## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4583/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## IMPELEMENTASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 95/PUU-XII/2014
(Studi Kasus Pengelolaan Hutan Adat dan Pengakuan Perlindungan Masyarakat Adat Pekasa, Kabupaten Sumbawa)
1 Jasardi Gunawan, 2 Supriyadi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa
Artikel Info ABSTRAK Article history: Received : 6  Desember 2022 Publish : 13 Januari 2023 Masyarakat Adat Pekasa merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal turun temurun diatas  geoprafis  tertentu  yang  beradministrasi  di  kecamatan  Lunyuk  Kabupaten  Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sebagai tingkat pemahaman masyarakat adat
Pekasa atas Putusan MK95/PUU-XII/2014 atas pemohon sebagai uji materi UU No. 18 Tahun 2013  tentang  P3H  dan  UU  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  dan  bentuk  bentuk impelementasi Putusan MK95/PUU-XII/2014 untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh Pemda Sumbawa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang digunakan secara kongkrit yang berkaitan dengan penelitian.  Data diperoleh dalam penelitian ini adalah dianalisis dengan menggunakan analisis diskriftif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini  bahwa  dalam    Impelementasi  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR 95/PUU-XII/2014  untuk  pengelolaan  hutan  masyarakat  adat  dan  pengakuan  perlindungan masyarakat adat Pekasa di Sumbawa mengalami jalan buntuh. Ini diakibatkan bahwa belum ada  pemahaman  yang  utuh  antara  pemerintah  daerah  atas  putusan  Mahkamah  Konsstitusi tersebut.  Dan pemerintah daerah tidak dapat menjalankan permendagri  N0, 52 Tahun 2014 tentang  pedoman  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum  adat  serta  mandat  dari Undang-undang  41  tahun  1999  Tentang  Kehutanan  dengan  mensyaratkan  keberadaan masyarakat adat pengakuannya diatur dengan menggunakan Perda, sampai saat ini belum ada perda  tentang  pengakudan  dan  perlindungan  masyarakat  adat  Pekasa  di  Kabupaten Sumbawa.Sehingga  menjadi  sulit  bagi  masyarakat  adat  Pekasa  dalam  mendapatkan  hutan adat. Disisi lain masih tumpeng tindih pengertian terhadap masyarakat adat Pekasa, karena Sebagian pemahaman masih mengganggap masyarakat adat Pekasa adalah masyarakat pada umumnya di kabupaten Sumbawa sebagaimana diperkuat oleh peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015  Tentang  Lembaga  Adat  Tana  Samawa  (LATS).  Akan  tetapi  disisi  lain,  terjemahan pemahaman  bagi  masyarakat  adat  Pekasa  atas  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI NOMOR  95/PUU-XII/2014 terhadap untuk  penerapan bagi  masyarakat  adat  Pekasa  adalah dengan membuat profil dan peta rencana tata ruang wilayah adat (RTRWA) dengan  luas peta hutan  adat  2.000  ha dari luas  wilayah  adat 6.000 ha.  Peta  ini bagi  masyarakat  adat  Pekasa digunakan  untuk  mempermudah  memproteksi  dalam penggunaan  wilayah  adat  baik jangka pendek,  menengah  dan  jangka  Panjang  serta  utuk  mempermudah  proses  pengakuan  dan perlindungan masyarakat adat ke pemerintah daerah kabupaten Sumbawa.
Kata Kunci Impelementasi,  Masyarakat  adat Pekasa, Putusan MK No.95/PUU- XII/2014.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Jasardi Gunawan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa Email Coresspondent: Jasardi467pribadiku@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang;
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Sedangkan,  kawasan  hutan  adalah  wilayah  tertentu  yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Kata lain Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup.
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pemberantasan  dan Pencegahan  Perusakan  Hutan  (UUPPPH)  dan  Undang-Undang  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, undang-undang ini hakekatnya bertujuan untuk  menjaga kelestarian, kedayaguna dan  kemanfaatannya  untuk  menopang  kehidupan  keberlangsungan  kehidupan  sumber kemakmuran rakyat. Tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang ini telah menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  lingkungan.  Hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  logis  dari komposisi terhadap fungsi hutan tersebut yaitu: fungsi produksi untuk kebutuahan ekonomi, fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial. Persoalan klaim kawasan hutan yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kementerian  Kehutanan  dengan  menerbitkan  izin-izin  usaha  diatas  tanah yang  baru  ditunjuk  sebagai  kawasan  hutan,  tetapi  belum  dikukuhkan  atau  ditetapkan keberadaannya  sebagai  hutan  tetap  sehingga  menimbulkan  persoalan  bagi  masyarakat. Padahal dengan pengklaiman sepihak oleh pemerintah tidak dibenarkan sebagaimana  putusan MK  sebelumnya  No.  45/  PUUIX/2011  menafsirakan  Pasal  1  angka  (3)  Undang-Undang Kehutanan bahwa penunjukan merupakan tahapan awal dalam pengukuhan kawasan hutan. Ini  menunjukkan  bahwa  tidak  lagi  dan  tidak  dapat  dijadikan  hukum  tetap  harus  sudah  di tetapkan dengan Berita Acara Tata Batas (BATB). Hal ini untuk menghindari tumpang tindih klaim  atas  pemerintah  dan  dimiliki  oleh  masyarakat  maupun  masyarakat  adat,  ini  untuk menghidanri  terjadi  tindak  pindana  khutanan  yang  merugikan  masyarakat  pada  umumnya. Dimana  didalamnya  ada  ladang  milik  masyarakat  terutama  masyarakat  adat  yang  sudah ratusan tahun tinggal atau menetap dalam Kawasan hutan. Yang memang hekakat umumnya tindak pidana kehutanan yang diperuntukan agar pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya hutan  harus  tetap  menjaga  kelestarian  dan  dilakukan  secara  arif  dan  bijaksana,  agar  tidak terjadi kerusakan.
Secara konstitusional, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebagai bagian dari kegiatan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  ditujukan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Ketentuan  tersebut  diperkuat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan)  bahwa  pemanfaatan  hutan  bertujuan  untuk  memperoleh  manfaat  yang  optimal bagi  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  secara  berkeadilan  dengan  tetap  menjaga kelestariannya.
Namun  kehadiran  undang-undang  41  Tahun  1999  tentang  kehutanan  ini  mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang hidup  secara asal usul temurun. Dimana masyarakat  adat  yang  sangat  menggantungkan  kehidupannya  kepada  hutan  adat  kerap  kali dikriminalisasi  oleh  pemerintah  dengan  dalil,    dianggap  oleh  pemerintah  sebagai  praktek melakukan  illegal  logging.  Padahal  bagi  masyarakat  adat  merupakan  bagain  dari  asal  usul yang tidak terpisahkan. Namun seolah  ini tidak berlaku bagi masyarakat adat Pekasa, seperti yang dialami oleh ketua adat Pekasa Edy Kuswanto tetap dihukum dan dijatuhkan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa. Ini menandakan Bahwa undang-undang ini tidak memberikan ruang kepada masyarakat adat maupun masyarakat tradisonal yang tinggal dalam Kawasan hutan (versi negara) untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat adat yang  lebih  baik.  Atas  dasar  tersebutlah  ketua  masyarakat  adat  Pekasa  Edy  Kuswanto  dan berapa  pemohon  lainnya  melakukan  permohonan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, untuk pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai bahwa  ketentuan  dimaksud  dikecualikan  terhadap  masyarakat  yang  hidup  secara  turun- temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
Berdasarkan amar Putusan tersebut, Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang menjadi berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: … e. menebang pohon atau memanen atau memungut  hasil  hutan  di  dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak  atau  izin  dari  pejabat  yang berwenang,  dikecualikan  terhadap  masyarakat  yang  hidup  secara  turun  temurun  di  dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Sementara, Pasal 50 ayat (3) huruf i UU  Kehutanan  menjadi,  “Setiap  orang  dilarang:  ...  i.  menggembalakan  ternak  di  dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang,  dikecualikan  terhadap  masyarakat  yang  hidup  secara  turun  temurun  di  dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”.
Dengan  keluarnya    Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  95/PUU-XII/2014  tersebut menarik untuk diteliti dapat diuraikan lebih dalam, kerena putusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap  untuk  perbaikan  tata  Kelola  kehutanan  dan  penggunanaan  lahan  yang  lebih  baik terutama bagi masyarakat adat Pekasa sebagai pemohon dan korban kriminalisasi.
1.2. Rumusan Masalah;
Peneliti  lebih  fokus  pada  pertama;  Bagaimana  bentuk  pemahaman  masyarakat  adat Pekasa  terhadap  Putusan  MK  95/PUU-XII/2014    atas  sebagai  Pemohon  Uji  Materi  di Mahkamah  Konstitusi?  Kedua:  Bagaiamana  bentuk    penguatan  penarapan  Putusan MK95/PUU-XII/2014 di wilayah masyarakat adat Pekasa untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh Pemda Sumbawa.
1.3.Tujuan penelitian
1. Untuk  mengetahui  sebagai  tingkat  pemahaman  masyarakat  adat  Pekasa  atas  Putusan MK95/PUU-XII/2014 atas pemohon sebagai uji materi UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H dan UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Untuk  melihat  bagaimana  bentuk  impelementasi  Putusan  MK95/PUU-XII/2014  untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh Pemda Sumbawa

## 1.4.Lokasi penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  dengan  mengambil  lokasi  di  Masyarakat  Adat Pekasa Kabupaten Sumbawa.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Impelementasi
Implementasi berasal dari kata “ to implement ” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu  untuk  mencapai  tujuan  kegiatan  tersebut.  Sedangkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan.
2. Pengertian Hutan
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan, mendefinisikan  kehutanan  ialah  sistem  pengurusan  yang  bersangkut  paut  dengan  hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.  Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.
Menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  Hutan  pengertian  tentang  hutan  diatur  dalam  pasal  1  ayat  (1),  yaitu:  “Hutan adalahsuatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi  pepohonan  dalam  komunitas  alam  lingkungannya  yang  tidak  dapat  dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.
Adapun pengertian hutan menurut para ahli yang diantaranya yaitu:

## Menurut Spurr
Menurut Spurr bahwa definisi hutan ialah sekumpulan pohon-pohon atau tumbuhan yang berkayu  yang  terdapat  kerapatan  dan  luas  tertentu  yang  dapat  menciptakan  iklim setempat serta keadaan ekologis yang berbeda dengan di luarnya.

## Menurut Marpaung
Menurut Marpaung bahwa pengertian hutan ialah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan  lahan  yang  berisi  sumbe  daya  alam  hayati  yang  terdapat  pepohonan  dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

## Menurut Kartasapoetra
Menurut Kartasoepotera bahwa hutan ialah suatu areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh sejumlah jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami.

## Menurut Soerianegara Dan Indrawan
Mengemukakan Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan diluar hutan.

## Menurut Arief
Mengemukakan bahwa Hutan ialah masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis.

## Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967
Tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kehutanan  menyebutkan  bahwa  hutan  ialah  suatu lapangan  bertumbuhan  pohon-pohonan  yang  secara  keseluruhan  merupakan  persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

## Menurut Dengler
Hutan ialah suatu kumpulan pohon-pohon yang rapat dan menutup areal cukup luas sehingga dapat  membentuk  iklim  mikro  yang  kondisi  ekologisnya  sangat  khas  dan  berbeda  dengan areal luarnya.
3. Jenis-jenis Hutan
Pembagian  hutan  menurut  statusnya  adalah  suatu  pembagian  hutan  yang  didasarkan pada  status  (kedudukan)  antara  orang,  badan  hukum,  atau  institusi  yang  melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap hutan tersebut. 29 Berdasarkan Pasal 1 angka  “4  sampai  dengan  11”  UndangUndang  Nomor  41  Tahun  1999,  bahwa  hutan  dibagi kepada 8 jenis, jenis-jenis hutan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Hutan negara adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
b. Hutan hak adalah hutan yang terdapat di tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
c. Hutan adat adalah hutan negara yang terdapat didalam wilayah masyarakat hukum adat.
d. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.
e. Hutan  lindung  adalah  kawasan  hutan  yang  memiliki  fungsi  pokok  dalam  perlindungan sistem penyangga kehidupan yang bermanfaat dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah instrusi air laut, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
4. Masyarakat hukum Adat
Istilah masyarakat hukum adat dikenal juga dengan istilah masyarakat tradisional (the indigenous people), dan dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah masyarakat adat. Sedangkan istilah masyarakat hukum adat (adatrechtsgeneebschap) merupakan istilah yuridis yang  banyak  diigunakan  dalam  dokumen  hukum  di  Indonesia  yang  lahir  dari  bentuk kelompok masyarakan masyarakat yang disebut masyarakat hukum (rechtsgemeenshappen) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan atas dasar hukum yang dipakai yaitu hukum adat, sebagaimana yang dibarkan oleh pemikir hukum adat seperti  Van  Vollenhoven  dan  Ter  Haar.  Soerjono  Soekanto  memberikan  rumusan  untuk
menentukan siapa yang menjadi warga masyarakat hukum adat dan siapa yang bukan warga masyarakat dibedakan dalam;
a) Masyarakat Hukum Adat Territorial
b) Masyarkat Hukum Adat Geneologis
c) Masyarkat hukum adat geneologis-teritorial /sebaliknya.
5. Hutan adat;
Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, Putusan MK 35/PUU-X/2012
6. Wilayah adat;
Wilayah Adat adalah  tanah  adat  yang  berupa  tanah,  air,  dan/atau  perairan  beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup  Masyarakat  yang  diperoleh  melalui  pewarisan  dari  leluhur  mereka  atau  gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.

## 3. METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum Empiris. Penelitian  Normatif  adalah    penelitian  hukum  yang  meletakan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma.  Penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan kepustakaan  yang  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan  hukum  antar  Negara,  ataupun  dari perkembangan hukum hukum positif dari kurun waktu tertentu. Penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang hukum yang pada kenyataannya dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.
B. Sumber dan bahan hukum
Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informasi yang  dilakukan  dengan  wawancara,  sementara  data  sekunder  adalah  suatu  data  yang bersumber kepenelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan  hukum.  Bahan  hukum  tersebut  terdiri  atas    bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder;
a. bahan  hukum  primer;  adapun  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  diantaranya Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2013  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan perusakan  hutan    (  P3H  ),    pasal  50  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999 tentang kehutanan. Serta Putusan MK Nomor 95 95/PUU-XII/2014.
b. bahan hukum sekunder adalah;  publikasi hukum, internet dengan menyebut       situsnya, rancangan  Undang-Undang,  hasil  penelitian,  buku-buku  hukum,  dan    jurnal-jurnal hukum.
C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
Metode  pengumpulan  data  adalah  prosedur  yang  sistematik  dan  standar    untuk memperoleh  data  yang  diperlukan  dengan  pertimbangan  masalah  yang  hendak  diteliti. Teknis pengumpulan data serta metode penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti  sehingga  memiiki  persinggungan  yang  logis  antara  permasalahan  dan  upaya pengejaran terhadap kebenarannya. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data a. Studi lapangan Penelitian lapangan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara (interview ). Wawancara adalah percakapan atau Tanya  jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
b. Studi pustaka
Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku- buku,  jurnal,  peraturan  per-undang-undangan,  dokumen  resmi,  dan  pustaka  lain  yang berhubungan dengan penelitian.

## D. Pengelolaan dan analisis bahan hukum
Metode analisi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, data yang  diperoleh  disusun  secara  sistematis  dan  di  analisis  secara  kualitatif  dengan mengumpulkan semua data-data lapangan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.Profil Masyarakat Adat Pekasa:
Masyarakat Adat Pekasa adalah msyarakat adat yang hidup di hutan Pekasa sejak sebelum NKRI  berada,  yang  hidup  di  administasi kecamatan  lunyuk  kabupaten  Sumbawa. Dulunya wilayah  Adat  Pekasa  masuk  dalam  wilayah  administrasi  kabupaten  Sumbawa.  sejak  tahun 2003  kabupaten  sumbawa  terpecah  menjadi  2  kabupaten  yakni  kabupaten  Sumbawa  dan Sumbawa Barat. Perpecahan ini juga membagi wilayah adat seperdua dari total 22.000 hektar berada  dikabupaten  Sumbawa  Barat.  Pekasa  merupakan  bekas  kampung  lama  desa  jamu dikala itu. Dengan jumlah penduduk 160 jiwa dan 80 KK. Dimana batas-batas wilayahnya sebagai  berikut;  sebelah  Timur  berbatasan  dengan  gunung  Tanganam,  sebelah  barat berbatasan  dengan  singa,  awar.  sebelah  utara  berbatasan  dengan  kopo,  sebelah  selatan berbatasan dengan nangka lanung.
Secara geografis masyarakat adat pekasa sampai saat ini masih sangat natural. Hidup di alam  bebas  tanpa  kebisingan  kota,  bagi  mereka  adalah  suara  angurah  yang  sangat  mereka syukuri, kebiasaan mereka untuk tetap melestarikan adat budaya serta titipan leluhur mereka dapat mereka rasakan secara langsung karena bersentuhan langsung dengan alam. Beberapa peninggalan leluhur di tengah hutan masih banyak ditemukan, tempat ucapara adat, beberapa kuburan leluhur serta benda-benda lainya masih terawat dengan baik.

## Agama dan Kepercayaan masyarakat Adat Pekasa
Agama/Kepercayaan  asli  komunitas,  komunitas  Adat  Pekasa  rata-rata  beragama  Islam dan ada  cara-cara lain berhubungan dengan sang pencipta dari agama atau kepercayaan asli tersebut  :  -  Melalui  ibadah  sholat;  Ibadah  sholat  ini,  masyarakat  Adat  Pekasa  melakukan kegiatan  keagamaan  seperti  hari-hari  biasa  lainnya  umat  islam.  Kecuali  ada  kegiatan  yang khusus misalnya ibadah tolak bala.  - Upacara Adat/Ritual Adat:  Untuk kegiatan ritual adat, masyarakat  Adat  Pekasa  tetap  melakukan  ritual  adat  seperti  Biso  Ne,  Kebo.  Ritual  ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masyarakat Adat Pekasa atas pasca panen disetiap musim.

## Potensi Komunitas & Mata Pencaharian
Potensi SDA yang dimiliki komunitas Pekasa adalah sebagai berikut.
1. Potensi hutan (kayu) : Gaharu, jati, Rimas,Ipil,  suran Be dan bungir. Kayu-kayu ini tetap menjadi kebutuhan masyarakat Adat Pekasa untuk rumah dan tidak boleh dijual.
2. Potensi  perikanan,  adalah  pengelolaan  Air  Tawar.  Saat  ini  masyarakat  Adat  Pekasa memanfaatkan hasil ikan air tawar di aliran sungai yang mengalir.
3. Potensi pertambangan : untuk pertambangan, masyarakat Adat Pekasa memiliki cadangan Emas untuk jangka panjang masyarakat adat.
4. Potensi  hasil  hutan  non  kayu : Untuk  hasil  hutan  non  kayu,  masyarakat  Adat  Pekasa memiliki  Jahe, kemiri, Bambu, Gula Aren, dan rotan.
5. hasil  hutan  non  kayu  di  jual  oleh  masyarakat  Adat  Pekasa  masih  berfokus  pada  pusat kecamatan yaitu di kecamatan Lunyuk  dan pada pasar.
1. Potensi alat-alat musik
Untuk potensi alat musik, masyarakat  Adat Pekasa memiliki Sarunai, rabana, gong, genang dan angklung.
2. Mata Pencaharian : untuk  mata  pencaharian  masyarakat  Adat  Pekasa  rata-rata  bertani,  berladang, berkebun, dan beternak. Betertnak yang dimaksud adalah peternak ayam uanggas dan sapi.
3. Bentuk-Bentuk Kepemilikan Tanah
Untuk  kepemilikan tanah,  masyarakat  Adat  Pekasa  masing  warga  adat  hanya  boleh menggarap dengan tidak boleh dari 1 hektar per orang atau per Kepala Keluarga, Dan untuk  tempat  rumahnya  hanya  diberikan  5  Are  tidak  melebihi  kapasitas  apa  yang menjadi  keputusan  kepala  adat.  Pembagian  ini  sudah  diatur  dalam  perencanaan pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat.
4. Luas Potensi wilayah Adat Pekasa
Berdasarkan  peta  pemetaan  partisipatif  wilayah  adat,  masyarakat  adat  Pekasa  lebih memperluas  wilayah  hutan  adat  ketimbang  wilayah  kelolah.  Seperti  pada  peta perencenaan  RTRWAnya.  Bahwa    luas  wilayah  kelola  komunitas : +    200  Ha, sedangkan untuk luas  wilayah  adat komunitas secara keseluruhan kurang lebih  : + 6.000 Ha. Ini menandakan bahwa masyarakat adat Pekasa lebih mengutamakan dalam menjaga  fungsi  hutan  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  wilayah  kelolah.  Sedangkan untuk dijadika hutan adat Pekasa berdasarkan peta partisipatif RTRWA tahun 2019 Seluas 2000 ha.
Gambar Peta : peta RTRWA 2019.
Bagi  masyarakat  adat  Pekasa  hutan  adat  ini  merupakan  bagian  yang  telah diperuntukkan untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat adat yang tidak dapat diganggu  gugat  oleh  masyarakat  adat  itu  sendiri.  Ini  tetap  dipertahankan  sebagai sumber penghidupan jangka panjang untuk warisan kedepannya.
5. Struktur masyarakat adat Pekasa
STRUKTUR LEMBAGA ADAT PALADRING Adat Pekasa Kepal Adat
1. lembaga adat beserta tugas dan fungsi? :
- Kepala Adat adalah tampuk kekuasaan adat yang tertinggi.
- Padring adat; mekanisme pengambilan keputusan adat,
- Juru adat; orang yang membantu kepala adat
- Lebeh; yang mengurus masjid Juru Adat Mentri Kuasa
Pesatotang/Lebeh
Jarum Adat
- Jarum adat, adalah orang yang memberitahukan kepada warga adat atas rapat- rapat adat.
Hubungan lembaga adat dengan pihak luar; masih terlihat belum sepenuhnya dihormati  oleh  pemerintah.    Akan    tetapi  masyarakat  Pekasa  sangat  keras menghormati dan patuh terhadap hukum adat yang mereka jalankan. Akan tetapi masyarakat  Adat  Pekasa  tidak  tertutup  terbuka  dengan  siapapu  selama  mereka masih mengedepankan prinsip-prinsip saling menghormati antar sesama manusia.
4.2.Peradilan Adat
a) Sistem peradilan adat di komunitas Pekasa :
- Bagi  warga  masyarakat  adat    Pekasa  yang  menebang  pohon  tanpa  sepengetahuan dengan kepala adat maka dikenakan sangsi adat.
- Bagi yang berbuat Zina maka akan dikeluarkan dari kampung dulu untuk diasingkan sementara.
b) Tahapan penyelesaian/peradilan sengketa : pertama bagi masyarakat/warga tersebut yang melakukan kesalahan maka dipanggilkan kerumah adat untuk disidangkan adat terlebih dahulu.
c) Nama  tempat  diadakan  peradilan:  dibalai  adat  yang  diputuskan  melalui  padring  adat. Padring adat merupakan mekanisme tertinggi dalam pengambilan keputusan adat.
4.3.Bentuk  Pemahaman  Masyarakat  Adat  Pekasa  atas  Putusan  MK  Nomor  95/PUU- XII/2014.
Permohonan  perkara  Nomor  95/PUU-XII/2014  adalah  mengenai  pengujian UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan  (UU  PPPH)  dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  (UU Kehutanan). Perkara ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2015. Dalam  putusannya,  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  sebagian  permohonan  Pemohon. Mahkaman Konstitusi menafsirkanketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yakni terkait dengan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat yang tinggal secara turun temurun di dalam hutan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Memaknai lebih dalam atas putusan ini bahwa masyarakat diberikan kebebesan hukum tidak dapat dilakukan tindak pidana  kehuatan  sebatas  apa  yang  menjadi  kepentingan  keberlangsungan  kehidupan masyarakat hanya untuk kebutuhan sandang papan pangan mereka. Sehingga bagi masyarakat yang tinggal dalam Kawasan hutan dilindungi oleh putusan MK ini.
Secara  sederhana  Masyarakat  Adat  Pekasa,  memahami  Putusan  MK  Nomor  95/PUU- XII/2014. Merupakan  bagian  keutuhan  sebagai  bentuk  kekuatan  masyarakat  adat  dalam menterjemahkan bahwa dalam pengelolaan wilayah adat atau hutan adat merupakan bagian dari keutuhan masyarakat adat untuk pengembalian hak masyarakat adat yang telah diambil oleh  negara.  Masyarakat  adat  Pekasa  memahami  dengan  sederhana  yakni  melakukan pemetaan  partisipatif  dan  penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Adat  yang  dilakukan pada tahun 2020. Pemetaan partisipatif ini bagi masyarakat adat Pekasa adalah untuk Langkah awal masyarakat adat Pekasa bersiap menghadapi adaptasi mitigasi perubahan iklim. Pemetaan partisipasif ini, merupakan Langkah awal bagi masyarakat adat Pekasa untuk memastikan tata kelola lahan, mana lahan yang bagian dijadikan untuk wilayah perkebunan, perladangan,  hutan  adat  dan  pengembangan  areal  untuk  pemukiman.  Selain  pemetaan masyarakat adat Pekasa membuat profil singkat tentang masyarakat adat, dimana profil ini ditujukan  kepada  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dengan  tujuan  sejaumana  untuk mengetahui  tentang  keberadaan  masyarakat  adat  Pekasa.  Tidak  kalah  menarik  Ketika wawancara  dengan  ketua  adat  Pekasa  terhadap  sejauhmana  penting  bagi  masyarakat  adat Pekasa dalam membuat peta Rencana Tata Ruang Wilayah Adat; berikut isi wanwancaranya; bahwa dengan adanya peta ini kita lebih tahu dan dapat memproteksi semua sumber daya alam yang dimilki oleh komunitas adat. Karena pet aini tidak dibuat oleh siapapun, tapi dibuat oleh masyarakat adat. Pihak lain seperti AMAN Sumbawa hanya membantu saja
prosessnya di lapangan. Tapi dari mulai persiapan tim sampai pengambilan titik kordinat kami semua masyarakat adat Pekasa yang melakukannya.
Bagi  masyarakat  adat  Pekasa  memang  tidak  terlalu  sulit  untuk  pemahaman  atas  arti penting  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  karena  disamping  pimpinan adat  Edy Kuswanto sebagai pemohon juga selalu didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara secara keseluruhan dan secara khusus AMAN Sumbawa.
Cara-cara lain  masyarakat  adat  memahami  Putusan  MK  ini  adalah  dengan  melakukan Forum  Group  Diskusi  (FGD)  ditingkat  komunitas  adat,  dan  ditingkat  desa.  Atau  bahkan pimpinan  adat  Pekasa  mensosialisasikan  kepada  komunitas-komunitas  adat  lainnya  di Sumbawa terhadap arti penting dari putusan MK tersebut, karena tidak hanya khusus untuk masyarakat adat tapi juga untuk masyarakat tradisional yang tinggal dalam Kawasan hutan maupun luar Kawasan hutan. Sebagaimana dalam amar putusan MK tersebut atas pengujian materi.
Gambar disaat wawancara dengan pimpinan adat Pekasa. Dokumentasi foto Peta: peneliti melihat Peta RTRW masyarakat adat Pekasa.
Ibu  Ertina  mengungkapkan  bahwa  setelah  Putusan  Mahkamah  tersebut  keluar,  ada kebanggaan tersendiri karena dari masyarakat adat Pekasa sebagai pemohonnya. Kami dari perempuana  adat  terus  melakukan  berbagai  kegiatan  upaya  melestrikan  nilai-nilai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat Pekasa. Saat ini kami membuat anyaman keta yang kami pasarkan.
Selain  kegiatan-kegiatan  lapangan,  masyarakat  adat  Pekasa  menta  Kembali  kampung adatnya  yang  sebelumnya  dibakar  oleh  pihak  kehutanan.  Menataan  ini  Kembali  dengan memposisikan bangunan-bangunan rumah warga agar tersusun dengan rapi. Terutama pada pembangungan balai adat. Selain itu masyarakat adat Pekasa berjuang dengan memohonkan status  administrasi  untuk  menjadi  Dusun  di  salah  satu  desa  di  kecamatan  Lunyuk.  Karena mengakui bahwa status warganya masih dari berbagai dusun dari kecamatan Lunyuk. Upaya ini  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  Pekasa  adalah  untuk  mendekatkan  pembangunan  dan layanan bantuan dari pemerintah baik soal pembangungan infrastruktur dan bantuan-bantuan lainnya.
4.4.Kendala Penerapan PUTUSAN MK NOMOR 95/PUU-XII/2014 untuk Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat Pekasa oleh Pemda Sumbawa. Kewenangan  Kepala  Daerah  menurut  Undang-undang  No  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  pada  pasal  65  menyatakan;  a.  Mengajukan  rancangan  Perda;  b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  12    UU  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah Pasal 65 . Berangkat dari kewenangan tersebut, maka menjadi tugas penting Bupati Sumbawa
untuk  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  Adat  Pekasa.  Seperti  halnya mengacu  pada  pada  pasal  65  ayat  ke  (5)  mengenai  tentang  melaksanakan  wewenang  lain, dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  tersebut  adalah  menjalankan  semua  peraturan maupun peraturan menteri atau sejenisnya. Dan juga mengenai mengajukan rancangan perda seperti terlihat pada pasal 65 ayat (1), serta pasal 12 ayat (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal yang sama tugas lain yang dimaksud adalah bahwa kepala daerah sepenuhnya menjalankan tugas sesuai dengan hajatan Undang- undang yang memerintahkannya. Kewenangan adalah kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang  diberikan  oleh  Undang-undang  atau  legislatif  dari  kekuasaan  eksekutif  atau administratif.  Sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  suatu  bagian  tertentu  saja  dari kewenangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ateng Syafrudin bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kewenangan adalah Adanya kekuasaan formal dan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan unsur wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu  dari  kewenangan.  Tentu  dalam  hal  ini,  kepala  daerah  Sumbawa  mempunyai wewenang penuh untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat Adat Pekasa, Namun menjadi sulit bagi pemerintah daerah kabupaten Sumbawa untuk menjalankan PUTUSAN MK NOMOR 95/PUU-XII/2014. Kendala utama yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bagi  para  pemangku  kepentingan, termasuk jajaran aparatur pemerintah daerah dan penegak hukum. Tanpa adanya pihak- Pusat Penelitian,  Pengkajian  Perkara  dan  Pengelolaan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi [P4TIK]  Tahun  2016  Laporan  Hasil  Penelitian  Penafsiran  Konstitusi  dalam  Pengujian Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,  pihak  yang  selama  ini  berinisiatif  untuk mensosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 hingga ke jajaran tingkat  bawah  maka  implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  mungkin  tidak  akan terlaksana.
Dan pemerintah daerah tidak ada upaya sama sekali untuk melakukan pengkajian yang dilakukan  oleh  pemerintahh  daerah  sebagaimana  mandat  dari  Permendagri  No.  52  Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan hak-hak  Masyarakat hukum adat.
Mengacu  pada  Permendagri,  mengenai  tata  cara  atau  mekanisme  pengakuan  dan perlindungan  masyarakat  hukum  adat,  sebelumnya  kita  melihat  apa  yang  menjadi  acuan permendagri,  baik  dari  pengertian  masyarakat  adat,  wilayah  adat,  dan  hukum  adat.  seperti dijelaskan  dalam  ketentuan  umum  bab  I  permendagri  pada  pasal  1  menyatakan,  Dalam Peraturan  Menteri  ini  yang  dimaksud  dengan:  a.  Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  Warga Negara Indonesia yang memiikikarakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum  adatnya,memiliki  ikatan  pada  asal  usul  leluhur  dan  atau  kesamaan  tempat  tinggal, terdapathubungan  yang  kuat  dengan  tanah  dan  lingkungan  hidup,  serta  adanya  sistem nilaiyang  menentukan  pranata  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya,  hukum  danmemanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. b. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairanbeserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu,  dimiliki,dimanfaatkan  dan  dilestarikan  secara  turun-temurun  dan  secara berkelanjutan  untukmemenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  diperoleh  melalui pewarisan darileluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. c. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupuntidak tertulis, yang  hidup  dan  berlaku  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia  yangbersumber  pada  nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turuntemurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati  untuk  keadilan  dan  ketertibanmasyarakat,  dan  mempunyai  akibat  hukum  atau sanksi. d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahandi daerah. Seperti  dilihat  dalam  bab  II  terhadap  tahapan-tahapannya,  pertama  melalui pembentukan  panitia,  terlihat  dalam  Pasal  3  ;(1)  Dalam  melakukan  pengakuan  dan perlindungan  masyarakat  hukum  adat,  bupati/walikota  membentuk  Panitia  Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Kemudian setelah terbentuk panitia, maka panita tersebut yang
akan lebih berperan aktif untuk bekerja dilapangan. Dalam hal ini yang paling lebih dominan bekerja adalah pihak kecamatan yang diketuai oleh Sekda, kerena yang paling dekat dengan wilayah administrasi desa dimana tempat keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Kemudian dilanjutkan  dengan  membentuk  struktur  organisasi  Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;  b.  Kepala  SKPD  yang  membidangi  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  sekretaris;  c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; d. Camat atau sebutan lain sebagai  anggota;  dan  e.  Kepala  SKPD  terkait  sesuai  karakteristik  masyarakat  hukum  adat sebagai  anggota.  Struktur  organisasi  Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat  Kabupaten/  Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
Pada bab III, tahapan pengakuan dan perlindungan dijelaskan dalam pasal 4 Pengakuan dan  perlindungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dilakukan  melalui  tahapan:  a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian pada Pasal 5 (1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan  melibatkan  masyarakat  hukum  adat  atau  kelompok  masyarakat.(2)  Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  dilakukan  verifikasi  danvalidasi  oleh  Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat kabupaten/kota.  (4)  Hasil  verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3), diumumkan  kepadaMasyarakat  Hukum  Adat  setempat  dalam  waktu  1  (satu)  bulan. Sedangkan dalam Pasal 6 menyebutkan; (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan  rekomendasi  kepada  Bupati/Walikota  berdasarkan  hasil  verifikasi  dan validasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (4).  (2)  Bupati/walikota  melakukan penetapan  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakathukum  adat  berdasarkan  rekomendasi Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Keputusan  Kepala  Daerah,  (3)  Dalam  hal masyarakat hukum adat berada di dua atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah. Pada Bab IV Penyelesaian Sengketa seperti dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat  keberatan  terhadap  hasil  verifikasi dan  validasisebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 ayat (4), maka masyarakat hukum adatdapat mengajukan keberatan kepada Panitia.(2) Panitia melakukan  verifikasi  dan  validasi  ulang  terhadap  keberatan  masyarakatsebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya  dapat  dilakukan1  (satu)  kali.  Pasal  8  ayat  (1)  Dalam  hal  Masyarakat  Hukum  Adat keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan  ayat  (3),  dapat  mengajukankeberatan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.(2) Penyelesaian  sengketa  atas  pengajuan  keberatan  sebagaimana  dimaksud  padaayat  (1) dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Bab  V  pada  bagian Pembinaan  dan  Pengawasan,  dijelaskan  pada  Pasal  9:  (1)  Menteri  Dalam  Negeri  melalui Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  melakukan  pembinaan  dan pengawasan pelaksanaan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum adat. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum  adat  kabupaten/kota  di  wilayahnya.(3)  Bupati/Walikota  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  pelaksanaan  pengakuandan  perlindungan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di wilayahnya.  Pasal  10  ayat  (1)  Bupati/walikota  melaporkan  penetapan  pengakuan  dan perlindungan masyarakathukum adat kepada gubernur. (2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan  dan  perlindungan masyarakat hukumadat  kabupaten/kota  di  wilayahnya  kepada kepada  Menteri  melalui  DirektoratJenderal  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  sebagai bahan  pengambilankebijakan.  Pada  bagian  pendanaan  untuk  menuju  proses  pengakuan, dijelaskan dalam Pasal 11, Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindunganmasyarakat hukum adat dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. Lebih terperinci terhadap  meknisme  pengaturan  dan  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  berdasarkan Permendagri tersebut;
Kenapa penting peraturan Permendagri ini sebagai operasinal pemerintah daerah dalam menjalankan mandate dari berbagai bentuk keputusan dalam perbaikan kehidupan masyarakat adat. Agar masyarakat adat tidak lagi menjdi objek kriminalisasi oleh pemerintah. Belum lagi mengacu  pada  UU  41  Tahun  1999  Tentang  Kehuatanan  yang  lebih  jelas  mensyaratkan pengakuan masyarakat adat dengan menggunakan perda sebagaimana pada Pasal 67 ayat 2 UU nomor  41  tahun  1999  tentang  kehutanan,  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  ditetapkan dengan Peraturan Daerah. “Masyarakat adat sebagai subjek hukum harus diakui dulu melalui penetapan  Peraturan  Daerah.  Pemerintah  daerah  kabupaten  Sumbawa  tidak  jeli  dalam menangkap peluang politik, bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat merupakan mandat dari konstitusi negara UUD tahun 1945.
Terlebih  lagi,  masyarakat  adat  yang  secara  umum  menjadi  subyek  yang  hendak dilindungi  hak  konstitusionalnya,  khususnya  masyarakat  adat  Pekasa  dalam  konteks penelitian  ini,  berlokasi  jauh  dari  akses  media,  informasi,  komunikasi,  dan  aktivitas pemerintahan,  sehingga  memiliki  potensi  besar  untuk  luput  dari  perhatian.  Tanpa  adanya pendampingan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sipil  dan  media  masa,  pelaksanaan  dari Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bisa  berjalan  tidak  optimal.  Belum  lagi  dengan  adanya perbedaan pandangan dan pemahaman yang terjadi di daerah mengenai maksud dari Putusan Mahkamah  Konstitusi,  khususnya  antara  Pemerintah  Daerah,  mulai  dari  tingkat  Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan, Dinas Kehutanan, para penegak hukum, dan masyarakat itu  sendiri.  Ketidaksamaan  persepsi  ini  dapat  berakibat  tidak  tercapainya  tujuan  yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, yaitu untuk melindungi  “masyarakat  yang  hidup  secara  turun  temurun  di  dalam  hutan”.  Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat adat  Pekasa,  khususnya  terkait  dengan  apakah  benar  masyarakat  adat  Pekasa  telah  tinggal secara  turun-temurun  di  dalam  hutan.  Seandainya  pun  telah  tinggal  secara  turun-temurun, wilayah yang ditinggalkannya pun masih masuk dalam wilayah yang dikategorikan sebagai hutan negara, bukan hutan adat, sehingga dari perspektif penyelenggara negara, hutan tersebut harus dilindungi. Selama ini, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terus melakukan  pemantauan  terhadap  aktivitas  masyarakat  yang  memanfaatkan  hasil  hutan, termasuk  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  Pekasa.  Apabila  ditemukan  dugaan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf e Undang-Undang Kehutanan, maka Pemerintah Provinsi akan melaporkannya ke Tim Penegakan Hukum (Gakkum). Selain  beda pandangan dari pemerintah Provinsi soal putusan MK tersebut, terlebihnya beda pemahaman terhadap masyarakat adat Pekasa yang dimaknai oleh pemerintah kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menganggap sama dengan masyarakat lainnya pada  umumnya  di  Kabupaten  Sumbawa.  Bahkan  keberadaan  masyarakat  adat  Pekasa dipertentangkan  dengan  berbagai  pihak  terutama  hadirnya  Lembaga  Adat  Tana  Samawa (LATS)  yang  meletgimasi  hanya  satu-satunya  masyarakat  adat  di  Sumbawa  hanya  LATS tidak  ada  lagi  Lembaga  lainnya.  Selaras  dengan  peraturan  No.  9  Tahun  2015  Tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS).
Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 menjadi sulit untuk diterapkan di kabupaten Sumbawa. Bahkan masyarakat dat Pekasa masih diragukan sebagai masyarakat  adat  apalagi  masyarakat  yang  memiliki  asal  usul  yang  tinggal  dalam Kawasan hutan  maupun  sekitar  hutan.    Berbagai  bentuk  mekanisme  dan  tahapan-tahapan  proses pengakuan sangat sulit di jangkau oleh masyarakat adat Pekasa. Sehingga putusan apa yang telah  dimohonkan  oleh  masyarakat  adat  Pekasa  menjadi  abu-abu.  Karena  pada  prinsipnya pemerintah daerah begitu lahir putusan 95 maupun Putusan MK 35 sebelumnya belum  ada itekat  politik  yang  kuat  untuk  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  adat.
Khususnya  untuk  jalan  keluar memberikan  hak  hutan adat  Pekasa  kepada  masyarakat  adat Pekasa. Padahal hakekat dari hadirnya Putusan MK 35 ini mengeluarkan posisi hutan negara dalam hutan masyarakat hukum adat. Yang sebelumnya hutan negara kini menjadi hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat adat. Namun menjadi dilema ketika untuk mendapatkan hutan adat harus terlebih dahulu diberikan pengakuan masyarakat adatnya lewat perda sebagaimana amanat dari UU No. 41 /1999Tentang Kehuatanan. Sehingga versi negara saat ini untuk hutan adat masyarakat adat Pekasa tetap merupakan bagian dari hutan negara.

## 5. KESIMPULAN
Impelementasi  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR  95/PUU-XII/2014 untuk  pengelolaan  hutan  dan  pengakuan  perlindungan  masyarakat  adat  Pekasa  di  Sumbawa mengalami  jalan  buntuh.  Ini  diakibatkan  bahwa  belum  ada  pemahaman  yang  utuh  antara pemerintah daerah atas putusan Mahkamah tersebut. Sehingga menjadi sulit untuk  menjalankan operasional  permendagri  N0,  52  Tahun  2014  tentang  pedoman  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat hukum adat serta mandate dari Undang-undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan  mensyaratkan  keberadaan  masyarakat  adat  menggunakan  Perda.  Disisi  lain  masih tumpang tindih pengertian terhadap masyarakat adat Pekasa, karena Sebagian pemahaman masih mengganggap masyarakat adat Pekasa adalah masyarakat pada umumnya di kabupaten Sumbawa sebagaimana diperkuat oleh peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). Sehingga versi negara saat ini untuk hutan adat masyarakat adat Pekasa tetap merupakan bagian dari hutan negara. Sehingga dalam pengelolaan secara resmi yang diberikan oleh  negara  kepada  masyarakat  adat  Pekasa  belum  secara  maksimal  karena  terbentur  dengan berbaga  peraturan  Perundang-undangan.  Akan  tetapi  disisi  lain,  terjemahan  pemahaman masyarakat  adat  Pekasa  atas  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR  95/PUU- XII/2014 terhadap untuk penerapan bagi masyarakat adat Pekasa adalah dengan membuat peta rencana tata ruang wilayah adat (RTRWA) dengan mencantumkan luas peta hutan adat 2.000 ha dari  6000  ha  luas  wilayah  adat  secara  keseluruhan.  Peta  ini  bagi  masyarakat  adat  Pekasa digunakan untuk mempermudah memproteksi wilayah adat dan utuk mempermudah permohonan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ke pemerintah.

## SARAN
Menyarankan  kepada  pemerintah  daerah  kabupaten  Sumbawa  agar  segera  memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Pekasa.

## 6. DAFTAR PUSTAKA: Buku-buku
Acep Yunan Firdaus, dkk Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam, Pekan Bari Riau. 2012.
Arman, Muhammad Negara Sebuah Masalah Masyarakat Adat, Lamera, Yogyakarta. 2020 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018.
Insit No.33 Tahun XVI , Wacana masyarakat Adat dan perbuatan penguasaaan hutan. 2014.
Insit Press, Suplemen wacana; masyarakat hukum adat adalah penyandang hak subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya (memahami secara kontekstual Puutusan Mahkamah Konstitusi RI atas Perkara No 35/PUU-X/2012) Yogyakarta. 2014.
Irawansyah, Profil Masyarakat Adat Pekasa dan Rencana Tata Ruang Wilayah Adat, Lombok Barat NTB : Bania Publishing, 2020.
Jasardi  Gunawan, Berkedok  Undang-undang  kehutanan  No  41  tahun  1999,  membakar  untu mengusir masyarakat adat pekasa , Materi Dengan Keterangan Umum Inkuiri Nasional Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Wilayahnya  di  Kawasan  Hutan  Indonesia,  Wilayah Bali –Nusa Tenggara, Suplemen Kumpulan Materi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014.
Jasardi  Gunawan,  Eksistensi  Keberadaan  LATS  dalam  penolakan  Ranperda  pengakuan  dan perlindungan  Masyarakat  hukum  adat  di  Sumbawa.  Bania  Publishing,  Lombok  Barat 2021.
Pusat  Penelitian,  Pengkajian  perkara  dan  pengelolaam  teknologi  informasi  dan  komunikasi (P4TIK) Tahun 2016
Rikardo  Simarmata  dan  Bernadinus  Steni,  Masyarakat  Hukum  Adat  sebagai  Subjek  hukum, kecakapan  hukum  masyarakat  hukum  adat  dalam  lapangan  hukum  privat  dan  publik. Samdhana Institutet 2017.
Salim, H. S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Edisi Revisi. Jakarta. Sinar Grafika. 2006. Soerjono Soekanto, hukum adat di Indonesia, Raja Grafindo persada, Jakarta, cetakan ke-2 ,1983. Yance Arizona, memahami masyarakat adat : pendekatan Evolusionis versus pluralis, makalah disampaikan  dalam  FGD    perlindungan  konstitusional  masyarkat  hukum  adat  yang diselenggarakan oleh pusat MK, Jakarta 2016
Yayasan  Kehati  :  Naskah  Akademik  dan  draf  rancangan  peraturan  daerah  pengakuan  dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa Tahun 2015.
Peraturan perundang-undangan
- Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang LATS
- Permendagri  No.  52  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengakuan  Penghormatan  dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014
- Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Tentang Anotasi Putusan Hutan Adat
- Putusan MK No. 45/ PUUIX/2011
- Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang  Cipta Kerja
- Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 dan 28 I ayat 3
- UUD 1945 pasal 33
Internet wilayah adat - Search (bing.com) di akses 1 Desember 2022 Kehutanan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, di akses 1 Desember 2022 Hutan  :  Pengertian  Secara  Umum  Dan  Menurut  Para  Ahli  Serta  Fungsi  -  Jenis  -  Manfaat  | Teks.Co.Id di akses 2 Desember 2022

## Wawancara
Wawancara dengan ibu Ertian ketuan perempuan adat Pekasa, 25 November 2022 Wawancara dengan ketua adat Pekasa 25 November 2022