## Perubahan kondisi perekonomian pasca covid-19 berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) pengeluaran di Provinsi Aceh
Changes in post-covid-19 economic conditions based on gross regional domestic product expenditure in aceh province
Safrika 1 *, Anisah Nasution 2 , Abdul Muzammil 3 , Hamdani 4 , Bagio 5
1,2,3,5 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Teuku Umar
4 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jabal Ghafur *Korespodensi: safrika@utu.ac.id
Diterima Tanggal 19 Januari 2024, Disetujui Tanggal 29 Juli 2024 DOI: https://doi.org.10.51978/japp.v24i2.778

## Abstrak
Di  Indonesia  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  telah  menyebabkan  perlambatan pertumbuhan  ekonomi  nasional,  penurunan  penerimaan  negara,  serta  peningkatan  belanja  dan pembiayaan.  Kondisi  perubahan  pelaku  ekonomi  dan  penurunan  harga  komoditas  juga  berimbas  pada penerimaan negara. Selain itu, di saat bersamaan, belanja negara harus naik untuk kesehatan, Bantuan sosial  (bansos)  dan  membantu  pelaku  usaha  agar  tidak  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) besar-besaran. Hal ini menyebabkan adanya Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Pengeluaran  di  Provinsi  Aceh.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui perubahan kondisi perekonomian pasca Covid-19 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pengeluaran di Provinsi Aceh. Objek penelitian adalah APBD Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data  cross  section  dengan  metode  panel  data,  periode  waktu  dari  tahun  2021  sebagai  tahun  Covid  19 sampai dengan tahun 2022 sebagai tahun pasca covid 19 dari masing-masing data PDRB Pengeluaran. Analisis  data  mengunakan  analisis  kuantitatif  dan  analisis  kualitatif  dengan  menggunakan  pengujian hipotesis dengan paired sample test . Hasil penelitian bahwa pada tahun 2021 seiring dengan masyarakat yang  mulai  melakukan  aktivitas  perekonomian  ditengah  pandemi  covid-19  yang  sudah  melandai,  laju pertumbuhan kembali naik menjadi 2,79 persen serta kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,21 persen.  terdapat  perbedaan  Kondisi  Perekonomian  Pasca  Covid-19  berdasarkan  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh, dengan nilai sig. (2-tailed) 0.041 < 0.05. Penerapan PSBB  (Pergerakan  Sosial  Berskala  Besar)  mempersempit  pergerakan  ekonomi  dan  kondisi  berjalan normal  setelah  Covid-19  perekonomian  mengalami  peningkatan  apalagi  dalam  hal  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh yang meningkat drastis.
Kata Kunci: PDRB, pengeluaran, perekonomian

## Abstract
In Indonesia, the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has caused a slowdown in national economic growth, a decrease in state revenue, and an increase in spending and financing. The changing conditions of economic actors and the decline in commodity prices also have an impact on state revenues. In addition, at the same time, state spending must increase for health, social assistance (bansos) and help businesses not to carry out massive layoffs. This has led to the Post-Covid-19 Economic Conditions based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) Expenditure in Aceh Province. The research objective is to determine  changes  in  post-Covid-19  economic  conditions  based  on  Gross  Regional  Domestic  Product (GRDP) expenditure in  Aceh  Province. The  object  of research  is the  APBD of  Aceh Province. The data used is cross section data with panel data method, time period from 2021 as Covid 19 year to 2022 as post covid  19  year  of  each  expenditure  GRDP  data.  Data  analysis  uses  quantitative  analysis  and  qualitative analysis  using  hypothesis  testing  with  paired  sample  tests.  The  results  showed  that  in  2021  along  with people who began to carry out economic activities in the midst of the Covid-19 pandemic which had sloped,
the  growth  rate  rose  again  to  2.79  percent  and  increased  again  in  2022  to  4.21  percent.  there  are differences  in  Post Covid-19 Economic Conditions based on Gross Regional Domestic  Product (GRDP) Expenditure in Aceh Province, with a sig value (2-tailed) 0.041 < 0.05. The implementation of PSBB (Large- Scale Social Movements) narrows economic movements and conditions run normally after Covid-19 the economy has increased, especially in terms of Gross Regional Domestic Product (GRDP) Expenditure in Aceh Province which has increased dramatically.
Keywords: economy, GRDP, expenditure

## PENDAHULUAN
Negara berkembang, termasuk Indonesia,  telah  mengalami  pertumbuhan ekonomi  yang  pesat,  tetapi  belum  berhasil mengurangi  kemiskinan  dan  kesenjangan sosial  ekonomi  (Kemenkeu  RI,  2022). Sejumlah  besar  negara  maju  dengan  tingkat pendapatan  tinggi  gagal  mengatasi  masalah sosial  seperti  penyalahgunaan  obat,  AIDS, alkohol,  gelandangan,  dan  kekerasan  dalam rumah tangga. Beberapa negara berpendapatan  rendah  mampu  mencapai tingkat  pembangunan  manusia  yang  tinggi karena mereka mampu menggunakan secara bijak semua sumber daya untuk meningkatkan kemampuan  dasar  manusia  (Bhakti  et  al., 2018).
Salah  satu  ukuran  otonomi  daerah dalam  mengeksplorasi  sumber  pendapatan tambahan  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Kemandirian  daerah  dalam  membuat keputusan dan membuat kebijakan pembangunan  berkorelasi  positif  dengan pendapatan  asli  daerah.    Seharusnya  ada peluang terbaik untuk menghidupkan kembali perekonomian daerah karena kontribusi yang signifikan  dari  belanja  pemerintah  daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Pajak,  bea  masuk,  hasil  bisnis  daerah, keuntungan,  deviden,  dan  penjualan  saham dan pinjaman lainnya merupakan bagian dari pendapatan daerah. Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  merupakan  indikator penting  di  suatu  wilayah  yang  dapat menunjukkan total produksi netto barang dan jasa  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar penilaian  PAD.  Semakin  tinggi  PDRB  suatu daerah,  semakin  besar  potensi  sumber penerimaannya (Sufriadi et al., 2015).
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi  adalah  serangkaian  usaha  dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja,  memeratakan  distribusi  pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi  regional  dan  melalui  pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder  dan  tersier.  Dengan  perkataan  lain arah  dari  pembangunan  ekonomi  adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin (BPS, 2023).
Menurut (Kuncoro, 2018), Pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  itu  berkaitan  erat dengan  kesejahteraan  rakyatnya  yang  turut menjadi  tolak  ukur  apakah  suatu  negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Menurut Khalwati (2019) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan  tradisional  lebih  dimaknai sebagai pembangunan
yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  suatu provinsi,  kabupaten,  atau  kota.  Sedangkan pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilihat  dari pertumbuhan angka PDRB.. Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  merupakan  nilai tambah  bruto  seluruh  barang  dan  jasa  yang tercipta  atau  dihasilkan  di  wilayah  domestik suatu  negara  yang  timbul  akibat  berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang  dimiliki  residen  atau  non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran,  dan  pendapatan  yang  disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.
Kondisi Pandemi Covid-19 yang berlangsung  sejak  Febuari  2020  di  Provinsi Aceh  turut  menekan  sektor-sektor  ekonomi. Kondisi ini menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional mengalami kontraksi hingga  ke  titik  minus  2,07  persen.  Pandemi juga  telah  berdampak  pada  peningkatan angka pengangguran di Aceh, karena terdapat masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Data
BPS  menyebutkan,  PDRB  Aceh  (ADHB) Triwulan  III  2020  mencatatkan  pertumbuhan negatif  yaitu  sebesar  0,11  persen.    Namun pada tahun 2022 Provinsi Aceh mencatatkan laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif. Setelah sempat minus pada tahun sebelumnya  terdampak  pandemi  Covid-19, ekonomi  Provinsi  Aceh  ini  mampu  tumbuh sebesar 5,53 persen. Setelah sempat menyentuh  angka  minus  2.07  pada  2020 akibat pandemi dan pada tahun 2022 ekonomi Aceh  mampu  bangkit  dan  tumbuh  5,53 persen.
Indikator  ekonomi  sangat  diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satunya adalah indikator Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB). Dilihat  dari  sisi  pengeluaran  PDRB  adalah jumlah  seluruh  pengeluaran  untuk  konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan  modal  tetap  domestik  bruto, perubahan  stok  dan  ekspor  netto  di  suatu wilayah  dan  Dilihat  dari  sisi  produksi  PDRB adalah  jumlah  nilai  produk  barang  dan  jasa akhir  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  unit produksi  (di  suatu  region)  pada  suatu  jangka waktu  tertentu  (setahun).  Perhitungan  PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah ( value added ).
PDRB  merupakan  indikator  penting  di suatu  wilayah  yang  dapat  mengindikasikan totalitas  produksi  netto  barang/jasa  yang selanjutnya  dapat  digunakan  sebagai  dasar perencanaan  dan  evaluasi  pembangunan wilayah.  Provinsi  Aceh  adalah  salah  satu Provinsi  Aceh  memiliki  kewenangan  otonom dalam menjalankan pemerintahan dan membangun  serta  memberikan  pelayanan kepada masyarakat, merencanakan, mengelola dan memanfaatkan potensi unggulan  ekonomi  secara  optimal  serta dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi  Aceh  Sebagai  daerah  yang  dalam keadaan  berkembang  dan  terus membangun Provinsi  Aceh  juga  mengandalkan  sumber hasil alam sebagai bagian sumber pendapatan daerah,
Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu daerah  yang  diberikan  otonomi  khusus  oleh pemerintah  pusat  melalui  UU  No.18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah
Istimewa  Aceh  Sebagai  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam. Proporsi pendapatan untuk sumber  daya  minyak  dan  gas  adalah  70%. Ketetapan  ini  melebihi  otonomi  biasa  yang mengatur  pembagian  pendapatan  provinsi hanya  15%  dari  minyak  dan  35%  dari  gas. Pemberian otonomi dan proporsi pendapatan yang  cenderung  besar  ini  diharapkan  dapat menggenjot  pembangunan  ekonomi  dan pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh yang jauh tertinggal dibandingkan kemajuan ekonomi provinsi lain di Indonesia, yang pada akhirnya pencapaian tersebut  dapat  memberikan  kesejahteraan bagi masyarakat.
Menurut  (Widodo,  2018)  Salah  satu indikator  penting  untuk  mengetahui  kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu  adalah  data  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku  maupun  atas  dasar  harga  konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah  ( Value  Added )  yang  dihasilkan  oleh seluruh  unit  usaha  dalam  suatu  daerah tertentu,  atau merupakan  jumlah  nilai  barang dan  jasa  akhir  (netto)  yang  dihasilkan  oleh seluruh  unit  ekonomi.  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  merupakan  nilai tambah  dari  hasil  produksi  nilai  barang  dan jasa  yang  mampu  diciptakan  dari  berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah/wilayah (Arsyad, 2017).
Perubahan kondisi perekonomian pasca COVID-19  berdasarkan  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran memiliki urgensi  yang  tinggi  karena  menentukan Pemulihan  Ekonomi  dengan  menila  sejauh mana  ekonomi  Provinsi  Aceh  telah  pulih setelah  dampak  negatif  pandemi  serta mengidentifikasi sektor-sektor yang pulih lebih cepat dan sektor-sektor yang masih tertinggal. Hal  ini  juga  menjadi  penentu  Perencanaan Kebijakan berupa merumuskan strategi pemulihan  ekonomi  yang  tepat.  Penelitian  ini juga  akan  memberikan  wawasan  yang komprehensif  mengenai  perubahan  kondisi ekonomi  pasca  COVID-19  dan  membantu dalam proses pemulihan serta pengembangan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Sebagai  salah  satu  indikator  dalam perekonomian  makro  suatu  wilayah,  banyak faktor  yang  mempengaruhi  PDRB  dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi  nasional,  penurunan  penerimaan negara,  serta  peningkatan  belanja  dan pembiayaan. Dampak dari pandemi COVID19 mengharuskan  pemerintah  untuk  melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian  nasional  sekaligus  stabilitas sistem  keuangan  melalui  berbagai  kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran  untuk  jaring  pengaman  sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan  berbagai  lembaga  dalam  sektor keuangan.  4  Penanganan  pandemik  COVID- 19 membutuhkan kebijakan extraordinary dari Pemerintah dan tentu berdampak pada postur APBD  2020.  Kondisi  perubahan  pelaku ekonomi dan penurunan harga komoditas juga berimbas pada penerimaan negara. Selain itu, di saat bersamaan, belanja negara harus naik untuk kesehatan, Bantuan sosial (Bansos) dan membantu pelaku usaha agar tidak melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK)  besar-besaran.  Hal  ini  menyebabkan adanya  Kondisi  Perekonomian  Pasca  Covid- 19  berdasarkan  Produk  Domestik  Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh.

## BAHAN DAN METODE

## Waktu dan Tempat
Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 2  bulan  yakni  bulan  Juli  sampai  dengan Agustus  2023.  Lokasi  penelitian  berada  di Provinsi  Aceh  pada  laporan  Realisasi  APBD. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan  yang  diterbitkan  dari  tahun  2021 sebagai tahun covid 19 sampai dengan tahun 2022  sebagai  tahun  pasca  covid  19  dari masing-masing data PDRB Pengeluaran.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  sensus,  yaitu  dengan  mengambil keseluruhan populasi. Objek penelitian adalah APBD Provinsi Aceh berdasarkan yang ada di Badan  Pusat  Statistik  Aceh.  Sumber  data yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  data sekunder  yang  bersumber  dari  laporan
Realisasi  APBD  di  Provinsi  Aceh.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder.  Teknik  dokumentasi  yaitu  teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan catatan-catatan yang menjadi bahan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  data yang  digunakan  adalah  data  cross  section dengan metode panel data, periode waktu dari tahun  2021  sebagai  tahun  covid  19  sampai dengan tahun 2022 sebagai tahun pasca covid 19 dari masing-masing data PDRB Pengeluaran  (Badan  Pusat  Statistik  (BPS)., 2021).
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan dengan  mengidentifikasi  kebutuhan  data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder yang  dimaksud  adalah  informasi  yang mendukung  tentang  profil  wilayah  penelitian, serta  data-data  yang  berkaitan  dengan penelitian.  Setelah  data-data  tersebut  maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penyaringan  untuk  memilih  data  mana  yang sesuai  dengan  tujuan  penelitian  untuk kemudian dievaluasi agar dapat dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian.

## Analisis Data
Analisis  data  menurut  (Moleong,  2016) adalah proses mengorganisasikan dan mengurut  data  kedalam  pola,  katagori,  dan satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  di temukan  tema  dan  dapat  di  rumuskan  di hipotesis  kerja  seperti  yang  disarankan  oleh data.  Analisis  data  dapat  berbentuk  analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Untuk melihat perbandingan  Kondisi  Perekonomian  Pasca Covid-19  berdasarkan  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  Pengeluaran  di Provinsi  Aceh  digunakan  pengujian  hipotesis dengan  paired  sample,  menggunakan  rumus (Sudjana, 2016).
t hitung = X ̅ 1 −X ̅ 2 √ S₁² n₂ + S₂² n₂ Menurut  (Widiyanto,  2013),  paired sample  t-test  merupakan salah  satu  metode pengujian  yang  digunakan  untuk  mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan  rata-rata  sebelum  dan  rata-rata sesudah diberikan perlakuan.
Dimana  hipotesis  dan  pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:
Ho  : Tidak ada perbedaan Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 berdasarkan  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  Pengeluaran  di  Provinsi Aceh Ha  :  ada  perbedaan  Kondisi  Perekonomian Pasca  Covid-19  berdasarkan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran di Provinsi Aceh a.  Jika nilai Sig. (2- tailed) >  0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak
b.  Jika nilai Sig. (2- tailed) <  0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Adhk)
PDRB adalah semua komponen permintaan  akhir  yang  terdiri  dari:  (1) pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga  (2) lembaga  non  profit  yang  melayani  rumah tangga  (3)  pengeluaran  konsumsi  akhir pemerintah,  (4)  pembentukan  modal  tetap domestik  bruto,  (5)  perubahan  inventori,  dan (6)  ekspor  neto  (ekspor  dikurangi  impor). Secara  konsep  ketiga  pendekatan  tersebut akan  menghasilkan  angka  yang  sama.  Jadi, jumlah  pengeluaran  akan  sama  dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan  harus  sama  pula  dengan  jumlah pendapatan  untuk  faktor-faktor  produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena sudah mencakup pajak tak langsung neto.
Perkembangan  PDRB  Atas  Dasar Harga  Konstan  (ADHK)  juga  mengalami perubahan  dari  tahun  2021  hingga  tahun 2022. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh wabah pandemi covid-19 yang mulai melanda Indonesia  khususnya  Aceh  sejak  akhir
triwulan  I  tahun  2020  yang  mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Tabel 1. Produk domestik regional bruto dengan migas adkh menurut pengeluaran
(trilliun rupiah) Provinsi Aceh Tahun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2018 126,82 Triliun 2019 132,07 Triliun 2020 131,58 Triliun 2021 135,25 Triliun 2022 140,95 Triliun
Jika dilihat secara lebih rinci, pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK 2010 sebesar 126,82 triliun rupiah, dan menjadi 132,07 triliun pada tahun  2019.  Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  terjadi  penurunan  PDRB  ADHK 2010 pada tahun 2020 yaitu turun sekitar 0,49 triliun  rupiah  dibandingkan  tahun  2019 sehingga menjadi 131,58 triliun rupiah. Namun pada tahun 2021, seiring dengan membaiknya kegiatan ekonomi dan wabah pandemi covid- 19  yang  sudah  melandai,  nilai  PDRB  ADHK 2010  kembali  meningkat  sebesar  3,67  triliun rupiah  atau  sekitar  2,79  persen  dari  tahun 2020 sehingga nilainya menjadi 135,25 triliun rupiah pada tahun 2021 serta terus meningkat menjadi 140,95 triliun rupiah pada tahun 2022.

## Pertumbuhan Ekonomi
Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi Aceh, lebih efektif jika menggunakan pertumbuhan PDRB ADHK. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi ADHK  tidak  dipengaruhi  oleh  unsur  harga. Harga  pada  ADHK  bersifat  tetap  dan  harga yang  digunakan  adalah  tahun  2010  sebagai tahun dasar.
Gambar 2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)
Laju  pertumbuhan  ADHK  2010  pada tahun  2018  mengalami  peningkatan  sebesar 4,61  persen.  Selanjutnya  pada  tahun  2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,14 persen.  Pada  tahun  2020  laju  ADHK  2010 mengalami  penurunan  menjadi  0,37  persen, hal ini erat kaitannya dengan kondisi pandemi covid-19 yang terjadi hampir disemua wilayah. Selanjutnya, pada tahun 2021 seiring dengan masyarakat  yang  mulai  melakukan  aktivitas perekonomian  ditengah  pandemi  covid-19 yang  sudah  melandai,  laju  pertumbuhan kembali  naik  menjadi  2,79  persen  serta kembali meningkat  pada tahun 2022 menjadi 4,21 persen.
Analisis Perbandingan Kondisi Perekonomian Pasca Covid-19 Berdasarkan  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  Pengeluaran  di  Provinsi Aceh Analisis
Perbandingan kondisi perekonomian  pasca  covid  19  berdasarkan produk  domstik  regional  bruto  (PDRB) pengeluaran  di  Provinsi  Aceh  dihitung  untuk mengetahui  apakah  ada  perbedaan  kondisi perekonomian  pasca  covid  19  dan  untuk membuktikan apakah ada perbedaan tersebut berarti signifikan (nyata) atau tidak maka kita perlu  menafsirkan  output  “ Paired  Sampel Test” berikut ini.
Tabel 1. Hasil paired samples test
Paired Differences
t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 sebelum covid 19 sesudah covid 19 -.09750  1.32790  .46948 -1.20765 1.01265 -.208 7 .041 Berdasarkan  Tabel  1,  dapat  dilihat bahwa
terdapat perbedaan Kondisi Perekonomian  Pasca  Covid-19  berdasarkan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Pengeluaran  di  Provinsi  Aceh,  dengan  nilai sig. (2-tailed) 0.041 < 0.05. Perbedaan PDRB Provinsi Aceh sebelum dan sesudah COVID- 19  disebabkan  oleh  dbeberapa  faktor. Pandemi  COVID-19  telah  mempengaruhi berbagai  sektor  ekonomi  di  Provinsi  Aceh. Pembatasan  perjalanan,  penutupan  bisnis,
dan perubahan perilaku konsumen mengakibatkan  penurunan  produksi  dan pendapatan  pada  banyak  sektor  sehingga produksi  barang  dan  jasa  terbatas.  Sektor pariwisata  dan  perhotelan  yang  mengalami penurunan yang signifikan karena penurunan jumlah wisatawan dan pembatasan perjalanan.  Penelitian  ini  sejalan  dengan Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nadia  Veni Karina  (2022)  yang  mengkaji  mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap
pertumbuhan  ekonomi  di  berbagai  wilayah dengan menggunakan data PDRB. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan  di  hampir  semua  daerah,  dengan variasi  dampak  tergantung  pada  struktur ekonomi dan ketahanan sektor-sektor tertentu.
Provinsi  Aceh  memiliki  ketergantungan pada  ekspor  ke  negara-negara  yang  juga terdampak  pandemi,  hal  ini  bisa  berdampak negatif  pada  PDRB  karena  menurunnya permintaan  luar  negeri  terhadap  barang  dan jasa  dari  wilayah  Provinsi  Aceh.  Selain  itu, Respons  pemerintah  terhadap  pandemi, seperti lockdown ,  stimulus  ekonomi,  dan bantuan kepada sektor-sektor terdampak juga mempengaruhi  PDRB.  Pandemi  COVID-19 juga  merubah  pola  konsumsi  dan  produksi. Permintaan  terhadap  beberapa  barang  dan jasa  bisa  menurun  sementara  permintaan terhadap  yang  lain  bisa  meningkat  sehingga menggeser  kontribusi  relatif  sektor-sektor dalam PDRB di Provinsi Aceh.
Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di masing-masing provinsi sejalan dengan meningkatnya  produksi  ekonomi  masyarakat pada  dua  kondisi  yaitu  pada  sebelum  dan sesudah  covid-19.  Terdapat  22  negara  yang melakukan kegiatan ekspor ke Provinsi Aceh pada tahun 2019 dan 2020. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 turut memengaruhi kegiatan  impor  ke  Provinsi  Aceh  karena hampir  semua  negara  di  dunia  melakukan pembatasan  aktivitas  publik  dalam  upaya menekan  kasus  Covid-19  di  negara  mereka masing-masing.  Sehingga  penting  untuk dilakukan  perbandingan  realisasi  nilai  impor Provinsi Aceh sebelum (tahun 2019) dan pada masa  pandemi  pada  tahun  2020.  Salah  satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Aceh adalah  dengan  melakukan  pengelompokkan negara-negara  asal  barang  impor  tersebut berdasarkan  realisasi  nilai  impor  Provinsi Aceh.  Dengan  adanya  pengelompokkan tersebut, Pemerintah Aceh dapat mengidentifikasi  negara-negara  utama  yang berkontribusi besar dalam kegiatan impor dan negara-negara  yang  mengalami  penurunan aktivitas  ekspor  ke  Provinsi  Aceh.  Sehingga Pemerintah Aceh dapat melakukan perencanaan  yang  lebih  matang  dalam kegiatan impor pada masa yang akan datang
terutama  pada  kondisi  pandemi  seperti  saat ini.  Sebagai  catatan,  nilai  ekspor  Provinsi Aceh selama masa pandemi juga mengalami penurunan di 22 dari 38 (57,9%) negara tujuan ekspor  pada  tahun  2020  (Ulya,  Anwar,  & Zakia,  2022).  Kebijakan  yang  dilakukan beberapa  negara  maju  adalah  dengan melakukan kebijakan lockdown yaitu penutupan  akses  suatu  daerah  baik  dari dalam  maupun  dari  luar.  Untuk  Indonesia  di berbagai  provinsi  termasuk  Provinsi  Aceh, kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  adalah dengan  menerapkan  PSBB  (Pergerakan Sosial  Berskala  Besar)  sehingga  hal  ini mempersempit  pergerakan  ekonomi  dan selain  itu  banyak  pabrik  yang  menutup produksinya  karena  beberapa  karyawannya terkena  dampak  covid-19  sehingga  produksi tidak  dapat  berjalan  dengan  baik.  Namun setelah kondisi berjalan normal setelah Covid- 19  perekonomian  mengalami  peningkatan apalagi dalam hal Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB)  Pengeluaran  di  Provinsi  Aceh yang  meningkat  drastis  dilihat  dari  laju pertumbuhan  kembali  naik  menjadi  2,79 persen  serta  kembali  meningkat  pada  tahun 2022 menjadi 4,21 persen.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat disimpulkan  terdapat  perbedaan  Kondisi Perekonomian  Pasca  Covid-19  berdasarkan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) Pengeluaran  di  Provinsi  Aceh,  dengan  nilai sig. (2-tailed) 0.041 < 0.05. . Pandemi COVID- 19  telah  mempengaruhi  berbagai  sektor ekonomi  di  Provinsi  Aceh.  Pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan perubahan perilaku konsumen mengakibatkan penurunan produksi dan pendapatan pada banyak sektor sehingga  produksi  barang  dan  jasa  terbatas. Sektor  pariwisata  dan  perhotelan  yang mengalami penurunan yang signifikan karena penurunan jumlah wisatawan dan pembatasan perjalanan. Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Veni  Karina  (2022)  yang  mengkaji  mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  berbagai  wilayah dengan menggunakan data PDRB. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang
signifikan  di  hampir  semua  daerah,  dengan variasi  dampak  tergantung  pada  struktur ekonomi dan ketahanan sektor-sektor tertentu.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan sebaiknya pemerintah Provinsi
Aceh memperhatikan  lagi  apakah  pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga pertumbuhan  ekonomi  mampu  menurunkan angka  ketimpangan  pendapatan.  Diharapkan pula kepada pemerintah agar dapat meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan memperlebar  distribusi  pendapatan  nasional maupun regional, terutama pada saat pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  L.  (2010).  Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Analisis Indeks  Gini  Kabupaten/Kota  Provinsi Aceh  Tahun  2021. Badan  Pusat Statistik.
Bhakti,  N.  A.,  Istiqomah,  I.,  &  Suprapto,  S.
(2018).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Indeks  Pembangunan Manusia  Di  Indonesia  Periode  2008- 2012. EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi  Dan
Keuangan) , 18 (4), 542 –469. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2 014.v18.i4.97
Drektorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan. 2022. Realisasi Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  dan Kota di Indonesia 2022. Jakarta: DJPK Kementrian keuangan Republik Indonesia.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.
(2020). Pedoman  Pencegahan  Dan Pengendalian  Coronavirus  Disesase (Covid-19)-Rev-5 .
Kementerian
Kesehatan RI.
Khalwaty,  T.  (2019). Inflasi  Dan  Solusinya. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama
Kuncoro, M. (2004). Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi,Perekonomian Strategi Dan Peluang . Jakarta: Erlangga
Moleong,  L.  J.  (2016). Metode  Penelitian Kualitatif.  Edisi  Revisi. PT.  Remaja Rosdakarya.
Saberan,  H.  (2002). Produk  Domestik Regional Bruto . Rajawali Pers.
Sudjana.  (2016). Metode  Statistik .  Rineka
Cipta.
Sufriadi,  D.,  Hamzah,  A.,  &  Syahnur,  S.
(2015). Analisis Transformasi
Struktural  Perekonomian  Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah , 3 (2), 65 –73.
Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2006).
Pembangunan  Ekonomi.  Jilid  I  Edisi Kesembilan . Erlangga.
Ulya,  I.  Y.,  Anwar,  S.,  &  Zakia,  U.  (2022).
Perbandingan  Realisasi  Nilai  Ekspor Provinsi Aceh Berdasarkan Pengelompokkan Negara Tujuan Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas  Udayana,  11(11),  1349 –
1359.
Widiyanto,  A.  (2013).  Analisis  Keterkaitan
Pertumbuhan  Ekonomi,  Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun  2000 –  2010. Jurnal  Berkala Efisiensiitle .
Widodo, D. F. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi  Dan  Kemiskinan  Terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Sulawesi. Gorontalo .
Universitas
Negeri Gorontalo.