Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
ANALISIS SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA TERHADAP OBYEK TANAH BEKAS MILIK ADAT DI KABUPATEN KUPANG NTT
Jelian Isra Risandy 1 , Heru Susetyo 2 , Afdol Anwar 3 1,2,3 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
jelianrisandy@gmail.com 1
askah diterima: 20 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 24 Desember 2021

## ABSTRACT
A In the implementation of the registration of land rights to former customary property, one of the  documents  needed  in  the  registration  is  a  Land  Certificate  issued  by  the  Village  Head.  In terms  of  granting  land  certificates,  sometimes  problems  arise  in  the  community.  Where  the provision of the letter is not in accordance with the ownership or physical control of the former customary  land  controlled  by  the  community.  For  example,  the  land  area  is  not  suitable  and sometimes the letter is not given to people who are entitled to receive a land certificate, as proof of land ownership or control of land that was previously owned by adat. This study uses a type of empirical juridical research with a research location in Kabupaten Kupang, NTT, regarding the  analysis  of  land  certificates  issued  by  the  village  head.  The  population  and  sample  used purposive  sampling  technique  with  the  types  and  sources  of  data  obtained  from  primary  data and  secondary  data.  The  technique  of  collecting  Legal  Materials  uses  Field  Research. Furthermore,  the  collected  legal  materials  are  then  analyzed  qualitatively  descriptively.  Land Certificate issued by the Village Head The Village Head is a valid evidence. The Village Head is given a direct mandate by law to issue a Land Certificate in accordance with the location of the former customary land  object  owned  by  the  community  for  various  purposes,  for example for registration of Property Rights certificates to the National Land Agency (BPN) according to Circular No. 9/SE /VI/2013 concerning Certificate of Ex-Indigenous Land. In addition, for the purpose  of  buying  and  selling  land  based  on  Government  Regulation  Number  24  of  1997 concerning  Land  Registration.  As  well  as  proof  of  the  temporary  ownership  rights  for  the former customary land object if the community has not had time to register it with the National Land Agency. For the purpose of buying and selling or transferring rights to former customary land, the legal force of a land certificate issued by the Village Head, in the event that this land sale  and  purchase  transaction  is  based  on  Government  Regulation  Number  24  of  1997 concerning Land Registration, will have more legal force if it is known by the The sub-district head as the official making the land deed, with a legal basis based on the Elucidation of Article 7 paragraph (2) and Article 39 paragraph (1) letter (b) number (1) and number (2) Government Regulation  Number  24  of  1997  can  be  categorized  as  the  basis  for  the  rights  proposed  as completeness of the requirements for the application for land rights.
Keywords: Village Head, Former Customary Land, notes description land
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: jelianrisandy@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Tanah  merupakan  tempat  tinggal,  tempat  manusia  melakukan  aktifitas  sehari-hari  dan juga  menjadi  sumber  mata  pencaharian  bagi  kalangan  petani  di  wilayah  pedesaan  di  seluruh Indonesia.  Oleh  karena  pentingnya  arti  tanah  bagi  masyarakat  Indonesia,  maka  banyak masyarakat yang berupaya untuk memiliki hak atas tanah tersebut agar dapat dijadikan tempat mendirikan  rumah  kediaman,  tempat  bercocok  tanam,  tempat  berusaha  dengan  mendirikan bangunan  rumah  tempat  usaha  atau  bahkan  melakukan  pengalihan  hak  atas  tanah  tersebut melalui suatu transaksi jual beli. 1
Tanah  menjadi  suatu  kebutuhan  di  mana  setiap  orang  membutuhkannya,  hal  ini mendorong  setiap  orang  untuk  dapat  memiliki  dan  menguasai  tanah  yang  dibutuhkannya.1 Pendaftaran  tanah  dilakukan  Untuk  menjamin  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960  tentang  Pertaturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA),  Pemerintah  wajib menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Indonesia  dan  mengharuskan  kepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya. 2
Tanah  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Setiap  aspek kehidupan  manusia  memerlukan  tanah.  Manusia  memerlukan  bidang-bidang  tanah  untuk keperluan  tempat  mencari  sumber  penghidupan,  untuk  keperluan  mendirikan  tempat  tinggal, untuk keperluan tempat mendirikan fasilitas-fasilitas umum, untuk tempat mendirikan lembaga- lembaga pendidikan, lembaga-lembaga  kesehatan,  untuk  areal  pasar,  untuk  tempat mendirikan perkantoran baik instansi pemerinntah maupun swasta, untuk membangun jalan umum, tempat mendirikan  jembatan,  pelabuhan  laut  dan  bandar  udara,  bahkan  setelah  meninggal  dunia  pun manusia masih memerlukan sebidang tanah untuk areal pemakamannya.
Tanah  merupakan  salah  satu  objek  Hukum  Agraria.  Di  Indonesia  sebelum  berlakunya Undang-Undang  Pokok  Agraria  terjadi  dualisme  hukum  agraria,  bahkan  terjadi  pluralisme hukum agraria. Di satu sisi berlaku hukum agraria adat untuk golongan penduduk Indonesia asli (pribumi),  yang  beraneka  ragam  bentuknya,  di  sisi  lain  berlaku  hukum  agraria  perdata  barat untuk  golongan  penduduk  yang  menundukkan  diri  pada  hukum  perdata  barat,  yang  banyak tingkatnya.  Di  samping  berlakunya  hukum  adat  dan  hukum  perdata  barat  atas  tanah,  menurut Supriadi, dalam bukunya Hukum Agraria, “Pemerintah Swapraja menciptakan pula hukum atas tanah yang berlaku di daerahnya, seperti grant Sultan. Dengan adanya tiga peraturan mengenai hak-hak atas tanah tersebut, timbullah „pluralistik‟ hak atas tanah yang terdapat di Indonesia.” 3 Demikian  juga  halnya  dengan  hak-hak  atas tanah,  ada  hak-hak atas tanah  berdasarkan hukum agraria adat, dan ada juga hak-hak atas tanah berdasarkan hukum agraria perdata barat. Sementara itu tanah grant Sultan dianggap sama-sama sebagai tanah hak-hak Indonesia dengan tanah-tanah  hak  adat.  Dalam  kenyataannya  sebagaimana  hukum  adat  yang  sifatnya  tidak tertulis,  maka  demikian  pula  hak-hak  atas  tanah  berdasarkan  hukum  adat  dalam  penguasaan pemiliknya  tidak  didukung  dengan  bukti-bukti  tertulis.  Berbeda  halnya  dengan  hak-hak  atas tanah  berdasarkan  hukum  perdata  barat,  dari  awal  penguasaan  oleh  pemilliknya  sudah  harus didaftarkan  di  kantor  kadaster  dan  selanjutnya  diterbitkan  bukti  tertulis  hak  atas  tanah  yang bersangkutan.
Dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menyatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuankesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 4
1 Kamaluddin  Patradi, Pemberian  Kuasa  Dalam  Praktek  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Hak  Atas Tanah , (Yogyakarta : Press, 2010), hlm.20
2 Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 31.
3 Supriadi, Hukum Agraria , (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),  hlm. .41
4 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia , Ps. 18B ayat (2).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Soerjono  Soekanto  menyebutkan  masyarakat  hukum  adat  menurut  dasar  susunannya terbagi  atas  dua  golongan,  yaitu  berdasarkan  pada  pertalian  keturunan  (genealogis)  dan berdasarkan  wilayah  (teritorial).  Kemudian  dari  perspektif  bentuknya,  masyarakat  hukum  adat ada  yang  berdiri  sendiri,  menjadi  bagian  adat  yang  lebih  tinggi  atau  terdiri  dari  beberapa masyarakat  hukum  adat  yang  lebih  rendah,  dan  merupakan  perserikatan  dari  beberapa masyarakat  hukum  adat  yang  sederajat.  Selanjutnya,  dapat  dikatakan  bahwa  masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat, dan berangkai. 5
secara yuridis formal eksistensi hak ulayat termaktub dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA. Ketentuan Pasal 3 UUPA menentukan bahwa Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam  Pasal  1  dan  2  pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat- masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada,  harus  sedemikian  rupa sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Sedangkan  ketentuan  Pasal  5  UUPA  yaitu  Hukum  agraria yang  berlaku  atas  bumi,  air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan  yang  tercantum  dalam  undang-undang  ini  dengan  peraturan  perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 6 Tanah  bekas  milik  adat  adalah  hak  atas  tanah  yang  lahir  berdasarkan  proses  adat setempat  misalnya  hak  yasan,  hak  andrabeni,  hak  atas  druwe  desa,  pesini,  grant  sultan  dan sebagainya yang sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik namun belum terdaftar.  Konversi  hak  atas  tanah  ialah  perubahan  hak-hak  atas  tanah  yang  ada  sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  diubah  menjadi  hak-hak  atas  tanah  yang  ditetapkan  menurut  UUPA,  sehubungan dengan  berlakunya  UUPA.  Pelaksanaannya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  No.  2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan UUPA. 7
Dalam  praktek  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  terhadap  masalah  pertanahan  di Indonesia, masih banyak tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat, tetapi telah dimiliki oleh warga masyarakat dengan bukti surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala  desa.  Tanah-tanah  yang  belum  terdaftar  tersebut  pada  umumnya  terdapat  di  wilayah pedesaan  dimana  hak  kepemilikan  atas  tanah  hanya  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. 8
Di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur sendiri banyak terdapat tanah bekas milik adat  yang  dimiliki  oleh  warga  masyarakat  setempat.  Dari  banyaknya  tanah  bekas  milik  adat tersebut, ada yang sudah dikonversi atau didaftarkan sebagai Hak Milik Pada kantor pertanahan setempat,  dan  masih  banyak  pula  warga  masyarakat  yang  belum  melakukan  pendaftaran.  Jika ingin  didaftarkan  sebagai  hak  milik  atas  tanah,  salah  satu  syarat  yang  ada  menurut  ketentuan Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah ialah  dengan  surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dimana obyek tanah tersebut berada. Surat tersebut  juga  sebagai  bukti  kepemilikan  suatu  obyek  tanah  bekas  milik  adat  yang  yang  belum sempat  didaftarkan  oleh  pemiliknya.  Dengan  kata  lain  surat  keterangan  tanah  merupakan sertifikat sementara sebelum didaftarkan ke Kantor Pertanahan.
5 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 27
6 Lilik  Mulyadi, Eksistensi,  Dinamika,  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas  Tanah  Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia, (Jakarta:Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017), hal. 148.
7 Indonesia, undang-undang tentang perubahan dasar pokok-pokok agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No 104, TLN No. 2043.
8 Muchtar  Rudianto, Perjanjian  Pengikatan  Jual-Beli  Sebagai  Perjanjian  Pendahuluan ,  (Jakarta  : Rajawali Press, 2010), hlm. 38
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Dalam Hal Pemberian surat keterangan tanah, terkadang timbul permasalahan di dalam masyarakat. Dimana pemberian surat tersebut ada yang  tidak sesuai dengan kepemilikan atau penguasaan  fisik  tanah  bekas  adat  yang  dikuasai  oleh    masyarakat.  Misalnya  saja  luas  tanah yang  tidak  sesuai  dan  terkadang  pemberian  surat  tersebut  tidak  diberikan  kepada  orang  yang berhak  menerima  surat  keterangan  tanah,  sebagai  bukti  kepemilikan  tanah  atau  penguasaan tanah bekas milik adat.
Berdasarkan  Uraian  di  atas  terhadap  pelaksanaan  pemberian  surat  keterangan  tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa maka sering terjadi permasalahan pada masyarakat khususnya tentang pemberian surat keterangan tanah yang tumpang tindih sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya Kedudukan Hukum Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh  Kepala  Desa  serta  legalitasnya  Terhadap  Obyek  Tanah  Bekas  Milik  Adat  di  Kabupaten Kupang NTT.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Empiris Dengan Lokasi Penelitian di Kabupaten kupang NTT, mengenai Analisis Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala  Desa  Terhadap  Obyek  Tanah  Bekas  Milik  Adat  di  Kabupaten  Kupang  NTT.  Populasi dan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis dan sumber data yang diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Adapun  teknik  pengumpulan  Bahan  Hukum menggunakan  Penelitian  Lapangan.  Selanjutnya  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanah  adat  dan  masyarakat  hukum  adat  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  satu dengan  yang  lainnya.  Dalam  masyarakat  adat  lebih  mengedepankan  rasa  kekeluargaan.  Asas kekeluargaan  mengandung  keadilan,  kearifan,  kebersamaan,  kesamaan,  gotong-royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam pelaksanaan hak ulayat, dijelaskan pada Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria  (UUPA)  bahwa,  sepanjang  menurut  kenyataan  masih  ada,  yang  kedua  sesuai  dengan kepentingan nasional dan Negara, yang ketiga ialah tidak bertentangan dengan undang-undang dan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Tanda-tanda  yang  perlu  dilihat  untuk  menentukan  masih adanya hak ulayat meliputi 3 unsur yaitu; 9
a. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu  persekutuan  hukum  tertentu,  yang mengakui  dan  menerapkan  ketentuanketentuan  persekutuan  tersebut  dalam  kehidupannya sehari-hari.
b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga  persekutuan  hukum  tersebut  dan  tempatnya  mengambil  keperluan  hidupnya  sehari- hari, dan
c. Unsur  hubungan  antara  masyarakat  tersebut  dengan  wilayahnya,  yaitu  terdapatnya  tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
Setelah  tanah  adat  sudah  tidak  lagi  diakui  keberadaannya,  maka  dengan  sendirinya tanah  tersebut  nantinya  akan  berubah  status  menjadi  Tanah  Bekas  Milik  Adat.  Tanah  bekas milik  adat  adalah  hak  atas  tanah  yang  lahir  berdasarkan  proses  adat  setempat  misalnya  hak yasan,  hak  andrabeni,  hak  atas  druwe  desa,  pesini,  grant  sultan  dan  sebagainya  yang  sejak tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik namun belum terdaftar.
9 S. Sumarsono, et. al , Pendidikan kewarganegaraan , (Jakarta: Cetakan ke-2, PT. SUN, 2002), hlm. 108.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Kabupaten  Kupang  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Nusa  Tenggara  Timur  yang memiliki  kelompok  masyarakat  adat  yang  cukup  banyak.  Diantaranya  adalah  masyarkat  adat Helong,  Amfoang,  Amarasi,  Pubabu  serta  masih  banyak  lagi  kelompok  masyarakat  adat  yang eksisistensinya masih ada hingga saat ini. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman yang  semakin  maju,  masyarakat  adat  yang  berada  di  daerah-daerah  lambat  laun  mulai  luntur tradisi  dan  budaya  adat  nya.  Tak  di  pungkiri  bahwa  ada  beberapa  kelompok  masyarakat  yang mulai  meninggalkan  kebiasaan  adat  mereka  dan  mulai  keluar  dari  sistem  adat  yang  mereka pegang.
Hal  tersebut  diatas  menyebabkan  tanah  atau  lahan-lahan  yang  selama  ini  mereka tempati  dan  menggarapnya  sudah  tidak    lagi  masuk  di  dalam  sistem  atau  tatanan  hukum  adat yang sebelumnya dianut. Tanah tersebut akhirnya berlalih statusnya menjadi Tanah Bekas milik Adat dan tidak lagi berada dalam penguasaan kelompok masyarakat hukum adat.
Di  dalam  tahapan  pendaftaran  tanah  bekas  milik  adat,  pada  berbagai  daerah  di Indonesia  memiliki  perbedaan  tersendiri  dalam  hal  surat  pembuktian  kepemilikan  tanah. Misalnya  di  daerah  jawa  ada  yang  menyebutnya  dengan  Girik,  di  sebagian  Sumatra  disebut dengan  Kohir  dan  masih  banyak  lagi  penyebutan  untuk  surat  kepemilikan  tanah  bekas  milik adat  misalnya  Persil,  Patok  D,  Leter  C,  Surat  Ijo  dan  lain-lain.  Terkhusus  di  Nusa  Tenggara Timur  digunakan  yang  nama  nya  Surat  Keterangan  Tanah  sebagai  Bukti  kepemilikan  suatu obyek tanah yang dimiliki.
Surat  keterangan  tanah  merupakan  alat  bukti  tertulis  di  bawah  tangan  yang  kekuatan pembuktiannya  tidak  sekuat  akta  otentik,  namun  karena  Surat  keterangan  tanah  tersebut merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat  kelengkapan  persyaratan    permohonan  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  perundang-undangan  pertanahan,  maka  Surat  keterangan  tanah  tersebut  merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. 10
Kekuatan  hukum  surat  keterangan  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  dalam transaksi  jual  beli  tanah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  berkekuatan  hukum  yang  sah  apabila  diketahui  oleh  camat  selaku  pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat  (1)  huruf  b  angka  (1)  dan  angka  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah.
Dalam  wawancara  dengan  Camat  Kupang  Timur  bapak  Deny  Tadu  dikantornya, dijelaskana bahwa surat keterangan tanah yang dibuat banyak yang tidak dibubui tanda-tangan camat  atau  mengetahui  camat  setempat.  Dengan  kata  lain  masyarakat  hanya  membuat  surat keterangan  di  Desa  atau  Kelurahan  sesuai  dengan  lokasi  obyek  tanah  yang  dimiliki  tanpa dilanjutkan  ke  pihak  kecamatan.  Menurutnya  Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor terjadinya sengketa di tengah masyarkat mengenai kepemilikan tanah bekas adat yang sah karna kurang nya parah pihak yang terlibat atau mengetahui penerbitan surat keterangan Tanah.
Di  dalam  proses  penerbitan  surat  keterangan  tanah,  menurut  Kepala  Desa  Pukdale Oktavianus  Lesiangi  dalam  wawancara  yang  dilakukan  di  kantor  Desa  tersebut  mengatakan bahwa  penerbitan  yang  dilakukan  selama  ini  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  benar.  Hal yang  menyebabkan  sering  terjadinya  masalah  sengketa  tanah  disebabkan  oleh  faktor  ketidak jelasan tokoh adat atau bekas kepala adat setempat yang kurang jelas dalam menentukan obyek- obyek tanah bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  menyebutkan  bahwa,  Untuk  desa-desa  dalam  wilayah  yang  terpencil, Menteri  dapat  menunjuk  PPAT  Sementara.  Di  dalam  penjelasan  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan
10 Husni  Thamrin, Pembuatan  Akta  Pertanahan  oleh  Notaris ,  (Yogyakarta  :  Laksbang Pressindo, 2011), hlm. 56
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  tersebut  disebutkan  bahwa, ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  dimaksudkan  untuk  mempermudah  rakyat  di  daerah  terpencil  yang  tidak  ada  PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah  Pejabat  Pemerintah  yang  menguasai  keadaan  daerah  yang  bersangkutan,  yaitu  Kepala Desa.
Dari  penjelesan  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  surat  keterangan  tanah  yang  dikeluarkan oleh  kepala  desa  yang  dijadikan  dasar  dalam  pelaksanaan  jual  beli  hak  atas  tanah  memiliki kekuatan hukum apabila pelaksanaan jual beli tanah tersebut diketahui oleh kepala desa sebagai pejabat  pemerintah  yang  menguasai  keadaan  daerah  yang  bersangkutan  di  daerah  pedesaan terpencil.  Namun  apabila  di  suatu  wilayah  sudah  ada  camat  yang  ditunjuk  sebagai  PPAT maupun  PPAT  Sementara  maka  pelaksanaan  jual  beli  hak  atas  tanah  dengan  dasar  surat keterangan  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  desa  baru  memiliki  legalitas  dan  kekuatan hukum apabila jual beli hak atas tanah tersebut diketahui dan ditandatangani oleh camat sebagai PPAT maupun PPAT Sementara yang ditunjuk oleh pemerintah.
Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  menerbitkan  Surat  Edaran  No 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (“SE No. 9/SE/VI/2013”). SE No.  9/SE/VI/2013  dibuat  dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  bagi  format  dan  materi Surat  Keterangan  dari  Kepala  Desa/Lurah  sebagai  kelengkapan  permohonan  pendaftaran  hak atas tanah bekas milik adat. 11
Saat  ini  masih  terdapat  banyak  masyarakat  yang  tidak  memiliki  bukti-bukti  atas kepemilikan  tanah  secara  lengkap  atau  bukti-bukti  tersebut  tidak  lagi  tersedia.  Hal  ini menyebabkan  kesulitan  bagi  masyarakat  untuk  tidak  dapat  mengajukan  permohonan pendaftaran  hak  atas  tanah  bekas  milik  adat.  Oleh  sebab  itu,  Surat  Keterangan  dari  Kepala Desa/Lurah  diperlukan  sebagai  kepastian  bagi  kepemilikan,  penguasaan,  penggunaan, pemanfaatan  atas  suatu  bidang  tanah  sesuai  dengan  kenyataan  fisik  di  lapangan,  riwayat kepemilikan,  peralihan  atau  perolehan  tanah  sesuai  dengan  catatan  dalam  buku  register desa/kelurahan dan keterangan mengenai ada tidaknya sengketa terhadap tanah tersebut dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan suatu hutang. Berdasar pada hal-hal tersebut diatas, maka SE No. 9/SE/VI/2013 ini diperlukan. 12
Surat Edaran No. 9/SE/VI/2013 ini dibuat dengan berdasar pada UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA),  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  24  Tahun  1997  dan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No.  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat.  Terdapat beberapa hal  yang  diperlukan  sebagai  kelengkapan permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat, antara lain:
1. Subyek hak (pemilik);
2. Letak, batas-batas dan luas tanah;
3. Mengenai penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah;
4. Riwayat kepemilikan, peralihan atau perolehan tanah;
5. Kepastian  bukan  merupakan  aset  Pemerintah  atau  pihak  lain  dan  tidak  termasuk  dalam kawasan hutan;
6. Tidak sedang menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.
11 Michelle  Suliyanto. Surat  Keterangan  Tanah  Bekas  Milik  Adat. www.hukumproperti.com .  30  Juni 2021.
12 Muhammad Nadzir. “kekuatan pembuktian surat keterangan tanah sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah.” Journal De Facto. Volume 4 Nomor 1 (Juli 2017).  hlm 49.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Menurut SE No. 9/SE/VI/2013, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah terhadap tanah-tanah yang tidak memenuhi kriteria angka 1 diatas, yakni:
1. Pasal  24  ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997,  dalam  hal  tidak  adanya  bukti-bukti  tertulis, keterangan  saksi  dan  atau  pernyataan  yang  bersangkutan  yang  kadar  kebenarannya  oleh Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  atau  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, maka pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan  kenyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  yang  bersangkutan  selama  20  tahun atau  lebih  secara  berturut-turut  oleh  pemohon  pendaftar  dan  pendahulu-pendahulunya dengan  syarat:  penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka, penguasaan  tersebut  tidak  dipermasalahkan  oleh  masyarakat  hukum  adat  atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
2. Pasal  4  ayat  (1)  huruf  a  Permen  Agraria/  Kepala  BPN  No  5  Tahun  1999,  penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan  dan  badan  hukum  dapat  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan  dengan  hak  penguasaan  menurut  ketentuan  hukum  adatnya  yang  berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut UUPA;
3. Pasal  76  ayat  (3)  Permen  Agraria/Kepala  BPN  No.  3  Tahun  1997,  dalam  hal  bukti-bukti kepemilikan  tanah  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dan  (2)  tidak  ada,  maka  permohonan tersebut  harus  disertai  dengan  surat  pernyataan  dari  pemohon  dan  keterangan  dari  Kepala Desa/Lurah.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam paragraf 2 Pasal 24 diatur mengenai pembuktian hak lama dari seorang pemilik yang hendak mendaftarkan tanahnya dimana ketentuan Pasal 24 tersebut yang berbunyi antara lain:
1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan  sanksi  dan  atau  pernyataan  yang  bersangkutan  yang  kadang  kebenaranya  oleh panitia  adjudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  atau  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
2. Dalam  hal  tidak  atau  tidak  lagi  tersedia  secara  lengkap  alat-alat  pembuktian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  pembukuan  hak  dapat  dilakukan  berdasarkan  kenyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara  berturut-turut  oleh  pemohon  pendaftaran  dan  pendahulu-pendahulu  lainnya  dengan syarat:
a. Penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh  yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh  masyarakat  hukum  adat  atau  desa  /  kelurahan  yang  bersangkutan  ataupun  pihak lainnya. 13
Dari  ketentuan  yang  termuat  di  dalam  Pasal  24  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa orang yang paling berhak  untuk  mengajukan  permohonan  sertipikat  atas  tanah  adalah  orang  yang  telah  sah memiliki  tanah tersebut  dan  telah  menguasai  fisik  tanah  tersebut  selama  20  (dua  puluh)  tahun atau  lebih  yang  dibuktikan  dengan  adanya  keterangan  saksi-saksi  yang  dapat  dipercaya kebenaranya dan penguasaan fisik tersebut dengan itikad baik serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat atau pihak lainnya.
13 Yulianto Sarbini, Hukum Perjanjian dan Perikatan Berdasarkan KUH Perdata, (Malang : Banyu Media, Publishing, 2011), hlm. 34
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## KESIMPULAN
Tanah  Bekas  Milik  Adat  di  Kabupaten  Kupang  Nusa  Tenggara  Timur  sampai  dengan saat ini keberadaannya masih cukup banyak di temukan. Di kabupaten Kupang sendiri memiliki banyak kelompok masyarakat Adat yang sudah ada sejak dulu kala dan keberadaan  nya diakui oleh Negara. Perkembangan zaman yang terus maju serta peningkatan teknologi informasi yang berkembang  pesat  saat  ini  menajdi  salah  satu  faktor  penyebab  mulai  lunturnya  cultur  adat setempat.  Hal  tersebut  membuat  keberadaan  kelompok  masyarakat  adat  yang  ada  mulai berkurang  dan  masyarakat  pun  mulai  keluar  dari  sistem  adat  yang  sebelumnya  dianut  karna mulai masuknya pengaruh cultur dari luar. Akhirnya tanah yang tadinya dikuasi oleh kelompok masyarakat  adat,   mulai berubah statusnya menjadi  tanah  bekas milik adat  yang  dikuasai  oleh masyarakat  yang  sudah    terikat  dengan  sistem  adat  setempat.  Untuk  kepentingan  bukti kepemilikan oleh warga masyakat di kabupaten kupang yang memiliki tanah bekas adat, dapat dibuat  Surat  Keterangan  Tanah  yang  dikeluarkan  oleh  kantor  Desa  atau  kelurahan  setempat Sebagai Bukti Kepemilikan Obyek Tanah Bekas Milik Adat yang Sah.
Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa  Kepala Desa merupakan Alat  Bukti  yang  Sah.  Kepala  Desa  diberikan  amanat  langsung  oleh  Undang-undang  untuk megeluarkan Surat Keterangan Tanah sesuai dengan lokasi obyek tanah bekas milik adat yang yang dimiliki oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan misalnya untuk pendaftaran sertifikat Hak Milik ke Badan Pertananhan Nasional (BPN) sesuai Surat Edaran No 9/SE/VI/2013 tentang Surat  Keterangan  Tanah  Bekas  Milik  Adat.  Selain  itu  Untuk  kepentingan  transaksi  jual  beli tanah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Serta sebagai bukti alas Hak kepemilikan sementara obyek tanah bekas milik adat tersebut jika masyarakat belum sempat untuk mendaftarnya ke BPN.
Kedudukan  hukum  kepala  desa  dalam  mengeluarkan  surat  keterangan  tanah  memiliki dasar  hukum  sesuai  ketentuan  Pasal  24  ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.  Disamping  itu  di  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  6  Tahun  1972  tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pada ketentuan Pasal 11.
Hendaknya setiap bidang tanah yang memiliki alat bukti penguasaan fisik berupa surat keterangan  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  desa  wajib  segera  didaftarkan  di  kantor pertanahan  tempat  dimana  tanah  tersebut  berada  untuk  memperoleh  sertipikat  hak  atas  tanah tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah tersebut atau pihak yang menguasai fisik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
Untuk Pembuatan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan lokasi Obyek Tanah Bekas Milik Adat itu berada sebaiknya diketahui juga oleh camat setempat. Atau  dengan  kata  lain  harus  dibubui  tanda  tangan  dari  pihak  kecamatan  sebagai  pihak  yang mengetahui adanya penguasaan lahan bekas milik adat tersebut oleh masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu para pemegang hak atas tanah tersebut. Dengan  hadirnya  Camat  sebagai  pihak  yang  mengetahui  adanya  pembuatan  surat  keterangan oleh Kepala Desa, secara tidak langsung akan memperkuat aspek legalitas dari kekuatan bukti surat keterangan tanah yang dibuat sehingga dapat meminalisir terjadinya sengketa yang dapat timbul di kemudian hari.

## REFERENSI BUKU
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijk  Wetboek ],  2013,  diterjemahkan  oleh  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka.
Christian,  Samuel.  2008. Pedoman  Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  Beserta  Benda-benda  yang Berada diatasnya . Jakarta: Media Ilmu. Hadiman,  Rusmanto.  2011. Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Surat  Keterangan  Kepala Desa (Suatu Tinjauan Yuridis Praktis). Bandung: Eresco. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD tahun 1945
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Indonesia. Undang-Undang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2043.
Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3696.
Michelle Suliyanto. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat. www.hukumproperti.com . (di akses: 30 Juni 2021).
Mulyadi,  Lilik.  2017. Eksistensi,  Dinamika,  dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI.
Patradi, Kamaluddin. 2010. Pemberian Kuasa Dalam Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah . Yogyakarta: Press.
Rudianto,  Muchtar.  2010. Perjanjian  Pengikatan  Jual-Beli  Sebagai  Perjanjian  Pendahuluan . Jakarta: Rajawali Press. Sarbini, Yulianto. 2011 Hukum Perjanjian dan Perikatan Berdasarkan KUH Perdata, (Malang : Banyu Media, Publishing, 2011)
Suwandi, Muhammad Nadzir. “kekuatan pembuktian surat keterangan tanah sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah.” Journal De Facto. Volume 4 Nomor 1 (Juli 2017). hlm 49-70. Soekanto, Soerjono. 1983. Hukum Adat Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sovia Hasanah. Surat Kepemilikan Tanah atau Surat Keterangan Riwayat Tanah. www.hukumonline.com . (di akses: 29 Juni 2021) Suandra, Wayan. 1991. Hukum Pertanahan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta. Sumarsono. S, et. al. 2002. Pendidikan kewarganegaraan , Jakarta: Cetakan ke-2, PT. SUN. Supriadi. 2007. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika. Thamrin,  Husni.  2011. Pembuatan  Akta  Pertanahan  oleh  Notaris .  Yogyakarta:    Laksbang Pressindo.