## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Januari – Juni  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 1
COPING  BEHAVIOR APARATUR PELAYANAN  PUBLIK (STUDI PROFESI BIDAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BENGKULU)
Oleh:
Alexsander  , Ida Widianingsih 2 , Heru Nurasa 3 , R. Setia Budi Sumadinata 4
Email : alexsanderhasyim@yahoo.com

## Abstract
The Coping Behaviour of Street Level Bureaucrat (Research on the Midwife Profession of Public Health  Units  in  Bengkulu  City). Since the  surveys  on  public  service  delivery  result  provided  by Public  Provision  Units  in  Bengkulu  City  remains  low  indeks  for    years  and  the  problem  of behavior  of  Street  Level Bureaucrat  is hypothetically  become  the  major  cause.  The  first  step  of research is aimed to identify what behavior in service delivering done by them. The research is focused  on  coping  behavior  of  midwife  in  public  health  unit  or  UPTD  Puskesmas  of  Bengkulu City. Research has been done by involving midwife, IBI, Government (Health Disctric Institution of Kota Bengkulu) and Public figures concerning in public health provision together in Focused Group  Discussion  and  continued  with  ideep  Interview.  The  result  shows  that  limitation  of  time service  and  limitation  of  area  service  were  done  to  rasionalised  the  service.  The  Limitation  of Source  is  done  in  the  way  of  drugs  limitation  and  asking  patience  to  use  herbs,  beside maximalizing the internship students in helping patience.  To increase patience  trust, the midwife implement  standard  operation  procedures  with  regular  time.  Simplification  is  also  done  in  the form  of  modifying  the  skills  and  motion  in  service  providing,  the  modification  is  done  in emergency  situation.  The  recommendation  of  the  article  is  further  observation  and  research  to generalize the gathered information.
Key Wards : Coping Behaviour, Midwife Profession, Bengkulu City
 Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran Bandung
2 Dosen FISIP Universitas Padjadjaran Bandung
3 Dosen FISIP Universitas Padjadjaran Bandung
4 Dosen FISIP Universitas Padjadjaran Bandung

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Januari – Juni  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 1

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  nomor  25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  dan  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  96  tahun  2012 tentang    Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  29  tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik  sudah  dilaksanakan  cukup  lama, tetapi kenyataannya pelayanan publik masih menjadi permasalahan yang memprihatinkan.    Hasil Survey Integritas Sektor  Publik  Kota  Bengkulu  tahun  2011 sampai  dengan  tahun  2013  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada websitenya  tidak  menunjukkan  perubahan signifikan  dalam  kinerja  sektor  publik selama  bertahun-tahun.  Selain  itu,  hasil penelitian  Ombudsman  Republik  Indonesia tahun  2015  menempatkan  Kota  Bengkulu pada  zona  kritis  pelayanan  publik.  Data Ombudsman RI Provinsi Bengkulu menunjukkan  bahwa  tahun  2015  beberapa bentuk permasalahan pelayanan yang terjadi adalah  sebagai  berikut:  permasalahan  mal administrasi  terjadi  sebanyak  120  kasus, jenis  mal  administrasi  yang  paling  banyak adalah penundaan  berlarut  (32  kasus),  yang kedua  adalah  penyimpangan  prosedur  (27 kasus),  ketiga  adalah  tidak  kompeten  (23 kasus)    dan  paling  sedikit  adalah  tidak memberikan pelayanan (9 kasus).
Data  tersebut  menunjukan  bahwa tindakan/  perilaku  aparatur  pelaksana pelayanan  publik  memiliki  peran  penting dalam  menciptakan  pelayanan  publik  yang baik.  Dalam  perspektif  implementasi kebijakan pelayanan publik, praktek-praktek dan  mekanisme  pelayanan  publik  yang dilakukan  aparatur  pelaksana  merupakan pola  tindakan  yang  disebut  mekanisme “ Coping Behavior” (Lipsky :2010). Prakteknya  mekanisme  tindakan  ini  yaitu praktek melaksanakan tugas rutin, menyederhanakan, menyesuaikan, mempercepat prosedur, bahkan memudahkan pekerjaan dan tugas kesehariannya. Penulisan artikel berbasis hasil penelitian  ini  bertujuan  mengidentifikasi “Coping  Behavior” aparatur  pelayanan publik  dalam  rangka  menemu-kenali    dan mengkategorisasi bermanfaat dalam menunjukkan  realitas  pelayanan  publik. Selanjutnya  berbagai  temuan  tersebut  akan menjadi  bahan  pengetahuan  dalam  rangka memahami  praktek  pelayanan  publik. Pemahaman  terhadap  praktek  pelayanan publik  berdasarkan  temuan  permasalahan
akan memperkaya pendekatan studi
kebijakan berbasis pemahaman  akan permasalahan (Elmore;1980). Penelitian  ini  dibatasi  dalam  lingkup sektor pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan  oleh  bidan  di  Pusat-Pusat Kesehatan  Masyarakat  di  Kota  Bengkulu. Hal  ini  disebabkan  luasnya  lingkup  bidang pelayanan  publik.  Disamping  itu,  urgensi pemilihan pelayanan publik sektor kesehatan Kota  Bengkulu  menjadi  sektor  kajian  riset ini  disebabkan  tingkat  ketegantungan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah karena  faktor  kemiskinan  masyarakat  dan ketersediaan  provider  pelayanan  kesehatan yang didominasi pemerintah.
Kenyataannya,  pelayanan  kesehatan  di Kota  Bengkulu  justru  mendapat  kategori terbanyak  dikeluhkan  oleh  masyarakat (Laporan  Ombudsman  Provinsi  Bengkulu tahun  2015  dan  2016)  di  samping  menjadi isu  tajam  yang  diangkat  oleh  media  Kota Bengkulu.    Kategori  profesi  aparatur  street level bureaucrats yang dipilih adalah profesi bidan yang bekerja di pusat-pusat kesehatan masyarakat  dalam  lingkungan  Pemerintah Kota  Bengkulu.    Pembatasan  objek  kajian pada  profesi  bidan  sebagai  aparatur pelayanan kesehatan dikarenakan pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan subsector yang  memprihatinkan  akibat  tingginya kematian  ibu  dan  anak  di  Kota  Bengkulu (data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tahun 2015)  dan  bidan  memiliki  pengaruh  yang dominan terhadap  pelayanan  sub  sektor  ini. Berdasarkan  uraian  rumusan  permasalahan yang  diteliti  adalah  “ Bagaimana  bentuk- bentuk  Coping  Behavior  Bidan  Puskesmas Kota Bengkulu sebagai aparatur pelayanan publik? ” Penulisan  artikel  ini  terdiri  atas  bagian pendahuluan,  kerangka  pemikiran,  metode, hasil  penelitian  dan  pembahasan  dan rekomendasi  penelitian.  Pada  bagian pendahuluan, penulis menyajikan
permasalahan dan urgensi penelitian. Bagian kerangka  pemikiran  disajikan literature review penelitian    dan  kerangka  pemikiran. Pada bagian hasil dan pemabahasan, penulis menyajikan  hasil  dan  pembahasan  serta ditutup dengan rekomendasi penulisan.
B. Kerangka Pemikiran Street  Level  Bureaucracy atau aparatur pelaksana lapangan memiliki peran penting dalam praktek implementasi kebijakan  publik  (Parsons,  2006:471),  (Hill and  Hupe,  2002:51),  (Smith  and  Larimer,

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Januari – Juni  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 1
2009:167).  Prakteknya,  aparatur  pelaksana yang  secara  nyata  memegang  peranan  vital dalam  birokrasi  pemerintahan.  Pentingnya peranan  mereka  dalam  pemerintahan  dapat dilihat  dari pertama ,  jumlah  pegawai  pada sektor  pelayanan  publik  yang  makin meningkat. Kedua ,  anggaran  belanja pelaksana/pegawai pemerintahan yang makin besar, dan Ketiga, makin berkembangnya  ragam  jumlah  dan  jenis pelayanan  sektor  publik  yang  diberikan pemerintah  sebagai  tuntutan  kebutuhan masyarakat saat ini.
Jumlah  pegawai  pemerintah  pada sektor  pelayanan  publik  makin  meningkat dari  tahun  ke  tahun.  Jumlah  rasio  dokter, guru, polisi, dan tenaga-tenaga teknis dalam pelayanan  publik  secara  nyata  makin bertambah  sebagai  usaha  meningkatkan rasio antara kebutuhan berbanding ketersediaan.  Berdasarkan  data  BPS  2013 dalam  publikasi  Bengkulu  Dalam  Angka (BDA),    Jumlah  tenaga  kesehatan  yang terdiri  dari  dokter,  dokter  spesialis,  dokter gigi,  bidan,  perawat,  dan  analis  di  Provinsi Bengkulu pada tahun 2009 berjumlah 8.080 orang,  meningkat  menjadi  10.024  orang pada  tahun 2010, dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 10.433 orang.
Pelaksana  pelayanan  publik  juga menempati  sektor  yang  besar  dalam anggaran  belanja  publik.  Seperti  diketahui bahwa  pelaksana  pelayanan  publik  adalah aparatur  birokrasi  itu  sendiri  yang  pada umumnya  adalah  pegawai  negeri  sipil. Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu tahun 2016, Realisasi  Belanja  Pegawai  selalu  berada diatas 50 % dari belanja daerah. Pada 2013- 2015  selalu  terjadi  peningkatan  yaitu  tahun 2013,  proporsi  belanja  pegawai  sebesar Rp.433.100.250.357,00  dari  Belanja  Daerah sebesar  Rp.  756.926.896.974,00  (58,54%). Pada  tahun  2014,  Belanja  Pegawai  adalah sebesar Rp. 502.888.709.549,00 dari belanja daerah  sebesar  Rp.  882.511.866.500,5 (57,00%). Pada tahun 2015 belanja pegawai adalah  sebesar  Rp.511.567.716.150,21  dari belanja daerah sebesar Rp. 892.300.652.985,95 (57,33%). Penelitian  mengenai  mekanisme perilaku  ( coping  behaviour )  dari  ‘ Street Level Bureacrats ’ masih jarang dilakukan di Indonesia  Penelitian  terdahulu  mengenai perilaku birokrat/pelaksana kebijakan dengan melihat  fenomena  interaksi  perilaku terhadap  kualitas  pelayanan  yang  ditinjau
sebagai  pustaka  yaitu;  Penelitian  Serfianus (2014),  Penelitian Nurdin (2013), Penelitian Rubiyanto  (2013),  dan    Penelitian  Sopiyan (2014). Beberapa penelitian seperti
Penelitian  Masyhar  (2014)  mengkaji   aspek mekanisme perilaku ( coping behaviour ) dari ‘ Street  Level  Bureacrats ’, tetapi  belum mengkategorisasi  bentuk-bentuknya  dalam pola  perilaku.  Dengan  demikian  penelitian ini diharapkan mampu memberikan kategorisasi  jenis  tindakan  yang  dilakukan aparatur.
Street Level Bureacrats , walaupun memiliki  tugas  pelaksanaan  kebijakan  serta memberikan  jasa  langsung,  mewakili pemerintah  terhadap  warga  negara,  dan memilki  diskresi  yang  besar,    tetapi  dalam melakukan  tugasnya  selalu  berada  dalam dilemma, berada  dalam  kondisi  yang  tidak menentu,  mendapatan  tekanan  dari  atasan, dibebani dengan kompleksitas tuntutan, dan penuh  keterbatasan  sumberdaya,  hingga ambiguitas  yang  tinggi.  Lipsky  (2010:27) menyatakan  dilemma  tersebut  terwujud dalam  lima  kondisi  yaitu  :  (1)  Sumberdaya yang  selalu relative  tidak mencukupi  dalam menunjang  pelaksanaan  tugas  mereka:  (2) Tuntutan  tugas  pelayanan  selalu  meningkat dari  pada  kemampuan  mereka  dalam memenuhi  pekerjaan  tersebut:  (3)  Tujuan lembaga/organisasi  yang  kabur,  tumpang tindih  bahkan  bertentangan:  (4)  Ukuran pencapaian  kerja  (kinerja) street  level bureaucracy menjadi sangat kabur dan susah untuk diukur: (5) Meningkatnya ketergantungan pelanggan ( clien / masyarakat) bahkan meluasnya jumlah klien diluar  target  pelayanan.  Walaupun  lima karakteristik  tersebut  tidak  semuanya  harus berlaku, tatapi kondisi tersebut hampir selalu ada dalam pelaksanaan tugasnya.
Dalam  keadaan  dilematis  dimana street  level  bureaucracy yang  memiliki kewenangan diskresi kemudian mengembangkan  respond  melalui  dua tindakan  yang  terdiri  dari  tindakan  rutin ( routines ) dan penyederhanaan kerja (simplification ) . Kedua pola ini adalah alat dalam manajemen dalam mengatasi kendala lingkungan  (Lipsky,  2010:83).  Selanjutnya Lispky  mengemukakan  empat  kegiatan utama  dalam  tindakan  rutin  yaitu  :  (1) merasionalisasi  pelayanan  yang  diberikan; (2)  mengendalikan  tuntutan  klien  dan memberikan  kepastian;  (3)  menghemat penggunaan sumberdaya, dan; (4)
mengendalikan  akibat  dari  pola  kegiatan

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Januari – Juni  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 1
rutin.  Yang  kedua,  Pola  penyederhanaan (simplifikasi) menyangkut bagaimana pelaksana  lapangan  melakukan  kegiatan modifikasi  konsep,  tujuan  dan  teknik  agar sesuai  ketersediaan  kemampuan  yang dimiliki. Selain itu modifikasi ini menyangkut  mental/  penilaian  klien  untuk mengurangi  ketegangan  jika street  level bureaucracy tidak  mampu  memberikan pelayanan secara ideal.
Kedua  jenis  tindakan  tersebut menjadi  ‘pattern  of  behavior’  yang  dikenal dengan “mekanisme coping’’. Pola perilaku itu bertujuan  untuk mengatasi kesulitan dan merupakan  respons  terhadap  permasalahan birokrasi.  Lipsky  (2010:83)  menyatakan sebagai  berikut  ;  “… ..Much  of  pattern  of behavior of street  level  bureaucracy  and many  of  their  characteristic  subjective orientations,  may  be  understood  as responses  to  the  street  level  bureaucracy problem”.
Mekanisme coping tersebut merupakan respond street level bureaucracy yang terwujud dalam “Pattern of  Practice” atau  pola  pelaksanaan  yang  berguna  untuk membatasi  permintaan/tuntutan  pelayanan, memperbesar  manfaat  sumberdaya  yang terbatas,  dan  mengembangkan  kepatuhan klien  terhadap  prosedur  yang  ditetapkan lembaga.  Mekanisme  ini  hakikatnya  adalah pelaksanaan  kerja  untuk  mengorganisir solusi  terhadap  hambatan  yang  dihadapi street  level  bureaucracy. Hal  ini  senada dengan pernyataan Holt (2004) bahwa: They must develop coping skills in order to make sense of the work they do and in their place within  the  organization. Mahsyar  (2014) menyatakan  bentuk  perilaku  ‘ coping ’ aparatur pelaksana terdiri dari: (1)membatasi layanan; (2) menjatah layanan; (3) memberi perlakukan  khusus;  (4)  mengabaikan,  dan; (5)  perilaku memberikan prioritas.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka coping  behavior terdiri  atas  tindakan  rutin dan  simpifikasi.  Tindakan  rutin  yaitu  ;1) tindakan  seperti  rasionalisasi/  pembatasan/ penjatahan  pelayanan;  2)  Pengendalian  dan
Pemberian  kepastian.  Simplifikasi  berupa tindakan:  1)  Penyederhanaan  /  pengabaian/ pemberian  prioritas  dan;  2)  membangun daya terima klien C. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif  dan  Jenis  penelitian  yang digunakan    riset  ini  adalah Case  Study Research (Woodside;2010). Hal ini disebabkan  penelitian  ini  .berhubungan dengan  pendalaman  fenomena  perilaku pelayanan  kesehatan  pada  profesi  bidan dalam  konteksnya  nyata  dengan  dibatasi dengan  tempat  dan  kondisi,  dimana penelitian bertempat di Kota Bengkulu serta pada periode implementasi Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam  rancangan  penelitian  ini,  proses pertama ini berhubungan dengan identifikasi faktor-faktor  dan  ketekaitannya  dengan perilaku aparatur dalam pelayanan public di Kota Bengkulu melalui proses Focus Group Discussion  dan  indeep  interview  dengan stakeholder terkait. FGD  yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018 di Bengkulu melibatkan  20  UPTD  Puskesmas    yang diwakili  oleh  46  orang  Bidan,  13  pimpinan UPTD  Puskesmas,  dan  Kepala  Dinas Kesehatan  Kota  Bengkulu,  Ikatan  Bidan Kota  Bengkulu  dan  Provinsi  Bengkulu,  16 orang Masyarakat, 6 orang tokoh masyarakat  dan  akademisi.  Selanjutnya dilanjutkan  dengan  pendalaman  informasi melalui  indeep  interview  terhadap informan kunci yaitu 9 orang bidan, 2 orang pengurus IBI  Kota  dan  Provinsi  Bengkulu,  dan  5 orang tokoh masyarakat.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas  Kota  Bengkulu  terdiri  atas  20 Puskesmas dengan sebaran tenaga kesehatan sebagai berikut :

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Januari – Juni  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 1
Berdasarkan  tabel  tersebut  jumlah bidan puskesmas Kota Bengkulu adalah 192 personil. Jumlah tersebut sudah proporsional dengan kebutuhan masyarakat Kota
Bengkulu.  Puskesmas  Bentiring  adalah puskesmas  yang  memeiliki  tenaga  bidan paling sedikit yaitu 3 personil. Betungan dan pasar  ikan  memiliki  tenaga  bidang  paling banyak yaitu masing-masing 13 personil.
1. Coping  Behavior Bidan  Puskesmas dalam  Pelayanan  Kesehatan  Kota Bengkulu
Focused  Group  Discussion dengan tema membangun pelayanan kesehatan Kota Bengkulu  dilaksanakan  pada  tanggal  17 Februari  2018  di  Kota  Bengkulu.  Peserta FGD  terdiri  atas  46  orang  Bidan,  13 pimpinan  UPTD  Puskesmas,  dan  Kepala Dinas  Kesehatan  Kota  Bengkulu,  Ikatan Bidan  Kota  Bengkulu  dan  Provinsi Bengkulu,  16  orang  Masyarakat,  6  orang tokoh masyarakat dan akademisi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pendalaman informasi melalui indeep interview terhadap informan kunci yaitu 9 orang bidan, 2 orang pengurus  IBI  Kota  dan  Provinsi  Bengkulu, dan 5 orang tokoh masyarakat.
FGD
dilaksanakan dengan membagi  peserta  menjadi  10  (sepuluh) kelompok.  Kesepuluh  kelompok  tersebut melaksanakan  diskusi  kelompok.  Aspek yang digali yaitu coping behavior atau pola perilaku  bidan  dalam  pemberian  pelayanan kesehatan. Coping  behavior terdiri  atas tindakan  rutin  dan  simpifikasi.  Tindakan
rutin  dibahas  oleh  5  kelompok  untuk menggali  informasi  menggali  aspek  ;1) tindakan  seperti  rasionalisasi/  pembatasan/ penjatahan pelayanan ; 2) Pengendalian dan Pemberian kepastian.

## sumber : elaborasi data penelitian 2018
Simplifikasi juga dibahas oleh lima kelompok  lainnya  berupa  tindakan  :  1) Penyederhanaan aturan/
pengabaian/ pemberian  prioritas  dan;  2)  membangun daya terima klien.

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Januari – Juni  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 1
Hasil  diskusi  disimpulkan  pada tabel tindakan rutin bidan Puskesmas : Sumber :elaborasi data hasil penelitian 2018 Berdasarkan  atas  diskusi  tersebut diketahui  bahwa  tindakan  rasionalisasi pelayanan  dilakukan  melalui  tindakan :1)pembatasan waktu pelayanan yaitu 10-15 menit  perpasien.;  2)  Pembatasan  jam  kerja yaitu  pukul  8.00  WIB  sampai  14.00  WIB; 3)Pelayanan  sesuai  wilayah  kerja  (Jaminan asuransi  dan  BPJS)  dan;  3)  Pembatasan berdasar prioritas dan kegawat-daruratan.
Tindakan  rutin  yang  berhubungan dengan penghematan sumberdaya berhubungan  dengan  keterbatasan  obat- obatan  dan  peralatan  kerja  yang  kurang memadai  (reliabiltas  alat).  Dimana  obat diberikan tidak  saja berdasarkan kebutuhan tetapi  juga  berdasarkan  ketersediaan.
Alternatif penghematan obat-obatan dilakukan dengan menganjurkan penggunaan  obat  herbal  alami  yang diperoleh  dari  luar  puskesmas.  Tindakan rutin  penghematan  sumberdaya  dilakukan juga  dengan  memaksimalisasi  fungsi mahasiswa  magang  untuk  melakukan penghematan  waktu  pelayanan  berupa pemeriksaan dan pencatatan pasien.
Tindakan rutin berupa pengendalian  dan  pemberian  kepastian dilakukan  dengan  melaksanakan  prosedur sesuai  SOP,  membangun  kepercayaan  akan keadilan  dengan  memberikan  kepastian pelayanan,  juga  melakukan  koordinasi dengan  pihak  lain  yang  terkait.  Proses simplifikasi  adalah  tindakan  modifikasi proses  tugas  dan  pelaksanaan  kerja  oleh aparatur  pelaksana  dalam  rangka  mengatasi kesenjangan  tugas  (Lipsky,  2010;83). Simplifikasi  merupakan ‘shortcut’ untuk menyederhanakan fenomena yang kompleks dalam  lingkup  tugas  aparatur  pelaksana (Lipsky,  2010;142).  Dua  dimensi  penting simplifikasi  adalah  pertama,  dimensi modifikasi/  penyederhanaan  konsep  kerja yang menyangkut spesialisasi pekerjaan dan penyederhanaan  prosedur  kerja  dan  kedua, dimensi  modifikasi  persepsi  klien  yaitu; pengembangan  kepercayaan  klien  dan  daya terima klien terhadap resiko pelayanan.
Dalam  instansi  terdapat  yang namanya  perosedur  kerja,  di  Puskesmas terdapat  prosedur  pelayanan  kesehatan, Bidan  dalam  melaksanakan  pelayanan kesehatan ibu dan anak pastinya menerapkan prosedur yang ada, apakah dalam melaksanakan pekerjaan terdapat
penyederhanaan-penyederhanaan  prosedur pelayanan kesehatan.
Berdasarkan  hasil  FGD,  simpulan dari  tindakan  simpifikasi  adalah  sebagai berikut :

## Sumber :elaborasi data hasil penelitian 2018
Penyederhanaan  Prosedur  kerja  di Puskesmas dilakukan untuk keadaan tertentu saja,  misalkan  menangani  pasien  dalam keadaan kegawat daruratan sehingga dengan terpakasa tidak dapat melalui prosedur yang ada karena pasien perlu penanganan segera. Disamping itu tindakan simpifikasi dilaksanakan.  Beberapa  bidan  menyatakan tidak ada proses modifikasi/ penyederhanaan prosedur. Sementara pendapat lain menyatakan  bahwa  proses  modifikasi konsep kerja dilaksanakan dengan meningkatkan  keterampilan  kerja  sehingga pekerjaan dilakukan secara cepat. Berdasarkan  uraian  tersebut  tindakan modifikasi  kerja  berbentuk  :  1)  Tindakan melaksanakan  prosedur;  2)  Tindakan meningkatkan  keterampilan  dan  kecepatan kerja  dan;  3)  Tindakan  dilaksanakan  dalam kondisi gawat darurat Aspek  Modifikasi  metal  klien  ini menganalis  bagaimana  bidan  memberikan pelayanan  untuk  menenangkan  pasien  dan Membangun  daya  terima  pasien  jika kegagalan terjadi, dengan menerapkan aspek ini  diharapkan  pasien  dapat  merasa  aman dan nyaman  pada  saat menerima  pelayanan di  Puskesmas.  Simplifikasi  juga  berarti tindakan  membangun  daya  terima  pasien

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Januari – Juni  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 1
dan dilaksanakan dalam bentuk;1) Membangun rasa empati dan kepedulian ;2) membangun  jaringan  komunikasi  dan keterikatan  emosional  dan  ;3)  berlaku  jujur dan komunikatif. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa bidan dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  terutama kepada  ibu  melahirkan  atau  nifas  selalu memberikan  rasa  tenang  dengan  cara memberikan  candaan  dan  motivasi  untuk menghilangkan  rasa  cemas  dan  takut  pada saat  pasien  akan  mulai  melahirkan  atau pasien dengan kegawat-daruratan.
E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut diketahui bahwa:
1. Tindakan rasionalisasi pelayanan dilakukan  melalui  tindakan  :  1) pembatasan  waktu  pelayanan  yaitu  10- 15 menit perpasien ; 2) Pembatasan jam kerja  yaitu  pukul  8.00  WIB  sampai 14.00 WIB; 3)Pelayanan sesuai wilayah kerja (Jaminan asuransi dan BPJS) dan ; 3)  Pembatasan  berdasar  prioritas  dan kegawat-daruratan
2. Tindakan  rutin  yang  berhubungan dengan penghematan sumberdaya berhubungan dengan keterbatasan obat- obatan dan peralatan kerja yang kurang memadai (reliabiltas alat). Dimana obat diberikan  tidak  saja  berdasarkan kebutuhan  tetapi  juga  berdasarkan ketersediaan.  Alternatif  penghematan obat-obatan dilakukan dengan menganjurkan  penggunaan  obat  herbal alami  yang  diperoleh  dari  luar puskesmas. Tindakan rutin
penghematan  sumberdaya  dilakukan juga  dengan  memaksimalisasi  fungsi mahasiswa  magang  untuk  melakukan penghematan  waktu  pelayanan  berupa pemerinksaan dan pencatatan pasien.
3. Tindakan rutin berupa pengendalian dan pemberian  kepastian  dilakukan  dengan melaksanakan  prosedur  sesuai  SOP, membangun kepercayaan akan keadilan dengan memberikan kepastian pelayanan,  juga  melakukan  koordinasi dengan pihak lain yang terkait.
4. Tindakan  modifikasi  kerja  berbentuk  : 1) Tindakan melaksanakan prosedur; 2) Tindakan  meningkatkan  keterampilan dan  kecepatan  kerja  dan;  3)  Tindakan dilaksanakan  dalam  kondisi  gawat
darurat.
5. Aspek  Modifikasi  mental  klien  ini menganalisis bagaimana bidan memberikan pelayanan untuk
menenangkan  pasien  dan  Membangun daya  terima  pasien  jika  kegagalan terjadi,  dengan  menerapkan  aspek  ini diharapkan  pasien  dapat  merasa  aman dan  nyaman  pada  saat  menerima pelayanan  di  Puskesmas.  Simplifikasi juga  berarti  tindakan  membangun  daya terima  pasien  dan  dilaksanakan  dalam bentuk; 1) Membangun rasa empati dan kepedulian;  2)  membangun  jaringan komunikasi  dan  keterikatan  emosional dan ; 3) berlaku jujur dan komunikatif.
2. Rekomendasi
Hasil  penelitian  ini  merupakan informasi yang diperoleh berdasarkan proses diskusi  dimana  informasi  perilaku  bidan dapat dijadikan masukan bahwa bidan telah berusaha  melaksanakan  tugasnya  tetapi dalam praktek tindakan tersebut bermasalah dengan  faktor  sarana  (obat  dan  peralatan). Aspek rasionalisasi pelayanan yang berhubungan  dengan  waktu  kerja  dan penjatahan  waktu  pelayanan  merupakan hal signifikan dimana pelayanan sesuai kemanusiaan  wajib  diberikan.  Dua  aspek penting tesebut pada
prakteknya berhubungan  dengan  banyak  aspek  dengan kepuasan  layanan.  Keragaman  informasi yang  diperoleh  menghasilkan  rekomendasi penelitian  lanjutan  yang  bersifat  deduktif supaya generalisasi ilmiah dapat dilanjutkan. Hal  ini    dilakukan  agar  keberlakuan pengetahuan  dapat  dipertahankan  secara ilmiah  dan  kemanfaatan  kajian  dapat diperoleh dalam kajian keilmuan dan tataran praktis  empiris.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku: Elmore,  F.  Richard.  1980. Backward Mapping; Implementation Research  and  Policy  Decision. Political Science Quarterly, Vol.94  No.4  (Winter  1979-1980) pp.601-616
Hill,  Michael  and  Peter  Hupe.  2002. Implementing Public Policy . Sage Publication.ltd.  6  Bonhill  Street. London Holt,  Sarah  J.  Crews.  2004. Street  Level Implementation of Medicare
Policy:  Exploring  The  Role  of Medical Office Insurance Staff; A

## MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial dan Politik
Januari – Juni  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 1
Dissertation  Presented  to  the Faculty of the Graduate School of Saint Louis University. Lipsky,  Michael.  2010 .  Street  Level Bureaucracy:  Dilemmas  of  The Individual  in  Public  Service. Russel Sage Foundation.112 64 th Street, New York. Mahsyar,  Abdul.  2014. The  Interaction Model  Between  Street  Level Bureaucrats  and  The  Public Health  Service  Provision  at
Puskesmas yang  dimuat  dalam International Journal of Administrative Science & Organization , Volume 1, Number 1, January 2014.
Nurdin,  Encep  Syarief.  2012. Pengaruh Karakteristik  Perilaku  Birokrasi terhadap Pelayanaan Publik pada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat , Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. Parsons,  Wayne.  2006. Public  Policy;
Pengantar  Teori  dan  Praktek Analisis  Kebijakan (Terjemahan). Jakarta; Prenada Media.
Rubiyanto.  2013. Pengaruh  Perilaku Aparatur  Birokrasi  Terhadap Kualitas      Pelayanan  Terapi  dan
Rehabilitasi  di  Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Rehabilitasi  Badan Narkotika Nasional (BNN) , Disertasi,  Program  Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
Smith,  Kevin  B  and  Larimer,Cristopher W.2009. Public  Policy  Theory
Primer . Westview Press;Philadhelpia. Serfianus,  dkk.  2014. Perilaku  Birokrasi Dalam  Pemberian  Pelayanan Publik (Studi pada  Badan Koordiansi  Penanaman  Modal dan  Perijian  Terpadu  Kabupaten Nunukan)E Journal Administrative Reform , Volume 2 Nomor 3 tahun 2014.
Woodside,  Arch  G.  2010. Case  Study Research:  Theory,  Methods,  and Practice . Emerald, USA.
Media Massa dan Media Sosial Bengkulu  Express, Duh,  Kematian  Bayi
Capai  Satu  Pesawat ,  tanggal  24 Februari 2016 Bengkulu Express, DBD  di Kota Bengkulu kategori  luar  biasa, Tanggal  19 Februari 2016 Bengkulu  Express,  Bengkulu  hanya  punya 127 orang dokter gigi, tanggal 23
Januari 2016 Bengkulu  Express,    Masyarakat  Minta Tambahan sarana kesehatan,
tanggal 4 Agustus 2015 Bengkulu Express, Kota Hadapi 4 Masalah , tanggal 21 Desember 2013 Rakyat  Bengkulu, Dinkes  Kota  Bengkulu Bingung  Program  Baru  BPJS , Tanggal 8 September 2015 Rakyat  Bengkulu, Pelayanan  Kesehatan Paling  Banyak  Dilaporkan  ke Ombudsman ,    Tanggal  18  Maret
2015 Hasil  Survey  Indeks  Integritas  Sektor Publik , Website
:http://www.kpk.go.id/id/berita/si aran-pers/744-hasil- surveiintegritassektorpublik-
tahun-2012
Survey Kepatuhan Sektor Publik tahun 2015 Website : http://bengkuluekspress.com/kepa tuhan-pemerintah-            provinsi- dan-kota-bengkulu- rendah/tanggal 4 Maret 2016 Dokumen dan Undang-Undang Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  1995  Tentang Perbaikan  dan  Peningkatan  Mutu Pelayanan  Aparatur  Pemerintah
Kepada Masyarakat
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  5  Tahun  1984  Tentang Pedoman Penyederhanaan Aparatur Negara Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  96  Tahun  2012  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor  29  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik.
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)
Kota Bengkulu tahun 2015 Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayananan Publik