## BENTUK TANGUNG JAWAB NOTARIS
TERKAIT PEMBUATAN AKTA OTENTIK PADA SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS IMAN IMMANUEL SINAGA SH JEPARA)

## Surya Wahyu Hanggara
UIN Raden Mas Said Surakarta, suryahanggara01gmail.com
Sutrisno UIN Raden Mas Said Surakarta, trisno_061@yahoo.com

## ABSTRAK
Notaris dan PPAT merupakan sebagai pejabat publik yang dimandatkan oleh peraturan perundang- undangan (UU No. 30 Tahun 2004) diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu sebuah pembuktian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat; peraturan perundangan  mengatur  dengan  tegas  bahwa  syarat  utama  otentisitas  sebuah  akta  otentik  adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris/PPAT (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Hingga saat ini sejak dikeluarkannya Surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP- INI) tertanggal 17 Maret 2020, kantor Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar  kantor  dan  apabila  tidak  ada  keperluan  yang  mendesak,  pekerjaan-pekerjaan  yang  wajib diselesaikan,  semaksimal  mungkin  diselesaikan  di  rumah.  (Surat  Himbauan  PP  INI  Nomor  65/33- III/PP-INI/2020). Kekhawatiran akan Covid-19 oleh para notaris dalam pembuatan akta menjadikan sistem yang sudah berlajan harus di atur ulang seaui ketentuan pemerintah .
Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Pandemi Covid-19.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  Negara  Indonesia,  salah  satu  bentuk  dalam memberikan  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  adalah  dengan  adanya  alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang berwenang untuk membuat akta otentik 1 .
Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan di masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan  akta  otentik  yang  merupakan  perbuatan  hukum  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan.  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (yang selanjutnya  akan  disebut  dengan  UUJN)  memberi  kewenangan  pada  notaris  untuk membuat  akta  otentik  untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum yang disebutkan pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :
Notaris  berhak  dan  berwenang  membuat  Akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  atau yang  dikehendaki  oleh  yang  mempunyai  kepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  semua  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga
1 I  Nyoman  Gede  Remaja, Hukum  Administrasi  Negara, (Singaraja,  Buku  Ajaar  2017  Fakultas  Hukum  Universitas  Panji Sakti, 2017), 11.
ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang.
Akta  otentik  mengandung  konsep  kebenaran  dimana  akta  otentik  tidak  hanya membuktikan  bahwa  para  pihak  telah  telah  menjelaskan  apa  yang  tercantum  dalam  akta tersebut,  tetapi  juga  bahwa  apa  yang  dinyatakan  dalam  akta  adalah  benar.  Dapat  juga dikatakan  bahwa  suatu  akta  otentik  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  karena memiliki  tiga  nilai  pembuktian  yaitu  lahiriah,  formil,  dan  materil.  Pasal  1868  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :
“Suatu  akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan oleh  Undang-Undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  di tempat akta dibuat.”
Sesuai dengan  ketentuan  pada  pasal  1868  KUHPerdata  sebuah  akta  dapat  dikatan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur berikut:
1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
2. Dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  maksud pembuat akta tersebut
3. Dibuat di wilayah notaris yang berwenang.
Namun, sejak mewabahnya virus ini di sejumlah negara, dengan istilah Corona atau yang  biasa  disebut  Covid-19  sudah  sering  terdengar  di  telinga  masyarakat.  Penyebaran penyakit  yang  disebabkan  oleh  virus  Corona  (Covid-19)  dengan  total  kasus  dan  atau kematian meningkat dan telah menyebar ke seluruh wilayah dan lintas negara, dampaknya mempengaruhi  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keselematan,  serta kesejahteraan  masyarakat  dan  hingga  Covid-19  ini  masih  menjadi  perbincangan  di sejumlah  negara  yang  terdampak  seiring  bertambahnya  kasus  hungga  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan virus ini sebagai pandemi.

## PEMBAHASAN

## A. BENTUK  TANGGUNG  JAWAB  NOTARIS  TERHADAP  AKTA  YANG  DIBUAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR NOTARIS IMAN IMMANUEL SINAGA, S.H.,  JEPARA
Banyak bidang pekerjaan di dunia yang terpengaruh pandemi virus Corona (Covid-19) dikarenakan adanya keharusan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran virus. Semua yang  bisa  dilakukan  dari  jarak  jauh,  dilakukan  melalui  daring  di  rumah  masing-masing, menyisakan  hanya  pekerjaan  yang  betul-betul  tidak  bisa  dilakukan  dari  rumah,  yang  masih harus bekerja ke luar. Tidak terkecuali profesi sebagai Notaris.
Sebagai pejabat publik yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan (UU No. 30 Tahun 2004) diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu sebuah pembuktian tertulis  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  bagi  masyarakat;  peraturan perundangan  mengatur  dengan  tegas  bahwa  syarat  utama  otentisitas  sebuah  akta  otentik adalah  kehadiran  para  pihak  di  hadapan  Notaris  (Pasal  1868  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata) 2 .
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  mendapat  kuasa  dari  pemerintah  untuk mengesahkan  dan  menyaksikan  berbagai  surat  perjanjian  berupa  akta  dan  sebagainya.  Dari
2 Prita  Miranti  Suyudi,  Notaris/PPAT  dan  Pandemi  Covid-19,  https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-ppat-dan- pandemi-covid-19-lt5e8efcaac54aa?page=1, diakses 13 September 2022, 14:00.
pernyataan  ini  dapat  dipahami  bahwa  notaris  adalah  seseorang  yang  ditunjuk  oleh  Negara untuk  mengambil  sumpah,  menerangkan  isi  suatu  dokumen,  mengesahkan  keaslian  tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan bidang komersil 3 .
Notaris  sangat  berperan  penting  dalam  kehidupan  di  masyarakat  terlebih  lagi  dalam pembuatan  akta otentik yang  merupakan  perbuatan  hukum  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan 4 .  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (yang  selanjutnya  akan disebut dengan UUJN) memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang disebutkan pada pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:
“Notaris  berhak  dan  berwenang  membuat  Akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan atau yang dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,  semua  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.
Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan:
“Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.
Tafsir  dari  pembentuk  UUJN  dapat  dilihat  pada  bagian  penjelasan  yang  menjelaskan bahwa  Notaris  harus  hadir  secara  fisik  dan  menandatangani  Akta  di  hadapan  penghadap. Dengan demikian substansi maupun dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jelas dan  tegas  syarat  pembacaan,  kehadiran  notaris  dihadapan  penghadap  menjadi  syarat  wajib, kecuali  apabila  penghadap  menghendaki  agar  Akta  tidak  dibacakan  karena  penghadap  telah membaca  sendiri,  mengetahui,  dan  memahami  isinya,  dengan  ketentuan  hal  tersebut dinyatakan  dalam  penutup  Akta  serta  pada  setiap  halaman  Minuta  Akta  diparaf  oleh penghadap, saksi, dan notaris.
Berikutnya  ditegaskan  dalam  Pasal  38  ayat  (4)  dan  Pasal  44  ayat  (1)  UUJN  terkait dengan  syarat  pembacaan  dan  penandatanganan  yang  segera  setelah  Akta  dibacakan,  Akta tersebut  ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi,  dan  Notaris,  kecuali  apabila  ada penghadap  yang  tidak  dapat  membubuhkan  tanda  tangan  dengan  menyebutkan  alasannya. Selanjutnya  terkait  dengan  frasa  “penghadap.”  Menurut  Pasal  39  UUJN  merupakan keharusan para pihak yang ingin membuat akta notaris harus berjumpa dan hadir secara fisik dengan notaris dalam rangka membuat akta.
Ketentuan  normatif  dalam  UUJN  tersebut,  dibenarkan  secara  teoritis  menurut pandangan  A.W.  Voor  yang  menyebutkan  kehadiran  notaris  selain  diwajibkan  Undang- undang  juga  merupakan  bukti  trust  pembentuk  Undang-  undang  kepada  notaris  untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang berhubungan dengan hak dan
3 Ida  Nurkasanah,  “Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang  Dibuat  Di  Hadapannya  (Studi  Terhadap Notaris Di Kota Semarang)”, Skripsi , Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2015, 10.
4 Gana Prajogo dan Abdul Salam, Otentisitas Akta Notaris yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19, PALAR (Pakuan Law Review) , Vol 8, No 1, 2022, 107-119.
kewajiban  para  pihak  yang  tercantum  pada  akta  notaril.  Tugas  dan  fungsi  itu  dilaksanakan notaris  sebagai  organ  negara  yang  menandakan  yang  dilakukannya  berdasarkan  pada kekuatan Undang-undang.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  adanya  kewajiban  penandatanganan  di  hadapan  notaris menjadikan  pembuatan  akta  notaris  tanpa  kehadiran  fisik  ataupun  melalui  elektronik  tidak dapat  dilakukan.    Indikasi  itu,  menunjukan  UUJN  tidak  memberikan  celah  terhadap pembuatan  akta  yang  tidak  sesuai  dengan  mekanisme  maupun  yang  tidak  memenuhi persyaratan  formalitas  pembuatan  akta  sesuai  ketentuan  UUJN,  dan  kewenangan  notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diamanahkan oleh Undang- undang untuk mengeliminasi  implikasi  yuridis  kepada  stakeholder  maupun  pada  notaris  agar  dapat memenuhi tujuan perlindungan dan kepastian hukum atas akta.
Apabila  mekanisme  dan  persyaratan  formalitas  sesuai  UUJN  tidak  dilakukan  notaris, maka terdapat beberapa implikasi yuridis, meliputi:
a. apabila tidak dipenuhi, maka Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan {Pasal 16 ayat (9) UUJN};
b. dapat  dijadikan  alasan  pihak  yang  mengalami  kerugian  menuntut  ganti  rugi  dan bunga kepada notaris;
c. tidak memberikan jaminan terkait dengan kepastian tanggal  pembuatan akta {Pasal 15 ayat (1) UUJN}; dan
d. tidak memungkinkan terpenuhinya kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta dalam protokol akta notaris. Dalam makna mengarsipkan dokumen asli akta notaris {Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN}.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan teks atau norma/kaidah  yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasan pasal demi pasal telah memenuhi kepastian hukum (jelas, tegas dan tidak multi tafsir). Hal ini penting karena teks tersebut juga merupakan prosedur atau mekanisme membuat akta otentik yang harus ada kepastian hukum tidak  boleh  multitafsir,  sehingga  perluasan  tafsir  kata  “penghadap”  yang  diwajibkan  secara fisik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN,  tidak  dapat  ditafsirkan secara  lebih  luas  termasuk  “penghadap”  yang  dilakukan  melalui  media  audio  visual  yang memerlukan bantuan dari Notaris dalam pembuatan akta otentik dimasa pandemik Covid-19.
Konteks Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan penjelasan pasal demi pasal: Di wilayah Indonesia (termasuk DKI) tidak menggunakan “ Lockdown ” atau karantina wilayah (UU No. 6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan),  tetapi  pembatasan  kegiatan  (PSBB  atau istilah lain yang pada intinya pembatasan) sehingga kegiatan masyarakat tidak dilarang tetapi dibatasi.  Berdasarkan itu, penghadap dapat  mengurus kepentingannya membuat akta notaris secara  langsung  menghadap  Notaris  dengan  pembatasan  dengan  penggunaan  protokol kesehatan.
Situasi  Kondisi  di  Belanda  (April  2020)  menyebutkan:  “lockdown  cerdas”  atau " intelligent  lockdown “  tidak  membuat  populasi  negara  itu  menjadi  kebal  terhadap  virus corona. Penyebaran wabah virus corona begitu cepat di Belanda sehingga tingkat kematian di negara  itu  merupakan  salah  satu  yang  tertinggi  di  dunia.  (BBC  News,  Den  Haag,  5  April 2020).
Pembuatan  akta  dengan  bantuan  perangkat  audivisual  diatur  dalam  Pasal  26  UU Sementara Berkaitan dengan COVID-19 dari Kementerian Keadilan dan Keamanan:
1. “Jika  pihak-pihak  dalam  akta  dan  orang-orang  lain  tidak  memungkinkan  hadir langsung  dihadapan  Notaris  dan  surat  kuasa  tidak  memadai  untuk  pelaksanaan
penandatanganan akta, terlepas dari Pasal 102 dari Buku 4 Hukum Perdata, berlaku Pasal 43, paragraph 4, dari Undang-Undang Layanan Sipil Notaris, untuk membuat akta,  dapat  menggunakan  sarana  komunikasi  audiovisual  dua  arah.  Notaris  akan melaporkan ini dalam akta;
2. Perangkat  komunikasi  audiovisual  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  paragrap pertama  memenuhi  persyaratan  sehingga  notaris  bisa  menetapkan  identitas  pihak- pihak pada akta atau mereka dan orang lain diberi kuasa, dan bahwa orang-orang ini berkomunikasi langsung dengan Notaris melalui perangkat komunikasi”.
Ketentuan  dalam  Pasal  26  UUS  Belanda  sebagaimana  paparan  di  atas,  mensyaratkan dua  syarat  agar  notaris  dan  para  pihak  berkomunikasi  melalui  perangkat  komunikasi  (audio visual)  yang  tidak  memungkinkan  hadir  langsung  dihadapan  Notaris  dan  surat  kuasa  tidak memadai.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  maka  tanggung  jawab  yang harus dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik pada musim pandemi Covid-19, meliputi:
1. melayani  pelayanan hukum  (pembuatan  akta notaris) secara langsung  (menghadap) atau tatap muka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN beserta penjelasannya;
2. menjalankan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan Gubenur/Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati yang meliputi:
a. memakai masker sesuai standar kesehatan;
b. menjaga Jarak 1-2 meter;
c. tidak berkumpul (Lebih dari lima orang); dan
d. mengurangi mobilitas.
3. menyelenggarakan  RUPS  melalui  audio  visual  berdasarkan  Pasal  77  Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UU PT); dan
4. hasil RUPM melalui audio visual ditanda tangani secara elektronik berdasarkan UU ITE.
Kekhawatiran  akan  Covid  19  oleh  para  notaris  dalam  pembuatan  akta.  Pelaksanaan dalam  Tugas  Jabatan  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Sebelum  dan  dalam  Masa  Pandemi Covid  19  berbeda  dari  perbedaan  tersebut  terletak  pada  protocol  kesehatan  dan  kehadiran penghadap  berdasarkan  SK  Nomor  65/33-III/  PP-INI/2020  tanggal  17  Maret  2020  lalu, perihal  sebagaimana  dimaksud  pada  pokok  surat,  PP  INI  memandang  perlu  untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  (PP-INI)  dan  seluruh  jajarannya menyampaikan  rasa  prihatin  atas  perkembangan  masif  penyebaran  Covid-19  yang secara  langsung  mempengaruhi  pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Berkenaan  dengan  itu,  kami  menghimbau  kepada  semua  anggota  untuk  mengikuti protol  kesehatan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  usaha  mengatasi penyebaran Covid-19. Khususnya himbauan untuk Work From Home (WHF/bekerja dari  rumah)  dan  melaksanakan  social  distancing  (jaga  larak).  Pelaksanaan  WFH tersebut  bukan  merupakan  bentuk  pelanggaran  dari  Pasal  17  UU  30/2004  tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2014 terkait larangan untuk meninggalkan  wilayah  jabatannya  lebih  dari  tujuh  hari  kerja  berturut-turut  tanpa alasan yang sah.
3. Kondisi  WFH  dan  social  distancing  tersebut  tentu  akan  membatasi  pelaksanaan tugas  jabatan  notaris,  oleh  karena  itu  terhadap  situasi  tersebut  dapat  ditempuh beberapa  alternatif  antara  lain  sebagai  berikut  :  Mengatur  ulang  jadwal penandatanganan  akta  dengan  para  penghadap,  hingga  kondisi  memungkinkan. Merekomendasikan  rekan  notaris  lain  yang  kondisinya  memungkinkan  untuk menjalankan  jabatan.  Untuk  perjanjian,  perbuatan,  atau  rapat  yang  menurut peraturan  perundang-undangan  dokumennya  dapat  dibuat  di  bawah  tangah,  agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Autentik segera setelah darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”.
4. Terkait  butir    tiga  tersebut,  agar  dalam  menjalankan  jabatan  tetap  memperthatikan Undang-undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  kode  etik,  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Berdasarkan  keterangan  diatas  dapat  disimpulkan  oleh  peneliti  bahwasanya  tanggung jawab  notaris  pada  saat  pandemi  Covid  19  dalam  pembuatan  akta  meliputi: Pertama ,  tetap melayani pelayanan hukum (pembuatan akta notaris) secara langsung (menghadap) atau tatap muka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Kedua , notaris  harus  tetap  menjalankan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  Peraturan  Gubenur/Peraturan  Wali  Kota  atau  Peraturan  Bupati. Ketiga ,    notaris  tetap menyelenggarakan RUPS melalui audio visual berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  UU  PT). Keempat ,  notaris  tetap memberikan hasil RUPM melalui audio visual ditanda tangani secara elektronik berdasarkan UU ITE.

## B. HAMBATAN  DI  DALAM  PELAKSANAAN  PEMBUATAN  AKTA  NOTARIS  DI MASA  PANDEMI  COVID-19  DAN  UPAYA  YANG  DILAKUKAN  UNTUK MENGATASI HAMBATAN DI KANTOR NOTARIS IMAN IMMANUEL SINAGA SH JEPARA
Menurut  Iman  Immanuel  Sinaga  dalam  Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris  dalam Pembuatan  Akta  di  Masa  Pandemi  Covid-19  terhambatnya  pelayanan  jasa  secara  daring karena terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris para  pihak  tidak  bisa  untuk  segala  proses  pelaksanaan  pembuatan  akta  dimasa  pandemi Covid-19  berjalan  lambat  dan  masyarakat  tidak  mematuhi  aturan  pemerintah  mengenai protokol  kesehatan.  Selain  itu  menurut  Iman  Immanuel  Sinaga  selah  satu  Notaris  di Kabupaten Jepara 5 , menyatakan :
1. Penghadap  atau  para  pihak  yang  datang  kekantor  notaris  pada  saat  menghadap sebagian  besar  tidak  mematuhi  protocol  kesehatan,  padahal  sudah  ada  peringatan sebelum  masuk  kekantor  notaries  supaya  untuk  mencuci  tangan,  wajib  memakai masker dan jaga jarak aman. Oleh karena itu penghadap dilarang memasuki  kantor notaris  untuk  melaksanakan  pembuatan  akta  dan  penghadap  dianjurkan  untuk mematuhi  protocol  kesehatan  terlebih  dahulu  agar  tidak  membuat  kekhawatiran kepada staff notaris.
2. Dalam  masa  pandemi  covid-19  ini  sebagian  besar  penghadap  tidak  bisa  atau  tidak mau  keluar  rumah  untuk  datang  kekantor  notaris  untuk  melaksanakan  pembuatan akta,  oleh  karena  itu  dari  pihak  notaris  berinisiatif  mendatangi  ke  tempat  para
5 Iman Immanuel Sinaga, wawancara oleh peneliti, 01 Agustus 2022, pukul 13:015 WIB.
penghadap  yang  sebelumnya  telah  diperbolehkan  dan  disepakati  dengan  tetap mematuhi protocol kesehatan.
3. Apabila  terdapat  penghadap  yang  sedang  sakit  untuk  pelaksanaan  pembuatan aktanya ditunda terlebih dahulu sampai penghadap sembuh dan sehat sehingga bisa datang menghadap kepada notaris untuk melaksanakan perbuatan hukum tersebut.
4. Penghadap yang berada diluar kota atau perantauan dan berada di zona merah tidak diperbolehkan  untuk  pulang  kampung  sehingga  dapat  menyebabkan  tertundanya pelaksanaan  pembuatan  akta  dan  notaris  menyarankan  agar  membuat  surat  kuasa notariil  dari  notaris  daerah  tersebut  yang  diberikan  kepada  keluarga,  saudara,  atau orang yang lain untuk membantu proses pelaksanaan pembuatan akta yang dimohon penghadap.
Syarat-syarat formil tersebut adalah:
a. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 7 UUJN).
b. dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l).
c. kedua  belah  pihak  dikenal  atau  dikenalkan  kepada  Notaris  (  Pasal  39  ayat  (2) UUJN).
d. dihadiri  oleh  dua  orang  saksi  (Pasal  40  ayat  (1)  UUJN).  Bahwa  syarat  formil kehadiran  para  pihak  tersebut  bersifat  kumulatif  dan  bukan  bersifat  alternatif, artinya  satu  syarat  saja  tidak  terpenuhi  maka  mengakibatkan  Akta  Notaris tersebut  mengandung  cacat  formil  dan  berarti  akibatnya  tidak  sah  dan  tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
Berdasarkan  keterangan  diatas  dapat  peneliti  simpulkan  bahwasanya  hambatan  di dalam  pelaksanaan  pembuatan  akta  notaris  di  masa  pandemi  Covid-19  meliputi: Pertama , Kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang  protokol  kesehatan. Kedua ,  adanya  jarak  antara notaris  dan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  virus  Corona  19  sehingga  sistem  zona menjadikan pembuatan akta terhambat.
Notaris harus dapat membantu pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan  investasi  yang  nyaman  dan  aman  bagi  para  investor,  khususnya  dari  luar  negeri. Profesi  notaris  bersama  dengan  akuntan  dan  pengacara  merupakan  profesi  yang  sangat penting  bagi  pengembangan  iklim  investasi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  integritas  dan profesional  seorang  notaris  sangat  diperlukan  dalam  mensukseskan  era  Industri  4.0.  Selain itu,  dalam  hal  kebutuhan  bisnis,  memang  memerlukan  kecepatan  dan  ketepatan  menjadi urgensi  yang harus diperhatikan. Namun demikian, sifat otentik dari suatu akta notaris tetap harus dijaga.
Secara normatif konsep cyber notary tersebut belum diakomodasi dalam UUJN. “Pasal 1  angka  7  UUJN  merumuskan  Akta  Notaris  adalah  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  di hadapan  notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  Undang-Undang  ini. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) merumuskan dalam menjalankan jabatan notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
Sebagaimana  dipahami  bahwa  Pembuktian  Elektronik  dinyatakan  dalam  Pasal  5 Undang-undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan :
1. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-undang ini.
4. Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta,”.
Dalam  pasal  6  UU  ITE  merumuskan  “Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain  yang diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  yang  mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.
Dalam Pasal 6 yang sudah dijelaskan termasuk keadaan sekarang ini dalam kedaruratan kesehatan masyarakat,  tidak ada pengaturan  yang dapat  dirujuk atau dijadikan dasar hukum berkaitan dengan pengesampingan ketentuan UUJN dan UUJN-P, termasuk tentunya UU ITE (Pasal 5 ayat (4)).
Pemberlakuan  UUJN  juncto  UUJN-P  adalah  hukum  yang  memaksa,  di  mana  Hukum yang bersifat memaksa ( dwingend recht ) adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, terhadap peraturan- peraturan mana orang-orang yang berkepentingan harus tunduk dan mentaatinya.
Dengan adanya 2 (dua) hambatan tersebut seperti, 1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. 2) Adanya jarak antara notaris dan masyarakat yang disebabkan oleh virus Corona-19 sehingga sistem zona menjadikan pembuatan akta terhambat.
Terkait solusi  yang bisa diberikan oleh pihak notaris  dengan permasalahan ke-dua hal tersebut maka notaris menerapkan konsep cyber notary . Konsep cyber notary ingin memberi bingkai  hukum,  yaitu  agar  tindakan  menghadap  para  pihak  atau  penghadap  di  hadapan Notaris  dan  Notarisnya  tidak  lagi  harus  bertemu  secara  fisik  ( face  to  face )  di  suatu  tempat tertentu. Dalam hal ini para pihak bisa saja berada ditempat yang berbeda. Cyber notary yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta outentik. 6
Penerapan cyber notary  dalam menjalankan jabatan Notaris di masa darurat kesehatan saat  ini  masih  menimbulkan  perdebatan  antar  sesama  Notaris.  Hal  ini  karena,  beberapa Notaris  menganggap  bahwa  penggunaan  jaringan  internet  untuk  mengirim  email  dan melakukan  video  konferens,  serta  saluran  telekomunikasi  yang  terhubung  dengan  telepon genggam  merupakan  bagian  dari cyber  notary, sehingga  dalam  penerapannya  setiap penghadap yang bermaksud untuk bertemu dan melakukan perbuatan hukum harus didahului dengan  membuat  janji  bertemu  melalui  telepon,  selanjutnya  dokumen  yang  diperlukan dikirim melalui email, dan baru akan bertemu secara langsung apabila akan melaksakan akad dengan menerapkan protokol kesehatan (mencuci tangan dan memakai masker dan/atau face
6 Andi  Nur  Annisa  Meilany, Cyber  Notary:  Protokol  Notaris  yang  Disimpan  Dalam  Bentuk  Elektronik, (Banyumas:  Pena Persada, 2020), 29.
shield )  hingga  pada  akhirnya  akta  dibacakan  dan  ditandatangani  saat  itu  juga  oleh  para penghadap, Notaris, dan para saksi.
Sementara  dilain  sisi  oleh  beberapa  Notaris, cyber  notary dianggap  sebagai  satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara sistem informasi dan teknologi yang karena saat ini  belum  bisa  diakomodir  maka  dalam  bentuk  apapun  sarana  yang  digunakan  untuk memudahkan pekerjaan Notaris tidak bisa dianggap sebagai cyber notary . Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan cyber notary di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang cyber notary dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kecuali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.

## PENUTUP
1. Berdasarkan  data  yang  sudah  didapatkan  bahwasanya  tanggung  jawab  notaris  pada  saat pandemi  Covid  19  dalam  pembuatan  akta  meliputi: Pertama ,  tetap  melayani  pelayanan hukum  (pembuatan  akta  notaris)  secara  langsung  (menghadap)  atau  tatap  muka  sesuai dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN. Kedua ,  notaris harus  tetap  menjalankan  protokol  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan  Gubenur/Peraturan  Wali  Kota  atau  Peraturan  Bupati. Ketiga ,    notaris  tetap menyelenggarakan RUPS melalui audio visual berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No. 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  UU  PT). Keempat ,  notaris  tetap memberikan  hasil  RUPM  melalui  audio  visual  ditanda  tangani  secara  elektronik berdasarkan  UU  ITE.  Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  maka tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan  oleh  Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  pada musim pandemi Covid-19, meliputi:
a) melayani pelayanan hukum (pembuatan akta notaris) secara langsung (menghadap) atau tatap  muka  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m UUJN beserta penjelasannya;
b) menjalankan protokol  kesehatan sesuai  dengan ketentuan  yang diatur dalam  Peraturan Gubenur/Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati yang meliputi:
1) memakai masker sesuai standar kesehatan;
2) menjaga Jarak 1-2 meter;
3) tidak berkumpul (Lebih dari lima orang); dan
4) mengurangi mobilitas.
c) menyelenggarakan  RUPS  melalui  audio  visual  berdasarkan  Pasal  77  Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UU PT); dan
d) hasil RUPM melalui audio visual ditanda tangani secara elektronik berdasarkan UU ITE.
2. Hambatan  di  dalam  pelaksanaan  pembuatan  akta  notaris  di  masa  pandemi  Covid-19 meliputi: Pertama , Kurangnya kesadaran masyarakat  tentang protokol kesehatan. Kedua , adanya  jarak  antara  notaris  dan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  virus  Corona  19 sehingga sistem zona menjadikan pembuatan akta terhambat. Dan terkait solusi yang bisa diberikan  oleh  pihak  notaris  dengan  menerapkan  konsep  cyber  notary.  Konsep  cyber notary  ingin  memberi  bingkai  hukum,  yaitu  agar  tindakan  menghadap  para  pihak  atau penghadap di hadapan Notaris dan Notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik ( face to face ) di suatu tempat tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Nyoman,  Gede  Remaja  I.  2017. Hukum  Administrasi  Negara. Singaraja,  Buku  Ajaar  2017  Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## SUMBER LAIN:
Prajogo Gana dan  Salam Abdul. 2022. Otentisitas Akta Notaris yang Ditandatangani Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19, PALAR (Pakuan Law Review) . Vol 8, No 1. Suyudi Prita Miranti, Notaris/PPAT dan Pandemi Covid-19, https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-ppat-dan-pandemi-covid-19-
lt5e8efcaac54aa?page=1, diakses 13 September 2022, 14:00.
Nurkasanah,  Ida.  2015.  “Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang  Dibuat  Di Hadapannya  (Studi  Terhadap  Notaris  Di  Kota  Semarang)”. Skripsi .  Fakultas  Hukum, Universitas Semarang.