Divestasi Saham Asing dalam Penambangan Bawah Tanah Dihubungkan dengan
* Kedaulatan Negara
**
***

## Purnama Trisnamansyah  dan Yusuf Saepul Zamil

## Abstrak
Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Ke ga  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batu  bara  secara  eksplisit  menentukan  bahwa  pemegang  Izin  Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus setelah lima tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap kepada peserta nasional paling sedikit 30% ( ga puluh persen). Ar kel ini menjelaskan bagaimana implikasi ketentuan divestasi saham tersebut terhadap par sipasi peserta nasional dan menganalisa dari sudut pandang kedaulatan negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah deskrip f anali s dengan pendekatan yuridis norma f. Melalui ketentuan divestasi saham ini, 70% (tujuh puluh persen) saham tetap dapat dimiliki oleh penanam modal asing. Dengan demikian, peserta nasional tetap sebagai pemegang saham minoritas. Semes nya  negara  melalui  keterlibatan  peran  pemerintah,  pemerintah  daerah,  BUMN, BUMD atau badan usaha swasta menjadi pemegang saham mayoritas sebagai cerminan dari penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Kata kunci : Divestasi, Kedaulatan Ekonomi, Penambangan, Penanam Modal, Saham.

## Divestment of Foreign Shares in the Underground Mining in Correla on with the State Sovereignty

## Abstract
Government Regula on Number 77 of 2014 on Third Amendment to Government Regula on Number 23 of 2010 concerning the Implementa on of Mineral and Coal Mining explicitly specify that the holder of Mining Business License (IUPK) Produc on Opera ons and Special Mining Business License (IUPK) Produc on Opera ons in FDI, a er ﬁve years of produc on must divest the shares gradually to the na onal par cipants at least 30% of the total shares. This ar cle discusses the implica on of divestment provision to na onal par cipants and analyse it from the perspec ve of natural resources control and management by the state. Research  methodology  used  in  this  ar cle  is  norma ve  juridical  approach.  Under  this divestment provision, 70% (per cent) of shares s ll can be owned by foreign investors. Thus,
*   Ar kel ini disarikan dari peneli an: “Analisis Hukum PP No. 77 Tahun 2014 Mengenai Kewajiban Divestasi Saham  PMA  pada  Penambangan  Bawah  Tanah  Di njau  dari  Kedaulatan  Negara  atas  Pertambangan”  yang didanai melalui Dana DIPA BLU Universitas Padjadajaran Tahun Anggaran 2015.
** D o s e n   Fa k u l t a s   H u k u m   U n i v e r s i t a s   P a d j a d j a r a n ,   J a l a n   D i p a   U k u r   N o . 3 5   B a n d u n g , purnama.trisnamansyah@unpad.ac.id, S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran).
*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No.35 Bandung, yusuf@unpad.ac.id., S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
na onal par cipants would s ll be minority shareholders. Supposedly, the state through the involvement role of the state government, local government, state-owned enterprises, local government-owned  enterprises  or  private  enterprises,  could  become  the  majority shareholders as the reﬂec on of control and management of na onal resources by the state.
Keywords: Divestment, State Economic Sovereignty, Mining, Investor, Shares.

## A.   Pendahuluan
Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka peneli an,  pengelolaan,  pengusahaan  mineral  atau  batu  bara  yang  melipu penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan, pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta  kegiatan  pasca tambang.¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  Batu  Bara  (UU  Minerba)  memberikan  penger an  mengenai  pertambangan mineral yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar  panas  bumi,  minyak  dan  gas  bumi,  serta  air  tanah  (Pasal  1  angka  (4)),  dan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal (Pasal 1 angka (6)).
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Mengingat  mineral  dan batu  bara  sebagai  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam  bumi  merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seop mal mungkin,  eﬁsien,  transparan,  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  serta berkeadilan  agar  memperoleh  sebesar-besar  bagi  kemakmuran  rakyat  secara berkelanjutan.²
Untuk  pengusahaan  mineral  dan  batu  bara,  pemerintah  memberikan kesempatan  kepada  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  Indonesia,  koperasi, perseorangan,  maupun  masyarakat  setempat  untuk  melakukan  pengusahaan mineral  dan  batu  bara  berdasarkan  izin,  yang  sejalan  dengan  otonomi  daerah, diberikan  oleh  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  sesuai  dengan kewenangannya  masing-masing.³  Berdasarkan  ketentuan  pasal  ini,  maka  dalam rangka pengusahaan mineral dan batu bara, pemerintah memberikan kesempatan kepada  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  Indonesia,  koperasi,  perseorangan, maupun  masyarakat  setempat.  Dalam  rangka  memberikan  kesempatan  kepada badan-badan usaha nasional untuk berpar sipasi dalam pengusahaan mineral dan
¹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
² Penjelasan Umum UU Minerba.
³       Pokok Pikiran ke-2 dalam Penjelasan atas UU Minerba.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 610
batu bara nasional dilakukan melalui divestasi saham milik penanaman modal asing yang melakukan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara nasional.
UU Minerba yang menyatakan bahwa setelah lima tahun berproduksi, badan usaha  pemegang  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  dan  Izin  Usaha  Pertambangan Khusus (IPUK) yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing wajib melakukan divestasi saham  pada  pemerintah,  pemerintah  daerah,  badan  usaha  milik  negara,  badan usaha  milik  daerah,  atau  badan  usaha  swasta  nasional  (Pasal  112  ayat  (1)  UU Minerba). Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 112 ayat (2) UU Minerba).
Peraturan  Pemerintah  yang  memuat  ketentuan  divestasi  saham  sebagai pelaksanaan dari Pasal 112 UU Minerba telah beberapa kali diubah, terakhir kali diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke ga  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (PP  77/2014).  PP  77/2014 dalam  Pasal  7C  menentukan  bahwa  “Pemegang  IUP  dan  IUPK  yang  melakukan perubahan  status  perusahaan  dari  penanaman  modal  dalam  negeri  menjadi penanaman modal asing, kepemilikan saham asingnya paling banyak: 1.   75% (tujuh puluh lima persen) untuk IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi;
2.   49%  (empat  puluh  sembilan  persen)  untuk  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK Operasi Produksi yang  dak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian;
3.   60%  (enam  puluh  persen)  untuk  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK  Operasi Produksi  yang  melakukan  sendiri  kegiatan  pengolahan  dan/atau  pemurnian; dan;
4.   70%  (tujuh  puluh  persen)  untuk  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK  Operasi Produksi  yang  melakukan  kegiatan  penambangan  dengan  menggunakan metode penambangan bawah tanah”.
Ketentuan  dalam  divestasi  saham  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7C  PP 77/2014  tersebut  telah  mengubah  ketentuan  mengenai  besar  komposisi  saham yang wajib dilakukan divestasi saham oleh badan usaha penanaman modal asing kepada peserta nasional bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi  dalam  rangka  penanaman  modal  asing.  Sebelum  diterbitkannya  PP 77/2014, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  (PP 23/2010)  yang  memuat  ketentuan  mengenai  divestasi  saham  bagi  badan  usaha penanaman modal asing, yaitu sebagaimana dimuat dalam Pasal 97 ayat (1), bahwa “modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia”. Berdasarkan ketentuan PP 23/2010, kewajiban divestasi saham oleh badan usaha penanaman modal asing minimal 20% (dua puluh
persen), dengan makna lain bahwa peserta nasional minimal memiliki 20% (dua puluh persen) saham badan usaha penanaman modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah lima tahun sejak berproduksi.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP 24/2012), bahwa “Pemegang IUP dan IUPK  dalam  rangka  penanaman  modal  asing,  setelah  5  (lima)  tahun  sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia” (Pasal 97 ayat (1)). Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam se ap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi  dak boleh kurang dari persentase sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); b. tahun ketujuh 30% ( ga puluh persen); c. tahun kedelapan 37% ( ga puluh tujuh persen); d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh  saham  (Pasal  97  ayat  (2)).  Mengacu  pada  ketentuan  divestasi  saham menurut  PP  24/2014,  maka  peluang  par sipasi  peserta  nasional  dalam  usaha pertambangan  mineral  dan  batu  bara  menjadi  lebih  besar,  karena  sekurang- kurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham bagi pemegang IUP dan IUPK dalam rangka  penanaman  modal  asing  wajib  dialihkan  kepada  peserta  nasional  pada tahun ke sepuluh.
Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai divestasi saham oleh penanam modal asing kepada peserta nasional dalam usaha pertambangan mineral dan batu bara  kembali diubah  oleh  Pemerintah  melalui PP  77/2014. Pasal  97  ayat  (1)  PP 77/2014 menentukan bahwa “Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi  dalam  rangka  penanaman  modal  asing,  setelah  5  (lima)  tahun  sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap”.
PP  77/2014  mengelompokkan  besarnya  persentase  saham  asing  yang  wajib dialihkan kepada peserta nasional bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Produksi sebagai berikut:
1.  Pemegang  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK  Operasi  Produksi  yang  dak melakukan  sendiri  kegiatan  pengolahan  dan/atau  pemurnian,  setelah  akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);   b. tahun ketujuh 30% ( ga puluh persen); c. tahun kedelapan  37%  ( ga  puluh  tujuh  persen);  d.  tahun  kesembilan  44%  (empat puluh empat persen); dan e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham;
2.  Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 612
puluh persen); b. tahun kesepuluh 30% ( ga puluh persen); dan c. tahun kelima belas 40% (empat puluh persen), dari jumlah seluruh saham;
3.  Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah,  setelah  akhir  tahun  kelima  sejak  berproduksi  paling  sedikit  sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); b. tahun kesepuluh 25% (dua puluh  lima  persen);  dan  c.  tahun  kelima  belas  30%  ( ga  puluh  persen),  dari jumlah seluruh saham;
4.  Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling  sedikit  sebagai  berikut:  a.  tahun  keenam  20%  (dua  puluh  persen);  b. tahun kedelapan 25% (dua puluh lima persen); dan c. tahun kesepuluh 30% ( ga puluh persen), dari jumlah seluruh saham.
Melalui PP 77/2014, bagi penanam modal asing yang menjadi pemegang IUP Operasi  Produksi  dan  IUPK  Operasi  Produksi  yang  melakukan  kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah hanya diwajibkan melakukan divestasi sahamnya paling sedikit 30% ( ga puluh persen) dari  jumlah  seluruh  sahamnya  pada  tahun  kelima  belas.  Penanam  modal  asing pemegang  IUP  Operasi  Produksi  dan  IUPK  Operasi  Produksi  yang  melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah memiliki peluang untuk tetap dapat memiliki saham sebanyak 70% (tujuh puluh persen), dari jumlah seluruh saham, sedangkan di pihak lain yaitu peserta nasional, pada tahun kelima belas, jika penanam modal asing tetap memiliki sahamnya secara maksimal  menurut  ketentuan  PP  77/2014,  maka  sisanya  hanya  30%  ( ga  puluh persen) saham dari jumlah seluruh saham yang dapat dimiliki oleh peserta nasional.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  perlu  diketahui  bagaimana  implikasi  ketentuan divestasi  saham  penanaman  modal  asing  dalam  penambangan  bawah  tanah menurut PP 77/2014 terhadap par sipasi peserta nasional dan bagaimana jika hal ini  dilihat  dari  sudut  pandang  kedaulatan  negara  dalam  penguasaan  dan pengelolaan sumber daya alam.

## B.  Metodologi
Objek  peneli an  ini  adalah  divestasi  saham  bagi  penanam  modal  asing  pada penambangan bawah tanah di dalam PP 77/2014, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah yuridis norma f. Data di k beratkan pada data sekunder antara  lain  konvensi  internasional,  peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal hukum dan dokumen hukum lainnya dengan didukung oleh data primer yang terkait dengan objek peneli an. Data kemudian dioalah dengan metode deskrip f-anali s yaitu memamparkan ketentuan divestasi saham pada penambangan bawah tanah
menurut PP 77/2014 dan dianalisa dengan konsep kedaualatan negara atas sumber daya alam.

## C.  Tinjauan Pustaka

## 1.  Penger an Divestasi Saham
Is lah  divestasi  berasal  dari  dua  suku  kata,  yaitu  'divestasi'  dan  'saham'.  Is lah- is lah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan itu melipu :⁴ a.  Par sipasi bagi modal nasional;
b.  Pengalihan saham atau menjual saham; c.  Divestasi;
d.  Divestasi saham;
Penger an  divestasi  dalam  terminologi  ekonomi  sebagaimana  dikemukakan oleh Antoni K. Muda adalah penyertaan atau pelepasan sebuah investasi, seper pelepasan saham oleh pemilik saham lama,  ndakan penarikan kembali penyertaan modal  yang  dilakukan  perusahaan  modal  ventura  dari  perusahaan  pasangan usahanya.⁵  Sedangkan  menurut  Jeﬀ  Madura,  divestasi  merupakan  pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk ﬁnansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan sebagai kebalikan dari investasi pada asset yang baru.⁶ Adapun penger an divestasi saham menurut Pasal 1 Angka (8)  PP  23/2010  adalah  jumlah  saham  asing  yang  harus  ditawarkan  untuk  dijual kepada  peserta  Indonesia.  Terkait  deﬁnisi  divestasi  dalam  PP  23/2010,  menurut Salim H.S.  bahwa deﬁnisi divestasi saham dalam PP 23/2010  dak jelas karena  dak tampak pihak-pihak yang mengadakan divestasi saham,  dak tampak jumlah saham yang harus didivestasi, dan bentuk transaksi divestasinya hanya jual beli. Pengalihan saham  dapat  dilakukan  dengan  cara  jual  beli,  pinjam  meminjam  uang,  hibah; dan/atau cara lainnya. Oleh sebab itu, penger an divestasi saham perlu dilengkapi dan  disempurnakan  menjadi  pengalihan  sejumlah  saham  dari  penanam  modal asing kepada pihak lainnya, baik secara langsung maupun lelang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

## 2.  Para Pihak dalam Divestasi Saham Penanaman Modal Asing
Pasal  112  UU  Minerba  menyebutkan  2  (dua)  pihak  yang  terikat  dalam  transaksi divestasi saham, yaitu:
a.  Penanam modal asing asing yang bergerak dalam bidang pertambangan; dan b.  Pihak lainnya.
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 614
⁴      Salim H.S., Hukum Divestasi di Indonesia, Jakarta: PT Penerbit Erlangga, 2010, hlm. 102.
⁵     Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi , Jakarta: Gita Media Press, 2003, hlm. 117.
⁶      Salim H.S., Op.cit. , hlm. 32.
⁷ Ibid. , hlm. 102-103.
Penanam modal asing dapat berupa perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah negara asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia,⁸ sedangkan pihak lainnya telah ditentukan secara berurutan dengan prioritas untuk didahulukan dalam divestasi saham yaitu:⁹ a.  Pemerintah;
b.  Pemerintah Daerah; c.  Badan Usaha Milik Negara (BUMN); d.  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); e.  Badan Usaha Swasta Nasional.

## 3.  Objek Divestasi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Objek divestasi saham pertambangan mineral dan batu bara adalah aset atau saham yang dimiliki oleh penanam modal asing pada badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pada pertambangan mineral dan batu bara.  Saham  adalah  benda  bergerak  dan  memberikan  hak  kepada  pemiliknya.¹⁰ Saham  sebagai  benda  bergerak  berkaitan  erat  dengan  pemindahan  dan pembebanan jaminan atas saham tersebut dengan menggunakan lembaga ﬁdusia dan  gadai,  sedangkan  kepemilikan  saham  juga  memberikan  hak  bagi  pemegang saham  untuk  menikma   kegunaan  saham  itu  secara  leluasa  dan  berbuat  bebas terhadap  saham  itu  dengan  kedaulatan  sepenuhnya,  asal  dak  bertentangan dengan undang-undang, keter ban umum, dan  dak mengganggu hak orang lain.¹¹
Saham  menjadi  objek  divestasi  pada  pertambangan  mineral  dan  batu  bara ditegaskan  dalam  UU  Minerba  sebagaimana  ditentukan  berikut:  ”badan  usaha pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh  asing  wajib  melakukan  divestasi  saham  kepada  Pemerintah,  Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional setelah 5 (lima) tahun beroperasi”.¹²

## 4.  Mekanisme Divestasi Saham Modal Asing Pertambangan Mineral dan Batu Bara
PP  77/2014  mengatur  mekanisme  divestasi  saham  modal  asing  pada pertambangan mineral dan batu bara yaitu pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK  Operasi  Produksi  wajib  melakukan  penawaran  secara  berjenjang  kepada
⁸ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal).
⁹ Pasal  97  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
¹⁰  Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
¹¹ Salim H.S., Op.cit ., hlm. 41-42.
¹² Pasal 112 ayat (1) UU Minerba.
peserta  Indonesia  yaitu  pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota  setempat,  BUMN,  BUMD  dan  badan  usaha  swasta  nasional.¹³ Pertama, penawaran  divestasi  saham  oleh  penanam  modal  asing  kepada pemerintah,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota.¹⁴  Apabila pemerintah  dak memiliki minat terhadap penawaran divestasi saham atau  dak ada  jawaban  dari  pemerintah,  maka  menteri  mengkoordinasikan  penetapan komposisi  divestasi  yang  akan  dibeli  oleh  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota.¹⁵ Ke ka pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota  dak memiliki minat untuk membeli saham yang dimiliki penanam modal asing melalui divestasi saham, maka saham ditawarkan kepada BUMN dan BUMD  secara  lelang,  serta  BUMN  dan  BUMD  harus  menyatakan  keinginannya. Namun,  apabila  BUMN  dan  BUMD  dak  berminat  untuk  membeli  saham  yang didivestasikan,  maka  saham  ditawarkan  kepada  badan  usaha  swasta  nasional dengan cara lelang.¹⁶

## 5.  Penetapan Harga Saham yang Didivestasikan
PP 23/2010 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Menteri  setelah  berkoordinasi  dengan  instansi  terkait.¹⁷  Untuk  melaksanakan ketentuan tersebut, selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga  Divestasi  Saham  serta  Perubahan  Penanaman  Modal  di  Bidang  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  (Permen  ESDM  27/2013),  di  dalam konsiderannya dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 PP  23/2010  maka  perlu  adanya  pengaturan  mengenai  tata  cara  dan  penetapan harga divestasi saham.¹⁸
Penetapan harga saham yang didivestaskan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 27/2013 adalah harga divestasi saham dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang ditawarkan kepada Peserta Indonesia ditetapkan berdasarkan  biaya  penggan an  ( replacement  cost )  atas  investasi  pemegang  IUP Operasi  Produksi  atau  IUPK  Operasi  Produksi.¹⁹  Biaya  penggan an  ( replacement
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 616
¹³ Pasal 97 ayat (2) dan ayat (2a) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke ga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 77/2014).
¹⁴ Pasal 97 ayat (6), ayat (7), dan ayat (7a) PP 77/2014.
¹⁵ Pasal 97 ayat (7b) PP 77/2014.
¹⁶ Pasal 97 ayat (8), (8a) dan (8b) PP 77/2014.
¹⁷ Pasal 99 PP 23/2010.
¹⁸ Konsideran huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara  dan  Penetapan  Harga  Divestasi  Saham  serta  Perubahan  Penanaman  Modal  di  Bidang  Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
¹⁹ Pasal 13 ayat (1) Permen ESDM 27/2013.
cost )  atas  investasi  pemegang  IUP  Operasi  Produksi  atau  IUPK  Operasi  Produksi berupa biaya penggan an ( replacement cost ) atas jumlah kumula f biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai dengan tahun kewajiban divestasi saham dikurangi:²⁰
a.  akumulasi  penyusutan  dan  amor sasi  yang  didasarkan  atas  umur  ekonomis atau manfaat dari golongan harta yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan pengaruh inﬂasi; dan
b.  kewajiban keuangan hingga akhir tahun saat kewajiban divestasi saham jatuh tempo.
Terkait  dengan  harga  divestasi  saham,  lebih  lanjut  Permen  ESDM  27/2013 menyatakan  bahwa  harga  divestasi  saham  menjadi:  a.  harga  ter nggi  untuk penawaran  kepada  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota;  b.  harga  ter nggi  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a merupakan harga dasar untuk penawaran kepada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional dengan cara lelang.²¹
Adapun  dalam  perhitungan  harga  divestasi  saham,  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  14  Permen  ESDM  27/2013,  bahwa  harga  divestasi  saham  yang ditawarkan kepada Peserta Indonesia dapat dihitung oleh Penilai Independen. Pasal 1  angka  14  Permen  ESDM  27/2013  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang  dak terkait dengan bank dan debitur untuk melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode E k Penilai Indonesia serta ketentuan-ketentuan  lain  yang  ditetapkan  oleh  Dewan  Penilai  Indonesia  dan memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang.

## 6. Teori Kedaulatan Negara di Bidang Ekonomi
Charter of Economic Right and Du es of State (CERDS) mengakui adanya kedaulatan negara  terutama  dalam  bentuk-bentuk  pengurusan  kepen ngan  wilayah  dan rakyatnya. Kedaulatan berar  kekusaan ter nggi yang hanya dimiliki negara,²² yaitu kekuasaan ter nggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai  kegiatan  sesuai  kepen ngannya  sepanjang  kegiatan  tersebut  dak bertentangan  dengan  hukum  internasional.²³  Hukum  internasional  telah memberikan  yurisdiksi  atau  hak-hak  berdaulat  kepada  suatu  negara  untuk
²⁰ Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM 27/2013.
²¹      Pasal 13 ayat (3) Permen ESDM 27/2013.
th ²² Schwarzenberger, A Manual of Interna onal Law: 5  Edi on, Stevens and Sons , 1967, hlm. 64 sebagaimana diku p oleh Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional , Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2005, hlm. 243.
²³ Boer Mauna, Hukum Internasional (Penger an, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global) Edisi Kedua , Bandung: PT Alumni, 2005, hlm. 24.
²⁴ I. Seidl Hohenveldern, General Course on Public Interna onal Law , sebagaimana diku p oleh Huala Adolf, Perjanjian  Penanaman  Modal  Dalam  Hukum  Perdagangan  Internasional  (WTO) ,  Jakarta:  Raja  Graﬁndo Persada, 2004, hlm. 14.
mengatur se ap kegiatan perdagangan atau kegiatan ekonomi diwilayahnya.²⁴ Kedaulatan negara memberikan kebebasan bagi se ap negara untuk mengatur kepen ngan-kepen ngan  rumah  tangganya  sendiri,  dalam  batas-batas  yang ditentukan  oleh  hukum  internasional.²⁵  Dalam  hal  ini,  negara  sebagai  organisasi ter nggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segalanya dan negara berdasarkan  kedudukannya  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  peraturan hukum.²⁶
Bagi  suatu  negara,  penguasaan  terhadap  bidang  ekonomi  tergantung  dan ditentukan  oleh  hukum  negara.  Kedaulatan  menentukan  apakah  suatu  negara mampu mengatur kegiatan ekonomi di dalam negerinya dan melakukan hubungan ekonomi internasionalnya.²⁷ Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dapat tersistem  dan  terstruktur.  Sistem  dan  struktur  ekonomi  tersebut  dilandasi  dan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan ekonomi yang kapitalis k, konglomerasi ataupun monopolis k.²⁸ Secara umum, kedaulatan ekonomi internal adalah kekuasaan negara untuk mengorganisasi dirinya secara bebas dan otonomi untuk  melaksanakan  kekuasaan  monopoli  dalam  wilayahnya.²⁹  Dalam  hal  ini, kedaulatan  ekonomi  sebagai  kekuasaan  ter nggi  suatu  negara  untuk  mengatur kebijakan  ekonomi  diwilayahnya  ataupun  kebijakan  ekonomi  internasionalnya.³⁰ Dalam kaitannya antara kedaulatan ekonomi dengan ak vitas penanaman modal di wilayah  suatu  negara,  terdapat  pandangan  bahwa  kebijakan  penanam  modal bersifat non-cross border issues sehingga pengaturan penanaman modal tunduk sepenuhnya pada kedaulatan internal negara tuan rumah ( host country ), dan host country memiliki kebebasan luas untuk menetapkan peraturan penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasionalnya.³¹

## D.  Pembahasan
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) menentukan bahwa “penanaman modal asing wajib dalam bentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang-
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 618
²⁵ T. May Rudi, Hukum Internasional 2 , Bandung: Reﬁka Aditama, 2006, hlm. 138.
²⁶ Van  Vollenhoven  sebagaimana  diku p  oleh  Notonagoro, Poli k  Hukum  dan  Pembangunan  Agraria  di Indonesia , Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 4.
²⁷ CF. Ronald A. Brand, “ External Sovereignty and Interna onal Law” , Fordham Interna onal Law Journal, 1685- 1697, sebagaimana diku p oleh Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional , Op.cit., hlm. 241.
²⁸ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijan , Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 1, Nomor 1, 2014, hlm. 14.
²⁹ Asif Qureshi, Interna onal Economic Law, London: Swee and Maxwell, 1999, hlm. 34, sebagaimana diku p oleh Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional , Op.cit., hlm. 247.
³⁰ Huala Adolf, Ibid., hlm. 245.
³¹ Mahmul Siregar, “UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam Kegiatan Penanaman Modal”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4, 2007, hlm. 22-25.
undang”,  selanjutnya  Pasal  5  ayat  (3)  menegaskan  bahwa  “penanaman  modal dalam  negeri  dan  asing  yang  melakukan  penanaman  modal  dalam  bentuk perseroan  terbatas  dilakukan  dengan:  a.  mengambil  bagian  saham  pada  saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas  saham  yang  dimiliki,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UU  PT)  menyatakan  bahwa  pemegang  saham  diberi  buk pemilikan  saham  untuk  saham  yang  dimilikinya,³²  dengan  mana  se ap  saham memberikan kepada pemiliknya hak yang  dak dapat dibagi.³³ Hak yang diperoleh pemegang saham yaitu:³⁴
1.  Menghadiri  dan  mengeluarkan  suara  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS);
2.  Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3.  Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
Mengacu  pada  ketentuan  UU  PT,  maka  pemegang  saham  memiliki  hak  yang diperoleh atas saham yang dimiliki, yang besar dan kecilnya hak tersebut sangat tergantung  pada  besar  dan  kecil  saham  yang  dimliki.  Dengan  demikian,  apabila dikaitkan dengan kepemilikan saham pada badan usaha pertambangan mineral dan batu bara, maka besar dan kecil jumlah saham yang dimiliki oleh peserta nasional akan  mempengaruhi  besar  dan  kecil  hak  peserta  nasional  yang  diperoleh  dari saham yang dimiliki pada badan usaha pertambangan dan mineral tersebut. Dalam teori divestasi saham, menurut Erman Rajagukguk, penggunaan is lah divestment memiliki  kaitannya  dengan  Indonesianisasi.³⁵  Divestasi  diar kan  dak  hanya pengalihan  keuntungan,  tetapi  yang  lebih  pen ng  adalah  pengalihan  kontrol terhadap  jalannya  perusahaan.  Keuntungan  yang  diperoleh  berupa  dividen,  dan apabila saham dimiliki oleh mitra lokal sebagai pemegang saham mayoritas, maka mitra  lokal  dapat  mengendalikan  jalannya  perusahaan  tersebut  dengan  jajaran direksi dapat ditempatkan oleh orang-orang lokal.³⁶
Budiman Gin ng berpendapat bahwa perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas bagi penanam modal Indonesia atau penanam modal asing banyak bergantung kepada seberapa jauh besarnya saham minoritas tersebut. Tidak semua pemegang  saham  Indonesia  berkedudukan  sebagai  pemegang  saham  minoritas, tetapi ada yang berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas, dengan mana persentase  saham  yang  dimiliki  akan  mempengaruhi  posisi  mereka  dalam
³²     Pasal 51 UU PT. ³³     Pasal 51 ayat (4) UU PT. ³⁴     Pasal 52 ayat (1) UU PT. ³⁵     Erman Rajagukguk dalam Salim H.S., Op.cit. , hlm. 31. ³⁶ Ibid .
³⁷     Budiman Gin ng dalam Salim H.S, Ibid ., hlm. 75.
mengawasi dan mengelola perusahaan.³⁷ Pemilik saham dalam perseroan memberikan kedudukan berupa:³⁸
1.  Par sipasi  dalam  RUPS  yang  diselenggarakan  perseroan  serta  berhak  atas dividen sepanjang perseroan masih berlangsung;
2.  Par sipasi  atas  sisa  aset  hasil  likuidasi  perseroan,  apabila  perseroan dibubarkan.
Ketentuan  divestasi  saham  menurut  PP  77/2014  menyatakan  bahwa  badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah wajib setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); b. tahun kesepuluh 25% (dua puluh lima persen); dan c. tahun kelima belas 30% ( ga puluh persen), dari jumlah seluruh saham.  Ketentuan  ini  memberi  peluang  bagi  penanam  modal  asing  untuk  tetap dapat menguasai saham sebanyak 70% (tujuh puluh persen), dari jumlah seluruh saham.  Jika  penanam  modal  asing  tetap  memiliki  sahamnya  secara  maksimal sebanyak 70 (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham, maka pada tahun kelima belas, peserta nasional hanya akan memiliki jumlah saham sebesar 30% ( ga puluh persen) saham dari jumlah seluruh saham.
Ketentuan  ini  sangat  memberi  kemungkinan  posisi  peserta  nasional  sebagai pemegang saham minoritas saja. Peserta nasional dimungkinkan hanya memiliki saham paling sedikit 30% ( ga puluh persen) dalam kegiatan usaha penambangan bawah  tanah  sedangkan  paling  banyak  70%  (tujuh  puluh  persen)  saham  dapat dimiliki penanam modal asing dalam perseroan. Akibat hukumnya, hak-hak peserta nasional sebagai pemegang saham minoritas lebih kecil dibandingkan dengan hak- hak atas saham yang dimiliki oleh penanam modal asing dengan menguasai saham sebesar 70% (tujuh puluh persen).
Pengambilan  keputusan  untuk  menjalankan  badan  usaha  pertambangan mineral dan batu bara akan sangat dipengaruhi oleh kepen ngan penanam modal asing sebagai pemegang saham mayoritas, hal ini terkait dengan keputusan yang dihasilkan dalam RUPS jika saham mayoritasnya dimiliki oleh penanam modal asing maka  sangat  mengadopsi  kepen ngan  penanam  modal  asing,  sebaliknya  bagi peserta nasional  dak memiliki posisi tawar ( bargaining posi on ) yang cukup kuat untuk menentukan jalannya badan usaha tersebut dikarenakan memiliki proporsi suara kecil dalam RUPS.
Selain itu, terkait dengan perolehan dividen bagi pemegang saham dari badan usaha pertambangan mineral dan batu bara, besar dan kecil dividen yang diperoleh juga  sangat  ditentukan  oleh  besar  dan  kecil  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh pemegang  saham.  Ketentuan  divestasi  saham  PP  77/2014  memungkinkan
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 620
³⁸     M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas: Cetakan Pertama , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2009, hlm. 257-258.
penanam modal asing tetap dapat menguasai saham secara maksimal sebanyak 70% (tujuh puluh persen), dari jumlah seluruh saham, sedangkan sisanya sebesar 30%  ( ga  puluh  persen)  saja  dari  jumlah  seluruh  saham  menjadi  milik  peserta nasional, maka hanya sebesar 30% ( ga puluh persen) jumlah dividen yang diterima oleh  peserta  nasional  dari  keseluruhan  dividen  yang  diperoleh  badan  usaha pertambangan mineral tersebut. Sedangkan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan dividen akan dinikma  oleh penanam modal asing. Padahal dividen yang  diperoleh  dari  badan  usaha  merupakan  sumber  pendapatan  nasional  yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional.
Berdasarkan  hal  tersebut,  jumlah  saham  minimal  yang  dimiliki  oleh  peserta nasional sebesar 30% ( ga puluh persen) pada badan usaha penambangan mineral dan  batu  bara  yang  menggunakan  metode  penambangan  bawah  tanah sebagaimana diatur oleh PP 77/2014 kurang mewakili kepen ngan negara dalam rangka  melaksanakan  amanat  Pasal  33  UUD  1945.  Sebaliknya,  penanam  modal asing akan lebih diuntungkan dengan kemungkinannya menjadi pemegang saham mayoritas  apabila  dibandingkan  dengan  ketentuan  divestasi  saham  menurut  PP 24/2012  yang  menentukan  bahwa  pemegang  IUP  dan  IUPK  dalam  rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi  sahamnya  paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen)  dimiliki  peserta Indonesia.  Ketentuan  divestasi  saham  dalam  PP  24/2012  menempatkan  peserta nasional sebagai pemegang saham mayoritas dengan menguasai saham lebih dari setengah saham yang dimiliki oleh badan usaha pertambangan mineral dan batu bara  tersebut.  Sebaliknya,  penanam  modal  asing  menjadi  pemegang  saham minoritas dengan jumlah saham paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).
Ketentuan  dalam  PP  24/2012  semakin  memperkuat  superioritas  negara terhadap perusahaan asing, dalam hal ini kebijakan divestasi telah menempatkan paradigma penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batu bara di jalur yang benar  untuk  mencapai  negara  kesejahteraan.³⁹  Penjelasan  Umum  PP  24/2012 secara  tegas  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  keberpihakan  kepada  peserta Indonesia  untuk  lebih  berpar sipasi  di  bidang  pengusahaan  pertambangan  dan batu bara, perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada peserta Indonesia.⁴⁰
Kepemilikan saham melalui penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi  nilai  tambah  secara  nyata  bagi  perekonomian  nasional  dalam  usaha
³⁹ Victor  Imanuel  Williamson  Nalle,  “Hak  Menguasai  Negara  Atas  Mineral  dan  Batu  Bara  Pasca  Berlakunya Undang-Undang Minerba”, Jurnal Kons tusi , Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 490-491, diakses 13 September 2016, h ps://ejournal:mahkamahkons tusi.go.id/index.php/jk/ar cle/viewFile/140/139. ⁴⁰  Penjelasan Umum PP 24/2012.
⁴¹  Mercy Maria Magdalena Setlight, “Divestasi Sebuah Langkah Progresif Dalam Kontrak Karya Di Indonesia”, Jurnal  Hukum  PRIORIS ,  Volume  5,  Nomor  1,  2015,  hlm.  28,  diakses  13  September  2016, h p://trijurnal.lemlit.trisak .ac.id/index.php/prioris/ar cle/download/397/366 .
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Manfaat yang akan didapatkan dari divestasi secara nyata bagi Indonesia adalah adanya bagian dividen dari saham yang dibelinya, kemudian dari dividen yang diterima itulah akan digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Kewajiban  divestasi saham kepada peserta Indonesia sebesar 51% (lima puluh satu persen) telah sesuai dengan  tujuan  UUD  1945  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.⁴¹
Penguasaan dan pengelolaan penambangan bawah tanah nasional seharusnya diwujudkan dengan memperbesar keterlibatan peserta nasional dalam pemilikan saham  sebagai  pemegang  saham  mayoritas.  Asif  Qureshi  berpendapat  bahwa terdapat  4  (empat)  dalil  kekuasaan  yang  dimiliki  negara  dalam  bidang  ekonomi, yaitu:⁴²
1.  Suatu negara memiliki kedaulatan permanen terhadap kekayaan alamnya;
2.  Suatu negara memiliki kedaulatan terhadap kekayaan non-alam atau kegiatan ekonominya di dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk sumber daya manusia;
3.  Suatu  negara  memiliki  hak  untuk  memilih  dan  melaksanakan  sistem ekonominya; dan
4.  Suatu  negara  memiliki  kewajiban  untuk  dak  turut  campur  dalam  urusan ekonomi negara lainnya melalui ancaman atau kekerasan.
Sjahran  Basah  mengemukakan  bahwa  Negara  Indonesia  menganut  konsep negara  hukum  modern  atau  negara  kesejahteraan  yang  memiliki  tujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  baik  materiil  maupun  spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga disebut Negara hukum Pancasila.⁴³ Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa fungsi atau tugas Negara Indonesia yaitu:⁴⁴
1.  Fungsi  keamanan,  pertahanan,  dan  keter ban  ( defence,  security,  and protec on ). Termasuk ke dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan,  hak  milik, dan  hak-hak  lainnya  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan;
2.  Fungsi kesejahteraan ( welfare func on ), termasuk kedalamnya social service dan social  welfare .  Seluruh  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
3.  Fungsi pendidikan ( educa onal func on ), termasuk tugas penerangan umum,
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 622
⁴² Asif Qureshi dalam Huala Adolf, Op.cit., hlm. 247-248.
⁴³ Sjahran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia , Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 11.
⁴⁴ Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia , Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 16, sebagaimana diku p oleh Ida Nurlinda, Prinsip- Prinsip Pembaharuan Agraria Perspek f Hukum , Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2009, hlm. 6.
na on and character building , peningkatan budaya, dan lain-lain; 4.  Fungsi  mewujudkan  keter ban  dan  kesejahteraan  dunia  ( world  peace  and human welfare ) dalam ar  luas.
Menurut  Bagir  Manan,  dalam  upaya  untuk  menciptakan  kemakmuran  bagi rakyat, negara memiliki kewajiban dalam hal:⁴⁵
1.  Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam),  harus  secara  nyata  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan masyarakat;
2.  Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas  bumi,  air  dan  berbagai  kekayaan  alam  tertentu  yang  dapat  dihasilkan secara langsung atau dinikma  langsung oleh rakyat, dan
3.  Mencegah segala  ndakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat dak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikma kekayaan alam.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  dilakukan  dan  diusahakan  oleh  negara bermuara pada satu tujuan yaitu menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan itu menjadi tanggung jawab negara sebagai bentuk konsekuensi dari hak menguasai  negara  terhadap  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya. Hal ini juga merupakan jaminan dan bentuk perlindungan terhadap sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kesejehtaraan umum atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁶ Pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang pen ng bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (ayat 2), dan pada ayat (3) bahwa, “Bumi, air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Kandungan makna pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945, dalam kalimat ‘menguasai  hajat  hidup  orang  banyak’  dan  ‘digunakan  untuk  sebesar-besanya kemakmuran rakyat’ merupakan ekspresi adanya orientasi kerakyatan yang kuat. Dalam hal ini, untuk cabang-cabang produksi yang pen ng bagi negara dan terkait dengan hajat hidup orang banyak, maka cabang-cabang produksi tersebut perlu benar-benar  ‘dikuasai  oleh  negara’,  dengan  tujuan  utama  pengamanan kepen ngan rakyat banyak.⁴⁷
Perkataan ‘dikuasai oleh negara’  dak lain adalah penguasaan dalam ar  yang luas,  yaitu  mencakup  penger an  kepemilikan  dalam  ar   publik  dan  sekaligus perdata, termasuk pula kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-
⁴⁵   Bagir Manan, dkk, Pertumbuhan dan Perkembangan Kons tusi Suatu Negara , Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 17.
⁴⁶     Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah , Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 82. ⁴⁷     Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (ed), Wawasan Ekonomi Pancasila , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1998, hlm. 17.
bidang  usaha  itu  secara  langsung  oleh  pemerintah  atau  aparat-aparat pemerintahan yang dibebani dengan tugas khusus. Akan tetapi, mes  dibedakan antara penger an yang bersifat prinsip bahwa pemerintah sendiri menjadi pemilik dan pelaku usaha tersebut dengan persoalan bentuk organisasi pengelolaannya di lapangan.⁴⁸
Makna  'dikuasai  oleh  negara'  berar   bahwa  rakyat  secara  kolek f dikonstruksikan  oleh  UUD  1945  memberikan  mandat  kepada  negara  untuk melakukan  kebijakan  ( beleid )  dan  ndakan  pengurusan  ( bestuursdaad ), pengaturan  ( regelendaad ),  pengelolaan  ( beheersdaad ),  dan  pengawasan ( toezichthoudensdaad )  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Fungsi pengurusan  ( bestuursdaad )  oleh  negara  dilakukan  oleh  pemerintah  dan kewenangannya  untuk  mengeluarkan  dan  mencabut  fasilitas  perizinan ( vergunning ),  lisensi  ( licen e ),  dan  konsesi  ( concessie ).  Fungsi  pengaturan ( regelendaad )  oleh  negara  dilakukan  melalui  kewenangan  legislasi  oleh  DPR bersama  dengan  pemerintah  dan  regulasi  oleh  pemerintah  (ekseku f).  Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan ( toezichthoudensdaad ) yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang pen ng dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat.⁴⁹ Dikuasai oleh negara memaknai hak penguasaan  negara  atas  aset  kekayaan  alam.  Negara  berdaulat  mutlak  atas kekayaan  sumber  daya  alam.  Digunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat  dimaknai  hak  kepemilikan  yang  sah  atas  kekayaan  alam  adalah  rakyat Indonesia.⁵⁰
Oleh karena itu, pada prinsipnya, pemilik usaha tersebut haruslah pemerintah sehingga jalannya perusahaan dapat dikuasai, dikendalikan, dan dapat pula dikelola sendiri  oleh  aparat  pemerintah.  Namun,  dalam  perkembangannya  saham perusahaan  itu  dapat  saja  dijual  langsung  atau  pun  melalui  pasar  modal,  tetapi dalam jumlah sedemikian rupa sehingga kendali perusahaan itu tetap berada di tangan  pemerintah.  Ar nya,  meskipun  sebagian  sahamnya  dak  dimiliki  oleh pemerintah,  tetapi  perusahaan  tersebut  tetap  berada  di  tangan  pemerintah.⁵¹ Dalam konteks hukum publik dan sekaligus hukum perdata, penger an ‘dikuasai
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 624
⁴⁸     Jimly Asshiddiqie, Kons tusi Ekonomi , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hlm. 272.
⁴⁹ Putusan Mahkamah Kons tusi Republik Indonesia Nomor: 21-22/PUU-V/2007.
⁵⁰ Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2012, hlm. 25, dalam Henry Donald Lbn.Toruan, “Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan”, Jurnal RechtsVinding , Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 270, diakses 13 September 2016, h p://rechtsvinding.bphn.go.id/ar kel/ART%205%20JRV%204- .2%20WATER.pdf
⁵¹ Jimly Asshiddiqie, Op.cit., hlm. 273.
oleh negara’ adalah penguasaan dalam ar  yang seutuhnya yang mencakup juga makna  kepemilikan,  yaitu  kepemilikan  dalam  penger an  hukum  publik  yang tentunya  berfungsi  sebagai  sumber  penger an  kepemilikan  perdata  (private ownership). Dengan dikuasai oleh negara, maka kekayaan sumber daya alam yang dimiliki seluruhnya adalah untuk kepen ngan rakyat.⁵²
Berdasarkan  hal  tersebut,  pada  penguasaan  dan  pengelolaan  oleh  negara terhadap sumber daya alam pada sektor yang sifatnya strategis bagi kemakmuran rakyat  yang  salah  satunya  adalah  sektor  pertambangan  mineral  dan  batu  bara mengacu  pada  Pasal  33  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UUD  1945,  dan  juga  apabila dihubungkan dengan teori dan ketentuan Hukum Ekonomi Internasional mengenai kedaulatan negara di bidang ekonomi dalam rangka penguasaan dan pengelolaan sumber  daya  alam  terdapat  di  wilayah  negara,  maka  dalam  penguasaan  dan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara nasional, semes nya fungsi dan peran pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional lebih besar dibandingkan dengan penanam modal asing.

## E.  Penutup
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1.  Perubahan  jumlah  saham  minimal  milik  penanam  modal  asing  pada  badan usaha  pertambangan  mineral  dan  batu  bara  yang  menggunakan  metode penambangan bawah tanah yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2012 dan diubah melalui PP 77/2014 yaitu 51% (lima puluh satu persen) menjadi minimal 30% ( ga puluh persen) telah berimplikasi secara hukum terhadap besar saham milik peserta nasional menjadi lebih kecil, sehingga penanam modal asing lebih diuntungkan karena memiliki kesempatan menjadi pemegang saham mayoritas dengan jumlah maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham sehingga  akan  memegang  kendali  jalannya  badan  usaha  tersebut,  memiliki suara dominan dalam pengambilan keputusan melalui RUPS serta memperoleh dividen yang lebih besar dibandingkan dengan peserta nasional.
2.  Ketentuan PP 77/2014 dalam hal kewajiban divestasi saham modal asing pada badan usaha pertambangan mineral dan batu bara  yang menggunakan metode penambangan bawah tanah kurang mencerminkan adanya kedaulatan negara dalam  hal  penguasaan  dan  pengelolaan  ekonomi  sebagaimana  dimaksud dalam  konsep  kedaulatan  negara  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam menurut Hukum Ekonomi Internasional yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam teritorial suatu negara, di mana negara tersebut memiliki kedaulatan untuk secara bebas menguasai dan mengelola kekayaan alamnya
untuk  kepen ngan  negara  yang  bersangkutan  tanpa  dapat  diintervensi  oleh pihak  manapun.  Demikian  pula,  sebagaimana  dilandasi  oleh  Pasal  33  UUD 1945,  maka  semes nya  negara  melalui  keterlibatan  peran  pemerintah, pemerintah  daerah,  BUMN,  BUMD  atau  badan  usaha  swasta  menjadi pemegang  saham  mayoritas  sebagai  cerminan  dari  penguasaan  dan pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral dan batu bara nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga bukan untuk keuntungan penanam modal asing.

## Da ar Pustaka Buku
Abdul  Madjid  dan  Sri  Edi  Swasono  (ed), Wawasan  Ekonomi  Pancasila ,  Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi , Gita Media Press, Jakarta, 2003. Bagir  Manan,  dkk, Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Kons tusi  Suatu  Negara , Mandar Maju, Bandung, 1995.
Boer  Mauna,  H ukum  Internasional  (Penger an,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global) Edisi Kedua , Alumni, Bandung, 2005.
Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional , Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 2005. ________, Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO) , Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 2004.
Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspek f Hukum , Raja Graﬁndo Persada, Jakarta, 2009.
Jimly Asshiddiqie, Kons tusi Ekonomi , Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010.
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Perseroan  Terbatas  Cetakan  Pertama ,  Sinar  Graﬁka, Jakarta, 2009.
Muchsan, Sistem  Pengawasan  terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Cetakan Kedua , Liberty, Yogyakarta, 2000.
Notonagoro, Poli k Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984.
Sjahran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Cetakan Kedua , Alumni, Bandung, 1983.
Salim H.S., Hukum Divestasi di Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2010.
T. May Rudi, Hukum Internasional 2 , Reﬁka Aditama, Bandung, 2006.
Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara atas Tanah , Total Media, Yogyakarta,
2009.

## Dokumen Lain
Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijan ,  “Saat  Rakyat  Bicara:  Demokrasi  dan
Kesejahteraan”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 1, Nomor 1, 2014.
Henry  Donald  Lbn.Toruan,  “Pergeseran  Paradigma  Hukum  Investasi Pertambangan”, Jurnal  RechtsVinding ,  Volume  4,  Nomor  2,  Agustus  2015, h p://rechtsvinding.bphn.go.id/-ar kel/ART%205%20JRV%204.2%20WATER- .pdf, diakses 13 September 2016.
Mahmul  Siregar,  “UUPM  dan  Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan  Internasional dalam Kegiatan Penanaman Modal”, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 26, Nomor 4, 2007.
Mercy  Maria  Magdalena  Setlight,  “Divestasi  Sebuah  Langkah  Progresif  Dalam Kontrak Karya Di Indonesia”, Jurnal Hukum PRIORIS , Volume 5, Nomor 1, 2015, h p://trijurnal.lemlit.trisak .ac.id/index.php/prioris/ar cle/download/397/3 66 , diakses 13 September 2016.
Victor Imanuel Williamson Nalle, “Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batu Bara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba”, Jurnal Kons tusi , Volume 9,
Nomor 3, September 2012, h ps://ejournal:mahkamahkons tusi.go.id/index.- php/jk/ar cle/viewFile/140/139, diakses 13 September 2016.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batu Bara.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Ke ga  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Putusan Mahkamah Kons tusi Republik Indonesia No.21-22/PUU-V/2007. Resolusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Nomor  3281  tentang Charter  of  Economic Rights and Du e of State (CERDS).