## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3638/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Telkomsel Pengguna Jasa Jaringan 3G Setelah Pengalihan Jaringan 4G Lte Di Indonesia

## Sri Wahyuni

## Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 15 Juli 2022 Publish 6 November 2022 Consumer Protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers Consumer Protection is the responsibility of the government and producers or  providers  this  is  intended  so  that  consumers  can  receive  their  rights  fully  in accordance with the information on the goods or services offered as for what is behind writing this journal is about Telkomsel providers.

## Keywords:
Konsumen
Perlindungan
Konsumen Pengalihan Jaringan
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 15 Juli 2022 Publish 6 November 2022 Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen  Perlindungan  Konsumen  merupakan tanggung jawab pemerintah dan produsen atau provider hal ini ditujukan agar konsumen dapat menerima haknya dengan penuh Sesuai dengan informasi barang atau jasa yang ditawarkan  ada  adapun  yang  melatarbelakangi  penulisan  jurnal  ini  adalah  tentang provider Telkomsel.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Sri Wahyuni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: Sri.wahyuni14@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada konsumen. yang dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut adalah  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  serta  membuka  akses  informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan  bertanggung  jawab.  Kepastian  hukum  tersebut  meliputi  segala  upaya  berdasarkan  hukum untuk  memberdayakan  konsumen  untuk  memperoleh  atau  menentukan  pilihannya  atas  barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak- haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.
Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Dengan  adanya  perlindungan  konsumen, diharapkan tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen dapat ditiadakan.
Wacana  jaringan  3G  yang  akan  dihapus  memang  sudah  berhembus  sejak  lama.  Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN)  pun  meminta  agar  kajian  ini  harus  memperhatikan aspek konsumen dan jangan sampai merugikan pengguna 3G. Anggota komisi  komunikasi  dan edukasi  BPKN,  Heru  Sutadi  memahami  kalau  rencana  jaringan  3G  dihapus  bertujuan  untuk menghadirkan layanan internet yang lebih baik dan menekan biaya operasional operator. Akan tetapi,  Kominfo  dan  operator  seluler  diminta  untuk  memperhatikan  aspek  konsumen  dalam
penghapusannya. “Kalau 3G digantikan 4G perlu diperhatikan dampaknya sehingga masyarakat bisa  tetap  mendapatkan  layanan  yang  maksimal,”.  Ia  meminta  operator  untuk  memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya konsumen 3G, agar mereka tidak terkejut saat jaringan 3G benar-benar dihapus. “Perlu dilakukan sosialisasi shutdown 3G di wilayah yang terdampak. Jadi  kalau  3G  dimatikan  masyarakat  sudah  siap,”  tutur  Heru.  Lalu  operator  diminta  untuk menghadirkan terlebih dahulu jaringan 4G, sebelum mematikan jaringan 3G di suatu wilayah. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa melakukan migrasi layanan dengan baik. “Operator perlu memastikan jaringan 4G dan 5G di wilayah yang akan di shutdown 3G-nya sudah tersedia. Proses migrasi ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” tambah Heru. Hak konsumen terkait penghapusan layanan 3G juga menjadi perhatian Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Sulastri. Dirinya memberi saran jika operator harus menyediakan paket bundling perangkat dan SIM Card yang terjangkau, kepada pelanggan yang ingin melakukan upgrade dari 3G  ke  4G.  “Apakah  SIM  Card  dan  perangkatnya  perlu  diganti?  Kalau  perlu  diganti,  pastikan tersedia  paket  bundling  dengan  harga  yang  terjangkau  karena  tidak  semua  masyarakat  mampu secara  ekonomi,”  kata  Sulastri.  “Semangatnya  pemerataan  akses  teknologi,  sehingga  menjadi tanggung jawab negara untuk menjaminnya,” sambungnya. Sebelumnya dalam meja diskusi yang sama,  Ismail  selaku  Dirjen  SDPPI  Kominfo,  meminta  para  operator  seluler  untuk  mengkaji rencana hapus jaringan 3G. Tujuannya, supaya operator dapat menekan biaya operasional mereka. Saat ini operator seluler menggelar jaringan 2G hingga 5G menggunakan jaringan pita lebar atau broadband. Hal ini cukup disayangkan karena menimbulkan masalah dari segi biaya operasional. “Ini menimbulkan masalah biaya bagi operator dari sisi jaringan, sumber daya manusia dan juga mempersiapkan ekosistem pendukungnya,” ungkap Ismail.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  bentuk  tanggung  jawab Provider Telkomsel  terhadap  Konsumen  Telkomsel Pengguna  Jasa  Jaringan  3G  setelah  pengalihan  Jaringan  4G  LTE  di  Indonesia  ditinjau  dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apakah  pengalihan  Jaringan  3G  ke  4G  oleh  Provider  Telkomsel  sudah  memenuhi  asas Keadilan,  Keseimbangan,  Keamanan  dan  Keselamatan,  serta  Kepastian  Hukum terhadap Konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana  mekanisme  kompensasi/ganti  rugi  yang  ideal  terhadap  Konsumen  Telkomsel Pengguna Jasa Jaringan 3G atas akibat yang ditimbulkan setelah pengalihan Jaringan 4G LTE di Indonesia?

## 2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Asas Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang didasari pada lima asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kelima asas  tersebut  adalah  asas  manfaat,  asas  keseimbangan,  asas  keamanan  dan  keselamatan konsumen,  serta  asas  kepastian  hukum.  Adapun  penjelasan  dari  ke  lima  asas  perlindungan konsumen tersebut dimuat pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
1. Asas  manfaat .  Asas  ini  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  haruslah  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
2. Asas keadilan . Asas ini bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usah  auntuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas  keseimbangan .  Asas  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen .  Maksud  dari  asas  ini  adalah  untuk memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam
penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau digunakan
5. Asas kepastian hukum . Asas ini bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  serta adanya jaminan kepastian hukum dari negara
B. Tujuan Perlindungan Konsumen
Adapun  yang  menjadi tujuan  dari  perlindungan  konsumen  sebagaimana  dimuat  dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan  sistem  perlindungan  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
C. Kewajiban Pelaku Usaha
Pelaku  usaha  tentunya  dibebani  dengan  kewajiban.  Dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, yaitu:
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian.  Dalam  Undang-  Undang Perlindungan  Konsumen,  pelaku  usaha  diwajibkan  beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan  usahanya.  Itikad  baik  dimulai  sejak  barang  dirancang/diproduksi  sampai  pada tahap  penjualan,  hal  ini  berbeda  dengan  itikad  baik  dari  konsumen.  Konsumen  hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini  disebabkan  adanya  kemungkinan  terjadinya  kerugian  bagi  konsumen  dimulai  sejak barang dirancang/diproduksi oleh pelaku usaha. Mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  tentang  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan disebabkan informasi tersebut merupakan hak konsumen, juga karena ketiadakan informasi akan sangat merugikan konsumen. Penyampaian informasi yang benar mengenai produk oleh pelaku usaha terhadap konsumen sangatlah penting. Hal ini penting agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.
D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Bila berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum, maka haruslah berbicara mengenai ada tidaknya suatu kerugian yang diderita  oleh suatu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dalam asas umum hukum perdata, dinyatakan bahwa siapapun yang melakukan
tindakan yang dapat merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita. Menurut Konsep dan teori ilmu hukum, perbuatan yang merugikan lahir karena: 1. Tidak  ditepatinya  suatu  perjanjian  atau  kesepakatan yang  telah  dibuat (wanprestasi);atau
2. Karena perbuatan melawan hukum.
Pada perbuatan yang pertama, telah terjadi perikatan sebelum salah satu pihak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya. Sedangkan berdasarkan Bab III, Buku III, Kitab KUHPer, perikatan baru lahir pada saat perbuatan melawan hukum dilakukan.
Dari konsep dan teori yang dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi perikatan  antara  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  dan  konsumen yang  menggunakan,  memakai  atau  memanfaatkan  barang  dan/atau  jasa  terdapat  suatu hubungan hukum perjanjian, pada saat dilakukannya transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Sehingga  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  pelaku  usaha  yang  menyebabkan  kerugian  di pihak konsumen adalah suatu pelanggaran atas prestasi pelaku usaha yang telah diperjanjikan sebelumnya  kepada  konsumen.  Dalam  situasi  demikian,  konsumen  berhak  menuntut pembatalan perjanjian, meminta penggantian segala macam biaya dan bunga beserta kerugian aktual yang diderita konsumen kepada pelaku usaha. Prinsip mengenai tanggung jawab pelaku usaha  adalah  hal  yang  paling  penting  dalam  hukum  perlindungan  konsumen.  Dalam  kasus pelanggaran konsumen diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis siapa pihak yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawabnya yang dapat dibebankan kepadanya.

## E. Teori Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Secara umum prinsip tanggung jawab dalam ilmu hukum dibedakan menjadi tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, praduga selalu tidak bertanggung  jawab,  tanggung  jawab  mutlak  dan  pembatasan  tanggung  jawab.  Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip adalah
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) Pada prinsip  ini,  pertanggungjawaban  secara  hukum  dapat  dimintakan  jika  terdapat  unsur kesalahan.  Prinsip  ini  berlaku  dalam  hukum  pidana  dan  perdata.  Pasal  1365  KUHPer menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terpenuhi  empat  unsur  pokok,  yaitu  adanya  perbuatan,  unsur  kesalahan,  kerugian  yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Beban pembuktian pada  asas  ini  adalah  berdasarkan  Pasal  163  HIR  atau  Pasal  283  RGB  dan  Pasal  1865 KUHPer,  yaitu:  barang  siapa  yang  mengakui  mempunyai  suatu  hak  maka  harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) Prinsip ini menyatakan  bahwa  tergugat  dianggap  selalu  bertanggung  jawab  sampai  dirinya  dapat membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah.  Sehingga  beban  pembuktian  ada  pada  diri tergugat. Prinsip i ni bertentangan dengan asas hukum praduga  tak  bersalah  ( presumption of  innocence ).  Ketika  asas  ini  diterapkan  dalam kasus konsumen, akan terlihat bahwa prinsip ini sangatlah relevan, yaitu pelaku usaha yang digugatlah yang harus membuktikan Kesalahannya
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of nonliability) Prinsip  ini  merupakan  prinsip  kebalikan  dari  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung jawab. Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Salah satu  contoh  penerapan  dari  prinsip  ini  adalah  pada  hukum  pengangkutan,  dimana kehilangan  atau  kerusakan  pada  bagasi  kabin  yang  biasa  diawasi  oleh  si  penumpang merupakan tanggung jawab dari Penumpang
4. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak  (strict liability) Prinsip  ini  kerap  dipersamakan  dengan prinsip tanggung jawab absolut ( absolute liability ). Dalam prinsip ini, kesalahan bukanlah sebagai faktor yang menentukan, terdapat pengecualian- pengecualian yang memungkinkan untuk  dibebaskan  sebagai  tanggung  jawab  seperti  keadaan  memaksa  ( force  majeure ). Disatu  sisi,  tanggung  jawab  absolut  merupakan  prinsip  tanpa  kesalahan  dan  tidak  ada
pengecualiannya.  Prinsip  ini  digunakan  dalam  hukum  perlindungan  konsumen  untuk menjerat  pelaku  usaha,  khususnya  produsen  barang  yang  memasarkan  produknya  yang merugikan konsumen.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability) Prinsip ini sangat merugikan  konsumen  jika  diterapkan  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha.  Sebagai  contoh, dalam perjanjian binatu, dimana terdapat ketentuan bahwa jika baju rusak karena kesalahan petugas, konsumen hanya mendapatkan ganti kerugian sebesar sepuluh kali biaya mencuci baju tersebut (adanya batasan ganti kerugian yang dapat diperoleh konsumen atas kesalahan
F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen diatur secara khusus dalam Bab VI, yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 sebagai berikut:
1. tujuh pasal mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, yaitu Pasal 19, 20, 21, 24, 25, 26 dan Pasal 27.
2. dua pasal mengatur mengenai pembuktian, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28.
3. satu  pasal  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa  dalam  hal  pelaku  usaha  tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, yaitu pasal 23 Dari ketujuh pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi menjadi:
1. Pasal-pasal  yang  mengatur  mengenai  pertanggung  jawaban  pelaku  usaha  atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu:
a. Pasal  19  mengatur  mengenai  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  pabrikan  dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau  diperdagangkan  dengan  ketentuan  bahwa  pemberian  gantu  rugi  dapat  dilakukan dalam  bentuk  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  sejenis  atau setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pasal  20  mengatur  pertanggungjawaban pelaku  usaha  periklanan  terhadap  iklan  yang diproduksinya serta segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
c. Pasal  21  ayat  (1)  membebankan  pertanggungjawaban  kepada  importir  barang sebagaimana  layaknya  pembuat  barang  yang  diimpor.  Jika  importasi  barang  tersebut tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan  produsen  luar  negeri.  Sedangkan  Pasal 21 ayat  (2)  mengharuskan  improtir  jasa  bertanggung  jawab  sebagai  penyedia  jasa  asing apabila  penyediaan  jasa  asing  tersebut  tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan penyedia jasa asing.
2. Pasal 24 mengatur mengenai peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usahakepada pelaku usaha  lainnya.  Tanggung  jawab  atas  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  gugatan  konsumen dibebankan  sepenuhnya  kepada  pelaku  usaha  lainnya  yang  telah  melakukan  perubahan (dalam  hal  pelaku  usaha  lain  membeli  barang  dan/atau  jasa  menjual  kembali  kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa).
3. Pasal 25 dan Pasal 26 terkait dengan layanan purna jual. Pada kedua pasal ini ditentukan bahwa  pelaku  usaha  diwajibkan  untuk  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyediaan suku cadang atau perbaikan.
4. Pasal 27, pasal ini adalah pasal penolong bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dilepaskan dari tanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  pada  konsumen  Pasal  27  ini  menyatakan bahwa  pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  atas kerugian yang diderita konsumen, jika barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan; cacat  barang  timbul  dikemudian  hari;  cacat  timbul akibat  ditaatinya  ketentuan  mengenai kualifikasi barang; kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; dan lewatnya jangka waktu penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

## G. Selayang Pandang Undang – Undang Telekomunikasi Di Indonesia
Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 menerbitkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 yang  dipandang  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan zaman.  Di  dalam  undang-undang tersebut,  diatur  hal-hal  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  dari  pelaku  penyelenggara telekomunikasi. Pengaturan tentang hak dan kewajiban pelaku penyelengggara telekomunikasi merupakan salah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan atau payung hukum terhadap perilaku  usaha  para  penyelenggara telekomunikasi  di  Indonesia,  termasuk  juga  di dalamnya pengaturan mengenai masyarakat pengguna jasa.

## Pembahasan Inti
Penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  dan  atau  penyelenggara  jasa  telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Kontribusi dan pelayanan universal yang  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  1  Undang-Undang  Telekomunikasi  adalah  berbentuk penyediaan  sarana  dan  prasarana  telekomunikasi  dan  atau  kompensasi  lain.  Kewajiban pelayanan universal (universal service obligation ) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi  oleh  penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  agar  kebutuhan  masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi. Dalam penetapan kewajiban pelayanan universal, pemerintah memperhatikan prinsip  ketersediaan  pelayanan  jasa  telekomunikasi  yang  menjangkau  daerah  berpenduduk dengan mutu yang baik dan tarif yang layak. Kewajiban pelayanan universal terutama untuk wilayah  yang  secara  geografis  terpencil  dan  yang  secara ekonomi  belum  berkembang  serta membutuhkan  biaya  pembangunan  tinggi  termasuk  di  daerah  perintisan,  pedalaman, pinggiran, terpencil dan atau daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan. Kewajiban membangun  fasilitas  telekomunikasi  untuk  pelayanan  universal  dibebankan  kepada penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  tetap  yang  telah  mendapatkan  izin  dari pemerintah berupa  jasa  Sambungan  Langsung  Jarak  Jauh  (SLJJ)  dan  atau  jasa  sambungan  lokal. Penyelengara  jaringan  telekomunikasi  wajib  menyediakan  pelayanan  telekomunikasi berdasarkan  prinsip:  (i)  perlakuan  yang  sama  dan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  bagi pengguna;  (ii)  peningkatan  efisiensi  dalam  penyelenggaraan  telekomunikasi;  dan  (iii) pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.
Hak Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Undang – Undang Telekomunikasi
1. Hak  untuk  menggunakan  jaringan  telekomunikasi  dan  jasa  telekomunikasi Setiap pengguna  telekomunikasi  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  menggunakan  jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan perundng – undangan yang berlaku
2. Hak  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi Atas  kesalahan  dan/atau  kelalaian penyelenggara  telekomunikasi  yang  menimbulkan  kerugian,  maka  pihak-pihak  yang dirugikan  berhak  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  kepada  penyelengara  telekomunikasi. Penyelesaian  ganti  rugi  dilaksanakan  dengan  cara  melalui  mediasi  atau  arbitrase  atau konsiliasi.  Cara-cara  tersebut  dimaksudkan  sebagai  upaya  bagi  para  pihak  untuk mendapatkan penyelesaian dengan cara cepat. Apabila penyelesaian ganti rugi melalui cara tersebut di atas tidak berhasil, maka Sebagaimana telah dikemukakan pada huruf b bahwa atas  kelalaian  atau  kesalahan  penyelenggara  telekomunikasi,  pengguna  berhak mendapatkan ganti rugi. Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 bahwa: Ganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi diberikan kepada pengguna atau masyarakat luas yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan penyelenggara telekomunikasi.
3. Hak untuk mendapatkan ganti rugi Sebagaimana telah dikemukakan pada huruf  bahwa atas kelalaian atau kesalahan penyelenggara telekomunikasi, pengguna berhak mendapatkan ganti rugi. Hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 bahwa: Ganti rugi oleh penyelenggara  telekomunikasi  diberikan  kepada  pengguna  atau  masyarakat  luas  yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan penyelenggara telekomunikasi.

## 3. KESIMPULAN
Sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  usaha  berdasarkan  Undang-  Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelanggaran (i) hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan  jujur;  (ii)  pelanggaran  terhadap  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  beritikad  baik  dalam melakukan  kegiatan  usahanya;  serta  (iii)  pelanggaran  terhadap  kewajiban  pelaku  usaha  untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan layanan yang diberikannya adalah memberikan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 jo. Pasal 19 ayat  2  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  hal  pelaku  usaha  tidak  melakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat 1 jo. Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dengan  syarat  adanya  pengajuan  gugatan  kepada  BPSK.  Selanjutnya sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  usaha  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya berdasarkan  Undang-  Undang  Telekomunikasi  yaitu  Pasal  15  ayat  2  adalah  kewajiban  untuk memberikan ganti rugi.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Annual Report oleh PT
Telkomsel pada tahun 2014, diakses pada http://www.telkomsel.com/media/upload/annualreport/AR_TSEL2014 .
Beming,  Per.  Frid,  Lars.  Hall,  Goran.  Malm,  Peter.  Noren,  Thomas.  Olsson,  Magnuss.  Rune,  Goran”, 2007. LTE-SAE architecture and performance. Ericsson Review, 2007.
Final Report for UMTS : Global Mobile Broadband: Market potential for 3G LTE (Long Term Evolution), Analysys Research Limited, 2008.
M. Suryanegara, In_searching for 4G mobile service applications The case_of the Indonesian market In searching  for  4G  mobile  service  applications  The  case  of  the  Indonesian  market www.academia.edu/12642294/
Sri  Ariyanti,  Puslitbang  Sumber  Daya  dan  Perangkat  Pos  dan  Informatika,  Kominfo-  Kementrian Kominfo, “Study of Long Term Evolution Network Planning in Jabodetabek, Case Study of PT. Telkomsel”.