## Pemanfaatan Air Hutan Oleh Desa Penyangga di Taman Nasional Bali Barat
Diah Gayatri Sudibya, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Kade Richa Mulyawati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali kade.richa@gmail.com
Published: 01/02/2023
How to Cite:
Sudibya, D.G., Astiti, N.G.K.S., Mulyawati, K.R. (2023). Pemanfaatan Air Hutan Oleh Desa Penyangga di Taman Nasional  Bali Barat. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 34-41. https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.34-41

## Abstract
Water  is one of the most important elements in human life. Water resources are the most  valuable gift from  God  Almighty  because  they  provide  benefits  in  realizing  prosperity  for  the  entire  community.  No one can deny that water is a basic need for  all life,  whether human, animal or plant, which cannot be replaced by other substances. So it must receive special attention because it involves not only human life but also other creatures, especially if we are talking within the scope of natural resource conservation, which in this case is a National Park. All parties involved in the management of the National Park as a conservation area must have a systematic effort in managing the area which is carried out by planning, protecting, monitoring, controlling, and utilizing which is carried out without destroying the landscape and  changing  the  function  of  the  area.  management  and  utilization  of  existing  water  resources  in  the national  park  area,  especially  those  used  by  buffer  villages.  The  results  obtained  are  the  problem  of using zones that are not in accordance with the established zoning and to overcome this, it is necessary to change the zoning from the core zone to the utilization zone so that the utilization of ground water in the core zone can be utilized as well as possible.
Keywords: Utilization; Water; National Park

## I. PENDAHULUAN
Air  merupakan  salah  satu  elemen  terpenting dalam  kehidupan  manusia.  Sumber  daya  air adalah  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang paling  berharga  karena  memberikan  manfaat dalam  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  segenap masyarakat.  Tidak  ada  seorangpun  yang  dapat menyangkal  bahwa  air  merupakan  kebutuhan dasar  bagi  seluruh  kehidupan,  baik  manusia, binatang  maupun  tumbuh-tumbuhan,  yang  tidak dapat  digantikan  oleh  substansi  lain.  Karena  itu hak kepemilikan air hanya pada negara agar dapat menjamin  kehidupan (Sutardi,  2002) .  Manusia dan  semua  makhluk  hidup  membutuhkan  air sebagai  salah  satu  sumber  kehidupan.  Dengan kata  lain  air  merupakan  material  yang  sangat
dibutuhkan  bagi  kehidupan  di  bumi (Firianti, 2019) .
Sumber daya air merupakan  sumber daya alam yang  memiliki  sifat  terbatas  baik  secara  kualitas maupun  kuantitas  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia.  Begitu  pentingnya  air  bagi  kehidupan manusia,  maka  Pemanfaatan  air  memerlukan perhatian  yang  cukup  serius  sehingga  manusia tidak  mengalami  krisis  air (Fakhrina,  2012) . Sekarang  ini  air  sudah  tidak  lagi  dipandang fungsinya semata namun seiring dengan kelangkaan  yang  terjadi,  maka  dari  itu  air  perlu dipandang  sebagai  fungsi  ekonomi.  Pemanfaatan sumber  daya  air,  keragaman  penggunaan  air  dan pemeliharaan  lingkungan  akan  mempengaruhi kualitas  dan  kuantitas  air (Maryono,  2016). Oleh
E-ISSN: 2621-3737
karena  itu  sumber  daya  air  merupakan  sumber daya  alam  yang  sangat  vital  bagi  hidup  dan kehidupan  mahluk  serta  sangat  strategis  bagi pembangunan  perekonomian,  menjaga  kesatuan dan  ketahanan  nasional  sehingga  harus  dikelola secara terpadu, bijaksana dan professional.
Pemanfaatan sumber daya air untuk kehidupan masyarakat  dapat  dilaksanakan  apabila  disertai dengan  pengelolaan  yang  baik.  Pengelolaan sumber  daya  air  dapat  dilakukan  dengan memperhatikan  asas-asas  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2019  tentang Sumber  Daya  Air  Selain  pemanfaatan  sumber daya  air  untuk  masyarakat  umum  yang  harus diperhatikan,  pemanfaatan  air  di  daerah  taman nasional  yang  merupakan  daerah  konservasipun harus  mendapat  perhatian  lebih.  Hal  ini dikarenakan  daerah  konservasi  kadang  kala  luput dari  perhatian  masyarakat  umum  yang  tidak  ikut mengelolanya.  Apabila  kita  melihat  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  membagi  konservasi  menjadi  dua kategori  yaitu  Kawasan  Suaka  Alam  (KSA)  dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) salah satu yang termasuk di dalamnya adalah Taman Nasional.
Berbicara  mengenai  taman  nasional,  Propinsi Bali  memiliki  satu-satunya  taman  nasional  yang memiliki berbagai macam habitat yang bervariasi dengan  dilengkapi  hutan  bakau,  hutan  hujan dataran  rendah,  semak  akasia,  sabana,  dan  hutan musiman. Selain itu terdapat Pantai Prapat Agung di  sebelah  utara  Taman  Nasional  Bali  Barat  ini dan  juga  daya  Tarik  wisata  yang  sangat  digemari oleh  wisatawan  adalah  menjangan  yang  menjadi destinasi menyelam favorit. Selain itu satwa yang terdapat  dalam  Taman  Nasional  Bali  Barat  ini juga  sangat  beragam  salah  satunya  yang  dapat dikategorikan langka adalah burung Jalak Bali.
Secara  administrasi  pemerintahan  Taman Nasional  Bali  Barat  berada  di  dalam  dua Kabupaten  yaitu  Kabupaten  Buleleng  dan Jembrana  Propinsi  Bali.  Taman  nasional  bali barat adalah  salah satu Kawasan pelestarian  alam di  Indonesia  yang  ditunjuk  berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 493/Kpts- II/1995  tanggal  15  September  1995  dengan  luas ebagia  19.002,89  Ha  yang  terdiri  dari  15.587,89 Ha  berupa  wilayah  daratan  dan  3.413  Ha  berupa perairan.  Kemudian  pada  tahun  2014,  TNBB ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri
Kehutanan  Nomor:  SK.2849/  Menhut  –  VII/ KUH/2014 tentang Kawasan Hutan pada Kelompok  Hutan  Bali  Barat  (RTK  19),  dimana luas    bagian  TNBB  adalah  19.026,97  ha.  TNBB dikelola  dengan  ebagi  zonasi  yang  mana  menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015
Pembagian  zona  Taman  Nasional  meliputi  :  (lihat bahan peta zonasi TNBB).
1.  Zona Inti; 2.  Zona Rimba;
3.  Zona Pemanfaatan; dan/atau
4.  Zona  Lainnya  sesuai  dengan  keperluan  yang dibagi  menjadi:  Zona  Perlindungan  Bahari;  Zona Tradisional;  Zona  Rehabilitasi;  Zona  Religi, Budaya dan Sejarah; dan/atau Zona Khusus.
Beberapa  zona  yang  ditetapkan  pada  taman nasional  bali  barat  tersebut  memiliki  fungsi  serta pemanfaatannya  masing-masing,  begitu  pula pemanfaatan  sumber  daya  air  yang  berada  di dalamnya. Sumber daya air di beberapa zona tidak bisa  dimanfaatkan  dengan  sembarangan  karena digunakan  untuk  keberlangsungan  habitat  baik flora maupun fauna yang berda di Taman Nasional tersebut.  Tetapi  pada  kenyataannya  ada  beberapa masyarakat pada desa penyangga yang memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan pribadinya dari beberapa zona yang dilarang untuk pemanfaatan secara umum. Larangan pemanfaatan air  secara  umum  di  zona  tertentu  dilakukan  agar sumber daya air pada zona tersebut tidak menyusut sehingga  menyebabkan  akan  kesulitan  air  untuk kebutuhan  konservasi  sumber  daya  alam  pada taman  nasional  tersebut.  Tujuan  dalam  penelitian ini  adalah  Bagaimanakah  Pembagian  Zona  Pada Taman  Nasional  Bali  Barat.  dan  Bagaimanakah Pengelolaan  Pemanfaatan  Air  Pada  Zona  Inti  di Taman Nasional Bali Barat.

## II. METODE
Dalam  penulisan  artikel  ini  menggunakan metode  penelitian  empiris  yang  mena  menurut Soerjono  Soekanto  bahwa  penelitian  hukum sosiologis,  yang  terdiri  dari  penelitian  terhadap indentifikasi  hukum  (tidak  tertulis)  dan  penelitian terhadap  efektifitas  hukum (Soekanto,  2010) . Dalam  penelitian  ini  dipergunakan  pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep  (conceptual  approach)  dan  pendekatan analitis (analyicialapproach). Teknik Pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah:Teknik wawancara, Teknik Studi
Dokumen  dan  Teknik  Observasi/Pengamatan.
Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia  yang berupa  peninggalan  fisik  maupun  arsip (Achmad, 2010).

## III. HASIL PENELITIAN
• Pembagian  Zona  Pada  Taman  Nasional  Bali Barat
Berbicara  mengenai  taman  nasional  maka haruslah  melihat  Undang-undang  No.5  Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang menjadi landasan dasar pengaturan  mengenai  taman  nasional.  Dalam Undang-undang  No.5  Tahun  1990  tentang konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistem memberikan  definisi  taman  nasional  adalah merupakan  kawasan  pelestarian  alam  yang mempunyai  ekosistem  asli,  dikelola  dengan sistem  zonasi  yang  di  manfaatkan  untuk penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Selanjutnya dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2011  menjabarkan  bahwa Taman  nasional  merupakan  salah  kawasan konservasi  yang  mengandung  aspek  pelestarian dan  aspek  pemanfaatan  sehingga  dapat  di mafaatkan  sebagai  pengembangan  ekowisata serta  minat  khusus,  keduanya  sangat  prospektif dalam penyelamatan ekosistem hutan (Mahardika, 2018) .
Keunggulan yang dimiliki oleh system taman nasional  apabila  dibandingkan  dengan  system lainnya  adalah  yang  pertama  taman  nasional dapat dikatakan dibentuk dengan tujuan kepentingan  masyarakat  karena  taman  nasional haruslah  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  juga haruslah mendapatkan dukungan dari masyarakat,  kemudian  yang  kedua  bahwa konsespi  darir  pelestarian  berdasarkan  kepada perlindungan ekosistem maka diharapkan mampu  memberikan  jaminan  eksistensi  unsur- unsur  pembentuknya,  dan  keunggulan  yang ketiga  adalah  bahwa  taman  nasional  dapat dikunjungi oleh pengunjung yang akan memberikan  Pendidikan  mengenai  kecintaan kepada  alam,  kegiatan  rekreasi,  dan  fungsi- fungsi  lainnya  yang  dapat  dikembangkan  secara efektif (Ramly, 2007) .
Dikaitkan  dengan  system  pembangunan  baik dari  sisi  regional,  social,  dan  pengelolaan
lingkungan  hidup  maka  tujuan  dari  taman nasional dibagi menjadi tiga konsep pemeliharaan yaitu :
1. Pemeliharaan  contoh  yang  memiliki  unik- unik  biotik  utama  melestarikan  fungsinya dalam ekosistem
2. Pemeliharaan  keanekaragaman  ekologi  dan hukum lingkungan;
3. Pemeliharaan  sumber  daya  genetika  atau plasma nutfa;
4. Pemeliharaan,  objek  struktur,  tapak  atau peninggalan warisan kebudayaan;
5. Perlindungan keindahan panorama alam;
6. Penyediaan  fasilitas  Pendidikan,  penelitian, dan  pemantauan  lingkungan  di  alam  areal alamiah
7. Penyediaan fasilitas rekreasi dan turisme;
8. Penduduk pembangunan daerah pedesaan dan penggunaan lahan marginal secara regional;
9. Pemeliharaan  produksi  DAS,  pengendalian erosi  dan  pengendapan  serta  melindungi invertase daerah hilir. (Mitchell, B., Setiawan,
B Dan Rahmi, 2016) .
Element  terpenting  dalam  suatu  taman nasional  adalah  adanya  daerah  penyangga  yang memiliki  peranan  menjaga  Kawasan  suaka  alam atau Kawasan pelestarian alam dari segala bentuk tekanan  dan  gangguang  baik  yang  berasal  dari luar  ataupun  yang  berasal  dari  dalam  Kawasan yang mengakibatkan perubahan strktur kehutanan atau perubahan fungsi Kawasan. Daerah penyangga  diartikan  pula  sebagai  suatu  daerah yang mengelilingi Taman Nasional ataupun diluar Kawasan  konservasi  lainnya  yang  dibatasi penggunaannya  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  taman  nasional,  selain  itu  daerah penyangga bertujuan untuk menggantikan kehilangan  hubungan  masyarakat  dengan  hutan yang  dalam  hal  ini  adalah  pada  Tindakan pengambuan hasil hutan didalam Taman Nasional akibat  ketatnya  pengaturan  perlindungan  alam (Mckinnon, 1990) .
Klasifikasi  daerah  penyangga  pada  umumnya dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu  yang  pertama adalah  daerah  penyangga  fisik  yang  mena  selain ditujukan  untuk  membentengi  potensi  taman nasional  dan  melindungi  dari  gangguan  yang datang dari taman nasional dan daerah penyangga social  yang  mana  merupakan  wilayah  binaan dimana  sebagian  besar  kehidupan  anggota masyarakat  masih  bergantung  pada  keberadaan
potensi  sumber  daya  taman  nasional (Soekmadi, 2003) .  Tujuan  dari  menkonstruksi  suatu  daerah penyangga pada Taman Nasional adalah:
1. Memberikan  perlindungan  terhadap  Taman Nasional dan kehidupan masyarakat;
2. Mengembangkan kehidupan jenis-jenis pokok  yang  berasal  dari  kawasan  Taman Nasional  dengan  mengembangkan  pola budidaya  yang  baik  untuk  satwa,  ikan, maupun tumbuhan;
3. Mengembangkan  sistem  jasa  yang  berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Taman Nasional;
4. Meningkatkan  Produktivitas  lahan  melalui pola usaha tani yang lebih intesif;
5. Meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat
terhadap kegiatan pengembangan Taman Nasional; 6. Meningkatkan pola hubingan dengan wilayah sekitarnya.
Selain  daerah  penyangga  salah  satu  elemen terpenting  penunjang  kelangsungan  Kawasan Taman  Nasional  adalah  pembagian  zona  agar tidak  terjadi  campur  aduk  pemanfaatan  dan pengelolaan  Kawasan  taman  nasional.  Untuk menentukan zonasi maka bisa melihat ketrentuan No  76  Tahun  2015  tentang  Kriteria  Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan  Cagar  Alam,  Suaka  Margastwa, Taman  Hutan  Raya  dan  Taman  Wisata  Alam. Metode  penyusunan  revisi  zonasi  meliputi pemanfaatan  hasil  kegiatan  pemetaan  potensi kawasan  Taman  Nasional  Bali  Barat  yang  telah dibuat dan mengiventarisasi serta mengumpulkan  data  untuk  tujuan  penyusunan revisi  zonasi  termasuk  data  primer  maupun sekunder  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis secara spasial dan dilengkapi dengan input/masukan  dalam  konsultasi  publik  dan verifikasi lapangan.
Pembagian  zona  pada  Taman  Nasional  Bali Barat,  terlihat  sudah  memiliki  ketiga  zona  yang telah  ditentukan  pada  Peraturan  Pemerintah  No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan  Pelestarian  Alam  yaitu  zona  inti,  zona rimba,  daqn  zona  pemanfaatan  serta  ada tambahan beberapa zona lagi yang sesuai dengan kebutuhan  dari  Kawasan  taman  nasional  bali barat dan dimanfaatkan  sesuai dengan fungsinya masing-masing,  yang  dapay  dijabarkan  sebagai berikut :
1. Zona Inti
Pada zona ini kondisi alam baik biota maupun fisik  dari  taman  nasional  masih  asli  dan  tidak terganggu  oleh  kegiatan  manusia.  Sehingga memiliki  keharusan  untuk  dilindungi  karena memiliki fungsi sebagai perlindungan keterwakilan  keanekaragaman  hayati  yang  asli dan khas. Zona inti pada taman nasional bali barat difungsikan terutama untuk :
a. Melindungi  kondisi  alam  yang  masih  asli sebagai perwakilan tipe ekosistem di taman nasional bali barat;
b. Melindungi  ekosistem  dengan  potensi keanekaragaman  hayati  yang  khas  dan tinggi di taman nasional bali barat;
c. Melindungi  lokasi  tempat  berkembang biak, bersarang, memijah, dan pembesaran;
d. Melindungi  tempat  singgah  satwa  migran secara periodic.
2. Zona Rimba
Pada  taman  nasional  zona  rimba  merupakan bagian yang karena letak, kondisi, dan potensinya menunjang kepentingan pelestarian pada zona inti dan  zona  pemanfaatan.  Lebih  lanjut  dalam Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang kriteria zona pengelolaan Taman Nasional dan  Blok  Pengelolaan  Cagar  Alam,  Suaka Margastwa,  Taman  Huta  Raya,  dan  Taman Wisata  Alam  mengatur  mengenai  kegiatan  yang diijinkan untuk dilakukan pada zona rimba adalah meliputi :
a. Perlindungan dan pengamanan
b. Inventarisasi  dan  monitoring  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya
c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar
d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
e. Pendidikan  dan  peningkatan  kesadartahuan konservasi alam
f. Wisata alam terbatas
g. Penyimpanan dan penyerapan karbon
h. Pemanfaatan  sumber  plasma  nuftah  untuk menunjang budidaya
i. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan  terbatas  menunjang  kegiatan pada point 1,2,3,4,5,6,7 dan 8.
2. Zona Pemanfaatan
Pada  zona  ini  dilihat  dari  letak,  kondisi,  dan potensi  alamnya  maka  dimanfaatkan  bagi kepentingan  pariwisata  alam  dan  kondisi/jasa lingkungan  lainnya  sesuai  dengan  Analisa spasial, Analisa sensitivitas ekologi, dan sensivitas  ekonomu,  sosial,  dan  budaya.  Pada zona  pemanfaatan  pun  dikategorikan  kegiatan apa  saja  yang  dapat  dilakukan  pada  daerah  ini, yaitu :
a. Perlindungan dan pengamanan
b. Inventarisasi  dan  monitoring  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya
c. Pembinaan  habitat  dan  populasi  dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi satwa liar
d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
e. Pendidikan  dan  peningkatan  kesadartahuan konservasi alam
f. Penyimpanan dan penyerapan karbon
g. Pemanfaatan  sumber  daya  genetik  dan plasma nuftah untuk penunjang budidaya
h. Pengembangan  potensi  dan  daya  tarik wisata alam
i. Pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan  kondisi  lingkungan  berupa penyimpanan  dan  atau  penyerapan  karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.
j. Pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk  menunjang  kegiatan  pada  point 1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9.
k. Pemulihan Ekosistem
4. Zona Tradisional
Apabila dilihat dari  segi historisnya, sebelum Kawasan  hutan  bali  barat  dijadikan  sebagai Kawasan taman nasional didaerah tersebut sudah ditempati  oleh  masyarakat  tradisional  yang tinggal dan beraktifitas disekitar Kawasan taman nasional  bali  barat  dan  tidak  sedikit  yang hidupnya  bergantung  pada  Kawasan  taman nasional  bali  barat  ini  misalnya  saja  adanya aktifitas nelayan tradisional, pemanfaatan sumber daya air dari dalam Kawasan, jasa wisata alam,  pencarian  pakan  ternak,  madu  hutan,  dan aktifitas  lainnya  yang  berhubungan  dengan kehidupan masyarakat tardisional ini.  Atas dasar tersebut  dikaitkan  pula  dari  segi  pengaturannya maka  aktifitas  yang  dapat  dilakukan  pada  zona
tradisional ini adalah : a. Perlindungan dan pengamanan
b. Inventarisasi  dan  monitoring  sumber  daya alam hayati dengan eksosistemnya
c. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar
d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta Pendidikan
e. Wisata alam terbatas
f. Pemanfaatan  pemanfaatan  sumber  daya genetik  dan  plasma  nutfah  untuk  penunjang budidaya
g. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada poin 1,2,3,4,5, dan 6
h. Pemanfaatan  potensi  dan  kondisi  sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional.
5. Zona Khusus Zona  khusus  pada  taman  nasional  bali  barat merupakan  zona  yang  sejak  awal  sejak  awal sudah  ditempati  oleh  kelompok  masyarakat  dan juga  sudah  ada  aktifitas  kelangsungan  kehidupan di dalamnya, selain itu pula sudah terdapat sarana penjang kehidupan seperti sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi, dan juga listrik (AdhiPradonoH,  2009) Zona  ini  tidak  akan dihilangkan karena sudah terdapat bangunan yang sifatnya  strategis  dan  memiliki  fungsi  yang  tidak dapat  dielakan  serta  memenuhi  kriteria  sebagai wilayah pembangunan strategis yang keberadaannya  tidak  menggangu  fungsi  utama kawasan.  Pemafaatan  zona  khusus  pada  Taman Nasional  Bali  Barat  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Nomor  P.76/Menlhk-Setjen/2015  tentang  kriteria zona  pengelolaan  Taman  Nasional  dan  Blok Pengelolaan  Cagar  Alam,  Suaka  Margastwa, Taman  Huta  Raya,  dan  Taman  Wisata  Alam, yaitu :
a. Perlindungan dan pengamanan
b. Inventarisasi  dan  monitoring  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya
c. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan
d. Pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi
e. Pembangunan  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  berupa  sarana  telekomunikasi  dan listrik,  fasilitas  transportasi,  pertahanan  dan
keamanan  dan  lain-  lain  yang  bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.
6. Zona Religi, Budaya, dan Sejarah. Berdasarkan rancangan zonasi taman nasional bali  barat  dijelaskan  pada  Kawasan  taman nasional bali barat terdapat sebanyak 22 pura dan juga situs bersejarah. Selain kegiatan keagamaan pada  zona  ini  juga  dapat  melakukan  kegiatan- kegiatan sebagai berikut :
a. Perlindungan dan pengamanan
b. Inventarisasi  dan  monitoring  sumber  daya alam hayati dengan ekosistemnya
c. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
d. Pendidikan  dan  peningkatan  kesadartahuan konservasi alam
e. Pemanfaatan  sumber  plasma  nuftah  untuk penunjang budidaya
f. Penyelenggaraan  upacara  adat  budaya  dan atau keagamaan
g. Pemeliharaan  situs  religi,  budaya  dan  atau sejarah
h. Wisata alam terbatas
i. Pemulihan ekosistem
7. Zona Perlindungan Bahari Menurut (Ami Mahmud, 2015) Zona perlindungan bahari adalah bagian dari Kawasan taman  nasional  yang  berupa  Kawasan  perairan laut  yang  ditetapkan  sebagai  areal  perlindungan jenis  tumbuhan,  satwa,  dan  ekosistem  serta system  penyangga  kehidupan.  Sesuai  dengan Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor SK.493/Kpts-II/1995  luas  perairan  laut  TNBB adalah  3.415  ha.  Kegiatan  yang  dapat  dilakukan pada zona ini adalah sebagai berikut :
a. Perlindungan dan pengamanan
b. Inventarisasi  dan  monitoring  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya
c. Pembinaan  habitat  dan  populasi  dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi biota laut d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan
e. Wisata alam terbatas
f. Pemanfaatan  sumber  daya  genetik  dan plasma nuftah untuk menunjangan budidaya
g. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan  pada  point  1,2,3,4,5  dan  6.
Pengelolaan  Pemanfaatan  Air  Pada  Zona  Inti Di Taman Nasional Bali Barat Ditinjau  dari  segi  pemanfaatannya  taman nasional sebagai wadah melestarikan sumber daya alam  hayati  dan  ekosistemnya.  Selain  itu  taman nasional juga memiliki fungsi sebagai perlindungan  system  penyangga  kehidupan  dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnnya. Oleh karena itu agar pemanfaatan dan  fungsi  taman  nasional  dapat  berjalan  sesuai dengan  hal  tersebut  maka  dalam  pengelolaannya taman  nasional  dibagi  menjadi  beberapa  zona yang mana terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan,  zona  tradisional,  zona  rehabilitasi, zona  religi  budaya  dan  sejarah  dan  zona  khusus (Kusumaningtyas, 2015) . Pengelolaan taman nasional dengan menerapkan  zonasi  ini  merupakan  suatu  proses pengaturan ruang yang melewati tahapan persiapan,  pengumpulan  dan  analisis  data, penyusunan  draft  rancangan  zonasi,  konsultasi public,  perancangan,  tata  batas  dan  penetapan, dengan  mempertimbangkan  kajian-kajian  dari aspek-aspek  ekologis,  social,  ekonomi,  dan budaya  masyarakat.  Untuk  menetapkan  zonasi juga  harus  memperhatikan  derajat  tingkat kepekaan  ekologis  (sensitivitas  ekologi),  urutan spektrum  sensitivitas  ekologi  dari  yang  paling peka  sampai  yang  tidak  peka  terhadap  intervensi pemanfaatan. Selain hal tersebut penetapan zonasi juga  harus  mempertimbangkan  beberapa  faktor- faktor , yaitu:
a. Keperwakilan (representation);
b. Keaslian (originality) atau kealamian (naturalness);
c. Keunikan (uniqueness);
d. Kelangkaan (raritiness);
e. Laju kepunahan (rate of exhaution);
f. Keutuhan satuan ekosistem (ecosystem integrity);
g. Keutuhan sumberdaya/kawasan (intacness);
h. Luasan kawasan (area/size);
i. Keindahan alam (natural beauty);
j. Kenyamanan (amenity);
k. Kemudahan pencapaian (accessibility);
l. Nilai sejarah/arkeologi/ keagamaan (historical/ archeological/religeus value);
m. Ancaman manusia (threat of human interference).
Hal inilah yang membedakan sistem pengelolaan  taman  nasional  dengan  pengelolaan

## Pemanfaatan Air Hutan Oleh Desa Penyangga di Taman Nasional Bali Barat
kawasan  konservasi  lainnya.  Untuk  mencapai tujuan  pengelolaan  Taman  Nasional  Bali  Barat secara  efektif  dan  efisien,  diperlukan  dukungan dari semua pihak, antara lain institusi pemerintahan  (pusat,  daerah,  desa),  institusi bisnis  (BUMN,  BUMD,  BUMS),  institusi masyarakat (pendidikan, oranganisasi non pemerintahan,  dan  terutama  masyarakat  itu sendiri).  Seperti  yang  dijelaskan  diatas  bahwa keberadaan  desa  penyangga  merupakan  salah satu elemen terpenting dalam rangka pengelolaan  taman  nasional.  Disekitar  kawasan Taman  Nasional  Bali  Barat  terdapat  masyarakat desa-desa penyangga, yakni Kelurahan Gilimanuk,  desa  Melaya,  desa  Ekasari,  desa Blimbingsari,  desa  Sumberklampok  dan  desa Pejarakan  (Master  Plan  Desa  Penyangga  2020 s/d  2029,  2019:4).  Selain  berbatasan  langsung dengan  kawasan  Taman  Nasional  Bali  Barat, secara sosial ekonomi budaya, tingkat ketergantungan  masyarakat  desa  penyangga terhadap  kawasan  Taman  Nasional  Bali  Barat masih  cukup  tinggi.  Tingkat  ketergantungan masyarakat terhadap kawasan antara lain sebagai pelaku  pariwisata  (jasa  pemandu,  jasa  boat, warung, cinderamata, dll). Selain itu, masyarakat sekitar  juga  memanfaatkan  kawasan  Taman Nasional  Bali  Barat  sebagai  sumber  pakan ternak,  air  bersih,  dan  jasa-jasa  lingkungan lainnya  (Ibid). (Amir  Mahmud,  Arif  Satria, 2015) .
Dalam  pengelolaan  serta  mewujudkan  visi dan misi yang dicanangkan oleh Taman Nasional Bali  Barat  tentu  saja  tidak  bisa  terhindar  dari beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi  di  dalamnya.  Pada  RPJP  yang  disusun terlihat  bahwa  permasalahan  dan  isu  strategis yang  berkembang  terjadi  disebabkan  karena meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi,  populasi manusia,  serta  permintaan  akan  kebutuhan sumber  daya  hayati.  Salah  satu  permasalahan yang  menjadi  sorotan  adalah  mengenai  belum adanya  pengelolaan  yang  baik  serta  belum terdapat  perjanjian  kerjasama  yang  jelas  di beberapa  desa  penyangga  dalam  mengelola masalah  perairan  ini.  Padahal  seperti  yang  kita ketahui  bahwa  air  merupakan  salah  satu kebutuhan manusia dalam menopang aktifitasnya sehari-hari.  Belum  adanya  penataan  batas menyebabkan  zonasi  yang  telah  ditentukan sesuai  dengan  rancangan  taman  nasional  tidak
berjalan optimal.
Apabila  kita  perhatikan  dari  beberapa  zona yang dirancang  yaitu zona yang mana terdiri  dari zona  inti,  zona  rimba,  zona  pemanfaatan,  zona tradisional,  zona  rehabilitasi,  zona  religi  budaya dan sejarah dan zona khusus maka terkait dengan pemanfaatan  sumber  daya  air  bagi  kehidupan masyarakat  yang  berada  di  Kawasan  Taman Nasional  Bali  Barat  adalah  ada  pada  zona  inti padahal  seharunya  mengenai  pemanfaata  peraira merupakan  fungsi  dari  zona  pemanfaatan.  Hal  ni menyebabkan  adanya  permintaan  masyarakat untuk  merubah  zona  dari  zona  inti  ke  zona pemanfaatan agar masyarakat bisa memanfaatkan air yang ada di Taman Nasional Bali Barat untuk melaksanakan  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya mengingat  mata  pencaharian  masyarakat  desa penyangga  disana  adalah  dalam  sector  pertanian, perikanan, dan peternakan.
Kekurangan  pemahaman  mengenai  batasan pemanfaatan  hutan  ini  menyebabkan  terjadinya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat yaitu  masyarakat  mulai  memanfaatan  sumber daya  air  yang  berada  pada  zona  inti  bahkan beberapa masyarakat sampai membawa pipa-pipa air  ke  dalam  zona  inti  untuk  mengalirkan  air  ke lingkungannya  padahal  zona  inti  ini  adalah  zona yang  harusnya  steril  dari  keberadaan  manusia karena pada zona ini memiliki kondisi alam yang masih lama dan belum tersentuh tangan manusia, yang  dilindungi  untuk  keanekaragaman  flora  dan fauna yang asli dan khas. Dalam zona ini kegiatan yang  dapat  di  lakukan  yaitu  perlindungan  dan pengamanan, inventarisasi dan montoring sumberdaya  alam  hayati  dengan  ekosistemnya, serta  penelitian  pengembangan  ilmu  pengetahuan dan budi daya.
Mengingat  hal  tersebut,  maka  dalam  upaya pengelolaan  Taman  Nasional  Bali  Barat  tidak dapat  terlepas  dari  masyarakat.  Keberadaan masyarakat di sekitar  Taman Nasional Bali  Barat dapat dimaknai dalam dua perspektif. Di satu sisi, keberadaan masyarakat penyangga dapat menjadi potensi  ancaman  terhadap  upaya  pelestarian kawasan  Taman  Nasional  Bali  Barat,  namun disisi  lain  dapat  dipandang  sebagai  potensi dukungan  dalam  pengelolaan  kawasan  Taman Nasional  Bali  Barat.  Dalam  pengelolaan  potensi masyarakat  sekitar  agar  menjadi  pendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Bali Barat, maka  diperlukan  sebuah  rencana  pemberdayaan
masyarakat  dimana  didalamnya  terkandung strategi  pemberdayaan  berdasarkan  kondisi masing-masing  desa  penyangga.  Dan  juga diperlukan  pemahaman  yang  diberikan  kepada masyarakat  desa  penyangga  terkait  dengan pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  berada dilingkungan  sekitar  tempat  tinggalnya  yang notabenen  adalah  merupakan  Kawasan  Taman Nasional karena apabila tidak dilakukan pemahaman  ini  maka  pengelolaan  Taman Nasional  Bali  Barat  yang  menggunakan  system zonasi  ini  sudah  tentu  tidak  berjalan  optimal sesuai dengan apa yang direncanakan..

## IV. KESIMPULAN
Agar  pengelolaan  Taman  Nasional  sesuai dengan  visi,  misi,  dan  tujuan  yang  diharapkan maka  dalam  pelaksaanannya  diperlukan  adanya pembagian  zona.  Hal  ini  diterapkan  di  Taman Nasional  Bali  Barat  yang  mana  dalam pengelolaannya  dibagi  menjadi  zona  inti,  zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona khusus,  zona  religi,  budaya,  dan  sejarah,  dan zona  perlindungan  bahari  yang  telah  diterapkan fungsinya  masing-masing.  Pembagian  zona  di Taman  Nasional  Bali  Barat  ini  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan  Pelestarian Alam.
Permasalah  terjadi  pada  Taman  Nasional Bali  Barat  dikarenakan  adanya  pemanfaatan  air hutan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa penyangga  di  daerah  zona  inti  padahal  zona  inti diharuskan  steril  dari  kegiatan  masyarakat karena  karena  pada  zona  ini  memiliki  kondisi alam  yang  masih  lama  dan  tidak  atau  belum tersentuh tangan manusia, yang dilindungi untuk keanekaragaman  flora  dan  fauna  yang  asli  dan khas.  Pemanfaat  sumber  daya  air  untuk masyarakat  sebenarnya  sudah  dipersiapkan  di dalam  zona  pemanfaatan  hanya  saja  karena masih  kurang  pemahaman  yang  diberikan kepada masyaralat mengenai Batasan pemanfaatan  hutan.  Hal  ini  memperlihatkan perlu adanya perubahan zona yaitu dari zina inti menjadi  zona  pemanfaatan  agar  masyarakat dapat  dengan  mudah  memanfaatkan  sumber
daya air yang berada dalam zona inti tersebut.

## REFERENCES
Achmad,  M.  F.  dan  Y.  (2010). Dualisme  Penelitian Hukum Empiris & Normatif . Pustaka Pelajar. AdhiPradonoH.  (2009). Pengembangan  Ekowisata
Taman Nasional Bali Barat . Universitas Brawijaya.
Ami  Mahmud,  A.  S.  (2015).  Zonasi  Konservasi  untuk Siapa?  Pengaturan  Perairan  Laut  Taman  Nasional Bali  Barat. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 18 (3).
Amir Mahmud, Arif Satria, & R. A. K. (2015). Analisis Sejarah  Dan  Pendekatan  Sentralisasi  Dalam Pengelolaan  Taman  Nasional  Bali  Barat. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 12 (2), 155–167.
Fakhrina, A. (2012). Pemanfaatan Sumber Daya Air Di Dukuh  Kaliurang:  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal Penelitian , 9 (1), 1–17.
Firianti,  wahidatul  rizqi.  (2019).  Pemanfaatan  Sumber Daya  Air  Oleh  Masyarakat  Bantaran  Sungai Bening  Winongo  (B2w)  Yogyakarta. Jurnal Masyarakat Mardani , 4 (1).
Kusumaningtyas,  D.  Y.  P.  (2015). Perubahan Peruntukan  Dan  Fungsi  Zona  Inti  Kawasan Konservasi  Dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Untuk Kegiatan Eksploitasi Di Indonesia . Malang. Mahardika,  W.  P.  (2018). Revisi  zona  pengelolaan taman  nasional  bali  barat  (TNBB).  Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali . Maryono,  A.  (2016). Reformasi  Pemanfaatan  Sumber Daya Air . Gadjah Mada Unversity Press. Mckinnon.  (1990). Pengelolaan  Kawasan  Yang Dilindungi  Di  Daerah  Tropika .  Gadjah  Mada University Press.
Mitchell,  B.,  Setiawan,  B  Dan  Rahmi,  D.  H.  (2016).
Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan .
Gadjah Mada University Press. Ramly, N. (2007). Pariwisata Berwawasan Lingkungan . Grafindo Khazanah Ilmu.
Soekanto,  S.  (2010). Pengantar  Penelitian  Hukum . Universitas Indonesia.
Soekmadi.  (2003).  Pergeseran  Paradikma  Pengelolaan Kawasan Konservasi Sebuah Wacana Baru Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. Media Konservasi , 8 (3). Sutardi.  (2002). Pengelolaan  Sumberdaya  Air  yang Efektif . Badan Perencanaan Daerah.