## Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

## Budi Saiful Haris
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
budisaifulharis@gmail.com

## A B S T R A K
Pada kejahatan white collar , tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena  pelaku  selalu  berusaha  menjauhkan  bukti-bukti  yang  dapat menjeratnya. Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang  berasal  dari  tindak  pidana  asal  korupsi, Penegak  hukum mendapatkan  kesulitan  untuk  membuktikan  seluruh  atau  adanya suatu  tindak  pidana  asal  atas  harta  kekayaan  yang  menghasilkan harta  kekayaan.  Adanya  ketentuan  bahwa  TPPU  merupakan kejahatan  yang  berdiri  sendiri  pun  dalam  prakteknya  belum  dapat diterapkan  secara  murni.  Pembuktian  TPPU  dalam  hal  ini  masih memerlukan  adanya  suatu  tindak  pidana  yang  menghasilkan seluruh  atau  sebagian  dari  harta  kekayaan  yang  akan  dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan  justru  merugikan  proses  penuntutan,  mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan
kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan gatekeepers . Tulisan ini selanjutnya melakukan  ulasan  terhadap  sejumlah  putusan  serta  memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dan perbaikan sistem.
Kata  Kunci :  Korupsi,  pencucian  uang,  bukti,  pembuktian terbalik

## A B S T R A C T
,Q D ¿JKWLQJ DJDLQWV ZKLWH FROODU FULPH FKDOOHQJHV WR SURYH D FULPHLQSURFHHGLQJVRIFRXUWEHFRPHVKDUGHUGXHWRWKHRɣHQGHU is  always  trying  to  hidde  an  evidence  that  could  entrap  himself. ,QPRQH\ODXQGHULQJZLWKSUHGLFDWHRɣHQVHIURPFRUUXSWLRQODZ HQIRUFHU ¿QG GLɤFXOWLHV WR SURYH WKH ZKROH RU WKH H[LVWHQFH RI D SUHGLFDWHRɣHQVHWKDWJHQHUDWHDVVHWVRUZHDOWK7KHSURYLVLRQVWKDW state money laundering as an independent crime, in practice can not be applied purely. The evidence of money laundering case in a court VWLOOUHTXLUHVWKHH[LVWHQFHRIDFULPLQDORɣHQVHLQDOORUSDUWWKDW results  of  the  assets  to  be  seized.In  the  other  hand,  the  application of  reversed  burden  of  proof  by  the  defendant  can  be  harm  the SURVHFXWLRQSURFHVVWKHRɣHQGHUFDQVD\WKDWWKHVRXUFHRIKLVZHDOWK as a results of a business, on the fact, this evidence is engineered with the help of gatekeepers. This paper reviews some conseptual basic about  tools  of  evidence  on  money  laundering  cases  and  reviews some  decision  of  the  court  regarding  money  laundering  case  with SUHGLFDWHRɣHQFHIURPFRUUXSWLRQWKHQSURYLGHUHFRPPHQGDWLRQV regarding  strengthening  tools  of  evidence  on  a  money  laundering cases.
Keywords: Corruption,  money  laundering,  evidence,  reversed burden of proof

## P E N D A H U L U A N
Saat  suatu  tindak  pidana  dapat  dideteksi,  tantangan  utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci  untuk  mendapatkan  keyakinan  adanya  suatu  tindak  pidana dengan  pelakunya  dan  agar  penegakkan  hukum  tidak  melanggar hak asasi seseorang. Pada kejahatan white collar , tantangan tersebut menjadi  lebih  besar  disebabkan  karena  pelaku  selalu  berusaha
menjauhkan  bukti-bukti  yang  dapat  menjeratnya.  Kondisi  ini tentu  saja  menjadikan  penegak  hukum  mengalami  kendala  dalam mendapatkan alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku.
Menghadapi kondisi tersebut, upaya pencegahan dan
pemberantasan  kejahatan  berkembang  tidak  hanya  mengejar dan  menghukum  pelaku,  namun  juga  melengkapi  dengan:  (1) menelusuri  aliran  uang (follow  the  money) hasil  kejahatan  yang “disembunyikan”  melalui  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU); (2) berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat; (3) memberikan terobosan dalam  aspek  pembuktian;  dan  (4)  memutus  mata  rantai  kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.
Dalam  suatu  kejahatan  keuangan,  termasuk  korupsi,  uang atau  harta  kekayaan,  dapat  merupakan  tujuan  utama  seseorang melakukan  kejahatan.  Uang  atau  harta  kekayaan  hasil  kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (bloods of the crime). Di Indonesia, TPPU telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni s ejak disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tanggal  13  Oktober  2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010.
Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal-usul  harta  kekayaan  hasil  kejahatan,  pendekatan follow  the money juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang  berusaha  mengatasi  kelemahan  dalam  penegakkan  hukum konvensional.
Di antara terobosan hukum berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  pengadilan terhadap TPPU, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69 UU PPTPPU). Ketentuan ini dapat diartikan bahwa TPPU  merupakan  kejahatan  yang  berdiri  sendiri,  yang  berlakunya tidak tergantung dari ketentuan tindak pidana lain (R. Wiyono 2013: 194).
Menurut R. Wiyono (2013:194), yang dimaksudkan dengan “tidak wajib  dibuktikan”  adalah  tidak  wajib  dibuktikan  dengan  adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh  karena  itu,  untuk  melakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  TPPU,  tidak  perlu  ada  putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.
UU PPTPPU memberikan penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai:
a. “Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 3);
b. “Setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau  menyamarkan asal-usul,  sumber,  lokasi,  peruntukan,  pengalihan  hak-hak, atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 4);
c. “Setiap  orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan, pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” (Pasal 5).
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PPTPPU,  harta  kekayaan  yang disembunyikan  asal-usulnya  dapat  berasal  dari  hasil  kejahatan korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal,  di  bidang  perasuransian,  kepabeanan,  cukai,  perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan,  penipuan,  pemalsuan  uang,  perjudian,  prostitusi,  di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
Selain  unsur  perbuatan,  yang  perlu  dibuktikan  dalam  TPPU sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3,4,5  adalah  unsur  “setiap  orang”, unsur  “diketahui”  atau  “patut  diduganya”  serta  unsur  “merupakan hasil tindak pidana.” Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari TPPU yang perlu dibuktikan.
Melengkapi  pembuktian  TPPU,  terdapat  ketentuan  Pasal  77  UU PPTPPU  yang  menyatakan  bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan di  sidang  pengadilan,  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Pembuktian terbalik tersebut dalam hal ini diperintahkan oleh hakim.
Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai karakteristik TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri  sendiri  berdasarkan  praktek  putusan  pengadilan  dan  kajian akademisi.  Menjadi  pertanyaan  kita  semua,  mengenai  bagaimana alat bukti yang digunakan dalam perkara TPPU yang menjadikannya sebagai  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri?  Tulisan  ini  juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi berkaitan dengan penguatan alat bukti perkara TPPU khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi.

## A. Putusan Perkara TPPU berasal dari Tindak Pidana Korupsi
Sejak tahun 2005, terdapat lebih dari 137 putusan perkara TPPU (PPATK: 2015). Berdasarkan dugaan tindak pidana asalnya, korupsi merupakan  putusan  terbanyak  dengan SXWXVDQ DWDX dibanding putusan dengan dugaan tindak pidana asal lainnya. Rincian perbandingan jumlah putusan perkara TPPU (Periode Januari 2005 s.d  November  2015)  berdasarkan  dugaan  tindak  pidana  asalnya disampaikan dalam tabel di bawah ini:
NO. TINDAK PIDANA ASAL JUMLAH PUTUSAN PERSENTASE 1. Korupsi 40 29.2% 2. Narkotika 36 26.3% 3. Penipuan 16 11.7% 4. Penggelapan 15 10.9% 5. Perbankan 11 8.0% 6. Pemalsuan Surat 6 4.4% 7. Psikotropika 2 1.5% 8. Perjudian 2 1.5% 9. Pencurian 1 0.7% 10. Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai 1 0.7%
NO. TINDAK PIDANA ASAL JUMLAH PUTUSAN PERSENTASE 11. Kehutanan 1 0.7% 12. Penyuapan 1 0.7% 13. Tindak Pidana Lain 5 3.6%
Beberapa putusan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi akan diulas khususnya pada bagian alat bukti yang digunakan dalam memenuhi unsur TPPU.
1. .DVXV%DKDV\LP$V\L¿H %DKDV\LP $V\L¿H PDQWDQ SHMDEDW 'LUHNWRUDW -HQGHUDO 3DMDN Kementerian  Keuangan  yang  memiliki  kewenangan  melakukan SHQ\LGLNDQ GL ELGDQJ SDMDN SDGD WDKXQ  GLLGHQWL¿NDVL memiliki uang pada sejumlah rekening dan/atau produk bank dan/ atau investasi atas nama yang bersangkutan dan pihak keluarganya sebesar  Rp. 64.000.000.000,00.
Berdasarkan  penelusuran  aliran  dana,  harta  kekayaannya berasal dari sejumlah setoran tunai sejak tahun 1998 dan disimpan pada rekening isterinya dan rekening dua anaknya. Terdapat juga setoran pada rekening isterinya dari seorang pemilik perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
Selain setoran tunai, sejumlah uang tersebut juga merupakan hasil tambahan bunga dari sejumlah uang yang secara bersamaan

## GLLQYHVWDVLNDQ GDODP EHUEDJDL SURGXN VHSHUWL VHUWL¿NDW EDQN
Indonesia  (SBI),  penempatan  pada  deposito,  penempatan  pada Bank  Investment  dan  asuransi.  Selain  diinvestasikan,  terdapat pola pemindahbukuan sejumlah dana antar rekening Tn A dengan keluarganya, dan terdapat juga pemindahbukuan kepada rekening yang baru dibuka dan menutup rekening yang lama.
Selain  itu  diketahui  bahwa  keluarga  Bahasyim  memiliki perusahaan  keluarga  yang  didirikan  pada  tahun  2005.  Namun GDSDWGLLGHQWL¿NDVLEDKZDKDUWDNHND\DDQ\DQJGLPLOLNLNHOXDUJD bukan  berasal  dari  hasil  kegiatan  usaha  dilihat  dari  periode perolehan harta kekayaan keluarga sejak tahun 1998 yang diputar dalam  berbagai  rekening  keluarga  dan  diinvestasikan  dalam produk  investasi  perbankan  dan  asuransi.  Berdasarkan  mutasi rekening  perusahaan  pun  tidak  menunjukkan  adanya  transaksi VLJQL¿NDQ\DQJGDSDWPHQXQMXNNDQKDVLONHJLDWDQXVDKD
.HSHPLOLNDQ KDUWD NHND\DDQ GDODP MXPODK VLJQL¿NDQ GDQ adanya  setoran  dari  seorang  pemilik  perusahaan  swasta  dinilai tidak wajar dan berindikasi tindak pidana korupsi mengingat yang bersangkutan  merupakan  pejabat  pada  institusi  pemerintahan yang  bertugas  melakukan  pengawasan  pada  bidang  penerimaan keuangan negara.
Pada  tingkat  kasasi,  Bahasyim  dinilai  terbukti  melakukan tindak  pidana  korupsi  berupa  mendatangi  wajib  pajak,  meminta uang  dan  menerima  uang  sebesar  Rp1.000.000.000  dari  wajib pajak.
Bahasyim  juga  dinilai  telah  melakukan  perbuatan  yang memenuhi  unsur  TPPU.  Meski  yang  bersangkutan  menunjukan sejumlah  bukti  bahwa  harta  kekayaannya  berasal  dari  bisnis, namun majelis hakim menilai bukti yang disampaikan tidak cukup untuk dipertimbangkan, salah satunya karena dalam kurun waktu antara  tahun  2004  sampai  dengan  sekitar  bulan  Maret  2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha.
Selanjutnya  majelis  hakim  memerintahkan  dirampas  untuk negara  uang  tunai  senilai  Rp.41.740.558.611,-,  USD  681.147,37 dan  Rp.6.557.920,-  yang  semula  berada  pada  isteri  yang bersangkutan  dikurangi  Rp.1.000.000.000,  Uang  tunai  senilai Rp.17.675.783.637,-,  Rp.5.679.763,-,    Rp.1.178.343.800,-dan Rp  217.530.156  yang  semula  berada  pada  rekening  anak  yang bersangkutan.

## 2. Kasus Argandiono
Pada  tahun  2004  s.d  2010,  pada  saat  Argandiono  menjabat sebagai  Kepala  Bidang  Pencegahan  dan  Penyidikan  Makasar dan  Palembang    kemudian  Kepala  Kantor  Pelayanan  Bea  dan Cukai Tipe A Juanda Kantor Wilayah VII DJBC Tipe A Surabaya, yang  bersangkutan  dapat  dibuktikan  menerima  sebesar Rp1.651.000.000,-  dari  beberapa  pengusaha  eksport  dan  import serta beberapa pengusaha lainnya yang bergerak di bidang usaha yang ada hubungannya dengan jabatan-jabatan dan kewenangan yang  bersangkutan.  Argandiono  tidak  pernah  melaporkan penerimaan  dana  dari  pengusaha  tersebut  kepada  KPK,  dan menggunakan  uang  tersebut  untuk  kepentingan  pribadi,  seperti membeli kendaraan dan rumah yang diatasnamakan pihak lain.
Di  persidangan,  Argandiono  menyatakan  bahwa  sumber
perolehan  uangnya  berasal  dari  pinjaman  karena  pertemanan bukan  terkait  kewenangan  yang  bersangkutan.  Namun  demikian atas  pinjaman  tersebut,  majelis  hakim  tetap  menilai  bahwa Argandiono tidak dapat menunjukkan bukti sah terhadap sumber perolehannya. Majelis hakim menilai perbuatan Argandiono telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 3. Kasus Wa Ode Nurhayati
Wa Ode Nurhayati merupakan Anggota DPR RI serta Anggota Badan  Anggaran  DPR  RI.    Pada  tahun  2010,  Wa  Ode  melalui asistennya  dapat  dibuktikan  menerima  Rp6.250.000.000,- berkaitan dengan pengalokasian DPID sejumlah daerah anggaran tahun 2011.
Pada tahun 2010 dan 2011, Wa Ode menempatkan uang tersebut dan melakukan penempatan dana lainnya oleh yang bersangkutan atau  asistennya  berulang  hingga  berjumlah  lebih  dari  Rp50,5 Milyar  di  rekeningnya.  Atas  sejumlah  uang  tersebut  kemudian digunakan  untuk  penempatan  pada  asuransi,  penempatan  pada deposito,  membayar  angsuran  fasilitas  kredit  dengan  agunan deposito,  membayar  angsuran  pembelian  rumah,  apartemen, emas serta mengalihkan sebagian kepada rekening asistennya.
Di  persidangan,  jaksa  penuntut  umum  juga  berhasil menunjukkan  bahwa  sejak  dilantik  sebagai  Anggota  DPR  bulan Oktober  2009  s.d  2011,  yang  bersangkutan  menerima  gaji  dan tunjangan sebesar Rp1.699.393.050,-
Majelis  hakim  pada  tingkat  pengadilan  negeri,  banding  dan kasasi  menilai  perbutan  Laode  telah  memenuhi  unsur  Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 4. Kasus Djoko Susilo
Pada tahun 2010 dan 2011, Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu  Lintas  Polri  dan  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri.  Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang diatasnamakan pihak lain.
Selain uang tersebut, Djoko Susilo juga diketahui memiliki harta
kekayaan lain senilai Rp54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya  selama  periode  2003  s.d  2010.  Pada  persidangan, Djoko  Susilo  menyampaikan  alat  bukti  dan  saksi  tentang  asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa  sumber  perolehan  hartanya  berasal  dari  bisnisnya  yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun demikian dalam LHKPN,  Djoko  Susilo  tidak  melaporkan  informasi  mengenai bisnisnya.
Majelis  hakim  menilai  harta  kekayaan  tersebut  tidak  sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan  tersebut  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana korupsi.  Selain itu. Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan.
Selain  alat  bukti  LHKPN,  perbuatan  TPPU  dalam  kasus  ini dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti berupa dokumen  atau  surat-surat  tentang  kepemilikan  tanah/properti/ kendaraan yang diatasnamakan pihak lain.
Selain  pidana  penjara,  Majelis  hakim  menghukum  perbuatan korupsi  Djoko  Susilo  untuk  membayar  uang  pengganti  sebesar Rp32.000.000.000,-  serta  mencabut  hak  politiknya.  Sementara dalam  perkara  TPPU,  Majelis  hakim  memerintahkan  merampas negara  sejumlah  tanah  dan  bangunannya  serta  kendaraan. Terdapat tanah/kendaraan yang dikembalikan kepada pemiliknya.

## 5. Kasus M. Akil Muhtar
M.  Akil  Muhtar  selaku  Ketua  Mahkamah  Konstitusi,  selama periode  2010  s.d  2013  menerima  sebesar  lebih  dari  Rp57  Milyar yang  diduga  diperoleh  terkait  suap  penyelesaian  sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.
Sebagian besar penerimaan uang suap tersebut menggunakan rekening  perusahaan  bernama  CV  Ratu  Samagat  yang  didirikan tahun  2010.  Pemilik  dan  pengurus  perusahaan  tersebut  tercatat merupakan  anak  dan  isteri  dari  Akil  Muchtar.  Pendirian perusahaan  tersebut  patut  diduga  merupakan  upaya  untuk mengelabui  pendeteksian  transaksi  keuangan  mencurigakan oleh  industri  keuangan  mengingat  dengan  menggunakan  nama perusahaan  tersebut  dibuat  suatu  rekening  dan  pada  rekening tersebut  digunakan  untuk  menerima  setoran  dari  pihak  ketiga
dengan pencantuman underlying bisnis seperti jual beli sawit dan alat berat.
Atas transaksi tersebut, oleh Penyidik sebagian besar berhasil dibuktikan bukan merupakan transaksi yang sebenarnya melainkan transaksi berkaitan dengan perkara penyelesaian sengketa pilkada yang ditangani Akil Muchtar.

## 6. Kasus Rudi Rubiandini
Pada tahun 2013, Rudi Rubiandini selaku  Kepala Satuan Kerja Khusus  Pelaksana  Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi (SKK Migas) terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi  berupa  menerima  hadiah  uang  sejumlah  SGD200.000,- dan  USD900.000,-  dari  pihak  swasta  terkait  pelaksanaan  lelang terbatas  minyak  mentah  dan  kondensat  bagian  Negara  di  SKK Migas.
Selain  itu,  Rudi  Rubiandini  juga  menerima  sebesar SGD600.000,-, USD200.000,-, USD150.000,-, dan USD50.000,- dari beberapa pejabat SKK Migas.
Hasil tindak pidana tersebut selanjutnya disetorkan secara tunai ke beberapa rekening yang bersangkutan, ditransfer ke pihak lain, ditempatkan pada SDB atas nama yang bersangkutan di salah satu Bank,  dititipkan ke SDB atas nama pihak lain, ditukarkan dalam mata  uang  lain,  serta  dibelanjakan  untuk  membeli  kendaraam, pelunasan pembelian rumah, serta membeli jam mewah. Majelis hakim menilai perbutan Rudi Rubiandini telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 7. Kasus Labora Sitorus
Kasus  ini  terkait  dengan  pihak  a.n  Labora  Sitorus  yang merupakan perwira Kepolisian. Sejak tahun 2010 s.d 2012, PT Seno Adhi Wijaya telah melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak memakai sejumlah kapal tangki motor. Perusahaan tersebut melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan  dan/atau  ditemukan  BBM  yang  tidak  dilengkapi dengan dokumen pengangkutannya.
Selain itu, PT Rotua dapat dibuktikan telah menerima, membeli atau  menjual,  menerima  titipan  atau  memiliki  hasil  hutan  yang diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  kawasan  hutan  yang diambil  atau  dipungut  secara  tidak  sah.    PT  Rotua  pun  tidak
memiliki badan hukum dan perijinan usaha di bidang kehutanan.
Secara  legal  formal,  nama  Labora  tidak  tercantum  dalam kepengurusan  kedua  perusahaan  tersebut.  Namun,  transaksi kedua perusahaan tersebut memakai rekening atas nama Labora Sitorus,  dan  Labora  mempunyai  kewenangan  penuh  atas  segala transaksi  pada  perusahaan  tersebut.  Labora  diketahui  juga memiliki identitas KTP dengan pekerjaan swasta yang digunakan untuk  membuka  rekening.  Menurut  hakim  di  tingkat  kasasi,  hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur TPPU.

## P E M B A H A S A N

## Alat Bukti Perkara TPPU sebagai Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri
Menurut Eddy O.S. Hiariej (2012: 52), alat bukti merupakan segala hal  yang  dapat  digunakan  untuk  membuktikan  perihal  kebenaran suatu  peristiwa  di  pengadilan.  Menurutnya,  dalam  konteks  teori wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, dokumen, ahli, sidik jari, DNA dan lain sebagainya.
Colin  Evans  sebagaimana  dikutip  Eddy  O.S.  Hiariej  (2012:  52) membagi  bukti  dalam  dua  kategori  yaitu  bukti  langsung (direct evidence) dan bukti tidak langsung ( circumstance evidance ). Dalam persidangan,  tidak  ada  pembedaan  antara direct dan indirect evidence, namun perihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut FXNXS VLJQL¿NDQ Circumtancial  evidence diartikan  sebagai  bentuk bukti  yang  boleh  dipertimbangkan  hakim  terkait  fakta-fakta  yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.
3K\OOLV % *HUVWHQ¿HOG VHEDJDLPDQD GLNXWLS (GG\ 26 +LDULHM
(2012:  52)  menjelaskan direct  evidence merupakan  bukti  yang cenderung  menunjukkan  keberadaan  fakta  tanpa  bukti  tambahan.
Sementara circumstantial  evidence merupakan  bukti  yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut. Sedangkan Max M. Houck menerangkan bahwa circumstance evidence adalah alat bukti yang didasarkan pada suatu kesimpulan dan bukan dari suatu pengetahuan atau observasi. Sudah barang tentu circumstal evidence tersebut harus disesuaikan dengan bukti-bukti  lainnya.  Atas  dasar  itulah,  Houck  berpendapat  bahwa tidak  semua  bukti  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sama. Dapat saja bukti yang satu mempunyai kedudukan yang lebih penting
dari  bukti  yang  lain,  semuanya  tergantung  pada  pembuktian  suatu kasus.
Larry E. Sulivan dan Marie Simonetti Rosen sebagaimana dikutip Eddy  O.S.  Hiariej  (2012:  52)  membagi  bukti  dalam  tiga  kategori, \DLWX EXNWL ODQJVXQJ EXNWL WLGDN ODQJVXQJ GDQ EXNWL ¿VLN %XNWL langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan  atau  apa  pun  yang  diamati  termasuk  tulisan  dan  suara, video atau rekaman digital lainnya. Bukti tidak langsung didasarkan SDGDSHUNDWDDQGDQDQDOLVLV\DQJPDVXNDNDO%XNWL¿VLNGLKDVLONDQ dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban dan pelakunya.
Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  selalu  berusaha menyingkirkan  bukti-bukti  yang  dapat  menjeratnya.    Oleh  karena itu,  meskipun  dalam  perkara  pidana  tidak  ada  hirarki  dalam  alat bukti,  namun  kesaksian  biasanya  mendapat  tempat  yang  utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.  Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti  tertulis  lainnya,  termasuk  dokumen  elektronik  haruslah  juga dibuktikan.
Menurut  Ian  Dennis  sebagaimana  dikutip  Eddy  O.S.  Hiariej (2012: 52), dokumen sebagai alat bukti memiliki nilai penting apabila memenuhi kriteria di bawah ini:
1. Terkait keaslian dokumen;
2. isi sebuah dokumen;
3. Apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya. Dalam perkara TPPU, Pasal 73 UU PPTPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah:
1.  alat  bukti  sebagaimana  dimaksud  dalam  hukum  acara  pidana; dan/atau
2.  alat  bukti  lain  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  16  UU  PPTPPU,  dokumen  adalah data,  rekaman,  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu VDUDQDEDLN\DQJWHUWXDQJGLDWDVNHUWDVEHQGD¿VLNDSDSXQVHODLQ kertas,  atau  yang  terekam  secaraelektronik,  termasuk  tetapi  tidak
terbatas pada:
1.  tulisan, suara, atau gambar ; 2.  peta, rancangan, foto, atau sejenisnya ;
3.  huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  membaca  atau memahaminya.
Sementara,  apabila  dilihat  didalam  Pasal  184  KUHAP  alat bukti  yaitu  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keteranganterdakwa, maka dokumen adalah salah satu alat bukti di dalam  Pasal184  KUHAP  yaitu  surat,  tetapi  dalam  Undang-undang tindak pidana pencucian uang, dokumen diartikan lebih luas selain surat dapat jugapetunjuk, melebihi dari surat dan petunjuk, sehingga surat danpetunjuk dalam Pasal 184 KUHAP tidak dapat menampung alat bukti sebagaimana dalam UU PPTPPU, sehingga nampak bahwa perkembangan informasi teknologi telah maju pesat.
Perumusan  mengenai  alat  bukti  dalam  UU  PPTPPU  senada dengan  Undang-Undang  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, letak  perbedaan  yang  mendasar  adalah  bahwa  dalamUU  PPTPPU telah mengatur informasi dan dokumen sebagai alat bukti, sedangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan tindakpidana korupsi kedua alat  bukti  tersebut  hanya  merupakan  perluasan  dari  sumber  alat bukti  petunjuk  dalam  KUHAP  yang  berupa  keterangan  saksi,  surat dan keterangan terdakwa.
Berdasarkan beberapa putusan perkara TPPU, seperti yang telah diulas dalam bagian B tulisan ini, dapat dilihat beberapa karakteristik \DQJ GDSDW GLLGHQWL¿NDVL 'LDQWDUDQ\D EDKZD SHUNDUD 7338 didakwakan secara kumulatif dengan perkara tindak pidana korupsi. 'DODP KDO LQL SHQHJDN KXNXP WHODK GDSDW PHQJLGHQWL¿NDVL GDQ membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi atas seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dirampas.
Pada  kasus  Argandiono  dan  Rudi  Rubiandini  seluruh  harta kekayaan  yang  didakwakan  TPPU  merupakan  harta  kekayaan  yang seluruhnya  dapat  dibuktikan  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi. Adanya  perbuatan  tindak  pidana  pencucian  uang,  dalam  hal  ini, dibuktikan  dari  adanya  perbuatan  penempatan,  pentransferan  dan penitipan  ke  pihak  lain,  penempatan  pada  SDB,  penukaran  dalam mata  uang  lain  dan  pembelanjaan  atas  uang  hasil  tindak  pidana korupsi tersebut.
Dalam  kasus  Rudi  Rubiandini,  adanya  perbuatan  yang
bersangkutan  menitipkan  sejumlah  uangnya  ke  SDB  pihak lain  merupakan  salah  satu  indikator  yang  menguatkan  upaya penyembunyian  asal  usul  harta  kekayaan  hasil  kejahatan  serta mempersulit pelacakan penegak hukum.
Pada  sisi  lain,  Argandiono  meski  mengakui  yang  bersangkutan menerima  sejumlah  dana  dari  pihak  swasta  yang  berkaitan  dengan kegiatan  ekspor/impor,  namun  di  persidangan  yang  bersangkutan menyatakan  bahwa  sejumlah  dana  tersebut  merupakan  suatu pinjaman yang sudah dikembalikan. Namun demikian atas perjanjian pinjam  meminjam  tersebut  tidak  dapat  ditunjukkan  legalitas formalnya.

## 6HPHQWDUD SDGD NDVXV %DKDV\LP $V\L¿H :D 2GH 1XUKD\DWL
Djoko  Susilo  dan  M.  Akil  Mochtar,  penegak  hukum  hanya  berhasil membuktikan  adanya  tindak  pidana  korupsi  dari  sebagian  kecil aset yang dirampas negara. Keempat pihak tersebut di persidangan mengakui sumber perolehan harta kekayaannya berasal dari bisnis. Namun demikian, dari bukti yang ditunjukkan terdakwa, tidak cukup dapat  meyakinkan  bahwa  sumber  perolehannya  berasal  dari  suatu bisnis yang sah.
Adanya  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  perkara  ini dibuktikan dengan adanya:
1.  Tidak  dilaporkannya  sebagian  besar  harta  kekayaan  dan  bisnis dalam LHKPN;
2.  Berdasarkan  informasi  mengenai  penghasilan  resmi  yang EHUVDQJNXWDQ \DQJ GDSDW GLLGHQWL¿NDVL GLSDVWLNDQ WLGDN GDSDW menjadi sumber perolehan atas harta kekayaan;
3.  Tidak  ditemukannya  legal  kepemilikan  suatu  usaha/bisnis  yang didukung dengan adanya pola transaksi yang tidak mencerminkan VXDWXDNWL¿WDVELVQLV
4.  perbuatan menempatkan, menitipkan, mentransfer, mengalihkan dst.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sangat sulit bagi penegak hukum membuktikan seluruh/adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan. Adanya dugaan tindak pidana, dalam hal ini, hanya dapat dibuktikandengan alat  bukti  yang  menunjukkan  karakteristik  TPPU  yang  dikuatkan dengan  adanya  suatu  tindak  pidana  lain  yang  telah/bersamaan dibuktikan di persidangan.
Kondisi  ini  dapat  terjadi  karena  banyak  faktor.  Faktor  utama
yang  paling  memungkinkan  karena  keberhasilan  pelaku  dalam memutus  mata  rantai  tindak  pidana  dengan  harta  kekayaanya. Dalam menjauhkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pelaku pencucian  uang  seringkali  menggunakan  skema  transaksi  yang kompleks, beragam, tidak terlihat dan rahasia. Selain menggunakan sistem  keuangan  yang  kompleks,  pelaku  pencucian  uang  seringkali

## PHPDQIDDWNDQNHOHPDKDQVLVWHP\DQJWLGDNH¿VLHQDWDXNRUXSXQWXN
melakukan proses pencucian uang.
Di  antara  kelemahan  sistem  yang  seringkali  dimanfaatkan  oleh Pelaku  adalah  dengan  mengkombinasikan  strategi  penggunaan transaksi tunai dan pemanfaatan underlying bisnis. Pelaku pencucian uang  menyadari  betul  bahwa  transaksi  secara  tunai  sangat  minim pengawasan  dan  masih  menjadi  transaksi  yang  dinilai  sah  secara hukum. Demikian pula terdapat banyak celah yang dapat digunakan pelaku dengan memanfaatkan underlying bisnis.
Pada  sisi  lainnya,  penerapan  azas  pembuktian  terbalik  oleh terdakwa  dalam  proses  persidangan,  sesungguhnya  merugikan proses penuntutan apabila penuntut umum tidak bisa membuktikan sebaliknya  atas  argument  atau  bukti-bukti  yang  disampaikan  oleh terdakwa  yang  berusaha  membantah  dakwaan  penuntut  umum. Kondisi  ini  dapat  terjadi  salah  satunya  karena  dimungkinkannya pelaku  menyampaikan  bukti-bukti  transaksi  bisnis  dari  sumber- sumber  informasi  yang  tidak  berhasil  diperoleh  oleh  penuntut umum  atau  penegak  hukum  lainnya  ataupun  instansi  pemerintah terkait  sebelum  proses  penuntutan.  Pelaku  dalam  hal  ini  sangat memungkinkan  melakukan  rekayasa  informasi  transaksi  keuangan yang dibantu oleh gatekeepers.
Dalam  penanganan  perkara  TPPU,  teknik  pembuktian  untuk menilai kebenaran dan keabsahan suatu kepemilikan bisnis menjadi selalu  krusial,  mengingat  kejahatan  yang  menghasilkan  keuangan pada bagian akhir ataupun pada saat kejahatannya dilakukan dapat dipastikan  akan  selalu  menggunakan underlying  bisnis untuk menyembunyikan asal usul perolehan harta kekayaannya.
Sifat  pembuktian  atas  kebenaran  suatu  bisnis  tidaklah menggunakan  azas-azas  yang  biasa  digunakan  dalam  perkara pidana,  melainkan  menggunakan  azas-azas  pembuktian  perkara perdata, dalam hal ini yang dicari adalah kebenaran formal. Dalam pembuktian formal, keberadaan dokumen resmi dan melalui sarana \DQJ GDSDW GLYHUL¿NDVL SHUOX GLGRURQJ PHQMDGL DODW EXNWL XQWXN
menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis.
Setidaknya terdapat 3 aspek yang perlu didorong untuk menjadialat bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis, yakni:

## 7HUHJLVWUDVLQ\D LGHQWLWDVSUR¿O SHUXVDKDDQELVQLV SDGD VXDWX
database resmi pemerintah yang senantiasa dimutakhirkan;
Bentuk  usaha  yang  umumnya  digunakan  dalam  bisnis diantaranya  perusahaan  perorangan  (pedagang),  persekutuan, perusahaan,  dan trust. Perbedaan  utama  atas  bentuk  usaha tersebut  terletak  pada  struktur  modal,  manajemen  usaha, pembagian keuntungan dan resiko dari hasil bisnisnya.
Perusahaan  perseorangan  merupakan  bentuk  badan  usaha non badan hukum. Perusahaan ini biasanya dimiliki dan dikelola hanya  oleh  satu  orang  yang  juga  menanggung  seluruh  resiko secara pribadi.
Perusahaan komanditer ( Commanditaire Vennootschap atau CV) biasanya berawal dari usaha perorangan, atau usaha keluarga yang  ingin  berkembang  dan  memiliki  legalitas  untuk  dapat melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  aman  dimata  hukum.  CV diatur  dalam  Pasal  16  s.d.  35  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  (KUHD).  Proses  pendirian  CV  dengan  membuat  Akta Notaris  (Otentik),  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  pada  tempat  kedudukan/wilayah  hukum  CV,  dengan membawa  kelengkapan  berupa  Surat  Keterangan  Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.
Perseroan  Terbatas  merupakan  badan  usaha  yang  berbadan hukum  sehingga  dinilai  lebih  memberikan  kepastian  hukum dalam bisnis. Di dalam PT terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri. Jenis dan kegiatan usaha serta  tata  cara  pelaksanaan  kegiatan  PT  diatur  dalam  anggaran dasar yang dibuat dalam akta notarial dan harus didaftarkan serta disahkan oleh Kemenkumham.
Selain jenis usaha tersebut di atas, terdapat jenis usaha trust. Konsep  dasar  dari trust mencakup  seseorang  yang  memegang harta benda untuk keuntungan satu orang yang lain. Konsep trust tidak  dikenal  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Meski  demikian,
penyidik  harus  memahami  hukum  dasar  mengenai trust karena perusahaan  dan  penjahat  Indonesia  menggunakan trust di  luar wilayah hukum Indonesia ( RɣVKRUH ).
2.  Adanya  suatu  bisnis  atau  kepemilikan  perusahaan  oleh  PNS, pejabat,  penegak  hukum  atau  penyelenggara  negara  lainnya

## DWDXNHOXDUJDGDQSLKDNWHUD¿OLDVLPHPLOLNLNRQVHNXHQVLDGDQ\D
pelaporan  SPT  dan  pembayaran  pajak  penghasilan  dan  pajak pertambahan nilai dari yang bersangkutan atau pihak terkait secara rutin dan berkesinambungan. Besaran pajak yang dibayarkan oleh perorangan/badan  usaha  juga  dapat  mencerminkan  prosentase nilai bisnis dari suatu usaha.
3.  Terdapat dokumen legalitas lainnya berkaitan dengan eksistensi atau perizinan umum suatu usaha, diantaranya:
a.  Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) SKDU  menyatakan  domisili  seseorang  atau  suatu  badan usaha. Surat keterangan domisili dibutuhkan untuk mengurus berbagai  dokumen  legal  lainnya  seperti  SIUP,  Tanda  Daftar Perusahaan, NPWP, dan untuk mengurus usaha perdagangan lainnya. Surat keterangan domisili dibuat di kantor kelurahan atau kantor kecamatan.
b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  merupakan  nomor  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  (WP)  sebagai  sarana  dalam administrasi  perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
c.  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
SIUP merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan  domisili  perusahaan  dan  berlaku  di  seluruh wilayah Republik Indonesia.
SIUP  wajib  dimiliki  oleh  orang  atau  badan  yang  memiliki usaha  perdagangan,  dan  berfungsi  berfungsi  sebagai  alat atau  bukti  pengesahan  dari  usaha  perdagangan.  Surat  Izin Usaha  Perdagangan  di  keluarkan  oleh  pemerintah  daerah
dan  dibutuhkan  oleh  pelaku  usaha  perseorangan  maupun pelaku  usaha  yang  telah  berbadan  hukum.  Surat  Izin  Usaha Perdagangan  tidak  hanya  di  butuhkan  oleh  usaha  berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah.
SIUP  dikeluarkan  berdasarkan  domisili  pemilik  atau penanggungjawabperusahaan.  SIUP  perusahaan  kecil  dan menengah  diterbitkan  dan  ditandatangani  oleh  Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II atas nama menteri.  Sedangkan  SIUP  perusahaan  besar  diterbitkan dan  ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor  Perindustrian  dan Perdagangan Daerah Tingkat I atas nama menteri.
d.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Setiap  perusahaan  wajib  memiliki  Tanda  Daftar  Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya. Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama Perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun. Dasar hukum kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan Surat Keputusan Menperindag No:596/MPP/Kep/9/2004  tentang  Standar  Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 5 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 menyatakan, “Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”.
TDP  merupakan  bukti  bahwa  suatu  perusahaan  atau  badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Pada prinsipnya Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan,  dan  merupakan  sumber  informasi  resmi  untuk pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Keterangan  itu  dapat meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Pendaftaran  perusahaan  dilakukan  pada  kantor  pendaftaran perusahaan  di  tempat  kedudukan  kantor  perusahaan  atau  di tempat  kedudukan  setiap  kantor  cabang,  kantor  pembantu perusahaan  atau  kantor  anak  perusahaan.  Pendaftaran  wajib dilakukan  dalam  jangka  waktu  3  bulan  setelah  perusahaan mulai menjalankan usahanya.
Selain  hal  tersebut,    suatu  perusahaan  normal,  selain  adanya

## DNWL¿WDVHNRQRPLMXJDWHUOLEDWGDODPEHUEDJDLDNWLWLWDVODLQVHSHUWL
marketing,  menjadi  anggota  suatu  asosiasi,  memiliki  website, membeli  persediaan  dan  peralatan.  Perusahaan  normal  pun  dapat ditelusuri  dari  adanya  pegawai  yang  dapat  diwawancarai,  adanya dokumen  dalam  berbagai  pembuatan  keputusan  perusahaan,  dan menghasilkan  data  keuangan  yang  dapat  dibandingkan  dengan benchmarks industri.

## K E S I M P U L A N   D A N   S A R A N
Berdasarkan  sejumlah  putusan  hukum  yang  telah  berkekuatan hukum tetap, TPPU telah didakwakan dan dibuktikan terkait tindak pidana korupsi yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan  yang  dirampas.  Dalam  perkara  TPPU  yang  berasal  dari Tindak Pidana Korupsi, TPPU sebagai kejahatan yang berdiri sendiri belum  diterapkan  secara  murni,  mengingat  suatu  dugaan  TPPU, pembuktiannya  dilakukan  bersamaan  dengan  pembuktian  adanya suatu tindak pidana korupsi yang menghasilkan baik sebagian atau seluruh harta kekayaan yang akan di rampas.
Berdasarkan hal tersebut adanya suatu tindak pidana korupsi yang menghasilkan  suatu  harta  kekayaan  telah  memberikan  keyakinan kepada  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  bahwa  atas  harta kekayaan  lainnya  yang  tidak  wajar  merupakan  suatu  hasil  tindak pidana.  Keyakinan  tersebut  diperkuat  dengan  proses  pembuktian terbalik  yang  menunjukkan  bahwa  tersangka  dinilai  tidak  dapat dalam  membuktikan  asal-usul  yang  legal  atas  harta  kekayaannya yang dinilai tidak wajar.
Penerapan azas pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam proses persidangan,  pada  satu  sisi,  dapat  merugikan  proses  penuntutan apabila terdakwa dapat meyakinkan hakim mengenai asal usul harta NHND\DDQQ\D EHUDVDO GDUL VXDWX DNWL¿WDV ELVQLV 3DGDKDO SHODNX melakukan rekayasa informasi transaksi keuangan yang dibantu oleh gatekeepers. Untuk  mengatasi  hal  tersebut  diperlukan  penguatan alat bukti dalam perkara TPPU khususnya yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.
Penguatan  alat  bukti  ini  juga  sejalan  dengan  teori  pembuktian dan alat bukti yang menyatakan bahwa alat bukti merupakan segala hal  yang  dapat  digunakan  untuk  membuktikan  perihal  kebenaran
suatu  peristiwa  di  pengadilan,  yang  bersifat  langsung  maupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana sepanjang dapat dinilai merupakan alat bukti yang relevan mendukung proses pembuktian.
Dalam sejumlah putusan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana  korupsi  alat  bukti  yang  digunakan  mengacu  kepada  unsur dalam Pasal 3, 4, 5 UUPPTPPU berupa alat bukti yang menguatkan adanya  perbuatan mengalihkan,  menitipkan,  mengubah  bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, dan lainnya.
Penggunaan alat bukti dan pembuktian untuk menilai kebenaran dan  keabsahan  suatu  kepemilikan  bisnis  perlu  didorong  sebagai alat  bukti  yang  terkait  dengan  perbuatan  “ menyembunyikan  atau menyamarkan  asal-usul”  (Pasal  4  UUPPTPPU) oleh  penyidik, penuntut umum dan hakim. Sifat pembuktian atas kebenaran suatu kepemilikan  bisnis  menggunakan  azas-azas  yang  biasa  digunakan dalam perkara perdata, dalam hal ini yang dicari adalah kebenaran formal. Dalam pembuktian formal, keberadaan dokumen resmi dan PHODOXL VDUDQD \DQJ GDSDW GLYHUL¿NDVL SHUOX GLGRURQJ PHQMDGL DODW bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis.
Dalam menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis  atau  transaksi  bisnis,  setidaknya  terdapat  3  alat  bukti  yang perlu digunakan yakni:
1.  ada/tidaknya  registrasi  perusahaan/bisnis  pada  suatu  database resmi pemerintah;
2.  ada/tidaknya  (termasuk  besarnya)  pajak  yang  dilaporkan  atas PPh dan PPn; dan
3.  ada/tidaknyya  dokumen  legalitas  lainnya  berkaitan  dengan eksistensi atau perizinan umum suatu usaha.
Rekomendasi lain yang dapat disampaikan bahwa kita juga perlu
PHQGRURQJSHPEDWDVDQWUDQVDNVLWXQDLGDODPDNWL¿WDVELVQLVVHUWD mendorong  adanya  suatu  database  yang  terintegrasi,  mudah  dan dapat  diakses  mengenai  kepemilikan  usaha,  dan  dokumen  legalitas lainnya.

## R E F E R E N S I
Andri Gunawan, Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan, Tahir Foundation, Jakarta: 2013;
Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Yogyakarta: 2012
Emile  van  Der  Does  de  Willebois, The  Puppet  Masters  How  The Corrupt  Use  Legal  Structures  to  Hide  Stollen  Assets  and  What To  Do  About  It. Star  Initiative,  The  World  Bank,  UNODC, Washington: 2011;
Gunadi, Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan, MUC Consulting Group. Jakarta: 2010
John Madinger, Money Laundering Guide for Criminal Investigator , CRC Pres. Washington: 1999.
Menteri  keuangan,  Peraturan  No.  197/PMK.03/2013  Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Undang-undang Dasar Tahun 1945
Undang-undang  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  121/MPP/
Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan
Tahunan Perusahaan
Mahkamah Agung, Petikan Putusan No.884 K/Pid.Sus/2014
Mahkamah Agung, Petikan Putusan No. 537 K/Pid.Sus/2014
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  Petikan  Putusan  No.  84/Pid.Sus/
TPK/PN.JKT.PST
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  Petikan  Putusan  No.  85/Pid.Sus/ TPK/PN.JKT.PST
Pengadilan Negeri Sorong, Putusan No. 145/Pid.B/2013/PN.SRG
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Anotasi Putusan
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK. Jakarta: 2013 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK. Jakarta: 2014 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Anotasi Putusan
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK. Jakarta: 2015
PPATK, Buletin Statistik Desember 2015. PPATK, Jakarta, Desember 2015
R.  Wiyono  S.H.,  Pembahasan  Undang-undang  Pencegahan  dan 3HPEHUDQWDVDQ 7LQGDN 3LGDQD 3HQFXFLDQ 8DQJ 6LQDU *UD¿ND Jakarta: 2013