Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12245-12255 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Pendelegasian Wewenang Dari Dokter Kepada Perawat
Ratna Astri Andhini 1 ✉ , Suhendro 2 , Indra Afrita 3
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: astri.andhini@gmail.com 1 ✉ ,

## Abstrak
Sebaran  dokter  di  Indonesia  dapat  dikatakan  belum  merata  di  setiap  daerah.  Keadaan tersebut menjadi permasalahan tersendiri. Dalam upaya meningkatkan dejarat kesehatan warga  negara  maka  pelayanan  kesehatan  tetap  harus  dilakukan,  dimana  dalam pelaksanaannya  pelimpahan  wewenang  dari  dokter  kepada  tenaga  Kesehatan  misalnya seperti perawat. Kurangnya pengetahuan tenaga medis dan kesehatan terkait aspek hukum dari  pendelegasian  wewenang  rentan  menimbulkan  konflik  baik  antar  dokter  perawat maupun dengan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum dari pendelegasian wewenang antara tenaga medis dan tenaga Kesehatan, khususnya dalam hal ini antara dokter dan perawat. penelitian ini merupakan penelitan juridis normatif dengan sumber data dari bahan hukum primer seperti perundangan, dan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelimpahan wewenang adalah bentuk perikatan dimana kedua belah pihak wajib memenuhi prestasi. Dalam pelimpahan wewenang  yang  bersifat  mandat,  pemberi  wewenang  masih  memiliki  tanggung  jawab selama penerima mandat tidak mencederai perjanjian. Namun, penerima juga dituntut untuk mencapai prestasi, seperti menyelesaikan tugas sesuai batas kompetensinya.
Kata Kunci: Legalitas, Pendelegasian Wewenang, Dokter, Perawat.
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita

## Abstract
The distribution of doctors in Indonesia can be said to be uneven in every region. This situation is a problem in itself. In an effort to improve the health status of citizens, health services must still be carried out, where in its implementation there is often a delegation of authority from delegation of authority from doctors to health workers such as nurses. The lack of knowledge of medical and health personnel regarding the legal aspects of the delegation of authority is prone to causing conflicts both between doctors and nurses and with patients. The purpose of this research is to understand the legal implications of agreements between medical personnel and health workers, especially in this case between doctors and nurses. This research is a normative juridical research with data sources from primary legal materials such as legislation, and secondary legal materials such as journals and books. The results of this study are that delegation of authority is a form of engagement where both parties are required to fulfill achievements. In the delegation of authority that is mandated, the giver of authority  still  has  responsibility  as  long  as  the  recipient  of  the  mandate  does  not  violate  the agreement. However, recipients are also required to achieve achievements, such as completing tasks according to their competency limits.
Keywords : Legality, Delegation of Authority, Doctors, Nurses.

## PENDAHULUAN
Kesehariannya seorang dokter menjalankan praktik di dunia kedokteran seringkali berkolaborasi  dengan tenaga  kesehatan lainnya. Setiap  orang memiliki hak  untuk  sehat secara jasmani serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik yang disebut Hak dasar manusia. Kesehatan adalah cita-cita bangsa Indonesia yang termasuk salah satu unsur penilaian kesejahteraan warga negara Indonesia yang harus diwujudkan, dikarenakan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang prioritas dan utama yang mendasar bagi manusia  (Yana  Sylvana  et  al.,  2021).  Hubungan  dokter  dan  perawat  dalam menyelenggarakan upaya kesehatan tidak hanya terjadi  di lingkungan rumah sakit saja, tetapi juga dapat terjadi diluar lingkungan rumah sakit seperti klinik, puskesmas dan fasilitas pelayanan  kesehatan  lainnya.  Seorang  dokter  dalam  melaksanakan  tugasnya membutuhkan bantuan dari perawat, begitu juga dengan perawat tanpa adanya instruksi dari dokter seorang perawat tidak dapat melakukan tindakan diluar kewenangannya secara mandiri. Dalam hal ini bisa dikatakan hubungan yang terbentuk antara dokter dan perawat dengan pasien secara tidak langsung melahirkan hak dan kewajiban antar pihak.
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
Dalam memberikan pelayanan kesehatan akan terjadi pelimpahan wewenang atau pendelegasian wewenang antara dokter dengan perawat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelimpahan wewenang tersebut tidak dapat dipisahkan dari fungsi keperawatan. Perawat dalam peran keperawatan (independen) memiliki tanggung jawab independen berdasarkan otoritas  bawaan  mereka  (Adilla  Meytiara  Intan  et  al.,  2022).   Jika  seorang  perawat melaksanakan tindakan diluar dari kewenangannya atau tanpa adanya pendelegasian dari dokter, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawabnya dan dapat merugikan perawat. Pendelegasian wewenang sendiri dikatakan sebagai pelimpahan dari  dokter  kepada  perawat  untuk  melaksanakan  tugas  medis  tertentu.  Hal  tersebut tertuang dalam pasal 65 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan telah diatur juga dalam pasal 29 ayat 1 huruf e Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  (Ayih  Sutarih, 2018).
Beberapa  contoh  kasus  yang  kelalaian  yang  dilakukan  perawat  terkait pendelegasian dalam pemberian pelayanan kesehatan seperti kesalahan pemberian obat, kesalahan  pemberian  infus,  kesalahan  dalam  pemberian  transfusi  darah,  dan  lain sebagainya. Kesalahan yang dilakukan perawat dalam tindakan medis diluar pendelegasian wewenang juga dapat terjadi seperti melakukan tindakan sirkumsisi.
Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memegang peranan sangat penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Khususnya di rumah sakit atau layanan medis, perawat juga merupakan tenaga medis terdepan, untuk membantu dokter dalam melakukan tindakan medis (M. Fakih, 2013). Banyaknya jumlah pasien, keterbatasan jumlah tenaga  medis  dan  waktu  pelayanan  oleh  tenaga  medis  mengakibatkan  terjadinya pendelegasian tindakan antara dokter dan perawat atau bahkan menimbulkan situasi yang mengharuskan  seorang  perawat  melakukan  tindakan  pengobatan  atau  tindakan  medis yang  bukan wewenangnya. Berdasarkan  pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dijelaskan bahwa seorang perawat hanya dapat melakukan tindakan medis berdasarkan permintaan tertulis oleh dokter (Yuliana Merdekawati B, 2013). Untuk itu seorang perawat harus memahami
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
tentang  batasan  dan  kompetensi  yang  dapat  dilakukannya.  Atas  dasar  latar  belakang masalah  tersebut,  jurnal  ini  akan  mengkaji  tentang  Analisis  Yuridis  Terhadap  Legalitas Pendelegasian Wewenang Dari Dokter Kepada Perawat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum,  terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) . Pada dasarnya, globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan  permasalahan  baru  yang  harus  dijawab,  dipecahkan  dalam  upaya  memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggungjawab  Hukum  Atas  Kelalaian  Perawat  Terhadap  Mandat  Atau  Delegasi Wewenang Dari Dokter
Hubungan antara dokter dan perawat seringkali menimbulkan masalah dalam pemberian pelayanan  medis.  Padahal,  seorang  perawat  melakukan  tindakan  sesuai  arahan  dokter. Instruksi yang diberikan oleh dokter kepada perawat mengakibatkan terjadinya pelimpahan
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
wewenang atau pendelegasian. Dalam pemberian asuhan keperawatan, seorang perawat memiliki  tugas  atau  kewajiban  menerima  pelimpahan  wewenang  yang  diberikan  oleh dokter atau berdasarkan oleh program pemerintah, hal ini diatur dalam pasal 29 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019. Pelimpahan wewenang sendiri harus diberikan secara tertulis  oleh  dokter  atau  pemerintah  (dalam  bentuk  surat  tugas).  Untuk  itu  perlu pemahaman tentang wewenang ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  dijelaskan tentang kewenangan sendiri  memiliki dua sifat yaitu:
a. Kewenangan  atributif  adalah  kewenangan  yang  melekat  langsung  berdasarkan undang-undang. Kewenangan pada dokter diatur dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sedangkan pada perawat diatur dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.
b. Kewenangan non-atributif adalah kewenangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kewenangan atau kompetensi yang lebih tinggi  kepada seseorang yang memiliki kewenangan atau kompetensi yang lebih rendah yang bersifat sementara. Kewenangan  ini  dibagi  menjadi  dua  jenis  dan  dijelaskan  sesuai  dengan  pasal  32 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yaitu
1) Mandat  adalah  pelimpahan  wewenang  yang  diberikan  oleh  tenaga  medis kepada  perawat  untuk  melakukan  tindakan  medis  dibawah  pengawasan tenaga  medis  yang  melimpahkan  wewenang,  tanpa  menghilangkan tanggung jawab hukum dari dokter. Mandat ini dapat dilimpahkan kepada semua jenis perawat. Contoh mandat yang dilimpahkan seperti menjahit luka, memberikan  terapi  parenteral  dan  tindakan  medis  lainnya  sesuai  dengan kompetensi perawat.
2) Delegasi  adalah  pelimpahan  wewenang  (delegatif)  diberikan  oleh  tenaga medis  kepada  perawat  denagn  disertai  pelimpahan  tanggung  jawab. Pendelegasian  ini  diberikan  kepada  perawat  profesi  atau  perawat  vokassi terlatih.  Contoh  delegasi  seperti  memasang  infus,  menyuntikkan  obat, imunisasi  dasar,  dan  tindakan  medis  lainnya  sesuai  dengan  kompetensi perawat.
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
Jenis tindakan medis lainnya dalam pelimpahan wewenang secara mandat atau delegasi ditetapkan oleh pemimpin rumah sakit yang tertuang dalam standar prosedur operasional (SOP) atau yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk surat tugas.
Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya tentang wewenang, dijelaskan bahwa terdapat beberapa syarat delegasi sebagai berikut:
a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan  sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
b. Delegasi  harus  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Artinya delegasi  hanya  dimungkinkan  jika  ada  ketentuan  terhadap  hal  tersebut  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Delegasi  tidak  kepada  bawahan.  Artinya,  dalam  hubungan  hierarki  kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
d. Delegasi harus disertai keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenang.
e. Delegasi disertai instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang.
Pendelegasian wewenang dari dokter kepada perawat sendiri harus mempertimbangkan beberapa  hal,  diantaranya  kompetensi  perawat  yang  didelegasikan,  pengalaman  dan evaluasi pelaksanaan wewenang yang didelegasikan. Berdasarkan UU Praktik Kedokteran, seluruh catatan pasien dan tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien harus dicatat di dalam rekam medik, dimana rekam medik sendiri wajib diisi oleh dokter. Menurut Manual Rekam  Medis  yang  diterbitkan  oleh  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (KKI)  tahun  2006, pencatatan  direkam  medik  tindakan  yang  dilakukan  oleh  selain  dokter  dengan pendelegasian  dibuat  secara  tertulis  didalam  rekam  medik.    Pada  pasal  37  ayat  (d)  UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang keparawatan juga mengatakan bahwa asuhan keperawatan yang  dilakukan    didokumentasikan  sesuai  dengan  standar.  Dalam  Permenkes  Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal  23  Ayat  (1)  dijelaskan  juga  bahwa  dokter  atau  dokter  gigi  dapat  memberikan pelimpahan  tindakan  kedokteran  kepada  perawat,  bidan  dan  tenaga  kesehatan  lainnya wajib dilakukan secara tertulis.
Menurut  pasal  35  UU  Nomor  38  Tahun  2014  Tentang  Keperawatan  dijelaskan  bahwa seorang  perawat  dapat  melakukan  pendelegasian  tindakan  medis  dalam  keadaan  tidak tersedianya tenaga medis disuatu wilayah yang dijelaskan dalam bentuk surat tugas oleh
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
pemerintah dan dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan.
Pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan diatur dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 65, yaitu:
a. Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis dalam melakukan pelayanan medis.
b. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.
c. Pelimpahan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dilakukan dengan ketentuan:
1) Penerima pelimpahan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan Tindakan yang dilimpahkan.
2) Pemberi limpahan wewenang melakukan pengawasan.
3) Tindakan yang dilakukan orang yang melaksanakan tetap merupakan tanggung jawab pemberi kewenangan.
4) Pengambilan keputusan merupakan tugas dari pemberi wewenang.
Menurut (Amir & Purnama, 2021), adapun dalam hal pelimpahan wewenang yang dilakukan dokter kepada perawat atau profesi perawat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Dokter  yang  memutuskan  dalam  melakukan  penegakan  diagnosa, penentuan  terapi  serta  penentuan  indikasi.  Pengambilan  keputusan  oleh dokter tidak dapat dilimpahkan.
b. Pelimpahan tindakan medis hanya dapat dilakukan jika dokter tersebut sudah yakin  bahwa  perawat  yang  menerima  pelimpahan  itu  sudah  mampu melaksanakan tugas dengan baik.
c. Pelimpahan wewenang itu harus dilakukan secara tertulis termassuk instruksi yang  jelas  mengenai  pelaksanaannya,  bagaimana  bertindak  jika  timbul komplikasi dan sebagainya.
d. Dalam pelaksanaannya pelimpahan secara mandat harus ada bimbingan dan pengawasan secara medis.
e. Penolakan pelimpahan dapat dilakukan jika yang dilimpahkan merasa tidak mampu melakukan tindakan medis tersebut.
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
Apabila  suatu  pelimpahan  wewenang  tindakan  medik  dari  dokter  kepada  perawat dilaksanakan sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  maka hal ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan maksimal dan bermutu dan mengakibatkan terlindunginya dokter ataupun perawat oleh hukum.
2. Akibat Hukum Atas Tanggungjawab Kelalaian Perawat Terhadap Mandat Atau Delegasi Wewenang Dari Dokter
Dalam pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat haruslah sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pelimpahan  wewenang  ini  dilakukan  secara tertulis, hal ini tentunga memiliki kekuatan dalam hukum. Pelimpahan wewenang tersebut ditulis  dalam rekam medik dan  dapat  dijadikan sebagai alat  bukti yang sah.  Sedangkan pelimpahan wewenang secara lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah.
Jika  terjadi  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelimpahan  wewenang  baik  yang  diberikan secara delegasi ataupun mandat, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada seorang individu  saja,  diperlukan  pemeriksaan  dan  penelurusan  terhadap  rekam  medis  untuk menilai  kesalahan  yang  terjadi.  Apakah  tindakan  yang  dilakukan  sesuai  dengan  standar operasional,  standar  keperawatan  dan  standar  profesi  serta  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Tanggung jawab perawat dalam melakukan suatu tindakan medis tentunya  sesuai  peran,  kewajiban,  kompetensi  dan  kode  etik  keperawatan.  Jika  terjadi kesalahan atau kelalaian maka dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum.
Pertanggung  jawaban  hukum  kepada  seorang  perawat  dapat  dilihat  berdasarkan  tiga bentuk pembidangan hukum, yaitu:

## A) Pertanggung jawaban hukum perdata
Gugatan  keperdataan  terhadap  perawat  bersumber  pada  dua  bentuk  yakni  perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata dan  perbuatan  wanprestasi  (contractual  liability)  sesuai  dengan  pasal  1239  KUHPerdata. Pertanggung jawaban dinilai berdasarkan 4 prinsip yakni:
1)Pertanggungjawaban langsung dan mandiri (personal liability) sesuai dengan Pasal 1365 dan  Pasal  1366  KUHPerdata.  Seorang  perawat  yang  melakukan  kesalahan  dalam menjalankan fungsi independennya  yang mengakibatkan kerugian pada pasien  maka ia wajib  memikul  tanggung  jawabya  secara  mandiri.  Seorang  perawat  dapat  diminta pertanggungjawaban apabila memenuhi empat unsur yakni:
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
a) Perbuatan itu melanggar hukum
b) Ada kesalahan
c) Pasien harus mengalami kerugian
d) Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
Sesuai  dengan  yurisprudensi,  suatu  perbuatan  dikatakan  melanggar  hukum  hukum apabila:
a) Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
b) Perbuatan itu melanggar hak orang lain
c) Perbuatan itu melanggar kaedah tata susila
d) Perbuatan  itu  bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian  serta sikap  hati-hati  yang  seharusnya  dimiliki  sesorang  dalam  pergaulan dengan  sesame  warga  masyarakat  atau  terhadap  harta  benda  orang lain.
Jika pasien atau keluarga pasien merasa dirugikan atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, maka dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
b. Pertanggungjawaban dengan asas respondeat superior atau vicarious liability atau let’s the master answer  sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata. Sebagai bagian dari tim maupun orang  yang  bekerja  dibawah  perintah  dokter/rumahsakit,  maka  perawat  akan  bersama- sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien.
c.   Pertanggungjawaban dengan asas zaakwarneming berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdata. Dalam hal ini konsep  pertanggungjawaban terjadi pada kondisi melakukan  pertolongan darurat, dimana tidak ada orang lain yang berkompeten untuk itu, tertuang dalam Pasal 10 Permenkes No. 148 Tahun 2010.
Gugatan  berdasarkan  wanprestassi  seorang  perawat  akan  dimintai  pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu:
a) Tidak mengerjakan kewajiban sama sekali
b) Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat
c) Mengerjakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya
d) Mengerjakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan
Apabila  seorang  perawat  terbukti  memenuhi  unsur  wanprestasi,  maka  pertanggung
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
jawaban itu akan dipikul langsung oleh perawat yang bersangkutan sesuai personal liability.

## 2) Pertanggung jawaban hukum pidana
Seorang perawat dapat diminta pertanggungjawaban hukum pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur,  antara  lain:  suatu  perbuatan  yan  bersifat  melawan  hukum,  mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) seperti yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP, 340 KUHP atau karena kealpaan (culpa) yang dimana terdapat pada Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP.

## 3) Pertanggung jawaban hukum administratif
Pelanggaran  administratif  dapat  dijatuhkan  sanksi  administratif  apabila  perawat  dalam melaksanakan tindakan keperawatannya tidak memiliki surat izin praktik dan surat tanda registrasi  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  Tenaga  Kesehatan  tahun  2014. Bentuk sanksi administratif yang diberikan berupa teguran  secara lisan, teguran tertulis, denda administratif dan pencabutan izin.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tanggung  jawab pelimpahan wewenang dari dokter dan perawatan diatur dalam pasal 29 dan pasal 37 Undang- undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019. Pelimpahan wewenang sendiri harus diberikan secara tertulis sesuai Permenkes Nomor  2052/Menkes/Per/X/2011  tentang  izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran, dalam  Pasal  23  Ayat  (1).  Dalam  pelimpahan  wewenang  harus  dipahami  apakah  termasuk delegasi  atau  mandat.  Apabila  dalam  melaksanakan  pelimpahan  wewenang  yang  diberikan oleh dokter kepada perawat dapat diminta pertanggung jawabannya, dikarenakan pelimpahan ini tertulis dalam rekam medik. Bentuk pertanggungjawaaban dapat berupa perdata, pidana dan administratif.
Copyright@ Ratna Astri Andhini, Suhendro, Indra Afrita
DAFTAR PUSTAKA
Adilla Meytiara Intan, Wahyu Andrianto, & Rizky Muthiarani. (2022). Pelimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter kepada Perawat Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi Kasus Putusan No. 1167/Pid.B/2010/PN.Sda). SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 8(1), 30.
Ayih Sutarih. (2018). Sinkronisasi Pengaturan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Kepada Perawat Untuk Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. Hermeneutika.
Erwin Muslimin,  Deden  Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek  Negatif  dan  Positif  Dampak  Globalisasi  Dalam  Pendidikan  Islam. Jurnal  Dirosah Islamiyah, 4(1), 60.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Kencana.
M.  Fakih.  (2013).  KEDUDUKAN  HUKUM  TENAGA  KEPERAWATAN  DEPENDEN  DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK. Yustisia, 2(2), 132.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, & Imam Haryanto. (2021). LEGAL DELEGASI (PELIMPAHAN WEWENANG MEDIS) DOKTER KEPADA PERAWAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM.
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, , 1(12), 1633.
Yuliana Merdekawati B. (2013). Tanggung Jawab Pidana Perawat Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Media Neliti.