## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)

## ANALYSIS OF THE JUDGE'S RULING REGARDING THE RULING TO DISMISS ALL CLAIMS IN THE CRIME OF PERSECUTION
(Study Decision Number 63/Pid.B/2021/Pn Skm)
Chairul Azmi 1 , Jamaluddin 2 , Budi Bahreisy 3 , Hamdani 4
1. Advokat YLBHK Aceh Tamiang
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Ketentuan  Pasal  191  ayat  (2)  KUHAP  mengatur  tentang  putusan  Lepas  Dari Segala Tuntutan Hukum. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor  63/Pid.B/2021/PN  Skm.  terdakwa  dinyatakan  lepas  dari  segala  tuntutan hukum  karena  telah  berdamai.  Hasil  Penelitian  pada  pembahasan  pertama menunjukkan  bahwa  ketentuan  Pasal  191  ayat  (2)  KUHAP,  menentukan  bahwa alasan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  bagi  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan hukuman/pidana  kepada  para  pelaku  atau  terdakwa  yang  diajukan  ke  pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana dinamakan alasan penghapus pidana, yaitu: Alasan pembenar dan Alasan pemaaf. Analisis terhadap Putusan Lepas dari Segala  Tuntutan  Hukum  pada  putusan  Nomor:  63/Pid.B/2021/Pn  Skm,  terhadap putusan  Pengadilan  menurut  penulis  Hakim  keliru.  Hal  ini  berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun
pembenar  dalam  diri  terdakwa,  yang  menyebabkan  terdakwa  harus  dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Kata Kunci: Putusan Hakim, Putusan Lepas, Kepastian Hukum.

## Abstract
The  provisions  of  Article  191  paragraph  (2)  of  the  Criminal  Procedure  Code regulate  the  decision  to  Release  from  All  Legal  Claims.  Whereas  in  the  Suka Makmue District Court Decision Number 63/Pid.B/2021/PN Skm. The defendant was declared free from all legal charges because he had reconciled. The results of the  research  in  the  first  discussion  show  that  the  provisions  of  Article  191 paragraph  (2)  of  the  Criminal  Procedure  Code,  determine  that  the  reasons  that can be used as a basis for judges not to impose sentences/crimes on perpetrators or defendants who are brought to court because they have committed a criminal act  are  called  expunging  reasons.  criminal,  namely:  Justifying  reasons  and forgiving  reasons.  Analysis  of  the  Decision  to  Release  from  All  Legal  Claims  in decision  Number:  63/Pid.B/2021/Pn  Skm,  regarding  the  Court's  decision according to the author, the Judge was wrong. This is based on an examination of the  facts  at  trial  that  found  no  excuse  or  justification  in  the  defendant,  which causes the defendant to be released from all legal charges.
Keywords: Judge's Decision, Free Decision, Legal Certainty.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  acara  pidana  secara  umum  bertujuan  untuk  mencari  dan mendapatkan  atau  setidaknya  mendekati  kebenaran  materil.  Maksud  dari kebenaran  materil  ialah  kebenaran  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu  pelanggaran  hukum  dan  selanjutnya  meminta  pemeriksaan  dalam  putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 1
Pengadilan  merupakan  salah  satu  tempat  bagi  para  pencari  keadilan sehingga  pengadilan  harus  bersifat  bebas  dan  dapat  memberikan  putusan  tanpa dipengaruhi  oleh  pihak  manapun  dan  dalam  bentuk  apapun.  Namun  demikian,
1 Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana , Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 4.
batasan  kebebasan  hakim  sebagai  nilai  dalam  kewajiban  profesinya  bukanlah bebas sebebas-bebasnya tapi dibatasi oleh aturan dan norma. 2
Prinsip  tujuan  kebebasan  hakim  tersebut  dalam  mengadili  dan  memutus perkara  adalah  agar  pengadilan  dapat  menunaikan  tugas  dengan  sebaik-baiknya sehingga  dapat  memberikan  putusan  yang  berdasarkan  kebenaran,  keadilan  dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.
Amar  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana  memiliki  nilai  atau kekuatan  terhadap  perkara  yang  diperiksa  dan  diadili.  Pengertian  amar  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  perintah,  suruhan,  dalam  aspek  hukum berarti  bunyi  putusan  sesudah  kata  mengadili,  memutuskan,  dan  dalam  bahasa Arab  yang  telah  diserap  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  perintah, amar  makruf nahi  mungkar ,  perintah  untuk  mengerjakan  perbuatan  yang  baik  dan  larangan mengerjakan perbuatan yang keji.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, segala  putusan  hakim  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan  tersebut, memuat  pula  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk mengadili.  Putusan  pengadilan  dianggap  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 3
Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka dalam sidang selanjutnya majelis  hakim  segera  membacakan  putusannya  dengan  memanggil  kembali terdakwa  dan  penasihat  hukum  serta  penuntut  umum. 4 Adapun  yang  dimaksud dengan  putusan  pengadilan  menurut  pasal  1  Angka  11  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  adalah  “Putusan  pengadilan  adalah  pernyataan hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa
2 Dahlan  Sinaga, Kemandirian  dan  Kebebasan  Hakim  Memutus  Perkara  Pidana  dalam Negara Hukum Pancasila , Jakarta: Nusamedia, 2015, hlm. 218.
3 Maimunah, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum ”, Journal Of Law , Volume 6, Nomor 1, 2019, hlm 3
4 Andi Sofyan dan Abd. Asis, “ Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar ”, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 348
pemidanaan  atau  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  dalam  hal  serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.
Ketentuan  Pasal  191  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  yang  dimaksud  dengan  putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan  Hukum adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak  merupakan  suatu  tindakan  pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” 5
Alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  bagi  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan hukuman/pidana  kepada  para  pelaku  atau  terdakwa  yang  diajukan  ke  pengadilan karena  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Alasan-alasan  tersebut  dinamakan alasan  penghapus  pidana.  Dasar  atau  alasan  penghapusan  pidana  secara  umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. 6
Alasan  pembenar  menghapuskan  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan, meskipun  perbuatan  ini  telah  memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang. Jika  perbuatannya  tidak  melawan  hukum,  maka  tidak  mungkin  ada  pemidanaan. Alasan  pembenar  yang  terdapat  dalam  KUHPidana  ialah  Perbuatan  yang dilakukan  dalam  ‘keadaan  darurat’  (Pasal  48  KUHPidana),  Perbuatan  yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHPidana), Perbuatan untuk  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  (Pasal  50  KUHPidana), Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHPidana).
Alasan  pemaaf  menghapuskan  kesalahan  terdakwa.  Perbuatan  yang dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum,  namun  orang  tersebut tidak mampu bertanggungjawab. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHPidana ialah  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  ‘tidak  mampu  bertanggung jawab’(Pasal  44  KUHPidana),  Perbuatan  yang  dilakukan  karena  terdapat  ‘daya paksa’  (Pasal  48  KUHPidana),  Perbuatan  karena  ‘pembelaan  terpaksa  yang melampaui  batas’  (Pasal  49  ayat  (2)  KUHPidana),  Perbuatan  yang  dilakukan
5 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 352.
6 Andi Hamzah, “ Asas-Asas Hukum Pidana ”, Jakarta: Renika Cipta, 2008, hlm. 142-143
untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah namun dianggap sah (Pasal 51 ayat (2) KUHPidana). 7
Alasan  penghapus  penuntutan,  disini  permasalahannya  bukan  ada  alasan pembenar  maupun  alasan  pemaaf,  jadi  tidak  ada  pikiran  mengenai  sifatnya perbuatan  maupun  sifatnya  orang  yang  melakukan  perbuatan,  tetapi  pemerintah menganggap  bahwa  atas  dasar utilitas atau  kemanfaatannya  kepada  masyarakat, sebaiknya  tidak  diadakan  penuntutan.  Dalam  putusan  bebas  atau  putusan  lepas, yang  pokok  perkaranya  sudah  diperiksa  oleh  hakim,  maka  putusan  itu  tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHPidana atau yang biasa disebut dengan asas nebis in idem .
Sehubungan dengan pembahasan di atas, melalui putusan hakim Pengadilan Negeri  Suka  Makmue,  terdapat  suatu  putusan  yang  menimbulkan  kebingungan dalam  penerapan  hukumnya.  Bahwa  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Suka Makmue  Nomor  63/Pid.B/2021/PN.Skm,  dalam  kasus  tersebut  dijelaskan  telah terjadi  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  Edi  Yanto  Bin  Mak  Syah  kepada Rahmatul Wahyu Bin Bustami.
Saat  itu  Edi  Yanto  Bin  Mak  Syah,  pada  hari  Senin  tanggal  07  Juni  2021 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan  Raya,  melakukan  penganiayaan  terhadap  Rahmatul  Wahyu  Bin  Bustami dengan  cara  Terdakwa  yang  menggunakan  tangan  kanannya  memukul  kepala Rahmatul  Wahyu  sebanyak  3  (tiga)  kali  sehingga  mengakibatkan  Rahmatul Wahyu  merasakan  sakit  dan  pusing  dibagian  kepalanya.  Kemudian  Rahmatul Wahyu  langsung  melakukan Visum dengan  kesimpulan  hasil  pemeriksaan ditemukan  luka  memar  di  kepala  dan  di  bawah  leher  kemerahan  diduga diakibatkan  karena  trauma  benda  tumpul,  sehingga  membuat  Rahmatul  Wahyu melaporkan hal tersebut ke Polisi.
Atas  kejadian  tersebut  Edi  Yanto  Bin  Mak  Syah  didakwa  oleh  penuntut umum  dengan,  tindak  pidana  “Penganiayaan”  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal 351  Ayat (1) Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.  Namun
7 R. Soesilo, “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ”, Bogor: Politeia ,1995, hlm. 60-66
dalam  putusannya  majelis  hakim  memutus  terdakwa  lepas  dari  segala  tuntutan hukum, dengan pertimbangan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai.
Menurut  pendapat  penulis,  Putusan  Pengadilan  Negeri  Suka  Makmue Nomor  63/Pid.B/2021/PN.Skm,  ini  sangatlah  unik  dan  sangat  menarik  untuk dikaji secara akademik karena putusan yang diberikan oleh hakim diluar daripada apa  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Kasus  di  atas  perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana dalam Putusan tersebut terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Meskipun  dalam  putusan  tersebut  dikatakan  bahwa  terdakwa  dan  korban telah  berdamai,  namun  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Bab  VIII  Buku  I Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHPidana tentang peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut didasarkan pada telah terdapatnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan yang sama atau terdakwa meninggal dunia  atau  perkara  telah  daluwarsa.  Bahwa  perdamaian  tidak  termasuk  sebagai sesuatu  hal  yang  dapat  menghapus  pidana,  terlebih  apabila  dalam  proses pemeriksaan pada tingkat pengadilan.
Guna  memecahkan  permasalahan  di  atas  diperlukan  teori-teori,  konsep, asas-asas,  dan  kaidah-kaidah  hukum,  selain  itu  juga  diperlukan  suatu  analisis terhadap penerapan hukum dan pembuktian dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pertanggungjawaban  pidana  dan bagaimana seharusnya daya guna penjatuhan sanksi terhadap kasus di atas.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dapat  dirumuskan  beberapa  pokok permasalahan  yang  akan  di  bahas  yaitu  bagaimana  pengaturan  penghapusan pidana  berupa  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  dalam  KUHPidana  dan KUHAPidana  ?  Dan  bagaimana  pertimbangan  majelis  hakim  terhadap  putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitialn yuridis-normaltif ,  penelitialn  hukum  yalng  berfokus  paldal  kalidalh-kalidalh  altalu  alsals-
alsals  dallalm  alrti  hukum  dikonsepkaln  sebalgali  normal  altalu  kalidalh  yalng  bersumber dalri  peralturaln  perundalng-undalngaln,  putusaln  pengaldilaln,  malupun  doktrin  dalri palral palkalr hukum terkemukal. 8
Ta l ha l p  penelitia l n  Yuridis  Norma l tif  dila l kuka l n  mela l lui  studi  kepusta l ka l a l n (penela l a l ha l n  terha l da l p  litera l tur).  Na l mun  sepa l nja l ng  diperluka l n,  da l pa l t  dila l kuka l n interview untuk  melengka l pi  studi  kepusta l ka l a l n.  Penelitia l n  ini  juga l bisa l disebut seba l ga l i penelitia l n doktrina l l. Pa l da l penelitia l n ini hukum dikonsepsika l n seba l ga l i a l pa l ya l ng  tertulis  da l la l m  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  a l ta l u  hukum  ya l ng dikonsepsika l n  seba l ga l i  ka l ida l h  a l ta l u  norma l ya l ng  merupa l ka l n  pa l toka l n  berprila l ku ma l sya l ra l ka l t. 9

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Dalam  ketentuan  hukum  pida l na l terdapat  bebera l pa l a l la l sa l n  ya l ng  da l pa l t dija l dika l n da l sa l r ba l gi ha l kim untuk tida l k menja l tuhka l n hukuma l n pida l na l kepa l da l pa l ra l pela l ku  a l ta l u  terda l kwa l ya l ng  dia l juka l n  oleh  penga l dila l n  ka l rena l tela l h  mela l kuka l n tinda l k  pida l na,  yang  mana l  aal ala l sa l n  tersebut  dina l ma l ka l n  a l la l sa l n  pengha l pusa l n penuntuta l n pidana. A l la l sa l n pengha l pusa l n penuntutan pida l na l a l da l la l h pera l tura l n ya l ng teruta l ma l dia l juka l n kepa l da l ha l kim.
Pera l tura l n  ini  meneta l pka l n  berba l ga l i  kea l da l a l n  pela l ku,  ya l ng  tela l h  memenuhi perumusa l n  delik  seba l ga l ima l na l ya l ng  tela l h  dia l tur  oleh  Unda l ng-unda l ng  ya l ng seha l rusnya l dipida l na l ,  a l ka l n  teta l pi  tida l k  dipida l na l ,  ha l kim  da l la l m  ha l l  ini, menempa l tka l n  wewena l ng  da l la l m  dirinya l (da l la l m  menga l dili  perka l ra l ya l ng  konkrit) seba l ga l i  penentu  ba l hwa l a l pa l ka l h  da l la l m  diri  pela l ku  a l da l kea l da l a l n  khusus,  seperti ya l ng dirumuska l n da l la l m a l la l sa l n mengha l pus pida l na l . 10 Da l la l m  ha l l  ini  sebena l rnya l pela l ku  a l ta l u  terda l kwa l suda l h  memenuhi  semua l unsur tinda l k pida l na l ya l ng tela l h dirumuska l n da l la l m pera l tura l n hukum pida l na l , a l ka l n teta l pi  a l da l bebera l pa l a l la l sa l n  seseora l ng  tida l k  da l pa l t  dituntut  da l n  dipida l na l a l ta l u
8 Bachtiar, “ Metode Penelitian Hukum ”, Tanggerang: Unpam Press, 2019, hlm 57
9 Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, “ Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris” , Depok: Prenada Media Grup, 2018, hlm. 124.
10 Risan  Izaak, Penerapan  Alasan  Penghapus  Pidana  Dan  Pertimbangan  Hukumnya (Studi  Kasus  Putusan  MA  RI.  No.  103.K/Pid/2012,  dan  Putusan  MA,  RI  No.  1850.K/Pid/2006), Jurnal: Lex Crimen, Volume 5, Nomor  6, Agustus 2016, hlm. 132
dikecua l lika l n  da l ri  penja l tuha l n  sa l nksi  pida l na l seba l ga l ima l na l ya l ng  tela l h  dirumuska l n da l la l m  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  tersebut.  Denga l n  demikia l n  a l la l sa l n-a l la l sa l n pengha l pusa l n menuntut da l n menghukum a l da l la l h a l la l sa l n-a l la l sa l n ya l ng memungkinka l n seseora l ng ya l ng sebena l rnya l tela l h memenuhi rumusa l n delik, untuk tida l k  dihukum  da l n  ini  merupa l ka l n  kewena l nga l n  ya l ng  diberika l n  unda l ng-unda l ng kepa l da l piha l k ya l ng berwena l ng. 11
Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  seka l ra l ng  ini  meskipun  menga l tur tenta l ng  a l la l sa l n  pengha l pusa l n  kewena l nga l n  menuntut  pida l na l ,  a l ka l n  teta l pi KUHPidana sendiri tida l k memberika l n pengertia l n ma l kna l da l ri a l la l sa l n ha l pusnya l ha l k menuntut  pida l na l tersebut.  Pengertia l nnya l ha l nya l da l pa l t  ditelusuri  mela l lui  seja l ra l h pembentuka l n KUHPidana. Menurut seja l ra l hnya l ya l itu mela l lui MvT ( Memorie va l n Toelichting )  mengena l i  a l la l sa l n  pengha l pusa l n  pida l na l ini  mengemuka l ka l n  a l pa l ya l ng disebut  “a l la l sa l n-a l la l sa l n  tida l k  da l pa l t  diperta l nggungja l wa l bka l nnya l seseora l ng  a l ta l u a l la l sa l n-a l la l sa l n  tida l k  da l pa l t  dipida l na l nya l seseora l ng”.  Ha l l  tersebut  berda l sa l rka l n  dua l a l la l sa l n, ya l itu:
1. A l la l sa l n tida l k da l pa l t diperta l nggungja l wa l bka l nnya l seseora l ng ya l ng terleta l k pa l da l diri ora l ng tersebut, da l n
2. A l la l sa l n tida l k da l pa l t diperta l nggungja l wa l bka l nnya l seseora l ng ya l ng terleta l k dilua l r diri ora l ng tersebut. 12
Kedua l a l la l sa l n  ya l ng  a l da l da l la l m  MvT  tersebut,  menemuka l n  kesa l n  ba l hwa l pembua l t  unda l ng-unda l ng  tega l s  merujuk  pa l da l peneka l na l n  tida l k  da l pa l t diperta l ngguja l wa l bka l nnya l ora l ng, tida l k da l pa l t di pida l na l nya l pela l ku/pembua l t. Na l mun da l la l m  kenya l ta l a l nnya l ba l nya l k  pa l ra l a l hli  menerima l ba l hwa l a l la l sa l n-a l la l sa l n  tersebut juga l da l pa l t diberla l kuka l n untuk sejumla l h ka l sus tertentu, untuk mengha l silka l n tida l k da l pa l t  dipida l na l nya l tinda l ka l n.  Ja l di  denga l n  demikia l n  a l la l sa l n  pengha l pus  pida l na l ini da l pa l t diguna l ka l n untuk mengha l pus pida l na l ba l gi pela l ku/pembua l t (ora l ngnya l seba l ga l i
11 Rudy  Rega l h, Ha l pusnya l Ha l k  Untuk  Mela l ksa l na l ka l n  Hukuma l n  Ka l rena l Terda l kwa l Meningga l l Dunia l Menurut Pa l sa l l 83 Kita l b Unda l ng-Unda l ng Hukum Pida l na l , Jurna l l: Lex Priva l tum Volume VI, Nomor 4, Juni 2018, hlm. 149
12 Nanang Tomi Sitorus, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009 ), Doktrina: Journal of Law , Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 130
subyek)  da l n  juga l da l pa l t  diguna l ka l n  untuk  mengha l puska l n  pida l na l da l ri  sua l tu perbua l ta l n/tinda l ka l n (seba l ga l i obyeknya l ).
A l la l sa l n pengha l pus pida l na l ini dirumuska l n da l la l m Buku Kesa l tu, ya l itu terda l pa l t da l la l m  Ba l b  III  Buku  Kesa l tu  KUHPida l na l ya l ng  terdiri  da l ri  Pa l sa l l  44,  Pa l sa l l  48 sa l mpa l i denga l n Pa l sa l l 51 KUHPida l na, yang mana pengaturannya sebagai berikut :
1) Da l la l m Pa l sa l l 44 KUHPida l na l (Pela l ku ya l ng sa l kit/terga l nggu jiwa l nya l ). 2) Da l la l m Pa l sa l l 48 KUHPida l na l (Perbua l ta l n ya l ng dila l kuka l n da l la l m kea l da l a l n terpa l ksa l )
3) Da l la l m Pa l sa l l 49 a l ya l t (1) KUHPida l na l (Perbua l ta l n ya l ng dila l kuka l n untuk membela l diri)
4) Da l la l m Pa l sa l l 49 a l ya l t (2) KUHPida l na l (Pembela l a l n diri ya l ng mela l mpa l ui ba l ta l s) 5) Da l la l m  Pa l sa l l  50  KUHPida l na l (mela l ksa l na l ka l n  pera l tura l n  perunda l ng- unda l nga l n)
6) Da l la l m Pa l sa l l 51 a l ya l t (1) KUHPida l na l (Mela l kuka l n perinta l h ja l ba l ta l n ya l ng sya l h)
7) Da l la l m Pa l sa l l 51 a l ya l t (2) KUHPidana (Mela l kuka l n perinta l h ja l ba l ta l n ya l ng tida l k sya l h teta l pi dia l ngga l p sa l h)
Selanjutnya  adapun  duduk  perkara  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Suka Makmue  Nomor  63/Pid.B/2021/PN.Skm  adalah  Terda l kwa l ya l ng  berna l ma l Edi Ya l nto  Bin  Ma l k  Sya l h  bersa l ma l kelua l rga l nya l ya l itu  Sa l ksi  Jhonni  Sa l putra l ,  Sa l ksi Ba l ha l gia l , Sa l ksi Ibnu A l ffa l n da l n wa l rga l Ga l mpong Pulo Ie la l innya l seda l ng bera l da l di Pesa l ntren  Sa l fina l tun  Na l ja l ya l ng  terleta l k  di  Ga l mpong  Pulo  Ie,  Keca l ma l ta l n  Kua l la l , Ka l bupa l ten  Na l ga l n  Ra l ya l untuk  mela l ya l t  a l dik  ka l ndung  Terda l kwa l ya l itu  Sdr.  A l lm. Ridwa l ndi  sela l ku  pimpina l n  pesa l ntren  ya l ng  tela l h  meningga l l  dunia l ,  pa l da l sa l a l t  itu Terda l kwa l seda l ng  duduk  sa l mbil  mera l sa l sedih  ka l rena l tela l h  kehila l nga l n  sa l la l h  sa l tu a l nggota l kelua l rga l nya l .
Kemudia l n  Terda l kwa l meliha l t  Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu  da l ta l ng  denga l n mengguna l ka l n  sepeda l motor  ya l ng  dipa l rkirka l n  di  ha l la l ma l n  Pesa l ntren  Sa l fina l tun Na l ja l ,  pa l da l sa l a l t  itu  Terda l kwa l mera l sa l tida l k  sena l ng  denga l n  keha l dira l n  Sa l ksi Ra l hma l tul  Wa l hyu  ka l rena l sebelum  a l dik  ka l ndung  Terda l kwa l tersebut  meningga l l
dunia l ya l ng pa l da l sa l a l t itu seda l ng sa l kit da l n da l la l m pera l wa l ta l n di Pesa l ntren Sa l fina l tun Na l ja l ,  Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu  bebera l pa l ka l li  mencoba l untuk  menjenguk  a l dik ka l ndung  Terda l kwa l tersebut,  pa l da l ha l l  piha l k  kelua l rga l sepa l ka l t  untuk  tida l k mengijinka l n  sia l pa l pun  menjenguk  a l dik  ka l ndung  Terda l kwa l da l n  Terda l kwa l tela l h menola l k  da l n  mela l ra l ng  keha l dira l n  Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu  untuk  menjenguk  a l dik ka l ndung Terda l kwa l tersebut, na l mun Sa l ksi Ra l hma l tul Wa l hyu tida l k mendenga l rka l n la l ra l nga l n Terda l kwa l .
Ketika l Terda l kwa l meliha l t  Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu  da l ta l ng  da l n  berja l la l n  ke a l ra l h  Terda l kwa l ya l ng  pa l da l sa l a l t  itu  Terda l kwa l seda l ng  duduk  di  ga l ng/lorong  kecil ya l ng  menga l ra l h  menuju  ke  bela l ka l ng  kedia l ma l n  ora l ng  tua l Terda l kwa l ,  pa l da l sa l a l t Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu  da l la l m  posisi  ya l ng  berdeka l ta l n  denga l n  posisi  Terda l kwa l duduk  tiba l -tiba l Terda l kwa l la l ngsung  berdiri  da l n  la l ngsung  memukul  Sa l ksi Ra l hma l tul  Wa l hyu  seba l nya l k  3  (tiga l )  ka l li  denga l n  mengguna l ka l n  ta l nga l n  ka l na l nnya l ya l ng  mengena l i  ba l gia l n  leher  da l n  kepa l la l Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu,  sehingga l menga l kiba l tka l n  Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu  mera l sa l ka l n  sa l kit  da l n  pusing  di  ba l gia l n kepa l la l nya l , meliha l t keja l dia l n tersebut Sa l ksi  Ibnu  A l ffa l n da l n bebera l pa l wa l rga l ya l ng bera l da l di  loka l si  melera l i/memisa l hka l n  Terda l kwa l da l n  Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu. Sela l njutnya l Sa l ksi Ra l hma l tul Wa l hyu diba l ntu wa l rga l kemba l li menuju tempa l t pa l rkir sepeda l motor miliknya l , la l lu pergi meningga l lka l n loka l si tersebut.
A l kiba l t  perbua l ta l n  Terda l kwa l ,  Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu  menga l la l mi  sa l kit  da l n pusing di ba l gia l n kepa l la l nya l da l n setela l h keja l dia l n tersebut Sa l ksi Ra l hma l tul Wa l hyu tida l k da l pa l t mela l ksa l na l ka l n a l ktifita l s seperti bia l sa l sela l ma l kura l ng lebih 1 (sa l tu) ha l ri da l n  ha l l  tersebut  bersesua l ia l n  denga l n Visum  Et  Repertum Nomor  : 023/VER/RSUD-SIM/2021 ta l ngga l l 08 Juni 2021 ya l ng dibua l t da l n dita l nda l ta l nga l ni oleh dr. Ca l esa l r Fa l dhilla l h pa l da l Ruma l h Sa l kit Umum Da l era l h Sulta l n Iska l nda l r Muda l Na l ga l n  Ra l ya l ,  denga l n  kesimpula l n  pemeriksa l a l n  terha l da l p  Sa l ksi  Ra l hma l tul  Wa l hyu, ditemuka l n  luka l mema l r  di  kepa l la l da l n  di  ba l wa l h  leher  kemera l ha l n  diduga l dia l kiba l tka l n tra l uma l benda l tumpul.
Selanjutnya  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Suka  Makmue dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terda l kwa l ya l ng berna l ma l Edi Ya l nto Bin Ma l k Sya l h tersebut dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar l Pa l sa l l 351 a l ya l t (1)
KUHPidana,  yang  memuat  ancaman  pidana  bagi  pelaku  penganiayaan  dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Kemudian  setelah  melalui  tahapan  sidang  dengan  agenda  pembuktian, selanjutnya  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  surat  tuntutannya  terhadap Terdakwa Edi Ya l nto Bin Ma l k Sya l h dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menya l ta l ka l n Terda l kwa l Edi Ya l nto Bin Ma l k Sya l h terbukti seca l ra l sa l h da l n meya l kinka l n  bersa l la l h  mela l kuka l n  tinda l k  pida l na l “Penga l nia l ya l a l n” seba l ga l ima l na l dia l tur  da l n  dia l nca l m  pida l na l da l la l m  Pa l sa l l  351  a l ya l t  (1)
KUHPidana seba l ga l ima l na l Da l kwa l a l n Penuntut Umum.
2. Menja l tuhka l n  pida l na l terha l da l p  Terda l kwa l Edi  Ya l nto  Bin  Ma l k  Sya l h berupa l pida l na l penja l ra l sela l ma l 4 (empa l t) bula l n dikura l ngka l n seluruhnya l denga l n ma l sa l pena l ngka l pa l n da l n pena l ha l na l n ya l ng tela l h dija l la l ni Terda l kwa l denga l n perinta l h Terda l kwa l teta l p dita l ha l n.
3. Meneta l pka l n  a l ga l r  Terda l kwa l memba l ya l r  bia l ya l perka l ra l sebesa l r  Rp 3.000,- (tiga l ribu rupia l h).
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Suka  Makmue,  setelah  mendengar keterangan saksi-saki dan melihat bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta  surat  tuntutan  yang  telah  dibacakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap Terdakwa Ya l nto Bin Ma l k Sya l h, memberikan putusan sebagai berikut :
1.   Menyatakan  Terda l kwa l Edi  Ya l nto  Bin  Ma l k  Sya l h  tela l h  terbukti mela l kuka l n  tinda l k  pida l na l seba l ga l ima l na l da l kwa l a l n  tungga l l  Penuntut Umum,  a l ka l n  teta l pi  tida l k  da l pa l t  dikena l ka l n  perta l nggungja l wa l ba l n  pida l na l ka l rena l suda l h dila l ksa l na l ka l n kea l dila l n restora l tif ( Restora l tive Justice ) pa l da l sa l a l t pemeriksa l a l n persida l nga l n;
2.   Melepa l ska l n Terda l kwa l oleh ka l rena l itu da l ri sega l la l tuntuta l n hukum;
3.  Memerinta l hka l n  a l ga l r Terda l kwa l dibeba l ska l n da l ri ta l ha l na l n segera l setela l h putusa l n ini diuca l pka l n;
4.  Membeba l nka l n bia l ya l perka l ra l ini kepa l da l Nega l ra l sebesa l r Rp.3.000 (tiga l ribu rupia l h);
Putusan  tersebut,  jika  dinilai  dari  Aspek  Teori  Kepastian  Hukum  yang memandang  hukum  sebagai  bentuk  perlindungan yustisiabel terhadap  tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, yang mana dalam hal ini Majelis Ha l kim dalam  Putusannya  telah  mengabaikan  ketentuan  yang  telah  diatur  secara  jelas dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAPidana, yang mana menyebutkan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti, namun perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.
Peristiwa  penganiayaan  yang  dialami  oleh  korban  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  telah  terbukti  secara  jelas  dan  terang  dalam  persidangan  dan  terhadap perbuatan  Terdakwa  tidak  ditemukan  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf  yang menghapuskan kesalahan Terdakwa.
Perdamaian  yang  terjadi  antara  Terdakwa  dan  Korban  diluar  persidangan yang  dijadikan  dasar  oleh  Majelis  Hakim  untuk  memilih  opsi  memberikan putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  terhadap  Terdakwa  merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan mengabaikan aspek Kepastian Hukum. Hal ini dikarenakan pengaturan terhadap penerapan Putusan Lepas dari Tuntutan Hukum sudah sangat jelas diatur dalam KUHPidana dan KUHAPidana, yang mana tidak ditemukan  alasan  telah  terjadinya  perdamaian  dalam  persidangan,  merupakan alasan  untuk  menghilangkan  pertanggung  jawaban  pidana  yang  dilakukan  oleh Terdakwa Edi Ya l nto Bin Ma l k Sya l h.
Selanjutnya Putusan Pengaldilaln Negeri Sukal Malkmue Nomor:
63/Pid.B/2021/PN  Skm,  bertentangan  pula  dengan  teori  pemidanaan  yang bertujuan  untuk  membangun  dan  menjaga  serta  melindungi  tata  tertib  hukum  di dalam  kehidupan  masyarakat,  yang  lebih  menekankan  terhadap  kemampuan pemidanaan sebagai suatu usaha untuk menghindari terjadinya tindak pidana.
Majelis  Hakim  dalam  Putusannya  tersebut  tidak  memiliki  prinsip  dalam pelaksanaan  dan  penjatuhan  pidana  yang  mengharuskan  untuk  berorientasi terhadap  usaha  menghindari  pelaku  atau  terpidana  dari  kemungkinan  melakukan kejahatannya lagi di kemudian hari dan juga untuk menghindari masyarakat dari
kemungkinan  melakukan  tindak  pidana,  baik  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku atau terdakwa maupun dalam bentuk tindak pidana lainya.
Penjatuhan  pidana  tentunya  harus  memperhatikan  dimensi  rehabilitasi  dan efek jera pada diri pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat serta memberikan pelajaran  pada  diri  pelaku  atau  terdakwa  untuk  direnungi  agar  muncul  efek  jera, hal  ini  dikarenakan  pemidanaan  terhadap  Terdakwa  Edi  Ya l nto  Bin  Ma l k  Sya l h bukan  semata-mata  untuk  memuaskan  rasa  balas  dendam  dari  korban  kepada terdakwa,  sehingga  walaupun  terdapat  perdamaian  tidak  berarti  melepaskan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah dari tuntutan pidana, namun perdamaian yang terjadi  diantara  kedua  belah  pihak  yaitu  Korban  dan  Terdakwa  idealnya  hanya dapat  memberikan  keringanan  pada  hukuman  terdakwa  yaitu  hukuman  atau pidana  yang  dijatuhkan  tidak  harus  setara  dengan  kesalahan  yang  dilakukan namun  juga  tidak  boleh  melebihi  batasan  kesalahan  dari  perbuatan  yang  telah dilakukan oleh Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah.
Selanjutnya  jika  dihubungkan  dengan  Teori  Penemuan  Hukum  yang merupakan  proses  pembentukan  hukum  oleh  Hakim/Aparat  Penegak  Hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan  hasil  penemuan  hukum  menjadi  dasar  untuk  mengambil  keputusan  dan dilakukan dalam kondisi tertentu.
Terhadap Putusaln Pengaldilaln Negeri Sukal Malkmue Nomor:
63/Pid.B/2021/PN  Skm,  tidak  ditemukan  alasan  ataupun  pentingnya  dilakukan penemuan  hukum  oleh  Majelis  Hakim  terhadap  dijatuhkannya  putusan  lepas terhadap  diri  Terdakwa  Edi  Yanto  Bin  Mak  Syah,  hal  ini  dikarenakan  terhadap perkara tersebut telah jelas pengaturannya dalam KUHPidana dan KUHAPidana.
Penemuan Hukum dilakukan dalam suatu kondisi tertentu yang dibutuhkan oleh Hakim ketika :
1.  Tidak ditemukan peraturan untuk suatu kasus yang konkrit, dan
2.  Peraturan yang ada belum mengatur atau tidak jelas.
Putusaln Pengaldilaln Negeri Sukal Malkmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm, dallalm  pertimbalngalnnya  Ma l jelis  Ha l kim  terdapat dissenting  opinion ya l ng  pa l da l pokoknya l menyebutka l n  ba l hwa l “…Sebelum  Ma l jelis  Ha l kim  memutus  perka l ra l
pida l na l ya l ng  dila l kuka l n  oleh  Terda l kwa l ,  Terda l kwa l tela l h  menja l la l nka l n  Sa l nksi  a l da l t ya l ng  ditua l ngka l n  da l la l m  Sura l t  perda l ma l ia l n  ta l ngga l l  28  September  2021  ya l ng diketa l hui  oleh  Keuchik  ya l ng  da l la l m  Qa l nun  Nomor  9  Ta l hun  2008  tenta l ng Pembina l a l n  Kehidupa l n  A l da l t  da l n  A l da l t  Istia l da l t  merupa l ka l n  tokoh  penyelesa l i sengketa l /perselisiha l n  a l da l t,  ma l ka l sesua l i  denga l n  keduduka l n  Keuchik  da l n  A l sa l s Kea l dila l n,  ma l ka l Ha l kim  menila l i  Pa l sa l l  76  a l ya l t  (1)  KUHP  tela l h  terpenuhi  da l n perka l ra l tersebut  da l la l m  kea l da l a l n ne  bis  in  idem .  Berda l sa l rka l n  SEMA l Nomor  2 Ta l hun  2019  tenta l ng  Pemberla l kua l n  Rumusa l n  Ha l sil  Ra l pa l t  Pleno  Ka l ma l r Ma l hka l ma l h  A l gung  Ta l hun  2019  Seba l ga l i  Pedoma l n  Pela l ksa l na l a l n  Tuga l s  Ba l gi Penga l dila l n,  pa l da l Rumusa l n  Hukum  Ka l ma l r  Pida l na l point  (2)  dibunyika l n “Penuntuta l n Penuntut Umum dinya l ta l ka l n Tida l k Da l pa l t Diterima l da l la l m ha l l perka l ra l pida l na l tela l h  keda l luwa l rsa l a l ta l u  terda l pa l t  kea l da l a l n  ne  bis  in  idem,  ma l ka l putusa l n Ha l kim berbunyi “penuntuta l n Penuntut Umum tida l k da l pa l t diterima l ”.
Ba l hwa l penulis  sa l nga l t  tida l k  sependa l pa l t  denga l n  pertimba l nga l n  tersebut, ka l rena l seca l ra l struktura l l,  penga l dila l n  a l da l t  tida l k  terika l t  da l la l m  hubunga l n  hiera l rkis denga l n  ba l da l n-ba l da l n  pera l dila l n  forma l l  di  Indonesia l .  Unda l ng-Unda l ng  Nomor  48 Ta l hun  2009  tenta l ng  Kekua l sa l a l n  Keha l kima l n,  tida l k  menga l kui  penga l dila l n  a l da l t seba l ga l i sa l la l h sa l tu ba l gia l n da l ri kekua l sa l a l n keha l kima l n di Indonesia l .
Kekua l sa l a l n  keha l kima l n  sendiri  berda l sa l rka l n Pa l sa l l  1  a l ngka l 1 Unda l ng- Unda l ng  Nomor  48  Ta l hun  2009  tenta l ng  Kekua l sa l a l n  Keha l kima l n  menyebutkan menye Kekua l sa l a l n  nega l ra l ya l ng  merdeka l untuk  menyelengga l ra l ka l n  pera l dila l n  guna l menega l kka l n  hukum  da l n  kea l dila l n  berda l sa l rka l n  Pa l nca l sila l da l n  Unda l ng-Unda l ng Da l sa l r  Nega l ra l Republik  Indonesia l Ta l hun  1945,  demi  terselengga l ra l nya l Nega l ra l Hukum Republik Indonesia l .
Ketentuan  pa l sa l l  18 Unda l ng-Unda l ng  Nomor  48  Ta l hun  2009  tenta l ng Kekua l sa l a l n  Keha l kima l n  kemudia l n  memba l ta l si  ba l hwa l kekua l sa l a l n  keha l kima l n dila l kuka l n  oleh  sebua l h  Ma l hka l ma l h  A l gung  da l n  ba l da l n  pera l dila l n  ya l ng  bera l da l di ba l wa l hnya l da l la l m  lingkunga l n  pera l dila l n  umum,  lingkunga l n  pera l dila l n  a l ga l ma l , lingkunga l n  pera l dila l n  militer,  lingkunga l n  pera l dila l n  ta l ta l usa l ha l nega l ra l ,  da l n  oleh sebua l h  Ma l hka l ma l h  Konstitusi. Da l la l m  ha l l  ini,  posisi  pera l dila l n  a l da l t  da l pa l t dipersa l ma l ka l n seba l ga l i sa l la l h sa l tu bentuk lemba l ga l a l lterna l tif penyelesa l ia l n sengketa l ,
ya l ng dia l tur da l la l m Unda l ng-Unda l ng Nomor 30 Ta l hun 1999 tenta l ng A l rbitra l se da l n A l lterna l tif  Penyelesa l ia l n  Sengketa l . A l lterna l tif  penyelesa l ia l n  sengketa l a l da l la l h lemba l ga l penyelesa l ia l n  sengketa l a l ta l u  beda l penda l pa l t  mela l lui  prosedur  ya l ng disepa l ka l ti  pa l ra l piha l k,  ya l kni  penyelesa l ia l n  di  lua l r  penga l dila l n  denga l n  ca l ra l konsulta l si, negosia l si, media l si, konsilia l si, a l ta l u penila l ia l n a l hli.
Keduduka l n  keputusa l n  penga l dila l n  a l da l t seja l k  semula l berfungsi  seba l ga l i sumber  hukum  da l n  tida l k  terika l t  hubunga l n  struktura l l,  pa l da l da l sa l rnya l tida l k  a l da l kewa l jiba l n  ba l gi  seora l ng  ha l kim  untuk  mema l tuhi  keputusa l n  penga l dila l n  a l da l t. Ba l hwa l terda l pa l t  hubunga l n  fungsiona l l  ta l k  mengika l t  a l nta l ra l penga l dila l n  nega l ra l denga l n  keputusa l n  pera l dila l n  a l da l t,  ya l ng  ma l na l da l la l m  ha l l  ini  penga l dila l n  nega l ra l menga l kui  kewena l nga l n  ya l ng  dimiliki  pera l dila l n  a l da l t/desa l da l la l m  menja l tuhka l n keputusa l n perda l ma l ia l n meskipun keputusa l n itu tida l k memiliki sifa l t ya l ng mengika l t ba l gi  ha l kim.  Sa l la l h  sa l tu  putusa l n  ya l ng  dirujuk  oleh  penelitia l n  tersebut a l da l la l h Putusa l n  Ma l hka l ma l h  A l gung  Nomor  436K/Sip/1970.  Putusa l n  tersebut mela l hirka l n  ka l ida l h  ba l hwa l keputusa l n  perda l ma l ia l n  mela l lui  meka l nisme  a l da l t  tida l k mengika l t ha l kim penga l dila l n negeri da l n ha l nya l menja l di pedoma l n.

## D. KESIMPULAN
Ha l sil  Penelitia l n  pa l da l pemba l ha l sa l n  perta l ma l menunjukka l n  ba l hwa l ketentua l n Pa l sa l l  191  a l ya l t  (2)  Kita l b  Unda l ng-Unda l ng  Hukum  A l ca l ra l Pida l na l (KUHA l P), menyebutka l n ba l hwa l ya l ng dima l ksud denga l n putusa l n Lepa l s Da l ri Sega l la l Tuntuta l n Hukum a l da l la l h: “Jika l penga l dila l n berpenda l pa l t ba l hwa l perbua l ta l n ya l ng dida l kwa l ka l n kepa l da l terda l kwa l terbukti,  teta l pi  perbua l ta l n  itu  tida l k  merupa l ka l n  sua l tu  tinda l ka l n pida l na l ,  ma l ka l terda l kwa l diputus  lepa l s  da l ri  sega l la l tuntuta l n  hukum.”  Da l n  a l la l sa l n ya l ng  da l pa l t  dija l dika l n  seba l ga l i  da l sa l r  ba l gi  ha l kim  untuk  tida l k  menja l tuhka l n hukuma l n/pida l na l kepa l da l pa l ra l pela l ku  a l ta l u  terda l kwa l ya l ng  dia l juka l n  ke  penga l dila l n ka l rena l tela l h mela l kuka l n sua l tu tinda l k pida l na l dina l ma l ka l n a l la l sa l n pengha l pus pida l na l , ya l itu ala l sa l n pembena l r dan alasan pemaaf.
A l na l lisis terha l da l p Putusa l n Lepa l s da l ri Sega l la l Tuntuta l n Hukum pa l da l putusa l n Nomor:  63/Pid.B/2021/Pn  Skm,  terha l da l p  da l kwa l a l n  Penuntut  Umum  menurut penulis suda l h tepa l t, Tuntuta l n Penuntut Umum Suda l h Tepa l t, na l mun pa l da l putusa l n
Penga l dila l n  menurut  penulis  Ha l kim  keliru.  Ha l l  ini  berda l sa l rka l n  pisa l u  a l na l lisis berupa l teori  kepa l stia l n  hukum,  teori  pemida l na l a l n,  teori  penemua l n  hukum  serta l pemeriksa l a l n fa l kta l -fa l kta l dipersida l nga l n tida l k ditemuka l nnya l a l la l sa l n pema l a l f ma l upun pembena l r  da l la l m  diri  terda l kwa l ,  ya l ng  menyeba l bka l n  terda l kwa l ha l rus  dilepa l ska l n da l ri sega l la l tuntuta l n hukum.
DA l FTA l R PUSTA l KA l

## A. Buku-buku
Alndi Halmzalh, “ Alsals-Alsals Hukum Pidalnal ”, Jalkalrtal: Renikal Ciptal, 2008.
Alndi  Sofyaln  daln  Albd.  Alsis,  “ Hukum  Alcalral  Pidalnal  Sualtu  Pengalntalr ”,  Jalkalrtal: Prenaldal Medial Group, 2014.
Balchtialr, Metode Penelitialn Hukum , Talnggeralng: Unpalm Press, 2019.
Dalhlaln  Sinalgal,  “ Kemalndirialn  daln  Kebebalsaln  Halkim  Memutus  Perkalral  Pidalnal dallalm Negalral Hukum Palncalsilal ”, Jalkalrtal: Nusalmedial, 2015.
Jonalidi  Efendi  daln  Johnny  Ibralhim,  “ Metode  penelitialn  Hukum  Normaltif  daln Empiris ”, Depok: Prenaldal Medial Grup, 2018.
R. Soesilo, “ Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal ”, Bogor: Politeial ,1995.
Rialdi Alsral Ralhmald, “ Hukum Alcalral Pidalnal” , Depok: Raljalwalli Pers, 2019.
Yalhyal  Halralhalp,  “ Pembalhalsaln  Permalsallalhaln  daln  Peneralpaln  KUHAlP:
Pemeriksalaln  Sidalng  Pengaldilaln,  Balnding,  Kalsalsi,  daln  Peninjalualn Kemballi” Edisi ke-2, Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal. 2012.

## B. Sumber Jurnall daln Website
Malimunalh,  “ Tinjalualn  Yuridis  Terhaldalp  Putusaln  Lepals  Dalri  Segallal  Tuntutaln Hukum ”, Journall Of Lalw , Volume 6, No 1 (2019).
Nalnalng  Tomi  Sitorus, Perdalmalialn  Sebalgali  Upalyal  Penghalpusaln  Proses  Pidalnal (Studi  Kalsus  Putusaln  Malhkalmalh  Algung  Nomor  1600  K/Pid/2009),
Doktrinal: Journall of Lalw , Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020.
Rudy  Regalh, Halpusnyal  Halk  Untuk  Melalksalnalkaln  Hukumaln  Kalrenal  Terdalkwal Meninggall  Dunial  Menurut  Palsall  83  Kitalb  Undalng-Undalng  Hukum Pidalnal , Jurnall: Lex Privaltum Volume VI, Nomor 4, Juni 2018.
Risaln Izalalk, Peneralpaln Allalsaln Penghalpus Pidalnal Daln Pertimbalngaln Hukumnyal (Studi Kalsus Putusaln MAl RI. No. 103.K/Pid/2012, daln Putusaln MAl, RI No.  1850.K/Pid/2006), Jurnall: Lex  Crimen ,  Volume  5,  Nomor    6,
Algustus 2016.