## HUKUM PIDANA SEBAGAI SUATU SISTEM
Oleh : Ruben Achmad 

## ABSTRAK
Konteks  sistem  hukum,  ilmu  hukum  dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum  yang  berasal  dari  komponen  filsafat  hukum.  Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi  utama  ilmu  hukum,  yaitu  dimesi  ontologi, epistemologi,  dan  dimensi  aksiologisnya.  Dalam  kaitannya dengan  dimensi  terakhirnya,  ilmu  hukum  dipandang  sebagai satu  kesatuan  dengan  pendidikan  hukum,  maka  tujuan penulisan  ini  adalah  menganalisis  dari  sudut  hukum  pidana sebagai suatu sistem
Kata Kunci :   Hukum Pidana, Sistem

## A. Pendahuluan.
Untuk membicarakan kehadiran hukum sebagai suatu sistem,  maka  sebaiknya  mulai  dari  pembicaraan  tentang sistem itu sendiri, oleh karena bagaimana pun hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem itu juga.
Pada  hakekatnya,  sistem  merupakan  satu  kesatuan sistem  besar  yang  tersusun  atas  sub-sub  sistem  yang  lebih kecil,  yaitu  subsistem  pendidikan,  pembentukan  hukum, penerapanitersendiri  pula.  Hal  ini  menunjukkan  sistem
 Pengajar FH Unsri, Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi.
hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan  kecermatan  yang  tajam  untuk  memahami keutuhan  prosesnya.  Sistem  ini  mempunyai  dua  pengertian yang penting untuk dicermati, sekalipun dalam pembicaraan- pembicaraan  keduanya  sering  dipakai  secara  tercampur begitu  saja.  Yang  pertama  adalah  pengertian  sistem  sebagai jenis  satuan,  yang  mempunyai  tatanan  tertentu.  Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari  bagian-bagian.  Kedua,  sistem  sebagai  suatu  rencana, metoda,  atau  prosedur  untuk  mengerjakan  sesuatu  (Schorde &  Voich,  1974  :  121  –  133).  Dalam  pemahaman  mengenai sitem  hukum  pidana  hal  ini  akan  terlihat,  bahwa  kedua- duanya dapat dikenali kembali, misalnya pada waktu penulis menjelaskan mengenai penafsiran dan penemuan hukum.
Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah “suatu kesatuan yang bersifat  kompleks,  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  yang berhubungan satu sama lain”. Pemahaman yang demikian itu hanya  menekankan  pada  ciri  keterhubungan  dari  bagian- bagiannya,  tetapi  mengabaikan  cirinya  yang  lain,  yaitu, bahwa  bagian-bagian  tersebut  bekerja  bersama  secara  aktif untuk mencapai tujuan pokok  dari kesatuan tersebut. Apabila suatu  sistem  itu  ditempatkan  pada  pusat  pengamatan  yang demikian  itu  maka  pengertian-pengertian  dasar  yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut  :
1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian- bagiannya (wholism)
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem  yang lebih besar, yaitu lingkungannya (Keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya  bagian-bagian  dari  sistem  itu  menciptakan sesuatu yang berharga. (Transformasi).
5. Masing-  masing  bagian  harus  cocok  satu  sama  lain (Keterhubungan).
6. Ada  kekuatan  pemersatu  yang  mengikat  sistem  tiu.
(Mekanisme kontrol).
Pemahaman  sistem  sebagai  metode  dikenal  melalui cara-cara  pendekatan  terhadap  suatu  masalah  yang  disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan  kepada  kita  agar  menyadari  kompleksitas dari  masalah  yang  kita  hadapi  dengan  cara  menghindari pendapat  yang  terlalu  menyederhanakan  persoalan  dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru.
Dalam  pembicaraan  asas  hukum  pidana  dapat diketahui, bahwa peraturan-peraturan hukum yang tampaknya  berdiri  sendiri  –  sendiri  tanpa  ikatan  itu, sesungguhnya  diikat  oleh  beberapa  pengertian  yang  lebih umum sifatnya, yang mengutarakan suatu tuntutan etis. Oleh Paul  Scholten  dikatakan,  bahwa  asas  hukum  positip  tetapi sekaligus ia melampaui hukum positip dengan cara menunjuk
kepada  suatu  penilaian  etis  .  Memang,  bagaimana  asas hukum  itu  bisa  memberikan  penilaian  etis  terhadap  hukum positip  apabila  ia  tidak  sekaligus  berada  diluar  hukum tersebut.  Keberadaan  di  luar  hukum  positip  ini  adalah  untuk menunjukkan,  betapa  asas  hukum  itu  mengandung  nilai  etis yang  self  evident  bagi  yang  mempunyai  hukum  positip  itu. Karena  adanya  ikatan  oleh  asas  –  asas  hukum  (Pidana)  itu, maka  hukum  (pidana)  pun  merupakan  suatu  sistem. Peraturan-peraturan  hukum  (pidana)  yang  berdiri  sendiri- sendiri  itu  selalu  terikat  dalam  satu  susunan  kesatuan disebabkan  karena  mereka  itu  bersumber  pada  satu  induk penilaian  etis  tertentu.  Teori  Stufenbau  dari  Hans  Kelsen dengan jelas sekali menunjukkan keadaan yang demikian itu. Kelsen mengatakan, bahwa agar ilmu hukum itu benar-benar memenuhi persyaratan suatu ilmu, maka ia harus mempunyai obyek  yang  bisa  ditelaah  secara  empirik  dan  dengan menggunakan  analisis  yang  logis  rasional.  Untuk  memenuhi persyaratan  tersebut  maka  tidak  ada  lain  kecuali  menjadikan hukum  positip  sebagai  obyek  studi.  Yang  dimaksud  dengan hukum  positip  disini  adalah  tatanan  mulai  dari  hukum  dasar sampai  kepada  peraturan-peraturan  yang  paling  konkrit  atau individual.  Namun  demikian,  Kelsen  juga  mengatakan, bahwa semua peraturan  yang merupakan bagian  dari  tatanan tersebut  masih  bersumber  pada  tata  nilai  dasar  yang mengandung  penilaian  –  penilaian  etis.  Semua  peraturan
yang ada harus bisa dikembalikan kepada nilai-nilai tersebut. Oleh  karena  Kelsen  secara  konsekwen  menghendaki  agar obyek  hukum  itu  bersifat  empiris  dan  bisa  dijelaskan  secara logis,  maka  sumber  tersebut  diletakkannya  di  luar  kajian hukum  atau  bersifat  transenden  terhadap  hukum  positip. Kajiannya  bersifat  meta  yuridis.  Justru  dengan  adanya Grundnorm  inilah  semua  peraturan  hukum  itu  merupakan satu  susunan  kesatuan  dan  dengan  demikian  pula  ia merupakan satu sistem.
Beberapa alasan lain untuk mempertanggung jawabkan,  bahwa  hukum  itu  merupakan  satu  sistem  adalah sebagai  berikut:  Pertama,  suatu  sistem  itu  bisa  disebut demikian  karena  ia  bukan  sekedar  merupakan  kumpulan peraturan-peraturan  belaka.  Kaitan  yang  mempersatukannya sehingga  tercipta  pola  kesatuan  yang  demikian  adalah  : masalah  keabsahannya.  Peraturan-peraturan  itu  diterima sebagai  sah  apabila  dikeluarkan  dari  sumber  atau  sumber- sumber  yang  sama,  seperti  peraturan  hukum,  yurisprudensi dan  kebiasaan.  Sumber-sumber  yang  demikian  itu  dengan sendirinya  melibatkan  kelembagaan  seperti  pengadilan  dan pembuat  undang-undang.  Ikatan  sistem  itu  tercipta  pula melalui  praktek  penerapan  peraturan-peraturan  hukum  itu. Praktek  ini  menjamin  terciptanya  susunan  kesatuan  dari peraturan-perauran  hukum  tersebut  dalam  dimensi  waktu. Sarana-sarana  yang  dipakai  untuk  menjalankan  praktek  itu,
seperti  penafsiran  atau  pola-pola  penafsiran  yang  seragam menyebabkan  terciptanya  ikatan  sistem  tersebut.  Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu  saat  dapat  berbicara  mengenai  adanya  suatu  sistem hukum.
Ukuran  tersebut  diletakkannya  pada  delapan  asas yang dinamakannya principles of legality, yaitu :
1. Suatu  sistem  hukum  harus  mengandung  peraturan- peraturan.  Yang  dimaksud  disini  adalah,  bahwa  ia  tidak boleh  mengandung  sekedar  keputusan-keputusan  yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan  yang  telah  dibuat  itu  harus diumumkan.
3. Tidak  boleh  ada  peraturan  yang  berlaku  surut,  oleh karena  apabila  yang  demikian  itu  tidak  ditolak,  maka peraturan  itu  tidak  bisa  dipakai  untuk  menjadi  pedoman tingkah  laku.  Membolehkan  pengaturan  secara  berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan  harus  disusun  dalam  rumusan  yang bisa dimengerti.
5. Suatu  sistem  tidak  boleh  mengandung  peraturan- peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan  tidak  boleh  mengandung  tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak  boleh  ada  kebiasaan  untuk  sering  mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan
kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan
dengan pelaksanaannya sehari – hari.
Fuller  sendiri  mengingatkan,  bahwa  kedelapan  asas yang  diajukannya  itu  sebetulnya  lebih  dari  sekedar persyaratan  bagi  adanya  suatu  sistem  hukum,  melainkan memberikan  pengkualifikasian  terhadap  sistem  hukum sebagai  sistem  hukum  yang  mengandung  suatu  moralitas tertentu. Kegagalan untuk menetapkan sistem yang demikian itu  tidak  hanya  melahirkan  sistem  hukum  yang  jelek, melainkan  sesuatu  yang  tidak  bisa  disebut  sebagai  sistem hukum sama sekali.
Dalam  kerangka  pemikiran  di  atas,  hukum  pidana sebagai  suatu  sistem  memenuhi  persyaratan  atau  indikator tersebut  dan  dengan  kerangka  pikir  itu  tulisan  akan menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai suatu sistem.

## B. Komponen – Komponen Sistem Hukum.
Berbicara  tentang  komponen  Sistem  Hukum  dapat diketahui adanya beberapa kompnen tersebut yaitu ;
a. Masyarakat Hukum;
b. Budaya Hukum;
c. Filsafat Hukum;
d. Ilmu Hukum;
e. Konsep Hukum;
f. Pembentukan Hukum;
g. Bentuk Hukum;
h. Penerapan Hukum;
i. Evaluasi Hukum.
Masyarakat  hukum  adalah  himpunan  berbagai kesatuan  hukum  (legal  unity),  yang  satu  sama  lain  terikat dalam  suatu  hubungan  yang  teratur.  Kesatuan  hukum  yang membentuk  masyarakat  hukum  itu  dapat  berupa  individu, kelompok  organisasi  atau  badan  hukum  negara,  dan kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan  untuk  mengatur  hubungan  antar  kesatuan hukum itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen .
Pengertian  ini  merupakan  refleksi  dari  kondisi obyektif  berbagai  kelas  masyarakat  hukum,  yang  secara umum dapat dikalsifikasikan atas tiga golongan utama, yaitu : pertama,  masyarakat  sederhana;  kedua,  masyarakat  negara; ketiga, masyarakat internasional.
Terdapat banyak teori filsafat yang dapat menjelaskan tiga  golongan  utama  masyarakat  tersebut,  akan  tetapi    pasca defrensiasi ilmu pengetahuan penjelasan fenomena ini benar- benar  menjadim  persoalan  yang  rumit.  Dalam  makna sosiologi masyarakat dibatasi pada unsur –unsur :
1. Manusia hidup bersama. Tidak terdapat ukuran yang pasti (mutlak)  untuk  menentukan  ada  tidaknya  masyarakat melalui jumlah manusia.
2. Bercampur  untuk  ukuran  waktu  yang  cukup  lama  dengan dominasi makna kehidupannya sebagai ciri utamanya.
3. Terdapat  kesadaran  yang  mengikat  mereka  dalam kesatuan;
4. Merupakan  sistem  hidup  bersama  yang  menimbulkan
kebudayaan.
Dengan  unsur-unsur  ini  masyarakat  dibatasi  pada makna  masyarakat  sederhana.  Untuk  menjelaskan  makna masyarakat  negara  menjadi  sangat  penting  kedudukan  ilmu negara  dan  ilmu  politik,  sedangkan  untuk  masyarakat internasional  adalah  suatu  masyarakat  yang  beranggotakan negara-negara.
Berhubungan  dengan  uraian  diatas,  hukum  mendapat tempat pada ketiga kelas masyarakat tersebut. Tiada satupun himpunan  kesatuan  sosial  dapat  disebut  masyarakat,  tanpa adanya  keteraturan  dalam  proses  hubungan  diantara  mereka. Masyarakat  yang  demikian  itulah  yang  disebut  masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang mendasarkan hubungan antara anggotanya pada hukum.
Istilah  budaya  hukum  dalam  bagian  ini  digunakan untuk  menunjuk  tradisi  hukum  yang  digunakan  untuk mengatur  kehidupan  suatu  masyarakat  hukum.  Dalam
masyarakat  hukum  yang  sederhana,  kehidupan  masyarakat terikat ketat oleh dolidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan  kesadaran,  sehingga  masyarakat  lebih  menyerupai  suatu keluarga  besar,  maka  hukum  cenderung  berbentuk  tidak tertulis.
Budaya  hukum  ini  dikenal  sebagai  budaya  hukum tidak  tertulis  (un  writen  law)  dan  terdapat  pada  masyarakat- masyarakat tradisional seperti pada masyarakat Anglo-Saxon, Britania,  dan  masyarakat  –  masyarakat  tradisional  lainnya, seperti  pada  masyarakat  Eskimo,  Indian,  dan  masyarakat Hukum Adat di Indonesia.
Disamping  Budaya  hukum  tidak  tertulis  ini,  terdapat juga budaya hukum tertulis. Pada mulanya budaya ini dianut oleh  bangsa  Perancis  dan  masyarakat  Eropah  Kontinental pada umumnya.
Filsafat  hukum  umumnya  diartikan  sebagai  hasil pemikiran  yang  mendalam  tentang  hukum;  diartikan  juga sebagai  nilai  hukum  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat hukum.  Berdasarkan  nilai  yang  dianutnya,  filsafat  hukum dapat  dikalsifikasikan  atas  dua  kelas  utama,  yaitu  yang bersifat obyektif dan subyektif. Filsafat hukum  yang bersifat subyektif adalah filsafat khusus yang berasal dari, dan dianut oleh  suatu  masyarakat  hukum  tertentu.  Sedangkan  filsafat hukum  yang  obyektif  adalah  sistem  filsafat  yang  didominasi oleh  konsep-konsep  universal,  diakui  dan  diterima  oleh
berbagai  masyarakat  hukum  yang  secara  subyektif  memiliki tradisi  berbeda.Yang  dapat  dikalsifikasi  sebagai  filsafat hukum  obyektif  adalah  filsafat  hukum  positip  dan  aliran- aliran  filsafat  hukum  lainnya.Sedangkan  yang  dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum subyektif adalah nilai, konsep, atau persepsi-persepsi mendasar tentang hukum yang dianut  oleh  suatu  masyarakat  hukum  tertentu.  Seperti persepsi  hukum  yang  dianut  oleh  masyarakat-masyarakat hukum  sederhana.  Secara  ringkas  dapat  disebutkan,  bahwa filsafat  hukum  subyektif  lebih  menunjuk  kepada  budaya hukum  asli  yang  mendasarunya,  sedangkan  filsafat  hukum obyektif  lebih  menunjuk  kepada  budaya  hukum  universal yang menjadi dasarnya.
Dalam konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan  teori-teori  hukum  yang  berasal  dari komponen  filsafat  hukum.  Tujuan  dari  penjabaran  dan pengembangan  itu  berkaitan  erat  dengan  dimensi-dimensi utama ilmu hukum,  yaitu dimesi  ontologi,  epistemologi,  dan dimensi  aksiologisnya.  Dalam  kaitannya  dengan  dimensi terakhirnya,  ilmu  hukum  dipandang  sebagai  satu  kesatuan dengan  pendidikan  hukum.  Fungsi  utamanya  adalah  sebagai media  penghubung  antara  dunia  rasional  dengan  dunia empiris.
Fungsi  ini  mungkin  diperankan  oleh  ilmu  dan pendidkan hukum, adalah karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu  dimensi  rasional  dan  dimesi  empiris  dari  ilmu  hukum. Melalui kedua dimensi ini, Ilmu dan pendidkan hukum dapat menghubungkan  dunia  filsafat  dengan  dunia  kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum.
Konsep  hukum  diartikan  sebagai  garis-garis  dasar kebijaksanaan  hukum  yang  dibentuk  oleh  suatu  masyarakat hukum.  Garis  garis  dasar  kebijaksanaan  ini  hakekatnya merupakan  pernyataan  sikap  suatu  masyarakat  hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau  teori  hukum,  bentuk  hukum,  desain  –  desain pembentukan,  dan  penyelenggaraan  hukum  yang  hendak dipilihnya.
Penetapan  konsep  ini  merupakan  tahap  awal  yang sangat  penting  bagi  proses  pembentukan,  penyelenggaraan, dan  pembangunan  hukum  suatu  masyarakat  hukum.  Arti penting terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum,  yang  pada  gilirannya  merupakan  dasar  dan  orientasi bagi suatu proses penyelenggaraan dan pembangunan hukum.
Secara  keseluruhan  penetapan  konsep  hukum, hakikatnya  adalah  penetapan,  pemulihan,  atau  peningkatan eksistensi  ,  kompetensi,  dan  fungsi  dari  masing-masing komponen  sistem  hukum,  sehingga  karenanya,  formulasi konsep  hukum  itu,  hakikatnya  merupakan  desain  fungsi  dari
setiap komponen sistem hukum, dan desain proses dari suatu sistem hukum.
Kelalaian  atau  kegagalan  penjabaran  konsep  hukum dalam  realita  kehidupan  adalah  awal  dari  kegagalan  fungsi suatu  negara  atau  asyarakat  hukum.  Kelalaian  terhadap pemenuhan  tahap  awal  dari  proses  ini  dapat  menjatuhkan hukum kedalam fungsi tradisionalnya, sebagai alat kekuasaan dan  penguasa.  Dan  kegagalan  penjabaran  konsep-konsepnya dalam  realita  kehidupan  hukum  dapat  mengacaukan  fungsi dari  setiap  komponen  dan  prosesnya.  Akibat  lanjutannya adalah  manipulasi  fungsi  yang  hanya  akan  menghasilkan akibat-akibat semu.
Pembentukan  hukum  dalam  suatu  sistem  hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan  terhadap  kebiasaan-kebiasaan  hukum  atau sebagai  proses  pembentukan  atau  pengukuhan  kebiasaan yang  secara  langsung  melibatkan  kesatuan-kesatuan  hukum dalam  masyarakat  itu.  Dalam  masyarakat  negara  yang menganut  sistem  Eropah  Kontinental  atau    tradisi  hukum sipil,  pembentukannya  dilakukan  oleh  badan  legislatif. Sedangkan  dalam  masyarakat  negara  yang  menganut  tradisi hukum  kebiasaan  (common  law)  kewenangannya  terpusat
pada  hakim  (judges  as  a  central  of  legal  action).  Disamping kedua tradisi itu, terdapat kecenderungan untuk menggabungkan  kedua  tradisi  itu.  Kecenderungan  ini  tidak hanya  terlihat  pada  negqara-negara  ke  tiga,  tetapi  juga  pada negara-negara  yang  pada  mulanya  secara  ketat  memegang salah satu dari kedua tradisi besar itu.
Secara  prinsip,  pembicaraan  tentang  komponen pembentukan  hukum,  hakikatnya  meliputi  pembicaraan tentang  personil  pembentuknya,  institusi  pembentuknya, proses pembentukannya, dan bentuk hukum hasil bentukannya.
Bentuk  hukum  merupakan  hasil  dari  proses pemebentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasikan  atas  dua  golongan,  yaitu  bentuk  tertulis  dan bentuk hukum tidak tertulis. Dalam masyarakat hukum  yang masih  sederhana,  hukum  cenderung  berbentuk  tidak  tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasikaidah yang ada, hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterma dan ditaati oleh  masyarakat.  Pada  prinsipnya,  pembicaraan  tentang komponen  bentuk  hukum  dari  suatu  sistim  hukum  meliputi beberapa  aspek  permasalahan,  yaitu  aspek  permasalahan bentuk  umumnya,  tertulis  atau  tidak  tertulis;  beda  derajat bentuk  dan  substansinya;  dan  prinsip-prinsip  yang  berlaku antar bentuk hukum pada setiap derajatnya. Hal yang terakhir
ini  telah  banyak  dijelaskan  oleh  pandangan  Hans  Kelsen melalui  Stufentheorienya.  Pembicaraan  tentang  komponen sistem  penerapan  hukum  meliputi  tiga  komponen  utama, yaitu  komponen hukum  yang akan diterapkan, institusi  yang akan  menerapkannya,  dengan  personil  dari  institusi penyelenggara  ini  umumnya  meliputi  lembaga-lembaga administratif  dan  lembaga-lembaga  yudisial,  seperti  polisi, jaksa,  hakim,  dan  berbagai  institusi  yang  berfungsi menyelenggarakan  hukum  secara  adminstratif  pada  jajaran eksekutif.
Penerapan  hukum  hakikatnya  adalah  penyeleggaraan aturan  hubungan  hukum  setiap  kesatuan  hukum  dalam masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi aspek pencegahan  pelanggaran  hukum  (regulation  aspek)  dan penyelesaian  sengketa  hukum  (settlement  of  dispute)  nya, termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu (reparation or compensation).
Komponen  ini  merupakan  kunci  akhir  dari  proses perwujudan  tujuan  sistem  hukum  yang  efektivitasnya  dapat diketahui  melalui  komponen  akhir  dari  suatu  sistem  hukum, yaitu evaluasi hukum.
Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan  ahli-ahli  hukum  Utilitarianis  yang  menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan.  Hukum  yang  buruk  akan  melahirkan  akibat-
akibat  buruk  dan  hukum  yang  baik  akan  melahirkan  akibat- akibat  yang  baik.  Komponen  yang  utama  dapat  melakukan fungsi  evaluasi  antara  lain  adalah  komponen  masyarakat dengan  dilihat  reaksi  terhadap  suatu  penerapan  hukum, komponen  ilmu  dan  pendidikan  hukum  melalui  fungsi penelitiannya, dan hakim melalui pertimbangan- pertimbangan  keadilannya  dalam  penerapan  suatu  ketentuan hukum.

## C. Hukum  Pidana  sebagai  sebuah  sistem  (Sistem  Hukum

## Pidana).
Dilihat  dari  sudut  sistem  hukum  (legal  system)  yang terdiri  dari  “legal  substance”,  “legal  structure”,  dan  “legal culture”,  maka  pembaharuan  sistem  hukum  pidana  (penal system  reform)  dapat  meliputi  ruang  lingkup  yang  sangat luas,  yaitu  mencakup  pembaharuan  “substansi  hukum pidana”,  yang meliputi pembaharuan hukum  pidana materiel (KUHP  dan  UU  di  luar  KUHP),  hukum  pidana  formal (KUHAP),  dan  hukum  pelaksanaan  pidana;  Pembaharuan” struktur hukum”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan  institusi/lembaga,  sistem  manajemen/tatalaksana dan  mekanismenya  serta  sarana/prasarana  pendukung  dari sistem  penegakan  hukum  pidana  (sistem  peradilan  pidana) dan  ;  Pembaharuan  “budaya  hukum  pidana”,  yang  meliputi
antara  lain  masalah  kesadaran  hukum,  perilaku  hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.
Pengertian  “sistem  hukum  pidana”  dapat  juga  dilihat dari  sudut  sistem  penegakan  hukum  pidana  atau  sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
(1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya),  sistem  hukum
pidana  dapat  diartikan  sebagai  :  keseluruhan  sistem
(aturan perundang-undangan) untuk
fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi
hukum
pidana;  Kesatuan  sistem  (aturan  perundang-undangan) yang  mengatur  bagaimana  hukum  pidana  ditegakkan atau  dioperasionalisasikan  secara  konkrit  sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
Dengan pengertian demikian, maka sistem hukum pidana identik  dengan  sistem  penegakkan  hukum  pidana  yang terdiri dari sub-sistem Hukum
Pidana
Materiel/Substantif,  sub-sistem  Hukum  Pidana  Formal dan  sub-sistem  Hukum  Pelaksanaan  Pidana.  Ketiga  sub sistem  itu  merupakan  satu  kesatuan  sistem  penegakan hukum  pidana  atau  sistem  pemidanaan,  karena  tidak mungkin  hukum  pidana  dioperasionalkan  /  ditegakkan secara konkrit hanya dengan salah satu sub – sistem itu. Pengertian  sistem  hukum  pidana/pemidanaan  yang demikian  itu  dapat  disebut  dengan  :”sistem  hukum
pidana/pemidanaan  fungsional”  atau  “sistem  hukum pidana/pemidanaan dalam arti luas”.
(2) Dari  sudut  normasubstantif  (hanya  dilihat  dari  norma- norma  hukum  pidana  substantif),  sistem  hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai :
Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel
untuk  pemidanaan;  atau  Keseluruhan  sistem  aturan
/norma hukum pidana
materiel untuk
pemeberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan  perundang-undangan  (“statutory  rules”)  yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luat KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana/pemidanaan,  yang  terdiri  dari  “aturan  umum” (“general  rules”)  dan  “aturan  khusus”  (“special  rules”). Aturan  umum  terdapat  dalam  di  dalam  Buku  I  KUHP, dan  aturan  khusus  terdapat  di  dalam  Buku  II  dan  III KUHP maupun dalam UU khusus di luar KUHP.
Konstruksi sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) dalam  RUU  KUHP  2004-2005  tersusun  dengan  sistem sebagai berikut :
1. Sistimatika Buku I Konsep ;
2. Sistem Aturan Umum Pemidanaan.
Sistimatika Buku I Konsep 2004-2005 :
BAB I. Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana
BAB II. Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban pidana
BAB III.    Pemidanaan, Pidana dan Tindakan
BAB IV.  Gugurnya  kewenangan  Penuntutan  dan
Pelaksanaan Pidana
BAB V.     Pengertian Istilah BAB VI.    Ketentuan Penutup
Sistem Aturan Umum Pemidanaan :
Hukum  Pidana  memiliki  3  (tiga  )  masalah  pokok, yaitu  ”tindak  pidana”,  ”pertanggung  jawaban  pidana”,  dan ”pidana  dan  pemidanaan”,  masing-masing  merupakan  ”sub sistem”dan sekaligus ”pilar-pilar” dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. Secara singkat  akan diuraikan  mengenai ketiga sub sistem tersebut sbagai berikut :
1. Sub Sistem Tindak Pidana.
Dasar  patut  dipidananya  perbuatan,  berkaitan  erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  atau bukan.  Seperti  hal  nya  dengan  KUHP  (WVS),  konsep  tetap bertolak  dari  asas  legalitas  formal  (bersumber  pada  UU). Namun  konsep  juga  memberi  tempat  kepada  ”hukum  yang
hidup/hukum  tidak  tertulis”  sebagai  sumber  hukum  (asas legalitas materiel).
Disamping  merumuskan  asas  legalitas  sebagai ”landasan  juridis”  untuk  menyatakan  kapan  suatu  perbuatan (”feit”)  merupakan  ”tindak  pidana”  (”strafbaarfeit”),  juga merumuskan  ”batasan/pengertian  juridis”  tentang  sifat /hakikat tindak pidana.
Sejalan  dengan  keseimbangan  asas  legalitas  formal dan materiel, hukum pidana juga menegaskan keseimbangan unsur  melawan  hukum  formal  dan  materiel  dalam menentukan  ada  tidaknya  tindak  pidana.  Adanya  formulasi ketentuan  umum  tentang  pengertian  tindak  pidana  dan penegasan  unsur  sifat  melawan  hukum  materiel  diatas,  patut dicatat  sebaga  suatu  perkembangan  baru  karena  ketentuan umum  seperti  itu  tidak  ada  dalam  KUHP  (WVS). Dirumuskannya ”batasan/pengertian juridis”, juga didasarkan pada  hasil  kajian  komparatif.  Di  berbagai  KUHP  Asing (antara  lain  di  Armenia,  Belarus,  Brunai,  Bulgaria,  China, Jerman,  Latvia, Macedonia, Perancis, Romania,  Swedia, dan Yugoslavia),  pengertian  dan  hakikat  tindak  pidana  inipun dirumuskan  dalam  :Aturan  Umum”.  Bahkan  ada  yang merumuskan  unsusr-unsusr  tindak  pidana  secara  rinci, misalnya  dalam  KUHP  Australia.  (Dalam  Part  2.2  ,  The elements of an offence, chapter 2 KUHP Australia).
Dalam  konsep,  semua  bentuk-bentuk  tindak  pidana atau  tahapan  terjadinya  /dilakukannya  tindak  pidana  itu, dimasukkan  dalam  Ketentuan  Umum  Buku  I.  bahkan  dalam perkembangan  terakhir  ditambah  dengan  ketentuan  tentang “persiapan” (preparation) yang selama ini tidak diatur dalam KUHP. Aturan umum “permufakatan jahat” dan “persiapan” berbeda dengan “percobaan”. Khususnya menegenai bentuk/tahapan  tindak  pidana  yang  berupa  “percobaan”, ketentuan  yang  diatur  tidak  hanya  mengenai  unsure-unsusr (kapan)  dapat  dipidananya  “percobaan”,  tetapi  diatur  juga tentang batasan “perbuatan pelaksanaan”, masalah “percobaan tidak mampu”, masalah “pengunduran diri secara sukarela  (Rucktritt)”  dan  “tindakan  penyesalan  (Tatiger Reue)”.
Pengulangan  (recidive)  juga  diatur  secara  umum dalam  Buku  I  (sebagai  alasan  pemberatan  pidana  yang umum). Dikatakan ada”pengulangan”apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :
a. menjalani  seluruh  atau  sebagian  pidana  pokok  yang dijatuhkan;
b. pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
c. kewajiban  menjalani  pidana  pokok  yang  dijatuhkan belum kedaluarsa.
Pemberatan pidananya yaitu maksimumnya diperberat sepertiga.  Namun  ketentuan  pemberatan  pidana  karena ”pengulangan” ini tidak berlaku untuk anak.
2. Sub Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan).
Dalam  Pertanggungjawaban  Pidana  (Kesalahan), hukum pidana yang akan datang menegaskan secara eksplisit ”asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  (”Geen  straf  zonder schuld”,  ”Keine  Strafe  ohne  Schuld”,  ”No  punishment without  Guilt”,  asas    ”  Mens  rea”  atau  ”asas  Culpabilitas”) yang dalam KUHP tidak ada. Asas culpabilitas ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya ditegaskan secara  eksplisit  dalam  hukum  pidana  yang  akan  datang sebagai  pasangan  dari  asas  legalitas.  Penegasan  yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.  Akan  tetapi  dalam  hal  tertentu  memberi kemungkinan  untuk  menerapkan  asas  ”strict  liability”,  asas ”vicarious liability”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan  oleh  hakim”  (rechterlijk  pardon”  atau ”judicial pardon”).
Ketentuan mengenai ”rechterlijk pardon” diatur dalam Bab  pemidanaan,  yang  terkandung  ide/pokok  pemikiran sebagai berikut :
a. menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan;
b. menyediakan ”klep/katup pengamanan”;
c. bentuk koreksi judisial terhadap asas legalitas;
d. pengimplementasian/pemgintegrasian nilai atau
paradigma ”hilmah kebijaksanaan” dalam Pancasila;
e. pengimplementasian”tujuan  pemidanaan  “  ke  dalam syarat pemidanaan (karena dalam meberikan
pemaafan/pengampunan, hakim
harus
mempertimbangkan  tujuan  pemidanaan);  jadi  syarat atau  justifikasi  pemidanaan  todak  hanya  didasarkan pada  adanya  “tindak  pidana”  (asas  legalitas)  dan “kesalahan”, tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”.
Dalam  hukum  pidana  yang  akan  datang,  juga mengatur  tentang  masalah  “Kekurangmampuan  bertanggung Jawab”,  masalah  “pertanggungjawaban  terhadap  akibat  yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja” yang semuanya  itu  tidak  diatur  dalam  KUHP  saat  ini.  Disamping itu  juga  ada  pula  ketentuan  tentang  subyek  berupa “korporasi”, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP (WVS).
3. Sub Sistem Pemidanaan.
Berbeda  dengan  KUHP  yang  sekarang  berlaku,  di dalam  hukum  pidana  yang  akan  datang  dirumuskan  tentang “Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan”.  Beberapa  negara  yang di dalam KUHP-nya juga merumuskan “tujuan pidana/pemidanaan”,  antara  lain  “  Armenia  (Pasal.  48  jo. Pasal  2  dan  11),  Bellarus  (Pasal  20  jo.  Pasal  1),  Bulgaria
(Pasal 36), Latvia (Pasal 35), Macedonia (Pasal 32), Romania (Pasal 52), dan Yugoslavia (Pasal 33).
Dirumuskannya  hal  ini  dalam  KUHP  yang  akan datang, bertolak dari pokok pemikiran bahwa :
1. sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang  bertujuan  (“porposive  system”)  dan  pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
2. “tujuan  pidana”  merupakan  bagian  integral  (sub- sistem)  dari  keseluruhan  sistem  pemidanaan  (sistem hukum  pidana)  di  samping  sub-sistem  lainnya,  yaitu sub-sistem  ”tindak  pidana”,  ”pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan ”pidana”,
3. perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan  sebagai  fungsi  pengendali  /  pengarah  / control  dan  sekaligus  memberikan  dasar/landasan filososfis,  rasionalitas,  motivasi,  dan  justifikasi pemidanaan;
4. dilihat secara fungsional/operacional, sistem pemidanaan  merupakan  statu  rangkaian  proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi”  (kebijakan  judicial/judikatif),  dan  tahap “eksekusi”  (kebijakan  administratif/eksekutif);  oleh karena  itu  agar  ada  keterjalinan  dan  keterpaduan antara  ketiga  tahap  itu  sebagai  statu  kesatuan  sistem
pemidanaan,  diperlukan  perumusan  tujuan  dan pedoman pemidanaan.
Untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas mengenai  kedudukan  /  posisi  tujuan  dan  pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan substantif (atau sistem hukum pidana substantif), dapat dilihat bagan berikut :
SISTEM

## PEMIDANAAN
AZAS DAN
TUJUAN PEMIDANAAN ATURAN
PEDOMAN PEMIDANAAN KESALAHAN TINDAK PIDANA
PIDANA

## 3(TIGA) MASALAH POKOK
HUKUM PIDANA
Dari bagan di atas terlihat, bahwa tiga masalah pokok hukum  pidana  yang  berupa  “tindak  pidana”  (strafbaarfeit  / criminal act / actus rius), “kesalahan” (schuld/guilt/mens rea), dan  “pidana”  (straf  /  punishment  /  poena),  Sauer menyebutnya  sebagai  “trias  hukum  pidana”  berupa  “sifat melawan hukum”, “kesalahan”, dan “pidana” sedangkan HL. Packer  menyebutnya  sebagai  “the  three  concept”  atau  “the three  Basic  problems”  (berupa  “offence”,  “guilt”,  dan :punishment”).
Dilihat dari sistem pemidanaan, ketiga masalah pokok itu  bukan  merupakan  pilar-pilar  yang  berdiri  sendiri,  namun berada didalam bangunan sistem yang lebih besar. Bangunan sistem hukum  pidana  yang lebih besar inilah   yang biasanya disebut  bagian  umum  (general  part)  atau  aturan  /  ketentuan umum  (general  rules)  yang  dalam  RKUHP  dimasukkan dalam  Buku  I.  Didalam  aturan  umum  Buku  I  inilah  di masukkan  bangunan  konsepsional  sistem  hukum  pidana (sistem  pemidanaan)  yang  mencakup  ketentuan  mengani asas-asas,  tujuan  pidana/pemidanaan,  aturan  dan  pedoman pemidanaan,  serta  berbagai  pengertian/batasan  juridis  secara umum  yang  berkaitan  dengan  ketiga  masalah  pokok  (tindak pidna,  kesalahan,  dan  pidana).  Secara  Doktrinal,  bangunan konsepsional  hukum  pidana  yang  bersifat  umum  inilah  yang biasanya disebut “ajaran-ajaran umum “(“algemene
leerstukken”  atau  “algemeine  Lehren”),  seperti  masalah tindak  pidana,  sifat  melawan  hukum,  kesalahan,  pidana,  dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana dsb.
Setiap sistem mempunyai tujuan. Sistem ketatanegaraan,  sistem  pembangunan  nasional,  sistem pendidikan  nasional,  sistem  pendidikan  hukum  dsb.nya  juga mempunyai tujuan (dikenal dengan istilah “visi” dan “misi”). Demikian  pula  dengan  sistem  hukum  (termasuk  sistem hukum  pidana),  sehingga  tepatlah  apabila  dikatakan  bahwa sistem  hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  bertujuan (“purposive  system”.  Agar  ada  keterjalinan  sistem,  maka tujuan  pemidanaan  dirumuskan  secara  eksplisit  di  dalam RKUHP.  Disamping  itu,  perumusan  yang  eksplisit  itu dimaksudkan  agar  ”tidak  dilupakan”,  dan  terutama  untuk menegaskan  bahwa  tujuan  pemidanaan  merupakan  bagian integral dari sistem pemidanaan.
Dengan  adanya  penegasan  yang  demikian  (yaitu ”tujuan  pemidanaan  merupakan  bagian  integral  dari  sistem pemidanaan”), maka posisi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam  persyaratan  pemidanaan  menurut  Konsep  dapat diskemakan dengan formula sebagai berikut :
PIDANA  =  TINDAK  PIDANA  +  KESALAHAN  +

## TUJUAN PIDANA
Skema  pemidanaan  di  atas  akan  berbeda  dengan syarat  pemidanaan  yang  hanya  bertolak  atau  terfokus  pada
tiga  masalah  pokok  hukum  pidana  (tindak  pidana  (TP), kesalahan/pertanggungjawaban  pidana  (K/PJP),  dan  pidana). Dengan hanya melihat tiga masalah pokok itu, maka formula syarat  pemidanaan  yang  sering  dikemukakan  secara konvensional adalah: PIDANA  =  TP  +  K (PJP).
Dengan  formula/model/pola  konvensional  di  atas, tidak  terlihat  variabel  ”tujuan”,  karena  tidak  dirumuskan secara  eksolisit  dalam  KUHP,  sehingga  terkesan  ”tujuan” berada  di  luar  sistem.    Dengan  model  demikian,  seolah-olah dasar  pembenaran  atau  justifikasi  adanya  podana  hanya terletak  pada  TP  (  syarat  obyektif)  dan  Kesalahan  (syarat subyektif).  Jadi  seolah-olah  pidana  dipandang  sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Jelas terkesan sebagai ”model kepastian” yang kaku. Dirasakan janggal (menurut model ini),  apabila kedua syarat itu  terbukti  tetapi  sipelaku  ”dimaafkan”dan  tidak  dipidana. Dengan  demikian,  ide  ”pemaafan/pengampunan  hakim” (Rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena) seolah- oleh  tidak  mempunyai  tempat  atau  setidak-tidaknya  sulit diterima.
Lain  halnya  dengan  model  Konsep..  Dengan dimasukkannya variabel tujuan di  dalam syarat pemidanaan, maka  menurut  konsep,  dasar  pembenaran  atau  justifikasi adanya  pidana  tidak  hanya  pada  ”tindak  pidana”  (syarat obyektif),  tetapi  juga  pada  ”tujuan/pedoman  pemidanaan”.
Dengan  mengingat  ”tujuan  dan  pedoman  pemidanaan”  ini, maka  menurut  Konsep,  dalam  kondisi  tertentu  hakim  tetap diberi  kewenangan  untuk  memberi  maaf  dan  tidak menjatuhkan  pidana  atau  tindakan  apapun,  walaupun  ”TP” dan ”K” telah terbukti. Jadi Konsep memberi tempat pada ide ”pemaafan/pengampunan  hakim”(Konsep  RUU  KUHP, 2005-2006  Pasal  55  :2).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa model konsep bukan model  yang kaku/absolut, tetapi model  keseimbangan  yang  fleksibel.  Latar  belakang  ide fleksebelitas /elastisitas pemidanaan inipun terlihat di Belnda sewaktu  dimasukkannya  ketentuan  ”Rechterlijk  pardon”  ke dalam Pasal 9a WvS Belanda. Menurut penjelasan Prof. Nico Keijzer dan Prof. Schaffmeister, dulu (sebelum adanya pasal pemaafan  hakim),  apabila  dalam  keadaan  khusus  hakim  di Belanda  berpendapat  bahwa  sesungguhnya  tidak  harus dijatuhkan  pidana,  maka  hakim  terpaksa  tetap  menjatuhkan pidana,walaupun  sangat  ringan.  Dari  penjelasan  demikian terlihat,  bahwa  Pasal  9a  WvS  Belanda  (Rechtelijk  Pardon) pada  hakikatnya  merupakan  ”pedoman  pemidanaan”  yang dilatar  belakangi  oleh  ide  fleksibilitas  untuk  menghindari kekakuan.  Dapat  pula  dikatakan,  bahwa  adanya  pedoman pemaafan  hakim  itu  berfungsi  sebagai  suatu  ”katup/klep pengaman” (Veiligheidsklep) atau ”pintu darurat” (nooddeur).
Dari  uraian  di  atas  pada  akhirnya  dapatlah dikemukakan, bahwa istilah ”pedoman pemidanaan” merupakan  suatu  istilah  yang  masih  terbuka  untuk  dikaji ulang,  karena  bisa  mengandung  bermacam-amacam  arti. Istilah  itu  sangat  terkait  erat  dengan  tujuan  dan  aturan pemidanaan. Bahkan keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana.

## D. Penutup.
Hukum  Pidana  sebagai  suatu  Sistem  (Penal  Sistem) atau Sistem Pemidanaan terdiri dari sub sistem tindak pidana, sub sistem kesalahan, dan sub sistem pidana serta sub sistem tujuan pemidanaan. Ke empat sub sistem tersebut merupakan persyaratan untuk adanya pidana. Dengan demikian : Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pemidanaan.

## E. Daftar Pustaka
Andi  Hamzah,  1993, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan
Indonesia . Pradnya Paramita,   Jakarta.
Adami  Chazawi,  2005, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I , PT Raja Grafindo, Jakarta.
Mardjono  Reksodiputro,  2004, Asas-asas  Hukum  Pidana , Bina Aksara, Jakarta.