## OPEN ACCESS

## Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan
Bayani*, Rabiatul Aslamiyah
Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia *Email Korespondensi: bayanidahlan389@gmail.com .
KEYWORDS conflict; houses of worship; minority
KATA KUNCI konflik; minoritas; rumah ibadat

## ABSTRAK
Artikel  ini  menggambarkan  bagaimana  problematika  pendirian  rumah  ibadat  umat minoritas di Kalimantan Selatan. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan pendekatan  kualitatif,  dan  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Temuan ini menyatakan bahwa penyebab terjadinya konflik  pendirian  rumah  ibadat  umat  minoritas  di  Kalimantan  Selatan  karena dilatarbelakangi beberapa faktor, yaitu adanya perbedaan interpretasi terhadap regulasi dan regulasi yang belum representatif secara penuh. Penyebab lain adalah faktor sosial keagamaan  yaitu  umat  mayoritas  menolak  keberadaan  rumah  ibadat  agama  lain  di sekitar  mereka,  bahkan  ada  yang  berpandangan  bahwa  menyetujui  pendirian  rumah ibadat  agama  lain  adalah  tidak  dibenarkan  dalam  akidah  Islam,  dan  bukan  wilayah toleransi.  Faktor  lainnya  adanya  politisasi  agama  dalam  kontestasi  Pemilihan  kepala Daerah  (Pilkada)  dan  pemilihan  legislatif  (Pileg).  Penyebab  lain  adalah  perkawinan akibat pindah agama yang menimbulkan kecurigaan antar umat beragama. Faktor-faktor tersebut terjadi dalam pendirian rumah ibadat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas Kota Banjarmasin, dan Vihara Guan Te Komplek Persada Mas Kabupaten Banjar.

## ABSTRACT
This  article  describes  how  problematic  the  construction  of  houses  of  worship  for minorities  is  in  South  Kalimantan.  This  article  is  the  result  of  field  research  with  a qualitative  approach  and  used  observation,  interviews,  and  documentation  as  data collection techniques. This finding state that the causes of conflicts over the construction of houses of worship for minorities in South Kalimantan are motivated by several factors, namely  the  different  interpretations  of  regulations  and  regulations  that  are  not  fully representative.  Another  cause  is  socio-religious  factors,  namely,  the  majority  of  people reject  the  existence  of  houses  of  worship  of  other  religions  in  their  vicinity,  some  even have the view that approving the establishment of houses of worship of other religions is not  justified  in  the  Islamic  faith,  and  is  not  an  area  of  tolerance.  Another  factor  is  the politicization  of  religion  in  the  contestation  of  regional  head  elections  ( Pilkada )  and legislative elections ( Pileg ). Another cause is marriage due to a change of religion which raises suspicion among religious communities. These factors occurred in the construction of the Indonesian Bethel Church (GBI) of Pasir Mas, Banjarmasin City, and the Guan Te Temple, Persada Mas Complex, Banjar Regency.
.

## Pendahuluan
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralis, terdiri  dari berbagai suku dan adat istiadat, bahasa serta penganut agama  (Priyono 2016; Nuwairah 2021).    Pluralitas  adalah  sunnah  Allah  yang  tidak  bisa  dibantah  (QS. 49:13). Oleh sebab itu bilamana ada di antara manusia yang memaksakan sesuatu untuk menyamakan atau menyatukan, maka hal  itu bertentangan dengan ketentuan Tuhan (Alamsyah 2017).
Namun,  dalam  realitasnya  perbedaan  agama  seringkali  memunculkan petaka,  konflik  dan  disharmoni,  yang  tidak  jarang  berakhir  kekerasan (Sarapung  dan  van  der  Ven  2016).  Ini  akibat  karena  tidak  memahami pesan  suci  dari  agama.  Persoalan  yang  sering  kali  terjadi,  menyangkut hubungan  antar  umat  beragama  di  Indonesia,  adalah  terkait  pendirian rumah  ibadat  (Fidiyani  2016;  Mukri  Aji  2018;  Arifinsyah  dan  Fitriani  2019; Rabitha  2014;  Halim  dan  Mubarak  2021;  Saprillah  2017)  yang  dipahami oleh sebagian  masyarakat memiliki kepentingan politis (Asry 2011).
Setiap  agama  mempunyai  rumah  ibadat.  Agama  yang  dianut  oleh penduduk  Indonesia  sebagaimana  dikemukakan  dalam  UU  No.1  PNPS tahun  1965  adalah  Islam,  Kristen,  Katholik,  Hindu,  Buddha  dan  Konghucu (Christianto  2013).  Semua  pemeluk  agama  pasti  akan  mendirikan  rumah ibadat.  Fakta  yang  terjadi,  dalam  prosesnya,  selain  memunculkan penerimaan oleh masyarakat dengan damai, juga terdapat penolakan yang akan  memunculkan  konflik  sehingga  dapat  mengganggu  kerukunan  umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Secara sederhana konflik diartikan sebagai a struggle between opposing forces yang  berarti  benturan  pertentangan,  pertikaian,  persengketaan, perselisihan  dan  percekcokan  (Turmudi  2021;  Al  Barry  dan  Pius  1994; Wilkes  dan  Krebs  1995),  guna  memenuhi  tujuannya  dengan  jalan menentang  pihak  lawan  yang  disertai  ancaman  dan  kekerasan.  Oleh karena  itu,  konflik  diidentikkan  dengan  tindak  kekerasan  (Soekanto  1992). Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih  (bisa  juga  kelompok)  dimana  salah  satu  pihak  berusaha menyingkirkan  pihak  lain  dengan  menghancurkan  atau  membuat  tidak berdaya (Poerwadarminta 2006).
Konflik dibedakan dalam dua sumber yaitu sasaran dan tingkah laku. Ini sesuai  dengan  definisi  kerja  bahwa  konflik  adalah  hubungan  antara  dua pihak  atau  lebih,  yang  memiliki,  atau  merasa  memiliki,  tujuan  yang  saling bertentangan (Jamil 2007). Faktor penyebab terjadinya konflik sebagaimana  yang  disampaikan  Jamil  (2007)  dapat  dibedakan  dalam beberapa  jenis,  yakni:  (a) Triggers (pemicu);  (b) Pivotal  factors  or  root causes (faktor inti atau penyebab dasar); (c) Mobilizing factors (faktor yang memobilisasi); (d) Aggravating factors (faktor yang memperburuk). Sebagai  daerah  yang  dihuni  oleh  umat  beragama  dan  etnis  yang heterogen,  Kalimantan  Selatan  mempunyai  potensi  besar  dalam  proses integritas  bangsa,  jika  kualitas  umat  beragamanya  dikembangkan  dengan baik.  Namun  juga  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  konflik,  jika kurang mendapat perhatian dan pembinaan. Ini dapat dilihat dari beberapa studi  yang  telah  dilakukan  oleh  Wiguno  dan  Kurniawati  (2022)  tentang
konflik  pendirian  rumah  ibadat,  salah  persepsi  dan  ujaran  kebencian,  dan juga  kajian  Tarawiyah  (2013)  tentang  Perda  Syariah.  Namun,  studi  yang dilakukan  Wiguno  dan  Kurniawati  fokus  pada  pembahasan  bagaimana komunikasi  konflik  yang  dilakukan  oleh  FKUB.  Sedangkan  studi  yang dilakukan  oleh  Tarawiyah  fokus  pada  perda  syariah  dan  potensi  konflik sosial yang diakibatkan perda tersebut. Sehingga kajian yang dengan jelas menggambarkan  faktor  penyebab  atas  konflik-konflik  yang  terjadi  terkait pendirian  rumah  ibadat,  belum  peneliti  temukan  dan  akan  disajikan  dalam penelitian ini.
Dalam  catatan  peneliti  ada  beberapa  kasus-kasus  pendirian  rumah ibadat  yang  terjadi  di  Kalimantan  Selatan  yang  dapat  mengganggu kerukunan antar umat beragama antara lain adalah:
1.  Pembangunan  Gereja  Bethel  Indonesia  (GBI)  Pasir  Mas  Kota Banjarmasin.
2.  Pembangunan  dua  buah  gereja  baru  di  Banjarbaru  yang  belum  sesuai persyaratan PBM Nomor 8 dan 9 tahun 2006.
3.  Pendirian Vihara aliran Maitreya di Komplek Persada Mas Jl.A. Yani Km 8  Kabupaten  Banjar,  dan  pembangunan  rumah  tinggal  yang  mirip rumah ibadat di Jl.A. Yani Km 10 Kab. Banjar.
4.  Pendirian  Gereja  GKE  (Gereja  Kalimantan  Evangelis)  di  Desa Sidomulyo kecamatan Wanaraya Kab. Batola.
5.  Pendirian  Gereja  Katolik  di  Desa  Sungai  Raya  Kecamatan  Cerbon Kabupaten Batola.
6.  Pendirian  Gereja  Katolik  di  desa  Amawang  dan  Gereja  GKE  di  Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
7.  Pendirian gereja Pantekosta di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang mendapat penolakan dari masyarakat dan dipolitisir oleh kontestasi politik.
8.  Pendirian  Gereja  Bethel  Indonesia  di  Desa  Padang  Sari  Kecamatan Binuang Kabupaten Banjar.
Sebagian  besar  penyebab  gangguan  kerukunan  antar  umat  beragama diatas  disebabkan  oleh  ketidaktaatan  hukum  pihak-pihak  yang  bertikai, misalnya  pendirian  gereja,  belum  memenuhi  syarat  sebagaimana  yang tertuang  dalam  PBM  Nomor  9  dan  8  tahun  2006.  Penyebab  lain  adalah kurangnya  dialog  dan  komunikasi  antar  umat  beragama  itu  sendiri sehingga  kadang-kadang  terjadi  kesalahpahaman  dan  saling  mencurigai. Padahal  dialog  berfungsi  untuk  memberi  ruang  dan  apresiasi  terhadap perbedaan  (Banawiratma,  Bagir,  dan  dkk  2010;  Ramadan  2021;  Romli 2013).  Selain  itu,  agama  juga  kadang  dimanfaatkan  dan  dipolitisasi  untuk kepentingan  kontestasi  politik,  dan  berbagai  alasan  lainnya  (Kurniawan 2018; Supriyadi 2015; Ronaldo dan Darmaiza 2021; Susanto 2019).
Dalam  pandangan  Islam,  setiap  manusia  dijamin  memiliki  kebebasan beragama dan melaksanakan keyakinannya (In’amuzzahidin 2017; Latansa 2020;  Hakim  2019).  Selain  itu,  Negara  juga  menjamin  kemerdekaan  bagi setiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya,  dan  menjalankan  ibadahnya (Situmorang  2019;  Ahmad,  Fikri,  dan  Halim  2017).  Meskipun  dalam praktiknya, persoalan yang muncul dalam kehidupan antar umat beragama selalu  saja  ada.  Pembangunan  rumah  ibadat  bagi  warga  dari  golongan minoritas  seringkali  muncul.  Persoalan  ini  di  antaranya  adalah  persoalan
prosedur, hukum, dan kemanusiaan (Fidiyani 2016). Perlakuan yang sama merupakan  prasyarat  utama  terciptanya  kompetisi  yang  sehat  antar pemeluk agama. Karena ketika berbicara tentang pluralisme agama, maka persoalan perlakuan secara adil dan prinsip penciptaan kompetisi yang fair menjadi sebuah keniscayaan (Effendi 2011).
Artikel  ini  menggambarkan  berbagai  problematika  pendirian  rumah ibadat  umat  minoritas  di  Kalimantan  Selatan  yang  terkait  serta mendiskusikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dan  melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut.

## Metode Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang sosial, politik, agama  dan  regulasi  terjadinya  konflik  pendirian  rumah  ibadat  umat minoritas  di  Kalimantan  Selatan.    Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan problematika  pendirian rumah ibadat pada umat minoritas yang berada di Kota Banjarmasin dan  Kabupaten Banjar.
Subjek  penelitian  ini  adalah  pejabat  terkait  dari  Kementerian  Agama Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar, pejabat terkait dari Kesbangpol, pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Kota Banjarmasin dan FKUB  Kabupaten  Banjar,  pejabat  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  yang bertugas  dalam  urusan  sertifikat  dan  izin  mendirikan  Bangunan  (IMB), Majelis  Agama  yang  meliputi  MUI,  PGI  Banjarmasin  serta  pengurus  atau panitia  pendirian  rumah  ibadat.  Sedangkan  objek  dalam  penelitian  ini adalah  latar  belakang  sosial,  politik,  agama  dan  regulasi  terjadinya  konflik pendirian  rumah  ibadat  umat  minoritas  di  Kalimantan  Selatan.  Data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  digali  melalui  teknik  observasi, wawancara dan dokumentasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Faktor  Terjadinya  Konflik  Pendirian  Rumah  Ibadat  Gereja  Bethel

## Indonesia (GBI) Pasir Mas Banjarmasin
Peristiwa  ini  bermula  dari  pelaksanaan  ibadah  gereja  Bethel  Indonesia Pasir Mas Banjarmasin yang dilaksanakan di rumah pendeta AD (sekarang berusia 75 tahun). Beliau adalah pimpinan jemaat GBI Pasir Mas. Ibadah di tempat  ini  sudah  berlangsung  puluhan  tahun.  Pada  mulanya  tidak  ada keberatan  dari  tetangga  dan  masyarakat  sekitar.  Pada  tanggal  16  Juni 2009,  pendeta  AD  dan  pendeta  GL  (menantu  AD)  dipanggil  ke  kelurahan Kuin  Cerucuk  Kecamatan  Banjarmasin  Barat  kota  Banjarmasin.  Di  kantor lurah ini diberitahu kepada pendeta AD dan GL bahwa ada sebagian warga yang  keberatan  terhadap  pelaksanaan  ibadah  hari  Minggu  di  rumah tersebut.  Waktu  itu  dihadiri  oleh  lurah  Kuin  Cerucuk,  ketua  RT  dan  ketua RW. Dalam pertemuan itu pihak gereja GBI memaklumi adanya keberatan dari  masyarakat  tersebut,  sehingga  mereka  pun  mencari  tempat  ibadah yang lebih nyaman dan layak.
Setelah  peristiwa  ini,  jemaat  gereja  GBI  Pasir  Mas  melakukan  ibadah berpindah-pindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.  Menurut  pengakuan pendeta GL, kami berpindah-pindah tempat dalam melakukan ibadah tidak
kurang dari delapan lokasi, yaitu: di apotik Kasio Teluk Dalam, Hotel Barito Lantai 2 Mahakam room, di Air Mantan di rumah salah satu Jemaat, Ruko CNI  di  Jl.  Veteran,  di  komplek  Banjar  Indah  Permai  Jl.  Sintuk  3  di  rumah pendeta  GL,  Rumah  pendeta  AD  Jl.  P.  Muhammad  Nor  Gg.  Surya  Pasir Mas,  Hotel  Victoria,  Jl.  Lambung  Mangkurat  Kertak  Baru  Ilir,  kemudian kembali  lagi  ke  rumah  pendeta  AD  di  Jl.  P.  Muhammad  Nor  Gg.  Surya Pasir Mas kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat.
Begitulah  suka  duka  jemaat  gereja  GBI  Pasir  Mas  Banjarmasin  dalam melaksanakan  ibadah,  berpindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain karena  belum  memiliki  tempat  ibadah  sendiri.  Pelaksanaan  ibadah  di rumah  pendeta  AD  ternyata  mengundang  reaksi  dan  penolakan  dari masyarakat.
Konflik  pendirian  rumah  ibadat  GBI  Pasir  Mas  Kelurahan  Kuin  Cerucuk Kecamatan  Banjarmasin  Barat  Kota  Banjarmasin,  bermula  dari  diusirnya Jemaat  Gereja  Bethel  Indonesia  yang  melaksanakan  ibadat  Minggu  yang bertempat di rumah pendeta AD, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang  meminta  pelaksanaan  ibadat  dibubarkan.  Bahkan  ada  yang menyuruh  rumah  tempat  ibadat  tersebut  dihancurkan.  Hal  ini  terjadi  pada tanggal 22 Desember 2013. Peristiwa tersebut tentu sangat memprihatinkan  bagi  bangsa  Indonesia,  apalagi  daerah  Kalimantan Selatan  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  religius.  Peristiwa  konflik tersebut sungguh disayangkan terjadi pada masyarakat.
Ibadah  Minggu  di  rumah  pendeta  AD  sudah  berjalan  15  tahunan,  dan tidak pernah bermasalah yang berarti dengan warga sekitar walaupun pada tahun 2009 ada juga keberatan dari masyarakat, namun dapat diselesaikan secara  musyawarah  di  kantor  lurah  sebagaimana  diceritakan  di  atas. Dengan  peristiwa  tersebut,  pemkot  Banjarmasin  merasa  khawatir  akan terjadinya konflik antar agama. Maka dua hari setelah kejadian itu, tepatnya pada  tanggal  24  Desember  2013  Pemkot  Banjarmasin  mengadakan  rapat yang  dipimpin  oleh  Sekda  Zulfadli  Ghazali.    Pendeta  AD  dan  jemaat meminta agar difasilitasi tempat ibadah, karena beribadah merupakan hak asasi manusia.
Menjalankan  ibadah  dan  kepercayaan  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya  adalah  hak  warga  negara  Indonesia  yang  dilindungi  oleh konstitusi  sebagaimana  yang  ditegaskan  pada  pasal  29  UUD  1945  yang berbunyi: (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Perlakuan yang sama merupakan prasyarat utama terciptanya kompetisi yang  sehat  antar  pemeluk  agama  di  Indonesia  yang  sangat  plural. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara terkaya  dari  sisi  jumlah  agama  yang  dianut  oleh  penduduknya.  Bukan hanya  enam  agama  yang  secara  legal  diakui  oleh  pemerintah  seperti Islam,  Kristen  Protestan,  Kristen  Katolik,  Hindu,  Budha  dan  Konghucu, tetapi  juga  ribuan  agama  lokal  seperti  Kaharingan,  Kejawen  dan  agama lokal  lainnya  yang  tersebar  di  kepulauan  nusantara  ini.  Semua  pemeluk agama  menuntut  untuk  diperlakukan  secara  adil  sehingga  tidak  akan
muncul  agama  hegemoni  dan  agama  marginal  atau  legal  dan  agama illegal.  Dengan  perlakuan  yang  sama,  masing-masing  warga  republik  ini memiliki  kebebasan  untuk  menentukan  pilihan  agamanya  sendiri  sesuai dengan  aspirasi  dirinya  bahkan  untuk  tidak  beragama  sekalipun  sesuai dengan amanat konstitusi pada pasal 29.
Dalam  rapat  berikutnya,  pihak  Pemkot  Banjarmasin  memberikan tawaran tempat pembangunan rumah ibadat yaitu di komplek DPR sebagai bahan  pertimbangan  di  daerah  itu  sudah  banyak  komunitas  Kristen  dan sudah  ada  beberapa  buah  gereja.    Tanah  yang  terletak  di  ujung  RT  31 komplek DPR, tempat ini akses jalannya mudah dan memadai, akan tetapi ukuran  tanah  lebih  sempit  yaitu  dengan  ukuran  lebar  13,5  meter  dan panjang 38 meter, sehingga luasnya 513 meter persegi dan harganya lebih mahal yaitu 1,4 milyar.
Sebelum terjadi transaksi pembelian tanah tersebut, panitia pembangunan  gereja  GBI  Pasir  Mas  menulis  surat  yang  ditujukan  kepada Walikota  Banjarmasin  tertanggal  28  Februari  2014  perihal  permintaan jaminan dari pemerintah kota Banjarmasin secara tertulis tentang pendirian rumah  ibadat  gereja  GBI  Pasir  Mas  di  lokasi  tersebut.  Setelah  itu pemerintah kota Banjarmasin  memberikan jaminan tertulis kepada  Jemaat gereja GBI Pasir Mas Banjarmasin dengan surat tertanggal 11 Maret 2014 yang  ditandatangani  oleh  Sekda  Pemkot  Banjarmasin  Drs.  H.  Zulfadli Gazali,  M.Si.  tentang  Jaminan  Pendirian  rumah  ibadat  jemaat  GBI  Pasir Mas,  yang  isinya  dengan  ketentuan:  1)  Memenuhi  persyaratan/ketentuan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9  dan  8  tahun  2006  Bab  IV  Pasal  13  dan  14;  2)  Mematuhi persyaratan/ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah  kota Banjarmasin  Nomor  05  tahun  2012  tentang  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB).
Pada saat persyaratan 90 orang pengguna dan  60  orang warga sekitar sudah terpenuhi, namun kata ketua RT 31 yang tanda tangan 60 itu bukan warganya,  padahal  gereja  berada  di  RT  31.  Tetapi  menurut  pendeta  GL ada  juga  tanda  tangan  warga  RT  31  sebanyak  8  orang  dan  selebihnya adalah  tanda  tangan  warga  RT  36  dan  30  karena  letak  tanah  tersebut  di ujung RT 31 yang berbatasan dengan RT 36 dan RT 30. Sedangkan yang dimaksud  dengan  masyarakat  sekitar  adalah  masyarakat  yang  ada  di  kiri, kanan,  muka  dan  belakang  dari  bangunan  rumah  ibadat  tersebut.  Tidak harus  dari  satu  RT  saja  dimana  bangunan  rumah  ibadat  itu  didirikan. Alasan  ketua  RT  31  menolak  keberadaan  gereja  ini  adalah:  pertama, meminta  izin  lebih  dahulu  kepada  RT  36  dari  pada  RT  31,  kedua,  tidak melibatkan ketua RT 31 ketika pembelian tanah, padahal pembelian tanah atas  inisiasi  dari  Pemkot  Banjarmasin,  ketiga,  secara  populasi  tidak memenuhi,  ini  dibenarkan  oleh  pendeta  GBI,  karena  tidak  banyak  warga RT  31,  tapi  jemaat  banyak  dari  RT  dan  kelurahan  sekitar.  Alasan  terakhir adalah panitia dianggap kurang kooperatif.
Pada  bulan  Juni  2015  warga  RT  31  menulis  surat  penolakan pembangunan  rumah  ibadat  yang  ditujukan  kepada  Gembala  Jemaat/ Pimpinan umat Gereja Bethel Indonesia Pasir Mas Banjarmasin tertanggal 8  Juni  2015  sebagai  jawaban  dari  surat  permohonan  dukungan  dan
rekomendasi  yang  disampaikan  oleh  panitia  pembangunan  gereja  GBI kepada ketua RT 31. Surat penolakan tersebut berisi sebagai berikut:
1.  Berdasarkan  penjelasan  dari  jemaat  saudara  (Hari  Noe  selaku  ketua panitia  pembangunan  GBI  Pasir  Mas)  bahwa  rencana  pembangunan rumah ibadat tersebut terletak di RT 31 bukan di Gang  4 (IV) seperti di surat saudara.
2.  Surat pernyataan warga RT 31 (terlampir) menyatakan:
a.  menolak pembangunan rumah ibadat tersebut sebanyak 154 orang
b.  setuju pembangunan rumah ibadat tersebut sebanyak 8 orang Dari  surat  pernyataan  warga  RT  31  tersebut  disimpulkan  bahwa  warga
RT  31  menolak  pembangunan  rumah  ibadat  tersebut.  Surat  ini ditandatangani  oleh  ketua  RT  31  RW  III,  M.  Superan  Noor.  Mengetahui ketua RW 03 H. Anang Zainuddin.
Di  Indonesia,  sekarang  ini  dalam  berbagai  kesempatan  kaum  Kristiani selalu  mengangkat  isu  tuntutan pencabutan  PBM  Nomor  9  dan  8  tahun 2006  yang  mengatur  berbagai  prosedur  dan  persyaratan  pendirian  rumah ibadat,  terutama  pasal  14  yang  mensyaratkan  pendirian  rumah  ibadat harus  memenuhi  90  orang  pengguna  dari  Jemaat  yang  menggunakan tempat ibadat tersebut dan 60 orang pendukung dari warga sekitar dimana tempat ibadat itu didirikan. Bagi kaum Kristiani, persyaratan ini dirasa tidak adil  karena  kaum  muslimin  pada  kenyataannya  memiliki  kebebasan  yang tak  terbatas  dalam  mendirikan  tempat  ibadah  mulai  dari  yang  berbentuk masjid,  mushola  sampai  langgar.  Bahkan  hampir  di  semua  tempat  umum berdiri  minimal  setingkat  musholla.  Bahkan  terkadang,  tempat  yang seyogyanya  tidak  ditujukan  sebagai  tempat  ibadah  disulap  menjadi mushola  atau  langgar.  Bayangkan  ketika  melakukan  perjalanan  dari Banjarmasin  ke  Tanjung  kabupaten  Tabalong  hampir  ratusan  masjid  yang ditemui  dan  berapa  ratus  musholla  yang  selalu  disediakan  oleh  pengelola restoran  dan  SPBU.  Sementara  itu,  berapa  buah  gereja  saja  yang  bisa ditemukan.  Kondisi  ini  memancing  kecemburuan  kalangan  Kristiani  yang tidak bisa bebas mendirikan gereja karena persoalan jumlah pemeluknya.
Dalam  masalah  konflik  pendirian  rumah  ibadat  GBI  Pasir  Mas  ini memang  ada  faktor  politiknya,  walaupun  hanya  secara  tidak  langsung. Karena  ketua  RT  31  langsung  membuat  list  daftar  warga  yang  menolak atau  menerima,  padahal  itu  bukan  domain  ketua  RT.  Sebab  setelah persyaratan  90 –  60  dipenuhi,  maka  pihak  yang  berwenang  seperti kelurahan,  FKUB  dan  Kemenag  yang  menilai  apakah  sudah  memenuhi syarat  atau  belum.    Tetapi  itu  ketua  RT  bersama  7  orang  warganya langsung  membuat  surat  penolakan  dan  itu  disampaikan  kepada  DPRD kota Banjarmasin, padahal dalam surat penolakan RT 31 tidak ada tertulis tembusan  ke  DPRD  Kota  Banjarmasin.  Kejadian  ini  bahkan  dimuat  dalam harian Banjarmasin Post ketika itu.
Ketika  masalah  ini  menjadi  perbincangan  oleh  DPRD  akan  ada  isu-isu politik  yang  mengambil  momentum  ini.  Hal  ini  terbukti  setelah  laporan  ke DPRD  ini,  pemkot  Banjarmasin  yang  tadinya  memberikan  jaminan  dan dukungan  terhadap  pembangunan  gereja  GBI  ini  menjadi  melemah  dan pihak panitia pembangunan GBI Pasir Mas merasa ditinggalkan.
Jemaat  GBI  berharap  pemerintah  bisa  memfasilitasi  umat  minoritas seperti  GBI  ini  untuk  dapat  beribadah  dengan  nyaman,  karena  beribadah merupakan hak asasi manusia. Jika terjadi penolakan dari masyarakat atau kelompok  tertentu  terhadap  pendirian  sebuah  rumah  ibadat,  maka pemerintah  harus  bersikap  netral,  tidak  memihak  dan  tidak  boleh  kalah dengan  kekuatan  dan  kepentingan  tertentu.  Hal  inilah  yang  diharapkan oleh  pendeta  GBI  dan  Jemaatnya,  komitmen  pemerintah  untuk  hadir  saat terjadi  jalan  buntu,  pemerintah  punya  kekuatan  untuk  melakukan  apa  saja demi  kebaikan  bersama  bagi  rakyatnya.  Pemerintah  semestinya  berdiri  di tengah tanpa kalah dengan kepentingan pihak maupun yang bertentangan dengan  semangat  kebersamaan  dan  gotong  royong  sebab  Indonesia rumah kita bersama.
Harapan  jemaat  GBI  Pasir  Mas  adalah  agar  tanah  milik  GBI  yang terletak  di  komplek  DPR  depan  gang  IV  dapat  dibangun  tanpa  perlu menggunakan  nama  gereja,  simbol  dan  bentuk  bangunan  seperti  gereja pada umumnya, melainkan bangunan modern seperti rukan (rumah kantor) atau  rumah  doa,  dimana  pembangunannya  tidak  memerlukan  persyaratan khusus  sebagaimana  yang  diatur  dalam  pendirian  rumah  ibadat  yang tercantum  dalam  PBM  Nomor  9  dan  8  tahun  2006  pada  pasal  13  dan  14. Rumah  doa  tidak  tergolong  sebagai  rumah  ibadat  seperti  gereja.  Rumah doa memiliki status yang sama dengan langgar atau mushalla dalam Islam. Berbeda  dengan  masjid  yang  merupakan  rumah  ibadat.  Sebagaimana diatur dalam PBM pasal 1 ayat (3) bahwa  pengertian rumah ibadat adalah bangunan  yang  memiliki  ciri-ciri  tertentu  yang  khusus  dipergunakan  untuk beribadat  bagi  para  pemeluk  masing-masing  agama  secara  permanen; tidak  termasuk  tempat  ibadat  keluarga  (PBM  Nomor  8  dan 9 tahun 2006). Seperti  mushola  dan  langgar  dalam  Islam,  rumah  doa  dalam  Kristen,  dan capel  dalam  Katolik.  Pendirian  rumah  doa  hanya  memerlukan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seperti mendirikan bangunan biasa.
Sejak  terjadi  pembubaran  paksa  ibadah  Minggu  tanggal  22  Desember 2013  sampai  sekarang,  ibadah  Jemaat  GBI  Pasir  Mas  dilakukan  di  dua hotel  di  Banjarmasin.  Ibadah  pagi  dilaksanakan  di  Hotel  Queen  Jl.  Yos Sudarso Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, jam 10.00 –  12.00.  Sedangkan  ibadah  sore  dilaksanakan  di  Hotel  Summer  di  Jalan Veteran  Nomor  3  Kelurahan  Kampung  Gedang  Kecamatan  Banjarmasin Tengah,  pada  jam  17.00 –  19.00.  Setiap  ibadah  dihadiri  oleh  sekitar  250 orang  jemaat.  Masalah  yang  dihadapi  pelaksanaan  ibadah  di  kedua  hotel tersebut  adalah  masalah  dana,  karena  harus  membayar  biaya  ruangan hotel sebesar  dua juta rupiah setiap kegiatan. Jadi kalau satu minggu  ada dua  tempat,  berarti  harus  membayar  empat  juta  rupiah  setiap  minggunya. Dalam satu tahun jemaat gereja GBI Pasir Mas harus mengeluarkan empat juta  rupiah  dikali  lima  puluh  dua  minggu  (Rp  4.000.000  x  52  minggu) berjumlah 208 juta rupiah per tahun. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2013, jika ditabung sudah terkumpul 1,4 miliar dan sudah bisa membangun gedung gereja.
Selain faktor di atas, faktor ekonomi juga menjadi problematika pendirian gereja GBI Pasir Mas ini. Menurut Ketua PGI Wilayah Kalsel, kalaupun izin pendirian  rumah  ibadat  ini  diturunkan  akan  kesulitan  juga  membangun
gereja  tersebut  karena  sistem  pembangunan  di  GBI  bersifat  mandiri, artinya  komunitas  GBI  tersebut  yang  mendanai  pembangunan  gereja mereka,  tidak  dibantu  oleh  GBI  yang  lain  walaupun  berada  dalam  satu kota.  Berbeda  dengan  sistem  HKBP  dan  GKI  yang  pembangunan  sebuah gerejanya  dibantu  oleh  komunitas  sinode  mereka.  Jemaat  GBI  ini  secara finansial  di  samping  tidak  banyak,  juga  secara  ekonomi  mereka  termasuk golongan  menengah  ke  bawah.  Jadi  kemungkinan  akan  kesulitan  juga membangun gedung gereja ini.
Dari  data  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  konflik  yang  terjadi  dalam pendirian  rumah  ibadat  Gereja  Bethel  Indonesia  (GBI)  Pasir  Mas disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  di  antaranya  adalah perbedaan penafsiran  atau  interpretasi terhadap regulasi  PBM  Nomor  9  dan  8  tahun 2006  yang  mengatur  tata  cara  pendirian  rumah  ibadat,  terutama  adanya pasal  14  yang  mensyaratkan  adanya  90  orang  pengguna  dan  60  orang pendukung  yang  berada  di  sekitar  rumah  ibadat  tersebut  didirikan.  Dalam menafsirkan 60  orang  pendukung  menurut  pandangan  masyarakat  yang menolak  adalah  60  orang  warga  RT  31  dimana  gereja  itu  didirikan. Sedangkan  menurut  panitia  pembangunan  Gereja  GBI,  60  orang  tersebut adalah warga di sekitar gereja itu didirikan, termasuk warga RT 30 dan RT 36  karena  gereja  berada  di  perbatasan  tiga  RT  tersebut,  maka  wajar dimintai  persetujuan  dari  warga  tiga  RT  dimaksud.  Realitas  di  lapangan dukungan  dari  warga  RT  31  tempat  gereja  akan  didirikan  hanya  6  orang, karena mayoritas penduduknya muslim. Dukungan lain  didapat  dari warga RT  30  dan  36  yang  warganya  banyak  beragama  Kristen,  dan  sudah  ada tiga buah gereja di RT tersebut.
Penyebab  lain  adalah  faktor  sosial  keagamaan  dimana  umat  mayoritas menolak adanya rumah ibadat agama lain di sekitar mereka. Terdapat pula faktor  politik,  para  politisi  baik  eksekutif  maupun  legislatif  yang  menjaga image untuk memanfaatkan dukungan suara atau konstituen mereka dalam pemilihan.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  juga  mempengaruhi  adanya problematika  pendirian  rumah  ibadat  tersebut,  yaitu  mayoritas  jemaat  GBI Pasir Mas ini adalah kelas ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka kesulitan dalam pendanaan pembangunan rumah ibadat tersebut.

## Faktor terjadinya Konflik Pendirian Rumah Ibadat Vihara Persada Mas
Konflik  pendirian  rumah  ibadat  Vihara  Maitreya  yang  berada  di  Komplek Persada  Mas  Kecamatan  Kertak  Hanyar  Kabupaten  Banjar  disamping terkendala  adanya  regulasi  PBM  Nomor  9  dan  8  tahun  2006  yang mengatur  tentang  tata  cara  pendirian  rumah  ibadat,  walaupun  secara persyaratan  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  pasal  14  bahwa  adanya 90  orang  pengguna  yaitu  dari  umat  Buddha  itu  sendiri  dan  60  orang pendukung  yaitu  masyarakat  sekitar  di  mana  vihara  itu  didirikan  sudah terpenuhi,  akan  tetapi  masih  ada  perbedaan  penafsiran  yaitu  cakupan wilayah  pengguna  atau  jemaat  yang  akan  menggunakan  tempat  ibadat tersebut melebihi  dari satu kabupaten, maka  FKUB dan Kantor Kemenag Kabupaten  Banjar  tidak  berkenan  memberikan  rekomendasi  pendirian rumah  ibadat  ini  dengan  alasan  jamaah  penggunanya  sebagian  besar
bukan  warga  atau  penduduk  kabupaten  Banjar.  Kemudian  FKUB  dan Kemenag  Kabupaten  Banjar  menyarankan  untuk  minta  rekomendasi  ke Kanwil  Kemenag  dan  FKUB  Provinsi  Kalimantan  Selatan  sesuai  dengan jamaah pengguna.
Berdasarkan  PBM  Nomor  9  dan  8  tahun  2006  pasal  13  ayat  (1) menyatakan  bahwa:  Pendirian  rumah  ibadat  didasarkan  pada  keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan  umat  beragama  yang  bersangkutan  di  wilayah  kelurahan  atau desa.  Pada  ayat  (3)  menyebutkan  bahwa:  dalam  hal  keperluan  keperluan nyata  bagi  pelayanan  umat  beragama  di  wilayah  kelurahan  atau  desa sebagaimana  ayat  (1)  tidak  terpenuhi,  pertimbangan  komposisi  jumlah penduduk  digunakan  batas  wilayah  kecamatan  atau  kabupaten  atau provinsi.    Dari  beberapa  kejadian  ini,  pihak  panitia  pendirian  rumah  ibadat vihara  Persada  Mas  merasa  dilempar  kesana  kemari  dalam  mengurus perizinan rumah ibadat ini.
Setelah  mengadakan  pendekatan  kepada  berbagai  pihak  terkait  dalam pendirian  rumah  ibadat  vihara  Persada  Mas  ini,  dengan  regulasi  yang ditetapkan  oleh  PBM  Nomor  9  dan  8  tahun  2006  tidak  berhasil mendapatkan  rekomendasi  baik  dari  Kantor  Kemenag  Kabupaten  Banjar maupun dari FKUB Kabupaten Banjar, maka  pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten  Banjar  memberikan  izin  untuk  mendirikan  gedung  pertemuan. Pihak  yayasan  Eka  Dharma  Sucita  dan  panitia  pembangunan  vihara akhirnya  mau  menerima  tawaran  itu  karena  usaha  yang  dilakukan  untuk mendirikan rumah ibadat tidak berhasil.
Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  pemerintah  Kabupaten  Banjar mengeluarkan  surat  keputusan  Kepala  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kabupaten  Banjar  Nomor  40/IMB-K/BP2T/2010,  dengan menimbang:  bahwa    telah  dilakukannya  penelitian  dan  pemeriksaan terhadap  permohonan  IMB  an.  Gunawan  Gani,  maka  berdasarkan  hasil pemeriksaan  telah  disebutkan  bahwa  permohonan  tersebut  telah memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  dan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  Izin  Mendirikan  Bangunan,  maka    kepada  yang bersangkutan  perlu  diberikan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
Faktor lain selain perbedaan penafsiran terhadap isi regulasi dan belum representatif sepenuhnya  dalam pendirian rumah ibadat  ini. Terdapat juga faktor  politik  sebagai  faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  konflik. Masyarakat Kabupaten Banjar terkenal sangat agamis dan dijuluki sebagai kota  Serambi  Madinah,  ada  peraturan  tidak  tertulis  dari  masyarakat  dan pemerintah kabupaten Banjar tidak menginginkan adanya pendirian rumah ibadat baru untuk non muslim di wilayah ini. Apalagi pada pemilihan kepala daerah  yang  dipilih  langsung  oleh  masyarakat,  yang  memberikan  dampak bahwa  setiap  kepala  daerah  menjaga  citra  sehingga  dia  tidak  ingin mengambil  keputusan  yang  tidak  populer  atau  yang  tidak  disenangi masyarakat  seperti  memberikan  izin  pendirian  rumah  ibadat  kepada  umat minoritas atau nonmuslim termasuk pendirian rumah ibadat agama Buddha Vihara Persada Mas.
Konflik  pendirian  rumah  ibadat  Vihara  Metriya  Persada  Mas  lebih dilatarbelakangi  oleh  rasa  keberagamaan  sebagian  masyarakat  muslim yang  masih  merasa  keberatan  jika  didirikan  rumah  ibadat  umat  minoritas, khususnya  vihara  ini.  Ada  sebagian  kaum  muslim  yang  menganggap bahwa  menyetujui  pendirian  rumah  ibadat  agama  lain  bertentangan dengan nilai-nilai akidah Islam. Ada juga kaum muslim yang berpandangan eksklusif  terhadap  agama  lain,  mereka  menganggap  hanya  agama Islamlah  yang  benar,  agama  selain  Islam  adalah  tidak  benar,  bahkan  ada menganggap  bahwa  mereka  sebagai  musuh  yang  mengganggu perkembangan dan eksistensi agama Islam.
Jika  dilihat  dari  aspek  sosial,  konflik  pendirian  rumah  ibadat  vihara Persada Mas ini adanya dominasi mayoritas terhadap kelompok minoritas, dimana jemaat vihara ini adalah beragama Buddha yang merupakan umat minoritas di Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari segi etnis mereka berasal dari  komunitas  Tionghoa  yang  merupakan  etnis  minoritas  di  Kalimantan Selatan,  bahkan  ada  anggapan  miring  terhadap  etnis  ini  karena  mereka bukan  warga  negara  pribumi,  tetapi  warga  negara  keturunan.  Dengan demikian  maka  pendirian  rumah  ibadat  ini  multi  minoritas,  baik  dari  segi agama,  etnis  dan  asal  kewarganegaraan.  Di  samping  itu,  secara  ekonomi mereka  tergolong  orang  yang highclass dan  diketahui  tempat  didirikannya rumah  ibadat  ini  yaitu  di  komplek  Persada  Mas  merupakan  komplek perumahan  elite  eksklusif  yang  warganya  mayoritas  etnis  Tionghoa, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial ekonomi dari warga mayoritas.
Di  antara  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  konflik  pendirian  rumah  ibadat Vihara Guan Te di Komplek Persada Mas ini adalah berkurangnya jamaah pengikut  Buddha  Metriya  ini  secara  signifikan.  Pada  awalnya  jamaah Buddha  Maitreya  ini  berjumlah  sampai  seribuan  orang,  tetapi  karena masalah  pendirian  vihara  yang  tidak  selesai,  sekarang  ini  jamaah  yang berhadir  dalam  ibadat  di  Gedung  pertemuan  komplek  persada  Mas  ini hanya berkisar 50 sampai 60 orang saja.
Dari  paparan  di  atas  tentang  faktor-faktor  terjadinya  penyebab  konflik pendirian  rumah  ibadat  vihara  Guan  Te  di  Komplek  Persada  Mas  Kertak Hanyar  Kabupaten  Banjar  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  perbedaan interpretasi  terhadap regulasi  dan  juga  tidak  representatif  secara  penuh. Khususnya terkait  belum  termuatnya  regulasi  yang  mengatur  cakupan wilayah  umat  pengguna  melebihi  dari  satu  kabupaten.  Sehingga mengakibatkan  FKUB  dan  Kemenag  Kabupaten  Banjar  tidak  memberikan rekomendasi,  karena  umatnya  sebagian  besar  bertempat  tinggal  di  luar Kabupaten  Banjar.  Sedangkan  Kanwil  Kemenag  dan  FKUB  Provinsi Kalimantan  Selatan  tidak  juga  memberikan  rekomendasi,  karena  tidak diatur  dalam  PBM  tersebut.  Secara  politis  Kabupaten  Banjar  yang berpredikat  kota  Serambi  Madinah  tidak  ingin  ada  pendirian  rumah  ibadat baru  bagi  non  muslim.  Penyebab  konflik  lainnya  adalah  adanya  faktor sosial ekonomi, vihara ini dibangun oleh kelompok multi minoritas, baik dari segi agama, etnis dan asal kewarganegaraan.
Pada  dasarnya,  Agama  Islam  sendiri  telah  mengatur  bagaimana berhubungan  dengan  orang-orang  non  muslim.  Dimana  setiap  umat muslim  dianjurkan  untuk  berlaku  adil  dan  bijak  terhadap  semua  umat
manusia,  walaupun  mereka  tidak  mengakui  agama  Islam,  hal  ini  berlaku selama  mereka  tidak  mengganggu  dalam  artian  tidak  menghalangi penyebaran  agama  Islam,  tidak  memerangi  penyerunya  dan  tidak menindas  para  pemeluknya.  Sehingga  tidak  salah  jika  kemudian  umat Islam  bersikap  toleran  dan  membina  kerukunan  dengan  umat  non  Islam dalam  hubungan  sosial  kemasyarakatannya,  selama  umat  non  muslim tersebut  tidak  memerangi  umat  muslimin  karena  agamanya,  atau mendukung  golongan  yang  memerangi  umat  Islam  serta  tidak mengeluarkan  umat  Islam  dari  negerinya,  sebagimana  ditegaskan  Allah dalam surah Al Mumtahanah ayat 8.

## Simpulan
Dari  uraian  hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  konflik  yang terjadi  dalam  pendirian  rumah  ibadat  Gereja  Bethel  Indonesia  (GBI)  Pasir Mas  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  di  antaranya  faktor  perbedaan penafsiran terhadap regulasi (PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006). Penyebab lain  adalah  faktor  sosial  keagamaan  dimana  umat  mayoritas  menolak adanya  rumah  ibadat  agama  lain  di  sekitar  mereka.  Terdapat  pula  faktor politik,  para  politisi  baik  eksekutif  maupun  legislatif  yang  menjaga  citra untuk  memanfaatkan  dukungan  suara  atau  konstituen  mereka  dalam pemilihan.  Selain  itu,  faktor  ekonomi  juga  mempengaruhi  adanya problematika  pendirian  rumah  ibadat  tersebut,  yaitu  mayoritas  jemaat  GBI Pasir Mas ini adalah kelas ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka kesulitan dalam pendanaan pembangunan rumah ibadat tersebut.
Sedangkan  konflik  yang  terjadi  dalam  pendirian  rumah  ibadat  Vihara Guan  Te  di  Komplek  Persada  Mas  Kertak  Hanyar  Kabupaten  Banjar adalah  perbedaan  interpretasi  terhadap regulasi  dan  juga  regulasi  yang tidak  representatif  sepenuhnya. Secara  politis  Kabupaten  Banjar  yang berpredikat  kota  Serambi  Madinah  tidak  ingin  ada  pendirian  rumah  ibadat baru  bagi  non  muslim.  Penyebab  konflik  lainnya  adalah  adanya  faktor sosial ekonomi, vihara ini dibangun oleh kelompok multi minoritas, baik dari segi agama, etnis dan asal kewarganegaraan.
Dari penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang diharapkan mampu diupayakan  oleh  semua  pihak.  Pertama,  PBM  Nomor  9  dan  8  tahun  2006 perlu  disosialisasikan  lebih  massif  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat. Selain  itu,  perlu  juga  dilakukan  kajian  ulang  terkait  poin-poin  yang  belum termuat dan belum representatif dalam regulasi. Kedua, adapun penyebab lain  seperti  faktor  sosial  dan  politik  harus  menjadi  perhatian  semua  unsur, baik  pemerintah  daerah,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  dan  lapisan masyarakat  lainnya  akan  pentingnya  memberikan  hak  semua  umat  dalam menjalankan  agamanya  dan  tidak  melakukan  politisasi  agama  dalam bentuk apapun.

## Referensi
Ahmad, Rusniah, Zainal Fikri, dan Rohizan Halim. 2017. “Syariah Regional Regulations  In  Aceh  and  Banjar  Indonesia:  An  Aspect  of  Religious Freedom.” Journal  of  Advanced  Research  in  Social  and  Behavioural Sciences 6 (1): 68 –80.
Al  Barry,  M  Dahlan,  dan  A  Partanto  Pius.  1994. Kamus  Ilmiah  Populer . Surabaya: Arloka.
Alamsyah,  Alamsyah.  2017.  “Pluralisme  Agama  Dalam  Pandangan  Al- Quran  Dan  Implementasi  Pendidikan  Islam.”
TARBAWI :  Jurnal Pendidikan Agama Islam 2 (01): 71 –80.
https://doi.org/10.26618/jtw.v2i01.1025.
Arifinsyah,  Arifinsyah,  dan  Fitriani  Fitriani.  2019.  “Konflik  Rumah  Ibadah (Studi  Kasus  Relokasi  Gereja  HKBP  Desa  Laut  Dendang).” Jurnal Ushuluddin 18 (1). Asry,  M.Yusuf.  2011. Pendirian  Rumah  Ibadah  di  Indonesia:  Pelaksanaan Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  9 dan  8  th.  2006 .  Disunting  oleh  M.Yusuf  Asry.  I.  Jakarta:  Badan  Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Banawiratma,  J.B.,  Zainal  Abidin  Bagir,  dan  dkk.  2010. Dialog  Antarumat Beragama . Penerbit Mizan Publika.
C hristianto,  Hwian.  2013.  “The  Significant  Impact  Of  Law  Number 1/Pnps/1965 For The Freedom Of Religion.” Jurnal Yudisial 6 (1): 16. Effendi,  Djohan.  2011. Pluralisme  dan  Kebebasan  Beragama .  II. Yogyakarta: Institut DIAN/ Interfidei.
Fidiyani, Rini. 2016.  “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah,” 10.
Hakim,  Lukmanul.  2019.  “Kebebasan  Beragama  dalam  Perspektif  Islam.”
TAJDID :  Jurnal  Ilmu  Keislaman  dan  Ushuluddin 20  (1):  41 –53. https://doi.org/10.15548/tajdid.v20i1.166.
Halim,  A bdul,  dan  Zaki  Mubarak.  2021.  “Pola  Konflik  Agama  Di  Wilayah Plural:  Studi  Kasus  Pendirian  Rumah  Ibadah  Di  Kota  Jambi.” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 19 (1): 85 –109.
https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.128.
In’amuzzahidin,  Muh.  2017.  “Konsep  Kebebasan  Dalam  Islam.” At- Taqaddum 7 (2): 259. https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206. Jamil,  M.  Mukhsin.  2007. Mengelola  Konflik  Membangun  Damai :  Teori, Strategi  Dan  Implementasi  Resolusi  Konflik .  Semarang:  Walisongo Mediation Centre.
Kurniawan,  Budi.  2018.  “Politisasi  Agama  di  Tahun  Politik:  Politik  Pasca- Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi” 12 (1): 22. Latansa,  Andressa  Muthi’.  2020.  “Kebebasan  Beragama  Perspektif  Al-
Quran  (Telaah  QS.  Al-Baqarah  256). ”  Salimiya: Jurnal  Studi  Ilmu Keagamaan Islam 1 (3): 19.
Mukri  Aji,  Ahmad.  2018.  “Identifikasi  Potensi  Konflik  Pra  dan  Pasca Pendirian  Rumah  Ibadah  Di  Indonesia  dan  Upaya  Untuk  Mengatasinya (Studi Kasus di Kota dan Kabupaten Bogor).” Mizan:  Journal  of  Islamic Law 2 (1). https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.130. Nuwairah,  Nahed.  2021.  “Peace  Building:  Tantangan  Dakwah  di  Era Disrupsi.” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 19 (2): 47.
https://doi.org/10.18592/alhadharah.v19i2.3899. Poerwadarminta,  WJS.  2006. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  xvi  ed. Jakarta: Balai Pustaka. Priyono,  Priyono.  2016.  “Pluralisme  Agama  dan  Konflik.” Analisa 15  (02): 161. https://doi.org/10.18784/analisa.v15i02.339.
Rabitha,  Daniel.  2014.  “Pengelolaan  Konflik  Rumah  Ibadah  Melalui Pendekatan Struktural Dan Kultural: Kasus Pendirian Vihara Tri Dharma Di Kedamaian Kota Bandar Lampung,” 17.
Ramadan,  Willy.  2021.  “Pendidikan  Toleransi  Untuk  Pemuda  Bagi Perdamaian.”  Dalam The  Spirit  Of  Religious  Harmony  Tokoh  dan Pemuda  Bicara  Kerukunan  Beragama ,  79 –86.  Yogyakarta:  Zahir Publishing. Romli,  Mursyid.  2013 .  “Agama  Cinta  dan  Toleransi:  Dari  Islam  untuk Perdamaian  Dunia  (Studi  Fethullah  Gulen  Movement).”  Dalam  . Jogjakarta: IRCiSoD.
Ronaldo, Riki, dan Darmaiza Darmaiza. 2021. “Politisasi Agama dan Politik Kebencian  pada  Pemilu  Presiden  Indonesia  2019.” Indonesian  Journal of Religion and Society 3 (1): 33 –48.
https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i1.150.
Saprillah,  Saprillah.  2017.  “Rumah  Ibadat  Sebagai  Medan  Kontestasi Beragama: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Provinsi Kalimantan Timur.” Jurnal Harmoni 16 (2).
Sarapung, Elga,  dan Corrie van der Ven. 2016. “From  Religion as Part of the  Problem  to  Religion  as  Part  of  the  Solution:  Case  Study  on  Multi- Religious  Engagement  for  Peace  and  Conflict  Solution  in  Indonesia: Religion as Problem and Solution.” The Ecumenical Review 68 (4): 433 –
43. https://doi.org/10.1111/erev.12248.
Situmorang, Victorio H. 2019. “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia” 10 (3): 12.
Soekanto,  Soerjono.  1992. Kamus  Sosiologi .  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Supriyadi,  Mohammad.  2015.  “Politisasi  Agama  di  Ruang  Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan,” 40.
Susanto,  Nanang  Hasan.  2019.  “Politicization  Of  Religion  and  The  Future Of Democracy In Indonesia In Populism Theory.” Journal for the Study of
Religions and Ideologies 18 (54): 20.
Tarawiyah,  Siti.  2013.  “Perda  Syari’ah  dan  Konflik  Sosial  (Implikasi penerapan  Perda  No.  4  tahun  2005  tentang  Larangan  Kegiatan  pada Bulan  Ramadlan  terhadap  Hubungan  antar  Agama  di  Kota Banjarmasin).” AL-IHKAM:  Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial 6  (2):  256 – 73. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.312.
Turmudi,  Endang.  2021. Merajut  Harmoni,  Membangun  Bangsa: Memahami  Konflik  dalam  Masyarakat  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Wiguno,  Borneo  Rahmat,  dan  Marhaeni  Fajar  Kurniawati.  2022. “Komunikasi  Konflik  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  Dalam Mengatasi  Konflik  Beragama  di  Kabupaten  Tanah  Laut. ”  Tesis, Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan MAB.
Wilkes,  Gerald  Alfred,  dan  William  Alwyn  Krebs.  1995. Collins  English Dictionary:  An  Extensive  Coverage  of  Contemporary  International  and Australian English . 3 ed. New York: Harper Collins Publishers.