ISSN 1693-3699
Februari 2010, Vol. 08, No. 1

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender
A. V. S. Hubeis (a) dan R. S. H. Mulyandari (b)
(a) Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Mayor Komunikasi Pembangunan, Gedung Departemen KPM IPB Wing 1 Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp. 0251-8420252, Fax. 0251-8627797, (b) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

## Abstrak
Formative and positioning theories are the critique of structuralism and critical theory. In the formative perspective and gender positioning, there is a consequence of the semiotic practices, as a sign of deviation patterns of adaptation and negotiation position of a subject. Participation of the performance of gender can be done through mimicry and subversion  rhetoric  and  understanding  the  intersection  of  gender  with  race,  class,  sexuality,  ethnicity,  and nationality. According to formative theory, gender or sexuality oppression is more of an ideological oppression and representation. Formative and positioning theories describe the relationship between subjects, discourses, practices, and  position.  The  development  of  post  structuralism  theory  manifests  a  constellation  of  challenges  and  new methodologies  and  adapts  into  a  feminist  critique  of  structuralism  with  methodological  theory  and  new  horizons, especially  Post-Structuralism  Discourse  Analysis  (PDA),  which  is  directed  at  the  meso  level  and  the  conversation focused on understanding the structure of actions speaking (words and deeds) which is limited by reference to social forces.  PDA  and  then  developed  into  a  Post-Structuralism  Feminist  Discourse  Analysis  (FPDA).  Forms  of participatory  development  communication  perspective  in  the  perspective  of  gender  performance  and  positioning theory  state  that  the  concept  of  empowerment  of  women  in  development  is  more  focused  on  the  patterns  of conversation,  dialogue  and  dialectic  process  that  includes  grassroots  forum  for  dialogue,  a  new  function  of participatory  communications  on  media,  knowledge  sharing  on  an  equal  footing, and  Development  Support Communication Model (DSC).
Keywords:Post  structuralism,  Formative  and  Positioning  theories,  development  communications,  gender,  Post- Structuralism Discourse Analysis (PDA)
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Kesetaraan gender sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis,  politikus,  bahkan  oleh  para pejabat  negara.    Istilah  kesetaraan gender  dalam  tatanan  praktis  hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan”  yang  dialami  oleh para  wanita.    Oleh  karena  itu,  istilah kesetaraan  gender  sering  terkait  dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan,  subordinasi,  penindasan, perlakuan  tidak  adil,  dan  semacamnya (Megawangi 1999).
Terdapat  dua  kelompok  besar dalam  diskursus  feminisme  mengenai konsep kesetaraan gender dan keduanya saling  bertolak  belakang.    Pertama adalah sekelompok feminis yang mengatakan  bahwa  konsep  gender adalah  konstruksi  sosial,  sehingga
perbedaan  perbedaan  jenis  kelamin tidak  perlu  mengakibatkan  perbedaan peran  dan perilaku  gender  dalam tatanan sosial. Kelompok feminis lainnya  menganggap  perbedaan  jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap  konstruksi  konsep  gender dalam  kehidupan  sosial,  sehingga  akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan berstereotip  gender.    Kedua  kelompok yang  berbeda  ini  didasari  oleh landasan teori  dan  ideologi  yang  berbeda, sehingga  memberikan  dasar  analisis gender yang berbeda pula.
Analisis  gender  adalah  proses yang  dibangun  secara  sistematik  untuk mengidentifikasi dan memahami
pembagian  kerja/peran  laki-laki  dan perempuan,  akses  dan  kontrol  terhadap sumber-sumber  daya  pembangunan, partisipasi  dalam  proses  pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, serta pola  hubungan  antara  laki-laki  dan

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
perempuan yang timpang. Dalam pelak- sanaan  analisis  gender  memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
Berbagai  paham  dan  teori  telah
mendasari  pemahaman  kita  terhadap komunikasi  gender.    Namun  demikian,
dalam konteks pengembangannya untuk aplikasi komunikasi pembangunan, perlu  dilakukan  pemahaman  secara terstruktur  terhadap  komunikasi  gender sehingga konsep-konsepnya dapat dimanfaatkan  secara  tepat.    Salah  satu konsep  dalam  teori  komunikasi  gender adalah pandangan dari Post- Structuralist yang  bersumber  pada  teori filosofi  dan  bahasa.  Pandangan Post- Structuralist dari perspektif teori Performance dan Positinioning ter- masuk dalam kelompok feminisme yang mengatakan  bahwa  konsep  gender adalah  konstruksi  sosial,  sehingga perbedaan-perbedaan jenis kelamin tidak  perlu  mengakibatkan  perbedaan peran  dan  perilaku  gender  dalam tatanan sosial khususnya dalam pembangunan atau pengembangan masyarakat. 1.2 Permasalahan Komunikasi pembangunan dalam  perspektif  gender  selama  ini masih belum banyak dikembangkan dan dikaji  secara  mendalam, khususnya berdasarkan pandangan Post- Structuralist dari perspektif teori performance dan positioning. Beberapa permasalahan  yang  muncul  terkait dengan kajian komunikasi pem- bangunan  dalam  perspektif  gender  ini adalah: 1. Bagaimana pandangan post- structuralist khususnya dari perspektif  teori  performativitas  dan teori positioning dalam  komunikasi gender? 2. Bagaimana aplikasi Post-structuralist Discource Analysis dalam komunikasi gender? 3. Bagaimana aplikasi teori performance dan positioning dalam komunikasi pembangunan?

## 1.3 Tujuan
Penulisan  makalah  ini  secara umum  ditujukan  untuk  memahami konsep  komunikasi  gender  melalui analisis teori performance dan positioning yang termasuk dalam pandangan post-structuralist.    Secara khusus, tujuan makalah ini adalah: 1. Mereview pandangan post- structuralist khususnya dari perspektif  teori  performativitas  dan teori positioning dalam  komunikasi gender. 2. Memahami aplikasi Post- structuralist Discource Analysis (PDA) dalam komunikasi gender. 3. Menganalisis aplikasi teori performance dan positioning dalam komunikasi pembangunan.

## 2. Metodologi
Tulisan hasil review terhadap teori performance dan positioning sebagai  salah  satu  pandangan  dari  teori Post-Structuralist dalam  komunikasi gender.      Analisis  dilakukan  terhadap beberapa    hasil  penelitian,  literatur,  dan text book baik tercetak maupun elektronis  (online melalui  internet) dengan literatur utama adalah dari buku “ Gender  Communication  Theories  & Analyses: from Silence to Performance ” buah karya dari Charlotte Krolokke dan Anne Scot Sorensen tahun 2006.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pandangan Post-Structuralist dalam Komunikasi Gender
Perspektif  yang  tidak  dapat dipisahkan  dalam  stukturalis  adalah
menonjolkan  keadaan  saling  mem- pengaruhi  dari  subyek,  bahasa,  dan masyarakat, serta mengutamakan kelembagaan, kompleksitas, dan kemungkinan dalam
pemanfaatan kekuasaan. Post-structuralist melam- bangkan  sebuah  perubahan    ke  arah performan  sebagai  sebuah  wujud  dari praktek komunikasi  (Krolokke  dan Anne 2006).
Ahli  filsafat  Michel  Foucault, Jacques  Lacan,  dan  Judith  Butler  telah menjadi sumber inspirasi untuk pengetahuan ilmiah di bidang komunikasi yang mengarah pada
paradigma post-structuralist.   Dua kata kunci  yang  diberikan  oleh  Foucault yaitu (a)  merujuk  pada  sebuah  proses subyektifikasi  dan  perwujudan  secara simultan,  di  mana  diskursus  menjadi subyektif dan penting, serta (b) kebenaran dan sistem kekuasaan berhubungan  secara  komplek  sehingga kebenaran dan kekuasaan bukan struktur  atau lembaga yang  monolitik, tetapi  lebih  diberikan  untuk  penyebutan situasi strategi yang kompleks.
3.2 Analisis Teori  Performativitas  dan
Posisioning dalam Komunikasi Gender Teori formativitas dan posisioning adalah sebuah kritik terhadap  strukturalisme  dan  teori  kritis yang  memiliki  latar  belakang  yang beragam terkait dengan teori feminisme sebagai
teori kategori sosial, identifikasi,  dan  agensi. Dasar  teori yang  mendasari  teori formativitas  dan posisioning adalah teori aktivitas kemampuan  berbicara  dan  khususnya dari teori performativitas Austin. Formativitas  adalah  sebuah  kata  kerja yang  merupakan  tindakan  dalam  suatu peristiwa berpidato, misalnya pengenalan  tokoh,  teriakan  keras yang melambangkan semangat dalam
berpidato,  dan  menyimpulkan  suatu
kekuatan  yang  diwujudkan  dari  sebuah ritual khusus.  Hal ini mendasari adanya pembentukan  bahasa  tubuh  sebagai ritual sosial semacam “ girling ” (kewanita-wanitaan)  sebagai  produksi dari seorang gadis (Livia & Hall 1997). Charlotte  Krolokke  dan  Anne  Scot Sorensen  (2006)  menyampaikan premis dan  perspektif  teori Performance dan Positioning dalam  komunikasi  gender sebagai berikut:
1. Gender  bukan  hanya  sekedar  sebuah sumber  dari  identitas  dan  bahasa tetapi merupakan sebuah konsekuensi – sebuah  tindakan  yang dilakukan  atau  sebuah  efek  dari praktek-praktek semiotik. 2. Gender  adalah  sebuah  pertanda performativitas dengan efek keganjilan,  oleh  apa  yang  kita  sebut sebagai  penyimpangan  dari  pola adaptasi  dan  negosiasi    posisi  suatu subyek. 3. Kita  berperan  serta  dalam  performan gender dengan sebuah retorika mimikri  (peniruan) dan subversi. 4. Pengertian gender berinterseksi dengan pengertian ras, klas, seksualitas, etnisitas, dan nasionalitas. Teori  performativitas  dikem- bangkan  oleh  Butler  di  awal  tahun  90- an.  Butler mengatakan bahwa tidak ada identitas  gender  di  balik  ekspresi gender. Identitas dibentuk secara performatif, diulang-ulang hingga tercapai “identitas yang asli” sebagaimana disampaikan dalam
bukunya  yang  berjudul  Gender  Trouble (Salih 2002 ):
“Gender  is  the  repeated  stylization of  the  body,    a  set  of  repeated  acts within  a  highly  rigid  regulatory frame  that  congeal  over time  to produce the appearance of substance,  of  a  natural  sort  of being.”
Gender  tidak  hanya  sekedar  sebuah proses, tetapi gender adalah sebuah tipe

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
proses tertentu dari seperangkat aktivitas  yang  diulang-ulang  dalam batas-batas  kerangka  yang  mengatur dala m  tingkatan  yang  tinggi  (“ a  set  of repeated acts within a highly regulatory frame ”).
Byrne    (2000)  menyatakan bahwa  Butler  dalam  bukunya  yang berjudul Gender  Trouble berhubungan dengan  penelitian  bagaimana  kategori gender  dihasilkan  oleh  rejim  diskursif dari  pada  sebagai  kategori  ontologi. Kategori  dari  laki-laki,  perempuan, heteroseksual, homoseksual bukan merupakan  karakteristik  yang  penting atau  yang  tidak  dapat  dipisahkan  tetapi merupakan  efek  dari  sebuah  kekuatan formulasi yang spesifik. Butler perhatian  terhadap  cara  dalam  mana tubuh (body) secara diskursif terbentuk. Identitas terbentuk secara performatif  melalui  berbagai  ekspresi yang  selama  ini  dianggap  sebagai hasilnya. Bentuk seksualitas ini direproduksi  dan  dinaturalkan  dengan imitasi  yang  berulang-ulang  (reiterative imitations),  yang  beroperasi  melalui devaluasi, stigmatisasi dan  abnor- malisasi  praktek  seksual  lainnya  karena statusnya  yang  selalu  terancam.  Butler selanjutnya  menyatakan  bahwa “ Imitasi merupakan  inti  proyek  heteroseksual dan  binerisme  gendernya,  bahwa  drag bukanlah imitasi sekunder yang mengasumsikan  sebuah  gender  yang asli,  melainkan  heteroseksualitas  yang hegemonik  itu  sendiri  adalah  upaya yang  konstan  dan  berulang-ulang  untuk menyerupai  yang  diidealkan.  Bahwa imitasi ini harus diulang-ulang, diproduksinya  praktek-praktek  yang mempatologikan dan sains yang menormalkan secara besar-besaran untuk  menghasilkan  dan  membuktikan klaimnya tentang originalitas dan
kelayakan,  menegaskan  bahwa  perfor- mativitas  heteroseksual  yang  sempurna itu  selalu  dalam  ancaman  dan  tidak
pernah  dapat  dicapai,  bahwa  upayanya untuk menjadi idealisasinya tidak pernah  bisa  dicapai,  dan  ia  selalu dihantui  wilayah  kemungkinan  seksual yang  harus  dikeluarkan  dari  norma gender heteroseksual untuk menghasilkannya ” (Salih 2002).
Bagi  Butler,  seks  bukanlah    "a bodily  given  on  which  the  construct  of gender is artificially imposed ”, melainkan  “ a  cultural  norm  which governs  the  materialization  of  bodies" (sebuah  norma  budaya  yang  mengatur materialisasi  tubuh).  Baginya seks adalah "konstruk ideal yang termaterialisasikan secara paksa melalui proses  waktu.      Seks  bukan  sekedar fakta sederhana atau kondisi tubuh yang statis  melainkan      adalah  “ a  regulatory ideal whose materialization is compelled ”, dan materialisasi ini berlangsung melalui praktek pendisiplin yang  sangat  canggih  dan  laten.” Pengulangan  ini  menurutnya  penting sebagai  tanda  bahwa  materialisasi  itu tidak  pernah  selesai  dan  tubuh  tidak pernah  secara  100%  sesuai  dengan norma    yang  mengharuskan  adanya proses normalisasi tersebut
(Conanedogawa 2008).
Butler  menghadapi  kritik  dari konstruksionis  sosial  radikal  dalam pengembangan  pentingnya  “ the  body ” (tubuh).    Butler  selanjutnya  menyaran- kan  topik  pemahaman  persoalan  dalam istilah  permohonan  (keinginan)  dan tidak memiliki  keputusan  yang  pasti dari  pembahasan  yang  terkait  dengan hubungan  antara  “tubuh,  keinginan (hasrat), dan diskursus.    Kritik lainnya adalah  bahwa  teori  ini  adalah  bersifat dasar-individual  dan  tidak  memper- timbangkan faktor lain, misalnya jangka waktu  dalam  mana  performan terjadi,  keterlibatan  orang  lain,  dan bagaimana mereka melihat atau mempersepsikan  apa  yang  mereka saksikan.    Kritik  terakhir  adalah  premis
pada  anggapan  bahwa  gender  tidak datang  lebih  dahulu  atau  lebih  tepatnya terjadi  setelah praktek  (kebiasaan  atau mengikuti  tindakan  orang  lain)  yang cepat terjadi dalam interaksi mikro.

## 3.3 Analisis Teori Posisioning  dalam Komunikasi Gender
Teori posisioningdapat di- katakan  sebagai  pelekatan  dalam  teori diskursif  Butler  sebagai  sifat  dasar  dari gender, yang melengkapi batas perbedaan  dari  posisi  subyek  untuk tinggal,  sehingga  dengan  cara  tersebut dapat  mentransformasikan  (mengubah bentuk)  mereka.    Meskipun  demikian, hal  ini  juga  muncul  sebagai  sebuah bagian  dari  teori  antara  teori  diskursus dalam tradisi Faucauldian: kecen-
derungan terbaru dalam psikologi seperti  “ psycho-socio-linguistics ”    dan formulasi  yang  baru-baru  ini  terjadi, contohnya,  teori  “ speech  ac t”  (kepura -
puraan dalam berbicara/sandiwara) sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh Baxter (2002). Menurut Davies & Harre (Krolokke  &  Anne  2006)  dinyatakan bahwa  teori  posisioning menggam- barkan hubungan antara subyek, diskursus, praktek, dan posisi. Selanjutnya, kemungkinan pilihan berasal dari keberadaan berbagai diskursus dan (perbedaan yang diterima),  boleh  jadi  juga  pada  posisi
konflik    dalam  hubungan,  situasi,  dan konteks  yang berbeda.
Dalam pendekatan analisis positioning,  Raggat  (2007)  membuat tiga  perbedaan  utama  dalam  sistem klasifikasi.  Pertama, terdapat perbedaan yang didasarkan atas medium (perantara)  atau  mode  ekpresi  yang mengindikasikan posisi (contohnya diskursif, embodied – menjadikan bagian  dari).    Kedua,  kita  dapat mengidentifikasi  konflik  dinamis  di dalam  diri  seseorang – posisi  pribadi. Ketiga,  dalam  domain  budaya,  posisi sosial  tetap  dan  menggolongkan  secara individu,  yang  selalu  menempatkan derajat seseorang pada kekuatan kewenangan  untuk  mengampuni  (belas kasihan)  dan  pembagian  di  sekitar budaya.    Bentuk  klasifikasi  posisi menjadi domain ekspresif, personal, dan sosial disajikan pada Tabel 1.
Dalam mode ekspresi (a),
Raggatt  (2007)  menyatakan  bahwa bentuk positioning terdiri  atas  narasi, ekspresif,  dan embodied.      Posisioning tidak  hanya    berperan  secara  diskursif, tetapi  juga  memberikan  tanda  khusus sebagai  performan  dari  aktor  sosial  dan juga  memahatnya  melalui  kekuatan media  dari embodiment (perwujudan) sebagaimana  dinyatakan  oleh  Butler (1992).

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
Tabel 1. Bentuk klasifikasi posisi dalam teori posisioning (Raggatt 2007).
(a) Mode ekspresi Narratif/diskursif Cerita diri sendiri, autobiografi, ucapan naratif Performatif/ekspresif Presentasi  diri  sendiri  yang  strategis,  bermain  peran, teater, komedi, upacara keagamaan secara pribadi Embodied (menjadikan bagian dari/mewujudkan) Komunikasi  non  verbal,  pemaknaan  dan  pencitraan terhadap  tubuh,  kostum, fashion, cross  dressing dan trans gender (b) Posisi pribadi: Konflik dinamis dalam diri orang tersebut Moral career (Karir moral) Kepribadian  yang  baik  vs  kepribadian  yang  buruk;  hero vs penjahat Affect (Pengaruh) Menyenangkan diri sendiri vs menyedihkan diri sendiri Agency (Lembaga) Kontrol, kebebasan, generativitas (sifat dapat menghasilkan) dan stagnasi Communion (Persamaan/persahabatan) Kasih  sayang  dan  pertengkaran;  pengikatan  dan perpecahan (c)  Posisi sosial: Konstruksi sosial dan budaya Konversasional/diskursif Posisi dalam dialog Peran institusional/ritual Peran sosial mikro (keluarga, pekerjaan) Posisi secara politik /hirarki Kekuasaan Kelas Etnisiti Gender Otoritas dan subordinasi Tinggi dan rendah Perbedaan ras dan budaya Patriarchi: maskulinitas – feminitas Harre dan rekan-rekannya (Harre & Moghaddam 2003) menyatakan  bahwa  teori  posisioning bersifat  sosial,  diskursif,  dan  dinamis.
Identitas  berubah-ubah  dan  maknanya tidak  tetap,  tetapi  dapat  dibagi    dengan pihak  lain  dan  dinegosiasikan  di  antara komunitas  mereka  sendiri.    Masyarakat menegosiasikan  makna  posisi  mereka sendiri  dan  orang  lain  secara  strategis melalui sebuah pertukaran sosial.  Posisi merupakan respon dinamis dan berubah untuk  sebuah  proses  sosial  dan  sebuah sumber perangkat budaya, diskursif, dan simbolik  yang  terjadi  (ada)    sebelum subyek hidup.  Posisi muncul dari peran kelembagaan, misalnya  yang memak- sakan  melalui stereotipe mikro  dan sosial  makro  yang  sedang  berlaku, contohnya  tentang  peranan  gender. Posisi sosial seringkali dihasilkan secara
implisit  oleh  kemurnian  perbedaan kekuasaan dalam dikotomi sosial; contohnya  perempuan  dan  laki-laki. Istilah  majikan  (laki-laki)  didefinisikan sebagai  kekurangan  kepemilikan  harta, yang  dalam  suatu  istilah  yang  negatif memberikan  pengaruh  bahwa  secara individu dan kelompok seringkali membuatnya  menjadi  pendiam  atau tertekan  oleh  bentuk  posisi  sosial tersebut.

## 3.4 Post-Structuralist Discourse Analysis (PDA) dalam Komunikasi
Gender
Perkembangan post struktural- isme  juga  memanifestasikan  konstelasi teori dan metodologi baru yang menantang  dan  diadaptasikan  oleh feminis ahli komunikasi. Post
strukturalisme  pertama  kali  mengeks-
presikannya dalam sebuah kritik strukturalisme dan selanjutnya melampauinya untuk menunjukkan teori dan horison metodologikal baru, khususnya terkait dengan Post-
Structuralist Discourse Analysis (PDA).
PDA  tidak  dapat  memiliki agenda  emansipatori  dalam  kesadaran bahwa  dukungan  sebuah  narasi  yang indah  yang  menjadi  diskursus  dominan miliknya  sendiri.        PDA  memiliki perhatian dalam kebebasan bermain dari kemampuan  berbicara  yang  berkali-kali
(multiple) dalam sebuah konteks diskursus, yang berarti bahwa
percakapan  tersebut  diam  (bungkam), minoritas  atau  kelompok  yang  tertindas yang  perlu  didengarkan.    Mengikuti alasan  Foucault (1980) Baxter  (2002) menyarankan  bahwa  PDA  diperlukan untuk  dekonstruksi  konteks  diskursif  di manapun  diskursus  dominan  mencari sebuah  “tekad  untuk  kebenaran”  dan selanjutnya sebuah “tekad untuk kekuasaan”.
Kecenderungan  lain  dalam  PDA berakar  dari  alasan  hubungan    antara diskursif  psikologi  dan  psikolinguistik sebagai  “ positioning  analysis ”  (analisis posisi).    Selanjutnya  Davies  dan  Harre berpendapat  bahwa  praktek  diskursif menyediakan posisi subyek yang memasukkan konsepsi naskah pertunjukan  dan  lokasi.    Asumsinya adalah  dalam  posisi  tertentu,  seseorang tidak  dapat  terhindarkan  untuk  melihat dan bertindak dari kedudukan yang baik di  dunia  terhadap  posisi  dan  dalam terminologi konsep, alur cerita, metafor, dan  image  tertentu  sebagai  “naskah pertunjukan  yang    dapat  diinter- pretasikan”. Kemungkinan pilihan berakar  dari  eksistensi  yang  sering  kali kontradiktif, praktek
diskursif.
Positioning diperagakan  pada  tingkatan diskursus  yang  berbeda;  pada  tingkatan mikro dari pembentukan tata bahasa dan kalimat,  dan  pada  tingkatan  meso  dari percakapan,  bercerita,  dan  hubungan
sosial;  serta  pada  tingkatan  makro terhadap  skemata  aestetik,  diskursif repertoir, idiom, dan sebagainya. Kerangka kerja PDA terutama diarahkan  pada    tingkatan  meso  dan difokuskan pada pemahaman
percakapan  sebagai  “sebuah  struktur tindakan  berbicara”,  sebagai  perkataan dan  perbuatan  dari  tipe  yang  dibatasi oleh  referensinya  terhadap  kekuatan sosial  mereka  (Krolokke  dan  Anne 2006).

## 3.5 Feminist Post-Structuralist Discourse Analysis (FPDA)
FPDA berasal dari sumber yang berbeda  dan  juga  diasumsikan  dengan aturan  yang  agak  berbeda.    FPDA diinspirasikan  dari  teori performance dan positioning dari  Butler  dan  Davis khususnya dan Judith Baxter merupakan satu dari pendukung utamanya. Berdasarkan  garis besar inspirasi  dalam sebuah  metodologi  singkat  tersebut, Judith Baxter lebih menyukai terminologi  PDA  yang  lebih  luas. Baxter telah memperluas secara eksplisit  pada  FPDA  sebagai  variasi PDA  didasarkan  atas  sebuah  kritik terhadap analisis percakapan (Conversation Analysis-CA) dan Critical  Discourse  Analisys (CDA), juga lebih tepatnya ebuah pengembangan  lebih  lanjut  dari  analisis diskursus  dari  CA  dan  CDA  ke  PDA.
Baxter  juga  melaksanakan  dua  studi utama  yang  dipresentasikan  dalam bukunya  yang  berjudul Feminist  Post-
Structuralist Discourse Analysis (FPDA): From  Theory  to  Practice dan telah memperkenalkan metodologi
dalam  serangkaian  buku  “ Positioning
Gender  in  Discourse:  a  Feminist Methodology. Kalau  Davis  memiliki latar belakang dalam psikologi diskursif dan  analisis  naratif,  Baxter  memiliki latar belakang dalam linguistik dan CA. Dalam  beberapa  hal  tertentu,  Davis

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
menjadi  lebih  rumit  dalam  pendekatan teoritisnya,  tetapi  Baxter  jauh  lebih ekplisit dalam garis besar metodologinya. Secara umum, Krolokke dan Anne (2006) mendefinisikan pendekatan FPDA untuk  meneliti  cara  dalam  mana pembicara menegosiasikan identitasnya, hubungan, dan posisinya di dunia sesuai dengan  cara  penempatan  mereka  yang berkali-kali  dalam  diskursus  (pidato) yang berbeda. Dasar perhatian pendekatan tersebut  lebih  banyak  kesesuaiannya dengan  teori performance maupun  teori positioning.  Namun  demikian,  Baxter (2002) telah menyumbangkan pendekatan  post  strukturalis  sebuah prinsip  pandangan  yang  dipinjam  dari formalis Rusia Mikhail Bakhtin: polyphony dan heteroglossia. Polyphony dalam  interpretasi  Baxter menandakan perkembangan (multiplying)  teknik  metodologi    dan proses kerja dengan persaingan interpretasi  terhadap  seni  yang  sama, dengan  demikian  menekankan  proses tentang  produk. Heteroglossia berarti memperkuat polyphory dengan memfokuskan  pada  partisipasi  dan perspektif  yang  berbeda  atau  dengan penyajian  analisis  terhadap  keterlibatan partisipasi
mata dan kemudian mengolahnya lagi. 3.6 Analisis Teori  Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
Kontruksi  gender  dalam  diskursus komunikasi pembangunan
Pengetahuan  ilmiah  komunikasi pembangunan  saat  ini  mulai  mem- pelajari diskursus yang digunakan untuk membenarkan dan menjelaskan intervensi.    Dalam  usaha  untuk  meng- ekspos  diskursus  pembangunan,  para ilmuwan  memiliki  artefak  (penemuan) diskursif yang berbeda, seperti kebijakan  pembangunan  dan  lembaga pembangunan,  teori  pembangunan,  dan dokumen proyek.   Pendekatan semiotik memahami  diskursus  sosial  dan  kode budaya  sebagai  seperangkat  koordinasi simbolik dengan mana sebuah
komunitas  membuat  kesadaran  umum. Kode  budaya  dan  diskursus  sosial menghasilkan usaha komunitas manusia untuk  mengekstrak  dunia  dari  ruangan yang  tidak  terbatas oleh  superimposing sebuah kisi-kisi dari label realitas.
Pembangunan  dapat  dipelajari sebagai  fenomena  sosial  yang  sesuai dengan  proses  sejarah  dan  ditrans- formasikan  menjadi  sifat  dasar  dan bahasa  yang  dirampas.    Pembangunan pertama  muncul  pada  waktu  era  selesai perang  dunia  kedua  ketika  negara- negara  kaya  di  dunia  mengetahui kemiskinan  massal  di  negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.   Nama dan definisi menandakan pada
predeterminasi realitas sosial tipe pertimbanga  solusi  yang  sesuai.    Oleh kar ena  itu,  sebagai  “dunia  ketiga” didefinisikan untuk istilah solusi pembangunan dalam terminologi modernitas,    batasan  disusun  untuk mendeterminasikan solusi pem- bangunan  dalam  terminologi  untuk menanggulangi  kemiskinan,  yang  oleh Escobar  (1995)  dinyatakan  bahwa kemiskinan menjadi konsep yang terorganisir  dan  obyek  dari  sebuah problematika  baru.    Dalam  kasus beberapa problematika (Foucault 1986), dinyatakan
bahwa kemiskinan membawa  pada  adanya  diskursus  dan praktek  yang  membentuk  realitas  yang dirujuk.    Bahwa  perlakuan  esensial terhadap  dunia  ketiga  adalah  kemis- kinan  tersebut  dan  solusinya  adalah pertumbuhan ekonomi dan pem- bangunan  menjadi  jelas,  penting,  dan kebenaran universal
Program  pembangunan  yang dirancang dan diimplementasikan dalam konteks  modernisasi  ditujukan  bagi laki-laki  dan  perempuan  dunia  ketiga yang  kental  dengan  ciri-cirmuncul sebagai sebuah mode interpretasi realitas  sosial  yang  dihasilkan  oleh konstruksi  simbol    lokal  gender,  kelas, dan  ras.    Hasilnya  adalah  sebuah diskursus  pembangunan  yang  mem- bicarakan diskursus Barat tentang modernisasi  dengan  diskursus  lokal terhadap ras, kelas, dan gender.
Pembangunan  menjadi  sebuah mitos.    Diskursus  sosial,  simbol-simbol budaya,  dan  mitos  tidak innocent.
Label tersebut dibentuk untuk membuat kesadaran terhadap realita yang diorganisasikan menjadi sistem simbolik  yang  berfungsi  di  sekitar sepasang  oposisi  yang  diakui  dalam terminologi  hirarki.    Contohnya  atas- bawah:  “atas”  secara  kultural  diakui sebagai  yang  lebih  baik  dan  “bawah” sebagai  yang  kalah.    Label  tersebut menyaring  hubungan  kekuasaan  yang sama  dengan  naturalisasi  dan  legitimasi jika    hirarki  mereka  organik  dan penting, serta bukan konstruksi kemanusiaan. Berdasarkan atas legitimasi simbolik, hubungan kekuasaan  yang  tidak  seimbang  tetap tinggal dalam kehidupan nyata masyarakat  sepanjang  mereka  tidak mempertanyakannya.  Formula retorikal menempatkan  diskursus  pembangunan bukan sesuatu yang luar biasa. Pembangunan  muncul  sebagai  sebuah mode  interpretasi  realitas  sosial  yang dihasilkan  oleh  subyek  sejarah  tertentu (laki-laki,  perempuan,  dan lembaga  di negara  kaya)  ke  arah  berlawanan  dari subyek  sejarah  lainnya  (laki-laki  dan perempuan miskin dunia ketiga). Dalam  kesadaran  ini,  pembangunan tidak  pernah  membicarakan    tentang dirinya  sendiri,  tetapi  tentang  orang lain.  Pembangunan  merupakan  sebuah diskursus  historis  dalam  mana  manusia
didefinisikan,  dibentuk,  diartikulasikan – dinamakan- oleh  orang  lain  dalam lingkungan  yang  memiliki  kekuasaan (Rodriguez 2001).

## 3.7 Komunikasi pembangunan    untuk
Millenium Domestic Growth (MDGs): UNICEF’s Global Overview dalam perspektif gender Perbaikan dan peningkatan kualitas  SDM  bersifat  multi  dimensi, baik pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja dan berusaha, maupun gizi  dan  kesehatan. Faktor-faktor  ini juga  yang  harus  dikembangkan  untuk memperkuat gerakan
gender mainstreaming dalam  kebijakan  pem- bangunan  pertanian.  Kesemuanya  ini berkaitan  erat  dengan  peran,  tugas,  dan fungsi  serta  kedudukan  wanita  dalam strategi pembangunan pertanian melalui upaya  pemberdayaan  wanita  tani  di perdesaan.  Tingkat  adopsi  inovasi teknologi  terhadap  kaum  wanita  relatif rendah.
Menurut  Sayogyo  (Elizabeth 2007),    perubahan  peran  dan  status wanita  umumnya  disebabkan  oleh perkembangan  masyarakat  dan  wilayah di  lingkungannya. Perubahan  masya- rakat  tersebut  makin  dipacu  oleh pertumbuhan ekonomi,
akibat beralihnya  sistem  perekonomian  dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian.
Perubahan  tersebut  akan  berdampak pada  perubahan  sosial  dan  budaya masyarakatnya. Perkembangan ekonomi dan  sosial  menimbulkan  desintegrasi pembagian  kerja  antar  gender  yang secara  tradisional  telah  terbentuk  sejak dulu.    Pola  kerja  produktif  yang  baru antar  ataupun  lintas  gender  mengarah pada diskriminasi pembagian kerja antar pria-wanita. Selama masa transisi tersebut,  bukan  suatu  keniscayaan bilamana  berbagai  fungsi  produktif wanita tani akan tercabut, yang

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
berdampak  pada  perlambatan  proses pertumbuhan pembangunan pertanian.
Perbedaan  status/posisi  setiap anggota  rumah  tangga  merupakan pengkajian  diferensiasi  peranan,  ber- dasarkan perbedaan umur, jenis kelamin,  status  perkawinan,  status/ posisi sosial ekonomi, generasi, ataupun kekuasaan. Perbedaan tersebut merupakan  analisis  struktural,  yang sebagian  besar  disebabkan  oleh  alasan biologis  dan  sosial  budaya  lingkungan suatu  rumah  tangga.  Teridentifikasi bahwa  pada  dasarnya  wanita  memiliki peranan  ganda  dalam  rumah  tangga. Peran  ganda  kaum  wanita  tersebut terimplikasi  pada  (1)  peran  kerja sebagai  ibu  rumah  tangga  (men- cerminkan feminimine  role),  meski tidak  langsung  menghasilkan  pen- dapatan, secara produktif bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk  mencari  penghasilan  (uang),  dan
(2)  berperan  sebagai pencari  nafkah (tambahan ataupun utama).
Pada  era  globalisasi,  peran transisi  dan  egalitarian  diprediksi  akan menimbulkan    berbagai  kondisi,  yaitu (1)  dengan  potensi  dan  kemampuan sebagai  indikator  penentu,  keajegan penajaman  peran  pria  dan  wanita  akan memudar  sehingga  tidak  jelas  lagi pembedanya,  (2)  wanita  pekerja  akan meningkat  sedangkan  pria  pengang- guranpun akan meningkat, (3) mobilitas sosial dan geografis memisahkan tempat tinggal  suami-isteri,  orangtua  anak, sehingga  keluarga  menjadi  tidak  utuh (Hubeis 1995).  Berbagai  kemungkinan tersebut  mengindikasikan  wanita  dan pria  dapat  berperan  setara,  sebagai pencari  nafkah  di  berbagai  bidang, kegiatan  rumah  tangga,  dan  dalam bersosialisasi  di  masyarakat.  Hal  ini berimplikasi  pada  terjadinya  kesetaraan peran  antara  wanita  dan  pria  dalam pembangunan nasional.
Salah  satu  tulisan  Elizabeth (2007)  menyatakan  bahwa  perencanaan pembangunan  pertanian  di  masa  lalu, bukan  mustahil  secara  tidak  sengaja telah  mengabaikan  peran  kaum  wanita tani  tersebut.    Keteledoran  tersebut menyebabkan posisi kaum wanita makin  terjepit  dan  terkungkung  dalam dimensi  keterbatasan.  Secara  internal, keterbatasan  wanita  tercermin  pada lebih  rendahnya  pendidikan,  keteram- pilan,  rasa  percaya  akan  kemampuan dan  potensi  diri.  Secara  eksternal, keterbatasan  tersebut  tercermin  pada lebih rendahnya akses wanita
menangkap  berbagai  peluang  di  luar rumah tangganya.
Analisis  gender  merupakan  alat analisis  konflik  yang  difokuskan  pada ketidak  adilan  struktural  yang  di- sebabkan  oleh  gender. Hubeis (1995) mengemukakan  perlunya  pendekatan GDP (Gender dalam Pembangunan) dan pendekatan WDP (Wanita dalam Pembangunan)  dalam  setiap  program pembangunan. Pendekatan GDP mendesain program yang meng- integrasikan  dan  mengarus-utamakan (memainstreamkan) aspirasi, ke- butuhan,  dan  minat  gender,  sehingga pengembangan perencanan dan
implementasi  program  lebih  banyak mencakup  kebutuhan  strategis  gender.
Pendekatan WDP didesain untuk menjembatani  kesenjangan  pria  wanita dalam  semua  aspek  pembangunan. Muncul  dan  berkembangnya  berbagai gerakan  wanita  dan  disiplin  tentang studi  wanita,  mempengaruhi  perkem- bangan teoriteori feminis yang berkaitan erat dengan isu gender.
Dalam  konsep  Gender  dan Pembangunan  (GAP),    gender    di- nyatakan oleh Butler sebagai
performance dari  seseorang  yang  tidak bebas.    Kita  selalu  memainkan  peran yang  diatur  secara  sosial  dan  meng- internalisaikan  peranan  tersebut  pada
kita.    Kita  memainkan  variasi  peranan pada performance yang  diatur  atau memberlakukan  kembali  peranan  yang sama dengan makna yang baru, pengulangan  unit  yang  bertentangan, contohnya  julukan  keganjilan  (label queer) tidak sebagai sebuah pencemaran,  tetapi  sebuah  kebijakan (politik) baru. Judith Butler (1992) menyatakan bahwa perubahan sosial maupun kebijakan pembangunan dalam penampakan  identitas  muncul  ketika ada  pergeseran  dalam  wacana-wacana dominan.    Karya  Judith  Butler (1992) ini  menjadi  penting  dalam  kajian tentang ruang, terutama untuk menunjukkan  bahwa  tempat  dan  ruang bukanlah  sesuatu  yang  sudah  hadir sebelumnya di mana suatu kejadian atau penampakan muncul.  Melainkan bahwa kejadian  atau  penampakan  itu  sendiri merupakan  sesuatu  yang  membentuk atau  me(re)produksi  tempat  dan  ruang adalah  efek  dari  persilangan  kekuatan- kekuatan  dominan.    Dengan  demikian, dikotomi  antara  privat  dan publik  tidak lagi  relevan.    Kalau  dikotomi  itu  dulu memandang ruang itu homogen, artinya immobile  dan  statis,  kini  ruang  tidak jelas  lagi  batas-batasnya.    Baik  ruang publik  maupun  ruang  privat  adalah heterogen  dan  tidak  semua  ruang  jelas batas-batasnya  antara  yang  privat  dan publik.    Dalam  konteks  inilah  Jolly (2000)  menyampaikan  tentang  proses bekerjanya  kuasa  dalam  ruang  (tanpa peduli apakah privat atau publik).
Konsep pembangunan yang memisahkan  antara  daerah  perkantoran dan  perumahan,  menunjukkan  ter- pisahnya wilayah kerja antara perempuan  dan  laki-laki.    Laki-laki berurusan  dengan  wilayah  publik  yang namanya  kantor,  sementara  perempuan bekerja  di  rumah,  di  wilayah  privat, yang  dipisah  jauh  jaraknya  dari  kantor. Selain  proses  genderisasi  ruang,  kita juga  mengenal  proses  rasialisasi  dan
etnisisasi ruang.
Artinya ruang didefinisikan  kembali  dalam  konteks nilai-nilai  yang  dilekatkan  kepada masing-masing  ruang  (yang  sudah dipilah-pilah)  dan  juga  didekatkan  ke batas-batas di antara kedua domain.
Gender mainstreaming (pengarusutamaan  gender)  bertujuan agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat mempertim- bangkan  kesempatan  dan  akses  wanita terhadap  program  pembangunan,  yaitu dengan terciptanya kendali serta manfaat bagi wanita. Dengan demikian, diperlukan  pembinaan  peran  wanita agar  mampu  meningkatkan  peran  dan potensi, terutama produktivitasnya melalui  pemberdayaan  kaum  wanita  di segala bidang.

## 3.8 Pentingnya  GPI  (Gender  and
Poverty Inclusive)
Gender  and  poverty  inclusive,
atau  inklusif gender  dan  kemiskinan,
merupakan nilai atau roh yang diperjuangkan  oleh  berbagai  lembaga yang  memberi  perhatian  khusus  pada gender,  di  antaranya  adalah Australian Community  Development  and  Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS)  dan  menjadi  pegangan  di dalam  melaksanakan  program.  Untuk itu ACCESS mencoba mengembangkan policy,  strategi  dan  teknik-teknik  yang bisa  digunakan  untuk  mendorong  agar nilai GPI bisa diterapkan dan mewarnai semua  aktivitas,    dengan  menggunakan proses-proses  yang  partisipatif  (CLAPP
– Community Led Assessment Plannning Process). Keberpihakan  pada  perempuan dan  orang  miskin  dilatarbelakangi  oleh kenyataan    pada  umumnya  perempuan dan  orang  miskin  memiliki  posisi  yang lebih  rentan  dibandingkan  kelompok laki-laki maupun kelompok yang memiliki  latar  belakang  sosial  ekonomi yang  lebih  kuat.    Sebagian  besar

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
perempuan  mengalami  subordinasi  dan marginalisasi  yang  menyebabkan  posisi perempuan  di  masyarakat  tidak  cukup kuat.  Meskipun  bentuk  dan  tingkat subordinasi  perempuan  berbeda-beda yang bergantung  pada  budaya  dan  juga wilayah,  namun  bisa  ditemukan  adanya beberapa  kesamaan.  Perempuan  miskin juga  lebih  menderita  daripada  laki-laki miskin  dan  lebih  menderita  daripada sesama    perempuan  yang  berasal  dari kelas ekonomi yang lebih baik. Kekurangan  pangan,  penghasilan  yang minim,  penyakit  yang  tidak  diobati karena  masalah  biaya  dan  akses  ke fasilitas  kesehatan,  gizi  buruk,  rumah yang  tidak  sehat,  lingkungan  yang buruk,  sulitnya  persediaan  air  bersih, adalah  beberapa  kondisi  umum  yang dihadapi  oleh orang  miskin.  Kondisi seperti ini memaksa orang miskin untuk menghabiskan  waktu  dan  tenaganya untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya  bisa  bertahan  hidup.  Selain  itu, orang  miskin  biasanya  juga  ber- pendidikan  rendah  atau  bahkan  buta huruf,  yang  tentu  saja  membatasi aksesnya terhadap informasi.
Birdshal  dan  McGreevey  (1983) menemukan fakta bahwa beban perempuan  miskin  lebih  besar  karena peran  ganda  mereka – sebagai  orang yang harus mengurus rumah tangga dan sebagai  pencari  nafkah  untuk  keluarga. Perempuan  bertanggungjawab  untuk mengurus anak-anak, menyiapkan makanan,  mengambil  air  dan  kayu bakar,  mencuci  baju,  membersihkan rumah,  mengatur  keuangan  rumah tangga,  yang  menyerap  sebagian  besar waktu  mereka.  Namun,  pekerjaan  ini sering tidak dianggap sebagai “pekerjaan”, sehingga juga tidak diperhitungkan dalam “produksi” sebuah  rumah  tangga.    Hal  ini diperburuk lagi dengan adanya anggapan
bahwa penghasilan
perempuan  hanya  sebagai  “tambahan” penghasilan suami.
3.9 Isu Keseteraan Gender  dalam Hak,

## Sumberdaya, dan Aspirasi
Kesetaraan gender adalah kesamaan  kondisi  dan  posisi  bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh  kesempatan  dan  hak- haknya  sebagai  manusia  agar  mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Selama ini, perempuan memiliki  akses  yang  secara  sistematis rendah  terhadap  berbagai  sumberdaya produktif, termasuk sumberdaya pendidikan, tanah, informasi dan keuangan.  Di  sebagian  besar  negara berkembang, perusahaan yang
dijalankan  oleh  perempuan  cenderung kekurangan  modal,  kurang  memiliki akses  terhadap  mesin,  pupuk,  informasi penyuluhan  dan  kredit,  dibandingkan perusahaan  yang  dikelola  laki-laki. Ketidaksetaraan ini, baik dalam pendidikan maupun sumber daya produktif lainnya, mengurangi kemampuan  perempuan  untuk  berperan serta  dalam  pembangunan  dan  dalam meningkatkan  taraf  hidup  keluarganya. Hal  ini  juga  memperbesar  resiko  dan kerentanan
perempuan dalam menghadapi  krisis  pribadi  maupun keluarga,  dalam  masa  tua  maupun ketika  terjadi  krisis  ekonomi  (Laporan Penelitian Bank Dunia 2002).
Ketidaksetraan  gender  dalam  akses kontrol  atas  modal  (asset)  produktif seperti  tanah,  informasi,  teknologi  dan modal  keuangan  membatasi  perempuan untuk berperan serta dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pembangunan. Tidak ada data
berdasarkan gender dari berbagai negara mengenai  akses-akses  ke  sumberdaya produktif.  Namun  kenyataannya  telah terdokumentasi  secara  luas  bahwa
perempuan  pada  umumnya  memiliki lebih  sedikit  modal  ketimbang  laki-laki dan  memiliki  akses  yang  lebih  buruk terhadap  kredit,  pasokan  lain,  serta terhadap layanan penyuluhan.
Di  bidang  pertanian  misalnya, petani  wanita  juga  hanya  memiliki sedikit jaringan kerja dan jaringan sosial yang dapat mempermudah akses terhadap pelayanan kredit. Petani
perempuan  umumnya  juga  menerima lebih sedikit bantuan teknis dan layanan penyuluhan  pertanian.  Perempuan  lebih sedikit memiliki akses terhadap layanan penyuluhan  karena  selain  pendidikan mereka  kurang,  tanah  yang  dikuasai juga  kecil,  dan  karena  penyuluh  yang sebagian  besar  laki-laki,  cenderung memberikan  layanan  bagi  pertanian yang  ada  laki-lakinya.  Staf  penyuluhan juga sebagian besar laki-laki, perempuan  juga  masih  sedikit  yang berkonsultasi  pada  petugas  layanan penyuluhan.        Hal  ini  diperburuk dengan  kecenderungan  adanya  batasan- batasan  budaya  yang  menentang  agen penyuluhan  untuk  bekerja  sama  dengan petani  wanita  karena  petani  pria bertanggungjawab atas tanaman perdagangan  yang  seringkali  lebih mendapat perhatian dari dinas penyuluhan  daripada  tanaman  pangan. Dalam  berbagai  latar  belakang  budaya, wanita tidak boleh mengutarakan pendapat  dalam  sebuah  pertemuan kecuali  bila  diminta.  Batasan  ini mengandung  arti  bahwa  petani  wanita memiliki  jendela  wawasan  lebih  sempit untuk  melihat  dunia  luar  dibandingkan pria.  Karena  itu,  wanita  tidak  banyak tahu tentang permasalahan yang sesungguhnya dapat dimintakan bantuan dari agen penyuluhan. Petani  perempuan  cenderung mempunyai  akses  lebih  buruk  ke sumberdaya
penunjang
produksi
pertanian,  baik  terhadap  informasi produksi,  pelatihan  maupun  teknologi dari  berbagai  lembaga  penyuluhan.  Hal
ini  berdampak  lebih  signifikan  pada pemahaman  relatif  perempuan  terhadap informasi  bidang  pertanian.  Petugas penyuluh  yang  sebagian  besar  adalah laki-laki menyebabkan layanan penyuluhan juga terbiasa meng-
utamakan  petani  laki-laki  karena  petani laki-laki  dianggap  sebagai  pengambil keputusan  utama  urusan  pertanian  dan akan meneruskan hasil penyuluhan yang diperolehnya  tersebut  kepada  istrinya. Tidak  satupun  asumsi  bahwa  proses pengambil  keputusan  bidang  usaha pertanian  dikendalikan  oleh  petani  laki- laki ini didukung oleh data akurat. Pada kenyataannya, perempuan adalah pengelola  lahan  di  banyak  negara  dan telahi  berlangsung  sejak  dulu  di  Sub- Sahara  Afrika.  Sedangkan  di  kawasan lain    laki-laki  yang  meninggalkan pekerjaan  bertaninya  ke  pekerjaan  non pertanian  semakin  meningkat.  Seperti sumberdaya rumahtangga lainnya, informasi  penyuluhan  antar  warga rumah pun seringkali tidak dipersatukan. Dalam  pengelolaan  usahatani,
terdapat  pembagian  kerja  untuk  tugas- tugas  tertentu  antara  pria  dan  wanita, dan  umumnya  peranan  pengambilan keputusan dilakukan oleh pria. Pria dan wanita  memiliki  usaha  yang  terpisah, misalnya  pria  lebih  banyak  menguasai pengelolaan  tanaman  perdagangan,  dan wanita  pada  ternak  kecil.  Banyak pekerjaan  di  pertanian  yang  diserahkan kepada  wanita  saat  kaum  pria  pergi  ke kota  untuk bekerja  (Van  den  Ban  & Hawkins 2007).  Oleh karena itu, sudah sepantasnya  apabila  wanita  diposisikan sebagai  subyek  langsung  dalam  proses pembangunan.

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
3.10 Komunikasi Pembangunan
Berwawasan Gender berdasarkan Teori  Post-Structuralist (Permormance dan Positioning) Jan  Servaes  mengaitkan  konsep pemberdayaan pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan  kolektif.    Pemberdayaan meyakinkan  bahwa  perempuan  mampu membantu  dirinya  sendiri.    Dalam  teori posisioning (Raggatt 2007), pem- berdayaan lebih diarahkan pada
” conversational ”  yaitu  proses  dialog dan  dialektika.    Melkote    (2001)  dalam bukunya  yang  berjudul Communication for  Development  in  the  Third  World, salah  satu  yang  sangat  luas  digunakan saat  ini  adalah  pemberdayaan  sebagai pusat pengorganisasian konsep.
Melkote  setuju  bahwa  ketidakadilan kekuasaan sebagai permasalahan sentral yang  harus  dipecahkan  dalam  pem- bangunan.    Selanjutnya  pember-dayaan didefinisikan  sebagai  sebuah  proses dalam mana masyarakat secara individual  dan  organisasional  mem- peroleh  pengawasan  dan  penguasaan kondisi  sosial  ekonomi  yang  lebih banyak,  dengan  partisipasi  demokrasi
yang  lebih  baik  dalam  komunitas masyarakat sendiri.
Bentuk-bentuk komunikasi pem- bangunan  yang  partisipatif berwawasan gender  dalam  konsep  pemberdayaan menurut  Serveas  (2002)  mencakup forum  dialog  akar  rumput  (grassroots dialog  forum),  fungsi  baru  komunikasi pada  media  partisipatif  (participatory media),  berbagi  pengetahuan  secara setara (knowledge-sharing on a co-equal basis), dan model komunikator pendukung pembangunan (Development Support Communication).    Dialog  akar  rumput didasarkan atas kaidah partisipasi untuk mempertemukan  sumber  dan  agen perubahan langsung dengan masyarakat.
Metode yang digunakan adalah penyadaran  (conscientization)  melalui dialog.    Lebih  jauh  lagi  masyarakat diajak untuk merumuskan permasalahan dan menemukan pemecahannya sekaligus  pelaksanaan  kegiatan  untu pemecahan  permasalahan.    Model komunikasi pembangunan berbasis gender dalam perspektif teori performatifitas  dan  posisioning  yang partisipatif  dan  diusulkan  dalam  akhir tulisan ini disajikan pada Gambar 1.
Unsur  dari  model  komunikasi gender dengan partisipasi aktif masyarakat  sebagaimana  disampaikan oleh  Servaes  (2002)  dapat  dijelaskan sebagai berikut.
1.1. Organisasi sosial untuk masyarakat:
struktur  koordinasi  dan  kebijakan administratif dalam fungsi media.
1.2.  Media:  seperangkat  alat  transmisi yang  terorganisasi    yang  mendis- tribusikan pesan di bawah koordinasi 1.1. 1.3.  Proses  komunikasi  internasional: hubungan  timbal  balik  antara lembaga media nasional dan internasional  yang  menyediakan pesan  yang  sesuai  dengan  dasar hukum nasional dan internasional. 1.4. Proses komunikasi nasional: mekanisme  dengan  mana  media dan receiver memperoleh  pano- rama kritis terhadap realitas nasional  dalam  lingkup  keter- batasan  norma  yang  dibentuk secara nasional sendiri.
PESAN: Undang-undang - Pengarusutamaan gender
- Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan & Anak 3.1.PENERIMA PESAN: - Masyarakat
- Individu 3.2. Audien terorganisasi: Kelompok, kelembagaan lokal, organisasi, & stakeholders lain
kelo 6. Proses partisipasi: - Dialogis - Berbagi informasi Pendidikan untuk komunikasi: - Sosialisasi - Pendampingan 1.2. Pembuat sandi pesan - Pemda - Biro pemberdayaan Perempiuan
- Pokja PUG - Lembaga-lembaga Pemberdayaan Perempuan
- LSM
1.5. Proses komunikasi nasional 1.4. Proses komunikasi internasional 1.6. Proses komunikasi lokal - Interpersonal - Kelompok - Massa 1.3. Media

## 1.1. Organisasi sosial untuk komunikasi
Fungsi sosial delegasi
Masyarakat, kelompok, individu yang memiliki kejujuran komunikasi
8. Evaluasi dan propelling body
(Badan pendorong) 7. Instance appeal: Kelembagaan/organisasi legal untuk mengkritisi media di tingkat nasional maupun daerah 5. Proses akses (conscientization)
Gambar 1. Model komunikasi gender dalam proses pembangunan (dimodifikasi dari Servaes 2002)

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
1.5. Proses  komunikasi  lokal:  mekanis- me  dengan  mana  media  lokal  dan komunikasi  interpersonal  bercam- pur  baur  dan  menyumbang  pada proses pengambilan keputusan, identitas  budaya,  partisipasi,  dan sebagainya.
2.    Pesan: dinamakan ”informasi” dari dan  tentang  kejadian-kejasian  yang diterima,  diproses,  dan  ditrans- misikan pada informasi dasar untuk kejujuran  sosial  dan  individu  pada tingkat global dan sosial. Informasi harus memberikan keaslian  atau  kebenaran  (bukan pernyataan yang salah/palsu), perlakuan analitis dari masyarakat. 3.1. Receiver:  penerima  pesan  yang memperoleh pendidikan yang cukup  dan menyeleksi  secara  kritis terhadap  pesan.    Pelatihan  mem- bantu mereka menjadi subyek yang aktif dalam proses komunikasi.
3.2.  Audien  yang  terorganisasi:  jumlah receiver secara keseluruhan. Mereka  harus  menyadari  bukan sebagai individu, tidak ter- organisasi, dan massa secara kuantitatif,  namun  lebih  sebagai kelompok sosial atau lembaga yang berkaitan  dalam  sebuah  bentuk organisasi  atau  struktur  dengan masyarakat yang lebih luas, seperti kelompok buruh, kelompok budaya, partai politik, atau gerakan sosial yang baru. 4. Pendidikan untuk komunikasi: pemanfaatan sumber daya pendidikan dalam keseluruhan tingkatan masyarakat menjadi penerima yang memungkinkan untuk  membentuk  opini,  menilai informasi, dan mengevaluasi peranan  media  sebagai  transmiter yang  secara  sosial  menginter- pretasikan kejadian.
5. Proses  akses.    kejujuran receiver berpartisipasi dalam konsep-
tualisasi  dan  proses  komunikasi serta potensi kejujurannya menggunakan media untuk ” conscientization ” secara lebih jauh. 6. Proses partisipasi: mekanisme dengan  mana  masyarakat yang terorganisasi me-mungkinkan akses pada  struktur  di  mana  perencanaan internal dan pengambilan keputusan  tentang  suatu  media dilaksanakan, sebaik untuk organisasi yang memberikan pendidikan untuk komunikasi. 7. Instance of appeal:  organisasi legal yang dibangun mendukung kejujuran  penerima  untuk  parti- sipasi  informasi  dan  organisasi media secara kritis.
8. Evaluasi  dan propelling  body: sebuah  mekanisme    kelembagaan yang  memiliki  obyek  penjaminan produksi komunikasi sebagai kejujuran  sosial  dan  obligasi  dan membantunya dalam proses
implementasi.
Perkembangan  teknologi  infor- masi  dan  komunikasi  (TIK)  seperti komputer  dan  teknologi  komunikasi, khususnya  internet  dapat  digunakan untuk  menjembatani  informasi  dan pengetahuan  yang  tersebar  di  antara yang  menguasai  informasi  dan  yang tidak. Akses  terhadap komunikasi digital  membantu meningkatkan  akses (baik  bagi  kaum  laki-laki  maupun perempuan) terhadap peluang pendidikan,  meningkatkan  transparansi dan efisiensi layanan pemerintah, memperbesar partisipasi secara langsung dari ” used-to-be-silent-public ”
(masyarakat yang tidak mampu berpendapat)  dalam  proses  demokrasi, meningkatkan peluang perdagangan dan pemasaran, memperbesar pember- dayaan masyarakat dengan memberikan suara  kepada  kelompok  yang  semula tidak bersuara (perempuan) dan
kelompok yang mudah diserang, menciptakan  jaringan  dan  peluang pendapatan untuk wanita, akses terhadap  informasi  pengobatan  untuk masyarakat yang terisolasi dan meningkatkan  peluang  tenaga  kerja (Servaes 2007).

## 4. Simpulan
Pandangan post-structuralist dari  perspektif  teori  performativitas dalam  komunikasi gender  dinyatakan bahwa gender dan seksualitas menentukan  batas-batas  maskulinitas dan  feminisme,  menentukan  norma- norma  pergaulan  antar  gender  yang berbeda-beda,  dan  pada  gilirannya meneguhkan patriarki dan hetero- normativitas.  Ketertindasan gender atau seksualitas  lebih  dipahami  sebagai ketertindasan  secara  ideologis  dan representatif,  daripada  kondisi  material penindasan  itu  sendiri.    Materialitas ideologi  dan  materialitas  di  luar representasi dikesampingkan. Sedangkan dari perspektif teori positioning dalam  komunikasi  gender menggambarkan hubungan antara
subyek,  diskursus,  praktek,  dan  posisi. Kemungkinan  pilihan  berasal  dari keberadaan  berbagai  diskursus  dan (perbedaan  yang  diterima)  dan  juga pada  posisi  konflik    dalam  hubungan, situasi, dan konteks yang berbeda.
Perkembangan post struktu- ralisme juga memanifestasikan konstelasi  teori  dan  metodologi  baru yang menantang dan diadaptasikan oleh feminis  ahli  komunikasi    dalam  sebuah kritik  strukturalisme  dengan  teori  dan horison  metodologikal  baru,  khususnya terkait dengan Post-Structuralist Discourse Analysis (PDA). Kecenderungan  dalam  PDA  adalah berakar  dari  alasan  hubungan    antara diskursif  psikologi  dan  psikolinguistik sebagai  “ positioning  analysis ”  (analisis posisi).  Posisioning  diperagakan  pada
tingkatan  diskursus  yang  berbeda,  pada tingkatan  mikro  dari  pembentukan  tata bahasa  dan  kalimat,  dan  pada  tingkatan meso  dari  percakapan,  bercerita,  dan hubungan  sosial;  serta  pada  tingkatan makro terhadap skemata aestetik, diskursif repertoir, dan idiom. Kerangka kerja PDA terutama diarahkan  pada    tingkatan  meso  dan difokuskan pada pemahaman
percakapan  sebagai  “sebuah  struktur tindakan  berbicara”,  sebagai  perkataan dan  perbuatan  dari  tipe  yang  dibatasi oleh  referensinya  terhadap  kekuatan sosial.  PDA selanjutnya dikembangkan menjadi  Feminisme Post-Structuralist
Discourse Analysis (FPDA). Bentuk-bentuk komunikasi pembangunan yang partisipatif berwawasan  gender  dalam  konsep pemberdayaan    mencakup  forum  dialog akar  rumput  (grassroots  dialog  forum), fungsi  baru  komunikasi  pada  media partisipatif (participatory media), berbagi  pengetahuan  secara  setara (knowledge-sharing  on  a  co-equal basis), dan model komunikator pendukung pembangunan (Development Support  Communication).    Dialog  akar rumput  (grassroots  dialog) didasarkan atas kaidah partisipasi untuk mempertemukan  sumber  dan  agen perubahan langsung dengan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penyadaran  (conscientization)  melalui dialog  dan  dialektika.    Lebih  jauh  lagi masyarakat  diajak  untuk  merumuskan permasalahan dan menemukan pemecahannya  sekaligus  pelaksanaan kegiatan dalam upaya pemecahan permasalahan.

## Daftar Pustaka
Baxter, J.  2002.  Competing Discourses in  the  Classroom:  a  Post- Structuralist  Discourse  Analyses of  Girl’  and  Boys’ Speech  in Public  Contexts.      Discourse

## Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan
Society 2002, 13; 827. [terhubung  berkala]  31  Oktober
2008.
http://das.sagepub.com/cgi/conte nt/ abstract/13/6/827.
Birdshall,  N. and  McGreevey,  W.P. 1983.    Women,  Poverty,  and Development.  In  Women  and Poverty  in  the  Third  World.  Ed. M.  Buvinic,  MA.  Lycette,  W.P, McGreevey.  Pp  3-13.  The  John Hopkins University, London. Butler, J. 1992. Contingent Foundation: Feminism  and  the  Question  of Postmodernism, in Butler, Judith and Scott, Joan (eds.), Feminists Theorize  the  Political.  New York: Routledge. Byrne,  B.    2000.    Troubling  Race. Using  Judith  Butler’s  Work  to think  about  Racialised  Bodies and Selves.  [terhubung berkala] 31 Desember 2008. www.ids.ac.uk/UserFiles/File/pa rticipation_team/sexrights/byrne .pdf - Conanedogawa.  2008. Rethinking Gender dan Seksualitas Menurut Teori  Queer. [terhubung berkala] 30 Oktober 2008. www.indoforum.org/ blog.php?b=72&goto=prev - 39k - Elizabeth,  R.  2007.  Pemberdayaan Wanita mendukung Strategi Gender  Mainstreaming  dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian  di  Perdesaan.    Forum Penelitian Agroekonomi. Volume  25  No.  2,  Desember 2007: 126 – 135. Escobar, A. 1995, Encountering
Development,  The  Making  and
Unmaking  of  the  Third  World. Princeton-NJ,  University  Press, Princeton.
Foucault,  M.  1980.    Herculine  Barbine;
Being  The  Recently  Discovered
Memoirs of a Nineteenth- Century  French  Hermaphrodite, Sussex:  The  Harvester  Press. [terhubung berkala] 31 Desember 2008. www.amazon.com/Herculine- Barbin-Michel- Foucault/dp/0394508211 - 263k Hubeis,  A.  S.  1995. Posisi  dan  Peran Wanita  dalam  Era  Globalisasi dalam E.  L.  Hastuti,  2004. Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Lokal dalam Perspektif  Jender.    Working Paper  No.  50.  Pusat  Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Jolly,  S.    2000.    What  use  is  queer theory to development?. [terhubung berkala] 31 Desember 2008. www.ids.ac.uk/UserFiles/File/pa rticipation_team/sexrights/ jollytalk.pdf
Krolokke,  C. and  Anne  Scott  Sorensen. 2006.    Gender  Communication Theories  &  Analyses.    SAGE Publications.  Thousand  Oaks,
London, New Delhi.
Livia, A. and Kira Hall.  1997.  Its a Girl !.  Bringing Performativity Back to Linguistics. [terhubung berkala] 5 Januari 2009. http://www.colorado.edu./lingui stics/faculty/kira-hall/kira hall/articles/ L&H1997
Megawangi. 1999.  Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender.  Mizan, Bandung. Melkote, SR. 2001. Communication for Development in the Third World:  Theory  and  Practice. Sage. New Delhi.
Raggatt,  Peter  T.F.    2007.    Forms  of Positioning  in  the  Dialogical Self:  A  System  of  Classification and  the  Strange  Case  of  Dame
Edna Everage. Theory Psychology  tahun  2007  (17): 355. [terhubung  berkala]  31 Oktober 2008. http://tap.sagepub.com/cgi/conte nt/abstract/17/3/355.
Rodriguez,  C.      2001.    Shattering
Butterflies and A mazons: Symbolic Constructions of Women in Colombian Development Discourse. Communication  Theory  Eleven: Four, November 2001. International Communication Association. Salih,  S.    2002.    On  Judith  Butler  and Performativity. Lovaas – 5001.qdx 7/8/2006: 55. [terhubung  berkala]  1  Januari 2009. www.questia.com/library/ book/judith-butler-by-
Servaes,  Jan.    2002.    Communication for  Development:  one  world, multiple  culltures.    Second
Printing.    Hampton  Press,  Inc. Cresskill, New Jersey.
Servaes, Jan.  2007.  Harnessing the UN
System Into a Common Approach  on  Communication for  Development.    International
Communication  Gazette  2007; 69; 483. Van den Ban dan H.S. Hawkins.  2007. Penyuluhan  Pertanian.  Kanisius, Yogyakarta.