Hal 285-309
EFEK

## AKUNTABILITAS DALAM
MEMEDIASI KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA DESA DI MADURA Hanif Yusuf Seputro 1
Erfan Muhammad 2
12 Universitas Trunojoyo Madura, Jalan Raya Telang, Kabupaten Bangkalan
Surel: hanif.yusuf@trunojoyo.ac.id
Abstrak . Efek  Akuntabilitas  Dalam  Memediasi  Kualitas  Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Desa Di Madura. Mencermati pada teori New Public Management  (NPM) dan  teori  keagenan,  studi  ini  menguji  peran  mediasi akuntabilitas  dalam  hubungan  antara  kualitas  pelaporan  keuangan  dan kinerja organisasi publik dalam hal ini adalah Desa-Desa Di Madura. Model penelitian  dan  hipotesis  diuji  dengan  survei  dan  tanggapan  yang  diperoleh dari  pengelola  keuangan  dan  Pimpinan  Desa  yang  dalam  hal  ini  adalah kepala desa di desa-desa se-Madura. Hasil penelitian secara langsung kualitas pelaporan  keuangan  dan  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  desa.  Analisis  secara  tidak  langsung  menghasilkan  akuntabilitas mampu  memediasi  kualitas  pelaporan  keuangan  terhadap  kinerja  desa  di madura. Pemantauan akuntabilitas diperlukan, dan proses ini pada gilirannya bergantung  pada  tingkat  kualitas  pelaporan  keuangan.  Dalam  konteks tersebut,  informasi  akuntansi  yang  berkualitas  tinggi  dapat  membantu memantau dan mengevaluasi akuntabilitas secara efektif.
Kata Kunci: kualitas pelaporan keuangan; akuntabilitas; kinerja desa.
Abstract.  Effects  of  Accountability  in  Mediating  the  Quality  of  Financial Reporting  and  Village  Performance  in  Madura .  Observing  the  New  Public Management  (NPM)  theory  and  agency  theory,  this  study  examines  the  mediating role of accountability in the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations in this case are villages in Madura. The research model  and  hypotheses  were  tested  by  surveys  and  responses  obtained  from  financial managers  and  village  leaders,  in  this  case  the  village  heads  in  villages  throughout Madura. The results of the study directly that the quality of financial reporting and accountability have a significant effect on village performance. The analysis indirectly results  in  accountability  being  able  to  mediate  the  quality  of  financial  reporting  on village  performance  in  Madura.  Accountability  monitoring  is  required,  and  this process in turn depends on the level of quality of financial reporting. In this context, high  quality  accounting  information  can  help  monitor  and  evaluate  accountability effectively.
Keywords: financial reporting quality; accountability; village performance.

## PENDAHULUAN
Tahun  2015  ditandai  dengan implementasi  amanat  Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  dengan  pelaksanaan  alokasi dana  desa.  Alokasi  dana  desa  ini bertujuan agar desa dapat memanfaatkan  untuk  pembiayaan pemerintahan,  bangun  desa,  dan memberdayakan  masyarakat  desa menuju  kemandirian  perdesaan.
Dana  desa  juga  diupayakan  dapat bermanfaat  dalam  mengangkat kualitas  daerah  yang  kurang berkembang untuk mampu menyetarakan  dengan  daerah  lain yang  sudah  berkembang  bahkan maju. Muncul pertanyaan mampukah desa mengelola alokasi dana  besar  dengan  baik  melihat kondisi  yang  ada  sekarang  ini?
Bagaimana  kualitas  pelaporan keuangan  dan  kinerja  desa  setelah mendapatkan  alokasi  dana  desa yang  tiap  tahunnya  cenderung meningkat? Terdapat studi yang dilakukan  oleh  DPR  RI  yang menguji  ketika  anggaran  desa dialokasikan dan dicairkan, seberapa  siap  pemerintah  desa dalam  menerima  dan  mengelola anggaran?.  Studi  itu  menghasilkan rumusan  bahwa  perlu  disiapkan beberapa prosedur untuk menjamin anggaran  dimanfaatkan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku. Prosedur  yang  perlu  dipersiapkan tersebut diantaranya: 1) diperlukan regulasi  yang  memadai  untuk memonitor  pencairan  dana  desa mulai  dari  APBN  sampai  dengan dana  tersebut  diterima  pihak  desa; 2)  perlu  regulasi  yang  memadai terkait dengan manajemen keuangan dan aset desa agar dapat memberikan  nilai  tambah  yang optimal  terhadap  desa.  Hingga tahun 2021, belum terdapat regulasi  yang  memadai  mulai  dari level  pemerintahan  daerah  sampai ke  desa.  Selain  itu,  disamping regulasi  perlu  dipersiapkan  secara baik,  juga  tidak  kalah  pentingnya yaitu  koordinasi  atau  komunikasi yang baik antara pusat  dan daerah yang  nantinya  sebagai  pihak  yang memonitor dana tersebut. Berdasarkan amanat undang- undang,  dana  ini  dilaksanakan alokasinya oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,  akan  tetapi  pihak pelaksana  dalam  hal  ini  perangkat desa dan pemerintah daerah berada dibawah  koordinasi  Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini berpotensi  menimbulkan  masalah komunikasi  jika  tidak  diantisipasi dengan baik. Sumber daya manusia (SDM) yang  bermutu  dalam  hal  ini perangkat desa juga perlu distandarkan  kemampuannya  oleh pemerintah. Program-program yang bernuansa peningkatan kompetensi  dan  kapasitas  dalam hal  pengelolaan  dana  desa  masih perlu  ditingkatkan  bagi  perangkat desa untuk menunjang optimalisasi manajemen  dana  desa.  Proses peningkatan  kapasitas  ini  juga penting  untuk  dibarengi  dengan mekanisme  pengawasan  pelaksana (perangkat  desa)  dalam  mengelola dana desa agar tujuan digulirkannya  dana  desa  ini  bisa tercapai  dan  dapat  meminimalisir potensi  kecurangan  yang  terjadi. Pembinaan  inilah  yang  nantinya diduga dapat meningkatkan kinerja
Desa.  Selama  ini  pengawasan  dan pembinaan dilakukan oleh Inspektorat  di  daerah.  Peran inspektorat melalui Auditor internalnya cukup signifikan dalam pengawasan dan pembinaan terkait penggunaan dana dan kinerja desa. Oleh karena itu diperlukan auditor internal  yang  memiliki  kapasitas dan  kapabilitas  serta  akuntabilitas yang baik.
Gambar 1. Perkembangan Opini LKPD 2009-2013 Disamping  tahap  alokasi dana desa, perlu menjadi perhatian yaitu dalam hal kualitas pengelolaan dana desa dan manajemen  keuangan  yang  ada  di masing-masing  desa.  Berdasarkan gambar 1, data BPK RI tahun 2014 menunjukkan kondisi bahwa masih banyak  Organisasi  Pemerintah Daerah  (OPD)  yang  mendapatkan predikat hasil audit dari BPK yaitu disclaimer atau  tidak  memberikan pendapat.  Kondisi  ini  masih  terus terjadi ketika pemda sudah diwajibkan membuat laporan keuangan  yang  sesuai  dan  sudah diatur  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  yang  sudah terbit sejak tahun 2005. Selain masa persiapan pencairan dana desa, yang menjadi bahan  pertimbangan  pula  adalah pengelolaan  keuangan  di  desa.
Untuk memberi gambaran, Hingga tahun  2013,  masih  banyak  OPD yang  memperoleh  opini  tidak
memberikan  pendapat  (TMP)  dari BPK  (Gambar  1),  sebenarnya  hal ini  merupakan  peningkatan  dari periode sebelumnya, namun kondisi ini terjadi setelah lebih dari 10  tahun  Pemda  diwajibkan membuat  laporan  keuangan  sesuai Standar  Akuntansi  Pemerintah 2005.  Menurut  data  terbaru  tahun 2020  di  BPK,  masih  saja  ada pemerintahan provinsi yang mendapatkan  predikat  hasil  audit tidak  wajar  dan  tidak  memberikan pendapat  dari  BPK.  Sebanyak  50 opini  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP)  dan  6  opini  Tidak Menyatakan  Pendapat  (TMP). Berdasarkan  PP  No.  43  Tahun 2014 yang mengatur tentang teknis pelaksanaan  pengelolaan  dana desa,  menjelaskan  bahwa  Kepala Desa diwajibkan melaporkan realisasi  Anggaran  Pendapatan Belanja  Desa  (APBDes)  kepada Bupati  dengan  rentang  waktu setiap semester pada tahun
bersangkutan.  Hasil  audit  BPK tersebut  dapat  dijadikan  landasan argumentasi  yang  kuat  bahwa masih  diperlukannya  peningkatan kompetensi dan kapasitas perangkat  desa  dan  aparat  di pemda  dalam  rangka  menyusun laporan  keuangan  yang  sesuai dengan  SAP  tahun  2005  sehingga tersusun  laporan  keuangan  yang wajar, andal, dan berkualitas.
Antisipasi  yang  sebaiknya juga  dilakukan  pemerintah  daerah terkait  kualitas  pengelolaan  dan pelaporan  keuangan  yang  masih harus  ditingkatkan,  maka  perlu dialokasikan  auditor  internal  yang memadai  sampai  pada  level pemerintah desa. Perlu dimonitoring  ulang  kesiapan  dan kapasitas auditor internal di tingkat pemerintah  daerah  maupun  pusat dalam rangka menjamin kesesuaian  implementasi  dana desa.  Proses  monitoring  dan evaluasi  juga  harus  dilakukan serentak  atau  bersama-sama  mulai dari pusat, provinsi, pemda kabupaten,  sehingga  proses  monev menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas  implementasi  dana  desa. Pengelolaan  dan  pelaporan  yang berkualitas diduga juga berhubungan  dengan  peningkatan kinerja  desa  melalui  peran  dari auditor  internal  pemerintah  yang akuntabel.
Kinerja  Desa  merupakan salah  satu  representasi  dari  kinerja sektor  publik  atau  pemerintahan.
Organisasi  publik  identik  dengan pertanggungjawaban kepada publik atau  bisa  dikatakan  akuntabilitas publik. Hal ini dikarenakan organisasi  publik  didanai  dengan
sumber  anggaran  dari  pengelolaan keuangan  negara  sehingga  lebih ditekankan  dan  dituntut  untuk lebih  akuntabel  terkait  dengan aktivitasnya.  Sektor  Publik  di negara  berkembang  kini  menuntut lembaga publik memiliki akuntabilitas  yang  kuat,  baik  di tingkat  pusat  maupun  daerah (Adhikari  dan  Mellemvik,  2011). Negara berkembang memiliki individu  dan  karakteristik  yang berbeda yang dapat mempengaruhi pengendalian dan evaluasi akuntabilitas  publik  di  sektor publik, khususnya kapasitas kelembagaan  yang  masih  rendah, keterlibatan pemangku kepentingan  yang  terbatas,  dan tingkat  korupsi  yang  relatif  tinggi (Kim,  2009).  Rajib  dkk.  (2019) berpendapat bahwa reformasi sektor publik di negara berkembang perlu  dilakukan  untuk  mencapai tata  kelola  pemerintahan  yang baik.
Teori New  Public  Management (NPM) dan  Teori  Agensi  masih relevan untuk mendasari mekanisme  di  dalam  organisasi sektor  publik.  Teori  NPM  ini memiliki  konsep  yang  multi dimensional  (Hood,  1995).  Hood menjelaskan  beberapa  dimensi penting  yang  menjadi  titik  kritis dalam  paradigma  ini,  yaitu:  1) manajemen profesional sektor publik; 2) terdapat  strandar kinerja dan  ukuran  kinerja  yang  jelas;  3) penekanan  yang  lebih  besar  pada pengendalian output dan outcome ; 4) Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik;  5)  menciptakan  persaingan di  sektor  publik;  6)  adopsi  gaya manajemen  sektor  bisnis  ke  sektor publik;  dan  7)  penekanan  pada
disiplin  dan  penghematan  yang lebih  besar  dalam  menggunakan sumber  daya.  NPM  juga  sejalan dengan  rekomendasi  organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan  untuk  transparansi keuangan dan peningkatan efisiensi di  sektor  publik  (Arellano-Gault and Lepore, 2011). Salah satu ciri- ciri  NPM  adalah  terbentuknya organisasi  yang  relatif  otonom  di sektor  publik,  yang  dituntut memiliki  akuntabilitas  relatif  besar atas  tugas  dan  pencapaian  yang dilaporkan dari level bawah hingga eselon yang lebih tinggi (Kalimullah et al., 2012). Teori keagenan relavan dengan  reformasi  sektor  publik dengan  kerangka  NPM  (Boston, 2016).  Oleh  karena  itu,  pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah dan regulator dalam hal ini dewan perwakilan rakyat sebagai representasi  dari  rakyat  berusaha untuk  membebankan  tanggung jawab pada organisasi atas tindakan  mereka  dan  mencari kepastian bahwa organisasi bertindak  sesuai  dengan  tanggung jawab  yang  diberikan.  Pada  aspek informasi  asimetris,  persyaratan kualitas pelaporan keuangan penting dalam melayani kebutuhan pengambilan keputusan di organisasi  publik  serta  dalam rangka akuntabilitas publik kepada pemangku  kepentingan  yang  lebih luas  (Krambia-Kapardis  et  al., 2016), sehingga memberikan dorongan  pada  pimpinan  di organisasi publik untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien. Pada aspek ini nampaknya kualitas pelaporan keuangan mempengaruhi  kinerja  organisasi publik  dan  akuntabilitas  mereka kepada  pemangku  kepentingan yang  luas.  Akan  tetapi  Hepworth (2017)  menyatakan  bukti  empiris yang  dapat  digunakan  untuk meneliti Dewan Standar Akuntansi Sektor  Publik  masih  minim.  Lain dari itu, Dubnick (2005) berpendapat bahwa hubungan antara  akuntabilitas  dan  kinerja masih  cukup  dangkal,  sehingga masih  perlu  studi  empiris  lebih lanjut untuk memperjelas hubungan  ini  (Christensen  dan Lægreid,  2014).  Berangkat  dari argumen tersebut, menjadi motivasi  untuk  melanjutkan  studi empiris  dalam  kaitannya  dengan lembaga  publik  khususnya  kinerja desa-desa  di  negara  berkembang untuk  mengkonfirmasi  hubungan ini. Penelitian  ini  berlangsung dalam konteks Indonesia khususnya Madura. Hal ini dikarenakan Madura sebagai pulau yang  saat  ini  sedang  berusaha untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas baik ekonomi,  sumber  daya  manusia maupun  faktor  pertumbuhan  yang lain.  Desa-desa  di  Madura  pada umumnya masih belum menunjukkan  kemandirian  yang baik.  Hal  ini  tercermin  dari  belum signifikannya  pendapatan  asli  desa dibandingkan  dengan  kebutuhan pendanaan desa secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran. Untuk tujuan ini, Indonesia telah menerapkan  berbagai  reformasi keuangan publik, terutama penerbitan sistem akuntansi modern dengan basis akrual penuh. Penerapan akuntansi akrual adalah
umum  di  negara  maju  (Kobayashi et  al.,  2016)  dan  tampaknya  telah meningkatkan akuntabilitas di negara berkembang (Nakmahachalasint  &  Narktabtee, 2019). Indonesia  bersama  dengan negara berkembang di Asia Tenggara, seperti Vietman, Thailand,  dan  Malaysia,  kini menyusun laporan keuangan sektor publik  dengan  akuntansi  akrual. Para pembuat kebijakan di Indonesia  mengharapkan  bahwa dengan  akuntansi  akrual,  akan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, membantu pihak berwenang dalam menilai akuntabilitas  organisasi  publik. Meskipun  demikian,  sejauh  mana kebermanfaatan  laporan  keuangan dibuat berdasarkan sistem akuntansi baru untuk mengevaluasi akuntabilitas  dan  meningkatkan hasil operasional masih belum jelas secara  empiris.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  berusaha  untuk menguji peran mediasi akuntabilitas  dalam  hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan  kinerja  Desa  di  Indonesia khususnya  di  Madura.  Selain  itu, penelitian ini memberikan kontribusi  untuk  studi  yang  ada dengan mengklarifikasi peran laporan keuangan dalam menentukan akuntabilitas organisasi,  dan  memberikan  bukti empiris tentang pengaruh akuntabilitas  terhadap  kinerja, sembari mengeksplorasi peningkatan kualitas dan akuntabilitas  pelaporan  keuangan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kinerja dalam konteks sektor publik dalam hal ini Desa-desa di Madura dan Indonesia.

## TELAAH LITERATUR
Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Kinerja New public management (NPM)
menekankan  manajemen  berbasis kinerja  dan  pengendalian  (Hood, 1991).  Selain  itu,  transformasi  ke dalam  akuntansi  akrual  dalam NPM bertujuan untuk meningkatkan  kualitas  informasi keuangan  (Guthrie,  1998)  agar berguna  bagi  manajer  ketika membuat keputusan alokasi sumber  daya  (Reck,  2001).  Ketika pemerintah mengalokasikan sumber daya, mereka membutuhkan  informasi  akuntansi yang bermakna dan dapat diandalkan  untuk  memperkirakan dampak  keputusan  mereka  dari waktu  ke  waktu  dalam  kaitannya dengan  strategi  pemerintah  untuk menyediakan layanan publik (Martin dan Spano, 2015). Informasi  akuntansi  keuangan berkualitas tinggi memiliki karakteristik  relevan,  andal,  dapat dimengerti, sebanding, tepat waktu,  dan  dapat  diverifikasi (Cohen  dan  Karatzimas,  2017). Dalam transisi ekonomi Veladar et al.  (2014)  menemukan  bahwa derajat  pengukuran  dan  pelaporan indikator kinerja dapat meningkatkan  kualitas  informasi akuntansi keuangan, yang selanjutnya  berdampak  langsung pada  hasil  operasional  dalam laporan  keuangan.  Kroll  (2015) dan  Kobayashi  et  al.  (2016)  juga mengakui  bahwa  pimpinan  pada
lembaga sektor publik menggunakan  informasi  akuntansi keuangan  berkualitas  tinggi  yang bertujuan untuk mendukung keputusan  manajerial  mereka  dan meningkatkan  kinerja  mereka. Baru-baru ini, Nirwana dan Haliah (2018)  memberikan  bukti  dampak positif kualitas pelaporan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah  daerah  di  Indonesia. Oleh  karena  itu,  hipotesis  pertama dinyatakan: H1:  Kualitas  pelaporan  keuangan berdampak positif terhadap kinerja. Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Meskipun penerapan akuntansi  akrual  tidak  selalu berhasil  di  negara  berkembang (Adhikari  dan  Mellemvik,  2011), gerakan NPM terus mempromosikan penerapan reformasi akuntansi berbasis akrual kepada  organisasi  publik  (Mbelwa et  al.,  2019;  Mnif  Sellami  dan Gafsi,  2019).  Tujuan  reformasi  ini adalah untuk menciptakan pelaporan  keuangan  berkualitas baik, memastikan relevansi, keandalan, pemahaman, perbandingan,  ketepatan  waktu, dan  verifikasi  dalam  laporan keuangan (Cohen dan Karatzimas, 2017). Dengan demikian karakteristik  kualitatif  dari  laporan keuangan  diperkuat,  membantu pengguna untuk menilai akuntabilitas  organisasi  publik (Mack  dan  Ryan,  2006),  sembari memastikan transparansi keuangan publik  dan  juga  berdampak  pada pengurangan  korupsi  (Krambia- Kapardis  et  al.,  2016).  Disisi  lain
bukti  empiris  juga  tidak  begitu meyakinkan.  Pasalnya,  seperti dinyatakan  oleh  Steccolini  (2004) yang  menemukan  bahwa  di pemerintah  lokal  Italia,  laporan tahunan digunakan untuk memberikan  akuntabilitas  kepada pengguna  internal  dan  tidak memiliki  peran  penting  dalam komunikasi dengan pengguna eksternal. Namun demikian, dalam konteks negara berkembang seperti Thailand,  Nakmahachalasint  dan Narktabtee  (2019)  menemukan bahwa  pelaporan  keuangan  yang baik  dapat  membantu  organisasi publik untuk menunjukkan akuntabilitas.  Oleh  karena  itu, diduga kualitas pelaporan keuangan memungkinkan pengguna  untuk  menilai  tingkat akuntabilitas  mereka  secara  lebih akurat,  yang  mengarah  pada hipotesis berikut:
H2:  Kualitas  pelaporan  keuangan berdampak
positif pada akuntabilitas Akuntabilitas terhadap Kinerja Selama  tiga  dekade,  upaya reformasi  NPM  telah  ditujukan untuk  meningkatkan kinerja  sektor publik melalui implementasi akuntabilitas yang efektif (Christensen  dan  Lægreid,  2014). Teori  keagenan  juga  ditautkan  ke kerangka  kerja  NPM  yang  mana pemimpin organisasi publik bertanggung jawab untuk menunjukkan  bahwa  organisasi tersebut  bertindak  sesuai  dengan tanggung jawabnya, mencatat bahwa organisasi mungkin memiliki  insentif  yang  berbeda untuk  warga  dan  karyawannya (Boston, 2016). Dalam hal ini, para
peneliti  telah  menyarankan  bahwa tindakan  akuntabilitas  yang  efektif untuk  meningkatkan  kesadaran akan legalitas, membatasi kecurangan  dan  korupsi,  dan meningkatkan  tanggung  jawab organisasi  pemerintah,  dengan pemahaman yang lebih baik ketika tujuan  efisiensi  tidak  selalu  dapat dicapai  sepenuhnya  dan  pada akhirnya  membantu  membangun kepercayaan di antara para pemangku  kepentingan  (Mizrahi dan  Minchuk,  2019).  Dalam konteks  organisasi,  Thoms  et  al. (2002) menemukan bahwa akuntabilitas  kepada  rekan  kerja dan manajemen berhubungan positif  dengan  kepercayaan  pada supervisor  dan  manajer,  dengan peningkatan  kepuasan  kerja.  Baru- baru  ini,  mengikuti  teori  NPM, Han  (2019)  menemukan  bahwa akuntabilitas  institusional  secara positif mempengaruhi kinerja agensi  dari  Pemerintahan  Bush. Karena  itu  peneliti  termotivasi untuk mengajukan hipotesis berikut: H3: Akuntabilitas berdampak positif pada kinerja. Akuntabilitas Memediasi Kualitas Pelaporan  Keuangan  terhadap Kinerja Konsisten dengan teori keagenan  dalam  kerangka  NPM, Boston  (2016)  menemukan  bahwa ketika  berusaha  meminimalkan konflik  kepentingan  di  antara pemangku kepentingan sektor publik, kualitas pelaporan keuangan  dan  akuntabilitas  adalah alat  penting  bagi  pengguna  untuk memantau kinerja pembuat kebijakan  publik  dan  regulator (Christensen  dan  Lægreid,  2014; Steccolini,  2004).  Dari  perspektif pembuat  kebijakan  di  Vietnam, penerapan  NPM  dimotivasi  oleh tujuan untuk mencapai peningkatan  kinerja  organisasi publik melalui peningkatan akuntabilitas  (Tran,  2014),  dengan akuntabilitas dicapai melalui jaminan  kualitas  dari  laporan keuangan  yang  diterbitkan  oleh organisasi publik (Nakmahachalasint dan Narktabtee,  2019;  Patton,  1992). Implikasinya,  kualitas  pelaporan keuangan  yang  lebih  baik  akan meningkatkan efektivitas akuntabilitas  sektor  publik  terkait penggunaan  sumber  daya  publik (H2)  dan  penerapan  akuntabilitas yang  baik  akan  meningkatkan kepercayaan stakeholders, sehingga meningkatkan  kinerja  organisasi publik  (H3).  Selain  itu,  peneliti menduga akuntabilitas akan memediasi hubungan antara kualitas  pelaporan  keuangan  dan kinerja  organisasi  yang  mengarah pada hipotesis berikut: H4: Akuntabilitas memediasi hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan kinerja. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini merupakan  penelitian  kuantitatif eksplanatif yang menguji hubungan pengaruh antar variabel. Penelitian  ini  menguji  hubungan variabel kualitas pelaporan keuangan  terhadap  kinerja  desa melalui  akuntabilitas.  Tahapan penelitian  yang  akan  dilakukan meliputi: 1) Peneliti akan mensurvei para pengelola
keuangan  atau  akuntan  di  Desa dan  para  Kepala  Desa  selaku pimpinan  (manajer)  di  organisasi publik  tingkat  Desa  di  Desa-Desa yang ada di Madura meliputi Desa- Desa  di  Kabupaten  Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep; 2) Instrumen survei juga akan menguji di sebagian sampel di Desa  selaku  organisasi  publik  di Madura dan direvisi jika diperlukan  untuk  meningkatkan kejelasan atau validitas pertanyaan berdasarkan komentar yang diterima.  3)  Setelah  itu,  dilakukan penyebaran kuesioner atau instrumen  survei  baik  melalui google  form  maupun  secara langsung.  Survei  dilakukan  antara Agustus  sd  September  2021.
Setelah  mengecualikan  responden
yang  tidak  lengkap,  selanjutnya peneliti mempertahankan responden  yang  valid.  Responden termasuk  Kepala  Desa  dan  Sekdes selaku  manajer  senior  dan  junior dan  pengelola  bagian  akuntansi. Peneliti memilih responden tersebut  karena  di  Indonesia khususnya  Desa-Desa  di  Madura, akuntan  atau  pengelola  Akuntansi di Desa memiliki peran yang setara sebagai kepala departemen akuntansi  di  organisasi  sektor publik  dalam  hal  ini  Desa.  Semua responden  memiliki  setidaknya beberapa tanggung jawab manajerial untuk laporan keuangan dan mendapat informasi yang baik tentang  kinerja  manajemen  dalam Desa-Desa mereka.
Model  penelitian  yang  dikembangkan  berdasarkan  hipotesis  yang  ada dijabarkan dalam gambar 2 berikut:
Gambar 2. Model Penelitian
Setelah mengembangkan model  diatas,  tahapan  selanjutnya yaitu  mengembangkan  instrumen kuesioner  dari  Indikator  variabel. Peneliti mengukur kualitas pelaporan  keuangan  dengan  13 karakteristik  kualitatif  informasi pelaporan keuangan dari perspektif IPSASB (2013). Karakteristik tersebut  terdiri  dari  delapan karakteristik kualitatif fundamental dan  lima  karakteristik  kualitatif peningkat.  Skala  14  item  yang dikembangkan  oleh  Mack  dan Ryan  (2006)  digunakan  untuk mengukur  akuntabilitas,  terdiri
Kualitas Pelaporan Keuangan Kinerja Desa Akuntabilitas H1 H2 H3 H4
delapan  item  akuntabilitas  publik dan  enam  item  akuntabilitas keuangan. Untuk mengukur kinerja  organisasi  publik,  Peneliti menggunakan  skala  tujuh  item yang dikembangkan oleh Verbeeten dan Speklé (2015). Studi  dikategorikan  pada skala  likert  5  poin.  Selain  itu, Penelitian ini menggunakan variabel  kontrol  untuk  kinerja organisasi publik, termasuk ukuran (Gomes  et  al.,  2017)  dan  usia organisasi  (Glisson  dan  Martin, 1980).  Penelitian  ini  dianalisis menggunakan  software  SPSS  atau sejenisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  dimulai  dari penjelasan statistik deskriptif meliputi  (uji  instrumen  atau  uji kausalitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, perolehan data  primer  dari  penyebaran kuesioner, gambaran umum responden,  dan  uji  prasyarat parametrik yaitu uji asumsi klasik).
Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dan  pembahasan  terhadap  uji hipotesis yang sudah dilakukan.
Uji Kausalitas Uji Validitas Uji validitas dilakukan menggunakan analisis pearson product moment . Uji ini mengkolerasikan  antara  masing- masing skor item kuesioner dengan skor  total  jawaban  responden.  Uji validitas pearson  product  moment ini memiliki  parameter  jika  r  hitung lebih besar  dari  r  tabel,  maka  item instrumen  dapat  dinyatakan  valid.
Sebaliknya,  jika  r  hitung  lebih kecil  dari  r  tabel  maka  instrumen dinyatakan tidak valid. Uji validitas  pada  penelitian  ini dilakukan  pada  sebagian  dari sampel  sebesar  20  data  (N=20).  R tabel  pada  level  N  =  20,  dan tinggat  signifikansi  sebesar  5% sebesar  0.444.  Artinya  jika  hasil analisis  berada  diangka  dibawah 0.444,  maka  instrumen  dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya. Hasil uji  validitas  pada  item  instrumen kuesioner disajikan pada tabel-tabel berikut:
Tabel 1 Uji Validitas Item Instrumen Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (X) No Item Pearson Correlation Status X-1 0,824 Valid X-2 0,754 Valid X-3 0,799 Valid X-4 0,916 Valid X-5 0,754 Valid X-6 0,807 Valid X-7 0,693 Valid X-8 0,853 Valid X-9 0,841 Valid X-10 0,779 Valid Sumber:  output  SPSS  diolah peneliti (2021) Valid jika r hitung > r tabel (0,444 untuk N=20, Sig 5%) Berdasarkan Tabel 1, Hasi uji validitas instrumen variabel kualitas  pelaporan  keuangan  (X) dinyatakan  valid  untuk  semua instrumen  mulai  dari  item  X-1 sampai  dengan  X-10.  Hal  ini
dikarenakan  nilai  r  hitung  untuk kesemua  item  berada  diatas  0,444 dengan  tingkat  signifikansi  5%. Selanjutnya hasil uji validitas pada variabel  akuntabilitas  (Z)  disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2 Uji Validitas Item Instrumen Variabel Akuntabilitas (Z) No Item Pearson Correlation Status Z-1 0,869 Valid Z-2 0,835 Valid Z-3 0,835 Valid Z-4 0,774 Valid Z-5 0,681 Valid Z-6 0,847 Valid Z-7 0,793 Valid Z-8 0,686 Valid Z-9 0,778 Valid Z-10 0,799 Valid Z-11 0,848 Valid Z-12 0,869 Valid Z-13 0,699 Valid Z-14 0,835 Valid Sumber:  output  SPSS  diolah peneliti (2021) Valid jika r hitung > r tabel (0,444 untuk N=20, Sig 5%) Berdasarkan Tabel 2, Hasi uji validitas instrumen variabel akuntabilitas  (Z)  dinyatakan  valid untuk  semua instrumen  mulai  dari item Z-1 sampai dengan Z-14. Hal ini dikarenakan nilai r hitung untuk kesemua  item  berada  diatas  0,444 dengan  tingkat  signifikansi  5%. Selanjutnya hasil uji validitas pada variabel  kinerja  (Y)  disajikan  pada tabel berikut:
Tabel 3
Uji Validitas Item Instrumen Variabel Kinerja (Y) No Item Pearson Correlation Status Y-1 0,866 Valid Y-2 0,755 Valid Y-3 0,795 Valid Y-4 0,785 Valid Y-5 0,881 Valid Y-6 0,845 Valid Sumber:  output  SPSS  diolah peneliti (2021) Valid jika r hitung > r tabel (0,444 untuk N=20, Sig 5%)
Berdasarkan Tabel 3, Hasi uji validitas instrumen variabel kinerja (Y)  dinyatakan  valid  untuk  semua instrumen  mulai  dari  item  Y-1 sampai  dengan  Y-6.  Hal  ini dikarenakan  nilai  r  hitung  untuk kesemua  item  berada  diatas  0,444 dengan tingkat signifikansi 5%.
Uji Reliabilitas Uji  reliabilitas  dilakukan menggunakan  analisis Cronbach
Alpha . Uji reliabilitas ini dilakukan setelah  hasil  uji  validitas  semua instrumen dinyatakan valid. Kuesioner dapat dinyatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,6.  Berikut  hasil  uji  reliabilitas disajikan pada tabel berikut:
Seputro, Muhammad
Tabel 4 Uji Reliabilitas Item Instrumen Variabel Cronbach' s Alpha Status Kualitas Pelaporan Keuangan (X) 0,935 Reliab el Akuntabilit as (Z) 0,959 Reliab el Kinerja (Y) 0,918 Reliab el Sumber:  output  SPSS  diolah peneliti (2021)
Valid jika Cronbach’s Alpha > 0,6
Berdasarkan Tabel 4, Hasi uji reliabilitas  instrumen  dinyatakan reliabel  untuk  semua  variabel mulai  dari  Variabel  Kualitas Pelaporan Keuangan (X), Akuntabilitas (Z), dan Kinerja (Y). Hal ini dikarenakan nilai Cronbach’s  Alpha  untuk  kesemua variabel berada diatas 0,6.
Perolehan Data Primer Data  dalam  penelitian  ini berasal  dari  data  primer  berupa kuesioner  yang  ditujukan  kepada perangkat  desa  di  pulau  Madura. Penelitian  ini  dilaksanakan  di Desa-Desa di Kabupaten Bangkalan,  Pamekasan,  Sampang dan  Sumenep.  Penelitian  dimulai dengan merumuskan variabel penelitian, pengembangan indikator  dari  variabel  yang  ada, lalu diturunkan menjadi pertanyaan  penelitian.  Pertanyaan tersebut  dituangkan  dalam  bentuk kuesioner  penelitian  baik  secara fisik maupun online dengan
memanfaatkan google  form .  Pada penelitian  ini  masih  menggunakan
kuesioner bentuk  fisik  dikarenakan obyek  peneltian  yang  dihadapi cukup spesifik yaitu perangkat desa yang  mana  kadangkala  untuk  di desa  yang  cukup  terpencil  tidak memungkinkan menggunakan form online . Langkah  selanjutnya  yang telah  dilaksanakan  yaitu  dengan melaksanakan penyebaran kuesioner  di lapangan.  Pada tahap penyebaran  kuesioner,  diperoleh data yang ditabulasikan pada tabel berikut:
Tabel 5 Sebaran Perolehan Responden Penelitian No Kabupaten Jumlah Responden 1 Kabupaten Bangkalan 22 2 Kabupaten Sampang 23 3 Kabupaten Pamekasan 75 4 Kabupaten Sumenep 73 Total Responden yang diperoleh 193 Sumber: data diolah peneliti Berdasarkan Tabel 5 tersebut, Kabupaten Bangkalan mendapatkan sebanyak 22 responden,  Kabupaten  Sampang mendapat 23 responden, Kabupaten Pamekasan mendapatkan 75 responden, sedangkan  Kabupaten  Sumenep mendapatkan 73 responden. Sebaran  responden  tersebut  cukup representatif  mewakili  populasi
Desa  yang  ada  di  4  Kabupaten  di Madura  dengan  total  responden
Seputro, Muhammad
yang  berhasil  mengisi  kuesioner sejumlah 193 responden. Rekapitulasi  isian  kuesioner  yang dihasilkan  terdapat  pada  lampiran laporan penelitian ini.
Gambaran Umum Responden Kriteria responden merupakan perangkat desa. Sampel dalam  penelitian  ini  diambil dengan  metode purposive  sampling dimana responden dipilih berdasarkan kriteria dalam lingkup desa-desa  di  Madura  yaitu  Kepala Desa  dan  pengelola  keuangan. Profil  responden  yang  didasarkan pada  jenis  kelamin,  pendidikan terakhir,  jabatan  dan  lama  bekerja dari  193  kuesioner  yang  diolah adalah sebagai berikut:
Tabel 6 Profil Responden Keterangan Jumlah Presentase Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan 160 33 83% 17% Pendidikan: S2 S1 D3 D2 SMA SMP 4 102 1 1 83 3 2% 53% 1% 1% 42% 2% Jabatan: Kepala Desa Sekretaris Desa Bendahara Desa Kasi Kaur Kepala Dusun Operator Siskeudes Anggota BPD 33 44 22 24 14 7 48 1 17% 23% 11% 12%
7%
4% 25% 1% Lama Bekerja: 0-5 tahun 6-10 tahun 11-15 tahun 16-20 tahun 21-25 tahun 101 57 21 8 3 52% 30% 11% 4% 2%
26-30 tahun > 30 tahun 2 1 1% 1% Total Responden yang diperoleh 193 Sumber: data diolah peneliti Tabel  6  mendeskripsikan bahwa  dilihat  dari  aspek  jenis kelamin,  responden  didominasi oleh  laki-laki  sebesar  83%  dan perempuan  17%.  Dilihat  dari  latar belakang  pendidikan,  responden paling  besar  adalah  berpendidikan S1  dengan  53%  atau  setengah  dari total  responden.  Diurutan  kedua 42%  berpendidikan  SMA, dan  ada sebagian  kecil  6%  berpendidikan S2, D3, D2, dan SMP. Jika dilihat dari  aspek  jabatan  para  responden bervariasi  mulai  dari  Kepala  Desa 17%, Sekretaris Desa 23%, Bendahara Desa 11%, para pembantu kepala desa sebesar 12% Kasi, dan 7%. Pada responden juga terdapat  25%  sebagai  operator siskeudes. Hal ini mengindikasikan
target  responden  sudah  tepat  dan relevan  dikarenakan  mayoritas sebagai  pengambil  kebijakan  dan pengelola  keuangan  di  Desa.  Dari aspek  pengalaman  bekerja,  para responden  memiliki  pengalaman yang  cukup  yaitu  sebesar  82% memiliki  pengalaman  bekerja  0-10 tahun.  Dan  sisanya  diatas  10 tahun.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Pengujian normalitas ini dilakukan menggunakan One sample Kolmogorov-Smirnov test. Data  dikatakan  normal  jika  nilai signifikansinya  diatas  0,05.  Hasil pengujian  normalitas  untuk  data penelitian  ini  dijabarkan  dalam berikut:

## Tabel 7
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandar dized Residual N 182 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.2709112 2 Most Extreme Differences Absolute .085 Positive .056 Negative -.085 Test Statistic .085 Asymp. Sig. (2-tailed) .003 c Monte Carlo Sig. (2- Sig. .130 d
Seputro, Muhammad
tailed) 95% Confidence Interval Lower Bound .083 Upper Bound .177 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 200 sampled tables with starting seed 1314643744.
Sumber: output SPSS diolah peneliti (2021)
Gambar 3 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Sumber: output SPSS diolah peneliti (2021) Berdasarkan  hasil  Tabel  7 terlihat nilai Monte Calro Signifikansi  sebesar  0,130  yang mana  lebih  besar  dari  0,05.  Dapat dikatakan bahwa data  berdistribusi normal.  Berdasarkan  gambar  4.1 tersebut  dijelaskan  bahwa  sebaran data  berada  pada  garis  diagonal yang  mana  menggambarkan  data berdistribusi normal.
Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas menjadi  salah  satu  uji  prasyarat statistik parametrik. Uji
ini
dilakukan  untuk  melihat  apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu  pengamatan  ke  pengamatan lain.  Jika  varian  dari  residual  satu pengamatan  ke  pengamatan  yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut  heteroskedastisitas.  Model regresi  yang  baik  adalah  model yang tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil Uji heterokedastisitas dijabarkan dalam tabel berikut:

## Tabel 8
Uji Heterokedastisitas Pelapor an Keuang aan Akuntabil itas Unstandar dized Residual Spearm an's rho Pelaporan Keuangaa n Correlation Coefficient 1.000 .604 ** .000 Sig. (2-tailed) . .000 .996 N 182 182 182 Akuntabil itas Correlation Coefficient .604 ** 1.000 -.024 Sig. (2-tailed) .000 . .743 N 182 182 182 Unstandar dized Residual Correlation Coefficient .000 -.024 1.000 Sig. (2-tailed) .996 .743 . N 182 182 182 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: output SPSS diolah peneliti (2021) Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas  pada  tabel  8, didapatkan  hasil  bahwa  nilai  sig.
(2-tailed)  untuk  variabel  Kualitas Pelaporan  keuangan  (X)  sebesar 0,996,  dan  variabel  akuntabilitas
(Z) sebesar 0,743. Nilai signifikansi tersebut  keduanya  berada  di  atas 0,05  sehingga  dapat  dinyatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan  untuk  menguji  apakah model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  bebas (Independen).  Model  regresi  yang baik  seharusnya  tidak  terjadi korelasi  diantara  variabel  bebas. Apabila nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang  dari  0,10 maka  terjadi  multikolinearitas,
sebaliknya
tidak terjadi multikolinearitas  antara  variabel apabila  nilai  VIF  kurang  dari  10 dan  nilai  tolerance  lebih  dari  0,10.
Hasil  uji  multikolinearitas  dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini:
Tabel 9 Uji Multikolinieritas Model Unstandardi zed Coefficients Standard ized Coefficie nts t Si g. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toler ance VI F 1  (Constant) - 4.6 47 2.213 -
2.1 00 .0 3 7 Pelaporan Keuangaan .12 1 .048 .160 2.5 10 .0 1 3 .658 1.5 19 Akuntabilitas .39 6 .041 .617 9.6 92 .0 0 0 .658 1.5 19

## a. Dependent Variable: Kinerja
Sumber: output SPSS diolah peneliti (2021)
Berdasarkan  tabel  9  terlihat  bahwa  semua  variabelnya  yaitu  Kualitas Pelaporan Keuangan (X) dan Akuntabilitas (Z) memiliki nilai tolerance > 0.10 dan  nilai  VIF  <  10,  sehingga  semua  variabel  bebas  dari  masalah multikolinearitas.

## Uji Hipotesis Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas
Pengujian  hipotesis  variabel  kualitas  pelaporan  keuangan  terhadap akuntabilitas menggunakan uji regresi linier dan menggunakan alat uji SPSS. Hasil uji hipotesis disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 10 Model Summary (Uji Variabel X terhadap Z) Mo del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .585 a .342 .338 4.163 a. Predictors: (Constant), Pelaporan Keuangaan Sumber: output SPSS diolah peneliti (2021)
Tabel 11
Coefficients a (Uji Variabel X terhadap Z) Model Unstandardiz ed Coefficients Standar dized Coeffici ents t Sig . B Std. Error Beta 1 (Constant) 33.7 54 3.154 10. 704 .00 0 Pelaporan Keuangaan .688 .071 .585 9.6 69 .00 0 a. Dependent Variable: Akuntabilitas Sumber: output SPSS diolah peneliti (2021) Berdasarkan  tabel  10  pada output regresi Model I pada bagian tabel “Coefficient” dapat diketahui bahwa nilai  signifikansi  variabel  X terhadap Z yaitu 0.000 yang mana lebih  kecil  dari  0.05.  Hasil  ini menunjukkan  Variabel  kualitas pelaporan keuangan (X) berpengaruh  sifnigikan  terhadap akuntabilitas (Z). Besarnya nilai R Square yang terdapat pada tabel “Model Summary”  adalah  sebesar  0.342. Hal  ini  menunjukkan  bahwa sumbangan pengaruh kualitas pelaporan  keuangan  (X)  sebesar 34,2%  dan  sisanya  sebesar  65,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara  itu  untuk  nilai  E1, dicari  dengan  rumus  e1=√(1- 0,342)=0,811
Pengaruh  Kualitas  Pelaporan  dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengujian  hipotesis  variabel kualitas  pelaporan  keuangan  dan akuntabilitas terhadap kinerja menggunakan  uji  regresi  linier berganda  dan  menggunakan  alat uji  SPSS.  Hasil  uji  hipotesis disajikan dalam tabel berikut: Tabel 12 Model Summary (Uji Variabel X dan Z terhadap Y) Mo del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .723 a .522 .517 2.284 a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Pelaporan Keuangaan
Sumber: output SPSS diolah peneliti (2021)
Tabel 13 Coefficients a (Uji Variabel X dan Z terhadap Y) Model Unstandardized Coefficients Standar dized Coeffici ents t Sig. B Std. Erro r Beta 1  (Constant) -4.647 2.21 3 -2.100 .037 Pelaporan Keuangaan .121 .048 .160 2.510 .013 Akuntabilitas .396 .041 .617 9.692 .000 a. Dependent Variable: Kinerja Sumber: output SPSS diolah oleh peneliti (2021) Berdasarkan  pada  output regresi Model  II  pada  bagian  tabel “Coefficient” dapat diketahui bahwa nilai  signifikansi  variabel  X
= 0,013 dan Z = 0.000 yang mana lebih  kecil  dari  0.05.  Hasil  ini menunjukkan  Variabel  kualitas pelaporan  keuangan  (X)  dan akuntabilitas (Z) berpengaruh sifnigikan terhadap kinerja (Y). Besarnya nilai R Square yang terdapat pada tabel “Model Summary”  adalah  sebesar  0.522. Hal  ini  menunjukkan  bahwa sumbangan pengaruh kualitas pelaporan  keuangan  (X)  dan akuntabilitas  (Z)  terhadap  kinerja (Y)  sebesar  52,2%  dan  sisanya sebesar 57,8% merupakan kontribusi  dari  variabel-variabel lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam penelitian.  Sementara  itu  untuk nilai  E2,  dicari  dengan  rumus e1=√(1-0,522)=0,691 Peran Akuntabilitas dalam memediasi Pengaruh Kualitas Pelaporan  Keuangan  terhadap Kinerja Penelitian  ini  menggunakan analisis statistik yaitu analisis jalur. Penelitian  ini  menguji  peran akuntabilitas  dalam  memediasi variabel kualitas pelaporan keuangan  terhadap  kinerja  desa  di madura.  Analisis  menggunakan model  regresi  untuk  menguji hubungan kausalitas antar variabel.
Dalam  menganalisis  jalur,  disusun terlebih  dahulu  model  hubungan antar  variabel  yang  diteliti.  Model yang dikembangkan dalam penelitian  ini  sekaligus  diberikan nilai koefisien hasil analisis dijabarkan dalam gambar 4. Berdasarkan  gambar  4,  maka didapatkan  hasil  analisis  pengaruh langsung  dan  tidak  langsung. Pengaruh langsung kualitas pelaporan keuangan terhadap kinerja  desa  menghasilkan  nilai koefisien 0,160. Selanjutnya, pengaruh tidak langsung dihasilkan
dari  perkalian  koefisien  pengaruh langsung kualitas pelaporan keuangan  terhadap  akuntabilitas, dan  akuntabilitas  terhadap  kinerja desa,  yaitu  0,585  x  0,617  =  0,361, sehingga menghasilkan total pengaruh  sebesar  0.521.  Oleh karena  itu,  secara  rinci  hasil analisis meliputi: 1. Hasil analisis pengaruh kualitas pelaporan  keuangan  terhadap akuntabilitas menghasilkan nilai  signifikansi  sebesar  0.000 <  0.05,  sehingga  dinyatakan secara langsung terdapat pengaruh  signifikan  kualitas pelaporan keuangan (X) terhadap akuntabilitas (Z); 2. Hasil analisis pengaruh kualitas pelaporan  keuangan  terhadap kinerja desa menghasilkan nilai signifikansi  sebesar  0.013  < 0.05.  Hal  ini  dapat  dinyatakan bahwa secara langsung terdapat pengaruh  signifikan  kualitas pelaporan keuangan (X) terhadap kinerja (Y). 3. Hasil analisis pengaruh akuntabilitas  terhadap  kinerja desa, menghasilkan nilai signifikansi  sebesar  0.000  < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas (Z) terhadap kinerja (Y). 4. Hasil analisis Pengaruh kualitas pelaporan  keuangan  melalui akuntabilitas  terhadap  kinerja desa  disajikan  dalam  analisis
ini. Pengaruh langsung kualitas pelaporan  keuangan  terhadap kinerja  desa  sebesar  0.160. Lebih  lanjut  pengaruh  kualitas pelaporan  keuangan  melalui akuntabilitas  terhadap  kinerja desa  adalahperkalian  antara beta variabel X terhadap Z dan beta Z terhadap Y, yaitu (0,585 x  0,617=0,361).  Berdasarkan perhitungan  tersebut,  maka pengaruh  total  yang  diberikan oleh  variabel  X  terhadap variabel  Y  adalah  pengaruh langsung  ditambahkan  dengan pengaruh tidak langsung. Perhitungan  tersebut  meliputi (0,160+0,361=0,521). Berdasarkan hasil analisis perhitungan diatas, dapat dinyatakan bahwa nilai pengaruh  langsung  sebesar 0.160  dan  pengaruh  tidak langsung  sebesar  0.361  yang mana  nilai  pengaruh  tidak langsung  lebih  besar  dari  nilai pengaruh  langsung  (0.361  > 0.160). Oleh karena itu hasil ini menunjukkan  bahwa  secara tidak langsung kualitas pelaporan keuangan (X) melalui akuntabilitas (Z) terhadap  kinerja  desa  (Y) terdapat  pengaruh  signifikan. Hal  ini  dapat  dikatakan bahwa akuntabilitas (Z) mampu memediasi  kualitas  pelaporan keuangan  terhadap  kinerja desa.
Gambar 4 Hasil Analisis Jalur antara X, Z, dan Y (Sumber: data primer diolah peneliti, 2021)
Pembahasan Pengujian  model  struktural dilakukan dengan konstruksi tingkat  tinggi  (Hair  et  al.,  2017), dan  hasil  pengujian  hipotesis ditunjukkan  pada  Tabel  11  dan
Tabel  13,  yang  mengungkapkan bahwa keempat hipotesis (H1, H2, H3,  dan  H4)  diterima  dengan signifikansi  tinggi  pada  tingkat yaitu  0,05.  Temuan  menarik adalah  bahwa  besarnya  hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas sebesar (b=0.585) jauh lebih tinggi daripada hubungan kualitas pelaporan keuangan  dan  kinerja  yang  hanya (b=0,160),  sedangkan  hubungan akuntabilitas terhadap kinerja menempati posisi paling kuat yaitu (b=0,617).  Hasil  ini  konsisten dengan kerangka konseptual IPSASB  (2013)  dan  studi  empiris sebelumnya (Patton, 1992; Steccolini, 2004). Berdasarkan teori keagenan,  pelaporan  keuangan dianggap sebagai alat yang berguna bagi  para  pemangku  kepentingan yang ingin mengontrol pelaksanaan  akuntabilitas  dalam organisasi publik (Mack dan Ryan, 2006). Kami menyimpulkan bahwa semakin  tinggi  standar  pelaporan keuangan, semakin akurat pengguna dapat menilai akuntabilitas organisasi publik. Studi  ini  juga  menunjukkan bahwa akuntabilitas mampu memediasi hubungan antara kualitas  pelaporan  keuangan  dan kinerja desa di Madura. Berdasarkan  teori  keagenan  dalam kerangka New  Public  Management (NPM),  diperlukan  mekanisme pemantauan  yang  ketat  agar organisasi publik terlihat menerapkan  sumber  daya  publik secara  efektif  (Boston,  2016).  Oleh karena itu, pemantauan akuntabilitas diperlukan, dan proses ini pada gilirannya bergantung  pada  tingkat  kualitas Kualitas Pelaporan Keuangan (X) Kinerja Desa (Y) Akuntabilitas (Z) H1 H2 H3 H4 P2 = 0.585 SP2=0.071 P3=0.617 SP3=0.041 0.160 H4 0.811 0.691 Keterangan: = Pengaruh langsung = Pengaruh tdk langsung
= Standar error
pelaporan keuangan. Dalam konteks  seperti  itu,  informasi akuntansi  yang  berkualitas  tinggi dapat  membantu  memantau  dan mengevaluasi  akuntabilitas  secara efektif.  Oleh  karena  itu,  evaluasi efektivitas akuntabilitas merupakan alat yang bermanfaat untuk meningkatkan  pengelolaan  dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta meningkatkan transparansi di tingkat pemerintah daerah (Lassou,
2017)  yang  mana  ini  relevan  juga jika  dibandingkan  dalam  tingkat pemerintahan Desa. Peneliti juga menguji kekokohan model yang dikembangkan dengan membandingkan  hasil  pengujian model  pengaruh  tidak  langsung dengan  hasil  pengujian  model kompetitif tanpa akuntabilitas atau pengaruh langsung. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa besarnya hubungan antara  kualitas pelaporan  keuangan  dan  kinerja pada  model  penagruh  langsung  (b =  0,160)  jauh  lebih  rendah daripada model yang dikembangkan  dengan  pengaruh tidak  langsung  atau  melalui akuntabilitas, yaitu sebesar (b=0,361), dengan implikasi bahwa hubungan antara kualitas pelaporan  keuangan  dan  kinerja organisasi  menjadi  lebih  kuat karena peran mediasi akuntabilitas. Oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa akuntabilitas  memediasi  hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan kinerja desa di Madura.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis penelitian  dan  pembahasan  yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Terdapat  pengaruh  signifikan kualitas  pelaporan  keuangan (X) terhadap akuntabilitas (Z); 2. Secara langsung terdapat pengaruh  signifikan  kualitas pelaporan keuangan (X) terhadap kinerja (Y); 3. Secara langsung terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas (Z) terhadap kinerja (Y). 4. Secara  tidak  langsung  kualitas pelaporan keuangan (X) melalui akuntabilitas (Z) terhadap  kinerja  (Y)  terdapat pengaruh  signifikan.  Hal  ini dapat dikatakan bahwa akuntabilitas (Z) mampu memediasi  kualitas  pelaporan keuangan  (X)  berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y).

## DAFTAR RUJUKAN
Adhikari, P., Mellemvik, F., 2011. The rise and fall of accruals: A case  of  Nepalese  central government. J. Account. Emerg. Econ. 1 (2), 123–143. Arellano-Gault,  D.,  Lepore,  W., 2011. Transparency  reforms  in the  public  sector:  Beyond  the new economics of organization.  Organiz.  Stud. 32 (8), 1029-1050. Boston, J., 2016. Basic NPM ideas and  their  development,  The Ashgate  research  companion to  new  public  management. Routledge, 33–48.
BPK  RI.  2020.  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  Semester  (IHPS) 1 Tahun 2020. https://www.bpk.go.id/ihps/2 020/I. Christensen, T., Lægreid, P., 2014. Performance and accountability—A  theoretical discussion  and  an  empirical assessment.  Publ.  Organiz. Rev. 15 (2), 207–225 Cohen,  S.,  Karatzimas,  S.,  2017. Accounting information quality and decision-usefulness of governmental financial reporting: Moving from cash to modified cash. Meditari Accountancy  Res.  25  (1),  95– 113. Glisson, C.A., Martin, P.Y., 1980. Productivity  and  efficiency  in human service organizations as related  to  structure,  size,  and age.  Acad.  Manag.  J.  23  (1), 21–37. Gomes, P., Mendes, S.M., Carvalho,  J.,  2017.  Impact  of PMS on organizational performance  and  moderating effects  of  context.  Int.  J. Product.  Perform.  Manage.  66 (4), 517–538 Guthrie,  J.,  1998.  Application  of accrual  accounting  in  the Australian public sector– rhetoric  or  reality.  Financ. Account. Manage. 14 (1), 1–19 Hair,  J.F.,  Hult,  G.T.M.,  Ringle,
C.,  Sarstedt,  M.,  2017.  A primer  on  partial  least  squares structural  equation  modeling (PLS-SEM). Sage Publications, The United States of America. Han,  Y.,  2019.  The  impact  of accountability deficit on agency performance:
performance-accountability regime. Publ. Manage. Rev. Hood,  C.,  1991.  A  public management  for  all  seasons?. Publ. Admin. 69 (1), 3–19.
Hood, C., 1995. The ‘‘New Public
Management”  in  the  1980s: Variations  on  a  theme.  Acc. Organ. Soc. 20 (2–3), 93–109. IPSASB,  2013.  The  conceptual framework for general purpose financial  reporting  by  public sector  entities.  International Federation of Accountants. Kalimullah,  N.A.,  Alam,  K.M.A., Nour, M.A., 2012. New public management:  Emergence  and principles. Bup J. 1 (1), 1–22. Kim, P.S., 2009. Enhancing public accountability  for  developing countries:  Major  constraints and  strategies.  Aust.  J.  Publ. Admin. 68 (s1), S89–S100. Kobayashi,  M.,  Yamamoto,  K., Ishikawa,  K.,  2016.  The usefulness of accrual information in Non-mandatory Environments:  The  case  of Japanese  local  government.
Aust.  Account.  Rev.  26  (2), 153–161.
Krambia-Kapardis,  M.,  Clark,  C.,
Zopiatis, A., 2016. Satisfaction gap  in  public  sector  financial reporting.  J.  Account.  Emerg.
Econ. 6 (3), 232–253.
Kroll, A., 2015. Explaining the use of performance information by public  managers:  A  planned- behavior  approach.  Am.  Rev.
Publ. Admin. 45 (2), 201–215 Lassou,  P.J.C.,  2017.  State  of government  accounting  in Ghana and Benin: A ‘‘tentative” account. J.
Seputro, Muhammad
Account.  Emerg.  Econ.  7  (4), 486–506. Mack,  J.,  Ryan,  C.,  2006.
Reflections  on  the  theoretical underpinnings  of  the  general- purpose  financial  reports  of Australian government departments.  Account.,  Audit. Accountability  J.  19  (4),  592– 612. Martin, J.,  Spano,  A.,  2015. From performance  management  to strategic  local  government leadership: lessons from different cultural settings. Publ. Money  Manage.  35  (4),  303– 310 Mbelwa, L., Adhikari, P., Shahadat, K., 2019. Investigation of the institutional and decision- usefulness  factors  in  the implementation  of  accrual accounting  reforms  in  the public  sector  of  Tanzania.  J.
Account.  Emerg.  Econ.  9  (3), 335–365. Mizrahi,  S.,  Minchuk,  Y.,  2019. Accountability and performance management: Citizens’ willingness to monitor  public  officials.  Publ. Manage. Rev. 21 (3), 334–353 Nakmahachalasint, O., Narktabtee, K., 2019. Implementation  of  accrual accounting in Thailand’s central government. Publ. Money  Manage.  39  (2),  139– 147. Nirwana,  H.,  2018.  Determinant factor  of  the  quality  of financial statements and performance of the government by adding contextual  factors:  Personal
factor,  system/administrative factor.  Asian  J.  Account.  Res.
3 (1), 28–40.
Patton,  J.M.,  1992.  Accountability and  governmental  financial reporting.  Financ.  Account. Manage. 8 (3), 165–180. Rajib,  S.U.,  Adhikari,  P.,  Hoque, M., Akter, M., 2019. Institutionalisation  of  the  cash basis International Public Sector Accounting Standard in the  central  government  of Bangladesh:  An  example  of delay and resistance. J. Account.  Emerg.  Econ.  9  (1), 28-50. Reck, J.L., 2001. The usefulness of financial  and  nonfinancial performance  information  in resource  allocation  decisions. J.  Account.  Public  Policy  20 (1), 45–71. Steccolini,  I.,  2004.  Is  the  annual report an accountability medium? An empirical investigation  into  Italian  local governments. Financ. Account. Manage. 20 (3), 327– 350. Tran,  T.B.,  2014.  The  cycle  of transparency,  accountability, corruption,  and  administrative performance:  evidence  from Vietnam. J. Econ. Develop. 16 (3), 32–48 Thoms, P., Dose,  J.J., Scott, K.S.,
2002.  Relationships  between accountability, job satisfaction, and  trust.  Hum.  Resour. Develop.  Quart.  13  (3),  307– 323. Veladar, B., Bašic´, M., Kapic´, J., 2014. Performance measurement  in  public  sector
of  transition  countries.  Busin. Syst. Res. 5 (2), 72–83 Verbeeten,  F.H.,  Speklé,  R.F., 2015.  Management  control, results-oriented  culture  and public  sector  performance: Empirical  evidence  on  new public  management.  Organiz. Stud. 36 (7), 953–978.