## ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
1 Calen, 2 Henry Dunan Pardede
1 Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Bisnis Indonesia Email:calen.chan88@gmail.com
2 Keuangan Perbankan, Politeknik Bisnis Indonesia Email : henrydunanpardede031@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the contribution and effectiveness of local taxes on Regional Original income in the city of Pematangsiantar. Pematangsiantar City is an autonomous region that does not have natural resources that can be exploited so that it requires creativity and innovation of local governments to be able to increase PAD from taxes which allows to increase Regional Original income  in  Pematangsiantar.  In  carrying  out its  functions  as  an autonomous  region,  regions  must comply  with  existing  regulations.  including  the  consequences  as  a  regional  government,  namely decentralization, which of course the financing aspec will also be decentralized.The research focused on using data from the Regional Revenue of Pematangsiantar in 2011-2016. From the results of the research conducted, it can be concluded that the contribution of each local tax post is still in the very poor  category  up  to  the  lowest  category,  where  the  lowest  local  tax  contribution  to  PAD  is  0.05 percent up to the highest of 15.8 percent. While local tax collection has been effective with an average effectiveness rate of 90.39 percent per year.

## Keywords : Regional Tax, contribution, effectiveness

## I.PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola  daerah  masing-masing.  Sebagai administrator  penuh,  masing-masing  daerah harus  bertindak  efektif  dan  efisien  supaya pengelolaan  daerahnya  lebih  terfokus  dan mencapai  sasaran  yang  telah  ditentukan.  Hal tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  umum  pada Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 kemudian  direvisi  menjadi  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali  menjadi  Undang-Undang  Nomor  28 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah.
Pandangan  yang  keliru  tentang  persepsi yang  menjadikan  sumber  daya  alam  sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera  diubah  karena  suatu  saat  kekayaan  alam akan  habis.  Pemerintah  daerah  khususnya Pematangsiantar  harus  kreatif  untuk  mencari sumber  lain  yang  ada  di  wilayahnya  untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan
Asli daerah (PAD).
Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan  pada  awal  Januari  2001,  otonomi daerah  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan  setiap  daerah  harus  mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan  daerah  yang  potensial  untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.
Dengan  otonomi  daerah  tersebut,  menurut Mariun (1979)(dalam Yuliantini:2012) pemerintah  daerah  diberikan  kebebasan  untuk membuat  inisiatif  sendiri,  mengelola  dan mengoptimalkan  sumber  daya  daerah.  Adanya kebebasan  untuk  berinisiatif  merupakan  suatu dasar  pemberian  otonomi  daerah,  karena  dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.
Penyelenggaraan  pembangunan  di  daerah memerlukan sumber daya diantaranya ketersediaan  dana.  Masalah  terbatasnya  dana untuk  penyelenggaran  pembangunan  sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena itu, dengan berlakunya  undang-undang  otonomi  daerah, pemerintah  daerah  diharuskan  lebih  aktif  dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan  daerahnya  yang  sangat  potensial serta  ketergantungan  terhadap  bantuan  pusat harus seminimal mungkin.
Pematangsiantar  merupakan  salah  satu daerah  otonom  yang  terletak  ditengah-tengah kabupaten simalungun menyelenggarakan pemerintahan  dan  melaksanakan  pembangunan baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.
Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dan melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan  tersedianya  dana  yang  cukup  besar dan  harus  dengan  kekuatan  daerahnya  sendiri selain  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Oleh karena  itu  Pemerintah  Kota  Pematangsiantar harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan  daerah  yang  ada  salah  satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) bersumber salah satunya yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Silalahi (2000:88-91) (dalam Ratu, dkk:2010) menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah masingmasing  daerah  hanya  mampu  menutupi pengeluaran  rutin  saja  dan  untuk  menutupi pengeluaran  lainnya  masing-masing  daerah harus  mengharapkan  transfer  dari  pemerintah yang  lebih  tinggi  tingkatnya.Dengan  kata  lain bahwa  setiap  daerah  masih  ketergantungan terhadap  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Dapat dilihat  pada  tabel  dibawah  ini  mengenai penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kota  Pematangsiantar  selama  enam  tahun  dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016:
Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2011- 2016
PAD Efektivittas
Target Realisasi % 2011 54.186.749.876,42 44.792.749.488,97 82,66% 2012 59.146.308.083,00 49.915.366.002,98 84,39% 2013 69.526.518.187,00 61.357.963.445,49 88,25% 2014 92.301.487.715,85 90.477.498.256,76 98,02% 2015 120.786.489.041,40 95.557.865.286,26 79,11% 2016 115.039.165.174,10 101.582.731.954,78 88,30%
Sumber  :  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota Pematangsiantar (2016), data diolah

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  hasil  uraian  diatas  maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Seberapa  besar  kontribusi  masing-masing pos  pajak  daerah  (pajak  restoran,  pajak parkir,  pajak  hiburan,p  ajak  hotel,  pajak reklame dan pajak penerangan jalan)?
2. Berapa  besar  tingkat  efektifitas  masing- masing  pos  pajak  (pajak  restoran,  pajak parkir,  pajak  hiburan,  pajak  hotel,  pajak reklame  dan  pajak  penerangan  jalan) terhadap  pendapatan  asli  daerah  kota Pematangsiantar dari Tahun 2011-2016?

## 1.1. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  dilakuan  untuk mengetahaui :
1. Seberapa  besar  kontribusi  masing-masing pos  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah kota Pematangsiantar.
2. Tingkat  efektifitas  masing-masing  pos pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah  kota  Pematangsiantar  dari  tahun 2011-1016
II , TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  tulang
punggung, oleh karena kemampuan melaksanakan  ekonomi  diukur  dari  besarnya kontribusi  yang  diberikan  Pendapatan  asli daerah terhadap APBD ,semakin besar kotribusi yang  diberikan  pendapatan  asli  darah  terhadap APBD  makan  semakin  kecil  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat. Pendapatan asli daerah merupakan hal penting dari laporan keuangan dan juga merupakan tolok ukur berhasilnya suatu perusahaan atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan daerah yang berasal dari dari semua penerimaan  kas  daerah  dalam  periode  tertentu menjadi hak daerah. Setelah dilaksanakan sistem otonomi,  setiap  daerah  memiliki  wewenang untuk  mengatur  daerahnya  masing-masing dengan  mengidentifikasi  sektor  –  sektor potensial  untuk  menggerakkan  pembangunan daerah, terutama melalui potensi pendapatan asli daerah  (PAD).  Berdasarkan  undang-undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Pusat  dan  Daerah  pasal  I  ayat  18 bahwa  “pendapatan  asli  daerah  disebut  PAD adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan peratutan perundang-undangan”.
Dengan  demikian  pendapatan  asli  daerah merupakan suatu pendapatan yang diterima oleh daerah  sesuai  dengan  potensi  dan  tingkat kemampuan  pemerintah  daerah  walau  sifatnya dapat dipaksakan karena sesuap dengan undang- undang  dan  peraturan  daerah  yang  telah ditetapkan.  Menurut  Mardiasmo  (2002:132) ”Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang
diperolehdari  sector  pajak  daerah  ,restribusi daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
2.2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 Pajak Daerah
Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung yang  seimbang,yang  dapat  dipaksakan berdasarkan peratutan perundang- undangan  yang  berlaku  yang  digunakan untuk membiayaai penyelenggara
pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah.
 Restribusi Daerah
Retribusi  daerah  merupakan  pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  di sediakan  atau  diberikan  pemerintah daerah  untuk  kepentingan  pribadi  atau badan.
 Hasil Pengelolaan daerah yang sah
Selain pajak daerah dan retribusi daerah,laba  perusahaan  milik  daerah (BUMD)  merupakan  salah  satu  sumber
yang cukup potensial untuk dikembangkan. 2.3. Jenis-Jenis Pajak Daerah
Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah,  yaitu:  (1)  Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4)
Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak  Pengambilan  Bahan  Galian  Golongan  C, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang  Burung  Walet,  (10)  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  (11)  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 Pajak Hotel
Pajak  hotel  adalah  pajak  atas  pelayanan yang disediakan oleh hotel Yang tertuang Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.  Pada  pajak  hotel  yang  menjadi subjek pajak  adalah orang pribadi yang melakukan  pembayaran  atas  pelayanan hotel  atau  konsumen  hotel.  Sedangkan yang  menjadi  wajib  pajak  adalah  orang pribadi  atau  badan  usaha  yang  memiliki usaha  dalam  bidang  penginapan.  Objek pajak  hotel  merupakan  pelayanan  yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran,  termasuk  jasa  penunjang sebagai  kelengkapan  hotel  yang  sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan,  serta  fasilitas  olahraga  dan hiburan.  Dasar  pengenaan  pajak  hotel adalah  jumlah  pembayaran  atau  yang seharusnya  dibayar  kepada  hotel  yaitu ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10% (sepuluh persen) dan sesuai dengan perda masing-masing daerah.
 Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pada pajak restoran  yang menjadi subjek
pajak  restoran  adalah  orang  pribadi  atau badan yang merupakan konsumen makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan  yang  menjadi  wajib  pajak restoran  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang  melakukan  usaha  dalam  bidang restoran.  Objek  pajak  restoran  adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar  pengenaan  pajak  restoran  adalah jumlah  pembayaran  yang  diterima  atau yang  seharusnya  diterima  restoran  yaitu ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10% (sepuluh  persen)  dan  ditetapkan  dengan peraturan daerah.
 Pajak Hiburan
Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  pajak  hiburan  adalah  pajak  atas penyelenggaraan  hiburan.  Pada  pajak hiburan  yang  menjadi  subjek  pajak hiburan  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang menikmati hiburan. Sedangkanyang menjadi wajib pajak hiburan adalah orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan  hiburan.  Objek  pajak hiburan  adalah  jasa  penyelenggaraan hiburan  dengan  dipungut  bayaran  yaitu diantaranya  tontonan  film,  pagelaran kesenian,  pameran,  diskotik,  karaoke, sirkus,  pusat  kebugaran,  pertandingan olahraga  dan  lain-lain.  Dasar  pengenaan pajak  hiburan  adalah  jumlah  uang  yang diterima  atau  yang  seharusnya  diterima oleh penyelenggara hiburan yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan  daerah.  Beberapa  kegiatan hiburan yang dikhususkan berupa pagelaran  busana,  kontes  kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan,  panti  pijat,  dan  mandi  uap atau spa ,  tarif  pajak  hiburan  dapat ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan
ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10% (sepuluh persen).
 Pajak Reklame
Pajak  reklame  merupakan  penerimaan pajak  yang  cukup  potensial  yang  sesuai Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  pajak  reklame  adalah  pajak  atas penyelenggaraan  reklame.  Pada  pajak reklame  yang  menjadi  subjek  pajak reklame  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang  menggunakan  reklame.  Sedangkan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan  reklame.  Objek  pajak reklame  adalah  semua  penyelenggaraan reklame  yaitu  rekalme  papan,  reklame kain,  reklane  udara,  reklame  slide  atau film dan lain-lain. Dasar pengenaan pajak reklame  adalah  nilai  sewa  reklame  yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 Pajak Penerangan Jalan Dasar pengenaan  pajak  penerangan  jalan  ju  ga tertuang  dalam  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  pajak  penerangan  jalan  adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari  sumber  lain.  Pada  pajak  penerangan jalan yang menjadi subjek pajak penerangan  jalan  adalah  orang  pribadi atau  badan  yang  dapat  menggunakan
tenaga  listrik.  Sedangkan  yang  menjadi wajib  pajak  penerangan  jalan  adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan  tenaga  listrik.  Objek  pajak penerangan  jalan  adalah  penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dasar  pengenaan  pajak  penerangan  jalan adalah  nilai  jual  tenaga  listrik  yaitu ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10% (sepuluh  persen)  dan  ditetapkan  dengan peraturan  daerah.  Untuk  penggunaan tenaga  listrik  dari  sumber  lain  oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas  alam,  tarif  pajak  penerangan  jalan ditetapkan paling tinggi  sebesar 3% (tiga persen).  Sedangkan  penggunaan  tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 Pajak Parkir
B erdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28
Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  pajak  parkir  adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun yang  disediakan  sebagai  suatu  usaha, termasuk  penyediaan  tempat  penitipan kendaraan  bermotor.  Pada  pajak  parkir yang  menjadi  subjek  pajak  parkir  adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan
yang  menjadi  wajib  pajak  parkir  adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan  tempat  parkir.  Dasar pengenaan  pajak  parkir  adalah  jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh  persen)  dan  ditetapkan  dengan peraturan daerah.

##  Pajak Air Tanah
Pajak  Air  Tanah  adalah  pajak  atas pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  air tanah yang tertuang pada Undang-undang Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Air  Tanah adalah  air  yang  terdapat  dalam  lapisan tanah  atau  bantuan  dibawah  permukaan air  tanah.  Objek  Pajak  Air  Tanah  adalah pengambilan  dan/atau  pemanfaatab  Air Tanah. Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah  adalah  Pengambilan  dan/atau pemanfaatan  Air  Tanah  untuk  keperluan dasar  rumah  tangga,  pengairan  pertanian dan  periklanan  rakyat,  serta  peribadatan; dan  pengambilan  dan/atau  pemanfataan Air  Tanah  lainnya  yang  diatur  dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Air Tanah adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan  Air  Tanah.  Sedangkan Wajib  Pajak  Air  Tanah  adalah  orang pribadi  atau  Badan  yang  melakukan pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  Air Tanah. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah
adalah  Nilai  Perolehan  Air  Tanah  yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian  atau  seluruh  faktor-faktor  jenis sumber  air,  lokasi  sumber  air,  tujuan pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  air, volume  air  yang  diambil  dan/atau dimanfaatkan,  kualitas  air  dan  tingkat kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan oleh  pengambilan  dan/atau  pemanfaatan air.  Tarif  Pajak  Air  Tanah  ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimilki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau Badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,  dan  pertambangan.  Bumi adalah  permukaan  bumi  yang  meliputi tanah  dan  perairan  pedalaman  serta  laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam atau  dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah dan/atau  perairan  pedalaman  dan/atau laut.
 Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan

## Bangunan.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan  Bangunan  adalah  perolehan hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan. Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  oleh orang  pribadi  atau  Badan.  Objek  Pajak Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  adalah  Perolehan  Hak  atas Tanah dan/atau Bangunan.
2.4. Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
Adapun  beberapa  penelitian  sebelumnya yang  menjelaskan  tentang  kontribusi  pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah:
Riduansyah  (2003)  meneliti  kontribusi pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  guna mendukung  pelaksanaan  otonomi  dearah.  Hasil penelitian menemukan bahwa Kontribusi penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap  perolehan  PAD  Pemerintah  Kota Pematangsiantar  dalam  kurun  waktu  Tahun Anggaran (TA) 2000-2015 masih rendah dengan rata-rata  kontribusi  sebesar  10,78%  per  tahun. Kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  terhadap  total  perolehan penerimaan  Pemda  Pematangsiantar  tercermin
dalam APBDnya, dikaitkan dengan kemampuannya  untuk  melaksanakan  otonomi daerah terlihat belum optimal.
Suwarno dan Suhartiningsih (2008) meneliti  evaluasi  potensi  pajak  daerah  sebagai sumber PAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2004 – 2008.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa pemungutan pajak daerah memberikan kontribusi  cenderung  berfluktuasi  setiap  tahun. Pada tahun 2004 hingga tahun 2005 naik sampai pada  93,79  persen  namun  2  tahun  selanjutnya turun  sampai  pada  49,16  persen  dan  naik  lagi pada tahun 2008 sampai pada 52,69 persen.
Tabel 2.  Nilai Interpretasi Kontribusi
Persentase Kriteria 0,00 – 10 Sangat Kurang 10,10 – 20 Kurang 20,10 – 30 Sedang 30,10 – 40 Cukup Baik 40,10 – 50 Baik >50% Sangat Baik Sumber : Munir, dkk,2004,151
2.5. Efektivitas Pajak Daerah Sebagai

## Sumber Pendapatan Asli Daerah
Efektivitas  Pemungutan  Pajak  -  Dalam rangka  mencapai  penerimaan  dari  sector  pajak yang optimal, menurut Devas (1989:143), pajak itu harus mencapai atau memberikan, “Hasil
guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)”. Menurut Ikhsan dan Salomo (2002 :120) :
Efektivitas  secara  mendasar  merupakan suatu  alat  yang  digunakan  untuk  mengukur keberhasilan  suatu  usaha  atau  kegiatan  dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.Dengan demikian efektivitas pemungutan  pajak  merupakan  gambaran  dari kemampuan  organisasi  pemungut  pajak  untuk mencapai  sasaran  yang  telah  direncanakan. Efektivitas pajak (Tax Efefectiveness) merupakan  suatu  ukuran  yang  dapat  digunakan untuk  menilai  administrasi  perpajakan  daerah secara keseluruhan.
Menurut  Sidik (dalam  Ikhsan dan Salomo, 2002  :120),  tax  effectiveness  tidak  lain merupakan  perbandingan  antara  penerimaan pajak aktual (penerimaan pajak yang sebenarnya,  aktual  yield).  Ukuran  efektivitas pemungutan  pajak  daerah  ini  pada  dasarnya dapat  digunakan  untuk  menganalisis  efektivitas pemungutan  pajak  secara  nasional,  seperti  total penerimaan  pajak  nasional,  total  penerimaan jenis  pajak  secara  nasional,  total  penerimaan pajak  regional  serta  total  penerimaan  pajak secara  regional.  Secara  oprasional  efektivitas pajak dapat dihitung dengan mengunakan rumus Tax  perfomance  index  (TPI),  yakni  hasil  bagi antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Semakin besarnya angka TPI menunjukkan  semakin  efektifnya  pemungutan pajak dikaitkan dengan sasaran atau target yang akan  diperoleh.  Beberapa  kegiatan  dalam
administrasi  perpajakan  daerah  yang  perlu dianalisis perfomancenya dalam rangka penerimaan  pajak  daerah  diantaranya  adalah pencairan  tunggakan,  penetapan,  penerapan sanksi, pemeriksaan, pengusutan, penagihan dan collection  ratio.  Untuk  itu  diperlukan  suatu pendekatan identifikasi potensi setiap jenis pajak agar  kebijakan  collection  ratio  tidak  hanya sesuai  dengan  potensi  pajak  namun  juga  dapat direalisasikan  melalui  penerapan  suatu  sistem manajemen pengelolaan sumber-sumber penerimaan  pajak.  Dalam  konteks  ini,  menurut Sumitro (dalam Munawir, 1998 : 3) :
Adapun  beberapa  penelitian  sebelumnya mengenai  efektivitas  pajak  daerah  sebagai sumber pendapatan asli daerah:
Dwirandra  (2008)  meneliti  efektivitas  dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota  di  propinsi  Bali  tahun  2002  – 2006.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa daerah  otonom  kabupaten/kota  di  Bali  dalam periode  2002  -  2006  masuk  dalam  kategori keuangan yang cukup efektif, efektif, dan sangat efektif,  serta  tidak  ada  yang  kurang  dan  tidak efektif  atau  dengan  rasio  efektivitas  keuangan (EKD) berkisar dari 75,01 % sampai dengan di atas 100%.
Widodo (dalam Halim,2007:229) menganalisis  rasio  keuangan  pada  APBD Kabupaten
Boyolali. Hasil penelitian menemukan  bahwa  pemungutan  pajak  daerah tahun  1999  dan  tahun  2000  di  Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori efektif, dengan
nilai  masing-masing  mencapai  104  persen  dan 107 persen.
Analisis  data  dilakukan  dengan  tahapan sebagai berikut:
1. Membuat tabel target dan realisasi masing- masing pos pajak daerah.
2. Menyusun tabel analisis kontribusi masing- masing pos pajak daerah terhadap PAD.
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari penerimaan  masing-masing  pos  pajak  daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Pematangsiantar dapat digunakan rumus:
Untuk  menilai  tingkat  efektivitas  masing- masing pos pajak daerah dapat terlihat pada tabel 3.
Tabel 3.  Interpretasi Nilai Efektivitas
Persentase Kriteria >100% Sangat efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup efektif 60-80% Kurang efektif

## ≤ 60% Tidak efektif
Sumber : Munir, dkk,2004,151

## III,METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Dalam  melakasnakan  penelitian  akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif
untuk mengetahui atau menggabarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga peneliti akan mendapatkan  data  yang  oblektif  dalam  rangka untuk  mengetahui  kontribusi  dan  efektivitas pendapatan asli daerah kota Pematangsiantar.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini yaitu metode kualitatif berupa analisis rasio. Analisis  rasio  yang  diimplementasikan  adalah rasio  kontribusi  dan  rasio  efektivitas.  Rasio kontribusi  digunakan  untuk  mengetahui  besar kontribusi  masing-masing  pos  pajak  daerah terhadap PAD tiap-tiap tahun. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan  daerah  kabupaten/kota  dalam merealisasikan  target  penerimaan  masing- masing pos pajak daerah.
Pengambilan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  data  sekunder.  Data sekunder  diperoleh  dari  berbagai  studi  literatur yang  berhubungan  dengan  materi  penelitian serta  dokumen-dokumen  yang  diperoleh  dari Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  keuangan dan  Aset  Daerah  meliputi  Jumlah  penerimaan PAD  Kota  Pematangsiantar  dari  tahun  2011- 2016  serta  jumlah  penerimaan  masing–masing pos  pajak  daerah  meliputi  penerimaan  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir dari tahun 2011-2016.

## IV.PEMBAHASAN
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset  Daerah  Kota  Pematangsiantar  dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar  Nomor  3  Tahun  2010  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar  Nomor  2  Tahun    2011.  SKPD Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar mengemban tugas  membantu  Walikota  Pematangsiantar  di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Pada Tahun 2017 struktur organisasi  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kota Pematangsiantar berubah menjadi Badan Pengelola
Keuangan
Daerah Kota
Pematangsiantar,  sesuai  dengan  Peraturan daerah  Kota  Pematangsiantar  Nomor  1  Tahun 2017  Tentang  Pembentukan  Perangkat  Daerah Kota Pematangsiantar.
Analisis Kontribusi
Post-post PAD terhadap  realisasi  PAD . Dalam  menghitung besarnya  tingkat  kontribusi,  digunakan  rumus sebagai berikut :

## Kontribusi Pajak Daerah
= Realisasi Penerimaan Pos  PAD
Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Tabel  4.3.1.1.  Kontribusi  Post-post  PAD terhadap realisasi PAD
Tahun Jenis PAD % Keterangan 2011 Pajak Daerah 35,77% Cukup Baik Restribusi Daerah 41,23% Baik
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 14,43% Kurang Lain-lain PAD yang sah 8,56% Sangat Kurang 2012 Pajak Daerah 38,40% Cukup Baik Restribusi Daerah 41,26% Baik Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 13,56% Kurang Lain-lain PAD yang sah 6,77% Sangat Kurang 2013 Pajak Daerah 44,45% Baik Restribusi Daerah 35,13% Cukup Baik Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 11,42% Kurang Lain-lain PAD yang sah 9,00% Sangat Kurang 2014 Pajak Daerah 32,29% Cukup Baik Restribusi Daerah 13,22% Kurang Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 5,86% Sangat Kurang Lain-lain PAD yang sah 48,62% Baik 2015 Pajak Daerah 32,55% Cukup Baik Restribusi Daerah 6,07% Sangat Kurang Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 7,65% Sangat Kurang Lain-lain PAD yang sah 53,73% Sangat Baik 2016 Pajak Daerah 35,18% Cukup Baik Restribusi Daerah 7,58% Sangat Kurang Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 45,22% Baik Lain-lain PAD yang sah 45,22% Baik Rata-Rata Kontribusi post-post PAD 26,38% Sedang
Sumber  :  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota Pematangsiantar (2016), data diolah
Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  PAD Kota Pematangsiantar Tahun 2011-2016
Sumber  :  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota Pematangsiantar (2016), data diolah
Dari  tabel  4.3.1.2.  dapat  Ketahui  bahwa penerimaan pajak daerah Kota Pematangsiantar terus  meningkat  tiap  tahunnya,  akan  tetapi Kontribusi Pajak Daerah mengalami naik turun. Pada  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2013 kontribusi  pajak  mengalami  kenaikan,  akan tetapi pada tahun 2014 Kontribusi pajak daerah mengalami  penurunan  dan  kembali  meningkat pada  tahun  2015.  Pada  garfik  4.3.1.2.  terlihat grafik  kontribusi  pajak  daerah  selama  6  tahun terakhir. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD menembus  angka  lebih  dari  30%  (persen)  tiap tahunnya,  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  lebih dari 30  persen penerimaan PAD kota pematangsiantar berasal dari pemungutan pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 44,45% melebihi rata-rata kontribusinya pertahun sebesar 36,44%.
Hal  ini  disebabkan  adanya  penambahan pemungutan  pajak  daerah  baru  yang  dimulai
pada tanggal 1 januari 2013 yaitu PBB-P2 (Pajak Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  Perkotaan). Sebelum adanya perubahan  status , penerimaan PBB-P2  merupakan  dana  bagi  hasil  antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah. Pembagian tersebut telah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  yaitu  dana  bagi hasil penerimaan PBB sebesar untuk 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah dengan rincian  16,2%  untuk  daerah  provinsi,  64,8% untuk  daerah  kabupaten/kota  bersangkutan,  9% untuk  biaya  pemungutan.  Terlihat  bahwa penerimaan  realisasi  PBB-P2  pada  tahun  2013 sebesar Rp5.878.113.241,00 mengalami kenaikan  dalam  penambahan  realisasi  pajak daerah  dan  pendapatan  asli  daerah  untuk  kota pematangsiantar  selama  adanya  penambahan pemungutan pajak daerah yang baru yaitu PBB- P2  pada  tahun  2013  sampai  tahun  2016  terus mengalami  kenaikan  pendapatannya.  Realisasi PBB-P2 terbesar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp  6.800.360.181,00  dan  terendah  sebesar  Rp 5.878.113.241,00  pada  tahun  2013.  Dapat dikatakan  bahwa  setelah  adanya  perubahan status  PBB-P2  menjadi  pajak  daerah,  maka seluruh penerimannya akan menjadi bagian dari PAD.
4.1 Analisis Tingkat Efektivitas
Analisis  Efektivitas  yaitu  analisis  yang menggunakan  kemampuan  pemerintah  dalam merealisasikan  Pajak  Daerah  yang  didapatkan dibandingkan dengan Target atau anggaran
yang  ditetapkaan  berdasarrkan  potensi  riil daerah. Efektivitas Pajak Daeraah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan  pajak  daaerah  sesuai  dengan jumlah penerimaan pajak daeraah yang ditargetkan.  Tingkat  Efektivitas  dapat  diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai
berikut : Tahun Jenis PAD % Keterangan 2011 Pajak Daerah 81,27% Cukup Baik Restribusi Daerah 82,92% Baik Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 100,00% Kurang Lain-lain PAD yang sah 66,92% Sangat Kurang 2012 Pajak Daerah 82,66% Cukup Baik Restribusi Daerah 88,65% Baik Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 82,40% Kurang Lain-lain PAD yang sah 100,00% Sangat Kurang 2013 Pajak Daerah 58,71% Baik Restribusi Daerah 84,39% Cukup Baik Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 91,51% Kurang Lain-lain PAD yang sah 81,75% Sangat Kurang 2014 Pajak Daerah 93,34% Cukup Baik Restribusi Daerah 94,45% Kurang Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 88,25% Sangat Kurang Lain-lain PAD yang sah 91,07% Baik 2015 Pajak Daerah 84,84% Cukup Baik Restribusi Daerah 100,00% Sangat Kurang Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 107,79% Sangat Kurang Lain-lain PAD yang sah 98,02% Sangat Baik
2016 Pajak Daerah 91,49% Cukup Baik Restribusi Daerah 53,07% Sangat Kurang Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 83,09% Baik Lain-lain PAD yang sah 76,56% Baik Total PAD 88,30% Cukup Efektif
Sumber  :  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota Pematangsiantar (2016), data diolah
4,2 Analisis Efektivitas Pajak Daerah
Perhitungan  Tingkat  Efektivitas  Realisasi Pajak  Daerah  Terhadap  Target  Pajak  Daerah adalah sebagai berikut :
Tabel  4.3.2.2.  Efektivitas  Pajak  Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2011-2016
Tahun Efektivitas Kriteria 2011 81,27% Cukup Efektif 2012 88,65% Cukup Efektif 2013 91,51% Efektif 2014 91,07% Efektif 2015 91,49% Efektif 2016 98,36% Efektif Rata-Rata 90,39%

## Efektif
Sumber  :  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota Pematangsiantar (2016), data diolah
Melalui analisis Efektifitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target seharusnya dicapai pada periode tertentu.  Dengan  adanya  penargetan  realisasi pajak daerah dimaksudkan agar
mendorong  kinerja  pemerintah  daerah  dalam mencapai  penerimaan  daerah  yang  tinggi.Dari tabel  4.2.2.dapat  diperoleh  informasi,  bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah kota pematangsiantar untuk tahun 2011-2016 semakin  meningkat.  Berdasarkan  standar  yang ditetapkan dalam munir,dkk,2004,151 menunjukkan  bahwa  pemungutan  pajak  daerah sudah efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun  sebesar  90,39%.  Dapat  dikatakan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar cukup berhasil  dalam  melakukan  pemungutan  pajak daerah.

## V.KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  sudah  diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kontribusi  dari  masing  masing  pos  pajak daerah  masih  kategori    sangat  kurang sampai  dengan    kategori  kurang  ,dimana kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD terendah  sebesar  0,05  persen  sampai dengan tertinggi sebesar 15,8 persen.Kontribusi    daerah  dari  pajak  hotel rata-rata  1,27  persen,dari  pajak  restoran menberikan kontribusi rata-rata 3,30%,dari pajak hiburan memberikan  kontribusi rata- rata 0,81persen,dari pajak reklame memberikan  kontribusi  rata-rata  2,94 persen,dari  penerangan  jalan  memberikan kontribusi  rata-rata  15,86  persen  .Dari parkir  pajak  memberikan  kontribusi  rata  – rata sebesar 0,16 persen terhadap PAD. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam munir,dkk,2004,151  menunjukkan  bahwa pemungutan  pajak  daerah  sudah  efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar  90,39  persen.    Dengan  efektifitas pajak hotel  dengan tingkat efektifitas rata- rata pertahun sebesar 75,8 persen.Efektifitas  pajak  hotel  dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar  99,35  persen.Efektifitas  pajak penerangan jalan dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 102,80
persen.Efektifitas  pajak  parkir  dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 86,86  persen.  Efektifitas  pajak  air  bawah
tanah    dengan  tingkat  efektifitas  rata-rata pertahun  sebesar  73,22  persen.Efektifitas pajak  Bumi  dan  bangunan  dengan  tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 77,47 persen.Efektifitas pajak Perolehan hak atas tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 77,47 persen.
5.1 Saran
Sesuai dengan hasil kesimpulan
diatas,sebagai  saran  bagi  pemerintah  kota Pematangsiantar  untuk  tercapainya  target  dan
upanya peningkatan Pendapatan asli daerah(PAD) adalah sebagi berikut:
1. Pemerintah  kota  Pematangsiantar  melalaui
Badan  Pengelolah  keuangan  dan  Asset Daerah  agar  secara  akurat  untuk  dapat mengukur  target  pajak  daerah  sesuai dengan potensi-potensi yang ada agar tidak berdampak  pada  kurangnya  efetifitas dankontribusi pajak yang ditargetkan. 2. Perlunya peningkatan SDM pegawai dalam melakukan  sosialisasi  dan  peningkatan kesadaran  masyarakat  yang  melaporkan wajib  pajak  sehingga  dapat  meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota
Pematangsiantar
3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan.
Melalui papan reklame, radio, sebaran, dll. Meningkatkan  tingkat  kualitas  adanya  tim sosialisasi & pelatihan masing-masing post pajak  yang  diberi  tugas  agar  dapat meningkatkan PAD kota pematangsiantar
PUSTAKA
Darwin,2010  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,Mitra Wacana,Jakarta.
Halim,  Abdul,  Akuntansi  Keuangan  Daerah,
Edisi ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2007. Jolliffe,I.T,1986,Principle Component
Analisis,Spinger-Verlag,New York. Kasmir  ,Analisis  Laporan  Keuangan,Rajawali Pers,jakarta 2015 Mardiasmo,2002. Perpajakan edisi revisi,2002,Andi Yokyakarta. Sugiyono,2010. Metode Penelitian Administrasi,Alfabeta Bandung. Waluyo,2007. Manajemen Publik”Konsep Aplikasi dan Implementasi Dalam
Pelaksanaan Otonomi  Daerah”,Mandar Maju Bandung. Dasar Hukum Undang-undang No 32 Tahun 2004 ,(Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor
32Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah:www.djlpe.esdm.go.id/modules/U U/tahun /2004.pdf.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  Tentang
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah: http://keuda.kemendagri.go.id/produkhuku m/download/60/uuno28-tahun-2009.
Undang-undang  No.71  Tahun  2010  Tentang Standar Akuntansi Pemerintah: http://keuda.kemendagri.go.id/produkhuku m/download/60/uu-no71-tahun2010.