## FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA
(Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana)
Oleh: Sri Iin Hartini budenonce@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Yulianus Pabassing
yulianuspabassing@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri Supriyagung Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan  mengungkap  pelaku  tindak  pidana  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang menjadi  penghambat  bagi  pihak  kepolisian  dalam  menggunakan  sidik  jari  sebagai sarana  identifikasi  korban  dan  mengungkap  pelaku  tindak  pidana.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Kota  Jayapura  khususnya  di  Kantor  Kepolisian  Resort  Kota (POLRESTA)  Jayapura,  dan  Instansi  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A  Jayapura.  Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap  atau  membuktikan  korban  dan pelaku  secara  ilmiah. ldentifikasi  sidik  jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari  identifikasi  sidik  jari  adalah  temasuk  dalam  alat  bukti  keterangan  ahli  (yang memberikan  keterangan  dari  hasil  identifikasi).  Akibat  hukum  bagi  pelaku  /  terdakwa (yang  salah  identitas  akibat  salah  dalam  mengidentifikasi  sidik  jari  pada  saat penyelidikan  dan  penyidikan)  dalam  persidangan  yaitu  dakwaan  batal  demi  hukum (Pasal  143  ayat  3  KUHAP)  dan  dikembalikan  ke  Kepolisian  untuk  dilakukan  proses penyidikan  ulang  terhadap  kasus  yang  sama.  Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat bagi pihak kepolisian dalam  menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan  mengungkap  pelaku  tindak  pidana  adalah  :  (1)  faktor  di  TKP  yang  terdiri  dari  : cuaca  buruk,  binatang  buas  atau  mikroorganisme,  masyarakat  yang  merusak  TKP, kecerobohan  penyidik  atau  petugas  identifikasi,  tersangka  yang  merusak  TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.
Kata Kunci: Sidik Jari, Alat Bukti, Identifikasi

## A.  Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang berkembang
dimana dalam perkembangannya juga memegang tinggi  hukum  sebagai  alat  pengawas atau  pembatas.  Hal  ini  juga  berarti  di Indonesia  tidak  menginginkan  adanya negara  yang  berdasarkan  kekuasaan semata-mata. Penegasan tersebut sengaja  dituangkan  dalam  berbagai peraturan-peraturan  dan  norma-norma yang  dimaksudkan  agar  setiap  warga negara  Indonesia  menjadi  warga  yang sadar  dan  taat  hukum,  dan  mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin  kepastian  hukum  kepada setiap masyarakat.
Tinjauan yuridis yang
menggunakan  dasar-dasar  hukum,  teori
dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat  penting  dalam menemukan solusi  hukum  atas  suatu  masalah  yang hendak  dikaji.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  yang  dikemukakan  oleh  Paul Scholten  bahwa  “hukum  itu  ada  namun harus ditemukan”. 1 Dengan  semakin maju dan kompleksnya zaman dan
1 Satjipto  Rahardjo,2016. Keanekaragaman Hayati, Penerbit Citra Umbara, Jakarta . hlm 124
perubahan  yang  terjadi  di  segala penjuru, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan.
Masalah  hukum  seolah  menjadi salah  satu  fenomena  yang  tidak  pernah surut  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum  maka  meningkat  pula  kajian yuridis  yang  bertujuan  untuk  menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.
Penjatuhan  pidana  bukan  semata- mata  sebagai  pembalasan  dendam melainkan  tujuan  untuk  mempengaruhi perilaku  manusia  yang  sesuai  dengan aturan-aturan hukum, yang paling penting  adalah  pemberian  bimbingan dan pengayoman. 2 Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada  terpidana  sendiri  agar  menjadi insaf  dan  dapat  menjadi  anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan  gejala  sosial  yang  selalu dihadapi  oleh  masyarakat.  Adapun usaha  manusia  untuk  menghapus
2 Niniek Suparni 2007, Eksistensi Pidana Denda Dalam  Sistem  Pidana  dan  pemidanaan. Sinar grafika Jakarta. hlm 5
secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali  dilakukan  namun  hasilnya  lebih kepada  kegagalan.  Sehingga  usaha yang  dilakukan  oleh  manusia  yakni hanya  menekan  atau  mengurangi  laju terjadinya kejahatan.
Seperti  halnya  di  Kota  Jayapura, dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang  bukti  oleh  pihak  Kepolisian Resort (POLRES) Jayapura guna menetapkan  seorang  tersangka,  pada kasus  tindak  pidana  pencurian,  barang bukti  berupa  sidik  jari tersangka dijadikan  barang  bukti  dengan  nomor registrasi  barang  bukti  BB  /  143  /XII /2013  /  Reskrim,  Tanggal  17  Desember 2013.  Pada  kasus  lain  dimana  sidik  jari dijadikan  sebagai  daftar  barang  bukti oleh pihak Polda Papua guna mengungkap  seorang  korban,  pada kasus tindak pidana pembunuhan tersebut,  barang  bukti  berupa  sidik  jari korban  dijadikan  barang  bukti  dengan nomor  registrasi  barang  bukti  BB  /  298 /VI  /2013  /  Reskrim  ,  Tanggal  08  Juni 2013.
Letak  krusialnya,  dari  sidik  jari laten  yang  ditemukan  polisi  di  TKP tersebut,  polisi  melakukan  pemotretan sidik  jari  lalu  dibandingkan  dengan  data sidik  jari  dalam  file  kepolisian.  pada
waktu seseorang membuat SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) itulah sumber  data  yang  berharga  bagi  polisi untuk mencari data guna membandingkan  sidik  jari  di TKP dengan sidik jari orang-orang yang polisi curigai. Dalam ilmu daktiloskopi sidik jari dikatakan  identik  apabila  mempunyai minimal  12  titik  yang  sama  dalam  satu ruas jari, dan tidak perlu lengkap semua, bisa  kelingking  saja  atau  bisa  ibu  jari saja. 3
Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui;
1. Untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam  mengidentifikasi  korban dan  mengungkap  pelaku  tindak pidana.
2. Untuk  mengetahui  faktor-faktor yang  menjadi  penghambat  bagi pihak kepolisian dalam menggunakan  sidik  jari  sebagai sarana  identifikasi  korban  dan mengungkap pelaku tindak pidana.
3 Supardi,  dan  Syaiful  Anwar  .2002. Dasar- Dasar  Perilaku  Organisasi . Jogjakarta  :  UII Press. hlm 20

## B.  Metode Penelitian
Dalam  penulisan  ini  digunakan pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan yuridis  normatif,  yaitu  menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan.  Metode  penelitian  normatif ini  dilakukan  dengan  cara  menarik  asas Hukum  yang  ada  pada  Hukum  positif tertulis.  Selain  itu  dilakukan  penelitian terhadap  pengertian  dasar  sistematik Hukum  mengenai peristiwa Hukum atau hubungan  yang  terjadi  di  masyarakat dikaitkan  dengan  Undang-Undang  yang berlaku untuk peristiwa Hukum tersebut.Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang- undangan  yang  terkait  dengan  bahan- bahan  kepustakaan  untuk  mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan penilitian.
Penelitian dilakukan di Kota Jayapura khususnya di Kantor
Kepolisian  Resort  (POLRES)  Jayapura dan Instansi Pengadilan
Negeri
Jayapura.  Penentuan  lokasi  penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor-kantor tesebut tersedia data yang diperlukan  sebagai  bahan  analisis,  data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis pendekatan  kualitatif,  yaitu  pendekatan yang  digunakan  oleh  peneliti  dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan  responden  secara lisan  atau tulisan,  dan  juga  perilakunya yang nyata,  diteliti  dan  dipelajari  sebagai suatu yang utuh.
Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antar lain :
a.  Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
b.  Metode  ini  lebih  peka  dan  lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadappola- pola nilai yang dihadapi.
C.  Hasil Penelitian dan
Pembahasan
1.  Alat Bukti
Kekuatan  alat  bukti  atau  juga disebut  sebagai  efektivitas  alat  bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari  beberapa  faktor.  Sebut  saja  faktor itu  adalah  psiko-sosial  (kode  etika, kualitas  sikap   penegak   hukum,   dan hubungan  dengan  warga  masyarakat)
dan  partisipasi  masyarakat. 4 Salah  satu fungsi  hukum,  baik  sebagai  kaidah maupun  sebagai  sikap  tindak  atau perilaku  teratur  adalah  membimbing perilaku  manusia,  sehingga  hal  itu  juga menjadi  salah  satu  ruang  lingkup  studi terhadap hukum secara ilmiah.
Diformulasikan oleh Undang- undang  nomor  8  Tahun  1981  (KUHAP) adanya  5  (lima)  alat  bukti  yang  sah. Dibandingkan  dengan  hukum  acara pidana  terdahulu  yaitu  HIR  (Stb.  1941 Nomor  44),  ketentuan  mengenai  alat- alat  bukti  yang  diatur  oleh  KUHAP  ini mempunyai  perbedaan  yang  prinsip dengan HIR.
Susunan .alat-alat bukti dalam HIR dilukiskan  dalam  pasal  295  HIR.Alat bukti  sah  menurut  ketentuan  Pasal  295 HIR. 5 adalah:
(1)  Ketentuan saksi (kesaksian) (2)  Surat-surat (3)  Pengakuan, dan
(4)  Tanda-tanda atau
penunjukan.
Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP,  adalah:
(1) Keterangan saksi
(2) Keterangan ahli
(3) Surat-surat
(4) Petunjuk
(5) Keterangan terdakwa
Bila  dibandingkan  dengan  alat-alat bukti  yang  tercantum  dalam  HIR  (Pasal 295  HIR),  maka  alat-alat  bukti  yang disusun  oleh  KUHAP  lebih  banyak jumlahnya  dan  susunan  yang  berlainan. Yaitu  dengan  ditambah  alat  bukti “keterangan  ahli”  dan  susunan  atau urutannya  tidak  sama.  Dan  “Pengakuan terdakwa”  dalam  HIR  diganti  istilahnya dengan “keterangan  terdakwa”  pada KUHAP. 6
a.  Keterangan Saksi
Pasal 1 butir 27 KUHAP, Kansil dan Christine ST., 2002 :13) ditentukan :
“Keterangan  saksi  adalah  salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa  keterangan  dari  saksi mengenai  suatu  peristiwa  pidana yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat
4 Ratna  Nurul  Afiah,  1998, Barang  Bukti  dalam proses Pidana , Jakarta: Sinar grafika. hlm 40
5 Martimah Prodjohamirdjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hlm 106-107
6 Hetterziene  in  Landcsh  Regerment (HIR) juga terdapat  perihal  barang  bukti.  Dalam  Pasal  42 HIR.
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu”.
Mengenai  siapa  yang  disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUHAP, (Kansil  dan  Christine  S.  T.,  2002  :  13), ditentukan :
“Saksi  adalah  orang  yang  dapat
memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan  dan  peradilan  tentang suatu  perkara  pidana  yang  ia dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan ia alami sendiri”.
Pasal  1  butir  26  tersebut  diatas hanya menyebutkan tentang orang yang dapat memberikan keterangan.
Menyimak  klausula  ini,  tentu  ditafsirkan ada  orang-orang  tertentu  yang  tidak dapat  memberikan  keterangan  sebagai saksi.Memang  dalam  KUHAP  sendiri
telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian- pengecualian yang dimaksud antara lain diatur  dalam  pasal  168,  170  dan  171 KUHAP.
Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan  sumpah  merupakan  suatu keharusan  bagi  seorang  saksi  sebagai alat bukti.
Dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4)  KUHAP, ditentukan:
(3) Sebelum  memberi  keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah  atau  janji  menurut  cara agama  masing-masing,  bahwa ia akan memberikan keterangan yang  sebenar-benarnya  tidak lain daripada yang sebenarnya.
(4) Jika  Pengadilan  menganggap perlu,  seorang  saksi  atau  ahli wajib  bersumpah  atau  berjanji sesudah  saksi  atau  ahli  itu selesai memberikan keterangan.

## 2. Identifikasi korban atau pelaku kejahatan
"Tiada  suatu  kejahatan  tanpa meninggalkan bekas", istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik  dalam  melakukan  penyidikan. Proses  identifikasi  sidik  jari  hanya dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,
khususnya  penyidik  Kepolisian  unit Reserse  Kriminal  (Reskrim)  bagian ldentifikasi.  Pada  proses  ldentifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan  dilakukan  oleh  penyidik bagian  ldentifikasi  apabila  korban  dan pelaku  belum  diketahui  atau  masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui  identitasnya.  Jadi,  semua kasus (khususnya tindak pidana pembunuhan)  lebih  menekankan  untuk dilakukannya  proses  identifikasi  sidik jari.
Jadi,  identifikasi  sidik  jari  pelaku tidak  dapat  diungkap  apabila  tidak  ada bahan pembanding yaitu sidik jari orang- orang yang dicurigai berdasarkan keterangan  saksi  ataupun  berdasarkan data  di  Kepolisian.  Pihak  identifikasi pada khususnya mencari atau
mengungkap pelaku berdasarkan pembuktian ilmiah bukan dengan pengakuan ilmiah. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP, yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap  kasus  kejahatan  yang terjadi.  Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Bapak  Kasat  Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi
POLRESTA  Jayapura,  pada  hari  Senin, 7 November 2016.
Oleh sebab itu, pentingnya identifikasi  terhadap  korban  dan  pelaku agar  tidak  terjadi  kesalahan  ldentitas pelaku atau korban tidak dapat dibuktikan  hanya  dengan  pengakuan atau  keterangan  saksi  saja  tetapi  juga dengan pembuktian secara ilmiah, salah satunya  adalah  identifikasi  sidik  jari sebagai  sarana  identifikasi  yang  lebih mudah,  ekonomis  dan  akurat.  Alat  bukti keterangan  ahli  menjadi  petunjuk  bagi hakim dalam memutus suatu perkara. 7 ldentifikasi sidik jari terhadap korban  tindak  pidana  pembunuhan umumnya sebagai sarana untuk mengenal  atau  mengetahui,  mendata dan memproses korban untuk dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.  Dalam  hal  korban  tindak pidana pembunuhan yang tidak diketahui  identitasnya  (korban  yang diketemukan)  proses  identifikasi  sidik jari  dilakukan  demi  mengenal  identitas korban untuk dilaporkan kepada keluarganya dan untuk dilakukan visum/otopsi  terhadap  korban agar dapat dilanjutkan ke proses hukum
7 Tongat 2008, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang hlm 105
selanjutnya.  Dalam  hal  korban  yang sudah diketahui identitasnya pengambilan  sidik  jari  korban  berfungsi untuk  kelengkapan  berita  acara  dan sebagai sarana pembantu untuk memperjelas identitas korban.

## 3.  Faktor Penghambat
a. Sumber Daya Manusia
Petugas  identifikasi  juga  dapat menjadi kendala akibat salah mengidentifikasi  ( eror  in  persona )  di tempat kejadian perkara (TKP). Keprofesionalan seorang petugas
identifikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi yang dapat
mengakibatkan  terjadi  kesalahan  dalam penagkapan bahkan penjatuhan hukuman(Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Bapak  Kasat  Reskrim
POLRESTA
Jayapura an. AKP SETIAWAN  ATMOJO/  Staf  Identifikasi POLRESTA  Jayapura,  pada  hari  Senin, 7 November 2016).
b.  Hambatan di Tempat Kejadian Perkara ( TKP)
Hambatan  di  TKP  merupakan kendala  atau  masalah  yang  terjadi selama  proses  pengidentifikasian
berada  di  tempat  kejadian  perkara (TKP)  khususnya  dalam  mencari  sidik jari.  Hambatan-hambatan  yang  dihadapi pihak  identifikasi  sidik  jari  selama  di tempat  kejadian  perkara  (TKP)  antara lain :
i.  Iklim/Cuaca
Berdasarkan hasil wawancara penulis  dengan  Bapak  Kasat  Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP
SETIAWAN  ATMOJO/  Staf  Identifikasi
POLRESTA Jayapura,  pada hari  Senin,
7 November 2016). Salah satu hambatan  pengambilan  identifikasi  sidik jari  di  tempat  kejadian  perkara  (TKP) yaitu  iklim/cuaca.  Hal  ini  disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya  atau  kaburnya  sidik  jari  laten di  tempat  kejadian  perkara  (TKP), contohnya:  seseorang  menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk benda  tajam  ke  tubuh  korban  di  sekitar halaman  rumah  korban  ( outdoor ).  Polisi (petugas  identifikasi)  berupaya  mencari sidik  jari  tersangka  di  tempat  kejadian perkara  (TKP)  namun  akibat  hujan deras  sehingga  sidik  jari  pelaku  berupa jejak  kaki  menjadi  kabur  sehingga menyulitkan  petugas  identifikasi  untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari
berupa  jejak  kaki  di  tempat  kejadian perkara (TKP).
ii.  Hewan/Binatang
Hambatan  juga  bisa  datang  dari hewan/binatang. Hambatan dari hewan/binatang  ini  berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme (bakteri)  yang  merusak  tempat  kejadian perkara  (TKP)  dengan  cara  mecabik- cabik; menggerogoti. tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi  sulit  untuk  mengidentifikasi korban  yang  tanpa  identitas.  Selain korban  yang  sulit  diidentifikasi  akibat binatang  buas  atau  mikroorganisme, binatang  buas  juga  dapat  merusak tempat  kejadian  perkara  (TKP)  dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan  jejak  pelaku  sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan  orah  tempat  kejadian perkara (TKP) dalam rangka mengungkap  identitas  korban  maupun pelaku tindak pidana pembunuhan (Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP
SETIAWAN  ATMOJO/  Staf  Identifikasi POLRESTA  Jayapura,  pada  hari  Senin, 7 November 2016).
iii.  Masyarakat
Masyarakat  yang  berada  di  sekitar tempat  kejadian  perkara  (TKP)  juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi. Hal ini disebabkan antusias/rasa  ingin  tahu  masyarakat terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi  di tempat kejadian perkara (TKP) sehingga secara  tidak  sengaja  masyarakat  sudah merusak tempat kejadian perkara (TKP), akibatnya petugas identifikasi sulit melakukan identifikasi di tempat kejadian  perkara  (TKP),  contohnya: seseorang  dihilangkan  nyawanya  di sebuah  rumah  oleh  pelaku  yang  tidak dikenal identitasnya. sewaktu mengetahui  kejadian  itu,  warga  yang berada  di  sekitar  tempat  kejadian perkara (TKP) berupaya untuk mengetahui  atau  melihat  kondisi  korban di  tempat  kejadian  perkara  (TKP) sehingga  terdapat  sidik  jari  (jejak  kaki) masyarakat  di  tempat  kejadian  perkara (TKP).  Hal  ini  dapat  berakibat  petugas bisa salah mengidentifikasi pelaku nantinya(Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Bapak  Kasat  Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN  ATMOJO/  Staf  Identifikasi POLRESTA  Jayapura,  pada  hari  Senin, 7 November 2016).
iv. Tersangka Kendala dalam melakukan identifikasi  di  tempat  kejadian  perkara (TKP)  juga  berasal  dari  tersangka. Tersangka  yang  profesional  dalam melakukan  tindak  pidana  juga  menjadi hambatan  petugas  identifikasi  dalam mengidentifikasi  koban  atau  pelaku  di tempat kejadian perkara (TKP). Tersangka  dapat  mengaburkan  tindak pidana  yang  dilakukannya  baik  berupa memutilasi korban, merusak atau
mengaburkan
barang bukti,
memindahkan  korban  ke  tempat  yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah  dalam  keadaan  membusuk  atau tulang  belulang  sehingga  sulit  untuk diidentifikasi  oleh  petugas  (Berdasarkan hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak Kasat  Reskrim  POLRESTA  Jayapura an.  AKP  SETIAWAN  ATMOJO/  Staf Identifikasi  POLRESTA  Jayapura,  pada hari Senin, 7 November 2016).

## c.  Hambatan Di Luar Tempat Kejadian Perkara TKP
Berdasarkan hasil wawancara
penulis  dengan  Bapak  Kasat  Reskrim POLRESTA
Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi
POLRESTA Jayapura,  pada hari  Senin, 7  November  2016),  Ia  menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang umumnya  dari  luar  tempat  kejadian perkara  (TKP)  yaitu  kesalahan  petugas identifikasi  ( error  in  persona )  selama membandingkan  sidk  jari  laten  dengan sidik  jari  saksi  atau  orang  lain  yang dicurigai  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Dalam melakukan perbandingan biasanya  petugas  melakukannya  di ruang  kantor  atau  ruang  laboratorium forensik Kepolisian wilayah/daerah setempat.
Perbandingan  yang  dilakukan  di laboratorium forensik biasanya disebabkan  sewaktu  mengambil  sidik jari  laten  di  tempat  kejadian  perkara (TKP)  menggunakan  bahan  kimia,  oleh karena  itu  harus  dibandingkan  di laboratorium  untuk  menjaga  kesterilan tempat  dan  kelangkapan  alat  dalam melakukan  identifikasi  sidik  jari.  Selain itu,  hambatan  juga  dalam  pendataan sidik  jari  seluruh  warga  Indonesia, minimal  warga  di  setiap  daerah  belum terdata di setiap  kepolisian wilayah atau kepolisian  daerah.  Minimnya  data  di setiap kepolisian wilayah/daerah setempat  dalam  hal  identitas  sidik  jari warga setempat  juga menjadi kendala
pihak  identifikasi  dalam  mencari  data sebagai  bahan  perbandingan  dengan sidik  jari  laten  di  tempat kejadian perkara  (TKP)  apabila  tidak  terdapat bahan  perbandingan  di  sekitar  tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap  pelaku  atau  korban  tindak pidana  pembunuhan  khususnya  yang belum teridentifikasi.

## D.  Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan  2  (dua)  hal,  sebagai berikut : 1.  Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi  korban  dan  pelaku tindak  pidana  sangat  penting  untuk mengungkap atau membuktikan korban  dan  pelaku  secara  ilmiah. ldentifikasi sidik jari berfungsi sebagai  sarana  atau  alat  bukti pembantu  alat  bukti lain.  Sedangkan fungsi  lain  dari  identifikasi  sidik  jari adalah  temasuk  dalam  alat  bukti keterangan  ahli  (yang  memberikan keterangan  dari  hasil  identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang  salah  identitas  akibat  salah dalam  mengidentifikasi  sidik  jari
pada saat penyelidikan dan penyidikan)  dalam  persidangan  yaitu dakwaan  batal  demi  hukum  (Pasal 143 ayal3 KUHAP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan  ulang  terhadap  kasus yang sama.
2.  Faktor-faktor yang menjadi penghambat  bagi  pihak  kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai  sarana  identifikasi  korban dan  mengungkap  pelaku  tindak pidanaadalah  :  (1)  faktor  di  tempat kejadian  perkara  (TKP)  yang  terdiri dari  :  cuaca  buruk,  binatang  buas atau  mikroorganisme,  masyarakat yang merusak tempat kejadian perkara (TKP), kecerobohan penyidik  atau  petugas  identifikasi, tersangka  yang  merusak  tempat kejadian  perkara  (TKP),  kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar tempat kejadian perkara (TKP).
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis
merekomendasikan  beberapa  hal sebagai berikut:
1.  Sebaiknya  ahli  identifikasi  sidik  jari (dalam kepolisian) ditambah
personilnya  dan  ditempatkan di
setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian. Serta kelengkapan data mengenai sidik jari setiap  warga  masyarakat  dilengkapi di  kepolisian  atau  badan/lembaga lain yang berwenang. 2.  Sebaiknya  diadakan penyuluhan rutin  kepada  masyarakat  mengenai pentinginya menjaga kesterilan tempat  kejadian  perkara  (TKP)  dari masyarakat  yang  ingin  meninjau (masuk)  tempat  kejadian  perkara (TKP),  dan  setiap  jenazah/korban wajib  untuk  diidentifikasi  agar  tidak terjadi  salah  pengidentifikasian  yang dapat berakibat salah tangkap bahkan  salah  memutus  terdakwa  di pengadilan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Hetterziene  in  Landcsh Regerment (HIR) juga  terdapat  perihal  barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR
Martimah Prodjohamirdjojo, Sistem Pembuktian  dan  Alat-Alat  Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
Niniek  Suparni  2007, Eksistensi  Pidana Denda  Dalam  Sistem  Pidana  dan pemidanaan. Sinar grafika Jakarta.
Ratna  Nurul  Afiah,  1998, Barang  Bukti dalam  proses  Pidana ,  Jakarta: Sinar grafika.
Satjipto
Rahardjo,2016.
Keanekaragaman  Hayati, Penerbit Citra Umbara, Jakarta .
Supardi,  dan  Syaiful  Anwar.  2002.
Dasar-Dasar  Perilaku  Organisasi . Yogjakarta: UII Press.
Tongat 2008, Hukum  Pidana  Materiil, UMM Press, Malang.