## UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN KORUPSI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
1 Septyo Hadiwiyoso, 2 Mompang L. Panggabean, 3 Tatok Sudjiarto 1 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
2,3 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen
Indonesia Email: yosa.2309@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Pencegahan, Korupsi, Pertambangan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  mengevaluasi  upaya pemberantasan  dan  pencegahan  korupsi  di  sektor  sumber  daya  alam  milik negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan menilai  prospek  pemberantasan  korupsi  di  sektor  sumber  daya  alam,  serta mengidentifikasi potensi masalah selama implementasinya yang saat ini kurang mendapatkan perhatian. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan  yuridis  normatif,  berdasarkan  bahan  pustaka  dan  peraturan  hukum terkait.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  memanfaatkan  pendekatan  perundang- undangan  dan  analisis  untuk  menjelaskan  isu-isu  yang  ada.  Hasil  daripada penelitian  ini  ada  dua  kesimpulan,  yaitu:  1)  Diperlukan  strategi  sinkronisasi baik  secara  vertikal  maupun  horizontal  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  di  sektor  sumber  daya  alam  dimana  terdapat  tumpang tindih  antara  peraturan-peraturan  dan  kewenangan  instansi,  yang  bisa dimanfaatkan  untuk  melakukan  korupsi.;  dan  2)  Langkah-langkah  untuk mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dalam  menanggulangi  korupsi  di  sektor pertambangan  dapat  dilakukan  dengan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## ABSTRACT
Keywords: Prevention,  Corruption, Mining This research aims to understand and evaluate efforts to eradicate and prevent corruption in the natural resources sector owned by the Republic of Indonesia in  accordance  with  the  1945  Constitution.  It  assesses  the  prospects  for combating  corruption  in  the  natural  resources  sector  and  identifies  potential problems  during  its  implementation  that  are  currently  receiving  insufficient attention.  The  author  uses  legal  research  methods  with  a  normative  juridical approach, based on literature and relevant legal regulations. In this study, the author employs legislative approaches and analysis to explain existing issues. The  results  of  this  research  lead  to  two  conclusions:  1)  Synchronization strategies, both vertically and horizontally, are needed in efforts to prevent and eradicate corruption in the natural resources sector, where there is an overlap between  regulations  and  authorities  of  different  agencies,  which  can  be exploited  for  corruption.  2)  Measures  to  prevent  abuse  of  authority  in addressing  corruption  in  the  mining  sector  can  be  taken  by  referring  to  Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  KPK,  dari  hasil  kerja  sama  dengan  Kementerian/Lembaga  per  Oktober 2016, dari 34,7 juta hektar yang mendapatkan izin untuk pertambangan di seluruh negeri, 22,9 juta hektar berada di hutan. Di antara izin-izin tersebut, ada 6,3 juta hektar yang seharusnya tidak digunakan  untuk  pertambangan,  seperti  hutan  lindung  dan  hutan  konservasi. 1 Ini  membuat banyak orang di Indonesia merasa bahwa perusahaan tidak bisa dihukum. Ada beberapa kasus korupsi  di  sektor  pertambangan,  seperti  dugaan  korupsi  dalam  perubahan  izin  usaha pertambangan (IUP) untuk tambang batu bara seluas 400 hektar milik PT. Citra Tobindo Suskes Perkasa.  Beberapa  orang  telah  dijadikan  tersangka  dalam  kasus  ini,  termasuk  mantan  Direktur Utama  PT.  Antam,  Direktur  Utama  PT  Indonesia  Coal  Resources,  Senior  Manager  Corporate Strategic Development PT. Antam, serta Komisaris dari beberapa perusahaan terkait. 2 Dari kasus tersebut,  kita  bisa  lihat  bahwa  ada  perbedaan  antara  aturan  dan  apa  yang  benar-benar  terjadi. Banyak pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaan mereka dengan cara yang melanggar hukum,  yang  seharusnya  tidak  boleh  terjadi  menurut  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama di sektor pertambangan.
Dari semua kasus korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80 persen melibatkan perusahaan atau orang swasta. Mereka menggunakan cara seperti memberi atau menerima suap dan hadiah untuk  memengaruhi  keputusan  pemerintah  atau  pegawai  negeri. 3 Pelanggaran  aturan  oleh perusahaan bisa terjadi dalam hukum sipil atau hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana yang dilakukan  oleh  perusahaan  disebut  sebagai  Tindak  Pidana  Korporasi  (White-Collar  Crime). Menurut Pasal 4 Kode Penal Yugoslavia 1951, “Crime is socially dangerous act, the elements of which are define by law” (Tindak Pidana adalah perbuatan yang membahayakan masyarakat di mana unsur-unsurnya diuraikan oleh undang-undang). 4
1 Koalisi Anti Mafia Hutan, Kertas Posisi: Kinerja Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan dan Perkebunan, Pre-event IACF V, 22-23 November 2016, hlm. 3.
2 Siti  Yona  Hukmana,  4  Tersangka  Kasus  Korupsi  Izin  Usaha  Pertambangan  Ditahan,  Dalam: https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnoGA2b-4-tersangka-kasus-korupsi-izin-usaha-pertambangan-ditahan, diakses pada 14 Maret 2022.
3 Laporan Tahunan KPK Tahun 2016, mendorong komitmen sector swasta, Dalam: < https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf>,diunduh pada 3 Maret 2022, hlm. 44.
4 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 19.
Penanganan  kejahatan  di  Indonesia  menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dan  peraturan  lain  yang  berkaitan.  Mereka  menjelaskan  apa  yang  dianggap  sebagai tindakan  ilegal  dan  hukuman  yang  mungkin  diterapkan.  Namun,  di  Indonesia,  konsep pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan ada dalam undang-undang khusus. KUHP mengatakan bahwa yang dapat dihukum adalah individu, tetapi dalam kasus di mana  seseorang  bertindak  atas  nama  perusahaan,  itu  bisa  mencakup  pengurus  atau  komisaris perusahaan. Jadi, jika korporasi melakukan tindakan ilegal, orang-orang yang mengelolanya atau yang berada di tingkat tertinggi dalam perusahaan mungkin bertanggung jawab. 5

## METODE
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis  normatif, berdasarkan  bahan  pustaka  dan  peraturan  hukum  terkait.  Dalam  penelitian  ini,  penulis memanfaatkan  pendekatan  perundang-undangan  dan  analisis  untuk  menjelaskan  isu-isu  yang ada.  Pendekatan  hukum  digunakan  karena  dasar  untuk  menghentikan  tindak  pidana  korupsi  di sektor  sumber  daya  alam  adalah  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  bersama  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  yang  mengubah Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Ini melibatkan juga Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Kementerian, kebiasaan internasional, serta konvensi dan perjanjian internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## • Sisi Tumpang Tindih Vertikal
Dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  di  sektor  pertambangan,  sinkronisasi  vertikal  sangat penting.  Ini  berarti  bahwa  sistem  peradilan,  khususnya  untuk  tindak  pidana  korupsi,  harus bekerja  secara  terkoordinasi  dan  memiliki  pemahaman  yang  sama  dari  penyelidikan  hingga pelaksanaan  putusan  hakim.  Ini  penting  karena  untuk  menangani  kasus  korupsi,  semua  pihak harus sepakat tentang pasal-pasal hukum yang dilanggar oleh tersangka. Langkah pertama dalam mengatasi  kasus  korupsi  adalah  menentukan  apakah  kasus  tersebut  layak  untuk  dibawa  ke pengadilan, dan ini bisa dimulai pada tahap penyelidikan atau penuntutan. Selain itu, sinkronisasi vertikal juga perlu memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku dalam bidang tertentu tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.
5 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kita  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2003, hlm. 98.
Setelah  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi diberlakukan,  muncul  masalah  tumpang  tindih  kewenangan  antar  sub-sistem  dalam  sistem peradilan pidana. Masalah ini terkait dengan siapa yang berwenang menyelidiki kasus korupsi. Pasal  26  dalam  undang-undang  tersebut  menyatakan  bahwa  penyelidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  pengadilan  terkait  kasus  korupsi  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana yang berlaku, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.
Secara  sederhana,  pernyataan  tersebut  mengatakan  bahwa  dalam  konteks  hukum,  kalau  kita bicara  tentang  proses  hukum  yang  harus  diikuti  dalam  menangani  tindak  pidana  korupsi,  kita merujuk  pada  Undang-Undang  No.  8  tahun  1981  tentang  KUHAP.  Ini  karena  di  Indonesia, KUHAP adalah satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku. Ini artinya, untuk kasus korupsi, penyidikan  dilakukan  oleh  polisi  sesuai  dengan  Pasal  106  s.d.  136  KUHAP,  dan  penuntutan dilakukan  oleh  jaksa  sesuai  dengan  Pasal  137  s.d.  144  KUHAP.  Meskipun  begitu,  ada  sedikit kebingungan  karena  Pasal  27  Undang-undang  No.  31  tahun  1999  menciptakan  ketidakjelasan. Untuk  tindak  pidana  yang  sulit  dibuktikan,  akan  ada  tim  gabungan  di  bawah  koordinasi  Jaksa Agung.  Namun,  koordinasi  ini  kemudian  diambil  alih  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam penegakan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi, sinkronisasi antar sub-sistem dalam sistem peradilan pidana sangat penting. Ini agar kepastian hukum dan kesetaraan hukum dapat  terwujud.  Dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  di  sektor  pertambangan,  perlu  ada sinkronisasi  dalam  regulasi.  Secara  vertikal,  Polri  dan  KPK  memiliki  kewenangan  untuk memberantas  korupsi.  Oleh  karena  itu,  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  perlu  disinkronkan agar  tidak  ada  tumpang  tindih  baik  dalam  regulasi  maupun  kewenangan.  Polisi  bertanggung jawab untuk menyelidiki dan melakukan penyidikan, dengan proses hukum menuju pengadilan umum.  Kejaksaan  juga  memiliki  kewenangan  dalam  penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana korupsi,  melalui  pengadilan  umum.  Sementara  itu,  KPK  memiliki  kewenangan  penuh  dari penyelidikan  hingga  penuntutan  melalui  peradilan  khusus,  yaitu  Peradilan  Tindak  Pidana Korupsi.

## • Sisi Tumpang Tindih Horizontal
Dalam upaya menangani tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, sinkronisasi horizontal adalah langkah penting. Ini harus dimulai dari kesadaran dan komitmen pemimpin di setiap sub- sistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  untuk  memberantas  korupsi.  Penting  diingat  bahwa sinkronisasi horizontal hanya berhasil jika setiap sub-sistem memahami bahwa mereka memiliki fungsi  yang  sama  pentingnya,  dan  tidak  ada  yang  lebih  tinggi  dari  yang  lain.  Selain  itu, sinkronisasi horizontal juga melibatkan memastikan bahwa peraturan-peraturan yang setara dan mengatur bidang yang sama saling berkesesuaian.
Peraturan-peraturan  terkait  sumber  daya  alam  memiliki  sejarah  dan  wilayah  kerja  masing- masing.  Setiap  sektor  sumber  daya  alam  di  Indonesia  memiliki  peraturan  sendiri.  Dalam penelitian  ini,  fokusnya  pada  undang-undang  terkait.  Namun,  ada  tumpang  tindih  dalam  aspek kewenangan.  Misalnya,  konflik  bisa  muncul  antara  undang-undang  kehutanan  dan  undang- undang  penataan  ruang  terkait  alokasi  ruang  atau  wilayah.  Hal  ini  terjadi  ketika  penetapan kawasan  hutan  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  bertabrakan  dengan  penetapan kawasan hutan oleh Menteri sebelum Undang-Undang Penataan Ruang diberlakukan.
Tumpang-tindih  ruang  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  di  kawasan  hutan,  yang  bisa membuat status Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kawasan tersebut menjadi tidak jelas. Contohnya,  terdapat  konflik  dalam  penetapan  kawasan  mangrove  di  mana  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP) memiliki  kewenangan  yang  sama  dalam  wilayah  mangrove. 6 Tumpang  tindih  ini  bisa menciptakan  peluang  terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  terutama  dalam  pemberian  izin  yang dikelola  oleh  berbagai  pihak  dengan  wewenang  yang  berbeda-beda,  sehingga  menciptakan ketidakpastian  hukum.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  melakukan  sinkronisasi  horizontal, terutama  yang  dimulai  dari  pemimpin  atau  pemberi  wewenang  masing-masing.  Ini  memiliki
6 Mumu  Muhajir,  Maria  S.  W.  Sumardjono,  Timer  Manurung,  dan  Julius  Ferdinand,  Harmonisasi  Regulasi  dan Perbaikan  Tata  Kelola  Sumber  Daya  Alam  di  Indonesia,  Jurnal  Antikorupsi  INTEGRITAS,  Vol.  5,  No.  2-2, Desember 2019, hlm. 10-11.
peran  krusial  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi,  khususnya  di  sektor pertambangan yang seringkali mengalami tumpang tindih kewenangan.
• Upaya  Mencegah  Kejahatan  Korupsi  pada  Sektor  Pertambangan  dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pemerintah harus pastikan bahwa kebijakan dan regulasi dibuat secara terbuka dan melibatkan partisipasi  semua  pihak,  bukan  hanya  dalam  rapat  terbatas  dengan  pejabat  dan  pengusaha tertentu. 7 Fokus pengawasan sebelumnya lebih banyak pada pengeluaran, tapi sekarang kita tahu ada korupsi di sektor penerimaan seperti pajak dan tambang yang merugikan negara lebih besar. Untuk mencegah dan memberantas korupsi, ada lima program utama yang direkomendasikan: 8

## 1. Memperkuat Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi:
a) Pilih  pimpinan  lembaga  penegak  hukum  yang  bersih  dan  berkomitmen,  seperti  Jaksa Agung dan Kapolri, yang memiliki prioritas dalam pemberantasan korupsi.
b) Tingkatkan tindakan hukum terhadap kasus korupsi, khususnya dalam sektor pelayanan publik,  penerimaan  negara,  pengeluaran  negara,  penegakan  hukum,  aktor  kelas  kakap, dan  kerugian  keuangan  negara.  Hapus  birokrasi  yang  menghambat  penyelidikan  dan kejar koruptor yang melarikan diri dengan kerjasama internasional.
c) Terapkan tindakan tegas terhadap koruptor, termasuk pembuktian terbalik, mengeksekusi koruptor yang sudah berkekuatan hukum tetap, tuntut hukuman berat dan penyitaan harta koruptor, serta hilangkan fasilitas khusus untuk koruptor.
d) Dorong regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, seperti revisi undang-undang korupsi,  perampasan  aset,  perlindungan  saksi  dan  korban,  serta  revisi  undang-undang hukum  acara  pidana.  Selain  itu,  evaluasi  semua  kebijakan  dan  unit  anti  korupsi pemerintahan sebelumnya.
7 Mochamad  Januar  Rizki,  Memahami  State  Capture  dalam  Kasus  Korupsi  Sektor  Minerba,  dalam  : https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-state-capture-dalam-kasus-korupsi-sektor-minerba- lt64d5b65cd91b3/?page=all, diakses pada 17 September 2023
8 Andin Rusmini, Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam Problem dan Tantangan di Indonesia : Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan, Pertambangan, Kehutanan Dan Perkebunan, Genta Publishing, Cet. Petama, Yogyakarta, 2020 hlm. 235-240
e) Perkuat  kerja  sama  dan  dukungan  terhadap  lembaga  penegak  hukum  dan  KPK  dengan mendukung  anggaran  dan  regulasi  yang  mendukung  KPK,  memperkuat  sinergi  antar lembaga  penegak  hukum,  dan  memastikan  tunjangan  dan  anggaran  yang  cukup  untuk penanganan perkara korupsi.
2. Wujudkan Keadilan Ekonomi Dan Kedaulatan Sumber Daya Alam
a) Meningkatkan Penerimaan Pajak:
- Melakukan  pengelolaan  perpajakan  yang  jelas  dan  terbuka  untuk  meningkatkan penerimaan pajak menjadi 14% - 15% pada tahun 2019.
- Memperbaiki  dan  menyelaraskan  peraturan  perpajakan  untuk  mengurangi penyimpangan dan kebocoran.
- Intensifikasi  dan  perluasan  penerimaan  pajak,  terutama  pada  sektor-sektor ekonomi kunci.
- Memperbaiki  tata  kelola  penyelesaian  sengketa  perpajakan  dan  meningkatkan penagihan pajak.
b) Kelola Sumber Daya Alam dengan Bijak:
- Menjamin kepemilikan, pengelolaan, dan pengusahaan sumber daya alam oleh negara sesuai konstitusi.
- Mengoptimalkan  penerimaan  negara  dan  dampak  ekonomi  dari  pengelolaan  sumber daya alam.
- Meninjau  kontrak  izin  usaha  pertambangan  dan  kerjasama  minyak  serta  gas  untuk meningkatkan manfaat bagi negara.
- Mengelola sumber daya alam secara bijak, lestari, dan transparan, dengan fokus pada kebutuhan dalam negeri dan ketahanan energi.
c) Politik Anggaran untuk Rakyat:
- Menerapkan kebijakan anggaran yang memprioritaskan kepentingan rakyat, terukur, dan berkinerja baik.
- Tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan bersama.
d) Libatkan Publik dalam Pengelolaan Anggaran:
- Menjamin  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  anggaran  dan  pendapatan negara.
- Memberikan  akses  yang  luas  dalam  proses  penyusunan,  pelaksanaan,  dan pengawasan anggaran.
e) Awasi dan Berlakukan Hukum:
- Melakukan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  penyimpangan  anggaran yang merugikan keuangan negara.
- Menjamin alokasi anggaran yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat.
3. Tingkatkan Keterbukaan Dan Akuntabilitas Keuangan Negara:
a) Meningkatkan Pengawasan Anggaran:
- Memperbaiki  mekanisme  penganggaran  dengan  merevisi  undang-undang  keuangan negara dan membuat aturan yang jelas.
- Menetapkan definisi yang tegas untuk keuangan negara dan kerugian negara.
b) Reformasi dalam Pengawasan dan Audit:
- Mereformasi peran BPK, BPKP, bawasda, inspektorat, SPI, dan memperkuat fungsi lembaga audit seperti BPKP dan auditor/akuntan publik.
c) Perbaiki Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ):
- Meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  belanja  negara  melalui  undang-undang pengadaan barang dan jasa.
- Memaksimalkan fungsi LKPP.
- Menetapkan sistem blacklist untuk perusahaan yang terbukti melakukan korupsi.
d) Terapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:
- Menerapkan  undang-undang  keterbukaan  informasi  publik  untuk  meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.
- Memberlakukan  sanksi  kepada  lembaga  yang  mengabaikan  keputusan  Komisi Informasi.
- Memperkuat Komisi Informasi di tingkat pusat dan daerah.
- Menjamin pembentukan PPID di semua instansi pemerintah.
e) Perkuat Otoritas Pusat, Khususnya dalam Pemberantasan Korupsi:
- Meningkatkan  efektivitas  Central  Authority  dengan  menyederhanakan  mekanisme dan melibatkan pejabat dari instansi lain seperti Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Bank Indonesia, KPK, dan lainnya.
4. Perkuat Posisi Negara Atas Kooptasi Partai Politik:
a) Atasi Korupsi Politik melalui:
- Pengaturan kebijakan tentang pendanaan partai politik.
- Mendorong undang-undang terkait korupsi dalam pemilu.
b) Fokuskan dan Efektifkan Pemerintahan dengan:
- Presiden tidak merangkap jabatan dalam struktur inti partai politik.
- Menteri tidak merangkap jabatan dalam struktur inti partai politik.
- Penunjukan pimpinan/pejabat lembaga negara tanpa latar belakang partai politik.
c) Isi Jabatan Lembaga Negara melalui Seleksi yang Bersih:
- Seleksi  pejabat  publik  melalui  tahapan  seleksi  oleh  Pansel  yang  diisi  oleh  orang- orang kredibel.
- Rekam  jejak  pejabat  publik  melibatkan  informasi  dari  Komisi  Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak.
d) Kuatkan Lembaga Negara dengan:
- Penguatan Direktorat Jenderal Pajak setingkat dengan Kementrian/Lembaga.
- Memperkuat  Keberadaan  Komisi  Informasi  Daerah  untuk  keterbukaan  informasi  di daerah.
e) Penataan Kelembagaan Parlemen untuk Cegah Korupsi Politik:
- Revisi Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR DPR DPD dan DPRD.
- Penataan fungsi DPR dalam legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran.
f) Regulasi untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Pencegahan Korupsi:
- Batasi pengeluaran dana kampanye.
- Batasi kepemilikan swasta atau individu pada frekuensi publik.
- Pusatkan dana Bantuan Sosial dan Hibah di kementerian/lembaga tertentu.
5. Wujudkan  Birokrasi  Bersih  dan  Pelayanan  Publik  Berkualitas  untuk  Kesejahteraan Rakyat:
a) Tingkatkan Pencegahan Korupsi dengan:
- Terapkan Sistem Integritas Nasional di semua kementerian atau lembaga pemerintah.
- Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik.
- Gunakan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan keuangan negara dan penanganan perkara.
- Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.
b) Kuatkan Kepemimpinan dan Koordinasi Antar Lembaga dengan:
- Perkuat  kepemimpinan  dan  koordinasi  antar  kementrian/lembaga  dan  pemda  yang menjalankan program reformasi birokrasi.
c) Evaluasi Kebijakan yang Mempersempit Partisipasi Publik:
- Evaluasi kebijakan dan regulasi yang membatasi partisipasi publik.
d) Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional dan Anggaran Pendidikan:
- Tinjau ulang kebijakan pendidikan nasional dan alokasi anggaran pendidikan.
e) Terapkan Paradigma Sehat dalam Kebijakan Kesehatan:
- Prioritaskan anggaran kesehatan promotif dan preventif.
- Perluas  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  untuk  mencapai  cakupan  universal  pada  akhir masa pemerintahan.
Program-program  ini  diusulkan  untuk  mengatasi  berbagai  masalah  terkait  penegakan  hukum, korupsi politik, birokrasi, dan korupsi di sektor penerimaan dan belanja negara.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  penulis  dapatkan  setelah  menganalisa  adalah  pertama,  Strategi Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal: Diperlukan strategi sinkronisasi vertikal dalam pencegahan dan  pemberantasan  korupsi  di  sektor  sumber  daya  alam.  Terdapat  tumpang  tindih  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  kewenangan  instansi,  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Sinkronisasi  horizontal  juga  penting,  terutama  dalam  sub- sistem  peradilan  pidana,  dengan  komitmen  untuk  memberantas  korupsi  dan  perlu  adanya keselarasan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  pencegahan  Penyalahgunaan Wewenang:  Upaya  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dalam  menanggulangi  korupsi  di sektor  pertambangan  dapat  dilakukan  melalui  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang
Administrasi  Pemerintahan.  Undang-undang  ini  bertujuan  meningkatkan  good  governance  dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pencegahan dilakukan secara preventif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk memastikan  penegakan  hukum  yang  adil,  langkah  pertama  dalam  mengatasi  dugaan maladministrasi  adalah  melalui  mekanisme  hukum  administrasi,  seperti  yang  diatur  oleh Undang-Undang  Adminsitrasi  Pemerintahan.  Pengawasan  internal  juga  menjadi  kunci  dalam menerapkan  good  governance,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan.  Semua  ini  dilakukan  untuk  memastikan  penegakan  hukum  pidana yang adil, sesuai dengan prinsip negara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Febriansyah Al Sabah AZ, 2017, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Al Daulah, Vol. 6, No. 1, Makassar.
Andin  Rusmini,  2020,  Korupsi,  Pemilu  dan  Sumber  Daya  Alam  Problem  dan  Tantangan  di Indonesia  :  Strategi  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Korupsi  Sumber  Daya  Alam Indonesia  Sektor  Kelautan,  Pertambangan,  Kehutanan  Dan  Perkebunan,  Genta Publishing, Cet. Petama, Yogyakarta.
Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Dadang  Trisasongko,  Corruption  Perceptions  Index  2016  :  Terus  Perkuat  Integritas  Sektor
Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta, dalam: http://ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016 , diakses pada tanggal 4 Maret 2022.
Eko Handoyono, 2013, Pendidikan Anti Korupsi, Ombak, Yogyakarta.
H.  Prayitno  Iman  Santosa,  2022,  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Ajaran Dualistis, Alumni, Bandung.
Hardianto  Djanggih  dan  Nurul  Qamar,  Juni  2018,  Penerapan  Teori-Teori  Kriminologi  Dalam Penganggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Jurnal Pendecta, Vol. 13, No. 1.
Hayat, Makhmudah, Mar’atul, Mei-Agustus 2016, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan  Desa:  Kajian  Politik  Kebijakan  Dan  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam Desa, Jurnal Yustisia, Vol. 5, No. 2. Indonesia Corruption Watch, Korupsi Sektor Pertambangan, dalam : https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sektor-pertambangan , diakses pada 17
September 2023.
Jayanuarto, Rangga, Januari 2018, Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental,  Prosiding  Seminar  Nasional  &  Call  for  Papers  Hukum  Transendental, Genta Publishing, Jakarta.
Koalisi  Anti  Mafia  Hutan,  22-23  November  2016,  Kertas  Posisi  :  Kinerja  Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan dan Perkebunan, Pre-event IACF V.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2016,  Dasar  Hukum  Tentang  Korupsi  Terkait  Sektor  Bisnis,
Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian  Bidang  Pencegahan, Jakarta.
Laporan  Tahunan  KPK  Tahun  2016,  mendorong  komitmen  sector  swasta,  Dalam: < https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20 Indonesia.pdf >,diunduh pada 3 Maret 2022.
Masruchin  Ruba‟I,  Mengenal  Pidana  dan  Pemidanaan  Di  Indonesia,  Penerbit  IKIP  Malang,
Malang, 1994, hlm 5-6.
Mochamad Januar Rizki, Memahami State Capture dalam Kasus Korupsi Sektor Minerba, dalam
: https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-state-capture-dalam-kasus-korupsi- sektor-minerba-lt64d5b65cd91b3/?page=all , diakses pada 17 September 2023.
Mumu  Muhajir,  Maria  S.  W.  Sumardjono,  Timer  Manurung,  dan  Julius  Ferdinand,  Desember 2019, Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, No. 2-2.
Nasution, 2014, Metode Research, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Panggabean,  Mompang  L.,  Maret  2017,  Pertanggungjaban  Korporasi  dalam  Hukum  pidana Kajian  Putusan  No.  1405  K/Pid.  Sus/2013,  Jurnal  Dictum,  Pemidanaan  Korporasi,  Ed. 12,.
Rawls,  John,  2011,  A  Theory  of  Justice,  Teori  Keadilan,  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Renggong  Ruslan,  2016,  Hukum  Pidana  Khusus  Memahami  Delik  Delik  di  Luar  KUHP,
Prenadamedia Group, Jakarta.
Sahuri Lasmadi, 2010, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3.
Santosa,  H.  Prayitno  Iman,  2015,  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korupsi,  Cet.  1.,  PT. Alumni, Bandung.
Siti  Yona  Hukmana,  4  Tersangka  Kasus  Korupsi  Izin  Usaha  Pertambangan  Ditahan,  Dalam  : https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnoGA2b-4-tersangka-kasus-korupsi-izin- usaha-pertambangan-ditahan , diakses pada 14 Maret 2022
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri,  2015,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
Sulis  Setyowati,  Hukum  Tindak  Pidana  Khusus,  dalam: https://slissety.wordpress.com/tindak- pidana-khusus/ , diakses pada 2 Maret  2022.
Summary report, 1974, resource material series No. 7, UNAFEI, Japan.
Tim  Pengkajian  SPKN,  2002,  Upaya  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Korupsi  Pada Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam,  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan, Jakarta.
Tjahjo Kumolo, Penegasan Komitmen dan Integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah, Dalam Acara Internastional Business Integrity Conference (IBIC) 2017, Jakarta 11-12 Desember 2017, Dalam: https://acch.kpk.go.id/id/hakordia/ibic-2017 , Diunduh pada 4 Maret 2022.
Totok Suyanto, Edisi Juli-Desember 2005, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 23 No 8, Bandung.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi UNODC,  2006,  Anti-Corruption  Education  At  School  Methodical  Material  For  General  And Higher Education Schools, UNODC, Wina.
Wati, Like Monisa, September 2012, Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Buersa Efek Indonesia, Jurnal Manajemen, Vol. 1, No. 1.
Yuwanto, Listyo, April 2018, Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Junal Integitas Vol. 2, No. 1.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License