## TINJAUAN BUKU
MENGHIJAUKAN SEKTOR SAWIT MELALUI PETANI, LESSON-LEARNED HIVOS UNTUK ISU SAWIT BERKELANJUTAN
E. Panca Pramudya, Agung Prawoto, Rini Hanifa. (2015). Jakarta: Renebook. 252
Nia Kurniawati Hidayat Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor Email: niakurniawatihidayat@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kelapa  sawit  merupakan  komoditas  pertanian unggulan Indonesia. Sektor ini berkontribusi posi- tif terhadap perekonomian Indonesia,  termasuk sebagai  penyumbang  devisa  (Rifin,  2013)  dan menciptakan lapangan kerja (Rist, Feintrenie, & Levang, 2010). Namun, perluasan perkebunan melalui alih fungsi lahan hutan dan lahan  gambut serta  produksi  kelapa  sawit  yang  dilakukan tan pa memperhatikan aspek keberlanjutan telah me nimbulkan perdebatan karena berkontribusi terhadap rusaknya habitat satwa liar (Obidzinski, Andriani, Komarudin, & Andrianto, 2012), hi- langnya keanekaragaman hayati (Koh & Wilcove, 2008), akumulasi gas rumah kaca (Sheil dkk., 2009), serta memicu konflik sosial (Colchester & Jiwan, 2006).
Petani kecil merupakan salah satu kelompok produsen kelapa sawit yang penting dan mengua- sai lebih dari 40 persen luas area perkebunan sawit  nasional  (Directorate  General  of  Estate Crops,  2016).  Petani  dapat  dikatakan  sebagai gate-keeper , yakni penentu dalam mewujudkan produksi  kelapa  sawit  berkelanjutan  (Hidayat, 2017). Namun, petani memiliki keterbatasan sum ber daya, termasuk akses modal, informasi, dan teknologi, yang berpotensi merintangi petani untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Buku berjudul Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani: Lesson-learned Hivos untuk Isu Sawit Berkelanjutan yang ditulis oleh Panca Pramudya, Agung Prawoto, dan Rini Hanifah ini memapar -
kan pengalaman penulis dalam melaksanakan program Hivos yang telah lebih dari 10 tahun mendukung petani kecil mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan sema- kin tingginya tuntutan untuk memenuhi aspek keberlanjutan sebagai prasyarat untuk mema suki (sebagian) pasar minyak sawit dunia dan desakan penerapan kebijakan mandatory standar  Kelapa Sawit  Berkelanjutan  Indonesia  (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), kajian buku Meng- hijaukan Sektor Sawit melalui Petani menjadi penting untuk memberikan pandangan mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk membawa  petani  berkontribusi   mewujudkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan.

## SEKTOR KELAPA SAWIT YANG BERKELANJUTAN
Konsep pembangunan berkelanjutan telah dite- rapkan secara luas di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Dalam buku Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani , pembangunan berkelanjutan ditandai oleh terciptanya produksi dan konsumsi berkelanjutan yang mempertim- bangkan kelestarian lingkungan dan kesetaraan aspek sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, sektor kelapa sawit diang - gap berkelanjutan jika pemanfaatan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan produksi kelapa sawit dan turunannya tidak hanya menguntung - kan secara ekonomi, tetapi juga tidak merusak lingkungan, seperti rusaknya habitat satwa liar, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran
lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang tidak terkendali, dan menimbulkan konflik sosial seperti konflik kepemilikan lahan.
Rival dan Levang (2014) dan Pramudya, Prawoto, & Hanifa (2015) mengemukakan bahwa peningkatan standar hidup masyarakat du nia me- nye bab kan peningkatan konsumsi mi nyak yang bersumber dari kelapa sawit tidak da pat dihindar - kan. Hal tersebut terjadi karena komo ditas  minyak sawit  jauh  lebih  produktif,  yaitu  10  kali  lebih tinggi dibandingkan produksi minyak kedelai per ha (PASPI, 2016). Di  samping itu, biaya produksi minyak sawit 20% lebih rendah daripada minyak kedelai. Sifat minyak sawit, yang konsisten pada suhu ruang, juga lebih diminati sebagian besar industri dibandingkan komoditas minyak nabati lain, seperti minyak kedelai, minyak rapeseed , dan minyak bunga matahari. Prospek ekonomi yang semakin baik pada komoditas kelapa sawit, yang terlihat dari semakin tingginya harga  minyak sawit  dunia,  menstimulasi  tumbuh  pesatnya investasi  di  perkebunan  sawit.  Melonjaknya konsumsi dan produksi kelapa sawit berimpli- kasi pada penurunan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesenjangan sosial jika ekspansi dan produksi kelapa sawit tidak dikelola secara berkelanjutan. Kesadaran untuk mengurangi dam pak negatif dari produksi kelapa sawit mela- tarbelakangi munculnya berbagai inisiatif, baik yang datang dari aktor non-pemerintah (misalnya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Sustainability and Carbon Certifica - tion (ISCC)) maupun dari pemerintah (misalnya ISPO). Inisiatif-inisiatif tersebut menentukan standar  produksi  kelapa  sawit  masing-masing yang disetujui serta kemudian digunakan sebagai definisi,  aturan,  dan  pedoman  produksi  kelapa sawit yang berkelanjutan.
RSPO merupakan salah satu sistem tata ke- lola kelapa sawit berkelanjutan yang   diinisiasi oleh berbagai pemangku kepentingan dan di adopsi di Indonesia. Dalam RSPO, terdapat de lapan prinsip yang harus dipenuhi untuk dapat di ka ta kan  bahwa  produksi  kelapa  sawit  telah di la kukan secara ber kelanjutan (Pramudya dkk., 2015), yakni (1) komitmen terhadap transparansi; (2) kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; (3) komitmen terhadap kelayakan
ekonomi dan keuangan jangka panjang; (4) peng gunaan praktik-praktik terbaik yang tepat oleh  perkebunan dan pabrik pengolahan; (5) tang gung  jawab  lingkungan  dan  konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; (6) bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu, dan masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan pabrik pengolahan; (7) perluasan penanaman baru yang bertanggung jawab; dan serta (8) komitmen terhadap perbaikan secara terus-menerus pada area-area utama program yang dilakukan.
ISCC merupakan inisiatif untuk mendukung EU renewable energy directive (RED 2009/28/ EC)  dalam  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca di Eropa. Sertifikasi ISCC berfokus pada kelapa sawit yang digunakan untuk biofuel dan biomassa. Pramudya dkk. (2015, 32) merangkum kriteria utama keberlanjutan dalam ISCC, meliputi ke - berlanjutan biomassa dengan kelapa sawit yang diproduksi tidak berasal dari wilayah yang tidak diperbolehkan (seperti wilayah yang mengandung nilai konservasi tinggi), keberlanjutan produksi dan operasi, serta keberlanjutan sosial. Di samp- ing itu, sertifikasi ISCC menargetkan biofuel dan biomassa yang dihasilkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi paling sedikit 35 persen dan harus dapat menjamin keteracakan dari produk yang dihasilkan.
RSPO dan sertifikasi private lainnya secara umum bersifat sukarela sehingga dinilai lambat dalam mewujudkan transformasi produksi kela pa sawit  yang  lebih  berkelanjutan.  Merujuk  pada Suharto (2010), Pramudya dkk. (2015) meli hat pemerintah merasa perlu membentuk suatu standar yang didasarkan pada kumpulan peraturan terkait dengan kelapa sawit di  Indonesia dan mengini - siasi sistem sertifikasi yang berbasis pemerintah (ISPO), dalam rangka untuk mempercepat terwu - judnya sektor sawit yang berkelanjutan dengan biaya sertifikasi yang lebih murah sehingga tidak membebani  produsen  kelapa  sawit.  Berbeda dengan RSPO, ISPO adalah mandatory bagi per- usahaan sawit yang beroperasi di Indonesia dan kemudian petani. Dari sisi ISPO yang mengacu pada Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 11 Tahun 2015, terdapat tujuh prinsip yang harus di- penuhi untuk dapat mengatakan bahwa produksi
kelapa  sawit  memenuhi  kaidah  keberlanjutan, yakni (1) kepatuhan terhadap legalitas usaha dan lahan perkebunan; (2) penerapan manajemen perkebunan kelapa sawit terbaik; (3) perlindung- an terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan hutan gambut; (4) melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (5) menunjukkan tang- gung jawab terhadap pekerja; (6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta (7) komitmen untuk melakukan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan untuk petani swadaya lebih ringan dibandingkan yang diterapkan untuk perkebunan besar, yakni terbatas pada pemenuhan prinsip (1) kepatuhan terhadap legalitas usaha perkebunan; (2) organi- sasi pekebun dan pengelolaan usaha perkebunan; (3) upaya pengelolaan dan pemantauan lingkung- an, serta (4) komitmen terhadap peningkatan usaha secara berkelanjutan.

## KONTESTASI MENGENAI KONSEP KEBERLANJUTAN
Meskipun secara umum konsep keberlanjutan yang digunakan pada standar-standar yang ada, seperti RSPO dan ISPO, memiliki kesamaan, yakni menyeimbangkan tiga pilar keberlanjutan yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, kri- teria serta indikator keberlanjutan  antar-standar tersebut memiliki beberapa perbedaan yang men- cerminkan perbedaan toleransi terhadap dam pak negatif produksi kelapa sawit. Misalnya konsep high conservation value forest yang  digunakan RSPO dan ISPO yang berbeda, lebih jauh ber- implikasi pada perbedaan konsep deforestasi yang digunakan RSPO dan ISPO. HCV network mendefinisikan high conservation value (HCV) sebagai suatu nilai yang terkandung dalam sebuah kawasan, baik lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air, dan situs arkeologi (kebudayaan); dan nilai- nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional, atau global (High Conservation Value, 2015). Dalam ISPO, nilai konservasi didefinisi - kan berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Berbeda dengan RSPO, yang mengadopsi konsep HCV, ISPO menggunakan konsep  kawasan  lindung,  yakni  kawasan yang
ditetapkan (pemerintah) dengan fungsi utama me lindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buat an, serta nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan (Suharto dkk., 2015). Aspek-aspek mengenai per samaan dan perbedaan RSPO dan ISPO dapat dilihat lebih mendetail dalam kajian Suharto dkk. (2015).
Berlakunya beberapa standar keberlanjutan secara bersamaan dalam komoditas sawit berim - plikasi pada ketidakpastian bagi perekonomian petani, termasuk dalam hal akses pasar, disebab- kan oleh ketidakmampuan mereka memenuhi standar yang dipersyaratkan (Hidayat, Offermans, & Glasbergen, 2017). Dalam buku Menghijaukan Sektor Kelapa Sawit melalui Petani, Pramudya dkk. (2015, 37) mengungkapkan bahwa berlaku - nya standar mutu yang ditetapkan oleh belahan bumi utara mungkin menjadi penghambat eko- nomi petani kecil. Hal itu terjadi karena kriteria keberlanjutan yang ditetapkan dalam standar tersebut ( the northern standard , misalnya RSPO) tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan petani di belahan bumi selatan.
Di samping itu, pengetahuan petani mengenai praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan ma- sih terbatas (Brandi dkk., 2013). Hivos, melalui lembaga  BioCert,  mengidentifikasi  tingginya kesenjangan antara prinsip dan kriteria keberlan- jutan dalam RSPO dengan performa petani di lapangan. Kesenjangan tersebut, antara lain, adalah kurangnya pemahaman petani  mengenai RSPO. Hal itu sejalan dengan hasil studi Hidayat, Offermans, & Glasbergen (2015, 42) yang dilaku- kan terhadap petani yang tersertifikat RSPO, yang mengemukakan bahwa:
“Sertifikasi [RSPO] sebagai alat untuk mencip - takan pertanian yang berkelanjutan tidak dapat dipahami oleh petani, sertifikasi [RSPO] dilihat sebagai alat ekonomi untuk memperoleh peng- hidupan yang lebih baik. Petani berpartisipasi dalam sertifikasi berkelanjutan [RSPO] karena diwajibkan oleh perusahaan mitra (petani plasma) atau karena sertifikasi diperkenalkan oleh orang terpercaya  [misalnya  tokoh  masyarakat]  yang menawarkan peluang peningkatan pendapatan.”
Dari  hasil  identifikasi  Hivos,  Pramudya dkk. (2015) menemukan adanya konflik sosial,
terutama yang terkait dengan penggunaan lahan dan kurang transparannya mekanisme kemitraan, termasuk mekanisme penetapan harga dan penen- tu an mutu tandan buah segar (TBS). Organisasi petani swadaya terbatas pada koordinasi petani anggota dalam perbaikan infrastruktur perkebun- an, seperti jalan, dan mengelola dana peremaja- an. Petani pada umumnya belum menerapkan praktik berkelanjutan. Penggunaan bahan kimia dilakukan tanpa pelindung diri dan limbah kimia yang dihasilkan tanpa pengelolaan yang baik se hingga berpotensi mencemari lingkungan. Dengan tingginya kesenjangan antara performa petani dan standar keberlanjutan, jika tak ada dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan akses terhadap pengetahuan dan informasi, sulit bagi petani kecil untuk memenuhi standar mutu. Hal tersebut berimplikasi pada rendahnya harga yang diterima dan terbatasnya akses pasar.
Selain itu, persepsi dan ekspektasi petani ter hadap standar berkelanjutan berbeda dengan tujuan dari standar berkelanjutan yang ada. Bagi petani, keuntungan finansial merupakan hal pa- ling penting dan menjadi motivasi utama untuk berpartisipasi  dalam  sertifikasi  berkelanjutan. Perbaikan lingkungan dan sosial kurang dihargai oleh petani, kecuali jika dapat memberikan keun- tungan secara ekonomi (Hidayat dkk., 2015). Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberlanjutan lingkungan tidak dapat dicapai jika permasalahan perekonomian petani belum dapat terselesaikan terlebih dahulu (Hidayat, 2017).

## UPAYA MEWUJUDKAN SAWIT BERKELANJUTAN MELALUI PETANI
Meningkatkan perekonomian petani merupakan prasyarat sekaligus bagian dari definisi keberlan - jutan itu sendiri. Untuk mencapai sektor sawit yang keberlanjutan, diperlukan suatu tata kelola yang tidak hanya dapat meningkatkan performa lingkungan dan penghargaan terhadap dimensi sosial, tetapi juga menguntungkan bagi petani. Terdapat dua kelompok utama petani kelapa sawit di Indonesia, yakni petani plasma dan petani swa - daya. Petani plasma ialah petani yang memiliki perkebunan  sawit  yang  didirikan  perusahaan swasta atau pemerintah dan dengan menggunakan
dukungan finansial dari pihak eksternal. Petani plasma secara struktur terikat kontrak atau per- janjian  kredit  dengan  perusahaan  kelapa  sawit tertentu. Petani plasma sering terorganisasi dan tidak bisa bebas mengelola kebun kelapa sawit yang  dimiliki,  melainkan  dengan  pengawasan manajer dari perusahaan mitra. Petani swadaya ialah petani yang mendirikan perkebunan kelapa sawitnya secara mandiri menggunakan dana pri- badi. Petani swadaya dicirikan oleh   kebebasan dalam menentukan apa dan bagaimana menge- lola  perkebunan  sawit  yang  dimilikinya  ( self- organized , self-managed , self-financed ) dan tidak terikat kontrak dengan perusahaan kelapa sawit. Meskipun tidak tanpa masalah, dengan dukungan finansial, training , supervisi, dan jaminan pasar dari perusahaan mitra, petani plasma relatif me- miliki posisi yang lebih baik secara ekonomi dibandingkan petani swadaya (Hidayat, 2017).
Petani  swadaya  memegang  peran  penting dalam rantai komoditas sawit di Indonesia, tetapi mereka dihadapkan pada banyak permasalahan yang merugikan dari sisi ekonomi (Pramudya dkk., 2015). Pertama, petani swadaya memiliki posisi  tawar  yang  lemah.  Mereka  tidak  dapat memengaruhi atau bahkan tidak mengetahui proses penentuan harga tandan buah segar (TBS) (Pramudya dkk., 2015). Kedua, petani swadaya pada umumnya menggunakan bibit kelapa sawit yang tidak berkualitas sehingga produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan rendah (Pramudya dkk., 2015; Brandi dkk., 2013). Ketiga, bibit yang tidak berkualitas juga menyebabkan rendahnya kualitas TBS yang dihasilkan. Kualitas TBS petani swadaya pun sering kali menurun dengan cepat karena TBS tidak dapat dikirimkan ke pab rik pengolahan kurang dari 24 jam lantaran buruknya kualitas jalan. Keempat, petani sering tidak memiliki surat pemilikan tanah sehingga mereka kerap terlibat dalam permasalahan konflik pemilikan lahan (Brandi dkk., 2013; Molenaar, Persch-Orth, Lord, & Harms, 2013). Kelima, mayoritas  petani  swadaya  tidak  terorganisasi sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses permodalan. Di samping itu, lemahnya organisasi petani juga memperburuk posisi tawar petani ter - hadap aktor di dalam rantai pasar lain, misalnya tengkulak, dan menghambat kemampuan petani dalam akses input produksi lain yang mungkin
hanya dapat diperoleh melalui organisasi petani, misalnya akses bibit bersertifikat, dan pupuk ber - subsidi (Pramudya dkk., 2015). Pramudya dkk. (2015) dalam buku menghijaukan sektor sawit melalui petani menyiratkan bahwa permasalahan perekonomian petani dan dengan begitu juga per- masalahan keberlanjutan terkait dengan produksi kelapa  sawit  dapat  diatasi  melalui  dukungan akses terhadap sumber daya dan modal, serta meningkatkan mutu kualitas produksi, termasuk dukungan performa petani untuk dapat memenuhi standar sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO.
Dari pengalaman menjalani program Hivos, Pramudya  dkk.  (2015)  mengemukakan  bahwa peningkatan mutu kualitas produksi dan dukungan peningkatan performa petani menuju arah yang lebih keberlanjutan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui penguatan fungsi kelembagaan petani. Kelembagaan petani meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, dan koperasi. Kelembagaan petani sangat penting sebagai penyedia informasi untuk petani terma- suk informasi mengenai harga TBS, harga input , dan teknologi yang berhubungan dengan produksi kelapa sawit yang terbaru. Dalam konteks standar berkelanjutan, kelembagaan pertanian juga ber- fungsi untuk menginformasikan dan mengedukasi petani mengenai pemahaman mengenai makna keberlanjutan, praktik-praktik produksi kelapa sawit  keberlanjutan,  prinsip  dan  kriteria  stan - dar berkelanjutan, serta potensi manfaat yang dihasilkan (contohnya melalui penyelenggaraan pelatihan). Di samping itu, kelembagaan petani mengoordinasikan aktivitas perkebunan (meli- puti penyediaan input sampai penjualan TBS) dan penyedia wadah komunikasi antaranggota. Kelembagaan petani juga memfasilitasi dan/atau mewakili  anggota  untuk  dapat  berkomunikasi dengan pihak eksternal, misalnya perusahaan dan pemerintah. Hal paling penting dan merupakan implikasi dari keikutsertaan petani dalam RSPO adalah kelembagaan petani harus mampu me- monitor dan menjalankan fungsi sistem internal control untuk memastikan penerapan praktik keberlanjutan secara kontinu. Melalui penguatan fungsi-fungsi kelembagaan tersebut, petani mem- peroleh manfaat finansial secara tidak langsung dari partisipasinya dalam RSPO karena pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan oleh kelembagaan
petani dengan bantuan aktor eksternal (seperti pengalaman pembinaan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Setara Jambi) dapat meningkatkan kualitas produksi. Paralel dengan itu, secara tidak langsung juga meningkatkan performa keberlanjutan dari dimensi lingkungan dan sosial (Hidayat dkk., 2015).
Mengingat keterbatasan-keterbatasan petani seperti yang dikemukakan di atas, dukungan pihak eksternal, seperti NGO, perusahaan, dan peme- rintah, merupakan hal yang krusial untuk dapat mewujudkan sawit berkelanjutan melalui petani. Ketersediaan lembaga donor juga sangat penting karena tingginya biaya pendampingan dan biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan petani untuk memperoleh sertifikat RSPO (Pramudya dkk., 2015). Dari pengalaman melaksanakan Hivos yang bekerja sama dengan Yayasan Setara Jambi  membina  petani  kelapa  sawit  swadaya, keahlian staf pendamping, termasuk di bidang budi daya kelapa sawit, merupakan faktor kunci keberhasilan pendampingan petani sawit untuk dapat membantu petani menjawab permasalahan mendasar perihal perkebunan kelapa sawit sebe - lum kemudian memperkenalkan prinsip keberlan- jutan. Pendamping eksternal harus berada dekat dengan petani untuk menjamin kelancaran proses monitoring . Selanjutnya, pihak eksternal pembina harus mampu untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk menjembatani petani dengan akses yang lebih luas, termasuk dalam hal pengurusan legalitas perkebunan (surat tanda daftar budi daya (STDB) dan surat hak milik (SHM)), dan penjualan TBS.

## SIMPULAN
Dalam buku berjudul Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani , telah diyakini pentingnya partisipasi petani untuk mewujudkan sektor sawit yang berkelanjutan. Upaya meningkatkan mutu produksi merupakan salah satu cara meningkat- kan performa produksi kelapa sawit menuju arah yang lebih berkelanjutan dan pada saat yang sama meningkatkan perekonomian petani. Pramudya dkk.  (2015)  mengemukakan  bahwa  partisipasi dalam RSPO merupakan instrumen yang tepat untuk meningkatkan keuntungan petani secara finansial dan mengubah praktik produksi  kelapa
sawit yang lebih ramah lingkungan dan bertang - gung jawab secara sosial. Hanya, petani memiliki banyak keterbatasan informasi, sumber daya, dan modal. Kesenjangan antara praktik yang dila- kukan dan kriteria yang dipersyaratkan RSPO masih sangat tinggi, termasuk pemahaman pe tani akan konsep keberlanjutan itu sendiri, praktik produksi yang tidak ramah lingkungan dan lemahnya organisasi petani. Buku ini melihat bahwa lemahnya kelembagaan petani merupakan permasalahan kunci praktik produksi yang tidak berkelanjutan dan penyebab utama sulitnya petani memenuhi kriteria RSPO. Untuk itu, dukungan dari aktor eksternal difokuskan pada penguatan fungsi kelembagaan. Dengan begitu, petani dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap input produksi, informasi, pelatihan, dan meningkatkan jejaring petani. Dalam buku yang ditulis oleh Pramudya dkk. (2015) juga dikemukakan bahwa sosialisasi merupakan aspek penting. Keyakinan akan manfaat ekonomi dari partisipasi petani dalam skema standar berkelanjutan dapat memo- tivasi petani mempertahankan komitmen mereka dalam jangka panjang.
Buku Menghijaukan Sektor Sawit melalui Petani memaparkan secara detail tantangan yang dihadapi dan solusi yang diupayakan  untuk mem- bawa petani untuk dapat tersertifikasi RSPO. Na - mun, standar berkelanjutan seperti RSPO meru- pakan satu upaya untuk mewujudkan sektor sawit berkelanjutan, tingginya biaya sertifikasi (lihat Hidayat dkk., 2016) dan sulitnya persyaratan yang harus  dilakukan  untuk  memperoleh  sertifikasi RSPO berimplikasi menciptakan new dependency relationship dengan aktor eksternal (Hidayat dkk.,  2015).  Ketidakpastian  insentif  finansial ( premium fees ) yang diharapkan sebagian besar petani menimbulkan pertanyaan tentang kontinui- tas partisipasi petani dalam standar berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam buku yang ditulis Pramudya dkk. (2015), pembahasan hanya terba- tas pada standar keberlanjutan RSPO, implikasi lebih jauh dari partisipasi petani dalam skema tersebut, dan hambatan yang mungkin timbul setelah program bantuan dari pihak eksternal be- rakhir tidak terlihat. Diperlukan kajian lebih jauh tentang alternatif skenario mengenai bagaimana mewujudkan sektor sawit berkelanjutan melalui
petani, dengan atau tanpa skema sertifikasi, dan dengan mengurangi ketergantungan pada aktor eksternal.

## PUSTAKA ACUAN
Brandi,  C.,  Cabani  T.,  Hosang,  C.,  Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2013). Sustainability certification in the Indonesian palm  oil  sector,  Benefits  and  challenges  for smallholders . Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik  (DIE).  Diakses  16  Feb - ruari 2015 dari http://www.die-gdi.de/uploads/ media/Studies_74.pdf.
Colchester,  M.,  &  Jiwan,  N.  (2006). Ghost on our own land Indonesian oil palm smallholders and the roundtable on sustainable palm oil . England: Forest Peoples Programme. Diakses 28 Agustus 2014 dari http://www.forestpeoples. org/sites/fpp/files/publication/2011/02/ghost - sonourownlandtxt06eng.pdf.
Directorate  General  of  Estate  Crops.  (2016). Tree crop estate statistics of Indonesia, palm oil 2014–2016 . Jakarta: Directorate General of Estate Crops.
Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2016).  On  the  profitability  of  sustainability certification: An  analysis  among  Indonesian palm oil smallholders. Journal of Economics and Sustainable Development, 7 (18), 45–62.
Hidayat, N. K. (2017). At the bottom of the value chain: Sustainability certification and the live - lihoods of palm oil smallholders in Indonesia . Maastricht: datawyse Universitaire Pers.
Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offermans, A. (2015).  Sustainability  certification  and  palm oil smallholders’ livelihood: A comparison between scheme smallholders and independent smallholders in Indonesia. International Food and Agribusiness Management Review , 18 (3).
Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P.
(2017). Sustainable palm oil as a public responsibility? On the governance capacity of Indonesian standard for sustainable palm oil (ISPO). Agricultural and Human Values . doi: 10.1007/s10460-017-9816-6.
Koh, L. P., & Wilcove, D. S. (2008). Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiver- sity? Conservation Letters , 1 (2), 60–64. doi: 10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x.
Molenaar, J. W., Persch-Orth, M., Lord, S., & Harms,
C. T. J. (2013). Diagnostic Study on Indonesian Oil Palm Smallholders: Developing a better understanding of their performance and poten-
tial . Jakarta: International Finance Corporation (IFC).
Obidzinski,  K.,  Andriani,  R.,  Komarudin,  K.,  &
Andrianto, A. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. Ecology and Society , 17 (1). doi: 10.5751/es-04775-170125. PASPI. (2016). Mitos dan fakta industri minyak sawit Indonesia dalam isu social, ekonomi dan ling- kungan global. Bogor: Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI).
Pramudya, E. P., Prawoto, A., & Hanifa, R. (2015). Menghijaukan Sektor Sawit Melalui Petani Lesson-Learned Hivos untuk Isu Sawit Berkelanjutan . Jakarta: Renebook.
Rifin, A. (2013). Analysis of Indonesia’s market posi - tion  in  palm  oil  market  in  China  and  India. Journal of Food Products Marketing, 19 (4), 299–310. doi: 10.1080/10454446.2013.726950.
Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: smallholders in Indonesia. Biodiversity and Conservation,
19 (4), 1009–1024. doi: 10.1007/s10531-010- 9815-z.
Rival, A., & Levang, P. (2014). Palms of controversies oil palm and development challenges . Bogor: Center  for  International  Forestry  Research (CIFOR).
Sheil, D., Casson, A., Meijaard, E., van Noordwijk, M., Gaskell, J., Sunderland-Groves, J., Wertz, K., & Kanninen, M. (2009). The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia:  What  do  we  know  and  what  do  we need to know? Occasional paper CIFOR no.
51 .  Bogor:  Center  for  International  Forestry Research (CIFOR).
Suharto, R. (2010). Why Indonesia needs ISPO. The Jakarta Post , 20 October 2010. Diakses 15 Juni 2015 dari http://www.thejakartapost.com/ news/2010/12/02/why-indonesia-needs-ispo. html.
Suharto, R., Husein, K., Sartono, Kusumadewi, D., Darussamin, A., Nedyasari, D., … Prasojo, R. (2015). Studi bersama persamaan dan perbe- daan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
High Conservation Value. (2015). Diakses dari http:// hcv-ni.org/definisi-high-conservation-value/.