Volume 3  Issue 1,  March 2019:  pp.  1-15.  Copyright  ©  2019 HOLREV. Faculty of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi,  Indonesia.  ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Korporasi yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi

## The Obligation for Corporate Social Responsibility (CSR) Toward the Corporation Implicated Corruption

## Muhammad Dahlan Moga
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kendari E-mail: dahlan.lawoffice@gmail.com
Abstract: The essence of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia is the corporate  commitment  to  participate  in  sustainable  economic  development  by donating its profits in portion and to improve the quality of life and the environment which is providing the benefits to both corporations and society in large. CSR is not merely  granting  charity  as  well  as  voluntary  stewardship  activity,  yet  in  recent development has become a corporate obligation as stipulated in the Limited Liability Company. In the CSR donation, the corporate carried out in variety; firstly, it directly executed by the corporation, secondly, corporate initiative with other organization in partnership, such as local government. In practice, the mechanism of CSR donation supported  by  local  government  actually  accomplished  by  different  ways,  i.e. implementing  without  the  Regional  Expenditure  Budget  ( Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah ,  APBD)  or  direct  donation  and  donating  by  means  of  the  APBD mechanism. If the CSR donation management paradoxically went against the rules such  infringement  and  abuse  of  power  implicated  the  actual  loss,  than  this  act obviously  categorized  as  corruption.  Otherwise,  If  this  violation  without  going through the Regional Expenditure Budget ( Anggaran Pendapatan Belanja Daerah , APBD), then the legal consequences would divide into two types: first, unlawful acts (onrechtmatigedaad) that classified within the jurisdiction of civil law and second is criminal offenses considered the jurisdiction of criminal law.
Keyword: CSR; Corporation; Corruption
Abstrak: Hakekat  CSR  adalah  komitmen  korporasi  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dengan  menyumbangkan  sebagian keuntungannya  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang bermanfaat,  baik  bagi  korporasi  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  CSR  tidak hanya sekadar aktivitas  kedermawanan ( charity ) atau aktivitas saling mengasihi
( stewardship ) yang bersifat sukarela, namun dalam perkembangannya di Indonesia menjadi suatu kewajiban korporasi sebagaimana tertuang UU Perseroan Terbatas. Dalam  penyaluran  CSR  dilakukan  secara  bervariasi  oleh  korporasi,  ada  yang dilaksanakan langsung oleh korporasi, namun juga terkadang korporasi bermitra dengan  pihak  lain,  seperti  pemerintah  daerah.  Dalam  praktiknya,  prosedur penyaluran bantuan CSR oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara berbeda yaitu  dengan  tanpa  mekanisme  APBD  (penyaluran  langsung)  dan  penyaluran melalui  mekanisme  APBD.  Bilamana  CSR  tersebut  dalam  penyaluran  dan pengelolaannya  terjadi  suatu  penyimpangan  hukum  seperti  perbuatan  melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada terjadinya kerugian Negara atau daerah maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika terjadi pelanggaran hukum dalam penyaluran dan pengelolaan CSR  korporasi  secara  langsung  tanpa  melalui  mekanisme  APBD,  maka  implikasi hukumnya  terbagi  dua  macam  yaitu;  perbuatan  melanggar  hukum  yang  masuk dalam  wilayah  hukum  perdata  dan  tindak  pidana  umum  yang  masuk  wilayah hukum pidana.
Kata kunci: CSR; Korporasi; Korupsi

## PENDAHULUAN
Tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun  1945)  adalah  mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  serta  mewujudkan keadilan bagi rakyat. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi negara Indonesia yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat ”.  Selain  itu  pula,  tujuan  negara  sebagaimana  tercantum dalam  Alinea  IV  Pembukaan  UUD  NRI  1945  menyatakan: “..., dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum ,...”.
Dalam  hal  peningkatan  ekonomi  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  serta perwujudan  kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah  membutuhkan  peran  pihak-pihak lain.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  adalah  melibatkan  peran  pelaku  usaha  atau  pihak swasta.  Salah  satu  cara  untuk  mengatasi  persoalan  sosial  masyarakat  tersebut  adalah menciptakan  regulasi  tentang  kewajiban  bagi  perusahaan  untuk  memberikan  sebagian keuntungan  perusahaan untuk masyarakat sekitar  yang  lebih  dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) . Istilah CSR di Indonesia diatur dalam UURI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau lazimnya dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini ditegaskan  secara  khusus  dalam  Pasal  74  yang  menentukan  bahwa  perseroan  yang
menjalankan  kegiatan  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Dengan  demikian,  CSR tersebut sesungguhnya ditujukan pada perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan  eksploitasi  seperti  halnya  dibidang  pertambangan,  perminyakan,  kehutanan  dan perkebunan.
Persoalan penyaluran bantuan CSR oleh korporasi dalam dasawarsa terakhir masih menyisakan  beberapa  masalah  khususnya  terkait  dengan  kepastian  dan  dasar  hukum. salah  satu  isu  yang  muncul  adalah  anggapan  bilamana  bantuan  CSR  dapat  diserahkan secara  langsung  pada  pemerintah  daerah.  Dalam  ketentuan  hukum  di  Indonesia, pelaksanaan  CSR  Korporasi  dilaksanakan  secara  langsung  oleh  Korporasi  yang bersangkutan kepada masyarakat atau lingkungan. Dalam praktik, adakalanya penyaluran CSR  tidak  secara  langsung  dilakukan  oleh  korporasi,  akan  tetapi  meminta  bantuan pemerintah  daerah  dalam  menyalurkan  CSR  tersebut  sehingga  menimbulkan  beragam cara yang dilakukan  pemerintah dalam pelaksanaannya. Lebih lanjut, dalam prosesnya, ada  yang  menyalurkan  secara  langsung  kepada  masyarakat  dan  ada  pula  yang menyalurkan dengan  cara Hibah kepada daerah melalui mekanisme  APBD sebagai aset daerah.  Penyaluran  melalui  pemerintah  tersebut,  ada  yang  berpandangan  bahwa  bila terjadi  penyimpangan  hukum,  maka  persoalan  tersebut  masuk  ke  dalam  tindak  pidana korupsi. Sebaliknya, bilamana terjadi pelanggaran hukum masuk ke dalam tindak pidana umum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tersebut  mengacu  pada  penelitian  hukum  ( legal  research ).  karakteristik penelitian  hukum  yakni  mencari  kebenaran  koherensi  yang  mana  suatu  kebenaran didasarkan  pada  kesesuaian  antara  yang  ditelaah  dengan  aturan  yang  ditetapkan. Pandangan  ahli  Peter  Mahmud  Marzuki  mengatakan  bahwa  penelitian  hukum  adalah suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum 1 .
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Konsep Tentang Corporate Social Responsibility
John Elkingston 2 memaparkan CSR dalam tulisannya berjudul Cannibals With Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business sebagai berikut:
"Corporate  Social  Responsibility  is  a  concept  that  organisation  especially  (but  not only)  employees,  shareholders,  communities,  and  ecological  considerations  in  all aspect of their operations. This  obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation".

## Pandangan Archie B Carroll
3 tentang CSR sebagai berikut:
Though the roots of the concept that we know today as corporate social responsibility have a long and wide-ranging history, it is mostly a product of the twentieth century, especially from the early 1950s up to the present time. In spite of its recent growth and  popularity,  one  can  trace  for  centuries  evidence  of  the  business  community’s concern  for  society.  To  help  appreciate  the  context  in  which  corporate  social responsibility  (CSR)  grew  and  flourished,  we  will  consider  the  late  1800s,  or  the Industrial Revolution, as a reasonable beginning point for purposes of discussion.
Selain  itu  pula,  David  Crowther  dan  Güler  Aras 4 mendefinisikan  CSR  sebagai berikut;
Definition of CSR ;
The broadest definition of corporate social responsibility is concerned with what is – or should be – the relationship between global corporations, governments of countries and individual citizens. More locally the definition is concerned with the relationship between a corporation and the local society in which it resides or operates. Another definition  is  concerned  with  the  relationship  between  a  corporation  and  its stakeholders.
For us all these definitions are pertinent and each represents a dimension of the issue. A  parallel  debate  is  taking  place  in  the  arena  of  ethics – should  corporations  be controlled through increased regulation or has the ethical base of citizenship been lost and needs replacing before socially responsible behaviour will ensue? However this debate is represented it seems that it is concerned with some sort of social contract between corporations and society.
2 John Elkington, “ Cannibals With Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business ” , Journal of Business Ethics,  Volume  23,  Number  2,  January  2000,  Available  from:  http://www.springerlink.com/business- and-economics . 3 Archie  B  Carroll, “ A  History  of  Corporate  Social  Responsibility:  Concepts  and  Practices ” ,  dalam  Andrew Crane dkk. (ed), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility , Oxford: Oxford University Press,
2008.
4 David Crowther; Güler Aras, Op.Cit, p. 11
Pemikiran Michael Fontaine 5 mengutarakan tujuan CSR adalah mencakup kegiatan korporasi  dan  mendorong  pengaruh  positif  melalui  kegiatannya  terhadap  lingkungan, konsumen,  karyawan,  masyarakat,  pemangku  kebijakan,  dan  semua  pihak  lainnya  atas bidang lingkungan. Selanjutnya, CSR memfokuskan pada kegiatan bisnis yang secara pro- aktif memperkenalkan kepentingan publik dengan mendorong pertumbuhan masyarakat dan  pengembangan,  serta  secara  sukarela  menghilangkan  praktik-praktik  yang  dapat membahayakan  dibidang  lingkungan,  terlepas  dari  legalitas.  CSR  merupakan  kegiatan yang  melibatkan  kepentingan  publik  ke  dalam  pembuatan  kebijakan  korporasi,  dan menghormati konsep Triple Bottom Line (TBL atau 3P); masyarakat, planet, keuntungan ( people, planet, profit ).
Dalam  pandangan  yang  lain,  tujuan  CSR  menurut  McOliver-EA  Marshal  dalam Yahya Harahap 6 mengemukakan CSR bertujuan, antara lain;
1. Memberikan  sebagian  keuntungan  perseroan  kepada  masyarakat  dan lingkungan;
2. Melibatkan  sumber  dan  personal  perseroan  mengadakan  pelatihan  khusus ( special  training )  dan  kegiatan  non  laba  ( non-profit )  kepada  masyarakat sekitarnya;
3. Ikut  bertanggungjawab  melindungi  lingkungan  ( environmental  protection )  di sekitarnya.
Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap korporasi:
1) Brand differentiation. Dalam persaingan pasar yang kian  kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis dimata publik yang pada gilirannya  menciptakan customer  loyalty .  The  Body  Shop  sering  dianggap sebagai memiliki image unik terkait isu lingkungan.
2) Human resources . Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat interviu, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang tinggi sering bertanya tentang CSR  dan  etika  bisnis  perusahaan,  sebelum  mereka  memutuskan  menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi, dan motivasi dalam kerja.
3) License  to  operate .  Perusahaan  yang  menjalankan  CSR  dapat  mendorong pemerintah  dan  publik  memberi  “izin”  atau  “restu”  bisnis.  Karena dianggap telah  memenuhi  standar  operasi  dan  kepedulian  terhadap  lingkungan  dan masyarakat luas.
4) Risk  management .  Manajemen  risiko  merupakan  isu  sentral  bagi  setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam  sekejap  oleh  skandal  korupsi,  kecelakaan  karyawan  dan  kerusakan lingkungan.  BP  dengan  bendera  “ Beyond  Petroleum ” -nya  pernah  disanjung
5 Michael  Fontaine, “ Corporate  Social  Responsibility  and  Sustainability:  The  New  Bottom  Line? ”, International Journal of Business and Social Science Vol. 4 No. 4; April, 2013, p. 2
6 Yahya Harahap, Loc. Cit, hlm. 299
sebagai perusahaan “ramah lingkungan”. Namun, pencemaran di teluk Mexico AS  telah  meruntuhkan image tersebut.  Membangun  budaya  “ doing  the  right thing ” berguna bagi perusahaan dalam mengelola risiko-risiko bisnis 7 .
CSR  merupakan  kewajiban  asasi  perusahaan  yang  tidak  boleh  dihindari.  Dasar argumentasinya  adalah  teori  akuntabilitas  korporasi  ( corporate  acuntability  theory ).
Menurut  teori  ini,  perusahaan  harus  bertanggung  jawab  atas  semua  konsekuensi  yang ditimbulkan  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja  kepada  para  pemangku  kepentingan ( stakeholders ) 8 .
Secara  khusus,  teori  tersebut  menyatakan  CSR  tidak  hanya  sekadar  aktivitas kedermawanan  ( charity )  atau  aktivitas  saling  mengasihi  ( stewardship )  yang  bersifat sukarela  kepada  sesama  seperti  dipahami  para  pebisnis  selama  ini,  tetapi  juga  harus dipahami sebagai suatu kewajiban asasi yang melekat dan menjadi “roh kehidupan” dalam sistem serta praktik bisnis. Alasannya, CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya hak asasi yang diberikan negara kepada perusahaan untuk hidup dan berkembang dalam suatu area lingkungan. jika tidak ada keselarasan antara hak dan kewajiban asasi perusahaan, dalam area tersebut akan hidup  dua  pihak,  yaitu gainers (perusahaan)  dan losers yaitu masyarakat. 9
Namun  pelaksanaan  CSR  di  Indonesia  menimbulkan  pertanyaan  yaitu  korporasi yang  bagaimanakah  yang  dibebani  kewajiban  CSR?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini ditemukan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan  dengan  SDA, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.
Terkait  dengan  kewajiban  korporasi  yang  melaksanakan  CSR,  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan, memberikan penegasan bahwa Perseroan (Korporasi) yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7 Edi Suharto, SCR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di era Globalisasi , Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 52-53.
8 Andreas Lako, Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 5.

## CSR Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi
Dalam pelaksanaan CSR sedikitnya ada 4 (empat)  model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu 10 :
1) Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan  menyelenggarakan  sendiri  kegiatan  sosial  atau  menyerahkan sumbangan  ke  masyarakat  tanpa  perantara.  Untuk  menjalankan  tugas  ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation .
2) Melalui  yayasan  atau  organisasi  sosial  perusahaan.  Perusahaan  mendirikan yayasan  sendiri  di  bawah  perusahaan  atau  grupnya.  Model  ini  merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.  Biasanya,  perusahaan  menyediakan  dana  awal,  dana  rutin  atau  dana abadi  yang  dapat  digunakan  secara  teratur  bagi  kegiatan  yayasan.  Beberapa yayasan  yang  didirikan  perusahaan  di  antaranya  adalah  Yayasan  Coca-Cola Company,  Yayasan  Rio  Tinto  (perusahaan  pertambangan),  Yayasan  Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.
3) Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerja sama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerja sama  dengan perusahaan dalam menjalankan CSR  antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet  Dhuafa;  instansi  pemerintah  (Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).
4) Mendukung  atau  bergabung  dalam  suatu  konsorsium.  Perusahaan  turut mendirikan,  menjadi  anggota  atau  mendukung  suatu  lembaga  sosial  yang didirikan  untuk  tujuan  sosial  tertentu.  Dibandingkan  dengan  model  lainnya, pola  ini  lebih  berorientasi  pada  pemberian  hibah  perusahaan  yang  bersifat “hibah  pembangunan”.  Pihak  konsorsium  atau  lembaga  semacam  itu  yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari  mitra  kerja  sama  dari  kalangan  lembaga  operasional  dan  kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.
Jika di analisa model-model penyaluran CSR di atas, tampak adanya menyinggung keterlibatan instansi pemerintah dalam penyaluran CSR. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah  saat  ini  berperan  aktif  dalam  penyaluran  dan  pengelolaan  CSR  korporasi. Latar  belakang  peran  pemerintah  tersebut  dilandasi  oleh  pandangan  bahwa pemerintahlah  yang  memahami  secara  umum  kondisi  dan  geografi  daerah  serta masyarakat yang layak menerima bantuan CSR (tepat sasaran). Dasar pemikiran tersebut
10 Saidi Zaim dan Hamid Abidin, Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia , Jakarta: Piramida, 2004, hlm. 32.
dapat  digambarkan  melalui  beberapa  contoh  pemerintah  daerah  yang  berperan  aktif dalam membantu dan menyalurkan CSR korporasi  seperti halnya pada Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  (DKI)  yang  membangun  jalan  simpang  susun  Semanggi  yang dananya bersumber dari CSR pihak swasta sebagai Kompensasi Lantai Bangunan (KLB) 11 . Contoh  lainnya  adalah  dua  infrastruktur  yakni  pembangunan  jembatan  gantung  dan stadion  sepak  bola  yang  mana  sumber  pembiayaannya  berasal  dari  CSR  korporasi  PT Wiratman.  Dari  contoh  penyaluran  CSR  tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa  hendaknya program tersebut telah disesuaikan dengan rencana kerja tahunan korporasi.
Terkadang  dalam  praktik  penyaluran  bantuan  CSR  sering  dipandang  adanya keharusan  selalu  dilaksanakan  langsung  suatu  korporasi,  hal  ini  dilandasi  bahwa ketentuan hukum mengenai CSR dalam PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Akan tetapi ketentuan tersebut jika dikaitkan konsep  CSR  dalam  perkembangannya  mengalami  perubahan  dimana  pemerintah dilibatkan  oleh  korporasi  dalam  penyaluran  dan  pengelolaan  CSR.  Dalam  kaitannya dengan  keterlibatan  pemerintah  dalam  penyaluran  dan  pengelolaan  CSR  melahirkan berbagai pandangan. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat terlibat dalam proses penyaluran dan pengelolaan CSR. Disisi lain, terdapat pendapat bahwa pemerintah dapat terlibat dalam proses dan penyaluran CSR.
Pandangan  penulis,  peran  aktif  pemerintah  dalam  proses  dan  penyaluran  CSR sesungguhnya dapat dilakukan dengan pemikiran dasar berupa:
a) Makna  CSR  adalah  komitmen  korporasi  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dengan  menyumbangkan  sebagian keuntungannya  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang bermanfaat,  baik  bagi  korporasi  maupun  masyarakat  pada  umumnya.  Dari makna  tersebut  sesungguhnya  memberikan  gambaran  yang  jelas  bila  CSR tidaklah mempermasalahkan proses penyalurannya, apakah dilakukan secara langsung  oleh  korporasi  atau  melalui  perantara  pihak  lain  termasuk pemerintah.
b) Pemerintah  mempunyai  peran  aktif  dalam  bidang  sosial  yang  bertujuan menyejahterakan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam  ketentuan hukum yang  mengatur  adanya  urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  adalah  dibidang  sosial.  Ketika  terdapat  inisiatif  korporasi untuk meminta bantuan pemerintah dalam rangka menyalurkan CSR korporasi, maka  secara  hukum  pemerintah  dapat  berperan  aktif  dengan  pertimbangan
11 Jessi  Carina, Simpang  Susun  Semanggi  yang  Dimulai  Ahok,  Diselesaikan  Djarot,  dan  Akan  Diresmikan Jokowi... ,  Kompas.com,  h https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/17/19341831/tanpa- banyak-kata-jokowi-resmikan-simpang-susun-semanggi-, diakses pada tanggal 19 Desember 2017
selain  menjadi  urusan  Pemerintah  juga  pemerintah  daerah  yang  memahami kondisi wilayah dan masyarakat (tepat sasaran).
Dengan adanya CSR yang merupakan kewajiban korporasi sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka bilamana  penyaluran  dan pengelolaan CSR dilakukan oleh pemerintah, maka hal tersebut merupakan cara  alternatif yang harus dipahami sebagai permintaan (inisiatif) korporasi tersebut. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah ini adalah  inisiatif  atau  permintaan  dari  korporasi.  Hal  ini  sangat  rasional  dengan  alasan bahwa saat ini korporasi sering menghadapi kendala-kendala internal korporasi tersebut seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia dan lain sebagainya.
Dalam  praktiknya,  prosedur  penyaluran  bantuan  CSR  ini  dilakukan  dengan  cara berbeda  oleh  pemerintah  daerah  yaitu  dengan  tanpa  mekanisme  APBD  (penyaluran langsung) dan penyaluran melalui mekanisme APBD. Prosedur tanpa mekanisme APBD adalah penyaluran langsung kepada masyarakat melalui instansi teknis perangkat daerah tanpa harus memasukkan CSR tersebut ke dalam APBD. Hal ini sebagai dasar pembenaran kuasa korporasi kepada pemerintah daerah. Salah satu contohnya bantuan CSR melalui APBD  ini  dapat  dilihat  pada  bantuan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (RUSUNAWA) Marunda Jakarta. Bantuan ini berupa perabot rumah tangga yang berasal dari 18 korporasi melalui Dinas Sosial Jakarta Utara 12 .
Sedangkan mekanisme melalui APBD yakni sebelum penyaluran dan pengelolaan bantuan  CSR  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  terlebih  dahulu  dilakukan  dengan mekanisme  hibah  oleh  korporasi  kepada  pemerintah  yang  dituangkan  dalam  Naskah perjanjian Hibah daerah (NPHD), kemudian CSR tersebut dituangkan dalam APBD. Setelah dituangkan dalam APBD dan dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan  yang  sah  pada  APBD  sebagai  keuangan  daerah,  kemudian  CSR  tersebut dilaksanakan  sesuai  mekanisme  perundang-undangan  yang  berlaku.  Adapun  landasan hukum  mekanisme  keterlibatan  pemerintah  dalam  proses  dan  penyaluran  CSR  yang dilakukan melalui akta hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2005  Tentang  Hibah  Kepada  Daerah. Adapun ketentuan angka 7 dan 8 menyebutkan bahwa;
(7) Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah,
12 Nurul  Julaikah, Ini  CSR  untuk  Dinas  Perumahan  yang  dikelola  Ahok  Center ,  Merdeka.com, https://www.merdeka.com/jakarta/ini-csr-untuk-dinas-perumahan-yang-dikelola-ahok-center.html, diakses pada tanggal 9 Januari 2018.
badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.
(8) Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah,  selanjutnya  disingkat  NPHD  adalah  naskah perjanjian  hibah  antara  pemberi  hibah  yang  berasal  dari  dalam  negeri  dan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  mengenai  pemberian  hibah.  Selengkapnya ditentukan dalam pasal tersebut adalah;
Hibah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan/atau
d. Kelompok masyarakat/perorangan.
Namun dalam kelanjutannya ketentuan mengenai hibah kepada pemerintah daerah tersebut  telah  mengalami  perubahan  dengan  terbitnya  PP  No.  2  Tahun  2012  Tentang Hibah Daerah. Dalam ketentuan baru ini disebutkan beberapa ketentuan antara lain;
- Pasal 2 huruf a; Hibah Daerah meliputi: (a) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- Pasal 3; Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c; Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari: (b). badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau (c). kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
Terdapat pula aturan hukum lainnya terkait dengan hibah pemerintah daerah yakni Berdasarkan  PMK  Nomor  168/PMK.07/2008  tentang  Hibah  Daerah,  adapun  ketentuan sebagai berikut;
- Pasal 1 angka 11;
Hibah  Daerah  adalah  bantuan  dari  Pemerintah  atau  pihak  lain  kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang tidak perlu dibayar kembali.
- Pasal 2 ayat (1) huruf a; Hibah Daerah meliputi: a. Hibah kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 ayat (2); Hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berbentuk  uang,  barang, dan/atau jasa.

## - Pasal 2 ayat (3) huruf c;
Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat  bersumber  dari:  c.  Badan/lembaga/organisasi  swasta  dalam  negeri; dan/atau
- Pasal 3 ayat (1);
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 14 ayat (1);
NPHD atau NPPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) paling kurang memuat ketentuan mengenai:
a. Tujuan hibah;
b. Jumlah hibah;
c. Sumber hibah;
d. Penerima hibah;
e. Persyaratan hibah;
f. Tata cara penyaluran hibah;
g. Tata cara penggunaan hibah;
h. Tata cara pelaporan dan pemantauan hibah;
i. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
j. Sanksi.
- Pasal 19;
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima hibah dari Pemerintah Daerah lain, Badan/lembaga/organisasi  swasta  dalam  negeri,  dan/atau  Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, hibah dimaksud dituangkan dalam NPHD yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  pemberi hibah.
(2) Copy  NPHD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  oleh Pemerintah Daerah penerima hibah kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal dan instansi terkait.
- Pasal 23 ayat (1);
Penerimaan  hibah  oleh  Pemerintah  Daerah  dicatat  sebagai  pendapatan  hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD .
Selain  tersebut  di  atas,  terdapat  aturan  hukum  lainnya  antara  lain  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Dalam aturan ini yaitu Pasal 24 dan 25, adalah sebagai berikut;
- Pasal 24;
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain- lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah .
- Pasal 25;
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
Mekanisme  penyaluran  dan  pengelolaan  yang  melalui  APBD,  contohnya  dapat dilihat pada Gubernur Sulawesi Tengah yang menerima bantuan dana CSR dari P.T Vale, Tbk. Dana CSR yang senilai Rp 11,7 Miliar kemudian dimasukkan ke dalam bentuk Hibah Daerah yang selanjutnya dituangkan APBD Perubahan 2016 sebelum didistribusikan ke SKPD 13 .
Dalam  penyaluran  CSR,  kadang  kala  dijumpai  suatu  problem  dimana  korporasi belum  mampu  menyalurkan  bantuan  CSR  secara  mandiri.  Hal  ini  dapat  diukur  dari beberapa parameter antara lain;
1) Tidak semua  korporasi memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan distribusi CSR;
2) Tidak semua korporasi memahami kebutuhan masyarakat di suatu daerah;
3) Orientasi korporasi yang lebih mengutamakan keuntungan ( benefit ) dari pada kepentingan masyarakat.
Dalam  rangka  mengantisipasi  problem  yang  dihadapi  oleh  korporasi,  maka seyogyanya  korporasi  membutuhkan  peran  pemerintah  membantu  penyaluran  CSR. Argumentasi ini dilandasi oleh;
1) Pemerintah  daerah  yang  memahami  kondisi  wilayah  dan  masyarakat  yang layak menerima bantuan CSR;
2) Pemerintah  daerah  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  memadai  dengan melibatkan beberapa Satuan Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan bidangnya.
3) Sebagai bentuk implementasi dari undang-undang otonomi daerah khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar sosial.
4) Terciptanya sinkronisasi antara bantuan CSR dan program pemerintah daerah.
Adanya  cara  yang  ditempuh  dalam  proses  penyaluran  CSR  melalui  Pemerintah tersebut  disalurkan  melalui  Hibah  kepada  Pemerintah  daerah  yang  dituangkan  dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, maka dapat dikategorikan CSR tersebut sebagai sumber penerimaan/pendapatan  pemerintah.  Dengan  adanya  sumber  penerimaan  pemerintah
13 Amar  Burase, Kasus  Dana  CSR  di  Sulteng,  Ini  Penjelasan  PT  Vale  Indonesia ,  Tempo, https://nasional.tempo.co/read/827568/kasus-dana-csr-di-sulteng-ini-penjelasan-pt-vale- indonesia/full&view=ok, diakses pada tanggal 9 Januari 2018.
tersebut,  maka  pengelolaannya  haruslah  berlandaskan  pada  ketentuan  hukum pengelolaan keuangan negara/daerah, seperti dicatat dalam daftar aset pemerintah dan proses penyalurannya melalui mekanisme APBD.
Dari  hal  tersebut,  menurut  penulis  parameter  hukum  untuk  menentukan  CSR termasuk kategori keuangan negara atau daerah adalah:
1. CSR  korporasi  tersebut  dihibahkan  pada  pemerintah  daerah  yang  ditandai dengan dituangkannya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan korporasi;
2. Kemudian  CSR  tersebut  dituangkan  dalam  APBD  dan  dicatat  sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah pada APBD sebagai keuangan daerah.
Dari konstruksi hukum tersebut, maka CSR  korporasi tersebut melebur menjadi keuangan  negara  atau  daerah,  sehingga  penyaluran  dan  pengelolaannya  walaupun disesuaikan  dengan  program  rencana  kerja  korporasi,  akan  tetapi  prosesnya  haruslah dilakukan dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku sebagaimana layaknya keuangan  negara  atau  daerah.  Kedua  hal  tersebut  merupakan  pintu  masuk  untuk  CSR dikategorikan sebagai keuangan negara.
Bilamana  CSR  tersebut  dalam  penyaluran  dan  pengelolaannya  terjadi  suatu penyimpangan  hukum  seperti  perbuatan  melawan  hukum  atau  penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada terjadinya kerugian negara atau daerah maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Sebaliknya jika terjadi pelanggaran hukum dalam penyaluran dan pengelolaan CSR korporasi  secara  langsung  tanpa  melalui  mekanisme  APBD,  maka  implikasi  hukumnya terbagi dua macam yaitu; perbuatan melanggar hukum yang masuk dalam wilayah hukum perdata dan tindak pidana umum yang masuk wilayah hukum pidana. Dengan demikian, pelanggaran  hukum  dalam  penyaluran  dan  pengelolaan  CSR  oleh  pemerintah  daerah mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan isu hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut;
1. Pada hakikatnya CSR adalah pemberian sebagian keuntungan korporasi yang di peruntukkan  bagi  kepentingan  masyarakat  dan  lingkungan.  Selain  itu,  pada prinsipnya yang dituju oleh CSR adalah bagaimana kepentingan masyarakat dan
lingkungan  tercapai,  dan  bukan  pada  proses  penyalurannya.  Terkait  proses penyaluran  kewajiban  CSR  dapat  dilakukan  melalui;  (a)  Langsung  kepada masyarakat;  (b)  Pemerintah  dengan  beberapa  persyaratan;  (i)  Permintaan Korporasi, (ii) Sesuai dengan rencana kerja Korporasi, dan (iii) CSR menyangkut fasilitas  publik  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  sendiri  oleh  Korporasi. Contohnya,  pembuatan  jalanan,  rumah  sakit,  stadion  olah  raga,  dan  lain sebagainya.
2. Parameter hukum untuk menentukan CSR termasuk kategori keuangan negara atau  daerah adalah; (1) CSR korporasi tersebut  dihibahkan pada pemerintah daerah yang ditandai dengan dituangkannya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  antara  pemerintah  daerah  dengan  korporasi;  (2)  CSR  tersebut dituangkan dalam APBD dan dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah pada APBD sebagai keuangan daerah. Kedua hal tersebut merupakan pintu masuk untuk CSR dikategorikan sebagai keuangan negara. Bilamana CSR tersebut dalam penyaluran dan pengelolaannya terjadi suatu  perbuatan  melawan  hukum  atau  penyalahgunaan  wewenang  yang berdampak  pada  terjadinya  kerugian  negara  atau  daerah,  maka  perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  kesimpulan  sebagaimana  telah  dirumuskan  di  atas,  dapat  di  tarik suatu rekomendasi adalah sebagai berikut;
1. Perlunya disusun suatu panduan hukum CSR yang mereposisikan secara jelas peran  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  dalam  penyaluran  CSR,  jika korporasi  tidak  dapat  melaksanakan  sendiri  CSR-nya  kemudian  meminta bantuan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menyalurkannya.
2. Perlunya CSR yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk barang dan  bukan  dalam  bentuk  uang,  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana korupsi

## Daftar Pustaka

## Buku dan Jurnal
Crane, Andrew dkk. (ed), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility , Oxford: Oxford University Press, 2008.
Elkington, John, “ Cannibals With Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business ” . Journal of Business Ethics, Volume 23, Number 2, 2000. Available from: http://www springerlink.com/business-and-economics .
Fontaine,  Michael, “ Corporate  Social  Responsibility  and  Sustainability:  The  New  Bottom Line? ” International Journal of Business and Social Science Vol. 4 No. 4; April, 2013. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Lako,  Andreas, Dekonstruksi  CSR  &  Reformasi  Paradigma  Bisnis  &  Akuntansi ,  Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
Suharto,  Edi, SCR  &  COMDEV  Investasi  Kreatif  Perusahaan  Di  era  Globalisasi ,  Bandung: Alfabeta, 2010.
Zaim,  Saidi  dan  Hamid  Abidin, Menjadi  Bangsa  Pemurah:  Wacana  dan  Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia , Jakarta: Piramida, 2004.

## Internet
Burase,  Amar, Kasus  Dana  CSR  di  Sulteng,  Ini  Penjelasan  PT  Vale  Indonesia ,  Tempo, https://nasional.tempo.co/read/827568/kasus-dana-csr-di-sulteng-ini- penjelasan-pt-vale-indonesia/full&view=ok, diakses pada tanggal 9 Januari 2018.
Carina, Jessi, Simpang Susun Semanggi yang Dimulai Ahok, Diselesaikan Djarot, dan Akan Diresmikan  Jokowi... ,  Kompas.com,  https://megapolitan.kompas.com/read/2017/ 08/17/19341831/tanpa-banyak-kata-jokowi-resmikan-simpang-susun- semanggi-, diakses pada tanggal 19 Desember 2017.
Julaikah, Nurul, Ini CSR untuk Dinas Perumahan yang dikelola Ahok Center , Merdeka.com, https://www.merdeka.com/jakarta/ini-csr-untuk-dinas-perumahan-yang- dikelola-ahok-center.html, diakses pada tanggal 9 Januari 2018.