Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953

## Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating
Muarif Leo 1 , Winda Ayu Virginia 2* , Irmawati Alimuddin 3 , Herman 4 , Muhammad Resky Arwana 5
Jurusan Ekonomi Bisnis, Politeknik Baubau , Indonesia muarifleo123@gmail.com , windania88@gmail.com , irmayurez@gmail.com ,
hermanalhshak@gmail.com , reskybutuni@gmail.com *Penulis Korespondensi Diajukan : 9 Juni 2022 Disetujui : 20 Juni 2022
Dipublikasi : 5 Juli 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  motor  vehicle  tax  waiver  policy  on  taxpayer compliance  and  how  income  moderates  the  effect  of  motor  vehicle  tax  waiver  policy  on  motor vehicle  taxpayer  compliance.  The  type  of  research  used  is  quantitative  research  with  primary data.  The  data  technique  collection  is  a  questionnaire  media.  The  population  in  this  case  is taxpayers  who  are  served  by  the  SAMSAT  office  region  Baubau,  South  Est  Sulawesi  which utilizes  the  motor  vehicle  tax  waiver  policy,  totaling  10,600  taxpayers.  by  using  the  Slovin formula,  the  minimum  number  of  samples  is  99.  The  sample  determination  uses  purposive sampling method. Next, the researchers distributed questionnaires. The number of questionnaires that can be processed is 81 questionnaires while the rest cannot be processed because they are incomplete or not returned. The data analysis technique in this research is Moderated Regression Analysis  (MRA).  The  results  showed  that  the  motor  vehicle  tax  whitening  policy  had  no significant  effect  on  motor  vehicle  tax  compliance.  Taxpayer  income  has  a  significant  and positive  effect  on  taxpayer  compliance  with  motor  vehicle  taxes.  Taxpayer  income  has  no significant effect on the relationship between motor vehicle tax waiver policy and  motor vehicle tax  compliance.  This  study  also  shows  that  the  income  variable  is  categorized  as  a  moderating predictor variable.
Keywords : tax waiver; taxpayer compliance, income

## PENDAHULUAN
Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah bagi sebuah provinsi adalah pajak daerah khususnya  pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor. Penerimaan  Pajak  Daerah  yang  bersumber  dari  pajak  Kendaraan  bermotor  di  provinsi  sulawesi tenggara pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.140.367.041.000 (BPS, 2021). Penerimaan pajak ini meningkat  drastis  pada  tahun  2021.  Untuk  periode  1  Januari  hingga  22  November  2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai Rp428.401.694.294  (Rafli, 2022). Jumlah ini  dirasakan  masih  kurang  melihat  potensi  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  ada  di  Sulawesi Tenggara.  Pencapaian ini masih perlu terus ditingkatkan dalam berbagai hal, termasuk inovasi di bidang insentif perpajakan.
Dalam  upaya  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  khususnya  dari  pajak  kendaraan bermotor,  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  menerapkan  berbagai  kebijakan  seperti pemutihan  pajak.  Selain  itu,  kebijakan  Pemutihan  pajak  ini  dilkakukan  sebagai  upaya  sebagai pendataan  kendaraan  bermotor  dalam  rangka  untuk  penatausahaan  administrasi  potensi  pajak. Kendaraan bermotor yang tidak terdaftar 5 tahun atau lebih bisa terdaftar ulang untuk menjadikan potensi pemasukan setiap tahun.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
Kebijakan  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  tersebut  dilakukan  sesuai  dengan Keputusan  Gubernur  Sultra  Nomor  614  Tahun  2021  dengan  tenggat  waktu  dari  29  November hingga  31  Desember  2021.  Insentif  diberikan  secara  keseluruhan  termasuk  pokok  pajak,  denda dan  tunggakan  pajak.  Jumlah  tagihan  pajak  dibayar  oleh  wajib  pajak  tahun  sebelumnya dibebaskan, hanya tahun berjalan yang harus dibayarkan (Rafli, 2022).
Kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  di  satu  sisi  dapat  dilihat  sebagai  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak,  sedangkan  dari  sisi  yang  lain,  hal  ini menggambarkan bahwa terdapat potensi pajak yang tidak diterima oleh pemerintah dalam kurun waktu  sebelum  diterapkannya  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  tersebut. Kepatuhan  Wajib  Pajak  menjadi  masalah  utama  dalam  perpajakan.  Kebijakan  pemutihan  pajak diambil  juga  dengan  tujuan  untuk  mendata  wajib  pajak  yang  selama  ini  menghindar  untuk membayar pajak.
Wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang taat akan peraturan pajak dengan memenuhi serta melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  (Rahayu  &  Amirah,  2018).  Kesadaran  wajib  pajak  dan kualitas  pelayanan  merupakan  variabel  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kewajibannya (Rohmah & Herwinarni, 2018). Selain itu variabel yang juga berpengaruh adalah tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Telah banyak penelitian  yang  menguji hubungan antara kesadaran wajib pajak  dan  kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Akan  tetapi yang meneliti hubungan antara pendapatan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih sedikit.
Pendapatan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  tentu  saja  menjadi  variabel  yang  penting  dan menarik untuk dikaji. Jika wajib pajak memilik pendapatan yang tinggi seyogyanya tidak masalah dalam  membayar  pajak.  Lain  halnya  dengan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  seperti  kendaraan roda dua yang banyak digunakan oleh tukang ojek yang  memiliki pendapatan yang rendah akan menjadi beban yang harus diselesaikan.
Kota Baubau sebagai salah bagian dari provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penyumbang terbesar  ke  tiga  dalam  dalam  pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (BPS, 2021).    Kota  ini  sebagai  salah  satu  kota  yang  menjadi  rujukan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  di  provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Hal  ini  disebabkan  kantor  SAMSAT  di  beberapa kabupaten  sekitarnya  seperti  Buton  tengah,  Buton  Selatan  dan  Muna  Barat,  masih  belum beroperasi dan direncanakan baru akan di buka pada tanggal 3 Januari 2022 (Rasidu, 2021)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  pengaruh  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bagaimana  pendapatan memoderasi  hubungan  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  wajib  pajak  yang  melakukan pembayaran di kantor SAMSAT Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif guna pengambilan kebijakan selanjutnya.

## STUDI LITERATUR Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  yang  bisa  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah.  Kepatuhan  wajib  pajak  mempunyai  hubungan  dengan  penerimaan  pajak  karena  apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan PAD (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).
Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif,  efektif,  dan  konatif  yang  berinteraksi  dalam  memahami,  merasakan  dan  berperilaku terhadap  makna dan fungsi pajak (Hermawan et al., 2020). Menurut KBBI, kepatuhan dari kata dasar  patuh  berarti  sifat  patuh,  taat  kepada  peraturan.  Sedangkan  menurut  (Damayanti,  2018), Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  Negara  yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  juga  bermakna  sebagai  sifat  patuh  dan  taat  kepada  peraturan  yang ada  yaitu  dalam  hal  membayar  pajak  oleh  wajib  pajak.  Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
No.  544/KMK.04/2000  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  berupa  :  1)Tepat  waktu  dalam menyampaikan  SPT  untuk  semua  jenis  pajak  dalam  2  tahun  terakhir;  2)Tidak  mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda  pembayaran  pajak;  3)Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak pidana di  bidang  perpajakan  dalam  jangka  waktu  10  tahun  terakhir;  dan  4)  Dalam  2  tahun  terakhir menyelenggarakan  pembukuan  dan  dalam  hal  terhadap  wajib  pajak  pernah  dilakukan pemeriksaan,  koreksi  pada  pemeriksaan  yang  terakhir  untuk  masing-masing  jenis  pajak  yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh  akuntan  publik  dengan  pendapat  wajar  tanpa  pengecualian,  atau  pendapat  dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Penelitian  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia  telah  banyak  dilakukan,  akan  tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Setidaknya ada beberapa  masalah  penelitian tentang  kepatuhan  pajak  anatara  lain 1)  objekpenelit ian  kepatuhan pajak  mayoritas  adalah  pajak  pusat  (pajak  penghasilan);  2)  penelitian  kepatuhan  perpajakan  di Indonesia banyak memunculkan isu kejahatan ekonomi; 3) dalam sebuah artikel banyak variabel uji  yang  mengacu  pada  berbagai  masalah;  4)  beberapa  artikel  belum  menyajikan  teori  dalam menjelaskan  fenomena  atau  temuan  penelitian;  5)  pembahasan  dalam  beberapa  artikel  hanya menyampaikan hasil statistik yang belum disertai analisis lebih lanjut. (Prastiwi, 2021)

## Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  Daerah  merupakan  kontribusi  wajib  pada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi ataupun  badan,  bersifat  memaksa  yang  bersumber  pada  Undang-Undang,  dan  tidak  mendapat kompensasi secara langsung serta digunakan bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah terbagi dua yaitu  Pajak  Propinsi  dan  Pajak  Kabupaten/Kota.  Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pajak Provinsi terdiri dari : a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b) Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB);  c)  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor (PBBKB); d) Pajak Air Permukaan
Pada  akhir  tahun  2021,  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  menetapkan  kebijakan pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor.  Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam  Keputusan  Gubernur Sultra  Nomor  614  Tahun  2021  dengan  tenggat  waktu  dari  29  November  hingga  31  Desember 2021.  Insentif  diberikan  secara  keseluruhan  termasuk  pokok  pajak,  denda  dan  tunggakan  pajak. Jumlah  tagihan  pajak  dibayar  oleh  wajib  pajak  tahun  sebelumnya  dibebaskan,  hanya  tahun berjalan yang harus dibayarkan (Rasidu, 2021).
Fenomena  Pemutihan  pajak  sebenarnya  bukan  hanya  dilakukan  di  provinsi  Sulawesi Tenggara.  Beberapa  provinsi  lain  yang  juga  melakukan  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor  hingga  Desember  2021.  Setidaknya  ada  9  provinsi  di  Indonesia  yang  menerapkan kebijakan  tersebut.  Provinsi  tersebut  adalah  provinsi  Aceh,  Banten,  Jawa  Barat,  DIY,  Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, Bengkulu, hingga Kalimantan Utara (Hartawan, 2021). Kebijakan masing-masing  provinsi  cukup  bervariasi,  ada  yang  100  persen  penghapusan  untuk  tahun-tahun sebelumnya, ada juga yang hanya sebagian saja.
Pemutihan pajak dan kepatuhan pajak telah dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia antara lain (Rahayu & Amirah, 2018), (Widajantie & Anwar, 2020) dan (Yulitiawati & Meliya, 2021)  yang  menemukan  bahwa  pemutihan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Penelitian  lain  justru  menemukan  bahwa  pemutihan  pajak  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang dilakukan oleh (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022), (Saputra et al., 2022) dan (Sasana et al., 2021)

## Pendapatan Wajib Pajak
Tingkat  pendapatan  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  kemajuan  suatu  daerah.  Jika pendapatan  daerah  relatif  rendah,  maka  dapat  dikatakan  kemajuan  dan  kemakmuran  juga  akan rendah.  Surplus  dari  konsumsi  kemudian  akan  disimpan  di  bank,  jika  kemajuan  di  bidang pendidikan,  manufaktur,  dll  juga  mempengaruhi  tingkat  tabungan  masyarakat.  Demikian  pula
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
hanya  jika  pendapatan  penduduk  suatu  daerah  relatif  tinggi  maka  tingkat  kemakmuran  dan pembangunan daerah tersebut juga tinggi (Danil, 2013).
Salah  satu  azaz  dalam  pemungutan  pajak  perlu  memperhatikan  kemampuan  wajib  pajak dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2011).  Kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat  pendapatan,  oleh  karena  itu  pajak  harus  dipungut  pada  saat  yang  tepat,  yaitu  pada  saat wajib pajak mempunyai uang.
Menurut  KBBI,  Pendapatan  adalah  perhitungan  banyaknya  uang  yang  akan  diterima. Sedangkan  menurut  FASB,  Pendapatan  adalah  arus  masuk  atau  kenaikan-kenaikan  lainnya  dari nilai  harta  suatu  satuan  usaha  atau  penghentian  utang-utangnya  atau  kombinasi  dari  keduanya dalam  suatu  periode  akibat  dari  penyerahan  atau  produksi  barang-barang,  penyerahan  jasa-jasa, atau  pelaksanaan  aktivitas-aktivitas  lainnya  yang  membentuk  operasi-operasi  utama  atau  sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut.
Menurut  PSAK  Nomor  23,  pendapatan  adalah  penghasilan  yang  timbul  dari  aktivitas perusahaan  yang  biasa  dan  dikenal  dengan  sebutan  yang  berbeda  seperti  penjualan,  penghasilan jasa  (fees),  bunga,  deviden,  royalti,  dan  sewa.  Sedangkan  menurut  (Erlindawati  &  Novianti, 2020),  pendapatan  wajib  pajak  diartikan  sebagai  penghasilan  yang  timbul  atau  dihasilkan  oleh Wajib Pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dalam periode tertentu
Penghasilan Wajib Pajak adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari pekerjaan dan menerima  gaji  pada  akhir  bulan.  Pendapatan  adalah  tambahan  kekayaan  atau  harta  benda  yang dikumpulkan  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup. Wajib  pajak  akan  lebih  memilih  menggunakan  penghasilannya  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari, daripada menggunakannya untuk membayar pajak. Apabila Wajib Pajak mempunyai penghasilan  yang  cukup  atau  lebih,  Wajib  Pajak  tidak  hanya  dapat  memenuhi  kebutuhannya, tetapi juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Princesswara &  Iskandar,  2019)  menemukan  bahwa    variabel    pendapatan    berpengaruh    positif    terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar  Pajak Bumi  Dan  Bangunan.
Wajib  pajak  dengan  kekayaan  tinggi  memiliki  tingkat  kepatuhan  yang  rendah  dan  wajib pajak lebih menyukai untuk mengikuti amnesti pajak pada tingkat tarif terendah  (Mahestyanti et al., 2018). Ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi justru memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Penelitian ini sejalan dengan (Isawati et al., 2016) yang juga menemukan bahwa  pendapatan  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Bahkan  Penelitian lannya  menemukan  bahwa  pendapatan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak (Karyadi, 2021).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam    penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif    dengan data primer. Teknik  yang  digunakan  dalam  pengambilan  data  adalah  dengan  media  angket kuesioner.  Jumlah  populasi  dalam  hal  ini  adalah  jumlah  wajib  pajak  yang  dilayani  oleh  Sistem Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  (SAMSAT)  Baubau  yang  memanfaatkan  kebijakan pemutihan    pajak  kendaran  berotor  yaitu  mencapai  10,600  wajib  pajak.  Dengan  menggunakan rumus slovin, maka jumlah sampel minimial adalah
Penentuan    sampel    menggunakan  metode  purposive  sampling.  Selanjutnya  peneliti membagikan kuisioner, jumlah kuisioner yang bisa diolah adalah 81 kuisioner sedangkan sisanya tidak  dapat  diolah  karena  tidak  dkembalikan  sebanyak  5  kuisioner  dan  tidak  diisi  atau  kurang lengkap sebanayak 14  kuisioner .
Variabel dalam penlitian ada tiga  yaitu variabel kepatuhan pajak sebagai varibel dependen, variabel  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  sebagai  variabel  independen  dan  variabel pendapatan sebagai variabel moderating.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini  terbagi  atas  analisis  deskrptif,  analisis  uji  kualitas data,  analisis  regresi  liniear  berganda  dan  analisis  regresi  moderasi  (Moderated  Regression Analysis /MRA)

## Analisis Deskrptif
Analisis deskriptif akan  memberikan gambaran secara  menyeluruh  tentang objek penelitian terkait  karakteristik  responden  seperti  umur,  pekerjaan,  jenis  kelamin,  dan  tingkat  pendidikan. Analisis  deskriptif  juga  digunakan  untuk  mendekripsikan  jawaban  responden.  Analisis  ini dilakukan  dengan  mengelompokkan  jawaban  responden  menjadi  tiga  kategori  interval  yaitu tinggi,  sedang,  dan  rendah.  Teknik  pembentukan  kelas  interval  dilakukan  dengan  mencari  lebar interval  yaitu  skor  tertinggi  (5)  dikurangi  skor  terendah  (1)  selanjutnya  ditiga,  sehingga    lebar interval adalah 1,33. Berdasarkan lebar kelas interval dapat disusun kategori nilai:  rendah (1,00- 2,33); sedang (2,34 - 3,67);  Tinggi (3,68-5,00)

## Uji Kualitas Data
Uji kualitas data digunakan untuk mestikan kelayakan instrumen penelitian. Uji kualitas data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas adalah ukuran keabsahan atau  validitas  suatu  perangkat.  Jika  suatu  instrumen  dapat  digunakan  untuk  mengukur  apa  yang sedang  diukur,  maka  instrumen  tersebut  dianggap  valid  (Sugiyono,  2006).  Kriteria  yang digunakan untuk validasi adalah apakah nilai  0,30 atau <0> 0,05 dinyatakan tidak valid.
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengetahui  konsistensi  alat  ukur,  apakah  alat  ukur  yang digunakan  pada  saat  pengukuran  diulang  dapat  diandalkan  dan  konsisten.  Uji  reliabilitas  ini didasarkan  pada  penentuan  koefisien  korelasi  Spearman-Brown.  Hal  ini  menunjukkan  reliabel ketika nilai  alpha Kronbach di atas 0,60.

## Analisis Regresi
Analisis  regresi  digunakan  untuk  menjawab  hipotesis  1  dan  2.  Analisis  regresi  digunakan untuk  memprediksi  pengaruh  parsial  variabel  independen  (bebas)  terhadap  variabel  dependen (terikat). Adapun persaman regresi dalam penelitian ini adalah sebabagi berikut
Dimana : Z = Kepatuhan Wajib Pajak X = Kebijakan Pemutihan
Y = Pendapatan
= Kontansta β = Koefisien Regresi = eror term

## Analisis MRA
MRA  atau  Moderated  Regression  Analisys  adalah  analisis  regresi  yang  menggunakan variabel  moderating.  Analisis  ini  digunakan  untuk  menjawab  hipoetsis  3.  Analisis  MRA dilakukan  dengan  memasukan  variabel  interkasi  antara  variabel  indenpnden  dan  variabel moderating  dalam  persamaan  regresi.  Dengan  demikian  persamaan  regregsinya  adalah  sebegai berikut
Dimana :
Z = Kepatuhan Wajib Pajak X = Kebijakan Pemutihan Y = Pendapatan X*Y = Interaksi Kebijakan Pemutihan dan Pendapatan = Kontansta β = Koefisien Regresi
= eror term
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953

## HASIL Karakterisitik Responden
Karakteristik  objek  penelitian  ini  meliputi  umur,  jenis  kelamin,  pendidikan  dan  pekerjaan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini.  Uraian  spesifik karakteristik responden penelitian ini adalah sebagai berikut
Tabel 1. Karakteristik Responden
Karakteristik Frekwensi Persentase Umur dibawah 25 10 12,30 25 -30 41 50,60 31 - 35 22 27,20 36 - 40 5 6,20 42-45 1 1,20 diatas 45 2 2,50 Jenis Kelamin Laki-Laki 55 67,9 Perempuan 26 32,1 Pendidikan SMA 17 21,00 D3 9 11,10 S1 34 42.,00 S2 19 23,50 S3 2 2,50 Pekerjaan Pelajar/ Mhasiswa 16 19,80 Karyawan Swasta 11 13,60 PNS 21 25,90 TNI/ POLRI 1 1,20 Wiraswasta 13 16,00 Lainnya 19 23,50
Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  responden  penelitian  sebagian  besar  berusia antara 25 – 30 tahun sebanyak 41 orang atau 50,60%. Responden paling sedikit adalah responden dengan  rentang  usia  41-45  tahun  yaitu  sebanyak  1  orang  atau  1,20%.  Responden  dengan  usia dibawah  25  tahun  sebanyak  10  orangadalah  Resmenyusul  responden  yang  berusia  antara  <25 tahun    sebanyak  30  orang  atau  25,00%,  kemudian    responden  yang  berusia  36  –  40  tahun sebanyak 26  atau 12,30%, responden rentang usia 31-35 tahun sebanyak 22% atau 27,20 % dan usia 36-40 sebanyak 5 orang atau 6,20 %, sedangkan umur 46 ke atas sebanyak 2 orang atau 2,50 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh usia produktif atau generasi milenial dengan rentang usia 25-35 tahun.
Tabel  5.2  menunjukan  bahwa  jumlah  responden  laki-laki  lebih  banyak  yaitu  sebanyak  55 responden  (67,9%)  dibandingkan  dengan  responden  perempuan  yang  hanya  berjumlah  26 responden  (32.1%).  Responden  laki-aki  yang  lebih  dominan  menunjukkn  bahwa  laki-laki  lebih banyak terlibat dalam kepemilikan kendaraan bermotor dan pembayaran pajaknya.
responden  dengan  tingakat  pendidikan  berpendidikan  S1  sebanyak  34  orang  (55,83  %) sedangkan  S3  merupakan  responden  dengan  merupakan  responden  dengan  prsenatase  terkecil sebesar  2,5%  atau  sebanayak  2  orang.  Responden  dengan  pendidikan  SMA  sebanyak  17  orang (21,00 %), tingkat Diploma  sebanyak 9 orang (11,10%) dan S2 sebanyak 19 orang (23,50%). Hal ini  menunjukkan  bahwa  rata-rata  responden  memiliki  pendidikan  yang  cukup  baik  dan  dapat memahami dan memberikan tanggapan baik terhadap kuisioner yang diberikan.
responden  dalam  penelitian  ini  sebagian  besar  adalah  PNS    yaitu  sebanyak  21  orang  (25,9 %)  sedangkan  TNI/POLRI  hanya    merupakan  responden  dengan  merupakan  responden  dengan prseatase terkecil sebesar 1,2% atau sebanayak 1 orang saja. Responden dengan pekerjaan lannya
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
atau  profesional  sebanyak  19  orang  (23,50  %).  Responden  yang  masih  belum  bekerja  dan  dan termasuk  dalam  pelajar/mahasiswa  sebanyak  16  orang  atau  19,8%.  Responden  yang  menjadi karyawan  swasta  sebanyak  11  orang  (13,6%)  sedangkan  wiraswasta  sebanyak  13  orang  atau 16,0%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki pekerjaan yang layak.

## Analisis Deskriptif
Gambaran  komprehensif  mengenai  variabel-variabel  penelitian  yang  digunakan  di  dalam penelitian  yang  meliputi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (kepatuhan),  Pendapatan  Wajib  Pajak (pendapatan), dan  informasi kebijakan pemutihan (pemutihan). Berdasarkan jawaban responden yang  telah  diperoleh  selanjutnya  masing-masing  variabel  penelitian  terngkum  dalam  tabel  2 berikut ini.
Tabel 2. Analisis Deskrptif Variabel Penelitian Pernyataan Skor Jawaban Skor Jawaban Jumlah sampel Skor Rata-Rata Ket. 1 2 3 4 5 (A) (B) A:B Pemutihan.1 0  3 20  42  16 314 81 3.87 Tinggi Pemutihan.2 0  4 26  40  11 301 81 3.71 Tinggi Pemutihan.3 1  7 25  27  21 303 81 3.74 Tinggi Pemutihan.4 3  7 18  40  13 296 81 3.65 Sedang Pemutihan.5 1  6 19  42  13 303 81 3.74 Tinggi Pemutihan 3.78 Tinggi Pemutihan.6. 0  3 15  43  20 323 81 3.98 Tinggi Pendapatan.1 1  3 24  47  6 297 81 3.66 Tinggi Pendapatan.2 1  8 25  43  4 284 81 3.50 Sedang Pendapatan.3 1 10  21  42  7 287 81 3.54 Sedang Pendapatan.4 1  6 20  44  10 299 81 3.69 Tinggi Pendapatan.5 0  1 19  50  11 314 81 3.87 Tinggi Pendapatan.6 0  3 13  49  16 321 81 3.96 Tinggi Pendapatan 3.70 Tinggi Kepatuhan.1 1  3 1 5 1 305 81 3.76 Tinggi Kepatuhan.2 0  7 32  31  11 289 81 3.56 Sedang Kepatuhan.3 0  8 26  37  10 292 81 3.60 Sedang Kepatuhan.4 0  9 28  34  10 288 81 3.55 Sedang Kepatuhan.5 1  8 26  38  8 387 81 3.54 Sedang Kepatuhan.6. 2 11  32  29  7 271 81 3.34 Sedang Kepatuhan. 3.56 Sedang
Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2022
Rata-rata  keseluruhan  jawaban  responden  terhadap  pemutihan  adalah  sebesar  3.78  yang menunjukan  bahwa  tanggapan  responden  terhadap  keputusan  nasabah  berada  pada  kriteria  yang tinggi. Hasil deskripsi setiap indikator dari variabel pemutihan yang berada pada kriteria tinggi ini mengindikasikan  bahwa  responden  telah  mengeteahui  informasi  dan  memanfaatkan  informasi kebijakan pemutihan pajak kendaraaan bermotor.
Rata-rata  keseluruhan  jawaban  responden  terhadap  pendapatan  adalah  sebesar  3.70  yang menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap  pendapatan berada pada kriteria tinggi. Dari penjabaran  indikator    pendapatan    ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa    pendapatan  yang  dimiliki
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
responden  penelitian  ini  berada  pada  kriteria  tinggi  dan  sedang.    Hal  mengindikasikan  bahwa wajib pajak kendaraan bermotor kota Baubau memiliki pendapatan dalam kategori tinggi.

## Uji Kualitas Data
Rata-rata  keseluruhan  jawaban  responden  terhadap  kepatuhan  adalah  sebesar  3,56  yang menunjukan  bahwa  tanggapan  responden  terhadap  kepatuhan  adalah  tinggi.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  tingkat  kepatuhan  yang  dimiliki  oleh  para  respoden  termasuk  sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kota Baubau termasuk kategori sedang.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji  validitas  dan  reliabilitas  instrumen  penelitian  yang  digunakan  terangkum  dalam  tabel berikut ini.
Tabel 5.7  Uji Validitas dan Reliabel Variabel No Variabel Item Koefisie n Korelasi Ket Cronba ch’s Alpha Ket 1 Pemutihan (X) X.1 0,746**
Valid 0,852 Reliabel 2 X.2 0,758** Valid 3 X.3 0,732** Valid 4 X.4 0,758** Valid 5 X.5 0,776** Valid 6 X.6 0,814** Valid 7 Kepatuhan (Z) Z.1 0,637**
Valid 0,800 Reliabel 8 Z.2 0,766** Valid 9 Z.3 0,798** Valid 10 Z.4 0,769** Valid 11 Z.5 0,639** Valid 12 Z.6 0,641** Valid 13 Pendapata n (Y) Y.1 ,750**
Valid 0,871 Reliabel 14 Y.2 ,686** Valid 15 Y.3 ,822** Valid 16 Y.4 ,865** Valid 17 Y.5 ,760** Valid 18 Y.6 ,760** Valid
Sumber: Hasil output SPSS 20, data diolah (2022)
Berdasarkan  tabel  3  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  item  pernyataan  dalam kuisioner dinyatakan valid dan reliabel. Dengan demikian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

## Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menjawab hipotesis 1 dan hipotesis 2. analisis regresi  berganda  dapat  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  masing-masing  variabel  independen terhadap  variabel  dependen.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  bantuan  Apliksi  SPSS  dengan ouput yang diperoleh hasil sebagai berikut:
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
Tabel 4. Ouput Analisis Regresi Berganda
Coefficients
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.138 1.953 2.631 .010 Pemutihan .008 .083 .008 .091 .928 Pendapatan .722 .090 .722 7.994 .000 a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber: Hasil output SPSS 20, data diolah (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  ANOVA  diketahui  bahwa  model  persamaan  ini memiliki  nilai  F  hitung  sebesar  43.641  dan  nilai  signifikansi  yang  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemutihan dan Tingkat pendapatan wajib pajak secara  simutan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Disamping  itu,  model regresi  ini  juga  dapat  dikatakan  layak.  Pengujian  statistik  t  atau  uji  statistik  parsial  bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

## Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Hasil  estimasi  variabel  Kebijakan  Pemutihan  (X)  memiliki  koefisien  regresi  sebesar  0,008 dengan  signifikansi  sebesar  0,928.  Nilai  signifikansi  yang  lebih  besar  dari  0,05  menunjukkan bahwa  variabel  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  berpenagruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian  Hipotesis  Pertama  (H1)  yang  menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak.

## Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Hasil  estimasi  variabel  Tingkat  Pendapatan  (Y)  memiliki  koefisien  regresi  sebesar  0,722 dengan  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  signifikansi  yang  lebih  kecil  dari  0,05  menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpenagruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian  Hipotesis  Kedua  (H2)  yang  menyatakan bahwa  Tingkat  Pendapatan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor diterima.

## Analisis MRA
Analisis  MRA  dilakukan  dengan  memasukan  variabel  interaksi  antara  variabel  indenpnden dan  variabel  moderating  dalam  persamaan  regresi.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  bantuan Apliksi SPSS dengan ouput yang diperoleh hasil sebagai berikut:
ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 542.406 2 271.203 43.641 .000b Residual 484.729 78 6.214 Total 1027.136 80 a. Dependent Variable: Kepatuhan b. Predictors: (Constant), Pendapatan, Pemutihan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
Tabel 5. Ouput Analisis MRA ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 543.434 3 181.145 28.836 .000b Residual 483.702 77 6.282 Total 1027.136 80 a. Dependent Variable: Kepatuhan
b. Predictors: (Constant), PemXPend, Pendapatan, Pemutihan
Sumber: Hasil output SPSS 20, data diolah (2022)
Berdasarkan  tabel  5.dapat  diperoleh  bahwa  model  persamaan  ini  memiliki  nilai  F  hitung sebesar  28.836  dan  nilai  ignifikansi  yang  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  0,000,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Kebijakan  pemutihan,  Pendapatan,  interkasi  kebijakan  pemutuhan  dengan pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dalam  persamaan  MRA  yang  dikembngkan,  uji  t  digunakan  untuk  menguji  pengaruh pendapatan  memoderasi  kebijakan  pemutihan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  nilai  signifikansi 5%.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  didapatkan  hasil  estimasi  variabel  interaksi  antara kebijakan  pemutihan  dengan  pendapatan  wajib  pajak  (PemxPend)  memiliki  koefisien  regresi sebesar  0,07  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,687.  Nilai  signifikansi  yang  menunjukkan  nilai lebih  besar  dari  0,05  berarti  bahwa  variabel  pendapatan  tidak  memoderasi  hubungan  antara kebijakan  pemutihan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian  hipotesis  ketiga  (H3) yang  menyatakan  bahwa  Pendapatan  memperkuat  pengaruh  Pemutihan  Pajak  Kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak.
Jika  dibandingkan  dengan  hasil  regresi  model  pertama  dieroleh  bahwa  pendapatan (moderator)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (dependen)  sedangan  pada model  kedua  variabel  interaksi  kebijakan  pemutihan  dan  pendapatan  tidak  berpengaruh siginifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian  variabel  pendapatan  dapat dikategorikan sebagai variabel Prediktor Moderasi.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hipotesis  pertama  dan  ketiga ditolak  dan  hanya  hipotesis  kedua  yang  diterima.  Ini  berarti  bahwa  kebijakan  pemutihan  pajak tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kota Baubau.  Variabel  kebijakan  pemutihan  pajak  merupakan  penjabaran  dari  pengetahuan  dan  aksi wajib pajak dalam mengakses informasi tentang kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk selanjutnya memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor  yang diambil oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara memang  dapat  meningkatkan  PAD  akan  tetapi  belum  menjangkau  pada  tataran  perilaku  wajib pajak  dalam  meningkatkan  kepatuhan  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  itu  sendiri. Hasil penelitian  yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022), (Saputra et al., 2022) dan (Sasana et al., 2021). Penelitian ini sejalan dengan
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients Standardiz ed Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.780 9.218 .952 .344 Pemutihan -.159 .421 -.174 -.378 .706 Pendapatan .559 .414 .559 1.351 .181 PemXPend .007 .018 .302 .404 .687 a. Dependent Variable: Kepatuhan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
temuan  yang  dilakukan  oleh  (Rahayu  &  Amirah,  2018),  (Widajantie  &  Anwar,  2020)  dan (Yulitiawati & Meliya, 2021)
Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  pendapatan  berpenagruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  seperti  (Princesswara  &  Iskandar,  2019)  sedangkan  yang  tidak sejalan dengan temuan penelitian ini adalah  (Mahestyanti et al., 2018) dan (Isawati et al., 2016) yang  menemukan  bahwa  pendapatan  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  waijb  pajak  dan (Karyadi, 2021) yang justru menemukan bahwa pendpatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Warga  kota  Baubau  merupakan  warga  perkotaan  yang  pada  umumnya  memiliki  tingkat pendapatan yang lebih baik dari masyarakat pedesaan. Oleh karena itu tidak bergitu mengejutkan jika  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pendapatan  wajib  pajak  kota  Baubau  termasuk  dalam kategori  tinggi.  Namun  demikian,  ternyata  pedapatan  wajib  pajak  tersebut  tidak  mampu memperkuat hubungan antara kebijakan
Pemutihan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Ini  juga  berarti  bahwa  wajib  pajak  yang memanfataakan kebijakan pemutihan tidak akan memperhatikan apakah orang tersebut termasuk kategori berpendapatan rendah atau tinggi dalam kaitannya dengan kepathunnya membayar pajak. Temuan  ini  pula  mengindikasikan  bahwa  masih  banyak  variabel  yang  mempenagruhi  tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  hasil  penelitian  sebelumnya,  maka  dapat  dirumuskan kesimpulan  yaitu  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  berpengarh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak kendaraan bermotor. Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pajak  kendaraan  bermotor.  Pendapatan wajib  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengaruh  kebijakan  pemutihan  pajak kendaraan  bermotor  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Secara  parsial pendapatan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sedangan  variabel  interaksi kebijakan  pemutihan  dan  pendapatan  tidak  berpengaruh  siginifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Dengan  demikian  variabel  pendapatan  dapat  dikategorikan  sebagai  variabel  Prediktor Moderasi.

## REFERENSI
BPS. (2021). Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2021 . BPS SULTRA. Damayanti,  T.  W.  (2018).  Tax  Compliance:  Between  Intrinsic  Religiosity  and  Extrinsic Religiosity. Journal  of  Economics,  Business  &  Accountancy  Ventura , 21 (1),  41–49. https://doi.org/10.14414/jebav.v21i1.1061
Danil,  M.  (2013).  Pengaruh  pendapatan terhadap  tingkat  konsumsi  pada  pegawai  negeri sipil  di kantor  bupati  kabupaten  Bireuen. Journal  Ekonomika  Universitas Almuslim  Bireuen  Aceh , 4 (7), 9.
Dzulfitriah,  F.,  &  Saepulloh,  C.  (2022).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Denda  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat  Kabupaten  Garut. Prosiding  FRIMA  (Festival  Riset  Ilmiah  Manajemen  Dan Akuntansi) , 6681 (4), 32–39. https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354 Erlindawati,  E.,  &  Novianti,  R.  (2020).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Pendapatan,  Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 9 (1), 65–79. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214
Hartawan, E. (2021, November 16). 9 Provinsi Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Sampai Akhir  Tahun,  Isi  Dompet  Bisa  Selamat. MotorPlus  Online .  https://www.motorplus- online.com/read/252997137/9-provinsi-berlakukan-pemutihan-pajak-kendaraan-sampai- akhir-tahun-isi-dompet-bisa-selamat
Hermawan,  M.  S.,  Abigail,  P.,  Martowidodjo,  Y.  H.,  &  Tohang,  V.  (2020).  Understanding  tax amnesty and tax compliance in indonesia: an institutional approach. Journal of Economics,
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953
Business, & Accountancy Ventura , 22 (3), 424–434.
https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1810 Isawati,  T.,  Soegiarto,  H.  E.  K.,  &  Ruliana,  T.  (2016).  Pengaruh  Tingkat  Pendapatan,
Pengetahuan  Perpajakan,  Pelayanan  Pajak  Serta  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ekonomia , 5 (3), 356–363. Karyadi, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Tiga  Desa  Di  Kecamatan  Suralaga  Kabupaten Lombok  Timur  Tahun  2019. Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani , 9 (2), 22–34. https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.327 Krisnadeva,  A.  A.  N.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2020).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kota  Denpasar. Jurnal Akuntansi , 30 (6), 1481–1493.
Mahestyanti,  P.,  Juanda,  B.,  &  Anggraeni,  L.  (2018).  The  Determinants  of  Tax  Compliance  in Tax Amnesty Programs: Experimental Approach. Etikonomi , 17 (1), 93–110. https://doi.org/10.15408/etk.v17i1.6966 Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 (Rev. 2011). Andi. Prastiwi,  D.  (2021).  Profile  of  Tax  Compliance  Research  in  Indonesia. Media  Riset  Akuntansi, Auditing & Informasi , 21 (2), 245–272. https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9793 Princesswara,  P.,  &  Iskandar,  D.  D.  (2019).  Determinant  Factors  of  Tax  Compliance  Level  of Boarding House Business Owners in Supporting Locally-Generated Revenue of Semarang. Media Ekonomi Dan Manajemen , 34 (1), 36–49. https://doi.org/10.24856/mem.v34i1.816 Rafli,  W.  M.  (2022,  January  7).  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Diperpanjang,  Bapenda  Sultra:
Sampai  31  Januari  2022. Kendariinfo .  https://kendariinfo.com/pemutihan-pajak-kendaraan- diperpanjang-bapenda-sultra-sampai-31-januari-2022/
Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. Permana , Vol.X , 142–155.
Rasidu.  (2021,  November  30).  Sulawesi  Tenggara  siapkan  empat  loket  pembayaran  pemutihan pajak kendaraan. Sultra Antara News . https://sultra.antaranews.com/berita/402181/sulawesi- tenggara-siapkan-empat-loket-pembayaran-pemutihan-pajak-kendaraan
Rohmah,  D.  N.,  &  Herwinarni,  Y.  (2018).  Pengaruh  Norma  Subjektif,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas  Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi , 10 (2), 168–185. https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80
Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  dan  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. JMPIS:  JURNAL  MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL , 3 (1), 56–67. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1 Sasana,  L.  P.  W.,  Indrawan,  I.  G.  A.,  &  Hermawan,  R.  (2021).  Pengaruh  Program  Pemutihan Pajak  dan  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi , 5 (2), 127.
https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654 Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting  and  Public  Welfare. Bisnis  &  Birokrasi:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Dan Organisasi , 19 (3), 194–205. https://doi.org/10.20476/jbb.v19i3.1856
Widajantie,  T.  D.,  &  Anwar,  S.  (2020).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Dan  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Kantor  Bersama  Samsat  Surabaya  Selatan). Behavioral Accounting Journal , 3 (2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103 Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama,  Dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor Di  Uptb  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Oku. Jurnal  Ekonomika , 14 (2),  195– 206.