TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)
Muhtadi
Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Unila Email : muhtadi.1977@fh.unila.ac.id , rajahiu@yahoo.com

## Abstrak
Menemukan dan menentukan landasan filosofis,  sosiologis dan  yuridis Peraturan Daerah  (Perda)  tentang  penyertaan  modal  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan  normatif  (doctrinal  research)  disimpukan  bahwa,  landasan  filosofis adalah  bertumpu  pada  kehendak  pembentukan  pemerintahan  negara  yang menghendaki  keterjaminan  air  bersih  bagi  masyarakat,  adapun  landasan sosiogisnya  adalah  adanya  kehendak  masyarkat  agar  pemda  Kota  Bandar Lampung  bertanggungjawab  terhadap  ketersediaan  air  bersih  dengan  salah  satu cara  adanya  penyertaan  modal  bagi  PDAM,  sedangkan  landasan  yuridis  perda sebagaimana  dimaksud  angka  39  dan  40  lampiran  I  Undang-undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi  Pasal 18  ayat  (6)  UUD  Tahun  1945,  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah,  Undang- undang  organik  yang  menjadi  dasar  pembentukan  daerah  dan  perusahaan  daerah serta  peraturan  perundang-undangan  yang  memerintahkan  secara  langsung pembentukan perda tersebut.
Kata kunci : Landasan fislosofis, sosilogis, yuridis dan peraturan daerah.

## I. Pendahuluan
Salah  satu  substansi  yang secara  radikal  mengalami  perubahan dalam  penggantian  Undang-undang Nomor  10  tahun  2004  tentang pembentukan  peraturan  perundang- undangan  (UU  P3) 1 menjdi  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2012 2 adalah  penegasan  tidak  perlunya memasukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai kesamaan objek pengaturan  atau  sekedar  kemiripan judul belaka.
1 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia ( TLNRI )Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia ( TLNRI ) Nomor 2 LNRI Tahun  2011  Nomor  82, TLNRI Nomor 5284.
Penegasan  dimaksud  adalah sebagaimana  terdapat  dalam  angka 39  dan  40  lampiran  II  UU  P3. Namun  demikia,  dalam  praktik pembuatan  naskah  akademik  (NA) dan  Rancangan  Peraturan  Daerah (Raperda) masih ditemukan berbagai peraturan  daerah  (perda)  yang  tidak mencantumkan  Pasal  18  ayat  (6) UUD  Tahun  1945,  dan  bahkan justeru menempatkan berbagai peraturan  perundang-undangan  yang belum tentu di dalamanya memerintahkan secara langsung untuk diatur  dengan perda. Argumentasi yang muncul terhadap  realita  dua  hal  tersebut misalnya  terjawab  dalam  berbagai bimbingan  teknis  (bimtek)  yang diikuti  berbagai  peserta  dari  biro hukum pemerintah daerah di Lampung.  Menurut  mereka,  perda
adalah produk administratif pemerintahan daerah sehingga pencantuman  norma dari  UUD Tahun  1945  sangatlah  berlebihan, atau  menurut  mereka,  ketinggian dasar hukumnya. Sedangkan penempatan berbagai peraturan perundang-undangan,  yang  dalam satu  perda  bahkan  mencapai  lebih dari  20  (dua  puluh)  peraturan menurut peserta adalah untuk mendeskripsikan  bahwa  perda  yang dibuat mempunyai kesamaan dan/atau sudah diatur dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  dan abersifat  umum  sehingga  diperlukan norma,  yang  hanya  berlaku  lokal serta  mampu  memotret  kearifan lokal.
Argumentasi demikian menimbulkan  pertanyaan,  apa  yang menjadi  dasar  hukum,  filosofis,  dan sosiologis  dari  Raperda  penyertaan modal  pemerintah  Kota  Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau

## II. Pembahasan
Menurut  Jimly  Asshiddiqie, 3 pembentukan  sebuah  aturan  yang baik  haruslah  dilandaskan  kepada aspek  filosofis,  sosiologis,  yuridis,
politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Landasan  filosofis  peraturan perundang-undangan selalu mengandung  norma-norma  hukum yang  diidealkan  ( ideal  norms )  oleh suatu  masyarakat  ke  arah  mana  cita- cita  luhur  kehidupan  bermasyarakat dan  bernegara  hendak  diarahkan. Landasan  Sosiologis  yaitu  bahwa setiap norma hukum yang dituangkan
3 Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta:  Konstitusi  Press,  2006,  hlm.  243- 244.
dalam undang-undang haruslah mencerminkan  tuntutan  kebutuhan masyarakat  sendiri  akan  norma hukum  yang  sesuai  dengan  realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan  Politis,  landasan  politis yang  dimaksud  disini  ialah  bahwa dalam konsideran harus pula tergambar  adanya  sistem  rujukan konstitusional  menurut  cita-cita  dan norma  dasar  yang  terkandung  dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok  atau  sumber  politik  hukum yang melandasi pembentukan undang-undang  yang  bersangkutan. Landasan  Juridis,  Landasan  juridis dalam  perumusan  setiap  undang- undang  haruslah  ditempatkan  pada bagian Konsideran "Mengingat". Landasan Administratif Kelima
macam  landasan  tersebut  di  atas secara  berurutan  harus  dicantumkan pada  bagian  pengantar  undang- undang.  Perumusannya  dapat  dibagi ke  dalam  tiga  kelompok  atau  sub- bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian pengingatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan".  Dalam  kelaziman praktik pembentukan peraturan perundang-undangan  di  Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub- bagian  pertimbangan  dan  sub-bagian peringatan  dianggap  sebagai  sesuatu yang  mutlak  dalam  format  peraturan perundang-undangan
Republik
Indonesia  sejak  dulu.  Sedangkan sub-bagian  ketiga,  yaitu  "konsideran memperhatikan"  bersifat  fakultatif sesuai kebutuhan. Keberlakuan  Filosofis  adalah nilai-nilai  filosofis  negara  Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai " staats-
fundamentalnorm ". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung  nilai-nilai  religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas  kemanusiaan  yang  adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal- ikaan,  soverenitas  kerakyatan,  dan sosialitas  keadilan  bagi  segenap rakyat  Indonesia.  Tidak  satupun  dari kelima  nilai-nilai  filosofis  tersebut yang  boleh  diabaikan  atau  malah ditentang  oleh  norma  hukum  yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan  dalam  wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberlakuan juridis adalah keberlakuan  suatu  norma  hukum dengan  daya  ikatnya  untuk  umum sebagai  suatu  dogma  yang  dilihat dari  pertimbangan  yang  bersifat teknis  juridis.  Secara  juridis,  suatu norma  hukum  itu  dikatakan  berlaku apabila  norma  hukum  itu  sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma  hukum  berdasarkan  norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya
" Stuffenbautheorie  des  Recht ",  (ii)
ditetapkan  mengikat  atau  berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan  akibatnya  seperti  dalam pandangan  J.H.A.  Logemann,  (iii) ditetapkan  sebagai  norma  hukum menurut prosedur pembentukan hukum  yang  berlaku  seperti  dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan  sebagai  norma  hukum oleh lembaga yang memang berwewenang.  Jika  ketiga  kriteria tersebut  telah terpenuhi  sebagaimana mestinya,  maka  norma  hukum  yang bersangkutan dapat dikatakan
memang berlaku secara juridis.
Suatu  norma  hukum  dikatakan
berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata ( riele machtsfactoren ).  Meskipun  norma yang  bersangkutan  didukung  oleh masyarakat  lapisan  akar  rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan juridis yang  sangat  kuat,  tetapi  tanpa dukungan  kekuatan  politik  yang mencukupi  di  parlemen,  norma hukum  yang  bersangkutan  tidak mungkin  mendapatkan  dukungan politik  untuk  diberlakukan  sebagai hukum.  Dengan  perkataan  lain, keberlakuan  politik  ini  berkaitan dengan  teori  kekuasaan  ( power theory ) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada
keberlakuan  suatu  norma  hukum semata-mata  dari  sudut  pandang kekuasaan.  Apabila  suatu  norma hukum  telah  mendapatkan  dukungan kekuasaan,  apapun  wujudnya  dan bagaimanapun  proses  pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah  cukup  untuk  menjadi  dasar legitimasi  bagi  keberlakuan  norma hukum  yang  bersangkutan  dari  segi politik.
Keberlakuan  Sosiologis  adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan  ini  cenderung  lebih mengutamakan pendekatan yang em- piris dengan mengutamakan beberapa  pilihan  kriteria,  yaitu  (i) kriteria pengakuan ( recognition theory ),  (ii)  kriteria  penerimaan ( reception  theory ),  atau  (iii)  kriteria faktisitas  hukum.  Kriteria  pertama
( principle of recognition ) menyangkut  sejauh  mana  subjek hukum yang diatur memang mengakui  keberadaan  dan  daya  ikat serta kewajibannya untuk menundukkan  diri  terhadap  norma
hukum  yang  bersangkutan.  Jika subjek  hukum  yang  bersangkutan tidak  merasa  terikat,  maka  secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan  tidak  dapat  dikatakan berlaku baginya.

## A. Landasan Filsofis
Secara  filosofis,  penyertaan modal  pemerintah  kota  Bandar Lampung  kepada  PDAM  Way  Rilau merupakan  penunjang  pelaksanaan pembangunan  bidang  kesejahteraan sosial  dan  merupakan  perwujudan dari  upaya  mencapai  tujuan  bangsa yang  diamanatkan  dalam  UUD  45. Didalam  sila  ke-5  Pancasila  dan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  secara  jelas  dinyatakan  bahwa keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  menjadi  dasar  salah  satu filosofi  bangsa,  karenanya  setiap Warga  Negara  Indonesia  berhak untuk  memperoleh  keadilan  sosial yang sebaik-baiknya .
Untuk  menciptakan  situasi  dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan  kepemerintahan  sebagaimana yang  diamanatkan  oleh UUD  45 dalam  alinea  IV  Pembukaaan  UUD 45  yaitu  :  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai,  maka  pemerintah  daerah memiliki  hak  dan  tanggung  jawab sesuai kemampuannya masing- masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan
kesejahteraan  sosial.  Oleh  karena  itu
diperlukan  adanya  kepastian  hukum dalam bentuk peraturan.
Gagasan  tentang  kesejahteraan sosial  yang  tertuang  di  dalam  UUD 1945  merupakan  salah  satu  alasan paling penting bagi  kelahiran sebuah negara.  Negara-bangsa  Indonesia didirikan  dengan  perjuangan  para pahlawan  yang  sangat  berat,  penuh darah  dan  air  mata.  Tujuan  utama pendirian  negara  ini  adalah  untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan bermartabat.
Maka penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Itulah
sebabnya, gagasan kesejahteraan sosial  tersebut  sudah  disebut  pada bagian pembukaan UUD 1945.
Dalam    rangka    mewujudkan kesejahteraan    rakyat,  Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah sertamenambahdanmemupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkanpertumbuhan dan perkembangan  perekonomian  daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan  usaha nyata    Pemerintah  Daerah    untuk mendorong  peningkatan    pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak lain. Bahwa  maksud  dan  tujuan, yaitu untuk membantu dan mendorong  pertumbuhan  ekonomi kerakyatan dan
pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup masyarakat.
Penyelenggaraan  pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban
memberikan pelayanan dan kesejahteraan  kepada  masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut,  baik  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam memberikan regulasi penyelenggaraan  Penyertaan  Modal pemerintah  kota  Bandar  Lampung kepada PDAM.

## B. Landasan Sosiologis
Proses pembentukan peraturan  daerah  sebagai  salah satu  bentuk  peraturan  perundang- undangan  berangkat  dari  realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut  bisa  berupa  aspirasi  yang berkembang,  masalah  yang  ada maupun  tuntutan  atas  kepentingan perubahan-perubahan.  Dari  realitas tersebut  maka  proses  berikutnya adalah  mencoba  untuk  mencari sebuah  jalan  keluar  yang  terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul  atau  memperbaiki  keadaan yang sekarang.
Proses  pembentukan  hukum jelas  hasil  yang  paling  utama  adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan  alat  untuk  mengatur  dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk  keperluan  tersebut  sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial,  sosial  dan  politiknya. Sebab,bila  sebuah  produk  hukum tidakmemiliki kemapanan yang cukup  tersebut  akan  membelenggu dan  merugikan  masyarakat  sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya  tidak  perlu.  Hal  ini berkaitan  dengan  sifat  hukum  itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan
harus dipaksakan dalam penerapannya  (sifat  hukum  yang imperatif).  Kemampuan  konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan  pada  penerapannya  itu tidak  terjadi  kerugian-kerugian  bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan  itu  justru  berdampak pada  dinamika  masyarakat  yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Syaukani dan Thohari, 4
menyebutkan  bahwa  bila  hukum  itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai  dengan  struktur  rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat  terhadap hukum  itu akan sangat  kuat.  Hart 5 mengemukakan eksistensi  sebuah  sistem  hukum merupakan  fenomena  sosial  yang selalu  menghadirkan  dua  aspek, yang  harus  kita  perhatikan  agar tinjauan kita mengenainya  menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup  sikap  dan  perilaku  yang berwujud pengakuan atas
peraturan-peraturan  dan  juga  sikap dan  prilaku  yang  lebih  sederhana berupa  sekadar  kepatuhan  atau penerimaan  secara  diam.  Karena dengan  pengakuan  yang  terwujud pada  sikap  dan  perilaku  berarti sebuah aturan hukum dapat diterima  masyarakat  dan  telah mencapai  bentuknya  yang  lengkap dalam  aspek  sosiologis,  karena pada  dasarnya  menurut  Gilissen dan  Gorle 6 sumber  hukum  primer
4 Imam  Syaukani  dan  Ahsin  Thohari, Dasar-Dasar  Politik  Hukum.  Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.
5 H.L.A. Hart.  Konsep  Hukum  (The  Concept
Of  Law).  Bandung:  Nusamedia,  2009,  hlm. 311. 6 John Gilissendan Fritz Gorle. HistorischeInleiding Tot Het Recht , atau SejarahHukum Terj.  Freddy  Tengker. Bandung:    PT  RefikaAditama,  2007,  hlm 23.
adalah kebiasaan hukum masyarakat. Rancangan  peraturan  daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung Kepada  Perusahaan  Daerah  Air Minum  “Way  Rilau”  Kota  Bandar
Lampung  merupakan  jawaban  atas kebutuhan  hukum  masyarakat  akan ketertiban, penggunaan dan pelaksanaan APBD. Secara sosiologis, Penyertaan Modal Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung Kepada  Perusahaan  Daerah  Air
Minum  “Way  Rilau”  Kota  Bandar Lampung  berfungsi  sebagai  bentuk tanggung  jawab  pemerintah  daerah terhadap  masyarakat  dalam  hal mewujudkan  kegiatan  ekonomi  yang menguntungkan  bagi  kesehjateraan masyarakat, dan harus diselenggarakan  dengan  baik  untuk menopang  fungsi-fungsi  tersebut. Keberadaan Penyertaan Modal Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung Kepada  Perusahaan  Daerah  Air Minum  “Way  Rilau”  Kota  Bandar Lampung akan memberikan pengaruh  bagi  kehidupan  sosial kemasyarakatan,  dengan  keteraturan dan ketertiban dalam penyelenggaraan  Penyertaan  Modal akan  memberikan  kesejahtraan  bagi kehidupan bermasyarakat.

## C. Landasan Yuridis
Penyertaan  modal  oleh  Pemda sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  wajib  dan  harus  dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  Dalam  Pasal  75  dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah  dapat  dilaksanakan  apabila jumlah  yang  akan  disertakan  dalam tahun  anggaran  berkenaan  telah
ditetapkan  dalam  peraturan  daerah tentang  penyertaan  modal  daerah berkenaan”.    Pasal  41  UU  No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”. Mengacu  pada  Undang-undang  ini, memang  sudah  tepat  bila  setiap Penyertaan  Modal  Pemerintah  Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau”  Kota  Bandar  Lampung melalui Peraturan Daerah.
Berdasarkan    ketentuan    Pasal 173    Undang-Undang    Nomor    32 Tahun    2004,    sebagaimana    telah diubah    kedua    dengan    Undang-
Undang    Nomor    12  Tahun    2008 Pemerintah Daerah dapat
melakukan  Penyertaan  Modal  pada Badan  Usaha    Milik    Pemerintah dan/atau    milik    swasta.    Penyertaan Modal    tersebut    dapat  dikurangi, dijual  kepada  pihak  lain  dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik  Daerah,    yang    dalam pelaksanaannya    harus    sesuai dengan    ketentuan    peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung Kepada  Perusahaan  Daerah  Air
Minum  “Way  Rilau”  Kota  Bandar Lampung  sebagaimana  dimaksud dalam  ketentuan  angka  39  Lampiran II  UU  P3  adalah  Pasal  18  ayat  (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang tentang Pembentukan  Daerah  dan  Undang- Undang tentang Pemerintahan
Daerah,  serta  angka  40  Lampiran  II UU  P3  yang  menyebutkan  Peraturan Perundang–undangan di bawah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan  Peraturan  Perundang– undangan, Peraturan Perundang– undangan  tersebut  dimuat  di  dalam dasar hukum. Dengan demikian, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah  tentang  Penyertaan  Modal Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung Kepada  Perusahaan  Daerah  Air Minum  “Way  Rilau”  Kota  Bandar Lampung  berdasarkan  kaidah  yang terdapat dalam Lampiran II khususnya  angka  39  dan  40  UU  P3 adalah  :
1. Pasal  18  ayat  (6)  UUD  Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1959,  tentang  Penetapan Undang-Undang  Darurat  Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang  Darurat  Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1956  Nomor  56),  dan Undang-Undang  Darurat  Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan  Daerah  Tingkat  II termasuk  Kota  Praja  dalam lingkungan  Daerah  Tingkat  I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor
1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana  telah  diubah kedua  kalinya  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2008  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3 Tahun  1982  tentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang  –  Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3213); 5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1983  tentang  Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat  II  Tanjungkarang  – Telukbetung menjadi Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Bandar  Lampung  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 6. Peraturan  Pemerintah  Nomo  38 Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daarah sebagaimana telah diubah  kedua  kalinya,  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun 2011; 8. Peraturan  Daerah  Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang  –  Telukbetung Nomor  2  Tahun  1976  tentang Pendirian  Perusahaan  Daerah Air Minum; 9. Peraturan  Daerah  Kota  Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan  Daerah  Air  Minum
“Way  Rilau”  Kota  Bandar
Lampung; 10. Peraturan  Daerah  Kota  Bandar
Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan  Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor
07 Tahun 2012;
11. Peraturan  Daerah  Kota  Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang  Urusan  Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

## III. Simpulan
Landasan filosofis adalah bertumpu pada kehendak pembentukan  pemerintahan  negara yang  menghendaki  keterjaminan  air bersih  bagi  masyarakat,  adapun landasan  sosiogisnya  adalah  adanya kehendak  masyarkat  agar  pemda Kota Bandar Lampung bertanggungjawab terhadap ketersediaan  air  bersih  dengan  salah satu  cara  adanya  penyertaan  modal bagi  PDAM,  sedangkan  Landasan yuridis  perda sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 lampiran I Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  meliputi  Pasal
18  ayat  (6)  UUD  Tahun  1945, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang organik yang  menjadi  dasar  pembentukan daerah  dan  perusahaan  daerah  serta peraturan  perundang-undangan  yang memerintahkan secara langsung pembentukan perda tersebut.

## Daftar Pustaka
A.  Hamid  S.  Attamini, Peranan Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990. Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang- Undang , Konstitusi Press, Jakarta. 2006. Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar Otonomi  Daerah, Pusat  Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta, 2004. Downes,  John  dan  Jordan  Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Keuangan Investasi. Cet.  Kedua,  edisi ketiga.PT Elex Media Komputindo, 1996. Garner,  Bryan  A, Blacks  Law
Dictionary 8th Edition. West:  a Thampson Businnes, 2004.
Gilissen,  John  dan  Fritz  Gorle.
Historische  Inleiding  Tot  Het Recht , yang telah diterjemahkan  kedalam  bahasa indonesia oleh Freddy Tengker, Sejarah  Hukum ,  PT Refika Aditama, Bandung,
2007.
Hart,  H.L.A. Konsep  Hukum  (The
Concept  Of  Law) ,  Nusamedia,
Bandung. 2009.
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu
Perundang-undangan,
Kanisius Yogyakarta, 1998.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum . Prenada Media,
Jakarta,  2005  Philipus  M. Hadjon,  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. Sarundajang, Arus  Balik  Kekuasaan Pusat  Ke  Daerah, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1999. Sabarno,  hari,  Memandu  Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press, Jakarta.  1986.  Syaukani,  Imam dan  Ahsin  Thohari, Dasar- Dasar  Politik  Hukum ,  Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
2008. Widjaja,  Haw,  Otonomi  Daerah  dan Daerah Otonom, PT RajaGrafindo Persada,  Jakarta, 2002. Yuliandri,  Asas-asas  Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  Yang  Baik,  PT. Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, 2009. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor  55),  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor  56),  dan  Undang- undang  Nomor  6  tahun  1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan  Daerah  Tingkat  I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang    (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 1821); Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah    (Lembaran  Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 2387) sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya  berbagai  Undang- undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 2901); Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  125,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa  kali,  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang No. 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  (LNRI  Tahun  2011 Nomor  82,  TLNRI  Nomor 5284)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1982  Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213); Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang- Telukbetung menjadi Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Bandar  Lampung  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3254); Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan  Pemerintahan  Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4578); Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  keuangan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4490); Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4490); Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 Tahun  2005  tentang  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4576); Peraturan  Pemerintah  Nomor  57 Tahun  2005  tentang  Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4578); Peraturan  Pemerintah  Nomor  79 Tahun  2005  tentang  Pedoman Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor  165,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008  Nomor  78,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4855); Peraturan  Pemerintah  Nomor  1 Tahun  2008  tentang  Investasi Pemerintah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor  14,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4812) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daarah sebagaimana telah  diubah  kedua  kalinya, terakhir dengan Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  II  Tanjungkarang  – Telukbetung  Nomor  2  Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung  Nomor  11  Tahun 2003 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah  Air  Minum  “Way Rilau” Kota Bandar Lampung; Peraturan Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian  Perusahaan  Daerah Air Minum Way Rilau; Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung  Nomor  01  Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.