## KONTESTASI PEMIKIRAN DASAR NEGARA DALAM PERWUJUDAN HUKUM DI INDONESIA
oleh:

## May Rosa Zulfatus Soraya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta email: rosameymey@yahoo.co.id
Abstrak: Pembentukan  dasar  negara  menempati  proses  penting  dalam  sejarah  kebangsaan. Dari  sinilah  kita  dapat  melihat  negara  ini  mau  dibawa  ke  mana  oleh  founding  fathers.  Saat menilik proses kesejarahan panjang itu, tergambar bahwa kontestasi pemikiran pembentukan dasar  negara  tidaklah  sederhana.  Para  tokoh  mencoba  merebut  simpati  dan  adu  gagasan. “Pertaruangan”    ide  dan  gagasan  inilah  yang  menjadikan  produk  pemikiran  dasar  negara senantisa  dinamis  hingga  saat  ini.  Apalagi  dalam  perbincangan  negara  berdasar  Pancasila atau berdasarkan Islam. Peran tokoh nasionalis Islam sangat penting dalam perumusan dasar negara  Indonesia.  Terutama  pada  penghapusan  kata-kata  yang  kurang  berkenan  pada  butir pertama Piagam Jakarta, hal ini tidak lantas dipandang sebagai suatu kekalahan politik umat Islam.  Sebaliknya  hal  ini  harus  dipandang  sebagai  sebuah  sikap  inklusif  umat  Islam  yang hendak  dikembangkan  demi  mewujudkan  prinsip  Islam  sebagai  suatu  ajaran  yang  lebih mementingkan kemaslahatan bersama
Kata Kunci: Ide Dasar Negara, Pancasila, Nasionalis Islam ,

## Pendahuluan
Pada  zaman  penjajahan,  rakyat  Indonesia  sangat  gigih  untuk  memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Pejuang bangsa Indonesia rela berkorban demi  sebuah  kemerdekaan  untuk  bangsa  yang  dicintainya.  Para  tokoh  pejuang  yang  pandai duduk dalam posisi-posisi politik penting, baik dalam kabinet maupun memimpin perjuangan fisik  dan  diplomatik.  Bahkan,  banyak  rakyat  yang  terlibat  dalam  perjuangan  fisik  melawan penjajah.  Itu  semua  dilakukan  semata-mata  untuk  berjuang  demi  meraih  kemerdekaan bangsa.
Pada  tahun  1942,  Belanda  pergi  dan  Jepang pun  datang.  Tiga  setengah  tahun  lebih Jepang  menjajah  Indonesia  lebih  mengerikan  daripada  tiga  setengah  abad  penjajahan Belanda.  Segala  kekayaan  Indonesia  dikuras  habis.  Bangsa  Indonesia  dihina  dan  dibiarkan berpakaian  goni  atau  bagor.  Tenaga  kerja  rakyat  Indonesia  dikuras  habis-habisan  (Kabul Budiyono,  2009:  16-17).  Jepang  memperlakukan  rakyat  Indonesia  dengan  tidak beperikemanusiaan.
Sebagai realisasi janji Jepang maka pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito tanggal 29 April  1945  Jepang  memberi  semacam  “hadiah  ulang  tahun”  kepada  bangsa  Indonesia  yaitu
“kemerdekaan  tanpa  syarat”.  Tindak  lanjut  dari  janji  tersebut  dibentuklah Dokuritsu  Zyunbi Tioosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Rukiyati, 2008: 45). Tujuan dari pembentukan badan ini adalah menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia.
BPUPKI  melakukan  sidang  sebanyak  dua  kali  yang  berkaitan  dengan  penyusunan dan pengesahan dasar negara. Pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, Radjiman  Wedyodiningrat  selaku  ketua  BPUPKI,  dalam  pidato  pembukaannya menyampaikan  masalah  pokok  menyangkut  dasar  negara  Indonesia.  Muncul  tiga  tokoh nasionalis  yang  mengemukakan  ide-ide  pokok  mengenai  dasar  negara  Indonesia  yaitu Mohammad Yamin, Supomo, dan Soekarno (Kabul Budiyono, 2009: 24).

## Ide Pokok Dasar Negara
Ide-ide  pokok  dasar  negara  yang  disampaikan  pada  saat  pidato  sidang  BPUPKI pertama yaitu sebagai berikut: Mohammad Yamin adalah perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan,  perikerakyatan,  dan  kesejahteraan  rakyat.  Ide-ide  pokok  dasar  negara  yang diutarakan  oleh  Supomo  adalah  persatuan,  kekeluargaan,  keseimbangan  lahir  dan  batin, musyawarah,  dan  keadilan  rakyat.  Ide-ide  pokok  yang  diutarakan  oleh  Soekarno  adalah kebangsaan  Indonesia,  internasionalisme  atau  perikemanusiaan,  mufakat  dan  demokratis, kesejahteraan  sosial,  dan  ketuhanan  yang  berkebudayaan  (Kabul  Budiyono,  2009:  6-7). Rumusan  ini  oleh  beliau  atas  petunjuk  seorang  ahli  bahasa  dinamakan  Pancasila  (Kabul Budiyono,  2009:  25).  Jika  anggota  sidang  tidak  setuju  dengan  lima  rumusan  yang disampaikan  oleh  Soekarno  di  atas,  maka  rumusan    itu  dapat  diperas  menjadi  tiga  yang disebutnya  Trisila,  yaitu  sosio-nasionalis,  sosio-demokrasi,  dan  ketuhanan.  Rumusan  Trisila dapat  pula  diperas  menjadi  satu  sila  yang  disebut  oleh  Soekarno  sebagai  Ekasila,  yaitu gotong-royong. Menurut Soekarno gotong-royong adalah ide asli Indonesia (Rukiyati, 2008: 49).
Dalam  sidang  BPUPKI  para  anggota  juga  memperdebatkan  tentang  dasar  negara, para  anggota  sidang  BPUPKI  mengajukan  tiga  hal  yang  berkenaan  dengan  dasar negara. Pertama, apakah  Indonesia  akan  dijadikan  sebagai  negara  kesatuan  atau  negara federal (bondstaat) atau  negara  perserikatan  ( statenbond) . Kedua ,  masalah  hubungan  agama dan  negara. Ketiga, apakah  negara  akan  menjadi  republik  atau  kerajaan  (Choirun  Niswah, 1999/2000:51. Saoki, 2014: 4).
Selain  usulan  yang  disampaikan  secara  lisan  (pidato),  para  anggota  juga  diminta memberi usulan secara tertulis. Kemudian, dibentuklah suatu panitia kecil berjumlah delapan
orang (Rukiyati, 2008: 50). Panitia Kecil ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi  para  anggota  yang  oleh  ketua  panitia  telah  diminta  utuk  diserahkan melalui sekretariat (Kabul Budiyono, 2009: 26).
Setelah  para  panitia  kecil  yang  berjumlah  delapan  orang  tersebut  bekerja  meneliti dan  mengelompokkan  usulan  yang  masuk,  diketahui  ada  perbedaan  pendapat  dari  para anggota  sidang  tentang  hubungan  antara  agama  dan  negara.  Para  anggota  sidang  yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis  menghendaki  bahwa  negara  tidak  berdasarkan  hukum  salah  satu  agama  tertentu (Rukiyati, 2008:50).
Kelompok  Islam  menghendaki  adanya  persatuan  antara  negara  dan  agama  Islam seperti  tersirat  dari  ungkapan-ungkapan  yang  dikemukakan  para  tokohnya  antara  lain: “... hanya  kemerdekaan  yang  berazaskan  keislamanlah  yang  sesungguhnya  melepasakan segala  rakyat  daripada  perhambaan  berbagai  macam  hal  lainnya ”  atau  “ Ideologi  kaum Muslimin  dipadatkan  oleh  Quran ”  (Deliar  Noer,  1982:  1.  Sri  Harini  Dwiyatmi  dkk,  2012: 19).  Di  lain  pihak,  golongan  komunis  menghendaki  adanya  pemisahan  antara  agama  dan organisasi.  Menganjurkan  agar  jangan  mencampurkan  agama  dan  perserikatan.  Begitu  juga kaum  nasionalis  berpendapat  sama  lebih  jelas  menyebut  negara  dipisahkan  dari  agama tertentu (Sri Harini Dwiyatmi dkk, 2012: 19).
Menurut  Soekarno  (dari  kubu  nasionalis)  rencana  UUD  yang  memuat  persatuan agama  dan  negara  tentu  akan  ditolak  oleh  badan  perwakilan,  bila  dipaksakan  berarti demokrasi  ditinggalkan.  Bagi  beliau  hanya  ada  dua  alternatif  dalam  hubungan  ini  yaitu “ persatuan  staat-agama  tetapi  zonder  democratie  atau  democratie  tetapi  staat  dipisahkan dari  agama ?”.  Soekarno  juga  mengemukakan  usulan  mengenai  dasar  negara  tentang  sila ketuhanan,  beliau  mengatakan  “prinsip  Indonesia  merdeka  dengan  bertakwa  kepada  Tuhan yang  Maha  Esa.  Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa  Indonesia  ber-Tuhan tetapi  masing- masing  orang  Indonesia  hendaknya  ber-Tuhan.  Tuhannya  sendiri.  ...  marilah  kita  semuanya ber-Tuhan. Hendaknya  negara  ialah negara  yang yang  tiap-tiap  orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’ dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber- Tuhan” (Sri Harini Dwiyatmi dkk, 2012: 19-21).
Sejak  itulah  persoalan  hubungan  antara  negara  dan  agama  menjadi  bahan  wacana antara  golongan  nasionalis  dan  golongan  Islam.  Dari  sisi  kelompok  Islam  wacana  tersebut mengarahkan pada cita-cita mendirikan negara Islam.
Di  Tanah  Air  sendiri,  di  saat  perjuangan  melawan  penjajahan  maupun  pada  awal kemerdekaan, polarisasi terjadi di antara dua kubu the founding fathers. Terjadi tarik menarik kepentingan antara banyak ideologi mengenai posisi agama di dalam negara. Perdebatan ini tidak  berlangsung  dalam  satu  waktu,  melainkan  dalam  banyak  babak  (M.  Rusli  Karim, 199:21. Saoki, 2014:1-2). Begitu pula tatkala Indonesia membangun hubungan antara agama dan  politik.  Kesulitan  ini  pernah  diungkapkan  oleh  Zifirdaus  Adnan,  ia  menjelaskan  bahwa hubungan  ini  begitu  sulit  sebab  terdapat  dua  arus  besar. Pertama ,  kelompok  yang menghendaki  adanya  kaitan  formal  antara  Islam  dan  Negara,  baik  dalam  bentuk  Negara Islam,  Islam  sebagai  agama  negara,  atau  negara  yang  memberlakukan  ajaran  Islam. Kedua , kelompok  yang  menantang  kaitan  antara  Islam  dan  negara  dalam  bentuk  apapun  (Bahtiar Effendi, 2001:  vvi.  Saoki,  2014:  1-2). Hubungan  yang  tidak  harmonis  ini  terutama disebabkan  oleh  perbedaan  pandangan  para  pendiri  negara  ini.  Salah  satu  butir  terpenting dalam  perbedaan  di  atas  adalah  apakah  negara  Indonesia  bercorak  Islami  atau  nasionalis (Bahtiar Effendi, 1998: 60. Saoki, 2014: 1-2).
Menurut  Natsir,  salah  seorang  tokoh  Sarekat  Islam,  berupaya  menghidupkan gagasan  tentang  keharusan  memperjuangkan  Islam  sebagai  dasar  bagi  Indonesia  di  masa depan.  Beliau  menentang  gagasan  Soekarno  mengenai  pemisahan  antara  urusan  agama  dan urusan  negara.  Terdapat  dua  alasan  Natsir  memperjuangkan  Islam  sebagai  ideologi  negara. Alasan  pertama,  karena  Islam  mengatur  tidak  saja  soal  hubungan  manusia  dengan  Tuhan melainkan  juga  mengatur  mengatur  kehidupan  sosial,  politik,  ekonomi,  dll.  Sudah  menjadi tugas  kaum  Muslim  untuk  menjalankan amru  bil  ma’ruf  wannahyu  ‘anil  mungkar yang artinya  adalah  lakukan  kebaikan  dan  hindari  kejahatan.  Semua  aspek  kehidupan  haruslah dijalankan  atas  dasar  prinsip  tersebut,  dengan  al  Quran  dan  Hadis  Rasulullah  SAW  sebagai pedomannya. Alasan kedua, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga ada  kewajiban  bagi  mereka  untuk  menjadikan  Islam  sebagai  ideologi  negara  (Sri  Harini Dwiyatmi  dkk,  2012:  20).  Itu  adalah  alasan  yang  dikemukakan  oleh  Natsir  mengapa menentang gagasan dari Soekarno.
Di lain pihak Soekarno, tetap pada pandangannya yaitu agama harus dipisahkan dari negara  karena  di  masyarakat  terdapat  sejumlah  ideologi  seperti  nasionalisme,  Islam,  dan komunisme,  juga  terdapat  sejumlah  agama  yang  dianut  warga  masyarakat.  Soekarno mengungkapkan  kekhawatirannya  secara  terbuka  tentang  implikasi-implikasi  negatif  yang muncul,  apabila  umat  Islam  Indonesia  memaksakan  kehendaknya  (negara  Islam),  yakni pengakuan  Islam  secara  legal  formal  di  negara  ini  (Douglas  E.  Ramage,  1997:  29.  Saoki, 2014:  10).  Beliau cemas, kalau banyak  bagian  negara Republik  Indonesia memisahkan  diri,
atau negara bekas jajahan Hindia Belanda seperti Irian Barat juga tidak ikut menggabungkan diri  dengan  Indonesia  yang  ber- ruh Islami  ini  (Douglas  E.  Ramage,  1997:  29.  Saoki,  2014: 10).
Soekarno  juga  berpidato  di  Amuntai,  Kalimantan.  Beliau  menyatakan  bahwa: “negara yang kita inginkan adalah negara nasional yang mencakup seluruh bangsa Indonesia. Jika  kita  mendirikan  negara  berdasar  Islam,  beberapa  wilayah  yang  penduduknya  sebagian besar  bukan  Islam,  seperti  Maluku,  Bali,  Flores,  Kepulauan  Kai,  Sulawesi,  Papua  akan memisahkan diri” (Sri Harini Dwiyatmi dkk, 2012: 60).
Pidato  tersebut  mengundang  reaksi  yang  kurang  berkenan  di  hati  pemimpin- pemimpin  Islam,  salah  satu  tokoh  Masyumi  mengecam  pidato  tersebut  sebagai  tidak demokratik,  tidak  konstitusional,  dan  bertentangan  dengan  ideologi  Islam  yang  dianut  oleh mayoritas  warga  negara  Indonesia.  Banyak  organisasi  dan  partai  Islam  yang  tidak  setuju dengan  pidato  yang  dikemukakan  oleh  Soekarno  tersebut  (Sri  Harini  Dwiyatmi  dkk,  2012: 60).  M.  Isa  Anshary  juga  menegaskan  bahwa  pidato  tersebut  tidak  demokratis  dan  tidak konstitusional.  Dalam  nota  protesnya  kepada  pemerintah  ditegaskan  bahwa  pidato  tersebut bukanlah  suatu  kebijaksanaan  yang  dapat  dihargai,  karena  berisi  penentangan  terhadap ideologi Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia (Saoki, 2014: 11).
Supomo  menjabarkan  tentang  gagasan  negara  Islam  dan  gagasan  negara  yang berdasarkan cita-cita luhur dari agama Islam. Menurut beliau, di dalam negara yang tersusun sebagai  negara  Islam,  negara  tidak  bisa  dipisahkan  dari  agama.  Negara  dan  agama  adalah satu, bersatu padu ... dan hukum syariat itu dianggap sebagai perintah Tuhan untuk menjadi dasar yang dipakai oleh negara. Akan tetapi Supomo menganjurkan supaya negara Indonesia tidak  menjadi  negara  Islam,  tetapi  menjadi  “negara  yang  memakai  dasar  moral  yang  luhur yang dianjurkan juga oleh agama Islam” (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2010: 38). Alasan dari  beliau  mengapa  negara  Indonesia  tidak  menjadi  negara  Islam  yaitu  secara  geografis Indonesia tidak  terletak di  lingkungan  negara  keislaman  ( corpus  Islamicus ),  kita tidak  perlu mewarisi pertikaian yang masih timbul di kalangan negara-negara Islam sendiri, dan jika kita mendirikan negara Islam berarti kita tidak mendirikan negara persatuan (Sri Harini Dwiyatmi dkk, 2012: 21).
Natsir menambahkan bahwa hanya dua alternatif yang dapat dijadikan dasar negara yaitu ideologi Islam atau ideologi sekuler, dengan sebuah kaedah ia menegaskan bahwa Islam dalam kaitannya dengan ibadah semua dilarang kecuali yang diperintahkan, sedangkan yang terkait dengan kehidupan dunia semua dibolehkan kecuali yang dilarang. Natsir menawarkan Islam  sebagai  azas  negara  bukanlah  aksi  pembangkangan  negara  (makar),  akan  tetapi  lebih
pada penghidupan demokrasi. Oleh sebab itu dalam pidatonya pada sidang pleno konstituante ia  menghendaki  negara  Indonesia  ini  segabai  “Negara  demokrasi  berdasarkan  Islam” (Adnan   Buyung   Nasution,  1995:66.  Saoki,  2014:12-13).  Keinginannya  ini  Bukan  semata- mata  karena  Islam  agama  mayoritas  di  Indonesia  melainkan  ajaran  Islam  mengenai ketatanegaraan  dan  kehidupan  bermasyarakat  itu  mempunyai  sifat  yang  sempurna  dalam menjamin  kerukunan  beragama  dan  bernegara  (Adnan  Buyung  Nasution,  1995:66.  Saoki, 2014:12-13).  Achmad  Zaini  (NU)  menegaskan  bahwa  Islam  menjadi  dasar  negara  bukan hanya  karena  fanatisme,  akan  tetapi  karena  tuntutan  dan  kewajiban  terhadap   penegakan hukum Allah SWT (Andree Feillard, 1999:54-55. Saoki, 2014:12-13).
Sementara  itu,  mengenai  sistem  pemerintahan  suatu  negara,  Natsir  berpendapat boleh  meniru  pemerintahan  Barat  asalkan  tidak  melanggar  nilai-nilai  dasar  Islam.  Karena baginya  Islam  tidak  mempunyai  sistem  ketatanegaraan  yang  sempurna  (Kamaruzzaman, 2001:  70.  Saoki,  2014:12-13). Ini  menarik  untuk  dicermati  satu  sisi  Natsir  terbuka  untuk memakai sistem apa yang akan dipakai di Indonesia sisi lain dia bersikeras memperjuangkan Islam sebagai azas ideologi negara (Saoki, 2014: 12-13).

## Pancasila Vs Negara Islam
Pandangan berbeda diungkapkan oleh fraksi Pancasila, ditegaskan bahwa pandangan ideologi Pancasila berasal dari kebudayaan dan masyarakat Indonesia yang beraneka  ragam, Soekarno hanya menemukan, menggali, merumuskan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, menurut Suwirjo, Pancasila lahir dari rahim Ibu Indonesia. Tegasnya, Pancasila lebih dahulu ditemukan  lahir,  tumbuh  dan  berkembang  yang  akhirnya   melahirkan  Republik  Indonesia (Saoki, 2014: 12).
Pemikir dan aktivis Islam seakan tidak ingin kalah dalam memberikan pendapatnya tentang pemisahan negara dan agama. Pemikir dan aktivis Islam malah memberikan pendapat yang  sangat  ekstrim  yaitu  mereka  meyakini  bahwa  Islam  tidak  mengatur  semua  segi kehidupan.  Islam  hanya  memberi  nilai-nilai  moral  sebagai  pedoman  dasar  dan  umum  bagi kehidupan  manusia.  Mereka  berpendapat  bahwa  Islam  tidak  mewajibkan  para  pemeluknya untuk  membentuk  sebuah  negara  Islam,  melainkan  lebih  menekankan  pembentukan masyarakat yang baik yaitu masyarakat yang mencerminkan substansi peran universal Islam (Sri Harini Dwiyatmi dkk, 2012: 72).
Harun  Nasution  berpendapat  mengenai  hubungan  Islam  dan  negara  merupakan tinjauan  historis  yang  menghasilkarn  sebuah  kesimpulan  bahwa  dalam  al-Quran  tidak ditemukan ayat yang dengan tegas membicarakan soal pembentukan negara dan yang dengan
tegas pula menjelaskan sistem pemerintahan yang harus berlaku dalam. Hal penting lainnya adalah  dilaksanakanny  ajaran  Islam  dalam  masyarakat  dan  ajaran  Islam  berjalan  dalam negara RI (Harun Nasution, 1991/1992: 222. Heni Wahyu Widayati, 2009: 218).
Untuk  mengatasi  perbedaan  ini  maka  dibentuk  lagi  suatu  panitia  kecil  yang  yang berjumlah  sembilan  orang.  Panitia  ini  dikenal  dengan  nama  panitia  sembilan  (Rukiyati, 2008:50).  Panitia  Sembilan  melakukan  sidang  pada  tanggal  22  Juni  1945,  menghasilkan kesepakatan  atau  persetujuan  yang  menurut  istilah  Soekarno  adalah  suatu  modus, kesepakatan  yang  dituangkan  di  dalam  Mukadimah  (Preambule)  Hukum  Dasar,  alinea keempat dalam rumusan dasar negara (Rukiyati, 2008: 51). Di dalam rancangan itu termuat rumusan kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan tentang hubungan antara negara dan  agama,  (Sri  Harini  Dwiyatmi  dkk,  2012:  22)  isi  dari  rumusan  dasar  negara  yaitu ketuhanan  dengan  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan  yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan,  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  (Sri Harini  Dwiyatmi  dkk,  2012:  51).  Mohammad  Yamin  mempopulerkan  kesepakatan  tersebut dengan nama Piagam Jakarta.
Rumusan Panitia Sembilan yaitu Piagam Jakarta tersebut diterima dengan baik dan dioper  oleh  Panitia  Kecil  dan  dilaporkan  kepada  sidang  pleno  BPUPKI.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  rumusan  Dasar  Negara  yang  terdapat  di  dalam  Piagam  Jakarta merupakan konsep resmi dasar negara bagi Indonesia merdeka (Kabul Budiyono, 2009: 28). Dengan  selesainya  BPUPKI  menyusun  rancangan  UUD  maka  selesai  sudah  tugas  dari BPUPKI.  Bersamaan  dengan  keadaan-keadaan  perang  yang  makin  memburuk  bagi  pihak Jepang,  maka  Pemerintah  Jepang  di  Indonesia  membubarkan  BPUPKI.  Pada  tanggal  9 Agustus  1945  membentuk dokuritsu  Zyunbi  Inkai atau  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Kabul Budiyono, 2009: 30).
Sebelum  PPKI  dapat  bekerja,  Jepang  telah  dijatuhi  bom  atom  di  Nagasaki  dan Hiroshima,  sehingga  pada  tanggal  14  Agustus  1945  Jepang  resmi  menyerah  pada  tentara sekutu (Kabul Budiyono, 2009: 31). Pada saat bersamaan, kekosongan kekuasaan ( vacum of power )  tengah  terjadi  di  Indonesia  akibat  menyerahnya  Jepang  pada  tentara  sekutu. Kekosongan  kekuasaan  ini  tidak  disia-siakan  begitu  saja  oleh  bangsa  Indonesia.  Situasi  ini dimanfaatkan  oleh  kalangan  pemuda  Indonesia  untuk  mempersiapkan  kemerdekaan  bagi Indonesia. Tekad bulat untuk merdeka akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama  bangsa  Indonesia,  Soekarno  dan  Moh.  Hatta  membacakan  teks  proklamasi kemerdekaan (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2010: 39).
KH.  A.  Wahid  Hasyim  adalah  seorang  tokoh  wakil  Islam  dari  NU.  Pengorbanan beliau  sangat  pantas  untuk  dicatat  dalam  sejarah  bangsa  Indonesia,  karena  beliau  dan golongan Islam menghapus tujuh kata Piagam Jakarta. KH. A. Wahid Hasyim menunjukkan fleksibilitas  namun  ketika  satu  hari  setelah  kemerdekaan  diproklamasikan,  dia  menerima untuk  menggugurkan  Piagam  Jakarta  dari  konstitusi.  Wilayah  berpenduduk  Kristen  telah menyampaikan pesan kepada Mohammad Hatta bahwa mereka tidak akan bergabung dengan sebuah  republik  yang  menunjukkan  identitas  Islam  seperti  itu,  empat  pimpinan  Islam termasuk KH. A. Wahid Hasyim dari NU menyetujui kompromi tersebut. Terlebih lagi KH. A. Wahid Hasyim mengusulkan kepada para pimpinan Islam untuk mengubah asas ketuhanan dengan  ditambah  kata-kata  yang  Maha  Esa  (satu  dan  hanya  satu-satunya),  suatu  rumusan yang  berimplikasi  tauhid:  (monoteisme)  bagi  umat  Islam  (Deliar  Noer,  1990:255.  Saoki, 2014: 4).
Kesiapan  berkompromi  ini  nampaknya  didasarkan  pada  pemahaman  yang  relatif liberal  terhadap  Piagam  Jakarta,  (Andree  Feillard,  1996:8.  Saoki,  2014:4) K.H.  A.  Wahid Hasyim  telah  menjelaskan  sikapnya  dengan  argumen  berikut: Pertama, kondisi  saat  itu sangat membutuhkan persatuan untuk menghadapi Belanda yang berusaha kembali ke daerah jajahan  mereka, kedua dia telah  menerima  dengan  pemahaman,  bahwa  kewajiban  mengikuti syariah Islam  bagi  umat  Islam  akan  mendapatkan  tempatnya  dalam  penerapan  yang  jujur terhadap pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama  dan  mengamalkan  menurut  agamanya  masing-masing  (Saifuddin  Zuhri,  1987:  302. Saoki, 2014:4). Pada pasal yang telah menunjukkan “kebebasan” sedangkan Piagam Jakarta mengatakan  “kewajiban”,  nampak  bahwa  KH.  A.  Wahid  Hasyim  memiliki  penafsiran  yang fleksibel  terhadap  Piagam  Jakarta  yang  kabur  batasannya,  dan  bukan  yang  lebih  kaku  yang ditakuti  beberapa  kalangan  akan  dipaksakan  Islam    (Saifuddin  Zuhri,  1987:300-302.  Saoki, 2014:4).
KH. A. Wahid Hasyim, yang oleh Harry J. Benda disebut sebagai wakil Islam paling terkemuka pada masa akhir pendudukan Jepang, (Saoki, 2014:4) menunjukkan jalan pikiran moderat  yang  mendahulukan  kepentingan  umum  daripada  kepentingan  pribadi  atau kelompok. Ia menginginkan persatuan umat, baik sesama umat Islam, maupun dengan umat agama lain dalam bingkai negara Indonesia.
Mengenai  peristiwa  penghapusan  tujuh  kata  itu,  dalam  perbincangan  dengan Saifuddin  Zuhri,  ia  hanya  berharap: “Yang  harus  dijaga,  jangan  sampai  umat  Islam  tidak memperoleh  hak-hak  mereka  secara  politis.  Jika  perang  sudah  usai,  jika  fase  perjuangan mati  hidup  sudah  dilewati,  tentu  orang  mulai  mengisi  kemerdekaan  dengan  usaha-usaha
membangun bangsa dan negara. Moga-moga saja saham umat Islam di masa paling sulit itu tidak dilupakan…” (Saoki, 2014:4).
Persoalan  mendasar  bukanlah  bagaimana  mendirikan  sebuah  negara  Islam,  tetapi Keutamaan Islam pada hakikatnya adalah persaudaraan, keadilan, dan kebaikan budi pekerti. Demikian  dikatakan  KH.  A.  Wahid  Hasyim  dalam  sebuah  tulisannya  di  Mimbar  Agama tahun 1951 (Saoki, 2014:4).
Sebagian  rakyat  Indonesia  berkeinginan  menghidupkan syariah Islam  dengan mewujudkan  negara  Indonesia  sebagai  negara  Islam,  tetapi  dengan  lahirnya  Republik Indonesia harus diterima, yang terpenting di dalamnya, kaum Muslimin dapat melaksanakan ajaran  agamanya  secara  nyata.  Dicantumkannya  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  dasar demokrasi  (kedaulatan  rakyat)  dalam  Pancasila  memberikan  pegangan  kepada  bangsa Indonesia  untuk  memberikan  kebebasan  dan  kemerdekaan  suatu  golongan  kepada  golongan lain.  Pertemuan  dua  prinsip  ini,  menurut  KH.  A.  Wahid  Hasyim,  mengakibatkan  adanya kompromi,  keinginan  kaum  Muslimin  untuk  menghidupkan  syari’at agamanya  diberi  jalan, tetapi  prinsip  demokrasi  juga  dipertahankan  agar  keinginan  tadi  tidak  mendesak  dan merugikan golongan lain (Saoki, 2014:4).
Perdebatan  yang  terjadi  antara  pendukung  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dengan pendukung  Islam,  pada  dasarnya  merupakan  konfrontasi  ideologi,  karena  masing-masing pihak  mengajukan  argumentasi  yang  tajam  mengenai  keunggulan  ideologi  yang didukungnya. Pada satu sisi, Pancasila dianggap sebagai platform sejati untuk setiap ideologi yang  terdapat  di  Indonesia  dan  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa  Indonesia,  dan  hanya ideologi  Pancasila  yang  dapat  menjamin  kesatuan  dan   keutuhan  masyarakat  (Saoki, 2014:14).
Pandangan-pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar negara diulang berkali-kali dan  dikembangkan  dengan  berbagai  variasi  selama  perdebatan  berlangsung,  sejak  awal perdebatan sudah dinyatakan bahwa mengubah Pancasila sebagai dasar negara akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan revolusioner dan membahayakan perdamaian dan kesatuan Indonesia (Saoki, 2014:14).
Pada  tanggal  18  Agustus  1945  Pancasila  ditetapkan  sebagai  dasar  negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan menetapkan UUD 1945 itu sendiri. Pancasila  yang  artinya  “lima  dasar”  memiliki  maksud  “satu  dasar  negara  yang  terdiri  atas lima  unsur  yang  menjadi  satu  kesatuan  dasar  filsafat  negara  Republik  Indonesia”  (Noor  M. Bakry,  2010:  18).  Pancasila  dasar  negara  Indonesia  yang  tertera  dalam  alinea  keempat pembukaan  UUD  1945  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan
Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  dan  Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Dengan ditetapkannya  Pancasila  sebagai  dasar  negara  oleh  PPKI  tanggal  18  Agustus  1945,  maka selesai  sudah  satu  babakan  sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia  untuk  merumuskan  dasar bagi penyelenggaraan negara merdeka yang sudah lama dicita-citakan (Sri Harini Dwiyatmi dkk, 2012: 39-40).
Pasca  terhapusnya  tujuh  kata  dalam  Piagam  Jakarta  pada  sidang  PPKI  tanggal  18 Agustus  1945,  membuat  sebagian  kelompok  Islam  kecewa.  Namun  seiring  berjalannya waktu,  mereka  ‘terpaksa’  menerima  kenyataan  tersebut.  Sebenarnya,  makna  perubahan  di masa-masa  kritis  tersebut  cukup  jelas,  yakni:  mustahil  negara  Indonesia  diubah  menjadi negara Islam karena sangat berlawanan dengan konstitusi yang baru dibentuknya. Pada tahun 1978,  Alamsyah  Ratu  Perwiranegara  (Menteri  Agama  saat  itu)  mengatakan  bahwa  hal  itu sudah  tepat  untuk  menjaga  persatuan  Indonesia.  Bukankah  sila  Ketuhanan  yang  Maha  Esa terilhami dari konsep tauhid? Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas umat Islam di Indonesia terhadap  Pancasila  tidak  perlu  dipertanyakan  lagi  (Ahmad  Syafii  Maarif,  1985:109-110. Muhammad  Ali  Chozin,  2009:14).  Pancasila  sebagai  dasar  kerohaniaan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  bersumber  dari  unsur-unsur  dalam  Pembukaan  Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, menurut para ahli hukum tata negara bahwa pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental ( staatsfundamentalnorm ) (Muhammad Ali Chozin, 2009: 14).
Diterimanya  Pancasila  sebagai  asas  dan  ideologi  negara  merupakan  puncak  dari pertentangan  dan  sekaligus  menunjukkan  kekalahan  kelompok  Islam  yang  harus berkompromi  dengan  kepentingan  lain.  Umat  Islam  yang  sebelumnya  memperjuangkan ideologi  Islam  sebagai  dasar  negara  dalam  Mukadimah  UUD  1945  harus  mengalah  dengan Pancasila.  Keinginan  keras  umat  Islam  saat  itu  bisa  dimaklumi,  selain  sebagai  pejuang mayoritas kemerdekaan, Pancasila sendiri menyimpan dua faktor yang sangat debatable . Pertama, tentang  kandungan  Pancasila  itu  sendiri. Kedua ,  tentang  makna penting Pancasila jika dibanding dengan agama (Deliar Noer, 1983:108. Saoki, 2014:6).
Rela  menerima  gagasan  atau  pandangan  orang  lain,  sekalipun  gagasan  atau pandangan  tersebut  dari  golongan  minoritas  dan  mengorbankan  milik  pribadi  atau kelompoknya sekalipun itu dari golongan mayoritas asalkan untuk kemaslahatan bersama hal tersebut  jauh  lebih  mulia  dan  terhormat.  Hal  seperti  itu  juga  telah  ditunjukkan  secara terhormat oleh para pendiri bangsa Indonesia di masa lalu. Menurut catatan dari rohaniawan Franz  Magnis  Suseno,  salah  satu  peristiwa  penting  dalam  catatan  sejarah  bangsa  Indonesia
yang  dapat  dijadikan  contoh  untuk  pendewasaan  warga  negara  Indonesia  yaitu  kesediaan kelompok  nasionalis  Islam  dalam  persidangan  BPUPKI  menerima  kelima  sila  dalam Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  tidak  menuntut  tempat  khusus  bagi  umat  Islam  dalam konstitusi  negara,  padahal  mereka  mewakili  kelompok  dominan  (A.  Ubaedillah  dan  Abdul Rozak, 2010:45).
Tujuan awal dari Pancasila adalah untuk memberikan dasar bersama bagi penegakan suatu negara yang merdeka, bersatu, dan modern di bekas jajahan Belanda. Pancasila dirasa cocok  untuk  bangsa  Indonesia  tanpa  memandang  agama,  etnisitas  atau  daerah.  Karena  itu, nilai sosial terpenting Pancasila adalah toleransi. Meski Indonesia secara filosofis didasarkan pada  agama,  tetapi  negara  tidak  mendukung  salah  satu  agama.  Dalam  memahami  Negara Pancasila, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa: “Tanpa Pancasila, negara RI tidak akan pernah  ada.  Karena  Pancasila  adalah  serangkaian  prinsip-prinsip  yang  bersifat  lestari.  Ia memuat  ide  yang  baik  tentang  hidup  bernegara  yang  mutlak  diperjuangkan.  Saya  akan mempertahankan  Pancasila  yang  murni  dengan  jiwa  raga  saya,  terlepas  dari  kenyataan bahwa  ia  tidak  jarang  dikebiri  atau  dimanipulasi,  baik  oleh  segelintir  tentara  maupun sekelompok umat Islam” (Douglas E. Ramage, 1997:101. Muhammad Ali Chozin, 2009: 17). Muhammad  Ali  Chozin  menguraikan  satu  persatu  sila-sila  yang  termasuk  dalam Pancasila dan bandingkan dengan syari’at Islam yang digembor-gemborkan oleh partai atau kelompok-kelompok  Islam  yang  setengah-setengah  dalam  memahami  keistimewaan Pancasila (Muhammad Ali Chozin, 2009: 18).
Sila  pertama,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Yudi  Latif,  2007:  17.  Muhammad  Ali Chozin,  2009:18).  Dalam  sila  ini  jelas-jelas  mengajarkan  keimanan  dan  ketauhidan. Berdasarkan hal ini, maka rakyat Indonesia dituntut untuk mengimani adanya Tuhan pencipta alam  semesta  yang  tunggal  dan  dengan  begitu  kita  dituntut  untuk  beribadah  sesuai  dengan agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Dengan  dibebaskannya  mereka  untuk menjalankan  ibadahnya  masing-masing,  menghornati  dan  menghargai  ritual  keagamaannya, maka kita sudah melaksanakan sebuah rasa toleransi dan berjiwa pluralisme. Tidak hanya itu saja,  kitapun  diperbolehkan  untuk  menjalin  kerjasama  dengan  pemeluk  agama  lain  dan sekaligus tidak memaksakan kepercayaan serta keyakinan yang kita anut kepada orang lain.
Sila  kedua,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.  Dalam  sila  ini  bermakna  bahwa bangsa  Indonesia  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan.  Dengan  memperlakukan manusia secara adil, tidak berat sebelah, jujur, memperlalukan sama terhadap semua manusia, sehingga  akan  melahirkan  manusia  yang  beradab,  sopan  santun  dalam  perkataan  dan pergaulan.  Dengan  begitu  akan  melahirkan  persamaan  derajat,  hak,  dan  kewajiban  antar
sesama  manusia,saling  mencintai  satu  sama  lain,  mengembangkan  sikap  tenggang  rasa,  dan berani membela kebenaran dan keadilan.
Sila  ketiga,  Persatuan  Indonesia.  Dalam  sila  ini  terkandung  makna  untuk menghindari  perpecahan  hanya  karena  perbedaan  ras,  suku,  agama,  maupun  tradisi  dan budaya.  Dengan  begitu,  Indonesia  akan  menjadi negara  yang  berdaulat,  utuh,  dan  sekaligus menjadi  contoh  kerukunan  antara  warga  negara.  Melalui  implementasi  cinta  tanah  air  dan bangsa,  bangga  menjadi  bangsa  Indonesia;  rela  berkorban  untuk  kepentingan  bangsa  dan negara, serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang berpegang pada semboyan Bhineka Tunggal Ika.
Sila  keempat,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan. Di dalam sila ini bermakna bahwa kedaulatan tertinggi negara berada  di  tangan  rakyat,  melalui  wakil-wakilnya  yang  terpilih  di  parlemen  melalui  pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan langsung dengan dikendalikan pikiran yang jernih, logis, dan penuh tanggungjawab kepada Tuhan dan rakyat yang diwakilinya. Melalui implementasi tidak  memaksakan  kehendak  kepada  orang  lain,  tidak  melakukan  intimidasi  keputusan kepada yang tidak sepakat, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat, dan menerima dengan  lapang  dada  atas  keputusan  bersama  dengan  menjalankan  hasilnya  secara  penuh tanggungjawab.
Sila  kelima,  Keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam  sila  ini  menyarankan rakyat Indonesia untuk saling membantu dan gotong royong, giat dan ulet dalam belajar dan bekerja,  lebih  besar  rasa  optimisnya  daripada  rasa  psimisnya,  tidak  menjadi  pembajak  atau plagiat  dari  karya  orang  lain,  tidak  melakukan  pemalakan/pemerasan  dan  perbuatan  yang merugikan kepentingan umum, serta tidak bergaya hidup mewah dan boros.

## Penutup
Menjadi  bangsa  Indonesia  tidak berarti  meninggalkan  kekhasan  yang  telah melekat pada  masyarakat  Indonesia  seperti  suku,  budaya,  bahasa,  keyakinan  d.l.s.b.,  tetapi  unsur- unsur  ini  hendaknya  melebur  ke  dalam  kemajemukan  bangsa  Indonesia.  Kekhasan  ini merupakan  pupuk  penyubur  bagi  bangsa  Indonesia  yang  majemuk.  Kemajemukan  ini haruslah  berjalan  dengan  serasi  di  tengah-tengah  pentingnya  memelihara  persatuan  dan kesatuan  sebagai  bangsa  Indonesia  yang  merdeka  dan  utuh.  Tanpa  adanya  kerelaan  dan kesediaan  dari  setiap  warga  negara  Indonesia  untuk  menjadikan  Pancasila  sebagai  ikatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, maka masyarakat Indonesia
tidak mudah untuk naik kelas menjadi sebuah bangsa (nation) dan akan mudah tercerai-berai (A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2010: 45).
Tumbuhnya  keberagamaan  yang  inklusif  diharapkan  bangsa  Indonesia  bisa membawa  rakyatnya  kepada  suasana  yang  adil  dan  sejahtera,  tanpa  harus  memaksakan kehendak untuk menerapkan syari’at Islam ke ranah publik dan negara. Agama adalah urusan pribadi antara makhluk dengan Tuhan, sedangkan negara adalah urusan semua warga negara yang  hidup  dalam  suatu  negara  yang  sama  dengan  dasar  hukum  yang  sama  pula.  Semoga dengan  masih  berlakunya  Pancasila  di  Bumi  Nusantara,  maka  Negara  Indonesia  ini  akan tetap berdiri sebagai negara yang bermartabat tanpa harus menindas dan mendiskriminasikan suatu kelompok, ras, suku maupun keyakinan orang lain. (Muhammad Ali Chozin, 2009: 29).
Peran  tokoh  nasionalis  Islam  sangat  penting  dalam  perumusan  dasar  negara Indonesia.  Terutama  pada  penghapusan  kata-kata  yang  kurang  berkenan  pada  butir  pertama Piagam  Jakarta,  hal  ini  tidak  lantas  dipandang  sebagai  suatu  kekalahan  politik  umat  Islam. Sebaliknya  hal  ini  harus  dipandang  sebagai  sebuah  sikap  inklusif  umat  Islam  yang  hendak dikembangkan  demi  mewujudkan  prinsip  Islam  sebagai  suatu  ajaran  yang  lebih mementingkan  kemaslahatan  bersama.  Kesepakatan  para  tokoh  Islam  dengan  kalangan nasionalis  sekuler  untuk  mengganti  kata-kata  pada  butir  pertama  Piagam  Jakarta  dengan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dapat  dikatakan  dengan  makna  tauhid  dalam  agama  Islam. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara NKRI adalah sebuah kesepakatan nasional yang harus  dipegang  teguh  sampai  kapanpun  oleh  semua  warga  negara  Indonesia.  Jadikanlah  hal tersebut  sebagai  suatu  jihad  terhadap  bangsa  Indonesia  yang  harus  dipertahankan  sampai kapan  pun. Bangsa  Indonesia  harus  selalu  menjadi  satu  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh, tidak boleh terpecah belah. Sesuai dengan semboyan bagsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh.

## Daftar Pustaka
Bakry, Noor M. 2010. Pendidikan Pancasila , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budiyono, Kabul. 2009. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi . Bandung: Alfabeta.
Choirun Niswah. 1999/2000. “KH.A. Wahid Hasyim dan Pancasila; Studi Atas Pemikirannya Tentang  Dasar  Negara  (1945-1953), Laporan  Penelitian ,  IAIN  Raden  Fatah Palembang.
Chozin, Muhammad Ali. 2009. “Peran Asas Tunggal Pancasila dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras”. Jurnal Islam-Indonesia , Volume 01. Nomor 01.
Dwiyatmi, Sri Harini dkk. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendi, Bahtiar. 1998. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.
_____________, 2001. Teologi Baru Politik Islam, Yogyakarta: Galang Press.
Feillard, Andree. 1999. NU vis a vis Negara Pencairan Isi, Bentuk dan Negara. Yogyakarta: LKIS.
Kamaruzzaman. 2001. Relasi  Islam  dan  Negara:  Perspektif  Modernis  dan  Fundamentalis. Magelang: IndonesiaTera.
Karim,  M. Rusli. 1999. Negara dan Peminggiran Islam Politik , Yogyakarta: Tiara Wacana.
Latif, Yudi. Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia . Yogyakarta: Jalasutra.
Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i. 1996. Islam  dan  Politik:  Teori  Belah  Bambu  Masa  Demokrasi Terpimpin 1959-1965, Jakarta: Gema Insani Press.
Nasution, Adnan  Buyung. 1995. Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Grafiti Press.
Nasution,  Harun,  1991/1992.  "Hubungan  Islam  dan  Negaraf',  dalam  Departemen  Agama,
Kajian  Agama  dan  Masyarakat:  15  Tahun  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Agama 1975-1990. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI.
Noer, Deliar. 1983. Islam, Pancasila dan Asas Tunggal. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
__________, 1982. Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942 . Jakarta: LP3ES.
Ramage, Douglas  E.  1997. Percaturan  Politik  di  Indonesia:  Demokrasi,  Islam  dan  Ideologi Toleransi, terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Matabangsa.
Rukiyati dkk. 2008. Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah. Yogyakarta: UNY Press.
Saoki.  2014. Islam  sebagai  Dasar  Negara  (Perdebatan  dalam  PPKI  dan  Konstituante). http://fish.uinsby.ac.id/?p=1764 , unduh, 13 Desember 2014.
Ubaedillah,  A.  dan  Abdul  Rozak.  2010. Pendidikan  Kewarganegaraan  Demokrasi,  HAM, dan Masyrakat Madani . Jakarta: ICCE dan Kencana.
Widayati,  Heni  Wahyu.  2009.  “Dialog  Pemikiran  tentang  Islam  dan  Negara  di  Indonesia Masa Awal Kemerdekaan”. Jurnal Dakwah , Vol. X No. 2. Juli-Desember.
Zuhri, Saifuddin. 1987. Berangkat dari Pesantren. Jakarta: Gunung Agung.