## PANCASILA DAN PERUBAHAN SOSIAL: PERSPEKTIF INDIVIDU DAN STRUKTUR DALAM DINAMIKA INTERAKSI SOSIAL
Pancasila and Social Change: Individual and Structural Perspectives in Social Interaction Dynamics

## Ujianto Singgih Prayitno
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 5 April 2014 Naskah dikoreksi: 10 Agustus 2014 Naskah diterbitkan: 22 Desember 2014
Abstract : The background of this review is the fact that today’s society marginalize Pancasila as the values   and moral insocial interaction. By using contemporary sociological perspectives that develops relationships between individual and structures the writer concludes that pancasila as the vision of social change, see the reciprocal relation between individual and structure. It has greatly affect the quality of social change in the society. The consequence of this view is that Pancasila materialized in values   and morality embodied in individual and collective level. Therefore it has become our collective duty to contextualized and implement Pancasila in a variety of direction of life in national and state levels.
Keywords : Pancasila, social interaction, individu, structure.
Abstrak : Tinjauan ini dilatarbelakangi dengan adanya fakta dalam masyarakat dewasa ini, yang memarginalkan Pancasila sebagai nilai dan moral dalam interaksi sosial. Dengan menggunakan perspektif sosiologi kontemporer yang mengembangkan relasi individu dan struktur, diperoleh kesimpulan bahwa sebagai visi perubahan sosial, Pancasila memandang relasi individu dan struktur secara timbal balik. Hal ini sangat memengaruhi kualitas perubahan sosial di tengah masyarakat. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa Pancasila terwujud dalam nilai dan moralitas pada tataran individual sekaligus tataran kolektif. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk melalui upaya kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam berbagai aras kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kata kunci : Pancasila, interaksi sosial, individu, struktur.
Pendahuluan Sejak reformasi bergulir hingga saat ini, Pancasila telah mulai dilupakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan Pancasila. Apabila terdapat kekeliruan, hal itu dikarenakan adanya pihak yang membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Meskipun demikian, terdapat keyakinan, bahwa persatuan dan kesatuan nasional baik yang bernuansa struktural maupun kultural (solidaritas sosial) tetap dapat dipertahankan di negeri ini. Sebab Indonesia didirikan atas dasar rasa penderitaan yang sama ( sense of common suffering ) akibat penjajahan asing ratusan tahun, bukan atas dasar falsafah non-primordialisme.
Pancasila merupakan paham yang berpendirian, bahwa suatu bangsa adalah semua orang yang
berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara, tanpa membedakan suku, ras, agama ataupun golongan. Pancasila bukan semata-mata sebagai ideologi negara, melainkan vision of state yang dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis bersama ( common philosophycal ground ) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Tantangan utama dalam membangun bangsa adalah bagaimana negara memberikan identitas yang kuat agar dapat memberikan perasaan istimewa, lain dari pada yang lain. Dengan prinsip-prinsip Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan dapat memiliki karakter yang memiliki nilai tambah jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.
Terkait dengan hal tersebut, penulisan tinjauan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran Pancasila sebagai visi bangsa yang dianalisis
sebagai arah perubahan sosial dalam perspektif interaksi sosial masyarakat. Namun demikian, keinginan pragmatis ini akan mengalami kesulitan, jika persoalan ini semata-mata ditempatkan sebagai persoalan analisis moral Pancasila belaka. Dengan menempatkannya sebagai dasar bagi perubahan sosial, melalui perspektif interaksi sosial yang memandang sekaligus relasi individu dan struktur sosial, diharapkan mampu menganalisis secara cermat fenomena sosial yang terjadi sejak masa reformasi. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan arah perubahan sosial akan mendukung eksistensi masyarakat Indonesia yang memiliki sustainibility yang mantap dan dinamis. Implementasi Pancasila sebagai dasar bagi perubahan sosial membutuhkan landasan sosiologis yang dapat diterjemahkan dalam visi, misi, dan tujuan negara. Harapan ini dapat terwujud, apabila masa depan Indonesia dibangun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) menginventarisir nilai-nilai unggul apa saja yang dapat kita kembangkan; (2) menciptakan interaksi yang sehat dalam masyarakat yang memungkinkan nilai-nilai unggul itu terwujud; dan (3) menanggapi segala persoalan yang muncul secara proaktif, bukan reaktif atau represif, sehingga dapat menepis berbagai potensi kekerasan dimulai dari diri kita sendiri demi terwujudnya kedamaian antarsesama manusia.
Pendekatan sosiologi yang digunakan dalam tinjauan ini, mengasumsikan bahwa relasi antaranggota masyarakat bersifat saling bergantung, tidak mungkin dapat mencapai tujuannya tanpa menggunakan sumber daya yang dimiliki anggota masyarakat lainnya. Interaksi yang muncul akan terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dalam kehidupan keseharian. Kesinambungan proses ini pada akhirnya akan memunculkan suatu tata aturan yang mengatur perilaku mereka, dari yang daya ikatnya paling rendah sampai yang lebih kuat. Tata aturan itu berupa nilai- nilai yang dibagi bersama yang dianggap sebagai perekat dan pengikat bangsa. Nilai-nilai yang dibagi bersama itu, dipersepsi menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal antaretnis bahkan antarbangsa, sesuai dengan konteks dan setting sosial yang berbeda. Akibatnya, jika Pancasila dijadikan arah bagi perubahan sosial, maka diperlukan redefinisi dengan mengadopsi nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender.
Disamping itu, pendekatan sosiologi ini juga mengasumsikan bahwa penafsiran terhadap Pancasila dibangun melalui interaksi yang bersifat
sukarela dari para pelaku yang otonom, sehingga pemahaman terhadap Pancasila merupakan proses yang tidak pernah selesai. Oleh karena itu, interaksi sosial yang dibangun bersifat konstitutif 1 yang preferensinya tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur, karena pada saat yang sama interaksi hanya dapat terjadi melalui perjumpaan yang terus- menerus antarpelaku.
Masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnik atau disebut ethnic nation (Suryadinata, 2000 dalam Wirutomo, 2012), yaitu sebuah masyarakat negara yang terdiri atas masyarakat-masyarakat sukubangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional dari masyarakat negara tersebut (Suparlan, 2008). Penekanan keanekaragaman dalam masyarakat majemuk terletak pada sukubangsa dan kebudayaan sukubangsa. Setiap sukubangsa mempunyai wilayah tempat hidup yang diakui sebagai hak ulayatnya dan merupakan tempat sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu mengelola dan mempersatukan keragaman etnik ini, serta mengeliminasi kemungkinan terjadinya konflik.
Menurut Suparlan (2000:5), sukubangsa merupakan sebuah kategori atau golongan sosial askriptif. Sukubangsa didefinisikan sebagai suatu pengorganisasian sosial yang askriptif, di mana pengakuan terhadap warga sukubangsa dilakukan berdasarkan kelahiran dan keturunan. Sifat askriptif ini, mengakibatkan jatidiri sukubangsa atau kesukubangsaan tidak dapat dibuang atau diganti dengan jatidiri lainnya. Jatidiri sukubangsa atau asal yang askriptif ini tetap melekat pada seseorang sejak kelahirannya.
Setiap interaksi antarindividu dalam hubungan sosial, akan memperlihatkan jatidiri yang muncul karena adanya atribut-atribut yang digunakan dalam mengekspresikan jatidiri. Dalam hubungan antar- sukubangsa, atribut dari jatidiri suatu sukubangsa menjadi kebudayaannya. Kebudayaan sukubangsa juga bersifat askriptif, karena diperoleh seseorang melalui proses pembelajaran yang ‘dipaksa’. Dengan kata lain, pembelajaran kebudayaan
1 Konstitutif dikenal sebagai dualitas struktur dalam teori strukturasi Anthony Giddens, yaitu bahwa setiap struktur besar memiliki tiga gugus struktur yang membangunnya (Giddens, 1984:29), adalah (1) struktur signifikasi yang berkaitan dengan skema simbolik dan wacana; (2) struktur dominasi, yang mencakup skema penguasaan atas orang dan barang; dan struktur legitimasi yang berkaitan dengan skema aturan normatif yang tertuang dalam tata hukum.
sukubangsa merupakan suatu keyakinan oleh masyarakatnya. Keyakinan menjadi nilai-nilai budaya sebagai inti dari kebudayaan sukubangsa yang primordial bagi seorang anak. Nilai-nilai utama yang pertama dipelajari dan diyakini dalam kehidupannya.
Secara teoritik, untuk mewujudkan harmoni antaretnik dalam interaksi sosial, dibutuhkan adanya faktor sosial yang berfungsi positif untuk mengeliminasi perbedaan etnis yang ada, agar tidak meruncing dan menjadi gesekan sosial yang bersifat manifes. Salah satu bentuk eliminasi tersebut, antara lain yaitu pola hubungan yang bersifat “simbiosis mutualisme” antar-etnis yang berbeda, dalam kegiatan produksi. Artinya, meskipun tidak terjadi asimilasi kultural, namun akan tetap terjalin hubungan sosial yang erat dan saling membutuhkan, apabila terbangun pola hubungan patront-client yang adil dalam hubungan produksi.
Adanya komunikasi dan hubungan sosial yang intensif, akan menyebabkan karakter masing- masing etnis semakin mudah dipahami. Pemahaman ini dapat menumbuhkan adanya kesadaran terhadap perbedaan antar-etnis, sehingga tidak perlu saling menyubordinasi. Selain itu, dukungan dan sense of belonging yang tinggi dari tokoh masyarakat dan agama, serta lembaga sosial dapat menjaga dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang terbuka.
Menurut Wirutomo (2012:3), masyarakat yang memiliki beragam etnik memiliki dua ciri, yaitu: pertama, hot etnicity yang cenderung menonjolkan identitas etniknya, memiliki kecenderungan untuk selalu ingin merdeka; dan kedua, cold etnicity yang sifatnya kurang fanatik, kurang emosional dan hanya digunakan untuk mencari keuntungan sesaat. Indonesia memiliki kedua ciri ini. Situasinya sangat tergantung bagaimana negara mengelola integrasi masyarakatnya, sehingga diperlukan satu identitas bersama yang bersifat nasional yang dapat merangkum semua kepentingan. Dalam kaitan ini, Pancasila merupakan strategi integrasi yang relevan, karena memberikan kebebasan kepada semua etnik untuk tetap hidup, sekaligus mengembangkan sistem budaya dan kesetiakawanan sosialnya, serta saling menghargai secara setara, yang dikukuhkan dalam prinsip Bhineka Tunggal Ika.
Pancasila sebagai Visi Bangsa Sebagai vision of state , Pancasila dapat dijadikan dasar perubahan sosial, yaitu terbentuknya masyarakat multikultural yang berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Mengingat kondisi
saat ini yang cenderung mengabaikan Pancasila yang dinilai sebagai warisan Orde Baru. Terutama dengan terjadinya reformasi yang mulai meragukan gagasan-gagasan ideal masyarakat Pancasila. Fakta yang dihadapi pada masa itu adalah situasi konflik etnik dan agama, tawuran antarkampung, perebutan kekuasaan, konflik komunal akibat pemilihan kepala daerah, korupsi dan berbagai persengketaan lain. Struktur toleransi dengan nilai keselarasan yang mendasarinya perlahan hilang, sementara struktur reformasi yang dibangun masih sangat lemah menopang struktur sosial, dan belum mendapatkan pengakuan. Akibatnya, terjadi ambivalensi dalam penerapan Pancasila. Di tengah situasi ini, kemudian muncul dua sikap dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia, yaitu sikap yang konservatif dan sikap yang lebih progresif.
Sikap yang konservatif memperlihatkan pendiriannya yang cemas terhadap perkembangan masyarakat, yang mengarah pada lenyapnya nilai- nilai masyarakat, dan menempatkan Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai kekuatan integratif antarkelompok masyarakat. Penanganan ketika terjadi pertentangan dan perpecahan antarkelompok sosial saat ini, ingin dikembalikan seperti zaman Orde Baru. Keadaannya tersusun secara hirarkis, dengan memahami hak dan kewajiban masing- masing, demi pulihnya keintegrasian dan kerukunan masyarakat. Sementara itu, sikap progresif sesungguhnya juga menyesali kondisi masyarakat yang chaos , akibat adanya perpecahan dan anarki. Meskipun demikian, tatanan masyarakat baru, yaitu masyarakat dengan pemerataan di semua lapisan masyarakat, masih diyakini dapat terwujud. Kelompok ini tetap percaya akan keunggulan Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai humanitas lainnya dalam membangun masyarakat. Masyarakat yang akan dibangun didasarkan atas suatu perencanaan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kedua sikap tersebut perlu didamaikan dengan mengedepankan nilai ke-Indonesia-an yang bersumber dari berbagai nilai, sehingga dalam proses dialogis akan ditemukan ke-Indonesia-an yang lebih utuh. Nilai ke-Indonesia-an itu berbasis pada nilai yang mengutamakan kehidupan dan kemanusiaan. Menjadi ruang hidup masyarakat untuk memaknai hidup, memberi arti sosialitas dan identitas dirinya, dalam upaya saling memperkaya, hormat dan beradab, serta adilnya kemanusiaan.
Dalam kaitan ini, terdapat empat asumsi yang perlu dimanifestasikan dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar perubahan sosial, yaitu: (1) adanya pattern maintenance di masyarakat,
atau kemampuan memelihara dan melestarikan sistem nilai yang dianut sebagai endapan atau manifestasi tingkah laku manusia; (2) adanya kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang timbul, akan tetap eksis dan memiliki keberlanjutan kehidupan kebangsaan yang mantap; (3) adanya fungsi integratif dari unsur-unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang kian menyatukan masyarakat itu; dan (4) masyarakat perlu memiliki goal attainment atau tujuan bersama yaitu kesamaan cita-cita, pandangan, harapan, dan tujuan tentang masa depannya.
Perubahan dan Struktur Sosial Perubahan sosial terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial yang memperlihatkan perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berbeda (Prayitno, 2014:21). Perubahan sosial merupakan sebuah proses yang selalu melekat dalam perkembangan masyarakat. Tidak selalu terencana dan menuju pada perkembangan yang diharapkan, karena terbuka kemungkinan dimaknai sebagai suatu yang negatif dan harus dihindari. Perubahan sosial yang dimaknai sebagai sesuatu yang negatif, berkaitan dengan anggapan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang stabil. Sistem yang memiliki tatanan sosial yang relatif stabil dan terintegrasi, yang terus menerus dianggap sebagai kondisi yang normal. Perubahan dalam pandangan ini dianggap sebagai kondisi yang menyimpang, sehingga mengabaikan arti penting perubahan sosial sebagai sarana menjaga keutuhan sistem sosial. Perubahan sosial juga dianggap sebagai sesuatu yang bersifat abnormal dan traumatis, suatu perubahan yang dipandang sebagai kondisi yang penuh krisis dan terdapat campur tangan pihak diluar komunitas yang tidak dikehendaki.
Perubahan sosial itu dapat terjadi dalam: (a) struktur dan fungsi masyarakat, (b) dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan, (c) perubahan kondisi geografis kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan- penemuan dalam masyarakat, (d) modifikasi pola kehidupan manusia, (e) tidak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan, (f) lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan
(g) fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat individu sampai dengan tingkat dunia (Prayitno, 2014:21). Di samping itu, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dalam kurun waktu tertentu yang mengandung beberapa jenis, yaitu (a) perubahan peran individu dalam sejarah kehidupan yang menyangkut keberadaan struktur yang bersifat gradual; (b) perubahan dalam cara bagaimana struktur sosial saling berhubungan; (c) perubahan dalam fungsi struktur yang berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagaimana masyarakat tersebut melakukannya; dan (d) perubahan dalam bentuk interaksi antarindividu.
Individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi, sebagai obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Dalam perspektif ini, dikenal nama sosiolog George Herbert Mead (1863–1931), Charles Horton Cooley (1846–1929), yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Sosiolog interaksionisme simbolik kontemporer lainnya adalah Herbert Blumer (1962) dan Erving Goffman (1959). Interaksionisme simbolik memfokuskan diri pada hakekat interaksi, pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Interaksi individu dalam masyarakat antara lain termanifestasi dalam hubungan institusi-institusi sosial, yang muncul dalam proses pengalaman dan aktivitas sosial. Interaksi ini dimediasi oleh penggunaan simbol- simbol, oleh interpretasi, atau oleh penetapan makna dari tindakan orang lain. Semua interaksi antarindividu manusia melibatkan suatu pertukaran simbol. Ketika antarindividu saling berinteraksi, biasanya secara konstan mereka mencari “petunjuk” mengenai tipe perilaku apakah yang cocok dalam konteks itu dan mengenai bagaimana menginterpretasikan apa yang dimaksudkan oleh orang lain.
Sementara itu, struktur sosial merupakan ikatan antarmanusia sebagai bangunan utama dari bangunan sosial, yang menjadi simpul yang menyatukan jalinan masyarakat. Struktur sosial berkaitan dengan hubungan atau interaksi sosial yang bersifat imperatif dengan membangun hubungan antarsesama dan menjaganya agar terus berlangsung. Struktur sosial memungkinkan individu agar dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat dilakukan seorang diri. Struktur sosial termanifestasi
digagas oleh Karl Marx. Marx meletakkan agensi manusia pada hubungan ang terasing dan abstrak dengan kelas- kelas sosial utama dengan tidk memberikan perhatian terhadap ikatan antara yang mengikat seorang individu dengan individu yang lain. Marx melihat tatanan kapitalis sebagai persoalan, sehingga ia memberikan perhatian pada solidaritas. Jika solidaritas antar pemilik sarana produksi dapat diyakini sebagai suatu takdir untuk mempertahankan dominasi diantara mereka, maka teori marxis sejumlah upaya untuk menjelaskan kekuatan atau kelemahan solidaritas anat kaum tertindas.
dalam jaringan, yaitu sarana bagi seseorang yang dilakukan karena adanya kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan yang bersangkutan. Jaringan ini dapat menjadi sumber daya yang dapat bermanfaat langsung dan dapat dipandang sebagai modal sosial. Jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai, yang memberikan dasar bagi kohesi sosial dan mendorong orang bekerjasama untuk mendapat manfaat timbal balik. Paling tidak, seperti ditegaskan oleh Putnam (2000:19) dan Woolcock (1998) hubungan kerjasama membantu orang memperbaiki kehidupan mereka.
Jaringan yang dimiliki seseorang perlu dipandang sebagai bagian dari hubungan dan norma yang lebih luas yang memungkinkan orang mencapai tujuan-tujuannya, dan mengikat bersama. Seperti yang disampaikan Giddens (1984:169) dalam teori strukturasinya, bahwa struktur selalu mendorong sekaligus mengekang, ditinjau dari hubungan inheren antara struktur dan agensi, termasuk hubungan agensi dengan kekuasaan. Oleh karena itu, terdapat anggapan bahwa disatu pihak pilihan seseorang itu terikat atau terkekang oleh sumber daya, sehingga koneksi menentukan keberhasilan seseorang. Meskipun demikian, dipihak lain, seseorang akan menggunakan jaringannya untuk dapat membebaskan diri dari hambatan-hambatan, dan menggunakan modal sosialnya untuk mengakses sumber daya yang sama. Keyakinan atas kualitas jaringan dan hubungannya dengan nilai bersama mendominasi pemikiran sosiologi --terutama sosiologi klasik 2 , 2 Kualitas hubungan antar manusia atau jaringan telah lama menjadi perhatian para teoritisi sosial. Penulis Perancis Alexis de Tocqueville (1832), interaksi dalam asosiasi sukarela memberikan perekat sosial yang membantu menyatukan individu-idividu amerika yang bertolak belakang dengan ikatan formal staus dan kewajiban yang menyatukan hubungan yang lebih tradisonal dan lebih hirarkhis yang lazim ditemukan di Eropa. Keyakinan sebagai sumber makna dan tatanan diteruskan oleh Emilie Durkheim (1933) yang dalam refleksinya atas transisi jangka panjang seperti yang digambarkannya dengan solidaritas mekanik dunia feodal menuju solidaritas organik kapitalisme abad ke-19. Bagi Durkheim solidaritas pertama bersifat mekanik karena tanpa dipikirkan dan merupakan kebiasaan, yang dirasakan atas struktur dan kewajiban yang bersifat tetap, kerena setiap orang tahu tempat mereka, dan bagaimana orang lain ditempatkan. Sebaliknya, di masyarakat kapitalis, urban dan industri, orang hidup di dunia orang asing, namun mengatur urusan mereka tanpa ada pembagian kerja yang diatur secara ketat sebagaimana feodalisme. Namun mereka masuk kedalam berbagai hubungan yang diasarkan atas berbagai iteraksi, yang masing-masing dimasuki karena dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Perhatian terhadap kualitas dan makna hubungan sosial dalam cakupan yang lebih luas disampaikan dalam perspektif materialisme historis yang
karena sosiologi merupakan disiplin ilmu yang lahir sebagai upaya untuk menjelaskan asal-usul dan sifat tatanan sosial. Sosiologi berupaya untuk memberikan pemahaman, bagaimana manusia menciptakan struktur sosial dan pola perilaku stabil di dunia tempat urbanisasi, industrialisasi, dan solidaritas ilmiah menggerogoti basis tatanan tradisonal, seperti perilaku, iman, dan kepatuhan buta.
Setidaknya, kualitas jaringan ditentukan oleh tingkat kepercayaan para anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Orang bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, tidak hanya harus mengenal satu sama lain sebelumnya, tetapi juga harus saling percaya dan berharap bahwa mereka bekerjasama untuk mendapatkan manfaat yang setimpal. Putnam dan Coleman adalah diantara teoritisi utama yang mendefinisikan kepercayaan sebagai komponen utama bagi bekerjanya sebuah sistem sosial. Lebih lanjut lagi, Fukuyama menjelaskan arti penting kepercayaan dalam sistem sosial, yaitu sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan abadi ditengah-tengah masyarakat atau pada bagian tertentu dari masyarakat tersebut (Fukuyama, 1995:122). Pada bagian lain Fukuyama juga menjelaskan, bahwa kepercayaan adalah dasar dari tatanan sosial, komunitas itu tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpanya (Fukuyama, 1995:25). Arti kepercayaan dapat dilihat dari keterpercayaan anggota masyarakat yang dapat dipandang sebagai “pelumas” yang memperlancar berbagai transaksi sosial dan ekonomi menjadi murah, tidak birokratis, dan tidak memakan banyak waktu. Kepercayaan memainkan peranan penting dalam memeroleh akses manfaat jaringan sosial. Oleh karena itu, jaringan dengan kepercayaan tinggi akan berfungsi lebih baik dan lebih mudah, jika dibandingkan dengan jaringan dengan kepercayaan rendah.

## Relasi Individu dan Struktur
Relasi individu dan struktur sosial bekerja dalam suatu interaksi sosial yang dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Dalam interaksi juga terdapat simbol yang
biasanya diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Proses interaksi sosial menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki manusia, yang berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Makna tidak bersifat tetap namun dapat diubah. Perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu sebaagai interpretative process . Interaksi sosial yang sehat dan bermakna bagi setiap individu yang terlibat, membutuhkan nilai dan norma yang diakui bersama yang dijadikan dasar bagi hubungan antarindividu, individu dengan kelompok, ataupun antarkelompok. Dalam terminologi sosiologi modern, makna hubungan sosial tergantung pada ketersediaan modal sosial yang ada dalam masyarakat. 3 Utilitarianisme sebagai paradigma individualisme radikal, memandang individu sebagai aktor yang berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya, yang secara rasional memilih sarana yang terbaik untuk melayani tujuan-tujuannya sendiri. Inti pandangannya adalah bahwa individu yang berdiri sendiri adalah unit yang mengambil keputusan, yaitu yang memberikan keputusannya sendiri. Asumsinya adalah bahwa orang berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (apakah berupa kesenangan, kebahagiaan, konsumsi, atau sekedar pendapat formal tentang tujuan bersama), orang mengejar sekurang-kurangnya dua “utilitas” yang tidak dapat direduksi dan mempunyai dua sumber penilaian, yaitu kesenangan dan moralitas (Etzioni,1986). Sementara, strukturalisme berargumentasi bahwa moralitas merupakan suatu sistem kaidah dan nilai yang diberikan oleh masyarakat, tertanam dalam budayanya, sebagai bagian dari internalisasi budaya. Berkumpulnya individu-individu di dalam komunitas yang kompetitif, yang sama sekali tidak mengakibatkan konflik yang menyeluruh, dikatakan menciptakan efisiensi dan kesejahteraan maksimum.
3 Sesungguhnya tidak ada modal yang bekerja sendiri dalam realitas sosial yang sedang berlangsung. Di dalam realitas sosial terdapat beragam modal, Bourdieu (1986), misalnya menyebut adanya modal ekonomi ( economic capital ), modal budaya ( cultural capital ), modal simbolis ( symbolic capital ), dan modal sosial ( social capital ). Sementara Coleman (1988,1990), disamping modal sosial juga menambahkannya dengan modal manusia ( human capital ), Burt (1995) menambahkannya dengan modal keuangan ( financial capital ), dan Nugroho (1997), disamping modal sosial dan modal manusia ada lagi modal alam ( natural capital ) dan man-made capital .
Menyadari dikotomi tersebut, studi-studi sosiologi yang lebih kemudian menganalisis adanya penyatuan, terutama antara pandangan yang menekankan pentingnya individu dan pandangan yang lebih mementingkan pengaruh struktur. Wacana penyatuan dua ekstrem teoritik ini sudah mulai dilakukan, terutama pada tahun 1980-an, sebagian besar dalam sosiologi Amerika, menuju konsensus luas kearah sintesis atau pertalian, teori agen-struktur dan atau tingkat analisis sosial (Ritzer, 1996:474). Meskipun demikian, terdapat dua arus utama dalam upaya penyatuan ini, yaitu yang memusatkan perhatian pada pengintegrasian teori mikro dan makro, dan yang lain lebih memusatkan pada hubungan antara tingkat mikro dan makro dari analisis sosial.
Upaya sintesis atau pertalian mikro-makro dalam paradigma sosiologi telah dilakukan oleh Ritzer (1979,1981) dalam sosiologi berparadigma ganda. Pandangan integratif menyatakan bahwa, struktur mikro atau makro tak dapat dianalisis secara tersendiri, keduanya berinteraksi sepanjang waktu, meski ada yang hanya menekankan pada salah satu tingkat analisis saja.Coleman (1990, 1994) meskipun mengembangkan teori pilihan rasional, sebenarnya juga mengembangkan integrasi mikro ke makro, meskipun ia kurang memberikan penjelasan yang cukup atas hubungan makro ke mikro. Demikian pula dengan Granovetter (1985:481-510). Ia memperluas konsep kemelekatan sebagai landasan tengah antara pandangan tentang tindakan ekonomi sebagai yang ditetapkan oleh norma-norma budaya dan analisis pilihan rasional perilaku ekonomi. Granovetter memfokuskan diri pada saling penetrasi dari keduanya dalam struktur hubungan sosial.
Coleman berusaha mengarahkan penjelasannya untuk mengurangi kelemahan pendekatan pilihan rasional dengan menguraikan bagaimana bentuk struktur yang menghambat tindakan rasional, dan bagaimana struktur dimanfatkan oleh individu untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri. 4 Ide dasar orientasi pilihan rasional Coleman (1990) sangat jelas, “ persons act purposively toward a goal, with the goal (and thus the action) shaped by values or preferences.” Selanjutnya, Coleman mengatakan bahwa untuk tujuan atau
4 Teori pilihan rasional ini dikembangkan oleh Coleman (1989), yang pertama kali dikemukakannya dalam Jurnal Rationality and Society (Ritzer, 1996:289). Jurnal ini adalah jurnal interdisiplin, karena teori pilihan rasional, yang oleh Coleman disebut dengan paradigma aksi rasional, “ the paradigm of rational action” (1989:5) is the only theory with the possibility of producing paradigmatic integration (Ritzer 1996:289)..
kebutuhan teoritik, diperlukan “ a more precise conceptualization of the rational actor derived from economics, one that sees the actor choosing those action that will maximize utility, or the satisfaction of their needs and wants ”, Terdapat dua elemen penting dalam teori pilihan rasional ini, yang oleh Coleman disebut dengan “ actors and resources ”. Dalam kaitan ini Coleman (1990:29) menjelaskan:
“A minimal basis for a social system of action is two actors, each having control over resources of interest to the other. It is each one’s interest in resourches under the other’s control that leads the two, as purposive actors, to engage in actions that involve each other … a system of action … It is this structure, together with the fact that the actors are purposive, each having the goal of maximizing the realization of his interest, that gives the interdependence, or systemic character to their action.”
Peningkatan perhatian atas pengintegrasian mikro-makro, ternyata sejajar dengan peningkatan perhatian di kalangan teoritisi Eropa atas masalah hubungan antara agen dan struktur (Ritzer dan Goodman, 2004:505). Tampaknya, antara integrasi mikro-makro dan agen-struktur seolah mirip dan sering dibahas seakan-akan masalah itu serupa satu sama lain, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan substansial. Konsep agen ( agency ), pada umumnya memang merujuk pada tingkat mikro atau aktor manusia individual. Tetapi, konsep inipun merujuk kepada kolektivitas (makro), Burns (1987:9), misalnya, memandang pengertian agen sebagai, “individu maupun kelompok terorganisir, organisasi dan bangsa.”Demikian pula dengan struktur yang biasanya mengacu pada konsep berskala besar, konsep inipun dapat mengacu pada struktur mikro seperti yang terlibat dalam interaksi individual. Oleh karena itu, baik agen maupun struktur dapat mengacu kepada fenomena tingkat mikro atau makro, atau pada keduanya.
Upaya paling terkenal yang mengintegrasikan agen-struktur adalah teori strukturasi dari Giddens (1995:252) yang mendasarkan pada praktik sosial yang berulang yang diatur melintasi ruang dan waktu. Tujuan fundamental dari teori strukturasi adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling memengaruhi antara agen dan struktur. Seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling memengaruhi tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia. Jika upaya Giddens untuk mengintegrasikan agen-struktur disebut dengan strukturasi, maka Archer menyebut upayanya sebagai pendekatan “ morphogenetik ,” sedangkan Bourdieu (1977, lihat juga Bourdieu and Wacquant, 1992) menyebutnya sebagai
“ habitus ,” untuk menanggulangi pertentangan antara objektivisme dan subjektivisme. Habermas (1989) menyebutnya sebagai “kolonisasi kehidupan dunia,” yang mengintegrasikan dua paradigma melalui gagasan yang berasal dari teori tindakan yang disebutnya sebagai “integrasi sosial” dan teori sistem yang disebutnya sebagai “integrasi sistem.” Di samping itu, ada pula yang menyebutnya sebagai “diskursus” dan beberapa konsep yang berdasarkan pada etnometodologi.
Oleh karena itu, dalam kaitan ini struktur sosial dan individu dalam kapasitas perubahan sosial ditandai oleh kapasitas Pancasila sebagai visi masyarakat baru. Kekuatan Pancasila yang diharapkan hadir dari struktur sosial untuk menstimulasi perubahan sosial agar berperan aktif sebagai agensi penggerak pembaruan yang seringkali mengalami kekosongan secara signifikan, karena relasi individu dan struktur sosial justru menetralisir inisiatif dari individu yang seharusnya tampil sebagai agen perubahan. Terminologi “struktur” dalam hal ini, tidak saja menunjuk kepada pengertian “pola hubungan yang terpola ketika individu-individu berinteraksi dalam struktur yang dibentuknya”, namun struktur juga telah dipahami sebagai “orientasi-tindakan- dan-pemikiran” yang sedemikian tertanam dalam Pancasila sebagai sistem sosial yang menjadi platform dan kekuatan-pengatur ( social-force ). Dalam perspektif strukturasi tersebut (Giddens, 1984:16-213), Pancasila diandaikan, sebagai berikut: (1) merupakan medium interaksi sekaligus sebagai instrumen bagi para aktor, sehingga struktur tidak hanya mengekang agar bertindak sesuai dengan norma Pancasila, tetapi juga membuka ruang yang luas dengan memfasilitasi kemungkinan- kemungkinan penafsiran sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat; (2) adanya otonomi para aktor memungkinkan munculnya kemampuan mawas diri, yaitu aktor yang dianggap kuat memiliki kapasitas kekuasaan yang kuat untuk mengubah dan atau mempertahankan Pancasila; dan (3) Interaksi yang terjadi secara berulang yang didasarkan pada kepentingan praksis akan dapat membentuk, mengubah dan menafsirkan norma- norma Pancasila.
Menempatkan Pancasila sebagai Arah Perubahan Sosial Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai sistem nilai yang dapat membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Sebagai Identitas, Pancasila merupakan suatu perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar-sesama manusia, serta antara
manusia dan alam semesta, yang terwujud dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hubungan ini, bersifat dinamis dan terbuka terutama pada upaya pembentukan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa ini membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten agar dapat mengatasi semua persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa diperlukan untuk mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan bahasa.
Revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai aras perubahan sosial dan pranata sosial kemasyarakatan merupakan upaya yang perlu dilakukan melalui upaya mendefinisikan Pancasila secara sosiologis untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa. Hal ini dapat dilakukan, antara lain melalui: (1) aktualisasi nilai-nilai dan penguatan ketahanan Pancasila dalam menghadapi derasnya arus budaya global; (2) peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap sila Pancasila sebagai kekayaan dan nilai-nilai luhur; serta (3) mendorong kerjasama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai visi bersama mewujudkan Indonesia baru. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi yang diharapkan adalah sebuah ‘masyarakat multikultural Indonesia’, yang bercorak ‘masyarakat majemuk’ ( plural society ). Corak masyarakat Indonesia yang ‘Bhineka Tunggal Ika’ bukan lagi keanekaragaman sukubangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam upaya ini, harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada setempat pada tingkat lokal, atau pada tingkat nasional serta berbagai corak dinamikanya. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak. Sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal ini disadari betul oleh para founding father kita, sehingga mereka merumuskan konsep multikulturalisme ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika.” Sebuah konsep yang mengandung makna yang luar biasa. Baik makna secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, semboyan
ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman bangsa kita. Bangsa yang multikultural dan beragam, akan tetapi bersatu dalam kesatuan yang kokoh. Selain itu, secara implisit “Bhineka Tunggal Ika” juga mampu memberikan semacam dorongan moral dan spiritual kepada bangsa Indonesia. Terutama pada masa- masa pasca kemerdekaan, agar senantiasa bersatu melawan ketidakadilan para penjajah, meskipun berasal dari suku, agama dan bahasa yang berbeda.
Melihat Indonesia dari segi geografis, demografis, dan ekonomi, kita akan menemukan Indonesia tampak seperti sebuah perahu besar yang ”penumpangnya” begitu padat dan beragam. Indonesia terdiri dari sekitar 13 ribu gugusan pulau besar dan kecil yang di diami penduduk lebih dari 240 juta jiwa dengan sekitar 200 etnis yang berbeda, membuat Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat, memiliki sikap hidup yang penuh harapan akan kehidupan di masa depan yang cemerlang. Pendeknya, visi bersama itu mengarahkan tekad untuk memelihara apa-apa yang baik dari masa lalu Indonesia, dan mengambil serta menemukan yang baru yang lebih baik di masa kini dan akan datang.
Sebuah bangsa memang akan selalu mengalami tahapan dalam sejarah kebangsaannya. Braudel (1969), menyatakan bahwa rentang panjang sejarah tertentu berperan dalam membentuk karakter manusia dan secara mendasar akan memperlihatkan sifat-sifat dasar dan kecenderungan ideologis dan politis dalam merespon kondisi alam dan sosial budaya sekelilingnya. Proses mengimplementasikan Pancasila sebagai visi bersama dengan rentang yang panjang ini terjadi dalam jaringan sosial. Jaringan (Fukuyama, 2000:327) merupakan hubungan moral kepercayaan, yaitu sekelompok agen individual yang berbagi norma-norma atau nilai-nilai informal melampaui nilai-nilai atau norma-norma yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat memberikan pengakuan kepada kelompok etnik dan agama agar dapat memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama yang memiliki kesanggupan untuk memelihara identitas kelompoknya. Di samping itu, juga mampu berinteraksi dalam ruang bersama yang ditandai oleh kesediaan untuk menerima kelompok-kelompok lain yang berbeda basis identitasnya untuk menemukan kebutuhan bersama bagi sebuah integrasi.
Menempatkan Pancasila sebagai visi membangun masa depan Indonesia, dihadapkan pada dua hal yang sangat fundamental, yaitu grand solidarity , rasa kebersamaan untuk membangun
bangsa, dan grand reality , sebuah realitas agung sebagai sebuah bangsa yang demikian besar dan kaya. Makna grand reality dalam konteks masa kini berarti usaha menyejahterakan rakyat, mempertinggi tingkat kecerdasan anak bangsa, menjaga martabat bangsa, menciptakan rasa aman, dan memberikan hak-hak rakyat berdasarkan rasa keadilan. Oleh karena itu, persoalan Pancasila sebagai aras perubahan sosial merupakan persoalan kehidupan masyarakat, yang memiliki relasi atau hubungan tertentu dalam struktur sosial.
Hubungan Pancasila dan perubahan sosial dengan struktur, masih dapat diperdebatkan, apakah Pancasila bagian dari struktur, entitas yang terpisah, atau bahkan justru sebagai pembentuk struktur sosial. Seiring tersubordinasinya Pancasila ke dalam struktur, menyebabkannya dipakai sebagai alat untuk menunjang struktur sosial yang telah ditetapkan oleh suatu grand design politik tertentu. Akibatnya, Pancasila tidak saja kehilangan otonominya, melainkan juga dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga menjadi sekadar alat legitimasi politik. Transformasi struktural ataupun transformasi Pancasila sebagai visi perubahan sosial dapat menjadi tema pokok, yang mengarahkan masyarakat masuk ke dalam suatu keadaan, sehingga memungkinkan terjadinya keadilan sosial atau perdamaian manusia.
Kompleksitas Pancasila dan perubahan sosial dalam struktur sosial yang multikultural tidak hanya terlihat dari lingkupnya yang membesar menuju pada aras global, 5 tetapi juga makin banyaknya satuan-satuan kecil yang tumbuh. Oleh karena itu, di samping perlu menyelidiki hubungan-hubungan dengan aras global, desain besar perubahan sosial, juga perlu memberikan peluang, mengamati atau mengenali dan bersikap arif terhadap pertumbuhan satuan-satuan kecil. Menelantarkan interaksi antarsatuan-satuan kecil berarti membiarkan berlakunya hukum struggle for live, survival of
5 Karakteristik globalisasi adalah (1) membawa arus budaya global yang dikendalikan iklim kapitalisme dan neoliberalisme yang membawa kultur yang kekuatan dasarnya adalah kekuatan ekonomi dengan ‘ekonomi uang’ yang menggeser ‘ekonomi produksi’. Hidup bersama yang dalam komunitas awal didasarkan atas kreasi olah alam menjadi produk dan hasil kerja budaya, bergeser dengan ‘ekonomi uang’ atau moneter yang melintasi batas kendali teritorial negara; (2) akibat mengglobalnya modal lintas batas negara, juga merupakan akibat perkembangan pesat pengetahuan dan informasi dengan teknologi informasinya. Teknologi informasi ini dicirikan oleh (a) pengetahuan dan informasi diproduksi bila dinilai efisien dan efektif, yang diukur dari kegunaan (Lyotard, 1984, 1979,); (b) informasi dan pengetahuan semakin diperlakukan sebagai komoditas yang ditentukan pasar.
the  fittest , natural selection , dan progress dalam masyarakat. Perubahan sosial yang berlandaskan Pancasila jelas menolak Darwinisme sosial yang akan menyebabkan involusi bagi sebagian besar kelompok masyarakat, mengingat manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu berencana, sehingga untuk maju tidak harus “membunuh” yang lain.
Dalam sebuah komunitas heterogen dan pluralistik seperti Indonesia diperlukan perekat interaksi sosial yang dipatuhi bersama, terutama ketergantungannya terhadap pertukaran ( reciprocitas ). Sebagaimana pendapat Fukuyama (1995:222), bahwa “kepercayaan memiliki nilai pragmatis yang sangat penting. Kepercayaan adalah pelumas yang penting bagi bekerjanya sebuah sistem sosial”. Kepercayaan merupakan variabel yang penting dalam membentuk masyarakat yang fungsional, karena di dalamnya terkandung harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran dan perilaku kooperatif yang muncul dari sebuah komunitas yang menganut norma-norma yang sama.
Dalam arti demikian, maka Pancasila merupakan seperangkat nilai yang dapat dipercaya sebagai perekat komunitas, yang ditentukan secara kultural, sehingga komunitas baru akan muncul dalam berbagai tingkatan berbeda dalam budaya yang berbeda pula. Meminjam bahasa Fukuyama, kepercayaan atau trust adalah efek samping yang penting dari norma-norma Pancasila yang kooperatif yang mewujudkan perubahan sosial. Jika suatu anggota masyarakat dapat menjaga komitmen, menghormati norma-norma saling tolong-menolong, dan menghindari prilaku yang oportunistik, maka berbagai anggota masyarakat lain akan terbentuk dengan cepat, dan akan mampu mencapai tujuan bersamanya secara lebih efisien.
Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinekaan. Konsekuensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial yang maju dan kreatif, memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik, tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan. Secara garis besar, Pancasila ditempatkan sebagai pedoman nilai dan norma, yang diimplementasikan dalam aturan yang mengatur tindakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, perubahan sosial perlu menyerap prinsip moral dan nilai Pancasila yang mendukung dan menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat, adil, makmur, aman, dan sejahtera.
Pancasila ditempatkan sebagai arah perubahan sosial, yaitu karena Pancasila (a) mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan agama; (b) terbuka dan (c) memberikan ruang terhadap berkembangnya ideologi sosial politik yang pluralistik. Disamping itu, Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya dapat ditemukan suatu sintesis harmonis antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik.
Perubahan sosial diarahkan pada pengembangan jati diri dan harga diri bangsa, masyarakat yang multikultural, pelestarian berbagai warisan budaya, dan pengembangan infrastruktur pendukung pembangunan nasional. Adapun nilai Pancasila yang dapat memberikan arah perubahan sosial, yaitu:
1.  Karakter “Ketuhanan Yang Maha Esa” terwujud dalam sikap hormat dan bekerja sama antarpemeluk agama dan penganut kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. 2.  Perubahan sosial berlandaskan nilai “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” terwujud dalam perilaku hormat-menghormati antarwarga negara sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kemanusiaan seseorang tecermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak semena- mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta mengembangkan sikap hormat-menghormati.
3.  Perubahan sosial berlandaskan nilai “Persatuan Indonesia” mewujud dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Di samping itu, nilai persatuan merupakan perekat, yang mendamaikan kelompok masyarakat yang memiliki berbagai nilai kelompok yang ada di Indonesia, yaitu: budaya lokal (tempatan), budaya sukubangsa, budaya global, budaya bangsa, serta budaya agama dan sistem kepercayaan.
4.  Perubahan sosial berlandaskan nilai “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan” termanifestasi dalam kehidupan bangsa yang demokratis, saling bergotong- royong, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia sebagai wujud nyata dari karakter warga Indonesia yang pokok dalam mendukung pembangunan nasional.
5.  Perubahan sosial yang sesuai dengan nilai “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” terwujud dalam kehidupan berbangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Karakter berkeadilan sosial seseorang tecermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; sikap adil; menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban; hormat terhadap hak-hak orang lain; suka menolong orang lain; menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; tidak boros; tidak bergaya hidup mewah; suka bekerja keras; menghargai karya orang lain.
Penutup Perspektif sosiologi menempatkan Pancasila sebagai dualitas yang memandang relasi individu dan struktur secara timbal balik. Hubungan timbal-balik antara “individu dan struktur” ini sangat memengaruhi kualitas perubahan sosial yang dirasakan masyarakat. Dalam kaitan ini, setiap manusia atau pelaku dalam bertindak selalu memproduksi pola-kelakuan tertentu yang sesuai bagi sesamanya sedemikian rupa, sehingga selanjutnya pola tersebut terinternalisasi menjadi nilai dan norma Pancasila yang membatasi kelakuan yang akan direproduksi selanjutnya. Visi Pancasila dalam perubahan sosial sesungguhnya merepresentasikan proses interaksi pola formed- and-reformed  of  action secara bolak-balik yang “tak berkesudahan” antara dua entitas yang saling tidak terpisahkan yaitu ”tindakan manusia” dan “nilai moral Pancasila.” Relasi dinamik inilah yang mendorong perubahan sosial yang sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia yang membentuk dan memeliharanya dan begitu pula sebaliknya, perubahan sosial akan mempengaruhi kualitas tindakan manusianya dan sebaliknya.
Menempatkan Pancasila sebagai arah perubahan sosial mengakomodasi hak humanitas menjadi bagian dari nilai dan moral Pancasila dibidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menjadi standar perilaku manusia yang diharapkan berlaku secara universal. Wujud nilai dan moral Pancasila pada aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) nilai dan moral Pancasila yang mendasari perilaku pada tataran individual . Nilai ini terimplementasi
pada pengakuan akan kebebasan dan persamaan sebagai hak individual yang menjamin perdamaian dan kesejahteraan kolektif. (2) Nilai dan moral Pancasila yang mendasari perilaku pada tataran kolektif , yang terwujud sebagai hak atas pekerjaan, keadilan, beragama, dan kesejahteraan yang tetap menjamin kebebasan dan persamaan hak individu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ancok, Djamaludin. 2003. Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat , Pidato Pengukuhan Jabatan guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 3 Mei 2003.
Bourdieu, Pierre, and Loic Wacquant. 1992. An Invitation to Reflexive Sociology . Chicago: The University of Chicago Press.
Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice . Cambridge: Cambridge University Press.
Burns. Tom R. (et.all). 1987. Man, Decisions, Society . Swiss: Gordon and Breach Science Publisher.
Coleman, James S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA and London: Harvard University Press.
Coleman, James S. 1994, “Social Capital, Human Capital, and Investment in Youth”, in Anne C. Peterson and Jeylan T. Mortimer, eds. Youth Unemployment and Society . New York: Cambridge University Press.
Etzioni, Amitai. 1986. Organisasi-Organisasi  Modern. Jakarta: Press Universitas Indonesia.
Fukuyama, F. 1995. Trust:  The  Social  Values  and  the Creation of Prosperity . New York: Free Press.
Fukuyama, F., L. Omer and N. Hirst. 1997. Social Capital : The Great Disruptio., The 1997 Tanner Lectures.Oxford: Brasenose College.
Giddens, Anthony. 1995. The Constitution of Society: Otline of the Theory of Structuration , Berkeley: University of California Press.
Giddens, Anthony. 1995. The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial , a.b., Adi Loka Sujono. Pasuruan: Pedati
Granovetter, Mark S. 1985, “Economic Action, Social Structure and Embeddedness.” American Journal of Sociology 91:481-510.
Habermas, Jurgen. 1989. The Condition of Postmodernity. Cambridge MA: Basil Blackwell.
Herry-Priyono. 2003. Anthony Giddens, Suatu Pengantar. cet-. Jakarta: 2KPG.
Horton, Paul B Dan Chester L. Hunt. 1984. Sociology . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Prayitno, Ujianto Singgih. 2013. Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
Prayitno, Ujianto Singgih. 2014. Perubahan Sosial Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Kehidupan Masyarakat . Jakarta:
P3DI Setjen DPR RI dan Publica Press.
Ritzer and Goodman.2004. Teori Sosiologi Modern, a.b. Alimandan. Jakarta:Prenada Media.
Ritzer, George. 1996. Sociological Theory .New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Suparlan, Parsudi. 2008. Dari Masyarakat Majemuk menuju masyarakat Multikultural , Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Veeger, KJ. 1985. Realitas  Sosial,  Refleksi  Filsafat Sosial atas Hubungan Individu–Masyarakat dalam CakrawalaSejarah Sosiologi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Wallace, R.A and Wolf, A. 1999. Contemporary Sociological Theory: Expanding the Classical Tradition . Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall. Wirutomo, Paulus (et.all). 2012. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: UI-Press.