## TINJAUAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI PEMUTAKHIRAN KARTU KELUARGA DALAM MEUWUJUDKAN KETUNGGALAN IDENTITAS DI KABUPATEN GRESIK
Nurul Puspita Wardani nurul.puspita.wardani-2016@pasca.unair.ac.id Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
In  2008,  the  Ministry  of  Home  Affairs  recorded  the  Electronic  Population  Identity  Card  (e-KTP)  with  the  main objective  of  establishing  an  orderly  population  administration  through  the  issuance  of  1  (one)  Population  Registration Number  (NIK)  for  1  (one)  resident.  The  issuance  of  NIK-based  national  ID  cards  is  supported  by  building  accurate population  databases  at  the  Regency  /  City,  Provincial  and  Central  levels  which  are  connected  online  using  the Population Administration Information  System  (SIAK).  High population mobility experienced  by Gresik as one of the bases of the East Java  and  Surabaya  suburban  industries  and  other  metropolitan  cities  is strongly influenced by the behavior of the people with the tendency of residents to approach work sites but there is no desire to settle in the area of work or population movements in time short between the workplace and his residence. the formulation of the problems discussed are as follows, first, what is the legal review of laws and regulations governing population administration and civil records to  provide  a  normative  basis  for the  implementation  of  family  card  updates;  population.  The  approach used  in this  study  is  the  socio-legal  approach.  The  Innovation  of  My  Family  Card Re-Data (Kakek Ku Datang) The Civil  Registry  Population  Office  of  Gresik  Regency  is  a  solution  to  establish  an  orderly  population  administration  in Gresik.  The  Kakek  Ku  Datang  program  is  one  of  the  best  practices  in reviving local resources at the village level to support the implementation of services or regional development programs, as well as being an example of responsive services to the community supported by an interactive system that provides communication space for the public through application and socialization media.
Keywords: Family Card; Kakek Ku Datang; Civil Registry.

## A. Pendahuluan
Pada Tahun 2008,  Kementerian Dalam Negeri melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik  (e-KTP)  dengan  tujuan  utama  untuk  membangun  tertib  administrasi  kependudukan melalui  penerbitan  1  (satu)  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  untuk  1  (satu)  orang  penduduk. Penerbitan  KTP  berbasis  NIK  secara  Nasional  didukung  dengan  membangun  database kependudukan  yang  akurat  di  tingkat  Kabupaten/Kota,  Provinsi,  dan  Pusat    yang    terkoneksi secara  online  menggunakan   Sistem   Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK).  Berjalannya proses  perekaman  e-KTP  hingga  Tahun  2014  di  Kabupaten  Gresik  ditemukan  pelbagai permasalahan yaitu;
a.Tercatat Data Ganda sebanyak 23.765 jiwa. Hal ini berarti terdapat seorang penduduk  yang memiliki identitas kependudukan NIK dan/atau KTP dengan NIK berbeda dan/atau terdaftar pada  Kartu  Keluarga  (KK)  lebih  dari  1  (satu)  identitas  baik  dalam  lingkup  1  (satu)  desa maupun lintas desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
b.Tercatat      Data      Anomali      sebanyak      69.230      jiwa.      Data      anomaly  sebagaimana dimaksud    adalah  data  kependudukan  yang  diragukan  dalam  SIAK.    Identitas    penduduk yang    tercatat    dalam    Data    anomali    adalah  penduduk  yang  belum  pernah  melakukan perekaman e-KTP, penyimpangan substansial atau atribut data yang tidak sesuai dengan data base SIAK kesalahan entry dan pelbagai faktor lainnya.
c.Selain  itu,  dari  jumlah  penduduk  usia  0-18  tahun  yang  terdaftar masih tercatat 58,7% yang  telah  memiliki  akta  kelahiran  atau  masih  dibawah  target  pencapaian  nasional  sebesar 75% pada tahun 2015.
Pelbagai  permasalahan  sebagaimana  telaah  di  atas  menghadirkan  Jurang  Pemisah  dalam upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Alternatif terbaik dalam menyelesaikan permasalahan  ini  adalah  memperbaiki  atribusi  Kartu  Keluarga  (KK)  yang  notabene  mencakup identitas terlengkap penduduk dalam lingkup keluarga meliputi nama, NIK, jenis  kelamin,  tanggal lahir,    agama,    jenis    pekerjaan,    status    perkawinan,  status  hubungan  dalam  keluarga, kewarganegaraan,  hingga  nama  ayah  dan  ibu.  Perbaikan  kualitas  KK  dipilih  sebagai  alternatif terbaik  karena  komprehensifitas  data  kependudukan  yang  dimuatnya  maka  KK  dapat  dianggap sebagai “Jembatan” untuk menyeberangi jurang pemisah tersebut.
Pada  kenyataannya,  dari  1.316.143  Jiwa  penduduk  Kabupaten  Gresik  per  Desember  Tahun 2014  terdapat  369.120  Keluarga  yang  keseluruhannya  telah  memiliki  KK  akan  tetapi  tercatat 256.047 KK atau mencapai 69,37% yang dikategorikan sebagai Count 0 dengan artian tidak pernah diperbarui  sejak  diterbitkan  pada  tahun  2008.  Stagnasi  terhadap  updating  KK  selama  lebih  dari  6 (enam) tahun, 2008 s.d. 2014, sangat bertolak belakang terhadap Perubahan  Status  Penduduk  yang dinamis.  Padahal,  secara  normatif  telah  diatur  bahwa  perubahan  data  dalam  keluarga  akibat peristiwa  kelahiran,  kematian,  kepindahan,  dll  wajib  dilaporkan  oleh  Kepala  Keluarga  kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 14 hari kerja.
Stagnasi  data keluarga  atau KK count 0 sangat berpengaruh terhadap kelompok  miskin,  buta huruf,  penyandang  cacat,lansia,  imigran,  perempuan,  pemuda,  minoritas  etnis,dan  pelbagai kelompok lainnya. Telaah pengaruh tersebut antara lain;
a.Menimbulkan  potensi  ganda,  palsu,  dan  pelbagai  permasalahan  data  pemilih  yang  dirilis oleh KPU dalam penyelenggaran pemilihan umum;
b.Korelasi terhadap Data PPLS 2011sebanyak 97.426 keluarga miskin sebagai basis anggaran penanggulangan  kemiskinan  dari  APBD  Kabupaten  Gresik  pada  tahun  2014  sebesar  6% atau  sekitar  133,8  Milyar  dapat  dipastikan  belum  optimal  mengingat  sasaran  program ditujukan  by  name  by  addres  sedangkan  69,37%  data  keluarga  secara  keseluruhan  masih belum diperbarui;
c.Pemutakhiran  biodata  penduduk  berdasarkan  NIK  bekorelasi  dengan  tabel  catatan  sipil kelahiran dan kematian dalam SIAK;
d.Secara  sistemik  dapat  menghambat  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  pencapaian pembangunan  Daerah  mengingat  penduduk  telah  dimaknai  sebagai  subyek  dan  obyek pembangunan.
Berkenaan    dalam    pelayanan    publik    untuk    menjamin    keterpenuhan  identitas  hukum  dan administrasi  kependudukan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun 2015  dalam  Strategi  Pembangunan  Lintas  Sektoral  Penanggulangan  Kemiskinan  dalam  Buku  II Agenda  Pembangunan  Bidang  RPJMN  2014-2019  bahwa  penanggulangan  kemiskinan  dicapai melalui   perluasan   dan   peningkatan   pelayanan  dasar bagi masyarakat kurang mampu. Perluasan penjangkauan     dalam penyediaan   layanan   publik  terutama   diarahkan   pada   Paket   Pelayanan Dasar    Minimal    yaitu  administrasi    kependudukan,    kesehatan,    pendidikan,  perlindungan  sosial, dan  infrastruktur  dasar  (perumahan  yang  layak,  akses  terhadap  listrik,    air    minum,    sanitasi, transportasi    dan    telekomunikasi).  Peningkatan    dan    perluasan    pelayanan    dasar    tersebut dilaksanakan dengan memperkuat    koordinasi    perencanaan    dan    pelaksanaan  program    dan sektor   terkait   sehingga   memfokuskan   kepada   sasaran  dan  target  yang sama.
Selaras  dengan  rumusan  rencana  strategis  nasional  maka  dirumuskan Integrated Development    Planning yang    dimuat    dalam    Peraturan    Daerah  Nomor  09  Tahun  2016  tentang RPJMD  Kabupaten  Gresik  Tahun  2016-2021  dalam  hal  penanggulangan  kemiskinan  melalui penguatan  peran  lintas  sektoral  untuk  menghadirkan  kebijakan  yang  nyata  di  4  (empat)  dimensi kemiskinan  yaitu        meningkatkan  keberdayaan  kesehatan;  pendidikan;  ekonomi  dan ketenagakerjaan; dan infratstruktur dasar.
Pada  kenyataannya,  program  perlindungan  sosial  dalam  penanggulangan  kemiskinan  bahkan program  pembangunan  lainnya  masih  belum  sepenuhnya  meletakkan  “manusia  Gresik”  sebagai subyek dan obyek seutuhnya dalam pembangunan. Bukti konkret dalam permasalahan fundamental ini  adalah  korelasi  anggaran  kemiskinan  Kabupaten  Gresik  selama  2011-2015  mencapai Rp.938,554,200,789.86 atau  938,5 Milyar  dengan Komposisi APBN sebesar Rp.616,603,963,984.60    (66%);    APBD  Prov  Jatim  Rp.21,519,074,647.69  (2%);  dan  APBD  Kab. Gresik  Rp.300,431,162,157.57  (32%)  namun  hanya  mampu  menurunkan  tingkat  kemiskinan sebesar  1.92  poin,  dari  tahun  2011  sebesar  15,33%  menjadi 13,41 % pada tahun 2014. Dengan artian  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  sebanyak    181.700    jiwa    pada    tahun    2011        menurun 14.750  jiwa  hingga menjadi    166,950.00  jiwa  pada  tahun  2014.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap perubahan    status    1    (satu)    jiwa    penduduk    miskin    membutuhkan    dana  mencapai Rp63,630,793.27 selama 4 (empat) tahun.
Ketidakefektifan capaian kinerja program perlindungan sosial sebagaimana dijabarkan di atas disebabkan oleh;
1.konsep program  yang cenderung karitatif  (belas kasih)  seperti santunan atau bantuan sosial seremonial  disebabkan  ketidakpahaman  satuan  kerja  atau  stake  holder  penanggulangan kemiskinan memahami kearateristik kemiskinan yang dihadapi;
2.ketidak  tepat    sasaran   penerima   manfaat   program   perlindungan  sosial;    tidak    adanya basis   data   yang   mengukur   perubahan   status kesejahteraan penduduk miskin;
3.Ketidakvalidan  data  penerima  bantuan  yang  berbasis proxy atau survey based .
Berdasarkan  telaah  di  atas,  diperoleh  intersection  point  yaitu  konsep  fundamental  untuk membangun  manusia  dalam  pembangunan  dengan  artian  bahwa    program    perlindungan    sosial seharusnya    meletakkan      penduduk  sebagai  penerima  manfaat  secara  tepat,  terukur,  dan  dapat diketahui  proses  perubahan  status  kesejahteraannya  sehingga  dapat  menjadi  landasan  evaluasi keberhasilan  program  secara  berkelanjutan.  Selaras  dengan  telaah  tersebut,  maka  pemutkahiran kartu  keluarga  dapat  mewujudkan  data  kependudukan  yang  “bersih”      dengan  artian  valid, terupdate,  unik,  dan  integrative.  Data  kependudukan  yang  dimutakhirkan  menjadi  alternatif strategis  untuk  mengarahkan    implementasi    program-program    pembangunan    daerah    agar  tetap sasaran  dan  akuntabel.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  Ketunggalan  identitas    dalam    Pasal    1 Undang-Undang    Republik    Indonesia    Nomor    24  Tahun  2013    Tentang  Perubahan    Atas Undang-Undang    Nomor  23   Tahun  2006       Tentang      Administrasi       Kependudukan       bahwa Nomor     Induk Kependudukan  (NIK)  adalah  nomor  identitas  Penduduk  yang  bersifat  unik atau  khas,   tunggal  dan   melekat   pada  seseorang   yang   terdaftar  sebagai Penduduk Indonesia.
Berlandaskan  latarbelakang  tersebut  diatas,    maka  rumusan  masalah  yang  dibahas  adalah sebagai berikut :
1.Bagaimanakah tinjauan hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur   tentang administrasi   kependudukan   dan   catatan   sipil   guna memberikan landasan normatif pelaksanaan pemutakhiran kartu keluarga?
2.Bagaimanakah    implementasi    pemutakhiran    kartu    keluarga    diKabupaten  Gresik  dan pengaruhnya  terhadap  inovasi  kependudukan  sertapemanfaatan data kependudukan?

## B.  Metode
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  sosio-legal  merupakan kombinasi  antara  pendekatan  yang  berada  dalam  rumpun  ilmu-  ilmu  sosial,  termasuk  di  dalamnya ilmu  politik,  ekonomi,  budaya,  sejarah,  antropologi,  komunikasi  dan  sejumlah  ilmu  lainnya,  yang dikombinasikan  dengan  pendekatan  yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum,  seperti  pembelajaran mengenai  asas-asas,  doktrin  dan  hirarki  perundang-undangan.  Pendekatan  sosio-legal  dengan
demikian,  menjadi  konsep  tunggal  atas  kombinasi  tersebut.  Lebih  lanjut  Abdulkadir  Penelitian hukum  empiris  menggunakan  studi  kasus  hukum  empiris  berupa  perilaku  hukum  masyarakat dengan  pokok  kajian  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  perilaku  nya  ( actual  behavior ) sebagai gejala sosial yang bersfifat tidak tertulis. 1

## C. Pembahasan

## 1.    Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemutakhiran Kartu Keluarga
Administrasi  kependudukan  adalah 2 rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, 1 Abdulkadir Muhammad,  (2005). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung : PT citra Aditya Bhakti,h.41
2 Ridwan, H.R. (2014). Hukum Administrasi Negara . Jakarta:  RajaGrafindo Persada Jakarta, h.37
pengelolaan    informasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan  sektor  lain.  Dokumen  kependudukan  adalah  dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh instansi  pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  autentik  yang  dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan pada dasarnya meliputi:  Biodata  Penduduk,  Kartu  Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
Penyelenggaran  administrasi  kependudukan  yang  telah  dilakukan  pemerintah  selama  ini antara  lain  didasarkan  pada  Keppres  No.  52  Tahun  1977  tentang  pendaftaran  penduduk  dengan pedoman pelaksanaannya adalah Permendagri  No.  8  Tahun  1977.  Acuan  lainnya  adalah  UU  No. 10  Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.  Dalam pasal  8    ayat  3    dari  UU  tersebut    ditegaskan  pentingnya  penyelenggaraan  pencatatan  kejadian vital  (kelahiran,  kematian,  pindah,  dsb)  yang    dialami    penduduk    sebagai    sarana    memantau perkembangan, keselarasan dan keseimbangan penduduk  yang diukur dari kualitas diri dan kualitas lingkungan  hidup  penduduk. 3 Dasar  lainnya  adalah  PP  No.  27  Tahun  1994  tentang  pengelolaan perkembangan  kependudukan  dimana  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan  sistem  informasi perkembangan  kependudukan  diperlukan  dalam  mendukung  perumusan  kebijakan  pembangunan dan  lingkungan  hidup.  (Sadono,  2008)  Aturan  yang  dianut  dalam  Administrasi  Kependudukan adalah  UU  No  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  PP  No  37  tahun  2007 tentang  UU  No  23  tahun  2006  tentang  administrasi  kependudukan.  Beberapa  aturan  yang  dianut dalam prototype SIAK BDT adalah sebagai berikut: (Rohman, 2008)
a.Setiap penduduk memiliki NIK yang bersifat unik dan khas. (UU No 23 Tahun 2006 Pasal 1)
b.NIK  berlaku  seumur  hidup  dan  selamanya,  tidak  berubah  dan  tidak  mengikuti  perubahan domisili. (PP No 37 Tahun 2007 Pasal 38)
c.Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin  Tinggal  Tetap hanya  diperbolehkan  terdaftar  dalam  1  (satu)  KK.  (UU No 23 Tahun 2006 Pasal 62 ayat 1)
d.Nomor  KK  berlaku  untuk  selamanya.  Nomor  KK  baru  akan  diterbitkan  jika  terjadi perubahan  kepala  keluarga. (UU  No  23 Tahun  2006 Pasal 61 ayat 3)
e.Sebuah   Kartu   Keluarga   (KK)   wajib   memiliki   kepala   keluarga (minimal satu anggota yakni kepala keluarga itu sendiri) (Penjelasan UU No 23 Tahun 2006 Pasal 61 ayat 1)
f. Perubahan    susunan    keluarga    dalam    KK    adalah    perubahan    yang  diakibatkan  adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau
3 Nurmayani.  (2009). Hukum  Administrasi  Daerah .  Bandar  Lampung:  Universitas Lampung, h. 21.
kematian. (Penjelasan UU No 23 Tahun 2006 Pasal 62 ayat 2)
g.Penduduk yang meninggal dan pindah akan kehilangan keanggotaan KK di KK asal atau lama.
h.Penduduk  datang  dapat  didaftarkan  pada  KK  lama  atau  membuat KK baru pada tempat tujuan datang.
Meskipun  telah  dikeluarkan  berbagai  peraturan  yang  mengatur  perlunya  tertib  administrasi kependudukan    menemukan  bahwa  upaya-upaya  mengintensifkan  pelaksanaan  pendaftaran penduduk  sebagai  sarana  menertibkan  administrasi  penduduk  guna  memantau  perkembangan kependudukan masih jauh dari harapan. 4

## 2.    Implementasi   Pemutakhiran   Kartu   Keluarga   Di   Kabupaten Gresik
Perbaikan data Kartu Keluarga sebagai titik temu untuk mengatasi permasalahan Data Ganda dan Data  Anomali  pertama  kali  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil  (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik dengan   mencetak   keseluruhan   salinan   KK   kategori Count 0   sebanyak 256.047  KK.  Selanjutnya,  KK  tersebut  dibagikan  kepada  Kasi  Kecamatan  untuk  dilakukan pendataan  ulang.  Namun,  pendataan  ulang  dengan  metode  ini    sangat    mengecewakan    karena feedback  yang  diharapkan  sangat  kecil dengan artian bahwa dari sekian ribu lembar KK Count O yang  telah  dibagikan  hanya  segelintir  yang  disetor  kembali  dengan  perbaikan  termuthakir  ke Dispendukcapil.  Stagnasi  data  keluarga  atau  KK  count  0  sangat  berpengaruh  terhadap  kelompok miskin,  buta  huruf,  penyandang  cacat,lansia,  imigran,  perempuan,  pemuda,  minoritas  etnis,dan pelbagai kelompok lainnya. Telaah pengaruh tersebut antara lain;
a.Menimbulkan  potensi  ganda,  palsu,  dan  pelbagai  permasalahan  data pemilih yang dirilis oleh KPU dalam penyelenggaran pemilihan umum;
b.Korelasi      terhadap      Data      PPLS     2011sebanyak97.426      keluarga      miskin  sebagai  basis anggaran penanggulangan kemiskinan dari APBD Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebesar 6%  atau  sekitar  133,8  Milyar  dapat  dipastikan  belum  optimal  mengingat  sasaran  program ditujukan  by  name  by  addres  sedangkan  69,37%  data  keluarga  secara  keseluruhan  masih belum diperbarui;
c.Pemutakhiran  biodata  penduduk  berdasarkan  NIK  bekorelasi  dengan  tabel  catatan  sipil kelahiran dan kematian dalam SIAK;
d.Secara  sistemik  dapat  menghambat  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  pencapaian pembangunan  Daerah  mengingat  penduduk  telah  dimaknai  sebagai  subyek  dan  obyek pembangunan.
4 Harbani Pasolong. (2010). Teori Administrasi Publik . Alfabeta: Bandung., h.14.
Belajar    dari    pengalaman    tersebut,    Dispendukcapil    meluncurkan  Program  Kakekku Datang yang merupakan kepanjangan dari    “Kartu Keluarga Ku Data Ulang”. Melalui program ini, Pemerintah  Kabupaten  Gresik  berupaya  menghadirkan  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang inklusif, integratif, dan responsif di tengah masyarakat.
Kakekku  Datang  merupakan  inovasi  dalam  penyelenggaraan  pelayananan  administrasi kependudukan  melalui  validasi  data  kependudukan  berbasis    Count    0    dengan    5    (lima)    paket pelayanan.  Pelayanan  Kakekku Datang   dilaksanakan   secara   inklusif   dengan   melibatkan   8000 pengurus RTRW dibawah rentang kendali 356 petugas register desa/kelurahan.
Keterlibatan  pengurus  RTRW  bukan  sekedar  sentuhan  kearifan  lokal  namun  juga menghidupkan  kembali  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  khususnya    dalam    menghantarkan pelayanan   publik   yang   prima   kepada masyarakat.
Pelayanan  pada  jenjang  Desa  difasilitasi  18  Kasi  Kecamatan  yang  ditunjang  dengan pelayanan  responsif  oleh  Dispendukcapil  dengan  mendekatkan  pelayanan  ke  Masyarakat  melalui sistem  “jemput  bola”  dengan  artian  bahwa  pelayanan  diselenggarakan  pada  lokasi  yang ditentukan seperti Desa/kecamatan dengan mendatangkan petugas dari Dispendukcapil. Hasil pelayanan jemput bola  dientry  oleh  operator  Dispendukcapil  untuk  dicetak  sebagai  KK  yang  telah  termutakhirkan selanjutnya  dilaksanakan  alih  media  guna  melindungi  KK  sebagai  arsip  yang  tidak  dapat dimusnahkan.  Selain  itu,  dalam  upaya  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  maupun  feedback yang diharapkan, Dispendukcapil meletakkan forum konsultasi publik Kakekku Datang   secara   on air   pada   media   Radio   Suara   Giri   sebagai   sarana  intensifikasi sosialisasi program Kakekku Datang.
Proses  pelayanan  sebagaimana  dimaksud    di  atas  juga  terintegrasi  dalam  website Dispendukcapil  yang  ditunjang  sistem  informasi  tool  check NIK   untuk   mengecek   NIK,   KK dan   Daftar   Kakekku   Datang   yang memberikan  informasi  secara  transparan  tentang  capaian pelayanan  KK dan adminduk lainnya serta pemberitahuan via SMS kepada penduduk bersangkutan bila KK-nya telah selesai dicetak. Secara pendanaan, program Kakekku Datang mengkolaborasikan pelbagai sumber pendanaan memanfaatkan APBN, APBD, dan APBDesa.
Melalui  Program  Kakekku  Datang,  permasalahan  Data  Anomali  dan  Data  Ganda  dapat diselesaikan    sekaligus  berbasis  pemutakhiran  KK  Count  O    yang    notabene    memuat    data penduduk   dalam   skala   keluarga   paling komprehensif. Sejak titik awal penyelenggaraan Kakekku Datang  pada  bulan  Mei  t.a.  2015,  program  ini  telah  berhasil  melakukan  pemutakhiran  bidota penduduk dalam KK sebanyak 9.846 KK. Sebuah pencapaian yang “hanya” mencapai 4% dari total KK  Count  0  namun  jauh  melebihi  ekspetasi  mengingat  69,37%  biodata  penduduk  dalam  KK seluruh Kabupaten Gresik tidak  pernah beranjak dari  fase  stagnasi  selama 6  tahun dari tahun  2008 s.d. 2014.   Disisi   lain,   personil   teknis   pada   tahun   pertama   penyelenggaraan Kakekku  Datang
juga  masih  sangat  terbatas  dengan  5  petugas  entry  KK  reguler    dan    8    tenaga    alih    media yang   diperbantukan   untuk   mencover 1.332.972  Jiwa  penduduk  Kabupaten  Gresik  yang  termuat dalam  369.120 KK.
Selain    pemulihan    data    anomali    dan    data    ganda    sekaligus    dalam  pemuthakiran    KK count    0,    Program    kakekku    datang    juga    menarik    tuas  akselerasi  pelayanan  akta  kelahiran untuk  penduduk  usia  0-18  tahun  yang ditargetkan  dalam  agenda  pembangunan  RPJMN  mencapai 85% pada  tahun 2019. Pada tahun 2015, penerbitan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun telah mencapai 58,12%. Seluruh capaian ini merupakan ekspetasi dengan dimuatnya 5 (lima) paket pelayanan kakekku datang yang meliputi;
1. Pemutakhiran Data Count 0, Data Anomali, dan Data ganda;
2. Penghapusan Kematian melalui Paket Akta kematian dan KK;
3. Penerbitan Akta Kelahiran melalui Paket Akta Kelahiran dan KK;
4. Penambahan  baru  anggota  Keluarga  dalam   KK  akibat  dinamika perpindahan; dan
5. Pemisahan KK.
Didukung      keterlibatan      RTRW,      petugas      register      Desa,      hingga  Kecamatan  yang ditunjang pelayanan jemput bola serta terintegrasi dengan sistem    informasi    yang    dibangun    dan media      publikasi      yang      dipilih  sebagaimana  diuraikan  sebelumnnya.  Pelbagai  substansi  yang menjadikan  program  Kakekku  Datang  unik  sehingga  mampu  memutakhirkan  pelayanan  kartu keluarga yaitu;
1.  merupakan  pemutakhiran  biodata  penduduk  pertama  di  Kabupaten  Gresik  yang    melibatkan pengurus RTRW dan petugas register Desa;
2.  integrasi  pendanaan  yang  melibatkan  APBN  dan  APBD  untuk  memenuhi      ketersediaan blangko      KK      dan      operasional      pelayanan      dan  pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  untuk mendukung pelayanan adminduk di jenjang Desa;
3.  sistem  pelayanan  Kakekku  Datang    terintegrasi    melalui  pelayanan  responsif  jemput  bola, sistem  informasi,  media  konsultasi  publik  secara  on air, dan alih media tehadap KK yang telah dimutakhirkan.
4.  satu    program    untuk    menggapai    pemecahan    permasalahan    yang  kompleks  dengan kesederhanaan paket pelayanan.
Melalui    inovasi    di    atas,    permasalahan    kronis    untuk    mewujudkan  tertib  administrasi kependudukan telah mencapai progress yang signifikan. Sebagaimana dijelaskan bahwa  keterlibatan pengurus RTRW hingga petugas register  Desa  telah  berhasil  memberikan  progress  perbaikan  KK count  0 yang  signifikan  dibandingkan  dengan  pendataan  ulang  sebelumnya  yang tidak efektif. Keterlibatan  asset  kearifan  lokal  Desa  juga  mengoptimalkan  validasi  data  karena  Kakekku  Datang memberikan  porsi  bagi  pengurus  RTRW  sebagai  pamong  terdepan  dan  terdekat  dalam  masyarakat
untuk  memverifikasi  yang  selanjutnya  di  re-check  oleh  Petugas  Register  Desa  dan  diteruskan  oleh Kecamatan.
Berdasarkan  pengalaman  sebelumnya,  pendanaan  pelayanan  pada  jenjang  Desa  sulit dilaksanakan karena terkendala mekanisme maupun pemahaman    aparatur    pemerintahan    Desa namun    Kakekku    Datang memanfaatkan  momentum  impelementasi  UU  Desa  yang  berimplikasi pada peningkatan alokasi anggaran Desa secara signifikan dengan meintegrasikan unsur pendanaan pelayanan di Desa (pengurus RTRW dan Petugas Register) melalui ADD.
Sistem  pelayanan  yang  responsif  terintegrasi  dengan  media  publikasi  yang  “populer”  untuk masyarakat  Kabupaten  Gresik  serta  dukungan  system informasi  yang  informatif  mengoptimalkan pelaksanaan  Kakekku  Datang  sehingga  memacu  pencapaian  pelayanan  adminduk  sebagaiman diuraikan,  memberikan  frekuensi  feedback  yang  cukup  tinggi  dari  masyarakat,  dan  memberikan informasi  yang  lebih  detail  maupun  mudah  dipahami  bagi  masyarakat    umum.    Selain    itu, penyelenggaraan    alih    media    terhadap    KK  yang  telah  dimutakhirkan  telah  memberikan  solusi untuk melindungi arsip- arsip yang tidak dapat dimusnahkan.
Berikut  kronologi  pelaksanaan  Kakekku  Datang  beserta  rencana  aksi  yang  telah dikembangkan:

## 1. Distribusi KK Count 0
Dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  pokok  yaitu  Data  Anomali  dan  Data  Ganda  serta meningkatkan  atribusi  pelayanan  adminduk  seperti  pencatatan  akta  kelahiran  maka  dipilih  KK yang tidak pernah dimutakhirkan sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008 atau diaktegorikan Count  0.  Pemutakhiran  Biodata  penduduk  berbasis  Count  O  dipilih  mengingat  komprehensifitas data yang  dimuatnya  mencakup  identitas terlengkap penduduk  dalam   lingkup   keluarga   meliputi nama,    NIK,    jenis    kelamin,  tanggal  lahir,  agama,  jenis  pekerjaan,  status  perkawinan,  status hubungan  dalam  keluarga,  kewarganegaraan,  hingga  nama  ayah  dan  ibu.  Dalam  pelaksanaan  di lapangannya,  Kategori  KK  count  0  diekstrak  dari  aplikasi  SIAK  oleh  Bidang  Informasi Dispendukcapil  selanjutnya  dikeluarkan  oleh  tim  fungsional  Adminsitration  Data  Base  (ADB) yang ditunjuk oleh  Kadispendukcapil.  KK  count  0  dicetak  pada  kertas  putih  persis  seperti  KK resmi  sebanyak  256.047  KK  kemudian  diedarkan  ke  masing-masing  Desa  oleh  Bidang  Informasi Dispendukcapil.  Catatan  jumlah  KK  count  0  masing-masing  direkapitulasi  untuk  diketahui  Camat beserta instruksi pembaharuannya.

## 2. Keterlibatan Pengurus RT RW dan Petugas Register Desa
Merujuk pengalaman pemutakhiran KK pada Tahun 2011  yang dilakukan dengan cara coklit atau pencocokan dan penelitian. Metode coklit  yang digunakan tidak melibatkan mata rantai proses seperti  Kakekku  Datang  karena  prosedur  perubahan  biodata  dilterima  secara  lansung  oleh  petugas Dispendukcapil dari masyarakat bersangkutan. Dengan mekanisme ini ternyata dihasilkan data yang
masih belum tervalidasi karena jenjang verifikasi belum dilaksanakan. Berdasarkan pengalaman ini, Kakekku  Datang  melibatkan  pengurus  RT  RW  sebanyak    8000    pengurus    di    bawah    rentang kendali    356    petugas   register desa/kelurahan  yang  difasilitasi oleh  18  Kasi di  tingkat Kecamatan. Keterlibatan  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  tersebut  telah  ditetapkan  denganSurat Keputusan  Kepala    Dispendukcapil.  Dalam  proses  pelaksanaannya,  Pembaharuan  KK  Count  0 disampaikan  kepada  masyarakat  melalui    RTRW    berikut    form    yang    perlu    diisi    atau    surat pernyataan perubahan biodata penduduk. Tahapan selanjutnya, Kakekku Datang memberikan  porsi bagi  pengurus  RTRW  untuk  memverifikasi  awal  di tingkat Desa yang selanjutnya diklarifikasi oleh Petugas Register Desa. Hasil proses  verifikasi  di  tingkat  Desa  dihimpun  di  Kecamatan  untuk diserahkan ke Dispendukcapil.
Proses  ini  tidak  dapat  dimaknai  “memanjangkan  birokrasi”  melihat
kenyataan  di  lapangan  yang  ternyata  lebih  memudahkan  masyarakat  untuk  mengakses    pelayanan mengingat   RTRW   adalah   pamong   yang   terdekat
dengan  masyarakat  sehingga  memudahkan  interaksi  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan maupun  sekedar  mencari  informasi.  Kedekatan  secara  sosiologis  maupun  demografis  ini  juga berhasil  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  kualitas  validasi  data  kependudukan  dengan  proses verifikasi  berjenjang.  Porsi  yang diberikan  oleh  Kakekku Datang ternyata  juga  berpengaruh  positif pada  dimensi  lain  seperti  menghidupkan  kembali  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  Desa khususnya  pada  aspek  pelayanan  kepada  masyarakat,  menggiatkan  kembali  wajib  lapor  1x24  jam bagi  tamu  atau  pendatang  baru  yang  mampu  menangkal  potensi  terorisme  di  lingkungan    RTRW, serta    menghadirkan    jalur    koordinasi    yang    harmonis  mulai  dari  tingkat  Desa,  intermediary Kecamatan, hingga Daerah.
3.          Pelayanan Jemput Bola
Dalam  rangka  akselerasi  pelaksanaan  program,  Dispendukcapil  menyelenggarakan  pelayanan Jemput  Bola  di  tengah  masyarakat  pada  lokasi  Desa  dan/atau  Kecamatan  yang  telah ditentukan.Selama  tahun  2015,  pelayanan  jemput  hanya  dilakukan  20   kali    akibat  keterbatasan anggaran. Dalam  pelaksanaannya,  petugas  yang terjun  ke  lapangan  berjumlah 5  orang yang  terdiri 2  orang  dengan  tupoksi  memproses  pelayanan  akta  kelahiran  dan  kematian,  serta  3  orang bertugas untuk perekaman  e-KTP dan pemutakhiran KK dengan  jam  pelayanan  menyesuaikan  jam kerja  yaitu  pada  pukul  08.00  s.d.  15.30.  Dengan  keterbatasan  anggaran  dan  personil  pada  tahun pertama  pelaksanaannya  ternyata  program  Kakekku  Datang  telah  mendapatkan  feedback  yang postif dalam masyarakat, terintegrasi dengan pelayanan di tingkat Desa dan Kecamatan, program ini telah berhasil melakukan pemutakhiran bidota penduduk dalam KK sebanyak 9.846 KK.
4.  Adapun  paket  pelayanan  yang  ditawarkan  dalam  pelayanan  jemput  bola  meliputi Pemutakhiran Data Count 0, Data Anomali, dan Data ganda; Penghapusan  Kematian  melalui  Paket
Akta  kematian  dan  KK;  Penerbitan  Akta  Kelahiran  melalui  Paket  Akta  Kelahiran  dan  KK; Penambahan  baru anggota  Keluarga  dalam  KK  akibat  dinamika  perpindahan;  dan  Pemisahan KK.

## 5. Alih Media Arsip
Hasil pemutakhiran KK sebagaimana dilalui dalam proses di atas selanjutnya dialihmediakan oleh  8  tenaga  alih  media  yang  diperbantukan.  Proses  alih  media  ini  merupakan  solusi  untuk mengelola  penataan  arsip  Dispendukcapil  sekaligus    melindungi    produk    pelayanan    adminduk mengingat  KK merupakan kategori arsip yang tidak dapat dimusnahkan.

## 6. Sosialisasi melalui Radio Suara Giri
Sebagai  upaya  intensifikasi  sosialisasi  program  Kakekku  Datang  sekaligus  menghadirkan forum  konsultasi  yang  memudahkan  interaksi  antara  Dispendukcapil  dan  masyarakat  terkait program  ini maka dipilihlah  media sosialisasi secara on  air melalui  media Radio  Suara Giri. Media ini  mungkin  tidak  sepopuler  media  lainnya  maupun  stasiun  radio  lainnya  namun  merupakan alternatif  yang  “merakyat”  mempertimbangkan  jangkauan  siaran  yang  mencakup  seluruh  desa  dan tentu  saja  pendengar  setia  dari  setiap  kalangan  masyarakat  Kabupaten  Gresik.Pada  tahun  2015, dispendukcapil  telah  melaksanakan  sosialisasi  melalui  Radio  Suara  Giri  sebanyak  6  kali  dengan menghadirkan  Kepala  Dispendukcapil.Sedangkan,  format  sosialisasi  adalah  memberikan pemahaman umum dan dialog interaktif.

## 7.  Sistem infomasi penunjang Kakekku Datang
Selain radio  suara  giri,  pamflet, ataupun konsultasi secara  lansung  melalui pelayanan  jemput bola dan petugas di Desa maupun kecamatan, Masyarakat juga dapat mengakses informasi program Kakekku Datang pada official website Dispendukcapil serta memudahkan untuk mengecek NIK dan KK  secara  by  name  by  adrees  melalui  tool  check  NIK.  Pada  perkembangannya,  untuk  KK  yang telah dimutakhirkan dan  telah  berhasil dicetak,sistem informasi akan memberikan  informasi  secara lansung  kepada  penduduk  bersangkutan  bahwa  pemutakhiran  KK  yang  diajukan  telah  selesai dicetak via SMS.

## D.   Kesimpulan
Meskipun  secara  normatif  telah  terdapat  pengaturan  terkait  dengan  pemutakhiran  Kartu Keluarga,  namun  ternyata  dalam  tatatan  implentasinya  dengan  berbagai  alasa  sosiologis,  hal tersebut  sulit  dilakukan.  Maka  dalam  rangka  menjawab  permasalahan  tersebut,  maka  lahirlah program  Pelayanan  Kakekku    yang   digagas   oleh   Pemerintah   Kabupaten   Gresik.    Program Kakekku sebagai suatu terborsan dalam pemutakhiran Kartu Keluarga yang berhasil , karena selain terintegrasi  dari  satuan  masyrakat  paling  kecil  yaitu  RTRW,  sistem  pelayanan  Kakekku  datang
terintegrasi  melalui  pelayanan  responsive  yang  bersifat  jemput  bola,  sehingga  dapat  dijangkau dengan mudah oleh masyrakat

## Bibliography
Buku Ridwan,  H.R.  (2014). Hukum  Administrasi  Negara ,  RajaGrafindo  Persada: Jakarta Nurmayani.  (2009). Hukum  Administrasi  Daerah .  Universitas  Lampung: Bandarlampung.
Harbani Pasolong. (2010). Teori Administrasi Publik . Alfabeta: Bandung. Sampara Lukman .(2000). Manajemen Kualitas Pelayanan . STIA LAN Press: Jakarta.
Abdulkadir     Muhammad.     (2004)     . Hukum     dan     Penelitian     Hukum . Bandung:Citra Aditya Bakti