## IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAHAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH
Rauzatul Ulfah,  H. Ismail Nurdin, Nur Handayani
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
urauzatul18@gmail.com

## ABSTRACT
The focus of this research is to see the implementation of government supervision carried out by the Inspectorate of Nagan Raya Regency. The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques by reading data, data reduction, data presentation, and data collection. The results showed that the implementation of supervision by the Inspectorate was good enough, seen from 1) the level of reporting by the Inspectorate, 2) measurement of work results; 3) corrections, and corrections to the condition of Human Resources (HR). So it is deemed necessary to develop human resources both in terms of quantity (especially auditors) as well as in terms of quality through education and training or similar activities as well as politics which will be led by the leadership of the Inspectorate of Nagan Raya Regency. In carrying out its duties and functions, only level 2 should be at level 3.
Keywords : Inspectorate and Government Supervision

## ABSTRAK
Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  pengawasan pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya,  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan induktif.  Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode    observasi,  wawancara, dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dengan  cara  pengumpulan  data,  reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan oleh Inspektorat sudah cukup baik dilihat dari: 1) tingkat keberhasilan tahapan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, 2) pengukuran hasil kerja; 3) tindakan koreksi dan perbaikan serta kondisi Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dipandang perlu adanya Pengembangan SDM baik dari segi kuantitas (khususnya auditor ahli) maupun dari segi kualitas baik melalui diklat maupun kegiatan sejenis serta  political  will  pimpinan Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya  perlu  lebih  tegas dalam melaksanakan pengawasan namun berdampak pada bertambahnya anggaran dikarenakan  Inspektorat  Kabupaten  Naga  Raya  dalam  mellaksanakan  tugas  dan fungsinya  baru menduduki level  2 yang seharusnya berada pada level 3.
Kata kunci : Inspektoran dan Pengawasan Pemerintahan

## PENDAHULUAN
P emerintah merupakan suatu organisasi  yang  memiliki  tugas, fungsi dan tanggungjawab atas berkembangnya suatu negara. Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma  dari  pola  sentralisasi menjadi  desentralisasi.  Hal  tersebut menyebabkan adanya penyerahan wewenang sebesar-besarnya dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan agar  terlaksana  dengan  baik  sesuai dengan  perencaanaan  yang  telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang  berlaku,  diperlukan  adanya kegiatan  pengawasan  yang  optimal agar  tidak  muncul  peluang    terjadinya penyimpangan  dan  penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Untuk  itu,    dipererlukan  pengawasan yang profesional oleh aparat pengawas secara  fungsional  khususnya  terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan  pembangunan  agar  sesuai  dengan Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku.
Pengawasan  yang  optimal  akan tercapai  apabila  aparat  pengawas memiliki tingkat profesionalisme yang  tinggi  sehingga  mampu  memberi masukan  sebagai  dasar  pengambilan keputusan.  Lembaga  pengawas  intern pemerintah  yang  mempunyai  tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  urusan  pemerintahan daerah adalah Badan Pengawas yang  disebut  sebagai  Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang  dipimpin  oleh    Inspektur. Inspektur  dalam  melaksanakan  tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung  kepada  Kepala  Daerah melalui  Sekretaris  Daerah.  Inspektorat Kabupaten  Nagan  Raya  merupakan lembaga  pengawas  intern  pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  urusan  pemerintahan daerah,  seperti  yang  diatur  dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
Pelaksanaan  pengawasan  urusan pemerintahan daerah Kabupaten Nagan Raya  masih  belum  terlaksana  dengan optimal.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh kurangnya  tenaga  kerja  serta  ahli auditor  di  Inspektorat  Nagan  Raya. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian sebelumnya  yang  diakukan  Tuidana, Epafras,  Markus  Kaunang  dan  Alfon Kimbal  6872-33924-1-SM.pdf  bahwa ”Kualitas sumber daya manusia aparatur pengawas  menjadi  salah  satu    faktor penghambat  bagi  inspektorat  daerah dalam melakukan fungsi pengawasan.
Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil intansi  Inspektorat  Kabupaten  Nagan
Raya  Provinsi  Aceh  tahun  2019  tenaga ahli auditor yang dimiliki oleh Inspekorat hanya 7 orang sedangkan tuntutan yang seharusnya  dimiliki  oleh  Inspektorat kabupaten tenaga ahli auditor harus ada 15 sampai 25 orang. Secara keseluruhan jumlah  pegawai  Inspektorat  hanya 40  orang..  Hal  tersebut  menandakan bahwa  Inspektorat  Kabupaten  Nagan Raya  kekurangan  tenaga  kerja  untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dalam  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan pada urusan pemerintahan di  Kabupaten  Naga  Raya.  Disamping
Rauzatul Ulfah dkk. — Implementasi Pengawasan Pemerintahan  ....
itu  masih  terdapat  5  orang  yang belum  menguasai  teknologi  seperti pengoperasian komputer. Hal lain yang menjadi  kendala  pada  Inspektorat Kabupaten  Nagan  Raya  adalah  kurang lengkapnya  sarana  dan  prasarana termasuk  kurangnya  jumlah  komputer yang  ada  di  inspektorat.  Jumlah komputer  yang  tersedia  hanya  16 komputer  sedangkan  yang  diperlukan sebanyak  40  komputer    sesuai  jumlah pegawai yang ada.
Pembinaan dan pengawasan Inspektorat  yang  harus  dilakukan adalah  seluruh  dinas,  badan  serta
222  gampong  atau  desa  yang  ada  di Kabupaten  Nagan  Raya.  Berdasarkan Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan (PKPT),  Inspektorat  Kabupaten  Nagan Raya  melakukan  pengawasan  kepada setiap  instansi  lainnya  sebanyak satu  kali  dalam  satu  tahun,  namun dalam  pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  inspektorat  sering tidak  sesuai  waktu  pelaksanaannya dengan yang sudah ditetapkan di jadwal perencanaan pengawasan. Hal tersebut ditandai  dengan  adanya  instansi  yang tidak  sempat  diawasi  pada  tahun berjalan  sehingga  akan  dilakukan pengawasan di tahun berikutnya dengan objek  pengawasan  selama  dua  tahun, yaitu satu tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang diawasi.
Saat pelaksanaan pembinaan dan  pengawasan  dilakukan  sering terjadi tidak tercapainya target dan  sasaran  yang  sudah  ditetapkan dalam  pelaksanaannya.  Pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  masih lambat sehingga membutuhkan waktu  tambahan  dari  yang  sudah ditetapkan.  Hal  tersebut  disebabkan karena  kekurangan  aparat  pengawas
pada  Inspektorat  Kabupaten  Nagan Raya.  Namun  setelah  dilakukannya pembinaan  dan  pengawasan  oleh Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya pada instansi tertentu juga  masih  tidak ada perubahan yang signi ikan sehingga kegiataan  pembinaan  dan  pengawasan terasa tidak terlaksana dengan optimal. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kurang pedulinya  objek  pemeriksaan  dalam menanggapi  hasil  pemeriksaan  yang telah dilakukan oleh pihak Inspektorat.
Kajian empiris sebelumnya dilakukan Herdi Setiawan dan Tri  Sukirno  Putro  tahun  2013 menggunakan  pendekatan  kualitatif tentang Optimalisasi Fungsi Inspektorat di  Kaupaten  Indragiri  Hulu  yang menunjukkan bahwa Inspektorat Indragiri Hulu belum mampu membantu meningkatkan opini BPK RI atas Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) yang  disebabkan  oleh  keterbatasn SDM  dan  ketersediaan  anggaran/dana yang  diperuntukkan  dalam  kegiatan di  Inspektorat  Kabupaten  Indragiri Hulu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh”

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  penulis  dapat  mengidenti ikasi berbagai  permasalahan  yang  muncul dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten  Nagan  Raya  Provinsi  Aceh diantaranya yaitu :
1. Kurangnya  sumber  daya  manusia atau  pegawai  yang  ada  di Inspektorat Kabupaten Nagan Raya
2. Kurangnya tenaga ahli auditor
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 2, Oktober 2020: 109–122
3. Masih rendahnya kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaannya 4. Pelaksanaan  pengawasan  masih tidak  sesuai  dengan  jadwal  yang telah ditetapkan
5. Masih  adanya  pegawai  yang  belum bisa mengoperasikan komputer 6. Kurang pedulinya objek pemeriksaan  dalam  menanggapi hasil pemeriksaan
Dari  identi ikasi  masalah  maka yang  ada  maka  ruang  lingkup  dalam penelitian ini adalah :

## 1. Sumber Daya Manusia
2. Tugas  dan  fungsi  Inspektorat

## Kabupaten Nagan Raya
3. Akuntabilitas pengawasan inspektorat 4. Sarana Prasarana Mengingat terbatasnya waktu penelitian  dan  luasnya  permasalahan yang  ada  maka,  penulis  membatasi pada  pelaksanaan  fungsi  pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten  Nagan  Raya.  Adapun rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  adalah  :  Bagaimana  pelaksanaan fungsi  pengawasan  pemerintahan  oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
Tujuan  dilaksanakannya  penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis  dan mendeskripsikan  pelaksanaan  fungsi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten  Nagan  Raya  juga  sebagai bahan  masukan  baik  secara  teoritis dan  praktis  dalam  upaya  perbaikan
praktik  pemerintahan  terutama  dalam hal  pelaksanaan  fungsi  pengawasan pemerintah  oleh  Inspektorat.  Selain itu  juga  untuk  menambah  dan menghimpun informasi berbagai bahan pengembangan  ilmu  pemerintahan terapan  khususnya  mengenai  fungsi pengawasan pemerintahan
oleh Inspektorat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengawasan  merupakan  proses yang  dilakukan  untuk  menjamin  suatu kegiatan sesuai dengan rencana . Hal ini sesuai  pendapat  Stoner  dan  Freeman yang  dikutip  Hasibuan  (2003:267) bahwa  “ controlling is the process of assuring that actual activities cinform to planed activities.” Selain itu pengawasan juga  dilakukan  untuk  mengukur kinerja  organisasi  secara  objektif  dan merencanakan  cara  dalam  mencapai tujuan  organisasi  seperti  ungkapan Koontz  dalam  Hasibuan  (2003:274) bahwa  :  “ controlling is measurement and correction of performance in order to make sure that enterprisen objectives and the plans devised to attain then are being accomplished .“ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  2017  tentang  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  pengawasan dapat  dilakukan  oleh  berbagai  instansi pemerintah maupun masyarakat. Salah  satu  instansi  pemerintah  yang melakukan pengawasan adalah
inspektorat  atau  yang  selanjutnya disebut  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah  atau  yang  selanjutnya disebut APIP. Aparat pengawas internal pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian,  inspektorat  provinsi,  dan
Rauzatul Ulfah dkk. — Implementasi Pengawasan Pemerintahan  ....
inspektorat  kabupaten/kota  (pasal  1 ayat 46 dalam Undang-Undang Republik Indonesia  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah) dan Pasal 16 ayat 1  (b)  ditegaskan  bahwa  telah  menjadi kewenangan  daerah  dalam  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Inspektorat adalah salah satu bagian dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah yang  merupakan  unsur  pengawas penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab  kepada  Bupati.  Secara  teknis operasional  Inspektorat  berada  dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Sedangkan secara administratif Inspektorat berada di bawah pembinaan Mendagri (Irjen Kemendagri). Inspektorat  Daerah  kabupaten/ kota  merupakan  unsur  pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang  dipimpin  oleh  inspektur . Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat  Daerah  pasal  34  di  katakan bahwa  inspektorat  daerah  terdiri  dari beberapa tipe yaitu inspektorat daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat daerah  kabupaten/kota  dengan  beban kerja  yang  besar.  Inspektorat  daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan  fungsi  inspektorat  daerah kabupaten/kota  dengan  beban  kerja yang  sedang.  Sedangkan  inspektorat daerah  kabupaten/kota  tipe  C  untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat  daerah  kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil. Inspektorat memiliki tugas pokok  dan  fungsi  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  Pemerintahan
Daerah.  Pada  Peraturan  Pemerintahan
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  dinyatakan  bahwa  Inspektorat mempunyai  tugas  membantu  kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  daerah  dan tugas  pembantuan  oleh  perangkat daerah.  Dalam  melaksanakan  tugasnya inspektorat
menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang  pengawasan  dan  fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan  pengawasan  internal terhadap  kinerja  dan  keuangan melalui  audit,  reviu,  evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan  pengawasan  untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan 5. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah dan 6. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang diberikan oleh kepala daerah terkait tugas dan fungsinya.
Pasal  25    Qanun  Kabupaten  Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 menjelaskan bahwa  Inpektorat  Kabupaten  Nagan Raya  mempunyai  tugas  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan urusan pemerintahan umum,
pembangunan  dan  kemasyarakatan  di kabupaten,  pelaksanaan  pembinaan atas  penyelenggaraan  pemerintahan desa  atau  gampong  dan  urusan pemerintahan desa atau gampong. Pasal 26 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3  Tahun  2008    meyebutkan  bahwa dalam melaksanakan tugas, inspektorat memiliki fungsi :
Jurnal Media Birokrasi — Vol. 2, No. 2, Oktober 2020: 109–122
a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan  kebijakan  dan  fasilitasi pengawasan;
c. Pemeriksaan,  pengusutan,  pengu- jian  dan  penilaian  tugas  penga- wasan;
d. Pembinaan fungsional auditor pengawas kabupaten;
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
f. Pelaksanaan  koordinas  dengan instansi  dan  atau  lembaga  terkait lainnya di bidang pengawasan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya  yang  diberikan  oleh  bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya  Pasal  27  Qanun  Kabu- paten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 menyatakan  bahwa  dalam  menyeleng- garakan fungsinya inspektorat memiliki kewenangan :
a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional; b. Melaksanakan  pengawasan  atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten; c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana  pengawasan  atas  penye- lenggaraan pemerintahan kabu paten;
d. Melakukan  pembinaan  terhadap kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
e. Melakukan  pemeriksaan  atas  lapor- an/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalah- gunaan  wewenang  yang  dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pe- merintahan kabupaten;
f. Melakukan  pengusutan  atas  du- gaan  adanya  korupsi,  kolusi  dan nepotisme;
g. Melakukan review atas  laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kabupaten
Dalam melaksanakan fungsi penga- wasan,  ada  beberapa  asas  yang  harus dijadikan  sebagai  dasar  pengawasan oleh inspektorat agar pengawasan dapat terlaksana secara optimal yaitu:
a.  Asas tercapainya tujuan
Dasarnya  adalah  bahwa  semua  ak- tivitas  ditujukan  kea  rah  tercapai- nya tujuan, yaitu dengan mengada- kan  perbaikan  untuk  menghindari penyimpangan  atau  deviasi  peren- canaan.  Tentu  saja  ketika  perenca- naan tersebut dilaksanakan.
b.  Asas e isiensi
Asas ini dimaksudkan agar sedapat dan  sejauh  mungkin  pelaksanaan atas  aktivitas  dihindarkan  dari deviasi.
c.  Asas tanggung jawab Perencanaan  terlaksana  dengan baik,  para  pelaksana  harus  benar- benar  memiliki  tanggungjawab. Tidak  semata  didasarkan  pada adanya pengawasan yang membawa  konsekuensi  sanksi. Lebih dari itu adalah tanggugjawab internal terhadap proses pelaksanaannya.
d.  Asas pengawasan
Asas  ini  ditujukan  terhadap  masa depan  atas  aktivitas  yang  dilak- sanakan.  Tujuan  dari  asas  ini  ti- dak  lain  adalah  untuk  melakukan tindak an  konkret  guna  mencegah terjadinya  penyimpangan  perenca- naan  yang  akan  terjadi,  baik  pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
Rauzatul Ulfah dkk. — Implementasi Pengawasan Pemerintahan  ....
e.  Asas langsung Asas ini bermaksud dalam melaksanakan  pengawasan  itu senantiasa  diorientasikan  kepada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan  secara  menyeluruh. Artinya, pelaksana pun mempunyai beban  langsung  untuk  disamping melaksanakan  juga  melakukan pengawasan.
f.  Asas re leksi perencanaan
Maksud dari asas ini adalah didalam melaksanakan aktivitas terkandung makna  militansi.  Militansi  itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan  yang  memang  dapat dilaksanakan,  baik  secara  aplikatif berdasarkan  perencanaan  maupun pelaksanaan atas pengawasannya.
g.  Asas individual Asas  ini  dimaksudkan  bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan  dan  ditujukan  sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu menentukan keberhasilan  pelaksanaan  aktivitas dan  pelaksanaan  pengawasan. Masing-masing  individu  harus merasakan  hal  tersebut    yang tere leksikan dalam kinerjanya.
h.  Asas standar Asas ini menunjukan bahwa dalam pengawasan didasari dengan prinsip  efektivitas  dan  e isiensi. Ukuran  untuk  itu  dirumuskan berdasarkan standar yang jelas dan akurat. i.  Asas tindakan Pengawasan dapat dilakukan apabila  ada  ukuran  konkret  yang tercermin  dari  tindakan.  Tindakan dalam  pelaksanaan  rencana  dan pengawasan harus konkret.
j.  Asas peninjauan kembali
Maksud dari asas ini adalah didalam pengawasan  harus  selalu  ditinjau kembali.  Dievaluasi  sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas  rencana  dan  pengawasan senantiasa  pada  jalur  yang  sesuai dengan  perencanaan  awal.  Hal  ini akan  menjadi  jaminan  tercapainya tujuan. (Prayudi Atmosudirjo dalam Fathoni , 2016:173)
Jika dikaitkan dengan pemerintahan,
pengawasan  pemerintahan  bertujuan agar  pelaksanaan  penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan  terjamin  sesuai  dengan peraturan  perundang–undangan  yang berlaku  guna  menciptakan  aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. T. Hani Handoko (2015:357) menyatakan bahwa proses pengawasan meliputi :
a.  Penetapan standar kerja Tahap  pertama  dalam  pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan,  standar  mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran  yang  dapat  digunakan sebagai  patokan  untuk  penilaian hasil.  Tujuan,  sasaran,  kuota  dan target pelaksanaan dapat dijadikan sebagai standar.
b.  Pengukuran hasil kerja
Penetapan  standar  menjadi  sia- sia  apabila  tidak  disertai  berbagai cara  untuk  mengukur  pelaksanaan kegiatan  nyata.  Oleh  karena  itu, tahap  kedua  dalam  pengawasan adalah  menentukan  pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
c.  Tindakan koreksi atau perbaikan Setelah  frekuensi  pengukuran  dan sistem  monitoring  ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan
sebagai proses yang berulang-ulang dan  terus-menerus.  Berbagai  cara yang  dilakukan  untuk  melakukan pengukuran  pelaksanaan,  yaitu  : pengamatan  (observasi),  laporan- laporan, baik lisan maupun tertulis, metoda-metoda otomatis dan inspeksi,  pengujian  (test),  atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang menggunakan  pemeriksa  intern (internal auditor) sebagai pelaksana pengukuran. Berdasarkan
pelaksanaannya,
Sedarmayanti (2017:199) membedakan pengawasan menjadi :
1. Pengawasan melekat (waskat)
a. Proses pemantauan, pemeriksaan,  dan  evaluasi oleh  pimpinan  unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen dalam melaksanakan  pekerjaan  di lingkungan  organisasi  non pro it b. Pengawasan  melekat  (waskat) : proses pemantauan, pemeriksaan,  dan  evaluasi oleh  pimpinan  unit/organisasi kerja terhadap pendayagunaan semua  sumber  daya,  untuk mengetahui kelemahan/ kekurangan  dan  kelebihan/
kebaikan yang dapat digunakan untuk  pengembangan  unit/
organisasi kerja di masa depan.
2. Pengawasan fungsional (wasnal)
Proses  pemantauan,  pemeriksaan,
dan evaluasi oleh aparatur pengawasan dalam sistem pemerintahan  yang  fungsi  dan tugas  pokoknya  khusus  di  bidang pengawasan.
3. Pengawasan masyarakat (wasmas)
Pengaduan, kritik, saran, pertanyaan yang  disampaikan  masyarakat mengenai  pelaksanaan  pekerjaan oleh organisasi pemerintah.
Tahapan  kegiatan  yang  dilakukan Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah (APIP) menurut Pasal 16 ayat 3 Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah : 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah 2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Pelaksanaan  program  strategis nasional di daerah
4. Berakhirnya  masa  jabatan  kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah
5. Pengawasan  dalam  rangka  tujuan tertentu  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  peraturan  perundang- undangan
Setelah dilakukan pengawasan hasil pengawasan  ditindaklanjuti  oleh  APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan  dan  disampaikan  kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Aparat  pengawas  atau  Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan  bisa  melakukan
Rauzatul Ulfah dkk. — Implementasi Pengawasan Pemerintahan  .... secara  professional  dan  akuntabel sehingga  aparat  pengawas  dituntut memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabel. Untuk  menunjang  hal  tersebut,  maka Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan  khusus  yang  mengatur tentang  Kode  Etik  Aparat  Pengawasan
Intern  Pemerintahan  di  Lingkungan Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya yaitu  Peraturan  Bupati  Nagan  Raya Nomor 25 Tahun 2018 untuk dijadikan sebagai  landasan  perilaku  dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan    harapan  Inspektorat    mampu memberikan  keteladanan  yang  baik dalam  segala  aspek  kepada  semua pihak  khususnya  dalam  hal  mematuhi peraturan perundang-undangan. Aparat  pegawas  juga  harus  mampu menghindari  perbuatan  tercela  yang bertentangan  dengan  norma  dan peraturan perundang-undangan. Kode  etik  Aparat  pengawasan  intern pemerintah bertujuan untuk :
1. mendorong  budaya  etis  dalam profesi aparat pengawasan
2. mewujudkan  kinerja  setiap  aparat pengawasan  intern  pemerintah terpercaya,  berintegritas,  objektif, akuntabel, transparan dan memegang  teguh  rahasi,  serta memotivasi  pengembangan  profesi secara berkelanjutan 3. melindungi pengawas dari pengaruh pihak lain yang mempunyai  kepentingan  tertentu yang  dapat  menyebabkan  tidak terpenuhinya  prinsip  pengawasan alam pelaksanaan tugasnya 4. mencegah terjadinya tingkah laku  tidak  etis,  agar  terpenuhinya prinsip-prinsip  kerja  akuntabel dan  terlaksananya  pengendalian
pengawasan  sehingga  terwujudnya aparat  pengawasan  yang  kredibel dengan  kinerja  optimal  dalam pelaksanaan pengawasan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan  metode  deskriptif    dengan pendekatan induktif. Hal ini dilakukan  karena  peneliti  bermaksud menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan berdasarkan data kualitatif sebagaimana pendapat Bungin (2015:146) bahwa “Penelitian kualitatif yang  bersifat  deskriptif  bisa  dilakukan dalam  penelitian  yang  berbentuk  studi kasus  yang  ditekankan  hanya  pada satu  permasalahan  atau  kasus  dari berbagai  fenomena  yang  berlangsung atau terjadi.” Studi kasus dari penelitian ini  adalah  fungsi  pengawasan  dalam meningkatkan  kinerja  pegawai  di lingkungan  kerja  inspektorat.  Adapun pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  induktif. Menurut Moleong (2014:10),  “Pendekatan  induktif  lebih mudah  digunakan  untuk  menemukan fakta  sebagaimana  yang  terdapat dalam  data,  bisa  lebih  meyakinkan dalam  penciptaan  hubungan  penelitian dengan responden menjadi lebih akurat dan  akuntabel,  dapat  mendeskripsikan latar  secara  penuh  atau  mengalihkan kepada  suatu  latar  lainnya  sehingga dapat  menemukan  pengaruh  bersama yang  menjadi  fokus  tujuan  hubungan- hubungan.”
Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  yaitu  observasi,  wawancara dan  dokumentasi.  Observasi  dilakukan secara partisipatif dalam hal ini peneliti datang  di  tempat  kegiatan  orang  yang diamati, namun tidak ikut terlibat dalam
kegiatan  tersebut  sehingga  data  yang didapatkan  akan  lebih  lengkap,  akurat dan  mengetahui  maksud  dari  setiap perilaku  yang  terlihat.  Wawancara dilakukan  secara  terstruktur  kepada Inspektorat  kabupaten  Nagan  Raya Provinsi  Aceh,  Inspektorat  Pembantu Wilayah IV, Pejabat Fungsional Auditor, Kasubbag  Program  Evaluasi  dan Pelaporan,  Pegawai  di  lingkungan Inspektorat,  Bappeda  (Obrik),  Kepala Desa Cot  Kuta (Obrik), Kakan Kesbangpol (Obrik),  Camat  Kecamatan  Seunangan (Obrik),  Kasi  Satpol  PP  danWilayatul Hisbah  (Obrik).  Dokumentasi  meliputi dokumen  sumber  daya  manusia inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya; dokumen  pelaksanaan  pengawasan yang dilakukan secara berkala;
dokumen  hasil  pengawasan;  dokumen mengenai  usaha-usaha  yang  dilakukan inspektorat dalam mengatasi hambatan pelaksanaan  pengawasan.  Data  yang terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan tahapan  pengumpulan  data,  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan simpulan.

## HASIL PENELITIAN
Pemerintahan  yang  baik  atau good governance akan  terwujud apabila  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik  dan  bersih  bebas  dari  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang profesional.  Dalam  rangka  mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen  penting  dan  bagian  integral dari suatu sistem pemerintahan daerah.
Untuk  menganalisis  hasil  penelitian ini  penulis  mengacu  pada  teori  T.  Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul
Manajemen yang mengemukakan beberapa  proses  pengawasan  yaitu (1) Penetapan  standar  kerja ;  (2) Pengukuran  hasil  kerja ;  dan  (3) Tindakan koreksi dan perbaikan

## Penetapan standar kerja
Tahap  pertama  yang  dilakukan Inspektorat  kabupaten  Nagan  Raya dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya  dalam  pengawasan  terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan  desa  di  Kabupaten  Nagan  Raya adalah  penetapan  standar  dalam pelaksanaan pengawasan. Standar yang ditetapkan  dijadikan    patokan  untuk menilai hasi-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan  target..  Hal  tersebut  dibuktikan dengan  adanya  standar  pelayanan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dan diterbitkan berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Nagan Raya  Nomor  700/509/2019  tentang Penetapan  Standar  Pelayanan  pada Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya yang meliputi: 1.  Pemeriksaan Ketaatan (SOP) 2.  Pemeriksaan Reguler (SOP) 3.  Satndar Pelayanan Pengaduan Masyarakat 4.  Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (SOP)
5.  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan
(TLHP) Reguler (SOP)
6.  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI (SOP)
7.  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Aceh (SOP)
Standar  Pelayanan  tersebut  wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana  dan  sebagai  acuan  dalam penilaian  kinerja  pelayanan  oleh
Rauzatul Ulfah dkk. — Implementasi Pengawasan Pemerintahan  .... pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan  dan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik. Permasalahan  yang  berkaitan  dengan ketidaksesuaian peraturan serta prosedur  dengan  kegiatan  dalam melakukan  pengawasan  seperti  waktu pelaksanaan,  pegawai  yang  bertugas mengawasi jarang memberikan laporan temuan di lapangan, padahal hal tersebut penting untuk tindakan perbaikan bagi instansi pemerintahan yang ditemukan bermasalah (Ramona, 2014)

## Pengukuran hasil kerja
Pengukuran hasil kerja merupakan suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk menentukan  keberhasilan  Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  sebagai  Aparat  Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP). Pengukuran hasil  kerja  Inspektorat  dapat  dilihat dari  keberhasilan  Inspektorat  dalam melaksanakan pengawasannya terhadap objek  pemeriksaan  sesuai  dengan perencanaan  yang  telah  ditetapkan. Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya setiap  tahunnya  memiliki  Program Kerja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT) yang  memuat  tentang  perencanaan pengawasan  yang  dilakukan  oleh Inspektorat  dalam  ajngka  waktu  satu tahun.
Inspektorat hanya mampu melakukan  pengawasan  sebanyak  40- 50  kali  pertahunnya  dengan  objek pemeriksaan 33 instansi pemerintahan termasuk  Badan,  Dinas  dan  kantor,  10
Kecamatan  dan  222  Desa/Gampong.
Dimana seharusnya Inspektorat melakukan pengawasan sebanyak 265  kali  dalam  setahun  dengan  objek pemeriksaan  seluruh  SKPD  dan  desa sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah ditetapkan.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan
Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya masih  belum  optimal  dimana  dengan kemampuan  Inpektorat  melakukan pengawasan  hanya  40-50  kali  dalam setahun  menunjukkan  bahwa  terdapat Instansi atau desa yang tidak dilakukan pemeriksaan  dalam  tahun  tersebut. Dengan  begitu,  maka  pelaksanaan pengawasan  Inspektorat  Kabupaten Nagan Raya masih belum sesuai dengan yang telah direncanakan.
Pelaksanaan pengawasan terbilang lambat dalam artian bahwa Inspektorat tidak mampu menyelesaikan pengawasan  sesuai  dengan  yang  telah direncanakan karena Inspektorat mengalami kekurangan jumlah pegawai.  Program  pengawasan  yang dilakukan  tidak  sebanding  dengan jumlah  pegawai  yang  hanya  41 orang  termasuk  auditor  7  orang. Berdasarkam  analisis  beban  kerja seharusnya  Inpektorat  Kabupaten Nagan  Raya  memiliki  jumlah  pegawai sebanyak 147 orang pegawai termasuk jumlah  auditor.    Selain  itu  kompetensi auditor  yang  tidak  merata  juga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengawasan. Dari 7 orang auditor,  yang  memiliki  serti ikasi auditor  hanya  tiga  orang.  Inspektorat Kabupaten Nagan Raya juga mengalami kekurangan dana dalam melaksanakan pengawasannya, karena anggaran pengawasan  yang  diperoleh  sekurang- kurangnya 1 % (satu persen) dari total belanja  daerah.  Seharusnya  dalam melakukan  pemeriksaan  dibarengi dengan  anggaran  sesuai  dengan jumlah SKPD yang akan diperiksa agar tidak  mengurangi  objek  pemeriksaan (Pahlevi, Ivan, 2012).

## Tindakan koreksi dan perbaikan
Tindakan  koreksi  dan  perbaikan merupakan tahap pengawasan terakhir  yang  akan  dilakukan  setelah perencanaan dan pelaksanaan lalu akan berakhir  pada  tahapan  evaluasi  yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan  dan  kesalahan.  Dalam menanggapi  temuan  kasus  Inspektorat bersikap  bijak  dengan  melakukan pemeriksaan  secara  mendetail  sampai ditemukan kebenarannya. Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam  Inpektorat  akan  menulis laporan  hasil  pengawasan  terhadap suatu  objek  pemeriksaan  dan  bersifat rahasia  tidak  boleh  dipublikasikan kepada  sembarangan  orang  dan hanya  dilaporkan  kepada  pihak  yang bersangutan  dan  memiliki  wewenang terhadap obrik tersebut.
Inspektorat Kabupaten Nagan Raya  dalam  menindaklanjuti  hasil temuan  pada  objek  pemeriksaan memberikan tanggapan dengan berbagai  cara  yaitu    pada  tahap pertama  apabila  penyimpangan  yang ditemukan  masih  tergolong  ringan maka  Inspektorat  mengatasi  dengan memberikan  teguran  baik  secara  lisan maupun  tertulis.  Selanjutnya  apabila temuan  yang  ditemukan  termasuk penyimpangan  berat  maka  Inspektorat akan menindaklanjuti melakukan pemeriksaan  dan  melaporkan  kepada pihak  yang  berwenang,  terutama  pada temuan  yang  terindikasi  mengarah kepada  tindakan  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN)  akan  bekerjasama dengan  aparat  hukum  yang  ada  di lingkungan  Kabupaten  Nagan  Raya seperti pihak kepolisian dan kejaksaan.
Kerjasama tersebut dilakukan berdasarkan  perjanjian  yang  telah
dilakukan oleh ketiga pihak yaitu pihak pemerintah  daerah  yang  diwakili  oleh Bupati  Nagan  Raya,  Kejaksaan  dan Kepolisian  Kabupaten  Nagan  Raya.  Hal ini  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang tertulis dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017 tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang  menyebutkan  bahwa  dalam menindaklanjuti  hasil  pengawasan Inspektorat  membuat  laporan  hasil pengawasan  yang  bersifat  rahasia  lalu ditindakdilanjuti  dengan  dilakukannya pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan penyimpangan dengan melakukan koordinasi dengan aparat hukum.
Hal  tersebut    menunjukkan  bahwa Inspektorat sebagai Pembina/pengawas penyelenggaraan pemerintahaan di  daerah  bukan  sebagai  pencari- cari  kesalahan  akan  tetapi  mencari kebenaran  tehadap  hasil  pelaksanaan pekerjaan  serta  mengarahkan  dan membimbing  agar  tujuan  yang  telah ditetapkan  dapat  tercapai.  Sebagai pengawas  internal  daerah  Inspektorat Kabupaten  Nagan  Raya  tidak  memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pihak atau objek pemeriksaan yang  melakukan  kesalahan  atau penyimpangan, Inspektorat bisa melakukan sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  kepada  ASN  yang  didapati  telah menggunakan uang Negara. Pada sidang tersebut ditentukan batas waktu untuk mengembalikan uang yang telah dipakai oleh ASN yang bersangkutan, Jika batas waktu  tersebut  berakhir  dan  belum melunasi ganti rugi tersebut, maka ASN tersebut  di  serahkan  kepada  Aparat Hukum.  Pemeriksaan  oleh  Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dapat dijadikan sebagai peringatan dan sebuah
Rauzatul Ulfah dkk. — Implementasi Pengawasan Pemerintahan  ....
intropeksi  serta  “ awareness” bagi obrik  sebelum  diperiksa  oleh  lembaga independen  pemerintah  seperti  BPK atau KPK. Pemeriksaan oleh Inpektorat daerah akan memperkecil temuan BPK, karena  Inspektorat  telah  melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan agar instansi  pemerintah  lebih  baik  dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Harapannya Inspektorat Kabupaten secara  nasional  harus  sudah  mencapai level  3  dimana  Inspektorat  mampu menilai  e isiensi,  evektv itas,  ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko,  dan  pengendalian  intern. Namun  dikarenakan  beberapa  faktor internal  Inspektorat  Kabupaten  Nagan Raya  belum  mampu  mencapai  level  3 tersebut  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya telah  terlaksana  cukup  baik.  Namun demikian pengukuran hasil kerja masih belum optimal hal tersebut dikarenakan pelaksanaan  pengawasan  masih  belum sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah ditetapkan  berdasarkan  Program  Kerja Pengawasan  Tahunan  (PKPT)  dilihat dari:  1)  tingkat  keberhasilan  tahapan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, 2)  pengukuran  hasil  kerja;  3)  tindakan koreksi  dan  perbaikan  serta  kondisi Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Maka dipandang perlu adanya Pengembangan SDM baik dari segi kuantitas (khususnya auditor  )  maupun  dari  segi  kualitas baik  melalui  diklat  maupun  kegiatan sejenis  serta  political  will  pimpinan
Inspektorat  Kabupaten  Nagan  Raya agar  lebih  tegas  dalam  melaksanakan pengawasan  meski  berdampak  pada bertambahnya  anggaran  dikarenakan Inspektorat Kabupaten Naga Raya dalam mellaksanakan  tugas  dan  fungsinya baru  menduduki  level    2  (dua)  yang seharusnya berada pada level 3(tiga) .

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  B.  2015. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Depok:  Rajagra indo Pustaka.
Fathoni,  A.  dan  A.  S.  2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Sumedang:
Alqaprint.
Handoko,  T.    2015. Manajemen Edisi 2 . Yogyakarta: BPFE.
Hasibuan, M. 2003. Manajemen Sumber Daya
Manusia . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sedarmayanti.  2017. Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja .
Bandung: PT Re ika Aditama..
Setiawan, Herdi danTri Sukirno Putro, 2013, Optimalisasi Fungsi Inspektorat, Jurnal Kebijakan Publik, volume 4 Nomor 2, Oktober 2013, hlm.119- 218.
Pahlevi, Ivan, A. Gau Kadir, A. Mur hi 2012, Government“ Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerin- tahan Daerah di Kota Bau-bau” : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 1 Januari 2012 (21-26) ISSN 1979-5645,
Ramona, Marsely, 2014, Pelaksanaan Penga- wasan Inspektorat Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Provinsi
Kepulauan Riau (Studi Dinas Peker- jaan Umum Provinsi Kepulauan Riau )  http://jurnal.umrah.ac.id/ wp-content/uploads/gravity_ forms/1ec61c9cb232a03a96d- 0947c6478e525e/2015/09/Nas- kah-Publikasi-Rmona-Marsely.pdf
Tuidana,  Epafras,  Markus  Kaunang  dan  Al- fon Kimbal  6872-33924-1-SM.pdf E-Journal Unsrat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014  Tentang     Pemer- intahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Perangkat Daerah Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2017  tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Ta- hun  2008  tentang  susunan  dan lembaga  kerja  tenaga  teknis  pe-
merintah daerah
Peraturan  Bupati  Nagan  Raya  Nomor  25 Tahun  2018  tentang  Kode  Etik Aparat  Pengawasan  Intern  Pe- merintahan  di  Lingkungan  Ins- pektorat Kabupaten Nagan Raya
Keputusan  Inspektur  Kabupaten  Nagan
Raya Nomor 700/509/2019
tentang  Penetapan  Standar  Pe- layanan  pada  Inspektorat  Kabu- paten Nagan Raya
Sumber Lain
https://inspektorat.lebakkab.go.id/pro il/
struktur-organisasi/ (diakses pada    tanggal  24  oktober  2019
pukul 20.30 wib
h t t p s : / / re p o s i t o r y. u n e j . a c . i d / h a n -
dle/123456789/73981  (diakses pada tanggal 24 oktober 2019)
https://digilib.unila.ac.id/4718/11/ BAB%20II.pdf (diakses  pada tanggal 31      oktober 2019)