TINJAUAN PENERAPAN PUTUSAN HAKIM TAHUN 2017-2019 PERUSAKAN HUTAN UU NO.41 TAHUN 1999 DENGAN UU NO.18 TAHUN 2013
Vivi Sundari 1 , Rumondang 2 , Musa Gabriel Ginting 3 , Samuel Bambang Syaputra Siagian 4
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia 2 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
4 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Email: vivysundari12@gmail.com

## Abstract
This study aims to find out the differences and similarities about forest destruction, to  assess  the  quality  of  Comparison  of  Criminal  Acts  of  Forest  Destruction According to Law No.41 of 1999 with Law No.18 of 2013. With the background of problems regarding criminal acts of forest destruction and the application of the law taken by the judge. The research method used in this study is a normative juridical approach and cases of criminal acts of forest destruction. Criminal acts in the forestry sector are regulated in Law No.41 of 1999 concerning Forestry and Law  No.18  of  2013  concerning  the  Prevention  and  Eradication  of  Forest Destruction.  Forest  destruction  is  generally  an  activity  that  uses  forest  areas without a permit (illegitimate) were the forms of forest destruction such as illegal logging, forest encroachment, an acquaintance of flora and fauna originating from forest friends protected by the law.
Keywords : Implementation, Judge's Decision, Criminal Acts, Forest Destruction
1. PENDAHULUAN Potensi sumber daya alam beraneka jenisnya, salah satunya adalah hutan, yang merupakan salah satu kekayaan alam bangsa indonesia. Diperlukan upaya memanfaatkan dan memeliharanya secara optimal, menjaga kelestariannya. Hasil hutan  secara  keseluruhannya  dibawah  penguasaan  dan  pengawasan  negara. Sejalan  dengan  landasan  konstitusional Pasal 33  ayat  (3). 1 Selaku  pemilik  hasil hutan,  Negara dapat  melakukan  penuntutan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di bidang  kehutanan. Kawasan hutan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi adalah hutan lindung, agar tetap terjaga  fungsi fungsi  ekologinya,  misalnya yang  menyangkut tata  air  atau kesuburan  tanah  sehingga  dapat  tetap  berjalan  sehingga manfaatnya  dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, yang sistem pengelolaanya bisa dilakukan oleh
1 Undang undang Dasar 1945.
pemerintah pusat, pemerintah daerah atau bahkan komunitas seperti masyarakat adat. 2
Perusakan  hutan  secara  umum  merupakan  kegiatan  yang  menggunakan kawasan hutan tanpa memiliki izin (tidak sah) dimana bentuk bentuk perusakan hutan tersebut seperti pembalakan liar, perambahan hutan, mengakut flora dan fauna yang berasal dari kawan hutan yang dilindung Undang-undangdang undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. 3 Adapun bentuk bentuk  perbuatan  yang  menyebabkan  perusakan  hutan  dipicu  oleh berbagai kegiatan seperti :
1.
Ilegal logging,
2. Kebakaran hutan,
3.
Perambahan hutan, 4
Di  Indonesia  yang  rusak  akibat  pembalakan  liar  dan  pertambangan ilegal mencapai 41 juta hektare dari 130,68 juta hektare hutan di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada 2004 sampai 2012 terdapat (Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat) 2.494 kasus pembalakan liar untuk lahan perkebunan dan pertambangan ilegal di delapan provinsi. Dan akibat pembalakan liar ( illegal logging ) negara berpotensi merugi Rp276,4 triliun. Serta kebakaran hutan yang terjadi sejak 2015-2019 di Indonesia memberi kerugian secara ekonomi mencapai US$ 5,2 miliar atau sebesar Rp 72,95 triliun. Saat  ini  perusakan  hutan  dilakukan  secara  terbuka  dan  terorganisasi  yang dilakukan sekelompok yang terstruktur, dimana kelompok itu bukanlah kelompok masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  hutan, yang  melakukan  perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu diluar hutan konservasi atau hutan lindung, untuk  keperluan  sendiri dan  tidak  untuk  tujuan  tertentu. 5 Sehingga perusakan hutan terjadi karena kebanyakan disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang  undangan. Pencegahan  kerusakan  hutan  perlu  diupayakan  secara maksimal salah satunya melalui Putusan Hakim yang memberikan hukuman yang berat kepada pelaku.
2 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, (Jakarta, PT Rineka Cipta 2000). hal. 3-4.
3 Bambang  Eko  Supriyadi,Hukum  Agraria  Kehutanan:  Aspek  Hukum  Pertanahan  Dalam Pengelolaan Hutan Negara, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, Hal. 111
4 https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-akibat-kerusakan-hutan diakses 10/02/2020
5 Imam  Akbaru  Al Husein, Skripsi: Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan  (Studi Di Kph Nganjuk Unit Ii Jawa Timur) (Malang: UNBRAW, 2015), Hal. 2

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana Perbandingan  pengaturan  Tindak  Pidana    Perusakan  Hutan menurut UU No.41 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2013?
2. Bagaimana  penerapan  hukum Putusan  Hakim  dalam Putusan Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahun 2017-2019?

## 2. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan sifat penelitian Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif. Metode  pendekatan kepustakaan, dengan  mempelajari  buku-buku, peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan dengan penelitian 6
2. Sumber Bahan Hukum
Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data Sekunder. Data Sekunder  adalah    sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  dari penelitian  kepustakaan  dan  dokumen 7 . Bahan  Hukum  Primer, Undang- undang dasar 1945 UU No.41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum  primer  yang  dapat  membantu  menganalis dan  memahami  bahan hukum primer. 8 Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan, sehingga atas objek yang berkaitan dengan permasalahan dilakukan analisis terkait dan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh. 9
4. Analisis Data Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. 10 Data kualitatif yang peneliti peroleh dikelompokkan dan diseleksi yang merupakan data dari berbagai sumber yang  terkait  perusakan  hutan  yang  kemudian  peneliti  analisis  terhadap Perbandingan  Tindak  Pidana  Peruskan  Hutan  Menurut UU  No. 41 Tahun 1999 dengan UU  No. 18 Tahun 2013  menurut  kualitas  dan  kebenarannya  dengan menghubungkan kedalam  aturan  perundang  undangan  sehingga  diperoleh jawaban atas rumusan masalah  terkait.
6 William Jaya Surpratna, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melalui Interne t, Medan, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2013, Hal 8.
7 Amirudin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, Hal.30.
8 Ibid. 9 Ibid . 10 Masykuri, Efektivitas  HukumPenerapan UU  No.41 Tahun 1999 Tentang  Kehutanan Terhadap  Penebangan  Liar  (Illegal  Logging)  Di  Kabupaten Kolaka  Utara  Propinsi Sulawesi.Tenggara ,Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2013, .Hal.9.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana  Perusakan Hutan Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Dan UU No. 18 Tahun 2013
Kerusakan  hutan yang  dimuat  berbagai  peraturan  perundang  undangan dibidang  kehutanan  yang  berlaku,  ditafsirkan  bahwa  perusakan  hutan mengandung pengertian dimana suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan  situasi  tertentu  oleh  undang  undang  dinyatakan  terlarang. 11 Didalam  UU Kehutanan yang dimaksud perusakan hutan yaitu perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya,  yang  menyebabkan  hutan  tersebut  terganggu  atau  tidak  dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Perlindungan hutan diatur dalam Pasal 50 dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999. 12
Tindak  pidana  kehutanan  Pengaturan  pengelolaannya  selama  ini  mengacu pada Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (disingkat UU Kehutanan).  Dalam  implementasi  undang-undang  ini,  masih  banyak terjadi permasalahan seperti kurangnya luas kawasan hutan, beralihnya fungsi kawasan hutan, banyaknya kasus kebakaran hutan, perambahan hutan, dan konflik dengan masyarakat hukum adat, yang masih menjadi persoalan sampai saat ini. Selain dari pada  itu,  adanya  disharmonisasi  dengan  undang-undang  lain  serta  adanya beberapa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  Undang  undang  Kehutanan, sehingga perlu disesuaikan dengan keberlakuan Undang undang Kehutanan. Agar  memastikan  terpeliharanya  kawasan  hutan  dalam  pengolahan  atau pemanfaatannya  telah  di  undangkan  Undang  undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (atau  selanjutnya disingkat  UU  P3H).  Undang  undang  ini  lahir  karena  peraturan  perundang undangan yang ada belum tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Didalam Pasal 11 ayat (1) UU P3H perbuatan yang dikualifikasikan  perbuatan  perusakan  hutan  adalah  kegiatan  pembalakan  liar dan/atau  penggunaan  kawasan  hutan  yang  dilakukan  secara  terorganisir. 13 Dimana artinya Undang-undang P3H ingin memfokuskan pada perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir.
UU P3H juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat negara yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai prosedur dan secara sengaja tidak melakukan pengawasan.  UU  P3H  mewajibkan  daerah  untuk  ikut  dalam    melakukan pengawasan.  Dimana  pengaturan  ini  sangat  jelas  dibandin  Undang  undang Kehutanan karena Undang-undang Kehutanan hanya mengatur kewajiban daerah untuk ikut mengawasi aktivitas di atas kawasan hutan tanpa adanya sanksi yang jelas. Pada aspek penegakan hukum, UU P3H memberikan sanksi adminitrasi bagi
11 Salim H.S, Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Philosophis dan sosiologis), PT. Chandra Prtama, Jakarta, 1996, Hal.62.
12 Undang undang nomor 41 Tahun 1999
13 Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H
penegak hukum yang tidak melakukan penegakan hukum sesuai dengan tenggang waktu.  Hal  ini  didukung  dengan  pemberlakukan  kejahatan  perusakan  hutan sebagai perkara yang harus didahulukan dibandingkan dengan perkara lain. Undang  undang  P3H  juga  mengatur  mengenai  pemberatan  1/3  dari ancaman  sanksi  pidana  yang  diterapkan  bila  melibatkan  pejabat  negara  dalam melakukan kejahatan perusakan hutan. Pendekatan ini mendorong perusahaan yang  melakukan  kejahatan  kehutanan  untuk  tidak  menjadikan  pejabat  sebagai pelindungnya. 14 Kejahatan perusakan hutan bisa dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
Adapun bentuk bentuk perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999:
1. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
2. menebang  pohon  atau  memanen  atau  memungut  hasil  hutan  di  dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
3. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama  dengan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan. Ancaman pidana  penjara  bagi  setiap  orang  perorangan  dan  Badan  hukum  yang melakukan tindak pidana  paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Pasal 50 ayat 3 huruf H jo 78 ayat (7) UU No.41 Tahun 1999. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terlihat berhasil  ditandai  dengan  tidak  adanya  kasus  didaerah  lingkungan Pengadilan Lubuk Pakam pada tahun 2004 dan 2005. Tahun 2002 sebanyak 4 (empat) kasus dan tahun 2003 mengalami penurunan dengan 2 (dua) kasus. 15
Dalam UU Kehutanan ruang lingkup tindak pidana yang meliputi korporasi, penyertaan  serta  pembiaran  (omission)  terutama  yang  dilakukan  oleh  pejabat yang berwenang belum diatur dalam Undang-undang kehutana. Rumusan sanksi terhadap  pelaku  tindak  pidana  dalam UU  Kehutanan  terdapat  dalam Pasal 78. Subyek atau pelaku dalam ketentuan pidana dibidang kehutanan secara umum hanya berlaku pada pelaku secara langsung melakukan penebangan-penebangan kayu ataupun pengusaha yang melakukan transaksi kayu illegal. Dalam Undang- undang  ini  belum  menyentuh  pelaku  intelektual  seperti  Korporasi,  Pejabat Penyelenggara Negara, Pegawai Negri Sipil, anggota TNI/POLRI.
14 Lakso Anindito, Ulasan Perundang – Undangan “Potensi UU No.18 Tahun 2013 Dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan” Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014, Hal.  199-200
15 Kartina  Pakpahan.  2005. Aspek  Hukum  Pidana  Terhadap  Kegiatan  Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil hutan Yang Tidak Sah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
Adapun upaya dalam menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu disebabkan oleh peraturan perundang- undangan yang ada belum secara  tegas  mengatur  tindak  pidana  perusakan  hutan  yang  dilakukan  secara terorganisasi. Artinya suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang  bertindak secara bersamasama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak  termasuk  kelompok  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  atau  di  sekitar kawasan  hutan  yang  melakukan  perladangan  tradisional  dan/atau  melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Maka dari itu di undangkan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud  perusakan  hutan  yaitu  proses,  cara,  atau  perbuatan  merusak  hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin  atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
UU P3H ingin memfokuskan pada perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir dan bukan pada masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupan pada  hutan.  Selama  ini,  dalam  beberapa  kasus,  pemidanaan  yang  dilakukan dengan pendekatan UU Kehutanan digunakan untuk memidanakan masyarakat lokal  atau  adat  yang  memang  menggantungkan  kehidupan  pada  hutan.  Lebih khusus diatur pengecualian tersebut berlaku untuk masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan
tradisional  dan/atau  melakukan  penebangan  kayu  di  luar  kawasan  hutan konservasi  dan  hutan  lindung  untuk  keperluan  sendiri  dan  tidak  untuk  tujuan komersial.
Adapun bentuk bentuk perusakan hutan menurut UU No.18 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan  penebangan  pohon dalam  kawasan  hutan tanpa  memiliki  izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki hasil  hutan  kayu  yang  tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan.
Sanksi  pidana  bagi  pejabat  negara  yang  mengeluarkan  izin  tidak  sesuai prosedur dan secara sengaja tidak melakukan pengawasan. Mewajibkan daerah untuk  turut  melakukan  pengawasan.  Pengaturan  ini  lebih  jelas  dibandingkan Undang Undang Kehutanan karena Undang Undang Kehutanan hanya mengatur kewajiban daerah untuk ikut mengawasi aktivitas di atas kawasan hutan tanpa adanya  sanksi  yang  jelas.  Dengan  demikian  UU  P3H  dimaksudkan  untuk
memberantas  tindak  pidana teroganisir dan  mengatur  mengenai  sanksi  pidana bagi  pejabat  negara  yang  mengeluarkan  izin  tidak  sesuai  prosedur  dan  secara sengaja tidak melakukan pengawasan. Sedangkan UU kehutanan belum seacara tegas mengatur tentang tindak pidana yang terorganisir.

## Penerapan  Hukum  Putusan  Hakim  Dalam  Putusan  Tindak  Pidana Perusakan Hutan Tahun 2017 sampai 2019
Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  guna  menegakkan keadilan  harus  memilki  integritas  moral  yang  tinggi  serta  pengetahuan  hukum yang memadai baik hukum formal maupun hukum materil. Menurut lilik mulyadi bahwa  Pertimbangan  hakim  terdiri  dari  pertimbangan  yuridis  dan  fakta-fakta dalam persidangan. 16 Dari hasil penelitian penulis memperoleh data kasus dari putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana kehutanan di indonesia dari tiga Tahun terakhir, Tahun 2017 sebanyak 364402 kasus, Tahun 2018 sebanyak 432798 kasus dan Tahun 2019 sebanyak 1438591 kasus. Dengan demikian, dilihat dari  data  diatas  tindak  pidana  kehutanan  mengalami  peningkatan  setiap Tahunnya. Beberapa kasus tentang perusakan hutan dari Tahun 2017-2019. Tahun 2017 terdapat  5  kasus tentang  perusakan  hutan  dalam  putusan pengadilan di indonesia. Dalam ke 5 (lima) putusan tersebut ada 3 putusan hakim yang menggunakan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan ada 2 putusan hakim  yang  menggunakan UU  No.18 Tahun 2013 tentang  pencegahan pemberantasan perusakan hutan .Dalam putusan pengadilan yang menggunakan undang-undang  nomor  41  tentang  kehutanan    tedakwa  dalam  kasus  ini merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  terorganisasi,sedangkan  di  dalam putusan hakim yang menggunakan UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan  perusakan  hutan terdakwa  dalam  kasus  ini  merupakan  orang perseorangan  yang  terorganisasi. Hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim menggunakan UU No.41 Tahun 1999 kehutanan lebih rendah dari pada hukuman yang menggunakan undang-undang nomor  18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan.
Tahun 2018 terdapat 5 (lima) kasus  tentang perusakan hutan dalam putusan pengadilan di indonesia. Dalam ke 5 (lima) putusan pengadilan yang terdapat di Tahun 2018 hakim lebih  banyak yang    menggunakan UU  No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan terdakwa dalam kasus ini merupakan  orang  perseorangan  yang  sudah  terorganisasi dan  korporasi  akibat hukum  jika  korporasi  melakukan  tindak  pidana  perusakan  hutan  dalam  kasus tersebut  maka  hakim  menjatuhkan hukuman  pidana  tambahan  berupa pencabutan izin usaha korporasi tersebut.Dengan menggunakan UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan.
Tahun 2019 terdapat  3 kasus    tentang  perusakan  hutan  dalam  putusan pengadilan  di  indonesia.Dalam  ke 3  (tiga)  putusan pengadilan  tersebut  ada  1
16 Lilik  Mulyadi,  2007,  Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana.  Bandung,  PT  Citra Aditya Bakti. Hlm 193-194
putusan  hakim  yang  menggunakan UU  No. 41 Tahun 1999 tentang  kehutanan tedakwa dalam kasus ini merupakan orang perseorangan yang tidak terorganisasi, sedangkan di  dalam  putusan  hakim  yang  menggunakan UU  No.18 Tahun 2013 tentang  pencegahan  pemberantasan  perusakan  hutan  ada  2  putusan  yang terdapat,dalam  kasus  ini  terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang terorganisasi.  Hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim  menggunakan UU  No. 41 Tahun 1999 Kehutanan lebih rendah dari pada hukuman yang menggunakan UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Dengan demikian, dilihat dari kasus-kasus tersebut hakim lebih menerapkan UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan untuk pelaku tindak pidana yang terorganisasi juga pelaku pidana korporasi. Jika pelaku tindak pidana tersebut tidak terorganisir maka hakim lebih menerapkan UU  No. 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan  dalam  pengambilan  keputusannya. Bentuk  hukuman  diberikan  hakim  yang  menerapkan  Undang-undang  18  lebih tinggi dan lebih memberikan efek jera kepada pelakunya.

## 4. SIMPULAN
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan didalamnya rumusan definisi tindak pidana  kehutanan  secara  eksplisit  tidak  ditemukan. Upaya Penaganan tindak pidana  perusakan  hutan  sesungguhnya  telah  lama  dilakukan,  tetapi  belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain  disebabkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  belum  secara tegas  mengatur  tindak  pidana  perusakan  hutan  yang  dilakukan  secara terorganisasi  maka  dikeluarkan UU  No. 18 Tahun 2013  tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Secara Terorganisir.
Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara  guna  menegakkan keadilan  harus  memilki  integritas  moral  yang  tinggi  serta  pengetahuan  hukum yang memadai baik hukum formal maupun hukum materiil Peranan hakim dalam pengambilan  keputusan  tidak  begitu  saja  dilakukan  karena  yang  diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti.

## 5. REFERENSI

## BUKU
Alam Setia Zain, (2000). Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Amirudin,  Zainal  Asikin,  (2012).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:
Rajawali Pers.
Bambang  Eko  Supriyadi,Hukum  Agraria  Kehutanan:  Aspek  Hukum PertanahanDalam  Pengelolaan  Hutan  Negara,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Depok, 2013.
Lilik Mulyadi, (2007). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Salim H.S, Ahmad Ali, (1996). Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Philosophis dan sosiologis. Jakarta: PT. Chandra Prtama.

## JURNAL
Lakso Anindito, Ulasan Perundang – Undangan “Potensi UU No.18 Tahun 2013 Dalam  Mendukung  Penerapan  Demokrasi  Lingkungan”  Jurnal  Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014. INTERNET Redaksi Ilmugeografi. https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak- akibat-kerusakan-hutan diakses 10 Febuari 2020 PENELITIAN
Imam  Akbaru  Al Husein, Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan  (Studi Di Kph Nganjuk Unit Ii Jawa Timur), Malang, UNBRAW, 2015.
Masykuri, Efektivitas Hukum Penerapan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terhadap  Penebangan  Liar  (Illegal  Logging)  DiKabupaten  Kolaka  Utara Propinsi  Sulawesi  Tenggara,Makasar,  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin, 2013
Kartina  Pakpahan,  Aspek  Hukum  Pidana  Terhadap  Kegiatan  Mengangkut,
Menguasai  atau  Memiliki  Hasil  hutan  Yang  Tidak  Sah,  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015
William Jaya Surpratna, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melalui Internet, Medan, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2013.

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-undang  Nomor 18  Tahun  2013  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan Perusakan Hutan