## Intizar
Vol. 28, 1 (Juni, 2022), pp. 19-32 p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816, DOI: 10.19109/intizar.v28i1.10217 Copyright © Winda Noviani
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2020  pada  Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyya h
Winda Noviani 1
1 UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; windanovian.uin@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: General Election; Siyasah Syari'iyyah; Covid-19; Maqashid Syariah. This study aims to analyze the basis of juridical and siyasa syari'iyah considerations on the implementation of simultaneous regional head elections  during  the  Covid-19  Pandemic.  This  research  method  is qualitative with a case approach, conceptual, legislation, and history. Data were collected through literature and observation, then the data were  analyzed  descriptively.  The  study  found  that  first,  the implementation of simultaneous regional head elections (Pemilukada) was still carried out based on Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 with the consideration that it was feared that there would be a power vacuum in an area and if it was postponed  due  to  Covid-19  it  would  disrupt  the  national simultaneous elections of presidents and leaders. vice president in all provinces in Indonesia so that the election is not effective. Second, the purpose of the law is formed for the benefit and welfare of humans both in this world and in the hereafter. Benefits can be realized if the five  elements  are  maintained,  namely  maintaining  religion,  soul, mind, lineage and property. Thus, it is better to postpone the local elections simultaneously because there will be more bad things that will be caused than good.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Winda Noviani UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; windanovian.uin@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan salah satu bentuk demokrasi yang dilakukan untuk memilih pemimpin di suatu daerah, agar daerah tersebut dapat berkembang, tertib dan struktur pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Berbicara tentang pemerintahan, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  lembaga-lembaga  kekuasaan  di  daerah,  yang  dalam perkembanganya di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD (Manan, 2002).
Dalam  hal  untuk  mencapai  efektivitas  dan  efisiensi  pembangunan  di  suatu  daerah  sangat dibutuhkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  ( good  and  clean  government )  baik  dalam  skala nasional  maupun  skala  lokal  itu  sendiri.  Aspek good  governance tersebut,  di  samping  berpeluang memberikan  kontribusi  bagi  eleminasi  praktik-praktik  yang  tidak  sehat,  juga  memberi  keuntungan bagi  mekanisme  kontrol  terhadap  pemerintah  daerah.  Karena  itu  salah  satu  ide  dasar  untuk mengefektifkan  kebijakan  otonomi  daerah  sebagai  upaya  nyata  keberhasilan  pemerintah  daerah adalah menciptakan good and clean government , terutama dalam ruang lingkup daerah (Iswara, 2002).
Jika good and clean government ini sudah tercipta maka daerah yang dipimpin akan sangat baik, rakyat yang  ada  di  daerah  tersebut  sejahtera  dan  diperlakukan  secara  adil  oleh  pemerintah,  serta  keluhan yang rakyat berikan akan segera diselesaikan.
Berbicara mengenai jajaran pemerintahan ataupun  kekuasaan pemerintahan,  hal itu tidak  lepas dari demokrasi. Di mana dalam memutuskan pemimpin atau penguasa di Indonesia untuk menduduki kursi  pemerintahan  dilakukan  secara  demokrasi  yang  melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat. Kedaulatan  rakyat (democracy), rakyat  yang  dianggap  sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Kusnardi & Ibrahim, 1983). Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik sering dijumpai bahwa negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas sajapun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara  penuh.  Apalagi  di  negara-negara  yang  jumlah  penduduknya  banyak  dan  wilayahnya  sangat luas,  dapat  dikatakan  tidak  mungkin  dapat  menghimpun  pendapat  rakyat  seorang  demi  seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan.
Dalam  kedaulatan  rakyat  dengan  sistem  perwakilan  atau  demokrasi  bisa  juga  disebut  sistem demokrasi perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Di dalam  praktik  yang  menjalankan  kedaulatan  rakyat  itu  adalah  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  di lembaga perwakilan rakyat yang disebut palemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyar itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak di capai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Dengan demikian pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis yang dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu (Burlian, 2019).
Demokrasi  ditandai  oleh  adanya  tiga  prasyarat  yaitu  1)  kompetisi  dalam  memperebutkan  dan mempertahankan  kekuasaan;  2)  partisipasi  masyarakat;  dan  3)  adanya  jaminan  hak-hak  sipil  dan politik. Dalam  hal  ini sistem pemilu (electoral system) merupakan salah satu  instrumen  kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat. Melalui sistem ini, kompetisi, partisipasi dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat. Secara sederhana sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun  variabl-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula  pemilihan, struktur penyuaraan, dan besaran distrik (Marijan, 2010).
Brian  Smith  (1998)  menyatakan  demokrasi  di  daerah  itu  suatu  hal  yang  tidak  mungkin  terjadi tanpa  adanya  pemerintahan  daerah  yang  demokratis.  Untuk  membangun  pemerintahan  yang demokratis  di  daerah  dibutuhkan  sistem  perwakilan  yang  terbangun  oleh  sistem  pemilu  di  daerah juga. Pemerintah daerah harusnya bertanggung jawab terhadap lembaga yang di pilih melalui pmilu seperti DPRD. Adanya pertanggung jawaban sepeti itu tidak hanya akan menjadikan pemerintahan di daerah  lebih accountable dan transparan melainkan juga untuk membangun sistem perwakilan yang lebih baik (Marijan, 2010).
Mulai  dari  Tahun  2005,  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  dilakukan  berdasarkan keputusan  yang  tertuang  pada UU  32/2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Keputusan  awal  untuk melakukan  pilkada  serentak  periode  2005-2008  yaitu  dengan  berpegang  pada  undang-undang tersebut,  yang  kemudian  mengalami  dua  kali  perubahan.  Perubahan  pertama  melalui UU 8/2005 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2005 menjadi  Undang-Undang.  Perubahan  kedua  melalui UU  12/2008 tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  disebutkan  bahwa  partai  politik  merupakan  satu-satunya institusi yang bisa mengajukan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah. Hal itu menunjukkan bahwa pilkada yang dilangsungkan pada periode 2005-2008 merupakan arena kuasa istimewa partai politik.  Dengan  kata  lain,  partai  politik  memiliki  posisi  kuat  dalam  hal  pengajuan  pasangan  calon peserta  pilkada  dibandingkan  dengan  institusi  atau  lembaga  lainnya,  seperti  organisasi kemasyarakatan,  asosiasi,  ataupun  lembaga  berbadan  hukum  lainnya.  Dengan  menggunakan background partai  politik,  barulah  kandidat  bisa  memiliki  kesempatan  untuk  bersaing  menjadi  calon pemimpin di suatu daerah. Tetapi, sejak berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008, calon kepala daerah maupun  wakilnya  tidak  lagi  hanya  berasal  dari  partai  politik,  tetapi  juga  bisa  calon  perseorangan. Munculnya kesempatan bagi calon pemimpin daerah perseorangan berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  5/PUU-V/2007  tanggal  23  Juli  2007  tentang  Calon  Perseorangan.  Putusan  MK tersebut lantas ditindaklanjuti dengan pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2008. Dengan terbitnya UU Nomor  12  Tahun  2008,  terbukalah  kesempatan  bagi  calon  kepala  daerah  perseorangan  untuk  maju bersaing dengan calon kepala daerah di bawah naungan partai politik (Adhani, 2019).
Tahun 2015 merupakan gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung akan digelar secara serentak pada bulan Desember lalu pada tahun 2015 pula, pilkada telah memasuki periode  ketiga  sejak  dimulai  pada  Tahun  2005.  Semenjak  Tahun  2005,  berbagai  evaluasi  dan  kritik terhadap pelaksanaan pilkada di ratusan daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah. Namun demikian,  ide  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  merupakan  konsekuensi  sebagai pembelajaran  dari  hasil  evaluasi  yang  menekankan  pada  aspek  efektifitas  dan  efisiensi  pun  mulai diimplementasikan  di  Tahun  2015  ini.  Pemilihan  kepala  daerah  secara  serentak  dilaksanakan  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Wali Kota. Dalam  Undang-Undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  wali  kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara (Kumolo, 2015).
Adapun setelah berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, kembali terjadi perubahan yaitu terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016  yang  berisi  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang.  Pada  Pasal  201  ayat  6  menyatakan  bahwa  hasil  pemilihan  tahun  2015  dilaksanakan  pada bulan September tahun 2020 (Indonesia, 2016).
Dengan  mempertimbangkan  Undang-Undang  tersebut  maka  pemerintah  harus  mengambil keputusan yang besar untuk tetap melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 ini, padahal sedang terjadi bencana  besar  non-alam  yang  sedang  melanda  dunia  umumnya  dan  Indonesia  khususnya,  virus tersebut yaitu Virus Corona (Covid-19) (Humas, 2020).
Penyebaran  virus SARS-CoV-2 ini  sangat  berpengaruh  terhadap  kehidupan  manusia .  Bukan hanya  pada  bidang  kesehatan  dan  ekonomi,  tetapi  juga  sejumlah  agenda  penting  yang  sudah  di rencanakan  terpaksa  harus  diundur,  demi  mencegah  penyebaran  infeksi  virus  Covid-19  semakin meluas.  Adapun  di  antara  agenda  penting  tersebut  yaitu  pemilihan  umum  di  sejumlah  negara, termasuk di Indonesia. Beberapa negara telah memutuskan menunda pemilu  hingga pandemi  virus ini menurun. Negara-negara yang juga menunda agenda pemilihan umum yaitu di antaranya Selandia Baru,  Hong  Kong,  dan  Bolivia.  Namun  ada  beberapa  juga  negara  yang  tetap  melaksanakan  Pemilu antara lain Korea Selatan pada April 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Setelah  melihat  beberapa  pertimbangan  negara  yang  juga  akan  melaksanakan  pesta  demokrasi serta  melihat  bahaya  dan  dampak  dari  virus  ini,  keputusan  untuk  tetap  melaksanakan  Pemilihan Kepala  Daerah  tahun  2020  di  tengah  Pandemi  Covid-19  sangatlah  beresiko  untuk  kesehatan masyarakat, karena kasus yang terus menerus meningkat dan pakar-pakar juga belum mendapatkan tanda  yang  jelas  kapan  pandemi  ini  akan  berakhir.  Sejumlah  peserta  pilkada  dan  penyelenggara terkonfirmasi positif Covid-19.
Pilkada  serentak  tahun  2020  diprediksi  akan  mengalami degradasi kualitas  yang  disebabkan turunnya  angka  partisipasi  masyarakat,  dan  diprediksi  penurunan  tersebut  akibat  pandemi  yang menimbulkan  ketakutan  dalam  diri  masyarakat  yang  akan  berpartisipasi  pada  tahapan  dan  proses pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk dalam proses menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia  di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  pada  saat  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  di  lakukan (Jaya, 2020).
Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah tahun 2020 harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan manajemen  krisis  yang  diharapkan  dapat  membentuk  sebuah  kemajuan,  adapun  Pilkada  serentak tersebut  akan  diikuti  oleh  270  daerah  dengan  rincihan  9  provinsi  224  Kabupaten  dan  37  kota  se Indonesia, dengan menggunakan konsep new normal dan selalu menaati protokol kesehatan yang ketat pada setiap aktivitas yang dilakukan, baik pada saat pelaksanaan termasuk ketika proses pelaksanaan hak suara di TPS pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 yang merupakan perubahan  ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019  (Politik, 2020).
Meskipun  dengan  segala  risiko  penularan  yang  sangat  berbahaya  Pilkada  masih  tetap dilaksanakan dengan menggunakan Protokol Kesehatan yang wajib dilaksanakan di masing-masing TPS,  dan  memberikan  sosialisasi  kepada  warga  yang  ikut  serta  dalam  pencoblosan  agar  mematuhi protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan, dan mencuci tangan sbelum dan setelah melakukan pencoblosan, serta menggunakan atribut kesehatan seperti hal nya sarung tangan pada saat mencoblos.
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  sebelumnya  seperti  penelitian  Saifulloh  (2013),  Abdullah (2009),  Sardini  (2011),  dan  Kristiyanyo  (2017).  Adapun  yang  membedakan  dengan  penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian yaitu pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari dasar pertimbangan yuridis dan siyasah sy ar’iyyah.

## 2. METODE
Metode  Penelitian  yan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, konseptual, perundang-undangan, dan sejarah. Sumber  primer  yang  digunakan  adalah  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kitab fikih siyasah, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pertimbangan  Yuridis  terhadap  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  serentak  di  Masa Pandemi Covid-19
Pelaksanaan  pilkada  memang  merupakan  bagian  dari  demokrasi  atau  dapat  dikatakan  sebagai konsekuensi  dari  demokrasi  itu  sendiri.  Meskipun  pemilu  bukan  satu  satunya  alat  dari  demokrasi namun pemilu memegang peran vital dalam hal ini diranakan kebebasan masyarakat atau kedaulatan masyarakat dalam memilih seorang pemimpin dapat terlaksana sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah daerah yang adil oleh cakupan refleksi popularitas secara sadar dengan berpartisipasi dalam pemilu. Suatu pelaksanaan pemilu yang jujur serta adil dan transparan merupakan landasan yang vital bagi  demokrasi  (Widianingsih,  2017).  Dalam kondisi  biasa  pemilu  sangat  perlu  untuk  dilaksanakan dikarenakan  agar  tidak  terjadi  kekosongan  kekuasan  namun  di  masa  pandemi  ini  tentu  harus
dilakukan  kajian  terlebih  dahulu  mengenai  hal  yang  mengharuskan  pelaksanaan  pemilu  itu  sendiri agar tidak memperburuk keadaan dalam negeri.
Pemerintah sendiri telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease ( Covid-19 ) yang mewajibkan  dilakukan  tindakan  pencegahan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  pembatasan sosial  bersekala  besar,  yang  mana  dalam  hal  ini  jika  merujuk  pada  kajian  hukum  ketatanegaraan darurat  maka  hal  ini  berada  dalam  lingkup staatsnoodrech yang  mana  negara  memang  diharuskan mengambil sebuah tindakan pencegahan dalam situasi darurat (Asshiddiqie, 2012).
KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu  sejatinya  dapat  menunda  kembali  pelaksanaan  pilkada tersebut  sebagai  upaya  menjaga  penyebaran  covid  19  dikarenan  memang  kesadaran  masyarakat indonesia  akan  protokol  kesehatan  meang  masih  kurang.  Penundaan  pilkada  juga  didukung  oleh PERPU  yang  telah  ditanda  tangani  oleh  pemerintah  pada  pasal  201A  tentang  pelaksanaan  pilkada lanjutan  dapat  dilaksanakan  hingga  desember  atau  dilakukan  kembali  penundaan  hingga  pandemi berakhir hanya saja KPU perlu segera melakukan rencana pelaksaan pilkada kembali hingga pilkada tersebut dapat terjadi dengan aman tanpa adanya gangguan. Dengan itu maka secara tidak langsung pemerintah dan DPR menyetujui adanya penundaan tersebut. Dengan demikian  maka Akan sangat Memungkinkan dilakukan Penundaan pemilihan Serentak dengan Keadaan yang genting Seperti saat ini hal tersebut dikarnakan Nyawa masyarakat yang kemudian akan menjadi taruhan dari Pemilihan Tersebut.
Dengan demikian maka akan sangat meminimalisir terjadinya Klaster baru timbulnya Covid-19 di  Indonesia  ini  yakni  Klaster  Pilkada  dan  juga  pemerintah  dapat  memfokuskan  diri  kepada masyarakat dan menyelesaikan masalah bersama ini karena merupakan  hal yang fundamental yang menyerang indonesia dan berupaya mensejahtrakan rakyat indonesia secara merata (Hasibuan, 2020).
Jadi  secara  langsung  Perpu  Pilkada  dapat  dijadikan  legalitas  dalam  penundaan  pelaksanaan pilkada  secara  lanjut  hingga  pandemi  dapat  berakhir  pengambilan  perpu  tersebut  sebagai  legalitas penundaan  pilkada  dianggap  tepat  dikarenakan  disandarkan  pada  pasal  22  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia (Indonesia, 1945).
Meskipun Perpu Tersebut dapat digunakan sebagai landasan penundaan pilkada, namun masih memerlukan  beberapa  revisi  dikarenakan  tidak  memuat  mengenai  realokasi  anggaran  pilkada  dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan daerah yang akan melaksanakan pemilu. Aggaran pilkada dapat  direalokasikan  kepada  hal  yang  lebih  penting  yakni  penanganan  pandemi  seperti  pemulihan ekonomi  masyarakat  dan  negara  yang  semakin  menurun.  Namun  dalam  pelaksanaan  pilkada  ini terdapat berbagai alasan yang sangat penting dan harus  diadakan penyelenggaraan pilkada dengan segera mungkin. Adapun urgensi yang dimaksud adalah:
a. Kekosongan Pemimpin Daerah
Dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah atau wakil rakyat maka sesuai peraturan yang ada yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 yang membatasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 5 tahun (Konstitusi, 2008), maka harus kembali dilaksanakan pemilihan  kepala  daerah  dikarenakan  pada  2015  lalu  telah  mengadakan  pemilihan  kepala  daerah sehingga masa jabatan mereka akan berakhir pada 2020 dan jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi banyak kekosongan jabatan di berbagai daerah peserta pemilu 2020.
Polemik  berikut  tentu  menimbulkan pro dan kontra dikalangan  masyarakat  serta  berbagai spekulasi dan juga dilema bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia serta Komisi Pemilihan Umum Sendiri karena dikhawatirkan dengan terjadi kekosongan  kekuasaan sehingga daerah tersebut tidak tertata dan terurus dengan baik. Polemik kekosongan jabatan ini tidak boleh dibiarkan terlalu santai atau terkesan mengundur-undur pengganti tugasnya. Jika dilihat secara sekilas maka kita akan berfikir bahwasanya  pelaksanaan  pilkada  ini  dapat  ditunda  secara  total  dan  dapat  kembali  dilakukan penundaan samapai waktu yang belum ditentukan ataupun hingga pandemi Covid 19 berakhir secara keseluruhan  tanpa  menimbulkan  kehawatiran  dan  Jika  yang  menjadi  kekhawatiran  KPU  adalah terjadinya  kekosongan  kekuasaan  disebuah  daerah  akibat  dari  penundaan  pilkada  maka  hal  yang
dapat  dilakukan  untunk  mengatasi  Kekosongan  Kekuasaan  didaerah  dapat  di  lakukan  PJS (Pengankatan Jabatan Sementara) sesuai dengan ketentun yang berlaku Hingga Terpilihnya Kembali Kepala  Daerah.  Jika  melihat  hasil  analisa  diatas  maka  PJS  (Penggantian  Jabatan  Sementara)  akan menjadi sesuatu yang sangat baik dan tepat untuk dilakukan selagi penundaan pemilu. Namun Dalam pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana membahas mengenai kategori orang yang dapat mengisi jabatan pengganti gubernur tersebut yakni haruslah berasal dari pejabat  gubernur  yang  berasal  dari  jabatan  pimpinan  tinggi  madya  sedangkan  untung  pengisian jabatan  sementara  yang  kosong  sebagai  bupati  atau  walikota  maka  pejabat  yang  harus  47  diangkat adalah pejabat bupati atau walikota yang berasal dari pimpinan tinggi pertama (Indonesia, 2016).
Dalam  hal  mencari  kandidat  tersebut  tentu  membutuhkan  waktu  yang  relative  lama  dan menguras  tenaga  dan  waktu  dikarenakan  harus  melalui  analisa  kecocokan  dan  kepatutan  terlebih dahulu.  Sedangkan  dalam  pelaksanaan  pemilu  tahun  2020  ini  dilaksanakan  dibanyak  daerah  yakni terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia yang mana jika ditotalkan akan menjadi sangat banyak membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi madya dan  jabatan  tinggi  pertana  yang  harus  dipersiapkan  serta  membutuhkan  banyak  tenaga  dan  waktu untuk mencari pengganti tersebut.
b. Terganggunya Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2024 Mendatang
Selain itu pada tahun 2022 dan 2024 akan kembali dilakukan pilkada serentak tahun 2024 yang akan  melaksnakan  pemilu  nasional  dalam  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  serta  DPR  dan anggota legislative lainnya yang tentunya membutuhkan perencanaan dan planning yang tepat serta penghitungan  anggaran.  Jika  pelaksanaan  pilkada  2020  ditunda  maka  akan  angat  sulit  untuk melaksanakan  pemilu  dengan  baik  pada  pemilu  lanjutan  berikutnya  dan  pada  akhirnya  juga mengganggu  pemilu  nasional  2024.  Pelaksanaan  pilkada  pada  2024  merupakan  suatu  upaya  yang dilakukan  negara  dalam  rangka  penyamaan  masa  jabatan  kepala  daerah  dan  dewan  dikarenakan memiliki  rentang  waktu  yang  cukup  jauh  di  antara  523  daerah  yang  ada  diindonesia  sedangkan rekayasa  penyamaan  tersebut  dilakukan  agar  pelaksanan  jalannya  proses  pemilihan  penyelenggra negara dapat menjadi efektif yang artinya jika pelaksanaan pemilu tersebput berjalan dengan baik dan mencapai  segala  komponen  pelaksanaan  serta  tidak  menimbulkan  sesuatu  yang  dapat  merugikan masyarakat. Hal tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai indikator pengukur efisiensi (Rajab, 2020).
Maka  sebagai  jalan  yang  diambil  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  yakni  menerbitkan  sebuah Putusan dan mengumumkan pelaksanaan pemilu  yang dilaksanakan pada 9 desember 2020 dengan belajar kepada negara lain yang berhasil menyelenggarakan pemilu dimasa pandemi maka oleh karena itu penyesuaian diri perlu dilakukan dikarenakan pandemi covid 19 bukan hal yang sebentar terbukti dengan satu tahun berjalannya pandemi ini sejak masuknya ke indonesia.
c. Pertimbangan Yuridis
Pelaksanaan  pemilu  2020  ini  sempat  menuai  kontradiksi  dikalangan  tokoh  politik  maupun pengamat politik serta masyarakat dikarenakan dinilai kurang tepat dalam melakukan pemilu disaat negara tengah berjuang menghadapi wabah Covid-19 dan ancama krisis perekonomian sedang dalam pelaksanaan  pemilu  memerlukan  biaya  lain  yang  seyogyanya  dapat  dianggarkan  bagi  kepentingan masyarakat  yang  terdampak  akibat  Covid-19.  Sebelumnya  pelaksanaan  pemilu  2020  juga  sempat mengalami penundaan yang semula akan dilaksanakan 23 september 2020 hingga ditunda pada masa yang  belum  ditentukan  dengan  berbagai  pertimbangan  salah  satunya  yakni  wabah  Covid-19  yang tengah  menimpa  Indonesia  bahkan  dunia.  Dalam  norma  hukum  terdapat  nilai  yang  terkadung  di dalamnya yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan (Supriyadi, 2020). Dalam pelaksanaan pilkada 2020 di tengah wabah Covid-19 jika dilihat dari nilai hukum yaitu:
1) Nilai Kepastian
Hukum  Prinsip  kepastian  hukum  dalam  pemilu  sangat  diperlukan  sehingga  dapat menegakkan keadilan bagi semua pihak baik pemilih maupun peaserta pemilu itu sendiri serta meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  menjaga  tegaknya  demokrasi.  Dengan  adanya sebuah  peraturan  yang  mengatur  dan  efektif  dalam  pelaksanaan  yang  mengatur  segala
sesuatunya  mengenai  permasalahan  yang  ada  saat  menjadi  dasar  dari  pesta  demokrasi  yang dilaksanakan  pada  2020  (Wijaya,  2020).  Pilkada  di  laksanakan  pada  tahun  2020  setelah  adanya penundaan  beberapa  bulan,  KPU  menerbitkan  PKPU  Nomor  6  tahun  2020  dan  kemudian mengumumkan  pelaksanaan  pilkada  yang  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  9  bulan  desember 2020 meskipun pandemi belum berakhir bahkan bertambah banyak dan tersebar secara merata di seluruh wilayah di Indonesia.
Kemudian melakukan sedikit revisi pada pasal tertentu dengan menerbitkan PKPU Nomor 10 tahun 2020. Dalam PKPU tersebut KPU juga menyisipkan berbagai protokol kesehatan yang harus  dilaksanakan  oleh  seluruh  aspek  yang  terlibat  dalam  pelaksanan  pemilu  baik  itu  dari kalangan  KPU  dan  jajaran  hingga  daerah,  Pasanagan  calon  dan  partai  pendukung  maupun masayarakat pemilih (Indonesia, 2020).
Dalam pelaksanaan pemilu 2020 ini jika dilihat dari Regulasi yang digunakan maka secara Teknis  segala  sesuatunya  telah  terlaksana  dan  terdapat  sebuah  kepastian  hukum  disana  yang mana  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  mengatur  segala  sesuatunya mengenai  pelaksanaan  pemilu  dan  konsekuensi  ataupun  sanksi  bagi  pelanggar  pidana  pemilu juga  pada  PKPU  Nomor  6,  10  dan  Nomor  13  Tahun  2020  mengatur  mengenai  Teknis  Pilkada dalam  keadaan  Tidak  biasa  yakni  keadaan  Pandemi  Covid-19  seperti  dalam  PKPUTahun  2020 pada pasal 3 hingga pasal 13 yang membahas secara rinci mengenai teknis pelaksanaan pilakda dimasa pandemi itu sendiri.
Namun jika dilihat dari sanksi  yang dijatuhkan lebih lanjut KPU-RI Menerbitkan perturan KPU  hasil  revisi  PKPU  Nomor  10  tahun  2020  menjadi  PKPU  Nomor  13  tahun  2020  dengan penambahan sanksi pelanggara protokol kesehatan yakni berupa sanksi yang bervariatif seperti sanksi teguran tertulis, sanksi administrativ, hingga pebubaran pelaksanaan kampanye. Namun belum terdapat peraturan yang lebih seperti diskualifikasi peserta pelanggar protocol kesehatan hal  tersebut  patut  dilakukan  mengingat  menyangkut  keamanan  dan  keselamatan  masyarakat luas. Sanksi yang ada tersebut dinilai kurang tegas dikarenakan dalam pelaksanaan pilkada tentu akan mengundang sebuah keramaian terlebih pada masa kampanye terbukti dari banyaknya kasis yang  ditangani  oleh  bawaslu  yakni  sebanyak  2.126  kasus  hingga  5  desember  2020  mayoritas pelanggaran  yang  dilakukan  yakni  melanggar  protocol  kesehatan  pada  pilkada  2020  lalu (Purnawan, 2020).
Hal tersebut dinilai sangat beresiko terhadap penyebaran dan klaster baru penyebaran covid 19 di seluruh wilayah yang menggelar pilkada yakni 270 Daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia. Meskipun begitu maka kepastian hukum dalam pelaksanaan pilkada ini telah terlaksana hanya saja diperlukan ketegasan yang lebih dikarenakan menyangkut keselamatan  masyarakat  terbukti  pasca  pelaksanaan  pilkada  terdapat  berbagai  planggran protocol  kesehatan  serta  peningkatan  jumlah  penderita  Covid-19  hingga  saat  ini  masyarakat Indonesia menempati posisi pertama kasus aktif terkena Covid-19 di asia dengan jumlah 1.078.001 jiwa dengan kasus aktif 175.095 jiwa melampaui india yang mulai melandai dengan kasus aktif 169.654 jiwa (Arif, 2020).
Dari  kasus  tersebut  bukan  tidak  mungkin  terjadi  akibat  peran  serta  pelaksanaan  pilkada. Dalam pembuatan sebuah regulasi tentu tidak seluruh masyarakat akan mematuhi apa yang telah ditetapkan  sedangkan  pada  masa  tersebut  pemerintah  tidak  ada  recana  untuk  menerbitkan regulasi  yang  berkaitan  dengan  sanksi  tegas  yang  dapat  dilakukan  bagi  pelanggar  protokol kesehatan khususnya dalam pelaksanaan pilkada 75 dikarenakan pada masa kampanye pilkada. Juga  Pada  pelaksanaan  kampanye  pilkada  2020  ada  163  pelanggaran  prokes  yang  dilakukan dengan peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yakni 50 orang .  Hal tersebut menunjukkan  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  protokol  kesehatan  sehingga dapat  membahayakan  pelaksanaan  pilkada  dan  jika  hal  ini  tidak  ditangani  dengan  baik  maka tentu  akan  semakin  berlanjut  dan  berkepanjangan  serta  dapat  memperburuk  keadaan  negara (Admin, 2020).
Oleh karena itu sebelumnya Presiden menyetujui dengan menanda tangani Perpu Nomor 2 tahun  2020  tentang  penundaan  pelaksanaan  pilkada  serentak  pada  tahun  2020  yang  kemudian disahkan menjadi undang-undang Nomor 2 tahun 2020 yang disebabkan oleh bencana non alam yang  terjadi  di  Indonesia.  dalam  regulasi  tersebut  tersebut  pada  pasal  122A  menjelaskan bahwasanya  pemilihan  lanjutan  serentak  akan  dilaksanakan  setelah  adanya  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  KPU  melalui  keputusan  KPU  yang  diterbitkan  berarti  KPU  telah  diberikan kebebasan  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  menentukan  pelaksanaan  pilkada  serentak tersebut jika situasi dan kondisi telah dianggap aman dan terkendali.
Lalu  pada  pasal  201A  dijelaskan  bahwasanya  penundaan  harus  dilakukan  dikarenakan bencana non alam yang menimpa sebagai salah satu sebab dapat terjadinya penundaan pilkada yang  diantaranya  yakni  jika  terjadi  kerusuhan  nasional,  bencana  alam,  atau  bencana  non  alam yang  dapat  mengganggu  keberlangsungan  pelaksanaan  pilkada.  Bencana  wabah  yang  terjadi yakni Covid 19 memang telah merata dan menjangkit ke seluruh wilayah di Indonesia itulah yang menjadi pertimbangan penundaan tersebut yang kemudian pelaksanaan pilkada ditunda menjadi bulan  desember 2020 jika keadaan memungkinkan  namun jika bencana wabah  Covid-19  masih belum berakhir maka penundaan pilkada tersebut dapat ditunda kembali dan segera dilakukan penjadwalan hingga bencana ini berakhir (Indonesia, 2016).
Dari beberapa faktor penundaan diatas maka KPU dapat melakukan penundaan pelaksanaan pilkada  tersebut  mengingat  perkembangan Covid  19 bahkan  hingga  kini  kian  bertambah  dan perkembangan penyebaran Covid 19 tersebut bukan tidak mungkin juga akibat dari plelaksanaan pilkada 2020 yang menimbulkan klaster baru yakni klaster Pilkada. Juga perlu diingat hingga saat ini masyarakat Indonesia menempati posisi pertama kasus aktif terkena Covid 19 di asia dengan jumlah  1.078.001  jiwa  dengan  kasus  aktif  175.095  jiwa  melampaui  india  yang  mulai  melandai dengan kasus aktif 170.203 jiwa.
2) Nilai Keadilan
Dalam  hal  pelaksanaan  pilkada  keadilan  dapat  diukur  dari  beberapa  aspek  diantaranya yakni  Pencegahan,  penindakan  dan  penyelesaian  sengketa  baik  proses  pelaksanaan  maupun setelah pelaksanaan seperti pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan umum yang telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  ataupun  peraturan  yang  berlaku,  sedangkan  menurut konsep fairness sebagai konsep keadilan pilkada yakni kebebasan warga negara dalam memilih dan dipilih, berfikir, dalam pilkada (Supriyadi, 2020).
Pelaksanaan pilkada ditengah wabah ini maka peraturan yang ditetapkan akan berbeda dari sebelumnya seperti adanya tambahan pelaksanaan protocol kesehatan yang wajib dilaksanakan demi  menjaga  penybaran  Covid-19  yang  mana  dalam  proses  penanganannya  juga  tentu akanberbeda  dari  sebelum  terjadinya  pandemic  dan  jenis  pelanggaran  bias  jadi  akan  lebih bervariasi. Dalam pelaksanaannya pilkada kerap ditemukan adanya politik uang yang mana hal tersebut  jika  terjadi  dimasa  Covid-19  maka  masyarakat  akan  sulit  membedakan  mana  yang ditujukan  untuk  bentuan  masyarakat  dan  yang  mana  untuk  politik  uang  atau  penggunaan anggran  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  terlebih  jika  terdapat  daerah-daerah  yang memiliki  petahana  maju  sebagai  peserta  pilkada.  Selain  itu  juga  kerap  terjadi  pelanggran ketentuan  pilkada  seperti  pelanggaran  protokol  kesehatan  sehingga  dapat  menjadi  sebab penyebaran Covid-19 .
Meskipun  pemerintah  menampik  klaster  baru  yakni  klaster  pilkada  dalam  penyebaran Covid-19  karena  menurut  pemerintah  ada  atau  tidak  nya  pilkada  tidak  dapat  menjadi  faktor utama penularan melainkan tingkat kepatuhan masyarakat itu sendiri. Namun sejak minggu ke- empat bulan agustus 2020 hingga minggu kedua bulan oktober kasus aktif Covid-19 di Indonesia mengalami  kenaikan  meskipun  sempat  mengalami  penurunan  pada  minggu  ke-tiga  bulan oktober  hingga  minggu  ke-satu  bulan  November  namun  kembali  meningkat  secara  derastis hingga akhir bulan desember. meskipun belum diketahui bahwasanya penyebaran Covid-19 ini
disebabkan  oleh  adanya  pemilu  atau  bukan  namun  pada  saat  tersebut  merupakan  waktu pelaksanaan pilkada 2020 di Indonesia.
PKPU Terbaru yang dikeluarkan oleh KPU dari hasil revisi PKPU sebelumnya yakni PKPU Nomor 10 tahun 2020 menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah ditetapkan saksi bagi pelanggar ketentuan pilkada hanya mengatur sanksi seperti sanksi peringatan tertulis, sanksi administrative atau  penghentian  dan  pembubaran  pelaksanaan  kampanye  namun  tidak  terdapat  pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sedangkan sanksi yang lebih tegas sangat dibutuhkandalam pelaksanaan pilkada  terlebih  dimasa  Covid-19  saat  ini  seperti  diskualifikasi  pasangan  calon  dan  lain-lain sebagainya  yang  mana  masyarakat  akan  rentan  dirugikan  dengan  adanya  pilkada  dikarenakan resiko  tertular  Covid-19.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  dan UndangUndang  Nomor  10  Tahun  2016  merupakan  mekanisme  dan  teknis  serta peraturanperaturan mengenai pilkada yang dilaksanakan dalam keadaan normal.
Sedangkan dalam keadaan yang seperti sekarang ini tidak seharusnya diberlakukan hukum yang dalam keadaan normal melainkan dalam keadaan non normal yang mana disesuaikan hal yang seharusnya terdapat dalam keadaan normal dan tidak normal akan dijadikan sebuah hukum yan digunakan sehingga dapat sesuai dan seirama atau sejalan guna memberikan rasa keadilan bagi keadilan terhadap pelaksanaan pilkada. Namun jika keadilan dipandang dari pelaksanaan prosedur  peraturan  konsistensi  penyelenggra  dalam  melaksanakan  penanganan  pelanggran pilkada serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa maka dapat dikatakan bahwa bawaslu telah menlaksanakan keadilan dalam pilkada ini. Hal tersebut dikarenakan dalam proses penyelesaian  atau  pemberian  sanksi  administrasi  bawaslu  telah  memperoses  berbagai  macam jenis  pelanggran  begitupun  dalam  penyelesaian  pelanggran  pidana  pemilu  yang  mana  sebagai bagian  dari  keadilan  pemilu  dan  yang  terakhir  adalah  penyelesaian  sengketa  yang  mana  telah banyak dilaksanakan dan disidangkan oleh bawaslu sebagai penyelenggara pilkada (Fahmi et al., 2020).
Jika melihat konsep  keadilan sebagai fairness juga dapat dikatakan bahwasanya peraturan yang ditetapkan telah sesuai dan sejala dengan peinsip keadilan pilkada hal tersebut dikarenakan Pemilih  diberikan  kebebasan  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  pilkada  Namun  ada  beberapa regulasi  yang  harus  diperhatikan  dalam  penyelenggraan  pilkada  2020  ini  seperti  rumusan Pelanggran  Ketentuan  Pilkada  berkaitan  dengan  Protokol  kesehatan  yang  mana  harus  lebih dipertegas dan memberikan dampak yang signifikan sehingga protocol kesehatan tidak dinomor duakan dalam pelaksanaan pilkada dimasa Covid-19 ini oleh peserta kontestasi pilkada terlebih pada  2022  dan  2024  mendatang  akan  kembali  diadakan  pilkada  sedangkan  Covid-19  tidak menunjukkan  penurunan  yang  memungkinkan  untuk  pekasanaan  pilkada  kembali  dimasa Covid-19.
3) Regulasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020
Dalam pelaksanaannya pilkada serentak 2020 dilaksanakan pada bulan desember 2020 yang mana  telah  terjadi  penundaan  yang  sebelumnya  direncanakan  akan  dilaksanakan  pada  bulan September 2020 yang ditegaskan oleh peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2020 yang kemudian diundangkan  lalu  memberikan  kewenangan  pada  DPR,  Pemerintah  dan  KPU  secara  bersama- sama untuk melakukan penyelenggaraan kembali ataupun penundaan kembali yang mana dalam hal ini berarti pelaksanaan pilkada dapat ditunda bahkan hingga tahun 2021 dengan syarat jika keadaan  pandemi  semakin  meningkat  dan  negara  dalam  keadaan  darurat  seperti  waktu  itu. Namun KPU Melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi PKPU Nomor 10  tahun  2020  dan  revisi  kembali  menjadi  PKPU  Nomor  13  tahun  2020  dengan  menambah sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam pemilu atau pelarangan yang  diatur oleh PKPU itu sendiri.
Sehingga pemilu akan dilaksanakan pada desember 2020 dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum seperti teknis pelaksanaan pemilu, teknis pemilih yang sakit, kampanye dan sanksi pelanggaran pemilu itu sendiri dan lain lain yang berkaitan dengan
pemilu  Adapun  dalam  Perpu  Nomor  2  tahun  2020  itu  sendiri  yang  kemudian  diundangkan menjelaskan  bahwasanya  penundaan  pelaksanaan  pilkada  dilakukan  dikarenakan  terjadinya bencana  Pandemik  non  alam  diindonesia  bahkan  dunia  yang  menjadikan  Indonesia  dalam kondisi darurat bencana non alam dan kian hari kian meningkat seperti yang telah diterangkan pada  pasal  120  lalu  dengan  pasal  122A  menjabarkan  bahwasanya  penundaan  pilkada  ini dilaksanakan atas kesepakatan bersama oleh lembaga-lembaga yang berkaitan yang dalam hal ini adalah  DPR-RI,  Pemerintah  dan  KPU-RI  begitupun  dengan  pelaksanaannya  kembali  dapat ditunda  kembali jika keadaan belum memungkinkan juga  dengan  kesepakatan bersama seperti yang dijelaskan selanjutnya oleh pasal 201A (Indonesia, 2016).
3.2. Analisis Siyasah  Syar’i yyah terhadap  Pelaksanaan  Pemilukada  Serentak  Tahun  2020  pada Masa Pandemi Covid-19
Jika dilihat dari segi ketatanegaran memang pilkada serentak ini dapat dikatakan telah berhasil mencapai  tujuannya,  yaitu  dapat  mempertahankan  konsistensi  demokrasi  dan  prinsip  kedaulatan rakyat.  Namun  tidak  hanya  kesuksesan  yang  dicapai,  pilkada  serentak  2020  juga  memberikan sejumlah  dampak  negatif.  Sehingga  dapat  dikatakan  dalam  pelaksanaan  pilkada  serentak  2020 terdapat kemaslahatan dan kemudaratan dalam waktu yang bersamanan.
Dampak negatif atau kemudaratan yang terjadi dalam pilkada serentak umumnya lebih banyak menyangkut  hal-hal  kemanusiaan.  Keamanan  dan  keselamatan  masyarakat  sangat  dipertaruhkan dalam  pilkada  serenak  2020.  Suksesnya  pelaksanaan  pilkada  serentak  2020  harus  dibayar  dengan lonjakan kasus positif Covid-19 yang tinggi diberbagai daerah. Meskipun KPU membantah adanya kluster  Pilkada,  namun  banyaknya  pelanggaran  protokol  kesehatan  dalam  serangkaian  tahapan pilkada cukup mampu mengalahkan bantahan KPU mengenai tidak adanya kluster Pilkada. Yang di maksud  dengan  kluster  pilkada  yakni  penularan  Covid-19  yang  terjadi  pada  saat  tahapantahapan pilkada berlangsung, dan tahapan pilkada itu bukan hanya pada saat pemungutan suara saja. Bahkan jika KPU memaknai bahwa kluster pilkada itu hanya terjadi pada saat pemungutan suara, bantahan KPU mengenai tidak adanya kluster pilkada juga dapat dipatahkan dengan adanya temuan sejumlah pelanggaran  protokol  kesehatan  di  TPS.  Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  bahwa  selama  ini pelanggaran-pelanggaran  protokol  kesehatan  terutama  adanya  kerumunan  dan  tidak  memakai masker itu sangat berpotensi tinggi atas penyebaran virus Covid-19.
Dampak negatif yang lain dari pelaksanaan pilkada serentak 2020 sebagaimana telah disebutkan diatas merupakan dampak negatif yang secara umum sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Namun adanya Covid-19 cukup berpengaruh terhadap munculnya dampak negatif itu.  Meskipun  tetap  saja  mudarat  terbesar  dalam  pilkada  serentak  2020  adalah  keselamatan  jiwa masyarakat yang terancam tertular virus Covid-19 (Aisyah, 2020).
Dalam Islam menjaga dan memelihara jiwa adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Memelihara jiwa merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya al- daruriyyat , yaitu kebutuhan yang  harus  dipenuhi  supaya  tidak  terjadi  kehancuran.  Dalam  rangka  memelihara  jiwa,  Islam mensyariatkan  manusia  untuk  menjaga  keberlangsungan  hidup  dengan  memenuhi  kebutuhan pokoknya  yaitu  berupa  sandang,  papan,  dan  pangan.  Serta  menjauhi  segala  sesuatu  yang  dapat membuat  dirinya  terancam,  bahaya,  dan  hancur  (Khallaf,  2014).  Dalam  prinsip  menolak kemudaratan  ada  beberapa  kaidah  yang  dapat  dijadikan  ukuran  dalam  memutuskan  suatu permasalahan yaitu “Bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya lainnya”.
Berdasarkan  kaidah  tersebut  maka  dalam  mengatasi  pandemi  Covid-19  tidak  dapat  dengan melakukan  suatu  kegiatan  yang  membahayakan  nyawa  masyarakat  juga.  Pilkada  serentak  adalah suatu  kegiatan  yang  berpotensi  tinggi  dapat  mengundang  kerumunan.  Sedangkan  kerumunan merupakan  salah  satu  penyebab  persebaran  Covid19  semakin  banyak.  Sehingga  seharusnya pemerintah tidak melaksanakan pilkada serentak untuk mempermudah penanganan Covid-19 dan pemulihan  ekonomi.  Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas,  pasca  diselenggarakannya  Pilakda
serentak 2020 jumlah kasus positif Covid-19 melonjak sangat tinggi. Dalam lonjakan tersebut bahaya tengah mengancam nyawa pasien positif Covid-19.
Sebenarnya jika mengabaikan kemaslahatan dalam pilkada serentak itu pun dibolehkan. Sebab dalam  pelaksanaan  pilkada  itu  terdapat  suatu  mudarat  yang  menghalangi  atau  menjadi  akibat pelaksanaan Pikada. Mudarat yang dimaksud adalah peningkatan kasus positif Covid-19, sehingga jika  pilkada  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  kemaslahatannya  lebih  besar  karena  dapat menjauhkan masyarakat dari bahaya itu, atau minimal mengurangi pelanggaran protokol kesehatan yang berupa kerumunan. Pengecualian dalam meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan juga dijelaskan  oleh  Imam  Izzuddin,  pada  keadaan  tertentu  kemaslahatan  dianjurkan  untuk  tidak dilaksanakan  sebab  terdapat  penghalang  yang  jika  kemaslahatan  itu  diabaikan  maka  dapat menghasilkan  kemaslahatan  yang  lebih  besar.  Begitupun  dengan  mudarat,  ada  kalanya  suatu mudarat dianjurkan untuk dilakukan jika didalamnya mengandung kemaslahatan yang lebih besar (Salam, 2019).
Imam  Izzuddin  mengelompokkan  kemaslahatan  menjadi  beberapa  tingkatan.  Kemaslahatan yang dimubahkan yakni yang berhubungan dengan duniawi, kemaslahatan yang diwajibkan karena mengandung kepentingan-kepentingan seorang hamba, dan kemaslahatan yang disunahkan yakni berhubungan dengan duniawi tetapi lebih tinggi dari kemaslahatan yang dimubahkan (Salam, 2019). Maslahat yang berkumpul dengan mudarat dalam waktu yang bersamaan maka perlu dilihat terlebih dahulu,  jika  besarnya  masalahat  sama  dengan  mudaratnya  maka  boleh  dikerjakan,  tetapi  jika mudaratnya lebih besar dari maslahat maka tidak di anjurkan untuk dikerjakan (Salam, 2019). Setelah mengevaluasi maslahat dan mudarat dari pelaksanaan pilkada serentak 2020 dapat diketahui bahwa mudarat  yang  ditimbulkan  dari  pilkada  serentak  2020  lebih  besar  dari  pada  maslahatnya.  Berikut lima 5 maqashid adh-dharuriyah yang berisi :
a. Hfdz Diin (Pemeliharaan Agama) dimana Indonesia sendiri merupakan mayoritas muslim, yang berarti  pemerintah  dalam  mengambil  suatu  keputusan  sebaiknya  harus  mempertimbangkan dari segi agama serta menimbang apakah keputusan itu membawa masyarakat menjadi lebih baik atau bahkan sebaliknya.
b. Hafdz an-Nafs (Memelihara Jiwa), dalam agama sangat penting saling menjaga jiwa itu sangat di utamakan, oleh sebab itu sesuatu yang akan mengancam keselamatan jiwa sebaiknya di hindari sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 32.
Jadi  apabila  dilihat  dari  sisi Maqasid  Syariah maka  tidaklah  tercapai  untuk  mendapatkan kemaslahatannya dalam menjaga jiwa. Hendaknya Negara atau institusi terkait untuk menjamin dan menjaga jiwa, kesehatan dan kemaslahatan bagi para petugas Pemilu.
c. Hifdz  al- ‘aql (memelihara  akal),  apabila  kita  kaitkan  dengan  permasalahan  yang  ada,  maka haruslah Negara  untuk memikirkan  keselamatan akal masyarakat, karna jiwa  dan akal selalu bersama  dalam  bekerja  jadi  hendaknya  Negara  juga  memikirkan  kemaslahatan  untuk masyarakat agar tidak terjadi lagi masalah dikemudian harinya dengan
d. Hifdz  An-Nasb (Memelihara  Keturunan)  jika  prinsip  pertama,  kedua  dan  ketiga  sudah  tidak terpenuhi  atau  terjadi  timbulnya  mafsadat  atau  kerusakan  pastilah  dalam  memelihara keturunan tidak akan tercapai maslahat atau kebaikannya, karena pada dasarnya jika kita ingin melangsungkan kehidupan dengan meneruskan keturunan maka barang tentu jiwa dan akal kita harus  terpelihara  dengan  baik  dan  tidak  lepas  pula  dari  terpeliharanya  agama  karena  aturan agama merupakan ketetapan dari Allah Swt yang harus dikerjakan apa yang diperintahkan dan tidak mengerjakan apa yang dilarang. Dan orang yang beragama Islam meyakini bahwa Allah Swt memberikan syariat tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana surat an- Nisa’ ayat 1.
e. Hifdz  Maal  ( Memelihara  Harta) adalah  memelihara  harta  atau  disebut  dengan  hifdzul  maal, aspek yang terakhir ini tentunya tidak asing dan tidak kalah penting dipertimbangkan apabila terjadi  pengambilan  keputusan  dengan  mengusung  konsep  Maqashid  Syariah.  Karena  di  era globalisasi ini ekonomi adalah salah satu aspek yang utama yang harus dilindungi. Namun ada
yang harus dijaga oleh umat muslim pada umumnya yaitu agar menjaga cara mendapatkan atau menyejahterakan ekonomi sebagaimana surat an-Nisa ayat 59. Apabila  dihubungkan  dengan  permasalahan  mengapa  para  petugas  Pilkada  rela  tetap melaksanakan  atau  turut  berpartisipasi  dalam  Pikada,  maka  sejatinya  salah  satu  tujuan  mereka bekerja  menjadi  petugas  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka  dengan  nominal  gaji  yang tidak besar dan juga dibebankan dengan tugas yang berat serta resiko yang sangat berbahaya bagi dirinya dan keluarga, maka tidaklah tercapainya kemaslahatan bagi para petugas. Harusnya negara lebih  mempertimbangkan  juga  kesehatan  bagi  seluruh  petugas  dengan  cara  memfasilitasi  dengan sangat  baik  semua  petugas  yang  terlibat,  baik  sebelum  pelaksanaan  pilkada  ataupun  setelah pelaksanaan  pilkada  tersebut  dilaksanakan.  Fasilitas  tersebut  harus  rata  di  gunakan  baik  petugas KPU,  TPS,  dan  seluruh  petugas  lainnya,  dengan  cara  melalukan Polymerase  Chain  Reaction (PCR) sebelum dan setelah pelaksanaan Pilkada di laksanakan, serta apabila terdapat petugas yang terpapar virus tersebut, pemerintah akan menanggug semua biaya yang di keluarkan akibat pemulihan dari virus tersebut.
Dari uraian penjelasan di atas penulis menyimpulkan Pilkada serentak di masa pandemi Covid- 19 atau bencana non-alam seperti ini masih tetap bisa di laksanakan dengan memepertimbangkan dan  mengedepankan  kesehatan  masyarakat,  dengan  cara  memberikan  fasilitas  terbaik  kepada seluruh  elemen  yang  bertugas  mensukseskan  Pilkada  tersebut  pastinya  akan  menguras  anggaran yang  sangat  besar,  seperti  hal  nya  pelaksanaan  Pilkada  yang  telah  di  lakukan  pada  tanggal  9 Desember  2020  lalu,  jika  penyebaran  virus  yang  meningkat  setelah  pelaksanaan  pilkada  tersebut, tidak bisa langsung di tarik kesimpulan bahwa penyebabnya adalah pilkada, hal itu juga bisa terjadi kareana  berdekatan  dengan  akhir  tahun  yang  mengakibatkan  banyaknya  masyarakat  yang menghabiskan waktu di luar rumah, bahkan keluar kota untuk menemui sanak saudara.
Diharapkan  Pemerintah  dapat  menemukan  solusi  terbaik  untuk  pelaksanaan  pilkada mendatang yang akan di laksanakan pada tahun 2024 serta akan melibatkan lebih banyak lagi daerah yang  melaksanakan  Pilkada  tersebut,  dengan  bercermin  dari  pelaksanaan  pilkada  tahun  2020, mengapa pemerintah tidak membuat rancangan terbaru untuk pelaksanaan Pilkada ataupun Pemilu di  tengah  pandemi  atau  situasi  non-alam  yang  pastinya  akan  banyak  membuang  waktu  serta anggaran  pemerintah.  Menurut  penulis  ide  bagus  jika  pemerintah  membuat  rancangan  Pilkada secara Daring yang tentunya sangat membantu pelaksanaan Pilkada yang akan di laksanakan secara serentak  pada  tahun  2024.  Tetapi  untuk  membuat  sistem Daring tersebut  pastilah  membutuhkan anggaran  yang  besar,  serta  memerlukan  tenaga  IT  yang  sangat  berkualitas  sehingga,  bisa meminimalisir terjadinya kecurangan pada pelaksanaan pilkada mendatang. Tetapi menurut penulis walaupun akan mengeluarkan biaya anggaran yang cukup besar, keputusan itu tidak terlalu buruk, karena  jika  sistem  tersebut  telah  di  buat,  maka  pada  saat  pelaksanaan  berikutnya  sistem  tersebut masih  bisa  di  gunakan,  dan  tidak  akan  memerlukan  anggaran  yang  besar  lagi,  hanya  tinggal mengupdate sesuai dengan kecanggihan teknologi pada masa berikutnya, dengan begini walaupun pandemi ini belum berakhir, setidaknya pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar setiap  akan  melaksanakan  pesta  demokrasi,  dan  hal  ini  juga  bisa  menambah  tingkat  partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu, serta mengurangi Golongan putih atau Golput, dan juga untuk WNI  yang  berada  diluar  negara  bisa  tetap  turut  serta  dalam  prmilihan  kepala  daerah  atau premerintahan.
Menurut penulis jika di Analis dengan Siyasah syar’iah yang sangat mengedepankan kemaslahata bagi umat terkhusus masyarakat indonesia, cara untuk menggunakan metode Daring sangatlah baik, karena dengan demikian mengurangi hal-hal yang ditakutkan terjadi pada saat masa pandemi seperti ini,  seperti  berkerumun,  dan  tidak  menggunakan  alat  pelindung  diri  (APD)  secara  baik  yang mengakibatkan penyebaran virus yang semakin membeludak. Serta jika masyarakat yang ikut memilih lebih banyak atau hampir seluruhnya bisa mengikuti atau memilih kandidat yang di inginkan, ini juga menjadi  sangat  baik,  karena  pemimpin  yang  menang  dalam  pemilihan,  ialah  benar-benar  pilihan masyarakat seluruhnya, tanpa ada lagi penyesalan karena tidak memilih pemimpin yang diinginkan.

## 4. Kesimpulan
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pertama,  pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah (Pemilukada)  serentak  tetap  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan pertimbangan dikhawatirkan terjadinya kekosongan kekuasan di  sebuah  daerah  dan  jika  ditunda  karena  Covid-19  akan  mengganggu  pemilihan  serentak  nasional presiden dan wakil presiden di seluruh provinsi yang ada di Indonesia sehingga pelaksanaan pemilu tidak efektif. Kedua, tujuan hukum dibentuk untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia baik di dunia  dan  di  akhirat.  Kemaslahatan  dapat  diwujudkan  apabila  terpeliharanya  lima  unsur  yaitu menjaga  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Dengan  demikian  sebaiknya  Pemilukada  serentak ditunda karena banyak keburukan yang akan ditimbulkan daripada kebaikan.

## REFERENSI
Adhani, H. (2019). Sengketa Pilkada 2019 . Raja Grafindo Persada. Admin.  (2020). ADA  163  PELANGGARAN  PROKES  DI  MASA  KAMPANYE .  Bawaslu  Medan. https://sumut.bawaslu.go.id/2020/11/29/ada-163-pelanggaran-prokes-di-masa-kampanye/
Aisyah,  S.  N.  (2020).  Efektifitas  Penerapan  Aturan  Pilkada  Serentak  2020  Dalam  Kondisi  Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Khazanah Multidisiplin ,
1 (1), 1 – 20. https://doi.org/10.15575/km.v1i1.9694 Arif, A. (2020). Penambahan Kasus dan Kematian Covid-19 Tertinggi di Asia. Kompas.Id . Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Rajawali Press. Burlian, P. (2019). Hukum Tata Negara Indonesia . Setara Pers.
Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat electoral justice system in handling. Jurnal Konstitusi .
Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. ADALAH , 4 (1).
Humas.  (2020). Presiden  Tetapkan  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Covid-19  sebagai  Bencana  Nasional . Sekretaris Kabinet Pemerintah Indonesia.
Indonesia, P. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 22 . Pemerintah Indonesia. Indonesia, P. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U . Kementerian Dalam Negeri.
Indonesia,  P.  (2020). Perubahan  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil  Wali  Kota  Serentak  Lanjutan  Dalam  Kondisi  Bencana  Nonalam  Corona  Virus  Disea .  Komisi Pemilihan Umum.
Iswara, I. (2002). Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah . Pondok Edukasi. Jaya, Y. (2020). Mempertimbangkan Pemilu Asimetris Pada Pilkada 2020. Sripoku.Com . Khallaf, A. W. (2014). Ilmu Ushul Fiqih (M. Zuhri & A. Qarib (eds.)). Dina Utama Semarang. Konstitusi, M. (2008). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 . Mahkamah Konstitusi. Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17 (1), 48 – 56. Kumolo, T. (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak . Mizan Republika.
Kusnardi, & Ibrahim. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia . Pusat Study Hukum Tatat Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Manan, B. (2002). Menyongsong Fajar Otonomni Daerah . FSH UII Press.
Marijan, K. (2010). Sistem politik indonesia . Kencana.
Politik,  P.  R.  (2020). Pilkada  Serentak  2020:  Antara  Demokrasi  dan  Kesehatan  Publik .  Badan  Riset  Dan
Inovansi Nasional.
Purnawan,  H.  (2020).  Capai  2.126  Kasus,  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Paling  Banyak  Selama Tahapan  Pilkada  2020.  In Bawaslu .  https://www.bawaslu.go.id/id/berita/capai-2126-kasus- pelanggaran-protokol-kesehatan-paling-banyak-selama-tahapan-pilkada-2020
Rajab, A. (2020). Urgensi Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2020. Rechtsvinding , 2 , 1 – 5. Saifulloh, P. P. A. (2013). GAGASAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRASTIS DALAM UUD 1945 DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009 . UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
Salam, I. I. A. (2019). Kaidah-Kaidah Hukum Islam (I. A. I. Nizar (ed.)). Nusa Media. Sardini, N. H. (2011). Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia . Fajar Media Press.
Supriyadi, S. (2020). Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-
19.  In Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum (Vol.  22,  Issue  3).  Fakultas  Hukum  Universitas  Tadulako. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17466
Widianingsih,  Y.  (2017).  Demokrasi  dan  pemilu  di  indonesia:  suatu  tinjauan  dari  aspek  sejarah  dan sosiologi politik. Jurnal Signal , 5 (2).
Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 4 (1), 82. https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276