## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 05, Nomor 01, Juli 2023

## PERAN WORD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN
Ahmad Fadli Fauzi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jalan Socio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 ahmadfadlifauzi@mail.ugm.ac.id

## Abstract
The  role  of  the  World  Trade  Organization  in  regulating  the  course  of  international  trade transactions is very important, including trade involving environmental issues. Bearing in mind, nowadays  trade  liberalization  is  often  the  justification  for  crossing  the  line  of  environmental protection. This article focuses on studies related to environmental protection efforts by the WTO in the era of trade liberalization. The research method in this article is carried out in a normative- juridical manner and uses secondary data or literature reviews. The results of the study of this article  show that international trade and environmental protection are two different substances but  mutually influence one  another.  In the  context of  liberalization  of  international  trade  in the environmental sector, the role of the WTO through its policies has regulated international trade so that it does not damage the environmental ecosystem (sustainable development) and trade restrictions in the environmental sector do not break the chain of international transactions. One of the efforts to protect the environment is the application of eco-labels for packaging products. On  the  other  hand,  with  the  existence  of  trade  liberalization  that  has  penetrated  into  the environmental sector more or less has implications for tropical environments such as the country of Indonesia.
Keywords : WTO; International Trade; Trade Liberalization; Environment Protection

## Abstrak
Peran World Trade Organization dalam mengatur jalannya transaksi perdagangan internasional sangat  penting,  tidak  terkecuali  perdagangan  yang  melibatkan  isu  lingkungan.  Mengingat, dewasa  ini  liberalisasi  perdagangan  kerap  menjadi  alasan  pembenar  untuk  melewati  batas perlindungan lingkungan. Artikel ini berfokus pada kajian terkait upaya perlindungan lingkungan oleh WTO di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian dalam artikel ini dilakukan secara yuridis-normatif  dan menggunakan data sekunder atau literature  review. Hasil kajian artikel  ini menunjukkan  bahwa  perdagangan  internasional dan  perlindungan  lingkungan  merupakan  dua substansi  yang  berjalan  beriringan.  Dalam  konteks  liberalisasi  perdagangan  internasional  di bidang  lingkungan,  peran  WTO  melalui  kebijakannya  telah  mengatur  agar  perdagangan internasional tidak merusak ekosistem lingkungan (sustainable development) dan pembatasan perdagangan di bidang lingkungan tidak memutus mata rantai transaksi internasional. Salah satu upaya dalam perlindungan lingkungan ialah dengan penerapan eco-label untuk produk kemasan. Namun, di sisi lain dengan adanya liberalisasi perdagangan yang merambah sampai di bidang lingkungan sedikit banyak berimplikasi pada lingkungan trofis seperti negara Indonesia.
Kata  Kunci :  WTO;  Perdagangan  Internasional;  Liberalisasi  Perdangan;  Perlindungan Lingkungan

## A. Pendahuluan
Perdagangan internasional 1 merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat pungkiri akan semakin  mengalami  perkembangan.  Perkembangan  dalam  perdagangan  internasional  tidak hanya  terkait  kebutuhan  ekonomis,  namun  merambah  ke  dalam  bidang  lingkungan  hidup. Bahkan,  di  era  globalisasi  dewasa  ini  masing-masing  negara  tidak  dapat  memenuhi kebutuhannya  tanpa  berinteraksi  atau  berniaga  dengan  negara  lain.  Sehingga  peran perdagangan internasional dalam memenuhi kebutuhan masing-masing negara sangat penting. Salah  satu  isu  penting  dalam  liberalisasi  perdagangan  internasional  adalah  isu  dalam  bidang lingkungan hidup.
Dalam  perjalanannya,  problem  terkait  lingkungan  hidup  tidak  terlepas  dari  perhatian terhadap dampak dari liberalisasi perdagangan dalam bidang lingkungan yang tidak jarang terjadi melalui  pendekatan  ekstraksi  ( extractif  approach ) 2 dan  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang berpotensi  merusak,  bahkan  memutus  ekosistem  lingkungan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari kepentingan politis para elit korporasi yang memiliki usaha besar dalam suatu negara. Bahkan dewasa  ini  liberalisasi/globalisasi  ekonomi  kerap  menjadi  alat  legitimasi  untuk  melancarkan usahanya,  meskipun  mengandung  konsekuensi  rusaknya  ekosistem  lingkungan.  Mengutip pendapat  dari  Karl  Marx,  yang  mengatakan  bahwa  sistem  perdagangan  kapitalis-liberal memberikan  efek  negatif  terhadap  lingkungan.  Bahkan,  Marx  menekankan  pentingnya mempertahankan sistem lingkungan sebagai dasar dari sustainable development concept. 3
Peran World  Trade  Organizations (WTO)  dalam  meminimalkan  dampak  negatif  dari perdagangan  internasional,  WTO  juga  mengintegrasikan  perdagangan  internasional  dengan konsep  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development )  sebagai  langkah  menjaga kelestarian  alam  dan  makhluk  hidup  dapat  berjalan  beriringan.  Upaya  perlindungan  terhadap lingkungan  hidup  harus  terus  berkembang  dan  menjadi  semacam  syarat  penting  dalam hubungan  perdagangan  internasional  dan  globalisasi  ekonomi.  Perlindungan  lingkungan  yang dimaksud  ialah  serangkaian  upaya  perlindungan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan berkelanjutan. Serangkaian upaya tersebut ialah upaya pengelolaan sumber daya alam,  upaya  pembatasan  penjualan  hasil  alam  atau  pengerukan  terhadap  alam  dan  upaya
1 Dalam pandangan Czinkota, perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Sederhananya, dapat di lihat dari kegiatan ekspor impor antar  negara.  Endra  Wijaya,  dkk.  “Dinamika  Upaya  Melakukan  Sinergi  Antara  Hukum  Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, FH Universitas Pancasila. Vol. 6, No. 3.  Tahun 2017., hlm. 488.
2 Extractif  approach merupakan  pendekatan  ekstraktif  yang  hanya  mengektraksi  atau  mengambil keuntungan  dari  alam  atau  lingkungan,  namun  mengabaikan  dampak  negatif  dari  proses  ekstraksi tersebut.
3 John  Bellamy  Foster,  Ekologi  Marx:  Materialisme  Dan  Alam  (Jakarta:  Wahana  Lingkungan  Hidup Indonesia dan Aliansi Muda Progresif, 2013)., hlm. 157
lainnya. 4 Dengan demikian, transaksi perdagangan internasional harus menjamin terlaksananya ekosistem  sumber  daya  alam,  karena  perdagangan  internasional  dan  pembangunan berkelanjutan merupakan dua entitas yang berbeda namun berjalan beriringan. 5
Di  samping  itu,  keberadaan  WTO  bertujuan  untuk  meregulasi  dan  meliberalisasi perdagangan,  baik  dengan  tarif  maupun  non  tarif  dan  untuk  menghapuskan  hambatan perdagangan dan praktik diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional. WTO melalui Dispute  Settlement  Body (DSB)  telah  menyelesaikan  beberapa  sengketa  terkait  lingkungan hidup. Salah  satu  contoh  kasus terdekat ialah terkait kasus komoditas kelapa sawit Indonesia dalam  perdagangan  internasional  yang  melibatkan  Uni  Eropa,  yaitu european  union-certain measures concerning palm oil and oil palm corp-based biofules. 6 Indonesia menggugat negara Uni  Eropa  melalui Dispute  Settlement  Body (DSB)  atas  indikasi  kebijakan  diskriminatif  oleh negara-negara  Uni Eropa  tepat  pada  15  Desember 2019  lalu.  Kebijakan  yang  dimaksud  ialah Renewable  Energy  Directive (RED)  II  dan Delegated  Regulation yang  dianggap  merugikan negara dengan pemasok kelapa sawit terbesar seperti Indonesia dan Malaysia. Kebijakan Uni Eropa dianggap telah melanggar prinsip non-diskriminatif ( most favour nations ) terhadap posisi Indonesia dalam mengelola atau melindungi sumber daya alamnya dan hak negara Indonesia dalam  melaksanakan  kedaulatannya.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  fokus pembahasan dalam artikel ini ialah terkait bagaimana upaya perlindungan lingkungan oleh WTO di era liberalisasi perdagangan.

## B. Pembahasan

## 1. Perlindungan Lingkungan
Isu  lingkungan  mulai  menjadi  perhatian  masyarakat  internasional  sejak  berdirinya World Trade  Organization (WTO)  melalui Marrakesh  Agreement  1994. 7 Perjanjian  tersebut  menjadi perjalanan  sejarah,  berawal  dari The  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT)  1947 hingga  menjadi  organisasi  WTO.  Dalam Preamble  of  Marrakesh  Agreement  1994, WTO mengakui  pentingnya  pelestarian  lingkungan  hidup  oleh negara-negara anggota dalam sistem
4 Ileana  M.  Porras,  “The  Puzzling  Relationship  Between  Trade  and  Environment:  NAFTA, Competitiveness, and the Pursuit of Environmental Welfare Objectives," Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 3, Issue 1, hlm. 66. http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol3/iss1/5 di akses pada 5 Mei 2023.
5 Philippe Sand, Principle of International Environmental Law, Manchester University Press, Manchester, 1995, hlm. 199-200.
6 DS593:  European Union — Certain measures concerning palm  oil and oil palm crop-based  biofuels. World  Trade  Organization. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm di akses tanggal 3 Mei 2023.
7 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1144 (1994), 1867 U.N.T.S. 154.
perdagangan  internasional. 8 Marrakesh  Agreement juga  telah  menetapkan  pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) sebagai tujuan utama dengan merefleksikan “ the needs and concerns of countries at different levels of economic development”. 9 Kaitannya dengan isu lingkungan, Marrakesh Agreement juga mendirikan “ WTO Committee on Trade and Environment” (WTO-CTE)  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  tugas  untuk  mengidentifikasi  relasi  antara lingkungan hidup dan perdagangan internasional. 10
Sebelumnya, dalam GATT 1947 juga dikenal konsep “ full use of resources of the world” namun  seiring  bergantinya  sistem  GATT  1947,  maka  konsep  tersebut  tidak  berlaku  karena dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  sistem  perdagangan  internasional  dalam  GATT  1994  dan WTO. 11 Walaupun demikian, perlu ditekankan bahwa WTO bukanlah organisasi yang bergerak dalam  perlindungan  lingkungan.  Akan  tetapi,  kompetensi  WTO  ialah  meregulasi  sistem perdagangan  internasional.  Sedangkan,  perihal  terkait  lingkungan,  hanya  sebatas  kebijakan perdagangan  internasional  yang  bersinggungan  dengan  lingkungan.  WTO  juga  sangat menegaskan bahwa harus ada sinkronisasi antara kebijakan perdagangan internasional dengan upaya  perlindungan  terhadap  lingkungan,  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan. 12 Oleh karenanya, peran WTO melalui kebijakannya ialah untuk mengawasi perdagangan dalam bidang lingkungan  agar  tidak  melanggar  aturan  terkait  perlindungan  lingkungan  yang  terdapat  dalam aturan hukum nasional masing-masing negara. 13
Selanjutnya, akses pasar secara menyeluruh dan perlindungan terhadap lingkungan dapat dilakukan  melalui  aturan  atau  melalui  kebijakan  yang  konsisten  dari  WTO  serta  dengan memperhatikan  kondisi  dan  kemampuan  negara-negara  berkembang  dan  miskin.  Walaupun demikian, dalam praktik terdapat kebijakan “ green protections” atau perlindungan lingkungan oleh negara  maju  secara  sepihak,  kebijakan  tersebut  dianggap  akan  menghambat  berjalannya transaksi pasar internasional karena hanya akan menguntungkan negara maju dan merugikan negara  berkembang  yang  masih  berada  pada  tahap  pertumbuhan  ekonomi.  Padahal  kondisi
8 Preamble of Marrakesh Agreement 1994 : “Recognizing that [all parties’] relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living ... and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve  the environment  and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development .”
9 Preamble of Marrakesh Agreement 1994.
10 WTO-CTE  available  at  https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm  di  akses pada 4 Mei 2023.
11 Preamble of GATT 1947: “Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavor should be conducted with a view to raising standards of living . . . and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods”
12 Thomas J. Schoenbaum, “Internasional trade and protection of the environment: the continuing search for reconciliation”, American Journal of Internasional Law, Vol. 91, Issu 2, 1997, hlm. 268-313.
13 Ibid.
sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing negara tentu berbeda. 14 Termasuk, pengenalan konsep “ eco-imperialism”, yaitu pemberlakuan nilai dan prinsip perlindungan lingkungan kepada negara berkembang oleh negara maju. 15 Kebijakan secara sepihak (unilateral) tersebut lagi-lagi dikhawatirkan  akan  mengakibatkan  “ green  barrier ”  dan  kesenjangan  (gap)  standarisasi lingkungan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang. 16 Perlu diketahui bahwa populasi  penduduk  di  negara maju berjumlah kurang  dari  20%  dan  menikmati hasil  kekayaan alam  sekitar  80%,  tentu  menjadi  masalah  karena  sekitar  80%  penduduk  dari  seluruh  penjuru negara hanya dapat menikmati 20% hasil kekayaan alam. 17 Ketimpangan ini tentu harus menjadi perhatian  komunitas  internasional  seperti  WTO  untuk  memberikan  keadilan  dan  melindungi lingkungan akibat dari ketidakadilan kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara maju.

## 2. Dinamika  Peraturan  Perlindungan  Lingkungan  dalam  Rezim  Hukum  Ekonomi Internasional
Dalam Pasal XX GATT 1994 tentang Pengecualian Umum atau General Exception terdapat jaminan hak untuk anggota WTO dalam bertindak di luar perdagangan. Meskipun dalam pasal tersebut  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  terkait  pengecualian  terhadap  lingkungan ( environment ),  namun  terdapat  beberapa  poin  tujuan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan:  (1) perlindungan  terhadap  kehidupan  dan  kesehatan  tumbuhan,  hewan,  juga  manusia;  (2) konservasi sumber daya alam; dan, (3) pemeliharaan ketertiban umum ( including environment ).
Selain itu,  poin  penting  dalam GATT  1994 dalam Pasal I terkait dengan Most Favored Nation Treatment dan Pasal III terkait National Treatment dengan pemberlakuan Pasal XX (b) dan Pasal XX  (g)  GATT  1994. 18 Pasal  tersebut  merupakan  dasar  hukum  bagi  negara  anggota  dalam membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan lingkungan. 19
Ketentuan  GATT  Pasal  XX  (b)  “ …necessary  to  protect  human,  animal  or  plant  life  or health…” melihat bunyi pasal tersebut sangat menekankan aspek sejauh mana tindakan yang akan dilakukan oleh anggota WTO benar-benar dibutuhkan ( necessary ) untuk ekosistem alam? 20
14 Maria  Victoria  Lottici  and  Carlos  Galperin,  “Green  Trade  Protectionism”:  An  Analysis  of  Three  New Issues that Affect Developing Countries, Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 3-4.
15 Carmen  G.  Gonzales,  “Beyond  Eco-Imperialism:  An  Environmental  Justice  Critique  of  Free  Trade”, Denver University Law Review, Vol. 78, Issue 4, 2001, hlm. 982-1019.
16 Gekun Wei, “Analysis of Environmental Barriers in International Trade”, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 119, 3rd International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering (ESSAEME), 2017, hlm. 1441-1444.
17 Lihat dalam Laporan UNDP Tahun 2004.
18 Pasal XX GATT 1994 (b) dan (g).
19 Dukgeun Ahn, “Environmental Disputes in the GATT/WTO: Before and After US-Shrimp Case”, Mich. J. Int’l L.,Vol. 20, Summer 1999, hlm. 820-821.
20 See  Appellate  Body  Report  in  Korea-Measures  Affecting  Imports  of  Fresh,  Chilled  and  Frozen  Beef WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adopted January 10 2001, paragraph 152-154 and Appellate Body
Kemudian, sampai sejauh mana tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan perlindungan kehidupan  manusia,  hewan,  dan  tumbuhan? 21 Untuk  menjawab  kedua  pertanyaan  penting tersebut, maka Majelis Panel Banding (Brazil-Tyres, 2007) harus mempertimbangkan nilai dan kepentingan  yang  terkandung,  seperti  kepentingan  pencapaian  tujuan  lingkungan  dan pembatasan  perdagangan  sesuai  kepentingan  lingkungan. 22 Oleh  sebab  itu,  pasal  tersebut sangat memperhatikan faktor yang benar-benar yang dibutuhkan ( necessary ). Kemudian, Pasal XX (g) GATT 1994 menyatakan bahwa “relating to conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjucntion with restrictions on domestic production or consumption”. Jadi, arti pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa hal yang berkaitan dengan konservasi SDA berpotensi berkurang, maka harus dibatasi produksi dan konsumsinya dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem SDA. 23 Beberapa peraturan dari WTO tersebut menunjukkan bahwa WTO berkontribusi pada perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui tujuannya  untuk  memastikan  pembangunan  berkelanjutan  dan  menghindari  perusakan lingkungan, melalui mekanisme penegakannya, dan melalui kerja di berbagai badan WTO. 24
3. Penerapan Eco-label sebagai Langkah Perlindungan Lingkungan
Mengacu  pada Oxford  Dictionary bahwa eco-label merupakan  “ a  label  used  to  provide consumers  with  information  on  the  environmental  impact  of  a  product's  manufacture,  use, disposal, etc .” 25 Dalam komite WTO pembahasan terkait eco-label terdapat dalam  dua komite yaitu komite pertama , committee on trade environment (CTE) yang bertujuan untuk membahas perdagangan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Salah satu tema penting dalam CTE ialah penerapan  kebijakan eco-label yang  berkaitan  dengan  metode  produksi dan  produk. 26 Komite kedua , the technical barrier to trade  committee (TBT Committee ).  Dalam komite tersebut juga menyinggung perihal terkait eco-label. Pada regulasi TBT tercantum terkait standar produk dan terkait label ( eco-label ). Dalam perjanjian TBT menyatakan bahwa penerapan eco-label terkait
Report in European Communities - Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/AB/R, adopted April 5 2001, paragraph. 115.
21 Appellate  Body  Report  in  United  States  -  Standards  for  Reformulated  and  Conventional  Gasoline (hereinafter referred to as US – Gasoline), WT/DS2/AB/R, p. 22 and Appellate Body Report in US — Shrimp, WT/DS58/AB/R, paras. 119-120.
22 Appellate Body Report, European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, 167, WT/DS135/AB/R (Mar. 12, 2001), hlm. 167.
23 Sanford  Gaines,  “The WTO’s  Reading  of  the GATT  Article  XX Chapeau:  A  Disguised Restriction  on Environmental Measures”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Vol. 22, No. 61, 2001, hlm. 739.
24 Trade and environment. World Trade Organization . https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm di akses pada 25 Mei 2023.
25 Oxford Dictionary, https://www.lexico.com/definition/environmental_label di akses pada 6 Mei 2023.
26 UNEP, The Trade and Environment Effects of Ecolabels: Assesment and Response, UNEP Publication, 2005, hlm. 28-29.
akses pasar sedapat mungkin untuk membatasi perdagangan. 27 Dalam perjanjian TBT tercantum prinsip yang harus dipenuhi eco-label: (1) prinsip non-diskriminasi; (2) prinsip transparansi; (3) prinsip  harmonisasi  dan mutual  recognition. Terkait  penerapan  prinsip  non-diskriminasi berdasarkan  Pasal  2-4  dalam  perjanjian  TBT,  maka  negara-negara  anggota  WTO  diwajibkan juga untuk menerapkan prinsip most favored nation (MFN) dan national treatment pada produk impor  dan  untuk  menerapkan standarisasi  dan  kebijakan  yang sama  dengan produsen dalam negeri maupun luar negeri. 28
Sedangkan  terkait  prinsip  transparansi,  ketentuan eco-label harus  transparan  untuk produsen  dalam  negeri  ataupun  luar  negeri. 29 Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memudahkan produsen dalam mengenali produk yang berlabel ( eco-label ). Perjanjian TBT Pasal 10.1 dan 10.3 juga menegaskan bahwa negara anggota WTO harus memberikan informasi yang detail terkait standar  teknis,  aturan  teknis,  dan  prosedur  penilaian  yang  sesuai  ( comformity  assessment procedure ). Prinsip terakhir ialah prinsip harmonisasi dan mutual recognition. Dalam Perjanjian TBT Pasal 2.4 sampai 2.6 menjelaskan bahwa negara anggota WTO harus menerapkan standar internasional  terkait  peraturan  teknis  yang  dibuat.  Pasal  6  juga  menegaskan  antara  negara anggota  WTO  harus  saling  mengakui  ( recognize )  kesesuaian  penilaian  yang  dilakukan  oleh badan  khusus  yaitu central  government  body. Hal  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  negara anggota WTO menyesuaikan standar eco-label nasional mereka dengan standar eco-label WTO yang  diakui internasional.  Sehingga  tidak  terjadi  perbedaan  standar eco-label yang  signifikan antara sesama negara anggota WTO. 30
Selain itu, terdapat beberapa tujuan penting diadakannya eco-label ialah pertama, untuk memberikan  informasi  kepada  konsumen  bahwa  produk  tersebut  ramah  lingkungan.  Karena, melihat  banyaknya  kerusakan  lingkungan  disebabkan  oleh  sebagian  besar  konsumsi  produk yang tidak ramah lingkungan, oleh karenanya eco-label merupakan solusi bagi konsumen agar lebih memilih produk yang ramah lingkungan. 31 Selain itu, eco-label merupakan penanda atau simbol  dalam  sebuah  produk  yang  dapat  diketahui  dengan  mudah  oleh  konsumen  atau masyarakat  sebagai  sarana  edukasi  produk  yang  ramah  lingkungan.  Langkah  sederhana program eco-label ini  dapat  memberikan  kontribusi  besar  terhadap  perlindungan  lingkungan.
27 Ibid.
28 Siti  Muslimah  dan  Emmy  Latifah,  “Perdagangan  Internasional  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup: Sebuah “ Trade-Off ” Pada Sistem WTO yang Memerlukan Penyelesaian”. Jurnal Bina Mulia Hukum. FH Unpad. Vol.6. No. 3. 30 Maret 2022, hlm.285.
29 Veena Jha, et al., “Eco-Labeling Initiatives as Potential Barriers to Trade: A Viewpoint from Developing Countries”  dalam  Simonetta  Zarrilli,  et  al.  (Eds.),  Eco-Labeling  and  International  Trade,  Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 288.
30 Siti Muslimah dan Emmy Latifah, “Perdagangan Internasional dan Perlindungan Lingkungan Hidup…
Op.Cit., hlm. 285.
31 Ibon  Galarraga  Gallastegui,  “The  Use  of  Eco-labels:  A  Review  of  The  Literature”,  European Environment, Vol. 12, 2002, hlm. 316-318. Di akses pada 6 Mei 2023.
Kedua, untuk memberikan standar produksi suatu produk yang berbasis pada lingkungan. Proses produksi barang sangat penting untuk memperhatikan standar eco-label yang ramah lingkungan. Karena,  standar eco-label tersebut  akan  membantu  mengkampanyekan  produk  yang  ramah lingkungan  terhadap  konsumen  sehingga  perlindungan  lingkungan  lebih  mudah  tercapai. 32 Langkah ini juga dapat memberikan motivasi pada produk yang lain yang belum memiliki standar produksi eco-label . Ketiga, untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap produk dalam negeri. 33 Pemerintah  dapat  mendukung  dan  memberlakukan  kebijakan  produk  yang  tersemat eco-label baik  untuk  produksi  dalam  negeri  maupun  untuk  barang  impor , tujuannya  untuk melindungi lingkungan dan produk dalam negeri akibat dari produksi barang yang tidak ramah lingkungan. 34 Dengan demikian, perlindungan lingkungan dalam suatu negara dapat diupayakan melalui kebijakan pemerintah yang berlaku secara merata.
Di sisi lain, terdapat pro kontra penerapan kebijakan eco-label. Bagi negara berkembang beranggapan  bahwa  penerapan  kebijakan eco-label justru  akan  menghambat  akses  pasar mereka  ke  negara  maju.  Karena  dalam  hal  kemajuan  dan  kecanggihan  teknologi  negara berkembang dapat saja tertinggal jauh oleh negara maju, sehingga untuk menerapkan kebijakan tersebut sangat sulit. Bahkan, persyaratan eco-label pun mereka belum mampu memenuhi syarat atau  standar  internasional. 35 Meskipun  dalam  perjanjian  TBT  Pasal  2.12  menjelaskan  terkait penerapan eco-label oleh  negara  berkembang  dapat  menyesuaikan  atau  beradaptasi  dengan negara  maju,  namun  tidak  ditemukan  kebijakan  lain  dalam  WTO  untuk  memfasilitasi  proses penyesuaian negara berkembang dengan negara maju. Oleh karena itu, peran WTO seyogyanya untuk  memastikan  kebijakan  terkait  lingkungan  bukan  menjadi  hambatan  dalam  transaksi perdagangan dan perdagangan tidak menjadi alasan untuk merusak ekosistem lingkungan. 36

## C. Simpulan
Perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan merupakan dua substansi yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks liberalisasi perdagangan internasional  di  bidang  lingkungan,  peran  WTO  melalui  kebijakannya  telah  mengatur  agar
32 René Vossenaar, “Eco-Labelling and International Trade: The Main Issues”, dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), EcoLabeling and International Trade, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 24-25
33 Jasper Stein, “The Legal Status of Eco-Labels and Product and Process Methods in the World Trade Organization”, American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 1, Issue 4, 2009, hlm. 285. Tersedia di: https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/AJEBA_Stein_Legal-Status- Ecolabels.pdf di akses pada 6 Mei 2023.
34 Anil Markandya, “Eco-Labelling: An Introduction and Review” dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), Eco- Labeling and International Trade, Palgrave Macmillan, London: 1997, hlm. 9.
35 Hanoj Joshi, “Are Eco-Labels Consistent with World Trade Organization Agreements?”, Journal of World Trade, Vol. 38, Issue 1, 2004, hlm. 69-92.
36 Thomas J. Schoenbaum, “Internasional trade and protection of the environment: the continuing search for reconciliation”, American Journal of Internasional Law, Vol. 91, Issu 2, 1997, hlm. 268-313.
perdagangan internasional tidak merusak ekosistem lingkungan ( sustainable development ) dan pembatasan  perdagangan  di  bidang  lingkungan  tidak  memutus  mata  rantai  transaksi internasional.  Salah  satu  upaya  dalam  perlindungan lingkungan  ialah  dengan  penerapan eco- label untuk produk kemasan. Namun, di sisi lain dengan adanya liberalisasi perdagangan yang merambah sampai di bidang lingkungan sedikit banyak berimplikasi pada lingkungan trofis seperti negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal:
Dukgeun.  (1999).  “Environmental  Disputes  in  the  GATT/WTO:  Before  and  After  US-Shrimp Case”, Mich. J. Int’l L.,Vol. 20.
Gaines, Sanford. “The WTO’s Reading of the GATT Article XX Chapeau: A Disguised Restriction on Environmental Measures”, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Vol. 22, No. 61, 2001.
Gallastegui,  IG.  (2002).  “The  Use  of  Eco-labels:  A  Review  of  The  Literature”,  European Environment, Vol. 12, hlm. 316-318
Gonzales,  CG.  (2001).  “Beyond  Eco-Imperialism:  An  Environmental  Justice  Critique  of  Free Trade”, Denver University Law Review, Vol. 78, Issue 4.
Joshi,  HJ.  (2004).  “Are  Eco-Labels  Consistent  with  World  Trade  Organization  Agreements?”, Journal of World Trade, Vol. 38, Issue 1.
Lottici, M (et.al) (2014). “Green Trade Protectionism”: An Analysis of Three New Issues that Affect Developing Countries, Chinese Journal of Urban and Environmental Studies, Vol. 2, No. 2.
Muslimah, S. dan Latifah, E. (2022). “Perdagangan Internasional dan Perlindungan Lingkungan Hidup:  Sebuah  “ Trade-Off ”  Pada  Sistem  WTO  yang  Memerlukan  Penyelesaian”. Jurnal Bina Mulia Hukum. FH Unpad. Vol.6. No. 3.
Porras,  Ileana  M.  “The  Puzzling  Relationship  Between  Trade  and  Environment:  NAFTA, Competitiveness, and the Pursuit of Environmental Welfare Objectives," Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 3, Issue 1, hlm. 66.
http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol3/iss1/5
Schoenbaum, TJ. (1997). “Internasional trade and protection of the environment: the continuing search for reconciliation”, American Journal of Internasional Law, Vol. 91, Issue 2.
Stein, J. (2009). “The Legal Status of Eco-Labels and Product and Process Methods in the World Trade Organization”, American Journal of Economics and Business Administration, Vol. 1, Issue  4.  Tersedia  di:  https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/AJEBA_Stein_Legal- Status-Ecolabels.pdf
Wijaya,  E.  (et.al)  (2017).  “Dinamika  Upaya  Melakukan  Sinergi  Antara  Hukum  Perdagangan Internasional  dan  Hukum  Lingkungan”, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  FH  Universitas Pancasila. Vol. 6, No. 3.

## Prosiding:
Wei, G. (2017). “Analysis of Environmental Barriers in International Trade”, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 119, 3rd International Conference on Economics, Social Science, Arts, Education and Management Engineering (ESSAEME).

## Buku:
Foster, JB.  (2013). Ekologi Marx: Materialisme Dan Alam Jakarta: Wahana Lingkungan  Hidup Indonesia dan Aliansi Muda Progresif.
Jha, V. et al., (2001). “Eco-Labeling Initiatives as Potential Barriers to Trade: A Viewpoint from Developing Countries” dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), Eco-Labeling and International Trade, Palgrave Macmillan, London.
Markandya, A. (1997). “Eco-Labelling: An Introduction and Review” dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), Eco-Labeling and International Trade, Palgrave Macmillan, London.
Sand,  P.  (1995).  Principle  of  International  Environmental  Law,  Manchester  University  Press, Manchester.
Vossenaar,  R.  (1997).  “Eco-Labelling  and  International  Trade:  The  Main  Issues”,  dalam Simonetta Zarrilli, et al. (Eds.), EcoLabeling and International Trade, Palgrave Macmillan, London.

## Internet:
DS593:  European  Union  —  Certain  measures  concerning  palm  oil  and  oil  palm  crop-based biofuels. World Trade Organization . https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm di akses tanggal 3 Mei 2023. Trade and environment. World Trade Organization. https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm di akses pada 25 Mei 2023.
Oxford  Dictionary, https://www.lexico.com/definition/environmental_label  di  akses  pada  6  Mei 2023.
World  Trade  Organization  (WTO)  –  Committee  Trade  Environment  (CTE)  available  at https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm  di  akses  pada  4  Mei 2023.

## Lainnya:
Appellate Body Report in Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef WT/DS161/AB/R,  WT/DS169/AB/R,  adopted  January  10  2001,  paragraph  152-154  and Appellate  Body  Report  in  European  Communities  -  Measures  Affecting  Asbestos  and Asbestos-Containing Products, WT/DS135/AB/R, adopted April 5 2001, paragraph. 115.
Appellate Body Report in United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (hereinafter referred to as US – Gasoline), WT/DS2/AB/R, p. 22 and Appellate Body Report in US — Shrimp, WT/DS58/AB/R.
Appellate  Body  Report,  European  Communities-Measures  Affecting  Asbestos  and  Asbestos- Containing Products, 167, WT/DS135/AB/R (Mar. 12, 2001).
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1144 (1994), 1867 U.N.T.S. 154.
Preamble of GATT 1947
Preamble of Marrakesh Agreement 1994.
UNEP,  The  Trade  and  Environment  Effects  of  Ecolabels:  Assesment  and  Response,  UNEP Publication, 2005.