Magister  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Diponegoro,  Pleburan, Semarang Selatan, Semarang City, Central Java 50241 Email: angga.arrasyid19@gmail.com.

## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Volume 10, Nomor 2, Oktober 2019 doi: 10.14710/politika.10.2.2019.199-214

## Strategi Menjaga Konstituen: Studi Kasus Anggota DPR RI 2014-2019 Daerah Pemilihan Jawa Tengah I

## Angga Arrasyid Dian Purnama
Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Recieved: 7 Juni 2019 Revised: 22 Juni 2019 Accepted: 23 Oktober 2019
Keywords:
DPR RI; election area; keeping the constituent; legislative election; political strategy

## Pendahuluan
ndonesia  dewasa  ini  dengan  terang  menyebutkan  menganut  sistem demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  seperti  yang  tertuang dalam  Pancasila  Sila  ke-4  (Demokrasi  Musyawarah)  maupun  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Negara  kita  juga  menganut pembagian kekuasaan menjadi tiga atau biasa dikenal dengan trias politica. Konsep ini awalnya  digagas  oleh  John  Locke,  seorang  pemikir  dan  filsuf  dari  Inggris  yang memisahkan  kekuasaan  menjadi  tiga,  yakni  dua  berada  di  tangan  raja  atau  ratu  dan
I

## Abstract:
This research is about the strategy used by the member legislature body 2014- 2019 to keep the constituents’ vote in their election area after being elected as a legislative member. This research used a case study in the 1st election area of Central  Java  Province  which  includes  Semarang  City,  Semarang  District, Kendal District, and Salatiga City. By taking a member of DPR RI as the main sample  and  two  members  of  DPR  RI  as  a  comparative  sample  or  as  group control.  This  research  applies  the  qualitative  approach  supported  by  a quantitative approach with the survey method. This research finds the strategy which is used by the member of DPR RI to keep the constituent vote in their election  area.  It  could  be  done  through  some  strategies  such  as  interactive dialogue,  provision  of  assistance,  installation  of  campaign  attributes (banner/billboard/etc),  utilization  of  party  structure  and  base  mass  party, encouragement of another cadre from the party, community approach, social media and formation of the volunteer. All strategies have objectives to keep the constituent vote in an election area, and to gain the sympathy and vote from those who have not chosen them in the last legislative election. So it could be ended in re-elected the member of DPR RI in the next legislative election.
berada  di  tangan  bangsawan  (Maksum,  2008:  132).  Akhirnya  konsep  pembagian kekuasaan ini disempuranakan oleh Montesqiueu, seorang pemikir dari Perancis yang menyebutkan  pemisahan  kekuasaan  tersebut  dibagi  menjadi  eksekutif  (pelaksana pemerintah), legislatif (pengawas jalannya pemerintahan dan pembuat undang-undang), dan  yudikatif  (penegak  hukum)  (Noer,  1997:  135).  Konsep  trias  politica  yang  terakhir yang dianut oleh banyak negara, salah satunya Indonesia.
Dalam  trias  politica,  keberadaan  legislatif  cukup  penting.  Mereka  menempati posisi sebagai wakil wakyat (Rohaniah, 2015). Menariknya adalah untuk menjadi wakil rakyat  mereka  harus  berkontestasi  dan  memenangkan  pemilihan.  Meneliti  bagaimana legislatif  memenangkan  pemilihan  menjadi  topik  menarik.  Banyak  peneliti  yang  fokus meneliti  dan  menulis  tentan  pemilihan.    Sebagai  contoh  adalah  Prasetya,  Noak,  & Erviantono (2016) yang sekedar fokus pada pemenangan pemilu.
Padahal,  terdapat  hal  yang  tidak  kalah  menarik  untuk  dikupas.  Jika  penelitian tentang strategi pemenangan pemilu sudah cukup banyak, maka studi tentang bagaimana para  inkumben  mempertahankan  posisinya  belum  cukup  banyak.  Alih-alih  menulis tentang strategi pemenangan, artikel ini menulis tentang strategi para anggota legislatif inkumben mempertahankan kursinya di lembaga legislatif.
Terdapat begitu banyak sarana menjaga konstituen pasca terpilih bagi anggota dewan, baik melalui pemberitaan atau iklan di media, dialog tatap muka, pemeberian bantuan ke masyarakat dan lain sebagainya. Tentu saja penulis tidak mungkin meneliti ihwal  permasalahan  tersebut  secara  menyeluruh  ke  masing-masing  anggota  DPR  RI. Penulis mengambil beberapa sampel anggota DPR RI yang dirasa memiliki basis massa besar  sehingga  dibuktikan  dengan  banyaknya  suara  yang  diperoleh  pada  saat  pemilu legislatif 2014. Juliari P Batubara dirasa dapat mewakili dan menjadi sampel yang pas untuk  meneliti  cara  apa  saja  yang  digunakan  anggota  DPR  RI  dalam  menciptakan loyalitas  memilih  konstituen,  karena  dirinya  merupakan  pemilik  suara  perseorangan terbesar di Daerah Pemilihan Jawa Tengah I pada pileg 2014 dengan 128.956 suara.
Di samping itu, agar terjadi perimbangan data saat melakukan penelitian. Peneliti juga akan mengambil beberapa sampel anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I yang akan digunakan sebagai control group dari Juliari P Batubara. Pertama, Yayuk Basuki sebagai salah satu alasan peneliti menjadikan Juliari P Batubara sebagai sampel adalah karena suara terbanyak. Maka Yayuk Basuki dianggap sebagai control group yang tepat, karena memperoleh suara paling sedikit caleg yang berhasil lolos ke Senayan dari Daerah Pemilihan  Jawa  Tengah  I,  yakni  dengan  25.615  suara.  Kedua,  Agus  Hermanto  juga dirasa  menjadi  sampel  control  group    yang  tepat,  karena  perolehan  suaranya  yang medium dengan 32.047 suara dan posisinya saat ini yang menjadi pimpinan DPR RI.
Maka dalam penelitian karya tulis ilmiah kali ini hal tersebut akan dibahas secara komprehensif, yang tercakup dalam pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimanakah anggota DPR RI periode 2014-2019 menjaga suara konstituen di daerah pemilihan  pasca  terpilih,  bagaimana  masyarakat  pemilih  memandang  cara  yang
dilakukan anggota DPR RI dalam menjaga suara konstituen dan cara apakah yang paling efektif dalam menjaga suara konstituen anggota DPR RI periode 2014-2019 di daerah pemilihan pasca terpilih?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  cara  anggota  DPR  RI  dalam menciptakan loyalitas konstituen pasca terpilih. Selain itu, tulisan ini bermaksud untuk membedah dan menjelaskan seberapa signifikan cara-cara yang dilakukan anggota DPR RI  dalam  menciptakan  loyalitas  memilih  konstituen,  yang  dapat  dipergunakan  dalam pemilu legislatif selanjutnya dalam pemerntahan (Sulardi, 2012).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  didukung  pendekatan kuantitatif  dengan  metode  survei,  serta  menggunakan  desain  penelitian  deskriptif eksplanatif  agar  dapat  memaparkan  secara  jelas  hasil  dari  penelitian  (Moleong,  2002; Riduwan,  2005;  Sekaran,  2006;  Sugiyono,  2009;  Sutopo,  2006).  Penggunaan  metode penelitian campuran atau mix method dalam penelitian kali ini dianggap sesuai dengan tema dan judul yang diambil, karena dapat menunjang peneliti mendapatkan hasil yang maksimal.
Perlu dikemukakan pula tempat di mana gejala-gejala tersebut akan diteliti. Maka sesuai  dengan  judul  penelitian  “Menjaga  Konstituen  Anggota  DPR  RI  Periode  2014- 2019 Pasca Terpilih”, penelitian ini akan dilakukan di Daerah Pemilihan I Jawa Tengah yang  meliputi  Kota  Semarang,  Kabupaten  Semarang,  Kabupaten  Kendal  dan  Kota Salatiga.
Penelitian  kali  ini,  sesuai  dengan  tema  dan  judul,  maka  subjek  utama  untuk dilakukan  wawancara  ialah  Juliari  P  Batubara  dan  beberapa  narasumber  yang  terkait control group yakni Yayuk Basuki dan Agus Hermanto. Sedangkan subjek-subjek lainnya ialah Tim Suksesnya ketika menghadapi Pemilihan Legislatif tahun 2014, pengurus partai masing-masing di Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses maupun kunjungan kerja pribadi dan juga beberapa pihak yang dianggap dapat mendukung isi dan hasil penelitian kali ini.
Selain  melakukan  wawancara,  peneliti  juga  membagikan  kuesioner  yang  berisi pertanyaan-pertanyaan  terkait  tentang  bagaimana  cara  anggota  DPR  RI  membentuk elektabilitas di pemilu selanjutnya. Kuesioner tersebut disebar di ke empat wilayah yang menjadi  objek  penelitian,  yakni  Kota  Semarang,  Kabupaten  Semarang,  Kabupaten Kendal,  dan  Kota  Salatiga.  Dimana  jumlah  responden  sebanyak  100  orang  untuk pemilih Juliari P Batubara, 20 orang untuk pemilih Yayuk Basuki, dan 25 orang untuk pemilih  Agus  Hermanto.  Yang  telah  ditentukan  dengan  menggunakan  rumus penghitungan sampel.
Elektabilitas  merupakan  sesuatu  yang  penting  dalam  proses  pemilihan  umum. Elektabilitas bukan hanya sekedar bagaimana calon atau kandidat dalam pemilu dikenal oleh  pemilih.  Elektabilitas  berbeda  dengan  popularitas.  Seorang  calon  yang  populer belum tentu memiliki elektabiltas yang baik. Elekbilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan apa saja yang digunakan.
Maksud dari keterpilihan adalah tingkat daya tarik seorang calon untuk dipilih. Saat seseorang menjadi calon dalam suatu pemilihan, hal pertama yang umumnya diukur adalah tingkat keterpilihannya. Menjadi umum dilakukan oleh lembaga-lembaga survei dan  dipaparkan  hasilnya  untuk  menjadi  bahan  diskusi  di  media  dan  masyarakat. Pengukuran  tingkat  keterpilihan  seorang  calon  juga  menjadi  bekal  untuk  penyusunan strategi  kampanye  pemenangan  pemilihan.  Dalam  dunia  demkrasi  keterpilihan bergantung pada pemilih (masyarakat), di satu sisi perilaku suatu tokoh bisa membentuk atau mengubah perilaku memilih dan mensejahterakan masyarakat, sedangkan disisi lain pemilih mungkin menuntut kesejahteraan. Dengan kata lain, tokoh atau calon dengan pemilihnya terpadu dalam kesepakatan (ikrar) bersama jangka panjang tersebut di atas. Hal – hal tersebut yang mengarahkan seberapa besar seseorang itu dipilih dibandingkan dengan  tokoh  yang  lain.  Bisa  dibuktikan  melalui  penelitan  survei  dimana  apabila prosentase dipilih semakin besar dibandingkan dengan tokoh lain maka elektabilitas atau keterpilihan dianggap tinggi dan kemungkinan memenangkan pemilu semakin terbuka lebar.
Dari sudut konsep, pemilu sesungguhnya berada di dalam ruang kontes (contest), dengan  keterpilihan,  terpilih  atau  tidak  terpilih.  Maka  dari  itu  untuk  mematangkan sebuah strategi kemenangan yang tentunya menjadi tujuan partai politik maupun calon. Elektabilitas  menjadi  sesuatu  yang  wajib  dimiliki  sebagai  batu  pijakan  dalam mennghadapi persaingan dalam Pemilu.
Terkait  dengan  mengapa  calon  atau  kandidat  dipilih  dalam  pemilu,  ada  dua pendapat  yang  muncul  berdasarkan  dari  hasil  –  hasil  survei  yang  telah  dilakukan. Pertama,  menurut  survei  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Survey  Indonesia  (LSI)  pada tahun awal tahun 2009, ditemukan bahwa secara umum lebih banyak responden yang memilih  lebih  karena  faktor  partai  politik  daripada  memilih  karena  faktor  calon  atau kandidat. 1
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah keterpilihan calon tergantung pada di partai  politik  mana  ia  berada  atau  bernaung  pada  saat  itu.  Sebabnya  adalah  karena semua calon berada di bawah bendera partai politik. Bila citra partai politik baik, maka siapapun yang dicalonkan cenderung akan diuntungkan. Sebaliknya, jika kualitas calon baik namaun berada di bawah partai politik yang citranya kurang baik maka ia cenderung dikelompokan pada kelompok politik yang kurang baik juga sehingga tidak dipilih. Ini mengindikasikan calon belum mampu menaikkan perolehan suara partai politik.
Responden pada saat itu juga melihat bahwa partai politik mampu membantu menyederhanakan jumlah calon yang jumlahnya sangat banyak. Terkait dengan jumlah partai peserta pemilu pada tahun 2009 yang sebanyak 44 partai politik. Responden dalam menyederhanakan  pilihannya,  maka  mereka  lebih  memilih  partai  politik  dari  pada memilih  calon  secara  langsung.  Apalagi  dengan  keterbatasan  informasi  yang  mereka dapatkan tentang masing-masing calon, serta kualitas tiap responden yang secara umum masih terbatas untuk mengetahui kompleksitas dari calon.
Pendapat  yang  kedua  merupakan  hasil  penelitian/survei  lain  yang  pernah dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada pertengahan tahun 2013. Hasilnya telah ditemukan bahwa figur calon pada Dapil tertentu dapat mempengaruhi hasil suara yang diperoleh  partai  politik. 2 Partai  politik  tersebut  adalah  partai  Demokrat  di  Banten  III suara  naik  dari  12%  menjadi  20%;  PKS  di  Sulsel  I  suara  naik  dari  4%  menjadi  5%; Golkar di Jabar VII suara naik dari 21% menjadi 22%; PDI Perjuangan di Jateng V suara naik  dari  46%  menjadi  48%.  Fenomena  tersebut  dengan  catatan  bahwa  dilakukan simulasi  menggunakan  kertas  suara  tanpa  informasi  calon  dan  kertas  suara  dengan informasi  calon.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  figur  calon  memiliki  peran  dalam menentukan  suara  yang  diperoleh  partai  politik.  Meskipun  secara  umum,  faktor kepartaian masih mendominasi perolehan suara partai. Figur calon disini dapat diartikan sebagai rekam jejak kemampuan maupun karakter dari calon tersebut.
Kedua hasil survei yang telah dilakukan pada tahun 2009 dan tahun 2013 dapat kita tarik bahwa telah terjadi perubahan cara pandang pemilih terhadap pemilu legislatif. Ketika  pemilih  yang  notabenya  semakin  cerdas,  diberikan  pemahaman  lebih  tentang siapa saja calon anggota legislatif yang menjadi perserta pemilu, maka kecenderungan pemilih  lebih  memilih  figur  calon.  Tentu  saja  hal  ini  merupakan  fenomena  baru  bagi pelaksanaan  pemilu  legislatif  dimana  pemilih  memandang  bahwa  memilih  anggota legislatif  dalam  pemilu  memerlukan  kejelian  lebih  untuk  memahami  siapa  figur  yang dipilih.

## Elektabilitas Pasca Pemilu: Sebuah Kerangka Teoritis
Elektabilitas nampaknya merupakan hasil akhir dari berbagai proses politik yang dilakukan oleh para politisi. Kontestasi politik apapun yang sedang dihadapi, mulai dari Pemilihan  Legislatif  (Pileg),  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada),  bahkan  Pemilihan Presiden (Pilpres), elektabilitas yang tinggi menjadi sebuah tujuan dari berbagai strategi yang dijalankan oleh para kontestan pemilu beserta para tim suksesnya (Surbakti, 1999)
Merebut  tentu  berbeda  dengan  mempertahankan.  Begitu  pula  dengan elektabilitas yang dimiliki oleh para anggota legislatif. Menciptakan elektabilitas ketika baru mencalonkan diri sebagai caleg, tentu sedikit berbeda dengan menjaga elektabilitas ketika sudah terpilih.
Sebuah  pemahaman  yang  harus  disadari  oleh  semua  kalangan,  baik  para intelektual  di  bidang  politik,  politisi,  dan  masyarakat  umum.  Sejatinya  proses  politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan tidak hanya terestriktif hanya pada saat pemilu  saja.  Apabila  ihwal  tersebut  yang  terjadi,  anggapan  bahwa  anggota  DPR  RI hanya menampakkan batang hidungnya ketika menjelang pemilu saja akan terus lestari, dan rasa tanggung jawab yang dimiliki para legislator terhadap konstituennya menjadi sangat minim.
Proses politik tersebut harus dipahami bersama merupakan proses yang bersifat kontinu  (Suwardi,  Harsono,  &  Dkk,  2002).  Para  politisi  yang  terpilih  menjadi  pejabat
publik, pasti memiliki janji-janji politik kepada para pemilihnya yang harus diwujudkan selama dia menjabat.
Dengan  berbagai  fasilitas  yang  dimiliki,  sebenarnya  bukan  menjadi  sebuah kesulitan  bagi  para  anggota  DPR  RI  untuk  menjaga  suara  konstituennya,  bahkan menambah apabila dimungkinkan. Masa reses dan kunjungan kerja pribadi contoh dari fasilitas tersebut. Dengan waktu yang telah disediakan dan anggaran yang disediakan oleh negara,  menjadi  tidak  ada  alasan  bagi  para  anggota  DPR  RI  untuk  tidak  sering mengunjungi para konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
Namun, ini bukanlah persoalan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau.  Sehingga  itu  semua  kembali  lagi  kepada  anggota  DPR  RI  yang  bersangkutan. Padahal,  politik  secara  keseluruhan  adalah  relasi  antara  permintaan  dan  penawaran (Mudde, 2000). Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peningkatan elektabilitas, yakni faktor  permintaan  dan  faktor  penawaran.  Masyarakat  menurut  Mudde  memiliki permintaannya tersendiri, baik bantuan sosial, lapangan pekerjaan atau lain sebagainya. Partai politik atau politisi harus bisa memberi sebuah penawaran yang mengakomodir permintaan masyarakat tersebut.
Apabila  teori  tersebut  dikorelasikan  dengan  penelitian  kali  ini,  maka  menjaga elektabilitas oleh para anggota DPR RI menjadi sebuah keniscayaan. Rajin mengunjungi daerah  pemilihan  ketika  masa  reses  dan  kunjungan  kerja  pribadi,  pasti  memenuhi keinginan sebagian masyarakat yang ingin bertemu dengan wakil rakyatnya. Terlebih lagi apabila pada saat pertemuan tersebut, sang anggota dewan memberikan bantuan kepada para konstituennya. Tentunya masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh para legislator, dalam menjaga suara konstituen, dengan mengakomodir segala harapan dan keinginan dari masyarakat dalm lingkup demokrasi (Lijphart, 1984).

## Jaringan
Konsep jaringan ( network ) merupakan dasar terbentuknya hubungan timbal balik. Setiap individu maupun kelompok dapat memiliki jaringannya sendiri yang mana dapat dimanfaatkan  untuk  mewujudkan  kepentingannya.  Jaringan  juga  dapat  di  maksud sebagai sebuah cara untuk melakukan koordinasi dengan pemahaman bahwa hubungan yang timbul berdasarkan pada interaksi yang setara.
Sebuah  jaringan  adalah  sekumpulan  aktor  yang  dihubungkan  oleh  organisasi, konsep,  dan  sebagainya.  Ikatan  –  ikatan  ini  menghubungkan  berbagai  aktor  dan  bisa bersifat terarah atau tidak terarah, bisa juga bersifat dikotomis atau terukur. Setiap ikatan tipe  tertentu  membangun  sebuah  relasi  sosial  yang  bersifat  biner  dan  setiap  jaringan membentuk sebuah jaringan yang unik (Borgatti & Foster., 2003).
Menurut  pandangan  pakar  teori  jaringan,  pendekatan  normatif  memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisai yang menanamkan (internalization) norma dan nilai kedalam diri aktor. Menurut pendekatan normatif, yang mempersatukan orang secara  bersama  dalah  sekumpulan  gagasan  bersama.  Pakar  teori  jaringan  menolak
pandangan demikian dan menyatakan bahwa orang harus memusatkan perhatian pada pola ikatan objektif yang menghubungkan anggota masyarakat.
William  mengungkapkan  pandangan  ini,  “Analisis  jaringan  lebih  ingin mempelajari  keteraturan  individu  dan  kolektivitas  berperilaku  ketimbang  keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Karena itu pakar analisis jaringan  mencoba  menghindarkan  penjelasan  normatif  dan  perilaku  sosial.  Mereka menolak setiap penjelasan nonstruktural yang memperlakukan proses sosial sama dengan penjumlahan ciri pribadi aktor individual dan norma yang tertanam.”
Karakteristik dari sebuah jaringan adalah sebagai berikut. Pertama, diciptakan untuk bermacam – macam fungsi dan terdiri dari berbagai struktur. Bergantung pada apa yang dirasa sebagai jalan yang optimal untuk mencapai tujuan yang pasti. Struktur jaringan bentuknya bervariasi. Kedua, asosiasi formal dan informal. Jaringan informal sering  muncul  dalam  merespon  situasi  khusus,  sedangkan  jaringan  formal  terbentuk dengan kualifikasi yang tegas dalam keanggotaan  dan memiliki manajemen artikulasi dan stuktur komunikasi yang jelas. Ketiga, lebih dari sekedar pusat sumber daya bagi para anggota. Ada banyak variasi dalam bentuk kontribusi keuntungan yang diharapkan para anggota.  Meskipun  pertukaran  pengetahuan  dan  teknologi  merupakan  aktivitas  yang penting dari sebagian besar jaringan, inti dari adanya jaringan adalah hubungan antar anggotanya.
Perbedaan pemahaman teoritis tentang jaringan, tentu tidak mengaburkan esensi dari  arti  jaringan  itu  sendiri.  Dimana  setiap  individu  atau  masyarakat  memiliki keterkaitan satu sama lain. Borgatti dan Foster mengatakan bahwa jaringan terbentuk karena  keterkaitan  kultur,  konsep,  agama  dan  ikatan  primordial  lainnya.  Sedangkan William mengungkapkan bahwa jaringan setiap individu terbentuk, dikarenakan perilaku masing-masing individu tersebut.
Masing-masing  dapat  kita  nilai  memiliki  kebenaran,  karena  bagaimanapun jaringan  pasti  diperlukan  oleh  setiap  individu,  baik  untuk  berinteraksi,  bersosialisasi, maupun mengaktualisasi diri (Asfar, 2006). Terlebih di bidang politik, dengan adanya jaringan  yang  dibangun,  menjadikan  aspirasi  dan  kepentingan  dapat  tersampaikan. Apabila  dikaitkan  dengan  pemilu,  calon  atau  kandidat  dapat  memanfaatkan  jaringan yang  dimilikinya  untuk  membantu  memenangkan  suara  rakyat.  Jaringan  akan mendekatkan pihak satu dengan pihak yang lain, sehingga loyalitas pemilih kepada calon akan tercipta.

## Strategi Politik
Schroder  (2009)  menjabarkan  mengenai  sepuluh  langkah  sistematis  dalam merencanakan  strategi  politik.  Sepuluh  langkah  tersebut  Schroder  anggap  perlu,  agar strategi  yang  didapat  merupakan  strategi  yang  benar-benar  efektif  dan  efisien,  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Langkah-langkah  tersebut  ialah  merumuskan misi terkait hal apa saja yang perlu direncanakan dalam strategi, penilaian situasional dan
evaluasi, perumusan sub-strategi, perumusan sasaran, target image, kelompok-kelompok karget dan pesan kelompok target.
Pemilihan  instrumen  kunci,  terutama  berkaitan  dengan  aksi-aksi  dan  alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus  bagi  kelompok  target.  Untuk  itu,  ada  syarat  bahwa  kelompok  yang  dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu. Karena setiap kelompok target, hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu.
Pemilihan  instrumen-instrumen  kunci  yang  akan  digunakan,  sekaligus menghasilkan  keputusan-keputusan  penting  yang  berhubungan  dengan  sumber  daya, untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.
Dalam pengimplementasian strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan  (Baali,  Fuad,  &  Wardi,  1989).  Dalam  mengimplementasikan  strategi politik,  faktor  manusia  menjadi  signifikan  untuk  tiga  aspek,  yaitu  pimpinan  politik, pimpinan partai yang bekerja penuh, dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan.
Hubungan antara ketiga pihak ini, diperhatikan kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi, dan etika, yang merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara  dalam  bidang  operasional,  syarat  awal  untuk  keberhasilannya  tergantung kepada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.
Pengendalian  strategi  terdiri  dari  dua  elemen  yang  menentukan  keberhasilan penerapan  suatu  strategi.  Elemen  yang  pertama  adalah  prinsip  pengumpulan  data intelejen  dan  perolehan  informasi.  Elemen  yang  kedua  ialah  prinsip  perlindungan informasi di pihak sendiri.
Setelah  itu,  barulah  dianalisis  menggunakan  analisis  SWOT,  yakni  Strength, Weakness,  Opportunities,  dan  Threats.  Yang  berarti  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang, dan Ancaman. Analisis SWOT membatasi diri kepada penilaian situasi dan perumusan strategi, yang bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi, terutama saat pelaksanaannya (Schroder, 2009).
Langkah Strategis yang utama, selain mengukur diri dengan analisis SWOT, ialah dengan  mengumpulkan  informasi  secara  objektif.  Hal  ini  diperlukan,  terutama  untuk mengidentifikasi  para  pesaing,  dan  bisa  didapat  dari  informasi  kubu  pesaing.  Melalui spionase, analisis survei, analisis media dan penjelasan dari aliansi pesaing. Selain itu, juga perlu  secara  jelas  mengetahui  aturan  main  yang  tertuang  dalam  produk  perundang- undangan yang berlaku (Alfian, 2008).

## Menjaga Konstituen Pemilu
Setelah  melakukan  berbagai  tahapan  perencanaan  strategi  mulai  dari pembentukan visi dan misi hingga analisis SWOT, Tim Tenaga Ahli Juliari P Batubara kemudian membentuk strategi-strategi politik yang berlandaskan berbagai analisis yang
telah dilakukan, baik analisis internal maupun analisis eksternal. Strategi yang dibentuk dan siap diimplementasikan guna menjaga suara konstituen dan menghadapi Pileg tahun 2019 antara lain:

## Dialog Tatap Muka
Tak  kenal  maka  tak  sayang,  sebuah  adagium  lama  yang  dirasa  sesuai  dengan segala  keadaan  di  kehidupan  kita.  Begitu  pula  dalam  kehidupan  politik,  khususnya kontestasi politik. Kedekatan emosional antara anggota DPR RI dengan masyarakat yang bertatap  muka  dan  berdialog  secara  langsung  tentu  akan  berbeda  jauh  dengan  yang hanya mengenali melalui media-media kampanye seperti baliho, spanduk dan lainnya.
Seperti teori yang dikemukakan oleh Ruki, bahwa terdapat tiga hal yang harus dikuasai  oleh  seseorang  untuk  menunjang  kinerjanya.  Terlebih  dalam  hal  ini  ialah anggota DPR RI, ketiga hal tersebut ialah:
1. Keahlian teknis;
2. Keahlian interaksi;
3. Keahlian konseptual.
Intensitas  kunjungan  ke  daerah  pemilihan  dan  melakukan  dialog  tatap  muka  dengan masyarakat, ialah salah satu bentuk keahlian interaksi yang harus dimiliki oleh seorang anggota DPR RI. Karena itu berkaitan langsung, mengenai aspirasi yang akan ia bawa ketika  bertugas  di  parlemen.  Selain  itu,  dialog  tatap  muka  merupakan  strategi  paling ampuh dalam menciptakan simpati masyarakat, dalam rangka menjaga suara konstituen di daerah pemilihan. Hal tersebut diiyakan oleh para praktisi politik yang ditemui oleh peneliti,  dan  juga  diamini  oleh  masyarakat  pemilih  yang  tercermin  dalam  hasil  survei berikut:
Gambar 13: Tabel Hasil Survei Mengenai Keefektifan Dialog Tatap Muka
Strategi Menjaga Suara Konstituen Konstituen Juliari P Batubara Konstituen Agus Hermanto Konstituen Yayuk Basuki Dialog Tatap Muka 52,7% 20% 15%

## Sumber: Hasil survei olahan peneliti

## Pemberian Bantuan
Sebagai  seorang  legislatif,  walaupun  tidak  seperti  eksekutif  yang  bisa  memberi bantuan secara langsung kepada masyarakat melalui program kerjanya. Anggota DPR RI  tetap  dapat  menyalurkan  bantuan  kepada  para  konstituennya,  baik  menggunakan dana kunjungan ke daerah pemilihan, dana pribadi, maupun melalui advokasi ke mitra kerja komisi masing-masing. Sebagai contoh Juliari saat ini berada di Komisi VI yang bermitra  dengan  Kementerian  BUMN,  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM. Setiap kementerian tersebut memiliki
program  kerja  yang  dapat  diakses  oleh  anggota  DPR  RI,  kaitannya  mengadvokasi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
Karena tidak dapat kita pungkiri, pasti terdapat keinginan dari masyarakat ketika bertemu dengan wakil rakyatnya. Selain untuk menyampaikan aspirasi, juga ingin diberi bantuan. Seperti terlihat dalam hasil survei berikut ini:
Gambar 14: Tabel Hasil Survei Keinginan Masyarakat Ketika Bertemu Anggota DPR RI
Keinginan Masy Ketika Bertemu Anggota Dpr Ri Konstituen Juliari P Batubara Konstituen Agus Hermanto Konstituen Yayuk Basuki Menyampaikan Aspirasi 83,3% 75% 80% Mendapatkan Bantuan 16,7% 12,5% 20%

## Sumber: Hasil survei olahan peneliti

## Atribut Kampanye (Spanduk/Baliho/Dll)
Daerah pemilihan yang begitu luas, berkisar antara tiga hingga 6 kabupaten/kota, membuat jangkauan seorang anggota DPR RI menjadi terbatas ketika ingin berdialog tatap muka dengan para konstituennya. Walaupun sebenarnya hal tersebut merupakan cara  paling  efektif  dalam  menjaga  suara  konstituen.  Keadaan  ini  menjadi  sebuah kewajaran,  mengingat  terbatasnya  waktu  dan  sumber  daya  yang  dimiliki.  Sehingga penggunaan  atribut  kampanye,  berupa  pemasangan  spanduk  dan  baliho  di  daerah pemilihan menjadi sebuah keniscayaan.
Walaupun  tidak  secara  signifikan  menaikkan  elektabilitas  politisi  yang bersangkutan, namun atribut kampanye sudah diakui menjadi cara yang ampuh dalam menaikkan tingkat keterkenalan (popularitas) publik terhadap politisi yang bersangkutan. Di  tambah  lagi  berdasarkan  hasil  survei,  pemasangan  spanduk/baliho/alat  peraga kampanye  lainnya.  Menempati  peringkat  ke  dua  hasil  pendapat  masyarakat  dalam menjaga suara konstituen, di bawah dialog tatap muka, dari survei yang dilakukan oleh peneliti.
Gambar 15: Tabel Hasil Survei Mengenai Keefektifan Atribut Kampanye
Strategi Menjaga Suara Konstituen Konstituen Juliari P Batubara Konstituen Agus Hermanto Konstituen Yayuk Basuki Pemasangan Atribut Kampanye 29,1% 12% 10% Sumber: Hasil survei olahan peneliti

## Pemanfaatan Struktur Partai dan Basis Massa PDI Perjuangan
Jawa  Tengah  ialah  “kandang  banteng”,  rasanya  tidak  ada  yang  menolak pernyataan  tersebut.  Karena  faktanya  memang  demikian,  semenjak  pemilu  pertama pasca  reformasi  tahun  1999,  PDI  Perjuangan  selalu  menang  di  Jawa  Tengah.  Tidak hanya  dalam  pemilihan  legislatif,  namun  juga  setiap  pemilihan  Gubernur  semenjak diadakan pemilihan langsung di tahun 2008. Hal ini harus disadari betul oleh segenap calon  legislatif  yang  berasal  dari  PDI  Perjuangan,  karena  sedikit  banyak  mereka  akan diuntungkan dengan hal tersebut. Setidaknya, pandangan masyarakat yang mengatakan, “siapapun anggota dewannya, yang penting dari PDI Perjuangan” masih menggema di seantero Jawa Tengah.
Hal  tersebut  makin  dikuatkan  oleh  hasil  survei  Indo  Barometer  di  Dapil  Jawa Tengah I pada bulan Januari silam terkait elektabilitas partai politik sebagai berikut.
Gambar 16: Grafik Hasil Survey Elektabilitas Partai Politik di Dapil Jawa Tengah I bulan Januari 2018, oleh Indo Barometer.
Keadaan seperti ini dibuktikan Juliari P Batubara, seorang anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ketika membuat sebuah acara, tidak menjadi sebuah kesulitan dalam mengumpulkan massa di luar struktur PDI Perjuangan. Karena masyarakatnya sendiri sebagian besar merupakan simpatisan partai, sehingga apabila ada acara yang berkaitan dengan  partai  entah  siapapun  anggota  dewannya,  mereka  pasti  dengan  senang  hati menghadirinya.  Lama-kelamaan,  dapat  menimbulkan  simpati  masyarakat  kepada anggota dewan yang bersangkutan.

## Mendompleng Kader Partai Lainnya
Strategi  mendompleng  kader  partai  lainnya  dapat  diterapkan  seorang  anggota DPR RI atau caleg, ketika terdapat kader-kader yang dianggap memiliki reputasi baik di mata masyarakat. Pendomplengan kader tersebut bisa ke atas maupun ke bawah. Keatas seperti  menyertakan  gambar  pejabat  eksekutif  dari  partai  yang  sama  di  setiap  atribut kampanye  dan  kebawah  seperti  bekerja  sama  dengan  caleg  di  bawahnya,atau  biasa disebut caleg tandem.
Mendompleng  Joko  Widodo,  terlepas  dari  pro-kontra  keberhasilannya  sebagai Presiden  Republik  Indonesia  dalam  memimpin  negeri.  Berdasarkan  survei  yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan April 2018, tingkat kepuasan masyarakat Indonesia  terhadap  kinerja  pemerintahan  Jokowi-JK  berada  di  angka  72,2%.  Sebuah angka yang lumayan bagus dalam capaiannya selam hampir empat tahu menjabat.
Selain  mendompleng  kader  dengan  kapasitas  nasional  seperti  bapak  Jokowi Widodo,  pendomplengan  secara  ke  bawah  juga  digunakan  Juliari  P  Batubara  untuk menjaga suara konstituen. Terlebih ketika menghadapi pemilihan legislatif atau diebut dengan  caleg  tandem.  Karena  berdasarkan  fakta  real  di  lapangan,  yang  bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam mencari suara ialah caleg tingkat Kabupaten/Kota. Caleg DPR RI terlalu besar jangkauannya apabila harus detail mendatangi kelompok masyarakat di bawah.

## Pendekatan Komunitas
Selain  melakukan  kampanye  dan  sosialisasi  yang  sifatnya  langsung  kepada masyarakat,  Juliari  P  Batubara  juga  menggunakan  metode  pendekatan  komunitas  di masyarakat Daerah Pemilihan Jawa Tengah I. Mendekati komunitas-komunitas dengan kepentingan  tertentu  agar  mendukung  Juliari  P  Batubara  pada  Pileg  tahun  2014  dan tetap  menjaga  silaturahmi  dengan  tujuan  menjaga  suara  konstituen  sampai  saat  ini. Metode  ini  juga  dinilai  efektif  karena  apabila  berhasil  mendekati  pimpinan  organisasi ataupun  komunitasnya,  maka  seluruh  anggotanya  akan  serempak  mengikuti  apa  kata pimpinan.
Selain  melalui  program  kerja,  pendekatan  yang  dilakukan  terhadap  komunitas juga  dengan  menggunakan  perjanjian  “kontrak  politik”.Maksudnya  adalah  Juliari  P Batubara siap melakukan kontrak politik dan melaksanakan apa yang ada dalam kontrak tersebut apabila terpilih menjadi Anggota DPR RI. Tentu saja isi dari kontrak politik tersebut berisi tentang memperjuangkan kepentingan komunitas yang melakukan kontrak politik.

## Sosial Media
Kemajuan teknologi tidak dapat kita sangkal lagi di kehidupan saat ini, sehingga tidak  ada  pilihan  untuk  menolaknya  melainkan  beradaptasi  dengannya.  Begitu  pula dengan atribut kampanye yang dapat dilakukan tidak hanya menggunakan media-media
dan cara-cara konvensional melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satunya ialah menggunakan sosial media.
Dewasa  ini,  masyarakat  Indonesia  hampir  tidak  ada  yang  tidak  menggunakan smartphone.  Sebagian  pengguna  smartphone,  tentu  juga  menggunakan  sosial  media. Diantaranya Facebook, Twitter dan Instagram. Jadi untuk saat ini, sosialisasi kampanye politik  tidak  hanya  dilakukan  melalui  darat  (konvensional),  tetapi  juga  melalui  udara (sosial  media).  Manfaat  yang  diperoleh  semua  praktisi  politik,  tentu  dengan memperhatikan  etika-etika  yang  ada  dan  tidak  membawa  isu  yang  menimbulkan perpecahan.

## Pembentukan Relawan
Strategi menjaga suara konstituen oleh Juliari P Batubara yang selanjutnya ialah dengan melibatkan masyarakat. Membentuk para relawan yang tergabung  dalam sebuah kelompok, diantaranya Komunitas Juara, Koperasi Juara, Relawan Juara, dan Laskar Juara. Maksud dari Juara disini bukan hanya berarti pemenang, tetapi juga merupakan akronim dari Juliari P Batubara.
Tujuan dari pembentukan kelompok-kelompok tersebut ialah untuk mewadahi masyarakat-masyarakat yang simpati terhadap seorang Juliari P Batubara. Pembentukan- pembentukan kelompok yang berbeda-beda tersebut dilakukan sesuai dengan tujuannya masing-masing.  Disamping  itu,  beberapa  relawan  saat  ini  juga  memegang  akun  sosial media Juliari P Batubara. Guna mensosialisasikan kegiatan-kegiatan, dan program kerja yang dilakukan oleh Juliari P Batubara.

## Penutup
Juliari P. Batubara menengarai keberhasilannya menjadi anggota DPR RI dari Daerah  Pemilihan  Jawa  Tengah  I  pada  Pileg  tahun  2014,  bahkan  mendapat  suara terbanyak  dengan  128.956  suara.  Ialah  dikarenakan  dirinya  banyak  mengumpulkan simpul-simpul masa yang ada di Dapil Jawa Tengah I, yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Secara teoritis, Juliari P Batubara mengikuti perencanaan strategi politik oleh Peter Schroder dan analisis SWOT oleh  Alfan  Alfian,  sebelum  membuat  beberapa  strategi  dalam  upaya  menjaga  suara konstituen di daerah pemilihannya.
Strategi  yang  dianggap  sebagai  strategi  paling  efektif  dalam  menjaga  suara konstituen, ialah dengan melakukan dialog tatap muka. Dari ketiga pihak anggota DPR RI yang dijadikan sampel penelitian, mulai dari Juliari P Batubara, Agus Hermanto, dan Yayuk Basuki. Ketiganya mengamini bahwa dialog tatap muka ialah strategi atau cara paling efektif dalam menjaga suara konstituen. Pun demikian dengan masyarakat pemilih, melalui hasil survei yang dilakukan peneliti. Dialog tatap muka menempati urutas teratas, sebagai strategi yang dianggap paling ampuh dalam menjaga suara konstituen. Namun walaupun  dialog  tatap  muka  dianggap  sebagai  strategi  atau  cara  paling  efektif  bagi
anggota  DPR  RI,  dalam  menjaga  suara  konstituennya.  Terdapat  sebuah  ambivalensi terhadap hasil jangkauan wilayah ataupun masyarakat yang telah dikunjungi.
Saran  yang  bisa  diberikan,  dialog  tatap  muka  dianggap  oleh  politisi  maupun masyarakat, sebagai strategi paling ampuh dalam menjaga suara konstituen anggota DPR RI.  Namun  tidak  memiliki  jangkauan  yang  luas,  mengingat  keterbatasan  ruang  dan waktu  yang  dimiliki  seorang  anggota  dewan.  Sehingga  peneliti  menyarankan  kepada anggota  DPR  RI  untuk  membuat  “Rumah  Aspirasi”  di  daerah  pemilihannya,  yang memudahkan  masyarakat  atau  konstituennya  mudah  dalam  menyampaikan  aspirasi, walaupun tidak bertemu dengan anggota DPR RI yang bersangkutan.
Selain  itu,  memanfaatkan  kemajuan  teknologi.  Juga  sangat  disarankan  kepada masing-masing anggota DPR RI untuk membuat website pribadi. Didalamnya terdapat menu  pilihan  “kotak  aspirasi  online”.  Sehingga  masyarakat  dapat  menyampaikan aspirasinya  secara  online,  di  website  pribadi  tersebut.  Tidak  hanya  anggota  DPR  RI, DPR  RI  secara  institusi  juga  hendaknya  mengadakan  menu  “kotak  aspirasi  online”. Melihat  tidak  semua  anggota  dewan  sering  turun  ke  daerah  pemilihan,  dan  kalaupun sering, belum dapat menjangkau seluruh wilayah daerah pemilihan. Karena selama ini di situs www.dpr.go.id belum terdapat fitur tersebut. Anggota DPR RI agar bekerja lebih maksimal  dan  saran  tersebut  terbuka  untuk  seluruh  anggota  dewan,  baik  dari  tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota.
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  referensi  bagi  penelitian  selanjutnya,  terlebih mengenai penjagaan suara konstituen anggota DPR RI maupun yang terkait. Sehingga diharap  penelitian-penelitian  selanjutnya  dapat  saling  melengkapi,  demi  terciptanya kemajuan  khasanah  ilmu  pengetahuan,  khususnya  ilmu  politik.  Berdasarkan  temuan terhadap  faktor-faktor  yang  dibahas  dalam  penelitian  kali  ini.  Kiranya  penelitian selanjutnya  dapat  membahas  mengenai  efektifitas money  politics di  Indonesia.  Sejauh pengamatan penulis, strategi-strategi yang telah dibuat oleh anggota DPR RI bersama timnya dalam rangka menjaga suara konstituen akan efektif sejauh tidak ada kendala di lapangan, seperti money politics .

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  para  informan  yang  berkenan  penulis  wawancarai  untuk kepentingan penulisan artikel ini.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Catatan
1) Survei dilakukan di seluruh propinsi di Indonesia pada 8 – 18 Februari 2009 dengan total sampel sebanyak 2455 yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei. Margin of error +/- 2,4% dan tingkat kepercayaan 95%.
2) Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di 45 Dapil (Jawa, Sumut, Sulsel) pada bulan April 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden di tiap Dapil yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei. Responden dipilih secara random dengan prosedur multistage random sampling.

## Daftar Pustaka
Alfian, A. (2008). Menjadi Pemimpin Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Asfar,  M.  (2006). Pemilu  dan  Perilaku  Memilih  1955-2004Election  in  Indonesian .  Jakarta: Pustaka Eureka.
Baali, Fuad, & Wardi, A. (1989). Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Borgatti, S. P., & Foster., P. C. (2003). Paradigma Jaringan Dalam Riset Organisasional: Sebuah Telaah dan Tipologi. Journal of Management , 991–1031. Lembaga  Survey  Indonesia.  (2009). Efek  Calon  terhadap  Perolehan  Suara  Partai  Menjelang Pemilu 2009 . Retrieved from http://www.lsi.or.id/file_download/65 Lijphart, A. (1984). Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty- One Countries . New Haven, CT and London: Yale University Press.
Maksum, A. (2008). Pengantar Filsafat . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Moleong, L. (2002). Metodologi penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mudde, C. (2000). The Ideology of Extreme Right . Manchester: Manchester University Press.
Noer, D. (1997). Pemikiran Politik di Negeri Barat . Bandung: PT. Mizan.
Prasetya, I. G. N. A., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2016). Strategi Pemenangan Calon Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Melalui Jaringan Cekian di Bali. E- Jurnal  Politika , 1 (1),  1–15.  Retrieved  from  https://ojs.unud.ac.id/index.php/ politika/article/view/22196
Riduwan. (2005). Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula . Bandung: Alfabeta.
Rohaniah, Y. (2015). Pengantar Ilmu Politik . Malang: Intrans Publishing. Schroder, P. (2009). Strategi Politik . Jakarta: FNS. Sekaran, U. (2006). Metode Penelitian Bisnis . Jakarta: Salemmba Empat. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sulardi. (2012). Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni . Malang: Setara Press. Surbakti,  R.  (1999).  Formal  political  institutions. Indonesia:  The  Challenge  of  Change . Singapore: ISEAS.
Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif Title . Surakarta: Surakarta. Suwardi,  Harsono,  &  Dkk.  (2002). Politik,  Demokrasi  dan  Manajemen  Komunikasi .  Malang: Galang Press.

## Tentang Penulis
Angga Arrasyid Dian Purnama adalah alumnus Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, saat ini menjadi staf ahli DPR RI, dan memiliki minat kajian pada studi kepartaian dan kepemiluan.