## IMPLEMENTASI Al-MASYAQQOH Al-TAJLIBU Al-TAISYIIR DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Sahari Institut Agama Islam Negeri Manado sahari@iain-manado.ac.id
Abstrac: The purpose of this study is to explain the meaning of “ al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyiir”, the implementation of these principles during the Covid- 19, to find out the understanding of the Manado people about these principles and finally to describe the  response of the Manado Muslim community to the MUI  fatwas,  especially  Friday  prayers.  'at  the  time  of  the  Covid-19  pandemic. The  research  used  an  exploratory  case  study  method  and  the  research approach  was  qualitative.  The  informants  who  were  interviewed  were  15 people  from  5  mosques  consisting  of  imams,  ta'mir,  and  congregation  of mosques, interviews were conducted by telephone, because they were worried about  contracting  the  virus  when  interviewing  face  to  face.  Research  results: People are still not familiar with the rules of al-masyaqqoh al-tajlibu al-taisyiir, what they know is the term 'emergency', but the term emergency is too narrow and has very limited meaning, which is  only limited to life-threatening things that result. by the absence of food. In practice , al-masyaqqah must be adapted to  the  conditions  and  situations,  at  least  there  are  two  conditions,  namely al- masyaqqah  al-'Azhimmah,  and  al-masyaqqah  al-Khafifah.  Regarding  the  MUI fatwa,  there  are  agree  and  disagree  in  the  community,  some  have  responded positively and some have refused.
Key  words :  Understanding,  Perception,  Al-Masyaqqoh  Al-Tajlibu  Al-Taisyiir, MUI Fatwa, Covid-19 Pandemic.
Abstrak: Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  makna al- masyaqqoh  al-tajlibu  al-taisyiir,  implementasi  kaedah  tersebut  pada  masa pandemi  covid-19,  mengetahui  pemahaman  masyarakat  Manado  tentang kaedah  tersebut  dan  yang  terakhir    untuk  mendeskripsikan  respon masyakat muslim Manado terhadap fatwa MUI khususnya shalat jum’at di masa pendemi covid-19.  Penelitian  menggunakan  metode  studi  kasus  eksplorasi  dan pendekatan penelitiannya menggunakan kualitatif. Informan yang diwawancarai sebanyak 15 orang dari  5 mesjid terdiri dari imam, ta’mir,  dan jama’ah  masjid,  wawancara  dilakukan  melalui  telepon,  pertimbangannya karena kekhawatiran terjangkit virus apabila wawancara  dengan tatap muka. Hasil penelitian:  Masyarakat masih belum mengenal kaedah al-masyaqqoh al-
tajlibu al-taisyiir, yang mereka tau adalah istilah ‘darurat’, tetapi istilah darurat pun terlalu sempit dan sangat terbatas dimaknainya, yaitu hanya terbatas pada hal-hal  yang  mengancam  jiwa  yang  diakibatkan  oleh  ketiadaan  makanan. Dalam  prakteknya, al-masyaqqah  harus  disesuaiakan  dengan  kondisi  dan situasi,  minimal  ada  dua  keadaan  yakni al-masyaqqah  al-‘Azhimmah,  dan  al- masyaqqah  al-Khafifah.  Terkait  dengan  fatwa  MUI  terjadi  pro  dan  kontra  di masyarakat ada yang menanggapi positif dan ada yang menolak.
Kata Kunci: Pemahaman, Persepsi, Al-Masyaqqoh Al-Tajlibu Al-Taisyiir, Fatwa MUI, Pandemi Covid-19.

## Pendahuluan
Perjalanan  hidup  manusia pasti  mengalami  pasang  surut. Kadang  kala  bahagia,  susah,  sehat, sakit,  aman,  kacau,  silih  berganti. Islam  sebagai  agama rahmatan  lil- alamin selalu memperhatikan kemaslahatan  dan  kebahagiaan manusia, agama Islam mengapresiasi setiap kesulitan yang dihadapi penganutnya dengan menawarkan solusi alternatif ( rukhshah) pada pelaksanaan syari’at  yang  dinilai  sulit.  Syariah itu  disesuaikan  dengan  tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang,  karena  syariah  pada dasarnya dibuat untuk kepentingan manusia  bukan  untuk  kepentingan Tuhan.  Tujuan  penerapan  syariah Islam  adalah  untuk  kemudahan, perlindungan,  kenyamanan,  dan memberikan solusi/mengatasi
semua  kesulitan  hidup  manusia, sehingga  setiap  ada  kesulitan  dan problem  yang  memberatkan  harus dicarikan jalan keluar demi terwujudnya tujuan tersebut. Sebagaimana  firman  Allah  swt dalam  QS.  Asy  Syarh:  5-6;  “ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada  kemudahan,  sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.  dan juga  dalam  QS.  Al Baqarah:  185; Allah  menghendaki
kemudahan  bagimu,  dan  tidak menghendaki kesukaran bagimu. 1 Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan  adanya rukhshah (keringanan) dan fleksibelitas hukum  ( syari’ah)  yaitu  hukum suatu  perbuatan  dapat  berubah disebabkan berubahnya situasi dan kondisi.  Sudah  jelas  bahwa  ajaran agama  atau  syari’at  dalam  Islam tidak  dimaksudkan  menyiksa  dan menyulitkan umat dalam beribadah.  Artinya,  selama  ada jalan untuk kemudahan maka harus menghidari kesulitan /jangan dipersulit,  ‘ la  yukallifullahu  nafsan illaa wus’aha’ Allah tidak membebani  seseorang  melebihi kesanggupannya”  (QS.  Al-Baqarah: 286).  Umpamanya  bagi  orang  yang sedang  sakit  dibolehkan  untuk tidak berpuasa, wudu dapat diganti dengan  tayammum  dalam  kondisi tertentu  atau  orang  yang  dalam perjalanan (musafir), maka dibolehkan meringkas ( qashar) dan memgumpulkan (menjama’)
shalatnya  sekaligus  dalam  satu waktu  tertentu  begitu  juga  mereka dibolehkan  menggantikan  shalat jum’at dengan shalat dzuhur.
Salah  satu  kaedah  ( ushul fiqh) yang menjelaskan hal tersebut yaitu al-masyaqqatu  tajlibu  at- taisir.  Kaidah  ini  merupakan  dasar penting dalam
menjelaskan
1 Al-Qur’an In Word.
fleksibelitas  hukum  syari’ah  atau rukhsah  karena  tuntutan  situasi dan  kondisi  tertentu. 2 Berdasarkan latar belakang di atas dan memperhatikan respon masyarakat menghadapi  berbagai  kebijakan pemerintah  situasi  dan  kondisi selama  masa  pandemic  covid-19
ini, maka permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji dan didiskusikan  lebih  jauh.  Ada  empat point  penting  yang  akan  dijawab dalam artikel ini; pertama, apa yang dimaksud dengan al-masyaqqoh al- tajlibu al-taisyiir; kedua, bagaimana
Implementasi kaedah tersebut pada masa  pandemic  covid-19;  ketiga, bagaimana Pemahaman masyarakat Manado tentang kaedah  tersebut;  dan  keempat, bagaimana respon masyakat muslim  Manado  terhadap  fatwa MUI  khususnya  shalat  jum’at  di masa pendemi covid-19. Definisi Al-Masyaqqah  Tajlibu  At- Taisir Term Al-Masyaqqoh terbentuk  dari kata ةَّقُش - قَقُش secara etimologi  berarti al-ta’ab  yaitu
kelelahan,  kepayahan,  kesulitan,
dan kesukaran. 3
Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Nahl:7.
2 Ahmad Sudirman Abbas, Qawaidh Fiqhiyah: Dalam perspektif Fiqih , Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2004. h. 77.
3 Tim, Kamus  Al-Munir  (Kamus
Lengkap Arab-Indonesia), Surabaya: Kashiko, 2000. h. 302.
“Dan  ia  memikul  beban-bebanmu ke  suatu  negeri  yang  kamu  tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran- kesukaran  (yang  memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar  Maha  Pengasih  lagi Maha Penyayang.” 4 Al-masyaqqah yang dimaksud  di  sini  yaitu  kemudahan yang menyebabkan hilangnya tuntutan  syari’at,  bukan  sesuatu yang tidak dapat menghapus tuntutan syari’at. Misalnya
seseorang  yang  kecapean  bekerja sehingga  merasa  berat  bangun untuk  melaksanakan  shalat  subuh, keadaan  seperti  ini  tentu  tidak dapat  meringankan  hukum  syari’at yang dimaksud. 5
Adapun kata al-taisir terbentuk  dari رِّ سَيُي - ََرَّسَي menurut bahasa berarti keringanan, kemudahan atau kelenturan, sebagaimana  bunyi  hadis  Nabi SAW. او ُرِّ سَعُتَََل َوَاوَُرِّ سَي (mudahkanlah dan jangan mempersulit). 6 Secara istilah rukhsah dimaknai  sebagai  mengabaikan tuntutan  hukum  yang  disyariatkan oleh  Allah  SWT  karena  adanya uzur. Hukum syari’ah yang mengalami kesulitan dalam implementasinya  bagi  mukkallaf,
4 Al-Qur’an In Word.
5 Ahmad Sudirman Abbas, Qawaidh Fiqhiyah: Dalam perspektif Fiqih , Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2004. h. 84.
6 .HR.  Bukhari  no.  69  dan  Muslim no. 1734.
maka  syariah  menawarkan  pilihan hukum  sehingga  si  subyek  hukum sanggup melakukannya.
Berdasarkan definisi tersebut  dapat  dipahami  bahwa apabila  dalam  penerapan  hukum (syari’at)  terdapat  kesulitan  bagi mukallaf,  maka  hukum  (syari’ah) meringankannya sampai si mukallaf  mampu  melakukannya tanpa  kesulitan. 7 Hukum  yang pelaksanaannya  menyulitkan  bagi mukallaf,  ataupun  pada  diri  dan sekitarnya terdapat kesukaran, maka  syari’at  Islam  memberikan keringanan sampai mukallaf tersebut. Meskipun kaedah al- masyaqqoh al-tajlibu al-taisyir adalah  suatu  bentuk  jalan  keluar dari  setiap  kesulitan  yang  dihadapi umat  Islam  dalam  menjalankan syari’at,  tentu  tidak  semua  bentuk kesulitan diberikan dispensasi dalam  bentuk rukhshah,  tetap  ada pengecualian-pengecualian.  Ulama kemudian mengkalisifikasikan pada kesulitan  yang  boleh  diterapkan rukhshah  dan  yang  tidak  boleh. Yang  tidak  boleh  yaitu  kesulitan yang  bersifat  alami  seperti  lelah dan sejenisnya. Sedangkan kesulitan  yang  boleh  diberlakukan rukhshah  yaitu  kesulitan  yang disebabkan karena
ketidakberdayaan  memikul  beban,
7 Djazuli,  Ahmad, Kaidah-Kaidah Fikih , Jakarta, Kencana, 2007, h. 55.
sebab apabila dilakukan justru akan merusak diri dan kehidupannya. Sebagaimana yang dirumuskan  oleh  ulama  ushul berikut:  Pertama, al-Masyaqqah  al-
‘Azhimmah,  yaitu  keadaan  yang dikhawatirkan  mengancam  jiwa dan  kerusakan  jasad, masyaqqoh jenis  ini  memberi rukhshah seperti sakit. Kedua, al-Masyaqqah al- Khafifah, yaitu kesulitan yang dapat diatasi  karena  bersifat  alamiah semata, seperti rasa lapar dan haus saat  berpuasa,  kesulitan  semacam ini tidak ada keringanan. 8
Keringanan pelaksanaan syari’ah disesuaiakan dengan kondisi  dan  situasi; Pertama,  ada yang  bersifat  menghapus  tuntutan hukum  seperti  tidak  perlu  shalat bagi muslimah yang sedang haid/nifas. Kedua, bersifat mengurangi tuntutan hukum,
seperti  shalat  Qashar. Ketiga, bersifat  mengganti,  seperti  puasa diganti  dengan  fidyah. Keempat, mengganti dengan waktu yang lain, seperti  mengganti  puasa  pada  hari yang  lain. Kelima,  dibolehkan melakukan  yang  haram,  seperti makan  minum  yang  diharamkan karena  kalau  tidak  makan  bisa mati. 9
8 A  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih (Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang
Praktis). h. 57-58.  Lihat. Al-Syahrastani,
Al-Milal  wa  Al-Nihal, Juz1,  Al-Maktabah Syamilah. h.158.
9 A  Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih (Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam
Berarti, dalam
pemberlakuan  syari’at  tidak  hanya berlaku  satu  ketentuan,  tetapi dapat  dilakukan  dengan  berbagai macam  cara,  tergantung  pada peristwa dan keadaannya. Bisa jadi suatu peristiwa mengganti, menunda, mengurangi, bahkan menggugurkan sama sekali sesuatu yang  diwajibkan,  atau  sebaliknya membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Makna dan Pandangan Terhadap Al- masyaqqoh  al-tajlibu  al-taisyir    di
Tengah Pandemi
Covid-19  termasuk  virus yang sangat berbahaya dan mematikan, virus ini telah menyebar di seluruh dunia termasuk  Indonesia .  Virus  ini berdampak  pada  seluruh  aspek kehiduan  manusia,  salah  satu bidang  yang  terdampak  akibat pandemi  covid-19  tersebut  adalah kehidupan  beragama  umat  Islam,
terutama berkenaan dengan pelaksanaan  shalat  berjama’ah  di masjid,  juga  kehidupan  sosial lainnya.  Akibat  penyebaran  covid- 19, majelis ulama Indonesia mengelauarkan fatwa tentang pelaksanaan  ibadah  dengan  nomor 14  Tahun  2020 .  Fatwa  tersebut
menjelaskan  tentang  hal-hal  yang
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. h. 58.
perlu  dilakukan  umat  muslim menghadapi virus corona tersebut.
Adapun  pemahaman  yang dimaksud  di  dalam  tulisan  ini adalah    pengetahuan,  persepsi, sikap dan penghayatan masyarakat tentang  makna  kaedah  ushul  fiqhi al-masyaqqoh  al-tajlibu  al-taisyir sebagai  salah  satu  metode  yang dapat  digunakan  oleh  mujtahid dalam  menetapkan  suatu  hukum yang  dikarenakan  kondisi  darurat atau  keadaan  terpaksa.  Penelitian ini juga melihat bagaimana persepsi mereka  tentang  implementasi al- masyaqqoh  al-tajlibu  al-taisyir  di tengah wabah covid-19 lebih khusus kaitannya dengan himbauan  shalat  jum’at  di  rumah seperti  Fatwa  MUI  no.  14  tahun 2020.
Fatwa  itu,  di  antaranya mengatur  orang  yang  sudah  positif covid-19  wajib  menjaga sosial distancing  agar  tidak  tertular  pada orang  lain.  Fatwa  itu  itu  juga mengharuskan  bagi  yang  terpapar untuk  mengganti  shalat  jum’at dengan  salat  zuhur  di  rumah.  Bagi yang  sudah  dinyatakan  terpapar juga  diharamkan  melaksanakan ibadah  sunnah,  seperti  shalat berjamaah  lima  waktu,  shalat tarawih, termasuk shalat iedul fitri.
Fatwa tersebut telah
menimbulkan  beragam  sikap  dan tanggapan di  masyarakat, ada  yang menutup  masjid  dan  melarang sama  sekali  aktifitas  ibadah  di
dalamnya,  ada  yang  membuka husus  untuk  jamaah  sekitar  masjid saja,  ada  yang  membuka  husus shalat  jum’at,  ada  juga  yang  tetap menyelenggarakan shalat berjama’ah lima waktu tapi mengatur  jarak  antara  jamah.
Keadaan  ini  tidak  hanya  di  daerah yang  sudah  di  tetapakan  sebagai zona  merah  saja  tetapi  sebagian juga  terjadi  di  daerah  yang  masih dikategirikan  zona  hijau.  Ada  yang berkomentar  positif  tapi  banyak juga  yang  berkomentar  negative.
Untuk mendapatkan gambaran pemahaman  berikut  akan  disajikan data  hasil  wawancara  dengan  para imam,  ta’mir  dan  jamaah  masjid, sebagai berikut: Imam masjid Nurul Huda  Cempaka  bapak  ‘BDN’ mengungkapkan:
“Darurat  menurut  saya,  hanya berlaku  untuk  hal-hal  yang sangat terpaksa, kalau masalah shalat  jum’at  di  rumah  saya tidak  tau  apa  masuk  darurat atau tidak”.
Sedangkan salah seorang pengurus badan ta’mir Masjid Irsyadul  Ibad  Bailang bapak ‘ABR’, mengatakan
“Masuk  kategori  darurat  kalau kita  dalam  kondisi  terpaksa mau  mati,  kita  dibolehkan makan yang diharamkan,
seperti makan babi dan sejenisnya, kalau masalah ibadah  mungkin  tidak  bisa dikatakan darurat”. Keterangan serupa dikemukakan salah seorang pengurus masjid Al-Haq perumahan  permata  hijau  Buha bapak ‘RMH’, beliau berujar; “Kalau sakit tidak dapat dikatakan  darurat,  kan  masih harus  tetap  melakukan  shalat walaupun  ya  disesuaikan  dengan kemampuan dia”
Berdasarkan beberapa keterangan  informan  di  atas, tersirat bahwa pengetahuan mereka  tentang  makna  darurat adalah  hanya  pada  masalah  yang mengancam nyawa, tetapi terbatas  pada  masalah  makanan saja.  Hal  ini,  disimpulkan  dari pernyataan mereka bahwa “kalau masalah  ibadah  mungkin  tidak bisa  dikatakan  darurat”  atau pernyataan lainnya, “kalau masalah  shalat  jum’at  di  rumah saya tidak tau apa masuk darurat atau  tidak”. Salah seorang jama’ah masjid  Nurul  Huda,  bapak  ‘AZK’ mengatakan:
“Tidak  ada  istilah  darurat  kalau masalah  shalat,  karena  tidak  ada urusannya dengan mati, darurat itu berkaitan dengan nyawa seseorang, misalnya  kalau  torang  terancam
mati  karena  tidak    ada  makanan yang  halal,  maka  memakan  yang haram juga boleh”.
Lain halnya dengan bapak  ‘AKB’,  salah  seorang jama’ah masjid Hidayatullah, dia mengaku  “saya  tidak  tau  arti hukum  darurat”,  begitu  juga bapak  ‘AND’  dari  masjid  yang sama  “setau saya darurat artinya melakukan sesuatu karena terpaksa”. Keterangan  dari  beberapa informan di atas mewakili, informan  lain  yang  dimintai keterangannya  melalui  telepon, pada  umumnya  mereka  tidak dapat  menjelaskan  secara  lebih mendalam tentang makna darurat ataupun rukhshah, kebanyakan yang mereka pahami tentang darurat hanyalah menyangkut keterpakasaan memakan sesuatu yang diharamkan  karena  mengancam jiwa seseorang.
Sedangkan menurut syari’at, darurat  dapat  dimaknai  bahwa apabila  dalam  penerapan  hukum (syari’at)  terdapat  kesulitan  bagi mukallaf,  maka  hukum  (syari’ah) meringankannya sampai si mukallaf  mampu  melakukannya tanpa  kesulitan. 10 Kesulitan  dan keterpaksaan  yang  dimaksud  tidak hanya  ancaman  kematian  yang disebabkan  kesulitan mendapatkan
10 Djazuli,  Ahmad,  Prof,  H, Kaidah- Kaidah Fikih , Jakarta, Kencana, 2007, h. 55.
makanan, tetapi juga dapat berkaitan  dengan  hal  lain  yang dapat  mengakibatkan  terancamnya jiwa, seperti terancamnya kesehatan seseorang karena berkumpul  dengan  orang  banyak kemudian tertular penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan  kematian  seperti virus corona.
Khusus  hasil  wawancara tentang  persepsi  para imam,  ta’mir dan  jamaah  masjid,  secara  garis besar  hasil  wawancara  tersebut dapat  dikelompokkan    sebagai berikut:
Pertama, kelompok masyarakat yang mendukung fatwa MUI. Salah  seorang  pengurus badan  ta’mir  Masjid Irsyadul Ibad Bailang bapak ‘SSM’ berkomentar;
“Masjid  ini  tidak  pernah  ditutup tapi  jama’ah  tetap  mematuhi anjuran  pemerintah  untuk  tetap jaga  jarak  dan  menggunakan masker,  mengenai  fatwa  MUI itumenurut  saya  sangat  bagus karena  wabah  corona  ini  sangat berbahaya dan tidak dapat dikendalikan, dan belum ditemukan obatnya sampai sekarang”. Senada  dengan  komentar
di  atas,  Imam  dan  ta’mir  masjid Nurul Huda Cempaka bapak BDN, menjelaskan;
“MUI  sudah  betul  menerbitkan fatwa  ini,  mengingat  pasien  yang terjangkit  corona  di  Indoensia sudah  sangat  parah  bahkan  di Manado  tambah  banyak  tiap harinya,  bagi  torang  sebagai imam  ini  sangat  berguna  untuk mengajak  jama’ah  lebih  berhati- hati,  tapi  masjid  Nurul  Huda  ini tidak pernah ditutup”.
Salah seorang jama’an masjid  Nurul  Huda  dan  juga sebagai  tokoh  masyarakat  di
Cempaka  bapak  SWI  mengatakan bahwa;
“Bagi  umat  Islam,  shalat  jum’at merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, akan tetapi di sisilain  kita  juga  wajib  menjaga kesehatan dan jiwa kita, termasuk dari kemungkinan terjangkiti  virus  corona,  maka apa  yang  difatwakan  MUI  itu menurut saya sudah benar”.
Kebanyakan  jama’ah  di masjid-masjid tersebut tidak mempermasalahkan pemberlakuan aturan dan himbauan pemerintah untuk tidak  shalat  jum’at  dan  shalat berjama’ah  di  masjid,  meskipun mereka  tidak  mengetahui  fatwa
MUI,  alasannya  hampir  sama yaitu  demi  menjaga  kesehatan dan menghindari terjadinya penyebaran atau penularan virus corona lebih luas lagi. Keterangan serupa dikemukakan salah seorang pengurus  masjid  Hidayatullah
Bailang bapak RMH;
"Menghadapi  situasi  seperti  saat ini  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali mengikuti  anjuran  pemerintah untuk  menghindari  kerumunan, makanya  kalau  mau  shalat  di masjid  harus  pake  masker  atau mengatur  jarak,  tapi  kalau  kita merasa  khawatir  lebih  baik shalat di rumah saja”.
Para  informan  di  atas
umumnya  mamandang  positif,
yaitu  bahwa  fatwa  MUI  terkait pengaturan dan pembatasan shalat  berjama’ah  di  masjid termasuk hal yang baik, dukungan mereka terhadap fatwa  MUI  tersebut  dilandasi oleh beragam argumentasi, alasan yang paling banyak dikemukakan terkait dengan konteks menghindari dan menyelamatkan  diri  dari  bahaya covid-19,  karena  virus  corona berpotensi menyebar atau menular melalui kontak fisik dan kerumunan massa. Oleh karenanya, mereka  menilai  wajar  kalau  MUI mengeluarkan fatwa tersebut.
Walaupun para informan itu setuju  dengan  fatwa  MUI  dan anjuran pemerintah untuk shalat di rumah,  namun  faktanya  semua masjid  yang  dijadikan  sumber pengambilan  data  penelitian  ini
hanya satu masjid yang menghentikan  aktifitasnya,  yaitu masjid Darunnaim Bayangkara Buha, sedangkan yang lainnya tetap melaksanakan aktifitas ibadah termasuk shalat lima waktu berjama’ah  dan  shalat  jum’at,
dengan  mengikuti  protap  yang ditetapkan  pemerintah  (memakai masker dan mengatur jarak).
Alasan  pengelola  masjid, kenapa tetap menjalankan kagiatan ibadah shalat berjama’ah seperti biasanya, mereka menjelaskan bahwa daerah-daerah  tersebut  belum termasuk zona merah, dan mereka  dapat  mengidentifikasi /mengontrol  jama’ahnya,  jadi mereka  yakin  bahwa  kondisi kampong  mereka  saat  ini  masih
tergolong  aman  dari  penyebaran virus corona. Akan tetapi, keadaan itu sewaktu-waktu dapat berubah tergantung perkembangannya  nanti,  artinya dalam  kondisi  penyebaran  yang makin  parah  aktifitas  di  masjid pasti  akan  dihentikan  secara total.
Apa  yang  dilakukan  oleh
MUI dalam bentuk keputusan fatwa sudah sesuai dengan  kaedah ushul fiqh yang mengatakan al- masyaqqoh  tajlibu  al-taisyiir,  yaitu hukum yang pelaksanaannya menyulitkan bagi mukallaf, ataupun membahayakan  pada  diri  dan sekitarnya terdapat kesukaran,
maka  syari’at  Islam  memberikan keringanan sampai mukallaf tersebut  dapat  melaksanakannya atau  terhindar  dari  bahaya.  Begitu juga  dengan  pendapat  masyarakat di  atas,  meskipun  mereka  tetap melaksanakan  shalat  berjama’ah  di masjid karena berdasarkan
perhitungan  dan  pertimbangan, daerah  mereka  masih  aman  dari ancaman  terjangkiti  virus  yang dimaksud  maka  sebahagian  dari mereka masih ada yang tetap shalat di masjid.
Kedua,
Kelompok masyarakat (jama’ah)  yang  kontra  atau  kurang setuju  dengan  fatwa  MUI.  Salah seorang  jama’ah  masjid  Nurul Huda, bapak ‘AZK’ mengatakan;
“Selama  saya  hidup  dari  kecil sampai  setua  ini  tidak  pernah meningalkan  shalat  jum’at  kecuali sakit,  maka  saya  rasa  berat meninggalkan kebiasaan shalat jum’at,  masa  kegiatan  di  jalanan boleh di masjid kok tidak boleh”.
Jama’ah  masjid  Hidayatullah bapak ‘SAM’ juga mengatakan “saya tidak  mau  berkomentar  tentang fatwa  MUI  karena  saya  tidak  tau ilmunya,  tapi  kalau  urusan  shalat jum’at,  selama  ada  masjid  yang melaksanakannya  pasti  saya  tetap shalat  jum’at”,  dari  masjid  yang sama  bapak  ‘LMD’  mengatakan  hal yang serupa, “kalau shalat jum’at di larang di masjid, seharusnya
kegiatan  lainnya  di  luar  masjid lebih dilarang lagi, tapi kenyataannya  pasar-pasar  masih boleh jualan”.
Lain  halnya  dengan  bapak ‘SYK’  salah  seorang  jamaah  masjid Isyadul  ‘Ibad,  katanya  “tidak  ada hubungannya  dengan  fatwa  MUI itu, buat saya kalau kita masih suka hidup  dan  tidak  mau  keluarga terpapar  corona,  biarkan  saja mesjid kosong, shalat saja di rumah, Allah  maha  tau  niat  kita,  jangan- jangan  kita  memaksa  ke  masjid pada  waktu  seperti  ini,  padahal  di hari-hari lain dalam keadaan normal justru malas ke masjid”.
Lain  juga  dengan  bapak ‘KPL’  seorang  jama’ah  masjid  Al- Haq  perumahan  permata  hijau meskipun tidak tegas tapi cendrung menolak  untuk  tidak  shalat  jum’at “kalau tidak salah ingat saya pernah mendengar  barang  siapa  yang meninggalkan shalat jum’at tiga kali berturut-turut,  maka  dia  sudah keluar  dari  Islam,  kong  bagaimana itu  dang  kalau  torang  nyandak sembahyang jum’at”.
Ketika  dimintai  keterangan lebih lanjut, mengenai kemungkinan terjangkiti virus corona, mereka mengatakan bahwa segala penyakit dan musibah lainnya  yang  menimpa  manusia  itu sudah  ditentukan  oleh  Allah,  atau semua  yang  terjadi  pada  manusia
sudah diatur oleh Allah.
Meskipun jama’ah yang
berpendapat  seperti  di  atas  tidak banyak  dijumpai,  tetapi  beberapa informan ini sudah mewakili kenyataan  bahwa  tidak  semua masyarakat  muslim  Manado  dapat memahami alasan pelarangan shalat  juma’at  yang  dikeluarkan oleh  MUI  dalam  bentuk  fatwa.  Ini juga mengindikasikan masih lemahnya pemahaman agama sebagain  masyarakat  muslim  kita, atau menunjukkan kurangnya sosialisasi  dari  pihak  berwenang untuk memberikan pengajaran agama kepada masyarakat termasuk MUI dan Kemenag. Tetapi perbedaan sikap dalam melaksanakan shalat jum’at itu juga bisa  jadi  karena  alasan  sudah masuk  kategori  bahaya  dan  tidak bahaya.
Shalat berjama’ah lima waktu  bagi  laki-laki  hukumnya bukan saja sunnah, ada ulama yang berpendapat  wajib,  apalagi  shalat jum’at sebagaimana Q.S al-jum’ah:
“Hai  orang-orang  beriman,  apabila diseru  untuk  menunaikan  shalat Jum´at,  maka  bersegeralah  kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” 11
Hukum  shalat  jum’at  itu dijelaskan juga dalam sebuah hadis riwayat Abi Daud.
“Jum’at  itu  wajib  bagi  setiap muslim (laki-laki) dengan berjama’ah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan,  anak-anak,  dan  orang sakit”. Mengingat pentingnya kedudukan  shalat  jum’at  dalam hadis  lain  lebih  ditegaskan  lagi, maka orang-orang yang menganggap  remeh  shalat  jum’at disebut  orang  yang  alpa  dan tertutup mata hatinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad  dalam  Hadis  riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
“Barang  siapa  meninggalkan  tiga kali  shalat  jum’at  tanpa  uzur (karena menganggap sepele), maka Allah akan menutup mata hatinya.”
Berdasarkan  beberapa  dalil naqli  di  atas,  para  ulama  sepakat bahwa hukum melaksanakan shalat jum’at  adalah  wajib.  Karenna pentingnya  shalat  jum’at,  maka orang  yang  sengaja  meninggalkan shalat jum’at tanpa halangan apapun maka Allah akan menghukum mereka dengan mengunci mata hati mereka. Dalam hadis  di  atas,  ada  empat  golongan atau  kelompok  yang  dikecualikan
yaitu  hamba  sahaya,  perempuan, anak-anak,  dan  orang  sakit,  bagi mereka  tidak  ada  dosa  sekalipun tidak shalat jum’at. Hadis di atas, jelas menyatakan  bahwa  ada  kelompok yang mendapatkan keringanan untuk  tidak  shalat  jum’at  karena ada  uzur  seperti  mereka  yang sedang  bepergian  ( musafir)  atau orang  sakit  yang  kesulitan  datang ke masjid atau khawatir penyakitnya akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya,  seperti  keadaan saat  wabah  covid-19  ini.  Mereka diperbolehkan  untuk  tidak  shalat jum’at atau mendapatkan keringanan  dan  menggantikannya dengan  shalat  zduhur.  Karena shalat  zduhur  yang  dilaksanakan merupakan pengganti shalat jum’at maka  nilai  pahalanya  sama  dengan nilai  pahala  shalat  jum’at.  Berarti mengganti  shalat  jum’at  dengan shalat  zduhur  karena  kekhawtiran terpapar covid-19 termasuk (halangan/uzur) merupakan rukhshah  yang  dibenarkan  secara syari’at Islam. Ada dua alasan yang menjadi  sebab  adanya rukhshah (keringanan) yaitu: Pertama, karena darurat yaitu meninggalkan perbuatan yang awalnya diperintahkan,  misalnya  seseorang diperbolehkan  memakan  bangkai dan darah karaena tidak mendapatkan  makanan  yang  halal
sehingga  dikhawatirkan  akan  mati apabila  tidak  memakannya. Kedua, rukhsah (keringanan) untuk melaksanakan  suatu  perbuatan yang  awalnya  dilarang.  Misalnya diperbolehkannya  seorang  dokter laki-laki boleh melihat aurat pasien perempuan untuk penanganan kesehatan. 12 Berdasarkan  dali-dalil  naqli tersebut juga tidak terdapat petunjuk  bahwa  orang-orang  yang meningalkan  shalat  juma’t  tiga  kali berturut-turut  digolongkan  kafir (keluar dari agama Islam) sebagaimana  pendapat  sebagain masyarakat  di  atas.  Dalam  hadis tersebut  hanya  dinyatakan  Allah akan menutup mata hatinya.
Perilaku  yang  ditunjukkan oleh  sebagian  masyarakat  yang memaksa untuk tetap shalat berjama’ah  dan  shalat  jum’at  di masjid  merupakan  gambaran  dari ketidakpahaman  mereka  terhadap
ketentuan hukum mengenai adanya rukhshah  dalam  hukum  Islam,
persepsi masyarakat terhadap fatwa  MUI  itu  juga  boleh  jadi sebagai  gambaran  ketidaktahuan mereka bahwa hukum-hukum Allah itu dapat  diwakili oleh  MUI apalagi ditambah  peraturan  pemerintah, secara  fikih  merupakan  salah  satu bentuk  produk  hukum  Islam  yang juga  dihasilkan  melalui  ijtihad.
12 Abdul  Mu’ti,  dkk. Shalat  Jum’at di Tengah Wabah Covid-19, Al-Wasat, Edisi Revisi, Cet I; April 2020), h. 35.
Sebab  syari’at  Allah  itu  bukan hanya yang tertulis tetapi juga yang tersirat.  Jadi,  melaksanakan  shalat jum’at  pada  kondisi  normal  adalah bukti ketaatan menjalankan
perintah  Allah,  dan  mengganti shalat  jum’at  dengan  shalat  dzuhur pada  kondisi  pandemic  covid  ini juga menjalankan hukum Allah.
Walapun  fatwa  MUI  bersifat zhonni,  tetapi  posisinya  mendekati pasti  karena  didasarkan  pada  al- Qur’an  dan  hadits  nabi.  Jadi  fatwa MUI  dan  keputusan  pemerintah untuk  melarang  shalat  berjama’ah di  masjid  karena  kekhawatiran terhadap pandemic covid-19 merupakan  upaya  melaksanakan syari’at  Allah  yang  tersirat,  berarti mengikuti  fatwa  MUI  dan  anjuran pemerintah adalah wujud kepatuhan pada Allah juga.
Sebagaimana  firman  Allah  dalam Q.S. al-nisa:59.
“Hai  orang-orang  yang  beriman, taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian  jika  kamu  berlainan pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah  dan  hari  kemudian.  Yang demikian  itu  lebih  utama  (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 13
Hampir  dapat  dipastikan bahwa  kondisi  seluruh  daerah  di Indonesia  akibat  virus  covid-19
saat ini termasuk Manado
dikategorikan  berbahaya  dan  sulit, situasi  ini  untuk  daerah  tertentu dimungkinkan  bagi  umat  Islam untuk  memilih  hukum rukhsah, keringanan  yang  dimaksud  dalam kontek  ini  yaitu  shalat  berjama’ah di  rumah  dan  mengganti  shalat jum’at dengan shalat dzuhur.
Kesimpulan Makna  dari al-masyaqqoh al-tajlibu  al-taisyiir  adalah  kaidah yang bermakna kesulitan menyebabkan  adanya  kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan  bagi  mukallaf. Al- masyaqqah  yang  dimaksud  di  sini yaitu kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT karena adanya  uzur.  Hukum  syari’ah  yang mengalami kesulitan dalam
implementasinya  bagi  mukkallaf,
maka  syariah  menawarkan  pilihan hukum  sehingga  si  subyek  hukum sanggup melakukannya. Pemahaman masyarakat tentang  makna al-masyaqqoh  al- tajlibu  al-taisyiir  ataupun  makna darurat,  masih  terlalu  sempit  dan sangat terbatas, yaitu hanya terbatas pada hal-hal yang mengancam  jiwa  yang  diakibatkan oleh ketiadaan makanan,
sementara  makna  darurat  atau
rukhash yang berhubungan dengan masalahan lainnya, termasuk ibadah  kebanyakan  mereka  belum mengetahuinya. Dalam prakteknya, al-
masyaqqah  harus  disesuaiakan dengan kondisi dan situasi, minimal ada  dua  keadaan  Pertama, al- masyaqqah  al-‘Azhimmah,  yaitu keadaan yang dikhawatirkan mengancam  jiwa  dan  kerusakan jasad, masyaqqoh jenis ini memberi rukhshah seperti covid-19, rukhshahnya  adalah  mengganti shalat jum’at dengan shalat dzuhur. Kedua,  al-masyaqqah  al- Khafifah, yaitu kesulitan yang dapat diatasi  karena  bersifat  alamiah semata, seperti rasa lapar dan haus saat  berpuasa,  kesulitan  semacam ini  tidak  ada  keringanan.  Terkait dengan  fatwa  MUI  terjadi  pro kontra  di  masyarakat,  ada  yang menanggapi  positif  da  nada  yang menolak.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim.
Abbas,  Ahmad  Sudirman, Qawaidh Fiqhiyah:  Dalam  perspektif Fiqih,  Pedoman  Ilmu  Jaya, Jakarta, 2004.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 15, Jakarta: Rineka Cipta 2013.
Djazuli,  A, Kaidah-kaidah  Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam  dalam  Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis),  Jakarta:  Kencana, 2007. Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif,  Edisi  ke  dua, Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
Kitab Hadis Shahih Bukhari Muslim, Abu Daud, dalam Al- Maktabah Syamilah.
Mu’ti,  Abdul,  dkk. Shalat  Jum’at  di
Tengah Wabah Covid-19, Al- Wasat,  Edisi  Revisi,  Cet  I; April 2020 Sarosa, Samiaji, Penelitian Kualitatif  Dasar-dasar,  edisi 2, Cet. 1, Jakarta: 2017.
Al-Syahrastani, Al-Milal  wa  Al- Nihal,    Juz1,  Al-Maktabah Syamilah. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D Cet.10, Bandung: Alfabeta, 2014.
Suprayogo,  Imam  dan  Tobroni,
Metodologi Peneliitian Sosial
Agama,  Bandung:  PT.  Rosda Karya, 2001. Tim, Kamus  Al-Munir  (Kamus Lengkap Arab-Indonesia),
Surabaya: Kashiko, 2000.
Data Indepth Interview Wawancara dengan imam masjid
Nurul Huda bapak ‘BDN’ pada hari kamis 28 Mei 2020.
Wawancara dengan Pengurus Badan  Ta’mir  Masjid Irsyadul Ibad  Bailang  bapak  ‘ABR’,  pada hari Sabtu 30 Mei 2020. Wawancara dengan pengurus masjid  al-Haq  perumahan  permata hijau  Buha  bapak  ‘RMH’,  pada  hari sabtu 30 Mei 2020. Wawancara dengan seorang jama’ah masjid Hidayatullah bapak  ‘AKB’  dan  ‘AND’  kamis  28 Mei 2020.
Wawancara  dengan  Imam  masjid Nurul  Huda  Cempaka  bapak  ‘BDN’, kamis 28 Mei 2020.
Wawancara  dengan  Salah  seorang jama’an  masjid  Nurul  Huda  dan juga  sebagai  tokoh  masyarakat  di Cempaka bapak ‘SWI’, Ahad 07 Juni 2020.
Wawancara  dengan  salah  seorang jama’ah  masjid  Nurul  Huda,  bapak ‘AZK’, Ahad 07 Juni  2020.
Wawancara  dengan  bapak  ‘SYK’ salah seorang jamaah masjid Isyadul  ‘Ibad,  hari  Sabtu  30  Mei
2020.
Wawancara  dengan  bapak  ‘KPL’ seorang  jama’ah  masjid  Al-Haq perumahan  permata  hijau,  hari sabtu 30 Mei 2020.