Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana
Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Putusan KPPU yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

## Oleh:
Fitrah Akbar Citrawan 1

## Abstract
Article  44  paragraphs  (4)  and  (5)  of  Law  no.  5 of 1999 regulates that for business actors who do  not  carry  out  the  KPPU's  decisions  that have  permanent  legal  force  (BHT),  KPPU  can hand over these business actors to investigators.  The  provision  is  unclear,  that  is, it  is  not written  /  stated  explicitly,  including  the categories  of  acts  that  can  be  subject  to  / threatened  with  principal  or  additional  crimes as in Articles 48 and 49 of Law No. 5 of 1999. The  lack  of  clarity  is  related  to  the  issue  of formulasi  policy  which  is  one  of  the  strategic policies  in  realizing  more  rational  laws  and becomes a guideline for the next functionalization stages, namely the application and  execution  stages.  Formulation  of  criminal offenses in Article 48 paragraphs (1) and (2) of Law  no.  5  of  1999  is  interpreted  as  a wesenschaw  offense,  which  is  said  to  have fulfilled  the  elements  of  a  criminal  offense  not only because the act is in accordance with the formulation  of  a  criminal  offense  but  the  act  is also  intended  by  the  legislators,  that  the business  actor  and  or  other  party  may  be convicted  if  do  not  carry  out  what  becomes their obligation as in the KPPU Decision which has BHT. Obligations to carry out the business and  other  parties  mentioned,  namely  carrying out  administrative  sanctions  /  actions  imposed by KPPU for violating the administration of Law No.  5  of  1999.  That  also  signifies  criminal conviction  in  Article  48  paragraphs  (1)  and  (2) of Law no. 5 of 1999 is ultimum remidium.
Keywords : Formulasi Policy, Business Actors, KPPU Decision.
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Unand / Calon Hakim PN Sibuhuan Email: fitrahakbarc@gmail.com

## Abstrak
Pasal  44  ayat  (4)  dan  (5)  UU  No.  5  Tahun 1999  mengatur  bahwa  terhadap  pelaku  usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang telah  berkuatan  hukum  tetap  (BHT),  KPPU dapat  menyerahkan  pelaku  usaha  tersebut kepada  penyidik.  Ketentuan  tersebut  terdapat ketidakjelasan,  yaitu  tidak  tertulis/tercantum secara  tegas  termasuk  kategori  perbuatan yang  dapat  dikenakan/diancam  pidana  pokok maupun  tambahan  sebagaimana  dalam  Pasal 48  dan  49  UU  No.  5  Tahun  1999.
Ketidakjelasan tersebut mempunyai keterkaitan dengan persoalan kebijakan formulasi yang merupakan salah satu kebijakan strategis dalam mewujudkan undang-undang  yang  lebih  rasional  dan menjadi pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi  berikutnya,  yaitu  tahap  aplikasi dan  tahap  eksekusi.  Formulasi  tindak  pidana dalam  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  5 Tahun  1999  dimaksudkan  sebagai  delik wesenschaw ,  yaitu  perbuatan  dikatakan  telah memenuhi  unsur  tindak  pidana  tidak  hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan  tindak  pidana  tetapi  perbuatan tersebut  juga  dimaksudkan  oleh  pembentuk undang-undang,  bahwa pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi pidana apabila tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam Putusan KPPU yang telah BHT.  Kewajiban  pelaku  usaha  tersebut,  yaitu melaksanakan  sanksi/tindakan  administrasi yang  dijatuhkan  oleh  KPPU  atas  pelanggaran administrasi  UU  No.  5  Tahun  1999.  Hal tersebut  menandakan penjatuhan pidana dalam  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  5 Tahun 1999 bersifat ultimum remidium . Kata  Kunci :  Kebijakan  Formulasi,  Pelaku Usaha, Putusan KPPU.

## I.  PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU)  telah  menerima  sebanyak  382 perkara  sejak  tahun  2000  sampai  dengan tahun  2018,  dari  jumlah  tersebut  telah memutus perkara sebanyak 312 yang diantaranya sebanyak 257 perkara dinyatakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH
bersalah  dan  dijatuhi  sanksi  administrasi  oleh KPPU.  Jenis  perkara  yang  telah  diputus  oleh KPPU dari 382 perkara tersebut, yaitu:
a.  Perkara terkait tender/pengadaan sebanyak 273 perkara (71%);
b.  Perkara  terkait  nontender  sebanyak 90 perkara (24%);
c.  Perkara  terkait  merger  sebanyak  19 perkara (5%) (Bahan Paparan KPPU, 2019). 2
Putusan  KPPU  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  (BHT)  berjumlah  131 perkara sampai dengan tahun 2018. 3
Memperhatikan  ketentuan  Pasal  43,  44,  dan 45  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) yang dimaksud dengan putusan KPPU yang telah BHT , yaitu:
a.  Putusan  KPPU  yang  oleh  Terlapor  (pelaku usaha)  dalam  jangka  waktu  14  hari  setelah menerima  pemberitahuan  putusan  tersebut tidak  diajukan  upaya  hukum  keberatan  ke Pengadilan Negeri;
b.  Putusan  KPPU  yang  telah  diputus  sampai tingkat  Kasasi  oleh  Mahkamah  Agung. Dengan kata lain suatu putusan memperoleh  kekuatan  hukum  yang  pasti atau  tetap  ( inkracht  van  gewisjde )  apabila tidak  ada  lagi  upaya  hukum  biasa  yang tersedia.
Pasal  44  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999 mengatur  bahwa  dalam  waktu  30  (tiga  puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan  putusan  KPPU,  pelaku  usaha wajib  melaksanakan  putusan  tersebut  dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada  KPPU.  Guntur  Syahputra  Saragih selaku  Komisioner  KPPU  mengatakan  bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat pelaku
usaha yang tidak kooperatif dalam menjalankan  putusan  KPPU  yang  telah
2 Bahan Paparan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha  disampaikan  dalam  Diklat  III  Program Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon  Hakim  Terpadu Angkatan  III  Gel.  I  tanggal  4  September  2019  di Badiklat Litbang Kumdil Mahkamah Agung, Megamendung.
3 Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Laporan Tahunan KPPU Tahun 2018, hal. 29.
berkuatan hukum tetap. 4 Denda yang dijatuhkan  kepada  pelaku  usaha  berdasarkan Putusan  KPPU  selama  kurun  waktu  tahun 2000  sampai  dengan  tahun  2018  sebesar Rp526.546.617.859,00,  jumlah  denda  yang sudah  dibayar  sebesar  Rp364.316.724.995, sedangkan  denda  yang  belum  dibayar  oleh pelaku usaha sebesar Rp162.239.895.530. 5
Langkah  yang  dilakukan  KPPU  dalam menghadapi pelaku usaha yang tidak menjalankan putusan KPPU yang sudah BHT, yaitu  melalui  pihak  ketiga  untuk  melakukan penagihan,  upaya  persuasif,  teguran  tertulis, dan  publikasi  media.  Selain  itu,  terhadap pelaku  usaha  tersebut  KPPU  dapat  meminta penetapan  eksekusi  dari  Pengadilan  Negeri atau  pelaku  usaha  tersebut  diproses  pidana. 6
Menurut  Yudi  Hidayat  selaku  Komisioner KPPU  bahwa  sampai  pada  September  2019 KPPU  belum  memproses  ke  ranah  pidana terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan  putusan  yang  sudah  BHT. 7
Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU No. 5  Tahun  1999,  bahwa  terhadap  putusan KPPU  yang  telah  BHT  tidak  dijalankan  oleh pelaku  usaha,  KPPU  menyerahkan  putusan tersebut  kepada  penyidik  untuk  dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan  KPPU  tersebut  merupakan  bukti permulaan  yang  cukup  bagi  penyidik  untuk melakukan penyidikan.
4 Guntur  Syahputra  Saragih,  Update  Eksekusi Putusan KPPU, tersedia pada http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/07/update- eksekusi-putusan-kppu/ ,  diakses  pada  6  September 2019.
5 Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Laporan Tahunan KPPU Tahun 2018,
6 Guntur Syahputra Saragih, Loc. Cit.
7 Yudi  Hidayat,  Pemaparan  dalam  Diklat  III Program  Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon Hakim  Terpadu  Angkatan  III  Gel.  I  tanggal  4 September  2019  di  Badiklat  Litbang  Kumdil Mahkamah Agung, Megamendung.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
KPPU  memproses  ke  ranah  pidana
terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan  putusan  KPPU  yang  sudah BTH mempunyai keterkaitan dengan pendapat  Eman  Sulaeman,  yaitu  bahwa terhadap  UU  No.  5  Tahun  1999  termasuk peraturan  perundangan  dalam  bidang  hukum administrasi  yang  juga  mengatur  ketentuan pidana. 8 Peristilahan  penggunaan  hukum pidana dalam bidang hukum administrasi oleh Barda  Nawawi  Arief  dan  Sudarto  disebut sebagai  hukum  pidana  administrasi. 9 Hukum pidana  dalam  hal  ini  digunakan  sebagai
sarana untuk meningkatkan rasa
tanggungjawab negara dalam rangka mengelola  kehidupan  masyarakat  modern yang semakin kompleks. 10
Pasal  44  ayat  (4)  dan  (5)  UU  No.  5
Tahun  1999  tersebut  terdapat  ketidakjelasan, yaitu  perbuatan  pelaku  usaha  yang  tidak melaksanakan  putusan  KPPU  yang  sudah BHT  tidak  tertulis/tercantum  secara  tegas termasuk  kategori  perbuatan  yang  dapat dikenakan/diancam  pidana  pokok  maupun tambahan  sebagaimana  dalam  Pasal  48  dan 49 UU No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut senada dengan  pendapat  Mudzakkir  bahwa  “dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat ketidakjelasan mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan  sebagai  tindak  pidana.  Hal tersebut  berbahaya  karena  standar  keadilan
8 Eman  Sulaeman  (2014).  Kebijakan  Penggunaan Sanksi  Pidana  dalam  Perundang-Undangan  Hukum Administrasi.  Wahana  Akademika  IAIN  Walisongo Semarang,
1(1), 135-148. doi: http://dx.doi.org/10.21580/wa.v1i1.806.
9 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung.  PT  Citra  Aditya  Bakti,  2003,  hal.14  dan Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Cetakan  II, Alumni, Bandung, 1986, hal. 65.
10 Muladi, Proyeksi  Hukum  Pidana Materiil  Indonesia di  Masa  Datang ,  Naskah  Pidato  Pengukuhan, Diucapkan  pada  Peresmian  Penerimaan  Jabatan Guru  Besar  Dalam  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Diponegoro,  Semarang,  1990, hal. 149.

## menjadi tidak terjamin”.
11
Pasal  48  UU  No.  5  Tahun  1999 mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang  dapat  dijatuhkan  pidana  pokok  yaitu sebagai berikut:
1)  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  4 (oligopoli),  Pasal  9  sampai  dengan  Pasal 14  (pembagian  wilayah,  pemboikotan, kartel,  trust,  oligopsoni,  integrasi  vertikal), Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  19 (perjanjian  dengan  pihak  luar  negeri, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar), Pasal  25  (posisi  dominan),  Pasal  27 (pemilihan saham), dan Pasal 28 (penggabungan, peleburan, pengambilalihan)  diancam  pidana  denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau  pidana  kurungan  pengganti  denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2)  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  5 sampai  dengan  Pasal  8  (penetapan harga),  Pasal  15  (perjanjian  tertutup), Pasal  20  sampai  dengan  Pasal  24 (Penguasaan  pasar,  persengkokolan,  dll), dan  Pasal  26    (jabatan  rangkap)  Undang- undang  ini  diancam    pidana  denda serendah-rendahnya  Rp  5.000.000.000,00 (  lima  miliar  rupiah)  dan  setinggi-tingginya Rp  25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan pengganti  denda  selama-lamanya  5  (lima) bulan.
3)  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  41 Undang-undang  ini  (penghalangan  proses pemeriksaan  di  KPPU)  diancam  pidana denda serendah-rendahnya
Rp
1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan setinggi-tingginya  Rp  5.000.000.000,00 (lima  miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan pengganti  denda  selama-lamanya  3  (tiga) bulan.
Pasal  49  UU  No.  5  Tahun  1999 mengatur mengenai pidana tambahan yaitu:
a.  pencabutan izin usaha; atau
b.  larangan  kepada  pelaku  usaha  yang  telah terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap
11 Mudzakkir,  Mempersoalkan  Sanksi  Pidana  dalam Hukum    Persaingan  Usaha:  Pengaturan  sanksi pidana di dalam  UU Anti Monopoli dinilai tak  memenuhi  ketentuan  pidana,  tersedia  pada https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21865/ mempersoalkan-sanksi-pidana-dalam-hukum- persaingan-usaha/ , diakses pada 7September 2019.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undang-undang ini untuk menduduki jabatan  direksi  atau  komisaris  sekurang- kurangnya  2  (dua)  tahun  dan  selama- lamanya 5 (lima) tahun; atau
c.  penghentian kegiatan atau tindakan tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian pada pihak lain.
Perbuatan  pelaku  usaha  yang  tidak melaksanakan  putusan  KPPU  yang  sudah BHT sebagaimana Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999, apabila dilihat pada Pasal 48 dan 49  di  atas  tidak  termasuk  sebagai  tindak pidana.  Hal  tersebut  akan  menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum persaingan  usaha.  Ketidakjelasan  tersebut mempunyai  keterkaitan  dengan  persoalan kebijakan  kriminal.  Sudarto  berpendapat bahwa  “apabila  hukum  pidana  hendak dilibatkan  dalam  usaha  mengatasi  segi-segi
negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya
dilihat dalam hubungan keseluruhan kebijakan/politik  kriminal  dan  ini  pun  harus merupakan  bagian  integral  dari  rencana pembangunan  n asional”  Barda  Nawawi  Arief dengan  mengutip  pendapat  Marc  Ancel memaknai  kebijakan  kriminal,  yaitu  suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. 12 Muladi dan Barda
Nawawi  Arief  berpendapat  bahwa  kebijakan kriminal  dapat  menggunakan  sarana  penal (hukum  pidana)  dan  non  penal. 13 Kebijakan kriminal dengan sarana penal yang fungsionalnya/  operasionalisasinya  melalui beberapa  tahapan,  yaitu  formulasi  (kebijakan legislatif/formulasi), aplikasi (kebijakan
yudikatif/ yudicial ),  dan  eksekusi  (kebijakan
12 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Cetakan Kedua edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 3-4. 13 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung, Alumni, 1998, hal. 158.
eksekusi/administratif). 14
Pengaturan  ketentuan  pidana  dalam perundang-undangan yang bersifat administrasi  dalam  hal  ini  Pasal  44  ayat  (4) dan (5) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  perlu  untuk  dikaji  lebih  dalam lagi  terutama  dalam  sisi  kebijakan  kriminal agar  dapat  tercapai  tujuan  pengaturan ketentuan  pidana  itu  sendiri.  Pengkajian sendiri  hendaknya  dimulai  pada  saat  tahapan formulasi/pembuatan  undang-undang  yang merupakan  salah  satu  kebijakan  strategis dalam  mewujudkan  undang-undang  yang lebih  rasional.  Selain  itu,  tahap  formulasi merupakan  dasar,  landasan  dan  pedoman bagi  tahap-tahap  fungsionalisasi  berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

## B. Perumusan Masalah
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam  tulisan  ini,  yaitu “bagaimana  kebijakan formulasi  tindak  pidana  terhadap  pelaku usaha  yang  tidak  melaksanakan  putusan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) yang berkuatan hukum tetap dalam UU No. 5 Tahun 1999?.

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ),  pendekatan  analitis  ( analytical approach ),  dan  pendekatan  historis  ( historical approach ).  Sifat  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

## II.  PEMBAHASAN
Pasal  44  ayat  (4)  dan  (5)  UU  No.  5 Tahun 1999 mengatur bahwa apabila putusan
14 Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 14-15.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
KPPU yang telah berkuatan hukum tetap tidak dijalankan oleh pelaku usaha, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik  untuk  dilakukan  penyidikan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Putusan  KPPU tersebut  merupakan  bukti  permulaan  yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
DPR  dan  Pemerintah  dalam  Rapat
Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Perancangan UU No. 5 Tahun 1999 memperdebatkan  mengenai  instansi  yang bewenang  sebagai  penyidik  sebagaimana dalam  Pasal  44  ayat  (4)    UU  No.  5  Tahun 1999  tersebut.    Rahardi  Ramelan  selaku
Menperindag  (Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan)  tahun  1998  dalam  rapat tersebut  berpendapat  bahwa  penyidik  ialah para anggota profesional ataupun ahli profesional  yang  ditunjuk  oleh  KPPU.  Jadi tidak  perlu  lagi  penunjukan  kepada  penyidik lain.  Contoh  pada  Departmen  Perindustrian dan  Perdagangan  bahwa  penyidiknya  ialah seorang  PNS  yang  dididik  oleh  kepolisian.
Penyidik  semacam  ini  dimungkinkan.  Erwin Syahril  selaku  Anggota  DPR  tahun  1998 menanggapi pernyataan dari Rahardi
Ramelan  bahwa  “KPPU  bukan  penyidik,
sebatas  nanti  keputusan  tidak  dilaksanakan, maka  diserahkan  kepada  badan  yang  bisa melakukan tindakan-tindakan lebih jauh terhadap tingkah laku yang telah menimbulkan kerugian atau tingkah laku yang
dianggap monopoli. Penyidik sudah
ditentukan di dalam UU (KUHAP)”. 15

## Keputusan  Rapat  Panitia  Kerja  ke-8
15 Risalah  Rapat  Proses  Pembahasan  Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Sekretariat Jenderal  DPR  RI,  Jakarta,  1999,  hal.  82,  222,  664- 665, dan 784.
Perancangan  UU  No.  5  Tahun  1999  tanggal 11  Januari  1999  diperoleh  kesepakatan bahwa  KPPU  tidak  mempunyai  wewenang melakukan  penyidikan  sebagaimana  dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 16 . Hal tersebut juga dapat dilihat dalam Pasal 36 UU No.  5  Tahun  1999  yang  mengatur  mengenai wewenang  KPPU  yang  sebatas  sebagai berikut:
a.  menerima  laporan  dari  masyarakat  dan atau  dari  pelaku  usaha  tentang  dugaan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
b.  melakukan  penelitian  tentang  dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
c.  melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan  terhadap  kasus  dugaan praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha  tidak  sehat  yang  dilaporkan  oleh masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
d.  menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan  tentang  ada  atau  tidak adanya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat;
e.  memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga telah  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan undang-undang ini;
f.    memanggil  dan  menghadirkan  saksi, saksi  ahli,  dan  setiap  orang  yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
g.  meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi,  saksi ahli,  atau  setiap  orang  sebagaimana dimaksud  huruf  e  dan  huruf  f,  yang  tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; h.  meminta keterangan dari instansi
Pemerintah  dalam  kaitannya  dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan undang-undang ini;
i.    mendapatkan, meneliti,  dan  atau menilai surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lain  guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
16 Ibid., hal. 1176-1179 dan 1206.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
j.    memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau tidak  adanya  kerugian  di  pihak  pelaku usaha lain atau masyarakat;
k.  memberitahukan  putusan  Komisi  kepada pelaku  usaha  yang  diduga  melakukan praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat;
l.  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan administratif  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
KPPU  berdasarkan  Pasal  36  huruf  (c),
(d), (h), dan (i) UU No. 5 Tahun 1999  di atas mempunyai  wewenang  untuk  melakukan penyelidikan.  Namun,  berdasarkan  amar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
85/PUU-XIV/2016  bahwa  frasa  "penyelidikan" dalam  Pasal  tersebut  dimaknai  dengan "pengumpulan  alat  bukti  sebagai  bahan pemeriksaan". Pasal 39 sampai dengan Pasal
45 UU No. 5 Tahun 1999 apabila dihubungkan
dengan Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan  Usaha  Nomor    1  Tahun  2019
Tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  (Perkom  No.  1  Tahun  2019),  maka pengertian  pemeriksaan  adalah  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  KPPU yang  dibantu  oleh  Panitera  meliputi  sebagai berikut:
1.  Pemeriksaan pendahuluan adalah
serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Majelis  KPPU  terhadap  laporan  dugaan pelanggaran  untuk  menetapkan  perubahan perilaku, menjatuhkan Putusan atau menyimpulkan  perlu  atau  tidak  perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.
2.  Pemeriksaan  lanjutan  adalah  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh Majelis  KPPU untuk  membuktikan  ada  atau  tidak  adanya pelanggaran.
3.  Pemeriksaan  tambahan  dilakukan  oleh Majelis  KPPU  yang  memutus  Putusan Komisi  yang  diajukan  keberatan  oleh
Terlapor. Dengan  demikian  berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-
XIV/2016,  Pasal  39  sampai  dengan  Pasal  45
UU  No.  5  Tahun  1999,  dan  Perkom  No.  1 Tahun  2019  bahwa  wewenang  penyelidikan KPPU  dimaknai  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan  oleh  KPPU  untuk  mendapatkan bukti yang cukup sebagai bahan pemeriksaaan  dalam  lingkup  penegakan hukum  administrasi  UU  No.  5  Tahun  1999. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  juga mempertimbangkan terkait pemaknaan penyelidikan,  penyidik  dan  penyidikan  dalam UU No. 5 Tahun 1999,  yaitu:
Pasal 44 ayat (4) UU 5 Tahun 1999 baru dapat  dilaksanakan  apabila  putusan KPPU  yang  berisi  sanksi  administrasi kepada  pelaku  usaha  tidak  dijalankan oleh pelaku usaha dimaksud dan apabila pelaku  usaha  tersebut  tidak mengajukan keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri terhadap  putusan  KPPU  dimaksud. Dalam  hal  terjadinya  demikian,  putusan KPPU  selanjutnya  diserahkan  kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyidikan.  Putusan  tersebut  harus sudah berkekuatan hukum tetap sebelum  diserahkan  kepada  penyidik. Dalam  tahap  penyidikan  inilah  berlalu ketentuan  KUHAP  dan  dalam  keadaan yang  demikian  penyidik  tidak  kemudian serta  merta  kehilangan  kewenangan untuk  melakukan  penyelidikan  apabila hasil pemeriksaan yang telah diserahkan dari  KPPU  tersebut  masih  dipandang belum  mencukupi.  Berbeda  dengan penyelidikan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti itu  membuat  terang  tentang  tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan  tersangkanya.  Dengan  kata lain proses dari penyelidikan dan pelimpahan  berkas  perkara  sampai kepada  persidangan  pengadilan  adalah sebuah rangkaian proses yang terakumulasi  dan  tidak  terputus  dan  hal tersebut termasuk dalam bingkai penegakan  hukum  pidana  dan  dalam konteks pro justitia.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 85/PUU-XIV/2016  tersebut  telah  memberikan kejelasan  tentang  penyelidik,  penyelidikan, penyidik  dan  penyidikan  dalam  Pasal  44  ayat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(4)  UU  5  Tahun  1999  merupakan  segaimana dalam KUHAP, yaitu:
1.  Penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan  penyidikan  (Pasal  1  ayat  (1) KUHAP).
2.  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat (2) KUHAP).
3.  Penyelidik  adalah  pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia  yang  diberi  wewenang oleh  undang-undang  ini  untuk  melakukan penyelidikan (Pasal 1 ayat (4) KUHAP).
4.  Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini (Pasal 1 angka (5) KUHAP).
Pasal  44  ayat  (4)  UU  5  Tahun  1999 mengatur  bahwa  Putusan  KPPU  sudah  BHT yang  tidak  dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha merupakan  bukti  permulaan  yang  cukup  bagi penyidik  untuk  melakukan  penyidikan.  Refly Harun berpendapat bahwa  walaupun Putusan KPPU  tersebut  merupakan  bukti  permulaan yang cukup, maka tidak serta merta
menghilangan  indepedensi  penyidik  dalam penegakan  hukum  ( pro  justitia ),  setidaknya bukti permulaan ini menjadi titik awal ( starting
point ) penyidik dalam menemukan/mengumpulkan alat bukti tambahan
dan menentukan siapa tersangkanya. Mahkamah Konstitusi
berpendapat  senada  dengan  Refly  Harun bahwa  penyidik  tidak  kemudian  serta  merta kehilangan  kewenangan  untuk  melakukan penyelidikan  apabila  Putusan  KPPU  yang telah  diserahkan  tersebut  masih  dipandang
belum  mencukupi.  Mahkamah  Konstitusi menafsirkan  bahwa  “bukti  permulaan  yang cukup”  merupakan  minimal  dua  alat  bukti yang  termuat  dalam  Pasal  184  KUHAP,  yaitu keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 17
Soedjono Dirdjosisworo berpendapat mengenai pentingnya penyelidikan dan penyelidikan  dalam  sistem  peradilan  pidana, yaitu:
Pemeriksaan  penyidikan  yang  didahului dengan  tindakan  penyelidikan  adalah serangkaian upaya penting dalam memberi kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukannya tindak pidana, yang mempunyai arti penting dan mewarnai jalannya pemeriksaan di muka persidangan serta pada gilirannya benar- benar  mampu  menetapkan  mempidana (menghukum) sibersalah. 18
Pasal  44  ayat  (4)  dan  (5)  UU  5  Tahun 1999  bukan  merupakan  ketentuan  yang mengatur  mengenai  rumusan  delik/tindak pidana  terhadap  pelaku  usaha  yang  tidak melaksanakan  putusan  KPPU  yang  BHT, melainkan  pasal  tersebut  mengatur  prosedur atau  mekanisme  sistem  peradilan  pidana dalam  rangka  proses  penegakan  hukum larangan  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha  dengan  menggunakan  hukum  pidana. Adami Chazawi menyatakan bahwa berdasarkan  perundang-undangan  yang  ada maupun dalam berbagai literatur hukum istilah starfbaar  feit diterjemahkan  sebagai  tindak pidana,  peristiwa  pidana,  delik,  pelanggaran pidana,  perbuatan  yang  boleh  dihukum, perbuatan  yang  dapat  dihukum,  dan  tindak pidana. 19 Sudarto berpendapat bahwa pemakaian  istilah  yang  berlainan  dalam
17 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor:  85/PUU-XIV/2016,  hal.  175-176,  195  dan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, hal. 109.
18 Soedjono
Dirdjosisworo , Pemeriksaan
Pendahuluan  menurut  KUHAP ,  Alumni,  Bandung,
1982, hal. 4.
19 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana , Rajagrafindo, Jakarta, 2002, hal. 67-68.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penerjemahan starfbaar  feit tidak  menjadi soal,  asal  diketahui  apa  yang  dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dan pengertian. 20 Pembentuk undang-undang mengartikan starfbaar  feit sebagai  tindak pidana.  Pasal  12  ayat  (1)  RUU  KUHP September  2019  memberikan  pengertian tindak  pidana,  yaitu  perbuatan  yang  oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
Moeljatno  membedakan  dengan  tegas “dapat dipidananya perbuatan” ( de strafbaarheid  van  het  feit atau het  verboden zijr  van  het  feit )  dan  “dapat  dipidanakannya orangnya”  ( strafbaarheid  van  de  persoon ),
sejalan  dengan  ini    Moeljatno  memisahkan antara  pengertian  “tindak  pidana”  ( criminal act ) dan “pertanggung jawab pidana” ( criminal reponsibility atau criminal  liability ).  Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian  tindak  pidana  tidak  meliputi pertanggungjawaban pidana. Padangan
Moeljatno  dapat  disebut  padangan  yang
dualictic mengenai  tindak  pidana.  Padangan ini adalah penyimpangan dari padangan yang disebut  oleh  Moeljatno  sebagai  padangan yang monictic , yang dianggap kuno.
Padangan monictic melihat keseluruhan syarat  untuk  adanya  pidana  itu  kesemuanya merupakan dari perbuatan. 21
Eddy O.S. Hiariej berpendapat mengenai pandangan dualictic dari  segi  pembuktian ,
yaitu:
Pandangan dualictic yang  memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan  terhadap  seseorang  yang telah  melakukan  suatu  tindak  pidana dalam  hal  pembuktian.  Di  depan  sidang pengadilan, biasanya
pembuktian
20 Sudarto, Hukum  Pidana  I ,  Edisi  Revisi,  Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hal. 65.
21 Ibid., hal.  66-67.
dimulai  dengan  adanya  tindak  pidana, baru  kemudian  apakah  tindak  pidana yang  telah  dilakukan  dapat  tidaknya dimintakan
pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili. 22
Adami  Chazawi  menyatakan  bahwa “dalam  praktik  hukum  untuk  memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan  dengan  dakwaan  melakukan tindak  pidana  tertentu,  maka  disyaratkan harus  terpenuhinya  semua  unsur  yang terdapat  dalam  tindak  pi dana  tersebut”. 23 Hal tersebut  senada  dengan  pendapat  Sudarto bahwa  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan memenuhi  rumusan  tindak  pidana  dalam undang-undang apabila sebagai berikut:
Perbuatan  konkrit  dari  sipembuat  itu harus  mempunyai  sifat-sifat  atau  ciri-ciri dari  tindak  pidana  itu  sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang.  Perbuatan  itu  harus masuk  dalam  rumusan  delik  itu.  Dalam rumusan  itu  undang-undang  melukiskan perbuatan yang dimaksud secara skematis, tidak secara kongkrit. 24
Van  Bemmelen  dan  Van  Hattum  juga berpendapat bahwa:
“........ .delictsomschrijvingen  niet  meer zijn  dan  uit  hun  verband  gerukte fragmenten.  De  wetgever  kan  niet anders  dam  schematisch  te  werk  gaan. Concrete  gedragingen  welke  onder  een delictsomschrijvingen  vallen  behoren  tot een  groep  van  door  de  wet  in  het algemeen
strafbaar gestelde
gedragingen.  Door  de  schematische, fragmentarische omschrijving vallen biinnen  die  groep  ook  een  antall gedragingen,  welke  daar  niet  thuis behoren, omdat zij niet onbehoorlijk, niet verwerpelijk, niet laakbaar, niet ongeoorloofd,  niet  wederechtelijk  zijn, doch integendeel behoorlijk, wenselijk, te prijzen, geoorloofd en rechmatig ” (rumusan-rumusan  delik  itu  hanyalah fragmen-fragmen  yang  dipisah-pisahkan dari  hubungannya.  Pembuat  undang- undang tidak dapat berbuat lain daripada
22 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana......Op.Cit., hal. 125.
23 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum........Op.Cit. , hal. 77.
24 Sudarto, Hukum Pidana.......Op.Cit ., hal.  87.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hanya  secara  skematis  saja.  Perbuatan- perbuatan  kongkret  yang  masuk  dalam rumusan delik adalah merupakan sekumpulan  perbuatan-perbuatan  yang pada umumnya diancam dengan pidana. Karena  rumusan  yang  fragmen  dan skematis  tadi  maka  di  sana  semestinya, karena  tidaklah  merupakan  perbuatan yang tercela atau tidak dibenarkan). 25
Eddy  O.S.  Hiariej  berpendapat  bahwa rumusan  tindak  pidana  tersebut  mempunyai dua  fungsi,  yaitu  sebagai  pengejawantahan asas  legalitas  dan  sebagai  unjuk  bukti  dalam konteks  hukum  acara  pidana.  Selain  itu, rumusan  delik  yang  berisi  unsur-unsur  delik hanya  dapat  diketahui  dengan  membaca pasal-pasal  yang  berisi  suatu  ketentuan pidana. 26 UU  No.  5  Tahun  1999  mengatur ketentuan  pidana  dalam  Pasal  48  (pidana pokok)  dan  Pasal  49  (pidana  tambahan).
Pasal  48  UU  No.  5  Tahun  1999  mengatur bahwa:
1.  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
4,  Pasal  9  sampai  dengan  Pasal  14,
Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  19, Pasal  25,  Pasal  27,  dan  Pasal  28 diancam  pidana  denda  serendah- rendahnya  Rp  25.000.000.000,00  (dua puluh  lima  miliar  rupiah)  dan  setinggi-
tingginya Rp 100.000.000.000,00
(seratus  miliar  rupiah),  atau  pidana kurungan  pengganti  denda  selama- lamanya 6 (enam) bulan.
2.  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5  sampai  dengan  Pasal  8,  Pasal  15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal  26    Undang-undang  ini  diancam pidana  denda  serendah-rendahnya  Rp 5.000.000.000,00  (  lima  miliar  rupiah)
dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima
miliar  rupiah),  atau  pidana  kurungan pengganti  denda  selama-lamanya  5 (lima) bulan.
3.  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp
25 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum ......Op.Cit., hal. 130.
26 Ibid., hal. 130-131.
1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) dan setinggi-tingginya Rp
5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
Pasal  48  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  di  atas apabila dilihat secara letterlijk, maka rumusan tindak pidananya sebagai berikut:
1.  Dapat  dipidana  sebagaimana  dalam Pasal  48  ayat  (1),  apabila  pelaku usaha dan atau pihak lain melanggar: a.  Pasal 4 berupa membuat perjanjian oligopoli; b.  Pasal 9 berupa membuat perjanjian pembagian wilayah; c.  Pasal 10 berupa membuat perjanjian pemboikotan; d.  Pasal 11 berupa membuat perjanjian kartel; e.  Pasal 12 berupa membuat perjanjian trust;
f. Pasal 13 berupa membuat perjanjian oligopsoni; g.  Pasal 14 berupa membuat perjanjian integrasi vertikal; h.  Pasal 16 berupa membuat perjanjian  yang  dilarang  oleh pihak luar negeri;
i. Pasal 17 berupa melakukan kegiatan monopoli;
j. Pasal 18 berupa melakukan
kegiatan monopsoni;
k.  Pasal 19 berupa melakukan penguasaan pasar yang dilarang; l. Pasal 25 berupa menyalahgunakan posisi dominan;
m.  Pasal  27  berupa  kepemilikan saham yang dilarang;
n.  Pasal 28 berupa melakukan merger,  akuisisi,  dan  konsolidasi yang dilarang;
2.  Dapat  dipidana  sebagaimana  dalam Pasal  48  ayat  (2),  apabila  pelaku usaha dan atau pihak lain melanggar: a.  Pasal  5  s.d.  8  berupa  penetapan harga yang dilarang;
b.  Pasal 15 berupa perjanjian
tertutup yang dilarang;
c.  Pasal  20  berupa    melakukan  jual rugi yang dilarang;
d.  Pasal 21 berupa melakukan kecurangan  dalam  menetapkan komponen harga barang; e.  Pasal 22 s.d. 24 berupa persengkongkolan yang dilarang;
f. Pasal  25  berupa  penyalahgunaan posisi dominan;
3.  Dapat  dipidana  sebagaimana  dalam Pasal  48  ayat  (3),  apabila  pelaku

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
usaha  dan  atau  pihak  lain  melanggar Pasal 41 yaitu:
a.  Tidak  menyerahkan  alat  bukti  yang diperlukan  dalam  penyelidikan  dan atau pemeriksaan;
b.  Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan  dalam  penyelidikan  dan atau pemeriksaan, atau menghambat  proses  penyelidikan dan atau pemeriksaan.
Rumusan  tindak  pidana  dalam  Pasal  48 ayat  (3)  di  atas  sudah  jelas,  yaitu  terhadap pelaku  usaha  dan  atau  pihak  lain  yang melanggar  sebagaimana  ketentuan  Pasal  41, yaitu  pada  pokok  mengenai  perbuatan menghalangi/menghambat  penyelidikan  dan atau  pemeriksaan  di  KPPU.  Akan  tetapi, berbeda  dengan  tindak  pidana  dalam  Pasal 48  ayat  (1)  dan  (2)  di  atas,  apabila dirumuskan  secara letterlijk maka  akan menimbulkan  ketidakjelasan.  Contoh  pada Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 11, yaitu perbuatan pelaku  usaha  dan  atau  pihak  lain  yang membuat  perjanjian  kartel  dapat  disebut sebagai tindak pidana/delik.
Pasal  11  UU  No.  5  Tahun  1999  1999 mengatur  mengenai  pengertian  kartel,  yaitu pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian antara  pesaingnya  untuk  memengaruhi  harga dengan  cara  mengatur  produksi  dan/atau pemasaran  suatu  barang  dan/atau  jasa.
Larangan  ini  menggunakan  pendekatan rule of  reason karena  hanya  berlaku  apabila
perjanjian kartel tersebut dapat
mengakibatkan  terjadinya  monopoli  dan/atau persaingan  usaha  tidak  sehat . 27 Perumusan kartel  secara rule  of  reason oleh  pembentuk
Undang-undang  No.  5  Tahun  1999  dapat diartikan  pelaku  usaha  dapat  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya yang  bermaksud  untuk  mempengaruhi  harga
27 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori  dan  Praktik  di  Indonesia ,  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 118.
dengan  mengatur  produksi  atau  pemasaran suatu  barang  atau  jasa  asalkan  alasannya dibenarkan dan tidak mengakibatkan terjadinya  praktik  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat.
Penulis  akan  mengambil  contoh  kasus praktik  kartel yang  dilakukan  oleh  6  produsen ban  kendaraan  roda  empat  di Indonesia  yang tergabung  dalam  Asosiasi  Perusahaan  Ban Indonesia  (APBI).    Kartel  tersebut  dilakukan antara  sesama  produsen  ban  di  Indonesia. Praktik  kartel  yang  dilakukan  terkait  produksi dan/atau pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas passenger car (penumpang) untuk ban Ring 13, Ring 14, Ring 15 dan Ring 16  periode  2009-2012  di  wilayah  Indonesia yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan ban yang tergabung dalam APBI. Enam produsen ban tersebut terbukti melakukan  kartel  selama  periode  2009 –
2012.  KPPU  menemukan  fakta  dalam  rapat presidium Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI)  dalam  kurun  waktu  2009  sampai dengan  2012  yang  mengindikasikan  adanya kesepakatan untuk menahan produksi.
Perkara  tersebut  sudah  diputus  dalam  ranah administrasi  melalui  Putusan  KPPU  Nomor 08/KPPU-1/2014 dengan amar putusan sebagai berikut:
1.  Menyatakan  bahwa  Terlapor  I,  Terlapor  II, Terlapor  III,  Terlapor  IV,  Terlapor  V  dan Terlapor  VI,  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melanggar  Pasal  11  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2.  Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,  Terlapor  IV,  Terlapor  V  dan  Terlapor  VI membayar denda sebesar Rp
25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar rupiah).
Para Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan  terhadap  Putusan  KPPU  Nomor 08/KPPU-1/2014  tersebut  ke  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perkara
70/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Pst yang  pada  pokoknya  menguatkan  Putusan KPPU dan  mengubah besaran denda.
Selanjutnya  perkara  tersebut  diajukan  upaya hukum  kasasi  dengan  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 221K/pdt.Sus-KPPU/2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan
Pengadilan  Negeri  tersebut  dan  menolak permohonan  kasasi  Para  Pemohon  yang artinya  adalah  kembali  menguatkan  Putusan KPPU.  Para  Terlapor  kemudian  mengajukan upaya  hukum  luar  biasa  melalui  peninjauan kembai  (PK)  ke  Mahkamah  Agung  melalui Putusan  Nomor  167-PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal  25  Januari  2017  dengan  amar menolak permohonan peninjauan kembali dan menghukum  Para  Pemohon  membayar  biaya PK  sebesar  Rp  2.500.000,00  (dua  juta  lima ratus  ribu  rupiah).  Dengan  telah  ditolaknya permohonan  peninjauan  kembali  dari  para pelaku  usaha,  maka  Putusan  KPPU  No. 08/KPPU-  I/2014  tentang  pelanggaran  Pasal 11  UU  No.  5  Tahun  1999  dalam  Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan
Bermotor  Roda  Empat  telah  berkekuatan hukum tetap ( inkracht ).
Uraian  di  atas  apabila  dilihat  dari kewenangan  KPPU  dalam  penegakan  hukum administrasi  UU  No.  5  Tahun  1999  ( vide:
Pasal  36)  dan  upaya  hukum  terhadap penegakan  hukum  tersebut  ( vide: Pasal  45- 46), maka Asosiasi Perusahaan Ban
Indonesia  (APBI)  telah  terbukti  melakukan pelanggaran  Pasal  11  UU  No.  5  Tahun  1999 berupa  melakukan  perjanjian  praktik  kartel dan terhadap pelaku usaha tersebut dijatuhkan  hukuman  tindakan  administrasi sebagaimana  dalam  Pasal  47  UU  No.  5 Tahun  1999.  Akan  tetapi,  apakah  perbuatan tersebut  juga  dapat  dipidanakan,  mengingat apabila merujuk pada ketentuan pidana Pasal
48  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999,  yaitu “ pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  11 diancam  pidana  denda  serendah-rendahnya Rp  25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupiah), atau  pidana  kurungan  pengganti  denda
selama-lamanya 6 (enam) bulan ”.
Vos  berpendapat  bahwa  delik/tindak pidana  dapat  dibedakan  menjadi  sebagai berikut:
1.  Delik tatbestandmassigkeit adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan;
2.  Delik wesenschaw adalah  suatu  perbuatan dikatakan  telah  memenuhi  unsur  delik  tidak hanya  karena  perbuatan  tersebut  telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan  tersebut  juga  dimaksudkan  oleh pembentuk undang-undang. 28
Pasal  48  ayat  (1)  UU  No.  5  Tahun  1999 dan perbuatan APBI yang melanggar Pasal 11 apabila  dihubungkan  secara letterlijk ,  maka terhadap  perbuatan  APBI  yang  membuat perjanjian kartel tersebut
telah memenuhi/masuk  ke  dalam  rumusan  tindak pidana  sebagaimana  dalam  Pasal  48  ayat  (1) UU  No.  5  Tahun  1999  di  atas.  Penulis berpendapat  bahwa  dengan  melihat  rumusan tindak  pidana  dalam  Pasal  48  (1)  dan  (2)  UU No. 5 Tahun 1999 secara letterlijk, maka akan menjadikan  pasal  tersebut  sebagai  delik tatbestandmassigkeit, yaitu  apabila  pelaku usaha  melakukan  perjanjian  yang  dilarang, kegiatan  yang  dilarang,  atau  posisi  dominan sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  5 Tahun 1999, maka perbuatan tersebut barang tentu juga sekaligus merupakan tindak pidana dan  diberikan  sanksi  pidana.  Hal tersebut akan  menciptakan  ketidakpastian  hukum, yaitu  tidak  ada  batasan  jelas  kapan  pelaku
28 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum ......Op.Cit., hal. 133.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
usaha dapat diproses/ditindak melalui tindakan  administrasi  maupun  diproses  di ranah pidana.
Penulis  berpendapat  bahwa  terhadap tindak  pidana  dalam  Pasal  48  (1)  dan  (2)  UU No.  5  Tahun  1999  harus  dimaknai  sebagai delik wesenschaw ,  yaitu  suatu  perbuatan dikatakan  telah  memenuhi  unsur  delik  tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan  rumusan  delik  tetapi  perbuatan tersebut  juga  dimaksudkan  oleh  pembentuk undang-undang.  Oleh  karena  itu,  untuk mengetahui maksud oleh pembentuk undang- undang  mengenai  tindak  pidana  tersebut, maka  perlu  ada  penafsiran  yang  didasarkan atas  sejarah  (historis)  terbentuknya  pasal tersebut.
Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai penafsiran historis, yaitu:
Apabila  penafsiran  peraturan  tertentu didasarkan  pada  maksud  atau  tujuan pembentukan  undang-undang  peraturan tertentu  tersebut  dengan  meneliti  hasil pembicaraan  dan  dokumen  di  DPR  yang mendahului  terciptanya  peraturan  tertentu tersebut,  maka  disebut  penafsiran  historis menurut undang-undang. Maksud pembentuk  undang-undang  itu  tampak dari  hasil  pembicaraan  di  DPR.  Di  sini yang dicari adalah maksud suatu peraturan  seperti  yang  dikehendaki  oleh pembentuk  undang-undang.  Kehendak membentuk undang-undanglah yang bersifat menentukan. Penafsiran ini disebut  juga  penafsiran  subjektif  kerena penafsiran  dipengaruhi  oleh  pandangan subjektif dari pembentuk undang- undang. 29
Taufiequrochman  Ruki  selaku  Anggota DPR  dalam  Rapat  Panitia  Kerja  ke-8 Perancangan  UU  No.  5  Tahun  1999  tanggal 11 Januari 1999 berpendapat bahwa:
Apabila pelaku usaha yang telah diputuskan oleh KPPU melakukan pelanggaran  atau  melakukan  praktek monopoli  atau  melakukan  persaingan
29 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar ,  Cahaya  Atma  Pustaka,  Yogyakarta, 2014, hal.78-79.
usaha  tidak  sehat,  tidak  melakukan keputusan KPPU sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan dan tidak mengajukan  keberatan  ke  pengadilan maka  limpahkan  saja  perkara/kasus  itu kepada  penyidik  untuk  disidik  sesuai dengan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh penyidik. 30
Muchtar  selaku  Sekjen  Depperindag dalam  agenda  dan  waktu  rapat  yang  sama pada pokoknya sependapat dengan pendapat Taufiequrochman Ruki bahwa:
KPPU  juga  harus  diberi  wewenang  untuk menjatuhkan  sanksi  denda  administrasi kepada  pelaku  usaha  yang  dianggap melanggar. Hal ini tidak akan membingungkan karena ke proses pengadilan  apabila  putusan  KPPU  itu tidak  dipatuhi  dan  pelaku  usaha  akan dikenakan  denda  pidana.  Namun,  apabila putusan  KPPU  sudah  dipatuhi  tentunya tidak akan berlanjut ke Pengadilan. 31
Mardjono  Reksodiputro  dalam  Rapat Dengar  Pendapat  Umum  Perancangan  UU No. 5 Tahun 1999 pada tanggal 20 November 1998 berpendapat bahwa:
Undang-undang  ini  ingin  mengatur  suatu cara  melakukan  menjalankan  perusahaan perdagangan  khususnya  ingin  mengatur cara  melakukan  persaingan  yang  sehat. Karena  pengertian  tentang  persaingan yang  sehat,  kurang  sehat,  tidak  sehat  itu tidak  mudah,  maka  dibentuk  satu  komisi. Komisi  ini  setelah  menemukan  adanya tidak  pantas,  dianggap  tidak  pantas memberikan,  memutuskan  adanya  satu keadaan  atau  satu  yang  tidak  pantas,  itu memberikan suatu putusan pada dasarnya ada satu perintah dari Komisi itu untuk mengubah cara berbinisnya. Apabila  hal  ini  tidak  diindahkan,  yang bersangkutan  itu  mengacuhkan  hal  ini dapat dilakukan tindakan-tindakan lanjutan.  Apabila  dia  demikian  serius menurut Komisi dan tetap tidak diacuhkan rekomendasi  atau  kesimpulan  Komisi (putusan),  dia  tidak  memperbaikinya, dibawa ke Pengadilan Pidana dan dijatuhkan  dan  dinyatakan  bersalah  oleh Hakim Pidana. 32
30 Risalah  Rapat  Proses  Pembahasan  Rancangan Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 .....Op.Cit., hal. 1207.
31 Ibid ., hal. 1211 dan 1213.
32 Ibid ., hal. 375.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Sudarto  berpendapat  bahwa  perumusan dari perbuatan yang dapat dipidana itu berupa suatu  larangan  atau  perintah  untuk  berbuat atau  tidak  berbuat  sesuatu.  Perintah  itu  bisa disebut  norma  atau  pelanggaran  norma. 33
Noyon  dan  Langemeijer  senada  dengan pendapat  Sudarto  bahwa  “perbuatan  yang dimaksud  dapat  bersifat  positif  dan  negatif.
Perbuatan  bersifat  positif  berarti  melakukan sesuatu,  dengan  perbuatan  bersifat  negatif mengandung  arti  tidak  melakukan  sesuatu.
Fraser  Sampson  berpendapat  bahwa  ”tidak melakukan  apa  yang  menjadi  kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang
seharusnya dilakukan dikenal dengan
omissions . 34 Pendapat
Taufiequrochman
Ruki,
Muchtar,  Mardjono  Reksodiputro,  Sudarto,
Noyon,  Langemeijer,  dan  Fraser  Sampson  di atas  apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan Pasal  44  ayat  (4)  dan  Pasal  48  ayat  (1)  dan (2)  UU  No.  5  Tahun  1999,  maka  diperoleh makna  bahwa  pelaku  usaha  dan  atau  pihak lain  baru  dapat  dikenakan  pidana  pokok sebagaimana  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UU No.  5  Tahun  1999  apabila  pelaku  usaha  dan atau  pihak  lain  tersebut  tidak  melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana dalam  Putusan  KPPU  yang  telah  BHT.
Kewajiban  pelaku  usaha  dan  atau  pihak  lain tersebut  berupa  menjalankan  sanksi/tindakan administrasi sebagaimana Pasal 47 UU No. 5 Tahun  1999  yang  dijatuhkan  oleh  KPPU  atas pelanggaran  administrasi  UU  No.  5  Tahun 1999. Hal tersebut menandakan bahwa dalam
penegakan hukum pidana terhadap
pelanggaran  UU  No.  5  Tahun  1999  bersifat
ultimum remidium , yaitu
apabila tindakan/sanksi  administrasi  KPPU  tidak
33 Sudarto, Hukum Pidana.......Op.Cit ., hal.  88-89.
34 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum
......Op.Cit., hal. 122.
berfungsi,  maka  barulah  dapat  menggunakan peranan  sanksi  pidana  untuk  penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Dengan  demikian  berdasarkan  uraian  di atas,  maka  rumusan  tindak  pidana  dalam Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  5  Tahun 1999 dapat dimaksudkan sebagai berikut:
1. Pasal 48 ayat (1) bahwa “pelaku usaha dan atau  pihak  lain  yang  tidak  melaksanakan
Putusan KPPU sudah BHT yang terhadapnya terbukti: a.  membuat perjanjian oligopoli sebagaimana Pasal 4; b.  membuat  perjanjian  pembagian  wilayah sebagaimana Pasal 9;
c.  membuat perjanjian pemboikotan sebagaimana Pasal 10;
d.  membuat  perjanjian  kartel  sebagaimana
Pasal 11;
e.  membuat  perjanjian  trust  sebagaimana Pasal 12;
f.  membuat perjanjian oligopsoni
sebagaimana Pasal 13;
g.  membuat  perjanjian  integrasi  vertikal sebagaimana Pasal 14;
h.  membuat  perjanjian  yang  dilarang  oleh pihak luar negeri sebagaimana Pasal 16;
i.  melakukan
kegiatan monopoli sebagaimana Pasal 17; j.  melakukan kegiatan monopsoni
sebagaimana Pasal 18;
k.  melakukan  penguasaan  pasar  yang dilarang sebagaimana Pasal 19;
l.  menyalahgunakan posisi dominan sebagaimana Pasal 25; m. memiliki saham yang dilarang sebagaimana Pasal 27; n.  melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi  yang  dilarang  sebagaimana
Pasal 28; diancam pidana denda serendah-rendahnya
Rp  25.000.000.000  (dua  puluh  lima  miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pidana  kurungan  pengganti  denda  selama- lamanya 6 (enam) bulan”.
2. Pasal 48 ayat (2) bahwa “pelaku usaha dan atau  pihak  lain  yang  tidak  melaksanakan Putusan KPPU sudah BHT yang terhadapnya terbukti:
a.  melakukan penetapan harga yang dilarang sebagaimana Pasal 5 s.d. 8;
b.  melakukan  perjanjian  tertutup  yang dilarang sebagaimana Pasal 15;
c.  melakukan  jual  rugi  yang  dilarang sebagaimana Pasal 20;

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
d.  melakukan kecurangan dalam menetapkan  komponen  harga  barang sebagaimana Pasal 21;
e.  melakukan persengkongkolan yang dilarang sebagaimana Pasal 22 s.d. 24;
f.  melakukan penyalahgunaan posisi
dominan sebagaimana Pasal 25; diancam pidana denda serendah- rendahnya Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000  (dua  puluh  lima  miliar rupiah)  atau  pidana  kurungan  pengganti denda selama- lamanya 5 (lima) bulan”.

## III.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  dalam  tulisan  ini, yaitu  kebijakan  formulasi  tindak  pidana terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan  putusan  KPPU  yang  BHT diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No.
5  Tahun  1999  yang  dimaksudkan  sebagai delik wesenschaw .  Dalam  hal  ini  perbuatan pelaku  usaha  dikatakan  telah  memenuhi unsur  tindak  pidana  tidak  hanya  karena perbuatan  tersebut  telah  sesuai  dengan rumusan  tindak  pidana  tetapi  perbuatan tersebut  juga  dimaksudkan  oleh  pembentuk undang-undang,    bahwa  pelaku  usaha  dapat dijatuhi  pidana  apabila  tidak  melaksanakan putusan KPPU sudah BHT berupa sanksi/tindakan administrasi atas pelanggaran administrasi  UU  No.  5  Tahun  1999.  Hal tersebut  menandakan  penjatuhan  pidana dalam  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  5 Tahun  1999  bersifat ultimum  remidium
(sarana terakhir).

## B.  Saran
Saran dalam tulisan ini, yaitu pembentuk undang-undang dalam memformulasikan
suatu  tindak  pidana  dalam  undang-undang harus sejelas mungkin
agar tidak menimbulkan  multitafsir  dan  ketidakpastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku:
Adami  Chazawi. Pelajaran  Hukum  Pidana ,
Jakarta: Rajagrafindo, 2002.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana ,  Bandung:  Citra  Aditya
Bakti, 2002.
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum Pidana ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2003.
DPR  RI,  Risalah  Rapat  Proses  Pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 1999.
Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Hambali  Thalib, Sanksi  Pemidanaan  dalam Konflik  Pertanahan ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2012.
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Laporan
Tahunan KPPU Tahun 2008.
Muladi, Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiil Indonesia  di  Masa  Datang ,  Naskah Pidato  Pengukuhan  diucapkan  pada Peresmian  Penerimaan  Jabatan  Guru Besar  dalam  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan
Pidana ,  Semarang:  Badan  Penerbit
UNDIP, 1995.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,
1998.
Mustafa  Kamal  Rokan, Hukum  Persaingan
Usaha:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012. Soedjono Dirdjosisworo , Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHAP , Bandung: Alumni, 1982.
Sudarto, Hukum Pidana I , Semarang: Yayasan
Sudarto, 2013.
Sudarto, Kapita  Selekta  Hukum Pidana,
Bandung: Alumni, 1986.

## JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum Sebuah  Pengantar ,  Yogyakarta:  Cahaya
Atma Pustaka, 2014.
Yudi  Hidayat,  Bahan  Paparan  oleh  Komisi
Pengawas Persaingan Usaha
disampaikan  dalam  Diklat  III  Program
Pendidikan  dan  Pelatihan  Calon  Hakim Terpadu  Angkatan  III  Gel.  I  tanggal  4 September  2019  di  Badiklat  Litbang Kumdil Mahkamah Agung, Megamendung.
B.  Artikel Jurnal:
Eman Sulaeman, Kebijakan Penggunaan
Sanksi Pidana dalam Perundang- Undangan Hukum Administrasi. Wahana
Akademika  IAIN  Walisongo  Semarang,
1(1), 135-148, 2014,
doi:
http://dx.doi.org/10.21580/wa.v1i1.806.

## C.  Artikel Internet:
Guntur  Syahputra  Saragih.  Update  Eksekusi
Putusan KPPU, tersedia pada
http://www.kppu.go.id/id/blog/2019/07/up
date-eksekusi-putusan-kppu/ , diakses pada 6 September 2019.
Mudzakkir.  Mempersoalkan  Sanksi  Pidana dalam  Hukum  Persaingan  Usaha: Pengaturan sanksi pidana di dalam UU Anti  Monopoli  dinilai  tak  memenuhi ketentuan pidana, tersedia pada https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/hol21865/mempersoalkan- sanksi-pidana-dalam-hukum- persaingan-usaha/