## PELAKSANAAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DAN INTERNATIONAL
Sufriadi Pulungan, Abdul Muiz Nuroni Prodi HES, FEBI, Institut Daarul Qur’an E-mail: sufriadipaytren@gmail.com , Abdulmuiznuroni24@gmail.com ABSTRAK
Kata kunci: pelaksanaan  pembatalan putusan arbitrase national dan international Urgensi  penelitian  ini  menilik  lebih  jauh  masalah  mengenai  Pelaksanaan pembatalan  putusan  arbitrase  nasional  dan  international  yang  hingga  saat  ini masih menuai polemik. Metode analisis yang digunakan yakni deskriptif dengan hasil analisis temuan bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  menyatakan  bahwa putusan  arbitrase  dapat  dibatalkan  jika  diduga  mengandung  unsur-unsur dokumen palsu, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan yang diambil dari hasil menipu  yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk membuktikan ada atau tidaknya salah satu dari  tiga  unsur  diatas  harus  dibuktikan  dengan  putusan  pengadilan.  Apabila Pengadilan Negeri menyatakan alasan tersebut terbukti, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan, begitu juga sebalik nya apabila tidak terbukti, maka Pengadilan Negeri harus menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tetapi dalam pelaksanaannya,  masih  ada  pengadilan  negeri  yang  menerima  permohonan pembatalan arbitrase di luar konteks pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ABSTRACT Keywords: Implementation of Annulment  of  National and International Arbitration Awards The  urgency  of  this  research  examines  further  the  problem  regarding  the Implementation  of  annulment  of  national  and  international  arbitral  awards which is still causing controversy. The analytical method used is descriptive with the  results  of  the  analysis  finding  that  Article  70  of  Law  Number  30  of  1999
Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that an arbitral award  can  be  canceled  if  it  is  suspected  that  it  contains  elements  of  forged documents, or documents are found hidden by the opposing party. , or a decision taken from fraudulent results committed by one of the parties in the examination of the dispute. To prove whether or not one of the three elements above must be proven by a court decision. If the District Court states that the reason is proven, then the arbitral award can be canceled, and vice versa if it is not proven, then the District Court must reject the request for annulment of the arbitral award, but in practice, there are still district courts that accept requests for annulment of arbitration outside the context of Article 70 Law No. 30 of 1999 as stated in the decision of the South Jakarta District Court.

## PENDAHULUAN
Kerapkali penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (judicial settlement of dispute) tidak  mengikuti  asas  peradilan  cepat,ringkas,dan  biaya  murah.Para  pelaku  usaha,  dalam  dunia bisnis  yang  belakangan  ini  menuntut  penyelesaian  sengketa  yang  mengikuti  asas  peradilan cepat,ringkas,dan  biaya  murah.Penyelesaian  sengketa  yang  dipilih  kerap  kali  merupakan
penyelesaian  sengketa  diluar  proses  pengadilan. 1 Arbitrase  adalah  suatu  Lembaga  penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah ada sejak lama. Keberadaan arbitrase secara formal sudah ada dan  diakui  sejak  dulu.Lembaga  arbitrase  adalah  suatu  Lembaga  buatan  manusia  yang  bersifat universal  yang  dipakai  oleh  bangsa-bangsa  dan  dibanyak  kultur  dunia  karena  itu  Lembaga arbitrase dikatakan bersifat universal, karna sudah ada jauh sebelum lahirnya pengadilan nasional. 2 Kata arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latin), arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman), dan arbitrage (Perancis), yang berarti kewenangan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Arbiter sebagai pihak ketiga yang  membantu  menengahi  dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  memberikan  putusan. Dalam  hal  ini  arbiter  harus  berada  di  posisi  tidak  memihak  kepada  salah  satu  pihak  yang bersengketa. Selain dari itu yang paling esensi adalah ”indepensi” dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang “adil” dan “cepat” bagi para pihak yang bersengketa. 3
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  arbitrase  mempunyai  arti  sebagai  perbuatan perantara dalam meleraikan sengketa. 4 Beberapa unsur penting dari arbitrase, yaitu:
1). Cara menyelesaikan sengketa secara khusus atau di luar pengadilan 2). Harus ada dasar perjanjian tertulis dari semua pihak yaang bersengketa 3). Untuk mencegah sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah  terjadi 4). Dengan membawa pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berkuasa mengambil keputusan.
5). Sifat putusannya adalah tidak bisa diganggu gugat dan mengikat.
Penjelasan secara etimologi   ini menjelaskan tentang keberadaan pihak
1 Michael Jordi Kuriawan and Hariono Jurnal Verstek 4,No.3 (2016):120
2 Jerzy Jukubowsky, Arbitrase Komersial nternasional,Penerapan Klausul Dalam .Putusan Pengadilan Negeri (Jakarta: Sinar Grafika,2017)
3 Gunawan Widjaja, Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai. Jakarta: Kencana, 2008, h.70
4 Umar Sandi, “Arbitrase”, artikel, http://umarzandi.blogspot.com/2011/02/arbitrase.html
ketiga yang memiliki wewenang untuk menengahi kedua belah pihak yang sedang ber sengketa dan memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa tersebut.
Pihak  ketiga  ini  berperan  sebagai  penengah  bagi  para  pihak  dalam  menyelesaikan sengketanya dimana pihak ketiga ini bisa membuat putusan yang sifatnya final dan mengikat yang tentunya dapat menemukan kesepakatan serta memberikan kepuasan terhadap para pihak. Secara terminologi,  defenisi  atau  pengertian  arbitrase  menurut  ahli  hukum  seperti  misalnya:  Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya How Arbitration Works mengartikan: “Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka  berdasarkan  dalil-dalil  dalam  perkara  tersebut.  Para  pihak  setuju  sejak  semula  untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.” 5
Pendapat  Pryatna  Abdul  Rasyid,arbitrase  adalah  suatu  istilah  yang  digunakan  untuk menjelaskan suatu tata cara damai yang sesuai,atau sebagai pemberi jasa dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mendapatkan suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. 6
Sebagai prinsip mendasar dalam hukum perdagangan internasional,arbitrase telah dipakai secara intensif dan ekstensif sejak lama hingga sekarang.Arbitrase adalah institusi hukum alternatif untuk  menyelesaikan  sengketa  diluar  pengadilan.Sebagian  besar  pengusaha  lebih  suka menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  diantara  mereka  melalui  arbitrase  dari  pada pengadilan.malasnya pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka,karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan bukan hukum negara mereka oleh hakim bukan negara mereka. 7
5 M. Husseyn Umar, Supriyani Kardono, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia (Jakarta, Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995) h.2
6 H.Priyatna Abdul Rasyid, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta:PT.Fikahati Aneska,2002)
7 Alan Redfem and Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration (London: Sweet & Maxwell,1996)
Putusan arbitrase bersifat tidak bisa diganggu gugat dan mengikat artinya putusan tersebut tidak dapat diminta kan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan tekad baik karena sebelum memutuskan mereka  juga  telah  sepakat  untuk  menyelesaikannya  melalui  jalur  arbitrase  dengan  segala resikonya.Akan tetapi dalam kemajuannya selanjutnya  putusan yang mulanya dilakukan secara sukarela  banyak  juga  tidak  dipatuhi  secara  suka  rela  oleh  pihak  yang  kalah.Hal  ini  tentu  saja menjadi  penghalang  dalam  pelaksanaan  arbitrase,sehingga  pemerintah  dan  DPR  merasa  harus mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagai solusinya yaitu dengan membawa  negara  melalui  pengadilan  dalam  proses  eksekusi  dan  dalam  hal    lainnya  termasuk pembatalan arbitrase.
Pembatalan putusan arbitrase bisa dikatakan sebagai usaha hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa ntuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan,  baik  itu  sebagian  atau  seluruh  isi  putusan. 8 Putusan  arbitrase  umumnya  disepakati sebagai putusan yang bersifat tidak dapat diganggu gugat dan mengikat. Sebab itu, dalam proses pembatalan  putusan  arbitrase,  pengadilan  tidak  berkuasa  untuk  memeriksa  pokok  perkara. Kekuasaan  pengadilan  terbatas  hanya  pada  kekuasaan  memeriksa  keabsahan  prosedur pengambilan putusan arbitrase, yaitu proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. 9
Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dengan jelas mengatur perihal pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  terhadap  putusan  arbitrase  para  pihak  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan,  jika  putusan  tersebut  diduga  terdapat  unsur-unsur  antara  lain  sebagai berikut:
a). Berkas atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, dinyatakan palsu atau tidak benar;
8 Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis, (Bandung: Citra Aditya, 2006), h. 10.
9 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 85.
b). Setelah putusan dibuat dijumpai berkas yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c). Putusan diambil dari hasil menipu yang diperbuat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat tidak dapat diganggu gugat dan mengikat maka seharusnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya  dapat  diajukan  terhadap  putusan  arbitrase  yang  sudah  didaftarkan  ke  Pengadilan.
Adapun  alasan  permohonan  pembatalan  putusan  yang  disebut  dalam  pasal  ini  harus terbukti dengan putusan pengadilan. Jika pengadilan memutuskan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti  atau  tidak  terbukti,  putusan  pengadilan  ini  bisa  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan bagi  hakim  untuk  mengabulkan  atau  menolak  permohonan.”  Dengan  adanya  ketentuan  diatas, maka bisa dijelaskan upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah usaha hukum extra yang bisa ditempuh apabila sudah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut. Untuk itu  keuntungan  arbitrase  yaitu  cepat  nya  dalam  proses  dapat  terpenuhi,  karena  setiap  putusan arbitrase tersebut tidak mudah untuk dibatalkan.
Berdasarkan  pasal  70  sampai  dengan  pasal  72  Undang-Undang  Nomor  30Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut:
Pertama ,  Pendaftaran  putusan  arbitrase  kepada  Panitera  Pengadilan  negeri.Pendaftaran putusan  arbitrase  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  bertujuan  untuk  terhadap  putusan  dapat dimintakan  eksekusi  jika  para  pihak  tidak  mau  menjalankan  putusan  secara  sukarela.  Selama belum  dilakukannya  pendaftaran  putusan  arbitrase,  maka  eksekusi  tidak  dapat  dilakukan  atau diminta oleh pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 10
Arbiter atau wewenangnya mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  dalam  waktu  30  hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan
10 M. Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 300
diucapkan. kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan negeri,bukan dibebankan kepada para pihak ,melainkan adalah tugas dari para arbiter 11 Kedua, Permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  diajukan  secara  tertulis  kepada  ketua pengadilan negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. 12 Dalam  pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  memberikan  pengerttian  bahwa    Pengadilan  Negeri  adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, dan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  mendefenisikan  termohon  adalah  pihak  lawan  dari  pemohon  dalam  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase.  Berdasarkan  pasal  1  angka  4  dan  pasal  1  angka  6  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dipahami bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Sebab itu, apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri.
Ketiga, Apabila  permohonan  pembatalan  dikabulkan,  Ketua  Pengadilan  Negeri menentukan  lebih  lanjut  akibat  pembatalan  seluruhnya  atau  sebagian  putusan  arbitrase.  Ketua pengadilan  Negeri  diberi  kuasa  untuk  memeriksa  tuntutan  pembatalan  putusan  arbitrase  jika diminta  oleh  para  pihak,  dan  mengatur  akibat  dari  pembatalan  seluruhnya  atau  sebagian  dari putusan  arbitrase  tersebut.  Dan  ketua  Pengadilan  Negeri  dapat  memutuskan  bahwa  setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali
11 1 M. Yahya Harahap, Arbitrase, h. 301
12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa
pasal 71.
sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak bisa diselesaikan lagi melalui arbitrase. 13

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data  yang  relevan  ,Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  pencarian  informasi  data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan sumber-sumber yang digunakan adalah  studi  literatur  atau  library  research.  Studi  kepustakaan  adalah  aktifitas  yang  berkaitan dengan  kumpulan  data  perpustakaan,  membaca,  merekam,  dan  mengolah  bahan  penelitian. Analisis sumber data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis sumber data penulis, dan bertolak dari hasil penelitian ini atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian didaptlah data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu permasalahan tertentu, yang berikutnya diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada November 1994 telah terjadi suatu perjanjian antar 3 pihak yang bersengketa. Perjanjian I berupa Joint Operation Contract antara perusahaan Kahara Bodas .Co LLC yang berkantor pusat di New York USA dan dijakarta selatan dengan Perusahaan Pertamina yang berkantor pusat dijakarta yang pada  intinya  bahwa  perusahaan  pertamina  bertanggung  jawab  untuk  pengurusan  operasi  di  bidang geothermal sedang kan perusahaan kahara bodas bertindak sebagai kontraktor yang dimana perusahaan ini diwajibkan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan energi gheotermal dan juga untuk membangun sebuah fasilitas pembangkit generating gheotermal , dan pembangkit generating gheotermal,serta diwajibkan juga  penyediaan dana tenaga listriknya.
Perjanjian II Perusahaan Energi Sales Contract yang dimana isi dari pokok perjanjiannya yaitu pihak Perusahaan PLN yang beralamat kantor pusat dijakarta selatan telah setuju untuk melakukan pembelian  dari  perusahaan  pertamina,yaitu  tenaga  listrik  yang  dihasilkan  oleh  fasilitas  pembangkit
13 Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun1999 Tentan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 72 ayat 2
listrik  dari  geothermal  panas  bumi  yang  dihasilkan  oleh  generating  yang  dibangun  oleh  kontraktor perusahaan karaha bodas.
Sejak dibuatnya kedua perjanjian tersebut diatas tahun 1998 sampai tahun 2000,tidak  ada satu unit  pun  pembangkit  tenaga  listrik  geothermal  yang  dibangun  oleh  kontraktor  perusahaan  karaha bodas,tidak dibangunnya proyek listrik tersebut disebabkan karena pada saat itu pemerintah RI telah menerbitkan  keppres  No.39  tahun  1997,tanggal  20  september  1997  yang  dimana  isinya  ,yaitu menangguhkan proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi perusahaan karaha bodas dengan alasan disebabkan adanya krisis ekonomi diindonesia.
Selanjutnya, pada 1 november 1997 ,kembali pemerintah RI menerbitkan keppres no.47 tahun 1997 yang isinya menyatakan bahwa proyek listrik perusahaan karaha bodas dapat dilanjutkan kembali. tetapi,pada  tanggal  10  januari  1998,  diterbitkan  lagi  keppres  no.5  tahun  1998  yang  isinya menangguhkan kembali proyek listrik karaha bodas dengan alasan adanya krisis ekonomi yang belum dapat diatasi.
Oleh karna itu, maka timbul sengketa antara perusahaan karaha bodas company yang merasa dirugikan  dengan  adanya  penangguhan  tersebut.pihak  perusahaan  Pertamina  dan  Perusahaan  PLN dinilai telah wanprestasi.dan didalam kedua kontrak tersebut yang sudah diuraikan memuat arbitrase clausa,  yaitu  bilamana  jika  pelaksanaan  kontrak  menimbulkan  sengketa  maka  penyelesaiannya dilakukan oleh tribunal arbitrase yang didasari oleh Unicitral arbitrase rules dan para pihak sengketa memilih  hukum  indonesia  untuk  menyelesaikan  sengketa  dalam  forum  arbitrase  tersebut.pihak perusahaan  karaha  bodas  mengajukan  sengketa  itu  untuk  diselesaikan  oleh  Tribunal  Arbitrase International di jeneva-swiss.
Kemudian Pada tanggal 18 desember 2000 telah dtetapkan keputusan arbitrase bahwa perusahaan pertamina dan Perusahaan PLN telah melakukan wanprestasi dan dijatuhkan hukuman untuk membayar kerugian kepada perusahaan karaha bodas.Co serta ditambah bunga ,kemudian pada tanggal 14 maret 2002, Perusahaan Pertamina dan Pln mengajukan surat gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat Reg No.86/pdt.G/2002/PN.Kkt.Pst  yang  bertujuan  untuk  memohon  pembatalan  untuk  hasil  putusan Arbitrase international jeneva swiss. Kemudian Pengadilan negeri memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan putusan tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan arbitrase  a  quo.  tetapi  ,perusahaan  karaha  bodas  menolak  putusan  PN  tersebut  karna  merasa  tidak
dimasukkannya Choice of law yaitu hukum indonesia sebagai pertimbangan putusan dan mengajukan permohonan banding ke mahkamah Agung.
Kemudian Hakim mahkamah Agung menilai bahwa Judex facti PN Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan. Karna hal ini didasari oleh konvensi New York 1958 didalam pasal  V  ayat  (1)  huruf  e  ditentukan  sebagai  berikut,”bahwa  pengadilan  yang  berkuasa  untuk memutuskan  permohonan  untuk  pembatalan  terhadap  putusan  Arbitrase  International  adalah  harus suatu Badan Kekuasaan Pengadilan di Negara mana atau Hukum negara mana Putusan itu dibuat.

## KESIMPULAN
Pada kasus a quo para pihak yang bersengketa didalam perjanjian dapat menentukan pilihan hukum dan yuridiksi hukum sesuai yang telah disepakati bersama ,kemudian selain itu para pihak yang  bersengketa    juga  dapat  menentukan  choice  of  forum  yaitu  para  pihak  sengketa  didalam perjanjian  dapat  sepakat  memilih  forum  atau  lembaga  yang  nantinya  akan  menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan timbul diantara para pihak yang bersengketa.
Pada perjanjian diatas para pihak yang bersengketa telah sepakat memilih Arbitrase sebagai lembaga  penyelesaian  sengketa.  Hal  ini  adalah  merupakan  implementasi  dari  hukum  asal kebebasan berkontrak ( pacta sunt servanda ) yang bersifat universal sesuai yang dimaksud dalam pasal  1338  kitab  undang-undang  hukum  perdata.  Jika  dalam  suatu  perjanjian  terdapat  klausula pilihan  hukum,maka  dari  itu  hukum  yang  berlaku  bagi  perjanjian  tersebut  adalah  hukum sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, karna apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa berlaku juga sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.
Pada kasus a quo ,sebagaimana diketahui bahwa telah dilaksanakan penyelesaian sengketa sesuai choice of forum yang telah disepakati oleh para  pihak yang bersengketa pada perjanjian yaitu Arbitrase,namun pihak yang kalah tidak menerima keputusan ini dikarenakan merasa tidak dimasukkannya choice of law, oleh karna itu diajukan lah pembatalan putusan arbitrase sesuai ketentuan konvensi New York 1958 didalam pasal V ayat (1) huruf e ditentukan sebagai berikut,” bahwa pengadilan yang berkuasa untuk memutuskan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase  International  adalah  harus  suatu  Badan  Kekuasaan  Pengadilan  di  Negara  mana  atau Hukum negara mana Putusan tersebut  dibuat.
Namun dari putusan tersebut  terdapat pendapat berbeda dikalangan ahli hukum Indonesia tentang  pembatalan  Putusan  Arbitrase  international,  yaitu  bilamana  hukum  Indonesia  dipakai sebagai hukum substantif ( choice of law ) dalam proses arbitrase , maka pengadilan Indonesia juga merupakan primary jurisdiction. Artinya, selain dari pada pengadilan negara dimana putusan dijatuhkan, pengadilan Indonesia dapat juga membatalkan putusan Arbitrase International. Dalam hal itu, bilamana permohonan pembatalan ( yang kedua ) dilakukan dipengadilan indonesia tidak dapat diajukan kembali sesuai dengan asas nebis in idem. Namun pendapat ini kurang memiliki argumentasi yang kuat
Juga perlu diketahui bahwasannya, putusan arbitrase Internasional merupakan putusan yang dijatuhkan  oleh  lembaga  arbitrase  atau  arbiter  perorangan  di  luar  wilayah  hukum  Republik Indonesia  (Pasal  1  angka  9  UU  Arbitrase).  Karna  Tidak  semua  putusan  arbitrase  Internasional diakui dan juga  dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan arbitrase Internasional hanya diakui serta  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia,  namun  apabila  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut (Pasal 66 UU Arbitrase): Keputusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase  di  suatu  negara  dimana  terikat  pada  perjanjian  bilateral  maupun  multilateral  dengan Indonesia terkait  pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; Putusan Arbitrase Internasional hanya terbatas pada permasalahan yang menurut ketentuan hukum Indonesia juga termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; Putusan Arbitrase Internasional juga terbatas pada putusan yang putusan yang tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia apabila sudah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;  Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  pihak  dalam  sengketa,  hanya  bisa  dilaksanakan  setelah memperoleh  eksekuatur  dari  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  yang  untuk  selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kemudian untuk memperoleh eksekuatur dari ketua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, arbiter  atau  kuasa  hukumnya  menyerahkan  dan  mendaftarkan  berkas  permohonan  pelaksanaan putusan arbitrase internasional kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase). Penyampaian berkas permohonan tersebut harus disertai dengan (Pasal 67 ayat (2) UU  Arbitrase):  Lembar  asli  atau  salinan  otentik  putusan  arbitrase  internasional  lengkap  serta dengan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; Lembar asli atau salinan otentik
perjanjian  tersebut  yang  menjadi  dasar  putusan  arbitrase  Internasional  lengkap  serta    dengan naskah  terjemahan  resminya  dalam  Bahasa  Indonesia;  Keterangan  perwakilan  diplomatik Republik Indonesia di mana negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan.
Kemudian keterangan tersebut memuat tentang pernyataan bahwa negara pemohon tersebut terikat  pada  perjanjian,  baik  itu  secara  bilateral  maupun  multilateral  dengan  Indonesia  terkait perihal  pengakuan  dan  pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Internasional.  Putusan  arbitrase  juga memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat tidak dapat diganggu gugat, dan juga mengikat para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana yang mengakui  dan  akan  melaksanakan  putusan  arbitrase  Internasional  tidak  akan  dapat  diajukan banding atau kasasi (Pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase).  Namun apabila putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, maka atas hal tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Yang kemudian MA akan mempertimbangkan serta memutuskan pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 hari dimana setelah permohonan kasasi diterima oleh MA (Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase).
Kemudian  berkenaan  dengan  putusan  MA  terhadap  putusan  Arbitrase  Internasional  yang mana  telah  melibatkan  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  salah  satu  pihak  dalam  sengketa, putusan  tersebut  tidak  lagi  dapat  diajukan  sebuah  upaya  perlawanan.  karna  dalam  hal  Putusan Arbitrase  Internasional  telah  diakui  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  atau  MA,oelh sebab itu maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nantinya akan memberikan surat perintah eksekusi  yang  mana  pelaksanaannya  akan  dilimpahkan  kepada  Pengadilan  Negeri  yang  mana secara relatif berkuasa melaksanakannya (Pasal 69 UU Arbitrase).
a. Pembatalan, Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia juga dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  serta  Konvensi  New  York  1958.  Pembatalan  putusan  arbitrase internasional dapat dilakukan di Indonesia jika  keputusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh lembaga  arbitrase  atau  arbiter  perorangan  yang  mana  menurut  ketentuan  hukum  Republik Indonesia  telah  dianggap  sebagai  suatu  keputusan  arbitrase  internasional  asalkan  putusan tersebut dijatuhkan di wilayah Republik Indonesia. Adapun dasar pembatalan putusan arbitrase adalah yaitu ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase yang berlaku secara  limitatif.  Kekuasaan  pengadilan  untuk  membatalkan  hanya  bersifat  terbatas  pada
kekuasaan hanya untuk memeriksa  keabsahan dari segi  prosedur  serta  pengambilan putusan arbitrase, dan tidak boleh masuk ke pokok sengketa yang menjadi kekuasaan lembaga arbitrase. b. Pengadilan Indonesia tidak bekuasa untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang mana telah diputus di luar yurisdiksi wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu yang berkuasa untuk  me1akukan  pembatalan  putusan  arbitrase  tersebut  hanya  pengadilan  dimana  negara putusan  arbitrase  dijatuhkan  (Country  of  origin).  Kekuasaan  yang  dimiliki  pengadilan Indonesia hanya sebatas pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. atau jika  melakukan  penolakan  bilamana  putusan  arbitrase  tersebut  tidak  sesuai  berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Arbitrase.
c. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat privat dan Confidential, arbitrase juga hanya akan efektif dan bermanfaat jika didukung oleh para pihak bersengketa yang beritikad baik dan bonafide. Namun apabila para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan dengan itikad yang baik dan pada akhirya para pihak yang bersengketa membawa sengketa tersebut untuk dilakukan penyelesaiannya di pengadilan maka tindakan tersebut menunjukan sikap atas penghormatan  yang  rendah  terhadap  atas  kesepakatan  yang  te1ah  dibuat  para    pihak  yang bersengketa berdasarkan asas pacta sunt survanda
d. Dampak dari pada pembatalan putusan arbitrase yang mana telah dilakukan terhadap putusan arbitrase internasional yang mana telah dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Republik Indonesia maka akan menimbulkan ketidakpercayaan pihak asing terhadap sebuah kepastian hukum di Indonesia. Hal ini nantinya tentu akan dapat menghambat iklim investasi di Indonesia dimana yang banyak melakukan hubungan dengan pihak asing,kemudian bila hal ini terjadi maka akan sangat berdampak buruk pula pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Kennywiston.  (2020,  Maret  17)  https://www.kennywiston.com/pembatalan-putusan-arbitrase- internasional/ akses 21 juni 2023
Jerzy Jukubowsky, Arbitrase Komersial nternasional, Penerapan Klausul Dalam .Putusan Pengadilan Negeri (Jakarta: Sinar Grafika,2017)
H.Priyatna  Abdul  Rasyid,  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (Jakarta:PT.Fikahati Aneska,2002)
Gunawan  Widjaja,  Arbitrase  Vs  Pengadilan:  Persoalan  Kompetensi  (Absolut)  yang  Tidak  Pernah Selesai. Jakarta: Kencana, 2008, h.70
M.  Husseyn  Umar,  Supriyani  Kardono,  Hukum  dan  Lembaga  Arbitrase  di  Indonesia    (Jakarta,
Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995) h.2
Alan Redfem and Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration (London: Sweet & Maxwell,1996)
Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis, (Bandung: CitraAditya,
2006), h. 10.
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 85.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa pasal
71.
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun1999  Tentan  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa pasal 72 ayat 2

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License