Otentisitas Asuransi Syariah:

## Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40/2014 Tentang Perasuransian

## Rully Syahrul Mucharom
(Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan, Serang, Banten, 4211, Email: rulymucharom@gmail.com)
Abstrak:
Asuransi  syariah  ( takâful ) berdasar  pada  prinsip  saling  berbagi tanggung jawab. Berbagi tanggung jawab tersebut melalui premi yang dimiliki  oleh  masing-masing  orang.    Dalam  prinsip  hukum  Islam, asuransi  merupakan  konsep  saling  membantu  antara  satu  orang dengan  yang  lainnya  tanpa ghurûr dan maysir. Prinsip  berbagi tanggung jawab dalam asuransi syariah merupakan tolong menolong dengan  dasar-dasar  sistem  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  al- Qur’an  dan  hadits.  Asuransi  syariah  di  Indonesia  diatur  bersama- sama  asuransi  konvensional  dalam  Undang-undang  No.  40/2014 tentang  perasuransian.  Kondisi  perundang-undangan  tentang asuransi  syariah  yang  diintegrasikan  dengan  asuransi  konvensional merupakan kondisi yang tidak ideal mengingat perbedaan-perbedaan prinsipil  di  antara  keduanya.  Penerapan  asuransi  syariah  ( takâful ) tidak  semata-mata  membutuhkan  payung  hukum  tetapi  juga  aturan yang  jelas  dan  khas.  Selain  membahas  kedudukan  asuransi  syariah dalam Undang-undang No. 40/2014 Tentang Perasuransian, kajian ini juga membahas asuransi dalam persepktif hukum Islam.
Kata-kata Kunci: Otentisitas Asuransi Syariah, Undang-Undang No. 40/2014, Wakalah, Hukum Islam

## Abstract:
Sharia  insurance  ( takâful )  is  based  on  the  principle  of  sharing responsibility. It is done through premiums owned by each party. In the Islamic law principle, insurance constitutes the concept of mutual help between one person and another without ghurûr (deceiving) and maysir (gambling). The principle of sharing responsibility in the sharia insurance is helping each other on the basis of a system as defined in the  Qur'an  and  hadith.  Sharia  insurance  in  Indonesia  as  well  as

## Rully Syahrul Mucharom
conventional  insurance  are  regulated  in  Law  No.  40/2014  on insurance. The legislation of sharia insurance which is integrated with conventional  insurance  can  be  seen  as  a  condition  that  is  not  ideal considering  the  principal  differences  between  the  two.  The Implementation of sharia insurance ( takâful ) does not merely require a legal footing but also clear and specific rules. In addition to discussing the status of takâful in the Law No. 40/2014 on insurance, this paper also discusses the insurance in the perspective of Islamic law.
Key Words:
Sharia Insurance Authenticity, Law Number 40/2014, Wakalah, Islamic Law

## Pendahuluan
Islam  diyakini  sebagai  agama  universal,  tidak  terbatas  ruang dan  waktu  sebagaimana  dinyatakan  oleh  al-Qur'an  sendiri.  Dengan demikian,  Islam  seharusnya  dapat  diterima  oleh  setiap  manusia, tanpa  harus  ada  pertentangan  dengan  situasi  dan  kondisi  di  mana manusia  itu  berada.  Islam  dapat  berhadapan  dengan  masyarakat modern, sebagaimana ia dapat berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja.  Ketika  berhadapan  dengan  masyarkat  modern  dengan tantangan  modernitasnya,  Islam  dituntut  dapat  menghadapi tantangan  modernitas  tersebut. 1 Dalam  era  moderenitas  saat  ini, banyak  prodak  muamalat  yang  berkembang,  seiring  dengan  itu, maka diperlukan adanya sandaran sebagai mâr’ja dalam menentukan hukum  suatu  muamalat,  seperti  yang  berkembang  saat  ini  yaitu asuransi syariah ( takâful ). Konsep takâful sebagai upaya untuk menjalankan syariat Islam yang  pada  masa  moderen  ini  karena  berkembangnya  model
1 Amir  Mu'allim dan  Yusdani, Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  UII Press,  1999),  1,  dalam  Achmad  Bahrur  Rozi, Penerapan  Syari’ah  Di  Negara  Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im), Jurnal Al-Ihkam, (Vol. 10 No.2
Desember  2015),  372.  Agama  adalah  sebuah  koleksi  terorganisir  dari  kepercayaan, sistem  budaya,  dan  pandangan  dunia  yang  menghubungkan  manusia  dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci  yang  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  makna  hidup  dan  /  atau  menjelaskan asal  usul kehidupan  dan  sebagainya. Lihat  Deny  Setiawan dan  Bahrul  Khoir  Amal, Membangun  Pemahaman  Multikultural  dan  Multiagama  Guna  Menangkal  Radikalisme  di Aceh Singkil , Jurnal Al-Ulum (Vol 16 No. 2 Desember 2016), 352.
muamalat. Menurut Muhammad Farouq Nabhan, 2 dalam pengertian para fuqaha, syariah adalah menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan tuhan, maupun dengan umat manusia lainnya. Sejalan dengan hal ini, maka syariah  itu  mencakup  aspek-aspek  akidah,  akhlak,  dan  amaliah. Namun  demikian,  istilah  syariah  itu  terkadang  berkonotasi  dengan fiqih,  yaitu  norma-norma  amaliah  beserta  implikasi  kajiannnya. Secara  umum,  bahwa  kajian  dalam  hukum  Islam  mengandung  2 (dua) bidang pokok, yaitu: 3
1. Kajian  tentang  perangkat  peraturan  terperinci  yang  bersifat amaliyah  dan  harus  dikuti  oleh  umat  Islam  dalam  kehidupan beagama.  Inilah  yang  secara  sederhana  disebut  fiqh  dengan segala lingkup pembahasannya.
2. Kajian  tentang  ketentuan  serta  cara  dan  usaha  yang  sistematis dalam memproduksi perangkat peraturan yang disebut dengan ushul  fiqh.  Dalam  term  lain  dapat  juga  disebut  sebagai
“metedologi hukum Islam”.
Yang  termasuk  dengan  syariah,  dalam  pengertian  etimologis adalah  jalan  yang  harus  ditempuh  (oleh  setiap  umat  Islam).  Dalam arti  teknis,  syariah  adalah  seperangkat  norma  ilahi  yang  mengatur hubungan  manusia  dengan  Allah,  hubungan  manusia  dengan manusia  lain  dalam  kehidupan  sosial,  hubungan  manusia  dengan benda  dan  alam  lingkungan  hidupnya.  Norma  ilahi  mengatur  tata kehidupan berupa:
1. Kaidah  ibadah,  dalam  arti  khusus  atau  disebut  juga  dengan kaidah  ibadah  murni,  mengatur  cara  dan  upacara  hubungan langsung manusia dengan tuhannya; dan
2. Kaidah  mumalah,  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia lain dan  benda dalam masyarakat. 4 “Hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” .  Maksud  kaidah  ini  adalah  bahwa  setiap
2 Muhammad Farûq Nabhân, al-Madkhal li al-Tasyrî’ al-Islâm, (Bairut: Libanon, Dar al Qalam: 1981), 11. Dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 41.
3 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 27.
4 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 34.

## Rully Syahrul Mucharom
muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama ( mudlârabah atau musyârakah ), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti  mengakibatkan  kemudaratan,  tipuan,  judi  dan  riba. 5 Asuransi  pada  dasarnya  adalah  nilai-nilai  kebaikan  dengan sistem adanya penanggung dan tertanggung resiko, tetapi akad yang dibangun dalam asuransi tidak memasukan akad tabarru’ 6 sebagai dasar dalam upaya tolong menolong.
Pada prinsipnya, takâful adalah transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip  kerjasama,  tanggung  jawab,  jaminan,  perlindungan dan  bantuan  antara  kelompok  peserta,  yang  mewakili  bentuk asuransi mutual. Di bawah skema takâful , peserta takâful (juga dikenal sebagai  pemegang  polis  asuransi)  memberikan  kontribusi  proporsi tertentu  dari  jumlah  penuh  dari  kontribusinya  sebagai tabârru' . Sumbangan dari  seluruh peserta diakumulasi ke dalam dana umum yang  disebut  dana tabârru '  atau  dana  risiko,  dari  mana  kompensasi atau  ganti  rugi  diberikan  kepada  peserta  menderita  kerugian didefinisikan.  Ini  adalah  kebijakan  saling  kerjasama,  solidaritas  dan persaudaraan  terhadap  risiko  tak  terduga  atau  bencana,  di  mana pihak yang terlibat, diharapkan dapat memberikan kontribusi benar. 7 Ada dua jenis takâful yaitu; takâful asuransi jiwa (dikenal sebagai takâful keluarga)  dan  asuransi  non-jiwa  (dikenal  sebagai takâful umum).  asuransi  non-jiwa takâful beroperasi  cukup  mirip  dengan jaminan bersama dimana semua peserta berkontribusi saham mereka
5 Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan- keputusannya.  Lihat  Himpunan  Fatwa  DSN  Edisi  Kedua  Tahun  2003,  dalam  H.  A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 130.
6 Pada  dasarnya  kalimat tabârru’ adalah  upaya  untuk  memberikan  sesuatu  kepada orang lain sebagai dasar saling tolong menolong, atau dapat diartikan sebagai hibah, oleh  karena  itu  hal  tersebut  paling  tidak  memenuhi  4  (empat)  rukun,  antara lain: pertama, Adanya  yang  memberi,  syaratnya  ialah  orang  yang  berhak memperedarkan  hartanya  dan  memiliki  barang  yang  diberikan; kedua, Ada  yang diberi,  syaratnya  yaitu  berhak  memiliki; ketiga, ijâb dan qâbul ;  dan keempat, Adanya barang yang diberikan.  Lihat Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet Ke-39, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 327.
7 Mohamad  Abdul  Hamid,  et.  al. The  Ownership  of  Islamic  Insurance  (Takâful)  in Malaysia ,  International  Journal  of  Advances  in  Management  and  Economics,  (Vol.2,
Issue 6, Nov.-Dec. 2013), 22.
sendiri  premi  ke  dalam  kolam  dan  saling  setuju  untuk  mengganti kerugian  peserta  yang  menderita  bahaya  yang  diasuransikan. asuransi jiwa takâful bekerja baik sebagai tabungan instrumen. Peserta menetapkan  jumlah  target  mereka  sendiri  untuk  mengumpulkan selama jangka waktu tertentu, serta alat perlindungan di mana semua peserta  menjamin  satu  sama  lain  terhadap  peristiwa  tertentu  yang akan mengubah kondisi keuangan mereka. 8
Di  Indonesia,  asuransi  merupakan  bagian  dari  kaidah muamalah yang dibangun atas dasar saling menanggung satu dengan yang lainnya. Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan,  baik  dengan  penetapan  ketentuan  baru  maupun  dengan penyempurnaan  ketentuan  yang  telah  ada.  Upaya  tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk, sebagai berikut: 9
1. Penetapan  landasan  hukum  bagi  penyelenggaraan  usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah;
2. Penetapan  status  badan  hukum  bagi  perusahaan  asuransi berbentuk  usaha  bersama  yang  telah  ada  pada  saat  undang- undang ini diundangkan;
3. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
4. Pemberian amanat lebih besar kepada perusahaan asuransi dan perusahaan  asuransi  syariah  untuk  mengelola  kerja  sama dengan  pihak  lain  dalam  rangka  pemasaran  layanan  jasa asuransi  dan  asuransi  syariah,  termasuk  kerja  sama  keagenan; dan 5. Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  kesehatan  keuangan,  dan perilaku usaha yang sehat.
Dengan  adanya  UU  No.  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian pada  dasarnya  mendorong  pembangunan  nasional  melalui  2  (dua) pendekatan pembangunan perasurasian yaitu asuransi  konvensional dan  asuransi  syariah  dalam  satu  prodak  peraturan  perundang- undangan.
8 Ibid. , 22.
9 Lihat Penjelasan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

## Rully Syahrul Mucharom
Kedudukan  Asuransi  Syariah  Pasca  Berlakunya  Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  masyarakat  dan kemajuan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi,  berbagai  masalah hukum muncul  ke permukaan di tengah-tengah masyarakat dewasa ini,  dimana  masa  lalu  tidak  ada,  atau  sudah  ada  tetapi  belum berevolusi,  kini  bermunculan  bak  jamur  di  musim  hujan,  yang selanjutnya  menuntut  jawaban  dari  segi  hukum,  yaitu  syariah  dan fikih  di  mana  pada  saat  ini  sebagian  Muslim  itu  sendiri  telah beranggapan,  bahwa  syariat  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an dan Sunah Rasulullah, sebagiannya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi  sekarang  ini  dan  banyak  permasalahan  yang  aktual bermunculan,  belum  diayomi  oleh  Alquran  dan  Sunnah  Rasul tersebut.  Sebenarnya  semua  masalah  aktual  dapat  diselesaikan  dan ditetapkan  hukumnya  dengan  syariat  Islam,  yaitu  dengan  Alquran dan  Sunnah  Rasulullah,  atau  dengan  fikih,  karena  fikih  itu  sendiri adalah  penampakan  pemahaman  dan  interpretasi  dari  nash-nash  al- Quran dan Sunah melalui ijtihad. 10
Dalam  perkembangan  hukum  asuransi  di  Indonesia,  secara umum  yang  telah  diatur  dalam  UU  No.  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian,  merupakan  aturan  yang  secara  umum  mengatur  2 (dua)  objek  asuransi,  dimana  asuransi  konvensional  dan  asuransi syariah.  Jika  dikaji  dari  perspektif  aplikatif,  maka  asuransi konvensional  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi, sebagai berikut:
1. Kesepakatan ( Consensus ) Tertanggung  dan  penanggung  sepakat  mengadakan  perjanjian asuransi. Kesepakatn tersebut meliputi:
a. Benda yang menjadi objek asuransi;
b. Pengalihan resiko dan pembayaran premi;
c. Evenemen dan anti rugi;
d. Syarat-syarat khusus asuransi; dan
e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis. 11
10 Abdul  Wahab  Abd.  Muhaimin, Aktualisasi  Syariah  Dan  Fikih  Dalam  Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum, Jurnal Ahkam (Vol. XV, No. 2, Juli 2015), 241.
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 49.
Pengadaan  perjanjian  antara  penanggung  dan  tertanggung dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.
2. Kewenangan ( Authority )
Kedua  pihak  penanggung  dan  tertanggung  berwenang melakukan  perbuatan  hukum  yang  diakui  oleh  undang- undang.  Kewenangan  tersebut  yang  bersifat  subjektif  dan bersifat objekif. 12
3. Objek Tertentu ( Fixed Object )
Objek  tertentu  dalam  perjanjian  asuransi  adalah  objek  yang diasuransikan,  dapat  berupa  harta  kekayaan  dan  kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa dan raga manusia. 13
4. Kausa yang halal ( Legal Cause )
Kausa  yang  halal  maksudnya  adalah  isi  perjanjian  itu  tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. 14
Syarat-syarat  tersebut  harus  ada  dalam  ketentuan  perjanjian perasuransian  yang  dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan.
Dalam  asuransi,  pada  umumnya  dianggap  sebagai  pengalihan resiko atau pembagian resiko, apabila terjadi sebagai berikut: 15
12 Ibid., 50.
13 Ibid., 51.
14 Ibid., 52.
15 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 18. Secara umum, bahwa resiko dapat dikalsifikasikan sebagai berikut:
1. Speculative risks , yaitu resiko yang bersifat spekulatif yang bias mendatangkan rugi  atau  laba.  Misalnya  seorang  pedagang  bias  untung  atau  rugi  dalam usahanya.
2. Pure  risks ,  yaitu  resiko  yang  selalu  menyebabkan  kerugian.  Perusahaan asuransi  beroprasi  dalam  bidang  pure  risks  (kematian,  kapal  tengelam, kebakaran, dan sebagainya).
Lihat  pada  Abbas  Salim, Asuransi  dan  Manajemen  Risiko ,  (Jakarta:  Rajawali  Press,
2005),  4.  Asuransi  merupakan  bagian  dari  hukum  perikatan,  di  mana  jenis,  objek maupun  penyelesaian  sengketa  ditentukan  pada  saat  penanggung  dan  tertanggung meng  ikatkan  diri  dalam  perjanjian.  Sesuai  dengan  doktrin  hukum  perjanjian, pacta sun  servanda ,  perjanjian  mengikat  sebagai  undang-undang.  Dalam  semua  bentuk asuransi,  hubungan  hukum  antara  penanggung  dan  tertanggung  ditentukan  dalam perjanjian yang disebut dengan polis asuransi. Diantara yang disebutkan dalam polis

## Rully Syahrul Mucharom
114
1. Resiko  yang  benar-benar  menjadi  kenyataan  itu  oleh penangung yang sama disebarkan atau dibagi-bagikan menjadi beban  bagi  para  tertanggungnya.  Ini  mungkin  dilaksanakan karena  tidaklah  selalu  bahwa  resiko  itu  menjadi  suatu kenyataan  pada  waktu  yang  bersamaan  pada  setiap tertanggung,  sehingga  memungkinkan  resiko  dari  orang tertanggung  ditanggung  secara  bersama  oleh  semua tertanggung lainnya; 2. Oleh karena resiko yang dialihkan kepada penangunggung itu sangat  besar  sehingga  penanggung  itu  secara  sendiri  tidak mampu  menanggungnya,  dank  arena  itu  membagi-bagi  resiko itu dengan penanggung lain; dan 3. Juga  dapat  terjadi  pembagian  atau  penyebaran  resiko  ini dengan herverzekering yaitu bahwa penanggung mempertanggungkan  tanggung  jawabnya  atas  resiko  yang diterimannya kepada penanggung lain.
Pengalihan  resiko  pada  asuransi  konvensional  merupakan pembeda  dengan  sistem  asuransi  syraiah,  dimana  dalam  sistem asuransi syariah tidak hanya menitikberatkan kepada tijârî yang pada dasarnya  penjualan  polis  yang  berakhir  kepada  pengalihan  resiko yang  dilakukan  oleh  perusahaan  asuransi,  tetapi  melakukan transformasi  dari  model tijârî kepada tabarru’ sebagai  upaya  saling membagi  satu  sama  lainnya,  sehingga  tidak  tertumpu  kepada pengalihan  resiko  semata.  Asuransi  syariah  merupakan  bagian  dari bisnis  syariah,  oleh  karena  itu  sebagai  bagian  dari  bisnis  yang
adalah  pihak  penanggung,  tertanggung  serta  penikmat beneficiary .  Penikmat  adalah pihak  ke  tiga  yang  ditunjuk  oleh  tertanggung  jika  terjadi  evenement  (evenemen) yakni suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan terjadi atau kalaupun sudah pasti terjadi waktu nya tidak diketahui dan tidak dapat diharapkan terjadi. Apabila tidak terjadi  evenemen  selama  masa  kontrak,  dana  asuransi  akan  dikembalikan  sesuai dengan  kesepakatan.  Sebaliknya  apabila  terjadi  evenemen,  penanggung  akan memberikan  sejumlah  uang  sebagai  sebuah  jaminan  atas  ketidakpastian  kepada orang-orang  tertentu/penikmat  yang  telah  disebutkan  dalam  polis.  Lihat  Sugiri Permana, Kajian  Yuridis  Terhadap  Kedudukan  Dana  Asuransi  dari  Sudut  Pandang Perjanjian Perkawinan, Jurnal Ahkam, (Vol. XVI, No. 2, Juli 2016), 182.
berbasiskan syariah, maka harus berlandaskan kepada etika, Menurut Yûsuf Qardlâwi, Islam mempunyai etika berbisinis, antara lain: 16
1. Menegakkan  larangan  memperdagangkan  barang-barang  yang diharamkan;
2. Bersikap benar, amanah dan jujur;
3. Menegakan keadilan dan mengharamkan riba (bunga);
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli;
5. Menegakan toleransi dan persaudaraan; dan
6. Berpegang  pada  prinsip  bahwa  perdagangan  adalah  bekal menuju akhirat.
Sebagai  bagian  dari  bisnis  syariah,  asuransi  syariah  harus mendasarkan  kepada  etika  bisnis  Islam,  dimana  yang  menjadi petimbangan  utama  dalam  bisnis  asuransi  syariah  harus  didasarkan kepada  objek  yang  bersifat  tidak  diharamkan  oleh  Allah  sehingga dengan  objek  yang  tidak  diharamkan  oleh  Allah,  mendorong  akad yang  dijalankan  dalam  asuransi  syariah  melahirkan  akad tarâdhi di antara para pihak yang melakukannya.
Ruang  lingkup  usaha  asuransi  dalam  usaha  perasuransian syariah dan perasuransian konvensional secara umum dibedakan, di mana  perusahaan  asuransi  umum  hanya  dapat  menyelenggarakan sebagai berikut: 17
1. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
2. Usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain.
Perusahaan  asuransi  jiwa  hanya  dapat  menyelenggarakan usaha  asuransi  jiwa  termasuk  lini  usaha anuitas ,  lini  usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
Perusahaan  reasuransi  hanya  dapat  menyelenggarakan  usaha reasuransi.  Sedangkan  perusahaan  asuransi  umum  syariah  hanya dapat menyelenggarakan, sebagai berikut: 18
16 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 173,  dalam  Mardani, Hukum  Bisnis  Syariah ,  (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia,  2014),
27.
17 Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
18 Lihat Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

## Rully Syahrul Mucharom
1. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
2. Usaha  Reasuransi  Syariah  untuk  risiko  Perusahaan  Asuransi Umum Syariah lain. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan  usaha  asuransi  jiwa  syariah  termasuk  lini  usaha anuitas  berdasarkan  prinsip  syariah,  lini  usaha  asuransi  kesehatan berdasarkan  prinsip  syariah,  dan  lini  usaha  asuransi  kecelakaan  diri berdasarkan  prinsip  syariah.  Perusahaan  reasuransi  syariah  hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.
Penyelenggaraan  asuransi  di  Indonesia  secara  umum,  baik  itu pada  asuransi  syraiah  atau  pada  asuransi  konvensional, 19 dimana berdasarkan  Pasal  25 UU  No. 40  Tahun  2014  tentang Perasuransian, dimana objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  asuransi  syariah  yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal, sebagai berikut:
1. Tidak  ada  perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  asuransi syariah  di  Indonesia,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama,  yang  memiliki  kemampuan  menahan  atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari objek asuransi yang bersangkutan; atau
2. Tidak  ada  perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  asuransi syariah  di  Indonesia  yang  bersedia  melakukan  penutupan asuransi  atau  asuransi  syariah  atas  objek  asuransi  yang bersangkutan.  Ketentuan  tersebut,  menggambarkan  bahwa
19 Konsep  asuransi  sangat  bermanfaat  bagi  kita  karena  bisa  memberikan  bantuan keuangan saat menghadapi malapetaka. Sebagai pengambil keputusan yang rasional, sebagian  besar  orang  lebih  memilih  untuk  membayar  premi  daripada  mengambil risiko  yang  tidak  perlu.  Di  sebagian  besar  negara  maju,  asuransi  sudah  terintegrasi dalam  kegiatan  kehidupan  sehari-hari  dan  menjadi  tidak  terhindarkan  dalam sebagian besar kasus. Sayangnya, ketika praktik asuransi ditinjau ulang, ia memiliki unsur-unsur yang dilarang secara Islam seperti ketidakpastian dan perjudian. Item- item ini sangat ditentang dari ajaran Islam karena hasil akhir dari keterlibatan dalam elemen-elemen  ini  tidak  akan  memberikan  keadilan  kepada  semua  pihak  yang terlibat. Lihat Syed Ahmed Salman, Contemporary Issues in Takaful (Islamic Insurance), Asian Social Science; (Vol. 10, No. 22; 2014), 210.
yang menjadi objek asuransi syariah dan asuransi konvensional menjadi sama.
Selain  itu,  Pasal  26  ayat  (1)  Perusahaan  perasuransian  wajib memenuhi  standar  perilaku  usaha  yang  mencakup  ketentuan mengenai,  sebagai  berikut:  a.  polis;  b.  premi  atau  kontribusi;  c. underwriting dan  pengenalan  pemegang  polis,  tertanggung,  atau peserta; d. penyelesaian klaim; e. keahlian di bidang perasuransian; f. distribusi atau pemasaran produk; g. penanganan keluhan pemegang polis,  tertanggung,  atau  peserta;  dan  h.  standar  lain  yang berhubungan  dengan  penyelenggaraan  usaha.  Dengan  standar- standar yang sama, ketentuan undang-undang tersebut
memposisikan  otentisitas  hukum  asuransi  syariah  dan  asuransi konvensional sama.
Otentisitas  Asuransi  Syariah  ( Takâful )  Dalam  Perspektif  Hukum Islam  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No:  21/DSN- MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
Perkembangan asuransi syariah sebagai kebutuhan umat Islam pada  umumnya  dalam  menjalankan  syariat  Islam  dalam  bidang muamalat  yang  pada  abad  moderen  ini  berkembang.  Menurut Ahmad  Azhar  Basir,  bahwa  asuransi  syariah  didasarkan  kepada  2 (dua)  konsep  utama, pertama,  takâful saling  menanggung  resiko diantara para pesertanya, yang didalamnya ditegakan prinsip-prinsip saling bertanggung jawab, bekerja sama, atau bantu membantu, serta melindungi penderitaan satu dengan yang lainnya. Ketiga prinsip ini dasarnya adalah ibadah yang wujudnya adalah tabarru ’. Kedua , adalah menganut konsep mudlârabah , yakni bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh  dari  pengembangan  dana  asuransi  para  pserta.  Adapun perusahaan  asuransi  atau takâful menerima  amanah  dari  peserta untuk  melaksanakan  kesepakatan  saling  menanggung  atas  resiko yang  diderita  oleh  peserta.  Dengan  prinsip  ini,  maka  berbagai keberatan  yang  dihadapkan  kepada  asuransi  syariah  menjadi  tidak ada. Begitu pula ketidakpastian ( al-gharâr ), perjudian ( al-mâysir ), dan riba, akan hilang sendirinya. 20 Oleh karena itu, diperlukan al-ikhtiyât,
20 Abdul Rahman Ghazaly, et. al. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenadan Media Group, 2010),  242-243.

## Rully Syahrul Mucharom
dalam menjalankan asuransi  syariah, sehingga prinsip dasar syariah dapat dijalankan dalam muamalat asuransi syariah.
Pada dasarnya konsep takâful sangat komprehensif, ide awalnya adalah  untuk  melindungi  orang  secara  eksplisit,  ketika  mereka membutuhkan  bantuan atau  dalam  kesulitan  apapun.  Prinsip hidup dalam  satu  komonitas/masyarakat,  ketika  seseorang  berada  dalam masalah  atau  dalam  keadaan  rentan,  orang-orang  lain  akan membantu  orang  yang  menderita  kerugian  tersebut.  Dengan  kata lain,  ini  agar  setiap  orang  saling  membantu  orang  lain. 21 Dengan dasar  saling  membantu  adalah  ajaran  dasar  dalam  beragama terutama Islam sebagai agama keselamatan.
Secara umum, bahwa  akad yang menjadi bagian yang penting dalam  asuransi  syariah  untuk  menjadikan  kejelasan  ikatan  yang dibuat oleh para pihak dalam menjalankan asuransi syariah tersebut. Asuransi syariah dapat dimasukkan dalam dua akad, antara lain: 22
Akad Tabârru’ Akad Tijâri 1. Bertujuan  saling  membantu sesame (saling menolong);
2. Akad  dapat  dilakukan  satu pihak;
3. Jenis  akad tabârru’ tidak dapat  dirubah  dengan  jenis akad tijari; 4. Akad  tabarru’  diniatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan; dan 5. Berdimensi dunia akhirat.
1. Bertujuan komersil;
2. Akad  harus  dilakukan  minimal  2 (dua) pihak;
3. Jenis  akad tijârî dapat  diubah menjadi  jenis  akad  tabarru’  jika pihak  yang  tertahan  haknya, dengan  rela  melepaskan  haknya sehingga  menggugurkan  kewajiban pihak  yang  belum  menunaikan kewajibannya;
4. Belum  tentu  dinitakan  untuk kebaikan dan kemaslahatan, bergantung kepada niat pihak yang berakad; dan 5. Bisa berdimensi dunia saja.
21 Syazrin Syimee Sharifuddin, et. al. The Concept of Takaful (Islamic Insurance) and Its Functions in the Establishment of Syarikat Takaful Malaysia; the First Takaful Operator in Malaysia, International  Journal  of  Humanities  and  Social  Science  Invention,  (Vol  5 Issue 12, Desember, 2016), 44.
22 Agus  Edi  Sumanto,  et.al. Solusi  Asuransi,  Lebih  Indah  dengan  Syariah, (Bandung: Salamadani, 2009), 70.
Model-Model Takâful
Banuak  model  yang  diadopsi  di  negara-negara  muslim  yang berbeda,  satu  model mudlârabah  model yang  menggambarkan  bahwa semua pemegang polis harus setuju untuk berbagi keuntungan (atau kerugian)  dari  usaha  tersebut. 23 Dengan  model  ini,  operator  tidak perlu  membayar  komisi  tetapi  akan  menerima  gaji  yang  akan dibayarkan dari bagian laba yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi yang  sama  berlaku  untuk  manajemen. 24 Pembagian  laba  rugi  antara peserta dan operator yang ditentukan di muka dan dinilai atas dasar tahap  perkembangan  perusahaan  dan  pendapatan. Nisbah bagi disetujui  oleh  komite  syariah  secara  muka.  Biasanya  jumlah  beban dibebankan kepada pemegang saham di bawah mudlârabah . Model  kedua  adalah wakâlah  model .  Model  ini  menjelaskan bahwa  surplus  investasi  dana  pemegang  polis  -  bersih  dari fee atau biaya manajemen pergi ke pemegang polis. peserta membayar  biaya wakâlah dari kontribusi yang menutupi biaya operator yang total gaji bisnis  dan  operator.  Biaya wakâlah ditentukan  oleh  Syariah  Dewan Penasehat  dari  perusahaan  satu  dasar  tahun  sebelumnya.  Untuk memberikan insentif kepada operator untuk pemerintahan yang baik, biaya manajemen dibayarkan sesuai tingkat kinerja. 25
Model  ketiga  adalah wakâlah  waqf  model .  Menurut  model  ini, dana  wakaf  dibuat  sebagai  badan  hukum  yang  terpisah  dengan kontribusi  dari  jumlah  peserta  dan  jumlah  deposit  untuk  dana  ini dianggap sebagai "tabarru’" sumbangan. Tujuan dari dana ini adalah untuk  memberikan  bantuan  kepada  peserta  terhadap  risiko didefinisikan sesuai dengan syarat dan kondisi dari dana wakaf. 26 Dalam  rangka  menjalankan  asuransi  syariah,  di  mana  prinsip- prinsip  kebersamaan  dan  kerjasama  harus  menjadi  dasar  untuk
23 Maysami,  R.  C.,  Golriz,  H.  and  Hedayati, Pragmatic  Interest-free  Banking: Metamorphosis of the Iranian Financial System. (Journal of International Banking Law,
12,  1997),  92–108,  dalam  Mher  Mushtaq  Hussain  dan  Ahmad  Tisman  Pasha, Conceptual  And  Operational  Differences  Between  General  Takaful  And  Conventional Insurance, Australian  Journal  of  Business  and  Management  Research    (Vol.1  No.8, November-2011), 24.
24 Billah,  M.  M. Comment  on  Sheikh  Al-Azhar’s  Fatwa  against  life  insurance. (New Horizon,  1996),  58,  3–6,  dalam  Mher  Mushtaq  Hussain  dan  Ahmad  Tisman  Pasha, Ibid., 24.
25 Ibid ., 24.
26 Ibid ., 24.

## Rully Syahrul Mucharom
asuransi  dalam  Islam.  Unsur-unsur  tanggung  jawab  bersama,  ganti rugi  bersama,  kepentingan  bersama,  solidaritas  dan  sebagainya diwujudkan  dalam  sistem takâful karena  dasar  prinsip-prinsip  ini. Konsep asuransi ini dapat diterima dalam Islam karena:
1. Kerjasama antara peserta untuk kebaikan bersama mereka.
2. Pembayaran  kontribusi  oleh  masing-masing  peserta  dalam membantu setiap sesama anggota yang membutuhkan.
3. Kontribusinya  dianggap  sumbangan  ( tabarru' )  kepada  anggota dalam kelompok.
4. Kerugian  dibagi  dan  kewajiban  tersebar  merata  sesuai  dengan sistem komunitas pooling dari kontribusi.
5. Ketidakpastian  telah  dieliminasi  sebagai  istilah  dalam kontribusi dan kompensasi yang dibuat jelas kepada peserta.
6. Keuntungan  Berasal  pada  biaya  orang  lain  bukan  tujuan  dari sistem. 27
Oleh  karena  itu  konsep  asuransi  syariah  itu  sendiri  tidak bertentangan  dengan  semangat  syariah.  Bahkan,  resiko  yang didasarkan  kepada  konsep  saling  membantu  satu  dengan  yang lainnya  ( ta`’âwun  fi  al-birr )  sebagaimana  firman  Allah  dalam  Q.S al- Mâidah/5:2 .
Asuransi  syariah  didasarkan  pada  konsep takâful yang dikembangkan  dengan  tiga  prinsip:  1)  Tanggung  jawab  bersama  2) Berkomunikasi  satu  sama  lain  3)  Melindungi  satu  sama  lain  dari berbagai  kesulitan,  bencana  dan  malapetaka  lainnya  dimana Kontribusi  keuangan  (premium)  didasarkan  pada  konsep tabbâru’ . 28 Dalam  upaya  untuk  melaksanakan  prinsip-prinsip  asuransi  syariah sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam,  Dewan  Syariah  Nasional yang merupakan lembaga yang memberikan fatwa dalam muamalah yang  dilaksanakan  di  Indonesia,  dimana  berbasiskan  nilai-nilai
27 Suria Zainuddin dan Izyan Nadiah Md Noh, An overview of the emergence of Takaful: An  Islamic  type  of  insurance  policy,  International  Journal  of  Business  and  Economics Research 2 (5), 2013 , 113. http://repository.um.edu.my/31924/1/10.11648.j.ijber.20130205.13.pdf. (Diakses pada tanggal 12 September 2016). 28 Jamil Osman. The Issue of Gharar in Life Insurance, Journal of IKIM, (11(2), 2003), 56 – 64, dalam Mohamad Abdul Hamid, et. al. Determinants of Corporate Demand for Islamic Insurance in Malaysia, Int. Journal of Economics and Management (Vol. 3 No. 2, 2009),
278-279.
syariah,  dimana  melalui  ketentuan  pada  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum Asuransi Syari’ah, sebagai berikut:
Pertama : ketentuan umum, sebagai berikut: 1). Asuransi Syariah ( ta’mîn,  takâful, atau tadlâmun )  adalah  usaha  saling  melindungi  dan tolong-menolong  di  antara  sejumlah  orang/pihak  melalui  investasi dalam  bentuk  aset  dan/atau tabarru’ yang  memberikan  pola pengembalian  untuk  menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah; 2). Akad yang sesuai dengan syariah  yang  dimaksud  pada  point  (1)  adalah  yang  tidak mengandung gharâr (penipuan), maysir (perjudian),  riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat; 3). Akad tijârah adalah  semua  bentuk  akad  yang  dilakukan  untuk  tujuan komersial;  4).  Akad tabârru’ adalah  semua  bentuk  akad  yang dilakukan  dengan  tujuan  kebajikan  dan  tolong-menolong,  bukan semata  untuk  tujuan  komersial;  5).  Premi  adalah  kewajiban  peserta Asuransi  untuk  memberikan  sejumlah  dana  kepada  perusahaan asuransi  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  akad;  dan  6).  Klaim adalah  hak  peserta  asuransi  yang  wajib  diberikan  oleh  perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Kedua :  akad  dalam  asuransi  pada  asuransi  syariah  sebagai berikut: 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri  atas  akad tijârah dan/atau  akad tabârru' ;  2).  Akad tijârah tersebut  adalah mudlârabah ,  sedangkan  akad tabarru’ adalah  hibah; dan 3). Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : a. hak & kewajiban  peserta  dan  perusahaan;  b.  cara  dan  waktu  pembayaran premi; c. jenis akad tijârah dan/atau akad tabârru’ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Ketiga : Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru’, dalam perasuransian syariah, sebagai berikut: 1). Dalam akad tijarah ( mudlârabah ), perusahaan bertindak sebagai mudlârib (pengelola) dan peserta  bertindak  sebagai shâhib  al-mâl (pemegang  polis);  dan  2). Dalam  akad tabarru’ (hibah),  peserta  memberikan  hibah  yang  akan digunakan  untuk  menolong  peserta  lain  yang  terkena  musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
Keempat :  Ketentuan  dalam  akad tijârah dan tabârru’ ,  dapat diklasifikasikan  berdasarkan  fatwa  DSN  tentang  asuransi  syariah sebagai berikut: 1). Jenis akad tijârah dapat diubah menjadi jenis akad

## Rully Syahrul Mucharom
tabarru' bila  pihak  yang  tertahan  haknya,  dengan  rela  melepaskan haknya  sehingga  menggugurkan  kewajiban  pihak  yang  belum menunaikan  kewajibannya;  dan  2).  Jenis  akad tabarru' tidak  dapat diubah menjadi jenis akad tijârah .
Kelima :  Jenis  asuransi  dan  akadnya,  menurut  Fatwa  DSN, sebagai berikut: 1). Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi  kerugian  dan  asuransi  jiwa;  dan  2).  Sedangkan  akad  bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudlârabah dan hibah. Keenam :  Dalam  menentukan  premi,  berdasarkan  Fatwa  DSN, maka dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: 1). Pembayaran premi  didasarkan  atas  jenis  akad  tijarah  dan  jenis  akad tabârru' ;  2). Untuk  menentukan  besarnya  premi  perusahaan  asuransi  syariah dapat  menggunakan  rujukan,  misalnya  tabel  mortalita  untuk asuransi  jiwa  dan  tabel morbidita untuk  asuransi  kesehatan,  dengan syarat  tidak  memasukkan  unsur  riba  dalam  penghitungannya.  3). Premi  yang  berasal  dari  jenis  akad mudlârabah dapat  diinvestasikan dan  hasil  investasinya  dibagi-hasilkan  kepada  peserta;  dan  ).  Premi yang berasal dari jenis akad tabârru' dapat diinvestasikan.
Ketujuh :  berdasarkan  fatwa  DSN,  klaim  dapat  dilakukan sebagai  berikut:  1).  Klaim  dibayarkan  berdasarkan  akad  yang disepakati  pada  awal  perjanjian;  2).  Klaim  dapat  berbeda  dalam jumlah,  sesuai  dengan  premi  yang  dibayarkan;  3).  Klaim  atas  akad tijârah sepenuhnya  merupakan  hak  peserta  dan  merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya; dan  4). Klaim atas akad tabârru' ,  merupakan  hak  peserta  dan  merupakan  kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
Kedelapan :  Investasi  yang  dilakukan  dapat  berupa:  1). Perusahaan  selaku  pemegang  amanah  wajib  melakukan  investasi dari  dana  yang  terkumpul;  dan  2).  Investasi  wajib  dilakukan  sesuai dengan syariah.
Kesembilan: Reasuransi  asuransi  syariah  hanya  dapat melakukan  reasuransi  kepada  perusahaan  reasuransi  yang berlandaskan prinsip syari'ah.
Kesepuluh: Pengelolaan  asuransi  syariah  harus  dalam  bentuk, sebagai  berikut:  1).  Pengelolaan  asuransi  syariah  hanya  boleh dilakukan  oleh  suatu  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  pemegang amanah; 2). Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan  dana  yang  terkumpul  atas  dasar  akad tijârah
( mudlârabah );  dan  3.  Perusahaan  asuransi  syariah  memperoleh ujrah
( fee ) dari pengelolaan dana akad tabârru’ (hibah). Kesebelas: Dalam  upaya  untuk  memperkuat  usaha  asuransi syariah,  ditambahkan  ketentuan  tambahan  fatwa  DSN  tentang asuransi  syariah,  sebagai  berikut:  1).  Implementasi  dari  fatwa  ini harus  selalu  dikonsultasikan  dan  diawasi  oleh  DPS  (Dewan Pengawas  Syariah);  dan  2).  Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  di  antara  para  pihak, maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrasi  Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Dalam  pandangan  Yusof  M.F  mengutip  sejumlah  alasan  yang mempengaruhi  desain  dan  persembahan  bisnis takâful pada umumnya, sebagai berikut:
1. Umat  Islam  merasa  perlu  untuk  menerapkan  Islam  dan menerapkan aturan dan peraturan dalam total;
2. Umat  Islam  menginginkan  sistem  keuangan  yang  mampu menciptakan ekonomi yang benar-benar Islam demi umat;
3. Dengan pembentukan sistem perbankan Islam kebutuhan yang melekat  muncul  untuk  asuransi takâful atau  islami  untuk layanan  dan  penawaran.  Itu  adalah  bukti  sejarah  yang menyebabkan  para  ahli  hukum  Islam  mengakui  bahwa  dasar dari  tanggung  jawab  bersama  dalam  sistem  " aqilah ", meletakkan  dasar  asuransi  mutual,  dan  secara  umum menyimpulkan bahwa asuransi dalam Islam harus didasarkan pada  prinsip-prinsip  kebersamaan  dan  kerjasama.  Beberapa pendapat  umum  ahli  hukum  Islam,  bahwa  penerimaan asuransi diuraikan sebagai berikut:
a. Semangat  kerjasama  akan  menyebabkan  kebaikan bersama; b. Bantuan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan melalui kontribusi; c. Sumbangan  dari  sejumlah  kecil  dimaksudkan  untuk membagi kerugian dan menyebar kewajiban. d. Semua  unsur  ketidakpastian, ghârâr dan mâysir akan dihilangkan  melalui  kontribusi  dan  kompensasi  yang ditawarkan;

## Rully Syahrul Mucharom
e. Tidak  ada  mengambil  keuntungan  dari  yang  lain  pada biaya individu lain, yaitu skema yang adil untuk semua. 29
Usaha  perasuransian  syariah  dengan  tujuan  kepada  nilai-nilai kebaikan  dan  saling  tolong  menolong  pada  dasarnya  dapat  dilihat dalam perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, dimana  Asuransi  konvensional  dan  syariah  adalah  dua  kontrak berbeda  berdasarkan  sifat  dan  prosesnya.  Asuransi  konvensional adalah produk yang dirancang untuk memberi perlindungan kepada individu  dan  bisnis  tertentu,  yang  diciptakan  dari  kebutuhan manusia  akan  keamanan  dan  stabilitas.  Sedangkan takâful adalah sistem asuransi yang sesuai dengan peraturan syariah dengan tujuan saling  tolong  menolong  dan  bukan  mencari  keuntungan. 30 Dengan perbedaan sifat dan prosesnya menunjukan bahwa  asuransi  syariah merupakan bentuk muamalat untuk mencari mârdhâtillah .

## Penutup
Asuransi  syariah  merupakan  prodak  dengan  mendasarkan kepada  nilai-nilai  saling  tolong  menolong  ( ta’âwan ),  satu  dengan yang lainnya dalam kerangka kebiakan. Sebagai prinsip dasar saling tolong  menolong,  maka  diperlukan  aturan  yang  mengatur  konsep tolong  menolong  yang  terorganisir  dalam  bentuk  korporasi  sebagai perkembangan  dari  masyarakat  modern.  Di  Indonesia  melalui  UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah memberikan payung hukum bagi asuransi syariah, tetapi pada aspek lainnya, pengaturan asuransi  syariah  di  Indonesia  masih  terintegrasi  dalam  ketentuan asuransi  konvensional,  oleh  karena  itu  diperlukan  aturan  yang bersifat khusus yang mengatur terhadap asuransi syariah.
Perspektif hukum Islam, otentisitas asuransi syariah diperlukan dengan  memperkuat  seluruh  prodak-prodak  asuransi  syariah  agar sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  oleh  karena  itu,  peran  Dewan Syariah  Nasional  sebagai  lembaga  yang  menangani  bidang
29 Yusof M. F., Takaful Sistem Insurans Islam , (Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors, 1996), 9-18., dalam Mohd Shril Matsawali, et.al, A Study on Takaful and Conventional Insurance Preferences: The Case of Brunei, International Journal of Business and Social Science, (Vol. 3 No. 22 , Special Issue – November 2012), 165.
30 Hendon  R,  et.  al, Economic  determinants  of  family  takaful  consumption:  evidence  from Malaysia. International  Review  of  Business  Research  Papers.  2009,  5  (5):193-211, dalam Mohamad Abdul Hamid, et. al. Op. Cit , 22
muamalah  Islam  di  Indonesia,  menjadi  bagian  penting  dalam menjalankan  bisnis  asuransi  berbasis  asuransi  syariah  yang  ada  di Indonesia dengan melakukan pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah  sebagaimana  ditentukan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No:  21/DSN-MUI/X/2001  Tentang  Pedoman  Umum Asuransi Syari’ah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka menjadi dasar  dalam  menjalankan  asuransi  syariah  sesuai  dengan  nilai-nilai syariah  dan  tidak  menimbulkan  rasa  keragu-raguan  terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam asuransi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pres, 2014. Djazuli,  H.  A., Kaidah-Kaidah  Fikih,  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam
Menyelesaikan  Masalah-Masalah  yang  Praktis ,  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2006.
Fatwa Dewan Sayariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
Hamid, Mohamad Abdul, et.al. Determinants of Corporate Demand for
Islamic  Insurance  in  Malaysia, Int.  Journal  of  Economics  and Management 3 (2), 2009. Hamid,  Mohamad  Abdul, et.  al. The  Ownership  of  Islamic  Insurance
(Takâful)  in  Malaysia ,  International  Journal  of  Advances  in
Management and Economics, Nov.-Dec. 2013, Vol.2, Issue 6.
Ghazaly,  Abdul  Rahman,  et.  al. Fiqh  Muamalat ,  Jakarta:  Kencana Prenadan Media Group, 2010.
Hussain,  Mher  Mushtaq  dan  Ahmad  Tisman  Pasha, Conceptual  And Operational Differences Between General  Takâful And Conventional
Insurance, Australian  Journal  of  Business  and  Management
Research Vol.1 No.8,  November-2011.
Koto, Alaiddin, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
Muhaimin,  Abdul  Wahab  Abd., Aktualisasi  Syariah  Dan  Fikih  Dalam
Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum, Jurnal Ahkam: Vol. XV,
No. 2, Juli 2015. Mardani, Hukum Bisnis Syariah , Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.
Matsawali,  Mohd  Shril,  et.al, A  Study  on  Takâful  and  Conventional Insurance Preferences: The Case of Brunei, International Journal of

## Rully Syahrul Mucharom
Business  and  Social  Science,  Vol.  3  No.  22,  Special  Issue  –
November 2012.
Muhammad,  Abdulkadir, Hukum  Asuransi  Indonesia ,  Cetakan Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Manan,  Abdul, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta,  Rajawali Press: 2005.
Prakoso, Djoko, Hukum Asuransi Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Permana, Sugiri, Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Dana Asuransi dari Sudut  Pandang  Perjanjian  Perkawinan, Jurnal  Ahkam:  Vol.  XVI, No. 2, Juli 2016.
Rozi,  Achmad  Bahrur, Penerapan  Syari’ah  Di  Negara  Modern  (Analisis
Ijtihad  Pemikiran  Abdullahi  Ahmed  An-Na’im), Jurnal  Al-Ihkam,
Vol.10 No.2 Desember 2015.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian.
Rasjid,  Sulaiman, Fiqh  Islam, Cet  Ke-39,  Bandung:  Sinar  Baru Algesindo, 2006.
Sumanto, Agus Edi, et.al. Solusi Asuransi, Lebih Indah dengan Syariah,
Bandung: Salamadani, 2009.
Salim, Abbas, Asuransi dan Manajemen Risiko , Jakarta: Rajawali Press, 2005.
Salman,  Syed  Ahmed, Contemporary  Issues  in  Takaful  (Islamic Insurance), Asian Social Science; Vol. 10, No. 22; 2014. Setiawandan,  Deny  dan  Bahrul  Khoir  Amal, Membangun  Pemahaman Multikultural dan Multiagama Guna Menangkal Radikalisme di Aceh Singkil , A Al-Ulum, Vol 16 No. 2 Desember 2016. Sharifuddin,  Syazrin  Syimee,  et.  al. The  Concept  of  Takaful  (Islamic Insurance)  and  Its  Functions  in  the  Establishment  of  Syarikat Takaful  Malaysia;  the  First  Takaful  Operator  in  Malaysia, International  Journal  of  Humanities  and  Social  Science Invention, Volume 5 Issue 12, December, 2016 . Zainuddin,  Suria  dan  Izyan  Nadiah  Md  Noh, An  overview  of  the emergence  of  Takâful:  An  Islamic  type  of  insurance  policy, International  Journal  of  Business  and  Economics  Research  2013,  2 (5). http://repository.um.edu.my/31924/1/10.11648.j.ijber.2013020
5.13.pdf. Diakses pada tanggal 12 September 2016.