## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## PROSES PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEULABOH MENGGUNAKAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN
Nadia Suci Hasri 1 , Amsal Irmalis 2 , Daniel Sianturi 3
1,2 Fakultas Ekonomi/ Universitas Teuku Umar – Meulaboh
3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh e-mail: Nadiasucihsri@gmail.com, Amsal.irmalis@utu.ac.id, Daniel.sianturi@kemenkeu.go.id

## ABSTRACT
Transfer is one of the methods in  carrying  out  the removal  of  State Property (BMN) from the list of state asset bookkeeping. The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued  Minister  of  Finance  Regulation  (PMK)  Number  165  in  2021  on  changes  to  previous regulations on the procedure for implementing BMN transfers. The purpose of the study was to find out how the procedure for eliminating BMN at  the Meulaboh State Treasury Service Office  (KPPN)  was  carried  out  with  follow-up  transfers.  In  order  to  gain  a  deeper understanding  of  the  topic  under  study,  researchers  make  use  of  qualitative  descriptive research  methods.  The  results  of  the  data  analysis  revealed  that  the  implementation  of  the transfer at the Meulaboh KPPN in the context of BMN elimination activities, had followed the transfer procedure stated in the regulation issued by the Minister of Finance Number 165 of 2021.
Keywords: Transfer, Removal of BMN, Auction.

## ABSTRAK
Pemindahtanganan  merupakan  salah  satu  metode  dalam  melaksanakan  penghapusan Barang  Milik  Negara  (BMN)  dari  daftar  pembukuan  aset  negara.  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 pada tahun 2021 atas perubahan peraturan sebelumnya tentang prosedur pelaksanaan pemindahtanganan BMN. Tujuan penelitian yakni dapat mengetahui  bagaimana prosedur penghapusan BMN di Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Meulaboh  dengan  tindak  lanjut pemindahtanganan. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dikaji, peneliti memanfaatkan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil analisis data mengungkapkan pelaksanaan pemindahtanganan di KPPN Meulaboh dalam rangka kegiatan penghapusan BMN, telah mengikuti prosedur pemindahtanganan yang tertera dalam peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021.
Kata Kunci : Pemindahtanganan, Penghapusan BMN, Lelang

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Pendahuluan
Keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Menteri Keuangan  Nomor  334  Tahun  2021  : penghapusan merupakan salah satu kegiatan terakhir dalam pengelolaan BMN dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Mengenai peraturan Nomor 83 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan:  penghapusan  adalah  proses mengeluarkan BMN dari daftar barang dan membebaskan beberapa pihak yang bertanggung jawab secara administratif dan fisik mengenai BMN yang berada dibawah kekuasaannya dengan membutuhkan persetujuan dari pejabat berwenang berupa surat keputusan.
Tindakan  penghapusan  dilakukan  kepada BMN  yang  memiliki  persyaratan  tertentu seperti  barang  yang  telah  rusak  sehingga tidak  dapat  digunakan  kembali  dalam kegiatan operasional kantor. Secara ekonomi, barang tersebut lebih menguntungkan bagi Negara ketika dihapus atau dijual. Hal ini disebabkan oleh biaya  pemeliharaan  dan  biaya  perbaikan barang  tersebut  lebih  tinggi  dari  pada manfaat yang diperoleh. Terdapat beberapa cara  dalam  menghapus  BMN  dari  daftar barang,  salah  satunya  penghapusan  BMN melalui  tindak  lanjut  pemindahtanganan untuk dijual (Lelang).
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara (KPPN)  Meulaboh  merupakan  organisasi dibawah Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan  yang  menyandang  tugas penting  sebagai  Bendahara  Umum  Negara (BUN)  dalam  menjalankan  kewenangan perbendaharaan atas pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dan  mengelola  kas  Negara terhadap  pembayaran  beban  anggaran,
administrasi penerimaan, serta pengeluaran anggaran.
Selaku  Kuasa  Pengguna  Barang  (KPB),
KPPN Meulaboh diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Sekjen perbendaharaan  sebagai  Pengguna  Barang agar  dapat  memanfaatkan  BMN  dalam bentuk  sarana  dan  prasarana  untuk menjalankan  kegiatan  pemerintah.  Dalam hal melaksanakan penghapusan menggunakan tindak
lanjut pemindahtanganan, KPPN Meulaboh dianjurkan  untuk  mengikuti  prosedur pemindahtanganan  yang  telah  diatur  oleh Kementerian  Keuangan  ke  dalam  PMK nomor  165  yang  ditetapkan  pada  tahun 2021 tentang  perubahan atas PMK nomor 111 tahun 2016.
Pada  Tahun  2021,  KPPN  Meulaboh melakukan  penghapusan  terhadap  59  unit Barang Milik Negara dengan tindak  lanjut pemindahtanganan  untuk  dilelang.  Lelang dilakukan  pada    Kantor  Pelayananan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL) sebagai  instansi  pelayanan  lelang  yang terletak di wilayah kerja provinsi Aceh. Atas latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan  diatas,  peneliti  ingin  mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan  penghapusan  dengan  tindak lanjut  pemindahtanganan  pada  KPPN Meulaboh. Melihat besarnya peran penghapusan dalam membebaskan beberapa  pihak  dari  wewenang  dan tanggung  jawabnya.  Maka  karena  itu, peneliti  ingin  menganalisis  apakah  KPPN Meulaboh melaksanakan penghapusan BMN dengan mekanisme
pemindahtanganan berdasarkan PMK yang diterbitkan  menteri  keuangan  nomor  165 tahun 2021.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Landasan Teori

## Barang Milik Negara (BMN)
Barang  Milik  Negara  (BMN) merupakan seluruh aset yang didapatkan dari pembelian  menggunakan  dana  APBN ataupun  seluruh  aset  yang  diklaim  secara legal  dari  perolehan  lainnya  berdasarkan Peraturan  yang  disusun  oleh  pemerintah pada tahun 2020 nomor 28 atas perubahan Peraturan  Pemerintah  tahun  2014  Nomor 27 mengenai tata kelola aset Negara/Daerah.  Aset  yang  diperoleh  dari Hibah, pelaksanaan kontrak, syarat perundang-undangan dan aset yang didapatkan  atas  keputusan  majelis  hukum adalah  beberapa    perolehan  legal  yang disebutkan.
Berdasarkan dasar hukum mengenai standar akuntansi pemerintah, BMN dikelompokkan  sebagai  bagian  dari  aset tetap dan aset lancar. Dilihat dari segi masa manfaat, aset lancar dapat digunakan dalam kegiatan  pemerintahan  memiliki  masa manfaat  lebih  dari  pada  12  bulan. Sedangkan  aset  tetap  memiliki  masa manfaat  selama  dua  belas  bulan  sejak tanggal pelaporan.

## Pemindahtanganan
Dasar hukum mengenai pelaksanaan pemindahtanganan aset negara dicantumkan  oleh  Menteri  Keuangan dalam  PMK  yang  ditetapkan  pada  tahun 2021  nomor  165.  Pemindahtanganan  ialah tindakan  mengalihkan  status  kepemilikan ke  pihak  pengguna  lain  melalui  bentuk tindak  lanjut  berupa  penjualan,  tukar menukar,  Hibah,  dan  penyertaan  sebagai bagian terhadap modal pemerintah.
Penjualan
merupakan tindakan
menyerahkan  suatu  barang  ke  pihak  lain dan  mendapatkan  imbalan  berupa  komisi yang  dibayarkan  secara  tunai  atau  jenis pembayaran lain sebagai pengganti barang. Tindakan  penjualan  dilaksanakan  dalam bentuk acara pelelangan.
Berlandaskan PMK mengenai hal pelaksanaan  lelang  nomor  213  yang ditetapkan pada tahun 2020, Lelang adalah tindakan perdagangan publik secara terbuka  untuk  umum  dengan  diterbitkan pengumuman  lelang  terlebih  dahulu  serta mencakup  kegiatan  penawaran  tertulis maupun  lisan  yang  mengalami  naik  turun untuk menggapai nilai tertinggi.

## Penghapusan
Pengelolaan BMN pada tahap penghapusan diatur  oleh  Kementerian  Keuangan  dalam PMK  nomor  83 tahun  2016.  Penghapusan merupakan kegiatan akhir dalam pengelolaan  BMN  dimana  Pengelola Barang,  Pengguna  Barang,  maupun  Kuasa Pengguna  Barang  melakukan  sebuah tindakan  mengeluarkan  aset  dari  daftar barang negara.
Tindakan  penghapusan  memerlukan  surat keputusan  atas  persetujuan  penghapusan yang  diterbitkan  oleh  pejabat  berwenang dalam pengelolaan BMN. Tindakan menghapus ini dilakukan untuk membebaskan beberapa pihak yang bertanggung  jawab  atas  fisik  serta  biaya administrasi BMN dalam pengawasannya.
Persetujuan  yang  diterbitkan  dari  pejabat berwenang seperti penjelasan di atas berupa Keputusan penghapusan BMN yang dikeluarkan oleh :

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
a. Menteri  Keuangan  sebagai  Pengelola
Barang negara dimana status penggunaannya  terdapat  di  pengelola barang. Menteri keuangan memiliki wewenang  dalam  menetapkan  ketentuan- ketentuan  serta  panduan  dalam  mengelola BMN. Pengelola barang dapat mendelegasikan  tanggung  jawabnya  pada Pengguna Barang di lingkungan Direktorat Jenderal.
b. Pimpinan lembaga atau Menteri sebagai  pengguna  barang  negara  dimana status penggunaannya terdapat di pengguna barang sesudah memperoleh keputusan dari
Menteri  Keuangan.  Pengguna  barang mempunyai tanggung jawab dalam
pemanfaatan    aset  negara.  Tidak  hanya Menteri Keuangan yang
dapat mendelegasikan tanggung jawabnya, pimpinan  lembaga  atau  Menteri  sebagai pengguna barang pun bisa  mendelegasikan tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB).
Berlandaskan definisi penghapusan, berikut  beberapa  pihak  dalam  proses pelaksanaan penghapusan BMN
diantaranya :
a. Pengelola  Barang,  atas  aset  negara yang terdapat dalam  penguasaan pengelola barang    seperti  tanah  atau  gedung,  dan selain tanah atau gedung.
b. Pengguna  Barang  dan  /    Kuasa
Pengguna Barang (PB/KPB), terhadap  aset negara yang terdapat  di  pengguna barang sesudah  adanya  tindakan  keputusan  dari pengelola barang seperti tanah atau gedung, dan selain tanah atau gedung.
Aset  negara  seperti  gedung  atau  tanah, maupun  selain  gedung  atau  tanah  yang terdapat  dalam    pengawasan  pengelola barang  diakibatkan  oleh  adanya  tindakan berupa  penyerahan  aset  ke  pengelola barang, adanya pengalihan status penggunaan aset ke pihak pengguna barang lain, pelaksanaan pemindahtanganan terhadap  aset,  keputusan  Majelis  hukum yang sudah menerima kekuatan hukum dan tidak  ada  cara  hukum  lainnya,  syarat perundangan,  pemusnahan  dan  beberapa sebab lainnya.

## Metode Penelitian

## Jenis penelitian
Peneliti  memanfaatkan  metode  deskriptif kualitatif,  dengan  tujuan  dapat  memahami suatu  gejala,  peristiwa  objek  yang  ingin dikaji secara menyeluruh termasuk mendeskripsikan  dan  menginterpretasikan lingkungan sosial dalam organisasi eksternal yang mempengaruhinya(J.R.Raco, 2010). Tempat dan Waktu penelitian Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh  di  wilayah  Kecamatan  Johan Pahlawan, Drien Rampak, Jalan Sisingamangaraja  Nomor  3,  Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian dilakukan  pada  bulan  Agustus  hingga November di tahun 2022.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  dipakai  oleh  peneliti dalam  penelitian  ini  yaitu  berupa  data sekunder  dan  data  primer.  Data  primer berupa  hasil  wawancara  secara  langsung dengan pegawai KPPN Meulaboh  dibagian umum.  Sedangkan,  data  sekunder  berupa dokumen terkait penelitian yang didapatkan langsung  dari  lokasi  penelitian,  jurnal ilmiah, perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Keuangan.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  dimanfaatkan  pada pengkajian ini yakni analisis data deskriptif kualitatif.  Analisis  tersebut  mempunyai sifat membandingkan dan menggambarkan data penelitian yang telah di analisis dengan keadaan yang sebenarnya.
Berikut cara analisis data dalam penelitian ini :
a. Peneliti  mengumpulkan  data  terkait penghapusan BMN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara  Meulaboh  dengan tindak lanjut pemindahtanganan.
b. Menganalisis data yang telah diperoleh terkait  pelaksanaan  penghapusan  BMN pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara  Meulaboh  dengan  tindak  lanjut pemindahtanganan.
c. Membandingkan  fakta  yang  diperoleh dari  hasil  analisis  data  terkait  prosedur penghapusan BMN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh  melalui tindak  lanjut  pemindahtanganan  dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait prosedur  pelaksanaan  pemindahtanganan nomor  165  yang  ditetapkan  pada    tahun 2021.

## Hasil
Pada  tahun  2021,  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  Meulaboh melaksanakan  penghapusan  Barang  Milik Negara  dari  daftar  aset  kuasa  pengguna secara  lelang  terhadap  59  unit  aset  negara dalam kondisi rusak berat. KPPN Meulaboh  selaku  Kuasa  Pengguna  Barang (KPB) diberikan wewenang oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan  yaitu  selaku  pengguna barang untuk memanfaatkan BMN sebaik- baiknya  dalam  menjalankan  kegiatan pemerintah.
Namun sebelum melaksanakan penghapusan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh
mengalihkan  daftar  barang  yang  akan dihapus  ke  daftar  aset  tetap  yang  tidak dimanfaatkan  dalam  kegiatan  operasional pemerintah  di  Aplikasi  SAKTI  (Sistem Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi). SAKTI  merupakan  sistem  aplikasi  yang dimanfaatkan  oleh  satuan  kerja  dalam mendukung  penerapan  SPAN  (  Sistem Perbendaharaan  dan  Anggaran  Negara) untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akuntabilitas anggaran.
Berikut daftar BMN dengan nilai perolehan dibawah  Rp.100.000.000,-  (seratus  juta rupiah)  yang terdapat di KPPN Meulaboh dimana  telah  diusulkan  dan  dihapus  pada tahun 2021 dengan tindak lanjut pemindahtanganan secara lelang :
a. Dua  unit  mesin  ketik  manual Langewagon (18-27 inc) b. Tiga unit  mesin hitung elektronik / calculator c. Tiga lemari besi / metal d. Tiga filling cabinet besi

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
e. Dua puluh kursi besi / metal f. Dua sice g. Dua AC split
h. Lima TV i. Lima PC unit j. Dua Note Book k. Satu monitor
l. Tiga belas printer (peralatan personal komputer) Prosedur  Pelaksanaan  Penghapusan Dengan Tindak Lanjut

## Pemindahtanganan Di KPPN Meulaboh
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisis data yang telah dilakukan. Berikut prosedur penghapusan BMN pada KPPN Meulaboh sebagai  Kuasa  Pengguna  Barang  (KPB) dengan menggunakan tindak lanjut pemindahtanganan untuk dijual.
Persiapan  penghapusan  dengan  tindak lanjut pemindahtanganan a. Pembentukan Panitia Selaku  pihak  Kuasa  Pengguna  Barang, Kepala  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara  Meulaboh  mengeluarkan  surat keputusan  yang  membahas  pembentukan panitia  untuk  penghapusan  Barang  Milik Negara.  Pihak  dari  Instansi  lain  yang memiliki  kompetensi  perihal  menilai Barang  Milik  Negara  diizinkan  ikut  serta dalam  tim  panitia  penghapusan  internal yang  dibentuk  untuk  meneliti  dan  menilai Barang Milik Negara.
b. Penelitian Dan Penilaian BMN
Subjek  penelitian  berbentuk  informasi administrasi Barang Milik Negara, melingkupi  tahun  penerimaan,  identitas barang,  penentuan  status  penggunaan barang,  nilai  perolehan,  serta  sejumlah
rincian  lainnya.  Data  administrasi  Barang Milik Negara akan diperiksa dan temuannya  akan  dibandingkan  dengan kondisi fisik barang. Membandingkan data administrasi  dengan  fisik  kondisi  barang disebut dengan penelitian fisik BMN. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah objek yang dilaporkan mengalami kerusakan  serius  pada  data  administrasi sebelumnya memang tidak dapat digunakan atau masih berfungsi. Panitia penghapusan internal  tidak  hanya  melakukan  penelitian tetapi  juga  menilai  Barang  Milik  Negara yang  bakal  dijual  secara  lelang.  Hasil penelitian  dan  penilaian  BMN  kemudian akan  disusun  ke  dalam  bentuk  laporan penilaian dan Berita Acara penelitian.
c. Pengajuan usulan penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan KPPN Meulaboh akan  mengajukan usulan kepada  Sekretariat  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan untuk penghapusan barang negara melalui tindak lanjut pemindahtanganan  untuk  dijual  secara lelang, dengan melampirkan laporan penilaian,  Berita  Acara  (BA)  penelitian, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Proses  selanjutnya,  Sekretariat  Direktorat Jenderal Perbendahaaraan akan menerbitkan  surat  persetujuan  atas  usulan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh.
KPPN Meulaboh mengajukan permohonan atas  pelaksanaan  lelang  satu  paket  barang inventaris  kantor  ke  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL) Banda  Aceh  selaku  organisasi  yang bertugas mengelola jasa lelang di Wilayah Kerja Provinsi Aceh. Permohonan dilakukan  berdasarkan  persetujuan  yang diberikan  oleh  Sekretariat  Direktorat

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Jenderal
Perbendaharaan.
Tidak diperkenankan  mengajukan  permohonan pelaksanaan lelang ke KPKNL lebih dari 6 bulan  setelah  menerima  surat  persetujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Panitia penghapusan harus melakukan evaluasi kembali terhadap
BMN jika mengajukan permohonan pelaksanaan  lelang  ke  KPKNL  melebihi waktu  yang  ditentukan  setelah  menerima surat  persetujuan  dari  pihak  Sekretariat Direktorat Jenderal Perbedaharaan.

## Pelaksanaan Lelang
Lelang dilaksanakan sesuai surat persetujuan  dan  pengumuman  lelang  yang diterbitkan  KPKNL  Banda  Aceh  sebagai bentuk keputusan atas permohonan pelaksanaan  lelang  yang  dikirimkan  oleh KPPN  Meulaboh.  Jadwal  pelaksanaan lelang  dan  rincian  lain  terkait  pelaksanaan lelang  diatur  dalam  surat  persetujuan lelang.  Setelah  ditemukan  pemenang lelang,  pihak  pembeli  akan  membayar nominal  harga  barang  lelang  ke  rekening Kas  Negara  dan  menunjukkan  bukti pembayaran tersebut kepada pihak penjual. Setelah  KPPN  Meulaboh  memastikan bahwa  pembeli  telah  membayar  ke rekening  kas  Negara  dengan  memeriksa bukti  pembayaran  yang  ditunjukkan  oleh pembeli. KPPN Meulaboh akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak pembeli. Tindakan penyerahan  barang  akan  dicantumkam  ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) menjadi  bukti  jika  barang  tidak  lagi terdapat  dibawah  penguasaan  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh.
Melainkan kepemilikan barang telah diberikan kepada pihak lain yang membeli.
KPKNL  Banda  Aceh  selaku  pelaksana lelang  akan  mengeluarkan  risalah  lelang yang memuat informasi tentang pemenang lelang,  penjual  barang,  tanggal  dan  waktu pelaksanaan lelang, dan beberapa informasi lainnya terkait pelaksanaan lelang.

## Pelaporan  Atas  Pelaksanaan  Lelang Sebagai Tindakan Penghapusan BMN
Mengenai pelaksanaan penghapusan BMN dengan  tindak  lanjut  pemindahtanganan yang  telah  dilakukan  secara  lelang.  KPPN Meulaboh  selaku  kuasa  pengguna  barang akan  menyampaikan  laporan  mengenai terlaksananya  kegiatan  lelang  yang  telah dilaksanakan  ke  Sekretariat  Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan beberapa dokumen
pendukung berupa surat persetujuan penjualan  BMN,  pengumuman  lelang, Berita  Acara  Serah  Terima  BMN,  bukti pembayaran  ke  Rekening  Kas  Umum Negara dan salinan Risalah lelang.
Penyampaian  laporan  ini  bertujuan  untuk menerbitkan  surat  keputusan  menteri keuangan  mengenai penghapusan BMN di KPPN  Meulaboh  melalui  tindak  lanjut pemindahtanganan. Dengan diterbitkannya surat persetujuan menteri keuangan, KPPN Meulaboh  dapat  melakukan  penghapusan BMN  dari  daftar  barang  kuasa  pengguna. Permasalahan mengenai penghapusan akan dicantumkan  ke  dalam  laporan  BMN semesteran  dan  tahunan  KPPN  Meulaboh atas  terjadinya  perubahan  daftar  barang pengguna / barang kuasa pengguna setelah melakukan  penghapusan  dengan  tindak lanjut pemindahtanganan.
Selain  pencatatan  dalam  laporan  BMN semesteran  dan  tahunan  KPPN  Meulaboh

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
yang  mengalami  perubahan,  terdapat  pula perubahan  dalam  data  aplikasi  SIMAN BMN.  Sistem  Informasi  Manajemen  Aset Negara (SIMAN BMN) merupakan aplikasi  pendukung  yang  disediakan  oleh Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara (DJKN)  dalam  mengelola  aset  negara barang milik negara.
Perubahan  data  dalam  aplikasi  SIMAN terjadi akibat adanya tindakan penghapusan Barang  Milik  Negara  yang  dilakukan sehingga  menimbulkan  perubahan  daftar barang milik negara pada sistem aplikasi.

## Pembahasan
Pelaksanaan  penghapusan  BMN  di  KPPN Meulaboh melalui tindak lanjut pemindahtanganan sudah sesuai berdasarkan  dasar  hukum  yang  berlaku yakni  PMK  Nomor  165    mengenai pelaksanaan pemindahtanganan yang ditetapkan  pada  tahun  2021.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  prosedur  penghapusan  dengan tindak lanjut pemindahtanganan yang telah dilaksanakan oleh KPPN Meulaboh. Dimana  prosedur  penghapusan  yang  telah dilaksanakan KPPN Meulaboh dimulai dari pembentukan panitia penghapusan internal hingga  barang  milik  negara  dihapus  dari daftar  barang  kuasa  pengguna  setelah adanya keputusan menteri keuangan.
Berikut ini penjelasan mengenai perbandingan prosedur penghapusan BMN dengan  tindak  lanjut  pemindahtanganan pada  KPPN  Meulaboh  dengan  prosedur Pemindahtanganan  yang  tercantum  dalam Peraturan menteri keuangan Nomor 165/PMK.06/2021  atas  perubahan  PMK tahun 2016 Nomor 111.
Persiapan  penghapusan  dengan  tindak lanjut pemindahtanganan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pemindahtanganan aset negara: a. Pembentukan  panitia  penghapusan internal
b. Melakukan penelitian terhadap Barang  Milik  Negara  dan  dituangkan  ke dalam berita acara penelitian
c. Melaksanakan  kegiatan  penilaian dan dituangkan ke dalam laporan penilaian d.
Pengguna barang mengajukan permohonan  penjualan  BMN  kepada pengelola barang
e. Berdasarkan surat persetujuan yang diterbitkan  pengelola  barang,  pengguna barang  melakukan  permohonan  penjualan BMN kepada  instansi ruang  lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang.
Berdasarkan prosedur pelaksanaan penghapusan  aset  negara  dengan  tindak lanjut  pemindahtanganan  pada  KPPN Meulaboh:
a. KPPN  Meulaboh  sebagai  kuasa pengguna  barang  mengeluarkan  surat keputusan  mengenai  pembentukan  panitia penghapusan. Panitia penghapusan internal yang  dibentuk  dapat  melibatkan  pihak instansi lain  yang kompeten untuk menilai aset Negara.
b. Panitia penghapusan internal melakukan penelitian terhadap aset negara yang akan diusulkan atas penghapusan. Hal yang  diteliti  berupa  data  administratif Barang  Milik  Negara  seperti  tahun perolehan,  identitas  barang,  penetapan status  penggunaan  barang,  nilai  perolehan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
serta beberapa dokumen lainnya. Data yang didapatkan  dari  hasil  memeriksa  data administratif  barang  milik  negara  akan dicocokkan  dengan  keadaan  fisik  dari barang  tersebut.  Hasil  dari  penelitian  data administratif  dan  penelitian  fisik  akan ditulis  ke  dalam  bentuk  berita  acara penelitian.
c. Panitia penghapusan internal KPPN
Meulaboh  melakukan  penilaian  terhadap barang  milik  negara. Kemudian,  hasil dari penilaian  yang  telah  dilakukan  akan dituangkan  ke  dalam  bentuk  laporan penilaian d. KPPN Meulaboh akan mengajukan
usulan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk
penghapusan barang negara melalui tindak lanjut  pemindahtanganan  untuk  dijual secara lelang, dengan melampirkan laporan penilaian,  Berita  Acara  (BA)  penelitian, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Sekretariat Direktorat
Jenderal Perbendahaaraan  akan  menerbitkankan surat  persetujuan  penghapusan  dengan tindak  lanjut  pemindahtanganan  untuk dijual.
e. KPPN Meulaboh mengajukan permohonan  atas  pelaksanaan  lelang  satu paket  barang  inventaris  kantor  ke  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL)    Banda  Aceh  selaku  organisasi yang  bertugas  mengelola  jasa  lelang  di Wilayah Kerja Provinsi Aceh.

## Pelaksanaan Lelang
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor
165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pemindahtanganan aset negara:
a. Serah  terima  dilaksanakan  dan dituangkan  ke  dalam  Berita  Acara  Serah Terima (BAST).
Berdasarkan prosedur pelaksanaan penghapusan  aset  negara    dengan  tindak lanjut  pemindahtanganan  pada  Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Meulaboh:
a. Setelah memastikan bahwa pembeli telah  membayar  ke  rekening  kas  Negara dengan memeriksa bukti pembayaran yang ditunjukkan oleh pembeli. KPPN Meulaboh  akan  menyerahkan  barang- barang  tersebut  kepada  pihak  pembeli. Tindakan penyerahan barang akan dicantumkan ke dalam Berita  Acara Serah Terima  (BAST).  KPKNL  Banda  Aceh selaku pelaksana lelang akan mengeluarkan risalah lelang.

## Pelaporan  Atas  Pelaksanaan  Lelang Sebagai Tindakan Penghapusan BMN
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pemindahtanganan aset negara :
a. Dalam  hal  terdapat  penghapusan
Barang  Milik  Negara  dari  daftar  barang kuasa  pengguna  dan  /  atau  barang pengguna,  pihak  tersebut melakukan penghapusan  Barang  Milik  Negara  dari daftar  barang  kuasa  pengguna  dan  /  atau barang pengguna.
Berdasarkan prosedur pelaksanaan penghapusan  aset  negara  dengan  tindak lanjut  pemindahtanganan  pada  KPPN Meulaboh:
a. KPPN  Meulaboh  selaku  kuasa pengguna  barang  akan  menyampaikan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
laporan  mengenai  terlaksananya  kegiatan lelang yang telah dilaksanakan ke Sekretariat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung berupa surat persetujuan penjualan BMN, pengumuman lelang,  Berita  Acara  Serah  Terima  BMN, bukti pembayaran ke Rekening Kas Umum Negara  dan  salinan  Risalah  lelang. Berkenaan  dengan  penyampaian  laporan tersebut,  Sekretariat  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  akan  menerbitkan  surat keputusan  mengenai  penghapusan  barang milik negara pada KPPN Meulaboh. Surat Keputusan tersebut akan menjadi landasan kuasa  pengguna  barang  dalam  menghapus barang  milik  negara  dari  daftar  barang kuasa pengguna.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, prosedur pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak  lanjut  pemindahtanganan  pada KPPN  Meulaboh  telah  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  yakni  peraturan menteri keuangan nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pelaksanaan  pemindahtanganan  barang milik  negara.  Hal  tersebut  dapat  terlihat dari  prosedur  penghapusan  dengan  tindak lanjut  pemindahtanganan  yang  dilakukan KPPN Meulaboh dalam hal menyampaikan laporan  pelaksanaan  pemindahtanganan Barang  Milik  Negara  ke  Sekretariat Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  dan menyantumkan   barang  milik  negara  yang telah hapus dengan tindak lanjut pemindahtanganan ke dalam laporan BMN semesteran dan tahunan KPPN Meulaboh.
Sebagaimana yang terdapat dalam
peraturan
menteri keuangan nomor
83/PMK.06/2016  dalam  hal  pencatatan laporan  barang  milik  negara.  Adanya perubahan  akibat  tindakan  penghapusan yang dilakukan harus dicantumkan kedalam  Laporan  BMN  semesteran  dan Tahunan.

## Kesimpulan
Melalui  penelitian  yang  telah  dilakukan atas  pelaksanaan  penghapusan  Barang Milik  Negara  di Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  Meulaboh  dengan tindak  lanjut  pemindahtanganan.  Dapat diambil  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak  lanjut  pemindahtanganan  di  Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Meulaboh  sudah  sesuai  dan  berpedoman pada  peraturan  yang  berlaku  yakni Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.06/2021 mengenai prosedur pelaksanaan pemindahtanganan aset negara.

## Daftar Pustaka
Demak, I. N. K., Manossoh, H., & Afandi, D.  2018. Analisis  Sistem  dan  Prosedur Penghapusan  Barang  Milik  Negara  pada Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Sulawesi  Utara .  Going  Concern:
Jurnal Riset Akuntansi.
Kemenkeu.    2021.  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara Di  Lingkungan  Kementerian  Keuangan. Jakarta.
Kemenkeu. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020
Mengenai  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang. Jakarta.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p- ISSN: 2088-0952, e- ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Kemenkeu. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Mengenai  Prosedur  Pemusnahan  dan Penghapusan Barang Milik Negara. Jakarta. Kemenkeu. 2021. Peraturan Menteri Keuangan    Nomor  165/PMK.06/2021 Mengenai Prosedur Pelaksanaan Pemindahtanganan  Barang  Milik  Negara.
Jakarta.
Lasewa, Reinaldi. 2022. Prosedur
Penghapusan  Barang  Milik  Negara  Pada
Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan
Lelang  Manado .  Jurnal  LPPM  Bidang EkoSosBudKum
(Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum). Presiden Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 28 mengenai tata kelola aset negara/daerah.