Volume 9 No. 1, Juni 2023
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Dinamika Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemerintah Lokal: Studi Kasus Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkep
Andi Novita Samsir 1* , Gita Susanti 2
1 Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin, Indonesia.
2 Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. *Email: andinovitasamsir@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Participation levels; public; aquaculture
Kata Kunci: Tingkat partisipasi; masyarakat; budidaya perikanan
How to cite: Samsir, A. N, & Susanti, G. (2023). Dinamika Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemerintah Lokal: Studi Kasus Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkep. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan
Pelayanan Publik), 9 (1), 63- 78 Public  participation  is  one  of  the  main  subjects  in  the  realm  of  public administration  that  supports  good  and  bad  governance.  The  low  public participation in supporting the achievement of the, became one of the causes of not ideal sustainability of government programs.  The purpose of this study was to analyze the extent to which the level of public participation in aquaculture management  programs  in  the  Department  of  Marine  and  Fisheries  Pangkep. This research uses qualitative research methods with descriptive research. Data was analyzed using an analysis model by (Miles &; Huberman, 1994) with data reduction  techniques, data  presentation,  and conclusions. The  results showed that the level of public participation in the Aquaculture Management Program using  the  ladder  of  citizen  empowerment  approach  (Burns,  Hambleton  and Hogget, 1994) namely the implementation of the program was at the level of citizen non-participation and the level of citizen participation. (1) Citizen non- participation can be seen from the distortion of information in the form of civic hype and poor information. The civic Hype was intended as an agency effort to attract citizens to participate while poor information occurred due to the agency limitations  in  reaching  farmers  on  the  islands.  (2)  Citizen  participation, touching  aspects  of  high  quality  information,  genuine  consultation,  effective advisory board and partnership. The four steps indicate that the availability of access to  information  and  community  forums in  conveying  their  aspirations.
Whether  it's  through  extension  visits,  social  media,  musrenbang,  or  through community institutions.

## Abstrak
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu subjek utama dalam ranah administrasi  publik  yang  mendukung  baik  buruknya  tata  kelola pemerintahan.  Rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung ketercapaian  program,  menjadi  salah  satu  penyebab  tidak  idealnya keberlangsungan  program  pemerintahan.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  seberapa  jauh  Tingkat  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Program  Pengelolaan  Perikanan  Budidaya  pada Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Pangkep.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Adapun  data  dianalisis  menggunakan  model  analisis  oleh  (Miles  & Huberman,  1994)  dengan  teknik  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan menggunakan pendekatan ladder of citizen empowerment (Burns,
Hambleton dan Hogget, 1994) yakni pelaksanaan program berada pada tingkat citizen non-participation dan tingkat citizen participation . (1) Citizen non-partcipation terlihat dari adanya distorsi informasi berupa civic hype dan poor  information . Civic  hype dimaksud  sebagai  upaya  dinas  untuk menarik  minat  warga  dalam berpartisipasi  sedangkan poor information terjadi  dikarenakan  adanya  keterbatasan  dinas  dalam  menjangkau pembudidaya  pada  daerah  kepulauan.  (2) Citizen  participation , menyentuh  aspek high  quality  information , genuine  consultation , effective advisory  board dan partnership .  Keempat  anak  tangga  tersebut menyiratkan bahwa tersedianya akses informasi dan wadah masyarakat dalam  menyampaikan  aspirasinya.  baik  itu  melalui  kunjungan penyuluh,  media  sosial,  musrenbang,  maupun  melalui  lembaga kemasyarakatan.

## Pendahuluan
Keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  administrasi  publik  yang  demokratis merupakan nilai pokok demokrasi yang sangat diperhatikan. John H. Little (1996) dalam bukunya yang berjudul Thinking Government: Bringing Democratic Awareness to  Public  Administration membahas  konsep  administrasi  publik  yang  demokratis. Richard C. Box (1998) juga mendukung gagasan ini dalam karyanya yang berjudul Citizen Governance , di mana ia mengusulkan restrukturisasi pemerintahan daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan.
Kualitas kebijakan pemerintah dapat diukur dari sejauh mana masyarakat terlibat  dalam  pelaksanaannya.  Prinsip  ini,  yang  diuraikan  dalam  konsep New Public Service , menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik.  Paradigma  administrasi  publik  ini  menegaskan  bahwa  keterlibatan masyarakat  seharusnya  menjadi  landasan  proses  pemerintahan.  Pernyataan  ini mengindikasikan bahwa administrator publik sejatinya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Denhardt & Denhardt, 2003)
Ketika  melihat  keefektifan  suatu  kebijakan  pemerintah,  hal  yang  dapat dijadikan  tolak  ukur  adalah  sejauh  mana  masyarakat  terlibat  dalam implementasinya. Prinsip ini ditekankan oleh perkembangan dalam administrasi publik,  khususnya  melalui  konsep New  Public  Service ,  yang  menekankan pentingnya peran masyarakat dalam proses pemerintahan. Prinsip ini menegaskan bahwa  partisipasi  masyarakat  seharusnya  menjadi  aspek  fundamental  dalam pemerintahan,  di  mana  administrator  publik  memainkan  peranannya  untuk memenuhi kepentingan publik. (Denhardt & Denhardt, 2003)
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, semangat reformasi tercermin dengan  menetapkan  masyarakat  sebagai  landasan  fundamental  dalam pemerintahan  daerah.  Penjelasan  dan  pertimbangan  dalam  undang-undang pemerintahan  daerah  menegaskan  bahwa  tujuan  pemerintahan  daerah  adalah untuk  mempercepat  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan layanan, memberdayakan masyarakat, dan melibatkan mereka secara aktif.
Kedudukan  pemerintah  sangat  penting  karena  harus  memberdayakan  dan mewadahi  aspirasi  masyarakat.  Ini  dapat  dicapai  dengan  memperkuat  peran pemerintah  dalam  memberdayakan  masyarakat,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah, sebagaimana  yang  diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  Undang-undang  ini  menegaskan  bahwa  masyarakat  menjadi  pilar  utama

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
dalam  pemerintahan  daerah  dan  harus  aktif  terlibat  untuk  mempercepat pencapaian  kesejahteraan  melalui  peningkatan  layanan,  pemberdayaan,  dan partisipasi  masyarakat.  Fokusnya  adalah  mengembangkan  sistem  pemerintahan daerah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Peranan  pemerintah  daerah  dalam  mendorong  pemberdayaan  masyarakat salah  satunya  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Pangkep. Urgensi dari kegiatan pemberdayaan tersebut berperan dalam pengoptimalan  angka  kesejahteraan  sehingga  memampukan  dan  memandirikan masyarakat  dari  garis  kemiskinan.  Besarnya  angka  kemiskinan  masyarakat Kabupaten  Pangkep  sehingga  mempertanyakan  kedudukan  organisasi pemerintahan  daerah  dalam  pencapaian  pelaksanaan  setiap  programnya.  Badan Pusat Statistik melaporkan Kabupaten Pangkep menempati posisi pertama dengan tingkat kemiskinan tertinggi dalam lingkup Kabupaten se-Sulawesi Selatan dengan persentase penduduk miskin sebesar 13,92%. (BPS, 2022)
Memberdayakan  masyarakat,  khususnya  nelayan  dan  pembudidaya  ikan yang  termasuk  dalam  keluarga  miskin  ekstrem,  memiliki  peran  krusial  dalam upaya  mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2022 menegaskan  pentingnya  pemberdayaan  ini,  khususnya  dalam  sektor  perikanan. Pemberdayaan  masyarakat  secara  efektif  adalah  faktor  kunci  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014,  yang  menetapkan kewajiban  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  memberdayakan  masyarakat  guna meningkatkan taraf hidup mereka.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  menekankan  bahwa  agar perlindungan  dan  pemberdayaan  nelayan,  pembudidaya  ikan,  dan  petambak garam  dapat  dilakukan  secara  terintegrasi,  terkoordinasi,  dan  tepat  sasaran, pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  diwajibkan  merencanakan  tindakan tersebut di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.
Budidaya  perikanan  melalui  Program  Pengelolaan  Perikanan  Budidaya  di Kabupaten Pangkep adalah upaya untuk menghasilkan biota akuatik. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya, dengan demikian secara tidak  langsung  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat.  Produksi  dalam budidaya  perikanan  dilakukan  melalui  pemeliharaan  di  lingkungan  terkontrol, yang mencakup dua tahap utama: pembenihan dan pembesaran. Program tersebut menitikberatkan  pada  pentingnya  keterlibatan  masyarakat  (dalam  hal  ini masyarakat  nelayan  pembudidaya)  dikarenakan  masyarakatlah  yang  berperan langsung dalam menunjang keberhasilan program tersebut.
Pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  Program  Pengelolaan  Perikanan Budidaya  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  produktivitas  hasil  perikanan budidaya  Kabupaten  Pangkep.  Secara  sederhana,  dimaknai  bahwa  partisipasi masyarakat akan berdampak pada tinggi rendahnya produktivitas hasil perikanan budidaya.  Ketercapaian  program  tersebut  tampak  berbanding  terbalik  dengan realita yang ada, sebagaimana diperkuat oleh data Realisasi Perjanjian Kerja (PK)
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep tahun 2022, dengan target ketercapaian program sebesar 450.000 ton hasil perikanan budidaya, namun yang terealisasi hanya sebesar 427.486,3 ton. Ini berarti ada kesenjangan angka sekitar 22.514  ton  hasil  produksi  perikanan  budidaya  yang  semestinya  dicapai  dalam pelaksanaan  program.  Adanya  kesenjangan  angka  tersebut  sehingga mempertanyakan  subtansi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Pangkep dalam  mewadahi  masyarakat  untuk  mampu  terlibat  dalam  pencapaian  tujuan program.
Efektivitas partisipasi sebagai wadah penghubung suksesnya suatu program, nampak  berbanding  terbalik  pada  pelaksanaan  Program  Pengelolaan  Perikanan Budidaya Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. Berdasarkan fenomena yang ada, terdapat distorsi informasi oleh pihak dinas pada pelaksanaan program. Distorsi informasi yang dimaksud yaitu terjadinya manipulasi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pembudidaya.
Kegiatan  pembinaan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan masyarakat pembudidaya dalam meningkatkan produktivitas hasil perikanan,  kegiatan  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  pihak  dinas  tersebut berupa  penyuluhan  atau  sosialisasi.  Adanya  keinginan  besar  untuk  melibatkan seluruh  masyarakat  pembudidaya  merupakan  penyebab  terjadinya  manipulasi informasi.  Manipulasi  informasi  dilakukan  pihak  dinas  bermaksud  untuk menutupi  tujuan  utama  dari  kegiatan  pembinaan,  sehingga  masyarakat  dapat memiliki antusias untuk turut serta dalam kegiatan tersebut. Mindset masyarakat yang terus-menerus haus akan bantuan sehingga menjadi penyebab utama mereka tidak partisipatif dalam keikutsertaannya pada pelaksanaan program.
Pentingnya partisipasi masyarakat yang rendah telah disoroti oleh penelitian yang  dilakukan  oleh  Tanjung,  Sadono,  dan  Wibowo  (2017)  dalam  studi  mereka tentang  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Hutan  Nagari  di Sumatera  Barat.  Temuan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kurangnya keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  disebabkan  oleh  kurangnya partisipasi  mereka  dalam  kegiatan  seperti  perencanaan,  penentuan  batas  areal kerja, serta monitoring dan evaluasi.
Kurangnya realisasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat sebagaimana diungkapkan  oleh  Yani  dkk  (2017)  dalam  penelitiannya Measuring  Quality  of Citizens’ Participation in Local Development . Penelitian tersebut berfokus pada empat komponen  utama  partisipasi  yaitu,  akses,  kesadaran,  kontrol,  dan  manfaat. Keempat  komponen  tersebut  mempunyai  tingkatannya  masing-masing  sesuai dengan  tangga  kualitas  partisipasi  Arnstein  (1969).  Hasil  dari  penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi warga hanya sekedar penekan prosedur formal, dimana  pemerintah  memberikan  ruang  dialog  dengan  masyarakat  dalam mengusulkan program, namun fungsinya hanya sebatas mendapatkan dukungan dari  masyarakat  tanpa  adanya  beban  untuk  merealisasikan  program  yang diusulkan oleh masyarakat.
Tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  rendah  tidak  hanya  disebabkan  oleh minimnya  kontribusi  dari  pemerintah.  Faktor  lain  yang  dapat  menyebabkan

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
rendahnya partisipasi adalah kecenderungan masyarakat untuk memilih kegiatan berdasarkan  manfaat  yang  mereka  peroleh.  Dalam  studi Level  of  Community Participation in the Management of Minanga Beach Tourism in North Gorontalo Regency Hamzah,  Nursinar,  dan  Ahmad  (2022)  mengukur  partisipasi  masyarakat menggunakan  skala  Likert.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  fasilitas  dan  infrastruktur  pariwisata memiliki nilai yang rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat cenderung bersedia berpartisipasi  jika  kegiatan  tersebut  memberikan  manfaat  ekonomi  yang  dapat mereka rasakan secara langsung.
Melihat  lemahnya  partisipasi  masyarakat  pada  pelaksanaan  program pemerintah.  Menimbulkan  keingintahuan  peneliti  untuk  dapat  menganalisis seberapa jauh upaya pemerintah dalam mewadahi aspirasi masyarakat. Dalam hal ini  pada  pelaksanaan  program  pengelolaan  perikanan  budidaya.  Pengukuran tingkat  partisipasi  masyarakat  menggunakan  pendekatan  yang  berbeda  dari penelitian terdahulu. Pengukuran tingkatan partisipasi terdiri dari dua belas anak tangga yang dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yakni: citizen non-participation, citizen participation, dan citizen control. (Burns et al.,1994)

## Kajian Literatur

## Tingkat Partisipasi Masyarakat
Griesgraber  dan  Gunter  (1996)  menjelaskan  bahwa  partisipasi  merupakan mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam seluruh proses program, mulai dari tahap identifikasi hingga implementasi dan evaluasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat  Midgley  (1986)  yang  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat dianggap  berhasil  jika  program  yang  diinginkan  dan  dimanfaatkan  oleh masyarakat dapat dipertahankan dengan efektif oleh masyarakat itu sendiri setelah semua dukungan eksternal telah berakhir.
Makna  signifikan  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan telah ditegaskan oleh Arstein (1969) dalam karyanya yang berjudul Eight  rungs  on  the  ladder  of  citizen  participation .  Dalam  bukunya  ini,  Arstein menekankan pentingnya partisipasi masyarakat serta perlunya mengukur tingkat partisipasi tersebut melalui konsep tangga partisipasi masyarakat. Selain itu, Burns, Hambleton, dan Hogget (1994) juga mengembangkan teori partisipasi publik yang sesuai dengan analisis pemerintahan daerah. Teori ini dirumuskan sebagai bentuk kritik terhadap teori partisipasi sebelumnya yang dikenal dengan sebutan ladder of participation oleh Arnstein.
Menurut Burns et al. (1994), konsep tangga partisipasi yang diperkenalkan oleh  Arnstein  (1969)  terlalu  sederhana  untuk  memahami  tingkat  partisipasi masyarakat yang sangat kompleks. Namun, Arnstein (1969) juga mengakui bahwa masih ada kemungkinan adanya tipe-tipe partisipasi lain yang terletak di antara tingkatan-tingkatan yang ada dalam tangga tersebut. Selain itu, menurut Burns et al. (1994), konsep tangga partisipasi Arnstein (1969) tidak sesuai untuk digunakan dalam  semua  konteks  analisis  pemerintahan  daerah.  Dikarenakan  fokusnya
terbatas pada hubungan antara warga dan program-program pemerintah tertentu. Misalnya dalam konteks pembaruan perkotaan atau program kota percontohan di pemerintahan federal Amerika Serikat. Walaupun demikian, teori ini masih tetap menjadi titik awal yang banyak digunakan oleh para ahli untuk penelitian, diskusi, dan pengembangan konsep partisipasi publik. (Muluk, 2010)
Berdasarkan hal tersebut, Burns dan rekan-rekannya (1994) mengembangkan sebuah teori tingkat partisipasi yang disebut sebagai ladder of citizen empowerment atau tangga pemberdayaan masyarakat, sebagai bentuk kritik terhadap teori-teori sebelumnya  dalam  konteks  pemerintahan  daerah.  Dalam  teori  ini,  Burns  et  al. (1994)  mengukur  tingkat  partisipasi  dengan  memberikan  fokus  pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini dimaknai melalui konsep exit dan voice . Secara sederhana, exit merujuk pada kebebasan masyarakat untuk memilih apakah mereka ingin atau tidak ingin mengikuti kegiatan pemerintahan, sementara voice berarti  bahwa  masyarakat  memiliki  kebebasan  untuk  menyuarakan aspirasinya dengan berpartisipasi aktif. (Burns et al., 1994)
Dalam  konsep  teorinya,  Burns  et  al.  (1994)  mengartikan  pemberdayaan masyarakat  sebagai  langkah  pemerintah  untuk  meningkatkan  pengaruh  dan kontrol yang dimiliki oleh publik terhadap kegiatan pemerintahan. Melalui analisis yang  didasarkan  pada  beberapa  prinsip  yang  melatarbelakangi  teori  tangga pemberdayaan  masyarakat,  Burns  et  al.  (1994)  mengidentifikasi  tiga  tingkatan partisipasi masyarakat yang terdiri dari dua belas tingkat yang lebih terinci.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)

## Gambar 1 . Ladder of Citizen Empowerment (Burns, Hambleton dan Hogget, 1994, hlm. 162)

## Non Partisipasi Warga (Citizen Non-Participation)
Tingkatan  terendah  adalah  nonpartisipasi  warga  yang  ditandai  adanya manipulasi informasi.
a. Penipuan warga ( civic hype )
Penipuan  warga  sering  kali  dilakukan  dengan  mendistorsi  informasi, menyembunyikan  kejadian  sebenarnya,  dan  mempertahankan  pola komunikasi yang hanya berjalan ke satu arah.
b. Konsultasi sinis ( cynical consultation )
Konsultasi sinis sering kali dilakukan dengan memperlakukan partisipasi sekadar sebagai permainan. Pemerintah sering kali meminta warga untuk berpartisipasi, namun partisipasi yang diselenggarakan berfungsi sekadar sebagai  formalitas  karena  pemerintah  daerah  tidak  sepenuhnya menghendaki  keterlibatan  warga  dalam  aktivitas  pemerintahan  yang berarti.
c. Informasi yang buruk ( poor information )
Di  tingkatan  ini,  partisipasi  warga  terkendala  oleh  informasi  yang diberikan oleh pemerintah yang tidak berkualitas. Hal tersebut bisa saja sengaja  dilakukan  untuk  menghambat  partisipasi,  meskipun  juga  bisa terjadi  tanpa  disengaja.  Informasi  yang  buruk  ini  mencakup  informasi yang terlalu kompleks dan sulit diakses oleh warga.
d. Pemeliharaan pelanggan ( customer care )
Pemeliharaan  pelanggan  ditempatkan  pada  tingkat  yang  lebih  tinggi dalam  tangga  partisipasi  karena  melibatkan  tindakan  pemantauan  dan tanggapan terhadap keluhan yang diajukan oleh warga terkait pelayanan yang  diberikan.  Fokus  utama  dari  pemeliharaan  elanggan  adalah mengatasi kemarahan warga terhadap keluhan-keluhan pelayanan yang mereka terima.

## Partisipasi Warga (citizen participation)
Pada  tahap  ini,  partisipasi  sudah  terjadi  karena  warga  memiliki  kekuatan untuk  memengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  dalam  pemerintahan.  Ini berarti bahwa aspirasi masyarakat pada tingkat ini sudah menjadi pertimbangan yang penting dalam pengambilan keputusan.
a. Informasi berkualitas ( high quality information )
Menggarisbawahi  pentingnya  memberikan  hak  kepada  warga  untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tegas.
b. Konsultasi sejati ( genuine consultation )
Genuine consultation merupakan anak tangga partisipasi untuk melihat ruang atau bentuk keterlibatan masyarakat seperti jajak pendapat, temu publik dan dengar pendapat publik.
c. Badan penasihat yang efektif ( effective advisory board )
Tingkat partisipasi yang lebih tinggi adalah keberadaan badan penasihat yang efektif. Pada tingkatan ini, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah anggota DPRD atau lembaga/badan pemberdayaan masyarakat (seperti:
Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Kelurahan)  terlibat  dalam mendorong warga untuk menyampaikan aspirasi mereka.
d. Desentralisasi  terbatas  pada  pembuatan  keputusan  ( limited  decentralized decision making )
Dalam  konteks  desentralisasi  yang  terbatas,  pemerintah  memiliki kemampuan  untuk  menyerahkan  sebagian  wewenang  kepada  warga, memberi  mereka  kekuatan  tawar  yang  nyata.  Pengambilan  keputusan terdesentralisasi  bisa  diberlakukan  pada  kelompok  pengguna  layanan spesifik, yang terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan layanan tersebut.  Dengan  berkolaborasi  bersama  kelompok  pengguna  layanan, pemerintah  dapat  menyederhanakan  proses  pada  lingkup  tersebut.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengurangi beban kerja dan sekaligus membangun kepercayaan serta kerjasama dengan masyarakat.
e. Kemitraan ( partnership )
Pada  tingkat  sembilan  dalam  tangga  partisipasi,  terdapat  bentuk kemitraan di mana pemerintah memberikan kekuasaan yang substansial kepada masyarakat. Pemerintah daerah dapat bermitra dengan organisasi kemasyarakatan  lokal  yang  bertanggung  jawab  atas  suatu  bidang tertentu.  Organisasi  ini  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola administrasi  harian  dan  juga  memiliki  wewenang  untuk  membuat keputusan teknis dalam urusan tersebut.
f. Kendali yang didelegasi ( delegated control )
Berbeda dengan kemitraan yang terbatas pada urusan tertentu, kendali yang  didelegasikan  mencakup  urusan  atau  wilayah  yang  lebih  luas  di suatu  daerah.  Sebagai  contoh,  di  tingkat  desa,  sistem  ini  mirip  dengan pemerintah  daerah  yang  bertanggung  jawab  atas  berbagai  urusan meskipun  dalam  wilayah  yang  lebih  terbatas.  Dengan  demikian, masyarakat  memiliki  pengaruh  yang  lebih  signifikan  daripada  tingkat partisipasi sebelumnya untuk mempengaruhi dan mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat setempat.

## Kendali warga (citizen control)
Pada  tingkat  ini,  warga  memiliki  kekuasaan  untuk  mengelola  program, wilayah, atau lembaga tertentu dengan tingkat kemandirian yang hampir sejajar dengan kemandirian pemerintah daerah.
a. Kendali yang dipercayakan ( entrusted control )
Dalam  tingkatan  kontrol  yang  didelegasikan  ini,  pemerintah  dapat menyerahkan  pengelolaan  suatu  urusan  kepada  suatu  organisasi,  baik melalui hubungan bantuan keuangan atau melalui bentuk hubungan dan kontrak pembantuan yang lebih informal ( co-contracting ). Hubungan ini lebih  mengutamakan  saling  kepercayaan  antara  pemerintah  dan organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan  ini  dapat  beroperasi  lebih  dekat  dengan  masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memberi kesempatan besar bagi organisasi  kemasyarakatan  untuk  berkreativitas  dan  mengembangkan inisiatif mereka.
b. Interdependensi kendali ( interdependent control )
Tingkat  kontrol  masyarakat  yang  lebih  tinggi  tercermin  dalam  tahap interdependensi  kontrol.  Dalam  situasi  ini,  terdapat  hubungan  saling ketergantungan dan saling terkait antara pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan.  Pada  tingkat  ini,  ada  badan  atau  lembaga kemasyarakatan yang sepenuhnya dipercayai oleh pemerintah, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Pendekatan ini melibatkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara  mendalam,  dan  studi  dokumentasi.  Observasi  dilakukan  dengan melakukan  survei  terhadap  pihak  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Pangkep  serta  masyarakat  nelayan  pembudidaya,  fokusnya  adalah  sejauh  mana keterlibatan  masyarakat  dalam  Program  Pengelolaan  Perikanan  Budidaya.  Studi dokumentasi juga dilibatkan dengan menggunakan referensi dari buku jurnal. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Proses analisis melibatkan tahap reduksi data, yang melibatkan penyederhanaan dan pengabstrakan data yang didapatkan dari catatan lapangan.  Data  yang  telah  diolah  kemudian  disajikan  agar  mempermudah penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep,  yang  berlokasi di Jl.  Andi Mandatjingi No. 14, Pangkajene, Kabupaten Pangkep.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  informasi  yang  substantif mengenai seberapa jauh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep dalam mewadahi  masyarakat  pembudidaya  untuk  dapat  menyalurkan  aspirasi  atau partisipasinya. Penelitian ini melibatkan 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas  Perikanan  dan  Kelautan,  Sekretaris,  Kepala  Bagian  Perencanaan  dan Pelaporan, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Tenaga penyuluh, dan masyarakat  pembudidaya.  Fokus  utama  penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan oleh Burns, Hambleton, dan Hogget (1994) yang mengembangkan teori partisipasi masyarakat  yang  disebut  sebagai ladder  of  citizen  empowerment dengan mengklasifikasikan 3 kelompok tingkat partisipasi masyarakat yang terdiri dari 12 anak  tangga.  Tingkatan  terendah  adalah citizen  non-participation ,  kedua  adalah citizen participation , sedangkan tingkatan tertinggi adalah citizen control .
Dengan pendekatan ini, penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam apakah pelaksanaan program tersebut telah mencapai kata ideal yang dilihat dari tiga  tingkatan  partisipasi,  yakni citizen  non-participation,  citizen  participation ,  dan citizen  control .  Idealnya  partisipasi  dilihat  dari  tingkatan  partisipasi  yang  telah mencapai  tingkat  teratas  yaitu citizen  control. Untuk  dapat  menggolongkan femonena  kedalam  tiga  tingkatan  tersebut,  dapat  dilihat  melalui  dua  belas  anak tangga  partisipasi  yakni: civic  hype,  cynical  consultation,  poor  information,  customer care,  high  quality  information,  genuine  consultation,  effective  advisory  board,  limited decentralized  decision  making,  partnership,  delegated  control,  entrusted  control, interdependent control.

## Hasil dan Pembahasan
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pangkep
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  diperoleh  analisis  bahwa  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  pengelolaan  perikanan

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pangkep digolongkan pada  tingkat Citizen  non-participation dan Citizen  participation. Pengklasifikasian tingkatan tersebut dilihat melalui penggolongan anak tangga yakni sebagai berikut:

## Citizen Non-participation
Tingkat partisipasi ini merupakan tingkatan terendah yang ditandai adanya penyimpangan  informasi. Citizen  non-participation pada  pelaksanaan  program pengelolaan perikanan budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pangkep didukung oleh adanya anak tangga civic hype dan poor information .
a. Penipuan warga ( Civic hype )
Civic hype terlihat dari adanya perilaku distorsi informasi pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Civic hype didukung oleh pernyaataan pihak dinas yang disampaikan Ibu A dibawah ini:
“…k etertarikan  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  kegiatan  sosialisasi  sangatlah rendah. Jadi, salah satu cara kami agar masyarakat antusias yaitu dengan mengubah nama  kegiatan  sosialisasi  tersebut  agar  tidak  seperti  kegiatan  sosialisasi  yang sebenarnya.  Karena  jika  nama  kegiatan  tersebut  diketahui  oleh  warga  yang  hanya berupa  sosialisasi  tanpa  ada  pemberian  bantuan,  kami  pastikan  antusiasme masyarakat yang hadir sangatlah rendah” (wawancara,  20 Februari 2023)
Berdasarkan observasi dan hasil wawancara tersebut, langkah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep menyentuh anak tangga civic  hype yang  ditandai  adanya  manipulasi  informasi  untuk  menutupi  kejadian sebenarnya. Dimana dinas mengubah nama kegiatan pembinaan (sosialisasi) agar tidak terlihat seperti kegiatan pembinaan yang sebenarnya, tujuannya adalah untuk melawan mindset yang terbentuk pada masyarakat. Langkah manipulasi tersebut tidaklah dilakukan oleh pihak dinas tanpa ada alasan yang mendasarinya. Alasan tersebut  sebagaimana  diperkuat  oleh  pernyataan  Bapak  S  selaku  pihak  dinas bahwa:
“….m otif  utama  masyarakat  untuk  berpartisipasi  adalah  jika  terdapat  bantuan. Banyak  masyarakat  yang  memiliki  pemikiran  bahwa  jika  kegiatan  tersebut  tidak memiliki dampak terhadap dirinya, dalam arti tidak memberikan bantuan sama sekali, maka  untuk  apa  masyarakat  berpartisipasi.  Mindset  tersebut  sudah  sangat  lama d imiliki masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan” (wawancara 21 Februari 2023)
Selain, Civic  hype tingkat partisipasi ini juga diperkuat adanya anak  tangga Poor information.

## b. Informasi yang buruk ( Poor information )
Anak tangga ini dilihat dari adanya keterbatasan pemberian informasi oleh Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Pangkep  kepada  pembudidaya  yang bertempat tinggal di wilayah kepulauan, selain dikarenakan akses yang sulit, juga disebabkan oleh biaya operasional yang tidak memadai. Sebagaimana pernyataan oleh pihak dinas yang diinisialkan sebagai Ibu M:
“…s ulit untuk mengjangkau masyarakat yang berada di wilayah kepulauan. Biaya untuk menyeberang pulau sangat mahal. Hal ini sulit dilakukan oleh karena anggaran yang diberikan oleh pusat tidak sebanding dengan pengeluaran atau biaya operasional jika kami menyeberang pulau dengan menggunakan kapal berbayar. Hal inilah yang juga menjadi alasan kelompok nelayan yang berada di wilayah pesisir jarang dibina dan jarang tersentuh” (wawancara 20 Februari 2023)
Berdasarkan hasil wawancara, civic hype dapat diklasifikasikan sebagai tingkat partisipasi  yang  terendah  karena  partisipasi  yang  diorganisir  oleh  pemerintah hanya  berfungsi  sebagai  formalitas.  Ini  berarti  pemerintah  daerah  tidak sepenuhnya menginginkan keterlibatan aktif warga dalam kegiatan pemerintahan. Di  sisi  lain,  kurangnya  informasi  yang  memadai  menghambat  partisipasi  warga karena  kualitas  informasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah  tidak  dapat  diakses dengan baik oleh warga. Partisipasi pada tingkat ini dapat diartikan sebagai bentuk formalitas,  di  mana  kehadiran  masyarakat  diinginkan  tetapi  tidak  memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program (Burns et al., 1994).

## Citizen Participation
Dalam  tingkatan  ini  partisipasi  telah  terjadi,  masyarakat  sudah  dapat memegang  kendali  pelaksanaan  program,  meskipun  tidak  secara  keseluruhan. Dalam arti, aspirasi masyarakat sudah menjadi pertimbangan Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Pangkep  dalam  menjalankan  programnya.  Tingkatan  ini didukung  oleh  terdapatnya  anak  tangga  high  quality  information,  genuine consultation, effective advisory board dan partnership.

## a. Informasi berkualitas ( High quality information )
High  quality  information merupakan  tingkat  partisipasi  yang  dilihat  dari adanya akses bagi masyarakat pembudidaya dalam memperoleh informasi secara jelas terkait budidaya perikanan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak B:
“Akses  informasi  terkait  program  ‘medianya’  adalah  melalui  penyuluh.  Penyuluh berperan  dalam  menyampaikan  dan  mengeluarkan  informasi.  Jadi  penyuluh melaporkan ke dinas terkait  segala hal yang ditemuinya dilapangan, dan sebaliknya segala hal yang terjadi d i dinas juga akan disampaikan kepada warga.” (wawancara 21 Februari 2023)
Adanya  akses  informasi  yang  berkualitas  menjadi  salah  satu  aspek  yang mempermudah penyaluran aspirasi masyarakat. Hal ini diperjelas pihk dinas oleh Bapak B bahwa :
“… s elain melalui tenaga penyuluh, kami juga menyediakan grup WhatsApp khusus untuk  nelayan  pembudidaya  se-Kabupaten  Pangkep.  Dalam  grup  tersebut,  selain pembudidaya,  juga  melibatkan  seluruh  pegawai  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Pangkep  termasuk  Kepala  Dinas.  Grup  tersebut  difungsikan  untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait proses maupun terkait progress budidaya”. (wawancara 21 Februari 2023)
b. Konsultasi sejati ( Genuine consultation)

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)
Partisipasi  masyarakat  melalui  anak  tangga  ini  dilihat  dari  adanya  temu publik  atau  dengar  pendapat  publik.  Temu  publik  sebagaimana  yang  dilakukan oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  melalui  tenaga  penyuluh,  dimana  terdapat rutinitas  penyuluh  untuk  melakukan  kunjungan  terhadap  kelompok pembudidaya.  Kunjungan  tersebut  sebagai  metode  dinas  untuk  mengetahui permasalahan  yang  terjadi  secara  langsung  terkait  pembudidayaan,  selain  itu kunjungan  tersebut  juga  berperan  sebagai  wadah  penyukuh  untuk  melakukan pembinaan bagi para kelompok nelayan. Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu M selaku pihak dinas :
“ ...sebagai  penyuluh  kami  mendengarkan  semua  aspirasi  masyarakat.  Kami melakukan  pembinaan  melalui  tukar  pendapat,  memberikan  solusi  terbaik,  serta memberi  pendampingan  atau  pembinaan  kepada  para  pembudidaya  agar  nantinya proses  pembudidayaan  dapat  memperoleh  hasil  yang  optimal”. (wawancara  21 Februari 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  secara  tidak  langsung  penyuluh memberikan  ruang  bagi  para  pembudidaya  untuk  lebih  mudah  menyalurkan aspirasinya.    Selain  melalui  penyuluh,  wadah  konsultasi  masyarakat  juga  dapat disalurkan melalui kegiatan musrembang. Sesuai hasil wawancara oleh Bapak B :
“Ada berbagai macam aspek dalam pengambilan keputusan kami di dinas. Selain dari penyuluh,  kami  juga  mempertimbangkan  aspek  yang  diperoleh  dari  kegiatan musrenbang di setiap desa atau lurah”. (wawancara,  21 Februari 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara,  musrenbang  dijadikan  media  kedua  sebagai wadah partisipasi masyarakat. Oleh karena melalui musrenbang masyarakat dapat bertemu, berdiskusi, dan memecahkan permasalahannya melalui diskusi dengan para SKPD yang terlibat.
c. Badan penasihat yang efektif ( Effective advisory board )
Tingkat  partisipasi  ini  diperkuat  oleh  keberadaan  struktur  organisasi masyarakat  yang  dapat  menampung  serta  mengungkapkan  aspirasi  mereka. Struktur  organisasi ini dikenal sebagai Pokdakan, yaitu kelompok pembudidaya ikan. Pokdakan adalah sebuah entitas yang terdiri dari individu-individu utama di sektor  perikanan  budidaya  yang  bermata  pencaharian  dalam  kegiatan  budidaya ikan. Kelompok ini merupakan salah satu bentuk organisasi utama dalam sektor perikanan  yang  diakui  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Pangkep. Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak N selaku pembudidaya :
“ Pokdakan  merupakan  tempat  kami  untuk  saling  bertukar  pikiran  terkait permasalahan  yang  terjadi,  jika  masalah  tersebut  tidak  bisa  dipecahkan  dalam kelompok, maka disitulah ruang pemerintah (dalam hal ini pihak dinas) agar dapat membantu menyelesaikan isu-is u yang terjadi”. (wawancara 21 Februari 2023)
Selain effective advisory board , juga terdapat anak tangga Partnership.
d. Kemitraan ( Partnership )
Anak  tangga  ini  didukung  oleh  adanya  pemberian  kekuasaan  oleh  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Pangkep  kepada  organisasi  kemasyarakatan
untuk menangani urusan tertentu dalam hal ini terkait pembudidaya perikanan. Organisasi  yang  dimaksud  adalah  FORDIKAN  atau  Forum  Pembudidaya Perikanan,  forum  ini  merupakan  wadah  bagi  seluruh  pembudidaya  Kabupaten Pangkep  untuk  dapat  berembuk  mencari  solusi,  menjawab  tantangan  dan permasalahan  yang  terjadi.  Sebagaimana  hasil  wawancara  oleh  Bapak  S  selaku pihak organisasi:
“Salah  satu  upaya  Fordikan  untuk  mendorong  peningkatan  produktivitas  usaha budidaya perikanan bagi para petani tambak yang ada di Kabupaten Pangkep yaitu dengan  menyelenggarakan  kegiatan  Rembuk  Pembudidaya  Ikan.  Kegiatan  tersebut untuk  mewujudkan  keinginan  para  petani  Pembudidaya  untuk  duduk  bersama, berembuk membicarakan dinamika usaha pertambakan di Pangkep. Kegiatan tersebut berangkat  dari  keprihatinan  bersama  dari  dampak  menurunnya  produktivitas perikanan dari tahun ke tahun”. (wawancara 21 Februari 2023)
Berdasarkan  wawacara  tersebut,  jelas  bahwa  dengan  tersedianya  berbagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sehingga lebih mempermudah dinas dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi dalam penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam Program  Pengelolaan  Perikanan  Budidaya  berada  pada  tingkat citizen  non- participation dan  tingkat citizen  participation .  Pada  tingkat citizen  non-partcipation terdapat  distorsi  informasi  berupa civic  hype dan poor  information . Civic  hype dimaksud sebagai upaya dinas untuk menarik minat warga dalam berpartisipasi sedangkan poor information terjadi dikarenakan adanya keterbatasan dinas dalam menjangkau pembudidaya pada daerah kepulauan.
Selanjutnya pada tingkatan citizen participation , partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan  Program  Pengelolaan  Perikanan  Budidaya  telah  menyentuh  aspek pada anak tangga high quality information , genuine consultation , effective advisory board dan partnership .  Keempat  anak  tangga  tersebut  menyiratkan  bahwa  telah tersedianya  akses  informasi  dan  wadah  masyarakat  dalam  menyampaikan aspirasinya  baik  itu  melalui  kunjungan  penyuluh,  media  sosial,  musrenbang, maupun melalui lembaga kemasyarakatan seperti Pokdakan dan FORDIKAN.
Dengan  menyederhanakan  teori  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  Program  Pengelolaan  Perikanan  Budidaya  berada pada tingkat citizen participation namun belum mencapai tingkat citizen control . Ini berarti bahwa meskipun ada partisipasi dari masyarakat, program ini belum efektif karena pemerintah daerah tidak melibatkan masyarakat dalam semua aspek yang dibutuhkan  untuk  mencapai  tingkat citizen  control .  Dalam  idealnya,  partisipasi masyarakat  diharapkan  mencapai  tingkat  teratas,  yaitu citizen  control ,  di  mana masyarakat memiliki peran penuh dalam menjalankan program tersebut.

## JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)

## Referensi
Arnstein,  Sherry  R.  (1969).  A  Ladder  of  Citizen  Participation.  Journal  of  the American Planning Association, 35(4),216-224
Burns,  Danny.,  Hambleton,  Robin  dan  Hogget,  Paul.  (1994).  The  Politics  of Decentralisation: Revitalising Local Democracy. London: The Macmillan Press Ltd
Box, Richard C. (1998). Citizen Governance: Leading American Communities into the 21st Century. Thousand Oaks: Sage Publications.
Data  Realisasi  Perjanjian  Kerja  (PK)  Tahun  2022.  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Pangkep
Denhardt, Janet Vinzant dan Robert B. Denhardt. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: M.E. Sharpe
Griesgraber,  J.M.  dan  B.G.  Gunter.  (1996).  Development:  New  Paradigms  and Principles for the Twenty-first century. East Haven: CT Pluto Press.
Hamzah,  S.N.,  Nursinar,  S.  dan  Ahmad,  N.F.  (2022).  Level  of  Community Participation  in  the  Management  of  Minanga  Beach  Tourism  in  North Gorontalo Regency. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 17(1), 105- 113
Huberman, A.Michael dan Matthew B. Miles. (1992). Analisis Data Kualitatif. Terj. Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press.
Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Percepatan  Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Little,  John  H.  (1996). Thinking  Government:  Bringing  Democratic  Awareness  to Public  Administration  in  Gary  L.  Wamsley,  and  James  F.  Wolf  (ed.) Refounding  Democratic  Public  Administration:  Modern  Paradoxes, Postmodern Challenges. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Midgley,  James.  (1986).  Community  Participation:  History,  Concepts,  and Controversies  in  James  Midgley,  et  al.  Community  Participation,  Social Development and the State. London: Metheuen.
Muluk, M.R. Khoirul. (2010). Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah:  Sebuah  Kajian  Dengan  Pendekatan  Berpikir  Sistem.  Malang: Bayumedia Publishing
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Tanjung,  N.S.,  Sadonono,  D.,  dan  Wibowo,  C.T.    (2017).  Tingkat  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Hutan  Nagari  di  Sumatera  Barat.  Jurnal Penyuluhan, 13(1), 14-30
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Yani,  A.A.,  Hidayat,  A.R.,  Hans,  A.,  Yunus,  A.Y.,  Tadjang,  S.,  dan  Agam,  A.N.
(2017).  Measuring  Quality  of  Citizens’  Participation  in  Local  Development. Proceedings  of  the  International  Conference  on  Administrative  Science
(ICAS).  Diakses  dari:  https://www.atlantis-press.com/proceedings/icas- 17/25886440