## MARITIME CONNECTIVITY TERKAIT ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT
Aldo Rico Geraldi 1
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Jalan Udayana No.11 Singaraja  Bali 81116

## Abstract
This research aims to analyze free trade within the framework of the ASEAN Free Trade Agreement and the ASEAN Trade in Goods Agreement as well as the ASEAN Maritime Connectivity and ASEAN Trade in Goods Agreement. This research uses normative legal research methods. The results of this research indicate that AFTA is a major driver in the ASEAN free trade sector through the Common Effective Prefenrential Tariff mechanism. ASEAN Trade in Goods Agreement was then born focusing on reducing and abolishing ASEAN trade tariffs. As for ASEAN connectivity is the relationship between countries that facilitate the flow of capital, goods, services, and people within the region to become a barrier-free trade route for trade liberalization by sea.
Keywords: ASEAN Free Trade Agreemet; ASEAN Trade in Goods Agreement; ASEAN
Maritime Connectivity

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN Free Trade Agreement dan ASEAN Trade in Goods Agreement serta keterkaitan ASEAN Maritime Connectivity dan ASEAN Trade in Goods Agreement . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AFTA menjadi penggerak utama dalam sektor perdagangan bebas ASEAN melalui mekanisme Common Effective Prefenrential Tariff . Kemudian lahirlah ASEAN Trade in Goods Agreement yang berfokus pada tindakan pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan ASEAN. Sedangkan terkait dengan konektivitas ASEAN merupakan keterhubungan negara-negara yang memudahkan aliran modal, barang, jasa, dan orang dalam kawasan agar menjadi jalur perdagangan bebas hambatan untuk liberalisasi perdagangan melalui laut.
Kata Kunci: ASEAN Free Trade Agreemet, ASEAN Trade in Goods Agreemen;, ASEAN Maritime Connectivity
1 Pengajar Hukum Internasional, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Alamat korespondensi: aldoricogeraldi91@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi regional yang mewadahi kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 2 ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok atau Bangkok Declaration yang sering juga disebut ASEAN Declaration , oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina. 3
Latar belakang terbentuknya ASEAN merupakan kesepakatan dari negara- negara di kawasan Asia Tenggara yang menyadari bahwa pentingnya suatu kerjasama sekaligus membangun rasa saling percaya guna mendorong pembangunan di kawasan Asia Tenggara. 4
ASEAN juga terbentuk berdasarkan sejarah, persamaan nasib, dan kondisi geo-politik dunia pada saat itu. Adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur, konflik internal yang timbul di negara-negara ASEAN serta ketegangan yang terjadi antara negara negara ASEAN, telah menyadarkan para pemimpin negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kerjasama di antara mereka. 5
2 I Wayan Parthiana, 2002, Hukum  Perjanjian Internasional Bagian 1 , Mandar Maju, Bandung, hlm. 49.
3 Syahmin AK, 1988, Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Armico, Bandung, hlm. 209.
4 Direktorat Jenderal Kementerian Kerja Sama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI, “ASEAN” , http://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang%20 ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20Kenali%20 ASEAN.pdf , diakses 10 Maret 2018.
5 Hilton Tarnama, et al . , 2011, Mekanisme Penyeselaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 26.
ASEAN memiliki misi untuk menciptakan  kawasan Asia Tenggara dalam suasana penuh rasa persahabatan, k e d a m a i a n   d a n   k e m a k mu r a n . 6 Negara-negara anggota ASEAN harus mengusahakan kemajuan dalam perekonomian dan pembangunan dalam semua sektor yang ada, meningkatkan pertahanan-keamanan nasional dan regional, serta menjaga kestabilan politik nasional maupun regional. 7 Selain itu, misi  ASEAN juga untuk mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, 8 serta meningkatkan kerjasama yang efektif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi untuk kepentingan bersama, meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara, dan memelihara hubungan kerjasama yang erat agar berguna dengan organisasi internasional dan regional lainnya. 9
A S E A N   t e l a h   m e n g a l a m i perkembangan dan perubahan yang sangat signifikan di bidang politik dan ekonomi, seperti disepakatinya Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral ( Zone of Peace, Freedom, and
6 Lihat Chapter I Purposes and Principles, Article 1 Purposes, Charter of The Association Of Southeast Asian Nations. Lihat juga Huala Adolf, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128-129.
7 Syahmin AK, op.cit., hlm. 212. 8 Pencapaian terbesar ASEAN selama kurang lebih  empat  puluh  tahun  sejak  terbentuk sebagai organisasi internasional regional adalah kemampuannya untuk memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan. Lihat Mely Caballero- Anthony, “Mechanism of Dispute Settlement: The ASEAN Experience” , Contemporary Southeast Asia , Vol. 20, No. 1, 1998, hlm. 1.
9 Sjamsumar et al., 1996, Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 5.
Aldo Rico Geraldi MARITIME CONNECTIVITY...
Neutrality Declaration /ZOPFAN) yang ditandatangani tahun 1971. Deklarasi ini lahir karena didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan otonomi ASEAN sebagai organisasi regional yang mandiri dan tidak dikendalikan oleh kekuatan di luar kawasan ASEAN. 10 ASEAN bukan, dan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sebuah entitas supranasional, para anggotanya bertindak secara independen, tidak memiliki parlemen regional atau dewan menteri dengan kekuatan membuat hukum, serta tidak ada sistem peradilan. 11
Terdapat kesepakatan seluruh kepala negara anggota ASEAN pada ASEAN Summit tahun 1997 di Kuala Lumpur, dengan mendeklarasikan ASEAN Vision 2020, yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. 12 Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka muncul ide pada ASEAN Summit tahun 2003 yang tertuang dalam Bali Concord II untuk membentuk Komunitas ASEAN ( ASEAN Community ) yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu ASEAN Political and Security Community , ASEAN  Economic Community , dan ASEAN Socio-Cultural Community . 13
10 Bambang Cipto, 2007, Hubungan Internasional di Asia Tenggara , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.
43.
11 Rodolfo Severino, 1998, Asia Policy Lecture : What ASEAN Is and What It Stands For , The Research Institute for Asia and the Pacific , University of Sydney Australia, hlm. 38.
12 Dian  Wahyudin,  “Peluang  Atau  Tantangan Indonesia Menuju Asean Economic Community (AEC) 2015” , www.stiami.ac.id , diakses 10 Maret 2018.
13 Association of Southeast Asian Nations, 2013,
Hal ini diperkuat dalam ASEAN Summit tahun 2007 di Singapura, dengan penandatanganan bersama Piagam ASEAN ( ASEAN  Charter ) serta pengesahan ASEAN  Economic Community Blueprint 2015 . 14 Latar belakang lahirnya Piagam ASEAN tidak dapat dihindarkan dari serangkaian kesepakatan yang telah dibuat oleh para pemimpin ASEAN. Kehadiran Piagam ASEAN sangat penting karena terdapat penegasan bahwa ASEAN ingin menjadi sebuah organisasi yang berdasarkan hukum ( rules-based organization ). 15 Terkait dengan Komunitas ASEAN, realisasi komunitas ekonomi ASEAN diharapkan dapat menciptakan pasar tunggal serta meningkatkan kualitas kerjasama dalam bidang ekonomi negara- negara anggota ASEAN, termasuk juga bidang perdagangan dan jasa di lingkup regional ASEAN. Selanjutnya Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN dan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN  disahkan pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009 di Cha Am Hua Hin, Thailand. 16
Perdagangan bebas merupakan suatu kebijakan yang bermaksud meminimalisir peran negara dalam proses impor atau ekspor yang dilakukan oleh rakyat negara yang bersangkutan. Perdagangan bebas menjadi landasan
Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 , 9 th Reprint, the ASEAN Secretariat, Jakarta, hlm. 1. Lihat juga Declaration of ASEAN Concord II , Poin 1.
14 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2011, Menuju ASEAN Economic Community 2015 , Depdagri, Jakarta, hlm. 11.
15 Hilton Tarnama Putra et al., op.cit., hlm 37.
16 Sekretariat Nasional ASEAN, 2010, Asean Selayang Pandang, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 6.
terhadap aktivitas ekonomi di kawasan ASEAN dalam membangun kerja sama regional secara terus-menerus dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. 17
Terkait dengan perdagangan bebas, ASEAN telah menerapkan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) sejak tahun 1992 yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan berupa tarif antar sesama anggota ASEAN. 18 AFTA bertujuan untuk menghilangkan batasan tarif diantara negara-negara Asia Tenggara dengan visi mengintegrasikan ekonomi ASEAN ke dalam satu dasar produksi dan menciptakan pasar regional, yang akan ditempuh melalui penghapusan tarif intra-regional dan batasan non-tarif. ASEAN Free Trade Area atau AFTA dianggap sebagai wujud integrasi ekonomi ASEAN. 19
17 Rujhan Mustafa, 2009, Pembangunan Ekonomi Integrasi Asia Timur , Universiti Malaysia Sarawak, Samarahan, hlm. 22. 18 AFTA merupakan skema peningkatan kerjasama ekonomi dan peningkatan volume perdagangan antara  negara-negara ASEAN dengan cara penurunan tarif dalam ekspor dan impor antara negara-negara ASEAN.  Lihat juga Narongchai Akrasenee, 2000, ASEAN in The Past 33 Years Lessons for Economic Cooperation , CSIS, Jakarta, hlm. 18.
19 Pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN dengan pelaksanaan AFTA melalui penurunan tarif terhadap barang merupakan usaha untuk menciptakan integrasi kawasan yang lebih kuat dengan berbagai kepentingan. Aliran bebas barang Preferential Trading Arrangement (PTA) dan AFTA lebih menekankan terhadap pelaksanaan  pengurangan dan penghapusan tarif dan non-tarif dengan penurunan tarif dalam skim PTA berlangsung secara sepihak ( unilateral) . Sementara itu, AFTA dan juga integrasi ekonomi ASEAN menggunakan skim Keutamaan Tarif Efektif Umum ( Common Effective Preferential Tariff - CEPT). Selanjutnya, dalam CEPT penggunaannya terhadap integrasi ekonomi ASEAN merupakan lanjutan dari pada AFTA, dengan penurunan tarif yang berlaku secara bertahap untuk jenis barang tertentu serta dalam jangka waktu sebagaimana
AEC ( ASEAN Economic Community) kemudian mendorong lahirnya ATIGA ( ASEAN Trade in Goods Agreement ) untuk peningkatan skema perdagangan ASEAN. Selain itu, ASEAN juga menerapkan ASEAN Single  Window (ASW) pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mengintegrasikan sistem Bea dan Cukai di seluruh kawasan ASEAN. Dengan  penerapan AEC pada tahun 2015 maka pada dasarnya ASEAN akan  menerapkan common market dan economic union pada saat yang bersamaan.
ASEAN juga menyepakati Master Plan on ASEAN Connectivity untuk mewujudkan keterhubungan kawasan regional ASEAN dan percepatan integrasi antar negara-negara anggota ASEAN dalam Komunitas ASEAN. Terdapat  tiga elemen penting pada implementasi program tersebut seperti pengembangan  konektivitas fisik ( physical connectivity ),  konektivitas institusional ( institutional connectivity ) dan mobilitas masyarakat ( people- to-people connectivity ). 20 Dari ketiga elemen tersebut, Physical Connectivity merupakan elemen yang paling penting karena pembangunan infrastruktur dan transportasi antar negara di kawasan ASEAN menjadi kebutuhan yang mendesak guna tercapainya Konektivitas ASEAN. Dalam pencapaian Konektivitas ASEAN disepakatilah program ASEAN Maritime Cooperation (AMF). 21 telah disepakati bersama melalui skim CEPT yang terus berubah dan berkembang.
20 Association of Southeast Asian Nations , 2016, Master Plan on ASEAN Connectivity ,  ASEAN Secretariat, Jakarta, hlm. 3.
21 Ibid, hlm. 11. Program ASEAN Maritime
Aldo Rico Geraldi MARITIME CONNECTIVITY...

## Salah satu perwujudannya adalah
ASEAN Maritime Forum (AMF) sebagai implementasi dari Cetak Biru kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN ( Blue Print ASEAN  Political and Security Community) . 22 Tujuan dari forum tersebut adalah untuk membahas isu keamanan serta membangun keterhubungan serta konektivitas di kawasan maritim ASEAN agar akses perdagangan khususnya melalui jalur laut dapat terselenggara dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, menjadi hal yang penting untuk diteliti bagaimana  perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN Free Trade Agreement dan ASEAN Trade in Goods Agreement , serta keterkaitan konektivitas maritim ASEAN dan ASEAN Trade in Goods Agreement dalam kerangka perdagangan bebas.

## B.  Metode Penelitian
Tulisan ini adalah hasil dari sebuah penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip- prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan
Cooperation yang memiliki 4 (empat) tindakan, yaitu:
a)  Establish the ASEAN Maritime Forum; b)  Apply a comprehensive approach that focuses on safety of navigation and security concern in the region that are of common concerns to the ASEAN Community;
c)  Stock take maritime issues and identity maritime cooperation among ASEAN member countries; and d)  Promote cooperation in maritime safety and search and rescue (SAR) through activities such as information sharing, technological cooperation and exchange of visits of authorities concerned.
22 Kementerian Luar Negeri RI, “Pertemuan I Forum Maritim ASEAN (AMF)”, http://kemlu.go.id/_ layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike. aspx?l=en&ItemId=68675e11-b4bd-4fea-85c5- 8451ba3ba6b3 , diakses 10 Maret 2018.
dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu argumentasi. 23 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. 24 Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. 25

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Perdagangan Bebas Dalam Kerangka ASEAN Free Trade Agreement dan ASEAN Trade in Goods Agreement
Perdagangan bebas di kawasan ASEAN tidak terlepas dari adanya arus globalisasi yang terjadi dari berbagai aspek, salah satunya pada aspek ekonomi. 26 Globalisasi ekonomi 23 Ratna Artha Windari dan Aldo Rico Geraldi, “Kedaulatan Dan Suksesi Negara Terkait Dengan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Dalam Hal Pemisahan Timor Timur Dari Wilayah Republik Indonesia” , Arena Hukum, Vol. 10, No. 3, 2017, hlm. 483-484. Lihat juga Mukti Fajar et al., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.
24 Aldo Rico Geraldi, “Yuridical Analysis To The Concept Of Exclusive Economic Zones And Continental Shelf Relating To The Island Of Senkaku / Diaoyu Between Japan And China Based On The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982”, Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 4.
25 Ronny Hanitijo, 1991, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indo, Jakarta, hlm. 93. Lihat juga Aldo Rico Geraldi, “Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi Amco Vs Indonesia Melalui ICSID”, Kertha Semaya , Vol. 02, No. 02, 2014, hlm. 3. Lihat juga Aldo Rico Geraldi, “Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia Vs Churchill Mining)”, Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, 2017, hlm. 93.
26 Globalisasi merupakan fenomena yang tak dapat
berarti terintegrasinya ekonomi berbagai negara menjadi satu seolah-olah tanpa dibatasi oleh kedaulatan negara. Proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar dan berlangsung terus dengan laju yang semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga semakin cepat. 27 Dengan dukungan teknologi dan informasi kecepatan perubahan tidak lagi menghitung abad, tahun, atau bulan, tetapi bisa terjadi setiap hari. 28
Globalisasi ekonomi yang terjadi ditandai dengan adanya keterbukaan, keterkaitan dan persaingan yang semakin ketat dalam masyarakat internasional khususnya di bidang ekonomi. Hal tersebut terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang kemudian mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses globalisasi inilah yang kemudian meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batas-batas Negara dalam b e r b a g a i   pr a kt i k   p e rd a g a n g a n dihindari oleh siapapun. Ditinjau dari sisi ekonomi, globalisasi merupakan aktivitas dari perusahaan multinasional yang menanamkan investasinya ke luar negeri (foreign direct investment/ FDI) dan mengembangkan jaringan yang melintasi batas negara. Ilmuwan sosiologi seperti Anthony Giddens dan John Tomlinson berpendapat bahwa globalisasi tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja, tetapi bersifat multidimensi yang kompleks terkait dengan persoalan ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lain-lain. Lihat Alan Rugman, 2000, The End Of Globalization , Random House Bussiness Books, London, hlm. 4.
27 Tulus TH. Tambunan, 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 1.
28 CFG  Sunaryati  Hartono,  1996, Globalisasi dan Perdagangan Bebas , BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 12.
internasional seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi. 29 Globalisasi tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja, tetapi bersifat multidimensi yang kompleks terkait dengan persoalan ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lain-lain. 30 Perdagangan internasional memegang peranan yang sangat menentukan dalam perekonomian dunia. Perdagangan internasional berperan dalam menciptakan kemakmuran seluruh bangsa, tetapi pada sisi yang lain perdagangan dan investasi internasional juga dapat menyengsarakan negara. 31
Sistem ekonomi internasional telah bergeser ke arah neoliberalisme dengan menempatkan pasar bebas sebagai aktivitas utamanya. Akibatnya, negara-negara dituntut untuk mampu mengakomodasi sistem tersebut dengan mengintegrasikan ekonomi nasionalnya menuju keterbukaan tata perekonomian d u n i a   b a r u   y a n g   b e r d a s a r k a n liberalisasi ekonomi. 32 Hal ini juga diikuti dengan munculnya berbagai perjanjian internasional di bidang liberalisasi perdagangan melalui sistem perdagangan bebas ( free trade ). Pada saat memasuki fase ini, setiap negara harus menjalankan perekonomiannya berdasarkan mekanisme pasar. Karena itu, bentuk-bentuk intervensi negara
29 R. Hendra Halwani, 2002, Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi , Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 224
30 Alan Rugman, op.cit., hlm. 4.
31 Loveyta, “Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasional Melalui Pengecualian Penerapan Prinsip-Prinsip WTO Untuk Negara Berkembang”, Makalah Hukum Ekonomi Internasional , Fakultas Hukum Univ. Brawijaya, Malang, 2008, hlm. 3.
32 Fakih, M., 2002, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi , Insist Press, Yogyakarta, hlm. 210.
Aldo Rico Geraldi MARITIME CONNECTIVITY...
diminimalisir, seperti pemberian subsidi, kuota, lisensi, monopoli, dan tata niaga. 33
Organisasi regional di beberapa kawasan telah menerapkan sistem p e r d a g a n g a n   b e b a s   d e n g a n memberlakukan tarif hingga nol persen kepada anggotanya serta keseragaman tarif terhadap barang-barang negara non anggota yang masuk ke negara anggota kawasan tersebut. Perdagangan bebas merupakan  suatu kebijakan yang bermaksud meminimalisir peran negara dalam proses impor atau ekspor yang dilakukan oleh rakyat negara yang bersangkutan. Perdagangan bebas terjalin dengan adanya hubungan Internasional yang sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. 34
Dalam ekonomi internasional, perdagangan bebas dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan  umum ( public policy ) dimana negara dilarang mempengaruhi apalagi menghambat proses ekspor (menjual produk ke negara lain) dan impor (membeli produk dari negara lain) yang dilakukan oleh warganya melalui mekanisme kuota  maupun bea masuk.  Meningkatnya perekonomian di banyak negara mengakibatkan adanya interdepedensi yang menciptakan derajat keterbukaan ekonomi menjadi semakin tinggi di dunia. Hal tersebut terlihat
33 Yustika, A.E., 2002, Memetakan Perekonomian Indonesia , PT Grasindo, Jakarta, hlm. 77.
34 Aldo  Rico  Geraldi,  “Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan Dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Internasional”, Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 2.
bukan hanya pada arus peningkatan barang tapi juga pada arus jasa serta arus uang dan modal. Pada gilirannya arus investasi di dunia semakin mengikuti perkembangan keterbukaan, sehingga saat ini peningkatan arus investasi itulah yang memacu arus perdagangan di dunia. 35
AEC menandai terintegrasinya ASEAN ke dalam era baru perdagangan bebas. AEC Blueprint yang memuat empat pilar untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN seperti ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. 36 Selain itu,
35 Investasi di area ASEAN memiliki tiga komponen yang terkait dengan fasilitas investasi, promosi investasi, serta liberalisasi investasi. Kegiatan yang sedang berjalan di bidang fasilitas investasi dan promosi ivestasi harus didukung dengan pembentukan unit regional ASEAN sebagai suatu lembaga baru. Lembaga ini bisa dimulai dengan menjadikannya bagian dari sekertariat ASEAN. Melihat perkembangan global maupun di wilayah ASEAN, komponen liberalisasi investasi tidak lagi memberikan perlakuan preferensial bagi investor ASEAN. Dalam banyak hal, tidaklah tepat bagi negara-negara ASEAN bahwa dalam rangka liberalisasi rejim investasi, negara-negara ASEAN harus mendapat preferensi terlebih dahulu sebelum preferensi yang sama diberikan kepada investor-investor non- ASEAN. Lihat C.P.F. Luhulima, 2011, Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015 , Pustaka Pelajaran & LIPI, Jakarta, hlm. 42. Lihat Juga Yanto Bashri et al., 2003, Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Predna Media, Jakarta, hlm. 12-13.
36 Aliran terkait dengan penanaman modal merupakan  sektor  utama  yang  berperan dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produksi, memberi perluasan kesempatan kerja, dan mengolah sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negeri. Kegiatan penanaman modal asing sebagian besar dilakukan oleh perusahaan multinasional. Penanaman modal asing langsung dari perusahaan multinasional dianggap sebagai strategi yang paling tepat
ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan ecommerce. Selanjutnya, ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam serta ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.
Terdapat tiga karakteristik yang dijadikan  landasan bagi implementasi AEC, termasuk juga AFTA sebagaimana yang diatur dalam AEC Blue Print yang dirancang oleh para menteri ekonomi ASEAN. Hal tersebut antara lain memperluas integrasi ekonomi ke semua negara anggota ASEAN melalui tahapan waktu yang jelas. Dalam konteks ini, ASEAN harus bertindak dalam prinsip membuka pasar secara terbuka dengan menempatkan ekonomi yang digerakkan oleh pasar secara konsisten dalam kerangka aturan perjanjian multilateral.
untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Lihat Aldo Rico Geraldi, “Kompetensi Arbitrase Internasional Dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing”, Jurnal Advokasi FH UNMAS , Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 149-150. Lihat juga Yusuf Panglaykim, 1982, Multinational Corporation dan Segi Tiga/ Segi Lima Kekuatan, Binacipta, Bandung, hlm. 7.
Lihat juga Albert Widjaya, 1982, Impak Kegiatan Perusahaan Multinasional Terhadap Keadaan Sosial dan Politk di Indonesia, Binacipta, Bandung, hlm. 221.
Selain itu, AEC akan membangun ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal yang berbasiskan produksi dengan mendorong ASEAN menjadi lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi poin penting dalam perekonomian, seperti mempercepat integrasi regional dalam sektor yang menjadi prioritas, memfasilitasi pergerakan pelaku bisnis dan pekerja yang memiliki keahlian, memperkuat mekanisme institusional ASEAN. Selanjutnya, mengacu pada dua karakteristik di atas, empat ciri utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pembentukan AEC adalah pasar tunggal dan basis produksi, wilayah ekonomi yang memiliki daya saing tinggi, wilayah dengan perkembangan ekonomi yang setara, dan wilayah yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global.
Pembentukan kawasan perdagangan bebas yang dicapai melalui mekanisme AFTA  merupakan suatu keberhasilan karena tarif di kawasan telah berhasil secara bertahap diturunkan sampai dengan nol. Perdagangan bebas menjadi landasan terhadap aktivitas ekonomi di kawasan ASEAN dalam membangun kerja sama regional dan peningkatan kesejahteraan. 37 Terdapat beberapa faktor eksternal yang turut mendorong ASEAN untuk membentuk AFTA sebagai ancaman dari pembentukan kerjasama ekonomi regional pada berbagai wilayah di dunia. 38
37 Rujhan Mustafa, op.cit., hlm. 22.
38 Prabowo, D. et al, 2005, AFTA Suatu Pengantar , BPFE, Jakarta, hlm. 197.
Aldo Rico Geraldi MARITIME CONNECTIVITY...
Pembentukan AFTA adalah sebuah indikasi bahwa ASEAN bermaksud untuk merespon kompetisi dan bahkan situasi yang tidak pasti dalam lingkungan ekonomi global. Dalam hal ini, ASEAN sebagai sebuah kelompok negara, berupaya untuk memperkuat posisinya dalam sistem perdagangan global melalui kerjasama yang baik. 39 Selain itu, dengan pembentukan AFTA, ASEAN berharap dapat meningkatkan reputasinya sebagai kelompok kerjasama regional yang paling sukses diantara negara-negara sedang berkembang lainnya. 40 Dalam kerangka AEC, AFTA merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan. AFTA menjadi satu dari delapan kerjasama dalam AEC. AFTA menjadi motor penggerak utama dalam sektor perdagangan ASEAN sekaligus merupakan kerjasama yang paling pesat pertumbuhannya. 41
AFTA ditempuh melalui mekanisme yang disebut CEPT ( Common Effective Prefenrential Tariff ). Setiap negara akan menurunkan tarif bea masuk atau mengurangi restriksi non tarif bagi sesama negara ASEAN, khususnya untuk produk yang masuk dalam kesepakatan yang berlaku di ASEAN. 42 Skema CEPT merupakan skema untuk satu tujuan yaitu mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif
39 Ibid, hlm. 198.
40 Ibid, hlm. 204.
41 Rektorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2007, ASEAN Selayang Pandang , Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, hlm. 44-48.
42 Martin Khor, 2010, Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa , Insist Press, Yogyakarta, hlm. 209.
dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Realisasi AFTA melalui CEPT merupakan jalur perdagangan bebas dalam bidang barang ( trade in goods) dengan mekanisme penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN.
Dalam penghapusan hambatan tarif yang berlaku melalui skim CEPT, hal ini termasuk bagi 12 sektor utama yaitu; produksi pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produksi karet, tekstil dan pakaian ( apparel) , pariwisata, produksi kayu, serta pelayanan logistik. Selanjutnya, penghapusan kendala nontarif diupayakan dengan penegasan kembali kesepahaman terhadap penyesuaian kebijakan, serta ketentuan non-tarif yang selama ini menjadi kendala perdagangan melalui peningkatan transparansi. Selanjutnya, berkaitan dengan fasilitas atau kemudahan perdagangan dilaksanakan melalui penilaian kerja sama bea cukai, dengan penilaian terhadap ketentuan internasional yang berlaku agar produksi ASEAN dapat diterima serta bersaing di pasar domestik maupun global. Hal ini sejalan dengan ketentuan ataupun pertimbangan mutu, keamanan, kesehatan, dan juga mutu barang yang diakui secara internasional. Dalam hal ini, fasilitas perdagangan melalui kerja sama bea cukai lebih mengarah agar proses kebiasan perizinan ( custom clearance) dalam aktivitas perdagangan dan juga lalulintas barang berlangsung dengan lebih cepat, sehingga, dapat
menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan sekawasan ASEAN.
Disepakatinya AEC di tahun 2007 di Singapura sebagai salah satu pilar dari ASEAN Community dan ASEAN Charter, mendorong lahirnya ATIGA. ATIGA adalah penyempurnaan dari skema CEPT-AFTA. Lambannya AFTA serta meningkatnya perkembangan FTA, menyebabkan perlunya peningkatan skema perdagangan barang ASEAN. ATIGA berfokus pada tindakan pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan barang di ASEAN. Selain itu, ATIGA terhubung dengan aturan terkait perdagangan barang ( trade- in-goods ) di dalam perjanjian FTA yang terdiri dari unsur tarif maupun non-tarif (seperti disiplin SPS- Sanitary and Phytosanitary, prosedur kepabeanan, fasilitas perdagangan, dan lain sebagainya). 43 Tujuan utama ATIGA adalah sebagai alat utama untuk mendirikan sebuah basis produksi dan pasar tunggal bagi integrasi ekonomi ke arah AEC 2015.

## 2.  Keterkaitan Konektivitas Maritim
ASEAN dan ASEAN Trade in Goods Agreement dalam kerangka perdagangan bebas ASEAN berada pada suatu kawasan persimpangan dari berbagai negara besar yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Lokasi yang strategis ini membuat ASEAN berpotensi sebagai pusat pertemuan  kawasan
43 Bonnie Setiawan, 2010, Bahaya Perdagangan Bebas ASEAN, Resistensi dan Alternatif Globalisasi, Jakarta, hlm. 8.
Asia Timur dan Pasifik. Pembangunan dan peningkatan konektivitas atau
ASEAN Connectivity menjadi unsur penting untuk merealisasikan potensi ini. Konektivitas ASEAN membantu mengintensifkan upaya bersama ASEAN dalam mencapai Komunitas ASEAN yang berorientasi pada masyarakat ( people-oriented ASEAN Community ) pada tahun 2015. 44
Konektivitas ASEAN merupakan keterhubungan fisik, institusi, dan perorangan yang memudahkan aliran modal, barang, jasa, dan orang dalam kawasan demi pencapaian pilar ekonomi, keamanan-politik, dan sosial budaya dalam rangka realisasi visi Komunitas ASEAN 2015. 45 Para pemimpin ASEAN membuat suatu target rencana dalam Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC) dengan fokus dan garis waktu yang jelas demi kesesuaian implementasi Konektivitas ASEAN. Prinsip utama MPAC adalah penguatan konektivitas antara  kawasan darat dan kawasan kepulauan ASEAN. 46
Laut yang merupakan penghubung antara banyak negara anggota ASEAN lainnya, menjadi sorotan utama dalam pembangunan  konektivitas regional, karena sebagian besar produksi yang diekspor maupun untuk konsumsi
44 Sekretariat Nasional ASEAN, op.cit., hlm. 222. 45 Putri Perwira, 2013, Dukungan Indonesia Terhadap ASEAN Connectivity Dalam Perspektif Konstruktivisme, Journal Skripsi Ilmu Hubungan Internasional, Fisip Universitas Airlangga. hlm. 2. (mohon penulisan catatan kaki untuk jurnal disesuaikan dengan gaya bselingkung JEP, sebagai berikut: ‹nama pengarang›, “‹judul›”, ‹ nama jurnal ›, ‹volume›, ‹nomor›, ‹bulan›, ‹tahu dituliskan volume, Nomor dan Tahun)
46 Ibid.
Aldo Rico Geraldi MARITIME CONNECTIVITY...
d a l am neger i di ang kut dengan menggunakan angkutan laut. 47 Kendala serta permasalahan yang terjadi saat ini adalah pentingnya menjaga keamanan regional agar pembangunan ekonomi kawasan ASEAN, khususnya di bidang perdagangan yang menggunakan akses jalur laut tidak terkendala. Namun proyek konektivitas fisik yang telah disepakati cenderung menguntungkan negara kawasan daratan. Hal ini dikarenakan negara-negara yang terpisahkan laut akan lebih susah dan lebih mahal untuk diakses. Jika pembangunan infrastruktur yang menghubungkan ke kawasan kepulauan tidak direncanakan dengan baik, tentu akan semakin merugikan negara-negara di kawasan kepulauan. 48 Jalur laut teritorial ASEAN yang akan digunakan dalam konektivitas kawasan, merupakan kedaulatan dari negara anggota yang memiliki wilayah laut tersebut. 49 Pada penggunaan perairan teritorial suatu negara tertentu, harus tunduk pada yurisdiksi negara tersebut. 50
Sedangkan laut lepas yang tidak merupakan perairan teritorial suatu negara, tidak tunduk pada yurisdiksi nasional negara tersebut. Laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara yang berpantai maupun yang tidak berpantai. 51 Oleh karena perairan teritorial 47 M. Daud Silalahi, 1992, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 20.
48 Putri Perwira, op.cit., hlm. 3.
49 Sefriani, 2010, Hukum Internasional Suatu Pengantar , RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 213.
50 Albert W. Koers, 1994, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 16-17.
51 Jawahir Thontowi et al., 2006, Hukum
tunduk pada yurisdiksi nasional suatu negara, maka menjadi hak sepenuhnya bagi negara yang bersangkutan untuk mengaturnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan menurut hukum laut Internasional. 52
Berdasarkan hal tersebut, maka ASEAN Maritime Forum (AMF) dibentuk oleh ASEAN guna mewujudkan satu Komunitas ASEAN melalui pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Melalui peran AMF diharapkan dapat mengatasi semua masalah yang berhubungan dengan maritim melalui usaha bersama, semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan damai di kawasan Asia Tenggara. Salah satu program penting yang sedang difokuskan dalam AMF, termasuk juga dalam program Konektivitas ASEAN menuju Komunitas E k o n o m i   A S E A N   2 0 1 5   a d a l a h Program kerjasama ASEAN Maritime Connectivity. 53
Konektivitas Maritim ASEAN a d a l a h   s u at u   i nt e g r a s i   s i s t e m transportasi laut ASEAN, termasuk di dalamnya pelabuhan, perkapalan dan keselamatan pelayaran. Kerjasama dalam pembangunan infrastruktur maritim di
Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, hlm. 189.
52 I Ketut Mandra et al, 1987, Kapita Selekta Hukum Laut Internasional , Yayasan Ayu Sarana Cerdas, Denpasar, hlm. 1.
53 Triyono Wibowo, “ ASEAN Maritime Forum Akan Dapat Mengatasi Berbagai Isu Terkait Wilayah Maritim”, http://www.tabloiddiplomasi. org/previous-isuue/104-agustus-2010/903- asean-maritime-forum-akan-dapat-mengatasi- berbagai-isu-terkait-wilayah-maritim.html , diakses 10 Maret 2018.
kawasan ASEAN menjadi pilar utama dalam implementasi program tersebut. Konektivitas yang diharapkan, nantinya akan menjadi jalur bebas hambatan untuk liberalisasi perdagangan melalui laut antar negara-negara anggota ASEAN dan antara negara anggota ASEAN dengan negara lainnya. Pembangunan konektivitas yang merata diyakini akan mendukung Komunitas ASEAN yang berkelanjutan.
Dengan adanya konektivitas maritim ASEAN,  kawasan  perdagangan bebas mencakup seluruh batas negara-negara anggota ASEAN. Arus lalu lintas barang dagangan, uang pembayaran dan faktor penunjang pelaksana AFTA lainnya dari negara-negara anggota akan bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN. 54
Pemberlakuan  perdagangan bebas di kawasan ASEAN melalui penurunan tarif terhadap barang merupakan usaha untuk menciptakan integrasi kawasan yang lebih kuat dengan berbagai kepentingan. 55
ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dibutuhkan dalam kerangka membebaskan arus barang di ASEAN
54 Anwar, 1999, Chairul, Hukum Perdagangan Internasional , CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 42.
55 Aliran bebas barang Preferential Trading Arrangement (PTA) dan AFTA lebih menekankan terhadap pelaksanaan pengurangan dan penghapusan  tarif  dan  non-tarif  dengan penurunan tarif dalam skim PTA berlangsung secara sepihak ( unilateral) . Sementara itu, AFTA dan juga integrasi ekonomi ASEAN menggunakan skim Keutamaan Tarif Efektif Umum ( Common Effective Preferential Tariff -CEPT). Selanjutnya, dalam CEPT penggunaannya terhadap integrasi ekonomi ASEAN merupakan lanjutan dari pada AFTA, dengan penurunan tarif yang berlaku secara bertahap untuk jenis barang tertentu serta dalam jangka waktu sebagaimana telah disepakati bersama melalui skim CEPT yang terus berubah dan berkembang.
pada tahun 2015, dengan pengintegrasian berbagai hal yang telah ada maupun penambahan baru dari perdagangan barang ke dalam satu payung. Pertemuan para menteri ekonomi ASEAN ke- 39 menetapkan bahwa CEPT-AFTA ditingkatkan menjadi instrumen legal yang lebih komprehensif yang bernama ATIGA yang ditandatangani pada Februari 2009. ATIGA mulai berjalan efektif sejak 17 Mei 2010 setelah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Sejak itu, maka semua ketentuan perdagangan barang baik berupa CEPT maupun protokol-protokol yang ada digantikan oleh ATIGA.
Terdapat beberapa unsur utama dar i ATIGA ant ara lain b a hwa ATIGA mengkonsolidasikan dan menyederhanakan semua ketentuan di dalam CEPT-AFTA dan memformalkan beberapa keputusan tingkat menteri. Sebagai akibatnya, maka ATIGA menjadi instrumen legal satu-satunya untuk dijalankan dan ditegakkan oleh para pejabat  pemerintah maupun swasta. Selain itu, lampiran dari ATIGA memuat jadwal pengurangan tarif secara lengkap dari setiap negara anggota serta menetapkan tingkat tarif yang harus dijalankan di setiap produk. 56
ATIGA mengandung hal-hal yang menjamin realisasi arus bebas barang di ASEAN melalui liberalisasi taif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif ( non-tariff barriers ), ketentuan asal  barang ( rules of origin ), fasilitas perdagangan, kepabeanan, standar dan penyesuaian ( standard and conformance ),
56 Bonnie Setiawan, op.cit., hlm. 8-9.
Aldo Rico Geraldi MARITIME CONNECTIVITY...
serta aturan sanitasi dan fitosanitasi ( sanitary and phytosanitary ). ATIGA berisikan cakupan komitmen yang komprehensif dalam kaitannya dengan perdagangan barang, serta mekanisme implementasinya dan pengaturan kelembagaannya, sehingga memudahkan sinergi dari berbagai badan sektoral di ASEAN. 57
Dalam mencapai tujuan penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, maka ketentuan aturan-aturan non-tarif ( non-tariff measures ) di ATIGA telah ditingkatkan lebih lanjut melalui kodifikasi aturan-aturan maupun pembuatan mekanisme untuk memonitor penghapusan non-tariff measures. Selanjutnya, ATIGA menitikberatkan pada aturan-aturan fasilitas perdagangan dengan memasukkan kerangka fasilitas perdagangan ASEAN ( ASEAN Framework on Trade Facilitation ). Dengan demikian, ASEAN telah mengembangkan program kerja fasilitas perdagangan. 58
Pelaksanaan kebijakan liberalisasi ekonomi merupakan kepentingan ekonomi yang kemudian berkembang pada kepentingan politik dan lain sebagainya, hal ini merupakan kebijakan untuk memperkuat integrasi di dalam kawasan ASEAN. Kenyataan ini adalah sebagaimana keinginan bersama untuk menciptakan keamanan dan harmonisasi serta memperkuat integrasi di kawasan Asia Tenggara. Aktivitas ekonomi ASEAN menghendaki berlakunya perubahan  yang harmonis, dalam interaksi organisasi untuk kepentingan
57 Ibid, hlm. 9-10.
hubungan kerja sama internasional. 59 Kawasan ASEAN dapat membentuk jaringan produksi sebagai bagian daripada rangkaian penyedia ataupun pemasok dunia. Meskipun kerjasama dilakukan secara bervariasi, namun tahap pertumbuhan ekonomi ASEAN mengalami kecenderungan yang secara umum meningkat karena ASEAN dalam aktivitas ekonomi internasional juga merupakan bagian daripada masyarakat ekonomi dunia.
Sebuah kawasan perdagangan bebas adalah satu atau beberapa negara, dimana bea dan quota dihapuskan serta kebutuhan akan birokrasi direndahkan dalam rangka menarik perusahaan- perusahaan dengan menambahkan insentif untuk melakukan usaha disana. 60 Kebijakan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang cenderung difokuskan pada perkembangan sistem ekonomi internasional dan perkembangan perekonomian negara lain. Hal itu perlu dilakukan, mengingat semua faktor ikut mempengaruhi dan menentukan perekonomian nasional, baik secara langsung atau tidak langsung.
Setiap negara, termasuk negara yang paling miskin sebenarnya memiliki assets penting berupa human,
59 Hal ini diperkuat dengan hasil kajian daripada Bennet dan Oliver yang merumuskan bahwa, these changes force states and international organizations to adjust their policies and operations in order to maintain their relevance in international relations.
60 Huala Adolf, 2004, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 123.
industrial, natural, financial yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang-barang ( goods ) dan jasa-jasa ( services ) untuk keperluan pasaran domestik ataupun bersaing di pasaran luar negeri. Pengertian keuntungan komparatif adalah tingkat kemakmuran negara-negara akan menjadi lebih baik bila pemanfaatan assets mereka lebih terkonsentrasi pada produk-produk yang bisa mereka hasilkan paling baik dan kemudian diperdagangkan untuk memperoleh produk-produk yang bisa dihasilkan negara-negara lain. 61
Setiap badan usaha mengetahui bahwa semakin luas pasar bagi produk- produk yang mereka hasilkan atau perdagangkan berarti semakin besar pula potensi mereka untuk memperluas produksi sampai tingkat paling efisien, dimana mereka bisa memperoleh akses ke konsumen yang lebih luas. Dengan kata lain, kebijaksanaan perdagangan liberal, berdasarkan kebijaksanaan mana lalu lintas barang-barang dan jasa-jasa tidak mengenal hambatan, akan melipat gandakan keuntungan yang didapat, karena produk-produk bisa dihasilkan paling baik, dengan design serta harga paling baik ( the best products, with the best design, at the best price ). 62
Keberhasilan dalam perdagangan tidak pernah statis. Kemampuan bersaing untuk produk-produk tertentu bisa berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, bila kondisi pasar berubah atau teknologi baru memungkinkan membuat produk lebih 61 Gofar Bain, 2001, Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan, Djambatan, Jakarta, hlm. 109.
baik dan lebih murah. Pengalaman juga menunjukkan, bahwa daya saing bisa berubahan diantara negara-negara. Suatu negara yang diuntungkan karena tingkat upah tenaga kerja rendah atau karena memiliki sumber-sumber alam tertentu, bisa menjadi tidak kompetitif untuk produk-produk atau jasa-jasa lain disebabkan oleh perkembangan ekonomi. Namun, dengan rangsangan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi terbuka, suatu negara bisa tetap kompetitif untuk produk-produk dan jasa-jaa tertentu yang biasanya berjalan secara bertahap. 63
Dalam sistem perdagangan tanpa hambatan proteksionisme atau intervensi pemerintah, perusahaan-perusahaan dengan sendirinya secara alamiah melakukakan penyesuaian terhadap perkembangan yang baru dan dengan cara yang paling tidak merugikan. Perusahan-perusahaan ini bisa lebih memusatkan diri pada produk-produk baru, atau menemukan keadaan baru dan lebih baik bagi bidang-bidang lama, atau memperluas kegiatan usaha mereka ke bidang-bidang yang baru. 64
Kajian perubahan perdagangan bebas ASEAN ini berhubungan dengan teori integrasi dengan pendekatan integrasi ekonomi dan neo-fungsionalisme, dalam proses penetapan kebijakan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan berbagai konsep penting integrasi ekonomi. Dalam konteks ekonomi, integrasi ekonomi merujuk kepada perwujudan kerja sama dalam bentuk pasar bersama,
63 Ibid. 64 Ibid, hlm. 109-110.
kawasan perdagangan bebas, peraturan integrasi, pasar biasa dan integrasi ekonomi. Hal ini juga berkaitan dengan integrasi peningkatan aktivitas ekonomi, demikian juga terlihat berbagai jenis integrasi ekonomi dan karakter yang menyertainya seperti terwujudnya keamanan, kedamaian serta tahapan untuk menempuh integrasi yang harmonis dalam kesepahaman bersama terhadap kerja sama di kawasan ASEAN.

## D. Penutup
AFTA  menjadi  penggerak utama dalam sektor perdagangan bebas ASEAN yang ditempuh melalui mekanisme yang disebut CEPT. Setiap negara akan menurunkan tarif bea masuk atau mengurangi restriksi non tarif bagi sesama negara ASEAN. Skema CEPT bertujuan untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Disepakatinya AEC di tahun 2007 di Singapura sebagai salah satu pilar dari ASEAN Community dan ASEAN Charter, mendorong lahirnya ATIGA. ATIGA adalah penyempurnaan dari skema CEPT-AFTA. ATIGA berfokus pada tindakan pengurangan dan penghapusan tarif perdagangan barang di ASEAN. Selain itu, ATIGA terhubung dengan aturan terkait perdagangan barang ( trade-in-goods ) di dalam perjanjian FTA yang terdiri dari unsur tarif maupun non-tarif (seperti disiplin SPS- Sanitary and Phytosanitary, prosedur kepabeanan, fasilitas perdagangan, dan lain sebagainya). Tujuan utama
ATIGA adalah sebagai alat utama untuk mendirikan sebuah basis produksi dan pasar tunggal bagi integrasi ekonomi.
Konektivitas ASEAN merupakan keterhubungan fisik, institusi, dan p e ror ang an   y ang   me mu d a h k an aliran modal, barang, jasa, dan orang dalam  kawasan demi pencapaian pilar ekonomi, keamanan-politik, dan sosial budaya dalam rangka realisasi visi Komunitas ASEAN . Laut yang mer upakan p eng hubung antara banyak negara anggota ASEAN lainnya, menjadi sorotan utama dalam pembangunan  konektivitas regional, karena sebagian besar produksi yang diekspor maupun untuk konsumsi dalam negeri diangkut dengan menggunakan angkutan laut. Konektivitas Maritim ASEAN adalah suatu integrasi sistem transportasi laut ASEAN, termasuk di dalamnya pelabuhan, perkapalan dan keselamatan pelayaran. Kerjasama dalam pembangunan infrastruktur maritim di kawasan ASEAN menjadi pilar utama dalam implementasi program tersebut. Konektivitas yang diharapkan, nantinya akan menjadi jalur bebas hambatan untuk liberalisasi perdagangan melalui laut antar negara-negara anggota ASEAN dan antara negara anggota ASEAN dengan negara lainnya. Pembangunan konektivitas yang merata diyakini akan mendukung Komunitas ASEAN yang berkelanjutan, sehingga sesuai dengan ATIGA yang dibutuhkan dalam kerangka membebaskan arus barang di ASEAN, dengan pengintegrasian berbagai hal yang telah ada maupun penambahan baru dari perdagangan barang.

## Daftar Pustaka
Buku Adolf, Huala, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional , Sinar Grafika, Jakarta. Adolf, Huala, 2004, Per janjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO), Rajawali Pers, Jakarta.
A.E, Yustika, 2002, Memetakan Perekonomian Indonesia , PT. Grasindo, Jakarta.
Akrasenee, Narongchai, 2000, ASEAN in The Past 33 Years Lessons for Economic Cooperation , CSIS, Jakarta. AK, Syahmin, 1988, Masalah-Masalah A k t u a l   Hu k u m   O r g a n i s a s i Internasional, Armico, Bandung. A nw a r,   1 9 9 9 ,   C h a i r u l , Hu kum Perdagangan Internasional , CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. Association of Southeast Asian Nations, 2013, Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 , 9 th Reprint, the ASEAN Secretariat, Jakarta.
Bashri, Yanto et al., 2003, Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Pr isma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Predna Media, Jakarta. Cipto, Bambang, 2007, Hubungan Internasional di Asia Tenggara , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2011, Menuju ASEAN Economic Community 2015 , Depdagri, Jakarta.
Fajar, Mukti et al., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Gofar Bain, 2001, Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan, Djambatan, Jakarta.
Hanitijo, Ronny, 1991, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indo, Jakarta. Hartono, CFG Sunar yati, 1996, Globalisasi dan Perdagangan Bebas , BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta.
Khor, Martin, 2010, Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa , Insist Press, Yogyakarta. Koers, Albert W.,1994, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Luhulima, C.P.F., 2011, Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015 , Pustaka Pelajaran & LIPI, Jakarta.
M, Fakih, 2002, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi , Insist Press, Yogyakarta. Mustafa, Rujhan, 2009, Pembangunan Ekonomi Integrasi Asia Timur , Universiti Malaysia Sarawak, Samarahan.
Panglaykim, Yusuf, 1982, Multinational Corporation dan Segi Tiga/Segi Lima Kekuatan, Binacipta, Bandung. Parthiana, I Wayan, 2002, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1 , Mandar Maju, Bandung.
Aldo Rico Geraldi MARITIME CONNECTIVITY...
Perwira, Putri, 2013, Dukungan Indonesia Terhadap ASEAN Connectivity Dalam Perspektif Konstruktivisme, Journal Skripsi Ilmu Hubungan Internasional, Fisip Universitas Airlangga.
Prabowo, D. et al, 2005, AFTA  Suatu Pengantar , BPFE, Jakarta.
Rugman, Alan, 2000, The End Of Globalization , Random House Bussiness Books, London.
Rektorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 2007, ASEAN Selayang Pandang , Departemen Luar Negeri RI, Jakarta. Sefriani, 2010, Hukum Internasional Suatu Pengantar , RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Sekretariat Nasional ASEAN, 2010,
Asean Selayang Pandang, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Setiawan, Bonnie, 2010, Bahaya Perdagangan Bebas ASEAN,
Resistensi dan Alternatif Globalisasi, Jakarta.
Severino, Rodolfo, 1998, Asia Policy Lecture : What ASEAN Is and What It Stands For , The Research Institute for Asia and the Pacific , University of Sydney Australia. Silalahi, M. Daud, 1992, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia Dan Implikasinya Secara Regional , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Sjamsumar et al., 1996, Kerjasama A S E A N :   L a t a r   B e l a k a n g , Perkembangan dan Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suryokusumo, Sumaryo, 2007, Studi Kasus Hukum Internasional , Tatanusa, Jakarta. Tambunan, Tulus TH., 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor.
Tarnama, Hilton, et al. , Mekanisme Penyeselaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Thontowi, Jawahir et al., 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung. Widjaya, Albert, 1982, Impak Kegiatan Perusahaan Multinasional Terhadap Keadaan Sosial dan Politk di Indonesia, Binacipta, Bandung.

## Artikel Jurnal
Aldo Rico Geraldi, “Yuridical Analysis To The Concept Of Exclusive Economic Zones And Continental Shelf Relating To The Island Of Senkaku / Diaoyu Between Japan And China Based On The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982”, Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 3, No. 2, 2017. Aldo Rico Geraldi, “Penyelesaian S e ng ke t a   Inve s t a s i   Me l a lu i International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia Vs Churchill Mining)”, Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, 2017, hlm. 93. Aldo Rico Geraldi, “Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan Dan Keistimewaan Yang Dilakukan

## Terhadap Perwakilan Diplomatik
Amerika Serikat Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Internasional”, Jurnal Komunikasi Hukum , Vol. 3, No. 1, 2017 Aldo Rico Geraldi, “Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi Amco Vs Indonesia Melalui ICSID”, Kertha Semaya , Vol. 02, No. 02, 2014. Aldo Rico Geraldi, “Kompetensi Arbitrase Internasional Dan Pengadilan Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing”, Jurnal Advokasi FH UNMAS , Vol. 7, No. 2, 2017.
Mely Caballero-Anthony, “Mechanism of Dispute Settlement: The ASEAN E x p e r i e nc e” ,  C onte mporar y Southeast Asia , Vol. 20, No. 1, 1998. Ratna Artha Windari dan Aldo Rico Geraldi, “Kedaulatan Dan Suksesi Negara Terkait Dengan Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Dalam Hal Pemisahan Timor Timur Dari Wilayah Republik Indonesia” , Arena Hukum, Vol. 10, No. 3, 2017.

## Makalah
Loveyta, “Perlindungan Terhadap Kepentingan Nasional Melalui Pengecualian Penerapan Prinsip- Prinsip WTO Untuk Negara
Berkembang”, Makalah Hukum Ekonomi Internasional , Fakultas Hukum Univ. Brawijaya, Malang, 2008.

## Internet
Direktorat Jenderal Kementerian Kerja Sama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI, “ASEAN” , http://www. kemlu.go.id/Documents/Tentang%20 ASEAN/Buku%20Ayo%20Kita%20 Kenali%20ASEAN.pdf , diakses 10
Maret 2018.
Dian Wahyudin, “Peluang Atau Tantangan Indonesia Menuju Asean Economic Community (AEC) 2015” ,  www. stiami.ac.id , diakses 10 Maret 2018. Kementerian Luar Negeri RI, “Pertemuan I Forum Maritim ASEAN (AMF)”, http://kemlu.go.id/_layouts/mobile/ PortalDetail-PressReleaseLike. aspx?l=en&ItemId=68675e11-b4bd- 4fea-85c5-8451ba3ba6b3 , diakses 10 Maret 2018.
T r i y o n o   W i b o w o ,   “A S E A N Maritime Forum Akan Dapat Mengatasi Berbagai Isu Terkait Wilayah Maritim”, http://www. tabloiddiplomasi.org/previous- isuue/104-agustus-2010/903-asean- maritime-forum-akan-dapat- mengatasi-berbagai-isu-terkait- wilayah-maritim.html , diakses 10 Maret 2018.