## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf

## Rustam Magun Pikahulan

## IAIN Parepare
Email: rustammagunpikahulan@iainpare.ac.id
Abstract: The focus of the study in this article is regarding the position of Intellectual Property  Rights  as  the  object  of  waqf  from  a  juridical  perspective.  This  article  is included  in  the  type  of  normative  legal  research  because  in  this  article  the  author makes law the subject of study, and the approach used in this article is of course the legal  approach.  Based  on  the  results  of the  study  and  analysis,  the  authors  conclude that,  juridically,  the  Endowment  of  Intellectual  Property  Rights  (IPR)  has  obtained legal legitimacy in Indonesia. In addition to being regulated in Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, IPR waqf has also been confirmed in several laws in the field of IPR, both before the Waqf Law was issued and after the Waqf Law was issued. Intellectual Property Rights can be transferred as long as the transition does not conflict with the prevailing laws and regulations in society, including by way of waqf. This is because IPR is a movable intangible object, IPR material appears as a form of appreciation for intellectual  activities  that  are  born  from  human  thought  to  create  something  new  or original, both in the fields of science, technology, literature and the industrial sector.

## Keywords: Waqf, Intellectual Property Rights

## Juridical Concept of Intellectual Property Rights as Endowments
Abstrak:    Fokus  kajian  dalam  artikel  ini  adalah  menyangkut  kedudukan  Hak  Atas Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf yang dilihat dari perspektif yuridis.  Artikel ini termasuk dalam jenis Penelitian hukum normatif, karena dalam artikel ini penulis menjadikan  undang-undang  sebagai    pokok  kajian,  dan  pendekatan  yang  digunakan dalam artikel ini tentu pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil hasil kajian dan analisa maka penulis berkesimpulan bahwa, wakaf hak atas keakayaan intelektual (HAKI) secara yuridis telah mendapatkan legitimasi hukum di Indonesia. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf HAKI juga telah ditegaskan  dalam  beberapa  undang-undang  di  bidang  HAKI,  baik  sebelum  Undang- undang  wakaf  dikeluarakan  maupun  sesudah  undang-undang  wakaf  dikeluarkan.  Hak Atas  Kekakayaan  Intelektual  bisa  beralih  sepanjang  peralihan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam masyarakat,  termasuk  salah  satunya  dengan  cara  wakaf.  Hal  dikarenakan  HAKI termasuk  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud,  kebendaan  HAKI  muncul  sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual yang lahir dari pemikiran manusia untuk mewujudkan suatu yang baru atau orisinil, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sastra maupun bidang industri.
Kata Kunci: Wakaf, Hak Atas Kekayaan Intelektual

## A. Pendahuluan
Wakaf  adalah  salah  satu  bentuk  ibadah  yang  memiliki  dimensi  menahan  atau berhenti  atau  diam  di  tempat  atau  tetap  berdiri. 1 Wakaf  juga  berarti  menyerahkan sesuatu  hak  milik  yang  tahan  lama  zatnya  kepada  seorang nazdir  (pemelihara  atau pengurus  wakaf)  atau  kepada  suatu  badan  pengelola,  dengan  ketentuan  bahwa  hasil atau  manfaatnya  dipergunakan  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Benda  yang  diwakafkan tidak  lagi  menjadi  hak  milik  yang  mewakafkan  ( waqif),  dan  bukan  pula  milik  naz}ir, tetapi menjadi milik Allah (hak umat). 2
Perkembangan  pemaknaan  wakaf  berkembang  dengan  lahirnya  peraturan perundang-undangan  mengenai  perwakafan  di  Indonesia,  hal  ini  dimulai  sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat perubahan pelaksanaan wakaf di  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut.  Salah  satu  yang  mengalami perubahan  serta  perkembangan  dalah  mengenai  harta  benda  wakaf  sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang tentan Wakaf. Pada pasal tersebut disebutkan  bahwa  harta  benda  wakaf  terdiri  dari  benda  tidak  bergerak  dan  benda bergerak.  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  dalam  undang-undang  wakaf disebutkan  sebagai  salah  satu  jenis  benda  bergerak  yang  dapat  diwakafkan  menurut ketentuan pasal 16 undang-undang wakaf.
Konsep  wakaf  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  tahun  1977  tentang Perwakafan  Tanah  Milik  masih  identik  dengan  tanah  milik.  Akan  tetapi  maka  dalam Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004,  wakaf  dikonsepkan  mengandung  dimensi yang sangat luas. Harta wakaf mencakup tidak bergerak maupun yang bergerak, yang salah satunya termasuk wakaf uang dan hak atas kekayaan yang penggunaannya sangat luas,  tidak  terbatas  untuk  pendirian  tempat  ibadah  dan  sosial  keagamaan.  Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat
1 Departemen  Agama  RI, Fiqih  Wakaf    (Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 1.
2 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia  (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 7.
direalisasikan  akan  memiliki  akibat  yang  berlipat  ganda  atau multiplier  effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. 3
Adanya  perluasan  harta  benda  wakaf  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004,  sejalan  dengan  perubahan  defenisi  dari  wakaf  itu  sendiri sebagaimana  yang  tertuang  dalam  undang-undang  wakaf.  Dalam  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  tersebut mendefinisikan bahwa:
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. 4
Hal  ini  yang  kemudian  para  ahli  memberikan  keterangan  bahwa  pelaksanaan wakaf  dalam  jangka  waktu  tertentu  ( mu’aqqot)  telah  dilegalkan  atau  telah mendapatkan  pengesahan  untuk  dilakukan  di  Indonesia. 5 Perluasan  objek  wakaf  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  20004  tentang  Wakaf,  perluasan objek wakaf yang dimaksud adalah kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai harta benda wakaf. Hal ini dapat dicermati secara jelas dalam pasal 16 ayat (3) yang  berbunyi:  Benda  bergerak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah harta  benda  yang  tidak  bisa  habis  karena  dikonsumsi,  meliputi:  (a)  uang;  (b)  logam mulia;  (c)  surat  berharga;  (d)  kendaraan;  (e)  hak  atas  kekayaan  intelektual;  (f)  hak sewa;  dan  (g)  benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peratura perundang-undangan yang berlaku. 6
Perluasan  obyek  wakaf  yang  tertuang  dalam  pasal  16  undang-undang  wakaf tersebut  dapat  dilihat  bahwa  HAKI  menjadi  salah  satu  benda  bergerak  yang  dapat dijadikan sebagai obyek pelaksanaan perwakafan di Indonesia. HAKI atau Intellectual Property Rights (IPR) adalah kekayaan tidak berwujud (intangble) hasil olah pikir atau kreativitas  manusia  yang  menghasilkan  suatu  ciptaan  atau  invensi  di  bidang  seni,
3 Abdul  Haris  Naim,  “Pengembangan  Objek  Wakaf  dalam  Fiqih  Islam  dan  Hukum  Positif  di Indonesia” Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, 246.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (2).
5 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Proses  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 21.
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3)

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi. Pengertian tersebut sebada dengan pendapat dari Rahmadi Usman sebagaimana dikutip Imaniyati dan  Agus  yang  mendefenisikan  HAKI  sebagai  hak  atas  kepemilikan  terhadap  karya- karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu  pengetauan  dan  teknologi. 7 Jadi  HAKI  terdapat  hak    yang  memiliki  nilai ekonomis yang secara hukum diberikan oleh undang-undang kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.
Pengembangan objek wakaf menunjukan dua hal, yaitu: Pertama, obyek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fikih dengan pendapat yang beragam dan  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah; Kedua, perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara  pandang  yang  berimbas  pada  perluasan  pemaknaan  harta (al-ma>l),  sehingga pengembangan  obyek  wakaf  dipahami  sebagai  perluasan  cakupan  benda  wakaf  yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya. 8
Perkembangan  perwakafan  yang  terjadi  di  Indonesia  mengarahkan  kepada masyarakat untuk menuju era wakaf produktif. Wakaf tidak lagi hanya sebatas tanah yang  seringkali  tidak  bernilai  produktif.  Wakaf  harus  dipayakan  untuk  sebesar- besarnya  demi  kemaslahatan  ummat.  Salah  satu  bentuk  wakaf  produktif  yang  masih jarang  terfikirkan  oleh  wakif  maupun  nadir  adalah  Wakaf  Hak  Atas  Kekayaan Interlektual (HAKI). 9
Salah satu bentuk benda wakaf yang masuk kategori benda bergerak dan tidak berwujud adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI meskipun bukan hal baru,  namun  masih  asing  bagi  sebagian  besar  masyarakat  di  Indonesia.  Mengingat HAKI  memang  berasal  dari  peradaban  masyarakat  Barat  yang  sarat  akan  nilai-nilai individualistik-kapitalistik,  sehingga  ketika  diundangkan  bahwa  HAKI  merupakan
7 Neni  Sri  Imaniyati,  Panji  Adam  Putra  Agus, Hukum  Bisnis  (Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2017), 150.
8 Muh.  Hasbi  Ash  Shiddiq,  “Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  sebagai  Objek  Wakaf  dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif,” Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1 No. 2, 2019; 129.
9 Eva Mir’atun Niswah, “Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,” Volksgeist, Vol. 1, No. 2 Desember, 2018; 125.
salah satu benda wakaf, masyarakat tidak terlalu merespon. Faktanya, hingga saat ini bentuk wakaf HAKI masih sangat jarang ditemui. 10
HAKI adalah bagian dari benda, lebih tepatnya termasuk ke dalam jenis benda yang  tidak  berwujud  (benda  immateril). 11 Jika  dilihat  dari  peraturan  perundang- undangan di Indonesia yang mengatur tentang HAKI dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya  maupun  sebagian  karena  pewarisan,  hibah,  wasiat,  perjanjian  tertulis  atau sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  juga termasuk dapat diwakafkan.  Oleh karena itu  artikel ini memberikan gambaran secara yuridis mengenai kedudukan HAKI sebagai obyek wakaf.

## B. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Benda Immateril
Pembahasan HAKI erat kaitannya atau dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yaitu  tentang  hak  milik.  Locke  berpendapat  bahwa  hak  kepemilikan  terhadap  benda oleh  seorang  manusia  yang  dihasilkannya  itu  sudah  ada  sejak  manusia  lahir.  Benda yang dimaksud di sini bukan hanya  terkait dengan benda yang berwujud, akan tetapi termasuk  juga  benda  yang  abstrak.  Oleh  karena  itu,  yang  disebut  dengan  hak kepemilikan manusia terhadap benda yang tidak berwujud lahir atau merupakan hasil dari intelektualitas manusia. 12 Dari hasil kerja berpikir ( intellectual) seseorang adalah ide atau gagasan yang kemudian diterapkan dalam sebuah bentuk ciptaan atau  temuan. Oleh  karena  itu,  dalam  ide  atau  gagasan  tersebut  telah  melekat  predikat  intelektual yang bersifat abstrak.
Secara  yuridis  dengan  berdasar  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata), kebendaan diatur dalam Buku Kedua KUHperdata. Menurut Pasal 499 KUHPerdata  yang  dimaksud  dengan  benda  adalah  setiap  barang  dan  hak  yang  dapat dikuasai  dengan  hak  milik.  Barang  yang  dimaksud  oleh  Pasal  499  KUHPerdata
10 Ibid., 124. 11 Khoirul Hidayah, Hukum HKI di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam (Cet. 2; Malang: UIN Malik Press, 2013), 2.
12 Tomi  Suryo  Utomo, Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah  Kajian Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 10.
tersebut  adalah  benda  materiil  ( stoffelijk  voorwerp),  sedangkan  hak  adalah  benda immateriil. 13 Oleh karena itu, benda diklasifikasikan kedalam benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Yang dimaksud dengan benda berwujud adalah  benda yang bisa dilihat  serta  diraba  melalui  panca  indera  manusia  misalnya  seperti  kursi,  meja  dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan benda tidak berwujud ialah benda yang tidak  bisa  diraba  atau  ditangkanp  oleh  panca  indera  manusia  dan  merupakan  hasil pemikiran dari manusia.
HAKI  merupakan  hak  yang  muncul  dari  hasil  kreasi  manusia  degan menggunakan  kemampuan  otaknya  untuk  menciptakan  sebuah  produk  atau  sesuatu yang berguna untuk manusia. Karena berasal dari hasil kemampuan otak atau pikiran, maka  HAKI  sering  digolongkan  sebagai  sebuah  hak  atas  barang  tidak  berwujud. Namun terkadang HAKI digolongkan sebagai hak atas benda berwujud apabila kreasi dari  ide-ide  seseorang  dituangkan  dalam  bentuk  karya  seperti  ciptaan  kesusasteraan, buku,  prototipe  mesin/robot,  karya-karya  dalam  bidang  pengetahuan  dan  teknologi atau hal lain sejenisnya yang memiliki nilai manfaat untuk manusia. 14
Masuknya  HAKI  ke  dalam  kategori  hukum  benda  karena  adanya  kepemilikan terhadap  hak-hak  kebendaan  yang  melekat  didalamnya  dan  dapat  dimiliki  secara mutlak  ( absolut),  sehingga  dalam  hal  ini  HAKI  kemudian  bisa  juga  diperalihkan kepemilikannya  dengan  cara  transaksi  seperti  jual  beli,  pewarisan,  dilisensikan  atau dialihkan  sesuai  dengan  cara-cara  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Hak  yang  melekat  didalam  HAKI  adalah  hak  eksklusif.  Hak  eksklusif  adalah hak  untuk  mengecualikan  pihak  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan memperhitungkan  pembatasan  yang  berlaku.  Defenisi  yang  dikemukakan  tersebut memiliki  tajuan  agar  dapat  memberikan  perlindungan  atas  kreasi  intelektual  dari
13 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelaktual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
12.
14 Muh. Hasbi Ash Shiddiq, “Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Objek;” 134.
tindak pembajakan atau pemalsuan. 15 Pada dasarnya hak kebendaan berkaitan dengan hak  kepemilikan,  sehingga  kepemilikan  selalu  memiliki  keterkaitan  dengan  benda- benda baik secara materiil maupun immaterial. 16
Secara  umum  HAKI  terbagi  dalam  dua  kategori  yaitu:  (1)  hak  cipta;  dan  (2) hak kekayaan industri meliputi: (a) paten; (b) merek; (c) desain industri; (d) desain tata letak  sirkuit  terpadu;  (e)  rahasia  dagang;  dan  (f)  indikasi  geografis.  Mencermati pembagian  di  atas,  HAKI  secara  umum  berkaitan  dengan  ciptaan  dan  kekayaan industri dan mempunyai nilai komersial. Merek dan paten sebagai bagian produk karya intelektual selalu dianggap sebagai suatu aset komersial yang dimiliki oleh perusahaan, oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  karya-karya intelektualitas seseorang. 17
HAKI  merupakan  suatu  hak  milik  ( property)  dalam  ranah  hukum  kebendaan, oleh karena terdapat dua sisi yang berkaitan yaitu aspek yuridis dan aspek ekonomis. Yang  pertama  berkaitan  dengan  aspek  yuridis,  Secara  yuridis  penggunaan  kaya  atau istilah  kekayaan  berkaitan  dengan  kepemilikan  hak  atas  benda  bergerak  ( moveable goods),  benda  tidak  bergerak  (immoviable  goods)  benda  yang  berwujud  (tangiable goods),  dan  tidak  berwujud  (intangiable  goods).  Dari  perspektif  hukum  HAKI termasuk  atau tergologolong sebagai hak milik pribadi ( personal property) yang lahir dari hak alamiah manusia ( natural right) sehingga HAKI sama seperti hak kebendaan lainnya yang dapat dipertahankan dari penguasaan siapapun yang tidak berhak atas hak tersebut. 18
15 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif  (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), 4.
16 Misbahul  Anam, “Diskursus HAKI sebagai Harta Wakaf dalam  Perspektif Hukum Ekonomi Islam,”  dalam  http://kompasiana.com/anam_1986/54f5d185a33311b5538b4617/diskursus-hakkekayaan- intelektual-sebagai-harta-wakaf-dalam-perspekttif-hukum-ekonomi-islam  diakses  tanggal  10    Oktober 2020 17 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelaktual, 18.
18 Pipin  Syarifin  dan  Dedah  Jubaedah, Peraturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 166.

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
Berdasarkan  sejarah  kelahirannya  HAKI  merupakan  bentuk  baru  dari pengembangan  hak  milik  konvensional  atau  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud ( intangible  property)  kebendaan  HAKI  muncul  sebagai  bentuk  penghargaan  (reward) atas  kegiatan  intelektual  yang  lahir  dari    pemikiran  manusia  ( mental  labour)  untuk mewujudkan suatu yang baru atau orisinil, baik dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, sastra  serta  dalam  bidang  industri. {Pertama,  dilihat  dari  segi  bentuk  dan  sifatnya, HAKI  tergolong  sebagai  benda  bergerak  tak  berwujud  ( intangible  goods),  sehingga sifat  tersebut  memerlukan  adanya  perlindungan  hukum  HAKI,  perlindungan  tersebut bukan  ditunjukan  terhadap  benda  berwujud  akan  tetapi  pada  sesuatu  yang  bersifat abstrak  yang  terkandung  dalam  benda  berwujud  tersebut. 19 Disamping  terdapat perbedaan  antara  HAKI  dengan  hak  kebendaan  yang  pada  umumnya,  terdapat persamaan  antara  HAKI  dengan  hak  kebendaan  yaitu  hak  kebendaan  dan  HAKI  bisa beralih  kepada  orang  lain  dengan  berbagai  cara  atau  peristiwa  hukum  diantaranya seperti  pewarisan,  perjanjian  jual  beli,  hibah  dan  sebagainya  sepanjang  peralihan tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dalam masyarakat.
Kedua,  dilihat  dari  segi  ekonomis  melekat  hak  ekslusif  dalam  HAKI  yang memiliki  berfungsi  untuk  memberikan  pelegalan  terhadap  pemiliknya  untuk memanfaatkan  penggunaannya.  Dari  aspek  ekonomis  kepemilikan  atas  kekayaan intelektuall lebih bersifat industrialis daripada sebagai personal property. Oleh karena itu  hak  ekslusif  atas  suatu  kekayaan  intelektual  dapat  dimanfaatkan  atau  digunakan oleh  orang  lain  dengan  perjanjian  lisensi  dengan  cara  seorang  penerima  lisensi  harus membayar royalty  kepada  pemiliknya  selaku  pemegang  hak  atas  kekayaan  intektual tersebut.  Jadi,  esensi  mendasar  dari  HAKI  didasarkan  atas  suatu  pandangan  bahwa karya-karya  intelektual  yang  dihasilkan  oleh  seseorang,  dalam  proses  pembuatannya pasti  membutuhkan  skill  atau  suatu  keahlian  khusus  serta  dibutuhkan  juga  keuletan.
Kepemilikan  atas  HAKI  bersifat  abstrak,  jika  dibandingkan  dengan  hak  kepemilikan benda yang terlihat, akan tetapi hak-hak tersebut sama halnya hak-hak benda, karena hak tersebut bersifat mutlak. 20 Inilah yang kemudian memposisikan penggolongan hak atas kekayaan intelektua tersebut ke dalam hukum harta benda.
Menurut  Konvensi  World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO),  HAKI disebut  sebagai  hak  milik  intelektual  karena  memasukkan  hak-hak  yang  berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha  manusia,  penemuan  ilmiah,  desain  industri,  merek  dagang,  merek  jasa,  dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak  sehat,  dan  seluruh  hak  lain  hasil  dari  aktivitas  intelektual  yang  berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni. 21 Oleh karena itu Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  merupakan  pengakuan  dan  pengahargaan  pada seseorang ataupun badan hukum karena penemuannya atau hasil karya intelektualnya, dengan  cara  memberikan  hak-hak  khusus  bagi  mereka  baik  yang  bersifat  ekonomis maupun sosial. 22
Jadi  bisa  dikatakan  HAKI  termasuk  kedalam  hukum  harta  benda  karena terdapat  beberapa  elemen  penting  yang  merupakan  bagian  atau  yang  melekat  pada HAKI,  diantaranya:  adanya  sebuah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  hukum;  hak tersebut  lahir  dari  usaha  manusia  dengan  berdasar  atas  kemampuan  intelektual;  hasil kerja intelektual tersebut bernilai ekonomi; dan dapat dialihkan.

## C. Peraturan Pelaksanaan Wakaf di Indonesia
Peraturan  pelaksanaan  kegiatan  perwakafan  di  Indonesia  telah  mengalami beberapa  perubahan,  hal  ini  dikarenakan  pemerintah  terus  melakukan  upaya  untuk meningkatkan  pelaksanaan  kegiatan  perwakafan  yang  bertujuan  untuk  kemajuan
20 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13. 21 Ibid., 14. 22 Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta: Grasindo, 2002), 24.

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
perekonomian  umat.  Jika  melihat  pada  sejarahnya,  peraturan  perwakafan  telah  ada sejak  masa  kolonialisme  di  Indonesia.  Pada  masa  penjajahan  pemerintah  Kolonial Belanda  telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  untuk  mengatur  pelaksanaan  wakaf pada masa itu di antaranya:
1) Surat  Edaran  Sekretaris  Governemen  pertama  tanggal  31  Januari  1905  No.  435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 No. 6196;
2) Surat  Edaran  Sekretaris  Governemen  tanggal  4  Januari  1931  No.  361/A  yang dimuat dalam Bijblad 1931 No 125/A;
3) Surat  Edaran  Sekretaris  Governemen  tanggal  24  Desember  1934  No.  3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390, dan;
4) Surat Edaran sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935/A sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1935 No. 13480. 23
Akan  tetapi  peraturan  pelaksanaan  wakaf  yang  dibuat  pada  masa  penjajahan tidak berjalan sebagaimana mesetinya, melainkan hanya untuk  keinginan politik yang tidak  jujur  serta  dilandasi  dengan  pemahaman  yang  tidak  benar  mengenai  hakikat wakaf  yang  sebenarnya.  Akibatnya  adalah  peraturan  pelaksanaan  yang  dibuat  terkait pelaksanaan wakaf tersebut, tidak memiliki pengaruh terhadap pengembangan wakaf, hanya difungsikan untuk memenuhi tata aturan administrasi wakaf saja. Hal ini tentu dipengaruhi  oleh,  keinginan  penjajah  yang  sangat  sulit  untuk  memakmurkan  serta memberdayakan  rakyat  yang  di  tanah  jajahannya. 24 Akan  tetapi,  Peraturan  mengenai perwakafan  tanah  yang  dikeluarkan  pada  masa  penjajahan  Belanda  tersebut,  terus berlaku  atau  masih  dipergunakan  setelah  Indonesia  merdeka.  Hal  ini  didasarkan  atas ketentuan  pasal  2  Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang memuat  ketentuan  bahwa  selam  belum  diadakan  atau  diundangkan  peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan UUD 1945 ini, maka badan negara ataupu
23 Wawan  Hermawan,  “Politik  Hukum  Wakaf  di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam: Ta’lim, Vol. 12 No. 2,  2014; 151.
24 Ibid.

## Rustam Magun Pikahulan
peraturan  yang  lama  masih  tetap  dipakai  atau  berlaku  sampai  pemerintah mengeluarkan peraturan-perundangan yang baru.
Regulasi  wakaf  menunjukan  perkembangan  kearah  positif  setelah  Indonesia merdeka, lebih  tepatnya  dirasakan  setelah  lima  bulan  Indonesia  merdeka.  Tepat pada tanggal 3 Januari 1946, Pemerintah mendirikan Kementerian Agama yang ditetapkan berdasarkan  pada  penetapan  Presiden  RI  Nomor  I/SD/1946.  Setelah  itu  juga, Pemerintah  mengeluarkan  PP  No  33  Tahun  1949  Jo  PP  No  8  Tahun  1950  dan  PMA Nomor  9 dan 10 Tahun 1952. Rachamdi Usman dalam bukunya menjelaskan bahwa, dalam  peraturan  tersebut  menegaskan  kehadiran  Departemen  Agama  beserta  segala bentuk  lembaga  yang  berada  dibawahnya  memiliki  berkewajiban  untuk  melakukan penyelidikan,  penentuan,  pendaftaran  serta  pengawasan  terhadap  pemeliharaan  harta wakaf  (khusus  benda  tak  bergerak  dalam  bentuk  tanah  dan  bangunan  masjid). 25 Pada tanggal  8  Oktober  1956  Jawatan  Urusan  Agama  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor 5/D/1956 yang mengatur tentang Prosedur Perwakafan Tanah. Peraturan ini bertujuan utntuk    mempertegas  serta  malukaukan  tindak  lanjut  terhadap  peraturan-peraturan yang telah ada di masa Kolonial Belanda yang dalam hal ini tidak memberi kepastian hukum tentang tanah-tanah wakaf di Republik Indonesia.
Kemudian  Jawatan  Urusan  Agama/Kementerian  Agama  juga  melakukan pembenahan terhadap pengaturan di luar Jawa-Madura dan Yogyakarta-Surakarta yang tidak terakomodir dalam aturan pada masa pemerintah Kolonial Belanda. Pengaturan mengenai  perwakafan  untuk  kedua  wilayah  tersebut,  baru  diundangkan  atau  diatur dalam  peraturan  setelah  sepuluh  tahun  Indonesia  merdeka.  Pengaturan  wakaf  di wilayah  luar  Jawa-Madura  mendapatkan  kepastian  hukum  setelah  Pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Surat  Edaran  Jawatan  Urusan  Agama  Nomor  5/D/1955. Dalam  Surat  Edaran  tersebut  memberikan  kewenangan  sepenuhnya  kepada  Kantor Urusan  Agama  Provinsi-provinsi  yang  belum  dicakup  oleh  peraturan  wakaf

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
sebelumnya  supaya  melakukan  musyawarah  dengan  para  gubernur,  melakukan pendaftaran  wakaf  harta  dengan  mengacu  kepada  prosedur  dan  peraturan  yang  telah ada yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Urusan Agama. sementara pengaturan wakaf untuk  Wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  baru  ada  setelah  dikeluarkannya  Surat Petunjuk Kantor Urusan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor I/P.W/58 tentang Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah-Tanah  Wakaf  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Demikianlah  sampai  Tahun  1950-an  pengaturan  wakaf  sudah  mencakup  seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu, ada perubahan prosedur dan pihak-pihak. 26
Pemerintah  Republik  Indonesia  terus  menuruh  perhatian  terkait  dengan perlindungan  tanah  wakaf,  sehingga  dicantumkan  secara  tertulis  dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Keberadaan dari UUPA memiliki tujuan untuk merubah peraturan-peraturan tentang agraria pada masa penjajahan  atau  masa  kolonial.  Perubahan  bukan  saja  dilakukan  untuk  bidang  hukum pertanahan  saja,  melainkan  dalam  berbagai  bidang  hukum  positif  lainnya  juga. 27
Mengenai  politik  hukum  agraria  nasional  antara  lain  disebutkan  dalam  konsiderans huruf  a,  yang  secara  garis  besar  menegaskan  terkait  dengan  segala  pertimbangan- pertimbangan mengenai perlu adanya hukum agraria nasional. Hukum agraria nasional adalah  hukum  agraria  didasarkan  atas  hukum  adat    yang  berkaitan  dengan  tentang tanah, hukum yang sederhana serta peraturan yang adanya menjamin kepastian hukum bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  selain  itu  juga  hukum  agraria  nasional  tidak  juga mengabaikan segala unsur-unsur yang bersandar pada hukum atau aturan agama.
Konsideran tersebut secara yuridis masukan kedalam ketetuan pasal 5 Undang- Undang  Pokok  Agraria  Nasional,  dalam  pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  hukum agraria  nasional  yang  dikeluarkan  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  maupun
26 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Bagian Menimbang.
27 Heru  Susanto,  “Sejarah  Perkembangan  Perundang-Undangan  Wakaf  di  Indonesia,” Bilancia, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016; 71.
negara, kemudian harus berdasar pada asas persatuan bangsa, sosialisme Indonesia dan peraturan-peraturan  yang  tercantum  dalam  undang-undang  ini  maupun  dengan peraturan perundangan lainnya, dan juga segala sesuatu dengan memperhatikan segala unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Setelah Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wakaf, pelaksanaan  kegiatan  perwakafan  semakin  mendapatkan  tempatnya.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Perwakafan  Tanah  Milik  Nomor  28 Tahun  1977  bertepatan  pada  tanggal  17  Mei  1977.  Ada  beberapa  hal  yang melatarbelakangi  atau  yang  menjadi  pertimbangan  untuk  dikeluarkan  Peraturan Pemerintah tersebut sebagai berikut:
a. Bahwa  wakaf  merupakan  kegiatan  keagamaan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk sarana  pengembangan  kehidupan  keagamaan,  dalam  hal  ini  bagi  mereka  yang beragama  Islam.  Selain  itu  juga  kegiatan  perwakafan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  secara  materiil  dan  kesejahteraan  secara  spriritual,  yang mengantarkan  masyarakat  untuk  menuju  kehidupan  yang  makmur  dan  adil  yang berdasar pada pancasila;
b. Mempertimbangkan  bahwa  pengaturan  perundang-undangan  yang  brelaku sekarang,  dalam  hal  ini  yang  mengatur  terkait  wakaf  tanah  milik  harus  diubah.
Alasannya  karena  selain  belum  memenuhi  secara  tepat  segala  kebutuhan  yang berakaitan  dengan  cara-cara  perwakafan,  dinilai  belum  efektif  untuk  membuka ruang  terhadap  kemungkinan  munculnya  beberapa  hal  yang  tidak  diinginkan terjadi, karena belum adanya data-data yang lengkap dan nyata berkaitan dengan tanah-tanah yang diwakafkan. 28
Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 17 ayat (1)  yang mengatur  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  menjelaskan  terkait  dengan  seluruh peraturan  yang  mengatur  tentang  perwakafan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
ketentuan Blijblad Nomor 6196 Tahun 1905, dan Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, kemudian  terdapat  juga  dalam  ketentuan  Bijblad  Nomor  13480  Tahun  1935  beserta berbagai  ketentuan  terkait  dengan  pelaksanaannya  apabila  bertentangan  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977,  maka  peraturan  tersebut  dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian ayat (2) menegaskan bahwa, apabila hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai  upaya  untuk  menindaklanjuti  dari  Pasal  17  ayat  (2),  maka  Pemerintah  pada saat itu menerbitkan beberapa macam peraturan perwakafan, sebagai berikut:
1) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6  Tahun  1977  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
2) PMA Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
3) Peraturan  tentang  Biaya  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992.
4) Peraturan  yang  mengatur  terkait  Formulir  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Peraturan- peraturan  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik  yaitu  Peraturan  Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/1978.
5) Peraturan yang berkaitan yang mengatut terkait dengan pendelegasian wewenang kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama  Provinsi  atau  setingkat  di seluruh  Indonesia.  Peraturan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  73  Tahun  1978 dikeluarkan  bertujuan  untuk  mengangkat/memberhentikan  setiap  Kepala  Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
6) Peraturan terkait Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 326 Tahun 1989.

## Rustam Magun Pikahulan
7) Peraturan  yang  berakaitan  dengan  pelaksanaan  Petunjuk  Pelaksanaan  Keputusan Menteri  Agama  No.  73  Tahun  1978  dengan  mengeluarkan  Instruksi  Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979.
8) Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai.
9) Surat  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  No.  D  II/5/Ed/07/1981  tanggal  17 Februari 1981 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
10) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/5/Ed/11/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor Pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
Pelaksanaan  wakaf  di  Indonesia  menuju  babak  baru  setelah  Pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  wakaf,  kehadiran Undang-undang  ini  bertujuan  untuk  melakukan  pembaharuan  terhadap  peraturan pelaksanaan wakaf di Indonesia. Pembentukan peraturan pewakafan yang baru dalam hal ini UU No 41 Tahun 2004, diawali dengan menyusun Rancangan Undang-Undang yang  didasarkan  atas  pendapat  dan  analsisi  dari    perpektif  fikih,  sosiologis,  serta beberapa  landasan  hukum  yang  berkaitan  dengan  persetujuan  prakarsa  penyusunan Rancangan  Undang-undang  Wakaf  oleh  Presiden.  Setelah  itu,  kemudian  Direktorat bidang  pengurusan  kegiatan  Zakat  dan  Wakaf  melakukan  tindak  lanjut  dengan menyiapkan  naskah  akademik  yang  akan  dijadikan  sebagai  landasan  pikir  dalam menyusun  Rancangan  Undang-undang  tentang  wakaf. 29 Ide,  pikiran,  gagasan  serta konsep  yang  dimuat  dalam  naskah  tersebut,  memiliki  tujuan  dalam  mengembangkan serta  meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  kegiatan  perwakafan  di  Indonesia  dan memperhatikan  keinginan  masyarakat  untuk  mewujudkan  kesejahteranan  sosial melalui kegiatan perwakafan.
29 Djunaidi, Ahmad, et.al., Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dertemen Agama RI, 2006), 37.

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
Setelah  Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf, kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf tersebut. Hadirnya Peraturan Perundang-undangan  wakaf  beserta  peraturan  pelaksanaanya,  menjadi  satu  pertanda bahwa adanya terobosan baru dalam sejarah pelaksanaan perwakafan di Indonesia. Hal ini  karena  di  dalamnya  membahas  atau  memuat  ketentuan-ketentuan  terkait  wakaf yang berbeda dengan yang dipraktekan oleh masyarakat muslim Indonesia selama ini. Yang menjadikan unfang-undang wakaf yang baru berbeda dengan sebelumnya adalah hadirnya wakaf tunai dan terdapat perluasan objek wakaf, yaitu HAKI. Selain itu juga, dari segi pengertian wakaf sendiri mengalami penambahan redaksi pengertian. Hal ini dalam  dilihat  dalam  ketentuan  pasal  1  undang-undang  tersebut  yang  memberikan pengertian tentang wakaf sebagai perbuatan hukum wakif yang memisahkan dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda  yang  dimiliknya  agar  dapat  dimanfaatkan  dalam jangka  waktu  selamanya  atau  dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan peruntukannya  untuk  kepentingan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah. 30
Mencermati beberapa pengertian wakaf di atas dapat diketahuai  pembaharuan makna  wakaf  itu  sendiri  yaitu  wakaf  bisa  dilakukan  dalam  jangka  waktu  tertentu. Kemudian dalam pasal 15 undang-undang wakaf telah mengklasifikasikan benda wakaf menjadi  benda  yang  bergerak  dan  benda  yang  tidak  bergerak,  benda  tidak  bergerak dalam undang-undang wakaf ini meliputi:
a. Hak  atas  tanah  sebagaimana  termuat  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  baik  yang  sudah  didaftarkan  ataupun  yang  belum terdaftar;
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
30 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

## Rustam Magun Pikahulan
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
e. Benda  tidak  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 31
Sedangkan  benda  bergerak  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini  adalah harta  benda  yang  tidak  bisa  habis  karena  dikonsumsi,  meliputi:  a)  Uang;  b)  Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku. 32 Apabila  diliat  lebih  jauh  terkait  dengan  beberapa pembahruan  yang  termuat  dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004, dapat  kita  menilai  bahwa  Undang-undang  tentang  wakaf  tersebut  telah  membuka ruang  bagi  umat  Islam  agar  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  kegiatan  wakaf.  Undang- undang  ini  telah  memberikan  kemudahan  bagi  mereka  yang  mau  terlibat  dengan membagi  sebagian  rezeki  yang  didapatkan  untuk  wakaf  uang  atau  memberikan  hak miliknya  untuk  dapat  diwakafkan  secara  berjangka.  Sehingga  penulis  menilai  bahwa ini  sebuah  langkah  yang  tepat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  meningkatkan semangat  wakaf  di  Indonesia,  selain  itu  juga,  ini  adalah  terobosan  baru  yang  dapat memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam yang ada di Indonesia dan tentunya akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa.

## D. Konsep Yuridis Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual
Persoalan hukum Wakaf  Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tidak terlepas dari 3 bentuk, yaitu: subtansi hukum yang meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf dan HAKI, struktur hukum yang meliputi lembaga yang berkaitan dengan
31 Ibid., Pasal 15.

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
perwakafan  dan  HAKI,  dan  budaya  hukum  yang  berkaitan  dengan  penerimaan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan wakaf HAKI.
Salah  satu  substansi  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  yaitu  adanya  perluasan  objek  wakaf.  Dalam  undang-undang  ini  menghadirkan pembaharuan  wakaf  dalam  lingkup  yang  lebih  luas,  ini  artinya  objek  wakaf  tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik saja. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat perluasan harta benda wakaf yang didalamnya mengatur tentang wakaf HAKI, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:
1) Harta benda wakaf terdiri dari:
a. Benda tidak bergerak; dan
b. Benda bergerak.
2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. Bangunan  atau  bagian  bangunan  yang  berdiri  di  atas  tanah  sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang.undangan yang berlaku;
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Benda  bergerak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah  harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
a. Uang;
b. Logam mulia;
c. Surat Berharga;
d. Kendaraan;
e. Hak atas Kekayaan Intelektual;
f. Hak Sewa; dan
g. Benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 33
Wakaf  HAKI  selain  diatur  dalam  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004 tentang Wakaf, juga wakaf HAKI diperjelas dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan
33 Ibid., Pasal 16.

## Rustam Magun Pikahulan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana undang-undang wakaf. Wakaf  HAKI  menurut  Peraturan  Pemerintah  tersebut  termasuk  kedalam  kategori benda  bergerak  selain  uang  karena  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat diwakafkan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Dalam  ketentuan Pasal  21  huruf  b  menjabarkan  secara  jelas  tentang  wakaf    Hak  Atas  Kekayaan Intelektual yang meliputi Hak Cipta, Hak Merk, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Sirkuit Terpadu, Hak Perlindungan Varietas  Tanaman dan/atau Hak  lainnya. 34 Dari  ketentuan  di  atas  bahwa  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  beserta  peraturan  pelaksanaannya  memiliki  tujuan  selain  untuk kepentingan  ibadah.  Pemerintah  mengeluarkan  undang-undang  wakaf  tersebut    untuk dijadikan sebagai momentum pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pola  manajemen  pemberdayaan  potensi  wakaf  secara modern yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Secara  tekstual  wakaf  HAKI  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  Wakaf,  tidak  dijelaskan  secara  jelas  dalam  perundang-undangan HAKI di Indonesia. Dalam perudang-undangan HAKI yang terdiri dari Hak Cipta, Hak Merk, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Sirkuit Terpadu dan Hak  Perlindungan  Varietas  Tanaman,  memberikan  ketentuan  bahwa  HAKI  dapat beralih  atau  dialihkan  karena  pewarisan,  wasiat,  hibah,  perjanjian,  atau  sebab-sebab lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Misalnya  terkait  dengan dijelaskan dalam undang-undang tersebut hak atas merek terdaftar dapat beralih  atau dialihkan  karena  pewarisan,  wasiat,  hibah,  perjanjian,  atau  sebab-sebab  lain  yang dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan. 35 Akan  tetapi  secara  yuridis  wakaf HAKI  walaupun  tidak  dijelaskan  secara  jelas  dalam  ketentuan  perundang-undangan HAKI,  namun  kegiatan  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  yang  tidak  bertentangan
34 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,  Pasal 21 huruf b.
35 Republik Indoensia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 40 ayat (1).

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
dengan  undang-undang,  sehingga  kata  peralihan  HAKI  yang  disebutkan  dalam ketentuan  perundang-undangan  HAKI,  menghendaki  pelaksanaan  wakaf  HAKI  yang dibenarkan oleh undang-undang.
Pasca  diundangkannya  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, paradigma  perwakafan  di  Indonesia  mulai  bergeser.  Undang-undang  ini  dilengkapi dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang  maksimum,  sehingga  muncul  istilah  wakaf  produktif  untuk  memperbaharui konsep wakaf konvensional sebelumnya.
Wakaf HAKI menghendaki adanya peralihan hak yang merupakan hak eksklusif yang  dipegang  oleh  inventor  atas  hasil  invensinya  untuk  di  manfaatkan  oleh  nadzir. Jadi,  wakaf  HAKI  mengedepankan  Asas  kemanfaatan  dalam  peralihan  hak,  untuk mengambil  keuntungan  ekonomis  dalam  bentuk  hasil  dari  pembayaran  untuk menggunakan  invensi  tersebut.  Inilah  kemudian  yang  menjadi  landasan  keberadaan benda  itu  sendiri  sebagai  harta  benda  wakaf,  hasil  ekonomi  yang  diperoleh  dari hasil invensi  tersebut  dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  yang  sudah  dikehendaki oleh  wakif  tersebut,  sehingga  perbuatan  hukum  tersebut  sejalan  dengan  pengertian wakaf  yang  dimuat  dalam  pasal  1  angka  1  undang-undang  wakaf  yaitu  perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah. 36
Jika  dalam  perundang-undangan  HAKI  sebelumnya  tidak  menyebutkan  secara jelas  mengenai  peralihan  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  untuk  di  wakafkan,  maka dalam perubahan beberpa Undang-undang dibidang HAKI telah mengakomodir HAKI
36 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tahun  2004  tentang  Wakaf, Pasal 1 Angka 1.
secara  jelas  dalam  ketentuan  undang-undang  HAKI  diantaranya  Undang-Undang Paten, Merek dan Indikasi Geografis serta Hak Cipta. Ketiga undang-undang di bidang HAKI tersebut telah memberikan kejelasan terkait dengan wakaf HAKI di dalamnya, ini  artinya  bahwa  wakaf  HAKI  dianggap  penting  untuk  meningkatkan  kesejahteraan sosial.  Ketentuan  mengenai  paralihan  HAKI  untuk  pelaksanaan  wakaf  dapat  dilihat dalam  ketentuan  beberapa  perubahan  undang-undang  di  bidang  wakaf  yang  baru,  di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Wakaf  Hak  Cipta  termuat  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  bahwa  “Hak  Cipta  dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: (a) pewarisan; (b) hibah; (c) wakaf; (d) wasiat; (e) perjanjian tertulis; atau (f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 37
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Wakaf HAKI dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V tentang Pengalihan Hak dan Lisensi. Ketentuan tersebut termuat Pasa1 41 ayat (1) bahwa: Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: (a) pewarisan; (b) wasiat; (c) wakaf; (d) hibah;  (e)  perjanjian;  atau  (f)  sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.” 38

## 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Wakaf Hak Paten diatur dalam Bab VII  tentang Pengalihan Hak, Lisensi,  dan Paten  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia.  Secara  jelas  Wakaf  Hak  Paten  termuat  dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) bahwa: “Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: (a) pewarisan; (b) hibah; (c) wasiat; (d) wakaf; (e)
37 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (2).
38 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, Pasal 41 Ayat (1).

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
perjanjian tertulis; atau (f) sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan.” 39
Jika  dilihat  dari  ketentuan  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  wakaf  HAKI dalam  beberapa  undang-undang  di  bidang  HAKI  tersebut,  maka  secara  yuridis  wakaf HAKI  dilakukan  dengan  cara  pengalihan  hak.  Pengalihan  hak  yang  dimaksud  adalah pengalihan  hak  ekslusif  pencipta  atau  pemegang  hak  untuk  mendapatkan  manfaat ekonomi atas ciptaan. Sehingga yang dimanfaatkan dari wakaf HAKI adalah manfaat ekonomi  yang  bisa  digunakan  untuk  memenihi  kebutuhan  sosial.  Oleh  karena  itu, ketentuan  mengenai  peralihan  HAKI  untuk  diwakafkan,  memiliki  dasar  hukum  yang dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi undang-undang perwakafan maupun undang-undang di bidang HAKI.

## E. Kesimpulan
Wakaf HAKI secara yuridis telah mendapatkan legitimasi hukum di Indonesia., yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  tentang Wakaf. Wakaf HAKI  juga  telah  ditegaskan  dalam  Undang-undang  di  bidang  HAKI,  baik  sebelum undang-undang  wakaf  dikeluarakan  maupun  sesudah  undang-undang  wakaf dikeluarkan.  Tata  cara  pelaksanaan  wakaf  HAKI  diatur  dalam  undang-undang  secara umumnya.  Didalam  undang-undang  di  bidang  HAKI  mengatur  tentang  wakaf  HAKI dilakukan  dengan  cara  peralihan  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  (hak ekslusif).  Alasan  yang  paling  mendukung  terkait  dengan  wakaf  HAKI  adalah  HAKI masuk  kedalam  kategori  hak  kebendaan,  sehingga  jika  hak  kebendaan  bisa  beralih kepada  orang  lain  dengan  berbagai  cara  atau  peristiwa  hukum  diantaranya  seperti pewarisan, perjanjian jual beli, hibah termasuk wakaf.
HAKI bisa beralih juga sepanjang peralihan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  termasuk salah  satunya  dengan  cara  wakaf.  Hal  dikarenakan  HAKI  termasuk  benda  bergerak yang  tidak  berwujud  ( intangible  property),  kebendaan  HAKI  muncul  sebagai  bentuk
39 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 74 Ayat (1).
penghargaan (reward)  atas  kegiatan  intelektual  yang  lahir  dari    pemikiran  manusia ( mental labour) untuk mewujudkan suatu yang baru atau orisinil, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sastra serta dalam bidang industri.
Daftar Pustaka
Ahmad,  Djunaidi,  et.al. Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2006.
Anam,  Misbahul.  “Diskursus  HAKI  sebagai  Harta  Wakaf  dalam  Perspektif  Hukum
Ekonomi Islam,” dalam http://kompasiana.com/anam_1986/ 54f5d185a33311b5538b4617/diskursus-hakkekayaan- intelektual-sebagai-harta- wakaf-dalam-perspekttif-hukum-ekonomi-islam
Ash  Shiddiq,    Muh.  Hasbi  “Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  sebagai  Objek  Wakaf dalam  Konteks  Fiqh  dan  Hukum  Positif,” Al-Syakhshiyyah:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1 No. 2, 2019.
Departemen  Agama  RI. Fiqih  Wakaf.  Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, Proses  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
Halim, Abdul. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
Hermawan,  Wawan.  “Politik  Hukum  Wakaf  di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan Agama Islam: Ta’lim, Vol. 12 No. 2, 2014.
Hidayah,  Khoirul. Hukum  HKI  di  Indonesia  Kajian  Undang-Undang  dan  Integrasi Islam. Cet. 2; Malang: UIN Malik Press, 2013.
Imaniyati,  Neni  Sri,  Panji  Adam  Putra  Agus. Hukum  Bisnis.  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2017.
Jened,  Rahmi. Hak  Kekayaan  Intelektual  Penyalahgunaan  Hak  Eksklusif.  Surabaya:
Airlangga University Press, 2007.
Margono, Suyud, dan Amir Angkasa. Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis. Jakarta: Grasindo, 2002.

## Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual
Naim,  Abdul  Haris.  “Pengembangan  Objek  Wakaf  dalam  Fiqih  Islam  dan  Hukum Positif  di  Indonesia” Jurnal  Zakat  dan  Wakaf:  ZISWAF,  Vol.  4,  No.  2, Desember 2017.
Niswah,  Eva  Mir’atun.  “Problematika  Yuridis  Wakaf  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia,” Volksgeist, Vol. 1, No. 2 Desember, 2018.
Republik Indoensia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelaktual. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Susanto,  Heru.  “Sejarah  Perkembangan  Perundang-Undangan  Wakaf  di  Indonesia,” Bilancia, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016.
Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Utomo,  Tomi  Suryo. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  di Era Global: Sebuah  Kajian Kontemporer.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.