## ANALISIS SEJARAH PERPAJAKAN MAJAPAHIT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DI ERA OTONOMI

## Sarip
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyyah Cirebon e-mail: sarip_anisa@yahoo.co.id

## Abstract
In  Indonesia  before  the  arrival  of  Europeans,  kingdoms  such  as  Majapahit  and  Mataram were  familiar  with  land  and  indirect  taxes  on  merchandise.  Royal  officials  of  tax  collectors are  not  paid  by  the  kingdom,  so  often  they  excessive  taxes.  Individual  tribute  or  group  of people given to the king or ruler as a form of respect and submission to the rule of the king or ruler of an Indonesian territory is a form of tax in the era of kingdoms in Indonesia grow. The tribute is in the form of crops and trade in trade goods. In return, the people receive security services  and  order  security.  In  the  kingdom  of  Mataram  kings  have  carried  out  a  self- sufficient  and  autonomous  life.  The  surrender  is  greater  to  the  economic  interests  of  the region or kingdom, to finance the administration of the local government, and to finance the land and the power of the kingdom.
Keywords: Taxes, Powers, Income, Autonomy.

## Abstrak
Di  Indonesia  sebelum  kedatangan  bangsa  Eropa,  kerajaan  seperti  Majapahit  dan  Mataram sudah  mengenal  bentuk  pajak  tanah  dan  pajak  tidak  langsung  terhadap  barang  dagangan. Pejabat  kerajaan  pemungut  pajak  tidak  digaji  oleh  kerajaan,  maka  sering  kali  mereka menerapkan  pajak  secara  berlebihan.  Upeti  perorangan  ataupun  kelompok  orang  diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan- kerajaan  di  Indonesia  tumbuh.  Upeti  tersebut  berupa  hasil  bumi  dan  pemajakan  barang perdagangan. Sebagai imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban.  Di  kerajaan  Mataram  raja-raja  sudah  melaksanakan  hidup  swasembada  dan otonom.  Penyerahan  tersebut  lebih  besar  pada  kepentingan  ekonomi  daerah  atau  kerajaan, membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  setempat,  dan  membiayai  pertanahan  dan kekuatan kerajaan.
Kata Kunci: Pajak, Kekuasaan, Pendapatan, Otonomi.

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  diperlukan untuk  pembangunan  daerah,  salah  satu bersumber  PAD  yakni  pajak  daerah. 1 Pajak daerah  merupakan  gejala  sosial  yang terdapat  di  daerah,  tanpa  ada  masyarakat  di daerah,  tidak  ada  pajak  daerah.  Masyarakat yang  dimaksud  adalah  masyarakat  hukum atau gemeinschaft menurut Ferdinand Tonnies.  Manusia  hidup  bermasyarakat masing-masing membawa hak dan kewajiban.
Proses  timbal  balik  antara  pemerintah daerah  dan  masyarakat  daerah,  melahirkan hak  dan  kewajiban.  Adanya  hubungan timbal balik sebagai sebagai bentuk pembatasan HAM guna menghindari pergesekan  yang  akan  berakibat  buruk terhadap  ekonomi  lokal  di  era  otonomi. 2 Pemerintah  darah  selaku  pihak  yang menjalankan  penyelenggaraaan  otonomi memerlukan modal untuk membiayai pembangunan, kewajiban untuk mengebangkan ekonomi lokal.
Sejarah  Majapahit  merupakan  cermin kemajuan  negara  kerajaan  dan  ketertiban masyarakat. Kemajuan pembangunan Majapahit  tidak  terlepas  dari  pajak  yang memberikan  solusi  terhadap  perekonomian masyarakat, melalui membuat aturan tentang  pajak.  Sebagaimana  dikatakan Satjipto Rahardjo,
“… kebenaran  hukum  tidak  dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang tetapi harus  dipahami  sebagai  kebenaran prinsip  keadilan  yang  mendasari undang-undang…” . 3
Analisis  sejarah  perpajakan  kerajaan Majapahit dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah. Kemudian
1 Sjachran Basah, Rangkuman Sari Perkuliahan  Ilmu  Negara  I (Bandung:  Grafika  Unit II, 1967), 30.
2 Siti  Kurnia  Rahayu, Perpajakan  (Konsep, Teori, dan Isu) (Jakarta: Kencana, 2006), 6.
3 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum Suatu  Tinjauan  Sosiologis (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009), 1.
dalam rangka menerapkan nilai-nilai kemasyalahatan  di  era  otonomi  yang dilakukan  dengan  cara  menggali  sumber sejarah,  untuk  diaplikasikan  pada  saat sekarang. Hal ini diperlukan suatu pemahaman  yang  baik  baik  dari  segi  nilai kearifan  lokal  sendiri  maupun  dilihat  dari sendi-sendi  kemasyalahatan  manusia  di daerah dalam menyongsong otonomi daerah.  Dalam  berbagai  penulisan  belum ditemukan  tentang  analisis  pajak  kerajaan Majapahit  dilihat  dari  sisi  ekonomi  untuk kesejahteraan daerah. Maka, hal ini menjadi awal  untuk  melihat  dan  melakukan  kajian tersendiri  bagi  penulis.  Seperti  Satjipto Supradikno  penulisannya  berfokus  pada peradaban Jawa dan tidak menggali peradaban  tersebut  pada  ekonomi  ataupun otonomi daerah. 4 Mardismo dalam tulisannya  hanya  membicarakan  tentang keuangan  daerah  tanpa  melihat  masa  lalu tentang kerajaan. 5 Selanjutnya dalam tulisan Krisna  Bayu  Adji  dan  Sri  Wintala  Achmad memfokuskan  pada  sejarah  perang  di  bumi Jawa dan pembagian kekuasaan pada daerah dengan  tidak  melihat  nilai  kesejahteraan ekonomi pada masyarakat di daerah sebagai perwujudan otonomi. 6

## LITERATURE REVIEW
Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran  warganya,  untuk  kepentingan seluruh Rakyat. 7 Otto von Bismark mengemukakan  prinsip  teori welfare  state , yakni:  bahwa  negara  atau  pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan  semua  kebutuhan  rakyatnya dan  tidak  dapat  dilimpahkan  kepada
4 Rahardjo  Supratikno, Peradaban  Jawa (Jakarta: Komunitas Bambu, 2002), 13.
5 Mardiasmo, Otonomi  dan  Managemen Keuangan  Daerah (Yogyakarta:  Penerbitan  Andi, 2002), 24.
6 Krisna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, Sejarah Perang-perang di Bumi Jawa dari Mataram Kuno hingga Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, (Yogyakarta: Araska, 2014), 17.
7 Abu  Daud  Busroh, Ilmu  Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 55.
siapapun. 8 Otto  von  Bismark  mewacanakan konsep  kesejahteraan  masyarakat  ( social welfare )  tersebut  secara  konkrit  ke  dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi pemerintahan modern ( The model of modern government social security program ).  Tujuan  pelimpahan  wewenang adalah  karena  tugas  penyelenggaran  negara tidak  sekedar  menjaga  ketertiban,  tetapi lebih  dari  itu,  ketertiban  harus  diupayakan agar memenuhi rasa keadilan. 9
Konsep welfare
state
sendiri merupakan  perkembangan  lanjutan  dari konsep rule  of  law pada  negara  hukum klasik. Rule  of  law menurut  paham  A.V. Dicey  mengandung  tiga  unsur,  yakni equality  before  the  law (setiap  manusia mempunyai kedudukan yang sama derajatnya  dihadapan  hukum), constitution bases  on  human  right (konstitusi  harus mencerminkan  hak  asasi  manusia),  dan supremation  of  law (kekuasaan  tertinggi terletak pada hukum/kedaulatan hukum). 10
Atas  dasar  kesadaran  hukum,  pada masa  yang  kemudian,  tugas  pemerintahan berkembang  ke  arah  fungsi  perlindungan, tentunya  hal  sedemikian  juga  terjadi  pada daerah-daerah  di  Indonesia.  Merujuk  Pasal 23A  UUD  1945  “Pajak  dan  pungutan  lain yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan negara  diatur  dengan  undang-undang”. 11
Ketentuan tersebut menjadi landasan
konstitusional bagi pemungutan pajak daerah  dan  retribusi  daerah  di  Indonesia. Selain juga menyiratka suatu falsafah bahwa pajak  dan  retribusi  daerah  yang  dipungut harus berdasarkan undang-undang.
Dari  beberapa  topik  penelitian  yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif
8 Otto von Bicmark dalam Tjip Ismail (eds.), Pengaturan  Pajak  Daerah  Indonesia (Jakarta: Yellow Printing, 2007), 36.
9 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis  Normatif  tentang  Unsur-unsurnya (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), 43.
10 A.V.  Dicey  dalam  Tjip  Ismail  (eds.), Pengaturan Pajak Daerah Indonesia 37. 11 UUD 1945 hasil amandemen ketiga.
tentang analisis perpajakan Majapahit dalam meningkatkan  ekonomi  di  era  otonomi. Dengan  menggunakan  pendekatan  sejarah, selain nantinya akan tergambar karakteristik praktik  perpajakan  di  era  Majapahit  yang pada akhirnya diharapkan penelitian ini juga akan  mengungkapkan  nuansa  pembaharuan pemikiran perpajakan meningkatkan ekonomi  di  era  otonomi.  Di  sinilah  letak perbedaan  studi  ini  dengan  studi-studi  yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori penelitian  normatif,  melalui  berbagai  upaya untuk  mengkaji  dan  menganalisis  secara mendalam  berbagai  ketentuan  hukum  yang berkaitan  dengan  masalah  penelitian  ( study of  law  in  the  book ).  Jenis  data  yang digunakan  meliputi  data  sekunder.  Analisis data  dengan  metode  analisis  deskriptif kualitatif,  yakni  menguraikan  data  dalam bentuk  kalimat  yang  tersusun  secara sistematis,  lengkap  dan  berdasarkan  pokok bahasan  sehingga  mempermudah  dalam pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan  menggunakan  metode  deduktif, yaitu  dengan  cara  berfikir  di  dalam pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan  yang  diajukan  secara  umum, kemudian  ditarik  pada  hal-hal  yang  bersifat khusus.

## KONSEP DASAR
Pengembangan pembangunanan daerah dalam  perangkat  peraturan  perundang- undangan  tidak  akan  dapat  dimanfaatkan oleh daerah apabila paradigma pajak daerah dan retribusi daerah tidak berubah. Pandangan  desentralisasi  di  Indonesia, merupakan  pelimpahan  wewenang  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintahan daerah,  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Pelimpahan kewenangan  dari  pemerintahan  pusat  ke pemerintahan  daerah  diharapkan  menjadi efektif dalam mencapai pokok pembangunan  daerah,  meningkatkan  askes pelayanan  dan  pekerjaan,  meningkatkan
peran  serta  warga  dalam  mengambil keputusan  yang  mempengaruhi  kehidupan warga. 12 Paradigma pembangunan daerah di Indonesia secara tranparan dapat dilihat dari adanya undang-undang pemerintahan daerah pasca  reformasi. 13 Sejalan  dengan  pendapat K.J. Davey yang menyatakan:
Pajak  pendapatan  merupakan  sumber penerimaan yang paling potensial dan jelas hubungannya dengan kemampuan  pembayar  oleh  wajib pajak, struktur tarifnya dengan mudah menjadi progresif. 14
Persyaratan  yang  paling  jelas  bagi pendapatan daerah adalah sumber pendapatan  daerah  harus  menghasilkan pendapatan  yang  besar  dalam  kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan  yang  akan  dikeluarkan,  untuk membiayai  pembangunan  daerah. 15 Seluruh atau  sebagian  biaya  pelayanan  yang  akan dikeluarkan.  Sering  kali  di  dalam  undang- undang  pemerintahan  daerah  mempunyai banyak jenis pajak dan retribusi, tetapi tidak ada  yang  menghasilkan  lebih  besar  dari persentase anggaran pengeluarannya. Tentu, dapat  menimbulkan  banyak  kerugian  bagi
12 Karena tujuan negara adalah kesempurnaan  warga  berdasarkan  atas  keadilan. Lihat  Abu Daud Busroh dan  Abubakar Busro, Asas- asas Hukum Tata Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),  109.  Lihat  juga  Donald  A.  Rumokoy, Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hukum  Administrasi Negara , Cet-2 (Yogyakarta: UII Press, 2002), 1. 13 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
14 Kenneth J. Davey, Pembiayaan Pemerintah  Daerah  Praktik  Internasional  dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga , terj. Amanullah, et al. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 109.
15 Prinsip  yang  demikian  merupakan  prinsip dalam  ilmu  ekonomi,  ilmu  ekonomi  sendiri mempunyi  prinsi  “dengan  pengorbanan  yang minimal  menghasilkan  yang  maksimal,  begitu  juga dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah jangan  sampai  terjadi  pengeluran  untuk  pemungutan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  lebih  besar dibandingkan  dengan  pendapatan  dari  sector  pajak daerah dan retribusi daerah.
daerah, dengan melihat ongkos pungut akan menjadi besar.
Pada  akhirnya,  upaya  administrasi terbagi-bagi pembebanan sulit dicapai secara  adil,  kesabaran  warga  akan  hilang dengan  banyaknya  pungutan  yang  kecil- kecil  dan  kesan  yang  tidak  benar  dapat timbul  terhadap  kemampuan  keuangan pemerintahan daerah. Biasanya dikehendaki agar  memusatkan  perhatian  pada  usaha pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  yang  menghasilkan  pendapatan besar,  untuk  dapat  membiayai  sebagian besar  pengeluaran  atas  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  terhadap warga. 16
Peningkatan  pendapatan  daerah  dapat dihubungkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi nasional menyebabkan permintaan pelayanan yang berkualitas tinggi. Sebenarnya tidak ada batas harapan-harapan dapat  dipenuhi  secara  absolut;  begitu pendidikan  dasar  tersedia  untuk  semua orang  maka  timbul  permintaan  yang  lebih banyak untuk pendidikan dasar dan menengah timbul permintaan sekolah taman kanak-kanak.  Banyaknya  usaha  perbaikan dalam perluasan pelayanan tersebut dijadwalkan dalam perencanaan pembangunan nasional. 17
Kalau biaya meningkat maka pendapatan  juga  harus  meningkat.  Paling tidak, dari sudut pemerintah daerah dikehendaki  agar pajak  daerah dan  retribusi daerah  dapat  menunjukan  elastisitasnya, 18 yakni  kemampuan  untuk  menghasilkan tambahan  pendapatan  agar  dapat  menutup
16 Adrian  Sutedi, Iimplikasi  Hukum  Atas Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam  Kerangka Otonomi Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 94.
17 Adrian  Sutedi, Iimplikasi  Hukum  Atas Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam  Kerangka Otonomi Daerah , 94-95.
18 Elastis  yang  dimaksudkan  adalah  lentur yakni  mudah  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan masyarakat  daerah.  Selain  itu  pengertian  elastis sendiri adalah mudah berubah bentuknya dan mudah kembali  ke  bentuk  asal.  Departemen  Pendidikan Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 239.
tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran  pemerintah  daerah  dan  dasar pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah berkembang  secara  otomatis  misalnya apabila  harga-harga  meningkat,  penduduk disuatu daerah berkembang, dan pendapatan individu bertambah. Dalam hubungan elastisitas mempunyai dua dimensi, yaitu: 1. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah itu sendiri;
2. Kemudahan untuk memungut
pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah.
Perbedaan  tanggapan  dari  Advalorem pajak  penjualan  dan  pajak  atas  harta  tetap terhadap tingkat inflasi memberikan gambaran  hal  tersebut.  Pada  saat  harga- harga  meningkat,  dasar  pengenaan  untuk pajak  penjualan-nilai  kotor  penjualan  yang dikenakan  pajak  juga  akan  bertambah. Kalau  pajak  tersebut  merupakan  persentase dari  harga  barang  dan  jasa,  maka  hasilnya akan  meningkat  secara  otomatis  sesuai dengan  perkembangan  dasar  pengenaan pajaknya. Inflasi biasanya  mendorong tingkat  harga  atau  nilai  sewa  harta  tetap. Pertumbuhan potensi dasar pengenaan pajak atas  harta  tetap  hanya  dapat  digali  kalau tarifnya  ditingkatkan  atau  hartanya  dinilai kembali  secara  administrasi  pajak.  Dalam hal lain, elastisitas tergantung pada kepekaan  keputusan  yang  diambil  atau tuntutan atas kemampuan administrasinya. 19
Begitu juga dengan retribusi, apabila tingkat kemakmuran  masyarakat  bertambah  maka pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi  dalam  bentuk  jasa  dan  layanan yang bersifat umum.
Kriteria utama keadilan beban pengeluaran  pemerintah  daerah  haruslah dipikul  oleh  semua  golongan  dalam  warga sesuai  dengan  kekayaan,    kesanggupan masing-masing  golongan,  dan  penggunaan
19 Adrian  Sutedi, Iimplikasi  Hukum  Atas Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam  Kerangka Otonomi Daerah, 96.
jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Konsep  ini  merupakan  konsep  keadilan sosial  yang  secara  luas  dianut  oleh  hampir semua  pemerintahan.  Namun  dalam  praktik tidak  selaludilaksanakan.  Sebagai  suatu konsep, hal ini berarti perpajakan merupakan  suatu  alat  distribusi  kembali, golongan  kaya  menyumbang  lebih  besar daripada  nilai  pelayanan  yang  diberikan kepada  mereika  dan  golongan  miskin  lebih kecil.  Dalam  praktik,  hal  ini  juga  dapat dicapai  kalau  golongan  kaya  menikmati manfaat  yang lebih sedikit dari pengelauran pemerintah. 20 Keadilan  dalam    perpajakan daerah dan retribusi daerah mempunyai tiga dimensi, yakni antara lain sebagai berikut: 1. Dimensi  pemerataan  secara  vertikal- hubungan  dalam  pembebanan  pajak  atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda; 21
2. Dimensi  keadilan  horizontal-hubungan pembebanan  pajak  dan  retribusi  dengan sumber pendapatan; 22
3. Dimensi Ketiga, adalah keadilan georafis. 23
20 Adrian  Sutedi, Iimplikasi  Hukum  Atas Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam  Kerangka Otonomi Daerah , 96.
21 Secara  umum,  pajak  itu  baik  kalau  pajak tersebut  ‘pogresif:  yakni  persentase  pendapatan seseorang  yang  dibayarkan  untuk  pajak  bertambah sesuai dengan tingkatan pendapatannya. Pemebebanan  masih  dapat  diterima  kalau  dikenakan secara proposional yakni kalau persentase pendapatan yang dibayarkan untuk pajak sama untuk semua  tingkat  pendapatan.  Pajak  baik  apabila pembeliannya ‘regresif’ yakni persentase pendapatan yang  dibayarkan  untuk  pajak  menurun  dengana danya  kenaikan  tingkat  pendapatan.  Adrian  Sutedi, Iimplikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah , 97.
22 Seseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar pajak lebih besar daripada seseorang dengan  pendapatan  yang  sama  dari  bisnis  atau pertanian;  seorang  petani  yang  mengusahakan tanaman  ekspor  seharusnya  tidak  membayar  lebih besar  daripada  petani  dengan  pendapatan  sama  di bidang  tanaman  pangan.  Di  bidang  retribusi  juga dapat  dilihat  dari  kualitas  pelayanan  yang  diberikan oleh pemerintah.
23 Pembebanan  pajak  harus  adil  antara penduduk diberbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani  pajak  lebih  berat  hanya  karena  mereka

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Pajak  sebagai  Bentuk  Rasa  Penundukan Diri  pada  Sang  Penguasa  dalam  Bentuk Pengkastaan
Di  Indonesia  sebelum  kedatangan  bangsa Eropa,  kerajaan  seperti  Majapahit  dan Mataram  sudah  mengenal  bentuk  pajak tanah  dan  pajak  tidak  langsung  terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut  pajak  tidak  digaji  oleh  kerajaan, maka  sering  kali  mereka  menerapkan  pajak secara berlebihan. Upeti perorangan ataupun kelompok  orang  diberikan  kepada  raja  atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk  patuh  pada  kekuasaan  raja  atau penguasa suatu wilayah Indonesia merupakan  bentuk  pajak  pada  zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia tumbuh.
Upeti  tersebut  berupa  hasil  bumi  dan pemajakan  barang  perdagangan.  Sebagai imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban.  Di  kerajaan  Mataram  raja-raja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom.  Penyerahan  tersebut  lebih  besar pada  kepentingan  ekonomi  daerah  atau kerajaan, membiayai penyelenggaraan pemerintahan  setempat,  dan  membiayai pertanahan dan kekuatan kerajaan. Pola tata masyarakat Majapahit dibedakan atas lapisan-lapisan  masyarakat  (strata)  yang perbedaannya lebih bersifat statis. Walaupun di Majapahit terdapat empat kasta seperti  di  India,  yang  lebih  dikenal  dengan catur  warna ,  tetapi  hanya  bersifat  teoritis dalam  literatur  istana. 24 Pola  ini  dibedakan atas  empat  golongan  masyarakat,  yaitu brahmana , ksatria , waisya ,  dan sudra . Namun  terdapat  pula  golongan  yang berada di  luar  lapisan  ini,  yaitu Candala , Mleccha , dan Tuccha ,  yang  merupakan  golongan terbawah dari lapisan masyarakat
tinggal  disuatu  daerah  tertentu  (seperti  halnya kadang-kdang  terjadi  pada  perbatasan  kota).  Adrian Sutedi, Iimplikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah , 97. 24 Sartono,  et  al., 700  Tahun  Majapahit (Surabaya: Tiga Dara Surabaya, 1993), 39.
Majapahit. 25 Brahmana (kaum  pendeta) mempunyai  kewajiban  menjalankan  enam dharma,  yaitu mengajar, belajar, melakukan persajian  untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain, membagi  dan  menerima  derma  (sedekah) untuk  mencapai  kesempurnaan  hidup  dan bersatu dengan Brahman (Tuhan). 26
Mereka  juga  mempunyai  pengaruh  di dalam  pemerintahan,  yang  berada  pada bidang  keagamaan  dan  dikepalai  oleh  dua orang  pendeta  tinggi,  yaitu  pendeta  dari agama Siwa dan  agama Buddha ,  yang disebut  sebagai Saiwadharmadhyaksa dan Buddhadarmadyaksa .
Saiwadyaksa
mengepalai  tempat  suci  ( pahyangan )  dan tempat pemukiman empu ( kalagyan ); Buddhadyaksa mengepalai tempat sembahyang  ( kuti )  dan  bihara  ( wihara ); manteri  berhaji mengepalai  para  ulama ( karesyan )  dan  para  pertapa  ( tapaswi ). Semua rohaniawan menghambakan hidupnya  kepada  raja  yang  disebut  sebagai wikuhaji .  Para  rohaniawan  biasanya  tinggal di  sekitar  bangunan  agama,  yaitu mandala , dharma , sima , wihara ,  dan  sebagainya. Mandala adalah  nama  komunitas  agama  di desa,  yang  ditempatkan  di  daerah  yang terpencil di  bukit  yang berhutan, sedangkan Sima adalah  daerah  yang  menjadi  milik kaum  agama  dari  berbagai  sekte,  tidak langsung di bawah kekuasaan pejabat istana manapun.
Kaum Ksatria merupakan  keturunan dari  pewaris  tahta  (raja)  kerajaan  terdahulu, yang mempunyai  tugas  memerintah tampuk pemerintahan. Keluarga raja dapat dikatakan merupakan keturunan dari kerajaan Singasari-Majapahit  yang  dapat  dilihat  dari silsilah  keluarganya  dan  keluarga-keluarga kerabat  raja  tersebar  ke  seluruh  pelosok negeri,  karena  mereka  melakukan  sistem poligami  secara  meluas  yang  disebut sebagai wargahaji atau sakaparek .  Para bangsawan yang memerintah suatu kawasan
25 Slamet  Muljana, Tafsir  Sejarah  Negara Kretagama (Yogyakarta: LkiS, 2006), 237.
26 Slamet  Muljana, Tafsir  Sejarah  Negara Kretagama , 237.
permukiman  di  ruang  lingkup  kekuasaan kerajaan dapat dikatakan memiliki hubungan  dengan  keluarga  raja  terdahulu dan  disebut  sebagai parawangsya .  Semua anggota keluarga raja masing-masing  diberi nama atas gelar, umur, dan fungsi mereka di dalam  masyarakat.  Bila  seseorang  diangkat menjadi bangsawan, maka nama pengangkatan akan diberikan kepadanya.
Pemberian  nama  pribadi  dan  nama gelar  terhadap  para  putri  dan  putra  raja didasarkan  atas  nama  daerah  kerajaan  yang akan mereka kuasai sebagai wakil raja. Hak istimewa yang diterima oleh para bangsawan kerajaan bersumber pada penghasilan  dari  propinsi  mereka  dan terutama  pada  penghasilan  wilayah  yang menjadi hak mereka sendiri.
Waisya merupakan  masyarakat  yang menekuni bidang pertanian dan perdagangan. Mereka bekerja sebagai pedagang,  peminjam  uang,  penggara  sawah dan  beternak.  Kemudian  kasta  yang  paling rendah  dalam catur  warna adalah  kaum sudra yang  mempunyai  kewajiban  untuk mengabdi  kepada  kasta  yang  lebih  tinggi, terutama pada golongan brahmana . Golongan  terbawah  yang  tidak  termasuk dalam  catur  warna  dan  sering  disebut sebagai  pancama  (warna  kelima)  adalah kaum candala , mleccha ,  dan tuccha . Candala merupakan  anak  dari  perkawinan campuran  antara  laki-laki  (golongan sudra ) dengan  wanita  (dari  ketiga  golongan lainnya: brahmana , waisya , dan  waisya ), sehingga sang  anak mempunyai  status  yang lebih rendah dari ayahnya.
Mleccha adalah  semua  bangsa  di  luar Arya  tanpa  memandang  bahasa  dan  warna kulit,  yaitu  para  pedagang-pedagang  asing (Cina,  India,  Champa,  Siam)  yang  tidak menganut  agama  Hindu. Tuccha ialah golongan yang merugikan masyarakat, salah satu contohnya adalah para penjahat. Ketika mereka  diketahui  melakukan tatayi ,  maka raja  dapat  menjatuhi  hukuman  mati  kepada pelakunya. Perbuatan tatayi adalah membakar  rumah  orang,  meracuni  sesama,
mananung, mengamuk, merusak dan memfitnah kehormatan perempuan. 27
Dari  aspek  kedudukan  kaum  wanita dalam masyarakat Majapahit, mereka mempunyai  status  yang  lebih  rendah  dari para  lelaki.  Hal  ini  terlihat  pada  kewajiban mereka  untuk  melayani  dan  menyenangkan hati  para  suami  mereka  saja.  Wanita  tidak boleh  ikut  campur  dalam  urusan  apapun, selain  mengurusi  dapur  rumah  tangga mereka.  Dalam  undang-undang  Majapahit pun  para  wanita  yang  sudah  menikah  tidak boleh  bercakap-cakap  dengan  lelaki  lain, dan  sebaliknya.  Hal  ini  bertujuan  untuk menghindari  pergaulan  bebas  antara  kaum pria dan wanita.
Struktur pemerintahan
Kerajaan
Majapahit  mencerminkan  kekuasaan  yang bersifa teritorial dan disentralisasikan dengan  birokrasi  yang  terperinci  sehingga basis  kekuasaan  sebagian  besar  berada  di tangan  birokrasi  sekuler,  politik  dan militer. 28 Struktur  tersebut  ada  karena terpengaruh  kepercayaan  yang  bersifat kosmologi  yang  telah  menjadi  dasar kerajaan-kerajaan  Hindu  Buddha  yang  ada Asia  Tenggara.  Di  dalam  mekanismenya pemerintah  menjamin  kehidupan  ekonomi para birokrat, sehingga dapat mengeksploitasi pertanian rakyat dan perdagangan.

## Pemungut  Pajak  Kerajaan  Majapahit untuk  Membangun  Ekonomi  Wilayah Kekuasaan
Peranan raja adalah sebagai pusat dari alam sejagad  dan  sebagai  wakil  dari  dewa-dewa. Berdasarkan konsep kosmologi yang dihayati, seluruh kerajaan Majapahit dianggap  sebagai  perwujudan  dari  jagad raya,  dan  raja  disamakan  dengan  dewa tertinggi  yang  bersemayam  di  puncak gunung Mahameru, sehingga raja
27 Sartono  Kartidirjo,  “Struktur  Sosial  dari Masyarakat  Tradisional  dan  Kolonial”,  dalam Lembaran  Sejarah No.  4  (Yogyakarta:  FIB  UGM, 1969), 7.
28 Sartono  Kartidirjo,  “Struktur  Sosial  dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial”, 9.
memegang otoritas tertinggi dan menduduki puncak  Hierarki  Kerajaan.  Jabatan  raja diperoleh  secara  turun  temurun  atau  hak waris. Raja didampingi 14 raja bawahan. Di daerah-daerah  terdapat  raja-raja  bawahan Paduka Bhat  t  āra (Bhre) , merupakan keluarga  dekat  raja  yang  diberi  hak istimewa  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung jawab daerah. Yuwarāja ( Kumārāja  Jasa  Putra  Parigata )  Sebelum menjadi Raja, Putera Mahkota menjadi Raja yang  menguasai  daerah  yang  berada  di bawah kekuasaan Majapahit. Dewan Pertimbangan  Kerajaan  ( Pahöm  Narendra ) berada di bawah raja berfungsi mendampingi  raja  dan  dalam  mengeluarkan kebijaksanaan raja memiliki otoritas tertinggi,  dan  perintahnya  wajib  dilakukan pejabat-pejabat yang  ada  dibawahnya. Kelompok  Dewan  āra  Saptaprabū”  yang anggotanya  t  Pertimbangan Kerajaan bernama  “Bhat  terdiri  dari  sanak  saudara raja.
Dewan  Menteri ( Rakyan  Mantri Pakira-kiran )  Dewan  Menteri  merupakan Badan  Pelaksana  Pemerintahan  yang  terdiri dari  lima  pejabat,  yaitu Rakyan Mapatih atau Patih  Hamangkubhumi  (Apatih  ring Tiktawilwadhika, Rakyan Tumenggung, Rakyan Demung, Rakyan Kanuruhan. Kelima pejabat ( para tanda rakyan) tersebut pada  zaman  Majapahit  disebut Sang  Panca ring  Wilwatikta atau  disebut  juga Mantri Amancanagara.  Rakyan  Mapatih adalah pejabat  terpenting  dalam  Dewan  Menteri dan  biasa  disebut  Perdana  Menteri  atau Menteri  Utama (Matri  Mukya) ,  ia  bertugas memimpin  Badan  Pelaksana  Pemerintahan dan  mengkoordinasi  para  menteri.  Di daerah-daerah juga terdapat Dewan Menteri yang  yang  dipimpin  Sang  Apatih  atau Rakyan Apatih, dan itulah yang membedakan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Perundang-Undangan  Kitab  undang- undang  Majapahit  ditemukan  di  Bali,  yaitu Undang  Undang  Agama.  Dalam  bahasa Sanksekerta  Agama  berarti  pengetahuan, adat,  ajaran.  Naskah  perundang-undangan
yang ditemukan di Bali dan Lombok ditulis dalam  bahasa  Jawa  Tengahan.  Kitab perundang-undangan  Agama  memuat  275 pasa  yang  berisi  tentang:  (1)  Ketentuan umum mengenani denda; (2) Uraian tentang kejahatan, terutama pembunuhan (astadusta); (3) Perlakuan tentang/ terhadap hamba (kawula); (4) Pencurian (astacorah); (5) Paksaan (walat/aulah  sahasa)  (6) Jual beli (adol  atuku)  (7) Gadai (sanda);  (8) Utang  piutang (ahutang  apihutang);  (9) Titipan; (10) Mahar (atukon)(11) Perkawinan (karawangan);  (12) Perbuatan mesum (paradara)  (13) Warisan (drewe kaliliran);  (14) Caci  maki (wakparusya); (15) Mengangani (dandanparusya);  (16) Kelalaian/kenakalan (kagelehan) (17) Perkelahian (atukaran); (18) Tanah
(bhumi); (19) Fitnah (duwilatet)

## Jenis-jenis Barang yang dapat Dikenakan Pajak Kerajaan
Keberadaan  kerajaan  Majapahit  ditopang oleh  sektor  pertanian  dan  perdagangan. Dengan demikian berarti kerajaan Majapahit adalah  kerajaan  agraris  dan  maritim.  Di sektor  pertanian  padi  dan  hasil  pertanian lainnya merupakan tulang punggung perekonomian  kerajaan.  Pedagang  asing yang  datang  ke  Majapahit  berasal  dari Campa, Khmer, Tahiland, Burma, Srilangka,  dan  India.  Mereka  tinggal  di beberapa  tempat  di  Jawa  dan  beberapa  di antara  mereka  ditari  pajak  oleh  pemerintah kerajaan.  Komoditi  negara  asing  yang dibawa  ke  Majapahit  adalah  sutera  dan keramik  China,  kain  dari  India,  dan  dupa dari Arab.
Barang-barang tersebut ditukar dengan  rempah-rempah  dan  hasil  pertanian lainnya.  Sekitar  tahun  1949  M  terdapat  dua jalur pelayaran dari dan ke China. yaitu jalur pelayaran  barat  dan  jalur  pelayaran  timur. Jalur  pelayaran  yang  sering  digunakan pedagang jawa adalah jalur pelayaran barat, meliputi Vietnam-Thailand-Malaysia-
Sumatera-Jawa-Bali-Timor.  Barang-barang yang diperdagangkan, 29 yaitu:
1. Barang  kebutuhan  hidup  sehari-hari, berupa  bahan  makanan,  hasil  bumi, binatang (ternak, unggas, dan ikan), dan bahan pakaian.
2. Barang  produksi  kelompok  pengrajin, terdapat kelompok pengrajin (pengusaha) di kerajaan Majapahit yang disebutkan  dalam  prasasti paramiça , barang  yang dibuat antara lain tembaga (dyun) ,  keranjang  dari  daun  kelapa (magawai  kisi) ,  payung (magawai payuŋ  wlu) ,  upih (mopih) ,  barang anyam-anyaman (manganamanam) , kapur (maŋhapu) . Terdapat juga pengrajin lak/perekat, tali, warna merah,  arang,  jerat  burung  dan  alat penangkap burung.
3. Barang komoditi internasional, komoditi  yang  diperdagangkan  adalah merica, garam, rempah-rempah, mutiara,  kulit  penyu,  gula  tebu,  pisang, kayu  cendana,  emas,  perak,  kelapa, kapuk,  tekstil  katun,  sutera,  belerang dan budak belian.
Mata  uang  yang  digunakan  pada zaman  Majapahit  awal  adalah  mata  uang kepeng  dari  China.  Untuk  mendapatkannya Majapahit  mengimport  mata  uang  dari China,  uang  tersebut  berasal  dari  dinasti T’ang  (618-907),  Song  (960-1279),  Ming (1368-1644)  dan  Qing  (1644-1911).  Hal  ini terjadi  karena  China  banyak  mengomport merica  dari  Majapahit,  sehingga  banyak mata  uang  kepeng  yang  mengalir  ke Majapahit. 30 Pusat  perdagangan  di  kerajaan Majapahit  adalah  pasar  yang  biasa  disebut pkan atau pkěn .  Selain  perdagangan  salah satu sumber kerajaan adalah pajak. Berdasarkan  sumber-sumber  yang  tertulis,
29 Grace  Wong, An  Account  of  the  Maritime Trade  Routes,  between  Southeast  Asia  and  China Studies  on  Ceramic (Jakarta:  Puslit  Arkenas,  1984), 25. 30 Amelia, Mata  Uang  Logam  China  dari Situs  Trowulan (Jakarta:  Fakultas  Sastra  Universitas Indonesia, 1986), 92-95.
ditemukan  lima  pokok  bahasan  yang berhubungan dengan perpajakan, yaitu pajak dan  pembatasan  usaha,  objek  pajak  dan kriteria pemungutannya, mekanisme pemungutan pajak, alokasi hasil pemungutan  pajak  dan  kasus-kasus  yang berhubungan  dengan  pemungutan  pajak. Pihak  kerajaan  mengadakan  pembatasan usaha  terhadap  segala  jenis  benda  yang bebas  dari  pemungutan  pajak  kerajaan  agar hak pembebasan pemungutan pajak kerajaan tidak menjadi  tanpa batas. Pajak terdiri dari pajak  tanah,  pajak  usaha,  pajak  profesi, pajak  orang  asing,  pajak  ekspoloitasi Sumber  Daya  Alam.  Pemungutan  pajak dilakukan  oleh  petugas  pemungut  pajak. Ekonomi  Majapahit  sebagaimana  ekonomi kebanyakan kerajaan di Jawa bertumpu pada kegiatan  pertanian,  ini  terlihat  dari  pusat kerajaan  Majapahit  yang  juga  terletak  di pedalaman.  Namun  jika  dilihat  lebih  jauh Majapahit ekonomi Majapahit juga ditopang oleh  perdagangan.  Kombinasi  kedua  unsur ekonomi  ini  memberi  kekuatan  bagi Majapahit,  yang  juga  menjadi  sifat  Jawa sebelumnya yaitu kekuatan demografis.
Pertanian  di  Jawa  sangat  menjadikan masyarakat  Jawa  terikat  pada  institusi  desa yang  terikat  dalam  jaringan  yang  disebut wanua .  Institusi  inilah  yang  kemudian menggerakkan jalannya perdagangan dengan pihak luar. Dalam hal ini perdagangan lebih didominasi oleh perdagangan hasil pertanian pokok. Jaringan pasar  lokal  antar  wanua  ini  sering  disebut sebagai pkên . 31 Pertanian  Jawa  sejak sebelum  Majapahit  sangat  kuat.  Ini  terlihat dari  dibuatnya  Borobudur  beberapa  abad sebelumnya yang mengindikasikan pertanian  Jawa  dapat  mencukupi  pekerjaan missal  tersebut.  Selain  itu  pada  masa Majapahit  di  Jawa  juga  terdapat  beberapa candi yang dibangun.
Kekuatan demografi ini juga mendukung kebijakan ekspansi yang dilakukan oleh Majapahit. Kekuatan
31 Sartono  Kartidirjo,  “Struktur  Sosial  dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial”, 7.
demogrsfi  ini  terlihat  sangat  besar  jika  kita membandingkan Jawa pada masa Majapahit dengan  luar  Jawa.  Semananjung  Malaya pada  abad  14  memiliki  penduduk  sebanyak 200 ribu saja, seukuran kota kecil masa kini, sedangkan  Jawa  pada  saat  yang  sama memiliki penduduk sebanyak 3 juta orang. 32
Majapahit  juga  melakukan  perdagangan dengan  bangsa  luar.  Ini  terlihat  kebijakan penguasaan  langsung  pelabuhan  di  hilir sungai  Brantas.  Meski  ibukota  Majapahit terletak  jauh  di  pedalaman,  ibu  kota terhubung  langsung  dengan  pelabuhan tersebut  melalui  sungai  tersebut.  Produk- produk  utama  Jawa  adalah  bahan  pangan (beras), tekstil kasar (atau kapas) dan tenaga kerja (budak). 33
Pajak bagi Pembangunan dan
Kemasyalahatan Ekonomi Daerah
Selain itu motif ekonomi juga terlihat dalam politik ekspansi yang dilakukannnya. Ekspansi-ekspansi yang dilakukannya dilakukan dalam rangka membentuk jaringan  kerajaan  vassal  untuk  memperoleh upeti yang akan menjadi produk perdagangan.  Selain  itu  tujuan  lain  yang lebih  utama  dalam  ekspansi  Majapahit adalah  untuk  memperoleh  kontrol  atas pelabuhan-pelabuhan  dagang  utama  di  Asia Tenggara  (dengan  kata  lain  monopoli). Tindak  politis  yang  dilakukan  bisa  berupa penghancuran  pelabuhan  atau  penaklukan. Sebagai  pejabat  kerajaan,  pemungut  pajak ditata  dengan  rapi  dari  tingkat  desa  sampai tingkat  pusat.  Ditingkat  pusat,  terdapat  tiga kelompok  pejabat  yang  hampir  bersama- sama,  sang  mana  katrini,  yang  terdiri  dari pengangkur, tawan dan tirip. Ketiga pejabat ini  bertanggungjawab  atau  melakukannya atas  rakai.  Di  bawah  pejabat  ini  terdapat wadwa,  parujar,  pangurang,  pihujang  dan kalang.  Dilihat  salam  susunan  hirarki jabatan,  tiga  serangkai  pangkur-tawan-tirip
32 MC.  Ricklefs, Sejarah  Indonesia  Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), 23.
33 MC.  Ricklefs, Sejarah  Indonesia  Modern , 39.
sepertinya  termasuk  kedalam  pejabat  pusat sebagaimana tercermin dalam nama- namanya  menunjukan  nama  watek,  bukan nama desa.
Kitab Nawanatya 34 yang menyebutkan susunan  pemerintahan  penting  seperti  rakai kanuruhan,  fungsi  utamanya  adalah  sebagai kepala  protocol  kerajaan  dalam  tatacara upacara  kerajaan.  Selain  itu  ia  juga  harus mengurus pedagang-pedagang asing, menyembut dan memenuhi segala kebutuhan  tamu-tamu  raja.  Maka  untuk  itu rakai  kanuruhan  harus  mengetahui  ‘semua bahasa’  dikatakan  juga  ia  bisa  memungut uang  dari  pedagang  asing  itu,   oleh  karena itu  pejabat  ini  memiliki  kewenangan  untuk memungut  pajak  dari  para  pedagang  asing. Pejabat lain yang masih samar kedudukannya adalah Mangilala Drwya haji arti  harfiyahnya  adalah  ‘mengambil  milik raja” orang yang masuk kedalam pejabat ini ditugaskan  untuk  memungut  pajak  atas perintah raja.
Pengetahuan dan penamaan sepesifikasi  dari  pekerja  seni  banyak diketahui  dari  pengaturan  pajak  yang dibebankan kepada mereka atau dari barang- barang  yang  mereka  hasilkan.  Mereka  yang termasuk  golongan  ini  dalam  prasasti- prasasti  dikenal   dengan  berbagai  istilah diantranya  adalah  mereka  yang  diduga sebagai  kelompok  pengajin  adalah  angukir (pengukir/pemahat), andyun (pembuat tempayan), angendi (pembuat  kendi), apande  salwir  ning  apande  (segala  macam penempa  logam),  undhagi  (tukang  kayu), angapus  (pembuat  benang  atau  tali), amaranggi  (pembuat  hiasan  pada  benda- benda terbuat dari kayu), anghapu (pembuat kapur),  anghanam-anam/agawi  kisi,  agawi runggi  (pembuat  keranjang),  anghareng (pembuat  arang).  Sedangkan  mereka  yang termasuk  kategori  pekerja  seni  adalah anglukis (pelukis), awayang (pemain wayang),  men-men  (pemain  pertunjukan
34 Slamet  Muljana, Pemugaran  Persada Sejarah Leluhur Majapahit (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), 57.
kelling),  ijo-ijo  (pemain  lawak),  amidu (penyanyi),  amancagah  (pembawa  berita), anggoda  (penggoda,  penari  ronggeng)  dan arketan  (pemain  topeng).  Di  samping mereka  terdapat  jenis-jenis  profesi  lain seperti amahang/manwring/ manambu/mangubar, mangala (tukang celup,  kadang-kadang  dengan  warna-warna tertentu);  angula  (pembuat  gula);  dan jalagraha (pengangkut air). 35
Data  mengenai  para  pedagang  dalam prasasti 36 biasanya dikatakan dengan pengaturan  mengenai  batas-batas  barang yang  tidak  dikenai  pajak  dan  yang  kena pajak. 37 Petunjuk  mengenai  kemungkinan adanya kelompok-kelompok pedagang dapat diketahui  dari  jenis-jenis  barang  yang mereka  perdagangkan  atau  cara-caranya barang-barang  dagangan  tersebut  diangkut. Mengenai jenis barang-barang dagangan ini terdapat   tidak  kurang  dari  31  macam. Meskipun  demikian  tidak  berarti  setiap pedagang  mempunyai  spesialisasi  untuk jenis barang dagangan tertentu.
Daftar  jenis  barang  tersebut  dapat dikelompokan menjadi empat macam, yakni jenis  makanan  dan  bumbu-bumbuan,  jenis sandang,  perlengkapan  umum  dan  hewan. Termasuk  dalam  kelompok  makanan  dan bumbu-bumbuan terdiri dari bawang (bawang), bras (beras), garam/wuyah (garam), gula, inga (minyak), pipakan/kapulaga  (jahe,  tanaman  jahe);
35 Marwati  Djoened  Poesponegoro  dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia II (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 292.
36 Prasasti  adalah  bukti  sumber  tertulis  yang sangat penting dari masa lalu yang isinya antara lain mengenai  kehidupan  masyarakat  misalnya  tentang administrasi  dan  birokrasi  pemerintahan,  kehidupan ekonomi,  pelaksanaan  hukum  dan  keadilan,  sistem pembagian  bekerja,  perdagangan,  agama,  kesenian, maupun  adat  istiadat.  Lihat  Slamet  Muljana, Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit , 48. 37 Prasasti  Biluluk  (1366  M0,  Biluluk  II (1393  M),  Biluluk  III  (1395  M).  Menyebutkan tentang  pengaturan  sumber  air  asin  untuk  keperluan pembuatan garam dan ketentuan pajaknya.
wahan/pucang  sireh  (buah-buahan  terutama pinang), pja (ikan laut/asin). 38
Termasuk  golongan  sandang  adalah wasana (pakaian), amahang/kasumbha/pamaja (bahan
pewarna),  kapas,  lawe  (benang).  Kategori perlengkapan  umum  adalah  galuhan  (batu permata),  gangsa  (perunggu),  anganam (keranjang); labeh (kulit penyu), makacapuri (kotak sirih); mangawari (permata), masayang/tamwaga  (peralatan  tembaga), tambra  (lempeng  tembaga),  timah,  wsi (besi).  Termasuk  dalam  kategori  hewan adalah  hewan  besar  yang  terdiri  dari  kbo (kerbau),  sapi,  wdus  (kambing),  celeng (babi),  dan  unggas  terutama  andah  (itik). Sebagaian  barang-barang  di  atas  dapat diangkut  dengan  berbagai  cara,  yakni dipikul,  dinaikan  di  atas  punggung  kuda, diangkut  dengan  gerobak,  atau  dinaikan diatas perahu. Diluar itu terdapat sekelompok  orang  yang  melakukan  usaha dalam  bentuk  jasa  pelayanan  khususnya pelayanan  angkutan,  baik  menggunakan tenaga  hewan,  misalnya  kuda  (atitih) maupun  alat  angkut  lain  seperti  gerobak (galungan)  atau  pedati  (mapadati)  dan perahu  (parahu). 39 Dalam  sumber-sumber prasasti sebutan bagi petani selalu dikaitkan dengan wilayah tempatnya hidup.
Istilah  wanua  atau  thani  mengacu kepada  suatu  wilayah  dimana  para  petani atau  penduduk  desa  tinggal.  Sebutan  untuk penduduknya  adalah  anak  wanua  atau  anak thani.  Dalam  prasasti-prasasti  banyak  yang menyinggung permasalaha
pertanian diantaranya adalah adanya yang menyebutkan  macam-macam  jenis  tanah yang dapat didayagunakan oleh para petani, diantaranay  yang  paling  sering  disebutkan adalah  sawah  (sawah),  gaga  (ladang), kebuan (kebun), renek (rawa). Dari pengelompokan  tersebut  kitanya  terdapat
38 Rahardjo  Supratikno, Peradaban  Jawa , 25. Lihat juga Thomas Stamford Raffles, The History of Java (Yogyakarta: Narasi, 2008), 197.
39 Karsono  Saputra,  et  al., Indonesian Heritage: Sejarah Awal (Jakarta: Buku Antar Bangsa 2002), 21.
sedikit petunjuk bahwa di antara para petani tersebut  dapat  dikelompokan  berdasarkan kepemilikan  tanah  dan  lahan  garapannya. Pada  masa  Majapahit  muncul  istilah baruyang berkaitan dengan urusan pertanian, misalnya ambekel tuwuh (pengurus  hasil  bumi),  asedahan  thani (petugas yang berhubungan dengan masalah tanah  dan  pajak),  angucap  gawe  thani (kepala kegiatan wilayah). 40 Sebagai  bagian dari  tatanan  masyarakat  kerajaan,  anak wanua/thani  menjalankan  fungsi  utama sebagai  pemasok  utama  dari  perekonomian kerajaan. Dari segi kependudukan, kita tidak memiliki  cukup  data  untuk  menjelaskan jumlah  dan  tingkat  kepadatannya.  Namun, dapat  diyakini  bahwa  sebagai  keseluruhan petani  merupakan  perbesar  dari  seluruh warga kerajaan. Wilayah inti petani di Jawa Timur  berada  disekitar  lembah  sungai  Solo dan Brantas. 41
Tentang  retribusi  di  jaman  kerajaan Nusantara  tidak  disebutkan  dengan  jelas, namun  demikian  pada  dasarnya  dapat diketahui dari isi Prasasti Canggu (Trowulan I)  yang  berisi  tentang  aturan  dan  ketentuan kedudukan  hukum  desa-desa  di  tepi  sungai Brantas  dan  Solo  yang  menjadi  tempat penyebrangan. Desa-desa itu diberi kedudukan  perdikan 42 dan  bebas  dari kewajiban membayar pajak, tetapi diwajibkan  memberi  semacam  sumbangan untuk  kepentingan  upacara  keagamaan  dan diatur  oleh  Panji  Margabhaya  Ki  Ajaran Rata,  penguasa  tempat  penyeberangan  di Canggu,  dan  Panji  Angrak  saji  Ki  Ajaran Ragi,  penguasa  tempat  penyebrangan  di Terung.
40 Slamet  Muljana, Nagara  Kretagama  dan Tafsir  Sejarahnya (Jakarta:  Bhatara  Karya  Aksara, 1979), 26.
41 Slamet Muljana, Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan
Majapahit (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2005), 11.
42 Prasasti  Kamban  (941  M)  Meyebutkan bahwa apada tanggal 19 Maret 941 M, Sri Maharaja Rake  Hino  Sri  Isanawikrama  Dyah  Matanggadewa meresmikan  desa  Kamban  menjadi  daerah  perdikan (jalur lalulintas).

## KESIMPULAN
Esensi  dari  kebijakan  otonomi  pajak  jaman kerajaan Majapahit terletak pada kemandirian daerah untuk membuat regulasi dan  perencanaan  berkaitan  dengan  pajak yang  telah  diotonomkan.  Pusat  tidak  hanya memberikan  kewenangan  kepada  daerah pada  aspek  pajak  yang  tidak  “potensial” meningkatkan  Ekonomi  daerah,  tetapi  juga dapat  dibagi  beberapa  jenis  pajak  lainnya. Pemberian kewenangan kepada daerah pada objek pajak yang lebih luas sebagai respons terhadap  tuntutan  demokratisasi  dalam bingkai desentralisasi, dengan cara memberikan  kewenangan  kepada  daerah akan meningkatkan partisipasi rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, Krisna Bayu dan Sri Wintala Achmad.
Sejarah  Perang-perang  di  Bumi Jawa  dari  Mataram  Kuno  hingga
Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. Yogyakarta: Araska,
2014.
Amelia. Mata Uang Logam China dari Situs Trowulan. Jakarta:  Fakultas  Sastra Universitas Indonesia, 1986.
Azhary. Negara  Hukum  Indonesia,  Analisis Yuridis  Normatif  tentang  Unsur- unsurnya . Jakarta: Universitas Indonesia, 1995. Basah, Sjachran. Rangkuman Sari Perkuliahan Ilmu Negara I .
Bandung: Grafika Unit II, 1967.
Busroh,  Abu  Daud  dan  Abubakar  Busro,
Asas-asas  Hukum  Tata  Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Busroh,  Abu  Daud. Ilmu  Negara .  Jakarta: Bumi Aksara, 1990. Davey,  Kenneth  J. Pembiayaan Pemerintah Daerah  Praktik  Internasional  dan Relevansinya  bagi  Dunia  Ketiga , terj. Amanullah, et.al. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  III . Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Ismail,  Tjip  (eds.). Pengaturan  Pajak Daerah  Indonesia .  Jakarta:  Yellow
Printing, 2007.
Kartidirjo,  Sartono.  “Struktur  Sosial  dari Masyarakat Tradisional dan
Kolonial”, Lembaran Sejarah No. 4.
Yogyakarta: FIB UGM, 1969.
Mardiasmo. Otonomi  dan  Managemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
Penerbitan Andi, 2002. Muljana, Slamet. Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2005.
Muljana,  Slamet. Nagara  Kretagama  dan
Tafsir  Sejarahnya .  Jakarta:  Bhatara Karya Aksara, 1979.
Muljana,  Slamet. Pemugaran  Persada Sejarah  Leluhur  Majapahit .  Jakarta: Inti Idayu Press, 1983.
Muljana,  Slamet. Tafsir  Sejarah  Negara Kretagama . Yogyakarta: LkiS, 2006.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia II . Jakarta: Balai
Pustaka, 2008.
Raffles, Thomas  Stamford. The  History  of
Java. Yogyakarta: Narasi, 2008. Raharjo,  Satjipto. Penegakan  Hukum  Suatu
Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahayu,  Siti  Kurnia. Perpajakan  (Konsep,
Teori,  dan  Isu) .  Jakarta:  Kencana,
2006.
Ricklefs,  MC. Sejarah  Indonesia  Modern . Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1982.
Rumokoy,  Donald  A. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi
Negara ,  Cet-2.  Yogyakarta:  UII
Press, 2002.
Saputra, Karsono, et al. Indonesian Heritage:  Sejarah  Awal. Jakarta:
Buku Antar Bangsa 2002. Sartono,  et  al., 700  Tahun  Majapahit.
Surabaya:  Tiga  Dara  Surabaya,
1993.
Supratikno,  Rahardjo. Peradaban  Jawa. Jakarta: Komunitas Bambu, 2002.
Supratikno,  Rahardjo. Peradaban  Jawa . Jakarta: Komunitas Bambu, 2002. Sutedi,  Adrian. Iimplikasi  Hukum  Atas Sumber  Pembiayaan  Daerah  dalam Kerangka  Otonomi  Daerah .  Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah.
UUD 1945 hasil amandemen ketiga. Wong,  Grace. An  Account  of  the  Maritime Trade  Routes,  between  Southeast Asia and China Studies on Ceramic. Jakarta: Puslit Arkenas, 1984.