Volume 2 Issue 2, August 2020: pp. 117-136.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Keadilan Substantif Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.
Justice Substantive Judges In The Decision Of Kolaka Religious Court Number: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.

## Andi Yusuf Syahrir
Universitas Sembilan Belas November E-mail: andiyusufsyahrir@ymail.com
Deity Yuningsih Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: deityhukum@gmail.com
Idaman Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: idam_idea@uho.ac.id
Abstract: Judicial  substantive  consideration  in  the  Decision  of  Kolaka  Religious Court  Number:  2/Pdt.P/2010/PA  Klk.  in  determining  the  legal  guardian  is  very appropriate,  because  in  facts  of  the  trial  according  to  the  Decision  of  Kolaka Religious Court Number: 2/Pdt.P/2010/Pa Klk., that the prospective husband of the applicant has 9 (nine) wives cannot be proven, so the applicant's parents refuse to marry the applicant is not true. In facts of the trial explained that there is no obstacle both  state  law and Islamic  law that  reject  the marriage of the applicant  and the prospective husband of the applicant, the bride and groom have also worked and are old enough and ready to get married. In order to avoid sins and other things that break  the  law,  the  marriage  must  be  carried  out  even  though  the  guardian  is  a marriage  guardian.  The  marriage  that  was  carried  out  was  in  accordance  with Islamic law because it had fulfilled the harmonies. Thus, marriage is based on the decision of Kolaka Religious Court Number: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. is legal.
Keywords: Justice; Judge; Marriage
Abstrak: Pertimbangan  keadilan  substantif  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan Agama  Kolaka  Nomor:  2/Pdt.P/2010/PA  Klk.dalam  menetapkan  adhalnya  wali sangat tepat, karena dalam fakta persidangan sesuai Putusan Pengadilan Agama Kolaka  Nomor:  2/Pdt.P/2010/Pa  Klk.,  bahwa  calon  suami  pemohon  memiliki  9 (sembilan)  orang  isteri  tidak  dapat  dibuktikan,  sehingga  orang  tua  pemohon menolak untuk menikahkan pemohon adalah tidak benar. Dalam fakta persidangan
menjelaskan bahwa tidak ada halangan baik hukum negara maupun hukum Islam yang  menolak  perkawinan  pemohon  dan  calon  suami  pemohon,  kedua  mempelai juga  telah  bekerja  dan  cukup  umur  serta  siap  untuk  menikah.  Agar  tidak  terjadi perbuatan  dosa  dan  hal-hal  yang  melanggar  hukum,  maka  perkawinan  harus dilaksanakan  meskipun  walinya  adhal  menjadi  wali  nikah.  Perkawinan  yang dilakukan  telah  sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  telah  memenuhi  rukunnya. Sehingga,  perkawinan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah.
Kata kunci: Keadilan; Hakim; Perkawinan

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan bagi orang yang beragama Islam pelaksanaan perkawinannya harus didasarkan pada hukum perkawinan Islam 1 .
Dalam  hukum  perkawinan  Islam  diatur  mengenai  rukun  perkawinan,  yaitu hakikat  dari  suatu  perkawinan,  supaya  perkawinan  dapat  dilaksanakan  maka  harus dipenuhi  rukun-rukunya.  Adapun  rukun  perkawinan  adalah  pihak  yang  melaksanakan akad  nikah,  yaitu  mempelai  pria  dan  wanita;  Wali;  Saksi;  dan  Akad  nikah. 2 Selain  itu, seorang pria boleh menikah lebih dari satu istri sampai dengan empat istri bila dirinya mampu berbuat adil di antara istri-istrinya dan tidak berbuat zalim. Namun, diharamkan baginya untuk menikahi lebih dari 4 (empat) istri dalam satu waktu, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 3, yang artinya:
"Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita- wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
1 Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya , Bandung: Alumni, 1981, hlm.
27.
2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 30.
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (An-Nisaa: 3)
Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Qais Ibnul Harits bahwa ia berkata: "Saya masuk Islam sementara saya memiliki 8 istri. Saya  datang  kepada  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam  lalu  saya  ceritakan  hal  tersebut kepada beliau. Beliau pun berkata: 'Pilihlah olehmu di antara mereka empat orang saja'. 3
Dalam hal ini wali nikah yang dimaksudkan adalah wali dari mempelai wanita. Wali nikah merupakan rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya wali nikah.  Jika  wali  nikah  itu adhal atau  menolak  untuk  menikahkan,  solusi  yang  dapat dilakukan adalah adanya wali hakim yang  bertindak sebagai wali nikah setelah adanya keputusan dari pihak yang berwenang, salah satunya adalah keputusan hakim. Beberapa alasan  yang  menjadikan  wali  nikah  menolak  untuk  menikahkan,  contohnya  menolak menikahkan karena perbedaan status sosial atau nilai mahar yang tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai pria.
Ketika  wali  nikah  menolak  untuk  menikahkan,  apabila  mempelai  wanita  tetap berkehendak  untuk  menikah,  maka  solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah  mengadukan perkaranya kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  1987  Tentang  Wali  Hakim,  bahwa  “Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhal -nya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.
Salah satu kasus  wali adhal di  Pengadilan  Agama  Kolaka  yang  memeriksa  dan mengadili perkara wali adhal yang diajukan oleh pemohon berusia 37 tahun. Pemohon hendak  melangsungkan  perkawinan  dengan  laki-laki  berusia  40  tahun  namun  ayah pemohon (wali nikah) menolak menikahkan dengan alasan laki-laki tersebut mempunyai 9 (sembilan) orang istri.
Berdasarkan penolakan tersebut, pemohon dan calon suaminya diberikan surat penolakan  untuk  dinikahkah  dari  Kepala  KUA  Kec.  Kolaka.  Atas  dasar  surat  tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kolaka untuk diperiksa. Membaca surat permohonan  pemohon  tanggal  10  Desember  2010  yang  diajukan  kepada  Ketua Pengadilan Agama Kolaka, kemudian terdaftar dalam bukur register perkara permohonan di  bawah  register  Nomor:  2/Pdt.P/2010/PA  klk.,  dimana  pemohon  memohon  kepada
3 Muhammad  Sholeh, “ Kata  MUI  Soal  Pria  yang  Beristri  Lebih  dari  Empat ” , Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/kata-mui-soal-pria-yang-beristri-lebih-dari-empat.html,  diakses pada tanggal 28 Juni 2020.
Ketua Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan untuk:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali pemohon sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan  pemohon  untuk  menikah  dengan  calon  suami  pemohon dengan wali hakim;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon
Salah  satu  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  mengabulkan  permohonan pemohon  adalah Pemohon  tidak  ada  halangan  untuk  menikah  baik  dari  segi  hukum maupun  dari  segi  syar’i. Hal  ini  perlu  dilakukan  analisis  lebih  lanjut,  karena  menyimak keterangan  para  saksi  yang  menyatakan  jelas  bahwa  alasan  orang  tua/wali  Pemohon menolak pernikahan dengan calon suaminya karena masih terikat perkawinan dengan 9 orang istri.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjawab  bagaimana  pertimbangan  keadilan substantif Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  Normatif,  yaitu  dengan  mengadakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai peraturan perundang- undangan,  keputusan  pengadilan  dan  teori  hukum.  Pendekatan  perundang-undangan, yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang, Kompilasi Hukum Islam maupun regulasi yang bersangkut paut dengan perkawinan  dan  perwalian.; 4 pendekatan  konseptual,  yakni  pendekatan  dengan  sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan tentang perkawinan dengan wali adhal ; dan pendekatan  kasus,  yakni  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan perkawinan dengan wali adhal dan telah menjadi putusan pengadilan Agama Kabupaten Kolaka.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Perkawinan
Pernikahan  adalah aqd  al-Tamlik ,  dapat  pula  diartikan aqd  al-ibahah ,  pernikahan
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 24.
diartikan membolehkan melakukan hubungan seksual antara suami dan istri tanpa ada kepemilikan secara penuh. 5 Kata Nikah sudah menjadi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Arti Nikah menurut bahasa Arab yang artinya bergabung dan berkumpul; dipergunakan juga dengan arti watha’ atau akad nikah. Arti nikah menurut syara’ ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada  waktu  akad  mempergunakan  lafal  “nikah”  atau tazwij . 6 Pengertian  nikah/kawin dalam  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dalam  Pasal  1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasa rkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Menurut  Sayuti  Thalib,  perkawinan  ialah  suatu  perjanjian  yang  suci  kuat  dan kokoh  untuk  hidup  bersama  secara  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  membentuk  keluarga  yang  kekal,  santun-menyantuni,  kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. 7 Sedangkan menurut Mahmud Yunus, yang dinamakan perkawinan adalah aqad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at . 8

## Syarat-Syarat Perkawinan
Perkawinan merupakan momentum yang penting dalam setiap kehidupan manusia. Untuk dapat  melangsungkan  perkawinan  harus  memenuhi  beberapa  syarat,  sebelum melaksanakan  suatu  perkawinan  yang  harus  dipenuhi.  Maka  di  sini  penulis  akan mengemukakan mengenai syarat-syarat perkawinan.

## Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam
Perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan adalah hakikat  dari  perkawinan,  seperti  laki-laki,  perempuan,  wali  nikah,  akad  nikah,  dan sebagainya.  Sehingga  tidak  dapat  terjadi  perkawinan  kalau  syarat  ini  tidak  terpenuhi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk
5 Hindun Annisa, Islam dan Hubungan Seksual yang Sehat , Jakarta: Yayasan Kesejateraan Fatayat (YKF) Yogyakarta Ford Soundation, 2002, hlm. 43.
6 Hasbullah Abdullah, Bahan Ajar: Hukum Islam , Kolaka: Universitas Sembilanbelas November, 2014, hlm.
27.
7 Sayuti  Thalib, Hukum  Kekeluargaan  Indonesia ,  Jakarta:  Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 17.
8 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam , Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990, hlm. 67.
dalam hakikat perkawinan itu, kalau salah satu syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.
Adapun yang menjadi rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah:
a) Pihak yang melaksanakan perkawinan, yaitu mempelai pria dan wanita;
b) Wali dari calon istri;
c) Saksi;
d) Ijab dan Qobul.
Adapun yang menjadi syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah:
1. Pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan Mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan  yang  dilaksanakan  menjadi  sah  hukumnya.  Adapun  syarat- syarat yang harus dipenuhi adalah:
a) Telah  balig  dan  mempunyai  kecakapan  yang  sempurna.  Jadi kedewasaan  ini  selain  ditentukan  oleh  umur  juga  oleh  kematangan jiwa. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat dilaksanakan seperti apa yang  diharapkan,  maka  kedua  belah  pihak  yaitu  calon  suami – istri harus sudah matang jiwa raganya.
b) Berakal sehat.
c) Tidak karena paksaan. Harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
d) Wanita  yang  dikawini  oleh  seorang  pria  bukan  termasuk  salah  satu macam wanita yang haram dinikahi (muhrim).
2. Wali dari calon istri, harus memenuhi syarat-syarat yaitu:
a) Mukallaf/ balig;
b) Muslim;
c) Berakal sehat;
d) Laki-laki;
e) Adil.
3. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
a) Mukallaf/ balig;
b) Muslim
c) Saksi  harus  mengerti  dan  mendengar  perkataan-perkataan  yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang bisu dan tuli boleh diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak yang berakad.
d) Adil, yaitu orang yang taat beragama.
e) Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki, tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
4. Ijab dan Qobul, mempunyai syarat yaitu:
a) Dengan perkataan yang berarti perkawinan, pernikahan serta kerelaan dari pihak-pihak calon suami-istri yang melakukan perkawinan itu.
b) Perkataan  qobul  haruslah  memakai  perkataan  yang  menegaskan bahwa pihak calon suami telah menerima ijab yang diucapkan untuk wali pihak calon istri.
c) Ijab  dan  Qobul  haruslah  sesuai  dan  ada  kecocokan.  Ijab  dan  Qobul dikatakan tidak sesuai dan tidak ada kecocokan ialah apabila ijab yang diucapkan tidak sesuai dengan qobul yang diucapkan.
d) Masing-masing  pihak  harus  mendengar  dan  memahami  perkataan atau  isyarat-isyarat  yang  diucapkan  atau  dilakukan  oleh  masing- masing pihak di waktu akad nikah.
e) Ijab  dan  qobul  haruslah  diucapkan  di  tempat  yang  sama  dan  dalam waktu yang sama.
f) Shighat akad  nikah  haruslah  mengandung  pengertian  bahwa perkawinan antara calon suami dengan calon istri telah berlangsung dalam arti yang sebenarnya setelah selesai diucapkan.
g) Shighat akad nikah itu tidak ada pembatasan waktu.
Rukun  dan  syarat-syarat  perkawinan  tersebut  di  atas  wajib  dipenuhi.  Apabila tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.

## Syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Syarat-syarat  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yaitu:
a) Perkawinan  harus  ada  persetujuan  dari  kedua  calon  mempelai.  Yang dimaksud dengan persetujuan di sini adalah bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan  berdasarkan  kehendak  bebas  calon  mempelai  pria  maupun calon  mempelai  wanita  untuk  melaksanakan  perkawinan  tanpa persetujuannya.
b) Bagi  calon  mempelai  yang  belum  berumur  21  tahun  harus  ada  ijin  dari kedua orang tua atau wali.
c) Apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin adalah  berturut-turut  sebagai  berikut:  Jika  kedua  orang  tua  masih  hidup, maka yang berhak memberi ijin adalah kedua-duanya. Sedangkan apabila salah satu meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin adalah salah satu dari keduanya yang masih hidup. Dalam hal ijin ada pada pihak orang tua perempuan, maka orang tua perempuanlah yang bertindak sebagai wali. Ketentuan Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5 tersebut hanya berlaku bagi mereka  yang  agama  dan  kepercayaannya  tidak  menentukan  lain  (Pasal  6 ayat  6).  Sehingga  bagi  mereka  yang  beragama  Islam  oleh  karena  hukum Islam  telah  mengenal  susunan  perwalian  dalam  perkawinan,  maka ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan ini tidak berlaku, sepanjang ketentuan-ketentuan  itu  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan susunan perwalian menurut hukum Islam.
d) Apabila  salah  seorang  dari  kedua  orang  tua  dalam keadaan  tidak mampu menyatakan  kehendaknya  karena  disebabkan  di  bawah kuratele ,  sakit ingatan, tempat tinggalnya tidak diketahui. Maka ijin dapat diberikan oleh salah satu pihak saja yang mampu menyatakan kehendaknya.
e) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi ijin adalah wali yang memelihara  calon  mempelai  atau  keluarga  yang  mempunyai  hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
f) Jika ada perbedaan pendapat antara mereka yang disebut dalam ayat 2, 3, dan  4  pasal  ini  atau  salah  seorang  atau  lebih  di  antara  mereka  tidak  ada menyatakan pendapatnya. Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan, yang berhak memberi ijin
dari  pengadilan  diberikan  atas  permintaan  pihak  yang  hendak melaksanakan  perkawinan  setelah  lebih  dahulu  pengadilan  mendengar sendiri orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 tersebut.
g) Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri.

## Kedudukan Wali Dalam Perkawinan
Wali dalam perkawinan adalah rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf 9 . Adapun  wali  berdasarkan  Hadist  Nabi  adalah  dari  Abu  Musa,  sesungguhnya Rasullulah Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam bersabda,  “ Tidak  sah  nikah  tanpa  Wali” . 10 Terdapat juga sebuah hadis yang artinya " Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka nikahnya batal ". 11 Selain itu, juga terdapat hadis yang artinya:
"Dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah bersabda: wanita  mana  saja  yang  nikah  tanpa  seizin  wali  maka  nikahnya  batal.  Jika  sang suami  telah  mengumpulinya  maka  wanita  itu  berhak  mendapatkan  maharnya lantaran telah menghalalkan kehormatannya. Jika para wali enggan menikahkan maka sultanlah yang bertindak menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya ". 12
Di Indonesia menganut pendapat dari mazhab Syafi’i 13 , yang berpendapat bahwa wali  merupakan  syarat  sahnya  suatu  perkawinan,  jadi  tidak  dimungkinkan  terjadi perkawinan tanpa adanya wali.

## Macam-macam Wali
Dari  macam-macam  orang  yang  dinyatakan  berhak  menjadi  wali,  dapat  dibedakan menjadi beberapa macam wali, yaitu:
9 Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukalaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.
10 At-Tirmidzi, Al- Jami’ al -Shohih , Kitab Nikah, Bab 14, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1988, 111: 407, Hadist No. 1101, hlm. 101.
11 Ibid , hlm. 407.
12 As- Sun’ani, Subul Al-Salam , diterjemahkan oleh Abu bakar Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995, hlm. 427.
13 Mazhab Syafi’i adalah mazhab fikih dalam S unni yang dicetuskan oleh Imam Syafi’i pada awal abad ke -9. Mazhab ini kebanyakan dianut pada penduduk Mesir Selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut dan Bahrain.

## Wali Nashab
Anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Di dalamnya termasuk ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Wali nasab dibedakan menjadi dua, yaitu:
a) Wali  nasab  yang  berhak  memaksakan  kehendaknya  untuk  mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa seizin dulu dari yang bersangkutan atau disebut wali mujbir . Wali mujbir antara lain ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.  Wali mujbir diperuntukkan  bagi  perempuan  yang  belum  pernah menikah.
b) Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa.

## Wali Hakim
Wali  hakim  menurut  Pasal  1  huruf  b  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  wali  nikah  yang ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  atau  pejabat  yang  ditunjuk  olehnya,  yang  diberi  hak  dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Menurut Imam Syafi’i, wali yang jauh tidak boleh menjadi wali apabila yang dekat masih ada. Dalam hal wali dekat tidak ada dan tidak ada yang mewakilinya untuk menjadi wali adalah wali hakim bukan wali yang jauh, karena wali yang dekat dianggap masih ada di bawah perwaliannya selama ia masih hidup dan  tidak  gila.  Perwalian  nasab  atau  kerabat  pindah  kepada  perwalian  hakim  apabila terjadi:
a) Wali nasabnya tidak ada;
b) Wali nasabnya bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
d) Wali nasab sedang berihram atau umrah;
e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali atau adhal ; dan
f) Wali  nasab  menjadi  mempelai  laki-laki  dari  orang  yang  ada  di  bawah perwaliannya.

## Wali Adhal
Wali  yang  menolak  atau  tidak  bersedia  menikahkan  disebut  dengan  istilah  wali adhal . Menurut para ulama definisi wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak
perempuannya  yang  berakal  dan  sudah  balig  dengan  laki-laki  yang  sepadan  dengan perempuan itu. Wali adhal dinyatakan apabila: 14
(1) Adanya  penolakan  (keengganan) wali  untuk  menikahkan  calon  mempelai perempuan;
(2) Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki;
(3) Adanya  perasaan  saling  menyayangi  atau  mencintai  di  antara  masing- masing calon mempelai;
(4) Alasan  penolakan  atau  keengganan  wali  tersebut  bertentangan  dengan hukum Islam.
Ketentuan  mengenai  wali adhal dalam  hukum  perkawinan  Indonesia  diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
(1) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Ketentuan  wali adhal dalam  Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 23;
(2) Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali  Hakim. Dinyatakan  bahwa adhal- nya  wali  merupakan  salah  satu  syarat  atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adhal- nya  wali,  maka  diperlukan  penetapan  dari  Pengadilan  Agama  yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan;
(3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
Penetapan  bahwa  seorang  wali  dinyatakan adhal harus  didasarkan  pada pertimbangan yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dalam Pasal 1 huruf b menyatakan bahwa: “Wali hakim adalah  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  atau  pejabat  yang  ditunjuk  olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali  Hakim menyatakan  bahwa:  “ Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  selaku Pegawai  Pencatat  Nikah  ditunjuk  menjadi  wali  hakim  dalam  wilayahnya  untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat 1 peraturan ini”.
14 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu , Juz 9, terj. Abdul Hayye al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 470.
Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas maka di Indonesia yang bertindak sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

## Wali Muhakam
Wali Muhakam adalah  seseorang  yang  diangkat  oleh  kedua  calon  suami-istri  untuk bertindak  sebagai  wali  dalam  akad  nikah  mereka.  Suatu  perkawinan  yang  seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal  di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali muhakam .  Dengan  cara  kedua  calon  pengantin mengangkat  seorang  yang  mempunyai  keilmuan  tentang  hukum-hukum  untuk  menjadi wali dalam pernikahan mereka. Syarat-syarat menjadi wali muhakam adalah orang lain yang  Islam,  laki-laki,  terpandang,  disegani,  luas  ilmu  agamanya  terutama  tentang perkawinan, dan adil. 15
Kasus  wali adhal berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.,  yakni Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara  wali adhal yang  diajukan  oleh  pemohon.  Adapun  duduk  perkaranya  adalah Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki berusia 40 tahun. Tetapi, ayah pemohon menolak dengan alasan laki-laki tersebut mempunyai 9 (sembilan) orang istri.
Berdasarkan penolakan tersebut, pemohon dan calon suami pemohon diberikan surat penolakan untuk dinikahkah dari Kepala KUA Kec. Kolaka. Atas dasar surat tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kolaka untuk diperiksa. Membaca surat permohonan pemohon tanggal 10 Desember 2010 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka, kemudian terdaftar dalam buku register perkara permohonan di bawah register  Nomor:  2/Pdt.P/2010/PA  Klk.,  dimana  pemohon  memohon  kepada  Ketua Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan untuk:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adhal- nya wali pemohon;
3. Mengizinkan pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
15 Alwi Sihab, “ Peran Kiai Sebagai Wali Muhakam ”,  Al -Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol 1 No. 1, November 2013. hlm. 11.
Pada salinan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk., disebutkan beberapa pertimbangan hakim yaitu:
1. Pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan  pemohon  hadir  di persidangan, sedang orang tua/wali Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya;
2. Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  pemohon  agar  bersabar  dan meminta  persetujuan  kembali  pada  orang  tua/wali  pemohon,  akan  tetapi tidak berhasil;
3. Pemohon  mengajukan  bukti-bukti  terlebih  dahulu  ibu  kandung  pemohon memberikan  keterangan  dalam  persidangan  yang  pada  pokoknya menyatakan bahwa ayah kandung/wali pemohon tidak akan memberikan perwalian  kepada  Pemohon  untuk  menikah  dengan  laki-laki  calon suaminya,  karena  laki-laki  tersebut  masih  terlibat  perkawinan  dengan perempuan lain.
Selain itu, pertimbangan majelis hakim juga didukung keterangan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:
1. Saksi  Pertama,  sebagai  tante  Pemohon,  yang  salah  satu  kesaksiannya menerangkan  orang  tua  laki-laki  pemohon  menolak  pernikahan  tersebut karena  telah  mendengar  informasi  bahwa  calon  suami  pemohon mempunyai 9 (sembilan) orang istri;
2. Saksi  Kedua,  sebagai  Lurah  Watuliandu,  yang  salah  satu  kesaksiannya menerangkan  orang  tua  laki-laki  pemohon  menolak  pernikahan  tersebut karena calon suami pemohon mempunyai 9 (sembilan) orang istri;
3. Saksi  Ketiga,  sebagai  Paman  Pemohon,  yang  salah  satu  kesaksiannya menerangkan  bahwa  orang  tua  laki-laki  pemohon  menolak  pernikahan tersebut  karena  calon  suami  pemohon  mempunyai  istri  lebih  dari  satu orang.
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  menimbang  dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Pemohon  dan  calon  suami  pemohon  sudah  saling  mengenal  dan  saling mencintai selama 6 (enam) bulan;
2. Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi hukum maupun dari  segi  syar’i  dan  tidak  ada  pula  hubungan  baik  wajib,  semenda  atau sesusuan;
3. Penolakan  orang  tua  pemohon  untuk  menjadi  wali  dalam  pernikahan Pemohon  dengan  laki-laki  calon  suaminya  dinilai  tidak  beralasan,  oleh karena berdasarkan bukti fotokopi akta cerai Nomor: 120/AC/2010/PA.Klk dari calon suami pemohon tanggal 18 Agustus 2010, menerangkan bahwa calon  suami  Pemohon  tidak  terikat  lagi  dengan  perkawinan  yang  sah menurut hukum;
4. Majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan Pemohon bersama calon  suami  pemohon  maka  dipandang perlu  untuk  mencabut  kekuasaan orang tua/ayah kandung Pemohon sebagai wali dan menyerahkan kepada KUA  Kec.  Kolaka,  selaku  pegawai  Pencatat  Nikah  untuk  menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara tersebut, maka dewan hakim menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan adhal wali nikah Pemohon;
3. Mengizinkan  Pemohon  untuk  melakukan  pernikahan  dengan  calon suaminya, dengan wali hakim;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Adapun  analisis  penulis  terhadap  keabsahan  perkawinan  dengan  wali adhal berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor:  2/Pdt.P/2010/PA  Klk.,  sebagai berikut.
Keadilan  Substantif  Hakim  Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.
Majelis hakim Pengadilan Agama Kolaka dalam menetapkan atau menolak adhal- nya wali harus berijtihad untuk menetapkan apakah wali nasab adhal atau tidak. Sehingga dalam hal ini alasan dan dasar yang digunakan hakim tergantung pada kasusnya.
Pada Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 2/Pdt.P/2010/PA Klk., dijelaskan bahwa  pemohon  mengajukan  beberapa  bukti  yang  salah  satunya  adalah  fotokopi  akta
cerai nomor: 120/AC/2010/PA.Klk dari calon suami pemohon tanggal 18 Agustus 2010 sebagai  bukti  ini  menjelaskan  bahwa  secara  hukum  positif  calon  suami  pemohon  telah resmi bercerai dengan seorang wanita. Selain itu, majelis hakim dihadapkan oleh 3 (tiga) orang  saksi.  Saksi  pertama  yang  dalam  persidangan  di  bawah  sumpah  memberikan kesaksian  bahwa  saksi  orang  tua  laki-laki  Pemohon  membatalkan  rencana  pernikahan tersebut  karena  orang  tua  laki-laki  pemohon  telah  mendengar  informasi  bahwa  calon suami pemohon mempunyai istri 9 (sembilan) orang. Saksi kedua yang dalam persidangan di  bawah  sumpah  memberikan  kesaksian  bahwa  saksi  orang  tua  laki-laki  Pemohon membatalkan  rencana  pernikahan  tersebut  karena  orang  tua  laki-laki  pemohon  telah mendengar informasi bahwa calon suami pemohon mempunyai 9 (sembilan) orang istri. Saksi  ketiga  yang  dalam  persidangan  di  bawah  sumpah  memberikan  kesaksian  bahwa saksi  orang  tua  laki-laki  Pemohon  membatalkan  rencana  pernikahan  tersebut  karena orang  tua  laki-laki  pemohon  telah  mendengar  informasi  bahwa  calon  suami  pemohon mempunyai istri lebih dari satu orang.
Berdasarkan  dari  keterangan  ketiga  saksi  tersebut  menerangkan  bahwa  para saksi hanya mendengar informasi dari orang tua pemohon bahwa calon suami pemohon memiliki  istri  lebih  dari  satu  orang,  tetapi  tidak  ada  satu  pun  saksi  yang  dapat membuktikan bahwa calon suami pemohon benar memiliki 9 (sembilan) orang istri.
Dalam  salinan  penetapan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor:  2/Pdt.P/2010/PA Klk.,  ayah  pemohon  tidak  berkenan  hadir  dalam  persidangan,  selain  itu  calon  suami pemohon juga tidak menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Sehingga majelis hakim hanya dapat memeriksa terkait fakta dalam persidangan dari bukti apa yang dihadapkan padanya,  yaitu  bukti-bukti  yang  disampaikan  oleh  Pemohon  maupun  keterangan  para saksi.
Penulis  berpendapat  bahwa  akibat  dari  orang  tua  pemohon  tidak  menghadiri persidangan untuk menjadi saksi, menjadikan alasan bagi hakim untuk melakukan upaya hukum  berupa verstek 16 yaitu  memutuskan adhal- nya  wali  dan  menerima  permohonan pemohon.  Hal  ini  terlihat  dari  keterangan  para  saksi  dalam  persidangan  dan  di  bawah sumpah bahwa tidak ada yang dapat membuktikan bahwa calon suami pemohon benar memiliki 9 (sembilan) orang istri. Sehingga di dalam persidangan membuktikan bahwa calon suami pemohon memiliki 9 (sembilan) orang istri adalah tidak benar.
16 Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
Memperhatikan  pertimbangan  alasan  keadilan  substantif  hakim  sebagaimana dalam  salinan  penetapan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor:  2/Pdt.P/2010/PA  Klk., sebagai berikut:
1. Pemohon  dan  calon  suami  pemohon  sudah  saling  mengenal  dan  saling mencintai selama 6 (enam) bulan;
2. Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik dari segi hukum maupun dari  segi  syar’i  dan  tidak  ada  pula  hubungan  baik  wajib,  semenda  atau sesusuan;
3. Penolakan  orang  tua  pemohon  untuk  menjadi  wali  dalam  pernikahan Pemohon dengan calon suami pemohon dinilai tidak beralasan, oleh karena berdasarkan bukti fotokopi akta cerai nomor: 120/AC/2010/PA.Klk bahwa calon  suami  pemohon  tidak  terikat  lagi  dengan  perkawinan  yang  sah menurut hukum;
4. Majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan Pemohon bersama calon  suami  pemohon  maka  dipandang perlu  untuk  mencabut  kekuasaan orang tua/ayah kandung Pemohon sebagai wali dan menyerahkan kepada KUA  Kec.  Kolaka,  selaku  pegawai  Pencatat  Nikah  untuk  menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.
Atas  dasar  putusan  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor 2/Pdt.P/2010/PA  Klk.,  Kepala  KUA  ditunjuk  sebagai  wali  hakim  untuk  menikahkan pemohon  dengan  calon  suami  pemohon.  Sehingga,  penulis  berpendapat  bahwa  majelis hakim  telah  benar  menetapkan  orang  tua  pemohon  yang  dalam  hal  ini  adalah  ayah pemohon sebagai wali adhal . Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor  2  Tahun  1987  Tentang  Wali  Hakim  yakni  Pengadilan  Agama  memeriksa  dan menetapkan adhal- nya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

## Pelaksanaan Perkawinan Pemohon
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
(1) Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  perkawinan  dinyatakan  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan dari kedua  calon  mempelai serta  perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selan itu, dalam hukum  perkawinan  Islam  diatur  mengenai  rukun  perkawinan,  yaitu  hakikat  dari  suatu perkawinan,  supaya  perkawinan  dapat  dilaksanakan  maka  harus  dipenuhi  rukun- rukunya. Adapun rukun perkawinan adalah pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita; Wali; Saksi; dan Akad nikah. 17
Hasil penelitian penulis, dengan memperhatikan:
(1) Surat keterangan untuk nikah nomor 474.2/06/2011 tertanggal 24 Januari 2011  yang  ditandatangani  oleh  Lurah  Watuliadu,  Kecamatan  Kolaka, Kabupaten Kolaka yang isi surat tersebut menerangkan bahwa calon suami pemohon akan melakukan perkawinan dengan pemohon;
(2) Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah: 45/13/1/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang menerangkan bahwa:
a. Akad  nikah  dilangsungkan  pada  hari  Kamis,  27  Januari  2011 bertepatan dengan 21 Shafar 1432 H.
b. Yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  adalah  Kepala  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  Kolaka  yang  dalam  hal  ini  sebagai  wali  hakim,
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.
c. Maskawin berupa sebidang tanah perkebunan seluas ½ Ha., dibayar tunai
d. Yang bertindak sebagai Saksi I dalam perkawinan ini adalah seorang laki-laki,  umur  42  tahun,  warga  negara  Indonesia,  agama  Islam, perkerjaan sebagai Lurah, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin.
e. Yang bertindak sebagai Saksi II dalam perkawinan ini adalah seorang laki-laki,  umur  37  tahun,  warga  negara  Indonesia,  agama  Islam, perkerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kasuari.
Sehubungan dengan beberapa bukti yang ada, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan calon suami pemohon telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu perkawinan tersebut juga telah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi rukun perkawinan yaitu ada mempelai pria dan
17 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam... Op.Cit, hlm. 30.
wanita; ada wali yang dalam hal ini adalah wali hakim; ada 2 (dua) orang saksi; dan ada akad nikah.
Sehingga,  hasil  analisis  penulis  menyatakan  bahwa  perkawinan  dengan  wali adhal berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor:  2/Pdt.P/2010/PA  Klk. adalah sah.
Perkawinan  merupakan  kebutuhan  dari  setiap  orang,  untuk  itu  apabila  telah mampu  menikah  harus  segera  menikah.  Tidak  sewajarnya  wali  nasab  menolak  dan menghalangi  perkawinan  anaknya  untuk  menikah  dengan  lelaki  pilihannya  sendiri dengan alasan yang tidak benar adanya. Selain itu, pemohon dan calon suami pemohon telah  bekerja  dan  telah  cukup  umur  serta  telah  siap  untuk  menjalin  hubungan  dalam perkawinan.  Untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan  dosa  dan  hal-hal  yang  tidak diinginkan  dari  kejadian  tersebut  adalah  dengan  melaksanakan  perkawinan  meskipun walinya adhal .

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penulisan  ini  adalah  pertimbangan  keadilan  substantif  Hakim  dalam Putusan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor:  2/Pdt.P/2010/PA  Klk. dalam  menetapkan adhal- nya wali, penulis menilai sangat tepat. Hal ini dikarenakan dalam fakta persidangan sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Kolaka  Nomor:  2/Pdt.P/2010/Pa  Klk., tidak  membuktikan  bahwa  calon  suami  pemohon  memiliki  9  (sembilan)  orang  istri, sehingga  orang  tua  pemohon  menolak  untuk  menikahkan  pemohon  dinilai  tidak beralasan.  Pemohon  dan  calon  suami  pemohon  tidak  ada  alasan syar’i yang  melarang untuk menikah serta kedua mempelai telah bekerja dan telah cukup umur serta telah siap untuk menjalin hubungan dalam perkawinan. Agar tidak terjadi perbuatan dosa dan hal- hal yang tidak diinginkan dari kejadian tersebut adalah dengan melaksanakan perkawinan meskipun walinya adhal menjadi wali nikah. Selain itu, perkawinan yang dilakukan telah sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  telah  memenuhi  rukun-rukunnya.  Sehingga, perkawinan dengan wali adhal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdullah,  Hasbullah, Bahan  Ajar:  Hukum  Islam ,  Kolaka:  Universitas  Sembilanbelas November, 2014.
al  Zuhaili,  Wahbah, al  Fiqh  al  Islam  wa  Adillatuhu ,  Juz  9,  terj.  Abdul  Hayye  al  Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Annisa, Hindun, Islam dan Hubungan Seksual yang Sehat , Jakarta: Yayasan Kesejateraan Fatayat (YKF) Yogyakarta Ford Soundation, 2002.
As- Sun’ani, Subul  Al-Salam ,  diterjemahkan  oleh  Abu  bakar  Muhammad,  Surabaya,  Al- Ikhlas, 1995.
At-Tirmidzi, Al- Jami’ al -Shohih , Kitab Nikah, Bab 14, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1988, 111: 407, Hadist No. 1101.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Yogyakarta: Liberty, 1986.
Syahar,  Saidus, Undang-Undang  Perkawinan  dan  Masalah  Pelaksanaannya ,  Bandung: Alumni, 1981.
Thalib,  Sayuti, Hukum  Kekeluargaan  Indonesia ,  Jakarta:  Yayasan  Penerbit  Universitas Indonesia, 1986.
Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Dalam Islam , Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

## Jurnal
Sihab, Alwi , “ Peran Kiai Sebagai Wali Muhakam ”,  Al -Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol 1 No. 1,
November 2013.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.

## Situs Web
Sholeh, Muhammad, “ Kata MUI Soal Pria yang Beristri Lebih dari Empat ”, Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/kata-mui-soal-pria-yang-beristri-lebih- dari-empat.html, diakses pada tanggal 28 Juni 2020.