Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## IMPLIKASI HAK IJBAR TERHADAP PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR
Fathurrahman Marzuki 1 , M. Arfin Hamid 2 , Ratnawati 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin Email Koresponden: fathur.marzuki@gmail.com

## Abstract
Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman aims of forming a happy and eternal family based on Belief in God. Marriage is a sunnah which is recommended to be carried out by his ummah which you will get a reward from Allah SWT and of course you will also get the Prophet's Intercession in the future. However, in practice, marriage must be based on good intentions and must comply with the provisions of  Islamic  law  and  legal  regulations  in  Indonesia.  As  an  act  that  does  not  only  bind  the  bride  and  groom outwardly, marriage also binds the minds of the bride and groom physically and spiritually, the most important thing to pay attention to is that this marriage must be born from the will and awareness of the parties so that there is no coercion from any party, including the guardian or disapproval.
Keywords: Marriage, Ijbar Rights, Disapproval

## Abstrak
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan untuk dilaksanakan ummatnya yang apabila dilaksanakan maka mendapatkan ganjaran pahala dari  Allah  SWT  dan  tentu  juga  kelak  mendapatkan  Syafaat  Rasulullah  dihari  kelak.  Namun,  dalam pelaksanaannya  perkawinan  harus  dengan  dasar  niat  baik  untuk  menggapai  Ridho  Allah  Swt  dan  harus memenuhi  ketentuan  syariat Islam  dan  peraturan hukum  yang  berlaku  di  indonesia.  Sebagai  perbuatan  yang tidak  hanya  mengikatkan  lahiriyah  mempelai  saja,  perkawinan  juga  mengikatkan  batin  para  mempelai.  Dan untuk  mengikatkan  lahiriyah  dan  batiniyah  dari  para  mempelai,  hal  paling  penting  untuk  menjadi  perhatian bahwa perkawinan ini harus lahir dari kemauan dan kesadaran para pihak sehingga tidak adanya paksaan dari pihak manapun tidak terkecuali wali atau ketidaksetujuan di dalamnya. Namun dalam prakteknya, ditemukan perkawinan yang dikarenakan paksaan/hak ijbar seorang wali yang berujung pada perceraian.
Kata Kunci: Perkawinan, Hak Ijbar, Perceraian
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  salah  satu  makhluk  yang  diciptakan  oleh  Allah Subhanahu  wata’ala yang diturunkan ke  muka  bumi untuk  membawa misi  besar  membangun peradaban yang berasaskan  pada nilai-nilai ketauhidan. Sebagai pembawa misi besar peradaban di muka bumi untuk seluruh makhluk, manusia tentu difasilitasi oleh Allah Swt  dengan berbagai anugrahNya. Salah satu anugrahNya yakni kodrat untuk hidup berpasang-pasangan melalui yang namanya perkawinan.
Perkawinan  bukan  hanya  merupakan  perbuatan  hukum  biasa,  tapi  perkawinan  merupakan sebuah perbuatan hukum yang memiliki dan menimbulkan sebuah hal sangat sakral. Kesakralannya ini terletak pada ikatan atau perjanjian yang terjadi saat ijab dan qabul itu diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan mempelai Laki-laki. Ijab Qabul dalam perkawinan menurut Al-Quran disebut sebagai perjanjian yang kuat mitsaqon gholizan .
Dalam islam hakikatnya perkawinan merupakan awal kehidupan baru untuk dua insan manusia yang bertujuan menjalankan sunnah Rasul sebagaimana dalam sabdanya
“Nikah  itu  adalah  Sunnahku  (Jalan  Agamaku),  maka  barang  siapa  mencintai agamaku, Maka haruslah ia menjalankannya menurut sunnahku”.
Melihat posisi perkawinan sebagai bagian yang sangat menentukan untuk meraih anugrah Allah Swt dan mendapatkan syafaat Rasul, Maka islam sangat memperhatikan persoalan ini. Selain dipandang sebagai sebuah ikatan suci yang sangat sakral, perkawinan juga dianggap sebagai salah satu perbuatan yang mendukung dan mewujudkan misi peradaban yang diberikan kepada manusia di muka bumi ini.
Perkawinan  dalam  islam  mendapatkan  posisi  penting  dan  begitu  diperhatikan  dikarenakan dianggap sebagai sarana mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam menggapai dan mensukseskan misi besar peradaban islam.
Oleh  Sayyid  Sabiq  dalam  kitabnya  berjudul fiqhi  sunnah, dijelaskan  bahwa  perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk. Dengan perkawinan tersebut makhluk  hidup  dapat  berkembang  biak  untuk  mengembangkan  keturunannya  sehingga  dapat mempertahankan eksistensinya di dalam yang fana ini.
Perkawinan bagi manusia selain sebagai suatu anugrah juga sebagai jalan dan cara Allah Swt untuk  mendidik  manusia  agar  terhindar  dari  ancaman  degradasi  kualitas  kehidupan  manusia  yang semakin  hari  semakin  nampak  di  kehidupan  bermasyarakat  hari  ini.  Semakin  maraknya  perbuatan amoral dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi tantangan nyata dalam membentuk moralitas manusia yang sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan.
Tentu  tantangan  ini  tidak  hanya  dilekatkan  pada  manusia  secara  umum  tapi  juga  harus dilekatkan  pada  manusia  manusianya  secara  personal.  Mulai  dari  wali  sampai  dengan  anak  anaknya yang dimana anak-anaknya kelak yang akan menjadi subyek dari perkawinan.
Sebagaimana  yang  dipahami  perkawinan  merupakan  sebuah  lembaga  terkecil  dalam  tatanan sosial  yang  dimana  dua  insan  mempunyai  banyak  perbedaan  kemudian  disatukan.  Perkawinan merupakan lembaga terkecil dalam tatanan sosial yang merupakan sebuah penyatuan dua  insan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara mewakili dua keluarga besar.
Dalam  mewujudkan  tujuan  perkawinan,  semua  pihak  memiliki  tanggung  jawab/kewajiban, masing  masing  yang  tidak  hanya  dititik  beratkan  pada  kedua  insan  manusia  yang  diikat  dalam  tali
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
perkawinan. Salah satu yang berperan penting mewujudkan tujuan besar perkawinan agar sesuai dengan koridor  ketauhidan  adalah  wali  dari  perempuan.  Wali  memiliki  tanggung  jawab/kewajiban  dalam koridor  terbatas  untuk  membantu  anak  perempuannya  memilih  sosok  laki-laki  yang  akan  menjadi pasangannya kelak.
Dalam  islam  keberadaan  seorang  wali  bagi  perempuan  dalam  perkawinan  merupakan  suatu rukun  yang  harus  terpenuhi.  Yang  mana  apabila  seorang  perempuan  menikahkan  dirinya  tanpa keberadaan wali maka pernikahan tersebut batal. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :
Telah  menceritakan  kepada  kami  Muhammad  Bin  Qudamah  Bin  A’yan,  telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah Al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi  Burdah  dari  Abi  Musa  bahwasanya  Nabi  Muhammad  Saw  bersabda  tidak  sah  nikah, kecuali dengan seorang wali.
Fuqaha telah  mengklasifikasi  persoalan  wali  nikah  ke  dalam  tiga  aspek  tinjauan. Pertama , ditinjau  dari  aspek  wali  yang  terbagi  menjadi  dua  yaitu  :  1) Wali  nasab ,  adalah  wali  yang  masih berhubungan  keturunan  dengan  perempuan  seperti  ayah,  kakek,  saudara  laki-laki,  paman,  dan sebagainya.  2)Wali  hakim,  adalah  dari  pihak  hakim  sebagai  kepanjangan  tangan  dari  pemerintah, biasanya oleh KUA setempat. Kedua , ditinjau dari aspek keberadaannya yang terbagi menjadi ; Wali Aqrab (dekat) dan wali Ab’ad (jauh). Ketiga, ditinjau dari aspek kekuasannya terbagi menjadi dua, yaitu : 1) Wali Mujbir yaitu wali yang memiliki hak untuk memaksakan kehendak, 2) Wali Ghairu mujbir yaitu wali yang mengharuskan adanya kehendak. 1
Berdasarkan  pengklasifikasian  wali  diatas,  salah  satu  menjadi  sorotan  adalah  wali mujbir . Dimana  wali  mujbir  memiliki  hak  untuk  menikahkan  atau  memaksa  tanpa  harus  menunggu  dan meminta persetujuan anak di bawah perwaliannya. Sehingga anak perempuan dibawah perwaliannya harus menerima segala keputusan yang ditetapkan oleh walinya. Dan di dalam islam dikenal sebagai hak Ijbar .
Adanya hak ijbar yang dimiliki wali tersebut mengakibatkan timbulnya praktek kesewenang- wenangan  terhadap  perempuan.  Praktek  kesewenang-wenangan  ini  tentu  mengakibatkan  problem terhadap  orang-orang  yang  disatukan  dalam  lembaga  perkawinan  atas  dasar  paksaan  oleh  walinya. Yang  seharusnya  perempuan  menjadi  subyek  dan  obyek  hukum  yang  setara  justru  hanya  dijadikan sebagai obyek tanpa melibatkannya sebagai subyek hukum.
Pemahaman  yang  melatar  belakangi  praktek ijbar ini  (hak  paksa  wali  memaksa  anak perempuannya)  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  wajib  dilaksanakan  atas  dasar  adanya  otoritas  wali. Yang  dari  otoritas  tersebut  menanggalkan  hak  anak  perempuan  untuk  bebas  melaksanakan kehendaknya  khususnya  dalam  memilih  pasangannya.  Disamping  itu,  latar  belakang  sehingga banyaknya  praktek-praktek ijbar juga  disebabkan  oleh  pemahaman/interpretasi  dalil  fiqhi  yang tekstualis yang menitikberatkan pada pengambilan keputusan hanya ada pada wali. Dan pemahaman ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat atau diinterpretasi kearah manapun dan oleh siapapun.
1 Miftahul Huda, Kawin paksa ijbar nikah dan hak hak reproduksi Perempuan , STAIN Ponorogo Press , Yogyakarta, 2009, Hal.3

## 574
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir seharusnya dimaknai dan disadari sebagai hak yang dimiliki  orang  tua  untuk  menikahkan  anak  perempuannya  atas  dasar  tanggung  jawab.  Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al Qur’an Surah An-Nur ayat 32 :
“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang orang yang layak (kawin) dari hamba hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (PemberianNya) lagi Maha mengetahui”.
Tanggung jawab orang tua juga diterangkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Saw bersabda:
“Seorang anak disembelihkan akikah, diberi nama dan dibersihkan dari (kotoran) yang membahayakan pada usia tujuh hari. Apabila telah sampai usia enam tahun didiklah. Jika telah sampai  usia  sembilan  tahun  pisahkan  tempat  tidurnya.  Apabila  telah  sampai  usia  tiga  belas tahun telah melaksanakan shalat dan apabila telah sampai umur enam belas tahun nikahkanlah, lalu pegang tangannya dan katakan: ‘Sungguh telah aku didik engkau dan telah kuberi ilmu dan telah  aku  nikahkan  engkau  maka  aku  berlindung  kepada  Allah  dari  fitnahmu  di  dunia  dan adzabmu di akhirat”
Dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak,    orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  (a) Mengasuh,  memelihara,  mendidik,  dan  melindungi  anak,  (b)  Menumbuhkembangkan  anak  sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Mandat kebebasan perempuan menentukan pilihan atas suami yang akan menemaninya dalam mengarungi bahtera kehidupan tersampaikan secara jelas dan terang selain dalam dalil dalil teks dalam Al Qura’dan As sunnah, juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”
Dalam  penjelasan  Pasal  6  ayat  1  diatas  memberikan  tafsir  bahwa  guna membentuk keluarga yang kekal bahagia dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua bela pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.Selain hal  tersebut  Menurut  Pasal  1    ayat  1  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menjelaskan  bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagaimana suami isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dari  pasal  diatas  menerangkan  bahwa  perkawinan  harus  didasari  dari  kecocokan  lahir  batin sehingga mampu mengarungi bahtera rumah tangga yang kekal abadi hingga akhir hayat. Hal ini sesuai dengan  penjelasan  Pasal  1  ayat  1  UU  Nomor  1  Tahun  1974  yang  dimana  menjelaskan  bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmania, tetapi unsur batin /rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia.  Olehnya  sangat  perlu  para  wali  memiliki  pemahaman  dan kesadaran  terdalam  batin  setiap  orang  tua  dalam  memaknai  hak  ijbar  itu  sendiri  sehingga  tidak menimbulkan problem lebih besar.

## 575
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Hal yang sangat perlu diketahui bahwa Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap  tahunnya.  Pada  Laporan  tahunan  Mahkamah  Agung  tahun  2020  angka  perceraian  mencapai 32.407 kasus 2 . Khusus pada Pengadilan Agama Kota Makassar Jumlah perceraian pada periode 2020 sampai 2021 yakni 4.527 kasus. Dan khusus perceraian yang disebabkan karena Hak ijbar/kawin paksa yakni 7 kasus.
Dari data tersebut yang didapatkan diatas, terbukti bahwa fenomena hak ijbar/kawin paksa oleh wali  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  perceraian.  Tentu  hal  demikian  menjadi  catatan penting. Dengan adanya fenomena diatas, penulis menyadari terdapat pergeseran makna dari hak ijbar oleh wali, merupakan tindakan yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang menyimpang dari nilai- nilai dan misi besar diturunkannya islam yakni membawa misi Rahmatan lil alamin, misi keadilan dan misi kesetaraan bagi seluruh manusia dan tidak terkecuali pada perempuan. Seperti dalam Firman Allah Swt dalam Q.S Al Anbiya ayat 107 :
Dan  sungguh  kami  tidak  mengutus  engkau  (Muhammad)  melainkan  untuk  menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Olehnya inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema penelitian ini menjadi sebagai tesis yang berjudul “Implikasi Hak Ijbar wali terhadap perceraian di Kota Makassar”. Penulis berharap hal ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan gerakan yang seringkali mendiskriminasi gender tertentu  dan  mengatasnamakan  agama  sebagai  jalan  untuk  melegalkan  perbuatan  yang  menimbulkan mafsadah/akibat yang besar bagi keberlangsungan ummat manusia.
Adapun  perbedaan  pada  penelitian  yang  akan  penulis  teliti  dari  Penelitian  terdahulu  yakni dimana  pada  penelitian  penulis  ini  berfokus  menyajikan  dan  memperlihatkan  data  bahwa  adanya implikasi hak ijbar dalam meningkatnya angka perceraian di Kota Makassar, dan sejauh mana Peraturan yang  ada  di  Indonesia  yang  mengatur  hak  ijbar  khususnya  dalam  Undang-Undang  perkawinan  di Indonesia. Selain dari itu penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran yang bisa digunakan untuk memperkaya khazanah literatur terkait hak ijbar itu sendiri. Penulis ingin juga bermaksud memberikan penekanan serta sumbangsih guna memperkuat bahwa nilai dan maksud diturunkannya syariat islam yang dihimpun dalam Maqasid As-Syariah selalu berorientasi memberi dan menciptakan ruang-ruang aman,  perlindungan  bagi  siapapun  untuk  menegakkan  hak-hak  dasarnya  sebagai  manusia  serta menunjukkan bahwa tujuan diturunkannya syariat islam melalui Rasulullah Saw dalam penegakannya berasaskan kemasalahatan, keadilan, dan kesetaraan.

## METODE
Adapun  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  adalah  Penelitian  sosio  yuridis. Penelitian  sosio  yuridis  merupakan  penelitian  yang  bukan  hanya  mengkonsepkan  hukum  sebagai peraturan  perundang-undangan  tetapi  juga  memperhatikan  pelaksanaannya  atau  keberlakuannya dimasyarakat.  Maka,  penelitian  sosio  yuridis  memperhatikan  aspek-aspek  empiris  termasuk  aspek pelaksanaan. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyrakat. Dan adapun dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan  perundang-undangan (Statute  approach) ,  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dan pendekatan histori (Historical approach) .
2 Mahkamah  Agung  RI, Era  baru  Peradilan  Modern  Berbasis  Teknologi  Informasi ,  Laporan  Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020:, Jakarta, 2019, hal. 134
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hak Ijbar dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk  menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt 3 . Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahgia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Apabila kedua pengertian tersebut diatas kita bandingkan, pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal (1) tersebut tidak terdapat perbedaan prinsipil 4 . Tujuan dari perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut UU Perkawinan juga sama yaitu untuk membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  dengan  cara  yang  diridhoi  oleh  Allah  Swt  atau  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dan  untuk  mewujudkan  tujuan  dari  perkawinan  tersebut  diperlukan adanya  suatu  keseragaman  pandangan  hidup  mengenai  kehidupan  keluarga  yang  akan  dibentuk. Keseragaman pandangan hidup pasti harus dimulai dengan adanya kerjasama yang baik antara suami dan  istri.  Suami  dan  istri  dapat  bekerjasama  jika  perkawinan  yang  mereka  lakukan  didasari  oleh adanya cinta dan kasih diantara mereka. Keridhaan mereka dalam membangun sebuah kehidupan berumah tangga merupakan hal yang sangat penting bagi terbentuknya sebuah kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah. 5
Terlepas dari permasalahan tersebut diatas, konsep hak Ijbar didalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia yaitu dalam UU No 16  Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara eksplisit, namun berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No 1  Tahun  1974 6 yang  berbunyi  “Perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai”.
Secara  implisit  kita  dapat  mengetahui  tentang  adanya  larangan  hak  ijbar  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  tersebut.  Pada  intinya  Pasal  6  ayat  1  tersebut  berisi  tentang  pelaksanaan perkawinan  yang  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai.  Keharusan  adanya persetujuan  dari  kedua  calon  mempelai  tersebut  menunjukkan bahwa perkawinan  itu  akan  terjadi apabila kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya tidak mengenal dan tidak mengakui  adanya  hak Ijbar  wali .  Artinya  apabila  ada  perkawinan  tersebut  dapat  dimintakan pembatalan kepada pengadilan.
3 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14
4 Ibid
5 Munafroh, Thesis Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum dan Ham , UII, Yogyakarta, 2021, hal. 63 6 Pasal  6 ayat  1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabilan perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 7 .
Pengaturan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak Ijbar yang dimiliki seorang wali  (ayah  atau  kakek)  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  telah  diatur  UU  No  16  Tahun  2019 perubahan  atas  UU  No 1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan. Konsep hak  ijbar di dalam  KHI  juga tidak  diatur  secara  eksplisit.  Konsep  hak  ijbar  sangat  erat  kaitannya  dengan  persetujuan  calom mempelai. Di dalam KHI persetujuan calon mempelai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) 8 : (1) Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan  calon  mempelai.(2)  Bentuk  persetujuan  calon  mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas
Berdasarkan  pasal  16  ayat  (1)  tersebut,  menunjukkan  bahwa  perkawinan  itu  baru  dapat terlaksana  apabila  telah  ada  persetujuan  dari  kedua  calon  mempelai,  sehingga  hal  ini  juga mempertegas bahwa perkawinan paksa juga tidak diakui di dalam KHI, Sedangkan didalam ayat 2 disebutkan tentang bentuk persetujuan calon mempelai wanita.
Persetujuan calon mempelai merupakan salah satu hal yang penting untuk melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan apa yang telah diataur dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI. Kedua orang tua calon mempelai tidak  boleh  menolak  perkawinan  apabila  kedua  calon  mempelai  itu  sudah  setuju.  Dan  apabila perkawinan itu tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka kedua orang tua calon mempelai juga tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak-anaknya.
Negara mempunyai hak untuk mengabil alih tugas wali nasab yang enggan melaksanakan kewajibannya  dan  bertindak  sebagai  wali  hakim,  hal  ini  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) : “Dalam hal wali adlal  atau enggan maka wali hakim baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  setelah  ada  putusan  pengadilan  agama  tentang  wali tersebut”.
Wali nasab yang tidak mau menikahkan anaknya, harus mempunyai alasan yang jelas dan sesuai  dengan  agama  dan UU No 16  Tahun 2019 perubahan  atas  UU  No  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Misalnya dia (wali nasab) tidak mau menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, berbeda agama atau karena calon mempelai gila. Alasan-alasan tersebut dapat diterima dan tindakan wali nasab yang enggan menikahkan anaknya tersebut dapat diterima dan tindakan wali nasab yang enggan  menikahkan  anaknya  tersebut  dapat  dibenarkan.  Adapun  untuk  alasan  seperti  masalah konsisi  sosial,  ekonomi,  pendidikan  dan  lain-lain  tidak  diangggap  sebagai  alasan  yang  dapat diterima. 9
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia diatur lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan
7 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
8 Pasal 16 ayat  (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam
9 Munafroh, Thesis Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum dan Ham, Loc.Cit, Hal.65
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
unsur-unsur  tindak  pidana  seperti  dalam  yurisdiksi  International  Criminal  Court  (ICC),  tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan.
Pengertian  hak  asasi  manusia  menurut  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang HAM  terdapat  dalam  Pasal  1  butir  kesatu.104  Sedangkan  hak-hak  dasar  manusia  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  diatur  dalam  Pasal  9-Pasal  66.105  Dari beberapa hak-hak dasar tersebut, ada empat hak-hak dasar yang berkaitan erat dengan penelitian ini yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kebebasan pribadi,hak wanita dan anak. Keempat  hak  tersebut  akan  dijelaskan  sebagai  berikut:  (A)  Hak  Berkeluarga  dan  Melanjutkan Keturunan, Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).106 Pada intinya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tersebut berisi tentang kebebasan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (perkawinan yang dilakukan atas  kehendak  bebas  dari  keduanya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan). Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  adalah  Undang–Undang  Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu pula dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.107 Kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami.
Didalam perkawinan kedua calon mempelai mempunyai kebebasan menyatakan kehendak mereka untuk menikah atau tidak. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi dengan  motif  pernikahan  paksa.  Seorang  ayah  terkadang  mengabaikan  hak  anaknya  untuk berkeluarga secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal-hal yang seringkali terjadi akibat diabaikannya hak untuk berkeluarga secara bebas adalah banyaknya kasus kekerasan dalam rumah  tangga  dan  pada  umumnya  yang  menjadi  korban  adalah  perempuan.  Dengan  berlindung dibelakang  ikatan  pernikahan,  seorang  suami  merasa  dirinya  memegang  kendali  atas  kehidupan rumah  tangga  mereka  terutama  terhadap  istri  mereka.  (B)  Hak  atas  Kebebasan  Pribadi,  Di  dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. 10
Didalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  hak  atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-Pasal 43. 11 Diantara beberapa hak tersebut, ada satu hak yang  sangat  penting  dan  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  penelitian  ini,  yaitu  hak  untuk bebas memilih dan dipilih. Hak untuk bebas memilih dan dipilih ini tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk dikursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan
10 Javaid Rehman, "International Human Rights Law,"dikutip dari Rhona K. M. Smith,dkk, op. cit, hlm. 261
11 Pasal 20-Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: a. Hak untuk tidak diperbudak; b. Hak untuk bebas memeluk  agama; c. Hak untuk bebas memilih dan dipilih; d. Hak untuk berkumpul dan berserikat;  e. Hak untuk  menyampaikan pendapat; f. Hak atas status kewarganegaraan;  g. Hak untuk bertempat tinggal; h. Hak atas rasa aman.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
calon  presiden.  Namun  lebih  dari  itu  dan  bahkan  dilakukan  dalam  kehidupan  sehari-sehari. Diantaranya hak untuk memilih sekolah, tempat tinggal, memilih cara hidup, dan pilihan-pilihan lain dalam hidup 12 . Tentunya dalam hal ini, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup. Setiap orang bebas untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pasangan hidupnya. (C) Hak Wanita, Hak untuk berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunanserta  hak  atas  kebebasan  pribadi  sangat  erat  kaitannya dengan hak-hak asasi perempuan, hal ini dikarenakan perempuan merupakan seseorang yang sangat rentan dan seringkali menjadi korban kekerasan dalam sebuah hubungan perkawinan. Perempuan digolongkan  dalam  kelompok  masyarakat  rentan  (vulnerable  people)  mendapat  tempat  khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 13 . Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak wanita termasuk bagian kesembilan dan diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 51. 14 Hak-hak wanita yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut pada intinya berisi tentang hak-hak perempuan untuk mendapat kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki  seperti  dalam  bidang  politik,  pekerjaan,  pendidikan,  kedudukan  dalam  hukum, kewarganegaraan dan perkawinan.
Perlakuan  diskriminatif  terhadap  perempuan  juga  melatarbelakangi  dibentuknya  hak-hak perempuan. Perlakuan diskriminatif ini rupanya banyak terjadi di berbagai negara, sehingga lahirlah Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  pada  tahun  1979  yang kemudian  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984. 15 (D)  Hak Anak, Selain berkaitan dengan hak asasi perempuan, penelitian ini juga berkaitan dengan hak anak, karena  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini,  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  pada  bab sebelumnya  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perempuan  dalam  penelitian  ini  adalah  seorang perempuan  yang  berkedudukan  sebagai  seorang  anak,  maka  tentunya  sangatlah  perlu  untuk dijelaskan mengenai hak-hak asasi anak itu sendiri.
Seorang anak juga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun permulaan dari kehidupannya. Tidaklah  cukup  anak-anak  diberikan  hak-hak  dan  kebebasan  asasi  yang  sama  dengan  orang dewasa. 16 Oleh  karena  itu,  didalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia juga telah diatur tentang hak-hak anak.
Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak-hak anak diatur dalam Pasal 52 sampai Pasal 66. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. 17 Hak-hak anak diantaranya
12 Rhona K. M. Smith,dkk , Hukum Hak Asasi Manusia , Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm 262-263
13 Ibid, Hal. 269
14 Pasal 45-Pasal 51Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
15 Rhona K. M. Smith,dkk, loc. cit
16 C. De Rover, To Serve & ToProtect Acuan Universal Penegakan HAM, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 371
17 Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya serta hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. 18
Setiap anak didunia ini mempunyai hak-hak yang harus dilindungi baik oleh orang tuanya, pemerintah  maupun  oleh  negara.  Anak  mempunyai  hak  yang  bersifat  asasi,  sebagaimana  yang dimiliki  oleh  orang dewasa  pada  umumnya. Namun  terkadang  hak  anak  seringkali  dilanggar  dan diabaikan oleh orang-orang terdekat dari si anak, seperti orang tua mereka sendiri. Padahal orang tua termasuk salah satu dari pihak-pihak yang harus menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak tersebut.
Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak- hak  anak  mereka.  Selain  para  orang  tua,  yang  mempunyai  kewajiban  serupa  adalah  keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 12 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak. 19 Selain  apa  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM,  hak-hak  anak  juga  diatur  secara  khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang  ras,  jenis  kelamin,  asal-usul  keturunan,  agama  maupun  bahasa,  mempunyai  hak-hak yang mencakup empat bidang yaitu. 20
(1) Hak atas kelangsungan hidup (survival rights), menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak  dan  pelayanan  kesehatan,  (2)  Hak  untuk  Tumbuh  Berkembang  (development  rights), mencakup  hak  atas  pendidikan,  informasi,  waktu  luang,  kegiatan  seni  dan  budaya,  kebebasan berpikir,  berkeyakinan  dan  beragama,  serta  hak  anak  cacat  atas  pelayanan,  perlakuan  dan perlindungan khusus, (3) Hak perlindungan (protection rights), mencakup perlindungan atas segala bentuk  ekspolitasi,  perlakuan  kejam,  dan  perlakuan  sewenang-wenang  dalam  proses  peradilan pidana, (4) Hak partisipasi (participation rights), meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul  dan  berserikat,  serta  hak  untuk  ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan  yang menyangkut dirinya.
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 21 Hak-hak anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. 121 Dari beberapa pasal tersebut, ada satu pasal yang menarik untuk dikaji yaitu Pasal 26 ayat (1) c. Dimana pada intinya Pasal 26 tersebut berisi tentang kewajiban
18 Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
19 Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara
20 Menurut  Konvensi  Hak  Anak  yang  diadopsi  dari  Majelis  Umum  PBB  tahun  1989,  hak-hak  anak mencakup empat bidang, Selanjutnya lihat  Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak), Bandung: Nuansa, 2007, Hal. 33 21 Ibid , Hal. 36
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, terlebih lagi dalam konteks perkawian yang dipaksakan.
Berdasarkan  keempat  hak  sebagaimana  telah  disebutkan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan kebebasan dan perlindungan bagi  setiap  orang baik  laki-laki  maupun  perempuan  untuk  melakukan  sebuah perkawinan dengan kehendak  bebas  tanpa  adanya  intervensi  ataupun  paksaan  dari  pihak  manapun.  Hal  ini  juga menunjukkan  bahwa  meskipun  tidak  ada  aturan  hukum  yang  jelas  mengenai  konsep  perkawinan dengan  hak  ijbardalam  Undang-Undang  HAM  tersebut,  perkawinan  dengan  hak  ijbar  tetap  tidak boleh dilakukan.
Tidak adanya aturan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai konsep perkawinan dengan hak ijbar dalam Undang-Undang HAM tersebut, tidak berarti bahwa perkawinan dengan hak ijbar  boleh  dilakukan  karenaberdasarkan  Pasal  10  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan  Pasal  23  ayat  (1) sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan hak ijbar tidak  boleh  dilakukan,  karena  selain  akan  melanggar  hak-hak  dalam  kedua  pasal  tersebut,  hal tersebut juga melanggar hak wanita dan anak sebagai korban utama dari adanya perkawinan dengan hak ijbar tersebut.

## 2. Implikasi Hak Ijbar Terhadap Angka Perceraian di Kota Makassar
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1975  tentang  Perkawinan  dalam  Bab  II  Pasal  6  ayat  (1)  menerangkan  bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Selanjutnya dalam Bab IV Pasal  22  bahwa  “Perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa : Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan  hak  asasi  manusia,  maka  perkawinan  harus  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Dalam Penjelasan Pasal 22 mejelaskan bahwa: Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.
Dari  penjabaran  diatas  kita  dapat  mengetahui  tentang  adanya  pengaturan  pelarangan  atas pelaksanaan perkawinan yang didasarkan atas pengguanaan hak ijbar atau karena paksaan dari wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia. Pada intinya Pasal 6 ayat 1 tersebut berisi  tentang  pelaksanaan  perkawinan  yang  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai. Keharusan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa perkawinan  itu  akan  terjadi  apabila  kedua  calon  mempelai  telah  setuju  atau  sepakat  untuk melangsungkan  pernikahan.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  pada
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
prinsipnya  tidak  mengenal  dan  tidak  mengakui  adanya  hak Ijbar  wali .  Artinya  apabila  ada perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.
Persoalan  Hak  Ijbar  wali  ini  merupakan  sebuah  problem  yang  tidak  bisa  terlepas  dari diskursus panjang dalam fiqhi. Persoalan hak Ijbar wali itu sendiri selalu identik dan melekat pada perempuan, baik itu perempuan yang masih perawan maupun telah berstatus janda. Hak ijbar telah ada  sejak  jaman  jahiliyah,  dimana  perempuan  hanya  dipandang  sebagai  alat  produksi  keturunan secara  sepenuhnya,  tidak  memilik  kemerdekaan  atas  dirinya  sendiri  dan  tidak  memiliki  kekuatan atau power untuk menentukan arah hidupnya. Namun pasca datangnya Islam, kedudukan perempuan jelas  berbeda.  Hal  ini  dikarenakan  Islam  benar-benar  mengangkat  dan  memuliakan  perempuan. Perempuan diberika hak-haknya, disamakan kedudukannya dengan laki laki.
Namun meskipun Islam telah memberikan  dan mengubah sistem serta mindshet terhadap keberadaan  perempuan  atas  apa  yang  seharusnya  miliki,  tidak  menutup  kemungkinan  pada  masa modern sekarang, ternyata masih banyak orang orang yang seolah-olah mengembalikan periodisasi jahiliyah yang dimana merampas kemerdekaan perempuan sebagaimana laki-laki.
Salah satu contoh yakni pelaksanaan atau penggunaan hak ijbar wali terhadap perempuan dalam  perkawinan.    Beberapa  kasus  perceraian  yang  telah  diadili  dan  diputus  pada  Pengadilan Agama  Kota  Makassar  yang  disebabkan  karena  Kawin  Paksa  oleh  Walinya  atau Pelaksanaan/Penggunaan Hak Ijbar wali yakni sebanyak 7 kasus dalam kurung waktu 2 tahun, mulai Tahun 2020  sampai  dengan  2021.  Hal  ini  sesuai  dengan  data  yang diperoleh  dari  Panitera  Muda Hukum  Pengadilan  Agama  Kota  Makassar.  Menurut  Panitera  Muda  Hukum  Pengadilan  Agama Kota  Makassar  bahwa  seluruh  Permohonan  ataupun  Gugatan  Cerai  yang  telah  diputuskan  yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota akan diklasifikasikan sesuai dengan penyebabnya secara detail. Dan salah satunya adalah hak ijbar/pemakasaan kawin oleh walinya diantara 13 penyebab lainnya.
Selain dari data yang diperoleh berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan  Agama  Kota  Makassar  menyatakan  bahwa  adapun  faktor-faktor  penyebab  perceraian sebenarnya  pada  umumnyaa  sesuai  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  116.  Namun  tidak menutup  kemungkinan  adanya  penyebab  perceraian  disebabkan  karena  hal-hal  lain  seperti  salah satunya karena Hak Ijbar Wali atau biasa dikenal sebagai kawin paksa. 22
Menurutnya,  kembali  kepada  defenisi  Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-Undang  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  1  adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahgia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dari defenisi diatas, beliau menyatakan bahwa perkawinan atas dasar nilai-nilai kesucian yang salah satu agar nilai kesucian itu bisa tercapai adalah adanya keridhoan satu sama lain oleh orang yang akan mengikatkan  diri  dalam  perkawinan.  Keridhoan  biasa  disebut  sebagai  Persetujuan  hati,  kerelaan batin seta kesanggupan fisik untuk hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga.
Oleh Imam Al-Gazali menegaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah media atau sarana manusia agar dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenang, tentram, damai dan bahagia.
22 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, Pada tanggal 17 November 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Sehingga dengan kesemuanya antara laki-laki dan perempuan yang telah mengikatkan diri dalam ikatan suci luhur perkawinan dapat menggapai dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
Lanjutnya beliau memberikan tambahan bahwa sesuai dengan Pasal 6 UU Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa adanya larangan pemaksaan kehendak oleh wali dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Yang dimana  inti  Pasal  6  ayat 1  tersebut  berisi  tentang  pelaksanaan  perkawinan  yang harus  didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sesuai dengan penjelasan UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) bahwa  Oleh  karena  perkawinan  mempunyai  maksud  agar  suami  dan  isteri  dapat  membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan HAM, Maka perkawinan harus disetujui oleh  kedua  belah  Pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  tersebut,  tanpa  ada  paksaan  dari  Pihak manapun.
Keharusan  adanya  persetujuan  dari  kedua  calon  mempelai  tersebut  menunjukkan  bahwa perkawinan  itu  akan  terjadi  apabila  kedua  calon  mempelai  telah  setuju  atau  sepakat  untuk melangsungkan perkawinan.  Hal  ini  juga  menunjukkan bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  pada prinsipnya  tidak  mengenal  dan  tidak  mengakui  adanya  hak Ijbar  wali .  Artinya  apabila  ada perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan sesuai Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan yakni Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabilan perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
Pengaturan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak Ijbar yang dimiliki seorang wali  (ayah  atau  kakek)  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  telah  diatur  UU  No  16  Tahun  2019 perubahan  atas  UU  No 1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan. Konsep hak  ijbar di dalam  KHI  juga tidak  diatur  secara  eksplisit.  Konsep  hak  ijbar  sangat  erat  kaitannya  dengan  persetujuan  calom mempelai. Di dalam KHI persetujuan calon mempelai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) 23 : (1) Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan  calon  mempelai.(2)  Bentuk  persetujuan  calon  mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas
Berdasarkan  pasal  16  ayat  (1)  tersebut,  menunjukkan  bahwa  perkawinan  itu  baru  dapat terlaksana  apabila  telah  ada  persetujuan  dari  kedua  calon  mempelai,  sehingga  hal  ini  juga mempertegas bahwa perkawinan paksa juga tidak diakui di dalam KHI, Sedangkan didalam ayat 2 disebutkan tentang bentuk persetujuan calon mempelai wanita.
Persetujuan calon mempelai merupakan salah satu hal yang penting untuk melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan apa yang telah diataur dalam UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI. Kedua orang tua calon mempelai tidak  boleh  menolak  perkawinan  apabila  kedua  calon  mempelai  itu  sudah  setuju.  Dan  apabila perkawinan itu tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka kedua orang tua calon mempelai juga tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak-anaknya.

## KESIMPULAN
23 Pasal 16 ayat  (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Bahwa didalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) dan (2). “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.  Keharusan  adanya  persetujuan  dari  kedua  calon  mempelai  tersebut  menunjukkan  bahwa perkawinan  itu  akan  terjadi  apabila  kedua  calon  mempelai  telah  setuju  atau  sepakat  untuk melangsungkan pernikahan.
Bahwa  praktik  perkawinan  hak  ijbar  dari  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa data lapangan dan teori yang telah dipaparkan  ditemukan data yg menunjukkan adanya implikasi Hak ijbar terhadap angka perceraian di Kota Makassar. Terkait dengan praktik perkawinan dengan hak ijbar yang terjadi dalam masyarakat saat ini, pada umumnya praktik tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang telah  diatur  didalam  hukum  islam  karena  praktik-praktik  yang  ada  tersebut,  dilaksanakan  dengan menggunakan pemaksaan dan ancaman yang berlebihan serta tidak didasari atas dasar tanggung jawab. Dan tentu hal ini melanggar prinsip yang diatur dalam Maqasid Asy Syariah dan menimbulkan akibat yang  cukup  besar  bagi  para  perempuan  yang  menjadi  korban  dari  perilaku  wali  yang  tidak  didasari tanggung jawab. Perkawinan merupakan hal yang membawa berkah dan tentu mendapat ganjaran besar bagi  Ummat  Rasulullah  Saw  yang  melaksanakan  namun  apabila  hal  demikian  menimbulkan mafsadah/keburukan  yang  dimana  perkawinan  tersebut  menimbulkan  dampak  nyata  bagi keberlangsungan dan masa depan perempuan tersebut tentu hal ini harus dihindari, Sebagaimana kaidah ushul  fiqhi  yakni  “ Dar’ul  mafaasid alaa  jalbil  mashaalih ”  yang  artinya  Menghindari  keburukan  itu harus lebih didahulukan dari pada meraih kebaikan.

## DAFTAR REFERENSI
Andi Sofyan, and Nur Aziza. Hukum Pidana . 1st ed. Makassar: Pustaka Pena Press\, 2016.
Andini,  Gusta  Orin,  Fitrah  Marinda,  and  Khulaifi  Hamdani.  “Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.” Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (2022): 65.
Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. “Restorative Justice in Indonesia Corruption  Crime :  A  Utopia.” Legality  Jurnal  Ilmiah  Hukum 31,  no.  1  (2023):  72–90. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233.
Ansori,  Lutfil.  “REFORMASI  PENEGAKAN  HUKUM  PERSPEKTIF  HUKUM  PROGRESIF.”
Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2017): 148–163.
Danil,  Elwi. Korupsi.  Konsep,  Tindak  Pidana  Dan  Pemberantasannya .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2011.
Gusta  Andini,  Orin.  “Menakar  Relevansi  Pedoman  Pemidanaan  Koruptor  Terhadap  Upaya Pemberantasan  Korupsi.” Tanjungpura  Law  Journal  | 5,  no.  2  (2021):  133–148. http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj.
Indonesia,  Transparency  International.  “INDEKS  PERSEPSI  KORUPSI  INDONESIA  2022.”  Last modified 2023. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan- terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/.
Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel . Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
Klitgaard,  Robert.  “Addressing  Corruption  Together.” The  Development  Assistance  Committee: Enabling  Effective  Development (2015):  101.  https://www.oecd.org/dac/governance- peace/publications/FINAL Addressing corruption together.pdf.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Konstitusi,  Mahkamah. Perihal  Mengadili  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Tingkat  Pertama  Dan Tingkat  Banding  Terhadap  Terdakwa  Dr.  Fredrich  Yunadi,  S.H.,LLM.,MBA .  Indonesia: mahkamah Konstitusi, 2018.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Cetakan Kedua) . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
Muladi. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  Dan  Sistem  Peradilan  Pidana .  II.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
Situngkir SH.,MH, Danel Aditia. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional.” Soumatera Law Review 1, no. 1 (2018): 22..