Vol 4 No 2, September 2022. Hal. 47 - 57 ISSN: 2774-2466 (Online), ISSN: 2775-1341 (Print) DOI: doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i2.485

## Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo
Sulastri
Institut Agama Islam Yasni Bungo Email: Sulastri@gmail.com
M. Ridho Pratama Institut Agama Islam Yasni Bungo Email: mridhopratama687@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui mekanisme  pembiayaan  kendaraan  bermotor  pada produk  amanah  di  Pegadaian  Syariah  Unit  Kampung  Solok  Muara  Bungo.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  lapangan  (Field  Research  Method).  Penelitian  ini  mengambil lokasi di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo dengan teknik yang digunakan adalah  observasi  dan  wawancara.  Penerapan  prinsip  syariah  pada  pembiayaan  kendaraan bermotor  produk  amanah  di  Pegadaian  Syariah  Kampung  Solok  telah  memenuhi  unsur  Rahn tasjily yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn  Tasjil  dimana  nasabah  hanya  menggadaikan  BPKB  sebagai  bukti  sah  kepemilikan  atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin (pegadaian Syariah). Salah satu  daya  tarik  bagi  nasabah  dalam  memilih  produk  amanah  sebagai  sarana  pembelian kendaraan  bermotor  di  Pegadaian  Syariah  dapat  memiliki  kendaraan  bermotor  dengan  cara kredit tanpa harus unsur riba, adanya pengendaan denda untuk kegiatan sosial
Kata Kunci : Pegadaian Syariah, Pembiayaan, Produk Amanah.

## Abstract
This study aims to determine the mechanism of motor vehicle financing on trustful products at the  Sharia  Pawnshop  Unit  Kampung  Solok  Muara  Bungo.  This  type  of  research  uses  field research methods (Field Research Method). This study took place at the Sharia Pawnshop Unit Kampung Solok Muara Bungo with the techniques used were observation and interviews. The application of sharia principles to motor vehicle financing for trustful products at the Kampung Solok  Syariah  Pawnshop  has  fulfilled  the  Rahn  tasjily  element  stipulated  in  the  Fatwa  of  the National Sharia Council NO: 68/DSN-MUI/III2008 concerning Rahn Tasjil where customers only pawn  BPKB  as  legal  proof  of  ownership  or  certificate  of  goods  which  is  used  as  collateral (marhun)  to  murtahin  (Sharia  pawnshop).  One  of  the  attractions  for  customers  in  choosing trustful products as a means of purchasing motorized vehicles at Sharia Pawnshop is being able
to own a motorized vehicle by credit without having to have an element of usury, there is a fine for social activities..
Keywords : Sharia Pawnshop, financing, Amanah product

## A. Pendahuluan
Perkembangan  operasional  keuangan  baik  di  lembaga  keuangan  bank  syariah maupun  di  lembaga  keuangan  syariah  non  bank  semakin  meningkat.  Karena  ini masyarakat khususnya bisa melakukan transaksi dengan sejumlah produk yang ada di setiap  lembaga.  Salah  satunya  yaitu  lembaga  pegadaian  syariah.  Latar  belakang  di bentuknya pegadaian syariah didasari untuk mencegah sistem ijon, rentenir, dan pinjam meminjam  tidak  wajar  lainnya.  Adapun  alasan  yang  lain  yaitu  untuk  membantu masyarakat  yang  membutuhkan  pinjaman  dengan  syarat  mudah,  meningkatkan kesejahteraan,  dan  mendukung  program  pemerintah  di  bidang  ekonomi  dan pembangunan nasional.
Lembaga pegadaian syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam  dengan  syarat  jaminan  tertentu  sesuai  prinsip  syariah.  Jaminan tersebut  digadaikan  kemudian  ditaksir  oleh  pihak  lembaga.  Nilai  taksiran  jaminan sangat  berpengaruh  dengan  seberapa  besar  nilai  jumlah  pinjaman.  Gadai  merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari  orang  yang  berpiutang,  maka  orang  yang  berhutang  menggadaikan  barangnya sebagai  jaminan  terhadap  hutangnya itu.  Konsep  ini  dalam  fiqh  Islam di  kenal  dengan istilah rāhn atau Gadai.
Pegadaian Syariah dibentuk untuk menangani transaksi gadai yang berdasarkan hukum  Islam.  Melalui  Pegadaian  Syariah  ini  diharapkan  masyarakat  terlindungi  dari praktik gadai yang merugikan, bagi umat Islam khususnya menjadi lebih tenang dalam melakukan  praktik  gadai  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dan  tuntutan  dalam  ajaran Islam.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  Pegadaian  Syariah  Unit  Kampung  Solok Muara  Bungo  terjadi  peningkatan  pembiayaan  pada  produk  amanah  dalam  beberapa tahun terakhir ini, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel  1.  Rekapitulasi  Pembiayaan  Produk  Amanah  pada  Pegadaian  Syariah  Unit Kampung Solok Muara Bungo
No Tahun Jumlah Pembelian Baru 1 2016 6 2 2017 13 3 2018 5
Sumber : Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo, 2018
Produk pembiayaan di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo ini salah  satunya  yaitu  pembiayaan  Amanah.  Pembiayaan  amanah  ini  merupakan pembiayaan  khusus  bagi  pengusaha  mikro  dan  nasabah  yang    berprofesi  sebagai pegawai  negeri  sipil  maupun  pegawai  tetap  swasta,  yang  sudah  terakui  kualitasnya untuk  melakukan  pembiayaan  berkendara  seperti  membeli  sepeda  motor  dan  mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.
Sebagaimana  yang  dilakukan  pegadaian  syariah  termasuk  Pegadaian  Syariah Unit  Kampung  Solok  Muara  Bungo  dalam  memenuhi  kebutuhan  nasabahnya,  lembaga ini  terus  berinovasi  bagaimana  melayani  kebutuhan  nasabah  yang  belum  terdapat  di lembaga  pegadaian  syariah  salah  satunya  dengan  mengeluarkan  produk  pembiayaan. Istilah  pembiayaan  menurut  konvensional  disebut  dengan  kredit.  Dalam  sehari-hari kredit  sering  diartikan  memperoleh  barang  dengan  membayar  cicilan  atau  angsuran sesuai  perjanjian.  Dapat  diartikan  bahwasannya  kredit  berbentuk  barang  atau berbentuk  uang.  Baik  kredit  berbentuk  barang  atau  uang  dalam  hal  pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  adanya  peningkatan  pembiayaan  produk amanah,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  kemudahan  dari  produk  amahah  tersebut  dimana uang  muka  terjangkau,  jangka  waktu  pembiayaan  mulai  dari  12  bulan  sampai  dengan 60  bulan,  prosedur  pengajuan  cepat  dan  mudah,  biaya  administrasi  murah  dan angsuran tetap, dan transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

## B. Landasan Teori
Di  Indonesia  utang  piutang juga  dikenal  istilah kredit  dalam  perbankan/lembaga konvensional  dan  pembiayaan  dalam  perbankan/  lembaga  syariah.  Pembiayaan ( financing )  ialah  pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan  kata  lain  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk  mendukung investasi yang telah direncanakan. 1
Dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  disebutkan  bahwa  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  penyediaan uang atau tagihan  yang dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 2
Dalam  melakukan  kegiatan  pembiayaan  di  Indonesia,  masyarakat  perbankan syari’ah  di  Indonesia  berkorelasi  langsung  dengan  prinsip-prinsip  hukum  positif (hukum perdata) karena sejatinya pemberian dan penerimaan pembiayaan merupakan kesepakatan  antara  bank  selaku  penyedia  dana/barang  dan  nasabah  selaku  pengelola dana/mitra, yang tentunya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
1 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), h. 17
2 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. 3
Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26  Juni  2002  Tentang  Rahn,  menyatakan  bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan
Dalam melakukan kegiatan pembiayaan antara bank selaku penyedia dana/barang dan nasabah selaku pengelola dana terdapat dokumen hukum yang mengatur hubungan hukum  tersebut.  Hubungan  hukum  itu  didokumentasikan  dalam  bentuk  perjanjian. Istilah perjanjian dalam Islam ada 2 (dua) jenis :
a. Wa’ad  ( al-ahdu ),  merupakan  kesepakatan  atau  janji  dari  satu  pihak  kepada  pihak  lain yang  mengikat  satu  pihak  saja  (yaitu  pihak  yang  memberi  janji  dituntut  untuk melaksanakan  kewajibannya,  sedangkan  pihak  yang  diberi  janji  tidak  memikul kewajiban  apa-apa  terhadap  pihak  lainnya)  untuk  melaksanakan  sesuatu  yang dituangkan ke dalam suatu dokumen Memorandum of Understanding .
b. Akad  ( al-aqdu ),  adalah  transaksi  atau  perjanjian  syar’i  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban (menurut Wahbah Az-Zuhaily, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. 4
Pengertian  gadai  dalam  fikih  Islam  disebut ar-rahn.  Ar-rahn adalah  suatu  jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn dalam  bahasa  Arab  adalah atstsubut  wa  ad-dawam ,  yang  berarti  “ tetap ”  dan  “ kekal ”, seperti  dalam  kalimat maun rahin, yang  berarti  air  yang  tenang.  Hal  itu,  berdasarkan firman Allah SWT
ٌﺔَﻨﻴِﻫَر ْﺖَﺒَﺴَﻛ ﺎَِﲟ ٍﺲْﻔَـﻧ ﱡﻞُﻛ
Artinya  : “ Setiap  orang  bertanggung  jawab  atas  apa  yarg  telah  diperbuatnya. ”  (QS.
Al-Muddatstsir 38) 5
Pengertian “ tetap ” dan “ kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena  itu,  secara  bahasa  kata ar-rahn berarti  “menjadikan  sesuatu  barang  yang bersifat materi sebagai pengikat utang. 6
Pengertian  gadai  ( rahn )  secara  bahasa  seperti  diungkapkan  di  atas  adalah  tetap, kekal,  dan  jaminan;  sedangkan  dalam  pengertian  istilah  adalah  menyandera  sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah
3 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syari’ah . (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 182.
4 Wahbah  Al-Zuhaily, al-Fiqhul  Islamy  Wa  Adillatuhu ,  Terjemahan,  (Bandung:  C.V.  Pustaka  Media Utama, 2007), h. 112
5 Kementerian Agama, Al-qur’an dan Terjemahan., (Semarang: CV. Thoha Putra, 2012), h. 459
6 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) , h.1.
harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang  mempunyai  piutang  atas  suatu  barang  bergerak,  yaitu  barang  bergerak  tersebut diserahkan  kepada  orang  yang  berpiutang  oleh  orang  yang  mempunyai  utang  atau orang  lain  atas  nama  orang  yang  mempunyai  utang.  Karena  itu,  makna  gadai  ( rahn ) dalam  bahasa  hokum  perundang-undangan  disebut  sebagai  barang  jaminan,  agunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai ( rahn ) dalam hukum Islam ( syara ') adalah menjadikan  suatu  barang  yang  mempunyai  nilai  harta  dalm  pandangan  syara’  sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut . Dalil Gadai Syariah Frman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:
ٌﺔَﺿْﻮُـﺒْﻘَﻣ ٌنﺎَﻫِﺮَﻓ ﺎًﺒِﺗﺎَﻛ اْوُﺪَِﲡ َْﱂَو ٍﺮَﻔَﺳ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘْـﻨُﻛ ْنِإَو …
Artinya   : " Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..." 7
Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:
ْﻦِﻣ ﺎًﻋْرِد ُﻪَﻨَﻫَرَو ٍﻞَﺟَأ  َﱃِإ ٍّيِدْﻮُﻬَـﻳ ْﻦِﻣ ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ ىََﱰْﺷا َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ َلْﻮُﺳَر ﱠنَأ ٍﺪْﻳِﺪَﺣ .
Artinya " Sesungguhnya  Rasulullah  s.a.w.  pernah  membeli  makanan  dengan berutang  dari  seorang  Yahudi,  dan  Nabi  menggadaikan  sebuah  baju  besi kepadanya ." 8
Pegadaian  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  melayani  masyarakat untuk  memenuhi  kebutuhan,  pegadaian  berkonsentrasi  pada  pembiayaan  dengan memberikan  pinjaman  kepada  nasabah  untuk  mendapatkan  pinjaman  dana  dengan menggadaikan  barang  berharga  yang  mereka  miliki,  tak  hanya  itu  saat  ini  pegadaian juga memberikan pembiayaan untuk membeli motor dan mobil dengan cara kredit.
Pegadaian  menawarkan  produk  pembiayaan  amanah  dengan  proses  pengajuan yang cepat dan mudah, dimana nasabah dapat membeli mobil atau motor baru dengan cara  angsuran.  Pembiayaan  ini  diperuntukan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan Karyawan Swasta yang telah bekerja selama minimal 2 tahun. Pembiayaan amanah ini mengggunakan prinsip Syariah.
Pengajuan  Pembiayaan  Syariah  Amanah  dapat  diajukan  diseluruh  outlet pegadaian  yang  ada  di  Indonesia.  Nasabah  harus  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan,  ketika  persyaratan  semua  dipenuhi  maka  proses  akan  langsung  dilakukan dan  tanpa  menunggu lama.   Pegadaian  memberikan  jangka  wakktu  pembiayaan  mulai dari 12 bulan hingga maksimal 60 bulan.
7 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 Tentang Rahn
8 Ibid .
Pembiayaan Syariah pada produk Amanah menggunakan Akad Rahn Tasjily atau disebut  juga  dengan Rahn  Ta’mini,  Rahn  Rasmi, atau Rahn  Hukmi- -  adalah  jaminan dalam  bentuk  barang  atas  utang,  dengan  kesepakatan  bahwa  yang  diserahkan  kepada penerima jaminan ( murtahin ) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan  ( rahin ).  Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor  68/DSN- MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. 9

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  lapangan  (Field  Research Method)  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mendatangi  langsung  kegiatan dilapangan  untuk  mengetahui  operasional  serta  prinsip  pemberian  pembiayaan  pada produk amanah Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo tersebut. Metode penelitian  yang  peneliti  gunakan  bersifat  analisis  deskriptif,  yakni  penelitian  yang menggambarkan  secara  sistematis  fakta  dan  karakteristik  objek  atau  subjek  yang diteliti  secara  tepat.   Selain  itu  peneliti juga  menggunakan  hukum Islam sebagai  dasar kajian penelitian.
Penelitian ini mengambil lokasi di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo  yang  beralamat  di  Jalan  Bassarudin  No.  12,  Kampung  Solok,  Bungo  Timur,  Ps. Muara  Bungo,  Kabupaten  Bungo,  Jambi  37211,  Indonesia.  Penelitian  ini  dilaksanakan pada Bulan Juni-Juli 2018.

## D. Hasil dan Pembahasan
Pegadaian  Syariah  di  Muara  Bungo  lahir  pada  tahun  2009  dengan  menempati Rumah  Toko  di  Kawasan  Kampung  Solok  Muara  Bungo  sehingga  dikenal  dengan Pegadaian  Syariah  Kampung  Solok  Muara  Bungo  dan  masih  berjalan  sampai  saat sekarang ini.
Pegadaian  Syariah  Kampung  Solok  beralamat  Jalan  Basandi  No.  10,  Kampung Solok Muara Bungo Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Kode Pos 37211.
Keberadaan  Pegadaian  Syariah  Kampung  Solok  Muara  Bungo  yang  masih  ada hingga  sekarang  tidak  terlepas  dari  Pegadaian  syariah  yang  tidak  menekankan  pada pemberian  bunga  dari  barang  yang  digadaikan.  Meski  tanpa  bunga,  pegadaian  syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu  memberlakukan  biaya  pemeliharaan  dari  barang  yang  digadaikan.  Biaya  itu dihitung  dari  nilai  barang,  bukan  dari  jumlah  pinjaman.  Sedangkan  pada  pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.
Mekanisme  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  pada  Produk  Amanah  di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo
Amanah  adalah  salah  satu  produk  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  Unit Pegadaian  Syariah  Kampung  Solok  Muara  Bungo,  produk  ini  merupakan  skim pemberian  pembiayaan  kepada  masyarakat  yang  memiliki  penghasilan  tetap  guna
9 Ibid .
kepemilikan motor atau mobil. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.
Menurut  Bapak  Omen  Seftyan  selaku  Pengelola  dan  Penaksir  pada  Pegadaian Syariah  Unit  Kampung  Solok  Muara  Bungo  keunggulan  dari  produk  Amanah  adalah sebagai berikut:
a.  Pembiayaan melalui skema syariah b.  Persyaratan mudah
c.  Kendaraan bermotor dapat langsung digunakan
d.  Jangka waktu pembiayaan dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan
Kriteria untuk calon nasabah Amanah adalah sebagai berikut:
a.  Calon  nasabah  adalah  pegawai  tetap  pada  suatu  instansi/perusahaan  dengan  masa kerja minimal 2 tahun.
b.  Mempunyai tempat tinggal tetap.
c.  Sanggup membayar uang muka yang ditetakan berdasarkan jangka waktu kredit dan biaya administrasi.
d.  Calon  nasabah  mengajukan  pembiayaan  melalui  bendaharawan  gaji  pada  instansi atau perusahaan tempatnya bekerja
Di  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  terdapat  tahapan-tahapan  dalam  proses pembiayaan  yang  harus  dipatuhi  atau  dilaksanakan  oleh  calon  nasabah  dari  awal sampai  akhir  pembiayaan.  Sebagai  tahapan  awal  proses  pembiayaan  yaitu  secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah yang diajukan kepada  teller  Pegadaian.  Akan  tetapi  di  dalam  pelaksanaannya  pengajuan  pembiayaan terlebih dahulu di lakukan secara lisan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Deni  Bayu  Saputra  selaku    Security  pada Pegadaian  Syariah  Unit  Kampung  Solok  Muara  Bungo  diketahui  bahwa  mekanisme pembiayaan  kendaraan  bermotor  pada  produk  amanah  di  Pegadaian  Syariah  Unit Kampung Solok Muara Bungo yaitu Pada awalnya nasabah (pemohon) datang menemui teller untuk menanyakan informasi tentang permohonan pembiayaan, maka teller akan menjelaskan  mengenai  prosedur,  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi.  Pertama, adanya  kesepakatan  akad,  kedua  membayar  uang  muka,  ketiga  memesan  kendaraan yang  kita  inginkan,  keempat,  pihak  Pegadaian  langsung  membeli  kendaraan  tersebut kepada  dealer/leasing  secara  kontan.  Kelima,  keesokan  harinya  pihak  Pegadaian langsung  mengirimkan  kendaraan  tersebut  kepada  alamat  nasabah,  BPKB  kendaraan tersebut dijaminkan kepada pegadaian lalu nasabah membayarnya secara angsuran.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Omen  Seftyan  selaku    Pengelola dan  Penaksir  pada  Pegadaian  Syariah  Unit  Kampung  Solok  Muara  Bungo  diketahui bahwa  tahapan  pendaftaran  yaitu  nasabah  membuat  atau  mengisi  surat  permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak Pegadaian untuk dianalisa  kelayakan  usahanya.  Lalu  nasabah  memastikan  memilih  kendaraan  yang diinginkan  jenisnya,  harganya,  dan  domisili  nasabah.  Kemudian  dilakukannya  survey. Survey  adalah  kunjungan  langsung  ke  tempat  calon  nasabah  serta  melakukan wawancara dengan calon nasabah juga pada pihak-pihak yang berkaitan dengan calon
nasabah. Ketika kendaraannya sudah di pesan, maka melakukan pembayaran DP/ uang muka,  selanjutnya  memilih  angsuran  yang  diinginkan  oleh  nasabah,  maksimal pembayaran 3 tahun lamanya, itu yang dinamakan akad perjanjian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  akad  yang  digunakan  oleh Pegadaian  dalam  pembiayaan  pada  produk  amanah  yaitu  Akad  Rahn  Tasjily.  Jaminan dalam bentuk barang atas utang. Dengan adanya kesepakatan, bahwa yang diserahkan kepada  penerima  gadai  (murtahin),  hanya  kepemilikannya  saja,  sedangkan  barang jaminannya  (marhun),  tetap  berada  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  si  pemberi jaminan (rahin).
Setelah disepakati oleh nasabah, lalu diexcel sekian angsuran yang meski dibayar oleh  nasabah  dengan  menggunakan  sistem.  Setelah  berkas  atau  semua  data  sudah lengkap, dilimpahkan ke analisis. Formulir pengajuannya berupa:
a.  KTP suami/Isteri b.  Kartu Keluarga c.  Slip Gaji
Setelah  keluar  datanya  lalu  dilampirkan.  Kemudian  diserahkan  kembali  ke bagian analis pelayanan Amanah. Lalu melaporkan bahwa ada nasabah produk Amanah yang akan disurvey. Ketika karyawan dari slip gaji juga sudah jelas membuktikan, serta nasabah  juga  kerja  dimana  adanya  keterangan  usaha,  jadi  tidak  meski  diragukan  lagi oleh  pihak  Pegadaian.  Di  dalam  sistem  adanya  perjanjian-perjanjian  dan  kewenangan serta adanya bukti penerimaan uang masuk dalam pembiayaan. Setelah itu, Surat Tanda Nomor  Kendaraan  (STNK)  harus  menunggu  kurang  lebih  selama  1  sampai  2  minggu jadinya, dan BPKB kurang lebih 4 sampai 5 bulan.
Dalam  Pegadaian  Syariah  akad  yang  digunakan  dalam  Produk  Pembiayaan Kendaraan  Bermotor  Syariah  ialah  akad  Rahn  tasjily.  Akad  Rahn  Tasjily  merupakan jaminan  dalam  bentuk  barang  atas  utang.  Dengan  adanya  kesepakatan,  bahwa  yang diserahkan kepada penerima gadai (murtahin), hanya kepemilikannya saja, sedangkan barang  jaminannya  (marhun),  tetap  berada  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  si pemberi jaminan (rahin).
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  NO:  68/DSN-MUI/III2008  tentang Rahn  Tasjily  diketahui  bahwa  Rahn  Tasjily  –disebut  juga  dengan  Rahn  Ta’mini,  Rahn Rasmi,  atau  Rahn  Hukmi--  adalah  jaminan  dalam  bentuk  barang  atas  utang,  dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah  kepemilikannya,  sedangkan  fisik  barang  jaminan  tersebut  (marhun)  tetap  berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).
Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily  dinyatakan  bahwa  Rahn  Tasjily  boleh  dilakukan  dengan  ketentuan  sebagai berikut  ;  Rahin  menyerahkan  bukti  sah  kepemilikan  atau  sertifikat  barang  yang dijadikan  jaminan  (marhun)  kepada  murtahin,    Penyerahan  barang  jaminan  dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang  ke  Murtahin,  Rahin  memberikan  wewenang  (kuasa)  kepada  murtahin  untuk melakukan  penjualan  marhun,  baik  melalui  lelang  atau  dijual  ke  pihak  lain  sesuai
prinsip  syariah,  apabila  terjadi  wanprestasi  atau  tidak  dapat  melunasi  utangnya, Pemanfaatan  barang  marhun  oleh  rahin  harus  dalam  batas  kewajaran  sesuai kesepakatan,  Murtahin  dapat  mengenakan  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan barang  marhun  (berupa  bukti  sah  kepemilikan  atau  sertifikat)  yang  ditanggung  oleh rahin,  berdasarkan  akad  Ijarah,  Besaran  biaya  tersebut  tidak  boleh  dikaitkan  dengan jumlah  utang  rahin  kepada  murtahin,  Selain  biaya  pemeliharaan,  murtahin  dapat  pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil, dan Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.
Rahn  tasjily  ini  merupakan  jaminan  dalam  bentuk  barang  atas  utang,  dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (Murtahin) hanya bukti sah  kepemilikannya  saja  sedangkan  fising  barang  jaminan  tersebut  (Marhun)  tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (Rahin).
Berdasarkan  pendapat  dan  teori  diatas  dapat  dianalisa  penerapan  prinsip syariah  pada  pembiayaan  kendaraan  bermotor  produk  amanah  di  Pegadaian  Syariah Kampung  Solok  telah  memenuhi  unsur  Rahn  tasjily  yang  ditetapkan  dalam  Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjil dimana nasabah hanya  menggadaikan  BPKB  sebagai  bukti  sah  kepemilikan  atau  sertifikat  barang  yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin (pegadaian Syariah), kemudian nasabah (Rahin)  memberikan  wewenang  (kuasa)  kepada  murtahin  dalam  hal  ini  adalah pegadaian  syariaah  untuk  melakukan  penjualan  kendaraan  bermotor  (marhun),  baik melalui  lelang  atau  dijual  ke  pihak  lain  sesuai  prinsip  syariah,  apabila  terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
Hanya  saja  pada pemanfaatan  barang marhun  oleh rahin  tidak dapat dilakukan pengawasan, dimana nasabah selaku pengguna kendaraan bermotor belum tentu dapat memenuhi  ketentuan  yang  telah  disebutkan  dalam  fatwa  DSN  dimana  pemanfaatan barang marhun harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
Selain  itu  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  kendaraan  bermotor  di  Pegadaian Syariah Kampung Solok juga mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun  (berupa  bukti  sah  kepemilikan  atau  sertifikat)  yang  ditanggung  oleh  rahin, berdasarkan  akad  Ijarah,  hanya  saja  pada  produk  amanah  penghitungan  biaya berdasarkan  1%  dari  pembiayaan.  Selain  biaya  pemeliharaan,  murtahin  juga mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil, dan Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.
Pembahasan  ini  ialah  tentang  apakah  pembiayaan  kendaraan  bermotor  sudah berprinsip  syariah  terhadap  praktek  gadai  syariah  itu  sendiri,  yang  dinamakan  rahn. Rahn  berarti  pinjam  meminjam  uang  di  atas  waktu  tertentu  dengan  menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) jika telah jatuh tempo tidak di tebus maka barang itu  menjadi  hak  orang  yang  memberi  pinjaman.  Bahwa  praktik  penggadaian  barang terjadi  dalam  transaksi  utang  piutang,  orang  yang  menggadai  barangnya  disebut sebagai  pihak  peminjam  dan  orang  yang  menerima  gadaian  disebut  dengan  pemberi pinjaman.  Berdasarkan  analisa  tersebut  peneliti  memberikan  kesimpulan  bahwa
pembiayaan  kendaraan  bermotor  pada  produk  amanah  telah  menerapkan  prinsip syariah baik dalam unsur riba maupun dalam bentuk akad pembiayaan tersebut.
Nasabah merupakan faktor yang sangat penting dalam Pegadaian, karena adanya nasabah sebagai nyawa utama bagi Pegadaian yang akan berjalan dengan baik. Nasabah pulalah  yang  mendorong  berkembangnya  produk-produk  yang  ada  dalam  Pegadaian tersebut.  Begitu  pun  pada  Pegadaian  Syariah  nasabah  sangat  mempengaruhi berkembangnya produk-produk yang ada pada Pegadaian Syariah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  salah  satu  daya  tarik  bagi nasabah  dalam  memilih    produk  amanah  sebagai  sarana  pembelian  kendaraan bermotor  di  Pegadaian  Syariah  karena  adanya  suatu  kebutuhan  yang  dimana  saat  ini orang  ingin  memiliki  kendaraan  pribadi,  jadi  untuk  memfasilitasi  nasabah  yang  ingin memiliki  kendaraan  dengan  prinsip  syariah  dan  jauh  dari  riba.  Hal  ini  sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Omen Seftyan selaku Pengelola dan Penaksir pada Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo: “...kebanyakan nasabah yang ingin membeli kendaraan  dengan  pembiayaan  produk  amanah  karena  mereka  ingin  jauh  dari    riba namun tetap ingin punya kendaraan dengan cara kredit..”
Selain  itu  adanya  penerapan  denda  untuk  kegiatan  sosial,  dimana  denda  itu ditujukan  untuk  dana  sosial  bukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  Pegadaian.  Sudah banyak  beberapa  nasabah  yang  datang  ke  Pegadaian  karena  bila  di  leasing  bunganya tinggi jadi jalan alternatifnya kebanyakan nasabah ingin membeli kendaraannya di sini. Di  Pegadaian  Syariah  tidak  ada  namanya  sistem  bunga,  hanya  ada  pembiayaan pemiliharaan BPKB saja setiap bulannya

## E. Penutup
Mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada produk amanah di Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo diawali dengan pemberian informasi kepada pemohon  atau  calon  nasabah,  melengkapi  persyaratan  yang  diperlukan,  pendaftaran, analisa  kelayakan  usahanya.  memilih  kendaraan  yang  diinginkan  jenisnya,  harganya, dan  domisili  nasabah.  Survey,    ketika  kendaraannya  sudah  di  pesan,  maka  melakukan pembayaran DP/ uang muka, penandatangan akad perjanjian.
Praktek  pembiayaan  kendaraan  bermotor  pada  produk  amanah  di  Pegadaian Syariah Unit Kampung Solok Muara Bungo menggunakan akad Rahn Tasjily  dan telah sesuai dengan penerapan prinsip Syariah.
Salah  satu  daya  tarik  bagi  nasabah  dalam  memilih    produk  amanah  sebagai sarana pembelian kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah dapat memiliki kendaraan bermotor dengan cara kredit tanpa harus unsur riba, adanya pengendaan denda untuk kegiatan social.
Diharapkan  Pegadaian  Syariah  Unit  Kampung  Solok  Muara  Bungo  dapat mempromosikan  produk  amanah  dalam  pembiayaan  kendaraan  bermotor,  agar masyarakat  Muslim  dapat  menggunakan  jasa  Pegadaian  Syariah  dalam  pembelian sepeda motor sehingga terjauh dari praktek riba

## Daftar Pustaka
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002

## Tentang Rahn
Ikatan  Bankir  Indonesia, Mengelola  Bisnis  Pembiayaan  Bank  Syari’ah .  Jakarta:  PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Kementerian Agama, Al-qur’an dan Terjemahan., Semarang: CV. Thoha Putra, 2012.
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Wahbah Al-Zuhaily, al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu , Terjemahan, Bandung: C.V. Pustaka
Media Utama, 2007.
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika 2008.