## HAK CIPTA DAN KARYA SENI DI ERA DIGITAL

## Fitri Murfianti
Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Email: fitri@isi-ska.ac.id

## Abstract
In the past two decades, art and technology have increasingly become inseparable. Technology, in this case the internet, has produced a new era known as the digital era followed by the emergence of many problems, one of which is in the field of copyright. There are many cases of copyright infringement committed by art creators and the public both consciously and unconsciously due to lack of knowledge about copyright. Moreover, all the required information, now, is available on the Internet. This condi- tion gives a big opportunity to plagiarize an art work. Through literature studies, this study focuses on the perspective of the limitations and exceptions of arts work copyright in the digital age and explains the concepts of regulation and protection. The results of this study will be very useful in developing the course content of Etika Profesi (Professional Ethics) and HAKI (IPR) in Visual Communication Design Study Program, the Faculty of Fine Arts and Design.
Keywords: Copyright, Artworks, Digital Era

## Pendahuluan
Di era digital ini ketersediaan informasi sangat melimpah dan  sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses, dan didistribusikan serta ditransmisikan kapan  saja, dimana  saja melalui  media yang  menyediakan  fasilitas internet.  Karakteristik  era  digital  seperti dipaparkan sebelumnya telah melahirkan suatu tantangan baru. Demikian juga dengan adanya revolusi teknologi dan digitalisasi konten juga telah  memunculkan  banyak  kemungkinan dan tantangan baru. Salah satunya dirasakan pada  bidang  hak  cipta.  Bentuk  nyata  dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Riswandi dan Sumartiah,2006: 3).
Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya  selama  si  pencipta  masih  hidup  dan beberapa tahun setelahnya (Riswandi, 2009: 37). Hak cipta sebagai sebuah konsep hukum yang  melindungi  karya-karya  dalam  bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan memberikan hak eksklusif telah mengalami suatu permasalahan yang kompleks.
Jika melihat pada kompleksitas hak cipta di era digital, maka dapat diidentifikasikan beberapa tantangan dan permasalahan baru dalam bidang hak cipta. Para pengguna medium digital dapat bebas menentukan konten di medium tersebut. Selain itu, teknologi memungkinkan penyebaran  informasi  secara  luas  dan  dapat dengan  cepat  diakses  serta  berbiaya  murah yang langsung terhubung dengan sumbernya oleh pengguna tanpa melalui perantara. Melalui digitalisasi konten akan sangat memudahkan pelaku untuk melakukan manipulasi sehingga karya hasil manipulasi ini akan sangat sulit dibedakan dari karya aslinya.
Kehadiran  internet  telah  mendorong keadaan ini semakin jauh dan berkembang pesat yang berdampak pada terbukanya akses informasi ini dan membuka peluang bagi siapapun untuk dapat mengakses informasi tersebut. Agar  proses  mengakses  informasi yang ada di internet, di mana informasi tersebut mungkin saja dilindungi hak cipta, maka perlu dipahami secara menyeluruh dan utuh konsep hak cipta yang sifatnya memberikan hak eksklusif di satu sisi, namun di sisi lain memberikan
Fitri Murfianti : Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital
pembatasan  dan  pengecualian  hak  cipta  itu sendiri.  Dengan  memiliki  pemahaman  yang menyeluruh dan utuh ini dapat meminimalisir pelanggaran  hak  cipta  di  era  digital  dapat diminimalisir sedemikian rupa.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian pustaka ini yaitu: (1)  Bagaimana  konsep  hak  cipta  karya  seni yang sifatnya memberikan hak eksklusif di satu sisi, namun memberikan pembatasan dan pengecualian hak cipta itu sendiri di sisi lain?, dan  (2)  Bagaimana  pengaturan  dan  proses perlindungan karya seni di era digital ini?

## B. Metodologi
Artikel Perlindungan Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode riset pustaka atau kepustakaan, yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber literatur pustaka untuk memperoleh data penelitiannya.  Jadi  penelitian  ini  membatasi kegiatannya hanya 2  pada bahan-bahan koleksi perpustakaan baik online maupun offlin e, tanpa memerlukan riset lapangan. Prosedur kegiatan dan teknik penyajian hasil penelitian akan dipaparkan secara deskriptif.

## Hasil Dan Pembahasan

## 1. Pembatasan dan Pengecualian
HAKI di Era Digital
Konsep perlindungan hak cipta sebagai hak  eksklusif  tidak  bersifat  absolut.  Hal  ini diperjelas dengan adanya pembatasan dan pengecualian hak cipta yang mengindikasikan bahwa  tidak  semua  ciptaan  bisa  diberi perlindungan hak cipta secara tetap. Pembatasan dan pengecualian hak cipta telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti
Konvensi Bern. Dalam konteks perlindungan hak  cipta,  ketika  sebuah  negara  mengatur tentang pembatasan dan pengecualian hak cipta, maka hak cipta tidak bersifat monopoli absolut. Kepentingan pencipta senantiasa disesuaikan dengan kepentingan masyarakat umum.
Di beberapa negara, aturan hukum mengenai  pembatasan  dan  pengecualian  hak cipta diciptakan secara berbeda-beda. Sebagai contoh di Amerika, aturan ini disebut dengan fair use , sedang di Inggris disebut dengan fair dealing . Dan di negara civil law seperti Belanda tidak mengenal adanya konsep fair use maupun fair dealing . Akan tetapi Belanda mempunyai aturan pembatasan dan  pengecualian  hak cipta  yang  disebut De beperkingen van het auteursrecht atau pembatasan hak cipta.
Fair use merupakan doktrin hukum dimana seseorang diizinkan untuk melakukan reproduksi tanpa seizin dari pemegang hak cipta.  Sebagai  contoh  di Amerika,  dengan mengutip beberapa baris lagu, merangkum atau mengutip berita, mengadopsi beberapa paragraf dari artikel suatu berita untuk pendidikan serta mengutip artikel untuk penggunaan di dalam proses hukum.
Di negara lain, istilah fair use diubah menjadi fair dealing , dimana sebuah pengecualian terbatas pada eksklusivitas kekayaan intelektual yang memungkinkan untuk mereproduksi atau studi pribadi terhadap material yang dilindungi serta dengan pengakuan yang tepat atau wajar.
Fair dealing meliputi reproduksi atas sastra, drama, musik atau karya seni untuk tujuan pendidikan, penelitian atau tujuan non komersial dimana tidak melanggar hak  cipta  yang  telah  diakui.  Sebagai  negara yang tergabung dalam WTO ( World Trade Organization ), Indonesia telah menyelaraskan segala perundang-undangan di bidang hak cipta dengan norma dan standar yang disepakati (Margono, 2010:5). Harmonisasi pembatasan dan  pengecualian  hak  cipta  dalam  konvensi internasional dengan peraturan perundangan-
undangan nasional adalah upaya penyesuaian berbagai macam konvensi internasional hak cipta yang menyangkut pembatasan dan pengecualian hak cipta dengan peraturan perundang-undangan nasional baik secara horizontal maupun vertikal (Riswadi, 2017: 12).
Adapun  konvensi  internasional  hak cipta  yang  menyangkut  pembatasan  dan pengecualian hak cipta terdiri dari Konvensi Bern,  Perjanjian  TRIPs,  WCT  dan  WPPT, sedangkan peraturan perundangan nasional dalam konteks ini adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konvensi Bern  merupakan  peraturan  internasional pertama yang mengatur serta melindungi karya- karya cipta memiliki lebih banyak ketentuan dibandingkan dengan peraturan internasional lainnya.  Tapi  bukan  berarti  yang  lainnya tidak  penting.  Dengan  hadirnya  peraturan internasional setelah Konvensi Bern, maka telah terjadi suatu penyesuaian satu dengan yang lain sehingga saling melengkapi.
Budi Agus Riswadi (2009) menjelaskan, pengaturan  pembatasan  dan  pengecualian hak cipta telah mengalami pergeseran dalam beberapa hal. Pertama, pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta yang diatur dalam konvensi tidak hanya pada wilayah konvensional namun sudah melingkupi pada wilayah digital. Kedua, pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta telah mengalami perluasan objek hak cipta.  Ketiga,  pengaturan  pembatasan  dan pengecualian hak cipta telah memasuki metode three-step test yang mengalami pergeseran subjek hak cipta dari author ke copyright holder .
Pengaturan pembatasan dan pengecualian hak  cipta  mengalami  evolusi  seiring  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga merupakan sebuah konsekuensi positif dari pengaturan hak cipta yang berbasis pada  hasil  olah  pikir  manusia  tak  terkecuali berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi.
Untuk peraturan nasional sendiri,
Indonesia baru saja memberlakukan UU Hak Cipta  No.28 Tahun  2014  sebagai  pengganti UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. UU Hak Cipta  No.  28 Tahun  2014  merupakan  upaya penyesuaian  dari  segala  macam  perubahan baik secara yuridis maupun sosiologis. Sesuai dengan Pasal 2 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa, sifat Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan yang berlaku.
Selanjutnya, Budi Agus Riswadi (2009) menjelaskan  bahwa  penyesuaian  hak  cipta di Indonesia berkenaan dengan pembatasan dan  pengecualian  hak  cipta  tentu  akan menyesuaikan dengan peraturan internasional hak  cipta.  Pertama,  dalam  UU  No.28 Tahun 2014 penggunaan beberapa istilah dalam pembatasan  dan  pengecualian  tidak  sesuai dengan  peraturan  internasional.  Perundang- undangan nasional tidak menggunakan istilah “pengecualian” akan tetapi hanya menggunakan istilah  “pembatasan”  saja.  Maka  hal  ini  bisa berimplikasi terhadap masalah-masalah yang timbul  di  masa  mendatang.  Kedua,  dalam perundang-undangan  nasional,  cangkupan perlindungan serta pembatasan dan pengecualian telah sesuai dengan peraturan internasional secara  objek.  Secara  subjek,  peraturan internasional  mencantumkan  subjek  yang berbeda-beda. Semisal dalam Konvensi Bern dan WCT menggunakan subjek hak cipta dengan sebutan “ author ” atau penulis, “ right holder ” sebagai  subjek  hak  cipta  dalam  perjanjian TRIPs, dan “ performances ” dan ” producer of phonogram ” sebagai subjek hak cipta dalam WPPT.  Sedangkan  dalam  UU  Hak  Cipta No.28 Tahun 2014 mencantumkan semua yaitu “pencipta”, “pemegang hak cipta”, “produser rekaman suara”, “pelaku pertunjukkan”, serta “lembaga  penyiaran”.  Pencantuman  semua subjek di dalam UU Hak Cipta No.28 Tahun
Fitri Murfianti : Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital
2014 merupakan upaya penyesuaian terhadap semua konvensi internasional sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap upaya ratifikasi atas semua konvensi tersebut.
a.  Metode Three-Step Test sebagai Metode Pembatasan
Peraturan Hak Cipta di Indonesia telah jelas  diatur  di  dalam  UU  Hak  Cipta  No.28 Tahun 2014 dan Indonesia merupakan negara yang turut serta dalam berbagai kegiatan serta perjanjian  internasional.  Di  dalam  peraturan international  hak  cipta,  khususnya  dalam Konvensi Bern, Perjanjian TRIPs, WCT dan WPPT, telah lama diatur mengenai three-step test sebagai  metode  pembatasan. Three-step test sendiri merupakan suatu klausa yang terdapat di dalam peraturan internasional yang berfungsi untuk menguji suatu pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dapat diterapkan di  negara-negara  yang  tergabung  di  dalam peraturan internasional tersebut. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai three-step test telah  diatur  mengenai  pembatasan  hak  cipta sekaligus merupakan hasil pengujian itu sendiri. Three-step test terdiri dari tiga langkah pengujian yaitu, Pertama, suatu karya satra dan seni dapat diperbolehkan untuk direproduksi di  suatu  kondisi  atau  kasus-kasus  tertentu. Kedua, selama reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan yang wajar dari sebuah karya, serta Ketiga, selama tidak merugikan kepentingan pencipta / pengarang. Semuanya diatur secara parsial dan keseluruhan di dalam pembatasan hak cipta di Indonesia. Pembatasan Hak Cipta dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan moral, agama, ketertiban umum, kesusilaan, pertahanan dan keamanan negara.
Dengan diaturnya three-step test di dalam UU Hak Cipta Indonesia, bukan berarti bahwa Indonesia telah sepenuhnya harmonis dengan  peraturan  hak  cipta  internasional. Terdapat dua jenis perbedaan antara pembatasan dan pengecualian hak cipta di dalam peraturan
internasional apabila dilihat dari segi ruang lingkup perlindungan serta objek yang dilindungi,  yakni  secara  konvensional  dan lingkungan digital. Ruang lingkup serta objek secara  konvensional  diatur  dalam  Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPs, karena keduanya belum mengatur adanya perlindungan di dalam lingkungan  digital  atau  ciptaan  yang  dibuat secara  digital.  Sedangkan  untuk  WCT  dan WPPT,  keduanya  telah  mengatur  mengenai ruang lingkup serta ciptaan yang dibuat secara digital.

## b.  Technological Protection Measure sebagai Pembatasan Hak Cipta Digital
Dalam  Penjelasan  Umum  Undang- Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak Cipta, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variable, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.
Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang meiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta yakni internet. Dengan adanya internet, setiap orang bisa secara bebas mengakses data melalui mesin pencari. Salah satu akses yang sering digunakan yakni mengunggah karya cipta. Seseorang dapat secara bebas untuk menggunakan karya cipta itu yang akhirnya dapat menimbulkan pelanggaran.
Dari kondisi demikian, dari sisi hukum, fenomena internet sangat jelas berpengaruh terhadap model pengaturan hukum di internet. Penerapan hukum saat ini pada kenyataannya masih banyak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan itu antara lain sangat dibatasi oleh yurisdiksi dan sangat bergantung dengan hal-hal  yang  sifatnya  formal  (Mertokusumo, 2000:87).  Kelemahan  yang  dimiliki  oleh hukum konvensional saat ini menunjukkan juga kompleksitas dari objek yang diatur
(Riswadi, 2009:56). Kompleksitas pengaturan ini, melahirkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah hak cipta. Menurut Asril Sitompul,  ada  2  (dua)  kategori  hak  cipta  di internet  yakni  Pertama,  hak  cipta  atas  isi ( content ) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, review, program atau bentuk lainnya yang sejenis. Kedua, hak cipta atas nama alamat situs web dan alamat surat elektronik atau email dari pelanggan jasa internet.
Lahirnya internet tanpa didasari mengubah pola perilaku manusia serta hubungannya antar manusia.  Pola  perilaku  tersebut  antara  lain internet gambling , music download , digital image download dan internet copying . Internet copying merupakan tindakan memperbanyak informasi berupa tulisan atau artikel yang dilakukan  baik  secara  legal  maupun  ilegal. Dengan pengertian ini, internet copying pada hakekatnya tidak selalu merupakan suatu tindakan yang dibenarkan, tetapi sangatlah mungkin merupakan tindakan melawan hukum.
Fenomena internet copying dapat dijadikan contoh pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun pada dasarnya tidak selalu diakhiri dengan tindakan komersialisasi, tetapi tetap merugikan si pencipta karena dapat dilakukan perubahan nama penulis dan isi ( content ) dari tulisan atau artikel. Menurut UU No.28 Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta,  internet copying termasuk dalam kategori penggandaan. Yaitu suatu proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Untuk meminimalisir kerugian,  teknologi  berupa  pencantuman label hak cipta pada setiap karya digital dapat dijadikan pilihan proteksi.
Menurut Suhono, dkk, bahwa kerangka pelabelan hak cipta pada data digital sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi sebagai berikut :
a.  Header Marking , dengan memberikan keterangan atau informasi hak cipta pada header dari suatu data digital.
b.  Visible Marking , dengan memberikan tanda hak cipta pada digital secara eksplisit.
c.  Encryption , mengkodekan data digital ke dalam representasi lain yang berbeda dengan representasi aslinya dan memerlukan sebuah  kunci  dari  pemegang  hak  cipta untuk mengembalikan ke representasi aslinya.
d.  Copy Protection , memberikan proteksi pada data digital dengan membatasi atau dengan memberikan proteksi dengan sedemikian lupa sehingga data digital tersebut tidak dapat dipublikasikan.
Berkaitan dengan permasalahan internet copying , salah satu proteksi yang tepat untuk memberikan perlindungan adalah dengan teknologi Encryption .  Metode Encryption dapat ditemukan dalam suatu teknologi yang disebut Technology Protection Measure , yang merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi materi dari suatu hak cipta.
Technology Protection Measure merupakan sebuah perangkat lunak ataupun komponen yang digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi materi dari hak cipta, seperti misalnya menggunakan enkripsi kode software dan password . Technology Protection Measure diciptakan  untuk  mengamankan integritas, menjaga kerahasiaan, dan otentifikasi dari sebuah karya cipta yang berbentuk internet. Technology Protection Measure digunakan oleh  pemilik  hasil  ciptaan  intelektual  untuk melindungi  ciptaannya  dari  pelanggaran  dan penggunakan yang tidak semestinya (dilansir dari Review of Technological Protection Measures Exceptions , Canberra, Australia: 2006, Page 8). Apabila memperhatikan karakteristik dan kegunaan Technology Protection Measure
Fitri Murfianti : Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital
sebagai salah satu teknologi yang dapat memberikan perlindungan pada ciptaan. Maka hendaknya Technology Protection Measure dapat diterapkan dalam sebuah aturan agar dapat lebih menjamin perlindungan hukum.
Di Indonesia, pengaturan mengenai Technology Protection Measure sebagai sebuah teknologi yang dapat memberikan perlindungan terhadap ciptaan dapat dilihat di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun dalam  Undang-undang  Hak  Cipta  tersebut belum  dijelaskan  secara  eksplisit  mengenai metode dan penggunaannya, namun dapat dikualifikasikan  kedalam  pengaturan  tentang sarana  kontrol  teknologinya.  Sarana  kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan pleh  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  pemilik hak terkait dan yang dilarang oleh perundang- undangan.
Perlindungan  melalui Technology Protection Measure dapat digunakan dengan cara menerapkan password dan metode kriptografi pada  sebuah  konten  hak  cipta.  Salah  satu metode kriptografi dalam Technology Protection Measure dapat ditemukan dalam jenis Access Control Technology Protection Measure . Kriptografi  memungkinkan  komunikasi informasi dengan cara menyamarkan, sehingga muatan isi materinya tersembunyi dari pihak- pihak yang tidak sah untuk mengakses (Risher, 2000).
Bila pemegang hak cipta menerapkan Technology Protection Measure dengan metode ini, maka seseorang tidak dapat melakukan internet copying atau tindakan lain dengan maksud buruk, bahkan untuk kegiatan yang komersial. Sehingga hak eksklusif bagi pemegang  hak  cipta  dapat  lebih  terjamin perlindungannya.
Pembatasan  perlindungan  hak  cipta memiliki konsekuensi bila penggunaan, pengambilan, penggandaan dan pengubahan
suatu  ciptaan  atau  produk  dapat  dilakukan sesorang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislatif dan peradilan. Penggunaan Technology Protection Measure yang bermaksud melindungi konten hak cipta melalui metode password atau metode kriptografi, akan menghambat kepentingan pengguna  hak  cipta  yang  memang  benar- benar  menggunakan  konten  hak  cipta  untuk kepentingan pendidikan atau kepentingan non komersial lainnya.
Technology Protection Measure memang dapat memberikan perlindungan kepada pihak  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta, namun mengurangi akses pihak user, sehingga menguntungkan pihak pencipta atau pemegang hak  cipta,  namun merugikan pihak user , terutama bila digunakan untuk kepentingan pendidikan, pengajaran ataupun penelitian.
c.  Creative Commom sebagai Alternatif Perlindungan Hak Cipta Digital
Seperti dikutip dari situs resmi creativecommons.org ,  lisensi  hak  cipta Creative Commons dan alat-alatnya membentuk keseimbangan dalam pengaturan tradisional yang  ada  pada  hukum  hak  cipta.  Lisensi  ini memberikan setiap orang, dari pencipta individu sampai dengan perusahaan dan lembaga besar, cara sederhana standar untuk memberikan izin hak cipta atas ciptaan kreatif mereka. Kombinasi dari Creative Commons merupakan kumpulan komunitas digital yang luas dan berkembang, kolam konten yang dapat disalin, didistribusikan, digubah, dan dibuat ciptaan turunannya, dan semua dalam batas-batas hukum hak cipta.
Seluruh lisensi Creative Commons memiliki  banyak  fitur  penting  yang  serupa. Setiap  lisensi  membantu  para  pencipta  tetap memegang hak cipta walau mengizinkan orang lain untuk menyalin, menyebarluaskan, dan menggunakan  ciptaan  mereka,  paling  tidak untuk kepentingan non komersial. Setiap lisensi
Creative Commons juga menjamin para pencipta mendapatkan kredit yang pantas atas ciptaan mereka.  Setiap  lisensi Creative Commons dapat digunakan di seluruh dunia dan berlaku sepanjang  masa  berlaku  hak  cipta  (karena mereka dibuat berdasarkan aturan hak cipta). Fitur tersebut merupakan titik pangkal lisensi, dan pemberi lisensi dapat memberikan izin tambahan saat memutuskan batasan lain untuk setiap orang yang menggunakan ciptaan mereka.
Di dalam konsep lisensi Creative Commons terdapat 6 (enam) variasi bentuk lisensi dan setiap bentuk memiliki akibat hukum baik bagi pencipta ( lisensor ) maupun pengguna ( lisensee ).  Bentuk  dari  lisensi Creative Commons antara lain :
a) Lisensi Atribusi / CC BY
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan  turunan,  bahkan  untuk  kepentingan komersial,  selama  mereka  mencantumkan kredit  kepada  Pencipta  atas  ciptaan  asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi.
b) Lisensi Atribusi - Berbagi Serupa / CC BY-SA
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan  turunan  bahkan  untuk  kepentingan komersial,  selama  mereka  mencantumkan kredit kepada Pencipta dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa. Lisensi ini seringkali disamakan dengan lisensi “ copyleft ” pada  perangkat  lunak  bebas  dan  terbuka. Seluruh ciptaan turunan dari ciptaan Pencipta
akan memiliki lisensi yang sama, sehingga setiap ciptaan turunan dapat digunakan untuk kepentingan komersial. Lisensi ini digunakan oleh Wikipedia , dan direkomendasikan untuk materi-materi yang berasal dari penghimpunan materi Wikipedia dan proyek dengan lisensi serupa.
c) Lisensi Atribusi - Tanpa Turunan /

## CC BY-ND
Lisensi ini memungkinkan orang lain menggunakan kembali karya untuk tujuan apa pun, termasuk secara komersial. Namun tidak dapat dibagikan dengan orang lain dalam bentuk yang disesuaikan, dan kredit harus diberikan kepada Pencipta.
d) Lisensi Atribusi - Non Komersial / CC BY-NC
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan  membuat  ciptaan  turunan  bukan  untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan  kredit  kepada  Pencipta  dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.
e) Lisensi Atribusi - Non Komersial - Berbagi Serupa / CC BY-NC-SA
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan  turunan  bukan  untuk  kepentingan komersial,  selama  mereka  mencantumkan kredit kepada Pencipta dan melisensikan ciptaan
Fitri Murfianti : Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital
turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.
f) Lisensi Atribusi - Non Komersial -
Tanpa Turunan / CC BY-NC-ND
Lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat dari enam lisensi utama, hanya mengizinkan orang  lain  untuk  mengunduh  ciptaan  dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada Pencipta, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara  apapun  atau  menggunakannya  untuk kepentingan komersial.
2. Perlindungan HAKI terhadap Karya Seni di Era Digital

## a.  Perlindungan HAKI terhadap Karya
Seni Tari di Era Digital
Tari sebagai suatu cabang kesenian pada dasarnya substansi pokoknya merupakan gerak dan ritme, gerak dalam pandangan John Martin merupakan pengalaman fisik yang paling elementer  dari  kehidupan  manusia.  Gerak tidak hanya terdapat pada denyutan-denyutan di seluruh tubuh manusia untuk tetap dapat memungkinkan manusia hidup, tetapi gerak juga terdapat pada ekspresi dari segala emosionil manusia (Martin, 1965).
Karya cipta seni tari sebagai hasil kreatif - itas manusia dengan akal budinya Tidak serta merta tercipta begitu saja,  dengan  tenaga dan biaya yang dikeluarkan, Pada prinsipnya juga membutuhkan suatu adanya perlindungan dan penghargaan terhadap karya cipta  mereka. Se- cara umum, berdasarkan  teori, terbagidalam  4 (empat) macam. (Harjowidigdo, 2005)
· Pertama, Teori Reward , yang menyatakan bahwa kepada para penemu dan pencipta diberikan suatu penghargaan dan pengakuan.
· · Kedua, Teori Insentif , yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada para penemu dan pencipta yang telah berhasil melahirkan karya intelektualnya itu guna merangsang upaya atau kreatifitas menemukan dan mencipta lebih lanjut.
· Ketiga, Teori Risk yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya intelektual manusia itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko oleh  pihak  lain  untuk  me- refers atau mengembangkan lebih lanjut dari karya intelektual tersebut.
• · Keempat, Teori Public Benefit , atau Teori Economic Growth Stimulus , atau Teori More Things Will Happens , yang menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.
Perlindungan  hukum  yang  telah  ada  ini dirasa  cukup  baik  dengan  adanya  undang- undang  tentang  hak  cipta,  namun  terdapat beberapa  kekurangan  bahwa  dalam  undang- undang tersebut kurang menjelaskan mengenai ekspresi budaya tradisional dan perlu adanya sosialisasi bagaimana seni tari juga mendapatkan perlindungan secara hak cipta.
Pemerintah  Indonesia  melalui  Undang- Undang No. 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap seni tari tradisional yang dilakukan dengan cara membuat database terhadap kekayaan seni tari secara tersendiri. Kemudian bisa di share ke internet agar semua orang tahu mengenai kesenian tari tradisional itu tersebut asalnya dari Indonesia, tentang siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, dan sebagainya. (Atsar, 2007).

## b.  Perlindungan HAKI terhadap Karya Seni Sinematografi di Era Digital
Karya  sinematografi  atau  yang  lebih
dikenal dengan istilah film, merupakan bentuk dari seni audio visual yang timbul dari hasil pemikiran  seseorang  atau  intelektualitasnya. Ide yang timbul kemudian dikembangkan, diproduksi, dan akhirnya menghasilkan suatu karya nyata yang dapat dinikmati setiap orang. Karya  sinematografi  merupakan  bagian  dari objek  perlindungan  hak  cipta,  sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Secara internasional perlindungan yang diberikan pada karya sinematografi pada awalnya tercantum dalam Konvensi Bern yang menyatakan bahwa ekspresi karya sastra dan seni dilindungi, yang di dalamnya mencakup pula karya sinematografi. Karya sinematografi sebagai  bagian  dari  hak  cipta  mengalami perkembangan yang pesat, yang mana semakin tahun semakin mengalami peningkatan baik itu dari segi penonton ataupun sinematografi (Ni Made Rian Ayu, I Made Sarjana, 2018:4). Tetapi perkembangan ini rupanya tidak lantas menjadikan karya cipta dapat dilepaskan dengan adanya risiko yang membayangi.
Di Indonesia, karya sinematografi merupakan  objek  hak  cipta  yang  cukup tinggi diedarkan dalam internet melalui situs streaming dan unduh gratis. Suatu karya yang didistribusikan dan ditransmisikan ke dalam internet dapat dikategorikan sebagai suatu dokumen elektronik. Dalam Pasal 25 Undang- Undang ITE, menyatakan bahwa informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai bagian dari HKI berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Proses tersebut nyaris tidak memerlukan perantara fisik, karena semua prosesnya terjadi secara otomatis dari film yang berbentuk data dan diunduh melalui perangkat yang terkoneksi internet. Praktik ini turut memperluas sirkulasi film yang ditawarkan, terlebih lagi penonton tidak perlu untuk mendaftar sebagai member untuk dapat mengunduh dan menontonnya atau secara anonim. Dengan kata lain, setiap orang
yang mengunduh sulit untuk dimonitoring atau ditelusuri siapa saja yang mengunduh, film apa yang telah diunduh, serta film apa yang telah ditonton  secara streaming .  Penonton  tidak perlu membayar tiket untuk menonton film seperti pada bioskop atau membayar untuk berlangganan konten yang disediakan situs maupun aplikasi resmi untuk menonton film. Penonton  yang  biasanya  sering  menonton di bioskop seolah dihadapkan pada pilihan terbatas, tetapi kini penonton lah yang leluasa untuk menentukan film mana dan apa yang akan ditonton secara daring atau diunduhnya.
Perbedaan  biaya  yang  dibutuhkan untuk  mengakses  suatu  karya  sinematografi secara  daring  di  internet  menyebabkan  aksi pembajakan karya sinematografi terus merebak. Meskipun masyarakat setuju dengan tindakan pemerintah untuk memerangi aksi pembajakan, namun masyarakat sesungguhnya juga banyak diuntungkan dengan adanya situs-situs bajakan ini.  Di  Indonesia  ancaman  terhadap  konten pembajakan daring masih sangat tinggi, seperti pembajakan film. Menurut data terakhir yang dikeluarkan oleh United State Trade Representative (USTR) pada tahun 2018, Indonesia masuk dalam priority watch list . Artinya Indonesia merupakan negara dengan tingkat pelanggaran kekayaan intelektual yang  cukup  besar.  Berdasar  penjelasan  yang dikeluarkan USTR, camcording atau rekaman secara  ilegal  merupakan  sumber  utama  dari salinan film yang ada di internet, seperti film- film yang baru rilis di bioskop. Bahkan saat ini mudah untuk merekam secara sembunyi- sembunyi di bioskop untuk menghasilkan salinan digital yang bersih dengan audio yang baik yang dapat dengan cepat didistribusikan secara daring. Versi bajakan dari film sangat mungkin beredar saat film yang dibajak masih tayang di bioskop (United States Trade Representative, 2018:24-25).
Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan
Fitri Murfianti : Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital
dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Pemerintah  melakukan  himbauan  kepada masyarakat melalui tempat pertunjukan (bioskop) yang umumnya akan diberikan peringatan untuk tidak melakukan perekaman atau pengambilan gambar atas suatu film yang sedang tayang. Selain itu perlindungan hukum bagi pencipta dilakukan dengan memberikan sanksi secara administratif kepada situs web yang melakukan pelanggaran hak cipta. Kerja sama  dilakukan  pemerintah  dengan  pihak- pihak terkait yang dalam hal ini membidangi hukum dan komunikasi. Pihak yang turut andil adalah  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasar Pasal 56 Undang-Undang Hak  Cipta,  Menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika dapat melakukan penutupan konten dan/atau akses pengguna yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik.
Pada  tahun  2019  total  sebanyak  348 bermuatan pelanggaran hak cipta diblokir oleh pemerintah (https://trustpositif.kominfo.go.id/ diakses 7 Agustus 2019). Namun hingga saat ini, masih terdapat beberapa situs penyedia layanan film bajakan yang masih dapat diakses, yaitu lk21.li, indoxxi.bz, dunia21.me, icinema3satu. net, grandxxi.tv, ganool.watch, nontonindoxx1. com, dan duniafilm21.com . Salah satu sampel situs penyedia layanan film bajakan adalah situs indoxxi.bz yang justru telah menduduki peringkat ke dua puluh dua sebagai situs yang paling banyak diakses di Indonesia dan  menduduki  peringkat  ke  527  dunia. (https://www.similarweb.com/website/indoxxi. bz#overview, diakses 2 Agustus 2019).
Menurut Ahmad  M.  Ramli,  masalah pembajakan lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta  sebagai  perwujudan  penghargaan  bagi pencipta. Penjelasan kepada masyarakat akan hal ini tidaklah mudah dan harus dilihat secara komprehensif. Hukum hak cipta memberikan keseimbangan akan hak dan kewajiban, serta
berdasarkan asas kesetaraan, persaingan yang sehat,  dan  kesamaan  kesempatan.  Sehingga sudah  sepatutnya  masing-masing  pihak melakukan haknya sesuai dengan kedudukannya (Ramli, 2005: 78).
Dalam penegakan perlindungan hukum bagi pencipta aspek yang paling berpengaruh adalah pendekatan sosial kultural. Hal ini dapat meminimalisasi pelanggaran dan tindakan yang  meresahkan  dalam  bidang  hak  cipta akibat  penggunaan  internet  yang  meningkat. Dengan adanya kesadaran sosial kultural akan  perlunya  internet  dimanfaatkan  secara positif dan otomatis akan dapat menekan pelanggaran hak cipta. Bahkan menurut Budi Agus  Riswandi,  dengan  adanya  kesadaran sosial kultural yang tinggi dalam pemanfaatan teknologi, maka hukum menjadi kurang begitu diperlukan. Hal ini karena masyarakat dengan sadar akan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan dengan tetap menjunjung sikap penghargaan kepada orang lain (Riswadi, 2009: 65).
Masuknya  karya  sinematografi  sebagai salah satu objek yang mendapat perlindungan hak  cipta  merupakan  langkah  nyata  adanya perlindungan hukum terhadap dunia perfilman, khususnya  pada  pencipta.  Pemerintah  telah melakukan upaya perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi melalui peraturan dan undang-undang. Hal ini telah disesuaikan dengan kondisi digitalisasi pada era revolusi industri yang telah menggeser pola pelanggaran hak cipta dari konvensional menjadi elektronik melalui jaringan internet.
c.  Perlindungan  HAKI  terhadap  Karya Seni  Musik  dan  Lagu  di  Era Digital Pesatnya  perkembangan  kemajuan teknologi dewasa ini ternyata telah membuat tingginya  maraknya  pembajakan  karya  cipta lagu.  Penggunaan  sarana  digital  seolah-olah mempermudah dalam pendistribusian produk bajakan di bidang karya cipta. Dengan peralatan canggih seperti sekarang, proses penggandaan
produk bajakan tidak lagi menjadi rumit. Pelaku pembajakan relatif mudah menggandakan produk karena tidak memerlukan ruang yang luas. Akibatnya sulit bagi penegak hukum untuk mendeteksinya.
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), perkiraaan potensi kerugian bagi industri itu luar biasa besarnya. Begitu Juga dengan kerugian bagi pemasukan ke kas negara karena hilangnya potensi pemasukan pajak. Pada periode 1996- 2007, ASIRI  menyatakan  jumlah  peredaran produk rekaman lagu ilegal dalam format cakram optik diperkirakan mencapai 200 juta keping per tahun. Dari total peredaran produk bajakan  itu, ASIRI  memperkirakan  potensi kerugian bagi industri rekaman selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir mencapai Rp80 triliun.  Sementara  itu,  akumulasi  kehilangan pemasukan kas negara mencapai Rp8 triliun.
Sebagian  besar  pelanggaran  hak  cipta sebuah  karya  cipta  lagu,  terfokus  terhadap pembajakan karya lagu melalui format media MP3. MP3 adalah sebuah singkatan dari Motion Picture Expert Group, Layer 3 yang merupakan format encoding suatu data audio yang bertujuan untuk mereduksi dan melakukan kompresi sejumlah data dalam audio tersebut, namun tetap memiliki kualitas audio sama dengan yang tidak mengalami kompresi (dilansir dari http:// www.wikipedia.org/wiki/mp3). Sebagai contoh, suatu data audio yang disimpan dalam format lain membutuhkan space sebesar 50 megabyte , sedangkan apabila menggunakan format MP3, space yang dibutuhkan hanya seperlimanya saja, yaitu sekitar 5 megabyte (Fall, 2004: 2).
Faktor ukuran data dari MP3 yang hanya membutuhkan space yang sedikit dari sebuah hardisk dan semakin maraknya diseminasi atau pertukaran data di internet yang dipacu semakin tingginya kecepatan transfer data di Internet, telah menyebabkan terjadi penyebaran data MP3 yang begitu pesat. Penyebaran yang begitu pesat ini menimbulkan suatu isu penting seputar MP3,
yaitu aspek legalitas dari MP3 khususnya terkait dengan hak cipta.
Awal perkembangannya, kualitas suara musik atau lagu yang asli berbeda dengan kualitas lagu atau musik yang hasil bajakan. Namun  dengan  adanya  teknologi  konversi digital seperti adanya MP3, penurunan kualitas suara pada produk bajakan bisa diminimalisir, bahkan kualitas suara produk bajakan setara dengan kualitas suara pada CD orisinal (dilansir dari www.kompas.com/ kompas-cetak/0211/05/ dikbud/pemb30.htm, diakses 3 Agustus 2019). Selain itu harga sebuah keping MP3 illegal atau bajakan jauh lebih murah dari harga keping CD orisinal.  Sebagai  perbandingan,  harga  suatu keping MP3 illegal yang mampu memuat lebih dari seratus lagu berkisar lima ribu rupiah hingga sepuluh ribu rupiah, dibandingkan dengan MP3 bajakan yang beredar dengan harga lima ribu rupiah  perkeping.  Kedua  faktor  ini  lah  yang menyebabkan pembajakan MP3 di Indonesia semakin  marak.  (dilansir  dari  www.kompas. com/kompas-cetak/  0605/15/Jabar/2080.htm, diakses 3 Agustus 2019).
Untuk menekan laju pembajakan dan atau  peredaran  MP3  bajakan  di  Indonesia perlu adanya law enforcement yang kuat dan tegas oleh aparat penegak hukum, Salah satunya melalui perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan terhadap MP3 dalam sudut pandang hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dapat kembali dipandang dari dua sisi yaitu form dan substance -nya.  Dari  sisi form -nya perlindungan  hak  cipta  ditujukan  pada  MP3 sebagai software ,  sehingga  MP3  memenuhi unsur sebagai Program Komputer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta.
Pengalihwujudan suatu karya cipta untuk tujuan komersil yang dilindungi oleh hak cipta harus  berdasarkan  izin  dari  Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta, sehingga apabila proses pengalihwujudan lagu atau musik menjadi lagu atau musik digital tanpa seizin dari Pencipta
Fitri Murfianti : Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital
atau  Pemegang  Hak  Cipta,  hasil  konversi tersebut dianggap telah melanggar hak cipta, hal ini disebabkan, proses pengalihwujudan atau konversi dari suatu karya cipta sudah merupakan proses perbanyakan dari karya cipta itu sendiri.
Hak  Cipta  merupakan  hak  eksklusif bagi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu  ciptaan  dilahirkan  tanpa  mengurangi pembatasan  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian, apabila pengalihwujudan yang menyebabkan adanya  perbanyakan  terhadap  suatu  ciptaan tanpa  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak cipta, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UUHC.
Meskipun  MP3  tidak  bisa  dilindungi dengan  Hak  Paten,  MP3  baik  secara form maupun  secara  substansinya  telah  mendapat perlindungan hukum yaitu dengan adanya perlindungan terhadap hak cipta dari ciptaan MP3  tersebut.  Permasalahan  terkait  MP3 illegal di Indonesia yang lebih banyak terjadi adalah pengalihwujudan musik dan lagu yang menyebabkan terjadinya perbanyakan ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan permasalahan hak cipta terkait form dari software MP3 itu sendiri tidak banyak terjadi, hal ini antara lain disebabkan software MP3  memang  dilisensikan  sebagai free software yang artinya diperbolehkan untuk didistribusikan atau di salinkan secara gratis.
d. Perlindungan HAKI terhadap Karya Fotografi di Era Digital
Konsep  hak  cipta  di  Indonesia  tanpa didaftarkan pun tetap dilindungi berbeda dengan merek,  paten  dan  desain  industri.  Fotografi, masuk dalam kategori hak cipta (Pasal 40 UU 28 tahun 2014) yang oleh karenanya mendapatkan perlindungan  secara  otomatis  sekalipun  tak pernah didaftarkan. Berbeda dengan sistem di Amerika Serikat (AS) yang perlu pendaftaran
untuk mendapatkan „ copy right’, agar atas setiap ciptaan yang dikomersilkan oleh bukan penciptanya memperoleh nilai kompensasi yang lebih besar ketimbang ciptaan yang tak memiliki copy right.
Bentuk  penggandaan  dari  suatu  karya fotografi, dapat juga berbentuk duplikasi suatu foto dalam bentuk lukisan. Praktik demikian juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak  cipta  atas  karya  fotografi.  Foto  (atau gambar) termasuk karya yang secara otomatis akan dilindungi hak cipta begitu terwujud. Hal ini  mengacu  pada  Pasal  12 Ayat  1  Undang- Undang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta memberi sejumlah hak ekslusif kepada pencipta gambar untuk melaksanakan perbanyakan, perubahan, dan melarang orang lain melaksanakan tindakan- tindakan  tersebut  tanpa  seizinnya.  Dengan kata lain, jika kamu menggunakan foto atau gambar dari internet untuk menghiasi konten blog atau yang lainnya tanpa seizin pemegang hak cipta, aktivitas tersebut dapat digolongkan sebagai  pelanggaran  hak  cipta. Terlebih  jika kamu melakukan modifikasi gambar tersebut. Ancamannya  bisa  berupa  pidana  atau  dalam bentuk denda.
Meski begitu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur pembatasan hak eksklusif pencipta. Tujuannya untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta  sekaligus  memberikan  manfaat  kepada masyarakat. Beberapa pembatasan tersebut di antaranya adalah untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah.  Jadi,  selama  dilakukan  terbatas untuk aktivitas yang bersifat nonkomersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, mencantumkan sumber, maka tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
Agar terhindar dari kasus penyalahgunaan hak cipta, pengguna perlu membekali diri dengan pengetahuan  tentang  hak  cipta  foto  di  ranah digital. Bahkan, foto dengan lisensi Creative Commons , yang selama ini dianggap “aman”
untuk digunakan secara bebas, ternyata terdiri dari beberapa kategori yang tidak semuanya bisa kamu gunakan dan bagikan sembarangan.
Sekarang telah ada lebih dari 227 juta foto  berlisensi  CC  yang  tersedia  di  ranah digital. Sebanyak tiga puluh persen di antaranya bisa  digunakan  untuk  keperluan  komersial. Di beberapa situs berikut ini, pengguna bisa menemukan banyak foto atau gambar berlisensi CC:
· Wikimedia Commons
· Flickr: Creative Commons
· Pexels
· Unsplash
· Pixabay
· Max Pixel
Dengan mengetahui lisensi foto digital, pengguna bisa menghindari risiko terjadinya pelanggaran hak cipta.
e. Perlindungan HAKI terhadap Karya Desain Intellectual Property di Era
Digital
Pencurian,  penjiplakan  dan pembajakan karya  desain  semakin  sering dilakukan di beberapa  tahun  belakangan  ini.  Pelakunya sendiri, entah mengapa seakan punya keberanian amat  besar  dengan  men- discredit desainer aslinya. Bahkan, pelaku dari kejadian-kejadian menyedihkan ini bukan hanya dari desainer ke desainer lain, namun sering juga dilakukan perusahaan-perusahaan  besar  dalam  rangka meraup keuntungan secara cuma-cuma (tanpa meng- hire desainer itu atau membayar atas hak karyanya).
Hak cipta otomatis muncul saat karya itu dibuat. Desainer bahkan tidak perlu mendaftarkan haknya di mana-mana supaya hak itu diakui.
Cukup  wujudkan  karyanya  secara  nyata. Konsekuensinya, ide tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Kalau ada yang menjiplak sebuah ide, desainer tidak bisa menggunakan hak cipta untuk melawan si penjiplak. Yang terpenting, selalu waspada dalam berbagi ide dan selalu wujudkan ide dalam sebuah bentuk nyata supaya hak ciptanya muncul, minimal dalam bentuk sketsa atau tulisan.
Pemerintah  melalui  Dirjen  Kekayaan Intelektual memfasilitasi pencatatan hak cipta, sehingga desainer bisa memiliki surat „sakti‟ yang menyatakan bahwa desainer tersebut adalah pemegang hak cipta yang sah dari suatu karya cipta tertentu. Tapi, meskipun desainer belum  mencatatkan  hak  ciptanya,  mereka tetap berhak untuk menegur, menggugat, dan menuntut  orang-orang  yang  menyalahi  hak ciptanya.  Desainer  bisa  minta  mereka  untuk menghentikan kegiatan pelanggaran mereka, atau mengajak kerja sama resmi supaya bisa menikmati keuntungannya juga. Jika mereka tidak mengindahkan teguran, desainer bisa menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana.  Untuk  media  sosial,  kita  bisa report posting- an mereka yang memuat karya kita dengan alasan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sayangnya tidak semua media sosial memfasilitasi pelaporan ini.
Tuangkan ide dalam suatu wujud yang nyata.  Bubuhkan  nama,  tahun,  dan  tempat pembuatan pada karya cipta, supaya jelas siapa pemegang  hak  ciptanya,  kapan  dan  di  mana karya  ini  dibuat.  Kalau  sedang  ada  uangnya, catatkan  hak  cipta  karya  desain  di  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Masa berlaku hak cipta berbeda-beda, tergantung dari jenis karya ciptanya.  Misalnya  untuk  buku,  gambar,  dan musik, hak cipta berlaku hingga 70 tahun setelah penciptanya wafat. Sedangkan untuk, misalnya, fotografi dan film, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman karya. Pengumuman adalah  pembacaan,  penyiaran,  pameran,  suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik/non-elektronik atau melakukan dengan
Fitri Murfianti : Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital
cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
Dikutip dari ulasan seorang desainer, Tara Honor (2012) di situs business.tutsplus.com , dalam industri apa pun, akan selalu menghadapi risiko ketika sebuah kerja keras yang dibangun dalam  membuat  sebuah  karya  desain  tiba- tiba  dicuri  dan  digunakan  tanpa  mendapat kompensasi  apapun.  Memang  hal  tersebut merupakan sebuah risiko bisnis, tetapi dengan sedikit  pendidikan  dan  perencanaan  yang matang, hal tersebut dapat dihindari dengan melindungi karya desain Intellectual Property (IP) yang diciptakan oleh para perancang atau desainer sehingga memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menghindari pencurian IP.

## Kesimpulan
Meninjau pada pandangan para sarjana hukum (doktrin) yang berkembang, maka dalam hukum ditemukan sebuah pandangan kewajaran penggunaan atau fair use yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran, dengan syarat penggunaan karya cipta dilakukan secara wajar yang tidak merugikan secara ekonomis dan moral kepada si pencipta karya. Hal ini dapat ditemukan dalam UU  Hak  Cipta  No.28  Tahun  2014  Tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, apabila  penggunaan  karya  cipta  orang  lain, digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau pembuatan salinan cadangan program komputer (pemilik), yang hanya untuk dipergunakan sendiri, atau dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si pencipta.
Apabila  meninjau  pada  hukum  yang berlaku di Amerika Serikat sebagai perbandingan dan tolak ukur bagi hukum sebagian besar negara-negara, maka US Copyright Act telah memberikan  ukuran  yang  cukup  jelas,  yang dapat dijadikan sebagai faktor penentu untuk
menilai bahwa, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta.
Penggunaan karya cipta yang memiliki tujuan  untuk  kegiatan  non-komersial  atau tujuan pendidikan, selain memiliki sifat  karya cipta, jumlah karya cipta dan substansi karya cipta yang digunakan, harus memiliki tingkat kewajaran (proporsional), yang tidak berakibat kerugian besar terhadap potensi pasar karya cipta  atau  berakibat  kerugian  besar  terhadap menurunnya nilai jual dari karya cipta tersebut. Pandangan  kewajaran  terhadap  penggunaan karya cipta, (fair use) yang telah berkembang di sebagian besar negara telah memberikan kebebasan penggunaan dan perbanyakan secara terbatas kepada para perseorangan, dengan salah satu syarat yakni non-komersial.
Perlu  diketahui  bahwa    perlindungan terhadap  Hak Cipta tidak terbatas pada  karya seni  yang  telah  diproduksi  dan  dipasarkan secara  meluas,  tetapi perlindungan Hak Cipta juga meliputi seluruh karya (foto, musik, video, aplikasi, software hingga e-book) yang telah kita ciptakan sendiri, tanpa perlu memproduksi dan memasarkan secara masal. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU Hak Cipta No.28 Ta h u n 2014  yang menjelaskan bahwa, sifat Hak Cipta merupakan  hak  eksklusif  bagi  si  pencipta atau  pemegang  Hak  Cipta  untuk mengumum- kan  atau  memperbanyak  ciptaannya,  yang timbul  secara  otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka :
Harjowidigdo,  Rooseno.  2005. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman. Jakarta:  Perum  Percetakan Negara Republik Indonesia
Martin, John. 1965. The Modern Dance . New York:  Dance  Horizons,  Inc,  Margono, Suyud. 2010. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual . Bandung:
Nuansa Aulia Mertokusumo,  Sudikno.  2000. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia . Yogyakarta: Liberty
Ramli, Ahmad M. 2005. Film Independen dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman  Indonesia .  Bandung:  Ghalia Indonesia.
Riswandi, Budi Agus. Sumartiah, Siti. 2006. Masalah - Masalah HAKI Kontemporer . Yogyakarta: Gitanagari
R i s w a n d i ,   B u d i   A g u s .   2 0 0 9 .
Hak Cipta  d i   I n t e r n e t :
Aspek  Hukum dan Permasalahannya di
Indonesia . Yogyakarta: FH UII Press
Riswandi, Budi Agus. 2017. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti

## Jurnal :
Abdul Atsar,  2007,  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pengetahuan  Dan  Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017 Tentang  Pemajuan  Kebudayaan  Dan Undang-Undang  No.  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum

## Universitas Diponegoro
C,  Risher.  2000. Tecnological Protection Measures (Anti Circumvention Devices) and their Relation Exceptions to Copyright in the Electronic Environment. Paper presented to the IPA Copyright Forum, Frankfurt Book Fair, 20 October 2000
Ni  Made  Rian Ayu  Sumardani  dan  I  Made Sarjana.  2018.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait  Pembajakan  Film  Pada  Situs Online”. Jurnal Kertha Semaya . Vol. 6,
No. 3, Mei 2018. Denpasar: Universitas Udayana.
Review of Technological Protection Measures Exceptions , Canberra, Australia:2006

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Website: http://www.creativecommons.org/ http://www.en.wikipedia.org/
Artikel Internet :
https://business.tutsplus.com/id/articles/how-to- protect-your-intellectual-property-from-theft- as-a-freelancer
https://www.similarweb.com/website/indoxxi. bz#overview
https://www.www.kompas.com/  kompas- cetak/0211/05/dikbud/pemb30.htm, diakses 3 Agustus 2019 https://www.www.kompas.com/kompas-cetak/ 0605/15/Jabar/2080.htm,  diakses  3 Agustus 2019
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/ Reports/2018%20Special%20301.pdf
United  States  Trade  Representative.  2018. Diakses 2 Agustus 2019