## EKSISTENSI BATAS USIA MINIMAL 19 TAHUN BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
Dewi Khusna Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : dewikhusna@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  dibawah  umur  bagaimanapun  juga  akan  menghadapi  berbagai persoalan didalamnya. Persoalan-persoalan seperti itu mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Hal  ini disebabkan daya  nalar  mereka  yang  belum kearah  itu, karena salah  satu  faktor  penyebab  timbulnya  persoalan-persoalan  itu  adalah  kepribadian yang  belum  matang.  Dengan  kepribadian  yang  belum  matang  itu  maka  mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab baik sebagai suami maupun istri, belum siap  menghadapi  permasalahan  keluarga,  baik  permasalahan  berhubungan  suami istri  maupun  permasalahan  ekonomi  keluarga  yang  mana  akan  berpengaruh terhadap perkembangan anaknya.
Kata kunci: usia, perkawinan, dampak, urgensi, hukum

## Abstract
Underage marriages however  will  face various problems in  them. Problems like that may not have been realized beforehand. This is due to the reasoning power of those  who  have  not  headed  that  way,  because  one  of  the  factors  causing  these problems is the immature personality. With their immature personalities, they are not  ready  to  accept  responsibility  either  as  husband  or  wife,  not  ready  to  face family problems, both problems related to husband and wife and family economic problems which will affect the development of their children.
Keywords: age, marriage, impact, urgency, law

## PENDAHULUAN
Terjadi  perubahana  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  berekeluarga  atau melangsungkan  perkawinan.  Dalam  Sidang  Paripurna  DPR  Senin  16  September 2019  menyetujui  Perubahan  Terbatas  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Perubahan-perubahan  penting  yang  dilakukan  atas  pasal  7  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  tersebut  diantaranya  adalah  menaikkan  batas  umur  minimal perkawinan  yang  sama  bagi  perempuan  dan  laki-laki  menjadi  usia  19  tahun. Perubahan  pasal  7  ini  juga  memberikan  aturan  pengecualian  jika  perkawinan dibawah umur harus dilakukan maka pengecualian harus dilengkapi dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup.
Peristiwa  itu  menunjukkan,  bahwa  pemerintah    secara  resmi  mengesahkan Undang-Undang  No  16  Tahun  2019  sebagai  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  seperti  yang  diamanatkan  Mahkamah Konstitusi  (MK).  UU  Perkawinan  yang  baru  mengubah  batas  minimal  menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan  perempuan 16 tahun
Pernikahan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia.  Ia  bahkan  menjadi  kebutuhan  dasar  bagi  setiap  manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih  dari  itu,  menyalahi  fitrahnya.  Sebab  Allah  swt.,  telah  menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan  bahwa  pernikahan  merupakan  sunnahnya.  Karena  itu  mereka  yang melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunnah beliau. 1
Pernikahan  menjadi  media  bagi  kehidupan  seseorang,  mempertemukan seorang  laki-laki  dan  perempuan  untuk  membentuk  sebuah  kehidupan  yang  baru. Dua  orang  yang  telah  mampu  dan  siap  untuk  membangun  sebuah  keluarga  yang diinginkan, yang akan menghasilkan generasi-ge0nerasi berikutnya.
Pada  hakekatnya  pernikahan  itu  melibatkan  keluarga  kedua  belah  pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan pernikahan itu adalah  pasangan  suami  istri  tersebut.  Gelombang  kehidupan  suami  istri  dalam kehidupan  berumah  tangga  memang  sangat  dinamis.  Tak  satupun  keluarga  yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa  berubah.  Kemampuan  sebuah  keluarga  dalam  mengahadapi  persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri. 2

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  usaha  secara  ilmiah  untuk  mengetahui  atau  mempelajari fakta-fakta yang baru dapat diartikan sebagai penyaluran rasa ingin tahu. Penelitian pada  dasarnya  adalah  suatu  kegiatan  terencana  dilakukan  dengan  metode  ilmiah bertujuan  untuk  mendapatkan  data  baru  guna  membuktikan  kebenaran  atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada 3 .
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya.  Kecuali  itu maka  juga  diadakan  pemeriksaan  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan. 4
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empirik,  suatu penelitian yang terfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku di masyarakat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis sosiologis artinya  adalah    mengidentifikasikan  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai institusi sosial  yang riil  dan  fungsional dalam  sistem kehidupan  yang  mempola. 5 Teknik  pengambilan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Adapun  Teknik  analisis  datanya  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif.
1 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memenuhi Dunia Pernikahan, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005). hal. 18
2 Ibid, , hal. 16-17 3 .  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 2
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2, Jakarta: Universitas Indonesia,),  hal, 986
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Citra, 1994), hal. 17.

## PEMBAHASAN
Idealisme Perkawinan Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan n  menetapkan  definisi perkawinan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  tujuan  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Secara yuridis menurut Undang-Undang  Perkawinan  barulah  ada  perkawinan  apabila  dilakukan  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita,  berarti  perkawinan  sama  dengan  perikatan ( Verbindtenis ). 6 Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  di atas,  dapat  diuraikan  bahwa  sendi-sendi  dan  unsur-unsur  utama  dari  perkawinan adalah :
a. Perkawinan  merupakan  persekutuan  hidup  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita.  Artinya,  Undang-Undang  Perkawinan  menutup kemungkinan  dilangsungkannya  perkawinan  antara  orang-orang  yang berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan,  yang  mengatur  mengenai  Larangan  Perkawinan,  tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
b. Perkawinan  harus  dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang- perundang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Keabsahan  perkawinan  hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
c. Perkawinan  mempunyai  hubungan  erat  dengan  agama.  Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.
7
Hukum  Islam  memberikan  pengertian  perkawinan  sebagai  suatu  akad  atau perikatan  untuk  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  lelaki  dan  perempuan dalam  rangka  mewujudkan  kebahagiaan  hidup  keluarga  yang  diliputi  rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. 8
Apabila  pengertian  perkawinan  di  atas  dibandingkan  dengan  perkawinan yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  ada  perbedaan yang  prinsipil.  Lain  halnya  dengan  KUHPerdata,  sebab  KUHPerdata  tidak mengenal definisi perkawinan. 9
Pasal  26  KUHPerdata  menyimpulkan,  bahwa  undang-undang  hanya memandang  perkawinan  dalam  hubungan-hubungan  perdata.  Hal  yang  sama,  juga dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  HOCI  ( Huwelijks  Ordonnantie  Christen  Indonesiers ), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan undang-undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja 10 . Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilakukan dihadapan seorang Pegawai Catatan Sipil. 11
6 Hilman  Hadikusumo, Hukum  Perkawinan  Indonesia, (Bandung:  Mandar  Maju,  1990), hal. 7.
7 Ibid , hal. 123.
8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978), hal. 11.
9 Mulyadi, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  (Semarang  :  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, 1997), hal. 7.
10 Ibid , hal. 8.
11 H. F.A. Voolmar, Pengantar Studi Hukum Perdata , (Jakarta : Rajawali, 1983), hal. 50.
Beberapa  ahli  hukum  telah  memberikan  defenisi  tentang  perkawinan. Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  peraturan  yang  digunkan  untuk  mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan. 12 Perkawinan adalah suatu  hidup  bersama  dari  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang memenuhi  syarat-syarat  yang  termasukdalam  peraturan  tersebut. 13 Perkawinan adalah  persatuan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam  hukum  keluarga. 14 Sedangkan  R.  Subekti  memberikan  batasan  tentang  perkawinan  sebagai  pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama. 15 Dengan melihat pendapat para sarjana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa  para  ahli  memandang  perkawinan  itu  merupakan  perjanjian  untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 16

## Urgensi Batas Usia Perkawinan
Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikhis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan  sebelum  mengambil  keputusan  mengenai  kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka  tidak  akan  mampu  mengelola  emosi  yang  muncul  sehingga  sering  tanpa pertimbangan  yang  matang,  mereka  memutuskan  untuk  mengakhiri  kehidupan rumah tangga mereka.
Dalam  pernikahan  dikenal  adanya  dispensasi  nikah  untuk  pernikahan  bagi calon  mempelai  pria  dan  atau  wanita  yang  belum  cukup  usia  melangsungkan pernikahan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang  masih  di  bawah  umur  ke  Pengadilan  Agama  di  daerah  tempat  tinggal pemohon.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penulis  cukup  prihatin  dengan  kondisi keluarga-keluarga  muda  bangsa  Indonesia.  Sebab,  sebetulnya  merekalah  yang nantinya akan  melahirkan generasi-generasi  yang cerdas dan  berkualitas. Generasi itulah  nanti  yang  akan  menjadikan  Indonesia  yang  lebih  baik.  Namun  jika  hal  itu terjadi  maka  tentulah  harapan  yang  diinginkan  tidak  dapat  terwujud.  Bagaimana mereka  melahirkan  generasi-generasi  yang  lebih  baik,  jika  kehidupan  mereka sendiri tidak harmonis, seperti adanya perceraian, nikah lagi, dan sebagainya.
Melihat  fenomena  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  sebetulnya  mereka yang  pada  umumnya  belum  matang,  tidak  cukup  siap  untuk  memasuki  dunia pernikahan.  Mereka  pada  umumnya  nikah  pada  usia  yang  relatif  muda  dan pemikiran yang masih sulit untuk berfikir lebih dewasa.
Tujuan perkawianan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut. Oleh karena itu salah satu kompetensinya yaitu dari faktor usia yang matang, seperti di ketahui bahwa dalam aturan  hukum  di  Indonesia  umur  yang  belum  matang  dapat  di  katakana  sebagi status  anak  yang  seharusnya,  pemerintah,  masyarakat,  dan  keluarga  adalah penyumbang  terbesar  bagi  proses  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  menuju masa  depan  yang  lebih  baik,  harus  dipahami  bahwa  komunitas  anak  merupakan
12 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Bandung, Sumur, 1974), hal.
13 Loc.Cit.
14 Ali Afandi, Op. Cit., hal. 98 15 R. Soebekti, Op. Cit., hal. 23 16 Mulyadi, Op. Cit , hal. 9.
kekuatan  terdepan  yang  tak  terpisahkan  dengan  eksistensi  dan  masa  depan  suatu Negara,  itu  kewajiban  kita  bersama  untuk  memberikan  perhatian  penuh  kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar generasi yang berkualitas  dapat  tercipta  dengan  baik  kedepannya.  Seperti  halnya  urusan kematangan  urusan  perkawinan  di  Indonesia  telah  diatur  dengan  baik  tentang batasan  usia  setiap  orang  baik  perempuan  maupun  laki-laki  untuk  melakukan perkawinan, akan tetapi di masyarakat baik di pedesaaan maupun perkotaan masih banyak kita jumpai pernikahan yang tidak sesuai dengan umur matang yang diatur di negara kita.
Fenomena  perkawinan  di  bawah  umur  masih  sangat  tinggi.  Hal  tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya  terjadi  di  pedesaan  tetapi  juga  kota-kota  besar  di  Indonesia.  Fenomena pernikahan  usia  muda  ini  tampaknya  merupakan  “mode”  yang  terulang.  Dahulu, pernikahan  usia  muda  dianggap  lumrah.  Tahun  berganti,  makin  banyak  yang menentang  pernikahan  usia  muda  namun  fenomena  ini  kembali  lagi.  Jika  dahulu orang  tua  ingin  agar  anaknya  menikah  muda  dengan  berbagai  alasan,  maka  kini tidak sedikit remaja sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang ingin menikah muda.
Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah umurini dianggap sebagai  jalan  keluar  untuk  menghindari  seks  bebas.  Ada  juga  yang  melakukannya karena  terpaksa  dan  karena  hamil  di  luar  nikah.  Pendapat  tersebut  mungkin  ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Oleh  karena  itu  perlu  adanya  kesadaran  bagi  masyarakat  untuk  lebih mengoptimalkan  kehidupan  yang  baik  yang  selaras  dengan  aturan  yang  ada  di negara  Indonesia,  agar  terciptanya  keteraturan  hidup  bermasyarakat  yang  baik. Selain itu dalam syariat perkawinan dalam hukum  islam bahwa diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dan generasi yang akan datang.Tentunya hal ini pula yang  seharusnya  menjadi  bahan  pertimbangan  dari  seorang  laki-laki  ataupun perempuan  untuk  memilih  perkawinan  yang  mapan,  Sehingga  keturunan  yang dihasilkan  adalah  generasi  yang  dapat  memberikan  perkembangan  hidup  yang selaras  baik  untuk  negara  ataupun  agama  dan  keluarga  yang  dibina  sehingga tercipta  keluarga  yang  bahaagia  yang  penuh  dengan  ketenangan  hidup  dan  rasa kasih sayang. Oleh karena perkawinan haruslah menjadi pertimbangan yang matang sebelum  memutuskan  untuk  menikah  agar  tidak  terjadi  perkawinan  yang  tidak sesuai  dari  tujuan  dasar  perkawinan  itu  sendiri.  Salah  satu  pertimbangan  tersebut adalah kematangan usia.
Perkawinan  di  bawah  umur  sangat  rentan  ditimpa  masalah  karena  tingkat pengendalian  emosi  belum  stabil.  Dalam  sebuah  perkawinan  akan  dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah  perkawinan  tidak  dipandang  sebagai  kesiapan  materi  belaka,  tetapi  juga kesiapan  mental  dan  kedewasaan  untuk  mengarunginya.  Biasanya  kondisi  dimana pasangan  yang  tidak  sanggup  menyelesaikan  serta  menanggulangi  permasalahan yang  terjadi  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah  lainnya  yang  dapat  mengarah pada perceraian keluarga, Sehingga banyaknya perkawinan di bawah umur ini juga berbanding  lurus  dengan  tingginya  angka  perceraian.  Banyaknya  kasus  perceraian
ini  merupakan  dampak  dari  mudanya  usia  pasangan  bercerai  ketika  memutuskan untuk  menikah.  Namun  dalam  alasan  perceraian  tentu  saja  bukan  karena  alasan menikah  muda,  melainkan  masalah  ekonomi  dan  sebagainya,  tetapi  masalah tersebut  tentu  saja  sebagai  dampak  dari  perkawinan  yang  dilakukan  tanpa kematangan diri dari segala aspek. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah  yang  terlalu  ringkas  dan  kurang  pertimbangan  demi  efisiensi  waktu sehingga bukan menyelesaikan masalah tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya.  Masalah  demi  masalah  tersebut  yang  akan  menambah  daftar  tentang banyaknya dampak- dampak negatif yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu.
Contoh kasus  yang sering di  lihat adalah kawin  muda karena keterlanjuran hubungan  seks  akibatnya  terpaksa  dikawinkan  karena  telanjur  hamil  dan  orangtua tidak  memberi  pilihan  pada  anak  itu  selain  menikah  dengan  sang  pacar  padahal sebenarnya  tidak  ingin  menikah,  tetapi  juga  tidak  ingin  mengugurkan  kandungan. Kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena di kota-kota besar. Hal ini juga akan mengakibatkan penolakan dari keluarga karena malu. Selain itu, fenomena menikah di usia muda ini akan beruntut pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi, risiko penyakit menular seks (PMS), serta perilaku a-sosial lainnya dan juga tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari “budaya kebablasan” ini.
Persoalan perkawinan anak-anak ( child bride ) ini sebenarnya telah ditentang oleh  organisasi  perempuan  di  tanah  air  sejak  80  tahun  yang  lalu.  Seorang perempuan dari organisasi Putri Indonesia pada tahun 1928 di Kongres Perempuan, menyatakan  bahwa  masalah  perkawinan  anak-anak  merupakan  penyebab kemunduran perempuan di tanah air dan perlu perhatian yang besar. Ia mengatakan bahwa  hatinya  sangat  sedih  bila  melihat  murid-murid  perempuan  yang  baru berumur 11 atau 12 tahun dikeluarkan dari sekolah sebab hendak dinikahkan. Selain itu  di  Indonesia  ini  juga  terdapat  adat  dari  daerah  setempat  yang  melegalkan perkawinan yang masih tidak mencupi usia produktif perkawinan, dan adapula yang terjadi  karena  pergaulan  yang  tidak  terkontrol  oleh  masyarakat.  Dan  di  daerah tertentu  salah  satu  pemicu  perkawinan  di  bawah  umuradalah  faktor  ekonomi dimana  ketika  sang  anak  telah  lulus  sekolah  dasar  ataupun  menengah  terkadang orang  tua  kesusahan  untuk  mendapatkan  uang  untuk  7  keperluan  kelanjutan pendidikan  anak,  sehingga  beberapa  orang  tua  mengambil  jalan  pintas  yang menurut  mereka  sebagai  salah  satu  penyelesaian  yaitu  menikahkan  anak  tersebut agar  kewajiban  mereka  terlepas  dan  mengalihkan  sepenuhnya  tanggung  jawab kepada pasangan dari anak tersebut.
Sesuai  dengan  kenyataan-kenyataan  tersebut,  mendorong  suatu  analisa untuk mengkaji problem usia perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang. Dari hasil  penelitian  penlulis  pada    tahun  2018/2019  telah  didapatkan  198  seratus sembilan  puluh  delapan  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Kota  Malang  dalam perkara  Permohonan    Dispensasi  yang  menggunakan  dalil  bahwa  karena  usia  dari anak Para Pemohon Dispensasi belum  mencapai  usia dewasa. Yang mana masing- masing  perkara  memiliki  kasus  posisi  yang  berbeda  dengan  perkara-perkara lainnya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  diperoleh  gambaran  yang  lebih  komprehensif mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim dalam memeriksa dan  menetapkan Permohonan Dispensasi  Kawin  yang  menggunakan dalil  dan/atau bukti tentang usia perkawinan yang berbeda-beda
Berdasarkan  kasus  yang  terkait  dengan  perceraian  yang  menikah  di  usia mudah,  peneliti  menemukan  beberapa  kasus  yang  terkait  dengan  hal  ini  di Pengadilan Agama Malang yaitu dapat dilihat pada tabel 17 . Tabel 6 Daftar Perceraian pasangan dispensasi kawin
No. Perkara Umur Pihak-pihak ketika menikah Tahun Pernikahan Tahun Perceraian Alasan Perceraian 2312/Pdt.G/2 019/PA.Mlg Pria: 24 tahun Wanita: 16 tahun 2017 2019 - Tidak memberi nafkah - Sering keluar malam
- Tidak bertanggung jawab terhadap keluarga 0834/Pdt.G/2 019/PA.Mlg Pria: 26 tahun Wanita: 15 tahun 2018 2019 - Istri tidak menghargai suami - Isteri tidak menjalankan kewajibannya 2201/Pdt.G/2 019/PA.Mlg Pria: 23 tahun Wanita: 17 tahun 2018 2019 - Istri tidak menghargai suami - Isteri tidak menjalankan kewajibannya 2267/Pdt.G/2019/PA. Mlg Pria: 23 tahun Wanita: 16 tahun 2018 2019 - Isteri tidak patuh kepada suami - Isteri tidak perhatian kepada suami 1711/Pdt.G/2019/PA. Mlg Pria: 30 tahun Wanita: 17 tahun 2018 2019 - Suami selingkuh - Suami tidakkerasan dirumah mertua - Tidak bertanggung jawab 1683/Pdt.G/2019/PA. Mlg Pria: 21 tahun Wanita: 18 tahun 2017 2019 - pemabuk - tidak bertanggung jawab 1788/Pdt.G/2019/PA. Mlg Pria: 20 tahun Wanita: 18 tahun 2017 2019 - Isteri selingkuh - Isteri tidak kerasan dirumah suami 2035/Pdt.G/2019/PA. Mlg Pria: 28 tahun Wanita: 18 tahun 2018 2019 - Isteri tidak kerasan dirumah suami - Isteri tidak patuh kepada suami 1908/Pdt.G/2019/PA. Mlg Pria: 21 tahun Wanita: 18 tahun 2017 2019 - Isteri selingkuh - Isteri tidak kerasan dirumah suami
Data-data  yang  ditemukan  oleh  peneliti  di  atas  menunjukkan  bahwa perceraian  akibat  menikah  di  usia  muda  memang  cukup  banyak  terjadi.  Mereka rata-rata  bercerai  karena  beberapa  alasan-alasan  perceraian  pada  umumnya.  Data alasan perceraian yang peneliti temukan paling banyak ialah mereka bercerai karena sering terjadi perselisihan diakibatkan tidak adanya kecocokan di antara keduanya, hingga akhirnya mereka meninggalkan salah satu pihak.
Bebeberapa  kasus  perceraian  yang  diterima  di  Pengadilan  Agama  Malang, memang  menunjukkan  kasus  perceraian  yang  dahulunya  mengajukan  dispensasi nikah atau dalam hal ini mereka menikah di usia muda. Majelis hakim mengabulkan disensasi  nikah  mereka  dikarenakan  beberapa  alasan  tertentu,  dengan  selalu mempertimbangkan  maslahah  mursalahnya.  Namun  jika  terjadi  perceraian  maka majelis hakim tetap akan memproses kasus tersebut.
Proses  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Malang  yang  dahulunya mengajukan  dispensasi  nikah,  majelis  hakim  akan  melihat  bagaiamana  alasan- alasan perceraian tersebut. Dan berdasarkan data-data yang ditemukan oleh peneliti di Pengadilan Agama tidak ada yang menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah menikah  di  usia  muda.  Majelis  hakim  mengatakan  data-data  yang  menjadi  alasan perceraian di usia muda itu biasa terjadi, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga  terjadi  di  usia  yang  telah  matang.  Proses  perceraiannya  pun  sama  dengan perceraian yang biasa pada umumnya.
Menurut  hakim  Drs.  H.  ISNANDAR,  SH,MH.,  bahwa  alasan  hakim mengabulkan perceraiannya karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga  dan  sudah  tidak  saling  menyayangi.  Sehingga  para  hakim  menilai  bahwa rumah  tangga  kedua  belah  pihak  sudah  tidak  ada  harapan  untuk  dipersatukan kembali karena rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan cukup  sulit untuk  dirukunkan  kembali,  meskipun  para  hakim  telah  melakukan  mediasi  atau memberikan nasehat akibat-akibat yang terjadi setelah adanya perceraian.

## PENUTUP
Pembatasan  usia  perkawinan  bagi  warga  Negara  yang  akan  menikah  pada prinsipnya  dimaksudkan  orang  yang  akan  menikah  diharapkan  orang  sudah memiliki  kematangan  berfikir,  kematangan  psikologis  dan  kekuatan  fisik  yang memadai.  Keuntungan  lainnya  yang  dapat  diperoleh  dengan  kemungkinan keretakan  rumah  tangga  yang  berakhir  dengan  perceraian  dapat  terhindar,  karena pasangan  tersebut  memiliki  kesadaran  dan  pengertian  yang  lebih  matang  tentang tujuan  dari  perkawinan  yang  menekankan  pada  aspek  kebahagiaan  lahir  batin. Meskipun demikian dalam hal khusus tertentu, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan  penyimpangannya  dalam  Pasal  7  ayat  2,  dengan  adanya  dispensasi dari  pengadilan  agama  bagi  yang  belum  mencapai  usia  tersebut.  Pada  dasarnya perkawinan dibawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan ini dilakukan untuk menutup aib mereka dan agar anak yang dikandung mempunyai status  yang  jelas.  Selain  itu  juga  karena  faktor  masyarakat  yang  masih  berpikiran sempit.  Disebagian  masyarakat,  banyak  yang  berpikiran  bahwa  usia  tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya mereka belum mempunyai kesiapan lahir dan batin.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Ahmad  Azhar  Basyir,  1978, Hukum  Perkawinan  Islam ,  Yogyakarta  :  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Andi  Syamsu  Alam,  2005, Usia  Ideal  Memenuhi  Dunia  Pernikahan ,
Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. H. F.A. Voolmar, 1983, Pengantar Studi Hukum Perdata , Jakarta : Rajawali.
Hilman  Hadikusumo,  1990, Hukum  Perkawinan  Indonesia, Bandung:  Mandar Maju.
Mulyadi,  1997, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Semarang  :  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro.
Ronny Hanitijo Soemitro,  1994, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Citra.
Soerjono  Soekanto,  1998, Pengantar  Penelitian  Hukum, Cetakan  2,  Jakarta:  Universitas Indonesia
Wirjono Prodjodikoro, 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia , Bandung: Sumur.