Perlindungan  Hukum  terhadap  Data  Pribadi  Nasabah  Pasca  Merger  3  Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia
Siti Nur Shoimah 1 *, Dyah Ochtorina Susanti 2 1 Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Indonesia
2 Universitas Jember, Indonesia
shoimah.sitinur@gmail.com*

## ARTICLE INFO
Article history:
Received January 30, 2022 Revised June 18, 2022 Accepted June 30, 2022 Abstract
This research was motivated by the merger of three Sharia Banks namely Bank
Syariah  Mandiri (BSM), Bank  Negara  Indonesia (BNI) Syariah ,  and Bank Rakyat  Indonesia (BRI) Syariah into  Bank  Syariah  Indonesia.  The  merger  had legal  consequences  for  the  customers  because  the  merger  policy  led  to integrating  customer  personal  data  into  one  Big  Data.  This  had  become customers' concern related to the security and monitoring system. Consequently, legal protections were needed to secure this issue. This study aims to find a form of  legal  protection  for  Sharia  Bank  Customers  after  the  merger  of  the  three Sharia banks.
This study implemented normative legal research with the statute approach and the  conceptual  approach.  The  results  found  that  the  legal  protection  for  Sharia Bank  Customers  as  intended  consists  of  2  (two)  forms. First ,  External Protection:  legal  protection  made  by  the  authorities  in  the  form  of  laws  and regulations. Second ,  Internal  protection:  legal  protection  made  by  the  Sharia Bank to secure the customers' personal data.
Keywords : Bank Syariah Indonesia (BSI), Customers’ Legal Protection, Merger of Three Sharia Banks Published by Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan eksistensi yang semakin pesat, salah  satunya  yakni  perkembangan  dalam  bidang  perbankan  atau  yang  sering  disebut  dengan istilah Perbankan Syariah. Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari  lahirnya  Paket  Kebijakan  Oktober  tahun  1988  (PAKTO  88),  dimana  kebijakan  tersebut mengandung  pemberian  izin  kepada  bank-bank  untuk  mendirikan  Bank  tanpa  bunga  (0%), (Hartono, 1996). Hal ini yang kemudian menjadi rujukan berdirinya Bank Syariah di Indonesia, seiring  dengan  menjamurnya  Bank  konvensional  yang  membuka  cabang  di  beberapa  daerah, (Hartono, 1996).
Pada  tanggal  1  November  1991,  didirikanlah  Bank  Syariah  pertama  di  Indonesia  yaitu Bank  Muamalat  Indonesia  (selanjutnya  disebut  BMI),  sebagai  hasil  kerja  Tim  Perbankan Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  Lokakarya  Musyawarah  Nasional  (Munas)  IV  MUI yang berlangsung pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Syahid Jakarta, (Antonio, 2001). Pendirian BMI tersebut kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  kemudian  diperbaharui  menjadi  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di  dalamnya  mengatur  secara  jelas  mengenai  konsep  ekonomi  Islam  pada  kegiatan  bank,  baik terkait kelembagaannya, jenis-jenis usaha, maupun landasan operasionalnya. Walaupun konsep ekonomi  Islam  pada  kegiatan  usaha  bank  telah  memperlihatkan  titik  terang  dalam

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
pelaksanaannya,  akan  tetapi  Undang-Undang  tersebut  masih  belum  memberikan  pengaturan secara  khusus  terkait  Bank  Syariah,  karena  di  dalamnya  juga  mengatur  tentang  bank konvensional. Pada tahun 2008, Bank Syariah semakin diakui di dalam hukum positif Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah.
Bank  Syariah,  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  memiliki  falsafah  guna mencari keridhoan Allah serta memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain  bahwa  seluruh  kegiatan  usaha  Bank  Syariah  harus  sesuai  dengan  tuntunan  Hukum  Islam, jadi tidak heran jika eksistensi Bank Syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, (Muhamad, 2002).  Perkembangan  Bank  Syariah  yang  cukup  signifikan  ini,  terlihat  jelas  dengan  adanya realisasi  penggabungan  (merger)  3  (tiga)  Bank  Syariah  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM), Bank  BNI  Syariah  (BNIS)  dan  Bank  BRI  Syariah  (BRIS)  menjadi  Bank  Syariah  Indonesia (BSI).  Penggabungan  (merger)  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  menjadi  pilar  baru kekuatan  ekonomi  nasional  dan  mendorong  Indonesia  sebagai  pusat  ekonomi  dan  keuangan syariah  global.  (Ulfa,  2021).  Penggabungan  ini  mengharuskan  dilakukannya  integrasi  data pribadi nasabah dari ketiga bank tersebut menjadi satu Big Data. Hal ini penting di era revolusi industri  4.0  ini,  di  mana  kebutuhan  manusia  bergantung  kepada  teknologi  dan  data.  (Ulfa, 2021).  Hal  ini  lah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu  kekhawatiran  nasabah  terkait  dengan sistem keamanan dan pengawasannya ketika data pribadi nasabah telah diintegrasikan menjadi satu. Berangkat dari masalah diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan  hukum  data  pribadi  nasabah  pasca  merger  3  bank  syariah  menjadi  bank  syariah Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal,  yakni penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengkaji  berbagai  peraturan-peraturan,  serta  melakukan analisis  hubungan  antar  aturan  hukum  yang  satu  dengan  aturan  hukum  lainnya,  (Susanti  & Efendi,  2014).  Merujuk  pada  pengertian  tersebut,  implementasi  metode  ini  digunakan  untuk menganalisis dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengamanan  dan  pengawasan  data  pribadi  Nasabah  Bank  Syariah,  serta  menemukan  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  berkaitan  dengan  data  pribadi  nasabah  pasca  merger  3 (tiga) Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Filosofi  Perlindungan  terhadap  Data  Pribadi  Nasabah  dalam  Penggunaan  Big  Data  di Bank Syariah
Hak  privasi  merupakan  salah  satu  hak  yang  melekat  pada  diri  setiap  orang,  yang  harus dilindungi. Konsep privasi menurut Warren dan Brandheis yakni suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi, (Rosadi, 2015; Latumahina, 2017). Alasan  hak  privasi  harus  dilindungi  diantaranya: Pertama ,  dalam  membina  hubungan  dengan orang  lain,  seseorang  harus  menutupi  sebagian  kehidupan  pribadinya  sehingga  dia  dapat mempertahankan  posisinya  pada  tingkat  tertentu. Kedua ,  seseorang  di  dalam  kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. Ketiga , privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak  ini  akan  hilang  apabila  orang  tersebut  mempublikasikan  hal-hal  yang  bersifat  pribadi kepada umum. Keempat , privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk  bagaimana  seseorang  membina  perkawinan,  membina  keluarganya  dan  orang  lain tidak  boleh  mengetahui  hubungan  pribadi  tersebut. Kelima ,  kerugian  yang  diderita  akibat  dari kebocoran  privasi  sulit  untuk  dinilai,  karena  menganggu  kehidupan  pribadinya,  sehingga  bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi, (Dewi, 2017).
Pentingnya perlindungan terhadap privasi diatur di dalam konsitutusi Indonesia, tepatnya pada Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat, dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa  aman  dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang merupakan hak asasi.”
Ketentuan  di  atas  menunjukkan  bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  untuk  melindungi privasi  atau  diri  pribadinya,  termasuk  melindungi  data  pribadi  sebagai  bentuk  dari perkembangan  hak  privasi  yang  sudah  menjadi  kebutuhan  dalam  memenuhi  persyaratan administrasi,  dan  keperluan  diri  lainnya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  hak  privasi  terhadap data  pribadi  harus  dilakukan  dan  perlindungan  terhadap  data  pribadi  sebagai  hak  privasi merupakan Hak Konstitusional warga negara Indonesia.
Data pribadi adalah data yang memuat identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal  seseorang  yang  bersifat  pribadi  dan  rahasia,  (Sautunnida,  2018).  Data  pribadi  juga diartikan  data  yang  berkenaan  dengan  ciri  seseorang,  nama,  umur,  jenis  kelamin,  pendidikan, pekerjaan,  alamat,  dan  kedudukan  dalam  keluarga,  (Mahira  &  Emilda,  2020).  Data  pribadi merupakan  hal  yang  sensitif  dimiliki  setiap  orang,  dan  menjadi  hak  privasi  seseorang  yang wajib  dilindungi  dari  berbagai  aspek  kehidupan,  sebab  banyak  sekali  kebutuhan  kegiatan seseorang  yang  berkaitan  dengan  data  pribadi,  bahkan  data  pribadi  menjadi    suatu  aset  atau komoditas  bernilai  ekonomi  tinggi,  (Mahira  &  Emilda,  2020).  Mengingat  pentingnya  data pribadi  ini,  data  pribadi  harus  dilindungi  termasuk  data  pribadi  Nasabah  pada  Perbankan Syariah.

## Big  Data  sebagai  Dampak  Penggabungan  3  (tiga)  Bank  Syariah  Menjadi  Bank  Syariah Indonesia
Penggabungan (merger) 3 (tiga) bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI  Syariah  (BNIS)  dan  Bank  BRI  Syariah  (BRIS)  menjadi  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI) merupakan  salah  satu  upaya  untuk  menguatkan  perekonomian  Nasional.  Berkaitan  dengan definisi  merger,  secara  bahasa,  menurut  Tesaurus  Bahasa  Indonesia,  merger  artinya  fusi, inkorporasi,  integrasi,  koalisi,  konsolidasi,  peleburan,  pembauran,  penggabungan,  penyatuan, dan  unifikasi,  (Tim  Redaksi,  2008).  Pada  tataran  istilah,  merger  memiliki  definisi  yaitu penggabungan dua  atau lebih usaha yang kemudian hanya satu perusahan yang bertahan atau tetap  hidup  menjadi  badan  hukum,  sementara  perusahaan  lainnya  menghentikan  aktivitasnya atau bubar, (Moin, 2010). Barcelius Ruru dalam Joni Emoirzon mengemukakan bahwa merger sebagai  penggabungan  usaha  dari  dua  atau  lebih  perusahaan  yang  bergabung  ke  dalam  salah satu  perusahaan  yang  telah  ada  sebelumnya,  (Emirzon,  2000).  Pengertian  lain  merger  juga diatur  di  dalam  hukum  positif  Indonesia,  tepatnya  pada  Pasal  1  angka  25  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang tentang Perbankan, yaitu:
“Merger adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahakan berdirinya  salah  satu  bank  dan  membubarkan  bank-bank  lainnya  dengan  atau  tanpa melikuidasi.”
Adapula  definisi  menurut  Pasal  1  angka  29  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah yang menggunakan istilah penggabungan untuk mendefinisikan kata merger yakni :
“Penggabungan  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  satu  Bank  atau  lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima  penggabungan  dan  selanjutnya  status  badan  hukum  Bank  yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.
Tujuan  dari  penggabungan  ketiga  bank  syariah  sebagaimana  yang  disebut  di  atas diantaranya  menciptakan  bank  syariah  berskala  besar,  meningkatkan  nilai  bagi  pemegang saham, serta harus dapat meningkatkan nilai di sektor lainnya seperti perbankan syariah, Usaha Mikro  Kecil  dan  Menegah  (UMKM),  sektor  pendidikan,  dan  lain  sebagainya,  (Ulfa,  2021). Keputusan  menggabung  ketiga  Bank  Syariah  tersebut  kemudian  menimbulkan  respon  yang
berbeda-beda  dari  para  pakar  dan  pelaku  ekonomi  syariah.  Ada  yang  pro  dan  ada  pula  yang kontra,  bagi  pihak  yang  pro,  menurut  Rahmatullah  (2021),  memandang  bahwa  dengan dilakukannya merger maka akan memberikan keuntungan, diantaranya:
a. memperluas pangsa pasar
b. penghematan distribusi
c. diversifikasi usaha
d. keuntungan manufaktur
e. berkurangnya biaya riset and development
f. menambah modal dan aset perusahaan
g. pemanfaatan SDM semakin efektif dan efisien
Lanjut  bagi  yang  kontra,  berpendapat  bahwa  terdapat  kelemahan  dilakukannya  merger yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, salah satunya masyarakat sebagai Nasabah. Hal ini dikarenakan  adanya  integrasi  data  pribadi  Nasabah  yang  kemudian  menjadi  satu  Big  Data menimbulkan  kekhawatiran  Nasabah  jika  suatu  saat  data  tersebut  bocor,  dan  ketika  data Nasabah  bocor,  maka  dimungkinkan  data  tersebut  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  untuk  melakukan  kejahatan,  (Rahmatullah,  2021).  Oleh  karena  itu, diperlukan  perlindungan  hukum  terhadap  Nasabah  Bank  Syariah  agar  Nasabah  merasa  aman dan tidak dirugikan.

## Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Syariah  Pasca  Merger  3  Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia
Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Nasabah sebagaimana  yang  dimaksud,  maka  harus  diketahui  terlebih  dahulu  makna  dari  perlindungan hukum  itu  sendiri.  Perlindungan  hukum  merupakan  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati  martabatnya  sebagai  manusia,  (Setiono,  2004).  Menurut  Harjono,  perlindungan hukum  adalah  perlindungan  dengan  menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang diberikan  oleh  hukum,  ditujukan  kepada  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum,  (Harjono,  2008).  Di  lain  sisi,  Satjipto  Rahardjo  menjelaskan  bahwa  perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan  perlindungan itu  diberikan  kepada masyarakat  agar  dapat menikmati semua  hak-hak  yang diberikan oleh hukum, (Rahardjo, 2018). Berhubungan dengan pendapat Satjipto, C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak  manapun,  (Kansil,  1989).  Berdasarkan  penjelasan mengenai  makna  perlindungan  hukum  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  perlindungan hukum  sangatlah  penting  guna  melindungi  hak-hak  dari  subyek  hukum  serta  mencegah terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum menurut Moch. Isnaeni, yang berpendapat bahwa hukum baik oleh penguasan maupun oleh para pihak  sendiri,  berusaha  menciptakan  perisai-perisai  pelindung  dari  hantaman  gelombang  rugi yang  setiap  saat  dapat  mengintai.  Adapun  payung  pengaman  dalam  dunia  bisnis  yang disediakan  oleh  hukum,  yang  berdasar  pada  sumbernya,  dibagi  menjadi  2  (dua)  yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal, (Isnaeni, 2018).

## Perlindungan Eksternal
Perlindungan  hukum  eksternal  adalah  suatu  perlindungan  hukum  yang  dibuat  oleh penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, perlindungan hukum eksternal merupakan sebuah benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang demi  menangkal  kerugian  serta  ketidakadilan,  serta  untuk  mengantisipasi    adanya  eksploitasi yang  dilakukan  oleh  salah  satu  kontraktan  yang  pada  dasarnya  memiliki  bargaining  position
yang lebih unggul dari rekannya, (Isnaeni, 2018). Terkait demikian, implementasi perlindungan hukum  eksternal  terhadap  Nasabah  dalam  hal  keamanan  data  pribadi  yakni  terdapat  dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:
Pertama ,  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  POJK  Pelindungan  Konsumen  Sektor Jasa).
Pada  Pasal  2  huruf d  POJK  Pelindungan  Konsumen Sektor  Jasa  dijelaskan bahwa  salah satu  prinsip  perlindungan  konsumen  yakni  kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi Konsumen.  Berkenaan  dengan  yang  dimaksud “kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi Konsumen” yakni  perlindungan,  menjaga  kerahasiaan  dan  keamanan  data  dan/atau  informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh  Konsumen,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku. Ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemerintah  melalui  POJK  ini,  telah  memberikan batasan terkait penggunaan data dan/atau informasi dari Nasabah selaku konsumen.  Lebih dari itu, data yang berkaitan dengan konsumen (dalam hal ini Nasabah) kemudian diperinci dengan dikeluarkannya  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  14/SEOJK.07/2014  Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, dimana di dalam Surat Edaran  tersebut  disebutkan  ruang  lingkup  data  pribadi  konsumen  (Nasabah)  yakni  untuk konsumen (Nasabah) perseorangan meliputi nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan atau nama ibu kandung.
Cakupan data pribadi itu lah yang dilindungi oleh POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa  yang  kemudian  dipertegas  dengan  adanya  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 14/SEOJK.07/2014  ini.  Ketentuan  tersebut  juga  merupakan  upaya  preventif  guna  mencegah terjadinya konflik penyalahgunaan data pribadi konsumen (Nasabah), sehingga diberikan aturan mengenai  cakupan  data  informasi  tersebut.  Lebih  lanjut  pada  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa, ditegaskan bahwa:
1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. Konsumen memberikan  persetujuan  tertulis;  dan/atau  b.  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Merujuk  pada  ketentuan  tersebut,  maka  Bank  Syariah  dilarang  untuk  memberikan  data dan/atau informasi apapun tentang Nasabahnya kepada pihak ketiga (orang lain). Perlindungan lain  yang  diberikan  oleh  POJK  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  bahkan  memberikan perlindungan secara represif guna mengatasi terjadinya konflik atau pelanggaran terkait dengan penggunaan  data  atau  informasi  Nasabah  yakni  terdapat  di  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa, yang dijelaskan bahwa:
“Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dan/atau  pihak  yang  melanggar  ketentuan  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  dikenakan  sanksi  administratif,  antara  lain berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
e. Pencabutan izin kegiatan usaha.”
Kedua , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  (selanjutnya  disebut  Permen  Kominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik)
Pada Pasal 2 ayat (1) PermenKominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik  dijelaskan  bahwa  perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem  Elektronik  mencakup perlindungan  terhadap  perolehan,  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisisan,  penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Lanjut
pada  Pasal  5  ayat  (1)  Permen  Kominfo  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem Elektronik  bahkan  mengamanatkan  penyelenggara  sistem  elektronik  (dalam  hal  ini  Bank Syariah)  agar  membuat  aturan  internal  perlindungan  Data  Pribadi  untuk  melaksanakan  proses sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  PermenKominfo  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang isinya:
“Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:
a. perolehan dan pengumpulan;
b. pengolahan dan penganalisisan;
c. penyimpanan;
d. penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  penyebarluasan,  dan/atau  pembukaan akses; dan
e. pemusnahan”
Hal ini diperlukan  sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.
Merujuk pada hal di atas, perlu diketahui dan dipahami bahwa  meskipun hukum positif telah    memberikan  aturan  mengenai  perlindungan  keamanan  data  Nasabah  melalui  2  (dua) peraturan  di  atas,  namun  menurut  hemat  Penulis,  kedua  peraturan  tersebut  belum mengakomodir  pengaturan  mengenai  keamanan  data  nasabah  pasca  terjadinya  penggabungan (merger)  3 (tiga)  Bank  Syariah, mengingat tiga  Bank tersebut memiliki  data  Nasabah masing- masing,  yang  secara  otomatis  data  Nasabah  akan  terintegrasi  dengan  data  nasabah  pada  bank lainnya  menjadi  satu  kesatuan  (Big  Data).  Oleh  karena  itu  tentu  diperlukan  suatu  regulasi khusus,  baik  berupa  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)  atau  Peraturan  Bank  Indonesia yang  mengatur  mengenai  keamanan  data  pasca  merger  3  (tiga)  Bank  Syariah  yang  meliputi pengambilan  dan  pemprosesan  data,  panduan  cloud  services,  proses  audit  data,  mengenai kepemilikan  data,  dan  sanksi  yang  dikenakan  kepada  pihak  yang  melanggar  penggunaan  data Nasabah,  serta  hal-hal  lain  yang  diperlukan  dalam  proses  pengamanan  data  Nasabah  pasca merger, (Rahmatullah, 2021).

## Perlindungan Internal
Perlindungan  internal  yakni  suatu  benteng  pengaman  kepentingan  para  pihak  yang dibangun  atas  dasar  sepakat  untuk  dituangkan  dalam  wujud  klausula-klausula  kontrak  yang dibangun  para  pihak  secara  bersama-sama,  (Isnaeni,  2018).  Secara  sederhana  perlindungan hukum internal dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Nasabah yang diberikan oleh pihak internal Bank Syariah.
Merujuk  pada  penjelasan  di  atas,  maka  bentuk  perlindungan  hukum  internal diimplementasikan  melalui  pembuatan  perjanjian  (kontrak)  antara  Bank  Syariah  dengan Nasabah  yang  terikat  dalam  akad  atau  perjanjian  kerjasama,  atau  bisa  juga  berupa  formulir (perjanjian  baku)  persetujuan  Nasabah  terkait  integrasi  data  dan  informasi  yang  didalamnya dapat  memuat  hal-hal  diantaranya  pihak  yang  menjamin  keamanan  data  nasabah,  proses integrasi  data  dari  Bank  Syariah  pertama  menjadi  Bank  Syariah  Indonesia,  pengelolaan  data yang  telah  terintegrasi,  serta  aturan  mengenai  pihak  yang  bertanggung  jawab  jika  terjadi kebocoran data. Perlindungan dari sisi internal ini perlu dilakukan agar Nasabah merasa aman menggunakan  jasa  dan  layanan  dari  Bank  Syariah  dan  tidak  khawatir  akan  kebocoran  data, sebab telah dijamin oleh pihak Bank Syariah itu sendiri.

## KESIMPULAN
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  Nasabah  Bank  Syariah  Pasca  Merger  3  Bank Syariah  Menjadi  Bank  Syariah  Indonesia  yakni  meliputi  2  (dua)  hal. Pertama ,  perlindungan hukum eksternal berupa peraturan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah berkenaan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  keamanan  data  nasabah.    Peraturan  tersebut dituangkan  di  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika  RI  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Sistem
Elektronik.  Sayangnya,  peraturan  tersebut  masih  kurang  memadai,  sehingga  diperlukan peraturan  yang  khusus  mengenai  perlindungan  terhadap  Nasabah  berkenaan  dengan pengamanan  data  pribadi  Nasabah  pasca  merger. Kedua ,  perlindungan  hukum  internal  yakni berupa perjanjian (kontrak) antara Bank Syariah dengan Nasabah atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan Nasabah terkait proses integrasi data dan informasi Nasabah, serta tanggung  jawab  Bank  Syariah  terhadap  keamanan  data  Nasabah  pasca  merger.  Berdasarkan kesimplan  tersebut,  penulis  memberikan  saran  kepada  pemerintah  untuk  membuat  peraturan khusus  yang  mengatur  pengamanan  dan  pengawasan  data  Nasabah  pasca  merger,  baik  berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Puji  syukur  kepada  Allah  SWT  yang  telah  memberikan  karunia-Nya  sehingga  Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, serta Tim  Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah yang telah berkenan untuk memuat artikel ini

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Penelitian ini merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh Siti Nur Shoimah, S.H., M.H., dari  Fakultas  Syariah  Universitas  Islam  Negeri  KH  Achmad  Siddiq  Jember  dan  Dr.  Dyah Ochtorina  Susanti,  S.H., M.Hum., dari  Fakultas  Hukum  Universitas Jember, mulai dari proses awal hingga proses penyempurnaan artikel ini.

## REFERENSI
Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani. Dewi  S.  (2017).  Prinsip  –  Prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah  Kartu  Kredit  Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya. Sosiohumaniora, 19(3), 206. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. (2018). Penelitian Hukum, (Legal Research). Jakarta:
Sinar Grafika.
Harjono.  (2008).  Konstitusi  sebagai  Rumah  Bangsa.  Jakarta  :  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Hartono,  Arif.  (1996).  Reformasi  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia:  Analisis  Proses  Kelahiran Bank  Muamalat  Indonesia.  Jurnal  UNISIA  No.  29  Tahun  XVI  Triwulan  I,  19. https://doi.org/10.20885/unisia.vol16.iss29.art3
Indra Rahmatullah. (2021). Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumn Syariah Menuju Prinsip
Good Corporate Governance (GCG). Jurnal Salam, 8(2), 500-510.
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20186
Isnaeni, Moch. (2018). Seberkas Diorama Hukum Kontrak. Surabaya: Revka Petra Media. Joni Emirzon. (2000). Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhalindo. Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka. Latumahina.  (2017).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Dunia  Maya.  Jurnal  Gema Aktualita, 3(2), 14-15. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110 Mahira  dan  Emilda.  (2020).  Consumer  Protection  System  (CPS):  Sistem,  Perlindungan  Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. Legislatif, 3(2), 297.
Moin, Abdul. (2010). Merger Akuisisi dan Diventas Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonosia. Muhamad.  (2002).  Bank  Syariah:  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan  Ancaman.
Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum, Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rosadi,  SD.  (2015).  Cyber  Law  Aspek  Data  Privasi  Menurut  Hukum  Internasional.  Jakarta:
Refika Aditama.
Sautunnida.  (2018).  Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  di  Indonesia:  Studi perbandingan  Hukum  Inggris  dan  Malaysia.  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  20(2),  376. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159
Setiono. (2004). Disertasi: Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Tim  Redaksi  Tesaurus  Bahasa  Indonesia.  (2018).  Tesaurus  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Ulfa,  Alif.  (2021).  Dampak  Penggabungan  Tiga  Bank  Syariah  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 1101-1106. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Copyright Holder : © Shoimah, S.N.; Susanti, D.O.,  (2022).
First Publication Right :
© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA