## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA
Ayu Dewi Rachmawati, Komang Febrinayanti Dantes
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : ayu.dewi.rachmawati@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia, tidak menjadi  kemungkinan  banyaknya  masyarakat  dengan  ekonomi  rendah  mencari penghasilan  dari  pekerjaannya.  Namun,  tidak  menutup  fakta  bahwa  banyaknya masyarakat yang terjebak dengan penyalur jasa yang menjadikan mereka sebagai objek atau korban dari perdagangan manusia dengan dijanjikan mendapat penghasilan yang tinggi  dengan  bekerja  di  luar  negeri  bahkan  di  dalam  negeri.  Perdagangan  manusai yang  melanggar  hak  asasi  manusia  yang  menjadi  mengeksplotasi  korban  mereka dengan  tidak  memandang  usia  dan  jenis  kelamin.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya perlindungan hukum yang memadai agar terjaminya hak asasi mereka.
Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.

## ABSTRACT
Indonesia, which is  known as the 4th  most populous country  in  the  world, is  not  a possibility that many people with low economies are looking for income from their jobs. However, it does not rule out the fact that many people are stuck with service providers who make them objects or victims of human trafficking by being promised a  high  income  by  working  abroad  and  even  domestically.  Trafficking  in  human rights exploits their victims regardless of age and gender. Therefore, it is necessary to have adequate legal protection in order to ensure their human rights.
Keywords : Human Trafficking, Legal Protection, Human Rights.

## PENDAHULUAN
Hukum yang menjadi pranata sosial yang melekat dalam masyarakat sebagai pembatas dan social control dalam tindakan-tindakan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Hukum yang mempunyai peranan penting dalam menjaga kedamaian, ketertiban, dan menjamin perlindungan  hak  asasi  warga  negaranya.  Setiap  negara  jelas  menghomarti  Hak  setiap  warga negaranya,  tak  terkecuali  Indonesia  juga  menghormati  setiap  hak-hak  dari  warga  negaranya. Sebab, setiap manusia memiliki hak-hak yang sama dalam menjalani hidupnya. Hak-hak tersebut sudah ada sejak mereka berada di dalam kandungan sehingga pada dasarnya setiap manusia pada kodratnya memiliki hak yang sama Tanpa pengecualian, misalnya Hak Hidup, Hak atas keamanan, Hak bebas menurut segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal dianggap Hak Asasi Manusia (HAM).
Secara  umum,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  dasar  semua  manusia  sebagai anugerah Tuhan dan melekat pada manusia, yang mempunyai sifat kodrati, universal, abadi, dan juga  berkaitan  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  tanpa  memandang  usia,  bahasa,  status, pandangan  sosial  dan  politik,  dan  lain-lainnya.  Berdasarkan  pelaksanaannya,  sejumlah  unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berlaku sebelumnya 1 .
Permasalahan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) kerap terjadi dan menjadi masalah yang sangat  serius  dikarenakan  sudah  menjadi  hal  yang  sangat  perlu  di  tegakkan  dan  diusut  sampai tuntas sehingga tidak menjadi hal yang meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  terkait  dengan  masalah  tentang  perdagangan  manusia. Secara historis, perdagangan manusia telah dipandang sebagai perbudakan dan pelanggaran dari hak asasi  manusia. Kondisi ini terjadi pada masyarakat  ekonomi dengan tingkat  ekonomi  yang lebih  lemah,  kurangnya  pemahaman  agama  atau  moralitas  dan  ketergantungan  pada  kelompok ekonomi  yang kuat.  Perampasan kebebasan seseorang  yang dilakukan oleh sebagian kelompok ekonomi yang kuat kepada pihak ekonomi yang lemah, hal tersebut sudah termasuk pelanggaran hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  seseorang  berupa  perbudakan.  Kondisi  tersebut  menyebabkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia masih memprihatinkan dan menjadi perhatian di Indonesia,  terbukti  dengan  berbagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  termasuk  kekerasan, diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang.
Perlindungan Hak Asasi Manusia telah menjadi tugas sebuah penyelenggara negara dalam menegakkan  keadilan  berdasarkan  hukum,  Pancasila,  serta  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  tahun  1945.  Selain  itu  juga  dalam  UUD  1945  menuturkan  bahwa:  “Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Maka dari itu, Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat  dan  martabatnya  serta  dilindungi  secara  hukum  oleh  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  tahun  1945  sebagaimana  telah  dicantumkan  dalam  Pasal  28A  yang  berbunyi  bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 2
Praktik perdagangan manusia telah menjadi kejahatan yang menelan banyak korban dari masyarakat  umum,  terutama  masyarakat  yang  memiliki  penghasilan  yang  rendah  dan  tingkat pendidikan  yang  rendah.  Di  Indonesia,  perdagangan  manusia  berupa  kejahatan  yang  memilki tujuan  yakni  eksploitasi  seksual,  pembantu  rumah  tangga,  pembantu  rumah  tangga,  pekerja migran, pekerja anak, dan perjodohan. Akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja di  bawah  kondisi  kerja  yang  buruk  dan    dengan  upah  yang  tidak  memadai.  Seperti  yang  telah tertulis, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan  yang adil” 3 yang berarti bahwa warga negara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karena itu, warga negara Indonesia tidak dapat dilarang bekerja di mana pun, termasuk di luar negeri. Namun, tak terkecuali banyak kasus yang membuat warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mengalami dan menjadi korban dari perdagangan manusia tersebut.. Jika kita lihat dari besarnya wilayah dan jumlah penduduk yang ada  di  Indonesia  serta  semakin  berkembangnya  angka  pengangguran  yang  terjadi  membuat lahirnya  banyak  sidikat  perdagangan  manusia  yang  terbentuk  dan  akhirnya  melahirkan  sebuah kejahatan lintas negara dan biasanya disebut dengan Kejahatan Transnasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelanggaran HAM dalam Perdagangan Manusia
Hak asasi manusia dalam arti umum adalah hak dasar yang diterima oleh semua manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Ini berarti bahwa hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan kepada makhluknya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Hak
1 Siallagan, H. 2016. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia ”. Jurnal Sosiohumaniora . Vol. 18(2), hlm. 6.
2 Lihat Pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945.
3 Lihat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
asasi manusia tidak dapat dicabut dengan suatu kekuasaan atau alasan lain. Dalam hal itu, hak asasi manusia jika  dilanggar maka sama saja dengan kehilangan harkat dan martabat manusia tersebut.  Dengan  begitu,  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  mempunyai  perbedaan  yang  esensial dengan hak lainnya karena Hak dalam asasi manusia bersifat fundamental. Dalam hal ini setiap manusia memiliki hak sejak dari dalam kandungannya, tak terkecuali hak untuk hidup  yang layak.  Namun,  pada  kenyataannya  perdagangan  manusia  atau  biasanya  kita  kenal  dengan sebutan Human Trafficking ini sangat melanggar hak hidup yang layak bagi seseorang.
Perdagangan  manusia  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi. 4 Ditinjau dari hal-hal yang berkaitan dengan HAM, maka perdagangan manusia sangatlah melanggar hak-hak yang ada pada setiap manusia. Mulai dari hak untuk hidup, hak tanpa  perbudakan,  hak  bebas  dari  penyiksaan  dan  perlakuan  yang  merendahkan,  dan  lain- lainnya.
Dapat  dibilang  bahwa  perdagangan  manusia  terkandung  makna  manusia  dapat  dijadikan sebagai  sebuah  objek  komoditas  yang  diperjualbelikan  dengan  berbagai  pelanggaran  dan tindak kejahatan dan kesewenangan yang bertujuan eksploitasi tenaga kerja ataupun manusia lainnya  yang sangat  merugikan bagi  korban tapi  sebaliknya menjadi  keuntungan bagi  pihak lain. Biasanya korban dari perdagangan manusia ini bukan hanya dijadikan budak saja, namun mereka  dieksploitasi  secara  seksual  apalagi  jika  korban  adalah  perempuan  atau  anak-anak. Baik perempuan maupun anak merupakan ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya,  serta  dijamin  hak  hidupnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  kodratnya. 5
Oleh  karena  itu,  segala  bentuk  perlakuan  yang  mengganggu  dan  merusak  hak-hak  dasarnya dalam  berbagai  bentuk  pemanfaatan  dan  eksploitasi  yang  tidak  berperikemanusiaan  harus segera  dihentikan  tanpa  terkecuali.  Eksploitasi  Seksual  ini  merupakan  bisnis  ilegal  yang menawarkan keuntungan paling signifikan dibandingkan dengan bentuk perdagangan lainnya. Secara  umum,  salah  satu  taktik  yang  digunakan  oleh  pelaku  di  berbagai  negara  adalah menyediakan pekerjaan bergaji tinggi serta secara provokatif dan paksa memerintahkan orang
4 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5 Iin Ratna Sumirat. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. Jurnal Studi Gender dan Anak, 3(1), hlm. 21.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tua dan kerabat secara langsung. 6
Selain itu, semakin maraknya masyarakat dari Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dan menurut mereka jika bekerja di luar negeri pendapatan yang akan di dapatkan akan lebih besar.  Selanjutnya,  bertambah  pula  angka  permasalahan  yang  akan  dihadapi  terkait  dengan permasalahan perdagangan manusia. Dengan keinginan mereka yang mencoba untuk bekerja di luar negeri maka terkadang beberapa dari Tenaga Kerja Indonesia yang dijebak oleh yayasan atau organisasi penyalur jasa untuk dikirim ke luar negeri dengan dijanjikan gaji besar yang pada  akhirnya  menjadi  korban  dari  perdangan  manusia  tersebut.  Sebab  itu,  Tenaga  Kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. 7

## 2. Pengaturan Mengenai Perdagangan Manusia dalam Hukum Internasional
Hak  asasi  manusia  merupakan  hak  terpenting  yang  harus  dimiliki  dan  harus  dilindungi  oleh negara. Hal inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk membuat pengaturan dalam  bentuk  perjanjian  internasional  yang  tujuannya  adalah  untuk  melindungi  hak  asasi manusia. 8 Perjanjian-perjanjian internasional tersebut  disepakati oleh masing-masing negara melalui organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian menjadi  dokumen hukum  yang  mengikat  yang  harus  dilaksanakan  oleh  masing-masing  negara.  Kewajiban berdasarkan  Hukum  Internasional  yang  dikenal  sebagai  “Instrumen  dokumen  hukum internasional”.  Adapun  instrumen-instrumen  terkait  masalah  perdagangan  manusia  sebagai berikut :

## a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Deklarasi ini sebagai pertimbangan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh  supremasi  hukum  agar  setiap  orang  tidak  akan  merasa  terpaksa  untuk  memilih pemberontakan  sebagai  usaha  terakhir  guna  menentang  kelaliman  dan  penindasan. 9 Pada  Pasal  4  menyatakan  bahwa  “Tidak  seorang  pun  boleh  diperbudak  atau diperhambakan;  perhambaan  dan  perdagangan  budak  dalam  bentuk  apa  pun  mesti dilarang”. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang pantas untuk dijadikan budak yang
6 Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. 2011. Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia . Citra Aditya Bakti : Yogyakarta, hlm. 27
7 Gede  Dendi  Teguh,  Dewa  Gede  sudika,  Ni  Putu  Rai.  2021.  “Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Indonesia  ditinjau  dari Perspektif Hukum Internasional (studi kasus penganiayaan Adelina TKW asal NTT di Malaysia)”. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 2 (1), hlm 60.
8 Natanael Christian Henry. 2019. “Peran PBB dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional.” Lex Et Societatis , Vol. VII (9), hlm. 55.
9 https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian . Diakses 5 Juni 2022.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
didapatkan dari hasil perdagangan manusia itu, sebab hal tersebut bersifat illegal dan telah  melanggar  hak  dari  orang  yang  dijadikan  budak  tersebut.  Orang  yang  telah diperdagangkan  untuk  dijadikan  budak  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan kemerdekaan,  dan  keadilan  yang  wajib  diperjuangkan  agar  mereka  mendapatkan sebuah kemerdekaan untuk diri mereka sendiri. Seperti yang telah tertulis pada Pasal 3 yang bunyinya, “Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”.
Pada  pasal  5  telah  dijelaskan  juga  bahwa  setiap  manusia  itu  tidak  berhak dipelakukan dengan kejam dan rendah karena pastinya asetiap manusia mempunyai harkat dan martabat 10 yang sama dengan memiliki pengakuan individual dimana pun mereka 11 berada serta mendapatkan perlindungan di mata hukum. 12

## b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
Sebagaimana  tercantum  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia, memperkuat  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  di  bidang  sipil  dan  politik    sehingga menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum dan rinciannya mencakup poin-poin lain yang relevan. Perjanjian ini terdiri dari pembukaan dan pasal  yang terdiri dari 6 bab dan 53 pasal. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005  melalui Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005  Tentang Pengesahan International  Covenant  On  Civil  And  Political  Rights (Kovenan Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  Dan  Politik) yang  disertai  dengan  Deklarasi terhadap  Pasal  1  tentang  Pengesahan  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik. 13
Terkait dengan perdagangan manusia dalam hal ini adanya hak sipil dan politik yang perlu  terpenuhi  yaitu  hak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  dan  perlakuan  yang  tidak manusiawi  dan  hak  untuk  mendapatkan  kebebasan  dari  perbudakan  ataupun  kerja paksa.
c. Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional yang relevan
Tidak  hanya  manusia  dewasa  saja  yang  dapat  menjadi  korban  dari  perdagangan manusia, namun anak-anak kerap kali menjadi korban yang sangat diinginkan oleh para penyedia  jasa  perdagangan  manusia.  Hal  tersebut  dikarenakan  oleh  anak-anak  yang
10 Pasal 5 “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.”
11 Pasal 6 “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia b erada.”
12 Pasal 7 “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak  atas  perlindungan  yang  sama  terhadap  setiap  bentuk  diskriminasi  yang  bertentangan  dengan  Pernyataan  ini  dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.”
13 https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/ diakses 5 juni 2022.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
masih polos dan yang ekonominya rendah sedang mencri pekerjaan yang pada akhirnya terjebak  dalam  penipuan  jasa  ini  dengan  dijanjikan  upah  yang  besar.  Maka  dari  itu, konvensi  ini diharapkan dapat  menjadi  dasar dari salah satu  perlindungan anak-anak yang menjadi korban perdagangan, perbudakan, dan lain-lainnya.
d. Konvensi  menentang  Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia
Penyiksaan dan perlakuan secara tidak manusiawi yang diterima oleh korban merupakan suatu  tindakan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  sehingga  dengan  begitu  PBB menganggap  perlu  dibuat  suatu  konvensi  yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut. Konvensi  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  26  juni  1987  dan  telah  diratifikasi  oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan mulai berlaku di  indonesia  pada  tanggal  28  September  1998.  Konvensi  ini  mengatur  mengenai pelarangan  penyiksaan  baik  secara  fisik  maupun  secara  mental,  dan  perlakuan  atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan dari pejabat publik serta orang lain yang bertindak dalam jabatannya.
e. Protokol  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  Menekan,  Mencegah  dan Menghukum  Perdagangan  Orang  khususnya  Perempuan  dan  Anak-anak melengkapi Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional
Terdapat  di  dalam  Undnag-Undang  No.  14  Tahun  2019.  Seperti  yang  diketahui bahwa Indonesia sebagai negara yang penduduknya sangat banyak ke-4 di dunia, sangat rentan terhadap berbagai bentuk  perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah perbudakan manusia dalam bentuk modern ini dan  salah satu perlakuan yang terburuk bagi martabat manusia. Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak kemungkinan besar menjadi korban  perdagangan manusia oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia    turut  serta  dalam  menandatangani  instrumen  hukum  internasional  yang secara khusus mengatur tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional  pada  tanggal  15  Desember  2000  di  Palermo  yaitu United  Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
Alasan  terbentuknya  protocol  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yakni Pertama , Tindakan    efektif  untuk  mencegah  dan  melawan  perdagangan  perempuan  dan  anak memerlukan pendekatan internasional yang komprehensif baik di negara asal, transit dan  tujuan.  Dalam  hal  ini  berkaitan  erat  dengan  langkah-langkah  untuk  mencegah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perdagangan  manusia,  menghukum  pelaku  dan  melindungi  korban  yang  termasuk perlindungan hak-hak yang diakui secara internasional. Kedua , Ada banyak intrumen internasional, terutama mengenai aturan dan langkah-langkah praktis untuk memerangi eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak, tetapi tidak ada satu pun instumen yang sifatnya universal dalam mencakup semua aspek perdagangan . Ketiga , Ketiadaan instrumen  internasional  mengakibatkan  orang-orang  yang  rentan  menjadi  korban perdagangan  orang  kurang  mendapat  perlindungan. 14 Keempat,  Ruang  lingkup Protokol  Palermo  meliputi  pencegahan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  perlindungan korban kejahatan tindak pidana dan melibatkan kelompok kejahatan terorganisir.
Beberapa instrumen diatas termasuk Instrument International lalu juga South Asian Association for  Regional Cooperation (SAARC) Convention  on Preventing and Combating  Traffiking in Women  and  Children  for  Prostitution yang  bertujuan  dalam  mencegah  dan  membasmi perdagangan  wanita  dan  anak,  dengan  tujuan  untuk  prostitusi  di  wilayah  Asia  Selatan. 15 Beberapa  instrumen  diatas  yang  telah  disepakati  bersama  oleh  semua  anggota  masyarakat internasional terkait penghapusan perdagangan orang dalam lingkup hukum internasional, dan bertujuan agar setiap negara menginginkan hilangnya praktik perdagangan manusia, baik  di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 3. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Manusia
Negara  memiliki  kewajiban  konstitusional  untuk  melindungi  warganya.  Sebagaimana ditegaskan  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  hal  ini  merupakan  salah  satu  tujuan  dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Intrumen  Hak  Asasi  Manusia  selanjutnya  menekankan bahwa  tanggung  jawab  negara  adalah    menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  Hak  Asasi Manusia. Hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan terjaminnya penegakan hukum sehingga jika terjadi suatu pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia. Seumpama negara  membiarkan  ketiadaan  penegakan  hukum  atau  justru  menjadi  bagian  dari  suatu pelanggaran  HAM  tersebut,  maka  negara  telah  melakukan  tindakan  yang  dapat  dikatakan sebagai impunitas ( impunity ). 16
14 Pembukaan Protokol Palermo 2000.
15 Deypend  Tommy  Sibuea.  2018.  PEMBERANTASAN  PERDAGANGAN  ORANG  MELALUI  INSTRUMEN  HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA . Jurnal Cendekia Hukum , vol.3(2), hlm. 237.
16 Impunitas merupakan sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau  kerugian  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia.  Biasanya  ini  terjadi  dari penolakan atau kegagalan sebuah pemerintah untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tindak  pidana  perdagangan  orang  bisa  diketahui  bahwa  penanganan  setiap  masalah pelanggaran Hak Asasi  Manusia waktu terjadi keadaan darurat wajib  segera dilakukan dari peraturan  keadaan  darurat  yang  solusinya  dibatasi  secara  tegas,  melalui  pengadilan. Berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa, Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orangorang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja  maupun  hubungan  lain,  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi  tersebut  baik  sendiri maupun bersama-sama. Berbicara tentang hak asasi manusia, maka yang pertama perlu ditinjau adalah dari segi pengertian bahwa negara hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan rule of law . Negara hukum atau rule of law menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal,seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari  pada  tindakan  Negara  dalam  arti  tindakan  aparatur  Negara  yang  dapat  dipertanggug jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. 17
Sejalan  dengan  perkembangan  sosial  politik  dan  hukum  di  Indonesia,  maka  pemerintah sudah menciptakan  perundang-undangan baru.  Khusus  mengenai  perkara  hak asasi  manusia yang pada awalnya Indonesia hanya berpatokan dalam ketentuan PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) yaitu the universal declaration of human right namun, kini bangsa Indonesia boleh bangga  dengan  disahkannya  Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999  mengenai  Hak  Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 1 menyatakan bahwa, Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,dan  dilindungi  oleh  Negara,  hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Maka dengan demikian, hak asasi manusia dapat diartikan menjadi milik atau kepunyaan yang sifatnya mendasar atau pokok dan  melekat pada seseorang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga jika dijabarkan atau dikembangkan maka hak asasi manusia dapat menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya.
Pada  suatu  insiden  kejahatan  bisa  dipastikan  akan  mengakibatkan  kerugian  (materiil dan/atau immateriil) bagi korbannya. Ironisnya, korban dari suatu tindak kejahatan kerapkali sebagai  pihak  yg  terlupakan.  Korban  berdasarkan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dapat  dipahami  sebagai  seseorang  yang
17 Riswan Munthe. 2015. “Perdagangan Orang ( Trafficking ) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial , Vol.7(2), hlm 186.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengalami  penderitaan  secara  psikis,  mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang diakibatkan  oleh  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  G.  Widiartana  menguraikan  bahwa berdasarkan  sasaran  tindakan  dari  pelaku,  korban  dapat  dikelompokan  ke  dalam  2  kategori, antara lain;
1) Korban langsung  yaitu  mereka  yang secara langsung mengalami  menjadi  target  atau objek dari perbuatan pelaku tersebut.
2) Korban tidak langsung adalah mereka  yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan. 18
Secara  konstitusional  negara  wajib  memperjuangkan  perlindungan  bagi  warga  negaranya.
Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia tahun 1945, dimana salah satu tujuannya adalah pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia yang dapat  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berbicara  mengenai  korban,  perempuan  dan  anak-anak  adalah  kelompok  korban  yang  paling rentan  dalam  tindak  pidana  perdagangan  manusia.  Terkadang  perdagangan  ini  bukan  hanya menyangkut  pada  tujuan  ekploitasi  seksual  saja  namun  juga  dipergunakan  untuk  eksplotasi lainnya yaiu kerja paksa dan perbudakan 19 . Sebab itu, sangat berhak adanya perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat  dari bentuk  tindakannya namun  juga akibat  yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak. 20 Sesuai dengan  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa, Tiada  seorangpun  boleh  diperbudak  atau  diperhamba;  Perbudakan  atau  perhambaan, perdagangan budak,perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa,  dilarang  dan  Ketentuan  mengenai  larangan  perdagangan  orang  pada  dasarnya  telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya pada Pasal 297 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan, perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.
Begitu pun sama berlakunya bagi para pekerja migran yang menjadi sasaran dalam tindak pidana
18 Bambang Waluyo. 2012. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi . Jakarta: Sinar Grafika. hlm.20
19 Yenny Chandrawaty. 2020. Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab negara terhadap perempuan korban Human Trafficking sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia . Jurnal Legilisasi Indonesia . Vol. 17(4), hlm. 461.
20 Nelsa Fadilla. 2016. THE LEGAL EFFORTS OF CHILD AS A CRIMINAL VICTIM IN HUMAN TRAFFICKING. Jurnal Hukum dan Peradilan , vol.5(2), hlm. 190
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perdagangan manusia. Payung hukum tenaga kerja migran yang bekerja lintas negara dimanapun menjadi  negara  tujuan  migran  untuk  bekerja  tetap  tunduk  pada  konvensi  internasional  yang dikeluarkan oleh PBB, melalui bagian organisasi buruh dunia yakni ILO. 21 Oleh karena Pekerja migran  sangat  rawan  dijadikan  sebagai  korban  praktek  perdagangan  manusia,  maka  negara melalui hak yurisdiksi teritorialnya yang ekstra  mempunyai wewenang atas perkara terkait. pada Pada  tanggal  18  Desember  1990,  Konvensi  yang  telah  disahkan  oleh  Majelis  Umum  PBB melalui  Resolusi  No.  45/158.  Dengan  begitu  dapat  dikatakan  bahwa  Konvensi  ini  telah memberikan sebuah jaminan bagi negara untuk menetapkan suatu kebijakan dalam penerimaan pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya  yang  dipandang  sesuai  dan  sejalan  dengan  hukum nasional. Dalam sebuah upaya perlindungan terhadap buruh migran/tenaga kerja lintas negara peranan  organisasi  internasional  dalam  hubungan  internasional  sangat  membantu  dan  telah diakui  karena  keberhasilannya  dalam  membantu  memecahkan  berbagai  permasalahan  yang dihadapi oleh suatu negara. Dengan begitu, peritiwa suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan manusia dapat dibantu dengan mudah dalam hal pelacakannya.
Dapat  dikatakan  Perlindungan  kepada  korban  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  selain  diwujudkan  dalam  bentuk  dipidananya  pelaku,  juga diwujudkan  dalam  bentuk  pemenuhan  hak-hak  yang  meliputi  hak  korban  atas  kerahasiaan identitas, 22 hak korban atas restitusi, 23 dan hak korban atas rehabilitasi. 24 Perlindungan Korban juga terdapat dalam Protokol Palermo yang secara khusus mengatur perlindungan bagi korban perdagangan orang, seperti Bantuan dan perlindungan bagi mereka ( assistance to and protection of victims of trafficking in person ), Status korban ketika berada di negara penerima ( status of victims  of  trafficking  in  persons  in  receiving  states ),  Pemulangan  ke  negara  asal  mereka ( repatriation of victims of trafficking in persons ).

## KESIMPULAN
Hak asasi manusia dalam arti umum adalah hak dasar yang diterima oleh semua manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Dalam hal itu, hak asasi manusia jika  dilanggar maka sama  saja  dengan  kehilangan  harkat  dan  martabat  manusia  tersebut.  Berkaitan  dengan Perdagangan Manusia, sangatlah melanggar hak-hak yang ada pada setiap manusia. Mulai dari hak  untuk  hidup,  hak  tanpa  perbudakan,  hak  bebas  dari  penyiksaan  dan  perlakuan  yang merendahkan,  dan  lain-lainnya.  Dalam  hal  ini,  korban  dari  perdagangan  manusia  sangat
21 Josep Robert Khuana. 2020. “Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8(8), hlm. 1279.
22 Lihat Pasal 44 UU No.21 Tahun 2007
23 Lihat Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007
24 Lihat Pasal 51 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
beragama  baik  dari  Perempuan,  anak,  bahkan  para  pekerja  seperti  TKI.  Hak  asasi  manusia merupakan hak terpenting yang harus dimiliki dan harus dilindungi oleh negara. Hal inilah yang menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk membuat pengaturan dalam bentuk perjanjian internasional yang tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Beberapa instrumen terkait antara lain; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Politik  dan  Sipil,  Konvensi  Hak  Anak  dan  Protokol  Opsional  yang  relevan,  Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan  martabat  manusia,  Protokol  PBB,  dan South  Asian  Association  for  Regional Cooperation  (SAARC)  Convention  on  Preventing  and  Combating  Traffiking  in  Women  and Children for Prostitution. Dengan begitu, perlu adanya perlindungan hukum bagi korban dari perdagangan manusia baik dari perhatian negara maupun perhatian internasional.

## SARAN
1. Kesadaran masyarakat terhadap praktik perdagangan manusia perlu diingkatkan dengan mengetahui apa saja modus-modus operasai dalam perdagangan manusia karena sangat bervariasi  dan  berkembang  sehingga  dengan  begitu  dapat  menjadi  cara  untuk pencegahan agar tidak menjadi korban praktik ini.
2. Peran negara dalam menjamin keselamatan warga negara agar tidak menjadi korban dari perdagangan manusia, dimulai dari pendidikan, bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih terperinci untuk menjamin hak dari korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Chandrawaty, Y., 2020.  Penegakan Hukum dan  Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan korban  Human  Trafficking  sebagai  wujud  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Legilisasi Indonesia, 17(4).
Fadilla, N., 2016. THE LEGAL EFFORTS OF CHILD AS A CRIMINAL VICTIM IN HUMAN TRAFFICKING. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(2).
Gede  Dendi  Teguh  Wahyudi,  D.  G.  S.  M.  N.  P.  R.  Y.,  2019.  PERLINDUNGAN  HUKUM TENAGA  KERJA  INDONESIA  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGANIAYAAN ADELIA TKW ASAL NTT DI MALAYSIA). Journal Komunitas Yustisia, 2(1).
Gurinda, N. C. H., 2019. PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL. Lex Et Societatis, 7(9).
Helena Bellarina Waworuntu, N. L. L. D. N. K., 2022. TINJAUAN YURIDIS HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT HUKUM
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL. [Online] Available at https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40384 [Accessed 7 Juni 2022].
Hidayati,  M.  N.,  2012.  Upaya  Pemberantasan  dan  Pencegahan  Perdagangan  Orang  Melalui Hukum  Internasional  dan  Hukum  Positif  Indonesia. Jurnal  AL-AZHAR  INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, 1(3).
Kamal, M., 2019. Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia. 1 ed. Makassar: SIGn.
Luckitaningtyas, N., 2020. tuntasonline. [Online] Available at: https://www.tuntasonline.com/2020/11/15/perdagangan-manusia-dalam-perspektif- hukum-internasional
[Accessed 5 Juni 2022].
Munthe, R., 2015. Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai  Pelanggaran Hak Asasi  Manusia.
Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2).
Natsif,  F.  A.,  2019.  PERLINDUNGAN  HAK  ASASI  MANUSIA  DALAM  PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA.
Putri,  A.  T.  d.  S.  A.,  2018.  Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Human  Trafficking  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2).
Safrida Yusitarani, N. S., 2020. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN  KORBAN  PERDAGANGAN  MANUSIA  OLEH  PEMERINTAH INDONESIA. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(1).
Siallagan,  H.,  2016.  Penerapan  Prinsip  Negara  Hukum  di  Indonesia. Jurnal  Sosiohumaniora, 18(2), p. 6.
Sibuea,  D.  T.,  2018.  PEMBERANTASAN  PERDAGANGAN  ORANG  MELALUI INSTRUMEN  HUKUM  NASIONAL  DAN  HUKUM  INTERNASIONAL  DI INDONESIA. Jurnal Cendekia Hukum, 3(2).
Suhardin,  Y.,  2008. TINJAUAN  YURIDIS  MENGENAI  PERDAGANGAN  ORANG  DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA. [Online]Availableat:https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16289[Acce ssed 7 juni 2022].
Sumirat,  I.  R.,  2016.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kejahatan Perdagangan Manusia. Jurnal Studi Gender dan Anak, 3(1).
The  Institute  for  Criminal  Justice  Reform  (ICJR),  2012.  [Online]    Available  at: https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/ [Diakses 5 Juni
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2022]. United Nations Information Centre,
n.d. [Online] Available at: https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian [Accessed 5 Juni 2022].