## JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA
Vol.6 No.1, Februari 2021, pp. 83-90 ISSN: 2597-7156 (Online),2502-7786 (Print) http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI
 83
Literatur Riview Tentang Faktor Penyebab Klaim Tidak Layak Bayar BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Tahun 2020
Oktamianiza 1 , Rahmadhani 2 , Yulfa Yulia³, Helmi Mazra Putri 4 1,2,3,4 Program Studi D-3 Rekam Medis, STIKes Dharma Landbouw Padang
Article Info ABSTRAK Article history: Received Jan 12, 2021 Revised Feb 15, 2021 Accepted Feb 23, 2021 Health service costs that are claimed by health care facilities to BPJS are  set  based  on  the  provisions  that  have  been  formulated  by  the Ministry of  Health as standardization of health service costs at INA-
CBG rates. During the verification process by the BPJS  verifier, the Ministry of  Health still found several claims that were returned, one of  which  was  the  claim  that  was  not  feasible.  Therefore,  the researcher is interested in further examining the factors that cause the claim  that  BPJS  health  is  not  eligible  to  pay  at  the  hospital.  The results  showed  that  the  appropriateness  of  the  administrative participation  was  an  average  of  66%,  the  suitability  of  medical service  administration  was  25%,  the  accuracy  of  disease  diagnosis was  75%,  the  primary  diagnosis  was  88%,  the  accuracy  of  the secondary  diagnosis  was  88%,  the  accuracy  of  the  diagnosis  code was  55%  correct.  In  this  study,  it  can  be  concluded  that  the administrative  completeness  of  the  BPJS  Health  claim  requirements in  the  hospital  is  still  incomplete,  due  to  differences  in  perceptions between  internal  verifiers  and  external  verifiers,  lack  of  knowledge and  responsibility  of  health  service  workers  on  the  importance  of filling in complete, accurate and reliable medical record files. So the researchers  suggest  that  there  is  periodic  socialization  to  equalize perceptions about  policies  and  standards  in  the  payment  process  for health  care  costs.  Besides  that,  health  service  officers  who  take  an active  role  in  filling  out  medical  record  files  in  order  to  apply  the rules  that  have  been  set,  so  that  problems  related  to  claims  that  are not worth paying can be minimized so that health services as well.
Keywords:
BPJS Claims INA-CBGs Verifier This is an open access article under the CC BY-SA license.
Corresponding Author:
Oktamianiza, Program Studi D-3 Rekam Medis , STIKes Dharma Landbouw Padang, Jl. Jhoni Anwar No. 29 Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Email: oktamianiza@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Rumah  sakit  sebagai  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  harus  dapatmemberikan pelayanan  yang  paripurna  dengan  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan  dan gawat  darurat  (Permenkes  No.  3,  2020).  Rekam  Medis  sebagai  dukumen  pasien  yang berisikan  semua  pelayanan  kesehatan  yang  telah  diberikan  tenaga  kesehatan  harus  dapat terpelihara dan terisi dengan benar dan lengkap (Permenkes, 2013). Pengian rekam  medis
84
menjadi salah satu indikator dalam menilai mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien, rekam  medis  dibuat  dan  dilengkapi  setelah  pasien  menerima  pelayanan  agar  data  yang dicatat  lengkap  dan  terisi  pada  kolom  yang  telah  disediakan,  setiap  pencatatan  rekam medis  harus  disertai  nama  dan  tanda  tangan  petugas  pelayanan  kesehatan  hal  ini mempermudah  pertanggungjawaban  atas  pencatatan.  Apabila  terjadi  pembetulan  maka dapat  dilakukan  dengan  pencoretan  tanpa  menghilangkan  catatan  yang  dibetulkan  dan dibubuhi paraf (Permenkes RI, No. 269/Menkes/Per/III/2008).
Upaya  yang  disepakati  seluruh  pemangku  kepentingan  untuk  dijalankan  oleh  BPJS kesehatan  adalah  melakukan  penerapan  model  pembayaran  prospektif  (Juknis  Verfikasi Klaim,  2014).  Pada  saat  ini  proses  verifikasi  oleh  verifikator  BPJS  masih  ditemukan beberapa  klaim  yang  dikembalikan  yaitu  klaim  yang  tidak  purifikasi,  klaim  yang  tidak sesuai dan klaim yang tidak layak. Klaim tidak layak bayar menjadi bahan perbaikan untuk diusulkan kembali agar dapat dilakukan penggatian biaya oleh BPJS.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Tri  Wahyuni,  faktor  penyebab  klaim  BPJS  tidak  layak adalah  Man  (SDM)  petugas  medis  yaitu  dokter  dan  petugas  rekam  medis  atau  petugas grouping.  Money  (uang)  yang  dapat  menyebabkan  terjadi  kerugian  baik  bagi  pasien maupun bagi rumah sakit, misalnya  tarif rumah sakit Rp. 35.715.961 dan tarif INA-CBGs senilai  38.474.600,  berarti  terdapat  perbedaan  dari  tarif  yang  telah  ditetapkan.  Material (bahan),  terdapatnya  perbedaan  obat-obatan,  pemberian  jasa  dokter  serta  barang  medis habis pakai  yang tidak sesuai dengan aturan BPJS, misalnya  pemberian paket obat  kronis sejumlah  86  kasus,  sedangkan  klaim  yang  dilakukan  sebanyak  109  kasus.  Market  yaitu petugas  yang  berperan  dalam  mengajukan  klaim  tidak  mengikuti  aturan  pelayanan sehingga  akan  berdampak  pada  pembiayaan  pelayanan  kesehatan  rumah  sakit  (Wahyuni, 2015).
Sedangkan  menurut  penelitian Vera Otifa di Layanan Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Prof  Dr  Soerojo  Magelang  tahun  2016,  Faktor  penyebab  klaim  tidak  layak  diantaranya Komunikasi  pimpinan,  sikap  dokter,  sikap  verifikator  BPJS  Kesehatan,  dan  tidak  adanya standar  operasional  prosedur  dalam  menentukan  langkah  dalam  menetapkan  klaim  tidak layak  bayar  merupakan  faktor  penyebab  terjadinya  klaim  tidak  layak  bayar  di  Layanan Rawat Jalan RSJS hal ini juga berdampak pada mutu rumah sakit dan dengan adanya klaim tidak  layak  ini  maka  juga  akan  menimbulka  kerugian  karena  tidak  adanya  ganti  rugi  atas pelayanan kesehatan  yang telah di  berikan rumah sakit sebelumnya kepada pasien  (Otifa, 2016).
Pada  literatur riview  ini, penulis  memfokuskan pada deskripsi  faktor penyebab klaim tidak  layak  bayar  BPJS  Kesehatan  di  rumah  sakit  seperti  faktor   kesesuaian  administratif kepesertaan,  kesesuaian  administratif  pelayanan  medik,  ketepatan  diagnosis  penyakit, ketepatan kodefikasi penyakit, kelengkapan dan kekonsistenan pengisian rekam medis. hal ini  dikarenakan  melihat  pentingnya  ketepatan  dan  kelengkapan  berkas  dalam  melakukan prosedur  klaim  BPJS  kesehatan  di  rumah  sakit  dan  besarnya  pengaruh  klaim  tidak  layak bayar terutama pada finansial rumah sakit (Mutia, 2016).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian  ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode kajian literatur riview dengan  analisisis  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  dan  informasi. Pengumpulan  data  yang  digunakan  secara  literature  riview  ini  dengan  menggunakan  data penelitian  yang  sebelumnyaserta  mengacu  pada  buku  referensi  yang  mengkait  dari penelitian yang dilakukan.
Objek  penelitianu  ini  yaitu  berkas  rekam  medis  pasien  peserta  jaminan  kesehatan nasional  BPJS  Kesehatan  yang  dikembalikan.  Sumber  pustaka  yang  digunakan  dalam literatur  riview  ini  melibatkan  4  pustaka  dari  jurnal.  Analisis  data  juga  dilakukan  dengan
85 menggunakan  teknik  literatur  riview  diantaranya  mencari  kesamaan  ( compare ), ketidaksamaan  ( contrast ),  pandangan  ( critize ),  bandingkan  ( synthesize )  dan  ringkasan ( summarize ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil
Hasil  penelitian  didapatkan  berdasarkan  literatur  riview  dapat  diuraikan  sebagai berikut :

## 1. Faktor  Kesesuaian Administratif Kepesertaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  jurnal  1  yang  dilakukan  oleh  (Linda  Megawati  dan  Rita Dian  Pratiwi,  2016)  didapatkan  deskripsi  faktor  kesesuain  administrasi  kepesertaan  pada laporan individual pasien 6 (16%) lengkap dan 32 (84%) tidak lengkap karena salah enteri item seperti No. SEP, kelas perawatan, tanggal  masuk,  berdasarkan  kartu BPJS sebesar 4 lembar  atau  7%,  karena  tidak  melampirkan  kartu  BPJS  asli/tidak  aktif  lebih  dari  separuh yaitu 89%.
Sedangkan  menurut  penelitian  dari  jurnal  3  oleh  (Ayu  Frista  Putri  dan  Savitri  Citra Budi, 2017) deskripsi faktor administrasi kepesertaan 51 (85%) lengkap dan 9 (15%) tidak lengkap,  item  paling  banyak  ketidaklengkapannya  yaitu  lembar  fotokopi  kartu  keluarga sebanyak  6  (10%).  Oleh  sebab  itu,  deskripsi  kesesuaian  administrasi  kepesertaan berdasarkan  analisis  jurnal  masih  terjadi  kesalahan  dalam  proses  pengklaiman  BPJS Kesehatan  seperti  kelas  perawatan,  tanggal  masuk,  pada  lembar  syarat fotocopy kartu BPJS, fotocopi identitas diri ( KK) dan input SEP.

## 2. Faktor kesesuaian administratif pelayanan medik
Berdasarkan  hasil  penelitian  jurnal  1  oleh  (Linda  Megawati  dan  Rita  Dian  Pratiwi, 2016)  didapatkan  deskripsi  faktor  administrasi  pelayanan  medik  yaitu  lembar  syarat laporan  individual  pasien/pelayanan  didapatkan  lebih  dari  separuh  yaitu  sebesar  84% karena salah enteri data dan kurang dari separuh 16% lembar syarat yang lengkap. Lembar laporan  penunjang  sebanyak  7  lembar  (18%)  tidak  lengkap  karena  tidak  melampirkan penunjang dan 31 (82%)  lengkap.  Selanjutnya  menurut penelitian dari  jurnal 3 oleh  (Ayu Frista  Putri  dan  Savitri  Citra  Budi,  2017)  deskripsi  faktor  administrasi  pelayanan  medik didapatkan hasil 14 (23,33 %) lengkap dan 46 (76,77%) tidak lengkap, item paling banyak ketidaklengkapannya  yaitu  lembar  penunjang  sebanyak  22  (36,67%)  dan  penepatan  LOS (18,33%).
Sedangkan  menurut jurnal 4  yang dilakukan oleh  (Muhammad Tijar Gifari dan  Fajar Ariyanti, 2019) deskripsi faktor administrasi pelayanan medik yaitu pada Informasi Rekam Medis  68  klaim  (51,5%)  ditolak,  karena  resume  medis  yang  tidak  lengkap  dan  hasil penunjang yang tidak tersedia. Oleh sebab itu, deskripsi kesesuaian administrasi pelayanan medis  berdasarkan  analisis  jurnal  masih  ditemukan  kesalahan  dalam  proses  pengklaiman BPJS Kesehatan yaitu kesalahan pengisian dan kelengkapan berkas resume medis, laporan penunjang,  penetapan  episode  rawatan,  penulisan  diagnosa  dan  pemberian  kode  penyakit serta pengesahan tanda tangan DPJP pada lembar INA-DRG dan penepatan LOS.

## 3. Faktor ketepatan diagnosis penyakit
Berdasarkan  hasil  penelitian  jurnal  2  oleh  (Oktamianiza,  2016)  didapatkan  hasil deskripsi  kejelasan  penulisan  diagnosa  utama  71%  sedangkan  ketidakjelasan  penulisan diagnosa  utama  sebanyak  29  berkas  (29%)  karena  kurangnya  tanggung  jawab  dokter, kelengkapan  penulisan  diagnosa  utama  sebanyak  82%    dan  ketidaklengkapan  penulisan diagnosa  utama  sebanyak  18  berkas  (18%)  karena  adanya  diagnosa  singkatan,  ketepatan
86
diagnosa  utama  sebanyak  52%  dan  ketidaktepatan  diagnosa  utama  sebanyak  24  berkas (24%) karena pemilihan antara diagnosa utama dengan sekunder.
Sedangkan  menurut  jurnal  3  yang  dilakukan  oleh  (Ayu  Frista  Putri  dan  Savitri  Citra Budi, 2017) didapatkan deskripsi ketepatan diagnosis pada diagnosa utama sebanyak 100% lengkap  dan  diagnosa  sekunder  53  (88,33%)  lengkap  serta  7  (3,33%)  tidak  lengkap, ketidaklengkapan  masih  terdapat  pada  penulisan  diagnosa  sekunder  atau  tambahan sebanyak 7 (3,33%)
Oleh  sebab  itu,  deskripsi  ketepatan  diagnosa  penyakit  berdasarkan  analisis  jurnal masih  ditemukan  kesalahan  dalam  penetapan  diagnosa  penyakit  yaitu  pengaruh  dari kejelasan  penulisan  diagnosa,  kurangnya  tanggung  jawab  dokter,  adanya  diagnosa singkatan,  kelengakapan  penulisan  diagnosa  serta  penetapan  diagnosa  primer  dengan diagnosa sekunder.

## 4. Faktor ketepatan kodefikasi penyakit
Berdasarkan  hasil  penelitian  jurnal  2  oleh  (Oktamianiza,  2016)  didapatkan  hasil deskripsi ketepatan kode diagnosa utama sebanyak 52% dan ketidaktepatan kode diagnosa utama  sebanyak  48  berkas  (48%)  karena  kurang  ketelitian  petugas  koder.  Selanjutnya menurut  jurnal  3  yang  dilakukan  oleh  (Ayu  Frista  Putri  dan  Savitri  Citra  Budi,  2017) ketepatan  kodefikasi  penyakit  sebanyak  5  (8,33%)  karena  kode  sekunder  dan  prosedur tidak ada. Sedangkan  menurut  jurnal 4  yang dilakukan oleh  (Muhammad Tijar Gifari  dan Fajar  Ariyanti,  2019)  didapatkan  hasil  ketepatan  kodefikasi,  sebanyak  57  klaim  (43,5%) ditolak  karena  petugas  koder  hanya  melihat  kode  pada  ICD-10  volume  3  tidak  merujuk pada volume 1 sebagai final dari kode diagnosa penyakit pasien.
Oleh  sebab  itu,  deskripsi  ketepatan  kodefikasi  penyakit  berdasarkan  analisis  jurnal masih  ditemukan  kesalahan  dalam  pemberian  kode  diagnosa  penyakit  yaitu  kurang telitinya  pihak  koder  dalam  penetapan  kode,  pemberian  kode  diagnosa  sekunder  dan tindakan untuk menunjang ketepatan kode diagnosa utama dan petunjuk penggunaan ICD- 10 untuk merujuk kode pada Vol. 3 dan Vol. 1 ICD-10.

## 3.2. Pembahasan
Analisa  jurnal  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  literatur  riview  antara  lain mencari  kesamaan  ( compare ),  ketidaksamaan  ( contrast ),  pandangan  ( critize ),  bandingkan ( synthesize ),  dan  ringkasan  ( summarize )  terhadap  beberapa  penelitian  dari  jurnal  dapat diuraikan sebagai berikut :

## a. Kesamaan ( Compare )
Dari  lima  literatur yang telah dianalsis, terdapat  kesamaan  mendasar terhadap adanya ketidaklengkapan  persyaratan  dalam  pengajuan  berkas  klaim.  Kesamaan  dilihat  dari kelengkapan  berkas  administrasi  kepesertaan  yang  masih  terdapat  kesalahan  dalam pengisian dan ketidaklengakapan berkas. Diantaranya variabel yang sangat penting belum memenuhi  standar  penetapan  persyaratan  berkas  klaim  BPJS  Kesehatan  yaitu  kesalahan pada kartu BPJS pasien dan kelengkapan berkas pendaftaran pasien JKN. Kesalahan pada kartu  BPJS  pasien  disebakan  karena  keaslian  kepemilikkan  kartu  BPJS  dimana  ada beberapa kasus pasien menggunakan kartu BPJS anggota keluarga lain untuk mendapatkan layanan  kesehatan,  sedangkan  menurut  ketentuannya  setiap  anggota  keluarga  mempunyai kartu BPJS masing-masing jika keluarga tersebut sudah mendaftar ke pihak JKN dan kartu tersebut sudah ada nama kepemilikkan masing-masing sehingga hanya bisa digunakan oleh nama keluarga yang tertera pada kartu BPJS.
Sedangkan  kesalahan  pada  kelengkapan  berkas  pendaftaran  pasien  JKN  karena petugas  yang  kurang  teliti  dalam  penginputan  data  dan  pemeriksaan  berkas  saat pendaftaran yang dibutuhkan untuk digunakan pada proses klaim nantinya ke pihak BPJS.
87
Kelengkapan  berkas  pendaftaran  pasien  JKN  seperti  No.SEP,  poli  tujuan,  tanggal  masuk, kelas perawatan, lampiran fotokopi kartu keluarga.
Dilihat  dari  administrasi  pelayanan  medis  yang  masih  terdapat  kesalahan  data  dan formulir  yang  dibutuhkan  sebagai  persyaratan  pihak  BPJS  untuk  mencairkan  dana pelayanan  ke  rumah  sakit  yaitu  pada  pengisian  resume  medis  seperti  tidak  adanya  tanda tangan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) yang bertugas dan penetapan hari rawatan, kekurangan berkas laporan penunjang pasien seperti hasil labor (EKG, USG, Rotgen, dll), kesalahan  pemberian  kode  seperti  penetapatan  kode  diagnosa  utama  dan  pemberian  kode diagnosa sekunder serta penulisan diagnosa penyakit pasien oleh dokter yang kurang jelas, lengkap  dan  tepat  sehingga  berdampak  pada  pemberian  kode  yang  dilakukan  oleh  koder rumah sakit.

## b. Ketidaksamaan ( Contrast )
Dari  lima  jurnal  tersebut  juga  ditemukan  ketidaksamaan  antara  satu  sama  lain diantaranya kebijakan dan persepsi masing-masing rumah sakit dalam proses pengklaiman serta  tingkat  pengetahuan  rekam  medis  dan  verifikator  rumah  sakit.  Hal  ini  terlihat beberapa  rumah  sakit  yang  belum  menjalankan  ketentuan  yang  ditetapkan  pihak  BPJS karena  adanya  perbedaan  pemahaman  dan  persepsi  petugas  masing-masing  rumah  sakit dalam  mengartikan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  BPJS.  Oleh  sebab  itu, diperlukan  sosialiasasi  secara  berkala  antar  verifikator  rumah  sakit  dengan  verifikator BPJS  dalam  menyamakan  persepsi  dan Update ilmu  tentang  pemahaman  kebijakan  dan standar yang baru ditetapkan pihak BPJS.
Dilihat dari petugas rekam medis, beberapa rumah sakit yang sudah kompeten namun proses  klaim  terkendala  karena  ketelitian  verifikator  dalam  pengecekkan  berkas persyaratan  klaim  dan  melakukan  tugas  sesuai  standar  ketentuan  dan  kebijakan  masing- masing terhadap prosedur penetapan standar klaim yang berbeda.

## c. Pandangan ( Critize )
Berdasarkan  analisis  dan  telaah  dari  kelima  jurnal,  terlihat  bahwa  Kelengkapan pengisian  data  dan  formulir  persyaratan  klaim  masih  banyak  yang  belum  memenuhi standar  BPJS  Kesehatan.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  kompetensi,  pengetahuan  dan tanggung  jawab  setiap  petugas  kesehatan  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam  proses klaim masih kurang baik.
Adanya  ketidaklengkapan  persyaratan  berkas  klaim  ini  maka  akan  terjadi pengembalian  berkas  ke  rumah  sakit  yang  melakukan  proses  klaim  atau  yang  sering disebut  pending  klaim  hingga  adanya  permasalahan  yang  sangat  krusial  sekali  dan  perlu jadi  perhatian  yaitu  berkas  klaim  yang  ditolak  atau  tidak  layak  bayar.  Tentunya  hal  ini sangat  berdampak  sekali  pada  operasi  pelayanan  kesehatan  rumah  sakit  karena  finansial terganggu  maka  ketersediaan  alat  kesehatan,  kinerja  petugas  dan  mutu  rumah  sakit  juga akan terganggu. Oleh sebab  itu, teknologi dan pengetahuan semakin  berkembang, dewasa ini  pengembangan diri dan pengetahuan serta update ilmu bagi petugas layanan kesehatan sangatlah penting terutama petugas yang bersangkutan dalam prosedur klaim serta menjadi fokus  utama  rumah  sakit  untuk  memberikan  sosialisasi  dan  peningkatan  keilmuan  bagi petugas pelayanan agar penolakan dan kesalahan dalam proses klaim dapat diminimalisir.
d. Ringkasan ( Summarize )
Menurut penelitian (Kusumawati, 2018), adanya klaim pending sebabkan oleh 4 faktor yaitu  kesalahan  dalam  proses  koding,  kesalahan  dalam  proses  input,  kesalahan  dalam penempatan diagnosis dan ketidaklengkapan resume  medis. Uraian tujuan  literatur riview disajikan sebagai berikut :
1. Kesesuaian Administratif Kepesertaan
Berdasarkan analisis literatur riview dari lima jurnal adanya kesalahan administrasi kepesertaan  karena  kesalahan  dalam  persyaratan  pendaftaran  pasien  seperti
88
ketersediaan kartu BPJS kesehatan asli dan fotcopi, fotocopi identitas diri (KK) dan input  SEP.  Pada  proses  persetujuan  klaim  petugas  verifikator  BPJS  mencocokkan seluruh  administrasi  dengan  data  kepesertaan  pasien.  Ketika  tidak  ada  fotokopi kartu  BPJS,  fotokopi  KTP  atau  fotokopi  KK  yang  dilampirkan,  maka  persyaratan klaim tidak disetujui oleh verifikator BPJS (Ayu fiska putri & Budi, 2017).
2. Kesesuaian Administratif Pelayanan Medik Berdasarkan analisis literatur riview dari lima jurnal adanya kesalahan administrasi pelayanan  medik  karena  kesalahan  dalam  pengisian  dan  kelengkapan  berkas resume  medis,  laporan  penunjang,  penetapan  episode rawatan,  penulisan  diagnosa dan  pemberian  kode  penyakit  serta  pengesahan  tanda  tangan  DPJP  pada  lembar INA-DRG dan penepatan LOS. (Malonda, Rattu dan soleman, 2014).
3. Ketepatan Diagnosa Penyakit
Berdasarkan  analisis  literatur  riview  dari  lima  jurnal  adanya  kesalahan  ketepatan diagnosa  penyakit  karena  pengaruh  dari  kesalahan  dalam  penetapan  diagnosa penyakit  yaitu  pengaruh  dari  kejelasan  penulisan  diagnosa,  kurangnya  tanggung jawab  dokter,  adanya  diagnosa  singkatan,  kelengakapan  penulisan  diagnosa  serta penetapan  diagnosa  primer  dengan  diagnosa  sekunder.  Evaluasi  terhadap  kualitas rekam  medis  sangat berguna  dalam  menjamin konsistensi dan kelengkapan  isinya, sehingga  kode  penyakit  yang  dihasilkan  akurat  dan  sesuai  dengan  aturan  umum koding morbiditas ICD-10 (Oktamianiza, 2016).
4. Ketepatan Kode Penyakit Berdasarkan  analisis  literatur  riview  dari  lima  jurnal  adanya  kesalahan  ketepatan kode  penyakit  karena  kurang  telitinya  pihak  koder  dalam  penetapan  kode, pemberian kode diagnosa sekunder dan tindakan untuk menunjang ketepatan kode diagnosa utama dan petunjuk penggunaan ICD-10 untuk merujuk kode pada Vol. 3 ke Vol.1 ICD-10.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  review  literatur  yang  dilakukan  mengenai  faktor  penyebab  klaim tidak layak bayar diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesesuaian  administratif  kepesertaan  didapatkan  berkas  persyaratan  klaim administrasi kepesertaan rata-rata  belum sesuai.
2. Kesesuaian  administratif  pelayanan  medik  didapatkan  beberapa  rumah  sakit  masih terbilang kurang sesuai.
3. Ketepatan diagnosa penyakit masih terbilang rendah.
4. Pemberian kode penyakit masih kurang baik dan penulisan diagnosa dari dokter juga belum jelas.
Saran  dari  peneliti  yaitu  sebaiknya  penelitian  ini  lebih  dikembangkan  dengan  kajian penelitian melihat data langsung ke rumah sakit tentang faktor penyebab klaim tidak layak bayar  karena  permasalahan  ini  sangat  krusial  dan  dibutuhkan  rumah  sakit  sebagai  bahan evaluasi  dalam  proses  pengklaiman  asuransi  khususnya  BPJS  Kesehatan  menambah jumlah  sampel  serta  dapat  menjabarkan  secara  jelas  frekuensi  munculnya  permasalahan klaim tidak layak bayar di rumah sakit.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini peneliti  ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi  dan  Ketua  STIKes  Dharma  Landbouw  yang  telah  banyak  membantu  sehingga peneliti  dapat  menyelesaikan  penelitian  ini  dan  pihak-pihak  yang  telah  memberikan masukan dan bantuan kepada peneliti.
89

## REFERENCES
Ayu Fiska Putri, & Budi,  Savitri Citra. (2017). Hubungan Kelengkapan Persyaratan Klaim Terhadap  Persetujuan  Klaim  Oleh  Verifikator  Bpjs  Di  Rsup  Dr.Soeradji  Tirtonegoro Klaten. Hubungan  Kelengkapan  Persyaratan  Klaim  Terhadap  Persetujuan  Klaim Oleh Verifikator Bpjs Di Rsup Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten , 1–10.
Gifari,  muhammad tijar, & Ariyanti, F. (2019). analisis persetujuan klaim BPJS kesehatan pada pasien rawat inap. analisis persetujuan klaim BPJS kesehatan pada pasien rawat inap , 08 (04),  156–166.  https://doi.org/10.33221/jikm.v8i04.415.  Diakses  tanggal  16 November 2020, pukul 13.20 Wib.
Hatta,  Gemala.  2004. Pedoman  Manajemen  Informasi  Kesehatan  di  Sarana  Pelayanan Kesehatan. Jakarta : Universitas Indonesia.
Hasibuan, M. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara.
Kesehatan, B. (2007). Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim BPJS . 978–979.
Kusumawati, A. N. (2018). Faktor – Faktor Penyebab Pending Klaim Rawat Inap Di Rsud Koja Tahun 2018 . 47 (1), 2018–2021.
Megawati,  L.,  &  Pratiwi,  R.  D.  (2016). Faktor-Faktor  Penyebab  Pengembalian  Berkas Persyaratan Klaim BPJS Pasien Rawat Inap di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta . 1 (1), 36–43.
Mutia,  H.  (2016).  Gambaran  Klaim  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Yang  Ditolak Pada Layanan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Singaparna Medika Trauma Citra Utama Kabupaten  Tasikmalaya  Jawa  Barat  Tahun  2016. Gambaran  Klaim  Peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional  Yang  Ditolak  Pada  Layanan  Rawat  Jalan  Di  Rumah  Sakit Singaparna Medika Trauma Citra Utama Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat Tahun 2016 .
Oktamianiza. (2016). Ketepatan Pengodean Diagnosa Utama Penyakit Pada Rekam Medis Pasien Rawat Inap JKN (Jaminan Kesehatan Nasioanal) Di Rsi Siti Rahmah Padang Tahun 2016 . X (72), 159–167.
Otifa,  V.  (2016). Klaim  Tidak  Layak  Bayar  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Di Layanan Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Soerojo Magelang .
PAMJAKI.(2005). Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan Bagian A . Jakarta.
Permenkes RI , No. 269/Menkes/Per/Iii/2008 Tentang Rekam Medis ( Http : // Ngada. Org / Menkes269-2008. Htm ) . (N.D.). Permenkes RI , No 55 tahun  2013 . Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis: Jakarta (  http :  //  permenkes-no-55-tahun-2013.html  ) .  (n.d.).  Diakses  tanggal  17 November 2020, pukul 10.10 Wib.
Permenkes RI  ,  No.  03/Menkes/Per/III/2020  tentang Klasifikasi  Dan  Perizinan  Rumah Sakit ( http : // ngada. org / menkes03-2020. htm). Diakses tanggal 15 November 2020,
90
pukul 08.00 Wib.
Wahyuni,  T.  (2015). Analisis  Faktor  Penyebab  Klaim  Bpjs  Tidak  Layak  Di Rumah  Sakit Pku Muhammadiyah Unit Ii Yogyakarta .

## BIOGRAPHIES OF AUTHORS
Oktamianiza ,  Gelar  D3  diperoleh  dari  Akademi  Perekam  Medis  dan  Informasi Kesehatan  pada  Apikes  Dharma  Landbouw  Padang  pada  tahun  2001,  Gelar  S1 diperoleh  dari  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Indonesia  tahun  2004  dan Magister Kesehatan diperoleh pada Fakultas kesehatan Universitas Andalas tahun 2012 saat ini aktif sebagai dosen tetap pada prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKes Dharma Landbouw Padang dan menjabat sebagai Ketua Prodi.
Rahmadhani ,  Gelar  D3  diperoleh  dari  Akademi  Kebidanan  pada  Akbid  Dharma Landbouw  Padang  pada  tahun  2008,  Gelar  D4  Bidan  Pendidik    diperoleh  dari  Stikes Ranah Minang Padang, fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2020 diperoleh Magister Kebidanan saat ini aktif sebagai dosen tetap pada prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKes Dharma Landbouw Padang.
Yulfa Yulia , Gelar D3 diperoleh dari Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada STIKes Dharma Landbouw Padang pada Tahun 2014, Gelar DIV diperoleh dari Jurusan Manajemen Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul Jakarta  Tahun  2017,  Magister  Kesehatan  Masyarakat  diperoleh  pada  Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2020, saat ini aktif sebagai  dosen  tetap  pada  Prodi  D3  Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan  STIKes Dharma Landbouw Padang.