Contents list avaliable at Directory of Open Access Journals (DOAJ)

## Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan
ISSN: 2087-9490 (Printed); 2597-940X (Online) Journal Homepage: http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah

## The Role of Education Politics as a Foundation in Developing Curriculum and Educational

## Techniques in Indonesia
Khairul Anwar 1 , Sesti Novalina 2 , Kasful Anwar 3 , Lias Hasibuan 4 , Dewi Suryani 5 DOI: 10.35445/alishlah.v13i1.410
Info Artikel Abstract
Keywords: Education Politics, Education, Curriculum
Kata kunci: Politik Pendidikan Pendidikan Kurikulum
This research aims to explore the political role of education in Indonesia and the problems encountered in its implementation and solutions to overcome. Close relationship  Politics  and  education  exist  in  a  mutually  related  system  in  its implementation for improving the quality of education. Educators have always embraced  politics  because  the  educational  process  can  provide  value  and contribute to political development. Having a high understanding of education politics  is  expected  to  contribute  to  controlling  the  direction  of  educational activities  in  Indonesia.  The  literature  research  method  was  used  to  obtain references related to the required data that is analyzed. It can be concluded that political viewpoint refers to the relationship between politics and government policies  due  to  Indonesia's  educational  systems,  strategies,  and  techniques. Various regulations, decrees, rules, administrative actions in education are part of the evidence of the political role of policies for education. Another view of politics is politics as a process, how the political performance takes place. This approach  is  more  complex  in  concept  and  requires  understanding  how government processes work and how human behavior affects all these processes as a culture.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memaparkan  tentang  peran  politik pendidikan  dalam  proses  perkembangan  kurikulum  di  Indonesia.  Hubungan erat  politik  dan  pendidikan  berada  pada  satu  sistem  yang  saling  memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dari kiprahnya,  para  pendidik  selalu  merangkul  politik  karena  proses  pendidikan mampu  memberikan  sumber  nilai  dan  kontribusi  terhadap  perkembangan politik. Dengan memiliki pemahaman yang tinggi terhadap politik pendidikan diharapkan  mampu  memberi  kontribusi  dalam  mengontrol  arah  kegiatan pendidikan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kajian  pustaka
1 Institut Agama Islam Tebo, Jambi, Indonesia Email: alkhair2505@gmail.com
2 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Email: novalinasesti@gmail.com
3 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Email: kasfulanwarus@gmail.com
4 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia Email: Lhas10@yahoo.co.id
5 Institut Agama Islam Tebo, Jambi, Indonesia Email: Suryani.12.Dewi@gmail.com
The Role of Education Politics as a Foundation in Developing Curriculum and Educational Techniques in Indonesia
untuk  mendapatkan  referensi  terkait  data  yang  diperlukan  yang  kemudian dianalisis  dan  diambil  kesimpulan  bahwa  pandangan  politik  mengacu  pada hubungan  politik  dengan  kebijakan  pemerintah  sebagai  hasil  dari  sistem, strategi  dan  teknik  pendidikan  Indonesia.  Berbagai  peraturan,  keputusan, aturan-aturan, tindakan administratif di bidang pendidikan merupakan bukti bagian  dari  peranan  politik  terhadap  kebijakan  pendidikan.  Pandangan  lain mengenai  politik  adalah  politik  sebagai  proses,  bagaimana  kinerja  politik tersebut  berlangsung.  Pendekatan  ini  lebih  kompleks  konsepnya  dan memerlukan suatu pemahaman bagaimana proses pemerintahan bekerja dan bagaimana  perilaku  manusia  mempengaruhi  semua  proses  tersebut  sebagai budaya.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  sebagai  wadah  yang  mempengaruhi  kemajuan  dan  kualitas  sebuah  bangsa memiliki peran penting dalam politik. Pendidikan yang baik akan menghasilkan out come pola pikir serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi, beradab dan menjadikan manusia yang memiliki derajat. Seperti diformulasikan oleh John Dewey dalam Suardi bahwa pendidikan merupakan salah satu  kebutuhan  fungsi  sosial,  sebagai  bimbingan  dan  sarana  pertumbuhan  yang  mempersiapkan membukakan wawasan, serta disiplin hidup  (Suardi, 2015). Pendidikan merupakan media untuk membangun peradaban bangsa lebih maju (Hasse & Mustaqim, 2018). Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dimasa yang akan datang (Farida, 2020).
Dari  beberapa  pendapat  tersebut  dapat  disintesakan  bahwa  pendidikan  mempengaruhi pertumbuhan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  setiap  negara,  maka  dari  itu  perlunya kegiatan mensosialisasikan dan membudayakan pentingnya pendidikan pada masyarakat dan peran pemerintah  daerah  dalam  mendukung  program  tersebut.  Politik  sebagai  ranah  yang  menggiring kepentingan-kepentingan  pendidikan  di  pemerintahan  tidak  akan  tepat  sasaran  jika  ada  oknum- oknum  yang  mengambil  keuntungan  untuk  kepentingan  pribadi  dan  golongan.  Sangat  penting menanamkan  serta  membina  generasi  muda  sejak  di  bangku  sekolah  hingga  kuliah  memahami hakikat pendidikan bagi diri mereka, orang lain, bangsa dan negara. Negara yang maju ialah Negara yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang berpotensi dan berdaya saing baik global maupun internasional. Kualitas itu dimulai dari tingkat pendidikan dalam suatu negara, dan dengan  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  supaya  kualitas  pendidikan  semakin  baik  dan  berada pada rating yang cukup tinggi. Kurikulum pendidikan sebagai landasan penerapan  pendidikan di sekolah  merupakan  indikator  utama  yang  mempengaruhi  kualitas  pendidikan.  Politik  sebagai sarana yang mampu mempengaruhi proses dalam dunia pendidikan terkadang tidak tepat sasaran, dimana segala keputusan yang diajukan dilakukan melalui politik yang tidak sehat.
Untuk  menjadikan  politik  pendidikan  Indonesia  yang  sehat  perlu  penanaman  konsep pendidikan  berkualitas  yang  akan  menciptakan  manusia  yang  memiliki  kompetensi  mumpuni sebagai pemikir yang cerdas untuk masa depan bangsa. Pengendali politik yang memiliki banyak ide-ide  politik  bukan  hanya  untuk  kepentingan  pribadi  dan  golongan  namun  berkontribusi  pada duniapendidikan yang benar-benar butuh sentuhan dan perhatian dari pemerintah. Disinilah peran politik merangkul dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran untuk pendidikan yang merata. Kurikulum sebagai bagian terpenting dari pendidikan harusnya menjadi pembahasan yang serius untuk jangka panjang agar setiap perubahan kurikulum tidak merugikan peserta didik. Pendidikan yang unggul akan menciptakan anak bangsa yang berkualitas sehingga mampu menjadikan politik sebagai  tempat  dan  sarana  peningkatkan  pendidikan,  maka  dari  itu  politik  dan  pendidikan merupakan hal yang saling berakaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya.
Arah politik pendidikan Indonesia masih mosaik dan kurang membudaya, yang ditunjukkan oleh  kebijakan,  perencanaan,  dan  penganggaran  yang  kurang  berpijak  pada  bumi  nusantara (Slamet, 2014). Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur tentang politik Pendidikan
yang  menjadi  salah  satu  penentu  arah  pendidikan  di  Indonesia,  karena  kurikulum  pendidikan senantiasa  berganti  seiring  dengan  perubahan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  para  pemangku kepentingan. Dengan adanya kajian ini diharapkan para pemangku kebijakan dalam pengambilan kebijakan supaya dapat lebih memperhatikan substansi dan kepentingan para pengguna kurikulum .

## METODE
Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  library  research dari berbagai sumber. Menurut Ajat  Rukajat  studi  kepustakaan  ini  dipergunakan  untuk  memperoleh  data  yang  bersifat  teoritis dengan  mencari  informasi  tertulis  dan  sistematis  dari  beberapa  ahli  yang  dapat  memperluas wawasan berpikir (Rukajat, 2018). Library research atau studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan  penelitian  (Zed,  2008).  Menurut  A.  Rifqi  Amin,  library  research  adalah  penelitian  yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang  belum  dipublikasikan  (Amin,  2012).  Penelitian  pustaka  adalah  suatu  bentuk  penyelidikan terstruktur dengan cara, aturan, dan teknik tertentu (George, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai artikel, buku dan sumber-sumber lain yang memiliki keakuratan terhadap  informasi  yang  akan  dikutip  dan  di  analisa  oleh  peneliti.  Studi  pustaka  ini  dilakukan dengan mendeskripsikan kebenaran dari berbagai sumber referensi kemudian memberi penilaian dan kritik, simpulan dan saran terhadap kejadian di dapat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses  dalam  menjalankan  sesuatu  dengan  gagasan  dan  ide-ide  untuk  mencapai  tujuan tertentu dalam keseharian kita tidak terlepas dari perpolitikan. Politik disebut juga sebagai strategi dalam  mencapai  tujuan  dengan  kekuasaan.  Dunia  Pendidikan  juga  tidak  terlepas  dari  pengaruh politik.  Pendidikan  adalah  proses  pengubahan  sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau  usaha mendewasakan  seseorang  melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan  (Tamin  Dkk,  2018).  Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk menambah wawasan manusia melalui berfikir, mengevaluasi dan  bertindak.  Pendidikan  akan  tercapai  pada  seseorang  apabila  disampaikan  oleh  orang  yang paham  dibidang  keilmuannya  atau  lebih  berpengalaman  (Azan  Dkk,  2020).  Menurut  UU SISDIKNAS no.20 Tahun 1989, Pendidikan meliputi usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Dari berbagai pendapat mengenai pendidikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan  proses  pembelajaran  yang  dilakukan  secara  formal  maupun  tidak  formal  di  bawah bimbingan dan memiliki manfaat serta tujuan. Politik dan pendidikan memiliki peran penting yang dalam suatu negara, melalui sistem pendidikan yang baik, sebuah negara diharapkan dapat lebih maju dan berkembang dalam  memberikan pola  pikir yang cerdas dalam berpolitik. Sebagaimana dikatakan oleh Sukarna, bahwa,  pendidikan  politik (political education) merupakan suatu syarat mutlak  (condition  quo  non)  (Sukarna,  2003),  dari  pendapat  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  pendidikan  tidak  lepas  dari  politik.  Politik  adalah  segala  aktivitas  atau  sikap  yang berhubungan  dengan  kekuasaan  dan  bermaksud  untuk  mempengaruhi,  dengan  jalan  mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat (Deliar, 1983). Politik merupakan sebuah  ide  dan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menjalankan  dan  menguasai  sebuah  program maupun kekuasaan, termasuk didalamnya pengendalian kebijakan pendidikan dalam hal ini adalah kurikulum pendidikan.
Politik  pendidikan  yang  sehat  dapat  dilihat  dari  kepedulian  pemerintah  terhadap  dunia pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  saat  ini.  Politik  dan  pendidikan  dikatakan memiliki keterkaitan pada kebijakan di dunia pendidikan hal ini agar tercapainya tujuan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dibutuhkan politik agar tujuan tersebut tercapai berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.
Politik pendidikan disebut sebagai studi ilmiah yang menyangkut aspek politik pada kegiatan pendidikan.  Politik  pendidikan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  studi  ilmiah  pendidikan  tentang
The Role of Education Politics as a Foundation in Developing Curriculum and Educational Techniques in Indonesia
kebijaksanaan pendidikan (Suhartono, 2018). Kebijakan dapat berupa sistem-sistem yang dipakai dalam pendidikan yang selalu mendapatkan perhatian, revisi dan evaluasi. Perubahan kurikulum selalu menuai kontroversi dunia pendidikan.  Politik pendidikan adalah sikap yang konsisten dalam hal  mengarahkan  kontrol  sosial,  baik  mengenai  tujuan  maupun  metodenya  terhadap  sistem pendidikan (Yuni, 2014). Namun tidak pada kurikulum pendidikan yang mengalami evaluasi  dan tetap memiliki kelemahan dan kelebihan. Seharusnya penerapan kurikulum di Indonesia berkiblat pada negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan yang unggul dan terbaik seperti Finlandia yang dikenal sebagai negara dengan sistrem dan reputasi terbaik di dunia (Absawati, 2020). Dengan mengadopsi,  menyaring,  melakukan  uji  coba,  kemudian  melaksanakan  evaluasi  yang  melibatkan pihak-pihak yang  memahami pendidikan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengadakan  rapat tahunan  bersama  pihak-pihak  terkait  di  dunia  pendidikan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menemukan solusi dari masalah yang dihadapi.
Pandangan lain dari Lembaga Studi Pengkajian dan pengembangan Pendidikan Indonesia (LSP3I),  politik  pendidikan  adalah  segala  usaha,  kebijakan  dan  siasat  yang  berkaitan  dengan masalah  pendidikan.  Tingkat  pendidikan  suatu  masyarakat  dipengaruhi  oleh  budaya  politik  dan merupakan  pondasi  politik  pendidikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  semakin  tingginya  pendidikan masyarakat  atau  seseorang,  maka  semakin  tinggi  pula  wawasan  dan  kesempatan  mereka  dalam menganalisa, melakukan perbandingan,  mengkritisi, dan mengevaluasi ranah politik. Pendidikan yang berbudaya sangatlah diharapkan oleh masyarakat luas. Sebagaimana dijelaskan Muhammad Saleh, bahwa pendidikan menjadi instrument dalam menjaga kelangsungan budaya dan kearifan lokal,  dan  menjadi  benteng  terhadap  eksistensi  ideologi  yang  penting  untuk  dijaga  dan dipertahankan (Saleh, 2020). Banyak ditemui di beberapa daerah terpencil yang melahirkan genersi berpendidikan  tinggi  dan  mampu  mengembangkan  daerahnya.  Kerjasama  pembangunan pendidikan tidak hanya dilakukan dari satu pihak, namun melibatkan pihak lain (stakeholder) yang mendukung pembangunan sekolah di daerah terpencil, melalui pemilihan wakil rakyat terpilih dari daerah tertentu yang minim pendidikan, kemudian ini membuktikan peran penting pendidikan dan politik  dalam  pembangunan,  sistem,  strategi,  dan  teknik  pendidikan.  Dimana  politik  mampu memberikan  penguatan  dalam  membangun  akses  pendidikan  melalui  sistem  yang  dibangun, strategi  yang  dikelola,  dan  teknik  pendidikan  yang  diterapkan.  Pendekatan  politik  dengan pendidikan  yang  mengarah  pada  pembangunan  pendidikan  dan  disadari  oleh  seseorang  atau masyarakat mempengaruhi sosial dan budaya masyarakat yang sadar dengan kebutuhan dan peduli akan nasib generasi bangsa.
Pendidikan  diselenggarakan  untuk  mencerdaskan  manusia,  tidak  peduli  dari  kalangan manapun.  Setiap  warga  negara  wajib  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Politik  diharapkan mampu  membawa  peningkatan  pendidikan  dan  keterlibatannya  pada  kegiatan  pemerintahan. Sebagaimana diketahui, partai-partai politik terpilih pada setiap pemilihan presiden memiliki peran penting dalam mengubah dan merevisi proses pendidikan sesuai usulan dari menteri pendidikan terpilih.  Pendidikan  dilakukan  tidak  lain  bertujuan  untuk  kemajuan,  perubahan  dan  stabilitas perubahan sosial dan masyarakat (Suardi, 2015).
Tidak  bisa  dipungkiri,  pergantian  menteri  pendidikan  membawa  perubahan  pada  sistem pendidikan.  Perubahan  yang  sangat  dirasakan  adalah  pada  aspek  kurikulum  pendidikan  yang mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu.  Politik  pendidikan  Indonesia  memerlukan  penataan yang harus dikelola oleh orang-orang profesional, agar kinerja politik pendidikan tidak keluar dari tujuan,  yaitu  pemerataan  pendidikan  dari  kota  hingga  pelosok  negeri  Indonesia.  Pemerataan fasilitas  dan  akses  pendidikan  agar  warga  negara  Indonesia  yang  berada  dipelosok  negeri mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan pendidikan di kota. Sebagaimana diketahui, kebijakan-kebijakan pendidikan yang dipolitisasi oleh pemerintah tidak merata hingga ke pelosok desa.
Khairul Anwar, Sesti Novalina, Kasful Anwar, Lias Hasibuan, Dewi Suryani
Politik pendidikan yang buruk akan berakibat pada buruknya kinerja di bidang pendidikan. Di  Indonesia,  perjalanan  politik  pendidikan  nasional  sejak  kemerdekaan  hingga  era  reformasi mengalami  beberapa  perubahan  yaitu:  perubahan  pada  rezim  era  orde  lama,  dimana  terjadi penekanan kebijakan pendidikan dengan isu ideologi dan nasionalis, era orde baru yang memberi penekanan pada birokrasi dan sentralisasi, dan era reformasi ditekankankan pada demokratisasi dan desentralisasi.
Dunia  pendidikan  dipengaruhi  oleh  politik  dalam  pembentukan  kurikulum  sebagai justifikasi ilmiah guna melanggengkan setiap kekuasaan (Syamsu, 2017). Hal ini sesuai dengan yang terjadi  pada  setiap  kebijakan  pendidikan  yang  diambil  memiliki  pro  dan  kontra  pada  masanya. Hingga  saat  ini  perubahan-perubahan  kebijakan  selalu  membawa  perdebatan  dikalangan masyarakat. Beberapa tahun terakhir sejak rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah dua kali Indonesia mengalami pergantian menteri pendidikan dan mengalami dua kali pula perubahan kurikulum, pertama pada masa menteri pendidikan Anies Baswedan kurikulum pendidikan berubah menjadi kurikulum 13 dan belum tuntas pengaplikasikannya di sekolah-sekolah telah muncul lagi isu kurikulum merdeka belajar yang di usung oleh menteri pendidikan baru saat ini yaitu Nadiem Anwar Makarim.
Sebagai  pihak  yang  berwenang  di  dunia  pendidikan,  diharapkan  pengendali  politik pendidikan  di  Indonesia  terlebih  dahulu  mengkaji,  menguji  kurikulum  yang  akan  diberlakukan didunia  pendidikan.  Dalam  mensosialisasikan  kurikulum,  menteri  pendidikan  dan  pihak  yang berwenang  memberikan  pelatihan  khusus  bagi  seluruh  guru  dan  tenaga  kependidikan  mengenai kurikulum yang akan diberlakukan melalui teknik pengiriman guru dari beberapa sekolah untuk diberi  pelatihan  penerapan  kurikulum  baru.  Sehingga  terjadi  keseragaman  bagi  guru-  guru  dan tenaga pendidik dari kota hingga pelosok dalam penerapannya.
Landasan politik pendidikan pada dunia pendidikan di suatu negara dalam hal ini Indonesia agar memiliki pegangan yang kokoh mengingat pendidikan ditiap Negara memiliki perbedaan dalam penerapannya, saat ini saja kita bisa merasakan akses anak didik dalam mendapatkan pendidikan yang layak masih jauh dari cukup bagi warga pelosok. Jaringan internet yang  susah di akses dan jalan-jalan  ke  pemukiman  yang  masih  tanah  merah.  Hal  ini  terjadi  karena  pendidikan  masih menjadi  bahan  politik  yang  memiliki  tujuan  simpang  siur  oleh  orang  atau  lembaga  yang  ingin mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi dan golongan.
Sebagai landasan pembangunan, sistem, strategi, dan teknik pendidikan, politik pendidikan memberikan  pengaruh  pada  proses  kemajuan  dan  kualitas  pendidikan.  Dukungan  politik  selalu menjadi tujuan bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan di daearah masing-masing. Menteri pendidikan terpilih dan wakil rakyat terpilih sebagai pemerintah daerah yang memahami kondisi pendidikan diberbagai wilayah Indonesia dari kota hingga daerah terpencil. Kontribusi wakil rakyat terpilih mewakili pembangunan, sistem, strategi dan teknik pendidikan di Indonesia.
Politik  pendidikan  yang  memiliki  peran  dalam  pengembangan  kurikulum  di  Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan sistem pendidikan, dimana politik pendidikan mampu  mengisi  dan  menempatkan  sistem  kurikulum  pendidikan  yang  sesuai  dengan  sistem pendidikan,  perkebangan  zaman  dan  kebutuhan  pendidikan.  Politik  pendidikan  memiliki  peran yang  penting  dalam  menentukan  arah  kebijakan  kurikulum  pendidikan.  Budaya  politik  juga mempunyai  peran  penting  dalam  turut  membantu  menjelaskan  sistem  politik  meskipun  budaya politik  bukan  merupakan  satu-satunya  aspek  politik  (Winarno,  2017).  Peneliti  melihat  peran menteri pendidikan dalam membangun sistem pendidikan di masa orde lama sebagai bagian dari politik dan kepentingan pemerintah yang berkuasa saat itu yang mengatur segala kebijakan untuk kepentingan pemerintah  pusat. Sistem yang melibatkan teknologi dalam proses pendidikan yang sebelumnya  tidak  banyak  digunakan  oleh  pendidik  saat  ini  dilakukan  agar  kegiatan  belajar  dan mengajar  tetap  berlangsung.  Hal  ini  tidak  serta  merta  maksimal  dalam  proses  penggunaannya, dapat dilihat masih banyaknya daerah-daerah terpencil belum memiliki akses jaringan internet yang
The Role of Education Politics as a Foundation in Developing Curriculum and Educational Techniques in Indonesia
baik. Maka sistem yang dibangun perlu dilakukan kajian dan solusi agar sistem yang dibangun lebih merata.
Langkah awal dalam memulai suatu rencana adalah menyusun strategi, menurut Ricky W. Giffin dalam Mukhtar dkk strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi (Mukhtar et al., 2019). Menurut David strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang  hendak  dicapai  (David,  2011).  Politik  pendidikan  sebagai  landasan  pembangunan  strategi, yaitu  bagaimana  politik  pendidikan  merancang  strategi  sesuai  budaya,  karakter  dan  kebutuhan masyarakat  di  daerah-daerah  tertentu  yang  memiliki  perbedaan  budaya.  Melalui  peraturan  dan perundang-undangan  yang  memiliki  pengaruh  kuat  terhadap  pembangunan  pendidikan sebagaimana dikemukakan  Slamet dalam tulisannya,  politik pendidikan Indonesia harus berpijak pada  bumi  dan  budaya  nusantara,  yaitu  mengacu  pada  ideologi  Pancasila,  Konstitusi  UUD  45, persatuan  dan  kesatuan  NKRI,  Bhineka  Tunggal  Ika,  kekayaan,  karakteristik,  dan  kebutuhan Indonesia (Yuneta DP, 2014). Sebagaimana budaya yang dimaksud oleh Kotter dan Heskett (1992) dalam  Yuneta  DP  (2014)  bahwa  budaya  sebagai  totalitas  pola  prilaku,  kesenian,  kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang menjadi ciri suatu masyarakat  atau  penduduk  yang  ditransmisikan  Bersama  (Slamet,  2013).  Politik  pendidikan pembangunan Indonesia dari waktu kewaktu memiliki strategi sesuai perkembangan zaman, pada orde lama strategi politik pendidikan dibangun untuk memerangi para penjajah dirancang untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan menanamkan rasa nasionalis.
Pada  orde  baru  politik  pendidikan  melalui  strategi  meningkatkan  pembangunan  sumber daya  manusia.  Dengan  demikian  perekonomian  bangsa  dapat  tumbuh  berkembang  sebagaimana diungkapkan  Yudi  Hartono  bahwa  relevansi  Pendidikan  diperhatikan  dengan  penyesuaian  isi pendidikan  dengan  kebutuhan  pembangunan  terhadap  sumber  daya  manusia  yang  diperlukan (Hartono,  2016).  Kemudian  pada  masa  reformasi,  politik  pendidikan  dengan  strategi  penekanan pada  desentralisasi  dan  demokratis  (Ahmad,  2012),  yang  berimpikasi  pada  kewenangan  daerah dalam  mengambil  kebijakan  pendidikan  yang  menimbulkan  beberapa  masalah  di  bidang pendidikan seperti yang di paparkan Ahmad Zain Sarnoto dalam tulisannya, disentralisasi bidang pendidikan menimbulkan masalah baru, diantaraya adalah tarik menarik kepentingan untuk urusan guru serta saling lempar tangung jawab untuk pembangunan gedung sekolah (Ahmad, 2012).
Politik pendidikan sebagai landasan pembangunan teknik pendidikan merupakan cara yang dilakukan  dalam  menjalankan  proses  pendidikan  melalui  pengetahuan  atau  pengalaman  untuk pembangunan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknik memiliki pengertian pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenan dengan hasil industri (bangunan, mesin, dsb): sekolah, cara sistematis mengerjakan sesuatu (Bahasa, 2007). Teknik pendidikan Indonesia yang diterapkan dari pemerintahan orde lama, orde baru, reformasi hingga pemerintahan Joko Widodo yang beberapa kali mengalami perubahan kurikulum sebagai mana  diketahui  kurikulum  pendidikan  di  Indonesia  yang  merupakan  teknik  pendidikan  yang diterapkan  dalam  pendidikan.  Kurikulum  dalam  arti  sempit  adalah  sejumlah  mata  pelajaran  di sekolah atau perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat, dalam  arti  luas  kurikulum  adalah  pengalaman,  kegiatan  dan  pengetahuan  murid  di  bawah bimbingan  dan  tanggung  jawab  sekolah  atau  guru  (Sarinah,  2015).  sedangkan  menurut  Nana Sudjana  kurikulum  adalah  niat  dan  rencana,  proses  belajar  mengajar  adalah  pelaksanaannya (Sudjana, 2015).
Kurikulum  yang  diterapkan  di  sekolah  dan  lembaga  didapatkan  dari  keputusan  presiden tentang  kurikulum  pendidikan  yang  digagas  dan  dirancang  oleh  menteri  pendidikan  dan kebudayaan. Di Indonesia sendiri perubahan kurikulum selalu mendapat perhatian khusus, politik pendidikan sangat mempengaruhi karena pergantian menteri membawa pengaruh pada pergantian kurikulum.  Perubahan  kurikulum  terjadi  seiring  dengan  terjadinya  perubahan  pada  kondisi
perpolitikan  di  Indonesia  (Hastuti,  2019).  Sebagaimana  dijelaskan  Herliyati  dalam  (Bait  2018), setelah  Indonesia  merdeka  dalam  pendidikan  dikenal  beberapa  masa  pemberlakuan  kurikulum yaitu  kurikulum  sederhana  (1947-1964),  pembaharuan  kurikulum  (1968  dan  1975),  kurikulum berbasis  keterampilan  proses  (1984  dan  1994),  dan  kurikulum  berbasis  kompetensi  (2004  dan 2006). Semua perubahan dilakukan sesuai kebutuhan pendidikan dimasa itu. Kemudian di tahun 2013 Indonesia menerapkan kurikulum ganda yakni kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, arah perubahan kurikulumpun terjadi dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau dikenal dengan KTSP berubah menjadi kurikulum 2013 lebih dikenal K.13. Bait (2018:11) menyebutkan Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sesuai dengan  tuntutan  dan  perkembangan  zaman,  dimana  segala  bentuk  kekurangan  kurikulum sebelumnya disempurnakan pada kurikulum 2013 dengan menekankan pada tiga aspek penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
Sebagaimana diketahui pada kurikulum 2013 terdapat penanaman karakter pada tiap mata pelajaran. Sangat disayangkan dalam penerapannya belum seutuhnya dapat diaplikasikan di seluruh sekolah.  Hal  ini  dikarenakan  minimnya  sosialisasi  dan  evaluasi.  Pada  dasarnya  kurikulum  2013 memiliki  banyak  kelebihan,  namun  diberhentikan  sementara.  Pertimbangan  kurikulum  2013 “tentang  tantangan  Internal  dimana  tuntutan  kondisi  pendidikan  dikaitkan  dengan  tuntutan pendidikan  yang  mengacu  kepada  8  standar  Nasional  Pendidikan.  Faktor  eksternal  terkait perkembangan penduduk, arus globalisasi, lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan  industri  kreatifitas  budaya  dan  perkembangan  pendidikan  di  tingkat  internasional, kemudian tuntutan kompetensi abad ke 21  tentang pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi (high  order  thinking  skills)  penciptaan  kesempatan  kerja,  peserta  didik,  dan  dasar-dasar  aspek akademik tentang kurikulum (Sendari, 2013). Lagi-lagi situasi politik membawa perubahan teknik pendidikan  di  Indonesia,  masih  pada  pemerintahan  Joko  Widodo  pada  Tahun  2019  terjadi  lagi pergantian  menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  yang  kembali  membawa  perubahan  pada kurikulum  pendidikan  Indonesia.  Menteri  terpilih  Nadiem  Makarim  membuat  perubahan kurikulum  2013  menjadi  kurikulum  merdeka  belajar  yang  mengusung  kualitas  pendidikan  dari minat  dan  bakat  siswa  yang  melibatkan  teknologi.  Bukan  hanya  materi  yang  di  dapat  dari  guru, dimana siswa diharapkan mampu berkompetensi tidak hanya melalui hasil ujian nasional namun dari  kolaborasi  kemampuan  kognitif  dan  mampu  menganalisis  materi  dan  tidak  terfokus  pada materi  yang  diberikan  guru  dengan  pengetahuan  yang  didapat  siswa  melalui  pengalaman  dan sumber-sumber pengetahuan lainnya dengan melibatkan teknologi dan guru sebagai pembenaran dari pengetahuan yang didapat.

## SIMPULAN
Peran politik pendidikan yang mempengaruhi proses perkembangan kurikulum di Indonesia banyak  dipengaruhi  oleh  kondisi  perpolitikan  di  negara  kita.  Untuk  itu  diharapkan  pendidikan mampu  merubah  kinerja  politik  pendidikan  kearah  yang  lebih  baik  dan  membawa  peningkatan kualitas bagi kepentingan pendidikan di Indonesia agar tidak di salah gunakan untuk kepentingan organisasi, pribadi atau satu golongan tertentu saja. Perubahan kurikulum Pendidikan hendaknya senantiasa mengikuti dan mencermati semua kebutuhan pemakai kurikulum, supaya satu tatanan kurikulum baku jangka panjang dapat sama-sama dirasakan dan dievaluasi serta diperbaiki sesuai kebutuhan Pendidikan. Politik pendidikan sebagai salah satu unsur pengembangan kurikulum dapat digunakan untuk merancang strategi sesuai budaya, karakter dan kebutuhan masyarakat didaerah- daerah tertentu yang memiliki ragam perbedaan dan kebutuhan, melalui peraturan dan perundang- undangan  yang  memiliki  pengaruh  kuat  terhadap  pembangunan  pendidikan.  Politik  pendidikan sebagai landasan pembangunan  dan sistem dalam  pengambilan keputusan sesuai perkembangan zaman. Politik pendidikan Indonesia memerlukan penataan yang harus dikelola oleh orang-orang profesional, agar kinerja politik pendidikan tidak keluar dari tujuan, yaitu pemerataan pendidikan dari kota hingga pelosok Indonesia. Diharapkan politik pendidikan membuat kebijakan yang teruji
The Role of Education Politics as a Foundation in Developing Curriculum and Educational Techniques in Indonesia
sehingga setiap kekurangan menemui solusi dalam penerapannya di dunia pendidikan yang tidak hanya  memanfaatkan  pendidikan  sebagai  ladang  bisnis  yang  menyengsarakan  konsumen pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Z.  (2012).  Konsepsi  Politik  Pendidikan  di  Indonesia.  Jurnal  Educhild,  01(1),  56–66. DOI: http://dx.doi.org/10.33578/jpsbe.v1i1.1622
Amin, A. R. (2012). Penelitian kepustakaan. https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian- kepustakaan.html
Azan, K., & Dkk. (2020). Isu-Isu Global Manajemen Pendidikan Islam. Samudra Biru. Bahasa, P. P. dan P. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Balai Pustaka. David, F. R. (2011). Strategic Management Concept (12th ed.). Pearson Education Inc. Deliar, N. (1983). Pengantar Pemikiran Politik. Rajawali Press.
Farida.  (2020).  Apakah  Kartu  Indonesia  Pintar  Berhasil  Menrunkan  Angka  Putus  Sekolah?
Komunikasi Pendidikan, 4(2), 111. https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.581
George, W. M. (2008). The Elements of LIbrary Research: What Every Student Needs to Know. Princeton University Press.
Hartono, Y. (2016). Pendidikan dan Kebijakan Politik: Kajian REformasi Pendidikan di Indonesia masa Orde Lama hingga Reformasi. Agastya: Sejarah Dan Pembelajarannya, 6(1), 38.
Hasse,  J.,  &  Mustaqim,  P.  (2018).  Politik  Pendidikan  Indonesia:  Ketimpangan  dan  Tuntutan Pemenuhan Kualitas Sumber Daya Manusia. Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, X(1), 49–60. https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.267
Hastuti,  noer F. W. D. (2019). Politik dan Sistem Pendidikan Nasional. Publikasi Ilmiah, 9(2), 5.
Khobir,  A.,  &  Khasanah,  N.  (2020).  Potret  Diskriminasi  Pendidikan.  PT.  Nasya  Expanding Management.
Mukhtar,  Risnita,  &  Anwar,  K.  (2019).  The  Effect  of  Transformational  Leadership,  Management Information System, and Organizational Climate on Lecturers’ Job Satisfaction. International Journal of Scientific and Technology Research.
Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif (Research Approach). Deepublish. Saleh, M. (2020). Arah Pendidikan Islam dan Penetrasi Ideologi Islam. Al-Ishlah: JurnalPendidikan Islam, 18(1), 101–116. https://doi.org/101-116 10.35905/alishlah.v18i1.1402
Sarinah. (2015). Pengantar Kurikulum (1st ed.). Deepublish. Sendari, A. A. (2013). Tujuan Kkurikulum 2013; dibalik pro Kontra penerapannya. Liputan6.
Slamet. (2013). Politik Pendidikan. Jurnal Ilmiah, XX(2), 334–344.
https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.2377
Slamet. (2014). Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21. Cakrawala Pendidikan, XXXIII(3), 324-337.
Suardi. (2015). Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer. Deepublish. Sudjana, N. (2015). Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Sinar Baru Algesindo. Suhartono, S. (2018). Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan. Ar-Ruz Media. Sukarna. (2003). Sistem Politik. Citra Aditya Bakti.
Syamsu, P. K. (2017). Prospek Madrasah di Indonesia: Analisis Politik Pendidikan.  Jurnal Ilmiah Kajian Islam, 2(1).
Tamin,  Z.  A.,  &  Dkk.  (2018).  Politik  Pendidikan:  Konsep  dan  Praktik  Kebijakan  Pendidikan  di Indonesia. Dwiputra Pustaka.
Winarno, B. (20017). Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Media Pressindo. Yuneta  DP.  (2014).  Nilai  Penting  Budaya  Organisasi  dalam  Peningkatan  Produktivitas. http://yundwip.blogspot.com/2014/10/budaya-organisasi.html
Yuni, W. (2014). Politik Pendidikan. Kompasiana.
https://www.kompasiana.com/weyea/54f84e68a33311197e8b45fc/politik-pendidikan Zed, M. (2008). Metodologi Penelitian Kepustakaan (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.