How to cite: Ira  Patriani,  Julia  Magdalena  Wuysang  (2022)  Analisis  Faktor  Komunikasi  Dan  Sumberdaya  dalam Implementasi Kebijakan Standar Pelayananadministrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kantor Camat Sekadau Hilir, Sekadau, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (6). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## ANALISIS FAKTOR KOMUNIKASI DAN SUMBERDAYA DALAM
IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  STANDAR  PELAYANANADMINISTRASI TERPADU  KECAMATAN  (PATEN)  DI  KANTOR  CAMAT  SEKADAU  HILIR, SEKADAU

## Ira Patriani, Julia Magdalena Wuysang
Dosen  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Tanjungpura  Pontianak, Indonesia Email: ira.patriani@fisip.untan.ac.id, juliawuysang@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis faktor komunikasi dan sumberdaya dalam teori Edward III  yang  menyebabkan  belum  berhasilnya  Implementasi  Kebijakan  Standar Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kantor  Camat  Sekadau Hilir,  Sekadau.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  dalam  pelaksanaan  kebijakan Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)    di  Kecamatan  Sekadau Hilir  belum  terealisasi  dengan  maksimal.  Faktor  yang  menyebabkan  belum teralisasinya  kebijakan  standar  pelayanan  dalam  pelaksanaan  tersebut  adalah karena  kurangnya  informasi  kepada  masyarakat  dalam  pelaksanaan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Sekadau Hilir. Selain itu  kurang  tanggapnya  sumber  daya  manusia  yang  mengakibatkan  belum optimalnya  pelaksanaan  tugas  serta  fungsi  pelayanan  yang  ada  serta  sarana  dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan yang belum memadai. Adapun saran bagi Kantor  Camat  Sekadau  Hilir  terkait  pelaksanaan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  (PATEN)  agar  dapat  mengadakan  evaluasi  rutin  baik  dari  factor komunikasinya  dan  sumberdaya  yang  ada  dalam  perkembangan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kantor  Camat  Sekadau  Hilir, sekadau.
Kata Kunci : Faktor komunikasi, sumberdaya, Implementasi Kebijakan

## Abstract
This  study  analyzes  communication  and  resource  factors  in  Edward  III's  theory which  caused  the  unsuccessful  implementation  of  the  District  Integrated Administrative Service Standards (PATEN) Policy at the Sekadau Hilir Sub-district Office, Sekadau. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The  results  of  this  study  show  that  the  implementation  of  the  District  Integrated Administrative  Service  (PATEN)  policy  in  Sekadau  Hilir  District  has  not  been realized optimally. The factor that causes the unrealization of the service standard policy in the implementation is due to the lack of information to the public in the implementation  of  the  District  Integrated  Administration  Service  (PATEN)  at  the Sekadau Hilir Sub-district Office. In addition, the lack of responsiveness of human
resources  which  results  in  the  non-optimal  implementation  of  existing  duties  and service  functions  as  well  as  facilities  and  infrastructure  in  the  implementation  of inadequate services. The advice for the Sekadau Hilir Sub-district Office is related to the implementation of the District Integrated Administration Service (PATEN) to be  able  to  hold  regular  evaluations  of  both  the  communication  factors  and  the resources  in  the  development  of  the  District  Integrated  Administration  Service (PATEN) at the Sekadau Hilir Sub-district Office, Sekadau.
Keywords: Communication factors, resources, Policy Implementation

## Pendahuluan
Dalam  memahami  public  policy,  yang  tentusaja  mempunyai  tujuan  untuk mengatur, mengelola dan memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama.  Kebijakan  Publik  juga  memiliki  fungsi  untuk  memberikan  arah  kerja  atau kegiatan  agar  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  keinginan  para  aktor  pembuat kebijakan.Dalam  kebijakan  publik  tidak  hanya  memiliki  proses  formulasi  dan meligitimasi kebijakan saja, tetapi terkait dengan implementasi dan evaluasinya, sebaik apapun  suatu  substansi  kebijakan  publik  yang  dibuat  atau  diformulasikan,  tidak  akan berguna jika tidak terimplementasikan dengan baik dan sukses.
Dalam  Keberhasilan  kebijakan  atau  program  dikaji  berdasarkan  perspektif proses  implementasi  dan  perspektif  hasil.  Pada  perspektif  proses,  program  pemerintah dikatakan  berhasil  jika  pelaksanaannya  sesuai  dengan  petunjuk  dan  ketentuan pelaksanaan  yang  dibuat  oleh  pembuat  progam  yang  mencakup  antara  lain  cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif  hasil,  program  dapat  dinilai  berhasil  manakala  program  membawa  dampak seperti yang diinginkan. Suatu program bisa saja berhasil dilihat darisudut proses akan tetapi bisa saja gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan.
Model  pemerintahan  sentralisasi,  peran  kecamatan  seolahhanya  sebagai  salah satu tempat menambah stempel sebelum akhirnya warga yang membutuhkan pelayanan menuju  ketempat  pelayanan  yang  sesungguhnya,  halini  sangat  berbeda  dengan  adanya perubahan  pada  konsep  pemerintahan  desentralisasi,  yang  mana  pelimpahan kewenangan, penyerahan tugas, hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban termasuk penandatanganan  atas  nama  pemberi  kewenangan  sudah  dilimpahkan  kepada pemerintah  daerah.  Kecamatan  saat  ini  memiliki  perannya  sendiri  sebagaimana dituangkan  dalam  pasal  21  poin  6  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  melaksanakan  urusan pemerintah umum, Bupati/walikota melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
Adapun  Pelaksanaan  urusan  umum  Bupati  telah  dilimpahkan  wewenangnya kepada  camat,  camat  sebagai  pemimpin  dan  koordinator  penyelenggaraan  pemerintah diwilayah kecamatan, namun dalam hal pelayanan administrasi belum sepenuhnya dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Pelayanan masih berkutat pada banyak meja dan waktu  pelayanan  yang  relatif  lama,  masyarakat  yang  setiap  waktu  selalu  menuntut pelayanan  publik  yang  berkualitas  dari  aparat  pemerintah,  meskipun  tuntutan  tersebut
Sekadau
sering kali tidak sesuai dengan harapan, penyebabnya selama ini karena masih berbelit- belit, lambat dan biaya yang mahal, kecendrungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan dilayani.
Sejalan  dengan  adanya  reformasi  birokrasi  dan  untuk  meningkatan  kualitas pelayanan  dan  menjamin  mutu  pelayanan  kepada  masyarakat  maka  diterbitkanlah PATEN yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang menjadi harapan besar bagi pelayanan publik yang dapat memangkas banyak meja agar pelaksanaannya lebih cepat  dan  jauh  dari  kata  bertele-tele,  hal  tersebut  disebabkan  aparatur  pemerintahan yang  melayani  kepentingan  publik  masih  belum  menyadari  fungsinya  sebagai  pelayan masyarakat.
Pelayanan  Administrasi  Terpadau  Kecamatan  di  Kabupaten  Sekadau  diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan.  Standar  pelayanan  adalah  suatu  tolak  ukur  yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilain kualitas pelayanan  sebagai  komitmen  atau  janji  dari  penyelenggara  kepada  masyarakat  dalam rangka  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau  dan  terukur.  Pelayanan Administrasi Terpadau Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  kecamatan  dari  tahap  permohonan  sampai  pada terbitnya  dokumen  dalam  satu  tempat,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  dan menjamin  mutu  pelayanan  kepada  masyarakat.  PATEN  memiliki  prinsip  dalam menyelenggarakan pelayanan yang wajib menerapkan prinsip kesederhanaan, kepastian, akurasi,  keamanan,  tanggung  jawab,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  kemudahan akses pelayanan, kedisiplinan, dan kenyamanan
Mulai  diberlakukannya Peraturan Bupati SekadauNomor 7 Tahun 2016 tentang Standar  Pelayanan  Administrasi  Terpadau  Kecamatan  (PATEN)  yang  dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten maupun kota untuk meningkatkan dan mend ekatkan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, telah banyak perubahan pelayanan  yang  terjadi,  namun  terlepas  dari  betapa  baiknya  konsep  standar  PATEN tetap  saja masih  ada  kekurangan  di  lapangan,  salah  satunya  pada  pelayanan  Registrasi Surat Keterangan Tanah di Kantor Camat Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
Sudah  satu  tahun  lebih  Indonesia  diterpa  oleh  pandemi  Covid-19.  Sejak diumumkan pada awal bulan maret 2020 lalu, terdapat perubahan yang signifikan pada setiap aspek kehidupan terlebih dalam pelayanan publik sempat tutup layanan pada awal kemunculan  pandemi  tersebut.  Alhasil  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  publik mengalami  kesulitan  dalam  mengakses  pelayanan  publik.  Namun,  seiring  berjalannya waktu diiringi dengan kemampuan adaptasi instansi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap  pandemi,  pelayanan  mulai  diberikan  melalui  daring.  Hal  tersebut  ditujukan demi  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  bagi  masyarakat.  Namun  pada Kantor Camat Sekadau Hilir pelaksanaan Pelayanan Adiministrasi Terpadau Kecamatan (PATEN) tetap dilaksanakan melalui luring dikarenakan Kecamatan Sekadau Hilir yang masih  berada  pada  zona  dengan  resiko  rendah.  Pelayanan  Adiministrasi  Terpadu Kecamatan  (PATEN)  yang  telah  dilaksanakan  di  Kantor  Camat  Sekadau  Hilir,
ditemukan  masih  ada  masyarakat  yang  tidak  memperhatikan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  pelayanan  yang  ada,  penyampaian  informasi  terkait  SOP    kepada masyarakat  masih  kurang  optimal,  kurang  nya  informasi  mengenai  persyaratan- persyaratan  dalam  Standar  PATEN  masih  belum  terkomunikasikan  dengan  baik sehingga  masih  ada  masyarakat  yang  datang  untuk  melakukan  pelayanan  tidak membawa  kelengkapan  surat  atau  berkas,hal  itu  menyebabkan  masyarakat  yang  akan melakukan  pelayanan  harus  pulang  kerumah  untuk  melengkapi  berkasagar  pelayanan dapat  segara  dilakukan.  Terkait  hal  tersebut  tentu  saja  menjadi  penghambat  proses pelayanan yang akan dilakukan.
Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PATEN memiliki ketentuan waktu terkait  pelayanan,  dalam  pelayanan  registrasi  surat  keterangan  tanah  waktu  yang ditentukan  adalah  30  menit  yaitu  dari  proses  permohonan  berkas  hingga  terbitnya dokumen,  namun  pada  kenyataannya  pelayanan  yang  diberikan  masih  bertele-tele, rendahnya tingkat sumber daya manusia mengakibatkan petugas pelayanan tidak cepat dan  tanggap  dalam  melakukan  pelayanan.  Faktor  sumber  daya  mempunyai  peranan penting  dalam  implementasi  kebijakan,  karena  bagaimanapun  jelas  dan  konsistennya ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  suatu  kebijakan,  jika  para  personil  yang bertanggung  jawab  mengimplementasikan  kebijakan  kurang  mempunyai  sumber- sumber  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka  implementasi  kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif, pelayanan yang diberikan pun masih berbelit-belit tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang seharusnya dokumen bisa terbit dalam waktu  30  menit  terpending  menjadi  berhari-hari,  tidak  ada  kepastian  terkait  waktu pelayanan menyebabkan pelayanan menjadi tidak terukur dan tidak pasti.
Berdasarkan  tabel  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ada,  sudah  jelas bahwa  dalam  Implementasi  Standar  Pelayanan  Registrasi  Surat  Keterangan  Tanah masih  kurang  optimal,  pada  saat  pelaksanaan  dilapangan  ditemukan  pelayanan  yang diberikan  terkait  waktu  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  ada,  yang seharusnya pada standar pelayanan waktu yang diberikan  perdokumen dapat terbit 30 menit dan pertahap pelayanan hanya membutuhkan 5-6 menit menjadi 10-20 menit, hal tersebut mengakibatkan dokumen yang seharusnya terbit dalam waktu 30 menit sesuai standar  pelayanan  menjadi  berhari-hari.  Prinsip-prinsip  pelayanan  dalam  Standar Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  pada  Bab  II  yang  wajib  diterapkan  tidak terimplementasi dengan baik di lapangan, prosedur pelayanan masih berbelit-belit, SOP kurang  mudah  dipahami,  kepastian  persyaratan  terkait  waktu  penyelesaian  surat masih sering terpending lama, kelengkapan sarana dan prasarana terkait akses internet belum memadai,  kedisiplinan  dalam  memberikan  pelayanan  belum  dilakukan  dengan maksimal.  Berikut  peneliti  tampilkan  data  jumlah  pelayanan  yang  dilaksanakan  pada Kantor Camat Sekadau Hilir.
Dengan  adanya  permasalahan  diatas  dan  dari  berbagai  data  yang  telah dikumpulkan,  penulis  mengamati  bahwa  dalam  Implementasi  Kebijakan  Standar Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  di  Kantor  Camat  Sekadau  Hilir  masih belum  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Terlepas  dari  yang  telah  disampaikan,  maka
Sekadau
penulis  merasa  perlu  melakukan  sebuah  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  apa saja  faktor-faktor  yang  menyebabkan  Implementasi  Kebijakan  Standar  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  dalam  pelayanan  Registrasi  Surat Keterangan Tanah di Kantor Camat Sekadau Hilir belum berhasil .

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  adalah  jenis  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Alasan  pemilihan  jenis  penelitian  ini  karena  peneliti bermaksud untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab suatu gejala sosial yang terjadi  dilapangan  secara  deskriptif  dalam  penelitian  ini  yaitu  terkait  bagaimana Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kantor Camat Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau .
Menurut  Sugiyono  (2014:53)  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang dilakukan untuk mengatahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau  lebih  tanpa  membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  dengan  variabel  lain (variabel  mandiri  adalah  variabel  yang  berdiri  sendiri,  bukan  variabel  independen karena jika independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).
Dengan  demikian,  penelitian  ini  menggambarkan  data/fakta  yang  ditemui  di Kantor  Camat  Sekadau  Hilir  mengenai  Implementasi  Kebijakan  Standar  PATEN Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  memiliki  karakteristik  alami. Pada  penelitian  ini  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:
a. Melakukan Penelitian Pendahuluan
b. Membuat Usulan Penelitian
c. Melakukan Penelitian Lapangan
d. Analisis Data
e. PenyusunanLaporan Penelitian
Pengumpulan  data  merupakan  bagian  penting  dalam  tiap  kegiatan  penelitian . Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi.
Selanjutnya  yaitu  terkait  keabsahan  data.  Menurut  Sugiyono  (2009:117) menyatakan validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi dengan data yang di laporkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid  apabila  tidak  ada  perbedaan  antara  yang  dilaporkan  peneliti  dengan  apa  yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
Pada penelitin ini untuk menguji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Menurut  Sugiyono  (2011:273)  triangulaasi  dalam  pengujian  kredibilitas  ini  diartikan sebagai  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara,  dan  berbagai waktu.  Teknik  triangulasi  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  dengan
menggunakan teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.
Terkait  analisis  data,  menurut  Miles  dan  Huberman  (dalam  Sugiyono, 2009:91),  mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus-menerus  sampai  tuntas,  sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## Hasil dan Pembahasan
Pada  penelitian  ini,  menggunakan  teori  George  Edward  III  yang  digunakan untuk  membedah  permasalahan.  Menurut  Edward  III  (dalam  AG.Subarsono 2017:90 ) ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
A. Komunikasi
Implementasi  Kebijakan  PATEN  ini  sudah  disampaikan  dengan  cukup  jelas baik  dari  pemerintah  kecamatan  kepada  pihak  desa  dan  masyarakat.  Namun  pada kenyataannya Kebijakan PATEN ini tidak sepenuhnya di informasikan dengan baik terkait dengan tujuan adanya Kebijakan PATEN kepada beberapa pihak terkait yang menjadi  sasaran  kebijakan.  Kebijakan  PATEN  ini  kiranya  dapat  diketahaui  oleh banyak  pihak  untuk  bentuk  dan  tujuan  dari  adanya  Paten  agar  tercapainya keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Komunikasi  tentang  adanya  Kebijakan PATEN  ini  hanya  diketahui  secara  detail  oleh  pihak-pihak  tertentu  saja  namun maksud  dan  tujuan  dari  adanya  Kebijakan  PATEN  ini  tidak  disampaikan  dengan baik.
Secara  umum  dalam  hal  pelayanan,  hambatan  dari  luar  selalu  datangnya  dari masyarakat.  Keadaan  tersebut  bersumber  pada  sikap  sebagian  masyarakat  yang terlalu  tidak  peduli  terhadap  bentuk  peraturan  maupun  alur  pelayanan  yang  telah dibuat sebelumnya. Hal tersebutlah yang menjadi tantangan serta acuan bagi Kantor Camat  Kecamatan  Sekadau  Hilir  untuk  bagaimana  caranya  agar  masyarakat  yang masih  bersikap  apatis  tersebut  bisa  patuh  dan  mengerti  dengan  segala  bentuk regulasi  yang  ada.  Oleh  karena  itulah  Kecamatan  Sekadau  Hilir  melakukan penguatan  pada  aspek  regulasi  guna  mengantisipasi  dari  sikap  masyarakat  yang masih lalai terhadap peraturan yang ada.

## B. Sumber Daya
Edward  III  (2010:11),  menegaskan  bahwa  “bagaimanapun  jelas  dan konsistennya  ketentuan  atau  aturan,  serta  bagaimanapun  akuratnya  penyampaian ketentuan  atau  aturan  tersebut,  jika  para  pelaksana  kebijakan  yang  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang  mempunyai  sumber  daya  untuk melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak akan efektif. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup  juga  harus  memiliki  keahlian  dan  kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).
Sumber Daya Manusia masih menjadi hal yang begitu serius terkait kelemahan
Sekadau
internal  pada  Kecamatan  Sekadau  Hilir  sendiri.  Dengan  rendahnya  Sumber  Daya Manusia  tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  pemberian  maupun pengerjaan  tupoksi  kerja  yang  ada  menjadi  tidak  sesuai  karena  rendahnya  SDM yang  ada  dikarenakan  masih  adanya  tenaga  kerja  yang  berpendidikan  rendah. Tingkat pendidikan yang baik juga dapat menjadi patokan mutu kerja pegawai yang nantinya  akan  meningkatkan  SDM  yang  ada.  Tingkat  kedisiplinan  pegawai  juga masih  menjadi  masalah  internal  yang  ada  dan  menjadi  salah  satu  contoh  nyata rendahnya  SDM  di  Kecamatan  Sekadau  Hilir.  terkait  sumber  daya  dalam Implementasi Kebijakan Paten sudah cukup baik walaupun masih ada pegawai yang tamatan  SMA.  Terkait  SDM  yang  masih  rendah  pada  Kantor  Kecamatan  Sekadau Hilir  ada  hal  lain  yang  menjadi  penyebab  dari  rendahnya  SDM  yang  ada,  yaitu masih  kurang  atau  rendahnya  pelatihan  terhadap  pegawai  yang  melakukan pelayanan.Dari  segi  fasilitas  juga  sudah  cukup  memadai,  dengan  sarana  dan prasarana yang ada di Kecamatan Sekadau Hilir.
Edward  III  (2018)  menegaskan  bahwa  keberhasilan  implementasi  kebijakan ditentukan  oleh  kemauan  para  pelaku  kebijakan  yang  memiliki  disposisi  kuat terhadap  kebijakan  yang  sedang  diimplementasikan.  Disposisi  merupakan  faktor yang  penting  dalam  pendekatan  implementasi  kebijakan  karena  para  pelaksana kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya  tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan  kebijakan tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan  tentang  Implementasi Kebijakan  Standar  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  Sekadau  Hilir Kabupaten Sekadau. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

## A. Komunikasi
Kebijakan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  ini  sudah jelas  dalam  penyampaian  informasinya  hal  tersebut  didukung  dengan  adanya Peraturan  Bupati  Nomor  07  Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan.  Namun  kebijakan  PATEN  ini  sendiri  belum  konsisten disampaikan  pada  pelaksana  kebijakan  sehingga  masih  terdapat  kendala  dalam komunikasi tujuan kebijakan ini yang membuat kurang maksimalnya implementasi Kebijakan Standar PATEN. Kurangnya komunikasi diantara pihak-pihak pelaksana kebijakan  yang  menjadikan  tujuan  Kebijakan  Standar  PATEN  tidak  berjalan denganmaksimal.
B. Sumber Daya
Ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  Implementasi  Kebijakan  Standar PATEN  sudah  cukup  baik,  namun  masih  kurangnya  pemahaman  dan  kemampuan sumber  daya  manusia  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Hal  ini  pula  dibuktikan dengan  kurang  tanggapnya  pegawai  pada  saat  melaksanakan  pelayanan.  Dalam melaksanakan      implementasinya  Kecamatan  Sekadau  Hilir  memperoleh  anggaran
dari  daerah  (APBD),  yang  mana  anggaran  tersebut  dikelola  sesuai  peraturan perundang-undangan  dan  mekanisme  yang  ada  dengan  seadanya  guna  menyokong bentuk  kemajuan  dalam  bentuk  pelayanan  yang  ada  di  kantor  Kecamatan  Sekadau Hilir.
Pemerintah  daerah  sangat  mendukung  penuh  adanya  Kebijakan  Standar Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  ini.  Namun  adanya  kendala dalam  sikap  pelaksana  yang  tidak  tanggap  dalam  memberikan  pelayanan mengakibatkan  pelaksanaan  pelayanan  tidak  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur yang berlaku.
Sekadau

## BIBLIOGRAFI
Agus,  Erwan.  2012. Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia. Gava Media
Agustinus, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta
____________. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
Arifin  Tahir.  2015. Kebijakan  Publik  &  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah . Bandung: Alfabeta
Erwan,Dyah.2015. Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia . Gava Media.
Gulo, W. 2010. Metode Penelitian . Jakarta: PT.Grasindo
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media.
Hayat.  2018. Kebijakan  Publik  Evaluasi,Reformasi,Formulasi .  Malang:  Intrans Publishing
Nina Rahmayanty (2013). Manajemen Pelayanan Prima . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mulyadi, Deddy. 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik . Bandung : Alfabeta
Mustafa, Delly H. 2014. Birokrasi Pemerintah . Bandung: Alfabeta.
Nawawi, Hadari. 2019. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah    Mada University Press.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Purwanto, Erwan Agus, Dan Dyah Ratih Sulistyatuti. 2012. Implementasi
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  (2015). Manajemen  Pelayanan .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Surbarsono, A.G. 2011. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori, Dan Aplikasi. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media
_____________.2015. Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep  Teori,  Dan  Aplikasi. Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gava Media
_____________.2017. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori, Dan Aplikasi. Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gava Media
Sugiyono,  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta
________2013. MetodePenelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta
________2015. MetodePenelitian  Kualitatif  &  Kuantitatif  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta
Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138-1270  Tahun  2010  tentang  Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang pedoman  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Peraturan  Bupati  Sekadau  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Alfana,  Ganang  Qory.  2017. “Implementasi  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.” Diakses 10
Oktober. http://lib.unnes.ac.id
Cahya, Fitrah Nur. 2016. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu   Kecamatan
Di Kecamatan Kokap Kabpupaten Kulon Progo. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta. http://eprints.uny.ac.id Muhammadin.  2016. “Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.” Diakses 10 Oktober.
http://jurnafis.untan.ac.id
Copyright holder:
Ira Patriani, Julia Magdalena Wuysang (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: