## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 10, No. 1, 2024, pp. 65-80
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya dalam pengelolaan keuangan negara

## Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh
Universitas Gadjah Mada. Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Sleman 55281, Indonesia pascalwilmaryehezkieltoloh@mail.ugm.ac.id
* Corresponding Author
Abstrak : Praktik konflik kepentingan (conflict of interest) masih rentan terjadi dalam proses pengelolaan negara.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  masalah  integritas  pejabat  negara,  aspek  regulasi  yang  tidak komprehensif dan aspek kelembagaan penegakan etik dan praktik konflik kepentingan yang tidak terstruk- tur dengan sistematis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui konseptualisasi pengaturan anti praktik  konflik  kepentingan  dalam  sistem  hukum  Indonesia  yang  efektif  dan  merancang  formulasi penanganan praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara melalui pendekatan kelem- bagaan  dan  sistem  pertanggungjawaban  keuangan  negara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan, Pertama, regulasi di Indonesia belum mampu mengakomodir upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik konflik kepentingan pada aktivitas penyelenggaraan negara khususnya pengelolaan keuangan negara, karena tumpang tindih aturan dan pengaturan sanksi yang tidak tegas. Kedua, Penegakan etik terhadap praktik konflik kepentingan dapat dilakukan melalui pembentukan komisi etik nasional. Ketiga, Penguatan sistem audit dan perbaikan internal BPK dan secara eksternal perlu adanya  konsolidasi  kelembagaan  pada  sektor  pemeriksaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara melalui pembentukan sentra pemeriksaan keuangan negara terpadu sebagai pusat koordinasi pemeriksaan keuangan  negara  dan  pencegahan  kerugian  keuangan  negara  guna  perumusan  kebijakan  strategis mengenai pengelolaan keuangan negaa agar bebas dari praktik korupsi.
Kata Kunci : Keuangan Negara; Konflik Kepentingan; Korupsi;Mekanisme;Pengelolaan.
How to Cite : Toloh, P. W. Y. (2024). Conflicts of interest and handling mechanisms in public finances management. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 10 (1), 65-80.
https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1024

## Pendahuluan
Landasan konstitusional pengelolaan keuangan negara, secara spesifik dituangkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945) yang menjadi acuan konsep dan praktik pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD alinea keempat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan  umum.  Untuk  menjalankan  itu,  Presiden  yang  memegang  kekuasaan  Eksekutif, bersama DPR dan DPD (untuk kepentingan otonomi daerah) membahas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai politik anggaran dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, secara kelembagaan pengelolaan keuangan dan kewenangan untuk  memeriksa  administrasi  dan  pertanggungjawaban  dijalankan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) secara Independen dan Imparsial, baik pada tataran pusat maupun daerah dalam kerangka sistem checks and balance.
Dalam  pelaksanaan  amanat  konstitusional  tersebut,  relasi  lembaga  eksekutif,  legislatif  dan auditif  dalam  setiap  tahap  pengelolaan  keuangan  negara.  Seringkali  terjadi  penyalahgunaan kewenangan ( detournement de pouvoir ) baik dalam lingkup adminsitratif maupun tindak pidana korupsi di mana kedudukannya memiliki ranah hukum masing-masing. Sumber penyebabnya sa- ma yakni konflik kepentingan (conflict of interest) antar pejabat pemerintah dengan pihak korpo- rasi (swasta) yang memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Praktik konflik kepentingan (conflict of interest) dalam penyelenggaraan negara menyumbang- kan dampak buruk dalam penataan kepentingan nasional, sesuai dengan laporan Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia merosot, salah satunya disebabkan oleh marak- nya  konflik  kepentingan  dalam  Pembuatan  Kebijakan.  Pada  tahun  2022,  Transparrency  Inter-
national mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi 2022, yang di dalamnya Indonesia berada pada posisi 110 dari 180 negara dengan angka 34 yang menunjukan penurunan empat angka dari tahun 2021 yang mendapatkan angka 38 yang berada pada posisi 96 (Bagaskara & Febriyan, 2023).
Masih mengacu pada penelitian empiris, Aidulsyah et al. (2020) dalam kajiannya yang berjudul ‘Peta pebisnis  di  parlemen:  Potret  oligarki  di Indonesia”  menuliskan  potensi  besarnya  konflik kepentingan pada DPR periode 2019-2024. Tercatat 55% anggota DPR berstatus pengusaha di beberapa sektor dengan jumlah 318 orang atau 5 sampai 6 orang dari 10 anggota DPR adalah pengusaha. Hal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi pengusaha menjadi anggota DPR, tetapi patut untuk dicermati sejauh mana sikap anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewenang- annya dapat ebas dari benturan kepentingan pribadinya (Rahma, 2020).
Bentuk konflik kepentingan, dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang menyusun anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan seperti praktik mark up anggaran karena konflik kepentingan antar mereka. Kemudian, penggunaan anggaran oleh  pemerintah  yang  tidak  sesuai  perencanaan  ataupun  kontrak  yang  ditetapkan.  Serta  pada tahap pertanggungjawaban melalui pemeriksaan BPK yang dijalankan dengan tidak objektif dise- babkan karena adanya nepotisme dari pemeriksa dan yang diperiksa. Dengan permasalahan ter- sebut menyebabkan politik hukum pengelolaan keuangan negara yang berorientasi kemakmuran rakyat tidak akan tercapai.
Realitas  tersebut menunjukan adanya urgensi pengaturan untuk pencegahan, pengendalian dan  penanganan  konflik  kepentingan  terhadap  instansi  pemerintahan,  individu  dan  institusi swasta. Penanganan konflik kepentingan dimaksudkan untuk mencegah adanya praktik korupsi dilingkup penyelenggara negara dan swasta yang berbentu korporasi dengan implikasi merugi- kan keuangan negara. Pengelolaan konflik kepentingan juga merupakan upaya menjunjung tinggi nilai-nilai good of clean governance dengan menumbuhkan budaya pelayanan publik yang unggul, terbuka, dan tidak memihak tanpa mengurangi kinerja penyelenggaraan negara (Inu, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama penyebab adanya kondisi konflik kepen- tingan dalam pengeloaan keuangan negara antara lain aspek regulasi yang belum bisa menjang- kau  penanganan  konflik  kepentingan  dan  faktor  kelembagaan  yang  tidak  terstruktur  dengan sistematis untuk proses penegakan etik terhadap penyelenggara negara yang melakukan praktik konflik kepentingan. Maka dari itu, artikel ini akan menjawab beberapa rumusan masalah yakni pertama apakah  pengaturan  anti  praktik  konflik  kepentingan  dalam  sistem  hukum  Indonesia telah komprehensif untuk mengatasi praktik konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara. Permasalahan kedua, bagaimana  formulasi  penanganan  praktik  konflik  kepentingan  dalam pengelolaan keuangan negara melalui pendekatan kelembagaan dan sistem pertanggungjawaban keuangan negara.

## Metode
Artikel ini menggunakan jenis metode hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum doktrinal (Marzuki, 2007). Kajian ini berfokus untuk menganalisis pengaturan mengenai konflik kepentingan  Indonesia  sering  terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  serta  formulasi penanganan praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara dengan penguatan kelembagan  dan  sistem  pertanggungjawaban  keuangan  negara.  Setelah  mengumpulkan  data dokumen dan mengolah data dengan menggunakan studi kepustakaan kepustakaan, kemudian dilakukan analisis data kualitatif yakni dengan menggunakan interpretasi hukum, membangun kontruksi hukum, perangkat hukum secara deduktif. Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian  untuk  membahas  permasalahan  yang  diangkat,  antara  lain: Pertama ,  pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  benturan  kepentingan  dan  keuangan  negara; Kedua, Pende- katan konsep ( Conceptual Approach ) ialah pendekatan penelitian dengan memahami konsep yang bisa  diterapkan  dalam  substansi  regulasi  dan  struktur  kelembagaan  sebagai  formulasi  pence- gahan dan penanganan praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara.

## Hasil dan Pembahasan

## Tinjauan Konflik Kepentingan dan Pengaturannya di Indonesia
Pengertian mengenai konflik kepentingan sebagai suatu kondisi yang mengarah pada tindakan koruptif dapat dilihat dari beberapa regulasi dan institusi yang mengaturnya. Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK) mendefinisikan konflik kepentingan ada pada kondisi penyelenggaran nega- ra  dengan  kekuasaan  dan  kewenangannya  yang  ditentukan  peraturan  perundang-undangan mempunyai relasi dengan kepentingan pribadi dalam menggunakan wewenang tersebut sehingga dapat  mempengaruhi  kinerja  dan  kualitas  penggunaan  kewenangan  tersebut.  Penyelenggara dimaksud ialah yang menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara pada lingkup legislatif, eksekutif dan yudikatif serta pada lingkungan pelayanan publik,  aparat penegak hukum, Bank Indonesia, lembaga independen dan penyelenggara badan usaha negara seperti BUMN/BUMN/ BLU/BHMN (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009).
Dalam Regulasi nasional anti konflik kepentingan telah diatur baik secara eksplisit maupun implisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Pertama , Undang – Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  (2014),  yaitu Pasal 42: Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetap- kan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Kedua , Ketetapan Majelis Permusyawa- ratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (1998), yaitu Pasal 2 ayat (2): “ Untuk menjalan- kan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. ” Ketiga , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (1999). Yaitu pada Pasal 5 ayat (4): “M elaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .” Keempat ,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (1999). Dan Kelima , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 12 huruf b: Dipidana penjara dan denda “P egawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah  tersebut  diberikan  sebagai  akibat  atau  disebabkan  karena  telah  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya .” Pasal 12 huruf i: Dipidana penjara dan denda “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau  sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”
Dalam lingkup pengaturan internal institusi, terdapat beberapa institusi pemerintah yang te- lah menetapkan regulasi anti konflik kepentingan. Antara lain Dewan Perwakilan Rakyat dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat RI; Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; Sekretariat Jenderal DPR RI dengan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jen- deral DPR RI; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Permenkominfo No. 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komuni- kasi  dan  Informatika;  Kementerian  Pertanian  dengan  Permentan  No.  7  Tahun  2022  tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masya- rakat  lingkup Kementerian  Pertanian; Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dengan Permen  LHK  No.P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017  tentang  Pedoman  Penanganan  Benturan Kepentingan  di  Lingkungan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan;  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.13/PERMEN- KP/2016  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penanganan  Benturan  Kepentingan  di  lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Peraturan Kepala BPKP No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan BPKP.
Dari berbagai peraturan sektoral tersebut pengertian dan bentuk konflik kepentingan diarti- kan secara beragam tetapi pada dasarnya menekankan pada penggunaan jabatan dan kewenang- an yang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga dari pejabat tersebut yang mengabaikan prosedur dan kepentingan umum yang ditetapkan lembaga. Kemudian ketentuan sanksi pada umumnya bersifat etik daministratif seperti teguran, pemberhentian dari jabatan dan mutasi jabatan. Terdapat juga peraturan yang sama sekali tidak memuat sanksi hanya dengan pembinaan seperti Kemenkominfo, sanksi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan seperti pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan yang tidak mengatur sanksi seperti Kementerian LHK dan BPKP.
Dalam  tataran  implementasi,  efektivitas  penanganan  konflik  kepentingan  masih  tergolong rendah sebagaimana laporan KPK RI dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022. Tercatat sebanyak 255 responden mengatakan bahwa konflik kepentingan sering terjadi pada pelaksana- an tugas pejabat/pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 dalam 12 (dua belas) bulan ter- akhir, dibutuhkan kewaspadaan dan adanya resiko sedang terjadinya tndak pidana korupsi (KPK, 2022).
Merujuk laporan SPI, KPK menguraikan potensi korupsi di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah peserta SPI 2022 ada pada level sedang yang mana konflik kepentingan men- jadi aspek yang sangat mempengaruhi. Adapun adalah uraian dari risiko korupsi tersebut berda- sarkan komponen:(KPK, 2022) Pertama, sejumlah 23 persen responden pegawai di instansi me- nyatakan, ada pihak lain seperti pegawai/pejabat, organisasi swasta, partai politik dan organisasi lain  dapat  berperan  mempengaruhi  keputusan  di  seluruh  Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah peserta SPI  2022,  saat menentukan kegiatan/program didalamnya  termasuk anggaran kegiatan. Kedua, ditemui  23  persen  responden  yang  meyakini  bahwa  pihak  lain  seperti  pega- wai/pejabat, organisasi swasta, partai politik dan organisasi lain bisa mempengaruhi keputusan di  seluruh  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  peserta  SPI  2022  untuk  menentukan pemenang  tender/pengadaan  barang  dan  jasa.  Permasalahan  ini  memiliki  risiko  tinggi  pada 28,7% pemerintah daerah dan di risiko rendah di 71,1% Kementerian/Lembaga.
Dalam SPI tersebut, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia,  besar kemungkinan terjadinya  korupsi  di  kementerian  dan  lembaga  pada  sejumlah  bidang  terkait  pelaksanaan tugasnya. Hal ini mencakup potensi pegawai menerima suap atau gratifikasi karena melanggar hukum, penyalahgunaan ruang kantor untuk kepentingan pribadi, dan konflik kepentingan yang timbul  karena  faktor  kekerabatan,  agama,  suku,  dan  almamater.  Berdasarkan  hasil  SPI  2022, masih terdapat risiko korupsi yang signifikan di 56% kementerian dan lembaga, dan persentase ini meningkat menjadi 76% dari seluruh peserta di tingkat pemerintah daerah.
Realitas praktik penyelenggaraan negara tersebut, membuktikan bahwa situasi konflik kepen- tingan menjadi faktor utama dalam menentukan objektivitas suatu kebijakan pejabat pemerintah- an sehingga menjadi awal mula terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam situasi konflik kepen- tingan, setidaknya terdapat dua unsur yang secara erat terhubung dengan tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu.

## Konflik Kepentingan Sebagai Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Proses Pengelolaan Keuangan Negara
Perlu untuk dipahami terlebih dahulu konsep keuangan negara yang secara normatif dasarnya tercakup dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembe- rantasan Tindak Pidana Korupsi (1999). Ada persamaan antara undang-undang ini; domain dan pokok peraturannya berbeda-beda. Hernold Ferry Makawimbang menjelaskan persamaan kon- sep keuangan negara sesuai penjelasan alinea 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan dalam Pasal 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 (Yazid et al., 2023) (Tabel 2).
Tabel 2 . Persamaan konsep keuangan negara sesuai penjelasan alinea 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan dalam Pasal 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 No. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Penjelasan Alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 1. “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, serta segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:” “Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:”
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara dan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.” “Berada dalam penugasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.” 2. “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.” “Berada dalam penugasan, penggunaan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.” 3. “Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.” “Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara.” 4. “Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.” “Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”
Meskipun  konsep lex  specialis  derogate  legi  generalis berlaku  sejalan  dengan  Pasal  23  UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “hal -hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang- undang tersendiri”, namun pengelolaan keuangan negara dalam kedua undang -undang tersebut dapat saling melengkapi. Oleh karena itu, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur keuangan negara dari segi pengendalian penyelenggaraan keuangan negara, sedangkan seluruh terminologi dan aturan yang berkaitan dengan keuangan negara tunduk pada UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, sepanjang tidak dibatalkan atau diputus- kan lain oleh badan yang mempunyai yurisdiksi, maka rumusan keuangan negara dalam parame- ter  pengelolaan  keuangan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  Tipikor  tetap  berlaku (Makawimbang, 2015).
Terdapat  problematikan  terminologi  dalam  pengeloaan  keuangan  negara  seperti  kerugian pengertian keuangan negara, dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, termi- nologi yang digunakan ialah kerugian negara/daerah yang dalam Pasal 1 angka 22 merumuskan “ Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai” . Sedangkan terminologi kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara.  Dirumuskan “ hilang  atau  berkurangnya  hak  penerimaan  keuangan negara dan timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum “.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, digunakan isti- lah “kerugian negara/daerah” yang menimbulkan persoalan mengenai cara pengelolaan keuang - an negara. Secara spesifik, Pasal 1 angka 22 pada pokoknya mendefinisikan “kerugian negara/dae - rah adalah kekurangan uang dan surat berharga, serta barang dalam jumlah yang nyata dan pasti sebagai  akibat  dari  perbuatan  melawan  hukum,  baik  disengaja  maupun  karena  kelalaiannya. ” Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  menggunakan  nomenklatur kerugian keuangan negara, yang berbunyi “ hilang atau berkurangnya hak penerimaan keuangan negara dan timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun
berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum “.
Adanya perbedaan terminologi kerugian keuangan negara antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seringkali ditafsirkan secara tidak tepat sehingga berimplikasi pada penerapan aturan  yang  menimbulkan  ketidak  sesuaian  antara  jenis  pelanggaran  dan  sanksi.  Kerugian negara/daerah  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  cenderung  bersifat  administratif atau perdata, sehingga cukup dengan menganti kerugian dengan menyelesaikan tuntutan ganti rugi  (TGR)  pejabat  yang  melakukan  pelanggaran  prosedur  atau  kelalaian  administratif  dapat bebas dari jeratan hukum. Sedangkan kerugian keuangan negara yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 lebih cenderung bersifat pidana karena erat dengan rezim tindak pidana  korupsi  dengan  unsur  perbuatan  melawan  hukum  seperti  gratifikasi,  suap  atau  mem- perkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan hilang atau berkurangnnya hak penerimaan keuangan negara dan timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti.
Dibandingkan dengan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tafsiran rumusan keuangan negara dan kerugian negara, dipahami bahwa setiap hilangnya atau berkurangnya kekayaan negara, baik terbagi maupun tidak, termasuk seluruh bagian kekayaan negara, seluruh hak menerima dana negara, dan seluruh kewajiban membayar dana negara akibat berada  di  bawah  pengelolaan,  penguasaan,  dan  kewenangan  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan usaha yang memasukkan modal negara atau modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara, sebenarnya dapat dan tidak diragukan lagi dinilai secara moneter sebagai akibat dari kegiatan yang melawan hukum.
Perbuatan  merugikan  keuangan  negara  dapat  terjadi  dalam  setiap  tahapan  pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, proses pembahasan dan penetapan anggaran, proses pelaksanaan anggaran dan proses pertanggungjawaban anggaran. Perbuatan merugikan keuang- an negara dalam setiap tahap diatas dapat diuraikan sebagai berikut: (Makawimbang, 2015).
Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Proses Perencanaan Anggaran di Pemerintah Pusat dan Daerah
Kebijakan legislasi menjadi dasar proses perencanaan anggaran pemerintah pusat dan regio- nal. Menteri Keuangan bertugas melaksanakan kewenangan pengelolaan fiskal di tingkat pusat. Proses ini dimulai dengan merancang kerangka APBN. Rencana kerja dan anggaran dibuat dalam prosedur ini oleh  menteri dan kepala lembaga negara dan disampaikan kepada DPR RI untuk dipertimbangkan  dalam  pembicaraan  awal  rancangan  APBN.  Menkeu  kemudian  memaparkan hasil  perbincangan  tersebut  yang  menjadi  landasan  penyusunan  RUU  APBN  tahun  depan. Peraturan Pemerintah mengatur ketentuan tambahan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (UU Nomor 17 2013)..
Sebagai penanggung jawab pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD), Kepala  Satuan  Kerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menangani  pengelolaan  keuangan  daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai pengguna anggaran, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana kerja dan anggaran tahun yang akan datang dalam upaya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana kerja yang didasarkan pada prestasi kerja yang diharapkan ini dibuat dengan bantuan proyeksi belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang dibuat.
Setelah itu, anggaran dan rencana kerja disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  untuk  dipertimbangkan  pada  tahap  pembahasan  awal  RAPBD.  Dalam pembuatan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  tahun  mendatang,  pejabat  pengelola keuangan  daerah menerima hasil  pembahasan  rencana  kerja  dan  anggaran.  Peraturan  Daerah memuat  pedoman  lebih  lanjut  dalam  penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran  Satuan  Kerja Daerah.
Risiko perbuatan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan jabatan dalam Proses Perencanaan Anggaran, (1) Melakukan mark up volume dan biaya dalam rencana pekerjaan; (2) Merekayasa kegiatan  untuk  pembiayaan  kegiatan  pimpinan;  (3)  Merekayasa  spesifikasi  teknis  yang  hanya
dimiliki oleh konsorsium, perusahaan tertentu; dan (4) Merencanakan kegiatan fiktif (tanpa studi lapangan yang mendalam) (Makawimbang, 2015).
Perbuatan "merugikan' dalam perencanaan anggaran ini merupakan klasifikasi "awal perbuat- an kejahatan", sedangkan kerugian keuangan negara terjadi ketika telah dilakukan pembayaran secara penuh (100%) terhadap pekerjaan yang "kurang volume dan atau kualitas kurang" akibat mark up dan rekayasa sejak perencanaan, dengan kondisi demikian maka perbuatan awal "fraud perencanaan anggaran" menjadi lengkap ( voltooid ) sebagai kejahatan bersama-sama.
Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Proses Pembahasan dan Penetapan Anggaran di Lembaga Perwakilan
Pemerintah  Pusat  mengirimkan  undang-undang  tentang  APBN  kepada  DPR,  beserta  nota keuangan  dan  dokumen  pendukungnya  ada  bulan  Agustus  tahun  sebelumnya.  Aturan  hukum yang  mengatur  susunan  dan  kedudukan  DPR  dipatuhi  dalam  pembahasan  RUU  tersebut.  DPR berwenang menyampaikan usulan perubahan RUU tentang jumlah pendapatan dan belanja APBN. DPR mengambil keputusan atas rancangan RUU APBN paling lambat dua (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berlaku. Belanja pemerintah didasarkan pada angka APBN tahun anggaran sebelumnya apabila DPR menolak RUU tersebut. Selanjutnya DPRD membahas kebijak- an umum APBD yang diusulkan pemerintah daerah dalam pembahasan awal RAPBD anggaran tahun depan. Di tingkat pemerintah daerah, penyampaian kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya  disesuaikan  dengan  rencana  kerja  pemerintah  daerah,  sebagai  dasar  penyusunan RAPBD kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Pemerintah daerah dan DPRD melakukan negosiasi prioritas dan pagu anggaran sementara untuk dijadikan pedoman bagi setiap satuan kerja daerah, berdasarkan keseluruhan kebijakan APBD yang telah disepakati (UU 17 tahun 2003).
Hubungan pemerintah dan lembaga legislatif (DPR/DPRD) pada tahap pembahasan dan pene- tapan anggaran sering terjadi perbuatan merugikan keuangan negara sebagai suatu tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dan suap. Praktik penyimpangan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu melalui penentuan anggaran yang menguntungkan mereka.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mencermati  banyaknya  tindak  pidana  kasus korupsi yang ditangani memiliki konflik kepentingan yang muncul dalam proses pembahasan dan penganggaran  di  forum  rapat  badan  anggaran  dan  komisi  DPR.  Adanya  peluang  terjadinya korupsi di kantor atau penyalahgunaan kekuasaan akibat besarnya kewenangan anggaran Badan Anggaran  dan  DPR  RI.  Oleh  karena  itu,  kemampuan  DPR  dalam  menjalankan  fungsi  anggaran harus  terkendali,  dilaksanakan  secara  transparan,  bertanggung  jawab,  dengan  pedoman  atau indikasi yang jelas, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak bersifat transaksional.
Peran anggota DPR/D atau pihak swasta yang mengusulkan kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya, meminta kuota kerja atau persetujuan alokasi uang, dan melobi anggaran dengan janji  kompensasi  pekerjaan  atau  suap  merupakan  contoh  tindakan  yang  dalam  praktiknya merugikan keuangan negara.
Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Proses Pelaksanaan Anggaran di Pemerintahan Penggunaan anggaran berupa pelaksanaan anggaran pendapatan ,pelaksanaan anggaran be- lanja,  pelaksanaan  pembayaran  pelaksanaan  kegiatan,  pelaksanaan  dan  penyusunan  laporan. Dalam praktiknya perbuatan merugikan keuangan negara seperti adanya penyimpangan peng- gunakan anggaran negara yang secara sengaja dan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, bekerjasama dengan pihak swasta melalui relasi transaksional suap dan gratifikasi antara ekseku- tif  sebagai  pengguna  anggaran  dan  legislatif  yang  mempunyai  fungsi  anggaran.  Menyebakan dalam proses pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan anggaran yang digunakan tidak sesuai  dengan  program  atau  proyek  yang  direalisasikan.  Dalam  praktik  fraud  dalam  tahap  ini seperti: Proses lelang formalitas (dokumen lengkap/penunjukan langsung), pelaksanaan proyek dengan praktik volume diturunkan dan harga dinaikkan sementara kualitas barang pengadaan yang buruk guna memperoleh keuntungan yang tidak wajar, pekerjaan proyek fiktif.

## Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Proses Pertanggungjawaban Anggaran di
Pemerintah
Tanggung jawab pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkatan pemerintahan pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 melibatkan keterlibatan Presiden. Dalam proses ini,  Presiden  menyampaikan  rancangan  undang-undang  yang  mengatur  pertanggungjawaban laporan keuangan pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  telah  mengkaji  laporan  yang  diserahkan  paling  lambat  enam  (enam)  bulan setelah tahun anggaran berakhir. Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas La- poran Keuangan termasuk laporan keuangan yang diserahkan. Laporan tersebut juga mencakup laporan keuangan badan usaha milik negara dan entitas terkait lainnya. Memastikan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan langkah yang penting.
Selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, gubernur, bupati, atau wali- kota harus menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD bersama dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan  yang dimaksud  terdiri  dari Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Realisasi  APBD,  dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertakan dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Pada tahap ini, seringkali ditemui pelanggaran yang berdampak merugikan keuangan negara dalam proses pertanggungjawaban anggaran di pemerintah, seperti: (1) Laporan pertanggung- jawaban tidak tepat waktu; (2) Laporan Fiktif (tidak sesuai kondisi); (3) rekayasa bukti laporan (Bukti laporan ada tetapi palsu); dan (4) Laporan pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak dibuat.
Segala kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan negara pada tingkat manapun dalam proses pengelolaan keuangan negara yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999) , terdapat hubungan “gelap” yang  mewakili  kepentingan  tertentu,  dan  praktik  ini  memenuhi  syarat  sebagai  tindak  pidana korupsi. Pasal 2 memuat ketentuan yang mengatur tentang unsur merugikan keuangan negara sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Unsur  ini  menyatakan  bahwa  setiap  orang  perseorangan  yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau  suatu korporasi,  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  tunduk  pada ketentuan ini. Kemudian, Pasal 3 berlaku bagi setiap orang yang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang tersedia baginya karena kedudukannya, sehingga dapat merugikan keuangan atau pereko- nomian  negara.  Undang-undang  ini  menerapkan  hukuman  berat,  termasuk  hukuman  penjara seumur  hidup  dan  denda,  kepada  siapa  pun  yang  melakukan  berbagai  aktivitas  ilegal  yang merusak keuangan publik melalui korupsi.
Sesuai rumusan ketentuan diatas, unsur merugikan keuangan negara terjadi karena perbuatan “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.” Jika  mengkategorikan  perbuatan  melawan  hukum  sebagai  tindak  pidana  korupsi, dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  antara  lain:  (i)  Melanggar  hukum;  (ii)  menyalahgunakan posisi, wewenang, peluang, atau sumber daya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan; (iii) memberi perintah atau dengan sengaja mendorong orang lain untuk melanggar hukum; (iv) ikut serta atau membantu pelanggaran hukum; dan (v) menawarkan peluang, sumber daya, atau informasi untuk melakukan kejahatan. Negara menderita kerugian finansial yang nyata dan  dapat  diukur sebagai  akibat  dari aktivitas ilegal  ini,  yaitu  kerugian  yang  bersifat moneter (Makawimbang, 2015).
Menurut pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seorang penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang hukum mungkin mempunyai kepentingan pribadi dalam cara mereka memanfaatkan wewenang tersebut, yang mungkin mempengaruhi kinerja dan standar mereka. Serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi di atas juga dikenal sebagai praktik konflik
kepentingan (KPK, 2009). Selain itu, dalam Undang-Undang No.30/2014 Administrasi Pemerin- tahan menetapkan bahwa jika dalam kondisi adanya memiliki konflik pejabat pemerintahan dila- rang  membuat  keputusan  atau  melakukan  tindakan  karena  akan  mempengaruhi  netralitas kebijakan dan cenderung berpihak pada kepentingan pribadi, seseorang atau kelompok tertentu daripada kepentingan publik. Praktik konflik kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan negara tersebut, selaras dengan 3 (tiga) prasyarat terjadinya konflik kepentingan, yaitu: (a) aktor (pemerintah atau swasta); (b) aktor mempunyai kekuasaan atau wewenang; dan (c) keputusan atau tindakan yang diambil (Tojeng, 2017).
Dalam  kaitannya  dengan  korupsi,  konflik  kepentingan  menempatkan  seorang  pejabat  pada sektor  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  berada  dalam  kondisi  dimana  profesionalitasnya disingkirkan  oleh  pertimbangan  pribadi,  kerabat  atau  kelompok  (Tojeng,  2017).  Kaitan  erat antara kondisi konflik kepentingan dengan terjadinya korupsi di mana penyalahgunaan jabatan public  memberikan  keuntungan  bagi  pribadi  perseorangan  atau  korporasi,  oleh Economic  Co- operation  and  Development merumuskan  konflik  kepentingan  muncul  ketika  seseorang  atau organisasi, baik swasta maupun publik, berada dalam posisi memanfaatkan jabatan resmi atau profesionalnya demi keuntungan dirinya sendiri atau perusahaannya (Cache, N, 2007) . Konflik kepentingan yang ada pada proses perencanaan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran menunjukan adanya suatu paraktik korupsi kebijakan atau regulatory  capture yang  dipahami  sebagai  regulasi  atau  kebijakan  hukum  yang  bersubstansi untuk mengakomodasi kepentingan elit ekonomi dan politik, untuk melegitimasi secara hukum praktik korupsi pada tahap realiasi anggaran dalam bentuk kebijakan sampai pada tahap pertang- gungjawaban anggaran guna terhindar dari jeratan hukum yang mengancam dengan ketentuan pidana  (Greenpeace  Indonesia,  2020).  Ketika  sebuah  badan  pengawas  yang  dibentuk  untuk melayani  kepentingan  publik  secara  eksklusif  hanya  melayani  kepentingan  kelompok  tertentu yang  mendominasi  pengelolaan  keuangan  negara  atau  ruang  investasi – bidang-bidang  yang harus  diawasi  oleh  lembaga-lembaga  publik – maka  badan  tersebut  juga  terlibat  dalam pengambilan peraturan hal dikenal sebagai korupsi regulasi (regulatory capture) . Institusi yang terlibat dalam konteks ini ialah pemerintah pusat/daerah, DPR RI/DPRD sampai pada lembaga pemeriksa dan audit yakni BPK.

## Formulasi Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam penelitiannya menemukan konflik kepentingan yang menimbulkan korupsi dalam studi kasus di enam DPRD tingkat Provinsi. Pertama, konflik kepen- tingan  masih  sering  terjadi  di  cabang  kekuasaan  legislatif;  kedua,  pengaruh  pihak  lain  sering mengganggu pengawasan proses pemerintahan; dan ketiga, rangkap jabatan atau afiliasi dengan perusahaan  tertentu  sering  menyebabkan  konflik  kepentingan.  Keempat,  partai  politik  belum mempertimbangkan kepemilikan bisnis dalam menempatkan anggota legislatif terpilih di komisi tertentu. Kelima, sikap dan tindakan anggota dewan dipengaruhi oleh hubungan dengan pihak swasta yang terlibat dalam pekerjaan legislatif. Keenam, hubungan dengan organisasi tertentu dapat mempengaruhi pernyataan dan tindakan anggota dewan. Ketujuh, hubungan dengan orga- nisasi tertentu dapat mempengaruhi pernyataan dan tindakan anggota dewan (Ramadhana et al., 2022). Maraknya konflik kepentingan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan keuangan negara dengan fungsi budgeting juga diperjelas dengan hasil penelitiam ICW (2015) sebelumnya bahwa konflik kepentingan berpotensi besar terjadi di DPR sebab dari 560 anggota DPR Periode 2014-2019, sebanyak 293 orang (52%) merupakan pengusaha, sehing- ga besar kemungkinan anggota DPR tidak dapat bebas dari kepentingan pribadinya ketika menja- lankan kewenangan yang diemban, dapat dilihat pada kasus korupsi hambalang yang menyeret anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha seperti M. Nazaruddin yang melakukan konflik kepentingan  dalam  penentuan  anggaran  dan  pihak  pemenang  lelang  pada  proyek  tersebut (Juliantari, 2016).
Berdasarkan fakta tersebut, maraknya praktik korupsi di Indonesia tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan dalam berbagai sektor penyelenggaraan negara khususnya dalam pengelola- an keuangan negara, penyebab situasi tersebut terjadi karena masih belum ada regulasi khusus
yang memiliki kedudukan setara undang-undang untuk bisa secara komprehensif mencegah dan menanggulangi praktik konflik kepentingan, hukum positif yang mengatur ketentuan terkait kon- flik kepentingan masih tersebar dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor),  UU  No.30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, dengan beberapa lembaga/kementerian di ranah eksekutif juga membuat regulasi internal terkait anti konflik kepentingan dan dalam wilayah internal legislatif dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan masih memiliki beberapa kelemahan, mes- kipun secara resmi mengatur konflik kepentingan. Pertama, ayat (1) Pasal 42 mengatur larangan bagi pejabat publik yang mungkin memiliki konflik kepentingan dalam menetapkan, melakukan, atau membuat keputusan. Masalahnya ialah siapa pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi konflik kepentingan agar dapat mendorong pejabat pemerintah  untuk melakukannya sebelum pengambilan keputusan dalam upaya menciptakan kebijakan pemerintahan yang objektif. Kedua, Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengungkapkan atau membuktikan  potensi  konflik  kepentingan  yang  mungkin  dialami  pegawai  pemerintah  saat menjalankan kewenangannya. Meskipun demikian, ada masalah dengan proses tindak lanjutnya. Kanal pengaduan yang tidak jelas untuk orang-orang yang ingin melaporkan konflik kepentingan dan  sanksi  administratif  hanya  berlaku  untuk  objek  keputusan  atau  kebijakan,  bukan  untuk pejabat  yang  mengeluarkannya.  Karena  masalah  ini,  konflik  kepentingan  menjadi  sulit  untuk dicegah dan dihentikan (Yazid et al., 2023).
Masalah regulasi tersebut mengakibatkan tidak efektifnya usaha pencegahan dan penindakan terhadap praktik konflik kepentingan yang cukup tinggi tingkat intensitasnya terjadi diberbagai aktivitas penyelenggaraan negara khususnya pengelolaan keuangan negara, mekanisme efektif penanggulangan praktik konflik kepentingan bisa didorong melalui instrumen hukum berbentuk undang-undang yang mengatur sistem terpadu pencegahan dan penindakan konflik kepentingan pada sektor penyelenggaran negara yang rentan terjadi praktik ini seperti proses pengelolaan keuangan negara yang dijalankan lembaga eksekutif, legislatif serta auditif seperti Badan Peme- riksa Keuangan. Disisi lain, undang-undang tentang konflik kepentingan dapat mencakup bebe- rapa persyaratan penting, seperti Pertama, bahwa pejabat yang menduduki posisi tertentu harus memberikan atau melaporkan kepada atasan atau publik daftar potensi konflik kentingan dalam hubungan  keluarga,  kerabat,  atau  relasi  lain.  Dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  wewenang dapat diberikan kepada pejabat eksekutif yang berhubungan dengan pengadaan (PBJ), seperti kepala dinas, pejabat legislatif yang dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pembahasan anggaran,  seperti  anggota  DPR/D,  dan  pejabat  BPK  yang  memeriksa  pertanggungjawaban keuangan negara dari pemerintah. Kedua, penguatan sistem pelaporan ( whistle blowing system) baik dalam lingkup internal agar dapat dimanfaatkan oleh sesama pegawai dan eksternal agar bisa membuka ruang bagi masyarakat untuk menginformasikan adanya potensi dan kondisi kon- flik  kepentingan. Ketiga, proses  penerapan  dan  bentuk  sanksi  administratif  terhadap  pejabat pembuat keputusan maupun atasan pejabat yang melakukan pembiaran adanya konflik kepen- tingan. Selanjutnya, pelaksanaan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, dengan variasi sanksi administratif yang dapat berupa yang bersifat ringan, sedang, maupun berat (Yazid et al., 2023).
Penerapaan sanksi terhadap praktik konflik kepentingan belum efektif karena konseptualisasi dari sanksi yang tidak tegas dan kabur bahkan tidak mengatur mengenai sanksi dalam beberapa regulasi internal Kementerian dan Lembaga seperti pada Kementan, Kemenkominfo, KKP, KLHK dan Kesekjenan DPR RI. Penerapan sanksi yang berat masih merujuk pada hukum pidana korupsi sesuai Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang dapat dikatakan sudah pada tahap penin- dakan. Padahal tahap yang sangat penting adalah pencegahan adanya kondisi konflik kepentingan sehingga memerlukan penerapan sanksi yang tegas sebagai langkah mitigasi terjadinya praktik korupsi yang bermula dari situasi konflik kepentingan.
Lembaga penegaknya pun diperjelas seperti sanksi etik oleh suatu komisi pengawas eksternal, sanksi  administrasi  oleh  lembaga  pengawas  internal  seperti  Aparat  pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)  atau  atasan  pejabat  dan  sanksi  pidana  oleh  penegak  hukum  seperti  KPK,
Kejaksaan dan Polri. Adapun contoh skema sanksi dan kelembagaan penegakannya, dapat dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2 . Skema sanksi dan kelembagaan penegakannya Bentuk Konflik Kepentingan Jenis Sanksi Lembaga Penegak Peran di berbagai lembaga dengan ikatan langsung atau tidak langsung yang sebanding atau berbeda yang mengarah pada penggunaan suatu posisi untuk tujuan pribadi Sanksi Etik berupa rekomendasi mutasu dari jabatan terkait sampai pemberhentian dari jabatan Komisi Pengawas Eksternal seperti Komisi ASN Proses pengawasan yang terpengaruh dan diberikannya harapan dari pihak yang diawasi sehingga tidak mengikuti pedoman yang berlaku Sanksi Administratif seperti hak keuangan tidak dibayarkan dalam waktu tertentu, penundaan kenaikan pangkat dan pemberhentian sementara dari jabatan Lembaga pengawas internal seperti Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau atasan pejabat Menerima gratifikasi atau suap guna mempengaruhi kebijakan ada pada kewenangnnya Pidana penjara dan Pidana Denda sesuai UU Tipikor Aparat Penegak Hukum seperti KPK dan Pengadilan
Merujuk pada konvensi Internasional, lingkup pencegahan konflik kepentingan lebih kompre- hensif pengaturannya dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), pada Pasal 12 ayat (2) huruf e menegaskan untuk mencegah konflik kepentingan, mantan pejabat publik di sektor swasta harus membatasi aktivitas profesional mereka setelah pengunduran diri atau pen- siun untuk jangka waktu tertentu aktivitas tersebut memiliki relasi langsung maupun tidak lang- sung dengan tugas mereka selama memegang kebijakan publik sebelumnya.  Mekanisme masa tunggu atau revolving door yang membatasi pensiunan pejabat publik untuk berkegiatan dengan menduduki posisi penyelenggaraan negara ataupun sektor swasta, ketentuan ini telah berlaku di Amerika Serikat sebagaimana yang ditentukan dalam ( Federal Conflict of Interest Statutes ). Prak- tik di negara lain juga yang dapat diadopsi dalam regulasi anti konflik kepentingan di Indonesia ialah negara belanda yang dalam konstitusinya menetapkan penerimaan pendapatan ganda dan rangkap  jabatan  sebagai  bagian  dari  konflik  kepentingan  ( Boekje  Grondwet  Netherland  Act  of Parliament ).
Secara  formil  pembentukan  undang-undang  anti  konflik  kepentingan,  dapat  merujuk  pada pada pandangan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan pelbagai undang-undang yang saling berka- itan dengan materi aturan yang mengandung potensi benturan kepentingan atau konflik kepen- tingan dapat dievaluasi dan direvisi secara harmonis dan terpadu dengan menggunakan metode omnibus law. Misalnya, UU tentang Komisi Yudisial, UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Penyiaran, UU tentang ITE, UU tentang ASN, UU tentang PNS, UU tentang Partai Politik, UU tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD-3), UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Kejaksaan, UU tentang Kepoli- sian, UU tentang TNI, UU tentang Koperasi, dan semua UU yang membentuk komisi negara atau lembaga-lembaga negara yang mengatur mengenai etika jabatan, UU jabatan-jabatan profesi yang mengatur mengenai etika profesi, dan lain sebagainya (Asihdiqie, 2006).
Konsep ini selaras dengan pandangan Christoph Demmke yang mengungkapkan ketika tingkat kepercayaan kepada pejabat publik tinggi maka cenderung akan mengurangi kebutuhan regulasi terkait  konflik  kepentingan.  Sebaliknya,  jika  terdapat  jumlah  regulasi  yang  banyak  maka  akan menimbulkan tumpang tindih penanganan kondisi konflik kepentingan dan tujuan yang dicapai masih merupakan anomali, maka diperlukan regulasi yang lebih ketat dan rinci mengatasi keti- daksesuaian tersebut (Demmke et al., 2020). Hierarki hukum terkait konflik kepentingan sebaik- nya  disusun  secara  fleksibel,  bergantung  pada  konteks,  kebutuhan,  dan  tingkat  kepercayaan terhadap pejabat publik. Oleh karena itu, regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan dapat dimasukkan ke dalam tingkat undang-undang tanpa memerlukan peraturan turunan yang terlalu rinci, namun tetap efektif dalam penanganan konflik kepentingan. Sebaliknya, jumlah peraturan berlebihan ( over regulation ) dapat menyulitkan penanganan konflik kepentingan karena potensi
tumpang tindih, ketidakberaturan dalam pengaturan, dan kurangnya pemahaman tentang keber- lakuan peraturan tersebut. Sehingga substansi aturan konflik kepentingan dapat diharmonisasi- kan melalui suatu aturan atau undang-undang sentral yang berbentuk omnibus.
Masih pada pemikiran Jimly, mengenai proyeksi Undang-Undang tentang anti konflik kepen- tingan dapat mengatur relasi dan batas-batas ukuran konflik kepentingan antara: (1) Empat ranah makro cabang-cabang kekuasaan, yaitu kelembagaan negara dan pemerintahan negara, korporasi dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa yang dikelola ole negara, korporasi, atau oleh masyarakat. Semua hal yang dapat menimbulkan benturan kepentigan antar keempat ranah  kekuasaan  tersebut  harus  dievaluasi  dan  diperbaiki  untuk  mencegah  praktik  benturan kepentingan yang terus berlangsung, seperti yang terjadi hingga saat ini; (2) Empat ranah mikro kekuasaan  negara,  yaitu  cabang  pemerintahan  eksekutif,  cabang  kekuasaan  legislatif,  cabang penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman, dan cabang kekuasaan campuran yang diidealkan bersifat independen;(3) Benturan kepentingan antara pribadi pemegang jabatan ( office holder), keluarga ataupun kelompok pertemanan, dengan jabatan kelembagaan ( office ), baik dalam (a) komunikasi di ruang publik, (b) akses terhadap informasi dalam jabatan, (c) pengaruh-pengaruh yang  menentukan  proses  dan  substansi  keputusan  dalam  jabatan,  baik  keputusan  regulatoris, putusan ajudikasi, maupun keputusan administrasi yang berkenaan dengan jabatan, keuangan negara,  ataupun  mengenai  apa  saja  yang  tidak  terkait  dengan  persoalan  pribadi  dan  keluarga pemegang  jabatan,  dan/atau  (d)  kebijakan  dari  jabatan  terkait  gratifikasi  berupa  barang  atau benda yang dapat dinilai dengan uang atau dengan kehormatan dengan popularitas politik yang juga bernilai sebagai gratifikasi politik (Asshiddiqie, 2022).
Urgensi  pembentukan  undang-undang  tentang  anti  konflik  kepentingan  juga  merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006  tentang Pengesahan United Nations  Convention  Against  Corruption,  2003  (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi, 2003) (2006) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5) yang menganjurkan pemerintah  untuk  membentuk  aturan  terkait  konflik  kepentingan.  Selain  ketentuan  normatif, mencegah  terjadinya  konflik  kepentingan  yang  pada  dasarnya  juga  terjadi  akibat  buruknya kepribadian  dan  mentalitas  seorang  pejabat  sebagai  cerminan  dari  krisisnya  etika  bernegara, maka dari itu perlu adanya sistem etika meliputi sub-sistem etika meteriel yang memuat butir- butir normatif tentang kaidah etika dan standar perilaku yang dimuat pada kode etik dan perilaku, sedangkan  etika  formil  berkenaan  dengan  penegakan  etika  materil  serta  kelembagaan  yang menjalankan proses penegakan etika tersebut (Asshiddiqie, 2022). Kerangka hukum dan etika harus berjalan beriringan untuk mengatur dan menuntun pengelolaan keuangan negara bebas da- ri fenomena konflik kepentingan. Sebab, rentannya terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, disebabkan oleh kondisi konflik kepentingan sebagai pintu masuk praktik korupsi yang sampai saat ini tidak dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.
Beranjak dari konseptualisasi substansi berupa undang-undang anti konflik melalui unifikasi hukum berbentuk omnibus. Penanganan praktik konflik kepentingan sebagai bagian dari pene- gakan etika penyelenggaraan negara dapat ditegakkan melalui suatu komisi etik nasional yang bersifat independen dan imparsial, objek kewenangan dari lembaga ini berkaitan dengan pelang- garan etika termasuk praktik konflik kepentingan yang dilakukan oleh  aparatur negara dalam setiap cabang kekuasaan merupakan subjek yang dapat diproses. Saat ini lembaga penegak kode etik masih tersebar secara sektoral dan belum dikontruksikan menjadi suatu komisi etik nasional. Operasionalisasi lembaga ini persis seperti peradilan umum yang berwenang menerima pengadu- an, memeriksa proses pembuktian sampai pada tahap eksekusi putusan dengan standar hukum yang universal.
Substansi Penegakan
Gambar 1. Skema penegakan praktik konflik kepentingan Konflik Kepentingan Sebagai Problem Etik UU Anti Konflik Kepentingan Komisi Etik Nasional

## Penguatan Sistem Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara yang Bebas dari Konflik Kepentingan
Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (2004), aspek pemeriksaan keuangan negara merupakan komponen mendasar dari gagasan pengelolaan keuangan negara. Undang-undang ini sangat menekankan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi permasalahan secara tidak memihak, independen, dan profesional dengan tetap berpegang pada standar pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk meng- evaluasi kredibilitas, kebanaran, kecermatan, legitimasi, dan keandalan informasi yang berkaitan dengan pengawasan dan administrasi keuangan publik (Asshiddiqie, 2022).
Berbanding terbalik dengan pandangan tersebut, pada praktiknya pemeriksaan BPK terkesan politis dengan laporan pemeriksaan yang ambigu, seperti terminologi administratif auditing beru- pa “indikasi kelebihan bayar, kerugian negara, penerimaan negara kurang disetor, kekurangan bukti, bukti tidak lengkap, belum cukup bukti, tidak sesuai ketentuan, diragukan kewajarannya, diragukan kebenarannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kurang dapat dipertanggung- jawabkan.” Kelemahan penggunaan istilah ini beresiko terhadap jauhnya tanggungjawab penge- lolaan negara yang objektif dan berisiko disalahgunakan menjadi perbuatan pelanggaran auditor yang berdampak “menghilangkan” substansi kerugian keuangan negara dalam mengungkapkan hasil pemeriksaan, Makawimbang (2015) menguraikan secara umum risiko-risiko yang kemung- kinan terjadi dalam proses pemeriksaan antara lain: (1) Pemeriksaan tidak independen karena pejabat pemeriksa menerima suap, gratifikasi dan tidak memeriksa objek masalah, serta kemudi- an  menghilangkan  masalah  berkualifikasi  “kerugian  keuangan  negara  atau  korupsi”  menjadi masalah administratif; (2) Pemeriksaan dilakukan tidak professional dengan sengaja tidak berda- sarkan  standar  pemeriksaan  keuangan  negara,  tahapan  pemeriksaan  tidak  dilakukan  secara prosedural audit dan mendalam; (3) Laporan tidak mengungkap masalah yang ditemukan, atau dilakukan dengan tidak objektif, mengurangi, merekayasa atau menghilangkan temuan materil yang mengandung kerugian keuangan negara; dan (4) Masalah ‘perbuatan pidana” yang mengaki- batkan “kerugian keuangan negara”, diungkapkan atau dilaporkan secara “administratif” dengan bahasa  “ambigu”,  membingungkan  dan  tidak  jelas  maknanya  sehingga  menimbulkan  multi interpretasi dalam melakukan tindak lanjut.
Tindakan BPK tersebut terjadi sebab dalam praktik dilapangan, pemeriksaan yang seharusnya objektif menjadi subjektif misalnya karena pimpinan lembaga yang diperiksa kenal atau teman, sejawat  dengan  pimpinan  atau  pemeriksa  BPK  sehingga  menimbulkan  toleransi  atau  sengaja menutupi kesalahan entitas yang menjadi objek pemeriksaan. Praktik ini juga merupakan feno- mena konflik kepentingan di hilir pengelolaan keuangan negara yang seharusnya diatasi, Output dari pemeriksaan BPK berupa laporan pemeriksaan yang sudah bermuatan konflik kepentingan secara yuridis bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, e, dan g dari Undang- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014)  menyatakan  prinsip-prinsip  ketidakberpihakan,  tidak  menyalahkan  kewenangan,  dan menjunjung tinggi kepentingan umum. Dengan esensi ini, peraturan perundang-undangan mene- gaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya kebijakan yang didasarkan pada keberpihakan terha- dap  subjek  tertentu  yang  dapat  mengorbankan  aspek  objektivitas  melalui  penyalahgunaan wewenang.
Untuk mengatasi fenomena konflik kepentingan dalam kinerja-kinerja BPK, penegakan etik internal  pejabat  BPK  harus  di  optimalkan  dan  berjalan  beriringan  dengan  penegakan  hukum melalui regulasi anti konflik kepentingan yang integratif, bahkan akan lebih efektif ketika kinerja pemeriksaan BPK sebesar mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait agar potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pertanggungjawaban keuangan negara bisa dicegah  dan  diatasi.  Dengan  konsepsi  tersebut  niscaya  BPK  dapat  menjalankan  pemeriksaan keuangan negara secara objektif,  independen dan professional dengan menjunjung tinggi nilai integritas.
Optimalisasi kewenangan pemeriksaan BPK harus menjadi konsolidasi fungsi pencegahan de- ngan melibatkan peran lembaga terkait seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Negara dan Lembaga Non-Kementerian, lembaga ins- pektorat daerah serta lembaga-lembaga profesi auditor keuangan dan auditor hukum, dan lemba- ga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada setiap instansi (Asshiddiqie, 2022).
Peran pemeriksaan BPK terhadap pelanggaran dan penyimpangan tidak semata-mata terkait dengan  prinsip  kepatuhan  hukum (legal  compliance) dalam membelanjakan  keuangan  negara, tetapi juga terkait dengan ketepatan kinerja ( performance) berdasarkan standar yang berlaku. Maka dari itu, pemeriksaan harus dilakukan bukan hanya berkenaan dengan keuangan dan audit hukum (legal audit), dan kualitas perbelanjaan keuangan negara tetapi juga berkenaan dengan kualitas perencanaan keuangan dan pembangunan (the quality of planning) yang seringkali ter- bukti  menjadi  pangkal  permasalahan,  pelanggaran  substansi  dan  moralitas  hukum  keuangan negara (Asshiddiqie, 2022).
Masalah  perencanaan  dan  pembangunan  nasional  inilah  yang  kurang  mendapat  perhatian publik  oleh  pemeriksa  keuangan  negara  di  tengah  banyaknya  masalah  kualitas  pembelanjaan keuangan negara yang harus diperiksa tuntas. Audit terhadap kinerja sangat jarang dilakukan, sehingga pemeriksaan terhadap kinerja perencanaan belum maksimal dilakukan. Oleh karena itu, untuk memperkuat fungsi pencegahan di masa mendatang ada baiknya dipertimbangkan menge- nai mengenai kemungkinan adanya instansi yang secara bersengaja melakukan fungsi koordinasi sistem dan implementasi (i) perencanaan pembangunan nasional dan daerah, (ii) perencanaan anggaran APBN dan APBD, dan (iii) perencanaan kebijakan nasional yang akan dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, seperti UUD, UU, PP dan Peraturan Pelaksana UU, Perda ditingkat peme- rintahan daerah seluruh Indonesia.
BPK  memiliki  kedudukan  konstitusional  melakukan  audit/pemeriksa  keuangan  negara  de- ngan kewenangan mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara sangat strategis untuk menciptakan demokrasi penyelenggaraan negara dengan adanya sistem checks and balance yang dijalankan BPK (Zakariya, 2020) dan lebih substantif dari pada itu ialah BPK mengemban fungsi konstitusional untuk mengawal pencapaian tujuan negara dan menciptakan pertanggung- jawaban dan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan, agar tercipta kepas- tian  hukum  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  dan  peningkatan  kepercayaan  masyarakat sebagai subjek pemanfaatan keuangan negara.
Untuk efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, konsolidasi pada sektor pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dapat dilakukan dengan pembentukan sentra  pemeriksaan  keuangan  negara  terpadu  sebagai  pusat  aktivitas  pemeriksaan  keuangan negara dan pencegahan kerugian keuangan negara sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan perumusan kebijakan strategis mengenai bebasnya praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Unsur lembaga ini dapat terdiri dari BPK sebagai penggerak utama (leading institution), KPK,  BPKP,  Inspektorat  Kepolisian,  Kejaksaan,  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  BUMN, Bappenas dan Bank Indonesia. Pola hubungan dan tata kerja di jalankan secara kolektif kolegial dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan kewenangan masing-masing lembaga. Penanganan praktik konflik kepentingan dapat menjadi salah konsentrasi penyelesaian dari lembaga ini, guna efektivitas pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyelewengan kebijakan keuangan negara.
Desain lembaga ini, kurang lebih sama seperti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada  ranah  pemilu  dan  Komite  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (KSSK)  pada  ranah  moneter  dan perbankan. Kedudukannya bersifat permanen, melalui landasan hukum berupa undang-undang atau  peraturan  bersama  antar  lembaga.  Pelaksanaan  fungsinya  dilakukan  dengan  pendekatan koordinatif, komunikatif dan kolektif dengan tetap menjaga kemandirian setiap lembaga.

## Simpulan
Praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bentuk perbuat- an yang merugikan keuangan negara atau tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahap peren- canaan, proses pembahasan dan penetapan anggaran, proses pelaksanaan anggaran dan proses pertanggungjawaban  anggaran  oleh  pemerintah  pusat/pemerintah  daerah  (eksekutif),  DPR/
DPRD (legislatif) dan BPK (Auditif). Hal tersebut disebabkan oleh praktik koruptif karena mero- sotnya etika dan moralitas pejabat negara dan faktor regulasi yang belum mampu mengakomodir upaya  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  praktik  konflik  kepentingan  yang  cukup  tinggi tingkat intensitasnya di berbagai aktivitas penyelenggaraan negara khususnya pengelolaan ke- uangan negara. Tumpang tindih aturan dan pengaturan sanksi yang tidak tegas menjadi faktor utama terhadap masalah regulasi penanganan konflik kepentingan dalam peyelenggaraan negara.
Perlu  adanya  unfikasi  hukum  undang-undang  tentang  konflik  kepentingan  yang  berbentuk omnibus, dengan substansi pengaturan, yang mengakomodir: Pertama, kewajiban pejabat mela- porkan daftar potensi konflik kepentingan. Kedua, penguatan sistem pelaporan ( whistle blowing system) baik dalam lingkup internal dan eksternal. Ketiga, mengadopsi mekanisme masa tunggu atau  revolving  door . Keempat mengkategorikan  penerimaan  pendapatan  ganda  dan  rangkap jabatan sebagai bagian dari konflik kepentingan. Kelima, konseptualisasi bentuk sanksi berupa administratif, etik dan pidana yang penerapannya melalui kelembagaan yang sesuai.
Mekanisme  efektif  penanggulangan  praktik  konflik  kepentingan  dapat  ditopang  melalui penguatan kelembagaan seperti komisi etik nasional sebagai tembaga terpadu pencegahan dan penindakan praktik konflik kepentingan pada sektor penyelenggaran negara yang rentan terjadi praktik ini seperti proses pengelolaan keuangan negara yang dijalankan lembaga eksekutif, dan legislatif. Penguatan sistem auditif pada Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dari kondisi kon- flik kepentingan dan perbaikan internal BPK yang menjunjung tinggi integritas agar pelaksanaan wewenangnya  sebagai  lembaga  pemeriksa  (audit)  keuangan  negera  dapat  dilakukan  dengan objektif, bebas dan independen. Selain sistem internal, diperlukan juga konsolidasi kelembagaan pada sektor pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pembentukan sen- tra  pemeriksaan  keuangan  negara  terpadu  yang  terdiri  dari  BPK  sebagai  penggerak  utama ( leading institution ), KPK, BPKP, Inspektorat Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Ke- menterian BUMN, Bappenas dan Bank Indonesia. Lembaga ini sebagai pusat aktivitas pemeriksa- an keuangan negara dan pencegahan kerugian keuangan negara untuk memaksimalkan kegiatan koordinasi,  komunikasi,  dan  perumusan  kebijakan  strategis  mengenai  pengelolaan  keuangan negara agar bebas dari praktik korupsi.

## Referensi
Aidulsyah, F., Margiansyah, D., Kurniawan, F. E., Kusumaningrum, D., Sabilla, K., & Aini, Y. N.
(2020). Peta pebisnis di parlemen: potret oligarki di Indonesia. Marepus Corner , 2 (2). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31169.17765
Asihdiqie, J. (2006). Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara . Konstitusi Press. Asshiddiqie, J. (2022). Oligarki dan totalitarianisme baru . LP3S. Bagaskara, M., & Febriyan, F. (2023). Indeks persepsi korupsi Indonesia merosot, TII sebut masalah konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Tempo.
https://nasional.tempo.co/read/1686533/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot- tii-sebut-masalah-konflik-kepentingan-dalam-pembuatan-kebijakan
Demmke, C., Paulini, M., Autioniemi, J., & Lenner, F. (2020). The effectiveness of conflict of interest policies in the EU-member states . European Union.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik, (2011).
Greenpeace Indonesia. (2020). Para pebisnis tambang dan energi kotor di balik Omnibus Law: Peran, konflik kepentingan, dan rekam jejaknya . Greenpeace. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44060/para-pebisnis-tambang-dan- energi-kotor-di-balik-omnibus-law/
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001). Inu, S. K. (2011). Etika pemerintahan: Dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu pemerintahan dalam mengubah pemerintah biadan menjadi pemerintah beradab (Revisi). PT. Rineka Cipta.
Juliantari, S. (2016). Parlemen dan konflik kepentingan . Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/article/parlemen-dan-konflik-kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). Panduan penanganan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK. (2022). Laporan SPI 2022: Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022 .
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (1998). Makawimbang, H. F. (2015). Memahami dan menghindari perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang . Penerbit Thafa Media bekerjasama dengan Pusat Studi dan Analisis Pencegahan ….
Marzuki, P. M. (2007). Penelitian hukum . Kencana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (1999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pub. L.
No. 17 (2003).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
(2004).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (2004).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (2006).
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (2014).
Rahma, A. (2020). Penelitian: 55 persen anggota DPR pengusaha, potensi konflik kepentingan besar . Liputan 6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4378020/penelitian-55-persen- anggota-dpr-pengusaha-potensi-konflik-kepentingan-besar Ramadhana, K., Tamara, S., Aulia, Y., & Antikorupsi, M. (2022). Studi konflik kepentingan anggota legislatif terkait bisnis sumber daya alam . https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Hasil Penelitian.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Yazid, F., Anindarini, G., Ramadhana, K., Easter, L., & Anandya, D. (2023). Memperkuat regulasi anti konflik kepentingan: Studi kasus pebisnis di balik pengelolaan sumber daya energi (T. D. Diantoro (ed.)). Indonesia Corruption Watch & Transparency International Indonesia. https://antikorupsi.org/id/memperkuat-regulasi-anti-konflik-kepentingan-studi-kasus- pebisnis-di-balik-pengelolaan-sumber-daya
Zakariya, R. (2020). Optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada masa pandemi COVID-19. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 112 – 123. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1007