Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 190-195| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4682.190-195

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU CYBER BULLYING DI
KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA MASA PANDEMI COVID-19
Ni Komang Putri Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia pratiwip611@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Pada  perkembangannya  selain  membawa  sisi  positif  internet  juga  membawa  sisi  negatif  salah  satunya  yaitu kejahatan cyber bullying. Cyber bullying adalah bullying yang memakai media internet. Pengguna internet pada masa  pandemi  Covid-19  meningkat  sangat  pesat  dan  mengakibatkan  peningkatan  jumlah  kejahatan  cyber bullying.  Hal  tersebut  mendorong  timbulnya  asumsi  bahwa  diperlukan  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap pelaku  cyber  bullying.  Tujuan  penelitian  ini  guna  menganalisa  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  cyber bullying  di  Kepolisian  Daerah  Bali  pada  masa  pandemi  Covid-19  serta  hambatan-hambatan  dalam  penegakan hukum  terhadap  pelaku  cyber  bullying  di  Kepolisian  Daerah  Bali  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Metode penelitian  hukum  ini  bersifat  empiris  dengan  mengaplikasikan  pendekatan  peraturan,  kasus  serta  sosiologis. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  teknik  observasi  lapangan  dan  teknik  kepustakaan. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Setelah  data  terkumpul, kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  pemberian  hukuman  bagi tersangka cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali ketika pandemi Covid-19 mengacu pada UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE, proses pemberian hukuman diawali dengan  tahap  penyelidikan  kemudian  tahap  penyidikan  dan  yang  terakhir  pembuatan  berita  acara  yang  akan diserahkan  kepada  penuntut  umum.  Hambatan-hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  cyber bullying  di  Kepolisian  Daerah  Bali  ada  dua  yaitu  hambatan  internal  diantaranya  penegak  hukum,  sarana  dan prasarana,  pemanggilan  pelaku  atau  saksi,  pemvonisan  pelaku.  Adapun  hambatan  eksternal  diantaranya mudahnya  menghilangkan  alat  bukti,  akun  palsu  atau  anonymous,  penggunaan  SIM  Card  luar  negeri,  dan hambatan yang berasal dari masyarakat.
Kata Kunci : Cyber Bullying, Kepolisian Daerah Bali, Penegakan Hukum

## Abstract
In its development, in addition to bringing the positive side of the internet, it also brings a negative side, one of which  is  cyber  bullying.  Cyber  bullying  is  bullying  that  uses  the  internet.  Internet  users  during  the  Covid-19 pandemic  increased  very  rapidly  and  resulted  in  an  increase  in  the  number  of  cyber  bullying  crimes.  This encourages  the  assumption  that  strict  law  enforcement  is  needed  against  cyber  bullying  perpetrators.  The purposes of this study are to analyze law enforcement against cyber bullying perpetrators in the Bali Regional Police during the Covid-19 pandemic and the obstacles in law enforcement against cyber bullying perpetrators in the Bali Regional Police during the Covid-19 pandemic. This legal research method is empirical by applying a regulatory, case and sociological approach. The technique of collecting legal materials is carried out by field observation  techniques  and  library  techniques.  Sources  of  legal  materials  used  in  the  form  of  primary  and secondary  legal  sources.  After  the  data  is  collected,  then  it  is  analyzed  qualitatively.  The  results  of  the  study revealed  that  the  punishment  for  cyber  bullying  suspects  at  the  Bali  Regional  Police  during  the  Covid-19 pandemic refers to Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 regarding the ITE Law, the process of giving punishment begins with the investigation stage, then the investigation stage and finally the making  of  an  official  report  which  will  be  submitted  to  the  public  prosecutor.  There  are  two  obstacles  in  law enforcement  against  cyber  bullying  perpetrators  in  the  Bali  Regional  Police,  namely  internal  obstacles including  law  enforcement,  facilities  and  infrastructure,  summoning  perpetrators  or  witnesses,  sentencing perpetrators. The external obstacles include the ease of eliminating evidence, fake or anonymous accounts, the use of foreign SIM cards, and obstacles that come from the community.
Keywords: Cyber Bullying, Bali Regional Police, Law Enforcement

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  di  era  globalisasi  ini  sangat  pesat  dan merambah di semua bidang kehidupan masyarakat. Pesatnya perkembangan ini menyebabkan Banyak perubahan dalam perilaku manusia telah terjadi di seluruh dunia. Pergeseran perilaku tersebut terjadi karena  transformasi  interaksi  masyarakat  yang  sebelumnya  hanya  terlihat,  terdengar,  dan  taktil menjadi  interaksi  virtual.  Negara-negara  di  dunia  diperkirakan  mendapat  untung  besar  dari  dan tertarik  pada  teknologi  informasi  dan  komunikasi (Suharyanto,  2013) ,  ini  menyebabkan  TIK memegang  peran  penting  untuk  masyarakat  di  dunia  terutama  pada  masa  pandemi  Covid-19  yang menyebabkan  masyarakat  mengurangi  interaksi  secara  langsung  dan  lebih  memilih  berinteraksi melalui teknologi internet.
Pada  perkembangannya  selain  sisi  positif  internet  juga  memiliki  sisi  negatif,  karena menciptakan  peluang  terjadinya  perilaku  antisosial  yang  sebelumnya  dianggap  tidak  mungkin  atau tidak  terbayangkan.  Cybercrimes  sering  digunakan  untuk  menyebut  kejahatan  yang  muncul  sebagai akibat  dari  pertumbuhan  aplikasi  internet (Maskun,  2013) .  Di  Indonesia  mayoritas  warga  nya merupakan pengguna internet. Menurut data Internet World Stats pengguna internet di tanah air pada tahun 2021 meningkat mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa. Dengan  capaian  tersebut,  Indonesia  berada  di  urutan  ke-15  di  antara  negara-negara  Asia.  Posisi Indonesia  berada  di  bawah  Kazakhstan  dan  di  atas  Vietnam.  Berkaitan  dengan  besarnya  angka penggunaan  media  sosial  di  Indonesia.  Menimbulkan  potensi  kejahatan  yang  besar  pula  melalui penggunaan  media  sosial  tersebut.  Pada  awalnya,media  sosial  hanya  dipakai  untuk  bersosialisasi antara pengguna dan juga menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, saat ini justru banyak disalahgunakan oleh penggunanya (Nasrullah, 2015) .
Salah  satu  kejahatan  yang  mulai  populer  adalah  cyber  bullying.  Cyber  bullying  ialah perundungan/bullying  lewat  internet (Wahid  &  Labib,  2005) .  Cyber  bullying  bisa  dimaksudkan sebagai  pemakaian  internet  guna  melecehkan  seseorang  lewat  internet  secara  berulang (Akban  & Sahrul,  2019) .  Tindakan  cyber  bullying  berupa  mengunggah  rekaman  atau  tulisan  yang  tidak  baik bertujuan  mengancam,  melecehkan,  dan  mengejek  orang  lain  di  jejaring  sosial.  Cyber  bullying  juga didefinisikan  dengan  penggunaan  teknologi  internet  untuk  melukai  orang  lain  melalui  cara  sengaja dan  diulang-ulang (Akban  &  Sahrul,  2019) . Cyberbullying  dikategorikan  sebagai  bullying  secara verbal  yang  dimana  tindakan  tersebut  dilakukan untuk  mengejek,  mengolok,  menghina,  mencela, bahkan mengancam korban atau pengguna media sosial yang lain (Pakpahan, 2020) .
Hal-hal  yang  termasuk  dalam  kejahatan  cyber  bullying  ialah  melontarkan  pesan  teks elektronik  ataupun  rekaman  gambar  yang  biasanya  di  upload  ke  situs  pertemanan  yang  bernada mengejek,  melecehkan,  mengancam,  mengganggu  ataupun  menghina.  Cyber  Bullying  adalah pelanggaran  serius  yang  sering  dianggap  sepele.  Bisa  mengakibatkan  korban  melakukan  bunuh  diri. Salah  satu contohnya pada Yoga Cahyadi atau akrab dipanggil Bobby Kebo, ia mendapatkan  ejekan sebab  kegagalan  agenda  music  Locstock  Fest  2.  Selaku  ketua  pelaksana  agenda  itu,  ia  orang  yang paling disalahkan. Karena tak kuat menahan tekanan dan hujatan secara terus menerus, akhirnya Yoga menabrakkan diri ke kereta dan tewas secara seketika. Kasus cyberbullying juga dialami oleh seorang gadis muda berinisial SD di Bali, di mana ia menjadi  korban cyber bullying melalui platform media sosial  Facebook,  yang  terdiri  dari  pengiriman  foto dan  komentar  yang  menyinggung.  Selain  itu,  ada sejumlah  profil  Facebook  palsu  yang  menggunakan  SD  ID.  Di  bully  karena  banyak  yang  percaya bahwa mereka adalah perempuan dalam video porno antara gadis remaja berinisial R dan bule di Bali yang telah banyak beredar di media sosial. Hal ini karena wajahnya mirip dengan pelaku dalam video tersebut, sehingga banyak yang percaya bahwa pelaku berinisial R ialah SD.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua/keluarga jika anak menjadi korban cyber bullying pada masa  pandemi  yaitu  dengan  komunikasi  dengan  orang  tua  yang  melakukan  tindakan  bully, komunikasi  terhadap  kepala  sekolah  yang  dapat  diwakili  oleh  guru  bimbingan  konseling,  menjalin komunikasi  dengan  baik  dan  instens  kepada  anak (Ruliyatin  &  Ridhowati,  2021) .  Kebijakan  hukum pidana  dalam  menyelesaikan  kejahatan  cyber-bullying  dapat  terapkan  oleh  aparat  penegak  hukum berupa KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik dengan melihat isi penjelasan pasal demi pasal dan konten kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kebijakan hukum  Pidana  di  era  revolusi  industry  4.0  tetap  mengacu  pada  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia (Sakban et al., 2019) . Lebih lanjut Siahaya et al., (2021) tindakan yang termasuk kedalam penindasan
atau bullying yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  dan  dalam  KUHP.  Dari  fenomena  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19 serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian bersifat empiris dengan mengaplikasikan  pendekatan  peraturan,  kasus  serta  sosiologis.  Adapun  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  teknik  observasi  melalui  wawancara  informan  maupun  responden  dan  teknik kepustakaan  sebagai  penunjang  kelengakapan  data.  Sumber  data  terbagi  menjadi  dua  yaitu  data primer adalah suatu data yang didapatkan secara nyata di lapangan, yang bersumber dengan penelitian sedangkan  data  sekunder  yaitu  merupakan  suatu  data  yang  didapat  melalui  sumber  dari  pengkajian berupa  karya  ilmiah,  kajian  literatur,  serta  peraturan  perundang-undangan.  Setelah  data-data  yang dibutuhkan  dikumpulkan,  data  tersebut  dapat  langsung  masuk  pada  tahap  pengolahan  dan  analisis menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Cyber  Bullying  di  Kepolisian  Daerah  Bali  pada  Masa Pandemi Covid-19
Penegakan  hukum  pada  dasarnya  bukan  hanya  dipahami  dalam  arti  penegakan  undang-undang  saja, akan  tetapi  merupakan  sebuah  proses  untuk  mewujudkan  maksud  pembuat  Undang-undang. Penegakan  hukum  hendaknya  dilihat  sebagai  kegiatan  yang  menarik  lingkungan  ke  dalam  proses sosial  maupun  yang  harus  menerima  pembatasan-pembatasan  dalam  bekerjanya  disebabkan  oleh faktor  lingkungan.  Dengan  kata  lain,  penegakan  hukum  merupakan  sarana  bagi  pembuat  UU  untuk melaksanakan  aturan  yang  ditetapkan  dalam  barang  hukum  tertentu.  Penegakan  hukum  tidak  hanya didefinisikan  dalam  hal  penegakan  hukum,  tetapi  juga  sebagai  proses  melalui  mana  tujuan  pembuat UU diwujudkan (Soekanto, 2010) .
AKP  Andi  Prasetio  selaku  Panit  1  Unit  2  Subdit  Cyber  Ditreskrimsus  Polda  Bali  menyatakan UU  No. 19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  UU  ITE  disahkan untuk  menerapkan  UU  yang  mengatur  media  sosial  dan  semua  mata  pelajaran  terkait.  UU  ITE  ini akhirnya menjadi landasan hukum bagi Kepolisian Daerah Bali untuk menuntut pelaku cyberbullying . Dengan  demikian  KUHP  tidak  lagi  diterapkan  menurut  konsep lex  specialis  derogate  legi  generali , yaitu suatu asas hukum yang menegaskan bahwa hukum khusus ( lex specialis ) menggantikan hukum umum ( lex generali ) . (Hasil Wawancara dengan AKP Andi Prasetio, 2021). Dalam UU No. 19 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  mengenai  UU  ITE  terdapat  pasal-pasal  yang lebih sesuai untuk menjerat pelaku cyber bullying diantaranya pasal 27 ayat (1 dan 3), 28 ayat (2), dan pasal 29. Ganjaran bagi pelaku pelanggar Pasal 27 ayat (1,3, dan 4) ada di Pasal 45 ayat (1,3,4 dan 5). Ganjaran  bagi  pelaku  pelanggar  Pasal  28  ayat  (2)  ada  di  Pasal  45A  ayat  (2).  Ganjaran  bagi  pelaku pelanggar Pasal 29 ada di Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE.
Langkah-langkah pemberlakuan aturan terhadap tersangka cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali  menurut  AKP  Andi  Prasetio  di  Polda  Bali  yaitu  tahap  Penyelidikan,  Setelah  menerima  laporan atau pengaduan dari seseorang, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh penyelidik yang  merupakan pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia,  tahap  penyelidikan  ini  dilakukan  mengumpulkan  atau memperoleh keterangan, bukti, atau data yang akan digunakan untuk menilai apakah suatu peristiwa tertentu merupakan tindak pidana atau bukan.
Tahap  Penyidikan,  setelah  melewati  tahap  penyelidikan  maka  dilanjutkan  ke  tahap  berikutnya yaitu tahap penyidikan. Penyidikan terhadap pelaku cyber bullying dilakukan berdasarkan UU No. 19 Tahun  2016  mengenai  Perubahan  UU  No.  11  Tahun  2008  mengenai  UU  ITE.  Proses  penyidikan diawali dengan melakukan pemanggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana cyberbullying . Penyidik yang melakukan pemeriksaan harus  dengan  jelas  menyatakan  maksud  pemanggilan  dalam  pemanggilan  yang  sah,  dengan memperhatikan  tenggang  waktu  yang  dapat  diterima  antara  diterimanya  pemanggilan  dan  hari dipenuhinya  pemanggilan  untuk  pemeriksaan.  Langkah  selanjutnya  dalam  tahap  penyidikan  yaitu
pemeriksaan  terhadap  tersangka  dan  saksi  dilakukan  untuk  mengetahui  kebenaran  klaim  atau informasi  yang  berkaitan  dengan cyber  bullying ,  serta  pemeriksaan  terhadap  alat/atau  fasilitas  yang terkait atau digunakan dalam melakukan tindakan non-pidana tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses  penangkapan  dan  penahanan  tersangka  dilakukan  berdasarkan  UU  ITE.  Penangkapan  oleh penyidik  dapat  dilakukan  apabila  disertai  dengan  bukti  permulaan  yang  cukup.  Terkait  penahanan, penyidik  harus  dilakukan  dalam  kasus  internet  bullying  karena  kemungkinan  pelaku  cyber  bullying dapat  melarikan  diri,  menghancurkan  atau  menghilangkan  barang  bukti,  melakukan  kejahatan  lagi, atau  mempersulit  proses  penyidikan  kejahatan  cyber  bullying.  Kemudian  dilanjutkan  dengan penggeledahan,  penggeledahan  dilakukan  guna  memperoleh  alat  bukti  terkait cyber  bullying dan Langkah  terakhir  yaitu  pembuatan  berita  acara  setelah  penyidik  menentukan  bahwa  studi  kasus cyberbullying selesai,  penyidik  membuat  laporan  resmi  yang  merangkum  temuan  penyelidikan  dan menyerahkannya  kepada  penuntut  umum,  bersama  dengan  semua  tugas  tersangka  dan  bukti pendukung.  Namun  bagi  tersangka  cyber  bullying  yang  masih  dianggap  anak-anak,  penyidikan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang proses penyidikan kasus cyber bullying selain KUHAP yang berlaku umum (Hasil Wawancara dengan AKP Andi Prasetio,2021).

## 2. Hambatan-Hambatan  dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Cyber  Bullying  di Kepolisian Daerah Bali pada Masa Pandemi Covid-19
Dari penjelasan AKP Andi Prasetio di Polda Bali, hambatan internal untuk pemberian hukuman bagi pelaku cyber  bullying di  Polda  Bali  yaitu  penegak  hukum,  pada  dasarnya  internet bullying adalah kejahatan  pengaduan,  yang  berarti  jika  tidak  ada  yang  melaporkannya,  tidak  akan  diselidiki;  di  sisi lain,  jika  kasus cyber  bullying dilaporkan,  efektivitas  UU  yang  mengendalikannya  bergantung  pada penegak  hukum  atau  petugas  yang  menyelidiki.  Selain  itu,  polisi  mengalami  kesulitan  memperoleh barang  bukti  sesuai  Pasal  27  ayat  (1,3  dan  4),  Pasal  28  ayat  (2),  dan  Pasal  29  UU  ITE.  telah melakukan  pelanggaran cyber  bullying. Kemudian  yang  kedua  yaitu  sarana  dan  prasarana,  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku cyber  bullying di  Kepolisian  Daerah  Bali  menemui  hambatan sarana  dan  prasarana.  Sarana  dan  Prasarana  dalam  penyelidikan  yang  kurang  memadai  untuk mengungkap beberapa pelaku tindak pidana cyber bullying yang menggunakan akun anonymous atau menggunakan akun palsu.
Adapun  hasil  wawancara  dengan  AKP  Andi  Prasetio  mengatakan  bahwa  khususnya  pada masa  pandemi  Covid-19  hambatan  internal  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku cyber  bullying bertambah  menjadi  Pemanggilan  Pelaku  atau  Saksi,  proses  pemanggilan  pelaku  tindak  pidana cyber bullying maupun  saksi  yang  berada  diluar  kota  menjadi  sulit  karena  ada  penyekatan  semenjak pandemi Covid-19 terutama pada masa diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)  atau  yang  bersangkutan  terjangkit  virus  corona,  pemeriksaan  saksi  tidak  bisa  dilakukan secara online sebab  belum  diatur  UU.  Proses  pemanggilan  pelaku  atau  saksi  berada  pada  tahap penyidikan  yang  mana  tahap  ini  bukan  tahap  yang  terakhir  dari  penegakan  hukum  terhadap  pelaku cyber  bullying di  Kepolisian  Daerah  Bali.  Jika  proses  ini  terhambat  maka  secara  langsung  akan menghambat  proses  selanjutnya  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku cyber  bullying di Kepolisian Daerah Bali.
Pemvonisan  pelaku,  setelah  proses  penyidikan  selesai,  pihak  Kepolisian  Daerah  Bali membuat berita acara resmi yang merangkum hasil penyidikan dan menyerahkannya kepada penuntut umum,  berikut  semua  kewajiban  tersangka,  yang  dilengkapi  dengan  bukti  agar  pelaku  bisa  segera menempuh sidang di pengadilan. Namun selama maraknya virus Corona ini di seluruh dunia termasuk Indonesia,  pemvonisan  pelaku  tindak  pidana cyber  bullying di  pengadilan  menjadi  tertunda  jika pelaku  terjangkit  virus  corona.  Selain  hambatan  internal  yang  sudah  dijelaskan  diatas,  penegakan hukum  terhadap  pelaku cyber  bullying di  Kepolisian  Daerah  Bali  juga  menemui  beberapa  hambatan eksternal.  AKP  Andi  Prasetio  dari  Polda  Bali  memaparkan  hambatan  eksternal  dalam  penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali yaitu mudahnya menghilangkan alat bukti,  dalam  kasus  tindak  pidana cyber  bullying alat  bukti  digital  mudah  dihilangkan  oleh  pelaku cyber  bullying jika  tindak  pidana  tidak  ditangani  tepat  waktu.  Akun  Palsu  atau  Akun Anonymous, Akun palsu atau akun anonymous adalah akun yang menggunakan nama samaran atau menggunakan identitas  seseorang  yang  bukan  identitas  aslinya  dengan  tujuan  untuk  tidak  dikenali  orang  lain.
Banyak  pelaku  tindak  pidana cyber  bullying yang  menggunakan  akun  palsu  atau  akun anonymous menjadikan polisi sulit menyelidiki pelaku tindak pidana cyber bullying. Penggunaan SIM Card Luar Negeri untuk melakukan kejahatan di Media Sosial menjadi hal yang trending saat ini dikarenakan SIM Card ini diperjual belikan  secara bebas di beberapa aplikasi internet. Dalam  beberapa  kasus,  pelaku  tindak  pidana cyber  bullying menggunakan  akun whatsapp palsu  yang  diregistrasikan  dengan  SIM Card Luar  Negeri  yang  pelaku  beli  secara  langsung  di internet. Hal ini menghambat pihak Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyber  bullying karena  tidak  bisa  men- tracking lokasi  dari  pelaku  melalui  nomor  SIM Card tersebut. Masyarakat,  penegakan  hukum  terhadap  pelaku cyber  bullying oleh  Kepolisian  Daerah  Bali  tanpa diimbangi dengan dukungan dari masyarakat  hasilnya tidak akan sempurna. Dalam hal ini  hambatan eksternalnya yaitu masyarakat kurang mengerti bahkan tidak tahu  mengenai UU tindak pidana cyber bullying menjadikan  masyarakat  mengindahkan  tindak  pidana cyber  bullying tanpa  peduli  pada dirinya sendiri maupun korban.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku cyber bullying di  Kepolisian  Daerah  Bali  selama  pandemi  Covid-19  dilakukan  dengan  menggunakan  UU No.  19  Tahun  2016  mengenai  Perubahan  UU  No.  11  Tahun  2008  mengenai  UU  ITE,  proses penegakan hukum diawali dengan tahap penyelidikan kemudian tahap penyidikan dengan memanggil tersangka  dan  saksi,  pemeriksaan  tersangka  dan  saksi,  penangkapan  dan  penahanan  tersangka, penggeledahan atau penyitaan dan yang terakhir pembuatan berita acara yang akan diserahkan kepada penuntut  umum.  Hambatan-hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku cyber  bullying di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19 ada dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19 yaitu: Penegak hukum, Sarana dan prasarana, Pemanggilan pelaku atau saksi, Pemvonisan pelaku. Hambatan eksternal penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di Kepolisian Daerah Bali pada masa pandemi Covid-19 yaitu: Mudahnya menghilangkan alat bukti, Akun  palsu  atau anonymous ,  Penggunaan  SIM Card luar  negeri,  Kurangnya  kesadaran  hukum masyarakat.

## 2. Saran
Saran yang disampaikan terkait simpulan penelitian di atas, yaitu kepada  pemerintah harus membuat payung  hukum  untuk  pemeriksaan  saksi  tindak  pidana cyber  bullying secara online agar  tidak menghambat polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying , pihak Kepolisian Daerah Bali  harus  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  agar  semakin  canggih  sehingga  tidak  ada  hambatan lagi dalam penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying, diharapkan kepada pihak terkait untuk lebih  aktif  dan  konsisten  dalam  mensosialisasikan  aturan-aturan  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  etika  dalam  penggunaan  media  sosial,  sehingga  memberikan kesadaran  dan  ketaatan  hukum  masyarakat  dalam  penggunaannya  sehingga  mencegah  terjadinya tindak pidana melalui penggunaan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Akban, A., & Sahrul. (2019). Pencegahan Cyberbullying di Indonesia . Budi Utama, Jakarta. Maskun. (2013). Kejahatan Siber (Cybercrime): Suatu Pengantar . Kencana, Jakarta. Nasrullah,  R.  (2015). Media  Sosial  Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  Sosioteknologi .  Simbiosa Rekatama Media, Bandung.
Pakpahan,  H.  (2020).  Aspek  Hukum  Pidana  Cyberbullying  di  Media  Sosial. Cakrawala  Hukum , 11 (3), 250–258.
Ruliyatin,  E.,  &  Ridhowati,  D.  (2021).  Dampak  Cyber  Bullying  Pada  Pribadi  Siswa  dan Penanganannya  di  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Bikotetik  (Bimbingan  dan  Konseling:  Teori dan Praktik) , 5 (1), 1–5.
Sakban,  A.,  Sahrul,  Kasmawati,  A.,  &  Tahir,  H.  (2019).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap Kejahatan  Cyber  Bullying  di  Indonesia. CIVICUS :  Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (2), 59–65.
Siahaya,  S.  K.  V.,  Muaja,  H.  S.,  &  Ngantung,  C.  M.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Penindasan atau Bullying di sekolah. Lex Crimen , 3 (10), 236–246. Soekanto,  S.  (2010). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Suharyanto,  B.  (2013). Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime) .  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cybercrime) . Refika Aditama, Bandung.