## 665
Volume 10, Nomor 4, Desember 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 665-677

## PENGARUH  KUALITAS  PELAYANAN  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS SAMSAT KOTA MEDAN)
Muhammad Irfan Islami Rambe, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: m.irfanislamirambe.sh.@gmail.com Dany Try Hutama Hutabarat, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com Muhammad Naufal Reihansyah, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: naufalreihansyah17@gmail.com

## ABSTRACT
Regional Tax  is  a form  of  improvement  in increasing  Regional  Original Income (PAD) as a source of funds to support development that needs to be continuously driven through cultivating new sources and improving the management of existing taxes. So regarding this matter, Regional Tax is  a  form  of  mandatory  contribution  to  the  region  that  is  owed  by  an individual or entity that is coercive based on the Law, without receiving direct  compensation  and  is  used  for  Regional  needs  for  the  greatest prosperity of the  people. The problem formulation discussed is how to implement  an  electronic system in motor  vehicle tax  payment services and what are the obstacles to implementing an electronic system in motor vehicle tax payment services. Taxpayers who pay motor vehicle tax at the Medan  City  UPPT  SAMSAT  Office  must  first  fill  out  a  Motor  Vehicle Registration and Data Collection Letter (SPPKB) clearly, completely and correctly according to the identity of the motor vehicle and the taxpayer concerned  and  signed  by  the  Taxpayer  or  his  Proxy.  .  The  SPPKB  is submitted  no  later  than  14  days  from  the  time  of  ownership  and/or control, for new motorized vehicles until the end date of the tax period for old motorized vehicles, 30 days from the date of the inter-regional fiscal certificate,  for  motorized  vehicles  moved  from  outside  the  region (incoming  mutation).  This  was  done  with  the  aim  of  helping  to  secure Regional Original Income (PAD) in North Sumatra Province, especially in the Medan City area. The most frequently encountered obstacle faced by the Medan City UPPT SAMSAT Office in collecting motor vehicle tax is the lack of public awareness in paying taxes. Public awareness is what is most needed in the implementation of motor vehicle tax payments, currently there are still many people who are reluctant or even do not immediately pay  their  motor  vehicle  tax  even  though  the  due  date  for  paying  their motor vehicle tax has passed. The attitude of the public is less aware of their duties/obligations in paying Taxpayers (WP). And most people are apathetic and don't care about paying taxes at all, the Medan City SAMSAT
666 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
UPPT Office minimizes the obstacles that arise in the implementation of motor vehicle tax collection by providing a Motor Vehicle Tax Notification Letter (SPKPKB) which is sent directly to the Taxpayer according to the address listed. in the STNK Keywords: Motor Vehicles, Compliance, Tax

## ABSTRAK
Pajak Daerah merupakan suatu bentuk peningkatan dalam meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  salah  satu  sumber  dana  untuk menunjang  pembangunan  perlu  dipacu  secara  terus  menerus  melalui penggarapan  sumber-sumber  baru  dan  peningkatan  pengelolaan  dari pajak  yang  sudah  ada.  Maka  mengenai  hal  ini  pula  Pajak  Daerah  ialah suatu  bentuk  kontribusi  yang  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Adapun  rumusan  masalah  yang  dibahas  yaitu  Bagaimana Penerapan  Sistem  Elektronik  Dalam  Pelayanan  Pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Sistem
Elektronik Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Para Wajib Pajak yang membyar pajak kendaraan bermotor di Kantor UPPT SAMSAT Kota  Medan  harus  terlebih  dahulu  mengisi  Surat  Pendaftaran  dan Pendataan  Kendaraan  Bermotor  dengan  jelas,  lengkap  dan  benar  sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak  bagi  kendaraan  bermotor  lama  30  hari  sejak  tanggal  surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  membantu  pengamanan
PAD  di  Provinsi  Sumatera  Utara,  khususnya  di  wilayah    Kota  Medan. Kendala  yang  dihadapi  oleh  Kantor  UPPT  SAMSAT    Kota  Medan  dalam melakukan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  saat  ini  yang  paling sering dijumpai ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.  Kesadaran  masyarakat  merupakan  hal  yang  paling  dibutuhkan dalam terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor, pada saat ini  masih  banyak  masyarakat  yang  enggan  bahkan  tidak  segera membayarkan  pajak  kendaraan  bermotor  mereka  meski  telah  melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. Sikap masyarakat  yang  kurang  menyadari  tugas/kewajiban  dalam  membayar
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 667
Wajib  Pajak.  Serta  kebanyakan  masyarakat  bersikap  apatis  dan  tidak perduli  terhadap  pembayaran  pajak  sama  sekali,  maka  Kantor  UPPT SAMSAT    Kota  Medan  meminimalisirkan  kendala  yang  muncul  dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor memberikan SPKPKB yang  dikirim  langsung  kepada  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  alamat  yang tertera dalam STNK.
Kata Kunci: Kendaraan Bermotor, Kepatuhan, Pajak

## PENDAHULUAN
Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan  tersebut,  negara  melalui pemerintah  sebagai  penyelenggara pemerintahan  memperoleh  kebutuhan tersebut  ada  yang  berasal  dari  dalam negeri  dan  ada  yang  dari  luar  negeri. (Bahmid,  2016:1).  Indonesia  yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota (C.S.T. Kansil, Christine S.T.  Kansil,  2003:130), seluruhnya bertugas  menanggulangi  kebutuhan rakyat Indonesia (Rahmat, 2021:2). Pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  negara demikian besarnya, bahkan
hukumannya  dapat  diciptakan  oleh negara  sendiri  (Mardiasmo,  2011:12). Maka  mengenai  hal  ini  pula  Pajak Daerah  ialah  suatu  bentuk  kontribusi yang  wajib  kepada  daerah  yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat  (Waluyo,  Wirawan  B.  Ilyas,
2009:1). Dengan  demikian  diharapkan beban  pajak  akan  semakin  adil  dan wajar sehingga disatu pihak mendorong  wajib  pajak  melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak  dan  di  lain  pihak  menutup lubang-lubang  yang  selama  ini  masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak (Mardiasmo, 2011:13-14). Menurut  Waluyo  dan  Wirawan B.  Ilyas  (2009:3)  Dalam  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor,  tarif pembiayaanya  antara  lain  sebagai berikut  untuk  kepemilikan  Kendaraan Bermotor pertama rendah sebesar 1% (satu persen) dan palimg tinggi sebesar 2%  (dua  persen),  untuk  kepemilikan Kendaraan  Bermotor  kedua  dan seterusnya  tarif  dapat  ditetapkan secara prgresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen), untuk tarif kendaraan  bermotor  angkutan  umum, ambulans,  pemadam  kebakaran,  sosial keagamaan,  lembaga  sosial  dan keagamaan,  Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Daerah,  ditetapkan  paling  rendah
668 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
sebesar  0,5%  (nol  koma  lima  persen) dan  paling  nggi  sebesar  1%  (satu persen), untuk tarif kendaraan beermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2%.
Dari  jenis-jenis  Pajak  Daerah tersebut  diatas,  penerimaan  yang memberikan  kontribusi  cukup  besar dalam rangka meningkatankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera  Utara  adalah  jenis  pungutan
Pajak Kendaraan Bermotor. (H. Bohari, 2020:22).  Oleh  karena  itulah  kami bermaksud  untuk  meneliti  sampai sejauh  mana  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  dari  jenis  pungutan  Pajak Kendaraan Bermotor mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera  Utara  dan  sebagaimana dalam  pelaksanaan  pemungutannya. Pajak  Kendaraan  Bermotor  dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Utara  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang  Pedoman  Dan  Tata  Cara Pemungutann Pajak Kendaraan Bermotor  Dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor. Adapun bahwasannya bagi masyarakat  yang  memiliki  kendaraan bermotor  lebih  dari  satu  akan dikenakan  pajak  progresif,  hal  ini sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  6
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah,  yang  menjelaskan bahwasannya atas kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit 1 persen, sedangkan  paling  besar  2  persen (Waluyo, 2009:12). Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya dibebankan  tarif  paling  rendah  2 persen  dan  paling  tinggi  10  persen (Marihot P. Siahaan, 2006:141).
Contohnya  Ridwan  mempunyai 4  buah  sepeda  motor  dengan  satu merek dan dibeli pada tahun yang sama. Pada kenyataanya persoalan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor secara umum belum diketahui  masyarakat  tentang  kisaran besar Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang,  sehingga  dalam  penelitian ini  dapat  menjawab  bagaimana rumusan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor terhutang, sehingga masyarakat memahami mengapa Pajak Kendaraan  Bermotor  yang  dibayar jumlahnya  lebih  besar  dari  Pajak Kendaraan Bermotor terdahulu.
Pada  saat  ini  UPTD  SAMSAT Kota  Medan  dalam  penerimaan  Pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor terhutang masyarakat masih
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 669
sangat rendah dalam pembayara pajak, hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil observasi awal yang ditemukan bahwa hanya  sekitar  45  %  masyarakat  yang telah membayar pajak, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membyara pajak sehingga hal ini yang  akan  diteliti  apa  penyebab  dari masyarakat  belum  dapat  membayar pajak kendaraan bermotor.
Mengenai hal ini suatu pemasalahan di dalam pertanahan ialah menjadi  suatu  permasalahan  yang hampir  sulit  untuk  dipecahkan, dikarenakan  ada  kaitannya  dengan suatu  aspek  di  dalam  kehidupan  yang dalam  hal  ini  memiliki  sifat  yang melambangkan adanya suatu nilai-nilai kebaikan  (Bahmid,  Irda  Pratiwi, 2021:1).
Menurut  Bahmid  dan  Irda
Pratiwi  (2021:2)  Dalam  konstitusi Masyarakat agraris mempunyai kedudukan  sangat  penting  didaerah kelurahan/ Desa. Maka  hal  tersebut  menjadi alasan  penulis  untuk  melakukan penelitian apa penyebab dari masyarakat  belum  dapat  membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu dari penjelasan latar belakang yang telah  diuraikan,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  dan  mengadakan suatu  penelitian  hukum  dengan  judul yaitu  mengenai  Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus Samsat Kota Medan). Rumusan  masalah  yang  diteliti ialah,  Bagaimana  Penerapan  Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Sistem Elektronik Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  Hukum  Empiris  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah  informasi  primer  melalui wawancara  dan  pendekatan  tersebut dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam  penelitian  hukum  ini.  (Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, 2021:14). Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan  di  Kantor  Samsat  Kota Medan.  Adapun  sumber  data  yang diperoleh  berasal  dari  sumber  data primer,  sumber  data  sekunder,  dan sumber  data  tersier.  Data  Primer berasal dari uraian yang dipaparkan di Kantor  Samsat  Kota  Medan.  Data Sekunder  berasal  dari  PerUU.  Data Tersier  dari  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Penerapan  Sistem  Elektronik Dalam  Pelayanan  Pembayaran  Pajak
670 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Kendaraan  Bermotor  dapat  dilakukan dengan  aplikasi  E  Samsat  Mobile Sumut,  dengan  mendownload  aplikasi tersebut melalui digital smartphone.
Berikut  Tata  Cara  dalam melakukan pembayaran dengan aplikasi E Samsat Mobile Sumut :
a.
b.
c. Dengan menginput data kendaraan (Nopol) kemudian mengisi nomor rangka, nomor mesin, NIK, beserta email dan No. Handphone kemudian SUBMIT d. Setelah melakukan SUBMIT, maka akan muncul Kode Verifikasi sebanyak 6 Digit di Kotak masuk Email. e. Masukkan Kode 6 Digit tersebut ke dalam Aplikasi E Samsat Mobile Sumut. f. Setelah itu, Muncul Kode bayar di Aplikasi E samsat Mobile Sumut. g. Masukkan Kode Bayar tersebut ke Platform yang anda inginkan.
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 671
h. Cth : Internet Banking Bank sumut,
Ovo, atau Via Pembayaran
Indomaret
i. NB : Alangkah baiknya memakai rekening bank Sumut biar tdk ada kesalahan dalam bertransaksi
j. Setelah itu, muncul notifikasi proses pembayaran pajak yang telah selesai di Inbox Email.
k. Dan Kemudian, Wajib Pajak dapat mencetak Notice Pajak Di Samsat Putri Hijau.
Dasar hukum dalam pelaksnaan pemungutan pajak kendaraan
bermotor  di  Kota  Medan  ialah pemungutan terhadap pajak kendaraan bermotor,  terkhusus  yang  berada  di Kantor  UPPT  SAMSAT  Kota  Medan, dalam  hal  ini  didasarkan  dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  jo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Perubahaan  Daerah  Provinsi Sumatera  Utara  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang  Pajak  Daerah  jo.  Peraturan
Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  12 Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  Dan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor.  Dalam ketentuan  tersebut,  maka  setiap meningkatkan pendapatan pajak kendaraan  bermotor  harus  memenuhi kewajiban  untuk  membayar  pajak kendaraan bermotor.
Tata  cara  dan  sistem  dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor  ialahh  dalam  pemungutan Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kantor UPPT  SAMSAT  Kota  Medan  dalam  hal ini dilakukan secara Official Assessment
System ,  yaitu  merupakan  sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya  pajak  terutang  pada  fiskus atau  aparat  perpajakan  sebagai pemungut pajak. Tata cara dan tahapan dalam  pendataan  dan  pendaftaran pajak  kendaraan  bermotor  di  Kota Medan yaitu :
a. Pendaftaran  tata  cara  dari  pihak kepolisian
b. Pendataan BAPENDA
c. Tata  cara  dan  tahapannya  (BBN  1 berkas  yang  harus  dilengkapi bonfaktur,  foto  kopi  KTP,gesek (cek fisik kendaraan bermotor).)
d. (BBN  2  BPKB  asli  foto  kopi  KTP, gesek ranmor, STNK).
Penetapan  pemungutan  pajak kendaraan  bermotor  studi  Kantor UPTD SAMSAT Kota Medan yang mana penetapan  dan  pemungutan  sudah diatur  dalam  Perda  dan  pergubsu  dan danduknis  yang  berlaku  pada  saat ini(karena PKB dan bpnkb adalah pajak daerah provinsi Sumatera Utara). Yang membantu  dalam  proses  pemungutan pajak  kendaraan  bermotor  di  Kota Medan yaitu :
a. Kepolisian b. Pengprovsu (BAPENDASU)
672 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
c. Jasa Raharja

## Hambatan Dalam Penerapan Sistem
Elektronik  Pelayanan  Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kantor  UPPT  SAMSAT  Kota Tanjungbalai  terlihat  bersih,  rapi  dan asri  dilihat  dari  adanya  tanaman  dan bunga  yang  tumbuh  karena  adanya perawatan.  Dilihat  dari  segi  fasilitas yang  memadai,  sehingga  membuat Kantor UPPT SAMSAT Kota Tanjungbalai aman. Motto Kantor UPPT SAMSAT  Kota  Tanjungbalai  adalah
Kami Memang Belum Sempurna Tapi Kami Selalu Berusaha.
Visi  Kantor  UPPT  SAMSAT  Kota Tanjungbalai  adalah  Terwujudnya Pelayanan  Prima  Demi  Kepuasan Masyarakat.  Misi Kantor  UPPT SAMSAT  Kota  Tanjungbalai  adalah sebagai berikut :
a. Menyediakan  pelayanan  kepada masyarakat  wajib  pajak  dalam pengurusan STNK dan SKPD secara cepat,  tepat  dan  benar  serta berpedoman  pada ketentuan  yang berlaku.
b. Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen secara baik dan benar dalam rangka menjamin kepemilikan  dan  identitas  data kendaraan bermotor.
c. Menyajikan  data  sebagai  bahan informasi tentang identitas kepemilikan, kendaraan  bermotor yang diperlukan, untuk pengambilan keputusan. d. Melakukan  upaya  peningkatan untuk  layanan  melalui  perbaikan sarana  dan  prasarana,  sistem komputerisasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hambatan  Dalam  Penerapan Sistem Elektronik Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang diklasifikasikan yaitu : Hambatan  eksternal  maupun  juga hambatan  internal  dalam  pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor yang terjadi di  Kantor  UPPT  SAMSAT  Kota  Medan terdapat  hambatan-hambatan  yang dihadapi antara lain :
a. Hambatan Internal
Merupakan  faktor  penghambat  dari dalam  diri  Kantor  UPPT  SAMSAT Kota  Medan  itu  sendiri.  Hambatan internal  yang  dialami  oleh  Kantor UPPT SAMSAT Kota Medan yaitu : 1) Kesenjangan teknis dalam pelayanan  pada  Wajib  Pajak sebagaimana  kita  ketahui  bahwa pelaksanaan  pungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor  ikaitkan dengan  pengurusan  Surat  Tanda Nomor  Kendaraan  (STNK)  dan pembayaran Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah (SPTPD).  Pada  saat  ini  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor dilakukan dengan komputer,  dari  mulai  input  data, editing,  penetapan,  pembayaran
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 673
dan  pendistribusian  dan  juga pengarsipannya  sebagian  besar telah  menggunakan  komputer. Akan  tetapi  partner  kerja  dari Kepolisian  dalam  beberapa  hal masih  dilakukan  secara  manual, sebagai  contoh  penulisan  Buku Pemilik  Kendaraan  Bermotor (BPKB),  cek  fisik  Kendaraan Bermotor,  Pengesahan  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Registrasi Buku Induk Kendaraan
Bermotor.  Padahal  hal  tersebut berkaitan  dengan  keakuratan data  dan  percepatan  serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor. 2) Pembayaran melalui Bank disamping  pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor secara online di UPTD/Samsat seluruh di Sumatera  Utara,  pembayaran Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor  juga  dapat  dilakukan melalui Bank yang ditunjuk/Banking  System,  dalam hal  ini  Bank  SUMUT.  Namun demikian untuk proses administrasinya tetap harus dilakukan  melalui  UPTD/Samsat setempat  dimana  Wajib  Pajak berdomisili.
3) Pembayaran  Pajak  Kendaraan
Bermotor  dengan  sistim online . Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  dengan  sistim  on  line dimana  wajib  pajak  dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor  di  UPTD/Samsat  di seluruh Sumatera Utara, merupakan  suatu  langkah  maju dalam pelayanan kepada masyarakat  wajib  pajak.  Akan tetapi  kebijakan  tersebut  dirasa masih  kurang  effisien  karena pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  sistem online hanya diperuntukkan  bagi  pelayanan Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Pengesahan  Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja,  sedangkan  pembayaran Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang berkaitan  dengan  perubahan Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan (STNK) seperti penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Ganti  Pemilik  dan  sebagainya tidak dapat dilayani secara online . 4) Data Surat  Ketetapan  Pajak
Kurang  Bayar (SPKPKB)  yang kurang  akurat Surat  Ketetapan Pajak  Kurang  Bayar (SPKPKB) adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan  via  Pos  kepada  para wajib  pajak  kendaraan  bermotor yang  berisi  tentang  besaran jumlah  pembayaran  pajak  yang harus  dipenuhi  sesuai  dengan tanggal  jatuh  tempo.  Terkadang data  yang  tertera  dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SPKPKB)  kurang  akurat
674 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
karena  program  komputer  data base Samsat yang kurang sempurna,  sehingga  pada  saat pengurusan  pembayaran  pajak sering  terjadi  jumlah  penetapan pajak  tidak  sama  dengan  jumlah yang  tertera  di Surat  Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SPKPKB).
b.  Hambatan Eksternal Selain  faktor  internal  sebagai penghambat  bagi  Kantor  UPPT SAMSAT Kota Medan dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor,  ada  juga  faktor  eksternal sebagai penghambat dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor  yang  dialami  oleh  Kantor UPPT SAMSAT Kota Medan, yaitu : 1)  Penyertaan  Identitas  Pemilik seperti  Kartu  Tanda  Penduduk
(KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM)  sesuai  Nota  Pajak/Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kewajiban  untuk  menyertakan identitas  asli  pemilik  kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan  bermotor  seringkali menimbulkan  kendala  karena pada  saat  ini  banyak  kendaraan yang  masih  dalam  masa  kredit sudah  diperjual  belikan  atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai  identitas  pemilik  yang baru.
2)  Banyaknya  obyek  tunggakan pajak  kendaraan  bermotor  baik yang  disebabkan  oleh  kelalaian wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibanya  membayar  pajak maupun disebabkan oleh faktorfaktor  yang  lainnya  seperti misalnya kendaraan dalam kondisi  rusak  berat/sudah  tidak dipergunakan  tetapi  wajib  pajak tidak melaporkan ke Kantor UPPT SAMSAT Kota Medan. 3) Kesadaran  masyarakat  dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat  merupakan  hal  yang paling dibutuhkan dalam terlaksananya  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor,  pada  saat ini  masih  banyak  masyarakat yang enggan bahkan tidak segera membayarkan  pajak  kendaraan bermotor  mereka  meski  telah melewati  masa  jatuh  tempo pembayaran  pajak  kendaraan bermotor mereka. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas/kewajiban dalam  membayar  Wajib  Pajak (WP). Serta kebanyakan masyarakat  bersikap  apatis  dan tidak perduli terhadap pembayaran pajak. Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  UPT  Kantor Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu Atap  (SAMSAT)  Kota  Medan  Tahun 2020-20222, yaitu :
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 675 No Tahun Jumlah Kendaraan Target Realisasi PKB 1 2019 906.688 986.734.852.737 963.924.065.599 2 2020 828.889 1.000.755.615.361 1.027.643.719.890 3 2021 889.430 1.126.755.455.556 1.131.646.760.992 Sumber  :  Kantor  UPPT  SAMSAT  Kota Medan. Dalam pembayaran
pajak kendaraan  bermotor  di  Kantor  UPPT SAMSAT  Kota  Medan,  dilakukan pembuatan  target  pajak  kendaraan bermotor  yang  dilakukan  oleh  Kantor UPPT  SAMSAT  Kota  Medan  dalam setahun, yaitu :
a. Melakukan perancangan pembuatan target  berdasarkan  potensi  wajib pajak  yang  aktif  membayar  pajak setiap tahunnya.
b. Dilakukan adanya prediksi tambahan untuk tahun-tahun berikutnya. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kantor UPTD SAMSAT Kota Medan penetapan pemungutan pajak kendaraan bermotor, yaitu : Kendala : Tidak membayar pajak berhubung ekonomi sehingga timbullah menjadi tunggakan PKB Solusi  :  Kantor  Samsat  UPTD  Medan
Utara  melakukan  program mandiri ketuk pintu (MKP)
Jika  tidak  tercapai  target  maka akan  terkena  teguran  dari  atasan kepada  kantor  Samsat  tersebut  Dan untuk pembangunan di provinsi Sumut akan  tidak  mencukupi  anggaran (terhambatnya pembangunan di provinsi  Sumut).  Apabila  terjadi kelebihan target maka pembangunan di Sumatra  Utara  akan  berjalan  dengan baik,dan  mencukupi  anggaran  untuk pembangunan  di  Sumatra  Utara Pembuatan  target  pajak  kendaraan bermotor  yang  dilakukan  oleh  Kantor SAMSAT  Kota  Medan  dalam  setahun yang  mana  dari  tahun  sebelumnya ditambahkan  5%  berdasarkan  target sebelumnya.

## KESIMPULAN
1. Para  Wajib  Pajak  yang  membyar pajak  kendaraan  bermotor  di Kantor UPPT SAMSAT  Kota Medan harus  terlebih  dahulu  mengisi Surat  Pendaftaran  dan  Pendataan Kendaraan  Bermotor  (SPPKB) dengan  jelas,  lengkap  dan  benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor  dan  wajib  pajak  yang bersangkutan serta ditandatangani oleh  Wajib  Pajak  atau  Kuasanya. SPPKB  disampaikan  selambat- lambatnya  14  hari  sejak  saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk  kendaraan  bermotor  baru sampai dengan tanggal berakhirnya  masa  pajak  bagi kendaraan  bermotor  lama  30  hari sejak  tanggal  surat  keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor  pindah  dari  luar  daerah (Mutasi  masuk).  Hal  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  membantu
676 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
pengamanan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara,  khususnya  di  wilayah    Kota Medan. 2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor UPPT SAMSAT  Kota Medan dalam melakukan  pemungutan  pajak kendaraan  bermotor  saat  ini  yang paling  sering  dijumpai  ialah kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat  merupakan  hal  yang paling dibutuhkan dalam terlaksananya  pembayaran  pajak kendaraan bermotor, pada saat ini masih  banyak  masyarakat  yang enggan  bahkan  tidak  segera membayarkan  pajak  kendaraan bermotor  mereka  meski  telah melewati  masa  jatuh  tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas/kewajiban dalam membayar Wajib Pajak (WP). Serta kebanyakan  masyarakat  bersikap apatis  dan  tidak  perduli  terhadap pembayaran  pajak  sama  sekali, maka  Kantor  UPPT  SAMSAT    Kota
Medan  meminimalisirkan  kendala yang  muncul  dalam  pelaksanaan pemungutan  pajak  kendaraan bermotor memberikan Surat Pemberitahuan  Pajak  Kendaraan Bermotor  (SPKPKB)  yang  dikirim langsung  kepada  Wajib  Pajak sesuai dengan alamat yang tertera dalam STNK.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahmid, dan Pratiwi, Irda, Peran Lurah Dalam Ganti Rugi Tanah Dikelurahan  Keramat  Kubah Kota  Tanjungbalai ,    (Jurnal
Pionir LPPM Universitas Asahan Vol.  5  No.  4  November- Desember 2021) Bahmid,  Irda  Pratiwi,  , Efektivitas
Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (Studi  Di  Kantor ATR/BPN  Kota  Tanjungbalai), (Jurnal Tectum LPPM Universitas  Asahan Edisi  Vol.  1, No. 1 November 2021) Bahmid, Penetapan Bea Perolehan Hak Atas  Tanah  Dan  Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di  Kabupaten  Asahan  (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten  Asahan  Nomor  3 Tahun  2011  Tentang  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan) , (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2021)
Bahmid, Tinjauan  Yuridis  Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ,  (Jurnal  Pionir  LPPM Universitas  Asahan  Vol.  6  No.  1
Januari 2021) Bohari,  H., Pengantar  Hukum  Pajak , (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2020)
Bohari, Pengantar  Hukum  Pajak ,
(Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 677
Persada,  Edisi  Revisi,  Cet. Keempat, 2002) Brotodiharjo,  R,  Santoso, Pengantar
Ilmu  Hukum  Pajak ,  (Bandung:
Rafika Aditama, 2003) Emiel  Salim  Siregar,  Jurnal  : Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan  Sumber  Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupagten Batubara, (Vol 2, No. 1 2022) Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945 ,  (Jakarta:  PT. Pradnya Paramita, 2003 Cet. 21) Mardiasmo, Perpajakan ,  (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011)
Rahmat, Akibat Kondisi Darurat Paham Covid- 19 Terhadap Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa(  Riset  di  Desa  5  Puluh Kecamatan 5 Puluh) , (Vol. 2, No. 1 November 2021) Siahaan,  Marihot  P.  Siahaan, Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah , (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2006)
Waluyo  dan  Wirawan  B.  Ilyas, Perpajakan  Indonesia ,  (Jakarta  : Salemba Empat, 2009) Waluyo, Perpajakan Indonesia , (Jakarta: Salemba Empat, 2009)