## ANALISIS PEMBERLAKUAN E-FAKTUR PPN PADA PT. ABC

## Vivi Anita Sarah Amelia Sandra
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

## Abstract
E-Invoicing  enforced  starting  in  July  2015  to  taxable  enterprises  across  Java  and  Bali.  Announcement No.  PENG  -  6  /  PJ.02  /  2015  explained  that  the  implementation  of  e-Invoicing  is  intended  to  provide easiness, comfort, and safety for the taxable enterprises in implementing tax obligations of Value Added Tax  (VAT)  in  particular  the  manufacture  of  a  tax  invoice.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine whether the application of e-Invoicing provides easiness, comfort, and safety for PT. ABC and knowing what  obstacles  faced  by  PT.  ABC  in  using  e-Invoicing  application  and  how  the  efforts  in  overcoming these obstacles.
From  the  results  of  structured  interviews,  PT.  ABC  get  the  easiness,  comfort,  and  safety  on  the implementation  of e-Invoicing  in terms  of calculation  for  their  upload feature. But  in terms  of  payment and  reporting,  there  is  no  difference  with  before  being  implemented  e-Invoicing,  only  in  making  the periodic VAT return is done in the application of e-Invoicing. There are some constraints experienced in the use of e-Invoicing, the most fundamental obstacle is when the Internet connection does not support.
Keyword: e-Invoicing, Value Added Tax, Calculation, Payment, Reporting.

## Abstrak
E-Faktur diberlakukan mulai Bulan Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Pengumuman  Nomor  PENG  –  6/PJ.02/2015  menjelaskan  bahwa  pemberlakuan  e-Faktur  dimaksudkan untuk  memberikan  kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan  bagi  Pengusaha  Kena  Pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  khususnya  dalam  hal  pembuatan faktur  pajak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  pemberlakuan  e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PT. ABC dan mengetahui hambatan apa saja yang  dihadapi  oleh  PT.  ABC  dalam  menggunakan  aplikasi  e-Faktur  dan  bagaimana  upaya  dalam mengatasi  hambatan  tersebut.  Dari  hasil  wawancara  terstruktur,  PT.  ABC  mendapatkan  kemudahan, kenyamanan,  dan  keamanan  atas  pemberlakuan  e-Faktur  dari  segi  perhitungan  karena  adanya  fitur upload. Namun dari segi penyetoran dan pelaporan tidak ada perbedaan dengan sebelum diberlakukan e- Faktur  hanya  saja  dalam  membuat  SPT  Masa  PPN  dilakukan  dalam  satu  aplikasi  e-Faktur.  Terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam menggunakan e-Faktur, hambatan yang paling mendasar adalah ketika koneksi internet tidak mendukung.
Kata Kunci : e-Faktur, Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan
---------------------------------------------------- * Alamat : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jln. Yos Sudarso Kav 87 Sunter, Jakarta 14350. korespondensi : Telp (021) 65307062 Ext. 808. E-mail: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

## Pendahuluan
ajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU KUP Tahun 2007 sebagaimana  telah  diubah  terakhir  tahun  2009). Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Salah satu penyumbang penerimaan negara dari  sektor  pajak  adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN).  Pajak  Pertambahan  Nilai  merupakan pengganti  dari  Pajak  Penjualan  (PPn),  yang berdasarkan  pada  Undang  -  Undang  Nomor  8 tahun  1983  yang  ditetapkan  sejak  1  April  1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  42  tahun  2009  tentang Pajak Pertambahan Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah (PPnBM).
Mekanisme  pemungutan,  penyetoran,  dan pelaporan  PPN  berada  dipihak  pedagang  atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak  (PKP).  Pada  saat  penyerahan  Barang  Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai konsekuensi  penggunaan credit  method untuk menghitung PPN yang terhutang, maka Pengusaha Kena  Pajak  yang  melakukan  penyerahan  Barang Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  wajib memungut  PPN  yang  terutang  dan  memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan  tidak  tercapainya  target  penerimaan PPN,  salah  satunya  disebabkan  oleh  banyaknya kebocoran  dari  pengkreditan  Pajak  Masukan berdasarkan  transaksi  fiktif  dengan  menggunakan faktur  pajak.  Menurut  Yamin  dan  Putranti  (2009: 1), faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur  pajak  yang  tidak  sah,  misalnya  karena identitas  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktur  pajak  yang  diterbitkan  pengusaha  dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan  PKP  lain.  Termasuk  faktur  pajak fiktif  juga bila secara  formal  memenuhi ketentuan undang-undang  PPN  tetapi  secara  material  tidak ada  penyerahan  barang  atau  barang  tidak diserahkan kepada pembeli yang sama.
Sejak  Juli  2014,  sebanyak  45  perusahaan  telah ditetapkan  sebagai    peserta pilot  project aplikasi
terbaru    Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  disebut  e- Faktur.    E-Faktur  adalah  faktur  pajak  yang  dibuat melalui  aplikasi  atau  sistem  elektronik  yang ditentukan  dan/atau  disediakan  oleh  Direktorat Jendral  Pajak  sesuai  dengan  PER  16/PJ/2014. Setiap  Pengusaha  Kena  Pajak  tidak  lagi  membuat faktur  pajak  dalam  bentuk  manual  tetapi  dalam bentuk  elektronik.  Bulan  Juli  2015  program  ini diberlakukan  untuk  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) seluruh Jawa dan Bali.  Dan berlaku untuk seluruh PKP di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2016. (Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com).
Pengumuman Nomor PENG –
6/PJ.02/2015  Tentang  Penegasan  Atas  E-Faktur menjelaskan bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan  untuk  memberikan  kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan khususnya  pembuatan  Faktur  Pajak.  PT.  ABC merupakan  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  memiliki kewajiban  untuk  menerbitkan  faktur  pajak. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT. ABC menaati peraturan  perpajakan  terutama  dalam  kaitannya dengan  faktur  pajak  berbentuk  elektronik.  Mulai dari  sosialisasi  sampai  dengan  penerapannya  telah dilakukan.
Pembuatan faktur pajak keluaran, penginputan  faktur  pajak  masukan,  faktur  pajak pengganti, faktur pajak batal, retur, sampai dengan pembuatan SPT Masa PPN pada saat menggunakan  e-Faktur  dinilai  sangat  berbeda dengan  sebelumnya.  Banyak  manfaat  yang diperoleh  dari  aplikasi  ini  dari  segi  kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Salah satu kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan  dari  e- Faktur  adalah  bentuk  dari  e-Faktur  yang  berupa softcopy .  Namun  demikian,  hambatan  dalam penerapannya  juga  dialami  oleh  staf  bagian  pajak PT. ABC.
Staf  bagian  pajak  dari  PT.  ABC mengalami berbagai hambatan dalam masa transisi menggunakan  aplikasi  e-Faktur.  Hal  ini  terjadi karena e-Faktur sangat berbeda dengan pembuatan faktur  pajak  secara  manual.  Pada  e-Faktur pelaporan faktur pajak dilakukan secara online. E- Faktur  yang  dibuat  di upload untuk  mendapatkan pengesahan  dari  DJP.  Dalam  meng upload faktur pajak  seringkali  ditemui error .  Selain  itu, hambatan  lainnya yaitu  pada  saat  terjadi pembatalan  faktur  pajak,  nomor  seri  faktur  pajak
P
yang  sudah  digunakan  tidak  dapat  digunakan kembali.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat  dirumuskan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah apakah pemberlakuan e-Faktur memberikan kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan  bagi  PT. ABC  dan  apa  saja  hambatan  yang  dihadapi  oleh PT.  ABC  dalam  menggunakan  aplikasi  e-Faktur dan  bagaimana  upaya  dalam  mengatasi  hambatan tersebut?
Karena  adanya  keterbatasan  waktu  dan data  maka  penulis  membatasi  penelitian  dengan data  yang  diamati  adalah  Faktur  Pajak  dan  SPT Masa PPN April - September 2015 PT. ABC.
Landasan Teori

## a. Pengertian Faktur Pajak
Menurut  Undang  –  Undang  Nomor  42  Tahun 2009  Pasal  1  angka  23  yang  di  maksud  dengan Faktur  Pajak  adalah  bukti  pungutan  pajak  yang dibuat  oleh  Pengusaha Kena  Pajak  yang melakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
Fungsi  Faktur  Pajak  (Untung  Sukardji  2015:321- 323)
Faktur Pajak memiliki tiga macam fungsi, yaitu: 1. ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak 2. ditinjau dari sisi pembeli BKP atau penerima JKP atau pemanfaat BKP Tidak Berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan:
(a)  bukti  pembayaran  pajak,  misalnya  SSP  yang digunakan untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan  BKP  Tidak  Berwujud  atau  JKP  dari luar  Daerah  Pabean,  di  dalam  Daerah  Pabean  yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak;
(a) bukti  pembebanan  pajak  bagi  pembeli BKP  atau  penerima  JKP  dalam  hal  pajak  yang tercantum di dalamnya belum dibayar;
(b)
sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan  sehingga  tanpa  kehadiran  Faktur  Pajak, maka  proses  pengkreditan  Pajak  Masukan  tidak dapat dilaksanakan.
Kewajiban Membuat Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:322)
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
1. Penyerahan  Barang  Kena  Pajak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  a  atau huruf f dan/atau Pasal 16 D;
2. penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
3. Ekspor  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1) huruf g; dan/atau
4. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.”
Saat  Pembuatan  Faktur  Pajak    (Undang  –  Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (1a)
1. Saat  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat  penerimaan  pembayaran  dalam  hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat  lain  yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Bentuk Faktur Pajak (Untung Sukardji 2015:325)
Berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Mentri  Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November  2013  pengganti  Peraturan  Mentri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014, ada dua macam bentuk  Faktur  Pajak  yaitu:  (1)elektronik (2)kertas (hardcopy)
Faktur  Pajak  berbentuk  elektronik  adalah  Faktur Pajak  yang  dibuat  secara  elektronik  untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c serta Pasal 16D UU PPN 1984. Faktur Pajak  berbentuk  kertas (hardcopy) adalah  Faktur Pajak  yang  dibuat  tidak  secara  elektronik  untuk setiap  penyerahan  dan/atau  ekspor  BKP  dan/atau ekspor  JKP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 1984.
Pasal  1  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor PER  -  16/PJ/2014  tanggal  20  Juni  2014, mendefinisikan  Faktur  Pajak  berbentuk  elektronik, yang  disebut  e-Faktur,  adalah  Faktur  Pajak  yang dibuat  melalui  aplikasi  atau  sistem  elektronik  yang ditentukan  dan/atau  disediakan  oleh  Direktorat Jenderal Pajak.
Bentuk  e-Faktur  adalah  berupa  dokumen  elektrnik Faktur  Pajak,  yang  merupakan  hasil  keluaran
(output)  dari  aplikasi  atau  sistem  elektronik  yang ditentukan  dan/atau  disediakan  oleh  Direktorat Jendral  Pajak.  E-Faktur  tidak  diwajibkan  dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy).
Langkah-langkah  yang  harus    dilakukan  PKP sebelum  menggunakan  e-Faktur  (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 17/PJ/2014)
Berikut  ini  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan PKP sebelum menggunakan aplikasi e-Faktur, antara lain:
1. PKP  mengajukan  surat  permohonan  Kode Aktivasi  dan  Password  ke  Kantor  Pelayanan Pajak  tempat  PKP  dikukuhkan  sesuai  dengan formulir  sebagaimana  diatur  dalam  Lampiran IA  yang    merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
(a) diisi  dengan  lengkap  dan  ditandatangani  oleh PKP; dan
(b) disampaikan  secara  langsung  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  tempat  PKP  dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan  identitas  yang  tercantum  dalam  surat permohonan.
3. Dalam  hal  surat  permohonan  Kode  Aktivasi dan  Password  ditandatangani  oleh  selain  PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
4. Kantor  Pelayanan  Pajak  menerbitkan  Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut:
(a) PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha  Kena  Pajak  oleh  Kantor  Pelayanan Pajak  tempat  PKP  terdaftar  berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi  ulang/verifikasi  menyatakan  PKP tetap dikukuhkan; atau (b) PKP telah dilakukan verifikasi
berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 73/PMK.03/2012.
5. Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  ayat  (3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:
(a) menerbitkan  surat  pemberitahuan  Kode Aktivasi  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Seksi Pelayanan  atas  nama  Kepala  Kantor  Pelayanan Pajak  sebagaimana  diatur  dalam  Lampiran  IB yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim
melalui  pos  dalam  amplop  tertutup  ke  alamat PKP; dan
(b) mengirimkan  Password  melalui  surat elektronik  (email)  ke  alamat  email  PKP  yang dicantumkan  dalam  surat  permohonan  Kode Aktivasi dan Password.
6. Dalam  hal  PKP  tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Kantor
Pelayanan Pajak menerbitkan
surat pemberitahuan  penolakan  Kode  Aktivasi  dan Password  sebagaimana  diatur  dalam  Lampiran IC  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
7. Dalam  hal  surat  pemberitahuan  Kode  Aktivasi tidak  diterima  oleh  PKP  dan  kembali  pos (kempos),  Kantor  Pelayanan  Pajak  akan memberitahukan  informasi  tersebut  melalui surat  elektronik  (email)  ke  alamat  email  PKP yang  dicantumkan  dalam  surat  permohonan Kode Aktivasi dan Password.
8. PKP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6) dan/atau  ayat  (7)  dapat  mengajukan  kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  setelah  memenuhi syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan  perubahan  alamat  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  sesuai  dengan  prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
9. Dalam  hal  PKP  tidak  menerima  Password sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  huruf  b karena  kesalahan  penulisan  alamat  email  pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus melakukan update email.
10. Surat  pemberitahuan  Kode  Aktivasi  yang hilang  dapat  dimintakan  kembali  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  dengan  menyampaikan  surat permohonan  cetak  ulang  Kode  Aktivasi sebagaimana  diatur  dalam  Lampiran  ID  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  ini  dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan  dari  kepolisian  dan  fotokopi  bukti penerimaan  surat  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak atas  surat  permohonan  Kode  Aktivasi  dan Password.
11. Kantor  Pelayanan  Pajak  menerbitkan  surat pemberitahuan  Kode  Aktivasi  atau  surat pemberitahuan  penolakan  Kode  Aktivasi  dan Password  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3 (tiga)  hari  kerja  setelah  surat  permohonan diterima.
12. PKP  harus  melakukan  aktivasi  wadah  layanan perpajakan  secara  elektronik  (Akun  Pengusaha Kena  Pajak)  yang  disediakan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  dengan  menggunakan  Kode Aktivasi, melalui:
(a)  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  PKP dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan  Aktivasi  Akun  Pengusaha  Kena Pajak  sebagaimana  diatur  dalam  Lampiran  IE yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau (b)  Laman  (website)  yang  ditentukan  dan/atau disediakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak dengan  mengikuti  petunjuk  pengisian  (manual user)  yang  disediakan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak.
13. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan  secara  jabatan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  untuk  PKP  yang  telah memperoleh  Kode  Aktivasi  dan  Password sebelum 1 Juli 2014

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi kasus  dimana  objek  dalam  penelitian  ini  adalah PT.  ABC  di  Bekasi  Selatan  atas  penerapan kebijakan  pemerintah  memberlakukan  e  faktur kepada  PKP.  .  Data-data  yang  dikumpulkan  dan dianalisis berupa faktur pajak dan SPT Masa PPN Bulan  April  –  September  2015..  Menurut  Cooper dan  Schindler  (2014:126),  Teknik  pengumpulan dilakukan dengan cara:
a.  Observasi,  yaitu  dengan  mengamati  langsung  di lapangan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan  atau  pemberlakuan  e-Faktur  pada  PT. ABC.
b.  Wawancara,  dilaksanakan  dengan  staf  bagian pajak pada PT. ABC, konsultan pajak PT. ABC, dan salah satu Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak.
c.  Dokumentasi,  dengan  mengumpulkan  data-data berupa  faktur  pajak  dan  SPT  Masa  PPN  Bulan April - September 2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan yang diperoleh PT. ABC atas pemberlakuan e-Faktur dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.
a.  Kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan  dari segi perhitungan
(1) Staf Bagian Pajak PT. ABC Sebelum  diberlakukan  e-Faktur  bagi  PKP, pembuatan faktur pajak dilakukan secara manual. Berdasarkan  faktur  pajak  Bulan  April  sampai dengan  Juni  2015,  hasil  penelitian  dari  segi perhitungan  PPN  dan  pembuatan  faktur  pajak pada  PT.  ABC  sebelum  pemberlakuan  e-Faktur adalah sebagai berikut:
(a)   Tarif PPN yang digunakan tepat, yaitu 10%
(b)   Perhitungan  DPP  benar  yaitu  Harga  Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin dikurangi potongan harga, dikurangi lagi dengan uang muka yang telah diterima.
(c)  Perhitungan  PPN  benar  yaitu  Tarif  Pajak dikalikan dengan DPP.
Kemungkinan  terjadi  salah  hitung sangat  kecil  karena pembuatan  faktur  pajak sebelum  e-Faktur  dilakukan  di  Microsoft Excel  dengan  format  yang  ditentukan sendiri  oleh  PT.  ABC.  Hasil  perkalian  tarif pajak  dengan  DPP  akan  muncul  secara otomatis  dengan  benar  selama  penginputan nominal benar.
(d)   Faktur Pajak menggunakan faktur pajak standar  dan  dibuat  lengkap  dengan  Kode  dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP. (e)   Faktur  Pajak  yang  dibuat  telah  lengkap dengan  identitas  PKP  dan  pembeli  BKP/JKP yaitu nama, alamat, dan NPWP.
(f)   Faktur  Pajak  yang  dibuat  telah  lengkap ditandatangani oleh PKP.
(g)   Faktur  pajak  pengganti  dibuat  apabila terdapat  faktur  pajak  yang  salah  dalam pengisian,  atau  salah  dalam  penulisan sehingga  tidak  memuat  keterangan  yang lengkap, jelas, dan benar.
Mekanisme  pembuatan  faktur  pajak pengganti sebelum e-Faktur:
i)  Kode  status  diubah  dari  0  (normal) menjadi 1 (penggantian)
ii)Memperbaiki  kesalahan  transaksi pada faktur sebelumnya
(h)   Faktur  pajak  dibatalkan  jika  didukung  bukti atau  dokumen  yang  membuktikan  bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.
Nomor  Seri  Faktur  Pajak  yang  telah digunakan  pada  faktur  pajak  yang  dibatalkan dapat  digunakan  kembali  karena  belum dilaporkan.
(i)   PT. ABC mencetak faktur pajak dalam bentuk hardcopy.
(j)   Untuk  pembeli  tanpa  NPWP,  PT.  ABC melakukan  penyerahan  dengan  faktur  pajak yang  digunggung  dengan  format  yang  telah ditentukan oleh pajak untuk dealer.
(k)   Pada  akhir  bulan  perusahaan  melakukan pengkreditan  Pajak  Masukan.  Jika  Pajak Keluaran  lebih  besar  dari  Pajak  Masukan, maka  perusahaan  Kurang  Bayar,  tetapi  jika Pajak  Keluaran  lebih  kecil  dari  Pajak Masukan maka perusahaan Lebih Bayar. Setelah  diberlakukannya  e-Faktur,  PT.  ABC melakukan  perhitungan  dan  pembuatan  faktur pajak  pada  aplikasi  ini.  Berdasarkan  e-Faktur Bulan  Juli  sampai  dengan  September  2015,  hasil penelitian  dari  segi  perhitungan  PPN  dan pembuatan  faktur  pajak  pada  PT.  ABC  setelah pemberlakuan e-Faktur adalah sebagai berikut:
(a)   PKP memasukan digit awal dan akhir Nomor Seri  Faktur  Pajak  yang  telah  didapat  dari aplikasi e-NOFA pada aplikasi e-Faktur.
(b)   Untuk  menerbitkan  faktur  pajak  keluaran, pilih  menu  faktur,  keluaran,  administrasi faktur, rekam faktur, lalu input faktur
(c)  Input  faktur  yang  terdiri  dari  dokumen transaksi,  lawan  transaksi,  dan  detail  BKP/ JKP. Dokumen transaksi terdiri dari:
1.   Detail  transaksi,  digunakan  untuk  memilih jenis  transaksi  agar  kode  transaksi  pada Nomor Seri Faktur Pajak sesuai.
2.  Jenis  faktur,  yaitu  faktur  normal  atau pengganti.
3.  Tanggal  dokumen,  yaitu  tanggal  dibuatnya faktur pajak.
4.   Nomor Seri Faktur Pajak
Lawan  transaksi terdiri dari  NPWP, nama, dan  alamat.  Baris  NPWP,  digunakan  untuk menginput NPWP dari lawan transaksi. Referensi lawan  transaksi  dapat  dibuat  untuk  menyimpan nama  dan  alamat  dari  NPWP  terkait.  Sehingga nama  dan  alamat  akan  muncul  secara  otomatis ketika NPWP sudah diinput.
Sistem  e-Faktur  akan reject ketika  NPWP dari  lawan  transaksi  tidak  valid.  Hal  ini dikarenakan e-Faktur mencegah transaksi- transaksi  fiktif.  Jadi  dapat  dipastikan  lawan transaksi  yang  dapat  diinput  dalam  e-Faktur adalah  lawan  transaksi  yang  nyata.  Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan  dengan  NPWP  lawan  transaksi, perusahaan  biasanya  meminta  lawan  transaksi
untuk  mengirimkan  dokumen  NPWP  nya sehingga nama dan alamatnya benar.
Detail  transaksi  terdiri  dari  kode  dan nama  barang/jasa.  Referensi  barang/jasa  dapat dibuat  untuk  menyimpan  barang/jasa  beserta dengan  harga.  Sehingga    pada  saat  menginput kode  barang/jasa,  harga  dapat  diketahui  akan secara otomatis, kemudian hanya perlu menginput  jumlah  barang/jasa.  Sistem  akan secara  otomatis  menghasilkan  jumlah  DPP  dan PPN  nya.  Harga  barang/jasa  seringkali  berubah, oleh karena itu perusahaan juga harus meng update harga  serta  diskon  apabila  terjadi perubahan. Setelah transaksi selesai, klik  tombol simpan  untuk  menyimpan  transaksi.  Pastikan tidak ada kesalahan dalam penginputan.
(d) Pada daftar pajak  keluaran, pilih  menu upload untuk  mendapat approval dari  DJP.  Apabila sudah  mendapat approval dari  DJP,  status akan menjadi approval sukses.
(e)    Pilih  Cetak  PDF,  untuk  menyimpan softcopy faktur pajak .
(f)  Faktur  pajak  pengganti  dibuat  apabila  terdapat faktur pajak yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan  yang  lengkap,  jelas,  dan  benar. Faktur pajak yang dapat diganti pada aplikasi e-Faktur  hanya  faktur  pajak  yang  memiliki status approval sukses.
Mekanisme pembuatan faktur pajak pengganti setelah e-Faktur:
i)   Membuka  daftar  pajak  keluaran  lalu  pilih  baris faktur  pajak  yang  akan  diganti  pada  aplikasi  e- Faktur,  lalu  klik  tombol  pengganti  dan  ikuti proses selanjutnya.
ii)  Memperbaiki  kesalahan  transaksi  pada  faktur pajak  sebelumnya  pada  layar  detail  transaksi. Pastikan telah sesuai lalu simpan.
iii)  Status  faktur  “normal”  akan  berubah  menjadi “diganti”  dan  faktur  pajak  pengganti  akan memiliki status faktur “normal pengganti”.
iv) Upload faktur  pajak  untuk  mendapat approval dari DJP.
(g)  Faktur  pajak  dibatalkan  jika  didukung  bukti atau  dokumen  yang  membuktikan  bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.
Mekanisme pembatalan pada e-Faktur adalah sebagai berikut:
i) Membuka daftar pajak keluaran lalu pilih baris faktur  pajak  yang  akan  dibatalkan  pada aplikasi  e-Faktur,  lalu  klik  tombol  batalkan faktur dan ikuti proses selanjutnya.
ii)  Nomor  Seri  Faktur  Pajak  yang  telah digunakan  pada  faktur  pajak  yang  dibatalkan tidak  dapat  digunakan  kembali,  karena sebelumnya  sudah  di upload artinya  sudah dilaporkan.
(h)   Untuk  pembeli  tanpa  NPWP,  PT.  ABC melakukan  penyerahan  dengan  faktur  pajak yang  digunggung  dengan  format  yang  telah ditentukan oleh pajak untuk dealer.
(i)  Untuk  menginput  faktur  pajak  masukan  pilih menu  faktur,  masukan,  administrasi  faktur, rekam faktur, lalu input faktur. Selain dengan cara  administrasi  faktur,  PKP  juga  dapat mengimport file faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan tersebut harus di upload.
(j)  Dalam  hal  terjadi  retur,  mekanisme  yang dilakukan dalam e-Faktur adalah:
1. Lawan transaksi harus meng upload nota retur, lalu mengirimkannya kepada pihak penjual.
2.  Pihak  penjual  meng upload nota  retur  tersebut pada sistem e-Faktur.
3.  Retur  dapat  terjadi  apabila  tanggal  faktur, nomor  seri  faktur  pajak,  tanggal  nota  retur, nomor  retur,  jumlah  DPP,  dan  juga PPN  nya sama.
(k)   Pada  akhir  bulan  perusahaan  melakukan pengkreditan Pajak Masukan.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan  penulis,  terbukti  bahwa  e-Faktur memberikan  kemudahan,  kenyamanan,  dan keamanan  dari  segi  perhitungan  PPN.  Dari wawancara  dengan  staf  pajak  PT.  ABC, diperoleh keterangan bahwa e-Faktur memberikan:
(a) Kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan
dari fitur upload faktur pajak.
Dengan  menggunakan  e-Faktur, upload nya  lebih mudah juga untuk postingnya . Selain itu pelaporan faktur  pajak  juga  sekarang  lebih  mudah  karena dapat  menggunakan  internet.  Fitur upload pada  e- Faktur  dilakukan  untuk  mendapatkan approval dari  DJP,  berupa barcode /  Kode  QR.  Dengan approval dari  DJP,  maka  akan  mengurangi  faktur fiktif.
(b) Kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan karena e-Faktur tidak perlu menggunakan kertas.
E-Faktur  yang  dibuat  oleh  staf  bagian pajak  PT.  ABC  tidak  perlu  di print ,  dapat menggunakan softcopy saja.  Selain  itu,  e-Faktur lebih  memudahkan  pada  saat  menerima  faktur masukan  dapat  melalui softcopy, sehingga  tidak
perlu  sampai  berlembar-lembar.  Hal  ini  dapat mengurangi biaya operasional untuk kertas.
(2) Konsultan Pajak PT. ABC Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan konsultan  pajak  PT.  ABC,  terbukti  e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi perhitungan sebagai berikut:
(a) Kemudahan  dan  kenyamanan  karena  fiskus  telah memberikan format faktur pajak.
Sebelum  menggunakan  e-Faktur,  faktur pajak  yang  digunakan  berformat  bebas  tetapi memuat  informasi  yang  harus  disampaikan, sedangkan  pada  e-Faktur  sudah  ditetapkan formatnya, sehingga pada saat melakukan perhitungan  PPN,  hanya  perlu  memasukan informasi  yang  diberikan  dan  langsung  dikalikan 10% dari DPP.
(b) Kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan  karena e-Faktur  dapat  mengeliminasi  faktur-faktur  pajak yang cacat.
Faktur pajak yang cacat dapat merugikan PKP,  karena  Pajak  Masukannya  tidak  dapat dikreditkan.  Dengan  adanya  e-Faktur  dapat mengeliminasi faktur pajak yang cacat.
(c) Kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan  karena dapat mengurangi pembatalan PPN Masukan. Sebelum menggunakan e-Faktur, seringkali  ditemui  teguran  dari  KPP,  bahwa  ada PPN  Masukan  yang  tidak  dilaporkan  oleh penjualnya sehingga tidak dapat dikurangkan. PPN Masukan  tersebut  ternyata  dibatalkan  oleh  fiskus secara  sepihak,  sehingga  yang  seharusnya  lebih bayar menjadi kurang bayar.
Saat  ini  dengan  adanya  e-Faktur,  PPN Keluaran  otomatis  sudah  ada  pasangannya.  PPN Keluaran  akan  langsung  tersinkronisasi  dengan PPN  Masukan,  sehingga  PPN  Keluaran  dapat dikurangkan dengan PPN Masukannya.
(3) Kantor Pelayanan Pajak
Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis  dapatkan  dari  salah  satu Account Representative di  KPP,  terbukti  bahwa  e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan  dari  segi  perhitungan.  Awalnya  wajib pajak  antipati  karena  ini  program  baru,  tetapi respon  berikutnya  adalah  wajib  pajak  cukup senang  karena  mereka  dapat  bertransaksi    lebih mudah,  lebih  pasti,  dan  pada  saat  mereka menginput faktur pun lebih enak.
Kemudahan, kenyamanan, dan
keamanan dari segi perhitungan menurutnya antara lain:
(a) Kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan  karena e-Faktur dapat di scan.
E-Faktur  dapat  di scan karena  terdapat barcode, sehingga  memudahkan  pada  saat  meng import (mengentri) faktur pajak masukan.
(b) Kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan  karena e-Faktur terdapat menu upload.
Menu upload memberikan  kemudahan, keamanan dan kenyamanan karena pada saat wajib pajak  menginput  di  aplikasi  e-Faktur,  wajib  pajak tahu  persis  bahwa  faktur  yang  sudah  dibuat  oleh penerbit  faktur  itu  sudah  direkam  di  aplikasi  e- Faktur  oleh  penerbit  faktur.  Dengan  manfaat upload tidak  ada  lagi  transaksi  dengan  lawan transaksi  yang  sebenarnya  bukan  PKP.  Pada  saat PKP  meng upload faktur  maka  akan  mendapat approval dari DJP. Hal ini ditandai dengan adanya Kode QR pada saat approval sukses.
Sebelumnya  pada  saat  menggunakan aplikasi  yang  lama  yang  sifatnya offline mungkin bisa lolos, tetapi sekarang dengan aplikasi e-Faktur bisa  dicegah,  sehingga  tidak  akan  lagi  ada  wajib pajak bukan PKP menerbitkan faktur, karena pada saat lawan transaksinya menginput pasti ditolak.
(b). Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi penyetoran
(1) Staf Bagian Pajak PT. ABC
Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian  pajak  pada  PT.  ABC,  tidak  terbukti bahwa  e-Faktur  memberikan  kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari segi penyetoran karena penyetoran tidak mengalami perbedaan  dengan  sebelum  menggunakan  e- Faktur dimana:
(a) Penyetoran dilakukan dengan SSP.
(b) Penyetoran PPN dilakukan di kantor pos.
(c) Mendapatkan NTPN.
(2) Konsultan Pajak PT. ABC
Berdasarkan  hasil  wawancara,  tidak terbukti e-Faktur memberikan kemudahan,
kenyamanan, dan keamanan dari segi penyetoran karena:
(a)   Sistem online dilakukan  setengah-setengah  dari segi perpajakan.
Dari  segi  penyetoran  manfaat  e-Faktur masih  kurang  karena  sistem online dilakukan setengah-setengah  dari  segi  pajak.  Dalam
pembuatan  faktur  pajak  sudah  secara online , tetapi  dalam  penyetoran  masih  harus  membawa SSP ke bank.
(b)   Penyetoran tidak dapat dilakukan secara online Menurut  Bapak  MS,  jika  sudah online seharusnya  dapat  melakukan  penyetoran  secara online juga  misalnya  dengan  cara  transfer  atau yang lainnya, sehingga dapat memudahkan lagi.
(3) Kantor Pelayanan Pajak
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  RS  sebagai Account  Representative KPP Pratama  Bekasi  Selatan,  terbukti  e-Faktur memberi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan  bagi  pihak  KPP  dari  segi  penyetoran karena:
(a)   Pihak  KPP  langsung  memiliki  data  dari  wajib pajak.
Pihak  KPP  langsung  memiliki  data  dari wajib  pajak  karena  pada  saat  wajib  pajak menginput fakturnya dan di upload , datanya akan langsung masuk ke KPP.
(b)   Pihak KPP dapat menghimbau wajib pajak  yang belum  melakukan  pembayaran  atas  transaksi yang dilakukan untuk segera membayar.
Dengan  adanya  e-Faktur  pihak  KPP mempunyai  data,  jadi  wajib  pajak  yang  belum bayar dapat langsung dihimbau, untuk membayar fakturnya  sesuai  dengan  faktur  yang  sudah dilaporkan ke kantor pusat. Pada saat wajib pajak menginput fakturnya dan di upload, datanya akan langsung masuk ke KPP.
c. Kemudahan, kenyamanan, dan keamanan  dari segi pelaporan
(1)   Staf Bagian Pajak PT. ABC Berdasarakan  data  yang  diperoleh  dari PT.  ABC  mekanisme  pelaporan  sebelum pemberlakuan e-Faktur adalah sebagai berikut:
(a)   Sebelum menggunakan aplikasi e-Faktur pelaporan faktur pajak dilakukan secara manual.
(b)   Faktur  pajak  dicetak  beberapa  rangkap,  dimana lembar  pertama  diberikan  kepada  pembeli  BKP atau penerima JKP.
(c)   Pembuatan  SPT  Masa  PPN  dilakukan  dengan aplikasi e-SPT.
(d) Pengisian daftar pajak keluaran dan pajak masukan pada  SPT  Masa  PPN  dilakukan  secara  manual dengan  menginput  keterangan-keterangan  yang ada pada faktur pajak hardcopy.
(e)  Pelaporan  SPT  Masa  PPN  dilakukan  dengan datang langsung ke KPP.
(f)   Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan tepat waktu yaitu  paling  lambat  akhir  bulan  berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
Sedangkan  setelah  pemberlakuan  e- Faktur, pelaporan dilakukan sebagai berikut: (a)   Pelaporan faktur pajak dilakukan secara online. Faktur  pajak  dilaporkan  dengan  meng- upload e- Faktur  sehingga  mendapatkan  persetujuan  dari DJP. E-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan  dari  DJP  bukan  merupakan  faktur pajak.
(b)   E-Faktur  dalam  bentuk softcopy dengan  format PDF .
(c)   Pembuatan  SPT  Masa  PPN  dilakukan  pada  satu aplikasi dengan e-Faktur.
(d)   Dalam mengisi daftar pajak keluaran tidak secara manual lagi.
Pada  saat  faktur  pajak  keluaran  di upload ,  maka faktur  pajak  tersebut  akan  tersimpan,  sehingga pada  saat  membuat  SPT  Masa  PPN  dapat langsung di posting .
(e)   Dalam mengisi daftar pajak masukan juga sudah tidak secara manual lagi.
Pada  saat  faktur  pajak  masukan  di upload, maka faktur  pajak  tersebut  akan  tersimpan,  sehingga pada  saat  membuat  SPT  Masa  PPN  dapat langsung di posting .
(f)   Pelaporan  SPT  Masa  PPN  dilakukan  dengan datang langsung ke KPP.
(g) Pelaporan  SPT  Masa  PPN  pada  Bulan  Juli sampai dengan Sepetember 2015 dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
Mekanisme  pembetulan  SPT  Masa  PPN pada aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut:
(a) Pilih menu SPT pada aplikasi e-Faktur, lalu pilih posting
(b) Pada layar Posting Data Faktur, pilih masa pajak dan tahun pajak yang akan dilakukan pembetulan.  Input  pembetulan  ke  berapa  yang dilakukan (misalnya: 1), lalu klik posting.
(c) Pada  menu  SPT,  pilih  buka  SPT,  pilih  perbarui, lalu pilih SPT yang dibetulkan tersebut, dan klik buka SPT untuk diubah.
(d) Buat file SPT dengan memilih CSV File.
(e) Cetak SPT induk dan lampiran AB
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  staf bagian  pajak  PT.  ABC,  tidak  terbukti  bahwa  e- Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan
keamanan  dari  segi  pelaporan  karena  Pelaporan tidak mengalami perbedaan sebelum dan setelah e- Faktur.
Menurut Ibu N, untuk pelaporan sama saja dengan sebelum menggunakan e-Faktur. Pelaporan dilakukan dengan datang langsung ke kantor pajak dengan membawa file CSV SPT dan printout SPT Induk.  Hanya  saja,  untuk  pembuatan  SPT  sudah menjadi  satu  kesatuan  dengan  aplikasi  e-Faktur, sehingga tidak lagi menggunakan e-SPT.
(2) Konsultan Pajak PT. ABC Berdasarkan hasil wawancara dengan konsultan pajak PT. ABC yaitu Bapak Michael Setiadi,  tidak  terbukti  e-Faktur  memberikan kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan  dari segi pelaporan karena:
(a) Pelaporan dilakukan secara fisik.
Menurut Bapak MS, pelaporan dilakukan  masih  dalam  segi  fisik.  Wajib  pajak masih  harus  datang  langsung  ke  kantor  pajak. Beliau berpendapat untuk segi online seharusnya  sudah online seluruhnya,  sehingga tidak  perlu  kehadiran  fisik  wajib  pajak  di kantor pajak.
(b) Pelaporan kurang tepat waktu dan kurang real time.
Karena  wajib  pajak  masih  harus datang langsung ke KPP maka pelaporan masih dapat  kurang  tepat  waktu.  Apabila  dilakukan secara  online  seluruhnya,  akan  membuat  segi pelaporan  menjadi  lebih online ,  lebih  tepat waktu, lebih real time .
(3) Kantor Pelayanan Pajak
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak RS sebagai Account Representative KPP Pratama  Bekasi  Selatan,  terbukti  bahwa  e- Faktur  memberikan  kemudahan,  kenyamanan, serta  keamanan  dari  segi  pelaporan  bagi  pihak KPP. Namun, e-Faktur tidak terbukti memberikan  kemudahan,  kenyamanan,  dan keamanan dari segi pelaporan bagi wajib pajak. Dari  hasil  wawancara  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
(a) E-Faktur memberikan kemudahan,
kenyamanan, dan keamanan dari segi pelaporan bagi  pihak  KPP  karena  tujuan  utama  dari  e- Faktur  adalah  kecepatan  dalam  mendapatkan data faktur pajak dari wajib pajak.
Menurut  Bapak  RS,  tujuan  ini  sudah tercapai  karena  dengan  wajib  pajak  menginput
fakturnya  dan  di- upload artinya  datanya  akan langsung  masuk  ke  KPP.  Sebelumnya,  pada saat pakai aplikasi yang lama, pihak KPP hanya mengharapkan  dari  laporan  wajib  pajak.  Pada saat    wajib  pajak  tidak  lapor,  pihak  KPP  tidak mempunyai data.
(b)  E-Faktur  tidak  memberikan  kemudahan, kenyamanan,  dan  keamanan    dari  segi pelaporan  bagi  wajib  pajak  karena  Pelaporan SPT masih dilakukan secara manual.
Pelaporan  SPT  masih  dilakukan secara  manual  yaitu  wajib  pajak  masih  harus datang langsung ke KPP. Meskipun sekarang sudah  ada e-filling tapi e-filling untuk  PPN belum  ada  yang  gratis  dan  menggunakan pihak ketiga.
2.  Hambatan  yang  dihadapi  oleh  PT.  ABC dalam  menggunakan  e-Faktur  serta  upaya dalam mengatasi hambatan tersebut a. Staf Bagian Pajak PT. ABC Berdasarkan hasil wawancara dengan  staf  bagian  Pajak  PT.  ABC, hambatan yang dihadapi antara lain:
(1) Hambatan pada awal pemberlakuan e-Faktur. Pada awalnya memang mengalami hambatan
dalam menggunakan e-Faktur. Hambatan  tersebut  dirasakan  sejak  sosialisasi, karena membayangkan bahwa aplikasi e-Faktur ini susah  dan  langkah-langkahnya  rumit.  Namun setelah  praktek  melakukan  penerapan  e-faktur, ternyata lebih dimudahkan dari sebelum e-Faktur. (2)  Hambatan  pada  saat  aplikasi  e-Faktur error atau hang.
Selama penerapan e-faktur, tidak mengalami  hambatan  dalam  meng upload faktur pajak.  Menurutnya,  selama  koneksi  internet menunjang  tidak  ada  hambatan  dalam  proses upload.
Namun  hambatan  yang  dialami  adalah pada  saat  aplikasi  e-faktur error atau hang. Pengalaman  yang  sering  dialami  adalah  dalam meng upload faktur  masukan  sempat reject. Notifikasi reject yang  muncul  biasanya  disertai dengan  keterangan  faktur  pajak  tersebut  pernah dibatalkan .
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  perusahaan harus  melakukan  konfirmasi  dengan  pihak  yang menerbitkan  faktur  masukannya.  Konfirmasi  yang dilakukan adalah untuk menanyakan kepada lawan transaksi  apakah  ada  faktur  pajak  pengganti  atau
tidak, karena faktur pajak masukannya reject pada aplikasi e-Faktur.
Reject pada  aplikasi  e-Faktur  sebenarnya terjadi  karena  aplikasi  ini  mencegah  terjadinya transaksi-transaksi fiktif. Faktor lain yang menyebabkan e-Faktur reject adalah: 1. Lawan transaksi bukan PKP
2. NPWP tidak valid
3. Nomor Seri Faktur Pajak melebihi jatah
4.  Tanggal  faktur  mendahului  tanggal  surat  jatah Nomor Seri Faktur pajak.
(3)  Hambatan  karena  dalam  e-Faktur,  Nomor  Seri Faktur Pajak yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali.
Hambatan  berikutnya  yang  dialami dalam  penerapan  e-Faktur  karena  Nomor  Seri Faktur Pajak yang sudah digunakan, tidak dapat digunakan  kembali  jika  sebelumnya  ad kesalahan pengisian dan akan diperbaiki.
Untuk  itu  perusahaan  harus  lebih  teliti dan  hati-hati  dalam  mengisi  nominalnya, transaksinya,  dan  lainnya  pada  aplikasi  e- Faktur.  Ini  dilakukan  karena  menyadari  e- Faktur sudah online langsung ke kantor pajak.

## b. Konsultan Pajak PT. ABC
Berdasarkan  hasil  wawancara,  hambatan yang  dialami  dari  pemberlakuan  e-Faktur  antara lain:
(1)  Jaringan yang sering down.
Jaringan  e-Faktur  sering down karena jaringan e-Faktur secara nasional seluruh Indonesia.  Dalam  satu  hari  terjadi  banyak  sekali transaksi  dan  itu  menggunakan  satu  server  saja, menurutnya,  perhatian  akan  masalah  ini  harus lebih ditingkatkan oleh fiskus dan servernya harus diperbaiki lagi.
(2)  Hambatan  dalam  hal  penyetoran  dan pelaporan yang belum online.
Hambatan  lainnya  secara  tersirat  yaitu dalam  hal  penyetoran  dan  pelaporan  yang  belum online .    Hal  ini  diharapkan  dapat  diatasi  dengan adanya  sistem  yang real  time dan  tidak  setengah- setengah online -nya, tidak hanya faktur pajak saja tetapi secara pelaporan dan penyetoran juga.
Di  sisi  lain,  e-Faktur  tidak  memberikan hambatan  bagi  konsultan  pajak,  karena  tidak terdapat  pengaruh  dari  penerapan  e-Faktur terhadap  jumlah  kliennya.  Tidak  ada  penurunan jumlah  klien  karena  kemudahan  aplikasi  e-Faktur,
ataupun penambahan jumlah klien karena banyaknya  wajib  pajak  yang  mengalami  kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini.
Menurutnya,klien  pajaknya yang  lama  hanya  menanyakan  saja  seperti  apa  e- Faktur  itu  dan  tetap  Beliau  yang  mengerjakan. Secara  garis  besarnya,  pemberlakuan  e-Faktur tidak mempengaruhi penambahan atau pengurangan  klien  Bapak  MS  sebagai  konsultan pajak.
c. Kantor Pelayanan Pajak
Berdasarkan  hasil  wawancara,  hambatan dalam pemberlakuan e-Faktur antara lain:
(1)  Hambatan  pada  saat  sosialisasi  e-Faktur menggunakan aplikasi dummy.
Hambatan  mulai  ditemui  sejak  sosialisasi aplikasi  ini.  Hambatan  dalam  sosialisasi  tersebut adalah  pada  saat  itu,  pihak  KPP  hanya menggunakan  aplikasi  yang  sifatnya dummy ,  KPP tidak  punya  aplikasi  e-Faktur  yang  sebenarnya. Aplikasi dummy tidak sesuai dengan aplikasi yang terbarunya,  sehingga  banyak  hal-hal  yang  pada aplikasi dummy tidak  ada,  namun  di  aplikasi sebenarnya ada, sehingga banyak wajib pajak yang berdatangan ke KPP.
(2)  Hambatan  karena  e-Faktur  memerlukan fasilitas internet.
Hambatan  dalam  pemberlakuan  e-Faktur yang  lainnya  adalah  perlunya  fasilitas  internet. Pada  saat  internet  mati,  aplikasi  e-Faktur  tidak dapat digunakan.
(3)  Keluhan karena ketidaktahuan dari wajib pajak atas aplikasi e-Faktur
Hampir setiap hari ada keluhan dari wajib pajak  yang  mengalami  hambatan.  Orang-orang yang  antri  di  KPP  biasanya  mengeluhkan  tentang aplikasi  e-Faktur.  Tetapi  selama  ini  keluhan- keluhan  tersebut  masih  bisa  diatasi,  artinya keluhan-keluhan itu bersifat hanya karena ketidaktahuan  wajib  pajak.  Ada  fitur-fitur  yang sebenarnya  sudah  ada  di  aplikasi  e-Faktur,  namun wajib pajak tidak tahu cara menggunakannya.
Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut, selama masih bisa diselesaikan di KPP pihak KPP akan  membantu  menyelesaikan  hambatan  yang dialami  wajib  pajak. Pihak KPP  sudah  menangani beberapa  banyak  kejadian  yang  sama,  sehingga mereka tahu solusi-solusinya. Apabila ada beberapa masalah yang pihak KPP tidak bisa bantu
selesaikan,  pihak  KPP  akan  menyampaikannya  ke kantor  pusat.  Kantor  pusat  akan  memberikan  cara penanganannya,  sehingga  pihak  KPP  dapat menyampaikan kembali ke wajib pajak.
(4) Hambatan dalam pelaporan yang belum online. Selain hambatan dalam penerapan aplikasi e-Faktur,  hambatan  lainnya  adalah  pelaporannya SPT tidak dapat dilakukan secara online, meskipun pembuatan  dan  pelaporan  faktur  pajak  telah menjadi  satu  kesatuan  dalam  aplikasi  e-Faktur. Pelaporan SPT dalam masa penelitian ini memang masih  manual,  dimana  wajib  pajak  masih  harus datang ke KPP.
Meskipun  sekarang  sudah  ada e-filling, tetapi e-filling untuk  PPN  belum  ada  yang  gratis dan  menggunakan  pihak  ketiga.  Sebagai  upaya mengatasi  hal  tersebut,  DJP  memiliki roadmap mungkin  di  tahun  depan  wajib  pajak  tidak  perlu lagi  datang  ke  KPP  untuk  semua  laporan  SPT, artinya semuanya dapat dilakukan secara online.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan  yang  telah  disajikan  pada  bab sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kemudahan,  kenyamanan,  dan  keamanan yang  diperoleh  PT.  ABCatas  penerapan  e- Faktur dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.
a.  PT. ABC memperoleh kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur  dari  segi  perhitungan  karena  adanya fitur upload, e-Faktur  dapat  disimpan  dalam bentuk softcopy, e-Faktur  sudah  ditetapkan formatnya,  dan  dapat  mengurangi  pembatalan PPN Masukan yang dapat merugikan.
b.  PT.  ABC  belum  memperoleh  kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur dari segi penyetoran karena penyetoran  masih  sama  dengan  sebelum diberlakukan e-Faktur. Konsultan Pajak menganggap  kebijakan online ini  hanya  dalam pembuatan faktur pajak.
c.  PT.  ABCbelum  memperoleh  kemudahan, kenyamanan, dan keamanan atas pemberlakuan e-Faktur  dari  segi  pelaporan  karena  pelaporan masih  sama  dengan  sebelum  diberlakukan  e- Faktur,  hanya  saja  dalam  membuat  SPT  Masa PPN  dilakukan  dalam  satu  aplikasi  e-Faktur. Konsultan  pajak  menganggap  pelaporan  yang
belum online akan  membuat  pelaporan  kurang tepat waktu dan kurang real time.
d.  menurut  Kantor  Pelayanan Pajak  pemberlakuan e-Faktur memberikan
kemudahan, kenyamanan,  dan  keamanan  bagi  PKP  dan fiskus  sendiri  karena  adanya  Kode  QR  yang dapat di scan dan adanya fitur upload.
2. Hambatan yang dihadapi oleh PT. ABC dalam menggunakan  aplikasi  e-Faktur  dan  upaya mengatasi hambatan tersebut.
a.  Hambatan  yang  dialami  PT.  ABC  dalam menggunakan aplikasi  e-Faktur  adalah aplikasi yang error atau hang pada  saat  meng- upload.
Upaya  yang  dilakukan  adalah  mengkonfirmasi dengan  pihak  penerbit  faktur  pajak  masukan. Hambatan  lainnya  karena  Nomor  Seri  Faktur Pajak yang tidak dapat digunakan ketika sudah dibatalkan. Upaya  yang dilakukan adalah lebih teliti dalam mengisi transaksinya.
b.  Konsultan  Pajak  tidak  mengalami  hambatan dalam  jumlah  kliennya.  Jumlah  klien  tidak mengalami  penurunan  atau  peningkatan  akibat pemberlakuan e-Faktur.
c.  Kantor  Pelayanan  Pajak  mengalami  hambatan pada  saat  sosialisasi  karena  menggunakan aplikasi dummy yang  berbeda  dengan  aplikasi yang sebenarnya. Upaya yang dilakukan adalah membantu  wajib  pajak  yang  mengalami hambatan karena faktor ketidaktahuan.

## Saran
a. Untuk  fiskus  diharapkan  untuk  memperbaiki dan  melengkapi  aplikasi  yang  telah  ada khususnya  e-Faktur,  sehingga  tidak  hanya pelaporan  faktur  pajaknya  saja  yang online tetapi juga penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.
b. Wajib  pajak  juga  harus  terus  mengikuti perkembangan terbaru pajak,

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, Fitria (2011), Skripsi: Analisis Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern  Menggunakan  Aplikasi  e-SPT  PPN 1111 Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT.
Globalindo.
Universitas Atmajaya.
Belajar  Pajak 2012,  Direktorat  Jendral  Pajak
Kementrian  Keuangan,  diakses  tanggal  15
September 2015, http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak
Cooper,  Donald  R.  dan  Pamela  S.  Schindler (2014), Business Research Methods ,  Edisi 12, International  Edition,  Singapore:  McGraw- Hill.
Diana,  Anastasia  dan  Lilis  Setiawati  (2014), Perpajakan:  Teori  dan  Peraturan  Terkini , Yogyakarta: Andi Offset.
Florentina 2014, E-FakturVs Faktur Pajak Kertas ,
Kompas, diakses 12 September 2015 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/1 1/05/150500626/.EFaktur.Vs.Faktur.Pajak.Kert as
Mardiasmo  (2013), Perpajakan  (Edisi  Revisi) , Edisi 17, Yogyakarta: Andi Offset.
Realisasi APBN TA 2015 per 30 September 2015 , Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia, diakses tanggal 13 November 2015
http://www.kemenkeu.go.id/Data/realisasi- apbn-ta-2015-30-september-2015-i-account Realisasi  Penerimaan  Negara  2007-2014 ,  Badan Pusat  Statistik,  diakses  tanggal  13  November 2015,
http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1 286
Republik Indonesia, 2007 . Undang-Undang No. 28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan .  Lembaran  Negara  RI Tahun  2007,  No.  85,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4740. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia,  2009. Undang  –  Undang Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5069. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia,  2012. Peraturan  Direktur Jendral  Pajak  Nomor  PER  -  24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,  Prosedur  Pemberitahuan  Dalam Rangka  Pembuatan,  Tata  Cara  Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia, 2013. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1313. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia, 2014. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP - 136 /PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia,  2014. Peraturan  Direktur Jendral  Pajak  Nomor  PER  -  16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektonik. Sekretariat Negara. Jakarta .
Republik  Indonesia,  2014. Peraturan  Direktur Jendral  Pajak  Nomor  PER  -  17/PJ/2014 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012  Tentang  Bentuk,  Ukuran,  Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur
Pemberitahuan  Dalam  Rangka  Pembuatan,
Tata  Cara  Pembetulan  atau  Penggantian, dan  Tata  Cara  Pembatalan  Faktur  Pajak. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia,  2015. Pengumuman  Nomor PENG  -  6/PJ.02/2015  Tentang  Penegasan Atas e-Faktur. Sekretariat Negara. Jakarta.
Resmi,  Siti  (2012), Perpajakan:  Teori  dan  Kasus , Edisi 6, Buku II, Jakarta: Salemba Empat.
Rizqiah,  Firda  Ayu.  et  al  (2014), Implementasi Elektronik  Nomor  Faktur  (E-NOFA)  Pajak Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak Di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng), Universitas Brawijaya.
Sari,  Selfi  Ayu  Permata  dan  Devi  Pusposari (2015), Penerapan E-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi  Kantor  Konsultan  Pajak  X),
Universitas Brawijaya.
Sukardji,  Untung.  (2015), Pajak  Pertambahan Nilai , Edisi Revisi 2015, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Waluyo  (2014), Perpajakan  Indonesia ,  Edisi  11, Jakarta: Salemba Empat.
Widodo, Arie dan Putu Agung Widyadnyana 2015, E-Faktur:  Satu  Aplikasi  Berbagai  Manfaat, Ortax,  diakses  tanggal  15  September  2015, http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&pa ge=show&id=68
Yamin, Luiyanto dan Titi Muswati Putranti (2009), Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Fiktif , Vol.16, Universitas Indonesia.