Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN :2745-5254 Vol. 3, No., 2 Februari 2022

## ANALISIS PARADIGMATIK KASUS DJOKO TJANDRA
Sri Kelana 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Elfita Agustini 3 , Oktriani Diani 4 dan Sri Kartini 5
Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, Indonesia 1,3,4,5 dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 2
Email: kelanasribu@gmail.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , elfitaagustini@gmail.com 3 , oktriani_diani@dephub.go.id 4 dan crie_llasdp171@gmail.com 5

## Abstrak
Kasus  hukum  yang  menjerat  Djoko  Tandra,  diawali  dari  upaya  Djoko  Tjandra  untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Kasus Bank Bali. Upaya untuk mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Joko Tjandra ditengah statusnya yang telah  dinyatakan  buron  (DPO  Interpol)  dan  telah  memiliki  kewarganegaraan  ganda. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkonfirmasi  persoalan  besar  dalam  praktik  penegakan hukum di Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa semua institusi hukum. Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses penelitian  yang  memandu  penelitian,  menulis,  dan  menuangkan  setiap  hasil  gagasannya. Demikian  juga  dalam  artikel  ini,  penulis  bertanggung  jawab  untuk  menyebutkan  setiap penelitian  dan  proses  penulisan  yang  membimbing  penulis  untuk  menulis  artikel  ini. Positivisme  akan  memberikan  analisis  paradigmatik  peristiwa  hukum  tertentu  (termasuk kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal, objektif,  real,  generalisasi  bebas  konteks,  sebab-akibat,  reduksionis  dan  deterministik. Hukum  bersifat  dualis/objektivis,  antara  penelaah  dan  hukum  (realitas)  merupakan  dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Berdasarkan pandangan post positivisme hukum  sebagai  realisme  kritis,  dapat  dipahami  dengan  melakukan  pengujian secara  kritis.  Berbeda  dengan  paradigma  positivisme,  pandangan post  positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independent. Berangkat dari pandangan post positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa  hukum  tertentu  ada  pengaruh  dari  faktor-faktor  lain.  Ontologi  paradigma participatory  memberikan  pandangan  baru  terhadap  hukum  yang  sebelumnya  oleh positivisme  dan post  positivisme terbatas  sebagai  realitas  objektif..  Melalui  ontologi  dan epistemologi  yang  mengintegrasikan  realitas  subjektif-objektif  hukum,  maka  participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis.
Kata kunci : Kasus Hukum; Paradigmatik; Djoko Tjandra

## Abstract
The legal case that ensnared Djoko Tandra was initiated by Djoko Tjandra's attempt to file a judicial review (PK) on the criminal case of the Bank Bali case. Efforts to apply for a PK on the  criminal  case  were  carried  out  by  Joko  Tjandra  amid  his  status  as  a  fugitive  (DPO Interpol) and having dual citizenship. This study aims to confirm the major problems in law enforcement practice in Indonesia. The case of Djoko Tjandra, provides the fact that all legal institutions.  As  a  scientific  task,  every  researcher  or  writer  must  be  able  to  explain  each research process that guides research, writes, and expresses each result of his ideas. Likewise in this article, the author is responsible for mentioning any research and writing process that
guided  the  author  to  write  this  article.  Positivism  will  provide  a  paradigmatic  analysis  of certain  legal  events  (including  the  legal  case  of  Djoko  Tjandra)  based  on  the  nature  or characteristics of the law as an external reality, objective, real, context-free generalization, cause  and  effect,  reductionist  and  deterministic.  Law  is  dualist/objectivist,  between  the reviewer and the law (reality) are two independent entities free of value and free of bias. To know better about Djoko Tjandra's legal case and the involvement of law enforcement officers. Based  on  the  post-positivism  view  of  law  as  critical  realism,  it  can  be  understood  by conducting a critical examination. In contrast to the positivism paradigm, the post-positivism view  sees  law  as  an  entity  that  is  not  completely  independent.  Departing  from  the  post positivism view that the law as an entity that is not completely independent, where in certain legal  events  there  are  influences  from  other  factors.  The  ontology  of  the  participatory paradigm provides a new view of the law previously limited by positivism and post-positivism as  an  objective  reality.  Through  ontology  and  epistemology  that  integrates  the  subjective- objective reality of law, participatory develops a more practical methodology.
Keywords: Law case; Paradigmatic; Djoko Tjandra

## Pendahuluan
Kasus  hukum  yang  menjerat  Djoko  Tandra,  di  awali  dari  upaya  Djoko  Tjandra  untuk mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK)  atas  perkara  pidana  Kasus  Bank  Bali.  Upaya  untuk mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Joko Tjandra ditengah statusnya yang telah dinyatakan buron (DPO Interpol) dan telah memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengkonfirmasi  persoalan  besar  dalam  praktik  penegakan  hukum  di Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa sumua istitusi hokum. Sebagai tugas ilmiah,  setiap  peneliti  atau  penulis  harus  mampu  menjelaskan  setiap  proses  penelitian  yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya. Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian dan proses penulisan yang  membimbing  penulis  untuk  menulis  artikel  ini.  Positivisme  akan  memberikan  analisis paradigmatik  peristiwa  hukum  tertentu  (termasuk  kasus  hukum  Djoko  Tjandra)  berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal, objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab- akibat,  reduksionis  dan  deterministik . Hukum  bersifat  dualis/objektivis,  antara  penelaah  dan hukum  (realitas)  merupakan  dua  entitas  independen  bebas  nilai  dan  bebas  bias.  Untuk mengetahui  dengan  lebih  baik  kasus  hukum  Djoko  Tjandra  dan  keterlibatan  aparat  penegak hukum.  Dalam  pandangan  Post  Positivisme  hukum  sebagai  realisme  kritis,  dapat  dipahami dengan melakuan pengujian secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independent. Berangkat dari  pandangan  post  positivisme  bahwa  hukum  sebagai  entitas  yang  tidak  sepenuhnya independen,  dimana  dalam  peristiwa  hukum  tertentu  ada  pengaruh  dari  faktor-faktor  lain. Ontologi  paradigma  participatory  memberikan  pandangan  baru  terhadap  hukum  yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif.. Melalui ontologi  dan  epistemologi  yang  mengintegrasikan  realitas  subjektif-objektif  hukum,  maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis.

## Metode Penelitian
Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses penelitian  yang  memandu  penelitian,  menulis,  dan  menuangkan  setiap  hasil  gagasannya. Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian dan  proses  penulisan  yang  membimbing  penulis  untuk  menulis  artikel  ini.  Tradisi  penelitian (yaitu posisi atau pendapat peneliti tentang objek penelitian) yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah tradisi kualitatif. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, istilah penelitian kualitatif pada awalnya berasal dari observasi kualitatif, bukan observasi kuantitatif. Pada  saat  yang  sama,  berdasarkan  gagasan  paradigma  Kuba  dan  paradigma  Lincoln,  penulis
Sri Kelana 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Elfita Agustini 3 , Oktriani Diani 4 dan Sri Kartini 5
menggunakan paradigma konstruktivis sebagai "pisau analisis" dalam artikel ini. Jawaban atas pertanyaan  ontologis  paradigma  konstruktivis  adalah  relativisme,  jawaban  atas  pertanyaan epistemologis  paradigma  ini  bersifat  transaksional/subyektif,  dan  jawaban  atas  pertanyaan metodologis paradigma ini adalah interpretatif/dialektis.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis Paradigmatik Kasus Hukum Djoko Tjandra
Positivisme  akan  memberikan  analis  paradigmatik  peristiwa  hukum  tertentu  (termasuk kasus  hukum  Djoko  Tjandra)  berdasarkan  sifat  atau  ciri  hukum  sebagai  realitas  eksternal, objektif,  real,  generalisasi  bebas  konteks,  sebab-akibat,  reduksionis  dan  deterministik.  Status hukum  Djoko  Tjandra  sebagai  terpidana  dalam  Kasus  Bank  Bali,  red  notes  interpol  yang diterbitkan setelah buron (DPO), dan kewarganegaraan ganda Djoko Tjandra, dalam pandangan positivisme adalah realitas eksternal objektif dan real. Realitas objektif status hukum tersebut tidak  memungkinkan  Djoko  Tjandra  untuk  masuk  secara  bebas  ke  wilayah  Indonesia  untuk mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK)  atas  putusan  pidana  yang  sebelumnya  telah  diterima. Dalam pandangan positivisme, objektivitas hukum kemudian tereduksi setelah Djoko Tjandra memanipulasi data keimigrasian dan dapat masuk ke Indonesia, membuat KTP baru untuk syarat pengajuan  fatwa  ke  MA  Untuk  itu  Djoko  Tjandra  menyeret  keterlibatan  oknum  koruptif  di Kejaksaan,  Kepolisian,  dan  Advokat/Pengacara.  Dalam  pandangan  positivisme  kemampuan Djoko  Tjandra  mempengaruhi  bahkan  merubah  status  hukumnya  melalui  oknum  di  semua institusi penegak hukum digeneralisasikan secara bebas konteks, bahwa aparat penegak hukum Indonesia koruptif.

## Epistemologi
Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas  independen  bebas  nilai  dan  bebas  bias.  Dengan  demikian,  terseretnya  aparat  penegak hukum  (Kejaksaan,  Kepolisian,  Advokat/Pengacara)  dalam  pusaran  kasus  hukum  Djoko Tjandra, dalam pandangan positivisme bukan disebabkan oleh ketentuan hukumnya yang salah (karena  hukum  bersifat  dualis/objektivis,  bebas  nilai,  bebas  bias),  namun  ketentuan  hukum tersebut  tereduksi  oleh  upaya-  upaya  manipulatif  Djoko  Tjandra  dan  rendahnya  komitmen oknum aparat terhadap profesi (sebagai penegak hukum) dan rendahnya standar moral sehingga berperilaku koruptif.

## Metodologi
Jika ingin mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat  penegak  hukum  (Kejaksaan,  Kepolisian,  Advokat/Pengacara)  dalam  pusaran  kasus tersebut  maka  positivisme  menyediakan  metode  uji  empiris  secara  eksperimental/manipulatif terhadap lembaga hukum dan/atau semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum tersebut. Paradigma Post Positivisme Ontologis Berdasarkan pandangan Post Positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan  melakukan  pengujian  secara  kritis.  Dengan  demikian,  paradigma  post  positivisme menempatkan  kasus  hukum  Djoko  Tjandra  tidak  hanya  terbatas  sebagai  realitas  peristiwa hukum,  namun  lebih  jauh  lagi  realitas  bahwa  telah  ada  tindakan  manipulatif  dan  koruptif tersebut dalam pandangan Post Positivisme harus diuji secara kritis (realisme kritis).

## Epistemologi
Berbeda  dengan  paradigma  positivisme,  pandangan post  positivisme melihat  hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, sehingga akan memberikan pandangan yang berbeda  terhadap  kasus  hukum  Djoko  Tjandra.  Dalam  pandangan post  positivisme ,  terdapat variabel lain (non hukum) yang berkontribusi/memberikan pengaruh kompleksitas kasus hukum Djoko Tjandra,
Metodologi Berangkat  dari  pandangan post  positivisme bahwa  hukum  sebagai  entitas  yang  tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor
lain,  maka  untuk  mengurai  kompleksitas  masalah  hukum  (termasuk  masalah  hukum  Djoko Tjandra)  metode  eksperimental/manipulatif  dimodifikasi  dengan  objektivitas  sebagai  kriteria penentu,
Paradigma Participatory Ontologi Ontologi paradigma  participatory memberikan  pandangan  baru  terhadap  hukum  yang sebelumnya  oleh  positivisme  dan  post  positivisme  terbatas  sebagai  realitas  objektif.  Dalam participatory hukum  ialah  realitas  subjektif-objektif  yang  diupayakan  bersama  (secara partisipatif), sehingga analisis paradigmatik terhadap peristiwa hukum tertentu, termasuk kasus hukum  Djoko  Tjandra,  dalam participatory mempertimbangkan  juga  secara  proporsional realitas hukum subjektif.
Epistemologi Ontologi dalam participatory yang memberikan porsi realitas hukum subjektif seperti tersebut  di  atas,  memberikan  pendekatan  epistemologis  yang  berbeda  dengan  apa  yang sebelumnya dikembangkan dalam positivisme dan post positivisme. Epistemologi participatory tidak  memberikan  jarak  antara  penelaah  dan  hukum,  namun  mengintegrasikannya  dengan realitas  objektif  hukum  (secara  participasif).  Dengan  model  ini,  maka  kasus  hukum  tertentu, termasuk kasus hukum Djoko Tjandra, dalam pandangan participatory tidak cukup hanya dilihat sebagai fakta terjadinya peristiwa hukum yang kemudian dilakukan analisis kritis secara objektif (positivisme dan pos positivisme).

## Metodologi
Melalui  ontologi  dan  epistemologi  yang  mengintegrasikan  realitas  subjektif-objektif hukum, maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis untuk mengetahui peristiwa  hukum  tertentu,  termasuk  kasus  hukum  Djoko  Tjandra.  Melalui  model  ini  analisis paradigmatik  terhadap  kasus  hukum  Djoko  Tjandra  dilakukan  membangun  kedekatan  dalam bentuk partisipasi politik.
Paradigma Critical Theory Ontologi Ontologi  paradigma critical  theory memandang  hukum  sebagai  entitas  yang  tidak independen  dan  statis,  karena  realitas  hukum  dalam  pandangan  critical  theory  dibentuk  oleh nilai-nilai sosial politik, budaya, sosial, ekonomi, etnis dan gender, yang berkembang dinamis dari waktu ke waktu (realisme historis).

## Epistemologi
Epistemologi paradigma critical theory dibangun berdasarkan realisme historis, sehingga terbangun  relasi  interaktif  antara  penelaah  dan  hukum.  Melalui  model  yang  dikembangkan critical theory, maka analisis paradigmatik kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan transaksional (subjektivis).

## Metodologi
Melalui  penggabungan  antara  ontologi  dan  epistemologi  (fusi),  metodologi  yang dikembangkan  dalam  critical  theory  dilakukan  dengan  cara-cara  dialektis  (dialogis).  Melalui metode  dialogis,  maka  analisis  paradigmatik  kasus  hukum  Djoko  Tjandra  dilakukan  dengan memediasi semua temuan dari rangkaian peristiwa hukum yang menjerat Djoko Tjandra mulai dari  skandal  kasus  Bank  Bali,  putusan  pidana  terhadap  kasus  Bank  Bali,  status  hukum  DPO Interpol,  kewarganegaraan  ganda,  sampai  kasus  hukum  terakhir  upaya  Tjoko  Tjandra mengajukan  PK  dan  meminta  fatwa  ke  MA  dan  masuk  ke  Indonesia  kembali  dengan memanipulasi data keimigrasian (realisme historis).
Paradigma Konstrutivisme

## Ontologi
Ontologi  paradigma  konstruktivisme  didasarkan  kepada  relativisme  hukum,  sehingga hukum menjadi lebih humanis. Berdasarkan konstruktivisme hukum merupakan realitas yang dikonstruksikan  berdasarkan  pengalaman  sosial-budaya,  lokal  dan  spesifik,  majemuk  dan
Sri Kelana 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Elfita Agustini 3 , Oktriani Diani 4 dan Sri Kartini 5
beragam,  sehingga  bentuk  dan  isi  hukum  ditentukan  oleh  konstruksi  intelektual penganut/pemegangnya.

## Epistemologi
Relativisme hukum dalam konstruktivisme memiliki kedekatan dengan realisme historis yang  sebelumnya  menjadi  model  yang  dikembangkan  oleh  critical  theory,  sehingga epistemologi  dalam  konstruktivisme  mengembangkan  model  yang  hampir  sama  yaitu  relasi interaktif  antara  penelaah  dan  hukum.  Melalui  model  yang  dikembangkan  konstruktivisme, maka analisis paradigmatik kasus hukum Tjoko Tjandra dilakukan transaksional (subjektivis).

## Metodologi
Metode  yang  dikembangkan  konstruktivisme  adalah  dengan  mengkonstruksi  hukum melalui  penafsiran  hermeneutika  (dialektis).  Melalui  model  ini,  maka  analisis  paradigmatik kasus hukum Djoko Tjandra, tidak cukup hanya dilakukan mediasi dialogis seperti model yang dikembangkan critical theory , namun dalam konstruktivisme kasus hukum Djoko Tjandra harus dikonstruksikan dengan pemahaman hermeneutika dan pertukaran dialektis konstruksi tersebut diinterpretasi,   dibandingkan  dan  sitakan  temuan  –  temuan  dikontruksikan  dan  ditemukan Bersama.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra  dan  keterlibatan  aparat  penegak  hukum.  Dalam  pandangan  Post  Positivisme  hukum sebagai  realisme  kritis,  dapat  dipahami  dengan  melakuan  pengujian  secara  kritis.  Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak  sepenuhnya  independent.  Berangkat  dari  pandangan  post  positivisme  bahwa  hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif.. Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum,  maka  participatory  mengembangkan  metodologi  yang  lebih  praktis.  Analisis paradigmatic kasus hukum Djoko Tjandra yaitu melalui paradigma positivisme, paradigma post postivisme, paradigma participatory, paradigma critical theory dan paradigma constructivisme .

## Bibliografi
Agustin, Yulia. (2015). Kedudukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Deiksis , 3 (04), 354–364.
Aini,  Miza  Rahmatika.  (2021).  Posisi  Bahasa  Inggris  Sebagai  Bahasa  Kedua  dan Pembuatan  Lembar  Kerja  Peserta  Didik  Bagi  Siswa  SMP/MTS  Se  Kota  Blitar.
JABN , 2 (1), 66–79. al Asyari, Abul Hasan. (2022). Tantangan Sistem Pendidikan Pesantren di Era Modern.
Risalatuna: Journal of Pesantren Studies , 2 (1), 127–143.
Asfar, A. M. Irfan Taufan, Asfar, A. M. Iqbal Akbar, & Rivaldi, Andi Ilham. (2021).
Penguat Sinyal Alternatif Dari Wajan Bekas . Media Sains Indonesia. Giantara, Febri, & Amiliya, Reni. (2021). Integrasi Pembelajaran Sains dalam Kurikulum Pendidikan  Agama  Islam. Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 15–19.
Harapani, Aprilia. (2021). Pengaruh Kuliah Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Kemampuan Mahasiswa .
Husna,  Ema  Umiatul.  (2021).  Strategi  pembelajaran  program  bahasa  arab  dan  bahasa inggris untuk meningkatkan daya saing alumni di era revolusi industri 4.0 di pondok pesantren mamba’us sholihin suci manyar gresik. JoEMS (Journal of Education and Management Studies) , 4 (1), 51–58.
Iswatiningsih,  Daroe,  &  Pangesti,  Fida.  (2021).  Ekspresi  remaja  milenial  melalui penggunaan  bahasa  gaul  di  media  sosial. KEMBARA:  Jurnal  Keilmuan  Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya , 7 (2), 476–489.
Kartini,  Ayu,  &  Dewi,  Dinie  Anggraeni.  (2021).  Implementasi  Pendidikan  Pancasila dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital. JURNAL PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN , 9 (2), 405–418. Kosasih, Johannes Ibrahim, & SH, M. (2021). Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian . Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Ramadhani, Yulia Rizki, Tanjung, Rahman, Saputro, Agung Nugroho Catur, Utami, Nisa Rahmaniyah, Purba, Pratiwi Bernadetta, Purba, Sukarman, Kato, Iskandar, Gumelar, Ganjar  Rahmat,  Cecep,  H.,  &  Darmawati,  Darmawati.  (2021). Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan . Yayasan Kita Menulis.
Rizki, Anisatus. (2021). Pengembangan Kurikulum Bahasa Asing di Pondok Pesantren Asy-Syarifiy Pandanwangi Lumajang. Khazanah: Jurnal Edukasi , 3 (1), 79–104. Rosadi, Ariani, & Hermanto, Lubis. (2021). Peranan Pengetahuan Bahasa, Budaya dan Implikasinya  terhadap  Pembelajaran  Public  Speaking  Mahasiswa  Bima. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (3).
Simarmata, Janner, Manuhutu, Melda Agnes, Yendrianof, Devi, Iskandar, Akbar, Amin, Muhammad,  Sinlae,  Alfry  Aristo  J.,  Siregar,  Muhammad  Noor  Hasan,  Hazriani, Hazriani, Herlinah, Herlinah, & Sinambela, Marzuki. (2021). Pengantar Teknologi Informasi . Yayasan Kita Menulis.
Thariq,  Phoenna  Ath,  Husna,  Asmaul,  Aulia,  Eza,  Djusfi,  Apri  Rotin,  Lestari, Rachmatika, Fahrimal, Yuhdi, & Jhoanda, Rahmad. (2021). Sosialisasi pentingnya menguasai bahasa Inggris bagi mahasiswa. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar , 2 (2), 316–325.
Zakiyah,  Ainaiyah  Mariyatus,  Sari,  Yuni  Indah,  &  Susetya,  Domas  Sugrahita  Harja.
(2021).  The  Use  of  Acronyms  and  Slang  among  Adolescents  on  Social  Media: Penggunaan Akronim dan Bahasa Gaul dalam Kalangan Remaja pada Media Sosial. RADIANT: Journal of Applied, Social, and Education Studies , 2 (3), 195–206.