## P e n c e g a h a n   P e l a n g g a r a n   P e m i l u   O l e h   B a d a n   P e n g a w a s   P e m i l u ( B a w a s l u )   K o t a   S a m a r i n d a
Dinny Wirawan Pratiwie dinipratiwie@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia

## Abstract
Background :
General Elections (Pemilu) are the application of the concept of democracy as regulated in Article 1 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia which states "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution",  further confirmed  in  Article 22 E paragraph (1) which states that "General elections are held directly, publicly, freely and secretly". Supervision of the implementation of elections in Indonesia is carried out by the Election Supervisory Agency (Bawaslu). Bawaslu was born to realize direct, general, free and secret general elections and be carried out with proper governance and avoid fraud. Therefore, this research is to determine the readiness of Bawaslu Kota Samarinda in facing the 2024 Simultaneous General Election and the forms of preventing General Election violations carried out by Bawaslu Kota Samarinda

## Research Metodes:
The  research  used  is  non-doctrinal  legal  research,  or  can  also  be  called  research  about  law.  The  data  used  is primary data, namely data obtained directly from research subjects such as interviews. Apart from that, secondary data comes from statutory regulations and literature. Then the data obtained was analyzed qualitatively.

## Findings:
Bawaslu  Kota  Samarinda  has  taken  steps  to  make  the  General  Election  a  success,  especially  in  terms  of supervision.  This  includes  the  formation  of  the  Samarinda  City  Integrated  Law  Enforcement  Center,  which consists of elements of the Samarinda District Prosecutor's Office, elements of the Samarinda Police and elements of  the  Samarinda  City  Bawaslu.  Bawaslu  of  Samarinda  City  has  formed  a  Subdistrict  Election  Supervisory Committee (Panwaslucam) throughout Samarinda City totaling 30 people where each Subdistrict consists of 3 Panwaslucam Commissioners, a Subdistrict/Village Supervisory Committee has also been formed to support and assist  with  the  Panwaslucam's  duties  as  many  as  59  people,  where  each  sub-district  consists  of  1  sub- district/village  supervisory  committee.  Forms  of  Election  Violation  Prevention  carried  out  by  Bawaslu  Kota Samarinda are: coordination meetings; appeal; and increasing community participatory supervision.

## Conclusion:
Bawaslu  Kota  Samarinda  readiness  to  face  the  2024  Simultaneous  General  Election  Bawaslu  Kota Samarinda through the establishment of the Samarinda City Integrated Law Enforcement Center which consists of elements of the Samarinda District Prosecutor's Office, Samarinda Police Elements and Samarinda City Bawaslu Elements. Forms of Election Violation Prevention carried out  by Bawaslu of Samarinda City are:  coordination  meetings; appeal; and increasing community participatory supervision.
Keywords : Prevention; Violation; Election.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan penerapan konsep demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar”,  selanjutnya  dipertegas  pada  Pasal  22  E  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa “Pemilihan  umum  diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia”.  Pengawasan  terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu lahir demi terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dan dilaksanakan dengan tata kelola yang tepat dan menghindari terjadinya kecurangan. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan bentuk pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda.

## Metode Penelitian:
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  non  doktrinal,  atau  juga  bisa  disebut  sebagai  penelitian mengenai  hukum  (research  about  law).  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  subjek  penelitian  seperti  wawancara.  Selain  itu,  data  sekunder  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

## Hasil Penelitian:
Bawaslu  Kota  Samarinda  telah  melakukan  langkah-langkah  dalam  mensukseskan  penyelenggaraan  Pemilihan Umum khususnya dalam hal pengawasan. Diantaranya dengan pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda yang didalamnya terdiri dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda, Unsur Polresta Samarinda dan Unsur  Bawaslu  Kota  Samarinda.  Bawaslu  Kota  Samarinda  telah  melah  membentuk  Panitia  Pengawas  Pemilu tingkat  Kecamatan  (Panwaslucam)  se-Kota  Samarinda  sebanyak  30 orang  dimana  masing-  masing  Kecamatan terdiri  dari  3  orang  Komisioner  Panwaslucam,  juga  telah  dibentuk  Panitia  Pengawas  Kelurahan/Desa  untuk mendukung  dan  membantu  tugas-tugas  Panwaslucam  sebanyak  59  orang  dimana  masing-masing  Kelurahan terdiri dari 1 orang Panitia Pengawas Kelurahan/Desa. Bentuk Pencegahan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda yakni: rapat koordinasi; imbauan; dan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat.

## Kesimpulan:
Kesiapan  Bawaslu  Kota  Samarinda  dalam  menghadapi  Pemilihan  Umum  Serentak Tahun  2024  Bawaslu  Kota Samarinda melalui pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda yang didalamnya terdiri dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda, Unsur Polresta Samarinda dan Unsur Bawaslu Kota Samarinda. Bentuk Pencegahan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda yakni: rapat koordinasi; imbauan; dan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat.
Kata kunci: Pencegahan; Pelanggaran; Pemilu.
DOI : - Received :  January 2023 Accepted :  January 2023 Published :  Februari 2024 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan penerapan konsep demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar”,  selanjutnya dipertegas  pada  Pasal  22  E  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  “Pemilihan  umum diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia”.  Pemilu  merupakan  pesta demokrasi, dimana semua elemen terlibat di dalam pelaksanaannya. Pemilu memiliki beberapa fungsi antara lain: sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara negara; sebagai mekanisme pendelegasian  sebagian  kedaulatan  rakyat  kepada  peserta  pemilu;  sebagai  mekanisme  yang mampu menjamin adanya perubahan politik secara periodik; dan  sebagai sarana penyelesaian konflik secara terbuka dan beradab.

## Pencegahan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda Dinny Wirawan Pratiwie
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di  Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu).  Bawaslu  lahir  demi  terwujudnya  pemilihan  umum  yang langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia  dan  dilaksanakan  dengan  tata  kelola  yang  tepat  dan menghindari  terjadinya  kecurangan.  Fungsi  Bawaslu  antara  lain  pengawasan  tahapan  dan pencegahan  pelanggaran  pemilu.  Strategi  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu diharapkan  dapat  meminimalisir  potensi  pelanggaran  pada  pelaksanaan  pemilu,  selain  itu mampu  melaksanakan  penindakan  secara  efektif,  serta  menjadi  hakim  pemilu  yang  adil. Kehadiran  Bawaslu  diharapkan  mampu  memperkuat  pengawasan  masyarakat  melalui penguatan  berupa  regulasi,  kewenangan,  sumber  daya  manusia,  anggaran,  serta  sarana  dan prasarana.
Bawaslu  Kota  Samarinda  memiliki  ruang  lingkup  kerja  yang  berada  dalam  wilayah Pemerintahan  Kota  Samarinda,  dengan  10  (sepuluh)  wilayah  Kecamatan  serta  sebanyak  59 Kelurahan yang terdapat di wilayah Kota Samarinda. Mengutip rilis BPS dalam Publikasi Kota Samarinda dalam angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 827.994 jiwa. Dalam  pelaksanaan  pemilu  diharapkan  tidak  hanya  Bawaslu  yang  menjadi  solusi  terhadap pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu, akan tetapi seluruh pihak baik pemerintah  maupun  masyarakat  untuk  dapat  ikut  berperan  aktif.  Dikarenakan  potensi pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh berbagai pihak tidak terkecuali penyelenggara pemilu sekalipun.  Akan  tetapi,  pemilu  harus  berjalan  baik  secara  prosedural  dan  substansial,  yang mana pelaksanaannya tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, melainkan oleh penyelenggara dengan pengawasan dan penegakan hukum yang transparan dan tegas terhadap tindak pidana pemilu yang terjadi. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan bentuk pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda.

## 2. METODE PENELITIAN
Bagian  ini  memuat  objek  penelitian  dan  cara  mendapatkan  hasil  penelitian. Mengeksplorasi menggunakan pendekatan, spesifikasi, dan metode analisa di dalam perspektif ilmu hukum.
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  non  doktrinal,  atau  juga  bisa disebut  sebagai  penelitian  mengenai  hukum  ( research  about  law ),  penelitian  ini  dibangun dalam rangkan reformulasi hukum yang pada akhirnya akan lebih memfungsionalkan hukum 1 .
1 Muhamad  Muhdar,  2019,  Penelitian  Doctrinal  dan  Non-Doctrinal  Pendekatan  Aplikatif  dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University Pers, hlm 12
Skema  penelitian  ini  membutuhkan  variable-variabel  selain  hukum,  variable  dapat  berupa penulusuran isu-isu spesifik tentang hukum yang diantaranya adalah politik, ekonomi, socio cultur, dan implementasi hukum/lembaga hukum 2 .  Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian seperti wawancara 3 .  Dalam hal ini akan melakukan wawancara di Kantor Bawaslu Kota Samarinda. Selain itu, data sekunder yang bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  kepustakaan.  Kemudian  data  yang diperoleh dianalisa secara  kualitatif yaitu analisis data non-statistik  sesuai dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan  tertulis  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka.  Analisis  kualitatif  dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1  Kesiapan  Bawaslu  Kota  Samarinda  dalam  menghadapi  Pemilihan    Umum  Serentak Tahun 2024
Pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia”.  Bawaslu  sebagai  pengawas  pelaksanaan  pemilu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, yang memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun, terhitung  sejak  pengucapan  sumpah/janji  jabatan.  Tugas  Bawaslu  menyusun  standar pelaksanaan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemilu  di  setiap  tingkatan.  Selain  itu, dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses  pemilu  juga  termasuk  di  dalam  cakupan  tugas  Bawaslu.  Dalam  hal  pencegahan pelanggaran  dan  sengketa  proses  pemilu  Bawaslu  bertugas  melakukan  identifikasi  dan pemetaan  potensi  yang  mungkin  terjadi. Dan  melakukan  koordinasi,  supervise,  pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dalam pengawasan pemilu berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pada tahun 2024 pemilu akan dilaksanakan sesuai ketetapan Pasal 201 ayat (8) Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, menyebutkan  bahwa  Pemungutan  suara  serentak  nasioanal  dalam  pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Wali  Kota  dan  Wakil  Walikota di  seluruh Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dilaksanakan  pada  bulan  November  2024. Berdasarkan rapat konsinyering pada tanggal 3 Juni 2021 Pemerintah bersama dengan Komisi
2 Ibid , hlm. 13
3 Husein Umura, 2008, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 37.

## Pencegahan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda Dinny Wirawan Pratiwie
II DPR, Bawaslu, KPU dan DKPP telah menyepakati pelaksanaan Pemilu pada bulan Februari dan Pemilihan di bulan November di tahun yang sama 2024 4 .
Aspek penyelenggaraan dan pengawasan pemilu selalu menjadi permasalahan di dalam pelaksanaan  sistem  pemilu  di  Indonesia,  hal  tersebut  membuat  Bawaslu  sebagai  sebuah lembaga  pengawas  pemilu  bekerja  secara  optimal  demi  meminimalisir  potensi  pelanggaran yang dapat terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 93 huruf b menjelaskan bahwa penindakan pelanggaran pemilu adalah salah satu tugas fungsi dari bawaslu. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut menjelaskan  bahwa  penindakan  pelanggaran  pemilu  merupakan  serangkaian  proses  yang dilakukan oleh Bawaslu mulai dari penerimaan laporan hingga dikeluarkannya rekomendasi atau putusan terhadap hasil penanganan tersebut. Bawaslu Kota Samarinda sebagai bagian dari badan pengawas pemilu di tingkat daerah tentu mempunyai kontribusi besar dalam melakukan pengawasan Pemilu khususnya di wilayah Kota Samarinda di seluruh tahapan, baik  persiapan sampai  dengan  pemungutan  dan  penghitungan  suara.  Secara  berjenjang,  Bawaslu  Kota Samarinda dibantu oleh pengawas ad hoc dalam hal ini panitia engawas pemilu (Panwaslu) di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kelurahan, serta PTPS bekerja sama melakukan pencegahan, pengawasan  dan  penindakan  pelanggaran  selama  proses  penyelenggaraan  pemilu, meskipun jika  terdapat  peserta  pemilu  yang  melakukan  pelanggaran,  baik  melalui  temuan  ataupun laporan, tetap diterapkan asas praduga tak bersalah.
Penyelenggaraan Pemilu serentak di tahun 2024 telah memasuki beberapa tahapan demi tahapan.  Bawaslu  Kota  Samarinda  bertugas  untuk  melakukan  pengawasan  tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, dimulai dari awal hingga penyelenggaraan pemilu berakhir. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  Bawaslu  Kota  Samarinda,  Bapak  Abdul  Muin, bahwa sejak dimulainya tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu sampai dengan artikel ini dibuat, Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan langkah- langkah dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam hal pengawasan yang dilaksanakan secara serentak  yang jatuh  pada tanggal 14  Februari Tahun 2024. Diantaranya dengan pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda yang didalamnya terdiri dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda, Unsur Polresta Samarinda dan Unsur Bawaslu Kota Samarinda. Selain itu untuk mendukung dan membantu kinerja dilingkup Bawaslu Kota
4 Eva Safitri, 2021, Pemerintag KPU-DPR sepakat pemilu 2024 digelar 28 Februari, https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari , diakses pada 12 Juli 2023
Samarinda  telah  melah  membentuk  Panitia  Pengawas  Pemilu  tingkat  Kecamatan (Panwaslucam)  se-Kota  Samarinda  sebanyak  30  Orang  dimana  masing-  masing  Kecamatan terdiri  dari  3  Orang  Komisioner  Panwaslucam,  juga  telah  dibentuk  Panitia  Pengawas Kelurahan/Desa  untuk  mendukung  dan  membantu  tugas-tugas  Panwaslucam  sebanyak  59 orang  dimana  masing-masing  Kelurahan  terdiri  dari  1  orang  Panitia  Pengawas Kelurahan/Desa. Sebagai wujud dari kesiapan Bawaslu Kota Samarinda dalam mensukseskan Pemilihan  Umum  tahun  2024  adalah  tentunya  dengan  melaksanakan  tugas,  wewenang  dan kewajiban  yang  telah  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  serta Peraturan Bawaslu sebagai peraturan pelaksana dengan  maksimal.

## 3.2  Bentuk  pencegahan  Pelanggaran  Pemilihan  Umum  yang  dilakukan  Bawaslu  Kota Samarinda
Karakteristik pelanggaran Pemilu bahwa pelanggaran dilakukan untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu peserta pemilu atau karena tidak professional dalam melaksanakan tugas. Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian hal pilih warga negara  ainnya,  adanya  akibat  hukum  berupa  hilang  atau  terlanggarnya  hak  pilih,  maka terjadilah ketidakadilan/ketidakpastian hukum pemilu. Penggolongan permasalahan hukum di dalam penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan terlebih dahulu agar pencegahan pelanggaran pemilu  dapat  dilakukan.  Selain  itu,  pemahaman  terkait  langkah  penyelesaian  serta  lembaga yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  sangat diperlukan. Mekanisme penyelesaian permasalahan di dalam proses pelaksanaan pemilu dapat dilakukan  secara  administrasi,  pemidanaan,  maupun  penyelesaian  sengketa  kelembagaan sesuai dengan kategori pelanggaran pemilu yang terjadi.
Pelaksanaan  pencegahan  pelanggaran  pemilu  dilaksanakan  berdasarkan  Pasal  5 Peraturan  Bawaslu  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencegahan  Pelanggaran  dan  Sengketa Proses  Pemilihan  Umum  yang  berbunyi  “Dalam  melaksanakan  pencegahan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui: a. riset atau penelitian; b. sosialisasi; c. studi banding; d. kerja sama; e. penyuluhan; dan/atau  f.  kegiatan  lain”.  Kemudian  pada  Pasal  6  disebutkan  “Pelaksanaan  pencegahan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dilakukan  kepada:  a.  penyelenggara  pemilu;  peserta pemilu; c. pelaksana atau tim kampanye; d. kementerian/lembaga atau pemerintah daerah; e. masyarakat;  f.  pemilih;  dan  g.  pihak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan mengenai pemilu. Bentuk Pencegahan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda yakni:

## Pencegahan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda
Dinny Wirawan Pratiwie
a) Rapat Koordinasi
Salah  satu  tugas  Bawaslu  Kota  Samarinda  adalah  melakukan  pencegahan  dan penindakan terhadap  pelanggaran  pemilu  dan  sengketa  proses  pemilu  juga  melakukan pengawasan  terhadap  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  diwilayah  Kota  Samarinda. Bahwa  selama  tahapan  Pendaftaran  sampai  dengan  Penetapan  Partai  Politik  Peserta Pemilu  agustus  sampai  dengan  Desember  2022  lalu,  Bawaslu  Kota  Samarinda melakukan kegiatan pencegahan;
1. Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
2. Rapat  Koordinasi  Persiapan  Pelaksanaan  Pengawasan  Tahapan  Verifikasi Administrasi Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
3. Rapat  Koordinasi  Persiapan  Pelaksanaan  Pengawasan  Tahapan  Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
4. Rapat Koordinasi Nasional Daring Pengarahan Ketua dan Anggota Bawaslu RI Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;
5. Rapat Evaluasi Minggu Pertama Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Peserta Pemilu 2024.
b) Imbauan
Bawaslu Kota Samarinda turut memberikan imbauan pada tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tabel dibawah ini:
No. Tujuan/Instansi Nomor Surat
Tanggal Keterangan 1. Ketua KPU Kota Samarinda 001/PM.06/K. KI- 10/08/2022 03 Agustus 2022 Imbauan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 2. Ketua KPU Kota Samarinda 007/PM.00.02 /K.KI- 10/08/2022 31 Agustus 2022 Penyampaian Saran Perbaikan 3 Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda 009/PM.00.02 /K.KI- 10/09/2022 02 September 2022 Imbauan
No. Tujuan/Instansi Nomor Surat Tanggal Keterangan 4 Ketua KPU Kota Samarinda 010/PM.00.02 /K.KI- 10/09/2022 05 September 2022 Saran Perbaikan 5 Ketua KPU Kota Samarinda 011/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022 06 September 2022 Penyampaian Saran Perbaikan 6 Ketua KPU Kota Samarinda 013/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022 08 September 2022 Imbauan 7 Ketua KPU Kota Samarinda 014/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022 13 September 2022 Saran Perbaikan 8 Ketua KPU Kota Samarinda 015/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022 13 September 2022 Imbauan 9 Ketua KPU Kota Samarinda 016/PM.00.02 /K.KI- 01/09/2022 19 September 2022 Saran Perbaikan 10 Ketua KPU Kota Samarinda 002/PM.06/K. KI- 01/10/2022 03 Oktober 2022 Imbauan Verifikasi Admistrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 11 Ketua KPU Kota Samarinda 024/PM.00.02 /K.KI- 01/10/2022 12 Oktober 2022 Imbauan 12 Ketua KPU Kota Samarinda 024/PM.00.02 /K.KI- 01/10/2022 029/PM.00.02 /K.KI- 01/11/2022 18 November 2022 Imbauan
c) Peningkatan Pengawasan Partisipasi Masyarakat
Demi mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta demokratis dan  berintegritas,  pengawasan  pemilu  harus  selalu  ditingkatkan.  Pengawasan  pemilu tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  Bawaslu,  akan  tetapi  menjadi  tanggung  jawab semua  elemen  pemerintah  dan  masyarakat.  Partisipasi  seluruh  masyarakat  di  dalam melakukan pengawasan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil ( free  and  fair  elections )  dapat  tercapai.  Maka  dengan  ini  diperlukan  kerjasama  antar

## Pencegahan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda Dinny Wirawan Pratiwie
Bawaslu  Kota  Samarinda  dengan  Civitas  Akademika  Se-Kota  Samarinda  Untuk menggelorakan  semangat  mengawasi  atau  menjadi  penyelenggara  pemilu,  maka Bawaslu  Kota  Samarinda  menggelar  Sosialisasi  Pengawasan  Partisipatif  demi menyamakan satu persepsi.
Bahwa  sepanjang  tahun  2022  Bawaslu  Kota  Samarinda  dalam  rangka  peningkatan Pengawasan  Partisipatif  melaksanakan  kegiatan  kerjasama  dan  juga  sosialisasi sebagaimana tabel dibawah ini:
No Nama Program
Nomor
Tanggal Bentuk Kerjasama 1. Perjanjian Kerjasama Antara  Bawaslu  Kota Samarinda Dengan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda 005/PM.04/K. K1-10/8/2022 25 Agustus 2022 Di  Bidang  Pendidikan,  Penelitian, Pengabdian  Kepada  Masyarakat Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2. Nota Kesepahaman Antara  Bawaslu  Kota Samarinda Dengan Universitas Se-Kota Samarinda 009/PM.04/K. KI- 10/10/2022 12 Oktober 2022 Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pada Pelaksanaan Pemilu  dan  Pemilihan  Serentak Tahun 2024 No  Nama Kegiatan Tanggal Tema Kegiatan Tujuan Kegiatan 1 Sosialisasi 24 Maret 2022 Sosialisasi Aksebilitas Penguatan Pemahaman Kepemiluan Bagi Penyandang Disabilitas sebagaima persiapan  menjelang  Pemilu Serentak Tahun 2024 Penguatan Pemahaman Kepemiluan  Bagi  Penyandang Disabilitas  sebagai  persiapan menjelang  Pemilu  Serentak
Tahun 2024
No  Nama Kegiatan Tanggal Tema Kegiatan Tujuan Kegiatan 2 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif 12 Oktober 2022 Bersama Menuju Pemilu Sehat 2024 menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 Menyamakan persepsi mengenai  Pengawasan  Pemilu tahun 2024 terhadap Universitas dan civitas akademika di Kota Samarinda 3.  Sosialisasi Pengawasan Partisipatif 12 November 202 2 Berupa Aksi Damai Sosialisasi tentang Tolak
Money  Politics ,  Isu  SARA,
dan  Penyebaran Hoaks Pada Pemilu Umum Tahun 2024 Memberikan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat dan civitas akademik  serta  keterampilan pengawasan Pemilu dan Diharapakan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap  pengawas  pemilu dibandingkan persoalan pemilu yang terus berkembang sehingga  menambah  jumlah personil pengawasan merupakan  hal  yang  cukup rasional 4.  Konsolidasi Pengawasan Tahapan  Pemilu Tahun 2024 21 November 2022 Sinergitas Penyelenggara Pemilu  dengan Stakeholder pada Pemilu 2024 Penguatan  hubungan    antar lembaga bagi penyelenggaraan pemilu

## 4. KESIMPULAN
Kesiapan  Bawaslu  Kota  Samarinda  dalam  menghadapi  Pemilu  sesuai  yang  telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta Perbawaslu sebagai  peraturan  pelaksana.  Bawaslu  Kota  Samarinda  telah  melakukan  langkah-langkah dalam  mensukseskan  penyelenggaraan  Pemilu  antara  lainmelalui  pembentukan  Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda yang didalamnya terdiri dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda, Unsur Polresta Samarinda dan Unsur Bawaslu Kota Samarinda. Selain itu, untuk mendukung dan membantu kinerja dilingkup Bawaslu Kota Samarinda telah membentuk

## Pencegahan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda Dinny Wirawan Pratiwie
Panitia  Pengawas  Pemilu  tingkat  Kecamatan  (Panwaslucam)  se-Kota  Samarinda Panwaslucam, juga telah dibentuk Panitia Pengawas  Kelurahan/Desa untuk mendukung dan membantu tugas-tugas Panwaslucam.
Bentuk  Pencegahan  Pelanggaran  Pemilu  yang  dilakukan  Bawaslu  Kota  Samarinda yakni:  rapat  koordinasi  dengan  instansi  terkait;  imbauan;  dan  peningkatan  pengawasan partisipatif masyarakat.

## 5. REFERENSI
Affan  Ghafar, Politik  Indonesia  Transisi  Menuju  Demokrasi ,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2000.
Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum , Kencana, Jakarta, 2018
Georg Serensen, Demokrasi dan Demokratisasi , PustakaPelajar. Yogyakarta, 2003.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi , Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
Laporan  Akhir  Divisi  Hukum  dan  Penyelesaian  Sengketa  Bawaslu  Kota  Samarinda  Tahun 2022
Laporan Akhir Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2022
M. Rusli Karim, Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif , Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999. Mariam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik , Gramedia, Jakarta, 1982.
Mukthie  Fadjar, Pemilu  yang  Demokratis  dan  Berkualitas:  Penyelelesaian  Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU , Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009.
Mutia Farida, Pemilu di Indonesia dalam Sejarah . Universitas Pasundan, Bandung,  2010.
Nur  Hidayat  Sardini, Restorasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia ,  FajarMedia  Press, Yogyakarta, 2011.
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  7  Tahun  2022  Tentang  Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pemilu
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  Nomor  20  Tahun  2018  tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Ramlan Surbakti, Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis ,
Kemitraan, Jakarta, 2008.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Februari 2024, Vol. 16 No. 1
Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan , LabHukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 2009.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.