Volume 6 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga
Ria Setyawati 1 , Rayhan Adhi Pradana 2
1 Universitas Airlangga  E-mail: ria.setyawati@fh.unair.ac.id
2 Universitas Airlangga E-mail: rayhanadhipradana@gmail.com
Abstract: Advancement  of  technology  resulted  in  a  digitalized  business  world.  Consequently, businesses  start  to  use  technology  like  algorithms  to  make  business  decisions,  for  example, introducing  algorithms  to  set  prices.  Such  algorithms  are  known  as  pricing  algorithms. However,  when  these  algorithms  are  utilized  by  a  dominant  firm,  it  exposes  a  risk  of  abuse. There  is  also  a  concern  relating  to  available  legal  recourse  by  competition  authorities  in tackling  this  novel  issue.  Thus,  this  research  aims  to  analyse  the  relationship  between algorithmic pricing and abuse of dominant position, as well as providing solutions pertaining to available  legal  recourse  that  might  be  useful  for  competition  authorities  in  facing  this contemporary  issue.  To  this  end,  this  legal  research  employs  statute,  conceptual,  case,  and comparative  approaches.  Through  these  methodologies,  this  research  analyses  the  usage  of algorithmic  pricing  and  abuse  of  dominant  position  in  conformity  to  Indonesian  law;  and transforming the available legal recourse to be more accommodative in confronting the use of algorithmic  pricing.The  use  of  algorithmic  pricing  can  entail  an  abuse  of  dominant  position, considering  the  ability  of  algorithms  to  impose  trade  restrictions,  hence  excluding  potential competitors and preventing consumers from attaining a fair price. Available legal recourse that can be considered by competition authorities are: increasing knowledge on algorithmic pricing, imposing  regulations  to  support  transparency  and  accountability,  and  using  a  structural approach.  In  terms  of  evidence,  authorities  should  put  more  weigh  on  digital  evidence, circumstantial evidence, and expert opinions.
Keywords: Competition  law;  Algorithmic  pricing;  Abuse  of  dominant  position;  Consumers welfare

## 1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam segala aspek kehidupan  manusia.  Sebagai  contoh,  sejak  pandemic  COVID-19,  interaksi  manusia yang  dahulu  dilakukan  dengan  bertatapan  muka  kini  tergantikan  dengan video conference atau video call. Seiring berkembangnya zaman, dunia usaha juga tidak dapat dilepaskan  dari  perkembangan  teknologi.  Misalnya,  perusahaan  transportasi  berbasis daring  sudah  menjadi  hal  yang  wajar  dan  integral  dalam  transportasi  masyarakat. Contoh lainnya adalah pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam berbagai  aplikasi  seperti google  maps ,  Siri,  dan  Netflix.  Hal  ini  membuktikan  bahwa hampir  seluruh  kegiatan  manusia  tidak  dapat  lepas  dari  dampak  digitalisasi.  Terlebih lagi,  adanya  pandemi  COVID-19  semakin  mempercepat  proses  digitalisasi.  Saat  ini, teknologi  juga  digunakan  dalam  menentukan  keputusan  bisnis,  khususnya  dalam penentuan  harga  produk.  Pengusaha  dapat  mengumpulkan  berbagai  data  digital  yang dianggap penting (harga pasar, perminaan, suplai, biaya produksi, target pasar, dan lain sebagainya.).  Data-data  ini  kemudian  diproses  melalui  suatu  algoritma  yang  akan menentukan  harga  paling  optimal  untuk  produk  tertentu.  Adapun,  harga  produk  dapat berubah  seiring  dengan  perubahan  kondisi  dan  situasi  tertentu.  Namun,  karena  sistem
algoritma  yang  telah  terautomasi,  pembentukan  harga  dapat  dilakukan  dengan  sangat cepat. Hal ini yang disebut dengan algoritma harga.
Algoritma  harga  telah  digunakan  berbagai  perusahaan  di  Indonesia.  Misalnya, perusahaan pariwisata seperti Airbn hingga perusahaan transportasi daring seperti Grab atau  Gojek  telah  menggunakan  algoritma  harga  untuk  menentukan  harga  produk mereka. Uber, salah satu perusahaan transportasi daring, menentukan harga berdasarkan permintaan konsumen di daerah tertentu atau ketersediaan sopir di daerah tertentu. Penggunaan  algoritma  harga  dapat  meningkatkan  efisiensi  dalam  menentukan  harga produk,  karena  pelaku  usaha  dapat  mengetahui  harga  reservasi  konsumen  (harga  yang bersedia  dibayar  konsumen).  Selain  itu,  dengan  adanya  algoritma  harga , pengambilan keputusan  dapat  dilakukan  dengan  cepat  mengingat  penyesuaian  harga  produk  dapat dilakukan secara real time berdasarkan hasil analisis yang relevan.
Namun,  terdapat  beberapa  dampak  negatif  dari  penggunaan  algoritma  harga,  salah satunya  adalah  potensi  penyalahgunaan  posisi  dominan.  Jika  perusahaan  pengguna algoritma  memiliki  posisi  dominan  dalam  pasar  yang  bersangkutan,  perusahaan  dapat menyingkirkan  kompetitornya.  Terlebih  lagi,  menjadi  sangat  sulit  bagi  penjual  yang tidak  memiliki  algoritma  untuk  bersaing  secara  setara  dengan  pengguna  algoritma harga, mengingat sistem automasinya yang jauh lebih unggul dalam menentukan harga produk.  Hal  ini  dapat  menciptakan barrier  to  entry bagi  perusahaan  yang  akan  masuk ke pasar tertentu.
Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  oleh Competition  and  Markets  Authority yang merupakan  Otoritas  Persaingan  Usaha  dan  Pasar  di  Britania  Raya  (UK),  terdapat potensi penyelewengan dan persaingan usaha tidak sehat terkait penggunaan algoritma harga. Salah satunya, algoritma harga dapat mendistorsi persaingan dan melanggar Bab II  dari Competition  Act  1998 ketika  pelaku  usaha  menyalahgunakan  posisi  dominan dengan  cara  menggunakan  algoritma  untuk  menentukan  kemauan  konsumen  untuk membayar ( consumers’ willingness to pay ).
Berdasarkan  perspektif  konsumen,  algoritma  harga  berpotensi  menimbulkan diskriminasi  dan  penetapan  harga  yang  merugikan.  Penggunaan  algoritma  harga  dapat berdampak  negatif  terhadap  kesejahteraan  konsumen  dan  mendistorsi  pasar.  Oleh karena  itu,  penting  untuk  menganalisis  penggunaan  algoritma  harga  terhadap penyalahgunaan posisi dominan.
Posisi  dominan  pada  dasarnya  tidak  dilarang  dalam  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun 1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (“UU Persaingan  Usaha”).  Berdasarkan  Pasal  25  ayat  2  UU  Persaingan  Usaha,  sebuah perusahaan memiliki posisi dominan apabila:
satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  50%  (lima  puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Namun,  posisi  dominan  harus  diperoleh  melalui  persaingan  usaha  yang  sehat. Adapun  yang  dilarang  oleh  UU  Persaingan  usaha  adalah  apabila  posisi  dominan  yang dimiliki  oleh  pelaku  usaha  disalahgunakan.  Dalam  hal  ini,  Pasal  25  ayat  1  melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominannya untuk:
a. menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah dan  atau  menghalangi  konsumen  memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang bersaing dari segi harga maupun kualitas; atau
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi  menjadi  pesaing  untuk memasuki pasar yang bersangkutan.
Jika  pelaku  usaha  melanggar  salah  satu  dari  ketentuan  tersebut,  pelaku  usaha  tersebut telah  menyalahgunakan posisi dominannya,  mengingat ketentuan Pasal 25 ayat 1  yang bersifat alternatif.
Meskipun  telah  terdapat  peraturan  mengenai  penyalahgunaan  posisi  dominan, Pasal  25  belum  mengakomodir  penggunaan  algoritma  harga  yang  tidak  hanya mencakup hambatan pelaku usaha, penetapan syarat perdagangan dan membatasi pasar, namun juga meliputi perlindungan konsumen, serta bagaimana menciptakan persaingan yang setara bagi pelaku usaha. Selanjutnya, perilaku anti-persaingan dalam penggunaan algoritma  harga  dapat  berdampak  sangat  besar,  apabila  pelaku  usaha  memiliki  posisi yang  dominan  di  pasar  bersangkutan.  Selain  itu,  semakin  pesatnya  penggunaan algoritma  harga  yang  tidak  berbanding  lurus  dengan  literatur  mengenai  penggunaan algoritma  harga serta  implikasinya  terhadap  posisi  dominan  juga  menjadi  alasan pentingnya dilakukan penelitian ini.
Beranjak  dari  latar  belakang  di  atas,  maka  penelitian  ini  membahas  2  (dua)  masalah pokok,  yaoyu  penyalahgunaan  posisi  dominan  dengan  menggunakan  algoritma  harga dan Kewenangan KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan dengan menggunakan algoritma harga.
Penelitian  ini  memiliki  2  (dua)  tujuan  yang  didasarkan  dari  rumusan  masalah  diatas, yakni  menganalisis  penggunaan  algoritma  harga  dan  penyalahgunaan  dominan,  dan menganalisis  kewenangan  KPPU  dalam  penggunaan  harga  yang  mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan.
Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.  Manfaat  teoretis  yang  dimaksud  adalah  menghasilkan  pemikiran  dalam pengembangan  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia,  khususnya  dalam  penggunaan algoritma  harga  dan  potensi  penyalahgunaan  posisi  dominan  yang  menyertainya. Mengingat  semakin  maraknya  penggunaan  algoritma  harga  dalam  pasar  digital. Sedangkan  berkaitan  dengan  manfaat  praktis,  penelitian  ini  bermanfaat  untuk membentuk  peraturan  yang  lebih  komprehensif  tentang  penggunaan  algoritma  harga dan  pertanggungjawaban  hukum  jika  terjadi  penyalahgunaan  posisi  dominan.  Hal  ini diperlukan agar penegak hukum dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  doctrinal  research  yakni  penelitian  yang menjelaskan  mengenai  peraturan  perundang  undangan  dalam  bidang  hukum  tertentu dengan  menganalisis  permasalahan  hukum  yang  ada,  seperti  kekosongan  hukum  atau kekaburan  hukum.  Akhirnya,  penelitian  ini  dapat  memberikan  saran  untuk perkembangan hukum di masa mendatang.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga)  pendekatan  untuk  menjawab rumusan  masalah  yang  ada,  yakni  pendekatan  peraturan  perundang  undangan  (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Pendekatan peraturan perundang undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang  undangan  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti.    Penelitian  ini menganalisis peraturan perundang undangan, khususnya UU Persaingan Usaha tentang penyalahgunaan posisi  dominan.   Dalam  hal  ini,  dilakukan analisis  mengenai Pasal 25 UU  Persaingan  Usaha  dan  apakah  unsur  pasal  tersebut  telah  dipenuhi  dalam  konteks penggunaan algoritma harga.
Pendekatan  perbandingan  juga  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Dalam  hal  ini, pendekatan  perbandingan  berfungsi  untuk  membandingkan  peraturan  perundang undangan  dan  yurisprudensi  di  Indonesia  dengan  negara  lain.  Penelitian  ini membandingkan kerangka hukum dan kewenangan otoritas persaingan usaha di Inggris, Belanda,  dan  Uni  Eropa  yang  telah  mengatur  aspek  hukum  persaingan  dalam penggunaan  algoritma  harga.  Dengan  adanya  perbandingan  ini,  kelemahan  yang  ada dalam hukum positif di Indonesia dapat diubah dan diperbaiki.
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua (2) jenis, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang  undangan,  hukum  persaingan  usaha,  dan  hukum  perlindungan  konsumen. Lebih  khusus,  peraturan  perundang  undangan  dalam  hal  ini  adalah  UU  Persaingan Usaha.  Selanjutnya,  bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  buku  yang berkaitan dengan ilmu  hukum  serta  hukum  persaingan usaha. Selain  itu,  bahan  hukum sekunder  juga  meliputi  karya  tulis  hukum  lainnya  seperti  skripsi,  tesis,  disertasi,  dan jurnal hukum.
Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  untuk  penelitan  ini  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  library  research.  Dalam  hal  ini,  peneliti  melakukan  inventarisasi  terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang undangan, doktrin, dan sebagainya. Setelah  melakukan  inventarisasi,  peneliti  mengidentifikasi  bahan  hukum  yang  ada sesuai  dengan  ilmu  hukum  untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  ada.  Selanjutnya, peneliti menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang  undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan perbandingan.
Dalam  proses  analisis  data  peneliti  melakukan  klasifikasi  bahan  hukum  primer  dan sekunder untuk  menjawab rumusan  masalah dalam penelitian  ini.  Selanjutnya,  peneliti akan  menganalisis  bahan-bahan  hukum  tersebut  dengan  metode  yang sistematis  sesuai dengan ilmu hukum. Beranjak dari analisis tersebut, bahan-bahan hukum tersebut akan menjadi dasar dari kesimpulan rumusan masalah yang ada sehingga penelitian ini dapat berkontribusi  terhadap  perkembangan  hukum  persaingan  usaha  terkait  dengan penggunaan  algoritma  harga  serta  potensi  penyalahgunaan  posisi  dominan  yang menyertainya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penyalahgunaan Posisi Dominan dengan Menggunakan Algoritma Harga Dalam  ekonomi  digital,  analisis  ekonomi  menggunakan  jumlah  data  yang  besar  ( big data ) semakin penting. Instrumen untuk mengumpulkan data yang kemudian digunakan untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dikenal  sebagai  “algoritma”.  Algoritma  secara  umum dibentuk  untuk  menyelesaikan  berbagai  penerapan  praktis.  Misalnya,  mengurutkan nomor-nomor  acak,  hingga  yang  lebih  kompleks  seperti  enkripsi  digital,  komunikasi internet, dan pengolahan sumber daya. Salah satu bentuk penggunaan algoritma adalah untuk merumuskan harga suatu produk. Algoritma ini dikenal sebagai algoritma harga. Algoritma  harga  adalah  sebuah  strategi  penentuan  harga  dengan  mengumpulkan variabel  penentu  melalui  proses  komputasi  sebagai  input  dan  menghasilkan  output berupa harga maksimal yang bersedia dibayar konsumen.
Untuk  menetapkan  harga  yang  relevan,  data  menjadi  input  yang  esensial  dalam algoritma  harga.  Menurut  Gal,  peningkatan  penggunaan  algoritma  tidak  disebabkan oleh peningkatan jumlah algoritma, namun peningkatan kualitas dan akses terhadap data yang  signifikan.  Meskipun  terdapat  banyak  peningkatan  algoritma  yang  semakin efisien,  perbedaan  yang  signifikan  adalah  semakin  banyaknya  akumulasi  data,
manajemen,  dan  analisis  data.  Saat  ini,  algoritma  dapat  memproses  jutaan  data, membangun  profil  untuk  konsumen  secara  individu.  Hal  ini  dilakukan  melalui penggalian  data  platform  digital  yang  menghubungkan  informasi  yang  berbeda  beda untuk memprediksi perilaku konsumen.
Data  yang diperlukan dalam algoritma harga adalah data  yang signifikan untuk pembentukan  harga  seperti:  (a)  harga  pesaing;  (b)  keuntungan  dan  data  pendapatan  di masa  lalu;  (c)  data  individu  konsumen,  termasuk  sejarah  pembelian  atau  penelusuran konsumen; (d) informasi pasar seperti jumlah saham kompetitor; (e) informasi eksternal seperti  pola  cuaca;  (f)  harga  produksi  dan  penyimpanan  pelaku  usaha.  Algoritma  juga dapat  menggunakan  big  data  secara real  time untuk  belajar  menetapkan  harga  dengan menggunakan  pembelajaran  mesin  ( machine  learning )  atau  proses  pembelajaran  yang mendalam. Hal ini akan memungkinkan algoritma untuk bereksperimen dengan strategi yang  berbeda,  meningkatkan  dan  mengatur  bentuk  harga  yang  akan  diberikan. Algoritma  akan  semakin  bermanfaat  jika  memiliki  dataset  historis  dan    data real  time yang cukup, di mana semua hal ini akan berpengaruh dalam pembentukan harga.
Penyalahgunaan  algoritma  harga  dalam  dunia  usaha  meliputi:  kolusi tersembunyi,  diskriminasi  harga,  penetapan  harga,  eksploitasi  konsumen,  dan penyalahgunaan posisi dominan. Pertama, algoritma harga dapat menjadi fasilitator dari kolusi tersembunyi. Menurut Ezra dan Strucke, terdapat dua skenario yakni Messenger dan Hub  and  Spoke .    Skenario Messenger menunjuk  pada  situasi  di  mana  algoritma penetapan harga dirancang dan digunakan oleh manusia sebagai sarana untuk berkolusi. Di  bawah  skenario  ini,  algoritma  hanya  merupakan  perpanjangan  teknologi  dari kehendak manusia.
Hal  tersebut  berbeda  dengan  skenario Messenger ,  di  mana  kolusi  terjadi  karena perusahaan  yang  bersaing menggunakan  algoritma  yang sama  karena  mereka  meminta kepada perusahaan IT dan programmer yang sama dalam pembuatan algoritma mereka. Dalam situasi ini, komputer tidak hanya membatasi dirinya sendiri untuk mengeksekusi perintah  yang  diberikan  oleh  manusia.  Selain  itu,  fakta  bahwa  pesaing  menggunakan algoritma-algoritma  harga  yang  sama  atau  serupa  dapat  menyebabkan  situasi  kolusi tersembunyi melalui interaksi algoritma di pasar untuk menstabilkan harga. penstabilan harga ini dapat mendisrupsi persaingan usaha. Meskipun kolusi merupakan konsekuensi dari  penggunaan  algoritma  harga,  sangat  mungkin  hal  tersebut  bukan  tujuan sesungguhnya  dari  perusahaan.  Bahkan,  pesaing  terkadang  tidak  tahu  bahwa  ada pesaing lain  yang  menggunakan algoritma  yang sama untuk membentuk strategi harga mereka.
Pelaku  usaha  dominan  memiliki  kemampuan  keuangan  yang  lebih  kuat  dibandingkan dengan  pelaku  usaha  pesaing.  Kemampuan  ini  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan ekonomi pelaku usaha. Misalnya, kemampuan pelaku usaha untuk berinvestasi dengan jumlah  uang  tertentu  serta  adanya  akses  untuk  melakukan  penjualan  di  pasar  modal. Selain itu, kemampuan ini dapat dilihat dari kepemilikan pangsa pasar yang lebih besar dari pelaku usaha pesaing. Hal ini dapat menjadi indikator karena presentase nilai jual- beli  yang  lebih  tinggi  atas  nilai  jual-beli  pesaing  menunjukkan  kemampuan  keuangan yang lebih besar.
Tanda lain yang paling penting untuk menganalisis kemampuan keuangan pelaku usaha adalah cash flow . Cash flow merupakan jumlah keuntungan pelaku usaha dalam periode tertentu.    Selain  itu,  penting  untuk  mengetahui  omset  pelaku  usaha  dan  perbandingan modal  dasarnya.  Untuk  mengetahui  posisi  dominan,  harus  dilakukan  perbandingan
antara  kemampuan  keuangan  pelaku  usaha  dengan  pesaingnya.  Adapun,  faktor  faktor yang menunjukkan keuangan yang lebih kuat adalah:
a. Modal dasar;
b. Omzet;
c. Cash flow;
d. Batas kredit;
e. Keuntungan;
f. Akses pasar.
Salah satu ciri pelaku usaha dominan adalah kemampuan untuk mengatur pasokan atau penjualan.  Pengaturan pasokan atau penjualan produk tertentu dapat menjadi salah satu bukti adanya penyalahgunaan posisi dominan.
Selain  itu,  pelaku  usaha  dominan  pada  umumnya  memiliki  kemampuan  untuk menyesuaikan  pasokan  atau  permintaan  yang  diberikan  dibandingkan  pesaingnya. Dengan  adanya  kemampuan  mengatur  pasokan  dan  permintaan,  maka  pelaku  usaha dapat  mengontrol  harga.  Mengingat  kemampuan  pelaku  usaha  untuk  mengurangi pasokan  di  pasar,  maka  harga  barang  akan  naik.  Hal  ini  merupakan  cerminan  dari hukum  ekonomi supply  and  demand ,  di  mana  apabila  terjadi  kelangkaan  barang  maka harga  akan  meningkat.  Kemampuan  ini  juga  menjadi  indikator  dalam  menentukan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Persaingan Usaha. Penyalahgunaan  posisi  dominan  adalah  ketika  pelaku  usaha:  (1)  menetapkan  syarat- syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dan/atau  menghalangi  konsumen memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang  bersaing  dari  segi  harga  maupun  kualitas;  (2) membatasi pasar dan pengembangan teknologi, dan/ atau (3) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Ketiga hal tersebut dilarang dalam Pasal 25 UU Persaingan Usaha.
Pelaku  usaha  memiliki  posisi  yang  sangat  kuat  sehingga  pelaku  usaha  potensial  lain tidak  dapat  masuk  ke  pasar  bersangkutan.  Sedangkan  hambatan  masuk  pasar  karena kebijakan  negara  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yakni  hambatan  masuk  pasar  secara strategis dan struktur. Pertama, hambatan masuk pasar secara strategis adalah kebijakan yang  memberikan  perlakuan  khusus  bagi pelaku usaha  tertentu  sehingga  pesaing  tidak dapat masuk ke pasar. Kedua, hambatan masuk pasar secara struktur berkaitan dengan sistem paten dan lisensi.
Selain  itu,  pelaku  usaha  dominan  dapat  melakukan  penyalahgunaan  posisi  dominan dengan  melakukan  perilaku  diskriminatif,  seperti  diskriminasi  harga,  non-  harga, maupun  jual  rugi  ( predatory  pricing )  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25  ayat  1  UU Persaingan Usaha.
Dalam  Traktat  Roma  tahun  1957,  indikasi  adanya  penyalahgunaan  posisi  dominan meliputi:
a. Memaksakan harga pembelian atau penjualan yang tidak wajar
b. Membatasi  pasar,  produksi,  atau  perkembangan  teknis  terhadap ekspektasi konsumen.
c. Menerapkan  kondisi  yang  berbeda  untuk  transaksi  yang  sama  dalam perdagangan  dengan  pelaku  usaha  lain,  sehingga  menempatkan  pelaku  usaha  lain dalam posisi yang tidak menguntungkan.
d. Menyimpulkan  subjek  kontrak  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari pelaku  usaha  lain  mengenai  kewajiban  tambahan  yang  menurut  sifat  atau penggunaan komersialnya, tidak memiliki hubungan dengan subjek kontrak tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  25  ayat  (1)  UU  Persaingan  Usaha,  pelaku  usaha  posisi dominan  dilarang  untuk  menyalahgunakan  posisi  dominannya  dengan  menetapkan syarat perdagangan  untuk  mencegah konsumen  memperoleh  harga  yang bersaing, atau membatasi  pasar  dan  perkembangan  teknologi,  atau  menghambat  pelaku  usaha  lain untuk  memasuki  pasar  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  agar  Pasal  25  dapat diterapkan, ada dua unsur yang harus dipenuhi:
1. Adanya posisi dominan;
2. Terdapat syarat penghalang.
Syarat penghalang dalam hal ini adalah menetapkan syarat perdagangan yang mencegah dan/ atau menghalangi konsumen untuk memperoleh produk yang bersaing secara harga maupun  kualitas,  melakukan  pembatasan  pasar  dari  perkembangan  teknologi,  dan menghambat pesaing potensial memasuki pasar bersangkutan.
Salah  satu  permasalahan  terbesar  dalam  mengatur  penggunaan  algoritma  harga  adalah pertanggungjawaban pelaku. Menurut Mehra, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban:
1. Penjual atau produsen algoritma;
2. Manusia yang mengoperasikan algoritma.
Namun, apabila pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah penjual algoritma, hal ini  akan  membebaskan  pelaku  usaha  yang  mengoperasikan  algoritma  dari  tanggung jawab  dan  tidak  akan  menyebabkan  efek  jera  bagi  pelaku.  Oleh  karena  itu, pertanggungjawaban  paling  optimal  dibebankan  pada  manusia  yang  mengoperasikan algoritma. Dalam hal ini, algoritma dilihat sebagai alat yang harus dihubungkan dengan manusia selaku operator yang menggunakannya. Dengan demikian, otoritas persaingan usaha perlu mengidentifikasi hubungan antara algoritma dan operatornya.
Algoritma  harus  diciptakan  sejalan  dan  patuh  dengan  hukum  persaingan  usaha sehingga  pelaku  usaha  yang  menggunakan  algoritma  harus  membuktikan  bahwa algoritma harga yang digunakan sesuai dengan peraturan persaingan usaha.
Salah  satu  masalah  tentang  algoritma  harga  adalah  sisi  regulasi  mengalami kekurangan  informasi  mengenai  penggunaan  dan  implikasi  algoritma  harga  dalam hukum  persaingan  usaha.  Hal  ini  juga  dipicu  ketidakpercayaan  terhadap  perusahaan digital  raksasa.    Namun,  lembaga  persaingan  usaha  berusaha  mengatasi ketidakpercayaan ini dan mengubah perspektif tentang algoritma harga. Secara konkret, pendekatan yang berubah ini beroperasi melalui peningkatan adopsi aturan ex-ante yang "pro-persaingan"  alih-alih  mengandalkan  penegakan ex-post .  Profesor  Tirole berpendapat bahwa peraturan ex-ante lebih bermanfaat daripada penanggulangan secara ex-post .  Dalam  hal  ini,  pendekatan ex-ante adalah  tindakan  preventif  sebelum pelanggaran  hukum  persaingan  usaha  terjadi  melalui  regulasi  tertentu.  Sedangkan pendekatan ex-post adalah intervensi otoritas persaingan usaha jika terjadi pelanggaran persaingan usaha.
Dalam  rangka  menanggulanginya  KPPU  sebegai  otoritas  persaingan  usaha  diberikan kewenangan  investigasi  pasar  seperti  yang  sudah  diterapkan  di  Inggris,  Islandia,  dan Meksiko.  Langkah ex-ante tersebut  akan  memungkinkan  lembaga-lembaga  tersebut untuk  mengeluarkan  rekomendasi  yang  tidak  mengikat  kepada  perusahaan  yang menerapkan algoritma harga untuk memulihkan persaingan di pasar.
Ketika  otoritas  persaingan  usaha  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan melakukan investigasi mengenai penggunaan algoritma harga, penting untuk memahami (1)  bagaimana  memperoleh  informasi  yang  diperlukan  serta  (2)  bergantung  pada kesulitan kasus, melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai algoritma.
Dalam  hal  ini,  perlu  dipahami  bahwa  terdapat  dua  jenis  alat  bukti  yang  diakui  dalam hukum  persaingan  usaha,  yakni  bukti  langsung  ( direct  evidence )  dan  bukti  tidak langsung  ( indirect  evidence ).  Jika  melihat  konsep direct  evidence yang  diakui  dalam hukum  acara  perdata,  alat  bukti  langsung  meliputi  alat  bukti  surat  dan  saksi.  Namun, terdapat  konsep indirect  evidence yang  merupakan  kesimpulan  dari  suatu  peristiwa  di persidangan.  Misalnya,  alat  bukti  persangkaan/ vermoeden .  Adapun,  hukum  acara perdata  khusus  yang  menangani  permasalahan  persaingan  usaha  telah  menegaskan bahwa indirect evidence dapat digunakan, khususnya dalam hal pembuktian kartel. Hal ini terdapat dalam Putusan Nomor 221 K/PDT. SUS-KPPU/2016. Pertimbangan majelis dalam  putusan  tersebut  adalah  praktik  dalam  kegiatan  bisnis  tentang  produksi,  harga, dan kesepakatan anti persaingan seringkali dilakukan dengan tersembunyi. Oleh karena itu,  diperlukan  bukti  yang  bersifat  tidak  langsung  untuk  diterima  sepanjang  bukti tersebut sah dan logis, serta tidak ada bukti lain yang melemahkan bukti tidak langsung tersebut.  Dalam  konteks  penggunaan  algoritma  harga,  bukti  tidak  langsung  memiliki peran  penting  mengingat  pembuktian  yang  pasti  melibatkan  analisis  data,  investigasi, dan  petunjuk.  Hal  ini  dikarenakan  penggunaan  algoritma  harga  seringkali  tidak transparan dan melibatkan penerapan teknologi informatika yang kompleks. Dalam kewenangannya, otoritas persaingan usaha dapat mengumpulkan informasi yang signifikan  tentang  algoritma  dengan  mengajukan  permohonan  untuk  membuka informasi,  inspeksi,  dan/atau  wawancara.  Kewenangan  investigatif  ini  dapat  dilakukan untuk mendapatkan bukti digital.
Tergantung  pada  kasus  yang  dihadapi,  otoritas  dapat  meminta  dokumentasi  internal yang  sesuai  untuk  memperoleh  informasi  yang  relevan.  Dokumentasi  internal  tersebut mencakup:
a. persyaratan atau spesifikasi oleh pihak bisnis/manajemen yang diberikan kepada pengembang (termasuk spesifikasi fungsional);
b. pseudocode yang  digunakan  selama  fase  pengembangan  ( pseudocode adalah deskripsi  informal  dari  sebuah  algoritma  yang  ditulis  dengan  cara  yang  menyerupai bahasa  pemrograman  yang  disederhanakan. Pseudocode sering  digunakan  selama  fase pengembangan  untuk  menggambarkan,  dengan  cara  yang  sederhana,  langkah-langkah berbeda yang perlu dikodekan untuk mendapatkan algoritma yang diinginkan);
c. proses bisnis yang didukung algoritma;
d. penggunaan pola dalam algoritma;
e. frekuensi pembelajaran, rekalibrasi atau pengaturan manual dalam algoritma;
f. file log yang mendokumentasikan input dan/atau output;
g. sumber data yang aktual;
h. panduan pengguna atau dokumen teknis terkait.
Akhirnya, pihak berwenang dapat meminta pelaku usaha untuk mengungkapkan bagian yang relevan dari sumber algoritma terhadap otoritas persaingan usaha. Dalam penilaian selanjutnya  terhadap  kode  sumber  algoritma  dan  jenis  informasi  lain  mungkin  akan membantu  investigasi  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  alat  bukti.  Selain  itu,  untuk memperhitungkan  perubahan  dalam  implementasi  algoritma  dari  waktu  ke  waktu, otoritas  mungkin  tidak  hanya  meminta  salinan  versi  kode  terbaru.  Dalam  beberapa kasus,  otoritas  mungkin  meminta  gambar  sistem  kontrol  sumber  atau  repositori  yang digunakan pelaku usaha.
KPPU harus membuat kerangka hukum yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pelaku usaha dominan yang menggunakan algoritma harga, mengingat dampaknya yang besar bagi kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan.
Pelanggaran  hukum  dalam  algoritma  harga  menuntut  pendekatan  yang  bersifat kontemporer, salah satunya melalui pembentukan regulasi ex ante yang menuntut KPPU untuk  memiliki  informasi  yang  cukup  mengenai  algoritma  harga.  Hal  ini  meliputi bagaimana  algoritma  harga  bekerja  serta  jenis  algoritma  harga  yang  bervariasi.  Salah satu  opsi  yang  dapat  dipertimbangkan,  adalah  menciptakan  insentif  bagi  pelaku  usaha untuk  melakukan  asesmen  mandiri  mengenai  algoritma  harga  yang  digunakan,  apakah algoritma  harga  tersebut  merugikan  konsumen  dan  menyalahgunakan  posisi  dominan yang dimiliki pelaku usaha.
Selain  itu,  KPPU  juga  dapat  membentuk  regulasi ex  ante seperti sandbox yang menyimulasikan  algoritma  harga  sesuai  dengan  kondisi  pasar  yang  sesungguhnya. Dengan  demikian,  KPPU  dapat  mengontrol  implementasi  algoritma  harga  dan  dapat menghentikan penggunaannya jika ada potensi penyalahgunaan posisi dominan. Penegakan  hukum  KPPU  juga  harus  berfokus  pada  kondisi  ekonomi  dan  dampak kerugian konsumen secara terstruktur dan bukan hanya melakukan tindakan jika terjadi pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan realitas penggunaan algoritma harga yang tidak transparan,  sehingga  menuntut  penegak  hukum  untuk  melakukan  investigasi  secara berkala.  Misalnya,  melakukan  analisis  kode  algoritma  perusahaan  dominan,  meminta permohonan  investigasi input dan output algoritma  harga  pelaku  usaha,  inspeksi berkala,  dan  melakukan  analisis  mendalam  terhadap  penggunaan  algoritma  harga  oleh pelaku usaha dominan.
Jika  terjadi  pelanggaran  algoritma  harga,  ketentuan  pembuktian  dalam  UU  Persaingan Usaha dan Peraturan KPPU telah akomodatif dalam menghadapi penyalahgunaan posisi dominan melalui algoritma harga, sepanjang bukti digital, dokumen analisis algoritma, bukti  petunjuk,  dan  pendapat  ahli  di  bidang  teknologi  informatika  dianggap  relevan dalam  pembuktian  pelanggaran  persaingan  usaha.  Dalam  hal  adanya  keberatan  oleh pelaku  usaha,  maka  pelaku  usaha  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Cipta  Kerja.  Selanjutnya,  dalam  peraturan  turunannya  yakni  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2021,  diatur  bahwa  pelaku  usaha  mengajukan  keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili pelaku usaha.

## 4. Kesimpulan & Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:
1. Penggunaan  algoritma  harga  dapat  mengakibatkan  penyalahgunaan posisi dominan. Berdasarkan  laporan otoritas  persaingan usaha di  Belanda dan Inggris Raya,  serta  melihat  dampak  penggunaan  algoritma  harga  terhadap  kesejahteraan konsumen,  pelaku  usaha  dominan  yang  menggunakan  algoritma  harga  dapat mengeksploitasi  konsumen  untuk  mempertahankan  posisi  dominan  dan  membentuk syarat  perdagangan  untuk  membatasi  pesaing  potensial.    Berkaitan  dengan  hal  ini, pelaku usaha  yang  menggunakan  algoritma harga  dapat  menggunakan  algoritma  harga secara  sistematis  untuk  mendukung  produk  hilirnya  yang  membatasi  peluang pesaingnya.  Dalam  unsur  “konsumen  dapat  memperoleh  harga  yang  bersaing”, algoritma  harga  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mendiskriminasi  harga  yang diberikan kepada konsumen, khususnya melalui algoritma harga yang terpersonalisasi.
2. Terdapat  upaya  hukum  dalam  penggunaan  algoritma  harga.  Pertama, pembuktian  dalam  penggunaan  algoritma  harga  membutuhkan  pengetahuan  otoritas persaingan  usaha  mengenai  algoritma  harga  dan  pembentukan  regulasi  ex  ante  yang mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas  pelaku  usaha  selaku  pengguna  algoritma
harga.  Dalam  hal  ini,  pembentukan regulasi mengenai sandbox  dapat dipertimbangkan sebagai  upaya  hukum  ex  ante  untuk  mengetahui  cara  kerja  algoritma  dalam  simulasi pasar  yang aktual.  Kedua, diperlukan pendekatan  otoritas  persaingan usaha  yang  lebih struktural  dengan  melakukan  inspeksi  berkala,  analisis  kode  algoritma  harga,  dan permohonan  investigasi  input  dan  output  algoritma  harga  pelaku  usaha.  Ketiga,  dalam hal  pembuktian  oleh  KPPU,  regulasi  mengenai  pembuktian  algoritma  harga  harus memperkuat  bukti  digital,  dokumen  analisis  algoritma,  bukti  petunjuk,  dan  pendapat ahli  di  bidang  teknologi  informatika  untuk  membuktikan  adanya  pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan melalui algoritma harga.

## Saran
Berdasarkan penelitian ini, terdapat saran yang dapat digunakan pemerintah Indonesia.
1. Perlu  adanya  suatu  pedoman  pelaksana  untuk  Pasal  25  UU  Persaingan Usaha  di  pasar  digital.  Penjelasan  mengenai  unsur-unsur  penyalahgunaan  posisi dominan  perlu  disusun  secara  akomodatif  terhadap  perkembangan  penggunaan algoritma  harga  yang  semakin  banyak  dan  bervariasi.  Selain  itu,  diperlukan  pedoman mengenai bagaimana pelaku usaha dominan dapat menggunakan algoritma harga tanpa mengeksploitasi kepentingan konsumen atau menyingkirkan pesaing potensial di  pasar bersangkutan.
2. Diperlukan  pedoman  KPPU  tentang  pengawasan  penggunaan  algoritma harga  dengan  pendekatan ex  ante.  Selain  itu,  diperlukan pendekatan  KPPU  yang  lebih struktural  untuk  menghadapi  pelanggaran  penyalahgunaan  posisi  dominan  melalui algoritma  harga  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi  pelaku  usaha pengguna  algoritma  harga.  Dalam  hal  pembuktian,  KPPU  perlu  menyusun  pedoman yang  lebih  akomodatif  terkait  dengan  bukti  digital  dan  dokumen  digital  yang  akan dibutuhkan  dalam  pembuktian  penggunaan  algoritma  harga.  KPPU  sebaiknya  juga memberikan  pedoman  mengenai  kedudukan  indirect  evidence  dalam  Pasal  42  UU Persaingan Usaha dan peraturan komisi lainnya yang mengatur mengenai alat bukti.

## Daftar Pustaka
Airbnb,  “What’s  Smart  About  Smart  Pricing?”,  Https://Blog.Atairbnb.Com/Smart- Pricing/, Diakses Pada 23 Agustus 2022.
Allison  Schrager,  “A  Nobel-Winning  Economist’s  Guide  To  Taming  Tech Monopolies”, Https://Www.Competitionpolicyinternational.Com/A-Nobel- Winning-Economists-Guide-To-Taming-Tech-Monopolies/,  Diakses  Pada  1 Desember 2022.
Ariel  Ezrachi  Dan  Maurice  E  Stucke, Virtual  Competition ,  Harvard  University  Press, 2016, H. 51. (Selanjutnya Disingkat “Azriel And Stucke”)
Autorité  De  La  Concurrence  And  Bundeskartellamt,  “Competition  Law  And  Data”, 2016, H. 38.
Autorité De La Concurrence/Federal Cartel Office, Competition Law And Data, 10 May 2016.
Avigdor  Gal,  “It’s  A  Feature,  Not  A  Bug:  On  Learning  Algorithms  And  What  They Teach Us”, Roundtable On Algorithms And Collusion , 2017.
Cohen,  M.  C,  Et  Al,  “Dynamic  Pricing  Through  Data  Sampling:  Production  And Operations Management”, MIT Review , 2018.
Frank Fishwick, Strategi Persaingan , Elex Media Komputindo, Jakarta, 1993. H. 110. Izza Namira, “7 Aplikasi Ini Memanfaatkan Artificial Intelligence Dengan Maksimal!”,
Https://Www.Idntimes.Com/Tech/Trend/Izza-Namira-1/Aplikasi-Dengan- Kecerdasan-Buatan-Terbaik, Diakses Pada 24 Agustus 2022.
Julienna  Hartono,  Julianda  Rosyadi,  Dan  Xavier  Nugraha,  “Analisis  Penggunaan Algoritma  Harga  Sebagai  Bentuk  Perjanjian  Penetapan  Harga  Di  Indonesia”, Hukum Bisnis Bonum Commune , No. 1 Th. 2021, Februari 2021, H. 38. Kevin Coates, “Ex Post And Ex Ante Rules”,
Https://Www.Competitionpolicyinternational.Com/Ex-Post-And-Ex-Ante-Rules/, Diakses Pada 3 Desember 2022.
Kirana,  “The  Covid-19  Pandemic  And  Its  Impact  On  The  Digital  Economy”, Https://Feb.Ugm.Ac.Id/En/News/3559-Pandemi-Covid-19-Dan-Dampaknya- Terhadap-Ekonomi-Digital-2” Diakses Pada 24 Agustus 2022.
Le  Chen,  Alan Mislove,  Dan  Christo  Wilson,  “An  Empirical  Analysis  Of  Algorithmic Pricing  On  Amazon  Marketplace”, Proceedings  Of  The  25 th International Conference On World Wide Web , 2016, H. 10.
Mahmul Siregar, “Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.13 No. 2, 2018, H. 197.
Monica  Wareza,  “Siap-Siap!  September,  Tarif  Ojol  Naik  Di  Seluruh  Wilayah”, Https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20190810095834-4-91096/Siap-Siap- September-Tarif-Ojol-Naik-Di-Seluruh-Wilayah, Diakses Pada 23 Agustus 2022.
Munir  Fuady, Hukum  Anti  Monopoli  Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. H. 87.
Munir  Fuady, Hukum  Anti  Monopoli  Menyongsong  Era  Persaingan  Sehat ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. H. 87.
OECD Secretariat, “ Data-Driven Innovation. Big Data For Growth And Well-Being”, OECD , 2015, H. 26.
OECD, “Algorithms And Collusion: Competition Policy In The Digital Age”, 2017, H. 28. (Selanjutnya Disingkat “OECD Collusion”)
OECD, Algorithms And Collusion: Competition Policy In The Digital Age (2017) P.39 Organization  For  Economic  Cooperation  And  Development  (“OECD”),  “Summary  Of Discussions  On  The  Roundtable  On  Personalised  Pricing  In  The  Digital  Era”, 2020, H. 2. (“OECD Summary”) Pasal 164, Herziene Inlandsch Reglement.
Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Pasal 25(1) UU Persaingan Usaha. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2019, H. 133. Salil  K.  Mehra,  “Antitrust  And  The  Robo-Seller:  Competition  In  The  Time  Of Algorithms”, Minnesota Law Review , 2015.
Terry Hutchinson, Researching And Writing In Law , Lawbook Co., Sydney, 2002, H. 8. Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Voelker Emmerich, Kartellrecht , 8. Auflage, Verlag C.H Beck, Muenchen, H. 189. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2019, H. 558.
Conflict  of  interest  statement :  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright :  @ UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0),  which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR  Law  Review ( UIR LRev )  is  an  open  access  and  peer-reviewed  journal  published  by  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.