Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS
Sidratahta Mukhtar *

## Abstrak:
Asia Tenggara sudah menjadi pusat perkembangan kelompok militan dan terorisme dalam satu dekade terakhir. Di berbagai wilayah di Asia Tenggara kerapkali terjadi pergerakan kelompok terorisme, seperti di Mindanao Filipina, Thailand Selatan, Malaysia dan Indonesia. Antara lain, Filipina kini menjadi arena penting bagi kelompok terorisme baik secara domestic, regional dan internasional dalam 20 tahun terakhir. Sejak pada tahun 1994, Jamaah Islamiyah (JI) mendirikan camp latihan Hudaibiyah menjadi tempat training teroris di Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan dari Timur Tengah. Banyak instruktur Camp latihan militer kelompok teroris itu berasal dari Indonesia dan Timur Tengah yang memiliki afiliasi dengan Al Qaeda. Karena itu, sejak awal para pemimpin ASEAN sudah menyadari dan mmebangun kerjasama regional dalam menghadapi ancaman terorisme.
Kata Kunci : Terorisme, Asia Tenggara, ISIS
* Sidratahta Mukhtar, Dosen tetap Ilmu Politik Fisipol UKI, mantan direktur Center For Security and Foreign Affairs (Cesfas) UKI, dan mantan dosen tidak tetap bidang ilmu politik dan pemerintahan PTIK (2004-2015).

## Latar Belakang
Pada KTT VII ASEAN di Brunei Darussalam dilahirkan Joint Action To Counter- Terrorism ASEAN yang menegaskan bahwa serangan terorisme pada 11 september 2001 merupakan serangan terhadap kemanusiaan, serangan kepada kita semua, dan karenanya adalah tantangan langsung bagi perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran ASEAN serta revitalisasi ASEAN 2020. Sikap ASEAN didasarkan pada Piagam PBB terkait upaya memerangi terorisme. 1 Setahun pasca Deklarasi ASEAN, di Manila pada tahun 2002, pemerintah negara-negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina menyetujui agenda anti terorisme bersama sebagai kerangka legal dan kerjasama dalam pertukaran informasi
1   ibid, hal 39
dan pembentukan prosedur komunikasi untuk operasi bersama anti terorisme Asia Tenggara. Pada waktu yang hampir bersamaan dilahirkan juga Special Ministerial Meeting on Terrorism.
Berbagai kebijakan dan kerjasama antar negara ASEAN itu menunjukkan betapa pentingnya masalah ancaman fundamentalisme dan ekstrimisme di ASEAN. Pihak militer Thailand pernah mengungkapkan bahwa salah satu faktor pemicu munculnya terorisme di Thailand Selatan adalah karena kuatnya hubungan dan kontak antar masyarakat di Selatan Thailand dengan jaringan dan masyarakat di Timur Tengah. 2 Munculnya ancaman baru terorisme di Asia Tenggara yakni sejak ISIS dideklarasikan sebagai negara Islam yang ditandai dengan pengangkatan diri oleh Abu Bakr Al Baghdadi sebagai Khalifah pada 29 Juni 2014.
2   Diskusi Pribadi dengan Perwira Militer Thailand saat studi di Asia Pacific Center For Security Studies (APCSS), Hawaii, September 2008.
Pasca deklarasi ISIS di Timur Tengah, dengan cepat ISIS berkembang diberbagai belahan dunia, dan keanggotaan ISIS berasal dari 80 negara. Data awal menmunjukkan puluhan ribu anggota pendukung ( foreign fighters ) di Iraq and Syria. Para anggota pasukan ISIS berasal dari beberapa negara Asia, yang berbasis dan memiliki jaringan kelompok ekstrimis ( extremist groups ) yang sudah mendeklarasikan dukungan dengan ISIS yaitu Indonesia, Malaysia, dan beberapa bagian wilayah Filipina. Berdasarkan data di awal tahun 2015 ini pasukan ISIS dari Indonesia diperkirakan 200 orang, 100 dari Filipina, 40 orang dari Malaysia, 150 orang dari Australia dan beberapa potensi dari negara Singapura. 3 Dalam perkembangannya ISIS mendapat dukungan yang signifikan dari kawasan Asia Tenggara.
Menariknya, negara-negara di Asia Tenggara terkesan kurang responsif, sehingga ISIS dapat membangun kembali basis kekuatan dan jaringan terorisme yang sebenarnya sudah mulai melemah. Menurut Sidney Jones bahwa dalam menghadapi munculnya ISIS di Indonesia dan Asia Tenggara, pemerintah Indonesia dipandang lebih baik membuat kebijakan atau Perppu anti ISIS yang melarang orang ke Syuriah dan bergabung dengan organisasi militer di luar negeri. Sejumlah negara di ASEAN memiliki kelemahan dalam pengaturan kewarganegaraan, sehingga membuat kelompok teroris dengan mudah pergi ke negara-negara basis ISIS.
Perkembangan ISIS yang cepat memerlukan pemahaman yang cermat mengenai anatomi, motivasi dan sasaran jaringan regional ISIS di Asia Tenggara. David Homan, Direktur ISIS AS, “.. Disturbingly, as the world’s best-resourced terrorist organization, ISIS seems closer to achieving its anti-Western objectives than any other extremist organization has before.” 4 Eksistensi ISIS di Asia Tenggara memicu instabilitas baru di kawasan,
3   Ibid, hal 3 4   David Homan, Op Cit, hal 3
yang sejak dekade 1990 an, sudah menjadi pusat operasi jaringan organisasi terorisme regional yaitu Jamaah Islamiyyah (JI).
Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia menjadi satu negara yang sangat terancam dari eksistensi ISIS. ISIS dan terorisme lainnya memanfaatkan situasi, melalui provokasi yang membuat terorisme mengalami peningkatan secara global. Jika 80 persen serangan terorisme terjadi di Afganistan, Pakistan, Irak, Suriah, dan Nigeria, sedangkan Indonesia juga mengalami banyak aksi-aksi terorisme yang sangat mengancam keselamatan Indonesia dan kawasan. 5 Berdasarkan pada latar belakang masalah tentang ISIS di atas, studi ini akan merumuskan masalah penelitian seperti di bawah ini.

## Perumusan Masalah
Sejak awal negara-negara di ASEAN telah menunjukkan sikap dan komitmen yang serius dan kuat dalam memerangi terorisme. Berbagai keputusan tingkat tinggi (ASEAN Summit) di berbagai negara di kawasan ini sudah dilahirkan dalam sepuluh tahun terakhir. Masalahnya, ancaman terorisme di kawasan seperti tiada akhir. Sejumlah negara seperti di Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Mindanao, Filipina, dan Indonesia menjadi pusat perkembangan jaringan dan sel-sel terorisme regional.
Masalah yang kedua adalah mengapa kebijakan, sikap, tindakan dan agenda aksi anti terorisme regional tidak dapat menghentikan dan memerangi fundamentalisme dan terorisme sampai ke akar-akarnya. Pahadal ASEAN memiliki pilar keamanan yang juga didukung negara-negara maju di Asia dan di dunia. Nampaknya perang dan aksi anti terorisme kawasan ASEAN memerlukan pendekatan baru menyesuaikan dengan ancaman teror
5   Greg Barton, Tantangan Daya Tarik ISIS, Laporan Utama, TEMPO, 5 April 2015, hal 44
Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS
yang semakin kompleks, dengan aktor-aktor, jaringan dan pendanaan terorisme yang tumbuh subur dalam bentuk yang baru yaitu ISIS.ISIS memiliki banyak pendukung di ASEAN. Di mana Indonesia merupakan salah satu negara utama di ASEAN yang memiliki jaringan, aktor dan pendukung ISIS. Beberapa permasalahan diajukan dalam studi ini; 1. Bagaimana peran negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi ekstrimisme dan terorisme di kawasan? 2. Bagaimakakah bentuk peran dan kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi ISIS? Serta, 3. Implikasi strategisnya bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara ke depan?

## Teori Terorisme dan keamanan
Sebuah definisi yang dirumuskan PBB, yaitu: (a). Terorisme berarti ”aksi kekerasan yang bermotif politik yang ditujukan kepada target tidak bersenjata ( non combatant ) oleh kelompok sub nasional atau organisasi bawah tanah, yang umumnya ditujukan untuk menarik perhatian ” ( politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by sub national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience ). 6 Paul Wilkinson, ahli politik internasional bahwa revolusi dan kekerasan politik umumnya merupakan penyebab terorisme. Termasuk dalam hal itu, konflik etnis, konflik agama, dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi damai, berlakunya tradisi kekerasan di satu wilayah, keberadaan kaum revolusioner, pemerintahan yang lemah, krisis kepercayaan pada rejim yang berkuasa, dan konflik elite yang berkuasa dengan kalangan elite non-berkuasa merupakan aspek- aspek yang mempengaruhi tindakan terorisme. 7

## Terorisme politik memiliki karakteristik
6   A.M. Hendropriyono, Terorisme, fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta, Oktober 2009, hal 32 7   Paul Wilkinson, Political Terrorism. London, Macmillar, 1974, hal 202
sebagai berikut: (1). Merupakan intimidasi yang memaksa; (2). Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu; (3). Korban bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan perang urat saraf, yaitu ”bunuh satu orang untuk menakuti ribuan orang.” (4). Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; (5). Pesan aksi cukup jelas, meskipun pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; (6). Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang untuk agama dan kemanusiaan. Wilkinson menyebut, motivasi terorisme disebabkan oleh ketidakadilan di bidang politik. 8
Menurut Azymardi Azra bahwa dalam Islam, seperti juga dalam tradisi Romawi kuno, jihad dalam pengertian terakhir, dipandang sebagai bellum justum dan sekaligus bellum pium, artinya perang keadilan dan kesalehan. Konsep Crusade (perang salib) merupakan tradisi yang terbentuk sejak Romawi kuno melalui tokoh besar seperti St. Augustine dan Isodore de Seville. Awal mula paham ini dari gagasan Jamaluddin Al Afghani dan juga dipengaruhi at Tahtawi, seorang pembaharu Islam dari Mesir, yang menyebut dua model, pertama, yaitu Islam dan patriotisme yang melahirkan dua bentuk persaudaraan, yaitu ukhwah Islamiyah dan ukhwah mataniah. 9 Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Hendropriyono menunjuk lingkungan fundamentalisme sebagai “tanah subur” dalam banyak fundamentalisme (Kristen), fundamentalisme Yahudi dan fundamentalisme Islam. 10

## Teori Keamanan International.
Charles Maier, guru besar Harvard,
8   Paul Wilkinson, Terrorism and the Liberal State, the Mcmillan Press Ltd,
London, 1997, hal 17
9   Bilveer Singh dan A Munir Mulkhan, Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia, Jejak sang Pengantin Bom Bunuh Diri, B Publisher, Yogyakarta. Hal 42-43
10   Bilveer Singh…Op Cit. hal 60
mendefinisikan tentang national security didasarkan pada konsep kepentingan nasional. Maier mengatakan, “… a capacity to control those domestic and foreign conditions that the public opinion of a given community believes necessary to enjoy its own self determination or autonomy, prosperity and wellbeing. ” Richard L Kugler (2006) mendefinisikan kebijakan keamanan nasional sebagai “… an organized or an integrated set of action from making public declarations to waging war-inteded to bring about favorable consequences that will help achieve articulated national goals .” 11
Joseph S. Nye Jr memperkenalkan konsep soft power dalam menghadapi ancaman keamanan. mengatakan pentingnya penggunaan kekuatan non militer yaitu aspek soft power (kekuatan lunak) dan kekuatan ekonomi. Nye mengatakan sebagai berikut:
“… in such a diverse worlds, all three sources of power, military, economic, and soft remain relevant, although in different degrees in different relationships. However, if the current economic and social trends of information revolution continue, soft power will be come more important in the mix. The countries that are likely to be more attractive and gain soft power in the information age are those with multiple channels of communication that help to frame issues.” 12

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam studi mengenai ISIS di ASEAN ini adalah metode penelitian deskripsif analitis. Dalam pendekatan ini penulis akan menggunakan berbagai data dan temuan dengan mendeskripsikan kasus- kasus terkait fundamentalisme, terorisme dan militansi Islam. 13 Ahli penelitian kenamaan, Hadari Nawawi mengungkapkan kelebihan
11  Riant Nugroho, National Security Policy, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2013, hal 19-20
12  Joseph S. Nye Jr., Soft Power, The Means to Succes in World Politics, Public Affairs, New York, 2004, hal 31
13  Lisa Harrison, Metode Penelitian Politik (Jakarta: Kencana, 2007) hal 86. Syamsuddin Haris, Format Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi (2004-2008), Ringkasan Disertasi (Jakarta: FISIP UI, Desember 2008). Hal 35.
metode deskriptif analitis terletak pada prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek atau subyek penelitian seseorang, lembaga-lembaga, dan lainnya. Ada dua ciri metode deskriptif analitis, yaitu upaya memusatkan perhatian pada masalah aktual dan proses penggambaran pada fakta dan masalah yang diselidiki menggunakan penafsiran yang rasional dan kuat. 14 Sebagai analis dan peneliti terorisme dan fundamentalisme, pendekatan seperti ini cocok digunakan.  Menurut Hadari Nawawi bahwa ada dua ciri metode deskriptif analitis, yaitu: (1). Memusatkan perhatian pada masalah yang ada pada saat penelitian itu dilakukan (sifat masalahnya aktual); (2). Menggambarkan fakta tentang masalah yang sedang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi yang rasional dan kuat. 15 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan data-data yang diperlukan di sekterariat ASEAN sebagai pusat pembuatan dan administrasi yang mendukumentasikan kebijakan dan agenda ASEAN dalam penanggulangan terorisme dan fundamentalisme di ASEAN.P roses pengumpulan data juga termasuk buku-buku, referensi, teori, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelidikan. 16

## Pembahasan dan Temuan
Menurut Anthony Richards, terorisme selalu diklasifikasikan berdasarkan ideology atau sistem kepercayaan para pelakunya, seperti terorisme nasionalis atau terorisme separatis. Terorisme sayap kanan ( right wing terrorism ), terorisme agama ( religious terrorism ), dan terorisme isu tunggal ( single issue terrorism ). Richards menjelaskan, semua ideologi itu memiliki pengaruh langsung terhadap jaringan terorisme. Kasus Al Qaeda terorisme dan
14  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal 63-64 15  Ibid, hal 63-64 16   Hadari Nawawi, Op Cit, hal 133

## kekerasan politik sebagai suatu tugas agama
( religious duty ) dan Irish Republicanism melakukan aksi separatisme yang didasarkan pada pandangan ideologi Republikan. 17
Terorisme dapat berkembang pesat akibat revolusi teknologi informasi global. Salah satu taktik terorisme adalah menggunakan media publik sebagai alat propaganda untuk memudahkan penguatan jaringan nasional dan internasional. Terorisme digunakan sebagai media memaksa para pelaku Negara atau elit penguasa untuk dapat memperhatikan lebih jauh apa tujuan dibalik aksi kejahatan yang mereka lakukan. Revolusi informasi yang ditandai dengan perubahan pola komunikasi masyarakat modern yang berbasis teknologi informasi seperti Smartphone, WA, Blanckberry, Instagrams, Facebook dan Twitters. Nampaknya, terorisme global mengikuti trend revolusi ilmu pengetahuan yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sedang berlangsung cepat ( speed ) dalam semua bidang kehidupan ( space ). 18
ISIS pada mulanya didirikan dengan visi regional Timur Tengah, khususnya untuk Irak, Suriah, Yaman, UEA, Jordania, Turki, Lebanon. Dalam perkembangannya, ISIS ditujukan untuk dikembangkan secara global pasca deklarasi pemimpin ISIS yang baru, Abu Bakar Al- Baghdadi dipenghujung tahun 2014. Karena itu, ISIS berubah menjadi Islamic State (IS). 19 Deklarasi mendapat dukungan yang cepat dari berbagai tokoh dan sel-sel terorisme seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara. 20 Selain faktor-faktor di atas, krisis di Irak dan Suriah dalam gelombang “Arab Springs” turut membawa banyak korban jiwa di mana ribuan umat Islam
17  Anthony Richards, From Terrorism to Radicalization to Extremism:
Counterterrorism Imperatives or Loss of Focus?International Affairs 91:2,2015, hal. 375
18  Lihat rekomendasi dan rumusan hasil musyawarah kerja nasional dan seminar internasional, APPTI, Yogyakarta, 15-16 april 2016. Hal 2. 19   S. Yunanto, Perkembangan IS dan geopolitik Di Timur Tengah, Seminar Sehari UKI, Jakarta, 7 mei 2015, hal 1 20   Jolene Jerald, Rise of Islamic State Networks in Indonesia, RSIS, No.
011/2016 20 januari 2016
dan komunitas non muslim terusir dan dibunuh dan menjadi korban. Sedangkan pada tingkat Negara-negara ASEAN menghadapi ancaman kelompok radikal di tingkat regional, seperti di Indonesia dalam masalah terorisme separatis di Aceh, konflik antara Kristen dan Muslim di Maluku, dan konflik kekerasan di Filipina Selatan, oleh Abu Sayyaf dan kelompok Moro Islamic Liberation Front, serta konflik di Thailand Selatan. Selain itu juga terdapat konflik laten antara Muslim Rohingya dengan Negara di Myanmar. 21
Perkembangan ISIS di Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dari Jamaah Islamiyah (JI).Asal usul perkembangan JI adalah terkait dengan Negara Islam Indonesia (NII) dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang dideklarasikan SM. Kartosuwiryo tahun 1947. Studi Van Dijk  diketahui bahwa gerakan untuk memproklamirkan berdirinya negara Islam (Darul Islam) pada 7 agustus 1949 oleh SM Kartosoewirjo merupakan cara kekerasan atau bersenjata untuk mewujudkan pembentukan negara Islam Indonesia (NII). 22 Gagasan dan perkembangan awal NII/TII tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Kartosuwirjo. Jamaah Islamiyyah (JI) yang dimotori oleh Abdullah Sungkar pada 1 januari 1993. Dalam perkembangannya, JI menjadi organisasi dan jaringan terorisme yang kuat di Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai negara utama di kawasan ini. 23 Setelah membangun basis utama JI di Indonesia, Abdullah Sungkar dan Abubakar Baasyir dan generasi mengikutnya meninggalkan Indonesia untuk mengembangkan kekuatan dan jaringan baru di Malaysia, mengingat Malaysia saat itu belum memiliki UU yang ketat tentang anti terorisme.
21  SOP Penanganan Keadaan darurat Stasiun KA dari ancaman terorisme, BNPT, 2014. Hal 10. Rohan Gunaratna, Islamic State Branches in Southeast Asia, RSIS Commentary 004/2016
22  Lihat Cornelis Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Pustaka Grafiti, Jakarta, 1987, hal 2
23  Solahudin, NII Sampai JI, Salafy Jihadisme di Indonesia, Komunitas Bambu, Depok, 2011, hal 273-274, Lihat Eric Hiariej, Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 14, Nomor 2, November 2010, hal 136

## LAPORAN PENELITIAN
Tipologi terorisme regional di ASEAN, para ahli merumuskan bahwa JI yang berbasis di Malaysia, Singapura, Filipina dan Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut: (1). Struktur regional JI mirip dengan struktur organisasi Al Qaeda. (2). Jaringan Al Qaeda yang beroperasi di Asia Tenggara bersifat rahasia dan memiliki target operasi yang banyak di kawasan. (3). Kuatnya sistem dan jaringan Al Qaeda di Asia Tenggara dibuktikan dengan kemampuan mereka memasuki dan beroperasi di Singapura, sebuah negara yang kuat dan sistem keamanan yang tangguh. 24 Menurut ahli terorisme Malaysia, Andrew Tan, terorisme di Asia Tenggara mempunyai karakteristik dilatarbelakangi oleh ekstrimisme agama dan nasionalisme etnik. Ekstrimisme menjadi faktor pemicu utama aksi terorisme. Dengan mengatasnamakan agama, menggunakan istilah “Jihad, dan perang suci”, maka diharapkan akan menarik perhatian publik penganut agama itu. 25 Menurut Tan, sifat terorisme Asia Tenggara disebut dengan “postmodern terrorism” di mana motivasi agama dan etnik hanya sebagai samaran belaka ( amorphous ). 26 Zachary Abuza berpandangan, terorisme internasional memiliki perhatian pada kondisi Asia Tenggara yang mana hampir semua negara ASEAN menghasilkan senjata yang diperdagangkan secara ilegal dengan harga murah, negara-negara Asia Tenggara memiliki posisi pemerintahan yang lemah, dan negara- negara di kawasan ini memiliki hubungan dagang dengan Timur Tengah. 27
Respon Negara-Negara di Asia Tenggara Sebagaimana diketahui bahwa ciri dasar dari ancaman terorisme adalah bersifat transnasional. Untuk memahami perkembangan dan anatomi terorisme regional di Asia Tenggara memerlukan pemahanan tentang kondisi lingkungan 24   Zachary Abuza, Op Cit, hal 12 25   Andrew Tan, Postmodern Terrorism in Southeast Asia, ISEAS, Singapore, 2001, hal 1-3
26   Ibid, hal 12 dan 15 27   Zachary Abuza, Terrorism in Southeast Asia and International Linkages,
USINDO Forum, Washington DC, 2002, hal 1-2
internasional. Fenomena terorisme dan perkembangan teorisasi hubungan internasional mengalami adaptasi sesuai dengan perkembangan kebijakan yang dibuat oleh kekuatan great power dan khususnya AS. Aktor-aktor internasional tetap dimainkan oleh kekuatan resmi yakni nation state, meskipun juga banyak aktor non state yang turut memainkan peran.  Beberapa diantaranya seperti ASEAN,  non government actor , seperti Palang Merah, dan transnational actor (NATO, Uni Eropa, Liga Arab) dan supra governmental organization (PBB), serta multinational cooperation seperti McD, Coca Cola, Sturbuck Coffee, dan sejenisnya). 28 Fenomena ketimpangan dan ketidakadilan global merambah ke lingkup regional dan sub regional. Menurut Hendropriyono, dominasi ekonomi minoritas Cina di Negara-negara Asia Tenggara, hegemoni Kroasia di Negara-negara Balkan, kekuatan hegemonik ras kulit putih di Negara-negara Afrika Selatan dan Amerika Latin, keturunan India di Afrika Timur, Libanon di Afrika Barat, Yahudi di Rusia. 29

## Pengaruh Lingkungan Regional Asia Tenggara
Dalam persepsi AS, menurut Mohamad Faisol Keling dan Ganewati Wuryandari, 30 Asia Tenggara dianggap memiliki posisi strategis terkait dengan isu terorisme. Ada beberapa hal yang mendasari pertimbangan tersebut. Salah satunya kawasan ini dihuni oleh sekitar 20% dari populasi muslim dunia, khususnya Indonesia dan Malaysia. Keterkaitan ini berangkat dari asumsi AS bahwa kebanyakan dari para terroris atau kelompok militan terkait memiliki hubungan dengan ideologi Islam yang radikal. Bahkan, asumsi ini didasarkan pada anggapan kemungkinan menguatnya kembali gerakan separatis di sejumlah negara
28  Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 2.No. 4. Januari 2005, hal 332 29  Hendropriyono, Terorisme di Indonesia, Satria Studi Pertahanan Vol. 2 No. 1 februari 2006. Hal 2 30  Ibid,  hal. 78

## Asia Tenggara, seperti Gerakan Aceh Merdeka
(GAM), Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front (Filipina), dan Patani (Thailand Selatan). Munculnya persepsi ini semakin menegaskan bahwa ide Asia Tenggara sebagai “second front” lebih terkait dengan faktor Islam daripada isu separatisme. Seperti dinyatakan oleh sejumlah pengamat bahwa perkembangan terorisme di Asia Tenggara berbasis pada “ethno-religious”.
Faktor-faktor yang menjadi pendorong perkembangan terorisme regional yang cepat khususnya ISIS adalah antara lain demokratisasi kawasan Arab Spring, Sengketa Perbatasan di laut China Selatan, permasalahan perbatasan wilayah, konflik sektarian di Myanmar, gerakan separatism di Thailand Selatan, gerakan separatism bangsa Moro di Mindanao Filipina Selatan. Demikian pula munculnya China dan India sebagai Negara industry baru, perdagangan bebas ASEAN-China, peningkatan jumlah penduduk kawasan, masalah tenaga kerja migran (migrant workers), dan memperlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015. 31 Konflik-konflik yang masih terjadi di China, Myanmar, Thailand Selatan dan Filipina harus dilihat sebagai aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan terorisme di kawasan ASEAN. Munculnya terorisme etnis Uighur, wilayah Xinjiang dilatarbelakangi oleh  diskriminasi dan ketidakadilan terhadap masyarakat etnis Uighur. Diskriminasi etnik suku Rohngya oleh mayoritas dan pemerintah Myanmar yang beragama Budha menjadi pemicu eksklasi konflik kekerasan yang menimbulkan solidaritas kelompok fundamentalis di beberapa Negara ASEAN, termasuk Indonesia, di mana sejumlah serangan terorisme di tempat ibadah agama Budha membawa pesan terror dan balas dendam terhadap kekerasan yang dialami di kalangan suku Rohingya. 32
31  Naskah Akademik Penguatan  Densus 88 AT Polri, Mabes Polri,2015. Hal
41-43
32  Ibid, hal 44. Bagian ini disertai analisa komparatif dengan dinamika terorisme di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.

## Transformasi JI Asia Tenggara ke ISIS
Menurut Nurani Chandrawati 33 , kelompok teroris di Asia Tenggara ini memiliki sel-sel berupa sembilan kelompok muslim militan atau radikal yang tersebar di Singapura, Malaysia, Filipina dan Indonesia, dan bertujuan membentuk Negara Islam Raya di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar dari pemimpin dan anggota –anggota sel JI diindikasikan merupakan sukarelawan yang pernah dilatih dalam kamp militer yang didirikan Osama Bin Laden. Mereka diterjunkan ke Afghanistan untuk mendukung perjuangan kaum mujahidin melawan invasi Uni Soviet. (Candrawati (2003) dalam Ganewati (2014). Dalam perkembangan selanjutnya, JI bertransformasi menjadi sejumlah organisasi atau “splinters groups” yang baru diantaranya adalah Laskar Hisbah, Tawhid Wal Jihad dan Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT). (Rohan Gunaratna (2012) dalam Ganewati (2014).
Pembentukan struktur JI ini merupakan hasil komunikasi dan pengembangan jaringan internasional dengan Al Qaeda di Timur Tengah. Sejak era demokratisasi berlangsung di Indonesia pada tahun 1998-1999, JI mengalami perpindahan pusat kendali JI ke Indonesia, dengan sejumlah alas an sebagai berikut. (1). Fakta bahwa anggota JI terbanyak ada di Indonesia. (2). Kontrol Negara yang lemah terhadap masyarakat yang sedang mengalami transisi demokrasi yang diwarnai dengan berbagai euphoria reformasi. (3). Administrasi kependudukan yang tidak teratur dan aparat pemerintahan yang mudah disuap untuk mendapatkan kartu tanda penduduk. (4). Disiplin sosial yang rendah dalam kondisi masyarakat yang tidak tertib. (5). Kondisi wilayah dan masyarakatnya rentan dikuasai dan dipengaruhi ajaran NII dan fundamentalisme. 34
Perkembangan terorisme global yang
33  Ibid, hal. 79 34   Diolah dari data Hendroproyono (2006) dan Sidratahta (2015).
Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS
dinamis membuat negara-negara di belahan dunia menunjukkan respon yang beragam. Presiden Bush yang mencanangkan perang global terhadap terorisme memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap transformasi hubungan Amerika Serikat dengan negara relasinya di seluruh dunia, termasuk negara- negara Asia Tenggara. 35 ASEAN kemudian menjadi “kekuatan kedua” dalam kampanye global melawan terorisme, karena ancaman serius terorisme di kawasan Asia Tenggara. Di mana kawasan ASEAN terdapat faksi-faksi Islam radikal dan faksi militer militant ( militants armed ), kondisi negara-negara di ASEAN yang masih rentan terhadap ancaman terorisme. Sebagaimana ditemukan Angel Rabasa, bahwa ASEAN memiliki jumlah grup-grup teroris yang tergolong kecil, tetapi sudah bekerjasama dengan Al Qaeda. 36
Dalam konteks ASEAN, respon terhadap dinamika terorisme diekspresikan dalam berbagai ruang yang berorientasi pada perimbangan narasi agar agenda kontra-terorisme dapat dijalankan secara signifikan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya sebagai pusat-pusat dari kekuatan terorisme regional, Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia dan Filipina memiliki repons yang aktif dalam menghadapi ancaman terorisme. Hal itu terlihat dari berbagai keputusan dan kerjasama yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN ini.
Dalam sebuah laporan terkait Terorisme di Asia Tenggara merilis aspek responsifitas ASEAN menghadapi gejala terorisme. ASEAN sejak tahun 2002 telah berkonsentrasi untuk melakukan pembentukan kerangka kerja hukum regional untuk menyeleraskan undang-undang anti terorisme nasional sebagai dasar untuk melakukan kerjasama antar negara. Sebagai contoh
35   Ali Muhammad, International Context of Indonesia’s Counter Terrorism Policy 2001-2004, Journal of Muhammadyah University, Yogyakarta,
2013.
36   Angel M. Rabasa, Muslim World After 911, Rand Corporation, Sacta Monica, 2004, hal 394.
pada Mei 2002, pemerintah Indonesia, Filipina dan Malaysia menandatangani  Agreement on Exchange and Establishment of Communication Procedures, yang di mana Thailand dan Kamboja juga menyetujui perjanjian itu kemudian. Perjanjian tersebut berisikan komitmen penandatangan untuk berbagi daftar penumpang penerbangan, daftar hitam, database sidik jari yang terkomputerisasi, kemudian disertai juga latihan gabungan antar negara dan penguatan pengawasan perbatasan dengan merancang sistem titik masuk dan keluar yang standar. Kemudian pada tahun 2003, Thailand, Kamboja dan Brunei ikut bergabung dalam mekanisme ini. 37
Dalam lingkup ASEAN, kerjasama telah dituangkan dalam kepsepakatan para menteri luar negeri yang tergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF) pada tanggal 2 Juli 2004. ARF menyepakati kerjasama bidang transportasi barang dan orang untuk menanggulangi ancaman terorisme internasional. Guna merealisasikan itu, ASEAN membentuk Masyarakat Keamanan ASEAN. Sejak itu telah disepakati sejumlah hal penting: (a). Memperkuat mekanisme internasional melawan terorisme. (b). Ratifikasi atau akses pada semua konvensi anti teror termasuk konvensi internasional melawan laju dana terorisme. (c). Mengembangkan kerjasama diantara organisasi penegak hukum dalam melawan terorisme, dan saling bertukar pikir dalam operasionalnya. (d). Mempelajari konvensi terorisme internasional dengan tujuan mengintegrasikan dengan mekanisme internal ASEAN. (e). Tukar menukar informasi intelijen dan memfasilitasi arus informasi teroris dan organisasi internasionalnya. Pergerakan sumber dana dan informasi yang melindungi korban, milik dan sistem keamanan pada semua alat transformasi. (f). Mengembangkan  program pembangunan kapasitas regional ASEAN dalam menginvestigasi, mendeteksi, memonitor dan 37  http://citizendaily.net/terorisme-di-asia-tenggara/3/, diakses tanggal 1 januari 2016.
Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS

## melaporkan aksi-aksi teror.
38
Berbagai kerjasama dan forum di ASEAN yang terkait dengan peran negara- negara ASEAN dalam menghadapi terorisme yaitu: Pertama, Konferensi ASEAN pertama tentang kejahatan transnasional di Manila 18-20 Oktober 1997. Konferensi tersebut menghasilkan deklarasi yaitu ASEAN Declaration on Transnational Crime 1997. Deklarasi ini mengakui perlu adanya regional yang lebih jelas dan efektif untuk memberantas berbagai kejahatan tersebut, khususnya dalam aspek pertukaran informasi dan koordinasi kebijakan. Kedua, Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime, bagian dari Asia Regional Ministerial Meeting on Transnational Crime, 23-25 Maret 1998 oleh United Nations Centre for International Crime Prevention, di Filipina. Ketiga, ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime di Yangon (Myanmar) 23 Juni 1999. Keempat, ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism di Brunei Darussalam 5 November 2001 yang menekankan pentingnya kerjasama dalam hal jaringan di antara lembaga penegak hukum negara-negara ASEAN dan pelatihan dalam operasi intelijen, deteksi bom/ledakan, investigasi pasca ledakan, keamanan bandara dan dokumen perjalanan, persoalan imigrasi dan pengawasan lintas perbatasan. Kelima, ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) dan UN Global Strategy on Counter Terrorism merupakan signifikasi kontra-terorisme ASEAN dalam kerangka kerjasama regional. Menurut Abdul Gani Abdullah bahwa kunci menghadapi ancaman terorisme adalah dengan mengutamakan kerjasama antar bangsa. 39 Keenam, ASEAN Comprehenshive Plan of Action on Counter Terrorism di Myanmar, 30 Juni 2009. Sejumlah capaian kerjasama dalam
38   Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 2 No. 4 Januari 2006, hal 315- 331 39  Abdul Gani Abdullah,(2003), Beberapa Catatan dari Pemberlakuan Perppu
tentang Pemberantasan Terorisme, dalam Sabar Sitanggang (Penyunting), Mengenang Perppu Anti Terorisme, Depkumham RI.
rangka terorisme oleh ASEAN lainnya adalah ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) sebagai hasil dari ASEAN Ministerial Meeting (1997) dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) (2001). 40
Pencapaian utama ASEAN    dalam kampanye perang melawan terorisme adalah dideklarasikannya  ASEAN Counter Terrorism Convention tahun 2007. ACTC ini adalah konvensi yang mengikat negara-negara anggota ASEAN dalam komitmennya untuk melakukan perang melawan terorisme. Instrumen yang dibentuk dalam ACTC ini adalah penguatan kerjasama regional, misalnya bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan adanya kemungkinan dalam proses ekstradisi tersangka terorisme. Menurut A. N. Wibisono, Asia Tenggara dianggap sebagai satu kawasan yang berpotensi menyimpan fenomena radikalisme dan terorisme. Pemerintahan George W. Bush menyatakan, Asia Tenggara adalah “front kedua” dalam “perang melawan teror”. Di Filipina juga terdapat beberapa kelompok yang dianggap radikal, di antaranya adalah  Moro Islamic Liberation Front  (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf.
Dalam konteks politik yang seperti inilah Al Qaeda dianggap telah memberikan dukungan ideologis, finansial dan operasional terhadap jaringan kelompok radikal seperti Moro Islamic Liberation Front  (MILF) dan  Abu Sayyaf Group (ASG) di Filipina, Jemaah Salafiyah (JS) di Thailand, Jemaah Islamiyah (JI) dan Laskar Jundullah di Indonesia, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia,  Arakan Rohingya Nationalist Organization  (ARNO) dan Rohingya Solidarity Organisation (RSO) di Myanmar dan Bangladesh. 41
41   Zarchary Abuza, Tentacles of Terror, Al Qaeda’s South East Asia Network, Contemporary South East Asia, Vol. 24. No. 3 (Desember 2004). Hal 431

## Dampak Deklarasi ISIS Terhadap
Terorisme Baru di Asia Tenggara
JI adalah kekuatan inti terorisme di Asia Tenggara yang memiliki basis gerakannya di sejumlah negara di kawasan, yakni Thailand Selatan, Filipina Selatan, Malaysia, Singapura dan terutama Indonesia. ISIS yang dideklarasikan olehAbu Omar al-Baghdadi. Namun Abu Omar dibunuh oleh pasukan AS dan Irak tahun 2010.Kepemimpinan diganti oleh Abu Bakr al-Baghdadi dengan mendeklarasikan berdirinya Negara Islam pada Ahad, 29 Juni 2014. Menyatakan pemimpin mereka, Baghdadi, akan menjadi pemimpin bagi umat muslim di seluruh dunia.Sejak awal tahun 2014, ISIS meluluh lantahkan Timur dan Barat Iraq, menghancurkan pusat peninggalan budaya Iraq, pada 24 Juli 2014.
Menurut Azyumardi Azra, ISIS-ISIL- IS lahir dari instabilitas politik, sosial dan agama di Timur Tengah. Ketika gelombang demokrasi sampai ke Syria, maka berkembang pula berbagai kelompok oposisi; sebagian murni merupakan gerakan ‘pro-demokrasi’, lebih banyak lagi adalah kelompok-kelompok militan-radikal dengan semangat sektarianisme keagamaan bernyala-nyala. 42 Prof. Ehsan Ahrari bahwa konflik Suriah telah membuka jalan bagi transformasi bagi gerakan terorisme baru, ISIS pasca  “porxy war” antara dua super power pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet pada dekade 1980 an, pada saat ini konflik Suriah telah membangkitkan kembali sentimen baru perang dingin itu dalam bentuk yang lain, yakni proxy war antara Amerika Serikat dan Rusia. 43 Menurut Rohan Gunaratna, menyarankan kepada negara-negara ASEAN untuk menggalang kerjasama yang terpadu di lingkungan ASEAN, dengan mencontoh aliansi
42   Ibid, hal 8 43   Ehsan M. Ahrari, Obama Versus Putin, The Making of Another Great Power Proxy War, small war journal.com, http://smallwarsjournal.com/ jrnl/art/obama-versus-putin-the-making-of-another-great-power-proxy- war-in-the-quicksand-of-syria diakses tanggal 2 januari 2016.
intelijen “Five Eyes” antara Amerika Serikat, Australia, Canada, Selandia Baru, dan Inggris. Kerjasama intelijen 5 negara itu menurut Gunaratna dapat menjadi model bagi ASEAN, yakni Singapura, Malaysia, Indonesia dan Filipina dalam membangun kerjasama anti teror yang lebih baik. 44 Meningkatnya penyebaran ISIS di kawasan ASEAN harus menjadi kewaspadaan permerintah, aparat keamanan serta seluruh masyarakat Indonesia. Dari seluruh negara Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama muslim paling besar.

## Strategi dan Pendekatan Dalam Menghadapi ISIS
Berdasarkan pada data di atas, bahwa ancaman terorisme regional di Asia Tenggara memiliki kesamaan ancaman antara Singapura, Malaysia dan Indonesia. oleh karena itu pemerintah Malaysia dan Indonesia membutuhkan adaptasi terhadap sistem dan pendekatan penanggulangan terorisme kedua negara itu dengan mengupayakan seperti strategi deradikalisasi yang mengutamakan pendekatan lunak ( soft approaches ), dengan memasukkan unsur media, kebudayaan, edukasi, dan agama dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi obyektif organisasi ISIS sebagai organisasi teror yang mengamcam kesemalatan manusia. Selain mengedepankan pendekatan keamanan yang humanistik, Malaysia dan Indonesia juga perlu bekerjasama dengan masyarakat sipil dengan lembaga-lembaga keamanan pemerintah. 45 Kelompok-kelompok teroris ini membangun jaringannya di Asia Tenggara dengan menggunakan internet dan semuanya bersama- sama proaktif hadir dalam aksi teror di Suriah dan Irak. Saat ini pelatihan para anggota teroris dilakukan di Timur Tengah dan kembalinya
44   A version of this article appeared in the print edition of The Straits Times on November 26, 2015, with the headline ‘S’pore open to further ties to fight ISIS, diakses tanggal 5 Januari 2016.
45   Ibid.
mereka sangat mengkhawatirkan negara-negara Asia Tenggara.
Pada akhir tahun 2015, ASEAN akan memasuki fase baru dimana selain dimulainya integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalahimplementasi pilar ke- 2, The New ASEAN Charter, sedangkan pilarpertamanya adalahASEAN Political and Security Community; salah satu cakupannya adalah kerjasama penanggulangan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.Negara- negara ASEAN pun telah meratifikasi ASEAN Convention on Counter Terrorism . Namun, namun implementasinya belum dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Salah satu hambatannya adalah perbedaan persepsi ancaman mengenai terorisme itu sendiri dan kesenjangan penanganan terorisme antar negara anggota ASEAN. Aparat keamanan dan pertahanan harus berhadapan dengan musuh yang tidak memiliki seragam dan tidak memiliki arena atau front line yang jelas. Oleh karena itulah, tidak sedikit yang menyebutkan bahwasanya perang melawan terorisme merupakan perang terhadap persepsi ancaman itu sendiri. Berbeda dengan perang konvensional dimana musuh dan indikator kemenangan dengan mudah diidentifikasi. Salah satunya adalah munculnya kelompok teroris ISIS sebagai dampak dari kekisruhan politik di Suriah dan Irak. ISIS, merupakan salah satu ancaman serius bagi Indonesia karena mengingat Indonesia adalah negara anggota ASEAN yang paling merasakan aksi terorisme skala besar seperti peristiwa Bom Bali I tahun 2002 yang didalangi oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Politik Hukum dan HAM menyatakan terdapat sebanyak 16 kolompok. Islam Radikal di Indonesia yang bergabung dengan kelompok Slamic State Of Iraq And Syria (ISIS). 46
46   Press release Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 15 Januari 2015.
Rohan Gunaratna dalam tulisannya, “Islamic State Branches in Southeast Asia, bahwa serangan kekerasan terorisme terbaru terjadi pada 14 januari 2016 dilakukan oleh ISIS Asia Tenggara, pola aksi, afiliasi dan identitas ISIS tidak menekankan pada sasaran serangan ISIS pada tempat perbelanjaan besar (major shopping mall), tetapi serangan ISIS di Sarinah mendekati sasaran pusat kota (dekat istana Negara, dan pusat lembaga-lembaga internasional). Modus operandi ISIS di Jakarta itu menurut Gunaratna memiliki motif yang sama dengan pola aksi di Istanbul dan Paris oleh grup ISIS di Eropa. 47 MIT dan JAT telah melakukan promosi ideology radikal secara diam-diam lebih dari satu dasawarsa terakhir. Pola perekrutannya dengan memperkuat pola interpretasi Islam radikal dengan pendekatan yang lebih longgar ( embracing the Islamic Groups ideology without joining organization formally ).
Indonesia membutuhkan kerjasama antar negara di ASEAN untuk menghadapi masalah terorisme. Sifat ancaman terorisme tiap negara ASEAN memiliki kesamaan dan perbedaan, tetapi yang pasti bahwa sifat ancaman di Asia Tenggara terkait dengan fundamentalisme agama dan nasionalisme etnik. Kelompok Abu Sayyaf, MNLF dan MILF di Filipina misalnya lebih berkarakter terorisme untuk perjuangan separatisme. Hal yang sama pun dialami oleh Thailand dalam menghadapi Gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP) yang akhir-akhir ini tidak terdengar lagi aksinya.
Negara seperti Malaysia dan Singapura mungkin menjadi mimpi buruk bagi ISIS karena memiliki UU Internal Security Act (ISA) sehingga sulit bagi kelompok teroris mana pun bahkan bagi ISIS untuk mengembangkan gerakannya apalagi menjadikannya sebagai ladang pelatihan. Sementara isu terorisme di Myanmar masih relatif baru terutama setelah 47   Rohan Gunaratna, Islamic State Branhes in Southeast Asia, RSIS Commentary 004/2016.
Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS

## LAPORAN PENELITIAN
Junta Militer Myanmar tidak lagi terlalu dominan menguasai sektor politik. Kelompok teroris di Kamboja seperti simpatisan Khmer Merah dan Cambodian Freedom Fighters (CFF) pun tidak terlalu banyak menunjukkan gerakan yang berarti dibandingkan NIIS, JI atau pun MILF. Di sisi lain, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam nyaris tidak pernah tersentuh oleh ancaman terorisme. 48
Konsekuensi logis dari perbedaan persepsi ancaman terhadap terorisme sudah tentu menghasilkan kesenjangan penegakan hukum dan strategi penanganan terorisme antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini muncul karena isu terorisme belum menjadi persepsi ancaman kolektif dan prioritas bagi negara- negara anggota ASEAN. Sehingga kesenjangan inilah yang kemudian muncul sebagai hambatan dalam meningkatkan kerjasama ASEAN Convention on Counter Terrorism. 49
ASEAN pernah mengadakan kegiatan latihan bersama penanggulangan terorisme pernah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN bulan November 2013, bertajuk Counter Terrorism Exercise (CTx). Latihan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, ini sayangnya tidak efektif memberikan efek deterrence bagi kelompok teroris ISIS untuk beroperasi di Indonesia. Terlebih lagi, latihan tersebut tidak melibatkan satuan kontra terorisme yang lain seperti Densus 88 yang lebih banyak terlibat dalam penanganan kelompok teroris. Pemerintahan baru Jokowi-JK perlu meyakinkan negara- negara anggota ASEAN bahwasanya Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani masalah terorisme. Penanggulangan terorisme membutuhkan kerjasama lintas negara, antara lain pengawasan perbatasan, kerjasama pemblokiran dana yang diduga digunakan
48   A. Sudirman, Universitas Padjajaran Bandung, Analisa ISIS dan kerjasama Terorisme ASEAN, http//liputanislam.com/analisa/isis dan kerjasama anti terorisme di asean. Diakses tanggal 3 januari 2016.
49   Ibid.
untuk mendanai aksi terorisme, pelatihan kontra terorisme bersama dan sharing intelligence information serta pertukaran best practices and lessons learn terutama dalam upaya pencegahan ideologi radikal (deradikalisasi). Semua itu sesungguhnya sudah tercakup dalam ASEAN Convention on Counter Terrorism , hanya tinggal implementasi dan optimalisasinya saja.
Indonesia mengusulkan untuk negara- negara ASEAN model deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia khususnya oleh BNPT juga dapat dijadikan model alternatif penanganan terorisme bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. 50 Berbagai ahli mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan preventif terhadap proliferasi ideology ISIS yang senantiasa mempropagandakan melalui website-website untuk mendukung gagasan ISIS. Pengamat dan ahli terorisme juga mendorong pemerintah Indonesia mengajukan undang-undang dan regulasi yang lebih kuat ( stronger regulations ) dengan menggunakan model Malaysia’s Prevention of Terrorism Act (POTA), di mana Malaysia efektif mengawasi warga Negara mereka yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah, sedangkan Indonesia tidak memiliki kerangka legal ( legal standing ) yang dapat digunakan pemerintah terhadap warga Negara yang bepergian ke Irak dan Suriah sebagai foreign fighters . 51 Pendekatan penegakkan hukum perlu didukung oleh tindakan politik yang lebih kuat dari pemangku kepentingan dalam menghadapi jaringan ISIS baik di Malaysia dan Indonesia. PAS, UMNO dan organisasi-organisasi social politik di Malaysia dan Indonesia perlu mengambil bagian dalam upaya mencegah terjadinya radikalisme dikalangan masyarakat. Mengingat pertumbuhan ISIS dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di Asia Tenggara khususnya Malaysia dan Indonesia. Ancaman yang nyata adalah
50  Counter Terrorism Exercise (CTx)  ASEAN pada November 2013 51  Adri Wanto dan Abdul M. Wadqi, Islamic State: Understanding the Threat in Indonesia and Malaysia, RSIS No 231/2015, 29 october 2015.
dengan munculnya kelompok baru yang dikenal dengan nama: Katiban Nusantara Lid daulah Islamiyah (The Malay Archipelago Battalion for the Islamic State) yang dipimpin oleh Bahrun Syam dan Jamaah Anshar Daulah Khalifah Nusantara (JAKDN) yang menfokuskan diri pada pengiriman jihadis ( foreign fighters ) ke Irak dan Suriah. 52 Jolene Jerald mendorong para aktor keamanan (security officials) untuk terus menghadapi ancaman asimetrik organsasi terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara sebagai bentuk “urban terorisme”. 53
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur Malaysia. Obama menyebut perang melawan kelompok ISIS akan jadi pembahasan utama pertemuan pemimpin negara.  Malaysia adalah bagian dari koalisi untuk melawan ISIS dan dapat saling membantu melawan pengembangan isu-isu yang sesat. Obama juga mengatakan, sengketa Laut China Selatan juga akan menjadi salah satu topik utama pembahasan dengan negara-negara ASEAN yang hadir. Konflik Laut China Selatan ini melibatkan Taiwan dan negara anggota ASEAN lainnya yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Menurut presiden Obama, Amerika Serikat tidak percaya untuk menerapkan aturan hukum dan norma-norma internasional dalam penyelesaian sengketa maritim. Kebebasan navigasi dan aliran bebas perdagangan telah menjadi dasar bagi pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, KTT dijadikan sebagai media strategis dalam mendorong kerjasama menghadapi ISIS sebagai ancaman terorisme internasional dan regional ASEAN. 54

## Menghadapi ISIS dan kelompok militan Asia Tenggara, para menteri pertahanan ASEAN
52  Jonene Jerald, Rise of Islamic State Network in Indonesia, No. 011/2016, 20 januari 2016. Hal 1
53  Ibid, hal 2 54 http://news.detik.com/internasional/3076865/obama-sebut-perang- lawan-isis-akan-jadi-bahasan-utama-di-ktt-asean, diakses tanggal 3
Januari 2016.
menyepakati suatu agenda bersama-sama menghadapi ISIS. Hal itu dilakukan melalui pembagian informasi, peningkatan pemantauan, dan mempromosikan kepedulian di antara masyarakat mengenai ancaman radikalisme.
ASEAN sebetulnya masih memiliki cita-cita regional dalam memandang realitas masa depan. Oleh karena itu ASEAN masih harus terus mengembangkan konstruksi sosial dalam masyarakat, pentingnya ASEAN dan kekuatannya di ranah global. Sementara itu, dampak utama propaganda ISIS di Asia Tenggara diyakini menjadi inspirasi bagi gerakan Islam ekstrimis secara langsung. Potensi ini mendatangkan ancaman serta menyinggung masalah keamanan regional. Propaganda ISIS juga harus ditangani dengan hati-hati dan efektif. Sebab, prioritas mereka untuk menghadirkan tenaga dan sumberdaya militan mulai melirik ke daerah non-inti konflik, yakni kawasan ASEAN ini mulai besar. Pengalaman kelompok militan dan ekstrimis di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand menyimpan potensi besar guna memasok kebutuhan calon yang direkrut.
Respon ASEAN menanggapi aksi teror dan radikal ini seringkali hanya berupa perangkat retoris belaka. Sejauh ini, negara-negara anggota ASEAN lebih banyak berfokus pada tindakan- tindakan yang tidak mengikat, tidak spesifik, dan tanpa membangun mekanisme monitoring kemajuan melawan tindakan-tindakan teror tersebut. Masyarakat modern ASEAN perlu melepaskan diri dari kecenderungan untuk mengeluarkan statement tanpa ada aksi afirmatif yang serius di tingkat regional. Dengan mendefinisikan ulang ASEAN Way , norma di tingkat regional dalam menghindari radikalisme mampu membangun semangat demokrasi dan ekonomi lebih baik. Fokus pada isu-isu yang lebih dapat menyatukan semangat regional seperti kesamaan menjaga budaya lokal, pertumbuhan menjadi negara yang modern, demokratis serta developmentalis mampu membuat ASEAN
Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS

## LAPORAN PENELITIAN
memiliki kapasitas dalam menggalang kekuatan internalnya melawan radikalisme secara bersama-sama dalam kerangka kesepakatan- kesepakatan di tingkatASEAN.

## Penguatan Model Penanganan Terorisme Asia Tenggara
Ketika negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Indonesia sedang menghadapi kelemahan dukungan dasar untuk menghadapi ekstrimis Islam, maka Vietnam telah mempunyai infrastruktur keamanan yang mantap guna menghadapi ancaman radikalisme, sehingga Vietnam tidak memiliki sejarah serangan terorisme dan sampai saat ini tidak terdapat grup teroris yang mampu beroperasi dengan menargetkan pihak asing atau perusahaan asing. 55 Kesuksesan Vietnam dalam menghadapi ancaman terorisme dipengaruhi oleh kebijakan anti terorisme pemerintah Vietnam yang kuat ( government counter terrorism measures ). Vietnam tidak memberikan kompromis sedikit pun terhadap segala aktivitas terorisme melalui kebijakan kontra tereorisme yang konsisten. Vietnam memiliki kerangka legal melalui UU anti terror pada tahun 2013. Dalam kaitan itu, Vietnam memiliki kerjasama antar negara baik di Asia Tenggara maupun pada tingkat internasional tentang counter-terrorism. Bila pada level global Vitnam mengikuti konvensi PBB tentang terrorisme, maka di Asia Tenggara, Vietnam mengikuti ASEAN Convention on Counter Terrorism yang telah diratifikasi Vietnam tahun 2010. 56
Kebijakan pemerintah Loas tentang counter terrorism didasarkan pada kerjasama Loas dengan masyarakat internasional menghadapi terorisme sejak tahun 2002, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas keamanan di wilayah perbatasan Negara. Loas mengadopsi 5 (lima)
55  BBC, Country Risk Report Vietnam, 15 February 2015.
56  Deputi Perwakilan Permanen republic Sosialis Vietnam dalam Sidang DK PBB dalam symposium on international counter terrorism cooperation New York, September 19, 2011.
dari 16 (enam belas) prinsip universal counter terrorism dan program East and Southeast Asia Partnership on Criminal Justice Responses to terrorism yang dilahirkan pada tahun 2011. Selain itu Loas juga menjadi anggota tiga Negara dalam “country programme “ bersama Indonesia, Filipina dan Loas. 57 Dalam laporan Uni Eropa bahwa Indonesia merupakan negara yang paling tinggi ancaman terorisme dalam beberapa tahun terakhir. Uni Eropa menilai bahwa elemen penting dalam menghadapi terorisme di Indonesia dan ASEAN adalah mengubah situasi keamanan dan metode baru dalam menghadapi kegiatan ekstrimisme. Salah satu bentuk perubahan kebijakan yang ditawarkan Uni Eropa adalah focus pada penegakkan hokum pada tingkat local atau daerah. Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang memiliki aviliasi politik kekerasan dengan Al Qaeda itu beroperasi pada tingkat lokal. Terdapat kerjasama diantara jihadis yang pernah mendapat latihan militer dan pengalaman perang di Afganistan untuk membentuk pusat pelatihan militer di Filipina. Indonesia dan Filipina dapat melihat perkembangan ancaman terorisme dan ISIS din wilayah Mindanao dan Poso, dan kekuatan terorisme regional memiliki jaringan dan kontak yang intens dengan jaringan terorisme di Timur Tengah. Penguatan terorisme baru, ISIS didasarkan pada tuntutan mereka untuk mendirikan negara berdasarkan agama ( Shariah law ), di mana Indonesia bagi kelompok pendukung ISIS merupakan bentuk Negara berdasarkan pada sekularisme. 58 Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sebagai Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan perbedaan etnik dan bahasa yang mencapai lebih dari 300 bahasa lokal. Di antara perkembangan nasional seperti itu, kelompok militan fundamentalis terus mendemonstrasikan kekuatan mereka dalam
58   Ibid, hal 10
beberapa tahun terakhir, dimana para pelaku terorisme dalam banyak kasus, seperti Bom Bali ternyata memiliki hubungan dengan JI dan Al Qaeda. 59
Kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 an hingga kini telah banyak melahirkan berbagai institusi dan kebijakan nasional anti terorisme. UU anti money laundering , UU No.9 tentang  Prevention and Eradication of Crimes of Financing of Terrorism. Indonesia merupakan negara yang telah banyak meratifikasi UU counter terrorism dan aktif di berbagai for a internasional seperti Global Counterterrorism Forum, ASEAN Regional Forum (ARF) Inter Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (CTTC) dan APEC Counter Terrorism sebagai ketua sampai tahun 2014. 60 Indonesia merupakan salah satu Negara ASEAN yang mendorong kebijakan nasional dan internasional yang lebih kuat dalam kontra terorisme dengan mengedepankan pendekatan soft power dan deradikalisasi.
Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan kontra terorisme yang efektif. Bentuk kebijakan anti terorisme yang kuat dilakukan dengan membuat UU ISA (Internal Security Act), dengan badan keamanan nasional yang khusus menangani terorisme yaitu Royal Malaysia Police Special Task Force ( operation and counterterrorism ). Kerjasama internasional dilakukan Malaysia dalam bentuk Anti Terrorism Assistant (ATA) di mana Malaysia mengikuti program US Departement of State’s anti terrorism dan Container Security and Megaport Initiatives. Pada tingkat internasional, Malaysia melakukan kerjasama anti terorisme dengan APEC forum, dan Pacific group on money laundering. 61
Sebagaimana yang dipraktekkan di Indonesia, Malaysia mendorong peran pemerintah
59   Ibid, hal 11 60   Indonesia Risk Report, EU, tahun 2015.
61   Ministry of Foreign Affairs, Counterterrorism and International Crime, 2015.
dan badan-badan keamanan nasional untuk memperkuat deradikalisasi kelompok ekstrimis ( de-radicalising violent extremist ). Guna melaksanakan pendekatan itu, Malaysia mendorong adanya program kontra terorisme melalui pendekatan community policing. 62
Sementara itu, Singapura dapat dipandang sebagai salah satu negara maju yang memiliki sistem kontra terorisme yang efektif di kawasan Asia Tenggara. Selain karena negara yang relatif kecil, tetapi melalui peran badan keamanan Singapore, yakni: Internal Security Act Authorises the Ministre for Home Affairs (HMA) yang mampu melakukan investigasi, unit penegak hukum, dan sebagai pusat kontrol serta komando penanggulangan terorisme Singapura. Singapura juga mendorong kerjasama ASEAN dalam proliferasi keamanan ( Proliferation Security Initiative ), dan berbagai dialog keamanan regional yang intens diselenggarakan atas dukungan Singapura. Singapura mendorong peran serta ulama dan agamawan untuk melakukan counter terhadap propaganda ISIS. Singapura mengutamakan pendekatan edukatif kepada generasi muda agar tidak mengikuti ekstrimisme dan ISIS. 63
Pemerintah Thailand meningkatkan kerjasama internasional dan regional tentang anti terorisme, khususnya kerjasama antara Thailand dan Amerika Serikat, juga melalui APEC, ASEAN dan ARF. Seperti halnya Malaysia, Thailand aktif dalam Asia Pacific Group on money laundering. Dalam menghadapi ancaman ekstrimisme, dan ISIS, Thailand menggunakan elemen masyarakat sipil untuk meningkatkan deradikalisasi pada Thailand Selatan. 64 Kamboja dan Myanmar adalah dua Negara anggota ASEAN yang aktif dalam organisasi dan aktivitas regional ASEAN dan ARF untuk menghadapi terorisme. Salah satu isu di Myanmar adalah
62   US Departement,  Malaysia Country Report on Terrorism 2013. 63   State Departement Report, Singapore, 2014.
64   US State Departement, Thailand Country Report on Counter Terrorism, 2013.

## LAPORAN PENELITIAN
tentang marginalisasi secara ekonomi dan politik bagi warga Rohignya, di mana pemerintah dan masyarakat kurang menerima kehadiran suku Rohignya yang dianggap bukan warga Negara Myanmar asli. Myanmar merupakan negara yang telah meratifikasi dan menerapkan prinsip terorisme dan anti money laundering sebagaimana telah menjadi komitmen dan konvensi regional ASEAN. Isu-isu regional seperti penduduk illegal, dan isu keamanan menjadi pusat perhatian pemerintahan Myanmar. 65

## Kesimpulan
Ancaman terorisme global dan regional yang berlangsung pada era modern dewasa ini telah membuat hampir semua negara di dunia ini memiliki kebijakan anti terorisme baik pada jangka pendek maupun pada jangka panjang. Apalagi PBB telah melahirkan banyak konvensi internasional tentang terorisme secara komprehensif, baik pada tataran prinsip-prinsip, aturan legal, money laundering, kerjasama regional, dan sub regional maupun pola-pola penanggulangan terorisme seperti hard power, soft power dan melalui pendekatan demokratisasi dan hak asasi manusia.
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, negara-negara di Asia Tenggara telah memainkan peranan yang penting untuk mendorong segala upaya menghadapi ancaman terorisme. Mengingat, peran negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman keamanan regional merupakan bagian integral dari cita-cita ASEAN sejak awal berdirinya. Dalam pilar keamanan merupakan salah satu isu terpenting ASEAN, selain masalah regional lainnya seperti sosial budaya dan ekonomi. Upaya negara-negara ASEAN dalam melakukan peningkatan kerjasama dalam menghadapi terorisme merupakan bagian dari dukungan dan komitmen ASEAN dalam mennghadapi perang
65   US State Departement, Myanmar dan Cambodia Report, 2013.
global terhadap terorisme. Aksi ektremisme, terorisme serta militansi Islam menjadi ancaman nyata bagi keberagaman masyarakat ASEAN.
Respon ASEAN dalam menghadapi ancaman ekstrimisme dan radikalisme yang berujung pada aksi-aksi teror mulai mendapat tanggapan besar dari ASEAN pasca peristiwa 11 September di Amerika Serikat (AS) dan bom Bali 12 Oktober. Beberapa pengamat melihat Asia Tenggara sebagai ‘front kedua’ dalam proyek global melawan terorisme yang diusung oleh Amerika Serikat. Respons terhadap terorisme tersebut mencapai puncaknya pada November 2001 saat para pemimpin ASEAN mendeklarasikan perang terhadap terorisme. Deklarasi tersebut tidak berasal dari konsensus nyata di antara negara-negara anggota. Adanya kepentingan domestik yang berbeda-beda antara Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura   membuat pencapaian kesepakatan regional dan perumusan langkah-langkah nyata tidak berjalan dengan baik.
Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ISIS, negara-negara ASEAN memiliki kerjasama dan komitmen yang tinggi untuk bersama-sama mendorong pemberantasan terorisme melalui sharing intelijen, dana dan berbagai potensi yang memungkinkan dapat diberantasnya ancaman terorisme di Asia Tenggara. Kerjasama dan peran negara-negara di kawasan perlu ditingkatkan dalam menghadapi ancaman ISIS disebabkan oleh begitu kuatnya jaringan dan organisasi terorisme di ASEAN yang memiliki afiliasi dan kontak dengan basis terorisme global di Timur Tengah.
Bila di masa lalu, Jamaah Ismaliyah (JI) adalah salah satu basis utama Al Qaeda di Asia, maka ISIS saat ini juga memiliki kekuatan pendukung dan jaringan organisasi regional yang kuat terutama di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand Selatan. Perkembangan ISIS di sejumlah negara utama
Asia Tenggara itu, menunjukkan besarnya ancaman terorisme yang terjadi pada tingkat regional, dan mengharuskan adanya saling bekerja sama satu sama lainya. Mengingat lembaga-lembaga keamanan regional bukan saja pada ASEAN, tetapi juga dapat bersinergi secara regional Asia Pasifik dan secara global dengan berbagai kekuatan dunia dalam menghadapi ISIS. Baru-baru ini, kasus Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Irak-Suriah diyakini mampu membangkitkan dan menginspirasi makar maupun aksi teror di regional Asia Tenggara. Pihak berwenang di setiap negara Asia Tenggara perlu mulai menyadari potensi tumbuhnya bibit- bibit radikalisme Islam di area masing-masing. Sebab kali ini, ISIS sangat masif, kreatif, serta menarik minat pemuda melakukan propaganda dibandingkan Jemaah Islamiyah (JI) ataupun al- Qaeda pada satu dekade yang lalu.
Sebagaimana negara-negara Asia Tenggara memberikan respons aktif dan bahkan pro aktif menghadapi ancaman terorisme, maka ketika muncul ancaman terorisme baru yaitu ISIS di Asia Tenggara, maka pemerintah dan badan-badan keamanan yang dimiliki masing-masing Negara Asia Tenggara  mengambil bagian lebih aktif dan intensif menghadapi tumbuhnya ISIS, dengan membatasi perkembangan dan dukungan di Negara masing-masing dan menghindari upaya keberangkatan warga negara di Asia Tenggara untuk menjadi Foreign Fighter di pusat ISIS di Suriah dan Irak. Namun, yang penting dipahami dalam konteks kontra terorisme ASEAN adalah, masing-masing Negara telah memiliki aturan hukum dan kebijakan nasional yang relative kuat untuk menghadapi ancaman terorisme dan ISIS. Hampir semua Negara ASEAN memiliki fokus pada program deradikalisasi dan pencegahan terorisme dalam bentuk yang soft power approach dengan mengutamakan pendekatan dialogis, pembangunan saling kepercayaan, dan beragam model pencegahan terorisme yang digunakan. Negara yang paling aman dari ancaman
terorisme dan ISIS yaitu Vietnam, memiliki kebijakan nasional yang kuat dan konsisten dalam menghadapi terorisme, beberapa Negara seperti Malaysia dan Singapura menggunakan aturan main ( rule of law ) yang lebih represif melalui sistem keamanan ISA. Berbagai dialog, diskusi, konvensi, dan konferensi di ASEAN telah digunakan untuk mendorong peran serta Negara-negara ASEAN dalam menghadapi terorisme global khususnya ISIS atai Islamic State (IS). Dengan demikian, negara-negara di Asia Tenggara telah merespon dengan aktif dalam menghadapi ISIS sebagai ancaman terorisme regional yang membahayakan masyarakat dan negara di kawasan Asia Tenggara.

## Daftar Pustaka
Buku dan Hasil Penelitian:
Abdullah, Abdul Gani,(2003), Beberapa Catatan dari Pemberlakuan Perppu tentang Pemberantasan Terorisme, dalam Sabar Sitanggang (Penyunting), Mengenang Perppu Anti Terorisme, Depkumham RI.
Buzan, Barry,(1991), People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War. (Boulder: Lynne Rienner Publisher).
Brynjar, Lia, Skolberg Katja, (2000), Why Terrorism Occurs-A Survey of Theories and Hypothesis on the Causes of Terrorism, Norwegian Defence research Establishment, FFI.
Banyu Perwita, Anak Agung, (2006), Hakikat Prinsip dan Tujuan Pertahanan- Keamanan Negara , dalam Tim Propatria Institute, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara , (Jakarta: Propatria) Born, Hans and Philipp Flupi,(2006), Oversight and Guidance: the Relevance of Democratic Oversight of Security Sector Reform (Mongolia: International Civil Society Forum,
Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS

## Departement of International Development,
U.K. Security Sector Reform).
Cohen, Eliot,(2011), World War IV, Lets Call the Conflict What It Is, Wall Street Journal, 20 Nov. 2001. Dalam The Indonesian Quarterly, Vol. 39 No. 2
Creswell, J.W. (2010) Research Design: Qualitatives, Quantitatives, and Mixed Method Approaches, Saga Publication, New Delhi, cetakan III.
Djelantik, Sukawarsini,(2010), Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional, Jakarta, Yayasan Obor Dijk, Cornelis Van,(1987), Darul Islam Sebuah Pemberontakan , Pustaka Grafiti, Jakarta
Dengel, Holk H.,(2011), Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo, SH, Jakarta Freadman, Thomas L.,(2000), The Lexus anf The Olive Tree, Understanding Globalization , rev. edn. New York, Anchor
Gerry Stoker, David Marsh,(2010), Teori- Teori dan Metode Dalam Dalam Ilmu Politik, Edisi II, Cetakan 9, (Bandung: Nusamedia
Hadiwinata, Bob Sugeng, (2000), Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme , dalam Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi , Yulius P Hermawan (ed),(Yogyakarta: Graha Ilmu)
Harrison, Lissa, (2008), Metode Penelitian Politik (Jakarta: Kencana, 2007) hal 86. Syamsuddin Haris, Format Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi (2004-2008), Ringkasan Disertasi (Jakarta: FISIP UI)
Hendropriyono, A.M., (2009), Terorisme, fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta,

## Oktober
Irewati, Awani, ( 2005), Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorisme Pasca 9/11 , Jakarta, LIPI.
Kiram, Ikhwanul,(2014), ISIS, Jihad atau Petualangan, Republika Press Koentjaraningrat,(1989), Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Cetakan II, Jakarta Liota P.H, (2002), Boomerang Effect  : the Convergence of National and Human Security , dalam Security Dialogue, vol 33, No 4.
Marsh, David & Gerry Stoker,(2010), Teori- Teori dan Metode Dalam Dalam Ilmu Politik, Edisi II, Cetakan 9, (Bandung: Nusamedia Mardenis,(2011), Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Muhammad, Ali, (2013), International Context of Indonesia’s Counter Terrorism Policy 2001-2004, Journal of Muhammadyah University, Yogyakarta.
Mutimer,David,(1999), Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies , dalam Contemporary Security and Strategy , Craig A Snyder (ed), (London: Macmillan Press Ltd)
Nawawi, Hadari,(2005), Metode Penelitian Bidang Sosial , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Nurhadi,Robi,(2012), Counter-terrorism Strategy Indonesia and Malaysia, Universiti Kebangsaan Indonesia, Bangli,Malaysia.
Nawawi, Hadari (2005), Metode Penelitian Bidang Sosial , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Nye Jr., Joseph S. (2004), Soft Power, The Means to Succes in World Politics , Public Affairs, New York
______________, (2003), Report on the New International terrorism, WashingtonDC, Trilateral Commisssion
Nugroho, Riant, (2013), National Security Policy , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Prasetyono, Edy, (2006), Konsep-Konsep Keamanan”, dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia , Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS, 2006)
Soeprapto, R, (1997), Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku, Jakarta: Pt Praja Grafindo Persada
Singh, Bilveer dan A Munir Mulkhan,(2012), Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia, Jejak sang Pengantin Bom Bunuh Diri , B Publisher, Yogyakarta.
Wilkinson, Paul,(2011), Terrorism Versus Democracy , Third Edition, routledge, London dan New York
Media Massa, dan Makalah:
Abuza, Zarchary, Tentacles of Terror, Al Qaeda’s South East Asia Network, Contemporary South East Asia, Vol. 24. No. 3 (Desember 2004).
Aly, Bachtiar,(2015), Konstelasi Geopolitik Internasional: Peran Polri dan Momok ISIS, Jurnal  Ilmu Kepolisian, Edisi 084/September – Desember
_____________,(2016), Menilik RUU Keamanan Nasional, Posisi Polri Dalam Perspektif Internasional, Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 085/ April-Juni.
Bakti, Agus Surya, (2014), Pengantar dalam buku ISIS, Jihad  atau Petualangan , Penerbit Republika
Barton, Greg,(2015), Tantangan Daya Tarik ISIS, Laporan Utama, TEMPO, 5 April.
Chaidir, Irwan, (2014), Ancaman Terorisme dan ISIS di Indonesia , makalah Seminar Nasional BNPT.
Chaidir, Irwan.(2014), Ancaman Terorisme dan ISIS di Indonesia , makalah Seminar Nasional BNPT.
Jolene Jerald,(2016), Rise of Islamic State Networks in Indonesia, RSIS, No. 011/2016 20 Januari.
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 2 No. 4 Januari 2006
Hamon, David and S. James Ahn, (2014), Premonitions of an ISIS homecoming in Southeast Asia, PacNet #78 Monday, November 10. Hendropriyono, (2006), Terorisme di Indonesia , Satria Studi Pertahanan Vol. 2 No. 1 Februari.
AS HIkam, (2014), Peran Masyarakat Dalam Membendung Radikalisme , Deradikalisasi, Kompas, Jakarta
Ikhwanul, Kiram,(2014), ISIS, Jihad atau Petualangan, Republika Press. Jakarta.
Luhulima, C.P.F.,(2003), Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara, Paper presentasi seminar Keamanan Regional Indonesia, BPPK Deplu RI, dan dimuat pada ANALISIS CSIS Tahun XXXII/. No 1
Mukhtar, Sidratahta,(2015), Memperkuat Negara Menghadapi Ancaman ISIS , artikel Opini.
Sinar Harapan.
________________.,(2015), Masa Depan ASEAN, Sudut Pandang Ilmu Politik, Makalah tidak diterbitkan, Jakarta, 2014.
Muhammad, Ali,(2013), International Context of Indonesia’s Counter Terrorism Policy 2001-2004, Journal of Muhammadyah University, Yogyakarta.
Mutimer, David,(1999), Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies , dalam Contemporary Security and Strategy , Craig A Snyder (ed), (London: Macmillan Press Ltd
Prasetyono, Edy,(2006), Konsep-Konsep Keamanan”, dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia , Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS
Rabasa, Angel M.,(2004), Muslim World After 911 , Rand Corporation, Sacta Monica
Rekomendasi dan rumusan hasil musyawarah kerja nasional dan seminar internasional, (2016), APPTI, Yogyakarta, 15- 16 April.
SOP (2014), Penanganan Keadaan darurat Stasiun KA dari ancaman terorisme, BNPT.
Tan, Andrew (2001), Postmodern Terrorism in Southeast Asia, ISEAS , Singapore
Widjajanto, Andi (2006), Human Security , (Jakarta: Makalah)
White Paper Keamanan Nasional , (2010), Sekjen Wantannas, Jakarta
Wibisono, Ali,(2016), I slamofobia dan Ekstremisme Berkekerasan, Seminar Nasional ASEAN Center UI, Depok, 30 November.
Yunanto, Sri, (ed), (2005), Perkembangan terorisme di Asia Tenggara, Ridep Institute, Jakarta
_____________,(2015), Perkembangan IS dan geopolitik Di Timur Tengah , Seminar Sehari UKI, Jakarta, 7 mei.
h t t p : / / w w w . j p n n . c o m / read/2015/03/21/293578/Pengamat:-Tak- Perlu-Perppu-Menyelesaikan-WNI-yang- Terlibat-ISIS, diakses tanggal 23 maret 2015.
Pandangan ini diungkapkan oleh Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman
Nasution, di Jakarta, tanggal 20 maret 2015.
h t t p : / / w w w . j p n n . c o m / read/2015/03/22/293767/Densus-88-Bekuk- Anggota-ISIS,-Tinggalnya-di-Perumahan- Mewah, diakses tanggal 23 Maret 2015.
http://citizendaily.net/terorisme-di-asia- tenggara/3/
http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/ item/92514-strategi-indonesia-malaysia- menghadapi-isis-di-asia-tenggara
http://liputanislam.com/analisis/isis-dan- kerjasama-anti-terorisme-di-asean/
http://ansornews.com/read/20151217/ asean-dalam-ancaman-isis.html
Diskusi Pribadi dengan Perwira Militer Thailand saat studi di Asia Pacific Center For Security Studies (APCSS), Hawaii, September 2008.
https://us-mg61.mail.yahoo.com/neo/b/ssage ?sMid=1&fid=Inbox&sort=date&order=down&s tartMid=0&filterBy=&.rand=867474986&mid Index=1&mid=2_0_0_1_38490807_AFLFCmo AABfyVA%2F44wAAAIVqr9g&fromId=, diakses tanggal 10 januari 2016.
http://liputanislam.com/analisis/isis-dan- kerjasama-anti-terorisme-di-asean/
A. Sudirman, Universitas Padjajaran Bandung, Analisa ISIS dan kerjasama Terorisme ASEAN, http//liputanislam.com/analisa/isis dan kerjasama anti terorisme di asean. Diakses tanggal 3 januari 2016.
Counter Terrorism Exercise (CTx)  ASEAN pada November 2013
Dikutip dari berbagai sumber (koleksi data tahun 2015)
h t t p : / / n e w s . d e t i k . c o m / internasional/3076865/obama-sebut-perang-
lawan-isis-akan-jadi-bahasan-utama-di-ktt- asean, diakses tanggal 3 Januari 2016.
http:/www.bertasatu.com.asia257707- asean sepakatihadapikelompokteroris,bersama- sama,html. Diakses tanggal 3 januari 2016.
PacNet #78 Monday, November 10, 2014. Premonitions of an ISIS homecoming in Southeast Asia by David Hamon and S. James Ahn. PacNet commentaries and responses represent the views of the respective authors
(Straitstimes.com) 2015.
Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, yang ditandatangani oleh delapan negara ASEAN pada 28 November 2004.
Ehsan M. Ahrari, Obama Versus Putin, The Making of Another Great Power Proxy War, small war journal.com, http://smallwarsjournal.com/jrnl/ art/obama-versus-putin-the-making-of-another-great- power-proxy-war-in-the-quicksand-of-syria diakses tanggal 2 januari 2016.
Ministry of Foreign Affairs, counterterrorism and international crime, 2015.
US Departement,  Malaysia Country Report on Terrorism 2013.
State Departement Report, Singapore, 2014.
US State Departement, Thailand Country
report on counter terrorism, 2013.
US State Departement, Myanmar dan Cambodia Report, 2013.
(Straitstimes.com) 2015.
http://ansornews.com/read/20151217/ asean-dalam-ancaman-isis.html http://www.straitstimes.com/asia/ se-asia/singapore-open-to-further-ties-to- fight-isis?utm_source=getresponse&utm_ medium=email&utm_c ampaign=rsis_ publications&utm_content=RSIS+Fortnightly+ Summary+%28Issue+118%29, diakses tanggal 3 januari 2016.
A version of this article appeared in the print edition of The Straits Times on November 26, 2015, with the headline ‘S’pore open to further ties to fight ISIS, diakses tanggal 5 Januari 2016.
https://us-mg61.mail.yahoo.com/neo/b/ssage ?sMid=1&fid=Inbox&sort=date&order=down&start Mid=0&filterBy=&.rand=867474986&midIndex=1&m id=2_0_0_1_38490807_AFLFCmoAABfyVA%2F44wAAAI Vqr9g&fromId =, diakses tanggal 10 januari 2016. http://liputanislam.com/analisis/isis-dan- kerjasama-anti-terorisme-di-asean/
Hasil wawancara dengan Sidney Jones, ahli terorisme internasional di Jakarta tanggal 2 Desember 2015.
Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS