## TINJAUAN FIQH TERHADAP HARGA PUPUK BERSUBSIDI

## Meriyati
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri (IGM) Palembang meriazki@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas  pertanian,  dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan  nasional  dan meningkatkan kemampuan petani, dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk.
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.
42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi [HET]. (Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  No.  158/2008,  2009).  Kenaikan  harga  yang dimaksud difokuskan pada keberadaan pupuk bersubsidi yang dijadikan obyek jual beli, dengan  cara  pensubsidian  yang  disalurkan  dari  kelompok  tani  kepada  anggota  tani, yang mengacu pada penetapan harga Menteri Pertanian yang ditetapkan dalam Harga Eceran  Tertinggi  (HET).  Ada  2  hal  yang  di  deskripsikan  pada  pembahasan  harga pupuk  bersubsidi  ini,  yaitu  (1)  Mekanisme  penjualan  pupuk  bersubsidi,  (2)  Penetapan harga pupuk bersubsidi dari kelompok tani kepada anggota tani. Dari dua pembahasan yang  penulis  utarakan  dapat  diambil  benang  merah  bahwa  harga  pupuk  bersubsidi tersebut  di  tinjau  dari  segi  fiqh  dapat  dikatakan  terlarang,  yang  dikarenakan  oleh beberapa faktor.

## Kata kunci: Pupuk Bersubsidi, HET

## DASAR PEMIKIRAN
Adigium  yang  berkembang  dalam  berbagai  kajian  ekonomi  memperlihatkan bahwa,  perekonomian  negara  yang  kokoh  akan  mampu  menjamin  kesejahteraan  dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara berupa kesehatan pasar, baik  pasar  barang  dan  jasa,  pasar  uang  maupun  pasar  tenaga  kerja.  Kesehatan  pasar sangat  tergantung  pada  makanisme  pasar,  dengan  cara  menciptakan  tingkatan  harga yang  seimbang  yang  dihasilkan  oleh  interaksi  antara  kekuatan  permintaan  dan penawaran  yang  sehat,  apabila  kondisi  ini  dalam  keadaan  wajar  dan  normal  tanpa adanya  pelanggaran  semisal  monopoli,  maka  akan  mengakibatkan  harga  stabil  yaitu harga  dimana  konsumen  maupun  produsen  sama-sama  tidak  ingin  menambah  atau mengurangi  jumlah  yang  dikonsumsi  dan  dijual.  Namun,  apabila  terjadi  persaingan yang  tidak  fair,  maka  keseimbangan  harga  akan  terganggu  dan  pada  akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.

## 70   │ Meriyati TINJAUAN FIQH TERHADAP HARGA PUPUK BERSUBSIDI

## KAJIAN PUSTAKA

## Peranan Pupuk Bersubsidi
Dalam kenyataannya sebagaimana kita ketahui peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, dalam mewujudkan ketahanan  pangan  nasional  dan    meningkatkan  kemampuan  petani,  dalam  penerapan pemupukan  berimbang  diperlukan  adanya  subsidi  pupuk.  Sesuai  Peraturan  Menteri Pertanian  No.  42/Permentan/OT.140/09/2008  tentang  kebutuhan  dan  Harga  Eceran Tertinggi  [HET].  (Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  No.  158/2008,  2009).  Pengawasan penyaluran  pupuk  bersubsidi  dibawah  penguasaan  para  tim  pengawas  pupuk  wilayah Kabupaten/  Kota  yang  melibatkan  aparat  sampai  tingkat  desa  dibawah  koordinasi camat.  (Peraturan  Perubahan  Gubernur,  2008, Alokasi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor Pertanian ,  Jawa  Timur).  Alokasi  pupuk  bersubsidi  dari  produsen  kepada  distributor akan  dituangkan  dalam  kontrak/  Surat  Perjanjian  Jual  Beli  (SPJB)  pupuk  bersubsidi antara distributor dengan pengecer, hanya ada di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing  produsen  dan  alokasi  pupuk  bersubsidi  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Pertanian. (Peraturan Menteri Perdagangan RI, No. 21/M-DAG/PER/6/2008: 18)
Pupuk  bersubsidi    ini  diberikan  oleh  pemerintah  selaku  produsen  yang disalurkan  kepada  distributor  lalu  disalurkan  lagi  pada  kios-kios  resmi  yang  tidak menjual  secara eceran.  Kios  resmi hanya boleh  menjual  kepada kelompok tani  secara eceran, akan tetapi perjalanan sampainya pupuk bersubsidi ditangan rakyat/masyarakat sangatlah rumit, harga  yang sudah diminimalis oleh pemerintah seakan-akan tidak ada artinya  setelah  pupuk  bersubsidi  dijual  oleh  kelompok  tani  kepada  masyarakat.  Pada dasarnya  pemerintah  harus  selalu  memperhatikan  kemaslahatan rakyat  secara keseluruhan, bukan hanya kemaslahatan perorangan atau kelompok saja, dalam kaidah fiqh jelas ditandaskan bahwa:

## ِةَحَلْصَوْلِاب ٌطْوُنَه ِةَيِعَرلا َىلَع ُماَهِلإا ُفَرَصَت
Artinya:  “Kebijakan  pemerintah  kepada  rakyat  harus  selalu  didasarkan  pada kemaslahatan rakyat” ( Rokamah, 2007: 67).
Pemerintah  sebagai  pemimpin  harus  menciptakan  kemaslahatan  bagi masyarakat,  semua yang dilakukan didunia ini  akan dimintai  pertanggungjawabannya kelak di akhirat, seperti dalam hadits dikatakan bahwa:
َر( ِوِتَيِعَر ْيَع ٌلُؤْسَه ْنُكُّلُكَو ٍعاَر ْنُكُّلُك )َرَوُع ِيْبِا ْيَع ِىاَخْيَشلا ُهاَو
Artinya: “Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” [HR. Bukhari, Muslim dan Ibnu Umar]“ . ( Rokamah, 2007: 67
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 1 Edisi Februari 2016 │   71
Pemerintah  sebagai  pemimpin  bagi  masyarakat,  karena  pemerintah  memiliki kedudukan lebih tinggi  sehingga kekuasaan ada  ditangannya, seperti halnya  penetapan harga  pupuk  oleh  pemerintah,  pada  saat  memasuki  musim  tanam,  distribusi  pupuk mengalami  kemelut  sebagai  konsekuensi  dari  kebijakan  pemerintah  yang memberlakukan pola dualisme dalam distribusi dan pemasaran, seperti halnya distribusi pupuk  untuk  usaha  tani  tanaman  pangan  dimonopoli  oleh  pemerintah  dengan  harga bersubsidi, sedangkan pupuk untuk usaha perkebunan tanpa disubsidi oleh pemerintah, sehingga  hal  ini  berdampak  pada  mis-alokasi  penyaluran  pupuk.  Kecenderungan mengalirnya  pupuk  bersubsidi  kepada  usahatani  non  pangan  membawa  implikasi berkurangnya  ketersediaan  pupuk  untuk  usahatani,  tanaman  pangan  dan  kerapkali  hal ini  dikaitkan  dengan  isu  kelangkaan  pupuk,  dalam  upaya  menciptakan  peningkatan efisiensi  dalam  tataniaga  pupuk,  pemerintah  menerapkan  paket  kebijaksanaan  yang meliputi :
a) Menghapus perbedaan harga pupuk yang dialokasikan untuk tanaman pangan dan perkebunan.
b) Menghapus secara penuh subsidi pupuk.
c) Menghilangkan  monopoli  distribusi  dan  membuka  peluang  bagi  distributor pendatang baru.
Mengakibatkan harga pupuk tidak lagi diatur oleh pemerintah, tetapi sepenuhnya ditentukan  oleh  mekanisme  pasar,  sehingga  pupuk  urea  yang  diperdagangkan  di  pasar domestik,  merupakan  pasokan  dari  berbagai  industri  pupuk  dalam  negeri  atau  asal impor. Kondisi ini memberi dampak positif bagi para petani diantaranya:
a. Pupuk  tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup  di  tingkat  petani  dan  jarang  terjadi kelangkaan pupuk.
b. Harga pupuk relatif stabil.
c. Berkembangnya kios-kios pengecer pupuk dengan harga kompetitif.
Kondisi  ini  berubah  menjadi  hal  negatif  dalam  kehidupan  masyarakat,  dalam kenyataannya saatini para petani terbebani dengan harga pupuk yang melambung tinggi dan  pada  saat  awal  tanam  para  petani  dilanda  kelangkaan  pupuk,  setelah  adanya peraturan bahwa kios-kios resmi tidak boleh menjual secara eceran kepada masyarakat, kios-kios  resmi  hanya  boleh  menjual  pupuk  bersubsidi  kepada  kelompok  tani,  yang mengakibatkan    harga  pupuk  bersubsidi  yang  di  jual  lewat  kelompok  tani  tidak  sesuai dengan  penetapan  harga  yang  dibuat  dalam  (HET)  Harga  Eceran  Tertinggi  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  selaku  produsen.  Para  kelompok  tani  sebelum  membeli pupuk  bersubsidi  mereka  dibebani  untuk  membuat  Rencana  Definitif  Kebutuhan Kelompok  tani  (RDKK)  yang  mempersulit  dan  memperlambat  pembelian  pupuk. (Peraturan Gubernur, 2008: No. 158)

## 72   │ Meriyati TINJAUAN FIQH TERHADAP HARGA PUPUK BERSUBSIDI
Adapun  harga  pupuk  yang  dijual  oleh  kelompok  tani  kepada  anggota  berjenis pupuk  urea  dengan  harga  mencapai  Rp.  150.000  -  Rp.  180.000/  kwintal,  padahal distributor  hanya  menjual  dengan  harga  Rp.  120.000/  kwintal.  Dikarenakan  pupuk sangat  dibutuhkan  oleh  pihak  petani/  masyarakat  pertanian  maka    mereka  terpaksa membeli  dengan  harga  tinggi  pada  kelompok  tani.  Mengenai  ketentuan  harga  eceran tertinggi  (HET),  dikaitkan  dengan  hadis  Nabi  memang  tidak  bisa  ditemukan,  karena pada masa Nabi sendiri belum pernah terjadi penetapan harga HET ( tas'ir ), pada saat itu Nabi  selalu  mengembalikannya  kepada  Allah  swt,  pada  dasarnya  sebuah  transaksi hanya  berdasarkan  pada  kerelaan  antara  pihak-pihak  yang  terkait,  tidak  boleh  ada pemaksaan dan penipuan, seperti yang tertulis dalam al-Qur’an surat (an-Nisaa : 29):
                                                                                                          
                                                             
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu,  sesungguhnya  Allah  maha  penyayang  kepadamu”. (Bil Fadli, 2005: 83)

## Penetapan Harga
Penetapan  harga  adalah  sesuatu  yang  amat  membahayakan  masyarakat  dan negara  dalam  keadaan  apapun,  hal  ini  dikeranakan  apabila  ada  penetapan  harga  maka masyarakat  akan  berjual-beli  di  pasaran  tertutup  untuk  mengelak  dari  pengawasan negara,  dengan  kata  lain,  inilah  yang  dinamakan  pasaran  gelap  ( black  market ).  Harga yang  tinggi  menyebabkan  barang  hanya  akan  dikuasai  atau  dimiliki  oleh  orang  yang kaya  saja,  yang  berpendapatan  rendah  atau  yang  miskin  menjadi  mangsa.  Penetapan harga juga akan memberi kesan kepada penggunaan ( consumption ) dan seterusnya akan mempengaruhi pengeluaran ( production ). Situasi ini boleh membawa kepada krisis pada ekonomi.  Sudarsono  menyatakan  bahwa  “Dalam  menetapkan  harga  jual  perlu dipertimbangkan  beberapa  hal,  antara  lain:  (a)  Harga  pokok  jual  barang,  (b)  Harga barang  sejenis,  (c)  Daya  beli  masyarakat,  (d)  Jangka  waktu  perputaran  modal,  (e) Peraturan-peraturan dan sebagainya. (http://iqtisadiyatuna.blogspot.com/2008/06/ hukum-menetapkan-harga).
Transaksi  ekonomi  pasar  bekerja  berdasarkan  mekanisme  harga,  agar  transaksi memberikan  keadilan  bagi  seluruh  pelakunya  maka  harga  juga  harus  mencerminkan keadilan,  dalam  pandangan  Islam  transaksi  harus  berdasarkan  ( antaradin  min  kum ) dalam al-Qur’an surat An-Nisa: 29
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 1 Edisi Februari 2016 │   73
                                                                                                        
                                                             
Artinya:“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu  dan  janganlah  kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu ”. (Bil Fadli, 2005: 85)
Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan ( kedzaliman ) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dengan pihak yang  lain,  harga  harus  mencerminkan  manfaat  bagi  pembeli  dan  penjual  secara  adil, yaitu  penjual  memperoleh  keuntungan  yang  normal  dan  pembeli  memperoleh  manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. (Anto, 2003: 286).

## Harga Menurut Ibnu Taymiyah
Naik  dan  turunnya  harga  tidak  selalu  disebabkan  oleh  tindakan  tidak  adil  dari sebagian  orang  yang  terlibat  transaksi,  bisa  jadi  penyebabnya  adalah  penawaran  yang menurun  akibat  efisiensi  produksi,  penurunan  jumlah  impor  barang-barang  yang  diminta atau  juga  tekanan  dari  pasar.  Karena  itu,  jika  permintaan  terhadap  barang  meningkat sedangkan  penawaran  menurun  maka  harga  tersebut  akan  naik,  begitu  pula  sebaliknya. (Karim: 2007). Beliau  juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau  penjual  yang  tidak  tahu  harga  sebenarnya  yang  berlaku  di  pasar.  Ia  menyatakan, “Seorang  penjual  tidak  dibolehkan  menetapkan  harga  di  atas  harga  biasanya,  harga  yang tidak  umum  di  dalam  masyarakat  dari  individu  yang  tidak  sadar  ( mustarsil )  tetapi  harus menjualnya  pada  tingkat  harga  yang  umum  ( al-qimah  al-mu‟tadah )  atau  mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk  memperbaiki  transaksi  bisnisnya.  Pendapatnya  itu  merujuk  pada  sabda  Rasulullah SAW ”menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar (tidak tahu) adalah riba ( ghaban al-mustarsil riba )”. (Karim, 2007: 120).
Naiknya suatu harga  di sebabkan oleh dua hal yaitu kenaikan harga sebenarnya dan kenaikan harga buatan.  Adapun  Sebab-sebab kenaikan harga sebenarnya adalah:
1. Bertambahnya persediaan uang
2. Berkurangnya produktivitas
3. Bertambahnya kemajuan aktivitas
4. Berbagai pertimbangan fiscal dan moneter .
Menurut  Ibn  Taimîyah,  kontroversi  antara  para  ulama  tentang  masalah  harga berkisar dua poin yaitu:

## 74   │
Meriyati TINJAUAN FIQH TERHADAP HARGA PUPUK BERSUBSIDI
1. Jika  terjadi  harga  yang  lebih  tinggi  dipasaran  dan  seseorang  berusaha  menetapkan harga  yang  lebih  tinggi  dari  pada  harga  sebenarnya,  maka  perubahan  mereka  itu menurut madzhab Maliki harus dihentikan.
2. Harga maksimum bagi para penyalur barang dagangan (dalam kondisi normal), jika mereka telah memenuhi kewajibannya dalam perdagangan, akan tetapi masih terjadi penaikan harga, maka inilah yang bertentangan dengan para ulama’ bahkan Maliki, sedangkan  menurut  para  pengikut  Abu  Hanifa  mengatakan  bahwa  otoritas  harus menetapkan  harga,  hanya  bila  masyarakat  menderita  akibat  peningkatan  harga  itu, maka hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan olehnya. (Heri, 2008:  76)  Kenaikan  harga  yang  disebabkan  oleh  ketidak  sempurnaan  pasar  dalam suatu  perekonomian  modern,  terdiri  atas  beberapa  macam  berdasarkan  pada penyebabnya yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. (Mannan, 1995: 153-158).

## Pandangan Ulama Fiqh
Dalam  fiqh  tidak  dibolehkan  adanya  rekayasa  jual  beli  yang  merugikan masyarakat, pembahasan jual-beli, akad saling rela (suka sama suka) sangat diperlukan dan  tidak  diperbolehkan  campur  tangan  orang  lain  yang  sifatnya  memaksa,  seperti halnya  penetapan  harga  pupuk  yang  tidak  wajar  pada  kelompok  tani  yang  akhirnya merugikan masyarakat khususnya para petani. Adapun penentuan harga diserahkan pada mekanisme  pasar.  Seperti  diriwayatkan  dalam  kitab Sunan  Ibnu  Majah bahwa  harga barang-barang  yang  ada  di  pasar  Madinah  membumbung  tinggi.  Lalu,  umat  Islam meminta  Nabi  Muhammad  untuk  intervensi  penentuan  harga  ( tas‟ir ).  Ternyata, permintaan  itu  di  tolak  Nabi,  beliau  tidak  menginginkan  inter-vensi.  (Majah  dan Muhammad: 1993) Islam meminta Nabi Muhammad untuk intervensi penentuan harga ( tas‟ir ).  Ternyata,  permintaan  itu  di  tolak  Nabi,  beliau  tidak  menginginkan  inter-vensi dengan  cara  mematok  harga  tertentu.  Artinya,  pasar  bebas  lebih  dipilih  oleh  Nabi, berdasarkan  riwayat  tersebut,  mayoritas  ulama  bersepakat  menetapkan  keharaman intervensi harga (tas‟ir). (Shiddieqy, 1997: 355)
Apabila  penduduk  pasar  menyalahi  harga  yang  ditetapkan  dengan  menjual  mahal atau menjual dengan harga yang murah, hendaklah diperintahkannya menjual dengan harga penduduk  pasar  atau  memisahkan  diri  dari  pasar  dan    jika  pemerintah  menetapkan  harga barang  sedang  yang  empunya  barang  tidak  suka  menjual  harga  itu,  dihukumlah  penjual tersebut  disebut  juga  dengan mukrah (orang  yang  dipaksakan). Tas‟ir cenderung  pada kedzaliman, alasan hukumnya adalah „illat  yaitu sesuatu yang membekas dan mengandung hikmah  sehingga  menyebabkan  adanya  hukum. (Uman,  1998:  106)  Pada  hakikatnya manusia  diberi  kemerdekaan  untuk  memutar  hartanya.  Namun,  intervensi  yang  dilakukan oleh  penguasa  dalam  menentukan  harga  merupakan  pengekangan  terhadap  kebebasan masyarakat. Disamping itu juga, bertentangan dengan prinsip jual beli yang saling rela (an taradhin  minkum). Pemerintah  berkewajiban  memelihara  kemaslahatan  rakyat  dengan
ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 1 Edisi Februari 2016 │   75
memberikan harga yang rendah, akantetapi tidak lebih utama ketimbang keinginan penjual untuk mendapatkan harga yang diinginkannya. (Syafe’I, 2004: 84)
Kegagalan  dalam  pasar  seringkali  menuntut  adanya  campur  tangan pemerintahan (intervensi). Namun, tidak semua campur tangan pemerintah memberikan hasil  yang  baik,  banyak  faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  masalah  besar  yang dihadapi  pemerintah  dalam  menentukan  kebijaksanaan,  salah  satunya  adalah  adanya trade  off (konflik)  antara  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  (efisiansi)  dengan  tujuan pemerintah.  Maka,  jika  melakukan  intervensi  penetapan  harga (tas‟ir) ,  apakah  akan memberi  peluang  bagi  pelaku  ekonomi  untuk  bermain  harga  semisal  oligopoli,  tentu terbuka  peluang  ke  arah  itu,  sedangkan  dalam  konsep  Islam,  monopoli,  duopoli, oligopoli  tidak  dilarang  keberadaannya  selama  mereka  tidak  mengambil  keuntungan diatas  keuntungan  normal.  Sejalan  dengan  adanya  kaharaman tas‟ir .  Fiqh  tetap konsisten    menghapus  segala  tindakan  dan  rekayasa  yang  membuat  harga  naik-turun yang  tidak  alami  lagi.  Karena  itu,  fiqh  melarang  penimbunan  barang (ihtikar) , memborong  barang  dibawah  standar  sebelum  masuk  pasar (talaqi  al-rukhban), mempermainkan  harga (tala‟ub  bi  al-tsaman), menipu  dalam  jual  beli (taghrir), riba, percaloan (najs ) atau seperti dicontohkan dalam fiqh, membiarkan susu ternaknya tidak diperah agar dianggap selalu bersusu banyak (tashriyah) dan masih banyak lagi praktik ekonomi nakal yang dilarang fiqh. (Sudarsono, 2002: 201)
Tas‟ir terbentuk dari idealisme fiqh, untuk mewujudkan ekonomi sehat dan adil. Ketiadaan  kebijakan tas‟ir memang  menuntut  reformasi  total  dalam  konteks perekonomian di Indonesia, penyerahan harga pada mekanisme pasar menuntut undang- undang anti-monopoli, pemerintah yang bersih dan adil ( clean government ), pemerataan sumber  daya  ekonomi,  pendongkrakan  daya  beli  masyarakat  dan  tindakan  konsisten pemerintah  untuk  memerangi  tindakan  apapun  yang  menjadi  virus  bagi  penyehatan ekonomi,  jika  syarat-syarat  ini  terpenuhi,  kebijakan tas‟ir secara  fiqh  bisa  diwujudkan sepenuhnya dan  meneguhkan bahwa kebijakan tas‟ir harus disesuaikan dengan tingkat ekonomi rakyat dan mewanti-wanti bahwa mematok kebolehan tas‟ir sampai pada batas yang  masih  bisa  dijangkau  oleh  kemampuan  rakyat  ( tsaman  al-mitsl ),  jika tas‟ir yang dilakukan  pemerintah  ditetapkan  pada  harga  tinggi,  maka  harus  diturunkan  sesuai dengan daya beli masyarakat. (Manurung, 2004: 34).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  komprehensif  fiqh  atas  objek  studi  diketahui  terjadinya penambahan harga penjualan pupuk bersubsidi dari kelompok tani kepada anggota tani, hal  ini menyebabkan terjadinya GAP harga, kerugian dan ketidak  adilan  pada anggota tani khususnya, termasuk pula dalam pelanggaran pada peraturan Menteri Perdagangan pasal  12  ayat  4,  karena  menentang  adanya  penetapan  harga  dalam  hal  ini  adalah  HET dengan kata lain tidak bersesuaian dengan harga pasar.

## 76   │ Meriyati TINJAUAN FIQH TERHADAP HARGA PUPUK BERSUBSIDI

## DAFTAR PUSTAKA
Anto, Hendrie. 2003. Pengantar Ekonomika Mikro Islam . Yogyakarta: Ekonisia.
Fadla,  Abdurrahman  Bil  Fadli.  2005.  Departemen  Agama  RI, Al-Qur‟an  Terjemah .
Jakarta: Syamil Cipta Media.
Hasbi  Ash  Shiddieqy,  Teungku  Muhammad.  1997. Hukum-hukum  Fiqh  Islam . Semarang: Pustaka Rizki Putra.
http://iqtisadiyatuna.blogspot.com/2008/06/hukum-menetapkan-harga
Ibnu Majah, Sunan dan Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. 1993. Sunan Ibnu Majah Juz II , Terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa’.
Karim, Adiwarman. 2007. Ekonomi Mikro Islami . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mannan. 1995. Teori dan Praktek Ekonomi Islam . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Mandala  Manurung,  Prathama  Rahardja.  2004. Pengantar  Ilmu  Ekonomi  (Mikro ekonomi  dan Makro  ekonomi)  Seri  Teori  Ekonomi .  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi UI.
Peraturan  Perubahan  Gubernur.  2008.  Alokasi  Pupuk  Bersubsidi  Sektor  Pertanian.  Di Jawa Timur.
Peraturan Menteri Perdagangan RI, No. 21/M-DAG/PER/6/2008.
Peraturan  Gubernur.  2009.  Jawa  Timur  No.  158/2008. Tentang  Kebutuhan  dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertnggi [HET] Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur .
Rokamah, Ridho. 2007. al-Qawa‟id al-Fiqhiyah . Ponorogo: STAIN PO.
Uman, Chaerul. 1998. Ushul Fiqih 1 . Bandung: Pustaka Setia.
Syafe’I, Rachmat. 2004. Fiqh Mu‟amalah .  Bandung: Pustaka Setia.
Sudarsono, Heri. 2002. Konsep Ekonomi Islam . Yogyakarta: Ekonisia.