ASPEK  HUKUM  HUBUNGAN  INDUSTRIAL  TERKAIT AKSI MOGOK KERJA OLEH SERIKAT PEKERJA DI PT. ULTRAJAYA  MILK  INDUSTRY  DAN  TRADING COMPANY
LEGAL  ASPECT  OF  INDUSTRIAL  RELATIONSHIP RELATED TO PROBLEMS OF WORKERS UNION AT PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRADING COMPANY
Ellyna  Putri  Nugraha; a Agus  Mulya  Karsona; b Holyness Singadimedja; c

## ABSTRAK
Kondisi  hubungan  industrial  ideal  mempunyai  beberapa  faktor pendukung  salah  satunya  komunikasi  yang  baik  antar  para  pelaku seperti pemberi kerja, pekerja juga pemerintah agar terhindar dari hal – hal  yang  tidak  diinginkan  seperti  aksi  mogok  kerja.  Tujuannya  untuk membangun  dan  memupuk  hubungan  industrial  yang  kondusif, harmonis,  dan  berkeadilan  di  lingkungan  kerja.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  menggambarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Masalah  pertama  yaitu  bagaimana  aspek  hukum  hubungan  industrial dalam  penyelesaian  sengketa  terkait  aksi  mogok  kerja  di  Indonesia, kedua bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &  Trading  Company  dengan  PUK  SP
RTMM- SPSI  (Pimpinan  Unit  Kerja  “Serikat  Pekerja”  Rokok  Tembakau
Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. Akibat tindakan pekerja melakukan mogok  kerja  tidak  sah,  Peradilan  memutuskan  Serikat  Pekerja  dan Pengurus Serikat Pekerja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company tidak mendapatkan pertanggungjawaban ganti kerugian sebesar kurang lebih Sembilan belas miliyar seperti yang dimintakan dalam gugatannya.
Kata kunci: hubungan industrial; sengketa hubungan industrial; mogok kerja.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: ellynaputrinugraha@gmail.com.
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung  Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: agus.mulya@unpad.ac.id.
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung  Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: holyness75.hs@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan:
30 November 2020
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i1.262
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The ideal industrial relations condition has several supporting factors, one of which is good communication between actors such as employers, workers and the government in order to avoid unwanted things such as strikes. The goal is to build and foster industrial relations that are conducive, harmonious and just in the work environment. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and positive law enforcement practices concerning the problem. The first problem, namely how the legal aspects of industrial relations in resolving disputes related to strike action in Indonesia, second, how to resolve industrial relations disputes between PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company with PUK SP RTMM-SPSI (Head of Work Unit "Worker Union" Tobacco, Food and Beverage, All Indonesian Workers Union) PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. As a result of the workers' actions in carrying out illegal strikes, the court decided that the workers' union and workers' union officials had committed illegal  acts  and  PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &  Trading  Company  is  not  liable  for  compensation  of approximately nineteen billion as requested in the lawsuit.
Keywords: industrial relations; industrial relations dispute settlement; strike.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  memliki  karakteristik  mandiri  yang  berarti kemandirian  tersebut  terlihat  dari  penerapan  konsep  atau  pola  negara  hukum  yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.  Sebagai negara  hukum  untuk  menjaga ketertiban  dengan  harapan agar semuanya  berjalan  menurut  hukum  dalam  konteks  Indonesia,  maka  dikenal  dengan Negara  hukum  Pancasila. 1 Untuk  melaksanakan  pembangunan  di  bidang  hukum khususnya terkait ketenagakerjaan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia baik  oleh  pekerja  maupun  oleh  pengusaha  atau  pemberi  kerja.  Pembangunan  tenaga kerja  berperan  untuk  meningkatkan  produktivitas  nasional  dan  kesejahteraan masyarakat  yang  oleh  karenanya,  tenaga  kerja  harus  diperhatikan  dan  diberdayakan agar mereka memiliki nilai lebih dalam arti lebih berkualita dan mampu untuk bekerja guna  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  juga  keluarganya.  Selain  itu,  permberdayaan pekerja  secara  optimal  mampu  mewujudkan  cita  cita  negara  dalam  pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era global. Hal tersebut merupakan bagian dari pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  tenaga  kerja.  Pembangunan  ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera,
1 Dedi Mulyadi. (2012). Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi. Jakarta: Gramata Publishing. hlm. 19-12.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
adil,  makmur  dan  merata,  baik  materiil  maupun  spiritual. 2 Pembangunan  di  bidang hukum ketenagakerjaan tidak terlepas dari ekonomi masyarakat. Roda ekonomi akan selalu berputar yang akan mengakibatkan pasang surut ekonomi masyarakat.
Perusahaan atau pemberi kerja merupakan part of the ring dari roda perekonomian.
Dapat dikatakan sebagai mesin penggerak roda perkonomian yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di bidang hukum ketenagakerjaan. Dalam perusahaan tersebut terdapat hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Didalamnya harus saling kerjasama, koordinasi, dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan  yang  tentu  saja  secara  tidak  langsung  memutar  roda  perekonomian  itu sendiri. Pemerintah melakukan upaya agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan sesuai seperti yang diharapkan oleh masyarakat yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor  13  Tahun  2003  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Undang-undang Ketenagakerjaan.  Dalam  Undang-undang  Ketenagakerjaan  pengertian  hubungan industrial  menyebutkan  bahwa,  hubungan  industrial  adalah  suatu  sistem  hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri  dari  unsur  pengusaha,  pekerja/buruh,  dan  pemerintah  yang  didasarkan  pada nilai  nilai  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. 3
Indonesia  dengan  Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa  dan  negara,  hubungan industrial pun mengacu pada Pancasila, karenanya hubungan industrial di Indonesia lebih  dikenal  dengan  nama  Hubungan  Industrial  Pancasila. 4 Dengan  bersumberkan Pancasila sebagai landasan filosofis, maka secara normative segala aturan hukum yang mengatur  Hubungan  Industrial  Pancasila,  berupa  hukum  dasar  (UUD  1945),  juga Peraturan  Perundang-undangan  lainnya  adalah  pengimplementasian  dari  nilai-nilai Pancasila. 5 Karenannya secara normative hukum yang mengatur hubungan industrial di Indonesia haruslah senantiasa dikontrol keserasiannya dengan nilai-nilai Pancasila. 6
Hubungan  industrial  tidak  selalu  berjalan  secara  mulus.  Bervariasinya permasalahan  yang  menimbulkan  konflik,  tentunya  tidak  selalu  dapat  diselesaikan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang
2 Abdul Jalil. (2008). Teologi Buruh. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. hlm. v-vi.
3 Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
4 Fritje  Rumimpunu.  (2014).  Sistem  Hubungan  Industrial  Pancasila  di  Indonesia  Dengan  Tenaga  Kerja,  Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003). Jurnal Hukum Unsrat, II (2), 118.
5 Ibid.
6 Imam Soepomo. (1975). Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Jambatan. hlm. 6-7.
dapat  diterima  bagi  para  pihak  yang  berselisih,  bahkan  tidak  jarang  berujung  pada munculnya sengketa. 7 Ada berbagai faktor yang memicu terjadinya perselisihan antara pekerja  dengan  pemberi  kerja.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  mengatur  lebih  lanjut mengenai hubungan industrial yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut dengan UU PPHI. Dalam Pasal 1 angka 1 UU PPHI memberikan definisi perselisihan hubungan  industrial  sebagai  berikut,  “perbedaan  pendapat  yang  mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat  pekerja/serikat buruh  karena  adanya perselisihan  mengenai hak,  perselisihan kepentingan,  perselisihan  pemutusan  hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”. 8 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PPHI terdapat  unsur – unsur  yang  menyebutkan  macam  perselisihan  industrial  antara  lain, perselisihan  mengenai  hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan hubungan  kerja  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam  satu perusahaan. Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial disebut Pengadilan Hubungan Industrial.
Berkaitan  dengan  perselisihan  hubungan  industrial,  dalam  prakteknya  timbul perselisihan  hubungan  industrial  yang  terjadi  antara  PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  & Trading  Company  dengan  Pimpinan  Unit  Kerja  “Serikat  Pekerja”  Rokok  Tembakau Makanan  dan  Minuman  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut PUK SP RTMM-SPSI. Perselisihan hubungan industrial itu bermula dari PT. Ultrajaya Milk  Industry  &  Trading  Company  memenangi  sidang  Pengadilan  Hubungan Industrial  atau  PHI  yang  berdampak  pada  terjadinya  aksi  mogok  kerja  ratusan karyawannya  yang  mengakibatkan  kerugian  sebesar  kurang  lebih  19  Milyar  yang diderita oleh PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. 9 Aksi mogok kerja yang dilakukan  oleh  PUK  SP  RTMM-SPSI  karena  karyawan  menuntut  perusahaan memberlakukan  lagi  kebijakan  pensiun  2+1,  batas  usia  pensiun  sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, mengadakan gathering , dan tidak ada outsourcing di
7 Riska Fitriyani. (2013). Proses Mediasi di Kabupaten Siak. Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1), 1.
8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
9 Adi  Haryanto.  (2019).  “Rugi  Rp19  Miliar  Akibat  Demo,  PT  Ultrajaya  Menang  di  Pengadilan”. https://jabar.sindonews.com/berita/4670/1/rugi-rp19-miliar-akibat-demo-pt-ultrajaya-menang-di-pengadilan ,  [Mei  05,  2020] pukul 21.26 WIB.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
corebusiness (OMS  dan  CMS). 10 Upaya  penyelesaian  sengketa  ini  sudah  pernah dilakukan  secara  bipartite  dan  tripartite,  tapi  hasilnya  gagal.  Bahkan,  Dinas  Tenaga Kerja  (Disnaker)  sempat  mengeluarkan  surat  anjuran  dengan  beberapa  rekomendasi, namun tetap tidak menemukan kesepakatan. Aksi mogok kerja itu mengakhnibatkan beberapa mesin produksi tidak berfungsi, bahan baku terganggu, pengiriman barang terhambat,  serta  lalu  lintas  di  depan  perusahaan  menjadi  macet.  PT.  Ultrajaya  Milk Industry & Trading Company melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menuntut PUK dan pengurusnya terhadap apa yang mereka lakukan meskipun  sejauh  ini  mereka  masih  diperbolehkan  bekerja.  Berdasarkan  hal  tersebut permasalahan  hukum  yang  timbul  adalah  bagaimana  aspek  hukum  hubungan industrial  dalam  penyelesaian  sengketa  terkait  aksi  mogok  kerja  di  Indonesia? Kemudian  bagaimana  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  antara  PUK  SP RTMM- SPSI  (Pimpinan  Unit  Kerja  “Serikat  Pekerja”  Rokok  Tembakau  Makanan  dan Minuman  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia)  dengan  PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  & Trading  Company  atas  gugatan  rekonpensinya  menuntut  penggantian  kerugian perusahaan atas mogok kerja sebesar 19 milyar rupiah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  deskriftif  analitis,  yang  berasal  dari  bahan-bahan  pustaka lazimnya dinamakan data sekunder yang menggambarkan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 11 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus. 12 Pendekatan  perundang-undangan digunakan  untuk  mengetahui  keseluruhan  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan aspek  Ketenagakerjaan.  Pendekatan  kasus  bertujuan  untuk  mengetahui  serta memahami penerapan aturan – aturan atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. 13
10 Cecep  Wiajaya  Sari.  (2019).  “Ganti  Rugi  Rp  19  Miliar  Ditolak,  PT  Ultrajaya  Ajukan  Banding”. https://www.pikiran- rakyat.com/bandung-raya/pr-01312091/ganti-rugi-rp-19-miliar-ditolak-pt-ultrajaya-ajukan-banding ,  [Mei  05,  2020]  pukul 21.38 WIB.
11 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji.  (1990). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  CV.  Rajawali. hlm.14.
12 Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang; Bayumedia Publishing. hlm. 321.
13 Ibid, hlm. 42

## PEMBAHASAN

## Aspek  Hukum  Hubungan  Industrial  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Terkait  Aksi Mogok Kerja di Indonesia
Setiap  perusahaan  pasti  melakukan  hubungan  hukum  yang  dilakukan  antara pemberi kerja dan pekerja. Ada kalanya perusahaan mengalami perselisihan hubungan industrial seperti  melakukan  aksi mogok  kerja.  Merujuk  pada  peraturan  perundang – undangan  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  23  Undang – undang Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa,  mogok  kerja  adalah  tindakan  pekerja/buruh yang  direncanakan  dan  dilaksanakan  secara  bersama-sama  dan/atau  oleh  serikat pekerja/serikat  buruh  untuk  menghentikan  atau  memperlambat  pekerjaan. 14
Pemogokan  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pekerja  terhadap pengusaha  dengan  tujuan  menekan  pengusaha  atau  perusahaan  untuk  memenuhi tuntutannya  atau  sebagai  tindakan  solidaritas  untuk  teman  sekerja  lainnya. 15 Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. 16 Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh PUK SP RTMM – SPSI  oleh  beberapa  pekerja  yang  bekerja  di  PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  & Trading  Company.  Menurut  Pasal  140  ayat  (1)  Undang – undang  Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa,  sekurang-kurangnya  dalam  waktu 7 (tujuh)  hari kerja  sebelum mogok  kerja  dilaksanakan,  pekerja/buruh  dan  serikat  pekerja/serikat  buruh  wajib memberitahukan  secara  tertulis  kepada  pengusaha  dan  instansi  yang  bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Karenanya seperti yang ada dalam Pasal 141 menyebutkan  bahwa  terdapat  aturan  yang  mewajibkan  pihak  perusahaan  maupun instansi pemerintah untuk memberikan tanda terima atas pemberitahuan tertulis mogok kerja yang diajukan.
Dalam hal ini pada saat mogok kerja yang dilakukan oleh PUK SP RTMM-SPSI merupakan sikap tidak menghormati proses dan upaya hukum yang sedang berjalan dalam tingkat tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupatren Bandung
14 Pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
15 Abdul Khakim. (2009). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti. hlm. 72.
16 Pasal 137 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 2 Kepmenakertrans 232/2003.
Barat yang tidak menghargai sikap hukum atas  PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company atas penolakan kedua surat anjuran yang timbul atas terjadinya perselisihan antara PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dengan PUK SP RTMM – SPSI di tingkat tripartit. Mogok kerja yang dilakukan PUK SP RTMM – SPSI dapat dikatakan mogok kerja tidak sah karena penolakan tersebut berdampak kepada PUK SP RTMM – SPSI  yang  akhirnya  melakukan  mogok  kerja  yang  seharusnya  apabila  ada ketidakpuasan  terhadap  sikap  hukum  atas  penolakan  tersebut,  PUK  SP  RTMM – SPSI untuk  mengajukan  upaya  hukum  penyelesaian  perselisihan  dengan  mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU PPHI dan bukan untuk melakukan mogok kerja. Pasal 14 UU PPHI yang menyebutkan:
(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak  oleh  salah  satu  pihak,  maka  para  pihak  dapat  melanjutkan  penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat.
(2) Penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan dengan  pengajuan  gugatan  oleh  salah  satu  pihak  di  Pengadilan  Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat.
Menurut  Pasal  3  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor: 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah selanjutnya disebut Kepmenakertrans 232/2003, mogok kerja sah apabila:
a. Akibat gagalnya perundingan; dan/atau
Yang  dimaksud  dengan  gagalnya  perundingan  adalah  tidak  tercapainya kesepakatan  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang  dapat  disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat  buruh  atau  pekerja/buruh  telah  meminta  secara  tertulis  kepada pengusaha  2  (dua)  kali  dalam  tenggang  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  atau perundingan  mengalami  jalan  buntu  yang  dinyatakan  oleh  para  pihak  dalam  risalah perundingan.
b. Dengan  pemberitahuan  tertulis  kepada  perusahaan  dan  Dinas  Ketenagakerjaan; dan/atau
c. Pemberitahuan  tertulis  tersebut  sekurang-kurangnya  disampaikan  7  hari  sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau
d. Pemberitahuan tertulis tersebut sekurang-kurangnya memuat:
(1) waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhirnya mogok kerja;
(2) tempat mogok kerja;
(3) alasan/sebab-sebab mogok kerja;
(4) tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. 17
Berkaitan  dengan  perselisihan  hubungan  industrial  yang  terjadi  antara  PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dengan PUK SP RTMM-SPSI berdampak kepada  mogok  kerja  yang  dilakukan  oleh  PUK  SP  RTMM-SPSI  mendasarkan tuntutannya  yaitu  meminta  PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &  Trading  Company  untuk melaksanakan  acara  tahunan  temu  akrab  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  setiap tahunnya  dan  melibatkan  keluarga  serta  jangan  ada  peraturan  perusahaan  di  atas perjanjian  kerja  bersama  sesuai  dengan  amanah  Undang – undang  Ketenagakerjaan. Merujuk  pada  Pasal  3  Kepmenakertrans  232/2003  di  atas,  hal  tersebut  merupakan tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum,  karena  tuntutan  tersebut  sama  sekali belum pernah dirundingkan antara PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dengan  PUK  SP  RTMM-SPSI,  artinya  belum  dapat  dikategorikan  sebagai  gagal perundingan.
Terhadap aksi mogok kerja yang dilakukan tentulah akan mempunyai dampak atau  konsekuensi.  Konsekuensi  bila  menghalangi  mogok  kerja  yang  sah,  tertib,  dan damai  yaitu  termuat  dalam  Pasal  143  ayat  (1)  Undang – undang  Ketenagakerjaan.
Siapapun  tidak  boleh  menghalang-halangi  mogok  kerja  yang  sah,  tertib,  dan  damai, yang dimaksud dengan menghalang-halangi antara lain dengan cara:
a. menjatuhkan hukuman;
b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau
c. melakukan mutasi yang merugikan.
Diatur  lebih  jelas  dalam  Pasal  143  ayat  (2)  Undang – undang  Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  apabila  suatu  mogok  kerja  terlaksana  dengan  sah,  tertib,  dan damai;  maka  siapapun  dilarang  melakukan  penangkapan  dan/atau  penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok  kerja  secara  sah,  tertib,  dan  damai  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
17 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
undangan  yang  berlaku. 18 Dengan  menggunakan  teori  hukum:  penafsiran  terbalik  ( a contrario ),  maka  ketentuan  tersebut  dapat  ditafsirkan  bahwa  jika  suatu  mogok  kerja tidak sah, tertib, dan damai, maka aparat keamanan tidak dilarang untuk melakukan penangkapan  dan/atau  penahanan  terhadap  pekerja  dan  pengurus  serikat  pekerja tersebut. Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 143 menyebutkan bahwa sanksi bila menghalang- halangi mogok kerja yang sah, tertib, dan damai adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.
Terhadap  mogok  kerja  yang  dilakukan  secara  tidak  sah  pun  pasti  mempunyai konsekuensi, Pasal 14 ayat (4) Undang – undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa dalam hal mogok kerja dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis kepada perusahaan dan dinas  ketenagakerjaan  setidaknya  7  hari  sebelum  dilaksanakan,  maka  demi menyelamatkan  alat  produksi  dan  asset  perusahaan,  perusahaan  dapat  mengambil tindakan sementara dengan melarang mogok kerja di lokasi kegiatan proses produksi atau  bahkan  di  lokasi  perusahaan  bila  dianggap  perlu.  Begitu  juga  jika  mogok  kerja dilakukan secara tidak sah, maka pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja tersebut dapat  dikualifikasikan  sebagai  mangkir  oleh  perusahaan  seperti  yang  sudah  diatur dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Kepmenakertrans  232/2003. 19 Pemanggilan  untuk  kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja dilakukan oleh perusahaan 2 kali berturut-turut dalam tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  dalam  bentuk  pemanggilan  secara  patut  dan  tertulis. Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan ini dianggap mengundurkan diri secara sukarela.  Dan  untuk  pengunduran  diri  tersebut  ini  perusahaan  tidak  perlu  melalui proses Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) sebagaimana ditetapkan dalam UU PPHI. Dalam  hal  demikian,  perusahaan  dapat  mengenakan  sanksi  disiplin  kepada pekerja/buruh berdasarkan aturan perusahaan.
Berkaitan  dengan  perselisihan  hubungan  industrial  yang  terjadi  antara  PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dengan PUK SP RTMM-SPSI, mogok kerja yang dilakukan berbentuk tekanan dan paksaan kepada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company untuk memenuhi tuntutan PUK SP RTMM-SPSI. Dari perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak bahwa tidak ada satupun hak normatif pekerja
18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
19 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.
baik  yang  diatur  dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama  maupun  hak  normatif  yang  diatur dalam Undang – undang Ketenagakerjaan yang telah dilanggar ataupun dikurangi oleh PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &  Trading  Company.  Mogok  kerja  yang  dilakukan  oleh PUK SP RTMM-SPSI merupakan gambaran ketidakpatuhan, tidak menghormati proses dan upaya hukum yang sedang berjalan dalam tingkat tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara PT. Ultrajaya Milk Industry &  Trading  Company  dengan  PUK  SP  RTMM-SPSI  (Pimpinan  Unit  Kerja “ Serikat Pekerja ” Rokok  Tembakau  Makanan  dan  Minuman  Serikat  Pekerja  Seluruh Indonesia) PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company.
Perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PT. Ultrajaya Milk Industry &  Trading  Company  dengan  PUK  SP  RTMM- SPSI  (Pimpinan  Unit  Kerja  “Serikat Pekerja” Roko k Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) terjadi setelah beberapa bulan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengalami perselisihan dimana pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja menuntut penggugat untuk:
a. Kembalikan  kebijakan  perusahaan  terkait  pensiun  2+1  ketentuan  yang  sudah menjadi kebiasaan sebelum adanya kesepakatan;
b. Meminta penetapan batas maksimum usia pensiun sesuai PP 45 Tahun 2015;
c. Memasukan batas usia pensiun pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan kesepakatan bersama;
d. Outsourcing di corebusiness (OMS dan CMS).
Yang sebelumnya bahwa seluruh hak – hak normative pekerja sebagaimana diatur baik  dalam  Perjanjian  Kerja  Bersama  Nomor:  KEP.  506/005/HI-S/PKB/VI/2017 maupun  hak  normative  yang  diatur  dalam  Undang – undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada satupun yang dikurangi, seluruhnya telah dipenuhi oleh PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. Terhadap perselisihan tersebut kedua  belah  pihak  telah  beberapa  kali  melakukan  perundingan  guna  penyelesaian secara bipartit namun gagal, kemudian dilanjutkan secara tripartit oleh Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Bandung  Barat  yang  selanjutnya  disebut disnakertrans dengan mengeluarkan dua surat anjuran yaitu:
a. Surat Anjuran No. 506/712/HIS/VII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, yang isinya yaitu:
(1) Agar  pihak  pekerja  dan  pihak  pengusaha  melakukan  perundingan pembahasan  tentang  ketentuan  usia  pensiun  sebagai  pedoman  pemutusan hubungan  kerja  bagi  pekerja  yang  sudah  memasuki  usia  pensiun  dan menuangkan hasil perundingan tersebut di dalam perjanjian kerja bersama;
(2) Agar  pihak  pengusaha  tetap  memberlakukan  ketentuan  yang  tercantum didalam surat pihak pengusaha tertanggal 4 September 2014 perihal Pensiun sebelum terjadinya kesepakatan perundingan tentang usia pensiun;
(3) Agar  kedua  belah  pihak  memberikan  jawaban  atas  anjuran  ini  selambat – lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah diterimanya anjuran ini.
b. Surat  Anjuran  No.  506/339/HIS/V/2018,  yang  kemudian  diganti  dengan  Surat Anjuran No. 506/404/HIS/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang isinya  yaitu:
(1) Agar pihak pengusaha tetap memperkerjakan pekerja/operator regular untuk menjalankan  mesin  apabila  ada  pekerja/operator  regular  yang  tidak  masuk kerja;
(2) Agar pihak pengusaha berkoordinasi dengan pihak Pengawas Ketenagakerjaan Balai  Pelayanan  Pengawas  Ketenagakerjaan  Wilayah  IV  Dinas  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Barat,  sebagaimana  hasil  akhir  Nota Pemeriksaan Khusus yang telah diterbitkan;
(3) Agar  kedua  belah  pihak  memberikan  jawaban  atas  anjuran  ini  selambat – lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah diterimanya anjuran ini.
Berdasarkan  kedua  surat  anjuran  Disnakertrans  diatas,  PT.  Ultrajaya  Milk Industry  &  Trading  Company  seluruhnya  menolak  sedangkan  serikat  pekerja menerimanya. Atas penolakan tersebut, para pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja untuk memenuhi tuntutan tersebut melakukan beberapa aksi diantaranya:
a. Melakukan  unjuk  rasa  pada  tanggal  24  Mei  2018  bertempat  di  Area  Parkir Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat dengan tuntutan untuk keluarkan segera anjuran terkait OMS dan CMS.
b. Melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 12-13 September 2018 bertempat di Area Parkir  Halaman  Depan  PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &  Trading  Company.  Pada tanggal 12 September 2018 terdapat 475 pekerja yang mengikuti aksi mogok kerja,
sedangkan pada tanggal 13 September 2018 terdapat 477 pekerja yang mengikuti aksi mogok kerja dengan tuntutan:
(1) Kembalikan  kebijakan  perusahaan  terkait  pensiun  2+1  ketentuan  yang  sudah menjadi kebiasaan sebelum adanya kesepakatan;
(2) Meminta penetapan batas maksimum usia pensiun sesuai PP 45 Tahun 2015;
(3) Memasukan  batas  usia  pensiun  pada  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB)  sesuai dengan kesepakatan bersama;
(4) Segera dilaksanakan Acara Tahunan Temu Akrab yang sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya dan melibatkan keluarga;
(5) Jangan ada outsourcing di corebussines (OMS dan CMS) sesuai dengan peraturan perundang – undangan  dan  segera  laksanakan  sesuai  nota  pemeriksaan  dari pengawasan  Disnakertrans  Jabar  dan  Anjuran  hasil  mediasi  dengan Disnakertrans;
(6) Jangan ada Peraturan Perusahaan di atas Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan amanah Undang – Undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003.
Demikian juga dengan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja pada tanggal 12- 13  September  2018  yang  mendasarkan  tuntutannya  untuk  segera  dilaksanakan  acara tahunan  temu  akrab  yang  sudah  menjadi  kebiasaan  setiap  tahunnya  dan  melibatkan keluarga, juga jangan ada peraturan perusahaan diatas perjanjian kerja bersama sesuai dengan amanah Undang – undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut sudah jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena tuntutan tersebut sama sekali belum pernah dirundingkan antara kedua belah pihak yang artinya belum dapat dikategorikan sebagai gagal perundingan.
Kedua  aksi  yang  dilakukan  oleh  serikat  pekerja  yaitu  aksi  unjuk  rasa  dan  aksi mogok kerja sangat tidak berdasar hukum yang hanya berupa tekanan dan secara tidak langsung  adalah  bentuk  pemaksaan  kepada  PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &  Trading Company untuk memenuhi kehendak para pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Secara jelas tidak ada satu pun hak – hak normative pekerja baik yang diatur dalam PKB maupun  hak – hak normative pekerja  yang  diatur  di  dalam  Undang – undang Ketenagakerjaan telah dilanggar ataupun dikurangi oleh PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading  Company.  Kedua  aksi  tersebut  juga  merupakan  gambaran  ketidakpatuhan, tidak  menghormati  proses  dan  upaya  hukum  yang  sedang  berjalan  dalam  tingkat Tripartit  di  Disnakertrans  Kabupaten  Bandung  Barat,  serta  tidak  menghargai  sikap
hukum daripada PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Companyatas penolakan kedua surat anjuran tanggal 24 Mei 2018 oleh Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat.
Ketidakpuasan dari serikat pekerja terhadap sikap hukum atas penolakan kedua surat anjuran tersebut seharusnya mengajukan upaya hukum penyelesaian perselisihan dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan Negeri  Bandung  Kelas  1A  Khusus  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  14  Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan bahwa:
a. Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak  oleh  salah  satu  pihak,  maka  para  pihak  dapat  melanjutkan  penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
b. Penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.
Tindakan unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2018 dan mogok kerja pada tanggal 12-13 September 2018 yang dilakukan oleh serikat pekerja telah adanya intimidasi, penghasutan dengan menghalang – halangi beberapa orang pekerja baik yang merupakan anggota maupun pekerja diluar anggota PUK SP RTMM-SPSI, untuk tidak bekerja  dan  menolak  kerja  lembur  yang  telah  dijadwalkan  oleh  PT.  Ultrajaya  Milk Industry  &  Trading  Company.  Adanya  bentuk  intimidasi,  penghasutan,  dan penghalang – halangan  yang  dilakukan  sudah  jelas  merupakan  pelanggaran  hukum. Sehingga PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company meragukan aksi mogok kerja yang dilakukan pada tanggal 12-13 September 2018 itu tidak murni karena kemauan secara  sukarela  dari  para  pekerja  itu  sendiri,  namun  karena  ketakutan  atas  tekanan intimidasi/penghasutan oleh PUK SP RTMM-SPSI yang bertentangan dengan Pasal 138 (1)  Undang – undang  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  pekerja/buruh  dan/atau serikat  pekerja/serikat  buruh  yang  bermaksud  mengajak  pekerja/buruh  lain  untuk mogok  kerja  pada  saat  mogok  kerja  berlangsung  dilakukan  dengan  tidak  melanggar hukum.
PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company tetap membayarkan seluruh gaji pekerja dengan alasan untuk menjaga kondusifitas perusahaan sekalipun aksi mogok kerja  yang  dilakukan  oleh  serikat  pekerja  tidak  sah.  Tindakan  mogok  kerja  dengan adanya  bentuk  intimidasi,  penghasutan  dan  penghalang – halangan  tersebut

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
bertentangan dengan Undang – undang Ketenagakerjaan j.o Keputusan Menteri Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  KEP.232/MEN/2003  tentang  Akibat  Hukum  Mogok Kerja  Yang  Tidak  Sah.  Sehingga  tindakan  tersebut  dapat  dikualifikasikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum  atau onrechtmatigedaad sebagaimana  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata,  yang  telah  mengakibatkan  kerugian  baik  materiil  maupun immaterial (moril) terhadap PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company.
Akibat  tindakan  aksi  mogok  kerja  yang  dilakukan  oleh  para  pekerja  telah mengakibatkan  kerugian  yang  dialami  oleh  PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &  Trading Company, baik immaterial (nama baik) dan kerugian materiil yaitu terhentinya produksi, penjualan ( order pembelian costumer tidak bisa dikirimkan) dan pembayaran gaji selama mogok kerja. Mengingat status dan kemampuan PUK SP RTMM-SPSI selaku pekerja, tentunya  tidak  akan  mampu  mengganti  kerugian  immaterial  yang  dialami  oleh  PT. Ultrajaya  Milk  Industry  &  Trading  Company  selaku  pengusaha,  maka  PT.  Ultrajaya Milk Industry & Trading Company membebaskan pengurus PUK SP RTMM-SPSI untuk mengganti kerugian tersebut. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus PUK SP RTMM - SPSI telah menimbulkan kerugian materiil bagi PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company yang kurang lebih mencapai sembilan belas miliyar sebagai  dampak  dari  aksi  mogok  kerja  yang  dilakukan  membuat  berhentinya  proses produksi,  berhentinya  penjualan,  dan  pembayaran  gaji.    Untuk  mengganti  kerugian tersebut  maka  sewajarnya  pengurus  PUK  SP  RTMM-SPSI  untuk  bertanggungjawab dengan cara tanggung renteng untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang di alami oleh PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dengan memotong sebesar 50% dari gaji yang diterima pengurus PUK – RTMM SPSI setiap bulannya selama bekerja di PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  &  Trading  Company.  Pengadilan  Hubungan  Industrial memutuskan  bahwa  Tergugat  I  ialah  PUK  SP  RTMM-SPSI  dan  Tergugat  II  ialah Pengurus PUK SP RTMM SPSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company tidak mendapatkan pertanggungjawaban ganti kerugian sebesar kurang lebih Sembilan belas miliyar tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu PUK SP RTMM-SPSI dan pengurus PUK SP RTMM-SPSI. 20
20 Cecep  Wijaya  Sari.  (2019).  “Ganti  Rugi  Rp  19  Miliar  Ditolak,  PT  Ultrajaya  Ajukan  Banding”. https://www.pikiran- rakyat.com/bandung-raya/pr-01312091/ganti-rugi-rp-19-miliar-ditolak-pt-ultrajaya-ajukan-banding .  [Mei  05,  2020]  Pukul 07:24.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 1, November 2020
Undang – undang tidak mengatur tentang penentuan dan mekanisme perhitungan ganti  rugi  dalam  perbuatan  melawan  hukum.  Akan  tetapi  dalam  Yurisprudensi terdapat beberapa kaedah diantaranya adalah bahwa gugatan ganti rugi harus diperinci dan harus dibuktikan dipersidangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 19/K/Sip/1983 tanggal 5 September 2003 juga Putusan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  556  K/Sip/1980  tanggal  28  Mei  bahwa  suatu tuntutan  ganti  rugi  yang  tidak  terperinci  akan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  dan apabila tidak dibuktikan di persidangan maka akan ditolak. Dalam konsepsi Perbuatan Melawan Hukum, pembayaran ganti rugi didasarkan pada kausalitas dan hubungan langsung antara perbuatan dan kewajiban yang timbul. Berdasarkan Putusan Perdata Gugatan  Nomor  226/Pdt.G/2018/PN  Blb,  hakim  menyatakan  pembuktian  yang dilakukan  tidak  relevan,  yaitu  tidak  dapat  dipastikan  hubungan  sebab  akibat  antara kerugian  tersebut  dengan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  PUK RTMM-SPSI  dan  pengurus  PUK  RTMM-SPSI.  Artinya,  tuntutan  perusahaan  kepada PUK  RTMM-SPSI  dan  pengurus  PUK  RTMM-SPSI  untuk  mengganti  kerugian  yang dialami oleh PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company tidak relevan sehingga hakim  menolak  tuntutan  tersebut.  Terkait  tuntutan  PT.  Ultrajaya  Milk  Industry  & Trading  Company  untuk  melakukan  pemotongan  gaji  PUK  SP  RTMM-SPSI  dan pengurus PUK SP RTMM-SPSI sebesar 50% dari gaji yang diterima pengurus PUK SP RTMM-SPSI setiap bulannya selama bekerja di PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dalam bentuk mengganti kerugian yang dialami PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company juga tidak relevan dan ditolak oleh hakim.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Aspek  hukum  hubungan  industrial  dalam  penyelesaian  sengketa  terkait  aksi mogok kerja di Indonesia diatur dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih lanjut dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  PT.  Ultrajaya  membawa masalah ini pada Pengadilan Hubungan Industrial dan dalam Pengadilan Hubungan Industrial dimenangkan oleh PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, sehingga adanya aksi mogok kerja yang kedua yang dilakukan oleh serikat pekerja di halaman depan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. Aksi tersebut menyebabkan
kerugian materil yang diderita oleh PT. Ultrajaya kurang lebih sembilan belas milyar yang  berujung  pada  Pengadilan  Negeri  atas  gugatan  yang  dilayangkan  oleh  PT. Ultrajaya terhadap PUK SP RTMM-SPSI dan pengurus PUK SP RTMM-SPSI yang sudah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dan  menyebabkan  kerugian.  Majelis  hakim mengabulkan gugatan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company sebagian yaitu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  serikat  pekerja  adalah  perbuatan  melawan  hukum sedangkan perihal kerugian materil yang diderita oleh PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company melanjutkan perkara ke tahap banding sampai saat ini. Sehingga  kasus  mogok kerja  yang dilakukan  oleh  PUK  SP  RTMM-SPSI  terhadap PT. Ultrajaya  Milk  &  Trading  Commpany  sudah  jelas  termasuk  kedalam  perselisihan hubungan industrial.

## Saran
Hubungan  industrial  akan  serasi  jika  dikembangkan  dan  dilaksanakan  dengan baik,  maka  dapat  membantu  meningkatkan  produksi,  menambah  kemungkinan kesempatan  kerja, dan lebih  membantu  menjamin  pembagian  yang  merata  dari hasil pembangunan  nasional.  Di  samping  itu  hubungan  industrial  ini  dapat  membantu pemerintah dalam bekerja sama dengan organisasi-organisasi pengusaha serta buruh. Jadi hubungan  tersebut berfungsi sebagai  motivator untuk menggerakkan  partisipasi sosial  dan  menyukseskan  pembangunan  sehingga  tercipta  ketenangan  bekerja  dan ketenangan berusaha. Sebagai pekerja seharusnya mempunyai rasa percaya terhadap pemberi kerja begitu pun sebaliknya.
Seyogyanya  Pemerintah  harus  lebih  memperhatikan  spesifik  permasalahan Hubungan Industrial yang terjadi di lapangan. Ada beberapa landasan dalam hubungan industrial  yang  harus  diperhatikan  oleh  pengawas  ketenegakerjaan  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya tidak hanya dibentuk pada ibukota Provinsi saja tetapi sepatutnya dibentuk di seluruh Pengadilan Negeri di setiap Kabupaten/Kota hal ini untuk memberikan pelayanan kemudahan bagi pencari keadilan  perselisihan  hubungan  baik  bagi  pekerja  maupun  pengusaha  sehingga  asas cepat,  sederhana  dan  biaya  murah  dapat  tercapai.  Berkenaan  dengan  Kasus  PT. Ultrajaya  Milk  &  Trading  Commpany  seharusnya  serikat  pekerja  menghargai  dan
menghormati proses  tripartite  terlebih  dahulu sebelum melakukan  aksi mogok  kerja. Juga  aksi  mogok  kerja  yang  dilakukan  haruslah  sesuai  aturan  yang  dianjurkan  oleh pemerintah mengenai aksi mogok kerja yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Jalil. (2008). Teologi Buruh. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
Abdul Khakim. (2009). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Dedi Mulyadi. (2012). Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di
Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi . Jakarta: Gramata Publishing.
Imam Soepomo. (1975). Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja . Jakarta: Jambatan.
Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang;
Bayumedia Publishing.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (1990). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: CV. Rajawali.

## Jurnal
Fritje Rumimpunu. (2014). Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia Dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003). Jurnal Hukum Unsrat, II (2).
Riska Fitriyani. (2013). Proses Mediasi di Kabupaten Siak. Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1).

## Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.
232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.

## Sumber Lain
Adi Haryanto. (2019). “Rugi Rp19 Miliar Akibat Demo, PT Ultrajaya Menang di
Pengadilan”. https://jabar.sindonews.com/berita/4670/1/rugi-rp19-miliar- akibat-demo-pt-ultrajaya-menang-di-pengadilan
Cecep Wiajaya Sari. (2019). “Ganti Rugi Rp 19 Miliar Ditolak, PT Ultrajaya Ajukan Banding”. https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01312091/ganti- rugi-rp-19-miliar-ditolak-pt-ultrajaya-ajukan-banding