Volume 1 Issue 01
January 2019
JALREV 1 (1) 2019
ISSN (Print): 2654-9266
ISSN (Online): xxxx-xxxx

## Dekonstuksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law
“Deconstruction of the right to immunity in the perspective of equality before the law”
Supriyadi A Arief 1 1 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Banda No.42, Bandung-Jawa Barat. E-mail : supriyadiarief95@gmail.com Info Artikel Abstrak Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat;
Mahkamah Konstitusi; Equality Before The Law; Hak Imunitas. .
How to cite (APA Citation Style) :
Arief. Supriyadi. (2019). “ Dekonstuksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif quality Before The Law .” Jambura Law Review . UNG . Vol 1 No (1):
Lahirnya  Putusan  MK  nomor  16/PUU-XVI/2018  berimplikasi  pada kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  (MKD)  Dewan  perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang sebelumnya telah diatur Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2018  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana kedudukan hak imunitas anggota DPR dalam perspektif equality before the law?. Kedua, bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor.16/PUU-XVI/2018 terkait wewenang  MKD?.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  sejarah serta  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hak imunitas anggota DPR tidak bertentangan dengan prinsip equality before the law sepanjang pemaknaan hak imunitas tidak mencakup keseluruhan kekebalan  hukum  anggota  DPR  sebagai  warga  negara  pada  umumnya. Selain  itu,  hak  imunitas  tersebut  hanya  berkaitan  dengan  fungsi  serta wewenang dan tugas DPR semata. Adanya putusan MK Nomor 16/PUU- XVI/2018, berimplikasi pada dua hal yakni, dihapusnya wewenang MKD dalam  memberikan  pertimbangan  awal  sebelum  lahirnya  izin  tertulis presiden,  serta  persetujuan  pemanggilan  dan  permintaan  keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana hanya melalui ijin Presiden semata.

## Article Info

## Abstract
Keywords:
Control ; Supervision; Labour ;.
How to cite (APA Citation Style) :
Arief. Supriyadi. (2019). “Deconstruction of the right to immunity in the perspective of equality before the law .”
Jambura Law Review . UNG . Vol 1 No (1):
The birth of the Constitutional Court Verdict No.16 / PC UU-XVI / 2018 has  implications  for  the  authority  of  the  Council  of  Honors  (MKD)  of the House Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) which was previously regulated in Article 2  of Act Number 2  of 2018 concerning the Second Amendment to Act Number 17 of 2018 concerning the People's Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR-RI), Regional Representative Council (DPRD), and Regional House of Representatives (DPD) (UU MD3). The problem in this study is First,  how is the position of the right to immunity of members of the house of representatives in the perspective of equality before the law?. Second, how is the implication of the Constitutional Court No.16/PUU-XVI/2018 releated to the MKD (Council Honorary Court)?. This research is a normative study using a legislative  approach,  a  historical  apporach,  and  a  case  approach.  The results of the study show that right of immunity of the DPR members not contradicting  the  principle  of  equality  before  the  law  as  long  as the meaning of the right of immunity does not cover the total immunity of the members of the DPR as citizens in general. In addition, the right of immunity only relates to the functions and authority and duties of the DPR. The verdict of the Constitutional Court No.16/PUU-XVI/2018 has implications on two things, the abolition of MKD authority in giving preliminary considerations before the President’s written permission is born, as well as an agreement to call and request information from DPR Members in relations to criminal acts only through the President ’ s permission.
© 201 9 –Ari ef, S.A Under the license CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  sesuai dengan prinsip demokrasi yang kita anut. DPR memiliki fungsi dan hak yang sangat menentukan  penylenggaraan  negara. 1 Dalam  melaksanakan  tugas  kelembagaannya, fungsi  dan  wewenang  DPR  kemudian  diatur  dalam  undang-undang  Nomor  2  tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Salah satu yang diatur dalam revisi UU MD3 ini adalah kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai alat  kelengkapan  DPR  dalam  mendukung  tugas  dan  kewenangannya.  Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap 2 dan bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat 3 .
Lahirnya  UU  MD3  terbaru  telah  memberikan  kewenangan  baru  bagi  MKD  yang termaktub  dalam  Pasal  245  ayat  (1):    “Pemanggilan  dan  permintaan  keterangan kepada  anggota  DPR  sehubungan  dengan  terjadinya  tindak  pidana  yang  tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.
Rumusan Pasal 245 ayat (1) merupakan kerangka konseptualisasi dari hak imunitas bagi setiap anggota DPR. Selain itu, norma pada pasal tersebut dapat dimaknai sebagai bagian proteksi DPR bagi setiap anggotanya dari segala hal yang dapat mengganggu citra dan marwah kelembagaan DPR. Akan tetapi, disisi lain wewenang ini tidak sejalan dengan dianutnya prinsip equality before the law di Indonesia. Norma hukum baru ini menjadi menarik untuk ditelisik dari perspektif equality before the law.
Kewenangan  MKD  terkait  proses  hukum  anggota  DPR  dalam  UU  MD3  menjadi kontroversial,  sebab  sebelumnya  wewenang  tersebut  telah  dinyatakan
1 Gaffar, Janedri M. (2012). Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegraaan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press. h. 60.
2 Pasal 119 ayat (1) UU MD3.
3 Pasal 119 ayat (2) UU MD3.
inkonstitusional  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor.76/PUU-XII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 245 Undang-undang Nomor 17  tahun  2014  tentang  MD3.  Pada  amar  putusannya,  MK  menyatakan  bahwa pemanggilan  dan  permintaan  keterangan  untuk  penyidikan  terhadap  anggota  DPR yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  harus  mendapat  persetujuan  tertulis  dari Mahkamah Kehormatan Dewan berubah menjadi persetujuan tertulis dari Presiden. Pada pelaksanaannya, pro-kontra Pasal 245 ayat (1) UU MD3 ini kemudian dilakukan pengujian  di  Mahkamah  Konstitusi.  Melalui  putusan  nomor.16/PUU-XVI/2018, Mahkamah  Konstitusi  kembali  menghapus  kewenangan  MKD  dalam  memberikan pertimbangan sebelum lahirnya izin dari Presiden terkait proses hukum yang dialami seorang  anggota  DPR.  Adanya  putusan  MK  tersebut  telah  berimplikasi  pada kewenangan MKD dan proses pemeriksaan anggota DPR yang sedang menjalani proses hukum.

## 2. Perumusan Masalah
Permasalahan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama ,  bagaimana kedudukan  hak  imunitas  anggota  DPR  dalam  perspektif  e quality  before  the  law ?. Kedua , bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor.16/PUU-XVI/2018 terkait wewenang MKD?

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Data yang ada dikaji dan dianalisa melalui studi kepustakaan  untuk  selanjutnya  ditarik  kesimpulannya.  Pendekatan  yang  dilakukan adalah  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  sejarah  serta pendekatan  kasus.  Analisis  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  deskriptif analitis.
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Kedudukan Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law
Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI) 1945, Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Besar kemungkinan
para perubah UUD NRI 1945 menempatkan prinsip negara hukum sebagai salah satu upaya  penegasan  konstitusional. 4 Selain  itu,  pengaturan  konstitusional  tersebut semata-mata dimaknai sebagai pengakuan formal. 5
Istilah  negara  hukum  dalam  kepustakaan  Indonesia  diterjemahkan  dalam  istilah rechstaat. Hal ini disebabkan karena tradisi hukum Eropa Kontinental sangat kental di Indonesia, yakni menekankan pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Penggunaan istilah “ rechstaat ” karena konsep negara hukum yang berpangkal tolak  pada  perumusan  yang  digariskan  oleh  pembentuk  UUD,  yaitu  Indonesia  ialah negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  dengan  rumusan rechstaat di  antara  kurung, dengan anggapan pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya, dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia. 6
Menurut Munir Fuady, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan  yang  diatur  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  yang  berkeadilan  yang tersusun dalam suatu  konstitusi,  dimana semua orang dalam   negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama  diperlakukan  sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit,  ras,  gender,  golongan,  agama,  daerah,  kepercayaan,  dan  kewenangana pemerintah  dibatasi  berdasarkan  suatu  prinsip  distribusi  kekuasaan,  sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melangggar hak-hak rakyat, dikarenakannya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis. 7
Pemahaman teori dan praktik terhadap negara hukum di Indonesia tidak lepas dari sistem hukum. Secara konsep negara hukum dikenal berakar dari tradisi hukum yang berbeda, yang secara umum dibedakan antara tradisi hukum common law system dan
4 Harijanti, Susi Dwi. (2011). Negara Hukum Yang Berkeadilan-Kumpulan pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. Bandung: PSKN FH Unpad. h. 80.
5 Ibid .
6 Wahyono, Padmo dikutip dalam Bachtiar. (2015). Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). h. 31.
7 Fuady, Munir. (2009). Teori Negara Hukum Modern. Bandung: PT.Refika Aditama. h. 3.
civil law system , bahkan terdapat perkembangan negara hukum dalam konsep Amerika Serikat. 8 Hal ini menunjukkan konsep negara hukum yang terus menerus mengalami perkembangan.
Azas Equality  before  the  law merupakan  pilar  utama  dari  bangunan  negara  hukum (r echtstaat )  yang  mengutamakan  hukum  di  atas  segalanya  ( supreme  of  law ). Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial ( social stratum ). Asas ini mengandung arti bahwa: 9 pertama,  setiap  orang  (tanpa  terkecuali  berarti  tiada  seorangpun  memiliki keistimewaan  atau previlege ketika  berhadapan  dengan  hukum.  Kedua,  kedudukan yang sama berarti menegaskan status setiap orang di depan hukum.
Asas  persamaan  di  hadapan  hukum  dapat  dijadikan  sebagai  standar  untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun di sisi lain,  karena  ketimpangan  sumber  daya  (kekuasaan,  modal  dan  informasi)  asas tersebut  sering  didominasi  oleh  penguasa  dan  pemodal  sebagai  tameng  untuk melindungi  aset  dan  kekuasaannya. 10 Merujuk  pentingnya  penormaan  dan pelaksanaan asas ini, maka pengaturan mengenai azas persamaan di hadapan hukum harus ditempatkan pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi (UUD NRI Tahun  1945)  dalam  tata  urutan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Azas  ini sebenarnya telah diatur pula dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949. Asas persamaan di hadapan hukum dalam Undang-undang Dasar 1945 dimuat dalam Pasal  27  ayat  (1)  UUD  NRI  tahun  1945:  “Segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  tinggi hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Demikian  pula  setelah perubahan ke-2 UUD NRI 1945, Asas persamaan di hadapan hukum kembali dipertegas di  dalam  Pasal  28D  ayat  (1):  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.  Isyarat  senada  ditemukan  pula  di  dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia
8 Harijanti, Susi Dwi. Negara Hukum, Op.cit , h. 81.
9 Wantu, Fence M. (2011). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Reviva Cendekia. h. 19.
10 Walukow, Julita Melissa. (2013). “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”. Artikel Lex et Societatis , 1, (1): h. 8.
Serikat  (KRIS)  1949  melalui  ketentuan  Pasal  7  yang  menyatakan  bahwa:  a).  Setiap orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi  terhadap  Undang-Undang.  b).  Segala  orang berharap menuntut perlakuan dan lindungan yang sama oleh undang-undang.
Dokumen  hukum  internasional  jugamengatur  secara  universal  asas  persamaan  di hadapan  hukum.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam Universal  Declaration  of Human  Right (UDHR)  1948  tentang  Asas  Persamaan  di  hadapan  hukum  atau Equality  Before  The Law, pada Pasal 6 menyatakan: “ Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law ”. Selanjutnya, Pasal 7 yang menegaskan antara lain: “ All are equal before  the  law  and  are  entitled  without  any  discrimination to  equal  protecion  af  the law .....”.
Keberadaan  asas  persamaan  di  muka  hukum  dipertegas  lebih  lanjut  di  dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. Pasal 16 ICCPR 1966 menyatakan bahwa: “ Everyone has the right to recogniton everywhere as a person before the law ”. Pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa: “ Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks ”. Demikian pula dalam Pasal 26 antara lain  menyatakan:  “ All  persons  are  equal  before  the  law  and  are  entitled  without  any discrimination to the equal protection of the law ”.
Praktik  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia,  menempatkan  DPR  sebagai cabang  kekuasaan  negara  di  bidang  legislatif  melahirkan  hak  dan  fungsinya  dalam menjalankan tugas kelembagaannya. Salah satu hak yang melekat pada DPR adalah hak imunitas sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua UUD NRI1945 Pasal 20A ayat (3):  “Selain  hak-hak  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  lain  Undang-Undang  Dasar  ini, setiap  anggota  Dewan  perwakilan  Rakyat  mempunyai  hak  mengajukan  pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.
Hak imunitas anggota DPR tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 224 UU MD3. Pasal  224  ayat  (1)  menyatakan:  “Anggota  DPR  tidak  dapat  dituntut  di  depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan  dengan  fungsi  serta  wewenang  dan  tugas  DPR”.  Selanjutnya  ayat  (2) menjabarkan: “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena  hak  dan  kewenangan  konstitusional  DPR  dan/atau  anggota  DPR.  Kemudian ayat (3) menjelaskan: Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan,
pertanyaan,  dan/atau  pendapat  yang  dikemukakannya  baik  di  dalam  rapat  DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang  dan tugas DPR. Lebih khusus, hakimunitas ini kembali diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. 11 Ketentuan  mengenai  hak  imunitas  yang  diatur  dalam  UU  MD3  ini  tidak  hanya membatasi pada hak anggota DPR saja, akan tetapi juga meliputi hak anggota Majelis Permusyawaratan  Rakyat, 12 anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah, 13 anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 14 serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 15 .  Secara  khusus,  hak  imunitas  bagi  anggota  dapat  dijabarkan menjadi dua bagian, yakni hak untuk tidak dituntut dipengadilan, serta hak untuk tidak dilakukan  pergantian antar  waktu. Kedua hal  tersebut berkenaan dengan tugas dan kedudukan seorang anggota dalam rapat atau diluar rapat DPR.
Hak imunitas bagi cabang kekuasaan negara merupakan keniscayaan dalam sebuah negara  demokrasi  modern.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  hak  imunitas anggota  DPR  dimaknai  sebagai  hak  anggota  lembaga  perwakilan  rakyat  untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh  dituntut di muka pengadilan. 16 Menurut Munir Fuady, pada umumnya pengertian  fungsi  legislatif  yang  dilindungi  berdasarkan  konsep  hak  imunitas  ini mencakup  hal-hal: 17 (1).  Kebebasan  berbicara  dan  berdebat  di  dalam  sidang  atau rapat-rapat  di  parlemen,  (2).  Pemungutan  suara  secara  bebas  di  parlemen,  (3). Penyediaan  laporan-laporan  fraksi,  komisi  atau  pribadi  anggota  parlemen,  (4). Partisipasi  dalam  hearing,  rapat,  sidang,  di  parlemen  atau  dalam  tinjauan  lapangan secara  resmi  oleh  parlemen  atau  anggota  parlemen,  (5).  Kebebasan  untuk  tidak ditangkap dan ditahan, (6). Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.
11 Pasal 191 ayat (1)–ayat (8) Peraturan DPR No. 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan DPR No. 1 tahun 2014.
12 Pasal 57 UU MD3 13 Pasal 290 UU MD3 14 Pasal 338 UU MD3
15 Pasal 388 UU MD3
16 www.kbbi.web.id, diunduh 15 Agustus 2018.
17 Fuady, Munir. Op.cit, h. 165-166.
Hak  imunitas  dalam  ranah  legislatif  berkaitan  dengan  kewenangan  anggota  badan legislatif. Dalam pelaksanaan hak imunitas bagi lembaga legislatif ini, yang dilindungi oleh hukum hanya sejauh tindakan anggota legislatif tersebut merupakan tindakannya dalam fungsinya sebagai legislatif, tidak termasuk tindakan anggota legislatif sebagai pribadi, atau tindakan dalam fungsinya di bidang politik. 18 Secara garis besar, maksud Pasal  224  UU  MD3  menggambarkan  bahwa  anggota  parlemen  tidak  boleh  di persoalkan  dihadapan  hukum  dalam  hubungan  dengan  tindakan  yang  dilakukan sebagai bentuk fungsi legislatifnya, termasuk terhadap setiap ucapan atau pendapat dalam kedudukan sebagai anggota parlemen.
Hak imunitas bagi anggota DPR sebenarnya telah dilakukan pembatasan pada Pasal 224 UU MD3 tersebut, dimana hak imunitas anggota DPR hanya dapat diberlakukan pada  pendapat  serta  tindakan  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya didalam  maupun di luar rapat DPR semata. Hal ini menunjukan bahwa pendapat dan tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota DPR di luar tugas dan wewenangnya tidak mendapat bentuk perlindungan dari hak imunitas tersebut.
Pelaksanaan hak imunitas anggota DPR erat kaitannya dengan prosedur khusus untuk pejabat negara untuk dapat diproses hukum secara cepat yang lazim dikenal sebagai forum privilegiatum . Pemaknaan tentang forum privilegiatum yakni forum khusus yang diberikan untuk pejabat negara tertentu agar dapat menjalankan proses hukum secara cepat sehingga prosesnya hanya ada di satu tingkatan dan langsung bersifat final dan mengikat,  dari  segi  proses  persis  dengan  yang  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Konstitusi. 19
Konsepsi forum  preveligiantum di  Indonesia  pernah  berlaku  melalui  konstitusi  RIS 1949  dan  Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950.  Pada  saat  itu  Mahkamah  Agung (MA) merupakan lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pejabat publik yang tersandung hukum, tercatat beberapa pejabat publik pernah diperiksa  melalui
18 Idem, h. 167.
19 Keterangan Saksi Ahli yang termuat dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014, h. 20. diunduh 8 Januari 2016.
hak ini seperti Menteri Negara Sultan Hamid, menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo. 20
Proses  perubahan  prinsip  ketatanegaraan  Indonesia  berdampak  pula  pada keberadaan forum  privilegiatum ini.  Perlahan-lahan  forum  ini  ditinggalkan  karena tidak  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  dimana  menjunjung  tinggi  persamaan dihadapan  hukum  tanpa  mebeda-bedakan  satu  sama  lain.  Menurut  Luhut  M.P. Pangaribuan,  izin  melakukan  pemeriksaan  terhadap  anggota  DPR  RI  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  adalah  bentuk  lntervensi  dalam  sistem  peradilan  pidana. Memang l atar belakang diberlakukannya 'prosedur izin' sebelum memeriksa pejabat negara ialah dalam rangka melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak  sewenang-wenang.  Rationya  karena  pejabat  negara  dan  lembaga  negara  itu merupakan personifikasi dari sebuah negara. Bahkan dalam masa lalu dikenal forum privilegiatum, akan tetapi sudah ditinggalkan. 21
Keberadaan hak imunitas bagi anggota DPR merupakan penggalan dari konsep forum privilegiatum yang  kemudian dilegalisasikan dengan masuknya ketentuan itu  dalam UU  MD3.  Hal  ini  dilaksanakan  dalam  rangka  menjaga  harkat  dan  martabat  pejabat negara.  Akan  tetapi,  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa forum privilegiatum tidak pernah dipraktekkan lagi dalam sistem peradilan Indonesia.
Perubahan  UUD  NRI  1945  telah  melahirkan  Mahkamah  Konstitusi  dengan kewenangan  kelembagaan  peradilan  di  bidang  ketatanegaraan  yang  dimilikinya. Forum  privilegiatum muncul  kembali  dalam  wujud  wewenang  MK  yang  dapat memeriksa dan mengadili Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana  untuk  pertama  dan  terakhir  sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  7B  UUD  NRI 1945. Selain itu, adanya forum privilegiatum akan sejalan dengan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Keberadaan forum privilegiatum dalam proses impeachment terhadap kepala negara memang  diatur  dalam  UUD  NRI  1945.  Akan  tetapi,  pada  pelaksanaannya  forum
20 Putra, Anugrah Andara, dkk. (2016). “Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota DPR RI Dan Urgensi Forum Previligiantum”. Diponegoro Law Review , 5 (2), h. 4.
21 Keterangan  Saksi  Ahli  yang  termuat  dalam  Putusan  MK  Nomor  76/PUU-XII/2014,  h.  32-35. diunduh 8 Januari 2016.
terhadap impeachment tersebut belum pernah dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, tidak  jelas  lembaga  peradilan  mana  yang  akan  melaksanakan forum  privilegiatum terhadap pejabat negara lain selain yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Walaupun MK  memiliki  pemaknaan  kewenangan forum  privilegiatum dalam  UUD  NRI  1945. Namun, untuk anggota DPR tidak dikenal forum semacam ini yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak imunitas terhadap anggota DPR harus dipisahkan dari kerangka forum privilegiatum.
Melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  76/PUU-XII/2014,  hak  imunitas anggota DPR masih tetap diakui, namun dalam proses lebih jauh tentang pelaksanaan hak imunitas yang diatur dalam pasal Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2014  tentang  UU  MD3,  Mahkamah  Konstitusi  menghapus  kewenangan Mahkamah  Kehormatan  Dewan  dalam  memberikan  izin  pemeriksaan  anggota  DPR yang dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana. Putusan  MK  ini  didasarkan  dalam  rangka  menjaga  independensi  dan  imparsialitas lembaga  negara  dan  pejabat  negara,  namun  perlakuan  demikian  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum.
Lahirnya  putusan  MK  tersebut  merupakan  penegasan  pelaksanaan  asas  persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum dalam kerangkan negara hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, yakni asas persamaan dihadapan hukum adalah dalam hal yang sama harus diberlakukan sama. Perbedaan dimungkinkan  sepanjang  perbedaan  untuk  memberikan  manfaat  dan  perlindungan terhadap  mereka  yang  dibedakan,  bukan  untuk  memencilkan  atau  mengucilkan mereka yang dibedakan. 22
Kedudukan  anggota  DPR  yang  menjalankan  fungsi  cabang  kekuasaan  legislatif dibayang-bayangi  oleh  gugatan  atau  tuduhan  hukum  atas  pelaksanaan  tugas  dan kewenangannya. Oleh sebab itu, menurut penulis adanya hak imunitas bagi anggota DPR  merupakan  hal  yang  wajar  dalam  sebuah  negara  yang  menganut  sistem
22 Manan,  Bagir.  (2009). Hukum  Kewarganegaraan  Indonesia  Dalam  UU  No.  12  Tahun  2006. Yogyakarta: FH UII Press. h. 31.
demokrasi  modern  seperti  Indonesia.  Hak  imunitas  bagi  anggota  DPR  merupakan suatu keniscayaan dalam menjaga serta mewujudkan marwah kelembagaan DPR. Pengakuan  serta  pelaksanaan  hak  imunitas  bagi  anggota  DPR  tidak  bertentangan dengan  prinsip equality  before  the  law sepanjang  pemaknaan  hak  imunitas  tidak mencakup  keseluruhan  kekebalan  hukum  anggota  DPR  sebagai  warga  negara  pada umumnya. Oleh sebab itu, Proses hukum terhadap anggota DPR masih dapat dilakukan apabila  tindakan  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPR  merupakan  tindakan  yang melibatkan pribadi anggota DPR diluar pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4.2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.16/PUU-XVI/2018 Terkait Wewenang MKD.
Istilah  pengujian  peraturan  perundang-undangan  merupakan  bagian  dari  pengujian berdasarkan  subjek  yang  melakukan  pengujian  dan  pengujian  tersebut  dapat dilakukan oleh hakim ( toetsingsrecht van de rechter atau judicial review ). 23 Pengujian peraturan  perundang-undangan  pada  hakikatnya inheren dengan  kekuasaan kehakiman  dan  merupakan  sifat  pembawaan  dari  tugas  hakim  dalam  menjalankan fungsi mengadili. 24 Menurut Harun Alrasyid, selama tidak diingkari, hak pengujian itu dimiliki  oleh  hakim,  yang  bukan  saja  merupakan  hak  tetap  juga  merupakan kewajiban. 25
Hakim  dalam  menjalankan  kekuasaan  kehakimannya  harus  mempertahankan  dan berpedoman pada hukum serta norma dasar. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengujian  peraturan  perundang-undangan  adalah  proses  untuk  memastikan  bahwa produk  perundang-undangan  tidak  bertentangan  dengan  norma  hukum  dasar  dan tidak merugikan hak konstitusional setiap warga negara.
Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang seringkali terancam oleh kesewenang-wenangan pemerintah berkuasa melahirkan konsepsi “ constitutional review ” atau pengujian konstitusional. Konsepsi ini lahir sebagai buah perkembangan  pemikiran  dari  gagasan  tentang  negara  hukum,  prinsip  pemisahan
23 Konstitusi, Sekretariat Jenderal Mahkamah. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. h. 81. 24 Bachtiar.  (2015). Problematika  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Pada  Pengujian  UU Terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). h. 120.
25 Alrasyid, Harun. (2004). “Hak Menguji Dalam teori Dan Praktek”. Jurnal konstitusi , 1 (1): 95.
kekuasaan,  dan  upaya  perlindungan  serta  pemajuan  hak  asasi  manusia.  Dengan demikian, konsep “ constitutional review ” merupakan kolaborasi tiga ide dasar tersebut, sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  adanya  suatu  pemerintahan  modern  yang demokratis. 26
Pengujian norma hukum/Undang-Undang terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi merupakan  wujud  prinsip  atau  asas  konstitusionalitas  Undang-Undang ( constitutionality of law ), yang mana konsekuensinya harus ada mekanisme yang dapat menjamin  bahwa  Undang  Undang  yang  dibuat  oleh  pembentuk  undang-undang  itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. 27
Pengujian  konstitusionalitas  undang-undang  pada  umumnya  dilaksanakan  oleh negara  yang  menganut  prinsip  supremasi  hukum.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan oleh I Dewa Gede Palguna, pengujian konstitusionalitas undang-undang pada hakikatnya merupakan produk sistem pemerintahan modern yang dilandasi oleh gagasan negara hukum ( Rule  Of Law ),  pemisahan kekuasaan ( Separation Of Power ), dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  ( Protection  Of  Fundamental  Rights ), yang pada hakikatnya memiliki tugas menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam  hubungan  saling  memengaruhi  antara  lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif. Serta tidak kalah pentingnya adalah untuk melindungi hak atau kehidupan pribadi  warga  negara  dari  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  cabang kekuasaan negara. 28
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelaksana  kekuasaaan  kehakiman  berdasarkan Perubahan Ketiga UUD NRI 945 Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 memiliki kewenangan konstitusional  yang  terdiri  atas  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  umum,  dan  memberi  putusan  atas  pendapat
26 Asshiddieqie,  Jimly.  (2005). Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara. Jakarta: Konstitusi Press. h. 8-9.
27 Lailam, Tanto. (2014). “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang- Undang”. Jurnal Konstitusi , 11 (1): 20.
28 Bachtiar, Op.cit . h. 130.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  terkait  pemakzulan  presiden  dan/atau  wakil  presiden. 29 Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 entang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa keistimewaan khusus. Salah satu kekhususan tersebut adalah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  putusan  yang  bersifat  final, mengikat, dan tidak ada upaya hukum lanjutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat  (1)  UUD  NRI  1945  dan  Pasal  10  ayat  (1)  dan  Pasal  47  UU  MK.  Keistimewaan seperti  ini,  tidak  dimiliki  oleh  lembaga  peradilan  di  lingkungan  Mahkamah  Agung (MA).
Mengenai sifat final putusan MK tersebut, maka setiap putusan MK berlaku progresif kedepan dan tidak berlaku surut (retroaktif). Oleh sebab itu, seluruh subyek perbuatan hukum masih dianggap sah sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi yang akan memuat subyek hukum baru. Selain memuat hukum baru, putusan MK juga sekaligus akan  menciptakan  hukum  yang  dicita-citakan  ( Ius  Constituendum )  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, dengan ketentuan tersebut maka,  putusan MK bersifat final yang berarti: 30 (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ), (2) putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan, dan Semua pihak wajib mematuhi/melaksanakan putusan MK, (3) Tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.
Menurut Maruarar Siahaan setiap putusan mahkamah konstitusi jika disimpulkan dari amar putusannya bersifat declaratoir , constitutief , dan condemnatoir. 31 Satu putusan dapat  dikatakan  c omdemnatoir apabila  putusan  tersebut  berisi  penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu  prestasi ( tot het verrichten
29 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.
30 Laksono, Fajar, dkk. (2013). “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI”. Jurnal Konstitusi , 10 (4): 739.
31 Siahaan, Maruarar. (2012). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. h. 205.
van een prestatie ). 32 Putusan declaratoir adalah  putusan dimana hakim menyatakan apa apa yang menjadi hukum. 33 Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat Declaratoir. Sedangkan Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. 34
Terkait  substansi  pokok  bahasan  ini  adalah  tentang  putusan  MK  nomor  16/PUU- XVI/2018 yang dalam hal ini merupakan putusan dalam perkara pengujian UU MD3. Dalam amar putusan nomor 16/PUU-XVI/2018 yang terdiri dari enam poin tersebut, Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan  para  pemohon  untuk  sebagian. Secara  umum,  permohonan  terhadap  pengujian  UU  MD3  dilakukan  oleh  pemohon terkait beberapa pasal yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, diantaranya Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) tentang tentang mekanisme pemanggilan paksa oleh DPR, Pasal 122 huruf I mengenai langkah hukum dari MKD terhadap penghina kehormatan anggota dan kelembagaan DPR, serta Pasal 245 ayat (1) tentang kewenangan MKD.
Sebagai the  supreme  law  of  the  land bagi  negara  dan  bangsa  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  1945  haruslah  dipedomani  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh elemen negara bangsa ini, baik  penyelenggara negara maupun warga  negara dalam menunaikan tugas masing-masing. Dalam posisi semacam itu pula,  konstitusi  haruslah  dapat  ditegakkan  dan  difungsikan  sebagai  rujukan dalam  menemukan  solusi  untuk  menyelesaikan  problem-problem  kenegaraan  dan kebangsaan yang timbul. 35
Upaya membangun kesetiaan terhadap konstitusi adalah ketaatan terhadap putusan MK  karena  setiap  putusan  MK  merupakan  cerminan  dari  konstitusi  yang  sedang berlangsung. Gejala ketidaktaatan terhadap putusan MK mulai marak. Meskipun belum terbukti  benar,  gejala  tersebut  misalnya  tampak  dari  adanya  kehendak  pembuat
32 Ibid. 33 Idem, h. 206.
34 Ibid.
35 Laksono, Fajar, dkk, Implikasi dan Implementasi, Op.cit. h. 741.
undang-undang  untuk  memasukkan  kembali  pasal-pasal  yang  sebelumnya  telah dibatalkan MK. 36
Adanya upaya untuk menghidupakan pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK dapat terlihat pada UU MD3 yang kembali menghidupkan kewenangan MKD dalam proses pemanggilan  terhadap  anggota  DPR  yang    sedang  bermasalah  dengan  hukum. Sebelumnya  melalui  putusan  MK  Nomor  76/PUU-XII/2014  tentang  pengujian  pasal 245  Undang-undang  Nomor  17  tahun  2014  tentang  MD3,  MK  telah  menghapus kewenangan MKD dalam memberikan izin kepada penegak hukum untuk melakukan pemanggilan  dan  permintaan  keterangan  terkait  penyidikan  terhadap  anggota  DPR yang diduga melakukan tindak pidana.
Secara  khusus  tentang  adanya  kewenangan  MKD  yang  dapat  mengeluarkan pertimbangan  sebelum  lahirnya  izin  pemeriksaan  dari  Presiden  terhadap  proses pemeriksaan anggota DPR, dalil yang disampaikan oleh pemohon terkait adanya frasa kata  ‘tidak’ dan frasa ‘setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan’  merugikan  hak  konstitusional  pemohon  untuk  mendapatkan  persamaan kedudukan dalam hukum sebagimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
Frasa kata ‘tidak’ dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dapat ditafsirkan menimbulkan tafsir persetujuan tertulis Presiden hanya berlaku jika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan  dengan  tugas  dari  anggota  DPR,  sedangkan  jika  berhubungan  dengan tugas  dari  anggota  DPR  maka  tidak  membutuhkan  persetujuan  tertulis  Presiden. 37
Sementara  itu,  terhadap  frasa  ‘setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Mahkamah Kehormatan Dewan’,  kata ‘setelah’ dalam frasa ini membuat ketentuan  norma pada frasa  ‘persetujuan  tertulis  Presiden’  tersebut  tidak  bisa  dikeluarkan  jikalau  tidak mendapatkan  pertimbangan  dari  MKD,  sehingga  mengakibatkan  pemanggilan  atau permintaan  keterangan  kepada  anggota  DPR  sehubungan  dengan  terjadinya  tindak pidana tidak dapat dilakukan. 38
36 Ibid . 37 Dalil pemohon pada putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018, h. 21. diunduh 6 Agustus 2018.
Adanya ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 menurut pemohon bertentangan dengan Pasal    1    ayat  (3)  UUD  NRI  1945    tentang  prinsip  negara  hukum,  dimana  prinsip tersebut  menjamin  persamaan  di  muka  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27 ayat (1) UUD NRI 1945, serta bertentangan dengan prinsip hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI 1945.
Menurut Ketua MKD Dasco Ahmad, etentuan Pasal 245 ayat (1) tersebut berguna agar anggota legislatif terhindar dari praktik kriminalisasi. Sebab, banyak laporan-laporan kasus yang menimpa anggota DPR namun tak disertai alat bukti yang jelas. Pasal 245, dirancang  untuk  melindungi  anggota  DPR  dari  kasus  pidana  hukum  yang  mudah dikriminalisasi. Namun, bila terjerat kasus tindak pidana khusus, maka hal tersebut dikecualikan. 39
Pada  proses  persidangan  dengan  mendengarkan  saksi  yang  dihadirkan  pemohon, saksi ahli Margarito Kamis menyatakan bahwa bilapun atribusi kewenangan kepada MKD dalam memberikan pertimbangan harus dipertahankan, maka norma pada pasal tersebut  harus  diberi  batas  waktu.  Selebihnya,  menurut  Margarito  norma  yang diujikan  tidak  berkepastian  hukum. 40 Sementara  menurut  Zainal  Arifin  Mochtar, keberadaan  Pasal  245  ayat (1) masih  dapat diterima sepanjang hanya mengatur ke tindak  pidana  yang  diberikan  dengan  pelaksanaan  tugas  serta  kewenangan memberikan  pertimbangan  tidaklah  dalam  kerangka  untuk  menghentikan  tindak pidana  tersebut,  sehingga  pertimbangan  tersebut  hanya  akan  menjadi  acuan  yang tidak  sama  sekali  wajib  untuk  dilakukan  serta  administrasi  tersebut  tidaklah  dapat menghambat pemeriksaan yang dilakukan. 41
Kewenangan MKD dalam rezim perizinan pemeriksaan anggoat DPR ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah diputus oleh MK melalui putusan nomor 76/PUU- XII/2014,  dimana  wewenang  MKD  tersebut  dilimpahkan  kepada  Presiden.  Dalam
39 Fadel  Prayoga,  “MKD  Sebut  Pasal  245  UU  MD3  Agar  Anggota  DPR  Tak  Dikriminalisasi”, https://news.okezone.com/read/2018/02/14/337/1859260/mkd-sebut-pasal-245-uu-md3-agar- anggota-dpr-tak-dikriminalisasi, diunduh 25 Agustus 2018.
40 Keterangan  Ahli  yang  terdapat  pada  putusan  MK  nomor  16/PUU-XVI/2018,  h.43.  diunduh  6 Agustus 2018.
41 Ide m, h. 37.
pertimbangannya  MK  berpendapat  bahwa  MKD  merupakan  alat  kelengkapan  DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan  pidana.  Selain  itu,  anggota  MKD  yang  komposisinya  berasal  dari  sesama anggota DPR akan menimbulkan conflict of interest dalam proses keluarnya izin oleh MKD. Ruang lingkup pengujian Pasal 245 UU MD3 dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1. Ruang Lingkup Pengujian
UU MD3 Tahun 2014 UU MD3 Tahun 2018
Pasal 245
(1) Pemanggilan  dan  permintaan keterangan  untuk  penyidikan terhadap  anggota  DPR  yang diduga  melakukan tindak pidana harus  mendapat  persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan Pasal 245 (1) Pemanggilan  dan  permintaan keterangan ke
(2) pada  anggota  DPR  sehubungan dengan  terjadinya tindak pidana yang  tidak  sehubungan  dengan pelaksanaan  tugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan
persetujuan tertulis  dari  Presiden  setelah mendapat  pertimbangan  dari Mahkamah Kehormatan Dewan
Sumber : diolah dari putusan MK
Setelah melakukan pemeriksaan bukti yang diberikan oleh pemohon, mendengarkan saksi ahli dari pemohon serta mendengarkan keterangan pihak pemerintah dan DPR, MK menyatakan bahwa rumusan Pasal 245 UU MD3 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya MK merubah Pasal  245  menjadi  “Pemanggilan  dan  permintaan  keterangan  kepada  anggota  DPR sehubungan  dengan  terjadinya  tindak  pidana  yang  tidak  sehubungan  dengan pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  224  harus  mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.
Dalam  pertimbangannya,  Mahkamah  berpendapat  bahwa  pentingnya  perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksankan hak- hak  konstitusionalnya  sebagai  anggota  DPR  maupun  dalam  melaksanakan  fungsi- fungsi  konstitusional  kelembagaan  DPR.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya perlindungan  yang  dimaksud  adalah  dalam  bentuk  persetujuan  Presiden  bukan persetujuan MKD karena MKD merupakan lembaga etik yang keanggotaannya berasal
dari dan oleh anggota DPR, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014.
Lahirnya  putusan  MK  nomor  16/PUU-XVI/2018  berimplikasi  jelas  pada  hilangnya kembali  kewenangan MKD dalam proses penyidikan  yang melibatkan anggota DPR. Upaya menghidupkan kembali kewenangan MKD melalui UU MD UU MD3 Tahun 2018 yang  sebelumnya  telah  diputus  oleh  MK  menurut  penulis  adalah  sebuah  bentuk ketidaktaatan  terhadap  konstitusi,  dimana  putusan  MK  dapat  dimaknai  sebagai interpertasi dari norma-norma yang terkandung dalam konstitusi.
Menurut Saldi Isra upaya menghidupkan kembali norma yang telah diputus oleh MK patut dipandang sebagai sebuah bentuk pembangkangan terhadap lembaga peradilan, sebab pembuat undang-undang mencoba dan berupaya menghidupkan kembali norma yang  sudah  dinyatakan  inkonstitusional  lewat  proses judicial  review di  Mahkamah Konstitusi.  Dalam  batas-batas  tertentu,  upaya  menghidupkan  kembali  norma  yang telah dinyatakan inkonstitusional dapat dinilai sebagai betuk lain dari penyeludupan norma. 42
Meskipun  putusan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  cerminan  dari  konstitusi  itu sendiri  serta  merupakan  tafsir  resmi  dan  satu-satunya  terhadap  konstitusi,  yang tujuan  utamanya  adalah  menegakkan  kesetiaan  utama  seluruh  elemen  bangsa terhadap konstitusi, tidak menutup kemungkinan akan terdapat resiko putusan yang dirasa tidak adil oleh berbagai pihak. Dalam UU MD3 Tahun 2018, fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat dari MK masih direspon negatif oleh para termohon, dalam hal ini DPR sebagai lembaga legislatif yang merumuskan perubahan UU  MD3 Tahun 2018. Secara singkat, dapat dikatakan terdapat ketidaktaatan atau bisa disebut adanya pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengandung
42 Menghidupkan  kembali  norma  yang  dimaksud  pada  UU  MD3  sejalan  dengan  apa  yang  pernah terjadi  pada  kasus  yang  menghadirkan  kembali  konsep  badan  hukum  pendidikan  melalui  pola  PTN badan  hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012.  Keterangan  saksi  ahli  Saldi  Isra  pada Risalah  Sidang  Perkara  Nomor  103/PUU-X/2012  dan  Perkara  Nomor  111/PUU-X/2012  Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap UUD NRI 1945, h. 12. diunduh 4 September 2018
arti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi selalu dihadang oleh berbagai kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan final. 43
Berdasarkan putusan MK yang diatur dalam Pasal 47 UU MK, menurut Fajar Laksono sifat  final  menunjukkan  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  hal,  yaitu: 44 pertama ,  bahwa putusan  MK  secara  langsung  memperoleh  kekuatan  hukum; kedua ,  karena  telah memperoleh kekuatan hukum maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak  yang  berkaitan  dengan  putusan.  Semua  pihak  wajib  mematuhi  dan melaksanakan  putusan  MK; ketiga ,  karena  merupakan  pengadilan  pertama  dan terakhir,  maka  tidak  ada  upaya  hukum  lain  yang  dapat  ditempuh.  Sebuah  putusan apabila  tidak  ada  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  berarti  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) dan memperoleh kekuatan mengikat ( resjudicata pro veritate habetur ).
Merujuk  kekuatan  hukum  serta  sifat  putusan  MK,  seharusnya  perumusan  UU  MD3 Tahun 2018 mempertimbangkan apa yang menjadi maksud asli dari lahirnya putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018. Dengan tidak dijadikannya putusan MK sebagai bahan pertimbangan  dalam  perumusan  UU  MD3  Tahun  2018  menunjukkan  secara  jelas bahwa  DPR  sebagai  lembaga  yang  bersifat positif  legislator telah  secara  sepihak memanfaatkan  kewenangannya  untuk  menghadirkan  norma  baru  dengan  kerangka perlindungan terhadap harkat dan martabat anggota maupun kelembagaan DPR.
Apabila merujuk pada hal-hal diatas, menurut penulis putusan MK yang telah merubah norma pada Pasal 245 UU MD3 sangatlah tepat. Dihapusnya kewenangan MKD yang merupakan keharusan yang harus diterima oleh seluruh pihak termasuk DPR. Selain itu,  putusan  MK  nomor  16/PUU-XVI/2018  telah  sejalan  dengan  putusan  MK sebelumnya  mengenai  pokok  permohonan  pasal  yang  sama  dalam  UU  MD3  tahun 2014,  yakni  putusan  MK  nomor  76/PUU-XII/2014.  Dengan  demikian,  proses pemanggilan  dan  permintaan  keterangan  kepada  anggota  DPR  sehubungan  dengan terjadinya  tindak  pidana  yang  tidak  sehubungan  dengan  pelaksanaan  tugas
43 Syahrizal, Ahmad. (2007). “Problem Implementasi Putusan MK”. Jurnal Konstitusi , 1 (4): 107.
44 Soeroso, Fajar Laksono. (2014). “Aspek keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi , 11 (1): 65-66.
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  224  UU  MD3  tetap  hanya  melalui  proses persetujuan tertulis dari Presiden seorang.
Secara spesifik, implikasi hukum pasca lahirnya putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 adalah pertama, dihapusnya wewenang MKD dalam memberikan pertimbangan awal sebelum  lahirnya  ijin  tertulis  presiden.  Kedua,  persetujuan  pemanggilan  dan permintaan  keterangan  kepada  anggota  DPR  sehubungan  dengan  terjadinya  tindak pidana hanya melalui ijin Presiden semata.
Kedua implikasi tersebut merupakan penegasan kembali bahwa MKD tidak memiliki kedudukan  hukum  untuk  melakukan  pemberian  pertimbangan  dalam  pemeriksaan anggota  DPR,  walaupun  hal  tersebut  dilihat  dalam  sudut  pandang  administratif semata.  Adanya  wewenang  MKD  dalam  rumusan  Pasal  245  UU  MD3  tidak  sejalan dengan  putusan  MK  nomor  76/PUU-XII/2014  yang  telah  menetapkan  wewenang pemberian izin pemeriksaan anggota DPR hanya melalui Presiden. Putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 seharusnya dimaknai sebagai bagian untuk memberikan batasan kewenangan MKD hanya sebagai badan etik internal di DPR. Selain itu, hal tersebut juga sebagai upaya menghilangkan persepsi publik bahwa DPR melalui MKD terlalu melakukan proteksi berlebihan bagi setiap anggotanya.

## 5. Kesimpulan
Hak imunitas anggota DPR yang dijamin oleh UUD NRI 1945 merupakan hal yang wajar dalam  sebuah  negara  demokrasi  modern  seperti  di  Indonesia.  Hal  ini  juga  tidak bertentangan  dengan  prinsip equality  before  the  law sepanjang  pemaknaan  hak imunitas tidak mencakup keseluruhan kekebalan hukum anggota DPR sebagai warga negara pada umumnya. Dengan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan seorang anggota DPR, maka hak imunitas harus diakui pada diri masing-masing anggota DPR sepanjang  hak  tersebut  berkenaan  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  secara pribadi sebagai anggota maupun dalam kelembagaan DPR.
Putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi pada dua hal yakni, dihapusnya wewenang MKD dalam memberikan pertimbangan awal sebelum lahirnya ijin tertulis presiden, serta persetujuan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana hanya melalui ijin Presiden semata. Implikasi  Putusan  MK  nomor  16/PUU-XVI/2018  berhubungan  langsung  dengan wewenang DPR dan berpengaruh pada kedudukan DPR.  Oleh sebab itu, DPR dalam
proses  pembentukan  suatu  undang-undang  kedepan  harus  mempertimbangkan putusan MK yang terkait dengan undang-undang tersebut. Selain itu, selayaknya DPR tidak  menghidupkan  kembali  norma  hukum  yang  telah  dibatalkan  oleh  MK  dalam undang-undang yang baru.

## Referensi
Buku:
Asshiddieqie, Jimly. (2005). Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Jakarta: Konstitusi Press.
Bachtiar,  2015, Problematika  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Pada Pengujian UU Terhadap UUD , Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
Dwi  Harijanti,  Susi.  (2011). Negara  Hukum  Yang  Berkeadilan-Kumpulan  pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. Bandung: PSKN FH Unpad.
Fuady, Munir (2009). Teori Negara Hukum Modern. Bandung: PT.Refika Aditama.
Gaffar, Janedri M. (2012). Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegraaan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press.
Jenderal  Mahkamah  Konstitusi,  Sekretariat.  (2010). Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Manan,  Bagir.  (2009). Hukum  Kewarganegaraan  Indonesia  Dalam  UU  No.  12  Tahun 2006. Yogyakarta: FH UII Press.
M.Wantu, Fence. (2011). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
Siahaan,  Maruarar.  (2012). Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Alrasyid, Harun. (2004). “Hak Menguji Dalam teori Dan Praktek”, Jurnal konstitusi. 1 (1): 95.
Anugrah Andara Putra, Anugrah dkk. (2016). “Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh  Anggota  DPR  RI  Dan  Urgensi  Forum  Previligiantum” Diponegoro  Law Review , 5 (2): 4.
Lailam,  Tanto.  (2014).  “Konstruksi  Pertentangan  Norma  Hukum  dalam  Skema Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi. 11 (1): 20.
Laksono,  Fajar  dkk.  (2013).  “Implikasi  dan  Implementasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  5/PUU-X/2012  tentang  SBI  atau  RSBI”, Jurnal  Konstitusi. 10 (4): 739.
______.2014. “Aspek keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi. 11 (1): 65-66.
Melissa Walukow, Julita. (2013). “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law  Bagi Narapidana  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia”, Artikel Lex  et Societatis. 1 (1): 8.
Syahrizal, Ahmad. (2007). “Problem Implementasi Putusan MK”. Jurnal Konstitusi , 1 (4): 107.

## Sumber Internet/Website
Fadel  Prayoga.  (2018).  MKD  Sebut  Pasal  245  UU  MD3  Agar  Anggota  DPR  Tak Dikriminalisasi. Diunduh darih ttps://news.okezone.com/read/ 2018/02/14/337/1859260/mkd-sebut-pasal-245-uu-md3-agar-anggota-dpr- tak-dikriminalisasi, diunduh 25 Agustus.
www.kbbi.web.id, diunduh 15 Agustus 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  17  tahun  2018  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah.
Peraturan  DPR  No.  1  tahun  2014  tentang  Tata  Tertib  sebagaimana  telah  dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan DPR No. 1 tahun 2014.

## Putusan Pengadilan
Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014.
Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.
Risalah  Sidang  Perkara  Nomor  103/PUU-X/2012  dan  Perkara  Nomor  111/PUU- X/2012  Perihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap UUD NRI 1945.