*Korespondensi: Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 Email: wicaksonobaskoro@gmail.com dan rury_febrina@yahoo.com

## Konsolidasi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif dalam Penganggaran Daerah di Kabupaten Situbondo
Baskoro Wicaksono * dan Rury Febrina

## Abstract
This  study  describes  the  executive  and  legislative  relations  in  the  post-reform  era  of  regional autonomy,  particularly  in  the  area  of  financial  politics.  In  the  era  of  regional  autonomy,  the construction of the relationship between the executive and legislature in the region is currently changing.  This  research  was  conducted  in  Situbondo  with  proposing  research  questions regarding the executive and legislative interests of what is involved in local budgeting. The result shows  that  the  budgeting  process  of  the  Regional  Budget  (APBD)  in  Situbondo  has  different interests  between  the  executive  and  legislative  branches.  Executive  interest  derives  from  the articulated  interest  of  the  community  that  goes  through  formal  mechanisms,  both MUSREMBANGDA  and suggestions  or  programs input  of each  Local  Government  Work  Unit (SKPD). While the legislative interest comes from two things, the first is the public interest in a smaller  scope,  namely  electoral  constituents  represented.  These  interests  are  accommodated through Jaring Aspirasi (JASMAS) conducted during the recess period (Period of activity outside the hearing). Then, the second comes from the party's mission brought by each member of the Legislative Council, which is derived from the mission or the trust of political parties supporting legislative members.
Keyword:  The  interests  of  the  Executive  and  Legislative  Budgeting;  Formal  and  Informal Mechanisms; Regional Institutional Relations

## Abstrak
Penelitian ini mendeskripsikan hubungan Eksekutif dan Legislatif di era otonomi daerah pasca reformasi  khususnya  pada  politik  keuangan  daerah.  Di  era  otonomi  daerah  saat  ini  konstruksi hubungan  antara  eksekutif  dengan  legislatif  di  daerah  mengalami  perubahan.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kabupaten  Situbondo  dengan  mengajulan  pertanyaan  penelitian  kepentingan eksekutif  dan  legislatif  apa  saja  yang  masuk  dalam  penganggaran  daerah.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Situbondo terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa pihak eksekutif dan legislatif. Kepentingan  eksekutif  merupakan  artikulasi  kepentingan  masyarakat  yang  masuk  melalui mekanisme  formal,  baik  MUSRENBANGDA  dan  usulan  atau  input  program-program  setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kepentingan legislatif berasal dari dua hal, yakni  kepentingan  publik  dalam  ruang  lingkup  lebih  kecil,  yaitu  konstituen  daerah  pemilihan dimana  dia  mewakili.  Kepentingan  tersebut  ditampung  melalui  Jaring  Aspirasi  Masyarakat (JASMAS) yang dilaksanakan pada masa Reses (Masa diluar kegiatan sidang). Kemudian yang kedua berasal dari misi partai yang dibawa oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berasal dari misi atau titipan partai politik pengusungnya.
Kata Kunci: Kepentingan Eksekutif dan Legislatif; Penganggaran Daerah; Mekanisme Formal dan Informal; Relasi Kelembagaan Daerah

## Pendahuluan
Dalam era otonomi daerah sekarang ini birokrasi di tingkat lokal sedang mengalami masa  transisional  (peralihan)  dari  paradigma  birokrasi  orba  yang  sentralistik,  ke paradigma yang yang mendukung desentralisasi dan demokratisasi. Namun semakin lama dan  jauh  berjalannya  masa  transisi  di  tingkat  lokal  perlu  dicermati  kembali  karena menjauh dari semangat reformasi. Pada era ini yang lebih “Nampak” adalah kepentingan- kepentingan elite politik ketimbang isu-isu tentang public policy . Otoda selalu dikaitkan dengan  perjuangan  elite  lokal  untuk  memperoleh  dan  mempertahankan  kekuasaan  di tingkat lokal.
Perubahan  fungsi  yang  terjadi  ketika  era  otoda  dimulai,  pada  hakekatnya menimbulkan banyak persoalan terhadap lembaga legislatif sendiri terlebih lagi lembaga eksekutif. Persoalan yang pelik terjadi adalah sikap kebebasan yang berlebihan dari para anggota  legislatif  dalam  berhadapan  dengan  aparatur  eksekutif.  Ironis  sekali,  mereka dengan  menggunakan  atas  nama  kebebasan  dan  demokrasi  melakukan  suatu  monopoli terhadap  kebenaran  sehingga  dapat  menghambat  proses  pelayanan  dn  fungsi pemerintahan.  Eforia  kebebasan  dan  demokrasi  dipratekkan  oleh  sejumlah  anggota legislatif di tingkat daerah serta sudah berkembang dengan jauh sehingga pada banyak kesempatan lembaga eksekutif tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Hal ini  disebabkan  karena  lembaga  legislatif  tidak  berfungsi  hanya controlling akan  tetapi menjadi penghambat jalannya kebijakan dan program yang hendak dijalankan oleh pihak eksekutif.
Terkait  dengan  kelembagaan  daerah,  susunan  pemerintahan  daerah  otonom  yang terdiri  atas  lembaga  pemerintahan  daerah  (DPRD  dan  PEMDA)  secara  terpisah  pada prinsipnya  dimasudkan  untuk  lebih  memberdayakan  DPRD  dan  meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Bila dalam UU No 22 tahun 1999 diberikan  hak  yang  optimal  kepada  DPRD  sebagai  institusi  penyerap  inspirasi  dan penyalur  aspirasi  masyarakat  daerah  menjadi  bagian  dari  kebijakan  daerah  serta melakukan pengawasan yang maksimal kepada pemda maka pada UU 32 Tahun 2004, DPRD diberikan kedudukan yang setara dengan kepala daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Esensinya  adalah  memperkuat  sistem demokratisasi  dan  penguatan  prinsip  kedaulatan  rakyat  di  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  sekaligus  menjaga  harmonisasi  antara  dua  lembaga  pemerintah daerah  sabagai  bagian  yang  koheren  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah (Sabarno, 2008: 1-10).
Akibat  dari  pemaknaan  yang  berbeda  terhadap  DPRD  adalah  adanya  reposisi kedudukan yang menjadi lebih sejajar dan sebagai mitra Badan Eksekutif Daerah serta memerankan  tupoksi  yang  sama  dalam  peranannya  di  struktur  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun  dalam praktiknya kewenangan  yang dimiliki oleh Badan Legislatif  Daerah  sering  terjadi  salah  penafsiran  sehingga  cenderung  kebablasan
menganggap  dirinya  sebagai extra  powerful  body dan great  giant di  daerah  (Sabarno, 2008: 85).
Dalam kaitannya dengan relasi hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD, dua  lembaga  ini  mempunyai  tanggung  jawab  yang  sama  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dan  pelaksanaan  otoda.  Oleh  karena  itu  kedua  lembaga  ini mempunyai peranan penting terhadap baik dan buruknya pelaksanaan otonomi di daerah. Kedua lembaga ini mempunyai proporsi yang sama luas dalam mengembangkan struktur pemerintahan  daerah  dan  format  pembangunan  daerah.  Sehingga  relasi  yang  terjalin antara  keduanya  idealnya  merupakan  mitra  yang  sejajar  dan  sejalan  dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pelaksanaan otoda. Prinsip kemitraan bukan mengandung  artian  kolusi  diantara  kedua  lembaga  tersebut  sehingga  menimbulkan uncontrolling oleh legislatif daerah.
Proses  perencanaan  pembangunan  dan  penganggaran  merupakan  sebuah  siklus, yang telah diatur dalam sebuah regulasi mekanisme perencanaan. Siklus ini dimulai dari penilaian  keadaan  saat  ini  sampai  penyusunan  rencana  tindakan  dan  anggarannya  baik dilevel nasional hingga di daerah. Berbicara di level Daerah, berdasarkan PP 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  terdapat  3  pengklasifikasian  siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yaitu zona partisipatif, zona teknokrasi dan zona politik. Zona partisipasi yang memungkinkan keterlibatan banyak pihak khususnya masyarakat,  kemudian  zona  teknokrati/birokrasi  ditingkatan  pemerintah  dalam  hal  ini kepala daerah dan instansi dibawahnya, serta zona politik yang merupakan “pertarungan kepentingan” dengan melibatkan anggota DPRD.
Penyusunan  APBD  di  kabupaten  Situbondo  pada  awalnya  melalui  proses musrenbang.  Musrenbang  dimulai  dari  tingkat  kelurahan,  kecamatan  dan  kabupaten. Dalam setiap wilayah musrenbang berisi program-program wilayah dan pembiayaannya. Apabila  anggaran  tidak  mencukupi  bisa  diusulkan  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Pada Musrenbangda,  berisi  program-program  superprioritas,  prioritas  dan  pembiayaan  yang berasal dari APBD digunakan sebagai rujukan tim anggaran eksekutif dalam menyusun APBD.
Menurut UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Pasal 81 poin h) dan diatur kembali oleh peraturan tata tertib DPRD di masing-masing daerah secara garis besar menyatakan bahwa kewajiban anggota legislatif untuk  bertemu  dengan konstituen dan daerah pemilihannya merupakan tanggungjawab moral  dan  politis.  Salah  satu  bentuk  pertanggung  jawaban  moril  dan  politis  tersebut adalah dilakukannya komunikasi politik antara anggota legislatif dengan konstituennya pada  masa  reses.  Reses  adalah  kegiatan  diluar  masa  sidang  bagi  anggota  dewan  yang dimanfaatkan  untuk  berdialog  dengan  kontituen  di  daerah  pemilihan  atau  yang  biasa disebut jaring  aspirasi  masyarakat  (Jasmas). Jasmas sebenarnya berperan  sama dengan musrenbang  akan  tetapi  institusi  pelaksananya  berbeda.  Jasmas  adalah  wadah  yang
digunakan  DPRD  untuk  menyaring  berbagai  kepentingan  publik  atau  konstituennya. Berbagai kepentingan ditampung kemudian dibahas melalui panitia anggaran. Sebelum tahun  2008  musrenbang  dan  jasmas  dilaksanakan  secara  bersamaan.  Musrenbang dilaksanakan oleh eksekutif pada bulan April yang dijadikan rujukan dalam pembahasan APBD  oleh  tim  anggaran.  Jasmas  dilaksanakan  oleh  DPRD  kemudian  disinkronkan dengan Musrenbang (Sholahuddin, 2009: 20-25).
Sikronisasi  ini  sering  terjadi  kompromi-kompromi  kepentingan.  Hal  ini dikarenakan  karena  kepentingan  DPRD  yang  belum  terakomodir  melalui  dua  jalur  ini akan  dinegosiasikan  dengan  berusaha  mencapai  kepentingan  publik  yang  berdampak lebih luas. Selain itu proses kompromi tersebut terjadi karena anggarannya sudah baku sehingga peluangnya hanya mengutak-atik besaran alokasi dan distribusi anggaran.
Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, harus dilihat dalam konteks prospektif sejarah perkembangan bangsa mulai dari  desa  dan  perkotaan.  Sejauh  ini  memang  juga  difahami  jika  partai  politik  belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Realita ini  disebabkan  kepentingan  pragmatisme  yang  secara  teori  tidak  optimal  menjalankan fungsi partai sebagai penyerap aspirasi rakyat.
Selain  itu  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  melemahkan  posisi  DPRD  bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya; melalui mekanisme control terhadap lembaga tersebut.  Kontrol  ini  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, pertama ,  dilakukan  melalui mekanisme internal  di  dalam lembaga DPRD. Di  daerah terdapat  mekanisme informal tetapi sangat mewarnai relasi antara eksekutif dan legislatif.
Langkah  terakhir  Kepala  Daerah  dalam  menaklukkan  anggota  DPRD  adalah dengan menyingkirkan dari kelembagaan tersebut, istilah populernya adalah Recalling. Anggota DPRD dapat dipecat atau direcall kalau sudah tidak dapat lagi dibina untuk tidak vokal terhadap pemda. Terlepas dari semua itu proses penentuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah telah diatur secara yuridis dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999  dan  pada  akhirnya  disempurnakan  menjadi  UU  No  32  tahun  2004  serta disempurnakan menjadi UU No 23 tahun 2014. Namun, tidak semua prosedural diikuti dan  pasti  ada  main  belakang  atau  konsesnsus-konsensus  antara  lembaga  pemerintahan daerah sehingga menguntungkan mereka berdua.

## Relasi Eksekutif-Legislatif
Bentuk relasi eksekutif-legislatif tergantung oleh tipe basic demokrasi yang dianut oleh  suatu  negara  bangsa  (parlementer  atau  presidensial).  Bentuk  struktur  hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah hierarki atau model transaksional. Model hierarki dan  transaksional  mempunyai  perbedaan,  karena  di  dalam  demokrasi  berdasarkan definisinya dimana kekuatan legislatif adalah berdasarkan pemilihan yang mengandalkan popularitas. Dan perbedaan diantara sistem presidensial dan sistem parlementer terletak pada bagaimana eksekutif mendapatkan kekuatannya (Arbit, 1985: 30).
Semua  bentuk  dari  desain  demokrasi  konstitusional  harus  berdasarkan  dari  dua konsepsi  atas  hirarki  dengan  transaksional  dalam  hubungan  antara  legislatif  dan eksekutif. Seperti yang mungkin dapat kita lihat dimana terdapat pula percampuran antara kedua system tersebut dapat menghasilkan tipe baru berupa sistem semi presidensial dan lain-lain.
Awalan  yang  paling  penting  dalam  pembenaran  akan  “pembagian  kekuasaan” antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif (dan kekuasaan yudisial) dapat kita temukan  dalam  pandangan  Montesquieu The  Spirits  of  the  Law di  dalamnya  berisi argumen  tentang  pentingnya  pemisahan  antara  variasi  fungsi  dalam  pemerintahan  atas dasar proses keamanan untuk menghindari dan melawan suatu bentuk pemerintahan yang tiran.
Sedangkan  dalam  pemikirannya  Bagehot  menggunakan  jalan  pintas  dalam memandang essensi dari perbedaan antara sistem presidensial dengan sistem perlementer dapat dilihat dalam model sistem presidensial di Amerika yang benar-benar merupakan pendukung dari alternatif dari model sistem pemerintahan Inggris yang menganut sistem monarki-parlementer. Terutama Negara-negara Amerika Selatan yang baru mendapatkan kemerdekaannya pada abad ke-19.
Perhatian  pada  struktur  konstitusional  baik  sistem  parlementer  dengan  kabinet multipartai dengan sisa hierarki karena eksekutif harus mengawasi “kewenangan” oleh mayoritas  anggota  legislatif.  Perbedaan  mendasar  dari  model  presidensial  dilihat  dari badan  pembuat  undang-undang  dan  badan  eksekutif  yang  terspisah  dan  berdiri  sendiri satu dengan yang lain.
Di  Indonesia,  sistem  yang  digunakan  adalah  presidensial.  Dalam  sistem presidensial terdapat dua hal yang membedakan antara delegasi dari para pemilih sebagai agen politik (legislatif) dan satu lagi sebagai kepala Negara (eksekutif). Presiden ataupun kepala  daerah  mampu bargaining dengan  legislatif  dalam  pembuatan  keputusan  dan dalam  berbagai  agenda  yang  melibatkan  legislatif  dalam  legitimasinya.  Pentingnya menjaga hubungan baik antara legislatif dan eksekutif harus selalu terbina agar terbangun hubungan yang berkesinambungan. Hubungan baik tersebut harus tetap terjaga walaupun terdapat pemisahan dan perbedaan kewenangan diantara keduanya.

## Hasil Dan Pembahasan

## Kepentingan Eksekutif dan Legislatif
Proses penyusunan hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu terdapat unsur kepentingan baik dari eksekutif maupun legislatif. Kepentingan ada yang berbeda ada pula yang sama. Kepentingan Legislatif bisa digolongkan menjadi dua, yakni  kepentingan  formal  dan  kepentingan  informal.  Kepentingan  formal  berupa  hasil komitmen  dari  rapat  internal  panitia  anggaran  dan  informal  berupa  kepentingan  partai pengusungnya  dan  konstituennya.  Sedangkan  kepentingan  dari  pihak  eksekutif  secara
normatif adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang kemudian di breakdown dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

## Kepentingan yang Dibahas di Internal Tim Anggaran Eksekutif
Kepentingan eksekutif terkait dengan kepentingan masyarakat dan anggaran setiap Satuan  Kerja  dan  Perangkat  Daerah.  Kepentingan  masyarakat  tersebut  masuk  melalui musrenbang  tingkat  desa/kelurahan  hingga  tingkat  kabupaten.  Kemudian  kepentingan tersebut dipilah-pilah mana yang menjadi prioritas dan super prioritas. Dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Ketiga bidang ini  menjadi  superprioritas  disebabkan  oleh  dua  hal,  yakni  (1)  merupakan  acuan  dari pemerintah pusat dan provinsi, (2) merupakan problem yang paling utama dari kabupaten Situbondo  Selanjutnya dimasukkan kedalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian anggaran dan programnya diartikulasikan sebagai kepentingan eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ).
Sebelum  kepentingan  eksekutif  dibawa  dalam  pembahasan  dengan  panitia Anggaran, terlebih  dahulu dilakukan pembahasan ditataran tim  anggaran.  Kepentingan yang dibahas meliputi semua kepentingan masyarakat yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Musrenbang),  hasil  Rapat  Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) dan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah baik proyek atau program maupun anggaran.
Pembahasan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Tim Anggaran Eksekutif sering  terjadi  tarik-menarik  antar  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Tarik  menariknya adalah  mengenai  alokasi  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Hal  ini  dikarenakan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  sebagai  garda  terdepan  pelayanan  masyarakat mempunyai  usulan  yang berbeda besaran alokasi  karena kepentingan masyarakat  yang dibawa juga beda tergantung mana  yang prioritas dan super prioritas.Tetapi  perbedaan kepentingan  antar  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  bisa  terjadi  konflik,  bisa  juga  tidak terjadi konflik.
Perbedaan kepentingan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah berdampak konflik disebabkan  oleh  adanya  regulasi  atau  aturan  dari  pusat  yang  menyebabkan  adanya penggeseran  anggaran.  Seringkali  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  pusat  mengganti aturan atau regulasi yang biasanya terkait dengan program prioritas nasional dan Provinsi yang juga harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Untuk itu  solusinya adalah dengan menggeser anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak begitu prioritas kepada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  program  lebih  prioritas.  Bisa  juga dengan menggunakan dana-dana dari pusat, misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus meskipun terbatas.
Kemudian  satu  hal  lagi  yang  menyebabkan  konflik  yakni  adanya  program  yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan ada pula yang hanya bikin  Program.  Kecenderungan  yang  ada  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  selalu
membikin  dahulu  program-programnya  baru  setelah  itu  memikirkan  anggarannya sehingga  seringkali  menimbulkan  ketegangan  antara  satu  dengan  yang  lain  meskipun tidak menimbulkan konflik. Selain penyebab konflik yang telah diuraikan tersebut, ada juga satu penyebab yang berasal dari internal di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni karena kelemahan Sumber Daya Manusia.
Kepala  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menjelaskan  bahwa  kelemahan Sumber Daya Manusia dikarenakan; a) latar belakang pendidikan birokrat, b) rekruitmen birokrat yang tidak selektif, c) pola perilaku birokrat. Latar belakang pendidikan sangat berpengaruh  terhadap  kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  tidak  sedikit  jumlahnya pegawai yang hanya lulusan dibawah sarjana sehingga kecakapan mereka dalam bekerja tidak sesuai standar. Rekruitmen birokrat yang tidak selektif berakibat pada kualitas dan kompetensi birokrat yang jauh dibawah rata-rata. Mereka masuk menjadi pegawai karena titipan ataupun mekanisme lain yang tidak sesuai dengan standar baku kepegawaian. Pola perilaku  birokrat  yang  cenderung  merasa  puas  sehingga  enggan  untuk  menambah kemampuannya  dan  juga  inisiatifnya  kurang  sehingga  tidak  bekerja  bila  tidak  disuruh oleh atasannya.
Konflik  antar  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  sudah  diredakan  dengan berbagai macam solusi yang telah dijelaskan diatas dapat menyinkronkan program atau proyek dan anggarannya sehingga semua kepentingan dapat terakomodir serta tidak ada yang merasa dianak tirikan oleh Tim Anggaran Eksekutif.

## Kepentingan Yang Dimajukan Tim Anggaran Eksekutif kepada Panitia Anggaran
Setelah usulan-usulan program atau proyek dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kepentingan  masyarakat  dibahas  di  dalam  internal  tim  anggaran  eksekutif  Selanjutnya diartikulasikan  sebagai  kepentingan  eksekutif  yang  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  dimasukkan  dalam  Rancangan  Kerja  Perangkat  Daerah. Rancangan Kerja Pemerintah daerah ini berlaku hanya selama satu tahun saja.
Tim  anggaran  eksekutif  membawa  usulan  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah dan kepentingan masyarakat yang masuk melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dibahas bersama dengan Panitia Anggaran Legislatif. Selain itu  ada  kepentingan  dari  dewan  sendiri  yakni  terkait  dengan  hal  kesekretariatan,  yang pengajuannya melalui sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian diusulkan kepada  Tim  Anggaran  Eksekutif.  Usulan  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang dimajukan sudah merujuk pada Visi dan Misi Bapak Bupati yang kemudian dijabarkan kedalam  Rancangan  Kerja  Pemerintah  Daerah.  Apabila  dari  segi  anggarannya kepentingan  eksekutif  adalah  usulan  anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara.
Setelah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  program-programnya  telah  tercantum dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  maka  kemudian  dimasukkan  kedalam Kebijakan  Umum  Anggaran  dan  Platfon  Prioritas  Anggaran  Sementara.  Kebijakan
Umum  Anggaran  dan  Platfon  Prioritas  Anggaran  Sementara  inilah  yang  kemudian diajukan  sebagai  kepentingan  pihak  eksekutif.  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  bisa berubah  apabila  regulasinya  juga  berubah.  Adapun  kepentingan  eksekutif  disebut  juga agenda  yang  tercantum  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  selama  lima  tahun (2005-2009) adalah sebagai berikut:
1. Agenda   Penanggulangan Kemiskinan   dan Penganguran,  Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor.
a. Sub agenda penanganan kemiskinan dan pengangguran
b. Sub agenda peningkatan kesempatan kerja
c. Sub agenda peningkatan investasi dan ekspor
2. Agenda Revitalisasi Bidang Pertanian dan Perikanan.
a. Sub agenda revitalisasi pertanian
b. Sub agenda revitalisasi perikanan
3. Agenda Pemanfaatan, Pembinaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
a. Sub agenda pemanfaatan dan pembinaan pengelolaan sumber daya alam
b. Sub agenda pelestarian lingkungan hidup
4. Agenda  Peningkatan  Aksesibilitas  Pendidikan,  Kesehatan,  Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Kesetaraan Gender.
a. Sub agenda peningkatan aksesibilitas pendidikan
b. Sub agenda peningkatan aksesibilitas kesehatan
c. Sub agenda peningkatan aksesibilitas kependudukan
d. Sub agenda aksesibilitas kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender.
5. Agenda Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana infrastruktur.
a. Sub agenda peningkatan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan
b. Sub agenda peningkatan pemeliharaan sarana irigasi
c. Sub  agenda  peningkatan  dan  pemliharaan  sarana  dan  prasarana permukiman
6. Agenda Peningkatan Harmonisasi antar Kelompok Masyarakat.
7. Agenda  Peningkatan  Keamanan  dan  Ketertiban,  Penegakan  Hukum,  HAM  dan Kesadaran Bela Negara.
a. Sub agenda peningkatan keamanan/ketertiban
b. Sub agenda peningkatan penegakan hukum dan HAM
c. Sub agenda peningkatan kesadaran masyarakat dalam bela Negara
8. Agenda  Peningkatan  Kesejahteraan  Sistem  Pemerintahan  dan  Pembangunan  yang Berkelanjutan.
a. Sub agenda peningkatan sistem pemerintahan
b. Sub agenda peningkatan pembangunan yang berkelanjutan
9. Agenda  Peningkatan  Pengelolaan  Sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Keuangan Daerah.
a. Sub agenda peningkatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
b. Sub agenda peningkatan pengelolaan keuangan daerah
10. Agenda optimalisasi Pengawasan Internal Daerah.
Dari  kesepuluh  agenda  yang  temuat  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintahan  Daerah merupakan  kepentingan  eksekutif  yang  dimajukan  dalam  pembahasan  bersama  Panitia Anggaran  Legislatif.  Namun,  kesepuluh  agenda  tersebut  terlebih  dahulu  di breakdown menjadi  program-program  atau  proyek-proyek  dan  usulan  anggaran  dari  setiap  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  yang  dimasukkan  ke  dalam  Platfon  Prioritas  Anggaran Sementara.

## Kepentingan Legislatif
Legislatif  sama  halnya  dengan  eksekutif  mempunyai  kepentingan  dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kepentingan yang dimiliki oleh pihak legislatif ada sedikit perbedaan dengan pihak eksekutif meskipun secara garis besar bisa dikatakan sama. Jika kepentingan yang dibawa eksekutif adalah usulan program dan anggaran dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah serta kepentingan publik yang masuk melalui  proses  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan,  mulai  dari  tingkat kelurahan/desa  hingga  tingkat  kabupaten.  Sedangkan  di  pihak  legislatif  ada  dua kepentingan  yakni,  kepentingan  publik  yang  dibawa  melalui  proses  Jaring  Aspirasi Masyarakat  yang  dilaksanakan  waktu  reses  sebanyak  tiga  kali  dan  kepentingan  yang berasal  dari  misi  partai,  titipan  pemilihnya  atau  dalam  kata  lain  kepentingan konstituennya dan kepentingan mitra kerja yang terintegrasi dalam komisi.
Kepentingan publik yang dibawa adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat secara  keseluruhan  dan  pemenuhan  kebutuhan  kostituennya  dalam  bentuk  proyek  atau program  yang  diarahkan  kepada  wilayah  pemilihan  setiap  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Kebutuhan  atau  kepentingan  konstituen  dianggap  juga  sebagai kepentingan publik “sempit” karena ruang lingkupnya adalah hanya daerah pemilihan.
Kepentingan  publik  yang  dibawa  setiap  anggota  legislatif  berbeda  antara  satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat setiap daerah pemilihan berbeda. Untuk itu hasil dari proses Jaring Aspirasi Masyarakat dibahas di dalam tataran internal  legislatif  hingga  tercapai  kesepakatan  bersama.  Jaring  aspirasi  masyarakat dilaksanakan  tiga  kali  selama  setahun  yakni  ketika  waktu  reses.  Oleh  karena  adanya perbedaan  kepentingan  publik  yang  masuk  seringkali  terjadi  perdebatan  mana  yang diakomodir. Kepentingan yang masuk melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) sulit sekali  dipertemukan  dalam  tataran  internal  legislatif.  Hal  ini  dikarenakan  Anggota legislatif lebih cenderung bersifat sektoral.
Selain  kepentingan  publik  secara  langsung,  ada  juga  kepentingan  yang  dibawa setiap anggota legislatif yakni kepentingan mitra kerjanya di eksekutif. Anggota legislatif yang tergabung dalam komisi seringkali membawa usulan program dan konsep dari mitra
kerjanya  untuk  diperjuangkan  dalam  panitia  anggaran.  Disini  terjadi  tarik  menarik kepentingan diantara anggota legislatif karena yang mereka perjuangkan berbeda.
Selanjutnya  adalah  kepentingan  partai  atau  misi  partai  yang  dibawa  oleh  setiap anggota panitia anggaran. Setiap fraksi  yang merupakan representasi dari partai politik kadang  kala  menitipkan  misi  partai  kepada  setiap  anggotanya  yang  tergabung  dalam panitia anggaran untuk di “ goal” kan. Misi partai berupa program atau proyek yang sesuai dengan visi dan misi partai tersebut. Jadi, misi yang dibawa oleh setiap anggota panitia anggaran  terkait  dengan  arahan  dari  partai  ketika  dibawa  dalam  pembahasan  internal panita anggaran berbeda-beda.
Selain misi  partai  yang telah disebutkan diatas, ada misi  lain  yang dibawa  yakni pengawalan  program-program  partai  yang  bersifat  strategis  dalam  rangka  merebut kepentingan opini publik dalam masyarakat  yang memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sehingga  memunculkan  klaim-klaim  bahwa  yang memperjuangkan adalah Partai.
Perbedaan  kepentingan  disini  adalah  misi  partai  yang  dibawa  oleh  setiap  panitia anggaran. Oleh karena itu di internal panitia anggaran sendiri sudah terjadi tarik menarik kepentingan  antar  partai.  Oleh  sebab  itu  dilaksanakan  pembahasan  di  internal  panitia anggaran  dengan  tujuan  untuk  menyamakan  persepsi  dan  menyelaraskan  kepentingan sehingga kepentingan legislatif yang nantinya diajukan ke tim anggaran eksekutif adalah komitmen bersama.
Kepentingan partai yang dibawa oleh setiap panitia anggaran melalui fraksi secara legal formal tidak ada. Maksudnya adalah, setiap fraksi tidak mempunyai usulan secara resmi melainkan yang mengusulkan pihak perseorangan. Biasanya yang melakukan hal demikian  adalah  pimpinan  fraksi  atau  pimpinan  dewan.  Mereka  langsung  melakukan pembicaraan dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan usulan mereka  sehingga  pada  nantinya  akan  dimasukkan  kedalam  Rencana  Kerja  Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Selanjutnya adalah kepentingan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Kepentingan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah yang  menjadi  mitra  kerja  terintegrasi  dengan  kepentingan  dewan.  Hal  ini  dikarenakan didalam alat kelangkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada yang namanya komisi. Komisi  ini  mempunyai  mitra  kerja  dari  pihak  eksekutif  yakni  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah. Setiap komisi mempunyai mitra kerja yang berbeda. Kemudian anggota setiap komisi tentunya ada yang tergabung dalam panitia anggaran.

## Kepentingan  Yang  Dimajukan  dalam  Pembahasan  Bersama  Tim  Anggaran Eksekutif
Kepentingan yang dimajukan atau yang diperjuangkan dalam pembahasan bersama adalah  hasil  kesepakatan  bersama  atau  komitmen  bersama  setiap  panitia  anggaran legislatif. Komitmen diperoleh setelah ada pembahasan di internal panitia anggaran yang
tentunya ada negosiasi di dalamnya karena adanya perbedaan misi atau kepentingan yang dibawa setiap anggota panitia anggaran.
Secara  garis  besar  kepentingan  yang  dimajukan  adalah  kepentingan  masyarakat yang masuk melalui Jaring Aspirasi Masyarakat, misi partai yang dibawa (kepentingan politis)  dan  kepentingan  internal  dewan  sendiri.  Terkait  dengan  pengartikulasian kepentingan masyarakat  melalui Jaring Aspirasi  Masyarakat biasanya dilakukan ketika masa reses dewan.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di  Kabupaten  Situbondo  terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa pihak eksekutif dan legislatif. Kepentingan eksekutif merupakan  artikulasi  kepentingan  masyarakat  yang  masuk  melalui  mekanisme  formal, yakni Musrenbangda, mulai dari tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.    Kepentingan  yang  kedua  berasal  dari  usulan  atau input program-program setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan  anggaran  yang  dibutuhkan  oleh mereka untuk menjalankan fungsinya. Sedangkan kepentingan legislatif berasal dari dua hal, yakni kepentingan publik dalam ruang lingkup lebih kecil, yaitu konstituen daerah pemilihan  dimana  dia  mewakili.  Kemudian  yang  kedua  berasal  dari  misi  partai  yang dibawa oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlebih lagi menduduki posisi sebagai panitia anggaran legislatif. Kepentingan  yang berasal dari konstituen ini diakomodir oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui mekanisme Jaringan  Aspirasi  Masyarakat  (Jasmas)  pada  waktu  reses.  Dari  beberapa  kepentingan yang dibawa oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian disatukan dalam  panitia  anggaran  hingga  menjadi  apa  yang  disebut  sebagai  kepentingan  publik secara  keseluruhan.  Sedangkan  kepentingan  yang  berasal  dari  misi  atau  titipan  partai politik  pengusungnya.  Misi  partai  atau  titipan  partai  politik  berwujud  usulan  program yang sesuai dengan idealisme mereka.

## Saran
1. Konsolidasi kepentingan eksekutif dan legislatif hendaknya mengedepankan prinsip- prinsip proporsionalitas dan profesionalitas.
2. Ratifikasi konsolidasi kepentingan lebih menggunakan mekanisme formal daripada informal sehingga lebih transparan.
Peran masyarakat harus massif dalam mengontrol konsolidasi kepentingan lembaga pemerintahan daerah.

## Daftar Pustaka
Sabarno,  H.  (2008). Untaian  Pemikiran  Otonomi  Daerah:Memandu  Otonomi  Daerah,
Menjaga Kesatuan Bangsa . Jakarta: Sinar Grafika.
Sanit, A. (1985). Perwakilan Politik Indonesia .  Jakarta; CV Rajawali.
Sholahuddin,  U.  (2009). DPRD;Peran  dan  Fungsi  dalam  Dinamika  Otonomi  Daerah . Malang: Setara Press.
Suyanto,  B.  dan  Sutinah.  (2006). Metode  Penelitian  Sosial .  Jakarta.  Kencana  Prenada Media Group.
Widjaja, H. A. W. (2005). Penyelenggaraan Otonomi Daerah:Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

## Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2004-2009

## Perundangan
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah