Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681

## Model Pengelolaan Waqaf dalam Keragamaan Etnis di Aceh
Husni 1 , Juliana Putri 2 dan Harjoni 3*
1,2,3) IAIN Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
1) husnisyams@gmail.com, 2) julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id,
3) harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan
: 4 Juni 2023
Disetujui
: 23 Juni 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
The purpose of this study is first, to explain the perceptions of the Gayo and Pesisir tribes towards waqf management. Second, it describes the waqf management model carried out by the Gayo tribe and the  Aceh  Coastal  tribe  in  their  respective  regions.  And  third,  providing  ideas,  concepts,  and  ideal practices  in  waqf  management  in  Aceh.  The  research  method  used  is  the  descriptive  qualitative research method. The results showed that the majority of the people of Lhokseumawe City gave land waqf for places of worship and education, while the people of Central Aceh or the Gayo tribe had a tradition  of  using  waqf  for  the  common  good  of  their  ancestors,  namely  Livestock  Locations (Peruweren),  Uber-Uber  and  Blang  Paku  and  ulu  ni  wih  area  (upstream  water  area).  The  waqf management model carried out by the Gayo tribe and the Aceh Coastal tribe in their area is still mostly carried out for religious purposes such as; the construction of places of worship (mosques, madrasahs, and study rooms or Islamic boarding schools), and most of them are used for public cemeteries and the people of Aceh, especially Central Aceh and Lhokseumawe, are also still taboo about waqf assets outside of immovable waqf such as cash waqf. Ideal management of waqf for districts/cities in Aceh that is capable of providing economic influence can be carried out with seven precise steps, namely Compilation of the Waqf Program; Empowerment of Waqf Assets; Waqf Assets Certification; Nazir Empowerment;  Financial  Reports  and  Management  Systems;  Government  Integration;  and  Nazir Integration.

## Keywords: Waqf Management Model; Ethnic Diversity; Aceh

## PENDAHULUAN
Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang Agama dan kebudayaan. Keistimewaan ini terwujud tidak serta merta, melainkan sejak dari masa kesultanan di Aceh. Salah satu  keistimewaan itu adalah nilai  religiusitas  yang  tinggi.  Religiusitas  masyarakat  Aceh  ini  menjadi  kekuatan  besar  bagi  Aceh dalam  melaksanakan  pemerintahan  berdasarkan  Islam  pada  masa  kesultanan  hingga  sekarang  ini, karena itu pula Aceh diberikan gelar Serambi Mekkah (Muhajir, 2016). Keyakinan terhadap Islam, bagi masyarakat Aceh tidak saja dalam tataran tauhid semata, tetapi Islam telah menjadi pedoman bagi masyarakat  dalam  melaksanakan  kehidupan,  terutama  dalam  Ibadah,  Sosial  Budaya  dan  ekonomi (Hartani & Nulhaqim, 2020).
Terkait  dalam  bidang  Ekonomi  Islam  telah memberikan  ruang  yang  sangat  luas  dalam  rangka untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Diantara  konsep  pemberdayaan  masyarakat tersebut menurut Islam adalah pengelolaan Zakat, Shadaqah, Infaq, dan Waqaf (Setyani et al., 2021). Berbagai  lembaga  sejenis  wakaf  tidak  diragukan,  telah  eksis  di  berbagai  penjuru  dunia.  Lembaga- lembaga tersebut pada umumnya dibentuk oleh individu dan organisasi yang memiliki sumber daya dan  mendedikasikannya  untuk  tujuan-tujuan  yang  spesifik.  Para  pemanfaatnya  adalah  anggota
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681
keluarga, orang-orang miskin dan tidak mampu, institusi keagamaan, usaha-usaha kebudayaan,  jasa dan layanan kesehatan, dan sebagainya (Desky, 2016).
Lembaga  filantropi  ini  merupakan  usaha  kemanusiaan  yang  telah  muncul  sebelum  Islam  lahir pada fajar abad ke-7 M. Dalam lintasan sejarah Islam terkait dengan hal tersebut adalah peranan zakat yang tinggi dalam upaya pembiayaian berbagai persoalan pendidikan di dunia Islam. Tidak diragukan, pembangunan  dan  penyediaan  berbagai  sarana  pendidikan  di  dunia  Islam,  seperti  di  Mekkah  dan Madinah, dibiayai dengan dana  wakaf  (Syafi’i,  2019).  Tidak  terkecuali  di  tanah  air,  wakaf sebagai filantropi  Islam  disinyalir  telah  lahir  sejak  Islam  mulai  disebarluaskan  disekitar  abad  ke-8-9  M (Hermanto et al., 2021).
Praktiknya diduga mulai ada ketika Islam menjadi kekuatan sosial dan politik dengan berdirinya beberapa  kerajaan  Islam  senjak  abad  ke-12  M.  karenanya,  dapat  dikatakan  sudah  sejak  lama masyarakat Islam telah mempraktikkan wakaf sebagai bagian dari upaya, terutama, mendekatkan diri keharibaan Tuhan, yang diaktualkan dalam pemberian wakaf untuk tujuan- tujuan keagamaan. Dewasa ini di berbagai wilayah tanah air, terdapat banyak harta benda wakaf, baik itu buku-buku, al-Qur’an, gedung, tanah, pohon, lahan pekuburan, hingga wakaf tunai (yang mulai dipraktikkan) oleh masyarakat termasuk juga di Aceh.
Aceh sendiri memiliki 13 suku bangsa asli. Bila dilihat dari buku Ali Hasymi yang menjelaskan bahwa mayoritas suku Aceh mendiami wilayah pesisir mulai dari Langsaid pesisir Timur Utara sampai dengan Trumon di pesisir Barat Selatan. Sementara suku mayoritas  kedua  adalah Suku Gayo yang mendiami  wilayah  pegunungan  Tengah  Aceh.  Selain  itu  juga  dijumpai  suku-suku  lainnya  seperti, Aneuk Jamee di pesisir Barat dan Selatan, Singkil dan Pakpak di Subulussalam dan Singkil, suku Alas di  Aceh  Tenggara,  suku  Kluet  di  Aceh  Selatan  dan  suku  Tamiang  yang  berada  di  Tamiang,  suku Devayan  mendiami  wilayah  Selatan  Pulau  Simeulue  sedangkan  Suku  Sigulai  dan  Suku  Lekon  di Utaranya. Suku Haloban dan  suku Nias terdapat di Pulau Banyak (Badan Pusat Statistik, 2022).
Suku  Alas  yang  berdomisili  di  wilayah  Kabupaten  Aceh  Tenggara  misalnya  memiliki  model tersendiri dalam memberikan dan mengelola waqaf. Biasanya suku Alas ini lebih suka memberikan waqaf dalam bentuk tanah untuk digunakan sebagai tempat pembangunan sekolah, karena itu orientasi waqafnya lebih banyak kepada pendidikan (Dahlawi et al., 2021). Berbeda dengan suku Aceh yang mendiami pada wilayah Kabupaten Aceh Utara, masyarakatnya lebih suka memberikan waqaf dalam bentuk  tanah  untuk  kuburan  umum  dan  tanah  untuk  pembangunan  mesjid.  Sehingga  banyak  kita temukan  di  wilayah  ini  di  samping  mesjid  terdapat  lokasi  kuburan  umum  masyarakat  (Aflah  & Andhany, 2022).
Sebagaimana  yang  telah  dipaparan  sebelumnya  bahwa  Aceh  memiliki  religiusitas  yang  tinggi terhadap  Islam,  yang  dinyakini  religiusitas  ini  telah  membawa  pengaruh  bagi  suku-suku  yang berdomisili di Aceh terkait dengan tata kelola atau model pengelolaan waqaf (Safwan Kamal, 2017). Tidak  hanya  dalam  bentuk  benda  yang  diwaqafkan  yang  berbeda,  tetapi  dalam  hal  sistem  tata kelolanya  juga  memiliki  perbedaan.  Bagaimana  perbedaan-perbedaan  tersebut  dan  pengaruhnya terhadap  sosial  ekonomi  masyarakatnya,  yang  akhirnya  melahirkan  keinginan  dari  peneliti  untuk meneliti lebih mendalam terkait  dengan Model Pengelolaan Waqaf dan Dampaknya  terhadap  Sosial Ekonomi dalam Keragamaan Etnis    di Aceh.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukannya penelitian ini bermaksud untuk mengkaji terkait  dengan  model  pengelolaan  waqaf  dalam  keragamaan  etnis  di  Aceh.  Tujuan  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui persepsi suku Gayo dan Suku Aceh Pesisir terhadap pengelolaan waqaf; untuk  mengetahui  model  pengelolaan  waqaf  yang  dilakukan  suku  Gayo  dan  suku  Aceh  Pesisir  di wilayahnya  masing-masing;  dan  mengetahui  pengelolaan  waqaf  yang  ideal  bagi  kabupaten/kota  di Aceh yang mampu memberikan pengaruh ekonomi?

## STUDI LITERATUR

## Waqaf dan Ruang Lingkupnya
Sebelum Islam hadir, praktek wakaf telah dikenal di beberapa Negara di dunia seperti di Mesir, Roma, dan Jerman. Praktek wakaf yang dilakukan di mesir oleh Raja Ramsi Kedua yang memberikan tempat ibadah “Abidus” yang areanya sangat besar (Itang & Syakhabyatin, 2017). Sebagaimana tradisi Mesir  kuno  bahwa  orang  yang mengelola  harta milik yang  ditinggalkan 8  oleh mayyit  (harta  waris)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681
hasilnya di berikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil  bagian  dari  hasil  harta  tersebut  namun  harta  pokoknya  tidak  boleh  menjadi  hak  milik siapapun. Namun demikian, pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian dimulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh dimiliki. Praktek seperti tersebut meskipun tidak disebut wakaf namun pada prinsipnya sangat mirip dengan praktek wakaf keluarga (Dahlawi et al., 2021).
Pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara dikarenakan masyarakat yang sangat antusias untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun kesetaraan sosial dan  ekonomi masyarakat  (Hermawan,  2014).  Pada  mulanya  wakaf  hanya  sebatas  keinginan  seseorang  yang  ingin berbuat  baik  dengan  kekayaan  yang  dimilikinya  dan  dikelola  secara  individu  tanpa  ada  aturan  yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk  mengelola,  memelihara  dan  penggunaan  harta  wakaf,  baik  secara  umum  seperti  masjid  atau secara individu atau keluarga. Hukum wakaf dalam Islam merupakan ghairu mafrudlah yang artinya tidak wajib dalam ajaran Islam, namun wakaf telah menjadi alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial (Gandhi Midia, 2021).

## Keragaman Budaya dan Praktek Pelaksanaan Ibadah
Keanekaragaman budaya tak lain merupakan suatu fakta tentang keberadaan begitu banyak ragam budaya  yang  berbeda  satu  sama  lain,  yang  dapat  dibedakan  berdasarkan  pengamatan  etnografis (UNESCO,  2011).  Kesadaran  adanya  keanekaragaman  tersebut  semakin  terasa  di  masa  kini  berkat komunikasi global dan meningkatnya kontak antarbudaya. Walaupun kesadaran yang semakin besar bukan merupakan jaminan atas kelestarian keanekaragaman budaya, namun hal tersebut  menjadikan topik ini semakin mengemuka (Komariah & Noviawati, 2019).
Keanekaragaman  budaya  semakin  menjadi  masalah  sosial  yang  besar,  terkait  dengan  semakin tumbuhnya keanekaragaman aturan sosial di dalam dan di antara masyarakat (yang berbeda). Ketika berhadapan  dengan  keanekaragaman  aturan  dan  tampilan  tersebut,  Negara terkadang  bingung  dalam bagaimana  menyikapi  atau  menempatkan  keanekaragaman  budaya  sebagai  kepentingan  bersama (Ludji,  2020).  Untuk  dapat  menanggapi  secara  spesifik  situasi  seperti  ini,  laporan ini  berupaya menyediakan  suatu  kerangka  kerja  berdasarkan  pemahaman  terkini  akan  berbagai  tantangan  yang terkandung  dalam  keanekaragaman  budaya,  dengan  mengidentifikasi  beberapa  kendala  teoretis  dan politis yang tak terpisahkan darinya.
Satu  kesulitan  yang  pertama  adalah  terkait  dengan  sifat  khusus  budaya  dalam  bentuk keanekaragaman  ini.  Banyak  kalangan  yang  meninjau  keanekaragaman  melalui  beragam  bentuk representasi budaya, khususnya karakterisasi etnis dan bahasa, untuk memahami budaya mereka yang heterogen(Mukzizatin,  2019).  Tantangan  yang  pertama  adalah  meneliti  berbagai  kebijakan  yang terkait  tanpa  melupakan  topik  yang  sesungguhnya,  yaitu  keanekaragaman  budaya  dan  bukan representasinya yang terkadang melemahkan.

## Waqaf Produktif
Produktif merupakan kemampuan dalam menghasilkan suatu yang berguna dan menguntungkan (Pusat  Bahasa  Kemdikbud,  2016).  Produktif  dalam  pandangan  Islam,  menurut  Muhammad  Abdul Mun’im  dan  Muhammad  bin  Sa’id  dalam  Jaribah  bin  Ahmad  al-Haritsi  ialah  mampu  mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah  swt.  sehingga  tercipta  maslahat,  guna  memenuhi  kebutuhan  manusia  (Syabira  &  Adil,  2020). Sudah menjadi ketentuan bahwa manfaat yang diinginkan harus dibenarkan syariah, tidak mengandung unsur mudharat, dan mencakup manfaat dunia dan akhirat (Munawar, 2021).
Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan, yaitu menyangkut wakaf produktif diartikan sebuah skema tata  kelola  donasi  wakaf  yang  berasal  dari  umat,  dengan  memproduktifkan  pada  usaha-usaha  yang bernilai  ekonomi  dan  menciptakan  surplus  yang  berkesinambungan  serta  tidak  berbenturan  dengan prinsip  syariah  dan  peraturan  perundang-undangan  (Shalihah  &  Cahyo,  2020).  Donasi  wakaf  bisa berwujud  benda  bergerak,  semisal  uang,  emas,  dan  surat  berharga,  maupun  benda  tidak  bergerak semisal tanah dan bangunan. Surplus dari wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana abadi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681
bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pendidikan, keagaamaan, kesehatan, dan sebagainya (Astuti, 2022).
Wakaf produktif ialah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain (Makhrus et al., 2021). Wakaf produktif juga dapat diartikan  sebagai  harta  yang  digunakan  untuk  kepentingan  produksi  baik  dibidang  pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari perolehan hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dangan tujuan wakaf (Rahmatillah et al., 2022).

## METODE
Penelitian  yang  akan  dilakukan  merupakan  jenis  kualitatif  yang  bersifat  kajian  lapangan  atau empiris  dan  fokus  kajiannya  berupa  model  pengelolaan  waqaf  dalam  keragamaan  etnis  di  Aceh, terutama suku Gayo dan Aceh Pesisir (Kota Lhokseumawe). Subjeknya adalah tokoh masyarakat dan adat di Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe.
Sumber  Data  Penelitian  ini  bersifat field  research. Data-data  yang  dibutuhkan  akan  diperoleh melalui  studi  lapangan.  Dalam  kaitan  ini  sumber  data  (informan)  adalah  tokoh  masyarakat  dan/atau tokoh adat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe. Selain itu, data juga diperoleh dari key informan yang berasal dari akademisi dan para ahli yang mengetahui secara baik proses tentang mekanisme pengelolaan waqaf dalam keragaman etnis di Aceh.
Teknik  pengumpulan  data  akan  dilakukan  dengan  menggunakan  istrumen  wawancara  yang mendalam dengan informan secara semi terstruktur. Maksudnya, peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara namun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa di luar daftar wawancara yang disiapkan. Agar informasi dari informan tidak terpenggal-penggal, akan digunakan alat perekam suara (recorder). Selama pengumpulan data, peneliti akan mematuhi berbagai etika dalam penelitian, seperti meminta kesediaan  informan  untuk  diwawancara  dan  memperhatikan  waktu  wawancara,  sehingga  data  yang diperoleh tidak bias.
Dengan  demikian,  didapatkan  data  yang  sebenarnya,  bukan  hasil  rekayasa  informan,  karena adanya  forktor  eksternal  yang  dapat  menggangu  informan  memberikan  data  yang  sebenarnya.  Data yang  akan  diperoleh  di  lapangan,  dianalisis  dalam  bentuk  deskriptif  kualitatif,  dengan  tujuan mendeskripsikan  hasil  penelitian  yang  selanjutnya  menganalisis  data  dengan  cara interpretative understanding .

## HASIL

## Persepsi Suku-Suku di Aceh terhadap Pengelolaan Wakaf
Aceh sendiri memiliki keunikan dalam wakaf khususnya wakaf tanah. Sejak dulu wakaf tanah lebih banyak  diperuntukkan  untuk  pembangunan  sarana  ibadah  seperti  Mesjid,  Mushalla,  Dayah,  Balai Pengajian dan Kuburan Desa (Abdullah, Interview, 2 April 2022). Berdasarkan informasi yang diberikan Ketua  Lembaga  Majelis  Adat  Gayo  Aceh  Tengah  kepada  peneliti  pada  tanggal  23  September  2021 bahwa Kabupaten Aceh Tengah sudah mempunyai peta tanah adat. Salah satu peta adat tersebut adalah penetapan wilayah peruwuren yaitu berdasar Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 tahun 2011 tentang Lokasi Peternakan ( Peruweren ), Uber-Uber dan Blang Paku . Peruweren adalah sebuah lokasi peternakan tempat masyarakat adat untuk melaksanakan aktifitas peternakan/ penggembalaan hewan ternak.  Tujuan  dari  penunjukan  peruweren  ini  adalah  melestarikan  fungsi  strategis  peternakan tradisional  yang  sudah  dilakukan  masyarakat  adat  setempat  (Banta  Cut  Aspala,  interview,  21  April 2022).
Penjelasan harta wakaf dalam tulisan lebih terfokus kepada objek lahan/tanah, baik sawah maupun kebun.  Tanah/lahan  merupakan  objek  wakaf  yang  paling  populer  di  Kota  Lhokseumawe  dan  Aceh Tengah, sehingga ketika para responden diwawancarai mengenai harta wakaf mereka secara otomatis langsung mengarahkan penjelasannya kepada objek ini. Masyarakat Aceh pesisir seperti masyarakat Kota Lhokseumawe  kebanyakan  memiliki  kebiasaan  dalam  berwakaf  adalah  memberikan  tanah  yang diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah dan tempat atau sarana pendidikan seperti dayah atau
Mesjid 54% Sekolah 45% DLL 1%
Jenis Wakaf di Kota Lhokseumawe dalam Persentase Mesjid Sekolah
DLL
balai pengajian. Hal ini terjadi karena terbatas pada pemaknaan wakaf pada sarana ibadah seperti masjid, meunasah dan tanah perkuburan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  jumlah  tanah  wakaf  di  provinsi  Aceh,  dapat  dilihat  pada  gambar, berikut ini:
Gambar 1. Grafik Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Aceh 17.619 Lokasi Sumber: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (http://siwak.kemenag.go.id/gp_jumlah.php)
Dari gambar grafik tersebut menunjukkan ada 17.619 lokasi tanah wakaf di Provinsi Aceh dan ada 3 kabupaten/kota terbanyak memiliki jumlah lokasi wakaf, yaitu: Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Utara.  Kabupaten Bireuen sendiri memiliki 7.548 lokasi, Kabupaten Pidie 1.774 lokasi dan Kabupaten Aceh Utara 1.247 lokasi (Siwak.kemenag.go.id, 2021).
Hasil  wawancara  dan  obeservasi  yang  dilakukan  di  Kota  Lhokseumawe  terkait  dengan  wakaf, menunjukkan  persentasi  wakaf  yang  diperuntukkan  untuk  Mesjid  (tempat  ibadah),  sekolah  tempat pendidikan, dan tanah pertanian adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Jenis Wakaf di Kota Lhokseumawe Sumber: Data diolah, 2022
0 10 20 30 40 50 60 Kab. Aceh Tengah Kota Lhokseumawe Perkembangan Wakah di Kabupaten Aceh Tengah dan

## Lhokseumawe
Mesjid Sekolah Pertanian
DLL
Hasil wawancara dan hasil observasi menunjukkan untuk wakaf yang diperuntukkan di mesjid ada pada kisaran 54%, sementara untuk sekolah ada pada kisaran 45%, dan untuk wakaf yang diperuntukkan pada hal lain, baik itu pertanian, rumah, untuk desa dan lain sebagainya ada pada kisaran 1%.
Sementara masyarakat Aceh Tengah atau suku Gayo mereka memiliki tradisi dalam berwakaf yang sedikit  berbeda,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  tradisi  lama  wakaf  yang  dilakukan  masyarakat  Gayo  yang dirangkum dari beberapa hasil penjelasan informan dalam penelitian ini. Beberapa penjelasan informan menunjukkan tradisi wakaf sejak dahulu di tanah Gayo memiliki peran besar bagi masyarakat setempat, yang merupakan wakaf masyarakat untuk dimanfaatkan untuk kepentingan bersama oleh nenek moyang mereka (Ramuse, interview, 22 April 2022).

## Model Pengelolaan Wakaf pada Suku-Suku di Aceh
Berdasarkan data yang diperoleh, di Aceh tanah wakaf sebanyak 21.862 lokasi dengan luas 183,14 juta meter persegi. Sementara di Aceh Utara ada 3.251 persil (lokasi) yang sudah bersertifikat sekitar 1.200  persil  (sekitar  30%)  Dari  jumlah  itu  yang  telah  bersertifikat  12.649  lokasi  selebihnya  belum bersertifikat  Asset  wakaf  di  aceh  kebanyakan  berupa  tanah,  seperti  kebun,  sawah,  tambak,  tanah kuburan,  mesjid,  meunasah,  pesantren,  panti  asuhan  dan  madrasah  (MA  &  Muhayatsyah,  2020). Selanjutnya terkait pembanguan tanah wakaf antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:
Gambar 3. Perkembangan Wakaf di Kabupaten Aceh Tengah dan Lhokseumawe Sumber: Data diolah, 2022
Data  dalam  diagram  tersebut  menunjukkan  kedua  kabupaten  kota  tersebut  memiliki  kesamaan dalam jenis peruntukkan wakaf lebih banyak wakaf yang ditujukan untuk mesjid (rumah ibadah), lalu diikuti oleh sekolah (dayah, balai pengakajian). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendah kesadaran masyarakat baik yang memberikan wakaf tanah untuk wakaf produktif, apakah itu sewa tanah, sewa gedung dan lain sebagainya.Kabupaten Aceh Tengah jumlah tanah wakaf mencapai 369 dengan luas 67,58  Ha.  Di  mana  yang  sudah  bersertifikat  sebanyak  304  dengan  luas  22,74  Ha  atau  bila dipersentasekan sebesar 82,38%. Dan yang belum bersertifikat sebanyak 65 dengan luas 44,84 Ha atau bila dipersentasekan sebesar 17,62%. Sedangkan di Aceh Utara, khususnya Kota Lhokseumawe jumlah tanah wakaf mencapai 168 dengan luas 25,48 Ha, dimana sebanyak 165 sudah bersertifikat dengan luas 25,30  Ha  atau  apabila  dipersentasekan  sebesar  98,21%  dan  untuk  sisanya  sebanyak  3  yang  belum bersertifikat dengan luas 0,18 atau sebesar 1,79% (Maulana et al., 2020).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Gambar 4. Jumlah Tanah Wakaf yang Bersertifikat Sumber: Data diolah, 2022.
Kabupaten Aceh Tengah jumlah tanah wakaf mencapai 369 dengan luas 67,58 Ha. Di mana yang sudah bersertifikat sebanyak 304 dengan luas 22,74 Ha atau bila dipersentasekan sebesar 82,38%. Dan yang belum bersertifikat sebanyak 65 dengan luas 44,84 Ha atau bila dipersentasekan sebesar 17,62%. Sedangkan di Aceh Utara, khususnya Kota Lhokseumawe jumlah tanah wakaf mencapai 168 dengan luas  25,48  Ha,  dimana  sebanyak  165  sudah  bersertifikat  dengan  luas  25,30  Ha  atau  apabila dipersentasekan sebesar 98,21% dan untuk sisanya sebanyak 3 yang belum bersertifikat dengan luas 0,18 atau sebesar 1,79% (Maulana et al., 2020).

## Pengelolaan  Wakaf  yang  Ideal  bagi  Kabupaten  atau  Kota  di  Aceh  yang  Berkontribusi  bagi Perekonomian
Realita dari data dan fakta yang ada terkait dengan wakaf di lokasi tersebut  menunjukkan bahwa dalam pengelolaan harta wakaf di Aceh Tengah dan Lhokseumawe belum berjalan dengan maksimal, pengelolaan  harta  wakaf  belum  mampu  memenuhi  keinginan  dalam  kerangka  pemberdayaan  wakaf secara maksimal sehingga potensi wakaf tidak dapat terwujudkan sebagaimana harapan bersama dan cenderung stagnan (Ibrahim, 2017). Selama ini, pengelolaan wakaf yang dilakukan di Aceh Tengah dan Lhokseumawe masih tergolong masih sederhana, sehingga tidak berdampak pada konstribusi ekonomi. Pengelolaan  wakaf  hanya  sebatas  pada  objek  tanah  yang  diperuntukkan  untuk  bangunan  masjid, sekolah, pesantren, meunasah , dan kuburan (Tgk. Rani, interview, 2 Oktober 2022). Tanah-tanah wakaf yang ada cenderung diperlakukan relatif sederhana. Nazir yang ditunjuk selaku pengurus wakaf tidak serius  memperhatikan  kemampuan nazir dalam  mengurus  wakaf.  Sehingga  berakibat  pada  aspek kurangnya hasil yang diperoleh dari harta perwakafan.

## PEMBAHASAN

## Persepsi Suku-Suku di Aceh terhadap Pengelolaan Wakaf
Secara historis, Pemerintah Aceh sejak 1973 sebenarnya telah mengurus wakaf sejak pembentukan Badan Penertiban  Harta  Agama (BPHA),  yang  kemudian dikenal dengan  Badan  Harta  Agama  (BHA). Salah satu prioritas BHA adalah perlindungan dan penertiban tanah wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Jika dilihat dari sejarah ini, urusan wakaf bukan lagi hal baru dan tak akan terjadi “kegamangan” dalam pengelolaan  wakaf.  Kewenagan  baru  diperoleh  Aceh  di  bidang  filantropi  setelah  pengesahan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Pasal 191 UUPA memberi kewenangan Aceh  untuk  mengurus  zakat,  harta  wakaf  dan  harta  agama  lainnya  melalui  badan  khusus;  Baitul  Mal. Masalahnya, sejak dibentuk tahun 2003 (Rizwan, 2022).
Baitul Mal baru memprioritaskan pengelolaan wakaf  setelah badan Keistimewaan Aceh ini berusia 18 tahun. Berdasarkan data yang ada jumlah tanah wakaf di Aceh adalah berjumlah 17.619 lokasi, dengan luas 9.617,27 Ha, yang sudah bersertifikat berjumlah 8.488 lokasi, dengan luas 1.152,14 Ha, sementara yang belum bersertifikat berjumlah 9.131 lokasi dengan luasnya 8.465,13 Ha (Akbar & Amijaya, 2021). Pengelolaan wakaf di Aceh dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota
Aceh Tengah Lhokseumawe Sertifikat 82,38 98,21 Belum Bersertifikat
17,62 1,79 0 50 100 150 Jumlah Tanah Wakaf yang Bersertifikat Sertifikat Belum Bersertifikat
(BMK)  bersamaan  dengan  kewenangan  lainnya  dalam  mengelola  zakat,  infak,  harta  agama  dan pengawasan  perwalian.  Hal  ini  telah  diatur  dengan  Qanun  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Baitul  Mal sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh pasal 191: zakat, harta  wakaf  dan  harta  agama  dikelola  oleh  BMA  dan  BMK  yang  selanjutnya  diatur  dengan  qanun (Aprikindesa et al., 2022).
Guna melaksanakan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal telah dilakukan penggantian  peraturan  gubernur  (Pergub)  Nomor  137  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BMA dengan Pergub Nomor 62 Tahun 2020. Hal ini dilakukan karena pergub tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kebutuhan hukum, dan tentu saja supaya pengelolaan wakaf  dapat dilakukan lebih optimal (Jonsa et al., 2019). Selanjutnya, guna memberikan.
Hal  ini  dijelaskan  oleh  Tgk.  Abdurrahman  kepada  peneliti,  bahwa  masyarakat  Aceh  Kota Lhokseumawe memiliki pemahaman  dan keinginan  untuk  senantiasa menerima pahala  dengan  harta wakaf tanah yang diberikan untuk pembangunan tempat ibadah (Interview, 2 April 2022). Hal senada juga disampaikan oleh Tgk. Junaidi yang menjelaskan bahwa sumber tanah wakaf diperoleh dari wakaf masyarakat kemukiman melalui dua cara, yaitu langsung diwakafkan oleh Wakif untuk dikelola oleh Mesjid dan juga wakaf saat terjadinya pembagian harta warisan dalam masyarakat. Maksudnya, sudah merupakan  suatu  tradisi  masyarakat  pada  saat  pembagian  harta  warisan,  maka  ada  sebagian  yang diperuntukkan dalam bentuk wakaf (Tgk. Junaidi, interview, 2 April 2022).
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebanyakan  pemahaman  masyarakat  di  Kota Lhokseumawe dalam berwakaf lebih dominan wakaf tanah untuk tempat ibadah, dan pendidikan. Kota Lhokseumawe  sendiri  memiliki  luas  tanah  wakaf  660.111.862  m 2 (Siwak.kemenag.go.id,  2021), sayangnya tanah wakaf tersebut masih banyak yang terbengkalai. Penyebab dari terbengkalainya tanah wakaf  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  salah  satu  asumsi  awal  penyebab  yang  mungkin  terjadi adalah karena pelaksanaan wakaf di wilayah-wilayah gampong di Aceh (perkampungan) masih sangat tergantung  pada  penerapan  ajaran  kitab  kuning  yang  diajarkan  di  pesantren-pesantren  yang  pada intinya, sulit mengalihkan wakaf ke bentuk yang lain, atau dalam arti apapun itu, objek wakaf tidak boleh dibalikkan (Tgk Amran, interview, 21 April 2022). Akan tetapi, untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab terbengkalainya tanah-tanah wakaf ini, diperlukan suatu kajian yang serius.
Ada  lagi  fungsi  tanah  wakaf  sejak  zaman  dahulu  di  tanah  Gayo  yang  diperuntukkan  untuk kepentingan  bersama  seperti  wilayah ulu  ni  wih (daerah  hulu  air),  dimana  aliran  hulu  air  ini dimanfaatkan bersama untuk pengairan sawah, dan air minum, sehingga aliran air untuk irigasi semakin kecil dan berkurang. Meskipun qanun terkait dengan wilayah ulu ni wih (daerah hulu air) belum ada atau  belum  disetujui  dewan.  Dari  penuturan  informan  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa walaupun  ada  bagian  tanah  yang  telah  menjadi  bagian  tanah  persekutuan  yang  ditetapkan  melalui qanun, namun di bagian lain tanah yang pemanfaatannya secara bersama untuk kepentingan bersama pula  seperti  aliran  air,  ditarik  kembali  oleh  pemiliknya.  Hal  ini  dilakukan  pemiliknya  dikarenakan mengingat semakin sempitnya tanah yang dibutuhkan. Tentu hal demikian menjadi salah satu faktor melemahkan hak atas tanah (ulayat).
Sebagaimana juga hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan Yowa dkk “ segi Budaya Hukum dalam Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah Pengaruh intern yang melemahkan  hak  ulayat masyarakat  adat  Gayo di  Kabupaten  Bener  Meriah  ini mengakibatkan berkurangnya luastanah ulayat peruweren dari sekitar 32.000 hektar, menjadi sekitar 4.000 hektar saja. Pertumbuhan  penduduk  yang mengakibatkan meningkatnya  peralihan  sawah menjadi tempat tinggal mengakibatkan kebutuhan akan irigasi yaitu menjadi semakin berkurang karena sawah yang biasanya diairi oleh rerak menjadi berkurang bahkan hilang (Lauta et al., 2016).
Secara Umum Hak atas tanah adat di Gayo dibagi 2 yaitu Hakullollah/Hak Allah (tanah yang tidak bertuan)  dan  Hakuledem/Hak  Adam  (tanah  yang  bertuan).  Hak  atas  tanah  diberikan  oleh  yang berwenang  (sarakopat)  dengan  membayar  teragu  yaitu  sejumlah  uang  kepada  bendahara  Sarakopat untuk Kas Kampung. Adapun objek hak ulayat yang Masih dijumpai di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu: a. Peruweren (Padang  Pengembalaan)  terdapat  di  daerah  Kecamatan  Mesidah  yaitu  Kampung Perumpakan Benjadi; b. Mersah dan Berawang serta Doyah (tempat Ibadah dan Tempat pemandian). c. Pekuburen (tanah  Kuburan).  d. Tamak (Tambak)/Nien  (Kulam).  e. Arul/Rerak/Tali  Air
(Irigasi/Pengairan)  f. Belang  Kampung/Penyemuren (Lapangan  Kampung)  g. Tanoh  Pengkaron (Medan Berburu). h. Empus Kampung (Kebun Kampung) terdapat di kampung Kenawat (Lauta et al., 2016).
Objek  hak  ulayat  ini  masih  diberlakukan  hukum  adat  Gayo  sebagai  hukum  yang  mengatur peruntukan dan pemanfaatan, serta sanksi yang dikenakan kepada para anggota masyarakat adat yang melakukan  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  objek  ulayat  tersebut  (Hasil  wawancara  dengan Bapak   Ibnu  Hajar  Laut  Tawar ) .  Sesuai  dengan  apa  yang  dituturkan  informan  Ketua  Majelis  Adat Kabupaten  Aceh  Tengah  kepada  peneliti,  bahwa  konsep  tanah  adat/tanah  ulayat  adalah  tanah  yang dikuasai  seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  untuk  kepentingan  perorangan  atau  kepentingan kelompok telah berlangsung lama dan turun-temurun (Banta Cut Aspala, interview, 2 April 2022).
Kebudayaan  dan  adat  istiadat  merupakan  hal  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  masyarakat  di Indonesia, budaya dan adat menjadi identitas bangsa Indonesia, menjalankan dan menjaga budaya dan adat  yang  diwariskan  oleh  para  leluhur  adalah  keharusan  bagi  masyarakat,  termasuk  didalamnya menjaga dan melestarikan tanah adat. Tanah Adat terbagi 2 (dua) pengertian yaitu : pertama , Tanah “Bekas Hak Milik Adat” yang menurut istilah populernya adalah Tanah Girik, berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain sebagainya ( Bapak  Ibnu Hajar Laut Tawar, interview, 2 Mei 2022 ) . Selanjutnya yang kedua yaitu : Tanah milik masyarakat yang bentuknya seperti: tanah titian, tanah pengairan,  tanah  kas  desa,  tanah  bengkok  dan  lain  sebagainya.  Untuk  jenis  tanah  milik  masyarakat hukum adat ini tidak bisa disertifikatkan begitu saja. Kalau pun ada, tanah milik masyarakat hukum adat dapat dilepaskan dengan cara tukar guling ( ruislag ) atau melalui pelepasan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu oleh kepala adat ( Bapak  Ibnu Hajar Laut Tawar, interview, 2 Mei 2022 ) . Bila melihat pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  dijelaskan  bahwa  tanah  yang  dapat  diwakafkan  salah satunya yaitu Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar.
Tanah  wakaf  yang  berasal dari  Tanah  Milik  Adat  dapat  didaftarkan menjadi  Tanah  Wakaf  atas nama  Nazhir,  dengan  cara  mengajukan  permohonan  pendaftaran  Wakaf  atas  bidang  tanah,  dengan persyaratan  atau  lampiran  berkas  yaitu  surat  permohonan,  peta  bidang  tanah/surat  ukur,  bukti kepemilikan  tanah  yang  sah,  AIW  atau  APAIW,  surat  pengesahan  nazhir  yang  bersangkutan  dari instansi  yang  menyelenggarakan  urusan  agama  tingkat  kecamatan  dan  surat  pernyataan  dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan (Novianti & Maulida, 2020).
Apabila  telah  memenuhi  persyaratan  permohonan  pendaftaran  diatas  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  maka  Kepala  Kantor  Pertanahan  akan  menerbitkan  keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir, setelah diterbitkannya keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Sebelum proses pengaktaan ikrar wakaf, harus ada musyawarah dengan Tokoh atau pemangku adat dalam proses peralihan status dari tanah adat menjadi tanah wakaf, agar ada kesepakatan bersama antara  para  tokoh  atau  pemangku  adat  untuk  melengkapi  persyaratan  pelepasan  tanah  adat  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, supaya tanah adat dapat dikelola secara maksimal oleh Nazhir untuk kepentingan dan kemashlahatan umat dan juga sebagai antisipasi apabila dikemudian hari ada yang menggugat ataupun mengambil alih secara illegal tanah wakaf tersebut.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebiasaan  masyarakat  Aceh  di  pesisir  seperti  Kota Lhokseumawe  memiliki  kebiasaan  memberikan  tanah  wakaf  diperuntukan  untuk  tempat  pembangunan mesjid, mushalla, tanah kuburan dan tanah untuk dayah dan balai pengajian. Sementara di Aceh Tengah kebiasaan masyarakat Gayo dalam memberikan tanah wakaf hampir sama, sedikit membedakan adalah masih  ada  tanah  wakaf  yang  diperuntukkan  untuk peruweren (padang  pengembalaan), mersah dan berawang serta doyah (tempat  ibadah  dan  tempat  pemandian), pekuburen (tanah  kuburan), tamak (tambak)/nien (kulam), arul/rerak/tali air (irigasi/pengairan), belang kampung/penyemuren (lapangan kampung), tanoh pengkaron (medan berburu), dan empus kampung (kebun kampung).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681

## Model Pengelolaan Wakaf pada Suku-Suku di Aceh
Menurut  data  yang  telah  disajikan  sebelumnya  pada  gambar  4  menunjukkan  masih  banyaknya harta wakaf yang rentan terhadap berbagai persoalan pidana maupun perdata. Potensi harta wakaf yang luas  dan  banyak itu seharusnya  dapat dikelola  secara produktif  dan memberi  manfaat  ekonomi  bagi masyarakat.  Kondisi  ini  dukung  oleh  hasil  penelitian  dari  Azharsyah  dkk,  dengan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tidak  seluruh  tanah  wakaf  telah  dikelola  dengan  baik  sehingga  menghasilkan pendapatan yang maksimal (Ibrahim et al., 2015).
Pada  umumnya  masyarakat  mewakafkan  tanah  kepada  mesjid-mesjid  setempat,  sekaligus diperuntukkan  untuk  kepentingan  kemakmuran  dan  pembangunan  mesjid  (Salah  satu  mesjid Babussalam).  Mesjid  ini  adalah  mesjid  yang  sudah  agak  lama.  Pada  papan  pengumuman  mesjid tersebut,  terdapat  daftar  tanah  wakaf,  tahun  diwakafkan,  termasuk  juga  pewakaf  itu  sendiri)  (Pak Usman,  interview,  29  September  2022).  Segi  bentuk  perwakafan,  sebagian  besar  masyarakat mewakafkan harta mereka dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah sawah atau tanah kebun (Pada dasarnya, wakaf yang diperintahkan oleh Islam tidak hanya benda yang tidak bergerak saja tetapi juga benda yang bergerak, seperti Kitab Suci Al-Quran.
Masyarakat  Gayo  termasuk  juga  kebanyakan  masyarakat  Aceh  pada  umumnya,  mewakafkan benda yang tak bergerak seperti tanah, dan diwakafkan hanya untuk keperluan mesjid). Kedua bentuk tanah wakaf tersebut, digunakan untuk kepentingan mesjid, seperti membiayai segala keperluan dan kebutuhan  mesjid.  Kegiatan  atau  keperluan  mesjid  merupakan  salah  satu  kebutuhan  penting  dalam kehidupan beragama, namun harus diakui bahwa keperluan umat Islam tidak hanya terbatas kepada hal itu saja, tetapi banyak lagi yang harus membutuhkan perhatian, seperti sektor pendidikan.
Tanah wakaf dalam bentuk kebun masih terbengkalai. Hanya terdapat beberapa jenis tanaman yang kurang berpotensi secara ekonomi. Hal senada juga dikaji dalam penelitian wakaf yang dilakukan oleh Ibrahim, dkk (2016) yang menganalisis wakaf untuk sektor pendidikan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tidak seluruh tanah wakaf telah dikelola dengan baik di Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe sehingga  menghasilkan  pendapatan  yang  maksimal.  Tanah  wakaf  dalam  bentuk  kebun  masih terbengkalai. Hanya terdapat beberapa jenis tanaman yang kurang berpotensi secara ekonomi.
Masyarakat Aceh dalam beberapa penelitian terkait dengan wakaf pada umumnya masih berpijak pada pemahaman fikih Imam Syafi'i yang tidak membolehkan pengalihan fungsi wakaf, termasuk untuk pendidikan  sekalipun.  Biasanya  jalan  keluar  yang  mereka  tempuh  di  dalam  pemenuhan  keperluan pendidikan  adalah  dengan  cara  mewakafkan  hartanya  itu  di  awal  untuk  kepentingan  pendidikan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
Penelitian lain dalam konteks akuntabilitas pengelolaan wakaf di Baitul Mal Aceh dilakukan secara desktriptif  oleh  Maulida  dan  Ridwan  (2017).  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  akuntabilitas pengelolaan wakaf belum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Baitul Mal Aceh tidak memiliki SOP pengelolaan  wakaf  dalam  menyelenggaraan  urusan  karena  Baitul  Mal  Aceh  tidak  mengelola  wakaf. Beberapa catatan  dalam  penelitian  ini mengungkapkan  masih minimnya  sosialisasi  tentang  Undang- Undang dan masih banyak ketimpangan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf, sehingga banyak harta wakaf yang tidak tercatat dan dikelola dengan baik.
Koordinasi  BWI  memang  tidak  mengatur  pembentukan  badan  wakaf  di  Baitul  Mal  Aceh. Koordinasi hanya dilakukan pada pembentukan badan wakaf wilayah di Kanwil Kemenag Aceh pada sub  bagian  pengelolaan  harta.  Maka,  dari  sisi  kelembagaan  wakaf  pada  tingkat  provinsi,  perlu pendalaman lebih lanjut sehingga basis data yang digunakan dapat utuh dan merefleksikan pengelolaan wakaf  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  daerah.  Provinsi  Aceh  pada  dasarnya  memiliki potensi yang optimal dalam pengembangan wakaf tanah. Siwak Kemenag RI menunjukkan bahwa Aceh berada pada urutan kedua setelah Sumatera Utara sebagai wilayah dengan cakupan tanah wakaf yang tinggi. Namun, konsentrasi wakaf tanah masih terpusat pada daerah yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, dan pada sisi yang lain, daerah dengan luasan wakaf yang tinggi seperti Kabupaten Bireun belum optimal pemanfaatan tanah wakaf.
Belum maksimalnya memanfaatan tanah wakaf menunjukkan bahwa sangat sukar apabila tanah yang sudah diwakafkan untuk mesjid dialihkan fungsinya kepada keperluan pendidikan dan lainnya, meskipun  sektor  ini  dianggap  cukup  penting.  Masyarakat  pada  umumnya  tidak  setuju  apabila  tanah yang diwakafkan kepada mesjid, dialihkan fungsinya untuk kepentingan lain baik secara langsung atau
tidak  langsung.  Sebagian  masyarakat  berpendapat,  tanah  yang  diwakafkan  untuk  mesjid  harus digunakan untuk mesjid semata-mata, tidak boleh kepada yang lain. Bahkan yang lebih ekstrem lagi berpendapat, meskipun tanah wakaf tersebut terbengkalai artinya tidak produktif, namun tidak boleh juga dialihfungsikan kepada keperluan-keperluan lain, termasuk untuk pendidikan sekalipun.
Melihat  situasi  dan  kondisi  ini,  maka  dapat  dimaknai  bahwa  praktik  pengeloaan  wakaf  oleh masyarakat suku-suku Aceh khususnya Aceh Tengah dan Lhokseumawe masih banyak dilakukan untuk kepentingan-kepentingan  agama  seperti;  pembangunan  tempat  peribadatan  (masjid, meunasah ,  dan balai  pengajian  atau  pesantren),  dan  sebagian  besar  digunakan  untuk  tempat  pemakaman  umum. Masyarakat Aceh, khususnya Aceh Tengah dan Lhokseumawe juga masih tabu akan harta wakaf diluar dari  pada  objek  wakaf  tidak  bergerak  seperti  wakaf  uang,  sehingga  hal  ini  mempersepsikan  bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk golongan orang kaya saja. Sedangkan masyarakat yang berada pada golongan menengah ke bawah atau yang kurang mampu lainnya tidak bisa berwakaf dikarenakan tidak memiliki harta yang cukup untuk diwakafkan.
Padahal seperti yang dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) model perwakafan yang lumrah terjadi pada masyarakat Aceh, khusunya dalam hal ini masyarakat Aceh Tengah dan Lhokseumawe; 1) Harta wakaf  yang  langsung  diwakafkan  oleh  wakif  untuk  pengelolaan  tempat  peribadatan;  2)  Wakaf  saat terjadinya pembagian harta warisan dalam masyarakat, artinya bahwa suatu tradisi masyarakat ketika waktu pembagian harta warisan ada sebagian harta yang dikhususkan untuk wakaf. Dari keseluruhan harta  wakaf  tersebut,  hampir  sebagian  besar  harta  wakaf  khususnya  tanah  merupakan  wakaf  yang terbengkalai dan tidak menghasilan output yang produktif apa-apa.
Di tambah sebagian harta wakaf yang lain tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini juga didukung  dari  salah  satu  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Hidayatina  dan  Ali,  hasil  penelitian mengemukakan bahwa di Kota Lhokseumawe mayoritas masyarakatnya masih memandang model atau tradisi  pemanfaatan  harta  wakaf  masih  memandang  bahwa  harta  wakaf  tidak  dapat  diubah  atau mengalihkan  fungsinya  ke  bentuk  yang  lain,  hanya  diperuntukkan  untuk  pembangunan  masjid, meunasah dan  kuburan,  bahkan  pada  beberapa  tempat  tanah  wakaf  tersebut  tidak  dimanfaatkan  dan cenderung tidak diperhatikan.
Persoalan terkait perwakafan juga kerap terjadi, sehingga menghambat pengelolaan dan pemanfaat wakaf. Beberapa persoalan yang rawan terjadi pada perwakafan di Aceh Tengah dan Lhokseumawe ialah sebagai berikut:
1. Sebagian tanah wakaf tidak memiliki sertifikat maupun surat keterangan wakaf yang mendukung, sehingga dalam kurun waktu tertentu tanah wakaf tersebut bisa saja diambil alih oleh ahli waris yang bersangkutan;
2. Tanah  wakaf  maupun  bangunan  wakaf  yang  terbengkalai,  sehingga  timbul  inisiatif  masyarakat untuk  memanfaatkan  atau  mengelolanya  shingga  hasilnya  dibagi  kembali  secara  bersama  untuk masyarakat desa akhirnya harta wakaf tersebut beralih kembali menjadi milik masyarakat desa;
3. Harta wakaf tidak dikelola dengan baik sehingga masyarakat desa diluar pengelola wakaf bermaksud untuk mengambil alih dan mengelola bersama.

## Pengelolaan Wakaf yang Ideal  bagi Kabupaten atau Kota di Aceh yang  Mampu  Memberikan Pengaruh Ekonomi
Pada  perkembangannya,  wakaf  kini  telah  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat  Islam,  dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan satu  kemajuan  yang  sangat  signifikan  bagi  umat  Islam,  ketika  dikeluarkannya  Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004 (Muchlis & Hidayat, 2021). Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen  yang  secara  khusus  mengelola  dana  wakaf  dan  beroperasi  secara  nasional.  Tugas  dari lembaga  ini  adalah  untuk  memajukan  dan  mengembangkan  perwakafan  nasional  di  Indonesia.  BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan (Siregar, 2012).
Kenyataan  dari  Keberadaan  wakaf  yang  diperuntukkan  untuk  pembangunan  masjid, meunasah, balai  pengajian,  kuburan,  sekolah  maupun  tempat  pendidikan  lainnya.  Maka  karena  demikian  itu,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681
dengan tradisi dan model perwakafan seperti tersebut di atas keberadaan harta wakaf belum mampu memberikan  konstribusi  secara  maksimal  bagi  kehidupan  sosial  maupun  ekonomi  masyarakat, dikarenakan harta wakaf hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi yang bersifat konsumtif saja.
Di  temukan  banyak  tantangan  dalam  pengelolaan  wakaf,  baik  dari  luar  maupun  tantangan  dari dalam  pengelolaannya.  Tantangan  dari  dalam  sendiri  berupa  ketidakseriusan  para  pengurus  wakaf dalam  mengelola  wakaf  sesuai  dengan  harapan  bersama,  sementara  tantangan  dari  luar  berupa perbedaan  keinginan  pihak-pihak  tertentu  baik  pengurus  wakaf  yang  tidak  berjiwa  untuk  mengelola wakaf karena kepentingan pribadi maupun kesenjangan antara sebagian masyarakat.
Maka  dari  itu,  penulis  menawarkan  beberapa  langkah  yang  ideal  untuk  diterapkan  dalam mengelola wakaf sehingga memberikan pengaruh ekonomi bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut: 1. Penyusunan Program-Program Wakaf
Harta wakaf yang ada tidak dapat diproduktifkan dengan baik dan masikmal bila tidak ada program yang tersusun dengan baik dan tepat. Untuk itu kepada para pihak yang bertugas mengelola wakaf sudah seharusnya  sebelum  mengelola  harta  wakaf  menyusun  program-program  dalam  pemanfaatan  harta wakaf guna harta wakaf yang ada sudah terarah pada bagian apa akan dikelolakan.
2. Pemberdayaan Harta Wakaf
Umumnya,  pengeloaan  wakaf  di  Aceh  masih  dikelola  secara  tradisional  yang  menjadi  turun temurun sari generasi ke generasi. Wakaf hanya diperuntukkan untuk pembangunan masjid, meunasah , balai pengajian, pesantren, sekolah, dan kuburuan serta tempat umum lainyya. Karenanya, keberadaan harta wakaf belum dapat dirasakan secara maksimal bagi sosial ekonomi masyarakat. Maka demikian, diperlukan cara baru dalam mengelola harta wakaf yang lebih produktif seperti; pengembangan wakaf agraria yang ditawarkan oleh Pusat Studi Agraria mengemukakan bahwa; Wakaf agraria sangat relevan sebagai  solusi  alternatif  atas  persoalan  struktural  di  bidang  pertanian,  agraria  dan  lingkungan  yang terjadi dewasa ini.
Seperti  di  tempat  lain,  masyarakat  Aceh  juga  menghadapi  berbagai  persoalan  kronis  seperti; fragmentasi  penguasaan  tanah  pertanian  (karena  proses  waris-mewaris),  konversi  lahan  pertanian (karena kegagalan pemerintah mengendalikan alih fungsi tanah), usahatani yang tidak memenuhi skala keekonomian  (karena  penguasaan  lahan  yang  terlampau  sempit),  stagnasi  modernisasi  pertanian (karena kendala  modal, teknologi  dan  kapasitas),  serta  degradasi  fungsi  hidrologis  yang sangat vital bagi sistem pertanian (karena konversi hutan dan kerusakan alam di wilayah hulu).
Wakaf agraria merupakan skema yang tepat untuk mencegah proses eksklusi petani kecil secara gradual yang terjadi karena proses fragmentasi dan alih fungsi lahan serta ancaman kemerosotan daya dukung lingkungan. Pada saat yang sama, wakaf agraria juga bisa menjadi skema jaminan akses atas lahan  garapan,  modal  usaha,  teknologi,  dan  pasar,  misalnya  melalui  konsolidasi  lahan  gurem  dan pengembangan korporasi petani berbasis wakaf.
3. Sertifikasi Harta Wakaf
Berdasarkan data salah satunya Kemenag Provinsi Aceh, diketahui bahwa sebanyak 17.458 wakaf tanah yang ada di Aceh dengan luas 9.538,33 Ha. Di mana dari jumlah tersebut terdapat 8.441 yang sudah bersertifikat dengan luas 1.151,77 Ha atau sebesar 48,35%. Dan sebanyak 9.017 tanah dengan luas 8.386,57 Ha yang belum memiliki sertifikat atau apabila di persentasekan sebesar 51,65%. Perlunya sertifikasi harta wakaf ialah untuk menghindari terjadinya permasalahan baik secara perdata maupun pidana di masa yang akan  datang  khususnya  dengan  pihak  yang  memberi  harta  wakaf.  Adanya  sertifikasi  harta  wakaf menciptakan kelancaran dalam tahap pengelolaan harta wakaf dikarenakan sudah ada jaminan pasti dan resmi  kepada  para  pihak  yang  mengelola  harta  wakaf,  dan  terhindar  dari  ancaman  pihak  lain  yang menginginkan harta wakaf tersebut.
4. Pemberdayaan Nazir
Dalam  menetapkan  nazir  sebagai  pengelola  wakaf,  realitanya  hanya  berdasarkan  kepada penghargaan  sebagai  tokoh  seperti  ulama,  ustaz,  maupun teungku (ulama)  dan  lain-lain  tidak berdasarkan profesionalisme dan kemampuan manajerial modern. Bahkan, di beberapa pengurus daerah nazir wakaf hanya dilihat berdasarkan jarak wakaf tempat wakaf dengan pengurusnya. Pengeloaan yang tidak profesionalisme inilah yang pada akhirnya memberikan dampak yang tidak baik bagi pengelolaan harta  wakaf.  Tidak  hanya  profesionalisme,  akan  tetapi  pelatihan nazir wakaf  juga  diperlukan  untuk melatih, membimbing si nazir agar dapat mengelola harta wakaf secara produktif. Pengelolaan harta
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681
wakaf yang tidak mempunyai sistem manajemen yang baik dan jelas maupun panduan operasional yang berkualitas sikarenakan kapasitas sumber daya yang terbatas khsusunya dalam hal ini si nazir sehingga harta wakaf tidak mampu memberikan konstribusi sosial ekonomi seperti yang diharapkan.
5. Laporan Keuangan dan Sistem Manajemen
Rendahnya tingkat kesadaran atau pemahaman nazir terhadap pentingnya laporan dan dokumen untuk melindungi tanah wakaf dan jaminan unsur manfaatnya bagi masyarakat. Hal itu diperkuat oleh anggapan  bahwa  proses  pembuatan  sertifikat  memakan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  banyak. Rendahnya  tingkat  kesadaran  pelaporan  dokumentasi  ini  bukan  hanya  menjadi  masalah  pada lingkungan  pengelola  wakaf  di  Aceh,  tetapi  juga  pada  pihak  pemerintah  daerah  sebagai  pemangku kepentingan terkait. Maka dari itu, perlunya pelaporan keuangan dan dokumentasi yang memadai guna harta wakaf yang dikelola berjalan secara maksimal dan transparan serta terhindar dari pikiran-pikiran buruk atau ketidakpercayaan baik masyarakat kepada pengurus wakaf maupun sesama pengurus dalam organisasi wakaf termasuk juga didalamnya pemerintah.
6. Pengintegrasian Pemerintah
Pemerintah  dalam  hal  ini  Kanwil  Kemenag  Aceh,  Dukcapil  Provinsi  Aceh,  dan  BPN  Wilayah Aceh  dan  para  pemangku  kepentingan  terkait  melakukan  pendataan  yang  optimal  dengan  langkah administrasi  wakaf  tanah  beserta  dengan  para  nazir.  Pemerintah  sebagai  pengatur  kebijakan  hukum perlu memperhatikan lebih serius lagi terkait dalam hal kepengurusan sertifikasi dan akta harta wakaf. Lebih  tepatnya  mempermudah  dalam  mengeluarkan  sertifikasi  harta  wakaf  dan  memotong  biaya kepengurusannya, sehingga pihak nazir sebagai pengurus wakaf dapat lebih mudah dalam pemprosesan mengurus sertifikasi wakaf.
7. Pengintegrasian Nazir
Melakukan  upaya  pengintegrasian nazir dengan  membentuk  kelembagaan nazir wakaf berdasarkan  kelompok nazir pada  aspek  penggunaan  wakaf  untuk  pembangunan  tempat  ibadah, makam/kuburan, sosial pendidikan, pesantren maupun ekonomi. Sehingga masing-masing nazir akan terarahkan  sesuai  dengan  pengelolaan  yang  dipegangnya.  Hal  ini  juga  dapat  menciptakan  sikap profesionaliema nazir dalam mengelola bidangnya masing-masing sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah direncanakan dan tetapkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  data,  penulis  memperoleh  kesimpulan  yang  dapat diambil dari penelitian ini, adalah: Persepsi suku Gayo dan Suku Aceh Pesisir terhadap pengelolaan waqaf    menunjukkan  bahwa  kebanyakan  pemahaman  masyarakat  di  Kota  Lhokseumawe  dalam berwakaf lebih dominan wakaf tanah untuk tempat ibadah, dan pendidikan. Sementara masyarakat Aceh Tengah atau suku Gayo mereka memiliki tradisi dalam berwakaf yang sedikit berbeda, adalah untuk dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bersama  oleh  nenek  moyang  mereka  yaitu  Lokasi  Peternakan ( Peruweren ), Uber-Uber dan Blang Paku dan  wilayah ulu ni wih (daerah hulu air), dimana aliran hulu air ini dimanfaatkan bersama untuk pengairan sawah, dan air minum; Model pengelolaan waqaf yang dilakukan suku Gayo dan suku Aceh Pesisir di wilayahnya masing-masing adalah praktik pengeloaan wakaf  oleh  masyarakat  suku-suku  Aceh  khususnya  Aceh  Tengah  dan  Lhokseumawe  masih  banyak dilakukan  untuk  kepentingan-kepentingan  agama  seperti;  pembangunan  tempat  peribadatan  (masjid, meunasah , dan balai pengajian atau pesantren), dan sebagian besar digunakan untuk tempat pemakaman umum.  Masyarakat  Aceh,  khususnya  Aceh  Tengah  dan  Lhokseumawe  juga  masih  tabu  akan  harta wakaf diluar dari pada objek wakaf tidak bergerak seperti wakaf uang, sehingga hal ini mempersepsikan bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk golongan orang kaya saja. Sedangkan masyarakat yang berada pada golongan menengah ke bawah atau yang kurang mampu lainnya tidak bisa berwakaf dikarenakan tidak memiliki harta yang cukup untuk diwakafkan;Pengelolaan waqaf yang ideal bagi kabupaten/kota di Aceh yang mampu memberikan pengaruh ekonomi dapat dilakukan dengan tujuh langkah jitu, yaitu Penyusunan  Program-Program  Wakaf;  Pemberdayaan  Harta  Wakaf;  Sertifikasi  Harta  Wakaf; Pemberdayaan  Nazir;  Laporan  Keuangan  dan  Sistem  Manajemen;  Pengintegrasian  Pemerintah;  dan Pengintegrasian Nazir.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Agama R.I dan IAIN Lhokseumawe atas bantuan BOPTN 2021 dan pihak-pihak yang mendukung dan berkontribusi terhadap penelitian ini.

## REFERENSI
Aflah,  H.,  &  Andhany,  E.  (2022).  Etnomatematika  dalam  Budaya  Suku  Alas  di  Kabupaten  Aceh Tenggara.
Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika , 6 (3). https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i3.1466
Akbar, N., & Amijaya, S. (2021). Reviewing Stock Waqf Product of Indonesian Securities Company.
In Monetary  Policy,  Islamic  Finance,  and  Islamic  Corporate  Governance:  An  International Overview . https://doi.org/10.1108/978-1-80043-786-920211005
Aprikindesa,  T.,  Maimun,  &  Helmi.  (2022).  Strategi  Pemanfaatan  Dana  Otonomi  Khusus  dalam Pengentasan  Kemiskinan  di  Provinsi  Aceh  pada  Tahun  2017-2022. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FISIP Unsyiah , 7 (3).
Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif. Al- Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan , 2 (2).
Badan Pusat Statistik. (2022). Banda Aceh dalam Angka, 2022. In Produksi Tanaman Buah-Buahan 2020 . Badan Wakaf Indonesia. (2020). Sejarah Perkembangan Wakaf . Website Badan Wakaf Indonesia. Dahlawi, D., Herizal, H., & Rassanjani, S. (2021). Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam , 18 (1). https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i1.4372 Desky, H. (2016). Analisis Faktor-faktor Determinan pada Motivasi Membayar Zakat. Al-Mabhats . Gandhi  Midia,  F.  (2021).  Wakaf  di  Indonesia  (Kajian  Historis  Yuridis).  In Jurnal  Hukum  Ekonomi Syari’ah (Vol. 1, Issue 1).
Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis Konflik antar Umat Beragama di Aceh Singkil. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 2 (2). https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154
Hermanto,  A.,  Wulandari,  D.,  &  Meriyati.  (2021).  Modernisasi  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI). Al- IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (1). Hermawan, W. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim . Ibrahim,  A.  (2017).  Stagnansi  Perwakafan  di  Aceh:  Analisis  Faktor  Penyebab. Media  Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 16 (2).
Ibrahim, A., Khalidin, B., Ahmadsyah, I., & Ilyas, F. (2015). Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf di Aceh : Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan. Human Falah , 2 (2).
Itang, I., & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. Tazkiya , 18 (02).
Jonsa,  A.,  Hasyim,  E.,  Karim,  A.,  &  Safangawan,  N.  (2019).  Peran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Potensi Pariwisata. Public Administration Journal of Research , 1 (4). https://doi.org/10.33005/paj.v1i4.27
Komariah, M., & Noviawati, E. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan  Lokal  di  Kabupaten  Pangandaran. Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi , 7 (2). https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914
Lauta, Y. A., Kalo, S., Runtung, & Ikhsan, E. (2016). Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Gayo Di Kabupaten Bener Merah. USU Law Journal , 4 (3).
Ludji, B. (2020). Hidup dalam Keragaman: Masalah dan Wawasan Keragaman. Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama , 3 (1). https://doi.org/10.36972/jvow.v3i1.40
MA, H., & Muhayatsyah, A. (2020). Overlaping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh). INFERENSI: Jurnal
Penelitian Sosial
Keagamaan , 13 (2). https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329-350
Makhrus,  M.,  Mukarromah,  S.,  &  Istianah,  I.  (2021).  Optimalisasi  Edukasi  Wakaf  Produktif  dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan , 21 (1). https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989
Maulana, H., Iski, N., & Pratama, A. P. (2020). Regionalisasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh: Suatu
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681
Telaah Pemetaan dan Kebijakan. AL-MUZARA’AH , 7 (2). https://doi.org/10.29244/jam.7.2.41-55 Muchlis,  Z.,  &  Hidayat,  Y.  (2021).  Pengelolaan  Wakaf  Tunai  Muhammadiyah  Melalui  Sistem Informasi  Digital  Terhadap  Petani  Indonesia. NUR  EL-ISLAM :  Jurnal  Pendidikan  Dan  Sosial Keagamaan , 7 (2). https://doi.org/10.51311/nuris.v7i2.174 Muhajir, A. (2016). Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan Di/Tii Aceh. Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora .
Mukzizatin, S. (2019). Relasi Harmonis Antar Umat Beragama dalam Al-Qur’an. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan , 7 (1). https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i1.75
Munawar,  W.  (2021).  Profesionalitas  Nazir  Wakaf:  Studi  Manajemen  Wakaf  Produktif  di  Lembaga Wakaf  Daarut  Tauhiid. Journal  of  Islamic  Economics  and  Finance  Studies , 2 (1). https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731
Novianti,  S.,  &  Maulida,  I.  (2020).  Implementasi  Pembuatan  Sertifikat  Tanah  Wakaf  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Hukum Responsif ,
11 (1). https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023
Pusat Bahasa Kemdikbud. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ). Kementerian Pendidikan Dan Budaya .
Rahmatillah, R., Yasir yusuf, M., & Sari, N. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala). Journal of Sharia Economics , 3 (1). https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607
Rizwan,  M.  (2022).  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Berdasarkan  Asas  Keislaman  Menurut  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. In Disertasi .
Safwan  Kamal,  S.  K.  (2017).  Urgensi  Strategi  Promosi  dan  Model  UPZM  dalam  Upaya  Menggali Potensi Zakat di Aceh. JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM , 2 (2). https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.185
Setyani,  O.,  Mushafi,  M.,  Ghofur,  A.,  &  Rahmadani,  P.  (2021).  Manajemen  Ziswaf  Dunia. Jurnal Manajemen Dakwah , 8 (1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928
Shalihah, M., & Cahyo, E. N. (2020). Cash Waqf Auction for The Establishment of Islamic Institution on  The  Perspective  of  Islamic  Law  and  Positive  Law  (A  Case  Study  on  Trensains  Islamic Institution,  Sragen,  2018-2019). Al-Iktisab:  Journal  of  Islamic  Economic  Law , 4 (1). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4351
Siregar,  I.  (2012).  Pembaruan  Hukum  Perwakafan  di  Indonesia. TSAQAFAH , 8 (2). https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.25
Siwak.kemenag.go.id. (2021). Jumlah Tanah Wakaf . Kemenag R.I.
Syabira, M. U., & Adil, N. N. N. (2020). Fikih Ekonomi Umar bin Al- Khatab,. In Arab World English Journal (Vol. 11, Issue 3).
Syafi’i, M. (2019). Metode pengembangan wakaf tunai menurut pemikiran monzer khaf. At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,” 1 (2). UNESCO.  (2011).  Berinvestasi  dalam  Keanekaragaman  Budaya  dan  Dialog  Antarbudaya. Http://Www.Unesco.Org/Fileadmin/MultimediaHQ/CLT/Pdf/Indonesie.Pdf Sitasi 28 April 2017 .
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1681
This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.