INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3902-3909 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Gunardi Lie 1 ✉ , Bilqis Alifia Wathan²
Mahasiswa Universitas Tarumanagara
Email: Gunardi.lie@untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan hak cipta sebagai “hak  eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Hak cipta timbul secara otomatis yang berarti, seseorang tidak  diwajibkan  untuk  mendaftarkan  ciptaannya  untuk  mendapatkan  perlindungan  oleh  UU  Hak Cipta. Selain membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya hak cipta, penulis juga akan membahas mengenai fair use dalam penggandaan buku untuk kepentingan akademik. Bentuk perlindungan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yakni:  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan hukum represif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan wujud  dari  perlindungan  hukum  tersebut.  Fair  use  adalah  konsep  dalam  hukum  hak  cipta  yang mengizinkan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta asal dalam beberapa situasi tertentu. Konsep Fair Use di Indonesia diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang No. 28  Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta. Diperlukannya pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih ketat baik oleh pemerintah maupun penyedia lapak dagang seperti e- commerce  untuk  mengurangi  maraknya  pendistribusian  serta  penjualan  buku  hasil  bajakan.  Serta diperlukan juga sosialisasi mengenai UU Hak Cipta dan Fair use.
Kata Kunci : UU Hak Cipta, Pembajakan, Fair use

## Abstract
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Article 1 Paragraph (1) defines copyright as "the exclusive right of the creator which arises automatically based on the declarative principle after a  work  is  realized  in  real  form  without  reducing  restrictions  in  accordance  with  the  provisions  of statutory regulations." Copyright arises automatically, which means that a person is not required to register  their  work  to  receive  protection  under  the  Copyright  Law.  Apart  from  discussing  legal protection for creators of copyrighted works, the author will also discuss fair use in copying books for academic  purposes.  Forms  of  legal  protection  can  be  divided  into  two,  namely:  preventive  legal protection and repressive legal protection Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta is a manifestation of this legal protection. Fair use is a concept in copyright law that permits the use of copyrighted material without permission from the original copyright holder in certain situations. The concept of Fair Use in Indonesia is regulated in Articles 43 to 51 of Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. There is a need for stricter supervision and enforcement of sanctions by  both  the  government  and  trade  providers  such  as  e-commerce  to  reduce  the  widespread distribution  and  sale  of  pirated  books.  And  there  is  also  a  need  for  socialization  regarding  the Copyright Law and Fair Use.
Keyword: Copyright law, piracy, fair use

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Pasal  1  Ayat  (1) mendefinisikan  hak  cipta  sebagai  “hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Hak cipta timbul secara otomatis yang berarti, seseorang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan ciptaannya untuk mendapatkan perlindungan oleh UU  Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta terdapat pembatasan akan hak cipta atau dikenal sebagai fair use/fair dealing yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  yang  memungkinkan  perbanyakan  ciptaan  tanpa  dikualifikasikan  sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat dilakukan secara wajar dan adil. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya  mereka. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan maupun mengubah ciptaan mereka dan tidak dapat dipindahtangankan. Oleh karena itu, perlindungan  hukum  atas  karya  ciptaan  menjadi  sangat  penting  guna  melindungi terjaminnya  hak  tersebut  terhadap  pencipta.  Undang-undang  Hak  Cipta  memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang tertuang dalam bentuk sastra, kesenian dan ilmu
pengetahuan  yang  senantiasa  memiliki  peranan  strategis  dalam  mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual seperti pembajakan, dapat membunuh semangat kreatifitas para pencipta  untuk  terus  menghasilkan  karya.  Pembajakan  adalah  penggandaan  Ciptaan dan/atau  produk  Hak  Terkait  secara  tidak  sah  dan  pendistribusian  barang  hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Salah satu jenis karya yang paling sering didistribusikan secara ilegal atau dibajak adalah karya sastra atau buku, walaupun sudah jelas tertera dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,  bahwa  buku  merupakan  salah  satu  karya  yang  dilindungi  oleh  hukum  hak  cipta. Tindakan  pembajakan  membawa  banyak  kerugian  kepada  sang  penulis,  baik  kerugian secara  materiil  maupun  kerugian  secara  non  materiil.  Selama  masa  pandemi  Covid-19, sebanyak 54,2% penerbit mendapati pelanggaran hak cipta dalam penjualan buku mereka di Marketplace. Sementara itu, 25% penerbit menemukan pelanggaran hak cipta melalui pembagian  PDF  buku  mereka  secara  gratis,  dan  20,8%  penerbit  menemukan  bahwa pelanggaran hak cipta terjadi dalam penjualan di Marketplace dan distribusi PDF gratis. Maraknya fenomena pembajakan buku dewasa ini, dapat dibuktikan dari banyaknya toko- toko sekitar maupun toko e-commerce yang menjual dan mendistribusikan buku bajakan. Pada tahun 2019, telah dilakukan investigasi terhadap platform online yang menjual buku ilegal. Tanda-tandanya adalah penjual menambahkan label "non original" dalam deskripsi setiap buku, menawarkannya dengan harga yang sangat rendah, bahkan melebihi diskon yang  wajar,  dan  kualitas  kertasnya  seringkali  buruk  atau  berkualitas  rendah. Kecenderungan masyarakat dalam memilih untuk membeli buku bajakan pada umumnya adalah karena harga yang dibanderol dengan murah tersebut. Pembajakan buku terjadi karena berbagai faktor yaitu, faktor ekonomi, akses terhadap buku, tingginya harga buku, kebutuhan  Pendidikan,  hingga  kurangnya  kesadaran  akan  hukum.  Penggandaan  buku dalam lingkup Pendidikan dapat dikategorikan sebagai fair use, namun adanya kesalahan interpretasi dan/atau ketidaktahuan dalam ketentuan fair use ini sering juga menghadirkan tindakan yang termasuk dalam tindakan yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.  Maka  dari  itu,  selain  membahas  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  pencipta karya hak cipta, penulis juga akan membahas mengenai fair use dalam penggandaan buku untuk kepentingan akademik.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan  adalah  sumber  hukum  primer  yaitu  Undang-undang  dan  sumber  hukum
sekunder yaitu publikasi jurnal dan artikel hukum serta kamus-kamus hukum. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  atau statute  approach,  yaitu  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  dengan legislasi dan regulasi yang ada mengenai isu yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ketentuan Fair Use  Pengandaan Buku Dalam Lingkup Pendidikan Menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Fair  use  adalah  konsep  dalam  hukum  hak  cipta  yang  mengizinkan  penggunaan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta asal dalam beberapa situasi tertentu. Prinsip fair use mengakui bahwa ada kasus di mana penggunaan karya dilindungi  hak  cipta  dapat  dianggap  sah  dan  tidak  dianggap  pelanggaran  hak  cipta, terutama dalam konteks pendidikan, penelitian, kritik, komentar, dan berita. Konsep Fair Use di Indonesia diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Pasal 44 UU Hak Cipta berisi sebagai berikut:
(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai  pelanggaran  Hak  Cipta  jika  sumbernya  disebutkan  atau  dicantumkan  secara lengkap untuk keperluan:
a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
d. pertunjukan atau pementasan yang tidak  dipungut  bayaran dengan  ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penggandaan terhadap barang hak cipta mungkin untuk dilakukan tanpa dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat dilakukan secara wajar dan adil. Prinsip fair use ada sebagai aturan pembatasan dan pengecualian hak eksklusif  pencipta bertujuan untuk menjaga keseimbangan yang adil antara kepentingan pemegang hak dan pengguna karya cipta.
Penggandaan buku alam lingkup akademik terjadi karena beberapa buku pendidikan perguruan tinggi sulit untuk diakses pada beberapa daerah sehingga tidak ada pilihan lain
selain  untuk  menggandakan  buku  tersebut  demi  kepentingan  akamemik,  tapi  apakah tindakan  tersebut  masih  berupa  tindakan  dalam  cakupan  lingkup  prinsip  fair  use? Berdasarkan  doktrin,  fair  use/fair  dealing  mengandung  tiga  hal  yaitu:  cara,  tujuan  dan substansi dalam menggunakan hak cipta atas buku. Pasal 46 UU Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut:
(1)  Penggandaan  untuk  kepentingan  pribadi  atas  Ciptaan  yang  telah  dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
e.  Penggandaan  untuk  kepentingan  pribadi  yang  pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
Penggandaan  akan  hak  cipta  walaupun  untuk  kepentingan  Pendidikan,  jika  tidak mengikuti dan mendasar pada hal-hal yang dicantumkan dalam UU Hak Cipta, merupakan pelanggaran  terhadap  hak  cipta.  Maka  dari  itu,  tindakan  penggandaan  karya  yang dilakukan oleh baik mahasiswa dan tenaga kerja perguruan tinggi harus tetap dilakukan dengan hati-hati dan memikirkan apakah penggandaan tersebut masih dalam cakupan fair  use  atau  tidak.  Dapat  di  asumsikan  bahwa  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  dalam lingkup Pendidikan adalah salahnya penafsiran, bahkan ketidaktahuan akan UU Hak Cipta dan lingkup fair use. Diperlukannya sosialisasi mengenai pengaturan hak cipta dan batas fair use untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan tertutama dalam lingkup akademik.

## B. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Dalam Pembajakan Buku Yang Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua kata, yaitu “perlindungan” dan  “hukum”.  KBBI  mengartikan  perlindungan  sebagai  hal  atau  perbuatan  yang melindungi sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi  dianggap  mengikat,  yang  dikukuhkan  oleh  penguasa  atau  pemerintah.  Jadi, perlindungan  hukum  adalah  konsep  yang  mengacu  pada  upaya  sistem  hukum  untuk
melindungi  hak,  kepentingan,  dan  hak-hak  individu  atau  kelompok.  Perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  memiliki  tujuan  untuk  menginspirasi  kemunculan  kreativitas  dan inovasi baru, memfasilitasi pengalihan dan penyebaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memberikan kontribusi ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban.
Bentuk  perlindungan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yakni:  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan dengan  cara  mengambil  tindakan  atau  langkah-langkah  sebelumnya  dan  untuk menciptakan  lingkungan  hukum  yang  lebih  aman  dan  mengurangi  risiko  pelanggaran hukum  atau  konflik  hukum  yang  mungkin  timbul.  Perlindungan  hukum  preventif  ini berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mendorong kepatuhan terhadap aturan hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif tersebut.
Buku adalah hasil karya yang dilindungi oleh Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam konteks ini, buku memiliki dua jenis hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan hak moral, yang timbul dari pemikiran dan inovasi penulis atau pemilik hak cipta. Hak-hak ini memberikan kemampuan kepada pemilik hak cipta untuk mengontrol penggunaan karyanya, sementara orang lain tidak diperbolehkan melakukannya tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta.
Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa penjatuhan  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan.  Ini adalah pendekatan reaktif terhadap penegakan hukum, yang berarti bahwa tindakan ini diambil  setelah  terjadinya  pelanggaran  hukum  atau  tindakan  kriminal.  Sanksi  terhadap pembajakan buku ini sendiri juga tertuang dalam UU Hak Cipta.
Pasal  113  ayat  (4)  UU  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  mereka  yang  melakukan pelanggaran dan memenuhi kriteria yang tercantum dalam pasal tersebut dapat dikenai sanksi  berupa  hukuman  penjara  selama  sepuluh  tahun  dan/atau  sanksi  berupa  denda maksimal  sebesar  Rp  4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah).    Pasal  114  UU  Hak  Cipta menyatakan  bahwa  setiap  pengelola  tempat  perdangangan  yang  dengan  sengaja membiarkan terjadi penjualan terhadap barang penggandaan illegal akan mendapatkan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Walaupun  sudah  terdapat  Undang  Undang  yang  mengatur  dan  melindungi  Hak Cipta,  kenyataannya  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  terhadapnya.  Tindakan pembajakan buku sudah menjadi bidang industri yang menguntungkan oleh pedagang
buku di Indonesia. Terdapat tiga faktor utama yang mengakibatkan peningkatan tingkat pembajakan buku setiap tahunnya, yaitu: situasi ekonomi yang kurang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak cipta;  pengawasan  yang tidak efektif oleh  pemerintah; serta pelaku yang mencari keuntungan melalui tindakan pembajakan buku. Maka dari itu, diperlukannya pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih ketat baik oleh pemerintah maupun  penyedia  lapak  dagang  seperti  e-commerce  untuk  mengurangi  maraknya pendistribusian serta penjualan buku hasil bajakan

## SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  Pasal  1  Ayat  (1) mendefinisikan  hak  cipta  sebagai  “hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.” Buku  merupakan  salah  satu  karya  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta.  Pembajakan  atau penggandaan  buku  sangat  marak  terjadi  dan  diperjual  belikan  di  toko-toko  dan  e- commerce.
Untuk  itu,  diperlukannya  perlindungan  hukum  bagi  penulis.  Undang  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  merupakan  wujud  dari  perlindungan  hukum  tersebut. Diperlukannya pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih ketat baik oleh pemerintah maupun  penyedia  lapak  dagang  seperti  e-commerce  untuk  mengurangi  maraknya pendistribusian serta penjualan buku hasil bajakan.
Dalam UU Hak Cipta terdapat konsep fair use yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penggandaan terhadap  barang  hak  cipta  mungkin  untuk  dilakukan  tanpa  digolongkan  sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat dilakukan secara wajar dan adil. Berdasarkan doktrin, fair  use/fair  dealing  mengandung  tiga  hal  yaitu:  cara,  tujuan  dan  substansi  dalam menggunakan hak cipta atas buku. Diperlukannya sosialisasi mengenai pengaturan hak cipta dan batas fair use untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan tertutama dalam lingkup akademik

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Puspasutari Ujianti.
(2022, March 2). Perlindungan Hukum bagi  Pencipta terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1), 31 – 36.
Arika,  D.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2022,  October  28).  PERLINDUNGAN  PENCIPTA  ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI MARKETPLACE. Jurnal Yustisiabel, 6(2), 182.
Asri, D. P. B. (2018, August 18). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. JIPRO : Journal of Intellectual Property, 1(1), 13 – 23.
Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan Internasional Cooperation Agency,
Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Hal. 3.
Mashdurohatun, A., & Mansyur, M.  A. (2015, December 1). IDENTIFIKASI FAIR USE/FAIR DEALING  HAK  CIPTA  ATAS  BUKU  DALAM  PENGEMBANGAN  IPTEK  PADA PENDIDIKAN TINGGI DI JAWA TENGAH. Yustisia Jurnal Hukum, 4(3).
RISET | IKAPI. (n.d.). https://www.ikapi.org/riset/
S. (2022, September 16). Pembajakan Buku Berpotensi Membunuh Energi Kreatif | IKAPI. https://www.ikapi.org/2022/09/16/pembajakan-buku-berpotensi-membunuh- energi-
kreatif/#:~:text=Pembajakan%20buku%20merupakan%20upaya%20produksi,penuli s%20atau%20pihak%20hak%20cipta .
Wauran, I. (2023, May 1). Legalitas Penyebaran Cuplikan Fim pada Aplikasi TikTok.