## PERBEDAAN PEMAHAMAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
Oleh: Titin Vegirawati Dosen Universitas IBA Palembang Email: titinvegirawati@gmail.com

## ABSTRACT
This paper describes the differences in understanding of board members on the budget and  monitoring  region  budget  (APBD).  Understanding  the  differences  in  terms  of gender board  members,  educational level,  age, political experience,  and training. The research  object  is  a  member  of  the  legislature  in  the  municipal  area  of  Palembang. researchers  used  census  data  collection  methods.  The  analytical  tool  used  is  the  one way  ANOVA  test  of  difference.  The  results  showed  that  the  differences  in  the understanding of APBD  budgeting and monitoring only in the education and training differences. while gender, age, and political experience did not show differences in the understanding of the APBD budgeting and monitoring.
Keywords: APBD, education, training, gender, age, political experience

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  kebijakan  yang  tidak  asing  lagi  bagi  bangsa Indonesia.  Otonomi  daerah  diharapkan  merupakan  solusi  untuk  memecahkan  masalah pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah  daerah  dapat  memaksimalkan  pendapatannya  dan  menggunakan  seluruh pendapatannya  untuk  kesejahteraan  rakyat  yang  dipimpinnya.  Otonomi  daerah  telah dipayungi dengan dasar hukum yang kuat, mulai dari UUD 1945 pasal 18, UU No. 22 Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  diperbaharui    dengan  Undang-undang  (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Otonomi  daerah    seperti  yang  diamanatkan  dalam  UUD  1945  mengharapkan daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  dapat  menyelenggarakan  pemerintahannya sendiri.  Otonomi  daerah    diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  masyarakat melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  daya  saing  daerah. Namun  Otonomi  daerah  tetap  merupakan  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang tercermin dalam tetap berperannya  pemerintah Pusat. Dalam hubungan ini  secara  mendasar  yang  diatur  adalah    hubungan  keuangan,  pelayanan  umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang.
Dalam  masing-masing  daerah  otonom,  telah  dipersiapkan  penyelenggara pemerintah  daerah  yaitu  Gubernur,  Bupati,  Walikota    dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD).  Kepala  daerah  dalam  pelaksanaan  tugasnya  akan  dibantu  oleh perangkat daerah lain.
DPRD  memiliki    fungsi    legislasi,  anggaran  dan  pengawasan.  DPRD mempunyai  tanggung  jawab  dalam  menyusun  Perda  bersama  kepala  daerah.  DPRD bertugas  membahas  dan  menyetujui  rancangan  Perda  tentang  APBD  bersama  kepala daerah dan melakukan pengawasan.
Anggota  DPR  dan  DPRD  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung.  Syarat  menjadi anggota DPR atau DPRD  yang tercantum dalam UU Republik  Indonesia No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat relatif longgar. Aturan dalam Undang-undang ini memungkinkan banyak rakyat Indonesia memenuhi syarat menjadi calon  DPR  atau  DPRD.  .  Hal  ini  merupakan  peluang  bagi  banyak  masyarakat  yang ingin menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun hal ini juga merupakan penyebab keberagaman  anggota  dalam  gender,  usia,  pendidikan,  pengalaman  politik  dan banyaknya  pelatihan  yang  diikuti.  Keberagaman  ini  dapat  mengarahkan  perbedaan dalam  pola  fikir,  perilaku  dan  kemampuan  dalam  menjalankan  fungsi  legislasi, anggaran dan pengawasan.
Banyak  sekali  penelitian  yang  berkaitan  dengan  Gender.    Hasil  penelitian Kustono  (2011)  menyatakan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  kinerja  antara  laki-laki  dan perempuan.    Sementara  menurut  Azizi  dkk  (2012)  mengatakan  bahwa  pengambilan keputusan  yang  berkaitan  dengan  usaha  masih  didominasi  oleh  laki-laki.  Hidayati (2010) mengatakan bahwa ada perbedaan persepsi terhadap kepemimpinan laki-laki dan perempuan .
Usia  seseorang  menunjukkan  kematangan  fisik.  Semakin  bertambah  usianya maka  fisik  akan  semakin  kuat.  Namun  pada  titik  maksimal,  pertambahan  usia  justru akan menurunkan kekuatan fisik seseorang. Hasil penelitian Henny dkk (2012), secara fisik  usia  dan  gender  memperngaruhi  kinerja.  Untuk  usia  puncak  kekuatan  fisik  ada pada usia 35-40 tahun, sedangkan wanita lebih lemah dari pria 70 – 80%.
Pendidikan  terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan informal. Kurikulum dalam pendidikan dapat  mendorong pemahaman  daya fikir seseorang. Hasil Penelitian Mundarti  (2005)  mengatakan  bahwa  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  usia  dan pendidikan terhadap kinerja.
Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman seseorang membentuk kemampuan untuk mengatasi masalah yang pernah terjadi dengan lebih mudah.
Pendidikan  formal  saja  bagi  seseorang  tidaklah  cukup  bagi  dunia  usaha  yang berkembang  seperti  sekarang  ini,  perlu  pelatihan-pelatihan  masalah-masalah  dan peraturan  yang  terbaru.  Pelatihan  dapat  mendorong  pemahaman  seseorang  dalam berfikir dan menganalisa masalah.
Mayasari  (2012)    melakukan  penelitian  pengaruh  kualitas  anggota  dewan    terhadap pengawasan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan kualitas  anggota  dewan  terhadap  pengawasan.  Mayasari  menggunakan  pendidikan, pengalaman dan pelatihan sebagai indikator variabel kualitas anggota dewan.
Kualitas  anggota  dewan  masih  dipertanyakan  karena  partai  politik  dalam  pemilihan anggota untuk bakal calon anggota dewan belum mengedepankan kualitas sumber daya manusianya dalam proses seleksi.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  identifikasi  masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah  terdapat  perbedaan  pemahaman  Anggota  Dewan    Laki-laki  dan Perempuan  terhadap  Anggaran  dan  pengawasan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah
2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman Anggota Dewan   yang berpendidikan SLTA,  D3,  S1,  S2  dan  S3  terhadap  Anggaran  dan  pengawasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Apakah terdapat perbedaan pemahaman Anggota Dewan . yang berbeda umur terhadap Anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Apakah terdapat perbedaan pemahaman Anggota Dewan  yang berpengalaman dan tidak berpengalaman politik terhadap Anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Apakah  terdapat  perbedaan  pemahaman  Anggota  Dewan    yang  pernah mengikuti  pelatihan    dan  tidak  pernah  mengikuti  pelatihan  terhadap  Anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## KAJIAN TEORITIS Pemahaman
Pemahaman  berasal  dari  kata  paham.  Menurut  Suharsimi  (2009:  118) pengertian pemahaman adalah sebagai berikut :
“Pemahaman  ( comprehension )  adalah  bagaimana  seorang  mempertahankan, membedakan menduga (estimates),
menerangkan, memperluas,
menyimpulkan,  menggeneralisasikan,  memberikan  contoh,  menuliskan kembali dan memperkirakan.”
Pemahaman  dapat  terbentuk  melalui  berbagai  proses,  yaitu  melalui  pendidikan, pelatihan, membaca, mendengar, berdiskusi atau kegiatan-kegiatan lain, yang masuk ke otak manusia.

## Keuangan Daerah
Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah tersebut. (Permendagri No 13 tahun 2006) Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
a. hak  daerah  untuk  memungut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta  melakukan pinjaman;
b. kewajiban  daerah  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  daerah  dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. penerimaan daerah;
d. pengeluaran daerah;
e. kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain  berupa  uang,  surat berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
f. kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
Dari  ruang  lingkup  keuangan  daerah,  keuangan  daerah  meliputi  pendapatan yaitu pajak dan retribusi, dan penerimaan daerah. Sementara pengeluaran daerah dalam kaitannya  dengan  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  daerah  dan  atau  kepentingan umum merupakan belanja daerah. Pendapatan dan belanja daerah dalam  suatu  periode selalu direncanakan, yang akan berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran  yang  telah  dilaksanakan  akan  dilaporkan  sebagai  Laporan  Realisasi Anggaran.  Sementara  bagian  kewajiban  dan  kekayaan  daerah  akan  dilaporkan  dalam Neraca.
Dalam  pelaksanaannya,  Pengelolaan  keuangan  daerah  diatur  dalam  peraturan menteri  meliputi  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah,  azas  umum  dan  struktur APBD,  penyusunan  rancangan  APBD,  penetapan  APBD,  penyusunan  dan  penetapan APBD  bagi  daerah  yang  belum  memiliki  DPRD,  pelaksanaan  APBD,  perubahan APBD,  pengelolaan  kas,  penatausahaan  keuangan  daerah,  akuntansi  keuangan  daerah, pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD,  pembinaan  dan  pengawasan  pengelolaan
keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. (Permendagri No 13 tahun 2006).
Pengelolaan  Keuangan  daerah  merupakan  kegiatan  rutin  pemerintah  daerah  yang disusun    dan  dikuatkan  dasar  hukumnya  dengan  menetapkan  Peraturan  daerah. Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  memiliki  asas  pengelolaan  keuangan  daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti azas (taat Azas).  Keuangan daerah harus dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efektif,  efisien, ekonomis,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan  memperhatikanazas  keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4).
Karena  telah  direncanakan,  pengelolaan  keuangan  daerah  harus  tertib. Pengelolaan keuangan daerah harus tertib dalam waktu  dan kegunaan  yang dilengkapi dengan  administrasi  yang  bertanggung  jawab.    Azas  taat  pada  peraturan,  dimulai  dari kegiatan  perencanaan,  melalui  tahap  penyusunan  anggaran  yang  memperhatikan  UUD 1945, UU dan peraturan-peraturan menteri yang berlaku. Rencana keuangan yang telah disusun  tidak  dapat  dilaksanakan  sebelum  peraturan  daerah  yang  berkaitan  dengan keuangan  daerah  disusun.  Keuangan  daerah  harus  efektif.  Efektif  dapat  diartikan sebagai  tindakan  memperhatikan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Sementara  efisien merupakan rasio antara keluaran dengan masukan suatu proses dengan focus perhatian pada  konsumsi  masukan.  (  Mulyadi  dan  Setiawan,  2001)    Efektif  dan  efisien  harus dibarengi  dengan  ekonomis,  yang  berkaitan  dengan  pemrolehan  masukan  dengan kualitas  dan  kuantitas  tertentu  dengan  harga  termurah.  Transparan  merupakan  prinsip keterbukaan daerah kepada masyarakat  untuk  mendapatkan informasi keuangan secara jelas  dan  bertanggung  jawab.  Tanggung  jawab  berkaitan  dengan  prinsip  pengelola keuangan  Negara  yang  menggunakan  keuangan  Negara  sebaik-baiknya  sesuai  dengan peraturan  daerah  yang  telah  dibuat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  melalui administrasinya.  Keuangan  Negara  didistribusikan  kepada  masyarakat  secara  adil, memenuhi  prinsip  kepatutan  dalam  arti  wajar  dan  proporsional,  dengan  harapan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

## Anggaran
Setiap organisasi, baik menggunakan profit motiv maupun nirlaba menggunakan anggatan  sebagai  alat  pengendalian.  Anggaran  (Fauzan,  2009:156)  merupakan  suatu rencana  terinci  yang  dinyatakan  secara  formal  dalam  ukuran  kuantitatif,  biasanya dalam  satuan  uang,  untuk  menunjukkan  perolehan  dan  penggunaan  sumber-sumber suatu  organisasi  dalam  jangka  waktu  tettentu,  biasanya  satu  tahun.  Anggaran didefinisikan juga oleh Carter (2009: 8) harus merupakan usaha gabungan dari banyak orang, suatu dokumen  kerja yang menjadi dasar bagi tindakan.
Anggaran dibedakan dengan ramalan. Anggaran merupakan rencana manajemen yang mendasarkan  asumsi  bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh penyusun anggaran  agar  realisasi  kegiatan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  disusun.  Jika dibandingkan dengan ramalan, ramalan hanya sebatas prediksi mengenau apa yang akan terjadi,  tanpa  membawa  implikasi  pada  peramal  bahwa  dia  akan  berusaha  untuk mempengaruhi  realisasi.  Jika  dibandingkan  dengan  ramalan  maka  perbedaan karakteristik anggaran dan  ramalan adalah sebagai berikut (Fauzan:157):
Anggaran Realisasi Dinyatakan dalam ukuran moneter Dapat  dinyatakan  dalam  ukuran  moneter atau bukan moneter Umurnya berjangka waktu satu tahun Dapat sembarang jangka waktu Berisi kesanggupan atau komitmen manajemen untuk mencapainya. Peramal  tidak  akan  bertanggung  jawab atas tercapainya ramalan Ditelaah dan disetujui oleh penguasa yang lebih  tinggi  dari  pada  penyusunan  usulan anggarana. Tidak  selalu  disetujui  oleh  penguasa  yang lebih tinggi. Setelah disahkan tidak dapat  diubah Segera  diperbarui  jika  ada  informasi  baru yang menunjukkan perubahan kondisi Secara  periodic  realisasi  dibandingkan dengan  anggaran dan penyimpangan Penyimpangan  terhadap  ramalan  tidak dianalisis secara formal atau periode Sumber: fauzan

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  menurut  Permendagri Nomor  13  tahun  2006  adalah    rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD  disusun  untuk  memenuhi  fungsi  APBD,  yaitu  fungsi  otorisasi,  fungsi, perencanaan, pengawasan,, alokasi dan distribusi dan stabilisasi. APBD disusun sebagai satu  kesatuan  yang  terdiri  dari  pendapatan  daerah,  belanja  daerah  dan  pembiayaan daerah.  Pendapatan    daerah    menurut  Permendagri  Nomor  13  tahun  2006    terdiri  dari Pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah. Pendapatan  asli  daerah  terdiri  dari  Pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;
c. pendapatan bunga;
d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
f. dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
g. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
i. pendapatan denda pajak;
j. pendapatan denda retribusi;
k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
l. pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
Dana  perimbangan  merupakan  dana  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat,  yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Belanja  Daerah    merupakan  pengeluaran  daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan urusan  pemerintah  daerah  yang  menjadi  kewenangan  provinsi,  kota  dan  kabupaten. Belanja  daerah  terdiri  dari  belanja  penyelenggaran  urusan  wajib,  urusan  pilihan  dan urusan  yang  penangananya  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  atau pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  daerah  lainnya.    Belanja  urusan  wajib  menurut pasal 32 Permendagri nomor 13 tahun 2006 adalah:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. tenaga kerja;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan;
r. pemuda dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. pemerintahan umum;
u. kepegawaian;
v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
w. statistik;
x. arsip; dan
y. komunikasi dan informatika
Belanja urusan pilihan mencakup: a.   pertanian; b.   kehutanan; c.   energi dan sumber daya mineral; d.   pariwisata; e.   kelautan dan perikanan; f.   perdagangan; g.   perindustrian; dan h.   transmigrasi

## Pengawasan
Menurut  Griffin  (Wasistiono  dan  Wiyoso,  2009)  bahwa  proses  pengawasan  memiliki empat dasar tahapan yaitu :
1. Establish  standars ,  dengan  menetapkan  kembali  target  atau  program  yang  berikut untuk  perbandingan  yang  membawa  kinerja  terukur,  standar  pengawasan  inipun selalu konsisten terhadap tujuan organisasi;
2. Measurment performance , ukuran kinerja yang tetap, kegiatan yang terus menerus pada sebagian besar organisasi untuk suatu pengawasan yang efektif ukuran kinerja harus benar atau sah, harian, mingguan atau bulanan;
3.   Compare performance agains standards , membandingkan kembali kinerja dengan standar, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih rendah atau sama dengan standar,
4. Consider  corrective  action ,  keputusan  untuk  mengambil  tindakan  yang  berat manajer  memerlukan  analisis  dan  keahlian  diagnostik,  meneliti  tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma.
Secara  spesifik,  hasil  pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  daerah  ditujukan untuk (Halim, 2007) :
a. untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
b. untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan  dan  penyelewengan  yang  ditemukan  dalam  upaya  mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan,
c. untuk  menumbuhkan  motivasi,  memperbaiki,  mengurangi  dan  atau meniadakan penyimpangan,
d. untuk  meyakinkan  bahwa  kinerja  pemerintah  daerah  sedang  atau  telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat di provinsi, kabupaten dan kota melalui pemilu. Syarat anggota DPRD merupakan syarat  telah ditetapkan pada pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD oleh UU Nomor 8 tahun 2012 yaitu:
a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan  paling  rendah  tamat  sekolah  menengah  atas,  madrasah  aliyah, sekolah  menengah  kejuruan,  madrasah  aliyah  kejuruan,  atau  pendidikan  lain  yang sederajat;
f. setia  kepada  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
g. tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan hukum  tetap karena melakukan tindak pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. sehat jasmani dan rohani;
i. terdaftar sebagai Pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan  diri  sebagai  kepala  daerah,  wakil  kepala  daerah,  pegawai  negeri sipil,  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia,  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  direksi,  komisaris,  dewan  pengawas  dan  karyawan  pada  badan  usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber  dari  keuangan  negara,  yang  dinyatakan  dengan  surat  pengunduran  diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang  dan  jasa  yang  berhubungan  dengan  keuangan  negara  serta  pekerjaan  lain yang  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  dengan  tugas,  wewenang,  dan  hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. bersedia  untuk  tidak  merangkap  jabatan  sebagai  pejabat  negara  lainnya,  direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan  usaha  milik  daerah  serta  badan  lain  yang  anggarannya  bersumber  dari keuangan negara;
n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
DPRD  mempunyai  3  fungsi  utama  yaitu  fungsi  legislasi  yang  berhubungan  dengan membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi  yang kedua adalah fungsi anggaran  yaitu  berkaitan  dengan  pembahasan  anggaran  dan  menyetujui  anggaran. Fungsi  yang  ketiga  berkaitan  dengan  fungsi  pengawasan  yang  diwujudkan  dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

## Metode Penelitian

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  merupakan  hal  yang  mendasari  pemilihan,  pengolahan,  dan penafsiran  suatu  data  dan  keterangan  yang  berkaitan  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan dalam  penelitian.  Objek  penelitian  ini  adalah  anggota  DPRD  Kota  Palembang  periode 2009-2014  yang  beralamat  di  jalan  Gubernur  Hasan  Bastari  No.  02  Jakabaring Palembang.

## Sejarah DPRD Kota Palembang
Gedung  DPRD  Kota  Palembang  awalnya  berlokasi  di  Jalan  Sekanak  No.  02 Palembang,  didirikan  oleh  Bapak  H.  Amir  Machmud  pada  tanggal  06  April  1977. Gedung  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kotamadya  Tingkat  II  Palembang  ini dikenal dengan “Gedung Ledeng” atau disebut juga dengan “Menara Air” yang berada di jalan Sekanak, yang berdiri pada zaman Pemerintahan Belanda. Pada zaman Jepang di tahun 1942, Balai Kota tidak ditempati tetapi dijadikan Kantor Presiden. Tempat itu terus dimanfaatkan sebagai  Balai Kota sampai tahun 1956, sewaktu ulang tahun ke-50 Kota  Praja  Palembang  kembali  memerintah  ke  Balai  Kota  yang  aslinya  “Gedung Menara Air”.
Di tahun 2010 tepatnya  tanggal  20  Februari, Gedung  DPRD Kota Palembang telah  berpindah  di  jalan  Gubernur  Hasan  Bastari  Jakabaring  yang  diresmikan  oleh Ketua MPR RI H. Taufik Kiemas. Gedung yang dibangun di atas lahan seluas 2,01 Ha dengan menggunakan dana APBD Kota Palembang Tahun 2007-2008 sebesar Rp. 41,5 miliar  dan  APBD  tahun  2009  sebesar  Rp.  25,3  miliar  sehinggat  total  biaya pembangunan sebesar Rp. 66,8 miliar.

## Perkembangan Perubahan Kedudukan DPRD dalam Sistem Pemerintah Daerah
Dalam  UUD  1945  diamanatkan  bahwa  NKRI  adalah  negara  yang berkedaulatan  rakyat  yang  dalam  pelaksanaannya  menganut  prinsip  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan.  Untuk mewujudkan  hal  tersebut  maka  dibentuklah  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung  jawab  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  untuk  mengembangkan  kehidupan demokrasi;  menjamin  keterwakilan  rakyat  dan  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya; serta mengembangkan mekanisme check and balance antara DPRD dan Pemerintah  Daerah;  serta  meningkatkan  kualitas,  produktivitas,  dan  kinerja  anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat, dilakukan pemilihan wakil rakyat  melalui  proses  pemilihan  umum  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
Partai  politik  adalah  saluran  utama  untuk  memperjuangkan  kehendak masyarakat,  bangsa  dan  negara,  sekaligus  sebagai  sarana  kaderisasi  dan  rekruitment kepemimpinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka “kendaraan” yang digunakan untuk memilih rakyat, termasuk anggota DPRD, adalah partai politik.
Sejalan  dengan  amanat  reformasi,  penyelenggaraan  pemilihan  umum  harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dan lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif,  mempunyai  derajat  keterwakilan  yang  lebih  tinggi,  dan  memiliki mekanisme pertanggungjawaban  yang jelas. Pemilihan umum  untuk  memilih  anggota DPRD  dilaksanakan  dengan  “sistem  proporsional  dengan  daftar  terbuka”  yang diseenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  untuk  menyelenggarakan pemilihan umum.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  sekelompok  objek  yang  menjadi  minat  perhatian  peneliti (Siswoyo, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kota Palembang periode 2009-2014  yang beralamat  di  jalan Gubernur Hasan Bastari  No 02 Jakabaring Palembang  yang  berjumlah  50  orang.  Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah Populasi/Sensus  Sampling. Menurut  Sugiyono  (2009:122), sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal  ini  dikarenakan  jumlah  populasi  yang  relatif  kecil.  Maka  dari  itu  sampel  dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota DPRD Kota Palembang periode 2009-2014.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung  melalui penyebaran kuisioner kepada responden yaitu Anggota DPRD.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  primer  ini  menggunakan  instrumen  kuisioner. Bentuk  jawaban  skala  kuisioner  menggunakan  Skala  Likert’s  (Rensis  Likert).  Skala Likert’s digunakan untuk mengukur sikap yang mengindikasikan responden pada posisi setuju / tidak setuju terhadap pernyataan yang tertulis di dalam kuisioner.

## Operasional Variabel
Adalah  suatu  varibel  dengan  cara  memberikan  arti  dan  menspesifikasi bagaimana variabel  dan  kegiatan tersebut  diukur. Dalam penelitian ini ada dua varibel yang diukur sebagai berikut :
1.   Variabel Independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya Variabel  Dependen. Adapun variabel  independen dalam  penelitian  ini  adalah  pemahaman  anggota  dewan  tentang  anggaran  dan pemahaman anggota dewan tentang pengawasan.

## Operasionalisasi Variabel
Variabel Indikator Ukuran Skala No. Pertanyaan Pemahaman anggota dewan tentang anggaran a.Pemahaman tentang prinsip anggaran dan penyusunan APBD Skala Likert dengan pilihan  1  – 5 Ordinal 1-3 b.pemahaman tentang teknis  penyusunan APBD 4-6 c.Pemahaman tentang paradigma penyusunan APBD 7-9 Pemahaman anggota dewan tentang a.Pemahaman tentang ruang lingkup pengawasan DPRD Skala Likert dengan pilihan  1  – Ordinal 10-12 b.Pemahaman
13-15
pengawasan   tentang  pelaksanaan
pengawasan 5 c. pemahaman tentang proses
pengawasan 16

## Uji  Kualitas Data
Penelitian  yang  mengukur  variabel  dengan  menggunakan  instrumen  dalam kuisioner  harus  dilakukan  pengujian  kualitas  terhadap  data  yang  diperoleh  dengan  uji validitas  dan  reliabilitas.  Uji  validitas  dan  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.

## Uji Validitas
Salah satu persoalan penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dilakukan pengujian  suatu  instrumen  (alat  ukur)  dalam  pengambilan  data valid dan reliabel . Tujuan  pengujian  tersebut  agar  data  yang  diambil  mengukur  apa  yang  benar-benar valid, yakni benar-benar yang hendak diukur. Uji validitas digunakan utnuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuisioner. Uji validitas dapat dilakukan menggunakan korelasi brivariate antara  masing-masing  skor  indikator  dengan  total  skor  konstruk (Ghozali, 2007). Alat yang digunakan dalam pengujian validitas suatu kuisioner adalah angka  korelasi  antara  skor  pertanyaan  dan  skor  keseluruhan  pernyataan  responden terhadap  informasi  dalam  kuisioner.  Jenis  yang  digunakan  adalah  kuisioner  pearson. Pengujian  validitas  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Pearson  Product  Moment dengan bantuan SPSS versi 16.

## Uji Reliabilitas
Setelah pengujian validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Tujuan utama pengujian  reliabilitas  adalah  untuk  mengetahui  konsistensi  atau  keteraturan  hasil pengukuran  status  instrumen  apabila  instrumen  tersebut  digunakan  lagi  sebagai  alat ukur  suatu  objek  atau  responden.  Pengukuran  reliabilitas  dalam  penelitian  ini menggunakan coefficient  cronboach’s  alpha merupakan  teknik  pengujian  reliabilitas antara item yang paling populer daan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna, semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu instrumen.  Suatu  variabel  dapat  dikatakan  reliabel  jika  memberikan  nilai cronboach’s alpha >0,60.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  klasik  yang  digunakan  adalah  Uji  Normalitas,  dan  Uji Heteroskesiditas.

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi, variabel-variabel  memiliki  distribusi  normal.  Data  yang  terdistribusi  normal  akan memperkecil  kemungkinan  terjadinya  bias.  Pengujian  normalitas  dapat  dilakukan dengan  uji  statistik One  Sampel  Kolmograv  Smirnov. Dasar  pengambilan  keputusan dari  uji  normalitas  dengan  uji  statistik One  Sampel  Kolmograv  Smirnov  adalah (Ghozali, 2007) :
1.  Jika  hasil One  Sampel  Kolmograv  Smirnov diatas  tingkat  signifikansi  0,05 menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas.
2. Jika hasil One Sampel  Kolmograv Smirnov dibawah tingkat  signifikansi  0, 05 tidak menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi normalitas.

## Uji Hipotesis
Dalam  Menganalisis  data  yang  diperoleh,  digunakan  analisis  uji  beda  One  Way Anova,  menggunakan  SPSS  versi  16.0.    Dengan  menggunakan  α  =  0,05.  Jika signifikansi > 0,05 maka H 0 diterima, H 1 ditolak. Sebaliknya jika signifikansi < 0,05 maka H 0 ditolah dan H 1 diterima.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif Responden
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  DPRD  Kota  Palembang  yang beralamat  di  Jalan  Gubernur  H.  Bastari,  diperoleh  data  melalui  kuisioner  yang disebarkan  kepada  seluruh  anggota  DPRD  Kota  Palembang,  yang  terdiri  beberapa pernyataan  mengenai  Pengaruh  pemahaman  anggota  dewan  tentang  anggaran  dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan keuangan daerah.
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  anggota  DPRD  Kota Palembang  periode  2009-2014.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menyebarkan  50
Eksemplar  kuisioner,  namun  dari  sejumlah  kuisioner  tersebut  yang  berhasil terkumpul/kembali dan dapat diolah sebanyak 44 responden.
Dari  data  kuisioner  tersebut  dapat  diketahui  statistik  deskriptif  responden seperti tampak pada tabel 4.1 berikut :
Tabel 1 Statistik Deskriptif Responden Keterangan Jumlah Prosentase Jenis Kelamin • Laki-laki • Perempuan 35 9 80% 20% Usia • ≤30 tahun • 31-40 tahun • 41-50 tahun •≥51 tahun 3 21 15 5 7% 48% 34% 11% Pendidian Terakhir •SMA/SMK •D1/D2/D3 •S1
•S2 •S3
2 5 22 14 1 5% 11% 50% 32% 2% Pendidikan Pelatihan •belum pernah •1 kali •2-3 kali •4kali atau lebih 1 4 33 6 2% 10% 75% 13% Pengalaman Politik •≤2tahun •2-5 tahun •≥5 tahun 8 36 0 18% 82% 0% Pengalaman anggota DPR/DPRD •satu periode •dua periode •tiga periode 36 8 81% 19% Komisi •perekonomian, keuangan dan pengawasan keuangan daerah •panitia anggaran 32 12 72% 28%
f : frekuensi

## Sumber : Hasil Olahan Data (2013)

## Pengujian Instrumen Penelitian
Pengujian  data  dilakukan  berdasarkan  data  kuisioner  yang  telah  diperoleh. Data  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  karena  data  merupakan  penggambaran variabel  yang  diteliti  dan  sebagai  alat  pembuktian  hipotesis.  Oleh  karena  itu,  sebelum data  diperoleh  melalui  kuisioner,  maka  data  tersebut  harus  di  uji  validitas  dan reliabilitas.  Dengan  asumsi  data  yang  valid  dan  reliabel  akan  menghasilkan  data  yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pengujian Validitas
Uji  validitas  dilakukan  melalui  prosedur  seleksi  item.  Prosedur  ini mempertimbangkan  koefisien  korelasi  item  total,  dimana  skor  item/butir  dipandang sebagai  nilai  X  dan  skor  total  sebagai  nilai  Y.  Teknik  korelasi  untuk  menentukan validitas  item  ini  sampai  sekarang  merupakan  teknik  yang  paling  banyak  digunakan, dinyatakan  bahwa  item  yang  mempunyai  korelasi  positif  dengan  skor  total  serta korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.  Biasanya  syarat  minimum  untuk  dianggap  memenuhi  syarat  adalah  bila  r  =  0,3. Jadi  bila  r  antara  butir  dengan  skor  total  kurang  dari  0,3,  maka  butir  dalam  instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi item total untuk variabel  X,  diketahui  bahwa  suatu  item  pernyataan  nilai  koefisien  validitasnya  lebih besar  dari  titik  kritis  0,3,  sehingga  semua  item  pertanyaan  untuk  variabel  X  dapat dikatakan valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

## Pengujian Reliabilitas
Setelah  dinyatakan  valid,  kuisioner  harus  diuji  reliabilitasnya  yang menunjukkan  sejauh  mana  pernyataan  dapat  dipahami  sehingga  tidak  menyebabkan beda  interpretasi  dalam  pemahaman  pernyataan  tersebut.  Untuk  pengujian  reliabilitas digunakan  metode Cronbach’s  Alpha. Suatu  variabel  dapat  dikatakan  reliabel  jika memberikan nilai koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha > 0,6.

## Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel X
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,879 16

## Sumber : Hasil Olahan Data (2013)
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas untuk variabel X, diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,879. Skor tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item  pernyataan  untuk  variabel  X  dapat  dikatakan  reliabel  dan  dapat  digunakan  untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

## Uji Hipotesis
H1 Terdapat  perbedaan  pemahaman  anggota  Dewan  laki-laki  dan  perempuan terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova  menunjukkan:

## Tabel 3

## Test of Homogeneity of Variances
Pemahaman Levene Statistic df1 df2 Sig. .010 1 42 .921 ANOVA Pemahaman Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 222.477 1 222.477 12.934 .001 Within Groups 722.432 42 17.201 Total 944.909 43
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  homogeneity  signifikansi  >  0,05  ,  0,921  >  0,05. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  pemahaman  terhadap  anggaran  dan pengawasan Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini menolak  hasil penelitian Henny  (2012). Ada kemungkinan pekerjaan  yang dilakukan oleh anggota  DPRD tidak memfokuskan pada kekuatan fisik saja, tetapi lebih cenderung pada kekuatan pemikiran juga.
H2    Terdapat  perbedaan  pemahaman  anggota  Dewan  yang  berpendidikan  SLTA,  D3, S1, S2 dan S3  terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova  menunjukkan:

## Tabel 4 Test of Homogeneity of Variances
Pemahaman Levene Statistic df1 df2 Sig. 13.619 a 3 39 .000
a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Pemahaman.

## ANOVA
Pemahaman Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 204.222 4 51.056 2.688 .045 Within Groups 740.687 39 18.992 Total 944.909 43
Hasil penelitian menunjukkan homogeneity signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini  menggambarkan  bahwa  perbedaan  tingkat  pendidikan  membuat  pemahaman terhadap    anggaran  dan  pengawasan  anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  juga berbeda. Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian Mundarti (2005).
H3    Terdapat  perbedaan  pemahaman  anggota  Dewan  yang  berbeda  umur    terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova  menunjukkan:

## Tabel 5

## Test of Homogeneity of Variances

## Pemahaman
Levene Statistic df1 df2 Sig. 1.389 3 40 .260 ANOVA Pemahaman Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 123.557 3 41.186 2.006 .129 Within Groups 821.352 40 20.534 Total 944.909 43
Hasil penelitian menunjukkan nilai homogeneity signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,260 >  0,05.  Ini  menunjukkan  bahwa  ternyata  usia  tidak  memberikan  perbedaan  dalam pemahaman anggaran dan pengawasan  anggaran pendapatan dan belanja daerah.  Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Henny (2012) yang mengatakan bahwa usia berpengaruh terhadap kinerja seseorang.
H4  Terdapat  perbedaan  pemahaman  anggota  Dewan  yang  berbeda  pengalaman  politik terhadap anggaran dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova  menunjukkan:

## Tabel 6

## Test of Homogeneity of Variances
Pemahaman Levene Statistic df1 df2 Sig. 1.952 1 42 .170

## ANOVA
Pemahaman Sum of Squares df Mean Square  F Sig. Between Groups  152.909 1 152.909 8.109 .007 Within Groups 792.000 42 18.857 Total 944.909 43
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  homogeneity signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,170>  0,05.  Dapat  disimpulkan  bahwa  perbedaan  pengalaman  politik  tidak  berarti berbeda pula pemahamannya terhadap anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan  belanja  daerah.    Hasil  Penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil  penelitian  Mayasari yang mengatakan bahwa kualitas anggota DPRD yang ditunjukkan melalui pengalaman mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  anggota  DPRD.  Hal  ini kemungkinan pengalaman mereka di bidang politik tidak berkaitan dengan pemahaman terhadap anggaran dan pengawasan tetapi lebih kepada pengalaman organisasi.
H5.  Terdapat perbedaan pemahaman anggota Dewan yang berbeda keikutsertaan dalam pelatihan    terhadap  anggaran  dan  pengawasan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah
Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan one way anova  menunjukkan:

## Tabel 7 Test of Homogeneity of Variances
Pemahaman Levene Statistic df1 df2 Sig. 4.910 a 2 40 .012
a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for Pemahaman.

## ANOVA
Pemahaman
Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 362.780 3 120.927 8.309 .000 Within Groups 582.129 40 14.553 Total 944.909 43
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai homogeneity signifikansi < 0,05 yaitu 0,012 <  0,05.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  terdapat  perbedaan  pemahaman  anggota  Dewan yang  mengikuti  pelatihan  dengan  frekuensi  yang  berbeda.    Hasil  penelitian  ini mendukung hasil penelitian Mayasari 2012 bahwa pelatihan yang merupakan indikator kualitas anggota Dewan mempengaruhi kinerjanya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  mengenai perbedaan  pemahaman  anggota  dewan  terhadap  anggaran  dan  pengawasan  anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka dapat ditarik simpulan:
1. Perbedaan  pemahaman  anggota  dewan  terhadap  anggaran  dan  pengawasan anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  hanya  terbukti  pada  pendidikan  dan pelatihan.
2. Tiga  pembeda  yaitu  kategori  gender,  usia  dan  pengalaman  politik  tidak  terbukti membuat pemahaman anggota dewan juga berbeda.

## Saran
Berdasarkan simpulan yang ditarik dari hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:
1. Anggota  dewan  yang  dipilih  adalah  anggota  dewan  yang  mempunyai  pendidikan yang  tinggi  agar  mampu  melaksanakan  amanat  tugas  rakyat  kepada  Dewan  yang berat.
2. Anggota  dewan  yang  telah  terpilih  seharusnya  mendapatkan  pelatihan-pelatihan secara  berkesinambungan,  sehingga  mampu  memecahkan  masalah  daerah  yang terus berubah dan berkembang
3. Anggota  dewan  yang  dipilih  sebaiknya  tidak  membedakan  gender  antara  laki-laki dan perempuan karena pemahamannya dapat disejajarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizi,  Achmad,  Hikmah  dan  Sapto  Adi  Pranowo,  2012,  Peran  Gender  dalam Pengambilan  Keputusan  Rumah  Tangga  Nelayan,  di  Kota  Semarang    Utara Jawa Tengah,  J Sosek, KP Volume 7 No 1
Ghozali,  Imam,  dkk.  2007. Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparasi Kebijakan  Publik  terhadap  Hubungan  antara  Pengetahuan  Dewan  dalam Pengawasan Keuangan Daerah . SNA. Semarang
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah . UPP STIM YKPN. Yogyakarta
Henny,  Hardianto  Iridiastadi,  Iftikar  Zahedi  Sutalaksana,  2012,  Age,  Gender,  and Muscle Strength : A Study Based on Indonesian Samples, MAKARA Teknologi Volume 16 Nomor  1
Hidayati,  Adi, 2010, Perbedaan Persepsi terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau dari  Usia  dan  Jenis  Kelamin  pada  Pilkada  Tahun  2010  di  Kendal,  Skripsi,
Surakarta
Kustono,  Alwan  Sri,    2011,  Pengaruh  Jender  dan  Lokus  Kendali  terhadap  Kinerja Karyawan Perguruan Tinggi,  Media Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 1
Mayasari,  Rosalina  Pebrica,  2012,  Pengaruh  Kualitas  Anggota  Dewan  Terhadap Pengawasan  APBD  dengan  Tata  Pemerintahan  yang  Baik  sebagai  Variabel Moderating, JENIUS, Volume 2 Nomor 1
Mulyadi,  Johny  Setiawan,  2001,    Sistem  Perencanaan  dan  Pengendalian  Manajemen, Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
Mundarti,  (2007)  Faktor  –Faktor    Yang    Mempengaruhi  Kinerja    Dosen    Dalam Melaksanakan    Proses    Belajar  Mengajar  di  Prodi    Kebidanan    Magelang
Politeknik  Kesehatan  Semarang, Tesis, Semarang

## Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
Undang-undang  Republik  Indonesia    Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah