## STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA FINANCIAL TECHNOLOGY
( FINTECH ) SYARIAH DALAM MENYELENGGARAKAN

## JASA KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT
Raden Siti Sumartini Jajang Arifin
Stefani Gatri Sagala
Universitas Wiralodra
Email: sitisumartini2020@gmail.com , jajangarifincyber@gmail.com , stevanigatri11@gmail.com ,

## ABSTRACT
The development and enthusiasm of the community towards the growth of sharia economic practices  is  very  high,  especially  with  the  proliferation  of  the  establishment  of  sharia financial institutions (LKS), one of which is sharia fintech. Sharia fintech is an innovation of  sharia-based  financial  services  by  utilizing  technological  advances.  In  addition  to providing offers and schemes that are different from conventional services, it also provides certain  limitations  on  the  use  of  funds  provided  by  investors  or  lenders.  In  addition,  the development  of  sharia  fintech  needs  to  be  supported  by  the  appropriate  regulations  and infrastructure. With the support for these two aspects, the actors and service users of Islamic financial  institutions  will  have  the  convenience  of  meeting  the  needs  of  financial  access. Access  to  these  financial  needs  in  its  development  has  become  increasingly  complex  and diverse. In this case, the author conducted research using normative juridical methods. This juridical approach is because this research analyzes existing legal aspects, and is normative because  this  research  focuses  more  on  the  analysis  of  existing  laws  and  regulations  and other  regulations,  using  secondary  data,  namely  scientific  references  or  other  scientific papers  as  study  material  that  can  support  the  completeness  of  this  scientific  work.  The phenomenon of disruptive innovation that occurs in the financial services industry such as the emergence of fintech has great potential because it can provide solutions to urgent needs that traditional financial institutions cannot provide. Fintech refers to the use of technology to provide financial solutions. Although it is relatively new, Islamic fintech does not have a significant  difference  with  conventional  fintech.  Because  both  types  want  to  provide financial services. The difference between the two is only a financing contract which follows the rules of Islamic law. There are three sharia principles that must be owned by this fintech, namely no maisir (betting), gharar (uncertainty) and usury (the amount of interest past the stipulation.

## Keywords: Sharia Financial Technology, Consumer Protection and Financial Services Authority

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini  perkembangan  teknologi  dan internet sudah  sangat  pesat,  semua  sudah dibuat  menjadi  lebih  mudah.  Salah  satu  sektor  yang  terpengaruh  oleh  perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi adalah perbankan dan juga pada sektor jasa keuangan lainnya, sub sektor ekonomi yang memobilisasi dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi  telah  melahirkan  inovasi  perbankan  serta  memberikan  dampak  efisien  dan ektivitas yang luar biasa 1 .
Demikian  selanjutnya  perkembangan  teknologi  berdampak  bagi  aspek  kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya financial teknologi (selanjutnya disebut fintech syariah) berbasis syariah memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu  yang  singkat  dan  mudah  prosesnya.  Dalam  menggunakan  layanan  fintech  syariah memiliki kemudahan yaitu antara penerima pinjaman atau pembiayaan tidak perlu bertatap muka  langsung  dan  kebutuhan  finansial  lebih  mudah  terpenuhi  serta  sebagaimana  umat muslim yaitu melakukan kegiatan keuangan bersadasarkan syariah Islam 2 .
Adapun  finansial  technologi  syariah  (fintech  syariah)  hadir  di  Indonesia  karena custommers segmentation (segmen pasar) serta membawa misi, yaitu mengupayakan solusi dari masalah finansial yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, misi tersebut terganjal oleh regulasi  hukum  yang  hampa  sehingga  belum  dapat  terwujud.  Hal  ini  terjadi  karena pertumbuhan fintech di Indonesia masih ada ketidak jelasan pemisahan antara aturan untuk fintech  konvensional  dan  fintech  syariah.  Regulasi  yang  mengatur  fintech  saat  ini  yaitu Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan pada akhir Desember 2016 lalu.  Namun  demikian,  peraturan  tersebut  hanya  mengatur  mengenai  pembiayaan  fintech dengan sistem konvensional dan belum mengatur sistem syariah  yang  saat ini juga sudah mulai berkembang 3 .
Di dalam dasar pertimbangan regulasi yang mengatur tentang lembaga Otoritas Jasa Keuangan    dijelaskan  untuk  mewujudkan  perekonomian  nasional  yang    mampu  tumbuh secara  berkelanjutan  dan  stabil,  diperlukan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  yang terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel,  serta  mampu  mewujudkan sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu  melindungi kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.  Adapun  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)
1 Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Jakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 65.
2 Lihat  dalam  Raden  Ani  Eko  Wahyuni,  “Perkembangan  Ekonomi  Islam  di  Indonesia  Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah” Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 184.
3 Maulana  Reyza  Alfarisi,  Muhammad  Waliyam  Mursida,  Moch.  Irfan  Dwi  Syahroni  “Model  Regulasi Financial  Technology  Syariah  Dalam  Kerangka  Hukum  Indonesia,  Studi  Perbandingan  Malaysia  dan Inggris,” Legeslatif, Vol. 3 No.1 Desember 2019, hlm. 73-74.
sendiri adalah adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan 4 .
Disamping  itu  perkembangan  fintech  syariah  perlu  didukung  oleh  regulasi  dan infrastruktur yang tepat. Dengan adanya dukungan atas dua aspek tersebut, para pelaku dan pengguna  jasa  lembaga  keuangan  syariah  akan  mendapat  kemudahan  untuk  memenuhi kebutuhan  financial  access 5 .  Kebutuhan  financial  aksse  tersebut  dalam  perkembangannya telah semakin kompleks dan beragam 6 . Pada sisi lain, gagasan penerapan fintech syariah ini mempertimbangkan regulasi yang belum teridentifikasi secara tegas sebagai pembeda yang signifikan dengan praktik lembaga keuangan konvensional.
Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih  dengan  menjamurnya  pendirian  lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  salah  satunya adalah  fintech  syariah.  Fintech  syariah  merupakan  inovasi  layanan  keuangan  berbasis syariah  dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi.  Selain  memberikan  penawaran  dan skema yang berbeda dari layanan konvensional, juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh investor atau pemberi pinjaman 7 .
Beberapa  regulasi  yang  mengatur  fintech  saat ini  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi yang diterbitkan pada akhir Desember 2016 dan dihubungkan dengan Selain itu berkenaan dengan fintech syariah, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No:  116/DSN-MUI/IX/20I7  Tentang Uang  Elektronik  Syariah  yang  mana  mencantumkan  tentang  Ketentuan  Biaya  Layanan Fasilitas 8 .  Disamping  itu  di  dukung  juga  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  Nomor:  117/DSN-MUI/II/2018  yakni  Tentang  Layanan  Pembiayaan Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah 9 .  Selanjutnya  didalam
4 Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5 Penelope H. Financial Access and Financial Stability, BIS Working Papers, May, 2011, hlm. 67, menjelaskan bahwa sistem akses keuangan terdiri dari sejumlah komponen yang  saling terkait -infrastruktur (termasuk sistem hukum, pembayaran, penyelesaian dan akuntansi), pasar (saham, obligasi, uang, dan derivatif) dan institusi (bank, perusahaan sekuritas dan investor institusi).
6 Firdaus  F,  F,  A.  Faiqoh  Silvana,  “Ketegasan  Regulasi  Laporan  Ketaatan  Syariah  dalam  optimalisaisi Financial Technology Lembaga Keuangan Syariah”, Perisai , Vol. 1, No. 3, October 2017, hlm. 49-94.
7 Raden Ani Eko Waluyo, Ibid , hlm. 185.
8 Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah
9 Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
memberikan pelayanan  pelayanan kepada nasabah atau konsumen fintech syariah ini juga harus mengacu kepada Pasal 4 huruf C Undang-Undang No 21 Tahun tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 10 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut dalam hal ini dapat diinventarisir persoalan persolan hukum yang terkait dengan perlnidungan konsumen dalam pelaksanaan finansial  technologi  syariah  yang  dihubungkan  dengan  peraturan  peraturan  yang  terkait dengan Fintech Syariah tersebut, yani sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Status  dan  Kedudukan  Hukum  Lembaga Finacial  Technology (Fintech) Syariah Dalam Sektor Jasa Keuangan saat ini?
2. Bagaimanakah  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Nasabah  sebagai  Konsumen  Dalam Kegiatan  Fintech  Syariah  Dihubungkan  dengan  Pasal  4  huruf  (c)  Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?

## III. METODE
Metode yang digunakan dalam Penelitian ini, meggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis ini adalah karena penelitian ini dengan menganalisa aspek-aspek hukum yang ada, dan bersifat normatif karena penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisa  dari peraturan perundang-undangan yang ada dan peraturan lainnya, dengan menggunakan data- data  sekunder  yakni  referensi-referensi  ilmiah  atau  tulisan-tulisan  ilmiah  lainnya  sebagai bahan kajian yang dapat mendukung kelengkapan karya ilmiah ini.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fintech syariah saat ini telah menjadi suatu alternatif di dalam lalu lintas keuangan non perbankan. Lahirnya lembaga fintech syariah tersebut karena kebutuhan dalam tuntutan pelayanan dalam lalu lintas keuangan yang menuntut serba cepat, efektif dan memliki prinsip syaraiah  yang  merupakan  rujukan  serta  diharapkan  dapat  menghilangkan  praktek praktek riba  yang  dilarang  oleh  agama.  Disamping  itu  sebagai  suatu  bentuk  negara  hukum kesejahteraan  yang  dalam  hal  ini  tertuang  di  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  juga  telah  memberikan  suatu  kerangka
10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
kebijakan  dan  arahan  dalam  menumbuhkembangkan  sector  ekonomi  khusunya  sector keuangan non perbankan. Hal tersebut di perjelas dalam Pasal 33 ayat (4)  Undang-Undang dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwasannya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efesiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian  serta  dengan  menjaga  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional. Demikian selanjutnya membangun suatu negara yang kuat juga memerlukan akumulasi kekayaan dan kapital, oleh karenanya pembangunan ekonomi harus diprioritaskan 11 .
Selanjutnya  Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  memiliki  perhatian besar pada  pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan suatu  sistem  pengaturan  ekonomi  tersedia  terarah  serta  terpadu  yang  kemudian dimamfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan bahu- membahu mengelola dan menggerakan semua potensi ekonomi agar berdaya supaya lebih berhasil  secara  optimal.  Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  muslim terbanyak di dunia. Oleh karenanya dalam hal ini Indonesia juga berpeluang untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai asset ekonomi syariah tertinggi di dunia 12 .
1. Status  dan  Kedudukan  Hukum  Lembaga Finacial  Technology (Fintech)

## Syariah Dalam Sektor Jasa Keuangan
Pada era teknologi yang begitu cepat dan massive saat ini perkembangan teknologi sedemikian  rupa  dapat  dipastikan  memberikan  efek  resiko  cukup  tinggi  jika  tidak dimanfaatkan  dengan  baik.  Dengan  adanya  teknologi,  pemanfaatan  terhadap  pengelolaan sumber daya alam cukup mudah dan efisien. Masyarakat saat ini telah banyak terpengaruhi dengan adanya percepatan teknologi saat ini, beragam informasi yang didapat dari berbagai fitur menarik dalam tiap gadget (telepon genggam) individu. Hingga, perilaku masyarakat saat ini sangat berubah secara signifikan.
Selanjutnya perkembangan teknologi yang saat ini menjadi pembahasan yang begitu hangat  (trend)  di  Indonesia  adalah  Teknologi  Finansial  atau  disebut  ( Fintech) .  Menurut
11 Hata, Hukum Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO , Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 28.
12 Yayat Rahmat Hidayat, Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meni-ngkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keunangan Syariah, Vol. 2, Nomor.2, 2018, hlm. 14.
definisi yang dijabarkan oleh lembaga Bank Indonesia, hasil gabungan antara jasa keuangan dengan  teknologi  yang  mengubah  model  konvensional  menjadi  lebih  moderat.  Saat  ini, masyarakat cenderung menyukai terhadap segala sesuatu  yang praktis, instan, lebih cepat dan  fleksibel.  Pada  abad  ke-21  menjadi  tahun  metamorfosis  yang  berkesinambungan, dimana perubahan yang menonjol dari hal teknologi dan gaya hidup ( lifestyle ) 13 .
Teknologi  keuangan  atau  Fintech  adalah suatu  kesempatan  yang  sangat  potensial. Dilihat  dari  aspek  letak  geografis  yang  luas,  bisa  juga  dilihat  dari  pertumbuhan  kelas menengah  yang  tinggi,  sehingga  penetrasi  produk  keuangan  yang  besar  bergabung  dalam membuat pasar yang kuat dalam pengembangan fintech di Indonesia. Dengan hanya 36% dari  populasi  yang  mempunyai  rekening  bank,  fintech  di  Indonesia  menawarkan  layanan keuangan  yang  dapat  digunakan  kepada  penduduk  yang  belum  tersentuh  oleh  perbankan (unbankable)  (Aam,  2019) 14 .  fenomena  inovasi  disruptif  ( Disruptive  Innovation )  yang terjadi di Industri Jasa Keuangan seperti munculnya fintech ini memiliki potensi besar karena dapat  memberikan  solusi  untuk  kebutuhan  mendesak  yang  tidak  dapat  disediakan  oleh lembaga  keuangan  tradisional. Fintech mengacu  pada  penggunaan  teknologi  untuk memberikan solusi keuangan 15 .
Financial Technology sistem syariah pertama kali hadir di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada  tahun  2014  silam,  Beehive  berhak  mendapatkan  sertifikat  yang  pertama  dengan menggunakan  pendekatan peer  to  peer  lending  marketplace. Hingga  saat  ini,  Beehive menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan  cakupan pasar yang sangat luas. Berawal dari Beehive, fintech berbasis syariah pun menjalar ke negara Asia lainnya, semisal Singapura dan Malaysia 16 .
Sementara  itu,  di  Indonesia  kita mengentahui  platform fintech di  Indonesia  secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017 17 . Dan sebagian besarnya berasaskan secara konvensional. Dalam perkembangannya Humayon Dar yang merupakan Direktur  Jenderal Islamic  Research  &  Training  Institute (IRTI)  di  Islamic  Development
13 Maziyah Mazza Basya dkk, “Strategi Pengembangan Fintech Syariah Dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia”, OECONOMICUS Journal Of Economics , Volume 4 , No. 2, Juni 2020, hlm. 81.
14 Idem
15 Chuen, D.L.K., & Teo, G.S. “Emergence of fintech and the LASIC principles”. The  Journal of Financial Perspectives: Fintech , winter, 2015, hlm. 24-37.
16 Ahmat  Parizi,  Perkembangan  Fintech  Syariah,  https://kseiprogres.com/perkembangan-fintech-syariah/ diakses pada tanggal 9 Agustus 2021.
17 Hasan, S.M. Fintech in Indonesia: An Islamic outlook”, 2018 article in http://ethiscrowd.com. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2021.
Bank (IDB) berkata nilai industri syariah secara global masih sangat kecil jika dibandingkan dengan  industri  konvensional.  Namun  pada  tahun  2018,  mulailah  bermunculan  beberapa fintech syariah yang diharapkan akan menjadi solusi berdasarkan hukum Islam. Tercatat ada 127  perusahaan  yang  mendaftarkan  diri  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  data  per  30 September  2019  yang  mana  terdiri  dari  119  konvensional  dan  syariah.  Walaupun  begitu, baru  ada  sekitar  13  perusahaan  saja  yang  memiliki  izin  di  Indonesia,  sedangkan  sisanya tengah mengajukan surat konfirmasi tersebut kepada lembaga OJK. Kedepannya mungkin, keberadaan fintech syariah akan terus meningkat.
Demi  tercapainya  kepastian  hukum  dalam  Financial  Technology  maka  Bank Indonesia  dan  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  harus  memiliki  peraturan  yang mengatur  Financial  Technology  secara  spesifik agar  dalam  praktek  Financial  Technology memiliki  kepastian  hukum  dan  pengguna  financial  technology  mengenai  transaksi  kredit memiliki  perlindungan  hukum  yang  melindungi  para  pengguna.  Dihubungkan  dengan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  maka  peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  harus  memiliki  kepastian  hukum  agar  peraturan  tersebut  dapat berjalan dengan baik.
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016.  Selain itu berkenaan dengan fintech syariah, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  No:  116/DSN-MUI/IX/20I7  Tentang  Uang  Elektronik  Syariah  yang mana  mencantumkan  tentang  Ketentuan  Biaya  Layanan  Fasilitas 18 .  Disamping  itu  di dukung  juga  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 yakni Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah 19 .
Meski  terbilang  baru fintech syariah  tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan dengan fintech konvensional.  Sebab,  kedua  jenis  tersebut  sama-sama  ingin  memberikan layanan  keuangan.  Perbedaan  dari  keduanya  hanyalah  akad  pembiayaan  saja  yang  mana mengikuti  aturan-aturan  dari  syariat  Islam.  Ada  tiga  prinsip  syariah  yang  harus  dimiliki fintech ini  yaitu  tidak  boleh maisir  ( bertaruh), gharar  ( ketidakpastian)  dan riba  ( jumlah
18 Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah.
19 Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
bunga melewati ketetapan). Walaupun menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan keberadaan financial technology syariah ini. Dasarnya adalah MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 yang mengatur tentang ketetapan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut 20 .
Dalam  perkembangannya  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  ditingkatkan  dan dikembangkan dari perusahan-perusahan fintech di Indonesia, agar kualitas layanan kepada para klien dan nasabah semakin membaik. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengatasi masalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Ajisatria, permasalahan SDM di lembaga Fintech  disebabkan  karena  masih  banyaknya  pekerja  di  bidang  keuangan  yang  belum memahami  teknologi 21 Dengan  berbagai  kelebihan  yang  dimiliki  maka  fintech  syariah berpeluang untuk didorong sebagai ujung tombak pertumbuhan dan pengembangan industri keuangan syariah. Produk fintech syariah saat ini sudah begitu berkembang baik di dalam maupun di luar negeri seperti  halnya payment solutions, remittances, wallets, crowdfunding, peer  to  peer  lending,  currency  exchange,  insurtech ,  dan  artificial intelligence:  robo advisers 22 .
Namun pada sisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam rangka mendorong fintech sebagai ujung tombak industri keuangan syariah. Beberapa tantangan yang menjadi catatan bersama bagi pelaku industri fintech syariah seperti menciptakan ekosistem fintech syariah yang  memadai  yang  terintegrasi  dan  tercipta  sinergi  antara  pemerintah,  regulator,  pelaku usaha fintech syariah, dunia pendidikan dan konsumen.
2. Bagaimanakah  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Nasabah  sebagai  Konsumen Dalam  Kegiatan  Fintech  Syariah  Dihubungkan  dengan  Pasal  4  huruf  (c) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Perlindungan  Hukum  adalah  hal  yang  mutlak  harus  tercipta  sebagai  bentuk perwujudan dari negara hukum. Dalam konteks kehidupan bernegara hukum adalah sarana atau  alat  untuk  mengatur  kepentingan  sekaligus  juga  untuk  memelihara  agar  ketertiban
20 Ahmat Farizi, Loc.cit.
21 Ferry Hendro Basuki1 dan Hartina Husein, “Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon (Survei Pada Bank di Kota Ambon), dalam Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 2 No. 1, 2018, hlm. 64
22 Safri  Haliding,  Peluang,  Tantangan  dan  Tata  Kelola  Fintech  Syariah  (artikel)  https://www.medcom. id/ekonomi/analisa-ekonomi/9K5468Rk-peluang-tantangan-dan-tata-kelola-fintech-syariah  diakses  pada tanggal 22 Agustus 2021
masyarakat  terjaga.  Pemikiran  konsep  negara  hukum  sebenarnya  sama  tuanya  dengan peradaban manusia itu sendiri.
Gagasan  negara  hukum  telah  dikemukakan  oleh  Plato,  ketika  ia  mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga  yang dibuat diusia tuanya, sementara itu dalam dua  tulisan  pertama,  Politeia  dan  Politicous,  belum  muncul  istilah  negara  hukum.  Dalam Nomoi, Plato  mengemukakan  bahwa  penyelenggaraan  negara  yang  baik  ialah  yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Dalam bukunya Politicous yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya Plato (429-347 SM) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang  mungkin  dijalankan.  Pada  dasarnya,  ada  dua  macam  pemerintahan  yang  dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum 23 .
Sebelum  masuk  kepada  perlindungan  konsumen  pada  sektor  perbankan  dan  jasa keaungan pada umumnya di  Indonesia, dalam hal ini terlebih  dahulu  akan  diuraikan  secara sekilas    perkembangan  permasalahan    perlindungan    konsumen    sebelum    dan    sesudah berdirinya lembaga Otoritas Jasa keuangan (OJK). Dalam  konteks  hukum  perbankan  di Indonesia    perihal    perlunya    perlindungan  konsumen  di  sektor  perbankan  telah  secara singkat  disinggung  dalam  Undang-Undang    Nomor    7   Tahun   1992   tentang    Perbankan sebagaimana    telah    diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  (selanjutnya disebut UU Perbankan).
Pengawasan  dan  pengaturan  di  sektor  jasa  keuangan  sebelumnya  berada di  bawah  otoritas  Bank  Indonesia  yang  mengatur  dan  mengawasi  sektor perbankan,  sedangkan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank/LKBB  atau  sekarang dikenal dengan IKNB (Industri Keuangan NonBank) berada dalam pengawasan Departemen Keuangan  cq.  BAPEPAM-LK  (Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan). Setelah  dibentuknya  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  OJK  menjadikan  pengaturan  dan pengawasan sektor keuangan dilakukan secara terintegrasi 24 .
Berdasarkan ketentuan  Pasal 4 huruf (C)  telah dijelaskan bahwa lembaga Otoritas Jasa  Keuangan  terkait  tujuan  dibentuknya  lembaga  tersebut  salah  satunya  adalah  mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang OJK  tersebut,  terhitung  sejak  tanggal  31  Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang
23 Ridwan HR, Hukum Administrasi Nega ra, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 2.
24 Ibid, hlm. 305.
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan  lainnya  beralih  dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada lembaga OJK. Sedangkan untuk sektor perbankan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke lembaga OJK.
Untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat,  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 28 dan Pasal 29  menyebutkan  bahwa  OJK  berwenang  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian konsumen dan masyarakat. Kewenangan OJK tersebut meliputi:
a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b. meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Adapun ketentuan lainnya dalam aspek perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jasa keaungan antara lain:
1. Pada  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  mengatur  pelayanan pengaduan  Konsumen  oleh  OJK.  Pelayanan  tersebut  meliputi:  menyiapkan perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang  irugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan;  dan  memfasilitasi penyelesaian  pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Sedangkan  pada  Pasal  30  mengatur  perlindungan  Konsumen  oleh  lembaga  OJK dalam  melakukan  pembelaan  hukum.  Kewenangan  OJK  tersebut  meliputi: mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dari  pihak  yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sejak  berfungsinya  OJK,  telah  dikeluarkan  sejumlah  Peraturan  dan  Surat  Edaran
OJK  yang  terkait  dengan  perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan,  antara lain:
(1) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2013  Nomor  118,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5431;
(2) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  Tentang Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa  Keuangan. Lembaran  Negara  Tahun  2014  Nomor  12,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
(3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan  Edukasi  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Literasi  Keuangan Kepada Konsumen Dan/Atau Masyarakat;
(4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan;
(5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 Tentang Penyampaian  Informasi  Dalam  Rangka  Pemasaran  Produk  dan/atau Layanan Jasa Keuangan;
(6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku; dan
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.07/2015 Tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

## V. PENUTUP
A. Simpulan
1. Di dalam kerangka hukum positif Indonesia meski terbilang baru fintech syariah tidak  memiliki  perbedaan  yang  signifikan  dengan  fintech  konvensional.  Sebab, kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari  syariat  Islam.  Ada  tiga  prinsip  syariah  yang  harus  dimiliki  fintech  ini  yaitu tidak  boleh  maisir  (bertaruh),  gharar  (ketidakpastian)  dan  riba  (jumlah  bunga melewati)
2. Perlindungan  Hukum  adalah  hal  yang  mutlak  harus  tercipta  sebagai  bentuk perwujudan  dari  negara  hukum.  Dalam  konteks  kehidupan  bernegara  hukum adalah  sarana  atau  alat  untuk  mengatur  kepentingan  sekaligus  juga  untuk memelihara  agar  ketertiban  masyarakat  terjaga.  Demikian  juga  di  dalam pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  lembaga  fintech  syariah  ini  juga penting adanya perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah).

## B. Saran
1. Lembaga  Fintech  Syariah  dalam  hal  ini  harus  lebih  dapat  meningkatkan  mutu pelayanan  pada  sector  jasa  keuangan,  sehingga  pada  akhirnya  mampu  bersaing dengan lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya baik perbankan maupun non bank.
2. Fintech  Syariah  juga  harus  memiliki  perbedaan  yang  jelas  dan  tegas  dengan lembaga jasa keuangan yang bersifat atau memiliki sistem konvensional .

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Ali  Sakti, Ekonomi  Islam:  Jawaban  Atas  Kekacauan  Ekonomi  Modern ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004;
Erman  Rajagukguk,  makalah  “Pentingnya  Hukum  Perlindungn  Konsumen  Dalam  Era perdagangan  Bebas”,  dalam  buku  Hukum  Perlindungan  Konsumen, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Bandung, Mandar Maju, 2000;
Hata, Hukum  Perdagangan  Internasional  Dalam  Sistem  GATT  dan  WTO ,  Bandung, Refika Aditama, 2006;
Husni  Syawali  dan  neni  SriImaniyati, HukumPerlindungan  Konsumen ,  Mandar  Maju, Bandung, 2000;
Janus Sidabolak “ Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ”Bandung , Citra Aditya Bakti, 2014;
Kansil, Pnegantar Ilmu Hukum, Badung, Alumni, 1989;
Manan,  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama, Jakarta, Kencana Penadamedia Group, 2014;
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, 2001;
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan  (Kumpulan Karya Tulis) , Alumni, Bandung, 2002;
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  PT.  Bina  Ilmu, Surabaya, 1987;
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003;
Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik , Jakarta, Graha Ilmu, 2014;
Ridwan HR, Hukum Administrasi Nega ra, Jakarta, Rajawali Press, 2010;
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006,
______________,  Masalah  Penegakan  Hukum:  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Bandung Sinar Baru, 2005;
______________, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2003;
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Jakarta:
Rajawali Press, 2005;

## B. Perundang-undangan
Undang Undang Dasar Tahun 1945 Undag-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bagian Umum Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang lektronik Syariah;
Fatwa  DSN  MUI  No:  117/DSN-MUI/II/2018  Tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah;