## PRAKTIK EUTANASIA DALAM PERSPEKTIF MEDIS DAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Ade Tian Dwi Saputra
Kodrat Alam Universitas Wiralodra
Email : adetiansaputra06@gmail.com , amuksamudrajustitia@gmail.com

## ABSTRACT
Some think that euthanasia is an act of suicide or intentionally taking someone's life which is prohibited by any religion and unlawful. The Indonesian Doctors Association (IKI) also opposes euthanasia measures for patients for any reason. Broadly speaking from the way it is  done,  euthanasia  is  divided  into  two  groups,  namely  active  euthanasia  and  passive euthanasia. According to Kartono Muhammad, active euthanasia occurs if there are still signs of life in patients when euthanasia measures are performed. The action referred to in this case is to accelerate the death of a person by giving injections or removing the aids used by the patient. Meanwhile, passive euthanasia is an action that is carried out both at the request of the patient himself and the patient's family to deliberately no longer assist with tools that can prolong the patient's life.
Keywords:  Euthanasia,  Death  according  to  Medical,  Euthanasia  Regulation  in Indonesia.

## I. PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  kematian,  menurut  cara  terjadinya,  ilmu  pengetahuan membaginya  dalam  tiga  jenis 1 ,  yaitu  Orthothanasia  (kematian  yang  terjadi  karena  suatu proses  alamiah),  Dysthanasia  (kematian  yang  terjadi  karena  sesuatu  yang  wajar),  dan Euthanasia (kematian  yang  terjadi  dengan  pertolongan  atau  tidak  dengan  pertolongan dokter).
Perkembangan  teknologi  dalam  bidang  kedokteran  menyebabkan  berbagai penemuan-penemuan  baru  yang  semakin  mendukung  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu teknologi  dalam  bidang  kedokteran  yang  berhubungan  erat  dengan  hak  untuk  hidup seseorang  yang  akhir-akhir  ini  yang  masih  banyak  diperdebatkan  yakni  tindakan euthanasia . Euthanasia berasal dari bahasa Yunani “ Euthanatos ” yang berarti mati dengan
1 Triwibowo, Cecep. Etika & Hukum Kesehatan, Nuha Medika: Yogyakarta, 2014, hlm. 200.
baik  tanpa  adanya  penderitaan 2 . Euthanasia berasal  dari  dua  kata  yakni  kata  “ eu ”  yang berarti  baik,  dan  “ thanatos ”  yang  berarti  mati. Euthanasia juga  dapa  diartikan  sebagai praktik  pencabutan  kehidupan  manusia  atau  hewan  melalui  cara  yang  dianggap  tidak menimbulkan  rasa  sakit  atau  menimbulkan  rasa  sakit  yang  minimal,  biasanya  dengan memberikan suntikan yang mematikan 3 .
Secara  garis  besar  dari  cara  dilakukannya, euthanasia dibagi  menjadi  dua kelompok  yakni euthanasia aktif  dan euthanasia pasif 4 .  Menurut  Kartono  Muhammad, euthanasia aktif  terjadi  jika  masih  terdapat  tanda-tanda  kehidupan  pada  pasien  ketika tindakan euthanasia dilakukan. Tindakan yang dimaksud dalam hal ini yakni mempercepat kematian  seseorang  dengan  memberi  suntikan  atau  melepaskan  alat-alat  bantu  yang dipergunakan  oleh  pasien.  Sedangkan euthanasia pasif,  yakni  tindakan  yang  dilakukan baik atas permintaan pasien sendiri maupun keluarga pasien untuk secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan alat-alat yang dapat memperpanjang hidup pasien.
Beberapa  pro  kontra  muncul  dalam  permasalahan euthanasia .  Ada  yang beranggapan  bahwa  tindakan euthanasia merupakan  tindakan  bunuh  diri  atau  dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang mana hal ini dilarang oleh agama manapun dan  melanggar  hukum.  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IKI)  juga  menentang  tindakan euthanasia kepada  pasien  dengan  alasan  apapun.  Jika  tindakan euthanasia dilakukan karena  alasan  ekonomi,  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IKI)  merekomendasikan  kepada pemerintah  untuk  membantu meringankan  setiap  beban  pengobatan  bagi  setiap  keluarga pasien.  Beberapa  pihak  menyetujui  tindakan euthanasia karena  beranggapan  bahwa tindakan euthanasia merupakan  suatu  tindakan  yang  sejajar  kedudukannya  dengan  hak seseorang untuk hidup, apalagi jika tindakan euthanasia adalah tindakan yang diinginkan sendiri oleh pemohon euthanasia atau pasien.
Selain  kasus  tersebut  di  atas  banyak  lagi  masalah  yang  dihadapi  dokter  dalam mengobati pasien, seperti halnya pasien yang tidak mungkin lagi diharapkan sembuh atau hidup sehat karena belum ditemukan obatnya, sehingga pasien merasakan sakit yang terus menerus, dalam hal ini apakah dokter harus menghilangkan nyawa pasien atau euthanasia
2 Edward  W.  Said,  Representing  the  Colonized:  Anthropology's  Interlocutors,  Published  By:  The  University  of Chicago Press, 1989,
3 Sujiantini dan Nilda Synta, Etika Profesi Kebidanan , Rohma Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 93.
4 Arifin Rada, Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam, Junal Perspektif, Vol. 8, No. 2 Tahun 2013, Edisi Mei, hlm. 111.
dengan  teknik  yang  ada  atau  membiarkan  pasien  begitu  saja  atau  menyuruh  pulang kembali  ketengah  keluarganya.  Menyadari  hal  itu  kewajiban  dokter  adalah  menghormati dan  melindungi  setiap  insan  dengan  menjalankan  tugasnya  semata-mata  hanya  untuk menyembuhkan  dan  mengurangi  penderitaan  pasien  dengan  ilmu  pengetahuan  yang dimilikinya dan berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik kedokteran 5 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Bagaimanakah  Legalitas  Tindakan  Eutanasia  dalam  pespektif  Medis  dan  Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana dalam kasus euthanasia dalam hukum positif Indonesia?

## III. METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif),  yaitu  metode  yang  berusaha  untuk menyelami kaidah dalam aturan hukum sebagai suatu sistem yang dapat terhubung dengan peristiwa  hukum  tertentu.  Bahan  Hukum  Tersier,  Bahan  Hukum  Sekunder  dan  Bahan Hukum  Tersier  yang  diperoleh  dari  sumber  buku,  literatur-literatur,  makalah  hingga perundang-undangan digunakan sebagai Data Sekunder dalam penelitian 6 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Legalitas  Tindakan  Eutanasia  dalam  pespektif  Medis  dan  Hukum  Pidana Indonesia
Hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  memiliki  komponen-komponen yang  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Konsep  L.M.  Friedman  yang  memandang hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  mempunyai  komponen-komponen  yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Komponen Substansi, Struktur, dan Kultur hukum.  Adanya  peraturan  yang  mengikat  setiap  warga  negara  harus  dipatuhi demi  terlaksananya  kehidupan  yang  baik  dalam  tatanan  bernegara  dan
5 M.  Jusuf  Hanafiah  dan  Amri  Amir, Etika  Kedokteran  Dan  Hukum  Kesehatan ,  Jakarta:  EGC,  1997,  hlm. 13.
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.
bermasyarakat merupakan bagian dari substansi hukum. Kelembagaan, dalam hal ini aparat dan mereka yang berwenang dalam pengawasan atas penyelenggaraan aturan  yang  ada  dalam  masyarakat  merupakan  bagian  dari  struktur  hukum. Individu  dan  masyarakat  dengan  berbagai  sikap  dan  nilai-nilai  moralnya  dalam menjalankan peraturan merupakan bagian dari budaya hukum. Ditinjau dari segi substansi  yang  akan  dibentuk  adalah  bertolak  atau  berdasar  dari  peraturan  yang lebih  tinggi  yang  ada  lebih  dahulu  serta  hasilnya  akan  merupakan  bagian  dari substansi hukum itu sendiri 7 .
Infentarisasi  peraturan  keberadaan  aturan  hukum  yang  dapat  dipakai seperti yang tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam UU  Indonesia  tidak  memberikan  tempat  untuk  mentoleransi  salah  satu  alasan pengakhiran  hidup  manusia  dengan  cara  itu.  Pasal  344  KUHP  melarang  segala bentuk  pengakhiran  hidup  manusia  walaupun  atas  permintaan  sendiri  dengan rumusan sebagai berikut:
“Barangsiapa  merampas  nyawa  orang  lain  atas  permintaan  orangitu sendiri  yang  jelas  dinyatakan  dengankesungguhan  hati  diancam  dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".
Dengan  melihat  Pasal  344  KUHP  ini,  merampas  nyawa  dapat  di identikkan  denga  melakukan  tindakan  secara  aktif  untuk  mengakhiri  kehidupan dan  dianggap  sebagai  tindak  pidana  kategoti  kejahatan  terhadap  nyawa. Ketentuan  ini  harus  diingat  kalangan  kedokteran  sebab  walaupun  terdapat beberapa  alasan  kuat  untuk  membantu  pasien/keluarga  pasien  mengakhiri  hidup atau  memperpendek  hidup  pasien,  ancaman  hukuman  ini  harus  dihadapinya. Bentuk  ini  merupakan euthanasia aktif  yang  dapat  dianggap  sebagai  bunuh  diri yaitu euthanasia aktif langsung secara sukarela, aturan hukum yang dapat dipakai pada kasus seperti ini adalah KUHP Pasal 345 yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya  dalam  perbuatan  itu,  atau  memberikan  daya  upaya  itu  jadi buruh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”
7 Achmad  Ruslan,  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia,  Rangkang  Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 80-82.
Aturan hukum dalam KUHP Pasal 338 dan Pasal 340 dapat dipakai untuk bentuk euthansia aktif baik langsung maupun tidak langsung tetapi tidak sukarela Pasal 338 KUHP berbunyi:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.”
Sedangkan Pasal 340 KUHP berbunyi:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  lebih  dahulu merampas nyawa oang lain diacam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”
Kematian  pasien  dapat  diidentikan  dengan  meninggalkan  orang  yang perlu  di  tolong  jua  dikualifikasikan  sebagai  tindakan  pidana  dan  dapat  dipakai aturan hukum dalam KUHP Pasal 304 yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam  keadaaan  dalam  keadaan  sengsara  padahal  menurut  hukum  yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan  atau  pemeliharaan  kepada  orang  itu  di  ancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda  banyak  empat ribu lia ratus rupiah.”
Pasal  lain  yang  terkait  dengan  pembiaran  atau  penelantaran  ini  adalah Pasal 359 KUHP yang berbunyi:
“Barang  siapa  karena  salahnya  menyebabkan  matinya  orang  dihukum penjara  selama-lamanya  lima  tahun  atau  kurungan  selama-lamanya  satu tahun.”
Pasal  ini  mengingatkan  dokter  untuk,  jangankan  melakukan euthanasia , menolong atau memberi harapan ke arah perbuatan itu saja pun sudah mendapat ancaman pidana.
Beberapa  pasal  KUHP  diatas,  tidak  secara  inpesit  tentang euthanasia namun  dapat  digunakan  pada  kejadian euthanasia maka  seharusnya  ada  pelaku kejahatan euthanasia yang  harus  diproses  namun  seperti  yang  kita  ketahui bersama  Sejak  berlakunya    KUHP  sampai  sekarang  belum  pernah  kasus euthanasia ditangani oleh pengadilan seperti yang diatur dalam pasal-pasal diatas pertanyaanya  adalah  apakah  memang  tidak  pernah  ada  atau  perumusan  psalnya yang  tidak  memungkinkan  untuk  mengadakan  penuntutan  di  pengadilan,  tidak jelasnya  aturan  hukum  yang  ada  dan  menimbulkan  persepsi  yang  berbeda-beda
sehingga  dapat  menyebabkan  timbulnya  kejadian euthanasia .  Sedangkan  untuk euthanasia pasif  dengan  kategori  penelantaran  seperti  tidak  memberikan pengobatan  terhadap  pasien  yang  membutuhkan  karena  tidak  memberikan  atau menghentikan  pelayanan  medis  sehingga  menyebabkan/mempercepat  meninggal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190 berbunyi:
1) Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau  tenaga  kesehatan  yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan  sengaja  tidak  memberikan  pertolongan  pertama  terhadap  pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat  (2)  atau  Pasal  85  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya  kecacatan  atau  kematian,  pimpinan  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan/atau  tenaga  kesehatan  tersebut  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).

## Pasal 32
2) Dalam  keadaan  darurat,  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  baik  pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

## Pasal 85
2) Fasilitas  pelayanan  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan pada  bencana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang  menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.
Dalam  Undang-Undang  No.39  tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran pada pasal 51.
Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai kewajiban:
a. Memberi  pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

## Pasal 79
Dipidana dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)  setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang  Dengan  sengaja  tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e.
Dengan demikian dokter tidak dapat terlepas dari tanggung jawab hukum apabila euthanasia terjadi  akibat  penelantaran  maupun  penolakan  terhadap tindakan  medis.  Kejadian euthanasia secara  resmi  belum  pernah  dilaporkan meskipun  pernah  ada  permohonan  ke  pengadilan  tetapi  tidak  dikabulkan dianggap tidak manusiawi apabila euthanasia dilakukan.

## B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Euthanasia dalam Hukum Positif Indonesia
Indonesia belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai Euthanasia. Sehingga  para  ilmuwan,  dokter,  dan  pemuka  agama  menyarankan  agar  dibuat peraturan  perundang-undangan  mengenai  Euthanasia  dengan  syarat  bahwa peraturan-perundang-undangan tersebut harus berdasarkan kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Adapun Euthanasia jika ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945 maka sangat berkaitan erat dengan hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28A bahwa setiap orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  kematian  yang  dilakukan  secara sengaja  dalam  bentuk  Euthanasia  dapat  dinilai  bertentangan  dengan  Pasal  28A UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya tindakan Euthanasia dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Jika kita telusuri dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni pada pasal-pasalnya juga tidak ditemukan pasal yang mengatur mengenai legalitas hak manusia untuk mati.  Hal  tersebut  semakin  menguatkan  bahwa  Euthanasia  merupakan  suatu  hal yang  dilarang  karena  bertentangan  dengan  hak  asasi manusia  yang  diatur  dalam UUD NRI Tahun 1945.
Euthanasia merupakan tindakan yang ilegal maka tindakan Euthanasia ini terdapat  ancaman  pidananya.  Terdapat  beberapa  pasal  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sesuai dengan tindakan Euthanasia aktif antara lain dalam Pasal 55 juncto Pasal 338, Pasal 338, Pasal 344, dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagaui berikut:
1. Secara  yuridis  euthanasia  memang  belum  diatur  dalam  hukum  positif  di Indonesia  termasuk  dalam  Undang-Undang  Kesehatan, di  dalam  Undang- Undang  Praktik  Kedokteran  Indonesia  juga  tidak  diatur  secara  limitatif mengenai tindakan Euthanasia, justru didalam Pasal 7d Kode Etik Kedokteran Indonesia  dikatakan  bahwa  euthanasia  bertentangan  dengan  etika  dan  moral, namun  tidak  mengatur  akibat  hukumnya.  Sedangkan  dalam  KUHP,  meskipun tidak  ada  pasal  didalamnya  yang  mengatur  secara  eksplisit,  pasal  yang dijadikan  sebagai  landasan  dilarangnya  euthanasia  adalah  pasal  344  KUHP. Namun  pasal-pasal  dalam  KUHP  yang  dikaitkan  dengan  euthanasia  tidak semata-mata  dapat  diterapkan  begitu  saja  karena  pasal-pasal  yang  mendekati adalah  pasal-pasal  Kejahatan  terhadap  Tubuh  dan  Nyawa  yang  terdiri  dari penganiayaan  dan  pembunuhan,  yang  dalam  hal  ini  jenis-jenis  tindakan euthanasia tidak dapat diperlakukan sama. Akan tetapi oleh karena belum ada batasan  yang  jelas  yang  mengatur  mengenai  tindakan  euthanasia.  Pasal  344, Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa sering dikaitkan  dengan  tindakan  euthanasia  yang  dapat  dijerat  dengan  Pasal  48,  49,
50 dan 51 KUHP.
2. Dokter yang melakukan euthanasia aktif dapat dipidana sesuai pasal 338, 340, dan 344 KUHP. Dokter yang melakukan euthanasia aktif tidak langsung dapat dipidana  sesuai  pasal  359.  Dokter  yang  melakukan  euthanasia  pasif  dapat dipidana  sesuai  pasal  345,  304,  306  dan  531  KUHP.  tetapi  dokter  yang bersangkutan  tidak  dibebani  tanggung  jawab  pidana,  atau  mendapatkan keringanan  bahkan  pembebasan  hukuman  berdasarkan  pasal  48  KUHP  secara luas.  Belum  ada  pengaturan  tentang  praktik  euthanasia  secara  khusus,  baik euthanasia aktif maupun pasif secara khusus dan eksplisit dalam hukum positif di  Indonesia  tentang  mana  yang  boleh,  mana  yang  dilarang,  yang  diharuskan dan  sanksinya.  Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi  kasus  euthanasia  maka  hukum
yang diberlakukan adalah hukum pidana secara implisit saja. Pasal-pasal dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  untuk  kasus  euthanasia  tentu  dapat digunakan  dan  paling  tidak  mendekati  apabila  terjadi  kasus  Euthanasia. Pertanggungjawaban  yang  melekat  pada  tenaga  medis  adalah  tanggungjawab pidana, etis, dan profesi terhadap segala bentuk tindakan medis yang dilakukan terhadap  pasien.  Praktik  euthanasia  bisa  terjadi  bukan  hanya  karena  ada  niat dari  tenaga  medis  dan  pasien,  melainkan  karena  fasilitas  medis  di  Indonesia yang belum memadai dan merata untuk kepentingan penyembuhan pasien.

## B. Saran
1. Akan  lebih  baik  pemerintah  agar  segera  membuatkan  produk  hukum  secara khusus,  yang  mengatur  tindakan  euthanasia  yang  telah  disesuaikan  dengan kebutuhan-kebutuhan  dan  perkembangan  yang  ada  pada  saat  ini.  baik euthanasia aktif maupun pasif secara khusus dan eksplisit dalam hukum positif di  Indonesia  tentang  mana  yang  boleh,  mana  yang  dilarang,  yang  diharuskan dan  sanksinya.  Hal  ini  juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  hak-hak tenagamedis agar lebih mendapatkan kepastian hukum.
2. Diharapkan kepada para dokter agar senantiasa untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur  sebagai  petugas  kesehatan  yang  menjunjung  tinggi  profesionalitas berdasarkan  standar  yang  dilandasi  kode  etik  kedokteran  dan  kepada  para masyarakat umum agar senantiasa optimis terhadap kesembuhan penyakit yang diderita,  karena  tenaga  medis  akan  selalu  melakukan  tindakan  yang  terbaik guna menyembuhkan penyakit pasiennya.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku & Jurnal
Achmad  Ruslan,  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013,
Arifin  Rada,  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Junal  Perspektif,  Vol.  8,
No. 2 Tahun 2013, Edisi Mei,
Edward W. Said, Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors, Published By: The University of Chicago Press, 1989,
M.  Jusuf  Hanafiah  dan  Amri  Amir, Etika  Kedokteran  Dan  Hukum  Kesehatan , Jakarta: EGC, 1997,
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
Sujiantini  dan  Nilda  Synta, Etika  Profesi  Kebidanan ,  Rohma  Press,  Yogyakarta, 2011,
Triwibowo, Cecep. Etika & Hukum Kesehatan, Nuha Medika: Yogyakarta, 2014,

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Kitan Undang-Undang Hukum Pidana