ANATOMI KONFLIK SOSIAL DI JAWA TENGAH:

## Studi Kasus Konflik Penistaan Agama di Temanggung

## Fitriyah dan Dzunuwanus Ghulam Manar

## Abstract
SARA (Indonesian acronym of suku/ tribe , agama/religion, ras/ race and antargolongan/ intergroup)  conflict  is  always  happened  due  to  the  community  diversity  in  Indonesia. Understanding SARA conflict using tool of analysis is important to investigate and propose solution in order  to  maintain  harmony.  Using  case  study  of  religious  insult  in  Temanggung,  Central  Java Province,  this  research  analyzes  the  conflict  using  DFID  framework  in  order  to  determine  structure, actors, and dynamics of the conflict that is important for conflict resolution.
Keywords: conflict, religious insult, structure, actors, dynamics.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  ilmu  politik  konflik  merupakan  topik  yang  menarik  karena  konflik adalah  realitas  sosial  yang  melekat  dalam  diri  manusia  dan  sudah  barang  tentu dapat dikaji dan dipelajari dengan konteks dan area yang beragam. Ilmu Politik akan berfokus  kepada  konflik  domestik/dalam  negeri  serta  internasional.  Hal  ini  akan berbeda  dibandingkan  dengan  Ilmu  Ekonomi  yang  mengkaji  tentang game  theory dan  pembuatan  keputusan,  Psikologi  dengan  konflik  interpersonal  serta  Sosiologi dengan  konflik  status  dan  kelas  sebagai  pusat  kajiannya.  Meski  pada  dasarnya mengangkat  manifestasi  konflik  yang  relatif  sama  namun  bisa  jadi  konteks,  fokus dan  area  kajiannya  menjadi  berbeda.  Dengan  demikian  mengkaji  dan  mempelajari perselisihan,  debat,  cekcok,  berbantahan,  ketegangan  bahkan  sampai  dengan  adu fisik  bahkan  pengunaan  kekerasan  oleh  militer  dapat  dilakukan  oleh  disiplin  ilmu manapun dengan pendalaman yang berbeda-beda.
Di Indonesia, konflik dengan level regional-nasional telah muncul sejak tahun 1920-1940an.  Konflik  tersebut  berkaitan  dengan  upaya  untuk  meletakkan  dasar negara  yang  kokoh  dan  menjadi  konflik  di  antara  golongan  nasionalis,  agama maupun komunis yang sama-sama ingin memberi warna dan dominasi pada negara yang akan terbentuk kelak (Bertrand, 2004: 28-32).
Pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, konflik pada level nasional berkisar kepada membangun pemerintahan baru yang kadang upaya yang  diputuskan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  (pemerintah  pusat)  tidak memuaskan  atau  malah  merugikan  daerah-daerah  (Bertrand,  2004:  28-32). Manifestasi  konflik  ini  terlihat  dari  berbagai  pemberontakan  dan  pembentukan dewan-dewan  di  beberapa  wilayah,  seperti  di  Sumatera  dan  Sulawesi  sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah pusat.
Pada  masa  Orde  Baru  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Suharto,  konflik yang terjadi hampir mirip dengan masa Orde Lama, yakni berpusat pada hubungan pusat  (Jakarta)  dan  daerah  dengan  isu-isu  ekonomi  yang  lebih  dominan,  seperti eksploitasi alam dan redistribusi yang kurang adil/timpang. Beberapa wilayah seperti Aceh,  Timor-Timur  dan  Papua  juga  mengusung  isu  pemisahan  diri  sebagai  bentuk ancaman atas perilaku tamak pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi, khususnya Aceh dan Papua.
Di  luar  konflik  yang  telah  disebutkan  di  atas,  pada  masa  Orde  Baru  juga diwarnai dengan konflik SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), sebagaimana yang  terjadi  di  Kalimantan  Tengah  dan  Barat,  yakni  konflik  antarsuku  Dayak  dan Madura;  Maluku  dan  Poso,  yakni  konflik  Islam-Kristen;  konflik  yang  terjadi  di
beberapa  kota  besar  di  Indonesia,  termasuk  kekerasan  Mei  1998  di  Jakarta,  Solo dan  Medan  antara  pribumi  dan  etnis  cina  serta  berbagai  konflik  antarkelompok, seperti  antarpreman,  antara  tentara  dan  sipil  maupun  tentara  dan  polisi  (Bertrand, 2004: 28-32).
Konflik  SARA  memiliki  makna  yang  istimewa  bagi  Indonesia  karena  pada dasarnya  Indonesia  yang  terpapar  dari  Sabang  sampai  Merauke  memiliki  potensi konflik  yang  sangat  besar  mengingat  Indonesia  terdiri  dari  beragam  suku  bangsa, agama,  golongan  dan  kepentingan.  Kegagalan  untuk  mengelola  perbedaan  akan menjadi  sebuah  konflik  yang  menghabiskan  sumber  daya  yang  luar  biasa  guna menanggulangi  berbagai  bentuk  manifestasi  konflik  seperti  permusuhan  yang berkesinambungan,  perang  antarsuku/golongan,  kerusuhan,  prasangka  dan perasaan  superioritas  atas  kelompok  lain  yang  pada  akhirnya  akan  mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.
Meski  pemerintah  dengan  dibantu  organisasi  keagamaan,  organisasi masyarakat  sipil  serta  para  tokoh  telah  berupaya  meminimalisasikan  konflik  SARA, namun  demikian  dalam  kenyataannya  masih  saja  terjadi.  Seperti  yang  terjadi  di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 8 Februari 2011, yakni konflik yang dimulai dari tindakan penistaan agama.
Kasus  Temanggung  ini  sangat  menarik  untuk  diteliti  guna  menggali  lebih dalam  mengenai  konflik  yang  terjadi.  Dengan  melalukan  analisis  konflik menggunakan  pendekatan  DFID  yang  dimodifikasi  diharapkan  akan  dapat menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yakni : 1.  Bagaimana anatomi konflik sosial di Temanggung?
2.  Siapa  saja  aktor  yang  terlibat,  apa  kepentingannya  dan  faktor  apa  saja  yang dapat memicu ataupun menghentikan konflik?
3.  Apa  saja  skenario  yang  mungkin  dilaksanakan  berkaitan  dengan  konflik  SARA berupa penistaan agama?

## A.1. Tujuan Penelitian
Selain  guna  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan, antara lain:
1.  Memetakan  anatomi  konflik  sosial  guna  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih baik tentang sejarah dan struktur konflik yang terjadi.
2.  Mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  baik  berkaitan  dengan  pemicu  dan pengubah  konflik  (dari  laten  menjadi  terbuka)  dengan  fokus  kepada  beberapa variabel, seperti:
a. Struktur (analisa konteks, sumber ketegangan/konflik, kunci utama konflik).
b. Aktor-aktor yang relevan (orang, badan, lembaga).
c. Dinamika konflik (analisa peluang jangka panjang dan jangka pendek, analisa pemicu  eskalasi  konflik,  faktor-faktor  yang  mempercepat  atau  menghambat konflik serta skenario yang mungkin dilaksanakan pada masa mendatang).
3.  Memberikan bahan rekomendasi bagi pemerintah dan stakeholder lain berkaitan dengan pola-pola antisipasi, penanganan dan penanggulangan konflik SARA. Kerangka  analisa  yang  digunakan  sebagaimana  tersebut  di  atas  merupakan modifikasi  dari  alat  analisis  yang  biasa  dilakukan  oleh  DFID  ( The  Department  for International Development ), yakni sebuah lembaga pemerintah Inggris yang memiliki tugas  pokok  untuk  ikut  berpartisipasi  dan  berinisiasi  mencapai Millenium Development  Goals  (MDGs) dengan  memberikan  bantuan  dan  bimbingan  kepada negara-negara miskin di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Kerangka analisa konflik ini lebih  bersifat  praktis,  operasional  serta  mudah  dipahami    untuk  konflik
antarkelompok/komunitas  pada  sebuah  negara.  Dengan  pengalaman  selama  14 tahun melakukan advokasi konflik di Afrika, alat ini banyak dipakai oleh para peneliti yang berupaya untuk melakukan pemetaan atas sebuah konflik. Sudah barang tentu harapannya  agar  sebuah  konflik  bisa  dipahami  secara  lebih  mendalam,  dianalisis dan dapat dicari formula tepat untuk penyelesaiannya.

## A.2. Rangkuman Kajian Teoritik
Konflik  adalah  hal  yang  tidak  dapat  dihindari  ketika  terjadi  perbedaan antarindividu  dan  antargolongan  berkaitan  dengan  distribusi  kelangkaan  sumber daya,  nilai-nilai  maupun  akses  terhadap  kekuasaan.  Konflik  terjadi  karena manusia saling berhubungan setiap saat untuk bersama-sama meraih tujuan masing-masing. Manakala  terdapat  upaya-upaya  yang  berlawanan  dalam  meraih  tujuan  tersebut, misalnya ketersediaan sumber daya yang terbatas untuk diperebutkan oleh banyak orang maka konflik akan mengemuka dengan segala manifestasinya.
Suka  tidak  suka  kondisi  semacam  itu  akan  melahirkan  konflik  dalam  bentuk pertentangan,  perseteruan,  permusuhan  bahkan  bisa  jadi  menjurus  kepada  upaya- upaya fisik untuk menjaga agar pihak lain tidak memperoleh tujuannya. Pemahaman atas  konflik  sebagai  bentuk  pertentangan  antarindividu  dan  antargolongan  terjadi karena  adanya  perbedaan  tujuan,  bahkan  mungkin  berlawanan  atas  sumber  yang terbatas atau tujuan yang berbeda.
Secara lugas Boulding menyatakan bahwa konflik adalah sebuah perjuangan atas  nilai-nilai  dan  klaim  atas  status  yang  terbatas,  kekuasaan  serta  sumber  daya (Jeong,  2008:  5).  Dalam  konteks  ini  perjuangan  yang  dilakukan  menjadi  semakin hebat  manakala  tidak  ada  aturan  yang  disepakati  bersama  sebagai  aturan  main untuk menjamin kesetaraan alokasi dan kesempatan. Bisa jadi benturan perjuangan antarpihak  menimbulkan  kerusuhan, chaos, bahkan  model zero  sum  game atau perjuangan  habis-habisan.  Konflik  yang  demikian  justru  merusak  tata  nilai  dan norma hubungan antarindividu dan antarorganisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh  definisi  klasik  yang  diusung  oleh  Coser,  bahwa  konflik  selain  perjuangan  atas nilai-nilai dan klaim atas status yang  terbatas, kekuasaan dan sumber daya, konflik juga  sebuah  upaya  yang  bertujuan  untuk  menetralkan,  melukai/menyakiti  atau menyingkirkan  lawan  (Baron,  2004:1).  Dalam  konteks  ini  konflik  berubah  menjadi sebuah persaingan terbuka yang bersifat merusak karena tujuannya mencegah dan atau  menyingkirkan  pihak  lain  untuk  mendapatkan  hal-hal  yang  sama-sama diinginkan.
Dengan  demikian  konflik,  dalam  manifestasinya  sebagai  pertentangan  dan dapat bereskalasi pada penyingkiran pihak lain, tidak semata-mata sebagai sebuah kegiatan  untuk  menguasai  hal-hal  yang  sifatnya  terbatas  namun  juga  bermakna mengatasi  persaingan  dengan pihak  lain  melalui  beragam  cara  yang  menghambat, mencegah dan menyingkirkan pihak lain yang berlawanan. Padahal pada dasarnya konflik yang bermanifestasi dalam bentuk pertentangan dapat memiliki makna positif dan  konstruktif  yakni  dengan  mentransformasikan  nilai-nilai  yang  bertentangan  itu kepada  hal  yang  baik,  membebaskan  serta  sebagai  katalis  pembangunan  yang berguna  bagi  kokohnya  sistem  demokrasi  (Jeong,  2008:27).  Sudah  barang  tentu konflik  agar  memiliki  manfaat  semacam  ini  harus  dikelola  menjadi  konflik  yang konstruktif.
Kebalikannya  konflik  yang  destruktif  terjadi  manaka  konflik  dikelola  dengan cara-cara  merusak  misalnya  dengan  kekerasan  fisik  pada  pihak  lawan  sebagai upaya  menarik  pihak  lawan  dari  persaingan  yang  dijalankan.  Bentuk-bentuk  konflik destruktif  ini  banyak  ditemui  dalam  masyarakat  seperti  pengrusakan,  pembakaran,
pembunuhan,  penyiksaan  yang  mengakibatkan  kerusakan  moril,  materiil  dan kehilangan  jiwa.  Bahkan  bisa  jadi  konflik  yang  destruktif  ini  mengembalikan  dan memundurkan  ( set  back )  kondisi  sosial  dan  ekonomi  yang  telah  dicapai  dengan susah-payah selama berpuluh-puluh tahun.
Merunut  sumbernya,  konflik  bisa  terjadi  karena  adanya  ketersediaan informasi yang terbatas yang mengakibatkan kesalahan dalam menginterpretasikan, merespon  dan  mengambil  keputusan  atas  suatu  hal  yang  terjadi  berkaitan  dengan pencapaian  tujuan.  Hal  yang  umum  terjadi  dalam  masyarakat  yang  sedang bertentangan  ini  ditandai  dengan  adanya  informasi  yang  sepotong-sepotong  yang dengan  cepat  direspon  secara  emosional  sehingga  justru  menimbulkan  konflik  dan masalah yang lebih parah lagi.
Selain  berkaitan  dengan  masalah  informasi  yang  terbatas  serta  interpretasi yang  kurang  tepat,  konflik  juga  dapat  muncul  karena  adanya  perbedaan  nilai-nilai dan  kesenjangan  kekuasaan  (Jenong,  2008:  27).  Isu  pokok  yang  melekat  dengan hal  ini  adalah  keadilan  dan  kesejahteraan  sebagaimana  termanifestasikan  dalam hubungan antara rakyat dan pemerintahnya. Dalam persepsi rakyat, yang jumlahnya lebih banyak, muncul keluhan-keluhan seperti ekonomi yang semakin sulit, mencari pekerjaan  yang  semakin  terbatas,  fasilitas  umum  yang  kurang  bagus  dan  lain sebagainya.  Sementara  dalam  persepsi  pemerintah  atau  birokrasi  mereka  telah melakukan banyak hal yang diinginkan oleh rakyat dengan berbagai program seperti pembukaan  balai  latihan  kerja,  mengadakan  bursa  kerja,  mendorong  deregulasi ekonomi  untuk  memperbanyak  serapan  tenaga  kerja  serta  penyediaan  fasilitas umum  yang  layak.  Pada  satu  sisi  rakyat  masih  merasa  kurang  sejahtera  bahkan tidak  mendapatkan  keadilan  sementara  pada  sisi  yang  lain  pemerintah berpandangan  sebaliknya,  sudah  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  bagi warga negaranya.
Isu  keadilan  dan  kesejahteraan  lebih  bersifat  personal  atau  individual dibandingkan dengan isu-isu ambisi penguasaan sumber daya ekonomi, politik serta penolakan  terhadap  minoritas  yang  lebih  bersifat  elitis.  Sudah  selayaknya  isu personal dan elit ini dapat dikelola oleh negara sehingga tidak menimbulkan konflik yang  berkepanjangan.  Apabila  isu  personal  dan  elit  ini  bersinergi  dengan  isu  etnis, agama  dan  identitas  kelompok  (di  Indonesia  lebih  dikenal  dengan  SARA, kepanjangan  dari  Suku,  Agama,  Ras  dan  Antargolongan),  maka  akan  menjadi konflik  yang  sangat  pelik  pada  level  lokal,  regional  maupun  nasional  (Jeong,  2008: 27).
Oleh  karena  itu  upaya  untuk  mempelajari,  memahami  dan  menganalisa konflik  dalam  berbagai  level  dan  bermacam  isu  sangat  penting  untuk  dilakukan semata-mata untuk memberikan pandangan yang komprehensif atas berbagai hal di seputar  konflik,  seperti  aktor,  hubungan  di  antara  paraaktor,  isu-isu  yang dimunculkan. Terdapat beberapa alat analisis yang dapat dipakai untuk memetakan sebuah konflik dan menyusun upaya resolusi maupun antisipasi bagi kepentingan di masa  mendatang.  Semua  model  analisis  konflik  sedapat  mungkin  merupakan  hal- hal  yang  bersifat  praktis,  mudah  disampaikan,  dijelaskan  dan  diterima  oleh  siapa saja (Furlong, 2005: 38-39).
Model analisis yang dikembangkan oleh DFID lebih praktis dan fokus kepada 3  hal  yakni  struktur,  aktor  dan  dinamika  yang  mana  masing-masing  memiliki variabel-variabel  yang  lebih  mendalam.  Model  serupa  dikembangkan  oleh Institute for  Peace  and  Conflict  Resolution ,  sebuah  lembaga  masyarakat  sipil  internasional yang berupaya melakukan advokasi tentang konflik dan perdamaian, yakni berfokus pada  profil  konflik,  sebab-sebab,  aktor-aktor  serta  dinamika  yang  terjadi.    Oleh
karena  itu  dalam  penelitian  ini  akan  digunakan  pendekatan  analisis  model  DFID yang  disempurnakan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  komprehensif  berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
a.  Struktur,  meliputi  3  hal  yang  akan  dianalisis,  yakni  konteks  konflik  yang  dimulai dengan  data  demografi  serta  sejarah  dan  kronologi  konflik  yang  pernah  ada; sumber konflik dapat dilacak dari beragam isu yang bisa dirunut mulai dari politik, keamanan, ekonomi dan sosial; adapun kunci utama/sumber konflik yang didapat melalui analisis multikoneksi atas hal-hal yang disebutkan sebelumya.
b.  Aktor,  dalam  hal  ini  meliputi  pihak-pihak  yang  mempengaruhi  dan  dipengaruhi oleh konflik, bisa berupa individu, kelompok maupun asosiasi atau lembaga yang masing-masing memiliki atribut berupa kepentingan, hubungan dengan aktor lain, kapasitas  untuk  mempengaruhi  konflik,  agenda  perdamaian  serta  insentif  yang ditawarkan bagi pihak-pihak lain.
c.  Dinamika,  terdiri  dari  seperangkat  daftar  pendahulu  konflik  yakni  analisa  potensi konflik  dalam  jangka  panjang  dan  pendek,  pemicu/ trigger yang  berpotensi menaikkan  atau  menurunkan  tensi  konflik,  faktor-faktor  yang  mempercepat  atau memperlambat  konflik,  serta  skenario  yang  mungkin  dibangun  pada  masa mendatang  (berupa  analisa  struktur,  aktor,  dinamika,  skenario  dan  asumsi- asumsinya serta dasar perencanaan untuk masa mendatang).

## A.3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami realitas konflik sosial yang ada dalam masyarakat  berkaitan dengan sifat  penelitian kualitatif  yang  memiliki  konteks  dan setting alamiah,  bertujuan  mendapatkan pemahaman  mendalam,  teknik  pengumpulan  data  yang  khas  tanpa  adanya treatment serta  fleksibel  /  mengikuti  dinamika  di  lapangan  (Herdiansyah,  2010:  10- 13).  Hal ini penting mengingat konflik juga bagian dari realitas sosial yang menarik untuk dikaji dan dianalisis guna memperoleh gambaran komprehensif sebagai dasar perencanaan di masa mendatang.
Kasus  penistaan agama  yang  terjadi di Temanggung  pada  akhir  tahun  2010 sampai dengan Februari 2011 akan menjadi unit analisis dalam penelitian ini dengan melibatkan  para stakeholder konflik  yang  ada  di  Temanggung  didukung  oleh  data- data  sekunder  yang  relevan.  Data  dalam  penelitian  akan  diperoleh  melalui indepth dipadukan  dengan triangulasi  data ,  yakni  wawancara  pakar  (akademisi  di Temanggung)  dan stakeholder (kyai  dan  tokoh  masyarakat  di  Kec.  Kranggan  serta Pemerintah  Kabupaten  Temanggung)  dilengkapi  dengan desk  study (kajian dokumen dan media berkait berita tentang kasus penistaan agama di Temanggung). Data  akan  dianalisa  dengan  terlebih  dahulu  dilakukan  reduksi  sesuai  dengan  alat analisa  yang  telah  dijabarkan  di  atas  ( clustering/ kategorisasi masalah-masalah struktur, aktor dan dinamika)  kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah gambaran umum yang luas yang terdiri dari skema-skema spesifik di dalamnya.

## A.4. Hasil Penelitian
Dari  data  sekunder  yang  ada  pada  perpustakaan  daerah  Kabupaten Temanggung,  terlihat  bahwa  karakteristik  masyarakat  Temanggung  adalah masyarakat  yang  nirkonflik,  yakni  sampai  dengan  awal  tahun  2011  belum  pernah sekali  pun  konflik  sosial  yang  berimplikasi  merugikan  secara  masif,  baik  dari  sisi material maupun menimbulkan guncangan sosial dan trauma.
Sejauh ini konflik yang muncul adalah konflik-konflik yang sifatnya temporer, karena  satu  sebab  dan  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi  yang  dilakukan  oleh
pemerintah kabupaten. Konflik ini misalnya konflik berkisar pada masalah olah raga (konflik  sepak  bola  di  Stadion  Bhumi  Pala  Temanggung  tahun  1998)  yang  mana konflik  hanya  terjadi  di  dalam  stadion  serta  tidak  diikuti  dengan  aksi anarkis/pengrusakan. Selain itu ada pula  konflik di birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung  tahun  2005  yakni  Bupati  (Totok  Ari  Prabowo)  melakukan  pembuatan kebijakan  mutasi  birokrasi  yang  kontroversial  dan  tidak  berdasar  hukum  sehingga memicu  keresahan  dalam  birokrasi.  Konflik  serupa  yang  dilakukan  oleh  aktor  yang sama (bupati) adalah pembuatan kebijakan pengenaan sumbangan bagi komoditas tembakau  yang  sangat  ditentang  oleh  para  buruh  dan  petani  tembakau  di  wilayah Kledung. Konflik berkaitan dengan pembayaran THR setiap menjelang lebaran juga terjadi  namun  dapat  dimediasi  dan  diselesaikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Temanggung melalui SKPD terkait.
Yang  menarik,  berkaitan  dengan  konflik  agama  yang  terjadi,  mayoritas informan  menyatakan  tidak  pernah  atau  belum  pernah  ada,  namun  3  informan menyatakan  bahwa  konflik  agama  ada  dalam  bentuk  keresahan  (tidak  sampai kepada  aksi  atau  tindakan  fisik)  karena  adanya  proses  atau  upaya  penyebaran suatu agama minoritas dan pendirian tempat ibadah oleh pemeluk agama minoritas pada  sebuah  wilayah.  Termasuk  juga  pendirian  sekolah  agama  minoritas  yang mengundang  anak-anak  pemeluk  agama  mayoritas  untuk  bersekolah  dan mendapatkan beragam bantuan. Tindakan ini memicu keresahan dalam masyarakat dan dapat menjadi potensi konflik meski hanya dalam bentuk gerutu (bahasa Jawa: nggrundhel ). Meski di antara pimpinan antarumat  beragama di Temanggung sudah ada  kesepatakan  untuk ngopeni  umate  dewe-dewe (bahasa  Indonesia  :  mengatur dan  mengurus  umatnya  sendiri-sendiri),  namun  kadang  masih  ada  tindakan pelanggaran  dengan  menyebarkan  agama  minoritas  di  wilayah  pemeluk  agama mayoritas melalui cara mendatangkan pendakwah dari Jakarta maupun luar negeri. Hal-hal  semacam  ini  menurut  para  informan  bisa  menjadi  bahaya  laten  konflik antaragama.
Selain itu ada hal yang menarik yakni konflik internal agama antara golongan mayoritas  penduduk  asli  dengan  golongan  minoritas  pendatang  yang  mengoreksi dan  membawa  praktik  ibadah  yang  baru  dengan  mempertentangkannya  dengan praktik  ibadah  yang  selama  ini  dijalankan  oleh  penduduk  asli  mayoritas.  Konflik  ini pada  sebuah  wilayah  (Bangsari,  Parakan)  sempat  akan  menjurus  kepada  tindakan anarkis  yakni  pengrusakan  tempat  ibadah  yang  dikuasai  oleh  kelompok  minoritas pendatang baru. Namun dengan adanya mediasi dan pendampingan dari organisasi massa keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, aksi tersebut dapat dicegah. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman dan praktik ibadah  yang  dipertentangkan,  yakni  yang  satu  mengkritisi  dan  mengklaim  lebih benar daripada yang lain.
Dalam  konteks  penelitian  ini  konflik  adalah  perbedaan  dan  pertentangan pendapat, nilai dan sumber daya antarindividu dan golongan yang termanifestasikan ke  dalam  bentuk  perbedaan  pendapat,  perseteruan  (polarisasi),  perlawanan  dan permusuhan namun dibatasi tidak sampai kepada upaya dan manifestasi konflik fisik antarpihak.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  ditegaskan  agar  muncul  kesepahaman konsep tentang konflik mengingat spektrum dan manifestasikan konflik yang sangat beragam  dan  kompleks,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  konflik  antaragama. Lebih daripada itu penelitian ini diharapkan akan memberikan konstruksi konseptual bahwa  konflik  tidak  selalu  dimaknai  dengan  tindakan  kekerasan  fisik  antarpihak berupa  perilaku  merusak/destruktif  namun  konflik  sudah  dapat  diindentifikasi  dan terjadi dalam tataran perbedaan ide, pandangan, perilaku serta prinsip.

## B. PEMBAHASAN B.1. Struktur Konflik
Struktur  konflik  berkaitan  dengan  2  (dua)  hal  mendasar  yakni  konteks  dan sumber  konflik.  Konteks  konflik  mencakup  sejarah  konflik,  deskripsi  dan  kronologi konflik  serta  demografi  wilayah  konflik  sedangkan  sumber  konflik  ditandai  dengan isu utama serta keterkaitan isu utama dengan aspek sosial politik dalam masyarakat.
Penyebab  terjadinya  konflik  penistaan  agama  di  Temanggung  adalah tindakan  penyebarluasan  buku  dan  brosur  yang  menistakan  agama  Islam,  Kristen dan Katholik yang dilakukan oleh ARB, warga Jakarta Timur pada 23 Oktober 2010. Tindakan  penyebaran  dengan  meletakkan/melemparkan  buku  dan  brosur  di  depan rumah  warga  di  wilayah  Kranggan,  Temanggung  dan  pasar  Kranggan  telah mengundang reaksi keras dari para warga, baik dari kalangan Islam maupun Kristen dan  Katholik.  Para  warga  menilai  bahwa  tindakan  ARB  menistakan  agama  dan harus diproses melalui jalur hukum sehingga para warga sepakat melaporkan kasus ini  kepada  polisi  (Polsek  Kranggan)  dengan  menyerahkan  ARB  serta  bukti-bukti berupa buku dan brosur yang berhasil dikumpulkan kembali.
Pada sidang I yang dilaksanakan tanggal 13 Januari 2011 tidak memberikan kesan  sebagai  kasus  yang  besar  dan  melibatkan  banyak  orang.  Proses  sidang sangat  normatif  dan  berlangsung  dengan  lancar.  Sidang  II  yang  dilaksanakan tanggal  20  Januari  2011  mulai  dihadiri  oleh  banyak  massa  bahkan  mulai  terlihat adanya  konflik  antara  massa  dengan  terdakwa,  yakni  massa  ingin  menghakimi terdakwa.  Pihak  keamanan  pun  mulai  memberikan  perlindungan  dan  pengawalan ekstra  terhadap  terdakwa.  Guna  meningkatkan  keamanan,  pihak  kepolisian melibatkan  Pemuda  Anshor  dari  ormas  keagamaan  NU  serta  Pemuda Muhammadiyah untuk membantu pengamanan jalannya sidang. Hal yang menonjol pada  sidang  ini  adalah  suasana  mulai  panas  dengan  adanya  indikasi  pengerahan massa  dari  kelompok  yang  tidak  bisa  diidentifikasi  serta  perilaku  anarkis  yakni pelemparan Lembaga Pemasyarakatan Temanggung.
Dari  perkembangan  2  sidang  ini,  mulai  teridentifikasi  bentuk-bentuk keresahan masyarakat yang nyata yakni keinginan agar terdakwa dihukum seberat- beratnya  karena  telah  menistakan  simbol-simbol  agama.  Kasus  ini  dalam perkembangannya  menyita  banyak  perhatian  masyarakat,  bahkan  orang  yang jarang/tidak  pernah  sholat  saja  sampai  marah  dan gregetan ingin  ikut  menghukum ARB.
Menjelang sidang III tanggal 8 Februari 2011 pagi harinya mulai ada indikasi suasana  bertambah  panas  dengan  adanya  informasi  yang  berkembang  mengenai kemungkinan  adanya  aksi  menyikapi  vonis  yang  sesuai  dengan  KUHP  kasus penistaan  agama  dihukum  maksimal  5  tahun.  Kabar  berdatangannya  kelompok massa yang tidak teridentifikasi juga muncul dari laporan orang-orang yang melihat massa  dengan  dialek  yang  berbeda  dengan  penduduk  Temanggung  serta berpenampilan  spesifik,  misalnya  berjenggot,  bercelana congklang serta  menutup wajahnya dengan cadar.
Ketika  sidang  dimulai,  ada  kelompok  massa  yang  berkumpul  di  depan  pintu pagar  Pengadilan  Negeri  Temanggung  dan  melakukan  provokasi  seperti menanamkan kebencian kepada aparat (tidak mau disentuh dan menunjukkan sikap permusuhan)  serta  mengeluarkan  kata-kata  kotor  dan  jorok  kepada  polisi  dengan dialek yang berbeda dengan dialek asli Temanggung. Namun massa provokator ini tidak dapat diidentifikasi karena jumlah massa yang sangat besar.
Kerusuhan terjadi setelah hakim membacakan vonis terdakwa  yakni 5 tahun yang direspon dengan kegaduhan massa karena tidak puas di dalam ruang sidang serta ketegangan karena pembatas antara pengunjung dan terdakwa rusak. Massa menjadi  sangat  gaduh  dan  keadaaan  tidak  terkendali  di  dalam  ruang  sidang. Beberapa  massa  berusaha  untuk  keluar  namun  terdengar  ada  suara  kaca  jendela yang  dipecahkan.  Sementara  itu  di  luar  gedung  kegaduhan  massa  semakin meningkat  dan  terjadi  pelemparan  batu  ke  arah  polisi.  Suasana  menjadi  kacau karena massa mulai melakukan pengrusakan kaca dan bentrok dengan polisi. Polisi membalas  dengan  tembakan  gas  air  mata  dan  massa  semakin  brutal  dengan membakar  truk  pengendali  massa  (DALMAS)  polisi.  Massa  kemudian  dikejar  polisi dari  arah  timur  menuju  ke  barat  (arah  masuk  kota)  dan  massa  mulai  berhamburan ke  arah  kota  dan  mulai  terdengar  provokasi  untuk  membakar  dan  merusak  gereja. Provokasi  dilakukan  dengan  logat  yang  sangat  beda  dengan  logat  Temanggung ditambah  dengan  provokasi  adanya  anak  kyai  yang  meninggal  karena  ditembak. Massa  menjadi  semakin  tidak  terkendali  dan  terjadi  pengrusakan  di  beberapa tempat,  yakni  Pengadilan  Negeri  Temanggung,  Pos  Polisi  Lalu  Lintas  di  simpang tiga  TELKOM,  Gereja  Santo  Petrus,  Pos  Polisi  Lalu  Lintas  di  simpang  tiga  barat Pasar Temanggung, Gereja Pantekosta serta Sekolah Dasar/Griya Shekinah.
Isu  utama  dari  konflik  ini  adalah  penistaan  agama  yang  dilakukan  oleh  ARB yang direspon oleh masyarakat luas meski upaya hukum telah dilakukan oleh pihak kepolisian.  Dalam  melakukan  aksinya  ARB  terlihat  sangat  tenang  menyebarkan buku dan brosur dan ketika ditanya maksud tujuannya ia  dengan  ramah menjawab hanya  sebagai  pengetahuan  saja.  Pembawaannya  yang  ramah  dan  kalem menimbulkan beragam praduga dan kecurigaan bahwa ARB sebenarnya orang yang sangat  berpengalaman  melakukan  aksi-aksi  ini  karena  ketika  tertangkap  basah  ia tidak menunjukkan ekspresi bersalah atau ketakutan.
Motif  dari  konflik  ini  tidak  bisa  diketahui  karena  terdakwa  (ARB)  sangat normatif dan konsisten dalam memberikan jawaban, seolah sudah terprogram untuk melakukan  tindakan  semacam  ini.  Sudah  barang  tentu  konflik  ini  sangat  berkait dengan  kondisi  sosial  masyarakat  mengingat  isu  agama  adalah  hal  yang  sangat sensitif untuk memancing keresahan dan kerusuhan di dalam masyarakat.

## B.2. Aktor Konflik
Aktor  konflik  meliputi  pihak-pihak  yang  berkaitan  dengan  konflik  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  kepentingan  serta  hubungan  di  antara  mereka, kapasitas yang dimiliki serta insentif yang ditawarkan bagi perdamaian.
Dalam kasus ini pihak yang berkaitan secara langsung adalah terdakwa/ARB serta  beberapa  orang  Islam,  Kristen  dan  Katholik  yang  pertama  kali  mengungkap dan membawa kasus ini kepada penegak hukum/polisi. Hubungan di antara mereka, khususnya  hubungan  dengan  ARB  adalah  antagonis/berlawanan  karena  perilaku yang  telah  dilakukan  ARB  menganggu  penghayatan  keagamaan  mereka  dengan menistakan  simbol-simbol  agama,  baik  Islam,  Kristen  maupun  Katholik.  Mereka memiliki  kepentingan  mengeliminasi  perilaku  ARB  agar  tidak  menimbulkan keresahan  yang  lebih  meluas  dengan  tindakan  penyerahan  ARB  kepada  pihak berwajib  untuk  diproses  secara  hukum.  Secara  jangka  panjang  tindakan  ini  akan menjaga kondisi tetap damai dan aman karena setiap masalah diselesaikan kepada penegak hukum.
Sedangkan  kepentingan  ARB  sendiri  tidak  jelas  karena  tidak  ada  jawaban substantif  yang  diberikan.  Jawaban  yang  keluar  dari  mulut  ARB  hanyalah  jawaban normatif yang menimbulkan interpretasi umum dan tidak mengarah kepada maksud yang  sesungguhnya.  Banyak  kecurigaan  tentang  konspirasi  di  balik  sosok  ARB, sesuatu yang semestinya ditindaklanjuti oleh polisi dan diungkapkan kepada publik.
Adapun  aktor-aktor  yang  tidak  langsung  dalam  kasus  ini  adalah  para  tokoh ormas  agama,  kelompok  masyarakat  sipil  (FUIB,  FKUB,  NU,  Muhammadiyah, Paroki)  serta  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung  yang  secara  jelas  memiliki kepentingan untuk menangani kasus ini dengan baik tanpa dampak destruktif serta membawa  kepentingan  insentif  perdamaian  jangka  panjang.  Aktor-aktor  tidak langsung ini telah berupaya secara optimal dengan usaha dan jejaring yang dimiliki untuk  meredam  dampak  konflik  yang  diprediksikan  muncul.  Mereka  membangun hubungan dan kontak yang erat dan bersepakat menghadapi masalah ini bersama- sama. Hal ini terbukti pada saat selesai kerusuhan para aktor ini dengan jejaringnya sampai  di  tingkat  nasional  melakukan  upaya-upaya  mengembalikan  situasi  dan menata  kembali  sisa-sisa  kerusuhan.  Mereka  memiliki  kesepahaman  agenda perdamaian  bahwa  kondisi  ini  harus  ditangani  dan  ditanggulangi  bersama  agar  di masa mendatang hal seperti ini tidak terjadi lagi.
Secara  khusus  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung  di  bawah  pimpinan bupati  telah  melakukan  tindakan-tindakan  kuratif  dan  antisipatif  agar  hal  semacam ini  tidak  terjadi  lagi  di  Temanggung.  Upaya  yang  menghabiskan  banyak  sumber daya (anggaran, tenaga dan waktu) ini terbukti secara efektif mengembalikan kondisi Temanggung ke arah kondisi yang damai dan tenang.
Namun  demikian  munculnya  massa  yang  melakukan  berbagai  tindakan provokatif  tanpa  bisa  diidentifikasi,  diatasi  dan  dijelaskan  kepentingan  dan insentifnya  membuat  konflik  ini,  khususnya  kerusuhan  yang  terjadi  karenanya, sangat  sulit  untuk  dianalisis.  Tindakan-tindakan  yang  telah  mereka  lakukan mendorong  konflik  bermanifestasi  menjadi  kerusuhan  dan  pengrusakan  yang dilakukan oleh massa terhadap obyek-obyek yang tidak berkaitan dengan substansi konflik.  Kerusuhan  dan  pengrusakan  berlangsung  sangat  cepat  dan  semua  pihak, termasuk polisi tidak dapat mengidentifikasi provokator kerusuhan dan pengrusakan.
Para  terdakwa  yang  ditangkap  polisi  dan  diproses  secara  hukum  sampai dengan  menjalani  hukuman  penjara  adalah  orang-orang  yang  terprovokasi  karena niat  sejak  awal  meninggalkan  rumah  hanya  menyaksikan  sidang,  tanpa  adanya rencana  dan  indikasi  persiapan  melakukan  kerusuhan  dan  pengrusakan. Sinyalemen ini sependapat dengan informasi yang disampaikan oleh para informan bahwa ada keganjilan tentang kejadian kerusuhan,  yakni tentang ban yang dibakar di  depan  Pengadilan  Negeri  Temanggung  (tidak  diketahui  asal-usulnya),  orang- orang  yang  menyulut  petasan,  provokasi  yang  menghina  dan  merendahkan  aparat (polisi),  baik  berupa  sikap,  perkataan  maupun  tindakan,  provokasi  informasi  ada anak  kyai  yang  tertembak  serta  massa  yang  sulit  diidentifikasi  sebagai  orang Temanggung dari dialek dan pakaiannya.
Keanehan  tersebut  tidak  terungkap  sampai  dengan  saat  ini  sama  halnya dengan  motif  pelaku/ARB  yang  menyebarkan  dokumen  penistaan  agama. Semestinya  aparat  hukum  bisa  menuntaskan  kasus  ini  dengan  memaparkan kronologis,  aktor,  motif  serta  penggunaan  sumber  daya  untuk  melakukan  aksi tersebut.  Transparansi  penanganan  kasus  ini  akan  mempermudah  penyelesaian konflik  karena  semua  pihak  mendapatkan  informasi  yang  komprehensif  tentang pelaku  konflik  (ARB)  maupun  pelaku  dan  provokator  kerusuhan  yang  datanya menjadi perbincangan masyarakat luas.
Pelaku  provokator  kerusuhan  menurut  semua  informan  harus  diungkap karena  tidak  mungkin  provokasi  ini  dilakukan  oleh  orang  Temanggung.  Dengan bahasa  yang  lebih  lugas  masak  orang  Temanggung  tega  merusak  daerahnya sendiri?  Pernyataan  ini  juga  didukung  bukti-bukti  adanya  massa  yang  tidak teridentifikasi  dengan  jelas  dari  luar daerah, dibuktikan dengan  sikap,  tindakan  dan dialek  yang  bukan  ciri  orang  Temanggung  serta  banyaknya  kendaraan  bernomor luar  Temanggung  pada  saat  kerusuhan  terjadi.  Terlebih  tidak  adanya  pihak  yang mendeklarasikan  diri  melakukan  aksi-aksi  rusuh  dengan  ideologi  atau  agendanya membuat  kasus  konflik  dan  kerusuhan  ini  menghadapi  jalan  buntu.  Bagi  sebagian kalangan, khususnya informan penelitian ini, ada persepsi permisif untuk melupakan begitu  saja  konflik  dan  kerusuhan  ini  tanpa  adanya  keinginan  untuk  menggali  dan mempelajari pembelajaran di balik kejadian kerusuhan dan konflik tersebut.
Dengan demikian, aktor-aktor di luar ARB dan massa dapat dipastikan motif, kepentingan dan kapasitasnya terhadap konflik yang terjadi.  Berkaitan dengan ARB dan  massa,  pihak  yang  menginginkan  konflik  ini  selesai  dengan  tuntas  mesti melakukan  penyelidikan  dan  penelitian  lagi  guna  menemukan  motif,  kepentingan dan kapasitasnya.

## B.3. Dinamika Konflik
Dinamika  konflik  berkaitan  dengan  faktor  di  seputar  konflik  (potensi  durasi konflik,  pemicu  eskalasi  atau  deskalasi  konflik  serta  faktor  yang  mempercepat  atau memperlambat konflik) serta skenario yang dapat dibangun, yakni berkaitan dengan skenario yang mungkin dijalankan, resiko dan asumsi yang melatarbelakanginya.
Mencermati kasus konflik dan kerusuhan Temanggung dapat diketahui bahwa secara  nyata  durasi  kerusuhan  hanya  1-2  jam  saja,  namun  durasi  konflik  bisa  jadi lebih  lama  mengingat  vonis  pengadilan  terhadap  terdakwa  penistaan  agama menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Terlebih dengan adanya kerusuhan menambah  penderitaan  dan  menimbulkan  asumsi-asumsi  negatif  serta  kecurigaan antara satu pihak dengan pihak lain.
Ranah ini sangat sensitif bahkan dalam penelitian ini sampai ada pihak yang keberatan  untuk  mendiskusikan  dan  menjadi  informan  karena  khawatir  dengan akibat  yang  tidak  diinginkan.  Beberapa  informan  juga  agak  tertutup  untuk mendiskusikan  dinamika  konflik  ini,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  skenario, resiko dan asumsi.
Mengingat  konflik  ini  diputuskan  dengan  terpaksa  (adanya  vonis  hakim, kerusuhan  dan  terdakwa  yang  diamankan  ke  luar  Temanggung)  maka  dinamika konflik  ini  tidak  dapat  dideskripsikan  secara  lebih  detail.  Yang  muncul  kemudian adalah  pernyataan-pernyataan  normatif  tentang  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh semua  pihak,  yakni cooling  down dan  antisipatif,  baik  yang  dilakukan  oleh masyarakat sipil, ormas keagamaan maupun Pemerintah Kabupaten Temanggung.
Banyak  pihak  berusaha  untuk  menutup  rapat  dan  melupakan  konflik  serta kerusuhan ini serta mengajak untuk melihat ke depan dan menjaga atau mencegah agar  kejadian  serupa  ini  tidak  terulang.  Ajakan  ini  disertai  dengan  upaya-upaya penyuluhan  hukum  oleh  pemerintah  serta  pengajian  dan  pembinaan  umat. Pendekatan  atas  konflik  yang  seperti  ini  nampaknya  lazim  dilakukan  seperti tercermin  dari  sebuah  ungkapan  Jawa  .. sing  uwis  yo  uwis!  Sudahlah,  yang  sudah terjadi  biarkan  saja .  Upaya  ini  bisa  saja  berhasil  meredam  konflik  dalam  jangka pendek namun ketidakjelasan skenario, motif dan resiko menyelesaikan konflik bisa jadi  memicu  konflik  jangka  panjang,  sebab pendekatan  konflik  yang  emosional  dan rasional  akan  memberikan  hasil  yang  berbeda.  Sebagaimana  telah  diuraikan  oleh
Jeong pada bagian terdahulu  bahwa konflik bisa  bermakna konstruktif bagi sebuah masyarakat  dan  demokrasi  manakala  pihak-pihak  yang  berkepentingan  memiliki kemauan dan kemampuan mentransformasikan konflik ke dalam bentuk yang positif. Sudah  barang  tentu  untuk  mencapai  upaya  ini  dibutuhkan  persepsi  yang  positif terhadap konflik, yakni melihat konflik secara rasional ketimbang secara emosional.
Mengkaji  dan  memahami  dinamika  konflik  membutuhkan  energi,  kesadaran dan  pemikiran  bahwa  konflik  bukanlah  sebuah  hal  yang  tabu  dan  rahasia  untuk didiskusikan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Keterbukaan dan kesediaan berbagi antarpihak sangat diperlukan untuk merumuskan skenario, resiko dan  asumsinya.  Pandangan  yang  teknokratis  ini  perlu  menjadi  sebuah  alternatif solusi  untuk  menyelesaikan  konflik  secara  tuntas  atau  membangun  sinergi konstruktif atas konflik yang telah terjadi. Dalam kasus ini diskusi tentang dinamika konflik  tidak  dapat  dieksplorasikan  karena  hal-hal  yang  bersifat  normatif  dan deskriptif sebagai respon atas konflik dan kerusuhan yang terjadi.

## C. PENUTUP

## C.1. Simpulan
Berdasarkan  model  analisis  yang  telah  dipilih  dalam  perencanaan  penelitian ini  maka berkaitan  dengan  konflik  di Temanggung  yang  disertai  dengan  kerusuhan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
a. Penyebab  atau  sumber  konflik  adalah  tindakan  yang  berurutan,  yakni  penistaan agama oleh ARB yang direspons dengan ketidakpuasan massa atas vonis hakim terhadap  ARB  dan  ditambah  dengan  provokasi  pihak-pihak  tertentu  dari  luar Temanggung  yang tidak bisa  diidentifikasi dengan jelas.  Konflik ini bukan konflik antaragama  dan  tidak  didahului  dengan  potensi  konflik,  artinya  konflik  dan kerusuhan yang menyertainya terjadi secara spontan.
b. Pelaku  kerusuhan  terprovokasi  oleh  provokator  yang  berasal  dari  luar Temanggung  yang  dapat  diidentifikasi  dari  logat  dan  sikap  antipati  yang berlebihan  terhadap  aparat  keamanan  (polisi).  Identifikasi  ini  bertolak  belakang dengan karakter masyarakat Temanggung.
c.  Motif  dari  konflik  ini  tidak  bisa  diketahui  dengan  jelas  karena  terdakwa  (ARB) sangat  normatif  dan  konsisten  dalam  memberikan  jawaban,  seolah  sudah terprogram untuk melakukan tindakan semacam ini. Terdakwa (ARB) dan massa tidak  dapat  dianalisis  dan  diketahui  motifnya  secara  jelas  sehingga  sulit  untuk memahami konflik ini secara komperehensif.
d. Mengingat  konflik  ini  diputuskan  dengan  terpaksa  (adanya  vonis  hakim, kerusuhan dan terdakwa yang diamankan keluar Temanggung tanpa tindaklanjut yang  jelas  dan  transparan  di  hadapan  publik)  maka  dinamika  konflik,  berkaitan dengan  skenario,  resiko  dan  asumsi,  tidak  dapat  dideskripsikan  secara  lebih detail. Pernyataan normatif dan deskriptif tidak bisa menjelaskan dinamika konflik secara operasional.
e. Skenario yang mungkin dilakukan untuk mengakhiri konflik ini kurang terdeskripsi dan  terancang  secara  jelas  karena  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang adalah tindakan normatif berupa penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk  mencegah  hal  serupa  muncul  kembali.  Tidak  diketemukan  adanya  desain untuk mengakhiri konflik secara sistematis dan transparan.

## C.2. Saran
Dari  serangkaian  kegiatan  dan  hasil  penelitian  ini  serta  berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :
a.  Perlu  adanya  penelitian  yang  lebih  mendetail  untuk  menjelaskan  konflik  dan kerusuhan yang terjadi di Temanggung pada tanggal 8 Februari 2011 yang dapat dilakukan  oleh  pemerintah,  kepolisian  maupun  masyarakat  sipil  guna mengungkap  fakta-fakta  yang  masih  kabur  berkaitan  dengan  motif  terdakwa, identifikasi  massa  dari  luar  Temanggung  serta  skenario,  resiko  dan  asumsi penyelesaian konflik.
b.  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung  perlu  mendokumentasikan  konflik  dan kerusuhan  yang  terjadi  secara  sistematik  sehingga  dapat  menjadi  model pembelajaran  pengelolaan  konflik  serta  kerusuhan  yang  mungkin  timbul menyertainya.
c.  Pemerintah  Kabupaten  Temanggung  perlu  menindaklanjuti  dengan  membuat peta konflik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama. Hal  ini  sangat  penting  dan  perlu  untuk  menjaga  agar  potensi  konflik  jangka panjang dengan dampak yang lebih besar tidak muncul mengingat agama dapat menjadi komoditas yang menarik untuk menciptakan chaos dalam masyarakat.
d.  Model  analisa  konflik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  mengadopsi dari DFID perlu disesuaikan dan disederhanakan dengan konteks konflik. Model asli  DFID  sangat  cocok  digunakan  untuk  menganalisa  konflik  jangka  panjang, sementara  konflik  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  bersifat  temporer/sangat singkat.
e.  Peneliti  yang  tertarik  dengan  kajian  tentang  konflik  perlu  berhati-hati  dan menyiapkan  strategi  untuk  memilih  metodologi  pengumpulan  data  mengingat model  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  tidak  mudah  dilakukan  dan tidak mudah mendapatkan hasil sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN
Axt,  Heinz-Jurgen.  (2006). Conflict,  A  Literature  Review. Research  Report. Institute  for  Political Science University of Duisburg-Essen.
Barron,  Patrick,  Smith,  Claire  Q,  Woolcock,  Michael.  (2004)  Understanding  Local  Level  Conflict  in Developing Countries: Theory, Evidence, and Implications from Indonesia. Research Report. Social Development Department, The World Bank.
Berhe,  Tadesse  dan  Adaye  Yonas.  Tanpa  tahun.  Afar:  The  Impact  of  Local  Conflict  on  Regional Stability. Research  Report. Centre  for  Policy  Research  Dialogue  (CPRD)  dan  Institute Security Studies (ISS).
Bertrand,  Jacques.  (2004). Nationalism  and  Ethnic  Conflict  in  Indonesia. Cambridge,  Cambridge University Press.
Choppel, Charles (Eds.) (2006). Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution. London: Routledge.
Furlong, Gary T.(2005). The Conflict Resolution Toolbox: Models and Maps for Analyzing, Diagnosing and Resolving Conflict. Ontario, John Wiley and Sons Canada, Ltd. Hal 38-39.
Herdiansyah,  Haris.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-ilmu  Sosial. Jakarta,  Penerbit Salemba Humanika.
Institute for Peace and Conflict Resolution. (2002). Conflict Analysis. Conflict-sensitive Approaches to Development,  Humanitarian  Assistance,  and  Peace  Building:  Tools  for  Peace  and  Conflict Impact Assessment.
Jeong, Ho-Won. (2008). Understanding Conflict and Conflict Analysis, London: SAGE Publication. Shiva, Vandana. (2002). Water Wars: Privatization, Pollution and Profit . Cambridge, South End Press. www.dfid.gov.uk diakses pada 26 April 2011 Pukul 08.58 WIB. www.voa-islam.com/news diakses pada 20 April 2011 pukul 07.54 WIB. Buku Putih Terkait Kerusuhan di Temanggung Selasa, 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Temanggung.
Panggilan  untuk  Menata  Kehidupan  Bersama  Berangkat  dari  Peristiwa  Temanggung ,  15  Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Tim Temanggung Damai Keuskupan Agung Semarang.