Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak

## Pascaperceraian di Mahkamah Syar’iyyah Sigli
Mansari Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda mansari_kaisar@ymail.com Soraya Devi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sorayadevi@ar-raniry.ac.id
Abstrak: Penerapan  dwangsom  (uang  paksa)  dalam  putusan  yang  memberikan biaya  pendidikan  dan  penghidupan  anak  pasca  perceraian  sering  diabaikan. Padahal  tidak  sedikit  anak  tidak  mendapatkan  biaya  tersebut  setelah  perceraian meskipun telah ditetapkan dalam putusan hakim. Putusan tanpa adanya dwangsom memberikan  peluang  bagi  ayah  mengabaikan  segala  kewajiban  yang  telah ditetapkan  kepadanya.  Kondisi  demikian  akan  merugikan  bagi  anak  yang berakibat  pada  gagal  mendapatkan  hak-hak  yang  seharusnya  didapatkan  dari orangtuanya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang melatarbelakangi  hakim  tidak  menetapkan  dwangsom  dalam  putusan  dan  bentuk perealisasian  nafkah  anak  pasca  perceraian  tanpa  dwangsom.  Penelitian  yuridis empiris ini dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Sigli dengan mewawancarai hakim dan  panitera  yang  bertugas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  yang melatarbelakangi  hakim  tidak  menerapkan  dwangsom  dalam  putusan  yaitu:  tidak adanya permintaan dari ibu, hakim bersifat pasif, ibu menginginkan perkara cepat berakhir,  pengetahuan  hukum  masyarakat  rendah.  Perealisasian  nafkah  anak tanpa  dwangsom  dapat  dilaksanakan  apabila  ayah  memiliki  kesadaran  akan tanggungjawabnya.  Untuk  mewujudkan  itu,  makan  perlu  diberikan  pemahaman keagamaan bagi dirinya. Selain itu, kontribusi aparatur gampong dan masyarakat juga  sangat  diperlukan  untuk  mengawasi  dan  memastikan  terealisasikan  biaya pemeliharaan anak dengan baik.
Kata Kunci : Dwangsom, Pemeliharaan Anak.
Abstract: The  application  of  dwangsom  (forced  money) in  decisions  that  provide the cost of education and the livelihood of children after divorce is often ignored. Though  not  a  few children  do  not  get these costs  after  the  divorce  even though  it has  been  established  in  the  judge's  decision.  The  verdict  in  the  absence  of dwangsom  gives  an  opportunity  for  my  father  to  ignore  all  the  obligations  that have  been  assigned  to  him.  Such  conditions  will  be  detrimental  to  the  child resulting  in  the  failure  to  obtain  the  rights  that  should  be  obtained  from  his parents.  This  study  aims  to  determine  the  factors  behind  the  judge  did  not  set dwangsom  in  the  decision  and  the  form  of  realization  of  the  child's  income  after divorce  without  dwangsom.  This  empirical  juridical  study  was  conducted  at  the Syar'iyah  Sigli  Court  by  interviewing  the  judges  and  the  assigned  clerks.  The results  showed  that  the  factors  behind  the  judge  did  not  apply  dwangsom  in  the decision  that is:  the  absence of  request  from  the  mother, the  judge  is  passive,  the mother wants the case to end quickly, the knowledge of community law is low. The realization of a child's income without dwangsom can be implemented if the father has an awareness of his responsibilities. To realize that, eating needs to be given a religious understanding for himself. In addition, the contribution of gampong and community apparatuses is also needed to monitor and ensure the realization of the cost of child care well.
Keywords: Dwangsom, Child Maintenance.

## PENDAHULUAN
erakhirnya  hubungan  perkawinan  di  antara  orang  tua  akan  menyisakan duka  paling  mendalam  bagi  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut.  Dampak  yang  paling  nyata  dirasakan  adalah  tidak  bisa mendapatkan  kembali  kebahagiaan  yang  diperoleh  selama  hubungan  keluarga orang  tuanya  masih  harmonis.  Anak  hanya  dapat  mendapatkan  kasih  sayang, perhatian dan pemeliharaan dari salah satu dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya  yang  lain  diperbolehkan  untuk  menjenguk,  akan  tetapi  tingkat kualitasnya  sangat  berbeda  dengan  kebahagiaan  yang  diperoleh  manakala perkawinan orang tuanya dalam kondisi utuh.
Hak  dan  kewajiban  orang  tua  kepada  anak  tidak  akan  hilang  meskipun telah  terjadinya  perceraian  antara  orang  tua.  Orang  tua  berkewajiban memelihara,  melindungi,  memberikan  pendidikan  agama  kepadanya.  Di samping  itu,  segala  biaya  yang  diperlukan  untuk  membiayai  pendidikan  dan biaya  lainnya  yang  menunjang  kelangsungan  kehidupannya  menjadi tanggungjawab orang tua.
Dalam kajian fiqh, pemeliharaan anak dikenal dengan istilah hadhanah. Menurut  ahli  fiqh,  hadanahadalah  melakukan  pemeliharaan  anak-anak  yang
B
masih  kecil,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  atau  yang  sudah  besar  tapi belum  tamyiztanpa  perintah  darinya,  menyediakan  sesuatu  yang  menjadikan kebaikannya,  menjaganya  dari  sesuatu  yang  menyakiti  dan  merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab ( Ghozali, 2008: 175-176).
Kedua  orang  tua  berkewajiban  melaksanakan  hadhanah  sampai  anak tersebut  dewasa  dan  mandiri  terhadap  segala  kebutuhan  dirinya  dalam menjalani  kehidupan.Tanggung  jawab  memberikan  nafkah  sebagai  penunjang pemeliharaan  dan  pembiayaan  segala  biaya  pendidikan  berada  di  atas  pundak ayahnya.Pasal  105  huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  Dalam  hal terjadinya perceraian, Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya( Pasal 105 Huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam ,  1991).  Selanjutnya  Pasal  41  huruf  (b)  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian menyatakan Bapak yang bertanggung- jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut, Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  tersebut    ( Pasal 41 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ). Dalam  tatanan  hukum  nasional  Indonesia,  biaya  pemeliharaan  anak dapat  dimintakan  melalui  jalur  litigasi  atau  melalui  mekanisme  peradilan. Biasanya  dalam  meminta  biaya  pemeliharaan  anak,  seorang  isteri menggabungkan perkara cerai  gugat  dengan biaya pemeliharaan  anak. Artinya dalam  setiap  gugatan  perceraian  bila  dalam  perkawinannya  terdapat  seorang anak  selalu  meminta  kepada  hakim  membebankan  biaya  nafkah  anak  kepada ayah si anak. Penggabungan ini diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  66  ayat  (5)  jo  Pasal  86  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Pasal  66  ayat  (5)  menyebutkan  Permohonan  soal  penguasaan  anak, nafkah anak, nafkah istri, dan hartabersama suami istri dapat diajukan bersama- sama  dengan  permohonan  ceraitalak  ataupun  sesudah  ikrar  talak  diucapkan. Kemudian Pasal 86 ayat (1) menyatakan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat  diajukan bersama-sama dengan  gugatan  perceraian  ataupun  sesudah  putusan  perceraian  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Namun  tidak sedikit  putusan biaya pemeliharaan anak  yang diputuskan oleh  hakim  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  ayahnya.  Dari  penelitian  yang dilakukan  oleh  Soraya  Devy  menunjukkan  bahwa  ayah  tidak  pernah memberikan  biaya  anak  setelah  diputuskan  oleh  hakim.  Kedatangan  ibu  ke Mahkamah Syar’iyah hanya berkonsultasi tanpa adanya solusi yang mendorong biaya  anak  terealisasikan  dengan  baik  (Soraya  Devy  &  Mansari,  2015:  68). Ayah tidak melaksanakan amar putusan  tersebut sebagaimana yang dibebankan dalam  putusan.  Akibatnya,  biaya  pemeliharaan  anak  hanya  terdapat  dalam putusan yang tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan.
Dalam  hukum  acara  perdata  dikenal  sebuah  lembaga  yang  dapat memaksakan pihak yang kalah untuk melaksanakan sesuai dengan dictum amar putusan  atau  yang  disebut  dengan dwangsom . Dwangsom merupakan  uang paksa  yang  harus  dibayar  oleh  pihak  yang  kalah  jika  tidak  menjalankan  amar putusan  tersebut.  Menurut  Abdul  Manan,  tujuan  diletakkannya dwangsom dalam  putusan  hakim  adalah  supaya  tergugat  bersedia  memenuhi  prestasinya jika  mengetahui  ada  kewajiban  yang  harus  dibayar  apabila  ia  tidak melaksanakan  hukuman  pokok  yang  dibebankan  kepadanya  (Manan,  2008: 438).  Tapi,  hakim  jarang  sekali  memanfaatkan  lembaga dwangsom ini  dan membebankan kepada ayah jika tidak menunaikan kewajiban membayar nafkah anak dalam putusan.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  hakim  tidak  menetapkan dwangsom dalam  putusan  dan  bentuk  perealisasian  nafkah  anak  pasca perceraian tanpa penetapan dwangsom oleh hakim.

## PEMBAHASAN
A.
Penerapan Dwangsom dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Dwangsom merupakan  uang  paksa  yang  ditetapkan  dalam  putusan hakim  yang  bertujuan  menghukum  pihak  yang  kalah  bila  tidak  melaksanakan amar  diktum  putusan.  P.  A.  Stein  memberikan  definisi dwangsom atau  uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam putusan, hukuman mana diserahkan  kepada  Penggugat,  di  dalam  hal,  sepanjang  atau  sewaktu  si terhukum  tidak  melaksanakan  hukuman. Dwangsom ditetapkan  dalam  suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang sekaligus maupun setiap suatu jangka waktu  atau  setiap  pelanggaran  (Tumpa,  2010:  18).  Permintaan  penetapan dwangsom kepada  hakim  merupakan  kewenangan  dari  penggugat  untuk mengantisipasi  supaya  pihak  yang  kalah  dapat  membayarkan  sesuai  dengan yang ditetapkan dalam putusan.
Pasal  611a  Ayat  1 Burgerlijke  Rechtsvordering menyatakan  “atas tuntutan  dari  salah  satu  pihak,  hakim  dapat  menghukum  pihak  lainnya  untuk membayar sejumlah uang, yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak  dilaksanakan,  dengan  tidak  mengurangi  hak  ganti  rugi  dalam  hal  itu. Suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman itu untuk pembayaran sejumlah  uang.  Dari  ketentuan  Pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud  “uang  paksa”  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada salah  satu  pihak  berupa  pembayaran  sejumlah  uang,  apabila  hukuman  pokok tidak dilaksanakan(Tumpa, 2010: 17).
Hukuman dwangsom bersifat accessoir dan  merupakan  hukuman tambahan  dari  hukuman  pokok.  Ini  berarti  bahwa  tidak  ada dwangsom tanpa hukuman  pokok.  Dengan  kata  lain  tidak  mungkin  hukuman dwangsom berdiri sendiri.  Dwansom  selalu  diletakkan  bersama  hukuman  pokok,  di  mana  fungsi
dwangsom di  sini  sebagai  alat  eksekusi.  Untuk  memberikan  tekanan  kepada terhukum  agar  ia  dengan  segera  memenuhi  prestasi  yang  diwajibkan  dengan suka  rela.  Kalau  prestasi  tidak  dilaksanakan,  maka dwangsom dilaksanakan (Tumpa, 2010: 61).
Secara  yuridis,  ketentuan dwangsom mendapatkan  pengakuan  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pemberlakuan  aturan  tersebut  tidak hanya  berlaku  dalam  lingkungan  pengadilan  umum,  tapi  juga  dapat diberlakukan  di  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah.  Berdasarkan Pasal  54  UU  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  direvisi  dengan  UU  Nomor  3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agamaadalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkunganPeradilan  Umum,  kecuali  yang  telah  diatur  secara  khusus  dalam Undang-undang ini.
Dengan  demikian,  Hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di  Pengadilan Umum  juga  dapat  diberlakukan  di  Pengadilan  Agama.  Pemberlakuannya  juga tidak  sebatas  dalam  perkara  perdata  tertentu,  akan  tetapi  dalam  setiap  perkara perdata yang tergolong ke dalam perkara contentius (perkara yang terdapat dua pihak  yang  berperkara)  dapat  memanfaatkan  lembaga dwangsom .  Termasuk dalam kasus biaya pemeliharaan anak pasca perceraian, yang dapat dimintakan penetapan dwangsom oleh penggugat kepada hakim.Namun ketentuan tersebut hanyalah  sebatas  kata  yang  menghiasi  kertas  putih  undang-undang,  yang  sulit sekali diaplikasikan dalam kenyataan.
Efektivitas  pengimplementasian  lembaga dwangsom dalam  konteks biaya  pemeliharaan  anak  bukan  tanpa  alasan.  Namun  memiliki  berbagai  hal yang  melatarbelakanginya  sehingga dwangsom tidak  dapat  diterapkan  secara baik  dalam  kasus  biaya  pemeliharaan  anak.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan hakim  yang  beroperasional  di  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli  tidak  menetapkan dwangsom adalah sebagai berikut:
a. Tidak pernah dituntut oleh isteri
Sikap  pro  aktif  isteri  dalam  memperjuangkan  hak-hak  yang seharusnya  diperoleh  anak  dari  ayah  sangatlah  penting  ditunjukkan  kepada hakim.  Biasanya  orang  yang  akan  memelihara  anak  setelah  terjadinya perceraian  adalah  ibunya,  meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  hak pengasuhan diberikan kepada ayah. Ibu yang harus bersifat aktif menuntut hak- hak  anak  kepada  ayah  supaya  ditetapkan  dalam  putusan.  Tujuannya  adalah adalah  supaya  adanya  kepastian  hukum  melalui  putusan  yang  berkekuatan hukum tetap.
Tindakan  aktif  ibu  untuk  mendapatkan  hak-hak  anak  bisa diwujudkan  dengan  memasukkan  tuntutan  biaya  pemeliharaan  anak  yang disertai  dengan dwangsom bila  ayah  tidak  mengindahkan  putusan  tersebut. Dalam  prakteknya  ibu  hanya  menuntut  biaya  pemeliharaan  anak  yang  tidak
disertai  dengan  penetapan dwangsom .  Konsekuensi  yang  muncul  adalah bukanlah mustahil ayah si anak tidak membayarkan biaya kepada anak. Putusan tersebut hanyalah hitam di atas putih yang tidak dapat bermanfaat bagi anak.
Untuk kasus biaya pemeliharaan anak tidak pernah satu kasus pun penggugat  meminta  kepada  hakim  menetapkannya dwangsom supaya  tergugat memberikan  hak-hak  anak.  Oleh  karena  itu,  hakim  tidak  pernah  mengabulkan tuntutan  tersebut  (Irwan ,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Sigli,  2016 ).  Alasan hakim  tersebut  mendapatkan  pembenaran  dari  perspektif  hukum  dan  sesuai dengan asas-asas hukum acara  yaitu hakim bersifat pasif. Hakim bersifat  pasif maksudnya  hakim  tidak  dapat  memutuskan  perkara  yang  tidak  diajukan kepadanya.
Sebenarnya  yang  menjadi  patokan  amar  setiap  keputusan pengadilan apakah berbentuk  penetapan  atau putusan, selamanya bertitik tolak dari petitum gugatan. Dalam pengabulan gugatan, di samping berpedoman pada patokan petitum , hakim sekaligus berpedoman pada asas ultra petitum par tium atau ultra vives yang digariskan Pasal 178 Ayat (3) HIR atau Pasal 189 Ayat (3) RBG, yaitu pengabulan gugat tidak boleh melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan.  Oleh  Karena  itu,  kalau  gugat  cerai  talak  hanya  murni  mengenai putusnya  perkawinan  tanpa  dibarengi  dengan  gugat  penguasaan  anak  dan pembagian  harta  bersama,  hakim  tidak  boleh  mengabulkan  hal  itu  dalam penetapan (Harahap, 2001: 230).
Dengan  demikian,  sangat  beralasan  bagi  hakim  yang  tidak  pernah menetapkan dwangsom dalam  gugatan  gugat  cerai.  Di  satu  sisi  tidak  adanya tuntutan dari Penggugat  (ibu), di  sisi  lain di  kalangan para ahli masih terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya ditetapkan dwangsom dalam putusan  hadhanah.  Sebagian  praktisi  hukum  menyatakan  bahwa dwangsom tidak  dapat  diterapkan  dalam  putusan  hadhanah  karena  konteksnya  berbeda. Namun  sebagian  praktisi  lain  membolehkan dwangsom diterapkan  dalam putusan  hadhanah  dengan  tujuan  supaya  tergugat  dapat  melaksanakan  dan mematuhi isi putusan (Manan, 2008: 438).
Dalam  praktek  Pengadilan  Agama  lembaga dwangsom hanya digunakan  pada  kasus  harta  bersama,  kewarisan  (Irwan ,  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Sigli,  2016 ).  Petetapan  itu  harus  diawali  oleh  karena  adanya permintaan  dari  pihak  yang  bersangkutan.  Dalam  gugatan  kewarisan  harus disebutkan jumlah dwangsom yang dimintakan. Hakim akan mempertimbangkan jumlah yang cocok untuk ditetapkan.
b. Ibu Ingin Perkara Cepat Selesai
Ibu  memiliki  andil  terbesar  dalam  merealisasikan  terpenuhi  atau tidaknya hak-hak anak, karena ia yang akan memperjuangkan atau tidaknya hak tersebut.  Ibu  yang  menginginkan  perkaranya  cepat  berakhir  tidak memperhatikan  hak-hak  anak  yang  didapatkan  dari  orang  ayahnya.  Jika  sikap ibu  demikian,  maka  konsekuensi  logisnya  adalah  terabaikannya  hak-hak  anak
yang  pada  akhirnya  merugikan  bagi  anak  itu  sendiri.  Oleh  karenanya, keterlibatan  ibu  yang  mendorong  terpenuhinya  hak-hak  anak  tidak  bisa disepelekan.
Bila  ibu  menganggap  akan  menghabiskan  waktu  yang  relatif  lama jika  menuntut dwangsom dalam  petitum  gugatan  sehingga  tidak  menuntutnya kepada  hakim,  maka  secara  tidak  langsung  ibu  dapat  dikatakan  sebagai  pihak yang  mengabaikan  hak-hak  anak.  Anak  pada  usianya  yang  terbatas  dan  tidak dapat  melakukan  perbuatan  hukum  tidak  mungkin  menuntut  secara  pribadi kepada  hakim.  Ibu  sebagai  salah  satunya  di  samping  para  kerabat  anak  yang dapat menempuh jalur hukum menuntut hak-hak anak.
Biaya  pemeliharaan  anak  merupakan  hak  anak  yang  seharusnya diperoleh  dari  orang  tuanya.  Pasal  156  huruf  (d)  menyatakan  semua  biaya hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  menurut kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dapat mengurus  diri  sendiri  (21  tahun).  Dengan  demikian,  seorang  ayah bertanggungjawab  terhadap  biaya  pemeliharaan  anak  sesuai  dengan kemampuannya  dan  tidak  dapat  membebankannya.Dalam  hal  ayah  tidak sanggup  membayarnya,  maka  pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  ibu.  Pasal 41 huruf (b)  UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan Bapak  yang bertanggung- jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Belum  Pernah  Diputuskan Dwangsom dalam  Putusan  Biaya Hadhanah
Dwangsom dalam  putusan  biaya  pemeliharaan  anak  di  Mahkamah Syar’iyah  Sigli  belum  pernah  diterapkan.  Belum  pernah  diterapkan  bukanlah berarti  belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  itu.Ketentuan  yang mengatur  tentang dwangsom memang  tidak  secara  khusus  mengatur  dan mengaitkannya  dengan  biaya  pemeliharaan  anak.Akan  tetapi  pengaturan tentang dwangsom masih  diatur  secara  umum.    Pasal  606a  Rv  menentukan bahwa  “sepanjang  suatu  putusan  hakim  mengandung  hukuman  untuk  sesuatu yang  lain  daripada  membayar  sejumlah  uang,  maka  dapat  ditentukan  bahwa sepanjang  atau  setiap  kali  terhukum  tidak  mematuhi  hukuman  tersebut,  oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebu dinamakan uang paksa” (Tumpa, 2010: xi). Selanjutnya Pasal 606b  Rv  mengatur  bahwa  “bila  putusan  tersebut  tidak  dipenuhi,  maka  pihak lawan  dari  terhukum  berwenang  untuk  melaksanakan  putusan  terhadap sejumlah  uang  paksa  yang  telah  ditentukan  tanpa  terlebih  dahulu  memperoleh alas hak baru menurut hukum”.
Kedua  ketentuan  di  atas  menjadi  acuan  utama dwangsom yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang kepada
hakim  yang  bertugas  di  Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan  Agama  atau Mahkamah  Syar’iyah  untuk  menerapkannya.  Meskipun  tidak  secara  eksplisit disebutkan  pada  biaya  pemeliharaan  anak,  akan  tetapi  bisa  dijadikan  sebagai dasar hukum bagi ibu untuk memohonkan kepada hakim.
Adanya dwangsom tidak  terlepas  dari  hukum  pokok  yang merupakan  salah  satu  sifat dwangsom yaitu assesoir .  Maksudnya  keberadaan uang  paksa  tergantung  kepada  hukuman  pokok.  Karena  itu,  tidak  mungkin adanya dwangsom bila tidak diiringi oleh adanya hukum pokok dalam putusan. Sifat  dwangom  yang kedua adalah pressie middle , artinya suatu upaya (secara psikologis),  agar  terhukum  mematuhi  atau  melaksanakan  hukum  pokok. Dengan  kata  lain,  uang  paksa  merupakan  suatu  sarana  eksekusi  secara  tidak langsung  (Tumpa,  2010:  xi).  Dikatakan  eksekusi  tidak  langsung  karena eksekusi  ini  tidak  memerlukan  daya  paksa  dari  aparatur  negara  dan  meminta eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan.Berbeda  dengan  eksekusi  langsung  yang menuntut pihak yang menang mengajukan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.
Uang dwangsom dapat  disebut  juga  sebagai  “uang  hukuman”  bagi tergugat  bila  melalaikan  atau  tidak  melaksanakan  sesuai  dengan  isi  putusan. Hukuman  dalam  bentuk dwangsom ini  merupakan  bentuk  lain  dari  hukuman penjara yang berorientasi pada pengekangan fisik dan mengasingkannya dalam suatu  komunitas  (Tumpa,  2010).  Alternatif  hukuman  lainselain  penjara  dalam bentuk dwangsom bertujuan  menekankan  secara  psikologis  orang  yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.
Dwangsom jarang  sekali  diterapkan  dalam  membebankan  seorang ayah bila tidak memberikan biaya pemeliharaan anak. Menurut Irwan, selama ia bertugas  menjadi  Hakim  di  Mahkamah  Syar’iyah  tidak  pernah  menerapkan dwangsom dalam  hal  biaya  pemeliharaan  anak.  Bahkan  bukan  hanya  di  Aceh, hakim-hakim  yang  bertugas  di  Pengadilan  Agama  di  daerah  lain  tidak  pernah menerapkannya (Irwan , Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, 2016 ). Ketiadaan penerapan dwangsom dalam putusan biaya pemeliharaan anak  menjadi  fakta  empiris  yang  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  aturan tertulis  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dilaksanakan  secara efektif.Formulasi  aturan  secara  baik  bukanlah  jaminan  dapat  diterapkan  dalam mengatur kehidupan masyarakat demi mewujudkan ketertiban dan kenyamanan.Akan  tetapi  hukum  yang  baik  tersebut  baru  dapat  dikatakan berlaku secara maksimal bila kehidupan masyarakat teratur, tertib dan damai.
d. Susahnya Eksekusi
Persoalan  pemberian  biaya  pemeliharaan  anak  yang  ditetapkan dalam  putusan  hakim  tidak  terlepas  dari  eksekusi  yang  merupakan  rangkaian prosedural hukum yang harus dilalui bila pihak yang kalah tidak melaksanakan sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  putusan.Aturan  hukum  memberikan kesempatan kepada pihak yang menang meminta dieksekusi sesuai dengan yang
ditetapkan  hakim.Eksekusi  berasal  dari  kata  ‘ executie’ ,  artinya  melaksanakan putusan  hakim  ( ten  uitvoer  legging  van  vonnissen ).Pengertian  eksekusi  adalah melaksanakan  secara  paksa  putusan  pengadilan  dengan  bantuan  kekuatan umum,  guna  menjalankan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  (Suyuthi,  2004:  60).  Tugas  dan  kewenangan  pengadilan  dalam mengeksekusi setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap dan amar putusan bersifat condemnatoir tidak  saja  terbatas  pada  masalah-masalah  yang berhubungan  dengan  harta,  melainkan  juga  menyangkut  nafkah  anak  dan berhubungan  dengan  orang,  seperti  hadhanah  serta  yang  berkaitan  dengan jaminan berupa grose akta (Asikin, 2015: 170).
Dalam  konteks  biaya  pemeliharaan  anak  dalam  putusan  hakim sangat  sulit  untuk  dilakukan  eksekusi.  Bahkan  selama  ini,  pasca  dibacakan putusan di persidangan yang terbuka untuk umum, kehadiran ibu ke Mahkamah hanya  sebatas  berkonsultasi  mengenai  biaya  pemeliharaan  anak  yang  tidak diberikan  kepada  anaknya.  Aparatur  yang  bertugas  di  Mahkamah  memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan guna merealisasikan hak-hak anak.Seperti memintanya  untuk  mengajukan  eksekusi  terhadap  biaya  yang  telah  ditetapkan dalam putusan.
Informasi yang diberikan kepada pengugat tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa faktor berikut:
1. Suami Kurang Mampu
Kurangnya  finansial  seorang  ayah  pasca  putusnya  hubungan perkawinan  akan  berakibat  pada  tidak  terealiasikan  hak  anak terhadap  biaya  pemeliharaannya.  Anak  tidak  bisa  mendapatkan haknya  dikarenakan  ayahnya  tidak  memiliki  pendapatan  yang jelas  setiap  harinya.  Kondisi  demikian  tidak  dapat  dipaksakan kepada si ayah untuk tetap membayar biaya kepada anak. Untuk kehidupannya sendiri tidak cukup apalagi menafkahi anaknya.
2. Tidak Adanya Kesadaran
Rasa  kemanusiaan  dan  kasih  sayang  kepada  anak  menjadi  pilar utama  dalam  upaya  perealisasian  hak  anak.  Semakin  tinggi kesadaran dan tanggungjawabnya, maka akan besar kemungkinan  seorang  suami  membayar  biaya  kehidupan  anak. Bahkan  meskipun  tidak  ditetapkan  dalam  putusan  akan dilaksanakan  dengan  sendirinya  demi  kepentingan  dan kesejahteraan  anak.  Di  samping  itu,  perlu  adanya  kesadaran nilai-nilai  agama,  mengetahui  kewajiban-kewajiban  yang dibebankan  agama kepada dirinya.
e. Susah Menentukan Barang Milik Tergugat
Barang  milik  tergugat  (ayah)  merupakan  salah  satu  objek  yang dapat  disita  bila  tidak  melaksanakan  isi  putusan  secara  suka  rela.  Namun manakala  terjadinya  perceraian,  sangat  sulit  ditentukan  harta  milik  tergugat
untuk  disita  yang  kemudian  dilelang.  Ketentuan  kebolehan  melakukan pelelangan  barang  milik  ini  diatur  dalam  Pasal  200  HIR  /  Pasal  214  s/d  Pasal 224  RBg  yang  menentukan  Apabila  putusan  untuk  membayar  sejumlah  uang tidak  dilaksanakan  secara  sukarela,  maka  akan  dilaksanakan  dengan  cara melelang barang milik pihak  yang dikalahkan  ( Buku II Pedoman  Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama , 2013: 107).
Kendala lainnya yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan eksekusi biasanya  akan  mengalami  problem-problem  berikut  (Soraya  Devy  &  Mansari , 2016):
a. Biaya Anak Lebih Rendah dari Biaya Eksekusi
Biaya  anak  yang  ditetapkan  dalam  putusan  lebih  rendah  dari biaya  eksekusi  menjadi  kendala  bagi  isteri  yang  ingin melaksanakan  eksekusi.  Untuk  mencari  modal  utamanya  harus menjual  berbagai  kekayaannya  terlebih  dahulu.Belum  pasti setelah  diajukannya  eksekusi  dapat  dilaksanan  oleh  suaminya. Boleh  jadi  suami  tidak  memiliki  kekayaannya,  atau  tidak diketahui  keberadaannya.  Mahalnya  biaya  eksekusi  biasanya diberikan  kepada  aparat  keamanan  supaya  tidak  terjadi  hal-hal yang  tidak  diinginkan  pada  saat  proses  eksekusi  berlangsung. Demi  terciptanya  kondisi  yang  kondusif  dibutuhkannya  aparat keamanan  untuk  mengantisipasi  tidak  terjadi  konflik  yang berkepanjangan.
Pada  saat  berkonsultasi  dengan  hakim  pasca  putusnya  perkara, isteri  akan  menceritakan  bahwa  suaminya  tidak  pernah membayar  biaya  anak.  Kemudian  hakim  akan  menceritakan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar kepada aparat  yang  mengawasi  pelaksanaan  eksekusi.  Karena  itu,  isteri harus  menguburkan  niatnya  dan  menelan  kenyataan  pahit  oleh karena ulah suaminya.
b. Membutuhkan Waktu Lama
Pengajuan eksekusi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebulan,  akan  memakan  waktu  dalam  interval  lama.  Hal  inilah yang  menyebabkan  isteri  akan  hilang  semangat  untuk memperoleh  hak-hak  anaknya.  Karena  proses  pelaksanaan eksekusi harus melalui tahapan-tahapan (Suyuthi, 2004:70-73):
1. Memohon Kepada Ketua Pengadilan;
2. Peringatan  yang  disampaikan  oleh  ketua  pengadilan ( aanmaning );
3. Apabila  dalam  tenggang  waktu  8  hari  ternyata  pihak  yang kalah  tetap  tidak  mau  melaksanakan  putusan  hakim,  maka ketua  pengadilan  membuat  suatu  penetapan  mengabulkan
permohonan  eksekusi,  dengan  mengeluarkan  surat  perintah eksekusi; dan
4. Pelaksanaan Eksekusi.
c. Sulit Menunjukkan Harta Suami Harta  suami  yang  ingin  dieksekusi  untuk  memenuhi  biaya pemeliharaan anak merupakan objek terpenting dalam pelaksanaan  eksekusi.  Karena  keberadaannya  dapat  menutupi segala kebutuhan anak setelah dilakukan eksekusi. Kendala yang dihadapi  oleh  ibu  biasa  sangat  sulit  menunjukkan  harta  yang dimiliki suami.Isteri  harus  membuktikan  terlebih  dahulu  kepada ketua  pengadilan  bahwa  suaminya  memiliki  sejumlah  harta beserta bukti-buktinya yang dapat menyakinkan bahwa objeknya benar-benar ada.
d. Suami Tidak Diketahui Kediamannya Keberadaan suami sering kali tidak diketahui lagi pasca putusnya hubungan  perkawinan  dengan  isterinya.  Ketiadaan  suami  akan mempengaruhi  terhadap  terabainya  hak-hak  anak  pasca perceraian.  Hal  ini  akan  merugikan  bagi  anak  secara  psikologis karena  tidak  mendapatkan  kasih  sayang  dari  ayahnya,  dan kerugian secara materiil yang tidak tersalurkan. Persoalan  akan  sangat  mudah  diatasi  bila  seluruh  harta  yang dimiliki  tergugat  dapat  ditunjukkan.  Untuk  tergugat  yang  tidak dapat  menunjukkan  harta  apalagi  yang  tidak  memiliki  hartanya sangat  mustahil  dapat  ditetapkan  eksekusi.  Berbeda  halnya dengan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  lebih  mudah penyelesaiannya.  Bagi  PNS,  hakim  secara  langsung  dapat menetapkan  supaya  atasan  dari  Kantor  Tergugat  dapat memasukkan  langsung  rekening  ibu  setiap  bulannya  (Badriah, Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli, 2016).
B. Realisasi Nafkah Anak Tanpa Penetapan Dwangsom dalam Putusan Nafkah  anak  sebelum  dan  pasca  perceraian  merupakan  hak  anak  yang harus diberikan oleh orang tua. Kewajiban terus menerus berlanjut sampai anak tersebut  dewasa  dan  mandiri  terhadap  segala  perbuatannya.  Dalam  sebuah hadits Nabi Saw. bersabda: َةَبْتُع  ُتْنِب ُدْنِه  ْتَلَخَد :  ْتَل اَق اَهْنَع ُ هاللّ  َيِضَر َةَشِئ اَع  ْنَع - َناَيْفُس  ْيِبَا ُةَاَرْمِا - ُ هاللّ ىَّلَص ِ هاللّ  ِل  ْوُسَر ىَلَع ِم ْيِنْيِطْعُيَلا ٌحْيِحَش ٌلُجَر  َن اَيْفُس اَبَا  َّنِا !ِ هاللّ َل ْوُسَراَي  ْتَلاَقَف .ِمَّلَسَو ِهْيَلَع َّلاِا ,َّيِنَب ِيِنْيِفْكَيَو ْيِنْيِفْكَي اَم ِةَقَفَّنلا  َن َا اَم َخ ْﺬ ْيِف َّيَلَع  ْلَهَف ,ِهِمْلِع ِرْيَغِب ِهِل اَم  ْنِم  ُت َﺫ :َل اَقَف ,ٍحاَنُج  ْنِم َكَل ُخ ِﺫ اَم  ِفْكَي اَم  ِفْوُرْعَمْلاِب ِهِل اَم  ْنِم  ْي َع ٌقَفَّتُم( ِكْيِنَب ْيِفْكَيَو ِكْيِفْكَي .)ِهْيَل
Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “ Hindun binti utbah – istri Abu  sufyan  –  pernah  masuk  menemui  Rasullullah  SAW,  lalu  dia
berkata,  ‘  wahai  Rasulullah  !  sesungguhnya  Abu  sufyan  itu  laki-laki yang  kikir,  ia  tidak  memberiku  nafkah  yang  cukup  buatku  dan  anak- anakku,  kecuali  apabila  aku  mengambilnya  tanpa  sepengetahuannya, apakah saya berdosa? ‘ maka beliau menjawab’, ambillah dari hartanya dengan  cara  yang  ma’ruf  yang  cukup  buatmu  dan  anak-anakmu,  “  ( Mutaffaq ‘alaih ) (Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, 1994: 280).
Hadits di atas menjelaskan bahwa nafkah anak menjadi kewajiban suami yang  harus  diberikan  kepada  isteri  dan  anaknya.  Nafkah  kepada  isteri  hanya berlaku dalam masa perkawinan dan iddah cerai talak, sedangkan nafkah anak berlaku  sampai  dewasa.  Oleh  karenanya,  perealisasian  nafkah  anak  dapat  juga diwujudkan  meski  tanpa  penetapan dwangsom dalam  putusan.  Dalam  konteks ini memang memerlukan kesadaran dan perhatian dari kedua orang tuanya.Bila kesadaran  terhadap  kewajibannya  relatif  kurang,  sangatlah  mustahil  nafkah anak  dapat  diterima  oleh  anak  dengan  baik.  Sebaliknya,  bila  kesadaran kewajiban  ini  masih  tertanam  di  dalam  dadanya,  tidak  diragukan  lagi perealisasiannya dapat dengan mudah diterima oleh anak.
Anak  tidak  bisa  mengakses  haknya  kepada  orang  yang  berkewajiban membayarkannya  jikalau  kedua  orang  tua  tidak  memiliki  tanggungjawab. Apalagi  setelah  perceraian  kehidupan  antara  ibu  dan  ayah  si  ayah  semakin jauh.Bahkan  tidak  jarang  keberadaannya  pun  tidak  diketahui  secara  pasti.  Di sinilah  pentingnya dwangsom sebagai  daya  paksa  untuk  menuntut  hak  nafkah kepada ayah jika tidak membayarkannya secara suka rela.
Dwangsom yang  bertujuan  memberikan  efek  jera  kepada  pihak  yang kalah  belum  diterapkan  pada  kasus  biaya  pemeliharaan  anak  di  Mahkamah Syar’iyah  Sigli.  Di  samping  tidak  akan  berlaku  secara  efektif  karena  biaya pokok  saja  yang  ditetapkan  dalam  putusan  belum  tentu  dilaksanakan  secara maksimal, dwangsom belum  pernah  diminta  oleh  Penggugat  (ibu)  dalam petitum gugatan.  Hakim Irwan menganggap penetapan dwangsom dalam biaya pemeliharaan anak bukanlah salah satu hal yang sangat urgen ditetapkan dalam putusan.  Menurutnya,  realitas  menunjukkan  seorang  ayah  jika  tidak  memiliki kesadaran  mengenai  kewajiban  kepada  anak  sangat  sulit  merealisasikan tanggungjawabnya.  Sebaliknya  bagi  orang  tua  yang  memiliki  rasa tanggungjawab,  meskipun  tidak  ditetapkan dwangsom akan  melaksanakannya (Irwan , Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, 2016). Penetapan dwangsom dalam  putusan  akan  menjadi  sia-sia  terhadap putusan  yang  tergugat  (ayah)  tidak  memiliki  kesadaran.  Bukan  hanya dwangsom , untuk biaya pokok saja belum tentu akan dibayar. Di sinilah peran pentingya  nilai-nilai  kesadaran  sangat  dibutuhkan  pada  diri  seorang  ayah sebagai wujud dari tanggungjawabnya.
Hal ini juga menjadi persoalan mengenai regulasi yang ada. Seharusnya aturan  hukum  diubah  dengan  menetapkan  sanksi  pidana  bagi  ayah  yang  tidak
membayarkan  sejumlah  uang  kepada  anaknya.  Hukuman  pidana  perlu dirumuskan dalam hal seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya  (Irwan , Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, 2016). Konsekuensi yang muncul jika hal ini tidak  dilakukan  segera  adalah  akan  mengakibatkan  kerugian  bagi  anak.  Pada akhirnya akan mengabaikan hak-hak yang seharusnya didapatkan olehnya.
Bentuk  perealisasian  terhadap  putusan  biaya  pemeliharaan  anak  tidak ada cara lain selain dengan tiga cara, yaitu: Pertama , memberikan pemahaman keagamaan  kepada  ayah.  Melalui  pemahaman  keagamaan  yang  disampaikan oleh  ahli  yang  memiliki  kapasitas  keilmuan  yang  memadai  terhadap  ilmu agama  Islam  akan  dapat  merubah  sikap  dan  perilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai dan ajaran Islam (Irwan , Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, 2016). Kedua ,  Peran  aktif  perangkat  gampong.Alternatif  lain  yang  perlu diterapkan  dalam  konteks  ke-Acehan  adalah  melalui  perangkat  aparatur Gampong mengawasi isi putusan dan mengingatkan serta menasehati Tergugat (ayah)  bila  melalaikan  kewajibannya.  Usaha  ini  sangat  urgen  mengingat lembaga-lembaga  adat  Aceh  seperti Keuchik , Teungku  Imum  Meunasah , Tuha Peut  Gampong ,  dan  lain  sebagainya  memiliki  peran  penting  dalam menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  terjadi  di  kalangan  masyarakatnya. Aparatur  Gampong  yang  akan  menegur  langsung  bila  seorang  ayah  tidak melaksanakan  kewajibannya.  Langkah  ini  lebih  efektif  daripada  hakim memutuskan  perkara  tanpa  adanya  pengawasan  yang  berakibat  pada  tidak terlaksananya kewajiban.
Ketiga ,  kontribusi  masyarakat  untuk  menyampaikan  kepada  keluarga ayah  dan  kerabat-kerabatnya.  Masyarakat  sebenarnya  memiliki  peran  penting dalam mendukung pemberian nafkah anak kepada anak. Peran aktif masyarakat dapat  dilakukan  dengan  memantau  kondisi  dan  kehidupan  anak  dalam kesehariannya.  Anak-anak  yang  dalam  kondisi  terlantar  dan  terabaikan  dalam perlu  dilaporkan  kepada  saudara  dan  kerabat  dari  ayah.  Beban  dan tanggungjawab  terhadap  perlindungan  anak  harus  diberikan  secara  bersama- sama antara ibu dan keluarga ayahnya jika ayah tidak memiliki itikad baik.Hal ini bertujuan untuk memastikan supaya hak-hak anak bisa terealisasikan dengan baik.
Dalam  upaya  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  negara  dan pemerintah  mempunyai  kewajiban  dan  tanggungjawab  seperti  berikut  ini (Ismail, 2009: 18):
a. Menghormatati  dan  menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik, budaya  dan  bahasa,  status  hukum  anak,  urutan  kelahiran  anak,  dan kondisi fisik dan mental anak;
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
c. Menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan  kesejahteraan  anak dengan  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  wali,  atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
d. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
e. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Untuk  itulah,  pemerintah  dan  masyarakan  harus  bersingergi  dalam menyelenggarakan  perlindungan  anak  supaya  terwujudnya  kepentingan anak.Baik itu dalam  ranah privat seperti perlindungan dalam keluaga, maupun kepentingan  public  seperti  hak  anak  untuk  menyampaikan  atau  didengar pendapatnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  sebagaimana  yang  dideskripsikan  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  tidak  pernah  menerapkan dwangsom dalam putusan  biaya  pemeliharaan  anak.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  beberapa  alas  an, yaitu  pelaksanaan  eksekusi  biaya  hadhanah  sangat  sulit  dilakukan,  penggugat (ibu)  ingin  penyelesaian  cepat, dwangsom belum  pernah  diputuskan  dalam putusan  biaya  pemeliharaan  anak,  dan  sulit  menunjukkan  harta  suami  yang dapat  disita.  Selain  itu,  seorang  ibu  biasanya  menempuh  jalan  pintas  supaya memisahkan  hubungan  perkawinan  dengan  suaminya  meskipun  tidak mendapatkan  apapun.  Putusan  biaya  pemeliharaan  anak  yang  tidak  disertai dengan dwangsom berakibat  pada  putusan  menjadi  sia-sia  ( illusoir ).  Oleh karenanya,  untuk  memastikan  terealisasikan  biaya  pemeliharaan  anak,  perlu dilakukan  upaya  penyadaran  kepada  ayah  dengan  memberikan  pemahaman keagamaan  terkait  dengan  kewajibannya  terhadap  anak.  Di  samping  itu,  peran aktif  perangkat  gampong  untuk  mengawasi  perelisasian  biaya  tersebut  sangat dibutuhkan karena aparatur gampong yang selalu berhadapan dengan anak-anak yang  merupakan  korban  dari  perceraian  kedua  orangtuanya  dan  peran  aktif masyarakat  untuk  melaporkan  kepada  keluarga  ayah  akan  supaya  memiliki tanggungjawab moril terhadap anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahman  Ghozali.  (2008). Fiqh  Munakahat .  Kencana  Prenada  Media Group.
Al  Imam  Muhammad  Asy-Syaukani.  (1994). Nailul  Authar (D.  Adib  Bisri Musthafa; juz vii). Asy-Syifa’.
Asikin, Z. (2015). Hukum Acara Perdata di Indonesia . Kencana. Badriah , Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli, wawancara, 9 Agustus 2016. Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  Agama .
(2013). Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
Harahap, M. Y. (2001). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama
UU Nomor 7 Tahun 1989 (ed. 2). Sinar Grafika. Irwan , Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli, wawancara, 9 Agustus 2016. Ismail,  B.  (2009). Fungsi  Meunasah  Sebagai  Lembaga  (Hukum)  Adat  dan Aktualisasinya di Aceh . Majelis Adat Aceh.
Kompilasi Hukum Islam , (1991). Manan, A. (2008). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama . Kencana Prenada Media Group. Soraya Devy, Mansari , Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan  Verstek  (Studi  Kasus  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh), Lembaga Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016. Suyuthi,  W.  (2004). Sita  Eksekusi  (Praktek  Kejurusitaan  Pengadilan) . Tatanusa.
Tumpa,  H.  A.  (2010). Memahami  Eksistensi  Uang  Paksa  (Dwangsom)  dan Implementasinya di Indonesia . Kencana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .