## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 10, No. 1 Juni 2024 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 149-158 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## Evaluasi Kebijakan Pelayanan Sipraja: Studi Kasus di Desa Damarsi, Kabupaten Sidoarjo
Catharina Irene Pesica Kristanto 1* , Ertien Rining Nawangsari 2 1&2 Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Indonesia *Korespondensi: catharinairenepk@gmail.com
***

## ABSTRAK
Pemanfaatan e-government telah diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menghadirkan  inovasi  pelayanan  publik  berbasis android dan website yaitu  SIPRAJA. Layanan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Sidoarjo, dengan prosesnya lebih cepat, mudah, murah, dan memuaskan warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  evaluasi  kebijakan  pada  SIPRAJA  dalam  pelayanan  publik  di  Desa  Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  Teknik  Pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara,  observasi,  dokumentasi, dan  penelusuran  data  online.  Teknik  analisis  data  menggunakan  pengumpulan  data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian, Secara efektivitas,  terjadi  penurunan  penggunaan  SIPRAJA  dan  memiliki  kendala  teknis  seperti kelambatan sistem, kendala pada pendaftaran, dan keterbatasan penggunaan teknologi, yang menyebabkan  belum  tercapainya  efektivitas  optimal.  Efisiensi  pengurusan  administrasi kependudukan terlihat berhasil dikarenakan minimnya upaya yang diperlukan dari perangkat desa dan masyarakatnya. Pemerataan dinyatakan telah berhasil yang dikarenakan terjadinya pemerataan akses, pelayanan, biaya dan manfaat. Responsivitas pada penerapan SIPRAJA terlihat berhasil yang dikarenakan memiliki pelayanan yang responsif dengan interaksi positif antara  pegawai  dengan  masyarakat.  Ketepatan  dinyatakan  berhasil  namun  memerlukan penyesuaian dan perbaikan lebih lanjut.
Kata  kunci: Evaluasi  Kebijakan,  Pelayanan  Publik,  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo (SIPRAJA)

## ABSTRACT
The  utilization  of  e-government  has  been  mandated  by  the  Sidoarjo  District  Government through  the  introduction  of  android-based  and  website-based  public  service  innovations known  as  SIPRAJA.  This  service  is  expected  to  address  the  fundamental  needs  of  the Sidoarjo community, providing a faster, easier, more affordable, and satisfying process. This research  aims  to  evaluate  the  policy  of  SIPRAJA  in  public  services  in  Damarsi  Village, Buduran Sub-district, Sidoarjo District. The study employs a qualitative descriptive approach, utilizing  data  collection  techniques  such  as  interviews,  observations,  documentation,  and online  data  tracking.  Data  analysis  involves  collecting,  condensing,  presenting,  drawing conclusions, and verifying data. The research findings indicate that in terms of effectiveness,
there has been a decrease in SIPRAJA usage due to technical constraints such as system delays,  registration  issues,  and  limitations  in  technology  use,  preventing  optimal effectiveness. Efficiency in population administration management appears successful due to minimal efforts required from village officials and the community. Even distribution is declared successful  because  there  is  uniform  distribution  of  access,  services,  costs,  and  benefits.
Responsiveness  in  SIPRAJA  implementation  appears  successful  due  to  its  responsive service  with  positive  interaction  between  officials  and  the  community.  Accuracy  is  declared successful but requires further adjustments and improvements.
Keywords: Policy Evaluation, Public Services, Sidoarjo People's Service System (SIPRAJA)

## PENDAHULUAN
Pemerintah  memiliki  tugas  sebagai  penyelenggara  layanan  publik  dimana  di  dalamnya  harus mementingkan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian, dalam hal pemerintah yang memiliki tanggung jawab
Citation (APA): Pesica Kristanto, C. I., & Nawangsari, E.  R.  (2024).  Evaluasi  Kebijakan
Pelayanan  Sipraja:  Studi  Kasus  di Desa Damarsi, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu
Sosial , 10 (1),
149 –158. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3211 Email Autors:
catharinairenepk@gmail.com riniwangsari@gmail.com Submitted: 18 Februari, 2024
Accepted: 03 Juni, 2024
Published: 30 Juni, 2024
Copyright  (c)  2024 Catharina  Irene Pesica Kristanto, Ertien Rining Nawangsari
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Catharina Irene Pesica Kristanto, Ertien Rining Nawangsari
terhadap pelayanan publik ini sesuai dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang  Pelayanan  Publik.  Menurut  Syafiie,  (2016)  memaparkan  bahwa  dalam  peningkatan  pelayanan publik dapat mengikuti perkembangan infromasi dan komunikasi sehingga  dapat memberikan solusi atas permasalahan yang berbasis good governance . Maka, dalam pelayanan pemerintah, kepuasan masyarakat akan terpenuhi apabila pemerintah memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Permasalahan  kelembagaan  di  Indonesia  saat  ini  seperti  permasalahan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme menyebabkan kendala dalam pelayanan publik. Tidak terdapat transparansi dan intergritas yang baik  dari  pegawai  menyebabkan  tujuan  yang  diharapkan  tidak  sesuai  dengan  hasil  yang  ada  (Maryam, 2016) dikutip dari (Musaddad, Faizin Ahzani, et al., 2020). Ketersediaan sumber daya manusia, peraturan, alokasi  dana,  serta  sarana  dan  prasarana  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan e- government.
Sehingga adanya penyelenggaraan e-government memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan  invoasi  melalui  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  Hal  ini  diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi. SPBE ini bertujuan  untuk  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang  jujur,  efisien,  terbuka,  dan  dapat dipertanggungjawabkan,  serta  pelayanan  publik  yang  baik  dan  dapat  diandalkan  (Pesisirbaratkab.go.id, n.d.).
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengamanatkan penggunaan e-government melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menuju Smart  City di  Kabupaten  Sidoarjo.  Menurut  Peraturan  Bupati  tersebut,  tujuan  ditetapkan  tata  kelola  TIK adalah  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan. Dilanjutkan dengan Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor 130/4522/438.1.1.1/2020 tentang Pelayanan  dan  Perijinan  Desa  dan  Kecamatan  di  Kabupaten  Sidoarjo,  Untuk  mengatasi  tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memperkenalkan inovasi pelayanan publik berbasis android dan  website melalui  aplikasi  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA).  Aplikasi  SIPRAJA  telah diresmikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Sidoarjo  pada  bulan  Februari  2020,  mencakup  18 kecamatan dan 353 desa atau kelurahan, termasuk Kelurahan Pucanganom. (Sidoarjokab.go.id, 2019).
Layanan yang dapat diurus melalui SIPRAJA memiliki tingkatan tersendiri. Untuk pengurusan tipe A layanan  tingkat  desa  atau  kelurahan  yaitu  pelayanan  pengurusan  surat  kematian,  surat  keterangan kelahiran,  surat  keterangan  biodata  keluarga,    surat  keterangan  tidak  mampu,  surat  keterangan  umum, surat  keterangan  domisili,  dan  surat  permohonan  KUA  (surat  pengantar  KUA).  Untuk  pengurusan  tipe  B layanan tingkat desa dan kecamatan yaitu surat permohonan kartu keluarga (KK), surat permohonan KTP, surat permohonan pindah, surat keterangan umum kecamatan, surat keterangan tidak mampu kecamatan, surat  ijin  keramaian,  waris,  dan waarmeking (pembukuan  atas  akta).  Pada  pengurusan  tipe  C  layanan tingkat  kecamatan  yaitu  layanan  izin  mendirikan  bangunan,  kartu  pencari  kerja  (AK-I),  surat  izin  usaha mikro kecil (IUMK), dan tanda daftar perusahaan usaha mikro. Sedangkan pelayanan untuk tipe D meliputi kepengurusan  ATR/BPN  (Badan  Pertahanan  Nasional),  Bank  Jatim,  BPBD  (Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah),  BPJS  Ketenagakerjaan,  BPPD  (Pajak),  Dinsos  (Dinas  Sosial),  Disnaker  (Dinas
Ketenagarakerjaan),  DISPERINDAG  (Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menegah),  DPMPTSP  (Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu),  Kantor  Imigrasi Kelas 1 Juanda, Kejaksaan Negeri, LHK ( Lingkungan Hidup dan Kehutanan), PDAM, PLN, RSUD Sidoarjo, SAMSAT, dan Telkom. (sipraja.sidoarjokab.go.id/, 2023).
Kelebihan dari Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) adalah kemampuan bagi masyarakat untuk  mencetak  mandiri  surat  yang  telah  ditandatangani  secara  elektronik  oleh  camat  atau  kepala desa/lurah.  Selain  itu,  masyarakat  juga  dapat  secara  langsung  memantau  proses  pengurusan  surat tersebut. Melalui layanan lacak dokumen dalam SIPRAJA, masyarakat dapat memonitor posisi surat yang mereka ajukan melalui ponsel mereka. Apabila surat tersebut telah ditandatangani secara elektronik oleh camat  atau  kepala  desa/lurah,  maka  pemohon  akan  menerima  pemberitahuan  melalui  pesan  elektronik SIPRAJA  dan email SIPRAJA.  Setelah  itu,  pemohon  dapat  mencetak  surat  tersebut  sendiri  di  rumah. (Yulianti, Soesiantoro, and Putri 2022).
Inovasi aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) ini masuk Top 30 Inovasi di Indonesia. Lebih jauh lagi inovasi tersebut dijadikan bahan percontohan di Kabupaten/kota di Jawa Timur. Tentu saja hal  ini  menjadi  pencapaian  bagi  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  melakukan  inovasi  pelayanan  publik (Sidoarjokab.go.id, 2021). Akan tetapi, masih banyaknya masalah pada akses program tersebut berakibat pada mempersulit masyarakat untuk segera mendapatkan pelayanan pembuatan surat yang ingin diurus. Masih terdapat kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui aplikasi tersebut.
Berdasarkan  data  di  atas  masih  adanya  permasalahan  pada  pelayanan  SIPRAJA.  Khususnya  di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran. Peneliti menemukan bahwa masih banyak orang yang tidak tahu dan kesulitan dalam mengakses aplikasi ini. Karena kebanyakan yang mengeluh yaitu pada kalangan dewasa dan  orang  tua  menjadikan  banyak  protes  kepada  perangkat  desa.  Hal  ini  merupakan  tantangan  dalam inovasi  pelayanan  publik  karena  masyarakat  yang  terbiasa  melakukan  pelayanan  secara offline saat  ini masyarakat dituntut untuk bisa menggunakan secara online .
Permasalahan  yang  muncul  selama  pelaksanaan  SIPRAJA  untuk  membantu  masyarakat  dalam pengurusan  administrasi  kependudukan  berkaitan  dengan  sistem  yang  lambat,  ditambah  lagi  dengan menunggu proses approve . Seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibutuhkan cepat yang diperuntukkan  orang  sakit  jika  dibuatkan  melalui  SIPRAJA  akan  membuang  waktu  yang  cukup  lama, karena  SKTM  unruk  orang  sakit  diperlukan  secepatnya.  Permasalahan  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Ali selaku  Kepala  Urusan  TU  &  Umum  (Pengelola  SIPRAJA  di  Desa  Damarsi).  Aplikasi  yang  seharusnya memudahkan tapi pada kenyataannya masih bermasalah dalam hal perizinan administrasi. Masalah seperti ini tentu saja memberatkan bagi warga di Desa Damarsi.
Sehingga  dengan  adanya  aplikasi  ini  masih  lebih  ringkas  penggunaan  pelayanan  secara konvensional. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari pelayanan SIPRAJA, evaluasi dapat dilihat dari kemampuan efektifitas ( effectiveness ), efisiensi ( efficiency ), kecukupan ( adequacy ), perataan ( equity ), responsivitas  ( responsiviness ), dan ketepatan ( appropriateness ) William N. Dunn (2003) dikutip (Nugroho, 2018).
Penelitian ini menarik untuk dibahas karena kualitas pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat mencerminkan penilaian dan pandangan masyarakat terhadap  kinerja  penyelenggara  pelayanan  publik  dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit Penyelenggara  Pelayanan  Publik,  2017.  Namun,  rendahnya  tingkat  kepuasan  masyarakat  menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga penulis mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “Evaluasi Kebijakan Pada Sistem Pelayanan Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  dalam  Pelayanan  Publik  di  Desa  Damarsi,  Kecamatan  Buduran,  Kabupaten Sidoarjo”.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif, menganalisis  dan  mendeskripsikan  rinci  tentang  evaluasi  kebijakan  pada  Sistem  Pelayanan  Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) dalam pelayanan publik di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Fokus  pada  penelitian  ini  yaitu  evaluasi  kebijakan  pada  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA) dalam  Pelayanan  Publik  di  Desa  Damarsi,  Kecamatan  Buduran,  Kabupaten  Sidoarjo.  Berdasarkan  teori yang  dikemukakan  oleh  William  N.  Dunn  (2003)  terdapat  6  fokus  kriterian  evaluasi  yaitu  efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
Sumber  data  merupakan  subjek  dari  mana  data  tersebut  diperoleh  dan  didapatkan.  Menurut (Sugiyono, 2018) menjelaskan sumber data yang diperoleh dapat diperoleh dari berbagai cara dan sumber. Jenis data dan sumber data yang penulis gunakan  adalah  data  primer dan  data sekunder. Sumber  data utama  penelitian  ini  adalah  hasil  wawancara  terhadap  4  (empat)  informan  yaitu  Kepala  Desa  Damarsi, Operator SIPRAJA Desa Damarsi, dan 2 masyarakat pengguna SIPRAJA. Data yang dimasukkan di dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran data online. Menurut Miles dan Huberman  dikutip  oleh  (Sugiyono,  2018)  menjelaskan  bahwa  di  dalam  analisis  data  memiliki  4  (empat) aliran ( flow ) aktivitas yang terjadi bersama-sama yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  tingkat  keberhasilan  suatu  program  ataupun kebijakan  yang  telah  diimplementasikan.  Evaluasi  ini  bertujuan  untuk  menilai  sejauh  mana  kebijakan tersebut  mencapai  tujuan  awalnya.  Untuk  menilai  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  SIPRAJA,  peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan teori evaluasi William N. Dunn (2003) dikutip  (Nugroho, 2018) yang terdapat 6 (enam) kriteria sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

## Efektivitas
Efektivitas suatu kebijakan terkait erat dengan hasil dari penerapan SIPRAJA apakah sesuai dengan tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Keberhasilan  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  dapat  dilihat melalui  kesesuaian  konsep  dengan  realitas  di  lapangan,  sehingga  memungkinkan  SIPRAJA  untuk berfungsi dengan  baik. Menurut  William N. Dunn, (2018) efektivitas berkaitan  dengan apakah hasil yang diinginkan  telah  tercapai.  Efektivitas  dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  dua  kajian  yaitu  sejauh  mana  tujuan
kebijakan  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  tercapai  dan  pencapaian  hasil  yang  diinginkan melalui aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA)
Berdasarkan hasil penelitian, yaitu penerapan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Damarsi  belum  efektif.  Hal  ini  tergambar  dari  penurunan  penggunaan  SIPRAJA  dalam  pengurusan administrasi  kependudukan,  Meskipun  tujuannya  adalah  memudahkan  masyarakat  dalam  pengurusan administrasi kependudukan tanpa harus mendatangi kantor Desa Damarsi, namun masih terdapat kendala yang mempengaruhi penggunaan aplikasi ini. Kendala tersebut yakni mengenai teknis seperti kelambatan sistem, kendala pendaftaran masyarakat sebagai pengguna baru, juga keterbatasan penggunaan teknologi pada masyarakat, ini menjadi bukti dari belum efektifnya aplikasi ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Novi sebagai pengguna Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA), sebagai berikut:
“SIPRAJA  ini  membantu  sekali  sebetule  mbak,  adanya  SIPRAJA  ini  juga  memungkinkan  seluruh masyarakat Desa Damarsi dimudahkan dalam menggunakan aplikasi ini. Ngurus-ngurus administrasi juga bisa mudah toh mbak. Tapi mbak, pengalaman saya beberapa kali loading lama gitu mbak, seperti ini mbak loadingnya (menunjukkan gambar loading) waktu itu saya screenshot buat bukti ke kantor Desa kalau saya tidak bisa mengakses SIPRAJA karna sisteme itu mbak. Wes pokok e setelah tau loading lama itu saya ke kantor  Desa  Damarsi  karna  saya  nggak  tau  harus  gimana  lagi.”  (Hasil  Wawancara  27  Oktober  2023). Meskipun demikian masyarakat masih melihat SIPRAJA sebagai alat bantu yang membantu dalam proses administrasi kependudukannya.
Untuk  lebih  mengetahui  apakah  SIPRAJA  telah  berjalan  efektif  atau  sebaliknya,  peneliti  juga mengumpulkan  data  sekunder  berupa  data  jumlah  penggunaan  SIPRAJA  yang  telah  melakukan pengurusan administrasi kependudukan melalui SIPRAJA mulai tahun 2021 hingga 2023 (s.d 11-11-2023) di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

## Tabel: I Jumlah Penggunaan SIPRAJA Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan
No. Tahun Total 1. 2021 395 2. 2022 121 3. 2023 (11-11-2023) 145
Sumber: Kantor Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo (Oktober, 2023)
Dari  tabel  I.  diatas  dapat  diketahui  jumlah  penggunaan  SIPRAJA  dalam  pengurusan  administrasi kependudukan  di  Desa  Damarsi  selama  tiga  tahun  terakhir  mengalami  penurunan.  Terlihat  pada  tahun 2021, terdapat jumlah penggunaan SIPRAJA sebanyak 395, yang menunjukkan tingkat penggunaan yang relatif tinggi. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022, di mana jumlah penggunaan menurun drastis menjadi 121. Terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2023, dengan jumlah penggunaan SIPRAJA menjadi  145.  Jumlah  penggunaan  SIPRAJA dari  tahun  2021,  2022,  dan  2023  dapat  disimpulkan  bahwa penerapan SIPRAJA belum berjalan secara efektif yang dikarenakan penurunan minat masyarakat dalam menggunakan SIPRAJA tersebut.

## Efisiensi
Menurut  William  N.  Dunn,  (2018)  berkenaan  dengan  seberapa  usaha  yang  diperlukan  untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam penerapan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). Efisiensi dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  dua  kajian  yaitu  upaya  yang  dilakukan  oleh  implementor  dalam mensukseskan  aplikasi  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  dan  strategi  yang  dilakukan  untuk mencapai hasil yang diinginkan Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA).
Berdasarkan  hasil penelitian, yaitu  penerapan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo  (SIPRAJA) telah berjalan efisien. Upaya dilakukan untuk kesuksesan aplikasi dan strategi yang diterapkan dalam mencapai hasil yang diinginkan menunjukkan  efisiensi dalam pengelolaan  administrasi kependudukan desa. Hal ini tercermin  dari  minimnya  upaya  yang  diperlukan  dari  perangkat,  serta  kemudahan  yang  dirasakan  oleh masyarakat  dalam  pengurusan  administrasi  kependudukan  tanpa  mendatangi  langsung  kantor  desa. Efisiensi tersebut dapat diamati dari penggunaan waktu yang lebih efektif, di mana masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak untuk urusan administrasi kependudukan. Efisiensi tersebut juga terlihat pada pengurangan beban kerja perangkat desa yang tidak membutuhkan banyak pengumpulan dokumen fisik  serta  tidak  membutuhkan  pengelolaan  dokumen  secara  manual  karena  seluruh  dokumen  telah otomatis masuk dalam sistem.
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Miftahul  Anwaruddin  selaku  Lurah  di  Desa  Damarsi,  sebagai berikut:
“Aplikasi SIPRAJA sudah menunjukkan efisiensi dalam hal waktu. Seperti  dulu, proses administrasi manual tanpa SIPRAJA akan memakan waktu yang  banyak mbak. Dengan SIPRAJA, masyarakat dapat mengurus sendiri suratnya secara online dan dirumah masing-masing, ini juga menghemat waktu mereka, dan mengurangi kepadatan di kantor desa”. (Hasil Wawancara 27 Oktober 2023)

## Kecukupan
Menurut  William  N.  Dunn,  (2018)  kecukupan  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  pencapaian  hasil yang  diinginkan  untuk  memecahkan  masalah.  Kecukupan  dalam  penerapan  Sistem  Pelayanan  Rakyat Sidoarjo  (SIPRAJA)memiliki  kaitan  sejauh  mana  pencapaian  hasil  yang  diinginkan  untuk  memecahkan masalah.  Kecukupan  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  tiga  kajian,  yaitu  akses  atau  menu  yang  ada dalam aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA), selain itu pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah melalui aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA), dan Fasilitas yang diberikan dalam pelayanan SIPRAJA.
Berdasarkan  hasil  penelitian ,  yaitu  penerapan  SIPRAJA  telah  cukup  memecahkan  permasalahan mengenai  kebutuhan  masyarakat  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  masyarakat.  SIPRAJA menyediakan beragam menu dan kemudahan akses bagi masyarakat. Adanya keberagaman tipe layanan memberikan  pilihan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  individu,  meningkatkan  fleksibilitas  pengguna. Penerapan SIPRAJA telah mencapai hasil yang diinginkan dengan peningkatan efisiensi dalam pengurusan administrasi  kependudukan,  juga  mencukupi  kebutuhan  administrasi  masyarakat  dengan  penghematan waktu  dan  tenaga  dalam  mengurus  administrasi  dari  rumah  melalui  aplikasi  SIPRAJA.  Hal  ini  juga diperjelas  oleh  Bapak  Ali  selaku  Kepala  Urusan  TU  &  Umum  (Pengelola  SIPRAJA  di  Desa  Damarsi), sebagai berikut:
Catharina Irene Pesica Kristanto, Ertien Rining Nawangsari
“SIPRAJA ini mbak dia ada tingkatannya ada tipe A, tipe B, tipe C dan tipe D. masyarakat bisa akses menu-menu di aplikasi itu mbak. Nanti setelah log-in ke aplikasi, masyarakat bisa memilih kira-kira layanan administrasi mana yang bisa mereka pilih sesuai sama kebutuhannya mbak”. (Hasil Wawancara 27 Oktober 2023)  Ketersediaan  fasilitas,  seperti  bantuan  fisik  dari  perangkat  desa  yang  menunjukkan  dukungan terhadap penggunaan SIPRAJA. Hal ini dapat membantu dalam meminimalkan kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

## Pemerataan
Sasaran dari kajian fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah manfaat biaya didistribusikan secara  merata  di  antara  kelompok  yang  berbeda  dalam  aplikasi  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Damarsi. Menurut William N. Dunn, (2018) pemerataan berhubungan dengan manfaat yang  diberikan  terdistribusikan  dengan  merata  kepada  kelompok-kelompok  yang  berbeda.  Hal  ini  untuk memastikan  bahwa  setiap  individu  atau  kelompok  masyarakat  memiliki  kesempatan  secara  merata  atau memiliki kesempatan yang sama  untuk mengakses sumber  daya, layanan dan  peluang yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan dan kemajuan. Pada penelitian ini pemerataan dapat dilihat  dari tiga kajian yaitu Akses aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) kepada masyarakat di Desa Damarsi, selanjutnya  Pelayanan  pegawai  tidak  membedakan  status  sosial  masyarakat,  serta  biaya  dan  manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
Berdasarkan  hasil  penelitian, yaitu  penerapan  SIPRAJA  di  Desa  Damarsi  telah  memperlihatkan usaha nyata dalam mencapai pemerataan akses, pelayanan tanpa perbedaan status, dan distribusi biaya serta  manfaat  yang  merata  bagi  masyarakat.  Pernyataan  masyarakat  yang  menunjukkan  program  ini berhasil  menciptakan  lingkungan  pelayanan  publik  yang  adil.  Sehingga  keberhasilan  pemerataan  ini mendukung pencapaian SIPRAJA dengan menciptakan lingkungan pelayanan publik yang adil, setara dan merata. Hal ini dipertegas kembali oleh Bapak Miftahul Anwaruddin selaku Lurah di Desa Damarsi, sebagai berikut:
“Langkah penting supaya akses aplikasi ini dengan memberikan sosialiasi dan memberikan panduan kepada masyarakat tentang cara menggunakan aplikasi ini. Dengan ini kami berupaya memastikan bahwa semua  lapisan  masyarakat,  baik  yang  sudah  terbiasa  dengan  tekonologi  maupun  yang  masih  belum terbiasa  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mengakses  SIPRAJA”.  (Hasil  Wawancara  27  Oktober 2023)

## Responsivitas
Menurut  William  N.  Dunn,  (2018)  responsivitas  mengacu  pada  hasil  layanan  yang  memuaskan kebutuhan,  prefensi,  atau  nilai  kelompok  tertentu.  Responsivitas  dapat  dilihat  dari  adanya  tanggapan sasaran kebijakan atas penerapan suatu kebijakan. kepuasan masyarakat dengan layanan yang diberikan, baik dalam memenuhi kebutuhan administrasi maupun dalam interaksi dengan perangkat desa. Selain itu, tersedia  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  penggunaan  SIPRAJA  oleh  masyarakat,  sehingga masyarakat  merasa  nyaman  dalam  mengurus  administrasinya,  penerapan  Sistem  Pelayanan  Rakyat Sidoarjo  (SIPRAJA)  di  Desa  Damarsi  menunjukkan  responsivitas  yang  baik  terhadap  kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  hasil penelitian, yaitu  penerapan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo  (SIPRAJA) telah memuaskan  kebutuhan  administratif  masyarakat.  Hal  ini  juga  dikarenakan  interaksi  baik  antara  pegawai dan masyarakat, dengan pegawai memberikan panduan dan solusi dengan sabar terhadap masalah teknis yang  mungkin  dihadapi  oleh  pengguna  SIPRAJA.  selanjutnya,  dikarenakan  fasilitas  dan  bantuan  teknis yang disediakan di kantor desa juga dianggap mendukung kenyamanan masyarakat dalam menggunakan SIPRAJA.  Bantuan link khusus  untuk  masyarakat  yang  memiliki  akun  SIPRAJA  menunjukkan  adanya upaya  untuk  meningkatkan  aksesibilitas,  sehingga  lebih  banyak  orang  dapat  memanfaatkan  layanan tersebut. Meskipun terdapat beberapa kendala yang disadari, langkah-langkah yang diambil oleh perangkat desa telah menciptakan lingkungan layanan yang responsif. Ditambahkan kembali oleh Ibu Dwiky sebagai pengguna Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA), sebagai berikut:
“Saya sangat nyaman dengan semua pelayanan yang diberikan. Ketelitian dalam permasalahannya yang  ada  itu  mbak  sangat  memberikan  solusi.  Kesabaran  dari  kendala-kendala  yang  ada,  membantu memahami pengguanaan aplikasi. Saya kira juga dengan adanya masukan-masukan sudah bisa menjadi nilai  baik  untuk  membangun  tingkatan  layanan  dan  perkembangan  aplikasi  kedepannya”.  (Hasil Wawancara 27 Oktober 2023). Hal ini membuktikan bahwa SIPRAJA berhasil memenuhi  kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan administrasinya.

## Ketepatan
Menurut  William  N.  Dunn,  (2018)  ketepatan  berhubungan  dengan  hasil  atau  tujuan  yang  diingkan benar-benar  berguna.  Ketepatan  dapat  dilihat  dari  kesesuaian  antara  harapan  tujuan  dengan  hasil  yang diperoleh  dari  pelaksanaan  program  adalah  indikator  keberhasilan  program  tersebut.  Ketepatan  dalam penelitian  ini  memiliki  4  kajian  yaitu  ketepatan  dalam  pelayanan  aplikasi  SIPRAJA, kesesuaian  prosedur dalam  aplikasi  SIPRAJA,  pelayanan  publik  melalui  SIPRAJA  bermanfaat,  bernilai,  dan  berguna  bagi masyarakat di Desa Damarsi, dan terakhir yaitu kendala dalam pelayanan kepada masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian terkait  penerapan  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  di Desa Damarsi ini sudah tepat, namun masih memerlukan penyesuaian dan perbaikan. Secara keseluruhan aplikasi  ini  telah  memberikan  pelayanan  yang  tepat  dalam  memenuhi  kebutuhan  administrasi kependudukan  masyarakat.  Proses  pengurusan  administrasi  melalui  SIPRAJA  dianggap  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Prosedur-prosedur  yang  ada  di  dalam  aplikasi  dinilai  mudah  diikuti,  memberikan panduan  yang  jelas,  dan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Penerapan  SIPRAJA  di  Desa Damarsi dinilai membawa perubahan positif dalam pelayanan publik. Aplikasi ini memiliki proses otomatis dalam pengurusan dokumennya, juga memberikan layanan yang lebih cepat, dan dianggap bernilai serta bermanfaat  bagi  masyarakat.  Meskipun  demikian,  terdapat  kendala  seperti  sebagian  masyarakat, khususnya  yang  masih  kurang  tebiasa  dengan  teknologi,  mengalami  kesulitan  dalam  mengadaptasi pengurusan administrasi secara online . Hal ini juga dikatakan kembali oleh Ibu Dwiky sebagai pengguna Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA), sebagai berikut:
“Bener  mbak,  aplikasi  ini  bermanfaat  sekali.  Sebelumnya  kadang  ada  kesalahan  dalam  data  atau dokumen  yang  tidak  dilengkapi,  tapi  sekarang  ada  SIPRAJA  lihat  langsung  syarat  apa  saja  yang  harus dipenuhi  dan  membuat  pengurusan  tidak  terhambat”.  (Hasil  Wawancara  27  Oktober  2023).  Maka,
Peningkatan  pemahaman  dan  sosialisasi  terus  diperlakukan  untuk  memastikan  partisipasi  maksimal  dari seluruh lapisan masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  peneliti  uraikan  diatas  mengenai evaluasi  kebijakan  pada  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  dalam  pelayanan  publik  di  Desa Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, yang diukur berdasarkan enam kriteria evaluasi, maka dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  Sistem  Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  di  Desa  Damarsi, Secara efektivitas, terjadi penurunan penggunaan SIPRAJA dan memiliki kendala teknis seperti kelambatan sistem,  kendala  pada  pendaftaran,  dan  keterbatasan  penggunaan  teknologi,  yang  menyebabkan  belum tercapainya  efektivitas  optimal.  Meski  demikian,  efisiensi  pengurusan  administrasi  kependudukan  terlihat berhasil  dikarenakan  minimnya  upaya  yang  diperlukan  dari  perangkat  desa  dan  masyarakatnya,  seperti proses  pengurusan  administrasi  lebih  efisien,  menghemat  waktu,  dan  tenaga.  Selanjutnya  pada pemerataan  dinyatakan  telah  berhasil  yang  dikarenakan  terjadinya  pemerataan  akses,  pelayanan,  biaya dan manfaat seperti memiliki panduan teknologi yang mudah dimengerti, dan pelayanan yang  adil tanpa membedakan  status  sosial  masyarakat.  Responsivitas  pada  penerapan  SIPRAJA  terlihat  berhasil  yang dikarenakan  memiliki  pelayanan  yang  responsif  dengan  interaksi  positif  antara  pegawai  dengan masyarakat.  Seperti,  solusi  terhadap  masalah  teknis,  panduan  yang  diberikan  jelas,  dan  ketersediaan sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Terakhir,  ketepatan  dinyatakan  berhasil  namun  memerlukan penyesuaian dan perbaikan lebih lanjut yang dikarenakan aplikasi SIPRAJA telah memberikan pelayanan administrasi  yang  tepat  dan  sesuai  dalam  memenuhi  kebutuhan  administrasi  kependudukan  masyarakat dengan  prosedur  mudah  diikuti  namun  masih  memerlukan  penyesuaian  yang  dikarenakan  adaptasi masyarakat terhadap teknologi yang masih perlu ditingkatkan.
Saran  penelitian  adalah  terkait  kendala  yang  dialami  oleh  masyarakat  pengguna  SIPRAJA,  dan perangkat di Desa Damarsi perlu melakukan maintanance dan pengembangan sistem SIPRAJA, selain itu, Perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Desa Damarsi mengenai pengenalan SIPRAJA  dan  cara  penggunaannya  dengan  mengadakan  pertemuan  terutama  kepada  masyarakat  yang memang  belum  beradaptasi  pada  kemajuan  teknologi  untuk  memotivasi  partisipasi  masyarakat  di  Desa Damarsi. hal ini juga  dapat didukung dengan pembuatan tutorial melalui video yang dapat dilihat secara langsung  dengan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat.  Saran  lain  yakni  masyarakat  pengguna  Sistem Pelayanan  Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA)  di  Desa  Damarsi,  diharapkan  dapat  mempelajari  dan  memahami penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) dengan membaca cara menggunakan aplikasi tersebut yang tertera pada papan informasi,  serta memanfaatkan semua menu layanan yang  disediakan oleh SIPRAJA sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn, W. (2018). Public Policy Analysis (6th ed.). Routledge.
Musaddad, A. A., Ahzani, W. K. F., Susilowati, M., & Arif, L. (2020). Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat SIdoarjo  (SIPRAJA)  Sebagai  Inovasi  Pelayanan  Publik. Jurnal  Syntax  Transformation , 1 (6),  206– 213.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Menuju Smart City Di Kabupaten Sidoarjo., (2018).
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2018).
Pesisirbaratkab.go.id.  (n.d.). Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) . https://pesisirbaratkab.go.id/spbe/tentang, diakses 22 Oktober 2023.
Sidoarjokab.go.id.  (2019).  Bupati  Sidoarjo  Launching  “SIPRAJA”  Layanan  Online  Android  Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Sidoarjokab.Go.Id. diakses 11 Agustus 2022.
Sidoarjokab.go.id.  (2021).  Masuk  Top  30,  Inovasi  SiPraja  Sidoarjo  Bakal  Direplikasi  ke  Seluruh  Jatim. Sidoarjokab.Go.Id.https://www.sidoarjokab.go.id/masuk-top-30-inovasi-sipraja-sidoarjo-bakal- direplikasi-ke-seluruh-jatim. Diakses 11 Agustus 2022.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . CV Alfabeta.
Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor 130/4522/438.1.1.1/2020 tentang Pelayanan dan Perijinan Desa serta Kecamatan di Kabupaten SidoarjoKabupaten Sidoarjo, (2020).
Syafiie, I. K. (2016). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (10th ed.). PT Bumi Aksara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (2009).
Yulianti,  T.,  Soesiantoro,  A.,  &  Putri,  S.  S.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Publik  Melalui  Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Di Desa Tambak Sumur. Seminar Nasional 2022 “Transformasi Digital Dalam  Upaya  Peningkatan  Perekonomian  Pasca  Pandemi,”  1.  https://conference.untag- sby.ac.id/index.php/snhs/article/download/1076/537/1821

## PROFIL SINGKAT
Penulis  lahir  di  Mojokerto,  11  April  2000.  Saat  ini  penulis  sedang  menyelesaikan  pendidikan  S1  di Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa  Timur,  Program  Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mengikuti beberapa organisasi di Kampus juga menjadi salah satu wakil ketua  dalam  organisasi  keagamaan,  dan  beberapa  kegiatan  kepanitiaan  yang  diadakan,  karena  saya senang  berpartisipasi  aktif  dalam  seluruh  kegiatan  apapun  dan  pekerjaan  apapun  yang  membuat  saya memiliki  pengalaman  baru  dan  dapat  mengembangkan  keterampilan  kepemimpinan  saya,  kerjasama  tim dan  kemampuan  komunikasi.  Selain  pengalaman  organisasi,  saya  memiliki  pengalaman  magang  dan pengalaman pekerjaan sesuai dengan yang saya peroleh di bangku kuliah, maupun yang tidak sesuai yang mengharuskan saya mengembangkan kemampuan saya dengan adaptasi diri dalam hal baru.