## ANALISIS ASET PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
Hermawansyah, Budiman Sakti*), Henny Aprianty
Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Indonesia Email Koresponensi : budimansakti63@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengolahan aset pada Badan Keuangan Daerah Ka- bupaten Kaur berdasarkan aspek penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,  dan pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  19  tahun  2016.  Jenis  Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan pengamatan Dokumentasi. Wawancara dilakukan  terhadap 10 orang ASN BKD Kabupaten Kaur, Berdasarkan penelitian diperoleh hasil yaitu : 1.) Pengelolaan Aset Daerah di BKD Kabupaten Kaur ditinjau dari aspek Penggunaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 hal ini di buktikan dengan  adanya  dokumen  penunjang  penggunaan.  misalnya  dengan  penetapan  status  pengguna  barang  yang ditanda  tangani  oleh  Bupati/Kepala  OPD.  2.)  Pengelolaan  Aset  Daerah  di  BKD  Kabupaten  Kaur  ditinjau  dari aspek penatausahaan telah  sesuai dengan aturan  yang berlaku hal ini dibuktikan dengan  telah di lakukan pen- catat aset dalam buku inverntaris dan buku induk sesuai dengan hasil kondisi aset. Melalui pencatatan buku in- ventaris yang lengkap, maka akan mendukung pelaksanaan pengelolaan aset yang baik dan trasnparan dengan di dukung oleh data yang handal. 3.) Pengelolaan Aset Daerah di BKD Kabupaten Kaur ditinjau dari aspek pem- anfaatan  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  hal  ini    terbukti    pada  BKD  Kabupaten  Kaur  dari  hasil  wa- wancara  menunjukan  tidak  ada  aset  yang  dipimjam  pakai  atau  dikelolah  oleh  pihak  lain,  4.)  Pengelolaan  Aset Daerah di BKD Kabupaten  Kaur ditinjau dari aspek pengamanan dan pemeliharaan  telah sesuai dengan aturan yang berlaku, meliputi pengamanan administrasi, pengamanan hukum dan pengamanan fisik
Kata Kunci : Aset, Penggunaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian

## Abstract
This study aims to determine how the asset management system at the Regional Finance Agency of Kaur Regen- cy  is  based  on  aspects  of  use,  administration,  utilization,  security  and  maintenance,  and  guidance,  supervision and control in accordance with Permendagri Number 19 of 2016. The type of research used in this study is re- search. qualitative descriptive. The research data were collected by means of observation, interviews and docu- mentation  observations.  Interviews  were  conducted  with  10  ASN  BKD  Kaur  Regency.  Based  on  the  research, the results obtained are: 1.) Regional Asset Management at BKD Kaur Regency in terms of the aspect of use is in accordance with Permendagri Number 19 of 2016 this is proven by the existence of supporting documents for use. for example by determining the status of the user of the goods which is signed by the Regent/Head of OPD. 2.) Regional Asset Management at the BKD of Kaur Regency in terms of the administrative aspect has complied with the applicable rules, this is evidenced by having recorded assets in the inventory book and the master book in accordance with the results of the asset condition. Through recording a complete inventory book, it will sup- port the implementation of good and transparent asset management supported by reliable data. 3.) Management of Regional Assets at the BKD of Kaur Regency in terms of the utilization aspect has complied with the applica- ble rules, this is proven in the BKD of Kaur Regency from the interview results showing that there are no assets that are borrowed or managed by other parties, 4.) Regional Asset Management at BKD Kaur Regency in terms of security and maintenance aspects have been in accordance with applicable rules, including administrative se- curity, legal security and physical security.
Keywords : Assets, Use, Development, Supervision And Control
A. Pendahuluan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Aset  Pemerintah  Pusat/
Pemerintah  Daerah,  menandai  dimu- lainya  era  baru  Pengelolaan  Barang Milik  Negara  (BMN).  PP  tersebut merupakan  pengganti  PP  Nomor  6 tahun  2006,  walaupun  sebahagian besar  masih  mengadopsi  kerangka peraturan  PP  Nomor  6  tahun  2006. Dalam pelaksanaannya PP Nomor 27 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Aset  Pemerintah  Pusat/  Pemerintah Daerah  diperjelas  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  In- donesia  Nomor  19  Tahun  2016  ten- tang  Pedoman  Pengelolaan  Barang
Milik  Daerah.  Dengan  adanya  Pera- turan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  diatas,  diharapkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melaksanakan  penataan  dan  pengel- olaan  aset  dengan  baik.  Pengelolaan aset  secara  efektif,  efesien,  berguna bagi masyarakat umum dan pemerintah itu sendiri.
PP  Nomor  27  Tahun  2014  dan Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016 mengatur  secara  lengkap  cara  pena- taan dan pengelolaan aset pemerintah tentang pengadaan, hibah, pemanfaa- tan, pengelolaan dan pihak yang ber- tanggungjawab, bukan hanya sekedar kegiatan  adminstrtif  (pencatatan)  sa- ja.  Tetapi  berfikir  yang  mendalam menangani  aset  daerah,  bagaimana meningkatkan pengelolaan aset
secara  efektif,  efesien,  dan  dapat menciptakan  nilai  tambah.  Oleh  ka- rena  itu  lingkup  pengelolaan  Barang Milik  Daerah  (BMD)  mencakup perencaan  kebutuhan  dan  pengang- garan, yaitu: pengadaan, penggunaan,  pemanfaatan,  penga- manan  dan  pemeliharaan,  penilaian pemusnahan,  penghapusan,  pemin-
dah  tanganan,  penatausahaan,  pem- binaan,  pengawasan,  pengendalian dan tuntutan ganti rugi agar aset dae- rah  mampu  memberikan  kontribusi optimal bagi pemerintah daerah.
Pentingnya pengelolaan barang milik  daerah  bagi  pemerintah,  sudah menjadi  sebuah  keharusan  Pengguna Barang  dan  atau  Kuasa  Pengguna Barang  untuk  melakukan  pengel- olaan  dan  penatausahaan  barang milik  daerah  yang  dalam  pengu- saannya dengan sebaik-baiknya.
Diterbitkannya PP dan
Permendagri  diatas,  pemerintah  di- harapkan  mampu  mempercepat  ter- wujudnya  kesejahteraan  masyarakat, serta  peningkatan  daya  saing  daerah melalui  pemanfaatan  aset  daerah yang merupakan sumberdaya penting bagi  pemerintah  daerah,  sebagai  pe- nopang  utama  pendapatan  asli  dae- rah.  Oleh  karena  itu,  penataan  dan pengelolaan  aset  daerah  secara  baik dan akurat adalah sangat penting.
Masih  terdapat  kekurangan- kekurangan  dalam  pengelolaan  aset pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten  Kaur,  yaitu  dokumen kepemilikan  selain  tanah  dan/  atau bangunan  tidak  disimpan  oleh  Or- ganisasi  Perangkat  Daerah  selaku pengguna  barang,  Pengisian  Kartu Inventaris Barang (KIB) oleh pengu- rus barang belum lengkap dan benar, Kartu  Inventaris  Ruangan  (KIR)  tid- ak menggambarkan semua aset tetap yang  ada  pada  masing-masing  ru- angan, Pengurus barang tidak melakukan  koordinasi  dengan  pem- bantu pengelola (Bidang Aset) dalam pencatatan  dan  pendaftaran  barang milik daerah di KIB ke dalam Daftar Barang  Milik  Daerah  (DBMD)  tepat waktu.
Untuk mewujudkan tujuan yang  ingin  dicapai  dalam  proses pengelolaan  barang  milik  daerah
seperti  yang  dikutip  oleh  Wijito  dan
Waloejo  (2014)  (dalam  Ricke  Devy Herliani; 2016) bahwa tujuan pengelolaan  barang  milik  daerah  se- bagaimana diatur dalam Permendagri Nomor  19  Tahun  2016  adalah  ter- wujudnya  administrasi  tertib  hukum dan  tertib  pengelolaan  barang  milik negara  dan  barang  milik  daerah dengan target opini WTP pada setiap Kementrian/ Lembaga dan pada dae- rah  tingkat  Provinsi,  Kabupaten  dan atau Kotamadya.
Dari  berbagai  permasalahan yang timbul diatas, maka penulis ter- tarik untuk melakukan penelitian ter- hadap  manajemen  pengelolaan  aset pada  Badan  Keuangan  Daerah  Ka- bupaten Kaur.
B. Metode Penelitian
Pendekatan Penelitian ini menggunakan  penelitian  deskriptif kualitatif,  Sugiono  (2013)  penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian  dalam  situasi  dan  kondisi tertentu  terhadap  suatu  objek  atau kondisi tertentu. dilakukan dari bulan Juli  sampai dengan September 2019. Penelitian    pada  Badan  Keuangan Daerah  Kabupaten  Kaur.  Informen dalam  penelitian  ini  sebanyak  10 orang ASN  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur (BKD), yang terdiri dari  Kapala  BKD,  Sekretaris  BKD, Kasi  Pengadaan,  Kasi  pemanpaatan dan  pengendalian,  Kasi  perencanaan dan pelaporan, tiga orang Staf/oprator  aset,  satu  orang  pengel- ola  barang  serta  satu  orang  staf pengelola barang. Instrumen Penelitian Menurut Sugiyono (2014:222): “Dalam penelitian kuali-
tatif,  yang  menjadi  instrumen  atau alat  penelitian  adalah  peneliti  itu sendiri.  Teknik  pengumpulan  data dengan  cara  observasi,  wawancara mendalam  dan  dokumen.  analisis data penelitian dengan analisis kuali-
tatif. Penelitian kulitatif suatu kegiatan analisis data mulai dari awal penelitian  melakukan  kegiatan  pra- lapangan  sampai  dengan  selesainya penelitian. Kegiatan analisis data dil- akukan  secara  terus  menerus  tanpa henti  sampai  data  tersebut  besifat jenuh Bogdan dan Biklen (2005).
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Badan  Keuangan  Daerah  Ka- bupaten  Kaur  merupakan  Oragan- isasi  Perangkat  Daerah  melakukan satu fungsi sebagai pengguna barang, dimana  tugas  dari  pengguna  barang adalah  melakukan  pengelolaan  ba- rang  milik  daerah  berdasarkan  pera- turan Perundang-undangan yang ber- laku  yang  meliputi  perencaan  dan penganggaran, pengadaan, pen- erimaan, penyimpanan serta penyalu- ran,  penggunaan  dan  pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan,  penilaian,  pengha- pusan,  pengendalian,  pembinaan, pembiayaan  dan  ganti  rugi.  Disam- paikan  bahwa  karateristik  informen ditinjau  dari  jenis  kelamin  semua laki-laki, sedangkan perempuan tidak ada. Hal ini menujukkan bahwa peg- awai bagian pengelolaan atau pengu- rusan  barang  pada  Badan  Keuangan Daerah  Kabupatean  Kaur  didominan dap  oleh  laki-laki,  dikarnakan  dalam melaksanakan  tugas  pengurusan  ba- rang  lebih  berat.  Dalam  pelaksanaan pengelolaannya  dituntut  tenaga  lebih besar dan waktu  yang panjang untuk melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap aset yang ada.
Karateristik  informen  menun- jukkan  umur  antara  30  sampai  40 tahun sebanyak 6 orang, umur anata- ra  41  sampai  50  tahun  3  orang,  dan umur  diatas  50  sebanayak  1  orang. Sedangkan  umur  dibawah  30  tahun tidak  ditemukan,  hal  ini  dimung-
kinkan  dalam  pengelolaan  aset  dae- rah  dibutuhakan  penglaman  yang lebih  lama  untuk  mempermudah pengelolaan aset itu sendiri.
Berdasarkan  data  kategori  usia menunjukkan  sebahaian  besar  in- formen  pengelolaan  ast  pada  Badan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kaur memiliki  rentang  antara  usia  31 samapai  40  tahun.  Usia  tersebut masih  sangat  produktif  dengan  se- mangat  kerja  yang  tinggi.  Data  ini juga dapat menunjukkan bahwa peg- awai  yang  bertugas  dalam  pengel- olaan aset pada Badan Kuangan Dae- rah Kabupaten Kaur memiliki rentang  usia  30  sampai  40  tahun, dikarnakan  dalam  pengelolaan  aset membutuhkan tenaga  yang lebih dan pengalaman  yang  luas.  Sehingga  da- lam pengelolaan aset  yang ada dapat dilakukan  dengan  baik,  terjaga  dan terawat keberadaannya.
Berdasarkan  pendidikan  tera- khir,  informen  memiliki  pendidikan diploma  sebanyak  2  orang,  sarjana (S1) sebanyak 6 orang dan informen memiliki  pendidikan  pascasarjana sebanyak  2  orang.  Sedangkan  in- forman  yang  memiliki  pendidikan SMA  (sederajad)  tidak  ada,  hal  ini berarti  bahwa  informan  pelaksanaan pengelolaan  aset  di  BKD  Kabupaten Kaur  secara  umum  memiliki  latar belakang pendidi kan kategori tinggi.
Aspek    Pengelolaan    Aset  Pada BKD Kabupaten Kaur Aspek Penggunaan
Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  analisisi  penelolaan aset pada Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kaur    pada  indikator  penggunaan sudah  optimal  dan  efisien  hal  ini dibuktikan  dengan adanya dokumen pendukung  pelaksanaan  pengelolaan aset,  daftar  pengguna  barang  dan
kartu  inventaris  barang,  laporan  se- mesteran  dan  laporan  tahunan,  KIB dan  KIR.  Hal  ini  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  19  tahun  2016 pasal 43.

## Aspek Penatausahaan
Kegiatan  Penatausahaan  aset daerah memilki  peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik  daerah.  Dalam  penelitian  ini penatausahaan adalah rangkaian kegiatan  yang  meliputi  pembukuan, inventarissasi  dan  pelaporan  aset BKD  Kaupaten  Kaur  berdasarkan ketentuan  yang  berlaku.  Pencatatan sudah  dilakukan    bertujuan  untuk memberikan  kepastian  atas  setiap aset  yang  ada  sebagai  dasar  dalam memberikan informasi kepada pihak- pihak  membutuhakn  dalam  rangka akuntabilitas  penglolaan  aset  barang milik daerah secara terbuka.
Pelaksanaan penatausahaan yang  dievaluasi  meliputi  pencatatan tidak dilakukan atau tidak akurat dan aset  tidak  didukung  dengan  data yang  handal.  Berdasarkan  hasil analisis bahwa pencatatan aset sudah dilakukan inventaris barang yang ada dengan  pengecekan  secara  langsung oleh  pengurus  barang  pada  saat penetapan  status  pengguna  barang, pengecekan kondisi aset juga dilakukan  per  enam  bulan  sekali dengan  pengecekan  fisik.  Sebagai contoh  kondisi  bangunan  seperti  cat, pintu,  pelapon,  dan  ruangan  apakah dalam  kondisi  baik  atau  tidak.  Pada kendaraan  dilakukan  pengecekan oleh pengurus barang seperti pergantian oli, ban, spare part. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan  aset  telah  dicatat dalam  buku  inverntaris  dan  buku induk  sesuai  dengan  hasil  kondisi aset. Melalui pencatatan buku
inventaris  yang  lengkap,  maka  akan mendukung pelaksanaan pengelolaan aset yang baik dan trasnparan dengan di dukung oleh data yang handal.

## Aspek Pemanfaatan
Berdasarkan  aspek  pemanfaa- tan  pengelolaan  aset  daerah  dapat dilihat dari dokumen surat perjajnian pimjam  pakai.  Surat  perjajian  pim- jam pakai  digunakan jika pada suatu OPD  ada  aset  yang  dimanfaatkan oleh pihak lain misalnya sewa. Hasil wawancara  menunjukan  bahwa  pada Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Kaur  tidak  memiliki  dokumen  terse- but.  Berdasarakan  hasil  analisis  ten- tang  kelengkapan  dokumen  pem- anfaatan  aset  telah  sesuai  dengan aturan.
Berdasarkan  hasil  komfirmasi pertanyaan  tentang  aspek  pemanfaa- tan  di  Badan  Keuangan  Daerah  Ka- bupaten  Kaur  telah  sesuai.  Hasil wawancara  terhadap  pengurus  ba- rang di Badan Keuangan Daerah Ka- bupaten  Kaur  menunjukan  tidak  ada aset  yang  dipinjam  pakai  atau dikelolah  oleh  pihak  lain,  hal  ini dikarnakan  jumlah  aset  yang  ada  te- lah  sesuai  dengan    kebutuhan  Badan Keuangan Daerah Kabupten Kaur.
Aspek Pengamanan dan Pemeli-
haraan Aspek pengamanan dan pemeliharaan aset dilihat dari dokumen  bukti  kepemilikan  atas nama pemerintah daerah atau pegawai  pemerintah  daerah,  seperti tanah,  bangunan  dan  kendaraan. Berdasarkan hasil observasi dokumen  aspek  pengamanan  dan pemeliharaan aset pada Badan
Keuangan  Daerah  adalah  sebagai berikut  :  ditemukan  dokumen  bukti kepemilikan  atas  nama    pemerintah daerah,  hal  ini  membuktikan  bahwa kepemilikan  aset  adalah  atas  nama
pemerintah daerah. Berdasarkan kelengkapan  dokumen  tentang  aspek pengamanan  dan  pemeliharaan  aset di Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Kaur  sudah  melakukan pengamanan  dan  pemeliharaan  aset secara hukum sesuai dengan Permendagri  nomor  19  tahun  2016 yang  berbunyi  :”  pengamanan  fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan  Hukum,  “.  Contoh pemeliharaan fisik bangunan dilakukan dengan pemeliharaan secara  rutin  sekali  dalam  setahun sedangkan pada kendaraan melakukan service .
Berdasarkan  semua  indikator pengamanan dan pemeliharaan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan,  hal  ini  membuktikan  secara administrasi telah dilakukan pengamanan aset di Badan Keuangan Daerah  Kabupaten Kaur.  Hasil wawancara  membuktikan    secara administrasi  terjadi  pemeliharaan aset  di  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten  Kaur.  Contoh  setiap  aset yang
digunakan tercantum penanggungjawab  yang  dibuktikan dengan penetapan status pengguna.

## Aspek Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Tujuan  analisis  dokumen  pada aspek  pembinaan,  pengawasan  dan pengendalian  untuk  mendapatkan bukti  fisik  data,  sehingga  diketahui apakah  BKD  sudah  melalukan  pem- binaan terkait  pengelolan aset,  yang menjadi  dokumen  berupa  sertifikat pelatihan. Berdasrkan hasil observasi di  Badan  Keuangan  Daerah  Kabu- paten  Kaur    ditemukan  sertifikat pelatihan yang terkait dengan pengelolaan  Barang.  Hal  ini  menun- jukan aspek pembinaan,  pengawasan dan  pengendalian  dilakukan  secara optimal  sesuai  dengan  peraturan
yang ada.
Berdasarkan  hasil  wawancara menunjukan    dalam  pengendalian yang  dilakukan  oleh    pemerintah wajib menggunakan aplikasi SIMDA Barang  Milik  Daerah  dalam  pengel- olaan  aset,  sebelumnya  telah  dil- akukan  pelatihan  tentang  pengel- olaan  aset  dengan  tujuan  memeberi- kaan  pengetahuan  mendalam  bagi petugas  pengolah  aset  daerah  serta pelaksanaan pelaporan aset.

## D. Kesimpulan
Bahwa pengolaan aset  di BKD Kabupaten  Kaur  berdasarkan  aspek penggunaan,  Aspek  Penatausahaan, Aspek  Pemanfaatan,  Aspek  Penga- manan  dan  Pemeliharaan,  Aspek Pembinaan,  Pengawasan  dan  Pen- gendalian    telah  sesuai  dengan permendagri Nomor 19 tahun 2016.

## Daftar Pustaka
Arifin S.
dan
Wahyuni T. 2016. Implementasi  Dimensi  Kuali-
tas  dan  Dampaknya  Terhadap
Kinerja  Organisasi .Jurnal  Mana- jemen  &  Kewirausahaan.  Vo.  4, No. 1. Hasibuan,  S.p.2007. Manajemen  Sumeber Daya  Manusia  Perusahaan .  Ban- dung Bumi Akasara. Bogdan dan Biklen. 2005. Metode Penelitian  Kualitatif  dan  Kuanti- tatif . Buku Ilmiah Populer. Bogor.
Peraturan  Pemerintah  No.  6. Tentang pengelolaan  barang  milik  Nega- ra/daerah (BMN/D) . (2006).
Permendagri Nomor 19  Tahun  2016 . Pe- doman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah .
Peraturan  Pemerintah ( PP ) No . 27  Tahun 2014 . Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
Sugiyono. 2010. Penelitian Deskriptif Kuali- tatif  (Validitas  Dan  Realibitas Penelitian  Kualitatif) .  Jakarta:
Alfabeta. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.CV