## PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN BERAS UNTUK RAKYAT MISKIN (RASKIN) OLEHTIM KOORDINSI RASKIN DI WILAYAH KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS
Oleh : Dini Sugianti dinisugianti@yahoo.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## Abstrak
Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : (1)Sejauh mana tim koordinsi raskin  melakukan  pengawasan  penyaluran  bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin  (RASKIN)?  (2) Sejauh mana hambatan dalam mengatasi persoalan pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat  miskin  (Raskin)  oleh  tim  koordinsi  raskin?Sejauh  mana  upaya  yang  dilakukan  oleh  tim koordinsi raskin dalam mengatasi  persoalan pengawasan  penyaluran  bantuan beras untuk  rakyat miskin  (Raskin?  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis,  dengan  sampel  penelitian berjumlah 5  orang pegawai kecamatan dan 5 orang  anggota tim koordinasi raskin. Berdasarkan penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil  sebagai  berikut:Dalam  pelaksanaan  penyaluran bantuan beras raskin, maka pengawasan  oleh Tim Koordinasi Raskin  Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten  Ciamis,  sangat  dibutuhkan,  baik  dalam  penetapan  standar  pelaksanaan,  penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan,  pengukuran  pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan  dengan  standar  dan  analisis  penyimpangan,    dan  pengambilantindakan  koreksi  bila diperlukan.  Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Tim  Koordinasi  Raskin    dalam  melaksanakan pengawasan  dalam  Pengawasan  penyaluran  bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin  (Raskin)  di Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis  adalah  rendahnya  SDM  Tim  Koordinasi  Raskin, profesionalisme  SDM,  pengetahuan,  keterampilan,  dan  dan  sebagainya,  yang  menghambat pengawasan  dalam  Pengawasan  penyaluran  bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin  (Raskin).Upaya yang  telah  dilaksanakan  oleh  Tim  Koordinasi  Raskin    dalam  mengatasi  hambatan  dalam  proses pengawasan saat Pengawasan penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin).
Kata kunci: Pengawasan

## A. PENDAHULUAN
Organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu tujuan.Organisasi mengelola  berbagai  rangkaian  kegiatan  yang diarahkan menuju
tercapainya tujuan organisasi.Dalam  organisasi  setiap  orang  atau pegawai harus  memiliki peran  yang jelas tentang bagaimana  tugas,  wewenang  dan  tanggung jawabnya masing-masing.
Untuk menciptakan keberhasilan organisasi,  maka  elemen-elemen  sumber  daya manusia yang terlibat didalamnya harus bekerjasama  dengan  baik  agar  tujuan  yang diharapkan  dapat  tercapai.Salah  satu  langkah yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melakukan pengawasan  terhadap  segala  sesuatu  kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap pegawai.Pengawasan menjadi unsur yang
terpenting dalam menjalankan kegiatan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan  adanya  pengawasan  maka  setiap kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  dalam menjalankan  tugas  akan  dapat  terlaksana  dengan baik.  Tidak  hanya  itu,  apabila  terjadi  suatu penyimpangan  maka  dapat  secara  langsung mengambil  langkah  tindakan  dan  perbaikan seperlunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Untuk mendapatkan suatu hasil pekerjaan yang  baik  maka  diperlukan  pengawasan  yang baik.  Menurut  Siagian  (2014:112)  menyatakan bahwa,  “Pengawasan  adalah  proses  pengamatan pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin  agar  semua  pekerjaan  yang  sedang dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang telah  ditentukan  sebelumnya”.Sementara    itu Makmur (2011: 176) mengemukakan bahwa:
Pengawasan    adalah  suatu  bentuk  pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan  pemahaman  dan  kesadaran kepada  seseorang  atau  beberapa  orang yang  diberikan  tugas  untuk  dilaksanakan
dengan  seseorang  atau  beberapa  orang yang  diberikan  tugas  untuk  dilaksanakan dengan  menggunakan  berbagai  sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga  tidak  terjadi  kesalahan  dan penyimpangan  yang  sesungguhnya  dapat menciptakan kerugian  oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.
Pelaksanaan suatu  kegiatan  tanpa adanya suatu  pengawasan  dapat  mengakibatkan  adanya penyelewengan.
Sehingga dibutuhkan pengawasan  untuk  memberikan  dampak  yang positif  bagi  siapapun  yang  akan  menjadi  sasaran dari  kegiatan  dan  memberikan  kemanfaatan  atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Handayaningrat  (1994:143)menyatakan bahwa  :  “  Pengawasan  bertujuan  agar  hasil pelaksanaan  pekerjaan  diperoleh  secara  berdaya guna  (efisien)  dan  berhasil  guna  (efektif),  sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Dengan adanya pengawasan diharapkan kesalahan dan penyimpangan- penyimpangan  yang  terjadi  dapat  ditekan  sedini mungkin,  tujuan  akhir  keseluruhan  yang  pada akhirnya  dapat  membantu  mendapatkan  hasil pelaksanaan  pekerjaan  pegawai  yang  efektif, seperti halnya pengawasan dalam pendistribusian program  raskin  di  Kecamatan  Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Pengawasan dalam melaksanakan
program  raskin  dilaksanakan  oleh  Ketua  Tim Koordinasi  Raskin  Kabupaten.  Tim  Koordinasi Raskin  Ciamis  yaitu  tim  khusus  yang  dibentuk oleh  Bupati  Ciamis  dan  diberikan  wewenang untuk  mengurusi  masalah  raskin  di  kabupaten Ciamis.
Program  beras  miskin  (raskin)  adalah program pemerintah untuk menanggulangi masalah  kemiskinan.Program  raskin  diawali dengan  Program  Operasi  Pasar  Khusus  Beras pada  tahun  1998.  Operasi  ini  merupakan  tindak lanjut  dari adanya krisis ekonomi pada pertengahan  tahun 1997,  disertai  kemarau  kering serta  bencana  kebakaran  hutan  dan  ledakan serangan hama belalang dan hama  wereng coklat yang  telah  menyebabkan  penurunan  produksi pangan  secara  nyata.  Penurunan  ini  dipicu kenaikan  harga  pupuk  dan  obat  pemberantas hama yang cukup tinggi.
Dalam melakukan kegiatan pendistribusian  program  raskin  di  kabupaten
Ciamis  banyak  sekali  masalah  yang  dihadapi, salah satunya disebabkan karena belum terlaksananya tahapan pengawasan, antara lain:
1. Tim koordinasi raskin masih jarang melaksanakan  pemantauan  langsung  ke lapangan, sehingga dalam pelaksanaan pendistribusian program raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis masih banyak terjadi  penyimpangan  dan  masalah-masalah yang  dihadapi.  Seperti pendistribusian  raskin kepada  masyarakat  yang  sering  tidak  sampai kepada  masyarakat  yang  berhak,  justru sampai  kepada  masyarakat  yang  mampu dikarenakan  masyarakat  tersebut  kerabat petugas pembagian raskin.
2. Tim Koordinsi Raskin lebih sering melakukan  pengawasan  secara  tertulis  saja, sehingga    tidak  melihat  akan  kurangnya tanggung  jawab  pegawai  dalam  mengurusi pendistribusian program raskin di Kecamatan Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis.    Hal  ini terlihat dari laporan penyaluran RTS-PM dari tingkat  desa/kelurahan  yang  dibiarkan begitu saja  dan  keluhan  dari  masyarakat  tentang permasalahan  raskin  seperti  tidak  tepat sasaran,  tepat  jumlah  dan  tepat  harga  yang tidak segera ditindak lanjuti.
Dari  paparan  mengenai  latar  belakang penelitian  di  atas,  maka  peneliti  merasa  tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai: “ Pengawasan  Penyaluran  Bantuan  Beras Untuk  Rakyat  Miskin  (Raskin)  oleh  Tim Koordinsi  Raskin  di  Wilayah  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ”.
Adapun  permasalahan  yang  terjadi  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sejauh mana tim koordinsi raskin di Wilayah Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis melakukan  pengawasan  penyaluran  bantuan beras untuk rakyat miskin (RASKIN)?
2. Sejauh  mana  hambatan  dalam  mengatasi persoalan  pengawasan  penyaluran  bantuan beras  untuk  rakyat  miskin  (Raskin)  oleh  tim koordinsi  raskin  di  Wilayah  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?
3. Sejauh  mana  upaya  yang  dilakukan  oleh  tim koordinsi  raskin  di  Wilayah  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dalam mengatasi  persoalan  pengawasan  penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin?

## B. LANDASAN TEORI
Penelitian ini membahas suatu permasalahan  tentang  pengawasan  penyaluran bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin)  oleh tim koordinasi raskin  yang  dirasa belum optimal. Hal  ini  ditunjukan  dari  Kurangnya  pengawasan yang  dilakukan  oleh  tim  koordinasi  raskin sebagai pengawas dan mempunyai tugas
mengawasi  atas  kebijakan  yang  dijalankan pemerintah  khususnya  dalam  bidang  penyaluran bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin  (Raskin). Dengan  melihat  permasalahan  tersebut  untuk penganalisaan  pendekatan  teori  yang  di  gunakan dengan mengacu pada teori mengenai Pengawasan.Dimana  pendekatan  teori  tersebut termasuk ke dalam bidang telaah dari kajian ilmu administrasi Negara.Oleh karena itu
penganalisaan  beserta  teori  yang  digunakan mengacu  pada  pendekatan  berdasarkan  kaidah- kaidah ilmu administrasi negara.
Sebagaimana diketahui bahwa pengertian dari  administrasi  negara  merupakan  proses penyelenggaraan  pekerjaan  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  di  tetapkan.  Hal  ini sebagaimana  dijelaskan  oleh  Atmosoedirdjo (1990:9), yaitu : Administrasi Negara adalah ilmu
pengetahuan  (cabang  ilmu  administrasi)  yang secara  khas  melakukan  studi  (kajian)  terhadap fungsi  intern  dan  ekstern  dari  struktur-struktur dan  proses-proses  yang  terdapat  di  dalam  bagian yang penting dari sistem dan aparatur Negara.
Pendapat lain dikemukakan oleh Kencana  (2003:  33)  bahwa:  “Administrasi Negara  adalah  suatu  studi  mengenai  bagaimana bermacam-macam badan pemerintah
di organisasi,  diperlengkapi  dengan  tenaga-tenaga, dibiayai, digerakkan dan dipimpin”. Berdasarkan  pada  penjelasan  tersebut memberikan  pemaknaan  mengenai  penjelasan administrasi sebagai suatu aktivitas
ketatalaksanaan sumber daya secara efektif dalam rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Jika  dilihat  dari penjelasan tersebut,  maka  dalam proses  administrasi  terdapat  pula  aktivitas pengawasan,  yaitu  bagaimana  mengatur  dan mengelola  sebagai  suatu  proses  atau  kegiatan atau  usaha  dalam  rangka  mencapai  tujuan tertentu  mengenai  kerjasama  dengan  orang  lain. Dengan  demikian  maka  cukup  jelas  kiranya pendekatan  teoritis  yang  di  gunakan  sebagai bahan  tela’ah  permasalahan  dalam  penelitian  ini akan  tidak  terlepas  dari  kajian  ilmu  administrasi negara dan pengawasan.
Pengawasan  merupakan  suatu  proses dalam  menetapkan  ukuran  kinerja  dan  standar dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung  pencapaian  hasil  yang  di  harapkan sesuai  dengan  kinerja  yang  telah  ditetapkan tersebut.  Beranjak  dari  hal  tersebut,  penulis menguraikan  pengertian  pengawasan  Menurut Robin dalam Effendi (2014:206) yaitu:
Pengawasan adalah sama dengan pengendalian sebagai proses-proses
memantau    kegiatan-kegiatan  untuk memastikan  bahwa  kegiatan-kegiatan  itu diselesaikan
sebagaimana telah direncanakan  dan  proses  mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
Sementara    itu  menurut    Handoko
(2007:359 )  menyatakan bahwa:
Pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi  dan  manajemen    tercapai.  Ini berkenaan    dengan  cara-cara    membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini
menunjukkan    adanya    hubungan    yang sangat    erat  antara  perencanaan    dan pengawasan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa pengawasan  dan  pengendalian  harus  ditegakan pada  saat  perencanaan  terhenti,  dan  mengambil tindakan  perbaikan  begitu  di  butuhkan.  Atau dengan kata lain kegiatan pengawasan merupakan  suatu  tindakan  untuk  mengetahui, menganalisa,  dan    membandingkan  segala sesuatu    yang  telah  dilaksanakan    dalam pekerjaan  sesuai  dengan    rencana    atau  standar, serta  melakukan    koreksi    bilamana    terjadi penyimpangan  sehingga  tujuan  organisasi    dapat tercapai. Adapun tahap-tahap pengawasan sebagaimana  dikemukakan  oleh  Effendi  (2014: 212) sebagai berikut:
1. Penetapan standar pelaksanaan a. Standar  fisik,  mungkin  meliputi barang  atau  jasa  jumlah  langganan atau kualitas produk
b. Standar  moneter  yang    ditunjukkan dalam  rupiah  dan  mecakup  biaya tenaga kerja
c. Standar  waktu  meliputi  kecepatan produksi  atau  batas  waktu  suatu pekerjaan harus diselesaikan
2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan kegiatan Menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan
periode  waktu  berapa  kali  ( how  often ) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam,  setiap  hari,  setiap  minggu,  setiap bulan atau setiap tahun.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan a. Pengamatan
b. Laporan-laporan
c. Metode-metode otomatis
d. Inspeksi pengujian
4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar  dan  analisis  penyimpangan, Maksudnya adalah pembandingan pelaksanaan  nyata  dengan  pelaksanaan yang  di  rencanakan  dan  hasil  ini kemungkinan  terdapat  penyimpangan- penyimpangan  dan  pembuat  keputusan lah  yang  mengidentifikasi  penyebab- penyebab terjadi penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan,  Tindakan  koreksi  diambil dalam  berbagai  bentuk  standar  dan pelaksanaan  diperbaiki  dan  dilakukan secara bersama.
Dengan  demikian  maka  jelas  bahwa pengawasan  merupakan  suatu  bentuk  pola  pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan  kesadaran  kepada  seseorang  atau  beberapa orang  yang  diberikan  tugas  untuk  dilaksanakan dengan  seseorang  atau  beberapa  orang  yang diberikan  tugas  untuk  dilaksanakan  dengan menggunakan  berbagai  sumber  daya  yang tersedia  secara  baik  dan  benar,    sehingga  tidak terjadi  kesalahan  dan  penyimpangan  yang sesungguhnya  dapat  menciptakan  kerugian    oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.
Melihat pada  uraian  teori  tersebut  di atas, di  harapkan  pengawasan  oleh  tim  koordinasi raskin  terhadap  penyaluran  bantuan  beras  untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan
Cijeungjing  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan  fungsi  dan  kewenangan  yang  di  miliki oleh  tim  koordinasi  raskin  tersebut,  sehingga tercipta  transparansi  dan  akuntabel  dalam  proses pembangunan  dan hasil pembangunan  yang telah di laksanakan kepada masyarakat.

## C. METODE PENELITIAN
Desain  atau  metode  penelitian  yang dijadikan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
D. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Berikut  ini    penulis  sajikan  hasil  penelitian  dan pembahasan adalah sebagai berikut.
1. Pengawasan  penyaluran  bantuan  beras untuk rakyat miskin (RASKIN)
1. Petapan standar pelaksanaan,
a. Penetapan standar penyaluran bantuan beras raskin Berdasarkan hasil wawancara
diketahui  bahwa  tim  koordinasi  raskin bersama  pegawai  kecamatan  lainnya menetapkan  standar  penyaluran  bantuan
beras  raskin  dengan    cara    melakukan survey  atau  pendataan  kepada  seluruh desa  yang  ada  di  bawah  kecamatan Cijeungjing,  atau  menerima  langsung hasil  data  dari    kepala  desa  mengenai orang-orang  yang  layak  memperoleh bantuan.  Hal  ini  dirasa  efektif,  agar pemberian bantuan tepat sasaran.
Sementara  itu  hasil  observasi menunjukkan bahwa dalam hal menetapkan  standar  penyaluran  bantuan beras raskin, pihak tim  koordinasi  raskin bekerja sama dengan pegawai kecamatan dan
pemerintahan desa untuk
memperoleh  data    orang-orang  yang layak  memperoleh  bantuan  beras  miskin (raskin),  sehingga    pemberian    bantuan tepat  sasaran.  Selain  itu  juga    terkadang pihak  tim  koordinasi  raskin  tersebut turun  langsung    meninjau  ke  lapangan dengan  tujuan    agar    pemberian  bantuan tepat.
b. Tim  koordinsi  raskin  menetapkan standar  biaya    yang  harus  diterima oleh rakyat miskin.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Selama ini tim koordinsi  raskin  menetapkan  standar penerimaan  beras  raskin  per  RTS-PM. Dimana  masing-masing  RTS-PM  berhak menebus  beras  Raskin  sebanyak  15  kg per RTS-PM per bulan.
Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan bahwa sudah ada ketentuan yang  jelas  yang  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan  mengenai  standar biaya    (harga)  yang  harus  diperoleh  oleh rakyat  miskin  dalam  rangka  menebus bantuan beras miskin yaitu Rp. 1600 / kg.
c. Penetapan waktu pelaksanaan penyaluran  bantuan  beras  untuk rakyat miskin (RASKIN) Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Penetapan waktu pelaksanaan  penyaluran  bantuan  beras untuk  rakyat  miskin  (RASKIN)  di Kecamatan Cijeungjing ditetapkan dalam 4 bulan sekali  yakni   dalam satu tahun 3 kali.
Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan  bahwa  waktu  pemberian bantuan  beras  miskin  oleh  pemerintah telah  ditetapkan  selama  4  bulan  sekali, atau dalam satu tahun  memperoleh jatah bantuan selama 3 kali.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan a. Penetapan waktu perencanaan penyaluran  bantuan  beras  untuk rakyat miskin (RASKIN). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, penetapan waktu perencanaan  penyaluran  bantuan  beras untuk rakyat miskin (RASKIN)
dilaksanakan  atas  kesepakatan  bersama, dimana  bantuan  yang  diberikan  tidak sekehandak  masyaraakat  atau  tim  itu sendiri,  melainkan  telah  ditentukan  oleh preaturan perundang-undangan. Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan bahwa dalam hal penetapan waktu perencanaan penyaluran bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin (RASKIN)  dilakukan  berdasarkan  aturan yang  telah  ditentukan,  serta  atas  dasar kepesakatan  bersama    antara    tim koordinasi beras miskin dengan pemerintah setempat. b. Penentuan waktu pelaksanaan penyaluran  bantuan  beras  untuk rakyat miskin (RASKIN). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, penetapan waktu pelaksanaan  penyaluran  bantuan  beras untuk rakyat miskin (RASKIN)
dilaksanakan  atas  kesepakatan  bersama, dimana  bantuan  yang  diberikan  tidak sekehandak  masyaraakat  atau  tim  itu sendiri,  melainkan  telah  ditentukan  oleh preaturan perundang-undangan.
Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan bahwa dalam hal penetapan waktu pelaksanaan penyaluran bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin (RASKIN)  dilakukan  berdasarkan  aturan yang  telah  ditentukan,  serta  atas  dasar kepesakatan  bersama    antara    tim koordinasi beras miskin dengan pemerintah setempat.
c. Penentuan  waktu  evaluasi  penyaluran bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin
(RASKIN) Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin menentukan  waktu  setiap  bulan  dengan tujuan  agar  penyaluran  raskin  dapat dilaksanakan  secara  efektif,  dimana pelaksanaan  bantuan  dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.
Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan bahwa bahwa Tim
Koordinasi  Raskin    menentukan  waktu setiap bulan dengan tujuan agar penyaluran  raskin  dapat  dilaksanakan secara efektif, dimana pelaksanaan bantuan  dilaksanakan  sesuai  dengan kesepakatan bersama.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
a. Langkah yang dilakukan tim koordinsi  raskin  dalam  melaksanakan pengamatan langsung ke lapangan
Berdasarkan hasil wawancara diketahui  bahwa,  Tim    koordinasi  raskin melaksanakan  pengamatan  langsung  ke lapangan dengan memberikan
pengawasan  langsung  terhadap  proses pelaksanaan penyaluran raskin.
Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan bahwaKedatangan tim koordinasi raskin melaksanakan pengamatan langsung ke lapangan bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi  proses penyaluran bantuan beras  raskin  yang  dilaksanakanoleh kecamatan, serta  menindaklanjuti aturan- aturan  yang  telah      ditentukan  apakah dilaksanakan atau  tidak.
b. Langkah yang dilakukan tim koordinsi  raskin  dalam  membuat laporan-laporan hasil penyaluran bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin (RASKIN).
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin membuat laporan-laporan hasil penyaluran  raskin  dengan  tujuan  agar proses penyaluran raskin dapat dipertanggungjawabkan baik secara lisan maupun  tulisan  sebagai  bahan  evaluasi pada penyaluran raskin berikutnya.
Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan bahwa laporan-laporan hasil  penyaluran  raskin  dibuat  dengan tujuan  agar  proses  penyaluran  raskin dapat dievaluasi.
c. Bagaimana  langkah  yang  dilakukan tim koordinsi raskin dalam menggunakan metode-metode
otomatis  dalam  proses  pengukuran penyaluran  bantuan  beras  untuk rakyat miskin (RASKIN).
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin menggunakan  metode-metode  otomatis dalam proses pengukuran dengan maksud  agar  proses  pengukuran    dapat dilaksanakan secara fleksibel.
Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan  bahwa  untuk    memperoleh proses  penilaian  yang    tidak  kaku  dan mudah  dimengerti,  maka  tim  koordinasi raskin    menggunakan  metode-metode otomatis dalam proses pengukuran.
4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan a. Langkah yang dilakukan tim koordinsi  raskin  dalam  menganalisis penyimpangan hasil pengukuran disesuaikan dengan standar. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Jika terjadi penyimpangan  maka  Tim  Koordinasi Raskin    menganalisis    penyimpangan hasil  pengukuran  disesuaikan  dengan standar.
Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan  bahwa    sejauh  ini  Tim koordinasi raskin menganalisis penyimpangan hasil pengukuran disesuaikan  dengan  standar  yang  telah ditentukan.
b. Tim koordinsi raskin membandingkan hasil  penyaluran bantuan beras  untuk rakyat  miskin  (RASKIN)  dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin membandingkan  hasil penyaluran raskin dengan  perencanaan  yang  telah  disusun sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan. Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan  bahwa  cara  yang  telah dilakukan TIM  koordinasi raskin  adalah dengan membandingkan hasil penyaluran  raskin  dengan  perencanaan yang telah disusun sebelumnya. c. Tim  Koordinasi  Raskin    membuat analisis penyebab penyimpangan Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Tim Koordinasi Raskin membuat analisis penyebab penyimpangan dengan cara membandingkan  hasil  yang  diperoleh dengan aturan yang berlaku. Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan  bahwa  dalam    rangka membuat analisis penyebab penyimpangan  maka  Tim  Koordinasi Raskin  harus membandingkan hasil yang diperoleh  dengan aturan yang berlaku.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan a. TIM Koordinasi Raskin melaksanakan tindakan koreksi sesuai standar. Berdasarkan hasil wawancara diketahui  bahwa,  tim  Koordinasi  Raskin melaksanakan  tindakan  koreksi  sesuai standar, untuk mencapai kesesuaian.
Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan  bahwa  Selama  ini  tim koordinasi raskin melaksanakan tindakan koreksi sesuai standar b. Tim Koordinasi Raskin melaksanakan perbaikan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil wawancara diketahui  bahwa,  tim  koordinasi  raskin melaksanakan perbaikan secara
menyeluruh,  seperti  dari  perencanaan, pelaksanaan dan proses evaluasi. Sementara    itu    hasil  observasi menunjukkan bahwa melaksanakan perbaikan  secara    menyeluruh  dengan maksud  agar  proses  penyaluran  raskin dapat berjalan sesuai dnegan  rencana.
2. Hambatan  dalam  Mengatasi  Persoalan Pengawasan  Penyaluran  Bantuan  Beras untuk  Rakyat  Miskin  (Raskin)  oleh  Tim Koordinsi  Raskin  di  Wilayah  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis
Hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan pengawasan  oleh  Tim  Koordinasi  Raskin dalampenyaluran bantuan  beras  raskin di Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, adalah: 1. Penetapan standar pelaksanaan Berdasarkan hasil wawancara
dengan  Ketua  Tim  Koordinasi  Raskin Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam penetapan standar  pelaksanaan  oleh  Tim  Koordinasi Raskin    dalam  Penyaluran  bantuan  beras raskin  di  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten Ciamis adalah:
a. Masih  rendahnya  SDM  Tim  Koordinasi Raskin    dalam  penetapan  standar pengawasan  penyaluran  bantuan  beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
b. Masih  kurangnya  dana  aspirasi    yang diperlukan  masyarakat  untuk  penetapan standar  pengawasan  penyaluran  bantuan beras  untuk  rakyat  miskin  (Raskin)  di
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. c. Masih kurangnya pengelolaan masyarakat  dalam    banyak    hal  teknik dalam penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. 2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan kegiatan Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinasi Raskin,Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten Ciamis,  diperoleh  keterangan  bahwa  dalam penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh  Tim  Koordinasi  Raskin    dalam Penyaluran bantuan beras raskin di
Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis adalah: a. Kurang  sarana    yang  mendukung  dalam pelaksanaan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh TIM Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran bantuan  beras  raskin  di  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
b. Kurang fasilitas yang mendukung
penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh  Tim  Koordinasi  Raskin dalam  Penyaluran  bantuan  beras  raskin di  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten Ciamis. c. Kurang  prasarana  dalam  menentukan pengukuran  pelaksanaan  kegiatanoleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ketua  Tim  Koordinasi  Raskin, Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pengukuran  pelaksanaan  kegiatan  oleh  Tim Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan
Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:
a. Kurang  profesionalisme SDM Tim Koordinasi  Raskin    dalam  pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh Tim Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran bantuan  beras  raskin  di  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. b. Kurang  pengetahuan  Tim  Koordinasi Raskin tentang cara pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh Tim Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran bantuan  beras  raskin  di  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
c. Kurang  keterampilan  Tim  Koordinasi Raskin    dalam  pengukuran  pelaksanaan kegiatanoleh  Tim  Koordinasi  Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. 4. Pembandingan  pelaksanaan  dengan  standar dan analisis penyimpangan Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ketua  Tim  Koordinasi  Raskin, Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pembandingan  pelaksanaan  dengan  standar dan analisis penyimpangan oleh Tim Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:
a. Ketidak tepatan sasaran
b. Kualitas beras di bawah rata-rata
c. Jumlah  yang  dibagikan  bukan  dalam bentuk ukuran karung
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ketua  Tim  Koordinasi  Raskin, Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh  Tim  Koordinasi  raskin    dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis adalah:
a. Kurang  profesionalisme  SDM  Tim Koordinasi  Raskin    dalam  pengambilan tindakan  koreksi  bila  diperlukan  oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
b. Kurang  pengetahuan  Tim  Koordinasi Raskin    tentang  cara  pengambilan tindakan  koreksi  bila  diperlukan  oleh
Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
c. Kurang  keterampilan  Tim  Koordinasi Raskin    dalam  pengambilan  tindakan koreksi  bila  diperlukan oleh  Tim Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran bantuan  beras  raskin  di  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
3. Upaya  yang telah Dilaksanakan oleh Tim Koordinasi  Raskin    dalam  Mengatasi Hambatan dalam Proses Pengawasan Saat Pengawasan  penyaluran  bantuan  beras
untuk rakyat miskin (Raskin) Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Upaya-upaya  yang  di  lakukan  Tim Koordinasi  Raskin    dalam    mengatasi  hambatan pelaksanaan  pengawasan  dalam  penyaluran bantuan  beras  raskin  Di  Kecamatan  Cijeungjing Kabupaten Ciamis 1. Penetapan standar pelaksanaan Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ketua  Tim  Koordinasi  Raskin,
Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam penetapan standar  pelaksanaan  oleh  tim  koordinasi raskin    dalam  Penyaluran  bantuan  beras raskin  di  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten Ciamis adalah:
a. Meningkatkan  SDM  Tim  Koordinasi Raskin dalam  penetapan  standar pengawasan  penyaluran  bantuan  beras untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. b. Meningkatkan  dana  aspirasi    yang diperlukan  masyarakat  untuk  penetapan standar  pengawasan  penyaluran  bantuan beras  untuk  rakyat  miskin  (Raskin)  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. c. Memperbaiki  pengelolaan    masyarakat dalam    banyak    hal  teknik  dalam penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Hasil di atas sejalan dengan Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999 tentang  manajemen  kepegawaian  adalah keseluruhan  upaya  untuk  meningkatkan efektivitas, efisien dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi  dan  kewajiban  kepegawaian  yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembang  kualitas,  penempatan,  promosi, kesejahteraan dan pemberhentian.
2. Penentuan Pengukuran pelaksanaan kegiatan Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ketua  Tim  Koordinasi  Raskin, Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam penentuan pengukuran  pelaksanaan  kegiatanoleh  Tim Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:
a. Meningkatkan profesionalisme SDM TIM Koordinasi Raskin dalam penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatanoleh tim koordinasi raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. b. Meningkatkan pengetahuan tim koordinasi raskin  tentang cara penentuan pengukuran  pelaksanaan  kegiatanoleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. c. Meningkatkan keterampilan Tim Koordinasi  Raskin    dalam  menentukan pengukuran  pelaksanaan  kegiatanoleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ketua  Tim  Koordinasi  Raskin, Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pengukuran  pelaksanaan  kegiatan  oleh  Tim Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:
a. Meningkatkan profesionalisme SDM Tim Koordinasi Raskin dalam pengukuran  pelaksanaan  kegiatan  oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. b. Meningkatkan pengetahuan Tim Koordinasi Raskin tentang cara pengukuran  pelaksanaan  kegiatanoleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. c. Meningkatkan keterampilan TIM Koordinasi  Raskin    dalam  pengukuran pelaksanaan kegiatanoleh TIM Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran bantuan  beras  raskin  di  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan Berdasarkan hasil wawancara
dengan  Ketua  Tim  Koordinasi  Raskin,
Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis,
diperoleh keterangan bahwa dalam pembandingan  pelaksanaan  dengan  standar dan  analisis  penyimpangan  oleh  TIM Koordinasi  Raskin    dalam  Penyaluran
bantuan beras raskin di Kecamatan
Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah:
a. Meningkatkan profesionalisme SDM TIM Koordinasi Raskin dalam pembandingan pelaksanaan dengan standar  dan  analisis  penyimpangan  oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. b. Meningkatkan pengetahuan Tim Koordinasi Raskin tentang cara pembandingan pelaksanaan dengan standar  dan  analisis  penyimpangan  oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. c. Meningkatkan keterampilan Tim Koordinasi Raskin  dalam pembandingan pelaksanaan  dengan  standar  dan  analisis penyimpangan  oleh  Tim  Koordinasi Raskin    dalam  Penyaluran  bantuan  beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ketua  Tim  Koordinasi  Raskin, Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, diperoleh keterangan bahwa dalam pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan oleh  Tim  Koordinasi  raskin    dalam Penyaluran bantuan beras raskin di
Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis adalah: a. Meningkatkan profesionalisme SDM Tim Koordinasi Raskin dalam pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan  oleh  Tim  Koordinasi  raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. b. Meningkatkan pengetahuan Tim Koordinasi Raskin tentang cara pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan  oleh  Tim  Koordinasi  Raskin dalam Penyaluran bantuan beras raskin di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. c. Meningkatkan keterampilan Tim Koordinasi  Raskin    dalam  pengambilan tindakan  koreksi  bila  diperlukan  oleh Tim Koordinasi Raskin dalam Penyaluran  bantuan  beras  raskin  di
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten
Ciamis.

## E. KESIMPULAN  DAN SARAN
1. KESIMPULAN
a. Dalampelaksanaan penyaluran bantuan beras raskin, makapengawasan oleh Tim Koordinasi  Raskin    Di  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sangat dibutuhkan, baik dalam penetapan standar pelaksanaan, penentuan  pengukuran  pelaksanaan kegiatan,  pengukuran  pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan pengambilantindakan  koreksi  bila diperlukan.  Hal  ini    tentu  saja  tidak dapat dilakukan begitu  saja, melainkan  perlu  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Tim Koordinasi Raskin dalam melaksanakan  pengawasan  dalam Pengawasan penyaluran bantuan beras  untuk  rakyat  miskin  (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten  Ciamis  adalah  rendahnya SDM Tim Koordinasi Raskin, profesionalisme  SDM,  pengetahuan, keterampilan,  dan  dan  sebagainya, yang menghambat pengawasan dalam Pengawasan penyaluran bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin
(Raskin)  di  Kecamatan  Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
c. Upaya   yang telah  dilaksanakan oleh Tim  Koordinasi  Raskin    dalam mengatasi  hambatan  dalam  proses pengawasan saat Pengawasan penyaluran  bantuan  beras  untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah  meningkatkan  SDM  Tim Koordinasi  Raskin  ,  profesionalisme SDM,  pengetahuan,  keterampilan,
dan  dan  sebagainya,yang  menunjang pengawasan dalam Pengawasan penyaluran  bantuan  beras  untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis
2. SARAN
a. Peranan pengawasan oleh Tim koordinasi  Raskin  Kecamatan  dalam
penyaluran  bantuan  beras  untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan
Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis  perlu terus ditingkatkan mengingat keberadaan  Tim  Koordinasi  Raskin sangat membantu pelaksanaan proses penyaluran raskin . b. Pemerintah  desa  hendaknya  lebih mengutamakan  hambatan    yang dihadapi dalam Pengawasan penyaluran  bantuan  beras  untuk rakyat miskin (Raskin) di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
c. Upaya-upayayang  sedang  dan  telah dilaksanakan hendaknya lebih diutamakan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pengawasan penyaluran bantuan  beras  untuk  rakyat  miskin (Raskin)  di  Kecamatan  Cijeungjing Kabupaten Ciamis

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosoedirdjo.1990. Dasar-dasar Organisasi
dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia
Effendi,  2014. Kepemimpinan .  Bandung:  PT.
Remaja Rosda Karya. Handayaningrat, 1994. Pengantar Ilmu Administrasi  dan  Manajemen .  Jakarta:
Gunur Agung.
Handoko,  1994. Manajemen, Edisi  2,  penerbit BPFE, Yogyakarta.
Kencana.  2003. OrganisasidanMotivasi  Dasar Peningkatan  Produktivitas .  Jakarta:  Bumi Aksara
Makmur.2011. Produktivitas Apa dan
Bagaimana. Jakarta: Bina Aksara Siagian.2014 Organisasi Kepemimpinan Perilaku Administrasi . Jakarta: Gunung Agung.