## Perspektif Gender dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia Nini Adelina Tanamal1 dan Sapta Baralaska Utama Siagian2

## Abstract
Regional autonomy in Indonesia is growing, so intolerance continues to increase in various regions, this intolerance threatens social life and the lives of Indonesian people. If this continues to grow, it will trigger the nation and threaten the existence of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this case, female police officers also have influence in the nation and state. The government has made various efforts to assist and maintain harmony between the six religions recognized by the State. One of them is by realizing religious moderation. This research was conducted from the perspective of Gender and Women in realizing Religious Moderation in Indonesia with a qualitative descriptive method. The result is that Gender (Women) from various religions has the potential to maintain harmony and maintain harmony between religious communities and can protect with female police, but this potential has not been fully utilized. As a suggestion, it is necessary to increase the role and involve women in every activity of implementing religious moderation in Indonesia.

## Keywords: Gender, Female Police, Religious Moderation

## Abstrak
Otonomi Daerah di Indonesia berkembang maka intoleransi terus meningkat diberbagai daerah, intoleransi ini mengancam kehidupan sosial dan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Bila hal ini terus dibiarkan berkembang maka, akan memicu perpecahan bangsa serta mengancam keberadaan NKRI. Dalam hal ini polisi wanita juga punya pengaruh dalam mengamankan bangsa dan negara. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha guna meredam intoleransi dan memelihara kerukunan antar enam agama yang diakui Negara. Salah satunya adalah dengan cara mewujudkan moderasi beragama. Penelitian ini menyoroti Perspektif Gender dan Polisi Wanita dalam mewujudkan Moderasi Beagama di Indonesia dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah Gender (Perempuan) dari berbagai agama sangat potensial dalam menjaga harmoni dan menjaga kerukunan antara umat beragama dan dapat bekerjasama dengan Polisi Wanita, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai saran, perlunya meningkatkan peran dan melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan implementasi moderasi beragama di Indonesia.

## Kata Kunci: Gender, Polisi Wanita, Moderasi Beragama

## Pendahuluan
Pemerintah Indonesia telah berupaya merumuskan regulasi yang mengatur pola kerukunan umat beragama. Konsep “Kerukunan Hidup Beragama”, pada masa Menteri Agama Mukti Ali di masa Orde Baru telah dibangun berdasarkan landasan teoritik kerukunan umat beragama di Indonesia (Rina Hermaawati, 2016, 45).
Setelah Orde Baru digantikan Orde Reformasi, terjadi banyak konflik terbuka di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini membuat timbulnya kesadaran masyarakat dalam membangun kehidupan yang rukun dan damai. Terutama masyarakat di daerah konflik yang merasa jenuh dengan konflik yang berkepanjangan.
Banyak upaya telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agama, dari membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sampai berbagai dialog-dialog keagamaan di tingkat nasional maupun daerah. Namun usaha tersebut masih saja terjadi konflik, bahkan konflik berbasis agama terus meningkat. Kini usaha terakhir pemerintah adalah dengan cara penguatan moderasi beragama yang diimplementasikan mulai tahun 2019 dan akan diakomodir pada RPJM 2020-2024 (Muhammad Anang Firdaus, 2014, 55). Substansi moderasi beragama di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, karena masyarakat Indonesia telah memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar.
Bangsa Indonesia biasa bertenggangrasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi masyarakat dalam menjalani moderasi beragama. Kini nilai-nilai yang mulai luntur ini, diperkuat melalui pengarusutamaan program moderasi disemua intitusi dan aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif guna menyoroti bagaimana perspektif gender dan Polisi Wanita (POLWAN) mewujudkan moderasi beragama di Indonesia.

## Metode Penelitian
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan persoalan dalam lingkup kajian terhadap perspektif gender dan polisi Wanita dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe penelitian hukum normatif deskriftif. Dalam aspek metode pengumpulan data, metode yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

## Kajian Teoritik

## Perspektif Gender
Orang seringkali menganggap gender sama dengan seks atau jenis kelamin. Padahal, kedua istilah ini berbeda. Seks berbicara tentang perbedaan laki-laki dari perempuan dan dilihat dari sudut biologi, dibawa sejak lahir, bersifat universal dan tidak berubah. Sedangkan gender berbicara tentang perbedaan sosial dan hubungan sosial laki-laki dengan perempuan, dikonstruksi secara sosial serta dapat berubah dan mengalami transformasi, berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya dan juga genger mencakup pembedaan di berbagai bidang seperti peran tanggungjawab, kesempatan, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi.
Perspektif Gender dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia

## Peran Gender
Dalam kehidupan masyarakat, ada serangkaian peran yang terkait dengan gender dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat:
a. Peran gender menentukan apa yang pantas bagi laki-laki dan perempuan dibidang hubungan sosial dan pembagian kerja.
b. Berhubungan dengan kekuasaan, bagaimana menggunakannya, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana kekuasaan itu di bagi.
c. Peran gender berbeda dari kelompok sosial dan keagamaan yang satu dengan kelompok lain di dalam suatu masyarakat.
d. Suku, status sosial ekonomi, dan agama mempengaruhi peran gender di masyarakat.
e. Konflik dan perang dapat mengubah peran gender.
f. Kekerasan, baik di masyarakat maupun di dalam keluarga, terkait dengan peran gender.
g.  Lingkungan kerja atau profesi tertentu, seperti Polisi Wanita dapat mempengaruhi peran gender. (Rizal Panggabean, 2019, 13)
Menurut Lies Marcoes ada beberapa analisis gender yang selalu dipertanyakan yaitu:
a. Siapa melakukan apa? (pembagian kerja menurut gender; peran gender)
b. Siapa memiliki apa? (akses kepada dan control terhadap sumber daya)
c.  Siapa yang mengambil keputusan? Bagaimana? (akses kepada pengambilan keputusan dan kekuatan politik)
d. Siapa yang terlibat? (analisis dampak dan manfaat gender)
e. Siapa yang dirugikan? (analisis dampak dan manfaat gender)
Ada beberapa contoh yang membedakan laki-laki dari perempuan di berbagai bidang dan kegiatan sosial yaitu:

## LAKI LAKI

## PEREMPUAN
Berada di Kawasan public Berada dikawasan domestik Kegiatan produksi Kegiatan reproduksi Menjadi kepala keluarga Menjadi ibu rumah tangga Mengambil keputusan Pendidik Memimpin Dipimpin Mengatur Diatur Pencari nafkah utama Pencari nafkah tambahan Memiliki aset modal Tidak memiliki aset modal
Memiliki akses dan control terhadap sumberdaya
Tidak punya akses dan control dalam sumberdaya Kebutuhan laki laki dipenuhi Kebutuhan perempuan diabaikan

## Kesetaraan Gender
Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah tujuan yang harus diperjuangkan  dan merupakan inti dari hak asasi manusia. Selain itu, kesejahteraan dan pembangunan manusia juga sangat tergantung kepada kesetaraan gender. Seperti tampak dari uraian di atas, usaha mencapai kesetaraan gender mencakup berbagai aspek kehidupan sosial.
Selain itu, kesetaraan gender juga berarti usaha menghapuskan berbagai diskriminasi berbasis gender di bidang kesejahteraan, upah dan penghasilan, Pendidikan, peran politik, dan Kesehatan (Lies Marcoes, 2019, 38-40). Dengan demikian, kesetaraan gender bukan berat membenci laki-laki, melawan laki-laki, menyaingi laki-laki, membunuh karakter laki-laki, atau meremehkan arti penting institusi keluarga.

## Gender dan Polisi Wanita
Perspektif gender sangat penting untuk memahami kinerja polisi dan tantangan-tantangannya. Perhatikan beberapa kenyataan berikut diambil dari polisi di Indonesia:
a. Dari total anggota Polri di Indonesia, hanya tiga persen yang perempuan. Sisanya adalah laki- laki.
b.  Polisi laki-laki pada umumnya tak suka bertugas di bidang pembinaan dan karenanya perempuan lebih banyak yang bertugas dibidang pembinaan dan karenanya perempuan lebih banyak yang bertugas dibidang pembinaan. Polisi laki-laki, sebaliknya, lebih banyak yang bertugas di bidang operasi dibanding polisi Wanita. Sebanyak 70 persen Polwan bertugas di bidang pembinaan, dan hanya 30 persen yang di bidang operasi. Akibatnya, polwan tidak disiapkan dan dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas operasi.
c. Pangkat polisi perempuan di Polri juga rendah. Misalnya, pada tahun 2003, hanya ada sepuluh Polwan berpangkat kombes dari total 833 polisi (laki-laki dan perempuan) yang berpangkat kombes. Selain itu, hanya 12 persen dari 1552 polisi dengan pangkat AKBP yang perempuan.
d. Setiap kali Magister Perdamaian dan resolusi Konflik (MRPK UGM) mengadakan workshop di lingkungan Polda di seluruh Indonesia, peserta polwan sangat sedikit. Kalau ditanyakan mengapa, jawaban yang didapat adalah: sulit mencari polwan yang perwira. Dalam beberapa workshop, tidak ada peserta polwan. Jumlah peserta polwan terbanyak adalah dalam workshop di Polda Banten 2009, ketika delapan dari 30 peserta adalah Polwan (Rizal Panggabean, 2019, 17).
e.  Polri, khususnya Desumdaman, sudah merencanakan akan meningkatkan jumlah Polwan dalam jajaran Polri – secara bertahap, misalnya 10 persen dulu. Selain itu, berbagai ketimpangan gender di lingkungan Polri juga akan dikurangi di masa mendatang (Lies Marcoes, 2019, 45).
Menurut Rosyidah dalam tulisannya tentang pengantar kepada wacana Gender menjelaskan bahwa untuk memahami arti penting persfektif gender dalam kinerja polisi, ada beberapa dokumen penting yang perlu dipelajari yaitu: Undang-undang mengenai kejahatan di dalam rumah tangga (KDRT), aturan dan perundang-undangan mengenai trafficking atau perdagangan perempuan dan anak anak, Millenium Development Goal s (MDG), berbagai instrumen hak asasi perempuan (seperti Konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW, Perlindungan perempuan
dan anak dalam situasi kedauratan dan konflik bersenjata, deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain (Ida Rosyidah,2019, 18).

## Moderasi Beragama di Indonesia
Dalam kehidupan beragama, sering adanya istilah “islam moderat”, “Hindu moderat”, atau “Kristen moderat”. Jika dikatakan, “Orang itu bersikap moderat”, berarti orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Moderat, berasal dari kata moderasi dari Bahasa latin moderditio , yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekuarangan). Kata moderasi juga berarti: (1) pengurangan kekerasan, dan (2) penghindaran keekstreman. (KBBI, 1999). Moderat secara umum, berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.
Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average (ratarata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak). Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith. Wasith telah diindonesiakan menjadi wasit, yang artinya berimbang, tidak memihak dan adil. sedangkan lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau tatharruf dalam bahasa Arab, yang mengandung makna extreme , radical, dan excessive dalam bahasa Inggris.
Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Moderasi beragama dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) (Firdaus, 2014, p.55). Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjalankan beragama ini akan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama.
Prinsip keseimbangan (balance) dan adil (justice) dalam konsep moderasi berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu, prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal. Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjukNya dalam kehidupan. Ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia.
Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sebagai syarat moderasi beragama adalah dimilikinya pengetahuan yang luas dan mempunyai pemahaman keagamaan yang baik.
Dalam konteks Indonesia, untuk dapat digunakan mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, serta seberapa besar kerentanan yang dimiliki terdapat indikator moderasi beragama yang digunakan, yaitu: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan dan (4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Selanjutnya dijelaskan dalam buku
Moderasi Beragama, yang diterbitkan Kementerian Agama RI (2019), bahwa Indikator Komitmen kebangsaan penting guna melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang yang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan.
Hal ini terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Indonesia adalah negara yang multikultural, sangat beragam, sehingga dalam indikator komitmen kebangsaan ini diperlukan toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang yang tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini.
Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Dan toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, dan budaya. Indikator anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi atau ide gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara- cara kekerasan yang ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Kekerasan atau tindakan radikalisme intinya adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Indikator akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.
Dalam perilaku keagamaannya, orang orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman yang dimiliki menimbulkan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan perpecahan. Sehubungan dengan hal tersebut moderasi beragama diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu cara pandang beragama saja.
Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi, atau toleran. Moderasi beragama adalah proses, dan jika moderasi diterapkan toleransi adalah hasil atau buah (outcome). Dalam konteks ini toleransi dapat dirumuskan sebagai sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, dengan cara mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadat masing masing.
Sejak Indonesia Merdeka, apalagi sejak masa pemerintahan orde baru, banyak kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Agama, guna membangun dan merawat toleransi beragama di Indonesia. Namun ternyata tidak sepenuhnya meningkatkan sikap moderat dalam beragama dan tidak mampu menghindarkan konflik. Namun bila regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka konflik konflik keagamaan tentu akan lebih banyak lagi terjadi. Pada masa kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, upaya penguatan moderasi beragama
dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, yaitu melalui 3 (tiga) strategi : (a) sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama, (b) pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat dan (c) pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Usaha mengimplementasikan strategi penguatan moderasi kementerian agama ini tidaklah mudah. Karena pemahaman dan konsep dari moderasi belum banyak diketahui. Dalam konteks beragama di Indonesia kata Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Di kalangan masyarakat bahwa, berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam beragama disamakan dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks-teks keagamaan. Mereka yang beragama secara moderat sering dianggap dengan umat yang melawan kaum konservatif yang berpegang teguh pada ajaran agamanya.

## Perempuan dan Moderasi Beragama
Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, yaitu: Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu ada ratusan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, yang bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), menjadi 633 kelompok kelompok suku besar.
Dari semua suku yang berada di Indonesia tersebut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah berimbang. Dengan demikian dalam konteks keindonesiaan, perempuan tidak bisa diabaikan, karena merupakan setengah dari jumlah penduduk. Dengan kondisi seperti di atas, guna mempertahankan keberadaan NKRI dan mewujudkan kedamaian dalam keberagaman maka, sangatlah dibutuhkan adanya toleransi. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok- kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.
Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, menyatakan bahwa dalam toleransi terdapat pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk memeluk agama yang diyakininya. Toleransi beragama dapat direlealisasikan dalam bentuk: (1) setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati hak asasi penganutnya. (2) setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai. Perempuan mempunyai potensi besar dalam membangun dan memelihara toleransi yang diperlukan oleh Indonesia yang sangat beragam ini. Karena secara psikologis perempuan dalam perannya sebagai ibu, berhubungan secara intens dengan anaknya dan selalu bekerja sama, mampu memupuk sikapnya untuk tidak mementingkan diri sendiri, sabar, keibuan, dan rela berkorban (Nunung Runiawati.2016,p.76).
Dengan memiliki sikap-sikap tersebut menjadikan perempuan selalu siap menyesuaikan diri, mempertimbangkan alternatif atau kemungkinan-kemungkinan lain dan mampu melihat perbedaan- perbedaan yang ada dilingkungannya. Menurut Hermawati, Rina dkk., Perempuan mempunyai
potensi kehidupan sosial atau kemampuan-kemampuan sosial sebagai berikut: (1) perempuan mampu menerima dirinya sebagaimana adanya. (2) perempuan mampu terbuka terhadap pengalaman. (3) perempuan mampu bersifat asertif. (4) perempuan tahu apa yang ia kehendaki. (5) perempuan berani mempertahankan haknya. (6) perempuan mulai menggunakan keperempuanannya sebagai aset. (7) perempuan berani menunjukkan kemampuannya. (8) perempuan selalu berusaha untuk meningkat kepercayaan dirinya melalui latihan-latihan (Nunung Runiawati. 2016, P.82).
Janet Zullennger Grele juga mengemukakan bahwa perempuan cenderung lebih suka bekerja sama daripada menominasi dan lebih suka menciptakan perdamaian dari pada membuat konflik (Grele, Janet Zullenger. 1979, P.56). Menurut Kartini Kartono Para ahli Psikologi menyebutkan 4 (empat) komponen pokok emosi keibuan dari perempuan yaitu : (1) altruisme, yaitu satu sifat yang cenderung untuk mendahulukan pentingan orang lain dari pada kepentingannya sendiri dan ada perasaan cinta terhadap orang lain. (2) kelembutan. (3) kasih sayang dan (4) aktivitas (Kartini Kartono.1992, P.43).
Komponen-komponen tersebut akan menimbulkan satu iklim psikis dan sifat keibuan. Menurut Maimanah Sifat keibuan ini menyangkut dengan keberadaan anaknya sebagai satu kesatuan psikologis, dimana altruisme keibuan mendorong seorang perempuan untuk tidak rnementingkan diri sendiri dan senantiasa bersedia mengorbankan segala sesuatunya untuk kelestarian lingkungannya, dalam hal ini adalah anaknya (Maimanah. 2013, P.52). Sedangkan menurut Muntago, Asheley menyatakan bahwa sesuai pendapat-pendapat di atas maka perempuan mempunyai sumber daya dan memiliki potensi yang besar dalam persoalan toleransi beragama, karena perempuan adalah makhluk sosial yang mempunyai kemampuan untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Muntago, Asheley. 1972. Hal 52).
Demikian juga menurut Nazmudin mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia, untuk dapat mewujudkan dan mengimplementasikan moderasi beragama terdapat empat indikator yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dimana toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama (Nazmudin. 2017, P.35). Oleh karena itu menurut Nina Mariani Noor perempuan yang mempunyai potensi besar menyangkut toleransi sangatlah signifikan untuk diikutsertakan. Dengan demikian, sangat diperlukan melibatkan perempuan secara aktif dalam usaha mewujudkan masyarakat beragama yang toleran (Nina Mariani Noor, 2015, P.37).

## Temuan dan Pembahasan
Moderasi beragama dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri ( eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) . Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjalankan beragama ini akan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Prinsip keseimbangan (balance) dan adil (justice) dalam konsep moderasi berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu, prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal.
Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjukNya
dalam kehidupan. Ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.
Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sebagai syarat moderasi beragama adalah dimilikinya pengetahuan yang luas dan mempunyai pemahaman keagamaan yang baik. Dalam konteks Indonesia, untuk dapat digunakan mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, serta seberapa besar kerentanan yang dimiliki terdapat indikator moderasi beragama yang digunakan, yaitu: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan dan (4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Selanjutnya dijelaskan dalam buku Moderasi Beragama, yang diterbitkan Kementerian Agama RI (2019), bahwa Indikator Komitmen kebangsaan penting guna melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang yang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan.
Hal ini terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Indonesia adalah negara yang multikultural, sangat beragam, sehingga dalam indikator komitmen kebangsaan ini diperlukan toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang yang tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini.
Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Dan toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, dan budaya. Indikator anti kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi atau ide gagasan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara- cara kekerasan yang ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Kekerasan atau tindakan radikalisme intinya adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan.
Indikator akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Dalam perilaku keagamaannya, orangorang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman yang dimiliki menimbulkan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan perpecahan. Sehubungan dengan hal tersebut moderasi beragama diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama.
Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu cara pandang beragama saja. Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari toleransi, atau toleran. Moderasi beragama adalah proses, dan jika moderasi
diterapkan toleransi adalah hasil atau buah (outcome). Dalam konteks ini toleransi dapat dirumuskan sebagai sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, dengan cara mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing.
Toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadat masing masing. Sejak Indonesia Merdeka, apalagi sejak masa pemerintahan orde baru, banyak kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Agama, guna membangun dan merawat toleransi beragama di Indonesia. Namun ternyata tidak sepenuhnya meningkatkan sikap moderat dalam beragama dan tidak mampu menghindarkan konflik. Namun bila regulasi keagamaan tersebut dihilangkan, maka konflikkonflik keagamaan tentu akan lebih banyak lagi terjadi.

## Kesimpulan
Moderasi beragama di Indonesia dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjalankan beragama ini akan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia telah disosialisasikan dan dicanangkan pemerintah pada tahun 2019 dan akan diimplementasikan dalam RPJM 2020-2024. Perempuan adalah setengah dari jumlah penduduk Indonesia, perempuan mempunyai sifat-sifat sosial seperti tidak egosentris, tidak suka mendominasi, penuh kasih sayang, menyukai perdamaian dan sifat-sifat lainnya yang membawa perempuan pada predikat sebagai makhluk sosial.
Perempuan memiliki potensi besar dalam membentuk dan memelihara toleransi sehingga perempuan dapat menjadi aktor utama untuk menyemai benih moderasi dalam keluarga untuk mencegah tersebarnya ideologi kekerasan. Usaha mengimplementasikan strategi penguatan moderasi kementerian agama ini tidaklah mudah. Karena pemahaman dan konsep dari moderasi belum banyak diketahui. Dalam konteks beragama di Indonesia kata Moderat adalah sebuah kata yang sering disalahpahami.
Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Di kalangan masyarakat bahwa, berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam beragama disamakan dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks-teks keagamaan. Mereka yang beragama secara moderat sering dianggap dengan umat yang melawan kaum konservatif yang berpegang teguh pada ajaran agamanya.

## Saran
Perspektif Gender dan Polisi Wanita dapat dikembangkan dan diterapkan dalam tiap tugas dan keputusan kepolisian dalam menciptakan moderasi beragama, diharapkan semua Wanita dapat memiliki potensi dan kualitas yang lebih baik dari polisi pria. Wanita Indonesia bisa, dan Wanita Indonesia maju dan berkembang dalam segala aspek pekerjaan dan usaha untuk menciptakan moderisasi Agama.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik. 2010. Sensus Penduduk 2010. Diunduh Tanggal 1 Oktober 2010 dari https:// sp2010.bps.go.id/index.php/publikas i/index
Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia, Mursyid Ali, ed. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
Firdaus, Muhammad Anang. 2014. Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jurnal Kontekstualita, Vol. 29, No.1.
Grele, Janet Zullenger. 1979. Woman and Future. New York : MacMillan Publishing Free Press.
Hermawati, Rina. Caroline Paskarina, Nunung Runiawati. 2016. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology Volume 1 (2) Desember 2016. eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115.
Ida Rosyidah, 2019, Pengantar Kepada Wacana Gender (Modul Pelatihan), Jakarta: The Asia Foundation
Irawati Harsono, 2018, Gender dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Polri Makalah, Jakarta, The Asia Foundation
Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. - Cet. Pertama, 2019.
Kementerian Agama RI. 2019. Indeks Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: KUB Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan 2019.
Kamali, Mohammad Hasyim. 2015. The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur’anic Principle of Wasathiyah. Oxford: Oxford University Press.
Kartini Kartono. 1992. Psikologi Wanita: Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek. Bandung: CV Mandar Maju.
Lies Marcoes, 2019, Gender Analysis. Modul Pelatihan, Jakarta: UNDP Gender Kit
Laporan Penelitian Wahid Institute. 2017. Intoleransi dan Radikalisme dikalangan Perempuan riset lima wilayah: Bogor, Depok, Solo Raya, Malang dan Sumenep. Diunduh pada 1 Oktober 2019 dari : http://wahidfoundation.org/index.php/publication/index/report
Maimanah. 2013. Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis). Mu’Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, Januari–Juni 2013, 51-58.
Muntago, Asheley. 1972, The Genius Woman as the Genius humanity, dalam Woman Liberation, Michel E. Edelstein (ed.), New York : St Martin’s Press
Nazmudin. 2017. Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, 23-39.
Nina Mariani Noor (ed.). 2015. Manual Etika Lintas Agama Untuk Indonesia . Geneva: Globethics. net, 2015. ISBN 978-2- 940428-84-7 (online version).

## Perspektif Gender dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia
Rizal Panggabean, 2019, Manajemen Konflik untuk Polisi, Jakarta: The Asia Foundation Siaran Pers Setara Institute. 2018. Melawan Intoleransi di Tahun Politik, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Pemajuan Toleransi di Indonesia Tahun 2018. Jakarta: 31 Maret 2019. Diunduh tanggal 1 Oktober 2019 dari http://setarainstitute.org/melawan-intoleransi-di- tahunpolitik/
Tim Penyusun, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka

## JURNAL
Rina Hermawati, Caroline Paskarina, Nunung Runiawati. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. UMBARA: Indonesian Journal of AnthropologyVolume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115.
Muhammad Anang Firdaus. 2014. Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jurnal Kontekstualita, Vol. 29, No.1, 2014
Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat.
Perspektif Gender dan Polisi Wanita Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia