## “FATHERING JAPAN”: DISKURSUS ALTERNATIF DALAM HEGEMONI KETIDAKSETARAAN GENDER DI JEPANG 1

## “FATHERING JAPAN” AS AN ALTERNATIVE DICOURSE FROM THE  HEGEMONY OF GENDER GAP IN JAPAN

## Yusy Widarahesty
Universitas Al Azhar
Email:yusy_widarahesty@uai.ac.id Diterima: 07-4-2018 Direvisi: 03-5-2018 Disetujui: 31-5-2018

## ABSTRACT
The phenomenon of gender gap in Japan has brought many impacts of change in Japan from the declining birth  rate  and  including  the  emergence  of  non-profit  organizations  (NPO)  action  groups  namely  “Fathering Japan”(Ikumen) founded by Tatsuya Ando in 2006, which tried to present as a form of resistance ideology from the myth of “Gender Stereotypes” hegemony in Japan. Ando established the NPO to encourage present and future fathers to play a more active role in child-rearing. “The priority of traditional Japanese fathers is work ... they don’t know what to do even when they come home early,” said Tetsuya Ando. Thus, it is important to study this social and cultural phenomenon to understand the whole structure of Japanese non-traditional security problem that can be seen through the “Fathering Japan” as a new discourse. By using the discourse alternative approach to analyze the role of the social movement of “Fathering Japan” (Ikumen) as the resistance ideology from Japan cultural  mythology,  the  study  was  conducted  by  using  qualitative  methods  through  the  Discourse  Analysis  by Ernesto and Chantal Mouffe.
Keywords: fathering Japan, discourse, Non Profit Organization, gender gap, Japan

## ABSTRAK
Fenomena  kesenjangan  gender  di  Jepang  telah  membawa  banyak  dampak  perubahan  di  Jepang  dari tingkat kelahiran yang menurun dan termasuk munculnya  Organisasi Non Profit  (NPO) yaitu “Fathering Japan” (Ikumen) yang didirikan oleh Tatsuya Ando pada 2006, yang mencoba menyajikan bentuk ideologi perlawanan dari  mitos  hegemoni  “Gender  Stereotypes”  di  Jepang. Ando  mendirikan  NPO  untuk  mendorong  ayah  hadir  di masa depan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membesarkan anak. “Prioritas ayah tradisional Jepang adalah pekerjaan ... mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan bahkan ketika mereka pulang lebih awal,” kata Tetsuya Ando. Dengan demikian, penting untuk mempelajari fenomena sosial dan budaya ini untuk memahami keseluruhan  struktur  masalah  keamanan  non-tradisional  Jepang  yang  dapat  dilihat  melalui  “Fathering  Japan” sebagai diskursus baru. Dengan menggunakan pendekatan diskursus alternatif  untuk menganalisis peran gerakan sosial  “Fathering  Japan”  (Ikumen)  sebagai  ideologi  perlawanan  dari  mitologi  budaya  Jepang,  penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui Analisis Wacana oleh Ernesto dan Chantal Mouffe.
Kata kunci: fathering Japan, diskursus, NPO, ketimpangan gender, Jepang
1 Sebagian isi dari tulisan ini sudah pernah dipublikasikan sebelumnya dalam jurnal berjudul : “Fenomena Penurunan Angka Kelahiran di Jepang’ dan Reproduksi kultural perempuan ideal Jepang melaui film Oshin karya Shin Togashi 2013.

## LATAR BELAKANG
“My father is a salaryman 2
Who spend his life in crowded trains with his head bowed down, and his toes trampled on oh! How busy he is!
At the weekend he does as he pleases..
My daddy is 1 in Japan (Soundtrack lagu kartun Osomatsu kun)
“ A  society  without  fathers ”,  begitulah ekspresi  dari  ungkapan  seorang  Takeo  Doi seorang  ahli  budaya  Jepang  yang  mengatakan bahwa  karakter  utama  yang  tercermin  dari masyarakat modern adalah “fatherless society”. (Mour & Hirosuke,2004).
Sejarah modernisasi Jepang dimulai pada masa  Meiji  yang  dikenal  melalui  slogannya “kejar  dan  lampaui  Barat”.  Pada  masa  inilah tranformasi Jepang dari negara agraris perlahan berubah  menjadi  industrialis.  Periode  ini  juga dikenal  sebagai  arus  masuknya  globalisasi gelombang ke 2 di Jepang, yaitu gelombang arus segala hal yang berkaitan dengan Barat masuk ke Jepang.
Ketika globalisasi kedua melanda Jepang lahirlah  slogan  pemerintah  Jepang,  “Datsuo Nuo  ( live  Asia  go  To  Wes t!)”  yang  mencoba belajar  dari  Barat  dan  menerapkan  berbagai
2 Sararyman begitulah  sebutan  untuk  para  laki-laki (ayah) kebanyakan di Jepang. Sararyman yang secara ha- rafiah  berasal  dari  kata sarary yaitu salary (gaji)  dan man  yaitu  orang  yang  berarti  ‘orang  gajian’    merupakan profesi  yang  mendominasi  laki-laki  (ayah)  di  Jepang pada  masa  modern.  Laki-laki  di  Jepang  dari  generasi Edo,  Meiji  sampai  Hesei  (sekarang)  merupakan  kelom- pok  yang  memang  dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan dan  kepentingan  negara.  Upaya  pengejaran  Jepang  dari Barat  sampai  perolehan  Jepang  pada  posisi  negara  maju yang  paling  diperhitungkan  di  Asia  Timur,  tentunya  ti - dak terlepas dari peranan para sararyman ini. “Pahlawan Kerah  Putih”(Mouer  &  Hirosuke,  2005,.71),  begitu  julu- kannya  untuk  para  sararyman,  dikenal  memiliki  totalitas dalam kualitas etos kerja yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari semenjak pasca Perang Dunia II, di mana Jepang ter- masuk  diantara  banyak  negara  maju    yang  memiliki  jam kerja  paling  panjang.  Berikut  adalah  tabel  perbandingan lama  kerja  dalam  seminggu  antara  Jepang  dan  negara maju  lainnya  dari  tahun  1950-an  sampai  awal  2000-an.
nilai  Barat  pada  seluruh  aspek  kehidupan di  Jepang.  Komitmen  pemerintah  untuk menyetarakan  negaranya  dengan  Barat  ini kemudian  dianggap  telah  berhasil  membawa Jepang  menjadi salah satu pemain penting dalam laju perekonomian dunia. Di sisi lain komitmen tersebut meninggalkan banyak persoalan, salah satunya  yaitu  tereliminasinya  para  laki-laki (ayah) di Jepang di dalam keluarganya sendiri.
Tabel. 1.1 International comparison of weekly hours of work for pruduction worker in manufacturing
Sumber: Ross Mouer dan Kawanishi Hirosuke, 2005, 71
Dengan angka jam kerja tersebut dapat dikatakan  bahwa  sararyman  atau  “pahlawan kerah  putih”  tidak  memiliki  waktu  luang selain  mengabdi  pada  perusahaan  tempat  para sararyman tersebut bekerja. Fenomena tersebut tentunya  meninggalkan  berbagai  persoalan, selain ditenggarai sebagai salah satu penyebab menurunnya angka kelahiran di Jepang, karena dianggap terlalu sibuk bekerja, tetapi juga para laki-laki  ini  kemudian  mendapat stereotype sebagai  “robot-robot”  yang  kaku  dan  berhati dingin terhadap keluarga.(Maruko, 2018)
Sebagai  “mesin”  penggerak  ekonomi Jepang,  laki-laki  (ayah)  di  Jepang  tumbuh dalam budaya yang tidak memiliki sensitivitas t e r h a d a p   u r u s a n   d o m e s t i k   d a n   a n a k . Terinternalisasikannya nilai-nilai patriarki yang dikonstruksi oleh pemerintah Jepang dari zaman Edo  ini  menyebabkan  munculnya  resistensi dari  kelompok  feminis  Jepang  yang  menuntut kesetaraan gender di Jepang. Gerakan ini muncul
pada  masa  restorasi  Meiji  yang  merupakan gelombang pertama Feminisme Jepang, namun dampak dari internalisasi pada masa Edo tidak dapat dihapuskan secara utuh dari masyarakat. Konstitusi  Meiji  yang  disyahkan  pada  1889 membuat  sistem Ie (yaitu  sistem  keluarga tradisional Jepang yang menempatkan laki-laki sebagai pusat hirarki tertinggi dalam segala hal) dihapuskan  dari  kebijakan  pemerintah  Jepang. Namun  ‘ Meiji  Civil  Code ’  masih  membantah hak-hak perempuan.(Koyama, 2018, 11)
Untuk itu perhatian pemerintah Jepang pun sangat besar pada hal-hal yang menyangkut kewajiban dan hak kaum perempuan pada saat itu.  Di  antaranya  pada  tahun  1875  beberapa sekolah  untuk  perempuan  diresmikan,  di antaranya  adalah Tokyo  Joshi  Shihan  Gakkō (Tokyo Women’s Normal School), Meiji Jyogakkō (Meiji  Women’s  College) dan Tokyo  Jyogakkō (Tokyo  Woman  School) . Anak  laki-laki  dan perempuan  ditempatkan  dikelas  yang  berbeda. Anak laki-laki diajarkan pengetahuan, strategi, militer dan kekuatan fisik, sedangkan anak wanita diajarkan menjahit, keterampilan, sastra Jepang dan bahasa asing.(Henshall, 2004, 83).
Ay u m i   S a s a g a w a   ( 2 0 0 4 , 1 7 3 ) menjelaskan  bahwa  faktor  terpenting  yang menyebabkan hari ini perempuan Jepang lebih memilih tetap berada dalam karir atau universitas adalah  karena  adanya  tekanan  masyarakat mengenai  mitos  ” motherhood ”,  yang  secara turun temurun menempatkan perempuan hanya pada  kelas  terbawah  dalam  keluarga.  Mitos bahwa kehidupan perempuan Jepang itu hanya berkisar pada pengabdian kepada tiga laki-laki yaitu: ayah, suami dan anak laki-lakinya akhirnya membentuk  sebuah  resistensi  pada  pergerakan kaum  perempuan  untuk  mengikuti  apa  yang diidealkan  sebagai  perempuan  Jepang  di  masa lalu.
Begitu juga dengan laki-laki di Jepang, apabila “ ryousai kenbo ” ( good mother dan wise mother )”  adalah  nilai  yang  diinternalisasikan sebagai  nilai  dasar  bagi  perempuan  Jepang, maka laki-laki Jepang  dididik dengan nilai-nilai kesatriaan  yang  tercantum  dalam  kode  etik samurai atau Bushido yang berlaku pada zaman Edo  (feodal).  Selain  memikul  tanggung  jawab kepada seluruh anggota keluarganya tetapi laki-
laki dan ayah juga sebagai pusat penentu dalam setiap hal yang disebut sebagai master atau tuan. (Cherry, 1987, 66).
Sebagai  master  atau  tuan,  suami  atau para  laki-laki  di  Jepang  seringkali  disalahkan sebagai kelompok yang menyebabkan resistensi dari  kelompok  feminis  progresif  Jepang. Semenjak Jepang mengalami penurunan angka kelahiran  yang  berturut-turut  dari  tahun  2004, kelompok  laki-laki  Jepang  juga  tidak  luput dari  tuduhan  sebagai  penyebab  dari  turunnya angka lahir tersebut. Ketidakpahaman laki-laki Jepang  terhadap  urusan  domestik  dan  anak menyebabkan  kewajiban  pengurusan  hal-hal yang  bersifat  domestik  dan  anak  menjadi  hak ekslusif kelompok perempuan Jepang saja. Tidak peka,  kaku,  dan  seperti  mesin  pencetak  uang begitulah stereotype para ayah di Jepang hari ini.
Perilaku  laki-laki  Jepang  tersebut disebabkan  masih  adanya  pemahaman  yang menganggap  perempuan  Jepang  seperti “swalayan” yang buka selama 24 jam, di mana perempuan  diharapkan  untuk  selalu  sigap menyediakan  berbagai  keperluan  pria  dari menyediakan makanan, pakaian, kamar mandi, urusan anak, kebersihan rumah dan lainnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu di antara banyak alasan  perempuan  memiliki  keraguan  untuk menikah.
“ Nowadays marriage is no longer as appealing as it used to be…., a young women will hesitate for some time before committing herself to marriage motherhood, to have reconcile work and children—a quasiutopic gamble given the physica exertion and extraordinarily, strong constitution this demands—or resign herself to the gloomy, empty tedium of a housewife’s life. Whatever path she chooses, marriage is no longer synonymous with happiness and young women are openly admitting that these days they ar not interested in the traditional male who expects his wife to take on all the domestic chores or who only will ‘tolerate’ her job as long as this does not impinge on his comfort. this days there is no reason to have a mediocre marriage .”
( Jolivet, 2004, 164)
Gambaran  mengenai  wanita  yang ”ideal”  yang  harus  dilakukan  dalam  konteks
budaya  patriarki  Jepang  ini  juga  dapat  dilihat dari  berbagai  pengalaman  yang  terekam  pada berbagai  lembaga  konsultasi  keluarga.  Banyak kaum  perempuan  Jepang  yang  mengeluhkan kelelahan baik secara fisik maupun mental setelah mereka kelahiran anak pertama. Budaya Jepang menuntut  kesempurnaan  seorang  perempuan dalam  mengurusi  urusan  domestik  dan  anak dan  menyebabkan  suami  menganggap  bahwa urusan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan.
”My husband, a business man, always come late and I can go all day without speaking to anyone. Since I became pregnant I have been permanently shut up at home and feel completely cut off from the outside world. All my friends work and my husband comes home so tired that he falls a sleep without saying a word to me; it is so bad that I can go the whole day without having occasion to open my mouth and utter a single word .
(Jolivet, 2004, 11)
Di  sisi  lain, sararyman profesi  yang mendominasi para ayah ini luput dari perhatian. Ayah-ayah  di  Jepang  dari  generasi  zaman Edo,  Meiji  sampai  masa  Hesei  merupakan kelompok  yang  memang  dibentuk  sesuai kebutuhan dan kepentingan negara yaitu untuk mengejar  ketertinggalan  dari  negara-negara Barat  yang  dikenal  melalui  slogan  “kejar  dan lampaui  Barat!”.  Sampai  kemudian  muncullah gerakan  “Fathering  Japan”,  sebuah Non  Profit Organization (NPO) yang dibentuk oleh Tetsuya Ando. Organisasi ini dibentuk pada tahun 2006 sebagai wujud kepedulian Ando terhadap kondisi para ayah di Jepang hari ini. Melalui organisasi ini Ando berharap dapat mendorong perubahan di Jepang sekarang dan kedepannya agar para ayah di Jepang dapat ikut berperan aktif dalam ikut serta membesarkan anak. Saat ini organisasi ini sudah beranggotakan lebih dari 400 ribu orang, yang  rata-rata  berprofesi  sebagai  sararyman. Ando sendiri adalah seorang ayah dari tiga anak yang  membesarkan  anak  bersama  istri  yang bekerja  sebagai  full  time  worker. Spirit Ando dalam  membentuk organisasi ini tidak terlepas dari pengalaman hidupnya sendiri yang memiliki pengalaman  pahit  di  masa  kecilnya.  Dalam pernyataannya Ando mengungkapkan: “ I didn’t
like my own father, who was a negative example to  me,  so  I  wanted  to  become  the  complete opposite,  and  become  role  model ”.(  Maruko, 2018).

## RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang yang telah diuraikan di  atas,  maka  pokok  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  sebuah  tinjauan  tentang “Bagaimana diskursus alternatif yang dilakukan “ fathering  Japan ”  (NPO)  untuk  merubah hegemoni ketidaksetaraan gender di Jepang”?

## D I S K U R S U S   D A N   D I S K U R S U S ALTERNATIF
Ernesto dan Chantal Mouffe dalam buku “ Discourse  Analysis  as  Theory  and  Method ” menjelaskan  bahwa  pembentukan suatu makna sebagai  sebuah  proses  sosial  adalah  mengenai fiksasi atau penetapan sebuah makna. Disinilah teori  diskursus  selanjutnya  digunakan  untuk memahami  proses  berjalannya  penetapan makna  dari  suatu  simbol,  proses  yang  hingga pada  akhirnya  berhasil  membuat  suatu  makna dianggap sebagai sesuatu yang  natural adanya. Laclau dan Mouffe juga menjelaskan beberapa konsep penting yang dapat membantu memahami teori  diskursus  sesuai  dengan  pernyataan  nya berikut ini :
“[w]e will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured  totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse. The differential position, insofar as they appear articulated within a discourse, we will call moments. By contrast, we will call element any difference that is not discursively articulated.”(Jorgensen & Phillips, 2002, 26).
Lebih  lanjut  Jorgensen  &  Phillips menjelaskan (2002, 26) bahwa diskursus dilihat sebagai  penetapan  suatu  makna  pada  suatu area tertentu, setiap simbol di dalam diskursus adalah  moments, dan makna dari setiap simbol ditentukan oleh relasinya dengan simbol lainnya. Diskursus juga terbentuk atas penetapan  makna dari nadal  point . Nadal  point adalah  sebuah simbol istimewa yang dapat menentukan makna dari  simbol  lainnya  berdasarkan  relasinya
dengan suatu nadal point , sebagai contoh pada diskursus  medis,  tubuh  merupakan  sebuah nadal point , dan simbol-simbol lainnya seperti gejala penyakit, jaringan tubuh dan pisau bedah akhirnya  mendapatkan  makna  masing  masing akibat relasinya dengan tubuh.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa  didalam  diskursus,  simbol  merupakan sebuah moment berdasarkan  relasinya dengan simbol  lain.  Proses  tersebut  dilakukan  dengan cara  mengekslusi  kemungkinan  adanya  makna lain  yang  dapat  dimiliki  oleh  suatu  simbol. Proses eksklusi makna didalam suatu diskursus ini  disebut  sebagai  “ field  of  discursiveness ”, sehingga didalam proses ini suatu makna yang dimiliki  oleh  sebuah  simbol  pada  diskursus lainnya akan dieksklusi pada diskursus tertentu untuk  membentuk  sebuah  kesatuan  makna. (Jorgensen & Phillips, 2002, 27)
Namun  Laclau dan Mouffe berpendapat bahwa didalam sebuah diskursus suatu  kesatuan makna yang tetap tidak semudah itu ditentukan hingga  terbentuklah  konsep element . Element merupakan sebuah simbol yang belum memiliki suatu  makna  tetap  karena  simbol  tersebut memiliki  beberapa  makna  atau  polisemik. Sehingga  diskursus  akan  berupaya  untuk mengubah  element  menjadi  sebuah  moment dengan  mereduksi  sifat  polisemiknya  menjadi suatu  makna  yang  tetap  melalui closure ,  yaitu dengan  menghentikan  ketidaktepatan    makna pada  suatu  simbol,  meskipun closure ini  tidak dapat  dipastikan  berhasil  untuk  menciptakan suatu  makna  yang  pasti.  Laclau  dan  Mouffe kemudian  menjelaskan  lebih  lanjut,  bahwa tubuh  dapat  dilihat  sebagai  element  karena terdapat  beberapa  cara  untuk  memahaminya. Seperti misalnya dalam diskursus medis barat, tubuh dapat direduksi menjadi moment dengan mendefinisikannya  secara  jelas  begitu  juga dengan diskursus pengobatan alternatif, namun pada  diskursus  agama  Kristen  tubuh  menjadi dihubungkan dengan simbol kejiwaan. Dengan ini  makna  tubuh  pun  menjadi  tidak  jelas sehingga  harus  memiliki  sebuah  makna,  yang terjadi  melalui  proses articulation .  (Jorgensen & Phillips, 2002, 27-28).
Articulation merupakan sebuah praktek yang  menetapkan  relasi  antara elements yang
kemudian  identitas  dari elements tersebut dimodifikasi.  Kata  tubuh  yang  sebelumnya dibahas kini bersifat polisemik dan identitasnya ditentukan  dengan  relasi  kepada  kata  lainnya melalui articulation ,  seperti  relasi  antara  kata tubuh dan jiwa yang membawa kepada diskursus religi. Tubuh pun kini bisa menjadi nadal point bagi  diskursus  medis  dan  juga  element  dalam waktu  yang  bersamaan,  sesuai  penjelasan sebelumnya nadal  point merupakan  simbol istimewa  didalam  sebuah  dikursus,  namun simbol ini tidak memiliki makna apapun ketika berdiri  sendiri,  maka  dari  itu  simbol  tubuh  ini dapat menjadi element juga. Floating Signifiers , merupakan  istilah  yang  digunakan  Laclau  dan Mouffe  terhadap  sebuah  element  yang  dapat memiliki  berbagai  makna. Floating  Signifiers diartikan  sebagai  simbol  yang  diperdebatkan oleh  berbagai  diskursus  untuk  menentukan makna tetapnya, dengan demikian tubuh menjadi nadal  point bagi  diskursus  medis,  dan  juga menjadi floating  signifiers diantara  perdebatan oleh diskursus medis dan diskursus pengobatan alternatif. (Jorgensen & Phillips, 2002, 28-29).
E d w a r d   s a i d   d a l a m   k a r y a n y a Orientalisme (1979) memfokuskan telaah pada dimensi  diskursus  kolonialisme.  Said  (1979, 3)  dengan  kritis  meneliti  cara  Orientalisme, sebagai sebuah diskursus, yang menggambarkan timur  secara  “politis,  sosial,  militer,  ideologis, ilmiah,  dan  imajinatif”.  Secara  akademis, Orientalisme terwujud dalam sebuah fenomena yang didasarkan pada ekspansi baru, tetapi juga sekumpulan teori yang dibangun dari beberapa asumsi, kepercayaan, dan  ideologi seperangkat disiplin  yang  mempelajari  Timur.  Ciri  utama Orientalisme adalah adanya pembagian Timur- Barat  yang  menempatkan  masyarakat  Barat, secara kebudayaan, religi, dan bahasa Barat lebih unggul  daripada  Timur.  Orientalisme  adalah sebuah  gaya  pemikiran  yang  didasarkan  pada pembedaan ontologis dan epistemologis antara “Timur”  dan  (kebanyakan)  “Barat”.  (Alatas, 2010, 28-29).
Dalam  hal  ini  gerakan  non-profit ‘ Fathering Jepang ’, dapat dikatakan merupakan gerakan  sosial  yang  mencoba  hadir  ditengah hegemoni nilai tradisional Jepang yang mencoba untuk  membentuk  diskursus  baru  ditengah
mitos  stereotype  gender  tersebut.  Bahwa nilai  tradisional  seperti  pembagian  peran melalui  “ ryousai  kenbo ”  ( wise  mother and good mother ) dan juga kode etik samurai yang berlaku  bagi  laki-laki  pada  masa  feudal  dulu telah  membentuk  karakter  keluarga  tradisional Jepang yang juga berpengaruh terhadap dinamika perkembangan  keluarga  modern  Jepang  saat ini.  Untuk  itu  gerakan  ini  merupakan  gerakan yang  mengkritisi  dikotomi  peran  laki-laki  dan perempuan tradisional Jepang dengan mencoba membuat diskursus baru atau sebagai diskursus alternatif  dari  hegemoni  nilai  yang  sudah  ada sebelumnya.

## B U D A Y A   P A T R I A R K I   D A N KETIDAKSETARAAN  GENDER  DI JEPANG
Menarik  untuk  mengkaji  persoalan ketidaksetaraan  gender  di  Jepang  dengan sebelumnya menelusuri terlebih dahulu budaya patriarki  Jepang.  Sebagai  negara  yang  dikenal selalu  memegang  nilai-nilai luhur,  Jepang  hari ini  berhasil  membangun  imaji  sebagai  negara yang  dianggap  berwajah  dua  yaitu  dimana kemajuan atau modernisasi mendominasi hiasan perkotaan  dan  di  satu  sisi  balutan  nilai-nilai tradisional  masih  juga  melekat  dan  dipelihara. Dalam  sejarahnya  pembagian  peran  gender  di Jepang sudah terjadi pada masa  awal dari zaman feodal keshogunan Edo (1603-1868). Dibawah kekuasaan  Tokugawa,  pemerintahan  Jepang didominasi  oleh  pria.  Di  masa  inilah  peranan baik laki-laki dan perempuan Jepang telah diatur secara tertulis yang menjadi falsafah kehidupan masyarakat  Jepang  melalui  kode  etik  samurai yang berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. (Widarahesty & Ayu, 2016).
Pada  praktiknya  walaupun  dominasi kelompok  laki-laki  di  Jepang  telah  berjalan dari masa monarki sampai feudal namun dalam perjalanan sejarahnya perempuan Jepang ternyata juga  telah  berkontribusi  sangat  besar  terhadap negara.  Pada  masa  perang  Dunia  II  misalnya, perempuan-perempuan  Jepang  hadir  mengisi kekosongan  peran  laki-laki  dalam  bidang industri  di  Jepang.  Pada  masa  modernisasi ke  II  inilah  awal  dari  perempuan-perempuan Jepang  hadir  menjalani  dualisme  fungsi,  yaitu
bertanggung  jawab  secara  domestik  dan  juga sebagai penunjang finansial.
Kondisi  tersebut  tentu  berbeda  sekali dengan  kondisi  perempuan  Jepang  pada  saat masa feodal, dimana nilai-nilai tradisional sangat memberlakukan peraturan yang sangat ketat dan kaku untuk perempuan Jepang. Hal tersebut dapat dilihat  pada  sebuah  teks  “moral”  yang  dibawa oleh  Kaibara  Ekken  (1630-1714)  yaitu Onna daigaku ( Greater  Learning  for  Women )    yang menyarankan wanita untuk “tidak pergi keluar rumah untuk urusan yang bukan kebutuhan, tapi tetap  tinggal  dirumah,  menjahit  pakaian  untuk mertua  mereka,  memasak  makanan,  melayani suami, mencuci dan melipat pakaian, menyapu lantai  dan  membesarkan  anak”(Sakai,  1939, 43-56)  bahkan  wanita  harus  dapat  menerima keabsahan  7  alasan  pria  menceraikan  mereka, meliputi ketidakpatuhan, banyak bicara (cerewet) dan  kemandulan,  boros,  mencuri  uang  suami, melawan mertua dan lain-lain.
Idealisasi  perempuan  Jepang  ini dapat  dilihat  dari  gambaran-gambaran  tentang perempuan  ideal  Jepang  pada  zaman  Edo  dan Meiji yang dikenal dengan sebutan “ Edo Mama ” dan “ Meiji Mama ”. Dalam sebuah ajaran Bushido ( the code of Samurai ), dijelaskan secara terperinci apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban dari seorang perempuan khususnya setelah menikah. Dalam ajaran tersebut menjelaskan bahwa ketika sudah menikah dan menjadi seorang ibu maka menjadi mulia apabila dalam kesehariannya dia (ibu) menjadi yang paling awal bangun daripada anggota keluarga lainnya dan yang paling akhir tidur  dari  anggota  keluarga  lainnya.  Hal  ini seperti yang digambarkan melalui kisah Takuma Takeshi (generasi 1990-an) tentang ibunya:
“No one of my generation ever saw his mother asleep. By the time I got up in the morning, mine had already been up for some time, busy preparing my breakfast and packing lunch for school. At night, while I was sleeping, mother would be darning socks or busy doing something else. I have no idea when she went to bed.” (Jolivet,2004, 109)
Kisah  mengenai  ibu  dari  Takuma Takeshi  diatas  adalah  satu  diantara  banyak cerita ibu-ibu Jepang pada jaman Edo dan Meiji. Idealisasi peranan perempuan ini juga terekam
dalam sebuah kisah yang sangat terkenal dalam sejarah  sinema  Jepang,  yaitu  kisah  tentang seorang perempuan yang tegar dan kuat dalam menjalani  kehidupannya  dari  menjadi  seorang anak perempuan, istri, menantu dan menjadi ibu, kisah itu adalah “Oshin”.
“Oshin is the name of the heroine of television drama that went out twice a day for a year, whose viewing figures broke all previous records (98 percent). Oshin is much more than the epitome of the good wife and wise mother, she is courageous, hard working and preservering.”
(Jolivet,2004, 107)
Hirai  Nobuyoshi  menjelaskan  bahwa kesuksesan yang luar biasa yang diraih dari drama “Oshin” ini dikarenakan “Oshin” telah berhasil menggambarkan perempuan ideal yang dibentuk sesuai budaya patriarki Jepang di masa sebelum perang. Otoritas yang besar terletak pada laki-laki menempatkan  perempuan  sebagai  kelompok yang tunduk dan taat kepada superioritas laki- laki.  Pengorbanan  yang  didedikasikan  kepada suami, ibu dari suami dan anaknya adalah sebuah simbol perjuangan yang menjadikannya sebagai “ good mother ” dan “ wise mother ”. (Jolivet, 2004,
108).
Gambaran mengenai wanita ”ideal” yang bagaimana yang harus dilakukan dalam konteks budaya  patriarki  Jepang  ini  juga  dapat  dilihat dari  berbagai  pengalaman  yang  terekam  pada berbagai  lembaga  konsultasi  keluarga.  Banyak kaum  perempuan  Jepang  yang  mengeluhkan kelelahan  baik  secara  fisik  maupun  mental setelah  mereka  memiliki  pengalaman  pada anak pertama yang dimiliknya. Bahwa budaya Jepang  yang  menuntut  kesempurnaan  seorang perempuan  dalam  mengurusi  urusan  domestik dan anak menyebabkan banyaknya suami yang akhirnya menganggap bahwa urusan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan.
Hal  tersebut  akhirnya  menjadi  satu diantara  alasan  banyak  wanita  Jepang  saat ini  yang  memutuskan  hanya  memiliki  satu anak atau dalam istilah Jepang disebut dengan fenomena  ” hitoriko ”  sebagai  bentuk  resistensi dari  langgengnya  budaya  patriarki  di  Jepang. Hitoriko adalah suatu kondisi pasca melahirkan disaat  banyak  wanita  membutuhkan  banyak bantuan  tangan  dari  berbagai  pihak,  tetapi
justru dalam budaya masyarakat Jepang wanita diharuskan  menghadapinya  seorang  diri.  Hal tersebut merupakan kebiasaan masa lalu dimana idealnya  keberhasilan  wanita  dilihat  dari kemampuannya  mengatur  secara  alami  dan mandiri  hal-hal  terkait  ” motherhood ”.  Budaya inilah yang menyebabkan banyak wanita Jepang mengalami depresi yang berkepanjangan.
Kemandirian ini dalam budaya masyarakat Jepang juga dikenal sebagai ” Mother Ideology ” yang  terkenal  dengan  ungkapannya  yaitu ” okaasan gambareron ” (Jolivet, 2004, 9) yang artinya ”ayo ibu jangan menyerah”. Namun yang terjadi  justru  mendorong  gerakan  perempuan yang  tidak  lagi  dapat  menerima  suatu  kondisi yang  menempatkan  perempuan  sebagai  satu- satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan yang bersifat ” motherhood ”.
” The drop in the birthrate shows that Japanese women are finding it increasingly it difficult to accept the terms and conditions of motherhood ”. (Jolivet,2004, 1)
Budaya  patriarki  ini  juga  dapat  dilihat melalui  tiga  kata  yang  sangat  terkenal  dalam budaya Jepang yang wajib dikerjakan isteri-isteri di Jepang, tiga kata tersebut adalah; Meshi! Furo! Neru!, (makan! mandi! tidur!) tiga kata tersebut menjadi tiga kata yang fenomenal yang paling sering  diucapkan  oleh  suami-suami  di  Jepang seiring  dengan  keberhasilan  Jepang  menjadi negara “ miracle economy “, bahkan ada sebuah joke menyatakan bahwa laki-laki Jepang begitu luar biasa sibuk sehingga hanya tiga kata tersebut yang sempat mereka ucapkan di rumah. (Cherry, 1987,  62) Meshi !  artinya  siapkan  makan  yang biasa  diucapkan  suami-suami  Jepang  sepulang dari lembur bekerja pada malam hari, lalu furo ! yaitu siapkan air hangat untuk mandi, dan neru ! siapkan tempat tidur untuk tidur.

## RESPON  PEMERINTAH  JEPANG TERHADAP  KETIDAKSETARAAN GENDER
Perempuan  Jepang  hari  ini  dianggap telah mencapai perkembangan yang luar biasa. Modernisasi dianggap telah berhasil membawa perubahan  signifikan  pada  level  pendidikan untuk  perempuan  Jepang.  Saat  ini  perempuan
Jepang  dianggap  lebih  senang  untuk  mengejar pendidikan  di  Universitas  dengan  persentase yang lebih tinggi angkanya ketimbang laki-laki, yaitu 59% untuk perempuan dan 52% untuk laki- laki. Namun tetap saja persoalan ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi di Jepang. Menurut penelitian angka ketidaksetaraan tersebut terus meningkat  dari  15%  terus  meningkat  menjadi 40% yang ditandai dengan kesulitan perempuan- perempuan  Jepang  untuk  bisa  memperoleh posisi berpengaruh atau level atas di dalam suatu organisasai atau perusahaan. (OECD, 2007)
Berdasarkan  Forum  Ekonomi  Dunia, Jepang  merupakan  salah  satu  negara  terburuk dalam  implementasi  kesetaraan  gender  bila dibandingkan dengan  negara-negara maju dunia lainnya. Bahkan posisi Jepang dalam persoalan kesetaraan gender berada dibawah Tajikistan dan Indonesia pada tahun 2014, dan pada tahun 2017 peningkatan perempuan di dunia kerja memang signifikan tetapi angka perempuan Jepang dalam bidang politik masih terbilang rendah.(Economic Forum, 2017)
Ketidaksetaraan tersebut juga diakui oleh perempuan Jepang dalam persoalan kehidupan pribadi, yaitu kesulitan tentang bagaimana dapat mengatur atau menyetarakan kehidupan bekerja dan  urusan  domestik  rumah  bagi  perempuan yang  sudah  bekerja.  Pemerintah  Jepang  sudah membuat sebuah kebijakan untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan menyediakan lembaga penitipan  anak  ( child  care ).  Namun  tetap  saja pilihan yang akhirnya ditempuh oleh perempuan Jepang  adalah  meninggalkan  pekerjaan  atau karirnya atau sampai pada keputusan untuk tidak menikah.
Pilihan  tersebut  memang  merupakan pilihan yang dilematis dan sulit bagi perempuan Jepang, namun hal tersebut menjadi fenomena umum  dikarenakan  kebijakan  di  lapangan atau  perusahaan  terkadang  belum  bersinergi dengan  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah, disisi lain adalah adanya persoalan budaya masyarakat Jepang yaitu laki-laki Jepang yang  memiliki  peranan  dan  tanggung  jawab yang  sangat  sedikit  untuk  persoalan  parenting dan domestik. Hal tersebut tentunya ditunjukan
dengan budaya jam kerja laki-laki di Jepang atau budaya lembur yang sangat panjang.
Sebagai  respon  terkait  persoalan ketimpangan gender tersebut, pemerintah Jepang membuat  berbagai  kebijakan.  Berikut  adalah 15 prioritas kebijakan pemerintah Jepang yang mengatur terkait persoalan gender yang dilihat dari hasil implementasi deklarasi Beijing(2000):
Isi  dari  deklarasi  Beijing  tersebut  yaitu: 15  Priority  Fields  in  the  Basic  Plan  (those  with a  star  were  newly  set  (  i)  Expansion  of  women’s participation  in  policy  decision-making  processes; (ii) Reconsideration  of social  systems  and  practices and    raise    awareness    from    a      gender-equal perspective(iii) Gender equality for men and children; iv)  Securing  of  equal  opportunities  and  treatment between men and women in employment; (v) Men’s and  women’s  work-life  balance;  (vi)  Promotion    of gender  equality  aimed  at  bringing  about  vibrant agricultural,  forestry,  and fisheries communitie; (vii) Support for men and women facing living difficulties such as poverty; (viii) Creation  of  an  environment  in which  people  such  as  the  elderly,  the  disabled,and non-Japanese  people  can  live  comfortably;  (ix) Elimination of all forms of violence against women; (x)  Support  for  women’s  lifelong  health;  (xi) Enhancement of education and learning to promote gender equality and to facilitate diversity of choice; (xii) Gender equality in science and technology and academic fields; (xiii) Promotion of gender equality in the media; (xiv) Promotion  ofgender  equality  in  the area  of  regional  development, disaster  prevention, environment,and others; (xv) Respect for international regulations  and    contributions  to    the  “Equality, Development  and Peace”of the global community.
Dari  kebijakan  yang  telah  disusun dalam 15 prioritas tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah Jepang telah mengupayakan terciptanya  kesetaraan  gender  di  Jepang,  yang tentunya  diharapkan  dapat  diimplementasikan secara  nyata  dalam  kehidupan  sehari-hari. Kebijakan  tersebut  bukan  saja  dibuat  demi kepentingan  kelompok  baik  laki-laki  atau perempuan saja, namun pemerintah disini juga memiliki  kepentingan  khusus  agar  terciptanya kondisi  yang  setara  tersebut  dapat  bersinergi dengan  kondisi  perekonomian  Jepang  saat ini,  yang  mana  kontribusi  baik  dari  laki-laki dan  perempuan  sangat  dibutuhkan  untuk pembangunan ekonomi Jepang. Namun tentunya
implementasi  tersebut  masih  sulit  diukur keberhasilannya  saat  ini.  Terutama  budaya patriarki  yang  sudah  melekat  bagaikan  mitos cukup sulit untuk dibongkar formasinya. Apalagi fenomena jam kerja berlebih atau lembur untuk pegawai  menjadi  kendala  tersendiri  dalam membongkar  mitos  terkait gender  strereotype di Jepang ini.
Budaya  jam  kerja  yang  panjang  atau budaya  lembur  itu  sendiri,  memang  bukan  hal yang  baru  di  Jepang.  Budaya  kerja  tersebut sudah  menjadi  warisan  budaya  hasil  dari masa  kemonarkian  Jepang  beratus-ratus  tahun lalu  lamanya.  Melalui  kerajaan Yamato,  nilai semangat kerja termaktub dalam falsafah bangsa Jepang  melalui  undang-undang  pertamanya yang disebut dengan “ Jyuu nana kenpou ” yaitu undang-undang  17  pasal  yaitu  pasal  8,9  dan 10. Isi dari pasal tersebut menitikberatkan pada aspek tanggung jawab pekerjaan. Nilai-nilai yang diambil  dari  berbagai  ajaran  seperti  konfusius dan  buddha  banyak  mengatur  berbagai  aspek kehidupan  masyarakat  Jepang,  apa  saja  yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti berikut ini  diantaranya  adalah  menitikberatkan  pada persoalan  tanggung  jawab  kerja.  (Koyu,  2006,
360)
1) Bersahabatlah dengan sesama manusia, dan saling bekerja sama adalah hal yang utama,
2) Percayalah terhadap isi dari ajaran Buddha,
3)  Janganlah  memerintah  (menyuruh) Tenno , 4) Para pekerja negara haruslah memiliki jiwa hormat  dan  rasa  terima  kasih,  5)  Kalau  rasa hormat itu dipelihara maka alam akan seimbang,
6)  Apabila  para  pekerja  negara  menerima gugatan yang dikeluhkan dari masyarakat, maka janganlah menyelesaikannya dengan menerima suap, 7) Berani mengatakan bahwa yang salah itu  salah  dan  yang  benar  itu  benar,  karena  ini sudah  menjadi  kebiasaan  bangsa  Jepang  sejak dahulu, 8) Bekerjalah sesuai dengan wewenang dan  tanggung  jawab  masing-masing,  9)  Para pekerja bekerjalah dari pagi-pagi sekali sampai larut malam dengan penuh semangat, 10) Pondasi manusia adalah ketulusan, kalau setiap pekerja memiliki  ketulusan  dalam  bekerja,  maka  dia akan  memperoleh  pencapaian  yang  baik,  11) Janganlah  pernah  menunjukan  wajah  marah, dan  memaksakan  kehendak  sendiri  terhadap
yang  lain,  12)  Barangsiapa  bekerja  keras  dia akan mendapat pujian, 13) barangsiapa banyak melakukan perbuatan buruk maka ia akan tercela, 14)  Lakukanlah  pekerjaan  dengan  perasaan penuh kewajiban dengan mengetahui pekerjaan tersebut dengan baik, 15) Kepala negara adalah kaisar, 16) Kaisar tidak perlu membayar pajak, 17) Janganlah iri hati/ dengki.
Kemampuan  Jepang  dalam  mengejar ketertinggalannnya  dari  bangsa  Barat  menjadi perhatian  dunia  terutama  ketika  Ezra  Voegl melalui karyanya yang ternama berjudul “ Japan as  Number  One ”  muncul  menjadi  alternatif baru ditengah hegemon bangsa barat khususnya Amerika. Semenjak itu, perhatian dunia tertuju kepada  Jepang.  Keberhasilan  ini  menjadi perhatian  banyak  pihak.  Bagaimana  Jepang dianggap  mampu  bangkit  dari  keterpurukan akibat  kalah  perang  pada  masa  Perang  Dunia II.  Setelah  itu  segala  hal  yang  tercipta  dari anak  bangsa  terbalut  dari  rasa  nasionalisme yang  tinggi.  Semua  produk-produk  Jepang mampu menyaingi produk bangsa barat, bahkan mengalihkan  dan  menjadi newcomer sebagai kekuatan baru di Asia.
Tentunya semua itu tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia Jepang. “Pahlawan- pahlawan  kerah  Putih”  seperti  yang  sudah dijelaskan di atas memiliki andil dan kontribusi yang luar biasa dalam membangun Jepang pada masa  modernisasi. Ayah  atau  laki-laki  Jepang memang dibentuk sebagai penopang ekonomi, hal tersebut bersinergi dengan kebijakan pemerintah Jepang  yang  berkiblat  pada  neoliberalisme. Aura kapitalisme dan liberalisme menjadi bahan bakar yang terus diusung oleh elit kuasa dalam membangun  kesadaran  semu  masyarakatnya, yaitu  loyalitas  pada  perusahaan  yang  seakan menjadi  “keharusan”,  yang  mencerminkan integritas dan kualitas seseorang.
Pada  akhirnya  ketidaksetaraan  gender yang selama ini diperjuangkan dan disuarakan oleh kelompok perempuan Jepang dalam ranah kerja,  karir  ataupun  pendidikan,  seyogyanya juga  menjadi  pertarungan  kelompok  laki-laki di Jepang. Budaya patriarki yang dipersoalkan sebagai  salah  satu  penyebab  turunnya  angka demografi  di  Jepang,  “robot”  yang  “kaku”
dan  “berhati  dingin”,  serta  berbagai  julukan yang  ditujukan  kepada  para  lelaki  Jepang, sebetulnya menunjukan bahwa ketidaksetaraan ini berada pada dua arah. Artinya baik laki-laki dan  perempuan  Jepang  keduanya  merupakan bagian dari “korban” diskursus Pemerintah yang berusaha  mengatur  dengan  powernya  terhadap tubuh  manusia  agar  patuh  dan  taat.  Konstuksi tersebut  terlihat  melalui  idealisasi  nilai-nilai “ryousai  kenbou”  bagi  perempuan  Jepang, dan  sistem  keluarga  Ie  yaitu  sistem  keluarga tradisional  Jepang.  Walaupun  sistem  keluarga tradisional Ie tersebut sudah dihapuskan pasca PD  II  dalam  konstistusi  1947,  namun  bagi sebagian masyarakat Jepang hal tersebut masih menjadi landasan kehidupan keluarga mereka.
Sebagai  orang  yang  diposisikan  paling bertanggung jawab pada “rumah“ dan seisinya, maka dalam pandangan masyarakat Jepang setiap fenomena yang terjadi dalam masyarakat Jepang seperti  degradasi  nilai  pada  generasi  muda, kekerasan dalam sekolah, semua perhatian akan tertuju  kepada  perempuan.  Masyarakat  akan menyalahkan  karena  hal  tersebut  tidak  akan terjadi apabila mereka patuh dan berkonsentrasi dalam mendidik anak di rumah bukannya sibuk bekerja.(  (Jolivet,  2004,  78).  Dalam  budaya Jepang,  peranan  ibu  sangatlah  besar  dalam mengantarkan anak dari satu gerbang ke gerbang lainnya dari TK, SD, SMP, SMA sampai bangku kuliah  keberhasilan  tersebut  berada  di  tangan seorang ibu, budaya ini dikenal dengan sebutan “ kyouiku mama “ (Jolivet, 2004, 120) atau didikan ibu.
Disisi  lain  seorang  ayah  dalam  budaya masyarakat Jepang memang diposisikan sebagai tuan atau master yang bertanggung jawab secara finansial  dalam  keluarga,  bukan  mengurusi urusan anak dan domestik. Pembagian peranan inilah yang menjadi resistensi kelompok feminis Jepang,  ketika  modernisasi  sudah  berhasil menggeser  peranan  perempuan  yang  tadinya hanya  di  rumah,  kini    mampu  menempatkan perempuan  juga  sebagai  aktor  penyokong finansial.  Sayangnya,  dalam  urusan  domestik tidak ada pergeseran peranan yang dilakukan oleh suami dalam upaya membantu urusan domestik dan anak. Alih-alih sebagai ideologi “ gambareron mama “, hal ini justru menjadi hal yang sangat
memberatkan  bagi  kaum  perempuan  Jepang. Pada akhirnya pilihannya adalah menjadi “ good mother “ dengan totalitas di rumah atau “ career women “  tanpa  memiliki  anak  yang  kemudian kembali  menuding  perempuan  sebagai  akar permasalahan  yang  menyebabkan  penurunan angka  kelahiran  karena  terlalu  egois  dalam memikirkan dirinya sendiri. Fenomena resistensi ini terjadi karena berdasarkan pandangan Juliet Mitchell  bahwa  kunci  bagi  penindasan  atas perempuan terletak dalam ”peran ideologis dan sosio-ekonomi sebagai ibu dan pengurus rumah tangga”.  Menurutnya  subordinasi  perempuan ditopang  melalui  ” hegemoni  maskulin ”  yang beroperasi pada ”keluarga sebagai unit ekonomi”. (Widarahesty & Ayu, 2016)
Akibatnya,  bagi  laki-laki  Jepang ketidaksetaraan tersebut terletak pada kepemilikan ranah domestik dan kepengurusan anak secara eksklusif yang hanya menjadi milik perempuan saja.  Kesibukan  luar  biasa  dari  ayah-ayah  di Jepang berdampak pada minimnya waktu yang dimiliki  dengan  anak-anak  mereka.  Bahkan, diperkirakan  sekitar  16.1  persen  ayah-ayah  di Jepang sama sekali tidak memiliki kontak dengan anak-anak  mereka  dan  tidak  ingin  mengganti waktu  yang  hilang  tersebut  di  saat  liburan. (Jolivet,  2004,  64)    Menurut  ahli  antropologi Jepang,  Kara  Hiroko,  yang  menyebabkan laki-laki tidak tertarik ikut ambil bagian dalam urusan  domestik  dan  pengurusan  anak  adalah karena hal-hal yang terkait dengan urusan anak menjadi  milik  eksklusif  kaum  perempuan  dan tidak  pernah  ada  studi  yang  merekam  atau mengajarkan  laki-laki  melakukan  hal  yang berkaitan dengan anak. (Jolivet, 2004, 64)
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Yamaguchi  yang  menjelaskan  bahwa  ada beberapa  ide  yang  menjadi  kata  kunci  yang menyebabkan  persoalan  gender  hari  ini  masih hadir di Jepang, yaitu:  (Kincaid, 2016):
“ Men should work outside the home, Genders should be brought up differently, Women are more suited to household work and child rearing than men., Full time housewives are valuable to society because of their family raising role.”
Untuk itu pemerintah Jepang saat ini gencar dalam  mengkampanyekan  upaya  terciptanya
kesetaraan gender, berbagai upaya dilakukan dari kebijakan  perusahaan  yang  harus  dirubah  dan diselaraskan dengan kondisi maternal perempuan sampai kebijakan Abenomics dan womenomics yang  diusung  oleh  pemerintah  Shinzo Abe. Adapun hal tersebut juga dapat dilihat melalui 15 prioritas “ Basic Plan ” untuk upaya tercapainya kesetaraan gender di Jepang berikut ini (Basic Plan Gender Equality, 2016):
1)  Proportion  of  female  candidates  to  be members  of  the  House  of  Representatives:  16.7% (2009)  →30%  (2020),  2)  Proportion  of  female candidates to be members of the House of Councilors: 22.9% (2010) →30% (2020), 3) Proportion of female public  prosecutors:  18.2%  (2009)  →23%  (end  of fiscal 2015), 4) Proportion of female national public employees  through  the  recruitment  examination: 26.1%  (fiscal  2010)  →approx.  30%  (end  of  fiscal 2015),  5)  Proportion  of  female  national  public employees through the Level I recruitment examination (University graduate level) for national civil service: 25.7%  (fiscal  2010)  →approx.  30%,  6)  Proportion of  women  in  government  positions  equivalent  to or  higher  than  director  of  central  government regional  organizations  or  assistant  director  of central  government  ministries  and  agencies:  5.1%
(fiscal  2008)  →approx.  10%  (end  of  fiscal  2015),
7)  Proportion  of  women  in  government  positions equivalent to or higher than the director of the central government  ministries  and  agencies:  2.2%  (fiscal 2008) →approx. 5% (end of fiscal 2015), 8) Proportion of women in positions equivalent to designated central government positions: 1.7% (fiscal 2008) →approx. 3%  (end  of  fiscal  2015),  9)  Percentage  of  male national public employees who take child care leave: 0.7% (fiscal 2008) →13% (2020), 10) Proportion of female  members  of  national  advisory  councils  and committees: 33.2% (2009) →between 40% and 60% (2020), 11) Proportion of female expert members of national  advisory  councils  and  committees:  16.5% (2009)  →30%  (2020),  12)  Proportion  of  female local  public  employees  through  the  recruitment examination for prefectural governments (advanced level  examination)  21.3%  (2008)  →approx.  30% (end  of  fiscal  2015),  13)  Proportion  of  women  in positions equivalent to or higher than the director of a prefectural government office: 5.7% (2009) →approx. 10% (end of fiscal 2015), 14) Percentage of male local public  employees  who  take  child  care  leave:  0.6%
(fiscal 2008) →13% (2020), 15) Proportion of female members of prefectural government advisory councils and  committees:  28.4%  (2009)  →30%  (2015),  16) Proportion of female members of city, town, or village government advisory councils and committees: 23.3% (2009) →30% (2015), 17) Proportion of women in
positions equivalent to or higher than section manager level in private corporation 6.5% (2009) →approx.

## 10% (2015)
Menarik  kemudian  untuk  mencermati bahwa  dari  prioritas  ‘ basic  plan ’  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  Jepang  terdapat upaya  peningkatan  angka  partisipasi  laki-laki dalam  pengurusan  anak  yaitu  dari  angka  0,7 %  pada  tahun  2008  diharapkan  meningkat menjadi 13 % pada tahun 2020.  Hal ini tentu dilakukan  oleh  pemerintah  Jepang  sebagai upaya menanggulangi kondisi krisis demografi yang  terus  mengalami  penurunan  dari  tahun 2004.  Kemudian  berikut  adalah  apa  yang dilakukan oleh kelompok organisasi non-profit yang didirikan oleh para ayah di Jepang dalam upayanya ikut serta membentuk diskursus baru terhadap fenomena demografi yang diperkirakan mengancam keamanan Jepang saat ini.

## DISKURSUS  ALTERNATIF  NPO FATHERING JEPANG ( IKUMEN )
“Looking back I think it would be nice if I had openly admitted to my role as a father, and told everyone else what it is like being a father.”
(Fathering Japan, 2016)
Pada  dasarnya  gerakan  ini  berdiri  untuk menciptakan  ayah-ayah  yang  ‘bahagia’  di Jepang.  Karena  dengan  ayah  yang  ‘bahagia’ maka ibu pun juga akan ‘bahagia’ dan begitu juga dengan anak-anak mereka. Hal tersebut menjadi hal  yang  mendesak  bagi  masyarakat  Jepang, dikarenakan krisis yang dialami oleh orang tua pasca melahirkan sangat besar, dan tidak hanya menyerang  kalangan  Ibu-ibu  saja,  tetapi  juga kalangan ayah di Jepang.
Hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa keluhan  dari  ibu-ibu  Jepang  yang  terekam melalui Childrearing  neurosis  baby  line yang menggambarkan kondisi mereka setelah kelahiran anak pertama mereka (Widarahesty & Ayu, 2016, 11):
”As I am nearing the and of my pregnancy, we have just moved into a flat on the eight floor of an eleven-storey block. We have a lot more space and room at last for the baby’s cot. And yet , when I look out over the alien landscape outside my window,
I cannot hold back my tears when I see the Sky. I must confess that once my husband has left for work, no one ever comes to see me and I never go out. All day I am subconsciously waiting for my husband to return.”
”My husband, a business man, always come late and I can go all day without speaking to anyone. Since I became pregnant I have been permanently shut up at home and feel completely cut off from the outside world. All my friends work and my husband comes home so tired that he falls a sleep without saying a word to me; it is so bad that I can go the whole day without having occasion to open my mouth and utter a single word “
Karakteristik utama pengasuhan di Jepang yaitu  peran  ibu  lebih  besar  dibandingkan dengan  peran  ayah  (Reiko,  2007,  36). Adanya sistem  keluarga  inti  ( kaku  kazoku )  di  Jepang, yang  anggota  keluarganya  terdiri  dari  ayah, ibu  dan  anak,  mengharuskan  orang  tua  untuk merawat anak mereka sendiri karena penggunaan pramusiwi  ( baby  sitter )  dan daycare apalagi pembantu  sangat  jarang  di  Jepang,  sehingga ibu menjadi satu-satunya orang yang dianggap paling  bertanggung  jawab  dalam  pengasuhan anak.  Rendahnya  keterlibatan  ayah  dalam hal  pengasuhan  sangat  erat  kaitannya  dengan pekerjaan sang ayah dimana kondisi pekerjaan dengan jam kerja yang sangat panjang, membuat ayah  sulit  berpartisipasi  dalam  hal  mengurus anak. (Muhayaroh, 2015)
Menurut Takeshi Tamura dalam jurnalnya yang  berjudul The  Development  of  Family Therapy  and  The  Experience  of  Fatherhood in  Japanese  Context mengatakan  bahwa  pada zaman Edo (1600 – 1868), ayah berperan penuh dalam pengasuhan anak, namun setelah Perang Dunia  II  di  mana  industrialisasi  berkembang pesat,  keterlibatan  ayah  dalam  pengasuhan kemudian  menghilang  ketika  muncul  konsep katei (rumah tangga). Ayah diharapkan berperan di  ruang  publik  untuk  pembentukan  bangsa modern  dan  pada  saat  itu  salaryman  menjadi lambang  dari  maskulinitas  di  Jepang  dan  juga sebagai  lambang  dari  kesuksesan  (Tamura, 2011;Muhayaroh, 2015).
Upaya yang dilakukan oleh NPO “ fathering Japan ”  dalam  upayanya  untuk  membangun
wacana baru lebih banyak berfokus pada bidang pendidikan, memberikan ceramah di perusahaan dan universitas lebih dari 200 kali dalam setahun dan memegang lokakarya buku bergambar untuk ayah dan anak-anak untuk mendukung ayah yang ada  dalam  pernikahan  ataupun  ayah    single. Proyek-proyek lain yang dijalankan oleh NPO termasuk memberikan sumbangan bagi mereka yang tertimpa bencana gempa dan tsunami 2011, dan untuk keluarga tunggal ayah melalui French Toast Fund. Hal ini juga  mendorong pemerintah untuk mendukung ayah tunggal yang menghadapi kesulitan keuangan dan psikologis.
Gerakan  “ Fathering  Japan ”  dan Ando juga  berupaya  melalui  promosi  yang  berada dibawah  proyek  kementerian  kesejahteraan. Mereka  mempromosikan  partisipasi  laki- laki  dalam  “ikuji,”  atau  membesarkan  anak, sehingga  gelombang  kecil  perubahan  telah diubah masyarakat Jepang, baru-baru ini dalam bentuk  dua    amandemen. Yang  pertama  yaitu amandemen  hukum  pada  tahun  2009  yang berisi  tentang  undang-undang  cuti  perawatan anak, yang memberikan ibu dan ayah hak untuk mendapatkan waktu hingga 12 bulan cuti sampai anak mencapai usia 14 bulan secara bertahap,  agar lebih banyak perusahaan mendorong ayah untuk mengambil  cuti  dan  menemani  keluarganya. Sebelum  itu,  setiap  orang  tua  diizinkan  untuk mengambil cuti sebelum anak mereka menginjak usia 12 bulan. Perubahan lain, yaitu pada tahun 2010  disediakan  untuk  tunjangan  pengasuhan anak untuk keluarga tunggal ayah, bukan hanya keluarga tunggal ibu.
Kelompok  “ Fathering  Japan ”  ini  juga menginspirasi  Proyek  Ikumen  dimana  sejak diluncurkan oleh pemerintah yang dimulai tahun 2010 yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Walfare, dan pada tahun 2010 sampai dengan saat ini sudah ada 1.684 ayah yang menyatakan diri menjadi ikumen melalui proyek website ikumen .
Setelah itu, Ikumen menjadi salah satu kata yang paling populer di Jepang, dan ada banyak proyek  oleh  pemerintah  yang  dibuat  berkaitan dengan Proyek Ikumen , dari film, drama, buku dll.  Saat  ini  gerakan  ini  sudah  menyebar  ke 10  cabang  di  beberapa  propinsi  di  Jepang  dan
pemerintah juga memberikan dukungan finansial sebesar 5000.000 US Dollar. (Yan, 2016).

## KESIMPULAN
Kebangkitan  gerakan  feminis  telah menyebabkan  pergeseran  dalam  peran  gender dan juga pandangan terkait peran ayah. Ikumen sebagai wacana alternatif ( counter image ) dari dominasi atau hegemoni mitos stereotipe jender kemudian  berkembang  sebagai  gerakan  akar rumput. Mereka berhasil menarik perhatian media dan juga berhasil menarik perhatian pemerintah dan publik. Dampaknya, gerakan yang awalnya hanya berkisar komunitas berkembang sebagai gerakan ikumen yang didukung oleh pemerintah dan menjadi bagian dari upaya penanggulangan penurunan  angka  kelahiran  di  Jepang.  Melalui diskursus ini diharapkan projek Ikumen Jepang ini  dapat  menjadi  “imajinasi”  Ideal  untuk menyelesaikan  persoalan  ketimpangan  jender dalam  kehidupan  modern  Jepang  saat  ini. Anggapan  laki-laki  Jepang  yang  selama  ini dijuluki  sebagai  “pahlawan  kerah  putih”  demi kenaikan  laju  ekonomi  Jepang,  ternyata  justru menjadikan  mereka  sebagai  kelompok  yang tereliminasi dari kehidupan keseharian mereka sendiri.  Namun  terlepas  dari  keinginan  atau upaya  gerakan  kelompok  laki-laki  ini  untuk mendapatkan  kembali  tempatnya  di  ranah domestik  dan  berupaya  menjadi  “ayah  yang bahagia”, dan juga upaya kelompok perempuan untuk meraih kesetaraan gender dalam berbagai aspek, bagi pemerintah Jepang sendiri diskursus baru (alternatif) ini penting, tentunya mengingat keduanya  baik  laki-laki  maupun  perempuan Jepang  tersebut  adalah  jantung  penggerak  laju ekonomi Jepang hari ini dan ke depannya.
Tulisan  ini  mendapatkan  Dana  Hibah  Dikti  Dosen Pemula periode 2016. Untuk itu Ucapan Terima Kasih penulis  tujukan  kepada  DIKTI  dan  juga  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  LP2M  UAI yang  telah  memberikan  dukungan  dana  seminar bagi  penulis  sebagai  pemakalah  dalam  Simposium Internasional Aprish 2016.

## PUSTAKA ACUAN
Alatas, S. F. (2010). Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia. Bandung: Mizan Media Utama.
Atsuharu,  S.  (1939).    “Kaibara  Ekken  and  Onna Daigaku”. Cultural Nippon.
Cherry, K. (1987). Women’s Word What Japanese Say About Women, Kodansha International. Tokyo and New York
Haryono, E. dan Saptopo B. Ilkodar. (2005). Menu- lis  Skripsi  Panduan  Untuk  Mahasiswa  Ilmu Hubungan  Internasional. Yogyakarta  :  Pusta- ka Pelajar.
Henshall, G. K. (2004). “A History of Japan; from Stone Age to Super Power, 2nd Edition. New York: Palgrave macmillan.
Jolivet,  M.  (2004).  Japan:  The  Childless  Society; The Nostalgia for Yesterday Mother. London: Routldge.
Jorgensen,  M.  &  Louise.  J  Phillips.  (2002).    “Dis- course Analysis as Theory and Method”. Lon- don: Sage Publication.
Sasagawa, A. (2004). Japan’s Changing Generation; Centered Selves and Life Choices. New York: Routledge Curzon.
Soekanto, S. (2002). Sosiologi: Suatu Pengantar. Ja- karta: Raja Grafindo Persada.
Koyu,  S.  (2006). The  Cambridge  History  of  Japan Volume I: Early Buddha Worship, Cambridge University Press.

## Jurnal
International Journal of Japanese Society and Culture. (2008). ‘Jepang dan Beberapa Isu Internasional di Kawasan Asia Pasifik’, Vol.1 No.1
Muhayaroh,  I.  (2015)  “Fenomena  Ikumen  sebagai salah satu perubahan peran dan identitas ayah dalam masyarakat Jepang modern (The Ikumen Phenomenon as One of the Changes of Father’s Role and Identity within Japanese Modern So- ciety)”, Prosiding ASJI.

## Situs Internet
Basic  Plan  of  Gender  Equality.  dilihat  8  agustus 2016  http://www.gender.go.jp/english_con- tents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-men15/ pdf/2-3.pdf
By the Light of My Father’s Smile–, Fathering Japan Kansai. Dilihat 30 Juni 2018.  https://greenz. jp/2014/09/10/fathering_japan/
Jiji. Japan drops by three to 114th in gender equality rankings by World Economic Forum. Dilihat 30  Juni  2018.  https://www.japantimes.co.jp/ news/2017/11/02/national/social-issues/japan- drops-114th-gender-equality-rankings-world- economic-forum/#.WzhcYdIzbMw
Kincaid.  C.  dilihat  5  Juni  2016  http://www.japan- powered.com/japan-culture/a-look-at-gender- expectations-in-japanese-society
Koyama.  T.    “The  Changing  Social  Position  of Women  in  Japan,  UNESCO,  1961.  Dili- hat  30  Juni  2018.  http://unesdoc.unesco.org/ images/0000/000028/002807eo.pdf
Maruko. M.  NPO Fathering Japan shows men how to be better dads. Dilihat 30 Januari 2018 https:// www.japantimes.co.jp/news/2014/06/01/na- tional/npo-fathering-japan-shows-men-better- dads/#.WnAgorxl_IU
Maruko. M. NPO Fathering Japan shows men how to be better dads. Dilihat 21 April 2015  https:// www.japantimes.co.jp/news/2014/06/01/na- tional/npo-fathering-japan-shows-men-better- dads/#.WzhoFdIzbMw
OECD. Dilihat 16 Juni 2018. https://www.oecd.org/ japan/Gender2017-JPN-en.pdf ”
Yan.  S.  Training  to  be  a  ‘super  dad’  in  Japan. dilihat  30  Januari  2018.  http://money.cnn. com/2016/10/21/news/economy/japan-dads- fathers-parenting/index.html,