## DOI: 10.46730/japs.v4i2.105

## Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kepulauan Riau
1 Agusnuli Ayu Zizi, 2 Ayunatasya, 3 Leonardo Samosir 1,2,3 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: ayuziziagusnuli@gmail.com Kata kunci Abstrak Efektivitas, Stunting, Dinas Kesehatan. Stunting  merupakan  suatu bentuk  kegagalan  tumbuh kembang  yang menyebabkan  gangguan  pertumbuhan  linear  pada  balita  yang berakibat  dari  akumulasi  adanya  ketidakcukupan  nutrisi  yang berlangsung  mulai  dari  kehamilan  sampai  pada  usia  24  bulan. Adanya ketidakcukupan nutrisi pada masa tumbuh kembang anak di usia  dini  akan  menghambat  perkembangan  fisik,  menghambat perkembangan  mental  anak,  dan  bahkan  kematian.  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan melakukan tindak spesifik  dalam  menangani  permasalahan  dan  pencegahan  stunting. Metode  yang  dilakukan  yakni  melalui  studi literatur yang  berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program percepatan penurunan stunting sudah dilakukan dengan  baik  sesuai  dengan  ketentuan  dan  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Namun  terdapat  faktor  penghambat  pada  kurangnya Pendidikan, ekonomi, dan kurangnya pengetahuan pola asuh anak. Keywords Abstract Effectiveness, Stunting, Public Health Office. Stunting is a form of growth and development failure that causes linier growth disorders in toddlers which results from the accumulation of nutritional insufficiency that lasts from pregnancy to 24 months of age. The  existence  of  inadequate  nutrition  in  childrens  growth  and development at an early age will hinder physical development, hinder childrens  mental  development,  and  even  death.  The  provincial government  of  the  Riau  Island  through  the  health  office  is  taking specific actions in dealing woth problems and preventing stunting. The method  used  is  through  the  study  of  literature  related  to  research problems. The results of this study indicate that the effectiveness of the stunting  reduction  acceleration  program  has  been  carried  out properly in accordance with the provisions and objectives that have been  set.  However,  there  are  inhibiting  factors  in  the  lack  of education, economy, and lack of knowledge of parenting.

## Pendahuluan
Stunting  merupakan  salah  satu  masalah  gizi  yang  sangat  penting  untuk diperhatikan, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan suatu  bentuk  kegagalan  tumbuh  kembang  yang  menyebabkan  gangguan  pertumbuhan linear  pada  balita  yang  berakibat  dari  akumulasi  adanya  ketidakcukupan  nutrisi  yang berlangsung mulai dari kehamilan sampai pada usia 24 bulan. Adanya ketidakcukupan nutrisi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan
Volume 4, Nomor 2 Agustus 2023 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal JAPS
fisik,  menghambat  perkembangan  mental  anak,  dan  bahkan  kematian.  Balita  yang mengalami masalah stunting akan memiliki risiko terjadinya kerusakan secara permanen pada perkembangan kognitif yang diikuti oleh perkembangan intelektual, motorik yang kurang optimal, dan kemampuan bahasa.
Anak dengan status gizi stunting akan mengalami gangguan pertumbuhan hingga masa  remaja  sehingga  pertumbuhan  akan  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  remaja normal.  Remaja  yang  terdampak  stunting  akan  berisiko  mendapatkan  penyakit  kronik salah satunya yakni obesitas. Remaja stunting akan berisiko lebih tinggi terkena obesitas dibandingkan dengan remaja yang tinggi  badannya normal.  Obesitas dapat  disebabkan oleh  faktor  lingkungan  yang  terjadi  melalui  ketidakseimbangan  antara  pola  makan, perilaku makan dan aktivitas fisik.
Percepatan  penurunan  stunting  di  Indonesia  menjadi  suatu  isu  prioritas  dalam pelaksanaan pembangunan. Permasalahan ini juga harus mendapat perhatian khusus baik dari  pemerintah  maupun  masyarakat  dikarenakan  permasalahan  ini  sangat  berkaitan dengan  kemiskinan  yang  berhubungan  dengan  masalah  Kesehatan  pangan  di  tingkat rumah tangga serta menyangkut perilaku tentang hidup sehat. Apabila masalah stunting dan  masalah  gizi  tidak  ditangani  dengan  serius  maka  diperkirakan  Indonesia  akan kehilangan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  sebesar  2-3%  setiap  tahunnya.  Hasil  Riset Kesehatan  Dasar  (RISKESDAS)  2018  menunjukkan  bahwa  Balita  yang  menderita stunting  mencapai  30,8%,  sedangkan  pada  tahun  2019  turun  menjadi  27,67%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penurunan  angka  stunting  di  Indonesia  selama  ini  belum menunjukkan  adanya  perubahan  yang  cukup  signifikan.  Efektivitas  diperlukan  dalam penyelesaian pekerjaan dan pelaksanaan suatu tugas yang dinilai baik atau tidak, terutama menjawab  pertanyaan  bagaimana  cara  melaksanakannya  dan  berapa  biaya  yang diperlukan untuk itu. (Indrawijaya, 2014: 175-176)
Mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, pemerintah menetapkan 160 Kabupaten/Kota yang menjadi  daerah  prioritas  dalam  penanganan  stunting  yang  melingkupi  1.600  desa. Berdasarkan data, di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 mencapai angka 15,4%. Dalam  hal  ini,  pemerintah  melakukan  upaya  dalam  mengatasi  permasalahan  stunting melalui  peningkatan  gizi  masyarakat  dengan  melakukan  program  Pemberian  Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak.
Tabel 1. Presentase Balita Pendek dan Sangat Pendek Menurut Provinsi Provinsi Prevalensi Stunting Berdasarkan provinsi 2019 2020 2021 2022 Nusa Tenggara Timur 43,82% 42,99% 37,8% 35,3% Sulawesi Barat 40,38% 40,44% 33,8% 35% Papua 29,36% 28,05% 29,5% 34,6% Nusa Tenggara Barat 37,85% 38,15% 31,4% 32,7% Aceh 34,18% 33,01% 33,2% 31,2% Papua Barat 24,58% 23,42% 26,2% 30% Sulawesi Tengah 31,26% 29,66% 29,7% 28,2%
Kalimantan Barat 31,46% 30,90% 29,8% 27,8% Sulawesi Tenggara 31,44% 29,76% 30,2% 27,7% Sulawesi Selatan 30,59% 29,28% 27,4% 27,2% Kalimantan Tengah 32,30% 30,48% 27,4% 26,9% Maluku Utara 29,07% 27,23% 27,5% 26,1% Maluku 30,38% 27,94% 28,7% 26,1% Sumatera Barat 27,47% 26,71% 23,3% 25,2% Kalimantan Selatan 31,75% 30,93% 27,4% 24,6% Kalimantan Timur 28,09% 27,49% 22,8% 23,9% Gorontalo 34,89% 32,72% 29,0% 23,8% Kalimantan Utara 26,25% 25,76% 27,5% 22,1% Sumatera Utara 30,11% 28,70% 25,8% 21,1% Jawa Tengah 27,68% 26,90% 20,9% 20,8% Sulawesi Utara 21,18% 19,73% 21,6% 20,5% Jawa Barat 26,21% 25,55% 24,5% 20,2% Banten 24,11% 21,84% 24,5% 20% Bengkulu 26,86% 25,43% 22,1% 19,8% Jawa Timur 26,86% 25,64% 23,5% 19,2% Sumatera Selatan 28,98% 28,68% 24,8% 18,6% Kep Bangka Belitung 19,93% 20,94% 18,6% 18,5% Jambi 21,03% 19,59% 22,4% 18% Riau 23,95% 22,43% 22,3% 17% DI Yogyakarta 21,04% 19,88% 17,3% 16,4% Kepulauan Riau 16,82% 13,72% 17,6% 15,4% Lampung 26,26% 24,40% 18,5% 15,2% DKI Jakarta 19,96% 19,24% 16,8% 14,8% Bali 14,42% 13,68% 10,9% 8%
Sumber: Pemantauan Status Gizi Kesehatan Indonesia (SSGI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Berdasarkan data diatas,  angka stunting mengalami penurunan sebanyak 11,4% dari 24,4% ditahun 2021 menjadi 21,6%. Angka ini menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi terendah nomor 4 se-Indonesia setelah bali, DKI Jakarta, dan lampung. Sesuai dengan target Nasional dalam Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan stunting, Provinsi Kepulauan Riau menargetkan penurunan prevalensi stunting pada 14% di tahun 2024. Hal ini didasarkan pada lima pilar percepatan penurunan stunting, yang akan  disusun  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN)  untuk  mendorong  dan  menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga beresiko stunting.
Tabel 2. Prevalensi Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
No. Kota/Kabupaten Prevalensi Sunting 2019 2020 2021 2022 1. Lingga 16,49% 11,2% 25,4% 18,9% 2. Natuna 17,36% 11% 17,8% 18%
3. Bintan 24,37% 11% 20% 17,8% 4. Tanjung Pinang 21,69% 1,3% 18,8% 15,7% 5. Batam 15,88% 7,2% 17,5% 15,2% 6. Kepulauan Anambas 12,54% 15,6% 21,7% 14% 7. Karimun 15,08% 7% 17,6% 13,3%

## Sumber: Status Gizi Kesehatan Indonesia (SSGI)
Berdasarkan tabel 2 di  atas dapat diketahui bahwa prevalensi Balita stunting di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Lingga yakni sebesar 18,9% dan yang terendah  di  Kabupaten  Karimun  sebesar  13,3%.  Keberhasilan  penurunan  stunting  di Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan peran dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam penanganan stunting sesuai yang diamanatkan pada Perpres 72 Tahun 2021. Penanganan stunting  dilakukan  dengan  melibatkan  OPD  yang  dimana  sektor  ini  memberikan kontribusi  70%  dalam  upaya  penurunan  stunting.  Selain  itu  juga,  pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau  melalui  Dinas  Kesehatan  dan  jajarannya  juga  melakukan  tindakan spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  yakni untuk mengetahui efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kepulauan Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kepulauan Riau.

## Metode
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur. Menurut Zed  (dalam  Eka  Diah  Kartiningrum,  2015:4),  metode  studi  literatur  ialah  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan mencatat,  serta  mengelola  bahan  penelitian.  Sumber  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti berasal  dari  textbook,  jurnal,  artikel  ilmiah, literature  review yang  berisikan  tentang konsep yang diteliti. Dalam proses penganalisa dapat dimulai dari materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau
Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di  Indonesia yang secara geografis  berbatasan  langsung  dengan  beberapa  negara  seperti,  Malaysia,  Singapura, Kamboja,  dan  Vietnam.  Tahun  2020,  penduduk  provinsi  Kepulauan  Riau  berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km2 dan 58% penduduknya berada di kota Batam. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum memiliki nama. Adapun jumlah penduduk Provinsi Kepualauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut:

## Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
No. Kabupaten/Kota Jumlah 1. Kabupaten Karimun 253.457 2. Kabupaten Bintan 159.518 3. Kabupaten Natuna 81.495 4. Kabupaten Lingga 98.633 5. Kabupaten Kepulauan Anambas 47.402 6. Kota Batam 1.196.396 7. Kota Tanjungpinang 277.663 Total 2.064.564

## Sumber: BPS Kepulauan Riau (2021)
Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat hanya 130,92 juta jiwa penduduk Kepri yang berpendidikan hingga perguruan tinggi. Rincian mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat melalui tabel berikut ini:
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat No. Jenjang Nilai/Jiwa 1. S3 198 2. S2 3.917 3. S1 84.217 4. D3 33.701 5. D1 dan D2 8.885 6. SLTA 580.673 7. SLTP 207.134 8. Tamat SD 272.640 9. Belum Tamat SD 239.261
10. Tidak/Belum Sekolah 624.652

## Sumber: Databoks (2021)
Kemudian  berdasarkan  pekerjaan,  masyarakat  Provinsi  Kepulauan  Riau  terdapat masyarakat yang bukan angkatan kerja, dimana secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini:

## Tabel 5. Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja
No. Wilayah Bukan Angkatan Kerja Jumlah Bukan Angkatan Kerja Belum Bekerja Mengurus Rumah Tangga Pelajar Mahasiswa Pensiunan  Lainnya 1. Bintan 42.947 37.148 29.386 774 15 110.270 2. Karimun 55,268 62,155 56,360 922 23 174,728 3. Natuna 18,819 18,142 17,460 273 3 54,697 4. Lingga 26,986 22,643 16,356 338 2 66,325 5. Kepulauan Anambas 12,864 10,362 8,140 106 6 31,478 6. Kota Batam 326,599 173,142 183,215 991 39 683,986 7. Kota Tanjungpinang 54,371 45,061 44,325 1,732 26 145,515 Provinsi Kepulauan Riau 537,854 368,653 355,242 5,136 114 1,266,999 Presentase (%) 26 18 17 0.25 0.01 62
Sumber: PPID Provinsi Kepulauan Riau (2021)

## B. Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kepulauan Riau
Kata efektif berasal dari Bahasa inggris yakni effective yang memiliki arti berhasil atau  suatu  tindakan  keberhasilan.  Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  untuk  mencapai tujuan  atau  sasaran  yang  telah  ditentukan.  Efektivitas  disebut  juga  efektif,  apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Dyah Mutiarin & Arif Zainudin, 2014:96)
Posyandu  merupakan  salah  satu  bentuk  Upaya  Kesehatan  Bersumber  Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat  dalam  menyelenggarakan  pembangunan  kesehatan,  guna  memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Kemenkes RI 2011).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa aspek untuk mengukur tingkat efektivitas  program.  Program  ini  dapat  dinyatakan  berhasil  atau  efektif  apabila  fungsi serta tugas implementor terlaksana dengan maksimal. Implementor atau pelaksana pada program  percepatan  penurunan  stunting  ini  adalah  pihak  puskesmas.  Kemudian  pihak puskesmas  akan  turun  langsung  ke  posyandu  dan  menunjuk  kader  PMT  berdasarkan usulan dari bidan desa. Kader PMT ini dibutuhkan untuk mengatasi hal pada penurunan stunting. Apabila posyandu tidak memiliki kader yang handal dalam mengatasi stunting maka akan terjadi kurang efektifnya penurunan stunting.
Berdasarkan penelitian, pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh kader PMT yang akan memberikan makanan tambahan kepada bayi yang termasuk dalam kategori stunting selama tiga bulan. Selain itu juga, pihak puskesmas akan melakukan kerja sama dengan bidan desa dan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu menyusui juga ibu yang memiliki anak balita tentang pentingnya memperhatikan gizi anak.
Program percepatan penurunan stunting telah dijalankan dengan baik karena pihak puskesmas telah bekerja sama dengan petugas gizi, dinas kelautan dan perikanan, dinas perkim  terkait  penyediaan  air  bersih,  bidan  desa  dan  juga  kader  untuk  menjalankan program ini terkhususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat kendala lain dalam hal ini  yakni  kurangnya  Tim  Pendamping  Keluarga  (TPK)  dan  jumlah  kader  PMT  yang belum memadai. Meskipun penurunan angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai  pada  urutan  empat  terendah,  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  terus melakukan upaya preventif dalam pencegahan stunting.

## 1. Aspek Rencana dan Program
Apabila  kegiatan  atau  program  yang  dibuat  oleh  kader  PMT  dapat  dilaksanakan dengan  baik,  maka  rencana  atau  program  dapat  dikatakan  efektif.  Upaya  pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau  melakukan  upaya  dalam  menangani  permasalahan  dan pencegahan stunting diantaranya dengan pemberian F100 pada balita kasus gizi buruk, pemberian tablet Fe, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, makanan tambahan pada  ibu  hamil,  imunisasi  dasar  lengkap,  dan  pemberian  makanan  tambahan  (PMT) balita.

## 2. Aspek Ketentuan dan Program
Efektivitas suatu program dapat dilihat dari aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga  keberlangsungan  proses  kegiatan.  Program  percepatan  penurunan  stunting  di Kepulauan  Riau  dilakukan  secara  rutin  oleh  tiap  posyandu  dengan  memberikan  tablet tambah  darah,  pemberian  vitamin  A  pada  balita,  dan  pemberian  makanan  tambahan.
Salah  satu  SOP  yang  dijadikan  acuan  dalam  program  ini  adalah  terkait  dengan  SOP tentang pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dalam rangka penurunan stunting yang meliputi:
a. Balita datang ke Posyandu.
b. Petugas melakukan pengukuran tinggi badan.
c. Petugas melakukan pencatatan tinggi badan.
d. Petugas memasukkan data penilaian status gizi sesuai dengan standar WHO.
e. Petugas melaporkan hasil penilaian status gizi stunting.

## 3. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal
Suatu program dapat dikatakan efektif dari sisi hasil, apabila tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Kondisi ideal ini menyangkut pada program percepatan penurunan  stunting.  Pada  Provinsi  Kepulauan  Riau  sudah  dapat  dikatakan  baik  karena telah  memasuki  urutan  empat  terendah  se-Indonesia.  Jika  dilihat  berdasarkan  SGGI stunting yang terjadi di Kepulauan Riau sebesar 21,6% dan telah mengalami penurunan 11,4% dari tahun 2021. Balita stunting masih ada dikarenakan perhatian orang tua yag masuh  membiarkan  anaknya  sering  makan  makanan  ringan  yang  membuat  pemberian makanna tambahan kurang diminati oleh anak-anak. Di samping itu, banyak orang tua yang  masih  menganggap  bahwa  jika  anaknya  aktif  maka  dia  dalam  kategori  sehari meskipun makanannya tidak teratur dan tidak bergizi.
Efektivitas  program  percepatan penurunan stunting di  Kepulauan  riau dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya:

## 1. Faktor Pendukung
Adanya  koordinasi  dan  Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Kepulauan Riau dengan dinas PU dan dinas Perkim terkait penyediaan akses air bersih, koordinasi  dan  Kerjasama  dengan  dinas  PP  dan  KB  terkait  layanan  Kesehatan  dan Keluarga  Berencana,  Kerjasama  dengan  dinas  ketahanan  pangan,  bekerjasama  dengan Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  untuk  meningkatkan  konsumsi  ikan.  Selain  itu  juga Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  melalui  Dinas  Kesehatan  dan  jajarannya  juga melakukan  upaya  dengan  pemberian  bantuan  F100  bagi  balita  kasus  gizi  buruk, mengadakan pelacakan kasus  gizi buruk dan gizi kurang melalui sweeping, pemberian PMT, pemberian tablet FE, dan melakukan konseling pra nikah kepada calon pengantin.
2. Faktor Penghambat
a. Pendidikan  orang  tua.  Pendidikan  orang  tua  yang  rendah  juga  menjadi penghambat pada program ini dikarenakan baik atau tidaknya cara mendidik anak dipengaruhi  oleh  Pendidikan  orang  tuanya.  Banyaknya  pernikahan  usia  dini membuat anak tidak terjaga pola asuh dan asupan gizi. Disamping itu, kader PMT hanya bertugas memberikan makanan tambahan kepada anak balita tiga kali sehari
selama tiga bulan selebihnya asupan gizi anak akan diatur oleh orang tua terutama ibu.
b. Faktor ekonomi. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program  percepatan  penurunan  stunting  karena  peningkatan  gizi  balita  hanya mengandalkan pemberian makanan tambahan dari kader PMT yang seharusnya kebutuhan nutrisi anak harus didapatkan lebih dari itu.
c. Kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak. Faktor pengetahuan terkait pola asuh  anak  sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  penurunan  stunting. Kurangnya pengetahuan orang tua disebabkan jarangnya atau kurang tertariknya orang tua untuk mengikuti sosialisasi.

## Simpulan
Efektivitas  program  percepatan  penurunan  stunting  di  Kepulauan  Riau  sudah berjalan  dengan  baik.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  yaitu  pertama,  aspek rencana  atau  program:  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah  berupaya  untuk menangani permasalahan dan pencegahan stunting dengan memberikan F100 pada balita kasus  gizi  buruk,  pemberian  tablet  Fe,  tablet  tambah  darah  pada  ibu  hamil,  makanan tambahan pada ibu hamil, imunisasi dasar lengkap, dan pemberian makanan tambahan (PMT)  balita.  Kedua,  aspek  ketentuan  dan  peraturan:  program  yang  dilakukan  secara rutin oleh setiap posyandu dengan memberikan tablet tambah darah, pemberian vitamin A  pada  balita,  dan  pemberian  makanan  tambahan.  Selain  itu  terdapat  SOP  tentnag pemantauan  pertumbuhan  bayi  dan  balita  yang  dijadikan  sebagai  acuan.  Ketiga,  aspek tujuan atau kondisi ideal: Provinsi Kepulauan Riau berhasil menurunkan angka stunting dengan memasuki urutan ke-4 terendah kasus stunting se-Indonesia. Berdasarkan SGGI stunting yang terjadi di Kepulauan Riau sebesar 21,6% dan telah mengalami penurunan 11,4% dari tahun 2021. Selain itu, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari faktor pendukung dan  faktor  penghambat.  Adapun  faktor  pendukungnya  ialah  adanya  koordinasi  dan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Provinsi dengan Dinas PU dan Dinas Perki, terkait penyediaan akses air bersih, koordinasi dan kerjasama dengan Dinas PP dan KB, Dinas Ketahanan  Pangan,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  Sedangkan  faktor  penghambatnya ialah  kurangnya  pendidikan  bagi  orang  tua,  ekonomi  keluarga  balita  stunting,  dan kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak.

## Referensi
BPS  Provinsi  Kepulauan  Riau.  (2021) Provinsi  Kepulauan  Riau  Dalam  Angka (kepulauan  Riau  Province  in  Figures)  2021 .  Tanjungpinang:  BPS  Provinsi Kepulauan Riau.
Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literature review; panduan penulisan dan penyusunan. Jurnal Keperawatan, 12(2), 12-12.
Diah, K. E. (2019). PANDUAN PENYUSUNAN STUDI LITERATUR.”.
Faizah, A., Silalahi, R. D., Nasution, N., & Bakri, H. (2022). Upaya Pencegahan Stunting Dengan Optimalisasi Peran Posyandu. Jurnal Abdi Mecusuar, 2(1), 59-72.
Haqiqi,  F.,  Novita,  F.,  Sebayang,  D.  M.,  Yusmalina,  Y.,  &  Banowati,  R.  (2023). PENGARUH  SOSIAL  EKONOMI  DENGAN  KEJADIAN  STUNTING  PADA BALITA. JURNAL CAFETARIA, 4(1), 130-139.
Indrawijaya, A. I. (2014). Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung: PT Refika Aditama.
Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan penyusunan studi literatur. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto, 1-9.
Munawaroh, Z., Nazaki, N., & Winarti, N. (2022). Dampak pelaksanaan program stunting di kota Tanjungpinang (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
Mutiarin,  D.,  &  Arif,  Z.  (2014).  Manajemen  Birokrasi  dan  Kebijakan  (Penelusuran Konsep dan Teori). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 3(1), 10-21.
Pratiwi,  D.  A.  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KOTA BATAM. Jurnal EL-RIYASAH, 14(1), 15-29.
Riyadh,  N.  A.,  Batara,  A.s.,  &  Nurlinda,  A.  (2023).  Efektivitas  Kebijakan  dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang. Journal of Muslim Community Health, 4(1), 1-17.
Rozi, M. F., Fadilah, A., Melfan, S. N., Akhyar, M., & Gurning,  F.P. (2023). Analisis Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 5(4), 2341-2347.
Trisnawati,  Y.,  &  Mulyandari,  A.  (2023).  EDUKASI  STUNTING  PADA  WANITA PRANIKAH  DI  KAMPUNG  WONOSARI  KELURAHAN  BATU  IX  KOTA TANJUNGPINANG.  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Anugrah  Bintan  (JPMAB), 4(1).
Databoks.katadata.co.id Kesmas.kesmas.go.id Ppid.kepriprov.go.id