatif  biasanya  dapat dikenali  dari  fitur-fitur  yang  melekat  pada produk tersebut.

## Tinjauan Umum Mengenai Pelayanan Publik
Pelayanan publik dapat disebut sebagai inti  dari  penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal ini  dikarenakan  salah  satu  fungsi  pemerintah yaitu  sebagai  penyedia  pelayanan  publik  bagi warga  atau  masyarakatnya.  Bahkan  Dwiyanto menyebutkan bahwa literatur terdahulu menyebutkan bahwa “ what government does is public  service ”  (Agus  Dwiyanto,  2015). Dengan  kata  lain,  tugas  dari  pemerintah seyogyanya merupakan upaya dalam melaksanakan  pelayanan  bagi  masyarakat. Para  ahli  memiliki  ragam  pemaknaan  atau definisi  terkait  pelayanan  publik.  Sedangkan Pelayanan  publik  menurut  Subarsono  adalah: serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh birokrasi  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan  publik,  seperti  pembuatan  kartu tanda  penduduk  (KTP),  akte  kelahiran,  akte nikah dan akte kematian, dan lain sebagainya” (Agus Dwiyanto, 2005).
Pelayanan  publik  secara  sederhana dapat  dimaknai  sebagai  suatu  layanan  yang disediakan  oleh  pemerintah  kepada  warga negara  atau  masyarakat,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung (Fadhilla Putra, 2012). Pelayanan  publik  dapat  juga  dilimpahkan kewenangannya  oleh  pemerintah  dengan dilaksanakan  kepada  pihak  lain  seperti
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
masyarakat  maupun  pihak  swasta.  Selain  itu, pelayanan  publik  juga  dapat  diartikan  sebagai kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai bentuk  tindakan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  yang  pelaksanaannya  berdasar pada ketentuan perundang-undangan (Mahmudi,  2010).  Dengan  kata  lain,  suatu pelayanan  publik  dalam  pelaksanaanya  harus mengacu  pada  aspek  regulasi  yang  telah mengatur.  Sehingga  pelayanan  dapat  berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,
maksudnya suatu
penelitian
yang menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan  dan menganalisis  baik  dalam  bentuk  teori  maupun praktek  dari  hasil  penelitian  di  lapangan  yang berkaitan  dengan  mekanisme  pemberian  Hak Tanggungan  berbasis  elektronik,  dengan melakukan  pendekatan  perundang-undangan, serta  pendekatan  konseptual.  Penelitian  ini menggunakan  "bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan-bahan  hukum lainnya".
Pengumpulan  data  diperoleh  dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian  lapangan,  Penelitian  Kepustakaan ( library  research )  yaitu  menghimpun  data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mengikat,  yakni:  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun 2020  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi secara elektronik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok  Pokok  Agraria  (UUPA).  Bahan  hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  seperti,  hasil-hasil  penelitian
dan  karya  ilmiah  dari  kalangan  hukum,  yang berkaitan dengan Pembebanan Hak Tanggungan  sedangkan  bahan  tersier  adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus  ensiklopedia  atau  majalah  yang  terkait dengan Pembebanan Hak Tanggungan.
Data penelitian yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan mendeskripsikan permasalahan  secara  kualitatif  yang  artinya menjelaskan  dengan  kalimat  sendiri  semua kenyataan  yang  terungkap  dari  data  sehingga menghasilkan  klasifikasi  yang  selaras  dengan permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  yaitu  metode  penelitian  yang  lebih menekankan  pada  aspek  pemahaman  secara mendalam terhadap suatu masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Pengikatan HT Berbasis Elektronik Hak Tanggungan ini merupakan perjanjian  pelengkap  /  accesoir  dari  adanya perjanjian  utang  piutang  yang  merupakan perjanjian  pokok,  sehingga  pembebanan  hak tanggungan  atas  objek  jaminan,  baru  dapat dilakukan  bila  telah  ada  perjanjian  hutang piutang  atau  perjanjian  pokok  sebelumnya. Perjanjian pemberian hak tanggungan merupakan  perjanjian  yang  bersifat  accessoir ini  telah  dijelaskan  dalam  UU  No  4  Tahun 1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda dalam Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 18  ayat  1,  dikatakan  sebagai  pelengkap  atau accessoir  karena  :  Dalam  Pasal  10  ayat  1 ditentukan bahwa perjanjian untuk memberikan  Hak  Tanggungan  merupakan bagian  tak  terpisahkan  dari  perjanjian  utang- piutang  yang  bersangkutan  atau  perjanjian lainnya  yang  menimbulkan  utang  tersebut, Dalam  Pasal  18  ayat  1  huruf  a  ditentukan bahwa hak tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.
Maka melihat hal diatas bahwa ada dua perjanjian  dalam  rangka  proses  pemberian kredit yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian  inti  atau  pokok  dan  perjanjian
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
pelengkap  atau  accessoir  yaitu  pemberian  hak tanggungan  dalam  bentuk  Akta  Pemberian Hak  Tanggungan  (APHT).  Berkaitan  dengan pendaftaran  jaminan  Hak  Tang  gungan pemerintah melalui Menteri ATR/BPN menerbitkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan
Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  5  Tahun  2020  bahwa Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara  Elektronik  adalah  serangkaian  proses pelayanan  hak  tanggungan  dalam  rangka pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah  yang diselenggarakan  melalui  sistem  elektronik yang terintegrasi.
Sebagaimana dalam pasal 33 PERMEN Nomor  5  Tahun  2020  bahwa  Kantor Pertanahan wajib melaksanakan pelayanan hak tanggungan  secara  elektronik  paling  lambat  3 (tiga)  bulan  sejak  berlakunya  peraturan tersebut,  ini  merupakan  sikap  dan  keseriusan Kantor Pertanahan untuk mengubah paradigma pelayanan pertanahan yang selama ini dianggap  sulit,  berbelit  dan  berbiaya  mahal menjadi pelayanan pertanahan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan,  dan  terjangkau  dalam  rangka pelayanan  publik  dan  untuk  menyesuaikan perkembangan  hukum  dan  menjadi  terobosan baru terhadap sistem pertanahan di Indonesia.
Hal  demikian  berimplikasi  terhadap perubahan  dalam  bentuk  fisik  sertifikat  Hak Tanggungan  dimana  hanya  selembar  kertas sertifikat  Hak  Tanggungan  serta  catatan pembebanan Hak Tanggungan yang dilekatkan pada  sertifikat  hak  atas  tanah  untuk  menjadi satu kesatuan dengan sertifikat Hak Tanggungan dan dalam Sertifikat Hak Tanggungan  tidak  lagi  dibubuhkan  tanda tangan  kepala  kantor  pertanahan  setempat, melainkan  tanda  barcode  yang  berisi  seluruh informasi  terkait  Sertifikat  Hak  Tanggungan tersebut serta dapat digunakan mengecek hasil layanan dengan melakukan scan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku.
Adapun  para  pihak  yang  terlibat  dalam Hak  Tanggungan  berbasis  elektronik  adalah sebagai berikut:
1. Debitur  /  pemohon  adalah  pihak  yang berutang
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
3. Kreditur  /  Bank  adalah  adalah  pihak  yang berpiutang
4. Kantor Pertanahan
Pihak  yang  terlibat  dalam  hal  ini  PPAT dan Kreditur/Bank,  untuk dapat  menggunakan sistem  HT  elektronik  harus  terlebih  dulu menjadi  pengguna  terdaftar  dalam  Sistem  HT elektronik.  Setiap  pengguna  layanan  baik kreditur/bank  dan  PPAT  wajib  terdaftar, tervalidasi  serta  terverifikasi  pada  Aplikasi Mitra Kerja (https://mitra.atrbpn.go.id). Setelah  terdaftar  pada  aplikasi  Mitra  Kerja tersebut,  pengguna  yang  merupakan  pihak terkait  akan  mendapatkan  identitas  pengguna ( username )  dan  kata  sandi  ( password )  yang dapat  digunakan  untuk  masuk  dan  mengakses aplikasi  layanan  elektronik  pada  Kementerian ATR/BPN.
Proses  menjadi  Pengguna  Terdaftar Layanan  HT  elektronik  merupakan  elemen penting  untuk  memulai  layanan  berbasis elektronik, karena pada prinsipnya untuk dapat menggunakan  Layanan  HT  elektronik,  baik pihak  pengguna  layanan  dan  pelaksana layanan  wajib  masuk  dalam  suatu  sistem database HT elektronik.
Sampai dengan saat ini Kantor Pertanahan Dompu sebagai pelaksana Layanan HT  elektronik  di  Kabupaten  Dompu  belum mengumpulkan  pengguna  layanan  untuk diberikan  pelatihan  dan  sosialisasi  secara resmi,  namun  Kantor  Pertanahan  Dompu sudah  mengunjungi  beberapa  bank  dan  PPAT untuk  membicarakan  terkait  pelaksanaan  HT elektronik  dan  berencana  kedepan  akan memberikan  pelatihan  dan  sosialisasi  guna mewujudkan  peningkatan  kualitas  pelayanan kepada masyarakat secara tepat dan transparan melalui  program  transformasi  digital,  dimana layanan  pertanahan  dapat  diakses  oleh  pihak yang  berkepentingan  secara  elektronik  tanpa terhambat ruang dan waktu.
Kegiatan  sosialisasi  terhadap  pengguna Layanan  HT  elektronik,  yakni  pihak  kreditur dan  PPAT  penting  dilakukan  karena  terdapat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
perbedaan  yang  mendasar  terhadap  pelayanan HT  konvensional  dengan  pelaksanaan  HT elektronik. Beberapa perbedaan secara signifikan dalam pelaksanaan HT konvensional  dengan  elektronik,  antara  lain ditunjukan oleh, sebagai berikut.
Tabel  1.  Perbedaan  Pelaksanaan  HT Konvensional dengan HT Elektronik
Dengan melihat perbandingan diatas pada prinsipnya  regulasi  hukum  jaminan  hak  atas tanah  dengan  pelayanan  terintegrasi  Hak Tanggungan  Elektronik,  merupakan  inovasi yang  sangat  efisien  dari  segi  waktu  dan memberi  manfaat  positif  bagi  masyarakat, perbankan  /  kreditur  dan  PPAT  walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Manfaat  yang  diperoleh  dari  pelayanan  Hak Tanggungan  Elektronik  ini  antara  lain, mekanisme proses pengikatan dan pendaftaran hak  tanggungan  efisien,  cepat  dan  mudah, biaya  lebih  pasti  dan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  kreditur  lebih  cepat dan terjamin.
Pada  awal  nya  pihak  perbankan  dan PPAT menemui banyak kendala dan kesulitan dalam  operasionalnya  namun  keluhan  atau kendala–kendala  yang  dihadapi  bank  maupun PPAT dalam proses HT elektronik sebenarnya dapat teratasi karena BPN telah mengeluarkan petunjuk  teknis  penggunaan  aplikasi  tersebut yang  memuat  tentang  tahapan-tahapan  dalam melakukan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Tahapan-tahapannya adalah
pendaftaran akun mitra kerja, proses pendaftaran, proses pembayaran, proses perbaikan  data,  proses  pencetakan  sertifikat dan  dokumen  hak  tanggungan,  sekiranya masih  terdapat  hal–hal  yang  kurang  jelas  bisa langsung ditanyakan atau berkoordinasi dengan petugas pada kantor BPN Dompu.
Adapun  prosedur  atau  langkah-langkah dalam  mendaftarkan  Hak  Tanggungan  secara elektronik  tertuang  dan  diuraikan  dalam PERMEN  ATR/BPN  No.  5  Tahun  2020  di Bab  III  tentang  Mekanisme  Pelayanan  Hak Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik dimulai  dari  Pasal  9  hingga  Pasal  23  yang secara  garis  besar  mengatur  mekanisme pembebanan  hak  tanggungan  terintegrasi secara elektronik sebagai berikut:
1. Bank  dan  PPAT  sebagai  pengguna  yang terdaftar mengajukan permohonan layanan Hak  Tanggungan  melalui  Sistem  Hak Tanggungan Elektronik 2. Berkas persyaratan permohonan pendaftaran dalam bentuk dokumen elektronik diinput dan PPAT juga membuat surat pernyataan pertanggungjawaban  atas  keabsahan  dan kebenaran  data  dokumen  elektronik  yang diajukan
3. Permohonan  layanan  yang  diterima  oleh Sistem  Hak  Tanggungan  secara  elektronik akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran permohonan  yang  diterbitkan  oleh  sistem secara otomatis, disertai dengan pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  mengenai Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) yang berlaku pada Kementerian.
4. Permohonan diproses setelah data permohonan  dan  biaya  terkonfirmasi  oleh Sistem Hak Tanggungan Elektronik. Dalam  hal  pembayaran  biaya  tidak terkonfirmasi oleh Sistem Hak Tanggungan  Elektronik,  kreditur  dapat melakukan  konfirmasi  secara  langsung  ke Kantor Pertanahan atau Layanan Pengaduan
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
5. Sebelum hasil Pelayanan Hak Tanggungan elektronik  diterbitkan,  Kepala  Kantor Pertanahan  atau  pejabat  yang  ditunjuk harus  memeriksa  kesesuaian  dokumen persyaratan  dan  konsep  Sertifikat  HT elektronik  melalui  sistem.  Dalam  hal terdapat  dokumen yang tidak lengkap atau tidak  sesuai  maka  diberitahukan  kepada kreditur  /  PPAT  untuk  segera  melengkapi berkas  paling  lama  5  (lima)  hari  sejak permohonan  pelayanan  diterima  oleh Sistem  HT  elektronik.  Apabila  jangka waktu tersebut berakhir dan
Kreditur/PPAT  tidak  melengkapi  berkas, maka permohonan dinyatakan batal. Kemudian  apabila  dokumen  persyaratan telah  sesuai,  Kepala  Kantor  Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk akan memberikan persetujuan.
6. Dalam  hal  Kepala  Kantor  Pertanahan  atau pejabat  yang  ditunjuk  tidak  melakukan pemeriksaan sampai pada hari ketujuh dan hasil pelayanan diterbitkan oleh Sistem HT
Elektronik dianggap memberikan persetujuan  dan/atau  pengesahan  serta bertanggung jawab secara administratif.
7. Hasil dari Pelayanan HT-el selain Sertipikat  HT-el  adalah  catatan  HT  yang ada  pada  buku  tanah  elektronik  dan  untuk ditempelkan  pada  Sertipikat  Hak  Tanah yang  menjadi  objek  HT.  Hasil  dari pelayanan  tersebut  akan  diterima  oleh Kreditor melalui email.
Pemaparan  mengenai  pendaftaran  Hak Tanggungan secara elektronik tersebut, diilustrasikan pada gambar dibawah ini
Pelayanan Hak Tanggungan secara elektronik  menghasilkan  hasil  layanan  berupa sertifikat  HT  Elektronik  yang  telah  diberikan tanda  tangan  elektronik  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan atau pejabat yang diberi kewenangan,  terasosiasi  ataupun  memiliki keterkaitan  dengan  informasi  elektronik  lain yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentikasi  serta  digunakan  sebagai  tanda persetujuan dan/atau pengesahan suatu dokumen elektronik pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.  Maksud  kata  “terasosiasi” adalah  dimana  pada  saat  informasi  elektronik akan ditandatangani, akan menjadi data pribadi milik  pembuatan  tanda  tangan,  sehingga memiliki  hubungan  yang  erat  layaknya  fungsi kertas.  Tanda  tangan  elektronik  dinilai  sangat praktis  dan  aman,  karena  telah  ter  autentikasi pada  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN), sehingga  tidak  bisa  dipalsukan,  tanda  tangan elektronik  hanya  dapat  dilakukan  setelah penandatangan  memiliki  sertifikat  elektronik dimana untuk mendapatkan sertifikat elektronik tersebut, setiap pejabat mengajukan permohonan pendaftaran tanda tangan elektronik  kepada  otoritas  pendaftaran  pada unit  kerja  yang  mempunyai  tugas  di  bidang pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.
Sertifikat  HT  Elektronik  yang  dicetak kemudian  dikuasai  dan  disimpan  oleh  bank dalam  lemari  khusus  tahan  api,  ditempatkan pada  ruangan  yang  hanya  dapat  diakses  oleh petugas yang ditunjuk dan diberi kewenangan. Sebagaimana  pasal  21  PERMEN  Nomor  5 Tahun 2020, terhadap sertifikat HT Elektronik dilarang  untuk  mengubah  isi,  melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan  tujuan  agar  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap  seolah-olah  data  yang  otentik, dan/atau menggandakan, mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan,  memindahkan  atau mentransfer, mengakibatkan terbukanya informasi elektronik dan/atau dokumen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
elektronik  atau  salinannya  kepada  pihak  lain yang tidak terkait dalam perbuatan hukum Hak
Tanggungan. Pemegang Sertipikat Hak Tanggungan  Elektronik  yang  melakukan pelanggaran  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan  Pengikatan  Hak  Tanggungan Elektronik Pada Bank NTB Syariah Kantor Cabang Dompu
Bank NTB Syariah menyatakan bahwa Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 5 Tahun 2020 maka wajib untuk dilaksanakan termasuk Bank NTB Syariah, akan tetapi sampai dengan saat ini Bank NTB Syariah belum membuatkan  turunan  berupa  BPP  atau  SOP dan  persiapan  terhadap  sumber  daya  manusia Ini  berarti  sejak  dikeluarkan  PERMEN ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara  Elektronik,  Bank  NTB  Syariah  belum mengeluarkan  atau  menindaklanjuti  dengan penegasan  Direksi  atas  peraturan  tersebut, mestinya  Bank  NTB  Syariah  harus  senantiasa menyempurnakan pedoman operasional  dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan perkembangan kondisi dan keadaan. Optimalisasi  sarana  yang  dapat  menunjang kegiatan bisnisnya berupa Policy dan Prosedur yang  tertuang  baik  dalam  bentuk  Buku Pedoman  Perusahaan  (BPP)  atau  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  telah disesuaikan  dengan  kondisi  terkini  dan  salah satunya  adalah  adanya  perubahan  cara  kerja terhadap HT elektronik tersebut.
Keberadaan  BPP  atau  SOP  bertujuan untuk  menstandarisasi  kegiatan  operasional agar  dapat  lebih  efektif  dan  efisien  selain  itu juga menjadi suatu landasan bagi proses setiap kegiatan operasional, memastikan terwujudnya fungsi  pengawasan/pengendalian  intern  pada semua tahapan operasional bank dan memperjelas  wewenang,  tanggung  jawab semua  pihak  yang  terkait  serta  lebih meningkatkan  disiplin  para  pejabat  bank  yang terkait  terhadap  peraturan/ketentuan  yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, dengan
demikian  tujuan  organisasi  atau  perusahaan bisa lebih mudah tercapai.
Adapun  penerapan  pemberian  Hak Tanggungan secara elektronik oleh bank yaitu diawali  dengan  adanya  perjanjian  antara  bank dengan  debitur,  atas  hal  tersebut  bank mengirim  surat  pengantar  beserta  dokumen  - dokumen antara lain, dokumen identitas calon debitur,  dokumen  perjanjian  kredit  dan sertifikat yang menjadi jaminan kepada PPAT, kemudian  dokumen  diperiksa  oleh  PPAT untuk  mengetahui  apakah  benar  letak  tanah telah  sesuai  seperti  yang  ada  dalam  sertifikat dan  lain  sebagainya,  apabila  telah  memenuhi syarat maka dibuatkan APHT.
APHT  tersebut  kemudian  didaftarkan oleh  PPAT  pada  Kantor  Pertanahan  setempat secara elektronik melalui https://mitra.atrbpn.go.id https://mitra.atrbpn.go.id. dalam waktu selambatnya  7  hari  setelah  APHT  diresmikan yang  menjadi  dasar  untuk  diterbitkannya Sertifikat  Hak  Tanggungan  Elektronik  oleh Kantor Pertanahan, setelah selesai mendaftarkan  maka  PPAT  menyerahkan dokumen-dokumen  tersebut  kepada  kreditur untuk  diperiksa kesesuaiannya pada saat  input pendaftaran HT Elektronik.
Selama ini berdasarkan UUHT perbuatan penyampaian akta sekaligus pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan PPAT.  PERMEN  No.5  Tahun  2020  mengatur penyampaian  APHT  menjadi  tugas  PPAT  dan permohonan pendaftaran HT elektronik menjadi  kewajiban  kreditur.  Apabila  kreditur lalai  tidak  mendaftarkannya  maka  resiko  dan akibat  hukumnya  tidak  ada  hak-hak  istimewa dalam penjaminan yang diberikan oleh UUHT. Terhadap pelaksanaan Layanan HT elektronik, mulai  dari  proses  pendaftaran  permohonan sampai  terbitnya  sertifikat  HT  elektronik, sepenuhnya  dilakukan  melalui  sistem  online sehingga meniadakan proses interaksi langsung  antar  Kantor  Pertanahan  sebagai pelaksana  Layanan  HT  serta  pihak  kreditur dan PPAT sebagai pengguna layanan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Adapun Rangkaian kerja sistematis mengenai  urutan  penginputan  Layanan  HT elektronik  oleh  bank  pada  aplikasi  HT Elektronik,  mulai  dari  tahap  awal  hingga proses  terbitnya  Sertifikat  HT  Elektronik,  hal ini diilustrasikan pada gambar dibawah ini:
Alur mekanisme bank melakukan penginputan pendaftaran HT Elektronik sebagaimana  gambar  di  atas  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Bank  sebagai  kreditur  diberikan  Surat Pengantar  Akta  dari  PPAT  yang  memuat nomor  akta  dan  kode  sebagai  dasar  untuk mendaftarkan HT Elektronik
2. Bank  mengajukan  permohonan  layanan Hak Tanggungan secara elektronik melalui Sistem HT-el dengan mengunjungi website https://htel.atrbpn.go.id/
3. Selain  berkas  persyaratan  permohonan pendaftaran dalam bentuk dokumen elektronik,  pemohon  juga  membuat  surat pernyataan  mengenai  pertanggungjawaban keabsahan  dan  kebenaran  data  dokumen elektronik yang diajukan.
4. Permohonan  layanan  yang  diterima  oleh Sistem  HT  Elektronik  akan  mendapatkan tanda  bukti  pendaftaran  permohonan  yang diterbitkan  oleh  sistem,  dengan  paling sedikit  memuat  nomor  berkas  pendaftaran permohonan, tanggal pendaftaran permohonan,  nama  pemohon,  dan  kode pembayaran biaya layanan.
5. Kemudian bank menyesuaikan data dokumen  permohonan  pendaftaran  HT
yang diunggah oleh PPAT serta melengkapi jika masih ada yang dibutuhkan (scan dalam bentuk file format .pdf).  Dokumen  yang  harus  diunggah  oleh bank,  yaitu,  surat  permohonan,  akta pendirian  bank,  KTP  operator  bank, NPWP  bank,  perjanjian  kredit,  dan  surat persetujuan kredit.
6. Terhadap  layanan  Hak  Tanggungan  ini dikenakan  biaya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  mengenai Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang berlaku  pada  Kementerian.  Pembayaran biaya  dapat  melalui  bank  persepsi  atau Kantor  pos  paling  lambat  tiga  hari  setelah tanggal pendaftaran permohonan.
7. Setelah  data  permohonan  dan  biaya pendaftaran  permohonan  terkonfirmasi oleh sistem elektronik, sistem HT Elektronik  akan  memproses  pencatatan Hak Tanggungan.
8. Meskipun  petugas  dan  pejabat  di  Kantor Pertanahan  tidak  melakukan  pemeriksaan terhadap berkas tersebut, sistem tetap akan menerbitkan  Sertifikat  HT  elektronik  dan Kepala  Kantor  bertanggung  jawab  atas produk  yang  telah  diterbitkan.  Hal  ini berarti,  baik  Kantor  Pertanahan  maupun pengguna layanan harus berperan aktif dan tanggap terhadap penyelenggaraan layanan HT elektronik ini.
9. Hasil  Pelayanan  HT  Elektronik  berupa Sertifikat  Hak  Tanggungan  dan  catatan Hak  Tanggungan  diperoleh  bank  melalui Sistem  HT  Elektronik  dan/atau  melalui domisili  Elektronik  paling  lambat  hari ketujuh  setelah  pengajuan  permohonan terkonfirmasi.
10. Setelah  seluruh  tahapan  selesai  bank mencetak  catatan  yang  diterbitkan  oleh Sistem  HT  Elektronik  berupa  Sertifikat Hak Tanggungan dan catatan Hak Tanggungan  kemudian  harus  ditempelkan pada  Sertifikat  Tanah  yang  menjadi  objek HT  dengan  menggunakan  kertas  stiker berwarna  putih  polos.  Dalam  rangka menjaga keutuhan dan keautentikan dokumen elektronik, Sertifikat Hak
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Tanggungan  yang  diterbitkan  oleh  Sistem HT  Elektronik  diberikan  tanda  tangan elektronik. Kendala-Kendala Pengikatan Hak Tanggungan  Elektronik  Pada  Bank  NTB Syariah Kantor Cabang Dompu 1. Keterbatasan Akses Penggunaan Aplikasi
Aplikasi  Mitra  ATR  BPN  hanya  dapat digunakan  oleh  operator  dan Supervisor yang telah  didaftarkan  oleh  PT.  Bank  NTB  Syariah Cabang  Dompu,  Bank  NTB  Syariah  Cabang Dompu  hanya  mendaftarkan  1  (satu)  orang operator  dan  1  (satu)  orang supervisor , sehingga  proses  pengajuan  Hak  Tanggungan oleh  bank  mengalami  hambatan  bila  mana petugas  tersebut  tidak  masuk  bekerja.  Bank NTB Syariah Cabang Dompu harus menetapkan sistem pendelegasian kewenangan bilamana  karyawan  yang  ditugaskan  tidak masuk bekerja karena berbagai alasan sehingga  pelaksanaan  operasional  tetap  dapat berjalan sebagaimana biasa.
Pada  Pasal  22  PERMEN  ATR/KBPN mengatur larangan bagi pengguna layanan HT Elektronik yaitu larangan memalsukan identitas, memberikan username dan password kepada pihak lain yang menyebabkan terbukanya  informasi,  memalsukan  dokumen dan/atau  memberikan  informasi  yang  tidak benar yang menyebabkan kesalahan hasil Hak Tanggungan  Elektronik  dan  perbuatan  lain yang  ditetapkan  oleh  penyelenggara  Hak Tanggungan Elektronik.
Dengan hanya memakai  1 (satu) orang operator  dan  1  (satu)  orang supervisi maka potensi  larangan  pada  pasal  22  PERMEN ATR/KBPN  akan  ada  sehingga  menimbulkan adanya  masalah.  Untuk  menghindari sharing password  dan  username seharusnya  bank mengajukan  pendaftaran  lebih  dari  1  (satu) orang  operator  dan supervisi pada  Kantor Pertanahan,  agar  petugas  yang  tidak  hadir dapat  diganti  oleh  petugas  lainnya  untuk mengakses sistem guna melakukan pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik, sehingga dapat memperlancar proses
pendaftaran  Hak  Tanggungan  Elektronik tersebut.
2. PPAT  Terlambat  Mengirimkan  Surat

## Pengantar Pada Bank
Pelaksanaan pembuatan Akta
Pemberian  Hak  Tanggungan  oleh  bank  tidak terlepas  dari  peran  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT). PPAT yang merupakan pejabat yang diberi kewenangan membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah
Dalam  proses  tersebut  membutuhkan pemeriksaan dan penelitian dari awal mengenai debitur, kreditur dan objek penjaminan  tanah  tersebut,  hal  ini  seringkali memakan  waktu  yang  lama  dan  menyalahi ketentuan  bahwa  terhadap  pendaftaran  HT diberikan rentang waktu 7 (tujuh) hari. Dengan adanya keterlambatan pendaftaran yang dilakukan  PPAT  yang  seharusnya  didaftarkan selama  rentang  waktu  7  (tujuh)  hari  sejak APHT  tersebut  ditandatangani  oleh  kedua belah  pihak  tetapi  didaftarkan  melebihi  batas ketentuan  sehingga  pihak  bank  tidak  dapat melakukan  permohonan  pendaftaran  Hak Tanggungan  elektronik  dikarenakan  surat pengantar  akta  dari  PPAT  belum  diserahkan pada  bank  dan  apabila  bank  lalai  dalam pendaftarannya,  maka  segala  risiko  serta akibat  hukumnya  terhadap  jaminan  yang diberikan oleh debitur tersebut tidak memberikan hak-hak istimewa yang diberikan oleh UUHT.
Selama  ini  Bank  sebagai  pihak  yang berkepentingan  atas  pengikatan  jaminan  tidak pernah  mengevaluasi  kinerja  PPAT  dan kesalahan  pemahaman  bank  terhadap  fungsi dari  cover  note  yang  diterbitkan.  Keberadaan cover  note  merupakan  kebijaksanaan  bank dalam  pemenuhan  jaminan  yang  masih  dalam proses  sedangkan  debitur  yang  memerlukan dana  berkeinginan  segera  dicairkan  kreditnya. Cover note tidak mempunyai kekuatan hukum dan  tidak  dapat  menjadi  landasan  yang  kuat bagi bank dalam mengikat suatu jaminan yang masih  dalam  proses,  sehingga  bila  terjadi wanprestasi  oleh  debitur  maka  kedudukan
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
bank  tidak  lagi  preference,  oleh  karena  itu walaupun  bank  telah  menerima  cover  note PPAT / Notaris, namun bank seharusnya tetap berpatokan  pada  ketentuan  bahwa  terhadap pendaftaran  HT  diberikan  rentang  waktu  7 (tujuh)  hari,  dan  bila  melewati  waktu  maka bank bisa mempertimbangkan atau memutuskan  terkait  kemitraan  dengan  PPAT tersebut.Bank  dalam  hal  keterlambatan  PPAT mendaftarkan  APHT  harusnya  memberikan teguran  atau  peringatan  yang  ditembuskan  ke BPN dan organisasi gabungan PPAT, sehingga PPAT yang melanggar dapat diberikan sanksi, atau pembinaan yang bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan yang harus ditaati,  bahkan  bank  dapat  memutuskan hubungan kemitraan
3. Proses  Percetakan  dan  Pembayaran Surat Perintah Setor PNBP
Terhadap  kegiatan  pelaksanaan  HT elektronik dibebankan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan salah  satu  unsur  penerimaan  negara  yang masuk di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP),  Aplikasi  HT  Elektronik menerbitkan  dan  mengirim  Surat  Perintah Setor  yang  merupakan  besaran  tarif  ke  email supervisi  bank  untuk  dicetak,  kemudian  pihak bank  mengirim  hasil  cetakan  ke  pihak  PPAT untuk  melakukan  proses  pembayaran.  Dalam hal bank mengirim hasil cetakan SPS ke PPAT dilakukan  dengan  cara  membawa  langsung pada  kantor  PPAT  yang  tentunya  tidak  lagi efisien,  praktis  dan  cepat  bahkan  cenderung lama,  disamping  itu  bank  membutuhkan konfirmasi kembali dari PPAT terkait pembayaran  nya.  Proses  yang  demikian  tidak sesuai  dengan  praktek  kerja  yang  dilakukan antara  pihak  bank  dengan  PPAT,  selama  ini sejak  permohonan  pembuatan  Akta  Hak Tanggungan  yang  diajukan  bank  dan  debitur kepada  PPAT,  maka  saat  itu  pula  bank melakukan  pembayaran  atas  tagihan  jasa-jasa atau  honorarium  PPAT  yang  didalamnya termasuk komponen pembebanan PNBP.
Aplikasi  HT  Elektronik  seharusnya selain  menerbitkan  dan  mengirimkan  Surat Perintah  Setor  ke  pihak  bank  juga  dapat dikirim  ke  PPAT,  kemudian  PPAT  mencetak dan  membayar  SPS  tersebut  sedangkan  bank mendapatkan  notifikasi  atas  pembayaran  – pembayaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT, dengan  begitu  bank  akan  dapat  mengontrol dan  mengetahui  proses  pembayaran  dan  dapat memastikan  bahwa  pembayarannya  tidak melebihi waktu yang diberikan yaitu sampai 3 (tiga)  hari  kalender  karena  apabila  melewati batas  waktu  yang  ditentukan  maka  bank  akan mengulangi proses input dari awal.
Bilamana  proses  penerbitan  SPS  tetap mengirim  pada  pihak  bank  maka  seharusnya bank dapat segera melakukan pembayaran atas SPS  tersebut.  Terhadap  biaya-biaya  yang timbul  atas  jasa  atau  kerjasama  dengan  pihak PPAT harus dikeluarkan komponen pembayaran PNBP.
4. Status  Ditutup  Pada  Berkas  Hak Tanggungan
Seringkali  berkas  Hak  Tanggungan yang  telah  diinput  oleh  bank  diberikan  status ditutup tanpa adanya alasan yang jelas, apakah ada  penolakan  atau  kurang  dalam  proses penginputan  di  dalam  aplikasi  HT  Elektronik, aplikasi tidak menyiapkan atau tidak memberikan  alasan  terkait  status  ditutup tersebut.
Untuk  lancarnya  proses  pendaftaran HT  Elektronik  sampai  dengan  pencetakan  HT elektronik  maka petugas perlu memperhatikan secara  detail  proses  penginputan  data  yang dilakukan.  Terhadap  dokumen–dokumen  yang diunggah  harus  terlihat  jelas  dan  sesuai ketentuan.
Dalam hal penyetoran melebihi  waktu, sebaiknya  bank  tidak  lagi  memberikan  kuasa kepada  PPAT  untuk  melakukan  pembayaran PNBP.  Kewajiban  untuk  membayar  PNBP hanya  diberikan  waktu  3  (tiga)  hari,  maka apabila  tidak  dilakukan  pembayaran,  secara otomatis  berkas  yang  didaftar  dinyatakan ditutup.  Sistem  Kantor  Pertanahan  merespon adanya  keterlambatan  setoran  atau  kesalahan pada berkas permohonan yang diunggah kapan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
saja  selama  berkas  telah  didaftarkan  karena dalam  aturan  HT  elektronik,  hari  merupakan hari kalender bukan hari kerja.

## 5. Server  Mitra  ATR  BPN  Mengalami Gangguan atau Error
Layanan  aplikasi  HT  elektronik  yang mengharuskan bank mengakses aplikasi melalui  jaringan  internet.  Banyaknya  akses secara  bersamaan  akan  membuat  server  tidak dapat menangani permintaan data dengan baik. Biasanya  dimulai  dengan  akses  yang  lambat hingga  benar-benar  tidak  bisa  diakses  sama sekali. Dengan seringnya terjadi aplikasi error hal  ini  akan  memperlama  proses  pengurusan dimana  penginputan  data  memerlukan  waktu yang  tidak  singkat,  banyak  berkas  yang  harus di  input,  ada  batas  waktu  dalam  sistem  online sehingga  bila  lewat  waktu  maka  harus dilakukan  penginputan  ulang,  penginputan ulang  berkali–kali  inilah  yang  menyebabkan lama  dan  terhambatnya  proses  pendaftaran yang dilakukan oleh pihak bank.
Agar aplikasi HT  Elektronik  tersebut bisa bekerja dengan lancar, maka dibutuhkan Internet yang  stabil,  Bank  NTB Syariah Cabang Dompu menggunakan provider  Speedy dengan  kecepatan bandwidth 100 Mbps.
Bandwidth merupakan  faktor  utama dalam  hal  penggunaan  kebutuhan Internet. Melihat  penggunaan  Bank  NTB  syariah  KC Dompu  yang  hanya  memakai  bandwidth  100 Mbps, ini tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang  ada  yaitu  43  orang,  artinya  akan  ada  43 perangkat Handphone Android, belum termasuk  PC  yang  terhubung  ke  internet untuk  mengakses  menggunakan  jaringan tersebut,  sementara  menurut  informasi  dari website  https://indihome.co.id/internet,  bahwa untuk  100  Mbps  hanya  direkomendasikan  12 perangkat  hingga  18  perangkat  saja,  ini memungkinkan  terjadinya  gangguan  akses  ke aplikasi  HT  Elektronik  juga  ikut  dipengaruhi oleh  lambatnya  koneksi  internet  pada  kantor Bank  NTB  KC  Dompu.  Pada  dasarnya, semakin besar bandwidth yang ada, bertambah cepat  pula  koneksi internet maka  PT.  Bank
NTB  KC  Dompu  perlu  menambah bandwidth untuk  menyesuaikan  dengan  perangkat  yang ada  atau  bisa  mengatur bandwidth yaitu dibagikan  lebih  besar  untuk  petugas  yang sedang  menangani  atau  mengakses  aplikasi HT elektronik tersebut.

## 6. Masih  Adanya  Petugas  Bank  Yang Belum  Memahami  Cara  Penginputan Ke Sistem HT Elektronik
Dampak  dari  belum  dilakukannya sosialisasi  dan  pemberian  pelatihan  oleh Kantor  Pertanahan  Dompu  sebagai  pelaksana layanan  HT  elektronik  kepada  bank  yaitu, petugas  bank  belum  memahami  secara  detail pelaksanaan HT elektronik.
Seharusnya pihak internal bank mengupayakan pembekalan pengetahuan kepada petugas-petugas yang ditunjuk menangani  urusan  HT  elektronik  tersebut. Pelatihan  tenaga  kerja  merupakan  sebuah  hal yang  sangat  penting  dalam  menyediakan tenaga  kerja  yang  kompeten  (berkemampuan) dimana dalam pelatihan mengajarkan pengetahuan  dan  keahlian  tertentu  serta  sikap agar  karyawan  semakin  terampil,  kesalahan dapat diminimalisir dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik.
Bank NTB Syariah perlu memprogramkan pelatihan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, Pengembangan SDM harus  terus  dilakukan  untuk  menyiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi banyaknya tuntutan-tuntutan  tugas  di  masa  sekarang maupun di masa depan. Untuk mencetak SDM yang  berkualitas  tentu  dibutuhkan  strategi khusus yang dapat mendukung usaha tersebut. Strategi  pengembangan  SDM  tersebut  bisa dilakukan dengan mengadakan berbagai macam  pelatihan  dan  pembinaan  secara  non formal maupun formal.
Dalam  rangka  pengembangan  SDM terkait  HT  Elektronik,  Bank  NTB  Syariah dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan atau praktisi hukum sebagai narasumber untuk
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
dapat memahami mekanisme
serta konsekuensi dari pelaksanaan HT elektronik.

## PENUTUP
Kesimpulan Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan  bahwa pertama, dalam  hal mekanisme setelah diberlakukannya PERMEN ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020  yaitu,  pada saat  pendaftaran  Hak  Tanggungan  secara manual  dimana  PPAT    harus  datang  langsung ke kantor BPN untuk mewakili bank mengurus keseluruhan  sampai  diterbitkannya  sertifikat Hak  Tanggungan,  kini  tugas  PPAT  hanya sampai  menyampaikan  APHT  melalui  sistem elektronik  dan  memberikan  jaminan  terhadap keabsahan  dokumen  -  dokumen  pendukung yang  dimuat  dalam  sebuat  surat  pernyataan yang dikirim melalui sistem elektronik, begitu pula dengan pihak Bank yaitu sebelum Adanya PERMEN  ATR/BPN  Nomor  5  Tahun  2020, Bank  tidak  berperan  dalam  pengikatan  Hak Tanggungan  namun  saat  ini juga  bank  terlibat dalam  proses  pendaftaran  HT  melalui  sistem elektronik. Kedua ,  Hal-hal  yang  menjadi kendala  dalam  pelaksanaan  Hak  Tanggungan Elektronik  lebih  cenderung  pada  kendala- kendala  teknis  yang  berkaitan  dengan  sistem elektronik,  sehingga  ini  merupakan  potensi tidak  terikatnya  pihak  ketiga  terhadap  janji- janji  yang  diperjanjikan  kreditur  dan  pemilik objek  hak  tanggungan  dan  berdampak  pada bank  yaitu  sulit  melakukan  penjualan  atau eksekusi terhadap agunan.
Setelah  selesai  dalam    mengemukakan beberapa kesimpulan, penulis ingin mengemukakan  beberapa  saran  yaitu  , Pertama, Diharapkan  para  pihak  kedepannya harus  lebih  mempersiapkan  diri  dalam melaksanakan dan mengoperasionalkan layanan  sistem  elektronik  tersebut  sehingga dapat mengupayakan solusi dalam membenahi poin-poin  yang  kurang,  dikarenakan  HT Elektronik  dilaksanakan  untuk  meningkatkan pelayanan  hak  tanggungan  yang  memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan untuk pelayanan  publik,  serta  untuk  menyesuaikan
perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Kedua ,  untuk  Bank  sebagai  Pengguna Layanan  HT  Elektronik,  perlu  peningkatan pengawasan  (monitoring)  terhadap  produk Layanan  HT  Elektronik  yang  sedang  berjalan dan  sekiranya  proses  keterlambatan  ada  pada pihak  PPAT,  maka  perlu  kiranya  diberikan somasi  /  teguran  atau  sanksi  sehingga  bank akan  memperoleh  kepastian  hukum  terhadap penguasaan jaminan tersebut. Ketiga , terhadap kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  bank maka  dapat  dilakukan  penambahan  operator dan supervisor untuk memitigasi ketidakhadiran  petugas,  disamping  itu  perlu koordinasi intens dengan PPAT terkait progres HT,  Pembayaran  BNPB  tidak  lagi  dikuasakan pada PPAT, terhadap dokumen-dokumen yang diunggah  harus  sesuai  format  dan  jelas  serta bank memprogramkan pelatihan untuk mengembangkan SDM.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Advendi.  S,  Elsi  Kartika.S,  (2007). Hukum  dan  Ekonomi  Edisi  II ,  Jakarta: Grasindo.
[2] Adrian  Sutedi.  (2010). Hukum  Hak Tanggungan . Jakarta: Sinar Grafika.
[3]
[4] Agus  Dwiyanto.  (2015). Manajemen Pelayan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan Kolaboratif .  Yogyakarta:  Universitas
Gajah Mada Press. [5] Burhan Sidabariba. (2019) Lelang Eksekusi  Hak  Tanggungan .  Depok: Papas Sinar Sinanti. [6] Djamaludin Ancok. (2012). Kepemimpinan  dan  Inovasi .  Jakarta: Erlangga
[7] Fadhilla  Putra.  (2012). New  Public Governance . Malang: UB Press.
[8] Gatot  Supramono.  (1996). Perbankan Dan Masalah Kredit . Jakarta: Djambatan. [9] Gunarto Suhardi. (2003). Usaha perbankan  dalam  perspektif  hukum .
Yogyakarta: Kanisius.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
[10] H. Salim. (2008). Perkembangan Hukum Jaminan  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
[11] H.  Salim  HS.  (2017). Perkembangan Hukum  Jaminan  di  Indonesia .  Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
[12] Imron Rosyadi. (2017). Jaminan
Kebendaan  Berdasarkan  Akad  Syariah (Aspek  Perikatan  Prosedur  Pembebanan Eksekusi)  Hak  Tanggungan,  Jaminan Fidusia,  Gadai  Saham,  Hipotek  Kapal Laut . Depok: Kencana
[13] Khairul  Muluk.  (2008). Knowledge Management . Malang: Bayumedia Publishing.
[14] Mahmudi.  (2010). Manajemen  Kinerja Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
[15] Munir  Fuady.  (2013). Hukum  Jaminan Utang .  Jakarta: Erlangga.
[16] P.N.H.  Simanjuntak.  (2015). Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Kencana.
[17] Purwahid  Patrik  dan  Kashadi.  (2008). Hukum  Jaminan .  Semarang:  Fakultas Hukum UNDIP.
[18] Sinambela. LP. (2011). Reformasi pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara.
[19] Sudikno  Mertokusumo.  (1998). Hukum Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta: Liberty.
[20] Surjadi.  (2012). Pengembangan  Kinerja Pelayanan  Publik .  Bandung:  Refika Aditama.
[21] Susanto.  (2010). 60  Management  Gems . Jakarta:  Kompas.
[22] Thomas  Suyatno  dkk.  (2007). Dasar- Dasar Perkreditan Edisi Keempat . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
[23] Triantono. (2007). Mekanisme Pembebanan Hak Atas Tanah. Semarang: UNES.
[24] Trisadini  P.  Usanti  dan  Abd.  Shomad. (2017). Hukum  Perbankan .  Depok: Kencana.
[25] Yogi Suwarno. (2008). Inovasi di Sektor Publik . Jakarta: STIA LAN.
[26] Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  2020  Tentang Pelayanan  Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik [27] [28] Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [29] Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996, Tentang Undang-undang Hak Tanggungan
[30] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[31] Moh.  Anwar.  (2014).  “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam
Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan  Hak Tanggungan  Menurut  Undang-Undang No. 4 Tahun 1996”. dalam Jurnal Jendela Hukum Vol. 1 No. 1, halaman 2-3
[32] https://genhukum.com/2020/10/01/perjan jian-asas-perjanjian-dan-unsur- perjanjian/  (Diakses  tanggal  03  April 2021)
[33] https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_el ektronik (Diakses tanggal 03 April 2021)