## IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN ATAS TANAH
DI KOTA SAMARINDA (PERKARA PERDATA NOMOR : 27/PDT.G/2016/PN.SMR.)
Rusli Akib, Muhamad Japri, Eli Tri Kursiswanti
Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Humum Awang Long Samarinda rusliakib@gmail.com
Submission 2020-04-10 Review 2020-05-03 Publication 2020-06-27

## Abstrak
Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan sertipikat Hak Milik atas tanah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  pada  Pasal  32  menyatakan  sertipikat  hak  atas  tanah  adalah  bukti  kepemilikan yang kuat apabila setelah 5 tahun  diterbitkan sertipikat tersebut, tidak ada pihak lain yang  mengajukan  keberatan  sejak  terbitnya  sertipikat.  Namun  pada  faktanya  dalam perkara  perdata  Nomor:  27/Pdt.G/2016/  PN.Smr  sertipikat  tersebut  dibatalkan  pada saat persidangan.Untuk mengulas pembahasan Penulis mengunakan metode penelitian normatif empiris yang menghasilkan pembahasan, yaitu dalam penerapan pasal 32 PP. No. 24  Tahun 1997 terdapat dua sistem yakni sistem stelsel negatif dan stelsel positif terhadap  pendaftaran  atas  tanah.  Selain  itu  pula  Penerapan  Pasal  32  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terjadi pertentangan pada tingkat asas hukum sebagai berikut ; (1) Penerapan asas Lex posterior derogate legi priori, (2) Penerapan asas Lex specialis derogate legi generalis (3) penerapan asas Lex superior derogate legi inferiori . Berdasarkan  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  Penerapan  Pasal  32  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  terhadap  Perkara  Perdata  Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smr, telah diabaikan atau tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum karena apabila Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Atas  Tanah  diterapkan,  maka  akan  menimbulkan pertentangan-pertentangan.  Dan  Pertentangan  yang  timbul  disebabkan  kedudukan peraturan  yang  tidak balance (seimbang)  sehingga  tidak  dapat  diterapkan  pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terhadap Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, KUHPerdata, dan Algemene Bepalingen , sedangkan Asas Lex superior derogate legi inferiori juga  tidak dapat  diterapkan  mengingat  pembidangan  yang diatur  pada  kedua peraturan berbeda.
Kata Kunci:  implementasi pasal, peraturan pemerintahan, pendaftaran atas tanah
ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) Vol. 3 No. 2 , Juni 2020

## Pendahuluan
Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dengan melaksanakan pendaftaran tanah adalah demi menjamin kepastian hukum yang meliputi kepastian hak, kepastian subyek dan kepastian obyek haknya. Pasal 19 Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA)  telah  mengamanatkan  kepada  Pemerintah  Indonesia  untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, yang secara rinci berbunyi :
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  dan  masyarakat, keperluan  lalu  lintas  sosial  ekonomis  serta  kemungkinan  penyelenggaraanya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam  peraturan  pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan pendaftaran  termasuk  dalam  ayat  1  diatas,  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat  yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut 1 .
Ketentuan-ketentuan  dalam  UUPA  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  dibuat Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Menurut Kominfo 2 , di Indonesia terdapat sekitar 126 juta bidang tanah, sedangkan saat ini yang sudah terdaftar baru sebanyak 51 juta bidang tanah. Itu artinya masih ada 75 juta bidang tanah  yang  belum  terdaftar.  Apabila  tidak  ada  percepatan  pendaftaran  tanah  maka dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk melengkapi sertipikat hak atas tanah di seluruh Indonesia. Perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum di bidang
Hal  yang  menjadi  permasalahan  adalah  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  terdapat  pasal–pasal  yang  belum  bisa  diterapkan  secara  optimal  oleh pemerintah  itu  sendiri  kepada  masyarakat,  yang  disebabkan  oleh  adanya  suatu ketidakpastian  hukum  yang  dianggap  oleh  masyarakat,  pemerintah  belum  konsisten dalam membentuk maupun melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut. Salah satunya yaitu penerapan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Salah  satu  kasus  yang  penulis  angkat  dalam  penelitian  dalam  pendekatan  kasus (case approach) ini adalah Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smr, yang gugatannya diajukan pada tanggal 25 Februari 2016 Pengadilan Negeri Samarinda oleh Benny Indra Pujihastono, S.IP sebagai Penggugat melawan Suntawi selaku Tergugat I, Nuryana Harlina selaku  Tergugat  II  dan  Siti  Aisyah  selaku  Tergugat  III.  Duduk  perkara  atas  gugatan tersebut yaitu mempermasalahkan kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat I yang beralih  kepada  Tergugat  II  dan  kemudian  beralih  kepada  Tergugat  III  yang  terletak  di dahulu  Jalan  Serodja  (sekarang  jalan  Milono)  Kel.  Bugis  Ulu  Kota  Samarinda,  seluas  ± 1930 M 2 (seribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan 4 (empat) unit rumah dinas
1 Harsono, B., Himpunan Peraturan Undang-Undang Pokok Agraria . (Jakarta: Djambatan, 2006)
2 Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  2018,  ‘ Program  PTSL  Pastikan  Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target ’, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, diakses 16 Januari 2020.
ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) Vol. 3 No. 2 , Juni 2020
yang diberi nomor pendaftaran S-11, S-12, S-13, S-14 dasar kepemilikan Para Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 422 atas nama Suntawi. Atas gugatan yang telah diajukan, Majelis Hakim untuk selanjutnya telah menerima dan meneruskan pemeriksaan kedalam pokok  perkara  yang  kemudian  diputus  pada  tanggal  03  November  2016  yang pertimbangannya telah menolak dalil – dalil maupun pembuktian Para Tergugat untuk sebagian.
Perkara tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang penerapan Pasal 32 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  karena  tetap  menerima  gugatan  dan meneruskan proses acara ke Pembuktian sampai Putusan Pengadilan Negeri tertanggal 3 November  2016,  padahal  ketentuannya  apabila  sertipikat  yang  telah  terbit  lebih  dari jangka waktu yang ditentukan yaitu selama 5 (lima) tahun tidak ada yang keberatan atas penerbitan  sertipikat  tersebut,  maka  sertipikat  tidak dapat  lagi  digugat  di  Pengadilan. Mungkin hal ini menjadi suatu dilema karena apabila Majelis Hakim menerapkan pasal ini maka hak keperdataan seseorang dalam membuktikan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain akan dibatasi. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie S.Tahun 1847 Nomor 23)  maupun  juga  di  dalam  Pasal  22 Algemene  Bepalingen (AB  S.1847-23,  diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847).
Peraturan-peraturan  tersebut  diatas,  telah  menjelaskan  bahwa  Majelis  Hakim  yang kapasitasnya sebagai pihak yang mengadili perkara tidak berhak untuk menolak suatu perkara  yang  diajukan  di  Pengadilan  dan  kapasitas  Pengadilan  pun  juga  tidak  boleh menolak mengadili maupun memeriksa suatu perkara yang telah diajukan, seperti yang diatur  di  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  RI  Nomor  48  tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor  157,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  5076).  Hal  ini  yang  menjadi permasalahan  terhadap  pemikiran  hakim  itu  sendiri  dalam  mengadili  suatu  perkara, karena  peraturan  tersebut  dilihat  dari  aspek  yuridis  maupun  penerapannya  masih mengadung unsur ketidakpastian hukum.

## Metode
Tipe dan Pendekatan Penelitian.
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian  hukum normatif.

## Bahan Hukum
Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana,  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentas Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Bahan Hukum dan Analisis
Penulis  menggunakan  metode  library  research  atau  kajian  pustaka.  Riset  kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan,  majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.
ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) Vol. 3 No. 2 , Juni 2020

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah di dalam Perkara Perdata Nomor  27/Pdt.G/2016/ PN.Smr.
Kepastian  hukum  tersebut  terdapat  pada  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997, yang berbunyi:
1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan  sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkannya  sertipikat  itu  tidak  mengajukan keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Persoalan  pokok  yang  cukup  menimbulkan  kerumitan  dalam  penerapan  Pasal  32 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  yaitu  terjadinya  sengketa  tanah  yang berkenaan dengan bukti hak berupa sertipikat. Di samping itu sesuai dengan kondisi dan situasi pendaftaran tanah di Indonesia masih bertumpu pada sistem negatif walaupun ada  kecenderungan  ke  arah  sistem  positif.  Dalam  sistem  negatif  alat  bukti  hak  yang bernama  sertipikat  hanya  merupakan  bukti  yang  kuat  bukan  merupakan  bukti  yang mutlak.  Seseorang  yang  namanya  tercatat  dalam  sertipikat  bukan  secara  mutlak menunjukkan bahwa ia adalah pemilik tanah yang bersangkutan. Hal ini karena sertipikat tersebut masih dapat dibatalkan bilamana ada pihak yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut dengan alat bukti lain bahwa ia adalah pemilik tanah yang bersangkutan maka Pengadilan dapat membatalkan sertipikat tersebut.
Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa penerapan pasal ini dalam praktik sering menimbulkan permasalahan terutama yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dengan dalih gugatan telah daluwarsa bilamana seseorang telah mempunyai sertipikat hak atas tanah di atas jangka waktu 5 (lima) tahun, padahal ada persyaratan lain yang cukup menentukan yaitu "memperoleh tanah tersebut dengan itikad  baik"  yang  untuk  pembuktiannya  cukup  sulit.  Ketentuan  ini  hanya  memberikan jaminan kepada pemegang hak atas tanah selaku pemegang sertipikat tidak dapat digugat oleh siapa pun yang merasa berhak atas tanah yang bersangkutan selama 5 (lima) Tahun dan ia memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan dengan itikad baik.
Penulis  melakukan  wawancara  dengan  salah  satu  Pengacara  pada  Kantor  Advokat  & Konsultan  Hukum ”R3SG” di  Kota  Samarinda,  yakni  Bapak  Rizky  Prasetya,  SH.  yang menjelaskan bahwa:
”Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sampai saat ini belum pernah  diterapkan,  karena  dari  tata  urutan  maupun  kedudukan  heirarki perundang-undangan  sendiri,  Peraturan  Pemerintah  kedudukannya  masih dibawah  Undang-undang.  Oleh  karena  itu  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sering diabaikan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara,  karena  meskipun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997
ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) Vol. 3 No. 2 , Juni 2020
termasuk  didalam  heirarki  perundang-undangan,  tetapi  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tersebut  tidak  sesuai  dengan  sistem pendaftaran  tanah  yang  diterapkan  oleh  negara  Indonesia”.(wawancara tanggal 30 Juni 2020).
Selain itu juga, dijelaskan bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang intinya menjelaskan bahwa apabila lewat dari jangka waktu 5 (lima) Tahun telah  diterbitkannya  sertipikat,  maka  seseorang  yang  merasa  keberatan  atas  terbitnya sertipikat  tersebut  tidak  bisa  lagi  mengajukan  keberatan  atau  gugatan  melalui Pengadilan.  Mengenai  hal  tersebut  Pihak  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Samarinda berpendapat bahwa Majelis Hakim yang menerima Perkara yang berkaitan terhadap  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  sering  mengabaikan peraturan  tersebut  dan  Hakim  lebih  cenderung  mempergunakan  dasar  hukum  dari KUHPerdata  daripada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  meskipun KUHPerdata bukan merupakan Undang-undang, tetapi hanya sebuah pedoman, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini bersifat khusus yaitu mengatur sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Penulis  mengambil  benang  merah  hasil  yang  tertuang  dalam  pertimbangan  putusan perkara perdata nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.Smr yaitu terdapat dua sisi penerapan Pasal 32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  ini  ternyata  tidak  dapat  diterapkan diwilayah  peradilan  dikarenakan  secara  substansi  maupun  penerapannya  Pasal  32 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  karena  ada  beberapa  alasan  yang menyebabkan  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  ini  tidak  dapat diterapkan yaitu sebagai berikut :
1. Secara heirarki perundang-undangan, suatu bentuk Peraturan Pemerintah itu tidak dibenarkan  menciptakan  ketentuan  hukum  baru  (ada  materi  muatan  Undang- undang),  oleh  karena  itu  peraturan  yang  seperti  didalam  Pasal  32  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus termuat didalam Undang-undang bukan didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  karena  bentuk  Peraturan Pemerintah  sendiri  tidak  boleh  menciptakan  hukum,  akan  tetapi  Peraturan Pemerintah merupakan Peraturan Pelaksana.
2. Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tidak  sejalan  dengan pemberian  perlindungan  hukum  yang  seimbang  kepada  semua  pihak,  karena Peraturan  Pemerintah  ini  hanya  melindungi  pemegang  hak  berupa  sertipikat  dan tidak  melindungi  hak-hak  yang  akan  menuntut  atau  yang  berkebaratan  atas penerbitan sertipikat tersebut.
3. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak sejalan dengan sistem negatif yang digunakan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, karena apabila sistem  negatif  yang  digunakan  dalam  sistem  pendaftaran  Tanah,  maka  dengan sepenuhnya  negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  yang  disertipikatkan.  Salah satunya Indonesia menerapakan sistem negatif ini dalam pendaftaran tanahnya.
4. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak semerta-merta dapat diterapkan, karena dalam menilai adanya itikad baik dan penguasaan secara nyata atas tanah harus melalui proses pembuktian yang nantinya akan dinilai oleh Hakim.
ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) Vol. 3 No. 2 , Juni 2020
Pertentangan Penerapan antara Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  dengan  Pasal  1946  KUHPerdata,  Pasal  22 Algemene  Bepalingen (AB) dan  Pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam Perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2016/PN.Smr.
Pertentangan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya pada Pasal  32,  maka  secara  normatif  terjadi  pertentangan  pada  tingkat  asas  hukum  yang secara rinci Penulis jelaskan sebagai berikut:
1) Masalah  penerapan  asas Lex  posterior  derogate  legi  priori, dimana  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai Peraturan yang lama dikesampingkan oleh  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman dimana Undang-undang tersebut baru diterbitkan.
Didalam penerapannya, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan sering kali mengenyampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan lebih  memilih  menggunakan  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  yang ketentuannya mengatur pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
(1).  Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2).  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
Namun  permasalahan  muncul  dalam  penerapan  asas  tersebut  yang  dimaksud  adanya tingkat yang kesamaan (balances) terhadap kedudukan perundang-undangan tersebut, yaitu misalnya Undang-undang dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dengan Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Presiden  dengan  Keputusan  Presiden  dan penyesuaian-penyesuan  yang  lainnya.  Sementara  fakta  hukum  yang  terjadi  penerapan asas  ini  tidak  diterapkan  terhadap  Peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  sejajar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, mengingat kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 lebih rendah  dengan  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009.  Meskipun  terhitung  sejak penerbitannya dan pengesahan pula berlakunya lebih lama yaitu pada tanggal 8 Juli 1997 dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang ditetapkan tertanggal 29 Oktober 2009.
2) Masalah penerapan asas Lex specialis derogate legi generalis, dimana Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  bersifat  lebih  khusus  yang  mengatur  ruang lingkup  bidang  pertanahan  dan  mengenyampingkan  KUHPerdata maupun Algemene Bepalingen (AB) yang peraturannya bersifat umum.
Majelis  Hakim  dalam  menggunakan  dasar  hukum,  apabila  menerapkan asas ini didalam perkara yang diterima oleh Majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan permasalahan pendaftaran tanah atau ruang lingkup pertanahan, Majelis Hakim akan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  yang  sifat  pengaturannya  secara  khusus  mengatur  lebih  rinci  terhadap perkara yang diterimanya tersebut dan mengenyampingkan KUHPerdata maupun Algemen Bepalingen (AB) yang peraturannya mengatur ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum.
Maupun juga didalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,  yang  khususnya  pada  Pasal  32  yang  intinya  mengatur  ketentuan kewenangan  Pengadilan  maupun  Hakim  untuk  menolak  gugatan  terhadap sertipikat  yang  telah  terbit  melewati  jangka  waktu  5  (lima)  Tahun.  Pasal  32
ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) Vol. 3 No. 2 , Juni 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang  memeriksa  maupun  yang  mengadili  perkara karena  Majelis  Hakim akan lebih memilih Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang sifatnya mengatur secara  khusus  tentang  kewenangan  Pengadilan  maupun  Majelis  Hakim  sendiri dalam menerima perkara.
Namun sama halnya Penulis beranggapan bahwa penerapan asas tersebut yang  dimaksud  harus  adanya  tingkat  yang  kesamaan (balances) terhadap kedudukan  perundang-undangan  tersebut,  yaitu  misalnya  Undang-undang dengan  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah  dengan  Peraturan  Pemerintah, Keputusan  Presiden  dengan  Keputusan  Presiden  dan  penyesuaian-penyesuan yang lainnya. Karena didalam fakta hukum yang terjadi penerapan asas ini tidak diterapkan  terhadap  Peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  sejajar,  yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan KUHPerdata dan Algement Bepalingen (AB), mengingat kedudukan PP Nomor 24 Tahun 1997 lebih rendah dengan KUHPerdata dan Algemene Bepalingen (AB).
3) Masalah  penerapan  asas Lex  superior  derogate  legi  inferiori, dimana  secara hierarki perundang-undangan yaitu KUHPerdata, Algemene Bepalingen (AB) dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan aturan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Majelis  Hakim  dalam  menerapkan  asas  ini,  akan  mengenyampingkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  karena  peraturan  tersebut  lebih rendah secara heirarki perundang-undangan, dan akan menggunakan peraturan yang lebih tinggi yaitu KUHPerdata, AB maupun Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

## Kesimpulan
Berdasarkan apa yang di uraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah terhadap Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smr, telah diabaikan  atau  tidak  dapat  diterapkan  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  dasar  hukum karena  apabila  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Atas  Tanah  diterapkan,  maka  akan  menimbulkan  pertentangan- pertentangan yaitu antara lain:
a. Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah  tidak  sejalan  dengan  pemberian  perlindungan  hukum  yang  seimbang kepada semua pihak, karena Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  ini  hanya  melindungi  pemegang  hak  yang telah bersertipikat.
b. Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah  tidak  sejalan  dengan  sistem  Pendaftaran  Tanah  Negatif  yang  saat  ini digunakan di Indonesia.
c. Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah  akan  mengakibatkan  pertentangan  dengan  kewajiban  maupun  tugas Hakim  sendiri  dalam  memutus  perkara  yang  telah  diatur  didalam  Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah didalam  perkara  Perdata  Nomor  27/Pdt.G/2016/PN.Smr,  secara  normatif  telah Penulis  perbandingkan  melalui  asas-asas  seperti  Asas Lex  posterior  derogate  legi
ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) Vol. 3 No. 2 , Juni 2020
priori, Asas Lex specialis derogate legi generalis, dan Asas Lex superior derogate legi inferiori. Seperti Asas Lex posterior derogate legi priori dan Asas Lex specialis derogate legi  generalis pada  kedudukan  peraturan  yang balance (seimbang)  sehingga  tidak dapat  diterapkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  terhadap Undang-undang Nomor 48         Tahun 2009, KUHPerdata, dan Algemene Bepalingen , sedangkan  Asas Lex  superior  derogate  legi  inferiori juga  tidak  dapat  diterapkan mengingat pembidangan yang diatur pada kedua peraturan berbeda.

## Referensi

## BUKU
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Harsono,  B.,  2006.  Himpunan  Peraturan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Jakarta  : Djambatan.
Dermawan,  Dkk.  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah  Di  Desa  Baning  Kota  Kecamatan  Sintang  Kabupaten  Sintang . Jurnal Tesis Pmis-Untan-Psian, 2014

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANG
Agement Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia. (AB S.1847-23, diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847).
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.