Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## PELANGGARAN PROSEDUR HUKUM OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST)

## Heru Triawan
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum,
Universitas Krisnadwipayana andreasromando@gmail.com
Corresponding Author andreasromando@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received  : 07-08-2021 Revised    : 18-10-2021 Accepted : 17-01-2022

## KEYWORDS
Pemutusan Kontrak; Pelanggaran Prosedur Hukum;
Pejabat Pembuat Komitmen;
Pengadaan Barang/Jasa;

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out and further  examine the authority of the Commitment Making Officer in terminating the contract for the procurement of goods/services and to analyze the  judge's  considerations  in  deciding  the  case  of unilaterally  terminating  the  contract  by  the Commitment  Making  Officer  in  the  decision  Number  162/PDT.G./2017/PN  .JKT.PST.  This research uses normative juridical research. The data analysis method used in this research is to be analyzed  qualitatively.  The  results  of  the  study  show  that  the  unilateral  termination  of  the contract by the Commitment Making Officer is regulated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2010, taking into account the justified reasons and by going through the stages that must be passed, it is not necessarily allowed to terminate the contract. The unprofessionalism of the Commitment Making Officer in this contract termination stage can result  in  state  losses  that  lead  to  claims  for  compensation  or  other  claims,  but  it  is  not impossible  that  the  wrong  decisions  taken  by  the  Commitment  Making  Officer  can  harm  the provider of goods/services under contract. This study analyzes the Central Jakarta District Court Decision  Number:  162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST,  where  the  unilateral  termination  of  the contract by the defendant as the Commitment Making Officer did not comply with the applicable regulations.  The  research  method  used  is  a  normative  legal  research  method,  namely  by conducting an analysis of legal principles with reference to the legal norms contained in the laws and regulations that have a relationship with the title of this thesis
This is an open access article under the CC–BY-SA license .

## PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan pengadaan  barang/jasa pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya dibekali dengan kemampuan teknis serta managerial yang baik mulai dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan,  penandatanganan  kontrak/perjanjian,  pelaksanaan  pekerjaan  dan  pengendalian  kontrak,  serta  serah terima  hasil  pekerjaan. Sehingga  pelaksanaan  belanja  negara  yang  melalui  pengadaan  barang/jasa  pemerintah dapat terlaksana dengan baik dengan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan.
Pengadaan  barang/jasa  pada  hakekatnya  merupakan  upaya  untuk  mendapatkan  atau  mewujudkan barang/jasa  yang  diinginkan  dengan  menggunakan  metode  dan  proses  tertentu  untuk  mencapai  kesepakatan harga, waktu,  dan  kesepakatan  lainnya(Indonesia,  2005).  Dalam  prosesnya,  pengadaan  barang/jasa  melibatkan beberapa  pihak  terkait,  sehingga  perlu  ada  etika,  norma  dan  prinsip  pengadaan  barang/jasa,  untuk  dapat mengatur  atau  yang  dijadikan  dasar  penetapan  kebijakan  pengadaan  barang/jasa(Adrian  Sutedi,  2018). Pengadaan barang/jasa  atau dalam istilah asing disebut sebagai procurement muncul karena adanya  kebutuhan
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
akan  sesuatu  barang/jasa.  Istilah  pengadaan  barang/jasa  atau procurement diartikan  secara  luas,  mencakup penjelasan  dari  tahapan  persiapan,  penentuan  dan  pelaksanaan  atau  administrasi  tender  untuk  pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya.(Adrian Sutedi, 2018)
Pengadaan  barang/jasa  harus  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip pengadaan  yaitu  efisien,  efektif, transparan,  terbuka,  bersaing,  adil,  dan akuntabel.  Efisien  berarti  pengadaan  barang/jasa  harus  diusahakan dengan  menggunakan  dana  dan  daya  yang  minimum  untuk  mencapai  kualitas  dan  sasaran  dalam  waktu  yang diterapkan  atau  menggunakan  dana  yang  telah  ditetapkan  untuk  mencapai  hasil  dan  sasaran  dengan  kualitas yang maksimum.
Tujuan  pemerintah  menerbitkan  peraturan  mengenai  pengadaan  barang/jasa  adalah  untuk  memberikan pedoman  pengaturan  mengenai  tata  cara  pengadaan  barang/jasa  yang  sederhana,  jelas  dan  komprehensif, sesuai  dengan  tata  kelola  yang  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  upaya  pemerintah  dalam rangka  meningkatkan pelayanan  publik  melalui  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih,  yang  tentunya  juga  harus didukung  dengan  pengelolaan  keuangan  yang  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel.  Untuk  meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah,  diperlukan  upaya  untuk  menciptakan  keterbukaan,  transparansi,  akuntabilitas  serta  prinsip persaingan/kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga  diperoleh  barang  yang  terjangkau  dan  berkualitas  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  dari  segi  fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat 1 .
Pengadaan  barang/jasa  muncul  karena  adanya  kebutuhan  barang/jasa  yang  diartikan  meluas,  mencakup penjelasan dari tahapan persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang atau  jasa  lainnya,  dan  proses  pelaksanaan  pekerjaan.  Pengadaan  barang/jasa  tidak  sebatas  pada  pemilihan rekanan  proyek  dengan  bagian  pembelian  (purchasing)  atau  perjanjian  resmi  kedua  belah  pihak,  namun mencakup  seluruh  proses  sejak  awal  perencanaan,  persiapan,  perijinan,  penentuan  pemenang  tender,  tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang/jasa(Adrian Sutedi, 2018).
Dalam  melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  dibutuhkan  pelaku  pengadaan,  yaitu  pihak-pihak  yang berhubungan langsung dengan aktifitas pengadaan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 16  tahun 2018, pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa  maupun swakelola terdiri  atas  Pengguna  Anggaran  (PA)/Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  pembuat  Komitmen  (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja Pemilihan,  Agen Pengadaan, Pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa  Hasil  pekerjaan  (PPHP) 2 ,  yang  mempunyai  tugas  masing-masing  dalam  proses  pengadaan barang/jasa.
Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat  yang diberi  kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau  melakukan tindakan  yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah 3 . Dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen mewakili instansinya dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain. Berhasil dan  tidaknya  proses  suatu  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  satu  instansi  tergantung  pada  Pejabat  Pembuat Komitmen.  Ini  berarti  bahwa  tugas  pokok  Pejabat  Pembuat  Komitmen  berkaitan  erat  dengan  penggunaan anggaran negara, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang  berbeda  dengan  tugas  pokok  seorang  pegawai  administrasi  lainnya.  Kesalahan  dalam  pelaksanaan  tugas Pejabat  Pembuat  Komitmen akan berakibat  timbulnya kerugian  negara  yang  berujung  pada  tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya, dan bisa juga merugikan pihak lain dalam hal ini pihak penyedia barang/jasa.
1 Alinea kedua Bab I Umum Penjelasan Peraturan presiden Nomor 54  Tahun 2010
2 Pasal 8, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
3 Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Didalam  putusan  yang  akan  penulis  teliti,  yaitu  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Nomor 162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST.,  yaitu  perkara  pemutusan  kontrak  secara  sepihak  oleh  Pejabat  pembuat Komitmen, dengan kronologi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:
PT. JAYA TRI ISMAYA, suatu perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Dananjaya Aguswadi, selaku Direktur Perseroan Terbatas yang beralamat di GEDUNG AKA, Lantai 9 Jl. Bangka  Raya  No.  2,  Pela  Mampang,  Jakarta  Selatan,  12720  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  kuasanya,  Agus Sagittayama,  SH.,  MH.,  Ananto  Kusumowardhono,  SH.,  Herry Dermawan,  SH.,  Agus  Anggriarto,  SH.  Dan Sonny Poernomo, SH., Advokat dan Asisten Advokat dari Law Firm Aryudha & Partners yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI  Nomor  11  E,  Jakarta  Selatan  berdasarkan  surat kuasa khusus tanggal  30  Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; Terhadap:
1. Gigih  Retnowati,  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  pada  Satuan  Kerja  Peningkatan  Fungsi  Kesatuan Penjagaan  Laut  dan  Pantai,  Direktorat  Jenderal  perhuungan  Laut,  Kementerian  Perhubungan  Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk sleanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia cq. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) selaku Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Direktorat  jenderal  Perhubungan  Laut,  Kementerian  Perhubungan Republik  Indonesia  yang  beralamat  di  Jalan  Merdeka  Barat  Nomor  8,  Jakarta  Pusat,  untuk  selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Kantor Cabang Bekasi, sebagai pihak surety kepada Pihak TERGUGAT yang beralamat di Komplek Perkantoran Bekasi Mas Blok C-10, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi 17135, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II
4. PT.  SARIMAKMUR  SULTAN  NUSANTARA  yang  beralamat  di  Jalan  Kesatrian  V  No.  12,  Matraman, Jakarta  Timur,  selaku  mediator  dalam  penerbitan  Bank  Garansi  Mandiri  yang  dibutuhkan  oleh PENGGUGAT  dalam  memenuhi  persyaratan  yang  diminta  oleh  TERGUGAT,  untuk  selanjutnya  disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
5. PT.  BANK  MANDIRI  (PERSERO)Tbk.,  Cabang  Jakarta  Wisma  Metropolitan  yang  beralamat  di  Jalan Jenderal  Sudirman  Kavling  29,  Jakarta  Selatan  12920,  selaku  Penjamin  Bank  Garansi  yang  diajukan  oleh TERGUGAT III atas permintaan PENGGUGAT,  untuk  selanjutnya disebut  sebagai TURUT  TERGUGAT IV;  Namun  dalam  penelitian  ini,  sesuai  judul  Tesis,  penulis  hanya  akan  meneliti  putusan  tersebut  terbatas pada  permasalahan  antara  PENGGUGAT  dengan  TERGUGAT,  yaitu  antara  PT.  JAYA  TRI ISMAYA dengan Gigih Retnowati selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan duduk perkara sebagai berikut:
1. Bahwa  Penggugat  adalah  suatu  perseroan  terbatas  yang  berbentuk  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan  hukum  Indonesia,  dengan  maksud  dan  tujuan  melaksanakan  kegiatan  usaha  bidang pengadaan alat/perlengkapan TNI/POLRI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jaya Tri Ismaya;
2. Bahwa  PENGGUGAT  telah  mengikuti  lelang  pekerjaan  Pengadaan Senjata  Laras  Panjang  dan  pistol sebanyak 526 (lima ratus dua puluh enam) pucuk senilai Rp. 44.807.378.000,- (empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan  Penjagaan Laut  dan  Pantai,  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut,  Kementerian Perhubungan Laut  Republik  Indonesia  pada  tanggal  06 November  2015  melalui  proses  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Cq  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2021  Cq  Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
3. Bahwa  TERGUGAT  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen pada  Satuan  Kerja  Peningkatan  Fungsi Kesatuan Penjagaan  Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Laut  Republik  Indonesia  melalui  Surat  Nomor  01/SPPBJ-Senjata/PPKPFKPLP/XII/2015  tanggal  07 Desember  2015  telah  menetapkan  PENGGUGAT  sebagai  penyedia  barang  berupa  526  (lima  ratus  dua puluh  enam)  pucuk  senilai  Rp.  44.807.378.000,0 (empat  puluh empat  miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Bahwa  sebagai  kelanjutan  dari  penjelasan  sebagaimana  maksud angka  3  POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI  ini  antara  PENGGUGAT selaku Penyedia  Barang dan TERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen  pada  Satuan  Kerja  Peningkatan  Fungsi Kesatuan  Penjagaan  Laut  dan  Pantai,  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut,  Kementerian  Perhubungan  Laut  Republik Indonesia  menandatangani  surat perjanjian  kontrak  untuk  melaksanakan  Pekerjaan  Pengadaan  Senjata  Laras  Panjang  dan  Pistol  Nomor HH.01/SENJATA/PFKPLP/XII/2015  tertanggal  10  Desember  2015  Cq.  Surat  Pesanan  Nomor  01/SP- SENJATA/PPK/PFKPLP/XII/2015  tertanggal 10 Desember 2015 dengan wkatu penyelesaian pekerjaan selama 22 (dua puluh dua) hari kalender dan harus selesai tanggal 31 Desember 2015 yang disetujui oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa  secara  tiba-tiba  TERGUGAT  menerbitkan  Surat  Nomor  251/SRT/PPK.PFKLP/2015  tertanggal 17  Desember  2015  perihal  Langkah-langkah  Menghadapi  akhir  tahun  2015  yang  ditujukan kepada PENGGUGAT  berisi  syarat-syarat tambahan  bagi  PENGGUGAT  selaku Penyedia Barang,  yang  isinya antara lain berbunyi:
a. Kepada  Penyedia  yang  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  berakhir  setelah  tanggal  23  Desember  2015 diwajibkan  untuk  membuat  jaminan  bank  (Bank  Garansi)  dan  kelengkapannya  dengan  format sesuai peraturan  Direktorat  jenderal  Perbendaharaan  dan  selambat-lambatnya  tanggal  22  Desember  2015 sudah  diterima  oleh  Satuan  Kerja  Peningkatan  Fungsi  Kesatuan  Penjagaan  Laut  dan  Pantai.  Artinya PENGGUGAT  harus  mengadakan  bank  garansi  senilai  Rp.  44.807.378.000,00  (empat  puluh  empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan  dalam  waktu  2  hari  kerja harus sudah dipenuhi oleh PENGGUGAT, surat tersebut baru PENGGUGAT terima hari Jumat tanggal 18  Desember  dan  tanggal  22  Desember  hari  Selasa  harus  diterima  oleh  Satker  PFKPLP  dan PENGGUGAT sedang berada di Amerika Serikat guna memeriksa persiapan pengadaan dan pengiriman untuk  memenuhi  kontrak  kerja  ini  sejak  tanggal  14  Desember  2015  dan  baru  kembali  ke  tanah  air tanggal 22 Desember 2015 pukul 15.00 WIB;
b. Masa berlaku  jaminan bank (Bank Garansi) tersbeut  dari mulai diterbitkan  sampai  dengan  berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan;
6. Bahwa  TERGUGAT  melalui  Surat  Nomor  260/Srt/PPK/PFKPLP/I/2016  pada  tanggal  21  Januari  2016 telah  memutuskan  kontrak  Pekerjaan  Pengadaan  Senjata  Laras  Panjang  dan  Pistol  Nomor HH.01/SENJATA/-PFKPLP/XII/2015  tertanggal  10  Desember  2015  Cq.  Surat  Pesanan  Nomor 01/SPSENJATA/PPK/PFKPLP/XII/2015  tertanggal  10
Desember 2015 yang bunyinya antara lain:
a. PENGGUGAT  gagal  mengirimkan  barang  sesuai  dengan  jadwal  pengiriman  dan  menyelesaikan sebagaimana dimaksud dalam kontrak Pekerjaan pengadaan Senjata Laras Panjang dan Pistol aquo  Cq Pesanan aquo;
b. Jaminan pelaksanaan dicairkan; dan
c. PENGGUGAT  dimasukkan  kedalam  daftar  hitam,  maka  PENGGUGAT  ditetapkan  putus  kontrak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016;
7. Bahwa  melalui  surat  TERGUGAT  Nomor  258/SRT/PPK.PFKPLP/XII/2015  tertanggal  29  Desember
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
2015 mengundang PENGGUGAT untuk hadir rapat pada tanggal 30 Desember 2015 di Kantor Tergugat perihal  Pemantapan  pelaksanaan  kontrak  pekerjaan  pengadaan  senjata  laras  Panjang  dan  Pistol  Nomor HH.01/SENJATA/-PFKPLP/XII/2015  tertanggal  10  Desember  2015  Cq  Surat  Pesanan  Nomor 01/SPSENJATA/PPK/PFKPLP/XII/2015    tertanggal  10  Desember  2015  yang  hasil  rapatnya  sebagai berikut :
a. Kontrak aquo tetap berlanjut tetapi pembayaran belum dapat dipastikan \.
b. PENGGUGAT diwajibkan memperpanjang Jaminan Pelaksanaan;
c. PENGGUGAT  sanggup  membuat  surat  sanggup  dan  menyelesaikan  sisa  pekerjaan  dengan  jangka paling lama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2015.
d. PENGGUGAT bersedia dikenakan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan
e. PENGGUGAT  tidak  menuntut  denda/bunga  atas  keterlambatan  pembayaran  atas  penyelesaian  sisa pekerjaan  pada  tahun  anggaran  berikutnya  yang  diakibatkan  oleh  keterlambatan  penyelesaian  revisi anggaran
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan selanjutnya mengkaji kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa serta  menganalisis  terhadap  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  pemutusan  kontrak  secara  sepihak oleh oleh Pejabat pembuat Komitmen dalam putusan Nomor 162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST.

## KERANGKA TEORITIS
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  teori  hukum  adalah  cabang  ilmu  hukum  yang  membahas  atau menganalisis,  tidak  sekedar  menjelaskan  atau  menjawab  pertanyaan  atau  permasalahan,  secara  kritis  ilmu hukum  maupun  hukum  positif  dengan  menggunakan  metode  sintesis  saja.  Dikatakan  secara  kritis  karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.(Mertokusumo, 2012)
Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam tesis ini ada beberapa teori yang penulis gunakan, yaitu:
a. Teori Kewenangan
Berbicara  mengenai  jabatan  tentulah  tidak  terlepas  dari kewenangan.  Kewenangan  berasal  dari  kata wewenang,  dan  wewenang tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (5) dan (6), wewenang adalah hak yang dimiliki  oleh  Badan  dan/atau  Pejebat  Pemerintahan  atau  penyelenggara  Negara  lainnya  untuk  mengambil keputusan  dan/atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pada  ayat  berikutnya  mengatakan  bahwa kewenangan  Pemerintahan  yang  selanjutnya  disebut  kewenangan  adalah  kekuasaan  Badan  dan/atau  Pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
Teori  kewenangan  berasal  dari  dua  suku  kata,  yaitu  teori  dan  kewenangan.  H.D.  Stout  sebagaimana dikutip  oleh  (Ridwan,  2014)  mengatakan  bahwa  :  “wewenang  adalah  pengertian  yang  berasal  dari  hukum organisasi  pemerintahan,  yang  dapat  dijelaskan  sebagai  keseluruhan  aturan-aturan  yang  berkenaan  dengan perolehan  dan  penggunaan  wewenang  pemerintahan  oleh subjek  hukum  publik  di  dalam  hubungan  hukum publik.
Menurut  salim  HS  dan  Erlies  Nurbani,  teori  kewenangan  merupakan  teori  yang  mengkaji  dan menganalisis  tentang  kekuasaan  dari  organ  pemerintah  untuk  melakukan  kewenanganya  baik  dalam  lapangan hukum publik maupun hukum privat.(Panggabean, 2014)
b. Teori Pertanggungjawaban
Ada  dua  istilah  yang  menunjuk  pada  pertanggungjawaban  dalam  kamus  hukum,  yaitu  liability  dan responsibility. Dalam hukum internasional membedakan istilah pertanggungjawaban atau responsibility dengan liability. Responsibility mengandung makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
kepada  satu  pihak,  sedangkan  liability  yakni  kewajiban  untuk  mengganti  kerugian  atau  perbaikan  kerusakan yang  terjadi.  Pengertian  pertanggungjawaban  ini  tidak  selalu  harus  jatuh  bersamaan  dengan  pengertian kewajiban  memberi  ganti  rugi  dan  memperbaiki  kerusakan.(Heribertus,  2001)  Secara  umum  prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:(Shidarta, 2000)
1. Prinsip tanggung  jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yaitu prinsip yang  menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab ( Presumption of liability ), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap  bertanggungjawab sampai  ia dapat membuktikan,  bahwa  ia  tidak  bersalah,  jadi beban pembuktian ada pada tergugat;
3. Prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu  bertanggungjawab  ( Presumption  of  nonliability ),  yaitu  prinsip kebalikan  dari  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggungjawab,  dimana  tergugat  selalu  dianggap bertanggungjawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah;
4. Prinsip  tanggungjawab  mutlak  ( Strict  liability ),  dalam  prinsip  ini  menetapkan  kesalahan  tidak  sebagai factor  yang  menentukan,  namun  ada  pengecualian  yang  memungkinkan  untuk  dibebaskan  dari tanggungjawab,  misalnya  keadaan  force  mejeur.  Sebaliknya  absolute  liability  adalah  prinsip tanggungjawab  tanpa  kesalahan  dan  tidak  ada  pengecualian.  Menurut  E.  suherman,  strick  liability disamakan  dengan  absolute  liability,  dalam  prinsip  ini  tidak ada  kemungkinan  membebaskan  diri  dari tanggungjawab,  kecuali  apabila  kerugian  yang  timbul  karena  kesalahan pihak  yang  dirugikan  sendiri. Tanggungjawab adalah mutlak.(Suherman, 1979)
c. Teori Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Schiavo-Campo  dan  Sundaram  dalam  Sartono  mendefinisikan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah (Government procurement) sebagai :(Jatiningtyas & Kiswara, 2011)
The  acquisition  of  goods,  services,  and  public  work  in  a  timely  manner  that  result  in  best  value  to  the government  and  the  people. (Perolehan  barang,  jasa  dan  prasarana  umum  dalam  waktu  tertentu  yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat)
d. Teori Perjanjian
Sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.(Widjaja, 2006a) Hubungan antara dua orang tersebut adalah hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Hubungan antara  dua  orang  tersebut  dinamakan  perikatan.  Perjanjian  itu  menerbitkan  perikatan  antara  orang  yang membantunya,  baik dalam  rangkaian kata-kata yang  mengandung janji-janji atau kesanggupan  yang  diucapkan atau ditulis.(Naja, 2005)
Dengan  adanya  kata  sepakat  maka  para  pihak  terikat  pada  suatu  perjanjian  atau  penyesuaian  kehendak para pihak dalam kesepakatan dikenal teori-teori kesepakatan, yaitu:(Syaifuddin, 2016)
1. Teori Kehendak ( wilstheorie )
Menurut  teori  kehendak, faktor  yang menentukan  adanya  perjanjian adalah  kehendak. Meskipundemikian, terdapat  hubungan  yang tidak terpisahkan  antara kehendak dan pernyataan. Namun apabila  terdapat  ketidak  sesuaian  antara  kehendak  dan  pernyataan,  maka  tidak  terbentuk  suatu perjanjian.(Budiono, 2010)
2. Teori Pernyataan ( verkaringstheorie )
Menurut  teori  pernyataan,  pembentukan  kehendak  terjadi  dalam  ranah  kejiwaan  seseorang.  Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. Dengan demikian  suatu  kehendak  yang  tidak  dapat  dikenali  oleh  pihak  lain  tidak  mungkin  menjadi  dasar  dari
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
terbentuknya suatu perjanjian.(Budiono, 2010)
3. Teori Kepercayaan ( vertrouwenstheorie )
Menurut teori ini, terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan  atau  pengharapan  yang  muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.(Budiono, 2010)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang didapat  melalui  studi  kepustakaan  karena  penelitian  inimerupakan  penelitian  hukum  normative  dibatasi,  maka pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Data sekunder yaitu data  yang  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan,  seperti  buku-buku  hukum, jurnal,  putusan  pengadilan  atau  hasil penelitian dan literature lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Alat yang digunakan dalam pengumpulan  bahan  untuk  penelitian melalui  studi  kepustakaan  yaitu  dengan  studi  dokumen,  yang  dilakukan dengan  cara  mencari  dan  mengumulkan  serta  meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan  data  sekunder  yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dianalisa secara kualitatif, yaitu analisa yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interpretasi data yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diterapkan dapat menjadi pokok permasalahan yang diteliti dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan setelah melalui pembahasan yang mendalam dengan melakukan kajian- kajian secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  selanjutnya  disebut  Kontrak  adalah  perjanjian  tertulis  antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 4 Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk  hubungan  hukum  antara  pemerintah  yang  diwakili  oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  pihak penyedia  barang/jasa.  Hubungan  hukum  yang melandasi  perikatan  mereka  adalah  tetap  atas  dasar  perjanjian (kontrak)  yang lazim  dikenal  dalam  Buku  III  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (BW),  namun  tentu  saja masih perlu dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan tertentu yang lazim diberlakukan bagi penanganan pembangunan proyek pemerintah.(Hadjon, 1995)
Menurut  (Subekti  &  Tjitrosoedibio,  2000)  dalam  Kamus  Hukum,  pengertian  kontrak  adalah perjanjian,  khususnya  yang  tertulis.  Sedangkan  menurut  pasal  1313  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata merumuskan konsepsi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya terhadap  satu  orang  atau  lebih.  sementara  itu,  pengertian  perikatan  umumnya,  pada  pasal  1234  menyebutkan bahwa  “tiap-tiap  perikatan adalah untuk  memberikan sesuatu, untuk  berbuat,  sesuatu, atau untuk tidak  berbuat sesuatu”.
Dalam  kepustakaan  buku-buku  Belanda,  Perikatan  merupakan  terjemahan  dari  istilah  “ verbintenis ” yang  merupakan  pengambilalihan  dari  kata  “ obligation ”  dalam  Code  Civil  Perancis.  Dengan  demikian, perikatan  senantiasa  melahirkan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak  yang terkait dengan  suatu perikatan. Diawali  dengan  ketentuan  pasal  1233  yang  menyatakan  bahwa  “tiap-tiap  perikatan  dilahirkan  baik  karena persetujuan, atau karenda Undang-undang”, buku  II Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena  dikehendaki oleh pihak-pihak  yang terkait  dalam  perikatan  yang secara  sengaja  dibuat  oleh  mereka  dan  karena  ditentukan  oleh  perundnag-undangan yang  berlaku.  Dengan
4 Pasal 1 angka 22, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
demikian, perikatan adalah  hubungan  hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam  bidang/lapangan  harta kekayaan,  yang  menerbitkan  atau  melahirkan  kewajiban  pada  salah  satu  pihak  dalam  hubungan  hukum tersebut.(Widjaja, 2006b)
Salah  satu  asas  utama  dalam  hukum  perjanjian  adalah  asas  kebebasan  berkontrak.  Kebebasan berkontrak adalah salah  satu asas hukum  umum yang berlaku di dunia. Asas kebebasan berkontrak atau system terbuka adalah  adanya  kebebasan  seluas-luasnya  ini  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  para  pihak  untuk mengadakan  perjanjian  tentang  apasaja,  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, kepatutan  dan kepentingan  umum.  Kehendak  para  pihak  yang  diwujudkan  dalam  kesepakatan  adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.(Suharnoko, 2015)
Dalam BW, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.(Prabandani & SH, 2020)
Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas.
Rumusan  pasal  1338  (3)  tersebut  memberikan  arti  bahwa  sebagai  sesuatu  yang  disepakati  dan disetujui  oleh  para  pihak,  pelaksanaan  prestasi  dalam  tiap-tiap  perjanjian  harus  dihormati  sepenuhnya,  sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.(Widjaja, 2006b)
Suatu  perjanjian  dianggap  sah  maka  harus  memenuhi  syaratsyarat  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KHUPerdata. Adapun syaratsyarat untuk sahnya suatu perjanjian adalah:

## 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan  dalam  perjanjian  merupakan  perwujudan  dari  kehendak  dua  atau  lebih  pihak  dalam  perjanjian mengenai  apa  yang  mereka  kehendaki  untuk  dilaksanakan,  bagaimana  cara  melaksanakannya,  kapan  harus dilaksanakan,dan  siapa  yang  harus  melaksanakannya.(Widjaja,  2021)  Suatu  perjanjian  dikatakan  tidak memenuhi unsur kebebasan apabila  mengandung salah satu dari 3 (tiga), yaitu: (a) Unsur paksaan (dwang), (b) Unsur kekeliruan (dwaling), (c) Unsur penipuan (bedrog).(Purwosusilo, n.d.)

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Setiap  subyek  hukum  yang  berwenang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  adalah  pengemban  hak  dan kewajiban  hukum,  termasuk  dalam hukum  kontrak.  Siapa  yang  dapat  atau  boleh  melakukan  perbuatan  hukum dan mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual adalah mereka yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum berupa membuat kontrak yang menimbulkan akibat hukum kontraktual.

## 3. Suatu hal tertentu
Suatu  hal  tertentu  maksudnya  adalah  obyek  perjanjian.  Obyek  perjanjian  biasanya  berupa  barang  atau  benda. Menurut Pasal 1332  KUH  Perdata “hanya  barang-barang  yang dapat  menjadi pokok persetujuan-persetujuan”. Penentuan  obyek  perjanjian  sangatlah  penting  untuk  menentukan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  suatu perjanjian jika timbul perselisihan dalam pelaksanaannya.
4.       Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian. Menurut pengertiannya, “sebab causa” adalah isi dan tujuan  perjanjian,  di  mana hal  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata). Sedangkan dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan: “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Berkaitan dengan hal ini, maka akibat yang timbul dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum.
Sebelum menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu:
1. PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk ditandatangani;
2. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan;
3. Para  pihak  menandatangani  Kontrak  setelah  Penyedia  Barang/  Jasa  menyerahkan  Jaminan  Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ;
4. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak;
5. Pihak  yang  berwenang  menandatangani  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  atas  nama  Penyedia  Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pihak  lain  yang  bukan Direksi atau  yang namanya tidak disebutkan dalam  Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  dapat  menandatangani  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa,  sepanjang mendapat  kuasa/  pendelegasian  wewenang  yang  sah  dari  Direksi  atau  pihak  yang  sah  berdasarkan  Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
Sebelum  penandatanganan  Kontrak  dilakukan  rapat  persiapan  penandatanganan  Kontrak  antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut:
1. finalisasi rancangan Kontrak;
2. kelengkapan  dokumen  pendukung  Kontrak,  seperti  Jaminan  Pelaksanaan  telah  diterima  sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
3. rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau
4. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
Untuk  pekerjaan  yang  memerlukan  jaminan  pelaksanaan,  harus  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:
1. untuk  nilai  penawaran  antara  80%  (delapan  puluh  persen)  sampai dengan  100%  (seratus  persen)  dari  nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
2. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari  nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran.
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan  sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan  Pelaksanaan  dinyatakan  sah  dan  diterima,  Pokja  Pemilihan  dapat mengembalikan  Jaminan  Penawaran  (apabila  ada).  Pejabat  Penandatangan Kontrak  dan  Penyedia  tidak diperkenankan  mengubah  substansi  hasil pemilihan  Penyedia  sampai  dengan  penandatanganan  Kontrak, kecuali  mempersingkat  waktu  pelaksanaan  pekerjaan.  Dalam  hal  penetapan  SPPBJ  dilakukan  sebelum DIPA/DPA  disahkan,  dan  ternyata  alokasi  anggaran dalam  DIPA/DPA  tidak  disetujui  atau  kurang  dari rencana  nilai  Kontrak, maka  penandatanganan  Kontrak dapat dilakukan  setelah Pagu  Anggaran cukup  tersedia melalui  revisi  DIPA/DPA.  Jika  penambahan  Pagu  Anggaran melalui  revisi  DIPA/DPA  tidak  tercapai  maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
Dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa,  para  pihak  yang  terlibat harus  mematuhi  etika  sebagai berikut:
1. Melaksanakan  tugas  secara  tertib,  disertai  rasa  tanggung  jawab  untuk  mencapai  sasaran,  kelancaran  dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja  secara profesional dan  mandiri,  serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan  Barang/Jasa  yang menurut  sifatnya  harus  dirahasiakan  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  dalam  Pengadaan Barang/Jasa;
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung  jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. Menghindari  dan  mencegah  terjadinya  pertentangan  kepentingan  para  pihak  yang  terkait,  baik  secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menghindari  dan  mencegah  terjadinya  pemborosan  dan  kebocoran keuangan  negara  dalam  Pengadaan Barang/Jasa;
7. Menghindari  dan  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kolusi  dengan  tujuan  untuk  keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,  rabat  dan  berupa  apa saja  dari  atau  kepada  siapapun  yang  diketahui  atau  patut  diduga  berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

## Pemutusan Kontrak Oleh Pejabat pembuat Komitmen
Pemutusan  Kontrak  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  atau penyedia  untuk  mengakhiri  berlakunya  Kontrak karena  alasan  tertentu.  Undang-undang  dalam  hal  tertentu memberikan kemungkinan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak, seperti yang termuat dalam pasal 1571, 1572,  1603 ayat  2, 1649,  1813 B.  W.,  1603 o.H.R.sendiri  dalam  arrestnya  tanggal  17  Maret  1927  N.J.  1927  : 1025  mengatakan bahwa  ”dalam  hal-hal  dimana  Undang-Undang  tak  menentukannya  secara  tegas,  untuk perjanjian-perjanjiannya yang demikian itu ada peluang (bisa mengandung kemungkinan) untuk diakhiri secara sepihak,  karena pada  asasnya kesempatan seperti itu harus ada bagi para pihak agar yang satu, dapat melepaskan diri dari yang lain.(J.Satrio, 1992)
Dalam  pasal  93  Peraturan  presiden  Nomor  54  Tahun  2010,  dijelaskan  bahwa  Pejabat  pembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
1. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
2. Penyedia  Barang/Jasa  lalai/cidera  janji  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dan  tidak  memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
3. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
4. Pengaduan  tentang  penyimpangan  prosedur,  dugaan  KKN  dan/atau  pelanggararan  persaingan  sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :
1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Dalam Peraturan Lembaga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9  Tahun  2018,  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  melalui  Penyedia,  dijelaskan  bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
1. Penyedia  terbukti  melakukan  KKN,  kecurangan  dan/atau  pemalsuan  dalam  proses  pengadaan  yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya  dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan  penelitian  Pejabat  Penandatangan  Kontrak,  Penyedia  tidak akan  mampu  menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah  diberikan  kesempatan  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  dengan 50  (lima  puluh)  hari  kalender sejak  masa  berakhirnya  pelaksanaan  pekerjaan,  Penyedia  Barang/Jasa  tidak  dapat  menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia  menghentikan  pekerjaan  selama  waktu  yang  ditentukan  dalam  Kontrak  dan  penghentian  ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
Dalam  hal  Penyedia  gagal  menyelesaikan  pekerjaan  sampai  masa  pelaksanaan  kontrak  berakhir, namun  Pejabat  Penandatangan  Kontrak  menilai  bahwa  Penyedia  mampu  menyelesaikan  pekerjaan,  Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan  pekerjaan  dengan  pengenaan sanksi  denda keterlambatan.
Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia  untuk  menyelesaikan  pekerjaan dituangkan  dalam  adendum  kontrak yang  didalamnya  mengatur  pengenaan  sanksi  denda  keterlambatan  kepada  Penyedia  dan  perpanjangan  masa berlaku Jaminan  Pelaksanaan  (apabila  ada).  Pemberian  kesempatan  kepada  Penyedia menyelesaikan  pekerjaan sampai  dengan  50  (lima  puluh)  hari  kalender,  sejak  masa  berakhirnya  pelaksanaan  pekerjaan,  dengan memberlakukan denda keterlambatan sebesar:
1. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
2. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

## B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 162/PDT.G./2017/PN.JKT.PST adalah sebagai berikut : DALAM PROVISI
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV untuk tidak mencairkan yaitu :
a.      Jaminan  Uang  Muka  yang  diterbitkan  oleh  TURUT  TERGUGAT  11  dalam  bentuk  bond  Nomor 1022112715120002 senilai  Rp.  8.961.475.600.0 (delapan  miliar sembilanratus enam-puluh satu empatratus tujuhpuluh  lima  ribu  enamratus  Rupiah)  dikeluarkan  oleh  PT.  Asuransi  Umum  Bumiputera  Muda  1967, berlaku selama 22 (duapuluh dua) hari kalender dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
b. Jaminan  Pelaksanaan  yang  diterbitkan  oleh  TURUT  TERGUGAT  II  dalam  bentuk  bond  Nomor 1022112615120004  senilai  Rp.  2.240.368.900.0 (dua  miliar  dua-ratus empatpuluh  juta tigaratus  enampuluh selapan  ribu  sembilanratus  Rupiah)  yang  dikeluarkan  oleh  PT.  Asuransi  Umum  Bumiputera  Muda  1967 berlaku  selama 23  (dua puluh tiga )  hari kalender dan efektif  mulai  dari tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
c. Jaminan Bank (Bank Garansi) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV Nomor MBG7760934397835
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
tanggal  18 Desember  2015,  yang  berlaku  mulai  tanggal  18  Desember  2015  sampai  dengan  tanggal  31 Desember 2015;  sampai dengan adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
d. memerintahkan  juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan pencatatan blokir ini kepada TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT IV;
Menimbang,  bahwa  atas  tuntutan  provisi  dari  Penggugat  aquo, Majelis  berpendapat  bahwa  tuntutan provisi ini belum memenuhi syarat untuk itu, oieh karena itu tuntutan ini harus ditolak;
DALAM EKSEPSI:
Menimbang,  bahwa  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  I  mengajukan  Eksepsi  Absolut  yang  pada pokoknya,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak  berwenang  mengadili  perkara  aquo,  karena yang  menjadi  obyek  sengketa  dalam  perkara  a  quo  adalah  surat  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK) Satker Peningkatan Fungsi  Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Perhubungan Laut  melalui  Surat Nomor  260  /Srt  /PPK.  PFKPLP/l/2016  tanggal  21  Januari  2016,  yang merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sehingga  yang  berwenang  adalah  Pengadilan  Tata Usaha Negara;
Menimbang, bahwa atas eksepsi absolut ini, Majelis telah memutuskannya sebagaimana tertera dalam Berita  Acara  pelaksanaan  perkara  ini,  yakni  menolak  eksepsi  absolut  dari  Tergugat  dan  Turut Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara aquo;
Menimbang,  bahwa  sebagaimana  pasal  185  ayat  (1)  HIR, apabila putusan sela ditolak,  putusan  sela tidak  dituangkan  dalam  suatu putusan  tersendiri,  walaupun  putusan  sela  itu  harus  diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara persidangan; (Buku 11 Mahkamah Agung Rl) Edisi 2007 halaman 53;
Menimbang,  bahwa  sebagaimana  pasal  136  HIR  Eksepsi  lainnya  harus  dipertimbangkan  bersama- sama dengan pokok perkara ini;
Menimbang, bahwa eksepsi lainnya dari Tergugat dari para Turut Tergugat adalah;
a. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena Gigih Retnowati tidak menjabat atau bukanlah selaku Pejabat  Pembuat  Komitmen pada  satuan  kerja  peningkatan  fungsi  kesatuan  penjagaan  laut  dan pantai;
Menimbang,  bahwa  atas  eksepsi  ini  Penggugat  dalam  repliknya  menyatakan  bahwa  gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur karena yang berwenang dan berhak atas jabatannya untuk menandatangani perjanjian a quo adalah Tergugat  (Gigih  Retnowati)  yang  bagaimanapun pada saat  itu  menjabat  sebagai  Pejabat  pembuat  Komitmen  pada  satuan  kerja  Peningkatan  Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut;
Menimbang,  bahwa  atas  eksepsi  ini  Majelis  berpendapat bahwa  Tergugat  adalah  selaku  Pejabat Pembuat  Komitmen  yang  menandatangani  Perjanjian  aquo  oleh  karena  itu  tidak  salah menempatkan Gigih Retnowati sebagai Tergugat apalagi Kuasa Pengguna anggaran juga ditarik sebagai  pihak  dalam  perkara;  Dengan  demikian  gugatan  sedemikian  bukanlah  gugatan  yang kabur;
b.  Gugatan  Penggugat  menjadi  kabur  karena  mencampur  adukkan konstruksi  hukum  Wanprestasi dan  Perbuatan  Melawan  Hukum;  Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  mencermati  gugatan Penggugat, Majelis tidak menemukan adanya campur aduk antara Wanprestasi  dengan  Perbuatan Melawan  Hukum;  Lagi  pula  jika pun  terdapat  hal  sedemikian  tidaklah  menyebabkan  suatu gugatan kabur, Karena jika ditinjau dari sumber perikatan, baik Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum bersumber  dari sumber  yang sama  yakni  adanya  “Perbuatan Subjek Hukum”; Dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
Menimbang,  bahwa  eksepsi  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  I  menyatakan  gugatan  Penggugat  kurang pihak karena harus menjadikan Menteri Keuangan sebagai Turut Tergugat;
Menimbang,  bahwa  atas  eksepsi  ini  Majelis  berpendapat,  bahwa  dalam  gugatan  aquo  tidak mengharuskan  Menteri  Keuangan  sebagai  pihak  cukup  Menteri  terkait  yakni  Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  tersebut diatas, maka keseluruhan eksepsi dari Tergugat dengan Turut Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA
MENIMBANG  BAHWA  YANG  MENJADI  POKOK SENGKETA  ANTARA  Penggugat  dengan  para  Turut Tergugat  adalah;  Menurut  Penggugat  adanya  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  dilakukan  oleh  tergugat yaitu dengan  cara  Tergugat  melalui  Surat  Nomor  260/Srt/PPK.PFKPLP/l/2016  tanggal  21  Januari  2016  telah memutuskan  kontrak  pekerjaan  Pengadaan  Senjata  Laras  Panjang  dan  Pistol  Nomor  HH.01/SENJATA/- PFKPLP /XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 Cq Surat Pesanan Nomor 01/SP- SENJATA/PPK/PFKLP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang bunyinya antara lain :
a) PENGGUGAT gagal  mengirimkan barang sesuai  dengan  jadwal pengiriman dan penyelesaian sebagaimana dimaksud  dalam  kontrak  Pekerjaan  Pengadaan  Senjata  Laras  Panjang  dan  Pistol  aquo  Cq  Surat  Pesanan aquo;
b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; dan
c) PENGGUGAT  dimasukan  kedalam  daftar  hitam,  maka  PENGGUGAT  ditetapkan  putus  kontrak  terhitung mulai tanggal 1 Januari
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  permasalahan  dalam  perkara  aquo  adalah,  apakah pemutusan kontrak oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;
Menimbang,  bahwa  dalil  Penggugat  yang  menyatakan  Tergugat  melakukan  Perbuatan  Melawan Hukum adalah bahwa Tergugat mengetahui bahwa pengadaan  senjata aquo tidak  mendapat ijin dari  Panglima  TNI  maupun  Ijin  dari  Menteri  Pertahanan  Rl,  namun  Tergugat tetap  melakukan Kontrak Pengadaan Senjata aquo, dimana Penggugat tidak mengetahui kondisi ini;
Menimbang,  bahwa  dalil  Penggugat  juga  menyatakan  bahwa  tindakan  Tergugat  yang  memutuskan Perjanjian  secara  sepihak  terhadap  perjanjian aquo adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena melanggar pasal 1266 dan pasal 1338 KUH Perdata;
Menimbang,  bahwa  dalil  Penggugat  juga  menyatakan  tindakan  Tergugat  yang  secara  tiba-tiba menerbitkan surat yang mewajibkan Penggugat membuat Jaminan Bank (Bank Garansi) dengan tenggang  waktu  dua  hari  kerja  terhitung  Penggugat  menerima  Surat  tersebut  tanggal  18 Desember  2015  dan  tanggal  22  Desember  2015  sudah  harus  menyerahkan  jaminan  bank  aquo kepada Satuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
Menimbang,  bahwa  atas  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  aquo,  Tergugat  menyatakan  bahwa  khusus mengenai perizinan senjata, sesuai dengan ketentuan pasal 7 jo pasal 20 jo pasal 21 Permenhan No;  07  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Perizinan,  Pengawasan  dan  Pengendalian  Senjata  Api Standar  Militer  Di  Luar  Lingkungan  Kementerian  Pertahanan  Dan  Tentara  Nasional  Indonesia pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  izin  import  senjata  adalah  Penggugat  selaku Pemenang Lelang atau Penyedia Barang;
Menimbang,  bahwa  mengenai  permasalahan  Bank  garansi  jawaban  Tergugat  menyatakan:
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  huruf  b  Peraturan  Dirjen  Perbendaharaan  Nomor:  Per- 24/PB/2015  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Penerimaan  Dan  Pengeluaran  Negara  Pada  Akhir
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Tahun  Anggaran  2015  menyatakan  sebagai  berikut:  “Pekerjaan  yang  dilaksanakan  secara kontraktual Yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, pada sat pengajan SPM-LS ke KPPN wajb melampirkan :
 Asli Jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan  berakhirnya  masa kontrak, dengan  nilai  jaminan  sekurang-kurangnya  sebesar  nilai pekerjaan  yang  belum  diselesaikan,  dan  masa  pengajuan  klaim  selama  30  hah  kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut”;
Menimbang  bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil gugatannya  telah  mengajukan  alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-33;
Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang yang diberi tanda T-1 s/d T-8;
Menimbang,  bahwa  Turut  Tergugat  I  untuk  menguatkan  dalil-dalil  sangkalannya  telah  mengajukan alat butki surat yang diberi tanda TT I- 1 s/d TT I- 6;
Menimbang, bahwa Turut Tergugat ll untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannnya telah mengajukan alat butki surat yang diberi tanda TTII- 1 s/d TT II-4;
Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TTIV-1 s/d TT IV- 2;
Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan alat bukti suta juga  mengajukan 2(dua) orang alat bukti saksi;
Menimbang,  bahwa  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  I  disamping  mengajukan  alat  bukti  surat  juga mengajukan 3 (tiga) orang alat bukti saksi;
Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan dalam perkara ini adalah alat bukti yang relevan dengan permasalahan dalam perkara Ini;
Menimbang,  bahwa  mengenal  perizinan  pengadaan  senjata  yang  dipermasalahkan  Penggugat, berdasarkan  bukti  T-4  (Permenhan  No.7/2010), pada  pasal  20  ayat  (1)  menyatakan  “Setiap Badan  Usaha  yang  akan  melakukan  ekspor,  impor  senjata  api  standar  mlliter  dan  amunisinya terlebih dahulu  harus  mengajukan  surat  permohonan  kepada  Menteri  tentang  jumlah, jenis, kaliber, dan peruntukannya, dilampirkan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 (Company profile) NPWP, TDP, API;
 surat permohonan kepada Menhan;
 surat ekspor/impor terdaftar (IT) dari Kementerian Perdagangan;
 surat SC/rekomendasi dari Mabes TNI;
 surat izin ekspor/impor dari Kementerian Pertahanan;
 surat  ijin  usaha  perdagangan  (SIUP)  yang  masih  berlaku  dari  Kementerian Perdagangan;
 akte pendirian perusahaan;
 spesifikasi teknis dari pengguna (user); dan
 sertifikasi kelaikan yang diterbitkan oleh Kemhan”.
Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  tersebut  diatas,  maka  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas pengurusan izin import senjata aquo adalah  “Setiap badan Usaha yang akan melakukan ekspor, import senjata api standar militer” in casu adalah Penggugat;
Menimbang,  bahwa  mengenai  Bank  garansi  yang  dipermasalahkan  oleh  Penggugat  karena diwajibkan  oleh  Tergugat,  adalah  karena  diwajibkan  oleh  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor;  PER-24/PB/2015  Tentang  Pedoman
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2015. (Bukti T- 5a);
Menimbang,  bahwa  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor:
PER-24/PB/2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Negara  pada Akhir Tahun Anggaran 2015 menyatakan: “Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya  dibuat  mulai  tanggal  23  sampai  dengan  31  Desember  2015,  pada  saat  pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan:
-      Asli  jamlnan/garansi  bank  yang  diterbitkan  oleh  bank  umum  dengan  masa  berlaku  sampai dengan  berakhirnya  masa  kontrak,  dengan  nilai  jaminan  sekurang-kurangnya  sebesar  nilai pekerjaan  yang  belum  diselesaikan,  dan  masa pengajuan  klaim  selama  30  hari  kalender  sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut”.
Menimbang,  bahwa  ternyata  Bank  garansi  yang  diajukan  oleh Penggugat  yaitu  bukti  (T-5.b)  adalah Bank Garansi  yang tidak  benar dan tidak terdaftar sebagaimana Surat PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Metropolitan tertanggal 28 Desember 2015 sebagaimana dalam surat Bukti TTIV-1 dan TTIV- 2 serta surat bukti T- 5c dan T-5d;
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Penggugat  gagal  memenuhi  perjanjian  antara  Penggugat dengan Tergugat;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  T-  6  berupa  Peraturan  Presiden  Nomor:  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya Pasal 93 ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut: “PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
Penyedia  Barang/Jasa  lalai/Cidera  janji  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dan  tidak  memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan”;
Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b tersebut diatas, Ternyata Tergugat dapat membatalkan  kontrak  secara  sepihak,  sehingga  Perbuatan  Tergugat  yang  membatalkan Perjanjian aquo tidak melanggar pasal 1266 jo 1338 KUH Perdata;
Menimbang,  bahwa  KUH  Perdata  bersifat  terbuka  (open)  system,  dimana  para  plhak  dapat mengesampingkan KUH Perdata sepanjang dikehendaki kedua belah pihak;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  menyetujul  kontrak,  otomatis  juga  menyetujui segala Peraturan  Pemerintah  dibidang Pengadaan  Barang/Jasa, termasuk pembatalan perjanjian secara sepihak aquo;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tindakan Tergugat yang  memutuskan  kontrak  Pengadaan  Senjata  Laras  Panjang  Dan  Pistol  Nomor:  HH01  /SENJATA /FKPLP/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Surat Nomor Surat No. 260/Srt/PPK.PFKLP/l/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Pemutusan Kontrak (P-10), adalah tidak bertentangan dengan hukum;
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  oleh  karena  Tergugat  tidak  terbukti  melakukan  Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
Melihat  dan  memperhatikan  pasal  1365,  1266,  1338  KUHPerdata  serta  ketentuan  pasal  lain  yang bertentangan;

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari uraian penelitian tersebut diatas, dapat penulis simpulkan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, peran Pejabat pembuat Komitmen sangatlah penting
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
dan  strategis.  Dijelaskan  pada  Pasal  8  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2010,  bahwa  Pejabat  Pembuat Komitmen  adalah  merupakan  salah  satu  pihak  atau  personil  dalam  Pelaku  Pengadaan.  Lebih  spesifik  lagi dijelaskan  pada  pasal  1  angka  10,  yang  menempatkan  Pejabat  pembuat  Komitmen  sebagai  pejabat  yang diberi  kewenangan  oleh  Pengguna  Anggaran/  Kuasa  Pengguna  Anggaran  untuk  mengambil  keputusan dan/atau  melakukan  tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  pengeluaran  anggaran  belanja  negara/anggaran belanja  daerah.  Sebagai  Pejabat  Penandatangan  Kontrak,  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dituntut  untuk mengerti isi kontrak bahkan sampai detail spesifikasi barang yang disebutkan dalam kontrak. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan alasan tertentu yang dibenarkan pada pasal 93 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010, apabila:
a) denda  keterlambatan  pelaksanaan  pekerjaan  akibat  kesalahan  Penyedia  Barang/Jasa  sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
b) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
c) Penyedia  Barang/Jasa  terbukti  melakukan  KKN,  kecurangan  dan/atau  pemalsuan  dalam  proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
d) pengaduan  tentang  penyimpangan  prosedur,  dugaan  KKN  dan/atau  pelanggararan  persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2.  Majelis  hakim  menimbang  bahwa  tindakan  Gigih  Retnowati  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang mengeluarkan surat Nomor: 260/Srt/PPK.PFKLP/l/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Pemutusan Kontrak, atas  pekerjaan  Pengadaan  Sejata  Laras  Panjang  Dan  Pistol  Nomor:  HH01  /SENJATA  /FKPLP/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 adalah tidak bertentangan dengan hukum. Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak terlihat adanya alasan hukum yang sesuai dengan aturan tersebut diatas yang  bisa  dijadikan  alasan  oleh  Gigih  Retnowati  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  untuk  memutuskan kontrak  secara  sepihak  terhadap  PT.  Jaya  Tri  Ismaya.  Terlebih  lagi  dalam  pemutusan  kontrak  secara sepihak oleh  Gigih  Retnowati  selaku  Pejabat  pembuat  Komitmen,  tidak  didahului  dengan  teguran  atau peringatan  baik  tertulis  maupun  lisan  kepada  PT.  Jaya  Tri  Ismaya  apabila  menurut  Pejabat  pembuat Komitmen  PT.  Jaya  Tri  Ismaya  dianggap  telah  lalai  terhadap  kontrak  yang  sudah  disepakati  kedua  belah pihak, hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Pasal  6  terkait  Etika  Pengadaan,  serta  Peraturan  lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Bahkan  pada  rapat  pemantapan pelaksanaan  kontrak,  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  30  Desember  2015 disepakati  bahwa  kontrak  tetap  dilanjutkan  dengan  memberikan  perpanjangan  waktu  paling  lama  50  (lima puluh)  hari  sejak  tanggal  31  Desember  2015,  dengan  tetap  mengenakan  denda  keterlambatan  atas penyelesaian pekerjaan.
Saran
1. Pelaksanaan  Pengadaan  barang/Jasa  Pemerintah  terutama  yang  bersifat lelang  dan  membutuhkan  waktu pelaksanaan  yang  cukup  lama,  sebaiknya  dilaksanakan  sejak  awal  tahun  berjalan,  bahkan  bisa  dilakukan lelang  sebelum  tahun  anggaran,  tidak  harus  menunggu  akhir  tahun  anggaran  yang  seringkali menimbulkan  banyak  permasalahan  baik dari sisi pelaksanaan lelang, pelaksanaan kontrak, maupun dari sisi  pembayaran.  Dalam  pengambilan  keputusan,  Pejabat  Pembuat  Komitmen  harus  tegas,  namun  tetap harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.
2. Majelis  hakim  seharusnya  mempunyai  pengetahuan  yang  luas,  agar  lebih  detail  lagi  dalam  menentukan pertimbangan  hukum,  mengingat  dalam  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  selain  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  beserta  perubahan-perubahannya,  masih  banyak  lagi  aturan  turunannya yang  menjadi  petunjuk  teknis  dalam  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  sehingga  majelis
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
hakim  dapat  menafsirkan  kasus-kasus  secara  cermat  dan  dapat  mengambil  keputusan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi,  S.  H.  (2018). Aspek  Hukum  Pegadaan  Barang  &  Jasa  dan  Berbagai  Permasalahannya  Edisi Kedua .
Budiono, H. (2010). Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti . Hadjon, M. (1995). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta . Heribertus, U. S. (2001). Pertanggungjawaban Negara terhadap pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonesia  Tahun  1997. Tesis  Magister  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Jurusan  Ilmu  Sosial.  Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta .
Indonesia. (2005). Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa. Jakata : Indonesian Procurement Watch .
J.Satrio. (1992). Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya. Bandung, Citra Aditya Bakti Cet.1 . Jatiningtyas, N., & Kiswara, E. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di wilayah Semarang . Universitas Diponegoro.
Mertokusumo, S. (2012). Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka , Yogyakarta . Naja, H. R. D. (2005). Hukum kredit dan bank garansi: the bankers handbook . Citra Aditya Bakti.
Panggabean, H. P. (2014). Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Bandung: Alumni .
Prabandani,  H.  W.,  &  SH,  M.  H.  (2020). Kebijakan  Baru  Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Prenada Media.
Purwosusilo, H. (n.d.). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Prenadamedia Group, Jakarta . Ridwan, H. (2014). Hukum administrasi Negara (edisi revisi). Raja Grafindo Persada, Jakarta .
Salman,  O.,  &  Susanto,  A.  F.  (2004).  Teori  Hukum,  Mengingat,  Mengumpulkan  dan  Membuka  Kembali, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama . Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. PT. Grasindo, Jakarta . Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Subekti, R., & Tjitrosoedibio. (2000). Kamus Hukum. Jakarta, Pradnya Paramita, Cet 13 . Suharnoko, S. H. (2015). Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus . Prenada Media. Suherman, E. (1979). Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara. Jurnal Hukum & Pembangunan , 9 (1), 1–28.
Syaifuddin,  M. (2016). Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) .
Widjaja,  G.  (2006a). Memahami  prinsip  keterbukaan  (aanvullend  recht)  dalam  hukum  perdata .  RajaGrafindo Persada.
Widjaja,  G.  (2006b).  Seri  Hukum  Bisnis  Memahami  Prinsip  Keterbukaan  (Aanvullend  Recht)  Dalam  Hukum Perdata. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
Widjaja, G. (2021). Perikatan yang lahir dari Undang-Undang. BUKU DOSEN-2019 .
UNDANG-UNDANG / PERATURAN / PUTUSAN : Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 2018,  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
Vol. 11 No. 1 edisi Desembe-Mei 2022 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan
APBN
PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  :  162/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. Undang-undang  Nomor  1
Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.