Volume 16, Nomor 1 (2021) https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v16i1.35205
Prioritas  lokasi  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap dengan metode analisis  hierarki  proses dan  overlay tertimbang  di Kabupaten  Semarang
Location priority for complete systematic land registration by analytical hierarchy process and weighted overlay method in Semarang District
T C Yuda 1 , I Rudiarto 2
1 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
2 Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Corresponding author’s email: 7illuminazione@gmail.com
Abstrak. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Semarang, Kecamatan Sumowono  dikembangkan  menjadi  kawasan  pertanian  produktif,  dengan  sistem agropolitan. Penataan ruang dapat dilakukan dengan optimal apabila seluruh bidang tanah pada kawasan tersebut sudah terdaftar, sehingga perencanaan, pemanfaatan dan  pengendaliannya  dapat  dilakukan  dengan  seksama.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  menentukan  prioritas  lokasi  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap (PTSL) di Kecamatan  Sumowono  yang  terdiri  dari  16  desa.  Metode  yang  digunakan  adalah gabungan dari metode Analysis Hierarchy Process (AHP) dan Weighted Overlay. AHP digunakan  untuk menentukan bobot setiap variabel penentuan prioritas, sedangkan analisis  weighted overlay digunakan untuk menentukan prioritas lokasi PTSL dengan mengintegrasikan  bobot  dengan  nilai  masing-masing  variabel  di  setiap  desa.  Hasil AHP  menyatakan  bahwa  bobot  tertinggi  dalam  perencanaan  pendaftaran  tanah sistematik  lengkap adalah jumlah bidang tanah belum terdaftar (30,3%) dan jumlah penduduk  bekerja  (13,4%).  Analisis  terakhir  menghasilkan  tiga  tingkat  prioritas. Prioritas pertama terdapat pada Desa Candigaron. Prioritas kedua terdiri dari 9 desa: Desa  Keseneg,  Desa  Pledokan,  Desa  Kemitir,  Desa  Losari,  Desa  Sumowono,  Desa Jubelan,  Desa Lanjan, Desa Ngadikerso, dan Desa Kebonagung. Sedangkan prioritas ketiga  terdiri  dari  6  desa:  Desa  Medongan,  Desa  Kemawi,  Desa  Piyanggang, Desa Bumen, Desa Trayu, dan Desa Duren .
Kata Kunci : Analisis Hierarkhi Proses (AHP), Prioritas Lokasi PTSL, Weighted Overlay
Abstract. In accordance with the spatial plan of Semarang District, Sumowono Sub- District  was  developed  into  a  productive  agricultural  area,  with  an  agropolitan system. Spatial planning can be optimized if the entire plot in the region are already registered,  so  that  planning,  utilization,  and  control  can  be  done  carefully.  The purpose  of  this  study is to determine the priority location of a Complete Systematic Land Registration (CSLR) in Sumowono Sub-District which consists of 16 villages. The method used is a combination of the Analysis Hierarchy Process (AHP) and Weighted Overlay  methods.  AHP  is  used  to  determine  the  weight  of  each  priority  setting variable, while the weighted overlay analysis is used to determine the priority of the CSLR  location  by  integrating  the  weights  with  the  values  of  each  variable  in  each village. The AHP results state that the highest weight in a complete systematic land registration plan is the number of unregistered land parcels (30.3%) and the number of  working  residents  (13.4%).  The  final  analysis  yields three priority levels. The first priority  is  in  Candigaron  village.  The  second  priority  consists  of  9  villages:  Keseneg Village,  Pledokan  Village,  Kemitir Village, Losari Village, Sumowono Village, Jubelan Village,  Lanjan  Village,  Ngadikerso  Village,  and  Kebonagung  Village.  Whereas  the third  priority  consists  of  6  villages:  Medongan  Village,  Kemawi  Village, Piyanggang Village, Bumen Village, Trayu Village, and Duren Village.
Keywords : Analytical  Hierarchy  Process  (AHP),  CSLR  Location  Priority,  Weighted Overlay

## 1. Pendahuluan
Sistem administrasi lahan adalah tentang bagaimana mengatasi permasalahan lahan dengan menyediakan  infrastruktur  dasar  untuk  menerapkan  kebijakan  terkait  lahan  dan  strategi pengelolaannya  untuk  memastikan  kesetaraan  sosial,  pertumbuhan  ekonomi  dan perlindungan lingkungan. Suatu sistem dapat melibatkan kerangka kerja konseptual modern yang didukung oleh model-model teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti di banyak negara maju; atau mungkin melalui pendekatan yang sangat terfragmentasi yang ditemukan di negara-negara kurang berkembang [1].
Enemark  [2]  mengemukakan  bahwa  landasan  teori  administrasi  lahan  modern  adalah paradigma  tentang  pengelolaan  lahan  di  mana  penguasaan  lahan,  nilai,  penggunaan  dan pengembangan dianggap secara holistik sebagai fungsi esensial dan yang ada di mana-mana yang  dilakukan  oleh  masyarakat  secara  terorganisir.  Dalam  paradigma  ini,  setiap  negara memberikan  sasaran  kebijakan  pertanahannya  dengan  menggunakan  berbagai  teknik  dan alat  untuk  mengelola  lahan  dan  sumber  dayanya.  Apa  yang  didefinisikan  sebagai administrasi  lahan  dalam  teknik-teknik  dan  alat-alat  manajemen  ini adalah spesifik untuk setiap aturan hukum yang berlaku.
Pengelolaan  lahan  lebih  luas  daripada  administrasi  pertanahan.  Ini  mencakup  semua kegiatan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  tanah  dan  sumber  daya  alam  yang  diperlukan untuk  memenuhi  tujuan  politik  dan  mencapai  pembangunan  berkelanjutan.  Pengelolaan lahan  membutuhkan  keterampilan  antar-disiplin  yang  mencakup  ilmu  teknis,  alam,  dan
Copy right © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan  Partisipatif
sosial. Ini tentang kebijakan pertanahan, hak tanah, properti, ekonomi, kontrol penggunaan lahan, regulasi, pemantauan, implementasi, dan pengembangan [1].
Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  pengelolaan  dengan  baik  diperlukan  jaminan kepastian  hukum  atas  kepemilikan  lahan.  Kekuatan  status  tanah  tergantung  pada  aspek hukum  dan  sosial  seseorang  terkait  dengan  pemanfaatan  lahan.  Pada  prinsipnya  aspek hukum  berisi  pengakuan hukum kepemilikan tanah, sementara aspek sosial mensyaratkan realitas  yang  menghasilkan  pengakuan  masyarakat  atas  kepemilikan  tanah.  Kedua  aspek tersebut  dapat  memperkuat  posisi kepemilikan tanah, sehingga jaminan kepastian hukum menjadi sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan lahan [3].
Jaminan kepastian hukum seseorang dalam kepemilikan lahan dibuktikan dengan serti fikat yang  diterbitkan  oleh  lembaga  pemerintah  yaitu  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Badan  Pertanahan  Nasional.  Dilihat dari jumlah lahan terdaftarnya, Kecamatan Sumowono memiliki jumlah lahan terdaftar yang paling sedikit diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Semarang[4].  Hal  tersebut  berdampak  pada  sistem  administrasi  lahan  dan  perencanaan penataan ruang Kecamatan Sumowono yang dijadikan kawasan pertanian produktif melalui sistem  agropolitan.  Rendahnya  jumlah  bidang  tanah  yang  telah  terdaftar  atau  yang  telah diberikan  legalitas  asetnya  berpengaruh  terhadap  kepastian  hukum  atas  ase t  tanah,  baik bagi  masyarakat,  pemerintah  dan  dunia  usaha  [5].  Pada  gilirannya  hal  tersebut  dapat berdampak  bagi  kerentanan  terjadinya  sengketa  dan  konflik  pertanahan  di  kawasan tersebut.
Kepastian  legalitas  aset  tanah  masyarakat dalam bentuk sertifikat hak atas tanah memiliki kontribusi  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  dimanfaatkan sebagai  sumber  ekonomi  masyarakat  dalam  rangka  penguatan  modal  usaha  [6].  Untuk meningkatkan  sumber  daya  khususnya  di  bidang  permodalan,  diperlukan  reforma  agraria yakni  asset reform dan  akses reform .  Asset reform berbicara mengenai program legalisasi aset,  yaitu  dengan  pendaftaran  tanah  untuk  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum kepemilikan hak atas tanah, sedangkan akses reform diberikan pasca legalisasi asset melalui bantuan  keuangan  dari  bank  untuk  mengembangkan  kawasan  pertanian.  Properti  akan diterima sebagai jaminan apabila dibuktikan dengan hak kepemilikan [7].
Legalitas  aset  tanah  melalui  sertifikat  tanah  secara  potensial  meningkatkan  nilai  tanah, memberikan  rasa  aman  masyarakat  terhadap  asset  tanahnya,  dan meningkatkan terhadap akses  masyarakat  pada  lembaga-lembaga  keuangan.  Hal  ini  berarti  sertifikasi  tanah meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi  serta  kesejahteraan  masyarakat  pemilik  tanah  [8]. Oleh  sebab  itu  percepatan  legalisasi  aset/  tanah  merupakan  sebuah  strategi  untuk mewujudkan  pembangunan  nasional  di  bidang  pertanahan  khususnya  di  Kecamatan Sumowono  yang  direncanakan  sebagai kawasan pertanian produktif. Administrasi lahan di Sumowono  dapat  dilakukan  dengan  optimal  apabila  seluruh  bidang  tanah  pada  kawasan tersebut  sudah  terdaftar,  sehingga  perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan tersebut  dapat  dilakukan  secara  seksama.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  strategi  yang  tepat guna mengatasi permasalahan registrasi lahan.
Pemerintah  merencanakan  program  pendaftaran  tanah  secara  sistematik,  yaitu  kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu desa/ kelurahan. Kegiatan pendaftaran tanah mengacu pada sistem dimana lembaga negara mencatat  hak  properti  dan  variasi  pemegang  tanah  dalam  buklet  khusus  sesuai  dengan ketentuan hukum yang relevan dan prosedur tertentu untuk melindungi hak-hak pemegang tanah  dan memfasilitasi pengelolaan lahan [9]. Sistem pendaftaran tanah yang merupakan program  andalan  pemerintah  guna  mengatasi  permasalahan  pendaftaran  tanah  dikenal dengan nama pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan  prioritas  lokasi  pendaftaran  tanah sistematik  lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumowono. Dengan ditentukannya prioritas lokasi PTSL pada tahap perencanaan, maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan optimal karena semua stakeholder terkait  seperti,  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta  dapat  bersinergi demi kelancaran kegiatan pendaftaran tanah.

## 2. Metode

## 2.1 Gambaran umum lokasi studi
Kecamatan  Sumowono  merupakan  salah  satu  Kecamatan  di  Kabupaten  Semarang. Wilayahnya  terdiri  dari  16 desa, yaitu Desa Kebonangung, Ngadikerso, Lanjan, Candigaron, Kemitir,  Trayu,  Sumowono,  Jubelan,  Bumen,  Mendongan,  Losari,  Kemawi,  Piyanggang, Pledokan, Duren, dan Keseneng. Peta administrasi Kecamatan Sumowono dapat dilihat pada Gambar 1.
Sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang  Tahun  2011  –  2031  [10],  Kecamatan  Sumowono  direncanakan  menjadi  kawasan pertanian produktif, dengan sistem agropolitan. Penataan ruang kawasan agropolitan dapat dilakukan  dengan  optimal  apabila  seluruh  bidang  tanah  pada  kawasan  tersebut  sudah terdaftar,  sehingga  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendaliannya  dapat  dilakukan dengan  seksama.  Kendati demikian, Kecamatan Sumowono memiliki paling sedikit jumlah bidang  tanah  sudah  terdaftar  dibandingkan  dengan  kecamatan  lainnnya,  yakni  sejumlah kurang  lebih  14.361  bidang  tanah  [4].  Diperlukan  strategi  penentuan  prioritas  lokasi pendaftaran tanah, guna mempercepat kegiatan pendaftaran tanah.

## 2.2 Sumber dan jenis data
Dalam  penelitian  ini,  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan survei langsung di lapangan untuk memperoleh dan data  jarak Kantor Desa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sedangkan data primer lainnya  diperoleh  dari  wawancara  dengan  para  narasumber,  yaitu  ahli  pendaftaran  tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah. Sumber data sekunder diperoleh dari publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan  Pusat  Stastistik  Kabupaten  Semarang  [11].  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah jumlah  penduduk  bekerja,  kepadatan  penduduk,  panjang  jalan,  tingkat  kelerengan,  data jumlah bidang terdaftar, data luas lahan belum terdaftar, data luas penggunaan tanah.

## 2.3 Metode analisa data
Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu menggabungkan pendekatan kualitatif dan  kuantitatif  dalam  penelitian.  Kriteria  dan  subkriteria  terbentuk  berdasarkan  studi literatur dan kajian-kajian empiris dari penelitian sebelumnya. Kriteria dan subkriteria yang sudah terbentuk digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan data. Penggunaan metode analisis hierarkhi proses (AHP) dan overlay tertimbang (weighted overlay) dinilai sangat tepat untuk untuk menentukan prioritas lokasi pendaftaran tanah.
2.3.1. Analisis  Hierarki  Proses  (AHP). Analisis  data  dilakukan  secara  bertahap  dengan  cara memberikan  bobot  pada  penilaian  variabel  yang  digunakan  dengan  metode analytical hierarchy process (AHP). Proses dalam tahap AHP akan menghasilkan data kualitatif berupa pendapat para ahli tentang perbandingan tingkat kepentingan antar variabel yang digunakan dalam  menentukan prioritas pendaftaran tanah. Sebelum melakukan AHP, perlu dilakukan penyusunan  tujuan,  kriteria  dan  sub  kriteria  peneliti an  ke  dalam  bentuk  hirarki.  Hirarki terbentuk dalam tiga tingkatan, yaitu tujuan pada tingkatan pertama, kriteria pada tingkatan kedua, dan subkriteria pada tingkatan ketiga. Susunan hirarki pada tahap AHP tampak pada Gambar 2.
Gambar 2 . Struktur hirarki AHP.
Proses  selanjutnya  adalah  pembobotan  tingkat  kepentingan  masing-masing  kriteria  dan subkriteria menggunakan matrik berpasangan. Perbandingan kepentingan antar kriteria dan subkriteria dinilai menggunakan skala 1-9 seperti terlihat dalam Gambar 3.
Gambar 3. Skala ranking Saaty [12].
Langkah  selanjutnya  adalah  menguji  konsistensi  nilai  pada  matrik  berpasangan menggunakan  kalkulator  AHP.  Dengan  kalkulator  AHP,  hasil  wawancara  diinputkan  sesuai dengan  penilaian  narasumber  terhadap  masing-masing  variabel.  Kalkulator  AHP  akan menghitung  tingkat  konsistensi  jawaban  atau  rasio  konsistensi  jawaban para narasumber. Nilai rasio konsistensi tidak boleh lebih dari 10%. Jika saat dihitung nilainya lebih dari 10%, maka  diperlukan  pengulangan  penilaian  tingkat  kepentingan  variabel  pada  tahap wawancara.  Tampilan  kalkulator  AHP  saat  digunakan  untuk  menghitung  pembobotan masing-masing kriteria dan subkriteria dalam penelitian ini tampak seperti pada Gambar 4.
Copy right © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan  Partisipatif
Gambar 4 . Proses pembobotan dengan kalkulator AHP.
2.3.2. Analisis  overlay tertimbang /  weighted  overlay. Pada  tahap  ini,  semua  variabel terbentuk,  diintegrasikan  dengan  data  hasil  observasi  lapang maupun data sekunder yang ada. Pembuatan peta raster yang sudah direklasifikasi berdasarkan integrasi data sekunder yang  diperoleh  dari  lapangan  berupa  nilai  variabel  masing-masing  kriteria dan subkriteria menggunakan  software  ArcGIS  10.3. Integrasi data sekunder berupa data hasil pengukuran dilakukan  dengan  menginputkan  data  pada  atribut  pada  peta Kecamatan Sumowono yang sudah  dibagi  dalam  batas  masing-masing  desa.  Pada  langkah  ini,  akan  dihasilkan  data integrasi  batas  administratif  desa  dengan  nilai  variabel yang dimiliki masing-masing desa. Data  berupa  vektor  diubah  ke  dalam  bentuk  raster  menggunakan tool “polygon to raster” pada  aplikasi  ArcGIS  10.3.  Data  raster  yang  dihasilkan,  kemudian  diklasifikasi  berdasarkan pembagian  jumlah  kelas  sesuai  kaidah sturges dan  menghasilkan  5  klasifikasi.  Proses reklasifikasi tampak pada Gambar 5.
Gambar 5. Reklasifikasi raster.
Untuk  menghasilkan  peta prioritas, langkah terakhir menggunakan tool “weighted overlay” pada  aplikasi  ArcGIS  10.3.  Dengan  menginputkan  hasil  pembobotan  pada  tahapan  AHP dengan  raster  yang  sudah  diklasifikasi  akan  diperoleh  peta  baru  yang  dikelompokkan menurut nilai nya. Semakin tinggi nilainya maka akan memiliki tingkatan prioritas yang lebih tinggi  [13].  Gambar  6  menunjukkan  skema  proses  analisis overlay tertimbang  secara keseluruhan.
Gambar 6. Skema analisis overlay tertimbang.

## 3. Hasil dan pembahasan

## 3.1 Pembobotan kriteria menggunakan AHP
Pada  tahap  pembobotan  ini,  peneliti  menggunakan  metode purposive  sampling dalam mengumpulkan informasi untuk pembobotan variabel. Narasumber berjumlah 8 orang yang merupakan pakar terkait bidang pendaftaran tanah, baik di bidang fisik maupun yuridis yang sudah  berpengalaman  melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  berbagai  tempat  di  seluruh Indonesia  dengan  pengalaman  kerja  dan  bidang  keahlian  terkait  pendaftaran  tanah. Narasumber  berasal  dari  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  yang  menjabat  sebagai:  (1)  Kepala  Seksi Infrastruktur  Pertanahan,  (2)  Kepala  SubSeksi  Pengukuran  Dasar,  (3)  Kepala  Seksi Pendaftaran Hak Tanah, (4) Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar, (5) K epala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, (6) Kepala Seksi Survei dan Pemetaan dan Tematik, (7) Kepala  Seksi  Penetapan  Hak  Tanah  dan  Pemberdayaan  Hak  Tanah  Masyarakat,  dam  (8) Kepala Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT.
Penggabungan pendapat ahli dari kedua instansi diharapkan akan memperoleh kajian yang obyektif  sesuai  keahlian  mereka.  Ahli  yang  berasal  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Semarang, memiliki pemahaman keruangan yang lebih spesifik. Sedangkan ahli yang berasal dari  Kanwil  BPN  Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki  pemahaman  keruangan  yang  lebih  luas, karena berada pada level koordinator.
Penentuan  bobot  kriteria  dan  subkriteria  dilakukan  dengan  membandingkan  tingkat kepentingan antar kriteria dan antar subkriteria berdasarkan hasi l wawancara oleh para ahli. Nilai  rasio  konsistensi  harus  kurang  dari  atau  sama dengan 10%. Jika lebih dari 10%, maka diperlukan  pengulangan  dalam  penilaian  tingkat  kepentingan  variabel.  Hasil  dari pembobotan kepentingan kriteria dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pembobotan kepentingan antar kriteria.
Nara- sumber
Bobot Kriteria (%) CR (%) Kependu- dukan Kondisi Prasarana Jalan Penggunaan Lahan Kemiringan Lereng Jarak Kantor Desa dengan Kantor Pertanahan Bidang Tanah Belum Terdaftar 1 8 3 28 6 13 42 10 2 29 9 34 4 5 20 10 3 9 4 23 5 5 54 6 4 3 26 5 12 16 37 8 5 34 20 10 10 14 12 9 6 24 9 5 2 7 52 10 7 36 11 5 5 15 28 9 8 9 9 16 4 4 57 9 TOTAL* 17 11 14,4 6,3 10,7 39,9 3,2 Keterangan:
* nilai total didapat dari normalized eigenvector CR = Consistensi Ratio
Langkah  yang  sama  dilakukan  juga  kepada  masing-masing  subkriteria  untuk mendapatkan bobot  masing-masing  subkriteria.  Setelah  didapatkan  bobot  masing-masing  subkriteria, kemudian  diproporsikan  ke  dalam  bobot  kriteria  sehingga  didapatkan  bobot  akhir.  Hasil akhir pembobotan pada tahap AHP ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil akhir pembobotan kriteria dan subkriteria.
No Kriteria Kependudukan (17,6%) Subkriteria Bobot Bobot Akhir 1 Kepadatan Penduduk 24,0% 4,2% 2 Jumlah Penduduk Bekerja 76,0% 13,4% Kriteria Prasarana Jalan (11,0%) Subkriteria Bobot Bobot Akhir 3 Jalan Aspal 58,9% 6,5% 4 Jalan Berbatu 18,3% 2% 5 Jalan Tanah 22,7% 2,5% Kriteria Penggunaan Lahan (14,4%) Subkriteria Bobot Bobot Akhir 6 Pertanian 41,8% 6% 7 Non Pertanian 58,1% 8,4% Kriteria Kemiringan Lereng (6,3%) Subkriteria Bobot Bobot Akhir 8 Datar 39,2% 2,5% 9 Landai 31,8% 2% 10 Agak Curam 13,6% 0,9% 11 Curam 8,9% 0,5% 12 Sangat Curam 6,5% 0,4%
No Kriteria Jarak Desa dengan Kantor BPN (10,7%) Subkriteria Bobot Bobot Akhir 13 - - 10,7% Tanah Belum Terdaftar (39,9%) Subkriteria Bobot Bobot Akhir 14 Luas Lahan 24,0% 9,6% 15 Jumlah Bidang Tanah 76,0% 30,3%
Hasil akhir pembobotan menunjukkan bahwa variabel jumlah bidang tanah belum terdaftar mendapat bobot tertinggi, yaitu 30,3%, variabel jumlah penduduk bekerja mendapat bobot 13,4%,  variabel  jarak  Kantor  Desa  dengan  Kantor  Pertanahan  mendapat  bobot  10,7%,  dan variabel  luas  bidang  tanah  belum  terdaftar  mendapat  bobot  9,6%.  Untuk  kriteria penggunaan lahan, variabel lahan non pertanian mendapatkan bobot 8,4%.
Jumlah  tanah  terdaftar  digunakan  sebagai  variabel  penentu  prioritas  lokasi  pendaftaran tanah dengan ketentuan bidang tanah terdaftar yang lebih sedikit, akan lebih diprioritaskan [14].  Hal  ini  dilakukan  karena  sifat  dari  pendaftaran tanah ini adalah sistematis. Marryanti dan  Purbawa  [15]  juga  mengungkapkan  bahwa  di  semua  desa/  kelurahan  masih  banyak terdapat  bidang  yang  belum  terdaftar,  akan  lebih  menjadi  prioritas  untuk  dilakukan pendaftaran tanah secara sistematis.
Jarak  Kantor  Desa  ke  Kantor  Pertanahan  dengan  korelasi  angka  kepadatan  penduduk  dan luas  penggunaan  tanah  menurut  Setyawan  [16]  berpengaruh  signifikan  dalam  penentuan prioritas lokasi pendaftaran tanah. Kebutuhan akses informasi dan mobilitas menjadi salah satu syarat dalam penentuan prioritas lokasi prona. Semakin dekat jarak Kantor Desa lokasi PTSL  dengan  Kantor  Pertanahan,  maka akan semakin mudah pelaksanaan kegiatannya. Hal tersebut  terjadi  karena  kegiatan  PTSL  memerlukan  koordinasi  antar  tim  untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan.
Kriteria  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  penentuan  prioritas  lokasi  prona  adalah perbandingan luas penggunaan tanah [16]. Penggunaan tanah yang dimaksud dikategorikan menjadi  2,  yaitu  pertanian  dan  non pertanian. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengukuran  dan  pendaftaran  tanah  secara  sitematik,  lahan  non  pertanian  mendapatkan bobot lebih tinggi daripada lahan pertanian. Hal tersebut dikarenakan lahan non pertanian memiliki luas bidang tanah yang lebih kecil dibandingkan dengan lahan pertanian, sehingga dalam waktu yang sama akan didapatkan jumlah bidang terdaftar lebih banyak.
Kemiringan  lereng  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  ke berhasilan  PTSL.  Penelitian Marryanti  &  Purbawa  [15],  mengungkapkan  bahwa  pada  kemiringan  lereng  <3%  akan mempermudah pelaksanaan PTSL. Pada variabel ini, kemiringan lereng dibagi menjadi lima kelompok,  yaitu  datar,  landai,  agak  curam,  curam,  dan  sangat  curam.  Kemiringan  lereng pada sub-kriteria datar mendapat bobot tertinggi dari kriteria kemiringan lereng, yakni 2,5%.

## 3.2 Prioritas lokasi pendaftaran tanah sistematik lengkap
Penentuan  prioritas  lokasi  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  menggunakan  dua masukan/ input utama, yaitu nilai bobot masing-masing variabel dan nilai raster yang sudah diklasifikasi. Pada tampilan tool weighted overlay , masing-masing variabel memiliki tingkat pengaruh  dalam  penentuan  prioritas  lokasi  PTSL.  Besarnya  pengaruh  tersebut  akan dipadukan  dengan  nilai  hasil  klasifikasi  sesuai  dengan  besaran  nilai  riil  masing-masing variabel per desa. Metode weighted overlay adalah analisis spasial menggunakan beberapa teknik overlay peta terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian obyek berupa lahan/ hamparan.  Teknik overlay peta  digunakan  untuk  analisis overlay tertimbang (weighted overlay) yang  diintegrasikan  dengan  analisis  multi-kriteria  [17].    Penggunaan  metode  ini menggunakan data raster yang diberi skor dan pembobotan pada setiap pikselnya. Dengan demikian, setiap piksel pada raster tersebut mempunyai nilainya masing-masing [18]. Nilai masing-masing  raster  akan  mempengaruhi  hasil  akhir  mempertimbangkan  bobot  setiap variabelnya.
Semua  input  pada  penggunaan tool  weighted  overlay harus  berupa  bilangan bulat seperti tampak  pada  Gambar  7.  Poligon  yang  berisi  data  atribut  harus  dikonversi  menjadi  raster sebelum digunakan dalam overlay tertimbang. Raster tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kelas menurut rumus sturges dan diberi nilai baru berdasarkan skala evaluasi. Setiap raster yang sudah diklasifikasikan diberi bobot sesuai dengan hasil akhir pembobotan pada tahap  AHP.  Analisis weighted  overlay menghasilkan data raster yang memiliki nilai berupa penjumlahan skor masing-masing variabel sesuai dengan bobot klasifikasinya. Hasil  proses weighted overlay berupa prioritas lokasi PTSL dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Jendela tool weighted overlay Arc GIS 10.3.
Berdasarkan hasil analisis weighted overlay , terdapat 3 tingkatan prioritas dalam penentuan lokasi pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). Prioritas pertama terdiri dari 1 desa yang ditandai dengan warna biru. Prioritas kedua terdiri dari 9 desa yang ditandai dengan warna kuning, yaitu desa dan prioritas ketiga terdiri dari 6 desa yang ditandai dengan warna hijau .
Copy right © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan  Wilay ah dan Perencanaan  Partisipatif
Gambar 8. Prioritas lokasi PTSL Kecamatan Sumowono.
Prioritas  pertama  hanya  terdapat  di  Desa  Candigaron.  Ditinjau  dari  aspek  jumlah  bidang tanah belum terdaftarnya yang merupakan bobot tertinggi menurut para ahli (30%), desa ini diperkirakan  memiliki  kurang  lebih  4.449  bidang  tanah  dengan  luas  5.926.161m 2 .  Jumlah tersebut  merupakan  nilai  tertinggi  dibandingkan  dengan  desa  lainnya.  Jumlah  penduduk bekerja  di  desa  ini  juga  menempati  posisi  tertinggi,  yaitu  sejumlah  3.378  orang  dengan bobot variabel sebesar 13% menurut para ahli. Dilihat dari aspek fisiknya, Desa Candigaron mempunya  luas  lahan pertanian non sawah seluas 6.055.700m 2 , panjang jalan aspal sejauh 10  km,  dan  sebagian  besar  wilayahnya  memiliki  kelerengan  15-25%  seluas  7.159.600m 2 . Namun  jika  dilihat  dari  kepadatan  penduduknya,  Desa  Candigaron  menempati  urutan keenam terpadat di Kecamatan Sumowono dengan kepadatan mencapai 674jiwa/km 2 .
Prioritas kedua terdiri dari 9 desa, yakni Desa Keseneg, Desa Pledokan, Desa Kemitir, Desa Losari, Desa Sumowono, Desa Jubelan, Desa Lanjan, Desa Ngadikerso dan Desa Kebonagung. Kesembilan desa tersebut rata-rata memiliki jumlah bidang terdaftar sebanyak 1.085 bidang, dan  sebanyak  1.926  bidang  belum  terdaftar  dengan  luasan  2.541.544m 2 yang  tersebar  di kelerengan  0-8%  sebanyak  20%,  8-15%  sebanyak  3%,  15-25%  sebanyak  74%,  dan  25-40% sebanyak  4%  dari  luas  wilayahnya.  Jumlah  penduduk  bekerja  rata-rata  adalah  1.536  jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 618 jiwa/km 2 . Sebagian besar penggunaan tanah dari sembilan desa tersebut adalah tanah pertanian seluas 27.658.100m 2 yang terbagi menjadi  dua  kategori,  yakni  tanah  pertanian  sawah  seluas  4.678.400  dan  pertanian  non sawah  22.979.700m 2 .  Untuk  tanah  non  pertanian  memiliki  luas  total  8.029.500m 2 .  Kondisi prasarana  jalan  kesembilan desa ini memiliki jalan aspal sepanjang 67,68km, jalan berbatu sepanjang  10,97km, dan jalan tanah sepanjang 10,25km. Jarak tempuh rata-rata dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menuju Kantor Kepala Desa setempat adalah 26,8km.
Prioritas  ketiga  terdiri  dari  enam  desa,  yaitu  Desa  Medongan,  Desa  Kemawi,  Desa Piyanggang,  Desa  Bumen,  Desa  Trayu,  dan  Desa  Duren.  Keenam  desa  tersebut  memiliki jumlah  belum  terdaftar  kurang  lebih  752  bidang  dengan  luas  1.285.534m 2 .  Bidang  tanah belum  terdaftar  tersebar  di  kelerengan 0-8% sebanyak 20%, 15-25% sebanyak 48% dan 25- 40% sebanyak 30%. Jumlah penduduk bekerja rata-rata di keenam desa ini hanya sebanyak 667  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk  649jiwa/km 2 .  Jarak  tempuh  rata-rata  dari  Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menuju Kantor Kepala Desa setempat adalah 27,2km.

## 4. Kesimpulan
Penataan  ruang  Kecamatan  Sumowono  yang  direncanakan  menjadi  kawasan  pertanian produktif melalui sistem agropolitan perlu didukung dengan percepatan pendaftaran tanah. Program  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap  (PTSL)  memerlukan  strategi  khusus  yakni dengan  perencanaan  kegiatan  pendaftaran  berupa penentuan prioritas lokasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Dalam penentuan prioritas lokasi PTSL, tidak hanya dilihat dari  jumlah  bidang  dan  luas  bidang  tanah  yang  belum  terdaftar  saja,  namun mempertimbangkan  kriteria  lain,  seperti  aspek  kependudukan,  kondisi  prasarana  jalan, jarak,  penggunan  lahan,  dan  aspek  fisik  lainnya  seperti  kelerengan.  Integrasi  hasil pembobotan oleh para ahli dan data sekunder yang ada ke dalam sistem informasi spasial, menghasilkan prioritas lokasi PTSL di Kecamatan Sumowono.
Hasil analisis berupa prioritas lokasi PTSL di Kecamatan Sumowono dapat digunakan sebagai alat  bantu  bagi  pemangku  kebijakan  dalam  percepatan  pendaftaran  tanah  di  Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil analisis, Desa Candigaron menempati prioritas pertama dalam program  PTSL;  kemudian 9 desa lainnya yaitu Desa Keseneg, Desa Pledokan, Desa Kemitir, Desa  Losari,  Desa  Sumowono,  Desa  Jubelan,  Desa  Lanjan,  Desa  Ngadikerso  dan  Desa Kebonagung  menempati  prioritas  kedua;  dan  6  desa  terakhir, yaitu Desa Medongan, Desa Kemawi,  Desa  Piyanggang,  Desa  Bumen, Desa Trayu, dan Desa Duren menempati prioritas ketiga.

## Ucapan Terimakasih
Terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulisan dalam penelitian ini, khususnya Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS atas dukungan pembiayaan yang  diberikan  selama  menjalani  masa  studi  di  Universitas  Diponegoro,  kepada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Semarang  yang  telah  membantu  dalam  pengumpulan  data-data penelitian, serta kepada Jurnal REGION Universitas Sebelas Maret (UNS) yang telah memberi ruang dan kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini supaya dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti-peneliti lainnya pada khususnya.

## Referensi
[1] Williamson  I  P,  Enemark  S,  Wallace  J  dan  Rajabifard  A  2010 Land Administration For Sustainable Development Proceedings of FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity Sydney, Australia pp 1-16 Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/242494736_Land_Administration_for_S ustainable_Development
[2] Enemark  S  2004  Building  Land  Information  Policies Proceedings  of  Special  Forum  on
Building  Land  Information  Policies  in  the  Americas pp  1-20  Diakses  dari https://www.fig.net/resources/proceedings/2004/mexico/papers_eng/ts2_enemar k_eng.pdf
[3] Zaim  Z,  Buchori  I  dan  Rudiarto I 2019 Land Tenure System and Utilization of Bengkok Land  in  Indrokilo  sub-village,  Lerep  Village,  Semarang  Regency AIP  Conference Proceedings 2114 040010  DOI: 10.1063/1.5112439
[4] BPN  Kabupaten  Semarang  2019 Data  Bidang  Tanah  Terdaftar  Tiap  Kecamatan  di Kabupaten Semarang
[5] Abdulai  R  T  dan  Ochieng  E  2017  Land  Registration  and  Landownership  Security Property Management 35 1 pp 24–47  DOI: 10.1108/PM-09-2015-0051
[6] Mulyani  L,  Yogaswara  H,  Masnum  L  dan  Mardiana R 2011 Strategi Pembaruan Agraria Untuk  Mengurangi  Kemiskinan  (Jakarta:  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia) Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/263619358_Strategi_Pembaruan_Agrari a_untuk_Mengurangi_Kemiskinan_Latar_Belakang_Konsep_dan_Implementasi_Pro gram_PPAN
[7] Abdulai  R  T  dan  Hammond  F  N  2010  Landed  Property  Market  Information Management  And  Access  To  Finance Property  Management 28 4  pp  228–44  DOI: 10.1108/02637471011065665
[8] Mardiana  Y S, Siregar  H dan Juanda B 2016 Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Nilai Tanah  Dan  Kondisi  Ekonomi  Masyarakat  Di  Kabupaten  Sukoharjo Jurnal  Aplikasi Bisnis dan Manajemen 2 3 pp 304-11  DOI: 10.17358/JABM.2.3.304
[9] Lian  H  dan  Yu  Y  2016  Reference  of  Land  Registration  System from Countries in Asia- Pacific  Region:  Comparison  of  the  United  States  ,  Canada  ,  Russia,  South  Korea, Japan  and  Australia IOSR Journal of Business and Management 18 7 pp 31–40 DOI: 10.9790/487X-1807043140
[10] Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Semarang  Tahun  2011-2031  Diakses  dari http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/131218-[_Konten_]- Konten%20C9276.pdf
[11] Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2018 Kecamatan Sumowono Dalam Angka Tahun 2018 Katalog no. 1102001.3322090 Diakses dari https://semarangkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/05f35935f440f09c6e86aac 7/kecamatan-sumowono-dalam-angka-2019.html
[12] Saaty  T  L  2008  Decision  making  with  the  analitic  hiererchy  process International Journal Services Sciences 1 1 pp 83–98 Diakses dari http://www.rafikulislam.com/uploads/resourses/197245512559a37aadea6d.pdf
[13] Arnold  G,  Carlock  B,  Harris  M,  Romney  A,  Rosa  M,  Zollweg  J,  Vodacek  A,  dan Tomaszweski  B  2012  Modeling  Social  Vulnerability  In  Burkina  Faso Focus,  winter
2012 edition pp 20-23 Diakses dari https://www.esri.com/news/arcuser/0112/modeling-social-vulnerability-in-burkina- faso.html
[14] Hendriono D, Nugroho P dan Yulaikhah 2010 Penggunaan analytical hierarchy process untuk  menentukan  prioritas  syarat  lokasi  pendaftaran  tanah  sistematik  ajudikasi
LMPDP  (Studi  kasus  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  D.I.  Yogyakarta) Prosiding,  Forum Ilmiah  Tahunan  2010 Ikatan  Surveyor  Indonesia  chapter  J  pp  J1-J16  Diakses  dari https://repository.ugm.ac.id/136671/1/MU_Dody%20Hendriono%20dkk.pdf
[15] Marryanti  S  dan  Purbawa  Y  2018  Optimalisasi  Faktor–Faktor  Yang  Memengaruhi Keberhasilan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap BHUMI:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan 4 2 pp 190–207  DOI: 10.31292/jb.v4i2.278
[16] Setyawan  N  2008  Penentuan  Prioritas  Lokasi  Prona  Menggunakan Metode Rank Sum (Studi  Kasus  Kecamatan  Purwanegara  Kabupaten  Banjarnegara  Provinsi  Jawa Tengah) Tesis (Bandung: Institut Teknologi Bandung) Diakses dari https://docplayer.info/46844969-Penentuan-prioritas-lokasi-prona-menggunakan- metode-rank-sum-studi-kasus-kecamatan-purwanegara-kabupaten-banjarnegara- provinsi-jawa-tengah-tesis.html
[17] Chaudari R, Lal D, Dutta S, Umrikar B dan Halder S 2018 Weighted Overlay Analysis For Delineation Of Ground Water Potential Zone: A Case Study Of Pirangut River Basin International  Journal  of  Remote  Sensing  &  Geoscience  (IJRSG) 7 1  pp  1-7  Diakses dari
https://www.researchgate.net/publication/322757481_WEIGHTED_OVERLAY_ANA LYSIS_FOR_DELINEATION_OF_GROUND_WATER_POTENTIAL_ZONE_A_CASE_STUDY _OF_PIRANGUT_RIVER_BASIN
[18] Christiawan,  S  Jimmy  dan  Basuki,  Yudi  2019  Penentuan  Prioritas  Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Di Kota Kediri Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro 15 1 pp 34-46  DOI: 10.14710/pwk.v15i1.21066