## PERAN PETUGAS GUNA MEMINIMALISIR GESEKAN ANAK BINAAN TINDAK PIDANA KRIMINAL TAWURAN ANTAR PERGURUAN SILAT PADA LPKA KLAS I BLITAR
1* Muhammad Aji Trisna Mukti, 2 Mitro Subroto
1, 2 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia
e-mail:
1 jenderalkera80@gmail.com ( corresponding author )
2 subrotomitro07@gmail.com

## ABSTRACT
Correctional Officers are coaches and mentors at the Correctional UPT. One example is the correctional  officers  at  LPKA  who  have  the  task  of  developing,  supervising,  guiding  and maintaining  the  security  and  safety of  the  inmates to  improve and  develop  the  students' attitudes and knowledge in a directed and regular manner to make them good and useful people so they can live in society. This research aims to explore the role of officers in efforts to minimize friction between assisted children who are involved in criminal acts, especially brawls between silat schools, at the Blitar Class I Children's Special Development Institute. Conflicts between students, especially those from silat schools, can become a serious problem threatening  security  and  order  within  the  LPKA  environment.  In  carrying  out  this  role officers use individual and group methods. Officers can apply several examples of methods, including spiritual, intellectual, and skills development methods for increased cooperation between the LPKA and the silat schools operating within it. This collaboration can help in monitoring and controlling students involved in brawls. Apart from that, providing training and coaching by officers to assist children engaged in silat schools can be a proactive step to reduce potential conflicts and friction that may still occur within due to the aftermath of the incident.
Keywords: LPKA Officers; Assisted Children; Development ; Silat School
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
LPKA  Klas  I  Blitar  (Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  I  Blitar)  adalah  sebuah lembaga yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi Anak binaan yang telah terlibat dalam tindak pidana kriminal. Dalam konteks lembaga seperti ini, konflik dan tawuran antar  Anak  Binaan  seringkali  menjadi  permasalahan  yang  memerlukan  penanganan khusus.  Konflik  tersebut  bisa  berasal  dari  berbagai  latar  belakang,  termasuk  afiliasi dengan  perguruan  Pencak  silat.  Perguruan  Pencak  silat  seringkali  menjadi  tempat  di mana Anak Binaan mengembangkan hubungan dan ikatan sosial mereka. Namun, dalam beberapa  kasus,  afiliasi  dengan  perguruan  silat  ini  dapat  menjadi  sumber  potensial konflik, terutama jika terjadi rivalitas atau persaingan antar perguruan masih berlanjut sampai  masuk  ke  dalam.  Konflik  semacam  ini  dapat  mengancam  keamanan  dan ketertiban di dalam LPKA Klas I Blitar. Dalam konteks ini, peran petugas di LPKA Klas I Blitar  menjadi  sangat  penting.  Petugas  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga keamanan, mengelola konflik, dan memfasilitasi rehabilitasi Anak Binaan. Dalam upaya meminimalisir gesekan antara anak binaan yang terlibat dalam tindak pidana kriminal, khususnya tawuran antar perguruan silat, peran petugas memiliki dampak sangat besar.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  pemahaman  mendalam  tentang  peran petugas dalam mengatasi konflik antara Anak Binaan yang terlibat dalam tawuran antar perguruan silat di LPKA Klas I Blitar. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara rinci peran petugas, dinamika konflik, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan  yang  berharga  bagi  LPKA  Klas  I  Blitar  dan  lembaga  sejenisnya  dalam meningkatkan  keefektifan  penanganan  konflik  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan. Penelitian  ini  juga  dapat  memberikan  kontribusi  lebih  lanjut  dalam  pemahaman  kita tentang bagaimana petugas di LPKA dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung rehabilitasi Anak Binaan, serta mencegah terjadinya konflik yang dapat membahayakan semua pihak yang terlibat. Keselamatan dan kesejahteraan Anak Binaan, petugas, dan masyarakat adalah tujuan utama dari penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Kepemimpinan dan Manajemen
Teori  ini  menekankan  pentingnya  kepemimpinan  dan  manajemen  yang  efektif  dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, peran petugas penjara dalam mengelola dan memfasilitasi anak binaan dapat meminimalisir konflik. Konsep seperti kepemimpinan transformasional,  manajemen  konflik,  dan  pengelolaan  sumber  daya  manusia  dapat menjadi  landasan  penting.  Teori  ini  sering  dikaitkan  dengan  James  MacGregor  Burns, seorang  ilmuwan  politik,  yang  memperkenalkannya  pada  tahun  1978  dalam  bukunya "Leadership."  Teori  kepemimpinan  transformasional  menekankan  peran  pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi.

## Teori Kriminologi
Teori  ini  mencakup  penelitian  tentang  penyebab  perilaku  kriminal,  pencegahan kriminalitas, dan rehabilitasi narapidana. Teori kriminologi membantu memahami latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi anak binaan yang terlibat dalam tawuran antar  perguruan  silat,  serta  upaya  untuk  mengurangi  konflik  ini.  Travis  Hirschi mengembangkan teori ini dalam bukunya yang berjudul "Causes of Delinquency," yang pertama  kali  diterbitkan  pada  tahun  1969.  Teori  ikatan  sosial  berfokus  pada  gagasan bahwa ikatan sosial yang kuat antara individu dan masyarakat dapat mencegah perilaku
kriminal. Hirschi mengidentifikasi empat elemen ikatan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal:
1) Ikatan kepercayaan ( attachment ): Ini mencakup hubungan positif individu dengan orang-orang  di  sekitarnya,  seperti  keluarga,  teman,  dan  guru.  Individu  yang memiliki  ikatan  kepercayaan  yang  kuat  cenderung  lebih  sedikit  terlibat  dalam perilaku kriminal.
2) Ikatan  komitmen  ( commitment ):  Ini  merujuk  pada  investasi  individu  dalam pencapaian  tujuan-tujuan  konvensional,  seperti  pendidikan  atau  pekerjaan. Individu  yang  memiliki  ikatan  komitmen  yang  kuat  terhadap  tujuan-tujuan  ini cenderung  lebih  berhati-hati  dalam  mengambil  risiko  perilaku  kriminal  yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.
3) Ikatan  partisipasi  ( involvement ):  Ini  melibatkan  partisipasi  individu  dalam aktivitas yang mengisi waktu luangnya. Individu yang memiliki keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas positif dan produktif cenderung memiliki waktu yang lebih sedikit untuk terlibat dalam perilaku kriminal.
4) Ikatan norma ( belief ): Ini merujuk pada keyakinan individu terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat  terhadap  norma-norma  konvensional  cenderung  kurang  cenderung melakukan tindakan kriminal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  untuk  menggali pemahaman  mendalam  tentang  peran  petugas  dalam  upaya  meminimalisir  gesekan antara anak binaan yang terlibat dalam tindak pidana kriminal, khususnya tawuran antar perguruan silat, di LPKA Klas I Blitar. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis  peran  petugas  serta  dinamika  konflik  yang  terjadi  di  lingkungan  LPKA. Menurut  Arikunto,(2019),  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dimaksudkan untuk  menyelidiki  keadaan,  kondisi  atau  hal  lain-lain  yang  sudah  disebutkan,  yang hasilnya  dipaparkan  dalam  bentuk  laporan  penelitian.  Peneliti  melakukan  wawancara mendalam  dengan  petugas  LPKA,  pengamat  kebijakan,  dan  Anak  Binaan  yang  terlibat dalam  tawuran.  Wawancara  digunakan  untuk  memahami  pandangan  dan  pengalaman mereka  terkait  peran  petugas  dalam  mengatasi  konflik.  Peneliti  melakukan  observasi langsung  di  LPKA  Klas  I  Blitar  untuk  mengamati  interaksi  antara  petugas  dan  Anak Binaan,  serta  melihat  kondisi  lingkungan.  Dokumen-dokumen  terkait  kebijakan keamanan  dan  peraturan  LPKA  juga  dianalisis  untuk  memahami  peran  petugas  dalam mengelola  konflik.    Hasil  penelitian  akan  menggambarkan  peran  petugas  dalam mengelola  konflik  antar  Anak  Binaan,  termasuk  upaya  mereka  dalam  meminimalisir tawuran antar perguruan silat yang kemungkinan masih terjadi di dalam LPKA. Temuan ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif dan mungkin juga melalui kutipan dari wawancara atau catatan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu  pada  UU  No  22  Tahun  2022  Bab  VII  dari  pasal  84,  Petugas  Pemasyarakatan mempunyai tiga wewenang / peranan  yaitu, 1) untuk melakukan  pemeriksaan kepada wbp  mapun  anak  binaan,  baik  dalam  segi  komunikasi,  intelijen  maupun  tindakan pencegahan  lainya  jika  wbp  maupun  anak  binaan  melanggar  tata  tertib  yang  telah disediakan. Peran petugas pada LPKA adalah sebagai Bapak Pelindung” ( Godfather ) bagi anak binaan yang membutuhkan bimbingan dan penyuluhan serta menolong, membantu,
dan  mengabdikan  dirinya  terhadap  anak  binaan  yang  bisa  dikatakan  sedang  berada dalam  fase  kegelapan,  dan  berusaha  untuk  ditarik  keluar  dari  kegelapan  tersebut  ke dalam cahaya kehidupan yang terang benderang.
Ada  beberapa  efektivitas  strategi  penanganan  konflik  oleh  petugas  LPKA terhadap anak binaanya, yaitu :

## 1) Mediasi dan Dialog:
Salah  satu  strategi  yang  bisa  digunakan  oleh  petugas  LPKA  adalah  mediasi  dan dialog antar Anak  Binaan  yang  terlibat  dalam konflik.  Pendekatan  ini  bertujuan untuk meredakan tensi, memahami penyebab konflik, dan mencari solusi bersama. Keberhasilan mediasi tergantung pada kemampuan petugas dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif. Petugas LPKA juga berperan sebagai pengawas yang ketat dalam  mencegah  tawuran.  Ini  mencakup  pengawasan  rutin  terhadap  aktivitas Anak  Binaan,  pemantauan  terhadap  komunikasi  mereka,  serta  penggeledahan untuk mencegah pemakaian benda tajam atau bahan berbahaya lainnya. Contoh kecil  bentuk  pengawasan  oleh  petugas  adalah  dengan  melarang  Anak  Binaan menggunakan kaos maupun identitas dari perguruan silatnya masing-masing ke dalam Lapas. Pengawasan yang ketat dapat menjadi efek jera bagi Anak Binaan yang berpotensi terlibat dalam tawuran kembali.
2) Pendidikan dan Kesadaran Hukum:
Upaya pendidikan kepada Anak Binaan  tentang konsekuensi hukum dari tawuran serta dampak negatif yang mungkin timbul, baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat,  dapat  membantu  mengurangi  keinginan  untuk  terlibat  dalam tawuran. Petugas LPKA juga dapat memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada Anak Binaan tentang dampak negatif tawuran terhadap masa depan mereka.
3) Kolaborasi dengan Perguruan Silat: Kerja  sama  yang  baik  antara  LPKA  dan  perguruan  silat  yang  beroperasi  di dalamnya dapat membantu dalam mengatasi konflik. Instruktur perguruan silat dapat membantu dalam mengendalikan perilaku anggotanya yang menjadi Anak Binaan dan berkontribusi dalam upaya rehabilitasi mereka.
4) Evaluasi dan Peningkatan:
Petugas  LPKA  perlu  terus-menerus  mengevaluasi  strategi  penanganan  konflik yang  mereka  terapkan.  Jika  strategi  tertentu  terbukti  tidak  efektif,  perlu  ada perbaikan dan penyesuaian. Evaluasi dapat melibatkan pemantauan data kejadian konflik,  umpan  balik  dari  Anak  Binaan  dan  petugas,  serta  kerja  sama  dengan peneliti atau ahli dalam bidang ini.
Petugas  pemasyarakatan  seringkali  menghadapi  sejumlah  kendala  yang kompleks ketika mereka mencoba menangani konflik tawuran antar perguruan pencak silat oleh anak binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Beberapa kendala yang paling umum dihadapi oleh petugas pemasyarakatan termasuk, antara lain:
1) Keterbatasan Sumber Daya Banyak lembaga pemasyarakatan menghadapi keterbatasan sumber daya seperti personel, fasilitas, dan anggaran. Kurangnya personel dapat membuat pengawasan yang ketat menjadi sulit dilakukan, sementara kurangnya fasilitas yang memadai dapat mempersulit pemisahan Anak Binaan yang berpotensi konflik.
2) Ketidakamanan Petugas
Petugas LPKA  juga dapat  merasa tidak aman saat mencoba untuk memisahkan atau meredakan konflik antara Anak Binaan jika terjadi kembali di dalam. Mereka
mungkin khawatir akan menjadi target kekerasan atau balas dendam dari Anak Binaan yang terlibat.
3) Kompleksitas Persoalan Konflik Konflik  antar  perguruan  pencak  silat  sering  kali  memiliki  akar  penyebab  yang kompleks,  termasuk  rivalitas  lama,  persaingan,  dan  dendam  pribadi. Mengidentifikasi penyebab sebenarnya dan menyelesaikannya bisa menjadi tugas yang sangat sulit bagi petugas LPKA.
4) Kurangnya Kerja Sama dari Anak Binaan sendiri Tidak semua Anak Binaan bersedia bekerja sama dengan petugas dalam merdam dan  menyelesaikan  konflik  tersebut  di  dalam.  Beberapa  Anak  Binaan  mungkin enggan memberikan informasi atau berpartisipasi dalam mediasi.
5) Keterbatasan dalam Pendidikan dan Pelatihan Petugas LPKA memerlukan keterampilan khusus dalam menangani konflik antar perguruan pencak silat. Kurangnya pelatihan atau pendidikan khusus dalam hal ini dapat menjadi kendala.
6) Reintegrasi Sosial Bagian penting dari tujuan pemasyarakatan adalah persiapan Anak Binaan untuk kembali  ke  masyarakat.  Namun,  konflik  tawuran  dapat  menciptakan  kesulitan dalam proses reintegrasi, termasuk stigmatisasi sosial.

## 7) Hambatan Hukum
Terkadang,  kendala  hukum  seperti  keterbatasan  dalam  sistem  hukum pemasyarakatan  atau  peraturan  yang  membatasi  tindakan  petugas pemasyarakatan dalam menyelesaikan konflik juga dapat menjadi hambatan.
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  ini,  diperlukan  pendekatan  yang  holistik  dan terkoordinasi  yang  melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  petugas  LPKA,  perguruan pencak  silat,  ahli  psikologi,  dan  lembaga  pemerintah  terkait.  Penting  juga  untuk meningkatkan  sumber  daya  dan  pelatihan  bagi  petugas  LPKA  agar  mereka  lebih  siap dalam menangani konflik yang mungkin timbul di dalam LPKA tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN
Peran  petugas  dalam  meminimalisir  gesekan  antar  narapidana  yang  terlibat  dalam tawuran perguruan silat di LPKA Klas I Blitar sangat penting. Mereka berperan sebagai mediator, pengawas, dan pendidik dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, serta membantu  rehabilitasi  narapidana.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  kerja  sama  dengan perguruan  silat  juga  menjadi  faktor  yang  relevan.  Semua  peran  ini  harus  dijalankan dengan teliti dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan untuk mencapai tujuan  pemasyarakatan  yang  lebih  aman  dan  mendukung  rehabilitasi  narapidana. Efektivitas  strategi  penanganan  konflik  dan  insting  oleh  petugas  LPKA  juga  sangat penting guna mengatasi tindak pidana tawuran antara perguruan pencak silat di dalam LPKA  sehingga  di  dalam  LPKA  terasa  aman  dan  nyaman.  Pendekatan  yang  efektif melibatkan  mediasi,  pengawasan  ketat,  pendidikan,  dan  kolaborasi  dengan  perguruan silat.  Dalam  menjalankan  strategi  ini,  petugas  LPKA  juga  harus  selalu  berupaya  untuk terus  memperbaiki  dan  mengadaptasi  pendekatan  mereka  sesuai  dengan  dinamika konflik yang mungkin muncul.

## DAFTAR RUJUKAN
Akers, R. L. (1996). Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance. Transaction Publishers.
Bambang, S, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.Irma, S. S. 1990. Aspek Hukumm Perlindungan anak, Bumi  Aksara, Jakarta.
Covey, S. R. (2004). The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. Free Press.
Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. University of California Press. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia.  (2021).  Profil  LPKA  Klas  I  Blitar:
Laporan Tahunan.
LPKA Klas I Blitar. (2020). Pedoman Pelayanan dan Rehabilitasi Narapidana di LPKA Klas I Blitar.
Maxwell,  J.  C.  (2018).  The  5  Levels  of  Leadership:  Proven  Steps  to  Maximize  Your Potential. Center Street.
Nasir,  Dj. 2012, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta. UU No 22 Tahun 2022. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta