OPTIMIZATION OF PASSPORT ISSUANCE RULES FOR PROSPECTIVE INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN THE FORMAL SECTOR (CASE STUDY IN CLASS I IMMIGRATION OFFICE NON TPI TANGERANG)

## OPTIMALISASI ATURAN PENERBITAN PASPOR BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SEKTOR FORMAL (STUDI KASUS DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG)
Dino Fahrenzky Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi E-mail: dinofaren@gmail.com
Anita Herlina, A.Md.Im., S.H., M.H., M.A Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi E-mail: herlina.anita@gmail.com

## ABSTRAK
Banyaknya  pengangguran  di  wilayah  Tangerang  serta  diiringi  oleh  tingginya  permintaan  pekerja Migran  Indonesia  dari  negara  yang  memiliki  kontrak  kerjasama  dengan  negara  Indonesia  sehingga masyarakat bersedia menjadi PMI dengan tujuan agar mendapatkan kehdupan yang lebih baik. Jenis Pekerja  Migran  Indonesia  pada  sektor  formal  yang  digolongkan  kedalam  jenis  Pekerja  Migran Indonesia  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  yang  berbadan  hukum.  Aturan  yang  mengatur  tentang persyaratan  penerbitan  paspor  bagi  calon  pekerja  migran  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Paspor  Biasa  dan  Surat  Perjalanan Laksana  Paspor.  Surat  Rekomendasi  penerbitan  paspor  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  sebagaimana merupakan  salah  satu  syarat  penerbitan  paspor  bagi  calon  pekerja  migran  Indonesia,  namun  dalam implementasinya  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Tangerang  calon  pekerja  migran  Indonesia khususnya pada sektor formal sering tidak mengurus penerbitan surat rekomenasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan karena berbagai alasan. Oleh karena itu dijelaskan implementasi peraturan terhadap calon PMI yang mendaftarkan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang apakah  aturan  terhadap  calon  PMI  sektor  formal  tersebut  sudah  optimal.  Sehingga  perlu  adanya optimalisasi terhadap aturan yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon pekerja migran  Indonesia  khususnya  pada  sektor  formal  yang  belum  optimal.  Hal  ini  dilihat  dari  sistem keimigrasian pada saat entry data hanya calon pekerja migran sektor informal saja yang diwajibkan menginput  ID  PMI  sedangkan  untuk  calon  pekerja  migran  Indonesia  pada  sektor  formal  tidak menginput ID PMI sehingga proses entry data bisa dilanjutkan. Maka urgensi dari surat rekomendasi penerbitan  paspor  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  hanya  difokuskan  kepada  calon  pekerja  migran Indonesia pada sektor informal saja tidak terhadap calon pekerja migran Indonesia sektor formal.
Kata Kunci : optimalisasi, aturan, pekerja migran Indonesia, formal

## ABSTRACT
The  high  number  of  unemployed  in  the  Tangerang  area  and  accompanied  by  the  high  demand  for Indonesian Migrant workers from countries that have a cooperation contract with the Indonesian state so that people are willing to become PMI with the aim of getting a better life. Types of Indonesian Migrant Workers in the formal sector are classified into the types of Indonesian Migrant Workers who work for employers who are legal entities. The rules governing passport issuance requirements for prospective  Indonesian  migrant  workers  are  regulated  in  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights
Regulation  Number  8  of  2014  concerning  Ordinary  Passports  and  Travel  Letters  Like  Passports. Recommendation letter for issuing passports from the Manpower Office as one of the requirements for issuing  passports  for  prospective  Indonesian  migrant  workers,  but  in  its  implementation  at  the Immigration Office Class I Non TPI Tangerang prospective Indonesian migrant workers, especially in the formal sector, often do not take care of issuing recommendation letters for issuing passports from the  Manpower  Office  for  various  reasons.  Therefore,  it  is  explained  that  the  implementation  of regulations for PMI candidates who register for passport issuance at the Class I Non-TPI Tangerang Immigration Office is explained whether the rules for PMI candidates in the formal sector are optimal. Therefore, it is necessary to optimize the rules governing the requirements for issuing passports for prospective Indonesian migrant workers, especially in the formal sector which is not yet optimal. This can be seen from the immigration system at the time of data entry, only prospective migrant workers in the informal sector are required to input PMI ID, while prospective Indonesian migrant workers in the formal sector do not enter PMI ID so that the data entry process can continue. Therefore, urgency of the  recommendation  letter  for  passport  issuance  from  the  Manpower  Office  is  only  focused  on prospective Indonesian migrant workers in the informal sector, not on prospective Indonesian migrant workers in the formal sector.
Keywords: optimization, regulation, Indonesian Migrant Workers, formal

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Banyaknya pengangguran membuat para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersedia bekerja sebagai  PMI  dengan  tujuan  agar  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Hal  ini  disebabkan  oleh masalah  ekonomi  dan  terbatasnya  lapangan  pekerjaan.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi masyarakat  untuk  menjadi PMI  yakni faktor  pendorong  dan  faktor  penarik.  Faktor  pendorong  ialah faktor yang berada didaerah asal calon PMI yang menyebabkan masyarakat suatu daerah memutuskan untuk menjadi calon PMI, seperti dorongan orang tua, saudara dan teman yang sudah menjadi PMI. Sedangkan faktor penarik ialah faktor yang berada di negara tujuan yang menyebabkan masyarakat suatu daerah memutuskan untuk menjadi calon PMI seperti besarnya upah yang didapatkan, banyaknya dari anggota keluarga yang berhasil menjadi PMI yang cukup terbilang sukses.
Menurut  Payaman  Simanjuntak,  bahwa  PMI  yaitu  warga  negara  Indonesia  yang  sedang  berkerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat diartikan pengertian dari istilah PMI, yakni semua hal berkaitan  dengan Pekerja Migran pada masa sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja. 1 Berdasarkan  Berdasarkan  Undang – Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia, pasal 1 yang berbunyi: 2 “Calon Pekerja Migran Indon esia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”.
Direktur  Penyiapan  Pembekalan  dan  Pemberangkatan  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan TKI (P2P BNP2TKI) memperkenalkan istilah yang baru pengganti istilah Tenaga Kerja Indonesia  berubah  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  yang  biasa  disebut  PMI.  Istilah  PMI dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu PMI sektor formal dan PMI sektor informal. PMI formal adalah PMI  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  berbadan  hukum  pada  suatu  perusahaan,  perkantoran  atau perindustrian.  Contohnya  menjadi  operator  produksi,  manajer,  kepala  staf  dan  jabatan  lainnya. Sedangkan PMI Informal adalah PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga sebagai asisten tumah tangga (ART) di luar negeri, buruh pabrik, buruh bangunan, perawat balita, dan lain-lain. 3
1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 35.
2 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3 https://sbmi.or.id/Arini Rahyuwati BNP2TKI kenalkan istilah PMI sebagai pengganti TKI, diakses pada hari Kamis (15/4/2021), pukul 14.45 WIB.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:
Pekerja Migran Indonesia meliputi:
a. PMI yang bekerja pada pemberi kerja yang berbadan hukum.
b. PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.
c. Awak kapal dan pelaut perikanan. 4
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia,  bahwa  PMI  formal  adalah  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  pada pemberi kerja yanag berbadan hukum. Sedangkan Badan Hukum  adalah instansi pemerintah, badan hukum  pemerintah,  badan  hukum  swasta  dan  peseorangan  di  negara  tujuan  sesuai  dengan  tempat pemenpatan calon PMI akan bekerja. Selanjutnya yang disebut sebagai PMI pada sektor formal seperti operator produksi, kepala bagian, manajer, teknisi, pilot, perawat rumah sakit dan lain sebagainya. 5 Setiap calon PMI yang akan ke luar negeri dalam rangka bekerja memiliki hak atas pekerjaannya. Dimana calon PMI dalam memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki setiap calon PMI saat akan bekerja di luar negeri. Kemudian calon PMI juga dibekali dengan pendidikan serta pelatihan sebelum  calon  PMI  melakukan  pekerjaan  di  luar  negeri  dan  mendapatkan  informasi  mengenai pekerjaan, penempatan dan konsdisi saat bekerja di luar negeri. Hal ini diperlukan agar setiap calon PMI yang akan bekerja di luar negeri memperoleh pelayan profesional sesuai dengan kemampuan dan jabatan yang akan dipilih oleh calon PMI tersebut.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jenis  perkerjaan  PMI  dibagi  menjadi  dua  yaitu  PMI sektorformal dan PMI sektor informal. Jenis pekerjaan PMI sektor formal yaitu seseorang yang bekerja pada lembaga atau instansi, kantor, perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji baik itu berupa  uang  maupun  barang.  Sedangkan  PMI  sektor  informal  adalah  tenaga  kerja  yang  berusaha sendiri, berusahan dibantu dengan tidak tetap pada bidang pekerjaan bebas baik di pertanian maupun non pertanian. 6
Berdasarkan klasifikasi PMI tersebut PMI pada sektor formal mempunyai jaminan atas HAM serta kepastian  terhadap  upah  atau  gaji  yang  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  PMI  pada  sektor informal. Namun terlepas dari pengklasifikasi tersebut PMI yang bekerja diluar negeri sangatlah berjasa bagi  peningkatan  jumlah  devisa  negara  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun.  Maka  dengan  meningkatnya penempatan PMI sektor formal, maka tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan remitansi negara tetapi juga ikut membantu perekonomian bangsa. 7
Kemudian untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pekerja Migran Indoneia, melalui Sisko P2MI sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia, pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:
“Pendaftara n Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan secara daring pada sisko P2MI dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan”. 8
Selanjutnya untuk menjadi Calon PMI melalui jalur PMI Mandiri atau Profesional (khusus sektor formal) berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 13 yaitu dengan memenuhi persyaratan yaitu:
a. Persyaratan khusus untuk Calon PMI melalui jalur PMI Profesional, antara lain:
• Calon PMI menannggung biaya pemberangkatan sendiri,
• Calon PMI wajib memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna,
• Khusus untuk calon PMI sektor Formal (pengguna harus berbadan hukum).
b. Calon PMI wajib memiliki dokumen persyaratan yang meliputi:
• Fotokopi Buku Nikah atau keterangan pernikahan bagi calon PMI yang telah menikah.
4 Ibid, pasal 4
5 https://bp2mi.go.id/berita-detail/dorong-penempatan-pmi-formal-bp2mi ,  diakses  pada  hari  Kamis (29/7/2021), pukul 21.20 WIB.
6 https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html , diakses pada hari Sabtu (24/7/2021), pukul 17.10 WIB.
7 https://bp2mi.go.id/berita-detail/dorong-penempatan-pmi-formal-bp2mi ,  diakses  pada  hari  Kamis (29/7/2021), pukul 21.25 WIB.
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
• Surat Kesehatan berdasarkan hasil uji pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
• Sertifikat kompetensi kerja.
• Surat  keterangan  izin  keluarga,  suami  atau  istri  yang  diketahui  oleh  kepala  desa  atau  lurah setempat.
• Paspor yang masih berlaku dan diterbitkan pada Kantor Imigrasi setempat.
• Visa untuk bekerja.
• Perjanjian Penempatan calon PMI.
• Perjanjian kerja calon PMI. 9
c. Alur penempatan PMI Profesional (khusus Sektor Formal).
Bagan 1.1

## (Alur Penempatan PMI Profesional sektor Formal) 10
Sumber: https://nakertrans.banyuwangikab.go.id
Sehingga untuk mendapatkan izin menjadi calon PMI di luar negeri khususnya pada sektor formal wajib  melengkapi  semua  dokumen  persyaratan  dari  setiap  instansi.  Izin  adalah  suatu  persetujuan berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk dapat melakukan suatu
9 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
10 https://nakertrans.banyuwangikab.go.id/documents/Alur-pendaftaran-calon-TKI.pdf ,  diakses  pada  hari Selasa (16/4/2021), pukul 19.00 WIB.
Pencari Kerja yang berminat bekerja di luar negeri Mendaftar sebagai pencari kerja dan mendapat AK1
Pencari kerja aktif mencari peluang kerja ke luar negeri
Calon PMI mendaftarkan diri dan upload dokumen melalui www.siskotkln.bnp2 tki.go.id Verifikasi oleh Petugas Disnakertrans Penerbitan Rekomendasi dari Disnakertrans
Calon Pengguna mengirimkan Rancangan Perjanjian/Surat Panggilan Kerja Proses seleksi secara mandiri dengan calon pengguna Pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi NO YES Update Dokumen dan PAP di BP3TKI Pengurusan Visa di Perwakilan Negara
Tujuan
kegiatan tertentu. Dalam hal ini Imigrasi adalah salah satu Instansi yang mengurusi dokumen Pekerja Migran Indonesia agar dapat bekerja diluar negeri yakni berupa paspor sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian untuk menjadi calon PMI Dinas Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Rekomendasi bagi calon PMI untuk dapat mengajukan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun  2014  tentang Paspor  Biasa  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor, pasal  6  ayat (2),  PMI  yang akan bekerja  diluar negeri wajib melengkapi dokumen persyaratan paspor sesuai dengan persyaratan yang sudah. Namun dalam  penerapannya  masih  banyak  dari  calon  PMI  formal  yang  tidak  taat  pada  aturan  mengenai persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal penerbitan paspor.

## Grafik 1.1

## Data Penempatan PMI Periode Tahun 2020 melalui BP2MI
Sumber: data diperoleh dari website resmi BP2MI.go.id 11
Berdasarkan data diatas tercatat sebanyak 113.173 PMI yang tediri dari 36.784 orang PMI pada sektor formal dan 76.389 orang PMI pada sektor Informal. Dari data tersebut menyatakan bahwa negara yang  menjadi  tujuan  PMI  untuk  bekerja  yaitu  terbesar  di  Hongkong  dengan  jumlah  PMI  sebanyak 53.206 orang PMI, selanjutnya negara Taiwan dengan jumlah 34.415 orang PMI dan negara Malayasia sebanyak 14.630 orang PMI. Adapun dinegara lain dengan jumlah PMI yang relatif lebih rendah.

## Tabel 1.1
Penempatan PMI Berdasarkan Provinsi Periode Tahun 2020 Melalui BP2MI No. Provinsi Jumlah 1. Jawa Timur 37.331 2. Jawa Tengah 26.419 3. Jawa Barat 23.246 4. Lampung 9.192 5. Nusa Tenggara Barat 8.261 6. Sumatera Utara 2.814 7. Bali 895
11 https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data/27-02-2021/Laporan-Pengolahan-Data-Th2020.pdf , diakses diakses pada hari Sabtu (24/7/2021), pukul 20.30 WIB.
8. Banten 809 9. Sumatera Selatan 534 10.  Nusa Tenggara Timur 427 11.  Kalimantan Barat 376 12.  DI Yogyakarta 359 13.  DKI Jakarta 356 14.  Sulawesi Utara 316 15.  Sulawesi Selatan 283 16.  Kalimantan Utara 216 17.  Sumatera Barat 216 18.  Riau 195 19.  Sulawesi Tengah 169 20.  Bengkulu 158 21.  Aceh 119 22.  Jambi 95 23.  Kalimantan Selatan 92 24.  Sulawesi Tenggara 87 25.  Sulawesi Barat 65 26.  Kepulauan Riau 54 27.  Kalimantan Timur 38 28.  Maluku 22 29.  Kalimantan Tengah 14 30.  Papua 7 31.  Bangka Belitung 5 32.  Gorontalo 1 33.  Maluku Utara 1 34.  Papua Barat 1 Total 113.173 Sumber: data diperoleh dari website resmi BP2MI.go.id 12
Berdasarkan data dari BP2MI Penempatan PMI Berdasarkan Provinsi Periode Tahun 2020 provinsi yang menempatkan PMI terbanyak yakni provinsi Jawa Timur sebanyak 37.331 PMI dan Provinsi yang menempatkan PMI paling sedikit yakni Provinsi Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat dengan jumlah  1  PMI.  Jumlah  penempatan  PMI  pada  tahun  2020  dinilai  sangat  menurun  dari  tahun-tahun sebelumnya.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  maraknya  virus  Covid-19  diawal  tahun  2020  menjadi permasalahan bagi negara di berbagai negara karena pemutusan hubungan kerja sehingga banyaknya PMI yang harus pulang ke tanah air. Sebagai bentuk upaya perlindungan dari BP2MI mengerluarkan Surat Edaran Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 mengenai Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Penempatan PMI di masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Pemerintah Indonesia  melalui  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  151  Tahun  2020  serta  Surat  Edaran kepala BP2MI Nomor 04 Tahun 2020 telah memberlakukan penghentian sementara penempatan PMI ke negara tujuan penempatan. 13
Berdasarkan  data  dari  SISKO  P2MI  sejumlah  88.973  orang  calon  PMI  tertunda  proses penempatannya  dikarenakan  pemberlakuan  kebijakan  penghentian  sementara  ini.  Sejalan  dengan putusan  tersebut  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  pemulihan  ekonomi  maka,  Kementerian Ketenagakerjaan  menerbitkan  Keputusan  Menteri  Nomor  294  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi kebiasaan
12 Ibid.
13 Surat  Edaran  Kepala  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2020  tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adapatasi Kebiasaan baru
baru  dengan  tetap  melaksanakan  protokol  kesehatan  dan  kebijakan  yang  berlaku  di  negara  tujuan penempatan. 14
Hal yang melatarbelakangi penulisan jurnal ilmiah ini adalah seringnya terjadi permasalahan pada  saat  calon  PMI  formal  mengajukan  permohonan  paspor  namun  tidak  melengkapi  dokumen persyaratan berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan. Karena untuk mendaftarkan diri sebagai  pemohon  paspor  PMI,  calon  PMI  diminta  melampirkan  Surat  Rekomendasi  dari  Dinas Ketenagakerjaan. Namun dalam kenyataannya masih banyak dari calon PMI formal yang tidak mau melampirkan  Surat  Rekomendasi  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  sehingga  pemohon  tersebut mendaftarkan  diri  sebagai  pemohon  paspor  biasa  dan  kemudian  mendapatkan  nomer  antrian  untuk diwawancara dan foto biometrik.
Permasalahan  yang  terjadi  saat  pemohon  diwawancara  ketika  ditanyakan  oleh  Pejabat  Imigrasi apakah tujuan dari pemohon paspor untuk keluar negeri, yaitu untuk bekerja pada sebuah perusahaan yang berbadan hukum, tetapi pemohon tersebut tidak melengkapi dokumen persyaratan berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan yang mana adalah satu dokumen persyaratan khusus bagi calon  PMI  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri.  Sehingga  penerbitan  paspor  tersebut  terpaksa  ditunda sampai  pemohon  tersebut  dapat  melampirkan  dukomen  persyaratan  dengan  lengkap.  Akibat  yang ditimbulkan  dari  permasalahan  tersebut  yaitu  terhambatnya  proses  antrian  wawancara  dan  foto biometrik.
Hal ini disebabkan karena calon PMI yang akan bekerja pada sektor formal biasanya tidak mau disebut sebagai PMI karena berbagai faktor, contohnya calon PMI yang akan bekerja sebagai manajer pada suatu perusahaan diluar negeri tidak mau disebut sebagai PMI karena sikap arogansi. Sehingga proses pelayanan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Tangerang menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan kondusif. Kemudian layanan penerbitan paspor calon PMI ditunda sampai pemohon  dapat  melampirkan  Surat  Rekomendasi  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  untuk  dapat dilanjutkannya proses penerbitan paspor tersebut.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  untuk  menghindari  permasalahan  tersebut  maka,  perlu  untuk mengoptimalisasikan  aturan  terhadap  calon  PMI  khususnya  pada  sektor  formal  ditinjau  dari  aturan hingga alur untuk dapat menjadi seorang PMI. Dengan ini dapat mengurangi resiko penumpukan pada layanan  permohonan  penerbitan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Tangerang.  Upaya  ini dilakukan mengingat PMI adalah salah satu pemasok devisa yang cukup besar bagi negara Indonesia maka  dirasa  perlu  ada  peningkatan  pada  pelayanan  penerbitan  paspor  khusus  untuk  calon  PMI. Sehingga  dengan  adanya  optimalisasi  terhadap  aturan  layanan  penerbitan  paspor  khusus  PMI  maka proses penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dapat lebih lagi dan memiliki kejelasan aturan yang lebih tegas.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penulisan penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  implementasi  peraturan  terhadap  calon  PMI  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI Tangerang?
b. Apakah implementasi aturan terhadap calon PMI sektor formal sudah optimal?

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Metode yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini yakni pendekatan Normatif-Empiris. Metode  Normatif-Empiris  yaitu  metode  dengan  prosedur  pengumpulan  data  dan  pengolahan  data berdasarkan dari bahan primer. Kemudian dengan menggunakan teknik wawancara, kemudian observasi lapangan dan menggunakan studi dokumen serta kepustakaan yakni dengan metode mengumpulkan data dengan melakukan cara pengamatan
14 http://siskotkln.bnp2tki.go.id/pdf , diakses diakses pada hari Sabtu (24/7/2021), pukul 21.00 WIB.
dilokasi  penelitian  dan  melakukan  pencatatan  secara  sistematis.  Selanjutnya  data  dianalisis  dengan menggunakan teknik data secara deskriptif analisis.

## 2. Metode Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi yang mendalam terhadap suatu subjek penelitian. Menurut Meolong, penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk  memahami  suatu  fenomena  yang  terjadi  pada  subjek  penelitian  misalkan  prilaku,  presepsi, motivasi,  tindakan  yang  secara  menyeluruh  dengan  deskripsi  dalam  bentuk  sebuah  bahasa,  dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 15 Teknik pengumpulan data penetilian ini adalah kulitatif yang meliputi:
a. Hasil wawancara.
Wawancara  merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mengajukan  pertanyaan- pertanyaan kepada narasumber terkait topik pada penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan di Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Tangerang  dengan  Pejabat  Imigrasi  di  Seksi  Pelayanan  dan Verifikasi Dokumen Perjalanan.
b. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data lewat pengamatan. Kemudian dibuatkan laporan berdasarkan apa yang diamati, dilihat, didengar dan dirasakan selama dalam melakukan observasi. c. Studi dokumen
Studi  dokumen  merupakan  kegiatan  mengkaji  dan  menganalisis  data  terkait  topik  penelitian. Dokumen berupa data pemohon paspor khusus PMI di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, jurnal, buku dan lain-lain.
Sumber Data Sekunder Penelitian meliputi:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan penelitian yang didapat dari sumber peraturan perundang-undangan  keimigrasian  serta  pertaruran  perundang-undangan  ketenagakerjaan  yang diberlakukan untuk mengatur tentang Pekerja Migran Indonesia antara lain:
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
• Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  Hukum  Sekunder  merupakan  bahan  yang  digunakan  untuk  memberikan  penjelasan terkait  bahan  hukum  primer  seperti,  buku,  jurnal  ilmiah,  skripsi,  tesis,  dan  hasil-hasil  penelitian terdahulu.
3) Bahan Hukum Tertier
Hukum Tertier merupakan bahan yang didapat dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Internet.

## 3. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan dalam proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data tersebut  diperoleh  dari  pengumpulan  data  penelitian.  Teknik  analisis  data  memiliki  tahapan  seperti berikut:
a. Reduksi data
Reduksi data adalah teknik penyederhanaan, penggolongan dan memilih data yang diperlukan terkait topik penelitian. Tahap reduksi dilakukan agar pemilihan data yang relevan dengan tujuan akhir.
b. Penyajian Data
15 Binus.ac.id,  “penelitian -kualitatif-manfaat-dan-alasan- penggunaan”  (Bandung,  2020),  diakses  pada pada hari Rabu (17/3/2021), pukul 18.08 WIB.
Penyajian data adalah tahapan dari teknik pengumpulan data kualitatif. Penyajian data merupakan data yang disusun secara sistematis yang kemudian dapat memberikan kesimpulan untuk penelitian ini.
c. Kesimpulan Data Penelitian
Tahapan ini bertujuan untuk mencari hubungan, perbedaan dan persamaan berdasarkan data yang dikumpulkan sebagai hasil dari data yang teliti.

## C. PEMBAHASAN
1. Implementasi  Penerbitan  Paspor  Bagi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Sektor  Formal  di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
Dalam hukum keimigrasian bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan antar negara wajib mempunyai dokumen perjalanan yang sah yang diterbitkan secara resmi oleh instasi yang berwenang. Dokumen  perjalanan  tersebut  harus  bisa  ditunjukkan  agar  bisa  memasuki  dan  meninggalkan  suatu negara. Dokumen perjalanan antar negara yang biasa disebut dengan paspor diterbitkan oleh imigrasi kepada setiap warga negara Indoneia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.
Paspor  berfungsi  sebagai  identitas  diri  dari  pemilik  paspor  tersebut  yang  berisikan  foto  pemilik paspor,  jenis  kelamin,  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahirnya,  serta  tanda  tangan  dari  pemilik paspor tersebut. Adapun informasi lain yang terdapat pada paspor yakni nomor paspor, kode negara, tanggal penerbitan paspor dan berakhirnya masa berlaku paspor tersebut. Paspor memiliki beberapa jenis dan kegunaannya antara lain:
a. Paspor Biasa ialah paspor yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang di keluarkan oleh kantor  imigrasi  yang  dapat  diajukan  di  wilayah  Indonesia  dan  di  luar  wilayah  Indonesia  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Paspor  biasa  diberikan  kepada  warga  negara  Indonesia  yang  akan melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka bekerja, wisata, kunjungan dan haji. 16
b. Paspor  Dinas  ialah  paspor  yang  diberikan  untuk  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan perjalanan  keluar  wilayah  Indonesia  yang  bertujuan  dalam  rangka  penempatan  kerja  pada perwakilan  negara  Indonesia  dan  perjalanan  untuk tugas  yang  bersifat  diplomatik.  Paspor  dinas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, pejabat negara yang dibentuk berdasarkan oleh undang-undang yang berlaku. 17
c. Paspor  Diplomatik  ialah  paspor  yang  diberikan  untuk  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan perjalanan  keluar  wilayah  Indonesia  yang  bertujuan  dalam  rangka  Penempatan  kerja  pada perwakilan  dan perjalanan tugas  yang sifatnya  diplomatik.  Paspor  Diplomatik  diberikan  kepada Presiden dan wakil Presiden, Menteri, Kepala perwakilan Republik Indonesia, Atase pertahanan, Pejabat  Kementerian  Luar  Negeri,  utusan  pejabat  resmi  yang  ditunjuk  mewakili  pemerintah Republik Indonesia. 18
Tabel 3.1 Data Penerbitan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Periode Tahun 2020 No.  Bulan Paspor Biasa Paspor Eletronik 1. Januari 5.724 786 2. Februari 4.559 455
16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pasal 2
17 Perautran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas, Pasal 7
18 Ibid, pasal 3
3. Maret 2.524 409 4. April 57 15 5. Mei 27 0 6. Juni 501 175 7. Juli 1.437 296 8. Agustus 765 228 9. September 1.202 381 10.  Oktober 1.022 424 11.  November 2.063 439 12.  Desember 1.831 569 Total 21.712 4.131 Jumlah 25.843
Sumber: Data diperoleh dari petugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.
Berdasarkan  dari  data  tersebut  jumlah  penerbitan  paspor  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI Tangerang periode tahun 2020 menunjukkan angka yang cukup tinggi sejumlah 25.843 paspor yang diterbitkan sehingga dalam pelayanan penerbitan paspor mulai dari saat pengajuan permohonan paspor hingga saat penyerahan paspor diharapkan sistem antrian yang berjalan lancar serta kondusif. Hal ini sangat dibutuhkan karena pada wawancara dan foto biometrik petugas imigrasi diminta agar memenuhi standar operasional yang diatur dalam aturan yang berlaku agar tidak terjadi penumpukan nomor antrian setiap harinya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas imigrasi di bagian loket wawancara dan foto biometrik pada seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang menyatakan bahwa banyak sekali bahkan hampir setiap calon PMI pada sektor formal yang melakukan permohonan penerbitan paspor tidak melengkapi salah satu dokumen persyaratan penerbitan paspor yaitu  surat  Rekomendai  penerbitan  paspor  dari  Dinas  Ketenagakerjaan.  Menurut  hasil  wawancara dengan  petugas  imigrasi  didapatkan  faktor  calon  PMI  formal  tidak  melengkapi  Surat  Rekomendasi penerbitan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan yaitu:
a. Proses yang berbelit-belit dari tempat dia bekerja ke Dinas Ketenagakerjaan kemudian ke kantor imigrasi sehingga calon PMI tersebut tidak memiliki waktu luang dikarenakan tuntutan pekerjaan.
b. Calon  PMI  sektor  formal  yang  tidak  mau  disebut  sebagai  PMI  karena  menurutnya  dia  adalah pekerja  yang  profesional  yang  memiliki  kemampuan  dan  sertifikat  kerja  dan  juga  merupakan lulusan dari Universitas terbaik sehingga hal ini membuat calon PMI tidak mau disebut sebagai PMI  sehingga  tidak  mau  menerbitkan  surat  rekomendasi  penerbitan  paspor  dari  Dinas Ketenagakerjaan. 19
c. Menurut  calon  PMI  formal,  mereka  yang  bekerja  pada  perusahaan  yang  sudah  resmi  memiliki badan hukum dirasa cukup untuk menjamin calon PMI formal untuk dapat bekerja diluar negeri karena segala administrasi perusahaan yang sudah resmi tercatat pada lembaga pemerintah yang berwenang,  sehingga  sangat  kecil  kemungkin  calon  PMI  formal  akan  melakukan  tindak pelanggaran  saat  bekerja  di  luar  negeri.  Berbeda  dengan  calon  PMI  pada  sektor  informal  yang bekerja  pada  pemberi  kerja  perorangan  yang  mana  tidak  memiliki  jaminan  yang  kuat  untuk menjamin  keberangkatan  ke  luar  negeri  dalam  hal  bekerja  sehingga  dalam  hal  penerbitan  surat rekomendasi penerbitan paspor untuk calon PMI dirasa lebih tepat jika ditujukan kepada calon PMI pada sektor informal saja.
19 Hasil wawancara dengan Bapak Jourdan Nicoray Wicaksono, Petugas Imigrasi pada loket wawancara dan foto biometrik (Jumat, 20 Agustus 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.
d. Jarak yang cukup jauh dari tempat dia bekerja ke Dinas Ketenagakerjaan lalu ke kantor imigrasi sehingga  membuat  calon  PMI  sektor  formal  dikarenakan  tidak  ada  waktu  luang  dalam pekerjaannya.
e. Kekeliruan terhadap aturan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi calon PMI apakah ditujukan terhadap calon PMI sektor formal atau calon PMI  sektor  informal  sehingga  masih  banyak  calon  PMI  yang  kebingungan  menghadapi  aturan tersebut karena kurangnya sosialisai. 20

## Teori Hukum
a. Teori Keberlakuan Hukum
Teori  keberlakuan  hukum  adalah  kajian  terhadap  sistem  hukum  karena  berkaitan  dengan berlakunya  suatu  aturan  hukum.  Sebuah  aturan  yang  dibuat  sebagai  sarana  pengatur  kehidupan bermasyarakat.  Hukum  dibentuk  dengan  menimbang  fenomena-fenomena  yang  terjadi  saat  ini  atau yang  kemudian  akan  terjadi.  Dengan  adanya  keberlakuan  hukum  tersebut  diharapkan  kehidupan masyarakat  dapat  sejalan  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku.  Hukum  juga  bertujuan  untuk menciptakan keadilan sehingga sistem hukum dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan.  Dalam Peraturan perundang-undang kadang juga multitafsir serta mengaibaikan kaidah berfikir sehingga hal ini menyulitkan para penegak hukum dalam mengimplementasikannya.
Sebuah aturan dibentuk agar diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak dan  wajib  untuk  mentaati  setiap  aturan  yang  berlaku  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan. Menurut ahli Bagir Manan mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan ialah keputusan tertulis oleh  suatu  negara  atau  pemerintah  yang  berisikan  pedoman  atau  petunjuk  dari  tingkah  laku  yang sifatnya mengikat secara umum. 21
Didalam peraturan keimigrasian yang mengatur tentang persyaratan penerbitan paspor bagi PMI yang akan memohon penerbitan paspor teori keberlakuan hukum ini sejalan aturan hukum sendiri yakni keberlakuan  hukum  adalah  teori  yang  dibagi  menjadi  2  (dua)  bagian  yakni  keabsahan  aturan  dan efektifitas aturan. Keabsahan adalah sesuatu yang dilihat dari sisi proseduralnya, sedangkan efektifitas adalah sesuatu yang dilihat dari sisi penerapannya.
Didalam  aturan  penerbitan  paspor  terhadap  calon  PMI  petugas  imigrasi  wajib  memeriksa kelengkapan  serta  keabsahan  dokumen  persyaratan  pemohon  agar  proses  penerbitan  paspor  dapat dilanjutkan. Sehingga dengan keberlakuan hukum ini masyarakat wajib taat pada setiap aturan yang telah ditentukan didalm undang-undang agar terciptanya suasana yang tertib hukum.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah pedoman mengenai aturan penerbetian paspor bagi calon PMI. Namun peraturan tersebut hanya menjelaskan aturan terkait persyaratan penerbitan paspor bagi PMI secara  menyeluruh  sehingga  membingungkan  baik  petugas  imigrasi  maupun  calon  PMI  yang  akan memohon paspor. Karena PMI sendiri dikategorikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan sektor pekerjaan bagi calon PMI saat bekerja  diluar  nanti.  Sehingga  dalam  pengimplementasiannya  banyak  sekali  calon  PMI  yang  tidak melengkapi persyaratan untuk permohonan paspor.
Kaidah  hukum  itu  berlaku  secara  sosiologis  yaitu  aturan  hukum  yang  dapat  diterima  baik  oleh masyarakat dan juga bisa berlaku secara efektif. Meskipun kaidah itu dipaksa berlakunya oleh penegak hukum namun hal ini dilakukan agar terciptanya masyarakat yang taat hukum. Kemudian kaidah hukum itu berjalan secara filosofis yakni aturan yang dicita-citakan sebagai nilai positif dapat diterapkan dalam kehiduparn bermasyarakat. Dengan demikian agar kaidah
20 Hasil wawancara dengan Bapak Fandi Satria, Pejabat Imigrasi Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan (Jumat, 20 Agustus 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.
21 Bagir Manan, Dasar-dasar Peraturan Perundang-Undangan , Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992. Hlm. 18.
kaidah  hukum  tersebut  dapat  ditegakkan  dan  berfungsi  dengan  baik  maka  faktor-faktor  yang  harus diperhatikan yakni faktor hukumnya atau peraturan sendiri.
Sebuah  aturan  hukum  tersebut  haruslah  menjadi  persyaratan  yang  utama  yang  memiliki  cukup kejalasan baik dari segi maknanya maupun pengertian dari ketentuan aturan tersebut. Kemudian faktor sanksi  adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat  menentukan  berlakunya  aturan  hukum  secara  efektif. Selanjutnya  faktor  petugas  atau  penegak  hukum  dimana  hukum  termasuk  undang-undang  yang merupan asas hukum yang mendasari tingkah laku dari penegak hukum dalam melaksanakan tugas. Bahwa  kesadaran  terhadap  hukum  ialah  suatu  proses  yang  mencakup  unsur  dari  pengetahuan  dan pemahaman hukum terhadap sikap hukum tersebut dan juga perilaku hukum. Maka aturan hukum akan tercapai jika masyakat memiliki kesadaran dan patuh akan hukum.
b. Teori Kepastian Hukum
Teori Kepastian Hukum adalah kepastian hukum di dalam prinsip penyelesaian dari suatu persoalan secara tepat dan dapat dibuktikan yang berdasarkan hukum yang berlaku. Ajaran hukum menyebutkan bahwa  ada  3  (tiga)  dari  unsur  hukum  yang  wajib  ada  secara  proposional  yakni  kepastian  hukum ( rechtssicherkeit ),  keadilan  hukum  ( gerechtig-keit )  dan  kemanfaatan  hukum  ( zweckmasigkeit ). Menurut Gustav Rad-bruch menyebutkan dalam idee des recht yakni penegakan terhadap hukum harus memenuhi dari ketiga asas tersebut. 22

## Bagan 3.2
Unsur Hukum Nilai Dasar Hukum: Kesahan yang Berlaku: Keadilan Fisafat Kemanfaatan Sosiologis Kepastian Yuridis
Asas merupakan sesuatu tumpuan berpikir dan juga berpendapat. Asas juga dapat diartikan sebagai dasar  hukum  dimana  asas  ialah  dalil  umum  yang  menyatakan  istilah-istilah  umum  tanpa mempersyaratkan  bagaimana  cara  pelaksanaannya  yang  diterapkan  pada  serangkaian  perbuatan sehingga menjadi pedoman yang tepat bagi perbuatan tersebut. Sedangkan asas hukum umum ialah norma dasar yang diuraikan dari hukum positif yang berasal dari aturan yang berlaku. Tidak mentaati asas  hukum  tersebut  maka  dapat  menimbulkan  tetidaktertiban  dan  juga  ketidakpastian  dari  sistem perundang-undangan.  Bahkan  bisa  menimbulkan  kekacauan  atau  kekeliruan  pada  perundang- undangan. 23
Kepastian hukum juga bermakna bahwa seseorang akan bisa memperoleh sesuatu yang diharapkan pada  keadaan  tertentu.  Pengertian  dari  kepastian  hukum  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  adanya kejelasan dan ketegasan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum ialah sebuah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang sesuatu yang berhak menurut hukum dapat memperoleh  haknya  dan  bahwa  putusannya  dapat  dilaksanakan.  Hukum  juga  bertugas  untuk menciptakan  kepastian  hukum  karena  bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  di  dalam  kehidupan masyarakat.
Menurut  Sudikmo  Mertukusumo  menyebutkan,  bahwa  kepastian hukum  adalah  sebuah jaminan hukum yang harus diterapkan dengan cara yang baik. 24 Selain itu, kepastian hukum dianggap sebagai jaminan untuk melaksanakan suatu peraturan hukum yang ditetapkan secara baik. Kepastian hukum dimaksudkan untuk menetapkan unsur yuridis sebagai aturan yang harus ditaati oleh siapapun dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis oleh pihak yang berwenang atau aparat pemerintah.
22 Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Unversitas Gadjah Mada, Hlm. 388.
23 Amiroeddin  Sjarif, Perundang-Undangan  Dasar,  Jenis  dan  Teknik  Membuatnya ,  Jakarta:  Rinerka  Cipta 1996, Hlm. 78-79.
24 Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, Pengantar Tata Hukum Indonesia , (Rajawali Pres, Jakarta 2012).
HUKUM
Dikaitkan dengan aturan keimigrasian dalam penerbitan paspor bagi calon PMI pada sektor formal tidak sejalan dengan aturan yang berlaku dimana Seringnya terjadi permasalahan pada saat calon PMI mengajukan  permohonan  paspor  namun  tidak  melengkapi  dokumen  persyaratan  berupa  Surat Rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena calon PMI yang akan bekerja pada sektor  formal  biasanya  tidak  mau  disebut  sebagai  PMI  karena  berbagai  alasan,  contohnya  calon pemohon yang bekerja sebagai manajer pada suatu perusahaan tidak mau disebut sebagai PMI karena sikap yang arogansi.
Hal  ini  mengakibatkan  hukum  yang  seharusnya  dicita-citakan  tidak  berjalan  sesuai  dengan kenyataannya.  Dengan  meninjau  permasalahan  diatas  maka  proses  penerbitan  paspor  pada  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Tangerang  menjadi  terhambat  atau  terpaksa  ditunda.  Dengan  adanya kepastian aturan terkait peraturan yang lebih jelas mengenai alur dan peryaratan untuk menjadi seorang PMI baik dari sektor formal maupun pada sektor informal, maka setiap calon PMI yang akan melakukan pendaftaran paspor akan mentaati setiap aturan yang diberlakukan.
Menurut  Thomas  Hobbes,  bahwa  hukum  merupakan  perintah-perintah  dari  seseorang  yang memiliki  kekuasaan  untuk  memerintah  dan memaksakan  perintahnya  terhadap orang lain. 25 Hukum adalah  sesuatu  yang  berguna  bagi  masyarakat  serta  memiliki  manfaat  yang  dapat  diartikan  sebagai kebutuhkan  bagi  masyarakat.  Hukum  yang  baik  merupakan  hukum  yang  bermanfaat  bagi  subjek hukum. Adanya kepastian hukum yang mengatur tentang aturan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat sehingga akan
menghasilkan masyarakat yang akan mentaati aturan hukum tersebut tanpa perlu adanya paksaan dengan sanksi jika masyarakat tersebut dapat merasakan manfaat dari hukum itu sendiri. 26
Dalam pembentukan sebuah aturan hukum, maka dibangun asas yang utama agar terciptanya suatu kejelasan hukum terhadap aturan hukum tersebut sehingga aturan hukum tersebut mudah diraih dan dipahami oleh masyarakat yang mengimplementasikan aturan hukum tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum dari pandangan tersebut seseorang tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian pada sistem hukum. Maka hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. 27
Meskipun  asas  hukum  dikatakan  bahwa  jantung  peraturan  hukum  namun  tidak  bisa  disamakan antara asas hukum dengan norma hukum di dalam bentuk hukum positif. Asas hukum sifatnya mengatur dan menjelaskan, dimana tujuan asas hukum hanya memberikan ikhtisar dan tidak normatif. 28 Maka dalam  ranah  hukum  sejatinya  terdapat  banyak  sekali  asas  yang  menjadi  landasan  untuk  dapat membentuk peraturan hukum. 29

## 2. Optimalisasi Aturan Terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia Sektor Formal
Kata optimalisasi  berdasarkan  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), adalah  optimalisasi berasal dari kata optimal berarti yang terbaik atau yang tertinggi. Mengoptimalkan yakni menjadi suatu hal menjadi paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimaliasi adalah proses dari mengoptimalkan segala sesuatu dengan menjadikan sesuatu tersebut menjadi lebih baik. Sehingga optimalisasi maknanya adalah langkah atau metode metode untuk mengoptimalkan. 30
Dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  optimalisasi  aturan  terhadap  calon  PMI  formal  di  Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang adalah upaya atau metode yang digunakan dalam
25 Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, Pengantar Ilmu Hukum, (Rajawali Pers, Jakarta 2011) Hlm. 10.
26 Fence M. Wantu, Op. cit, hlm.395
27 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang- Undang”, Vol 13 Nomor 2, 2016, Hlm. 194
28 Sidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni: Bandung, 2006, hlm.204
29 J.  Gijssels,  “ Bruggink,  Refleksi  tentang  Ilmu  Hukum ,  Ahli  Bahasa,  Arief  Siddharta,  Citra  Adytya  Bakti: Bandung 1999. Hlm. 33
30 http://uin-suska.ac.id/5726/3/BABII.pdf , diakses pada hari Senin (12/4/2021), pukul 10.45 WIB.
rangka  mengoptimalkan  aturan  persyaratan  penerbitan  paspor  khusus  bagi  calon  PMI  pada  sektor formal. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pasal 6 ayat (2) PMI yang akan bekerja di luar negeri wajib melengkapi dokumen persyaratan paspor sesuai dengan persyaratan.
Permasalahan  pada  penelitian  ini  terdapat  pada  poin  persyaratan  penerbitan  paspor  yang  diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pasal 6 ayat (2) angka 5 yaitu surat Rekomendasi Permohonan paspor dari Dinas Ketenagakerjaan. Implementasi aturan terhadap persyaratan penerbitan paspor bagi calon PMI formal tidak sejalan dengan dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Paspor  Biasa  dan  Surat  Perjalanan Laksana Paspor karena berbagai faktor yang sering terjadi dilapangan. Hal ini membuat aturan yang mengatur mengenai persyaratan tersebut sebaiknya dioptimalisasikan mengingat dalam hal pengurusan administrasi terhadap calon PMI oleh setiap instansi yang berwenang agar lebih dipermudah sehingga tidak mempersulit prosedur dan alur permohonannya.
Pada  aturan  mengenai  persyaratan  penerbitan  paspor  bagi  PMI  berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Paspor  Biasa  dan  Surat  Perjalanan Laksana Paspor membuat calon PMI formal yang akan mengajukan pernerbitan paspor kebingungan karena  apakah  persyaratan  tersebut  ditujukan  kepada  PMI  formal  atau  PMI  Informal  atau  bahkan kepada awak laut karena di dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan bunyi persyaratan penerbitan paspor bagi PMI secara general tidak secara detail.  Hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum, yang  mana  kepastian  hukum  dimaknai  bahwa  adanya  kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  berlakunya hukum  tersebut.  Sedangkan  dalam  aturan  mengenai  persyaratan  penerbitan  paspor  bagi  PMI berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor terdapat kekeliruan yang mengakibatkan perdebatan antara calon PMI sektor formal dan petugas imigrasi pada saat melakukan wawancara permohonan paspor.
Gambar 3.1
(Sistem Layanan Entry Data)
Sumber: Gambar  diambil  dari  sistem  layanan  entry  data  Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.
(Sistem Entry Data PMI Informal)
Sumber: Gambar  diambil  dari  sistem  layanan  entry  data  Kantor
Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Gambar 3.3
(Sistem Entry Data PMI Formal)
Sumber: Gambar  diambil  dari  sistem  layanan  entry  data  Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  banyak  dari  calon  PMI  pada  sektor  formal  tidak  dapat dilanjutkan proses penerbitan paspor karena tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan permohonan penerbitan  paspor.  Hal  ini  juga  mengakibatkan  terganggunya  sistem  layanan  antrian  wawancara dikarenakan  calon  PMI  pada  sektor  formal  yang  tidak  lulus  proses  wawancara  karena  tidak  dapat melengkapi  dokumen  persyaratan  penerbitan  paspor  berdebat  dengan  berbagai  alasan  sehingga memakan waktu wawancara dan antrian wawancara selanjutnya belum bisa lakukan sampai petugas imigrasi selesai menjelaskan peraturan yang berlaku kepada calon PMI tersebut.
Maka, peraturan terhadap PMI formal yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Paspor  Biasa  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  belum optimal sehingga perlu adanya optimalisasi aturan terkait persyaratan penerbitan paspor terhadap PMI yang seharusnya menjelaskan persyaratan penerbitan
paspor terhadap calon PMI sektor formal, calon PMI sektor informal dan awak laut. Sehingga dengan optimalisasi pada peraturan tersebut tidak lagi terjadi kekeliruan oleh calon PMI pada saat penerbitan paspor  yang  mana  diakibatkan  oleh  kelirunya  calon  PMI  terhadap  aturan  persyaratan  paspor  pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  yang  menjelaskan  aturan  persyaratan  paspor  terhadap  PMI  secara umum saja.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dijabarkan  maka,  penulis  dapat menyimpulkan bahwa:
a. Implementasi peraturan penerbitan paspor terhadap calon PMI sektor formal di Kantor Imigrasi Kelas  I  Non  TPI  Tangerang  terdapat  faktor  yang  mempengaruhi  calon  PMI  sektor  formal tersebut tidak melengkapi dokumen persyaratan penerbitan paspor yaitu tidak sinkronnya antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dengan sistem layanan Entry Data Keimigrasian. Karena pada aturan tersebut hanya menyebutkan aturan terhadap PMI secara umum, Sedangkan pada sistem  layanan  Entry  Data  Keimigrasian  hanya  calon  PMI  sektor  Informal  saja  yang  harus menginput ID PMI/Nomor registrasi agar dapat dilanjutkan proses Entry Data berbeda dengan calon PMI sektor formal tidak menginput ID PMI/Nomor registrasi sehingga proses layanan Entry Data dapat saja dilanjutkan. Maka apakah urgensi aturan tersebut ditujukan terhadap calon PMI sektor formal atau calon PMI sektor informal sehingga masih banyak calon PMI formal yang kebingungan menghadapi aturan tersebut.
b. Aturan  terhadap  calon  PMI  pada  sektor  formal  yang  diatur  berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor belum optimal. Karena dalam implementasi aturan di lapangan masih banyak calon  PMI  sektor  formal  yang  tidak  melengkapi  persyaratan  penerbitan  paspor  yaitu  Surat Rekomendasi  penerbitan  paspor  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  hal  ini  diakibat  oleh  tidak sinkronnya aturan dengan fenomena yang terjadi. Maka perlu dioptimalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dengan mengklasifikasikan aturan tersebut sesuai dengan jenis calon PMI (PMI Formal, PMI Informal dan Awak laut).
Maka dengan penelitian ini penulis berharap agar dengan optimalisasi mengenai aturan persyaratan penerbitan paspor pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun Tahun 2014 tentang  Paspor  Biasa  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  yang  mengatur  tentang  persyaratan penerbitan paspor bagi calon PMI sektor formal dan calon PMI sektor informal agar lebih jelas dan mudah dipahami sehingga akan berdampak positif bagi instansi Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan dalam hal pendataan terhadap seorang calon PMI dan mudah dalam pengurusan administrasi bagi calon PMI.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiroeddin  Sjarif, Perundang-Undangan  Dasar,  Jenis  dan  Teknik  Membuatnya ,  Jakarta:  Rinerka Cipta 1996.
Bagir Manan, Dasar-dasar Peraturan Perundang-Undangan , Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, Pengantar Ilmu Hukum , (Rajawali Pers, Jakarta 2011). Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, Pengantar Tata Hukum Indonesia , (Rajawali Pres, Jakarta 2012). Fence M. Wantu, “ Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim ”, Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3, (Yogyakarta Oktober 2007).
J. Gijssels, “ Bruggink, Refleksi tentang Ilmu Hukum , Ahli Bahasa, Arief Siddharta, Citra Adytya Bakti: Bandung 1999.
Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2009).
R. Tony Prayogo, “ Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2011  tentang  Hak  Uji  Materil  dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang ”, Vol 13 Nomor 2,
2016.
Sidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan , Alumni: Bandung, 2006.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Indonesia. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.

## Internet
https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/ ,  diakses pada hari Rabu (17/3/2021), pukul 18.08 WIB. http://uin-suska.ac.id/5726/3/BABII.pdf, diakses pada hari Rabu (12/4/2021), pukul 10.45 WIB. Rahayu  Arini,  istilah  “PMI  Sebagai  Pengganti  TKI”,  sbmi,  10  Juli  2018,  diakses pada  hari  Rabu (7/4/2021), pukul 19.00 WIB.
https://bp2mi.go.id/  _27-02-2021_Laporan_Pengolahan_Data_Th_2020,  diakses  pada  hari  Senin (6/9/2021), pukul 17.30 WIB.
https://nakertrans.banyuwangikab.go.id/documents/Alur-pendaftaran-calon-TKI.pdf, diakses pada hari Selasa (16/4/2021), pukul 19.00 WIB.
http://siskotkln.bnp2tki.go.id/pdf, diakses diakses pada hari Sabtu (24/7/2021), pukul 21.00 WIB.

## Wawancara
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ari  Widodo,  Kepala  Seksi  Pelayanan  dan  Verifikasi  Dokumen Perjalanan (Jumat, 20 Agustus 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.
Hasil wawancara dengan Bapak Eko Yudis Parlin Rajagukguk, Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan (Jumat, 20 Agustus 2021), bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang.
Hasil wawancara dengan Bapak Fandy Satria Nugraha, Pejabat Imigrasi Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen  Perjalanan  (Jumat,  18  Juni  2021),  bertempat  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI Tangerang.
Hasil wawancara dengan Bapak Jourdan Nicoray Wicaksono, Petugas Imigrasi pada loket wawancara dan  foto  biometrik  (Jumat,  20  Agustus  2021),  bertempat  di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI Tangerang.