PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE TAHUN 2020-2021
Fajar Nessa 1 , Asni 2 , Zulhasari Mustafa 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nessafajar@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  kantor  urusan  agama  (KUA) dan tokoh  masyarakat  dalam mencegah pernikahan dini di  kecamatan Libureng kabupaten Bone.  Masalah  pokok  diurai  dalam  dua  sub  masalah,  yakni:  1)  bagaimana  peran  kantor urusan agama (KUA) dalam Mencegah Pernikahan dini di kecamatan Libureng Kabupaten Bone? 2)  Bagaimana  Peran  Tokoh  Masyarakat  dalam  Mencegah  Pernikahan  Dini  di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  kualitatif  dengan  pendekatan  syar’I  dan  Empiris.  Dari  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh KUA yaitu Sosialisasi dengan Masyarakat bahwa  Pernikahan  dibawah  Umur  tidak  diperbolehkan  dan  Mengadakan  Program Pembinaan  kepada  Tokoh  Masyarakat  guna  untuk  meminimalisir  angka  pernikahan  dini yang  sangat  memprihatinkan.  Adapun  Peran  Tokoh  Masyarakat  dalam  Mencegah Pernikahan dini yaitu,  Ikut dalam sosialisasi pernikahan dini, bekerja sama dengan bidang kesehatan, mendirikan Bina Keluarga Muda (BKR), bekerja sama dengan tokoh agama dan menangani  pengurusan  surat  nikah.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  perlu  dilakukan sosialisasi terkait hukum perkawinan untuk memediasi dampak negatif dari pernikahan dini, dan  masih  banyak  yang  mengatakan  bahwa  anak  di  bawah  umur  tidak  boleh  menikah, sistemnya harus selektif karena kita tidak tahu.
Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pencegahan, Pernikahan Dini

## Abstract
In writing this thesis, the research was conducted with the aim of knowing 1. The role of the  Office  of  Religius  Affairs  in  Preventing  Early  Marriage  in  Libureng  District,  Bone Regency. 2. The Role of Community Leaders in Preventing Erly Marriage.This Research is  Classified  as  field  research  or  field  research  with  the  research  approach  used  is  the syar’i  and  empirical  approach.  The  data  sources  of  this  research  are  primary  data sources  and  secondary  data  by  conducting  interviews  with  several  communities  in Libureng  sub-district,  especially  in  Ponre-Ponre  Village.  The  data  analysist  technique used is qualitative analysist, namely analyzing data by describing in detail the reality or reality of  an object  in  the from  of  sentences. The result showed that (1) Efforts  made by the  Office  of  Religious  Affairs  Libureng  District,  Bone  Regency  in  Preventing  Early Marriage,  namely  Socialization  with  the  Community  that  Underage  marriage  is  not allowed  and  Conducting  a  Guidance  Program  for  Community  Leaders  in  order  to
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
minimize  the  very  high  rate  of  early  marriage.  Concerning  (2)  the  role  of  community leaders in preventing early marriage, namely, getting involved in socialization about early marriage, in collaboration with the health sector, forming Youth Family Development, in collaboration with religious leaders and every villager is required to come to the village hall to take care of the administration marriage license.The cause of early marriage is due to  the  disharmony  of  a  family  member  relationship,  and  the  exsistence  of  economic factors,  eeducation,  customs,  namely  by  getting  their  children  married  even  though  they are  still  underage.The  implication  of  this  research  is  that  it  is  necessary  to  conduct socialization  related  to  the  marriage  law  and  convey  the  negative  impacts  of  early marriage and institutions should be selective because many people still do not know that underage marriage is not allowed.

## Keywords: Religious Affairs Office, Prevention, Early Mariage

## A. Pendahuluan
Perkawinan  sesuai  syariat  Islam,  dikatakan  sah  apabila  seseorang  beragama  Islam  telah memenuhi  rukun  serta  syarat  dari  perkawinan,  Pasal  1  (1)  Pasal  1  UU  Perkawinan  tahun 1974  menyatakan:  Perkawinan  adalah  sah  jika  pelaksanaannya  sesuai  dengan  hukum masing-masing agama dan kepercayaan. 1
Salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  saat  akan  menikah  adalah  adanya  batasan  usia pernikahan. Pembatasan usia menikah sangat penting untuk menciptakan keluarga bahagia. Perkawinan  membutuhkan  dan  membutuhkan  kemampuan  hukum  untuk  bertindak  dan kedewasaan biologis dan psikologis, yang harus didorong. 2
Perkawinan adalah akad antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan kehendak dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang  ditetapkan  oleh  syara`  untuk  membenarkan  penggabungan  keduanya.  perlu  menjadi pasangan hidup seperti pasangan hidup dalam keluarga Anak paman dari pihak ayah. 3
Pembangunan  Di  era  globalisasi  saat  ini,  manusia  menghadapi  berbagai  tantangan  dan masalah.  Diantara  permasalahan  tersebut  adalah  munculnya  berbagai  bentuk  kenakalan remaja. Anak usia sekolah seringkali hanya fokus pada belajar dan mencapai hal-hal yang
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2 Badan  Penasehat  Perkawinan,  Perselisihan  dan  Perceraian  (BP.  4), Buku  Pintar  Keluarga  Muslim, (Semarang : 1993), h.8
3 Slamet Abidin dan Aminudin , Fiqh Munakahat 1 , (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, hal. 12
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
bermanfaat,  tetapi  pada  kenyataannya  mereka  melakukan  tindakan  tidak  layak  yang seharusnya tidak dilakukan. 4
Fenomena pernikahan usia dini, di tahun 2021 angkanya semakin melonjak tinggi daripada di  tahun  2020.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  data-data  yang  ada  di  KUA  kecamatan Libureng, Kabupaten Bone Mendapat peningkatan pernikahan dibawah umur. Peningkatan jumlah  orang  yang  mengajukan  nikah  siri  memang  memprihatinkan,  karena  keringanan nikah diberikan kepada pasangan yang praktis di bawah umur untuk menikah. Dikarenakan faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak,  maka penulis bermaksud melakukan penelitian  dengan  pihak  Departemen  Agama  (KUA)  dan  tokoh  masyarakat  di  Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tentang peran Kantor Urusan Agama, tokoh  agama (KUA) dan tokoh masyarakat. dalam mencegah pernikahan dini.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Peranan Biro  Agama  (KUA)  dan  tokoh  masyarakat  dalam  pencegahan  pernikahan  anak  di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

## B. Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah Field  Research penelitian  lapangan  atau  penelitian  lapangan deskriptif  yang  seharusnya  memberikan  gambaran  yang  lengkap  dan  sistematis  tentang peristiwa yang berkaitan dengan masalah masyarakat dan gejalanya. Peneliti menggunakan penelitian  kualitatif  karena  disini  peneliti  akan  mendeskripsikan  hasil  wawancara  yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Observasi  atau observasi,  yaitu  kegiatan  pengumpulan  data  dengan  melihat  langsung  ke  objek  penelitian yang menjadi objek penelitian.
Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh data primer dan sekunder. 2) Wawancara (interview) adalah situasi bermain peran tatap muka di mana seseorang, yaitu pewawancara, mengajukan  pertanyaan  yang  dirancang  untuk  memperoleh  jawaban  yang  relevan  dengan penelitian  kepada  responden,  yaitu  penduduk  desa  ponre-ponre,  Kecamatan  Libureng
4 Muh.Arif,  “Peranan  Bimbingan  Konseling  (BK)  Dalam  Mengatasi  Kenakalan  Remaja  di  Smp  Guppi Samata Kelurahan Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ”, Skripsi (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014).
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
Kabupaten  Bone. 5 3) Dokumentasi  adalah  kumpulan  dokumen  tertulis  seperti  buku,  berita acara, surat dan laporan untuk menemukan informasi yang diperlukan.
Metode  ini  digunakan  untuk  memperoleh  data,  dokumen  atau  buku  yang  berhubungan dengan  entri  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  dokumen  merupakan  pelengkap  dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif..
Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Pedoman wawancara merupakan alat  yang  digunakan  untuk  melakukan  wawancara,  sebagai  dasar  untuk  mengumpulkan informasi  dari  informan  berupa  survey  daftar  pertanyaan.  2)  Notepad  dan  alat  tulis berfungsi  untuk  merekam  semua  percakapan  dengan  sumber  data.  3)  Kamera  digunakan untuk mengambil gambar pada saat wawancara dengan informan.
Teknik pengolahan data dan analisis pengolahan data Dalam penelitian ini pengolahan data merupakan  kegiatan  yang  menggambarkan  penelitian  kepustakaan,  sehingga  penulis memperoleh  data  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan.  Kemudian  menganalisis  secara khusus semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh dari  dokumen-dokumen  setelah  diseleksi  dan  disusun  kembali  serta  disimpulkan  secara sistematis.  Teknik  pengolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan analisis  deskriptif.  Pengelolaan  data  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah setelah semua data yang terkumpul dari observasi, wawancara dan data yang diperoleh dari studi  kepustakaan  diolah  melalui  analisis  data  kemudian  dirangkum  dan  dideskripsikan. Dalam teknik analisis data ini, peneliti mendeskripsikan peran KUA dan tokoh masyarakat dalam  mencegah  terjadinya  perkawinan  anak  di  Desa  Ponre-ponre  Kecamatan  Libureng Kabupaten Bone.
Analisis  ini  menggunakan  pendekatan  terhadap  sumber  hukum  utama  hukum  Islam,  yaitu Al-Qur'an  dan  as-Sunnah,  serta  metode  pembuatan  hukum  lainnya.  Dalam  penelitian  ini, peneliti analisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Reduksi data adalah proses seleksi yang menekankan pada penyederhanaan, abstraksi, dan  transformasi  data  mentah  yang  muncul  dari  catatan-catatan  yang  tertulis  di lapangan.  Dalam  minimalisasi  data,  semua  data  umum  yang  dikumpulkan  selama pengumpulan data sebelumnya dipilih sehingga peneliti dapat menentukan data mana
5 Amiruddin  dan  Zainal  Abidin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2008), h. 82.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti memilih fakta mana  yang  perlu  dan  mana  yang  tidak.  Reduksi  data  ini  selama  penelitian  akan menghasilkan  ringkasan  catatan  data  dari  lapangan.  Reduksi  data  dapat mempersingkat,  menggarisbawahi,  memfokuskan,  dan  menghilangkan  elemen  yang tidak  perlu. 6 Data  yang  akan  direduksi  dalam  penelitian  ini  adalah  data  wawancara dengan  wawancara  penelitian  yang  berbeda,  dan  data  wawancara  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini.  Langkah  pertama  yang  peneliti  lakukan  untuk  mereduksi  data wawancara  adalah  dengan  mencatat  semua  tanggapan  wawancara  pada  saat wawancara.  Kemudian,  dari  catatan  wawancara,  peneliti  mengorganisasikan  hal-hal yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian  ini.  Peneliti  kemudian  merangkum  data  yang dipilih  dalam  ringkasan  singkat  yang  berisi  penilaian  terhadap  hasil  wawancara. Penulis kemudian menyajikan ringkasan singkat dalam penyajian data.
2) Visualisasi  data  adalah  sekumpulan  informasi  terstruktur  yang  memberikan kemampuan  untuk  menarik  kesimpulan  dan  mengambil  tindakan.  Melalui  data  yang disajikan, dimungkinkan untuk melihat dan memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu  dilakukan  lebih  lanjut  antara  analisis  atau  pengambilan  tindakan  berdasarkan pemahaman  yang  diperoleh  dari  penyajian  data.  Data  yang  telah  diringkas,  penulis menyajikannya  dalam  bentuk  deskripsi  yang  menggambarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh penulis.
3) Penarikan  Kesimpulan Conclusion  Drawing dan  Pengujian  Kegiatan  ketiga  dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan pengujian. Kesimpulan juga diperiksa selama  investigasi. 7 mengumpulkan  data  di  awal,  kemudian  mencari  maknanya, memperhatikan  keteraturan  pola  penjelas,  kemungkinan  konfigurasi,  jalur  sebab akibat,  dan  proposisi. 8 Semua  hasil  data  yang  diperoleh  dari  observasi,  wawancara dan  dokumen  telah  dianalisis  secara  cermat,  valid  dan  reliabel.  Menarik  kesimpulan dari pelapor keluarga dan menganalisisnya dengan cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

## C. Hasil penelitian
6 Moh. Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif) (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 114.
7 Moh. Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif) , h. 114.
8 Moh. Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif), h. 114.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
Perkawinan  anak  telah  lama  dipraktekkan  di  desa  ponre-ponre,  kecamatan  Libureng, Kabupaten  Bone,  dimana  orang  tua  memasangkan  anaknya  dengan  seseorang  yang dianggap baik  dan  layak  menjadi  menantu.  Peran  KUA  dalam  mencegah  pernikahan  anak karena  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Pertama  melakukan  sosialisasi  dengan  kepala  desa setempat  dan  Pejabat  di  desa  mensosialisasikan  batasan  usia  untuk  menikah.  Dan  dinas agama tidak menerima orang yang kawin di bawah umur terutama pada waktu sekolah, dan jika masih ada orang yang memaksa kawin dengan anak di  bawah umur, maka diperlukan formulir  Permohonan  N5  yaitu  surat  keterangan  orang  tua.  tanpa  izin  dari  kantor  agama. Namun  dengan  syarat  orang  tua  bersedia  bertanggung  jawab  karena  ada  hal  negatif  yang dapat  dilakukan  tetapi  dengan  syarat  dan  izin  penuh  dari  orang  tua  sebagaimana  diatur dalam undang-undang dalam PP NO. 48 pasal 1 paragraf 4 unsur pokok. 9 Kedua, jika masih ada  masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur,  maka  pihak  agama  akan memanggil  kedua  mempelai  untuk  menginstruksikan  agar  tidak  terjadi  perkawinan  di bawah  umur.  karena  pernikahan  dini  memiliki  banyak  hal  negatif.  Pengertian  yang  benar dan itikad yang baik adalah salah satu nikmat Allah yang agung bagi hamba-hamba-Nya. 10 ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  mengapa  begitu  sulit  untuk  menerapkan  Undang- Hukum perkawinan ada di desa ponre-ponre, sedangkan hukum perkawinan sudah ada sejak lama,  tetapi  masyarakat  tidak  menerapkan  hukum  tersebut.  Faktor  lainnya  adalah  tingkat intelektual  masyarakat  yang  masih  terlalu  rendah,  pemikiran  masyarakat  yang  masih tradisional, pengaruh lingkungan yang kurang baik dan masih banyak adat istiadat.
Dalam pandangan Ibn Hazm dan Ibn Shubramah, ayah tidak boleh menikahi seorang gadis muda,  kecuali  dia  telah  mencapai  pubertas  dan  mendapat  izinnya.  Adapun  perkawinan antara  Siti  'Aisyah  dengan  Nabi  Muhammad  SAW  terjadi  ketika  Siti  'Aisyah  masih  anak- anak  dan  itu  terjadi  di  Mekah  atau  sebelum  pindah  ke  Madinah,  atau  dengan  kata  lain, sebelum berdirinya Negara Islam dan sebelum perintah. datang untuk meminta izin kepada gadis-gadis,  yang  masih  gadis  pada  saat  pernikahan.  Pendapat  Ibn  Hazm  dan  Ibn Shubramah  ini  sejalan  dengan  pandangan  para  dokter  saat  ini  yang  mengharamkan
9 DRS.  H.  A.  M.  Anwar  Syamsu.MM,  Kepala  KUA  Kecamatan  Libureng  Kabupaten  Bone,  Wawancara, Camming 24 Maret 2022
10 Dr.  H.  Abd.  Halim  Talli,  M.Ag, Asas-Asas  Peradilan  Dalam  Risalah  Al-Qada ,  (UII  Pres  Yogyakarta, 2014) h. 64
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
pernikahan  gadis  muda  (di  bawah  umur),  karena  tidak  sehat. 11 Hukum  perkawinan  yang semula  bersifat  functionaz/mubah  (permisif),  namun  dalam  perkembangan  selanjutnya tergantung  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkawinan,  perkawinan  dapat  menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram. Itu semua tergantung pada apakah dia takut sendirian atau tidak. 12 Pada prinsipnya, Islam tidak memberikan batasan yang pasti tentang usia yang pantas  atau  ideal  untuk  menikah.  Tampaknya  para  ulama  sendiri  “melupakan”  pentingnya diskusi  dan  membatasi  persoalan  usia.  Yang  penting  sudah  memenuhi  syarat  dan  menjadi andalan pernikahan sebelum bisa menikah dengan siapapun.
Nabi  Muhammad  SAW  tidak  memberikan  batasan  usia  ideal  menikah,  ada  kisah  yang umumnya  dianggap  sah  oleh  sekelompok  orang,  meskipun  kisah  ini  masih  kontroversial, bahwa  Aisyah  menikah  dengan  Nabi  di  usia  muda.  Dalam  konteks  fiqh,  baligh  ditandai dengan usia atau mimpi beruap bagi laki-laki, haid bagi perempuan. Mengenai batas baligh, para ulama masih berbeda pendapat. Al-Shafi mengacu pada 9 tahun untuk wanita, 15 tahun untuk  pria.  Pendapat  Al-Shafi  ini  didukung  oleh  Abu  Yusuf  dan  Muhammad  Ibn  Hasan. Sedangkan Abu Hanifah menetapkan usia minimal baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. 13
Salah  satu  tujuan  pernikahan  adalah  untuk  membangun  keluarga  bahagia,  dipenuhi  cinta kasih, dan dipuaskan oleh Tuhan. Dalam Islam, pernikahan adalah sunnah Nabi. bertujuan untuk  membentuk  keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia, serta memperpanjang garis keturunan, dan mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan jahat. 14 D Dalam Islam, tujuan  pernikahan  adalah  untuk  memenuhi  perintah  agama  untuk  membangun  keluarga yang harmonis.
11 Adam  Gunawan,” Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktek  Kawin  Paksa  (Study  Kasus  Di  Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang) ,” h.48
12 Muhammad dan Ahmad Ibn Rusyid, Bidayah al-Mujtahid, (Bairut: Dar al-fikr), h.2.
13 1. 9 - 88 h. (Tim Penulis Rumah KItab : 2016), Fiqh Kawin Anak Mukti Ali, Rolan Gunawan,
14 Putri  Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Ujung  Bulu  Kabupaten  Bulukumba) ,  jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021), h. 837
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
perdamaian. 15 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita adalah  suami  istri  dengan  bertujuan  membentuk  rumah  tangga  yang sakinah  mawaddah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 16
Perkawinan  merupakan  akad  yang miitsaaqan  ghaliizhan (sangat  kuat)  Menaati  perintah Allah  dan  melaksanakannya  adalah  ibadah.  Pernikahan  bertujuan  untuk  mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 17 Pernikahan juga damai karena dengannya seseorang dapat memiliki kelembutan, kasih sayang dan cinta antara suami dan istri. 18
Pernikahan  adalah persatuan. Tidak hanya penyatuan fisik  tetapi  juga  pemikiran, cita-cita, langkah,  dan  nilai  yang  diterima  oleh  keduanya. 19 Islam  telah  menegaskan  perkawinan sebagai  mitsaqan  ghalizhan,  yaitu  perjanjian  yang  sangat  kuat  karena  hukum  perkawinan dalam  Islam  terkait  dengan  aspek  teologis,  filosofis  dan  sosiologis. 20 Perkawinan menempati tempat yang penting, karena dengan perkawinan terbentuk ikatan formal antara dua  orang  yang  berlainan  jenis  dalam  suatu  hubungan  suami-istri  dan  menjadi  sebuah keluarga. 21 Pernikahan  juga  dikenal  sebagai  pernikahan,  adalah  kontrak  yang  diatur  oleh syara  untuk  memungkinkan  pria  dan  wanita  bersenang-senang  dan  menjadikannya  sah. Pasal  2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  menjelaskan bahwa “Perkawinan Muslim adalah  perkawinan  yang  merupakan  akad  yang  sangat  ketat  atau  miitsaaqon  gholiidhan
15 Muhammad  Jamal  Jamil,” Pembuktian  di  Peradilan  Agama  “,Jurnal  Al-Qadau. Vol.  4  No.  1,  Juni 2017, h.26
16 Fatimah  Zahrah,  Patimah, Realisasi  Isbat  Nikah  pada  Pelaksanaan  Sidang  Terpadu  di  Pengadilan Agama, jurnal QadauNa vol. 1, no. 2 (2020), h. 12
17 Jusmiati,  Asni,  Musyfikah  Ilyas, Pandangan  Masyarakat  Kecamatan  Tondong  Tallasa  Kabupaten Pangkajene  dan  Kepulauan  Terhadap  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Mengenai  Larangan  Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan, jurnal QadauNa vol. 3, no. 1 (2021), h. 61
18 Khairah  Zul  Fitrah,  Darussalam, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Penentuan  Kuantitas  Boka  Adat Perkawinan  Suku  Muna  di  Kecamatan  Katobu  Kabupaten  Muna  Provinsi  Sulawesi  Tenggara , , jurnal QadauNa vol. 1, no. 1 (2019), h. 51
19 Kurnia  Munir,  Zulfahmi, Pengaruh  Status  Perkawinan  Ditinjau  Dari  Strata  Sosial  Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru), jurnal QadauNa vol. 2, no. 3 (2021), h. 490
20 Hj. Asni, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam . Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105
21 Muhammad  Saleh  Ridwan, Perkawinan  Dibawah  Umur  (Dini),  Jurnal  Al-Qadau. Vol.  2  No.  1,  2015, h. 15
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
mengikuti  perintah  Allah  dan  melakukannya  adalah  ibadah. 22 Adapun  Peran  Tokoh Masyarakat  dalam  Mencegah  pernikahan  dini  yaitu  Pernikahan  dini  di  desa  ponre-ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone ditahun 2020-2021 secara keseluruhan ada 14 kasus pernikahan dini. Dengan jumlah yang sangat memprihatinkan, maka pihak KUA dan tokoh masyarakat berkolaborasi dengan memberikan beberapa upaya yang harus dilakukan Tokoh Masyarakat yaitu Pertama Pemerintah Desa ponre-ponre ikut terlibat melakukan sosialisasi tentang  pernikahan  dini  di  Balai  Desa  dengan  bekerjasama  dengan  bidan  kesehatan  dan akan  merencanakan  membentuk  BKR  (Bina  Keluarga  Remaja)  yang  didalamnya merupakan  para  orang  tua  yang  memiliki  anak  usia  remaja.  Kedua  pemerintah  desa bekerjasama dengan tokoh agama yang dalam hal ini terhadap imam desa, imam dusun dan Jamaah  tablig  untuk  membimbing  remaja  putra  dan  putri  agar  meminimalisir  angka pernikahan  dini.  Ketiga,  Setiap  penduduk  Desa  Ponre-ponre  yang  datang  ke  Balai  Desa untuk mengurus administrasi perizinan nikah, jika sudah berumur 19 tahun dan mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) maka pemerintah desa membolehkan. Apabila kurang dari 19 tahun pemerintah desa tidak membolehkan perizinan pernikahan.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Kantor  Urusan  Agama  melakukan  sosialisasi  aktif  kepada  masyarakat  khususnya masyarakat  Desa  Ponre-ponre  Kec.  libureng  Kab.  Bone  dengan  menjelaskan  bahwa pernikahan  di  bawah  umur  tidak  diperbolehkan  oleh  pihak  Kantor  Urusan  Agama, dan Kantor Urusan Agama tidak menerima masyarakat yang menikah di bawah umur apalagi  dalam  masa  pendidikan,  memberikan  arahan  kepada  calon  pengantin,  dan mengadakan program pembinaan kepada tokoh masyarakat.
Adapun  yang  menyebabkan  terjadinya  pernikahan  anak  di  Desa  Ponre-Ponre  Kec. Libureng yaitu karena adanya ketidak harmonisan suatu hubungan anggota keluarga, dan  adanya  faktor  ekonomi,  pendidikan,  adat,  dan  pergaulan  bebas.  Sehingga  para orang  tua  mengambil  keputusan  yang  sangat  sederhana  sekali  yaitu  dengan  cara menikahkan  anak-anaknya  meskipun  masih  di  bawah  umur  minimal  yang  telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
22 Tim Redaksi FOKUSMEDIA, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), h.7.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
Pemerintah desa ponre-ponre beserta tokoh Masyarakat dan tokoh agama bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dengan bentuk sosialisasi aktif tentang  dampak  pernikahan  dini  dan  bekerjasama  dengan  bidang  kesehatan, membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan mewajibkan setiap penduduk desa Ponre-ponre datang ke balai desa untuk mengurus administrasi perizinan nikah bagi mereka  yang  inngin  menikah,  hal  ini  terus  dilakukan  karena  banyaknya  angka pernikahan dini di tahun 2021
2. Saran
a. Perlu  diadakannya  sosialisasi  rutin  kepada  masyarakat  terkait  dengan  Undang- Undang pernikahan.
b. Perlu  disampaikan  kepada  masyarakat  bahwa  pernikahan  di  bawah  umur  banyak dampak-dampak negatif
c. Lembaga-lembaga yang  menangani  tentang perkawinan yaitu kantor urusan agama hendaknya bersifat  selektif, mengingat  tidak sedikitnya kasus-kasus  yang terjadi di kalangan  masyarakat  yang  belum  mengetahui  bahwa  pernikahan  di  bawah  umur tidak di perbolehkan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur'an dan Terjemah
Amiruddin  dan  Zainal  Abidin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2008)
Amiruddin  dan  Zainal  Abidin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2008)
Emzir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data (Cet.  I,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010)
Emzir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data (Cet.  I,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010)
Talli,  Abd.  Halim, Asas-Asas  Peradilan  Dalam  Risalah  Al-Qada ,  (UII  Pres  Yogyakarta, 2014) h. 64
Maloko, M. Tahir, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam , (Sipakalebbi 1, No.2, 2014) h.221
Moh.  Soehadha, Metodologi  Penelitian  Sosiologi  Agama (Kualitatif)  (Yogyakarta:  Teras, 2008),
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
Muhammad Abd al-Aziz al-Khalid i, Sunan Abu Dawud Juz III,
Ridwan,  Muhammad  Saleh, Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Nasional , (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
Sahruddin, Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia (Depok:  Raja  Grafindo persada, 2020)
Syamsuddin,  M., Operasionalisasi  Penelitian  Hukum (Cet.  I,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007)
Sulaiman Rasyid, Fikih Islam (Jakarta: Attahiriyyah, 1955)

## Jurnal
Fatimah  Zahrah,  Patimah, Realisasi  Isbat  Nikah  pada  Pelaksanaan  Sidang  Terpadu  di Pengadilan Agama, jurnal QadauNa vol. 1, no. 2 (2020)
Hj.  Asni, Pertimbangan  Maslahat  dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam . Vol. XIV No. 1 (2014)
Husna  Sulfiyah,  Hartini  Tahir, Konsep  Kafa’ah  Pada  Perkawinan  Anggota  TNI  dalam Perspektif Hukum Islam , jurnal QadauNa vol. 2, no. 2 (2020)
Jamil, Muhammad Jamal,” Pembuktian di Peradilan Agama “,Jurnal Al-Qadau. Vol. 4 No. 1 (2017)
Jusmiati,  Asni,  Musyfikah  Ilyas, Pandangan  Masyarakat  Kecamatan  Tondong  Tallasa Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  Terhadap  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan, jurnal QadauNa vol. 3, no. 1 (2021)
Khairah  Zul  Fitrah,  Darussalam, Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Penentuan  Kuantitas Boka  Adat  Perkawinan  Suku  Muna  di  Kecamatan  Katobu  Kabupaten  Muna  Provinsi Sulawesi Tenggara , , jurnal QadauNa vol. 1, no. 1 (2019)
Kurnia  Munir,  Zulfahmi, Pengaruh  Status  Perkawinan  Ditinjau  Dari  Strata  Sosial Masyarakat  Disulawesi  Selatan  (Studi  Kasus  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  kabupaten Barru), jurnal QadauNa vol. 2, no. 3 (2021)
Putri  Rezky  Ramadhan  dan  Lomba  Sultan, Pelaksanaan  Walimatul  Ursy  di  Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ), jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021)
Ridwan,  Muhammad  Saleh, Perkawinan  Dibawah  Umur  (Dini),  Jurnal  Al-Qadau. Vol.  2 No. 1,2015
Supardin,  “Faktor  Budaya  dan  Aturan  Perundang-Undangan  Pada  Produk  Pemikiran Hukum Islam” Jurnal Al qadau, No. 2 (2014)

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa

## Skripsi
Fathurrohman, Peran  Kantor  Urusan  Agama  (Kua)  Dalam  Menangani  Pernikahan dibawah  Umur  di  Kecamatan.  Widasari  kab.  Indramayu  (studi  kasus  di  KUA  Kecamatan Widasari  Kabupaten  Indramayu  Tahun  2011-  2012) ,  (Cirebon:  Fakultas  Syari’ah  Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nur Jati Cirebon, 2013).
Dwi Utami Muis, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan  Tolo  Kecamatan  Kelara  Kabupaten  Jeneponto ,  (Fakultas  Dakwah  dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
Triana  Apriyanita, Tradisi  Ngemblok:  Fenomena  Pernikahan  Dini  Dan  Janda  Muda” (Studi  Kasus  Desa  Tegaldowo,  Kec.  Gunem  Kab.  Rembang,  Jawa  Tengah) ,  (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).
Fahrul  Fatkhurozi, Peran  Pegawai  Pencatat  Nikah  Dalam  Meminimalisir  Terjadinya Pernikahan  Dibawah  umur  (Studi  Kasus  di  KUA  Kec.  Tanjung  Kab.  Brebes), (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo).
Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini , (Jurnal Sosiologi 2016)

## Wawancara
DRS. H. A. M. Anwar Syamsu.MM, Kepala KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, wawancara, Camming 24 Maret 2022
Nasrum  S.Pd.I,  Penghulu  KUA  Kecamatan  Libureng  Kabupaten  Bone,  wawancara, Camming 24 Maret 2022
DRS. H. A. M. Anwar Syamsu.MM, Kepala KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, wawancara, Camming 24 Maret 2022
DRS. H. A. M. Anwar Syamsu.MM, Kepala KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, wawancara, Camming 24 Maret 2022
DRS. H. A. M. Anwar Syamsu.MM, Kepala KUA Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, wawancara, Camming 25 Maret 2022
Putri (18 tahun), yang melakukan pernikahan dini, wawancara, Ponre-ponre 28 Maret 2022 Asmin  (18  tahun),  yang  melakukan  pernikahan  dini,  wawancara,  Ponre-ponre  28  Maret 2022
Rika (17 tahun) yang melakukan pernikahan dini, wawancara, Ponre-ponre 29 Maret 202 fitri (18 tahun) yang melakukan pernikahan dini, wawancara, Ponre-ponre 29 Maret 2022 P. Sukiman, selaku tokoh masyarakat desa ponre-ponre, wawancara, Ponre-ponre 31 Maret 2022
P. Azis, selaku tokoh masyarakat, wawancara, Ponre-ponre 31 Maret 2022 Andi Jamaluddin S.T Selaku Kepala Desa, wawancara, Ponre-ponre 1 April 2022
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021
Fajar Nessa, Asni, Zulhasari Mustafa
P. Zaenal, selaku tokoh agama, wawancara, Ponre-ponre 1 April 2022 Andi Jamaluddin selaku kepala desa, wawancara, Ponre-ponre 1 April 2022