## Wajah Hukum

## Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Kriminologi Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
Ernest Sengi 1* , Alfonsisus Budiman 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera Maluku Utara, Tobelo
* Correspondence email: ernestsengi@gmail.com; alfonsisusbudiman@gmail.com
Abstrak .  Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  perlu  dilindungi  dari  berbagai  bentuk  kekerasan.  Lahirnya  undang- undang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  undang-undang  perlindungan  anak  tidak  selalu  berbanding  lurus  pada hilangnya  perilaku  kekerasan  terhadap  anak.  Dalam  tulisan  ini,  isu  hukum  yang  akan  dikaji  adalah  bagaimana  perspektif kriminologi dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian, untuk menjawab  isu  hukum  tersebut  digunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi  hukum  yang didukung  dengan  pendekatan  undang-undang.  Pendekatan  ini  dipandang  tepat  karena  akan  diuraikan  data  kasus  kekerasan terhadap  anak  di  Kecamatan  Tobelo  kemudian  dari  data  tersebut  akan  dianalisis  untuk  mendapat  preskripsi  hukum  tentang bagaimana  kriminologi  memandang  berbagai  bentuk kekerasan terhadap anak.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Tahun 2015 hingga  Tahun  2018  di  Kecamatan  Tobelo,  Kabupaten  Halmahera  Utara,  terdapat  57  kasus  kekerasan  terhadap  anak.  Selain  itu, kekerasan  terhadap  anak  terbukti  merupakan  suatu  bentuk  tindak  pidana  dimana  pelaku  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana baik melalui pidana umum maupun pidana khusus.
Kata Kunci : Kekerasan; Anak; Kecamatan Tobelo
Abstract. Children are the nation’s next generation who need to be protected from various forms of violence. The enactment of the law on the elimination of violence in household and the child protection law does not always directly proportional to the loss of violent  behavior towards children. In this paper,  the legal issue that  will  be examined is how the  perspective of criminology in overcoming   violence against  children in  Tobelo  Subdistrict North  Halmahera Regency.  Then, to  answer the legal issues used nondoctrinal  legal  research  methods  with  a  socio  legal  research  approach  that  is  supported  by  the  statute  approach.  This approach  is  considered  appropriate  because  the  data  on  cases  of  violence  against  children  in  Tobelo  sub-district  will  be described and then analyzed from this data to obtain a legal prescription on how the criminology views various forms of violence against children. The results showed that in 2015 to 2018 in Tobelo Subdistrict, North Halmahera Regency, there were 57 cases of violence against  children. Besides, violence against  children is a form of criminal activity in  which the offender can be held liable either through general or special crimes.

## Keywords: Violence; Children; Tobelo District

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum;  demikian  ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  sebagai konstitusi  dasar  tertinggi.  Pengakuan  oleh  negara  bahwa  hukum  menjadi  panglima  tertinggi  tersebut  memberikan pengakuan dan pegangan bagi segenap bangsa Indonesia bahwa dalam segala aktivitasnya harus berdasarkan norma- norma  hukum  yang  menjadi  pedoman  hidup;  termasuk  pedoman  bagi  negara  atau  penguasa  untuk  tidak  bertindak sewenang-wenang dalam mengatur masyarakat. Konsep tentang hal ini dikenal dengan asas legalitas; suatu asas yang menghendaki bahwa setiap perbuatan yang dilakukan, perbuatan tersebut telah  harus lebih dahulu diatur dalam suatu peraturan  perundang-undangan  secara  tertulis;  dan  jika  tidak,  maka  perbuatan  tersebut  dikategorikan  sebagai  suatu perbuatan melawan hukum.
Salah satu ciri suatu negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum akan menjadi  percuma  jika  hak  asasi  manusia  tidak  mendapat  perlindungan  dari  negara.  Hak  asasi  manusia  dalam  aspek yang  luas  dapat  tercermin  dari  berbagai  macam  hak  di  antaranya  hak  hidup,  hak  di  bidang  sosial,  hak  di  bidang ekonomi, hak di bidang pendidikan, hak di bidang politik, hak mendapat perlindungan, rasa aman dan hak-hak lain.
Menerjemahkan  kata  “manusia”  dalam  konsep  hak  asasi  manusia,  tidak  hanya  orang  dewasa  melainkan  juga anak-anak  yang  merupakan  generasi  penerus  bangsa.  Oleh  sebab  itu,  perlindungan  hak  asasi  manusia  oleh  negara dalam  konsep  negara  hukum,  termasuk  juga  di  dalamnya  perlindungan  atas  hak  asasi  anak.  Dengan  demikian, mengabaikan perlindungan hak-hak asasi anak, sama halnya dengan mengabaikan perintah konstitusi negara.
Kepentingan  terbaik  bagi  anak  ( the  best  interest  for  the  child ),  merupakan  slogan  yang  selalu  dikemukakan ketika membicarakan soal perlindungan anak. Hal tersebut adalah tepat karena anak merupakan manusia lemah yang perlu  mendapat  perhatian  dan  perlindungan  khusus  terutama  perlindungan  dari  bentuk  kekerasan  apapun  dan  dari siapapun  termasuk  dari  lingkungan  terdekat  sekalipun.  Menurut  data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),
Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
tujuh  puluh  persen  (70  %)  pelaku  kekerasan  terhadap  anak  dilakukan  oleh  orang  terdekat  termasuk  orang  tua 1 .  Hal tersebut  mengandung  arti  bahwa  kekerasan  terhadap  anak  rentan  dilakukan  oleh  orang  –  orang  yang  berada  di lingkungan terdekat. Kekerasan terhadap anak merupakan jenis kekerasan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia baik  aspek sosial,  aspek moral,  keagamaan maupun  aspek hukum. Oleh sebab itu, kekerasan  terhadap anak sudah  termasuk  kategori  kejahatan  serius.  Karena  tingkat  berbahaya  dan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan kekerasan  tersebut  sudah  merupakan  kejahatan  serius  maka  negara  dituntut  berpartisipasi  aktif  dalam  melihat persoalan ini.
Sebagai  bentuk  respon  negara  atas  tindakan  kekerasan  terhadap  anak,  negara  telah  mengeluarkan  Undang  - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; selain itu terdapat juga Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dijadikan sebagai payung hukum dalam mencegah dan menindak  pelaku  kekerasan  terhadap  anak.  Arti  kata  “Perlindungan”  yang  diberi  lebel  dalam  undang-undang  ini mengandung  filosofi  yang  mendalam  dimana  setiap  warga  negara  terutama  anak  berhak  mendapat  rasa  aman  dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Bentuk kekerasan terhadap anak yang biasanya terjadi di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual  dan  penelantaran;  hal-hal  tersebut  termasuk  dalam  ranah  perbuatan  pidana  dimana  pelaku  kekerasan  dapat dikenai sanksi pidana dalam peraturan pidana umum maupun peraturan pidana khusus. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut  Simons  sebagaimana  dikutip  Adami  Chazawi 2 bahwa  perbuatan  pidana  atau straafbaar  feit adalah  suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya,  yang  dinyatakan  sebagai  dapat  dihukum. Dengan  demikian,  maka  setiap  perbuatan  kekerasan  terhadap anak merupakan perbuatan pidana dimana pelaku dapat dimintai pertanggujawaban secara hukum.
Meskipun  sudah  ada  pengaturan  terkait  kekerasan  terhadap  anak  dengan  ancaman  sanksi  hukum  pidana  yang tegas,  namun  kekerasan  terhadap  anak  masih  saja  terjadi  dalam  masyarakat  di  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten Halmahera Utara. Data awal yang dicatat oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Halmahera Utara menunjukan bahwa kasus kekerasan anak dalam empat tahun terakhir terus mengalami perubahan, untuk tahun 2015 ada  (8  kasus),  tahun  2016  (12  kasus),  tahun  2017  (22  kasus)  dan  tahun  2018  (15)  kasus 3 .  Jumlah  data  tersebut  pun tidak  termasuk  beberapa  kasus  lainnya  yang  tidak  dilaporkan  secara  resmi  karena  telah  diselesaikan  di  tingkat  desa atau  karena  suatu budaya masyarakat Halmahera  yang menganggap sebagai  aib  keluarga; situasi seperti ini menurut Harkristuti  Harkrisnowo  sebagaimana  dikutip  Mahmudin  Kobandaha  menyebabkan  tingginya  “the dark  number ” karena tidak dilaporkan 4 .
Data  tersebut  menunjukan  bahwa  kasus  kekerasan  terhadap  anak  merupakan  fenomena  gunung  es  yang  akan terus meningkat jika tidak ditangani. Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak mulai  dari  faktor  sosial/lingkungan,  ekonomi,  budaya,  dan  faktor  lainnya  yang  dapat  dibuktikan  nanti  melalui penelitian  ini.  Dimana  fokus  yang  menjadi  sasaran  penelitian  adalah  beberapa  desa  yang  berada  dalam  wilayah Kecamatan  Tobelo  yang  menjadi  titik  selalu  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Halmahera  Utara, dimana hukum pidana dan khususnya kriminologi akan dijadikan sebagai alat untuk menganalisisnya.
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  disiplin  ilmu  hukum  yang  mengkaji  tentang  kejahatan  dan  pelanggaran terhadap kepentingan umum. Menurut Bambang Waluyo 5 , secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh undang – undang beserta sanksi pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku.  Sementara  kriminologi,  merupakan  cabang  ilmu  hukum  pidana  yang khusus mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan reaksi masyarakat atas kejahatan.
Tulisan  ini  akan  menggunakan  disiplin  cabang  ilmu  hukum  pidana  yakni  kriminologi  untuk  menganalisis berbagai  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten  Halmahera  Utara;  dimana  dalam  hal-hal tertentu  hukum  pidana  seringkali  tidak  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak karena  lebih  banyak  pelaku  dan  korban  memilih  penyelesaian  damai  melalui  musyawarah  mufakat  yang  dikenal dengan istilah diversi oleh Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 6 Konsep
1 Penny Naluria Utami, “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention  Of  Violence  To  Children  From  The  Perspective  Of  The  Rights  To  Security  In  West  Nusa  Tenggara”  Jurnal HAM, Vol. 9, No. 1 (Juli 2018) : 9.
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.
3 Laporan Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Halmahera Utara Tahun 2015 – 2019.
4 Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8, (Januari 2017) : 85.
5 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.
6 Lihat Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
diversi tersebut sejalan dengan konsep keadilan bermartabat oleh Teguh Prasetyo 7 yakni keadilan yang memanusiakan manusia baik pelaku maupun korban. Namun, dalam tulisan ini Penulis mencoba untuk melihat apakah hukum pidana dapat  dijadikan  sebagai  parameter  penyelesaian  masalah  kekerasan  terhadap  anak  karena  banyak  kasus  kekerasan terhadap anak justru terbentur dengan budaya masyarakat setempat, serta bagaimana kriminologi mengungkap sebab- sebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kecamatan Tobelo Halmahera Utara.
Melalui  kajian  ini  pula,  akan  dianalisis  berbagai  bentuk  kekerasan  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Kecamatan Tobelo  Kabupaten  Halmahera  Utara  melalui  perspektif  hukum  pidana  khususnya  kriminologi  dalam  pengertian bagaimana  norma  hukum  pidana  melihat  kasus  –  kasus  kekerasan  terhadap  anak  dalam  hukum  pidana  positif Indonesia serta bagaimana kriminologi mengungkap penyebab kekerasan terhadap anak terus-menerus terjadi. Selain itu,  Indonesia yang dikenal dengan multiculture sering terdapat perbedaan tentang  suatu  perbuatan dimana di daerah yang satu dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sementara di daerah lain bukan merupakan suatu perbuatan pidana termasuk soal kekerasan terhadap anak.

## METODE
Tujuan suatu penelitian hukum adalah memberikan solusi pemecahan masalah hukum ( legal problem solving ); hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  Peter  M.  Marzuki 8 bahwa  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip  –  prinsip  hukum,  maupun  doktrin  –  doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum yang dihadapi. Dengan demikian, diperlukan metode yang tepat untuk menjawab isu hukum yang diajukan. Sesuai isu hukum  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini,  maka  penelitian  dalam  tulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  atau non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan socio legal research . Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 9 , penelitian  empiris  atau  non-doktrinal  mengkaji  data  primer  dimana  data  dimaksud  diperoleh  dari  masyarakat kemudian dianalisis dengan bahan-bahan hukum lain. Sejalan dengan hal tersebut, Bahder Johan Nasution 10 menyebut penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Kaitannya dengan  penelitian  ini  bahwa  yang  akan  menjadi  fokus  kajian  adalah  data  primer  berupa  pertama,  kasus  kekerasan terhadap anak di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yang terjadi selama empat (4) Tahun terakhir yakni Tahun 2015 sampai Tahun 2018; kedua, data wawancara yang dilakukan di beberapa desa di kecamatan Tobelo yang menjadi  titik  tingginya  angka  kekerasan  anak.  Selain  itu,  dibutuhkan  juga  data  sekunder  berupa  regulasi  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni terkait kekerasan terhadap anak.
Setelah  semua  data  terkumpul  maka  akan  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  analisis  deskripsi,  evaluasi dan argumentasi. Teknik deskripsi yaitu suatu teknik analisis dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai suatu peristiwa.  Kaitannya dengan penelitian  ini, maka akan  dilakukan  analisis  terhadap data  primer  dan  mengaitkannya  dengan  data  sekunder  agar  dapat  menggambarkan  secara  jelas  mengenai  data  kasus kekerasan  anak  di  kecamatan  Tobelo  dan  bagaimana  perspektif  hukum  pidana  dan  kriminologi.  Selanjutnya  hasil analisis tersebut akan diberikan preskripsi hukum dengan menggunakan teknik evaluasi dan argumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep dan Bentuk  Kekerasan Anak
Menurut Bagong sebagaimana dikutip oleh Thathit Manon Andini 11 bahwa World Health Organization (WHO) mendefenisikan  kekerasan  adalah  penggunaan  kekuatan  fisik  dan  kekuasaan,  ancaman  atau  tindakan  terhadap  diri sendiri,  perorangan  atau  sekelompok  orang  atau  masyarakat  yang  mengakibatkan  atau  kemungkinan  besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.
Kekerasan terhadap perempuan terutama anak, merupakan suatu perbuatan yang ditentang oleh semua manusia di  dunia  karena  merupakan  perbuatan  yang  merendahkan  harkat  dan  martabat  orang  lain.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, terdapat berbagai  istilah yang merujuk pada perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan  anak. Kekerasan yang  korbannya  adalah  perempuan  dikenal  dengan  istilah “violence  against  women,  “gender  based  violence”, “gender violence” dan “domestic violence ; sementara kekerasan terhadap anak-anak dikenal dengan istilah “working children”, “street childern”, “childern in armed conflict” dan “urban war zones” .
7 Teguh  Prasetyo,  “Penerapan  Diversi  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”, Jurnal Refleksi Hukum , Vol. 9, No. 1,  (April 2015) : 6.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012), hlm. 12.
10 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 123.
11 Thathit Manon Andini, dkk. “Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang Identification of Violence in Children in Malang City” Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No. 1, (Februari 2019) : 15.
Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
Menurut  John  Hagan  sebagaimana  dikutip  Warih  Anjari 12 kekerasan  merupakan  bentuk  tindakan  seseorang kepada  pihak  lain  yang  berakibat  pada  timbulnya  rasa  sakit  dan  perubahan  baik  fisik  maupun  psikis.   Jika  dikaitkan dengan  kekerasan  terhadap  anak  ketika  dilihat  dari  perspektif  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  anak  juga  memiliki hak  yang  sama  dengan  manusia  lainnya  di  muka  bumi  ini,  yakni  hak  yang  dipahami  sebagai  hak-hak  yang  melekat (inherent) secara alamiah sejak mereka dilahirkan dan tanpa itu anak tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Dengan demikian kehidupan anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan.
Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  tanggungjawab  semua  pihak  terutama  negara.  Kemajuan  suatu  negara sangatlah  ditentukan  oleh  peran  generasi  penerus  bangsa  dalam  bidang  pembangunan;  karena  bagaimanapun  juga perbuatan  kekerasan  terhadap  anak  dapat  menghambat  anak  dalam  proses  pertumbuhan  partisipasi  sosial,  ekonomi, politik,  budaya  dan  kepercayaan  diri  sendiri  dalam  pertumbuhan  jiwa  serta  masa  depannya.  Hal  inilah  sehingga Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan  Anak  memberikan  kewajiban  bagi  negara  untuk  melindungi  anak  dari  berbagai  bentuk kekerasan.
Secara  umum  arti  kekerasan  juga  digambarkan  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  menyebut  bahwa  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga dalam konsep undang – undang ini diartikan juga termasuk anak; sehingga melakukan kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga, juga dapat dikenai undang – undang ini.
Berdasarkan kesadaran bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi, maka kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jhon D. Pasalbessy 13 bahwa kekerasan merupakan sebuah terminologi  yang sarat dengan  arti dan makna  “derita”, baik dikaji dari  perspektif  psikologi  maupun  hukum,  bahwa  di  dalamnya  terkandung  perilaku  manusia  (seseorang/kelompok orang)  yang  dapat  menimbulkan  penderitaan  bagi  orang  lain,  (pribadi/  kelompok)  termasuk  dalam  hal  ini  anak. Dengan  demikian  konsep  kekerasan  dalam  artikel  ini  dibatasi  pada  pengertian  kekerasan  dalam  arti  psikologis, kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak dimana tidak diperbolehkan sama sekali dilakukan dengan alasan apapun.
Dalam penelitian yang ditulis oleh Piet Hein Babua 14 kerja sama dengan Balitbang Kabupaten Halmahera Utara, diuraikan  beberapa  bentuk  kekerasan  terhadap  anak  yakni  kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual,  kekerasan  emosional, penelantaran anak dan eskploitasi anak.
Berbagai jenis kekerasan tersebut terlihat bahwa bentuk – bentuk kekerasan yang terjadi pada anak dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Hal ini lazim terjadi pada hampir semua kasus – kasus kekerasan anak yang diteliti.

## Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak
Kekerasan  terhadap  anak  dapat  terjadi  karena  banyak  faktor.  Namun,  berikut  Penulis  menguraikan  beberapa faktor yang paling banyak ditemukan dalam  hal terjadi kekerasan terhadap anak  yang  dibedakan  atas faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak; dimana terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan  oleh  kondisi  dan  tingkah  laku  anak.  Kondisi  anak  tersebut  misalnya:  Anak  menderita  gangguan perkembangan,  ketergantungan  anak  pada  lingkungannya,  anak  mengalami  cacat  tubuh,  retardasi  mental,  gangguan tingkah  laku,  anak  yang  memiliki  perilaku  menyimpang  dan  tipe  kepribadian  dari  anak  itu  sendiri.  Keluarga  atau orang  tua  Faktor  orang  tua  atau  keluarga  memegang  peranan  penting  terhadap  terjadinya  kekerasan  pada  anak. Beberapa  contoh  seperti  orang  tua  yang  memiliki  pola  asuh  membesarkan  anaknya  dengan  kekerasan  atau penganiayaan,  keluarga  yang  sering  bertengkar  mempunyai  tingkat  tindakan  kekerasan  terhadap  anak  yang  lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, orang tua atau keluarga belum memiliki
12 Warih Anjari, “Fenomena Kejahatan Sebagai Bentuk Kekerasan ( Violence )” Jurnal Widya Yustisia , Vol. 1, No. 1, (April 2014) : 43.
13 Jhon D. Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya ” Jurnal Sasi , Vol. 16, No. 3, (Juli 2010) : 9.
14 Piet Hein Babua, Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Halmahera Utara, (Tobelo: Balitabang Halut, Tahun 2018), hlm. 14.
Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
kematangan psikologis sehingga melakukan kekerasan terhadap anak, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.
Faktor eksternal, merupakan faktor yang bersumber dari luar diri anak. Faktor ini dapat terjadi karena pengaruh lingkungan, media massa atau budaya masyarakat setempat  yang mempengaruhi  sikap dan tingkahlaku  anak. seperti diketahui bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya yang berbeda. Sering terjadi, suatu peristiwa disebut sebagai perbuatan pidana di satu daerah, sementara di daerah lain peristiwa tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana melainkan suatu perbuatan biasa saja.

## Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Tobelo
Berdasarkan data jumlah kekerasan yang diperoleh di Kecamatan Tobelo, berikut diuraikan kategorisasi jumlah kekerasan  terhadap  anak  melalui  tabel  dan  garafik  yang  dibagi  atas  pertama  jumlah  kekerasan  terhadap  anak berdasarkan  wilayah  desa  di  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten  Halmahera  Utara,  jumlah  kekerasan  anak  berdasarkan tingkat  pendidikan  dan    tingkat  usia  korban.  Hal  ini  dimaksud  agar  dapat  dilakukan  analisis  dengan  mudah berdasarkan data yang telah dideskripsikan.
Berikut  diuraikan  penyebaran  jumlah  kekerasan  terhadap  anak  di  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten  Halmahera Utara:
Tabel 1 . Data Kasus Kekerasan Anak NO NAMA DESA JUMLAH KASUS JENIS KASUS 1 Wari 6 - 4 Penelantaran - 2 Pemerkosaan 2 War-Ino 7 - 6 Penelantaran - 1 Penganiayaan 3 MKCM 5 - 5 Penganiayaan 4 Gura 4 - 3 Penganiayaan - 1 Penelantaran 5 Gamsungi 5 - 4 Penganiayaan - 1 Pelecehan 6 Gosoma 4 - 3 Penganiayaan - 1 Pelecehan 7 Wosia 5 - 2 Penganiayaan - 3 Penelantaran 8 Mahia 4 - 4 Penelantaran 9 Tanjung Niara 4 - 3 Penganiayaan - 1 Pelecehan 10 Kumo 3 - 3 Penganiayaan 11 Kakara 4 - 2 Kekerasan psikis - 2 Penganiayaan 12 Rawajaya 6 - 4 Penganiayaan - 2 Penelantaran
Sumber: Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara.
Data  pada  tabel  tersebut  menunjukan  bahwa  jenis  kekerasan  terhadap  anak  yang  rentan  terjadi  di  Kecamatan Tobelo  Kabupaten  Halmahera  Utara  adalah  penganiayaan  anak  dengan  total  34  kasus  dan  disusul  dengan  kasus penelantaran anak dengan total 16 kasus. Selain itu, ada pula jenis kekerasan anak yang berbentuk kekerasan seksual (Pemerkosaan  dan  Pelecehan)  dengan  total  5  kasus  dan  juga  terdapat  kekerasan  psikis  sebanyak  2  kasus;  jadi  total kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai Tahun 2018 adalah 57 kasus. Semua data tersebut telah dilaporkan dengan penyebaran untuk Tahun 2015 terdapat 8 kasus, Tahun 2016 terdapat 12 kasus, Tahun 2017 terdapat 22 kasus dan Tahun 2018 terdapat 15 kasus yang dilaporkan dan dicatat secara resmi oleh dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara.
Berdasarkan  data  sebagaimana  tabel  1.1.  tersebut,  Penulis  mencoba  memberikan  pemetaan  korban  kekerasan terhadap anak berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan usia anak korban kekerasan sebagai berikut:
Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
Gambar 1 . Pemetaan Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dilihat dari grafik di atas menunjukan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak lebih rentan terjadi pada korban di  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  berjumlah  53  kasus  dan  tindakan  kekerasan  terhadap  anak  di  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) ada 4 kasus, sedangkan kekerasan terhadap anak tidak rentan terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Itu artinya bahwa tingginya jumlah kekerasan terhadap anak lebih rentan terjadi pada anak di bangku Sekolah Dasar (SD).
Gambar 2 . Pemetaan Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Usia
Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak lebih banyak terjadi pada anak dengan tingkatan usia antara 6 – 10 Tahun, kemudian di usia 11 – 18 Tahun berada pada urutan kedua. Khusus di Kecamatan Tobelo,  Penulis belum menemukan kasus  kekerasan yang menimpah anak usia 0 - 5 Tahun. Dari data di atas menunjukkan bahwa tingginya kekerasan terhadap anak masih rentan terjadi pada anak usia 6 – 10 Tahun.

## Perspektif Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak
Kriminologi merupakan cabang dari ilmu hukum pidana yang khusus membicarakan soal  kejahatan tetapi dari aspek  penyebab  terjadinya  kejahatan  dan  reaksi  masyarakat  terhadap  kejahatan.  Kriminologi  sangat  berbeda  dengan hukum  pidana  meskipun  objek  kajiannya  adalah  kejahatan.  Kriminologi  digunakan  untuk  memberi  petunjuk  dan pedoman bagaimana masyarakat dapat menanggulangi serta menghindari kejahatan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan  apa  yang  dikatakan  Topo  Santoso 15 ,  bahwa  kriminologi  merupakan  ilmu  yang  membahas  tentang  kejahatan dan penjahat. Dengan demikian maka ketika berbicara soal kriminologi selalu saja dikaitkan dengan hukum pidana.
Ketika membicarakan sesuatu hal yang dilihat dari kacamata hukum pidana, maka pasti akan dibicarakan  soal esensi dari pembahasan hukum pidana yakni terkait perbuatan pidana atau asas legalitas, pertanggungjawaban pidana
15 Topo Santoso, Kriminologi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 9.
0 20 40 60 80 100 SD SMP SMA 53 4 0

## JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
0 20 40 60 80 100 0-5 TAHUN 6-10 TAHUN 11- 18 TAHUN 0 53 4

## JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN TINGKAT USIA
Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
dan sanksi pidana. Hukum pidana oleh Moeljatno 16 didefenisikan sebagai  himpunan peraturan yang berlaku di suatu negara yang berupa perintah atau larangan, disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan atau tidak melaksanakan perintah tersebut; selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal –  hal apa kepada mereka  yang telah melanggar larangan  – larangan  itu dapat dikenakan  atau dijatuhi pidana  sebagaimana  yang  telah  diancamkan;  serta  menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Defenisi  tersebut  jika  dilihat  secara  detail  merupakan  pengertian  hukum  pidana  dalam  arti  luas  dimana  tidak hanya hukum pidana dalam arti materil tetapi juga hukum pidana dalam arti formil atau hukum acara pidana. Namun, dalam  pembahasan  tulisan  ini  hanya  memfokuskan  pada  pengertian  hukum  pidana  dalam  arti  materil  yakni keseluruhan  aturan  hukum  pidana  baik  yang  terdapat  dalam  KUHP  maupun  yang  terdapat  dalam  aturan  –  aturan pidana khusus di luar KUHP yang mengatur soal kekerasan terhadap anak.
Hukum  pidana  mengenal  asas  legalitas  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP 17 yang menggariskan  bahwa  suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana  tanpa  ada  aturan  sebelumnya.  Hal  ini  mengandung beberapa  arti  yakni  bahwa  hukum  pidana  merupakan  hukum  yang  tertulis,  untuk  menentukan  perbuatan  tidak  boleh menggunakan  analogi  dan  hukum  pidana  tidak  berlaku  surut.  Atas  dasar  ini,  maka  orang  baru  bisa  dipidana melakukan  kekerasan  terhadap  anak  jika  perbuatan  tersebut  telah  diatur  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan secara tertulis. Selain itu, dalam penegakan hukum pidana terminolgi atau konsep kekerasan terhadap anak tidak boleh menimbulkan beragam interpretasi yang dapat menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum.
Sebagaimana  data  kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  telah  diuraikan  dalam  sub  bab  sebelumnya,  di Kecamatan  Tobelo  Kabupaten  Halmahera  Utara  terdapat  beberapa  jenis  perbuatan  kekerasan  terhadap  anak  yang dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana karena perbuatan – perbuatan tersebut telah dirumuskan dan diatur baik dalam  KUHP  maupun  dalam  peraturan  perundang  –  undangan  khusus  di  luar  KUHP  antara  lain  penganiayaan, penelantaran, pemerkosaan, pelecehan dan kekerasan psikis.
Dalam KUHP, perbuatan kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyebut membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Hal ini memberikan batasan konsep kekerasan pada sebatas kekerasan fisik; semantara kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa selain kekerasan fisik, bentuk kekerasan lain yang sering terjadi yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan politis bahkan kekerasan ekonomi.
Selain  kekerasan fisik, di bagian lain KUHP mengatur perihal  kekerasan dimana perempuan dan anak sebagai korban  yakni  terdapat  dalam  Pasal  281  dan Pasal  282  KUHP  terkait  kejahatan  kesusilaan  dan  pornografi,  Pasal  285 KUHP terkait kejahatan perkosaan, Pasal 290 KUHP terkait kejahatan percabulan, Pasal 297 KUHP terkait kejahatan perdagangan  wanita,  Pasal  328  KUHP  terkait  kejahatan  penculikan  dan  Pasal  351  KUHP  terkait  kejahatan penganiayaan.
Pasal-pasal KUHP tersebut diuraikan dalam isi pasal sebagai berikut:
Pasal  281  KUHP  yang  merupakan  bagian  pokok  delik  kesusilaan  yang  meliputi  Pasal  282  di  dalamnya, berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  di  depan  orang  lain  yang  ada  di  situ  bertentangan  dengan  kehendaknya, melanggar kesusilaan.
Terkait kejahatan perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP berbunyi:
“Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
Terkait kejahatan percabulan diatur dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi:
Diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun:
1. Barangsiapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang,  padahal  diketahuinya  bahwa  orang  itu  pingsan  atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
Seterusnya  terkait  kejahatan  perdagangan  wanita  diatur  dalam  Pasal  297  KUHP  yang  berbunyi:  perdagangan perempuan  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum  dewasa,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam tahun.
16 Moeljatno, Asas -  Asas Hukum Pidana ,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 2.
17 Gerry Muhamad Rizky, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Permata Press, 2008), hlm. 11.
Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
Terkait kejahatan penculikan diatur dalam Pasal 328 KUHP yang berbunyi:
“Barangsiapa  membawa  pergi  seorang  dari  tempat  kediamannya  atau  tempat  tinggalnya  sementara  dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
Seterusnya terkait kejahatan penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:
1. Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  dan  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Jika  ditelaah  secara  detail,  kekerasan  fisik  merupakan  perbuatan  kekerasan  yang  paling  banyak  diatur  dalam pasal-pasal KUHP. Selain itu, dari pasal – pasal yang mengatur soal kekerasan tersebut, sebagian besar pasal ditujukan untuk  perlindungan  manusia  secara  umum  dan  sedikit  saja  pasal  yang  merujuk  pada  perlindungan  perempuan  dan anak  sebagai  korban.  Pasal  yang  khusus  mengatur  perlindungan  terhadap  perempuan  sebagai  korban  kekerasan hanyalah Pasal 285 KUHP tentang kejahatan perkosaan dan Pasal 297 tentang kejahatan perdagangan perempuan; lain daripada itu, semua pasal berlaku untuk semua orang termasuk terhadap anak.
Selain  KUHP,  perbuatan  kekerasan  terhadap  anak  secara  normatif  diatur  dalam  beberapa  peraturan  khusus yakni  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dimana termuat dalam beberapa pasal di antaranya Pasal 5 yang berbunyi:
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual atau
d. Penelantaran rumah tangga.
Pasal  tersebut  mengandung  arti  bahwa  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga  termasuk  juga  di  dalamnya kekerasan  yang  dilakukan  terhadap  anak.  Selanjutnya  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 disebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka  berat.  Seterusnya  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.  Seterusnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  c  meliputi pertama,  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga tersebut;  kedua, pemaksaan hubungan  seksual terhadap salah  seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan  tertentu.  Selain  itu,  masih  terkait  dengan  kekerasan,  Pasal  9  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebut bahwa pertama, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah  tangganya,  padalah  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib memberikan  kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;  kedua, penelantaran  juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Selain  itu,  terkait  dengan  ketentuan  pidana  bagi  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  termasuk  kekerasan terhadap anak, diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut.
Pasal 44 berbunyi:
(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  huruf  a  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  korban  mendapat  jatuh  sakit  atau luka  berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

## Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
(3)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mengakibatkan  matinya  korban,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)  tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
Pasal 45 ayat (1) berbunyi:
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  psikis  dalam  lingkup  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  huruf  b  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
Pasal 46 berbunyi:
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  36.000.000,00  (tiga  puluh enam juta rupiah).
Pasal 47 berbunyi:
Setiap  orang  yang  memaksa  orang  yang  menetap  dalam  rumah  tangganya  melakukan  hubungan  seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp  12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 48 berbunyi:
Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47  mengakibatkan  korban  mendapat  luka yang tidak memberi  harapan akan sembuh  sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau  kejiwaan  sekurang- kurangnya  selama  4  (empat)  minggu  terus  menerus  atau  1  (satu)  tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau  matinya janin  dalam  kandungan,  atau  mengakibatkan  tidak  berfungsinya  alat  reproduksi,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 49 berbunyi:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Perihal kekerasan terhadap anak serta perlindungan hukum bagi anak, ada pula diatur dalam Undang – Undang Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  termuat dalam beberapa pasal yang diuraikan sebagai berikut: Pasal 76A berbunyi setiap orang dilarang:
a. memperlakukan  Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
Pasal 76D berbunyi:
Setiap  Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman  Kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

## Pasal 76E berbunyi:
Setiap  Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman  Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat, melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  Anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul.
Pasal 77 berbunyi:
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
Pasal 78 berbunyi:
Setiap orang yang mengetahui dan  sengaja membiarkan anak dalam  situasi darurat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  60,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang tereksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza),  anak  korban  penculikan,  anak korban  perdagangan,  atau  anak  korban  kekerasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59,  padahal  anak  tersebut memerlukan  pertolongan  dan  harus  dibantu,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 80 berbunyi:
(1)  Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76C,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)  Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mati,  maka  pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1), ayat (2), dan ayat (3)  apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
Pasal 81 berbunyi:
(1)  Setiap  orang  yang  melangggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)  Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,  pengasuh Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 82 berbunyi:
(1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76E  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali,  pengasuh Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 83 berbunyi:
Setiap orang yang melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 88 berbunyi:
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Semua  norma  hukum  dan  ketentuan  pidana  sebagaimana  telah  diuraikan  tersebut  ditujukan  untuk  melindungi anak  dari  berbagai  bentuk  perbuatan  kekerasan  baik  fisik  maupun  psikis  sehingga  pelaku  yang  melakukannya  dapat dimintai  pertanggungjawaban  melalui  hukum  pidana.  Sejalan  dengan  hal  itu,  Hanafi  Mahrus 18 menyebut  konsep pertanggungjawaban  pidana  sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  soal  hukum  semata  –  mata  melainkan  juga menyangkut  soal  nilai  –  nilai  moral  atau  kesusilaan  umum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  atau  kelompok  – kelompok  dalam  masyarakat,  hal  ini  dilakukan  agar  pertanggungjawaban  pidana  itu  dicapai  dengan  memenuhi
18 Hanafi Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.
Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  kekerasan  terhadap  anak,  hukum  pidana  Indonesia tidak  menggabungkan  antara  perbuatan  pidana  dan  pertanggujawaban  pidana.  Kita  menganut  paham  dualistis  dan bukan  paham  monoistis  yang  mana  dalam  paham  dualistis  di  dalam  defenisi  perbuatan  pidana  tidak  meliputi pengertian  pertanggungjawaban  pidana.  Pada  hakikatnya  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  keaadaan  yang merujuk pada tiga  kemampuan  yakni pertama, pelaku menyadari perbuatan dan  akibatnya; kedua, pelaku menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum; dan ketiga, ketika pelaku melakukan perbuatan dia berada dalam kebebasan kehendak. Dilihat dari sudut hukum pidana maka timbulah pertanggungjawaban pidana.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dalam  hukum  pidana  kesalahan  merupakan  elemen  utama  dari pertanggungjawaban  pidana.  Sejalan  dengan  hal  ini,  Teguh  Prasetyo 19 menyebut  kesalahan  memiliki  arti  penting sebagai  asas  tak  tertulis  dalam  hukum  positif  Indonesia  yang  menyatakan  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”.  Artinya, untuk  dapat  dipidananya  suatu  perbuatan  diharuskan  adanya  kesalahan  yang  melekat  pada  diri  pembuat  untuk  dapat dimintai  pertanggujawaban  atasnya.  Atas  dasar  ini,  maka  dalam  perspektif  hukum  pidana  seorang  yang  melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak meskipun perbuatannya telah diatur dalam undang  – undang pidana, belum tentu dapat dimintai pertanggujawaban pidana dan belum tentu dapat dipidana.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana,  sedikit  terdapat  perbedaan  jika  dilihat  dari  aspek  budaya masyarakat.  Masyarakat  Kabupaten  Halmahera  Utara  memang  masi  melekat  budaya  kekeluargaan  yang  tinggi sehingga  seringkali  jika  terjadi  kekerasan  terhadap  anak  dipandang  bukan  sebagai  bentuk  pelanggaran  hukum melainkan bentuk didikan orang tua. Menurut Melson Taju Kepala Desa Warino Kecamatan Tobelo dalam wawancara (tanggal 10 Juni 2020) mengatakan bahwa budaya mendidik anak dengan cara dipukul merupakan hal biasa di hampir semua  wilayah  desa  –  desa  di  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten  Halmahera  Utara,  apalagi  memukul  anak  sendiri. Mungkin jika memukul anak orang lain, sering terjadi saling baku lapor. Tetapi sejauh ini jika memukul anak sendiri, belum  ada  laporan  pidana.  Faktor  yang  paling  utama  terjadinya  perbuatan  kekerasan  terhadap  anak  adalah  karena kurangnya pemahaman atau rendahnya tingkat pendidikan dari orang tua selain itu ada juga faktor budaya masyarakat Halmahera  yang  terbiasa  dengan  budaya  keras.  Hal  sejalan  juga  disampaikan  oleh  Yufianus  Maliong  Kepala  Desa Wari dan Muhamad Iksan Madu Kepala Desa Rawajaya dalam wawancara (tanggal, 22 Juni 2020) yang menjelaskan bahwa di desa mereka  ketika terjadi kekerasan terhadap anak  seringkali jarang dilaporkan  jika  terjadi dalam lingkup rumah  tangga  sendiri;  berbeda  jika  seorang  melakukan  kekerasan  terhadap  anak  orang  lain.  Namun,  ada  beberapa masyarakat yang saat ini sudah mulai sadar atau tahu hukum karena kebetulan desa kami masuk wilayah kota Tobelo sehingga  sudah  banyak  orang  –  orang  yang  punya  pendidikan  dan  mengerti  terkait  hukum  terutama  perbuatan kekerasan terhadap anak sehingga ada beberapa kasus memang dilaporkan secara hukum.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  berbagai  undang  –  undang  yang  dikeluarkan  oleh  negara  yang  mengatur perlindungan  terhadap  anak  dari  bentuk  kekerasan  seperti  Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  RI  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang  – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam  Rumah  Tangga,  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  perlu  terus  menerus  diperkenalkan  bagi  masyarakat lebih  khususnya  di  wilayah  Indonesia  Timur  seperti  di  Kabupaten  Halmahera  Utara,  karena  faktor  rendahnya pendidikan dan pemahaman terkait kekerasan terhadap anak menjadi faktor utama timbulnya kekerasan terhadap anak.

## SIMPULAN
Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  oleh  sebab  itu  diperlukan kerja  sama  semua  pihak  terutama  negara  dalam  mencegah  dan  melindungi  anak  dari  berbagai  bentuk  perbuatan kekerasan.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  beberapa  hal  pertama,  dalam  empat  tahun  terakhir  yakni  Tahun  2015, Tahun  2016,  Tahun  2017  dan  tahun  2018,  selalu  terjadi  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah angka yang dinamis yakni terdapat 57 kasus dan jenis kasus bermacam – macam  berupa  kekerasan  fisik  seperti  penganiayaan,  pemerkosaan,  pelecehan,  penelantaran  dan  kekerasan  psikis. Kedua,  kekerasan  terhadap  anak  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  telah  diatur  dalam  hukum  pidana  sebagai hukum positif  Indonesia, baik  yang terdapat  dalam Kitab Undang  – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dan  Undang  – Undang  Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Ketiga,  oleh  karena  kekerasan  terhadap  anak  merupakan  bagian  dari  kejahatan  atau  perbuatan  pidana,  maka  pelaku yang  melakukan  perbuatan  ini  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Selain  itu,  peran  serta  masyarakat diperlukan  untuk  berpartisipasi  aktif  jika  menemukan  perbuatan  kekerasan  yang  dilakukan  terhadap  anak  di lingkungan  sekitar.  Keempat,  faktor  penyebab  terjadi  kekerasan  terhadap  anak  di  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten
19 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Jakarta: Rajawali Pers,  2013), hlm. 227.

## Ernest  Sengi  dan  Alfonsisus  Budiman,  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Kriminologi  Di  Kecamatan  Tobelo Kabupaten Halmahera Utara
Halmahera  Utara  adalah  kurangnya  pemahaman  soal  jenis  perbuatan  ini  kerena  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang masih rendah serta kurangnya sosialisasi yang mestinya terus-menerus dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Babua, Piet Hein. Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Halmahera Utara . Tobelo: Balitabang Halut, 2018. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Mahrus, Hanafi. Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cet. Pertama . Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005. Moeljatno. Asas -  Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2008. Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Rizky, Gerry Muhamad. KUHP dan KUHAP . Jakarta: Permata Press, 2008. Santoso, Topo. Kriminologi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## Jurnal
Andini, Thathit Manon, dkk.  “Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang Identification of Violence in Children in Malang City”, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA) , Volume 2, Nomor 1, (Februari 2019) : 15. Anjari,  Warih.  “Fenomena  Kejahatan  Sebagai  Bentuk  Kekerasan  ( Violence )”, Jurnal  Widya  Yustisia ,  Volume  1, Nomor 1, (April 2014) : 43.
Kobandaha,    Mahmudin.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23, Nomor 8, (Januari 2017) : 85. Pasalbessy, J. D. “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya” , Jurnal Sasi , Volume 16, Nomor 3, (Juli 2010) : 9.
Prasetyo,  Teguh.  “Penerapan  Diversi  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak” Jurnal Refleksi Hukum , Volume 9, Nomor 1, (April 2015) : 6.
Utami,  Penny  Naluria.  “Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Hak  atas  Rasa  Aman  di  Nusa Tenggara Barat”, Jurnal HAM , Volume 9, Nomor 1, (Juli 2018) : 9.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Lain
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Laporan Dinas Perlindungan Perempuan,  Perlindungan  Anak dan Keluarga Berencana Kab. Halmahera Utara Tahun 2015 – 2019.