## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

## OPTIMALISASI PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

## OPTIMIZATION OF LEGAL ARRANGEMENTS REGARDING THE RETURN OF STATE FINANCIAL LOSSES IN CASES OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION
Andi Muhammad Sofyan, Amiruddin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin E-mail: ams19620501@gmail.com
Naskah Diterima: 06/11/19 Revisi: 26/11/19 Disetujui: 27/11/19

## Abstrak
Korupsi  merupakan  kewajiban  semua pihak  untuk  mengatasinya,  karena  hal  itu  merupakan amanat  konstitusi  Negara  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  untuk mewujudkan  tujuan  bernegara  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai dengan uang. Artinya negara mempunyai hak untuk menerima pengembalian kerugian keuangan  negara  yang  diakibatkan  oleh  para  koruptor,  sebab  uang  yang  dikorupsi  tersebut adalah  termasuk  keuangan  negara  yang  merupakan  hak  dan  kewajiban  negara  itu  sendiri untuk memilikinya. Sebagaimana diatur dalam kententuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  keuangan  negara,  yang  berbunyi  :  Bahwa  kuangan  negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan hak dan kewajiban negara yang  dimaksud,  telah  diatur  dalam  Pasal  23  C  Bab  VIII  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945,  yang  mengamanatkan hal-hal  lain  mengenai  keuangan  negara diatur dengan undang-undang. Tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi salah satu bentuk problematika  dari  sekian  banyak  masalah  kebangsaan  lainnya.  Korupsi  ditengarai  sebagai penyebab kehancuran ekonomi yang memiliki dampak negatif pada terjadinya multi krisis di hampir semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang mencapai angka triliunan rupiah bukanlah suatu perkara mudah untuk mengembalikan  kerugian  keuangan negara  tersebut,  namun  membutuhkan  kerja  keras  baik oleh aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan pengembalian atas kerugian keuangan negara yang dimaksud kedalam kas negara.
Kata Kunci : Optimalisasi; Pengaturan Hukum; Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

## Abstract
Corruption  is  an  obligation  of  all  parties  to  overcome  it,  because  it  is  the  mandate  of  the State's  constitution  in  the  context  of  implementing  the  government  of  the  country  to  realize the objectives of the state which give rise to the rights and obligations of the state which can be  valued  in  money.  This  means  that  the  state  has  the  right  to  receive  repayments  of  state financial  losses  caused  by  corruptors,  because  the  corrupted  money  includes  state  finances which  are  the  rights  and  obligations  of  the  state  itself  to  own  it.  As  stipulated  in  the provisions  of  Article  1  Paragraph  (1)  of  Law  Number  17  Year  2003  concerning  state finances, which reads: That state finance is all state rights and obligations that can be valued in  money  and  everything  in  the  form  of  money  or  in  the  form  of  goods that  can  be  used  as
state  property  in  connection  with  the  implementation  of  these  rights  and  obligations.  The implementation  of  said  state  rights  and  obligations  has  been  regulated  in  Article  23  C Chapter  VIII  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  which  mandates  other matters concerning state finances to be regulated by law.Corruption in Indonesia has become one of the problems of many other national problems. Corruption is suspected as the cause of economic collapse which has a negative impact on the occurrence of multiple crises in almost all lines of life of the nation and state. Corruption that causes state financial losses that reach trillions of rupiah is not an easy case to recover the state financial losses, but requires hard work  by  both  government  officials  and  law  enforcement  officials  to  optimize  returns  on  the intended state financial losses into the state treasury.
Keywords: Optimization; Legal Regulations; Returns of State Financial Losses.
Copyright©2019 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Mengingat  pengembalian  keuangan  negara  mutlak  harus  dilakukan  dan  membutuhkan pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,  yang  diwujudkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Pembendaharaan Negara 1 yang  menegaskan  bahwa  pembendaharaan  negara  adalah  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  negara,  termasuk  investasi  dan  kekayaan  yang  dipisahkan, yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  (APBN) dan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Bahwa  sesuai  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Badan  Pemeriksan Keuangan  (BPK) 2 ,  keuangan  negara  adalah  salah  satu  unsur  pokok  dalam  penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara  untuk  mencapai  masyarakat  adil  makmur  dan  sejahtera  sebagaimana  diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengelolaan  keuangan  negara  secara  terbuka  dan  bertanggungjawab  juga  adalah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi  negara  yang  mengharuskan  pengelolaan  keuangan  negara  dengan  terbuka  dan akuntabel  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  untuk  mewujudkan  tujuan bernegara  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  negara  yang  perlu  dikelola  dalam  suatu system  pengelolaan  keuangan  negara.  Sebab  mengingat  hal  yang  demikian  merupakan
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksan Keuangan (BPK)
perintah  konstitusi  dan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  diakibakan  oleh  para koruptor  pada  kasus  tindak  pidana  korupsi,  tidaklah  berarti  dan  jauh  lebih  kecil  jika dibandingkan dengan jumlah uang yang dikorupsi dan ditilap oleh para koruptor di Indonesia yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  yang  sangat  besar  bahkan  mencapai  angka triliunan  rupiah.  Sehingga  tentu  membutuhkan  ketersediaan  payung  hukum  berupa  regulasi peraturan  perundang-undangan  maupun  peraturan  pemerintah  lainnya  agar  memudahkan pengaturan  hukum  pengembalian  terhadap  kerugian  keuangan  negara  dan dengan  adanya regulasi  pengaturan  hukum  tersebut  maka  dapat  pula  lebih  optimal  pengembalian  atas kerugian keuangan negara.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  (rechtstaat) 3 memiliki  perangkat  hukum  dari  sisi substansi  dengan  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999 tentang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dalam penulisan  ini  disebut:  UUPTPK)  yang  mengatur  segala  rumusan  tindak  pidana  korupsi (secara materiil) dan pola penyelesaian perkaranya yang bersifat formil.
Tindak pidana korupsi berdasarkan interpretasi dari substansi UUPTPK  yang dimaksud diatas, dapat digolongkan sebagai bentuk penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Tindak  pidana  korupsi  adalah  subordinasi  kepentingan  umum  dibawah  kepentingan  tujuan- tujuan  pribadi  yang  mencakup  pelanggaran  norma-norma,  tugas,  dan  kesejahteraan  umum dibarengi  dengan  penghianatan  ataupun  penipuan  akan  akibat-akibat  yang  diderita  oleh masyarakat luas. 4
Pada  konteks  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  para  ahli  mengemukakan  adanya  2 (dua)  faktor  penentu  yang  menentukan  tegak  tidaknya  pemberantasan  kejahatan  korupsi  di sebuah  negara  hukum  seperti  di  Indonesia.  Kedua  faktor  tersebut  adalah  faktor  hukumnya dan  faktor  orangnya.  Faktor  hukum  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  keseriusan  suatu  negara hukum  dalam  menyiapkan  perangkat  aturan  hukum  atau  norma  yang  mengatur  segala  hal terkait  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Sedangkan  faktor  orang  berkaitan dengan  kemampuan  dan  wibawa  penegak  hukum  untuk  memahami  dan  menjalankan  faktor pertama  tersebut,  kemudian  menerapkannya  dalam  situasi  konkret  sesuai  dengan  tuntutan cita-cita  hukum  nasional.  Untuk  itu  para  penegak  hukum  perlu  memiliki  tiga  hal  yaitu pengetahuan,  pengertian  yang  mendalam  dan  keterampilan  disamping  rasa  kesusilaan  yang
3 Negara  hukum berdasarkan ajaran Hukum  Murni (Reine Rechslehre) dari Hans Kelsen  mengatakan bahwa negara adalah tidak lain suatu bangunan hukum itu sendiri. Lihat : Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya, Yogyakarta : Ganta Publishing, hlmn. 6-7.
4 Azis Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika, hlmn. 137.
mendalam. 5
Mengingat  regulasi  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  korupsi  telah  ada  perangkat hukum  berupa UUPTPK  maka  setidaknya kerugian  negara  yang  timbul  ada  mekanisme pertanggung  jawabannya  secara  hukum.  Dan  dengan  undang-undang  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  ini,  adalah  bentuk  ikhtiar  pemerintah  untuk  mengoptimalkan  pengaturan pengembalian  kerugian  negara  disamping  untuk  memberantas  kejahatan  tindak  pidana korupsi  guna  mewujudkan  pemerintahan  yang  akuntabel,  bersih,  bebas  dari  paktik  Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  No.  28  Tahun 1999  Tentang  Penyelenggeraan  Pemerintahan  Yang  Bersih,  Bebas  dari  praktik  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Kerugian  keuangan  negara  akibat  dari  pengelolaan  keuangan  negara  yang  menyimpang atau  melanggar  hukum  wajib  dikembalikan  agar  keuangan  negara  berada  keadaan  semula untuk  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  negara  dalam  rangka  mencapai  tujuan negara. 6 Upaya  negara  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  tersebut,  telah disiapkan  instrumen  hukum  yang  berada  dalam  konteks  hukum  pidana.  Instrumen  hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7
Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  memuat  kaidah  hukum  yang terkait  dengan  perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara.  Perbuatan hukum tersebut memerlukan penyelesaian secara tepat tanpa melanggar Hak Asasi Manusia bagi  pengelolaan  keuangan  negara  sebagai  pelaku  delik  korupsi.  Misalnya,  kaidah  hukum dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  berkaitan  dengan kerugian keuangan negara sebagai berikut : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  “  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah “.
Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi :  “  Dalam  hal tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan
5 Sudarto, 1977, Hukum Pidana 1, bandung : Alumni Hlm,20
6 Muh. Djafar Saidi, dkk, 2017, Hukum Keuangan Negara Teori Dan Praktik, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlmn 180-181.
7 Ibid, hlm. 180-181.
tertentu,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan  “.  Pasal  3  Undang -Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi : “ Setiap orang  yang dengan tujuan untuk menguntungkan dir i sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada  padanya,  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan/atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah “.
Terhadap  rumusan  pasal-pasal  tindak  pidana  korupsi  tersebut  diatas,  mencerminkan makna bahwa  betapa  pembuat  undang-undang  telah  memikirkan  untuk  melakukan  upaya mengantisipasi,  mencegah  dan  meminimalisir  kerugian  negara  yang  lebih  besar  sehingga melahirkan undang-undang ini. Serta disisi lain, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi  motivasi  utama  juga  dibuatnya  adalah  dalam  rangka  untuk  memaksimalkan pengembalian  kerugian  negara.  Karena  dengan  adanya  undang-undang  tersebut,  maka  ada ruang  pengaturan  hukum  pengembalian  kerugian  negara  yang  lebih  maksimal  melalui  uang pengganti maupun denda bagi seseorang  yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Sebab  jika  tidak  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  dalam  kasus  tindak  pidana korupsi, maka ada sanksi pidana yang lebih berat menantinya berupa hukuman pokok penjara dan  hukuman  penjara  kurungan  tambahan    bagi  seseorang  yang  menyebabkan  kerugian negara atau perekonomian negara dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.  Berbeda halnya  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana kerugian negara  yang timbul nyaris tidak ada pengembalian,  keuangan  negara  yang ditilap  baik  oleh  pejabat  maupun  seseorang  yang memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,dinyatakan  hilangbegitu  saja tanpa ada pertanggung jawaban hukum secara tegas.
Kendatipun  sebelumnya  telah  ada  juga  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 namun keberadaan undang-undang ini tidak mempunyai  taring  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  secara  optimal,  sehingga menyebabkan  negara  terpuruk  perekonomian  dan  pembangunannyayang  stagnan  serta terbelakang  dibanding  dengan  negara-negara  lain.Akan  tetapi  setelah  berlakunya  dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maka sangat memberikan warna secara signifikan terhadap pertanggung jawaban keuangan negara, dalam arti bahwa keuangan negara tidak muda lagi dikorupsi dan
tidak hilang begitu saja.
Bahkan  sebagian  besar  masyarakat  di  negeri  ini  sudah  mulai  takut  untuk  melakukan korupsi  baik  secara  perorangan  maupunberjama’ah  karena  adany a  undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dapat memberikan efek jera bagi pelaku dengan  ketentuan  ancaman  pidana    maksimun  penjara  selama  20  tahun  atau  pidana  penjara seumur hidup. 8
Seiring  dengan  adanya  institusi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang  lahir sebagai  institusi  yang  berfungsi  melakukan  pencegahan  dan  pembasmi  kejahatan  korupsi  di tanah air.
Kendatipun  hingga  saat  ini,  korupsi  belum  bisa  terkikis  habis  sampai  ke  akar-akarnya namun  setidaknya  dengan  adanya  undang-undang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi tersebut maka dapat memperkecil kerugian keuangan negara dan mempersempit ruang gerak para pelaku korupsi untuk menggerogoti perekonomian negara yang lebih besar lagi, karena undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  mengandung  ancaman  sanksi pemberatan  yang  dapat  membuat  miskin  dan  jera  bagi  pelaku.  Sebab  harta  bendanya  disita untuk  dikembalikan  kerugian  keuangan  negara  atau  setidaknya  dihukum  untuk  membayar uang  pengganti  dan  denda  atas  kerugian  negara,  akibat perbuatannya  yang  mempekaya  diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian  negara.  Dan  juga  yang  tak  kalah  pentingnya  adalah  adanya  ancaman  sanksi penjara hukuman badan yang berat dijatuhkan terhadap bagi koruptor yang menilap keuangan negara.
Lahirnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) sebagaimana telah  dijelaskan  diatas,  merupakan  respon  dari  negara  akibat  merajalelanya  modus  tindak pidana  korupsi  yang  ditengarai  sebagaibentuk  kejahatan  luar  biasa  yang  berakibat  pada terjadinya  kesenjangan  sosial,  ekonomi,  hilangnya  kepercayaan  pemerintah  dan  berbagai permasalahan  lainnya.  Dan  dibuatnya  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi (UUPTPK) dimaksud, tidak lain dan tak bukan semata-matatujuan utamanya adalah sebagai bentuk  upaya  optimalisasi  pemerintah  atau pembuat  undang-undang    untuk  mengatasi perilaku  korupsi  agar  tidak  semakin  berkembang  dan  kian  subur  merajalela  di  Indonesia, sebab tidak bisa dibayangkan dan diilustrasikan bagaimana jadinya negara ini jika seandainya ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum diundangkan. Akan tetapi, dengan adanya regulasi tersebut sebagai peraturan pemberantasan korupsi maka akan
8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahanAtas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPmberantasan Tindak Pidana Korupsi .
menimbulkan  dampak  yang  sangat  luar  biasa  dalam  memberikan  kontribusi  bagi pembangunan  perekonomian  bangsa.  Sebab  dengan  hadirnya  undang-undang  ini  dapat berfungsi  sebagai  pengaturan  hukum  dalam  pencegahan  korupsi  dan  sebagai  pengaturan hukum  untuk  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  secara  optimal  yang  telah  dikorupsi oleh  seseorang  atau  korporasi  yang  bertujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain dan kelompoknya yang merugikan keuangan negara.
Namun  fakta  menunjukkan  keberadaaan  undang-undang  No.  20  tahun  2001 tersebut sebagai  regulasi  pemberantasan  korupsi  adalah  tidak  lengkap  dan  sempurna.  Mengingat dalam  regulasi  perundang-undangan  tersebut  tidak  diatur  penyitaan    dan  atau  perampasan harta  benda  milik  terdakwa  atau  terpidana  sehingga  menyebabkan  tidak  optimalnya pengembalian  kerugian  Negara.Menurut  hemat  penulis  dalam  rangka  mengoptimalkan pengembalian  kerugian  Negara  maka  perlu  diamandemen  atau  direvisi  undang-undang pemberantasan korupsi tersebut, dengan memasukkan penyitaan atau perampasan harta benda milik  terdakwa  atau  terpidana  sebagai  salah  satu  unsur  pasal  dalam  undang-undang pemberantasan korupsi agar supaya pengembalian kerugian Negara dapat lebih maksimal.
Optimalisasi  pengaturan  hukum  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  mempunyai keberadaan  dan  urgensi  yang  sangat  penting  bagi  kelangsungan  perekonomian    dan kelanjutan  pembangunan  bangsa  secara  menyeluruh.  Sebab  dengan  pengembalian  kerugian keuangan  negara  melalui  penegakan  dan  pengaturan  hukum  pada  kasus  tindak  pidana korupsi,  dapat  menciptakan  iklim  perekonomian  negara  yang  sehat  serta  hanya  dengan perekonomian yang sehat, negara bisa mengisi dan melaksanakan pembangunan dengan baik di segala bidang. Sebaliknya jika perekonomian tidak sehat maka tentu negara akan terseok- seok dan terpuruk dalam menjalankan roda kegiatan pembangunan yang dampaknya kembali dirasakan  pula  oleh  masyarakat  itu  sendiri. Sehingga  optimalisasi  penataan  pengaturan hukum  pengembalian  kerugian  kerugian  keuangan  negara  sangat  penting,  dalam  rangka memenej  pengembalian  kerugian keuangan  negara  yang  lebih  baik  dan  profesional  agar pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi dapat tertata masuk ke  kas  negara  dengan  hasil  yang  optimal  sesuai  yang  diharapkan. Salah  satu  bentuk pengaturan  hukum  pengembalian kerugian  keuangan  negara  dalam  kasus  tindak  pidana korupsi, adalah dengan adanya ketentuan pidana minimun khusus di dalam rumusan deliknya terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Mengingat,  oleh  karena  dengan  ketentuan  pidana minimun  khusus  yang  diterapkan terhadap  rumusan  delik  bagi  pelaku  korupsi  maka  ada sugesti  dan  beban  psikologis  yang  amat  dalam  terhadap  koruptor  untuk  segera mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  dengan  secepatnya.  Sebab  ratio-nya  ketentuan
pidana minimun khusus yang diberlakukan pada rumusan deliknya dalam kasus tindak pidana korupsi  dikualifisir  sebagai  delik-delik  yang  mengandung  unsur  pemberatan,  yang  berbeda pada  ketentuan  pidana  pada  umumnya  yang  dikenal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum.
Merupakan  sesuatu  yang  logis  pembuat  undang-undang  merumuskan  ketentuan  pidana minimum  khusus  pada  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  didasarkan  pada  beberapa pertimbangan  atau  alasan  yuridis  sebagaimana  diuraikan  ahli  hukum  pidana  Barda Nawawi Arief sebagai berikut : 9
a. Adanya  fakta  disparitas  yang  sangat  mencolok  untuk  delik-delik  yang  secara  hakiki tidak berbeda kualitasnya;
b. Adanya  keinginan  untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat  yang  menghendaki  adanya standar  minimal  obyektif  untuk  delik  tertentu  yang  sangat  dicela  dan merugikan/membahayakan  masyarakat/negara,  serta  dlik-delik  yang  diakulifisir  atau diperberat oleh akibatnya ;
c. Adanya  keinginan  untuk  lebih  mengefektifkan  pengaruh  prevensi  umum  terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  sangat membutuhkan dan memerlukan regulasi pengaturan hukum yang memadai, sebagai landasan pijakan penarikan secara maksimal keuangan negara  yang berada ditangan-tangan koruptor. Bahkan  idealnya,  tidak  cukup  hanya  dengan  tersedianya  perangkat  hukum  berupaundang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) sebagai payung hukumnya namun dibutuhkan  pula  pengaturan  hukum  dalam  upaya  optimalisasi  pengembalian  atas  kerugian negara  pada  kasus  tindak  pindak  korupsi.  Terutama  pengaturan  hukum  terkait  mengenai pembatasan  untuk  menempuh  upaya  hukum  banding,  kasasi  maupun  peninjauan  kembali (PK) terhadap perkara tindak pidana korupsi tertentu  yang limit jumlah kerugian negaranya hanya  puluhan  juta  hingga  ratusan  juta  rupiah  saja.  Agar  dibatasi  dan  atau  tidak diperkenankan  lagi  melakukan  upaya  hukum  banding,  kasasi  dan  peninjauan  kembali  (PK) setelah  adanya  putusan  peradilan  tingkat  pertama  yang  menyatakan  pelaku  tindak  pidana korupsi  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  memperkaya diri,  orang  lain  ataupun  korporasi  supayatidak  membuat  berlarut-larut  dan  terlalu panjangbirokrasi pengembalian kerugian keuangan negara.
Pada  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  seperti  itu,  maka  seyogiayanya  Mahkamah
9 Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya,hlmn 125.
Agung  (MA)  melakukan  terobosan  dengan  mengeluarkan  peraturan  atau  surat  edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  tentang  batasan  limit  nominal  perkara  tindak  pidana  korupsi yang  boleh  ataupun  tidak  boleh,  menempuh  upaya  hukum  banding,  kasasi  maupun peninjauan kembali (PK), tanpa mengabaikan regulasi undang-undang pemberantasan tindak pidana  korupsi  itu  sendiri,  demi  untuk  mengoptimalkan  dan  mempercepat  pengembalian kerugian  keuangan  negara  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  serta  mewujudkan  kepastian hukum bagi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga peran hakim tidak hanya menjadi corong pembentuk undang-undang saja, tetapi secara otonom, mencipta, menyelami proses  kemasyarakatan. 10 Dan  dengan  sendirinya  dapat  diwujudkan  putusan  hukum  yang diidam-idamkan,  yaitu  putusan  yang  mengandung  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemamfaatan.

## B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang  yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapatlah penulis merumuskan masalah  yakni  bagaimana optimalisasi  pengaturan  hukum  terhadap  pengembalian  kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pelaksanaan ketentuan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  dalam  mewujudkan  optimalisasi pengaturan hukum terhadap pengembalian kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi.

## C. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  empiris, yaitu  normatif  adalah  Penelitian  hukum  normatif  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan, perjanjian  serta  doktrin  (ajaran). 11 Tegasnya  penelitian  hukum  normatif  mengkaji  aturan- aturan  perundang-undangan,  sedangkan  penelitian  hukum  empiris  adalah  sebuah  metode penelitian  hukum  berupaya  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  yang  nyata  atau  dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Atau dengan kata  lain,  penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti data primer

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  perkara  pidana,  penanganan  korupsi  dilakukan  oleh  penyidik,  penuntut  umum dan hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (Criminal
10 Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto, 1993, Bab-Bab tentang Penemuan   Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlmn. 7.
11 Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlmn. 34.
Justice  System).  Namun  demikian  dilihat  dari  sisi  hukum  acara  pidana  dan  kelembagaan memiliki kekhususan-kekhususan. 12 Mengkaji dan melakukan penelusuran terhadap literatur hukum  yang  membahas  tentang  arti  dari  pengaturan  hukummaka  terlebih  dahulu  harus dimaknai bahwa yang harus diatur itu, adalah pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan  atau  tingka  laku  manusia.Kemudian  pengaturan  itu  sendiri  dalam  kamus  besar Bahasa  Indonesia  mempunyai    arti  sebagai  proses,  cara,  perbuatan  mengatur, 13 sedangkan pengaturan  secara  umum  pada  hakikatnya  adalah  proses  atau  upaya  untuk  mencapai  suatu tujuan  secara  maksimal  dari  perbuatan  manusia  sesuai  yang  diharapkan.  Sehingga  dengan demikian  pengaturan  hukum  mempunyai  arti  dan  makna  sebagai  suatu  perbuatan  untuk mengatur dan menata sesuatu tindakanmanusia berdasarkan dengan norma dan rambu-rambu hukum yang berlaku, agar dapat memberikan hasil yang memadai sesuai yang diharapkan.
Norma-norma hukum  yang bersifat mengatur (regeling) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norms) itu dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang  disebut  sebagai  peraturan  perundang-undangan. Disebut  peraturan  (regels)  karena produk  hukum  tersebut  memang  merupakan  hasil  atau  "outcome"  dari  suatu  rangkaian aktivitas  pengaturan  (regeling).  Produk  hukum  yang  bersifat  mengatur  (regeling)  disebut sebagai  peraturan  ini  harus  dibedakan  dari  produk  hukum  yang  tidak  bersifat  mengatur, melainkan  hanya  menetapkan  atau  penetapan  (beschikking)  yang  karenanya  tidak  dapat disebut  sebagai  peraturan.  Produk  yang  bersifat  penetapan  (beschikking)  itu  dapat  disebut sebagai  Ketetapan  atau  Keputusan  yang  tidak  berisi aturan.  Isinya  tidak  boleh  mengandung materi  normatif  yang  bersifat  pengaturan  (regeling)  dan  karena  itu,  tidak  dapat  disebut sebagai peraturan (regels, regulations, legislations). 14
Jenis-jenis  dan  bentuk  peraturan  tertulis  yang  biasa  disebut  sebagai  peraturan  atau "regels",  "regulation",  "legislation",  dan  bentuk-bentuk  "statutory  instruments"  lainnya sangat  beraneka-ragam.  Bahkan,  ada  pula  bentuk-bentuk  khusus  yang  biasa  disebut  sebagai "policy  rules"  atau  "beleidsregels"  yang  merupakan  bentuk  peraturan kebijakan  yang  tidak dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  biasa.  Misalnya, Instruksi  Presiden,  surat-surat  edaran  yang  berisi  kebijakan  tertentu,  rancangan-rancangan program, kerangka acuan proyek, "action plan" yang tertulis, dan sebagainya adalah contoh- contoh  mengenai  apa  yang  disebut  sebagai  "policy  rules"  yang  bukan  merupakan  peraturan perundang-undangan.  Keanekaragaman  peraturan-peraturan  itu  dapat  dikatakan  sangat
12 Yuda Mustajab dan Mulyadi A. Tajuddin, 2018, “Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” , Jurnal Restorative Justice Vol. 2, No. 1, hlm. 55
13 Kamus Besar Bahasa Indonesia
14 Jimly Asshiddiqie,2017, “Perihal Undang - Undang”, PT. Raja Grafindo, Depok hlm. 14.
tergantung  kepada:  (i)  tingkatan  kepentingan,  dan  (ii) relevansi  materi  muatan  yang  hendak diaturnya,  serta  (iii)  lembaga  atau  organ  jabatan  kenegaraan  dan  pemerintahan  yang  diberi wewenang untuk menetapkannya menjadi peraturan yang mengikat untuk umum. 15
Misalnya,  dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, ditentukan adanya bentuk (i) Undang-Undang (UU), dan (ii) Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  yang  biasa  disingkat  "Perpu"  atau  kadang-kadang "Perppu";  (iii)  Peraturan  Pemerintah  (PP),  (iv)  Peraturan  Presiden  (Perpres);  dan  (v) Peraturan  Daerah  (Perda).  Ada  pula  bentuk  peraturan-peraturan  lain  yang  dibentuk  oleh lembaga-lembaga  negara  yang  bersifat  independen  dan  diberi  kewenangan  regulasi berdasarkan  undang-undang,  seperti  (i)  Peraturan  Menteri  (Permen), (ii)  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI),  (iii)  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum,  (iv)  Peraturan  Direktur  Jenderal, (v)  Peraturan  Kepala  atau  Ketua  Lembaga  Pemerintahan  Non-Departemen,  (vi)  Peraturan Gubernur,  (vii) Peraturan Bupati, (viii) Peraturan Walikota, dan sebagainya. Semua bentuk- bentuk peraturan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
Dalam  contoh  lain,  dapat  pula  terjadi,  adanya  undang-undang  yang  secara  khusus mengatur  mengenai  subjek  hukum  tertentu  saja.  Misalnya,  untuk  pemerintahan  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  dapat  saja  dibentuk  satu  undang-undang  yang  secara  khusus menentukan adanya hak historis yang bersifat mutlak ataupun setidak-tidaknya hak prioritas bagi Sultan Hamengkubuwono untuk dipilih menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang yang berisi norma hukum yang demikian itu, dapat disebut sebagai "personal statute"  seperti  yang  diuraikan  di  atas.  Meskipun  hal  ini  dapat  dinilai  sebagai  sesuatu  yang tidak  lazim  di  dunia  modern  sekarang  ini,  tetapi  dalam  kenyataan  praktik,  di  setiap  negara selalu  ada  saja  sifat  norma  hukum  yang  bersifat  konkret  dan  individual  sepertiitu  yang tercantum di dalam satu-dua undang-undang. Apalagi, dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan  dengan  tegas,  "Negaramengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewayang  diatur  dengan  undang-undang". Artinya,  Undang-Undang  Dasar  1945  sendiri  mengakui  adanya  satuan-satuan  pemerintahan yang  bersifat  khusus  atau  istimewa  itu,  termasuk  apabila  satuan  pemerintahan  daerah  yang dimaksud  memiliki  kekhususan  dalam  pengaturan  mengenai  kedudukan  gubernurnya  yang dikaitkan dengan keturunan keluarga tertentu secara konkret dengan penyebutan yang bersifat 'personal' sebagai subjek hukum tata negara yang bersifat khusus atau istimewa itu.
15 Ibid, hal.,15-16
Sementara  itu,  undang-undang  dapat  pula  bersifat  nasional  atau  bersifat  lokal.  Undang- undang  yang bersifat lokal biasanya adalah undang-undang  yang berlaku di tingkat provinsi saja  atau  di  tingkat  kabu-paten/kota  saja.  Apakah  misalnya  undang-undang  tentang pembentukan  suatu  pemerintahan  kabupaten  dapat  disebut  sebagai  undang-undang  lokal (locale wet)? Jawabannya jelas tidak, karena undang-undang tentang pembentukan kabupaten itu,  meskipun  hanya  mengatur  pemerintahan  lokal  di  suatu  daerah  saja,  tetapi  kekuatan berlakunya  tetap  bersifat  nasional.  Undang-undang  tersebut,  seperti  halnya  undang-undang pada  umumnya  juga  dimaksud  berlaku  mengikat  semua  subjek  hukum  dalam penyelenggaraan  kegiatan  bernegara.  Artinya,  undang-undang  tentang  pembentukan kabupaten tersebut juga mengikat Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan  semua  subjek  hukum  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Karena  itu, undang-undang dimaksud tidak dapat disebut sebagai "locale wet" hanya karena ia mengatur materi yang bersifat lokal.
Sebaliknya,  peraturan  daerah  sebagai  salah  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 juga tidak dapat dikatakan hanya berlaku mengikat daerah. Presiden dan  menteri  serta  lembaga-lembaga  negara  lainnya  seperti  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, BPK, dan sebagainya juga terikat kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Misalnya, meskipun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah lembaga (tinggi) Negara yang bersifat independen,  tetapi BPK tidak boleh semena-mena membangun kantor  di  suatu  ibukota  kabupaten  dengan  tanpa  mengindahkan  Peraturan  Daerah  yang berlaku di daerah itu. Artinya, dalam hal ini,  BPK juga terikat untuk tunduk  kepada norma yang terkandung  di dalam  Peraturan Daerah tersebut.
Norma  yang  terkandung  dalam  peraturan  daerah  tersebut  adalah  merupakan  aturan hukum  dan  aturan  hukum yaknicara  dimana  warga  negara  diatur  oleh  aturan  hukum  dan bukan dengan kekuatan  orang lain. Hukum memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan dan  hukum  adalah  merupakan  proposisi  hukum yang  memperlakukan  sama  terhadap  semua orang  yang  berada  dalam  situasi  yang  sama.  Hukum  diperlakukan  baik  untuk  individu sebagai bagian dari negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban. 16 Pengaturan Hukum merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban yang menjadi landasan keteraturan, keterpaduan,keserasian/keharmonisan dari langka-langka dan upaya-upaya yang dilaksanakan  oleh  penegak  hukum  dalam  rangka  mengoptimalkan  pengembalian  kerugian
16 http//id.shvoong.com/law-and-politics/law/2141361-pengertian  aturanhukum. Diakses  pada  tanggal  5  Mei 2018
negara    dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pengaturan hukum merupakan pengejawantahan dari peraturan hukum itu sendiri, karena hukum  merupakan  salah  satu  pengatur  hidup  dan  pengaturan  yang  dilakukan  tersebut  harus senantiasa  mengacu  serta  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  bersifat  universal yang  dibuat  oleh  suatu  badan  atau  lembaga  pemerintah  yang  berisi  dari  norma-norma  di masyarakat untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu negara.
Sejarah  pemberantasan  korupsi  yang  cukup  panjang  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan  yang ekstra  keras (ekstra ordinary crime)dan membutuhkan kemauan politik  yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Namun pemberantasan korupsi tersebut tidaklah cukup jika hanya sebatas komitmen dan kemauan serius dari pemerintah, akan tetapi dibutuhkan pula peraturan perundang-undangan  sebagai  dasar  hukum  untuk  pemberantasan  korupsi  dan  pengaturan hukum dalam pengembalian kerugian negara agar dapat lebih optimal pengembalian kerugian keuangan  negara.  Adapun  dasar  hukum  pemberantasan  korupsi  tersebut  yang  merupakan sebagai  landasan  pemberantasan  korupsi  dan  pengaturan  hukum  dalam  pengembalian kerugian negara, adalah sebagai berikut :
a. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. c. UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
d. UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
e. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
f. UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
g. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
h. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  2004  tentang  percepatan pemberantasan  korupsi.Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  71  Tahun  2000  tentang  tata  cara pelaksanaan  peran  serta  masyarakat  dan  pemberian  penghargaan  dalam  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana korupsi

## KESIMPULAN
Bahwa korupsi di Indonesia berkembang dengan pesat karena disebabkan oleh beberapa hal antara lain pertama, lemahnya fungsi aparatur penegak hukum dalam menegakkan kasus- kasus  korupsi.  Kedua,  lemahnya  fungsi  lembaga  pengawasan  internal  dari  instansi pemerintahan.  Ketiga,  lemahnya  peran  aparat  legislatif  dalam  melakukan  pengawasan
terhadap  pelaksanaan  kinerja  pemerintahan.  Keempat,  kurangnya  kepedulian  masyarakat dalam  melakukan  pemberantasan  korupsi.  Pemberantasan  korupsi  seolah-olah  hanya tanggung  jawab  pemerintah,  aparatur  penegakan  hukum  dan  legislatif.  Indonesia  termasuk salah  satu  negara  yang  memiliki  komitmen  yang  kuat  dalam  pemberantasan  korupsi.  Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan  yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sejak zaman orde lama, orde baru dan orde reformasi pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai macam lembaga khusus yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, antara lain: Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Kepres RI No. 18 Tahun 1999), Percepatan Pemberantasan Korupsi  (Inpres No.  5  Tahun  2004),  Pembentukan  Tim  Koordinasi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (Kepres  RI  N0. 11 Tahun 2005), Kerjasama  antara KPK  dengan Kejaksaan Agung  RI  dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  (Keputusan  Bersama  Ketua KPK  dan  Jaksa  Agung  RI),  Pembentukan  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Mafia  Hukum (Kepres  No.  37  Tahun  2009),  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.  Selain  itu  pemerintah bersama  legislatif  RI  mengadakan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1971 tentang  Korupsi  dengan  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2001 dan pemerintah RI telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan atau ratifikasi “ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 “.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Ruslan,  2013,  Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta.
Achmad  Ali,  2002,  Menguak  Tabir  Hukum  (suatu  kajian  filosofis  dan  sosionlogis),  PT Gunung Agung Tbk, Jakarta.
Andi  Hamzah,  2004.  Perbandingan  Pemberantasan  Korupsi  di  Berbagai  Negara,  Sinar Grafika.
Abdul Manan, 2005.Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana.
Azis Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika.
Amiruddin  dan  Zainal  Azikin,  2010.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta  : Grafindo.
Barda  Nawawi  Arief,  2002.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Bandung  :  Citra Aditya.
Bambang  Sutiyoso,  2006.  Metode  Penemuan  Hukum  :  Upaya  Mewujudkan  Hukum  Yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta : UII Press.
Bernard  L.  Tanya,  dkk,  2007.  Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi, Surabaya : CV. Kita.
Bagir Manan, 1997. Masalah Tata Negara Indonesia, Edisi II, Cetakan I, Alumni Bandung.
Curzon, L.B, 1979. Jurisprudence, M & E Handbook.
Isbandi Rukminto Adi, 2005. Konsep dan Pokok Bahasan Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jakarta : UII Press.
IGM Nurdjana, 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Persfektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Jeremy Pope, 2003. Strategi Memberantas Korupsi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Jimly Asshiddiqie,2017, “ Perihal Undang- Undang”, PT. Raja Grafindo, Depok.
Krishna  Djaya  Darumurti,  2016.  Diskresi,  Kajian  Teori  Hukum  dengan  Postscript  dan Apendiks, Yogyakarta : Genta.
Kaelan, 2008. Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
M.W. Kusumah, 2001. Tegaknya Supremasi Hukum, Bandung : Remaja Rosdakarya.
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

## Jurnal
Yuda  Mustajab  dan  Mulyadi  A.  Tajuddin,  2018,  “ Uang  Pengganti  Sebagai  Alternatif  Pengembalian Kerugian  Negara  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi ” , Jurnal  Restorative  Justice Vol.  2, No. 1, h. 55

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik  Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat  (3) Negara  Indonesia adalah Negara Hukum.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korpsi.