Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10. No. 1  April 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  10 - 20
PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN
MALANG
Oleh : Amadea Salsabilla
Ekonomi/Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : salsabillaamadea@gmail.com Sri Muljaningsih
Ekonomi/Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email : sri.muljaningsih.ep@upnjatim.ac.id
Article Info Abstract Article History : Received  10 April - 2022 Accepted  24 April - 2022 Available Online 30 April - 2022 Poverty is a complex and multidimensional problem. In the Malang Raya  Region,  poverty  in  Malang  Regency  is  ranked  first  out  of other three  regions. The  point of this study was to dpind out and analyze  the  influence  of  Population  (JP),  Inflation  Rate  (INF), Economic Growth (PE), and Health (KES) on Poverty in Malang Regency  from  2006  to  2020.  The  data  used  are  time  series  data obtained through the website of the Central Bureau of Statistics in East  Java  Province  and  Malang  Regency.  The  research  method used  is  a  quantitative  approach  with  Multiple  Linear  Regression Analysis. The result of this study can be conclude that variables of Population,  Inflation  Rate,  and  Economic  Growth  has  no significant effect on Poverty. Meanwhile, the Health variable has a significant  effect  on  Poverty  in  Malang  Regency.  Thus,  Health development  needs  to  be  considered  to  overcome  the  problem  of poverty.
Keyword : Poverty, Population, Inflation Rate, Economic Growth, Health

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  ialah  tujuan  dari suatu  negara,  apabila  terdapat  peningkatan pada  pembangunannya  maka  negara  tersebut dapat  dikatakan  semakin  maju.  Dengan meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  di sebuah  daerah  merupakan  salah  satu  tanda berhasilnya pembangunan ekonomi (Zuhdiyaty  &  Kaluge,  2018).  Tujuan  dari pembangunan  nasional  salah  satunya  adalah mewujudkan  kesejahteraan  penduduk  pada suatu  negara,  dengan  memajukan  kinerja perekonomian  supaya  dapat  melahirkan lapangan pekerjaan dan membentuk kehidupan yang seimbang bagi seluruh rakyat
(Putra  &  Arka,  2016).  Dalam  pembangunan ekonomi terdapat masalah yang patut disembuhkan atau paling tidak dikurangi yaitu masalah  kemiskinan  (Sari  &  Mangkuwinata, 2017). Kemiskinan merupakan suatu problem yang  rumit  dan  memiliki  sifat  multidimensi, maka harus terdapat usaha dalam pelaksanaan pengurangan  jumlah  penduduk  miskin  secara menyeluruh  dari  berbagai  macam  perspektif hidup  masyarakat  serta  dilakukan  secara terstruktur (Safuridar, 2017).
Fenomena kemiskinan berlangsung ketika individu atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi  standar  hidup  tertentu  untuk mencapai  kebutuhan  minimum  untuk  hidup
makmur. Dalam pengertian singkatnya kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang  tidak  memiliki  cukup  uang  atau barang dalam menanggung kelanjutan hidupnya.  Menurut  (Azizah  et  al.,  2018) sebutan  kemiskinan  timbul  ketika  terdapat sekelompok orang yang tidak dapat mencapai tingkat  kemakmuran  ekonomi  yang  diduga sebagai  kebutuhan  minimum  dari  standar hidup  tertentu.  Demikian  pula  kemiskinan yang  terjadi  di  wilayah  Malang  Raya pendapatan  yang  rendah  untuk  mencukupi kebutuhan  sehari-hari  juga  menjadi  faktor masyarakat tidak dapat mencapai kesejahteraan. Selain itu, juga karena penurunan  produktivitas  masyarakat  dan pertumbuhan ekonomi yang menurun.
Di  Indonesia,  kemiskinan  dipicu  oleh berbagai  faktor  yaitu  tingkat  inflasi  yang berfluktiasi, lemahnya pertumbuhan ekonomi, serta tingginya tingkat pengangguran (Windra et  al.,  2016).  Selain  itu,  berbagai  faktor  yang saling terhubung seperti pengangguran, pendidikan,  kesehatan,  tingkat  pendapatan masyarakat,  konsumsi,  lokasi  dan  lingkungan juga dapat menyebabkan masalah kemiskinan (Putra & Arka, 2016).
Berlandaskan  data  dari  Badan  Pusat Statistik,  persentase  penduduk  miskin  pada kawasan Malang Raya tiap tahunnya cenderung  mengalami  penurunan.  Kabupaten Malang  memiliki  persentase  kemiskinan paling  tinggi  diantara  dua  daerah  lainnya  di wilayah Malang Raya yaitu Kota Malang dan Kota Batu. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten  Malang  dalam  beberapa  tahun terakhir  cenderung  mengalami  penurunan, namun  masih  terdapat  penduduk  yang  tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sebesar 265.560  jiwa  (BPS,  2021).  Dengan  adanya fenomena tersebut, menandakan masih banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga menjadikan kemiskinan di Kabupaten Malang masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan.
Sehingga perlu adanya kebijakan dan program yang  tepat  untuk  dilaksanakan  agar  lebih banyak lagi kemiskinan yang berkurang.

## Gambar 1 Jumlah Penduduk dan
Persentase Penduduk Miskin
sumber: (BPS, 2016)
Pada  Gambar  1  menunjukkan  bahwa angka kemiskinan pada kawasan Malang Raya beragam,  angka  kemiskinan  terendah  yaitu Kota  Batu  kemudian  Kota  Malang  dan  yang tertinggi adalah Kabupaten Malang. Kabupaten  Malang  memiliki  daerah  terluas setelah Kabupaten Banyuwangi yang menduduki posisi pertama di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdapat banyak potensi ekonomi yang  ada  diantaranya  dari  bidang  pertanian dan pariwisata.
Secara angka, tingkat kemiskinan Kabupaten  Malang  cenderung  menurun. Namun  pada  tahun  2020  masyarakat  yang hidup dibawah garis kemiskinan dan kebutuhan  hidupnya  tidak  dapat  terpenuhi mengalami peningkatan yang mencapai angka 265.560  jiwa  yang  belum  mendapatkan kesejahteraan hidup. Masyarakat ini kemungkinan  besar  termasuk  dalam  kategori kemiskinan  kronis  ( Chronic  Poverty ),  yaitu masyarakat  yang  menerima  manfaat  dari pertumbuhan ekonomi paling sedikit dan juga derajat hidup yang terendah (Mindayanti et al., 2021).
Terjadinya  kemiskinan  kronis  dapat dikarenakan tidak cukupnya pendapatan  yang digunakan dalam mencukupi segala kebutuhan atau  bahkan  tidak  memiliki  penghasilan  yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan  mereka.  Selain  itu,  beberapa  hal lain yang menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis yaitu seperti tidak meratanya distribusi pendapatan  dan  kurang  produktifnya  sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Malang masih  berusaha  dalam  menurunkan  angka kemiskinan  dengan  membenahi  aspek-aspek yang menyebabkan kemiskinan supaya masyarakat  dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sesuai pada Gambar 2 tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Malang sebanyak 2.576.596  jiwa  dan  terus  meningkat  sampai tahun  2020  menjadi  2.654.448  jiwa.  Dengan jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat tersebut  jumlah  penduduk  miskin  cenderung menunjukkan  penurunan  dari  tahun  2017 sampai  tahun  2019,  akan  tetapi  pada  tahun 2020 terjadi peningkatan hingga 10,15 persen. Hal ini berbeda dengan penjelasan sebelumnya dimana dengan bertambahnya penduduk akan menyebabkan peningkatan kemiskinan.

## Gambar 2: Persentase Kemiskinan di
Kawasan Malang Raya 2016-2020
sumber : BPS, 2021
Tingkat  inflasi  Kabupaten  Malang  pada periode  2016-2020  termasuk  dalam  kategori inflasi  ringan  karena  nilainya  kurang  dari  10 persen tiap tahunnya. Tingkat inflasi tertinggi terletak  pada  tahun  2017  yaitu  3,75  persen kemudian  di  tahun  berikutnya  terus  menurun hingga  1,42  persen  pada  tahun  2020. Sedangkan  pada  pertumbuhan  ekonomi, Kabupaten  Malang  tiap  tahunnya  mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun hingga  -2,68  persen.  Dan  pada  indikator kesehatan  Kabupaten  Malang  jika  dilihat melalui  angka  harapan  hidup  menunjukkan bahwa tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 angka harapan hidup mencapai 72,55 tahun.
Berbagai studi mengenai jumlah penduduk dan  kemiskinan  diantaranya  dilakukan  oleh (Azizah  et  al.,  2018)  dan  (Rismawati,  2018) yang  menjelaskan  bahwa  secara  signifikan kemiskinan  dapat  dipengaruhi  oleh  jumlah penduduk.  Namun  pada  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  (Anggraini,  2021)  dan (Agustina  et  al.,  2019)  mengatakan  bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari jumlah penduduk terhadap kemiskinan. Pada penelitian yang dilakukan (Ningsih & Andiny, 2018) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan.  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  (Hambarsari  & Inggit,  2016),  (Sari  &  Mangkuwinata,  2017) dan  (Puspitasari,  2020)  menerangkan  bahwa
inflasi  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap kemiskinan.  Pada  studi  yang  dilakukan  oleh (Hambarsari  &  Inggit,  2016),  (Suryandari, 2017),  dan  (Mindayanti  et  al.,  2021) menerangkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan. Akan  tetapi,  (S  et  al.,  2021)  dan  (Ningsih  & Andiny, 2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan.  Dalam  studi (Rismawati,  2018),  (Bintang  &  Woyanti, 2018),  dan  (Suryandari,  2017)  menjelaskan bahwa  kesehatan  berpengaruh  signifikan terhadap  kemiskinan.  Sedangkan  (Islami  & Anis,  2019)  menyatakan  bahwa  kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Dengan  perbedaan  pada  berbagai  hasil studi  yang  telah  dilaksanakan  menunjukkan bahwa  perlu  dilaksanakan  riset  mengenai pengaruh  jumlah  penduduk,  tingkat  inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesehtan terhadap kemiskinan.  Selain  itu  dengan  melihat penjelasan sebelumnya, dimana tingkat inflasi yang  rendah,  pertumbuhan  ekonomi  yang cenderung  meningkat,  dan  kesehatan  terus mengalami peningkatan belum mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di Kabupaten  Malang,  karena  masih  terdapat masyarakat  yang  berada  dibawah  garis kemiskinan  sebanyak  265.560  jiwa  dan merupakan  daerah  dengan  jumlah  penduduk miskin  tertinggi  di  wilayah  Malang  Raya. Sehingga,  berdasarkan  permasalahan  terkait penelitian  ini  akan  menjelaskan  mengenai Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Tingkat  Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang.

## 2. KAJIAN
PUSTAKA

## DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kemiskinan
Kemiskinan  dapat  dilihat  dari  dua  aspek, yaitu  kemiskinan  absolut,  yaitu  pendapatan seseorang  lebih  rendah  dari  garis  kemiskinan atau  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  bekerja.  Sementara  itu, kemiskinan relatif adalah keadaan kemiskinan di  mana  pendapatan  tidak  merata  karena kegagalan  kebijakan  pembangunan  untuk menguntungkan  semua  lapisan  sosial.  Oleh
karena  itu,  ukuran  kemiskinan  relatif  sangat bergantung pada distribusi pendapatan. (Josep,
2018) Menurut
Sharp kemiskinan dapat disebabkan  oleh  berbagai  macam  hal.  Sharp menyebutkan  penyebab  kemiskinan  yang dipandilihat dari aspek ekonomi: a) munculnya kemiskinan  diakibatkan  adanya  ketimpangan pola  dimana  sumberdaya  yang  dimiiki penduduk  miskin  jumlahnya  terbatas  dan meiliki  kualitas  yang  rendah.  b)  perbedaan kualitas  sumber  daya  manusia  yang  diartikan dengan produktivitas rendah sehingga menyebabkan  pendapatan  rendah  C)  adanya perbedaan modal dan akses. Ketiga penyebab kemiskinan  tersebut  berawal  dari  teori Lingkaran  Kemiskinan  ( Vicious  Circle  of Poverty ) yang disampaikan oleh Nurkse.
Pada teori Lingkaran kemiskinan terdapat pasar  yang  tidak  sempurna,  ketertinggalan, keterbelakangan,  modal  yang  kurang  dapat menyebabkan menurunnya produktivitas kemudian  memicu  penerimaan  pendapatan yang  rendah.  Kondisi  tersebut  akan  memberi dampak  pada  tabungan  dan  investasi  yang rendah sehingga berakibat oada keterbelakangan  dan  seterusnya  (Machmud, 2016).

## Jumlah Penduduk
Menurut Said menyatakan bahwa penduduk  merupakan  banyaknya  orang  yang tinggal  di  suatu  daerah  pada  waktu  tertentu merupakan  hasil  dari  proses  kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Astuti, 2015).  Penduduk  memiliki  peran  penting dalam  perekonomian.  Dalam  perekonomian fungsi  penduduk  dibagi  menjadi  dua  yaitu terdapat  pada  sisi  permintaan  yang  dianggap sebagai  konsumen  dan  sisi  penawaran  yang dianggap sebagai produsen. Pandangan terhadap penduduk terbagi menjadi dua, yaitu dianggap  sebagai  penghambat  pembangunan, dan  dianggap  sebagai  pemacu  pembangunan (Machmud, 2016).
Menurut  teori  malthus  jumlah  penduduk yang meningkat secara cepat akan mendorong masyarakat  mendekati  garis  kemiskinan karena  ketatnya  persaingan  untuk  memenuhi kebutuhan (Jamaludin, 2016, hal. 176).

## Inflasi
Menurut (Boediono, 2001) inflasi merupakan  tren  meningkatnya  harga  secara umum  dan  berkepanjangan.  Ketika  satu  atau dua komoditi saja yang mengalami peningkatan tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan memberi akibat pada sebagian besar dari harga-harga komoditi lain.  Dengan  inflasi  yang  tinggi  dapat mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  kebutuhan hidup masyarakat sehingga akan menimbulkan kemiskinan. (Windra et al., 2016)

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi menandakan sejauh  mana  kegiatan  perekonomian  akan menghasilkan tambahan pendapatan
masyarakat pada periode tertentu. Berhasilnya perekonomian suatu daaerah dapat dilihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahnya (Silaen, 2020).
Menurut  Kuznet,  pertumbuhan  ekonomi mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan kemiskinan,  pada  awalnya  pertumbuhan ekonomi mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan  kemudian  pada  akhirnya  jumlah penduduk miskin perlahan berkurang (Tambunan, 2014).

## Kesehatan
World Health Organization (WHO, 2013) menyatakan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan sehat  yaitu  keadaan  sejahtera  secara  fisik, mental,  dan  sosial  yang  memungkinkan individu  hidup  secara  produktif  baik  dalam aspek sosial maupun aspek ekonomi.”
Studi  yang  telah  dilaksanakan  (Arsyad, 2016)  menjelaskan  bahwa  kebijakan  dalam pengurangan kemiskinan perlu adanya campur tangan  pemerintah  dalam  meningkatkan kesehatan.  Salah  satu  faktor  yang  mendasari kebijakan  ini  adalah  peningkatan  kesehatan akan  meningkatkan  produktivitas  masyarakat miskin,  kesehatan  yang  lebih  baik  akan meningkatkan  kapasitas  kerja,  mengurangi hari libur, dan meningkatkan keluaran energi. Oleh  karena  itu,  kesehatan  yang  baik  akan berdampak negatif pada tingkat kemiskinan.

## Hipotesis Penelitian
Berlandaskan larar belakang dan penjelasan  pada  landasan  teori  sebelumnya maka hipotesis yang dirumuskan yaitu :
a. Diduga jumlah penduduk berpengaruh terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Malang.
b. Diduga  tingkat  inflasi  berpengaruh terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Malang.
c. Diduga pertumbuhan ekonomi
berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di Kabupaten Malang. d. Diduga Kesehatan berpengaruh terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten
Malang

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  data  kemiskinan Kabupaten  Malang  yang  diambil  yaitu penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan yang berada dibawah garis kemiskinan  dalam  satuan  jiwa.  Kemudian pada  variabel  independen  yang  pertama  yaitu jumlah  penduduk  menggunakan  data  seluruh jumlah  penduduk  Kabupaten  malang  dalam satuan  jiwa.  Pada  variabel  kedua,  tingkat inflasi menggunakan satuan persen. Selanjutnya  pada  variabel  pertumbuhan penduduk  menggunakan  satuan  persen.  Dan variabel
yang terakhir kesehatan menggunakan  data  Angka  Harapan  Hidup Kabupaten Malang dalam satuan tahun.
Penggunaan  data  dalam  penelitian  ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang yang merupakan data time series dengan rentang waktu selama 15 tahun yaitu tahun 2006-2020.
Pada  metode  analisis  menggunakan Metode  Analisis  Regresi  Linear  Berganda dengan bantuan software SPSS 26. Pengujian dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  uji  asumsi klasik  (BLUE),  analisis  regresi  dan  uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, Uji F, dan Uji t.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik

## a. Uji Autokorelasi
Pada  uji  Autokorelasi  didapatkan  nilai DW  test sebesar  1,292  dan  pada  DW  tabel yaitu  dL  =  0,6852  dan  dU=  1.9774.  . berdasarkan  nilai  tersebut  maka  dapat dijelaskan bahwa nilai DW test berada diantara nilai dL dan dU, hal ini dapat diartikan bahwa data  yang  digunakan  berada  pada  daerah keragu-raguan  sehingga  dapat  dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi dan data dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.
b. Uji multikolinieritas
Sumber: Output SPSS, 2022
Berdasarkan output SPSS diatas, menunjukkan  bahwa  pada  setiap  variabel emiliki  nilai  tolerance  yang  lebih  besar  dari 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) pada tiap  variabel  lebih  kecil  dari  10,00.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas.

## c. Uji heteroskedastisitas
Pada output pengujian  heteroskedastisitas nilai signifikansi koefisien rank spearman pada seluruh residualnya melebihi 5%, dimana pada valiabel  bebas  JP  (0,970),  INF  (0,781),  PE (0,190),  dan  KES  (0,970).  Maka  dalam persamaan  regresi  ini  pada  tiap  variabel independennya  tidak  terdapat  korelasi  yang mengakibatkan heteroskedastisitas.
Berlandaskan  output  Uji  Asumsi  Klasik yang  telah  dilaksanakan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa pada model penelitian tidak terdapat  kesalahan  asumsi  klasik  sehingga proses analisis selanjutnya dapat dilaksanakan, yaitu  uji  analisis  regresi  linear  berganda, koefisien determinasi, uji F dan Uji t.

## Regresi Linear Berganda
Berlandaskan  hasil  analisis  pengolahan data  dengan  bantuan  program  komputer  IBM SPSS  versi  26  maka  diperoleh  persamaan regresi sebagai berikut:
KM = 1865947,68 − 0,13JP + 831,32INF − 2198,04PE − 17339,14KES
Dari  persamaan  diatas  dapat  diuraikan bahwa  nilai  konstanta  sebesar  1865947,68 menunjukkan  apabila  Jumlah  Penduduk  (JP), Tingkat  Inflasi  (X2),  Pertumbuhan  Ekonomi (X3),  dan  Kesehatan  (X4)  dianggap  konstan maka angka kemiskinan di Kabupaten Malang akan  meningkat  sebesar  1865947,68  jiwa. Nilai  koefisien  regresi  JP  ( 𝛽 1 )  :  -0,13 menunjukkan  bahwa,  jika  Tingkat  Inflasi (INF),  Pertumbuhan  Ekonomi  (PE),  dan Kesehatan  (KES)  dianggap  konstan,  maka setiap  Jumlah  Penduduk  naik  satu  juta  jiwa maka  kemiskinan  di  Kabupaten  Malang  akan menurun  sebesar  0,13  jiwa.  Koefisien  regresi INF  ( 𝛽 2 )  :  831,32  menunjukkan  bahwa  jika Jumlah Penduduk (JP), Pertumbuhan Ekonomi (PE), dan Kesehatan (KES) dianggap konstan, setiap kenaikan Tingkat Inflasi (INF) sebesar 1 persen  maka  angka  kemiskinan  di  Kabupaten Malang  akan  meningkat  sebesar  831,32  jiwa. Koefisien  regresi  PE  ( 𝛽 3 )  :  -  2198,04 menyatakan  jika  Jumlah  Penduduk  (JP), Tingkat  Inflasi  (INF),  dan  Kesehatan  (KES) dianggap konstan, setiap Pertumbuhan Ekonomi  (PE)  naik  1  persen  maka  angka kemiskinan  di  Kabupaten  Malang  akan menurun sebesar 2198,04 jiwa. Nilai koefisien regresi KES ( 𝛽 4 ) sebesar -17339,14 menunjukkan apabila Jumpah Penduduk (JP),
Tingkat  Inflasi  (INF),  dan  Pertumbuhan Ekonomi  (PE)  dianggap  konstan,  setiap Kesehatan  (KES)  naik  1  tahun  maka  angka kemiskinan  di  Kabupaten  Malang  akan menurun sebesar 17339,14 jiwa.

## Koefisien Determinasi
Sumber : Output SPSS, 2022
Koefisien  determinasi  pada  output  Tabel 2  sebesar  0,864  atau  86,4%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  yaitu Jumlah Penduduk (JP), Tingkat  Inflasi (INF), Pertumbuhan  Ekonomi  (PE),  dan  Kesehatan
(KES) mampu menjelaskan variabel Kemiskinan  (Y)  sebesar  86,4%,  dan  sisanya
sebesar  13,6%  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang tidak termasuk dalam model.

## Uji F
Sumber: Output SPSS, 2022
Berdasarkan  hasil  uji  F,  nilai  F  hitung sebsar 15,892 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000b,  sedangkan  pada  nilai  f  tabel  sebesar 3,48.  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  nilai  F hitung  15,892  >  F  tabel  3,48  maka  dapat disimpulkan  bahwa  secara  simultan  variabel Jumlah penduduk, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kesehatan berpengaruh    signifikan  terhadap  kemiskinan di Kabupaten Malang.

## Uji t
Tabel 4: Uji t Model t Sig. 1 JP -0,880 0,399 INF 0,338 0,742 PE -0,761 0,464 KES -2,859 0,017 Sumber : Output SPSS, 2022

## Variabel Jumlah Penduduk (JP)
Berdasarkan  output  analisis  pada  tabel  4 menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  variabel Jumlah  Penduduk  sebesar  -0,880  sedangkan nilai  t  tabel  sebesar  2,22814.    Sehingga berdasarkan  ouptut  tersebut    nilai  t  hitung  - 0,880  <  t  tabel  2,22814  dengan  demikian  H0 diterima  dan  H1  ditolak,  dengan  nilai signifikan  sebesar  0,399  >  0,05.  Dari  hasil tersebut  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa secara parsial variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Malang.

## Variabel Tingkat Inflasi (INF)
Berdasarkan  output  analisis  pada  tabel  4 menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  variabel
tingkat inflasi sebesar 0,338 sedangkan nilai t tabel  sebesar  2,22814.  Sehingga  berdasarkan ouptut  tersebut  nilai  t  hitung  0,338  <  t  tabel 2,22814 dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,742 > 0,05. Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan  bahwa  secara  parsial  variabel Tingkat  Inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang.

## Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE)
Berdasarkan  output  analisis  pada  tabel  4 menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,761
sedangkan  nilai  t  tabel  sebesar  2,22814. Berdasarkan  ouptut  tersebut  diketahui  bahwa besarnya  t  hitung  -0,761  <  t  tabel  2,22814 dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,464 > 0,05. Dari  hasil  tersebut  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  secara  parsial  variabel Pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang.

## Variabel Kesehatan (KES)
Berdasarkan  output  analisis  pada  tabel  4 menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  variabel Kesehatan  sebesar  -2,859  sedangkan  nilai  t tabel  sebesar  2,22814.    Berdasarkan  ouptut tersebut  diketahui  bahwa  besarnya  t  hitung  - 2,859>  t  tabel  2,22814  dengan  demikian  H0 ditolak  dan  H1  diterima,  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,017  <  0,05.  Dari  hasil tersebut  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  secara  parsial  variabel  Kesehatan berpengaruh  signifikan  terhadap  Kemiskinan di Kabupaten Malang.

## Pembahasan

## a. Pengaruh Jumlah  penduduk  terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang
Variabel Jumlah penduduk secara parsial tidak  berpengaruh  signifikan  dan  negatif terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Malang tahun  2006-2020.  Hal  ini  berarti  bahwa peningkatan  jumlah  penduduk  yang  terjadi belum dapat mempengaruhi kemiskinan.
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Malang tidak  berpengaruh  pada  jumlah  penduduk
miskin  di  Kabupaten  Malang.  Hal  ini  dapat dikarenakan komposisi penduduk berdasarkan  kelompok  umur    Kabupaten Malang  termasuk  penduduk  intermediate yaitu  median  umur  penduduk  berada  di  usia 20-30  tahun.  Dengan  mayoritas  komposisi umur  produktif  (15-64  tahun),  Kabupaten Malang  dalam  mendukung  pembangunan daerah  telah  memiliki  sumber  daya  yang cukup  potensial.  Pada  tahun  2020  komposisi umur  produktif  (15-64  tahun)  sekitar  70,56 persen. Namun, dengan banyaknya penduduk dengan  usia  produktif  jika  tidak  disertai dengan  lapangan  kerja  yang  cukup,  maka dengan  banyaknya  penduduk  usia  produktif tersebut tidak dapat mempengaruhi kemiskinan.
Hasil  penelitian  ini  sama  dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Anggraini,  2021)  dimana  jumlah  penduduk usia  produktif  tidak  mempengaruhi  jumlah penduduk miskin. Dengan banyaknya penduduk usia produktif dapat mengakibatkan  banyak  tenaga  kerja  yang tersedia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  dengan angkatan  kerja  yang  tinggi  tetapi  tidak diimbangi  dengan  tersedianya  lapangan pekerjaan yang cukup, maka terjadi peningkatan jumlah usia produktif yang tidak dapat mempengaruhi kemiskinan.

## b. Pengaruh  Tingkat  Inflasi  terhadap Kemiskinan
Variabel  Tingkat  Inflasi  secara  parsial tidak  berpengaruh  signifikan  dan  positif terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Malang tahun  2006-2020.  Hal  ini  menunjukkan bahwa peningkatan tingkat inflasi yang terjadi belum dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal ini  sesuai  dengan  teori  dikemukakan  oleh Sadono  Sukirno  (Puspitasari,  2020)  bahwa inflasi dapat menyebabkan lonjakan permintaan  masyarakat  terhadap  barang- barang  (permintaan  agregat).  Hal  ini  umum terjadi ketika perekonomian sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan  tingginya  kesempatan  kerja  akan menyebabkan  pendapatan  yang  tinggi  juga sehingga  akan  mengakibatkan  pengeluaran yang  melampaui  kesanggupan  ekonomi dalam  memproduksi  barang  dan  jasa.
Peningkatan  harga-harga  komoditi  yang diatur oleh pemerintah ( administered price ).
Hal  tersebut  didukung  dengan  penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  (Hambarsari  & Inggit,  2016)  dan  (Puspitasari,  2020)  yang menyatakan  bahwa  variabel  inflasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal  ini  dinyatakan  demikian  karena  imbas dari  naik  atau  turunnya  inflasi  di  Kabupaten Malang  yang  didasari  oleh  jumlah  harga kebutuhan terhadap kebutuhan pokok (bahan dasar  rumah  tangga)  yang  masih  dapat dikendalikan baik oleh pemerintah Kabupaten
Malang dengan melakukan kegiatan monitoring  harga  dan  ketersediaan  bahan pangan secara langsung, pelaksanaan operasi pasar  dan  pasar  murah,  dan  imbauan  pada masyarakat  untuk  menjaga  kestabilan  harga pada  berbagai  komoditas,  khususnya  harga pada kebutuhan pokok sehingga inflasi dapat dikendalikan.
c. Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi
terhadap Kemiskinan
Variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten Malang  tahun  2006-2020.  Hal  ini  berarti bahwa  peningkatan  Pertumbuhan  Ekonomi yang  terjadi  belum  dapat  mempengaruhi kemiskinan.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena struktur  ekonomi  Kabupaten  Malang  yang mengalami pergeseran dari kategori primer ke kategori  sekunder  dan  tersier.  Pergeseran  ini memberi  dampak  pada  sektor  dominan  yaitu sektor pertanian yang mengakibatkan berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut,  dimana  hamparan  tanah  diubah  jadi bangunan  baik  untuk  pemukiman,  pertokoan, perkantoran, perumahan dan lainnya.
Bergesernya  struktur  ekonomi  dari  kategori primer  ke  kategori  sekunder  dan  tersier mengakibatkan  pembagian  pekerja  juga mengalami  hal  yang  sama.  Dimana  pekerja pada  kategori  pertanian  sebagai  penyumbang utama  tenaga  kerja  pada  Kabupaten  Malang mengalami  penurunan  dan  mulai  berpindah pada kategori jasa-jasa.
Dengan  begitu  pertumbuhan  ekonomi yang  mengerucut  pada  kategori  sekunder  dan tersier  menjadikan  pendapatan  mengerucut
juga  pada  pelaku  ekonomi  yang  bekerja  di kategori ini. Sehingga dampaknya adalah akan terjadi  ketimpangan  ekonomi  yang  semakin meningkat.  Ketimpangan  ekonomi  dapat memicu  ketidakmerataan  pendapatan  yang disebabkan  rendahnya  pendidikan  seseorang serta  tidak  memiliki  sumberdaya  potensial yang menyebabkan kemiskinan tersebut selalu ada, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami  peningkatan  tiap  tahunnya  tetapi belum  efektif  dalam  mengurangi  angka kemiskinan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  (S et al., 2021)  dan  (Ningsih  &  Andiny,  2018)  yang menyatakan  bahwa  Pertumbuhan  ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
d. Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan Variabel Kesehatan secara parsial berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan di Kabupaten Malang tahun 2006- 2020.  Hal  ini  berarti  bahwa  peningkatan Kesehatan yang dapat mempengaruhi kemiskinan.
Kesehatan yang direpresentasikanoleh  angka  harapan  hidup memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  - 17339,14.  Artinya  setiap  kenaikan  angka harapan  hidup  sebesar  1  tahun  akan menyebabkan  penurunan  angka  kemiskinan sebesar 17339,14 jiwa.
Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten  Malang  yang  terus  meningkat menandakan bahwa adanya perbaikan kualitas kesehatan  penduduk.  Hal  ini  dapat  berkaitan dengan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pelayanan  kesehatan  yang  bermutu  dan berkualitas serta peningkatan fasilitas kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau  (BPS, 2020).
Hal  ini  sesuai  penelitian  yang  dilakukan oleh (Arsyad, 2016) yang menjelaskan bahwa campur tangan pemerintah untuk
meningkatkan  kesehatan  juga  merupakan  alat kebijakan penting untuk pengurangan kemiskinan. Salah satu faktor dasar kebijakan ini  bahwa  peningkatan  kesehatan  dapat meningkatkan produktivitas masyarakat miskin:  kesehatan  yang  lebih  baik  akan meningkatkan  kapasitas  kerja,  mengurangi hari libur dan meningkatkan keluaran energi.
Sesuai  dengan  penelitian  yang  telah dilakukan oleh (Rismawati, 2018), (Bintang & Woyanti,  2018),  dan  (Suryandari,  2017), penelitian  ini  juga  menjelaskan  bahwa kesehatan berpengaruh negatif tehadap kemiskinan.  Dengan  meningkatnya  kualitas kesehatan  masyarakat  Kabupaten  Malang maka  angka  kemiskinan  Kabupaten  Malang diyakini dapat menurun.

## 5. KESIMPULAN
Riset  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  Jumlah  penduduk,  tingkat  inflasi, pertumbuhan  ekonomi  maupun  kesehatan terhadap  kemiskinan  di  Kabupaten  Malang. Berdasarkan  analisis  yang  telah  diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Variabel Jumlah penduduk memiliki nilai t hitung -0,880 < t tabel 2,22814 dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, dan nilai  signifikansi  sebesar  0,399  >  0,05.
Maka  secara  parsial  variabel  Jumlah Penduduk  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Malang.  Hal  ini  dapat  dikarenakan komposisi penduduk berdasarkan kelompok  umur    Kabupaten  Malang termasuk  penduduk  intermediate  yaitu median umur penduduk berada di usia 20- 30  tahun.  Dengan  mayoritas  komposisi umur produktif (15-64 tahun), Kabupaten Malang dalam mendukung pembangunan daerah telah memiliki sumber daya  yang cukup potensial.
2. Variabel  tingkat  Inflasi  memiliki  nilai  t hitung  0,338  <  t  tabel  2,22814  dengan demikian  H0  diterima  dan  H1  ditolak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,742 > 0,05.  Maka  secara  parsial  variabel Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten  Malang.  Hal  ini  menandakan bahwa  tingkat  inflasi  masih  dapat
dikendalikan baik oleh pemerintah Kabupaten  Malang  dengan  melakukan kegiatan monitoring harga dan ketersediaan bahan pangan secara langsung,  pelaksanaan  operasi  pasar  dan pasar  murah,  maupun  imbauan  terhadap masyarakat  untuk  menjaga  kestabilan harga pada berbagai komoditas, khususnya  harga  pada  kebutuhan  pokok sehingga inflasi dapat dikendalikan.
3. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai  t  hitung  -0,761  < t  tabel  2,22814 dengan  demikian  H0  diterima  dan  H1 ditolak, dengan nilai  signifikansi  sebesar 0,464 > 0,05. Maka secara parsial variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten  Malang.  Hal  ini  dapat disebabkan  karena  struktur  ekonomi Kabupaten  Malang  yang  mengalami pergeseran  dari  kategori  primer  ke kategori  sekunder  dan  tersier.  Sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi yang  mengakibatkan  tidak  meratanya pendapatan masyarakat.
4. Variabel kesehatan memiliki nilai t hitung -2,859> t tabel 2,22814 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, dengan nilai signifikansi  sebesar  0,017  <  0,05.  Maka secara parsial variabel Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan  di  Kabupaten  Malang.  Hal ini dapat berkaitan dengan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan  yang  bermutu  dan  berkualitas serta peningkatan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau.

## 6. REFERENSI
Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A.
(2019).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk, Tingkat  Pengangguran  Dan  Tingkat Pendidikan  Terhadap  Kemiskinan  Di
Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi  Darussalam , 4 (2),  265–283. https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.1302 2
Anggraini,  D.  (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH  SELATAN  PROVINSI  NUSA TENGGARA  TIMUR .  UPN  VETERAN
JAWA TIMUR.
Arsyad,  L.  (2016). pengantar  perencanaan pembangunan ekonomi daerah . BPFE. Astuti,  R.  R.  (2015). ANALISIS  PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN NALISIS PENGARUH  JUMLAH  PENDUDUK, PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP JUMLAH KONOMI, PENDIDIKAN DAN

## KESEHATAN
TERHADAP  JUMLAH  PENDUDUK
MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2004 - 2012 . Universitas Negeri Yogyakarta.
Azizah,  E.  W.,  Sudarti,  S.,  &  Kusuma,  H.
(2018).  PENGARUH  PENDIDIKAN, PENDAPATAN  PERKAPITA  DAN JUMLAH  PENDUDUK  TERHADAP
KEMISKINAN  DI  PROVINSI  JAWA TIMUR. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE , 2 (1),
167–180. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/ article/view/6976
Bintang,  A.  B.  M.,  &  Woyanti,  N.  (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan  Pengangguran  Terhadap  Tingkat Kemiskinan  Di  Jawa  Tengah  (2011- 2015). Media Ekonomi dan Manajemen , 33 (1),
20–28. https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563
Boediono.  (2001). Ekonomi  Makro (4  ed.).
BPFE.
BPS.  (2016). Persentase  Penduduk  Miskin Menurut  Kabupaten/Kota  di  Jawa Timur . BPS Provinsi Jawa Timur.
BPS. (2020). Indikator Kesejahteraan
Kabupaten Malang 2019 .
BPS.  (2021). statistik  daerah  kabupaten malang . BPS KABUPATEN MALANG.
Hambarsari,  D.  P.,  &  Inggit,  K.  (2016).
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,pertumbuhan kependudukan dan  inflasi  terhadap  tingkat  kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014. Jurnal Ekonomi  Dan  Bisnis , 1 (2),  257–282.
https://doi.org/https://doi.org/10.1234/je b17.v1i02.915
Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum  Provinsi,  Pendidikan,  dan Kesehatan  Terhadap  Kemiskinan  di Indonesia. Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan
Pembangunan , 1 (3), 939–948. http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i3.772 1
Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan . CV PUSTAKA SETIA. Machmud, A. (2016). Perekonomian
Indonesia: Pasca Reformasi . Erlangga.
Mindayanti,  M.  W.,  Primandana,  W.  P.,  &
Wahed, M. (2021). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN  DI  KOTA  MALANG. Syntax Idea , 3 (5), 1107–1122. https://doi.org/https://doi.org/10.36418/s yntax-idea.v3i5.1213 Ningsih,  D.,  &  Andiny,  P.  (2018).  Pengaruh Inflasi  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di
Indonesia. Jurnal  Samudra  Ekonomika , 2 (1),
53–61. https://doi.org/https://doi.org/10.1234/js e.v2i1.777
Puspitasari, D. A. (2020). ANALISIS
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN TUBAN [UPN “Veteran” Jawa Timur]. http://repository.upnjatim.ac.id/1184/ Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan
Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Tingkat Kemiskinan  Pada  Kabupaten  /  Kota  Di Provinsi Bali. EP Unud , 7 (3), 416–444.
Rismawati. (2018). Pengaruh Jumlah
Penduduk,  Tingkat  Pendidikan,  Dan Kesehatan Terhadap Angka Kemiskinan Di  Kabupaten  Gowa  [Universitas  Islam Negeri  Alauddin  Makassar].  In Skripsi . http://repositori.uin- alauddin.ac.id/id/eprint/12666
S, H., Arfah, A., & Arifin, M. (2021). Analisis
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Maros. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi , 4 (1), 8– 24.
Safuridar,  S.  (2017).  Pengaruh  Pertumbuhan
Ekonomi  Terhadap  Kemiskinan  di Kabupaten Aceh Timur. Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah , 1 (1), 37– 55. https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i1.67
4
Sari,  J.,  &  Mangkuwinata,  D.  S.  (2017). Pengaruh  Variabel  Makro  Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis , 18 (2),  94– 107.
Silaen,  J.  A.  (2020). Analisis  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk,  Pengangguran  Terbuka,  dan Ketimpangan  Pendapatan  Terhadap Pengentasan  Kemiskinan  di  Provinsi Sumatera  Utara  Tahun  2011-2018 [Universitas Sumatera Utara]. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456 789/30646 Suryandari, A. M. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2004-2014 [UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA]. In Universitas Negeri
Yogyakarta . http://repository.radenintan.ac.id/id/epri nt/4968
Tambunan,  T.  T.  (2014). Perekonomian Indonesia:  Kajian  Teoritis  dan  Analisis Empiris . Ghalia.
WHO.  (2013).  Kesehatan  Mental  dalam Kedaruratan. Jurnal Kependudukan Indonesia , 8 (1), 37–52. http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/oj s248jki/index.php/jki/article/download/2
1/15.
Windra, Marwoto, P. B., & Rafani, Y. (2016). ANALISIS  PENGARUH  INFLASI,
PERTUMBUHAN  EKONOMI,  DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA. JURNAL ILMIAH PROGRESIF  MANAJEMEN  BISNIS (Jipmb) , 14 (2), 19–27. www.stie- ibek.ac.id
Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor  -  Faktor  Yang  Mempengaruhi Kemiskinan  Di  Indonesia  Selama  Lima Tahun Terakhir. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia , 11 (2), 27–31. https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42