## PENDAHULUAN
Sejak  Era  Reformasi  digulirkan  pada tahun  1998,  Indonesia  telah  memasuki babak  baru  dalam  sistem  ketatanegaraan dan  sistem  kemasyarakatan.  Banyaknya perkumpulan yang mengatasnamakan
organisasi  telah  banyak  ditemui  hingga sekarang, baik yang bersifat politis, keagamaan  hingga  yang  bersifat  sosial seperti ormas.
Masing-masing  organisasi  memiliki  ciri tersendiri dalam menjalankan roda

## Potensi Penyalahgunaan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Fiktif Dalam Masyarakat Indonesia
Sandryones Palinggi 1 , Putri M. Prayogyandarini 2
1 Institut Sains dan Teknologi Nasional
2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: sandryones@gmail.com
Naskah diterima 24 Maret 2020, Revisi 30 Maret  2020, Terbit 19 April 2020
DOI: doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6936

## Abstrak
Fenomena yang terjadi dalam masyarakat  Indonesia tentang adanya organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai bentuk dari keinginan masyarakat untuk berkarya. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28, turut mendukung hal tersebut dimana negara menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan  mengeluarkan  pendapat  baik  lisan  dan  tulisan  kepada  setiap  warga  negara.  Organisasi kemasyarakatan  pada  umumnya  diartikan  sebagai  wadah  perkumpulan  untuk  menciptakan  sebuah kegiatan  yang  bersifat  positif  serta  memiliki  visi  misi  yang  bertujuan  demi  kemajuan  bersama. Kemunculan  organisasi  kemasyarakatan  fiktif  yang  bercirikan  kerajaan  telah  merusak  hegemoni  dan cita-cita  luhur  dari  kemerdekaan  berserikat.  Potensi  yang  ditimbulkan  telah  mengarah  pada  bentuk kriminal yang berdampak pada masyarakat kecil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif dimana ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, menentukan apa yang dilakukan orang lain  dalam  menghadapi  masalah  yang  sama  di  waktu  mendatang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah memberikan  analisis  secara  deskriptif  tentang  organisasi  kemasyarakatan  yang  bersifat  fiktif  serta potensi  penyalahgunaan  wewenang  organisasi  dalam  masyarakat.  Adapun  kesimpulan  dari  penelitian ini adalah masyarakat mampu lebih jeli dalam menentukan jenis organisasi kemasyarakatan yang akan diikuti  agar  tidak  menjadi  objek  dari  kasus  penipuan  yang  mengatasnamakan  organisasi kemasyarakatan.
Kata Kunci : organisasi kemasyarakatan, fiktif, kriminalisasi, potensi kejahatan.

## Abstract
The  phenomenon  that  occurs  in  Indonesian  society  about  the  existence  of  social  organizations  can  be accepted  as  a  form  of  community  desire  to  work.  The  1945  Constitution  in  Article  28,  also  supports  this matter in which the state guarantees freedom of association, assembly, and issuing both oral and written opinions to every citizen. Social organizations are generally defined as a forum for associations to create a positive activity and have a vision and mission that aims for mutual progress. The emergence of fictitious social organizations characterized by empires has damaged the hegemony and noble ideals of freedom of association. The potential that has arisen has led to a criminal form that impacts small communities. The research method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach which is aimed at gathering actual and detailed information, identifying problems, determining what other people are doing in dealing with similar problems in the future. The purpose of this study is to provide a descriptive analysis of  fictitious  community  organizations  and  the  potential  abuse  of  organizational  authority  in  society.  The conclusion of this research is that the community is able  to be more observant in determining the type of social organization that will be followed so as not to be the object of a fraud case in the name of a social organization.
Keywords : social organizations, fictive organizations, criminalization, crime potential .
kegiatan.  Menurut  Undang-Undang  Dasar 1945  pada  Pasal  28,  turut  mendukung  hal tersebut dimana negara menjamin kemerdekaan  berserikat,  berkumpul,  dan mengeluarkan  pendapat  baik  lisan  dan tulisan kepada setiap warga negara.
Kehadiran organisasi bersifat kemasyarakatan,  tidak  dapat  disangkal, telah  banyak  memberikan  dampak  yang sangat  besar  dalam  perjalanan  menuju kemerdekaan.  Organisasi  Boedi  Oetomo yang  didirikan  pada  tanggal  20  Mei  1908 menandai  kemunculan  para  cendikiawan muda  pada  zaman  tersebut.    Namun  tidak jarang  pula,  beberapa  organisasi  juga memberikan dampak yang sangat merugikan  bagi  masyarakat  Indonesia. (Marwenny, Fauzi, & Cenery, 2018)
Kemunculan  organisasi  kemasyarakatan yang  bercirikan  kerajaan  pada  awal  tahun 2020,  yang  dinamakan  Keraton  Agung Sejagat  (KAS),  menjadi  salah  satu  bentuk organisasi kemasyarakatan yang menimbulkan  keresahan,  tidak  hanya  bagi masyarakat  di  sekitar  tempat  tersebut, tetapi hampir di seluruh masyarakat Indonesia  pada  umumnya  (Dzulfaroh  & Nugroho,  2020).  Jika  menilik  dari  legalitas hukum  terhadap  organisasi  ini,  dapat dikatakan  bahwa  Keraton  Agung  Sejagat tidak  memiliki  dasar  hukum  pembentukan organisasi kemasyarakatan sehingga dapat dikatakan  bahwa  organisasi  ini  merupakan organisasi yang bersifat fiktif (Farasonalia & Arief, 2020).
Kehadiran  organisasi  kemasyarakatan seperti  Keraton  Agung  Sejagat,  justru mendapatkan  perhatian  yang  cukup  besar di lingkungan tempat didirikannya organisasi  tersebut.  Tidak  sedikit  dari mereka  sebenarnya  mengetahui  bahwa organisasi  semacam  itu  tidak  memiliki legalitas  hukum  yang  jelas,  namun  tetap memilih  diam  dan  mengikuti  kegiatan  yang dilaksanakan oleh Keraton Agung Sejagat.
Tujuan  penulis  dalam  penelitian  ini adalah memberikan analisis secara deskriptif tentang organisasi kemasyarakatan  yang  bersifat  fiktif  serta potensi penyalahgunaan
wewenang organisasi  dalam  masyarakat.  Diharapkan dengan  adanya  penelitian  ini,  mampu meminimalisir keterlibatan masyarakat dalam  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh organisasi kemasyarakatan sejenis
sehingga dampak yang ditimbulkan menjadi minimal.
Dalam  penelitian  yang  berjudul  Potensi Penyalahgunaan  Wewenang  Organisasi Kemasyarakatan  (Ormas)  Fiktif dalam Masyarakat  Indonesia,  dapat  memberikan gambaran  kepada  masyarakat  Indonesia tentang  dampak  yang  ditimbulkan  dengan kehadiran organisasi tersebut dalam lingkup masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia.

## METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun metode penelitian tersebut ditujukan untuk  mengumpulkan  informasi  secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah,  membuat  perbandingan  atau evaluasi,  serta  menentukan  apa  yang dilakukan  orang  lain  dalam  menghadapi masalah  yang  sama  dan  belajar  dari pengalaman  mereka  dalam  menetapkan rencana dan keputusan di waktu mendatang.
Dengan  demikian,  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif hanya menguraikan  tanggapan  terhadap  sebuah situasi,  peristiwa,  maupun  fenomena  yang terjadi  sehingga tidak  diperlukan  penjelasan antara  hubungan  kausalitas  maupun  uji hipotesis.
Dalam  Buku  dengan  berjudul  Penelitian Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik,  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya  (Bungin, 2011),  metode  literatur  adalah  salah  satu metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  metode  penelitian  sosial  untuk melacak data catatan peristiwa. Selanjutnya, literatur  yang  digunakan  oleh  penulis  untuk mengumpulkan  data  termasuk  sumber- sumber  dari  penelitian  sebelumnya,  seperti jurnal, buku referensi, observasi dan dokumentasi online yang terkait pengembangan  dari  dampak  yang  terjadi dalam masyarakat terkait organisasi kemasyarakatan.

## HASIL PEMBAHASAN
Organisasi  Kemasyarakatan  Fiktif  dalam Masyarakat Indonesia
Organisasi kemasyarakatan pada
umumnya diartikan sebagai wadah perkumpulan  untuk  menciptakan  sebuah
kegiatan yang bersifat positif serta memiliki visi  misi  yang  bertujuan  demi  kemajuan bersama.  Menurut  jurnal  yang  berjudul Analisis Penanganan
Konflik Antar Organisasi  Kemasyarakatan  di  Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah (Surakarta),  disebutkan  bahwa  organisasi masyarakat  adalah  perkumpulan  sosial yang  dibentuk  oleh  masyarakat,  baik  yang berbadan  hukum  maupun  yang  tidak berbadan  hukum  secara  sukarela  atas dasar  kesamaan  kegiatan,  profesi,  tujuan yang  berfungsi  sebagai  sarana  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  bangsa dan  negara.  Sebagai  makhluk  yang  selalu hidup  bersama-sama,  manusia  membentuk organisasi  sosial  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  tertentu  yang  tidak  dapat  mereka capai sendiri (Zainuddin, 2016).
Fenomena kehadiran organisasi kemasyarakatan  fiktif  bercirikan  kerajaan, telah ada pada saat era Presiden Soekarno. Dicatat dalam Harian Het Parool edisi 19 Juli 1958  bahwa  pada  8  Agustus  1957  di Palembang,  seperti  diceritakan Het  Parool , muncul  seorang  laki-laki  berusia  42  yang datang  dari  pedalaman  Sumatera.  Dia mengaku  sebagai  pangeran  dari  wilayah yang  dulunya  dianggap  wilayah  kekuasaan Sriwijaya.  Namanya  Idrus  Bin  Pohon.  Dia punya  lima  orang  abdi.  Di  Palembang,  dia dan  kelompoknya  berpenampilan  ala  sipil dan militer (Matanasi, 2018).
Gambar 1. Organisasi Kemasyarakatan Keraton Agung Sejagat (Sumber : Pikiran Rakyat, 2020)
Kemunculan  kerajaan  fiktif  lainnya  yang menggemparkan masyarakat Indonesia pada  awal  2020,  adalah  Keraton  Agung Sejagat.    Kerajaan  ini  mengklaim  memiliki pengikut sebanyak 450 orang dan Sebagian besar  berasal  dari  Yogyakarta.  Kerajaan
yang  berdiri  di  Kabupaten  Purworejo  (Jawa Tengah), menyatakan bahwa Keraton Agung  Sejagat  merupakan  kerajaan  atau kekaisaran  dunia  yang  muncul  karena  telah berakhir  "perjanjian  500  tahun"  yang  lalu, terhitung  sejak  hilangnya  Kemaharajaan Nusantara,  yaitu  imperium  Majapahit  pada 1518 sampai 2018 (Anugrahadi, 2020).
Adapula sebuah
organisasi kemasyarakatan  bercirikan  kerajaan  berdiri di  Kota  Tangerang  bernama King  of  The King . Kerajaan ini mengklaim bahwa King of The King menduduki dua lembaga keuangan  tertinggi  di  dunia.  Pertama  yaitu Union Bank Switzerland (UBS) dan Indonesia  Mercusuar  Dunia (IMD).  Selain itu,  memiliki  kekayaan  Rp  60.000  triliun. Kerajaan  ini  menyatakan  bahwa  akan membantu  Indonesia  melunasi  utang  luar negeri,  menyejahterakan  rakyat  Indonesia melalui kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan,  serta  membeli  peralatan  militer Indonesia untuk sistem pertahanan (Wiryono & Carina, 2020).

## Gambar 2. Organisasi Kemasyarakatan
King of The King
(Sumber : Kompas, 2020)
Organisasi  kemasyarakatan  bercirikan kerajaan  yang  sangat  fenomenal  berdiri  di Kota Bandung (Jawa Barat) bernama Sunda Empire.  Kerajaan  ini  mengklaim  mampu mengendalikan nuklir dunia, dan merupakan pewaris  harta  benda  bumi.  Kerajaan  yang menyebut  diri  mereka  sebagai  Kekaisaran matahari,  melakukan  aktivitas  sejak  2017 serta memilki simpatisan sekitar 1.000 orang yang tersebar di seluruh Jawa Barat hingga Aceh  (Bunga  &  Sugiharto,  2020).  Sunda Empire yang bermarkas di Bandung itu juga mengaku  sebagai  lembaga  tingkat  dunia yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan dan  mewujudkan  perdamaian  dunia.  Sunda
Empire beranggotakan negara dan pemerintahan di dunia dan terdiri atas enam wilayah, di antaranya, Bandung sebagai titik nol,  Sunda  Nusantara,  Sunda  Archipelago, Sunda  Eropa,  Sunda  Pasific,  dan  Sunda Mainland (Ucu, 2020).
Gambar 3. Organisasi Kemasyarakatan Sunda Empire
(Sumber : Line Today, 2020)
Berbeda halnya dengan sebuah organisasi  kemasyarakatan  yang  berdiri  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  (Kalimantan Timur), bernama Kutai Mulawarman. Kerajaan  ini  mengklaim  bahwa  mereka merupakan organisasi kemasyarakatan yang  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas.  Hal ini dibuktikan melalui
SK dari
Kemenkumham nomor AHU-
0067708.AH.01.07  Tahun  2016.  Walau demikian penggunaan nama kerajaan menjadi  Kutai  Mulawarman,  tidak  mendasar dikarenakan nama sesungguhnya dari organisasi kemasyarakatan ini adalah Perkumpulan  Kerajaan  Kutai  Mulawarman (Oktavian, 2020).
Penyalahgunaan Wewenang Organisasi
Kemasyarakatan
Dalam  banyak  kasus  yang  terjadi  dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemunculan organisasi kemasyarakatan fiktif,  kasus  penipuan  merupakan  kasus yang  paling  sering  didapati.  Penipuan adalah  sebuah  tindakan  seseorang  atau sekelompok  orang  membuat  kesan  bahwa sesuatu  itu  benar  dan  tidak  palsu  untuk membuat orang lain memberikan kepercayaan.  Secara  formal,  penipuan didefinisikan  sebagai  tindakan  membujuk orang  lain  dengan  tipu  muslihat,  rangkaian kata-kata  bohong,  nama  palsu,  keadaan
palsu  agar  memberikan  sesuatu  (Rusmana, 2015).
Para petinggi dari organisasi kemasyarakatan fiktif, menggunakan pengaruhnya untuk mengelabui para pengikutnya  dengan  sebuah  iming-iming jabatan/kedudukan, upah/gaji, maupun fasilitas  penunjang.  Dalam  interaksi  tatap muka  ( face  to  face  interactions )  maupun melalui media ( mediated interaction )
terdapat  pelaku  yang  menyatakan  atau menawarkan sesuatu atau mengajak berbuat  sesuatu  yang  disampaikan  dalam bentuk  lambing  yang  maknanya  disepakati oleh semua pihak yang berinteraksi sehingga  dapat  menciptakan  pemahaman yang  sama  tentang  hal  yang  dipertukarkan dalam interaksi (Rusmana, 2015).
Untuk meningkatkan pengaruh dari organisasi  fiktif  tersebut,  para  petinggi organisasi  tidak  segan  untuk  meyebarkan berita  bohong  terkait  organisasi  yang dipimpinnya. Berita bohong yang disebarkan tersebut memiliki tujuan agar jumlah pengikut  dari  organisasi  tersebut  terus bertambah, yang menyebabkan kasus penipuan dalam organisasi itupun meningkat.  Hal  ini  dilakukan  agar  roda kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi  tersebut  dibiayai  oleh  para pengikutnya.
Dalam  jurnal  berjudul The  Descriptive Analysis  of  Hoax  Spread  Through  Social Media in Indonesia Media Perspective (Klau Lekik, Palinggi, & Ranteallo, 2019), disebutkan  bahwa  faktor  yang  membuat tipuan begitu viral adalah kurangnya kepastian  hukum  yang  mengatur  masalah tersebut.  Padahal,  aturan  hukum  selalu terlambat  untuk  membatasi  pergerakan pembuat  tipuan  atau  penyebar.  Kurangnya literasi  pengguna  media  sosial.  Pengguna harus memprioritaskan komunikasi dua arah di  media  sosial.  Jadi,  tipuan  yang  tersebar itu dapat dilawan dengan membalas informasi yang sebenarnya. Provokasi terhadap  publik  tentang  berita  palsu  sangat menakutkan  dan  memiliki  efek  jangka panjang. Penyebarannya tidak bisa dihilangkan  tetapi  bisa  dikurangi  sebagai upaya untuk memberantas berita palsu.
Dalam  kasus  penipuan  yang  dilakukan oleh  Idrus  dan  Makonah  tahun  1957, diketahui  bahwa  keduanya  menggunakan ketenaran  mereka  untuk  mendapatkan
fasilitas negara. Dan akhirnya mendapatkan jerat  hukuman  selama  9  bulan  penjara dengan tuduhan penipuan (Matanasi, 2018). Kasus Keraton Agung Sejagat pun demikian.  Dalam  pengakuan  yang  dibuat oleh  pimpinan  Keraton  Agung  Sejagat, diketahui bahwa Kerajaan yang mereka buat adalah sebuah fiktif belaka. Kedua pemimpin Kerajaan tersebut terancam hukuman 10 tahun penjara dengan tuduhan terkait  penipuan  seperti  yang  tertera  pada Pasal  14  UU  RI  No.1  Tahun  1946  tentang peraturan  hukum  pidana  terkait  penipuan (Prabawati, 2020).
Gambar 4.
Infografis Idrus dan Markonah (Sumber : Tirto, 2018) Pada kasus Sunda Empire , para petingginya  justru  memiliki  jeratan  hukum yang  berbeda.  Kasus  Sunda  Empire  tidak berkaitan dengan kasus penipuan melainkan terjerat  dengan  kasus  penyebaran  berita bohong  ( hoax ).  Ketiga  pemimpin Sunda Empire dijerat  dengan  Pasal  14  dan  15  UU No.1 Tahun 1946 tentang kasus menyiarkan berita  atau  pemberitahuan  bohong  atau dengan  sengaja  menerbitkan  keonaran  di
kalangan rakyat, dengan maksimal hukuman 10 tahun penjara (Huyogo, 2020).
Dampak  Sosial  yang  Ditimbulkan  dan Ancaman  Hukum  yang  Diberikan  Terhadap Organisasi Kemasyarakatan
Meningkatnya dampak yang terjadi dengan  banyaknya  kasus  penipuan  yang terjadi  menjadi  fokus  tersendiri  dalam penegakan hukum. Berdasarkan jurnal yang berjudul Peningkatan Rasio Kejahatan Cyber dengan Pola Interaksi Sosio
Engineering pada Periode Akhir Era Society 4.0  di  Indonesia  (Palinggi,  Palelleng,  & Allolinggi,  2020),  disebutkan  bahwa  jumlah laporan  perihal  penipuan  secara  online paling  mendominasi,  yakni  sebanyak  1.243 kasus  untuk  periode  Januari  2019  sampai Juli 2019 diantara seluruh laporan kejahatan cyber  yang  berjumlah  3.130  kasus.  Hal  ini jelas  merupakan  sebuah  tugas  yang  tidak mudah dalam memerangi penyebaran kasus penipuan  baik  secara  online  maupun  dalam kasus face to face . Dampaknya pun tidak main-main. Kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah  dan  aparat  penegakan  hukum merupakan  hal  patut  diwaspadai  dalam memerangi  berbagai  kasus  kejahatan. Peraturan  UU  Ormas  Tahun  2013  memiliki prosedur penertiban atau pemberian sanksi yang  bertahap.  Berbeda  dengan  sanksi yang  ditetapkan  pada  UU  Ormas  terbaru yang cenderung langsung pada
pembubaran  organisasi.  Undang-Undang No.  17  Tahun  2013  melakukan  pemberian sanksi  secara  ringan  hingga  sampai pencabutan status hukumnya dengan menerapkan proses demokrasi dan supremasi hukum (Pambudi & Milla, 2019).

## KESIMPULAN
Dari  analisis  yang  telah  diberikan,  dapat disimpulkan bahwa potensi penyalahgunaan organisasi kemasyarakatan dapat menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan  serius  seperti  penipuan,  dan penyebaran  berita  bohong.  Dalam  berbagai kasus,  kejahatan  yang  terorganisir  secara teratur  dan  massif  dapat  menyebabkan kegaduhan di masyarakat.
Tingkat kepercayaan pengikut dari organisasi  fiktif  tersebut  disebabkan  oleh ketidaktahuan  masyarakat  terkait  organisasi tersebut  secara  lebih  mendetail  mengenai
visi  dan  misi  organisasi.  Ini  merupakan pertanda  bahwa  masyarakat  Indonesia cenderung  tergoda  dengan  romantisme sejarah masa lalu khususnya yang menyangkut organisasi kemasyarakatan berciri  kerajaan.  Hal  ini  pula  secara  tidak langsung mengerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegakan  hukum  dalam  melangsungkan roda ketatakenegaraan dalam masyarakat.
Eksistensi
dari organisasi kemasyarakatan maupun para pemimpinnya cenderung  memiliki  motif  seperti  ketenaran dan bahkan faktor ekonomi. Masyarakat pun diharapkan  lebih  jeli,  selektif  dan  hati-hati dalam menyeleksi jenis organisasi kemasyarakatan  yang  ada  di  lingkungan tempat  mereka  tinggal  agar  tidak  menjadi objek  dari  kasus  penipuan  yang  terjadi dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan.  Selain  itu,  pemerintah hendaknya  terus  memantau  dengan  cara memberikan sanksi tegas bahkan pembubaran  organisasi  kemasyarakatan tersebut  jika  terbukti  melanggar  UU  yang berlaku  di  Indonesia  guna  melindungi masyarakat dari berbagai kasus kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrahadi, A. 2020. HEADLINE: Munculnya  Keraton  Agung  Sejagat,  demi Eksistensi  atau  Penipuan? Retrieved March  24,  2020,  from  Liputan  6  website: https://www.liputan6.com/news/read/4156 121/headline-munculnya-keraton-agung- sejagat-demi-eksistensi-atau-penipuan
Bunga,  H.,  &  Sugiharto,  J.  2020. 5  Fakta Sunda  Empire:  Perang  Nuklir  Berujung
Tersangka. Retrieved April 24, 2020, from Tempo website: https://nasional.tempo.co/read/1300907/5
-fakta-sunda-empire-perang-nuklir- berujung-tersangka/full&view=ok
Bungin,  B.  2011. Penelitian  Kualitatif: Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik, dan  Ilmu  Sosial  Lainnya. In Kencana . https://doi.org/10.1002/jcc.21776
Dzulfaroh,  A.  N.,  &  Nugroho,  R.  S.  2020. Ramai  soal  Keraton  Agung  Sejagat, Mengapa Deklarasi Kerajaan Itu Muncul?
Retrieved  March  24,  2020,  from  Kompas website:
https://www.kompas.com/tren/read/2020/
01/15/054600665/ramai-soal-keraton- agung-sejagat-mengapa-deklarasi- kerajaan-itu-muncul-
Farasonalia, R., & Arief, T. M. V. 2020. Raja Keraton  Agung  Sejagat  Minta  Maaf,  Akui Buat Kerajaan Fiktif. Retrieved March 24,
2020, from Kompas website:
https://semarang.kompas.com/read/2020/
01/21/14245361/raja-keraton-agung- sejagat-minta-maaf-akui-buat-kerajaan- fiktif?page=all
Huyogo.  2020. Tiga  Petinggi  Sunda  Empire
Tersangka Kasus Berita Bohong . Retrieved  March  24,  2020,  from  CNN Indonesia website:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/2
0200128164918-12-469482/tiga-petinggi- sunda-empire-tersangka-kasus-berita- bohong
Klau  Lekik,  O.,  Palinggi,  S.,  &  Ranteallo,  I. C.  2019. The  Descriptive  Analysis  of Hoax  Spread  Through  Social  Media  in Indonesia Media Perspective. International Conference on Anti-
Corruption  and  Integrity  (ICOACI) ,  27. Retrieved from http://www.icoaci.com
Marwenny,  E.,  Fauzi,  E.,  &  Cenery,  J.  P.
2018.
Kedudukan
Organisasi Kemasyarakatan  Asing  Di  Indonesia  Di Tinjau  Dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor 59  Tahun  2016.  JCH  (Jurnal  Cendekia Hukum) . Vol 3 . No 2.
Matanasi, P. 2018. C ara  Idrus dan Markonah Menipu Para Pejabat Republik . Retrieved  March  24,  2020,  from  Tirto website: https://tirto.id/cara-idrus-dan- markonah-menipu-para-pejabat-republik- dcuT
Oktavian,  S.  2020. Enggan  Disamakan Kerajaan  Fiktif  Lainnya,  Raja  Kutai
Mulawarman
Tunjukan
SK dari
Kemenkumham. Retrieved  March  24,
2020,  from  TribunNewsWiki  website: https://www.tribunnewswiki.com/2020/02/
06/enggan-disamakan-kerajaan-fiktif- lainnya-raja-kutai-mulawarman-tunjukan- sk-dari-kemenkumham?page=4
Palinggi, S., Palelleng, S., & Allolinggi, L. R. 2020. Peningkatan  Rasio  Kejahatan Cyber  Dengan  Pola  Interaksi  Sosio Engineering  Pada  Periode  Akhir  Era
Society  4.0  di  Indonesia .  Jurnal  Ilmiah
Dinamika Sosial (JIDS). Vol 4. No 1. 145 – 163 pp. Retrieved from http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisi p/article/view/2314 Pambudi,  Y.,  &  Milla,  M.  N.  2019. Potensi Penyalahgunaan
Kekuasaan pada
Undang-Undang  Organisasi  Masyarakat Pasal  59  (4)  Huruf  C. Deviance:  Jurnal Krimonologi. Vol 3. No 1. 37 –53 pp.
Prabawati,  G. 2020. Raja dan Ratu Keraton Agung  Sejagat  Ditangkap,  Terancam Hukuman  10  Tahun  Penjara .  Retrieved March  24,  2020,  from  Tribun  News website: https://www.tribunnews.com/regional/202 0/01/15/raja-dan-ratu-keraton-agung- sejagat-ditangkap-terancam-hukuman- 10-tahun-penjara
Rusmana,  A.  2015. Penipuan  Dalam Interaksi  Melalui  Media  Sosial .  Jurnal Kajian  Informasi  &  Perpustakaan.  Vol  3. No 2. 187 –194 pp.
Ucu,  K.  R.  2020. Menguliti  Kebohongan Klaim  Sunda  Empire .  Retrieved  March 24,  2020,  from  Republika  website: https://republika.co.id/berita/q4to12282/
menguliti-kebohongan-klaim-sunda- empire
Wiryono,  S.,  &  Carina,  J.  2020. Muncul “Raja”  Baru  King  of  The  King,  Klaim Kuasai  Rp  60.000  T  dan  Akan  Lantik Presiden  di  Dunia. Retrieved  March  24, 2020, from Kompas website:
https://megapolitan.kompas.com/read/20
20/01/27/22060431/muncul-raja-baru- king-of-the-king-klaim-kuasai-rp-60000-t- dan-akan-lantik
Zainuddin,  D.  2016. Analisis  Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di  Sumatera  Utara  (Medan)  Dan  Jawa Tengah  (Surakarta) .  Jurnal  HAM.  Vol  7. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.67