KONFLIK DAN SISTEM NILAI DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN
*) Delly Maulana
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Serang
Email: delly_maulana@yahoo.com

## Abstract
To realize a transparent, accountable, just, disciplined, effective, efficient, and principle-obeying  the  Regional  Government  Budget  (Anggaran  Pendapatan and Belanja Daerah (APBD) policy, there needs to be the involvement of al the actors,  both  formal  (executive  and  legislative)  and  informal  actors  (civil societies,  community  groups,  and  interest  groups)  in  the  formulation  process. Therefore, the regional government must utilize information from the people in formulating  the  Regional  Government  Budget  as  part  of  the  decision-making process. This concept is an innovative policy-making process where the people are directly involved in the policy decision-making process. In this process, the open  forum  held  every  year  creates  an  equal  opportunity  for  the  people  to contribute  suggestions  for  development  priorities  and  the  people  could  also monitor  the  implementation  of  government  policies,  especially  the implementation of policies at the regional government level.
In the Banten Province Regional Government context, the budgeting process is procedurally  run  as  expected.  However,  substantively,  the  policy-formulation practices in the Regional Government Budget formulation do not yet reflect the ideal process. For example, the execution of the Deliberation of Development Planning  (Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang))  as  one  of the  procedures  in  the  Regional  Government  Budget  formulation  process  is substantively a formality only, and there are many public issues that should be public  issues  that  are  not  recommended  in  the  government  policy  agenda. Therefore, this study would like to analyze the interaction between  actors and value  systems  in  the  Regional  Government  Budget formulation  process  in  the Banten Province Regional Government.
The method employed in this study is the quantitative study method by mapping the  actors  and  observing  the  interaction  phenomena  actor  and  observing  the value  systems  fought  for  in  the  Regional  Government  Budget  formulation process.
Keywords:  Policy-formulation,  Actor  interaction,  Value  system,  and

## Regional budget

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah  bahwa  tujuan  dari  penerapan kebijakan  desentralisasi  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  kualitas pelayanan  publik,    pemberdayaan,  dan mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  di  pemerintahan daerah, serta peningkatan daya saing daerah dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan  kondisi  tersebut  akan  memberikan konsekuensi  bagi  pemerintahan  daerah dengan  berbagai  kewenangannya  untuk dapat  menjalankan  berbagai  urusan  publik yang  tujuan  akhirnya  adalah  meningkatkan pelayanan  publik  dan  mensejahterakan masyarakat.  Tentu  dalam  merealisasikan urusan  tersebut,  tidak  lepas  dari  kebijakan anggaran.  Dengan  konteks  inilah,  anggaran publik  yang  tercermin  dalam  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
memegang  peranan  penting  sebagai  salah satu instrument kebijakan dalam merealisasikan tujuan tersebut.
Secara konseptual, anggaran merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi kinerja  yang  hendak  dicapai  selama  periode waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam ukuran  finansial,  sedangkan  penyusunan anggaran  adalah  proses  atau  metode  untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penyusunan anggaran  dalam  organisasi  sektor  publik merupakan  tahapan  yang  cukup  rumit  dan mengandung  nuansa  politik.  Hal  tersebut berbeda  dengan  penyusunan  anggaran  pada sektor  swasta  yang  relatif  kecil  nuansa politisnya.  Pada  sektor  swasta,  anggaran merupakan  bagian  dari  rahasia  perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya  pada  sektor  publik  anggaran justru  harus  diinformasikan  kepada  publik untuk  dikritik,  didiskusikan,  dan  diberi masukan. (Mardiasmo, 2009)
Selanjutnya  dalam  proses penyusunan  anggaran  daerah  tidak  hanya semata-mata sebagai sebuah proses administratif keuangan semata, tetapi proses penyusunan  anggaran  akan  merefleksikan relasi  politik  di  antara  aktor-aktor  yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dalam proses  penyusunan  APBD  sudah  pasti  tidak akan  terlepas  dari  relasi  politik  dari  para aktor  yang  akan  memunculkan  tuntutan  dan permintaan  dalam  bentuk  usulan  kegiatan,
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
bahkan  proses  ini  juga  akan  memunculkan berbagai  bentuk  kompromi  dan bargaining di  antara  aktor  yang  terlibat,  termasuk sistem nilai yang mempengaruhinya.
Untuk itu, dalam mewujudkan kebijakan APBD yang transparan, akuntabel, adil,  disiplin,  efektif,  dan  efesien,  serta  taat azas,  maka  perlu  ada  keterlibatan  seluruh aktor,  baik  aktor  resmi  (eksekutif  dan legislatif)  maupun  aktor  tidak  resmi  ( civil society, kelompok masyarakat, dan kelompok kepentingan) dalam proses penyusunannya. Vegara dalam Atiur Rahman  (Alex  B.  Brillantes  &  Jose  Tiu Sonco  Ii,  2005)  mengungkapkan  bahwa penyusunan kebijakan anggaran yang mengedepankan partisipasi merupakan suatu proses  dimana  semua  orang  memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi  alokasi  sumber  daya  publik dari  perspektif  pemerintah  daerah  dengan mempertimbangkan prioritas sektoral. Pemerintah daerah dalam kebijakan anggaran menggunakan informasi masyarakat  dalam  penyusunan  pendapatan dan  belanja  sebagai  bagian  dari  proses pengambilan  keputusan.  Oleh  karena  itu, pemerintahan  daerah  harus  menggunakan informasi  masyarakat  dalam  penyusunan anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah
sebagai  bagian  dari  proses  pengambilan keputusan.  Konsep  seperti  ini  merupakan proses  pembuatan  kebijakan  yang  inovatif, dimana  masyarakat  secara  langsung  terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.  Dalam  proses  ini,  forum  terbuka yang diselenggarakan setiap tahun memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi masyarakat  untuk  memberikan  masukan sebagai prioritas pembangunan, dan masyarakat juga dapat memonitoring implementasi kebijakan pemerintah, khususnya  pelaksanaan  kebijakan  di  tingkat pemerintah daerah.
Dari penelitian-penelitian sebelumnya  menunjukkan  bahwa  proses penyusunan  anggaran  yang  baik  harus mengedepankan  partisipasi  publik  secara luas,  terutama  dalam  mendiskusikan  dan memberikan masukan atau informasi kepada pemerintah.  (Alex  B.  Brillantes  &  Jose  Tiu Sonco  II,  2005;  Brian  Wampler,  2007; Maulana,  2018;  Maulana,  Larasati,  & Suwitri,  2019)  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian ini akan akan mencoba mengungkapkan  sebuah  fenomena  tentang proses  penyusunan  kebijakan  APBD  di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode penelitian ini berupaya melakukan pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian yang dilakukan. Kemudian dalam menganalisis  data,  peneliti  menggunakan bantuan software NVivo 11, terutama dalam mengkoding  data  dari  hasil  pengumpulan data,  baik  wawancara  mendalam,  FGD, dokumen-dokumen  yang  terkait,  media online  dan  literatur  lainnya.  Setelah  itu, peneliti  melakukan  klasifikasi  data  sesuai dengan  fenomena-fenomena  masing-masing dan menginterpretasikannya.
3. Hasil dan Pembahasan Dinamika Proses Penyusunan Kebijakan  APBD  di  Pemerintahan Daerah Provinsi Secara normatif proses perencanaan dalam mekanisme penyusunan  APBD  dilakukan  melalui kegiatan  Forum  SKPD,  Musrenbang,  dan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Kemudian  tahapan  proses  penyusunan APBD diawali dengan penyusunan RPJMD yang memuat visi misi Gubernur dan  OPD  menyusun  Renstra.  Selanjutnya untuk  yang  tahunan,  Pemerintah  Daerah Provinsi  Banten  menyusunan RKPD dan
OPD-nya  menyusun  Renja.  Dokumen RKPD  dan  Renja  harus  RPJMD,  yang berisi  kebijakan,  program,  dan  kegiatan. Dalam membuat RPJMD harus memenuhi kaidah-kaidah  yang  ditentukan  serta menggunakan  analisis  isu  dan  target kinerja  untuk  5  tahunan,  demikian  juga Renstra.  Proses  ini  yang  menjadi  tim verifikasi dan asistensi adalah Bappeda.
Dalam tahapan Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (musrenbang) sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah  berkewajiban  untuk  menyusun RKPD  yang  merupakan  penjabaran  dari RPJMD  untuk  jangka  waktu  1  (satu) tahun. Tetapi sebelum melakukan kegiatan  musrenbang,  Pemerintah  Daerah harus melakukan kegiatan Forum Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD). Dalam tahapan ini tiap-tiap OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten mengundang beberapa stakeholder, termasuk OPD terkait.
Menurut Peraturan Gubernur
Banten  Nomor  71  Tahun  2015  Tentang

## Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum OPD
Provinsi Banten Tahun 2016 menggambarkan bahwa tujuan dari forum ini adalah (1) menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan dari OPD terkait di
Kabupaten/Kota  yang  akan  disampaikan pada saat Musrenbang
dan Musrenbangnas;
(2) menyelaraskan
program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan terkait yang akan disampaikan  pada  saat  Musrenbang  dan Musrenbangnas; (3) menyelaraskan program  dan  kegiatan  antar  OPD  dalam rangka  optimalisasi  pencapaian  sasaran sesuai  dengan  kewenangan  dan  sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;  (4)  menyelaraskan  tolok  ukur kinerja kegiatan dengan capaian indikator kinerja program; (5) mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan  OPD  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi  OPD;  (6)  menyesuaikan  dan menetapkan  pendanaan  program  dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif  untuk  masing-masing  OPD sesuai  dengan  Rancangan  Awal  RKPD Provinsi.
Namun  dari  hasil  wawancara
dengan Kabid Kerjasama Biro Pemerintahan Provinsi Banten
menunjukkan  bahwa  forum  ini  belum dilaksanakan  secara  efektif.  Misalnya, dilihat dari respon kehadiran dari masing- masing unsur sangat minim, terutama dari kehadiran anggota DPRD. Bahkan perwakilan  OPD,  baik  dari  Pemerintah
Provinsi Banten dan
OPD Kabupaten/Kota yang hadir mayoritas staf dan  eselon  III    sehingga  dalam  hal pembahasan  dan  pengambilan  keputusan tidak terlalu efektif, karena tidak langsung dibahas  dan  diputusan.  Bahkan  pada  saat peneliti  mengobservasi  dengan  cara mengikuti  kegiatan  Forum  OPD  lebih bersifat  menggugurkan  kewajiban  dan hanya  sekedar  sosialisasi.  Walaupun dalam pelaksanaannya ada sesi pertanyaan  dan  masukan,  tetapi  masih bersifat masukan, belum sampai merubah atau  menjadi  agenda  setting  pemerintah dalam  hal  penyusunan  APBD.  Berikut petikan  wawancara  salah  satu  Kabid dilingkungan  Biro  Pemerintahan  Provinsi Banten :
“Kegiatan  ini  masih  dianggap sebagai prosedur penyusunan
APBD,  pernah  kajian  pimpinan
mengeluh kehadiran kepala-kepala OPD.  Harusnya  awal  penyusunan APBD dari forum OPD, tetapi dari sini  saja  sudah  kurang  respon. Yang  datang  hanya  setingkat eselon  III  sebagian.  Sebagian esolan  II,  ini  menjadi  keluhan”. Bahkan  masukan  dari  stakeholder sangat  minim,  karena  sekali  lagi program  masih  berkutat  pada program  lama,  kecuali  PU,  yang kegiatannya fisik dan harus pindah dari  tempat  yang  satu  ketempat yang  lain.  Seharusnya  di  PU  juga seharusnya  menampung  usulan masyarakat  untuk  membangun infrastruktur sehingga usulan masyarakat  biasa  ditampung  oleh
PU selama sesuai dengan prioritas pembangunan, sedangkan kegiatan non fisik sangat kecil perubahannya.  (Bapak  Suwandi, Kabag Kerjasama, Biro
Pemerintahan  Provinsi  Banten,
wawancara  tanggal  7  Agustur
2018 Jam 14.00 WIB)
Forum  ini  juga  belum  bisa menjadi  wadah  untuk  menjaring  asprirasi pemangku kepentingan. Ada beberapa hal
yang melatarbelakanginya, yakni pertama OPD  masih  berkutat  pada  kebijakan  dan program  lama;  yang kedua banyak perserta  forum  belum  bisa  memahami kewengan  dari  pemerintah  provinsi;  yang ketiga ,  kebijakan  dan  program  sudah terkunci  walaupun  masih  bersifat  draft Renja.  Kondisi  ini  menyebabkan  forum tidak  lebih  seperti  acara  seminar  atau workshop.
Setelah
melaksanakan singkronisasi antar OPD di bawah leading sector Bappeda  Provinsi  Banten,  maka proses selanjutnya adalah kegiatan Musrenbang. Secara subtantif, pelaksanaan Musrenbang harus mengedepankan pola-pola yang partisipatif  dalam  rangka  mewujudkan pelayanan  kepada  masyarakat.  Kondisi tersebut merupakan azas dan tujuan dalam perencanaan  pembangunan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Proses  perencanaan  yang  baik seharusnya  bisa  menciptakan  sinkronisasi antara  proses  Musrenbang  ditingkat eksekutif  dan  reses  ditingkat  legislatif, sehingga  kedua  proses  ini  bisa  saling melangkapi.  Namun  faktanya,  proses  ini
berjalan masing-masing, sehingga informasi  dari  DPRD  tidak  secara maksimal masuk dalam proses perencanaan, padahal peran DPRD sangat penting  untuk  bisa  memberikan  masukan sesuai  dengan  keinginan  konsituennya. Hal  ini  diungkapkan  oleh  Fitron  Nur Iksan, Anggota sekaligus Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten :
“Ada  beberapa  persoalan  dalam
proses  identifikasi  dan  perumusan masalah kebijakan, yakni Pertama , proses peyerapan informasi tentang isu-isu di masyarakat  melalui  mekanisme reses  tidak  sesuai  dengan  tahapan penyusunan APBD, misalnya penganggaran  sudah  selesai  kita baru  reses,  begitu  sebaliknya. Kedua ,  mekananisme  masuknya pokok-pokok pikiran dewan, seharusnya  aspirasi  masyarakat melalui  dewan  memiliki  link untuk masuk dalam proses penganggaran.  Saya  saja  belum pernah  diundang  oleh  eksekutif dalam  kegiatan  musrenbang.  Saya tidak  denger  langsung  proses musrenbang,  musrenbang  kan  ada mekanisme
sistematikanya,
sedangkan  reses  tidak  ada,  jadi masyarakat bisa langsung ngomong kepada dewan.
Pertanyaannya  lebih  efektif  mana reses  dengan  musrenbang,  reses mah  masyarakat  bisa  langsung ngomong  dan  saya  langsung melihat kondisi masyarakat, misalnya  lihat  jalan  rusak,  lihat rumah  mau  roboh.  Musrenbang mah  di  kecamatan.  Tetapi  saya tidak  bisa  mengatakan  bahwa reses jauh lebih berkualitas dengan musrenbang, tetapi faktanya musrenbang hanya sekedar menjelaskan  tentang  ini  itu,  iya atau  tidak,  sehingga  terkesan hanya  sekedar  stempel. Tapi  reses melihat langsung, tetapi musrenbang lebih memiliki legilitas dalam mempengaruhi proses  penyusunan  kebijakan  dan anggaran. Saya tidak ingin mendistrak  salah  satunya,  tetapi menurut  saya  proses  administrasi, seharusnya  data-data  musrenbang menjadi data vertikal untuk proses perumusan kebijakan dalam penyusunan  APBD  dan  ditambah dengan  data-data  horizontal  dari
hasil  reses”.  (Fitron  Nur  Iksan,
Anggota  dan  Ketua  Komisi  V DPRD Provinsi Banten, wawancara  tanggal  18  Januari 2018 jam 12.30 WIB) Dari wawancara di atas menunjukkan  ada  beberapa  persoalan dalam proses perencanaan, yakni Pertama ,  proses  peyerapan  informasi tentang  isu-isu  di  masyarakat  melalui mekanisme  reses  tidak  sesuai  dengan tahapan  penyusunan  APBD,  misalnya penganggaran  sudah  selesai  kita  baru reses, begitu sebaliknya. Kedua , mekananisme  masuknya  pokok-pokok pikiran dewan, seharusnya aspirasi masyarakat melalui dewan memiliki akses untuk  masuk  dalam  proses  penganggaran sehingga  data-data  dari  hasil  musrenbang bisa  menjadi  data  vertikal  untuk  proses perumusan  kebijakan  dalam  penyusunan APBD  dan  ditambah  dengan  data-data horizontal dari hasil reses.
Kemudian,  dalam  menetapkan program,  Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten seharusnya bisa menggali informasi dan mengembangkan alternatif- alternatif  kebijakan  yang  sesuai  dengan permasalahan  yang  ada  di  daerah  ini.
Oleh  karena  itu,  perlu  ada  kajian-kajian sebagai upaya mempertajam proses perencanaan  dan  penganggaran  sehingga menciptakan program-program yang terbaik. Tetapi persoalannya adalah proses  perencanaan  dan  penganggaran melalui  kajian  sangat  minim,  hal  ini disebabkan “mindset” penyusunan
anggaran dan program masih menggunakan program  yang lama. Selain mengacu  pada  program  lama,  program yang  dirumuskan  juga  masih  bersifat top down ,  yakni  program-program  yang ditetapkan  sebagian  besar  merupakan keinginan dari Gubernur.
Tentu persoalan tersebut memberikan konsekuensi tentang kualitas kebijakan  yang  dibuat,  bahkan  ada anggapan bahwa kebijakan saat ini hanya mengedepankan  populeritas,  yang  tujuan hanya  untuk  meningkatkan  pencitraan. Oleh  karena  itu,  agar  kebijakan  yang diusulkan lebih berkualitas, maka seharusnya  Pemerintah  Daerah  Provinsi Banten mengedepankan kebijakan berbasis  riset  dengan  membuat policy brief .
Konflik  dalam  Proses  Penyusunan APBD di Pemerintahan Provinsi Banten
Konflik  dalam  proses  penyusunan kebijakan  APBD  merupakan  mekanisme bargaining ,  negosiasi, take  and  give ,  dan kerjasama  antara  aktor-aktor.(Mara  S. Sidney, 2007; Rijal, Madani, & Fatmawati, 2013) Lalu, bagaimana proses tersebut bisa  terjadi dalam proses penyusunan  kebijakan  APBD  di  tahun 2018.  Dari  hasil  wawancara  dengan eksekutif menunjukkan bahwa era kepemimpinan  saat  ini,  Gubernur  bisa memainkan  peran  yang  kuat  untuk  bisa mendapatkan persetujuan Kebijakan Umum  Anggaran  dan  Rencana  Kerja Anggaran  setiap  Satuan  Kerja  (RKA- SKPD)  kepada  DPRD  dengan  cara memberikan  penjelasan-penjelasan  yang logis.  Selain  itu,  aturan  yang  membatasi proses  penyusunan  kebijakan  APBD memberikan  dampak  yang  signifikan dalam  mengurangi  konflik  antar  aktor, terutama  antara  Eksekutif  dan  DPRD. Selain  itu,  saat  ini  juga  Pemerintah Daerah  Provinsi  Banten  merupakan  salah satu  daerah  yang  menjadi pilot  project dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  sehingga  Banten  saat  ini  betul- betul diawasi, baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Kemudian,  dari  hasil  penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam proses penyusunan  APBD  saat  ini  faktanya masih  terlihat.  Perjalanan  kepemimpinan Gubenur Wahidin Halim banyak mengalami  konflik,  baik  antara  Wahidin Halim dengan DPRD dalam hal program- program yang disodorkan olehnya, maupun  konflik  antara  Gubernur  dengan birokrasinya  atau  dengan  media  massa, tetapi  konflik  tersebut  bukan  pada  saat penyusunan  APBD,  tetapi  pada  saat pelaksanaan APBD. Dari hasil penelusuran peneliti menunjukkan tentang konflik  antara  Gubernur  Wahidin  Halim dengan DPRD adalah persoalan kebijakan pembangunan  yang  menjadi  prioritasnya, misalnya  kebijakan  pendidikan  gratis. Kebijakan  ini  merupakan  salah  prioritas pembangunan yang didorong oleh pemerintah  provinsi  saat  ini,  terutama untuk  pendidikan  SMA  dan  SMK  yang memang  saat  ini  merupakan  kewenangan dari pemerintah provinsi.
Selain  dengan  DPRD,  Gubernur Wahidin  Halim  juga  konflik  dengan media  massa,  tentang  kasus  pemberitaan yang  dianggap  menudutkan  pemerintah. Kondisi  ini  seharusnya  tidak  terjadi apabila  tercipta  kolaborasi  antara  aktor
kebijakan.  Misalnya  antara  pemernutah dengan  media  massa,  di  satu  sisi  media harus memberitakan fakta tentang program-program  pemerintah  seobjektif mungkin,  disisi  lain  pemerintah  harus transparan  dalam  memberikan  informasi kepada publik sehingga program-program yang  diinisaisi  dan  dilaksanakan  oleh pemerintah akan berjalan secara maksimal serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Banten.
Sistem  Nilai  dalam  Proses  Penyusunan Kebijakan  APBD  di  Pemerintahan Daerah Provinsi Banten
Dalam proses perumusan kebijakan tidak terhindar dari sistem nilai apakah  kebijakan  tersebut  dipilih  oleh pengambil  keputusan  merupakan  model rasional, inramental, maupun mixedscanning .  Artinya  mereka  memiliki kepentingan  atau  landasan  dalam  proses ini. Anderson (Anderson, 2003)
mengungkapkan  ada  berbagai  macam sistem  nilai  yang  dapat  melatarbelakngi pembuat kebijakan dalam proses perumusan kebijakan, meliputi : Pertama, nilai-nilai  politik  ( political  values ),  yakni menilai alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan kepentingan partai politiknya
beserta  kelompoknya  ( clientele  group ); Kedua , nilai-nilai organisasi ( organizational  values ),  yakni  keputusan- keputusan  dibuat  atas  dasar  nilai-nilai yang  dianut  organisasi,  seperti  balas  jasa ( rewards ) dan sanksi yang dapat mempengaruhi  anggota  organisasi  untuk menerima  dan  melaksanakannya; Ketiga , nilai-nilai  pribadi  ( personal  values ), dimana  seringkali  keputusan  dibuat  atas dasar  nilai-nilai  pribadi  yang  dianut  oleh pribadi pembuat kebijakan untuk mempertahankan status  quo ,  reputasi  dan sebagainya; Keempat , nilai-nilai kebijakan ( policy values ) yakni keputusan dibuat  atas  dasar  persepsi  pembuat kebijakan  tentang  kepentingan  publik yang secara moral dapat
dipertanggungjawabkan dan Kelima , nilai-nilai  ideologi  ( ideological  values ) yang menjadi landasan pembuat kebijakan.
Dalam proses penyusunan kebijakan  APBD  secara  fakta  tidak  akan terhindar  dari  latar  belakang  kepentingan dari  masing-masing  aktor.  Oleh  karena itu,  dalam  penelitian  ini  mengungkapkan tentang pemetaan kepentingan- kepentingan  yang  melatarbelakangi  dari masing-masing aktor dalam proses
penyusunan kebijakan APBD di Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Banten Tahun  2018.  Dari  hasil  penelitian mengungkapkan
bahwa proses penyusunan  kebijakan  APBD  secara normatif  harus memiliki nilai yang sama, yakni  anggaran  harus  dialokasikan  sesuai dengan  RPJMD  Provinsi  Banten  Tahun 2017-2021, serta berpedoman pada Peremndagri  Nomor  33  Tahun  2018  dan memprioritaskan anggaran untuk membiayai  belanja  wajib  sesuai  dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur,  dan kemiskinan.
Namun  dalam  praktiknya  masih ada  saja  aktor  yang  memiliki  nilai  dan kepentingan  yang  lain,  sehingga  ada  juga yang  bermain  untuk  kepentingan  politik dan  pribadi  dalam  proses  penyusunan anggaran,  walaupun  tidak  semasif  dulu. Kemudian,  perlu  diketahui  bahwa  pada tahun  2018  gaji  Anggota  DPRD  Provinsi Banten naik menjadi 60 juta perbulan dan Pimpinan  sekitar  100  juta  perbulan. Sedangkan  angka  representasi  sekitar  3 juta  kali  tujuh  kali  reses  menjadi  21  juta, dalam  satu  tahun  anggota  dewan  3  kali reses sehingga setahun untuk reses sekitar 63  juta.  Selanjutnya  untuk  tunjangan
komunikasi  sekitar  63  juta  pertahun, komponen terakhir, lanjut adalah tunjangan transportasi kurang lebih sekitar  17  juta  perbulan  dan  tunjangan rumah  yakni  pimpinan  sekitar  22  juta, wakil  pimpinan  21  juta,  dan  anggota  20 juta.  ( https://www.radarbanten.co.id/sah- gaji-dprd-banten-naik-anggota-rp-60-juta- pimpinan-rp-100-juta-perbulan/ di download  tanggal  5/8/2018  Jam  14.00 wib)
Jika  melihat  proporsi  anggaran dari masing-masing OPD hasil rekomendasi  Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah  (TAPD)  pada  tahun  2018  dan 2019,  maka  terlihat  ada  beberapa  OPD yang  tidak  sama  sekali  dipangkas,  yakni Sekretariat  Dewan  dan  Biro  Administrasi Rumah  Tangga  Pimpinan.  Sedangkan OPD-OPD  yang  berkaitan  langsung dengan  prioritas  dari  Pemerintah  Daerah Provinsi Banten, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur maka anggarannya  diprioritaskan,  seperti  Dinas Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  dan  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang. Kondisi  ini  jelas  bahwa  ada  kepentingan kompromistis  antara  eksekutif  dengan legislatif untuk melancarkan proses penyusunan APBD.
Kemudian,  perubahan  distribusi kekuasaan yang tadinya berimbang antara eksekutif  dan  legislatif  dalam  proses penyusunan APBD memberikan kontribusi  sistem  nilai  dalam  melandasi aktor  untuk  melakukan  negosiasi  dalam proses  perencanaan  dan  penganggaran  di Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Banten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam  menentukan  dan  memutuskan anggaran  serta  program  pada  proses penyusunan  APBD di Pemerintah Daerah Provinsi  Banten  Tahun  2018,  antara Gubernur,  TAPD,  Kepala  OPD  dan Badan Anggaran
DPRD banyak mengedepankan faktor politis dan kepentingan  pribadi  sehingga  terkadang pedoman  yang  sudah  disepakati,  baik melalui  Pergub  maupun  Perda  masih banyak yang dilanggar.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan maka ada beberapa kesimpulan  dalam  penelitan  ini,  yakni  : Pertama ,  proses  penyusunan  kebijakan APBD  di  Pemerintahan  Daerah  Provinsi Banten tahun 2018 secara normatif sudah dilakukan, namun secara subtansi perencanaan  dan  pengenggaran  belum dilakukan,  hal  ini  dikarenakan  ada
kepentingan  serta  aturan  yang  kaku, terutama soal jadwal penyusunan; Kedua , dari  hasil  pemetaan  aktor  yang  terlibat dalam  proses  penyusunan  APBD  di Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Banten tahun  2018,  terdiri  dari  aktor  resmi (eksekutif  dan  legislatif)  dan  aktor  tidak resmi  (media  massa,  partai  politik,  LSM, DRD,  Tokoh  masyarakat);  dan Ketiga , dalam  proses  penyusunan  APBD  secara faktual  tidak  akan  terhindar  dari  latar belakang kepentingan dari masing-masing aktor dalam menentukan dan memutuskan anggaran  serta  program  pada  proses penyusunan  APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
Kemudian, ada beberapa rekomendasi dalam penelitian ini,  yakni  : Pertama , proses perencanaan dan penganggaran program harus
mengedepankan  kebijakan  berbasis  riset dengan  membuat policy  brief sehingga program  yang  dirumuskan  betul-betul rasional serta sesuai dengan permasalahan public  dengan  cara  menggandeng  Dewan Riset Daerah (DRD) dan lembaga kampus sebagai lembaga “Think thank” Pemeritah Provinsi Banten; Kedua , Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  harus terus  mengawasi  dan  mengadvokasi
Pemerintahan  Provinsi  Banten  dalam proses penyusunan APBD melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan
aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen
Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL); Ketiga , menciptakan  sistem  yang  transparan  dan partisipatif  dalam  proses  penyusunan APBD  di  Pemerintah  Provinsi  Banten dengan  cara  memperluas  akses  informasi bagi semua stakeholders, termasuk masyarakat;  dan Keempa t,  membuat peraturan  daerah  untuk  mengatur  item- item belanja yang syarat dengan kepentingan  politis  dan  pribadi,  misalnya belanja  hibah  dan  belanja  bantuan  untuk partai politik dan pemerintah Kabupaten/Kota serta desa.
DAFTAR PUSTAKA alex  B.  Brillantes,  J.,  &  Jose  Tiu  Sonco  II.
(2005). Participatory  Planning  and Budgeting  at  the  Sub-national  Level . New York: United Nations.
Anderson, J. E. (2003). Public Policymaking .  Boston  New  York: Houghton Miffin Company.
Brian Wampler. (2007). PARTICIPATORY
BUDGETING.  In  Anwar  Shah  (Ed.).
Washington, DC.
Mara S. Sidney. (2007). Handbook of Public Policy  Analysis.  In  F.  Fischer,  G.  J. Miller,  &  M.  S.  Sidney  (Eds.).  Broken Sound  Parkway  NW:  CRC  Press.
Retrieved
from http://www.taylorandfrancis.com Mardiasmo. (2009). Akutansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi.
Maulana,  D.  (2018).  BUDGET  POLICY
INNOVATION THROUGH PARTICIPATORY  BUDGETING  IN THE  PROVINCIAL  GOVERNMENT OF BANTEN. Jurnal Ilmu Administasri Negara STIA Lan Bandung , XV (1), 97–102. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3111 3/jia.v15i1.139 Maulana,  D.,  Larasati,  E.,  &  Suwitri,  S. (2019). Actor Participation of
Budgeting  Policy  Process  in  Banten  , Indonesia. Otoritas :  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 9 (October),  126–138. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ ojip.v9i2.2068
Rijal,  F.,  Madani,  N.,  &  Fatmawati.  (2013).
Interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten  kolaka  utara. Otoritas , III (2), 14–26.