## Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Melli Herfina 1* , Reta Purnama Sari 2 1,2 Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia
Coresponding author: melliherfina@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 05/01/2024 Diterima, 17/03/2024 Dipublikasi, 30/03/2024 Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  megetahui  penerapan  perhitungan  dan pelaporan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  Kota Padang, serta hambatan  yang dihadapi  oleh Badan Pendapatan Daerah  Kota Padang  dalam  pelaksanaan  proses  pengenaan  dan  pemungutan  Pajak Reklame.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  dengan melakukan  studi  lapangan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.
Data yang digunakan adalah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  pada  tahun  2022.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  perhitungan  pajak  reklame  oleh  BAPENDA Kota Padang telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang No. 89 Tahun 2021.  Pelaporan  pajak  reklame  pada  BAPENDA  Kota  Padang  juga  terbukti efektif dan efisien. Proses pengurusan pajak dilakukan oleh dua bidang, yang menghasilkan  pelaporan  yang  tepat  dan  akurat.  Namun,  terdapat  fluktuasi dalam  realisasi  target  dan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dari  pajak reklame dari tahun 2019 sampai 2022, yang dipengaruhi oleh bebrapa faktor seperti  dampak  pandemic  dan  ketidaktepatan  pelaporan  wajib  pajak  yang memasang reklame tanpa melapor kepada BAPENDA Kota Padang.
Kata Kunci: Perhitungan, Pelaporan, Pajak Reklame
Abstract
Keywords: Calculation, Reporting, Advertising Tax The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the  accounting  and  reporting  of advertisement tax by the Padang City Regional Revenue Agency (BAPENDA), as well as the obstacles faced by the Padang City Regional Revenue Agency in implementing  the  process  of  imposition  and  collection  of  Advertisement  Tax.
This research uses quantitative descriptive methods by conducting field studies through  observation,  interviews  and  documentation.  The  data  used  is  the realization of regional original revenue at the Padang City Regional Revenue Agency  in  2022.  The  results  of  the  research  show  that  the  implementation  of advertising tax calculations by Padang City BAPENDA is in accordance with Padang  Mayor  Regulation  No.  89  of  2021.  Advertisement  tax  reporting  to BAPENDA Padang City has also proven to  be effective and efficient.  The tax processing  process  is  carried  out  by  two  fields,  which  produces  precise  and accurate  reporting.  However,  there  is  a  conflict  in  the  realization  of  targets and receipt of local revenue from advertising taxes from 2019 to 2022, which is  influenced  by  several  factors  such  as  the  impact  of  the  pandemic  and inaccurate reporting of taxpayers who put up advertisements without reporting to BAPENDA Padang City.

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  ialah  penerimaan  yang  diperoleh  oleh  daerah  dari sumber-sumber  di  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.  Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan  pendapatan  asli  daerah  lainnya  yang  sah.  Pendapatan  asli  daerah  sering  digunakan
sebagai  indikator  kemajuan  suatu  daerah.  Jika  pendapatan  asli  suatu  daerah  tinggi,  maka dapat  dikatakan  bahwa  daerah  tersebut  telah  maju.  Semakin  tinggi  pendapatan  asli  daerah yang  diterima,  maka  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat semakin berkurang. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari Pajak.
Menurut  Mardiasmo  (2018:3),  Pajak  adalah  pungutan  wajib  yang  dikenakan  oleh Negara kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut  Mardiasmo (2018:4), Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi regularlend (pengatur). Menurut Mardiasmo (2018:3), jenis pajak terbagi menjadi tiga kelompok,  yaitu  pengelompokan  menurut  golongan,  menurut  sifat  dan  menurut  lembaga pemungutannya.  Sejak tahun 1990 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisah menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
Mulyadi  (2016:136),  menyatakan  Pajak  daerah  merupakan  kontribusi  wajib  kepada daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-undang.  Dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  daerah  sesuai  dengan  Undang- undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Ada dua jenis Pajak Daerah menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Pakir
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan
Salah  satu  pajak  yang  berkontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  Pajak Reklame.
Menurut PERWAKO No 89 Tahun 2021, Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau  media  yang  bentuk  dan  corak  ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial memperkenalkan,  menganjurkan,  mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian  umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati  oleh  umum.  Subjek  pajak  reklame  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menyelenggarakan reklame, sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.  Untuk  dapat  dipungut  pada  suatu  daerah  kabupaten  atau  kota,  pemerintah  daerah harus  terlebih  dahulu  menerbitkan  Peraturan  Daerah  tentang  Pajak  Reklame  yang  akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak  Reklame  di  Kota  Padang.  Di  kota  Padang  Pajak  reklame  dipungut  oleh  Badan Pendapatan Daerah.
Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  adalah  kantor  instansi  pelayanan  yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan  daerah  berupa  pajak  dan  restribusi.  Pendapatan  tersebut  merupakan  salah  satu
jenis pajak Negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kota Padang  dan  dijadikan  sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah.  Dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah daerah,  Badan Pendapatan  Daerah Kota Padang lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber  pendapatan  tersebut  yang  diterapkan  tanpa  harus  membebani  masyarakat tetapi  melalui  penyederhanaan  pungutan,  memperkecil  jumlah  tunggakan  dan  menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang menghindar.
Bagi wajib pajak yang melanggar atau sudah jatuh tempo akan dikenakan sanksi atau denda sebesar 2% setiap bulan hal itu diatur oleh PERWAKO No. 89 tahun 2021 pada pasal 14.  Bapenda  Kota  Padang  menetapkan  PERWAKO  NO.  89 Tahun  2021  untuk  perhitungan pajak  reklame  dan  denda  bagi  wajib  pajak  yang  melanggar.  Selama  Peneliti  magang  di Bapenda  melihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui cara perhitungan pajak  reklame.  Keberadaan  Pajak  Reklame  sebagai  salah  satu  jenis  pajak  kabupaten/  kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi  dasar  hukum  pajak  daerah  di  Indonesia.  (Siahaan,  2013:383),  Pemungutan  Pajak Reklame  di  Indonesia  saat  ini  didasarkan  pada  dasar  hukum  yang  jelas  dan  kuat  sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.
1. Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame
a. Peraturan  Wali  kota  Padang  Nomor  89  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Pemungutan Pajak Reklame
b. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame
c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah
2. Objek Pajak Reklame
a. Reklame Papan/Billboard
b. Reklame megatron/videotron/large electric Display (LED)
c. Reklame Neonbox
d. Reklame Kain
e. Reklame Stiker atau Melekat
f. Reklame Selebaran
g. Reklame Berjalan
h. Reklame Udara
i. Reklame Apung
j. Reklame Suara Reklame Film/Slide
k. Reklame Peragaan.
3. Bukan Objek Pajak Reklame
a. Peneyelenggara reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan.
c. Nama  pengenal  usaha  atau  profesi  yang  dipasang  melekat  pada  bangunana  tempat usaha  atau  profesi  yang  diselenggarakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  menggatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
e. Penyelenggaraan reklame lainya yang ditetapkan adakah khusus untuk  kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Wajib  pajak  reklame  adalah  orang  pribadi  atau  badan  tersebut.  Apabila  reklame diselenggarakan  melelui  pihak  ketiga,  misalnya  perusahaan  jasa  periklanan,  pihak  ketiga tersebut menjadi pajak reklame.
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame
Menurut  PERWAKO  No.  89  Tahun  2021,  Dasar  pengenaan  pajak  reklame  adalah  nilai sewa  reklame  (NSR),  yaitu  nilai  yang  ditetapkan  sebagai  dasar  perhitungan  penetapan besarnya  pajak  reklame.  Tarif  pajak  reklame  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  dua  puluh lima persen (25%) dan diterapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang No. 89 Tahun 2021 tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 1. Tarif Pajak Reklame
Jenis Pajak Reklame Tarif Pajak Reklame Papan, billboard, videotron, megatron, LED, neonbox atau sejenisnya 15% Reklame kain 10% Reklame Stiker/melekat 15% Reklame Seleberan 25% Reklame Berjalan 15% Reklame Udara 15% Reklame Apung 15% Reklame Suara 10% Reklame Film/slide - Reklame Perangaan -
Sumber: PERWAKO No. 89 tahun 2021

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin, SH No. 70, Kampung Jao, Kec Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telp/fax.  (0751)  –  323777.  Menurut  Sugiyono  (2019:  480-492),  analisis  data  adalah  proses mencari dan menyusun secara sistematis  data yang diperoleh  dari hasil wawancara, catatan lapangan  dan  dokumentasi  dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam  kategori, menjabarkan  ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa,  menyususn  ke  dalam  pola,  memilih mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan  sehingga  mudah dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Dalam  penelitian  ini  analisis  data  yang digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada  adalah  mengunakan  metode  analisis deskriptif  kuantitatif.  Analisis  deskriptif  kuantitatif  adalah  teknik  yang  digunakan  untuk pengujian,  pengukuran,  dan  hipotesis  berdasarkan  perhitungan  matematika  dan  statistik. Metode pengumpulan datanya bisa menggunakan survey, observasi, atau wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Izin Penyelenggaraan Reklame
Setiap  penyelenggaraan  reklame  yang  memakai  konstruksi  wajib  memperoleh Persetujuan  Bangunan  dan  Gedung  (PBG)  atau  Izin  Masa  Tayang  Reklame  (IMTR) dijelaskan dalam Peraturan Walikota (PERWAKO No. 64 Tahun 2021). setiap penyelenggara reklame  harus  mengajukan  permohonan  tertulis  kepada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Padang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut yaitu:
a. Foto copy identitas diri.
b. Surat kuasa dalam hal penggunaan dikuasakan
c. Surat pernyataan diatas matrai 10.000
d. Foto berwarna ukuran 6 R yang menggambarkan konten reklame yang akan ditayangkan.

## Penempatan Reklame
Setiap  penepatan  reklame  harus  sesuai  dengan  ketentuan  rencana  tata  ruang  wilayah kota, kriteria lokasi penempatan reklame terdiri atas yaitu:
a. Lokasi sangat strategis ialah lokasi yang berada dipersimpangan jalan utama kota padang dan beberapa ruas jalan tertentu yang memiliki dua titik sudut pandang atau lebih.
b. Lokasi strategis ialah lokasi yang berada disepanjang jalan-jalan utama kota padang.
c. Lokasi kurang strategis ialah lokasi selain sangat strategis dan lokasi strategis.
d. Lokasi tanpa penyelenggaraan reklame yaitu Gedung dan Halaman Kantor Pemerintahan, Gedung dan Halaman Sekolah dan Tempat Ibadah, Taman Tugu Bingkuang, Taman Tugu Perdamaian,  Taman  Patung  Selamat  Datang,  Taman  Tugu  Tali  Tigo  Sampilin  Simpang Haru,  Taman  Makam  Pahlawan,  Monument  Gempa,  Jembatan  Siti  Nurbaya,  Kawasan Kota Tua dan, Sepanjang Bahu Jalan Garis Pantai.

## Penerapan Perhitungan Reklame
Dalam  Peraturan  Wali  Kota  Padang  No.  89  Tahun  2021  pasal  4  tentang  Dasar Pengenaan pajak reklame dapat ditentukan atau dihitung berdasarkan hal-hal berikut yaitu:
a. Jenis reklame
b. Bahan yang digunakan untuk reklame
c. Lokasi penayangan reklame
d. Waktu penayangan
e. Jangka waktu penayangan
f. Jumlah reklame, Ukuran media reklame
Dalam  menghitung  pajak  reklame  ada  besaran  pokok  pajak  reklame  yang  terhutang dinyatakan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2 . Besar Pokok Pajak No Jenis Reklame Jangka waktu Besar Pokok Pajak Terhutang (Rp) Sangat Strategis Strategis Kurang Strategis 1 Vidiotron / mwgatron / LED 1 tahun 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1 bulan 250.000 150.000 100.000 2 Papan / Billboard 1 tahun 850.000 420.000 280.000 1 bulan 71.000 35.000 23.000 3 Neonbox / sejenisnya 1 tahun 600.000 300.000 200.000 4 Kain 1 hari 10.000 10.000 10.000 1 bulan 100.000 100.000 100.000 5 Melekat / stiker 1 bulan 18.000 18.0000 18.000 6 Selebaran 1 bulan 15.000 15.000 15.000 7 Berjalan / Kendaraan 1 tahun 200.000 200.000 200.000 8 Udara 1 bulan 162.000 162.000 162.000 9 Apung 1 bulan 135.000 135.000 135.000 10 Suara 1 hari 200.000 200.000 200.000 11 Film / slide 1 hari 10.000 10.000 10.000 12 Perangaan 1 hari 25.000 25.000 25.000
Sumber: PERWAKO NO. 89 Tahun 2021
Menurut  PERWAKO  No.  89  Tahun  2021,  Besar  pokok  pajak  reklame  yang  terutang dihitung  dengan  cara  mengalikan  panjang,  lebar,  sisi,  unit  dan  tarif  jenis  pajak  reklame berdasarkan lokasi. Sacara umum Perhitungan Pajak Reklame adalah:
Pajak Reklame = Luas Media Reklame x Tarif Jenis Reklame  Berdasarkan

## Lokasi

## Pelaporan Pajak Reklame
Pelaporan pajak reklame ialah dimana setiap wajib pajak melakukan kewajiban untuk membayar pajaknya. Pembayaran tersebut masuk ke rekening penampung kas daerah, yang mana akan dilaporkan sebagai salah akun terutang pajak reklame didalam Pendapatan pajak daerah  pada  Hasil  Pelaksanaan  Penerimaan  Pajak  Reklamen  Realisasi  Penerimaaan  Pajak Daerah Tahun 2019 Sampai dengan Tahun 2022.
Tabel 3. Hasil Penerimaan Pajak Reklame dan Pendapatan Pajak Daerah Kota Padang
Tahun 2019-2022 Tahun Target Realisasi Persentase 2019 15.000.000.000 8.499.266.277 56.66 2020 6.000.000.000 7.496.118.362 124.94 2021 9.000.000.000 8.894.749.122 98.83 2022 12.000.000.000 12.444.841.000 103.71
Sumber : BAPENDA Kota Padang (2022)
Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa target penerimaan pajak reklame dari tahun 2019-2022  terus  mengalami  fluktuasi.  Terdapat  penurunan  signifikan  dalam  realisasi pendapatan  pada  tahun  2019,  diikuti  oleh  peningkatan  yang  tajam  pada  tahun  2020  dan kemudian penurunan kembali pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pendapatan pajak reklame berhasil melebihi target yang ditetapkan. Penurunan pada tahun 2019-2021 disebabkan oleh dampak  pandemi Covid-19.  Covid-19 telah  menyebabkan  gangguan  besar-besaran  dalam perekonomian global, termasuk sektor periklanan dan pemasaran. Banyak bisnis mengalami penurunan  aktivitas  dan  pendapatan  selama  periode  tersebut,  yang  berdampak  pada pendapatan dari pajak reklame di Kota Padang. Pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan penurunan aktivitas sosial selama pandemi dapat menyebabkan penurunan iklan dan promosi, yang  pada  gilirannya  berdampak  negatif  pada  pendapatan  dari  pajak  reklame.  Pengurangan target  pendapatan  pada  tahun  2020  juga  mencerminkan  penyesuaian  yang  dilakukan pemerintah setempat untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Namun pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase, realisasi, dan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya objek pajak baru yang memasang reklame di kota padang.

## Hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam  Penerapan  Perhitungan  dan  Pelaporan Pajak Reklame
a. Terutama  dari  wajib  pajak  yang  tidak  mematuhi  peraturan  yang  ditetapkan.  Salah  satu masalah yang sering  terjadi  ialah  banyaknya reklame yang masih terpasang setelah  masa berlakunya habis, sedangkan pihak penyelenggara atau wajib pajak seharusnya melalukan perpanjangan  izin  pemasangan  reklame.  Namun,  masih  banyak  wajib  pajak  yang melanggar aturan tersebut.
b. Masih  banyaknya    reklame  yang  terpasang  tanpa  terdaftar  dan  tidak  dikenai  tarif  pajak reklame. Masalah  ini disebabkan  oleh kurangnya  kesadaran  wajib  pajak untuk  mematuhi hukum  dalam  pemasangan  reklame.  Meskipun  petugas  pajak  reklame  melakukan pendekatan.
Untuk mengatasi hambatan diatas sebgai berikut:
a. Pemerintah  perlu  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  mengenai  pentingnya  mematuhi aturan dalam  pemasangan  reklame.  Petugas  reklame dapat  memberikan pendekatan yang lebih  efektif  dan  membantu  wajib  pajak  yang  menghadapi  kesulitan  dalam  mengurus perizinan.
b. Pemerintah  juga  harus  melakukan  pengawasan  yang  lebih  ketat  terhadap  pemasangan reklame ilegal dan memastikan tarif pajak yang tetap diterapkan. dan penengakan hukum yang lebih efektif dalam industri reklame.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  penerapan  perhitungan  pajak  reklame  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang dapat dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Walikota No. 89 Tahun 2021.
2. Pelaporan  pajak reklame pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Padang cukup efektif dan efisiensi  hal  ini  terjadi  kerena  pengurusan  pajak  hanya  dilakukan  oleh  dua  bidang. Realisasi  target  dan  penerimaan  dari  tahun  2019  sampai  2022  mengalami  kenaikan  dan penurunan  dapat  dikatakan  dengan  keadaan  fluktuatif,  keadaan  ini  di  sebabkan  oleh beberapa  faktor  seperti  dampaknya  pandemi  dan  banyaknya  wajib  pajak  yang  sudah memasang  reklame  tetapi  tidak  melapor  ke  BAPENDA,  ini  disebabkan  karna  kurang ketatnya pengawasan di lapangan.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menghadapi masalah pemasangan reklame ilegal dan  pelanggaran  aturan  yang  merusak  penataan  kota.  Untuk  mengatasinya  diperlukan peningkatan  kesadaran  wajib  pajak,  pendekatan  yang  lebih  efektif  dalam  membantu perizinan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pemasangan reklame ilegal dan tarif pajak yang tepat.

## Saran
Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
a. Diharapkan  lebih  mensosialisasikan  informasi  mengenai  pajak  reklame,  tentang pentingnya  perhitungan  dan  pemasangan  reklame  sesuai  dengan  aturan,  karena  tidak setiap tempat dapat dipasangi reklame.
b. Diharapkan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Padang  dapat  meningkatkan  efektivitas dan  efisiensi  dalam  pelaporan  pajak  reklame,  serta  mampu  mencapai  target  yg  telah ditetapkan.
2. Bagi  Akademi  Akuntansi  Indonesia  diharapkan  meningkatkan  dan  memperbaiki  sarana dan  prasarana  kampus  serta  menyediakan  sumber  referensi,  buku-buku,  majalah,  artikel, atau jurnal untuk mempermudah mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir.
3. Bagi  Penulis  selanjutnya  diharapkan  dapat  membantu  sebagai  bahan  referensi  dan mempermudah dalam melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Akademi Akuntansi Indonesia 2019 Buku Pedoman Pelaksana Tugas Akhir Program   Studi DIII Akamtan Akademi Akuntansi Indonesia
Mardiasmo. 2018 . Akuntansi Sektor Publik . Andi Offset Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi 4. Penerbit Andi . Mulyadi. 2016 . Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat Peraturan Wali Kota Padang Nomor 64 Tahun 2021 . Penyelenggaraan Reklame . Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 . Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Sugiyono. (2019) . Data Sekunder. Dalam Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (hal. 193). Alfabeta
Undang-undang  No.  33  Tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .