## KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PASAL 5 UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT PERSPEKTIF HUKUM

## Adib khoirul umam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Email : adib270171@gmail.com

## Abstrak
This study aims to determine how Islam views which in this case is limited only four schools  of  opinion  about  the  position  of  an  advocate  as  law  enforcement.  In  Islam indeed  advocates  known  as  providers  of  legal  bantuah  namely  Hakam,  mufti  and mashalih  alaih  that  functions  similar  to  advokat.Penelitian  function  is  called normative  research  with descriptive  methods  comparative analysis  between positive law and Islamic law, namely Law No. 18 2003 and scholarly opinion four schools as primary data. Secondary data were taken from books or books that explain the legal theory  of  primary  data.  Article  5  of  Law  No.  18  of  2003  on  lawyers  has  been explained that the position of advocate parallel with other law enforcement such as judges, prosecutors and police. But in fact appear black advocates  not to enforce the law but instead became mafias that sell traded equity law. For it will be studied how exactly Islam's view of the position of Advocates with the formulation of the problem sebegai  follows,  first  how  the  views  of  Islamic  law  for  the  position  of  advocate  in Article 5 of Law No. 18 of 2003 on advocates, who both like where the relevance of Islam's  view  of  the  position  of  advocate  in  enforcement  law  in  Indonesia. From research conducted authors argue for their refisi against the law number 18 of 2003 on advocates. alignment between advocates and other law enforcement must be followed  by  the  high  quality  of  an  advocate  and  supervision  of  the  performance  of lawyers  in order  to  minimize  the occurrence of  fraud  in practice  in providing  legal aid.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  Islam  yang dalam  hal  ini  hanya  dibatasi  pendapat  empat  madzhab  tentang  kedudukan  advokat sebagai  penegak  hukum.  Dalam  Islam  memang  advokat  dikenal  sebagai  lembaga pemberi bantuah hukum  yaitu hakam,  mufti dan mashalih  alaih  yang  secara  fungsi hampir  sama  dengan  fungsi  advokat.Penelitian  ini  disebut  penelitian  normatif dengan  metode  deskriptif  analisis  perbandingan  antara  hukum  positif  dan  hukum Islam,  yaitu  undang-undang  nomor  18  tahun  2003  dan  pendapat  ulama  empat madzhab  sebagai  data  primer.  Data  sekunder  diambil  dari  kitab-kitab  atau  buku- buku  teori  hukum  yang  menjelaskan  tentang  data  primer.  Dari  penelitian  yang dilakukan  penulis  berpendapat  perlunya  adanya  refisi  terhadap  undang-undang nomor  18  tahun  2003  tentang  advokat.  kesejajaran  antara  advokat  dan  penegak hukum  lainya  harus  diikuti  dengan  tingginya  kualitas  seorang  advokat  dan pengawasan  terhadap  kinerja  advokat  agar  bisa  meminimalisir  terjadinya penyelewengan dalam praktiknya dalam memberi bantuan hukum.
Kata kunci; Advokat, Undang-undang, hukum Islam
Advokat  atau  penasehat  hukum  adalah profesi  pemberi  bantuan  hukum  yang  sudah tidak asing lagi di mata masyarakat. Profesi ini sudah  ada  di  Indonesia  sejak  zaman kolonialisme  yang  tergabung  dalam  organisasi advokat  yang  disebut Balie  van  Advokaten. Saat  itu  advokat  hanya  terdapat  di  wilayah- wilayah  yang  ada Landrat (pengadilan  negeri) dan raad  van  Justice (dewan  pengadilan). 1 Sejak  zaman  Belanda  hingga  sekarang  profesi ini  keberadaanya  di  Indonesia  sudah  sangat dikenal di masyarakat awam maupun para ahli hukum. Karena itulah kenapa profesi ini sangat sering  dibahas  terlepas  dari  pro  dan  kontra yang ada dalam masyarakat.
Eksistensi  Advokat  di  Indonesia  kini sudah  mulai  kuat  sejak  munculnya  undang- undang  nomor  18  Tahun  2003.  Dikatakan demikian  karena  dalam  undang-undang  ini disebutkan  bahwa  organisai  advokat  berhak mengangkat advokat secara sendiri. Sebelumnya  profesi-profesi  pemberi  bantuan hukum  itu  masih  terkotak-kotak,  ada  yang disebut  konsultan  hukum,  ada  juga  pengacara dan  juga  penasehat  hukum,  namun  sekarang dalam  undang-undang  ini  semua  profesi  itu disebut dengan nama advokat. Selain itu dalam undang-undang  ini  juga  menegaskan  ke- dudukan  advokat  di  mata  hukum  adalah sebagai  penegak  hukum  yang  sejajar  dengan penegak hukum yang lainya yaitu hakim, jaksa dan  polisi,  sebagai  mana  dalam  pasal  5  yang bunyi pasalnya sebagai berikut:
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum , bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang- undangan.”
Kelebihan dari profesi advokat ini yang sarat  dengan  moral  dan  idealisme,  sebenarnya terdapat  banyak  kontroversi  dalam  profesi  ini. Menurut  pendapat  Darji  Darmodiharjo  dan Shidarta, 2 profesi  advokat  ini  banyak  menim- bulkan  pro dan  kontra.  Bukan  hanya  terjadi  di negara berkembang saja namun di negara maju juga merasakan tentang hal tersebut. Di Negara Amerika misalnya banyak survei menerangkan bahwa  para  pemimpin  dunia  berangkat  dari
1 V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar profesi Advokat , (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), 7
2 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000), 294-295
profesi  advokat,  selain  cerdas  dan  rasional advokat terkenal orang yang pandai berdialektika. Namun di sisi lain banyak orang yang  berpendapat  bahwa  profesi  ini  adalah profesi  seseorang  yang  suka  memutarbalikkan fakta,  membuat  samar  permasalahan  yang sudah  jelas,  dan  dikatakan  tidak  bermoral karena  membela  orang-oranag  yang  bersalah yang  seharusnya  dihukum  berat  karena kesalahannya  menjadi  ringan  atau  bahkan terbebas  dari  jeratan  hukum. Bahkan  beberapa orang  juga berpendapat bahwa profesi advokat itu  bukan  sebagai agent  of  law  development atau agent of law  enculturation tetapi menjadi agent of law commercialization karena mereka mengambil  keuntungan  dari  penderitaan  klien yang sedang terjerat masalah hukum. 3
Di Indonesia komentar-komentar miring  ini  juga  berkembang.  Banyak  orang yang  beranggapan  bahwa  profesi  advokat  ini adalah  profesi  hitam  dan  tidak  disukai, walaupun  penyimpangan  ini  hanya  dilakukan oleh  segelintir  orang  yang  berprofesi  advokat tetapi  imbasnya  di  masyarakat  sangat  kuat. Rahmat  Rosyadi  dan  Sri  Hartati  berpendapat, 4 pelaku  penyimpangan  dalam  profesi  ini  bukan sekedar isu dan bukan merupakan rahasia  lagi, tetapi  sudah  menjadi  kenyataan  dalam praktiknya  di  tengah  masyarakat.  Di  media massa  seringkali  kita  disuguhkan  ulah  para advokat  yang  terkesan  membantu  oknum- oknum yang bersalah lepas dari jeratan hukum hingga melakukan  penyuapan terhadap hakim- hakim pengadilan.
Hasil  survey  LSI  (Lembaga  Survey Indonesa)  bulan  april  2013  menyebutkan tentang  kepuasan  masyarakat  terhadap  pene- gakan  hukum  di  Indonesia  menunjukkan  56% menyatakan tidak puas, dan hanya 29,8% yang puas. 5 Ketua  yayasan  Yap  Thiam  Hien  yang juga  ketua  umum  Ikatan  Advokat  Indonesia (Ikadin)  Todung  Mulya  Lubis  mengatakan bahwa hancurnya penegakkan hukum di negeri ini  bukan  hanya  disebabkan  oleh  pelanggaran para  penegak  hukum,  tapi  juga  karena  makin
3 Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Jakarta: Ghalia Indonesa, 2002), 18
4 Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, Advokat. .18 5 Survey LSI, “Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja penegak hukum”, www.antikorupsi.org , diakses tanggal 25 Januari 2014
bertambahnya  advokat  hitam  yang  terlibat dalam mafia hukum 6 . Beberapa waktu lalu kita dihadapkan dengan beberapa berita tentang dua pengacara  menjadi  tersangka  dan  ditahan  ka- rena  diduga  terlibat  makelar  kasus  dan  suap terhadap  penegak  hukum.  Advokat  Haposan Hutagalung  yang  menjadi  kuasa  hukum pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kemen- terian  Keuangan    yakni  Gayus  HP  Tambunan, menjadi  tersangka  dan  ditahan  Polri  karena diduga  terlibat  merekayasa  kasus  yang menjerat  kliennya.  Pengacara  Adner  Sirait menjadi  tersangka  dan  ditahan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  karena  diduga menyuap hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Jakarta.  (sunber:  Ibrahim.  kompas,  7 April 2013). 7 Sebuah  fakta  yang  menarik  jika  kita sama-sama  saksikan,  di  satu  sisi  pengacara adalah  profesi  yang  keberadaannya  sangat dibutuhkan karena diharapkan mampu memberikan  pembelaan  dan  hak-hak  hukum setiap  warga  negara,  yang  terkenal  denga julukan officium  nobile. Hukum  positif  di Indonesia  (pasal  5  undang-undang  nomor  18 tahun  2003)  juga  menetapkan  kedudukan advokat  sejajar  dengan  penegak  hukum lainnya,  yang  artinya  keberadaan  advokat  ini adalah  sebuah  keniscayaan  untuk  tegaknya hukum  di  Indonesia.  Namun  di  sisi  lain  juga disebabkan  oleh  advokat  bisa  merusak  tatanan kehidupan  masyarakat,  munculnya  mafia peradilan  dan  tertutupnya  fakta-fakta  hukum sehingga  semuanya  menjadi  samar  dan  tidak jelas.
Berdasarkan  fakta  yang  terjadi  di Indonesia,  ada  perbedaan  antara  bagaimana profesi advokat yang sesuai fungsi dan cita-cita bangsa  ini  dalam  mewujudkan  keadilan  yang seadil-adilnya  dengan  praktik  yang  terjadi  di masyarakat.  Profesi  advokat  menjadi  profesi kontroversial  yang  keberadaannya  sering  kali malah  memberikan  dampak  negatif  dalam proses  penegakkan  hukum.  Masalah  ini menjadi  lebih  menghawatirkan  setelah  adanya
6 Suara Pembaharuan, “Jumlah Advokat di Indonesa Makin Banyak, Penegakan Hukum di Indonesia Hancur” http://www.suarapembaruan.com/home/jumlah-advokat- hitam-makin-banyak-penegakan-hukum-di-indonesia- hancur/35996 diakses tanggal 29 Januari 2014.
7 Ibrahim, Harian Kompas Edisi 7 April 2013
undang-undang  yang  menyatakan  bahwa kedudukan  advokat  sejajar  dengan  penegak hukum  lainnya,  yang  berarti  bahwa  posisi advokat  akan  sama  kuatnya  dengan  penegak hukum lain. Karena kehawatiran itulah menjadi perlu kita  kaji bagaimana  sistem  hukum Islam mengatur  tentang  kedudukan  advokat  tersebut serta  membandingkan  relevansi  penetapan kedudukan  profesi  ini  untuk  terwujudnya aturan-aturan  yang  lebih  baik utamanya  dalam mewujudkan  keadilan  yang  seadil  adilnya sesuai cita-cita kita bersama.
Undang-undang  advokat  nomor  18 tahun  2003  menjelaskan  bahwa  yang  bisa menjadi  seorang  advokat  bukan  hanya  alumni fakultas  hukum  tetapi  alumni  fakultas  hukum Islam  atau  syariah.  Berdasarkan  hal  tersebut maka  menjadi  penting  untuk  diketahui bagaimana  hukum  Islam  itu  mengatur keberadaan  advokat  dalam  proses  peradilan, baik  secara  fungsi  maupun  kedudukannya. Karena  dalam  agama  Islam  sebagai  agama yang syumul juga  mengatur  sistem  peradilan dalam  upaya  mendapatkan  keadilan  yang seadil-adilnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Advokat
Advokat, secara etimologi (bahasa) berasal dari  bahasa  latin  yaitu advocare, yang  artinya to  defend,  to  call  to  one’s  aid  to  vouch  or warrant maksudnya untuk  pembeleaan, memanggil  seseorang  untuk  dimintai  bantuan agar  bisa  menuntut  dan  memberi  jaminan. Sedangkan  dalam  bahasa  Inggris advocate berarti: to  speak  in  favour  of  or  depend  by argument, to support, indicate, or recommended publicly. 8
Secara  terminologis  (istilah),  advokat banyak  didefinisikan  oleh  ahli  hukum.  Yudha Pandu  berpendapat  bahwa  advokat  adalah orang  yang  mewakili  kliennya  untuk  me- lakukan  tindakan  sesuai  kuasa  yang  diberikan untuk  berpendapat  melakukan  pembelaan  dan penuntutan dalam persidangan. 9
8 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, (Jakarta, Sinar Harapan, 1995), 19
9 Yudha Pandu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini (Jakarta, PT. Abadi Jaya, 2001). 11
Kata  advokat  sesungguhnya  sudah  dikenal sejak  abad  pertengahan  (abad  ke  5-15),  yang dikenal  sebagai  advokat  geerja  (kerkelijke  ad- vocaten,  duivel  advocaten),  yaitu  advokat  ini bertugas  memberikan  keberatan-keberatan  dan memberikan  nasihat  saat  perayaan  suci  bagi orang yang telah meninggal. 10 Di  Indonesia  pengertian  advokat  terdapat pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2003 tentang  Advokat,  yang  berbunyi  sebagai berkut:
“Advokat  adalah  yang  berprofesi memberikan  jasa  hukum  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  yang memenuhi  persyaratan  berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pengertian  advokat  adalah seseorang  yang  berprofesi  memberikan  ban- tuan, konsultasi Hukum baik di dalam mau-pun di  luar  pengadilan.  Jadi  semua  orang  yang berprofesi sebagai memberikan  konsultasi atau bantuan bantuan hukum berupa apapun baik di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  disebut sebagai advokat.

## Peran dan fungsi Advokat
Advokat  sebagai  profesi  yang  mendapat gelar officium  nobile yaitu  gelar  yang  sangat mulia,  karena  membela  semua  orang  tampa membedakan  latar  belakang  ras,  agama  atau status  sosial  lain  yang  ada  di  dalam  masya- rakat.  Advokat  wajib  memberikan  bantuan hukum  kepada  semua  klien  dengan  seadil- adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.
Menurut  Ropaum  Rambe  advokat  bukan hanya  sekedar  profesi  untuk  mendapatkan nafkah,  tetapi  juga  harus  memperjuangkan idealisme  dan  moralitas  yang  di dalamnya  ada nilai kebenaran dan keadilan. 11 Oleh karena itu sebagai  seorang  advokat,  seseorang  harus mempunyai  standar  idealisme  dan  moralitas yang  kuat  sehingga  keberadaannya  mampu memberikan  kemaslahatan  bagi  proses  pe- negakkan hukum di Indonesia.
10 V. Harlen Sinaga, Dasa-Dasar. 2
11 Rampau Rampe, Teknik Praktek Advokat, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), 33
Dalam  pasal  7 Universal  Declaration  of Human  Right menjelaskan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  sama dan  tak  ada  perbedaan  apapun  satu  dengan yang  lainnya 12 .Konstitusi  di  Indonesia  juga menjamin  dalam  pasal  27  Undang-Undang Dasar  1945  yang  menyebutkan  bahwa,  semua warga  Negara  sama  kedudukannya  di  mata hukum  dan  pemerintahan  serta  menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian.  Oleh  karena  itu  memberi  pem- belaan  kepada  semua  masyarakat  yang membutuhkan  tanpa  pandang  bulu  itu  sudah menjadi kewajiban bagi seorang advokat.
Dalam  Undang-Undang  nomor  18  tahun 2003  tentang  advokat  pasal  1  ayat  1 menjelaskan  peran  dan  fungsi  advokat  yang berbunyi sebagai berikut:
“ Advokat  adalah  orang  yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di  dalam  maupun  diluar  pengadilan yang  memenuhi  persyaratan  berda- sarkan ketentuan undang-undang ini. ”
Dari  pasal  di  atas  dapat  diketahui  bahwah fungsi  advokat  adalah  memberikan  bantuan hukum kepada klien  yang telah membutuhkan. Bantuan ini bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
V.  Harlen  Sinaga  berpendapat  bahwa fungsi  dan  peran  advokat  ini  harus  mencakup seluruh masalah  hukum baik itu hukum publik ( public law ) yaitu permasalahann hukum antara negara  dengan  warganya  dan  hukum  perdata ( private  law )  yaitu  hukum  yang  mengatur  hak dan  kewajiban  orang  perorangan  dan korporasi. 13

## Kewenangan Advokat
Dalam  sistem  penegakkan  hukum  di Indonesia  masing-masing  penegak  hukum sudah  mempunyai  tugas  dan  wewenang masing-masing.  Seperti  polisi  bertugas  di bidang  penyelidikam  dan  penyidikan,  jaksa bertugas  penuntutan,  hakim  bertugas  memu- tuskan  sebuah  perkara  sedngkam  advokata
12 Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010),  41
13 V. Harlen Sinaga, Dasa-Dasar. 20
berada pada posisi berpihak kepada masyarakat (klien). 14
Jadi  advokat  bertugas  dan  berwenang membantu  klien  untuk  mendapatkan  pembe- laan  dan  bantuan  hukum  dalam  rangka  untuk mendapatkan  keadilan  yang  seadil-adilnya. Untuk  itu seorang advokat dalam menjalankan tugasnya  harus  memegang  pada  prinsip equality  before  the  law (kesejajaran  di  mata hukum)  dan  prinsip presumption  of  innocene (Praduga  tidak  bersalah),  sehingga  dalam melaksanakan  tugasnya  seorang  advokat melakukannya dengan obyektif.
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun  2003  tentang  keadvokatan  menjelaskan bahwa  dalam  pelaksanaan  tugasnya  advokat meliputi  pekerjaan  baik  yang  dilakukan  di dalam  pengadilan  (litigasi)  maupun  diluar pengadilan  (non-litigasi).  Pekerjaan  dalam pengadilan  yang  dimaksud  adalah  segala bentuk  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh advokat kepada kliennya  yang itu dilakukan di dalam  proses  persidangan.  Pekerjaan  di  luar pengadilan  yang  dimaksud  adalah  segala bentuk  bantuan  yang  dilakukan  di  luar pengadilan seperti konsultasi, mediasi dan yang lainnya.

## Kedudukan advokat
Dalam  sistem  penegakkan  hukum  di Indonesia  dikenal  lembaga-lembaga  penegak hukum  yaitu  lembaga  kepolisian,  kejaksaan dan  hakim  seperti  yang  telah  dijelaskan  se- belumnya.  Namun  sejak  adanya  undang-un- dang  nomor  18  tahun  2003  semunya  telah berubah,  Advokat  yang  dulu  dalam  peranya memberi  bantuan  hukum  kepada  klien  sering dianggap  sebelah  mata  oleh  penegak  hukum lain kini eksistensinya sudah mulai naik.
Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) undang-undang Advokat  memberikan  status  kepada  advokat sebagai  penegak  hukum  yang  mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lain- nya  dalam  menegakkan  hukum  dan  kea-dilan. Berikut  ini  bunyi  pasal  5  undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
14 Ishaq, Pendidikan keadvokatan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 36
“Advokat  berstatus  sebagai  penegak hukum , bebas dan mandiri  yang dijamin oleh  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan”
Dalam  penjelasan  undang-undang  advokat menerangkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pasal  5  ayat  (1)  diatas  adalah  advokat  sebagai salah  satu  perangkat  dalam  proses  peradilan yang  mempunyai  kedudukan  setara  dengan penegak  hukum  lainya  dalam  menjalankan fungsinya  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan.
Kedudukan  tersebut  memerlukan  suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi  advokat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  28  Ayat  (1)  undang-undang  advokat, yaitu  organisasi  advokat  merupakan  satu- satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang  ini  dengan  maksud  dan  tujuan untuk  meningkatkan  kualitas  profesi  advokat. Oleh  karena  itu,  organisasi  advokat,  yaitu PERADI,  pada  dasarnya  adalah  organ  negara dalam  arti  luas  yang  bersifat  mandiri (independent  state  organ)  yang  juga  melaksa- nakan fungsi negara. 15
Kalau  diselidiki  lebih  jauh,  baik  secara normatif  maupun  dalam  kenyataan  lembaga penegak  hukum  tidak  hanya  terdiri  dari  tiga lingkungan jabatan tersebut di atas, bahkan dari perspektif  pemecahan  masalah  dan  pem- baharuan penegak  hukum, kalau hanya disebut tiga  lingkungan  jabatan  tersebut,  bukan  saja tidak  lengkap  tetapi    menyebabkan  bias.  Jika kita  kaji  dari  sisi  komponen  kelembagaan penegak  hukum,  komponen  utama  lembaga atau  kelembagaan  penegak  hukum  dapat dibedakan  menjadi  dua  kelompok  yaitu, kelompok  pro  yustitia,  dan  kelompok  non  pro justitia, kelompok pro justitia dibedakan antara pro  justitia  murni  dan  tidak  murni.  Kelompok pro  justitia  murni  terdiri  dari  lingkungan jabatan  kepolisian  (polisi),  kejaksaan  (jaksa penuntut  umum),  pengadilan  (hakim).  Tiga lingkungan  jabatan  ini  merupakan  kesatuan penegak  hukum  dalam  rangkaian  proses peradilan.  Sedangkan  kelompok  pro  justitia
15 Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat
tidak  murni  adalah  lembaga  peradilan  semu “quasi  administratie  rechpraak”.  Sebelum dihapus,  kelompok  ini  mencakup  juga  badan- badan  lain  seperti  Panitia  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Perburuhan,  dan  lain sebagainya.  Lembaga  penegak  hukum  non  pro justitia  dapat  dibedakan  antara  kelembagaan dalam  lingkungan  pemerintahan  dan  di  luar pemerintahan. Dalam lingkungan pemerintahan adalah  lingkungan  jabatan  administrasi  negara yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, termasuk  jabatan  keimigrasian,  bea  cukai, perpajakan  dan  lain-lain.  Sedangkan  lembaga penegak  hukum  di  luar  pemerintahan  adalah badan-badan  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat  seperti  advokat,  notaris,  mediasi, arbitrase, dan berbagai lembaga yang ada diberi wewenang  menyelesaikan  sengketa  yang bersifat perdamaian. 16
Jadi  setelah  keberadan  pasal  5  undang- undang  nomer 18 tahun 2003 tentang advokat, maka kedudukan advokat sama seperti lembaga penegak hukum lainya seperti hakim, jaksa dan polisi. advokat adalah lembaga penegak hukum yang bebas dan independen karena tidak digaji oleh  negara.  Hal  ini  di  tegaskan  juga  dalam pasal 14 undang-undang advokat.
Dalam  Islam  sesungguhnya  kata advokat dikenal sebagai pemberi bantuan hukum.  jika  dilihat  dari  pengertian  dan fungsinya  sebagai  pemberi  bantuan hukum maka dalam islam juga mengenal lembaga  pemberi  bantuan  hukum  yang secara  praktiknya  juga  sama  yang dilakukan  oleh  para  advokat.  Karena kesamaan  lemaga-lembaga  pemberi  ban- tuan hukum itulah sering dijadikan alasan para  sarjana  hukum  untuk  memper- samakan profesi advokat dengan lembaga penegak hukum dalam Islam
Ada  tiga  katagori  profesi  yang menjalankan  tugas  dan  fungsi  sebagai pemberi jasa hukum, yaitu hakam, mufti, dan mushalaih-alaih. 17 Seperti yang telah di jelaskan di jelasan sebelumnya tentang
16 Bagir Manan, Kedudukan Penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006, hlm.7
17 Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 38
pemberi  bantuan  hukum  dalam  Islam bahwa  ketiga  lembaga  pemberi  bantuan hukum  ini  fungsinya  sama  dengan advokat.  Jasa  hukum  yang  diberikan berupa  konsultasi,menjalankan  kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela  dan melakukan  tindakan  hukum  lainya kepada  klien  untuk  menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan  nasehat  kepada  pihak  yang bersengketa  agar  saling  memenuhi  hak dan  kewajibanya  masing-masing  dan menyelesaikan sengketa secara damai.
Berdasarkan kesaman fungsi tersebut  maka  Rahmad  Rosyadi  dan  Siti Hartati meqiyaskan atau mempersamakan istilah-istilah tersebut secara eti- mologis. 18 Namun  demikian  tidak  se- muanya  tepat  di  mata  para  ahli  hukum dan  bahkan  menumbulkan  perdebatan diantaranya,  namun  demikian  jika  kita lihat  dan  kita  fahami  bersama  bahwa semangat dalam Islam untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar  peradilan  oleh  lembaga  pemberi bantuan  hukum  dalam  upaya  untuk menegakkan  keadilan  yang  sebenar- benarnya.  Jadi  advokat  itu  boleh  kebe- radaanya  dalam  upaya  untuk  mewu- judkan  sistem  peradilan  yang  seadil- adilnya dalam masyarakat.

## TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  maka dalam  pembahasan  berikutnya  perlu  diketahui tentang  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini. Adapun  tujuan  pertama  penelitian  ini  adalah untuk  memahami  bagaimana  pandangan  Islam terhadap  kedudukan  advokat  dalam  pasal  5 undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan yang kedua  adalah  Untuk  memahami  bagaimana relevansi  pandangan  Islam  tentang  advokat terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

## Kedudukan  Advokat  dalam  Hukum Islam
Advokat  sebagaimana  yang  telah  dije- laskan  dalam  undang-undang  advokat  nomor
18 Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, 39
18  tahun  2003  yaitu  pemberi  bantun  hukum baik  didalam  maupun  diluar  pengadilan  yang memenuhi  syarat  berdasarkan  ketentuan undang-undang  yang  berlaku.  Advokat  meru- pakan    pemberi  jasa  bantuan  hukum  yang independen  diluar  pemerintah  berupa  kon- sultasi,  advokasi,  kuasa  dan  sebagainya  yang dilakukan  terhadap  klienya,  baik  didalam maupun  diluar  pengadilan.  Jadi  bisa  dikatakan advokat  adalah  segala  aktifitas  pemberi  ban- tuan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  orang yang  sedang  mengadapi  masalah  hukum  de- ngan  aturan  dan  ketentuan  undang-undang yang berlaku.
Setelah  adanya  undang-undang  advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 kedudukan advo- kat juga semakin kuat sebagaimana bunyi pasal berikut:
“Advokat  berstatus  sebagai  penegak hukum , bebas dan mandiri  yang dijamin oleh  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan”
Dalam  pasal  5  undang-undang  advokat  diatas telah  dijelaskan  bahwa  kedudukan  advokat  itu sejajar  dengan  penegak  hukum  lainya  seperti hakim,  jaksa  dan  polisi.  Pasal  ini  menegaskan bahwa  kedudukan  advokat  sejajar  dengan penegak  hukum  lain  seperti  Hakim,  Jaksa  dan kepolisian yang keberadaanya sudah tidak bisa dipandang  sebelah  mata  lagi  oleh  penegak hukum  lainya.  Ruang  gerak  advokad  juga  se- makin  luas  sejak  disahkanya  undang-undang tersebut  karena  advokat  bisa  beracara  dimana saja  tidak  terbatas  dalam  suatu  wilayah tertentu.
Berpicara  advokat  dalam  hukum  Islam seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, bahwa  dalam  islam  tidak  mengenal  kata advokat  namun  juga  kita  melihat  secara fungsinya  maka  ahli  hukum  menyamakan posisi advokat di dalam Islam dengan pemberi jasa  bantuan  hukum  seperti  hakam,  mufti, mushalih-alaih. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut  secara  fungsi  hampir  sama  dengan fungsi  advokat  yaitu  lembaga  penegak  hukum diluar  pemerintah  yang  bertugas  memberi  jasa hukum kepada masyarakat.
Dalam  pembahasan  kali  ini  kita  akan membahas tentang kedudukan advokat didalam hukum  Islam.  Islam  tidak  mengenal  kata advokat  namun  ada  lembaga  pemberi  bantuan
hukum  dalam  Islam  yang  secara  fungsi  itu menye-rupai dengan fungsi advokat. Meskipun dalam  persamaan  ini  mengundang  banyak perselisihan nantinya namu penulis sepakat de- ngan pendapat ahli hukum yang mengqiyaskan advokat  dengan  lembega  pem-beri  bantuan hukum  dalam  Islam.  Jadi  dalam  pembahasan ini  kita  akan  mengkaji  bagai  mana  kedudukan pemberi  bantuan  hukum  dalam  Islam,  dan pendapat  para  ulama  tentang  keberadaan lembaga tersebut.
Lembaga  hakam  seperti  yang  telah dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya adalah  pem- beri  bantuan  hukum  dalam  Islam  yang  berada diluar  pengadilan,  bertugas  menye-lesaikan perkara  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat. Namun keputusanya tidak ada keharusan untuk mengikutinya,  karena  pada  dasarnya  hanya keputusan  hakim  yang  bisa  diterima  dan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap. Profesi hakam ini seperti halnya fungsi advokat yang  harus  bisa  menjadi  penengah  setiap perkara  sebelum  perkara  itu  diajukan  ke pengadilan.
Para  ahli  fiqih  berpendapat  bahwa seorang  hakam  itu  seharunya  orang  yang memiliki syifat seperti hakim. 19 Yaitu bisa dija- dikan  saksi  baik  itu  laki-laki  ataupun perempuan  dan  mempunyai  keahlian  dibidang hukum  sehingga  dalam  praktiknya  hakam  bisa melakukan  bantuan  hukum dengan    maksimal. Jadi  pada  dasarnya  kualifikasai  dari  kualitas diri  seorang  hakam  dan  hakim  sama.  Para Imam  Mazhab  bersepakat  bahwa  syarat menjadi  hakim  adalah  Berakal,  baligh, merdeka, muslim, mendengar, bisa melihat dan mampu berbicara.  Mereka berselisihkan  hanya masalah  adil,  laki-laki  dan  perempuan, berijtihad. 20
Mazhab  Maliki,  Syafi’I  dan  Hambali menysyaratkan  bahwa  seorang  hakim  harus adil,  karena  itu  tidak  boleh  mengangkat  sese- orang  yang  kesaksianya  ditolak.  Orang  yang memiliki  kriteria  adil  adalah  meni-nggalkan dosa-dosa  besar  dan  tidak  terus  menerus melakukan  dosa  kecil,  akidahnya  benar,  men- jaga  kehormatan,dan  tidak  dicurigai  menge-
19 T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, semarang 1997 hal. 71
20 Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan 106
depankan  kepentingan  pribadi,  atau  mencegah kemudharatan  dirinya  dengan  cara  yang  tidak dibenarkan agama. Mahzab Hanafi berpendapat boleh mengangkat hakim dari orang yang fasik jika dalam keadaan darurat. 21 Tentang laki-laki dan perempuan seluruh imam mazhab bersepakat kecuali Imam Hanafi bahwa  hakim  harus  laki-laki.  Imam  Hanafi berpendapat  perempuan  bisa  menjadi  seorang hakim  dalam  perkara  sengketa  harta  dan keuangan.  Ibnu  Jarir  berpendapat  wanita  bisa menjadi  hakim  secara  mutlak. 22 Tentang  ke- mampuan  berijtihad  hakim  mazhab  Syafi’I, Maliki,  Hambali  dan  sebagian  ulama  dari madzhab  Hanafi  mensyaratkan  hakim  harus mampu  berijtihad. 23 Madzhab  Maliki  mensya- ratkan  bahwa  hakim  harus  seorang  mijtahid namun mereka menerima hakim yang muqallid asalkan ada mujtahid. 24
Dari penjelasan dan pendapat para Imam madzhab diatas penulis sepakat bahwa seorang hakim ataupun hakam sebagai pemberi bantuan harus  seorang  yang  adil  yaitu  secara  moral hakim  atau  hakam  sebagai  penegak  hukum harus  baik  dan  bisa  dipercaya.  Tentang penafsiran  bias  jender  masalah  memposisikan hakim  ataupun  hakam  wanita,  penulis  sepakat dengan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa wanita  bisa  juga  menjadi  seorang  hakim  atau hakam  dengan  syarat  dia  mampu  dan mempunyai  kompetensi  dan  keahlian  sesuai yang telah ditetapkan sebagai penegak hukum.
Dalam islam juga mengenal pemberi jasa konsultasi hukum yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi  Ash  Shiddieqy  pada  hakikatnya  mufti adalah  menyampaikan  hukum  Allah  kepada umat  manusia. 25 Jadi  tugas  mufti  adalam memberikan  konsultasi  atas  hukum-hukum Allah  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan. Fungsi  mufti  sebagai  penasehat  hukum  ini
21 Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan 105-106
22 Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan 106-107
23 Ibnu Rausyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta, PUSTAKA AMANI,2007) jilid III hal 678 24 Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan 108
25 T.M  Hasby  As-Shiddieqy,  Peradilan  dan  Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, semarang 1997 hal. 73
seperti  fungsi  advokat  sebagai  penasehat hukum  yaitu  memberikan  konsultasi  atas sebuah  perkara  hukum  yang  dialami  oleh klienya.
Untuk  menjadi  seorang  mufti  dalam islam dia  harus seseorang  yang terkenal benar, tingkah  lakunya  baik  dan  adil  baik  dalam perkataan  maupun  perbuatanya  karena  dia membawa  dan  menyampaikan  hukum  dari Allah  SWT.  Menurut  Hasan  Al-Bisri  dan segolongan dari ulama usul berpendapat bahwa orang  yang  memberi  fatwa  harus  orang mujtahid,  namun  pendapat  yang  paling  kuat adalah  boleh  orang  yang  bukan  mujtahid memberi fatwa  asal dia bisa meneliti dali-dalil yang dipegang oleh imamnya. 26 Syarat menjadi mufti  harus  bisa  berijtihad  ini  sama  dengan syarat  menjadi  seorang  hakim  yang  mayoritas ulama  mahzab  terutama  Mahzab  Hanafi  yang menjadikan  syarat  utama  seorang  hakim  harus mampu berijtihad.
Untuk  menjaga  agar  seorang  yang meberikan  fatwa  adalah  benar  benar  orang yang  faham  atas  aturan  hukum  Allah  maka dalam  Islam  juga  mengaruskan  adanya pengawasan  terhadap  kinerja  para  mufti  yang dilakukan  oleh  Penguasa.  Pengawasan  ini untuk  menjaga  dan  memastikan  bahwa  orang yang ingin mendapatkan fatwa benar benar bisa mendapat  fatwa  yang  sesuai  dengan  aturan hukum  Islam.  Bahkan  jika  diketahui  seorang yang  tidak  layak  memberi  fatwa  namun  dia memberikan  fatwa  maka  orang  tersebut  harus dijatuhi hukuman. 27
Dari  keterangan  tersebut  sudah  jelas seorang  mufti  harus  benar-benar  orang  yang kefahaman  yang  mendalam  terhadap  aturan hukum  yang  berlaku  sebagaimana  seorang advokat  saat  meberikan  konsultasi  hukum harus  benar-benar  faham  atas  aturan  hukum yang  berlaku.  Selain  itu  seorang  dalm  meberi bantuan  hukum  harus  diawasi  agar  memi- nimalisir terjadinya penipuan ataupun kegiatan yang  lain  yang  dapat  merugikan  kliennya dalam upaya mencari keadilan.
26 T.M  Hasby  As-Shiddieqy,  Peradilan  dan  Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, semarang 1997 hal. 75
27 T.M  Hasby  As-Shiddieqy,  Peradilan  dan  Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, semarang 1997 hal. 77
Lembaga  berikutnya  pemberi  bantuan hukum  dalam  Islam  adalah  Mushalih-alaih sebgaimana yang dijelaskan sebelumya mushali-alaih adalah pembantu pembut perjan- jian  agar  kedua  belah  pihak  bisa  berdamai. 28 Lembaga ini tugasnya adalah memberikan ban- tuan  hukum  berupa  pembuatan  perjanjian damai.  Sesungguhnya  bisa  dibilang  lebaga  ini mengusahakan  adanya  perdamaian  atara penggugat  dan  tergugat  tanpa  harus  berada  di meja  pengadilan.  Orang  yang  melakukan  per- damaian  adalah  orang  yang  tindakanya dinyatakan  sah  secara  hukum  (cakap  hukum) dan  juga  mengerti  dan  faham  dengan  hukum perjanjian yang akan dilakuan.
Sederhanya  dari  lembaga  Musalih-alaih ini  adalah  pihak  yang  diberikuasa  oleh  orang yang  berpekara  untuk  melakukan  perjanjian damai atas sebuah perselisihan. Jika di kaitkan dengan  fungsi  advokat  sebagai  kuasa  hukum, maka  fungsi  dari  lembaga  ini  hampir  sama dengan  peran  advokat  sebagai  kuasa  hukum atas  klienya  untuk  membantu  membuat  akta perjanjian.
Dari  penjelasan  lembaga  –lembaga pemberi  bantuan  hukum  tersebut  dapat  kita ketahui  bawasanya  keempat  ulama  madzahab sepakat bahwa pemberi jasa bantuan hukum itu sejajar  dengan  penegak  hukum  lainya  meski- pun berada diluar lembaga peradilan. Meskipun mempunyai  wilayah  tugas  masing-masing  dan tidak  sama  dengan  tugas  hakim  sebagai  pe- negak  hukum,  namun  keempat  ulama  mahzab berpendapat  bahwa  kwalifikasi  seorang  pene- gak  hukum  itu  harus  sama  dengan  hakim sebagai penegak hukum utama dalam Islam.
Sebagaimana  dalam  pembahasan  diatas, para  ulama  madzhab  lebin  menitik  beratkan dalam  persyaratan  untuk  menjadi  seorang penegak  hukum.  Dalam  Islam  persyaratan untuk menjadi sorang peneak hukum sangatlah berat.  Diantaranya  yang  paling  utama  adalah bahwa  seorang  penegak  hukum  itu  harus seseorang  yang  adil.  Pengertian  adil  menurut para  ulama  madzhab  adalah  yaitu  orang tersebut  tidak  melakukan  dosa  besar  dan  juga senantiasa  menghindari  dosa  kecil,  menjaga kehormatan,  bisa  dipercaya  dan  tidak  mela- kukan penyelewengan peraturan apa lagi untuk kepentingan pribadi. Bahkan jiga seseorang itu
28 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 (Terjemahan). (Bandung, PT. A Ma’arif 1987). 189
yang dicurigai telah melakukan suatu perbuatan dzalim  dan  belum  terbukti  maka  tidak  pantas orang tersebut menjadi penegak hukum. Selain kualitas intelektual dan kualitas moral penegak hukum,  dalam  Islam  juga  melakukan  penga- wasan terhadap kinerja para penegak hukum.
Jika  kita  melihat  fakta  yang  terjadi  di Indonesia  banyak  sekali  berita  miring,  bahkan kasus  pidana  yang  menjerat  para  penegak hukum  kita.  Beberapa  waktu  lalu  seorang  ha- kim  mahkamah  konstitusi  tertangkap  dan menjadi tersangka atas kasus penyuapan. Fakta yang  terjadi  dinegara  ini  adalah  bukti  bahwa dalam  penyaringan  dan  pengangkatan  seseo- rang menjadi penegak hukum belum maksimal.
Sebenarnya dalam aturan undang-undang advokat  nomor  18  tahun  2003  itu  sudah  tepat karena  memposisikan  seorang  advokat sebagai penegak  hukum  itu  sudah  sangat  tepat,  karena advokat  akan  bisa  membantu  proses  pene- gakkan  hukum  dan  menjamin  hak-hak  masya- rakat. Dengan adanya advokat sebagai penegak hukum  akan  mampu  memberikan  advokasi masyarakat atas kedzaliman peme-rintah dalam hal penegakkan hukum. Namun kesejajaran ini harus  di  barengi  dengan  penjagaan  kualitas advokat sebagai penegak hukum. Jika kita tidak memperhatikan dalam proses rekruitmen pene- gak  hukum  maka  imbasnya  malah  akan menciptakan mafia-mafia hukum dalam masya- rakat.
Selain  memperketat  penjagaan  kualitas advokat  sebagai  penegak  hukum,  yang  perlu dilakukan  adalah  sistem  pengawasan  terhadap praktik  advokat.  Hal  ini  juga  dilakukan  untuk meminimalisir  terjadinya  penyelewengan  yang dilakukan  oleh  penegak  huku.  Kalau  perlu malah  diberikan  sangsi  yang  berat  terhadap para  penegak  hukum  yang  menyalahgunakan wewenangnya.
Relevansi Pandangan Islam tentang Kedudukan Advokat dalam
Sistem

## Penegakkan Hukum di Indonesia
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  dikenal berbagai  sumber  hukum  nasional  yang  berasal dari  hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum barat.  Ketiga  sumber  hukum  tersebut  selalu berlomba  untuk  mejadi  hukum  nasional  se- hingga  berlakulah  berbagai  teori  hukum. 29
29 A. Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad,
Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum
Sesungguhnya  UUD  1945  sangat  akomodatif terhadap  kepentingan  warga  negara  dalam menjalankan  ibadahnya.  Dalam  perspektif  tata hukum  Indonesia,  fungsi  negara  adalah  me- lindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran  menjamin  pelaksanaan  ibadah,  mem- berikan  dukungan  fasilitas  dan  menjaga kerukunan  antarumat  beragama.  Agama  ha- ruslah  menjadi  landasan  moral,  karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan  dengan  moral  dan  agama  mesti dikesampingkan. Secara normatif, menjalankan syariat Islam secara kaffah merupakan perintah Allah,  dan  mengabaikannya  dikategorikan sebagai manusia kafir, zalim, atau fasik.
Para  ahli  hukum  di  Indonesia  mem- pelajari  tentang  teori-teori  penerapan  hukum Islam  melalui  sistem  hukum  yang  pernah berlaku  di  Indonesia  selama  masa  kolonial Belanda.  Adanya  teori-teori  ini  menggam- barkan,  betapa  akrabnya  hukum  Islam  dengan penduduk,  masyarakat,  dan  bangsa  Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjua- ngan  masyarakat  Indonesia  yang  beragama Islam  ingin  memberlakukan  syariat  Islam  se- suai perintah Allah dan rasul-Nya. 30 Membicarakan tentang
teori-teori permberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan  dengan  proses  bagaimana  unsur- unsur  hukum  Islam  itu  dapat  menjadi  hukum positif  atau  bagian  dari  hukum  nasional, disamping hukum adat dan hukum Barat. Ada- nya  politisasi  hukum  yang  dilakukan  oleh kolonial  Belanda  ke  arah  mereduksi  syariat Islam  serta  menjauhkan  dari  masyarakatnya, menyebabkan  hukum  Islam  sampai  saat  ini selalu  terpinggirkan  dalam  proses  positivasi hukum  dalam  perspektif  tata  hukum  Indo- nesia. 31 Ajaran  Islam  tentang  penataan  hukum memberi  gambaran,  bagaimana  sesungguhnya Islam  telah  menata  kehidupan  manusia  ini  de- ngan  hukum-hukum  yang  telah  ditetapkan. Teori  atau  ajaran  tentang  penataan  hukum
Indonesia, (Edisi: I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006), hal 9 30 A. Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad,
Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, hal 67
31 A.  Rahmat  Rosyadi,  dan  H.  M.  Rais  Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, hal, 68
menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai  pencipta  syariat  dalam  bentuk  wahyu, yaitu al-Qur’an. Ia merupakan hukum normatif bersifat  universal  dan  berlaku  untuk  seluruh manusia  tanpa  membedakan  kedudukan,  ras, politik,  dan  sosial-budaya.  Keuniversalan  hu- kum  al-Qur’an  itu  memerlukan  penjelasan dalam  bentuk  implementasi  hukum  yang  ber- sifat  praktis.  Hal  ini  dilakukan  Rasulullah melalui  kehidupan  sehari-hari,  dalam  bentuk hukum  normatif  bersifat  aplikatif,  yaitu  As- Sunnah. 32 Manakalah  terjadi  ketiadaan  atau ketidakjelasan  hukum  yang  dimaksud  oleh Allah  dan  rasul-Nya  dalam  al-Qur’an  dan  as- sunnah, maka pembentukan hukumnya diserah- kan kepada manusia, melalui metode ijtihad.
Pandangan  Islam  tentang  kedudukan advokat di Indonesia seperti yang telah dibahas sebelumnya  bahwa  para  ulama  mdzhab  telah memposisikan  pemberi  bantuan  hukum  itu jejajar  dengan  penegak  hukum  yaitu  hakim. Hal  ini  sesuai  dengan  undang-undang  advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 yang menyatakan bahwa kedudukan advokat setara dengan pene- gak hukum lainya. Namun para ulama madzhab lebih menekankan pada ketatnya kualitas untuk merekrut  seorang  penegak  hukum  dan  juga pengawasan terhadap kinerja para penegak hu- kum  yang  dirasa  kurang  saat  ini  di  Indonesia khusunya bagi advokat.
Kedudukan  advokat  yang  sekarang  ini semakin  kuat  tenyata  tidak  sepenuhnya berkontribusi  positif  dalam  proses  penegakkan hukum di Indonesia. Tidak sedikit praktik yang dilakukan oleh para advokat hitam yang seolah mereka mendapat angin segar untuk melakukan praktik  mafia  hukum  di  negara  ini.  Advokat makin  semena-mena  dan  menyelewengkan pekerjaan  yang  mulia  tersebut  hanya  untuk mendapatkan  keuntungan  secara  pribadi.  Bah- kan  tak  jarang  advokat  menjadi  otak  dari tindakan  melawan  hukum  yang  dilakukan klienya.
Namun  disisi  lain  keberadaan  advokat sangat  diperlukan,  karena  advokat  sebagai profesi  yang  mulia  ini  dapat  memberikan advokasi  dan  bantuan  hukum  terhadap  ma- syarakat awam  yang  hendak mencari  keadilan.
32 A.  Rahmat  Rosyadi,  dan  H.  M.  Rais  Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, hal. 68
Advokat sebagai pihak  yang independen diluar dari lembaga  negara bisa membatu mengawasi proses  peradilan  di  Indonesia  sehingga  tidak terjadi  penyelewengan  dan  tindakan  semena- mena  oleh  pemerintah.  Kenyataan  inilah  men- jadi  dilema  dan  perdebatan  dikalangan  ahli tentang  keberadaan  advokat  sebagai  penegak hukum dalam sistem hukum di Indonesia.
Jika kita melihat pandangan Islam terkait kedudukan  advokat  maka  seharusnya  yang menjadi  titik  tekan  dalam  aturan  perundang- undangan  adalah  bagaimana  memperketat pro- ses  pengankatan  seorang  advokat.  Seorang advokat  bukanya  hanya  seorang  yang  paham dan ahli dibidang hukum namun kualitas moral harus  juga  menjadi  prioritas  utama.  Karena sesungguhnya munculnya praktik mafia hukum yang  dilakukan  oleh  advokat  hitam  itu  adalah bukan  dikarenakan  kualitas  intelektual  mereka yang buruk, namun kualitas moral mereka yang bermasalah  sehingga  keserakahan  yang  men- dominasi  dalam  dirinya.  Untuk  itu  kualitas moral seorang advokat menjadi prioritas utama demi melahirkan advokat-advokat baru dimasa yang akan datang yang lebih amanah. Mungkin bisa  juga  ditambahkan  dalam  materi  pen- didikan advokat tentang moral dan agama yang selama ini belum ada sehingga dapat memper- kuat  kualitas  moral  para  calon  advokat nantinya.
Selain  ketanya  kualitas  seorang  penegak hukum,  islam  juga  menekankan  pada  penga- wasan  terhadap  kinerja  para  penegak  hukum khususnya  dalam  hal  ini  adalah  seorang  ad- vokat.  Karena  kita  tahu  kejahatan  itu  bukan hanya  niat  dari  pelaku  namun  karena  adanya kesempatan  dan  ringanya  sangsi  yang  dija- tuhkan  kepada pelanggar  hukum. Di  Indonesia pengawasan terhadap kinerjanya advokat inilah yang  masih  sangat  lemah  dan  harus  perlu diperbaiki.  Dalam  undang-undang  dijelaskan bahwa  kerja  advokat  diawasi  oleh  lembaga asosiasi  advokat  resmi  namun  faktanya organisasi advokat hingga saat ini masi menga- lami  perselisihan  antara  PERADI  dan  KAI yang  semuanya  mengaku  sebagai  organisasi resmi  advokat.  Jadi  sistem  pengawasan  kerja advokat  ini  harus  menjadi  perhatian  juga  agar bisa  mencegah  praktik-praktik  negatif  yang dilakukan advokat sebagai penegak hukum.
Berbicara  tentang  relevansi  penerapan hukum  islam  khususnya  tentang  pandangan
Islam  tentang  kedudukan  advokat  penulis berkesimpulan  bahwa  sangat  relevan  jika  pan- dangan  Islam  ini  bisa  di  adopsi  dan  dijadikan hukum positif di Indonesia. Islam mengajarkan untuk  senantiasa  meningkatkan  kualitas  moral dari  setiap  manusia  demi  terciptanya  tatanan kehidupan  yang  harmonis.  Sebagus  apapun peraturan itu jika oknum-oknum pelaku aturan tersebut  memiliki  moral  yang  buruk  maka aturan tersebut tidak ada manfaatnya. Meskiun banyak  perdebatan  di  internal  Islam  sendiri tentang penerapan hukum Islam namun penulis berangkapan  bahwa  aturan  hukum  Islam  itu lebih  mengutamakan  nilai-nilai  bukan  simbol- simbol  keagamaan  jadi  sangat  penting  untuk para  ahli  hukum  dinegara  ini  untuk  mengkaji hukum  Islam  untuk  menggali  hukum  yang relevan untuk diterapkan di Indonesa.
Selama  ini  hukum  di  dinegara  ini mayoritas  mengadopsi  hukum-hukum  dari barat.  Keberadan  hukum  Islam  sangatlah  mi- nim  kecuali  dalam  peradilan  agama  Islam, padahal  ajaran  Islam  itu  sangatlah  luas  dan menyeluruh.  Didalam  Islam  bukan  hanya  me- ngatur hal-hal  yang sifatnya privat namun juga kebijakan-kebijakan  publik  dan  juga  keta- tanegaran  sehingga  para  ahli  hukum  dan  juga syari’ah  menjadikan  hukum  Islam  sebagai salah  satu  rujukan  utama  dalam  menetapkan hukum  positif  itu  akan  sangat  mebantu terwujudnya  tatanan  hukum  yang  baik  dimasa yang  akan  datang  terlebih  lagi  mayoritas penduduk di negeri ini adalah muslim.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian –uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dalam  Islam  sesungguhnya  tidak  mengenal kata  advokat  namun  dalam  Islam  ada  lembaga pemberi  bantuan  hukum  yang  secara  fungsi hampir  sama  dengan  fungsi  advokat,  lembaga tersebut  adalah  hakam,  mufti  dan  mushalih- alaih.  Jika  diliat  dari  ketiga  fungsi  lembaga tersebut  sama  dengan  fungsi  advokat  selaku pemberi jasa bantuan hukum sebagaimana yang ada  dalam  undang-undang  advokat  nomor  18 tahun 2003.
Para  ulama  fiqih  empat  mahzab  telah bersepakat  mensejajarkan  kedudukan  lembaga pemberi  bantuan  hukum  sebagai  penegak hukum  yaitu  hakim  sebagaimana  pasal  5 undang-undang  nomor  18  tahun  2003  tentang advokat  yang  memposisikan  advokat  sejajar
dengan  penegak  hukum  lainya.  Karena  kebe- radaan  lembaga  pemberi  bantuan  hukum  itu adalah  profesi  yang  sangat  mulia  yaitu  turut memperjuangkan keadilan yang seadil-adilnya.
Pensejajaran  lebaga  bantuan  hukum dengan  penegak  hukum  yang  lain  tidak  bisa dipahami  hanya sebatas  itu, karena para ulama mazhab  juga  menyertai  dengan  tingginya standar  kualitas  seorang  pemberi  bantuan  hu- kum, bukan hanya secara intelektualitas namun juga  secara  moral.  Tidak  semua  orang  bisa berprofesi  menjadi  pemberi  bantuan  hukum, bahkan  para  ulama  menyamakan  standar seorang  pemberi  bantuan  hukum  dengan standar kualitas hakim. Selain tingginya setadar kualifikasi profesi ini para ulama madzhab juga sangat  mengutamakan  pengawasan  terhadap kinerja  pemberi  bantuan  hukum  agar  tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Penulis  beranggapan  sangat  relevan  jika pandangan  Islam  terkait  kedudukan  pemberi jasa  bantuan  hukum  dalam  hal  ini  adalah advokat,  karena  seharusnya  pesejajaran  advo- kat sebagai penegak hukum tidah bisa berhenti disitu  saja  namun  harus  disertai  kualitas seseorang  yang  berprofesi  tersebut  juga pengawasan  terhadap  kinerja  para  pemberi bantuan hukum dalam praktiknya sehari-hari

## Saran
Berdasarkan  kajian  yang  penulis lakukan  tentang  pandangan  Islam  terhadap kedudukan  advokat  dalam  pasal  5  undang- undang  nomer  18  than  2003  tentang  advokat, bahwa  perlu  adanya  revisi  terhadap  undang- undang  tersebut  karena  pensejajaran  keddukan advokat  harus  disertai  dengan  peningkatan setandar  kualitas  seorang  advokat  itu  sendiri dan  juga  sistem  pengawasan  yang  lebih  baik. Hal  ini  harus  diatur  dalam  undang-undang dengan  tegas  untuk  meminimalisir  adanya penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  advokat dalam prakteknya.
Untuk  para  ahli  hukum  sudah  seha- rusnya menjadikan  hukum Islam  sebagai salah satu  rujukan  untuk  membentuk  aturan  perun- dang-undangan  yang  selama  ini  mayorias masih  didomonasi  denga  aturan  hukum  barat. Akan lebih efektif kiranya jika dalam membuat hukum  atau  aturan  perundang-undangan  di Indonesa  ini  dengan  mengambil  inspirasi  dari
hukum-hukum  Islam  sebagai  ajaran  yang syumul mengingat mayoritas penduduk bangsa kita  ini  adalah  muslim,  namun  ini  masih  perlu pengkajian lagi yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
As-Shiddieqy,  T.M  Hasby, Peradilan  dan Hukum  Acara  Islam ,  Semarang:  PT Pustaka Rizki Pura, 1997.
Az-Zuhaili,  Wahbah, Fikhul  Islam  waadilatuh terjemahan  oleh  Abu  Hayyie  al-Kattani dkk  jilid  8, Jakarta:  Gema  Insani  press 2011.
Darmodiharjo,  Darji  dan  Shidarta, Pokok- pokok  Filsafat  Hukum, (Jakarta:  PT. Gramedia Utama, 2000.
Frans Hendra Winarta, Avokat Indonesia Citra, Idealisme  dan  Keprihatinan, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
Ishaq, Pendidikan  Keadvokatan, Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Manan,  Bagir, Kedudukan  Penegak  hukum dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia ,  Jakarta:  Varia  Peradilan  ke XXI No.243 Februari, 2006.
Rampe,  Rampau, Hukum  Praktek  Advokat, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
Rosyadi,  Rahmad  dan  Siti  Hartati, Advokat dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum Positif, Jakarta: Ghalia Indonesa, 2002.
Rosyadi,  A.  Rahmad  dan  H.  M.  Rais  Ahmad,
Formalisasi Syariat Islam dalam
Perspektif Tata Hukum Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
Pandu,  Yudha, Klien  dan  Penasehat  Hukum dalam Perspektif Masa Kini Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001.
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah (terjemahkan oleh nor  Hasanuddin,  LC,  MA,  DKK) jilid 4 , Jakarta: Pena pundi aksara, 2007.
200 | Adib Khoirul Umam , kedudukan Advokad dalam pasal 5
Sinaga, V. Harlen, Dasar-Dasar profesi Advokat ,  Jakarta:  PT.  Gelora  Aksara Pratama, 2011.
Sekripsi:
Website:
Survey  LSI, “Kepuasan  Masyarakat  terhadap kinerja penegak
hukum”, www.antikorupsi.org , diakses  tanggal  25 Januari 2014
Suara  Pembaharuan, “Jumlah  Advokat  di
Indonesa  Makin  Banyak  Penegakan Hukum di Indonesia Hancur”
http://www.suarapembaruan.com/home/j umlah-advokat-hitam-makin-banyak- penegakan-hukum-di-indonesia- hancur/35996  diakses  tanggal  29  Januari 2014.
Arskal,  Salim. Penerapan  Syariat  Bukan Negara  Islam ,  http://www.islamlib.com diakses tanggal 23 Februari 2014