## STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RELOKASI PASAR YOUTEFA DI KOTA JAYAPURA

## Lina Andayani
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura lina.andayanigemini@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa Kota  Jayapura  yang  dilihat  dari  empat  indikator  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur birokrasi serta mengetahui dampak yang dihasilkan.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif,  dan  sumber  data  berasal  dari  data  primer (Pedagang  Pasar  Youtefa  dan  masyarakat  atau  para  pembeli)  dan  sekunder  (laporan  dan dokumen-dokumen  resmi).  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  untuk  menganalisis  data  maka digunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  indikator  sumber  daya,  disposisi  dan struktur birokrasi, maka diketahui bahwa Pasar Youtefa ini sudah layak untuk direlokasi. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk merelokasi pasar ini sudah tepat. Di lain pihak, jika  dilihat  dari  indikator  komunikasi  maka  Pasar  Youtefa  belum  layak  untuk  direlokasi  karena masih banyak pedagang dan pembeli yang tidak setuju dengan alasan bahwa pasar yang baru nanti  akan  sepi  pembeli.  Hal  ini  sangat  memungkinkan  karena  dengan  belum  adanya transportasi  menuju  ke  pasar  yang  baru  maka  lokasi  pasar  menjadi  sulit  sehingga  berpotensi menambah biaya transportasi.
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan pemerintah, Pasar, Relokasi, Pedagang, Pembeli.

## ABSTRACK
This  study  aims to  see  the  implementation  of the  Youtefa  Market  Jayapura  City relocation policy  as  seen  from  four  indicators,  namely  communication,  resources,  bureaucratic  structures and structures and the resulting impact.
This  research  is  descriptive  qualitative  in  nature,  and  the  source  of  the  data  comes  from primary  data  (Youtefa  Market  Traders  and  the  public  or  buyers)  and  secondary  (reports  and official documents). The data study methods used in this study were interviews, observation and documentation. Meanwhile, to analyze the data used three components, namely data reduction, data presentation, and levers and levers.
The  results  show  that  based  on  the  indicators  of  resources,  disposition  and  bureaucratic structure, it is known that Youtefa Market is feasible to be relocated. These results indicate that the government's policy to relocate this market is correct. On the other hand, when viewed from the  communication  indicator,  Youtefa  Market  is  not  yet  feasible  to  be  relocated  because  there are  still  many  traders  and  buyers  who  disagree  on  the  grounds  that  the  new  market  will  be
empty of buyers. This is very possible because there is no transportation to the new market, so the location of the market is difficult so that it can increase transportation costs.
Keywords: implementation, government policies, markets, relocation, traders, buyers .

## 1.     PENDAHULUAN
Pemerintah  merancang  berbagai  kebijakan berbasis  tempat  yang  berusaha  membalikan nasib  daerah  yang  mengalami  kemerosotan ekonomi  dan  menciptakan  peluang  kerja  bagi penduduk  lokal.  Program  zona  perusahaan  dan pemberdayaan  memacu  penciptaan  lapangan kerja  dengan  memberikan  insentif  pajak  kepada bisnis yang berlokasi di wilayah yang ditentukan. Program  pekerja  sektor  publik  untuk  mengatasi masalah  ketenagakerjaan  regional  dan  untuk mengurangi disparitas spasial dalam pendapatan. Sebenarnya program relokasi pekerja sektor publik bukanlah kebijakan berbasis tempat  yang “murni”. Ketika  pekerjaan sektor  publik  diciptakan  di  suatu  Daerah,  hal  ini mungkin  memiliki  ,efek  pengganda’  lokal  ,  ini dapat  menciptakan  pekerjaan  lokal  tambahan sebagai  dari  peningkatan  permintaan  untuk barang  dan  jasa  yang  diproduksi  secara  lokal [1].
Dalam  sebuah  kebijakan  Relokasi    Pasar, ternyata masih banyak kepentingan didalamnya, salah  satunya  yaitu  kepentingan  Pemerintah untuk  merelokasi  pasar  ke  tempat  yang  lebih layak  agar  aktifitas  lancar  dan  jauh  dari  kesan kumuh. Namun kenyataannya dalam implementasi  hal  ini  tidak  berjalan  dengan  baik karena  masih  banyak  permasalahan  yang ditimbulkan  bahkan  dari  pihak  Dinas  Pasar sendiri. Hal ini mengakibtakan kebijaka pemerintah  tentang  relokasi  pasar  menjadi  tidak efektif.  Di  lain  pihak,  implementasi  kebijakan relokasi  pasar  tidak  dapat  berjalan  dengan efektif  karena  adanya  resistensi  yang  dilakukan oleh pihak pedagang melalui paguyuban pedagang.  Hal  ini  muncul  karena  adanya “permainan”  yang  dilakukan  Dinas  pasar  yaitu meliputi  data  pedagang  yang  tidak  sesuai, sehingga banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat pada saat proses penempatan. Selain itu tujuan Kebijakan program  relokasi  pasar  adalah  untuk  penataan keindahan    sebuah  kota  dan  kenyamanan masyarakat [2].
Sesuai  dengan  rencana  Tata  Ruang wilayah  yang  merupakan  bagian  dari  Grand
Design  pembangunan  ekonomi  daerah  yang sifatnya Jangka panjang. Proses Relokasi pasar tidak  berjalan  dengan  mulus,  karena  pedagang yang  telah  pindah  ke  lokasi  pasar  baru,  mereka kembali lagi berjualan di lokasi pasar yang lama. Komunikasi  mengenai  program  relokasi  pasar oleh  pemerintah,  seharusnya  dilakukan  dengan baik  agar  diterima  oleh  masyarakat.  Sumber daya yang dimiliki Pemerintah sudah mencukupi, tetapi  permasalahan  yang  dihadapi  adalah  saat realisasi  di  lapangan  pihak  pemerintah  bekerja sendirian  tanpa  adanya  dukungan  dari  instansi teknis lainnya [3].
Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat  dua  model  pendekatan  yaitu  Top  down dan  Bottom  up.  Idealnya  proses  pembuatan kebijakan  adalah  hasil  dialog  antara  pemerintah dengan  masyarakat  yang  menjadikan  kebijakan tersebut menjadi satu arah dan tujuan. Demikian juga  dalam  kebijakan  relokasi,  pemerintah pastinya  memiliki  alasan-alasan  kuat  untuk merealisasikan  pemindahan  tempat  usaha  para pedagang  yang  bergerak  di  sektor  informal tersebut. Namun setiap kebijakan yang dijalankan  oleh  Pemerintah  tidak  selamanya berjalan dengan baik, banyak kebijakan mengalami permasalahan dalam proses implementasinya. (Winarno, 2007:211) [4].
Di  sisi  lain,  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota  Jayapura  Nomor  8  Tahun  2003  Tentang Pengelolaan  Pasar,  maka  salah  satu  kebijakan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Jayapura adalah  dengan  adanya  rencana  relokasi  Pasar Youtefa  Kota  Jayapura.  Hal  ini  perlu  dilakukan karena  Pasar  Youtefa  mengalami  banyak permasalahan dan kendala yang sampai saat ini masih terjadi.
Pasar  Youtefa merupakan salah satu pasar tradisonal  yang terletak di  Kota Jayapura.  Pasar Youtefa  dibangun  sejak  tahun  1997  dan diresmikan  dan  dioperasionalkan  pada  tahun 2003.  Dalam  perjalanan  waktu  pada  proses operasionalnya,
Pasar Youtefa sering mengalami beberapa permasalahan yang berkaitan  dengan  kondisi  pasar  yang  kurang nyaman yang keluhkan oleh para pedagang.
Masalah  yang  terjadi  di  Pasar  Youtefa adalah masalah penataan pedagang yang masih semrawut  terhadap  pedagang  sayur,  pedagang ikan  atau  daging,  bahkan  pedagang  kelontong maupun elektronik.
Selain  itu,  masalah  terbesar  yang  dialami oleh  Pasar  Youtefa  adalah  banjir  yang  selalu terjadi disaat hujan turun dengan intensitas yang tinggi.
Sehingga  melihat  segala  permasalahan yang  terjadi  di  Pasar  Youtefa, maka  Pemerintah Kota  Jayapura  pun  membuat  kebijakan  dengan tujuan    merelokasi  Pasar  Youtefa  ke  wilayah yang  lebih  aman  dari  banjir  dan  lokasi  yang strategis.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  memberikan  sebuah  kajian ilmiah  terhadap  kebijakan  pemerintah  tersebut sehingga  menghasilka  sebuah  informasi  ilmiah penting  yang  berhubungan  dengan  kebijakan pemerintah.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif,  untuk  memperoleh deskripsi mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Relokasi Pasar Youtefa di Kota Jayapura Provinsi  Papua.  Penelitian  deskriptif  mencoba mencari  deskripsi  yang  tepat  dan  cukup  dari semua aktifitas, objek, proses dan manusia

## 3.    HASIL DAN PEMBAHASAN
Suharto  [5],  mengatakan  kebijakan  adalah suatu  ketetapan  yang  memuat  prinsip-prinsip untuk  mengarahkan  cara-cara  bertindak  yang dibuat  secara  terencana  dan  konsisten  dalam mencapai tujuaan tertentu. Tujuan kebijakan yang akan  dibuat  harus  pula  memiliki  tolak  ukur  agar setiap  kebijakan  publik  itu  bisa  berjalan  secara baik.
Menurut  Syaukani  [6],  implementasi  dapat dikatakan  salah  satu  proses  kebijakan  publik dalam  suatu  pemerintahan,  biasanya  sebuah implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijaksanaan  ditetapkan,  maka  dari  pemahaman tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi adalah  suatu  rangkaian  aktifitas  dalam  rangka menghantarkan kebijakasanaan kepada masyarakat  sehingga  kebijakasanaan  tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antar pelaksana/penerapan  kebijakan  dengan  desain, tujuan  sasaran  kebijakan  itu  sendiri  serta
memberikan  dampak  atau  hasil  yang  positif  bagi pemecahan  permasalahan  yang  dihadapi.  Untuk memperlancar  implementasi  kebijakan,  perlu dilakukan  diseminasi  dengan  baik.  Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang  merupakan  lembaga  eksekutif  desa  serta BPD menjadi lembaga legislatif [7].
Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi faktor-faktor  yang  memiliki  keterkaitan  satu  sama lain.  Menurut  Edwards  dalam  Subarson  [8] berpendapat  bahwa  faktor-faktor  keberhasilan implementasi  kebijakan  terdiri  atas  komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
a. Komunikasi
Menurut  Edward  III  dalam  Widodo  [9], komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian  informasi  dari  komunikator kepada  komunikan”.  Informasi  mengenai kebijakan  publik  menurut  Edward  III  dalam Widodo [8], perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan  dan  lakukan  untuk  menjalankan kebijakan  tersebut  sehingga  tujuan  dan sasaran  kebijakan  dapat  dicapai  sesuai dengan yang diharapkan.
b. Sumber daya Edward III dalam Widodo [9], mengemukakan bahwa  faktor  sumber  daya  mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.
Sumber  daya  merupakan  salah  satu  faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program  dirumuskan  tanpa  ada  dukungan sumber  daya  yang  memadai  maka  kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikanya.  Sumber  daya  yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana  yang  memadai  dengan  keahlian yang  memadai,  informasi,  wewenang  atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.
c. Disposisi Pengertian  disposisi  menurut  Edward  III dalam Widodo [9], dikatakan sebagai “kemauan,  keinginan  dan  kecenderungan para  perlaku  kebijakan  untuk  melaksanakan kebijakan  tadi  secara  sungguh  sungguh sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan
Corresponding Author: lina.andayanigemini@gmail.com      Received on: Juni  20221     Accepted on: Juli 2021 4
dapat  diwujudkan”.  Edward  III  dalam Widodo [9],  mengatakan  bahwa  :jika  implementasi kebijakan  ingin  berhasil  secara  efektif  dan efisien,  para  pelaksana  ( implementors )  tidak hanya mengetahui apa  yang harus dilakukan dan mempunyai
kemampuan untuk melakukan  kebijakan  tersebut,  tetapi  mereka juga  harus  mempunyai  kamauan  untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
d. Strukur birokrasi Birokrasi  merupakan  struktur  yang  bertugas untuk mengimplementasikan
kebijakan, karena  mempunyai  pengaruh  yang  besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana ( implementors ) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya,  serta  mempunyai  keinginan untuk  melakukannya,  namun  Edward  III dalam  Widodo  [9],  menyatakan  bahwa “implementasi  kebijakan  bisa  jadi  masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”.  Struktur  birokasi  ini  menurut Edward  III  dalam  Widodo  [9]  mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian  kewenangan,  hubungan  antara unit-unit organisasi dan sebagainya.
Pengertian  Relokasi  dalam  kamus  Indonesia diterjemahkan adalah membangun kembali tempat  yang  baru,  harta  kekayaan,  termasuk tanah  produktif  dan  prasarana  umum  di  lokasi atau  lahan  lain.  Relokasi  adalah  penataan  ulang tempat  yang  baru  atau  pemindahan  dari  tempat lama ke tempat yang baru. Dalam relokasi adanya obyek  dan  subyek  yang  terkena  pajak  dalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Pasar  merupakan  suatu  daerah  dimana pembeli  dan  penjual  saling  berhubungan  satu sama  lainya,  untuk  melakukan  pertukaran  barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu. [10].
Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan no. 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pasar memiliki 3 pengertian yaitu:
1.  Pasar  dalam  arti  “tempat”  yaitu  tempat bertemunya  para  penjual  atau  produsen dengan pembeli atau konsumen.Pasar dalam arti  “interaksi  permintaan  dan  penawaran” pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan  dan  toko  modern  bab  I  pasal  I ayat  2  pasar  adalah  area  tempat  jual  beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu
baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,  pasar  tradisional,  pertokoan, mall,  plasa,  pusat  pedagangan  maupun sebutan lainnya.
2.  Menurut  Handri  Ma’aruf  [11],    kata  pyaitu pasar  sebagai  tempat  terjadinya  transaksi jual beli.
3.  Pasar  dalam  arti  “sekelompok  anggota masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan  dan daya beli”. Suatu pasar
terdiri dari seluruh konsumen/langganan  potensial  yang  mempunyai kebutuhan  dan  keinginan  tertentu  yang  ingin  dan mampu  dipenuhi  dengan  pertukaran,  sehingga dapat  memuaskan  kebutuhan  dan  keinginan tersebut.  [12] . Dari  beberapa  pengertian  diatas, penulis  menyimpulkan  bahwa  pasar  adalah tempat  bertemunya  penjual  dan  pembeli  barang maupun  jasa  untuk  melakukan  kegiatan  jual  beli dalam rangka memenuhi kebutuhan.
Pembahasan  mengenai  Analisis  Kebijakan Pemerintah  Tentang  Relokasi  Pasar  Youtefa  ini mengacu  pada  kajian  ilmiah  mengenai  analisis mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL)  yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Pada analisis kebijakan tentang relokasi Pasar Youtefa  ini,  satuan  yang  ditunjuk  oleh  Walikota yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan  UKM  Kota  Jayapura.  Diharapkan  dengan ditunjuknya  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi  dan  UKM  sebagai  instansi  yang menangani  kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa  ini untuk  dapat    mengimplementasikan  kebijakan relokasi  Pasar  Youtefa  di  Kota  Jayapura  ini berjalan dengan baik.

## 4.1.  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Relokasi Pasar Youtefa Kota Jayapura
Rencana  kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa telah  dimulai  sejak  tahun  2015.  Pembangunan Pasar  Youtefa  yang  baru  mulai  dilakukan  sejak tahun  2016  dengan  dibangunnya  dua  pasar  yaitu pasar  mama-mama  Papua  serta  pasar  ikan  dan daging. Kemudian pada tahun 2018 dibangun lagi pasar  buah  yang  terletak  di  bagian  belakang  dari kedua pasar yang telah dibangun sebelumnya. Pembangunan  pasar  baru  yang  telah  berjalan selama  3  tahun  lebih  ini  masih  belum  selesai karena  masih  ada  fasilitas-fasilitas  di  pasar  baru yang belum selesai dikerjakan sehingga pedagang-pedagang  belum  dapat  dipindahkan  ke pasar yang baru.
Corresponding Author: lina.andayanigemini@gmail.com      Received on: Juni  20221     Accepted on: Juli 2021 5
Belum  selesainya  pembangunan  fasilitas- fasilitas  di  pasar  yang  baru ini diakibatkan karena adanya  hambatan-hambatan  yang  dialami  oleh Pemerintah di Tahun 2019 lalu yaitu keterlambatan dalam hal penganggaran dana dan juga  terjadinya  konflik  sosial  di  Kota  Jayapura sehingga  Pemerintah  mengalami  keterlambatan waktu  dari  target  yang  telah  ditetapkan  untuk pembangunan  fasilitas-fasilitas  tersebut.  Hal  ini seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Robert  Awi selaku  Kepala  Dinas  Perindagkop  dan  UKM  Kota Jayapura bahwa:
“ Kalau  hambatan  sesungguhnya  sampai  saat ini belum terlalu menonjol namun secara teknis ada beberapa pekerjaan di Pasar Youtefa yang mungkin agak sedikt terlambat dari waktu yang ditentukan  terutama  karena  keterlambatan penganggaran  khususnya  sumber  dana  Otsus kemarin  kemudian  ada  bebrapa  konflik  social yang  terjadi  di  Kota  Jayapura  sehingga menyebabkan  pergeseran  waktu  dari  target yang sudah kami tentukan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas itu”
Alasan  utama  relokasi  Pasar  Youtefa  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Jayapura  adalah karena  masalah  banjir.  Setiap  kali  Kota  Jayapura diguyur  hujan  deras,  maka  Pasar  Youtefa  sering mengalami  kebanjiran.  Hal  inilah  yang  membuat Pemerintah  Kota  Jayapura  mengambil  langkah untuk  merelokasi  Pasar  Youtefa  ke  lokasi  yang baru  yang  lebih  aman  dari  banjir.  Hal  ini  seperti yang diungkapkan oleh Bapak Robert Awi, selaku Kepala  Dinas  Perindagkop  dan  UKM  Kota Jayapura :
“…Berangkat  dari  keprihatinan  Pemerintah Kota  bahwa  setiap  kali  hujan,  Pasar  Youtefa kita banjir. Kerugian yang ditimbulkan itu sudah sangat  banyak,  apalagi  beberapa  tahun belakangan  ini  intensitas  hujan  sepertinya semakin  besar.  Mungkin  anda  pernah  lihat bagaimana  air  di  Pasar  Youtefa  itu  sampai  di atap-atap  kios  atau  atap  toko  pedagang  kami sehingga  kerugian  itu  luar  biasa.  Nah berangkat dari hal itulah kemudian Pemerintah Kota melakukan kajian teknis untuk memindahkan pasar ke lokasi yang baru…” .
Lokasi  Pasar  Youtefa  baru  yang  dipilih  oleh Pemerintah  Kota  Jayapura  yaitu  di  Jalan  Baru Kotaraja  tepatnya  di  belakang  kantor  MRP (Majelis  Rakyat  Papua).  Lokasi  ini  dipilih  karena dinilai  layak  untuk  dijadikan  pasar  yang  baru
berdasarkan  kajian  teknis  yang  telah  dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  dari  sisi  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  yang  dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini seperti yang dikatakan  oleh  Bapak  Robert  Awi,  selaku  Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura:
“… Pemerintah  Kota  melakukan  kajian  teknis untuk memindahkan pasar ke lokasi yang baru dalam  bentuk  analisis  mengenai  dampak lingkungan, itu dikerjakan oleh teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, mereka yang tanggung  jawab,  kemudian  tentang  pemilihan lokasi  yang  baru  itu  juga  sudah  dilakukan AMDAL  di  sana,  memang  dari  kajian  AMDAL tersebut, lokasi yang baru ini cukup layak untuk dijadikan  sebagai  pasar  alternatif.  tentang analisis  finansialnya,  analisis  transportasinya, analisis  kelayakan  lingkungannya,  itu  semua sudah  termaktub  didalamnya,  sehingga  kami berani  untuk  menetapkan  lokasi  yang  baru  ini sebagai Pasar Youtefa yang baru.” . Ada  empat  indikator  dalam  implemetasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Begitu pula, dalam implementasi  kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa juga  dinilai  apakah  Pasar  Youtefa  ini  layak  untuk direlokasi atau tidak.

## a.  Komunikasi
Salah satu hal yang penting dalam implementasi  sebuah  kebijakan  yaitu  isi  dari kebijakan  itu  sendiri.  Sebab  kebijakan  dapat berjalan  dengan  efektif  apabila  pelaksanaannya memahami  isi  yang  menjadi  maksud  dan  tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi Kebijakan dapat gagal karena masih samarnya  isi  atau  tujuan  kebijakan  serta  tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  rangka relokasi  Pasar  Youtefa,  maka  dapat  dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kota Jayapura telah berupaya  untuk  menangani  permasalahan  banjir yang  sering  dialami  oleh  Pasar  Youtefa  dengan tujuan dan sararan kebijakan yang sudah jelas. Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana  kebijakan  dan  sasaran  kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan.  Komunikasi  yang  dilakukan  dalam kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa  yaitu  antara Dinas  Perindagkop  dan  UKM  Kota  Jayapura selaku  pembuat  kebijakan,  UPTD  Pasar  Youtefa selaku pelaksana kebijakan, dan Pedagang Pasar Youtefa  selaku  kelompok  sasaran  (target  group). Dari  hasil  penelitian  disebutkan  bahwa  proses
Corresponding Author: lina.andayanigemini@gmail.com      Received on: Juni  20221     Accepted on: Juli 2021 6
komunikasi  yang  terjadi  dalam  implementasi kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa  telah  berjalan dengan  baik,  dikarenakan  Kepala  UPTD  Pasar Youtefa  telah  mempersiapkan  sosialisasi  dalam bentuk  Coffe  Morning  dengan  Dinas  Perindagkop dan  UKM  Kota  Jayapura  dan  pedagang  Pasar Youtefa.  Sosialisasi  ini  pun  telah  diakukan sebanyak  4  kali  Selain  itu,  Pedagang  Pasar Youtefa pun telah mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan  sehingga  pedagang  telah  mengetahui bahwa mereka akan dipindahkan.
Namun,  ada  beberapa  pedagang  yang  tidak setuju  dengan  adanya  rencana  relokasi  pasar  ini karena  menganggap  pasar  akan  menjadi  sepi saat awal-awal perpindahan pasar karena masyarakat  belum  mengetahui  informasi  tentang relokasi  Pasar  Youtefa.  Selain  itu,  pasar  juga menjadi  sepi  karena  kondisi  pasar  yang  terbagi juga  akan  membuat  pembeli  menjadi  terbagi sehingga  pasar  menjadi  sepi  pembeli.  Pedagang juga  merasa  bahwa  ongkos  transportasi  mereka akan mengalami kenaikan karena. Pedagang juga kesulitan  ketika  ingin  membeli  barang-barang kebutuhan  sehari-hari  yang  biasanya  dijual  di kios-kios
Dari  sisi  masyarakat  yang  membeli  di  pasar juga  merasa  bahwa  dengan  adanya  pasar  yang terbagi  ini  juga  membuat  masyarakat  kesulitan karena  masyarakat  harus  berpindah  dari  pasar Youtefa  yang  lama  ke  pasar  yang  baru  atau sebaliknya untuk membeli barang-barang tertentu. Hal  ini  tentu  akan  berdampak  pada  ongkos transportasi  dari  pembeli  yang  akan  mengalami kenaikan. Lokasi pasar yang baru ini juga menurut pembeli  sulit  untuk  dijangkau  karena  belum adanya  angkutan  umum  yang  beroperasi  menuju pasar yang baru.
Komunikasi  yang  dibangun  dalam  rencana kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa  merupakan penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat kebijakan  kepada  pelaksana  kebijakan  dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan.
Dalam relokasi Pasar  Youtefa Kota Jayapura, komunikasi telah dilakukan oleh Dinas Perindagkop  dan  UKM  Kota  Jayapura  selaku pembuat  kebijakan  kepada  Kepala  Pasar  Youtefa selaku  pelaksana  kebijakan  dan  pedagang  Pasar Youtefa  yang  akan  direlokasi  selaku  target sasaran  (target  group).  Dinas  Perindagkop  dan UKM  Kota  Jayapura  bersama  dengan  Kepala Pasar Youtefa telah memberikan sosialisasi dalam bentuk “ Cofee Morning ”. Sosialisasi yang
dilakukan ini melibatkan Kepala Dinas Perindagkop  dan  UKM  Kota  Jayapura,  Kepala Pasar  Youtefa  dan  Pedagang  Pasar  yang  akan direlokasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara langsung  dengan  Bapak  Robert  Awi,  selaku Kepala  Dinas  Perindagkop  dan  UKM  Kota Jayapura yang menyatakan bahwa:
“….ada  4  jenis  pedagang  yang  kami  tangani yang  pertama,  Pedagang    Mama-Mama Papua,  kemudian  yang  kedua,  pedagang ikan  dan  daging,  kemudian  pedagang  pasar pagi  dan  pedagang  los.  Nah,  4  jenis pedagang  ini  kami  jumpai  mereka  dalam bentuk  sosialisasi  coffe  morning.  Jadi,  saya sudah  bertemu  dengan  mereka  semuanya sudah ada 4 kali, tiap-tiap jenis pedagangnya sudah 4 kali… ”.
Kemungkinan berkurangnya pembeli di pasar yang  baru  bisa  juga  disebabkan  karena  pasar yang terbagi menjadi dua. Pedagang menganggap  jika  Pasar  Youtefa  direlokasi  dan sebagian  pedagang  pindah  maka  masyarakat yang  menjadi  pembeli  akan  terbagi  sehingga pasar  akan  menjadi  sepi.  Hal  ini  seperti  yang dikatakan  oleh  ibu  Atira,  seorang  pedagang  buah yaitu:
“…karena  kalau  disana  itu  kan,  pasar dimana-mana kalau baru itu masih sepi, tidak tahu  nanti  kedepannya  begitu,  kalau  disini kan  memang  orang  sudah  tahu  itu  luas karena disini itu tempatnya yang paling besar disini  begitu,  tempatnya  belanja  dari  mana- mana  begitu,  kalau  nanti  dipindah  kesana ternyata  itu  dibagi  dua  kesana,  ada  nanti yang  kesana,  ada  yang  kesini.  Jadinya  itu nanti  tidak  kumpul  semuanya,  jadinya  sepi, begitu”
Berdasarkan pendapat diatas, kebijakan relokasi Pasar  Youtefa  ini  dinilai kurang baik atau membawa  dampak  negatif  karena  membuat pembeli  menjadi  berkurang  atau  sepi.  Hal  ini tentunya akan mengakibatkan pendapatan pedagang pun menjadi berkurang.

## b. Sumber Daya
Sumber Daya merupakan salah satu hal yang penting  dalam  implementasi  kebijakan.  Tanpa sumber  daya  yang  baik  atau  memadai,  suatu kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan  baik. Sumber  daya  dalam  implementasi  kebijakan
Corresponding Author: lina.andayanigemini@gmail.com      Received on: Juni  20221     Accepted on: Juli 2021 7
meliputi  sumber  daya  manusia,  sumber  daya anggaraan dan sumber daya fasilitas atau sarana prasarana
Ketersediaan  sumber  daya  merupakan  salah satu  syarat  keberhasilan  dalam  implementasi sebuah  kebijakan.  Berdasarkan  pada  pendapat George  C.  Edwards  III,  meskipun  komunikasi sudah  dilaksanakan  dengan  jelas  dan  konsisten, tetapi  jika  pelaksana  kebijakan  kekurangan sumber
daya
yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
dalam implementasi, maka kebijakan implementasi kebijakan sulit dilakukan.
Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  dalam relokasi  Pasar  Youtefa  yang  ada  di  UPTD  Pasar Youtefa  telah  mencukupi  dalam  hal  jumlah  staf ASN  maupun  staf  honor  namun  mengalami kekurangan dalam hal jumlah petugas kebersihan di  Pasar  Youtefa.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk menambah  jumlah  petugas  kebersihan  di  Pasar Youtefa.  Sementara  itu,  untuk  meningkatkan kemampuan  atau  kualitas  dari  sumber  daya manusia  yang  ada  di  UPTD  Pasar  Youtefa  maka Dinas Perindagkop telah memberikan kesempatan kepada  Kepala  Pasar  Youtefa  untuk  mengikuti pelatihan  dengan  mengirimkan  Kepala  Pasar Youtefa  ke  Jakarta  untuk  mengikuti  pelatihan tentang Penataan Pasar Rakyat.
Sumber  Daya  Anggaran  yang  digunakan dalam  relokasi  Pasar  Youtefa  yaitu  APBD  Kota Jayapura  Tahun  2019.  Selain  itu,  anggaran  yang digunakan  untuk  membangun  pasar  yang  baru juga berasal dari bantuan Kementerian Perdagangan  Republik  Indonesia  melalui  DAK (Dana  Alokasi  Khusus).  Sumber  Daya  Anggaran yang diperoleh ini belum mencukupi karena Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura masih terus melakukan  pembangunan  untuk  penyempurnaan fasilitas-fasilitas yang ada di pasar yang baru. Sumber daya  yang  berkaitan dengan  fasilitas atau  peralatan  yang  digunakan  dalam  relokasi Pasar  Youtefa  yaitu  komputer  dan  printer.  Kedua fasilitas  ini  diperlukan  untuk  mendata  pedagang- pedagang yang akan dipinndahkan ke pasar yang baru.  Selain  itu,  fasilitas  yang  digunakan  di  pasar yang  baru  nantinya  yaitu  pasar  mama-mama Papua,  pasar  ikan  dan  daging,  pasar  buah  dan pasar sayur. Sedangkan untuk fasilitas pelengkap lainnya  yang  digunakan  di  pasar  yang  baru  yaitu pembangunan  pagar  pasar  keliling,  jembatan penyeberangan  yang  menghubungkan  antara jalan  raya  dengan  pasar,  instalasi  pengolah  air limbah, drainase, pos retribusi dan pos keamanan.
Dalam  kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa, sumber  daya  manusia  yang  dilibatkan  dalam proses  kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa  yaitu UPTD  (Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah)  Pasar Youtefa.  UPTD  Pasar  Youtefa  sendiri  dipimpin oleh  seorang  kepala  Pasar  yang  membawahi seorang  sekretaris  dan  5  orang  staff  PNS  serta  1 orang staff honor dan juga 9 petugas kebersihan. Selain  itu,  Pegawai  UPTD  Pasar  Youtefa dinilai  sudah  cukup  profesional  dan  bertanggung jawab  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk mendata pedagang-pedagang yang akan dipindahkan  ke  pasar  yang  baru.  Data  yang diambil  mulai  dari  NIK,  KTP,  KK  bahkan  hingga alamat  dan  nomor  kontak  dari  pedagang  pasar yang  akan  direlokasi.  Hal  ini  seperti  yang dikatakan  oleh  Kepala  Dinas  Perindagkop  dan UKM Kota  Jayapura bahwa:
“sampai dengan hari ini, para petugas kami di pasar bekerja cukup profesional dan bertanggung  jawab  karena  semua  pedagang tanpa  terkecuali  sudah  masuk  di  dalam database  kami  baik  menyangkut  namanya, kemudian  NIK-nya,  KTP,  KK,  jenis  jualan kemudian  tempat  jualan,  alamat,  bahkan nomor kontak.”
Selain  sumber  daya  manusia  yang  harus dimiliki,  sumber  daya  anggaran  juga  menjadi sangat  penting  karena  anggaran  atau  keuangan merupakan  ujung  tombak  dari  suatu  kebijakan. Tanpa  adanya  anggaran  yang  cukup  maka  suatu kebijakan akan mengalami kegagalan.
Dalam relokasi Pasar Youtefa, untuk membangun pasar yang baru tentu saja membutuhkan  anggaran  atau  dana  yang  cukup besar.  Sumber  anggaran  atau  dana  yang digunakan untuk membangun Pasar Youtefa yang baru  berasal  dari  APBD  Kota  Jayapura  Tahun 2019.  Hal  ini  seperti  yang  dikatakan  oleh  Bapak Kepala  Dinas  Perindagkop  dan  UKM    Kota Jayapura:
“sumber anggarannya itu berdasarkan anggaran APBD Kota Jayapura Tahun 2019”.
Untuk  melakukan  relokasi  pasar,  pemerintah juga  telah  menyediakan  lokasi  pasar  baru  yang memiliki  luas  lahan  kurang  lebih  5  hektar  dengan rincian  3  hektar  untuk  bangunan  pasar  dan  2 hektar  untuk  area  parkir  kendaraan.  Selain  itu, ada  juga  fasilitas-fasilitas  yang  digunakan  untuk menunjang  kegiatan  relokasi  Pasar  Youtefa  yaitu fasilitas-fasilitas  yang  terdapat  di  Pasar  Youtefa yang  baru  seperti  pagar,  pos  karcis,  pos  satpol,
Corresponding Author: lina.andayanigemini@gmail.com      Received on: Juni  20221     Accepted on: Juli 2021 8
jembatan  penghubung  antara  Pasar  dan  jalan serta  parkiran.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Kepala Pasar Youtefa bahwa:
“Sedangkan fasilitas yang lain untuk kegiatan-kegiatan  yang  diberikan  oleh  dinas adalah kegiatan proyek yang sedang dibangun  saat  ini  yaitu  pagar  terus  pos karcis,  pos  satpol,  dan  juga  jembatan  yang lagi  dibangun,  penghubung  antara  jalan  dan Pasar Youtefa yang baru sama parkiran yang lagi dikerjakan.” .

## c. Disposisi
Disposisi  adalah  sikap  dari  pelaksana kebijakan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan yang  sudah  dibuat  oleh  pembuat  kebijakan. Pelaksana  kebijakan  harus  mempunyai  kemauan yang  kuat  agar  suatu  kebijakan  dapat  berjalan dengan baik.
Disposisi  merupakan  kecenderungan  sikap, keinginan  dan  komitmen  pelaksana  kebijakan untuk  melaksanakan  sebuah  kebijakan  yang ditetapkan.  Disposisi  yang  diungkapkan  oleh George  C.  Edwards  III  sebagai  pendorong keberhasilan  implementasi  kebijakan,  disposisi pelaksana  kebijakan  akan  mempengaruhi  kinerja kebijakan  sebab  jika  pelaksanaan  kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan  kebijakan  dengan  baik,  maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar.
Dalam implementasi kebijakan relokasi Pasar Youtefa, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa  dinilai  sudah baik. Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura sangat berkepentingan dan benar-benar berkomitmen  penuh  dengan  adanya  relokasi Pasar  Youtefa  mengingat  banyaknya  kerugian yang dialami oleh pedagang Pasar Youtefa akibat kondisi pasar yang sering banjir.
Dari  sisi  UPTD  Pasar  Youtefa  sendiri  telah bekerja  dengan  baik  karena  Kepala  UPTD  Pasar Youtefa  telah  melakukan  sosialisasi  perpindahan pasar  kepada  pedagang  dan  juga  menyampaikan kepada pedagang bahwa pedagang wajib menyiapkan  surat  ijin-ijin  lengkap  serta  pedagang yang  aktif  berjualan  di  Pasar  Youtefa  agar  dapat dipindahkan ke pasar yang baru.
Dinas  Perindagkop  dan  UPTD  Pasar  Youtefa dalam  melaksanakan  kebijakan  relokasi  Pasar
Youtefa  sangat  berkepentingan  dan  berkomitmen penuh  untuk  melaksanakan  perpindahan  pasar mengingat  kerugian  yang  selama  ini  dialami  oleh pedagang  karena  kondisi  Pasar  Youtefa  yang sering  mengalami  kebanjiran.  Hal  ini  seperti  yang dijelaskan oleh Kepala Pasar Youtefa bahwa:
“Kalau  ditanyakan  sikap  kami  ya,  jelas  kami sangat  berkepentingan  dengan  itu.  Selama ini  sudah  cukup  banyaklah  kerugian  yang ditimbulkan  karena  kondisi  pasar  yang  tidak layak sehingga kami betul-betul berkomitmen agar pasar segera dipindahkan namun, pasar yang  baru  harus  betul-betul  memenuhi kriteria  sebagai  pasar  yang  layak  baik  dari sisi  pedagang  maupun  dari  sisi  pengunjung yang datang berbelanja di pasar itu.” .
Sementara  itu,  sikap  dari  UPTD  Pasar Youtefa  terkait  dengan  relokasi  Pasar  Youtefa adalah  mereka  terus  melakukan  sosialisasi perpindahan  pasar  kepada  pedagang  serta menghimbau kepada pedagang untuk menyiapkan  data-data  lengkap  seperti  ijin-ijin lengkap  serta  pedagang  yang  akan  dipindahkan ini adalah pedagang  yang  aktif berjualan di Pasar Youtefa.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikatakan oleh Kepala Pasar Youtefa bahwa:
“untuk  lakukan  perpindahan  pasar  ya,  satu jalan  ya,  kita  harus  terus  menyampaikan sosialisasi perpindahan pasar kepada pedagang  dan  pertama,  pedagang  harus menyiapkan  data-data  lengkap  yaitu  ijin-ijin, yang  punya  ijin-ijin  lengkap  dan  yang  yang akif  di  dalam  pasar  yang  kita  data,  itu  yang akan  kita  pindahkan  ke  pasar  yang  baru. Jadi,  yang  kami  sikapi  pertama  adalah pendataan  dengan  melalui  persyaratan  yang sudah  kami    tuangkan  di  situ  yaitu  harus punya  ijin-ijin  lengkap,  terus  harus  aktif karena  pada  saat  kita  mau  memindahkan pedagang tersebut berarti kita harus mendata jelas, yang aktif dengan yang non aktif…”

## D.  Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  juga  merupakan  salah  satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.  Indikator  dalam  struktur  birokrasi  yaitu fragmentasi  dan Standard  Operational  Procedure (SOP)
Dalam  struktur  organisasi  ini  pola  koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala  Dinas sebagai pejabat  tertinggi  dimana  setiap  bagian-bagian organisasi  terhubung  dengan  rantai  komando langsung ke Kepala Dinas.
P-ISSN : 1693-3605, E-ISSN : 2722-0109, pp. 1-10
Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi  yaitu  penyebaran  tanggung  jawab suatu  kebijakan  kepada  beberapa  badan  yang berbeda  sehingga  memerlukan  koordinasi.  Selain itu,  struktur  birokrasi  mencakup  dimensi  standar prosedur  operasional  yang  akan  memudahkan dan  menyeragamkan  tindakan  dari  pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.
Struktur  organisasi  pada  Dinas  Perindagkop dan UKM Kota Jayapura menggambarkan dengan jelas  pemisahan  kegiatan  antara  yang  satu dengan  yang  lain  dan  bagaimana  hubungan aktivitas  dan  fungsi  dibatasi.  Kepala  Dinas
Perindagkop dan
UKM Kota Jayapura membawahi  6  bidang  yaitu  bidang  sekretariat, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, bidang UKM dan UPTD Pasar.
Kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa  telah memiliki  SOP  atau  prosedur-prosedur  kerja. Prosedur  kerja  yang  dilakukan  oleh  UPTD  Pasar Youtefa  yaitu  melakukan  pendataan  terhadap pedagang yang akan direlokasi kemudian melakukan  verifikasi  dan  validasi  data  terhadap pedagang-pedagang  tersebut.  Pendataan  dan verifikasi  serta  validasi  data  yang  dilakukan  ini berupa  nama  pedagang,  jumlah  pedagang  dan jenis  dagangan  dari  pedagang  yang  akan direlokasi. Jumlah pedagang harus sesuai dengan fasilitas yang tersedia di pasar yang baru nantinya Struktur  organisasi  di  Dinas  Perindagkop  dan UKM  Kota  Jayapura  terdiri  dari  Kepala  Dinas sebagai pimpinan tertinggi. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura
membawahi  beberapa  bidang  seperti  bidang sekretariat, bidang perindustrian, bidang perdagangan,  bidang  koperasi,  bidang  UKM (Usaha  Kecil  Menengah)  dan  UPTD  (Unit Pelaksana  Teknis  Daerah)  Pasar.  Masing-masing bidang  dari  Dinas  Perindagkop  dan  UKM  Kota Jayapura  juga  membawahi  beberapa  seksi. Kepala Dinas dan bidang-bidang serta seksi-seksi yang  ada  pada  struktur  organisasi  Dinas Perindagkop  dan  UKM  Kota  Jayapura  memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Struktur  organisasi  yang  ada  di  UPTD  Pasar Youtefa  juga  memiliki  kewenangan  dan  tanggung jawab  atau  tugas  antar  masing-masing  bagian. Kepala  Pasar  bertugas  selain  memimpin  UPTD Pasar  Youtefa,  juga  selalu  berkoordinasi  dengan atasannya  yaitu Kepala Dinas Perindagkop terkait dengan  pengelolaan  Pasar  Youtefa  dan  relokasi Pasar  Youtefa.  Sementara,  sekretaris  atau  KTU (Kepala  Tata  Usaha)  mempunyai  tugas  untuk
mengurus  surat-menyurat  untuk  rumah  tangga dalam  Pasar  Youtefa  itu  sendiri.  Sedangkan,  staf yang  ada  di  UPTD  Pasar  Youtefa  bertugas mengelola  retribusi,  baik  itu  retribusi  kebersihan dan retribusi kios dari pedagang yang berjualan di Pasar Youtefa.
Standard Operational Procedure (SOP) adalah  prosedur-prosedur  kerja  yang  dilakukan oleh  suatu  organisasi  dalam  melaksanakan tugasnya  sehari-hari.  Dalam  suatu  organisasi, perlu  adanya  SOP  agar  suatu  tugas  dapat dilakukan  secara  teratur  dan  terarah  sehingga dapat  mencapai  tujuan  yang  dimaksud  dari  tugas tersebut.
Pendataan  dan  verifikasi  serta  validasi  data yang dilakukan ini berupa nama pedagang, jumlah pedagang  dan  jenis  dagangan  dari  pedagang yang  akan  direlokasi.  Jumlah  pedagang  harus sesuai  dengan  fasilitas  yang  tersedia  di  pasar yang  baru  nantinya.  Apabila  jumlah  pedagang sesuai  dengan  fasilitas  yang  tersedia  maka pedagang  dapat  direlokasi  ke  pasar  yang  baru. Sebaliknya  jika  terdapat  kelebihan  dalam  jumlah pedagang maka fasilitas di pasar yang baru harus ditambah.  Agar  lebih  berdaya  guna,  upaya  buat melakukan  perubahan  serta  perbaikan  tersebut perlu  dilandasi  sang  analisis  buat  memperoleh pemahaman  tentang  syarat  dan  latar  belakang tanda-tanda  yang  dianggap  masalah  sosial tersebut [13].
Sesuai  dengan  konsep  kebijakan  publik sebagai  upaya  pemerintah  memenuhi  kebutuhan dan  memecahkan  masalah-masalah  yang  terjadi di  masyarakat.  Kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan masalah  yang  sering  terjadi  di  Pasar  Youtefa yaitu  masalah  banjir.  Banjir  merupakan  masalah yang  tentu  membawa  begitu  banyak  kerugian yang  dialami  oleh  pedagang  yang  berjualan  di Pasar Youtefa.
Pasar  Youtefa  merupakan  pasar  induk terbesar  yang  ada  di  Kota  Jayapura.  Hampir semua  pedagang  dari  berbagai  wilayah  di  Kota Jayapura datang untuk berjualan di Pasar Youtefa

## 4.  KESIMPULAN
Kajian  dan  analisis  ilmiah  telah  dilakukan terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  merelokasi Pasar Youtefa. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal  penting  yang  dapat  disimpulkan,  antara  lain: Dari  sisi  indikator  komunikasi  ditemukan  bahwa Pasar  Youtefa  ini  belum  cukup  layak  untuk direlokasi  karena  banyak  pedagang  yang  tidak setuju  karena  menganggap  pasar  baru  nantinya
akan  lebih  sepi  pembeli.  Terutama  di  awal-awal perpindahan  pasar  pembeli  terbagi  menjadi  dua, di mana sebagian masih berada di pasar lama. 1. Dari  sisi  indikator  sumber  daya,  Pasar Youtefa  cukup  layak  untuk  direlokasi  karena sumber daya manusia (SDM) di Kantor UPTD Pasar Youtefa telah memiliki cukup staff ASN maupun honorer.
2. Dari  sisi  indikator  disposisi,  Pasar  Youtefa telah  layak  untuk  direlokasi  karena  Dinas Perindagkop  dan  UKM  Kota  Jayapura  dalam melaksanakan  kebijakan  relokasi  Pasar Youtefa sangat berkepentingan dan berkomitmen  penuh  untuk  melaksanakan relokasi pasar. Sementara itu, dari sisi UPTD Pasar  Youtefa  terus  melakukan  sosialisasi perpindahan  pasar  kepada  pedagang  serta menghimbau kepada pedagang untuk menyiapkan data-data lengkap seperti ijin-ijin lengkap serta pedagang yang akan dipindahkan  ini  adalah  pedagang  yang  aktif berjualan di Pasar Youtefa.
3. Dari  sisi  indikator  struktur  birokrasi,  Pasar Youtefa telah layak untuk direlokasi. Dari sisi UPTD  Pasar  Youtefa  juga  telah  memiliki kewenangan dan tanggung jawab atau tugas antar  masing-masing  bagian.  Sementara  itu, Kebijakan  relokasi  Pasar  Youtefa  juga  telah memiliki  SOP  atau  prosedur-prosedur  kerja. UPTD  Pasar  Youtefa  melakukan  pendataan terhadap  pedagang  yang  akan  direlokasi kemudian  melakukan  verifikasi  dan  validasi data terhadap pedagang-pedagang tersebut.
Berdasarkan  keempat  indikator  diatas,  secara umum Pasar Youtefa telah layak untuk direlokasi. Namun, Pemerintah harus memperhatikan beberapa keluhan dari pedagang dan masyarakat seperti kondisi pasar baru nantinya akan sepi dari pembeli  ketika  awal-awal  perpindahan  pasar, lokasi  pasar  baru  yang  sulit  untuk  dijangkau  oleh pedagang  dan  masyarakat  karena  belum  adanya angkutan umum yang beroperasi menuju ke pasar yang baru serta kenaikan ongkos transportasi bagi pedagang  dan  masyarakat  yang  ingin  berpindah ke  pasar  yang  baru  atau  Pasar  Youtefa  untuk membeli barang-barang tertentu.

## 5.  DAFTAR PUSTAKA
[1]. Abdul Wahab, 2016. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Penyusunan  Model-model  Implementasi kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. [2]. Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. [3]. Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[4]. Winarno,  Budi.  2007.  Kebijakan  Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press.
[5]. Suharto,  Edi.  2005. Analisis  Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah  dan  Kebijakan  Sosial .  Bandung: Alfabeta.
[6]. Syaukani,  ad  all,  2004,  Otonomi  Daerah Dalam  Negara  Kesatuan,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
[7]. Sahriani,  2019. Pelaksanaan  Fungsi  Bamuskam Di  Kampung  Danama  Distrik  Ilugwa  Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 . https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/311
[8]. Subarsono,AG.  2011. Analisis  kebijakan Publik  :  Konsep.  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
[9]. Widodo,  Joko.  2010. Analisis  Kebijakan Publik,  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media.
[10]. Amir, 2000,  Perumusan  Pasar  dan Pengertian dalam bidang Ekonomi
[11]. Hendri, Ma’ruf,2005 Pemasaran Ritel,Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama [12]. Assauri,Sofjan. 2011. Manajemen Pemasaran.  Jakarta:  Rajawali  Pers.460 Hal.
[13]. Lina  Andayani,  2020 Upaya  Penanggulangan Masalah Pekerja Seks Komersial (Psk) Oleh Dinas Sosial  Di  Kabupaten  Merauke  Tahun  2019. https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/900