## DISKURSUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Oleh : F a i z a l 

## Abstrak
Empowerment  is  the  antithesis  of  the  concept  and implementation  of  community  development  that  has been  developed  in  the  third  world  (developing countries),  including  Indonesia.  The  concept  and implementation of development that is top down and makes  economic  growth  as  the  orientation  on achieving  a  fair  and  equitable  prosperity,  has  ignored community  participation  and  fostertered  dependency. Therefore,  the  empowerment  that  is people  centered , participative and sustainable, can  be  used  as  alternative development  model.  And  today  empowerment  as  a paradigm,  concepts  and  practices  has  been  an interesting discourse among theorists and academics as well as practitioners and common public.
Kata  Kunci: pemberdayaan,  pembangunan,  partisifasi,  dan keberlanjutan.

## A. Pendahuluan
Istilah  pemberdayaan  yang  sedang  tren  dan  menjadi perbincangan  (diskursus)  pada  dua  dasawarsa  terakhir,  sejak pertengahan tahun 1990-an bagaikan angin segar yang berhembus dibawah matahari yang panas menyengat. Indonesia bahkan dunia internasional  menjadikan  istilah  pemberdayaan  sebagai  jargon pembangunan  nasional  diberbagai  negara  belahan  dunia. Kelemahan  bahkan  kegagalan  pembangunan  dengan  pendekatan
 Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung
Ijtimaiyya, Vol. 8, No. 1, Februari 2015
Jurnal Pengembangan Masyarakat
36
top down menumbuhkan keinginan untuk menggunakan paradigma yang  lebih  perpihak  pada  masyarakat,  sebagaimana  yang dirumuskan  oleh  Chambers,  yakni  pembangunan  yang  bersifat “ people-centered,  participatory,  empowering,  and  sustainable ”.  Sejalan dengan  itu,  Indonesia  bahkan  word  bank  dalam  Buletin  Vol.  11 No.  4/Vol.  2  No.  1  Oktober-Desember  2001  menetapkan pemberdayaan  sebagai  ujung  tombak  dalam  pengentasan kemiskinan. people-centered,  participatory,  empowering,  and  sustainable sebagai  suatu  prinsip  dan  proses  dalam  mencapai  kesejahteraan ( welfare ) merupakan suatu tujuan yang diidam-idamkan masyarakat. Menurut  Riyadi  yang  dikutip  oleh  Totok  Mardikanto: “Pembangunan  adalah  suatu  usaha  atau  proses  perubahan,  demi tercapainya  tingkat  kesejahteraan  atau  mutu  hidup  suatu masyarakat  serta  individu-individu  yang  ada  di  dalamnya  yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu”. 1 Dengan demikian, diskursus ( descourse ) tentang pemberdayaan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  faradigma perubahan sosial yang didasarkan pada realitas implementasi teori- teori  pembangunan  yang  kurang  berpihak  pada  kepentingan  dan partisipasi  masyarakat  secara  merata.  Diskursus  tersebut  cukup beralasan, karena: pertama , paradigma dan atau aliran pembangunan yang  berlangsung  selama  tiga  (3)  dasawarsa  zaman  orde  baru dengan  menggunakan top  down sebagai  pendekatan  telah membelenggu  kebebasan  dan  partisipasi  masyarakat. Kedua ,
pembangunan  yang  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan top  down sebagai  pendekatan  hanya  mensejahterakan  sekelompok orang  atau  pihak-pihak  yang  berkuasa  atas  kebijakan  dan permodalan. Ketiga ,  orientasi  pertumbuhan  ekonomi  lebih mengutamakan  pembangunan  ekonomi  industri  besar  dan teknologi  mesin  yang  memaksa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) lokal  kehilangan  lapangan  pekerjaan  dan  hanya  mampu  menjadi obyek,  buruh  kerja,  dan  atau  penonton.  Hak  kebebasan  dan partisipasi  terbelenggu  oleh  sistem  yang  mengatasnamakan pembangunan untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia yang berkeadilan.
1 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Maasyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik , (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 3
37
Ketiga  alasan  tersebut  di  atas,  menjadikan  istilah pemberdayaan masyarakat sebagai diskursus dan kajian para ilmuan sosial kemasyarakatan termasuk Perguruan Tinggi dan Pemerintah sebagai  upaya  merumuskan  konsep  dan  implementasi  program pembangunan  yang  bersipat people-centered,  participatory,  empowering, dan sustainable .  Oleh  karena  pada  dua  (2)  dasa  warsa  terakhir, paradigma pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan tidak lagi menjadi wacana, tetapi telah diberlakukan dalam rangka pembangunan nasional. Walaupun demikian, dalam implementasinya, aliran pembangunan masa lalu masih terlalu kuat membayang-bayangi paradigma baru tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh  data  tentang  jumlah  Provinsi,  Kabupaten/Kota,  dan  desa yang  tergolong  tertinggal  (miskin).  Tercatat  terdapat  183 Kabupaten/Kota di Indonesia tergolong tertinggal. 2 dan terdapat 71.000 desa yang tergolong miskin.
Realitas  tentang  jumlah  Kabupaten/Kota  dan  atau  desa yang  tergolong  tertinggal  atau  miskin  tersebut  sebagai  pertanda bahwa  paradigma  pemberdayaan  masyarakat  yang  telah diimplementasikan  belum  mampu  berbicara  banyak  dalam menjawab  permasalahan  yang  dialami  masyarakat.  Mungkinkah sebuah  akibat  dari  kedangkalan  pemahaman  teori  pemberdayaan atau karena masih dalam tahap transisi pemahaman dan sosialisai. Atau, boleh jadi terjadi kontradiksi antara teori-teori pemberdayaan masyarakat  dengan  para  praktisinya.  Oleh  sebab  itu,  maka  karya singkat  ini  akan  membahas  tentang  diskursus  pemberdayaan masyarakat, terutama diskursus pemberdayaan antara teori dengan praktek,  sejarah  perkembangan  teori,  dan  prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

## B. Pembahasan
Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan  yang  mengutamakan  peranserata  lebih  luas  bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Paradigma pemberdayaan dan  pembangunan  sama-sama  bagian  (model)  implementasi  teori perubahan  sosial.  Walaupun  demikian,  dalam  tatanan  realitas
2 Medy Danial, 183 Daerah tertinggal,
https://www.academia.edu/4575172 , diakses pada tanggal 27 Mei 2015
Jurnal Pengembangan Masyarakat
38
menurut  Mansour  Fakih,  ada  jurang  yang  memisahkan  antara teoritis dan kalangan akademisi dengan para praktisi pemberdayaan atau  pembangunan  yang  bekerja  bersama  masyarakat  marjinal, seperti kaum buruh, petani, nelayan, anak terlantar, dan masyarakat adat diberbagai daerah. 3 Para teoritis dan akademisi berfikir dalam tataran  obyektif  dan  idealitas,  sementara  para  praktisi pembangunan yang didukung oleh elit politik dan atau pemerintah dan  kaum  bermodal  dipengaruhi  oleh  kapitalism  yang  berupaya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan, teori yang digunakanpun adalah teori yang mendukung visi kapitalism.
Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan adalah sebagai suatu  usaha  atau  rangkaian  pertumbuhan  dan  perubahan  yang terencana  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara dan  pemerintah  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan bangsa. 4 Pembangunan  dalam  pembinaan  bangsa  selaras  dengan makna pembangunan menurut Totok Mardikanto : “Pembangunan adalah  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  terencana, dilaksanakan secara-terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap  warga  masyarakat  atau  dilaksanakan  oleh  masyarakat dipimpin  oleh  pemerintah,  dengan  menggunakan  teknologi  yang terpilih  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau  memecahkan  masalah- masalah  yang  sedang  dan  akan  dihadapi,  demi  tercapainya  mutu hidup  atau  kesejahteraan  seluruh  warga  masyarakat  dari  suatu bangsa  yang  merencanakan  dan  melaksanakan  pembangunan tersebut.” 5
Teori pertumbuhan ekonomi yang diugkapkan oleh Siagian tersebut  berkembang  pada  abad  18  oleh  Adam  Smit  (1776), seorang tokoh ekonomi klasik. Beliau berpendapat, bahwa proses pertumbuhan  dimulai  apabila  perekonomian  mampu  melakukan pembagian  kerja  ( division  of  labour ).  Pembagian  kerja  akan meningkatkan  produktivitas  yang  berarti  terjadi  peningkatan pendapatan  dan  perluasan  pasar  akan  membuka  inovasi-inovasi baru  sebagai  pendorong  perluasan  pembagian  kerja  dan
3 Mansour  Fakih, Runtuhnya  Reori  Pembangunan  dan  Globalisasi , (Yogyakarta: Insist Press, 2011), h.1
4 Taliziduhu  Ndraha, Materi  Pokok  Pembangunan  Masyarakat ,  (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1986), cet. Ke-1, h. 1.5
5 Totok Mardikanto, op., cit ., h. 6
mendorong  pertumbuhan. 6 Adam  Amit  berpendapat,  bahwa division of labour sangat penting keberadaannya. Spesialisasi pekerja sebagai  buruh  menjadi  keniscayaan  dalam  industri,  walaupun pekerjaan  buruh  menimbulkan  permasalahan,  seperti  rutinitas, membosankan, statis, beresiko pemutusan kerja. 7
Misalnya,  Rostow  seorang  ekonom  Amerika  Serikat  yang kemudian  dikenal  sebagai  bapak  pembangunan  dunia.  Rostow (1960)  mengemukakan  tahapan-tahapan  pembangiunan  ekonomi, yakni: Pertama , masyarakat tradisional ( traditional society ), masyarakat yang  mengandalkan  usaha  pertanian  sebagai  sumber  kehidupan dan  mengandalkan  tenaga  fisik  dalam  berusaha. Kedua ,  persiapan menuju tinggal landas ( precondition for growth, the take off ), masyarakat yang  mulai  menggunakan  ilmu  dan  teknologi  modern  untuk menuju  negara  industri. Ketiga ,  tinggal  landas  ( the  take  off ), pertumbuhan  ekonomi  dengan  prioritas  pembangunan  sektor industri. Empat ,  masyarakat  dewasa  ( the  drive  to  maturity ), menggunakan  teknologi  modern  dalam  semua  aktivitas  ekonomi. Kelima ,  masyarakat  konsumsi  tinggi  ( the  off  high  mass  consumption ), masyarakat hidup dengan pola konsumsi tinggi untuk produksi dan jasa. 8 Dan  Indonesia  salah  satu  negara  yang  menggunakan  teori tahapan  ekonomi  tersebut,  sehingga  Presiden  Sueharto  dijuluki sebagai bapak pembangunan di Indonesia termasuk kabinetnyapun disebut kabinet pembangunan.
Serangkaian  teori  atau  konsep  pembangunan  dengan orientasi  pertumbuhan  ekonomi  yang  menjadi  ujung  tombak pembangunan  pada  era  Orde  Baru,  kemudian  dianggap  gagal karena  mengabaikan  keadilan  sosial  ( social  justic )  yang  bersifat kontinyu ( sustainable ). Walaupun demikian, teori pertumbuhan tetap eksis  hingga  tahun  1970-an.  Diperparahlagi  ketika  program pembangunan  yang  digagas  oleh  pemerintah  dengan  dalih  demi kesejahteraan  masyarakat,  sementara  dalam  implentasinya dilaksanakan  secara  sepihak  oleh  para  praktisi  yang  dekat  dengan pemerintah  dan  elit  politik.  Yang  berkembang  adalah  program pemerintah  atau  kontraktor/pemborong  bukan  program masyarakat,  sehingga  ketergantungan  membelenggu  kreativitas,
6 Ibid ., h. 13 7 Mansour Fakih, Op., Cit ., h. 46-47
8 Ibid ., h. 55-56
Jurnal Pengembangan Masyarakat
40
baik kreativitas dalam berkarya maupun kreativitas dalam menjaga dan melestarikan hasil pembangunan.
Banyak  pandangan  yang  berkembang  dalam  teori-teori pembangunan  pada  dasawarsa  1940-1970,  konsep  pembangunan yang  berorientasi  pertumbuhan  ekonomi  tidak  mampu mensejahterakan  masyarakat  mayoritas  secara  merata.  Hasil pembangunan hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan  (pinansial,  politik,  kolega)  yang  berkuasa  atas pembangunan dan hasilnya. Oleh karena itu, berkembang berbagai pemikiran  untuk  mencari  alternatif  terhadap  paradigma  yang semata-mata  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Korten (1984)  mengemukakan  teori  baru  guna  memantapkan pertumbuhan  dan  kesejahteraan  manusia,  berkeadilan,  dan berkelanjutan  yang  kemudian  dikenal  dengan  pembangunan berpusat  manusia  ( people  centered  depelopment). 9 Dan,  menurut Moeljarto  Tjokrowinoto  dalam  Totok  Mardikanto,  pembengunan berpusat  pada  manusia  mempunyai  lima  ciri  sebagai  berikut: Pertama ,  prakarsa  dalam  pengambilan  keputusan  diletakkan  pada masyarakat. Kedua ,  fokus  utamanya  adalah  meningkatkan kemampuan  masyarakat  untuk  mengelola  dan  memobilisasi sumber daya lokal. Ketiga , pendekatan ini mentoleransi variasi lokal. Oleh karenanya, sifatnya fleksibel disesuaikan dengan kondisi lokal. Keempat ,  menekankan  pada  proses  pembelajaran  sosial  yang didalamnya  terdapat  interaksi  kolaboratif  antara  birokrasi  dengan komunitas. Kelima , pembentukan jaringan antara birokrasi, lembaga swadaya  masyarakat,  satuan-satuan  organisasi  tradisional  secara integral. 10
Proposisi di atas mengindikasikan bahwa inti pembangunan  berpusat  pada  manusia  adalah  pemberdayaan ( empowerment ). Oleh karena itu, pada tahun 1990-an pemberdayaan diyakini  sebagi  alternatif  pembangunan  yang  mengedepankan partisipasi ( participation ) masyarakat.
Konsep  pemberdayaan  sebagai  antitesa  terhadap  model pembangunan  yang  kurang  berpihak  pada  masyarakat  mayoritas dibangun  atas  kerangka  logik  sebagai  berikut: Pertama ,  proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor
9 Totok Mardikanto, Op., Cit ., h. 17 10 Ibid ., h. 18
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
produksi; Kedua ,  pemusatan  faktor  produksi  akan  melahirkan masyarakat  pekerja  dan  masyarakat  pengusaha  pinggiran; Ketiga , kekuasaan  akan  membangun  bangunan  atas  atau  sistem pengetahuan,  sistem  politik,  sistem  hukum,  dan  sistem  ideologi yang  manipulative  untuk  memperkuat  legitimasi; Keempat , pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan sistem ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat,  yaitu  masyarakat  berdaya  dan  masyarakat  tunadaya. 11 Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. 12
Makna  yang  begitu  detail  dan  terkonsepsi  sebagai  visi perubahan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  setiap individu  dalam  masyarakat  berubah  terbalik  menjadi  visi  pribadi atau sekelompok orang.
Permasalahan-permasalahan  tersebut,  menurut  Mansour Fakih, 13 terjadi  karena  beberapa  hal,  yakni: pertama ,  adanya ketimpangan  antara  akademisi  dan  Perguruan  Tinggi  dengan praktisi pemberdayaan atau perubahan sosial tentang pemahaman teoritis  dan  paradigma  pemberdayaan.  Para  akademisi  dan Perguruan  Tinggi  mempunyai  kebebasan  dan  kesempatan  dalam memperoleh  informasi  melalui  literatur,  diskusi,  dan  penelitian tentang  berbagai  teori  pemberdayaan.  Sementara,  para  praktisi pemberdayaan, seperti Orgamisasi (Lembaga) Sosial Kemasyarakatan  (LSM)  dan  para  pekerja  sosial  atau  fasilitator mempunyai intensitas yang tinggi dalam aksi pemberdayaan, tetapi kurang memiliki ruang untuk memahami teori-teori pemberdayaan sebagai  salah  satu  bentuk  perubahan  sosial. Kedua ,  terjadi perbedaan  antara  tujuan  teoritis  yang  dikawal  oleh akademisi  dan Perguruan Tinggi dengan tujuan praktis yang dilakukan oleh para praktisi. Para praktisi bekerja kurang dilandasi pemahaman teoritis dan visi ideologis tentang perubahan sosial.
11 Aprillia  Theresia  dkk., Pembangunan  Berbasis  Masyarakat:  Acuan  bagi Praktisi,  Akademisi,  dan  Pemerhati  Pengembangan  Masyarakat ,  (Bandung:  Alfabeta, 2014), h. 92
12 Ibid ., h. 93-94
13 Mansour Fakih, Op., Cit ., h. 2-3
Jurnal Pengembangan Masyarakat
42
Secara  metodologis,  kedua  faktor  di  atas  mempengaruhi desain program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, para praktisi cebderung  menjadikan  masyarakat  sebagai  obyek.  Proses merencanakan,  menyusun,  menetapkan,  dan  mengevaluasi  hasil tanpa  melibatkan  masyarakat  ( top  down ).  Oleh  sebab  itu,  dalam berbagai literatur, pendapat, dan asumsi, para pakar dan pemerhati pembangunan nasional menganggap bahwa program pembangunan  dalam  melakukan  visi  perubahan  sosial  belum berhasil.  Karena,  konsepsi  mengenai  pendekatan,  strategi,  dan orientasinya tidak mengikuti prosedur teoritis yang benar dan atau dengan  sengaja  memihak  teori-teori  yang  mengabaikan  keadilan dan kemanusiaan.
Harus  disadari  bahwa  teori-teori  yang  kita  jumpai dirumuskan  oleh  para  teoris-teoris  yang  berbeda  latar  belakang, baik idelogi, ekonomi, pendidikan, politik, budaya, dan sebagainya. Tidak semua teori dapat sesuai dengan situasi dan kondisi dimana teori tersebut diimplemtasikan. Misalnya, dewasa ini ada dua aliran teori  sosial  yang  kontradiktif,  yakni  teori-teori  sosial  yang digolongkan dalam t eori sosial relegius dan teori-teori sosial emansipatori yang dikenal dengan aliran kritis . 14 Teori  sosial  relegius adalah  teori  sosial  yang  bersombayan bahwa  ilmu  sosial  harus  mengabdi  pada  stabilitas,  pertumbuhan, dan pembangunan. Bersifat obyektif dan secara politik netral dan bebas  nilai.  Pandangan  ini  menjadikan  teorisi  sebagai  pengontrol dan  masyarakat  sebagai  obyek.  Rekayasa  sosial  sebagai pengembangan  teori  sosial  relegius  berupaya  menjadikan masyarakat sebagai obyek yang selalu direncanakan, diarahkan, dan dibina sesuai keinginan yang mengontrol.
Teori  sosial  kritis adalah  aliran  yang  berupaya  melakukan penyadaran kritis terhadap sistem dan struktur sosial “ dehumanisasi ” yang bersifat membunuh. Oleh sebab itu, teori ini berfaham bahwa teori sosial harus memihak, subyektif, dan syarat dengan nilai-nilai demi kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Teori sosial harus memihak  dan  mengabdi  demi  kepentingan  golongan  yang  lemah dan  tertindas  dan  golongan  yang  menindas.  Karena,  keduanya
14 Ibid ., h. 8-9
harus mendapatkan penyadaran berdasarkan kritik terhadap situasi sosial yang ada.
Teori  sosial  kritik  yang  bersifat  memihak  dan  subyektif merupakan  salah  satu  faktor  yang  menginspirasi  teori-teori pemberdayaan  masyarakat  untuk  menggunakan  prinsip-prinsip dalam  implementasi  teori  dan  konsep  pemberdayaan  masyarakat. Prinsip  sangat urgent dalam  setiap  aktivitas  dan  tujuan  aktivitas, karena  prinsip  adalah  suatu  pernyataan  tentang  kebijakan  yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan  secara  konsisten.  Dahama  dan  Bhatnagar  dalam  Totok Mardikanto,  mengidentifikasi  12  prinsip  dalam  pemberdayaan masyarakat.  Dalam  buku  yang  sama,  Totok  Mardikanto, mengidentifikasi  10  prinsip  pemberdayaan  yang  suguhkan Soedijanto, 15 diantaranya; berorientasi pada membangun kapasitas, menumbuhkan partisipasi masyarakat, berkelanjutan.
a. Berpusat Pada Masyarakat (People of Centered )
Permasalahan  yang  dihadapi  negara-negara  dunia  ke-tiga (negara-negara  berkembang)  termasuk  Indonesia  adalah  masalah keterbelakangan.  Indikator-indikator  keterbelakangan  masyarakat ditandai  dengan  rendahnya  pendapatan,  rendahnya  mutu  Sumber Daya  Manusia  (SDM),  tingginya  pertumbuhan  penduduk  yang tidak  dibarengi  oleh  penyerapan  tenaga  kerja,  kemampuan  untuk mendapatkan  kesehatan  rendah,  dan  lain  sebagainya.  Dan,  dari berbagai  indikator  tersebut,  SDM  menjadi  indikator  yang  paling berpengaruh terhadap indikator-indikator lainnya.
Keterbelakangan atau kerap disebut kemiskinan merupakan akibat dari pembangunan yang menggunakan pendekatan buttam up yang  berorientasi  pertumbuhan  ekonomi,  yakni  pendekatan  dan orientasi  yang  mementingkan  hasil  dan  mengabaikan  masyarakat mayoritas  dalam  proses.  Sehingga,  masyarakat  mayoritas terbelenggu  dalam  ide  dan  kreativitas  (pasif),  kurang  dalam pengetahuan  dan  pengalaman.  Hal  ini  sesuai  dengan  tiga  (3)  dari lima  (5)  ciri  pembangunan  berpusat  pada  manusia  yang dirumuskan  oleh  Moeljarto  Tjokrowinoto  dalam  Totok Mardikanto, sebagai berikut: Pertama , prakarsa dalam pengambilan
15 Totok Mardikanto, Op., Cit ., h. 105-109
Ijtimaiyya, Vol. 8, No. 1, Februari 2015
Jurnal Pengembangan Masyarakat
44
keputusan  diletakkan  pada  masyarakat. Kedua ,  fokus  utamanya adalah  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  untuk  mengelola dan  memobilisasi  sumber  daya  lokal. Ketiga ,  menekankan  pada proses  pembelajaran  sosial  yang  didalamnya  terdapat  interaksi kolaboratif antara birokrasi dengan komunitas. 16 Dengan kata lain, pembangunan  berpusat  pada  masyarakat  atau empowerment menjadikan masyarakat menjadi aktor dan penentu pembangunan.
Untuk  menjadikan  individu-individu  dalam  masyarakat sebagai aktor dan penentu pembangunan harus diimbangi dengan upaya  memperkuat  kemampuan  dan  posisi  tawar  (penguatan kapasitas)  masyarakat  yang  menjadikan  mereka  lebih  berdaya.
Prakarsa dalam mengambil keputusan harus berdasarkan kapasitas (pengalaman,  pengetahuan,  dan  ketrampilan).  Karena,  menurut
Eltizoni  dalam  Polama:  “pengetahuan  harus  dipraktekkan, pengetahuan dilaksanakan melalui proses pengambilan keputusan, terutama  melalui  komitmen-komitmen  masyarakat  yang  abstrak dan  samar  yang  arahnya  ditentukan  oleh  nilai-nilai  dan  tujuan- tujuan yang dianut oleh pelaku, diterjemahkan kedalam komitmen- komitmen spesifik pada rangkaian tindakan yang lebih spesifik”. 17
Proses  pengambilan  keputusan  yang  begitu  rumit  hampir tidak mungkin dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat yang  kurang  dalam  kesadaran.  Oleh  karena  itu,  pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan harus didahului dengan penguatan kapasitas  dalam  hal  kesadaran.  Menurut  Eltizoni  dalam  Polama, pelaku  yang  dasar  akan  lingkungan  dan  dirinya  serta  terhadap kontrol  internalnya  akan  lebih  aktif  ketimbang  aktor  yang karakteristik  serupa  tetapi  tidak  memiliki  kesadaran. 18 Kesadaran dan  aktivitas  lanjut  Eltizon,  memiliki  proposisi-proposisi,  seperti: Pertama ,  peningkatan  kesadaran  yang  diharapkan  akan  melahirkan gerakan  yang  hanya  terjadi  apabila  elemen-elemen  lain  dari orientasi aktif juga meningkat atau elemen-elemen lain yang lebih tinggi  dibanding  dengan  kesadaran  kemesyarakatan. Kedua , bilamana tingkat kesadaran tinggi tetapi tingkat komitmen rendah, akan melahirkan masyarakat yang acuh tak acuh. Ketiga , bila tingkat
16 Ibid ., h. 18
17 Margaret M. Polama, Sosiologi Kontemporer , (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2003), h. 361
18 Ibid ., h. 360
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
kesadaran tinggi, tetapi tingkat pengetahuan rendah berakibat pada mempertinggi  rasa  ketidakberdayaan  dalam  mengatasi  masalah- masalah sendiri.
Kesadaran  akan  realitas  lingkungan  dan  dirinya menumbuhkan keberanian seseorang dalam mengambil keputusan dan  mendorong  seseorang  untuk  memperkuat  kapasitas  sebagai instrumen  pengelolaan  dan  memobilisasi  sumber  daya  lokal. Menurut  Aprelia  Theresia,  pemberdayaan  sebagai  proses penguatan  kapasitas  dibagi  menjadi  pengembangan  kapasitas manusia,  kapasitas  usaha,  kapasitas  lingkungan,  dan  kapasitas kelembagaan. 19 Setiap  kapasitas  berorientasi  pada  pengutan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan.
Pengembangan  kapasitas  manusia  merupakan  kegiatan pengembangan  yang  berorientasi  pada: Pertama ,  pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia  kerja,  dan  kapasitas  keprofesionalan. Kedua ,  pengembangan kapasitas  entitas/kelembagaan,  yang  meliputi;  (1)  kejelasan  visi, misi,  dan  budaya  organisasi;  (2)  kejelasan  struktur  organisasi, kompetensi,  dan  strategi  organisasi;  (3)  proses  organisasi  atau pengelolaan  organisasi;  (4)  interaksi  antar  individu  di  dalam organisasi;  (5)  pengembangan  jumlah  dan  mutu  sumberdaya;  dan (6)  interaksi  dengan  entitas  organisasi  dengan  pemangku kepentingan  ( stakeholders )  yang  lain.  Ketiga,  pengembangan kapasitas sistem (jaringan), meliputi: pengembangan interaksi antar entitas  (organisasi)  dalam  sistem  yang  sama  dan  dengan entitas/organisasi di luar sistem.
Selanjutnya,  pengembangan  kapasitas  usaha,  yakni pengembangan yang diawali dari proses pemilihan komuditas dan jenis  usaha,  studi  kelayakan,  pembentukan  badan  usaha, pengelolaan investasi sampai pada manajemen pengelolaan usaha, manajemen sistem informasi dan jaringan kemitraan.
Lingkungan,  baik  lingkungan  fisik  maupun  lingkungan sosial merupakan aset lokal yang harus dijaga keberadaannya. Oleh karena  itu,  penyadartahuan  masyarakat  tentang  pentingnya lingkungan  dalam  menciptakan  kesejahteraan  dan  pemberdayaan masyarakat  yang  bersifat  kontinyu  ( sustainable )  merupakan
19 Aprelia Theresia, Op., Cit ., h. 155-159
Jurnal Pengembangan Masyarakat
46
keniscayaan. Masyarakat yang kurang menyadari akan dampak dari aktivitas  ekonomi  (pertanian,  peternakan,  dan  industri)  akan menimbulkan  kerusakan  lingkungan,  polusi  udara  dan  air,  yang pada  akhirnya  menjadi  pemicu  terjadinya  masalah-masalah  sosial, seperti ketersinggungan, hubungan sosial, bahkan konplik sosial. Pengembangan  kapasitas  manusia,  kapasitas  usaha,  dan kapasitas lingkungan akan menjadai efektif apabila ada ketersediaan lembaga ( institution ), baik yang bersifat formal maupun non formal atau  institusi  sosial  berupa  pranata-pranata  sosial  yang mempasilitasi berbagai kebutuhan pemberdayaan masyarakat.
b. Partisipasi ( Participation ) Pemberdayaan  yang  berpusat  pada  manusia  ( people  centered ) bertujuan memperkuat kapasitas (kemampuan), baik yang bersifat pengetahuan  ( knowlage) dan  keterampilan  (skill)  maupun pengalaman.  Berbagai  kemampuan  yang  dihasilkan  dari  proses pembelajaran  (teoritik  dan  praktik),  sangat urgent bagi  subyek pembangunan  sebagai  wujud  partisipasi  masyarakat  dalam implemtasi  program  pemberdayaan  masyarakat.  Partisipasi merupakan  bagian  penting  dari  pemberdayaan  dan  penumbuhan kesadaran.  Mulyasa  yang  dikutip  oleh  Karna  Sobahi, mengemukakan bahwa pada era otonomi daerah banyak kebijakan- kebijakan  pemerintah  yang  diambil  berdasarkan  pada  kebutuhan secara  nyata  dan  langsung  dari  masyarakat  bawah  ( grass-rood ), sehingga  tingginya  partisipasi  masyarakat  dijadikan  tolak  ukur untuk  menilai  keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  yang  diambil pemerintah. 20 Partisipasi  dalam  pengertian  keterlibatan  secara individu  maupun  kelompok  dalam  berbagai  bentuk  aktivitas pemberdayaan.  Menurut  Adam  dalam  Karna  Sobahi,  partisipasi adalah  keterlibatan  seseorang  dalam  situasi,  baik  secara  mental, pikiran  atau  emosi  dan  perasaan  yang  mendorongnya  untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai  tujuan yang telah ditentukan  serta  ikut  bertanggung  jawab  terhadap  kegiatan pencapaian  tujuan  tersebut. 21 Oleh  sebab  itu,  pengembangan kapasitas  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  tidak  hanya  fokus
20 Karna  Sobahi  dan  Cucu  Suhana, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Pendidikan di Era Otonomi Daerah , (Bandung: CV. Cakra, 2011), h. 118
21 Ibid ., h. 116
pada  pengembangan  kapasitas  yang  bersifat  pisik  (kemampuan teknis),  tetapi  juga  fokus  dalam  pembentukan  karakter (kepribadian).  Kepribadian  seseorang  menggambarkan  sikap mental dan pikiran fasilitator (subyek) pembangunan.
Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari sifatnya, menurut Koentjoro Ningrat, keterlibatan dibagi menjadi dua, yakni bersifat kuantitatif ,  yakni  partisipasi  dilihat  dari  frekuensi  keikutsertaan masyarakat  dalam  implementasi  program.  Keterlibatan  yang bersifat kualitatif ,  yakni  partisipasi  yang  dilihat  dari  tingkat  dan derajat  partisipasi.  Sedangkan  menurut  Thoha,  partisipasi masyarakat  dapat  bersifat  partisispasi  secara  mandiri,  partisipasi mobilisasi,  dan  partisipasi  seremoni. 22 Tingkat  partisipasi masyarakat  dapat  dilihat  dari  aktif  atau  pasifnya  seseorang  atau sekelompok orang dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Partisipasi  mobilisasi  dan  seremoni  menjadi  ciri  khas pendekatan top down yang sengaja diciptakan. Sementara, partisipasi mandiri  menjadi  ciri  khas  pemberdayaan.  Penomena  perubahan sosial  yang  terjadi  dewasa  ini,  masih  minimnya  program pemerintah  yang  mendudukkan  masyarakat  mayoritas  sebagai subyek  pembangunan.  Yang  ada  adalah  program  yang  secara totalitas  diprakarsai  oleh  masyarakat.  Misalnya,  tumbuhnya  desa- desa  wisata  di  daerah  Yogyakarta,  didasarkan  pada  prakarya masyarakat  lokal  dan  pemerintah  baru  terlibat  ketika  desa  –desa tersebut telah berkembang.
Berbicara  aktivitas,  menurut  Eltizoni  dalam  Margaret  M.
Polama,  orientasi  aktif  memiliki  tiga  (3)  komponen,  yakni: kesadaran  pribadi,  pengetahuan  para  aktor  dan  komitmen  pada satu atau lebih tujuan yang harus dicapai, serta fasilitas kekuasaan untuk mengubah tatanan sosial. 23 Dengan kesadaran, pengetahuan, dan  kekuasaan  diyakini  akan  terjadi  transpormasi  atau  perubahan pada  masyarakat.  Karena,  transpormasi  merupakan  penjelajahan suatu  masyarakat  yang  mengenal  dirinya  sendiri,  dengan  maksud untuk  mewujudkan  nilai-nilai  yang  lebih  sempurna:  merasa pentingnya  transpormasi  dilakukan  dan  mampu  mengukur
22 Ibid ., h. 119 23 Margaret M. Polama, Op., Cit ., h. 355
Jurnal Pengembangan Masyarakat
48
kemampuan-kemampuannya  demi  terlaksananya  perubahan,  bila tidak, masyarakat dengan sendirinya akan menjadi hancur. 24
Kesadaran  untuk  berpartisipasi  merupakan  hak  sekaligus kewajiban. Hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak serta  tanggung  jawab  untuk  berpartisispasi. 25 Dan,  keterlibatan masyarakat  dalam  mengambil  keputusan  untuk  menentukan nasibnya sendiri akan berhasil jika mereka mendapatkan informasi yang  cukup  tentang  resiko  dan  konsekuensi  dari  suatu  keputusan tertentu.  Untuk  membuat  keputusan  yang  didasari  informasi mensyaratkan  penyadartahuan  dan  pendidikan  pada  tingkat  tinggi dalam arti luas, termasuk peningkatan kesadaran. 26 Juga, yang tidak kalah  pentingnya  dalam  hal  partisipasi  adalah  kekuasaan  ( Fower ). Kekuasaan  bisa  saja  ada  pada  pihak  elit  juga  bisa  ada  pada masyarakat.  Dalam  istilah  yang  digunakan  oleh  Jim  Ife  adalah demokrasi  refresentatif dan demokrasi  partisipatif .  Dalam Demokrasi partisipatif rakyat berpartisipasi langsung dalam membuat keputusan untuk  diri  atau  kelompoknya,  sedangkan demokrasi  refresentatif , rakyat hanya diberi pilihan-pilihan dalam menentukan keputusan. 27 Keduanya  dapat  berlaku  dalam  masyarakat,  karena  partisipasi masyarakat dapat bersifat mandiri atau partisipasi yang didasarkan pada inisiatif, dilaksanakan, dirasakan, dan dinilai oleh masyarakat secara  mandiri  atau  tumbuh  dari  bawah.  Juga  dapat  bersifat mobilitas  atau  didasarkan  inisiatif  pihak  lain  yang  melakukan mobilisasi.
Partisipasi masyarakat dalam suatu proses dapat dilakukan dalam berbagai momen atau disebut oleh Aprelia Theresia lingkup partisipasi.  Lingkup  partisispasi  dimaksud  adalah:  (a)  Partisipasi dalam  pengambilan  keputusan;  (b)  Partisipasi  dalam  pelaksanaan kegiatan;  (c)  Partisispasi  dalam  pemantauan  dan  evaluasi;  (d) Partisipasi  dalam  pemanfaatan  hasil  pembangunan. 28 Sementara,
24 Ibid ., h. 356
25 Jim  Ife, Community  Developmen:  Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di Era  Globalisasi ,  tej.  Oleh  Sastrawan  Manullang,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008), h. 292
26 Ibid ., h. 291-292
27 Ibid ., h. 286-287
28 Aprillia  Theresia  dkk., Pembangunan  Berbasis  Masyarakat:  Acuan  bagi Praktisi,  Akademisi,  dan  Pemerhati  Pengembangan  Masyarakat ,  (Bandung:  Alfabeta, 2014), h. 198-199
partisispasi dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan, seperti: (a)  Menjadi  anggota  kelompok;  (b)  Melibatkan  diri  pada  kegiatan diskusi;  (c)  Melibatkan  diri  pada  kegiatan-kegiatan  organisasi;  (d) Menggerakkan  sumber  daya  masyarakat;  (e)  Memanfaatkan  hasil- hasil kegiatan masyarakat. 29
c. Berkelanjutan (Sustainability )
Salah  satu  kegagalan  para  praktisi  pembangunan  dalam mengimplementasikan  teori-teori  perubahan  sosial  adalah menciptakan  suatu  program  yang  dapat  dinikmati  masyarakat dalam  waktu  panjang.  Konsep tricle  down  effect bukan  hanya dilakukan  oleh  orang  atau  kelompok  orang  tertentu  dan hasilnyapun hanya dinikmati orang atau kelompok orang-orang itu juga,  tetapi  juga  telah  mengabaikan  keikutsertaan  (partisipasi) masyarakat.  Yang  berarti  proses,  baik  perencanaan,  pelaksanaan, hasil, dan evaluasi hanya bersifat sementara. Keistimewaan prinsif keberlanjutan adalah dapat membangun struktur, organisasi, bisnis, dan industri yang dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai tantangan.  Sebab,  akan  tercipta  masyarakat  yang  kuat,  seimbang, dan  harmonis.  Kuat  karena  tidak  tergantung  pada  pihak lain, 30 seimbang dan harmonis karena dilakukan secara proporsional dan  bersama-sama.  Bahkan,  program  yang  berkelanjutan  dan mengutamakan  partisipasi  masyarakat  akan  memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan perbaikan. 31
Menurut  Brundtland  Commission,  pembangunan  yang berkelanjutan  adalah  praktek  pembangunan  untuk  memenuhi kebutuhan  saat  ini,  tanpa  menurunkan  atau  merusak  kemampuan generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup. 32 Pembangunan berkelanjutan, meliputi tiga dimensi, yakni demensi lingkungan,  ekonomi  dan  sosial.  Dimensi  lingkungan,  meliputi  4 dimensi,  yakni keberlanjutan  lingkungan  alam,  sumber  daya  alam, daya dukung alam, dan pelayanan alam.
29 Ibid ., h. 200
30 Suetomo, Pembangunan  Masyarakat ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2012), h. 354
31 Ibid ., h. 355
32 Zubaiedi, Pengembangan  Masyarakat  Wacana  dan  Praktik ,  (Jakarta:
Kencana Prenada Group, 2013), h. 187
Jurnal Pengembangan Masyarakat
50
Dalam  terminologi  ekonomi,  pembangunan  yang berkelanjutan  adalah  pembangunan  yang  tidak  pernah  punah. 33
Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dalam  kontek  hubungan antara  tujuan  ekonomi  dan  tujuan  sosial  dapat  direalisasikan  jika didukung oleh empat kebijakan ekonomi:
a. Intervensi pemerintah secara terarah
b. Pemerataan pendapatan
c. Penciptaan kesempatan kerja
d. Pemberian  subsidi  bagi  kegiatan  pembangunan  yang diperlukan. 34
Sementara  itu,  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dalam kontek  hubungan  antara  tujuan  sosial  dan  ekologi  dapat direalisasikan  jika  didukung  oleh  dua  kebijakan,  yakni  kebijakan yang  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dan  swasta  dalam memelihara  keselamatan  lingkungan  serta  kebijakan  yang menumbuhkan pelayanan konsultasi tentang kesadaran lingkungan.

## C. Kesimpulan
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  paradigma  baru dalam  pembangunan.  Dia  muncul  dan  berkembang  berdasarkan analisis  kritis  terhadap  teori  dan  praktik  serta  realitas  sosial kemasyarakatan sebagai cerminan proses dan hasil pembangunan. Pembangunan  dalam  tatanan  teoritis  dan  praktik  telah terkonseptualisasikan  dengan  menggunakan  pendekatan top-down dan  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Sehingga,  baik dalam konsep maupun prosesnya para elit pemerintah, elit politik, pengusaha,  dan  praktisi  pembangunan  dengan  sengaja membelenggu  demokrasi  dan  partisipasi  masyarakat  mayoritas, menciptakan sifat ketergantungan, serta tidak tahan lama.
Dengan  demikian,  pemberdayaan  masyarakat  yang menggunakan  pendekatan buttam  up dan  berorientasi  pada  proses pengembangan  manusia  (individu  dan  kelompok),  partisispasi, program  yang  berkelanjutan  menjadi  prinsip  utama  pemberdyaan masyarakat.
33 Ibid ., h. 148
34 Ibid ., h. 151
51
Prinsip-prinsip  pemberdayaan  yang  yang  secara  teoritis berpihak  pada  kepentingan  masyarakat  mayoritas  menjadikan pemberdayaan model alternatif pembangunan yang diperbincangkan  oleh  para  teoris  dan  akademisi,  karena  dalam implementasinya,  para  praktisi  masih  dibayang-bayangi  oleh paradigma  pembangunan  dengan  pendekatan top  down .  Walaupun ada  yang  berhasil,  semata-mata  didasarkan  partisipasi  secara mandiri oleh masyarakat.

## Daftar Bacaan
Aprillia Theresia dkk., Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi,  Akademisi,  dan  Pemerhati  Pengembangan  Masyarakat , Bandung: Alfabeta, 2014 Jim Ife, Community Developmen: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi , tej. Oleh Sastrawan Manullang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Karna  Sobahi  dan  Cucu  Suhana, Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Pendidikan  di  Era  Otonomi  Daerah ,  Bandung:  CV.  Cakra, 2011
Margaret  M.  Polama, Sosiologi  Kontemporer ,  Jakarta:  PT.  Raja grafindo persada, 2003
Mansour  Fakih, Runtuhnya  Reori  Pembangunan  dan  Globalisasi , Yogyakarta: Insist Press, 2011 Medy Danial, 183 Daerah tertinggal, https://www.academia.edu/4575172 , di akses pada tanggal 27 Mei 2015 Suetomo, Pembangunan  Masyarakat ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2012
Taliziduhu  Ndraha, Materi  Pokok  Pembangunan  Masyarakat ,  Jakarta:
Karunika Universitas Terbuka, 1986, cet. Ke-1 Totok  Mardikanto  dan  Poerwoko  Soebianto, Pemberdayaan Maasyarakat  dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik ,  Bandung:
Alfabeta, 2012 Zubaiedi, Pengembangan  Masyarakat  Wacana  dan  Praktik ,  Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013