How to cite: Hanna Arinawati, Pieter E. Latumeten (2022)  Implikasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terhadap Otentisitas Akta dan Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14030 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 09, September 2022

## IMPLIKASI  PENYULUHAN  HUKUM  OLEH  NOTARIS  TERHADAP OTENTISITAS AKTA DAN KEABSAHAN SUATU PERBUATAN HUKUM
Hanna Arinawati 1* , Pieter E. Latumeten 2 1*,2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia E-mail: 1* hannaarinawati@gmail.com, 2 n.pieter@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  profesionalitas  Notaris  dalam  memberikan  penyuluhan hukum  sehubungan  dengan  akta  yang  dibuatnya,  dengan  fokus  pada  degradasi kekuatan  pembuktian  akta  autentik  menjadi  akta  dibawah  tangan  dan  implikasi penyuluhan  hukum  terhadap  otentisitas  akta  dan  keabsahan  perbuatan  hukum. Metode  yang digunakan adalah penelitian  yuridis-normatif dengan  analisis  asas- asas hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui penelusuran literatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketidakterlaksanaan  penyuluhan hukum  oleh Notaris dapat  mengakibatkan cacat  yuridis  pada akta autentik,  yang berujung  pada  hilangnya  otentisitas  atau  terdegradasinya  kekuatan  pembuktian. Dampaknya melibatkan pembatalan akta dan potensi tuntutan ganti rugi oleh pihak yang  merasa  dirugikan,  serta  sanksi  terhadap  Notaris  yang  melanggar kewenangannya sesuai UUJN.
Kata Kunci: Notaris, Penyuluhan Hukum, Otentisitas, Keabsahan Perbuatan Hukum

## Abstract
This  research  explores  the  professionalism  of  Notaries  in  providing  legal counseling related to the documents they create, focusing on the degradation of the evidentiary strength of authentic deeds into underhand deeds and the implications of legal counseling on the authenticity of deeds and the validity of legal actions. The  research  employs  a  juridical-normative  method  with  an  analysis  of  legal principles and the harmonization of legal regulations through literature review. The findings indicate that the failure to conduct legal counseling by Notaries can result in  juridical  defects  in  authentic  deeds,  leading  to  the  loss  of  authenticity  or  the degradation  of  evidentiary  strength.  This  has  implications  for  the  annulment  of deeds and the potential for compensation claims by aggrieved parties, as well as sanctions  against  Notaries  who  violate  their  authority  in  accordance  with  the UUJN (Notary Position Law).

## Keywords: Notary, Legal Counseling, Authenticity, Validity of Legal Actions

## Pendahuluan
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  mengemban  kepercayaan  dari  masyarakat wajib melakukan penyuluhan hukum dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini untuk menghindari  timbulnya  kesalahan  materiil  dalam  akta  notaris  yang  mengakibatkan hilangnya otentisitas akta dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
Pada awalnya, profesi Notaris hadir di Indonesia karena adanya kebutuhan bagi bangsa  Eropa  akan  alat  bukti  autentik  di  bidang  perdagangan  untuk  menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat yakni berupa suatu nota atau akta autentik. Hingga saat ini, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti (Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2019), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UU Perubahan Atas UUJN) yang menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya”.
Notaris merupakan jabatan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara dalam bidang hukum  perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan  masyarakat  akan  bantuan  hukum  yang  netral  sehingga  melindungi kepentingan  hukum  masyarakat.  Selain  itu,  Notaris  diharapkan  dapat  memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum khususnya dalam  pembuatan  akta  sehingga  masyarakat  mendapatkan  kepastian  dan  perlindungan hukum.
Sudikno  Mertokusumo  mendefinisikan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang mempunyai  wewenang  untuk  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh undang-undang atau atas permintaan para pihak  yang ingin  dibuatkan suatu  akta.  Suatu akta  Notaris  agar  dapat  dinyatakan sebagai akta autentik, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu: “a. akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; b. akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan; c. akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.” (KUHPerdata, 2008). Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akta tersebut kehilangan otentisitas,  dengan  kata  lain  akta  tersebut  menjadi  akta  di  bawah  tangan  (Sudikno Mertokusumo, 2015).
Dalam  membuat  suatu  akta  autentik,  seorang  Notaris  harus  mengikuti  aturan- aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya memberikan penyuluhan  hukum  terkait  akta  yang  dibuatnya.  Ismail  Saleh  menyatakan  bahwa setidaknya ada empat pokok yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu memiliki integritas moral yang baik, kejujuran intelektual terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan berpegang teguh pada keadilan bukan pertimbangan uang (Ismail Saleh, 1993).
Sebagai salah satu profesi hukum, Notaris juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan  profesinya,  yakni  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya,  Notaris  harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu adanya itikad baik dalam dirinya sendiri. Sikap moral penunjang  etika  profesi  Notaris  adalah  bertindak  atas  dasar  tekad,  adanya  kesadaran berkewajiban  untuk  menjunjung  tinggi  etika  profesi,  menciptakan  idealisme  dalam mempraktikan profesi dan mengabdi kepada masyarakat (Felicia Amien, 2003).
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  mengkonstantir  akta  para  pihak  harus memberikan penjelasan kepada para penghadap terkait isi (substansi) dari akta tersebut. Hal ini karena akan berpengaruh terhadap hasil akta yang dibuat oleh Notaris. Jika notaris tidak bersikap profesional dalam memberikan penyuluhan hukum pada saat pembuatan aktanya, maka dapat timbul sengketa di kemudian hari yang merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak karena ternyata akta yang dibuat bermasalah (Ling Fransiska et al.,  2021). Perbuatan Notaris  yang tidak memberikan penyuluhan hukum  dapat  terjadi karena beberapa faktor, misalnya Notaris tersebut mengejar target perolehan akta yang besar jumlahnya dengan waktu yang terbatas dan banyaknya klien (Felicia Amien, 2003).
Salah  satu  contoh  akta  Notaris  yang  terdapat  sengketa  karena  tidak  didahului dengan pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris salah satunya terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2819 K/Pdt/2012, Notaris dijadikan sebagai Tergugat II karena tidak melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada Penggugat dalam pembuatan perjanjian perkawinan mengenai hak dan kewajibannya dalam harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan (Mahkamah Agung, 2012). Kemudian dalam Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Nomor  115/G/2017/PTUN-JKT,  Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dan Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dijadikan sebagai Tergugat I dan Tergugat II Intervensi karena Notaris tidak memberikan penyuluhan  Hukum  terkait  ada  atau  tidak  adanya  pembayaran  lunas  (Pengadilan  Tata Usaha Negara Jakarta, 2017). Hal ini tentunya merugikan kepentingan masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dalam pembuatan akta yang sesuai dengan kaidah hukum dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  berujung  kepada  timbulnya permasalahan dalam akta tersebut.
Oleh  karena  itu,  topik  ini  sangat  menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam  yaitu mengenai  profesionalitas  Notaris  sehubungan  dengan  kewenangan  dalam  memberikan penyuluhan hukum, degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan,  serta  implikasi  penyuluhan  hukum  oleh  Notaris  terhadap  otentisitas  akta  yang dibuatnya dan keabsahan suatu perbuatan hukum.

## Metode Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten” (Soerjono Soekanto, 2009). Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan asas-asas
hukum dan harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  berupa  penelusuran  literatur  atau  studi  kepustakaan  untuk memahami konseptualisasi hukum dalam teks atau sumber hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019). Dalam tulisan ini membahas mengenai profesionalitas Notaris sehubungan  dengan  kewenangan  dalam  memberikan  penyuluhan  hukum,  degradasi kekuatan  pembuktian  akta  autentik  menjadi  akta  dibawah  tangan,  serta  implikasi penyuluhan hukum oleh Notaris terhadap otentisitas akta yang dibuatnya dan keabsahan suatu perbuatan hukum.
Sumber data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yakni sebagai berikut:
1) Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  (Sri  Mamudji,  2005).  Pada  penelitian  ini,  bahan  hukum  primer  yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan,  yaitu  Undang-Undang  Jabatan Notaris  dan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M- 01.PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
2) Bahan  hukum  sekunder  yang  berfungsi  untuk  menjelaskan,  menganalisis,  dan menerangkan  lebih  lanjut  norma  dan  teori  dalam  bahan  hukum  primer  (Sri Mamudji, 2005). Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel ilmiah, tesis, dan penelusuran internet.
3) Bahan hukum tersier yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Sri Mamudji, 2005), seperti kamus dan ensiklopedia (Soekanto dan Mamudji, 2005).

## Hasil dan Pembahasan

## Profesionalitas  Notaris  Sehubungan  Dengan  Kewenangan  Dalam  Memberikan Penyuluhan Hukum
Notaris  merupakan  profesi  yang  dilatarbelakangi  dengan  keahlian  khusus, sehingga  Notaris  dituntut  untuk  memiliki  pengetahuan  yang  luas  dan  tanggung  jawab untuk melayani kepentingan umum. Notaris wajib mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan yang terhormat. Notaris memiliki kewenangan  untuk  memberikan  penyuluhan  dan  nasehat  hukum  serta  memberikan penjelasan  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  kepada  penghadap yang datang kepadanya. Hal ini artinya sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat kepada para pihak, antara lain mengenai kecakapan para pihak dalam akta serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya ( A. Kohar, 2013) . Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU  Perubahan  Atas  UUJN,  yang  dapat  dibagi  menjadi  kewenangan  umum  dan kewenangan khusus (Habib Adjie, 2018). Kewenangan umum Notaris berkaitan dengan tugas  Notaris  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan
ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, dengan batasan sepanjang akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan umum Notaris diatur dalam Pasal 15 angka (1) UU Perubahan Atas UUJN yang menyatakan:
“ Notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang .”
Adapun kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Perubahan Atas UUJN yakni:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat  fotokopi  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat  uraian  sebagaimana  yang  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
g. Membuat akta risalah lelang.
Kewenangan  Notaris  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  yang  ditentukan dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  e  sangat  penting  untuk  dicermati  dan  penuh  tanggung jawab,  karena  penyuluhan  notaris  mengenai  akta  yang  dibuatnya  kepada  para  pihak adalah  untuk  memastikan  apakah  keinginan  para  pihak  tidak  melanggar  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  akan  mencegah  terjadinya permasalahan  di  kemudian  hari.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  penyuluhan  hukum bertujuan  untuk  menjadikan  masyarakat  paham  hukum,  dengan  memahami  ketentuan- ketentuan  yang  terkandung  dalam  peraturan-peraturan  hukum,  membina  dan meningkatkan kesadaran hukum bagi warga masyarakat sehingga setiap masyarakat taat pada  hukum  dan  secara  sukarela  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sebagaimana ditentukan oleh hukum (Soerjono Soekanto, 2013).
Fungsi dan manfaat dari penyuluhan hukum oleh Notaris kepada para penghadap baik subjek hukum orang perorangan ( natuurlijk persoon ) maupun subjek hukum berupa badan hukum ( recht persoon ) yang datang kepadanya adalah pertama, sebagai tindakan pencegahan ( preventif ), yakni mencegah timbulnya permasalahan yang menyangkut para pihak yang terlibat dalam akta yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak dari isi akta yang dibuatnya (Sudjito, 2018). Kedua, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris berfungsi sebagai tindakan korektif, yakni memberikan koreksi terhadap isi akta yang  akan  dibuatnya,  sehingga  apabila  terdapat  suatu  hal  yang  berkaitan  dengan
kepentingan para pihak yang melanggar hukum, kepentingan umum, moral, kesusilaan dan lain sebagainya atau terdapat hak dan kewajiban para pihak yang belum dituangkan ke dalam akta, maka dapat diambil tindakan-tindakan perbaikan terhadap isi rancangan akta  tersebut.  Ketiga,  penyuluhan  hukum  oleh  Notaris  berfungsi  sebagai  tindakan pemeliharaan  ( presevatif ),  yakni  guna  mewujudkan  dan  memelihara  kesadaran  hukum masyarakat  sehingga  memberikan  dorongan  dan  semangat  partisipatif  pembangunan hukum di masyarakat.
Penyuluhan hukum kepada penghadap sebelum pembuatan akta sangat penting dilakukan agar para penghadap dapat mengerti dan mengetahui akibat hukum dari setiap perbuatan  hukum  yang  dilakukan  termasuk  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak. Penyuluhan hukum yang baik akan memberikan keyakinan bagi para pihak atas perbuatan hukum yang dilakukan serta dapat mencegah timbulnya sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Selanjutnya ditegaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan  Hukum,  bahwa  Penyuluhan  Hukum  diselenggarakan  dengan  tujuan mewujudkan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  lebih  baik  sehingga  setiap  anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, taat terhadap hukum dan menghormati hak asasi manusia. Dari pengertian tersebut dapat dismpulkan tujuan  dari  penyuluhan  hukum  adalah  untuk  membina  dan  meningkatkan  kesadaran hukum, sehingga timbul ketaatan terhadap hukum.
Profesi Notaris adalah jabatan kepercayaan sehingga ia harus bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya termasuk dalam fungsinya sebagai profesional di bidang hukum untuk memberi konsultasi hukum kepada kliennya sesuai pedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Oleh  karena  itu  Notaris  harus  mempunyai  pengetahuan  dan  wawasan  yang  luas  serta keterampilan  baik  dari  segi  bahasa,  teknik  pembuatan  akta,  pemahan  hukum  dalam peraturan  perundang-undangan  serta  moral  yakni  amanah,  jujur  dan  tidak  memihak (netral)  sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  merancang, menyusun, dan membuat akta autentik (Komar Andarsasmita, 2013).

## Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Menjadi Akta Dibawah Tangan
Menurut KUHPerdata, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat (KUHPerdata, 2008). Salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan tersebut adalah Notaris. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  tidak  ditentukan  oleh  undang-undang  dan  tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.
Perbedaan  utama  antara  kedua  jenis  akta  tersebut  adalah  pada  nilai pembuktiannya. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli  warisnya. Akta  autentik  merupakan  alat  bukti  yang  mengikat  yaitu  hal-hal  yang tertulis  dalam  akta  tersebut  dianggap  benar  selama  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat
membuktikan sebaliknya (Hery Susanto, 2010). Sementara akta di bawah tangan dapat menjadi  alat  pembuktian  yang  sempurna  terhadap  orang  yang  menandatangani  akta tersebut serta para ahli warisnya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak yang menandatangani akta tersebut (KUHPerdata, 2008). Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN) adalah  sebagai  perwujudan  jaminan  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum. Notaris  harus  dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  pengguna  jasa notaris dengan akta yang dibuatnya.
Akta  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  notaris  dapat  menjadi  bukti  alat  bukti autentik dalam memberikan kepastian peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan. Namun, akta autentik dapat menjadi objek sengketa apabila adanya kesalahpahaman isi dari akta yang dibuat di hadapan notaris, sehingga salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan  adanya  akta  autentik  itu  mengajukan  gugatan  perdata  ke  pengadilan  uuntuk melakukan  pembatalan  dan  akta  notaris  tersebut  akan  mengalami  degradasi  kekuatan pembuktian (Ling Fransiska et al., 2018).
Degradasi  menurut  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  artinya  adalah  penurunan mutu,  moral,  kemerosotan  atau  menempatkan  ditingkat  yang  lebih  rendah.  Dalam praktiknya, akta notaris dapat mengalami penurunan kualitas kekuatan pembuktian atau degradasi menjadi akta dibawah tangan. Degradasi ini secara umum terjadi jika pejabat umum yang membuat akta tidak memiliki cakap atau tidak memiliki kewenangan atau adanya  cacat  dalam  pembuatan  akta  tersebut,  sehingga  akta  autentik  tersebut  hanya memiliki kekuatan dibawah tangan (Soegeng Ari Soebagyo dan Gunarto, 2017).
Adapun pembatalan adalah suatu perbuatan dengan tujuan membatalkan sesuatu. Kata degradasi dan pembatalan ini memiliki kaitannya dengan akta notaris, karena istilah terdegradasi  terjadi  apabila  akta  notaris  sebagai  akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan bukti  sempurna  berubah  menjadi  seperti  akta  dibawah  tangan. Alasan  terdegradasinya akta notaris adalah karena akta tersebut mengandung cacat hukum  yang menyebabkan pembatalan  atau  ketidakabsahannya  akta  Notaris.  Akta  Notaris  akan  kehilangan keautentikannya serta mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan  apabila  tidak  dipenuhinya  syarat  formal  akta  autentik  yang  diatur  dalam  Pasal 1869 KUHPerdata jo. UUJN (Ling Fransiska, 2018).
Sebuah akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Kewajiban bagi notaris adalah untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris betul-betul telah dimengerti dan sesuai  dengan  maksud  para  pihak.  Oleh  sebab  itu  dapat  menimbulkan  akibat  hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif suatu akta tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif  tidak  terpenuhi,  maka  suatu  akta  dapat  dibatalkan  ( vernietigbaar )  sepanjang adanya  permintaan  oleh  orang-orang  tertentu  atau  yang  berkepentingan.  Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka akta batal demi hukum ( nietig ) tanpa perlu ada  permintaan  dari  para  pihak.  Oleh  karena  itu,  jika  Notaris  berbuat  salah  dengan melanggar aturan yang telah ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang memiliki sebab-akibat  dengan  Pasal  1869  KUHPerdata  maka  akan  memberikan  dampak  akta
autentik hanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan (Ufuk Robert Wibowo, 2020).
Oleh  karena  itu,  apabila  seorang  Notaris  melanggar  ketentuan  tersebut  dapat mengakibatkan  akta  yang  dibuatnya  terdegradasi  dan  hanya  memiliki  kekuatan pembuktian di bawah tangan. Akan tetapi, akta tersebut masih dapat mengikat para pihak selama  belum  ada  putusan  dari  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, sehingga pengadilan yang berhak memutuskan apakah akta autentik tersebut terdegradasi atau  batal  demi  hukum.  Dengan  demikian,  suatu  akta  dapat  dinyatakan  terdegradasi menjadi  akta  dibawah  tangan  terhitung  sejak  adanya  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap (M Luthfan Had Darus, 2014).

## Implikasi  Penyuluhan  Hukum  Oleh  Notaris  Terhadap  Otentisitas  Aktanya  dan Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum
Notaris  adalah  jabatan  kepercayaan  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan akta autentik. Seorang Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran profesinya dapat merugikan masyarakat yang dilayaninya. Oleh  sebab  itu,  tanggung  jawab  Notaris  kepada  masyarakat  dijamin  dengan  adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum pelaksanaan jabatannya dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya (Felicia Amien, 2014).
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  jabatannya,  seorang  Notaris  harus  berpegang teguh pada Kode Etik Notaris yang merupakan tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk Notaris dan disusun oleh anggota profesi itu sendiri sehingga mengikat mereka dalam mempraktikannya (Liliana Tedjosaputro, 2015). Abdulkadir Muhammad berpendapat,  Kode  Etik  Notaris  meliputi  etika  kepribadian  sebagai  pejabat  umum maupun  sebagai  professional,  etika  melakukan  tugas  dan  jabatan,  etika  pelayanan terhadap  klien  serta  etika  hubungan  sesama  rekan  Notaris  (Abdulkadir  Muhammad, 2017).
Etika  kepribadian  Notaris  meliputi  moral,  akhlak  dan  kepribadian  yang  baik, menghormati  dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  jabatan  Notaris,  taat  hukum berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  sumpah  jabatan  dan  Kode  Etik  Ikatan Notaris  Indonesia,  memiliki  sikap  professional,  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  yang dimiliki  tidak  terbatas  pada  ilmu  pengetahuan  kenotariatan  salah  satunya  dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap yang ingin dibuatkan akta oleh Notaris (Abdulkadir Muhammad, 2017).
Etika melakukan tugas jabatan meliputi tindakan untuk bersikap jujur, mandiri, tidak  berpihak,  dan  penuh  rasa  tanggung  jawab.  Selanjutnya  etika  pelayanan  terhadap klien ditunjukan dengan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik dan adil tanpa membedakan status  ekonomi  atau  status  sosialnya,  memberikan  penyuluhan  hukum,  serta  tidak memungut  honorarium  ketika  memberikan  jasa  pembuatan  akta  dan  jasa  kenotariatan
lainnya  untuk  masyarakat  yang  tidak  mampu. Terakhir,  etika  hubungan  sesama  rekan Notaris ditunjukkan dengan sikap saling membantu, saling menghormati sesama rekan notaris dalam susana kekeluargaan, tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama notaris serta tidak membentuk kelompok sesama rekan sejawat  yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi dan menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk ikut berpartisipasi.
Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilaksanakan berdasarkan UUJN dan Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas.  Kewenangan pengawasan dan pembinaan Notaris dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia.  Pengawasan  Notaris  tersebut  dilakukan  oleh  Menteri Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  dengan  membentuk  Majelis  Pengawas  Notaris  yang terdiri  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD),  Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).
Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, dalam praktiknya, banyak di antara kalangan Notaris yang lalai dalam melakukan penyuluhan hukum yang berakibat timbulnya  kasus  sengketa  hukum  di  kemudian  hari.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena beberapa  penyebab,  misalnya  Notaris  menyerahkan  pekerjaan  pembuatan  akta  kepada asistennya, jumlah Notaris yang relatif banyak dan persaingan semakin ketat, sehingga mereka  lebih  memprioritaskan  mendapat  klien  sebanyak-banyaknya  untuk  kantornya, tanpa memperhatikan kewenangannya dan syarat formil serta syarat materiil pembuatan akta autentik (Felicia Amien, 2008).
Apabila  akibat  tidak  disampaikannya  penyuluhan  hukum  oleh  Notaris mengakibatkan akta autentik tersebut mengandung cacat yuridis pada materi dalam suatu akta  atau  adanya  kesalahan  materiil  yakni  jika  para  pihak  sudah  menyampaikan keterangan secara benar, namun Notaris tidak cermat dalam memasukan keterangan para pihak yang merugikan kepentingan para pihak, sehingga isi dalam aktanya tidak benar, berimplikasi pada akta autentik tersebut dapat didegradasikan kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan, dapat dimintakan pembatalan ( non existent ) atau batal demi hukum. Hal ini mengakibatkan perbuatan hukum menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum (Ahmad Rifa’ih dan Anik Ifitah, 2018).
Suatu  akta  Notaris  dapat  dimintakan  pembatalan  apabila  dalam  akta  tersebut melanggar  syarat  subjektif  perjanjian  yakni  kesepakatan  para  pihak  dan/atau ketidakcakapan orang yang membuat pejanjian dengan dalih tertipu atau merupakan suatu kekhilafan semata. Persetujuan, kesepakatan atau persesuaian kehendak di antara kedua belah pihak dalam perjanjian harus diberikan secara bebas tanpa adanya kekhilafan atau kesesatan ( dwaling ), paksaan ( dwang ) atau penipuan ( bedrog ). Kekhilafan terjadi apabila ada pihak yang merasa dirinya telah khilaf mengenai suatu sebab pokok dalam perjanjian, sifat-sifat objek perjanjian atau dengan siapa ia membuat kontrak tersebut pada awalnya.
Subekti  berpendapat,  kekhilafan  merupakan  alasan  bagi  seseorang  untuk  meminta pembatalan perjanjian (Hanna Arinawati, 2022). Tidak dilakukannya penyuluhan hukum oleh Notaris dapat menyebabkan para pihak tidak mengerti sepenuhnya isi dalam akta yang  dibuatnya  apakah  tidak  bertentangan  dengan  moral  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Masyarakat  Indonesia  sebagai  masyarakat  yang  majemuk memiliki latar belakang  adat  istiadat,  pendidikan, kondisi  geografis dan kondisi  sosial yang  berbeda-beda.  Hal  ini  menyebabkan  tidak  semua  masyarakat  paham  hukum (Salimul Jihad, 2021), oleh karena itu penyuluhan hukum Notaris kepada para penghadap dalam pembuatan akta sangatlah penting.
Selanjutnya  paksaan  dapat  berupa  paksaan  secara  rohani  atau  yang  memaksa kejiwaan  orang.  Misalnya  seseorang  dipaksa  untuk  memberikan  persetujuan  dalam perjanjian jika tidak ia akan diancam dibunuh atau dianiaya. Ancaman disini harus berupa suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Berbeda halnya jika ia diancam akan digugat  di  depan hakim, itu merupakan sebuah hal  yang tidak ditentang  oleh undang- undang  dan  kesusilaan. Adapun  penipuan  terjadi  jika  salah  satu  pihak  dengan  sengaja memberikan informasi yang palsu atau tidak benar disertai rangkaian kebohongan atau tindakan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya agar percaya dan memberikan persetujuannya  dalam  perjanjian.  Pihak  yang  menipu  tersebut  aktif  memberikan keterangan-keterangannya untuk menjerumuskan pihak lawannya.
Oleh  karena  itu,  seseorang  yang  karena  ketidakbebasannya  memberikan persetujuannya  pada  suatu  perjanjian  diberikan  hak  untuk  meminta  pembatalan perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPerdata, akibat hukum dari  perjanjian  yang  dibatalkan  yakni  semua  objek  perjanjian  atau  pihak-pihak  dalam perjanjian tersebut dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian itu dibuat (Hanna Arinawati, 2008).
Adapun akta notaris akan batal demi hukum apabila klausul dalam akta tersebut melanggar  syarat  objektif  perjanjian  berupa  suatu  hal  tertentu  dan  sebab  yang  halal (KUHPerdata,  2008).  Perjanjian  yang  tidak  mengandung  suatu  hal  tertentu  dapat dikatakan  perjanjian  itu  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  isinya  tidak  jelas  ( silent  or unclear ).  Demikian  juga  dengan  perjanjian  yang  tidak  mengandung  sebab  yang  halal, perjanjian  itu  tidak  boleh  dilaksanakan  karena  bertentangan  dengan  hukum  dan kesusilaan. Perjanjian yang batal demi hukum harus dianggap tidak pernah terjadi atau dilakukan.  Hakim  diwajibkan  karena  jabatannya  menetapkan  bahwa  tidak  pernah  ada suatu perjanjian itu, baik perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum ataupun perjanjian yang  dapat  dibatalkan,  pengajuan  gugatannya  hanya  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak dalam perjanjian tersebut (Subekti, 1990).
Terakhir,  perbuatan  melanggar  hukum  ( onrechtmatige  daad )  yang  merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Implikasi hukum terhadap akta autentik yang dibuat  oleh  Notaris  secara  melawan  hukum  menyebabkan  akta  autentik  menjadi  akta dibawah  tangan  dan  akta  tersebut  dapat  dibatalkan  karena  penyalahgunaan  wewenang yang  dilakukan  oleh  Notaris,  dimana  notaris  telah  melanggar  ketentuan  perundang-
undangan  misalnya  akta  yang  dibuat  tidak  sesuai  dengan  fakta  hukum  sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak, maka berakibat pada batalnya otentisitas akta tersebut (Ling Fransiska et al., 2021).
Ketidakterbukaan  Notaris  dalam  memberikan  penyuluhan  hukum  mengenai klausul-klausul  dalam  akta  yang  dibuatnya,  sehingga  salah  satu  klien  atau  penghadap merasa  dirugikan.  Dalam  hal  ini,  perbuatan  Notaris  tersebut  telah  menyalahi wewenangnya dan terhadap keabsahan aktanya dapat dimintakan pembatalan otentisitas aktanya dan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum.
Tindakan Notaris yang merugikan salah satu kliennya dapat berakibat hukum bagi Notaris  yang  bersangkutan.  Sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a UUJN, dalam melaksanakan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan Pasal 85 UUJN, Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a  dapat  dikenaikan  sanksi  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat. Pihak  yang  dirugikan  juga  dapat  menuntut  ganti  kerugian  kepada  Notaris  tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 84 UUJN.
Berbeda  halnya  apabila  kesalahan  materiil  yang  termuat  dalam  akta  autentik bukan disebabkan karena kelalaian dan kesalahan dari Notaris, misalnya adanya tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian akta autentik, dalam hal ini Notaris tidak  dapat  disalahkan  karena  Notaris  telah  membuat  akta  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  karena  Notaris  hanya  bertanggung  jawab terhadap  kebenaran  formil,  tidak  bertanggung  jawab  secara  materiil  terhadap  apa disampaikan oleh para pihak yang menghadap kepadanya untuk membuat akta. Misalnya terkait  kebenaran  identitas. Akan  tetapi,  terhadap  klausul  perjanjian  Notaris  haruslah cermat,  jangan  sampai  akta  tersebut  mengandung  klausul  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan  dan  bertentangan  dengan  syarat  sah  perjanjian  yakni  suatu  hal tertentu dan/atau sebab yang halal karena akan berakibat akta tersebut batal demi hukum.
Dengan demikian, implikasi hukum dari akta autentik yang memiliki kesalahan materiil  dapat  didegradasikan  kekuatan  pembuktiannya  sebagai  akta  dibawah  tangan, dapat  batal  demi  hukum  atau  dapat  dibatalkan  yang  mengakibatkan  perbuatan  hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum.  Namun,  apabila  kesalahan  tersebut  berasal  dari  para  pihak  sendiri  maka  akta tersebut  tidak  kehilangan  otentisitasnya  (tetapi  isi  dan  perbuatan  hukumnya  saja  yang batal.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki  jabatan  kepercayaan,  yang  selain  membuat  akta  autentik,  juga  memiliki kewenangan  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 15 ayat (2) huruf e. Penyuluhan hukum yang efektif oleh
notaris memiliki peran penting dalam memastikan pemahaman para penghadap terhadap akibat hukum dari setiap perbuatan hukum  yang dilakukan, serta mencegah timbulnya sengketa di masa depan. Namun, akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan jika tidak memenuhi syarat formil dan/atau syarat materiil yang  ditetapkan  oleh  UUJN.  Ketidaksesuaian  dengan  syarat  otentisitas  dapat mengakibatkan  akta  tersebut  batal  demi  hukum  atau  dapat  dimintakan  pembatalan, dengan konsekuensi perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tanpa akibat hukum.  Notaris  yang  melanggar  kewenangannya  dapat  dikenai  sanksi  sesuai  Pasal  85 UUJN, dan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian sesuai Pasal 84 UUJN. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan kewenangannya dengan penuh  tanggung  jawab  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  UUJN  guna menjaga otentisitas akta yang dibuatnya.

## BIBLIOGRAFI
Adji, H. (2018). Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: PT Rafika Aditama.
Afifah,  K.  (2017).  "Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." Jurnal Lex Renaissance, 2(1), 147-161.
Amien,  F.  (2012).  "Analisa Yuridis  Mengenai  Kewenangan  Notaris  Untuk  Melakukan Penyuluhan  Hukum  Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
Andarsasmita, K. (2013). Notaris Selayang Pandang. Bandung: Penerbit Alumni.
Arinawati,  H.  (2022).  "Gugatan  Pembatalan  Perjanjian  Oleh  Pihak  Ketiga  Demi Kepentingan  Umum  dalam  Citizen  Lawsuit:  Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan Negeri  Bojonegoro  Nomor  29/PDT.G/2020/PN.BJN."  Skripsi  Sarjana  Hukum Universitas Indonesia.
Darus,  M.  L.  H.  (2014).  Hukum  Notariat  Dan  Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris. Yogyakarta: UIIPress.
Dewi, S., & Diradja, R. M. F. (2019). Panduan Teori dan Praktik Notaris. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Enggarwati, I. D. (2015). "Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 3(5), 1-20.
Fransiska, L., Erni, D., & Latumeten, P. E. (2021). "Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377 K/PDT/2016)." Jurnal Indonesian Notary, 3(2), 340-357.
Fuady,  M.  (2015).  Profesi  Mulia  (Etika  Profesi  Hukum  bagi  Hakim,  Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Harahap,  M.  Y.  (2017).  Hukum  Acara  Perdata:  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hendra, A. (2021). "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru." Jurnal Hukum Kaidah, 3(1), 211-235.
Humana,  L.  (2016).  "Makna  Pemberian  Penyuluhan  Hukum  Oleh  Notaris  Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." Jurnal Hukum dan Humaniora, 1(1), 45-58.

## Copyright holder:
Nama Author (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: