## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## TANTANGAN PELAKSANAAN LIBERALISASI MEREK DALAM PERDAGANGAN BEBAS DI KAWASAN ASEAN
Delfiyanti 1*
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
* Corresponding Author : defi_anti@yahoo.com Info Artikel Abstrak Diterima, 16/05/2023 Negara-negara  ASEAN  menaruh  perhatian  terhadap  hak  intelektual,  termasuk merek  dengan  liberalisasi  perdagangan  secara  regional  melalui  Masyarakat Ekonomi  ASEAN.  Sesuai  dengan  perkembangan  yang  semakin  maju  dalam perdagangan  barang  dan  jasa  akhir-akhir  ini,  tidak  mengherankan  jika  merek memainkan  peran  penting  untuk  diakui  sebagai  merek  kesamaan  produk tertentu  dan  memiliki  kekuatan  dan  manfaat  ketika  dikelola  dengan  tepat.  Di era  perdagangan  bebas  akhir-akhir  ini,  merek  bukan  sekedar  kata  yang  hanya dikaitkan  dengan  produk  atau  barang,  tetapi  juga  proses  dan  strategi  bisnis. Oleh  karena  itu,  ia  memiliki  nilai  atau  ekuitas.  Dengan  demikian,  masalah penelitian  telah  menggambarkan;  pertama,  bagaimana  tinjauan  yuridis perubahan  undang-undang  merek  dan  indikasi  geografis  tentang  liberalisasi perdagangan; dan kedua, bagaimana implikasinya terhadap regulasi hak merek dan  indikasi  geografis  di  Indonesia.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah studi  literatur  hukum  normatif  dan  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan analisis  dan  kualitatif.  Indonesia  telah  menyelesaikan  undang-undang  merek sebelumnya  dan  menerbitkan  yang  baru,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Ini  telah  memberikan  banyak peraturan  baru  tentang  merek  seperti  memasukkan  merek  nonkonvensional yang  melibatkan  merek  3D,  suara,  dan  hologram  ke  dalam  peraturan  tersebut dan  juga  memberikan  peraturan  khusus  terkait  dengan  indikasi  geografis.  Hal tersebut  diatur  dalam  kaitannya  dengan  penyesuaian  ketentuan  dalam masyarakat  internasional,  khususnya  ASEAN.  Bagi  Indonesia,  ini  menjadi tantangan  sekaligus  peluang  untuk  mengimplementasikan  Act  of  Brand  yang baru,  dan  sekaligus  menggunakan  perjanjian  tersebut  dengan  baik,  serta menyelaraskan  regulasi  merek  baru  dengan  yang  sudah  ada  di  ASEAN.  Oleh karena  itu,  diperlukan  perlindungan  hukum  hak  intelektual  dalam  rangka liberalisasi perdagangan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan implikasinya bagi Indonesia.
Direvisi, 18/06/2023
Dipublikasi, 07/07/2023
Kata Kunci: Peninjauan Yuridis; Merek dagang; Indikasi Geografis; Liberalisasi; ASEAN

## Abstract
Keywords: Juridical Review; Trademark; Geographic Indication; Liberalization; ASEAN The ASEAN states have put an interest toward the intellectual right, including brand  by  trading  liberalization  regionally  through  the  ASEAN  Economic Community.  In accordance  with  the  recently  progressive  development  in  good and service trading, it is not surprising when the brand play a significant rule to  be  recognized  as  the  mark  of  particular  product  in  common  and  have  a power  and  benefit  when  it  has  been  managed  appropriately.  In  recent  free trading era, brand is not just the word only connected to the product or goods, but the process and business strategy also. Therefore, it has the value or equity. By  the  reason,  the  problem  of  research  has  depicted;  first,  how  the  juridical review  of  law  amendment  of  brand  and  geographic  indication  on  trading liberalization;  and  secondly,  how  the  implication  toward  the  regulation  of brand  right  and  geographic  indication  in  Indonesia.  The  method  used  in
research is literature study on normative law and it is the descriptive study with analysis and qualitative. Indonesia has completes the previous act of brand and publishing  a  new  one,  Act  No.  20  of  2016  on  Trademark  and  Geographic Indication.  It  has  given  many  new  regulations  on  brand  such  as  including nonconventional  brand  involves  3D  brand,  voice,  and  hologram  into  the regulation  and  also  provide  the  specific  regulation  in  correlation  with geographic  indication.  It  is  arranged  in  correlation  with  adjustment  of stipulation  in  international  society,  ASEAN  especially.  For  Indonesia,  it  has become  a  challenge  and  opportunity  to  implement  the  new  Act  of  Brand,  and use  the  agreement  in  properly  all  at  once,  as  well  as  harmonizing  the  new brand  regulation  to  the  existing  one  in  ASEAN.  Therefore,  it  is  required  the legal  protection  of  intellectual  right  in  order  to  the  trading  liberalization  in ASEAN Economic Community and the implication to Indonesia.

## PENDAHULUAN
Pada  KTT  ASEAN  ke-13  di  Singapura  tanggal  19-22  November  2007  disepakatilah dua  dokumen  penting  dalam  rangka  kerjasama  ASEAN  yaitu  Piagam  ASEAN (ASEAN Charter) dan  pendirian  Masyarakat  ASEAN (ASEAN  Community) dimana  salah  satunya pilarnya  yaitu  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  ( ASEAN  Economic  Community ) . Piagam ASEAN sendiri baru berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari Negara-negara  anggota  ASEAN  sehingga  telah  mensahkan  sebuah  piagam  yang  membuat blok  regional  itu  menjadi  sebuah  lembaga  yang  sah  untuk  pertama  kalinya  dalam  sejarah empat  dekade  sejak  pendiriannya.  Piagam  ASEAN  tahun  2008  merupakan  pengganti Deklarasi  Bangkok  tahun  1967  yang  telah  lama  menjadi  instrumen  pendirian  ASEAN. Piagam  ASEAN  yang  telah  memiliki  personalitas  hukum (Legal  personality) menjadi tonggak sejarah baru bagi ASEAN dalam memandangan hubungan kerjasamanya ke depan.
Dewasa ini, hak kekayaan intektual telah mendapat perhatian besar dari negara-negara terkait dengan pemanfaatan dari HKI tersebut yang dapat bernilai ekonomis tinggi. Dalam hal ini,  negara-negara  ASEAN  juga  memberikan  tempat  terhadap  hak  kekayaan  intelektual terutama  dengan  adanya  liberalisasi  perdagangan  di  kawasan  ASEAN  melalui  Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini dikarenakan timbulnya kekhawatiran akan terjadinya saling klaim terhadap hak kekayaan intelektual khususnya merek.
Bagi  Indonesia  sendiri,  adanya  kebijakan  dalam  bentuk  perjanjian  di  bidang  hak kekayaan  intelektual  khususnya  merek  merupakan  suatu  peluang  sekaligus  tantangan  dalam rangka  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN.  Perjanjian  ini  tentu  akan  memberikan  pengaruh  bagi Indonesia  diantaranya  perlunya  melakukan  harmonisasi  dan  siknronisasi  terhadap  ketentuan hak  kekayaan  intektual  khususnya  merek  yang  ada  di  Indonesia  yang  nantinya  harus diselaraskan  dengan  tujuan  yang  akan  dicapai  ASEAN  dalam  rangka  Masyarakat  Ekonomi ASEAN.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  harus  mulai  berbenah  dan  mempersiapkan  diri  untuk menghadapi  persaingan  perdagangan  dengan  negara-negara  anggota  ASEAN  lainnya. Beberapa  ketentuan  hak  kekayaan  intelektual  Indonesia  perlu  diinventarisir  lagi  dalam liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  secara  dominan  adalah  adalah “Metode  Penelitian  Yuridis  Normatif”  yang  dilakukan  melalui  penelitian  kepustakaan,  data yang  dicari  adalah  data  sekunder  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,
tersier  dan  lain-lain. 1 Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini  maka  menggunakan  semua publikasi  hukum  yang  terkait  dengan  objek  penelitian  yang  terdiri  dari  ketentuan-ketentuan atau  aturan  perdagangan  yag  berlaku  di  Indonesia,  buku-buku  teks,  jurnal  hukum,  kamus hukum  dan  komentar-komentar  atas  putusan  hakim  terkait  dengan  aspek  liberalisasi  pada Undan-Undan  Merek  dalam  rangka  perdagangan  di  Kawasan  ASEAN.  Selain  itu  juga  akan digunakan bahan-bahan non hukum sepanjang relevan dan mendukung hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan intelektual  (HKI)  atau  Hak Milik  Intelektual adalah padanan kata yang biasa  digunakan  untuk Intellectual  Property  Rights (IPR)  atau Geistiges  Eigentum ,  dalam bahasa  Jermannya. 2 Istilah  atau  terminologi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  digunakan untuk  pertama  kalinya  pada  tahun  1790.  Adalah  Fichte  yang  pada  tahun  1793  mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. 3 Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.
Adapun  kekayaan  intelektual  merupakan  kekayaan  atas  segala  hasil  produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain  yang berguna untuk  manusia. 4 Objek  yang diatur dalam HKI adalah karya-karya  yang  timbul  atau  lahir  karena  kemampuan  intelektual  manusia. 5 Sistem  HKI merupakan hak privat (private rights) . Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan  karya  intelektualnya  atau  tidak.  Hak  eklusif  yang  diberikan  Negara  kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat  lebih  lanjut  mengembangkannya  lagi,  sehingga  dengan  sistem  HKI  tersebut kepentingan  masyarakat  ditentukan  melalui  mekanisme  pasar.  Disamping  itu  sistem  HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau  dicegah.  Dengan  dukungan  dokumentasi  yang  baik  tersebut,  diharapkan  masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. 6
Hak  Kekayaan  Intekektual  adalah  terjemahan  resmi  dari Intellectual  Property  Rights (IPR) dan  dalam  Bahasa  Belanda  disebut  sebagai Intellectual  Eigendom. 7 Berdasarkan substansinya,  HKI  berhubungan  erat  dengan  benda  tidak  berwujud  serta  melindungi  karya intelektual  yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut  dapat
1 Lili  Rasjidi  dan  Liza  Sonia  Rasjidi ,  Monograf  :  Filsafat  Ilmu,  Metode  Penelitian  dan  Karya  Tulis  lmiah Hukum, Bandung, 2005.
2 Syafrinaldi. 2010, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi. . UIR Press.
3 Ibid, hlm. 13.
4 Sutedi, A, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, 2009, hlm. 38
5 Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual,  Ditjen HKI, 2006, hlm. 7.
6 Ibid.
7 Sophar Maru Hutagulung, 1956, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.
berupa  karya  di  bidang  teknologi,  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra.  Secara  umum  hak kekayaan  intelektual  terdiri  dari  dua  hal  yaitu  hak  kekayaan  industri  dan  Hak  Cipta.  Hak kekayaan  industri  terdiri  dari  Paten,  Merek,  Varietas  Tanaman,  Rahasia  Dagang,  Desain Industri,  dan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu.  Hak  Cipta  terdiri  dari  Ilmu  Pengetahuan, Seni, dan Sastra. 8
Hak  kekayaan  intelektual  itu  adalah  hak  kebendaan,  hak  atas  sesuatu  benda  yang bersumber  dari  hasil  kerja  otak,  hasil  kerja  rasio. 9 Jika  ditelusuri  lebih  jauh  ,  hak  kekayaan intelektual  sebenarnya  merupakan  bagian  dari  benda  yaitu  benda  tidak  berwujud  (benda Immateril) 10 .  Hanya  orang  yang  mampu  mempekerjakan  otaknya  sajalah  yang  dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai Intellectual Property  Rights dan bersifat eksklusif. 11
Dalam kepustakaan Anglo Saxon ada dikenal sebutan IntellectualProperty Rights yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual dan lebih tepatnya diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum karena tidak  semua  Hak  Atas  Kekyaan  Intelektual  merupakan  hak  milik  dalam  arti  sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja,  atau  untuk  menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa ( rental rights ), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya. 12
Adapun definisi yang dirumuskan para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan  tiga  elemen  yaitu  adanya  sebuah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  hukum,  hak tersebut  berkaitan  dengan  usaha  manusia  yang  didasarkan  pada  kemampuan  intelektual  dan kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. 13
Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HaKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga  mewujudkan  iklim  yang  kondusif  bagi  peningkatan  semangat  atau  gairah  untuk menghasilkan  karya-karya  inovatif,inventif  dan  produktif.    Jika  dilihat  dari  latar  belakang historis mengenai HaKI terlihat bahwa di negara barat (western) penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka  yang  kemudian  ditejemahkan  dalam  perundang-undangan.  HKI  bagi  masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu  penemuan  dikomersialkan  atau  kekayaan  intelektual,  memungkinkan  pencipta  atau penemu  tersebut  dapat  mengeksploitasi  ciptaan/penemuannya  secara  ekonomi.  Hasil  dari komersialisasi  penemuan  tersebut  memungkinkan  pencipta  karya  intelektual  untuk  terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain,
8 Muhammad Ahkam Subroto, op.cit ., hlm. 14.
9 H. OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9
10 Sophar Maru Hutagulung, op.cit ., hlm. 105.
11 H. OK. Saidin, op.cit. , hlm. 10.
12 Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.
13 H. OK. Saidin, op.cit. , hlm. 10.
sehingga  akan  timbul  keinginan  pihak  lain  untuk  juga  dapat  berkarya  dengan  lebih  baik sehingga timbul kompetisi.

## Pengaturan Merek Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
Negara-negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN  ( Association  of  South  East  Asian Nation ) telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama di bidang hak kekayaan intelektual atau ASEAN  Framework  Agreement  on  Intellectual  Property  Cooperation pada  tanggal  15 Desember 1995, di Bangkok, Thailand. Sedangkan Indonesia sendiri juga merupakan peserta pada persetujuan TRIPS ( Trade Related Aspects  of Intellectual Property Rights ) pada WTO dan  perjanjian  kerja  sama  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual ( A SEAN  Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation) yang berlaku di kawasan ASEAN.
Realisasi  dari  kerja  sama  ini  diwujudkan  dengan  dibentuknya  forum  khusus  yang membahas  masalah-masalah  ,  hak  kekayaan  intelektual  di  tingkat  ASEAN  yaitu  ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC). Dalam upaya peningkatan kerjasama dan perlindungan HKI di kawasan Asia Tenggara, berbagai bentuk kerja sama dan pertemuan-pertemuan  telah  diselenggarakan.   Secara  reguler,  AWGIPC  mengadakan pertemuan sedikitnya tiga kali dalam setahun. Pertemuan ke dua tahun 2013 yaitu pertemuan sesi  ke  42  telah  dilaksanakan  di  Chiangmai  Thailand    pada  tanggal  15-19  Juli  2013. Pertemuan ini membahas tentang perkembangan implementasi inisiatif-inisiatif sebagaimana yang  telah  disepakati  berdasarkan  Rencana  Aksi  HKI  ASEAN  2011-2015.  Dalam kesempatan ini juga dilakukan pembahasan dan  diskusi dengan para mitra dialog AWGIPC yaitu Australia-New  Zealand di  bawah  kerangka  kerja  sama Australia-New  Zealand  Free Trade  Agreement (AANZFTA), World  Intellectual  Property  Organization (WIPO), European Patent Office (EPO), Korean  Intellectual  Property  Office (KIPO), Office  for Harmonization  in  Internal  Market (OHIM), Japan  Patent  Office (JPO),  dan  konsultasi melalui video conference dengan United State Patent and Trademark Office (USPTO). Dari beberapa  mitra  dialog  ini,  KIPO  merupakan  mitra  dialog  baru  bagi  AWGIPC  dimana  kerja sama ini akan difokuskan pada bidang kerja sama industri kreatif, dan pemberdayaan UKM.
Selain  pembahasan  isu-isu  implementatif,  telah  dilaksanakan  pula  penyerahan Chair AWGIPC dari Thailand yaitu Ms. Pajchima Tanasanti ke pada Chair baru yaitu BG (NS) Tan Yih  San,  yang  merupakan Chief  Executive dari Intellectual  Property  Office  of  Singapore (IPOS). Ms. Patchima Tanasanti telah menjadi Chair AWGIPC selama periode 2 tahun sejak pertemuan  AWGIPC  ke  36  di  Bali  pada  tahun  2011. 14 Dengan  demikian,  sistem perlindungam  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  ASEAN  dalam  rangka  liberalisasi  perdagangan melalui  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  2015  didasarkan  pada  Rencana  Aksi  Hak  Kekayaan Intelektual  ASEAN (ASEAN  Intellectual  Property  Rights  Action  Plan  2011-2015) sebagaimana  termuat  dalam  Pembukaan ASEAN  Intellectual  Property  Rights  Action  Plan bahwa:
“The ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 is designed to meet the goals of the AEC by transforming  ASEAN  into  an  innovative  and  competitive  region  through  the  use  of IP  for  their  nationals and ensuring that the region remains an active player in  the international IP community.”
14 www.kemlu.org.id diakses pada tanggal 02 Januari 2023.
Oleh  karena  itu, ASEAN  Intellectual  Property  Rights  Action  Plan yang  merupakan bagian  dari  Cetak  Biru  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  yang  memuat 28  inisiatif  dimana sebagian  besar  inisiatif  berdasarkan  5  tujuan  strategis  yang  ingin  dicapai  ( strategic  goal) yaitu :
1.  A  balanced  IP  system  that  takes  into  account  the  varying  levels  of  development  of Member  States,  and  the  differences  in  the  institutional  capacity  of  national  IP Offices, to enable them to deliver timely, quality and accessible IP services, and to promote the region as being favourable to the needs of users and generators of IP.
2. Development of national or regional legal and policy infrastructures that address the evolving demands of the IP landscape and facilitate the participation of South-East Asia Member States in global IP systems at the appropriate time.
3.  Advancement  of  the  interests  of  the  region  through  the  systematic  promotion  of  IP creation, awareness and utilisation, to ensure that IP becomes a tool for innovation and  development;  support  for  the  transfer  of  technology  to  promote  access  to knowledge;  and  consideration  for  the  preservation  and  protection  of  indigenous products and services and the works of their creative people in the region.
4.  Active  regional  participation  in  the  international  IP  community,  with  closer  ties  to dialogue partners and institutions to develop the capacity of Member States and to address the needs of stakeholders in the region.
5. Intensified co-operation among South-East Asia Member States and increased levels of collaboration to enhance the human and institutional capacity of IP Offices in the region.
Pengaturan  terkait  dengan  merek  dalam  masyarakat  ekonomi  ASEAN  memang  tidak diatur  secara  lebih  khusus  dan  detail  namun  diatur  secara  umum  dalam  Rencana  Aksi  Hak Kekayaan Intelektual ASEAN (ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015. Adanya pengaturan hak kekayaan intelektual termasuk merek didalamnya merupakan upaya ASEAN melindungi merek dari produk barang dan jasa dari tindakan yang dapat merugikan si pemilik merek dan juga negara itu sendiri.

## Pengaruh Liberalisasi terhadap Perkembangan Merek Indonesia
Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki  peranan  penting  bagi  kelancaran  dan  peningkatan  perdagangan  barang  atau  jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain  untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis,  juga  dimaksudkan  untuk  membangun  citra  perusahaan  dalam  pemasaran.  Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengindentifikasian juga menjadi  simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan  barang  dengan  merek  tersebut  seterusnya  dengan  berbagai  alasan  seperti karena  sudah  mengenal  lama,  terpercaya  kualitas  produknya,  dan  lain-lain  sehingga  fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata. 15
Pengaturan  terkait  dengan  merek  sebelumnya  adalah  Undang-Undang  No.  15  Tahun 2001 Tentang Merek merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1997 Tentang Merek.  Hak  atas  merek  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan
15 Muhamad  Djumhana, Perkembangan  Doktrin  dan  Teori  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual, PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78.
menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberikan  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya. Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Sehingga  hal  ini  menimbulkan  kerugian  bagi pemilik  merek.  Tindakan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  ini  merupakan  tindakan pelanggaran terhadap merek. Negara memilki tanggung jawab melakukan perlindungan atas penerapan hak atas merek tersebut. 16
Sistem  perlindungan  merek  di  Indonesia  telah  dimulai  sejak  tahun  1961,  sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun  1991.  Terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Hak  Cipta  maupun  Paten, Indonesia  pada  tahun  1997  dan  terakhir  tahun  2000  telah  melakukan  perubahan  dan penyempurnaan  atas  ketiga  undang-undang  tersebut  dalam  rangka  menyesuaikan  dengan kebutuhan  dan  Persetujuan  TRIPs  sebagai  konsekuensi  Indonesia  telah  meratifikasi persetujuan pembentukan WTO berdasarkan GATT melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994.  Oleh  karenanya,  Indonesia  terikat  akan  aturan  -  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  WTO, termasuk kesepakatan TRIPs. Persetujuan TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling  komprehensif,  dan  merupakan  suatu  perpaduan  yang  unik  dari  prinsip-  prinsip  dasar GATT  dengan  ketentuan  -ketentuan  substantif  dari  kesepakatan  -  kesepakatan  internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain Paris Convention for the protection of industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 17
Bagi  Indonesia  sendiri  dengan  telah  diberlakukan  di  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA) sejak tanggal 01  Januari 2016 lalu memiliki arti penting terhadap perlindungan Hak Kekayaan  Intelektual  dalam  rangka  liberalisasi  perdagangan  di  wilayah  ASEAN.  Dengan aturan  ini,  banjir  produk  dan  jasa  akan  berputar  di  wilayah  Asia  Tenggara  tanpa  hambatan berat. Produk-produk dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya.  Hanya  persoalan  kualitas  dan  pengemasan  produk  yang  akan  menentukan  siapa yang  akan  mendominasi.  Dalam  pandangan  industri  di  Indonesia,  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  ini  menjelma  sebagai  pisau  bermata  dua.  Di  satu  sisi  adanya  MEA  dapat mempermudah  produk  Indonesia  dipasarkan  ke  luar  negeri,  di  satu  sisi  juga  mengancam keberadaan  produk  asli  Indonesia.  Terutama  produk-produk  yang  belum  dipatenkan  atau didaftarkan sebagai hak  cipta kekayaan intelektual (HKI). 18 Selanjutnya kepastian hukum di bidang  kekayaan  intelektual  akan  berdampak  langsung  pada  perlindungan  hukum  yang bertujuan  agar  pemilik  hak  kekayaan  intelektual  baik  perorangan  ataupun  kelompok  dapat menggunakan  dan  mengeksplorasi  kekayaannya  dengan  aman  sehingga  tercipta  iklim ekonomi dari hasil karyanya dan memberikan manfaat secara luas bagi bangsa karena adanya perlindungan. 19
Berdasarkan  data  Kadin,  baru  sekitar  30  persen  merek  dan  produk  yang  sudah didaftarkan menjadi HKI. Selebihnya lebih dari 70 persen belum didaftarkan. Masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan HKI produk dan merek mereka adalah pelaku usaha kecil menengah. Padahal, industri kreatif di Indonesia sangat dinamis dan terus berkembang.
16 http://www.cbcindonesia.com, Diunduh tgl 05 April 2023.
17 http://www.blogster.com/dansur/sejarah-dan-perkembangan-H-K-I, Diunduh tgl 05 Januari 2023.
18 www.republika.co.id dikases pada tanggal 16 April 2023.
19 Alfariza  Maulana  Reza,  (2021),  Kepatian  Hukum  Dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan  Desain Industri Melalui Unsur Kebaruan di Indonesia, Jurnal Nagari Law Review, Vol.5, No. 1, Tahun 2021, hlm.78.
Kalau  pelaku  usaha  masih  belum  mendaftarkan  produk  dan  merek  mereka,  mereka  akan kewalahan  dengan  banjir  produk  dari  luar  negeri  saat  MEA  diberlakukan.  Kadin  saat  ini tengah merintis upaya untuk ikut menyosialisasikan terkait pentingnya mendaftarkan HKI ini hingga  ke  daerah-daerah  atau  sentra  industri  kecil  menengah.  Komunikasi  akan  dibangun Kadin  dengan  pemerintahan  yang  baru  untuk  membantu  pelaku  usaha  kecil  menghadapi MEA tahun depan. 20
MEA merupakan hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN satu dasawarsa lalu untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Ini dilakukan agar  daya  saing  ASEAN  meningkat  serta  bisa  menyaingi  Cina  dan  India  untuk  menarik investasi asing. Pembentukan pasar tunggal ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang  dan  jasa  dengan  mudah  ke  negara-negara  lain  di  seluruh  Asia  Tenggara  sehingga kompetisi  akan  semakin  ketat.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  mengadakan  aturan  yang tepat  terkait  perlindungan  HKI  agar  para  insan  kreatif  Indonesia  dapat  berkontribusi  tanpa cemas,  karyanya  akan  dibajak  di  pasaran.  Apalagi  dalam  pusaran  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  (MEA)  maka  perlindungan  hukum  terhadap  hak  ekonomi  mereka  mutlak  adanya demi  memenangi  persaingan  regional  maupun  global  insan    kreatif    Indonesia.  Lebih  lanjut menurut  Kanwar  dan  Everson  dalam  penelitiannya  di  32  negara  antara  tahun  1981-1990, menyatakan  bahwa perlindungan  HKI memiliki  dampak  yang  sangat  signifikan  terhadap investasi di bidang riset dan pengembangan. Menurut penelitian ini, perlindungan HKI yang sangat  kuat  akan  memacu  inovasi  dan  kemajuan  teknologi  suatu  negara. Pertumbuhan Ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan HKInya . Semakin terbuka sistem  perekonomian  suatu  negara,  maka  perlindungan  HKI  akan  memainkan  peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Gould dan  Gruben  (1996),  dalam  penelitiannnya  di  95  negara  maju  dan  berkembang  dari  tahun 1960-1988,  ditemukan  data  bahwa semakin  kuat  perlindungan  HKI  di  suatu  negara,  maka akan  memberikan  dampak  yang  sangat  signifikan  terhadap  perekonomian  pada  negara- negara yang menerapkan sistem perekonomian yang terbuka . 21
Berdasarkan  data  diatas,  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  memiliki  peranan  yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu maka perlu  peran  pemerintah  untuk  memperkuat  perlindungan  HKI  di  dalam  negeri  harus  terus ditingkatkan, agar dengan semakin kuatnya perlindungan HKI, akan membawa efek terhadap kemajuan  riset  teknologi  serta  tumbuhnya  usaha-usaha  baru  di  dalam  negeri,  yang  akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasiskan pengetahuan. 22
Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki  peranan  penting  bagi  kelancaran  dan  peningkatan  perdagangan  barang  atau  jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis,  juga  dimaksudkan  untuk  membangun  citra  perusahaan  dalam  pemasaran.  Bagi konsumen, merek selain  mempermudah pengindentifikasian juga menjadi  simbol harga diri.
20 Ibid.
21 Kanwar,  S.and  Evenson,  R.  E.  (2003),  “Does  Intellectual  Property  Right  Protection  Spur  Technological Change.  Oxford  Economic  Papers,  55(2):  235-254  dalam Intellectual  Property  Rights,  Innovation,  and Economic Growth in Sub – Saharan Afric
22 www.ambadar.co.id diakses pada tanggal 18 Maret 2023.
Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan  barang  dengan  merek  tersebut  seterusnya  dengan  berbagai  alasan  seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain – lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata. 23
Dengan lahirnya Undang-Undang baru No. 29 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Georafis didasarkan atas pertimbangan :
a. bahwa di  dalam  era perdagangan global, sejalan  dengan konvensi  internasional yang telah  diratifikasi  Indonesia,  peranan  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menjadi  sangat penting  terutama  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan, pelindungan  konsumen,  serta  pelindungan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dan industri dalam negeri;
b. bahwa  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi dunia  industri,  perdagangan,  dan  investasi  dalam  menghadapi  perkembangan perekonomian  lokal,  nasional,  regional,  dan  internasional  serta  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang- undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2001 tentang Merek masih  terdapat kekurangan  dan  belum  dapat  menampung  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  di bidang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  serta  belum  cukup  menjamin  pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  maka pengertian  Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo, nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Selanjutnya merek dibedakan atas : 24
1. Merek  Dagang  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek  Kolektif  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  barang  dan/atau  jasa  dengan karakteristik  yang  sama  mengenai  sifat,  ciri  umum,  dan  mutu  barang  atau  jasa  serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk  menggunakannya. 25 Sedangkan  hak  atas  Indikasi Geografis  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemegang  hak  Indikasi
23 Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78.
24 Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.
25 Pasal 1 angka (5) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Geografis  yang  terdaftar,  selama  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang  menjadi  dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. 26
Dalam rangka realisasi ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 pada Masyarakat Ekonomi ASEAN  maka  Indonesia  telah  menyesuaikan  diri  dengan  mengubah  beberapa  peraturan perundang-undangannya  yang  berada  dalam  lingkup  hak  kekayaan  intelektual  diantaranya perubahan  Undang-Undang  No.  15  tahun  2001  dengan  Undang-Undang  No.  20  tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dengan  dasar  pertimbangan  dibentuknya  Undang- Undang  baru  No.  20  Tahun  2016  bahwa  di  dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan konvensi  internasional  yang  telah  diratifikasi  Indonesia,  peranan  Merek  dan  Indikasi Geografis  menjadi  sangat  penting  terutama  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat, berkeadilan,  pelindungan  konsumen,  serta  pelindungan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah dan industri dalam negeri. Lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi  dunia  industri,  perdagangan,  dan  investasi  dalam  menghadapi  perkembangan perekonomian  lokal,  nasional,  regional,  dan  internasional  serta  perkembangan  teknologi informasi  dan  komunikasi,  perlu  didukung  oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan  di bidang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  lebih  memadai.  Oleh  karena,    Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  masih  terdapat  kekurangan  dan  belum  dapat menampung  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  di  bidang  Merek  dan  Indikasi  Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. 27
Oleh karena itu, implikasi secara hukum dari ikut sertanya Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya bidang hak kekayaan intelektual  adalah dengan menyesuaikan perubahan  berbagai  ketentuan  hak  kekayaan  intelektual  Indonesia  diantaranya  perubahan terhadap  pengaturan  Merek  sekaligus  Indikasi  Geografis.  Dampak  dari  keterbukaan  lalu lintas  barang  dan  jasa  dalam  rangka  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  juga  telah  memberikan kesempatan pada perkembangan terhadap bidang hak kekayaan intelektual dengan masuknya barang-barang  inovasi  baru  antar  sesama  negara  anggota  ASEAN  sehingga  diperlukannya suatu  sistem  perlindungn  hukum.  Hal  sebagaimana  juga  dinyatakan  di  dalan  Rencana  Aksi ASEAN terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (ASEAN Action Plan 2011-2015).

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  khususnya  Merek  yang  dilaksanakan dalam  rangka  liberalisasi  perdagangan  pada  Masyarakat  Ekoknomi  ASEAN  ( ASEAN Economic  Community) diwujudkan  dalam  bentuk  perjanjian  internasional  yang  tertuang dalam,  pertama;  Piagam  ASEAN (ASEAN  Charter) tahun  2008  dan  yang  kedua;  dalam Rencana  Aksi  ASEAN  dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  tahun  2011-2015 (ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan / ASEAN IPR Action Plan). Implikasi keikutsertaan Indonesia  dalam  perjanjian  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  maka  menimbulkan  kewajiban untuk  mengharmonisasikan  dan  mensikronisasikan  pengaturan  hukum  nasional  Indonesia khususnya dalam bidang merek dengan yang ada dalam ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Undang – Undang Mereknya dengan
26 Pasal 1 angka (7) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
27 Pembukaan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
melakukan  perubahan  Undang  -  Undang.  Perubahan  Undang-Undang  yang  dimaksud  yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 2001 telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Hal  ini  sejalan  dengan  perjanjian  internasional  yang telah diratifikasi  Indonesia dimana peranan hak cipta, merek dan indikasi  geografis menjadi sangat  penting  terutama  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta industri dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfariza  Maulana  Reza,  (2021),  Kepatian  Hukum  Dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  : Perlindungan Desain Industri Melalui Unsur Kebaruan di Indonesia, Jurnal Nagari Law Review, Vol.5, No. 1, Tahun 2021.
Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. (2006). Ditjen HKI.
Kanwar,  S.and  Evenson,  R.  E.  (2003).  “Does  Intellectual  Property  Right  Protection  Spur Technological  Change.  Oxford  Economic  Papers,  55(2):  235-254 dalam Intellectual Property Rights, Innovation, and Economic Growth in Sub – Saharan Afric.
Muhamad  Djumhana.  (2006). Perkembangan  Doktrin  dan  Teori  Perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Rencana  Aksi  ASEAN  dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  tahun  2011-2015 (ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan / ASEAN IPR Action Plan).
Syafrinaldi. (2010), Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi. Pekan Baru: UIR Press. Sutedi, A, (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual . Jakarta : Sinar Grafika. Sophar  Maru  Hutagulung.  (1956), Hak  Cipta  Kedudukan  dan  Peranannya  di  dalam Pembangunan . Jakarta : Sinar Grafika. Tomi  Suryo  Utomo.  (2010). Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Era  Global, Yogyakarta:  Graha Ilmu.
OK. Saidin. (2010). Aspek Hukum  Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual  Property Rights), Jakarta : Rajawali Pers.
Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.