Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (BD) Dan Fenomena Flypaper Effect Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan
Muhammad Yasir*, Muhammad Saleh
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat * yasirmuhammad401@gmail.com

## Abstract
The aim of research are (1) to know effect partially and simultaneously original local revenues  (PAD),  revenue  sharing  funds  (DBH),  general  allocation  funds  (DAU),  special allocation  funds  (DAK)  to  regional  expenditures  (BD)  regency/city  in  South  Kalimantan Province,  (2)  to  know  occurence  flypaper  effect  phenomenon  regency/city  in  South Kalimantan Province .
The object of research are 13 auotonomous region in South Kalimantan Province (11 regencies and 2 cities). The data of research from DJPK Kemenkeu RI and Bakeuda of South Kalimantan  Province.  Technical  analysis  used  panel  data  regression  and  detection  flypaper effect with compare coefficient of PAD to DBH, DAU, DAK.
The result of research showed by partially and simultaneusly PAD, DBH, DAU, DAK have significant effect to BD regency/city in South Kalimantan Province on 2004-2017 and no occurance  flypaper  effect  because  coefficient  regression  of  PAD  is  greater  than  coefficent regression of DBH, DAU, DAK .
Keywords :   Original  Local  Revenues,  Revenue  Sharing  Funds,  General  Allocation  Funds, Special Alocation Funds, Regional  Expendutures, Flypaper Effect

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  (1)  untuk  mengetahui  pengaruh  parsial  dan  simultan pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  bagi  hasil  (DBH),  dana  alokasi  umum  (DAU),  dana alokasi  khusus  (DAK)  terhadap  belanja  daerah  (BD)  kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan Selatan, (2) untuk mengetahui terjadinya fenomena flypaper effect kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan.
Objek  penelitian  adalah  13  daerah  otonom  di  provinsi  Kalimantan  Selatan  (11 kabupaten  dan  2  kota).  Data  penelitian  dari  DJPK  Kemenkeu  RI  dan  Bakeuda  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Teknik  analisis  menggunakan  regresi  data  panel  dan  pendeteksian flypaper effect dengan membandingkan koefisien PAD terhadap DBH, DAU, DAK. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial dan simultan, PAD, DBH, DAU, DAK berpengaruh signfikan terhadap BD kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2004-2017 dan tidak terjadi flypaper effect karena koefisien PAD lebih besar daripada koefisien DBH, DAU, DAK.
Kata Kunci :   Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah, Flypaper Effect

## Pendahuluan
Kesejahteraan masyarakat telah menjadi prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang  dilaksanakan  pemerintah  daerah  berdasarkan  konsep  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal  sehingga  menghasilkan  konsekuensi  berupa  transfer  ke  daerah  yang tercantum  melalui APBD. Pembiayaan APBD  terutama dari penerimaan lokal daerah, selain itu  terdapat  transfer  bagi  hasil  pendapatan  dan  transfer  bantuan  berupa  dana  perimbangan. Kemampuan  penerimaan  lokal  daerah  berupa  PAD  untuk  membiayai  pengeluaran  daerah lebih  kecil  daripada  transfer  ke  daerah  diproksikan  dengan  dana  perimbangan mengindikasikan terjadinya fenomena flypaper effect .
Flypaper effect terjadi karena dominasi pengeluaran daerah yang dibiayai oleh transfer lebih besar dari peran PAD menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan potensi daerah dan celah  fiskal  cenderung  tetap  ada  secara  terus  menerus  yang  terlihat  dari  analisis  statistik deskriptif berupa pada tahun 2001-2014 kabupaten/kota  di Indonesia, 87 persen pengeluaran daerah  masih  berupa  transfer  dana  perimbangan  sedangkan    PAD  tahun  2001  sebesar  7,47 persen sampai tahun 2014 hanya sebesar 12,73 persen (Pratiwi, 2016).
97.400,26 1.923.908,33 271.827,22
2.606.244,01 1.021.023,32 6.884.659,34
7.276,32 1.958.897,17 1.440.995,48 14.528.726,36 - 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 16.000.000,00 18.000.000,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PAD DBH DAU
DAK BD
Gambar 1. Perkembangan PAD, DBH, DAU, DAK, dan BD Daerah Kabupaten/Kota di

## Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001-2017 (Dalam Rupiah)
Sumber: DJPK Kemenkeu RI dan Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah Kembali)
Berdasarkan  gambar  grafik  diatas,  PAD  tahun  2001  sebesar  97,4  milyar  rupiah  dan sampai tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 1,923 triliun rupiah, DBH tahun 2001 sebesar 271  milyar  rupiah  dan  sampai  tahun  2017  menjadi  sebesar  2,606  triliun  rupiah,  DAU  tahun 2001 sebesar 1,021 trilun rupiah dan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 6,88 triliun rupiah, DAK tahun 2001 sebesar 7,27 milyar rupiah dan  sampai tahun 2017 menjadi sebesar 1,958 triliun,  dan  belanja  daerah  tahun  2001  sebesar  1,44  triliun  rupiah  dan  sampai  tahun  2017 menjadi sebesar 14,52 triliun rupiah sehingga dapat disimpulkan PAD, DBH, DAU, DAK dan BD  mengalami  fluktuasi  yang  meningkat  setiap  tahunnya  selama  tahun  2001  sampai  tahun 2017, dimana PAD, DBH,  DAU, DAK akan mempengaruhi BD karena merupakan sumber- sumber pendanaan BD tersebut.
Gambar  2.  Perkembangan  Rasio  PAD/BD,  DAU/BD,  DBH/BD,  dan  DAK/BD

## Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Dalam Persen)
Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah Kembali)
6,76 13,24 18,86 17,94 70,86 47,39 0,50 13,48 - 10,00 20,00 30,00
40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DAK/BD DAU/BD DBH/BD
PAD/BD
Berdasarkan  gambar  diatas,  perkembangan  rasio  PAD/BD,  DBH/BD,  DAU/BD, DAK/BD  menunjukkan  rasio  PAD/BD  tahun  2001  sebesar  6,76  persen,  dan  sampai  tahun 2017  menjadi  sebesar  13,24  persen,  rasio  DBH/BD  sebesar  18,86  pada  tahun  2001  dan menjadi 17,94 persen pada tahun 2017, rasio DAU/BD tahun 2001 sebesar 70,86 persen dan sampai tahun 2017 menjadi sebesar 47,39 persen, serta rasio DAK/BD tahun 2001 tahun 2001 sebesar  0,50  persen  dan  sampai  tahun  2017  menjadi  sebesar  13,48  persen,  maka  dapat disimpulkan telah terjadi indikasi flypaper effect dimana PAD dalam membiayai BD selama tahun  2001  sampai  2017  kurang  dari  20 persen  dan  nilai  rasionya lebih  kecil  daripada  rasio DBH/BD, DAU/BD, dan DAK/BD.
Penelitian mengenai flypaper effect dilakukan Mentayani, Hayati, dan Rusmanto, (2012) di provinsi Kalimantan Selatan (11 daerah kabupaten dan 2 kota) menunjukkan secara parsial dan simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan belanja daerah dan tidak terjadi flypaper effect karena  pengaruh  PAD  lebih  besar daripada  DAU,  penelitian  lebih  lanjut  oleh  Amalia,
Nor, dan Nordiansyah (2015) menunjukkan PAD tidak mempunyai pengaruh signifikan pada belanja  daerah,  DAU  dan  DAK  mempunyai  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah dan  secara  simultan  DAU  dan  DAK  berpengaruh  lebih  besar  daripada  belanja  daerah  serta terjadi flypaper  effect .  Penelitian  lainnya  seperti flypaper  effect di  D.I.  Yogyakarta  oleh Astutik  (2016)  menunjukkan  pengaruh  signifikan  PAD  dan  DAU  terhadap  belanja  daerah, DBH  dan  DAK  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah,  terjadi flypaper  effect karena pengaruh DAU lebih besar daripada PAD dan keduanya signifikan. Flypaper effect di Sulawesi  oleh  Armawaddin,  Rumbia,  dan  Afiat  (2017)  menunjukkan  pada  model  regresi parsial  dan  berganda,  PAD,  DAU,  DAK,  dan  DBH  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja daerah,  pada  regresi  parsial  ditemukan flyaper  effect pada  DAU  dan  DBH,  sedangkan  DAK tidak  ditemukan flypaper  effect . Flypaper  effect di  Jawa  Barat  oleh  Elisabeth  (2018)
menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan positif PAD, DAU, dan DAK, sedangkan DBH berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  belanja  daerah,  terjadi flypaper  effect karena pengaruh DAU lebih besar daripada PAD.

## Rumusan Masalah
1. Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi Khusus  secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Apakah  terjadi  fenomena flypaper  effect Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  parsial  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantann Selatan.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  simultan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Untuk  mengetahui  terjadinya  fenomena flypaper  effect Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Selatan

## Kajian Pustaka
• Pemerintahan Daerah
Pemerintah  dan  dewan  rakyat  di  daerah  melaksanakan  pemerintahan  daerah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  1  Ayat  2  sesuai  prinsip otonomi daerah dan seluas-luasnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut yaitu dengan menjalankan kewajibannya berupa pemberian pelayanan publik, memelihara dan melaksankan  pembangunan  di  daerah  kemudian,  mendapatkan  hak  atau  memperoleh pendapatan dengan menarik pajak, memungut retribusi, dan sebagainya (Sarno, 2012).
• Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  untuk  mengatur mengurusi  urusan  dan  kepentingan  daerah  setempat  dalam  Pasal  1  Ayat  6  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  adalah  langkah awal  untuk  mengarah  pada  kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat  daerah  tersebut (Melalolin,  Naukoko,  dan  Lapian,  2016).  Otonomi  daerah  juga  menciptakan  kehidupan sektor  publik  yang  lebih  baik  berupa  terciptanya  dan  terlaksananya  keadilan, demokratisasi,  dan  transparansi  serta  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan  dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan seluruh aspek kehidupan (Utami dan Syofyan, 2013).
• Desentralisasi Fiskal
Setiap daerah berhak untuk memperoleh sumber-sumber penerimaan potensial untuk meningkatkan  pendapatan  daerahnya,  mendapatkan  transfer  yang  lebih  besar  dan memiliki  keleluasaan  untuk  menentukan arah  penggunaan  anggaran  seperti  belanja  atau investasi  pemerintah  daerah  yang  terdapat  dalam  suatu  pemberian  kewenangan  melalui desentralisasi  fiskal  (Muryawan  dan  Sukarsa,  2016).  Desentralisasi  fiskal  dilaksanakan dengan tujuan memenuhi aspirasi atas penguasaan sumber keuangan negara bagi daerah,
mendorong  akuntabilitas  daerah,  terjaminnya  standar  pelayanan  minimum  daerah  yang optimal  sehingga  diharapkan  dapat  kesejahteraan  daerah  meningkat  (Nurhemi  dan Suryani,  2015).    Adisasmita  (2012)  dalam  Amalia,  Nor  dan  Nordiansyah  (2015) menjelaskan agar daerah dapat menggali dan memaksimalkan PAD dari diberlakukannya desentralisasi  fiskal  sehingga  tingginya  PAD  yang  akan  terima  maka  kebutuhan  yang dibiayai  PAD  akan  semakin  banyak.  Namun,  tidak  semua  kebutuhan  daerah  harus dipenuhi  menggunakan  PAD  karena  tujuan  desentralisasi  fiskal  untuk  mendukung kemandirian  keuangan  daerah  yaitu  jumlah  PAD  yang  cukup  dan  keleluasaan menggunakannya dalam membiayai pengeluaran (Simanjuntak, 2003).
• Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah
Transfer  pemerintah  ke  daerah  adalah  pembagian  keuangan  pusat  menuju  daerah yang  terbagi  atas  bagi  hasil  pendapatan  dan  bantuan  (Iskandar,  2012).  Menurut  BPPK (2006)  dalam  (Iskandar,  2012),  transfer  tersebut  terbagi  menjadi  yaitu  (1)  transfer  tidak bersyarat  yaitu  transfer  untuk  pemerataan  kemampuan  fiskal  antar  daerah  dan  memiliki keleluasaan  penuh  dalam  pemanfaatannya,  (2)  transfer  bersyarat  yaitu  transfer  untuk keperluan  tertentu  yang  sangat  penting  bagi  pemerintah    daerah  tediri  dari  transfer pengimbang  dan  transfer  bukan  pengimbang,  transfer  pengimbang  yaitu  transfer  untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pembiayaan suatu jenis urusan tertentu yang terbagi  kembali  menjadi  transfer  pengimbang  tidak  terbatas  dan  transfer  pengimbang terbatas,  sedangkan  transfer  bukan  pengimbang  adalah  transfer  untuk  menambah  dana penyelenggaraan  daerah  tanpa  menimbang  jumlah  alokasi  dananya  besar  atau  kecil. Transfer bersyarat contohnya adalah dana khusus, dan transfer tidak bersyarat contohnya adalah dana bagi hasil dan dana alokasi umum (Vazquez & Brodjonegoro, 2002).
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pelaksanaan  pemerintahan  daerah  menuntut  daerah  harus  dapat  memaksimalkan anggarannya  dengan  terbentuknya  perencanaan  keuangan  tahunan  yang  disahkan bersama  pemerintah  dan  dewan  rakyat  di  daerah  melalui  peraturan  daerah  yang menghasilkan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  (APBD)  sesuai  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  Pasal  1  Ayat  17.  APBD  terbagi  menjadi  3  struktur  utama  yaitu pendapatan  daerah,  belanja  daerah,  dan  pembiayaan  daerah  yang  terdapat  pada Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  22  Ayat  1.  Penyusunan  APBD  diatur  oleh Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dan  menurut  (Haryanto,  2008)  penyusunan  APBD  berorientasi  pada  anggaran  berbasis kinerja atau prestasi kinerja  yaitu dengan memperhatikan input dan output dari program dan  kegiatan  yang  dicapai.  Proses  akhir  APBD  menghasilkan output untuk  melihat informasi  penggunaan  dan  pertanggungjawaban  anggaran  disusun  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  pada  penyajian  laporan  keuangan  daerah  meliputi  laporan realisasi  anggaran,  laporan  perubahan  saldo  anggaran,  neraca,  laporan  operasional,  dan laporan arus kas.
• Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah  daerah  memungut  pendapatan  diperoleh  Peraturan  Daerah  yang  telah ditetapkan  sehingga  daerah  memperoleh  pendapatan  asli  daerah  atau  disebut  sebagai PAD yang sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18. Halim (2000) dalam  Mentayani,  Hayati,  dan  Rusmanto  (2012)  menyatakan  PAD  adalah  seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber-sumber untuk memperoleh  PAD  bagi  pemerintah  daerah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  meliputi  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
• Dana Bagi Hasil
Pendanaan  belanja  daerah  untuk  pelaksanaan  desentralisasi  salah  satu  sumber utamanya  dari  penerimaan  potensial  pemerintah  daerah  yaitu  transfer  bagi  hasil  yang dalam  pendapatan  APBN  yang  diperoleh  pemerintah  pusat  di  daerah  penghasil  dengan persentase angka tertentu sehingga disebut sebagai dana bagi hasil atau disebut juga DBH yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Pasal  1  Ayat  21. Direktorat P-APBN (2014:257-258) menjelaskan DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam dimana DBH Pajak berupa DBH PPh (DBH PPh Pasal 25 WPOPDN dan PBB Pasal 21), DBH Pajak Bumi dan Bangunan, dan DBH Cukai Hasil Tembakau, sedangkan  DBH  Sumber  Daya  Alam  yaitu  DBH  Pertambangan  Minyak  Bumi,  DBH Pertambangan Gas Bumi, DBH Pertambangan Umum, DBH Kehutanan, DBH Perikanan, dan DBH Pertambangan Panas Bumi.
• Dana Alokasi Umum
Dana  alokasi  umum  atau  DAU  adalah  bantuan  dana  pusat  untuk  pemerataan  dan pengurangan  ketimpangan  keuangan  antar  daerah  melalui  perhitungan  tertentu  dengan melihat  kebutuhan  daerah  (Oktavia,  2014).  Direktorat  P-APBN  (2014:260-261) menjelaskan  DAU  diberikan  kepada  daerah  dengan  kebijakan-kebijakan  meliputi  yaitu ditentukan  sebesar  26  persen  dari  pendapatan  dalam  negeri  netto  APBN,  pembagiannya 10 persen bagi provinsi dan 90 persen diberikan ke kabupaten dari besaran DAU secara nasional,  dan  dianggarkan  dengan  formula  berdasarkan  alokasi  dasar  (kebutuhan  gaji pegawai  negeri  sipil  daerah)  dan  celah  fiskal  daerah  (kebutuhan  fiskal  meliputi pendanaan  daerah  diukur  melalui  jumlah  penduduk,  luas  wilayah,  Indek  Kemahalan Konstruksi,  Indeks  Pembangunan  Manusia,  dan  Produk  Domestik  Bruto  per  Kapita kemudian dikurangi kapasitas fiskal berupa jumlah PAD, DBH Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam).
• Dana Alokasi Khusus
Transfer  DAK  digunakan  membantu  membiayai  kegiatan  bersifat  khusus  pada daerah  dalam  memperlancar  urusan  pemerintah  daerah  yang  berasal  dari  APBN  yang tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  23  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004.  Kegiatan khusus  yang  dimaksud  dalam  pembiayaan  menggunakan  DAK  menurut  (Solihin, 2006:114) adalah kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berada dibawah standar  sehingga  mendorong  percepatan  pembangunan  daerah.  Direktorat  P-APBN (2014:264-266)  menjelaskan  penentuan  daerah  penerima  DAK  meliputi  kriteria  umum, kriteria  khusus,  dan  kriteria  teknis,  penentuan  besaran  DAK  setiap  daerah  ditentukan perhitungan indeks (kriteria umum, khusus, dan teknis), serta bidang DAK tersebut telah terbagi menjadi 19 bidang DAK dari tahun 2011.

## • Belanja Daerah
Setiap  tahun  anggaran  pemerintah  daerah  menganggarkan  pengeluaran  daerah  yang mengurangi kekayaan bersih dalam rangka menjalankan kewajiban daerah sesuai  Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pengklasifikasian belanja daerah dalam Permendagri Nomor 13 Tahun meliputi klasifikasi belanja menurut urusan (urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan bagian atau bidang tertentu), menurut fungsi (pelayanan umum, ketertiban,  ekonomi,  lingkungan  hidup,  perumahan  dan  fasilitas  umum,  kesehatan, pariwisata  dan  budaya,  pendidikan,  dan  perlindungan  sosial),  menurut  organisasi (disesuaikan  dengan  organisasi  setiap  daerah),  menurut  program  dan  kegiatan  (sesuai urusan dan kewenangan daerah), dan klasifikasi belanja menurut kelompok belanja yaitu belanja  tidak  langsung  (pegawai,  bunga,  subdisi,  hibah,  bantuan  sosial,  bagi  hasil, bantuan  keuangan,  dan  tidak  terduga)  dan  belanja  langsung  (pegawai,  barang  dan  jasa, dan modal).
• Fenomena Flypaper Effect
Flypaper Effect adalah respon stimulus dari belanja daerah yang dibiayai pendapatan asli  daerah  lebih  besar  daripada  belanja  daerah  dibiayai  dana  bagi  hasil,  dana  alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Wulansari, 2015). Kuncoro (2004) menjelaskan flypaper effect meningkatkan  pajak  dan  jumlah  belanja  yang  berlebih  dan  elastisitas  belanja terhadap  transfer  yang  tinggi  daripada  penerimaan  pajak  daerah. Flypaper  effect dikelompokkan  menjadi  dua  model  yaitu flypaper  effect model  birokratik  yang menganalisis flypaper effect dari sudut pandang birokrat, dan flypaper effect model fiscal illusion yang menganlisis flypaper effect akibat dari keterbatasan informasi dari anggaran pemerintah  daerah  (Kuncoro,  2004).  Istilah flypaper  effect ditemukan  oleh  Courant, Gramlich,  dan  Rubinfeld  dalam  Kuncoro  (2004)  menterjemahkan  gagasan  Arthur Okun (1930)  “ money  sticks  where  it  hits ”.  Dampak  atau  implikasi  dari flypaper  effect adalah pemerintah  daerah  memanipulasi  anggaran  belanja  dengan  upaya  untuk  terus mendapatkan transfer yang lebih besar untuk meningkatkan belanja daerah namun tidak berupaya  nyata  agar  penerimaan  lokal  daerah  meningkat  berupa  PAD  sehingga pemerintah daerah terus-menerus memanfaatkan menjadi tergantung terhadap pemerintah pusat (Khoiri, 2015).

## Metode
• Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  meliputi  menganalisis  pendapatan  asli  daerah,  dana  bagi  hasil,  dana alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus  mempengaruhi  belanja  daerah  dan flypaper  effect kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan.
• Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif,  kemudian  tipe  penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif.
• Jenis dan Sumber Data
Menurut  sifatnya  yaitu  data  kuantitatif,  ditinjau  dari  cara  memperoleh  datanya merupakan  data  sekunder,  dan  menurut  waktu  pengumpulan  datanya  merupakan  data panel.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  DJPK  Kemenkeu  RI  dan  Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan.
• Populasi dan Sampel
Penggunaan  populasi  dan  sampel  penelitian  berupa sampling  population atau populasi sampling dimana sampel penelitian adalah seluruh populasi yang berjumlah 13 daerah otonom yaitu 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (kota) di provinsi Kalimantan Selatan.
• Variabel dan Definisi Operasional Variabel
- Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan dari  sumber dan potensi lokal sebagai hak  untuk  menambah  pendapatan  dan  kekayaan  daerah.  PAD  dalam  penelitian  ini adalah variabel bebas dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- Dana Bagi Hasil
Dana  bagi  hasil  adalah  transfer  bagi  hasil  pendapatan  untuk  daerah  atas  pajak dan  sumber  daya  alam  dari  pusat  berdasarkan  angka  persentase.  DBH  dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- Dana Alokasi Umum
Dana  alokasi  umum  merupakan  bantuan  keuangan  pusat  berdasarkan  formula atau  perhitungan  tertentu  bagi  setiap  daerah  dalam  mengurangi  ketimpangan  fiskal antar daerah. DAU dalam penelitian ini variabel bebas dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- Dana Alokasi Khusus
Dana  alokasi  khusus  merupakan  transfer  dana  bantuan  untuk  belanja  yang bersifat  tertentu  yang  terdapat  di  daerah. DAK  dalam  penelitian  ini  adalah  variabel bebas dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban  pemerintah  daerah.  BD  dalam  penelitian  ini  adalah  variabel  terikat  dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- Fenomena Flypaper Effect
Fenomena flypaper effect adalah keadaan belanja distimulasi jenis perimbangan menjadi  lebih  besar  daripada  belanja  yang  distimulasi  pendapatan  asli  daerah. Flypaper  effect dalam  penelitian  ini  dinyatakan  dengan  perbandingan  antara koefisien regresi transfer pemerintah pusat ke daerah dan kofisien regresi pendapatan lokal daerah.
• Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dalam  mengumpulkan  atau  memperoleh  data  penelitian  dengan menggunakan  teknik  dokmentasi,  pendokumentasian  data  berupa  LRA  APBD kabupaten/kota  tahun  2004-2017  yaitu browsing data  ke  situs  DJPK  Kemenkeu  RI  dan meminta data secara langsung ke Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan.
• Teknik Analisis Data
- Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  digunakan  dalam  mendeskripsikan  data  penelitian  dengan menggunakan ukuran-ukuran statistik deskriptif pada eviews 9 .
- Analisis Regresi Data Panel
Analisis  regresi  data  panel  adalah  teknik  regresi  yang  memuat  data  panel  dari penggabungan  data  lintas  sektor  anggota  panel  dan  data  deret  waktu.  Persamaan model regresi data panel penelitian ini yaitu:
BD it =β 0 +β 1 PAD it +β 2 DBH it +β 3 DAU it +β 4 DAK it +  it
Keterangan:
BD it = Belanja baerah kabupaten/kota ke- i tahun ke- t
β 0 = Konstanta
PAD it = Pendapatan asli daerah kabupaten/kota ke- i tahun ke- t
DBH it = Dana bagi hasil kabupaten/kota ke- i tahun ke- t
DAU it = Dana alokasi umum kabupaten/kota ke- i tahun ke- t
DAK it = Dana alokasi khusus kabupaten/kota ke- i tahun ke-t
β 1 = Koefisien PAD
β 2 = Koefisien DBH
β 3 = Koefisien DAU
β 4 = Koefisien DAK
i = Cross section (kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan)
t = Time series (Tahun 2004-2017)
 it = Error term kabupaten/kota ke- i tahun ke- t
Pendekatan  regresi  data  panel  terbagi  menjadi  3  pendekatan  yaitu pooled  least square (PLS), fixed  effect  model (FEM),  dan random  effect  model (REM)  dengan pemilihan pendekatan yaitu uji chow/ redundant test dan uji haussman.
- Koefisien Determinasi
Untuk  menentukan  besarnya  tingkat  kemampuan  penjelasan  variabel-variabel bebas  dalam  mempengaruhi  variabel  terikat,  maka  digunakanlah  pengujian  uji determinasi atau juga disebut sebagai uji R 2 .
- Uji Hipotesis
Pengujiaan hipotesis secara statistik  menggunakan uji t secara parsial dan uji F secara  simultan  serta  mengetahui flypaper  effect dengan  membandingkan  hasil koefisien variabel pada uji t dan kelayakan model dari uji F.

## Hasil dan Analisis
• Statistik Deskriptif

## Tabel 1 Statistik Deskriptif
(Dalam Rupiah) Vari- abel Jumlah Data Rata-rata Maksimum Minimum Standar Deviasi PAD 182 61.437.678.713,08 321.127.050.909,79 1.755.307.338,50  56.793.411.105,29 DBH 182 162.833.244.825,21 571.335.758.482,00  18.952.227.363,63 119.761.709.276,86 DAU 182 342.111.310.927,55 722.092.250.000,00  57.387.000.000,00 153.757.886.868,00 DAK 182 57.581.321.466,74 322.105.279.402,00 0,00  62.806.449.564,70 BD 182 673.249.072.390,44  1.574.906.727.790,80  70.653.221.117,00 374.920.890.086,26
Sumber : DJPK Kemenkeu RI dan Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan (Data diolah)
- Statsitik Deskriptif PAD
PAD  menunjukkan  jumlah  data  sebanyak  182  data,  nilai  rata-rata  sebesar Rp61.437.678.713,09,  nilai  maksimum  sebesar  Rp321.127.050.909,79  di  kota Banjarmasin tahun 2017, nilai maksimum sebesar Rp1.755.307.338,50 di kabupaten Balangan tahun 2005, dan standar deviasi data sebesar Rp56.793.411.105,29.
- Statistik Deskriptif DBH
DBH  menunjukkan  jumlah  data  sebanyak  182  data,  nilai  rata-rata  sebesar Rp162.833.244.825,21, nilai maksimum sebesar Rp571.335.758.482,00 di kabupaten Balangan  tahun  2016,  nilai  minimum  sebesar  Rp18.952.227.363,63  di  kabupaten Barito Kuala tahun 2005, dan standar deviasi sebesar Rp119.761.709.276,86.
- Statistik Deskriptif DAU
DAU  menunjukkan  jumlah  data  sebanyak  182  data,  nilai  rata-rata  sebesar Rp342.111.310.927,55, nilai maksimum sebesar Rp722.092.250.000,00 di kabupaten Banjar  tahun  2016,  nilai  minimum  sebesar  Rp57.387.000.000,00  di  kabupaten Balangan tahun 2004, dan standar deviasi sebesar Rp153.757.886.868,00.
- Statsitik Deskriptif DAK
DAK  menunjukkan  jumlah  data  sebanyak  182  data,  nilai  rata-rata  sebesar Rp57.581.321.466,74,  nilai  maksimum  sebesar  Rp322.105.279.402,00  di  kabupaten Barito Kuala tahun 2016, nilai minimum data sebesar Rp0,00 di kabupaten Tabalong tahun 2013, dan standar deviasi sebesar Rp62.806.449.564,70.
- Statisitk Deskriptif BD
BD  menunjukkan  jumlah  data  sebanyak  182  data,  nilai  rata-rata  sebesar Rp678.249.072.390,44, nilai maksimum sebesar 1.574.906.727.790,80 di kabupaten Kotabaru  tahun  2017,  nilai  minimum  sebesar  Rp70.654.221.117.00  di  kabupaten Balangan tahun 2004 dan standar deviasi sebesar Rp374.920.890.086,26.
• Analisis Regresi Data Panel
- Pendekatan Regresi Data Panel

## Tabel 2

## Hasil Estimasi Pendekatan Regresi Data Panel
Variabel Bebas Variabel Terikat : Belanja Daerah PLS FEM REM Koefisien  Probabilitas  Koefisien  Probabilitas  Koefisien  Probabilitas Konstanta -4,61E+10 0,0149 -7,65E+10 0,0007 -4,61E+10 0,0140 Pendapatan Asli Daerah  1,416448 0,0000 1,394372 0,0000 1,416448 0,0000 Dana Bagi Hasil 0,951429 0,0000 0,853129 0,0000 0,951429 0,0000 Dana Alokasi Umum 1,279706 0,0000 1,445901 0,0000 1,279706 0,0000 Dana Alokasi Khusus 0,687084 0,0000 0,529609 0,0000 0,687084 0,0000 Probabilitas F-statistic 0,000000 0,000000 0,000000 Koefisien Determinasi 0,943970 0,945050 0,943970
Sumber: Data Diolah
- Pemilihan Pendekatan Regresi Data Panel

## Tabel 3
Hasill Uji Chow/ Redundant Test Uji Chow/ Redundant Test Nilai Prob. Cross Section F-statistic 0,2288

## Sumber: Data Diolah
Tabel 3 menunjukkan prob. cross section F-statistic sebesar 0,2288 maka model PLS lebih baik dari model FEM karena lebih dari 0,05.
Tabel 4 Hasil Uji Haussman Uji Haussman Nilai Prob. Cross Section Random 0,0420
Tabel  4  menunjukkan  prob. cross  section  random sebesar  0,0420  maka  model FEM lebih baik dari model REM karena kurang dari 0,05.
- Interpretasi Model Regresi Data Panel
Hasil  pemilihan  pendekatan  menunjukkan pooled  least  square (PLS)  adalah model yang terbaik untuk digunakan untuk menginterpretasikan model penelitian ini.
BD = -45896487482,4+1,414388931*PAD+0,95104368718*DBH
+1,28024442549*DAU+0,68645545829*DAK
• Koefisien Determinasi
Berdasarkan  hasil  dari  tabel  2  sebelumnya  maka  koefisien  determinasi  sebesar 0,943850,  artinya  besarnya  tingkat  kemampuan  variabel  bebas  yaitu  PAD,  DBH,  DAU, dan DAK mampu menjelaskan sebesar 94,38 persen dalam mempengaruhi variabel terkat yaitu BD, sedangkakan sisanya yaitu sebesar variabel bebas lainnya sebesar 5,62 persen berada diluar persamaan model dalam mempengaruhi variabel terikat tersebut.
• Pengujian Hipotesis
- Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  pendekatan pooled  least  square pada  tabel  2,  prob.  PAD  sebesar 0,0000.  Jika  prob.  PAD  0,05  atau  0,0000  0,05  maka  hipotesis  pertama menunjukkan H 0 1 ditolak dan H a 1 diterima.
- Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  pendekatan pooled  least  square pada  tabel  2,  prob.  DBH  sebesar 0,0000.  Jika  prob.  DBH  0,05  atau  0,0000  0,05  maka  hipotesis  kedua menunjukkan H 0 2 ditolak dan H a 2 diterima.
- Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  pendekatan pooled  least  square pada  tabel  2,  prob.  DAU  sebesar 0,0000.  Jika  prob.  DAU  0,05  atau  0,0000  0,05  maka  hipotesis  ketiga menunjukkan H 0 3 ditolak dan H a 3 diterima.
- Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan  pendekatan pooled  least  square pada  tabel  2,  prob.  DAK  sebesar 0,0000.  Jika  prob.  DAK  0,005  atau  0,0000  0,05  maka  hipotesis  keempat menunjukkan H 0 4 ditolak dan H a 4 diterima.
- Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan pendekatan pooled least square pada tabel 2, prob. F-hitung sebesar 0,0000.  Jika  prob.  F-hitung  0,05  atau  0,0000  0,05  maka  pada  hipotesis  kelima menunjukkan H 0 5 ditolak dan H a 5 diterima.

## - Fenomena Flypaper Effect
Berdasarkan pendekatan pooled least square (PLS) pada tabel 2, nilai koefisien PAD  sebesar  1,416448,  koefisien  DBH  sebesar  0,951429,  koefisien  DAU  sebesar 1,279706, dan koefisien DAK  sebesar 0,687084, maka nilai koefisien PAD > DBH atau  1,416448  >  0,951429,  nilai  koefisien  PAD  >  DAU  atau  1,416448  >  1,279706, nilai  koefisien  PAD  >  DAK  atau  1,416448  >  0,687084  maka  hipotesis menunjukkann H 0 6 diterima dan H a 6 ditolak.

## Pembahasan
- Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah
Pendapatan asli daerah adalah salah satu penerimaan daerah yang menunjukkan kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Hasil hipotesis pertama yang diuji  menunjukkan PAD berpengaruh terhadap BD. Hasil pengujian hipotesis pertama mendukung penelitian dari Mentayani, Hayati,
dan Rusmanto, (2012), Astutik (2016), Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2017), dan Elisabeth (2018).
- Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah
Dana  bagi  hasil  adalah  transfer  pusat  untuk  diberikan  kepada  daerah  penghasil dengan  besaran  nilai  persentase  tertentu  yang  digolongkan  sebagai unconditional grants atau  transfer  tak  bersyarat  yang  digunakan  untuk  membiayai  belanja  daerah.
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan DBH mempunyai pengaruh signifikan terhadap BD. Hasil pengujian hipotesis kedua sesuai dengan penelitian Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2018).
- Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah
Dana alokasi umum merupakan bantuan transfer untuk membiayai  pengeluaran daerah  agar  dapat  mengurangi  ketimpangan  fiskal  antar  daerah  dan  bersifat unconditional  grants atau  transfer  tak  bersyarat  serta block  grant .  Hasil  pengujian hipotesis ketiga menunjukkan DAU memberikan pengaruh signifiakan terhadap BD. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini sesuai dengan penelitian Mentayani, Hayati, dan Rusmanto  (2012),  Amalia,  Nor  dan  Nordiansyah  (2015),  Astutik  (2016), Armawaddin, Rumbia, dan Afiat (2017) dan Elisabeth (2018).
- Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah
Dana  alokasi  khusus  merupakan  transfer  ke  daerah  dalam  APBN  untuk membiayai  belanja  daerah  bersifat  khusus  yang  termasuk  ke  dalam conditional grants atau transfer tidak bersyarat. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan DAK  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  BD.  Hipotesis  keempat  ini  sesuai penelitian  Amalia,  Nor,  dan  Nordiansyah  (2015),  Armawaddin,  Rumbia,  dan  Afiat (2018) dan (Elisabeth, 2018).
- Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum  ,  Dana  Alokasi

## Khusus Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah
Hipotesis kelima menunjukkan model tersebut bersifat fit atau telah fix, artinya secara simultan PAD, DBH, DAU, dan DAK,  berpengaruh signifikan terhadap BD. Hasil  pengujian  hipotesis  ini  sesuai  dengan  penelitian  Menyatani,  Hayati  dan Rusmanto (2012).

## - Fenomena Flypaper Effect
Fenomena flypaper  effect adalah  respon  belanja  daerah  dibiayai  oleh  dana transfer  pusat  lebih  besar  daripada  respon  belanja  daerah  dibiayai  menggunakan penerimaan  asli  daerah. Flypaper  effect dibedakan  berdasarkan  jenis  transfernya yaitu flypaper  effect kondisi unconditonal  grants dan flypaper  effect kondisi conditional  grants .  Pengujian  hipotesis  keenam  memperlihatkan  tidak  terjadi flypaper  effect karena  respon  PAD  lebih  besar  daripada  respon  DBH,  DAU,  dan DAK,  terlihat  dari  perbandingan  antara  β 1 PAD it /β 2 DBH it sebesar  1,49  kali  lebih besar,  β 1 PAD/β 3 DAU it sebesar  1,10  kali  lebih  besar,  dan  β 1 PAD it /β 4 DAK it sebesar 2,06  kali  lebih  besar.  Pengujian  hipotesis  keenam  sesuai  dengan  penelitian Mentayani,  Hayati,  dan  Rusmanto,  (2012)  dan  Armawaddin,  Rumbia,  dan  Afiat (2018).

## Penutup
• Implikasi Penelitian
- Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan peningkatan kemandirian dan kapasitas fiskal keuangan daerah sehingga pemerintah daerah  meningkatkan belanja yang dibiayai menggunakan PAD seperti pemeliharan infrastruktur milik pemerintah daerah meliputi jalan, jembatan, pasar, dan gelanggang olahraga serta belanja daerah
untuk  pelayanan  publik  serta  belanja  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  umum,  dan ketertiban dan keamanan agar kesejahteraan dapat tercapai.
- Dana Bagi Hasil
Meningkatnya dana bagi hasil maka meningkatkan kapasitas fiskal daerah sama halnya  dengan  PAD  sehingga  pemerintah  daerah  meningkatkan  pengeluaran belanjanya menjadi lebih besar karena sifatnya yang tidak bersyarat  terutama untuk dianggarkan  ke  dalam  belanja  modal  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Mulyati  dan Yusriadi (2017).
- Dana Alokasi Umum
Penggunaan  DAU  meningkatkan  pengeluaran  belanja  menjadi  besar  karena merupakan unconditional grants sama halnya dengan DBH dan bersifat block grants serta  jumlah  yang  diterima  sangat  besar  sehingga  pengeluaran  belanja  pemerintah daerah terus meningkat setiap tahunnya, Afrizawati (2012) menambahkan implikasi DAU mengakibatkan tidak maksimalnya PAD.
- Dana Alokasi Khusus
Peningkatan  DAK  menyebabkan  belanja  meningkat  lebih  besar  karena membiayai  belanja  bersifat  khusus  yang merupakan  bagian  utama  dari total  belanja daerah dan berperan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  memanfatkannya  seperti  melalui  peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pertanian, perumhan dan pemukiman,  serta listrik pedesaan dan sebagainya.

## - Fenomena Flypaper Effect
Tidak  terjadinya flypaper  effect menyebabkan  kondisi  fiskal/keuangan  daerah tersebut berada pada keadaan baik dan aman karena terbebas dari flypaper effect atau juga  disebut  “efek  kertas  melayang”,  hal  ini  ditandai  dengan  terus  meningkatnya
pendapatan  asli  daerah  sehingga  kemandirian  keuangan  daerah  dan  berkurangnya ketergantungan  transfer  ke  daerah  sehingga  daerah  menjadi  lebih  responsif  dan menstimulus  belanja  daerah  dibiayai  menggunakan  PAD  serta  diharapkan  dapat menghindari flypaper effect agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan  pajak  lokal  utamnya  dan  pengurangan/bantuan  pemerintah  pusat  ke daerah.
• Keterbatasan Penelitian
1. Tahun  penelitian  ini  hanya  dari  2004-2017,  tidak  dari  tahun  2001-2017,  hal  ini karena  adanya  pemekaran  wilayah  pada  kabupaten  Kotabaru  menjadi  kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi kabupaten Balangan antara tahun 2001-2003 sehingga tahun 2004 jumlah daerah otonom di provinsi Kalimantan Selatan telah menjadi sebanyak 13 (tiga belas) daerah otonomi dari yang sebelumnya hanya 11 daerah selama tahun 2001-2003.
2. Variabel  terikat  penelitian  yaitu  belanja  daerah  hanya  belanja  total  keseluruhan, sehingga flypaper  effect yang  dianalisis  masih  bersifat  umum,  tidak  menunjukkan secara  spesifik flypaper effect pada jenis-jenis belanja daerah tertentu seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.
3. Teknik  analisis  tidak  menggunakan  secara  spesifik  dengan  menggunakan  analisis regresi  berganda time  series pada  setiap  kabupaten  dan  kota,  sehingga  kesimpulan yang  dihasilkan  hanya  menggambarkan  keadaan flypaper  effect secara  umum menggunakan regresi data panel.
• Kesimpulan Penelitian
1. Secara  parsial  atau  masing-masing  pendapatan  asli  daerah,  dana  bagi  hasil,  dana alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004-2017.
2. Secara  simultan  atau  bersama-sama  pendapatan  asli  daerah,  dana  bagi  hasil,  dana alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004-2017.
3. Tidak  terjadi  fenomena flypaper  effect kabupaten/kota  di  provinsi  Kalimantan
Selatan  selama  tahun  2004-2017  karena  koefisien  penerimaan  lokal  daerah  yaitu PAD lebih besar dari koefisien transfer pusat yaitu DBH, DAU, dan DAK.

## • Saran Penelitian
1. Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  menjadi  lebih  baik  lagi  bagi  pemanfaatan  dana transfer  dan  penerimaan  lokal  daerah, maka  diharapakan  pemerintah  daerah  supaya terus berupaya mewujudkan kemandirian keuangan dan peningkatan kapasitas fiskal dengan  memperluas  basis  pajak  daerah  daerah  dan  diharapkan  pemerintah  daerah agar  tidak  menaikkan  tingkat  pajak  agar  tidak  dapat  mencapai  pajak  yang  dicapai dapat  sesuai  target,  memperluas  basis-basis  pungutan  retribusi  daerah,  optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan BUMD, dan meningkatkan PAD yang sah lainnya.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menganalisis  fenomena flypaper effect dari  jenis-jenis  belanja  daerah  agar  dapat  menganalisis  lebih  mendalam mengenai flypaper  effect tersebut  seperti flypaper  effect dari  bidang  pendidikan, kesehatan,  dan  sebagainya,    menambahkan  variabel  bebas  lainnya  yang  dapat berpengaruh  seperti  dana  hibah  atau  sejenis  transfer  lainnya  maupun  juga  variabel bebas  yang  bersifat  kualitatif  lainnya  seperti  kebijakan  institusional  pemerintah daerah,  kebijakan  penggunaan  anggaran  daerah,  dan  sebagainya,  kemudian
menggunakan  analisis  regresi  berganda    agar  dapat  menganalisis  secara  rinci  pada setiap daerah otonom yang ada di provinsi Kalimantan Selatan.

## Daftar Referensi
Afrizawati.  (2012).  Analisis  Flypaper  Effect  Pada  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius) , 2 (1), 21–30.
APBN,  D.  P.  (2014). Dasar-Dasar  Praktek  APBN  Penyusunan  APBN  di  Indonesia . (Purwiyanto;  Kunta  W.W.  Nugraha,  Ed.)  (Edisi  II).  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Anggaran.
Armawaddin,  M.,  Aya,  W.,  &  Nur,  M.  (2018).  Analisis  Flypaper  Effect  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Flypaper E ff ect Analysis of District and City Regionally Spending  in  Sulawesi  Pendahuluan. Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan  Indonesia , 18 (1), 77–91.
Astutik, E. N. P. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2008-2014 . Yogyakarta: Univeristas Sanata Dharma.
Elisabeth.  (2018). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat .  Yogyakarta:  Univeristas  Sanata Dharma.
Haryanto. (2008). Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja (Edisi Pert).
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasan, R., Khoiri, A., Silaturahmi, F., Ekonomi, S., Expenditure, G. L., & Daerah, B. (2015). Flypaper  Effect  dan  Belanja  Daerah  di  Propinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Signifikan , 4 (2),
211–230.
Indonesia,  R.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  (2004).
Jakarta: Republik Indonesia.
Indonesia,  R.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang
Pemerintahan Daerah (2014). Jakarta.
Iskandar,  I.  (2012).  Flypaper  Effect  Pada  Unconditional  Grant. Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 13 (2005), 113–131.
Kuncoro,  H.  (2004).  Pengaruh  Transfer  Antar  Pemerintah  Pada  Kinerja  Fiskal  Pemerintah
Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 9 (1), 47–63.
Lapian, M. L. M. A. T. N. A. L. C. P. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat. Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (3), 536–548.
Martinez-vazquez,  J.,  &  Brodjonegoro,  B.  (2002).  An  Analysis  of  Indonesia’s  Transfer System :  Recent  Performance  and  Future  Prospects.  In Can  Decentralizatiin  Help Rebuild in Indonesia? (hal. 1–53). Atlanta: Georgia State University. https://doi.org/10.4337/9781845421656.00015
Mendagri.  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(2006). Jakarta, Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.
Mulyati, S., & Yusriadi. (2017). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja
Daerah  Pada  Provinsi  Aceh. Jurnal  EKonomi  dan  Bisnis , 1 (2),  211–220. https://doi.org/10.22236/agregat
Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan
Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 2 (5), 229–252.
Nordiansyah, W. R. A. W. N. M. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013).
Jurnal Akuntansi dan Bisnis , 15 (1), 1–12.
Oktavia, D. (2014). Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003-2013. Jurnal Akuntan Universitas Jember , 12 (2), 1–16.
Pratiwi, A. P. D. R. (2016). Petani Garam vs Impor Garam Indikasi Besarnya Ketergantungan Belanja  Daerah  terhadap  Dana  Perimbangan. Pusat  Kajian  Anggaran  Badan  Keahlian DPR RI , I (September), 12.
R, N. G. S. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , 18 (2), 183–206.
Rusmanto,  I.  M.  N.  H. ;  R.  (2012).  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum  dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Spread , 2 (1), 55–64.
Sarno.  (2012).  Analisis  Potensi  dan  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam  Mencapai Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sekadau Tahun 2006-2011. Jurnal Ilmiah Magister Ekonomi , 1–14.
Simanjuntak, R. A. (2003). Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi .
Solihin,  D.  (2006). Keuangan  Publik:  Pendanaan  Pusat  dan  Daerah .  Jakarta:  Artifa  Duta Perkasa.
Utami, K., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA , 1 (1), 63–86.
Wulansari,  D.  T.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap
Belanja  Daerah  Serta  Analisis  Flypaper  Effect  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat  Tahun  2012- 2013). Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta , 1–16.