## Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan
Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Banality  of  Transgender  Performance  in  the  Public  Sphere:  The  Views  of  Religious Leaders and the Goverment from the Maqāṣid Al-Syarī’ah Perspective (a Case Study in Bone City)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: riskahislamialaura@gmail.com
Info Artikel
Abstract
Diterima* 05 Januari 2023 Revisi I* 10 Februari 2023 Revisi II* 15 Maret 2023 Disetujui* 12 Mei 2023
Penelitian  ini  membahas  perspektif  maqāṣid  al-syarī’ah  terhadap pandangan pemuka agama dan pemerintah tentang performa waria di ruang publik daerah kabupaten Bone yang sudah berada pada tahap banal (dinilai biasa, dinormalisasi). Jenis penelitian ini menggunakan field  research  kualitatif  deskriptif  dengan  dua  pendekatan,  yidakni teologis  normatif  (syar’ī)  dan  fenomenologis.  Sumber  data  utama diperoleh  dari  wawancara  dengan  pemuka  agama  dan  pemerintah kabupaten  Bone.  Teknik  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan. Hasil penelitian yang  diperoleh  dari  sesi  wawancara  ditemukan  adanya  dua  faktor utama  sebab  terjadinya  banalitas  performa  waria  di  ruang  publik kabupaten  Bone.  Pertama,  faktor  Hak  Asasi  Manusia.  Kedua,  faktor adanya budaya Bissu (waria) sebagai bagian dari sejarah bugis Bone yang  telah  lama  diterima  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  analisis maqāṣid  al-syarī’ah  kedua  faktor  tersebut  bertentangan  dengan syariat  (hukum  Islam).  kedudukan  HAM  tidak  lebih  tinggi  dari kedudukan syariat, hal ini berdasar pada urutan al-ḍarūriyāt al-khams di mana urutan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) berada diposisi kedua di  bawah  hifz  al-din  (pemeliharaan  agama).  Selanjutnya,  alasan bahwa  penerimaan  waria  yang  telah  lama  terjadi  layaknya penerimaan Bissu juga tidak dapat diterima berdasarkan maqāṣid al- syarī’ah.  Sebab  jelas  dalam  syariat  dikatakan  bahwa  kemudaratan tidak  dapat  dibiarkan begitu  saja  meski  dianggap  telah  lama  terjadi oleh kebanyakan orang sekalipun. Sebagaimana bunyi hukum kaidah fikih َّ ضلا َّ ميَِّدَقَُّنوُكَيَلاُرَر .
Kata Kunci: Banalitas, Waria, Maqāṣid Al-Syarī’ah
Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan  Pemerintah  Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
This study discusses the maqāṣid al-syarī'ah perspective on the views of religious leaders and the government regarding the performance of transgender  women  in  the  public  space  of  the  Bone  district  which  is already at the banal stage (considered normal, normalized). This type of  research  uses  descriptive  qualitative  field  research  with  two approaches, namely normative theology (syar'ī) and phenomenology. The  main  data  source  was  obtained  from  interviews  with  religious leaders  and  the government  of Bone  district.  Observation,  interview, and document study techniques are the data collection techniques used. The  research  results  obtained  from  the  interview  session  found  that there  were  two  main  factors  causing  the  banality  of  transgender performance  in  the  public  spaces  of  Bone  district.  First,  the  human rights factor. Second, the existence of the Bissu culture (transgender) as part of the Bugis history of Bone which has long been accepted by society. Based on the analysis of maqāṣid al-syarī'ah, these two factors are contrary to sharia (Islamic law). The position of human rights is not higher than the position of Shari'a, this is based on the order of al- ḍarūriyāt al-khams where the order of hifz al-nafs (care of the soul) is in  second  place  under  hifz  al-din  (maintenance  of  religion). Furthermore,  the  reason  that  the  acceptance  of  transgender  women that  has been  taking  place  for  a  long  time,  like  acceptance  of  Bissu, cannot be accepted based on maqāṣid al-syarī'ah. Because it is clear in  the  Shari'a  that  harm  cannot  be  allowed  to  go  unpunished  even though  it  is  considered  to  have  happened  for  a  long  time  by  most people. As the law of fiqh rules َّ ميَِّدَقَُّنوُكَيَلاُرَر ضلا .
Keywords: Banality, Transgender, Maqāṣid Al-Syarī'ah

## A. PENDAHULUAN
Pada  setiap  aktivitas  manusia  sudah  semestinya  terdapat  hukum  yang mengaturnya. 1 Hakikatnya,  hukum  dilahirkan  dengan  tujuan  untuk  mengabdi  pada kepentingan manusia, bukan sebaliknya. 2 Hukum adalah wadah untuk dapat mewujudkan cita-cita  sosial  politik  Islam  dan maqāṣid  al-syari’ah adalah  alat  analisis  sekaligus sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
Visi maqāṣid al-syarī’ah sebagai tujuan hukum Islam adalah untuk memberikan keselamatan  dunia  dan  akhirat  bagi  kehidupan  manusia. 3 Maqāṣid  al-syarī’ah adalah filterisasi  dalam  menilai  baik  buruknya  sesuatu  berdasarkan  skala  prioritas  kehidupan manusia yang mutlak diterapkan, dalam rangka usaha untuk mempertahankan eksistensi hukum Islam dan keluar dari keterasingan zaman dengan segala problematika baru yang semakin kompleks. Hukum Islam dan fikih yang menjadi nilai fundamental dan bahan
1 Kurniati, Kapita Selekta Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.
2 Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi, vol. 14 no. 2 (Juni  2017),  h.  329.  https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1424/317  (Diakses  16 September 2022).
3 Lihat Ahmad Ali al-Hanbali al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 9.
Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
hukum  pada  kehidupan  manusia  sehari-hari  dituntut  intensitasnya  dalam  menjawab berbagai  topik-topik  hangat  yang  menjadi  diskursus  di  tengah  masyarakat, 4 tidak terkecuali  persoalan  waria.  Waria  yang  dimaksud  adalah  mereka  yang  terlahir  dengan kondisi kelamin biologis yang normal, akan tetapi perilaku gender mereka berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Bukan waria yang disebut sebagai khuntsa. Pada norma agama waria adalah suatu identitas gender dan perilaku yang salah.
Hukum  Islam  menilai  bahwa  waria  adalah  suatu  hal  yang  tidak  diperkenankan (haram) berdasarkan ijtihad jumhur ulama yang termuat pula dalam fatwa MUI tertanggal 1  November  1997. 5 Jelas  dan  dipertegas  pada  beberapa  dalil  Alquran  maupun  hadis bahwa Allah swt menciptakan manusia hanya dalam 2 jenis  atau golongan, yakni laki- laki dan perempuan. Tidak ada golongan lain selainnya.  Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurthubi. 6 Dalil tersebut salah satunya terdapat dalam QS al-Hujurāt/49: 13.
ۚ اْوُ فَراَعَ تِل َلِٕى ۤاَبَ قَّو ابًْوُعُش ْمُكٓنْلَعَجَو ىٓثْ نُاَّو ٍرَكَذ ْنِ م ْمُكٓنْقَلَخ َّنَِّا ُساَّنلا اَهُّ يَآيٰ Terjemahnya:
Wahai manusia. Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- suku agar kamu saling mengenal.... 7
Terkait  mengenai  penggolongan    manusia,  waria  tentu  tidak  masuk  di  antara keduanya. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan larangan menyerupai lawan jenis layaknya apa yang dilakukan waria, diantaranya terdapat dalam kitab Sahih al-Bukha>ri kitab libas 5885, Abi> Dawu>d kitab Libas 4097, Ibn Ma>jah kitab Nikah 1904, Ahmad Ibn Hanba>l kitab adab 3059, dan Sunan al-Tirmidhi> kitab Libas 278. Berikut salah satu hadis yang memerintahkan tentang larangan tersebut.
َينِهِ بَشَتُلما َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َنَعَل« :َلاَق اَمُهْ نَع َُّللَّا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع اَهِ بَشَتُلماَو ،ِءاَسِ نلِبً ِلاَجِ رلا َنِم ِلاَجِ رلِبً ِءاَسِ نلا َنِم ِت 8
Artinya:
Dari  Ibnu  Abbas  Radhiyallahu  anhuma,  dia  berkata:  “Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi  wa  sallam  melaknat  laki-laki  yang  menyerupai  wanita  dan  wanita  yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari)
Meski  berbagai  stigma  buruk  disematkan  pada  waria,  namun  pemandangan berbeda terjadi di kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat Bone dan waria secara umum  terlihat  nyaman  hidup  berdampingan,  seolah  tidak  ada  lagi  kecanggungan  dan kegelisahan  di antara  mereka.  Bahkan mereka tidak jarang  menjalin  relasi  pertemanan yang  solid  hingga  menjadi  rekan  kerja.  Tendensi  yang  terbilang  sangat  terbuka  ini
4 Zaprulkhan, Rekonstruksi  Paradigma Maqashid  Asy-Syari’ah  Kajian  Kritis  dan  Komprehensif (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 22.
5 Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  “Kedudukan  Waria”, Situs Resmi mui.or.id. https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21.-Kedudukan-Waria.pdf (Diakses 19 Juli 2022).
6 Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi [17], diterjemahkan dari Al Jami‟ li Ahkaam Al Qur‟an, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 101-108.
7 Kementerian  Agama  RI, al-Quran  dan  Terjemah  al-Hikmah (Diponegoro:  CV  Penerbit Diponegoro, 2019), h. 517.
8 Lihat Imam an-Nawawi, Riyadhush Shalihin, Terj. Izzun Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 981-982.
Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan  Pemerintah  Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
memperlihatkan  bahwa  perbedaan  dan  batas  antara  waria  dengan  masyarakat  sudah sangat minim di dalam kehidupan bersosial. Tidak terhitung lagi berapa banyak kegiatan yang  waria  selenggarakan  untuk  menjaga  eksistensi  mereka,  seperti  lomba  adzan  dan mengaji, 9 gerak  jalan  indah, 10 pentas  seni  kebudayaan, 11 hingga  kegiatan  PORSENI khusus waria 12 . Inklusifitas ini memberi kekhawatiran akan terjadinya banalitas waria di masyarakat bahkan negara.
Banalitas merupakan perasaan yang menganggap suatu kesalahan adalah hal yang biasa. 13 Sehingga  dalam  hal  ini  segala  aktivitas  waria  yang  terjadi  di  kabupaten  Bone merupakan sesuatu yang salah namun telah dianggap biasa oleh masyarakat. Kesan yang ditimbulkan  adalah  waria  tersebut  telah  dalam  tahap  pemakluman  dan  pembiaran. Banalitas  ini  terjadi  bukan  tanpa  sebab,  adanya  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  dan  Bissu sebagai tokoh budaya menjadi pelindung para waria di kabupaten Bone. Waria disebut sebagai  sahabat  para  Bissu  yang  memiliki  kedudukan  untuk  dihormati  selayaknya kedudukan Bissu itu sendiri, sebab mereka dianggap sebagai calon-calon penerus Bissu yang akan melestarikan kebudayaan Bone. Relasi yang terjalin antara waria dengan Bissu terdeteksi atau teridentifikasi melalui suatu komunitas yang menggabungkan keduanya, yakni KWRB Bone (Kerukunan Waria dan Bissu Bone). 14 Komunitas ini terbentuk sejak 1 Oktober 1985 dan masih eksis sampai saat ini.
Sebenarnya  dengan  keberadaan  waria  ini  tidak  semata-mata  memberikan  efek buruk  pada  masyarakat.  Munculnya  tenggang  rasa  atau  sikap  toleransi  diantara masyarakat  dengan  waria  merupakan  bentuk  dampak  baik  yang  patut  diperhatikan. Bagaimanapun mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang diciptakan  sederajat  dengan  manusia  lainnya.  Selain  itu  keterbukaan  akan  hal  tersebut juga memberikan dampak baik pada waria itu sendiri, mereka diberi kesempatan yang sama  untuk  melakukan  interaksi  sosial  dengan  masyarakat  sekitar  dan  juga  mendapat pekerjaan.
Namun  kemaslahatan  yang  terkesan  ambiguitas  ini  tidak  dapat  diperhitungkan sebagai  kemaslahatan  yang  membawa  dampak  kebaikan  yang  besar,  bahkan
9 Tribunnews.com, “Ratusan Waria di  Bone Ikut  Lomba Mengaji dan Adzan”, Twibunnews. 21 Maret 2013. https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-bone-ikut-lomba- mengaji-dan-adzan (26 April 2022).
10 Nur Atika Pratiwi, “Barisan Waria Meriahkan Lomba Gerak Jalan Indah di Bone”, Bonepos.com. 9  Agustus  2019.  https://www.bonepos.com/2019/08/09/barisan-waria-meriahkan-lomba-gerak-jalan- indah-di-bone (26 April 2022).
11 Lihat  Abdul  Haq,  “Ratusan  Waria  Meriahkan  Pentas  Seni  Budaya”, Kompas.com. 20 Maret 2013. https://properti.kompas.com/read/2013/03/20/21112979/~Regional~Indonesia%20Timur (26 April 2022).
12 Lihat  Berita-Sulsel.com,  “Ratusan  Waria  Se-Indonesia  Timur  Berkumpul  di  Bone”, Berita- Sulsel.com. 25 Januari 2016. http://berita-sulsel.com/2016/01/25/ratusan-waria-seindonesia-timur- berkumpul-di-bone/ (26 April 2022).
13 Anastasia Jessica Adinda S, “Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)”, Jurnal Filsafat, vol. 23 no. 2 (2013), h. 159.
14 Adi  Mirsan,  “Project  Budaya  Bone  Gelar  Pelatihan  Tari  Sere  Bissu”, sulsel.fajar.co.id. 10 Januari 2022. https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere- bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0- gaNycGzNCX0 (16 September 2022).
Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
kemaslahatan  tersebut  sifatnya  lebih  subjektif.  Islam  telah  mengisyaratkan  dalam beberapa nash bahwasanya mengambil kemaslahatan yang lebih besar lebih diutamakan dibanding  kemaslahatan  yang  kecil.  Pengisyaratan  tersebut  kemudian  dituangkan menjadi satu kaidah fikih yakni:
ْصلما ِةَّص اَلخا ِةَهَلْصَلما ىَلَع ُةَم َّدَقُم ُةَّماَعلا ُةَهَل
Artinya:
“Kemaslahatan  yang  umum  lebih  didahulukan  daripada  kemaslahatan  yang khusus”. 15
16 مَظعَأ ُةَحَلصلما تَناَك اَذِإ َّلِإ ,ِعِفاَنلماوَأ ِحِلاَصلما ِبلَج نِم  َلَوَأِدِساَفلماُءرَد Artinya:
Menolak  mafsadah/mudharat  lebih  utama  dibanding  meraih  maslahat,  atau kecuali jika maslahat lebih besar.
Penerimaan  masyarakat  kabupaten  Bone  yang  terbilang  terbuka  dan  eksistensi waria  yang  masih  terus  berlangsung  dikhawatirkan  dapat  memotivasi  generasi  yang memiliki potensi yang sama dengan mereka akan menunjukkan hasratnya ingin menjadi seperti waria pula. Berbagai dampak negatif lainnya, kecil maupun besar tidak dipungkiri akan memberikan efek buruk apabila banalitas ini terus terjadi dan tidak diatur dengan baik. Pada bidang politik, usaha waria untuk mendapatkan legitimasi negara terindikasi dengan  mengupayakan  disahkannya  Rancangan  Undang-undang  Keadilan  dan Kesetaraan Gender (RUU KKG). 17 Upaya ini akan terealisasi jika saja langkah terhadap upaya preventif, represif, dan persuasif pemerintah melemah dalam menjalankan peran, fungsi, dan kewenangannya.
Pemuka  agama  dan  khususnya  pemerintah  berperan  penting  dalam  mengatasi fenomena banalitas waria ini. Transformasi sistem dan penegak hukum dinilai perlu untuk memberi perhatian lebih dan aturan yang jelas, tegas, dan mengikat. Penerapan sistem hukum dan penegakan hukum yang baik maka akan membawa dampak baik pula pada tatanan  kehidupan  sosial  masyarakat  itu  sendiri.  Sistem  hukum  diharapkan  mampu meregulasi aturan agama, budaya masyarakat, dan pemerintah menjadi satu tujuan yang utuh.
Salah  satu  upaya  konkret  yang  dapat  diikhtiarkan  hukum  Islam  dalam menyelesaikan problema banalitas waria ini adalah dengan mengimplementasikan nilai- nilai Islam dalam tatanan negara melalui wujud hukum normatif. 18 Esensi politik hukum Islam  diperlukan  untuk  mewujudkan  cita-cita  ini.  Integrasi  dan  regulasi  hukum  Islam tidak  hanya  mampu  mengatur  serta  mendorong  terwujudnya  kemaslahatan  umat  Islam pada khususnya, namun juga kemaslahatan manusia pada umumnya. Hukum Islam yang
15 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 166.
16 Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū, Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah (Cet. VII; Beirut: Muassassah al-Risālah, 2003), juz 5, h. 315.
17 Lihat Rita Soebagio, “LGBT dan RUKKG,” 20 Oktober 2016. http://www.republika.co.id/berit a/koran/ islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg (29 Januari 2022).
18 Hamsah  Hasan,  Marilang,  dan  Kurniati,  “Pengaruh  Sosial  Politik  Terhadap  Pembentukan Hukum Islam”, Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagaman, vol. 14 no. 2 (Desember 2021), h. 129-130.
Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan  Pemerintah  Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
secara jelas dan tegas memberikan perspektif perihal waria dinilai perlu untuk menjadi pertimbangan  negara  dalam  mengatur  waria  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah field  research deskriptif  kualitatif  yang  berlokasi  di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif ( syar’ī ) dan fenomenologis. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara dengan pemuka agama dan  pemerintah  daerah  kabupaten  Bone.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumen.  Adapun  teknik pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  melalui  lima  tahapan  yaitu:  penyajian  data, reduksi data, editing data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN

## Konsep Banalitas

## 1. Definisi Banalitas
Banalitas  adalah  kata  kerja  dari  kata  dasar  banal  yang  dalam  kamus  bahasa Indonesia  diartikan  sebagai  biasa  sekali,  kasar  (tidak  elok). 19 Menurut  Baskara  T. Wardaya,  SJ  dalam  bukunya “Memori  Genosida :  Melihat  Kekerasan  Kolektif  Masa  Lalu dalam  Perspektif  Holocaust ”, mengartikan  banalitas  sebagai  kedangkalan,  kedangkalan terhadap  penerimaan  pandangan-pandangan  tertentu  tanpa  dikritisi  dengan  baik. 20 Hannah Arendt sebagai pencetus teori banalitas menyebutkan bahwa banalitas kejahatan adalah kejahatan yang telah kehilangan ciri jahatnya, dirasa wajar/biasa saja. 21
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  banalitas  merupakan perasaan  yang  menganggap  suatu  kesalahan  adalah  hal  yang  biasa.  Sesuatu  yang sebenarnya fatal, namun karena sudah sering mendapatkan pemakluman akhirnya dinilai lumrah/lazim.  Kebiasaan  yang  dibiasakan  ini  memungkinkan  pelaku  dan  korbannya merasakan rasa tidak bersalah terhadap kesalahan yang diperbuatnya.
2. Teori Banalitas Hannah Arendt
Adalah asakh Teori banalitas lahir dari gagasan Hannah Arendt terhadap liputan reportasenya pada kasus peradilan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh kaum Yahudi di Jerman (NAZI), yang mana seorang tentara eksekutor pembunuhan tersebut
19 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Pusat  Bahasa, 2008), h. 74.
20 Baskara  T.  Wardaya,  SJ, Memori  Genosida:  Melihat  Kekerasan  Kolektif  Masa  Lalu  dalam Perspektif Holocaust (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 73-74. https://books.google.co.id/books?id=w0kTEAAAQBAJ&pg=PA73&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks =1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZZjar4AhV7lNgFHQ_2DwUQuwV6BAgHEAc#v=onep age&q=buku%20banalitas&f=false (13 Juni 2022).
21 Lihat  Anastasia  Jessica  Adinda  S,  “Akar  Banalitas  Intelektual  (Suatu  Kajian  Filsafat  Ilmu)”, Jurnal Filsafat, vol. 23 no. 2 (2013), h. 159.
Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
yakni Adolf Eichmann telah melakukan pembunuhan lebih dari 150.000 jiwa tanpa rasa bersalah  dan  penyesalan.  Eichmann  melakukan  itu  atas  dasar  kepatuhan  tugas  militer yang  diberikan  kepadanya  untuk  menjaga  keutuhan  rezim  NAZI  dari  kaum  yahudi Austria.  Kesalahan  yang  dianggap  biasa  ini  akhirnya  diangkat  Arendt  menjadi  sebuah gagasan  teori,  yakni  teori  banalitas  kejahatan  yang  kemudian  dituangkan  ke  dalam bukunya yang sangat terkenal pada tahun 1963 yakni “Eichmann in Jerussalem: A Report on the Banality of Evil”. Arendt mendefinisikan banalitas kejahatan adalah sesuatu yang mana kejahatan ataupun kesalahan sudah tidak lagi dirasa sebagai suatu kesalahan, akan tetapi dianggap biasa-biasa saja (wajar). 22

## Performa Waria di Ruang Publik
1. Terminologi Transgender
Secara  etimologi  transgender  merupakan  frasa  dari  dua  kata  yakni  “trans”  dan “gender”. Trans artinya berpindah dan gender yang berarti identitas kelamin. 23 Menurut kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  transgender  berarti  mengganti  jenis  kelamin dengan  operasi. 24 Secara  terminologi  transgender  adalah  perubahan  yang  terjadi  pada perilaku dan jati diri jenis kelamin tertentu yang mengarah pada perilaku jenis kelamin sebaliknya. 25 Definisi  lain  menjelaskan  bahwa  transgender  adalah  ketidaksamaan identitas  gender  seseorang  dengan  jenis  kelamin  yang  dibawanya  sejak  lahir. 26 Transgender  tidaklah  sama  dengan  transeksual.  Transeksual  adalah  seseorang  yang melakukan pembedahan (pergantian) pada tubuhnya (secara hormonal maupun alat seks biologis). 27
Pada penelitian ini transgender yang dimaksud bukanlah mereka yang memiliki kelamin  ganda  (hermafrodit)  atau  interseks,  bukan  pula  mereka  yang  non-bineri (agender).  Akan  tetapi  transgender  yang  dimaksudkan  adalah  mereka  yang  memiliki kelamin biologis yang jelas sejak lahir, namun gender yang dirasakannya berbeda dengan kondisi fisiknya. Transgender terbagi atas dua jenis, yakni priawan (pria namun wanita)
22 Muhtar  Haboddin, Memahami  Kekuasaan  Politik (Malang:  UB  Press,  2017),  h.  54-55. https://books.google.co.id/books?id=851ODwAAQBAJ&pg=PA54&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks =1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZZjar4AhV7lNgFHQ_2DwUQuwV6BAgGEAc#v=onep age&q=buku%20banalitas&f=false (14 Juni 2022).
23 Lihat  Krisdianto,  “Konsepsi  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender  (LGBT)  Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL).” Thesis (Pascasarjana Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 42.
24 “KBBI”, KBBI Daring . https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender (Diakses 21 Juni 2022). 25 Kurniati  Abidin  dan  Yusuf  Djabbar,  “Analisis  Simbolik  Waria  (Wanita  Transgender)  di Makassar-Indonesia Timur”, vol. 7 no. 2, (2019), h. 214. https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/ article/download/113/105/ (Diakses 21 Juni 2022).
26 Ali  Amran,  “Lesbian,  Guy,  Biseksual  dan  Transgender  (LGBT)  Sebagai  Penyakit Sosial”, vol. 1 no. 2 (Desember 2019), h. 214. http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/Tadbir (Diakses 16 Januari 2022).
27 Lihat  N.C.Garland, Hate  Crime:  Impact,  Causes,  and  Respons (London:  SAGE  Publication, 2009), h. 75.
Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan  Pemerintah  Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
dan waria (wanita tapi pria). Khusus dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada waria  saja,  sebab  kondisi  fenomena  masyarakat  kabupaten  Bone  kebanyakan  adalah mereka yang waria.
2. Terminologi Waria
Secara lahiriah waria merupakan seorang laki-laki, namun jiwa dan pengalaman tertentu yang terjadi dalam kehidupannya membuat mereka bertransformasi ingin hidup layaknya  perempuan.  Gestur  kewanitaan  merupakan  salah  satu  tanda  seorang  waria. 28 Waria adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi gender yang mereka rasakan  adalah  perempuan,  biasanya  waria  ini  menunjukkan  hasrat  keperempuanan tersebut  melalui  tata  rias  wajah,  intonasi  suara  yang  lembut,  dan  tingkah  laku  yang gemulai.
3. Definisi Performa
Menurut  Campbell,  dkk  (1993),  mendefinisikan  performa  sebagai  suatu keseluruhan  perilaku  atau  aktivitas  seseorang  yang  dilakukan  dan  dapat  diamati. 29 Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  performa  adalah  suatu  tampilan  atau  penampilan yang  telah  terorganisir  untuk  tercapainya  suatu  program  ataupun  kegiatan  yang  sesuai dengan visi, misi, tujuan, ataupun sasaran tertentu. Atau dengan kata lain performa adalah manifestasi dari ide yang telah dikonsep dengan tujuan tertentu.
4. Konsep Performativitas Gender Judith Pamela Butler Judith Pamela Butler seorang filsuf, politikus, dan teoretisi gender asal Amerika Serikat  mengungkapkan  teori  tentang  performativitas  yang  berkenaan  dengan  aspek gender. Menurutnya gender adalah performatif, artinya identitas gender akan terbentuk dari apa yang  diperbuat oleh seseorang secara berulang dengan indikasi, frekuensi, dan stabilisasi yang sama. Perbuatan atau tindakan tertentu terhadap suatu gender secara terus menerus  menjadikan  status  gender  sebagai  suatu  identitas.  Iterabilitas  menjadi  sebuah indikator dalam menilai identitas gender seseorang. Performa menyiratkan bahwa setiap tindakan adalah sesuatu yang dapat dibaca dan ditafsirkan. 30
Pemahaman tentang gender dapat berubah sesuai dengan konstruksi dan regulasi yang  dibentuk  pula  oleh  budaya  masyarakat.  Oleh  karena  itu  ia  menilai  bahwa performativitas gender adalah sebuah identitas yang tidak stabil, dapat berubah seiring dengan perubahan stigmatisasi yang ada. 31 Judith Butler juga menilai bahwa transgender merupakan  salah  satu  deskripsi  nyata  bahwa  gender  merupakan  sesuatu  yang
28 Kurniati  Abidin  dan  Yusuf  Djabbar,  “Analisis  Simbolik  Waria  (Wanita  Transgender)  di Makassar – Indonesia Timur”, h. 214.
29 Tadisya  Victory  Emeralda,  “Hubungan  Antara  Motivasi  Kerja  Dengan  Performa  Kerja  Pada Karyawan  PT.  Link  Fortune”, Thesis (Semarang:  Pascasarjana  Psikologi  Universitas  Diponegoro Semarang, 2022), h. 5.
30 J.T. Ton MSc, “Judith Butler’s Notion of Gender Performativity To What Extent Does Gender Performativity  Exclude  a  Stable  Gender  Identity?”, Research  Group  Philosophy:  Departement  of Philosophy and Religious Studies in Faculty Humanities, (25 Juni 2018), h. 9-10.
31 J.T. Ton MSc, “Judith Butler’s Notion of Gender Performativity To What Extent Does Gender Performativity  Exclude  a  Stable  Gender  Identity?”, Research  Group  Philosophy:  Departement  of Philosophy and Religious Studies in Faculty Humanities, h. 8.
Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
performatif, 32 gender  yang  mereka  rasakan  ditafsirkan  melalui  ekspresi  gender  yang ditampilkan,  yang  pada  akhirnya  menjadikan  ekspresi  gender  tersebut  menjadi  suatu identitas.
5. Definisi Ruang Publik
Adalah sesuatu Ruang publik menurut Arent dan Habermas adalah ruang sosial yang terjadi melalui komunikasi dan interaksi. Sederhanannya adalah dunia yang dihidupi secara bersama. 33 Ruang publik adalah ruang/tempat yang dapat diakses secara bersama tanpa  kepemilikan  seseorang  disertai  dengan  norma  yang  diberlakukan  untuk  seluruh khalayak demi keselamatan dan kepentingan bersama pula.
6. Bentuk-bentuk Performa Waria di Ruang Publik (Kabupaten Bone)
Ada  berbagai  bentuk  performa  ataupun  kegiatan  yang  seringkali  ditampilkan waria di ruang publik, dan hal tersebut selain telah lama terjadi juga telah dianggap biasa oleh masyarakat setempat. Berikut berbagai performa waria yang ditampilkan di ruang publik khususnya daerah kabupaten Bone:
a. Pentas Seni Waria Pada Perayaan Hari Jadi Bone 34 b. Gerak Jalan Indah Waria 35
c. PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni) Khusus Waria 36
d. Pelatihan Tari Tradisional Khusus Waria 37

## e. Bintang Tamu Acara

## Perspektif Hukum Islam Terhadap Waria
Transgender terbagi atas dua jenis, yakni waria dan priawan. Waria (wanita tapi pria)  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan al-mukhannats, yakni  laki-laki  yang  seperti layaknya  perempuan  dalam  hal  menunjukkan  ekspresi  gender 38 mereka.  Contohnya
32 J.T. Ton MSc, “Judith Butler’s Notion of Gender Performativity To What Extent Does Gender Performativity  Exclude  a  Stable  Gender  Identity?”, Research  Group  Philosophy:  Departement  of Philosophy and Religious Studies in Faculty Humanities, h. 12.
33 Triyatni  Martosenjoyo, Toilet  Publik  Kampus (Makassar:  UPT  Unhas  Press,  2020),  h. 5556.https://www.google.co.id/books/edition/TOILET_PUBLIK_KAMPUS/cMAXEAAAQBAJ?hl=id& gbpv=1&dq=definisi+ruang+publik&pg=PA58&printsec=frontcover (Diakses 4 Mei 2022).
34 Tribunnews.com, “Ratusan Waria di Bone Ikut Lomba Mengaji dan Adzan”, Twibunnews. 21 Maret 2013. https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-bone-ikut-lomba- mengaji-dan-adzan (26 April 2022).
35 Nur Atika Pratiwi, “Barisan Waria Meriahkan Lomba Gerak Jalan Indah di Bone”, Bonepos.com. 9  Agustus  2019.  https://www.bonepos.com/2019/08/09/barisan-waria-meriahkan-lomba-gerak-jalan- indah-di-bone (26 April 2022).
36 Berita-Sulsel.com,  “Ratusan  Waria  Se-Indonesia  Timur  Berkumpul  di  Bone”, Berita- Sulsel.com. 25 Januari 2016. http://berita-sulsel.com/2016/01/25/ratusan-waria-seindonesia-timur- berkumpul-di-bone/ (26 April 2022).
37 Adi  Mirsan,  “Project  Budaya  Bone  Gelar  Pelatihan  Tari  Sere  Bissu”, sulsel.fajar.co.id. 10 Januari 2022. https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere- bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0- gaNycGzNCX0 (16 September 2022).
38 Ekspresi  gender  adalah  cara  seseorang  menunjukkan  eskpresi  gender  yang  dipilihnya,  seperti gaya berbicara, gerak-gerik, cara berjalan, berpenampilan, atau bahkan cara berinteraksi dengan orang lain.
Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan  Pemerintah  Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
mengafiliasi  kelembutan  perempuan,  gaya  berbicara,  gerakan  tubuh,  sampai  pada penampilan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Mukhannats (waria) tidak termasuk dalam kelompok al-khuntsa. Sebab secara anatomi seks bawaan sejak mereka lahir di dunia jelas merupakan  laki-laki.  Berbeda  dengan al-khuntsa yang  memang  secara  bentuk  visual anatomi seks memiliki keraguan pada jenis kelamin sesungguhnya, apakah ia merupakan seorang  laki-laki  ataupun  perempuan,  sebab al-kuntsa adalah  mereka  yang  memiliki kelamin ganda ataupun tidak memiliki kelamin sama sekali.
Istilah al-khuntsa ( نخلا ث )  berasal  dari  bahasa  Arab  yakni khanatsa (ثنخلا)  yang artinya lunak atau lembut. Pada al-Munjid disebutkan al-khuntsa ( نخلا ث )  dalam bentuk jamaknya انخ ث (khunatsa) dan  ثانخ (khinatsun) yang  memiliki  arti  seseorang  yang memiliki  alat  kelamin  ganda. 39 Menurut  Sayyid  Sabiq  dan  Dr.  Yasin  Ahmad  Ibrahim Daradikah, al-khuntsa adalah  seseorang  yang  memiliki  alat  kelamin  laki-laki (dzakar) sekaligus juga memiliki alat kelamin perempuan yakni (farji) , atau bahkan sama sekali tidak  memiliki  alat  kelamin  keduanya. 40 Oleh  karena  itu  waria  ataupun  priawan  tidak termasuk dalam kelompok al-khuntsa (ambigender/interseksual).
Khuntsa terdiri dari dua jenis. Pertama adalah khuntsa musykil, adalah yang sama sekali  tidak  bisa  dihukumi  status  kelaminnya,  karena  tidak  ada  tanda-tanda kecenderungan  kepada  laki-laki  atau  perempuan.  Sedangkan khuntsa  ghoiru  musykil adalah ia yang masih bisa dihukumi status kelaminnya sebab masih dapat dideteksi tanda- tanda kecenderungannya mengarah pada laki-laki ataupun perempuan. 41 Adapun macam- macam transgender (mukhannats) dapat dikualifikasikan ke dalam dua jenis, diantaranya:
1. Mukhannats min ashlil khilkah. Yakni seorang laki-laki yang sifat dan pembawaannya layaknya perempuan, hal ini tergambar dari gaya berbicara, gerak tingkah laku, cara berjalan, atau dari tampilan fisiknya. Mereka merasa masuk dalam raga yang salah, ada ketidakcocokan antara jiwa dan raga mereka. Ulama menyatakan bahwa walaupun pembawaan  mereka  sedari  lahir  seperti  itu,  ia  harus  tetap  memiliki  usaha  untuk menghilangkan hal tersebut dari dalam dirinya dan menjadi selayaknya laki-laki pada umumnya.  Namun  apabila  ada  ketidakmampuan  terhadapnya,  maka  orang  tersebut dapat dikatakan transgender.
Transgender  jenis  ini  menurut  Imam  An-Nawawi  adalah  orang  yang  memang  pada dasarnya tercipta sudah sedemikian adanya, ia tidak mengada-ada dalam peniruannya dengan  perempuan.  Semuanya  tercipta  dengan  alami,  Allah  swt  memang  telah menciptakan dirinya dalam bentuk demikian. Oleh karena itu, ia tidak tercela, tidak layak disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dapat dihukum karena mendapat uzur dari ketidaksengajaannya  tersebut.  Transgender  jenis  ini  dimaafkan,  karena  ia  tidak membuat-buat dirinya seperti itu. 42
Pilihan menunjukkan ekspresi gender seperti maskulin, feminim, atau androgini. Aprilina Pawestri, “Politik Hukum  Negara  Terhadap  Gerakan  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender  (LGBT)”, Disertasi (Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), h. 88.
39 Lihat Luis Ma’luf al-Yassu’i, Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A’lam (Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975), h. 197.
40 Lihat Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), h. 285.
41 Lihat Rozikin, M.R, LGBT Dalam Tinjauan Fikih (Malang: UB Press, 2017), h. 189.
42 Lihat  Imam  al-Nawawi, Sahih  Muslim  bi  Syarhi  al-Nawawi (Beirut:  Dâr  al-Kitab  al-Arabi, 1987), h. 317.
Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
2. Mukhannats bil qashdi. Yaitu transgender yang dibuat-buat, seorang laki-laki normal yang sengaja m enjadi seorang waria, meniru segala hal aspek keperempuanan seperti gaya berbicara, gerak tubuh, sampai pada penampilan fisiknya. Mukhannats jenis ini adalah yang dilaknat oleh Allah swt sebagaimana dalam hadis larangan terhadap laki- laki meniru perilaku perempuan ataupun sebaliknya. Seperti yang tertuang dalam HR. Bukhari  No.  5885,  HR.  Abu  Dawud  No.  4097,  dan  HR.  Tirmidzi  No.  2991.  Imam Nawawi dalam kitabnya “Syark Shahih Muslim” bahwa jenis yang kedua ini adalah mukhannats yang  pada  dasarnya  tidak  tercipta  sebagaimana  seorang mukhannats. Akan tetapi, ia membuat-buat segala bentuk tingkah laku layaknya perempuan. Jenis yang kedua ini adalah mukhannats yang dicela. 43
Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 1 November 1997 memutuskan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak boleh dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri, serta segala bentuk perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan mesti dilakukan upaya untuk dikembalikan pada kodrat aslinya. 44 Sehingga melalui dalil fatwa inilah kemudian menjadi salah satu sebab keberadaan waria seringkali dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial di masyarakat.  Apalagi  Indonesia  adalah  negara  dengan  mayoritas  umat  muslim. Berdasarkan fatwa tersebut pula keberadaan dan segala perilaku waria dinilai tidak boleh untuk ditiru, dilegitimasi, terlebih disebar luaskan.

## Cakupan Maqāṣid Al-Syarī’ah
1. Maqāṣid al-Syarī’ah dan Ruang Lingkupnya
Maqāṣid  al-syarī’ah adalah  gabungan  dari  dua  kata  yakni maqāṣid dan al- syarī’ah. Kata “maqāṣid” adalah bentuk jamak dari kata “maqshad”, yang merupakan mashdar  mimmi dari  kata Qashada-Yaqshidu-Qashdan-Maqshadan. Ibn  Manzhur mengemukakan bahwa secara harfiah kata ini mengandung beberapa makna, yaitu jalan yang lurus, istikamah, adil, mudah, sederhana, pertengahan, dan tujuan. 45
Sedangkan kata syarī’ah yang dalam bahasa Indonesia telah diserap menjadi kata “syariat”. Kata syarī’ah memiliki arti ءَالما لَإردتح عضاولما yang memiliki makna “jalan menuju mata (sumber) air”. 46 Pada kitab Lisān al-‘Arab kata syarī’ah berarti ُباوَّدلا ِهيِف عَرْشَت َّ يِذَلءا َ لماُدِرْوَم yang  berarti  sumber  air  yang  darinya  para  binatang meminum. 47 Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  menjelaskan  definisi syarī’ah sebagai  hukum  agama  yang  menetapkan peraturan hidup manusia, berkaitan hubungan manusia dengan Allah swt (Tuhan-Nya), hubungan  antar  manusia,  dan  hubungan  manusia  dengan  alam  sekitar  berdasarkan
43 Lihat Imam al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi , h. 317.
44 Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  “Kedudukan  Waria”, Situs Resmi mui.or.id. https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21.-Kedudukan-Waria.pdf (Diakses 19 Juli 2022).
45 Lihat Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, Lisan al-‘Arab, Jilid 3 (Beirut: Dar Shadir, 1414H), h. 353.
46 Lihat Fazlurrahman, Al Islam, Al Islam, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.
47 Lihat Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, Lisan al-‘Arab, h. 315.
Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan  Pemerintah  Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
Alquran dan hadis. 48 Dengan demikian maqāṣid al-syarī’ah adalah usaha yang dilakukan manusia untuk mencari jalan keluar yang lurus dan jelas berdasarkan pada sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis.
Menurut Wahbah al-Zuhaili, maqāṣid al-syarī’ah adalah sebagai berikut: ةعيرشلا نم ةياغلاوأ اهمظعموأ هماكحأ عيجم نع ةظوحللا فادهلآاو نىاعلما يه ةعي رشلا دص اقم
مكح لك دنع عراشلااهعضو تيلا رارسلأاو هماكحأ نم
49
Artinya:
Maqāṣid  al-syarī’ah adalah  segala  makna  dan  tujuan  yang  mampu  dipahami dalam tiap-tiap hukum dan bertujuan pula untuka memuliakan hukum itu sendiri, atau dapat diartikan juga dengan tujuan akhir hukum Islam dengan segala rahasia yang ditentukan oleh syariat dalam tiap-tiap hukum yang telah ditentukan. Konsep maqāṣid al-syarī’ah ini lebih memberi penekanan pada pencarian makna tertentu dari nash (Alquran dan hadis), sehingga pembahasannya lebih berfokus melihat nilai-nilai kebaikan untuk manusia dari setiap hukum yang diberikan oleh Allah swt. 50 Para  ulama  pun  telah  sepakat  bahwa  syariat  yang  diturunkan  oleh  Allah  swt  melalui Rasul-Nya  memiliki  tujuan  akhir  yang  mulia,  yakni  kemaslahatan  manusia,  di  dunia maupun di akhirat. 51

## 2. Pembagian Maqāṣid al-Syarī’ah
Ada banyak jenis pembagian maqāṣid al-syarī’ah yang dikelompokkan oleh para ulama.  Namun  pada  penelitian  ini,  pembagian maqāṣid  al-syarī’ah yang  dimaksudkan hanya  berfokus  pada  pembagian  berdasarkan  pemeliharaan  hukum  Islam  berdasarkan kepentingan (urgensitas), kelebihan, dan skala prioritasnya, al-Syatibi dan ulama lainnya telah  mengklasifikasikannya  menjadi  tiga  tingkatan,  yaitu al-dharuriyyat (primer), al- hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier). 52 a. Maqāṣid Al-Ḍarūriyyah (Kebutuhan Primer) Pada  ilmu  fikih  istilah al-ḍarūriyyah memiliki  makna  sesuatu  yang  sangat diperlukan. 53 Jika al-ḍarūriyyah ini  tidak  ada  maka dharurah akan  muncul  dan konsekuensi  hukumnya  pun  juga  fatal,  keselamatan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di akhirat  akan  terancam. Ḍarūrah merupakan  suatu  keadaan  yang  sangat  dibutuhkan (esensial)  dan  tidak  dapat  dihindari (al-hajah  al-syadidah  wa  al-masyaqqah  al- syaddah). 54
48 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  IV  (Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1368.
49 Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-fiqih al-Islam (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.
50 Lihat Narun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Logos, 1999), h. 37.
51 Lihat Ahmad Ali al-Hanbali al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 9.
52 Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, Ilmu al Maqashid al Syari’ah (Riyadh: Maktabah ‘Abikan, 2001), h. 72.
53 Lihat Ahmad Mukhtar ‘Abd al-Hamid ‘Umar, Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’ahirah, Juz ke-III (T.tp: ‘Alam al-Kutub, 2008), h, 1358.
54 Busyro, Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam (Ponorogo: Wadegroup, 2016), h. 121.
Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
Menurut imam al-Ghazali ada 5 (lima) unsur pokok yang masuk dalam kategori al-ḍarūriyyah. Kebutuhan  pada  tingkatan  ini  menyangkut  segala  yang  diperlukan  bagi hidup manusia, yang apabila tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kekacauan dan berkembangnya kerusakan. Segala tindak yang bertentangan dengan lima unsur tersebut maka tidak dianggap maslahat. Lima unsur tersebut diantaranya hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-‘aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-māl (harta benda), yang  dikenal  dengan  istilah al-ḍarūriyāt al-khams . 55 Ulama  klasik menjelaskan  bahwa lima unsur tersebut merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah, istiliah itu disebut usul al-syarī’ah. 56
b. Maqāṣid Al-Ḥājiyyah (Kebutuhan Sekunder) Maqāṣid al-ḥājiyyah adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder yang mana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun tetap akan merasakan kesulitan tertentu. Maqāṣid kategori  ini  bersifat  memudahkan,  menghindarkan  manusia  dari kesulitan. Namun ketiadaannya tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun di akhirat secara  esensial. 57 Contoh  dari maqāṣid ini  adalah rukhsah (keringanan) dalam  ibadah, seperti menjamak salat bagi musafir yang dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf. 58 c. Maqāṣid Al-Taḥsîniyyah (Kebutuhan Tersier)
Maqāṣid kategori ini adalah untuk menyempurnakan sesuatu yang dikerjakan dan menjadikannya lebih indah atau berwibawa. Jika kebutuhan ini tidak ada, maka tidak akan sampai menimbulkan kesulitan dan terlebih kerusakan pada kehidupan dunia dan akhirat manusia. Oleh karena itu, kebutuhan pada tingkatan ini tidak akan sampai menghalangi penerapan terpeliharanya lima unsur kompleks dan esensial dalam syariat Islam, karena maqāṣid ini  hanya  berfungsi  sebagai  pelengkap. 59 Contohnya  seperti  memakai wewangian pada saat salat jum’at.
Kebutuhan yang sifatnya tersier ini adalah penyempurna dari kebutuhan sekunder dan  kebutuhan  sekunder  merupakan  penyempurna  dari  kebutuhan  primer.  Dapat dikatakan  bahwa  kebutuhan  sekunder  dan  tersier  ibarat  anggota  badan  ( al-ṣifah )  bagi tubuh ( al-mauṣūf ) yakni kebutuhan primer. Sehingga kebutuhan akan al-ḥājiyyah dan al- taḥsîniyyah tidak  boleh  didahulukan  jika  dapat  mengantarkan  atau  mengakibatkan kemudaratan bagi kebutuhan al-ḍarūriyyah. 60 Kedua jenis kebutuhan al-ḥājiyyah (tersier) dan al-taḥsîniyyah (sekunder) bagaikan orbit yang melingkari kebutuhan al-ḍarūriyyah (primer). D.   PENUTUP
Kesimpulan
55 Muhammad ibn Muḥammad al-Gazāli al-Ṭūsi, al-Muṣtasfa (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), dalam al-Maktabah al-Syāmilah ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008, h. 174.
56 Lihat Al-Ghazali, al-Mustafa min Ilmi al-Ushul (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h. 174.
57 Lihat  Ahmad  Raysuni, Nadhariyyatu  al-Maqashidi  ‘Inda  al-Imam  al-Syatibi (Virginia:  IIIT, 1995), h. 146.
58 Satria Efendi, Usul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2005), h. 234.
59 Satria Efendi, Usul Fiqih, h. 236. 60 Lihat Ibrāhîm ibn Mūsā. Al-Garnāṭî al-Syāṭibî, al-Muwāfaqāt, Juz 2, h. 25.
Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan  Pemerintah  Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
1. Pandangan pemuka agama Islam, Protestan, dan Katolik memiliki kesamaan  hukum agama dalam menilai perilaku waria. Agama Islam menggunakan dalil HR Bukhāri (Nomor  5885  dan  5886)  tentang  larangan  menyerupai  lawan  jenis  sebagai  alasan penolakan  terhadap  perilaku  waria,  yang  mana  dalam  agama  Protestan  dan  Katolik larangan yang sama terdapat pada dalil Al-Kitab Kej. 1:27 sebagai landasan penolakan waria.  Dinilai  berdasarkan maqāṣid  al-syarī’ah, pandangan  agama  Protestan  dan Katolik memiliki maksud yang sama dengan syariat (hukum Islam) itu sendiri. Namun berbeda  dengan  agama  Islam,  Protestan,  dan  juga  Katolik,  agama  Buddha  justru memiliki  pandangan  yang  berbeda.  Buddha  menilai  bahwa  waria  merupakan ketentuan semesta yang tidak bisa dielakkan oleh manusia. Manusia diharuskan dapat menerima ketentuan tersebut. Perilaku waria yang menyerupai perempuan tidak dinilai sebagai  suatu  kesalahan,  sebab  itu  adalah  pemberian  semesta.  Waria  dikatakan bersalah apabila ia melanggar lima sila  (PAŇCASĪLA) sebagai aturan dasar beragama dalam  agama  Buddha.  Jika  waria  tidak  melakukan  pelanggaran  terhadap PAŇCASĪLA  tersebut,  maka  ia  dapat  dikatakan  sebagai  waria  yang  terhormat  dan tidak  dinilai  memiliki  kesalahan.  Meskipun  mereka  melakukan  perilaku tasyabuh (penyerupaan) terhadap lawan jenis. Pandangan agama Buddha ini dinilai tidak sejalan dengan maqāṣid  al-syarī’ah dalam  hukum  Islam  yang  jelas  menolak  dan  melarang perilaku tasyabuh (penyerupaan) terhadap lawan jenis tersebut.
2. Pandangan pemerintah terhadap performa waria di ruang publik dinilai sebagai suatu hal yang biasa, bukan masalah, dan telah lama terjadi. Terdapat dua hal yang menjadi faktor mengapa pemerintah menerima dan memberikan ruang gerak terhadap waria di ruang  publik.  Faktor pertama dikarenakan  waria  dinilai  memiliki  HAM  yang  sama dengan  masyarakat  lainnya,  sehingga  mereka  dinilai  harus  diperlakukan  dengan perlakuan yang sama pula dengan masyarakat pada umumnya. Faktor kedua adalah adanya  Bissu  sebagai  bagian  dari  sejarah  budaya  bugis  Bone  sebagai  asal  muasal penerimaan waria di masyarakat. Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī’ah kedudukan HAM  tidak  lebih  tinggi  dari  kedudukan  syariat,  hal  ini  berdasar  pada  urutan al- ḍarūriyāt al-khams di  mana  urutan hifz  al-nafs (pemeliharaan  jiwa)  berada  diposisi kedua  di  bawah hifz  al-din (pemeliharaan  agama).  Sehingga  jelas  bahwa  perintah agama  untuk  menolak  waria  lebih  diutamakan  dibanding  dengan  memelihara  hak mereka  untuk  menunjukkan  diri  di  ruang  publik.  Selanjutnya  alasan  bahwa penerimaan waria yang telah lama terjadi layaknya penerimaan Bissu juga tidak dapat diterima berdasarkan maqāṣid al-syarī’ah. Sebab jelas dalam syariat dikatakan bahwa kemudaratan tidak dapat dibiarkan begitu saja meski dianggap telah lama terjadi oleh kebanyakan orang sekalipun. Sebagaimana bunyi hukum kaidah fikih ا ميَِّدَقَُّنوُكَيَلا ُر َر ضلا yang artinya kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi.

## Saran
Berdasarkan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  memberikan  beberapa poin penting sebagai implikasi dari hasil penelitian yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian bersama, antara lain:
1. Pemuka agama diharapkan dapat menjadi elemen pendukung utama dalam menolak perilaku  waria  di  ruang  publik.  Meskipun  agama  Buddha  memiliki  perbedaan pandangan terkait dengan hukum waria, namun diharapkan pula penganut dan pemuka
Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
agama Buddha dapat menghormati dan turut mendukung keputusan hukum agama lain yang tidak menerima perilaku waria tersebut, dengan alasan bila dibiarkan dan tidak tertangani dengan baik maka akan memicu terjadinya kemudaratan (kerusakan) yang besar dan merugikan banyak orang.
2. Pemerintah  kabupaten  Bone  minimal  membuat  PERDA  (Peraturan  Derah)  dengan aturan  yang  jelas,  tegas,  dan  mengikat  sebagai  regulasi  hukum  terkait  pembatasan ruang gerak waria di ruang publik. Hal ini bertujuan agar waria tidak semena-mena menggunakan HAM dan berlindung dibaliknya untuk melegalkan performa mereka di ruang  publik,  yang  dalam  fokus  penelitian  ini  melanggar  ketentuan  agama. Dikhawatirkan jika pemerintah daerah tidak melaksanakan fungsinya dan melakukan tindakan  abai  terhadap  performa  waria, maka  besar  kemungkinan  hal  tersebut  akan memicu terjadinya banyak kerusakan, seperti meningkatnya jumlah waria dan makin bebasnya mereka menunjukkan identitas diri di ruang publik.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Djazuli. Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Abidin,  Kurniati  dan  Yusuf  Djabbar,  Analisis  Simbolik  Waria  (Wanita Transgender) di Makassar-Indonesia Timur, vol. 7 no. 2, (2019), h. 214. https://society.f isip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/113/105/ (Diakses 21 Juni 2022).
Ali al-Hanbali al-Jurjawi, Ahmad. Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Amran,  Ali.  “Lesbian,  Guy,  Biseksual  dan  Transgender  (LGBT)  Sebagai Penyakit Sosial”, vol. 1 no. 2 (Desember 2019). http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/ index.php/Tadbir (Diakses 16 Januari 2022).
Atika  Pratiwi,  Nur.  “Barisan  Waria  Meriahkan  Lomba  Gerak  Jalan  Indah  di Bone”. Bonepos.com. 9  Agustus  2019.  https://www.bonepos.com/2019/08/09/barisan- waria-meriahkan-lomba-gerak-jalan-indah-di-bone (26 April 2022).
Berita-Sulsel.com,  “Ratusan  Waria  Se-Indonesia  Timur  Berkumpul  di  Bone”, Berita-Sulsel.com. 25 Januari 2016. http://berita-sulsel.com/2016/01/25/ratusan-waria- seindonesia-timur-berkumpul-di-bone/ (26 April 2022).
Bin  Mukhtar  al  Khadimi,  Nuruddin. Ilmu  al  Maqashid  al  Syari’ah. Riyadh: Maktabah ‘Abikan, 2001.
Busyro, Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam. Ponorogo: Wadegroup, 2016.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
Efendi, Satria. Usul Fiqih. Jakarta: Kencana, 2005.
Evangeline  Setiawan,  Patricia.  “Representasi  Banalitas  Kejahatan  dalam  Film “The Act of Killing”.” Jurnal E-Komunikasi, vol. 2 no. 3 (2014). https://publication.petr a.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/3806/3577 (Diakses 17 Juni 2022).
Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan  Pemerintah  Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
Fazlurrahman. Al  Islam, Al  Islam,  Terj.  Ahsin  Muhammad.  Bandung:  Pustaka, 1984.
Al-Ghazali. al-Mustafa  min  Ilmi  al-Ushul. Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah, 1993.
Haboddin,  Muhtar. Memahami  Kekuasaan  Politik. Malang:  UB  Press,  2017. https://books.google.co.id/books?id=851ODwAAQBAJ&pg=PA54&dq=buku+banalita s&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZZjar4AhV7lNgFHQ _2DwUQuwV6BAgGEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false (14 Juni 2022).
Haq, Abdul. “Ratusan Waria Meriahkan Pentas Seni Budaya”, Kompas.com. 20 Maret 2013. https://properti.kompas.com/read/2013/03/20/21112979/~Regional~Indone sia%20Timur (26 April 2022).
Hasan,  Hamsah,  Marilang,  dan  Kurniati.  “Pengaruh  Sosial  Politik  Terhadap Pembentukan Hukum Islam”. Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagaman, vol. 14 no. 2 (Desember 2021).
Ibn Mūsā, Ibrāhîm. Al-Garnāṭî al-Syāṭibî, al-Muwāfaqāt, Juz 2.
Ibnu  Muḥammad  al-Gazāli  al-Ṭūsi,  Muhammad. al-Muṣtasfa. Cet.  I;  Dār  al- Kutub  al-‘Ilmiyyah,  1993.  dalam al-Maktabah  al-Syāmilah ver.  3.62  [CD  ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008.
Ibnu  Mukarram  ibn  ‘Ali  Jamal  al-Din  ibn  al-Manzhur,  Muhammad. Lisan  al- ‘Arab, Jilid 3. Beirut: Dar Shadir, 1414H.
J.T. Ton MSc, “Judith Butler’s Notion of Gender Performativity To What Extent Does  Gender  Performativity  Exclude  a  Stable  Gender  Identity?”, Research  Group Philosophy:  Departement  of  Philosophy  and  Religious  Studies  in  Faculty  Humanities, (25 Juni 2018).
Jessica Adinda S, Anastasia. “Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)”. Jurnal Filsafat, vol. 23 no. 2 (2013).
KBBI, KBBI Daring . https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender (Diakses 21 Juni 2022).
Kementerian  Agama  RI. al-Quran  dan  Terjemah  al-Hikmah .  Diponegoro:  CV Penerbit Diponegoro, 2019.
Krisdianto.  “Konsepsi  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender  (LGBT) Perspektif  Jaringan  Islam  Liberal  (JIL).” Thesis (Pascasarjana  Dirasah  Islamiyah  UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
Kurniati. Kapita  Selekta  Hukum  Islam .  Cet.  I;  Makassar:  Alauddin  University Press, 2014.
M.R, Rozikin. LGBT Dalam Tinjauan Fikih. Malang: UB Press, 2017.
Ma’luf  al-Yassu’i,  Luis. Al-Munjid  Fi  Al-Lughah  Wa-Al-A’lam .  Beirut:  Dar  el Masyreeq, 1975.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  “Kedudukan  Waria”. Situs  Resmi  mui.or.id. https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21.-Kedudukan-Waria.pdf  (Diakses  19 Juli 2022).
Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
Marilang.  “Menimbang  Paradigma  Keadilan  Hukum  Progresif”. Jurnal Konstitusi, vol. 14 no. 2 (Juni 2017). https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article /view/1424/317 (Diakses 16 September 2022).
Martosenjoyo.  Triyatni Toilet  Publik  Kampus. Makassar:  UPT  Unhas  Press, 2020). https://www.google.co.id/books/edition/TOILET_PUBLIK_KAMPUS/cMAXE AAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+ruang+publik&pg=PA58&printsec=frontcove r (Diakses 4 Mei 2022).
Mirsan,  Adi.  “Project  Budaya  Bone  Gelar  Pelatihan  Tari  Sere  Bissu”, sulsel.fajar.co.id. 10  Januari  2022.  https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya- bone-gelar-pelatihan-tari-sere- bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU- 1663336491-0-gaNycGzNCX0 (16 September 2022).
Mukhtar  ‘Abd  al-Hamid  ‘Umar,  Ahmad. Mu’jam  al-Lughah  al-‘Arabiyah  al- Mu’ahirah, Juz ke-III. T.tp: ‘Alam al-Kutub, 2008.
N.C.Garland. Hate  Crime:  Impact,  Causes,  and  Respons. London:  SAGE Publication, 2009.
al-Nawawi. Riyadhush Shalihin, Terj. Izzun Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018. al-Nawawi. Sahih  Muslim  bi  Syarhi  al-Nawawi. Beirut:  Dâr  al-Kitab  al-Arabi, 1987.
Pawestri,  Aprilina.  “Politik  Hukum  Negara  Terhadap  Gerakan  Lesbian,  Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)”. Disertasi. Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.
Al Qurthubi. Tafsir Al Qurthubi [17], diterjemahkan dari Al Jami‟ li Ahkaam Al Qur‟an, terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
Raysuni, Ahmad. Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi. Virginia: IIIT, 1995.
Rusli,  Narun. Konsep  Ijtihad  al-Syaukani:  Relevansinya  bagi  Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Logos, 1999.
Sabiq, Sayid. Fiqih Sunnah. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
Ṣidqī  ibn  Aḥmad  al-Burnū,  Muḥammad. Mausū’ah  al-Qawā’id  al-Fiqhiyyah. Cet. VII; Beirut: Muassassah al-Risālah, 2003.
Soebagio, Rita.  “LGBT dan RUKKG”. 20 Oktober 2016. http://www.republika. co.id/berita/koran/ islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg (29 Januari 2022).
al-Syaukanni, Muhammad. Nailu al-Authâr. Mesir: Dar al-Hadits, Juz VI.
T.  Wardaya,  Baskara  SJ. Memori  Genosida:  Melihat  Kekerasan  Kolektif  Masa Lalu  dalam  Perspektif  Holocaust. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  2021. https://books.google.co.id/books?id=w0kTEAAAQBAJ&pg=PA73&dq=buku+banalita s&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZZjar4AhV7lNgFHQ _2DwUQuwV6BAgHEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false (13 Juni 2022).
Tribunnews.com.  “Ratusan  Waria  di  Bone  Ikut  Lomba  Mengaji  dan  Adzan”. Twibunnews. 21 Maret 2013. https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan- waria-di-bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan (26 April 2022).
Banalitas  Performa  Waria  di  Ruang  Publik:  Pandangan  Pemuka  Agama  dan  Pemerintah  Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)
Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati
Victory Emeralda, Tadisya. “Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Performa Kerja  Pada  Karyawan  PT.  Link  Fortune”. Thesis. Semarang:  Pascasarjana  Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, 2022.
Wahab Khallaf, Abdul. Ilmu Ushul Fiqh. Bairut: Dar al-Qalam, 1978.
Zaprulkhan. Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah Kajian Kritis dan Komprehensif. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020. az-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-fiqih al-Islam. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.