## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK HIBUN
Alfonsus Hendri Soa 1 , Sri Ismawati 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia. E-mail : alfonsus@hukum.untan.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia.
Abstract: The development of globalization and the current standard of human life cannot be matched by the  existing  law  enforcement  process  (human  development  is  dynamic  while  law  is  static).  So  is  the emergence  of  problems  that  occur  related  to  existing  law  enforcement,  especially  criminal  law enforcement through the criminal court system. The problem that arises is the number of cases in lawsuits and the capacity of the penitentiary. To eliminate this problem, it is necessary to think about seeking a settlement of legal issues outside the existing justice system (alternative dispute resolution) and one of the efforts that can be made is the application of customary law as a step to reconcile the disputing parties. The aim  is that the disputing parties can resolve the problem with their own awareness and prioritize mutual understanding and respect for the rights of victims and perpetrators. As is known in customary law, namely efforts to resolve conflicts and restore balance.
Keywords: living law; alternative dispute resolution; mediasi penal.
How to Site: Alfonsus Hendri Soa, Sri Ismawati (2023). Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun. Jurnal hukum to-ra , 9 (1), pp. 69-82. DOI. 10.55809/tora.v9i1.205

## Introduction
Indonesia negara kepulauan, terdiri dari suku bangsa yang beraneka ragam suku dan budaya dari Sabang hingga Papua. Setiap pulau di tempati oleh suku atau masyarakat berkelompok  yang  berbeda-beda.  Adapun  diantaranya  seperti  suku  Jawa,  Batak, Sunda,  Dayak  serta  masih  banyak  lagi.  Ini  membuat  indonesia  sangat  kaya  dan beraneka ragam sesuai dengan pepatah yang mengatakan “ Bhineka tunggal ika ” yang artinya berbeda - beda tetap satu.
Bangsa  indonesia  memiliki  keberagaman  yang  tersebar  pada  suatu  kelompok masyarakat.  Suatu  kelompok  masyarakat  yang  berkumpul  di  suatu  wilayah  pasti memiliki  aturan  sendiri  dalam  mengatur  masyarakatnya.  Hal  ini  senada  dengan peribahasa  yang  berbunyi  “ ubi  societas  ibi  ius ”  yang  artinya  ada  masyarakat  ada hukum yang diterapkan. Ini berlaku pada Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat. Aturan  yang  mengatur  masyarakat  serta  dilengkapi  dengan  sanksi  bagi  yang
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
melanggarnya inilah yang dikenal sebagai hukum adat.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  “hukum  adat  merupakan  konkritisasi  daripada kesadaran  hukum,  Khususnya  pada  masyarakat  dengan  struktur  sosial  dan kebudayaan  sederhana”  (Erdianto  Efendi,  2018).  Struktur  sosial  dapat  dipahami sebagai susunan yang terdapat di dalam kelompok masyarakat yang menempati suatu wilayah.  Hal  ini  dapat  dijumpai  pada  wilayah  Kalimantan  Barat  secara  khusus  di Kabupaten sanggau yang masih menerapkan hukum adat beserta sanksi adatnya pada beberapa  kondisi  dan  permasalahan/peristiwa  yang  terjadi  di  masyarakat  adatnya. Senada dengan hal ini, Himan hadikusuma mendefinisikan bahwa “hukum pidana adat adalah  hukum  yang  menunjukan  peristiwa  dan  perbuatan  yang  harus  diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat”. 1
Pelaksanaan hukum adat masih belum berjalan dengan baik dikarenakan penerapan hukum pidana indonesia menyatakan tidak dapat menggunakan hukum tidak tertulis sebagai  penyelesaian  hukum  Indonesia.  Ini  berkaitan  dengan  asas  legalitas  yang menyebutkan  suatu  perbuatan  tidak  dapat  dihukum  pidana,  kecuali  berdasarkan kekuatan  ketentuan  Perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada.  Namun  dalam perkembangan KUHP saat ini, penerapan aturan tersebut mulai mendapat perhatian. Ini dapat dijumpai pada Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan “Hukum yang hidup dalam masyarakat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku dalam  tempat  hukum  itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  Undang  -  Undang  Dasar  Negara  republic Indonesia  Tahun  1945,  hak  asasi  manusia,  dan  asas  hukum  umum  yang  diakui masyarakat bangsa – bangsa” (mengacu pada KUHP Baru).
Ketentuan  ini  memberlakukan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  untuk  diterapkan selama  belum  dimuat  dalam  Undang  –  Undang  ini.  Adanya  pasal  ini  menunjukan toleransi yang diberikan oleh asas legalitas untuk penerapan hukum yang hidup serta pelaksanaan  hukumnya.  Namun  pada  tataran  penerapannya  akan  menimbulkan beberapa  penyesuaian  yang  mendorong  pada  kepentingan  kepastian  dan  keadilan yang  akan  dicapai.  Hal  ini  berkaitan  bagaimana  pertentangan  antara  asas  legalitas dengan  toleransi  yang  diberikan  untuk  pemberlakuan  hukum  adat  dikarenakan pasangan  yang  melekat  pada  tataran  penerapan  hukum  masih  melihat  hukum merupakan suatu yang tertulis dan cenderung positivistik.
Cara pandang positivistik seperti ini menilai hukum adalah undang-undang sedangkan
1 Erdianto Efendi, 2018, Hukum Pidana Adat gagasan Pluralisme dalam hukum pidana dan penerapan hukum menurut keyakinan Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, h. 5
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
hukum yang hidup merupakan hukum sosial, belum memiliki dasar hukum yang kuat dan  masih  terkesan diabaikan  oleh  para penegak  hukum  indonesia.  Hal inilah  yang menghambat penerapan hukum adat yang seharusnya hadir sebagai kekayaan hukum indonesia serta alternatif penyelesaiaan perkara di luar Pengadilan. Penerapan asas legalitas  yang  saat  ini  digunakan  dalam  sistem  pidana  indonesia  tanpa  disadari memberikan dampak dalam penegakan hukum pidana indonesia. Permasalahan yang timbul  ialah  banyaknya  penumpukan  perkara  di  lembaga  pengadilan  serta penumpukan  narapidana  pada  lembaga  pemasyarakatan  yang  memiliki  kapasitas kurang  memadai.  Untuk  menjawab  permasalahan  inilah  muncul  gagasan memberlakukan hukum adat sebagai penyelesaian permasalahan di luar Pengadilan yang bertujuan menutupi mengurangi penumpukan perkara serta over kapasitas dari lembaga  pemasyarakatan.  Sehingga,  berdasarkan  uraian  di  atas  lahirlah  rumusan masalah  terkait  Bagaimana  penerapan  hukum  adat  pada  masyarakat  adat  di Kalimantan barat  khususnya kabupaten sanggau dalam menghadirkan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.
Metode   yang   dilakukan   dalam penelitian   ini   adalah   metode   penelitian  normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ). (Marzuki,2016). Penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer yaitu bahan  hukum  yang  mengikat,  dan  terdiri Pasal  18B  Ayat  2 Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  serta Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang  berkaitan  dengan  penerapan  Hukum  Yang  Hidup  Di  masyarakat  dengan  bahan hukum  tersier  berupa  Ensiklopedia  tentang  Masyarakat  Adat  Dayak  di  Kabupaten Sanggau  Kalimantan  Barat  kemudian  digabungkan   dengan  bahan   hukum    sekunder yang  akan membedah masalah Bagaimana penerapan hukum yang hidup dimasyarakat dapat berjalan dengan baik dan menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat.

## Discussion

## Penerapan Mediasi Penal Melalui Hukum Adat Dayak Hibun
Pada awalnya istilah ADR (alternative dispute resolution) merupakan suatu gerakan atau upaya yang dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan  karena  proses  yang  panjang  dan  memakan  biaya  yang  tinggi.  Untuk menanggulangi hal ini, muncul upaya untuk memikirkan penyelesaian permasalahan hukum di luar sistem peradilan yang ada. Dengan adanya upaya ini maka damaikanlah upaya  mediasi  sebagai  upaya  penyelesain  permasalahan  yang  terjadi.  Tentu  saja harapannya  adalah  penyelesaian  permasalahan  hukum  yang  berkeadilan  yang
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
rasional  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  win-win  solution  tanpa menghabiskan waktu yang panjang serta biaya yang banyak.
Permasalahan  inilah  yang  muncul  pada  peradilan  pidana  di  indonesia.  Beberapa permasalahan  yang  terjadi  dalam  sistem  peradilan  pidana  indonesia  seperti banyaknya  penumpukan  perkara dalam peradilan  dan  adanya  permasalahan  dalam penampungan  narapidana  yang  terdapat  dalam  lembaga  pemasyarakatan  saat  ini menimbulkan  pemikiran  untuk  mencari  alternatif  dalam  penyelesaian  perkara  di pengadilan  sebagai  bentuk  penyelesaian  permasalahan  tersebut.  Hal  inilah  yang menjadi  dasar  pemikiran  untuk  menghadirkan  mediasi  penal  sebagai  bentuk penyelesaian perkara yang dapat diambil sebagai win-win solution dalam menghadapi permasalahan hukum pidana kedepannya.
Mediasi penel merupakan upaya perdamaian dalam permasalahan pidana yang pada awalnya hanya diterapkan dalam ranah perdata dan permasalahan-permasalahn yang memiliki  keterkaitan  dengan  korporasi  (karena  memiliki  kemampuan  untuk memberikan  manfaat  bagi  kepentingan  masyarakat  secara  luas).  Namun  dalam perkembangannya,  mediasi  penal  dianggap  mampu  menghadirkan  upaya penyelesaian  permasalahan  dalam  ranah  hukum  pidana  dengan  cara mempertemukan  semua  pihak  yang  berperkara  untuk  mencapai  suatu  perdamaian sesuai  dengan  prinsip win-win  solution yang  ditawarkan  dalam  mediasi  penal  serta sebagai  bentuk  pelaksanaan  dari  upaya  mewujudkan  restorative  justice  yang memulihkan  semua  pihak  yang  dirugikan.  Daun  ide  dan  prinsip  kerja  dari  mediasi penal meliputi:
a. Penanganan  Konflik:  moderator  bertugas  untuk  membuat  para  pihak melupakan  kerangka  hukum  yang  ada  dan  mendorong  para  pihak berkomunikasi dan melakukan mediasi
b. Berorientasi  pada  proses:  berorientasi  pada  kualitas  daripada  hasil,  yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, pemecahan konflik.
c. Proses informal: menghindari prosedur hukum yang ketat
d. Partisipasi para pihak: para pihak dipandang sebagai subjek yang mempunyai tanggung  jawab  pribadi  dan  kemampuan  berbuat  (berbuat  atas  kehendak pribadi). 2
2 Barda Nawawi Arief, 2012, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Pusataka Magister, Semarang, h. 4-5
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
Tujuan  mediasi  penal  ialah  agar  para  pihak  yang  berperkara  dapat  menyelesaikan masalah dengan  kesadaran  sendiri dan mengutamakan penghormatan  kepada  hak- hak  korban  selain  itu  untuk  mewujudkan  penyederhanaan  sistem  peradilan  pidana indonesia. Prinsip dari mediasi penal dapat ditemukan dalam sistem hukum adat yang masih  diterapkan  dibeberapa  wilayah  di  Indonesia.  salah  satu  contohnya  ialah penerapan  adat Patinya  Nyawa (ganti  nyawa)  yang  masih  diberlakukan  oleh masyarakat  Dayak  Hibun  di  Kalimantan  Barat.  Adat  ini  merupak  suatu  bentuk pemberian  sanksi  terhadap  pelaku  kejahatan  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa seseorang dalam ruang lingkup masyarakat adat yang bersangkutan. Adat pati nyawa ini  bertujuan  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  pelaku  terhadapa  keluarga korban  yang  ditinggalkan  dan  sebagai  bentuk  pemberian  sanksi  kepada  pelaku sehingga melakukan upaya perdamaian kepada keluarga korban. Tujuan utama dari pelaksanaan adat patinya nyawa ini ialah sebagai bentuk penyelesaiaan konflik serta pemulihat keseimbangan yang terjadi pada kelompok masyarakat adat tersebut.
Dalam KUHP Baru, diakui adanya “tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat  atau  yang  sebelumnya  dikenal  sebagai  tindak  pidana  adat  untuk  lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Adalah suatu kenyataan bahwa  beberapa  daerah  di  tanah  air,  masih  menggunakan  ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis yang diakui sebagai hukum. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Hukum Pidana, disebutkan “ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1)  tidak  mengurangi  berlakunya  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang menentukan  bahwa  seseorang  patut  dipidana  walaupun  perbuatan  tersebut  tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan “hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  hak  asasi  manusia,  dan  asas  hukum  umum  yang  diakui masyarakat  bangsa-bangsa”.  Dan  pasal  2  ayat  3  menyebutkan  ketentuan  mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah.
Dalam  penjelasannya disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  adalah  “hukum  adat  yang  berkaitan  dengan  hukum  yang  tidak tertulis  yang  masih  berlaku  dan  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat  di Indonesia”. Sedangkan yang dimaksud dengan berlaku dalam tempat hukum itu hidup adalah  “berlaku  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  adat  di  daerah tersebut  yang  didukung  oleh  penetapan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat berbentuk  Peraturan  daerah”.  Sebagai  sumber  hukum  yang  diakui  dalam  sistem
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
hukum indonesia, maka konkritasi dari perwujudan hukum adat sesuai amanah Pasal 18B  ayat  2  mulai  mendapat  ruang  untuk  diterapkan.  Sehingga  kedepannya  bisa memberikan penyederhanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Pelaksanaan  hukum  adat  menjadi  upaya  baru  dalam  menghadirkan  penyelesaiaan perkara  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adat.  Dengan  menghadirkan  kesepakatan damai lewat jalur adat maka korban dan pelaku tindak pidana dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. selain itu pelaksanaan hukum adat juga mendapat  peran  sebagai  pelaksanaan  pidana  apabila  dikaitkan  dengan  pidana tambahan  yang dapat  dijatuhkan  kepada  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana. Hal  ini  sudah  dimuat  dalam  pasal  66  poin  f  yaitu  Pemenuhan  Kewajiban  Adat setempat.
Dalam prakteknya, pelaksanaan hukum adat dapat digunakan sebagai upaya mediasi dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  pada  masyarakatnya.  Ada  istilah “ Mediasi Penal ” sebagai suatu sistem penyelesaian perkara di luar sistem pengadilan. Salah satu model dari “ Mediasi Penal ” yang cocok dengan perdamaian lewat hukum adat  dan  peradilan  adat  adalah  “ Victim-offender  mediation ”.  Model  ini  berupaya untuk mencapai perdamaian dengan cara mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban maupun  ahli  waris  korban  yang  dihadiri  oleh  mediator  yang  ditunjuk.  Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah “Victim Impact Testimoni” atau penyampaian harapan serta pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.
Untuk melihat efektifitas dari penerapan hukum adat, maka perlu kiranya dilihat dari sudut  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh Lawrence  M  Friedman .  Teori ini menyebutkan  suatu  sistem  hukum  merupakan  sebuah  kesatuan  kompleks  dimana struktur,  substansi,  dan  kultur  berinteraksi  dan  saling  melengkapi  (Lawrence  M Friedman, 2009). Untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan hukum adat dalam  sistem  hukum  indonesia,  maka  perlu  kiranya  dilakukan  pengkajian menggunakan  “teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh Lawrence  M  Friedman yang  menyebutkan  terdapat  3  komponen  dalam  sistem  hukum  yang  saling  terkait antara lain”:
a. Struktur hukum berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga pembentuk  dan  penegak  hukum.  Struktur  mewakili  lembaga  adat  yang dibentuk oleh masyarakat adat sebagai perwakilan dalam penegakan aturan yang sudah disepakati oleh masyarakat. Biasanya lembaga adat berisi para orang tua yang dianggap memiliki kedudukan dalam lingkungan masyarakat serta  memahami  segala  aturan  terkait  masyarakat  adat  serta  adat  istiadat yang terdapat dalam lingkungan masyarakat tersebut.
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
b. Substansi Hukum meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang  berada  dalam  sistem  hukum  itu.  Substansi  berkaitan  dengan  hukum adat  sebagai  aturan  atau  kesepakatan  bersama  masyarakat  adat  dalam menangani  tata  tertib  dalam  hidup  bersama  dengan  tujuan  untuk memulihkan  keseimbangan  yang  terganggu  sebagai  akibat  dari  terjadinya suatu  peristiwa  yang  menimbulkan  kesialan  dalam  lingkungan  masyarakat adat.
c. Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum  – kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya.  Budaya  hukum  erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah  pola  pikir  masyarakat  mengenai  hukum.  Tingkat  kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum  merupakan  salah  satu  indikator  berhasilnya hukum.
Dengan  bantuan  dari  teori  sistem  hukum  di  atas,  dapat  dilakukannya  analisis mendalam  mengenai  efektivitas  penerapan  hukum  adat  dalam  sistem  hukum indonesia maupun sistem pidana indonesia. Efektifitas hukum mewakili komponen  - komponen  yang  terdapat  dalam  penjelasan  teori  sistem  hukum  ini,  seperti  peran lembaga  masyarakat  adat  dalam  penanggulangan  permasalahan  yang  terjadi  pada masyarakat  adat,  bagaimana  aturan  hukum  adat  yang  diterapkan  oleh  masyarakat tersebut, serta bagaimana budaya hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat adat tersebut. Hasil dari penelusuran ini akan membawa jawaban bagaimana seharusnya peran dari penerapan hukum adat, serta bagaimana kebijakan perkembangan hukum pidana  kedepannya  untuk  mencapai  tujuan  hukum  yang  memberikan  kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh masyarakat indonesia.
Salah  satu  contoh  penerapan  hukum  adat  dalam  suatu  permasalahan  yang  terjadi pada  masyarakat  adat  ialah  penerapan  hukum  adat  Dayak  Hibun  yang  ada  di Kabupaten  Sanggau  Provinsi  kalimantan  barat.  Hukum  adat  yang  dipercaya masyarakat sebagai kaidah atau norma yang digunakan untuk mengontrol masyarakat agar  bertingkah  laku  yang  baik  dan  benar  tanpa  merugikan  orang  lain.  Tujuan  dari hukum  adat  ini  adalah  sebagai  sarana  pengendalian  sosial  serta  sebagai  alat  untuk melakukan  rekayasa  sosial  agar  masyarakat  hidup  sesuai  ketentuan  sehingga menciptakan  masyarakat  yang  tertib  dan  damai.  Selain  itu,  hukum  adat  dipercaya dapat  menjadi  sarana  penyelesaian  konflik  apabila  terjadi  permasalahan  dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan serta dapat mengembalikan keseimbangan kosmik yang terganggu sebagai akibat adanya goncangan spiritual yang terjadi pada
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
masyarakat adat.
“Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidak-seimbangan pada masyarakat adat,  oleh  karena  itu  setiap  pelanggaran  harus  diberi  sanksi  adat  yang  berfungsi sebagai  sarana  mengembalikan  keseimbangan  yang  rusak”.  Rincian  adat  kepada pelaku  pelanggaran  tersebut  bervariasi  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran  yang dilakukan.  Beberapa  rincian  adat  yang  biasa  diterapkan  dalam  masyarakat  dayak hibun, berikut penjabarannya:
a. Adat sanggah parang : pada dasarnya adat sanggah parang dijatuhkan atau diberikan  dengan  tujuan  untuk  menurunkan  emosi  keluarga  korban  agar mengurangi tingkat kesedihan dan sebagai permohonan maaf dari si pelaku atas kejadian yang telah ia lakukan.
b. Adat pati nyawa : pada dasarnya, adat pati nyawa dijatuhkan atau diberikan sebagai bentuk ganti kerugian atas nyawa seseorang berserta organ tubuh dari korban yang meninggal dunia.
c. Adat bui  giling :  pada  dasarnya  adat  bui  giling  dijatuhkan  atau  diberikan dengan  tujuan  meminta  kesehatan  dan  keselamatan  serta  terhindar  dari marabahaya terhadap keluarga korban yang masih hidup.
d. Adat onu busopak : pada dasarnya dilakukan dengan tujuan agar arwah yang telah meninggal tidak mengganggu orang yang masih hidup hal ini ditunjukan lewat kegiatan mibu/bekibau (buang sial) yang di dalam kegiatan ini terdapat
2 ritual adat yang penting yaitu Adat lepas mahabo (arwah yang meninggal baru  menyadari  bahwa  ia  telah  mati)  dan  Adat Tolak  Mala (agar  kejadian serupa tidak terulang lagi).
e. Sedangkan  biaya  penguburan  ialah  biaya-biaya  yang  digunakan  untuk pemakaman atau penguburan korban tersebut.
Penjatuhan sanksi hukum adat dijatuhkan atas pertimbangan dan prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai kesalahan dan menyangkut beberapa aspek seperti:
a. Menghargai dari pihak yang dirugikan
b. Menghargai hak milik orang lain
c. Aspek keadilan
d. Aspek balas dendam / apabila hukum atau sanksi adat telah dijatuhkan maka
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
tidak  ada  lagi  kesalahpahaman  dari  kedua  belah  pihak  baik  terhukum maupun dari pihak yang dirugikan dan tidak ada lagi rasa sakit hati atau balas dendam
e. Aspek  kebersamaan  dijatuhkan  kepada  kedua  belah  pihak  apabila  sama- sama bersalah dan aspek jera tak mengulangi lagi kesalahan. 3
Hukum adat memiliki nilai yang kompleks dan luhur. Keluhuran nilai adat dapat dilihat dari tujuan penjatuhan hukum adat tersebut. Penjatuhan hukum adat bukan semata- mata karena keinginan semua pihak akan tetapi ada hal-hal yang menjadi tujuan yang ingin  dicapai  dari  masyarakat  adat,  salah  satunya  ialah  untuk  menghindari  kesialan (tolak mala). Pada dasarnya masyarakat adat percaya apabila terjadi suatu kejadian yang  berkaitan  dengan  nyawa  seseorang,  maka  akan  menimbulkan  suatu  kesialan yang bisa saja terjadi lagi dan menimpa masyarakat adat di tempat terjadinya kejadian yang  menimbulkan  korban.  Maka  dengan  tujuan  menghindari  kesialan  tersebut masyarakat  adat  menjatuhkan  sanksi  adat  terhadap  pelaku  dengan  tujuan  agar kejadian yang sama tidak terulang lagi serta sebagai bentuk tolak Mala atau meminta kepada JUBATA (Tuhan) untuk menjauhkan mala peta dan mara bahaya (kesialan) dari masyarakat  adat  setempat.  Inilah  yang  sering  disebut  sebagai  upaya  pemulihan kesimbangan yang di usahakan oleh masyarakat adat.

## Dasar Penerapan Hukum Adat DiIndonesia
Pemberlakuan  hukum  adat  di  Indonesia  memiliki  sejarah  yang  panjang  baik  dalam tataran  norma  maupun  implementasinya.  Penghargaan  terhadap  hukum  adat termuat dalam “Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun  1945.  Dalam  Pasal  18B  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Amandemen Ke 4, disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Dinyatakan bahwa eksistensi masyarakat  hukum  adat  akan  diakui  apabila  empat  syarat  yang  telah  ditetapkan berdasarkan  peraturan  hukum  perundang-undangan  telah  dapat  dipenuhi  Ialah bahwa”  (1)  sepanjang  masyarakat  hukum  adat  itu  masih  hidup,  (2)  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat,  (3)  sesuai  dengan  prinsip  negara  kesatuan  RI,  dan  (4) diatur dengan undang-undang” (saafroedin, 2005).
Hukum  adat  menjadi  bagian  dalam  sistem  hukum  tidak  hanya  berkaitan  dengan
3 Lembaga Bela Benua Talino, 2009, Mengenal Sistem Peradilan Masyarakat Adat 25 Suku Dayak Di Kabupaten Sanggau, LBBT, Pontianak, h.195
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
perdata  (waris  dan  perkawinan)  tetapi  juga  dalam  sistem  hukum  lain  yang  ada  di Indonesia. Salah satunya hukum pidana. Hukum pidana yang ada di Indonesia secara tidak  langsung  bersumber  dari  hukum  adat  sebagai  salah  satu  bagian  yang  tidak terpisahkan. Diakuinya hukum adat/hukum yang hidup/hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum pidana, terlihat dengan adanya UU No. 1 Drt. 1951, khususnya Pasal 5 (3) sub b yang menyatakan antara lain:
● Bahwa  suatu  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus  dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka  dianggap  diancam  dengan  hukuman  yang  tidak  lebih  dari  tiga  bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bila  mana  hukuman  adat  yang  dijatuhkan  tidak  diikuti  oleh  pihak  yang terhukum  dan  penggantian  yang  dimaksud  dianggap  sepadan  oleh  hakim dengan besar kesalahan terhukum:
● Bahwa  suatu  perbuatan  yang  menurut  hukum  yang  hidup  harus  dianggap perbuatan  pidana  dan  yang  ada  bandingannya  dalam  Kitab  Hukum  Pidana Sipil,  maka  dianggap  diancam dengan hukum  yang  sama  dengan  hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu. 4
Selain penerapannya dimuat dalam UU No. 1 Drt. 1951, khususnya Pasal 5 (3) sub b, penempatan hukum adat sebagai bagian atau sumber hukum pidana, dimuat dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman pasal 5 (1) serta pasal 50 (1) yang berbunyi:
● Pasal  5  (1):  Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
● Pasal  50  (1):  Putusan  pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tidak  tertulis  yang  dijadikan  dasar untuk mengadili.
Beberapa daerah di tanah air, masih menggunakan ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis  yang  diakui  sebagai  hukum  adat.  Dalam  KUHP  baru,  disebutkan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pasal  1  ayat  (1)  (asas  legalitas  formil)  tidak  mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
4 Barda Nawawi Arief, 2015, PERKEMBANGAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INDONESIA , Badan Penerbit Undip, Semarang, h.6
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
Pelaksanaan  hukum  adat  menjadi  upaya  baru  dalam  menghadirkan  penyelesaiaan perkara  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adat.  Dengan  menghadirkan  kesepakatan damai lewat jalur adat maka korban dan pelaku tindak pidana dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
Selain itu pelaksanaan hukum adat juga mendapat peran sebagai pelaksanaan pidana apabila dikaitkan dengan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang  melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  sudah  dimuat  dalam  pasal  66  poin  f  yaitu Pemenuhan Kewajiban Adat setempat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  menunjukan  bahwa  pemerintah sedang  menggali  nilai-nilai  luhur  yang  terdapat  dalam  penerapan  hukum  adat  di Indonesia. Hukum adat dipercaya dapat menjadi solusi yang baik untuk menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki indonesia karena kekayaan pemahaman dan nilai luhurnya.  Ini  menjadi  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  ketentuan yang termuat dalam “pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi bahwa negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.
Selain  itu,  mengacu  pada  pasal  2  ayat  3  KUHP  Baru  menyebutkan  “ketentuan mengenai  tata  cara  dan  kinerja  penetapan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat diatur  dengan  peraturan  pemerintah”.  Dijelaskan  berdasarkan  pasal  ini  bahwa peraturan pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat  dalam  peraturan  daerah.  Hal  ini menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan hukum adat yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum yang menjadi pedoman dalam menerapkan hukum yang hidup di masyarakat.
Penerapan hukum yang hidup di lingkungan masyarakat menjadi alternatif baru yang diberikan negara sebagai upaya menghadirkan nilai-nilai kearifan lokal yang diyakini oleh  masyarakat  untuk  diterapkan  dalam  rangka  menghadirkan  penyederhanaan sistem peradilan pidana Indonesia.  Salah satu contoh penerapan hukum adat lewat Peraturan daerah dapat dijumpai pada masyarakat adat dayak di kabupaten sanggau yang tertuang dalam PERDA KAB SANGGAU NO 1/2017 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. Lewat peraturan daerah ini, penerapan hukum  adat pada  masyarakat  adat  di  wilayah  kabupaten  sanggau  dapat  terlaksana bersamaan  dengan  hukum  positif  yang  berlaku  saat  ini.  Ini  menunjukan  bahwa penerapan  hukum  adat  dapat  diberikan  bagi  keberagaman  hukum  yang  akan diterapkan pada sistem hukum Indonesia kedepannya.
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.

## Conclusion
Pada  kenyataannya  hukum  adat  mulai  mendapat  tempat  dalam  sistem  hukum indonesia.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undang indonesia  bahkan  dalam  konstitusi  sudah  dinyatakan  dengan  jelas  bahwa  negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat. Dalam Undang - Undang Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia, dinyatakan  dengan  jelas  bahwa  pemberlakuan  hukum  adat  diakui  sepanjang  tidak bertentangan dengan ketentuan negara kesatuan republik indonesia. Selain itu, upaya pembuatan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat yang hampir selesai saat ini menunjukan  hukum  adat  memiliki  tempat  dalam  sistem  hukum  Indonesia  (Dalam Pasal  2  ayat  1  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  disebutkan “ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pasal  1  ayat  (1)  tidak  mengurangi  berlakunya hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yang  menentukan  bahwa  seseorang  patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”).
Penerapan  hukum  adat  dapat  dikombinasikan  dengan mediasi  penal karena mengupayakan penyelesaian perkara dengan sistem kekeluargaan serta perdamaian. Salah satu model dari “ Mediasi Penal ” yang cocok dengan perdamaian lewat hukum adat  dan  peradilan  adat  adalah  “ Victim-offender  mediation ”.  Model  ini  berupaya untuk mencapai perdamaian dengan cara mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban  maupun  ahli  waris  korban  serta dihadiri oleh  mediator  yang  ditunjuk.  Salah satu  tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  pemenuhan  “ Victim  Impact  Testimoni ”  atau penyampaian  harapan  serta  pemenuhan  harapan  korban.  Penerapan  hukum  adat sebagai upaya mewujudkan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana indonesia, maka  permasalahan  penumpukan  perkara  di  peradilan  serta  over  kapasitas  pada lembaga pemasyarakatan akan dapat diminimalisir.

## Acknowledgments
Beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan meliputi sosialisasi yang baik terkait penerapan  prinsip  hukum  yang  hidup  dilingkungan  masyarakat  serta  inventarisasi aturan  atau  norma  hukum  yang  hidup  pada  masyarakat  hukum  adat  Dayak  Hibun. Mewujudkan  harmonisasi  antara  hukum  pidana  materiil  dan  formil  yang  diwujudkan lewat penyesuaian antara UU No 01 tahun 2023 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum pidana” dengan UU No 08 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana” terkait prosedur penerapan  hukum  yang  hidup  di  lingkungan  Masyarakat  Hukum  Adat  khasnya masyarakat adat dayak hibun.
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.
Pemerintah  juga  dapat  memberikan  edukasi  melalui  media  sosial  seperti Youtube misalnya,  dimana  dapat  dijumpai  pada channel Youtube  DJP  banyak  sosialisasi  dan edukasi  seputar  aturan-aturan  pajak  yang  menyangkut  dengan  kegiatan  dalam kehidupan  masyarakat.  Dengan  adanya pembekalan edukasi  dan  informasi  mengenai aturan perpajakan, maka Wajib Pajak dapat lebih memahami tentang pajak dan aturan- aturannya. Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas tentang apa itu Subjek Pajak dan Utang Pajak. Dan diharapkan dikemudian hari tidak timbul sengketa-sengketa yang menyangkut pajak yang tentunya akan sangat merugikan, bukan hanya bagi Wajib Pajak itu sendiri, tetapi juga bagi ahli warisnya jika Pewaris adalah sebagai Wajib Pajak yang memiliki harta untuk diwariskan.
Implementasi Mediasi Penal Menggunakan Pendekatan Hukum Adat Pada Masyarakat Adat Dayak Hibun.

## Daftar Pustaka

## Buku
Arief Barda Nawawi. 2012. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan.
Semarang: Penerbit Pusataka Magiste.
Arief  Barda  Nawawi.  2015.  PERKEMBANGAN  ASAS-ASAS  HUKUM  PIDANA  INDONESIA.
Semarang: Badan Penerbit Undip.
Efendi Erdianto. 2018. Hukum Pidana Adat gagasan Pluralisme dalam hukum pidana dan penerapan hukum menurut keyakinan Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
Friedman  Lawrence  M.  2009.  SISTEM  HUKUM  Perspektif  Ilmu  Sosial.  Bandung:  Nusa Media.
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia.  2005.  INVENTARISASI  DAN  PERLINDUNGAN  HAK Masyarakat hukum Adat. Jakarta
Lembaga Bela Benua Talino. 2009. Mengenal Sistem Peradilan Masyarakat Adat 25 Suku Dayak Di Kabupaten Sanggau. Pontianak
Marzuki, P. M. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group
Ateng Sudibyo.  KEBERADAAN PIDANA  ADAT DALAM  MAZHAB  SEJARAH DIHUBUNGKAN DENGAN POSITIVISME HUKUM. Fakultas Hukum Universitas Majalengka. PRESUMTION of LAW Volume 2 Nomor 1 April 2020. Halaman 36-57
Rini  Apriyani.  KEBERADAAN  SANKSI  ADAT  DALAM  PENERAPAN  HUKUM  PIDANA  ADAT. Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6, No. 3, Februari 2018, Halaman 227 – 246
Neo  Adhi  Kurniawan.  PEMANFAATAN  SERTA  OPTIMALISASI  PENGGUNAAN  HUKUM  PIDANA SECARA ADAT DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI KORBAN DAN PELAKU. Universitas Negeri  Malang.  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (JURNAL  PARIS LANGKIS). Vol. 01 Nomor 2, Maret 2021. Halaman 98 - 111

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana