## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2021-03-21 Accepted: 2022-03-31
Published: 2022-04-12
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN
Sapto Budoyo Universitas PGRI Semarang budoyo_7@yahoo.co.id

## Abstrak
Maraknya  berbagai  kasus  yang  menimpa  guru  dalam  menjalankan  tugas  profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan  dengan  benar.  Penelitian  ini  terdiri  dari  3  (tiga)  pokok  permasalahan  antara lain  :  perlindungan  hukum  bagi  guru  sebagai  tenaga  professional,  kelemahan- kelemahan  perlindungan  hukum  guru  sebagai  tenaga  professional,  dan  upaya mewujudkan perlindungan hukum guru sebagai tenaga profesional yang berbasis nilai keadilan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan  bahwa perlindungan hukum profesi guru sebagai tenaga professional pendidik saat ini diatur di dalam Undang-Undang No. 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan    Undang-Undang  No.  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen.    Kelemahan-kelemahan  dalam  perlindungan hukum guru  sebagai  tenaga  professional  yaitu  profesi guru  belum  memiliki  hak  untuk tidak  dapat  dituntut  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  serta  banyak  kasus  yang justru  masuk  ke  kepolisian  (pidana),  peradilan  perdata  bahkan  peradilan  tata  usaha negara.  Upaya  mewujudkan  perlindungan  guru  sebagai  tenaga  profesional  berbasis nilai keadilan melalui rekonstruksi pada pasal 39 dan pasal 44 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berkaitan dengan prinsip guru tidak dapat dituntut  baik  secara  perdata,  administrasi  maupun  pidana  dalam  menjalankan  tugas profesinya  dengan  iktikad  baik  dan  atau  prinsip  pedagogik  untuk  kepentingan pendidikan dalam proses pembelajaran.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Guru, dan Nilai Keadilan.

## Abstract
The rise of various cases that befell teachers in carrying out their professional duties is proof  that  legal  protection  for  the  teaching  profession  has  not  been  running  properly. This study consists of 3 (three) main problems, including legal protection for teachers as professionals, the weaknesses of legal protection for teachers as professionals, and efforts  to  realize  legal  protection  for  teachers  as  professionals  based  on  the  value  of justice.  This  study  uses  a  normative  legal  method  by  using  a  literature  study.  The results  of  this  study  state  that  the  legal  protection  of  the  teaching  profession  as  a professional  educator  is  currently  regulated  in  Law  no.  20  of  2003  concerning  the National  Education  System  and  Law  no.  14  of  2005  concerning  Teachers  and Lecturers. Weaknesses in the legal protection of teachers as professionals, namely the teaching profession do not yet have the right not to be prosecuted in carrying out their professional  duties  and  many  cases  go  to  the  police  (criminal),  civil  courts,  and  even state administrative courts. Efforts to realize the protection of teachers as professionals based  on  the  value  of  justice  through the  reconstruction  of  articles  39  and  44  of  Law no.  14  of  2005  concerning  Teachers  and  Lecturers  relating  to  the  principle  that teachers  cannot  be  prosecuted  either  civilly,  administratively,  or  criminally  in  carrying
out their professional duties in good faith and or pedagogical principles for the benefit of education in the learning process.
Keywords: Legal Protection, Teachers, and Values of Justice.

## PENDAHULUAN
Mencerdaskan  kehidupan  bangsa merupakan  salah  satu  tujuan  dari Negara  Indonesia  sebagaimana  termuat di  dalam  Alinea  Keempat  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  selanjutnya disebut  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945. Upaya dalam memajukan dan meningkatkan  kualitas  warga  negara  di Indonesia  dilakukan  dengan  berbagai cara termasuk dengan adanya pemenuhan akses pendidikan bagi setiap warga negara sebagaimana diatur di  dalam  landasar  yuridis  Pasal  31  ayat (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  warga negara  berhak  mendapat  pendidikan”. Kemudian  pada  Pasal  31  ayat  (3)  UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan bahwa “Pemerintah
mengusahakan
dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan  dan  ketakwaan,  serta  akhlak mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan undang- undang”.
Landasan  konstitusional  mengenai penyelenggaraan  pendidikan  nasional  di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan  pendidikan  nasional  di Indonesia dilindungi oleh adanya hukum.
Hal ini disebabkan karena pada dasarnya  Indonesia  merupakan  negara hukum  sebagaimana  ditunjukkan  dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945. Guru  dan  Dosen  sebagai  komponen utama  penyelenggaraan  pendidikan  di Indonesia  mempunyai  peran  dalam proses kegiatan belajar mengajar
termasuk hak dalam memperoleh perlindungan hukum.
Undang-Undang  No.  14  Tahun 2005  tentang  Guru  dan  Dosen  pada Pasal  1  angka  (1)  menegaskan  bahwa “Guru  adalah  pendidik  professional
dengan tugas utama mendidik, mengajar,  membimbing,  mengarahkan, melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan dasar,  dan  pendidikan  menengah”. Sebagai  pendidik  professional  agar guru dapat  menjalankan  tugas  mendidik  dan mengajar dengan baik, harus memperoleh jaminan pendidikan. Guru  dan  Dosen  sebagai  tenaga pendidik  yang  professional  mempunyai hak  untuk  memperoleh  perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  39 Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi  profesi,  dan/atau  satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan  tugas”.  Kemudian  diatur juga  di  dalam  Pasal  40  Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2017  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah No.  74  Tahun  2008  tentang  Guru  yang menyatakan bahwa “Guru berhak mendapat perlindungan dalam
melaksanakan  tugas  dalam  bentuk  rasa aman  dan  jaminan  keselamatan  dari Pemerintah,  pemerintah  daerah,  satuan pendidikan,  organisasi  profesi  guru, dan/atau  masyarakat  sesuai  dengan kewenangan masing- masing”.
Meskipun telah diatur perlindungan guru  dan  dosen  di  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat problematika di dalam beberapa kasus hukum yang dialami oleh beberapa  guru  di  Indonesia.  Salah satunya  kasus  kekerasan  yang  terjadi pada  guru,  berdasarkan  pemantauan  di media  massa,  sampai  bulan  Oktober sepanjang  2019  Komisi  Perlindungan
Anak  Indonesia  menemukan  21  kasus kekerasan  pada  lembaga  pendidikan. Kejadian  tersebut  terjadi  baik  terhadap guru  maupun  siswa.  Komisioner  Bidang Pendidikan KPAI menemukan kekerasan SD/MI  sebanyak  tujuh  kasus,  di  SMP sebanyak  lima  kasus,  di  SMA/MA sebanyak  tiga  kasus  dan  SMK  ada empat  kasus.  Dari  21  kasus  tersebut, siswa  korban  kekerasan  mencapai  65 anak  sedangkan  guru  sebagai  korban kekerasan sebanyak empat orang.
Laporan dari KPAI tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya  mengenai  siswa  sebagai  korban kekerasan  tetapi  juga  guru  sebagai tenaga  pendidik  rentan  menjadi  korban kekerasan dalam
menjalankan profesinya.Tidak  hanya  rentan  menjadi korban  kekerasan,  guru  dan  dosen  juga rentan terkena kasus kriminalisasi dalam menjalankan  profesinya  sebagai  tenaga pendidik.
Berdasarkan data penanganan
kasus  hukum  yang  dialami  oleh  guru dalam  menjalankan  tugas  profesi  dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia  (LKBH  PGRI)  Jawa  Tengah yang  diperoleh  penulis  menunjukkan bahwa  dalam  kurun  waktu  tahun  2011 hingga  2016  terdapat  cukup  banyak perkara pidana, perkara perdata, bahkan perkara  Tata  Usaha  Negara.  Kasus- kasus  yang  ditangani  LKBH  PGRI  Jawa Tengah  dalam  kurun  waktu  tersebut tercatat  11  kasus  dengan  guru  sebagai terdakwa  dan  1  kasus  dengan  status tersangka,  bahkan  menjadi  terpidana, belum  lagi  kasus-kasus  yang  ditangani pada tahun-tahun
sebelumnya.
Kenyataan tersebut semakin besar apabila melihat kasus-kasus yang menimpa  di  daerah  lain  di  Indonesia termasuk  yang  akhirnya  seorang  guru harus meninggal dunia.
Maraknya  berbagai  kasus  yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya  merupakan  salah  satu  bukti
bahwa  Perlindungan  hukum  terhadap profesi  guru  belum  berjalan  dengan benar.  Guru  sebagai  profesi  yang mulia/terhormat,  sebagaimana  profesi- profesi lainnya, rupanya belum dipahami benar  oleh  masyarakat  pada  umunya dan  khususnya  aparat  penegak  hukum yang  merupakan  kepanjangan  tangan dari pemerintah [2].
Kebutuhan akan perlindungan profesi  guru  tidak  hanya  terkait  dengan perlindungan  hak-hak  kesejahteraannya,
tetapi lebih luas juga termasuk perlindungan terhadap individu (diri) guru yang  bersangkutan  untuk  dapat  dengan rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan  tugas  dan  perannya secara  optimal.  Ketika  guru  terkena masalah hukum khususnya yang berkaitan  dengan  tugasnya,  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tersebut seharusnya dapat menjadi dasar payung hukum bagi guru dalam hal perlindungan hukum  profesi  keguruan.  Akan  tetapi dalam  kenyataanya  perlindungan  guru tersebut masih belum memberikan upaya  yang  optimal  bagi  profesi  guru. Sehingga  guru  seolah-olah  berjuang sendiri  dalam  penyelesaian  masalahnya khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum [3]. Para guru tersebut biasanya diadukan  ke  aparat  kepolisian  oleh orangtua  muridnya  karena  melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak
seolah  seolah  menyandera  dan  alat untuk melakukan kriminalisasi  bagi guru. Pasal  andalan  yang  dijadikan  rujukan dalam  laporan  pengaduan  kekerasan terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan perlindungan  dari  tindakan  kekerasan fisik,  psikis,  kejahatan  seksual,  dan kejahatan lainnya yang dilakukan
pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama peserta  didik,  d an/atau  pihak  lain”. Adapun  jenis-jenis  kekerasan  tercantum pada  Pasal  69  yaitu  kekerasan  fisik, psikis, dan seksual” [4].
Tingginya permasalahan hukum yang  dialami  guru  dalam  menjalankan tugas  profesi  tersebut,  yakni  Tindakan mengajukan  guru  ke  ranah  pidana, perdata,  bahkan  tata  usaha  negara sebagaimana  yang  dicontohkan  penulis, hendaknya  perlu  dikaji  lebih  dalam  tidak hanya dari kacamata hukum positif saja, namun  juga  dari  kacamata  viktimologi, yakni  ilmu  yang  mempelajari  dampak dari dipidanakannya seorang guru karena  dengan  dipidananya  seorang guru  di  dalam  menjalankan  tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan  baik  secara  fisik  dan  juga mental  yang  tidak  hanya  mendera  guru yang dipidana, namun juga keluarga dari guru
yang menurun ditambah pandangan  masyarakat  sekitar  terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan
optimalisasi  perlindungan  hukum  guru sebagai tenaga professional untuk mewujudkan  nilai  keadilan  terutama keadilan yang dalam hal ini berdasarkan keadilan yang terdapat di dalam Pancasila. Maka dari itu, penulis merasa tertarik  untuk  menuangkannya  dalam judul  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Guru Sebagai  Tenaga  Profesional  Berbasis Nilai Keadilan”.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :
1.  Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi guru  sebagai  tenaga  professional  di Indonesia saat ini?
2.  Apa kelemahan-kelemahan perlindungan  hukum  guru  sebagai tenaga professional saat ini? 3.  Bagaimana upaya mewujudkan perlindungan  hukum  guru  sebagai tenaga  professional  yang  berbasis nilai keadilan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini
menggunakan pendekatan  kualiatif,  penelitian  kualitatif ini merupakan penelitian hukum normatif.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji menyajikan  pengertian  penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga
penelitian hukum kepustakaan  adalah  “Penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka [5]. Objek kajian penelitian hukum normatif  adalah  pada  hukum  yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma  yang  menjadi  objek  kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain [6]. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang analisis dasarnya
menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupak  angka-angka  tetapi  kata-kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut  Syaodih  Sukmadinata  adalah suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial, sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran orang secara individual maupun kelompok [7]. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis data merupakan  kegiatan  penelitian  berupa kajian  atau  telaah  terhadap  pengolahan data  yang  dibantu  dengan  teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kegiatan analisis data ini dapat mengkritisi, menentang, mendukung,
atau  menambah  masukan  dari  hasil kajian  atau  pengolah  data.  Analisis  data dilakukan dengan metode analisis- deskriptif.  Analisis  Deskriptif  adalah analisis  yang  hanya  sampai  pada  taraf
deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistemik sehingga  dapat  lebih  mudah  untuk dipahami  dan  disimpulkan.  Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktanya  sehingga  semuanya  selalu dapat  dikembalikan  langsung  pada  data yang diperoleh [8].
HASIL DAN PEMBAHASAN 1.  Perlindungan  Hukum  bagi  Guru sebagai Tenaga Profesional saat ini Guru adalah pendidik professional  dengan  tugas  utama mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan,  melatif,  menilai  dan mengevaluasi  peserta  didik  pada pendidikan  anak  usia  dini  jalur pendidikan  formal,  pendidikan  dasar, pendidikan  menengah.  Guru  memiliki tugas  yang  mulia  untuk  membantu peserta didik sebagai fasilitator dalam mencapai  cita-cita  kehidupan.  Tidak hanya dalam pendidikan ilmu pengetahuan  namun  juga  dalam pendidikan  moral.  Mengingat  kedua hal  itu  saling  terkait  satu  sama  lain agar  tercapai  kondisi  yang  seimbang antara  kecerdasan  dengan  perilaku yang dilakukan.
Sesungguhnya, seorang guru mempunyai multi peranan yang sangat penting kesuksesan pendidikan.  Gurulah  yang  menjadi ujung tombak dari keberhasilan pendidikan  pada  tataran  operasional. Guru  juga  yang  senantiasa  berada pada  baris  terdepan  pendidikan  yang berhadapan  secara  langsung  dengan peserta  didik  melalui  proses  interaksi instruksional  sebagai  wahan  proses pembelajaran  siswa  dalam  nuansa pendidikan.[9]
Perlindungan hukum  terhadap  profesi  guru  dalam menjalankan tugas profesinya selama ini  sudah  diatur  dalam  beberapa peraturan
perundang-undangan.
Perlindungan terhadap profesi guru ini sebagai  salah  satu  upaya  untuk memberikan  jaminan  pelaksanaan
tugas  professional  guru.  Beberapa peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang perlindungan profesi  guru  tersebut  antara  lain  di dalam  Pasal  39  Undang-Undang  No.
14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen sebagai berikut :
(1)  Pemerintah,  pemerintah  daerah, masyarakat,  organisasi  profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap  guru  dan  pelaksanaan tugas. (2)   Perlindungan sebagaimana dimaksud  dalam  pernyataan  di atas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta  perlindungan  keselamatan dan kesehatan kerja. (3)  Perlindungan  hukum  mencakup perlindungan  hukum  terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau  perlakuan  tidak  adil  dari pihak  peserta  didik,  orang  tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4)  Perlindungan  profesi  mencakup perlindungan terhadap pemutusan  hubungan  kerja  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan,  pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan  terhadap  profesi,  dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat  menghambat  guru  dalam melaksanakan tugas.
(5)  Perlindungan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  sebagaimana dimaksud mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada  waktu kerja,  bencana  alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
Perlindungan  terhadap  guru  dalam pelaksanaan  tugas  profesi  juga  termuat
dalam  Pasal  40  Peraturan  Pemerintah No.  19  Tahun  2017  tentang  Perubahan Atas  No.  74  Tahu  2008  tentang  Guru yang menegaskan sebagai berikut :
(1)  Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan  tugas  dalam bentuk rasa aman dan jaminan  keselamatan  dari Pemerintah, Pemerintah Daerah,  Satuan  Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau  Masyarakat  sesuai dengan kewenangan masing- masing; (2)  Rasa  aman  dan  jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan a) hukum,  b)  profesi,  dan  c) keselamatan  dan  kesehatan kerja; (3)  Masyarakat, Organisasi Profesi  Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kewenangan  mendidik  guru  dalam menjalankan tugas profesinya juga diatur di  dalam  Undang-Undang  No.  14  Tahun 2005  tentang  Guru  dan  Dosen  pada Pasal  14  ayat  (1)  huruf  (f)  yang menjelaskan  bahwa  “….guru  memiliki kebebasan  dalam  memberikan  penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan,  dan/atau  sanksi  kepada peserta  didik  sesuai  dengan  kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang- undangan.” Hal tersebut telah dipertegas dalam  Pasal  39  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2017  tentang Guru  sebagai  berikut  :  “…guru  meiliki kebebasan  memberikan  sanksi  kepada peserta  didiknya  yang  melanggar  norma agama, norma kesusilaan, norma
kesopanan,  peraturan  tertulis,  maupun tidak  tertulis  yang  ditetapkan  guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan  perundang-undangan  dalam proses  pembelajaran  yang  berada  di bawah kewenangannya”.
Namun terkadang apa yang dilakukan  oleh  guru,  tenaga  pendidik maupun  dosen  dan  lain-lain  dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta tuntutan profesionalismenya tidak jarang mengalami  dilematis.  Di  satu  sisi, mereka dituntut untuk mampu mengantarkan  peserta  didik  mencapai tujuan pendidikan. Namun  di  sisi  lain,  tatkala  para tenaga pendidik berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jika mereka  gagal  menegakkan  kedisiplinan peserta didiknya dan gagal mengantarkan peserta didik pada pencapaian  tujuan  pendidikan,  sebagai yang  paling  krusial  dihadapi  tatkala mereka  harus  memberikan  hukuman kepada  peserta  didik  yang  melanggar tata  tertib  dan  aturan  sekolah  dalam rangka menegakkan kedisiplinan, acapkali  orang  tua  dan  masyarakat menilainya  sebagai  tindakan   melanggar hak  asasi  manusia  atau  melanggar  UU Perlindungan  Anak.  Mereka  dengan mudahnya  melaporkan  tindakan  guru tersebut kepada penegak hukum.
Akibatnya,  dalam  menjalankan  tugas profesinya  guru  seringkali  berada  pada posisi dilematis dan bahkan rentan untuk dikriminalisasi.[10]
Guru  juga  mendapatkan  kebebasan untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana  dijamin  dalam  Undang- undang  Dasar  1945.  Untuk  hal  tersebut, guru  juga  mendapat  kesempatan  untuk membentuk  organisasi  profesi  yang bersifat independen.
Wadah  organisasi  profesi  guru  inilah yang  berperan  vital  di  dalam  melindungi profesi  guru  karena  di  dalam  wadah organisasi profesi guru tersebut sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  42 Undang-  undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen  memiliki sejumlah kewenangan yang meliputi:
a.  Menetapkan  dan  menegakkan  kode etik guru;
b.  Memberikan bantuan hukum kepada guru;
c.  Memberikan  perlindungan  profesi guru;
d.  Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan e.  Memajukan pendidikan nasional.
Sebagai  sebuah  profesi  mulia  yang dijamin  oleh  negara  dan  pemerintah, maka  organisasi  guru  juga  memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan  kehormatan  dan  martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan,  yang  dilakukan  dengan membentuk  kode  etik  guru.  Kode  etik ialah  kode  yang  berisi  norma  dan  etika yang  mengikat  perilaku  guru  dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Pembuatan  kode  etik  ini  pada  dasarnya dilandasi  agar  dalam  melakukan  upaya menetapkan  kompetensi  yang  khas, organisasi profesi memiliki kegiatan yang melakukan pendidikan profesi dan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan kompetensi yang bersandar pada : a.  Kompetensi (keahlian dan keterampilan) khusus; b.  Etika profesi c.  Standar profesi Karakter profesi inilah yang
membedakan  pekerja  pada  umumnya dengan  tenaga  profesional.  Profesi  guru bekerja  bukan  berdasarkan  kehendak dan kemauan pemberi kerja, tapi mereka bekerja sesuai dengan kompetensi, etika profesi, standar profesi dan hukum untuk mengajar  peserta  didik  agar  peserta didik tersebut nantinya tidak hanya dapat memenuhi standar kompetensi ilmu yang
diberikan,  namun  juga  memiliki  karakter yang luhur.
2.  Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Guru Sebagai Tenaga Professional Saat Ini Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005  (1) yang  menyatakan  bahwa  “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi  profesi,  dan/atau  satuan pendidikan wajib memberikan perlindunga terhadap guru dalam
pelaksanaan  tugas”.  Rumusan  undang- undang  tersebut  telah  memberikan  dan mewajibkan lingkup perlindungan kepada  guru  dan  tugasnya.  Juga  pada ayat  (2)  nya  menjelaskan  ruang  lingkup perlindungannya yang meliputi “Perlidungan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan  profesi,  serta  perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja “Ketentuan  ini  membedakan  secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan
profesi,  perlindungan  keselamatan  kerja dan perlindungan kesehatan kerja [11]. Peraturan yang mendukung terhadap perlindungan  hukum  bagi  guru  sebagai tenaga  profesioal  memang  sudah  ada, namun  menurut  penulis  profesi  guru yang merupakan profesi terhormat (officium  nobile) saat  ini  justru  sangat rentan  sekali  terlibat  permasalahan hukum baik perkara pidana, perdata, dan bahkan  hukum  administrasi.  Sebagai pelaku  perubahan,  guru  mengubah peserta  didik  menjadi  lebih  baik,  lebih pandai,  lebih  memiliki  keterampilan, menjadikan  peserta  didik  berkarakter yang berguna bagi diri peserta didik dan masyarakat, namun pada wilayah praktis profesi  guru  di  samping  dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan  profesionalitasya,  guru juga sering bersinggungan dengan masalah hukum.
Beberapa  kelemahan  perlindungan hukum profesi sebagai tenaga professional pendidik sebagai berikut : a.  Belum  optimalnya  pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru. Guru  dalam  menjalankan  tugas profesinya  belum  mendapatkan perlindungan hukum secara optimal,  sekalipun  sebenarnya sudah  termuat  dalam  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah  No.  74  Tahun  2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2017 yang seharusnya menjadi payung hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesi. b.  Belum  optimalnya  pemahaman tentang Kode Etik Guru Indonesia. Pada  Kongres  Persatuan  Guru Republik  Indonesia  Tahun  2013 telah  mengesahkan  Kode  Etik Guru  Indonesia,  namun  yang terjadi  masih  banyak  guru  yang melanggar  kode  etik  profesinya sendiri.  Banyak  guru  yang  tidak mengetahui Kode Etik  Guru Indonesia sehingga banyak melakukan pelanggaran. c.  Banyaknya  permasalahan  hukum yang  menimpa  pada  guru  dalam menjalankan tugas profesinya.
Guru  dalam  menjalankan  tugas profesinya  masih  banyak  yang terkena  kasus  hukum,  hal  ini dibuktikan dengan masih banyaknya  permintaan  bantuan hukum  oleh  guru  ke  Persatuan Guru Republik Indonesia. Laporan  dari  orang  tua  peserta didik  atau  masyarakat  terhadap pelanggaran guru dalam
menjalankan  tugas  profesinya masih langsung ditujukan kepada penegak hukum (polisi), pengadilan,  bukan  ke  Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai  kelengkapan  organisasi profesi  guru  yang  menangano pelanggaran guru dalam menjalankan tugas profesinya. d.  Profesi  Guru  belum  memiliki  hak untuk  tidak  dapat  dituntut  secara hukum  dalam  menjalankan  tugas profesinya.
Pada  saat  menjalankan  tugas profesinya,  guru  masih  sering dituntu  dalam  kasus  pidana, perdata, bahkan tata usaha negara tanpa memperhatikan kewenangan  profesi  yang  dimiliki guru.
e.  Banyaknya  kasus  yang  justru masuk  ke  Kepolisian  (Pidana), Peradilan  Perdata,  dan  bahkan Tata Usaha Negara dalam hubungannya  dengan  Guru  di dalam  menjalankan  tugas  dan hubungannya  dengan  Guru  di dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya, bukan ke Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi profesi. f.  Adanya  kekahawatiran  dan  rasa ketakutan guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik. Kekhawatiran dan rasa ketakutan yang  dimaksud  di  sini  adalah ketika memberikan sanksi kepada peserta  didik  yang  melanggar norma  dan  sopan  santun  dalam mengikuti pembelajaran, guru dapat  dipermasalahkan  secara hukum.
3.  Upaya  Mewujudkan  Perlindungan Hukum  Guru  Sebagai  Tenaga
Professional  yang  Berbasis  Nilai

## Keadilan
Tugas  mendidik  guru  mencakup pula  tindakan  pendisiplinan  yang dapat  dilakukan  oleh  guru.  Sejauh tindakan guru dalam rangka mendidik  siswa  tidak  memenuhi syarat atau unsur tindakan penganiayaan atau kekerasan sebagaimana  tersebut  di  atas,  yaitu unsur  dengan  kesengajaan,  tidak dengan  maksud  yang  tidak  pantas, serta  perbuatan  yang  melebihi  batas yang diijinkan, maka dapat dinyatakan  guru  tidak  dapat  disebut melakukan tindakan pelanggaran hukum pidana.
Penulis  mengambil  salah  satu contoh dalam  salah satu kasus yang dialami  oleh  guru  yang  menghukum peserta  didik    karena  bersikap  tidak sopan terhadap guru dengan menampar  tidak  dengan  maksud untuk  menyakiti  secara  fisik,  tidak dengan  maksud  yang  tidak  pantas, serta  dalam  batas-batas  yang  tidak melebihi,  dibuktikan  secara  fisik perbuatan  tidak  menimbulkan  bekas dan lain sebagainya, maka guru tidak dapat disebut melakukan pelanggaran  pidana  sebagaimana disebut  sebagai  tindakan  kekerasan dalam  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  perubahan Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan guru bermaksud untuk memberikan  pemahaman  kepada peserta  didik  bahwa  perilaku  yang ditunjukkan  peserta  didik  sudah berada di luar batas norma kesopanan. Guru sekaligus mengingatkan  akan  kewajiban  anak sebagaimana  juga  tersebut  dalam
Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  salah
satunya  adalah  menghormati  orang tua  dan  gurunya.  Jika  sekalipun kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran, maka merupakan pelanggaran  kode  etik  saja,  bukan pelanggaran hukum. Penerapan norma etik dan hukum  terhadap  guru,  tentang  apa “batasan”  tindakan  seorang  guru yang dapat dikatakan sebagai perbuatan  pelanggaran  kode  etik atau  pelanggaran  hukum  di  dalam menjalankan  tugas  profesionalnya mencerminkan  sebuah  sinergi  aktif antara  ranah  Yuridis,  Sosiologis  dan
Filosofis di dalam optimalisasi perlindungan  profesi  guru.  Ranah yuridis dimana dengan diberlakukannya rekonstruksi
terhadap  pasal-pasal  hukum  tertulis yang  ada  diharapkan  akan  tercipta perlindungan hukum terhadap profesi guru  yang  optimal,  namun  tentunya optimalisasi  tersebut  akan  tercapai ketika  dua  ranah  yang  lainnya  yakni sosiologis dan filosofis juga diperhatikan. Dalam ranah sosiologis dimana  rekonstruksi  aturan  hukum tertulis  yang  ada  harus  diiringi dengan  rekonstruksi  aturan  hukum tidak  tertulis  yang  hidup  di  dalam masyarakat (sosiologis).
Aturan hukum yang tidak tertulis  ini  pada  dasarnya  jauh  lebih rumit dari pada aturan hukum tertulis karena  aturan  hukum  tidak  tertulis tersebut merupakan hasil dari kristalisasi  interaksi  antar  manusia akan  subjek  tertentu  yang  dalam  hal ini  ialah  guru.  Aturan  hukum  tidak tertulis  inilah  yang  justru  memiliki kekuatan besar hingga bisa dikatakan  bahwa  aturan  hukum tertulis yang hidup di dalam masyarakat ini mempengaruhi hukum tertulis. Sehingga akan percuma  apabila  hanya  dilakukan perubahan  di  dalam  aturan  hukum tertulis  yang  tidak  diiringi  perubahan di dalam masyarakat itu sendiri yang
dalam  hal  ini  suka  melaporkan perbuatan  guru  dalam  menjalankan tugas profesionalnya ke dalam ranah pidana,  perdata,  bahkan  tata  usaha negara  karena  lambat  laun  aturan hukum  tertulis  itu  akan  kembali  lagi atau bahkan tidak dipatuhi. Maka dari itu, rekonstruksi pada ranah sosiologis  ini  ialah  dalam  bentuk kesepahaman  atau  kesatuan  visi baik  itu  antara  orangtua  peserta didik/ masyarakat, Dewan Kehormatan Guru Indonesia maupun penegak hukum bahwa perkara yang berkaitan  dengan  tindakan  yang dilakukan oleh guru di dalam
menjalankan  tugas  profesionalnya merupakan  bagian  dari  kewenangan Dewan  Kehormatan  Guru  Indonesia, bukan kewenangan kepolisian, ataupun  pengadilan  perdata  maupun tata usaha negara. Berdasarkan  hal-hal  tersebut, maka perlu dilakukan upaya mewujudkan perlindungan guru sebagai  tenaga  profesional  berbasis nilai  keadilan  melalui    rekonstruksi terhadap  pasal-pasal  yang  selama ini  melindungi  guru  dimana  ada  dua poin penting yang harus direkonstruksi  yakni  pemberian  hak untuk  tidak  dapat  dituntut  terhadap guru  dalam  menjalankan  tugas profesionalnya dan penguatan fungsi Dewan  Kehormatan  Guru  di  dalam mengadili guru yang diduga melanggar  kode  etik,  bukan  melalui kepolisian (penal)/ pengadilan.
Adapun  tabel  rekonstruksi  ideal perlindungan  hukum  guru  sebagai tenaga  profesional  pendidik  dalam mewujudkan  keadilan  berbasis  nilai Pancasila, sebagai berikut: Tabel 1. Rekonstruksi Ideal Perlindungan Hukum Guru sebagai Tenaga Profesional Pendidik dalam Mewujudkan Keadilan Berbasis Pancasila NO PERIHAL URAIAN 1 Dasar Rekonstruksi Memadukan wisdom local berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan wisdom  internasional tentang  perlindungan guru  sebagai  tenaga profesional pendidik 2 Paradigma Rekonstruksi Merekontruksi perlindungan  hukum guru  sebagai  tenaga profesional  pendidik yang  berbasis  nilai keadilan Pancasila 3 Teori-teori Rekonstruksi a. Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila dan
Teori Keadilan Aristoteles b. Middle Theory:
Teori Sistem Hukum.
c. Applied Theory: Teori Hukum
Progresif  dan Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat 4 Tujuan Rekonstruksi Penguatan perlindungan hukum guru dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga profesional pendidik 5 Konsep Rekonstruksi Dimasukkan dalam pasal pada Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 39 dan Pasal 44, yaitu: a.  Guru tidak dapat di tuntut baik secara perdata, administrasi, maupun pidana
NO PERIHAL URAIAN dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dan atau prinsip pedagogik untuk kepentingan pendidikan dalam proses pembelajaran; b.  Dewan Kehormatan Guru dibentuk untuk mengawasi dan memutus pelanggaran kode etik, perdata, administrasi, dan pidana guru dalam menjalankan tugas profesinya. c.  Pelanggaran kode etik, perdata, administrasi, dan pidana  guru dalam menjalankan tugas profesinya menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Profesi yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Guru
Dengan  direkonstruksinya  aturan hukum  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis  tersebut,  maka  akan  dapat mencapai ranah rekonstruksi yang paling mendasar  yang  bersifat  filosofis  yang merupakan akal budi atau nilai individual personal  yang  ada  dalam  diri  manusia masing-masing  tentang  apa  yang  baik dan  apa  yang  buruk,  yang  merupakan sumber  dari  hukum  baik  itu  tertulis maupun tidak tertulis.
Teori  tersebut  di  atas,  dimaksudkan bahwa  setelah  merekonstruksi  undang-
undang,  struktur,  serta  masyarakatnya, maka Persatuan Guru Republik Indonesia  sebagai  suatu  organisasi profesi  guru  yang  telah  memiliki  alat kelengkapan  organisasi  profesi  yaitu Dewan  Kehormatan  Guru  Indonesia dapat mengoptimalkan peran, tugas, dan wewenangnya  sehingga  guru  dalam menjalankan tugas profesinya mendapatkan perlindungan secara
optimal.  Dengan  demikian  apabila  ada pelanggaran  terhadap  kode  etik  guru, pelanggaran  perdata,  administrasi,  dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh guru dalam menjalankan tugas profesinya  tidak  langsung  ditangani  oleh penegak hukum sebagaimana yang telah terjadi saat ini, melainkan harus ditangani  terlebih  dahulu  oleh  Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai alat kelengkapan  organisasi  profesi  guru yang
berwenang menangani pelanggaran  guru tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Perlindungan  hukum  profesi  guru sebagai  tenaga  profesional  pendidik saat  ini,  telah  diatur  dalam  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  diantaranya  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,  Undang-Undang  No.  14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta  Peraturan  Pemerintah  No.  74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun 2017,  serta  guru  dalam  menjalankan tugas  profesinya  harus  berpegang teguh pada Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) yang merupakan acuan penting  dalam  perlindungan  hukum profesi guru. 2.  Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum
guru  sebagai  tenaga  professional berdasar nilai keadilan antara lain :
a.  Belum  optimalnya  pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru. b.  Belum  optimalnya  pemahaman tentang Kode Etik Guru Indonesia.
c.  Profesi  guru  belum  memiliki  hak untuk  tidak  dapat  dituntut  dalam menjalankan tugas profesinya.
d.  Banyaknya  kasus  yang  justru masuk  ke  kepolisian  (pidana),
peradilan  perdata  ,  dan  bahkan Tata Usaha Negara dalam hubungannya  dengan  guru  di dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya,  bukan  Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi profesi. 3.  Upaya mewujudkan perlindungan guru  sebagai  tenaga  profesional berbasis nilai keadilan melalui rekonstruksi  pada  pasal  pelanggaran guru dalam menjalankan tugas profesinya  berpegang  pada  teori optimalisasi perlindungan hukum profesi guru, dimana agar perlindungan  hukum  terhadap  guru dapat  berjalan  dengan  optimal  harus memperhatikan ranah
filosofis, sosiologis  dan  juga  yuridis  ialah optimalisasi  yang  bertumpu  pada penguatan  peran  Dewan  Kehormatan
Guru  Indonesia,  rekonstruksi  yang pada  prinsipnya  guru  tidak  dapat dituntut baik secara perdata, administrasi  maupun  pidana  dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dan atau prinsip pedagogik untuk kepentingan pendidikan dalam proses pembelajaran, sebagaimana dimasukkan dalam pasal pada Undang-undang  Guru  dan  Dosen
Pasal 39 dan Pasal 44, yaitu :
(1)  Guru  tidak  dapat  dituntut  baik secara perdata, administrasi, maupun pidana dalam
menjalankan  tugas  profesinya dengan  iktikad  baik  dan  atau prinsip pedagogik untuk kepentingan  pendidikan    dalam proses  pembelajaran; (2)  Dewan Kehormatan Guru dibentuk  untuk  mengawasi  dan memutus  pelanggaran  kode  etik, perdata, administrasi, dan pidana guru dalam menjalankan profesinya. (3)  Pelanggaran  kode  etik,  perdata, administrasi,  dan  pidana  yang dilakukan guru dalam menjalankan  tugas  profesinya menjadi kewenangan Dewan
Kehormatan  Guru  yang  dibentuk oleh Organisasi Profesi Guru.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka saran yang diberikan yakni,
Bagi  organisasi  profesi  guru  yaitu  perlu adanya evaluasi berkesinambungan atas peran  dan  fungsi  organisasi  bagi  upaya perlindungan  guru,  melanjutkan  dan merealisasikan nota kesepahaman antara organisasi profesi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia dengan penegak hukum/ kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hukum profesi  guru  sehingga  dalam  hal  terjadi pelaporan  perkara,  tidak  langsung  ke penegak  hukum/  kepolisian    melainkan melewati  Dewan  Kehormatan  Guru Indonesia  sebagai  alat  kelengkapan organisasi  profesi  guru,  menegakkan Kode  Etik  Profesi  Guru  dengan  baik sesuai  dengan  kesepakatan  Kongres Persatuan  Guru  Republik  Indonesia, mengoptimalkan perlindungan guru dalam  menjalankan  tugas  profesinya dengan mendasarkan diri pada kode etik profesi  guru,  dan  menetapkan  dan selanjutnya  mengimplementasikan SOP
(Standard Operational Procedure) batasan-batasan  tindakan  pemberian sanksi  oleh  guru  terhadap  peserta  didik yang dibenarkan menurut pendidikan.

## REFERENSI
[1]Giovani  Di o  Prasasti,  “Per  Oktober, KPAI Temukan 21 Kasus Kekerasan Fisik  di  Lingkungan  Pendidikan Tahun 2019”, https://www.liputan6.com/health/rea d/4099310/per-oktober-kpai- temukan-21-kasus-kekerasan-fisik- di-lingkungan-pendidikan-tahun- 2019  diakses  Pada  Rabu,  15  Juli 2020 Pukul 12.11 wib.
[2]  Kaligis,  O.C.  (2006). Perlindungan Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka, Terdakwa,  dan  Terpidana, (Bandung
: PT. Alumni), hlm. 374-375.
[3]  Sudibyo,  Ateng  dan  Kiyamudin,  Eki. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas  Keprofesionalannya  dikaitkan dengan Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa. Journal
Presumption  of  Law  Vol.  1  No.  2
Tahun 2019, hlm. 51.
[4]  Prakoso,  Abdul  Rahman  dan  Rinaldi, Hermawan . (2019). Perlindungan
Hukum  Terhadap  Profesi  Guru  Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa, (Prosiding
“Profesionalisme  Guru  Abad  XXI”, Seminar  Nasional  IKA  UNY  Tahun
2019), hlm. 184.
[5]  Soekanto,  Soerjono  dan  Mamuji,  Sri. (2010). Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat. (Jakarta  :
Raja Persada), hlm. 13-14.
[6]Fajar,  Mukhti  dan  Ahmad,  Yulianto. (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Hukum Empiris. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 34.
[7]Syaodih, Nana. (2012). Metode Penelitian  Pendidikan. (Bandung  :
PT Remaja Rosdakarya), hlm. 53.
[8]Suteki  dan  Taufani,  Galang.  (2018). Metodologi Penelitian
Hukum
(Filsafat, Teori, dan Praktik). (Depok : PT Raja Grafindo), hlm. 237.
[9] Prakoso, Abdul Rahman dan Hermawan, Rinaldi. (2018). Perlindungan Hukum terhadap
Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman terhadap Siswa, Prosiding  “Profesionalisme Guru  Abad  XXI”  Seminar  Nasional IKA UNY Tahun 2018, hlm. 180. [10]Nurmala, Leni Dwi. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga  Pendidik, Jurnal  Gorontalo
Law Review Vol. 1 No. 1 April 2018, https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.
98, hlm. 78. [11]Harun.  (2016). Perlindungan  Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Hukum  Positif. Jurnal  Law  and Justice  Vol.  1  No.  1  Oktober  2016 https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.285
8, hlm. 75