Tinjauan  Yuridis  Peranan BUM Desa Dalam

## Strategi  Pengembangan  Desa Wisata
Agus  Budi  Santoso Universitas  Muhammadiyah  Purworejo Email  : agusbudisantoso@umpwr.ac.id

## Abstrak
UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  landasan  bagi  desa  untuk  mengelola  dan mengatur  sumberdaya  alam  skala  desa  baik  yang  berada  di  wilayah  pantai  maupun  wilayah pegunungan.  Dalam  UU  Desa  tersebut  memberikan  peluang  bagi  desa  untuk  mengelola  sumber daya  alam  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  sehingga  desa  benar-benar  mempunyai kemandirian  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  skala  desa.  Makalah  ini  mengkaji  secara Yuridis  normatif,  peranan  hukum  dalam  pengelolaan    potensi  sumber  daya  alam  khususnya sumber  daya pariwisata  di  desa wisata  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di desa.
Regulasi  terkait  pengelolaan  sumber  daya  alam  skala  desa  oleh  BUMDes  dan  konsep pengelolaan  sumber  daya  alam  skala  desa  telah  sesuai  dan  sejalan  dengan  sila  ke  lima  Pancasila, yaitu  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia”,  namun  masih  perlu  dilakukan  koordinasi dan  pengawasan  oleh  pihak-pihak  yang  berwenang  baik  Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah. Sehingga  pemenuhan  hak  desa  atas  sumber  daya  alam  skala  desa  benar-benar  dpat  terwujud. Oleh  sebab  itu  perlu  diatur  ketentuan  teknis  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  serta pembinaan  terhadap  desa.
Kata Kunci : Undang-Undang  Desa, desa wisata,  BUMDes

## Pendahuluan
Salah  satu  upaya  dalam  pembangunan  pedesaan  adalah  dengan  pengembangan  pariwisata di  pedesaan.  Pariwisata  adalah  fenomena  yang  berkembang  pesat  dan  menjadi  salah  satu  industry terbesar  di  dunia.  Pariwisata  dianggap  memiliki  potensi  yang  besar  untuk  pembangunan  sosial- ekonomi  dan  regenerasi  daerah  pedesaan,  khususnya  mereka  yang  terkena  dampak  penurunan kegiatan  pertanian  tradisional,  daerah  pedesaan  pinggiran  yang  dianggap  terpencil  sehingga dianggap  memiliki  kehidupan  dan  budaya  yang  unik  (Urry,  2002).  Pariwisata  telah  menjadi komponen  yang  semakin  popular  dari  strategi  pembangunan  di  banyak  daerah  tertinggal,  dengan potensi  untuk  meningkatkan  ekonomi  lokal  dan  mengurangi  kemiskinan  (Muganda  et  al.  2010). Dengan  demikian,  dorongan  untuk  mengembangkan  pariwisata  pedesaan  telah  menjadi
kebijakan  umum  di  berbagai  negara,  baik  negara  maju    (Ca’noves  et  al.,  2004;  Hall  and  Jenkins, 1988;  Long  and  Lane,  2000;  Mac  Donald  and  Jolliffe,  2003;  OECD,  1994)  maupun  negara berkembang  (Briedenham  and Wickens,  2004; Hall,  2004; Kinsley,  2000).
Indonesia  memiliki  wilayah  luas  yang  setiap  daerah,  khususnya  yang  ada  di  pedesaan memiliki  banyak  tempat  pariwisata  dengan  pesona  dan  daya  tarik  tersendiri,  baik  yang  berasal dari  alam,  sosial  budaya,  bahkan  bangunan  peninggalan  atau  situs  budaya.
Pengembangan  Desa  wisata  akan  mampu  mendongkrak  ekonomi  masyarakat  jika  akses sarana  prasarana  yang  dibutuhkan  terpenuh.  Pengembangan  sarana  prasarana  desa  wisata  sangat penting  dilakukan  supaya  bisa  bersaing  dengan  wisata-wisata  lainnya.  Untuk  mendapatkan  hasil yang  optimal  harus  didukung  oleh  fasiltas  dan SDM yang  memadahi.
Dalam  pengelolaan  potensi  sumber  daya  alam  yang  ada  di  desa,  Undang-Undang  (UU) Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  disahkan  tanggal  15  Januari  2014  merupakan  landasan dan  payung  hukum  dan  mengatur  hal  baru  dalam  tatanan  pemerintahan  di  Indonesia  yang memberikan  kewenangan  dan  kepercayaan  lebih  besar  kepada  pemerintahan  desa  dalam melaksanakan  pembangunan.
Salah  satu  hal  baru  dalam  UU  tersebut  adalah  BUMDes  (Pasal  6  angka  1),  sebagai  Badan Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  BUM  Desa,  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya untuk  sebesar  besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Pasal  87    ayat  1  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  menyebutkan  Desa  dapat  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  desa  yang di sebut  BUM  Desa.
Implementasi  dari  UU  No.  6  tahun  2014  tersebut,  terbit  Peraturan  Pemerintah  (PP) Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.6  Tahun  2015  tentang  Desa.  Selanjutnya sebagai  pelaksanaan  PP  Nomor  47  Tahun  2015  mengenai  tata  cara  pendirian,  pengurusan  dan pengelolaan,  serta  pembubaran  BUM  Desa  dan  BUM  Desa  Bersama  (pasal  142),        kemudian terbit  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  4 Tahun  2015.
Pasal  2  Peraturan  Menteri    Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi (Permendesa)  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  tata  cara  pendirian,  pengurusan  dan  pengelolaan, serta  pembubaran  BUM  Desa  dimaksudkan  sebagai  upaya  menampung  seluruh  kegiatan  di bidang  ekonomi,  dan/atau  pelayanan  umum  yang  dikelola  oleh  desa  dan/atau  pelayanan  umum yang  dikelola  oleh  desa  dan/atau  kerja  sama  antar  desa.  Permendesa  Nomor  4  Tahun  2015 tentang  tata  cara  pendirian,  pengurusan  dan  pengelolaan,  serta  pembubaran  BUM  Desa  mengatur secara  jelas  mengenai  peran  dan  fungsi  perangkat  BUM  Desa  serta  pengelolaan  teknis pelaksanaan  BUM  Desa.  Selanjutnya  Pasal  33  Permendesa  Nomor  4  Tahun  2015  menyebutkan BUM  Desa  atau  sebutan  lain  yang  telah  ada  tetap  dapat  menjalankan  kegiatannya.  Peraturan tersebut  menjadi  dasar  untuk  tetap  berdirinya  BUM  Desa  di  desa-desa  wisata  di  Kabupaten Purworejo,  sebagai  salah  satu  upaya  pemberdayaan  masyarakat  desa,  yang  dapat  dikelola  dengan baikdan  menjadi  kekuatan  ekonomi  yang  berkontribusi  bagi  kesejahteraan  masyarakat.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  tulisan  ini  akan  menganalisis  Peranan  BUM  Desa dalam  Strategi  Pengembangan  Desa  Wisata  ditinjau  dari  Perspektif  UU  Nomer  6  Tahun  2014 tenteng  Desa.    Bagian  pertama  membahas  mekanisme  pengelolaan  sumber  daya  alam  khususnya dalam  konteks  pengembangan  desa  wisata  menurut  UU  Desa,  Bagian  kedua  tentang  Peranan Hukum  dalam  pengelolaan  sumber  daya alam  skala  desa oleh  BUM Desa.

## Metodologi
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normative.  Metode penelitian  hukum  yuridis  normative  pada  dasarnya  meneliti  kaidah-kaidah  hukum  dan  asas-asas hukum.  Menelaah  permasalahan  hukum  yang  dukemukakan  dengan  berpedoman  pada  data sekunder,  yaitu:  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  yang  dimaksud adalah  UUD  RI  tahun  1945,  UU  Desa,  Undang-Undang  yang  relevan  lainnya,  Peraturan Pemerintah  dan  peraturan  pelaksana  lainnya  yang  relevan.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  doktrin, pendapat  ahli,  jurnal  ilmiah  yang  terkait  dengan  pengelolaan  sumber  daya  lam  skala  desa  dan kewenangan  desa  dalam  dalam  mengelola  sumber  daya  alam.  Data  yang  terkumpul  diatas  yang berasal  dari  data  sekunder,  baik  dari  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  dari berbagai  literature,  jurnal-jurnal  ilmiah  dan  lainyya,  kemudian  dilakukan  analisis  dengan menggunakan  metode  kaulitatif.

## Hasil Dan Pembahasan

## 1.  Pengelolaaan  Sumber  Daya  Alam  skala  Dea  Menurut  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang Desa
Pasal  18  UU    No,  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan,  Kewenangan  Desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan  Pembangunan Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  Desa.  Pasal  19  menyebutkan, kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul;  kewenangan  lokal  berskala  Desa;.  kewenangan  yang ditugaskan oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota;  dan  kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.
Berdasarkan kewenangan tersebut, desa mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan  dengan  memanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam,  termasuk  sector  wisata  di desa.  Hak  desa  atas  sumber  daya  alam,  juga  diatur  dlam  dan  dipertegas  pada  Pasal  371  ayat (2)  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  yaitu  bahwa  Desa  memopunyai kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  desa.  Asas- asas  pengaturan  desa  sebagaimana  dinyatakan  dalam  ketentuan  Pasal  3  huruf  a  dan  b  UU Desa  memiliki  dua  asa  yang  penting  yaitu:  rekognisi,  yaitu  pengakuan  terhadap  hak  asal  usul dan  subsidiaritas,  yaitu  penetapan  kewenangan  berskala  local  dan  pengambilan  secara  local untuk  kepentingan  masyarakat  desa.
Kedua  asas  tersebut  selain  menjadi  dasar  bagi  asas-asas  yang  lain,  maka  kedua  asas tersebut  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  19  UU  Desa  juga  ditegaskan  kembali  sebagai kewenangan  desa.  Oleh  karena  itu  kedua  asas  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  dua  asas  dalam substansi  UU  Desa,  dan  penting  untuk  dipahami  secara  khusus.  Asas  rekognisi  berkaitan  erat dengan  definisi  tentang  desa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Desa,  yaitu bahwa  desa  “mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.”  Rekognisi merupakan  asas  yang  relevan  dalam  konteks  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang
eksis  dan  memiliki  hak  asal-usul  di  mana  masing-masing  desa  memiliki  keragaman  sesuai dengan  konteksnya.
Asas  Subsidiaritas  ditegaskan  dalam  Pasal  19  huruf  b  UU  Desa,  “Kewenagan  desa meliputi:  …  b)  kewenangan  lokal  berskala  desa…”.  Adanya  kewenangan  lokal  mereupakan kosekwensi  adanya  pengakuan  desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  hak asal-usul.  Adapun  makna  asas  subsidiaritas  adalah  sebagai  berikut  :  a)  Penggunaan kewenangan  dan  pengambilan  keputusan  tentang  kepentingan  masyarakat  setempat  kepada desa;  b)  Negara  menetapkan  kewenangan  lokal  berskala  desa  menjadi  kewenangan  desa  tanpa melalui  mekanisme  delegasi  maupun  pelimpahan  urusan/wewenang  dari  Kabupaten/Kota;  dan c)  Pemerintah  melakukan  dukungan  dan  fasilitasi  terhadap  desa  dalam  mengembangkan prakarsa dalam  menyusun  dan menetapkan  kewenangan  lokal  berskala  desa.
Dalam  Buku  I  RPJMN  Periode  2015-2019  dikatakan  bahwa  pola  membangun  Indonesia harus  dilakukan  melalui  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka  negara  kesatuan.  Dalam  kerangka  tersebut,  pembangunan  desa  dan  kawasan pedesaan  dilakukan  melalui  upaya  mengurangi  kesenjangan  antara  desa  dan  kota  dengan mempercepat  pembangunan  desa-desa  mandiri  serta  membangun  keterkaitan  ekonomi  local antara  desa san kota melalui  pembangunan  kawasan  perdesaan.
Arah  dan  kebijakan  ini  merupakan  program  yang  harus  menjadi  focus  perhatian  bagi pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  pembangunan desa.  Untuk  mewujudkan  hal  ini,  pemerintah  desa  dpat  menciptakan  inovasi  dan  kreativitas untuk  mampu  memanfaatkan  dan  mengelola  potensi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  skala  desa secara  berkelanjutan,  sehingga  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa.  Kerangka  hukum  perlindungan  hak  desa  atas  sumber  daya  alam  sektor  kehutanan  skala desa antara  lain  diatur  dlam  peraturan  perundang-undangan  sebagai  berikut  : Pertama, UUD  RI  Tahun  1945. Desa  memiliki  hak  asal-usul  dan  hak  tradisional  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  dan  berperan  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  menuju masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Hajk  tersebut  dijamin  dalam  Pasal  18  ayat  (7) dan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945.  Selanjutnya  terkait  dengan  pemanfaatan sumber  daya  alam  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  Nera  RI  Tahun  1945, dinyatakan  bahwa:  “ Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya
dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.” Ketentuan  Pasal  33  Ayat  (3)  tersebut  menjadi  dasar  kebijakan  negara  untuk  mengatur penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  berupa  tanah, dimana  negara  berkewajiban  untuk:  10  Bahwa  segala  bentuk  pemanfaatan  bumi  dan  air  serta hasil  yang  di  dapat  di  dalamnya  (kekayaan  alam),  harus  secara  nyata  meningkatkan kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat;  2)  Melindungi  dan  menjamin  segala  hak-hak rakyat  yang  terdapat  di  dalam  atau  diatas  bumi  dan  air  yang  dapat  dihasilkan  secara  langsung oleh  rakyat;  3)  Mencegah  agar  rakyat  tidak  kehilangan  hak  atas  bumi,  air  dan  isinya;  4) Berhak  untuk  menguasai  dan mengelola  tanah.
Kedua,  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Pemerintah  melalui UU  No.  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  Menjadi  Undang-Undang,  memberikan  kewenangan  desa  atas sumber  daya  alam  juga  diatur  dan  dipertegas  pada  Pasal  371  ayat  (2)  UU  No.  23  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  yaitu  Desa  mempunyai  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  mengenai  Desa.
Ketiga,  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. Dalam  Pasal  18  UU  Desa, Kewenangan Desa  meliputi  kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  Desa.  Pasal  19  UU  Desa, Kewenangan  Desa  meliputi:  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul;  kewenangan  lokal berskala  Desa;  kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota;  dan    kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Berdasarkan  peraturan  perundangan  tersebut  diatas,  memberikan  kewenangan  kepada Desa  untuk  mampu  melaksanakan  pembangunan  desa  dan  kawasan  pedesaan  dengan memanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam  di  desa  secara  berkelanjutan,  termasuk  hak  atas sumber  daya  alam  baik  sector  kehutanan,  pertambangan,  pertyanian,  serta  sektor  wisata  dalam skala  desa.  Pengaturan  tersebut  bertjuan  untuk  menciptakan  sumber  mata  pencaharian  di  desa
melalui  pemanfaatan  sumber  daya  alam  skala  desa  guna  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Selanjutnya  Pasal  78  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Pembangunan  desa  bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan prasarana  Desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam dan lingkungan  secara berkelanjutan.
Keempat,  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  No.  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU nO.  1  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan Menjadi  Undang-Undang. Pasal  3  huruf  e  UU  No.  41  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa  : “Penyelenggaraan  Kehutanan  bertujuan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  yang berkeadilan  dan  berkelanjutan  dengan  :  e.  menjamin  distribusi  manfaat  yang  berkeadilan  dan berkelanjutan.  Pasal  23  UU  no.  41  Tahun  1999  menyatakan  bahwa;  “  Pemanfaatan  hutan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  huruf  b,  bertujuan  untuk  memperoleh  manfaat  yang optimal  bagi  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  secara  berkeadilan  dengan  tetap  menjaga kelestariannya.  Mengenai  hak  desa  dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan  skala  desa  sebagai pelaksanaan  atas  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  hutan,  maka  pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan  Menteri  Kehutanan  No. P.89/Menhut-II/2014  tentang  Hutan  Desa.

## 2.  Peranan  Hukum  dalam  pengelolaan  sumber  daya alam  skala desa oleh BUM Desa.
Pertama,  Perpres  nomor  2  Tahun  2015  tentang  RPJM  2015-2019. Ketentuan  perpres No.2  tahun  2015  dalam  poin  1  (iii)  menyatakan  “Menyiapkan  dan  melaksanakan  kebijakan untuk  membebaskan  desa  dari  kantong-kantong  hutan  dan  perkebunan.”  Peraturan  Presiden tersebut  merupakan  kebijakan  pemerintah  agar  masyarakat  desa  disekitar  kawasan  hutan  dan kawasan  perkebunan  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  hutan  non  kayu  dan  juga memanfaatkan  sumber  daya  hutan  non  kayu  dan  juga  memanfaatkan  kawasan  perkebunan dengan  cara  sistem  tumpang  sari  untuk  menanam  tanaman  pangan  seperti  singkong,  jagung dan  lainnya.  Sehingga  keberadaan  kawasan  hutan  dan  juga  kawasan  kawasan  perkebunan  bagi masyarakat  setempat  benar-benar  memberikan  manfaat  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.
Kedua,  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Pasal  1  butir  9  menyatakan  bahwa “Kawasan  Perdesaan  adalah  kawasan  yang  mempunyai  kegiatan  utama  pertanian,  termasuk pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  sususnan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat  permukiman perdesaan,  pelayanan  jasa  pemerintahan,  pelayanan  sosaial  dan  kegiatan  ekonomi”. Selanjutnya  Pasal  78  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  “Pembangunan  Desa  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  Masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan melaliu  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana    Desa, pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan secara berkelanjutan”.
Kemudian  Pasal  1  butir  6  “Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)adalah  Badan  Usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung yang  berasal  dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  asset,  jasa  pelayanan  dan usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa”.  Adapun  Pasal  1  butir  9 menyatakan  bahwa  kategori  dari  kawasan  pedesaan  adalah  kawasan  yang  mempunyai kegiatan  utama  pertanian,  termasuk  didalamnya  adalah  pengelolaan  sumber  daya  alam. Ketentuan  Pasal  4  UU  Desa  yang  menjelaskan  bahwa  Desa  diperkenankan  untuk  membuat suatu  peraturan  desa  dalam  rangka  memajukan  perekonomian  desa  serta  mengatasi kesenjangan  pembangunan  nasional,  dala  hal  ini  tentu  saja  bagaimana  perangkat  desa  mampu membuka  pintu  bagi  peluang  investor  untuk  masuk  dalam  pengelolaan  BUM  Desa  dalam rangka  pengelolaan  sumber  daya alam  skala  desa.
Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  Desa  tersebut,  memberikan  landasan hukum  bahwa  masyarakat  desa  mempunyai  hak  atas  sumber  daya  alam  untuk  mengelola sumber  daya  alam  baik  kegiatan  seperti    sektor  agrowisata,ekowisata,  serta  sektor  pertanian yang  tujuannya  adalah  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Potensi- potensi  sumber  daya  alam  dimasing-masing  desa,  di  berbagai  wilayah  Indonesia  sangat berbedsa-beda,  oleh  karenanya  masing-masing  desa  harus  dapat  mengembangkan  potensi desanya  masing-masing.  Selanjutnya  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  desa sesuai  potensi  masing-masing  desa,  harus  dapat  dikelola  secara  profesional  melalui  Badan Usaha  Milik  Desa(BUMDes)  yang  diatur  dalam  peraturan  Desa  sebagai  landasan  hukum dalam  pengelolaan  sumber  daya alam  didesa  oleh  BUMDes.

## Kesimpulan
Bahwa  pengelolaan  sumber  daya  alam  skala  desa  telah  diberikan  landasan  yuridis  dalam UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  khususnya  diatur  dalam  Pasal  18  dan  Pasal  19.  Hal tersebut  juga  ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  371  aayat  (2)  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dan peranan  hukum  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  skala  desa  oleh  BUMDesa  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa,  diwujudkan  dengan  adanya pengaturan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  sebagai  berikut  :  UU  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  UU  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan, PP  Nomor  43  Tahun  2014jo.  PP  N0.45 Tahun 2015, Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019,  peraturan  Menteri  Desa,  Percepatan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi.  Konsep  pengelolaan  BUMDesa  sesuai  tujuan  nasional  prinsip  keadilan  sosial dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  sesuai  dengan  konsep  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945.  Konsep  pengelolaan  sumber  daya  alam  skala desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  prinsip  keadilan  sosial,  sejalan  dan  sesuai  dengan  sila kelima  pancasila  yaitu  “keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.”  Konsep  pengelolaan sumber  dala  alam  skala  desa  oleh  BUMDesa  tersebut  secara  eksplisit  memang  telah dilaksanakan  oleh  peraturan  perundang-undangan  terkait  seperti  UU  Desa,  Peraturan Pemerintahan  sebagai  pelaksanaan  UU  Desa  dan  juga  sebagaiman  diatur  dalam  berbagai peraturan  menteri  teknis  sebagai  pelaksannan  kedua  jenis  peraturan  perundang-undangan tersebut,  namun  demikian  pada  kenyataannya  masih  perlu  dilakukan  pengawasan  oleh  pihak- pihak  terkait  sesuai  kewenangan  baik  pemerintah  pusat  maupun  Pemerintah  daerah,  sehingga tidak  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  yang  mengakibatkan  pelaksanaan  hak  desa  atas sumber  daya  alam  skala  desa  benar-benardapat  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat sebagaimana  amanat  Pasal  33 ayat (3) UUD  1945.
Oleh  sebab  itu  perlu  diatur  ketentuan  peraturan  teknis  untuk  melakukan  monitoring  dan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kewenangan  dalam  pembentukan  dan  pelaksanaan  BUMDesa untuk  mengelola  Sumber  Daya  alam  skala  desa  dan  perlu  dilakukan  pengawasan  dan
pembinaan  secara  lebih  fokus  baik  ditingkat  provinsi  maupun  ditingkat  kabupaten/kota terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  sumber  daya alam  skala  desa oleh  BUMDesa.

## Referensi
Budiono,  P.  (2015)  “Implementasi  Kebijakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  di Bojonegoro  (Studi  di  Desa  Ngringinrejo  Kecamatan  Kalitidu  dan  Desa  Kedungprimpen Kecamatan  Kanor”,  Jurrnal  Politik  Muda,  Vol.  4  Nomor  1,  Januari-Maret  2015.  Surabaya: Airlangga  University  Press.
Briedenhann,  J.,  wickens,  E.,  (2004).  Tourism  routes  as  a  tool  for  the  economic  development  of rural  areas – vibrant  hope  or impossible  dream?  Tourism  Management  25, 71 – 79
Ca’Noves,  G.,  Villarino,  M.,  Priestley,  G.K.,  Blanco,  A.,  (2004).  Rural  Tourism  in  Spain:  an Analysis  Of recent  evolution,  Geoforum  35 (6), 766-769.
Hall,  C.,  Jenkins,  J.,  (1998).  The  Policy  Dimensions  of  rural  tourism  and  recreation.  In:  Butler, R.,  Hall,  C.,  Jenkins.  J.  (eds),  Tourism  and  Recreation  in  Rural  Areas  Wiley,  Chichester, pp. 19-22
Urry,  J., (2002). The  Tourist  Gaze,  second  ed. Sage, London.
Muganda,  M.,  Sahli,  M.  and  Smith,  K.  (2010).  Tourism’s  contribution  to  poverty  alleviation  a community  perspective  from  Tanzania.  Development  Southern  Africa,  Vol.  27,  No  5,  pp. 629-646
Moch  Solechan  (2014).  Penyelenggaraan  Pemerintahan  desa  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat. Malang:  Setara Press.
Soerjono  Soekanto. (1980). Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat.  Jakarta:  CV. Rajawali.
Ni’matul  Huda.  (2014).  Perkembangan  Hukum  Tata  Negara  “Perdebatan  dan  Gagasan Penyempurnaan.  Yogyakarta:  FH UII Press.
Undang-Undang  No. 23 Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah
Undang-Undang  No. 6 Tahun  2014 Tentang  Desa
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  6 tahun  2014 tentang  Desa
Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.  43 tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  No. 6 tahun  2014 tentang  Desa
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No. 39 Tahun  2010 tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa
Peraturan  Menteri  Desa  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  No.  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,
Pengurusan,  dan Pengelolaan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  desa.
Peraturan  daerah  Kabupaten  Karang  Anyar  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Tata  cara  Pembentukan dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa.
Kurniawan,  Boni,  Desa  Mandiri,  Desa  Membangun  (Jakarta:  Kementrian  Desa,  Pembanguan Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesi,  2015)
Sutedi,  Adrian,  Implemtasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan  Pembangunan  (Jakarta:  Sianar  Grafikas,  2008)
Erwiningsih,  Wnahyu,  “Peranan  Hukum  Dalam  pertanggungjawaban  Perbuatan  Pemerintah (suatu  Kajian  Kebijakan  Pembangunan  Hukum)”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol  9, No. 2 (2006)
Karsidi,  Ravik,  ‘Paradigma  Baru  Penyuluhan  Pembangunan  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat”, MediaTor Vo. 2. No. 1 (2001)
Santoso,  Urip,  “Perolehan  Tanah  Oleh  Pemerintah  Daerah  yang  Berasal  Dari  Tanah  Hak  Milik”, Jurnal  Perspektif  Vol.  XX, No. 1 (2015)
Sidik,  Fajar,  :Menggali  Potensi  Lokal  Mewujudkan  Kemandirian  Desa”,  Jurnal  Kebijakan  dan Administrasi  Publik  (JKAP), Vol.  19, No. 2 (2015)