p- ISSN 2549 – 4317 e- ISSN 2686 – 083X

## PENGUATAN PENDIDIKAN ETIKA ISLAM SEBAGAI PROTEKSI  EKOLOGIS
Oleh: Muzamil Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

## Ma’had Aly Al-Hikam Malang
Email : muzamilzaini099@gmail.com

## Abstrak
Tidak sedikit manusia atau bangsa ini yang sudah melakukan tindakan atau menunjukkan perbuatan yang merugikan lingkungan hidupnya. Sumberdaya ekologis  dirusaknya  sendiri,  padahal  dalam  doktrin  edukatif  yang mengajarkan  etika  proteksi  ekologis,  setiap  subyek  manusia  di  muka  bumi ini  wajib  mendidik  atau  membentukn  karakternya  yang  berbasis perlindungan  ekologis,  dan  bukannya  menciptakan  banyak  dan  beragam pola  penghancurannya.  Penghancuran  sumberdaya  ekologis  identic  dengan menghancurkan peradaban.
Kata kunci: ekologis, kerusakan, manusia, etika, Islam

## Abstract
Not  a  few  people  or  this  nation  who  have  done  an  action  or  show  actions that  harm  the  environment.  Ecological  resources  are  destroyed  by themselves,  whereas  in  the  educational  doctrine  that  teaches  the  ethics  of ecological  protection,  every  human  subject  on  earth  must  educate  or  form his  character  based  on  ecological  protection,  and  not  create  many  and diverse  patterns  of  destruction.  Ecological  resources  destruction  is  identic by destroying civilization.
Keywords: ecological, damage, human, ethics, Islam

## PENDAHULUAN
“ Abite  nummi,  ego  vos  mergam,  ne  mergar  a  vobis ”,  yang  artinya “pergilah  wahai  uang,  saya  akan  menenggelamkan  kamu,  sehingga  kamu tidak bisa menenggelamkan saya”, adalah kata Mutiara yang mengingatkan agar  setiiap  manusia  atau  subyek  pembangunan  dimanapun  di  dunia  ini untuk berhati-hati dengan uang, karena pemujaan (pementingan berlebihan) terhadap  uang  bisa  menghancurkan  keberlanjutan  hidupnya,    dan  bahkan terhadap  alam  semesta  ini. 1 Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  uang  ini diantaranya adalah sumberdaya ekonomi atau bernilai kapitalistik, termasuk
1 Zuhron  Muhdi, Membaca  Perkembangan  Kejahiliahan  Manusia, (Jakarta: vivapres, 2015), 2.
korporasi  yang  bisa  mendatangkan  keuntungan  kekayaan  yang  berlimpah. 2 Mahatman Gandi pernah menulis “alam ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan  hidup  manusia,  namun  menjadi  tidak  cukup  untuk  memenuhi keserakahannya”. 3
Di  dunia  ini,  banyak  manusia  serakah.  Saat  manusia  menunjukkan keserakahan, tidak ada sumberdaya apapun yang dianugerahkan Tuhan yang cukup  memenuhinya.  Dalam  diri  manusia  ada  kecenderungan  merasa kurang, yang kekurangannya ini selalu menuntut pemenuhan. Di satu aspek dipenuhi, muncul keinginan lainnya untuk meminta dipenuhi lagi.
Keserakahan  manusia  di  dunia  itu  secara  general  tidak  mengenal titik akhir. Siapa saja yang memelihara, apalagi berkeinginan terus menerus meghidupkannya,  maka  segala  yang  tersedia  sebagai  sumberdaya  yang disediakan  Tuhan,  ditempatkannya  sebagai  obyek.  Obyek  ini  ibarat  menu makanan  yang  dipilih  dan  dimakan,  namun  tidak  pernah  membuatnya menjadi kenyang (puas).
Seseorang atau sejumlah orang  yang serakah itu dapat terbaca pada individu  atau  korporasi  yang  punya  banyak  uang.  Mereka  ini  bisa menunjukkan keinginan atau ambisinya dengan mengadakan (membangun) suatu  bangunan  gedung  seperti  hotel,  apartemen,  dan  lainnya.  Gedung  ini bisa  bermacam-macam  sesuai  dengan  kepentingan    yang  membangunnya. Masalahnya,  apakah  manusia    atau  pemerintah  hanya  harus  membangun tanpa  memikirkan  kepentingan  fundamental  lainnya,  khususnya  dari  aspek masa depan masyarakat dan daerah.

## PEMBAHASAN Sumberdaya Ekologis
Dalam  membangun  bangunan  gedung  itu,  ada  yang  memerlukan lahan yang jumlah atau luasanya banyak. Dari luas dan banyaknya ini dapat diukur dengan tingkat besaran kepentingan  atau keuntungannya. Kalangan pemilik  modal  atau  korporasi,  tentulah  mengalkulasinya  berdasarkan  nilai keuntungaan yang akan diperolehnya.
Karena penggunaan modal dan keuntungan yang berpijak pada lahan atau  tanah  itu,  maka  memang  sudah  seharusnya  kalau  setiap  rezim  lokal seperti pemerintahan daerah, berupaya mengaturnya. Antara pemilik modal dengan  kepentingan  pembangunan/pendirian bangunan gedung, harus ada aturan  main  ( rule  of  game )  yang  berkepastian  hukum,  di  samping mempertimbangkan aspek fundamental lainnya.
2 Ibid.
3 M.  Imam  Kb, Agama  dalam  Semesta  Kehidupan  Manusia ,  (Jakarta:  Nirmana Media, 2007), 54.
Dalam pembangunan bangunan gedung, yang otomatis membutuhkan  tanah  atau  lahan  banyak  dan  luas,  pemerintahan  lokal  atau daerah  wajib  menjadi  pengatur  yang  baik  supaya  para  pemilik  modal, pengusaha,  atau  pembangun  (pengembang),  tetap  terkawal    atau  tidak terbuai semata dalam perburuan mencari keuntungan ekonomi.
Misalnya  tentang  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Ranperda)  atau diskresi  di  beberapa  daerah  yang  membahas  tentang  Bangunan  Gedung, 4 atau aprtemen, hotel, dan seterusnya memang di satu sisi merupakan norma yuridis yang dibutuhkan, namun di sisi lain,  tatanan ini juga wajib dikritisi oleh setiap subyek masyarakat, khususunya dari kalangan agamawan, etika, dan pemerhati masalah lingkungan hidup.
Salah  satu  aspek  yang  wajib  dikritisi  adalah  soal  kepentingan eksistenial  sumberdaya  hutan,  air,  dan  sektor  strategis  lainnya  yang  mesti terkait dengan pembangunan dari aspek fisik.
Kepentingan  seperti  itu  tidak  bisa  dianggap  ringan  oleh  siapapun, termasuk  oleh  Pemerintah  Daerah  atau  kalangan  pemodal  darimanapun. Mengabaikan sumberdaya strategis ini, ibarat menempatkan suatu kota atau daerah tertentu di nusantara ini dalam bahaya besar, terutama di masa-masa mendatang.
Salah  satu  kota  yang  bisa  digunakan  sebagai  bahan  refleksi  adalah Kota  Batu.  Di  Kota  Batu  (bagian  dari  Malang  Raya)  yang  dikenal  sebagai kota  wisata,  kecenderungan  membangun/mendirikan    bangunan  gedung berorientasi mendapatkan atau mendatangkan uang banyak, sangatlah besar. Para  pengunjung  yang  haus  hiburan  atau  rekreasi,  sudah  terbukti berbondong-bondong  ke  Kota  Batu.  Para  pemodal  yang  bisa  membaca antusiasme  wisatawan  mengunjungi  Kota  Batu,  sangat  logis  jika menggunakan  modalnya  untuk  menyediakan  berbagai  model  bangunan gedung, baik dalam bentuk hotel, resto, cafe, dan lain sebagainya.
Kalau  misalnya  wilayah/daerah  wisata  seperti  itu  secara  terus menerus “dieksploitasi” oleh kalangan pemodal untuk mendirikan bangunan gedung,  sementara  kepentingan  fundamentalnya  tidak  dipertimbangkan eksistensialnya,  patut  ditakutkan  kalau  keuntungan  ekonomis-pragmatis  ini nantinya  tidak  sebanding  dengan  tingkat  kerugian  seperti  ancaman  atau terjadinya  berbagai  peristiwa  semisal  tanah  longsor,  banjir,  kebakaran,  dan perubahan suhu yang bersifat radikal.

## Manusia sudah dapat Pelajaran
Berbagai  riset  menemukan  dan  sekaligus  mengingatkan,  bahwa bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  dari  hilangnya  sumber  mata  air  yang
4 Pemerintahan  Kota  Batu, Rancangan  Peraturan  Daerah  Kota  Batu  tentang Bangunan Gedung , 2015.

## PENGUATAN PENDIDIKAN ETIKA ISLAM SEBAGAI PROTEKSI  EKOLOGIS (Muzamil)
berhubungan dengan alih fungsi lahan dan perusakan hutan. Destruksi hutan yang tidak terkendali, dapat mempercepat terjadinya kehancuran daerah atau wilayah. Masyarakat di daerah bukan hanya akan terus menjadi “langganan” bencana  alam,  tetapi  juga  lambat  laun  bisa  menjadi  korban  massal    dan bersifaf  eksplosif.
Dalam kasus jatuhnya korban nyawa manusia  akibat bencana  alam, setidaknya kita bisa belajar dari tragedi Banjarnegara.  Dalam tragedi  tanah longsor  ini,  selain  puluhan  rumah  tertimbun  tanah,  juga  puluhan  manusia kehilangan  hak  hidupnya.  Mereka  kehilangan  hak  keselamatan  dan keberlanjutan  hidupnya akibat bencana tanah longsor.
Kepala  Pusat  Data  dan  Informasi  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB)  menyampaikan  temuannya  tentang  beberapa  penyebab terjadinya  longsor  di  Dusun  Jemblung,  Desa  Sampang,  Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, bahwa  pada dua hari menjelang terjadinya longsor,  yaitu pada tanggal  10-11 Desember, wilayah di sekitar Dusun Jemblung, Banjarnegara, diguyur hujan yang cukup deras. Akibatnya, tanah di lokasi tersebut menjadi penuh dengan air. Kemudian, di Dusun  Jemblung,  merupakan  endapan  vulkanik  tua  sehingga  solum  atau lapisan  tanah  cukup  tebal  dan  terjadi  pelapukan,  di  samping  kemiringan lereng  di  bukit  tersebut  kurang  dari  60  persen.  Saat  kejadian,  mahkota longsor berada pada kemiringan lereng 60-80 persen. Tanaman di atas bukit tempat  terjadinya  longsor  adalah  tanaman  semusim,  dengan  jenis  palawija, yang  tidak  rapat.  Akibatnya,  kondisi  tanah  menjadi  longgar  dan  mudah terbawa air. Penyebab longsor lainnya adalah tidak lepas dari ulah manusia sendiri, yakni budidaya pertanian yang tidak mengindahkan konservasi juga jadi  penyebab.  Kondisi  tanah  dan  air  di  lokasi  kejadian,  di  mana  tidak  ada terasering pada lereng tersebut. 5
Sebagai  contoh  untuk  pelajaran  bangsa  ini,  bahwa  selama  tahun 2014,  tercatat  terdapat  1.525  kejadian  bencana,  yang  menyebabkan  566 orang  tewas,  2,66  juta  jiwa  mengungsi  dan  menderita,  lebih  dari  51  ribu rumah  rusak,  dan  ratusan  bangunan  umum  rusak.  Kerugian  ekonomi mencapai puluhan trilyunan rupiah. Bencana alam meliputi kebakaran hutan dan  lahan,  banjir,  banjir  bandang  dan  longsor.  99  persen  bencana  di Indonesia selama 2014 adalah bencana hidrometeorologi. Puting beliung adalah  jenis  bencana  yang  paling  dominan  selama  2014  yaitu  496 kejadian,  kemudian banjir (458)  dan longsor (413).  Walaupun  puting beliung  adalah  bencana  yang  paling  banyak  terjadi  selama  2012-2014, namun  longsor  adalah  bencana  paling  mematikan.  Pada  tahun  2014,  60 persen  (343  jiwa)  dari  dari  total  korban  meninggal  akibat  bencana  adalah
5 Lukman Hakim, Belajar dari Bencana ke Bencana , Makalah, Surabaya, 2015, 2.
disebabkan longsor. Konsentrasi bencana terbanyak adalah di Provinsi Jawa Barat (290 kejadian), Jawa Tengah (272), Jawa Timur (213), Aceh (51), dan Sumatera Selatan (480). Dilihat dari sebaran kab/kota, maka paling banyak ada  di  Bogor  (37),  Bandung  (31),  Sukabumi  (29),  Garut  (26),  dan  Cianjur (23). 6
Kasus  tragedi  bencana  alam  sepanjang  tahun  2014  itu  seharusnya mencerdaskan  atau  menyadarkan  kita,  bahwa  tragedi  semacam  itu  dan bahkan  lebih  berskala  makro  bisa  terjadi  dimana  saja,  termasuk  di  Kota Batu.  Tidak  ada  suatu  kawasan  yang  terbebas  dari  bencana  alam  yang berdampak  mengerikan  di  negeri  ini,  bilamana  perilaku  manusia    memang secara  langsung  atau  tidak  langsung  “memotivasi”  atau  menjadi  akar penyebab terjadinya bencana.
Di  samping  itu,  ancaman  atau  bahaya  yang  berhubungan  dengan nyawa  manusia  itu,  juga  adanya  ancaman  terhadap  eksistensi  sumberdaya air dan keberlanjutan sumberdaya strategis ekologis lainnya. Sudah banyak contoh  keterancaman  sumber  mata  air  akibat  perusakan  hutan  atau pengalihan fungsi hutan.
Diberitakan,  bahwa  puluhan  mata  air  di  kawasan  hulu  Sungai Brantas  mati.  Sebagian  lainnya  terus  mengalami  pengecilan  debit.  Dalam kurun dua tahun terakhir, sebelas mata air mengering. Adapun debit 46 mata air yang masih ada makin menyusut, dari semula 10 menjadi 5 meter kubik per  detik.  Masyarakat  melakukan  reboisasi  dan  berbagai  usaha  lain  untuk menjaga kelestarian mata air itu. Pada 2007, ada 170 mata air di hulu Sungai Brang.  Namun,  hanya  dalam  rentang  waktu  setahun  kemudian,  jumlahnya turun  menjadi  111.  Pada  2009,  tersisa  46.  Dari  total  sumber  air  di  Kota Batu,  30  persen  berada  di  Kecamatan  Bumiaji.  Namun  belakangan  debit mata  air  itu  terus  menyusut,  termasuk  sumber  air  Sungai  Brantas,  yang mengaliri 14 kota dan kabupaten di Jawa Timur. 7
Selama ini, Kawasan Kota Batu menjadi salah satu kunci pelestarian sumber  air  karena  berada  di  lereng  Gunung  Arjuna  dan  Anjasmara.  Data Dinas  Pengairan  Provinsi  Jawa  Timur  2010  mencatat  Jawa  Timur mempunyai  4.389  mata  air  yang  tersebar  di  30  kabupaten.  Dari  jumlah tersebut,  109  di  antaranya  berada  di  Batu.  Namun,  debit  mata  air  di  sana terus  menyusut  dari  tahun  ke  tahun. 8 .  Penyusutan  air  ini  tidak  lepas  dari perilaku manusia yang gagal mengendalikan hasrat besarnya.
Sejalan  dengan  itu,  Direktur  Eksekutif  Walhi  Jawa  Timur,  Ony Mahardika  (2014)  membenarkan,  bahaya  krisis  air  akibat  alih  fungsi  lahan tidak  hanya  berbahaya  bagi  manusia,  melainkan  juga  dapat  menyebabkan
6 Zuhron Muhdi, Op.Cit , 5. 7 Tempo , 7 November 2014, akses  6  Januari 2018.
8 Ibid.

## PENGUATAN PENDIDIKAN ETIKA ISLAM SEBAGAI PROTEKSI  EKOLOGIS (Muzamil)
bencana ekologi yang lebih besar. Kalau membaca kerusakan di hulu sungai Brantas,  pertama  karena  alih  fiungsi  lahan  dimana  hutan  lindung  dijadikan industri pertanian ekstraktif, serta bangunan hotel  atau villa  yang dibangun diatas sumber matra air. 9
Kasus  itu  menunjukkan,  bahwa  bencana  yang  berelasi  dengan destruksi  ekologi  yang  akan  dialami  masyarakat  Jawa  Timur  bisa  terjadi dengan menggerikan. Masyarakat  yang sedang tertidur lelap atau berenang di  kolam  renang  atau  menikmati  liburan  di  sekitar  alam  pegunungan,  bisa dengan tiba-tiba digulung oleh banjir bandang atau tanah longsor.
Selain itu, ancaman krisis air, termasuk di  Batu,   yang diperkirakan Sekjen  PBB  akan  terjadi  pada  2025,  sebagian  besar  disebabkan  oleh  alih fungsi  lahan  serta  pembangunan  di  kawasan  hutan  lindung.  Misalnya  data yang  dimiliki  Walhi Jawa  Timur  menyebutkan,  jumlah  sumber  mata  air  di hulu  sungai  Brantas  (termasuk  Kota  Batu)  sebelun  2005  berjumlah  421 tempat, pada 2005 terdapat 221 lokasi, 2009 tinggal 57 titik, dan pada 2012 menyisakan 13 sumber mata air. 10
Dalam  ranah  berfikir,  adalah    logis  jika  masyarakat    sejak  lama menolak pendirian bangunan gedung di  atas sumber air atau menggunakan lahan atau kawasan hutan yang menjadi titik-titik mata air, sebab pendirian atau  pembanan  demikian  bukan  hanya  akan  potensial  mereduksi  dan mendegradasi  keberlanjutan  hidup  sumberdaya  air  untuk  masyarakat  dan kepentingan  lainnya,  tetapi  juga  rentan  mengundang  dan  memperluas terjadinya bencana alam.
Memang  masih  saja  ditemukan  seseorang  atau  sekelompok  orang dan korporasi yang berkeinginan atau berambisi besar untuk mengembangkan  aktifitas  membangun/mendirikan  bangunan  gedung  guna mendatangkan keuntungan ekonomi besar tanpa mengindahkan kepentingan sumberdaya  ekologis.  Hal  inilah  yang  pernah  diingatkan  oleh  filosof Aristoteles, bahwa semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka  semakin  rendahlah  penghargaan  manusia  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan,  kebenaran,  kepatutan,  dan  keadilan. 11 Pernyataan  filosof  ini mengingatkan  dengan  keras  tentang  bahayanya  manusia  atau  subyek pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan ekonomi.
Membangun/mendirikan  bangunan  gedung    memang  merupakan kebutuhan  atau  kepentingan  kalangan  pemodal  dalam  mengembangkan usaha-usahanya  dan  kepentingan  pemerintah  daerah  untuk  menggali  dan mengembangkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  namun  “hasrat  besar”  Ini
9 Lukman hakim, Op.Cit, 3. 10 Ibid ,  3-4. 11 Abdul  Wahid,  Mariyadi,  Sunardi, Penegakan  Kode  Etik  Profesi  Notaris,
(Jakarta: Nirmana Media, 2017), 56.

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
harus  dikendalikan.  Salah  satu  alat  yang  bisa  digunakan  untuk mengendalikannya adalah norma yuridis (Peraturan Daerah).
Hal  itu  sejalan  dengan  temuan  Walhi.  Batu  dan  Pujon  misalnya disebut  oleh  Walhi  sebagai  daetah  yang  sangat  rawan  tanah  longsir  akibat alih  fungsi  lahan  yang  membabi  buta.  Longsor  merupakan  konsekuensi logis  banjir  atau  kestabilan  tanah  menurun.  Dalam  kasus  ini,    Walhi mendesak  pemerintah  daerah  untuk  meminjau  kembali  model  tata  ruang wilayahnya.  Salah  satunya  dengan  memperhatikan  kawasan-kawasan strategis ekologi, di samping membuat Perda yang benar-benar ditegakkan.
Ranperda  atau tatanan pemerintah daerah tentang bangunan  gedung memang  bisa  jadi  intrumen  mengendalikan  hasrat  pembangunan  bangunan gedung  tanpa  mempertimbangkan  aspek  fundamental  ekologis,  namun  jika “celah-celah”  masih  tersedia  bagi  kalangan  pemodal  atau  korporasi perumahan,  perhotelan,  dan  lainnya  untuk  terus  mengembangkan  sayap kepentingannya secara liberal, maka sulit mencegah kawasan suatu wilayah Kota  dan  sekitarnya  dari  terjadinya  dan  mengeksplosinya  bencana  alam. Karena  aspek  keserakahaan  akan  membuat  pembangunan  kehilangan  “hati nurani”.
Produk  tatanan  negara  atau  pemerintah  daerah  seperti  itu,  jika nantinya sudah lolos uji publik atau sudah “direvisi” di beberapa pasal  atau ayat-ayatnya  yang  memang  masih  membutuhkan  kajian  mendasar,    yang kemudian  disahkan  menjadi  norma  yang  berlaku,  maka  barulah  dapat digunakan  sebagai  payung  yuridis  untuk  melindungi  kepentingan sumberdaya ekologis dari kerusakan dan kehancuran akibat pembangunan/pendirian bangunan gedung.
Filosof kenamaan Franz Magnis Suseno menyatakan, bahwa  secara moral  politik  setidaknya  ada  empat  alasan  utama    orang    menuntut  agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: pertama, kepastian hukum,  kedua, tuntutan perlakuan yang sama,   ketiga, legitimasi demokrasi, dan   keempat, tuntutan akal budi  Hal ini menunjukkan, bahwa setiap  masyarakat  atau  negara  atau  daerah,  harus  mempunyai  garis  pijakan yang berkepastian hukum untuk mengawal perjalanan hidupnya. 12
Pemikiran itu mengajarkan, bahwa norma yuridis idealisasinya tidak asal  diproduk,  tetapi  benar-benar  digodok  yang  nantinya  diidealitaskan mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfatan, yang di dalamnya mengedepankan  soal  “etik”,  termasuk  memerintahkan  adanya  langkah preventif edukatif terhadap masyarakat.
Begitu  rancangan  norma  dibuat,  misalnya  dalam  hal  ini  rancangan aturan  tentang  bangunan  gedung,  maka  setiap  elemen  masyarakat
12 Abdul Wahid, Kearifan Bernegara , (Surabaya: Mahirsindo, 2010),  76.
mempunyai kewajiban untuk mengkritisinya. Soal pasal atau ketentuan yang mengatur  pembangunan/pendirian  bangunan  gedung  di  atas  tanah  yang rentan bencana banjir, tanah longsor, dan lainnya, atau pasal yang mengatur soal bangunan gedung berlantai 8 (delapan) lebih, atau bangunan gedung di atas sumber mata air, rakyat harus terus mengawalnya.
Misalnya  ketika  kedepan  disahkan  atau  dinyatakan  berlaku  sebagai produk  hukum  daerah  untuk  masyarakat  Kota  Batu,  maka  setiap  elemen masyarakat  berkewajiban  mengawalnya.  Ditakutkan  jika  tidak  sampai dikawal  atau  terus  dicermati  dengan  kritisi  oleh  masyarakat,  norma  yang diproduk  ini,  bukan  hanya  dapat  kehilangan  daya  berlakunya  untuk mengawal  jalannya  pembangunan,  dalam  hal  ini  pembangunan/pendirian bangunan  gedung,  tetapi  juga  dijadikan  instrumen  untuk  memenuhi kepentingan beberapa g elintir orang.
Tatanan  (hukum  negara)  seperti  itu  dibuat  sebagai  wujud  responsi kepentingan  riil,  empirik,  dan  obyektif  masyarakat.  Tatanan  ini  dibuat bukan  sekedar  supaya  ada  norma  yuridis,  tetapi  bagaimana  kepentingan besar  masyarakat,  seperti  kepentingan  membangun/mendirikan  bangunan gedung  mempunyai  regulasi  yang  benar,  sementara  kepentingan pembangunan  atau  proteksi  ekologis  sekarang  dan  mendatang,  benar-benar terjaga.
Salah  satu  tolok  ukur  keberhasilan  suatu  pembangunan  di  daerah adalah  terlaksana  atau  terkawalnya  proyek-proyek  yang  sudah  digariskan oleh  pemda  atau  terwujudnya  regulasi  atau  kebijakan  yang  berbasis pembebasan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang menyengsarakan,  menghilangkan  keberdayaan,  dan  menghancurkan  hak- hak publiknya.
Deskripsi  itu  menunjukkan,  bahwa  kesuksesan  pembangunan  di daerah ditentukah oleh terjadinya perubahan dalam kehidupan kemasyarakatan.  Sedangkan  instrumen  yang  bisa  digunakan  untuk melakukan  perubahan  adalah  norma  yuridis  yang  dibuat  negara  atau pemerintah.
Ketika produk yuridis tentang pengaturan bangunan gedung mampu dilaksanakan dan dikawal  atau dikontrol, maka setidaknya masyarakat  bisa dibebaskan  dari  kondisi  yang  potensial  menghancurkan  dan  menyusahkan. Bencana  alam  merupakan  salah  satu  kondisi  yang  menyengsarakan,  yang bisa mengandalkan norma hukum untuk mencegah atau menanggulanginya. Apakah hanya norma yuridis saja yang bisa digunakan mebcegah bencana? Bagaimana dengan norma agama?

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

## Perspektif Pendidikan Etika Islam
Banyak  pakar  yang  mengkritisi  hubungan  manusia  dengan  etika. Manusia  meang  disebut  sebagai  pelaku  yang  menentukan  perubahan,  akan tetapi  juga  bisa  menghancurkan  peradaban.  Ilmuwan  Kenamaan  Baqir  Al- Sadr menyatakan, bahwa manusia adalah pelaku yang menciptakan sejarah. Gerak sejarah adalah gerak menuju suatu tujuan. Tujuan tersebut berada di hadapan manusia: yakni  berada “di masa depan .” 13
Pernyataan  tersebut  menunjukkan,  bahwa  memikirkan  dan merancang  masa  depan  suatu  wilayah/daerah,  apa  itu  di  pedesaan  atau perkotaan  jelas  berada  di  tangan  manusia,  di  tangan  setiap  elemen  bangsa, atau dalam kekuatan masyarakat. Bagaimana wajah masyarakat atau bangsa Indonesia  di  masa  depan,  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  manusia- manusia  dalam  merancangnya  sejak  sekarang.  Manusia  adalah  penentu disain  kehidupannya  sekarang  dan  untuk  keberlanjutan  hidup  generasi  di hari esok. 14
Produk  tatanan  negara  atau  diskresi  pemerintah  daerah  tentang perluasan  pembangunan  seperti  hotel,  apartemen,  dan  seterusnya  yang misalnya  sedang  menjadi  pembahasan  di  sejumlah  pemerintahan  daerah memang  dibutuhkan  kehadirannya,  namun  demikian  dalam  tatanan  negara atau  diskresi  demikian  ini,  rancangan  masa  depan  suatu  wilayah  atau  kota ditentukan, jika substansinya tidak memedulikan kepentingan pembangunan ekologis. Kalau ingin membangun yang pembangunannya ini bisa dirasakan rakyat secara keseluruhan, maka janganlah kepentingan fundamental rakyat dikorbankan.
Para  pemodal  di  seluruh  negeri  ini  wajib  kita  ajak  berjalan  di  jalur yang  benar,  bertanggungjawab,  dan  sesuai  dengan  norma  yuridis/tatanan negara atau diskresi  yang aspiratif dengan masa depan masyarakat. Artinya hal  demikian  harus  dikembalikan  manfaatnya  kepada  masyarakat,  apakah menjadi produk ideal yang merupakan perwujudan aspirasi atau kepentingan riil masyarakat, ataukah tidak.
Karena  tatanan  negara  atau  diskresi  itu  berurusan  dengan  masalah sumberdaya ekologis, maka yang harus menjadi fokus utama tatanan negara atau diskresi,  adalah perlindugan sumberdaya ekologis. Kalau hal ini tidak menjadi  fokus  perhatian,  tentu  saja  berbagai  bentuk  akibat  serius    seperti bencana alam, akan menjadi ancaman utama bagi masyarakat sekarang dan masa mendatang.
Dalam  ranah  kesejatiannya,  eksistensi  Islam  adalah  mengajarkan pada umatnya untuk  menyayangi  binatang dan  melestarikan kehidupannya.
13 Ahmad  Sonhaji, Resiko  Kegagalan  Manusia  sebagai  Khalifah  di  Muka Bumi,
(Surabaya: Titian Pres, 2013),  2.
14 Zuhron Muhdi, Op.Cit, 3.

## PENGUATAN PENDIDIKAN ETIKA ISLAM SEBAGAI PROTEKSI  EKOLOGIS (Muzamil)
Menyayangi  dalam konsep ini identik  dengan konsep edukatif  etik, artinya manusia  harus  mengedukasikan  dirinya    atau  segala  perilakunya  yang berkecenderungan merusak supaya
menjadi perilaku yang melindungi/menyayangi.  Pendidikan  etika  ini  bermaknakan  aktualisasi pengedukasian  diri  dari  kecenderungan  melakukan  pengabaian  atau peruskan sumberdaya ekologis.
Di  dalam  Al-qur’an,  Allah  SWT  menekankan  bahwa  telah menganugerahi  manusia  wilayah kekuasaan  yang mencakup segala sesuatu didunia  ini,  hal  ini  tertuang  dalam  surat  Al-Jatsiyah,45:13  yang  artinya sebagai berikut: “ Dan Dia telah menundukan untukmu segala apa yang ada di  langit  dan  segala  apa  yang  ada  di  muka  bumi;  semuanya  itu  dari  Dia; sesungguhny di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang- orang yang berfikir (Q.S. Al-Jatsiyah,45:13). 15
Ayat  tersebut  juga  sama  sekali  tidak  menunjukan  bahwa  manusia memiliki  kekuasaan  mutlak  ( carte  blance )  untuk  berbuat  sekendak  hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat  ini tidak mendukung manusia  untuk  menyalahgunakan  binatang  untuk  tujuan  olahraga  maupun untuk  menjadikan  binatang  sebagai  objek  eksperimen  yang  sembarangan. Ayat  ini  mengingatkan  umat  manusia  bahwa  Sang  Pencipta  telah menjadikan  semua  yang  ada  di  alam  ini  (termasuk  satwa)  sebagai  amanah yang  harus  mereka  jaga. 16 Dengan  kata  lain,  etika  harus  menjadi  perhatian manusia  dalam  menjalani  aktifitasnya,  baik  yang  berhubungan  dengan sesama  manusia  maupun  dengna  lingkungan  hidupnya.  Manusia  terlarang mengutamakan  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  dengan  mengabaikan perlindungan sumberdaya ekologis.
Perlindungan  dan  pengelolaan  alam  dan  sumberdaya  alam  (bumi seisinya) merupakan ketentuan (sunnatullah) sekaligus perintah Allah. Oleh karena  itu  wajib  secara  moral  bagi  semua  orang  untuk  melaksanakannya. Upaya  perlindungan  dan  konservasi  sumberdaya  alam  sama  dengan  upaya menjaga keberlangsungan kehidupan  seluruh makhluk, termasuk kehidupan manusia.  Menjaga  alam  dari  kerusakan  untuk  keberlanjutan  fungsi  alam serta  memakmurkan  bumi  merupakan  penunaian  amanah  yang  telah diberikan  oleh  Allah  kepada  manusia  sebagai  wakil  ( khalifah) Tuhan  di muka  bumi.  Akhlak  seseorang  terhadap  alam  lingkungan  hidupnya merupakan  cermin  keberagamaan  dan  keimanan  orang  yang  bersangkutan
15 Fachruddin  Mangunjaya,  Perlindungan  Satwa  dalam  Pandangan  Islam, http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/08/perlindungan-satwa-dalam-pandangan.html, akses 15 Januari 2019.
16 Ibid.
kepada  Allah. 17 Tuntutan  memproteksi  sumberdaya  ekologis  ini  identik dengan  menuntut  setiap  individu    manusia  untuk  mengedukasikan  atau mendidik dirinya secara etis supaya tidak menjadi “manusia-manusia  yang jahiliyah ”  atau  manusia  yang  sebenarnya  pintar,  tapi  pandir  dengan kemaslahatan  ekologisnya. 18
Permasalahan  lingkungan  dan  perlindungan  alam  dan  sumberdaya alam  tak  bisa  diselesaikan  hanya  dengan  mengandalkan  pengetahuan  dan teknologi.  Permasalahan  dan  krisis  lingkungan  hanya  bisa  diatasi  dengan merubah secara fundamental dan radikal cara pandang dan perilaku manusia terhadap  alam  lingkungannya.  Dengan  kata  lain  dibutuhkan  perubahan pemahaman  baru  tentang  hubungan  antara  manusia  dengan  alam.  Teologi hubungan  manusia  dengan  alam  yang  merupakan konsep  berpikir  dan bertindak  manusia  yang  dihubungkan  dengan  “Yang  Ghoib”  yang menciptakan  sekaligus  mengatur  alam harus  digunakan  untuk  melandasi perilaku manusia terhadap alam. Dalam kalimat lain: Ajaran agama (Islam) harus dilibatkan bahkan digunakan sebagai basis dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 19
Al-qur’an  berkali-kali  mengingatkan  bahwa  kelak  manusia  akan mempertanggungjawabkan  semua  perbuatan  mereka  di  dunia,  seperti  yang termaktub dalam  ayat berikut: "barang siapa melakukan amal saleh,  maka (keuntungannya) adalah untuk dirinya sendiri; dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka itu akan mengenai dirinya sendiri. Dan kelak kamu semua akan kembali kepada Tuhanmu" (Q.S Al-Jatsiyah, 45:15). 20
Berpijak pada sumber wahyu Allah tersebut, umat manusia memang diperbolehkan  memanfaatkan  sumberdaya  ekologis,  namun  dalam pemanfaatannya  ini  sekaligus  diberi  kewajiban  memberikan  perlindungan demi keberlanjutan hidupnya.
Muhammad  Fazlur  Rahman  Anshari  mengingatkan  juga:  bahwa segala  yang  dimuka  bumi  ini  diciptakan  untuk  kita,  maka  sudah  menjadi kewajiban  alamiah  kita  untuk  menjaga  segala  sesuatu  dari  kerusakan, memanfaatkannya  dengan  tetap  menjaga  martabatnya  sebagai  ciptaan Tuhan;  melestarikannya  secara  maksimal  (sebisa  mungkin),  yang  dengan demikian,  mensyukuri  nikmat  Tuhan  dalam  bentuk  perbuatan  nyata
17 Muhjiddin Mawardi, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama, http://muhammadiyahgoesgreen.blogspot.com/2011/09/perlindungan-dan- pengelolaan-lingkungan.html , akses 15 Januari 2019.
18 Zuhron Muhdi, Op.Cit, 6. 19 Muhjiddin Mawardi, Op.Cit, 20 Fachruddin Mangunjaya,. Op.Cit .
(empirik). 21 Kewajiban menjaga ini identik dengan mengedepankan dimensi etika  sebagai  kekuatan  moral  untuk  menjaga  lingkungan  hidup.  Mendidik diri  secara  etik  ekologis  sama  dengan  penguatan  proteksi  masa  depan peradaban manusia juga.

## PENUTUP
Pemerintah pusat hingga derah banyak mengeluakan kebijakan atau tatanan yang berkaitan dengan kepenetingan pembangunan, yang terkadang lebih  mementingkan  pengejaran  aspek  ekonomi  dengan  mengabaikan  sisi proteksi ekologisnya. Salah satu produk kebijakan di daerah  misalnya yang digunakan  mengatur  masyarakat  berkaitan  dengan  bangunan  gedung  atau bagaimana  masyarakat  elit,  khususnya  kalangan  pemilik  modal  atau pengusaha  membangun  bangunan  yang  digunakan  mengembangkan  bisnis atau  bangunan  gedung  ini  dijadikannya  sebagai  obyek  bisnis,  yang kepentingannya ini kurang atau tidak memedulikan perlindungan ekologis.
Karena pembangunan itu berhubungan dengan masalah sumberdaya ekologis, maka model pembangunan yang benar, idealitasnya haruslah yang berbasis proteksi atau perlindungan ekologis. Perlindungan  ekologis inilah yang  sangat  ditekankan  oleh  ajaran  etika  Islam.  Dalam  doktrin  Islam, manusia  berkewajiban  mendidik  dirinya melakukan  perlindungan sumberdaya  ekologis  dimanapun  manusia  tinggal  dan  menjalankan aktifitasnya supaya konstruksi pembangunan di masa depan tetap estabilitas dan menyelamatkan peradabannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Wahid, 2010, Kearifan Bernegara , Surabaya: Mahirsindo. Abdul  Wahid,  Mariyadi,  Sunardi,  2017, Penegakan  Kode  Etik  Profesi Notaris, Jakarta: Nirmana Media.
Ahmad  Sonhaji,  2013, Resiko  Kegagalan  Manusia  sebagai  Khalifah  di Muka Bumi, Surabaya: Titian Pres.
M.  Imam  Kb,  2007, Agama  dalam  Semesta  Kehidupan  Manusia ,  Jakarta:
Nirmana Media.
Zuhron  Muhdi,  2015 Membaca  Perkembangan  Kejahiliahan  Manusia,
Jakarta: vivapres.
21 Muhammad  Fazlur  Rahman  Anshari, The  Qur’anic  Founation  and  Structure  of Muslim Society, Karachi: Trade and Industry Publications Ltd, 1973 , Vol 2, 126.

## Makalah, Raperda dan Jurnal
Lukman  Hakim,  2015, Belajar  dari  Bencana  ke  Bencana ,  Makalah,
Surabaya.
Muhammad Fazlur Rahman Anshari, 1973, The Qur’anic Founation and Structure of Muslim Society, Karachi: Trade and Industry
Publications Ltd, 1973 , Vol 2. Pemerintahan Kota Batu, Rancangan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Bangunan Gedung , 2015.

## Internet
Fachruddin  Mangunjaya,  Perlindungan  Satwa  dalam  Pandangan  Islam, http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/08/perlindungan-satwa- dalam-pandangan.html, akses 15 Januari 2019 Muhjiddin Mawardi, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama,
http://muhammadiyahgoesgreen.blogspot.com/2011/09/perlindunga n-dan-pengelolaan-lingkungan.html , akses 15 Januari 2019. Tempo , 7 November 2014, akses  6  Januari 2019.