## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75

## Reformulasi  Pemimpin  Usia  Muda  Sebagai  Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum

## Askari Razak
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia E-mail: askari.razak@umi.ac.id

## ABSTRACT
This study examines the reformulation of age requirements for young leaders as candidates for President and Vice President, reflecting a shift in leadership preferences within society. The aim is to analyze the rationality  of  the  minimum  age  restrictions  for  presidential  and  vice-presidential  candidates  and  to formulate  an  ideal  change  through  the  ius  constituendum  approach,  to  create  opportunities  for  the emergence of young leaders in line with contemporary political aspirations. The normative method is used with a legislative and conceptual approach through literature review and qualitative data analysis. The results show that the minimum age restriction of 35 years aims to ensure the quality of mature national leadership, although some argue that it has the potential to hinder the emergence of innovative young leaders. The ideal formulation of changes is to revise Article 6A paragraph (1) to lower the minimum age limit to 30 years, based on principles of democracy and non-discriminatory political rights based on age, involving public participation and constitutional mechanisms.
Keywords : Leader, President, Vice President, Age, Ius Constituendum.

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji reformulasi persyaratan usia pemimpin muda sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden,  mencerminkan  perubahan  preferensi  kepemimpinan  dalam  masyarakat.  Tujuannya  adalah menganalisis  rasionalitas  pembatasan  usia  minimum  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta merumuskan formulasi perubahan ideal melalui pendekatan ius constituendum , untuk membuka peluang bagi kandidat pemimpin muda sesuai aspirasi politik kontemporer. Metode normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  batasan  usia  minimum  35  tahun  bertujuan  memastikan  kualitas kepemimpinan nasional yang matang, meski beberapa pihak menilai potensial menghambat kemunculan pemimpin muda inovatif. Formulasi perubahan ideal adalah merevisi Pasal 6A ayat (1) untuk menurunkan batasan usia minimum menjadi 30 tahun, didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak politik non- diskriminatif  berdasarkan  usia, serta  melibatkan partisipasi  publik  dan  mekanisme  konstitusional  yang sah.
Kata Kunci: Pemimpin, Presiden, Wakil Presiden, Usia, Ius Constituendum .

## PENDAHULUAN
Dalam era modern yang penuh gejolak, transformasi politik telah menjadi aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Perubahan ini menyaksikan meningkatnya jumlah pemimpin usia muda  yang  muncul  sebagai  figur  potensial  untuk  mengambil  peran  kepemimpinan  utama, terutama dalam kapasitas sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan dinamika politik yang berkembang  pesat,  para  pemimpin  muda  diakui  sebagai  agen  perubahan  yang  dapat memberikan perspektif baru, inovasi, dan responsivitas terhadap tuntutan zaman, membawa
serta  harapan  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  lebih  dinamis  dan  relevan  dengan kebutuhan masyarakat di masa kini. 1
Secara umum, calon pemimpin presiden dan wakil presiden dianggap harus merupakan individu dewasa  dengan  pengalaman  dan  kompetensi  yang  memadai.  Namun,  dalam  konteks perkembangan  zaman  terkini,  fenomena  politik  baru  muncul  di  mana  masyarakat  semakin menginginkan  pemimpin  yang  berasal  dari  kalangan  muda.  Keinginan  ini  didasarkan  pada keyakinan  bahwa  pemimpin  muda  dapat  lebih  efektif  mewakili  dan  mengartikulasikan kepentingan serta aspirasi generasi masa kini. 2 Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam preferensi  kepemimpinan  yang  semakin  menuntut  inklusivitas  dan  relevansi  terhadap perkembangan sosial dan politik saat ini.
Reformulasi pemimpin usia muda sebagai calon presiden dan wakil presiden menarik perhatian secara  serius,  mencerminkan  pergeseran  paradigma  dalam  pilihan  kepemimpinan  dan partisipasi  politik  di  berbagai  negara.  Fenomena  ini  mencatat  perubahan  dalam  persepsi masyarakat  terhadap  kualifikasi  dan  kapabilitas  pemimpin,  dengan  semakin  banyaknya dukungan  untuk  pemimpin  muda  yang  dianggap  mampu  membawa  inovasi,  energi,  dan representasi yang lebih baik terhadap aspirasi generasi baru. Pemilihan pemimpin usia muda juga mencerminkan respons terhadap tuntutan zaman, di mana ketertarikan dan keterlibatan pemilih,  khususnya  generasi  muda,  semakin  terhubung  dengan  pemimpin  yang  dapat memahami dan merespons tantangan kontemporer. 3
Pada awal berdirinya Republik Indonesia, Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa presiden dan  wakil  presiden  harus  berusia  sekurang-kurangnya  30  tahun.  Ketentuan  ini  tetap  berlaku hingga amandemen pertama UUD 1945 pada tahun 1999. Namun, perubahan signifikan terjadi pada  amandemen  ketiga  UUD  1945  tahun  2001,  di  mana  dalam  Pasal  6  ayat  1,  batas  usia minimum untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden ditingkatkan menjadi 35 tahun. 4 Amandemen  tersebut mencerminkan evolusi pandangan konstitusional terkait kualifikasi dan pengalaman  yang  diinginkan  untuk  pemimpin  negara,  menggambarkan  transformasi  dalam pemikiran politik dan dinamika pembentukan kebijakan di Indonesia.
Peningkatan usia minimum ini awalnya didasarkan pada pertimbangan persyaratan kedewasaan dan  kematangan  psikologis.  Penetapan  usia  35  tahun  dianggap  mencerminkan  tingkat kedewasaan  penuh,  diharapkan  agar  pemimpin  yang  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan presiden  atau  wakil  presiden  telah  mencapai  tingkat  kematangan  yang  memadai  untuk memimpin bangsa. Konsekuensinya, dengan peningkatan usia minimum tersebut, individu yang berusia di bawah  35 tahun, terutama  pemimpin  muda,  secara  otomatis  tidak  lagi  memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan keyakinan bahwa usia  tersebut  menjadi  parameter  penting  untuk  menilai  kualifikasi  dan  kebijaksanaan  calon pemimpin negara.
Dalam  dinamika  kehidupan  demokrasi  Indonesia  saat  ini,  teramati  fenomena  politik  yang menandai  semakin  terbukanya  masyarakat  terhadap  kemungkinan  pemimpin  muda,  yang umurnya  berada  di  bawah  35  tahun.  Sejumlah  tokoh  muda  yang  aktif  terlibat  dalam  isu kepemimpinan dan kebijakan publik mendapat penilaian positif dari masyarakat, diakui memiliki
1 Sahya Anggara, ‘Sistem Politik Indonesia’, Sistem Politik Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), pp. 22 – 24.
2 Khoirul  Saleh  and  Achmat  Munif,  ‘Membangun  Karakter  Budaya  Politik  Dalam  Berdemokrasi’, Jurnal Addin , 9.2 (2015) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i2.617>.
3 Paristiyanti Nurwardani and others, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016).
4 Ziffany Firdinal, ‘Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945’, Jurnal Konstitusi , 10.4 (2013).

## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75
kompetensi  dan  kapabilitas  yang  memadai  meskipun  usianya  relatif  muda.  Fenomena  ini mencerminkan  perubahan  pandangan  masyarakat  terhadap  kualitas  kepemimpinan,  di  mana keterlibatan  dan  kontribusi  individu  lebih  diutamakan  daripada  sekadar  faktor  usia. 5 Hal  ini menjadi  bukti  pergeseran  dinamika  politik  yang  mengeksplorasi  potensi  dan  kualifikasi pemimpin dari berbagai kelompok usia dalam konteks demokrasi Indonesia.
Landasan  utama  dalam  membahas  pemimpin  usia  muda  sebagai  calon  presiden  dan  wakil presiden adalah konstitusi negara. Konstitusi, sebagai hukum dasar di banyak negara, mengatur organisasi  pemerintahan  dan  hak-hak  warganya.  Dalam  konteks  pemilihan  kepala  negara, penting  untuk  mengidentifikasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan kelayakan dan persyaratan calon presiden dan wakil presiden. 6 Konstitusi menciptakan kerangka hukum yang harus diikuti dalam menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, termasuk kriteria usia dan kualifikasi lainnya. 7
Oleh karena itu, relevan untuk dikaji lebih lanjut terkait kemungkinan reformulasi persyaratan usia  minimal  calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang  saat  ini  berusia  35  tahun.  Apakah dimungkinkan usia tersebut diturunkan misalnya menjadi 30 tahun melalui perubahan UUD NRI 1945 dengan pendekatan ius constituendum . Dengan reformulasi ini, diharapkan para pemimpin muda  yang  berusia  30  hingga  34  tahun  dapat  mencalonkan  diri  sebagai  presiden  dan  wakil presiden, dan hal tersebut sejalan dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah generasi milenial. Tentu saja kebijakan reformulasi ini perlu dikaji mendalam dari berbagai perspektif seperti politik, hukum, psikologis, dan lain sebagainya.
Pentingnya  penelitian  ini  juga  terlihat  dalam  konteks  perlunya  menyesuaikan  peraturan perundang-undangan dengan dinamika sosial dan politik. Beberapa negara mungkin memiliki batasan  usia  tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Dalam beberapa  kasus,  batasan  ini  mungkin  dianggap  sebagai  hambatan  bagi  pemimpin  usia  muda untuk mencalonkan diri. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas relevansi dan urgensi reformulasi aturan-aturan ini guna memberikan peluang yang lebih besar bagi pemimpin usia muda. Selain itu, dampak globalisasi dan perkembangan teknologi juga berperan penting dalam membentuk  pola  pikir  masyarakat  dan  tuntutan  terhadap  pemimpin. 8 Pemimpin  usia  muda mungkin lebih mampu memahami dinamika baru ini dan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap  perubahan-perubahan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  melibatkan analisis  mendalam  terhadap  peran  dan  harapan  masyarakat  terhadap  pemimpin  usia  muda dalam menghadapi tantangan global.
Melalui tinjauan ius constituendum , penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang  lebih  baik  tentang  bagaimana  regulasi-regulasi  tersebut  dapat  direformulasi  agar  lebih inklusif  terhadap  pemimpin  usia  muda.  Sistem  politik  yang  adaptif  dan  responsif  terhadap keberagaman  pemimpin  dapat  menciptakan  lingkungan  politik  yang  lebih  dinamis  dan menggairahkan partisipasi masyarakat. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:
5 Heru  Cahyono,  ‘ Arah  Perkembangan  Demokrasi  di  Perdesaan  Pasca  Orde  Baru ’, Jurnal  Masyarakat Indonesia , 38.2 (2012) <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.654>.
6 HUKUM TATA NEGARA , ed. by Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig =kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM>.
7 Willius Kogoya, Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2015).
8 Anik  Iftitah,  ‘Pancasila  versus  Globalisasi:  Antara  Konfrontasi dan Harmonisasi?’,  in Pancasila  dalam Pusaran Globalisasi , ed. by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKiS, 2017), p. 35.
Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden (Askari Razak)
1. Bagaimanakah  rasionalitas  pembatasan  usia  minimum  35  tahun  bagi  calon  presiden  dan wakil presiden menurut dinamika perkembangan politik kontemporer di Indonesia?
2. Bagaimanakah  formulasi  perubahan  ideal  terhadap  ketentuan  batas  usia  minimal  calon presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI 1945 yang dapat dilakukan melalui pendekatan ius constituendum ?
Adapun  terdapat  beberapa  peneitian  terkait  yang  juga  membahas  isu  serupa  seperti,  Rais Fird aus  Handoko  (2023),  di  dalam  disertasinya  yang  berjudul,  “Rekonstruksi  Politik  Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila”. 9 Akan tetapi hal yang membedakan dengan tulisan pada penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih  mengeksplorasi  pada  aspek  konstitusional,  bukan  terhadap  politik hukum  atau  regulasi yang berkaitan  dengan  sistem  pemilu.  Adapun  lebih  lanjut,  Rais  Firdaus Handoko  (2023),  secara  tegas  pada  akhir  kesimpulan  dan  rekomendasi  juga  menegaskan penambahan  syarat  pengalaman  menjabat,  prestasi,  dan  kaderisasi  sebagai  bentuk  validasi kenegaraan  sejati,  sedangkan  tulisan  di  dalam  penelitian  ini  memberikan  pandangan  yang berbeda daripada penelitian tersebut.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya  mengeksplorasi aspek konstitusional, tetapi juga menawarkan pandangan holistik terhadap bagaimana reformulasi pemimpin usia muda sebagai calon presiden dan wakil presiden dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder  terkait  aspek  hukum  dan  ketatanegaraan  dari  isu  yang diangkat. 10 Penelitian  ini  menggunakan  2  pendekatan,  yaitu statute  approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konseptual). Pendekatan  pertama  digunakan  untuk  menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  relevan  dengan  usia  minimum  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Peraturan yang ditelaah antara lain UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) hasil perubahan, UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014,  serta peraturan  perundang-undangan  terkait  lainnya.  Sedangkan  pendekatan kedua  digunakan  untuk  mengkaji  konsep-konsep  dan  teori  yang  relevan  seperti demokrasi deliberatif, karakteristik pemimpin transformatif, dan lain sebagainya.
Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, jurnal, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. 11 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi  kepustakaan.  Peneliti  mengumpulkan  data  dengan  melakukan  penelusuran terhadap referensi kepustakaan baik tercetak maupun online yang sesuai dengan topik
9 Rais Firdaus Handoko, ‘Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila’ (unpublished Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023).
10 Metode  Penelitian  Hukum ,  ed.  by  Anik  Iftitah,  Mei  2023  (Sada  Kurnia  Pustaka,  2023) <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
11 Jonaedi  Efendi  and  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum :  Normatif dan  Empiris (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75
dan  permasalahan  penelitian.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dikaji dengan  menggunakan  logika deduksi dan  interpretasi untuk  memahami  makna  filosofis  dari  aturan dan  konsep  yang  dikaji guna  menjawab  permasalahan  penelitian.  Hasil  analisis  data  disajikan  dalam  bentuk deskripsi sistematis, yang selanjutnya digunakan untuk menarik simpulan penelitian. 12

## PEMBAHASAN
Rasionalitas  Pembatasan  Usia  Minimum  35  Tahun  Bagi  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden Menurut Dinamika Perkembangan Politik Kontemporer di Indonesia
Sejak  dilaksanakannya  reformasi  pada  tahun  1998,  Indonesia  telah  mengalami transformasi signifikan dalam dinamika politiknya. Salah satu perubahan yang mencolok adalah pengenalan ketentuan pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6A UUD 1945. Pasal ini mewajibkan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  untuk  merupakan  warga  negara Indonesia asli yang lahir di dalam negeri, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden sebelumnya, dan memiliki usia paling rendah 35 tahun. 13
Rasionalitas di balik pembatasan usia ini memerlukan pemahaman kontekstual terhadap perkembangan politik kontemporer di Indonesia, di mana keinginan untuk melibatkan generasi  yang  lebih  muda  dalam  kepemimpinan  dan  menjaga  stabilitas  politik merupakan  faktor-faktor  kunci  yang  menjadi pertimbangan  dalam perumusan aturan tersebut. Pentingnya menciptakan keseimbangan antara kontinuitas kepemimpinan dan aspirasi inklusif terhadap generasi muda tercermin dalam penekanan pada syarat-syarat tertentu,  seperti  belum  pernah  menjabat  sebelumnya. 14 Hal  ini  mencerminkan semangat  reformasi  untuk  menghindari  konsolidasi  kekuasaan  yang  terlalu  lama  di tangan  satu  individu  dan  pada  saat  yang  sama  memberikan  peluang  bagi  pemimpin muda yang berkualitas untuk memasuki panggung politik nasional.
Pembatasan  usia  minimum  35  tahun  dalam  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin bahwa para calon pemimpin tersebut memiliki  tingkat  pengalaman  dan  kematangan  yang  mencukupi  dalam  menjalankan tugas kepemimpinan tertinggi. Langkah ini diarahkan untuk menegaskan kestabilan dan kontinuitas  dalam  kepemimpinan  negara,  dengan  keyakinan  bahwa  usia  tersebut mencerminkan  tingkat  kapasitas  intelektual,  pengalaman,  dan  kedewasaan  yang diperlukan  untuk  menghadapi  tantangan  kompleks  yang  muncul  dalam  pengelolaan negara. Dengan demikian, pembatasan usia ini dianggap sebagai langkah yang strategis
12 M.  H.  Hakim,  R.,  &  Mezak,  ‘Jenis,  Metode, dan  Pendekatan  dalam Penelitian  Hukum’, Ltiw  Review.
Fakultas Hukum Universiius Pelita Harupan , V.3 (2013) <https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62- 1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocu mentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D>.
13 Lili  Romli,  ‘ Reformasi  Partai  Politik  dan  Sistem  Kepartaia n  di  Indonesia’ , Jurnal  Politica  Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional , 2.2 (2011) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>.
14 Purwo  Santoso,  Hasrul  Hanif,  and  Rachmad  Gustomy, Menembus  Ortodoksi  Kajian  Kebijakan  Publik (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2004).

## Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden (Askari Razak)
dalam  memastikan  bahwa  para  pemimpin  yang  terpilih  memiliki  kualifikasi  yang memadai untuk memimpin suatu negara.
Perlu  diakui  bahwa  dalam  konteks  dinamika  politik  kontemporer,  terdapat  juga argumen  yang  mendukung  inklusivitas  dan  partisipasi  generasi  muda  dalam kepemimpinan.  Beberapa  pihak  berpendapat  bahwa  pengalaman  dan  kepemimpinan tidak  semata-mata  tergantung  pada  usia,  dan  pembatasan  usia  dapat  menghambat potensi  pemimpin  muda  yang  berkualitas  untuk  memberikan  kontribusi  yang  berarti dalam  pembangunan negara. 15 Oleh  karena  itu,  penting untuk  terus  membuka  ruang diskusi  dan  evaluasi  terhadap  regulasi  ini  guna  memastikan  bahwa  pembatasan  usia mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat dan dinamika politik yang berkembang.
Pembatasan  usia  minimum  untuk  menjadi  presiden  atau  wakil  presiden  di  indonesia juga  mencerminkan  kekhawatiran  terhadap  risiko  ketidakmatangan  atau  kurangnya pengalaman  dalam  kepemimpinan.  Sejalan  dengan  meningkatnya  kompleksitas  tugas seorang  pemimpin,  baik  dalam  konteks  kebijakan  domestik  maupun  hubungan internasional, pemimpin yang telah mengakumulasi pengalaman dianggap lebih dapat diandalkan  dalam  mengambil  keputusan  strategis.  Pembatasan  usia  ini  dianggap sebagai  langkah  preventif  untuk  memastikan  bahwa  pemimpin  yang  terpilih  telah melalui  periode  waktu  yang  memadai  untuk  mengembangkan  pemahaman  dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kompleks dunia politik. 16 Hal  ini  juga  memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  bahwa  calon  pemimpin  telah memiliki  eksposur  yang  memadai  terhadap  dinamika  politik  dan  tata  kelola  negara sebelum memegang jabatan tertinggi.
Sambil mempertahankan kebijakan ini, penting untuk terus membuka ruang bagi diskusi dan evaluasi. Adanya mekanisme evaluasi secara berkala dapat membantu memastikan bahwa pembatasan usia ini tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan politik,  ekonomi,  dan  sosial  di  Indonesia. 17 Dengan  demikian,  regulasi  ini  dapat diperbarui dan disesuaikan agar tetap responsif terhadap perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang, menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan  kepemimpinan  yang  matang  dan  stabilitas,  serta  tuntutan  akan  inklusivitas  dan dinamisme dalam politik Indonesia.
Pembatasan usia minimum untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tidak hanya merupakan  suatu  ketentuan  formal  belaka,  melainkan  juga  mencerminkan  prinsip- prinsip  fundamental  terkait  kestabilan politik dan  kedewasaan  kepemimpinan.  Dalam menghadapi  dinamika  politik  yang  seringkali  berubah  dengan  cepat,  stabilitas  politik dianggap  sebagai  kunci  utama  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  lagi pembangunan. 18 Dengan menetapkan batasan usia minimum, para legislator berupaya
15 J. A. Wempi and others, Bunga Rampai Kajian Kepemimpinan Kontemporer: Pendekatan Aplikatif Lintas Bidang (Jakarta Pusat: LSPR Publishing, 2023).
16 Zainal Abidin Rengifurwarin, ‘Analisis Gaya Kepemimpinan: Prabowo Subianto dan Joko Widodo’, Jurnal Populis , 8.2 (2014).
17 Gilles Dussault and Carl- Ardy Dubois, ‘Human Resourc es for Health Policies: A Critical Component in Health Policies’, Human Resources for Health , 1.1 (2003), 1 <https://doi.org/10.1186/1478-4491-1-1>.
18 Rita  Ambarwati  and  Supardi, Buku  Ajar  Manajemen  Operasional  dan  Implementasi  dalam  Industri , 2020.

## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75
mencegah kemungkinan munculnya pemimpin yang impulsif atau kurang matang dalam mengelola konflik politik dan sosial.
Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih telah mencapai  tingkat  kedewasaan  yang  memadai  untuk  menghadapi  kompleksitas  tugas kepemimpinan,  menjaga  stabilitas  politik,  dan  mempromosikan  kemajuan  yang berkelanjutan. Perlu diakui bahwa dalam mengembangkan aturan terkait batasan usia, penting untuk mempertimbangkan fakta bahwa kepemimpinan yang efektif tidak selalu tergantung pada faktor usia semata. Ada argumen bahwa pengalaman, kompetensi, dan visi  pemimpin  mungkin  lebih  relevan  daripada  usia  dalam  menentukan  kualitas kepemimpinan. 19 Oleh karena itu, sambil menekankan pentingnya kedewasaan, perlu ada ruang bagi evaluasi holistik terhadap kualifikasi calon, memastikan bahwa peraturan ini tetap beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat serta dinamika politik yang terus berkembang.
Meskipun pembatasan usia minimum 35 tahun untuk menjadi pemimpin, sebagaimana diatur  dalam  Pasal  6A  UUD  1945,  dapat  dipahami  sebagai  upaya  untuk  memastikan keberadaan pemimpin yang berpengalaman dan dewasa, beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini dapat menjadi penghambat bagi partisipasi pemimpin muda yang membawa  visi  dan  energi  inovatif.  Pasal  tersebut  mungkin  secara  tidak  langsung menghambat  aspirasi  dan  kontribusi  para  pemimpin  muda  dalam  menghadapi perubahan  zaman.  Terlebih  lagi,  dengan  perkembangan  teknologi  dan  globalisasi, muncul  tantangan-tantangan  baru  yang  mungkin  lebih  efektif  diatasi  oleh  pemimpin yang lebih muda dan memiliki pemikiran terbuka terhadap perubahan. 20 Oleh karena itu,  pertimbangan  ulang  terhadap  batasan  usia  dapat  menjadi  relevan  untuk memastikan  ketersediaan  pemimpin  yang  mampu  mengakomodasi  dinamika  zaman yang terus berkembang.
Namun demikian, dalam melakukan pertimbangan ulang terhadap batasan usia, perlu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak terkait. Diskusi dan evaluasi yang  cermat  dapat  membantu  memastikan  bahwa  perubahan  tersebut  tidak mengorbankan  stabilitas  kepemimpinan,  sambil  tetap  memberikan  ruang  bagi partisipasi pemimpin muda yang memiliki kemampuan dan dedikasi untuk membawa perubahan positif. 21 Dengan pendekatan yang seimbang, Indonesia dapat membangun kepemimpinan  yang  tidak  hanya  matang  dan  stabil  tetapi  juga  responsif  terhadap dinamika  zaman dan  aspirasi  masyarakat  yang  terus  berkembang.  Dalam  konteks  ini, penting  untuk  mempertimbangkan  evaluasi  terhadap  pembatasan  usia  minimum kepemimpinan.  Pertanyaan  mendasar  muncul  terkait  kesesuaian  batasan  usia  ini dengan  dinamika  politik  kontemporer  dan  tuntutan  masyarakat  akan  kepemimpinan yang inovatif. Mungkin perlu membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut untuk mengkaji
19 Wempi and others.
20 Ziffany Firdinal, ‘Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2)  UUD 1945’, Jurnal Konstitusi , 10.4 (2016),  649 <https://doi.org/10.31078/jk1045>.
21 Manahan  P.  Tampubolon, Change  Management  Manajemen  Perubahan : Individu,  Tim  Kerja Organisasi , Bogor; Mitra Wacana Media , 2020.
fleksibilitas  aturan,  sehingga  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  zaman dan kebutuhan masyarakat. 22
Seiring  semangat  reformasi,  melakukan  evaluasi  berkala  terhadap  peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 6A UUD 1945, menjadi langkah bijaksana untuk memastikan  keberlanjutan  dan  responsivitas  terhadap  kebutuhan  masyarakat,  serta mendorong adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan sosial dan politik. Langkah ini tidak hanya mencerminkan semangat inklusivitas dalam proses demokrasi, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meninjau keberhasilan atau kegagalan pembatasan usia dalam  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. 23 Dengan  demikian,  evaluasi  terhadap pembatasan usia minimum dapat menjadi landasanuntuk merumuskan kebijakan yang lebih  efektif  dan  relevan  dengan  kondisi aktual,  memungkinkan partisipasi  yang lebih luas dalam panggung politik dan mengakomodasi perubahan paradigma kepemimpinan yang mungkin muncul seiring waktu.
Dalam konteks dinamika politik kontemporer di Indonesia, pembatasan usia minimum 35  tahun  bagi  calon presiden dan  wakil presiden  memiliki dasar  rasional  yang  terkait dengan kebutuhan akan kepemimpinan yang matang dan stabil. Usia minimum tersebut dianggap  sebagai  parameter  untuk  memastikan  bahwa  calon  pemimpin  telah memperoleh tingkat pengalaman dan kematangan yang memadai dalam menjalankan tanggung  jawab  kepemimpinan  tertinggi  negara.  Meskipun  demikian,  sambil mempertahankan  nilai-nilai  tersebut,  perlu  dibuka  ruang  bagi  diskusi  dan  evaluasi terhadap regulasi ini agar dapat tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang. 24
Langkah  ini  memungkinkan  penyesuaian  terhadap  tuntutan  zaman  dan  memastikan bahwa aturan mengenai batasan usia calon pemimpin negara mencerminkan dinamika serta kebutuhan masyarakat secara lebih holistik. Dengan terus membuka ruang untuk diskusi,  pemerintah  dapat  mendengar  berbagai  perspektif  dan  menggali  potensi perubahan  yang  mungkin  diperlukan  untuk  menjawab  tantangan  serta  keinginan masyarakat. 25 Selain itu, evaluasi berkala dapat membantu menilai efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sekaligus menjamin bahwa regulasi tersebut tetap  menjadi  instrumen  yang  sesuai  dengan  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  politik yang terus berlangsung.
22 Novance  Silitonga  and  Franky  P  Roring,  ‘P olitik Digital:  Strategi  Politik  Elektoral  Partai  Politik  dalam Kampanye
Pemilu Presiden ’, Jurnal Communitarian , 4.2 (2023) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i2.319>.
23 Sekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, Memperkuat  Peradaban  Hukum  Dan Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019).
24 Muhadam Labolo, Etika Pemerintahan (Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2016).
25 Zubaedi, Pengembangan  Masyarakat:  Wacana  dan  Praktik (Jakarta:  PT  Fajar  Interpratama  Mandiri, 2013).

## Risalah
Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75
Formulasi  Perubahan  Ideal  Terhadap  Ketentuan  Batas  Usia  Minimal  Calon  Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945 yang Dapat Dilakukan Melalui Pendekatan Ius Constituendum
Pendekatan ius  constituendum dalam perubahan  ketentuan batas  usia  minimal  calon presiden dan wakil presiden di UUD 1945 memerlukan pertimbangan mendalam terkait kebutuhan akan kepemimpinan yang dinamis dan representatif. Reformulasi ini perlu mengakomodasi  aspirasi  masyarakat,  mengingat  dinamika  politik  yang  terus berkembang.  Selain  itu,  perubahan  tersebut  harus  mempertimbangkan  kebutuhan negara  dalam  menghadapi  dinamika  global  dan  mengembangkan  pemahaman  yang mendalam tentang konsep konstitusionalitas. Melibatkan analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Pasal 6A dan Pasal 7 UUD 1945, merupakan langkah awal yang krusial dalam merancang perubahan tersebut. 26
Selanjutnya,  proses  reformasi  ini  sebaiknya  melibatkan  partisipasi  aktif  dari  berbagai stakeholder,  termasuk  ahli  hukum,  tokoh  masyarakat,  dan  perwakilan  dari  berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan pluralitas  pandangan  dan  kepentingan  yang  ada.  Selain  itu,  perubahan  ini  perlu diarahkan  pada  peningkatan  kualitas  kepemimpinan,  bukan  hanya  pada  aspek  usia, sehingga  dapat  memastikan  bahwa  calon  presiden  dan  wakil  presiden  memiliki kapasitas,  integritas,  dan  visi  yang  diperlukan  untuk  mengemban  tanggung  jawab kepemimpinan nasional. 27 Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, reformulasi batas usia minimal calon pemimpin dapat menciptakan dasar hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan dinamika zaman serta kebutuhan masyarakat Indonesia.
Dalam  konteks  dinamika  politik  kontemporer  di  Indonesia,  langkah  pertama  dalam reformulasi  mengenai  pembatasan  usia  minimum  35  tahun  bagi  calon  presiden  dan wakil  presiden  adalah  dengan  memperjelas  Pasal  6A  UUD  1945  yang  saat  ini menetapkan batas usia tersebut. Pasal ini perlu direvisi untuk menentukan batas usia minimal  yang  lebih  rendah,  mencerminkan  semangat  inklusivitas  dan  keberagaman pemimpin.  Reformulasi  ini  sebaiknya  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  demokrasi  yang mendorong hak politik tanpa adanya diskriminasi berdasarkan usia. 28 Dengan demikian, pembaruan  regulasi  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  politik  yang lebih dinamis dan merangsang partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat.
Namun, dalam proses reformulasi ini, perlu diperhatikan bahwa pemilihan usia minimal yang  lebih  rendah  tidak  hanya  mengikuti  tren  inklusivitas  semata,  tetapi  juga mempertimbangkan  aspek-aspek  kematangan  kepemimpinan  dan  pengalaman  yang penting dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara. Reformasi harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas
26 Mardian Wibowo, MAKNA “Kebijakan Hukum Terbuka” dalam Putusan Pengujian Undang -Undang di Mahkamah Konstitusi (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).
27 Zubaedi.
28 Philip Aston and Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) , Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan  Hak  Asasi  Manusia (Yogyakarta:  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia  Universitas  Islam Indonesia, 2008).
Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden (Askari Razak)
dan efektivitas pemerintahan. 29 Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi  demokratisnya  sambil  menjaga  keseimbangan  antara  inklusivitas  dan persyaratan kepemimpinan yang kokoh.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan perlu melibatkan evaluasi mendalam terhadap pengalaman  negara-negara  lain  yang  telah  mengadopsi  batas  usia  yang  lebih  rendah untuk  calon  pemimpin  tertinggi.  Misalnya,  melibatkan  negara-negara  yang  telah berhasil  dipimpin  oleh  pemimpin  usia  muda  dapat  memberikan  perspektif  berharga tentang potensi manfaat dari kepemimpinan generasi muda. Pengalaman mereka dapat memberikan  wawasan  tentang  tantangan  yang  dihadapi  dan  solusi  yang  mereka terapkan. 30 Di samping itu, penelitian ini dapat melibatkan studi komparatif terhadap regulasi  usia  di  berbagai  tingkatan  pemilihan,  termasuk  pemilihan  legislatif,  untuk memahami dinamika usia dalam konteks politik secara lebih luas.
Tinjauan terhadap regulasi usia pada tingkat yang berbeda dapat membuka pemahaman terhadap  apakah  terdapat  konsistensi  atau  perbedaan  dalam  pendekatan  terhadap kualifikasi usia di berbagai jabatan politik. Hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih  menyeluruh  tentang  peran  dan  pengaruh  usia  dalam  lingkup  politik  serta membantu  merumuskan  kebijakan  yang  lebih  baik  dalam  konteks  dinamika  politik kontemporer. 31 Dalam  konteks ius  constituendum ,  yaitu  pembentukan  hukum  atau perubahan  konstitusi,  perlu  dipertimbangkan  secara  serius  keterlibatan  langsung masyarakat.  Mekanisme  referendum  atau  konsultasi  publik  dapat  menjadi  instrumen yang  efektif  untuk  mendengarkan  suara  dan  aspirasi  rakyat  terkait  perubahan  ini. Dengan mengadopsi pendekatan partisipatif, proses reformulasi hukum dapat menjadi lebih inklusif dan demokratis. 32 Dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara langsung, pemerintah dapat memastikan bahwa perubahan yang  diusulkan  tidak  hanya  mencerminkan  pandangan  elit  politik,  tetapi  juga  benar- benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. 33
Selain  itu,  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  reformulasi  konstitusi  dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap perubahan tersebut. Dengan membangun konsensus melalui mekanisme partisipatif, pemerintah dapat menciptakan dasar  yang  lebih  kuat  untuk  implementasi  perubahan  hukum.  Keterlibatan  langsung masyarakat  juga  dapat  meningkatkan  pemahaman  publik  terhadap  konsekuensi  dan dampak dari perubahan  yang diusulkan, sehingga  menciptakan  lingkungan  yang  lebih
29 Ni  Wayan  Rianita  Andani  and  I  Made  Artha  Wibawa,  ‘ Pengaruh  Kepemimpinan  Inklusif  Terhadap Perilaku  Inovatif  Karyawan  Dimediasi  oleh  Perceived  Organizational  Support ’, E-Jurnal  Manajemen Universitas Udayana , 11.2 (2022), 210 <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2022.v11.i02.p01>.
30 Haryanto, Evaluasi Pembelajaran (Konsep dan Manajemen) (Yogyakarta: UNY Press, 2020).
31 Yudi Rusfiana and Cahya Supriatna, Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan (Bandung: Alfabeta, 2021).
32 Dicky  Eko  Prasetio  and  Hananto  Widodo,  ‘Ius  Constituendum  Pengujian  Formil dalam  Perubahan Konstitusi’, AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam ,  4.1  (2022),  1 – 12 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>.
33 Fakhry Amin, ‘Kewarganegaraan Indonesia’, in Hukum Tata Negara , ed. by Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75
transparan dan bertanggung jawab dalam pembentukan hukum. 34 Oleh karena itu, ius constituendum yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dapat  menjadi  landasan  yang lebih solid untuk membangun sistem hukum yang responsif dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
Dalam merumuskan reformasi terkait pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden  dan  wakil  presiden  di  Indonesia,  perlu  diperhatikan  konteks  global  dan dinamika  politik  saat  ini.  Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  dan  globalisasi, kepemimpinan  oleh  individu  muda  dapat  menjadi  sumber  inovasi  yang  krusial  dalam menjawab  tantangan  zaman.  Pemimpin  muda  seringkali  membawa  perspektif  yang lebih  segar  dan  terbuka  terhadap  perubahan,  yang  dapat  memberikan  keunggulan dalam  menghadapi  perubahan  kompleks  di  tingkat  nasional  maupun  internasional. 35 Oleh  karena  itu,  reformulasi  kebijakan  harus  mempertimbangkan  formulasi  yang memberikan kesempatan lebih besar bagi pemimpin muda untuk muncul sebagai calon presiden  dan  wakil  presiden  tanpa  hambatan  yang  tidak  perlu.  Namun,  meskipun memperhatikan aspirasi inovatif dan dinamika global, reformasi ini juga perlu disusun dengan  cermat  untuk  memastikan  bahwa  pemimpin  yang  muncul  tetap  memiliki kapasitas dan  kualifikasi  yang  memadai. Pemberian  ruang lebih besar  bagi  pemimpin muda harus diiringi dengan mekanisme evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa mereka  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  kompleksitas  tugas kepemimpinan nasional. Dengan demikian, reformulasi kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan  yang  optimal  antara  inovasi,  kepemimpinan  yang  matang,  dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat yang terus berkembang.
Dalam konteks legal drafting, reformulasi kebijakan pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia perlu mempertimbangkan secara seksama  aspek  keamanan  dan  stabilitas  negara.  Upaya  untuk  mengubah  regulasi tersebut harus memastikan bahwa kriteria kelayakan calon pemimpin yang mencakup pengalaman dan kapabilitas kepemimpinan tetap menjadi fokus utama. Reformulasi ini tidak  boleh  mengorbankan  standar  kualitas  dan  keberlanjutan  pemerintahan,  karena keberlanjutan ini penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara. 36
Dalam  merumuskan  kembali  kebijakan  tersebut, perlu  ditekankan  bahwa  pembaruan tidak  hanya  bersifat  statis,  tetapi  juga  harus  dinamis  dan  mampu  menyesuaikan  diri dengan perkembangan zaman. 37 Oleh karena itu, proses legal drafting harus melibatkan pertimbangan mendalam terhadap aspirasi masyarakat serta dinamika sosial dan politik yang  dapat  berubah  seiring  waktu.  Dengan  demikian,  reformulasi  kebijakan  tersebut dapat  menciptakan  landasan hukum  yang  tidak  hanya  kokoh  dari segi  keamanan  dan stabilitas  negara,  tetapi  juga  responsif  terhadap  tuntutan  dan  perkembangan  yang terjadi di masyarakat.
Dalam  konteks ius  constituendum ,  perubahan  terhadap  kebijakan  pembatasan  usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia perlu dilakukan
34 Joko Riskiyono, ‘ Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan ’, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 6.2 (2015).
35 Labolo.
36 M. Shohibul Itmam, Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po Press, 2015).
37 Muzayyin Mahbub, ‘Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia’, 2012, 370.

## Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden (Askari Razak)
dengan cara yang sah dan konstitusional. Langkah-langkah perubahan konstitusi, seperti revisi atau amendemen, harus tunduk pada ketentuan-ketentuan prosedural yang telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945). 38 Oleh  karena  itu, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif menjadi krusial dalam membahas dan mengusulkan perubahan tersebut. Selain itu, proses persetujuan dari  daerah-daerah  otonom  juga  dapat  menjadi  bagian  integral  dari  reformulasi  ini, mengingat  pentingnya  melibatkan  berbagai  lapisan  masyarakat  dan  entitas  regional untuk  memastikan  representasi  yang  adil  dan  merata  dalam  proses  perubahan konstitusi.  Dalam  konteks  ini,  perlu  ditekankan  bahwa  perubahan  tersebut  harus dijalankan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia,  sehingga menghasilkan  kebijakan  yang  mendukung  perkembangan  politik  yang  inklusif  dan responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Dengan  demikian,  perubahan  konstitusi terkait pembatasan usia minimum ini dapat mengikuti jalur yang sah dan melegitimasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar bagi sistem politik Indonesia.
Dengan  menggabungkan  aspek-aspek  tersebut,  formulasi  perubahan  ideal  terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 akan menciptakan  landasan  hukum  yang  kuat,  mencerminkan  semangat  demokratis,  dan memungkinkan  munculnya  pemimpin  usia  muda  yang  berkualitas  untuk  memimpin negara. Perubahan ini diarahkan pada mencapai keseimbangan antara kebutuhan akan kepemimpinan yang matang dan stabilitas dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat terhadap inklusivitas dan keberagaman kepemimpinan. 39 Dengan demikian, perubahan ini dapat menjadi langkah menuju pembaruan konstitusional yang responsif terhadap dinamika politik dan harapan masyarakat, sambil tetap memastikan bahwa kualifikasi calon pemimpin negara mencerminkan keragaman dan dinamika generasi muda yang potensial.

## SIMPULAN
Rasionalitas pembatasan usia minimum 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dalam UUD  1945  hasil  Amandemen  Ketiga  tahun  2001  adalah  untuk  memastikan  kualitas kepemimpinan nasional yang matang, berpengalaman, dan stabil dalam menghadapi dinamika politik dan tantangan pembangunan bangsa, meski beberapa kalangan menilai hal ini berpotensi menghambat  munculnya  figur-figur  pemimpin  muda  yang  inovatif  sehingga  perlu  dievaluasi lebih lanjut agar tetap responsif terhadap aspirasi politik kontemporer di tengah masyarakat.
Formulasi  perubahan  ideal  terhadap  ketentuan  batas  usia  minimal  calon  presiden  dan  wakil presiden dalam UUD 1945 melalui pendekatan ius constituendum adalah dengan merevisi Pasal 6A  ayat  (1)  untuk  menurunkan  batasan  usia  minimum  menjadi  30  tahun,  yang  didasari  oleh prinsip-prinsip  demokrasi  dan  hak  politik  yang  non-diskriminatif  berdasarkan  usia,  serta melibatkan  partisipasi  publik  dan  mekanisme  konstitusional  yang  sah  seperti  amendemen melalui DPR dan persetujuan daerah.
38 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi , 2010.
39 Muhammad  Hasan  and  Muhammad  Azis, Pembangunan  Ekonomi  &  Pemberdayaan  Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal , 2nd edn (Makassar: CV. Nur Lina, 2018).

## Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75

## REFERENSI
Ambarwati,  Rita,  and  Supardi, Buku  Ajar  Manajemen  Operasional  Dan  Implementasi Dalam Industri , 2020
Amin, Fakhry, ‘Kewarganegaraan Indonesia’, in Hukum Tata Negara , ed. by Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023)
Andani, Ni Wayan Rianita, and I Made Artha Wibawa, ‘ Pengaruh Kepemimpinan Inklusif Terhadap  Perilaku  Inovatif  Karyawan  Dimediasi  oleh  Perceived  Organizational Support ’, E-Jurnal  Manajemen  Universitas  Udayana ,  11.2  (2022),  210 <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2022.v11.i02.p01>
Anggara, Sahya, ‘Sistem Politik Indonesia’, Sistem Politik Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), pp. 22 – 24
Aston,  Philip,  and  Franz  Magnis-Suseno, Hukum  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) , Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008)
Cahyono, Heru, ‘ Arah Perkembangan Demokrasi di Perdesaan Pasca Orde Baru ’, Jurnal Masyarakat Indonesia , 38.2 (2012) <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.654>
Dussault, Gilles, and Carl- Ardy Dubois, ‘Human Resources for Health Policies: A Critical Component  in  Health  Pol icies’, Human  Resources  for  Health ,  1.1  (2003),  1 <https://doi.org/10.1186/1478-4491-1-1>
Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
Firdinal, Ziffany, ‘Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945’, Jurnal Konstitusi , 10.4 (2013)
———, ‘Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945’, Jurnal Konstitusi , 10.4 (2016), 649 <https://doi.org/10.31078/jk1045>
Handoko,  Rais  Firdaus,  ‘Rekonstruksi  Politik  Hukum  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil Presiden  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Berbasis  Nilai  Pancasila’
(unpublished Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023)
Hakim, R., & Mezak, M. H., ‘Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum’,
Ltiw  Review.  Fakultas  Hukum  Universiius  Pelita  Harupan ,  V.3  (2013) <https://www.mendeley.com/catalogue/7aeb293a-e012-31ea-ae62-
1bb987cb5a3b/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=op en_catalog&userDocumentId=%7Bd2760f77-3803-41d5-a816-592bac22cfab%7D>
Haryanto, Evaluasi  Pembelajaran  (Konsep  dan  Manajemen) (Yogyakarta:  UNY  Press, 2020)
Hasan,  Muhammad,  and  Muhammad  Azis, Pembangunan  Ekonomi  &  Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal , 2nd edn (Makassar: CV. Nur Lina, 2018)
Iftitah,  Anik,  ed., Hukum  Tata  Negara (Sada  Kurnia  Pustaka,  2023) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1 &ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM>
Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden (Askari Razak)
——— .  ,  ed., Metode  Penelitian  Hukum ,  Mei  2023  (Sada  Kurnia  Pustaka,  2023) <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
———, ‘Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?’, in Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi , ed. by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKiS, 2017), p. 35
Itmam, M. Shohibul, Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po Press, 2015)
Kogoya, Willius, Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2015)
Konstitusi,  Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi , 2010
Labolo,  Muhadam, Etika  Pemerintahan (Jakarta:  Institut  Pemerintahan  Dalam Negeri,
2016)

## Mahbub, Muzayyin, ‘Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia’, 2012, 370
Nurwardani,  Paristiyanti,  Hestu  Yoga  Saksama,  Udin  Sarifudin  Winataputra,  Dasim Budimansyah, Sapriya, Winarno, and others, Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan  Kewarganegaraan (Jakarta:  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016)
Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo, ‘Ius Constituendum Pengujian Formil dalam Perubahan  Konstitusi’, AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam ,  4.1 (2022), 1 – 12 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1478>
Rengifurwarin, Zainal Abidin, ‘Analisis Gaya Kepemimpinan: Prabowo Subianto Dan Joko Widodo’, Jurnal Populis , 8.2 (2014)
Riskiyono,  Joko,  ‘ Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan ’, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 6.2 (2015)
Romli, Lili, ‘ Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia ’, Jurnal Politica Dinamika  Masalah  Politik  dalam  Negeri  dan  Hubungan  Internasional ,  2.2  (2011) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>
Rusfiana,  Yudi,  and  Cahya  Supriatna, Memahami  Birokrasi  Pemerintahan  dan Perkembangan (Bandung: Alfabeta, 2021)
Saleh,  Khoirul,  and  Achmat  Munif,  ‘Membangun  Karakter  Budaya  Politik  Dalam
Berdemokrasi’, Jurnal Addin , 9.2 (2015)
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i2.617>
Santoso,  Purwo,  Hasrul  Hanif,  and  Rachmad  Gustomy, Menembus  Ortodoksi  Kajian Kebijakan Publik (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2004)
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019) Silitonga, Novance, and Franky P Roring, ‘P olitik Digital: Strategi Politik Elektoral Partai Politik  dalam  Kampanye  Pemilu  Presiden ’, Jurnal  Communitarian ,  4.2  (2023) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56985/jc.v4i2.319>
Tampubolon, Manahan P., Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim
Kerja Organisasi , Bogor; Mitra Wacana Media , 2020
Wempi, J. A., Chrisdina, Rubiyanto, Joevi Roedyati, Lestari Nurhajati, Rino F. Boer, and others, Bunga  Rampai  Kajian  Kepemimpinan  Kontemporer:  Pendekatan  Aplikatif Lintas Bidang (Jakarta Pusat: LSPR Publishing, 2023)
Wibowo,  Mardian, MAKNA  “Kebijakan  Hukum  Terbuka”  dalam  Putusan  Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Malang: Universitas Brawijaya, 2017)
Zubaedi, Pengembangan  Masyarakat:  Wacana  dan  Praktik (Jakarta:  PT  Fajar Interpratama Mandiri, 2013)