MODEL PEMBELAJARAN PARTISIPATIF  FAKIR MISKIN  DALAM PENGEMBANGAN USAHA MENUJU KEMANDIRIAN

## PARTICIPATORY LEARNING MODEL FOR THE POOR IN DEVELOPING BUSINESS TOWARDS SELF-RELIANCE
Hamzah, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto, dan Siti Amanah Institut Pertanian Bogor (IPB), Jl. Kamper, Kampus Darmaga, Bogor 16680 hamzahipb@yahoo.co.id
Diterima tanggal18 Februari 2015, dikembalikan untuk direvisi tanggal: 26 Februari 2015, disetrujui 5 Maret 2015
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peran pembelajaran partsipasi dalam pengembangan usaha fakir miskin menuju kemandirian; dan (2) tingkat partisipasi fakir miskin dalam meningkatkan  pengembangan usaha; serta  (3) merumuskan model pembelajaran bagi fakir miskin untuk mengembangkan  kemandirian usahanya. Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor dengan responden sebanyak 254 fakir miskin, yang diambil secara total sampling/sensus. Data di analisis  dengan  statistik deskriptif. Data yang berskala ordinal ditransformasi menjadi skala interval dan analisis data dilakukan dengan analisis korelasi Pearson. Pembelajaran partisipatif telah berhasil menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan untuk berusaha. Ikrar yang diucapkan pada setiap awal pertemuan pekanan menjadi penggugah kesadaran fakir untuk mengembangkan usahanya. tetapi masih berfokus pada pengembangan usaha secara individu. Tingkat partisipasi dalam memanfaatkan modal pinjaman untuk mengembangkan usahanya tergolong tinggi dalam kehadiran pada pertemuan kelompok, pengembalian pinjaman, dan kegiatan menabung. Model pembelajaran partisipatif bagi fakir miskin yang efektif dilakukan dalam dua tahapan. Tahap yang pertama ialah pemberdayaan masyarakat miskin dengan pembelajaran partisipatif yang diikuti oleh pemanfaatan zakat sebagai  modal produktif untuk pengembangan usaha fakir miskin, disertai pendampingan, seperti yang telah dilakukan. Tahap yang kedua adalah penguatan usaha yang dilakukan dengan mendinamiskan kelompok sehingga mereka dapat melaksanakan usaha bersama menuju kemandirian.

## Kata Kunci : Pembelajaran partisipatif, usaha kelompok, kemandirian
Abstract: The objetives of the study are to analyse: (1) the results of participative learning of the participant, and (2) the level of participation in the development of home industry, and (3) formulate effective participatory learning model. The respondents of the study were 254 poor people gathered through total/cencus sampling, in three sub- districts of Bogor. Data were analyzed with descriptive statistics. Data on ordinal scale were transformed into an interval scale, and its analysis was conducted by Pearson correlation analysis. Participatory learning was successful in developing willingness and capability of poor people to establish efforts in developing business. The pledge (consensus/sworn agreement) made at the beginning of the weekly meeting had become a trigger to raise awareness to expand business but still limited to the development of individual businesses. High level of participation was shown by the respondents through the attendance in group meeting and repayment of credit and saving. The effective model for participatory learning is conducted through two steps activities. The first step was to establish willingness and capability of poor people to develop business based on his/her own interest through participatory learning followed by the utilization of zakat (obligatory alms-giving and religious tax in Islam) as productive capital for business development for poor with assistance, as it has done. The second step is strengthening the business by building a dybamic group/community in order to carry out joint efforts toward self independence.
Keyword: Participatory learning, group efforts, self-reliance.
Hamzah, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto, dan Siti Amanah: Model Pembelajaran Partisipatif Fakir Miskin dalam Pengembangan Usaha menuju Kemandirian

## PENDAHULUAN
Program-program pengentasan kemiskinan yang telah diupayakan dan dicarikan solusi oleh Pemerintah Indonesia dan pihak lain yang terkait ternyata belum maksimal terealisasi menghapus kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (2013) sebanyak 28,07 juta jiwa (11,37 persen) dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa.
Angka kemiskinan yang cenderung tinggi mengindikasikan sulitnya masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan ialah dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembelajaran partisipatif yang diikuti oleh pemanfaatan zakat sebagai  modal produktif untuk pengembangan usaha fakir miskin, disertai pendampingan. Hasil analisis Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sekitar Rp. 217 trilyun/tahun (Mintarti, 2011). Potensi zakat yang demikian besar merupakan peluang untuk pengembangan usaha penerimanya yang tergolong fakir miskin.
Pendayagunaan zakat (pemberian dana zakat dan pendampingan) harus berdampak positif bagi fakir msikin, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, fakir miskin dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak, sedangkan dari sisi sosial dituntut dapat  hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat pembelajaran/ edukatif.
Di dalam penelitian ini pemerdayaan masyarakat miskin melalui pembelajaran partisipatif difasilitasi oleh pendamping dengan memberikan motivasi berusaha, teknik pengembangan usaha dan semangat kewirausahaan. Pembelajaran diikuti dengan partisipasi fakir miskin dalam pengembangan usaha, berdasar pendekatan learning by doing yang  meliputi tahapan-tahapan: (1) menghadiri pertemuan kelompok untuk mewujudkan potensi pengembangan usaha, (2) menguatkan usaha individu fakir miskin dengan pemberian pinjaman modal usaha, (3)
membangun kerjasama antarindividu fakir miskin, antara lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha (4) mengembangkan usaha bersama sesama fakir miskin, (5) pengembalian modal usaha, dan (6) membiasakan giat dalam menabung.
Pembelajaran partisipatif dalam paradigma penyuluhan  pembangunan  yang difokuskan pada pembelajaran kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolopng dan mengorganisasikan diri dalam mengakses informasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya. Penyuluhan yang merupakan pendorong kemampuan masyarakat, baik secara persuasif maupun edukatif sebaiknya dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Metode ini dipusatkan pada kepentingan dan aspirasi pelaku utama dan keluarganya, sehingga kemandirian mereka dapat terwujud untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis peran pembelajaran partsipatif dalam pengembangan usaha fakir miskin menuju kemandirian; (2) tingkat partisipasi fakir miskin dalam meningkatkan  pengembangan usaha; dan  (3) merumuskan model pembelajaran bagi fakir miskin untuk mengembangkan  kemndirian usahanya.

## KAJIAN LITERATUR
Pembelajaran partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan peserta didik melalui berbagai kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, hingga pada pelaksanaan, serta meliputi monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dan dapat pula tindak lanjut dari hasil pembelajaran (Malik, 2011).
Pembelajaran partisipatif menekankan bahwa peserta didik atau klien adalah pemegang peran dalam proses keseluruhan kegiatan pembelajaran, sedangkan pendidik atau pendamping lebih diarahkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran (Sudjana, 2000).
Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memiliki beberapa ciri, antara lain pembelajaran menitikberatkan pada keaktifan peserta didik, kegiatan
belajar dilakukan secara kritis dan analitik, motivasi belajar relatif tinggi, pendidik hanya berperan sebagai pembantu (fasilitator) peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar, memerlukan waktu yang memadai (relatif lama), dan memerlukan dukungan sarana belajar yang lengkap. Peserta didik atau kelayan secara mandiri dapat menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka mempunyai kesadaran dan kemampuan penuh untuk membentuk hari depannya.
Pada umumnya partisipasi masyarakat masih terbatas pada implementasi atau penerapan program. Masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar. Akhirnya, partisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki kesadaran kritis.
Terhadap kondisi partisipasi tersebut dapat dilakukan tindakan korektif yang disejajarkan dengan upaya mencari definisi masyarakat yang lebih alami, aktif, dan kritis. Konsep yang baru tersebut menumbuhkan kemauan aktif dan  daya kreatif dalam dirinya sendiri (Paul,1987) dalam (N.T., Fredian: 338) sebagai berikut:”..... participation refes to an active process whereby beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project benefits”. Pengertian tersebut melihat keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan. penikmatan hasil, dan evaluasi (Cohen and Uphoff, 1980). Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis).
Pengertian partisipasi tersebut sejalan dengan filosofi penyuluhan yang berbunyi “ to help people to help themselves through educational means to improve their level of living” atau membantu masyarakat dalam menolong diri sendiri (mandiri) dengan memaknai pendidikan (non formal) sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidupnya. Filosofi penyuluhan tersebut menyatakan pentingnya pengembangan dasar penyuluhan, yaitu pendidikan
non formal yang dilaksanakan melalui proses dialog dan bertujuan merubah atau meningkatkan kompetensi melalui kualitas perilaku pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Kegiatan penyuluhan pembangunan berpotensi menjadi salah satu alternatif terpenting untuk itu (Sumardjo, 2010). Dalam hal ini dibutuhkan perubahan pendekatan dan paradigma penyuluhan yang tepat dari yang bersifat top down ke pendekatan yang partisipatif dan konvergen (Sumardjo, 1999). Fakta menunjukkan sistem penyuluhan yang partisipatif dan terjadi konvergensi kepentingan masyarakat dengan pemerintah ternyata lebih berdampak memberdayakan (Sumardjo, 2010).
Hasil penelitian Douglah and Sicilima di Tanzania (1997) dalam Amanah (2010), tentang pelibatan masyarakat dalam dua pendekatan penyuluhan, yaitu latihan dan kunjungan. Partisipasi pada kedua pendekatan belum menerapkan pendekatan partisipasi yang berimbang. Partisipasi masih ditekankan pada pelaksanaan daripada pelibatan kelompok target pemberdayaan saat  perencanaan dan evaluasi program. Satria (2001) menyatakan bahwa  pemberdayaan dalam komunitas akan berhasil jika menerapkan prinsip-prinsip kejelasan tujuan, prinsip dihargainya pengetahuan dan nilai lokal, prinsip keberlanjutan dan ketepatan kelompok sasaran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor dengan reponden sebanyak 254 fakir miskin, yang diambil secara total sampling/ sensus. Responden fakir miskin terdiri atas 66 pelaku usaha sayuran di Kecamatan Cibungbulang, 85 pelaku usaha pembuatan tusuk sate  di Kecamatan Tenjolaya, dan 103  pelaku usaha sepatu  di Kecamatan Taman Sari.  Penelitian lapang dilaksanakan selama tahun 2013. Instrumen penelitian/kuesioner dibangun berdasarkan  konsep partisipasi, dan pemberdayaan. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner dilakukan kepada 30 fakir miskin di kota Bogor dengan hasil yang menunjukan bahwa  instrument yang valid dan sahih. Data di analisis  dengan  statistik deskriptif, data yang berskala ordinal di transformasi menjadi skala interval.
Hamzah, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto, dan Siti Amanah: Model Pembelajaran Partisipatif Fakir Miskin dalam Pengembangan Usaha menuju Kemandirian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi peubah-peubah penelitian disajikan pada Tabel 1. Fakir miskin pelaku usaha tergolong pada umur produktif dengan tingkat pendidikan tergolong rendah (rata-rata  berpendidikan SD dan mengikuti pendidikan non formal sebanyak 1 kali selama tiga tahun terakhir). Dalam ajaran Islam, kewajiban belajar jangka waktunya tidak terbatas, sepanjang hayat di kandung badan.
Menurut Padmowihardjo (2001) pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang  mengecewakan dapat berpengaruh terhadap proses belajar. Pengalaman fakir miskin dalam berusaha rata-rata adalah selama 6,9 tahun, dan usaha yang dijalankannya  merupakan sumber utama pendapatan rumah tangga mereka. Tingkat pendapatan fakir miskin tergolong tinggi, yaitu rata-rata Rp 2.170.000/ bulan.
Pembelajaran partisipatif yang dilakukan  fasilitator dalam memberikan motivasi ekstrinsik, pengetahuan, dan kewirausahaan masih dirasakan rendah oleh fakir miskin.   Namun, berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara  mendalam, pembacaan ikrar pada setiap awal pertemuan kelompok  yang dipimpin oleh pendamping berhasil menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu mendorong fakir miskin bersemangat melakukan silaturahim dalam pertemuan kelompok, menambah pendapatan keluarga, mengembalikan pinjaman, dan aktif menabung. Kegiatan menabung, selain untuk kepentingan keluarga juga untuk berinfak, sedekah, serta membantu fakir miskin lain yang mengalami kesulitan.

## Tabel 1.  Deskripsi Peubah-Peubah Penelitian
Peubah  dan Sub-peubah                     Ukuran      Kategori
Karakteristik Individu Umur Tahun 38 Pendidikan formal 1) Tahun 7,0 Pendidikan non formal Kali 1,0 Pengalaman berusaha Tahun 7 Jumlah tanggungan keluarga Orang 4,0 Tingkat pendapatan 3) Juta 2,2 Rp./bln Pembelajaran Partisipatif 2) Skor 49,3 Motivasi Skor 60,2 Teknik Pengembangan usaha Skor 34,9 Semanagat Kewirausahaan Skor 52,8
Dukungan Kelembagaan 2) Skor 40,6 Penyedia modal Skor 64,1 Penyedia informasi Skor 38,9 Pemasaran hasil usaha Skor 18,7 Dukungan Lingkungan Sosial Skor 48,1 dan Keagamaan 2) Dukungan keluarga Skor 75,5 Nilai-nilai budaya gotong royong Skor 54,5 Peranan keagamaan dalam Skor 49,8 keluarga dan masyarakat Kepemimpinan formal dan non formal Skor 12,5 Tingkat Partisipasi 2) Skor 61,8 Tingkat pengembangan usaha Skor 39,9 fakir miskin yang sudah dilakukan 2) Tingkat pengembangan kerjasama 2) Skor 20,3 Tingkat pengembangan usaha bersama 2) Skor 22,2 Tingkat kehadiran dalam kelompok 2) Skor 97,7 Tingkat pengembalian modal usaha 2) Skor 100,0 Tingkat jumlah tabungan 2) Skor 90,0
1) Jumlah kali keikutsertaan selama tiga tahun terakhir ;
2) Kategori skor:  rendah : 1.< :50; 2. sedang : 51–75; ; 3. tinggi : > 76
3) Kategori Pendapatan 1.  rendah :<  1.juta; 2.sedang: 1.01juta -1.5juta; 3.tinggi : >1.6 juta.
Dukungan kelembagaan dalam kategori rendah untuk dukungan informasi dan pemasaran, sedangkan untuk penyediaan pinjaman modal tergolong sedang. Pinjaman modal relatif sangat mudah diakses oleh fakir miskin akan tetapi terkait dengan informasi pengembangaan usaha dan pemasaran masih sulit diperoleh responden, hal ini diduga karena pendamping belum diberi kemampuan dalam kedua bidang tersebut.
Dukungan sosial keagamaan berupa dukungan keluarga termasuk dalam kategori tinggi, antara lain nilai budaya gotong royong dan peranan agama dalam keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari istri atau suami dan anak. Keluarga adalah tempat terpenting bagi anak-anak dalam memperoleh nilai-nilai dasar kehidupan dalam membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang yang berhasil dalam  masyarakat (Depsos, 2003).

## Pembelajaran Partisipatif dalam Pengembangan Usaha Fakir Miskin Menuju Kemandirian
Salah satu paradigma pemberdayaan berbasis zakat adalah paradigma transformasi, yakni suatu proses menggerakkan masyarakat dengan nilai-nilai
baru yang dapat mencerahkan jiwa,  semangat dan daya nalar masyarakat sehingga mereka kembali menemukan jalan hidup yang dapat mendorong, memperbaiki dan meningkatkan status fakir miskin yang merupakan golongan mustahiq (yang menerima bantuan zakat) menjadi muzakki (yang memberi bantuan zakat). Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus berkelanjutan dan gerakan tanpa henti.
Saat ini tuntutan terhadap pelaku fasilitator harus memiliki kemampuan yang memadai semakin menguat. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperkaya pengetahuannya, melainkan mereka juga dituntut meningkatkan keterampilannya dalam merancang kualitas pemberdayaan.
Pembelajaran partisipatif yang dilakukan fasilitator seharusnya meliputi berbagai tujuan, yaitu selain pengelolaan  zakat, juga harus memberikan fasilitasi, pembelajaran, motivasi, semangat  kewirausahaan serta intelektual keagamaan agar semakin meningkat kemampuan usahanya, kualitas  keimanan dan keislamannya yang dapat mengubah sikap mental ketergantungan serta mengembangkan etos kerja, sehingga dapat menumbuhkan kemandirian. Menurut Amanah (2007), peranan pendamping dalam penyuluhan adalah dapat berfungsi sebagai: (a) fasilitator, (b) motivator, dan (c) katalisator. Definisi pendamping sebagai fasilitator menurut Sumardjo (2010) antara lain adalah untuk membangkitkan kebutuhan untuk berubah, menggunakan hubungan untuk perubahan, mendiagnosis masalah, mendorong motivasi untuk berubah, merencanakan tindakan pembaharuan, memelihara pembaharuan dan mencegah stagnasi, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan.
Pembelajaran partisipatif yang peranannya dilakukan fasilitor  memberikan motivasi kepada fakir miskin agar tidak terjebak pada rutinitas pekerjaan yang statis saja, melainkan harus dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan selera pasar yang ada. Tentunya motivasi yang diberikan tidak hanya sebatas pada hal pendapatan fakir miskin semata, melainkan dapat juga dalam hal pembelajaran, nilai sosial keagamaan, dan hail lain yang dapat diterima dengan baik oleh para fakir miskin.
Sebagai katalisator, peranan pendamping dibutuhkan oleh fakir miskin pelaku usaha terutama untuk membuka jaringan/hubungan, baik sesama fakir miskin maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan usaha yang dijalankan fakir miskin. Rutinitas usaha harian yang dijalankan fakir miskin serta keterbatasan dalam mengakses kerjasama dengan pihak-pihak lain merupakan ruang-ruang yang membutuhkan kehadiran fasilitator sebagai katalisator, misalnya untuk mengakses informasi pemasaran hasil usaha yang perlu dioptimalkan. Hal ini hampir senada dengan Hubeis et,al (1992) yang mengatakan peran pendamping sebagai katalisator pembangunan sangat diperlukan untuk mengatasi kebekuan dengan cara mendorong timbulnya perasaan ketidakpuasan di masyarakat mengenai hasil pembangunan yang sudah ada. Ketidakpuasan ini akan membantu mereka untuk melihat sesuatu permasalahan dalam pembangunan dengan lebih luas.
Hasil penelitian ini menunjukan  (Tabel 1), bahwa peran fasilitator dalam menjalankan motivasi, pembelajaran, dan fasilitasi kewirausahaan rata-rata selama 3-10 tahun yang dirasakan oleh fakir miskin merupakan interaksi intensif antara pendamping dengan fakir miskin. Demikian juga hasil wawancara mendalam dengan beberapa fakir miskin, yang mengatakan bahwa para fasilitator mitra usaha mereka selama ini mendapat tempat di hati fakir miskin, sehingga para pendamping dianggap seperti keluarga sendiri, terkadang diajak makan bersama, bahkan diantara mereka ada yang dianggap anak sendiri. Kedekatan para pendamping kepada fakir miskin ini menumbuhkan motivasi intrinsik fakir miskin yaitu adanya kesadaran untuk berubah (semangat berusaha untuk meraih masa depan yang lebih baik) dengan prinsip hari ini fakir miskin diberi bantuan esok menjadi muzakki (memberi bantuan).
Ikrar yang dibaca di dalam setiap pertemuan menjadi magnet menggugah kesadaran fakir miskin untuk semangat berwirausaha yang dibuktikan dengan kehadiran pada setiap pertemuan, tepat membayar angsuran, bahkan menabungkan uang mereka, baik hasil dari keuntungan usahanya maupun dari rizki yang lainnya. Sikap fakir miskin seperti ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ia telah berdaya,
Hamzah, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto, dan Siti Amanah: Model Pembelajaran Partisipatif Fakir Miskin dalam Pengembangan Usaha menuju Kemandirian
namun dalam hal usaha mereka masih bersifat individu dan belum mandiri dalam kelompok.

## Model Pembelajaran Partisipatif Fakir Miskin dalam Mengembangkan Usaha
Pemberdayaan fakir miskin pada dasarnya merupakan proses interaksi antara kelompok fakir miskin yang difasilitasi oleh pendamping, untuk membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan kelompok fakir miskin dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya kesejahteraan dan kemandirian.
Pemberdayaan kelompok fakir miskin melalui pendampingan diharapkan dapat memperbaiki empat akses, yaitu: (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi; (3) akses terhadap pasar, sehingga produk yang dihasilkan dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah; dan ( 4) akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam hal ini, fokus pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan.
Usaha individu atau sering juga disebut usaha rumahan, di Indonesia jumlahnya lebih dari 51 juta usaha atau lebih, dan 99,9% pelaku usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis, serta merupakan usaha kecil dengan modal terbatas dan kemampuan manajerial yang juga terbatas. Kelompok usaha tersebut sangat rentan terhadap masalah-masalah perekonomian terlebih setelah diberlakukannya pasar bebas ASEAN pada tahun 2015. Menurut Kuncoro (2000), ada beberapa kendala yang dialami oleh UMKM dalam menjalankan usahanya, yaitu antara lain berupa tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.
Menurut Primahendra et al., (2002) dikatakan bahwa pemanfaatan kelompok sebagai kelembagaan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting karena: (1) bagi orang miskin,
mengatasi kemiskinan secara sendirian hampir tidak mungkin. Berbagai studi kasus memperlihatkan bahwa pendekatan kelompok lebih berhasil daripada individual; dan (2) dalam kebersamaan terjadi proses penyatuan potensi dan saling  memperkuat. Dalam proses ini berbagai keterbatasan yang dimiliki orang miskin disinergikan untuk mencapai hasil yang lebih besar.
Kemampuan kelompok miskin untuk mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif guna memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya, tidak bisa muncul secara otomatis. Diperlukan suatu proses interaksi antara kelompok fakir miskin dengan pendamping, agar terjadi proses transformasi dari tidak mampu menjadi sejahtera. Pendamping yang berperan dalam pendampingan masyarakat miskin hadir sebagai agen perubahan yang ikut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh fakir miskin.
Dalam  fasilitasi harus terjadi interaksi dinamis antara fakir miskin dan pendamping yang secara bersama-sama melakukan berbagai aktivitas pemberdayaan, mulai dari merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, sampai dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada lfe (1995), peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendidik, peran sebagai perwakilan fakir miskin, dan peran teknis lainnya bagi kelompok fakir miskin yang didampinginya.
Peran fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi kelompok fakir miskin yang didampinginya. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran fasilitator antara lain menjadi model atau panutan, melakukan mediasi dan negosiasi memberi dukungan membangun kesepakatan bersama serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan
sumber daya alam dan kearifan lokal.
Fakta di lapangan ditemukan bahwa pendamping memiliki tiga peran dalam melakukan pendampingan usaha fakir miskin . Pertama, peran dalam pembelajaran, merupakan peran yang berkaitan dengan pembangkitan kesadaran fakir miskin, penyampaian informasi, penyelenggaraan pelatihan berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif  berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman fakir miskin.
Kedua, peran fasilitasi fakir miskin merupakan peran yang berkaitan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan fakir miskin yang didampinginya. Beberapa tugas  yang berkaitan dengan peran fasilitasi antara lain mencari sumber daya, sumber dana, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat serta membangun jaringan.kerja dan pemasaran.
Ketiga, peran teknis merupakan peran yang berkaitan dengan aplikasi yang berkaitan dengan keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya menjadi “manajer  perubahan” yang mengorganisir kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis membangun berbagai ketrampilan dasar seperti: melakukan analisis  sosial, dinamika kelompok menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
Proses  fasilitasi terdiri dari tiga tahap, yakni: Pertama, tahap perintisan dan penumbuhan  yang merupakan proses menumbuhkan rasa miliki kemampuan untuk berusaha, saling percaya antara anggota kelompok serta membangun konsensus- konsensus atau komitmen bersama. Dalam tahap penumbuhan dilakukan proses penyadaran yang meliputi pentingnya berkelompok (sesuai falsafah sapu lidi) dan cara berkelompok, pentingnya pencatatan pembukuan, pentingnya manajemen, pentingnya orientasi pasar, pentingnya pembuatan kelayakan usaha.
Kedua, tahap penguatan, yang terdiri atas penguatan usaha, antara lain meliputi manajemen
usaha, penanganan produk dan teknologi produksi, penguatan manajemen organisasi meliputi tertib administrasi, kepemimpinan dan rotasi pengurus, pemahaman peran, fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi, serta penyusunan aturan-aturan secara tertulis, membangun jaringan baik dalam akses pemasaran maupun akses informasi, dan penguatan permodalan (penghimpunan dan pengelolaan dana, membangun akses pelayanan keuangan dengan lembaga keuangan).
Ketiga, tahap pemandirian, yang dapat ditandai dengan mulai stabilnya usaha yang dijalankan, adanya standarisasi mutu produk, terciptanya manajemen keorganisasian yang baik, adanya legalitas kelembagaan komunitas, terbangunnya jaringan dan akses dalam pemasaran, informasi, dan pelayanan keuangan, serta kemampuan pembiayaan operasional lembaga.
Setelah ketiga tahapan pendampingan tersebut berjalan dengan baik dan stabil, langkah terakhir dalam pendampingan/fasilitasi adalah fase pelepasan program merupakan fase akhir proses pendampingan, sekaligus menandai telah tercapainya kemandirian kelompok fakir miskin. Pasca dicapainya fase pelepasan program, peran pendamping di komunitas secara perlahan dikurangi dan dapat dialihkan kepada kader komunitas yang telah dibina. Fase pelepasan ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program, kuangan dan kelembagaan pasca berakhirnya pendampingan. Lembaga komunitas telah mempunyai aspek legal dan kapasitas yang memadai untuk mengakses kerjasama dengan pihak-pihak terkait di luar komunitas.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Tingkat partisipasi kehadiran fakir miskin dalam pertemuan kelompok, pengembalian modal usaha dan jumlah tabungan, termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan dalam pengembangan kerja sama dan usaha bersama tergolong rendah. Hal ini  disebabkan oleh pembelajaran yang telah dilakukan masih berfokus pada pengembangan usaha secara individu. Peran pembelajaran partsipatif yang diperankan pendamping dalam menjalankan motivasi,
Hamzah, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto, dan Siti Amanah: Model Pembelajaran Partisipatif Fakir Miskin dalam Pengembangan Usaha menuju Kemandirian
pembelajaran dan fasilitasi kewirausahaan telah dirasakan oleh fakir miskin. Ikrar yang dibaca dalam setiap pertemuan pekanan dapat menjadi magnet menggugah kesadaran fakir miskin untuk semangat dalam berwirausaha yang dibuktikan dengan kehadirian pada setiap pertemuan, tepat membayar angsuran, dan aktif dalam menabung. Sikap tersebut sesunggunya menunjukkan bahwa fakir miskin telah berdaya secara individu, dan menuju kemandirian secara kelompok.
Model pembelajaran partisipatif bagi fakir miskin yang efektif ialah melalui pengembangan usaha individu dengan meningkatkan pemberdayaan kelompok untuk mewujudkan usaha kelompok yang diarahkan pada kemandirian usaha.

## Saran
Mengacu pada simpulan, maka partisipasi terkait

## DAFTAR PUSTAKA
Amanah.S. 2007. Peran Kearifan lokal dalam pengembangan komunikasi Pesisir. Bandung CV. Citra Praya —————— 2010. Peran Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Komunikasi Pembangunan 08 (1).
Depsos.2003.  Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta : Badan Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
Halim Malik. 2011. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak untuk program “WAJAR” 9 tahun. Diambil dari: http://www.kompasiana.com, di unduh 1 November 2011.
Ife, J. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice: Longman. Australia.
Ife, J. dan Toseriero, F. 2008. Community Development: Alternatfi Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hubeis et all. 1992. Penyuluhan Pembangunan Indonesia : Menyongsong Abad XXI. PT
Kuncoro, Mudrajad (2000), Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah Dan Strategi Pemberdayaan. Yogyakarta. Minarti. 2011.Tolak Ukur Syariah dalam Meneguhkan Perlawanan Atas Kemiskinan Journal Indonesia Magnificence of Zakat , Vol 3.
Padmowihardjo S. 2001. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dalam Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis. Departemen Pertanian. Jakarta.Rejeki.
Primahendra, R. 2002. The Role of Micro Finance In Economic Development & Poverty Eradication. Workshop On Micro Credit Schemes In NAM Member Countries (Empowering Women’s Role In Small-Scale Business Development), Jakarta, 24 –25 June 2002.
Sudjana, D.2000. Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas. Bandung: Falah Production.
Sumardjo. 1999.  Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan  Kemandirian Petani (Kasus di Propinsi Jawa Barat).  [Disertasi].  Bogor [ID]:  Program  Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
_______.2010. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Konflik dalam rangka Pengelolaan Kebun Sawit
dengan pengembangan usaha bersama fakir miskin dan kerja sama dengan pihak lain perlu dilakukan secara terus-menerus. Partisipasi dapat berupa kerja sama sesama fakir miskin pelaku usaha dalam membentuk kelompok, serta dapat pula kerja sama antara fakir miskin dengan pihak lain di luar kelompok seperti pemerintahan, lembaga swasta, LSM, maupun kelomok usaha yang lain. Dalam pembelajaran yang dilakukan, pendamping perlu memiliki kompetensi sebagai pemberdaya. Oleh karena itu diperlukan pelatihan berkala dan berjenjang kepada pendamping tekait manajemen usaha, kewirausahaan, aspek pemasaran. Menjalankan usaha, sangat penting bagi fakir miskin untuk membentuk usaha kelompok, sehingga dapat saling menguatkan usaha sesama fakir miskin, terlebih guna mengantisipasi ancaman usaha yang ada ketika berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Berkelanjutan. Kerjasama Care IPB dengan Badan Litbang Pembangunan Daerah. Pekanbaru.
________.2010. Penelitian Unggulan KKP3T di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB. Bogor.
Nasdian, T. Fredian. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekologi dan Keadilan Sosial.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Oos M. Anwas atas bimbingan dalam penulisan artikel ini.
*******