## MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISNU GORONTALO
Mustofa, M.EI.
(Dosen Fak Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Gorontalo, e-mail: mustofatok@gmail.com)

## ABSTRAK
Pendayagunaan  zakat  merupakan  salah  satu  kegiatan  dari  pengelolaan  zakat. Pengelolaan zakat, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengoordinasian  dalam  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Zakat  yang  telah  terkumpul  dari  beberapa  donatur,  didayagunakan  oleh  LAZISNU secara produktif dan konsumtif melalui program NU Care, NU Smart, NU Skill, NU Preneur.  Pendayagunaan  zakat  secara  produktif  dilakukan  setelah  kebutuhan  dasar mustahiq terpenuhi.  Pendayagunaan  zakat  secara  produktif,  dengan  program  dana bergulir  sedikit  banyak  telah  mampu  memberikan  perubahan  dalam  kehidupan mustahiq. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  status  penerima  zakat  yang  telah  mampu berinfak,  meskipun  belum  mencapai muzakki. Dengan  dana  bergulir  minimal  akan mampu  mengurangi  jumlah  pengangguran  dalam  masyarakat,  meningkatkan  etos kerja dan menepis kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.
Key Word: Zakat, mustahiq, muzakki, NU Care, NU Smart, NU Skill, NU Preneur.

## I. PENDAHULUAN
Zakat  adalah  ibadah maaliyah,  ijtima’iyah yang  memilki  posisi  sangat  penting, strategis  dan  menentukan  baik  dilihat  dari  sisi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi  pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu pokok ibadah, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma’lu min al-din bi al-dharurah , yaitu  diketahui  secara  otomatis  adanya  dan  merupakan  bagian  mutlak  dari  keislaman seseorang. 1
Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya  zakat  secara  optimal  di  lembaga-lembaga  pengumpul  zakat  karena pengetahuan  masyarakat  terhadap  harta  yang  dikeluarkan  dari  harta  masih  terbatas  pada sumber-sumber  konvensional  yang  secara  jelas  dinyatakan  dalam al-Qur’an dan al-Hadith dengan persyaratan tertentu. 2
1 Didin Hafidhudin , Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 1.
2 Didin Hafiduddin, hal. 1.
Selain  mengetahui  tentang al-amwl  al-zakawiyah ,  penting  juga  diketahui  tentang pendistribusian  zakat  setelah  terkumpul  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat ( mustahiq ) yang disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Taubah : 60 sebagai berikut:
۞ اَمَّوِإ ٱ َقَدَّصل ت لِل اَرَق ف ِء َو ٱ  ل َسَم ِهيِك َو ٱ  ل َع َهيِلِم يَلَع اَه َو ٱ  ل ِةَفَّلَؤ م م ه بى ل ق يِفَو ٱ ِباَقِّرل َو ٱ  ل َغ َهيِمِر يِفَو ِليِبَس ٱ َِّللّ َو ٱ  ب ِه ٱ ِليِبَّسل ةَضيِرَف َهِّم ٱ هَِّللّ َو ٱ َّللّ ميِلَع ميِكَح ٠٦
Terjemah:  Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang- orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mu´allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka yuang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)
Masuknya  amil  sebagai  salah  satu  dari  delapan asnaf seperti  dalam al-Taubah 60 merupakan  legitimasi  dari  Allah  SWT  ,  tentang  pentingnya  lembaga  ini  dalam  pengelolaan zakat. Amil adalah orang-orang  yang terlibat atau aktif dalam organisasi dalam pelaksanaan zakat  yang  meliputi  kegiatan  mulai  dari  mengumpulkannya  atau  mengambilnya  dari  para muzakki sampai  membagikannya  kepada  orang  yang  berhak  menerima  termasuk penganggung  jawab,  perencana,  konsultan,  pengumpul,  pembagi,  dan  semua  orang  yang terlibat didalamnya. 3
Amil  selain  mengumpulkan  dan  membagikan  zakat  juga  bertugas  untuk memanfaatkan  dan  mendayagunakan  zakat  dengan  sebaik-baiknya  sehingga  diperlukan kebijakan  lembaga  pengelolaan  zakat  dengan  melibatkan  peran  pemerintah.  Dana  zakat  itu tidak  harus  diberikan  kepada  yang  berhak  secara  apa  adanya  tetapi  dapat  diberikan  dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir miskin dari ketergantungan pada belas kasih pada orang lain. 4
Pengelolaan zakat perlu diatur oleh negara, karena adanya beberapa alasan, yaitu:
1. Zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infaq, wakaf dan  hibah.  Zakat  hukumnya  wajib  (imperatif),  sementara charity atau  donasi  hukumnya
3 Atik Abidah, Zakat Filantropi dalam Islam: Refleksi Nilai Spiritual dan Charity (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011), hal. 1.
4 Umrotul  Khasanah, Manajemen  Zakat  Modern:  Instrumen Pemberdayaan Ekonomi  Umat (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 11.
sunnah.  Pemungutan  zakat  dapat  dipaksakan  berdasarkan  firman  Allah  dalam  QS.  Al- Taubah : 103, sebagai berikut:
ذ خ هِم مَأ َى مِهِل ةَقَدَص م ه رِّهَط ت ِهيِّكَز تَو م اَهِب ِّلَصَو يَلَع مِه َّنِإ ىَلَص َكَت هَكَس ه م هَّل َو ٱ َّللّ عيِمَس ميِلَع ٣٦١
Terjemah: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan  mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui
2. Potensi zakat yang dapat dikumpulkan  dari masyarakat sangat besar.
3. Zakat  mempunyai  potensi  unruk  membantu  pencapaian  sasaran  pembangunan  nasional. dana  zat  yang  sangat  besar  sebenarnya  cukup  berpotensi  untuk  menngkatkan  taraf  hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional.
4.  Agar  dana  zakat  dapat  disalurkan  secara  tepat,  efisien  dan  efektif  sehingga  mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Memberikan  kontrol  kepada  pengelola  negara.  Salah  satu  penyakit  yang  masih menggerogoti keuangan Indonesia adalah korupsi atau penyalahgunaan uang negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam. 5
Dengan  demikian,  bukan  tanpa  alasan  jika  di  Indonesia  lahir  undang-undang  yang mengatur tentang zakat, yaitu dalam rangka mengurangi kendala-kendala yang menghalangi lembaga zakat dalam mengelola zakat maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999  tentang  pengelolaan  zakat.  Dalam  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  undang-undang tersebut pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Dengan lahirnya undang- undang tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitasi agar pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil  Zakat  (LAZ)  dapat  dilakukan  secara  profesional,  amanah  dan  transparan  sehingga tujuan  pengelolaan  zakat  bagi  sebesar-besarnya  kemaslahatan  dan  kemakmuran  umat  dapat
5 Ibid., XXIV-XXV.
tercapai. 6 Namun  pengelolaan  zakat  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat  dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan hukum  dalam  masyarakat  sehingga  perlu  diganti.  Pengelolaan  zakat  baru  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  yang  juga  meliputi  kegiatan  perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
Dalam  penyaluran  hasil  zakat,  akan  lebih  memberikan  perubahan  apabila  disalurkan dalam  usaha  produktif.  Dalam  istilah  ekonomi,  zakat  merupakan  tindakan  pemindahan kekayaan  dari  golongan  kaya  kepada  golongan  tidak  punya.  Transfer  kekayaan  berarti transfer  sumber-sumber  ekonomi.  Tindakan  ini  tentu  saja  akan  mengakibatkan  perubahan tertentu  yang  bersifat  ekonomi  seumpamanya,  saja,  seseorang  yang  menerima  zakat  bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi . 7
Kelemahan  utama  orang  miskin  serta  usaha  kecil  yang  dikerjakannya  sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga  benar-benar  siap  untuk  berubah.  Karena  tidak  mungkin  kemiskinan  itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran  pemberdayaan.  Zakat  yang  dapat  dihimpun  dalam  jangka  panjang  harus  dapat memberdayakan mustahiq sampai pada tataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas  ialah  memandirikan  mitra,  sehingga  mitra  dalam  hal  ini mustahiq tidak  selamanya tergantung kepada amil. 8

## II. PEMBAHASAN
6 Khasanah, Manajemen , 12.
7 Aji  Damanuri, Pendayagunaan Zakat  Studi  Implikasi  Hukum  Zakat  Terhadap  Pemberdayaan Mustahik  di  Lembaga  Amil  Zakat  Infaq  dan  Shadaqah  Muhammadiyah  (LAZISMU)  Ponorogo dalam http://hmipositive.blogspot.com/2012/03/contoh-proposal-muamalah-by-dosen.html, diakses 25 April 2013.
8 Ibid .

## A. Pengertian zakat
Secara bahasa, zakat berarti tumbuh ( nuwuw) dan bertambah ( ziyadah ). Namun dalam pengertiannya  berbeda-beda,  jika  dikatakan zaka al - zar’ artinya  tanaman  itu  tumbuh  dan bertambah.  Jika  dikatakan  sebagai zakat al - nafaqah ,  maka  artinya  nafkah  tumbuh  dan bertambah  jika  diberkati. 9 Menurut  Ali  Hasan  dalam  bukunya  Zakat  dan  Infak  menjelaskan bahwa  zakat  berarti  suci,  tumbuh,  bertambah  dan  berkah. 10 Sedangkan  pengertian  zakat dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2011,  menyebutkan  bahwa  “ Zakat  adalah  harta  yang  wajib dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya sesuai dengan shari’at Islam.” 11

## B.  Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan  zakat  merupakan  salah  satu  kegiatan  dari  pengelolaan  zakat. Pengelolaan  zakat,  sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2011  adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 12
Sedangkan  yang dimaksud pendayagunaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengusahaan  agar  mampu  mendatangkan  hasil  atau pengusaha  agar  mampu  menjalankan tugas dengan baik. 13
Pada  dasarnya  zakat  selain  wujud  ketaatan  kepada  Allah  namun  juga  sebagai kepedulian  sosial.  Zakat  awalnya  hanya  didayagunakan  untuk  kepentingan  konsumtif  yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai  dengan  kebutuhan mustahiq yang  ada  didaerahnya.  Zakat  konsumtif  yang  diberikan untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar mustahiq seperti  kebutuhan  konsumsi  sehari-hari  yaitu,
9 Wahbah Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 82.
10 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 15.
11 Undang-Undang N0. 23 Tahun 2011, Pasal 1 (2).
12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 (1).
13 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Indonesia (Jakarta  :  Pusat  Bahasa, 2008), 344.
kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan. 14
Zakat  yang  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  menunjang  kesejahteraan masyarakat,  maka  pendayagunaan  zakat  berkembang  selain  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumtif  jangka  pendek  menjadi  zakat  produktif  yang  bermanfaat  untuk  jangka  panjang. Semangat  yang  dibawa  bersama  perintah  zakat  adalah  adanya  perubahan  kondisi  seseorang dari mustahiq (penerima)  menjadi muzakki (pemberi).  Bertambahnya  jumlah muzakki akan mengurangi  beban  kemiskinan  yang  ada  dimasyarakat,  meskipun  dana  yang  berhasil terhimpun  terbatas.    Hal  ini  menuntut  adanya  pengaturan  yang  baik  sehingga  potensi  umat dapat dimanfaatkan  seoptimal mungkin.
Pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan pada Bab  III,  tentang  Pengumpulan,  Pendistribusian,  Pendayagunaan,  dan  Pelaporan,  pasal  27 yaitu sebagai berikut:
Pasal 27
1.  Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2.  Pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3.  Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan  lebih  lanjut  tentang  pendayagunaan  zakat  disebutkan  dalam    Keputusan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  373  Tahun  2003  dalam  Bab  V,  tentang Persyaratan, Prosedur Pendayagunaan Hasil, sebagai berikut:

## Pasal 28
1. Pendayagunaan  hasil  pengumpulan  zakat  untuk mustahiq dilakukan  berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a.  hasil  pendataan  dan  penelitian  kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu  fakir,  miskin, amil, mu’allaf, riqab, gharim sabilillah, dan ibn al-sabil
b.  mendahulukan  orang-orang  yang  paling  tidak  berdaya  memenuhi  kebutuhan  dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
14 Trie  Anis  Rasyidah  dan  Esti  Manzilati, Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat
Oleh Lembaga Amil Zakat dalam http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188, diakses 20 April 2013.
c.  mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
2.  Pendayagunaan  hasil  pengumpulan  zakat  untuk  usaha  yang  produktif  dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
c.  mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

## Pasal 29
Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
a.  melakukan studi kelayakan; b.  menetapkan jenis usaha produktif;
c.  melakukan bimbingan dan penyuluhan; d.  melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; e.  mengadakan evaluasi; dan f.  membuat pelaporan.

## Pasal 30
Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di dayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. 15
Dalam  pasal  28  (2),  tersebut  mengatur  mengenai  pendayagunaan  zakat  dimana apabila  kebutuhan mustahiq telah  terpenuhi,  maka  harta  zakat  dapat  didayagunakan  untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat.  Harta  zakat  juga  dapat  didayagunakan  untuk  kepentingan  publik  seperti  untuk membangun  sarana  ibadah,  transportasi,  pendidikan  dan  sarana  kesehatan  sepanjang  tidak melanggar ketentuan shari’at Islam.
Adapun yang dimaksud usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan  ( profitabl e),  mempunyai  market  yang  potensial  serta  mempunyai  managemen yang  bagus,  selain  itu  bahwa  usaha-usaha  tersebut  adalah  milik  para  fakir  miskin  yang menjadi mustahiq dan  bergerak  di  bidang  yang  halal.  Usaha-usaha  seperti  inilah  yang menjadi sasaran zakat produktif. 16
Namun  demikian,  optimalisasi  pendayagunaan  zakat  masih  kurang,  kerena  ada beberapa hambatan diantaranya:
15 Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  373  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28-30.
16 Majelis penulis, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif , dalam http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html, diakses 18 April 2013.
1.  Tidak  adanya  persamaan  persepsi  antara  ulama,  tentang  apakah  zakat  termasuk  dalam bidang ta’abudi sebagaimana shalat dan  puasa  ataukah  masuk  bidang  sosial (furud  al- ijtima’iyah , kewajiban sosial. Jika zakat masuk pada bidang sosial, maka akal pikiran ikut berkiprah, memegang peran yang penting, bersifat reasonable , sehingga rumusan-rumusan zakat sangggup berkembang untuk menjawab tantangan perkembangan zaman.
2. Banyak orang awam yang menganggap bahwa zakat hanya itu-itu saja, yaitu sumber zakat yang ada di tanah Arab. Bahkan ada yang mengangggap zakat itu hanya zakat fitrah.
3. Anggapan  bahwa  zakat  itu  tidak  perlu  dikelola  oleh  lembaga  atau  badan  resmi,  karena zakat adalah masalah pribadi.
4.   Undang-undang  terbaru,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat tidak memberi sanksi terhadap orang Islam yang mampu tetapi tidak mengeluarkan zakatnya.  Jadi,  undang-undang  ini  tidak  bersifat  memaksa,  tidak  ada  sanksi  mengikat seperti dalam undang-undang tentang pajak. Dalam undang-Undang tentang zakat ini yang dikenai  sanksi  hanya  pengelola  zakat  yang  melakukan  penyimpangan  dari  tugasnya. Undang-undang ini hanya bersifat mendidik umat Islam untuk mengeluarkan zakat.
5.  Anggaran  pengelolaan  zakat  tidak  masuk  dalam  APBN  (Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Negara)  dan  APBD  (Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah),  karena  badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah.
6.  Aparat pengelola zakat bukan pegawai negeri, tetapi pegawai swasta, yang kurang efektif dan  gajinya  relatif  rendah.  Sehingga  mereka  tidak  optimal  dalam  mengelola  zakat.
Mengelola zakat bagi mereka adalah pekerjaan sambilan, pekerjaan nomor dua atau nomor tiga. 17
Demikianlah  yang  menjadikan  kurang  optimalnya  pendayagunaan  zakat  selama  ini. Sehingga  perlu  dijadikan  koreksi  bagi  undang-undang  tentang  zakat  agar  menambahkan sanksi kepada umat Islam yang telah wajib zakat tetapi tidak mau berzakat.
17 Syaichul Hadi Permono, Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial (Surabaya:  Aulia Surabaya, 2005), 354-356.

## C. Pendayagunaan Zakat di LAZISNU Cabang Gorontalo

## 1.  Visi dan Misi LAZISNU Gorontalo
a. Visi
Mengelola Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) secara amanah dan professional
b. Misi
- Menyadarkan arti penting zakat pada masyarakat gorontalo
- Mengumpulkan  ZIS  melalui  program  antar  jemput  zakat  lewat  Call  zakat  dan  SMS Zakat
- Menerima konsultasi zakat lewat zakah Consulting
- Mengelola dana ZIS dengan professional berbasis komputerisasi
- Mendistribusikan dana ZIS secara professional dan akuntabel
- Merubah Mustahik menjadi Muzakki

## 2. Program LAZISNU Provinsi Gorontalo
a. “ NU  Care ”  Program  ini  berupaya  untuk  memberikan  bantuan  tanggap  darurat  untuk
Korban  bencana,  layanan  mustahik  untuk  bantuan  kemanusiaan,  bantuan  kesehatan, bantuan kepada ibnu sabil dan bantuan aksi kemanusiaan lainnya
b. “ NU  Skill ”,  Program  ini  berupaya  untuk  memberikan  bekal  ketrampilan  untuk  anak- anak  yatim  dan  dhuafa  yang  putus  sekolah  dan  masih  usia  produktif  sehingga  mereka memiliki  bekal  untuk  bekerja  dengan  memberikan  pelatihan-pelatihan  kewirausahaan dan enterpreneurship.
c. “ NU  Smart ”,  Program  ini  berupaya  memberikan  bantuan  beasiswa  studi  kepada  para siswa,  santri,  mahasiswa  yang  tidak  mampu,  anak-anak  berprestasi  dan  ustadz/ustdzah berprestasi menuju pendidikan/sekolah unggulan
d. “ NU  Preneur ”  Program  ini  berupaya  untuk  memberikan  bantuan  modal  bergulir  agar tercipta kemandirian usaha, Pemberian modal bergulir diberikan kepada mustahiq untuk diinvestasikan  pada  suatu  usaha  produktif  dalam  bentuk  pinjaman  dengan pengembaliannya  secara  angsur  tanpa  adanya  bunga.  Program  ini  dijabarkan  dalam bentuk  pemberian  modal  usaha  kepada  pedagang-pedagang  kecil,  kerja  sama  dengan
program pemberdayaan masyarakat mandiri (PMM) dan perusahaan frenchise/waralaba. Program  ini  bertujuan  untuk  menjadikan  mustahiq  bersedekah,  meskipun  belum mencapai menjadi muzakki

## 3. Program Pengumpulan Zakat
Adapun program pengumpulan zakat pada lazisnu adalah:
a. Bekerja sama dengan LAZIZNU Seluruh Indonesia
b. Bekerja sama dengan BAZDA se-provinsiGorontal
c. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga Zakat swasta seperti Dompet Dhuafa, Al-Falah dan Lain sebagainya
d. Bekerja  sama  dengan  instansi  dan  lembaga  pemerintah  dan  swasta  di  seluruh  wilayah gorontalo
e. Bekerja sama dengan para pengusaha di seluruh wilayah gorontalo
f. Bekerja sama dengan para agniya atau muzakki di seluruh wilayah gorontalo
g. Membuat banner yang ditempel tiap-tiap lokasi strategis diseluruh wilayah gorontalo
h. Membuat  stiker  yang  dibagikan  pada  setiap aghniya dan  ditempel  di  beberapa  kantor pemerintah dan swasta
i. Membuat  dan  mengirim  SMS  keseluruh  wilayah  gorontalo  dan  Indonesia  tentang pembayaran dan pengumpulan zakat
j. Membuat brosur-brosur tentang zakat yang disebar keseluruh pengurus dan warga NU khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
k. Mendirikan  lembaga  konsultasi  zakat  ( zakah  consulting )  yang  memberikan  layanan menghitung, menerima dan mendistribusikan zakat.
l. Memberikan layanan antar jemput zakat via SMS atau telepon.
m. Membuat rekening khusus zakat dan Shadaqah.
n. Inventarisir data muzakki (nama, alamat, dan No. Telp)
o. Membuat web site dan e mail Lazisnu Gorontalo
p. Membuat kartu anggota muzakki

## 4. Pendayagunaan Zakat LAZISNU Gorontalo
Pendayagunaan zakat di LAZISNU Gorontalo disalurkan kepada para mustahik yang telah terdata. Adapun model pendataannya adalah sebagai berikut :
a.  LAZISNU bekerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga seperti kelurahan, RW, RT dan sebagainya di setiap wilayah tertentu di Gorontalo dalam bentuk pendataan mustahik. b.  Mustahik yang telah direkomendasikan dari setiap wilayah disetorkan ke LAZISNU. c.  Selanjutnya Pihak LAZISNU memberikan blanko data calon mustahik.
d.  Setelah  blanko  data  calon  mustahik  diterima  kembali,  kemudian  pihak  LAZISNU
melakukan  kroscek  atas  data  yang  diperoleh  untuk  memastikan  bahwa  mustahik tersebut benar-benar layak untuk menerima zakat. 18
Dana  zakat  yang  telah  terkumpul  di  LAZISNU,  sebagian  didayagunaan  untuk kepentingan  mustahiq  agar  dapat  bernilai  guna.  Dengan  demikian,  penyaluran  zakat berdasarkan  skala  prioritas  dan  proporsional.  Artinya,  bagian  untuk  setiap  mustahiq  tidak sama,  tetapi  sesuai  dengan  kadar  kemampuan  mereka  masing-masing  bahkan  ada  beberapa mustahiq  yang  tidak  menerimanya.  Dalam  pendayagunaan  ini  lebih  ditekankan  pada  usaha produktif.  Ketika  terdapat  dua  mustahiq  yang  mempunyai  semangat  bekerja  dan  berkarya yang  berbeda,  pihak  LAZISNU  lebih  mengutamakan  pada  mustahiq  yang  mempunyai semangat bekerja dan berkarya yang lebih tinggi. Dengan demikian, zakat bisa lebih bernilai guna. 19
Ada dua macam pendayagunaan  zakat di LAZISNU, yaitu:
1. Secara  konsumtif,  bersifat  sekali  habis.  Hal  ini  dilakukan  untuk  hal-hal  yang  bersifat insidental.  Misalnya,  penyaluran  zakat  fitrah,  bantuan  materi  kepada  para  lansia  dan sebagainya. 20
2. Secara produktif, menyalurkan hasil zakat untuk usaha produktif. Dalam hal ini disalurkan dalam  program  dana  bergulir  yang  diperuntukkan  kepada  para  mustahiq  dalam  bentuk pemberian  pinjaman  tanpa  bunga.  Penyaluran  dalam  hal  ini,  dilakukan  ketika  kebutuhan konsumtif mustahiq telah terpenuhi. Adapun mekanismenya sebagai berikut:
18 Wawancara dengan Dr. Hamdan Ladiku, M.Ag., Ketua LAZISNU Gorontalo, tanggal 12 Maret 2014
19 Wawancara, Dr. Hamdan Ladiku , M.Ag.
20 Wawancara, Dr. Hamdan Ladiku, M.Ag.
a. Pihak  LAZISNU  bekerja  sama  dengan  lembaga  masyarakat  untuk  merekomendasikan mustahiq di wilayahnya.
b. Pengisian blanko kelayakan menjadi mustahiq, oleh calon mustahiq.
c. Pihak LAZISNU melakukan kroscek atas kebenaran data yang diperoleh. d. Pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanan usaha dari dana bergulir. 21

## G. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas dan Efisiensi Pendayagunaan Zakat Di LAZISNU

## 1. Faktor Pendukung
a. LAZISNU  menerbitkan  buletin  setiap  tiga  bulan  sekali  sebagai  media  informasi  terkait dengan  lembaga  tersebut  serta  sebagai  media  komunikasi  dan  pengembangan  dakwah sekaligus  sebagai  media  untuk  melaporkan  hasil  pendapatan  dan  pendistribusian  zakat pada muzakki
b. Memiliki  berbagai  relasi  khususnya  jaringan  Nahdlatul  Ulama,  sehingga  mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan hingga ke desa-desa.
c. Membangun  hubungan  baik  dengan  para  donatur,  dengan  melakukan  silaturrahmi  jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya.
e. Memberikan layanan pembayaran zakat dengan rekening melalui bank-bank yang ditunjuk pihak  lembaga.  Layanan  ini  ditujukan  bagi  para  donatur  yang  berada  di  luar  kota  dan menginginkan zakat melalui LAZISNU.
f. Layanan  pengambilan  zakat  bagi  donatur  yang  tidak  mempunyai  waktu  menyerahkan zakatnya ke lembaga. 22

## 2. Faktor Penghambat
a.  Resiko adanya kredit macet dalam program dana bergulir, meskipun secara prinsip adalah hak mustahiq.
b.  Keadaan  masyarakat  khususnya  masyarakat  Gorontalo  yang  mempunyai  pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. 23
21 Wawancara, Dr. Hamdan Ladiku, M.Ag.
22 Wawancara, Dr. Hamdan Ladiku, M.Ag.
23 Wawancara dengan ibu Femi Ripo

## 3. Upaya preventif penanggulangan masalah pengelolaan zakat di LAZISNU
a.   Membuat laporan  keuangan  LAZISNU  setiap  tiga  bulan  sekali,  sehingga  dengan  hal  ini dapat meningkatkan  kepercayaan  donatur  dan  menarik  donatur  lain  yang  belum  berzakat melalui lembaga tersebut untuk berzakat. 24
b.  Melakukan pendekatan kepada masyarakat  dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti safari ramadhan, bakti sosial, dan sebagainya . 25
c.  Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran dana bergulir. d.   Melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  lembaga  untuk  mendukung  terlaksananya program yang telah dicanangkan.
e. Memberikan layanan yang memasyarakat kepada donatur dan penerima zakat. 26

## H. Analisis Pendayagunaan Zakat Di Lazisnu Gorontalo
Zakat  yang  telah  terkumpul  dari  beberapa  donatur,  oleh  LAZISNU  didayagunakan secara  produktif  dan  konsumtif.  Pendayagunaan  zakat  secara  produktif  dilakukan  setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi. Pendayagunaan zakat secara produktif, dengan program dana  bergulir  sedikit  banyak  telah  mampu  memberikan  perubahan  dalam  kehidupan mustahiq. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  status  penerima  zakat  yang  telah  mampu  berinfak, meskipun belum mencapai muzakki. Dengan dana bergulir minimal akan mampu mengurangi jumlah pengangguran dalam masyarakat, meningkatkan etos kerja dan menepis kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.
Namun  demikian,  dari  keterangan  yang  diperoleh,  dapat  disimpulkan  bahwa pendayagunaan zakat di LAZISNU lebih banyak didayagunakan secara konsumtif dan masih sedikit yang didayagunakan secara produktif.
Adapun  prosentase  dari  kedua  jenis  pendayagunaan  zakat  di  LAZISNU  masing- masing adalah untuk pendayagunaan secara konsumtif 80% dan yang secara  produktif 20%. Menurut hemat penulis, hal ini terjadi karena mayoritas mustahiq kebutuhan pokoknya belum
24 Ibid
25 At-Tazkiyah , 20.
26 Wawancara dengan ibu Femi Ripo
terpenuhi,  sehingga  pihak  lembaga  masih  memprioritaskan  pada  pemenuhan  kebutuhan pokok mustahiq.
Secara  teknis,    pendayagunaan  zakat  di  LAZISNU  tersebut  telah  sesuai  dengan pendayagunaan  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan antara  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  dengan  Undang-Undang  sebelumnya  yakni Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pendayagunaan  Zakat.  Di  dalam  undang- undang lama disebutkan dalam pasal 16 bahwa:
(1)  Hasil  pengumpulan  zakat  didayagunakan  untuk  mustahiq  sesuai  dengan  ketentuan agama.
(2)  Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3)  Persyaratan  dan  prosedur  pendayagunaan  hasil  pengumpulan  zakat  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri. 27
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  juga disebutkan tentang pendayagunaan zakat, yaitu:
(1)  Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
(2)  Pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 28
Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  dari  kedua  undang-undang  tersebut bahwa pendayagunaan zakat:
1. untuk usaha produktif yang diperbolehkan Islam
27 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16.
28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

## 2. setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi
3. berdasarkan skala prioritas.
Pada Undang-undang  Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan tentang pelaksanaan pendayagunaan secara produktif, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mensyaratkan pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan  setelah  terpenuhinya  kebutuhan mustahiq, sedangkan  dalam  Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak mensyaratkan demikian.
Namun  demikian,  munculnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan  Zakat,  yang  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat,  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  tata  kelola  zakat  di  LAZISNU Gorontalo.  Karena  LAZISNU  sudah  menggunakan  prinsip-prinsip  pendayagunaan  seperti yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut.
Lebih  dari  itu,  undang-undang  yang  mewajibkan  LAZ  menyampaikan  laporan pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  infak,  sedekah,  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya  kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala, juga sama sekali belum terealisasi. Hal ini disebabkan  belum  adanya  sosialisasi  dari  pihak  BAZNAS  kepada  LAZ.  Sehingga, keberadaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan zakat di LAZISNU.
Dengan  demikian,  sejauh  ini  munculnya  Undang-Undang  Pengelolaan  Zakat  belum memberikan  suatu  yang  berarti  bagi  lembaga-lembaga  swasta  yang  melakukan  tata  kelola zakat.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Pendayagunaan  zakat  di  LAZISNU  Gorontalo  bersifat  konsumtif  dan  produktif.
Pendayagunaan  dalam  hal  konsumtif  dilakukan  dalam  hal  yang  bersifat  insidental  dan bersifat  sekali  pakai  seperti  pembagian  zakat  fitrah,  pemberian  layanan  pengobatan, santunan  anak  yatim,  pemberian  bantuan  materi  pada  lansia  dan  kegiatan-kegiatan  lain
yang  bersifat  konsumtif.  Sedangkan  pendayagunaan  yang  bersifat  produktif,  diberikan dalam bentuk pemberian dana bergulir kepada mustahiq, berupa pinjaman tanpa bunga.
2. Pendayagunaan  zakat  di  LAZISNU  sebelum  dan  sesudah  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak ada pengaruh yang signifikan. Akan tetapi, secara  praktis  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011,  bahwa pendayagunaan zakat diarahkan untuk usaha produktif yang diperbolehkan Islam, setelah kebutuhan  dasar  mustahiq  terpenuhi  dan  berdasarkan  skala  prioritas  dengan  pembagian secara proporsional.
3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pendayagunaan zakat di LAZISNU:
a. Faktor pendukung:
1) Menerbitkan buletin setiap tiga bulan
2) Memiliki  berbagai  relasi,  sehingga  mampu  menjangkau  daerah-daerah  di  luar perkotaan.
3)  Membangun hubungan baik dengan para donatur.
5) Memberikan  layanan  pembayaran  zakat  dengan  rekening  melalui  bank-bank  yang ditunjuk pihak lembaga.
6) Layanan  pengambilan  zakat  bagi  donatur  yang  tidak  mempunyai  waktu menyerahkan zakatnya ke lembaga.
b. Faktor Penghambat
1) Resiko  adanya  kredit  macet  dalam  program  dana  bergulir,  meskipun  secara  prinsip adalah hak mustahiq.
2) Keadaan masyarakat khususnya masyarakat  Gorontalo yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat.
c. Upaya preventif penanggulangan masalah pengelolaan zakat di LAZISNU
1) Membuat laporan keuangan LAZISNU setiap tiga bulan sekali.
2) Melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat  dengan  mengadakan  kegiatan-kegiatan sosial, seperti bakti sosial, pengajian safari ramadhan dan sebagainya.
3) Melakukan  pendampingan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  peredaran  dana bergulir.
4) Melakukan  kerja  sama  dengan  berbagai  lembaga  untuk  mendukung  terlaksananya program yang telah dicanangkan.
5) Memberikan layanan yang memasyarakat kepada donatur dan penerima zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidah, Atik. Zakat Filantropi dalam Islam : Refleksi Nilai Spiritual dan Charity Gorontalo : STAIN Po Press, 2011.
Ali,  Nuruddin  Mhd. Zakat  Sebagai  Instrumen  Kebijakan  Fiskal .  Jakarta  :  PT.  Grafindo Persada, 2012
Damanuri,  Aji. Pendayagunaan Zakat  Studi  Implikasi  Hukum  Zakat  Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Gorontalo dalam http://hmipositive.blogspot.com/2012/03/contoh- proposal-muamalah-by-dosen.html, diakses 25 April 2013.
Djatmika,  Rachmat. Infaq  Shadaqah,  Zakat  dan  Wakaf    Sebagai    Komponen  Dalam Pembangunan . Surabaya, al-Ikhlas. t.t.
Hadi  Permono,  Syaichul. Formula  Zakat:  Menuju  Kesejahteraan  Sosial. Surabaya:  Aulia Surabaya, 2005.
Hafidhudin , Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani Press, 2002. Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2006.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
Khasanah,  Umrotul. Manajemen  Zakat Modern  :  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. Malang : UIN-Maliki Press, 2010.
Lembaga  Amil  Zakat  Umat  Sejatera  dalam  http://lazGorontalo.org/?page_id=12,  diakses  25 April 2013.
Majelis
Penulis, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dalam http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html, diakses 18 April 2013.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Indonesia .  Jakarta  :  Pusat Bahasa, 2008.
Rasyidah,  Trie  Anis  dan  Manzilati,  Esti. Implementasi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011 Terhadap Legalitas  Pengelolaan  Zakat  Oleh  Lembaga  Amil  Zakat dalam http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188, diakses 20 April 2013.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
Zuhayly,  Wahbah. Zakat:  Kajian  Berbagai  Mazhab. Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2000.