Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. XII No. 2 : 44-56 (2006) Artikel ( Article )
Trop. For. Manage. J. XII (2) : 44-56 (2006)

## DEGRADASI HUTAN DAN PENGANGGURAN: MENUJU PENGELOLAAN HUTAN SKALA KECIL
( Forest Degradation and Unemployment: Towards Small-scale Forest Management)

## H

## ERRY P URNOMO 1

## ABSTRACT
Along  with  the  concept  of  poverty  alleviation  and  forest  sustainability,  forestry employment  is  the  major  concern  among  policy  makers.    The  forest  sustainability  and  job availability are critical indicators for the performance of the government.  The relationship between employment  and  forestry  development  is  unclear  especially  when  it  deals  with  illegal  forestry activities.    This  study  aims  at  generating  projection  of  the  forestry  employment  in  Indonesia  in relation to the dynamic of forestry sector and its related industries,.  The study used systems dynamic to implement the relation between forest structure industries, actors and their institutions. The study found that the current practice of forest management will experience with boom-and-bust of forestry employment,  starting  with  Riau  followed  by  East  Kalimantan  and  Papua.    Massive  forest  planting will benefit if it is located in deforested land, but if it is located in land with different existing trees it may  jeopardize  the  employment  and  community’s  livelihoods.  Small-scale  forestry  can  boost  the employment to meet the overall government target on unemployment and poverty reduction as well as  rehabilitation of forest .
Keywords:  forest  degradation,  unemployment,  land-right  scenarios,  small-scale  forestry, poverty-reduction

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2006  Kabinet  Indonesia  Bersatu  (KIB)  menargetkan  jumlah pengangguran  menjadi 9,6 juta, namun  pengangguran diperkirakan akan  meningkat oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menjadi 11,7 juta dan oleh  INDEF ( Institute for  Development  of  Economics  and  Finance )  menjadi  12,3  juta  orang.  Peningkatan  yang sama  dialami  oleh  pengangguran  setengah  terbuka  ( underemployment )  yang  jumlahnya mencapai 30 juta orang.
ILO  ( International  Labour  Organization )  memperkirakan  jumlah  tenaga  kerja  di sektor kehutanan Indonesia adalah tiga juta orang, satu juta orang merupakan tenaga kerja langsung,  sedangkan  dua  juta  orang  merupakan  pekerja  tidak  langsung.  KAHUTINDO
1 Laboratorium Biometrika Hutan, Fakultas Kehutanan IPB Bogor , email:
h.purnomo@cgiar.orgh.purnomo@cgiar.org )
(Serikat  Pekerja  Kehutanan  Indonesia)  memperkirakan  jumlah  tenaga  kerja  kehutanan sebanyak dua juta orang. Sektor Kehutanan diperkirakan kehilangan tenaga kerja sebanyak satu juta orang selama tahun 2004 dan 2005. Perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) mengalami penurunan tebangan, industri kayu kekurangan bahan baku. Sedangkan industri mebeler  dan  furnitur  terus  mem-PHK  (pemutusan  hubungan  kerja)    karyawannya  karena kekurangan  bahan  baku,  kalah  dalam  disain,  produktivitas  yang  rendah,  dan  kalah kompetisi dengan Cina, Vietnam dan Filipina.
Hutan  Indonesia  seluas  110  juta  hektar  terus  mengalami  kerusakan  yang    makin lama  makin  besar.  Jika  sebelum  era  reformasi  (1997)    diperkirakan  laju  kerusakannya adalah  1,6  juta  hektar  per  tahun,  setelah  reformasi  sekitar  3.5  juta  hektar  pertahun. Pembalakan liar ( illegal logging ) terjadi dimana-dimana. Menteri Kehutanan, MS Kaban, menyampaikan jumlah lahan kritis di Indonesia mencapai 60 juta ha, 10 kali pulau Jawa. Hutan  di  Sumatra  akan  hilang  dalam  5  tahun  dan  di  Kalimantan  dalam  waktu  10  tahun. Bank Dunia mengatakan bahwa hutan di dataran rendah Indonesia akan hilang pada tahun 2010  jika  tindakan    menghentikan  penggundulan  hutan  tidak  dilakukan  secara  efektif. Kerusakan hutan utamanya disebabkan oleh pembalakan liar, kebakaran, transmigrasi dan konversi ke lahan perkebuanan dan pertanian (Sato, 2005).
Di  lain  pihak  pembalakan  liar  dan  konversi  lahan  lewat  IPK  (Ijin  Pemanfaatan Kayu)  sulit  diberantas.  Pembalakan  liar  menyediakan  lapangan  kerja  dua  kali  lipat  dari pada  pembalakan  resmi  yang  berbasiskan  RKT  (Rencana  Karya  Tahunan).  Sedangkan mengkonversi  hutan  menyediakan  lapangan  kerja  sebanyak  pembalakan  berbasis  RKT. Penggundulan  hutan  sulit  diberantas  karena  ratusan  ribu  tenaga  kerja  tegantung  padanya. Pada masa mendatang tenaga kerja yang tergantung pada operasi yang merusak hutan akan semakin lama semakin besar.
Artikel  ini  menyajikan  tren  ( trend )  dan  skenario  tenaga  tenaga  kerja  sektor kehutanan  untuk  dua  puluh  tahun  mendatang  dengan  menggunakan  pemodelan  dinamika sistem  di  tiga  provinsi  yaitu  Riau,  Kalimantan  Timur  dan  Papua.    Ketiga  provinsi  ini merupakan  provinsi  dengan  sumberdaya  alam  terkaya  di  Indonesia  termasuk  hutan  dan tambang  yang  disertai  masalah  sosial  dan  politik  yang  kompleks.  Skenario  ke  depan disusun berdasarkan kondisi-kondisi hutan dan tenaga kerja yang ada sekarang.

## METODE PENELITIAN
Berck dan Hoffmann (2002) menjelaskan ada beberapa metode yang dapat dipakai untuk  menilai  dampak  dari  kebijakan  lingkungan  dan  sumberdaya  alam  pada  lapangan kerja.  Mereka  memeriksa  empat  metode,  yaitu  analisis  penawaran-permintaan  ( supply demand  analysis ), general  equilibrium  simulation  input-output (IO), social  accounting matrix (SAM)  dan  analisis time  series  econometric .  Masing-masing  metode  tersebut mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan.  Metode  IO  dan  SAM  membutuhkan  pemahaman tentang struktur sistem yang dipengaruhi oleh kebijakan dan data intensif, yang sayangnya jarang  tersedia  di  negara-negara  berkembang.  Sedangkan  analisis time  series mempunyai keunggulan dengan meletakkan dimensi waktu pada sistem.

## 46
Metode  dinamika  sistem  ( systems  dynamics )  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini mempunyai  dimensi  waktu  seperti  analisis time  series .    Namun,  tidak  seperti  metode  IO dan SAM, dinamika sistem lebih membutuhkan pemahaman intensif, bukan data intensif, terhadap bagaimana sebuah sistem bekerja (Grant et al. 1997; Sterman, 2000).  Dinamika sistem  mengkombinasikan  pemahaman  struktur  seperti  metode  SAM  dan  dimensi  waktu seperti metode analisis time series .
Dinamika  sistem  adalah  studi  mengenai  perubahan  sistem  menurut  waktu  dengan memperhatikan  faktor  umpan  balik.    Forrester    (1999)  mendefinisikan  dinamika  sistem sebagai  sebuah  bidang  untuk  memahami  bagaimana  sesuatu  berubah  menurut  waktu. Dinamika  sistem  berakar  dari  atau  dibentuk  oleh  persamaan-persamaan difference dan diferensial.    Pemodelan  dalam  penelitian  ini  mengikuti  tahapan  seperti  berikut  (Grant et al., 1997): (a) Mengembangkan model konseptual; (b) Mengembangkan spesifikasi teknis dan asumsi yang dipakai; (c) Evaluasi model; dan (d) Penggunaan model untuk membuat skenario-skenario masa depan yang mungkin.  Metode yang dipakai ini diperkuat dengan scenario  learning (Fahey  and  Randall,  1998)  dan soft  system  methodology (Checkland,1989).
Struktur umum dari model mengikuti pendekatan SIA ( Structure-Institution-Actor ) yang  dipakai  oleh  Sato  (2005)  untuk  menganalisis  dampak  dari  kebijakan  ekonomi.  ‘S’ adalah  lapangan  permainan  dimana  para  aktor  bermain,  ‘I’  adalah  aturan  permainan  baik formal  maupun  informal,  dan  ‘A’  adalah  aktor.    Jika  kita  menggunakan  metafor  tinju, maka kedua petinju adalah ‘A’, ring tinju adalah ‘S’, sedangkan aturan pertandingan tinju adalah ‘I’.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengembangan Model

## Model Konseptual
Konsep  dari  model  ini  disajikan  dalam  bentuk  stoks  ( stocks )  dan  aliran-aliran ( flows )  seperti  tersaji  pada  Gambar  1.    ‘R’  menyimbolkan  lup  positif  atau reinforcement sedangkan    ‘B’  melambangkan  lup  negatif  atau  umpan  balik  keseimbangan  ( balancing feedback ).  Hutan  alam  mengalami  pembalakan  baik  secara  legal  maupun  illegal  menjadi kayu  gelondongan,  yang  kemudian  diproses  menjadi  produk-produk  turunan  kayu.  Kayu gelondongan  dan  produk  turunan  kayu  kemudian  dijual  baik  ke  pasar  dalam  negeri maupun internasional. Hutan alam mempunya kapasitas untuk tumbuh jika dikelola secara baik.  Pemerintah menjalankan program reforestasi seperti GERHAN (Gerakan Reboisasi dan  Rehabilitasi  Lahan)  dengan  tingkat  keberhasilan  tertentu.  Hutan  alam  juga  ada  yang dikonversi menjadi hutan tanaman dan perkebunan seperti sawit dan karet.
Investasi  dari  perusahaan  pembalak  hutan  mempengaruhi  laju  pembalakan  hutan alam  baik  secara  legal  maupun  liar.  Pendapatan  perusahaan  ini  mengalir  pada  kas perusahaan  sendiri,  pajak  pada  pemerintah  dan  bank-bank  yang  membiayai  investasi. Investasi pada hutan tanaman mempengaruhi laju konversi dari hutan alam dan penanaman
kembali areal yang telah gundul. Sedangkan investasi pada industri pengolahan hasil hutan meningkatkan kapasitas industri tersebut untuk mengolah kayu.
Hutan alam Reforestasi
Kayu legal dan ilegal Laju pembalakan Produk turunan kayu Laju pengolahan
kayu
Hutan tanaman
Laju pembalakan hutan tanaman Penggunaan lahan lain Konversi2 Konversi3 Konversi1 Produk lahan lain Pasar Kapasitas industri Perusahaan pembalakan legal dan ilegal
Perusahaan hutan tanaman Perusahaan pengolahan kayu Uang masuk2 Uang masuk1 Pendapatan pemerintah + + Uang masuk3 investasi2 + + managing + investasi3 + Investasi + Bank Pendapatan dari pembalakan Pendapatan dari panen hutan tanaman Pendapatan industri Uang masuk cost of money2 Uang masuk4 Pengiriman produk turunan kayu R industri R hutan tanaman R huta n tana man R pemb alakan l egal da n illegal Pasar2 Pengiriman produk Pendapatan masyarakat Uang masuk 4 Pendapatan dari penggunaan lahan lain Pengiriman kayu Pertumbuhan alami
Gambar 1. Stok, aliran dan hubungan kausal dari model konseptual tenaga kerja kehutanan Semua transfer material, yang dilambangkan dengan valve menghasilkan lapangan kerja.    Lapangan  kerja  dapat  diciptakan  melalui  aktivitas  pembalakan  di  hutan,  industri
48
pengolahan kayu, program reforestasi hutan, hutan kemasyarakatan dan lain-lain. Kegiatan hutan baik secara legal maupun liar akan menciptakan lapangan kerja.

## Spesifikasi dan Asumsi
Hutan  di  Indonesia  dibedakan  menjadi  empat  fungsi,  yaitu  produksi,  lindung, konservasi  dan  konversi.  Untuk  setiap  fungsi  terjadi  pembalakan  dan  reforestasi.  Secara legal,  pembalakan  hanya  terjadi  pada  hutan  produksi,  dengan  menggunakan  formula Tebang  Pilih  Tanam  Indonesia  (TPTI)  dan  modifikasinya.    Konversi  hutan  menjadi peruntukan lain seperti pertanian dan perkebunan dilakukan dengan mekanisme IPK pada hutan  konversi.  Hutan  tanaman  dibangun  pada  hutan  produksi  yang  tidak  produktif. Namun  pada  kenyataannya  pembalakan  liar  dan  cuci  mangkok  IPK  terjadi  pada  semua fungsi  hutan.  Reforestasi  juga  dilakukan  diantranya  melalui  program  GERHAN,  dengan target  tiga  juta  hektar  pada  tahun  2007.    Kegiatan-kegiatan  ini  diasumsikan  terjadi  pada beragam fungsi hutan seperti tersaji pada Tabel 1.
Tabel 1.  Asumsi lokasi ragam kegiatan yang terkait dengan hutan
Fungsi hutan Kegiatan Hutan produksi tetap Hutan produksi terbatas Hutan lindung Hutan konservasi Hutan konversi Pembalakan berbasis RKTI v v IPK v v v Pembalakan liar ( illegal logging ) v v Hutan tanaman v v Wanatani ( Agroforestry ) v Reboisasi dan rehabilitasi v v v v
Kayu  gelondongan,  yang  dibalak  dari  hutan  alam,  mengalir  pada  penggergajian resmi  ataupun  tidak  resmi,  pengerjaan  kayu  dan  pabrik  kayu  lapis.  Diasumsikan  faktor eksploitasi  pembalakan  adalah  0,7.  Beberapa  kayu  liar  menghara/memasok    ( feed  or supply )  pabrik  bubur  kertas.  Sulit  untuk  mengetahui  secara  pasti  keterkaitan  antara  asal- muasal  kayu  dengan  lokasi  pengolahan  kayunya.  Diasumsikan  kayu  dari  HPH  dan  IPK menghara  penggergajian  resmi,  pabrik  plywood  dan  pengerjaan  kayu;  dari  kayu  liar menghara pada penggergajian tak resmi, pabrik bubur  kertas dan penyelundupan  ke luar; sedangkan dari hutan tanaman akan mengalir pada pabrik bubur kertas (Tabel 2).
Sektor Kehutanan secara tradisional didefinisikan sebagai jumlah Divisi 02, 20 dan 21  dari International  Standard  Industrial  Classification (ISIC  Revisi  3.0).  Ketiganya mewakili sub-sektor ‘kehutanan’, ‘industri kayu’ dan ‘industri bubur kerta dan kertas ( pulp and paper industry )’ (Lebedys, 2004).  Divisi 36 (furnitur) dan Klas 2411 (arang) sering dimasukkan dalam Sektor Kehutanan.
Table 2. Asumsi aliran kayu
Pengolahan kayu Penggergajian Asal kayu Resmi Tak resmi Plywood and pengerjaan kayu Bubur kertas Penyeludupan Pembalakan barbasis RKT v v IPK v v Pembalakan liar v v v Hutan tanaman v
Data  penyerapan  tenaga  kerja  yang  dipakai  merujuk  pada  studi  tenaga  kerja kehutanan yang dilakukan oleh oleh Obidzinski and Barr (2003) di Riau seperti pada Tabel 3  untuk  sub-sektor  kehutanan  dan  Tabel  4  untuk  sub-sektor  industri  kayu  dan  industri bubur  kertas  dan  kertas.  Parameter  penyerapan  tenaga  kerja  kedua  tabel  ini  diasumsikan berlaku  untuk  Kalimantan  Timur  dan  Papua.  Asumsi  ini  bisa  diterima  mengingat  tujuan pembuatan  model  ini  adalah  untuk  membuat  skenario  ke  depan  bukan  untuk  membuat prediksi yang membutuhkan akurasi data yang lebih tinggi (Fahey and Randall 1998). Sub- sektor kehutanan IPK dan pembalakan liar menyerap tenaga kerja per hektar lahan paling besar,  diikuti  oleh  HTI  dan  pembalakan  resmi  berbasis  RKT.    Namun  untuk  per  meter kubik  kayu,  maka  HTI  menyerap  tenaga  kerja  terbesar.    Industri  pengerjaan  kayu ( woodworking ),  kayu  lapis  dan  bubur  kayu  dan  kertas  menyerap  tenaga  kerja  lebih  besar dari penggergajian.
Rendemen  untuk  penggergajian  resmi  diasumsikan  0,7  sedangkan  untuk penggergajian liar 0,5. Rendemen untuk pengerjaan kayu dan kayu lapis diasumsikan 0,5. Penyerapan tenaga kerja didasarkan pada produk kayu yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik pengolahan kayu ini.

## Implementasi model
Model  ini  memakai  larik  ( array )  untuk  menangani  provinsi.  Provinsi  Riau, Kalimantan  Timur  dan  Papua  mengisi  larik  yang  disediakan.  Ke-27  provinsi  lain  di Indonesia  dapat  mengisi  larik  tersebut  pada  masa  mendatang.  Tenaga  kerja  kehutanan  di Indonesia  dapat  diturunkan  dari  pengolahan  ke-30  provinsi  tersebut.  Model  ini diimplementasikan dengan STELLA versi 8.0.

## 50
Tabel 3. Penyerapan tenaga kerja sub-sektor kehutanan (Obidzinski and Barr, 2003)
Jenis kegiatan Produksi logs (m3) Hutan tanaman yang dipanen (ha) Pembersi han lahan untuk hutan tanaman (ha) Luas penan man (ha) Luas hutan tanaman yang dikelola (ha) Tenaga kerja langsung Prosenta se (%) Produktivi tas (unit/ orang/ tahun) Penyerapan tengaga kerja (orang/1000 unit/tahun) HPH 113.065 2.032 5,4 55,6 18,0 IPK 3.656.686 3.782 10,0 966,9 1,0 Produksi log illegal 13.944.089 14.396 37,9 968,6 1,0 Pemanenan HTI pulp tahun ke 7 25.500 1.846 4,9 13,8 72,4 Penyiapan lahan HTI tahun ke 1 29.500 1.278 3,4 23,1 43,3 Penanaman HTI tahun ke 1 55.000 10.066 26,5 5,5 183,0 Pemeliharaan HTI tahun ke 2-6 200.000 4.594 12,1 43,5 23,0 Jumlah 17.713.840 25.500 29.500 55.000 200.000 37.944 100,0
Tabel  4. Penyerapan tenaga kerja sub-sektor industri kayu dan bubur kertas dan kertas (Obidzinski and Barr, 2003)
Industri Produksi Konsumsi kayu bulat Tenaga kerja langsung Prosen- tase (%) Produk- tivitas (m3/orang/ tahun) Penyerapan tenaga kerja ( orang/1000 unit produk Penyerapan tenaga kerja (orang/1000 bahan baku Kayu lapis dan pengerjaan kayu (m 3 ) 1.052.316 2.104.632 26.573 54,8 39,6 25,25 12,63 Penggergajian resmi (m 3 ) 1.187.364 2.374.728 12.499 25,8 95,0 10,53 5,26 Penggergajian tak resmi (m 3 ) 867.240 1.734.480 2.641 5,4 328,4 3,05 1,52 Bubur kertas dan kertas (Adt 2 ) 3.150.000 15.435.000 6.840 14,1 460,5 2,17 0,44 Jumlah 48.553 100,0
2 Air Dry Ton; untuk mengukur berat kering bubur kertas dengan kelembaban maksimum 10%. 1 Adt pulp = 4,12 GMt = 4,71 m 3 log.   Green Metric Tons dipakai untuk berat log tanpa kandungan air; 1 GMt = 1.143 m 3 log (Botha, data tidak dipublikasikan, 2003)

## 52

## Evaluasi Model
Vanclay  (1994)  dan    Grant et  al. (1997)  memakai  terminologi  ‘evaluasi  model’ dari  pada  ‘validasi  model’.  Ini  untuk  menekankan  kegunaan  relatif  dari  sebuah  model. Sebuah  model  berguna  untuk  suatu  tujuan  tertentu  namun  belum  tentu  bermanfaat  untuk tujuan  lain.  Model  tenaga  kerja  kehutanan  yang  dikembangkan  disini  dievaluasi  dengan menggunakan  tiga  kriteria  yaitu  kelogisan  model,  kelogisan  keluarannya  dan  kesesuaian antara proyeksi yang dibuat dengan pola yang diharapkan.
Inspeksi  terhadap setiap parameter dan hubungan-hubungan yang ada dalam model menyimpulkan  bahwa  model  ini  rasional.    Inspeksi  dilakukan  dari  mulai  yang  sederhana seperti  peningkatan  stok  tegakan  sampai  dengan  yang  lebih  kompleks  seperti  hubungan antara  pembalakan,  industri  dan  keuangan.  Kinerja  model  dinilai  satu  persatu.  Misalnya, model ini sensitif terhadap beberapa parameter seperti perubahan IPK seperti tersaji pada Gambar  2.    Artinya  bahwa  IPK  sangat  mempengaruhi    tingkat  penyerapan  tenaga  kerja. Makin  tinggi  IPK  maka  tenaga  kerja  meningkat  dalam  jangka  pendek,  namun  dalam jangka  panjang  akan  kolaps.  Seluruh  kinerja  model  dinilai.  Penilaian  ini  menyimpulkan bahwa  model  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  pengelolaan  hutan  dan  ekonomi,  dan dapat menjadi basis diskusi lebih lanjut untuk alternatif kebijakan pengelolaan hutan.
Untitled Page 6 0 5 10 15 20 Y ears 1: 1: 1: 0 1000000 2000000 Total Forestry   Employ ment: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
Gambar  2. Jumlah tenaga kerja kehutanan sangat sensitif terhadap perubahan besar IPK

## Penggunaan Model

## Tren Tenaga Kerja
Gambar 3 adalah hasil proyeksi seluruh tenaga kerja kehutanan langsung, termasuk untuk  pembalakan  liar,  di  tiga  provinsi  yaitu  Riau,  Kalimantan  Timur  dan  Papua  dengan praktek  kehutanan  seperti  sekarang  yang  ditandai  dengan  merosotnya  penebangan  di kawasan HPH, peningkatan pembalakan liar, konversi lahan IPK dan pembangunan HTI. Gambar  ini  menerangkan  bahwa  penyerapan  tenaga  kerja  Sektor  Kehutanan  akan  masih naik  akibat  praktek  pembalakan  liar,  konversi  lahan  IPK,  HTI  dan  industri  yang  terkait. Kenaikan  ini  mencapai  angka  satu  juta  orang  di  tiga  provinsi.    Namun  kehutanan  di  tiga provinsi tersebut akan kolaps dalam waktu 5-15 tahun lagi. Artinya, tidak ada yang tersisa di  Sektor  Kehutanan,  baik  kegiatan  primernya  maupun  industrinya  yang  terkait  dengan HTI.
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 15 20 17 20 19 20 21 20 23 20 25 Tahun J u m la h t e n a g a k e rj a Riau Kaltim Papua
Gambar 3. Pertumbuhan dan kolapsnya tenaga kerja kehutanan
Kehancuran  ekosistem  ini  akan  membuat  Indonesia  kolaps  selama-lamanya. Pengangguran luar biasa akan terjadi di  Sumatra, Kalimantan dan Papua.  Lalu apa  yang bisa  dibuat?  Kita  mempunyai  lahan  kritis  seluas  60  juta  ha,  pengangguran  dan  setengah pengangguran  lebih  dari  40  juta  orang,    ratusan  lembaga  penelitian  dan  universitas  dan puluhan  trilyun  uang  dana  reboisasi.  Dapatkah  kita  mengurangi  pengangguran  dan kemiskinan?

## 54

## Skenario ke Depan
Departemen  Kehutanan  telah  menargetkan  pembangunan  HTI  sebanyak  2,5  juta ha  dalam  kurun  waktu  4  tahun  mendatang.  Pemerintahan  Megawati  telah  memulai GERHAN  dengan  target  jutaan  hektar.  Keduanya  tidak  membawa  hasil  yang menggembirakan.  GERHAN  menfungsikan  para  petani  sebagai  buruh  tanam  di  lahan negara.    Mereka  mau  menanam  karena  diupah  oleh  kontraktor  penanaman.  Kebutuhan tenaga  kerja  yang  diciptakan  oleh  GERHAN  bersifat  sementara  saja.  Sedangkan pembangunan HTI sekarang didominasi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi pada Asia Pulp  &  Paper    (APP  group  Singapura),    Asia  Pacific  Resource  International  (APRIL Singapura)  dan    Raja  Garuda  Mas  Group  (RGM)  dengan  areal  mencapai  jutaan  hektar. Kembali  petani  hanya  menjadi  buruh  tanam.    Kemitraan  antara  pengusaha  besar  dan masyarakat  lokal  yang  dilakukan  oleh  PT.  Musi  Hutan  Persada  di  Sumatra  Selatan umpamanya masih dalam skala kecil dan belum ditiru oleh sebagian besar perusahaan HTI lainnya.
Rencana  pembangunan  2,5  juta  hektar  HTI  bisa  menjadi  bumerang  bagi  lapangan kerja di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja hutan tanaman skala besar jauh lebih kecil dari hutan  tanaman  skala  kecil.  Jika  untuk  hutan  tanaman  skala  kecil  3,5  hektar  lahan  cukup untuk menyediakan satu lapangan kerja secara permanen, maka untuk hutan tanaman skala besar  diperlukan  23,3  hektar  lahan  untuk  satu  lapangan  kerja.    Tambahan  lagi  tidak  ada lahan  di  Indonesia  yang  bebas  konflik.    Klaim  masyarakat    terhadap  lahan  yang  secara formal  dikuasai  oleh  negara  ada  di  setiap  jengkal  wilayah  Indonesia.    Artinya,  untuk mencadangkan  lahan  2,5  juta  hektar  pemerintah  akan  berhadapan  langsung  dengan masyarakat yang mengusung hak-hak adat dan tradisional mereka. Dari simulasi komputer yang  dibuat  jika  pemerintah  memaksakan  pembangunan  2,5  juta  hektar  untuk  hutan tanaman  skala  besar  pada  areal  yang  secara defacto dikuasi  masyarakat    maka  182  ribu orang  akan  kehilangan  lapangan  kerja.  Sedangkan  jika  dibuat  hutan  tanaman  skala  kecil maka 432 ribu lapangan kerja baru yang permanen akan tercipta.
Tentu para pendukung hutan skala besar akan mengklaim mereka jauh lebih efisien, karena  satu  pekerja  mampu  mengelola  23,3  hektar  lahan,  sedangkan  skala  kecil  satu pekerja  hanya  dapat  mengelola  3,5  hektar.  Hutan  tanaman  skala  besar  akan  menciptakan vegetasi  monokultur  (satu  jenis  tanaman)  yang  sangat  rawan  terhadap  kebakaran  dan penyakit,  menghilangkan  ragam  flora  dan  fauna  lain  yang  juga  berhak  hidup.  Sedangkan hutan tanaman skala kecil akan menghasilkan mosaik vegetasi yang multi-kultur (beragam jenis tanaman)  yang jauh lebih ramah lingkungan. Nilai tambah ( value-added ) dari hutan tanaman  skala  kecil per hektar lahannya jauh lebih besar dari hutan tanaman  skala besar. Mereka  masih  dapat  mengusahakan  tanaman  jenis  lainnya  disela-sela  jenis  utamanya. Lapangan kerja banyak terserap dan uang hasil usaha akan beredar di desa-desa yang akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
Sekarang  kita  lagi  meratapi  banjir,  kekeringan  dan  lonsor  yang  melanda  seluruh wilayah Indonesia. Dapatkah kita memetik hikmah dari tragedi tahunan ini, dan mengubah menjadi  kekuatan  politik  untuk  menekan  para  pengambil  keputusan  mengambil  langkah yang  benar.    Apa  langkah  yang  harus  dilakukan?    Memberi  rumah  tangga  tani  baik individual  maupun  berkelompok    hak  pengelolaan  atas  60  juta  lahan  gundul  tersebut. Karena menanam pohon hutan adalah investasi jangka panjang maka hak pengelolaan atas
lahan tersebut harus berjangka panjang, misalnya 75 tahun.  Pemerintah hanya memantau saja,  kalau  lahan  tersebut  dalam  lima  tahun  tetap  gundul  maka  hak  kelola  yang  telah diberikan  pada  rumah  tangga  tersebut  diambil  kembali.  Hak  kelola  ini  dapat  diperjual belikan dengan peruntukan tetap sebagai lahan hutan. Negara Cina telah sukses denga cara ini,  mengapa  kita  tidak.  Masyarakat    akan  bertanggung  jawab  jika  mereka  punya  peran dalam pengambilan keputusan dan manfaat yang diperoleh (MEA, 2005)
Jika reformasi tenurial ini dilakukan maka tenaga kerja yang bisa diserap oleh hutan tanaman skala kecil ini mencapai 12,6 juta orang, atau 81% dari jumlah tenaga kerja yang ditargetkan  oleh  pemerintahan  sekarang.    Reformasi  tenurial  ini  merupakan  tindakan legalisasi  klaim-klaim  tradisional  yang  dilakukan  oleh  anggota  masyarakat  selama  ini. Investasinya  penanamannya  dari  mana?  Pemerintah  harus  percaya  bahwa  rakyat  kecil mampu berinvestasi sendiri kalau ada kepastian pengelolaan lahan dalam jangka panjang. Pemerintah  cukup  membuat  dan  menjamin  sertifikat  hak  kelola  lahan  selama  75  tahun. Investasi penanaman ini diperkirakan membutuhkan 90 trilyun atau setara dengan 3 tahun kerugian  karena  pembalakan  liar.  Ini    setara  dengan  investasi  yang  dibutuhkan  untuk meningkatkan TKI kita dari 2,1 juta menjadi 4 juta pada tahun 2009.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Artikel  ini  menyajikan  tren  dan  skenario  tenaga  kerja  kehutanan  pada  20  tahun mendatang  dengan  mempertimbankan  dinamika  sektor  kehutanan,  pengangguran, deforestasi  dan  reformasi  tenurial.  Pemakai  dapat  mengadaptasi  dan  mengkalibrasi  dan bermain dengan model ini. Model ini antara lain menyimpulkan bahwa:
a. Praktek  kehutanan  sekarang  akan  menghasilkan  pertumbuhan  sementara  tenaga  kerja yang dipacu oleh  konversi lahan dan pembalakan liar;  kemudian akan kolaps dimulai dari Riau, Kalimantan Timur dan Papua.
b. Penanaman  masif  hutan  tanaman  akan  menyerap  banyak  tenaga  kerja  jika  dilakukan pada  lahan  gundul.    Namun  jika  dilakukan  pada  lahan  yang  diklaim  masyarakat    dan mengkonversinya  maka  akan  mengancam  tenaga  kerja  yang  ada  dan  penghidupan masyarakat .
c. Reformasi  tenurial  akan  menghasilkan  lapangan  kerja  dan  dapat  memenuhi  target pengurangan pengangguran sampai dengan 5,11 % pada tahun 2009.
Penelitian  ini  menyarankan  mengadaptasi  dan  mengkalibrasi  model  ini  untuk provinsi-provinsi  lain  di  Indonesia.  Para  pengambil  keputusan  seyogyanya  bisa  bermain sendiri  dengan  model  ini,  mengembangkan  skenario  dan  menganalisis  skenario  tersebut. Untuk  tujuan  itulah  maka  model  yang  dikembangkan  disini  sedapat  mungkin  dibuat sederhana.  Jika pengambil keputusan tidak dapat memahami struktur, logika dan perilaku model,  maka  hasil  yang  didapatkan  dari  model  tersebut  tidak  sepenuhnya  diyakini sehingga jarang diimplementasikan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Berck,  P.  and  S.  Hoffmann,  2002.  Assessing  the  employment  impacts  of  environmental and natural resource policy. Journal of Environmental and Resource Economics 22: 133-156.
Checkland,  P.,  1989.  Soft  system  methodology. In Rational  Analysis  for  a  Problematic World:  Problem  Structuring  Methods  For  Complexity,  Uncertainty  And  Conflict (Rosenhead J, ed .). John Wiley & Sons. Chichester.
Fahey,  L.,  and  R.M.  Randall.,  1998.  What  is  scenario  learning? In Learning  from  the Future:  Competitive  Foresight  Scenarios  (Fahey  L.,  dan  R.M.  Randall  RM, eds .) John Wiley & Sons, Inc. New York.
Departemen  Kehutanan  [DEPHUT],  2004.  Statistik  Kehutanan  Indonesia  2003. Departemen Kehutanan. Jakarta.
Departemen  Kehutanan  [DEPHUT],  2005.  Data  Strategis  Kehutanan  untuk  Eksekutif 2004. Departemen Kehutanan. Jakarta.
Forrester  J.W.,  1999.  System  dynamics:  the  foundation  under  systems  thinking,  URL: ftp://sysdyn.mit.edu/ftp/sdep/papers/D-4828.html. 12 January 2005. Grant  J.W.,  E.K.  Pedersen  and  S.L.    Marin,    1997.    Ecology  and  Natural  Resource
Management:  System Analysis and Simulation. Addison-Wesley. Reading.
ILO  [International  Labour  Organization],  2001.  Globalization  and  Sustainability:  The Forestry  and  Wood  Industry  on  the  Move.  International  Labour  Office Publication.Geneva.
Lebedys  A.,  2004.  Forest  Finance:  Trends  and  Current  Status  of  the  Contribution  of  the
Forestry Sector to National Economics. FAO Publication. Rome.
Millennium  Ecosystem  Assessment  [MEA],  2005.  Ecosystems  and  Human  Well-being:
Synthesis. Island Press. Washington, DC.
Obidzinski  K.,  and  C.  Barr,  2003.  Forestry  Sector  Employment  in  Indonesia’s  Riau Province with A Case Study of the Tesso Nilo Forest Complex. CIFOR and WWF. Bogor
Sato G., 2005. Forestry sector reform and distributional change of natural resource rent in Indonesia. Journal of Developing Economics XLIII-1: 149-170.
Sterman J.D., 2000. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Madison, Wisconsin. Irwin McGraw-Hill. 982p. Vanclay  J.K., 1994. Modelling Forest Growth and Yield: Applications to Mixed Tropical Forests. CAB International. Wallingford.