http://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah

## Peran Sukuk Terhadap Pembangunan Infrastruktur
Maula Robin Haq IAIN KUDUS Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus robinhaq7@gmail.com
Diah Putri Febiana Sari IAIN KUDUS Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus diahput69@gmail.com
Kharis Fadhullah Hana IAIN KUDUS Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus kharis@iainkudus.ac.id
Abstrak
Pembangunan  infrastruktur  dengan  sukuk  saat  ini  tengah berkembang  pesat.  Sukuk  merupakan  obligasi  yang berdasarkan  prinsip  islam.  Sukuk  memiliki  tingkat pengembalian  dana  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan obligasi  yang  berbasis  bunga.  Penelitian  ini  bertujuan memberikan  penjelasan  mengenai  peran  sukuk  terhadap pembangunan  infrastruktur  di  indonesia.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisa secara deskriptif. Dengan  data  sekunder  yang  berasal  dari  literature  review berupa hasil penelitian sebelumnya, dokumen dari lembaga atau instasi  yang  valid, news ,  serta  sumber  lain  yang  mendukung. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  Sukuk  menjadi  instrumen keuangan  yang  penting  diterapkan  dalam  pembangunan infrastruktur  dan  memiliki  kontribusi  positif  dalam
pembangunan  infrastruktur.  Sejak  diterbitkan  sampai  tanggal 13  Februari  2020,  Akumulasi  hasil  penerbitan  SBSN  sudah mencapai  Rp.  1.253,4  T.  Hasil  penerbitan  Sukuk  tersebut digunakan  pemerintah  untuk  membiayai  berbagai  proyek infrastruktur di
Indonesia.
Jadi
Pemerintah bisa memaksimalkan  potensi  sukuk  sebagai  alternatif  pembiayaan infrastruktur  dan  mulai  mengurangi  ketergantungan  pada hutang luar negeri dalam pembiayaan infrastruktur.

## Abstract
Infrastructure  development  with  Sukuk  is  currently  developing rapidly. Sukuk are bonds based on Islamic principles. Sukuk have lower refund rates compared to interest-based bonds. This study aims to explain the role of Sukuk in infrastructure development in Indonesia.  This  research  uses  qualitative  methods  that  are analyzed  descriptively.  With  secondary  data  derived  from  the literature  review  in  the  form  of  the  results  of  previous  studies, documents from valid institutions or institutions, news, and other supporting sources. The results show that Sukuk is an important financial  instrument  applied  in  infrastructure  development  and has a positive contribution to infrastructure development. Since it was published until February 13, 2020, the accumulation of SBSN issuance  results  has  reached  Rp.  1,253.4  T.  The  results  of  the issuance  of  the  Sukuk  were  used  by  the  government  to  finance various infrastructure  projects in  Indonesia.  So  the  Government can  maximize  the  potential  of  Sukuk  as  an  alternative  to infrastructure  financing  and  start  reducing  dependence  on foreign debt in infrastructure financing.

## Kata kunci: Sukuk,  Pembangunan Infrastruktur, Keuangan
Syariah Keywords: Sukuk,  Infrastructure  Development,  Islamic Finance

## A. PENDAHULUAN.

## 1. Latar Belakang
Infrastruktur  merupakan  bagian  penting  pada  suatu negara  untuk  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai, akan menghambat kemajuan  dan  kompetisi  negara  dibanding  negara  lainnya. 1 Salah  satu  masalah  dalam  pengadaan  infrastruktur  adalah ketersediaan  anggaran  pembiayaan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang sangat terbatas, sehingga terjadi celah  pembiayaan  infrastruktur  ( infrastructure  gap ) 2 .  untuk menutupi  kekurangan  dana,  pemerintah  harus  bisa  mencari sumber  dana  alternatif  pembangunan  infrastruktur  selain APBN, yaitu dengan cara menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan  pinjaman  dari  luar  Negeri  dalam  bentuk  utang,  baik  dari negara-negara  lain  (Jerman,  Amerika  Serikat,  Jepang  dan lainnya)  atau  pinjaman  dari  Lembaga  Keuangan  Internasional (IDB, ADB, IMF, World Bank dan Sebagainya) 3 .
Sayangnya,  saat  pemerintah  menerbitkan  SUN  tidak lepas  dari  beban  bunga  yang  besar  yang  ditawarkan  kepada investor  sehingga  menjadi  beban  negara  dalam  APBN  untuk membayar  bunganya.  Belum  lagi  jika  sumber  dana  dari pinjaman dari luar negeri yang sangat merugikan negara, karena mengunakan sistem bunga. sehingga diperlukan alternatif baru sebagai  sumber  pendanaan  infrastruktur  yaitu  dengan menerbitkan  Sukuk 4 .  Sebagaimana  yang  tertuang  dalam
1 Fauziah  and  Nurwahidin,  “Pembiayaan  Infrastruktur  Dengan  Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan Struktur.”
2 Adi, “Analisis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Dalam Upaya Mendukung Skema Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia.”
3 Fadian,  “Analisis  Peran  Sukuk  Bagi  Pembangunan  Infrastruktur  Di Indonesia.”
4 Helmi, “Komparasi Pembiayan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Dengan  Dana  Obligasi  Konvensional  Dan  Obligasi  Syariah  /  Sukuk  (Studi  Kasus Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera).”
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah  Negara  (SBSN),  pembiayaan  melalui  sukuk  tepat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Dikarenakan Sukuk memegang  prinsip  yang  sesuai  dengan  syariat  islam  sehingga terhindar  dari  hal-hal  yang  diharamkan.  Seperti  mengandung unsur riba, gharar, maisir dan lain- lain 5 .
Penelitian  ini  berusaha  untuk  mengetahui  lebih  lanjut mengenai  prospek  pemanfaatan  sukuk  guna  mendorong pembangunan  infrastruktur  serta  sukuk  sebagai  sumber pembiayaan  infrastruktur  di  Indonesia.  Dengan  adanya  sukuk ini diharapkan menjadi alternatif pembiayaan dalam mengatasi kurangnya dana anggaran dalam pembangunan infrastruktur.
2. Tinjauan Pustaka
a. Infrastruktur
Infrastruktur  adalah  layanan  publik  termasuk transportasi,  energi,  air,  kesehatan  dan  lainnnya  yang ditujukan  untuk  menunjang  kegiatan  ekonomi  dan social. 6 Jadi  Pembangunan  infrastruktur  ialah  suatu langkah atau usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana  untuk  membangun  prasarana  atau  segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu pembangunan. 7
b. Sukuk
Sukuk  berasal  dari  kata  ‘Sakk’,  berarti  dalam peristilahan  ekonomi  sebagai legal  instrument,  deed, atau  check .  jadi,  sukuk  dapat  diartikan  sebagai  suatu dokumen  sah  yang  menjadi  bukti  penyertaan  modal
5 Fadian,  “Analisis  Peran  Sukuk  Bagi  Pembangunan  Infrastruktur  Di Indonesia.”
6 Fauziah  and  Nurwahidin,  “Pembiayaan  Infrastruktur  Dengan  Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan Struktur.”
7 Saputri, “Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penggunaan Investasi Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur.”
atau  bukti  utang  terhadap  pemilik  suatu  harta  yang boleh dipindahmilikan dan bersifat jangka panjang. 8
Dalam  standar  syariah  nomor  17  tahun  2019, AAOIFI  ( The  Accounting  and  Auditing  Organisation  of Islamic  Financial  Institution )  dijelaskan  bahwa  sukuk adalah  sertifikat  bernilai  sama  yang  mewakili  bukti kepemilikan yang tidak terpisahkan atas suatu aset, hak, manfaat,  jasa-jasa,  atau  kepemilikan  atas  proyek  atau aktifitas  investasi  tertentu. “Sukuk  (plural  of  Sak)  are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in  ownership  of)  the  assets  of  particular  projects  or special  investment  activity.  However,  this  is  true  after receipt  of  the  value  of  sukuk,  closing  of  subcriptionand employment of funds received for the purpose for which the Sukuk were issued”. 9
Definisi sukuk sesuai dengan DSN-MUI (Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia)  tertuang dalam  fatwa  Nomor  32/DSN-MUI/IX/2002  tentang Obligasi  Syariah.  “Obligasi  Syariah  adalah  suatu  surat berharga  jangka  panjang  berdasarkan  prinsip  syariah yang  dikeluarkan  Emiten  kepada  pemegang  Obligasi Syariah  yang  mewajibkan  Emiten  untuk  membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi  hasil/margin/fee  serta  membayar  kembali  dana obligasi pada saat jatuh tempo”. 10
8 Achyar, “Sukuk: Instrumen Pembiayaan Islami Potensial.”
9 Fauziah  and  Nurwahidin,  “Pembiayaan  Infrastruktur  Dengan  Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan Struktur.”
10 Abubakar  and  Handayani,  “Kesiapan  Infrastruktur  Hukum  Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia.”
c. Karakteristik Sukuk
1) Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir
2) Sukuk Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat ( beneficial title )
3) Penerbitannya  melalui special  purpose  vehicle (SPV)
4) Memerlukan underlying asset
5) Penggunaan proceeds harus  sesuai  prinsip syariah
6) Pendapatan  berupa  imbalan  (kupon),  marjin, dan  bagi  hasil,  sesuai  jenis  akad  yang digunakan. 11
d. Keuntungan Investasi Sukuk
1) Tingkat imbalan tetap
2) Tingkat  imbalan  kompetitif,  lebih  tinggi  dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN
3) Imbalan dibayar tiap bulan
4) Pokok dan imbalan dijamin oleh negara
5) Mendukung pembiayaan pembangunan
nasional
6) Cukup  dengan  1  juta  anda  sudah    bisa berinvestasi di sukuk
7) Dapat  diperdagangkan  dipasar  sekunder  antar investor domestik
8) Akses investasi sesuai prinsip syariah 12

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  dan  data sekunder  yang  digunakan  berasal  literatur  berupa  hasil penelitian sebelumnya, dokumen dari lembaga atau instasi yang
11 Adi, “Analisis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Dalam Upaya Mendukung Skema Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia.”
12 (Kementerian Keuangan 2020)
valid, news ,  serta  sumber  lain  yang  mendukung.  Data  yang  di dapat  kemudian  di  analisis  secara  deskriptif  untuk mengambarkan hasil penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan  diterbitkannya  Sukuk  Ritel  ialah  untuk membiayai  APBN  dan  membiayai  pembangunan  proyek infrastruktur  di  Indonesia.  Penerbitan  sukuk  pertama  kali dilakukan pada tahun 2009, 13 Sudah 10 tahun lebih sukuk dalam pembangunan  proyek  negara  memiliki  peran  penting.  Banyak pembangunan  proyek  yang  telah  didanai    dari  sukuk.  Sampai saat  ini,  pemerintah  masih  menerbitkan  sukuk 14 .  Berikut perkembangan sukuk ritel:
Grafik  C. 1 Perkembangan Sukuk Ritel (Triliun Rp)
Sumber: Kementerian Keuangan SR 001 – SR 012, Data diolah.
13 Lamari, Rarasati, and Evita, “An Exploratory Study of Sukuk Utilisation for Transportation Infrastructure Development in Indonesia.”
14 (Kementerian Keuangan 2020) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Rp- Rp5.000.000 Rp10.000.000 Rp15.000.000 Rp20.000.000 Rp25.000.000 Rp30.000.000 Rp35.000.000 Sukuk Ritel Nominal Kupon
Berdasarkan  grafik  diatas,  sukuk  pertama  diterbitkan pada tahun 2009 yaitu SR-001 dengan tingkat imbalan 12,00% memperoleh dana sebesar Rp. 5.56 triliun menggunakan akad ijarah sale and lease back dan tenor 3 tahun. Selanjutnya tahun 2010  pemerintah  juga  menerbitkan  SR-002  dengan  tingkat imbalan 8,70% yang lebih rendah dari SR-001 dan memperoleh dana sebesar Rp. 8 triliun. Dengan tenor 3 tahun.
Tahun  berikutnya  SR-003  telah  diterbitkan  oleh pemerintah  dan  mendapatkan  dana  sebesar  Rp.  7.34  Triliun dimana  tingkat  imbalan  8,15%.  Selanjutnya    tahun  2012, pemerintah menerbitkan SR-004 dengan tingkat imbalan 6,25% dibandingkan  dengan  SR-003  mengalami  penurunanan  yang drastis, tetapi pemerintah memperoleh dana sebesar Rp. 13.60 triliun. berikutnya tahun 2013 diterbitkan SR-005 memperoleh dana sebesar Rp. 14.97 triliun dimana tingkat imbalan sebesar 6,00%.
Tahun  2014,  SR-006  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah dimana  tingkat  imbalan  8,75%  sehingga  mendapatkan  dana sebesar  Rp.  19.23  triliun.  Selanjutnya  tahun  2015  pemerintah menerbitkan  SR-007  dimana  tingkat  imbalan  8,29%  dan memperoleh dana sebesar Rp. 21.96 triliun.
Tahun  2016,  pemerintah  menerbitkan  sukuk  SR-008 dengan  memperoleh  dana  sebesar  RP.  31.5  triliun  dimana perolehan tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya, dengan tingkat imbalan 8,30%. Selanjutnya tahun  2017  pemerintah  menerbitkan  sukuk  SR-009  dengan tingkat imbalan 6,90% sehingga mendapatkan dana sebesar Rp. 14  triliun  mengalami  penurunan  jika  dibandingkan  SR-008. Tahun berikutnya pemerintah memperoleh dana juga menurun sebesar  Rp.  8.43  triliun  dengan  mengeluarkan  sukuk  SR-010 dengan tingkat imbalan sebesar 5,90%.
Tahun  2019  pemerintah  mampu  memperoleh  dana sebesar  Rp.  21.11  triliun  mengalami  kenaikan  dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dengan meluncurkan  SR-011 dengan
tingkat  imbalan  sebesar  8,50%.    Dan  selanjutnya  tahun  2020 diterbitkan  sukuk  SR-012  pemerintah  hanya  memperoleh  Rp. 12.14 Triliun dengan tingkat imbalan 6,30%.
Tabel C. 1 Rincian Penerbitan SR 012 Akad Ijarah Asset to be Leased Underlying Asset Barang Milik Negara dan Proyek APBN Tahun 2020 Masa Penawaran 24 Februari 2020 – 18 Maret 2020 Tanggal Penerbitan/stelmen 26 Maret 2020 Tanggal Jatuh Tempo 10  Maret  2023  (tenor  3  tahun,  bullet payment) Tingkat Imbalan/Kupon 6,30% per tahun Pembayaran Imbalan Dibayarkan  bulanan  (pada  tanggal  10 setiap bulan) Minimum Pemesanan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Maksimum Pemesanan Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Bentuk  dan  karakteristik Sukuk Negara Tanpa  Warkat,  dapat  diperdagangkan ( tradale ) Penerbit Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia Pembayaran Kupon Pertama 10 April 2020 Sumber: Siaran Pers DJPPR Kementerian Keuangan
Kementerian keuangan menunjuk mitra penjualan untuk menawarkan serta memesan sukuk Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi 15 .  Mitra  Penjualan  SR-012  Berjumlah  28  mitra penjualan. Yaitu Bank Centra l  Asia,  Bank  Mandiri,  Bank Negara Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank
15 Pratiwi,  Mainata,  and  Ramadayanti,  “Peran  Sukuk  Negara  Dalam Pembiayaan Infrastruktur.”
Tabungan Negara, Bank CIMB Niaga,Bank Danamon Indonesia, Bank  Maybank  Indonesia,  Bank  Panin,  Bank  DBS  Indonesia, Bank OCBC NISP, Bank HSBC Indonesia, Bank Commonwealth, Bank  UOB Indonesia,  Bank  Muamalat  Indonesia,  Bank  Syariah Mandiri,  Bank  BRISyariah,  Trimegah  Sekuritas  Indonesia, Danareksa  Sekuritas,  Bahana  Sekuritas,  Mandiri  sekuritas, Sinarmas  Sekuritas,  Bareksa  Portal  Investasi,  Star  Mercato Capitale (Tanamduit), Nusantara Sejehtera Investama (Invisee), Investree Radhika Jaya, Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku).
Pembangunan  adalah  sikap  berkelanjutan  pemerintah dari pemanfaatan dana sukuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Setiap tahun, APBN telah dirancang pemerintah untuk masa satu tahun  berjalan.  APBN  tidak  hanya  berasal  dari  pendapatan negara saj melainkan juga dari penjualan obligasi dan sukuk. 16 Berikut penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur diindonesia:
Gambar C. 1  Pertumbuhan Dan Anggaran Infrastruktur

## Sumber : Kementerian Keuangan
16 Fitrianto,  “Sukuk  Instrumen  Pembiayaan  Pemerintah  Untuk Pembangunan Negara.”
Dari gambar diatas Alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan untuk mengadakan  pembangunan  infrastruktur  juga  memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur diindonesia.
Pemerintah  telah  menggelontorkan  dana  yang  cukup besar dalam pembangunan infrastruktur. Sejak terpilih menjadi presiden  RI  tahun  2014,  presiden  Joko  Widodo  memberi perhatian serius terhadap pembanguan infrastruktur. Anggaran pembangunan infrastruktur langung dinaikkan menjadi 62,7% sebesar  Rp  256,1  Triliun  pada  tahun  2015.  Selanjutnya  pada tahun  2017,  anggaran  infrastruktur  kembali  dinaikkan  hingga 41,1%  menjadi  Rp.  379.4  Triliun,  setelah  pada  tahun  2016 anggaran  hanya  naik  5,1%.  Pada  tahun  ini  2020  anggaran infrastruktur  mendapat  alokasi  sebesar Rp.  419,2  Triliun  atau meningkat 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar Rp. 399,7 Triliun. Sasaran target dalam anggaran infrastruktur APBN 2020 adalah 17 :
1. Pembangunan Bendungan 49 unit
2. Pembangunan konektivitas 486 km
3. Pembangunan/Penyelesaian Rel Kereta Api  (238.8 km’sp)
4. Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan (19.014 m)
5. Pembangunan Bandara Baru 3 unit
6. Pembangunan  perumahan  untuk  MBR  5,348  unit  dan Rumah Khusus 2.000 unit.
Peran sukuk dalam APBN tidak dapat dilepaskan, karena sudah sangat  jelas  disebutkan  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  19 Tahun 2008 tentang SBSN bahwa sukuk mempunyai kontribusi dalam  pembangunan  proyek  negara  Sehingga  peran  sukuk sebagai Surat Berharga Syariah Negara, mempunyai peran yang
17 Kementerian keuangan, “APBN 2020.”
sangat penting di dalam kontribusi pembangunan negara yang berkelanjutan. 18 Peran sukuk dalam negara adalah: 19
1. Menyediakan alternatif sumber pembiayaan APBN
2. Menyediakan  instrumen  investasi  dan  likuiditas  berbasis syariah
3. Mengembangkan pasar keuangan syariah
4. Menyediakan benchmark bagi penerbitan sukuk korporasi.
Berikut proyek-proyek yang akan dibiayai menggunakan sukuk  negara  pada  tahun  2020  dengan  anggaran  sebesar  Rp 27,35  Triliun  sebanyak  728  proyek  yang  tersebar  di  34 provinsi 20 , sebagai berikut: Tabel C. 2. Proyek yang akan dibiayai sukuk tahun 2020
No  Proyek Kementerian Nominal 1. 30 Infrastruktur Transportasi Kementerian Perhubungan Rp 6,90 Triliun 2. 171  Infrastruktur  Jalan Dan Jembatan DitJen Bina Marga Kemen PUPR Rp  10,60 triliun 3. 66 Infrastruktur Pengendalian Banjir Dan Lahar, Pengelolaan Bendungan Dan Embung, Serta Pengelolaan  Drainase Utama Perkotaan Ditjen SDA Kemen PUPR Rp 4,50 triliun 4. 10  Embarkasi  Haji  Dan 40 Pusat Pelayanan Haji Terpadu Ditjen PHU Kemenag Rp 460 miliar
18 Fitrianto, “Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah Untuk Pembangunan Negara.”
19 Kementerian Keuangan, “Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara ( Sukuk Negara ).”
20 Kementerian Keuangan, “Ini Proyek-Proyek SBSN 2020.”
No  Proyek Kementerian Nominal 5. 6 Pembangunan Sarana Dan  Fasilitas  Gedung PTKIN Dan 136 Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Rp 2,09 triliun 6. 228 Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Balai Nikah Dan Manasik Haji Di Senilai Ditjen Bimas Islam Kemenag Rp  356,25 miliar 7. 6  Pembangunan  Pusat Konservasi, 1 Pembangunan  Sekolah Menengah  Kehutanan Negeri Dan 2 Pembangunan Laboratorium Kemen LHK Rp  237,41 miliar 8. 24 Pembangunan Gedung Perguruan Tinggi Kemen Ristekdikti Rp 1,49 triliun 9. 1 Pengembangan Laboratorium BSN Rp 70 miliar 10. 4 Pembangunan Laboratorium LIPI Rp 500 miliar 11. 1 Laboratorium Pengujian  Komponen Peseta LAPAN Rp 125 miliar Sumber: Kementerian Keuangan
Adapun beberapa proyek pembangunan infrastruktur negara yang  telah  didanai  dengan  sukuk  negara  adalah  sebagai berikut 21 :
21 (Kementerian Keuangan 2020)
1. Pembangunan  Jalur  Kereta  Double  Track  Selatan  Jawa Cirebon-Kroya-Solo-Madiun-Jombang (Sukuk Negara 2013-2019).
2. Pembangunan  Tol  Solo  –  Ngawi  Seksi  I  –  Colomadu Karanganyar Jawa Tengah (Sukuk Negara 2017-2018)
3. Pembangunan Gedung Perkuliahan UIN Manado Sulawesi Utara (Sukuk Negara 2018)
4. Pembangunan  Jembatan  Pulau  Balang  Samarinda Kalimantan Timur (Sukuk Negara 2015-2018)
5. Pembangunan  Gedung  Perkuliahan  IAIN  Salatiga  Jawa Tengah (Sukuk Negara 2015-2016)
6. Pembangunan Ramp On/Off Flyover Amplas Medan (Sukuk Negara 2016)
Selain dari proyek diatas yang disebutkan, proyek yang telah  dibiayai  oleh  sukuk  masih  banyak  yang  tidak  mungkin semuanya  disebutkan.  Dengan  diterbitkannya  Surat  Berharga Syariah Nasional sejak tahun 2008 pemerintah ingin mendorong perkembangan keuangan syariah diindonesia. Setelah 10 tahun SBSN  diterbitkan  telah  turut  berperan  langsung  dalam pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  dan  juga  menjadi instrumen pembiayaan dan investasi syariah yang berkembang.

## D. KESIMPULAN
SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk  membiayai  pembangunan  infrastruktur.  Sukuk menjadi  komponen  penting  dalam  APBN  untuk  membiayai proyek  negara.  Dikarenakan  Sukuk  menggunakan  prinsip- prinsip yang sesuai dengan syariah sehingga terhindar dari hal- hal yang diharamkan syariah. Seperti mengandung unsur riba, gharar, maisir dan lain- lain. Sejak diterbitkan hingga tanggal 13 Februari 2020, Akumulasi hasil penerbitan SBSN mencapai Rp. 1.253,4  T.  Hasil  penerbitan  Sukuk  tersebut  digunakan pemerintah  untuk  mendanai  berbagai  proyek  pembangunan infrastruktur  di  indonesia.  Pemerintah  bisa  memaksimalkan
potensi sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dan mulai  mengurangi  ketergantungan  pada  hutang  luar  negeri dalam pembiayaan infrastruktur.
Saran  yang  dapat  diberikan  untuk  pengembangan pembiayaan  infrastruktur  dengan  sukuk  terutama  untuk pemerintah  sebagai  penerbit  sukuk,  yakni  terkait  pemasaran, masih banyak masyarakat belum mengetahui mengenai sukuk seharusnya  pemasaran  dibuat  lebih  menarik  dan  inovatif sehingga  banyak  diketahui  oleh  masyarakat  luas.  Untuk mencapai  hal  tersebut,  strategi  yang  dapat  digunakan  bisa melalui  kerjasama  antar  lembaga,  pengoptimalan  penggunaan TI, dan inovasi.

## REFERENSI
Abubakar,  Lastuti,  and  Tri  Handayani.  2017.  “Kesiapan Infrastruktur  Hukum  Dalam  Penerbitan  Sukuk  (Surat Berharga  Syariah)  Sebagai  Instrumen  Pembiayaan  Dan Investasi  Untuk  Mendorong  Pertumbuhan  Pasar  Modal Syariah Indonesia.” Jurnal Jurisprudence 7(1): 1–14. Achyar,  Munir.  2018.  “Sukuk:  Instrumen  Pembiayaan  Islami
Potensial.” LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 2(1):19–
40.
Adi,  Yuli  Prasetya.  2016.  “Analisis  Surat  Berharga  Syariah Negara  (SBSN)/Sukuk  Dalam  Upaya  Mendukung  Skema Pembiayaan  Infrastruktur  Di  Indonesia.” Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN. Skripsi . Anik,  Anik,  and  Iin  Emy  Prastiwi.  2017.  “Pengembangan Instrumen  Sukuk  Dalam  Medukung  Pembangunan Infratruktur.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 3(03):173–80. Ardi,  Muhammad.  2018.  “Pengaruh  Sukuk  Terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia.” Iqtishaduna 9(1):85– 97.
Beik,  Irfan  Syauqi.  2011.  “Memperkuat  Peran  Sukuk  Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.” Jurnal Ekonomi
Islam Al-Infaq 2(2): 65–72.
Datuk,  Bahril.  2014.  “Sukuk,  Dimensi  Baru  Pembiayaan Pemerintah  Untuk  Pertumbuhan  Ekonomi.” Jurnal  Riset
Akuntansi & Bisnis 14(1): 111–24.
Fadian,  Baiti  Nur.  2017.  “Analisis  Peran  Sukuk  Bagi Pembangunan  Infrastruktur  Di  Indonesia.” PROSIDING Seminar  Nasional  Dan  Call  for  Papers  “Tantangan Pengembangan  Ilmu  Akuntansi,  Inklusi  Keuangan,  Dan
Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” 1–13.
Fauziah,  Syifa,  and  Nurwahidin.  2020.  “Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan  Struktur.” JIMEA  |  Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,
Ekonomi, Dan Akuntansi) 4(1): 30–42. Fitrianto.  2019.  “Sukuk  Instrumen  Pembiayaan  Pemerintah Untuk  Pembangunan  Negara.” At-Taradhi:  Jurnal  Studi
Ekonomi 10(1): 71–87.
Helmi,  Achmad.  2015.  “Komparasi  Pembiayan  Pembangunan
Infrastruktur Pemerintah Dengan Dana Obligasi
Konvensional  Dan  Obligasi  Syariah  /  Sukuk  (Studi  Kasus Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera).” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Tesis . Kementerian  keuangan.  2020.  “APBN  2020.”  Retrieved (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020).
Kementerian Keuangan. 2017. “Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara ( Sukuk Negara ).” Kementerian Keuangan. 2020. “Ini Proyek-Proyek SBSN 2020.” Retrieved (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini- proyek-proyek-sbsn-2020/).
Keuangan,  Kementerian.  2020.  “Sukuk  Ritel.”  Retrieved (https://www.kemenkeu.go.id/sukukritel).
Khatimah,  Husnul.  2017.  “Sukuk  Dan  Kontribusinya  Dalam Pembiayaan Pembangunan.” Optimal: Jurnal Ekonomi Dan
Kewirausahaan 11(1): 83–103.
Lamari, Fiona, Ayomi Dita Rarasati, and Meilia Evita. 2018. “An Exploratory Study of Sukuk Utilisation for Transportation Infrastructure Development in Indonesia.” Makara Journal of Technology 22(1): 53–59.
Pratiwi,  Angrum,  Dedy  Mainata,  and  Rizky  Suci  Ramadayanti.
2017.  “Peran  Sukuk  Negara  Dalam  Pembiayaan Infrastruktur.” Al-Tijary 2(2): 155–76.
Saputri,  Resky  Mertarega.  2019.  “Analisis  Terhadap  Pendapat Imam  Syafi’i  Tentang  Penggunaan  Investasi  Dana  Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur.” Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. Skripsi . Siregar, Selamat. 2017. “Hubungan Investasi Dengan PDRB Riil Kota Medan.” Jurnal Ekonomi 6(1): 1–8.