## PRAKTIK PENADAHAN HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN BIMA

## Hajairin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Kota Bima, 84116, Indonesia (hajairinbima@yahoo.com)
Abstrak, Praktik  penadahan  terhadap  hasil  pencurian  sepeda  motor  di  Kabupaten  Bima,  dapat  di kategorikan  dalam  penadahan  dan  pencurian,  dalam  tindak  pidana  penadahan  diatur  dalam  Pasal  480 KUHP sedangkan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu banyak orang yang menggunakan sepeda motor curian sehingga memudahkan siapa pun untuk mencuri sepeda motor, karena pencuri tidak mengalami kesulitan dalam menjual produk curiannya, sedangkan penadahan terhadap hasil pencurian  sepeda  motor  adalah  kejahatan  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  sebagai  tuan  rumah,  dengan maksud  mendapatkan  manfaat  dari  hasil  pencurian  sepeda  motor  yang  dilakukan  oleh  orang  lain. Kejahatan  pencurian  sepeda  motor  di  Kabupaten  Bima,  muncul  sebagai  masalah  sosial  baru,  kolektor tidak hanya mengumpulkan, menyimpang hasil pencurian sepeda motor di daerah setempat di Kabupaten Bima saja, tetapi juga dapat menerima pencurian sepeda motor dan penggelapan sepeda motor. di daerah lain seperti Pulau Lombok, Jawa dan Jakarta dll. Dinamika ini menjelaskan adanya kejahatan struktural dalam  pencurian  sepeda  motor  di  Kabupaten  Bima,  struktural  dapat  menjadi  pencegahan  di  Kabupaten Bima bekerja sama dengan kolektor di luar Kabupaten Bima untuk memfasilitasi penyimpangan dari hasil pencurian sepeda motor.

## Kata Kunci : Praktik, Penadahan Hasil Pencurian Motor
Abstract, The practice of deterrence of the results of motorcycle theft in Bima Regency, actually there are different criminal acts, namely criminal detention and theft, in the criminal offense is regulated in Article 480 of the Criminal Code (KUHP) while criminal acts of theft are set in Article 362 of the Criminal Code (KUHP),  besides  that  many  people  use  stolen  motorbikes  also  make  it  easy  for  anyone  to  steal motorbikes, because thieves have no difficulty in selling their stolen products, whereas deterrence of the results of motorcycle theft is a crime committed by a third party as a host, with the intention of benefiting from  the  results  of  motorcycle  theft  committed  by  another  person.  The  crime  of  motorcycle  theft  in  the Regency of Bima, appears as a new social problem, collectors not only collect , deviating the results of motorcycle theft  in  the local  area  in  the  district  of  Bima  only,  but  also  can  receive  motorbike  theft  and embezzlement  of  motorbikes  in  other  areas  such  as  the  island  of  Lombok,  Java  and  Jakarta  etc.  This dynamic  explains the existence  of  structural  crimes in  motorcycle theft in  Bima  Regency,  the  structural can be deterrence in Bima Regency in collaboration with collectors outside Bima Regency to facilitate the deviation of the results of the motorcycle theft.

## Keywords : Motorcycle Retaining Practices

## A. PENDAHULUAN
Dalam praktik penadahan hasil pencurian  sepeda  motor  di  Kabupaten
Bima, sebetulnya sudah menjadi bagian dari
kebutuhan dari kehidupan sehari-hari masyarakat  Bima,  sehingga  secara  umum implikasinya adalah masyarakat di pedesaan banyak menggunakan motor hasil dari  pencurian  kepada  seorang  penadah
tersebut.  Sebab  penadahan  adalah  yang dapat  menampung  hasil  pencurian  sepeda motor,  sehingga  selain  masyarakat  banyak menggunakan  motor  hasil  curian  juga memberikan  kemudahan  bagi  siapapun untuk  melakukan  pencurian  sepeda  motor, sebab  pencuri  tidak  mendapatkan  kesulitan dalam  menjual  hasil  curianya.  Padahal penadahan  hasil  pencurian  sepeda  motor merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh pihak  ketiga  sebagai  penadah,  dengan maksud mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian  sepeda  motor  yang  dilakukan oleh orang lain. Penadahan adalah tindakan atau  menampung,  menyimpang,  dan  lain sebagainya  barang-barang  hasil  kejahatan, umumnya hasil kejahatan pencurian. 1
Dengan  adanya  orang  yang  berperan sebagai  orang  ketiga  dalam  kejahatan pencurian sepeda motor di Kabupaten Bima tersebut,  muncul  sebagai  masalah  sosial baru,  penadah  tidak  hanya  mengumpulkan, menyimpang  hasil  pencurian  sepeda  motor dalam  wilayah  lokal  di  kabupaten  bima saja,  tetapi  juga  dapat  menerima  sepeda motor  hasil  pencurian  dan  penggelapan sepeda  motor  di  Daerah  lain  seperti  pulau Lombok, pulau Jawa dan Jakarta, Dll hal ini dibuktikan  banyaknya  kendaraan  sepeda motor yang mempunyai nomor polisi di luar area Kota Dan Kabupaten Bima, juga dapat dilihat  dari  praktik  jual-beli  sepeda  motor yang  hanya  mempunyai  surat  STNK  Saja, dan  hal  itu  sudah  biasa  dipraktikan  di Kabupaten  Bima,  berdasarkan  hasil  dalam penelitian ini.
Dinamika  ini  menjelaskan  adanya kejahatan secara struktural dalam pencurian sepeda motor di Kabupaten Bima, struktural tersebut bisa penadahan di Kabupaten Bima bekerja  sama  dengan  penadah  di  luar Kabupaten Bima untuk melancarkan penyimpangan  hasil  pencurian  sepeda motor  tersebut.  Selain  itu  adanya  penadah di  Kabupaten  Bima  ini  membuat  pencuri sepeda  motor  dapat  melakukan  aksinya dalam mencuri sepeda motor tersebut sesuai
1 .  Muhammad  Ali,  2002, Kamus  Lengkap Bahasa  Indonesia  Modern, Jakarta,  Pustaka  Aman, Hal 479
dengan  kebutuhan  seseorang  yang  ingin membeli  sepeda  motor  melalui  seorang penadah yang selalui berkomunikasi dengan siapapun  yang  ingin  membeli  motor  yang ingin  dicurinya  barulah  pencuri  mencuri motor yang dibutuhkan.
Apabila  dilihat  dalam  aspek  hukum pidana  penadahan  itu  merupakan  suatu delik  pemudahan,  karena  dengan  adanya seseorang sebagai penadah dapat
memudahkan orang dalam di mendistribusikan sepeda motor hasil curian si  pelaku  kepada  penadah  yang  berperan sebagai  orang  ketiga  tersebut.  Dalam ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan pada Ayat (1) menyebutkan Barangsiapa membeli,  menyewa,  menukar,  menerima gadai,  menerima  hadiah,  atau  untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,  menukarkan,  menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan  sesuatu  benda,  yang diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan Ayat (2) Barangsiapa menarik keuntungan  dari  hasil  sesuatu  benda,  yang diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduga bahwa diperoleh dari kejahatan .
Sebenarnya  Pada  rumusan  Pasal  480 KUHP  di  atas  menggambarkan  adanya unsur  yang  disebut  sebagai  tindak  pidana dalam  penadahan  sebab  setiap  orang  yang mendapatkan  suatu  barang  baik  melalui membeli,  menyewa,  menukar,  menerima gadai,  menerima  hadiah  atau   untuk menarik  keuntungan,  menjual  barang  itu, menyewakan barang itu, menukarkan barang  itu,  menggadaikan  barang  itu, mengangkut barang itu, menyimpan barang itu  atau  menyembunyikan  barang  itu  yang seharusnya diketahui atau sepatutnya diduga  bahwa  diperoleh  dari  suatu  tindak kejahatan,  dengan  demikian  dalam  posisi yang tergambarkan tersebut dapat dikenakan Pasal mengenai Penadahan.
Sehingga  barang  siapa  menarik keuntungan  dari  hasil  suatu  benda  yang diketahuinya  atausepatutnya  dapat  diduga
bahwa diperoleh dari kejahatan. 2 sedangkan
Tindak
Pidana
Pencuriandiatur di dalam Pasal  362  KUHP yang  berbunyi Barangsiapa  mengambil  suatu  barang, yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam  karena  pencurian  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.000.
Namun  selain  itu  apabila tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pencurian di  Pasal  362  KUHP  maka  orang  tersebut dapat  dikenakan  ancaman  pidana  yang dimaksud. Unsur-unsur Barangsiapa mengambil  suatu  barang,  yang  seluruhnya atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain  dan Dengan  maksud  untuk  memilikinya  secara melawan  hukum.  lebih  lanjut  mengenai pencurian  juga  tersebar  dalam  beberapa Pasal  misalnya  KUHP  Pasal  363ayat  (1) Barangsiapa  mengambil  barang  sesuatu, yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain  dengan  maksud  untuk  dimiliki secara  melawan  hukum,  di  ancam  karena pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”

## Selanjutnya  KUHP  Pasal  365(1)
Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  9  (sembilan)  tahun,  pencurian  yang didahului,  disertai  atau  diikuti  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap  orang,  dengan  maksud  untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,  atau  dalam  hal  tertangkap tangan,  untuk  memungkinkan  melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap  menguasai  barang  yang  dicuri.(2) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama 12 (dua belas) tahun:
Dalam  pengamatan  peneliti  praktik penadahan  hasil pencurian sepeda  motor  di Kabupaten  Bima  marak  terjadi,  hal  ini sebenarnya disebabkan oleh kultur masyarakat  bima  yang  tidak  mau  ambil repot  dan  wajah  penegakan  hukkum  dalam berlalu lintas masih bisa di kompromi pada
2 . Redaksi Bhafana Fublishing, 2014, KUHP KUHAP , Jakarta: Bhafana Publishing, Hal 140
akhirnya  membeli  motor  yang  tidak lengkap, akibat tingginya permintaan masyarakat,  maka  membuat  pencuri  dapat mengkomunikasi  barang  hasil  curianya untuk  dapat  di  jual  oleh  pihak  ketiga  yang disebut penadah.
Pencurian kendaraan
bermotormerupakan kejahatan terhadap harta  benda  yang  tidak  lazim  terjadi dinegara-negara  berkembang.  Sebagaimana dikatehui  kendaraanbermotor  merupakan sarana  transportasidengan  mobilitas  yang tinggi. 3 Seiring  banyaknya  kasus  pencurian kendaraanbermotor,  maka  semakin  banyak pulatindak  pidana  penadahan  kendaraan bermotor hasil dari pencurian tersebut.
Namun  apabila  kita  temukan  tindak pidana  Penadahan  dan  tindak  pidana Pencurian  merupakan  delik  yang  berbeda atau  terpisah  sendiri  yang  diatur  dalam pasal-pasal  yang  berbeda  pula,  unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda jadi walaupun  tindak  pidana  penadahan  sepeda motor  tersebut  pencurinya  belum  diketahui berkas  perkara  dapat  dinyatakan  lengkap oleh Penuntut Umum terkait penadahannya. Memang  ada  baiknya  pencurinya  diketahui untuk  mempermudah  pembuktian  dalam pemeriksaan  di  pengadilan  walaupun  hal tersebut tidak mutlak.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan bahwa kasus penadahan di Kabupaten Bima cukup  tinggisehingga  praktik  penadahan hasil  pencurian  sepeda  motor  yang  di anggap tinggi pada Kabupaten Bima, harus segera  di  anggap  sebagai  masalah  yang besar,    dan  segera  juga  di  temukan solusinya  agar  dapat  lakukan  pembersihan terhadap  praktik  penadahan  yang  semakin merajalela yang saat ini semakin merajalela.
Di  balik  kasus  kejahatan  yang berhubungan  dengan  barang,  ada  imbas yangmenyeret  orang-orang  tertentu  karena diduga sebagai penadah. Bisa karena orang- orang  tertentutersebut  membeli,  menjual, membawa, menyimpan, mgadaikan, menerima  gadai,  atau  sekedarmenawarkan
3 . Soerjono Soekanto , 1988,
Penanggulangan  Pencurian  Kendaraan  Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi , Jakarta, Aksara , Hal 20
barang  yang  diduga  kuat  merupakan  hasil dari tindak kejahatan, sehingga di butuhkan peran  banyak  pihak  dalam  meminimalisir terjadi  praktik  penadahan  hasil  pencurian sepeda motor di Kabupaten Bima.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas Sehingga Fokus penelitian ini adalah pada  pemetaan Praktik  Penadahan  Hasil Pencurian  Sepeda  Motor  Di  Kabupaten Bima .  Pertama  Bagaimana  Pengaturan Praktik  Penadahan  Hasil  Pencurian  Sepeda Motor  Di  Kabupaten  Bima?.  Kedua Bagaimana  Model  Pelaksanaan  Praktik Penadahan  Hasil  Pencurian  Sepeda  Motor Di Kabupaten Bima?

## B. METODE PENELITIAN
Sebagai  usaha  untuk  mendekati kesempurnaan  di  dalam  penelitian  ini, Penulis  akan  menggunakan  jenis  penelitian “Empiris” yaitu  yang  dileti  pada  awalnya adalah  data  skunder,  untuk  kemudian dilanjutkan  dengan  penelitian  data  primer lapangan, atau terhadap masyarakat. 4
Penelitian  hukum  empiris  adalah  sebuah metode  penelitian  hukum  yang  berupaya untuk  melihat  hukum  dalam  artian  yang nyata  atau  meneliti  bekerjanya  hukum  di masyarakat. 5 Tentunya  dalam  hal  ini tentang  Praktik  Penadahan  Hasil  Pencurian Sepeda  Motor  Di  Kabupaten  Bima.  Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut :
1. Pendekatan
Perundang-Undangan (statute  approach) Pendekatan  yang dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan mengkaji peraturan perundang- undangan  dan  regulasi  yang  berkaitan dengan permasalahan Praktik Penadahan  Hasil  Pencurian  Sepeda
Motor Di Kabupaten Bima.
2. Pendekatan  konseptual (conseptual approach) Pendekatan konseptual,
yakni  pendekatan  yang  dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-
4 . Soejono Soekanto. 2014, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Pres, Hal : 52 5 .  Bambang  Waluyo,  2002 Penelitian Hukum Dalam Praktik , Jakarta, Sinar Grafika, Hal 15
asas  hukum,  prinsip-prinsip  hukum serta  pandangan  dan  doktrin/pendapat para  ahli  yang  berkaitan  dengan permasalahan Praktik Penadahan Hasil Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Bima.
3. Pendekatan Sosiologis Pendekatan sosiologis,  yaitu  pendekatan  yang mengetahui keberlakuan atau
penerapan aturan-aturan hukum dengan  kenyataan  yang  ada  di  tengah- tengah  masyarakat  atau  pendekatan masalah  yang  melihat  secara  langsung realita yang ada di lapangan mengenai Praktik  Penadahan  Hasil  Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Bima.
4. Pendekatan  Kasus (case  approach)
Pendekatan  kasus  di  lakukan  dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang di  hadapi  tentang  kasus  dalam  Praktik Penadahan  Hasil  Pencurian  Sepeda Motor Di Kabupaten Bima.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Praktik  Penadahan  Hasil
Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Bima a. Penadahan Dan Pencurian Sepeda Motor Dalam tindak pidana penadahan  dan  pencurian  sepeda motor,  sebenarnya  dua  perbuatan pidana yang dapat di pertanggungjawabkan secara pidana dengan ancaman pidana yang berbeda,    sebab  tindak  pidana penadahan  di  atur  dalam  Pasal  480
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  Ayat  (1)  dan  (2)
Dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya  empat  tahun  atau  denda sebanyak-banyaknya  Rp  900,000 dihukum. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar,  menerima  gadai,  menerima sebagai  hadiah,  atau  karena  hendak
mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan  sesuatu  barang, yang  diketahuinya  atau  yang  patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.  kemudian  barangsiapa yang  mengambil  keuntungan  dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya  atau  yang  patut  harus disangkanya  barang  itu  diperoleh karena kejahatan.
Sedangkan  elemen  penting Pasal  480  KUHP  ini  adalah terdakwa  harus  mengetahui  atau patut  dapat  menyangka  bahwa barang  itu  asal  dari  kejahatan.  Di sini  terdakwa  tidak  perlu  tahu dengan  pasti  asal  barang  itu  dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan,  penipuan,  pemerasan, uang  palsu  atau  lain-lain),  akan tetapi  sudah  cukup  apabila  ia  patut dapat menyangka (mengira, mencurigai)   bahwa  barang  itu bukan barang terang.Untuk membuktikan  elemen  ini  memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya  dapat  dilihat  dari  keadaan atau  cara  dibelinya  barang  itu, misalnya  dibeli  dengan  di  bawah harga,  dibeli  pada  waktu  malam secara  bersembunyi  yang  menurut ukuran  di  tempat  itu  memang mencurigakan.
Apabila kita melihat bekerjanya  hukum  pidana  haruslah di memenuhi sebagai berikut : 1) Penggunaan  hukum  pidana harus  memperhatikan  tujuan pembangunan  nasional  yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur meratamateril  dan  spiritual berdasarkan  Pancasila.  Maka hukum pidana harus bertugas dan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 2) Perbuatan  yang  diusahakan untuk dicegah atau di tanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian kepada masyarakat. Perbuatan yang tidak merugikan  tidaklah  boleh ditetapkan  sebagai  perbuatan yang tidak dikehendaki,
meskipun tidak semua perbuatan  yang  merugikan perludicegah dengan menggunakan hukumpidana. 3) Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan  saranahukum pidana  dengan  sanksi  negatif berupa pidana, perlu di sertai perhitungan  biaya  yang  akan dikeluarkan  dan  hasil  yang diharapkan akandicapai ( cost-benefit principle ).
4) Penggunaan  hukum  pidana harus  pula  memperhatikan kapasitas  dan  kemampuan daya  kerja  dari  badan-badan penegak hukum, jangan sampaikelampauan beban tugas  ( overbelasting )  yang mana  akan  mengakibatkan efek  dari  peraturan  itu  akan menjadi berkurang. 6 Dengan  demikian  hal  ini sebenarnya  sistem  nilainya  adalah jangan sembarangan membeli motor  atau  kendaraan  murah  yang tak  dilengkapi  surat-surat  lengkap. Niat baik Anda untuk berhemat bisa berakibat fatal jika ternyata kendaraan bermotor yang Anda beli berasal  dari  hasil  kejahatan.  Tidak ada  yang  menjamin  anda  lolos  dari jerat  hukum.  Polisi  bisa  saja
6 .  Syafrudin.  S.  Hasibuan,  2004, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi :Menyambut 70  tahun  Profesor  H.M.  Daud ,  Medan,  Pustaka Bangsa Press, Hal 115
menuduh  Anda  menadah  barang hasil  curian.  Dan,  ancaman  empat tahun  penjara  menanti  di  depan mata.
Sedangkan tindak pidana pencurian  di  atur  dalam Pasal  362 KUHP yang  berbunyi  Barangsiapa mengambil  suatu  barang,  yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan  orang  lain,  dengan maksud  untuk  memilikinya  secara melawan  hukum,  diancam  karena pencurian  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun atau  denda sebanyak-banyaknya Rp 900.000. Namun selain itu apabila tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pencurian di Pasal  362  KUHP  maka  orang tersebut  dapat  dikenakan  ancaman pidana yang dimaksud. Unsur-unsur
Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian  kepunyaan  orang  lain  dan Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.Lebih lanjut mengenai  pencurian  juga  tersebar dalam  beberapa  Pasal  misalnya KUHP Pasal 363 ayat (1) Barangsiapa mengambil barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau sebagian  kepunyaan  orang  lain dengan  maksud  untuk  dimiliki secara  melawan  hukum,  di  ancam karena  pencurian,  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun atau denda  paling  banyak  enam  puluh ribu rupiah”
Selanjutnya KUHP Pasal 365(1)  Diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  9  (sembilan) tahun,  pencurian  yang  didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, terhadap  orang,  dengan  maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk memungkinkan melarikan diri sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau untuk tetap menguasai barang yang
dicuri.  (2)  Diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  12  (dua  belas) tahun.
Dalam  pengamatan  peneliti praktik  penadahan  hasil  pencurian sepeda  motor  di  Kabupaten  Bima marak  terjadi,  hal  ini  sebenarnya disebabkan  oleh  kultur  masyarakat bima  yang  tidak  mau  ambil  repot dan  wajah  penegakan  hukkum dalam  berlalu  lintas  masih  bisa  di kompromi  pada  akhirnya  membeli motor  yang  tidak  lengkap,  akibat tingginya  permintaan  masyarakat, maka membuat pencuri dapat mengkomunikasi barang hasil curianya  untuk  dapat  di  jual  oleh pihak ketiga yang disebut penadah. Pencurian kendaraan
bermotor merupakan kejahatan terhadap  hartabenda  yang  tidak lazim terjadi dinegara-negara berkembang. Sebagaimana dikatehui kendaraan bermotor
merupakan sarana transportasi dengan  mobilitas  yang  tinggi. Seiring  banyaknya  kasus  pencurian kendaraan bermotor, maka semakin banyak pulatindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil dari pencurian tersebut.
Di  Indonesia  pada  saat  ini masih marak tindak pidana kejahatan  yang  selalu  saja  terjadi, khususnya  pada  tindak  pidana pencurian  terhadap  harta  benda yang  diatur  pada  Pasal  362  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di antara  beberapa  jenis  kejahatan terhadap  pencurian  harta  benda salah satunya ialah kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
Dalam  isu  penelitian  ini tentunya
mengarah kepada pencurian  sepeda  motor  dalam  dua aspek tindak pidana penadahan dan pencurian  yang  di  lakukan  oleh setiap  orang  yang  dapat  memenuhi unsur  tindak  pidana  yang  dapat  di pertanggungjawabkan secara pidana
dalam  prespektif  hukum  pidana
Indonesia.
Sebab Tindak pidana penadahan  disebut  tindak  pidana pemudahan  yakni  karenaperbuatan menadah  telah  mendorong  orang lain  untuk  melakukan  kejahatan- kejahatan  yang  mungkin  saja  tidak akan  dilakukan,  seandainya  tidak ada  orang  yang  bersedia  menerima hasil kejahatannya. Dapat dikatakan menolong atau mempermudah
kejahatan  itu  sekedar  si  pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa  barang  yang  telah  dicuri, dirampas  atau  digelapkan  atau diperoleh  denganpenipuan,  akan ditampung  oleh  seorang  penadah dimana akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan. b. Kepolisian Dalam Penanggulangan Praktik

## Penadahan Sepeda Motor
Meskipun  informasi  tentang kasus  penadahan  tersebut  juga dapatditerima  dari  para  saksi,  yang menjadi saksi atas kasus penadahan adalah Polisiyang melakukan penangkapan  terhadap  curanmor dan  pelaku  penadahan  itusendiri. Untuk kesaksian dari pelaku, berlaku  split  perkara,  yaitu  dimana pelakusebagai  tersangka  sekaligus sebagai  saksi.  Seorang  penadah dapat  menjadi  saksiuntuk  pencuri dan  sebaliknya  seorang  pemain dapat  menjadi  saksi  untukpenadah. Tetapi berkas perkara antara penadah  dan  pencurinya  dipisah dalamberkas  perkara  yang  berbeda, demikianlah yang di lakukan dalam pemberantasan  praktik  penadahan hasil  pencurian  sepeda  motor  di Kabupaten Bima. 7
7 .Hasil Wawancara Dengan Bapak Mukhdar Selaku  Kanit  Intelkam  Polsek  Langgudu  Kabupaten Bima, Pada Tanggal 10 Januari 2019
Penulis  menganggap  bahwa walaupun usaha untuk memberantas tindak pidana penadahan  sangatsulit  dilakukan, namun  setidaknya  kepolisian  sudah berusaha  untuk  mengatasi  dan mencegah atau mengurangi terjadinya  tindak  pidana  penadahan sepeda  motor.  Halini  sebagai  bukti adanya  suatu  usaha  peningkatan pengawasan  terhadap  masyarakat terutama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penggerebekan terhadap pelaku tindak pidana, selain itu juga sangat diperlukan  adanya  partisipasi  dari masyarakat untuk selalu memberikan informasi dalam rangka kerja sama untuk menciptakan keamanan serta
ketertiban.
Salah  satu  kesulitan  bagi kepolisian  dalam  penanggulangan penadahan di Kabupaten Bima, atas temuan  kami  selama  ini  adanya pihak  lain  yang  terlibat  dalam praktik  penadahan  hasil  pencurian sepeda  motor  tersebut  termasuk anggota kepolisian.
Polres Kabupaten Bima dalam  mengungkap  kasus  tindak pidanapenadahan di Kabupaten
Bima  memiliki  peran  yang  sangat penting  misalnya  adanya  laporan kasus
penadahan, setelah melakukan  penyelidikan  dan  kalau memangterbukti telah terjadi tindak pidana  penadahan  maka  pihak kepolisian  Polres  Kabupaten  Bima melakukan  penangkapan  terhadap pihak-pihak terkait dengan tindakpidana.
Selain  ini  dalam  pengamatan penulis  ada  juga  faktor  ekonomi Faktor  ini  sangat  berpengaruh dalam  hal  timbulnya  kejahatan (tindak  pidana),  sebab  ekonomi yang  berbeda  atau  tidak  merata menimbulkan  adanya  suatu  jurang pemisah  antara  golongan  kaya  dan golongan  miskin  yang  hidup  relatif
menderita.Hal ini mengandung kebenaran walaupun tidak seluruhnya sebagai penyebab tindak pidana penadahan.

## 2. Praktik  Penadahan  Hasil  Pencurian

## Sepeda Motor Di Kabupaten Bima
a. Penadahan  Hasil  Pencurian  Sepeda
Motor Di Kabupaten Bima
Dalam  konsep  teori  bahwa tuhan  mengawasi  perilaku  manusia secara  langsung  yang  bermuara kepada konsep bahwa dalam menjalankan penegakan hukum ada struktur  hukum  yang  di  gambarkan dalam peraturan
perundang- undangan  yang  berlaku,  praktik penadahan haruslah di awasi sebagai bentuk pencegahan penegak hukum agar meminimalisir terjadinya  praktik  penadahan  oleh penadah tersebut.
Perbuatan  penadah  terbagi dua  yakni  (1)  Yang  menadah menerima dengan tangannya. Yakni membeli, menyewa, memakai, menerima  gadai  dan  menerima sebagai  hadiah,  (2)  Yang  menadah melepaskan  barang  dari  tangannya. Yakni  menyewakan,  menukarkan, menggadaikan,  memberi  sebagai hadiah, mengangkut
dan menyembunyikan.  Perbuatan  ini harus  ada  unsur  “dengan  maksud hendak mendapat untung. 8 Karena  penadahan  di  anggap sebagai  perbuatan  pidana  atau tindak  pidana,  harus  memenuhi unsur,  yaitu  barangsiapa  membeli,
membeli, menyewa menukar, menerima  sebagai  gadai,  menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan  menjual,  menyewakan,
8 .  Wawan  Tunggul  Alam,  2008 Hukum Bicara “Masalah Keluarga, Perdata, Pidana, Hukum Pidana  dan  Perdata (Jakarta:  Bentara  Cipta  Prima, Hal 127
menukarkan, menggadaikan,
mengangkut, menyimpan atau penyembunyikan  sesuatu  benda yang diketahuinya atau secara patut harus  dapat  diduganya,  bahwa benda  tersebut  telah  diperoleh karena kejahatan. 9
Hidup manusia tidak terlepas dari  masalah  ekonomi,  baik  yang tinggal  di  perdesaan  maupun  di perkotaan. Karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan,
seseorang  tanpa  pekerjaan  yang memadai akan sulit untuk menyabung  hidupnya  denganlayak. Maka  cara  yang  paling  mudah adalah  dengan  mencuri.  Seiring dengan  semakin  banyaknya  barang yang  dicuri,  maka  semakin  banyak pula barang yang dapat ditadah.
Sehingga Penggunaan hukum
pidana dalam kehidupan masyarakat  sebenarnya  dilakukan dalam  rangka  untuk  meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya
didalamnya  berkembang  baik  suatu sikap  dan  perasaan  yang  taat terhadap  peraturan-peraturan,  agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing  sebagai  individu maupun sebagai anggota masyarakat. Di  Bagian  Utara  tepatnya  di Kecamatan Wera-Ambalawi Kabupaten Bima Praktik penadahan terhadap  hasil  pencurian  sepeda motor di Kabupaten Bima,
berdasarkan hasil Wawancara
dengan  penadah  sejak  tahun  2009-
2018 wilayah praktiknya di Kecamatan Wera-Ambalawi Kabupaten  Bima  dengan  inisial  B menggambarkan bahwa praktik penadahan  itu  sebetulnya  tidak
9 . S.R. Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya , Jakarta, Alumni AHM- PTHM, Hal 681
hanya  motor  hasil  pencurian  di Wilayah  Kota  Bima,  Dompu  Dan Sumbawa, tetapi yang paling
banyak  adalah  hasil  pencurian  dan penggelapan  di  luar  Kota  Bima yakni  DKI  Jakarta,  ada  parnert mereka  di  jakarta  yang  akan mengumpulkan motor tersebut, baru  dikirim  melalui  mobil  Fiso, jumlah  motor  yang  dikirim  antara 15-20 sekali kirim. 10 Untuk
melancarkan pengiriman  motor  bodong  tersebut,
mereka  harus  bekerja  sama  dengan pihak  kepolisian,  selain  itu  mereka siapkan  motor  yang  lengkap  surat- suratnya  di  yang  akan  disimpan paling  belakang  di  mobil,  sehingga menurut  pengakuanya,  polisi  tidak mampu  memeriksa  semua  motor yang  ada  mobil  tersebut,  atas penjelasan ini sebenarnya menggambarkan  penegak  hukum secara pribadi dan secara kelembagaan  dapat  di  gunakan untuk  melanggar  hukum,  maka wajah  penegakan  hukum  pidana kita  saat  ini  masing  mencerminkan mafia-mafia  dalam  diri  lembaga penegak  hukum  itu  sendiri.  Setelah sampai di Kabupaten Bima, mereka menampungkanya dalam satu tempat  bahkan  di  simpan  pada beberapa  tempat  supaya  tidak dicurigai  oleh  pihak-pihak  yang merasa dirugikan dari praktik penadahan tersebut. Penadah harus memodifikasi motor hasil pencurian dari  berbagai  model  pencurian tersebut,  barulah  dapat  di  tawarkan kepada masyarakat yang mengingikanya,  biasanya  sasaran mereka adalah masyarakat
pedesaan  yang  biasanya  motor tersebut  hanya  untuk  keperluan
10 .  Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak Budiman  mantan  Penadah  di  wilayah  Kecamatan Wera-Ambalawi  Kabupaten  Bima  Pada  Tanggal  18 Januari Tahun 2019
bertani  dan  lainya.  Modifikasi tersebut,  bisa  berupa  mody  motor, tetapi juga merubah nomor mesinya dan  membuat  STNK  yang  persis dengan aslinya (Palsu). 11
Selain  itu  analisis  penulis praktik  penadahan  seperti  yang  di gambarkan  oleh  penadah  diatas sebetulnya  menggabarkan  bahwa memberikan kemudahan bagi seorang  pencuri  sepeda  motor, sebab  mereka  tidak  kesulitan  untuk menjual  motor  hasil  curiannya kepada masyarakat, tinggal dibawakan kepada penadah tersebut untuk di jualkan dengan keuntungan yang besar. Sementara di wilayah Kecamatan Sanggar Kabupaten
Bima,  menurut  pengakuan  dari informan bahwa titik utama banyaknya motor hasil pencurian di tanpung pada Desa Kore dan Piong, di  Desa  Kore  menurutnya  terdapat beberapa tempat penampungan sebagai penadah sepeda motor hasil pencurian, model penadahan sebenarnya  hampir  sama  seperti yang  di  gambarkan  di  atas,  namun di  Kecamatan  Sanggar  banyak motor hasil curian di wilayah Pulau Sumbawa seperti Sumbawa,
Sumbawa  Besar  dan  Kota  Bima, meskipun banyak juga motor di luar Pulau Sumbawa yakni Pulau Lombok, modusnya adalah pencurian dan penggelapan. 12 Masyarakat
Kecamatan Sanggar  Kabupaten  Bima,  baik sebagai pembeli sepeda motor hasil tanpungan  maupun  penanmpung motor  membeli  motor  hasil  curian di anggap sebagai suatu yang biasa,
11 .  Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak Budiman  mantan  Penadah  di  wilayah  Kecamatan Wera-Ambalawi  Kabupaten  Bima  Pada  Tanggal  18 Januari Tahun 2019
12 .  Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Jayadi Penadah  di  wilayah  Kecamatan  Sanggar  Kabupaten Bima Pada Tanggal 08 Januari Tahun 2019
sebab aspek ekonomi membiasakan masyarakat  di  Kecamatan  Sanggar untuk membeli motor hasil
pencurian,  karena  di  anggap  murah dan memenuhi kebutuhan pekerjaan untuk  bertani  dan  lain  sebagainya, begitupun dengan penadah membeli motor dengan harga murah,
kemudian  menjual  dengan  harga sedikit  mahal.  Sementara  harga motor  yang  di  beli  kepada  penadah itu  bergantung  pada  jenis  motor yang di beli. 13 Praktik penadahan di anggapnya  sebagai  sesuatu  yang biasa  saja,  sedangkan  jual  beli motor  hasil  pencurian  mayoritas akan  di  beli  oleh  masyarakat  di sekitar  lokasi,  meskipun  banyak juga  masyarakat  di  luar Kecamatan Sanggar  yang  membeli  motor  hasil curian tersebut.
Pada wilayah Kabupaten Bima  Selatan  seperti  Kecamatan Langgudu, sebenarnya cukup banyak masyarakat yang menggunakan motor hasil pencurian,  yang  mereka  beli  juga hasil  penampungan  oleh  seorang penadah, dalam
pengamatan penyusun  masyarakat  tidak  mau ambil  pusing  untuk  mengurus motor  yang  lengkap,  sudah  mahal dan  harus  juga  membayar  pajak setiap  tahunya,  bagi  masyarakat langgudu,  membeli  motor  hasil pencurian  merupakan  hal  yang biasa di praktikan oleh masyarakat. Sementara Berdasarkan pengakuan informan dalam penelitian ini bahwa praktik penadahan terkadang untuk mendapatkan sepeda motor untuk di jual semuanya tidak secara langsung  dari  seorang  pencuri sepeda  motor  tetapi  juga  akan  di ambil  dari  seorang  penadah  lainya,
13 . Hasil Wawancara Dengan Bapak Hamdi Masyarakat di wilayah Kecamatan Sanggar Kabupaten  Bima  Pada  Tanggal  08  Januari  Tahun 2019
meskipun mengambil langsung dari seorang pencuri juga paling banyak. 14
Praktik penadahan hasil Pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda  yang  tidak  lazim  terjadi  di negara-negara berkembang. Sebagaimana  dikatehui  kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi  dengan  mobilitas  yang tinggi.  Seiring  banyaknya  kasus pencurian kendaraan bermotor, maka  semakin  banyak  pula  tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil dari pencurian. Selain  itu  prkatik  penadahan hampir sama juga seperti sebelumnya,  namun  di  wilayah kecamatan  langgudu  ini  sering banyak  di  tanpung  dalam  jumlah yang  banyak,  sebab  masyarakat, sangat senang untuk melihat motor- motor  baru  yang  akan  di  tanpung, sehingga  tidak  herang,  adanya pembeli  motor  kemudian  menjual kembali  pada  seorang  penadah untuk  menggantikan  dengan  motor yang  baru,  meskipun  kembali  di jual  dengan  harga  murah.  Yang masuk  di  Kecamatan  Langgudu paling  banyak  adalah  motor  hasil pencurian  dan  penggelapan  yang berada di luar Daerah Bima. 15
Berdasarkan temuan di lapangan  bahwa  di  kecamatan Langgudu dalam praktik penadahan hasil  pencurian  sepeda  motor  Desa Laju  dengan  Rupe  cukup  biasa dilakukan,  meskipun  semua  Desa lain  juga  selalu  berada  dalam  jalur penadahan  tersebut,  juga  adanya
14 .  Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Syam Penadah di wilayah Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Pada Tanggal 23 Januari Tahun 2019
15 . Hasil Wawancara Dengan Bapak M yang meminta namanya tidak disebutkan dalam tulisan  ini sebagai  Penadah  di  wilayah  Kecamatan  Langgudu Kabupaten  Bima  Pada  Tanggal  23  Januari  Tahun 2019
pihak  yang  melindungi  praktik penadahan tersebut, seperti kepolisian semacam ada kerja sama dalam  hal  individu  untuk  dapat saling  menguntukan  antara  pihak penadah dengan kepolisian. Apabila hal  ini  terus  terjadi  maka  memang sangat sulit untuk dapat di berantas dengan tentang pemberantasan praktik  penadahan  hasil  pencurian sepeda motor.
Perbuatan  yang  diusahakan untuk  dicegah  atau  ditanggulangi oleh hukumpidana adalah perbuatan yang  tidak  dikehendaki,  yaitu perbuatan yangmendatangkan kerugian kepada masyarakat. Perbuatan  yang  tidakmerugikan tidaklah  boleh  ditetapkan  sebagai perbuatan  yang  tidakdikehendaki, meskipun  tidak  semua  perbuatan yang merugikan perludicegah dengan
menggunakan
hukumpidana.

## D. PENUTUP
Pengaturan  tindak  pidana  penadahan hasil pencurian sepeda motor di Kabupaten Bima,sebenarnya  terdapat  tindak  pidana yang berbeda yaitu tindak pidana penadahan  dan  tindak  pidana  pencurian, dalam  tindak  pidana  penadahan  di  atur dalam  Pasal  480  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)sementara  tindak pidana  pencurian  di  atur  dalam  Pasal  362 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Dalam praktik penegakan hukum, pelaku  tindak  pidanapenadahan  dapat  di proses  secara  hukum  tanpa  mengetahui siapa  pencuri  motor  begitupun  sebaliknya, akan  tetapi  juga  dapat  berjalan  bersama dalam proses hukum.
Praktik  penadahan  hasil  pencurian sepeda motor di Kabupaten Bima, berdasarkan  wilayah  praktik  penadahan hasil pencurian sepeda motor di Kecamatan
Wera,  Ambalawi,  Sanggar  dan  Langgudu menunjukan adanya kesamaan dalam dalam menjalankan penadahan motor hasil
pencurian,  sementara  sumber  sepeda  motor hasil  pencurian  dan  penggelapan  yang  di kumpulkan  oleh  seorang  penadah  ada  di wilayah Bima tetapi lebih banyak di Daerah Bima  selain  itu  aspek  ekonomi  dan kebutuhan  pokok  masyarakat  menjadi penyebabnya,  sementara  jual  beli  motor hasil  pencurian  di anggap  sebagai  hal  yang biasa  motor  yang  tidak  mempunyai  surat- suratnya.
Aparat  penegak  hukum  dalam  ini kepolisian juga sebenarnya sudah menunjukan  adanya  upaya  yang  dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana penadahan  hasil pencurian sepeda  motor  di Kabupaten  Bima,  tetapi  jauh  lebih  bahaya adalah  praktik  penadahan  ini  berjalan  atas kerja sama dengan oknum kepolsian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang  Waluyo,  2002 Penelitian  Hukum Dalam Praktik , Jakarta, Sinar Grafika Hajairin,  2017 Kriminologi  Dalam  Hukum Pidana , Yohyakarta, Suluh Media
Muhammad  Ali,  2002, Kamus  Lengkap Bahasa  Indonesia  Modern, Jakarta,  Pustaka Aman
Redaksi  Bhafana  Fublishing,  2014, KUHP KUHAP , Jakarta: Bhafana Publishing
Soerjono  Soekanto , 1988, Penanggulangan Pencurian  Kendaraan  Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi , Jakarta, Aksara Soejono Soekanto. 2014, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Pres
Syafrudin.  S.  Hasibuan,  2004, Bunga
Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi  :Menyambut  70  tahun Profesor H.M. Daud , Medan,
Pustaka Bangsa Press
S.R.  Sianturi,  1983, Tindak  Pidana  di
KUHP  Berikut  Uraiannya ,  Jakarta, Alumni AHM-PTHM
Wawan  Tunggul  Alam,  2008 Hukum Bicara “Masalah Keluarga, Perdata,  Pidana,  Hukum  Pidana dan Perdata (Jakarta: Bentara Cipta Prima

## Hasil Wawancara
Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Mukhdar Selaku  Kanit  Intelkam  Polsek Langgudu  Kabupaten  Bima,  Pada Tanggal 10 Januari 2019
Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Budiman
mantan Penadah di wilayah Kecamatan Wera-Ambalawi
Kabupaten  Bima  Pada  Tanggal  18
Januari Tahun 2019
Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Jayadi Penadah  di  wilayah  Kecamatan Sanggar  Kabupaten  Bima  Pada Tanggal 08 Januari Tahun 2019
Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Hamdi Masyarakat  di  wilayah  Kecamatan Sanggar  Kabupaten  Bima  Pada Tanggal 08 Januari Tahun 2019
Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Syam Penadah  di  wilayah  Kecamatan Langgudu  Kabupaten  Bima  Pada Tanggal 23 Januari Tahun 2019
Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  M  yang meminta  namanya  tidak  disebutkan dalam  tulisan  ini  sebagai  Penadah di  wilayah  Kecamatan  Langgudu Kabupaten  Bima  Pada  Tanggal  23 Januari Tahun 2019