## PEMBARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA DAN RELEVANSINYA DENGAN TUNTUTAN EGALITER LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

## Moh. Zakariya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : moh.zakariya97@gmail.com

## Abstrak
Sebagai agama pembaruan, datangnya Islam telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari yang semula patriarkal  (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara  bagi  laki-laki  dan  perempuan).  Pembaruan  lain  yang  dibawa  Islam  adalah:  1)  sistem kepercayaan, dari yang semula politeis (mengakui banyak tuhan) diperbarui menjadi monoteis (mengakui  satu  Tuhan),  2)  sistem  sosial,  dari  yang  semula  hirarkis-berstruktur  diperbarui menjadi  egaliter  (sejajar),  3)  sistem  ekonomi,  dari  yang  semula  borjuis-kapitalis  diperbarui menjadi  sistem  ekonomi  berkeadilan,  4)  sistem  tanggung-jawab,  dari  yang  semula  kolektif (kesukuan/ syu’ubiyah )  diperbarui  menjadi  tanggung  jawab  yang  bersifat  individu,  dan  5) dasar  hubungan  antara  orang  perorang,  dari  yang  semula  berdasarkan  status  sosial  dan kelompok  menjadi  ikatan  agama  (iman).  Berkaitan  dengan  relevansi  pembaruan  sistem hukum  Islam  dengan  tuntutan  egaliter  laki-laki  dan  perempuan,  bahwa  pembaruan  sistem hukum Islam yang memperbarui sistem hukum jahiliyah telah memberi gambaran bagaimana Islam  menghendaki  terciptanya  kehidupan  masyarakat  yang  baik  atau khairo  ummah yang berkeadilan  dan  berkesetaraan  (egaliter)  dengan  memperbarui  sistem  hukum  yang  ada sebelumnya.  Islam  datang  pada  masyarakat  Jahiliyah  dengan  membawa syari'ah (sistem hukum)  yang  sempurna  sehingga  mampu  mengatur  kehidupan  manusia,  khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia.
Kata Kunci: Pembaruan Sistem Hukum, Hukum Jahiliyah, Tuntutan Kesetaraan.

## Abstract
As  a  religion  of  reform,  the  arrival  of  Islam  has  changed  various  aspects  life.  One  that  is being updated is the kinship system, from which Originally patnarchal (prioritizing men) was renewed to become bilateral or parental (providing equal or equal opportunities for men and women)  Other  reforms  brought  by  Islam  are:  1)  belief  systems,  who  were  originally polytheists (acknowledging many gods) were renewed to become monotheistsac knowledging one  God),  2)  social  system,  from  the  original  hierarchical-structured  renewed  to  be egalitarian  (parallel),  3)  the  economic  system,  from  the  original  bourgeoisie  capitalists  are renewed  into  a  just  economic  system,  4)  a  responsibility  system  answered,  and  what  was originally collective (tribal / yu ubiyah) was updated to responsibility of an individual nature, and  5)  the  basis  of  the  relationship  between  people  per  person.  and  which  was  originally based  on  social  status  and  group  became  religious  ties  (faith).  In  connection  with  the relevance  of  reforming  the  Islamic  legal  system  with  the  egalitarian  demands  of  men  and
Moh. Zakariya
women,  that  system  reform  Islamic  law  which  reformed  the  legal  system  of  jahiliyah  has embellished  the  picture  how  Islam  wants  the  creation  of  a  good  community  life  or  khairo ummah who are just and equal (egalitarian) with the ability to be brave the legal system that existed before it. Islam came to the people of Jahiliyah by bringing variah (legal system) that is perfect so as to be able regulate human life, especially how to establish fair relationships and egalitarian among human individuals.
Keywords: Law System Renewal,  Jahiliyah Law, Demands for Equality.

## A. Pendahuluan
Pembaruan  hukum  Islam  bertolak  pada  sesuatu  yang  telah  ada (existing) ,  kemudian mengalami  perubahan  secara  kualitatif  sebagai  produk  interaksi  dalam  kehidupan masyarakat. 1 Dapat  dikatakan  bahwa,  proses  pembaruan  hukum  Islam  adalah  sesuatu yang  otonom,  akan  tetapi  perubahan  tersebut  tetap  berinteraksi  dengan  masyarakat, sehingga  perubahanya  juga  mengikuti  bagaimana  kondisi sosio-historis suatu masyarakat. Maka dalam hal ini, perwujudan kaidah al-muhafadzatu ‘ala al-qadimi as- shalih  wa  al-akhdzu  bi  al-jadidi  al-ashlah (memelihara  sesuatu  yang  lama  yang masih baik, dan menerima sesuatu yang baru yang lebih baik) menjadi suatu keharusan. Hal ini penting, karena prilaku mukallaf sebagai obyek hukum dipandang sebagai sesuatu yang kontinum dan senantiasa mengalami perubahan.
Pembaruan  hukum  dilakukan  guna  memberikan  respon  terhadap  tuntutan  perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan demikian, karena salah satu bentuk dari ke-universalitas-an suatu hukum dapat dilihat dari bagaimana daya adaptabilitas dan fleksibilitas  hukum  itu  sendiri.  Itu  berarti  bahwa,  hukum  tidaklah  kostan  dalam  satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring  dengan  perubahan  zaman,  tempat  dan  keadaan  di  mana  hukum  itu  berada. 2 Dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat al-Jauziyah yang mengatakan bahwa. 3
و ةنكملااو ةمزلاا ريغت بسحب اهفلاتخاو ىواتفلا ريغت .دئاوعلاو تاينلاو لاوحلاا
1 Fitriyani, “Aspek-aspek Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM , Volume 11, Nomor 2, (September 2019), h.  249.
2 Ibid.
3 Fikr, t.th.), - al , Juz III,  (Beirut: Dar Alamin - Muwaqqiin an Rab al - I'lam al Jauziyah, - Ibnu Qayyim al
h. 14.
Moh. Zakariya
Perubahan  ide-ide  atau  pemikiran  hukum  dan  perbedaannya  sesuai  dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan.
Masa  jahiliyyah  dengan  berbagai  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  memberikan gambaran  akan  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  yang  dipenuhi  dengan  berbagai ketidakadilan.  Abu  al-Hasan  al-Nadawi  menggambarkan  kondisi  masyarakat  jahiliah dengan  mengatakan: “Pada  masa  itu,  pada  umumnya tidak  terdapat  suatu  bangsa yang mempunyai tabi’at baik. Tidak ada masyarakat yang berdiri di atas landasan akhlak dan keutamaan,  tidak  ada  pemerintahan  yang  ditegakkan  atas  dasar  keadilan  dan  kasih sayang.  Tidak  ada  pimpinan  dan  pemerintahan  yang  bertindak  atas  dasar  ilmu  dan pengetahuan,  dan  tidak  ada  agama  yang benar  sebagaimana  yang  diwariskan  oleh  para nabi.” 4
Dalam  kondisi  bangsa  Arab  yang  demikian  buruk,  Allah  SWT  kemudian  melalui Nabi Muhammad  SAW  membawa  bangsa  Arab  dari  kejahiliyahan  mereka  kepada  Islam, memimpin  kehidupan  mereka,  menghilangkan  segala  bentuk  kerusakan  moral  dan akhlak. 5 Kehadiran Rasulullah SAW yang membawa risalah ajaran Islam adalah sebuah karunia dan nikmat yang besar yang merombak sistem sosial dan sistem hukum yang ada pada  masyarakat  Jahiliyah.  Islam  datang  pada  masyarakat  Jahiliyah  dengan  membawa syari'ah (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia. 6
Pada  periode  Islam  awal  di  Makkah,  pembaruan  hukum  Islam  dimulai  dengan  tetap membiarkan  praktik-praktik  hukum  yang  telah  ada  di  dalam  masyarakat.  Namun kemudian,  secara  bertahap  praktik-praktik  hukum  terdahulu  yang  menyeleweng diperbaiki, dirombak dan bahkan diganti sama sekali dengan sistem hukum Islam yang
4 Abu al-Hasan al-Nadawi, Madza Khasira al-‘Alam bi Inhitoti al-Muslimin Cet. 1 (Mesir:  Maktabatu al-Iman Mansurah, t.th), h. 63.
5 Mukran  H.  Usman  dan  Akhmad  Hanafi  Dain  Yunta,  “Koreksi  Hukum  Islam  Terhadap  Hukum Jahiliah”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2020), h. 2.
6 Muhammad  Rohmaan  Fahroly,  “Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial  Kemasyarakatan  Era  Jahiliyah (Kajian  Sejarah  Hukum  Islam  Tentang  Pola  Karakter  Prinsip  Egaliter  dalam  Hukum)”, Jurnal  Syariah Darussalam , Vol 2, No 2, (Jul-Des 2018), h. 71.
Moh. Zakariya
berdasarkan  Alquran  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad  SAW. 7 Secara  esensial,  diutusnya Nabi  Muhammad  SAW  pada  masyarakat  Arab  pra-Islam  telah  membawa  pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segalah aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. 8
Terdengarnya isu tuntutan kesetaraan ini sebenarnya bukan sesuatu hal baru, khususnya di  Indonesia.  Maka  ketika  pada  masa  kini  kembali  muncul  tentang  apakah  pembaruan hukum Islam yang lalu masih relevan dengan tuntutan egaliter atau kesetaraan laki-laki dan  perempuan  saat  ini,  maka  diperlukan  re-interpretasi  (penafsiran  ulang)  terhadap hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya. 9
Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana konsep pembaruan  sistem  hukum  Islam  yang  dilakukan  Rasulullah  SAW  dalam  mengubah sistem hukum Jahiliyyah, bagaimana sistem hukum Jahiliyyah atau konsep hukum Arab pra-Islam,  apa  saja  pembaruan  sistem  hukum  Islam  sebagai  perubahan  dari  sistem hukum  Jahiliyyah,  serta  bagimana  relevansi  pembaruan  tersebut  dengan  tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (penelitian normatif atau library research ). Studi literatur ini diambil dari  beberapa  jurnal,  buku,  ataupun nash (Alquran  dan  Hadis)  untuk  memperoleh  data dan  informasi  berkaitan  dengan  tema  penelitian  penulis  yaitu  pembaruan  islam  bidang keluarga  dan  relevansinya  dengan  tuntutan  egaliter  laki-laki  dan  perempuan.  Adapun sistem  pengumpulan  data  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengumpulkan  data kajian  pustaka.  Penelitian  ini  ialah  penelitian  kepustakaan (library  research), ialah penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  literatur  kepustakaan  baik  berupa
7 Muhammad  Hamidullah, The  Emergence  of  Islam ,  Afzal  Iqbal  (translator  and  editor)  cet.  I (Islamabad: Islamic Research Institut, 1993), h. 64
8 Jasman, “Sejarah Peradaban Islam”, Jurnal At-Tadabbur, Vol. 7 (Desember 2017), h. 97.
9
Wardah Nuroniyah, “Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016), h. 34.
Moh. Zakariya
jurnal fiqh, undang-undang, catatan, serta literatur pustaka lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. 10 .

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Pembaruan Sistem Hukum Islam
Sebagai  agama  pembaruan,  datangnya  Islam  telah  mengubah  berbagai  aspek kehidupan.  Salah  satu  yang  diperbarui  adalah  sistem  kekeluargaan,  dari  yang semula patriarkal (mengutamakan kaum laki-laki) diperbarui menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan). Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, dari yang semula politeis  (mengakui  banyak  tuhan)  diperbarui  menjadi  monoteis  (mengakui  satu Tuhan),  2)  sistem  sosial,  dari  yang  semula  hirarkis-berstruktur  diperbarui  menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, dari yang semula borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, dari yang semula kolektif  (kesukuan/ syu’ubiyah )  diperbarui  menjadi  tanggung  jawab  yang  bersifat individu,  dan  5)  dasar  hubungan  antara  orang  perorang,  dari  yang  semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman). 11
Adapun  menurut  Khoiruddin  Nasution  dalam tulisanya  menjelaskan  bahwa  model pembaruan yang dibawa Islam bukan tunggal, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga,  yakni:  1)  merombak  secara  total (deconstruction), 2)  memperbarui (reconstruction), atau  3)  meneruskan  apa  yang  sudah  ada (continiuity). Sementara metode dekonstruksi yang digunakan ada dua, yakni: 1) merombak langsung secara total  semasa  nabi  Muhammad  SAW,  dan  2)  merombak  secara  berangsur-angsur sejak masa Rasul sampai waktunya tepat dan kondusif. 12
Tidak  jauh  berbeda  dengan  teori  pembaruan  sistem  hukum  Islam  di  atas,  dalam
10 Hardawi Nawawi, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998), h. 78.
11 Khoiruddin  Nasution,  “Islam  Membangun  Masyarakat  Bilateral  dan  Implikasinya  terhadap  Hukum Keluarga Islam Indonesia”, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII ( 2007), h. 85-86.
12 Ibid., h. 86.
Moh. Zakariya
At-Taawun, al- Musawwa, at-Tasamuh,
al-Ikha
Al-Adalah, as Syura’
buku  berjudul  sejarah  kebudayaan  Islam  yang  ditulis  Maman  A.  Malik  dkk. menyebutkan  bahwa  lahirnya  kebudayaan  Islam  tidak  dapat  dipisahkan  dengan kebudayaan  yang  berkembang  sebelumnya  di  Makkah,  karena  sebagai  sebuah kebudayaan, Islam juga dikemas dari kebudayaan yang sudah ada dan berkembang sebelumnya,  begitu  juga  dengan  perkembangan  kebudayaan  Islam  pada  masa berikutnya.  Oleh  karena  itu,  ketika  Islam  diproklamirkan  oleh  Rasulallah  SAW, maka  kebudayaan  manusia  yang  sudah  ada  tetap  berjalan  dan  secara  berangsur- angsur  diwarnai  dengan  warna  Islam,  sehingga  yang    nampak  kemudian  adalah warna Islamnya. 13
Di  bawah  ini adalah  peta  konsep  bagaimana  Islam  sebagai  kebudayaan  baru  yang lahir,  dan  berbeda  dengan  kebudaayaan  sebelumnya  masuk  dan  mewarnai  budaya sebelumnya.
Membawa

## Mewarnai
Rasulullah  SAW  datang  membawa  risalah  Islam  berupa  Alquran  yang merupakan wahyu  Allah  SWT.  Ketika  Rasul  hidup  dan  berinteraksi  dengan  masyarakat  pra- Islam,  Rasul  memasukkan  nilai  keislam  dan  mengubah  nilai-nilai  yang bertentangan  dengan  Islam.  Nilai-nilai  keislaman  tersebut  antara  lain at-Ta’awun atau  tolong  menolong,  sesama  muslim  saling  tolong  menolong,  tolong  menolong ini antaranya telah ditunjukan dalam bentuk persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansharin,  sedangkan  dengan  pihak  lain  sesama  penduduk  madinah  dengan membuat Piagam Madinah. Selanjutnya yaitu al-Musawwah atau persamaan rasial
13 Maman  A.  Malik  dkk, Sejarah  Kebudayaan  Islam, (Yogyakarta:  Pokja  Akademik  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), h. 32.
Alquran/Wahyu
Peradaban Pra-Islam
P er ad ab an Is lam
Moh. Zakariya
manusia,  ini  berkaitan  dengan  persamaan  derajat  manusia  tanpa  memandang  ras, suku,  warna  kulit,  dan  sebagainya,  karna  pada  dasarnya  semua  manusia  adalah keturunan Adam yang diciptakah Allah SWT dari tanah, dengan adanya prinsip ini, Rasul  SAW  sangat  memuji  dan  menganjurkan  para  sahabatnya  untuk memerdekakan  budak  atau  hamba-hamba  sahaya  yang  dimiliki  bangsawan- bangsawan  Quraisy.  Adapula at-Tasamuh atau  toleransi  beragama, al-Ikha atau persaudaraan, al-adalah atau  keadilan  untuk  semua,  dan as-Syura’ atau musyawarah  yang  mana  nilai-nilai  tersebut  ahirnya  mewarnai  kebudayan masyarakat Arab pra-Islam menjadi masyarakat berperadaban Islam. 14

## 2. Konsep Hukum Arab Pra-Islam
Masa  sebelum  lahirnya  Islam  disebut  zaman  jahiliyah.  Bangsa  Arab  sebelum masuknya  Islam  atau  Arab  pra-Islam  sebenarnya  sudah  mengenal  beberapa  dasar cabang  ilmu  pengetahuan,  bahkan  dalam  hal  seni  sastra,  mereka  telah  mencapai tingkat  kemajuan  yang  pesat.  Akan  tetapi,  karena  kemerosotan  moral  yang melanda,  maka  label  jahiliyah  disematkan  kepada  mereka. 15 Berkaitan  dengan bagaimana  kondisi  dan  moral  bangsa  Arab  pra-Islam  menjelang  dan  pada  saat dakwah Islam mulai diserukan, tentu saja Alquran merupakan sumber yang paling bisa dipercaya. 16
Alquran  telah  menyebutkan  tentang  kondisi  masyarakat  jahiliah  sebelum  Islam dengan  kondisi  yang  sangat  tidak  berperikemanusiaan.  Yang  menjadi  banyak korban dari kejahiliaan tersebut adalah wanita, dari sejak wanita itu lahir, sampai ia menikahpun  mengalami  kondisi  yang tidak  adil.  Wanita  sejak  ia  lahir  sudah tidak disukai, Allah SWT dalam Q.S. Al- Nahl (16) ayat 58 berfirman yang artinya:
“Dan  apabila  salah  seorang  dari  mereka  diberi  kabar  dengan  kelahiran  anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya
14 Ibid., h. 62-65.
15 Ibid., h. 33.
16 Siti Maryam, Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern, (Yogyakarta: Lesfi, 2004), h. 19.
Moh. Zakariya
dari  orang  banyak,  disebabkan  buruknya  berita  yang  disampaikan  kepadanya. Apakah  dia  akan  memeliharanya  dengan  menanggung  kehinaan  ataukah  akan menguburkannya  kedalam  tanah  (hidup-hidup)?  Ketahuilah,  alangkah  buruknya apa yang mereka tetapkan.”
Melihat bagaimana kondisi wanita di masa mereka dewasa, disaat mereka menjadi istri,  disaat  mereka  akan  menikah,  maka  sangat  jelas  ketidakadilan  yang  mereka dapatkan  sebelum  Islam  datang. 17 Dalam  kondisi  bangsa  Arab  yang  demikian buruk,  Allah  SWT  kemudian  mengutus  Nabi  Muhammad  SAW  untuk  membawa bangsa Arab ke dalam Islam, memimpin kehidupan mereka, menghilangkan segala bentuk  kerusakan  moral  dan  akhlak  dan  mengangkat  harkat  dan  martabat  wanita sehingga setara dengan laki-laki.
Dari  segi  sitem  kepercayaan,  masyarakat  Arab  pra-Islam  adalah  penganut  politeis atau  mempunyai  kepercayaan  kepada  banyak  Tuhan,  sebagian  dari  mereka penyembah  berhala,  setiap  kabilah  memiliki  patung  (berhala)  sendiri,  sehingga tidak  kurang  sebanyak  360  patung  bertengger  di  Ka’bah    pada  waktu  itu,  selain penyembah berhala, sebagian masyarakat Arab pra-Islam adalah golongan Shabiah atau  penyembah  binatang,  penyembah  jin,  dan  mereka  juga  mempunyai kepercayaan bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. 18
Dari  segi  struktur  masyarakatnya,  pada  masyarakat  Arab  pra-Islam  mengenal sistem  kabilah.  Kabilah  ini  merupakan  organisasi  keluarga  besar  yang  biasanya hubungan antar anggotanya terikar dengan pertalian darah (nasab), adakalanya pula hubungan  seseorang  dengan  kabilahnya  disebabkan  adanya  ikatan  perkawinan, suaka  politik,  atau  karena  sumpah  setia.  Masyarakat  Arab  pra-Islam  memiliki solidaritas kesukuan atau ashabiyah qabaliyah yang terkenal sangat kuat. Ini dapat dilihat  dari  bagaimana  proteksi  kabilah  atas  seluruh  anggota  kabilahnya.  Dapat dilihat  pula  bagaimana  sistem  pertanggung  jawabannya,  dimana  seorang  anggota kabilah  terhadap  kabilah  yang  lain  menjadi  tanggung  jawab  kabilahnya,  dan
17 Mukran  H.  Usman  dan  Akhmad  Hanafi  Dain  Yunta,  “Koreksi  Hukum  Islam  Terhadap  Hukum Jahiliah”, h. 2.
18 Maman A. Malik dkk, Sejarah Kebudayaan Islam. , h. 36-37.
Moh. Zakariya
ancaman  terhadap  anggota  kabilah  berarti  ancaman  pula  terhadap  kabilah  yang bersangkutan. Oleh karena itu, perselisihan perorangan hampir selalu menimbulkan konflik antar kabilah yang acapkali melahirkan peperangan yang berlangsung lama. Dalam  masyarakat  yang  suka  berperang  maka  nilai  wanita  menjadi  rendah,  selain itu, akibat perang pula yang terus menerus kebudayaan mereka tidak berkembang. 19 Pada bidang ekonomi, masyarakat Arab pra-Islam memiliki beberapa pasar, mereka berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli dan membacakan syair. Pasar-pasar tersebut  terletak  di  dekat  Makkah,  dan  yang  terpenting  di  antaranya  ialah  Ukaz, Majinnah,  dan  Dzul  Majaz.  Dan  pedagang  yang  terkenal  adalah  Kabilah  Quraisy sebagai  pedagang  yang  menguasai  jalur  niaga  Yaman-Hijaz-Syiria.  Mereka  juga mendominasi  perdagangan  lokal  dengan  memanfaatkan  kehadiran  para  peziarah Ka’bah, terutama pada musim haji. 20
Masa  jahiliyyah  (masyarakat  Arab  pra-Islam  )  dengan  berbagai  hukum  yang berlaku  di  masyarakat  memberikan  gambaran  akan  tatanan  kehidupan bermasyarakat  yang  dipenuhi  dengan  berbagai  ketidakadilan.  Maka  dengan datangnya  Islam,  hukum  atau  budaya  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam perlahan  diubah,  namun  tentunya  sebagai  sistem  hukum  baru  yang  berusaha mengubah  sistem  hukum  lama,  dakwah  Rasul  SAW  dalam  upaya  menyebarkan agama  Islam    mendapat  penolakan,  pertentangan,  bahkan  ancaman  secara  terang- terangan kepada Rasul SAW dan para pengikutnya pemeluk Islam awal.
Syalabi  menerangkan  minimal  ada  lima  faktor  penyebab  orang-orang  Quraisy menentang dakwah Rasul SAW, yaitu:
1) Persaingan pengaruh dan kekuasaan, Quraisy belum dapat membedakan antara kenabian dengan kerajaan. Mereka mengira dengan memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW, berarti mereka tunduk kepada Abd al-Muthalib yang menurut anggapan mereka akan menyebabkan suku-suku Arab kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.
19 Ibid., h. 35-36.
20 Ibid., h. 37.
Moh. Zakariya
2) Persamaan  derajat,  dakwah  Rasulullah  SAW  mengajarkan  dan  menekankan persamaan  derajat  di  antara  umat  manusia.  Hal  ini  berlawanan  dengan  tradisi Arab  jahiliyah  yang  membeda-bedakan  derajat  manusia  berdasarkan kedudukan dan status sosial di antara mereka. Bangsawan Quraisy belum siap menerima  ajaran  yang  akan  meruntuhkan  tradisi  dan  dasar-dasar  kehidupan mereka.
3) Takut  dibangkitkan  setelah  mati.  Gambaran  tentang  kebangkitan  kembali setelah  mati  sebagaimana  diajarkan  dalam  Islam  sangat  mengerikan  di  mata pemimpin-pemimpin Quraisy. Oleh karena itu, mereka enggan memeluk Islam yang  mengajarkan  bahwa  manusia  akan  dibangkitkan  kembali  dari kematiannya  untuk  mempertanggung  jawabkan  seluruh  amal  perbuatanya sewaktu hidup di dunia.
4) Taklid  kepada  nenek  moyang.  Bangsa  Arab  jahiliyah  menganggap,  bahwa tradisi nenek moyang mereka merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat.  Amat  berat  bagi  mereka  meninggalkan  agama  nenek moyangnya, apalagi yang diajarkan Rasulullah SAW bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka anut.
5) Perniagaan  patung.  Larangan  menyembah  patung  (berhala)  dan  larangan memahat dan memperjualbelikanya merupakan ancaman yang akan mematikan usaha  pemahat  dan  penjual  patung.  Lebih  dari  itu,  para  penjaga  Ka’bah  juga tidak  mau  kehilangan  sumber  penghasilan  dan  pengaruh  yang  diperoleh  dari jasa  pelayanan  terhadap  orang-orang  yang  datang  ke  Makkah  untuk menyembah patung. 21

## 3. Pembaruan Sistem Hukum Islam
Setelah  dibahas  bagaimana  kondisi  masyarakat  pra-Islam,  budaya-budaya  mereka, dan mengapa dakwah Rasulullah SAW mendapat penolakan, pertentangan, bahkan
21 Ahmad Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam, Jilid I, Penerjemah Muchtar Yahya (Jakarta: Pustaka al- Husna, 1994), h. 61-64.
Moh. Zakariya
ancaman secara terang-terangan dari mereka, pada pembahasan selanjutnya adalah apa  saja  pembaruan  sistem  hukum  Islam  sebagai  perubahan  dari  sistem  hukum Jahiliyyah, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam bidang hukum keluarga. Sebagaimana  telah  dibahas  sebelumnya,  bahwa  dengan  datangnya  Islam,  budaya- budaya  pada    masyarakat  Arab  pra-Islam  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai keislaman perlahan diubah. Salah satu yang diperbarui adalah sistem kekeluargaan, dari  yang  semula  patriarkal  (mengutamakan  kaum  laki-laki)  diperbarui  menjadi bilateral atau parental (memberikan kesempatan sama atau setara bagi laki-laki dan perempuan). Pembaruan lain yang dibawa Islam adalah: 1) sistem kepercayaan, dari yang  semula  politeis  (mengakui  banyak  tuhan)  diperbarui  menjadi  monoteis (mengakui  satu  Tuhan),  2)  sistem  sosial,  dari  yang  semula  hirarkis-berstruktur diperbarui menjadi egaliter (sejajar), 3) sistem ekonomi, dari yang semula borjuis- kapitalis  diperbarui  menjadi  sistem  ekonomi  berkeadilan,  4)  sistem  tanggung- jawab,  dari  yang  semula  kolektif  (kesukuan/  syu’ubiyah)  diperbarui  menjadi tanggung  jawab  yang  bersifat  individu,  dan  5)  dasar  hubungan  antara  orang perorang, dari yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman).
Alquran  telah  menyebutkan  tentang  kondisi  masyarakat  jahiliah  sebelum  Islam dengan  kondisi  yang  sangat  tidak  berperikemanusiaan.  Yang  menjadi  banyak korban dari kejahiliaan tersebut adalah wanita, dari sejak wanita itu lahir, sampai ia menikahpun  mengalami  kondisi  yang tidak  adil.  Wanita  sejak  ia  lahir  sudah tidak disukai,  bayi  perempuan  dikubur  hidup-hidup  karena  dianggap  sebagai  aib  bagi orang tuanya. Selanjutnya bagaimana kondisi wanita di masa mereka dewasa, disaat mereka menjadi istri, disaat mereka akan menikah, maka sangat jelas ketidakadilan yang  mereka  dapatkan  sebelum  Islam  datang.    Dalam  kondisi  bangsa  Arab  yang demikian  buruk,  Allah  SWT  kemudian  mengutus  Nabi  Muhammad  SAW  untuk membawa  bangsa  Arab  ke  dalam  Islam,  memimpin  kehidupan  mereka, menghilangkan segala bentuk kerusakan moral dan akhlak dan mengangkat harkat dan martabat wanita sehingga setara dengan laki-laki.
Salah  satu  yang  mendapat  perhatian  besar  ajaran  Islam  yang  dibawa  oleh  Rasul adalah upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan  (al-adalah) untuk semua orang
Moh. Zakariya
tanpa  melihat  suku,  ras,  strata  sosial,  ataupun  jenis  kelamin.  Adapun  pembaruan sistem  hukum  Islam  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga  yang kemudian  penulis  angkat  dalam  artikel  ini  adalah  masalah  poligami,  iddah  dan mahar.  Ketiga  masalah  ini  telah  mendapatkan  perhatian  yang  besar  dalam  ajaran Islam,  kaitannya  dengan  penegakan  keadilan,  yang  di  masa  jahiliah,  masalah  ini telah    tampak  memberikan  ketidakadilan  dan  perlakuan  diskriminatif  terhadap wanita.
Poligami  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  polus  yang  berarti  banyak  dan  gamos yang  berarti  perkawinan.    Sementara  istilah,  poligami  adalah  sistem  perkawinan yang  salah  satu  pihak  memiliki  atau  mengawini  beberapa  lawan  jenisnya  dalam waktu  yang  bersamaan.    Sebelum  datangnya  Islam,  poligami  sudah  ada.  Bahkan, poligami  adalah  budaya  yang  hampir  ada  pada  semua  bangsa  dengan  ragam  dan corak  yang  berbeda.  Bangsa  Yunani,  bangsa  Romawi,  bangsa  Babilonia,  bangsa Mesir,  Yahudi,  dan  bangsa  Eropa  terkhusus  pada  abad  pertengahan  adalah merupakan  bangsa  yang  mempraktekkan poligami  yang tidak terbilang jumlahnya (jumlah  istri),  tidak  mengenal  syarat  harus  adil  (sebagaimana  dalam  Islam),  dan tujuan mereka berpoligami sebatas pada syahwat semata.  Sementara itu, poligami dalam  Islam  diperbolehkan  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  untuk seseorang dapat melakukan poligami, syarat yang utama yaitu ia dapat berlaku adil, dan dengan jumlah istri maksimal empat orang.
Selanjutnya yaitu berkaitan dengan mahar. Mahar atau as-shodaq adalah harta yang diberikan  dengan  suka  rela  oleh  seorang  laki-laki  kepada  wanita  yang  akan dinikahinya.  Adapun  secara  terminologi,  arti  mahar  adalah  harta  yang  wajib diberikan  pada  saat  akad  nikah  bagi  seorang  laki-laki  (calon  suami)  sebagai pengganti  dari  manfaat  yang  akan  didapatkannya  dari  wanita  calon  istri.    Mahar wanita  yang  dinikahi  sebelum  Islam  adalah  menjadi  milik  dari  wali  nikah  wanita tersebut.  Bahkan  ada  satu  bentuk  pernikahan  di  masa  jahiliah  yang  sama  sekali tidak memberikan mahar kepada perempuan yang disebut dengan nikah syighar. Dalam kitab al- Mausu’atu al-Fiqhiyah disebukan bahwa arti nikah syighar adalah nikah  yang  begitu  dikenal  di  masyarakat  jahiliah,  di  mana  seorang  lelaki  berkata kepada lelaki lainnya, “Nikahkan saya dengan saudarimu, atau anak perempuanmu,
Moh. Zakariya
atau  wanita  yang  engkau  tanggung,  dan  saya  juga  akan  menikahkanmu  dengan saudari  perempuanku,  atau  anak  perempuanku,  atau  wanita  yang  di  bawah tanggunganku  dan  tanpa  ada  mahar  yang  diberikan,  dan  dengan  cara  seperti  itu maka,  maka  itulah  pengganti  dari  mahar.”    Adapun  Nabi  SAW  telah  melarang pernikahan  syighar  yang  tanpa  mahar,  sebagaimana  dalam  sabda  beliau  yang artinya: “Tidak ada nikah syighar dalam Islam.
Adapun  dalam  Islam,  seorang  laki-laki  yang  menikah  untuk  menyiapkan  mahar nikah.  Adapun  mahar  nikah  sebagai  bentuk  pemuliaan  kepada  seorang  wanita. Imam  Ibnu  Katsir  dalam  tafsirnya  mengatakan  bahwa:  “Adalah  seorang  laki-laki dahulu ketika menikahkan anak perempuannya maka mahar anaknya diambil, lalu kemudian Allah melarangnya.
Kemudian  berkaitan  dengan  iddah.  Iddah  secara  terminologi  memiliki  2  (dua) pengertian yaitu; Pertama, waktu menunggu untuk hilangnya apa yang tersisa dari pengaruh pernikahan atau hubungan tidur. Kedua, masa menunggu yang diketahui setelah  terjadinya  cerai  apakah  dari  pernikahan  yang  sahih  (benar)  atau  dari pernikahan yang syubhat.  Masa idah bagi seorang wanita di masa jahiliah adalah sebuah keburukan yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut bisa dilihat dari berita langsung  yang  disampaikan  oleh  Rasulullah  SAW  dalam  sabda-sabda  beliau. Diantaranya  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  dalam  kitab  sahihnya, bahwasanya  Nabi  SAW  memberikan  gambaran  bagaimana  wanita  yang  sedang berada dalam masa iddah di masa jahiliyah, wanita dalam masa iddah dimasukkan ke dalam gubuk dan dipakaikan pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh  wewangian  hingga  berlalu  1 (satu)  tahun.  Kemudian  keledai,  kambing atau  sebangsa  burung  didatangkan  kepada  wanita  itu  agar  ia  mengusap  kulitnya. Dan sangat jarang ia mengusap sesuatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu  ia  keluar  lalu  diberi  kotoran  hewan  dan  ia  dilempari  dengannya.  Setelah  satu tahun  itu  ia  bebas  menyentuh  kembali  sekehendaknya  berupa  wewangian  ataupun yang lainnya.
Demikian  pula  apa  yang  disebutkan  dalam  kitab  Fathul  Bari  tentang  masa  idah wanita  di  masa  jahiliah,  bahwa  mereka  tidak  boleh  menyentuh  air,  tidak  boleh memotong  kuku,  tidak  boleh  memotong  rambut,  kemudian  seteleh  genap  setahun
Moh. Zakariya
barulah  wanita  itu  keluar  dengan  kondisi  yang  sangat  buruk.    Sedangkan  dalam Islam  lebih  manusiawi,  bila  di  masa  jahiliah  wanita  yang  berada  di  masa  iddah tidak  dibolehkan  sama  sekali  keluar  dari  gubuk  tempat  mereka  dengan  keadaan yang  sangat  buruk,  maka  dalam  Islam  dibolehkan  dengan  tentunya  melalui persyaratanyang  telah  ditetapkan  oleh  syariat.  Masa  iddah    dalam  Islam  untuk wanita yang ditalak suaminya baik talak hidup ataupun mati memiliki masa iddah yang  telah  ditentukan  oleh  syariat,  yaitu  tiga  kali  suci  lamanya  bagi  wanita  yang dicerai suaminya dalam keadaan masih dapat haid atau menstruasi, sementara untuk yang  sudah  tidak  menstruasi  masa  iddah-nya  adalah  tiga  bulan,  sementara  untuk wanita yang ditalak mati suami (suaminya meninggal) masa iddah-nya empat bulan ditambah sepuluh hari, dan bagi yang ditalak dalam keadaan hamil, masa iddah-nya sampai ia melahirkan anak dalam kandunganya tersebut.
Sebenarnya masih banyak lagi pembaruan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan  hukum  keluarga  yang  kesemuanya  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam berbagai segi kehidupan. Dalam kehidupan keluarga wanita menjadi sosok penting karna darinyalah lahir generasi-generasi penerus, dan ialah  madrasah  pertama  generasi-generasi  tersebut,  sebelum  datangnya  Islam (masyarakat jahiliyah) mereka bagai tidak ada harganya dibanding laki-laki, bahkan dianggap  sebagai  barang  atau  benda  mati  lain  yang  dapat  diwariskan  atau dipertukarkan  oleh  laki-laki,.  Sewaktu  masih  bayi  yang  baru  lahir  kebanyakan mereka  dianggap  aib  sehingga  orang  tuanya  berusaha  menutupi  aib  itu  dengan menguburnya, sewaktu dewasa menjadi istri ia dapat dijadikan alat tukar atau syarat persetujuan  dalam  nikah  shighar,  bisa  juga  dijadikan  istri  yang  keberapapun  juga karrna  tidak  ada  batasan  jumlah  maksimal  mempunyai  istri  pada  zaman jahiliyah, bahkan  ia  dapat  diwariskan  kepada  anaknya  jika  suaminya  meninggal.  Maka dengan  datangnya  Islam,  sistem  hukum  jahiliyah  diubah  dengan  sistem  hukum Islam  yang  mengangkat  dan  memuliakan  wanita,  sehingga  mereka  menjadi  lebih terhormat dan lebih terjamin hak-haknya.
4. Relevansi  Pembaruan  Sistem  Hukum  Islam  dengan  Tuntutan  Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan
Moh. Zakariya
Datangnya  Islam  telah  mengubah  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk aspek  sistem  hukum  yang  berlaku  pada  suatu  masyarakat.  Telah  dibahas  pada pembahasan  sebelumnya  tentang  bagaimana  sistem  hukum  Islam  memperbarui sistem  hukum  jahiliyah  sehingga  masyarakat  Arab  pra-Islam  berubah  menjadi masyarakat  yang  berperadaban  Islam  dengan  nilai-nilai  Islam  yang  masuk  dan mewarnai kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembaruan tersebut relevan dengan tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan?.
Pembaruan  hukum  dilakukan  guna  memberikan  respon  terhadap  tuntutan perubahan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dikatakan  demikian,  karena salah satu bentuk dari ke-universalitas-an suatu hukum dapat dilihat dari bagaimana daya  adaptabilitas  dan  fleksibilitas  hukum  itu  sendiri.  Itu  berarti  bahwa,  hukum tidaklah  kostan  dalam  satu  zaman,  tempat  dan  keadaan,  melainkan  senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan di mana hukum itu berada.  Dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat al- Jauziyah yang mengatakan bahwa.
ريغت ىواتفلا هفلاتخاو ا بسحب ريغت ةمزلاا ةنكملااو لاوحلااو تاينلاو دئاوعلاو
.
Perubahan  ide-ide  atau  pemikiran  hukum  dan  perbedaannya  sesuai  dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan
Pembaruan  sistem  hukum  Islam  yang  memperbarui  sistem  hukum  jahiliyah  telah memberi  gambaran  bagaimana  Islam  menghendaki  terciptanya  kehidupan masyarakat  yang  baik  atau  khairo  ummah  yang  berkeadilan  dan  berkesetaraan (egaliter)  dengan  memperbarui  sistem  hukum  yang  ada  sebelumnya  sebagaimana telah  dibahas  di  atas.  Islam  datang  pada  masyarakat  Jahiliyah  dengan  membawa syari'ah  (sistem  hukum)  yang  sempurna  sehingga  mampu  mengatur  kehidupan manusia, khususnya bagaimana menjalin relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia.    Ini  artinya  bahwa  pembaruan  tersebut  relevan  sekali  dengan  tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Namun  sebagaimana  diketahui  bahwa  hukum  itu  dinamis,  sesuai  dan  seiring dengan  perubahan  zaman,  tempat  dan  keadaan.  Maka  ketika  pada  masa  kini kembali  muncul  tentang  apakah  pembaruan  hukum  Islam  yang  lalu  masih
Moh. Zakariya
relevankah  dengan  tuntutan  egaliter  atau  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  saat ini,  maka  diperlukan  re-interpretasi  (penafsiran  ulang)  terhadap  hukum  Islam  agar sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya.
Kendati  pembaruan  hukum  Islam  dipandang  sebagai  suatu  keharusan,  akan  tetapi perlu  ditegaskan  kembali,  bahwa  pembaruan  hukum  Islam  yang  meliputi  segala bentuk  muamalah  diizinkan  oleh  syariat  Islam,  sepanjang  tidak  kontra  produktif dengan jiwa dan roh hukum Islam itu sendiri. Dikatakan demikian, karena hukum Islam  dalam  bidang  muamalah  hanya  mengatur  dan  menetapkan  prinsip-prinsip pokoknya secara umum, sedangkan perinciannya diserahkan kepada manusia untuk memikirkannya, dengan catatan tetap berangkat dari prinsip dasar yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, stabil dan tidak berubah sepanjang masa. Akan tetapi, terhadap peristiwa  hukum,  teknis  dan  cabang-cabangnya,  dapat  mengalami  perubahan  atau pembaruan sesuai dengan tuntutan zaman.

## D. Penutup
Datangnya Islam telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang diperbarui adalah  sistem  kekeluargaan,  yang  semula  patriarkal  (mengutamakan  kaum  laki-laki) diperbarui  menjadi  bilateral  atau  parental  (memberikan  kesempatan  sama  atau  setara bagi  laki-laki  dan  perempuan).  Pembaruan  lain  yang  dibawa  Islam  adalah:  1)  sistem kepercayaan,  yang  semula  politeis  (mengakui  banyak  tuhan)  diperbarui  menjadi monoteis  (mengakui  satu  Tuhan),  2)  sistem  sosial,  yang  semula  hirarkis-berstruktur diperbarui  menjadi  egaliter  (sejajar),  3)  sistem  ekonomi,  yang  semula  borjuis-kapitalis diperbarui menjadi sistem ekonomi berkeadilan, 4) sistem tanggung-jawab, yang semula kolektif  (kesukuan/ syu’ubiyah )  diperbarui  menjadi  tanggung  jawab  yang  bersifat individu, dan 5) dasar hubungan antara orang perorang, yang semula berdasarkan status sosial dan kelompok menjadi ikatan agama (iman).
Berkaitan  dengan  sistem  hukum  jahiliyah,  Alquran  telah  menyebutkan  tentang  kondisi masyarakat jahiliah sebelum Islam dengan kondisi yang sangat tidak berperikemanusiaan.  Yang  menjadi  banyak  korban  dari  kejahiliaan  tersebut  adalah
Moh. Zakariya
wanita, dari sejak wanita itu lahir, sampai ia menikah pun mengalami kondisi yang tidak adil.  Maka  dengan  datangnya  Islam,  hukum  atau  budaya  yang  tidak  sesuai  dengan syariat Islam tersebut perlahan diubah.
Perhatian  besar  Rasulullah  SAW  adalah  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan    ( al- adalah) untuk semua orang tanpa melihat suku, ras, strata sosial, ataupun jenis kelamin. Adapun  pembaruan  sistem  hukum  Islam  khususnya  yang  berkaitan  dengan  hukum keluarga yang kemudian penulis angkat dalam artikel ini adalah masalah poligami, iddah dan  mahar.  Ketiga  masalah  ini  telah  mendapatkan  perhatian  yang  besar  dalam  ajaran Islam,  kaitannya  dengan  penegakan  keadilan,  yang  di  masa  jahiliah,  masalah  ini  telah tampak memberikan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap wanita.
Relevansi  pembaruan  sistem  hukum  Islam  dengan  tuntutan  egaliter  laki-laki  dan perempuan,  bahwa  pembaruan  sistem  hukum  Islam  yang  memperbarui  sistem  hukum jahiliyah telah memberi gambaran bagaimana Islam menghendaki terciptanya kehidupan masyarakat yang baik atau khairo ummah yang berkeadilan dan berkesetaraan (egaliter) dengan memperbarui sistem hukum yang ada sebelumnya sebagaimana telah dibahas di atas. Islam datang pada masyarakat Jahiliyah dengan membawa syari'ah (sistem hukum) yang  sempurna  sehingga  mampu  mengatur  kehidupan  manusia,  khususnya  bagaimana menjalin  relasi  yang  adil  dan  egaliter  antar  individu  manusia.  Ini  artinya  bahwa pembaruan tersebut relevan sekali dengan tuntutan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asqalani, Ibnu Hajar al-, Fathu al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari , Juz 9 Cet. 1, Riyad: Dar al- Mar’rifah, 1421 H.
Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, Sahih al-Bukhari, Juz 7 Cet. 1, Damaskus: Dar Touku al- Najah, 1442 H.
Djatnika,  Rahmat, Jalan  Mencari  Hukum  Islam,  Upaya  ke  Arah  Pemahaman  Metodologi Ijtihad, dalam,  Amrullah  Ahmad  SF, Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional , Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Hamidullah, Muhammad, The Emergence of Islam , Afzal Iqbal (translator and editor) Cet. I, Islamabad: Islamic Research Institut, 1993.
Moh. Zakariya
Hidayatullah, Haris, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, Studi Islam 6, no 2, 2015.
Jauziyah,  Ibnu  Qayyim  al-, I'lam  al-Muwaqqiin  an  Rab  al-Alamin ,  Juz  III,    Beirut:  Dar  al- Fikr, t.th.
Malik, Maman A. dkk, Sejarah Kebudayaan Islam, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
Maryam Siti, Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern, Yogyakarta: Lesfi, 2004.
Mustofa, Muhammad Arif, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”, al-Imarah 2, No.1, 2018.
Nadawi,  Abu  al-Hasan  al-, Madza  Khasira  al-‘Alam  bi  Inhitoti  al-Muslimin, Cet.  1,  Mesir: Maktabatu al-Iman Mansurah, t.th.
Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj al-, Sahih Muslim, Juz 2, Beirut: Dar Ihya' al-Turos al-Arabi, t.th.
Nawawi, Hardawi, Metode Penelitian Sosial , Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998.
Syalabi,  Ahmad, Sejarah  Kebudayaan  Islam, Jilid  I  Penerjemah  Muchtar  Yahya,  Jakarta:
Pustaka al-Husna, 1994.

## Jurnal
Fahroly,  Muhammad  Rohmaan,  “Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial  Kemasyarakatan  Era Jahiliyah (Kajian Sejarah Hukum Islam Tentang Pola Karakter Prinsip Egaliter dalam Hukum)”, Jurnal Syariah Darussalam , Vol 2, No 2, Jul-Des 2018.
Fitriyani,  “Aspek-aspek  Pembaruan  Hukum  Islam  dalam  Hukum  Keluarga  di  Indonesia”,
TASAMUH: Jurnal Studi Islam , Vol. 11, No. 2, September 2019.
Jasman, “Sejarah Peradaban Islam”, Jurnal At-Tadabbur, Vol. 7, Desember 2017.
Nasution,  Khoiruddin,  “Islam  Membangun  Masyarakat  Bilateral  dan  Implikasinya  terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVII, 2007.
Nuroniyah,  Wardah,  “Kritik  Metodologis  Terhadap  Pembaruan  Hukum  Perkawinan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam”, Mahkamah:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam, Vol.  1,  No.  1, Juni 2016.
Yunta,  Mukran  H.  Usman  dan  Akhmad  Hanafi  Dain,  “Koreksi  Hukum  Islam  Terhadap Hukum Jahiliah”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2020.