Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol. 19, No. 1, Januari 2024, pp. 98~112 DOI: 10.56338/iqra.v19i1.4673 Website: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA
Pemenuhan  Hak-Hak  Istri  Dalam  Masa  Iddah  Pasca    Penerapan  Surat Edaran No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)
Fulfillment of Wives' Rights During the Iddah Period After the Implementation of Circular No.P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Study at the Parepare Religious Affairs Office (Islamic Family Law Perspective)
Nurul Aqidatul Izzah 1* , Rusdaya Basri 2 , Rahmawati 3 , Hannani 4 , Fikri 5 ` 1-5 Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare
1 nurulaqidatulizzah30@gmail.com ; 2 rusdayabasri@iainpare.ac.id ; 3 rahmawati@iainpare.ac.id ; 4 hannani@iainpare.ac.id ;
5 fikri@iainpare.ac.id
Article Info ABSTRAK Article history: Pemenuhan  hak-hak  istri  dalam  masa  iddah  pasca  penerapan  surat  edaran No.P005/Dj.iii/Hk.00.7/10/2021  .  Permasalahan  utama  pada  penelitian  ini  adalah  1)
Bagaimana  realita  pemenuhan  kewajiban  suami  dalam  masa  iddah  pasca  penerapan surat edaran No.P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare 2)  Bagaimana penyebab tidak  terpenuhinya  hak-hak  istri  dalam  masa  iddah  pasca  penerapan  surat  edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021  di  kota  Parepare  dan  3)  Bagaimana  tinjauan  hukum keluarga islam terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca penerapan surat edaran no.p005/dj.iii/hk.00.7/10/2021 di kota parepare Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian  yang  dilakukan  secara  langsung  untuk  mengetahui  permasalahan  yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Konstruksi  penelitian  dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori keabsahan hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori perubahan sosial.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:. 1) Realita pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami  masa iddah istri di kelurahan galung maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Di kantor urusan agama bacukiki surat edaran ini sudah diterapkan namun penerapannya di masyarakat masih tidak sesuai. 2) Hubungan antara kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik, mantan  suami  beranggapan  bahwa  setelah  bercerai  maka  sudah  tidak  menjadi kewajibannya  lagi.  Pernikahan  suami  yang  terjadi  dalam  masa  iddah  istri  cenderung mengakibatkan  pemenuhan  hak  istri  tidak  terpenuhi  karena  sudah  fokus  dengan pernikahan  kedua.  Hal  yang  menjadi  penyebab  utama  adalah  kondisi  ekonomi begitupun tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi. 3) Berdasarkan hukum islam perlindungan terhadap hak asasi dan kehormatan perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut . Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban

## ABSTRACT
This explores the fulfillment of the rights of wives during the iddah period, whether in theform of money or possessions. The main issues in this research are: 1) What is the reality  of  ahusband's  obligation  fulfillment  during  the  iddah  period  after  the implementation of Circular No. P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 in the city of Parepare? 2) What are the causes of the non-fulfillment  ofwives'  rights during the iddah  period after  the  implementation  of  Circular  No.  P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021  in  the  city  of Parepare? 3) What is the Islamic family law perspective on the fulfillment of women's rights after the implementation of Circular No. P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 in the city of Parepare?
This research is of a field (field research) nature with an empirical juridical approach, conducted  directly  to  understand  the  actual  problems,  then  connected  to  applicable regulations  and  existing  legal  theories.  Data  collection  techniques  in  this  research include  observation,  interviews,  and  documentation.  The  research  construction  in addressing emerging issues  uses  legal validity theory,  legal utility theory, and  social change theory.
The research findings conclude that: 1) The reality of the implementation of a husband's obligation fulfillment  during the iddah period  for wives  in the  Galung  Maloang  sub- district of Bacukiki did not adhere to Islamic Sharia because the former husband, after
Received 28 December, 2023 Revised 08 December, 2023 Accepted 14 January, 2024

## Kata Kunci:
Hak–Hak istri, Masa Iddah, Surat Edaran, dan Hukum Keluarga Islam

## Keywords
Wife's Rights, Iddah Period,
Circular, Islamic Family Law
divorcing his wife, did not provide maintenance even during the iddah period. Although this  circular  has  been  implemented  in  the  Religious  Affairs  Office  in  Bacukiki,  its application in society is still not in line with expectations. 2) The relationship between the two parties is not well-established, as the former husband believes that after divorce, he is no longer obligated. Marriages occurring during the wife's iddah period tend to result  in  unfulfilled  wife's  rights  due  to  the  focus  on  the  second  marriage.  The  main causes are economic conditions and education, which also influence the situation. 3) According to Islamic law, the protection of women's fundamental rights and dignity is the objective  of this circular.  The fulfillment  of obligations by  the  former husband is adjusted to the community's ability and the prevailing sense of fairness to avoid undue burdens.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Corresponding Author:
Nurul Aqidatul Izzah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare *Email: nurulaqidatulizzah30@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Pernikahan dinilai sakral dengan ikatan laki-laki dan perempuan memiliki latar belakang yang berbeda didasarkan keinginan menjadi satu ikatan suci, untuk membangun keberlangsungan hidup, hal  ini  sejalan  dengan  Maqasid  al-syari’ah,  yaitu  menjaga  keturunan  dalam  tingkat  dharuriyah, hajiyah  dan  tahshiniyah.    Pernikahan  merupakan  akad  yang  paling  kuat  atau  mistaqan  ghalidzan untuk mentaanti perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Perceraian  merupakan  pintu  darurat  apabila  semua  hal  telah  ditempuh  untuk  menyatukan kembali pasangan suami istri. Meskipun perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan (halal), tetapi dihadapan Allah perbuatan tersebut merupakan hal yang dibenci. Sentuhan dari sisi keagamaan pada masyarakat  modern  sekarang  ini  kurang  mendapatkan  perhatian  dan  dijadikan  sebagai  motivasi untuk membangun hubungan suami istri dalam bentuk kasih sayang (sakinah, waddah dan rahmah) merupakan konsepsi Islam yang luhur untuk selalu dijaga dan diaplikasikan Namun demikian, dalam kehidupan  nyata,  perubahan  manusia  banyak  juga  dipengaruhi  oleh  sudut  pandang  individu, pendidikan, faktor ekonomi, sosial-politik, gender yang pada ujungnya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  adalah  merupakan  suatu ibadah. Perempuan yang  sudah  menjadi  istri  adalah  amanah  Allah  yang  harus  dijaga  dan  diperlakukan  dengan  baik melalui  prosesi  keagamaan  dalam  akad  nikah.2  Pilihan  untuk  berpisah  tentu  bukanlah  keputusan yang mudah dibuat. Mengingat perceraian adalah hal yang sebetulnya diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.
Setiap  keluarga  apabila  suami  atau  pun  istri  meninggalkan  kewajibannya  maka  terjadilah sebuah  konflik  seperti  istri  yang  meninggalkan  suami  tanpa  izin  seorang  suami.  Maka  istri  telah meninggalkan  kewajibannya  sebagai  istri.  Istri  yang  meninggalkan  suaminya  tanpa  kabar  dapat dikatakan nusyuz karena sama saja ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, selama istri dalam nusyuz, kewajiban-kewajiban suami terhadap istri tidak berlaku termasuk nafkah iddah. Hal ini berbeda jika suami yang mengusir istrinya maka semua hak-hak istri wajib dipenuhi.
Jalan  lingkar  tassiso  kecamatan  bacukiki  kelurahan  galong  maloang  ,  ada  beberapa perempuan  yang  telah  bercerai    belum  menyelesaikan  masa  Iddahnya,  akan  tetapi  mantan  suami mereka telah melaksanakan perkawinan dengan perempuan lain.  Mantan suaminya telah menikah kembali  saat  perceraiannya  baru  dua  bulan  lebih  7  hari  dikarenakan  ia  sebelum  bercerai  sudah menjalin hubungan.
Istri yang diceraikan tersebut bernama ibu Wahdaniah  tidak mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan masa iddah, bahkan mantan suaminya tidak memberikan nafkah iddah . Selain itu masih
banyak mantan suami yang setelah menceraikan istriya tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan agama yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah iddah. Akibatnya  istri yang diceraikan  harus  mencari  nafkah  untuk  menghidupi  dirinya  dan  anak-anaknya,  agar  tidak  putus sekolah. Maka untuk pembiayaan anak tersebut berpindah kemantan istri karena mantan suami lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah.
Seperti  yang  terjadi  pada  ibu  Wahdaniah  ada  pula  kasus  di  kecamatan  bacukiki  kelurahan lemoe bernama ibu Fate yang telah bercerai dan masih dalam masa iddah tetapi tidak mendapatkan haknya karena mantan suaminya menikah lagi serta hanya melihat statusnya sebagai seorang ayah untuk  memberikan  biaya  pendidikan  serta  segala  keperluan  yang  dibutuhkan  oleh  anaknya  tetapi melupakan kewajibannya  terhadap mantan istri.
Masih  di  kecamatan  bacukiki  kelurahan  galung  maloang  lanyer  terdapat  suami  yang melalaikan  kewajibannya  dengan  tidak  memberikan  nafkah  pasca  perceraian.  Mereka  telah melakukan musyawarah yang menghadirkan keluarga  masing-masing tetapi tetap saja mantan suami tidak dapat memenuhi nafkah dalam masa iddah tersebut disebabkan penghasilannya terbatas . Ada pula  seorang  ibu  dua  anak  yang  usianya  masih  23  tahun  menyampaikan  keadaannya  setelah perceraian  yang  harus  lebih  menguras  tenaga  untuk  mendapatkan  uang    sebab  suaminya  telah menikah  lagi  padahal  masa  iddahnya  belum  selesai  .  Mantan  suaminya  juga  telah  melupakan kewajibannya dalam memenuhi nafkah iddah karena lebih fokus dengan pernikahannya.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa dalam cerai talak sang suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;  melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya,  dan  separuh  apabila  qabla  al-dukhul memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing- masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka  akan  timbul  berbagai  permasalahan,    misalnya  anak  putus  sekolah,  sehingga  anak  tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan.
Ketika bercerai suami melupakan kewajiban memberikan nafkah selama iddah yang terjadi kemudian  istri  menjadi  janda  mengurus  dirinya  sendiri  beserta  anak-anaknya.  Inilah  fenomena- fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakekatnya si suami harus memberikan minimal tempat tinggal pada mantan istrinya dan anaknya, inilah yang disebut dengan  nafkah  iddah.  Suami  tidak  lepas  tanggung  jawab  terhadap  tugas  sucinya.  Pelaksanaan kewajiban suami dalam masa iddah juga akan ditinjau pasca surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  lapangan  (field  research)  dengan  pendekatan  yuridis  empiris, penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Konstruksi penelitian dalam menjawab persoalan yang muncul dengan menggunakan teori keabsahan hukum, teori kemanfaatan hukum dan teori perubahan sosial.

## HASIL DAN DISKUSI
Pemberlakuan aturan demikian bukan merupakan hal yang baru, sebelumnya terdapat Surat Edaran DirJen Binbaga Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1979  tentang  Masalah  Poligami  dalam  Idah,  namun  surat  edaran  tersebut  tidak  berjalan  dengan efektif,  di  mana  seorang  laki-laki  yang  telah  bercerai  baginya  harus  menunggu  90  hari  setelah perceraiannya, dan setelah itu ia baru bisa mencatatkan pernikahannya dengan perempuan lain.A C H Rosidi Jamil, “Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Surat Edaran No: D. Iv/Ed/7/1979)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).
Terdapat tiga kondisi yang membuat surat edaran sebelumnya tidak berjalan dengan efektif, pertama  adalah  keinginan  untuk  menikahi  perempuan  lain  di  mana  telah  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran terus menerus dengan mantan istrinya sehingga ia tidak akan kembali dengan istrinya.
Kedua, karena adanya motif poligami terselubung, penyebabnya adalah dorongan kuat seorang laki- laki yang ingin melakukan poligami namun terbatas oleh prosedur serta perizinan yang ada, maka ia melakukan  hal  demikian.  Ketiga, terjadinya perceraian saat terdapat beberapa faktor eksternal maupun internal, sehingga terdapat kemungkinan  bagi keduanya  untuk rujuk atau tetap bercerai. Jika  terjadi  pada  kondisi  kedua,  sebagaimana  disebutkan  maka  akan  berpotensi  menimbulkan praktik  poligami  terselubung,  dan  tidak  sesuai  dengan  Pasal  3  UU  No.  1/1974  dan  Pasal  40  PP Nomor 9/1975.refangga Abdillah, “Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021  Tentang  Pernikahan  Dalam  Masa  Idah  Istri  Di  Kua  Kecamatan  Bojonegoro” (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).
Pada hakikatnya, jika laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa ‘iddah mantan  istrinya  tidak  melanggar  ketentuan  hukum  yang  sudah  ada,  namun  hal  tersebut  bisa mengakibatkan  penyelundupan  hukum  berupa  poligami  secara  liar  atau  penyeludupan  hukum meskipun ia dengan kedua istrinya mendapatkan buku nikah atau legalitas berupa Akta nikah yang merupakan bukti perkawinan yang sah Demikian hal tersebut sebetulnya bertentangan dengan Pasal 3 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang pada menyatakan bahwa Indonesia menganut perkawinan azas monogami, bagi laki-laki yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan poligami dan mendapatkan izin dari Pengadilan serta mengik uti prosedur tertentu.Pernikahan  yang  dilakukan  oleh  suami  yang  menikah  pada  masa  ‘iddah  pada  dasarnya adalah pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkan dengan hukum.
Perkawinan dapat putus disebabkan oleh beberapa hal yakni kematian, perceraian, dan atas putusan  pengadilan.  Perceraian  harus  dilakukan  di  Pengadilan  Agama.  Pencatatan  perceraian bertujuan untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang  Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  perceraian  dianggap  terjadi  beserta  segala  akibat- akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.
Persyaratan administratif untuk pendaftaran nikah bagi calon mempelai yang berstatus duda atau  janda,  pada  Pasal  4  Ayat  (1)  Huruf  m  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  Tahun  2019, menjelaskan bahwa akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal tersebut, tidak terdapat penjelasan tentang akta cerai yang harus diberikan sudah yang telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  (Inkracht),  maka  surat  edaran  yang  baru  memberikan penjelasan  dan  mengisi  kekosongan  hukum  mengenai  penggunaan  akta  cerai  pada  pendaftaran. Inkracht sendiri bermakna putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sudah tidak dapat diganggu gugat serta tidak ada yang dapat mengubahnya.
Ketentuan masa ‘iddah terdapat pada Pasal 11 UU NO. 1/1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) dijelaskan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Perihal waktu tunggu diatur pada Pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU NO 1/1974 tentang  perkawinan,  untuk  pernikahan  yang  putus  akibat  kematian  maka  ditetapkan  seratus  tiga puluh (130) hari, akibat perceraian bagi yang masih mengalami menstruasi ditetapkan tiga kali suci atau 90 hari dan bagi yang sudah tidak menstruasi maka ditetapkan 90 hari, jika sedang hamil maka hingga ia melahirkan. Selanjutnya bagi yang belum melakukan hubungan suami istir (qabla dukhul) maka tidak berlaku baginya masa tunggu.
Semua  ketentuan  di  atas,  sesuai  dengan  Pasal  39  ayat  (3)  PP  No  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan UU NO 1/1974 tentang perkawinan berlaku sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht),  kecuali  bagi  perkawinan  yang  terputus  sebab kematian, maka terhitung sejak meninggalnya suami. Pasal 3 Ayat 5 UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk,  tertera  bahwa  jika  terdapat  seseorang  yang  menikah  tidak dengan  memenuhi  syarat  pengawasan  atau  terjadi  talak  bahkan  rujuk  yang  tidak  diberitahukan kepada pejabat yang berwenang, menjadi hal yang berdasar bahwa segala bentuk nikah, talak atau rujuk perlu terdaftar pada lembaga yang berwenang. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 3 terdapat adanya kasus seorang pria sudah rujuk kembali dengan istrinya dan tidak menginformasikan kepada pegawai  pencatatan  nikah,  sedang  dia  melakukan  pernikahan  dengan  wanita  lain,  maka pernikahannya  dapat  dibubarkan.Maknun  and  Auladi,  “Konsiderasi  Maslahah  Dalam  Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi Di Kua Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO. P. 005/DJ. III/HK. 00.7/10/21).”
Surat  Edaran  Menteri  Agama  Nomor:  P-005/DJ.III/  Hk.00.7/10/2021  tentang  Pernikahan dalam Masa ‘iddah Istri ini berisikan prosedur pencatatan administrasi pernikahan bagi laki-laki yang ingin menikah lagi harus menunggu masa ’iddah mantan istrinya selesai. Surat Edaran tersebut pada dasarnya mengikat instansi yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Termasuk di dalamnya  ialah  Kantor  Urusan  Agama.  Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  517 Tahun 2001 tentang Penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dibidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.Refadila Demira, “Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Ri Nomor P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).
Fenomena perceraian di Kota Parepare diketahui masih berada di tingkat yang cukup tinggi mencapai 551 kasus hingga akhir tahun 2022. Sebelum  surat edaran itu diterbitkan khususnya di Kantor Urusan Agama Bacukiki , ada 25  permohonan suami ingin melakukan pernikahan lagi tetapi masih dalam masa iddah istrinya sejak 2018 hingga 2020.
Wawancara  dengan ibu Humaira , staff administrasi KUA Bacukiki bahwa:
“Pernah ada kasus sekitar pertengahan tahun 2020 adanya permohonan pernikahan dari pihak laki-laki yang baru bercerai terhadap mantan istrinya, setelah di lihat dari akta cerai bahwa mereka baru  bercerai  selama  1  bulan,  maka  kami  menolak  permohonan  tersebut.  Bukan  hanya  sekedar memberi penolakan begitu saja tetapi  memberi pengertian dan saran yang terbaik terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam penolakan permohonan pernikahan tersebut, pihak KUA Bacukiki tidak memberikan  surat  resmi  penolakan  seperti  dispensasi  nikah.  Penolakan  permohonan  pernikahan tersebut hanya di lakukan dengan penyampaian secara lisan saja, tidak ada surat penolakan yang resmi atau semacam bukti penolakan lainnya.”
Hasil wawancara ini menurut peneliti sebelum surat edaran tersebut diterbitkan telah terjadi permohonan pernikahan dalam masa iddah istri tetapi Kua bacukiki menolak mesikpun tidak dengan penolakan yang resmi hanya melalui lisan.
Lebih lanjut mengenai implementasi surat edaran tersebut wawancara dengan bapak Kepala KUA Bacukiki yang bernama Taufiqur Rahman beliau menjelaskan sebagai berikut :
“Surat Edaran tersebut sudah di terapkan di KUA Bacukiki semenjak dikeluarkan oleh Dirjen Bimas  Islam,  kami  menindak  lanjuti    sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditentukan  dengan memberitahukan  adanya  surat  edaran  ini  melalui  Lurah    agar  di  ketahui  oleh  masyarakat  sekitar terutama yang ada di kecamatan Bacukiki,tidak hanya itu namun juga melalui majelis taklim dan kegiatan agama lainnya. Semenjak masyarakat mengetahui adanya surat  edaran itu ada beberapa pro dan kontra yang terjadi,salah satu nya yaitu masyarakat menanyakan apa dasar hukum dari surat edaran tersebut. Kami dari pihak KUA menjelaskan dan memberi pengertian terhadap ketentuan- ketentuan yang ada di dalam surat edaran tersebut.
Hasil  wawancara  ini  berarti  meskipun  surat  edaran  tersebut  telah  diberitahukan  kepada masyarakat tetap masih terjadi pro dan kontra dalam penerapannya.
Lebih lanjut peneliti memberikan sebuah pertanyaan kepada ibu Sariana penyuluh KUA Bacukiki, megenai sejauh mana penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 beliau menjelaskan bahwa:
“Implementasi surat edaran tersebut sudah diterapkan 100% di KUA Bacukiki .Saya selaku Penghulu disini juga ikut menindak lanjuti dengan cara memberitahukan secara langsung kepada masyarakat,di saat pelaksanaan akad nikah ”.
Wawancara selanjutnya dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bacukiki yang bernama ibu Nunu ,beliau menjelaskan bahwa:
“Surat edaran tersebut sudah di implementasikan dengan baik ,kami pun selaku pihak KUA mengapresiasi adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam ini. Walaupun ada beberapa  kendala  yang  terjadi  dalam  mengimplementasikannya  salah  satunya  mungkin  ada masyarakat  yang  belum  mengetahui  adanya  surat  edaran  itu  jadi  mereka  beranggapan  bahwa  itu bertentangan dengan syariat karena mereka belum mengetahui latar belakang,manfaat dan tujuan dari surat edaran tersebut.”
Hasil  wawancara  ini  masih  terdapat  kendala  dalam  penerapan  surat  edaran  tersebut  sebab banyak  masyarakat  bacukiki  yang  cenderung  tidak  mengetahui  tujuannya  hanya  memandang sebagai ketidaksesuaian dengan syariat.
Setelah  itu  lebih  lanjut  penulis  memberikan  pertanyaan  kembali  kepada  penghulu  KUA Bacukiki bernama Bapak Azhari terkait adanya permohonan nikah suami tetapi masa iddah istrinya belum selesai dan beliau mengatakan bahwa:
“Iya  ada  beberapa  yang  meminta  permohonan  nikah  tetapi  terhalang  karena  surat  edaran tersebut,pihak yang ingin menikah itu dari pihak laki-laki yang baru bercerai selama 1 bulan dari mantan  istrinya.  kami  tetap  menolak  dengan  baik  tetapi  kami  memberikan  pengertian  dan penjelasan sedetil mungkin agar dapat di mengerti dan di pahami,kami pun juga memberikan solusi yang terbaik kepada yang bersangkutan.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  informan  tentu  ada  yang  ingin  melakukan  pernikahan tetapi masa iddah istrinya belum selesai namun dengan penolakan yang baik dan penjelasan detail dari  kepala  KUA  Bacukiki  sehingga  mereka  mengurungkan  niatnya  untuk  melakukan  pernikah sebelum masa iddah mantan istrinya selesai.
Wawancara selanjutnya yaitu kepada  penyuluh KUA Bacukiki bernama ibu  Andi Nuareni beliau menjelaskan bahwa:
“Saya selaku penyuluh , sudah melakukan penyuluhan dari desa ke desa perihal adanya surat edaran  tersebut.  Setiap  saya  melakukan  penyuluhan  banyak  sekali  masyarakat  yang  berpendapat tentang  surat  edaran  tersebut,baik  yang  positif  ataupun  sebaliknya.  Tetapi  demikian,saya  tetap memberikan sedikit pencerahan dan pengertian tentang surat edaran tersebut,agar masyarakat  dapat memahami  surat  edaran  itu  dengan  sebaik  dan  sebijak  mungkin.  Setelah  dilakukan  penyuluhan tentang surat edaran itu,pengimplementasian di KUA Bacukiki sejauh ini berjalan cukup baik.”
Berdasarkan hasil wawancara informan yang dijelaskan oleh penyuluh KUA Bacukiki,upaya untuk mengimplementasikn Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Mas Iddah Istri tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik dan sebijak mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada.
Wawancara  selanjutnya  kepada  penyuluh  KUA  Bacukiki  bernama  bapak  Lukman  beliau menjelaskan bahwa:
“Pada awal tahun 2023  ada laki-laki yang mengajukan nikah padahal mantan istrinya masih dalam masa idah. Kami menyuruh mereka untuk bersabar menunggu masa idah istrinya selesai dan menanyakan alasan laki-laki tersebut apakah pernikahan mendesak atau tidak. Mendesak dalam arti harus segera dilaksanakan karena suatu hal seperti misalnya perempuan lainnya telah hamil.”
Hasil  wawancara  ini  jika  tidak  mendesak,  maka  pihak  KUA  Bacukiki  memberikan  saran untuk sabar menunggu masa idah istrinya selesai karena dikhawatirkan nanti rujuk dan terjadilah poligami terselubung. Akan tetapi jika mendesak untuk melangsungkan pernikahan itu, maka untuk mengantisipasi terjadinya poligami terselubung, laki-laki tersebut harus meminta izin poligami ke Pengadilan  Agama.  Laki-laki  memang  tidak  memiliki  iddah,  adanya  Surat  Edaran  ini  sebagai antisipasi jika terjadi rujuk, sehingga laki-laki tersebut memiliki dua istri yang dalam hal ini disebut dengan poligami terselubung.
Pelaksanaan  kewajiban  suami  pasca  surat  edaran  tersebut  diterapkan  lebih  lanjut  bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki kembali menambahkan Bahwa:
“Setelah adanya Surat Edaran tersebut, kami tidak menerima permintaan nikah laki-laki yang ingin menikah dalam masa idah istrinya, karena kami disini adalah sebagai pelaksana adanya aturan tersebut tetapi sejak surat edaran tersebut diterbitkan ada 5 permohonan nikah yang dilakukan suami dan tentu saja ditolak . Sebelum adanya Surat Edaran ini, kami menerima permintaan nikah laki- laki  yang  masih  dalam  masa  idah  istrinya  dengan  syarat  harus  membuat  surat  pernyataan  yang menguatkan bahwa laki-laki itu tidak akan merujuk mantan istrinya lagi”. Taufiqur Rahman Usia 44  Tahun  Alamat  Jl  Bambu  Runcing,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Bacukiki  (Wawancara  1 November 2023).”
Lebih lanjut penghulu KUA Bacukiki bapak Azhari juga ikut menambahkan bahwa: “Sejak  pemberlakuan  surat  edaran  tersebut,  pemenuhan  kewajiban  suami  terhadap  mantan istrinya lebih terlaksana dengan baik bahkan dari 5 permohonan tersebut yang salah satunya adalah teman  saya,  mereka  akhirnya  rujuk  dan  pernikahan  kedua  itu  juga  tidak  terjadi.  Tetapi  tidak menutup kemungkinan bahwa ada masyarakat lain yang suaminya tidak mengajukan permohonan namun  menikah  lagi  saat  masa  iddah  istrinya  belum  selesai  ataupun  mengabaikan  kewajibannya dalam memenuhi hak-hak istri”.
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  semenjak  surat  edaran  tersebut diterapkan  di  KUA  Bacukiki  permohonan  pernikahan  dalam  masa  iddah  istri  telah  mengalami
penurunan yang sebelum diterbitkan 2018 hingga 2020 mencapai 25 permohonan dan setelah surat edaran  itu  diterbitkan  jumlah  permohonan  tahun  2021  hingga  2023  hanya  berjumlah  5  sehingga dapat  dilihat  adanya  keberhasilan  surat  edaran  Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Bacukiki.
“Saya  mengetahui  surat  edaran  tersebut  tahun  2021  beberapa  bulan  setelah  diterbitkan, karena  ada  penyampaian  dari  ketua  RT  008    yang  diperoleh  dari  bapak  Lurah  galung  maloang sehingga saya kembali menyampaikan kepada anggota majelis taklim ashabul kahfi”.Hawa Usia 53 Tahun  Alamat  Btn  Ashabul  Kahfi  ,  ketua  majelis  taklis  masjid  ashabul  kahfi  (  Wawancara  2 November 2023).
Berdasarkan hasil wawancara informan , mengetahui surat edaran tersebut karena informasi dari  ketua  RT  008  peneliti  berkesimpulan  bahwa  memang  benar  surat  edaran  ini  telah disebarluaskan kepada masyarakan melalui segala forum termasuk majelis taklim.
Wawancara dengan ibu RT 004 Bacukiki bernama  Ibu Cia, beliau mengatakan : “Saya mengetahui surat edaran tersebut sudah lama karena sebelumnya telah ada informasi dari pak lurah galung maloang saya pun turut menyampaikan kembali kepada masyarakat bahkan seluruh RT/RW galung maloang sudah mengetahui juga.”
Hasil wawancara pada informan, bahwa informan mengetahui surat edaran ini bahkan telah menyampaikan kembali ke masyarakat.
Wawancara dengan Bapak RW 008 bernama bapak Sahar Ammas beliau mengatakan : “Saya  mengetahui  surat  edaran  tersebut  dan  memang  benar  disampaikan  oleh  bapak  lurah galung maloang kebetulan saya mengahadiri acara rapat saat itu sekitar pertengahan 2021.”Sahar Ammas Usia 57 Tahun Alamat Btn Ashabul Kahfi , Ketua RW 008 (Wawancara 4 November 2023). Berdasarkan  beberapa  hasil  wawancara  di  atas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  masyarakat mengetahui dan mendapat infomasi bahwa Surat Sdaran Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 telah diberitahukan kepada masyarakat di kecamatan Bacukiki. Menurut  analisa  peneliti  kedudukan  Surat  Edaran  di  sini  sebagai  aturan  Islam  yang  sudah dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak KUA, sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari Institusional Hukum Islam Untuk mewujudkannya, maka Surat Edaran harus diposisikan sebagai Law as a tools of social engineering.
Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  Tentang  Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami  yang  akan  menikah  dengan  perempuan  lain  dalam  masa  iddah  istrinya.  Berdasarkan  teori kemanfaatan ini sebagai kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.
Beberapa pihak KUA mengetahui dan memberikan pendapat serta sambutan yang baik terkait surat edaran tersebut. Pada faktanya tidak semua masyarakat paham akan prosedur perceraian, baik di  perkotaan  maupun  dipedesaan.  Karena  mereka  biasa  diajarkan  dan  hanya  berpegang  teguh kepada hukum Islam saja, tidak diiringi dengan hukum positif
Wawancara yang dilakukan kepada pihak KUA belum dapat terjawab mengenai pemenuhan kewajiban suami dalam masa iddah pasca penerapan surat edaran No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di kota Parepare sehingga peneliti melakukan wawancara selanjutnya dengan masyarakat.
Wawancara dengan Ibu Anti  mengatakan bahwa:
“Saya menikah dengan suami bernama Ridha pada tahun 2017, dan mempunyai seorang anak perempuan, ketika umur pernikahan saya berusia 5 tahun waktu itu anak saya baru berusia 3 tahun pada tahun 2022 kami bercerai setelah kurang lebih 2 bulan perceraian kami dan saya masih dalam masa  iddah,  akhirnya  mantan  suami  menikah  lagi  dengan  sepupunya  sendiri  waktu  itu  mereka dinikahkan oleh salah satu tokoh agama dan tokoh adat yang ada . Selama masa iddah, suami saya mengabaikan  kewajibannya  dalam  memenuhi  nafkah  iddah  karena  dia  lebih  fokus  kepada pernikahan keduanya. Namun saya tetap bekerja keras dan melupakan hak saya hingga saat ini tahun 2023  mantan  suami  bahkan  melupakan  kewajibannya  termasuk  memberikan  nafkah  untuk  anak- anak.
Hasil  wawancara  dengan  informan  menunjukkan  bahwa  suami  masih  sering  mengabaikan kewajibannya kepada mantan istri bahkan hak istri dalam masa iddah pun tak terpenuhi.
Putusnya  perkawinan  karena  suami  meninggal  dunia  atau  bercerai  dalam  keadaan  hidup, apakah pada saat putus perkawinan istri dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta pada saat putus perkawinan istri belum pernah menstruasi, masih berhaidh, ataukah sudah lepas haidh. Berdasarkan
uraian diatas dapat dilihat  bahwa iddah adalah  suatu  kewajiban bagi seorang istri yang ditinggal suaminya, baik ditinggal cerai atau ditinggal mati. Karena pada dasarnya iddah mempunyai tujuan karena  mengingat  bahwa  peristiwa  perkawinan  yang  demikian  penting  dalam  hidup  manusia  itu harus  diuasahakan  agar  kekal.  Dalam  hal  terpaksa  terjadi  perceraianpun,  kekekalan  perkawinan masih diinginkan. Iddah diadakan untuk memberi kesempatan suami istri untuk kembali lagi hidup berumah  tangga,  tanpa  akad  nikah  baru.  Dalam  perceraian  ditinggal  mati,  iddah  diadakan  untuk menunjukkan  rasa  bergabung  atas  kematian  suami  bersamasama  dengan  keluarga  suami.  Hero Agustiawan, “Putusnya perkawinan karena perceraian” (Universitas Airlangga, 1991).
Akan tetapi meskipun banyak aturan mengenai pelaksanaan masa iddah yang telah ditetapkan dalam  Al-Quran,  as-sunnah,  maupun  peraturannya  dijelaskan  dalam  Undang-undang.  Dalam prakteknya  pernikahan  yang  dilaksanakan  sebelum  masa  iddah  selesai  bukanlah  hal  yang  baru dalam masalah perkawinan, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut. Jika pada zaman sekarang seiring dengan melajunya arus globalisasi yang berkembang pesat, mengubah sikap dan cara pandang masyarakat. Bukan hanya menikah ketika masa iddah belum selesai tapi bahkan belum berpisah saja ada yang sudah menjalin hubungan gelap dengan pria ataupun wanita lain.
Wawancara dengan Ibu Wahdaniah mengatakan bahwa:
“Pernikahan saya bersama suami pada tahun 2005 dan memiliki dua orang anak, pada tahun 2019  kami  bercerai,  suami  menikah  lagi  saat  masa  iddah  saya  belum  selesai  .  Saya  harus  lebih bekerja  keras  untuk  memenuhi  kebutuhan  anak  saya  karena  sejak  pernikahan  keduanyan  suami kerap  menelantarkan  saya  dan  anak-anak  .  bahkan  setelah  masa  iddah  berakhir  hingga  saat  ini mantan  suami  masih  belum  pernah  bertemu  dengan  kami  apalagi  melaksanakan kewajibannya”Wahdaniah    Usia  50  Tahun  Alamat  Btn  Galung  Maloang,  IRT  (Wawancara  5 November 2023)
Wawancara dengan Ibu Fate mengatakan bahwa: “Pernikahan dengan suami awalnya sangat harmonis namun karena suami terbukti selingkuh menyebabkan sering terjadi konflik dalam rumah tangga kami akhirnya terjadilah perceraian tahun 2021. Tak lama setelah perceraian masa iddah saya belum selesai tetapi suami telah menikah lagi dengan  selingkuhannya  dan  tentu  mengabaikan  kewajibannya  kepada  saya”.Fate  Usia  52  Tahun Alamat Lemoe, IRT (Wawancara 6 November 2023).
Hasil wawancara dengan informan bahwa suami sering mengabaikan kewajibannya setelah melakukan pernikahan yang saat itu masa iddah istrinya belum selesaii. Padahal dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 235:
ْنَا ْْٓيِف اَم ُمَلْعَي َ ّٰاللّٰ َّنَا ا ْْٓوُمَلْعا َوۗ ٗهَلَجَا  ُبٰتِكْلا َغُلْبَي ىّٰتَح ِحاَكِ نلا َةَدْقُع ا ْوُم ِزْعَت  َلَ َو ُه ْو ُرَذْحاَف ْمُكِسُف Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ´iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya.” Kedudukan  hukum  bisa  dikatakan  apabila  suatu  keputusan  sudah  sah  atau  dianggap  sah,  maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.
Faktor-faktor  penerbitan  surat  edaran  hanya  ditertibkan  karena  keadaan  mendesak,  ada peraturan  terkait  yang  tidak  jelas  yang  butuh  ditafsirkan  ,  substansi  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang undangan, dapat dipertanggung jawabkan secara moral dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik. Walaupun surat edaran tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang- undangan,tetapi  surat  edaran  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan yang  sah.  Dasar  Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  No  :  P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021  Tentang Pernikahan  Dalam  Masa  Iddah  Istri  yaitu  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1946  tentang Pencatatan  Nikah,Talak,dan  Rujuk  ,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Aspek  yuridis  pembuatan  surat  edaran  ini  tidak  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan tertentu, dan  dibuat oleh pemerintah untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu hal juga tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dilihat  dari.aspek  filosofis,  pembentukan surat edaran adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui surat edaran
Berdasarkan aspek sosiologis, surat edaran dibutuhkan dalam kondisi penting dan mendesak untuk  memenuhi  kekosongan  harus  dianggap  sah  sepanjang  mengatur  tingkat  internal  pejabat  di lingkungannya,  dengan  tetap  mempertimbangkan  aspek  yuridis,  filosofis  dan  sosiologis.  Tetapi kedudukan  surat  edaran  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  bukan  sebagai  peraturan  perundang- undangan,  karena  tidak  memenuhi  unsur-unsur  sebagai  norma  hukum  hanya  sebagai  peraturan kebijakan  atau  peraturan  perundang-undangan  semu.  Surat  edaran  dibentuk  atau  dibuat  oleh Lembaga negara dan Lembaga-lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang- undangan.
Dalam hirarki perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar 1945 , Ketetapan MPR , Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan. Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Tidak  disebutkan  surat  edaran  secara  ekplisit  atau  konkrit, kecuali  dalam  pasal  8  ayat  1  dan  2  UU  No  12  tahun  2011  Tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan, yakni pada ayat 1 dijelaskan enis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  7  ayat  (1)  tentang  hirarki  perundang-undangan  mencakup  peraturan  yang ditetapkan  oleh  MPR,  DPR.  DPD,  MA,  MK,  BPK,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri, Badan,  Lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-  Undang  atau pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  DPRD  Provinsi,  Gubernur,  DPRD  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  setingkat.  Selanjutnya  pada  ayat  2  dijelaskan  Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini termasuk dalam peraturan  menteri.  Yang  mana  peraturan  menteri  ini  yaitu,peraturan  yang  lebih  rendah  di bandingkan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Di  lihat  dari  kedudukan  hukum,bahwa  surat edaran  tersebut  tidak  termasuk  ke  dalam  hierarki  perundang-undangan,dengan  demikian  surat edaran  tersebut  hanya  bersifat  himbauan  ,  maka  tidak  bisa  mengatur  dan  bertentangan  dengan undang-undang yang ada di atas nya , seperti UU Perkawinan Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam(KHI).
Jika di lihat dari tinjauan  UU  Perkawinan  Tahun 1974 dan  Kompilasi  Hukum  Islam(KHI) surat edaran tersebut bertentangan dengan peraturan tersebut,karena di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pernikahan yang harus menunggu masa iddah bekas istrinya selesai.23 Sedangkan dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai terlebih dahulu. Oleh sebab itu Surat edaran ini bertentangan dengan asas hukum,yaitu Asas lex superior derogate legi inferiori yang merupakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka surat edaran tersebut tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat . Dengan demikian Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  Tentang  Pernikahan  Dalam Masa  Iddah  Istri  tetap  diakui  keberadaannya  karna  diakui  oleh  Undang-Undang,  tetapi  bukan peraturan  perundang-undangan,  dikarenakan  tidak  memuat  norma  yang  sesuai  dengan  syarat peraturan perundang-undangan.
Pada  kenyataannya  yang  terjadi  di  kelurahan  galung  maloang  Kecamatan  Bacukiki  masih terdapat mantan suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak mantan istrinya yang masih berada masa iddah dan salah satu penyebabnya adalah karena telah melakukan pernikahan lagi bahkan sebelum masa iddah istrinya berakhir.
Menurut analisis peneliti, surat edaran No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam masa iddah, karena di dalam peraturan ini terdapat  ketentuan  jika  suami  ingin  melakukan  pernikahan  kedua  jika  masa  iddah  istrinya  telah selesai dan hanya boleh merujuk mantan istrinya setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Hal ini untuk mencegah terjadinya poligami terselubung.
Mengenai legalitas surat ini masih terus berlaku selama masih belum ada surat edaran baru berkaitan  dengan  pernikahan  dalam  masa  iddah  istri.  Di  KUA  Bacukiki  dengan  adanya  surat tersebut ada beberapa permohonan untuk menikah lagi saat masa iddah istrinya belum selesai tetapi ditolak.  Tetapi  dalam  masyarakat  ternyata  masih  terjadi  hal  demikian  meskipun  surat  edaran tersebut telah disampaikan.
Dengan kebasahan surat edaran tersebut dapat lebih mencegah terjadinya pernikahan dalam masa  iddah  istri  yang  berakibat  poligami  terselubung  .  Hal  ini  akan  berpengaruh  untuk  suami membayarkan kewajibannya terhadap istri yang menceraikan sehingga istri memperoleh haknya .. Dengan  adanya  surat  edaran  tersebut  sebagai  bentuk  antisipasi  agar  hak-hak  perempuan  dapat terpenuhi dan sebagai jaminan terhadap hak-hak istri karena banyak suami yang cenderung tidak memenuhi kewajibannya setelah melakukan pernikahan kedua.
Dalam bukunya Prof. Meuwissen teori teori besar hukum, mempersyaratkan validitas suatu Norma  Hukum  dalam  arti  “keberlakuan”  suatu  hukum,  apabila  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut:  Pertama,  Keberlakuan  sosial  atau  faktual,  maksudnya  pada  kenyataannya  kaidah  hukum tersebut diterima dan  diberlakukan  oleh masyarakat umum, termasuk juga menerima sanksi bagi orang yang tidak menjalankannya. Kedua, keberlakuan yuridis, maksudnya aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih  tinggi.  Ketiga,  keberlakuan  moral,  maksudnya  kaidah  hukum  tersebut  tidak  boleh bertentangan  dengan  nilai-nilai  moral,  seperti  tidak  boleh  melanggar  hak  asasi  manusia  atau bertentangan dengan kaidah hukum alam.
Hans Kelsen menyebutkan bahwa teori hukum norma dasar adalah suatu ketertiban hukum, tetap saja valid, meskipun dalam hal aturan yang berlaku secara khusus tidak efektif lagi dalam hal tertentu saja, sementara secara umum Norma hukum tersebut masih dianggap berlaku. Tetapi suatu Norma tidak akan valid jika norma tersebut tidak dipatuhi atau tidak diterima oleh masyarakat.
Efektivitas  berlakunya  hukum  pada  umumnya  keberlakuan  aturan  tersebut  diterima  oleh masyarakat. Jika terdapat satu bagian dari aturan tersebut yang tidak dapat diberlakukan terhadap kasus tertentu, maka itu merupakan suatu pengecualian, bukan berarti dengan adanya hal tersebut aturan itu tidak efektif.
Di kelurahan galung maloang kecamatan bacukiki masih banyak peran istri selalu membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Perubahan posisi dan peran perempuan dalam keluarga jelas terkait  dengan  masalah  ekonomi  rumah  tangga  dan  tuntutan  kemandirian  perempuan  dalam menghadapi tekanan untuk mencari nafkah.
Kontribusi ekonomi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga secara tidak langsung memberikan kebebasan perempuan dalam masyarakat. Namun, meski secara posisi dan perannya diakui secara ekonomi, secara tradisional perempuan tetap eksis sebagai ibu rumah tangga. Dalam kasus perempuan atau istri, jika dalam keluarga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi, istri harus mencari tambahan, bekerja di semua departemen dalam bidang sosial yang  ada,  bahkan  seringkali  perempuan  berperan  ganda  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan keluarga. Dengan mengubah perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Menurut  analisa  peneliti  perubahan  pasangan  suami  istri  saat  ini  adalah  banyak  diantara mereka yang memiliki ekpektasi tinggi dalam hubungannya. Hal ini membuat banyak orang seakan mempercayakan  pada  pasangannya  untuk  mendapatkan  kepuasan  diri,  memenangkan  ego  dan ambisius  serta  kebahagiaan.  Padahal  sebenarnya  dalam  hubungan  tentu  akan  ada  juga  kesulitan bukan hanya selalu kebahagiaan.
Beberapa  kasus  pasca    perceraian  dalam  masa  iddah  ,  suami  tidak  memenuhi  hak  istrinya karena  masalah  ekonomi,  ada  pula  pemahaman  suami  di  tengah  konflik  dengan  istrinya  lalu kemudian  pisah  rumah  dan  terjadilah  perceraian  maka  suami  beranggapan  bahwa  sudah  lepas tanggung jawab kepada istrinya bahkan dalam masa iddah.
Di sisi lain, berdarsarkan wawancara di kelurahan galung maloang kecamatan bacukiki ada beberapa yang menjadi permasalahannya setelah bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya . Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis masyarakat menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk mengejar eksplorasi materi, sedangkan  secara  internal,  terutama  yang  berkaitan  dengan  keberlanjutan  keluarga  kurang diperhatikan.
Pemenuhan  hak-hak  istri  dalam  masa  iddah  di  kelurahan  galung  maloang  belum  bisa terlaksana, dan bahkan tidak ada yang melakukannya, ini dikarenakan bebrapa faktor yang sudah di uraiakan  peneliti  sebelumnya,  dapat  dilihat  dari  beberapa  kasus  tersebut  tak  ada  satu  pun  yang memberikan  nafkah  terhadap  mantan  istrinya  selama  masa  iddah.  Faktor    penyebab  lain  tidak diberikannya nafkah terhadap bekas istri selama masa iddah adalah adat kebiasaan masyarakat yang ada di sana, sehingga ketika terjadi perceraian si istri langsung pergi meninggalkan tempat tinggal suaminya, masa iddahnya di jalankannya dirumah orang tuannya. Dengan sebab ini suami melepas
tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah terhadap istrinya .
Wawancara dengan informan ibu Ida mengatakan bahwa: “Selama  menjalankan  masa  iddah  saya  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  dua  anak perempuan, yang satu masih duduk di kelas 2 sekolah dasar dan yang satu duduk di kelas 3 sekolah menengah  pertama.  Mantan  suami  saya  memberikan  tempat  tinggal    yang  sebelumnya  dibangun bersama  suami,  tetapi  saya  memilih  pulang  kerumah  orang  tua.  Selanjutnya  suami  tidak memberikan nafkah tetapi anak pertama sering meminta uang kepada bapaknya, kadang dikasih dan kadang tidak dikasih, mantan suami  sudah menikah lagi bahkan sebelum masa iddah saya selesai . Wanita itu sekarang sedang dalam keadaan hamil jadi mantan suami sudah mempunyai kebutuhan yang lain”.
Hasil  wawancara  dengan  informan  menunjukkan  bahwa  mantan  suami  telah  memiliki kebutuhan lain setelah melakukan pernikahan kedua  apalagi sebentar lagi ia akan memiliki anak dari pernikahan barunya.
Wawancara dengan Ahmad mantan suami ibu Ida mengatakan bahwa:
“Setelah bercerai dengan ibu ida, saya memang tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya selama menjalankan masa iddah, karena menurut saya jika sudah bercerai yasudah putus kewajiab dan tidak ada hak lagi untuk memberikan nafkah karena dia bukan istri  lagi, saya hanya  memberikan  tempat  tinggal  untuk  ibu  Ida  dan  anaknya  tetapi  dia  memilih  untuk  pulang kerumah orang tuanya sehingga sekarang rumah itu  dibiarkan kosong. Saya juga sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sedang  hamil, saya fokus untuk membiayai istri”.
Pada dasarnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian tidak hanya sekedar kepada anak saja melainkan kepada istri pun masih harus tetap dilakukan. Karena salah satu tujuan masa iddah adalah sebagai perenungan antara suami-istri apakah akan kembali dan memperbaiki rumah tangganya ataukah melanjutkan untuk memutuskan ikatan pernikahan melalui perceraian.
Kontribusi tentang pemberian nafkah ini di jalankan oleh semua pihak, baik para pihak yang bercerai maupun masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut, karena pemberian nafkah ini bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan akan tetapi ada teks nashnya, baik dalam Al- Qur‟an  maupun  Hadits.  Dalam  segi  sosial,  pemberian  nafkah  ini  juga  berpengaruh  terhadap kehidupan perempuan yang diceraikan.  Ketika perempuan diceraikan, maka itu dianggap sebuah aib yang bisa saja berpengaruh terhadap psikologinya, kemudian ditambah lagi tidak mendapatkan nafkah pada masa iddahnya.
Dalam  pluralisme  hukum  di  mana  ada  hukum  Islam,  hukum  Adat  dan  hukum  positif. Hendaknya  praktik  hukum  tersebut  di  jalankan  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  di  tetapkan sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai atau Hak Asasi Manusia dapat terlindungi. Sedangkan praktik tidak memberikan  nafkah  kepada istri  pada  masa iddah termasuk permasalah yang fasik, yang  harus  dimaksimalkan  untuk  dijalankan  aturannya  oleh  semua  pihak  terutama  pihak  yang bercerai yaitu suami-istri.
Pemberian Nafkah dari pihak suami adalah suatu bentuk jaminan serta keadilan untuk istri, nafkah yang dimaksudkan meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Setelah melakukan penelitian, ditinjau dari teori kemanfaatan penulis menemukan beberapa fakta  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  surat  edaran  ini.  Dalam  penelitian  tersebut,  penulis menggunakan  berbagai  teknik,  diantaranya  dengan  mewawancarai  pihak  KUA  Bacukiki  dan msyarakat.  Setelah  melakukan  penelitian  tersebut,  penulis  mengetahui  tentang  pelaksanaan  surat edaran  di  KUA  Bacukiki.  Sekilas,  dari  hasil  wawancara  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa pelaksanaan surat edaran ini cukup berhasil.
Sebagaimana surat edaran dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi,tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga tidak memiliki arti ambigu (ganda)akibat dari surat edaran tersebut. Berjalannya suatu kebijakan tidak dapat di lihat dari satu sisi saja,karena suatu kebijakan dapat di laksanakan  apabila  ada  penerapan  yang  tegas  dari  suatu  instansi  yang  bersangkutan  terhadap masyarakat sekitarnya. Terbitnya suatu surat edaran memiliki landasan latar belakang,maksud dan tujuan.
Surat  Edaran  Dirjen  Bimas  Islam  No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  Tentang  Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami  yang  akan  menikah  dengan  perempuan  lain  dalam  masa  iddah  istrinya.  Manfaatnya
yaitu,untuk memberikam kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya.
Beberapa pihak KUA mengetahui dan memberikan pendapat serta sambutan yang baik terkait surat edaran tersebut. Pada faktanya tidak semua masyarakat paham akan prosedur perceraian, baik di  perkotaan  maupun  dipedesaan.  Karena  mereka  biasa  diajarkan  dan  hanya  berpegang  teguh kepada hukum Islam saja, tidak diiringi dengan hukum positif.
Dalam pencegahan agar tidak marak terjadi hal yang tidak diinginkan, Kantor Urusan Agama Bacukiki  mengupayakan  memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi  baik  kepada  masyarakat  secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya memberikan penyuluhan kepada calon pengantin saat bimbingan perkawinan yang dimana hal tersebut wajib dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan.
Selanjutnya  kepada  masyarakat  umum  melalui  pengajian  pengajian  atau  sosialisasi  dari Kantor  Urusan  Agama kepada instansiinstansi yang  bekerja sama dengan Kantor Urusan  Agama Bacukiki. Agar terhindar dari inkonsistensi dalam penerapan pelaksanaan nikah dan rujuk, civitas Kantor  Urusan  Agama  Bacukiki  mempedomani  Surat  Edaran  dan  peraturan  terbaru  yang  saling berkaitan.  Selanjutnya,  Kementerian  Agama  saat  ini  memiliki  website  yang  bernama  SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), dengan adanya hal tersebut poligami yang terselubung tidak akan terjadi, sebab akan otomatis tertolak oleh sistem ketika suami yang masih akan mendaftarkan pernikahannya pada saat masa ’iddah mantan istri masih berlangsung.
Urgensi dari sebuah aturan masa ‘iddah bagi suami adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan  terjadi,  seperti  halnya  tidak  terpenuhi  hak-hak  istri  dalam  masa  iddah  dan  terjadinya poligami terselubung  Selanjutnya, masa ‘iddah bagi laki-laki berkaitan dengan peraturan tentang Pencatatan Perkawinan yang ada di Indonesia. Perkawinan sendiri memiliki makna yang merupakan perjanjian  suci  antara  seorang  laki-laki  dan  wanita  dalam  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  dikatakan  bahwa  perkawinan  ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pencatatan  perkawinan  mendatangkan  kemanfaatan  seperti  halnya  bentuk  ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan untuk memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian.31 Hal yang sudah dicapai, yakni  kemanfaatn tersebut merupakan hasil pemikiran dari pemerintah yang sudah selayaknya diterapkan demi kepentingan masyarakat.
Aturan  tersebut  merupakan  bentuk  upaya  kementerian  Agama  agar  tidak  .  Pada  dasarnya tidak semua masyarakat mengetahui tentang surat edaran ini, kendati demikian terdapat beberapa masyarakat  yang  mengetahui  namun  abai  dengan  adanya  surat  edaran  tersebut.  Oleh  karenanya, peran  Kantor  Urusan  Agama  membantu  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  di  wilayah hukumnya
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  kondisi  sosial  beberapa  masyarakat  Bacukiki  kelurahan galung  maloang  cenderung  lebih  menguatamakan  hukum  Islam  daripada  hukum  negara  atau pemerintah. Hal ini terjadi adanya pengaruh paradigma Islam tradisonal yang dibawakan oleh tokoh agama setempat yang beranggapan bahwa hukum Islam mengenai konsep ‘iddah bagi laki-laki atau syibhul ‘iddah itu tidak ada. Akibatnya masih ada suami yang sedang dalam masa ‘iddah istri yang datang ke KUA untuk minta dinikahkan secara resmi dan tercatat.
Menurut  analisa  peneliti  kedudukan  Surat  Edaran  di  sini  sebagai  aturan  Islam  yang  sudah dilegislasikan artinya sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak KUA, sebagaimana Surat Edaran ini jika ditinjau dari Institusional Hukum Islam Untuk mewujudkannya, maka Surat Edaran harus diposisikan sebagai Law as a tools of social engineering.
Melindungi  hak-hak  perempuan  itu  tidak  harus  dengan  diberikannya  mut‟ah  dan  nafkah iddah karena telah diceraikan oleh suaminya, tetapi hak-hak itu diberikan secara proposional artinya jika dilihat dari segi fikih bahwa kita harus dapat menempatkan sesuatu berdasarkan tempatnya.35 Menurut  pengamatan  peneliti  ,    terdapat  hak-hak  perempuan  yang  dilindungi  dan  diperjuangkan dalam surat edaran No.P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 . Dalam tiga klaster surat edaran tersebut yaitu laki-laki tidak boleh melakukan pernikahan lagi sebelum masa iddah istrinya selesai  karena dapat berpotensi  terjadinya  poligami  terselubung.  Hanya  dapat  menikahi  perempuan  lain  dalam  masa iddah setelah mendapat izin poligami dari pengadilan . Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mendatangkan kemaslahatan  bagi perempuan. Tidak ada lain dalam setiap aturan, terlebih dalam lingkup  hukum  Islam,  harus  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  maslahah  bagi  semua  pihak,  termasuk
bagi perempuan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah.
Di  Kelurahan  Galung  Maloang  Kecamatan  Bacukiki  masih  banyak  peran  istri  selalu membantu  suami  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Perubahan  posisi  dan  peran  perempuan  dalam keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi rumah tangga dan tuntutan kemandirian perempuan dalam menghadapi tekanan untuk mencari nafkah.
Menurut  analisa  peneliti  perubahan  pasangan  suami  istri  saat  ini  adalah  banyak  diantara mereka yang memiliki ekpektasi tinggi dalam hubungannya. Hal ini membuat banyak orang seakan mempercayakan  pada  pasangannya  untuk  mendapatkan  kepuasan  diri,  memenangkan  ego  dan ambisius  serta  kebahagiaan.  Padahal  sebenarnya  dalam  hubungan  tentu  akan  ada  juga  kesulitan bukan hanya selalu kebahagiaan.
Beberapa  kasus  pasca    perceraian  dalam  masa  iddah  ,  suami  tidak  memenuhi  hak  istrinya karena  masalah  ekonomi,  ada  pula  pemahaman  suami  di  tengah  konflik  dengan  istrinya  lalu kemudian  pisah  rumah  dan  terjadilah  perceraian  maka  suami  beranggapan  bahwa  sudah  lepas tanggung jawab kepada istrinya bahkan dalam masa iddah.
Di sisi lain, berdarsarkan wawancara di kelurahan galung maloang kecamatan bacukiki ada beberapa yang menjadi permasalahannya setelah bercerai adalah tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan paradigma pragmatis masyarakat menciptakan lebih banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk mengejar eksplorasi materi, sedangkan  secara  internal,  terutama  yang  berkaitan  dengan  keberlanjutan  keluarga  kurang diperhatikan.
Inilah efek domino, budaya pop yang menanti masyarakat kita sehingga pernikahan hanyalah transaksi belaka dan memiliki makna sakral dan sakral untuk dilestarikan41. Telah terjadi banyak Persoalan  perkawinan  bukan  lagi  persoalan  yang  terkait  dengan  persoalan  ranjang,  tetapi  sudah menjadi ranah publik setelah disahkannya Undang-undang tentang penghapusan KDRT.
Dulu,  urusan  keluarga  dirahasiakan.  Namun,  di  era  globalisasi  saat  ini,  urusan  keluarga menjadi ranah publik.Keterbukaan informasi dewasa ini dapat dilihat melalui munculnya beberapa alat  komunikasi,  seperti  telepon  genggam  yang  hampir  dimiliki  oleh  setiap  orang  saat  ini. 43Terdapat  pula  factor  penyebab  tidak  terpenuhinya  hak-hak  istri  pasca  perceraian  dalam  masa iddah karena tingkat pendidikan bahkan dari wawancara sebelumnya peneliti menemukan bahwa informan saat itu masi Sekolah menengah Pertama namun kemudian melangsungkan pernikahan . Menurut  analisa  peneliti  Perubahan  budaya  yang  ditandai  dengan  perubahan  dan  kemajuan teknologi  informasi  saat  ini  belum  diimbangi  dengan  kemauan  masyarakat  untuk  menerima teknologi  tersebut,  termasuk  penerapan  nilai-nilai  agama  yang  turut  terpengaruh  karena  diyakini telah mempersulit manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Derasnya  arus  informasi  dan  teknologi  juga  telah  menyusup  ke  anak  usia  kerja,  seperti kehamilan  pranikah  yang  kini  menjadi  rahasia  umum.44  Usia  menikah  dan  belum  dewasa  serta tanpa  persiapan  mental  yang  kuat  berisiko  tinggi  mengalami  kerusakan  pernikahan,  termasuk pemikiran yang belum matang dalam memenuhi hak-hak istri pasca perceraian..Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Hasil wawancara juga ditemukan terdapat suami ke kalimantan secara  tidak  langsung  membawa  perubahan  yang  mereka  bawa,  dan  di  kampung  halamannya, perubahan  gaya  hidup,  penampilan  dan  perilaku  baja  berkontribusi  pada  terwujudnya  perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Lima kasus yang melakukan permohonan ke KUA Bacukiki yang masing-masing baru saja bercerai dengan istrinya, untuk menikah lagi dengan  perempuan lain dan  pendaftarannya  ditolak atau ditangguhkan terlebih dahulu oleh Pihak KUA Bacukiki dengan alasan adanya pemberlakuan surat edaran ini karena mantan istrinya belum menyelesaikan waktu tunggu atau idahnya setelah keputusan  bercerainya  di  ketuk  di  meja  Pengadilan  Agama  Parepare  yang  mana  mantan  istrinya harus menyelesaikan masa idah dalam waktu 3 kali suci atau 90 hari.
Dalam kasus ini bahwa laki-laki bekas suami yang baru saja bercerai ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain pendaftaran nikahnya ditolak dengan alasan masa idah mantan istrinya harus selesai terlebih dahulu dan diperkenankan untuk memikirkan rujuk dengan mantan istrinya.  Peraturan  yang  dibuat  oleh  seksi  Kementrian  Agama  yaitu  Dirjen  Bimas  Islam  melalui surat edarannya memunculkan persepsi masyarakat KUA kecamatan Bacukiki yang belum belum memahami surat edaran tersebut.
Walaupun secara fiqh, tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi serang mantan suami, akan  tetapi  dalam  rangka  mewujudkan  kemaslahatan  yang  berkaitan  dengan  aturan  poligami  di
Indonesia  dan  juga  pencatatan  perkawinan  dapat  terealisasi,  serta  tercegahnya  siasat hukumMuhammad  Fauzan,  ““Maqasid  Nafkah  Iddah  Dan  Perlindungan  Perempuan,  Dalam Http://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel-Badilag,  Diakses  Pada  Hari  Minggu,  14  Januari 2018.”  (N.D.).  Maka  penulis  berpendapat  bahwa  KUA  kecamatan  bacukiki  telah  melakukan tindakan yang benar sesuai surat edaran yang mengandung kemaslahatan. Bagi suami yang benar- benar  mempunya  niatan  untuk  menjaga  agama  dengan  melakukan  pernikahan  yang  baru  dapat mengajukan permohonan  ke Pengadilan Agama,  dan hakim kemudian  yang memutuskan apakah kemaslahatan  tersebut  dapat  mengalahkan  kemadhartan  dari  pernkahan  dalam  masa  iddah  istri. Seiring  dengan  kebudayaan  yang  dialami  oleh  masyarakat,  beberapa  suami  yang  mengalami peregeseran  pemikiran  cenderung  menganggap  bahwa  kewajiban  mereka  hanya  sebatas  saat pernikahan terjadi.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban  suami    masa  iddah  istri  di  kelurahan  galung  maloang Kecamatan Bacukiki tidak berjalan sesuai dengan syariat islam karena mantan suami ketika sudah bercerai dengan istrinya tidak memberikan nafkah lagi meskipun masih dalam keadaan iddah. Dalam Al-qur’an sudah dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan istri hendaknya memberikan tempat tinggal dan nafkah untuk istrinya selama dalam masa iddah.
Hubungan antara  kedua  belah  pihak  tidak  terjalin dengan  baik, mantan  suami  beranggapan bahwa  setelah  bercerai  maka  sudah  tidak  menjadi  kewajibannya  lagi  untuk  memberikan  nafkah meskipun  dalam  keadaan  iddah.  Sehingga  istri  harus  keluar  rumah  bekerja  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Selain  itu,  pernikahan  suami  yang  terjadi  dalam  masa  iddah  istri  cenderung mengakibatkan pemenuhan hak istri tidak terpenuhi karena sudah fokus dengan pernikahan kedua. Hal  yang  menjadi  penyebab  utama  adalah  kondisi  ekonomi  bukan  hanya  itu  ternyata  faktor pendidikan juga mempengaruhi dalam menentukan sikap suami dalam masa iddah istri.
Berdasarkan  hukum  islam  perlindungan  terhadap  hak  asasi  dan  kehormatan  perempuan menjadi tujuan dari surat edaran tersebut. Pemenuhan kewajiban mantan suami disesuaikan dengan kemampuan  dan  kadar  kepantasan  yang  berlaku  di  masyarakat  agar  tidak  memberatkan  beban. Kewajiban suami apabila isteri pergi adalah membujuk untuk kembali ke rumah lalu mencari sebab terjadinya  perubahan  isteri  sehingga  meninggalkan  rumah.Sehingga  meskipun  terjadi  perceraian, namun hubungan keduanya tidak semakin memperburuk dan tentunya dapat mempermudah mantan suami memenuhi hak istri dalam masa iddah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al karim Abdillah, Refangga. “Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/Dj. Iii/Hk. 00.7/10/2021 Tentang  Pernikahan  Dalam  Masa  Idah  Istri  Di  Kua  Kecamatan  Bojonegoro.”  Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023.
Agustiawan, Hero. “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.” Universitas Airlangga, 1991. Ahmad. “55 Tahun Alamat Lanyer, Wirausaha (Wawancara 15 November 2023)” (N.D.). Ahmad,  Ahmad,  And  Muslimah  Muslimah.  “Memahami  Teknik  Pengolahan  Dan  Analisis  Data Kualitatif.” In Proceedings Of Palangka Raya International And National Conference On Islamic Studies (Pincis). Vol. 1, 2021.
Aini. “49 Tahun Alamat Btn Galung Maloang, Asn (Wawancara 15 November 2023)” (N.D.). Alesya. “44 Tahun Alamat Lanyer, Pengusaha (Wawancara 15 November 2023)” (N.D.). Ammas, Sahar. “Usia 57 Tahun Alamat Btn Ashabul Kahfi , Ketua Rw 008 (Wawancara 4 November 3023)” (N.D.).
Aniroh, Reni Nur. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas Atas Aturan Hukum Keluarga Di Indonesia).” Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional-Fiqh  Islam-Kearifan  Lokal,  Yogyakarta:  Cv.  Istana  Agency  Bekerja  Sama  Dengan Adhki (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (2020): 88–105.
Anti. “Usia 38 Tahun Alamat Lanyer , Irt (Wawancara 5 November 2023)” (N.D.). Anwar,  Khoirul.  “Pelaksanaan  Tugas  Kua  Dalam  Membina  Keluarga  (Studi  Kasus  Di  Kua Kecamatan Pedurungan Kota Semarang).” Fakultas Agama Islam Unissula, 2016.
As-Shibrony, Dwi Fahmi. “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor: 2764/Pdt. G/2018/Pa. Jr Dan Nomor: 332/Pdt.
G/2019/Pta.  Sby).”  Fakultas  Syariah  Jurusan  Hukum  Islam  Program  Studi  Hukum  Keluarga (Hk), 2021.
Aswat, Hazarul, And Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Al-Iqtishod 5, No. 1 (2021): 16–27.
Azhari.  “Usia  33  Tahun  Alamat  Jl  Pancasila  No  6a,  Penghulu  Kantor  Urusan  Agama  Bacukiki” (N.D.).
Azhari, Fathurrahman. “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam.” Al Tahrir 16, No. 1 (2016): 197–221.
Azizah, Rofiatun. “Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari Lampung Timur).” Iain Metro, 2019.
Azzulfa, Fatihatul Anhar. “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian.” Al-Mizan (E-Journal) 17, No. 1 (2021): 65–88.
Basri, Rusdaya. “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah.” Cv. Kaaffah Learning Center, 2019.
Bastiar,  Bastiar.  “Pemenuhan  Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Istri  Mewujudkan  Rumah  Tangga Sakinah.” Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam 10, No. 1 (2018): 77–96.
Batubara,  Juliana.  “Paradigma  Penelitian  Kualitatif  Dan  Filsafat  Ilmu  Pengetahuan  Dalam Konseling.” Jurnal Fokus Konseling 3, No. 2 (2017): 95–107.
Burhan  Bungin.  Metode  Penelitian  Kualitatif:Aktualisasi  Metodologis  Ke  Arah  Ragam  Varian Kontemporer, (Jakarta :Rajawali Pers), 2011.
Cahyadi, Irwan Adi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” Brawijaya University, 2018.
Cia. “Usia 55 Tahun Alamat Btn D Nayla , Rt 004 Galung Maloang (Wawancara 2 November 2023)” (N.D.).
Data,  Analasis.  “Teknik  Pengumpulan  Data.” Jurnal Pendidikan Mipa  Susunan Redaksi  4,  No.  2 (2014): 11.