## Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Perihal Poligami Berdasarkan Hukum Perkawinan

## Yudi Prihartanto Soleh

## Universitas Pasundan
Yudiprihartantos@gmail.com
Abstract. Polygamy is one of the problems in marriage that is most highlighted by the people of Indonesia  as  well  as  considered  controversial.  The  issue  of  polygamy  is  one  of  the  issues regulated in Indonesian marriage law. In principle, marriage is a mental bond between a man and a  woman  as  a  husband  and  wife  with  the  aim  of  forming  a  family.  The  establishment  of  the Marriage Law in Article 3, on the one hand applying the principle of monogamy, but in the next verse opened the opportunity for husbands to propose polygamy. Renewal of the Marriage Law can be interpreted as an effort and deed through a certain process with full seriousness committed by the government who have competence and authority in the development of Marriage Law in ways that have been specified based on the rules of law.
Keywords: Polygamy, Marriage Law, Law Reform.
Abstrak. Poligami  merupakan  salah  satu  persoalan  dalam  perkawinan  yang  paling  banyak disoroti oleh kalangan masyarakat Indonesia sekaligus dianggap kontroversial. Masalah poligami merupakan  salah  satu  isu  yang  diatur  dalam  hukum  perkawinan  Indonesia.  Pada  prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga.  Pembentukan  UU  Perkawinan  pada  Pasal  3,  di  satu sisi  menerapkan  azas  monogami,  tetapi  di  ayat  berikutnya  dibuka  peluang  bagi  suami  untuk mengajukan poligami. Pembaruan UU Perkawinan dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui  proses  tertentu  dengan  penuh  kesungguhan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang mempunyai  kompetensi  dan  otoritas  dalam  pengembangan  UU  Perkawinan  dengan  cara-cara yang telah di tentukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum.
Kata Kunci: Poligami, UU Perkawinan, Pembaharuan Hukum.

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Poligami  adalah  perkawinan seorang  suami  dengan  lebih  dari seorang  isteri  dalam  waktu  yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah  monogami.  Dalam  perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal  empat  orang  isteri.  Salah satu  ayat  pokok  yang  dapat  dijadikan acuan  dilakukannya  poligami,  yakni QS.  An-Nisa  ayat  (3).  Poligami  sudah
berjalan  seiring  perjalanan  sejarah umat  manusia,  sehingga  poligami bukanlah  suatu trend baru  yang muncul  tiba-tiba  saja.  Para  ulama berbeda  pendapat  mengenai  ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada  yang  menyetujui  poligami  dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat.  Di  antara  mereka  juga  ada  yang melarang  poligami,  kecuali  karena terpaksa  (sebagai rukhshah )  dalam kondisi-kondisi tertentu.
Pelaksanaan  poligami,  menurut hukum  Islam,  harus  didasari  oleh terpenuhinya
keadilan dan kemaslahatan  di  antara  pihak-pihak yang  terlibat  di  dalamnya.  Namun, kenyataannya  banyak  praktik  poligami yang  tidak  mengindahkan  ketentuan hukum  Islam  tersebut,  sehingga  masih jauh  dari  yang  diharapkan.  Sebagian dari  masyarakat  kurang  atau  tidak setuju  dengan  poligami  dan  mereka menentang  praktik  poligami  yang  ada sekarang  ini,  karena  efek  negatifnya sangat  besar  bagi  keluarga  dan  banyak menyakiti kaum perempuan. UU membolehkan  atau  memberi  peluang untuk  berpoligami  bagi  masyarakat yang  telah  memenuhi  persyaratan.  Hal ini  mengindikasi  bahwa  keadilan  yang dituntut  oleh  para  pelaku  poligami sudah diapresiasi.
Poligami  merupakan  salah  satu persoalan  dalam  perkawinan  yang sering  dibicarakan  dan  menimbulkan kontroversi.  Poligami  memang  dapat dilihat  dengan  beragam  perspektif. Perspektif  hukum  merupakan  pintu masuk  ( entry  point )  dalam  memahami persoalan  poligami.  Masalah  poligami merupakan  salah  satu  isu  yang  diatur dalam  hukum  perkawinan  Indonesia. (Soedharyo  Soimin,  1992:4).  Pada prinsipnya  suatu  perkawinan  seorang pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang isteri,  maka  poligami  atau  seorang suami  beristeri  dari  dari  seorang perempuan diperbolehakn apabil dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan  dan  pengadilan  telah memberi  izin.  Adapun  alasan  yang menjadi  pedoman  oleh  pengadilan untuk  dapat  memberi  izin  poligami, ditegaskan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UU
Perkawinan  (Ahmad  Rofiq,  1998:169- 172).
UU  Perkawinan  menganut  asas monogami.  Penegasan  ini  tertuang dalam  Pasal  3  ayat  (1).  Dalam  UU  ini juga  memperbolehkan  seorang  pria beristeri  lebih  dari  satu.  Dalam prakteknya,  pengadilan  tidak  ketat menerapkan  syarat-syarat  yang  sudah ditentukan. Acapkali suami melakukan tekanan  lewat  pengadilan  agar  isteri memperbolehkan  suaminya  poligami. Lebih  lanjut  di  Pasal  3  ayat  (2)  UU Perkawinan  diberikan  ruang  bagi seorang  suami  untuk  berpoligami, dengan  mengajukan  “izin”  kepada Pengadilan.  Dalam  hal  ini,  apabila diperhatikan  secara  seksama  pada Pasal  3  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU Perkawinan  terjadi  pertentangan  di mana  pada  ayat  (1)  dinyatakan  pada azasnya  UU  Perkawinan  mengandung prinsip  monogami,  akan  tetapi  di  ayat (2) dibuka ruang poligami bagi seorang suami walaupun dalam Pasal berikutnya  ditentukan  syarat-syarat secara  khusus.  Poligami  akan  banyak menimbulkan konflik terutama
prosedur administrasi, sehingga pernikahan poligami  banyak  dilakukan dengan  cara  nikah  siri,  dan  banyaknya gugatan pembatalan perkawinan dengan  alasan  perkawinan  poligami tanpa  izin  dari  pengadilan  pada umumnya dikabulkan dan perkawinannya dibatalkan. Permasalahan ini yang menjadi polemik  dalam  hukum  perkawinan  di Indonesia.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar
belakang perumusan masalahnya adalah  bagaimana  pembaharuan  UU
perkawinan perihal poligami berdasarkan  hukum  perkawinan  agar dapat  memberikan  kepastian  hukum dan keadilan.

## C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai  konsep  pembaharuan  UU perkawinan perihal poligami
berdasarkan  hukum  perkawinan  agar dapat  memberikan  kepastian  hukum dan keadilan.

## D. TINJAUAN
TEORETIS PEMBAHARUAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN PERIHAL POLIGAMI BERDASARKAN

## HUKUM PERKAWINAN
Perkawinan  merupakan  satu- satunya cara untuk membentuk keluarga,  karena  perkawinan  mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah  keluarga.  Sebuah  perkawinan dimulai  dengan  adanya  rasa  saling cinta dan kasih mengasihi antara kedua belah  pihak  suami  dan  istri  yang senantiasa  diharapkan  berjalan  dengan baik,  kekal  dan  abadi  yang  didasarkan kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya dan  kepercayaannya itu.  Sahnya  suatu  perkawinan  selain harus  menurut  hukum  agamanya,  juga harus menurut kepercayaan dari agama yang  dianut  oleh  calon  mempelai bersangkutan.  Negara  berusaha  untuk mengatur  perkawinan  dengan  suatu UU nasional yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, yaitu dengan diundangkannya  UU  Perkawinan  yang diharapkan dapat
menciptakan
unifikasi  hukum  di  bidang  hukum perkawinan  (Wahyono  dan  Surini, 2004:1).
Perkawinan merupakan
pertemuan  yang  teratur  antar  pria  dan wanita  dibawah  satu  atap  untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tertentu  baik  yang  bersifat  biologis, khusus,  psikologis,  sosial,  ekonomi, maupun  budaya  bagi  masing-masing, baik  keduanya  secara  bersama-sama, dan  bagi  masyarakat  di  mana  mereka hidup  serta  bagi  kemanusiaan  secara keseluruhan (Mantep Miharso, 2004:54). Allah tidak ingin menjadikan manusia  itu  seperti  makhluk  lainnya yang  hidup  bebas  mengikuti  nalurinya dan  berhubungan  antara  jantan  dan betinanya  secara  bebas  dan  tidak  ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga  martabat  kemuliaan  manusia, Allah  menurunkan hukum sesuai dengan  martabat  manusia  itu.  Oleh karena  itu,  perkawinan  di  dalam  Islam secara luas adalah:
1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar;
2. Suatu mekanisme untuk
mengurangi ketegangan; 3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah;
4. Menduduki fungsi sosial;
5. Mendekatkan  hubungan  antar keluarga dan solidaritas kelompok;
6. Merupakan  perbuatan  menuju ketaqwaan; dan
7. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu  pengabdian  kepada  Allah, mengikuti sunah Rasulullah SAW (Abdul Rahman I. Doi, 1996:7). Poligami  merupakan  perkara yang  telah  lama  sekali,  namun  tidak
diketahui  adanya  aturan  yang  jelas, kecuali  dalam  syari’at  Islam.  Praktik poligami  bukan  hanya  dilakukan  oleh orang-orang yang beragama Islam saja, namun  poligami  merupakan  sejarah seluruh  ummat  manusia.  Pada  asasnya dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri, apabila  seorang  suami  hendak  beristri lebih  dari  satu  orang  maka  harus mengajukan permohonan ke
pengadilan dan adanya persetujuan dari istri  yang  sah,  UU  Perkawinan  tidak melarang  tetapi  membatasi  seorang suami  untuk  sulit  beristri  lebih  satu, salah satu syaratnya adalah persetujuan dari istrinya, apabila perkawinan poligami tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan  yang  diatur  dalam  UU Perkawinan.  Pengaturan  lebih  lanjut mengenai  poligami  bagi  pemeluk agama  Islam  terdapat  juga  dalam Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam,  diatur  Pasal 55  sampai  dengan  Pasal  59.  Isi  pasal- pasal ini bersesuaian dengan ketentuan dalam  hukum  Islam,  UU  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  PP  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan  tersebut  bertalian  dengan persyaratan,  pembatasan  dan  tatacara pengajuan  permohonan  izin  poligami ke Pengadilan Agama.
Menurut  Sudarsono,  poligami adalah  pernikahan  antara  seorang  laki- laki dengan dua sampai empat perempuan.  Sistem  perkawinan  seperti ini  di  dalam  Islam  memiliki  ciri-ciri, sebagai berikut:
1. Yang  dapat  menikah  lebih  dari satu  hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan pernikahan  yang  menyimpang
dari  ciri  ini  dilarang  dalam Islam;
2. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan  sesuai  dengan  surat An-Nisa’ ayat 3; 3. Setiap poligami harus memenuhi  syarat  tertentu  yaitu laki-laki  dapat  berbuat  adil kepada  isteri-isterinya,  cinta, giliran  menggauli  dan  nafkah (Sudarsono, 2005:60).
Dalam  Islam  poligami  dikenal dengan  istilah ta’adudu  zaujah yang artinya  adalah  bertambahnya  jumlah istri.  Dengan  demikian  poligami  dapat dikatakan  perkawinan  yang  tidak terbatas.  Term  ini  sebenarnya  punya makna  umum,  yaitu  memiliki  dua orang  atau  lebih  isteri  dalam  waktu yang  bersamaan.  Adapun  kebalikan dari  bentuk  perkawinan  seperti  ini adalah  monogami  yaitu  perkawinan  di mana suami hanya memiliki satu orang isteri (Bibit Suprapto, 1999:71). Menurut  Mahmud  Syaltut,  mantan rektor  Universitas  al-Azhar,  Kairo, Mesir:
“Hukum  poligami  adalah  mubah. Poligami  dibolehkan  selama  tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap  para  istri.  Jika  terdapat kekhawatiran  terhadap  kemungkinan terjadinya  penganiayaan  dan  untuk melepaskan  diri  dari  kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan  beristri  satu  orang  saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan  berpoligami  adalah  terkait dengan  terjaminnya  keadilan  dan ketiadaan  kekhawatiran  penganiayaan terhadap  para  istri”  (Mahmud  Syaltut, 1996:269).
Poligami merupakan
perkawinan  di  mana  terdapat  seorang suami  yang  menikahi  beberapa  orang wanita  atau  dapat  dikatakan  bahwa poligami  adalah  seorang  suami  yang mempunyai  istri  banyak.  Di  mana poligami  tersebut  berbeda  regulasinya pada setiap negara. Poligami sebenarnya  tidak  diatur  dalam  UU perkawinan di Indonesia karena perkawinan  di  Indonesia  menganut asas monogami yang terkandung dakam  Undang-undang  perkawinan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, menyatakan  asas  monogami  terbuka yang  berarti  bahwa  seorang  pria  dapat mempunyai  isteri  lebih  dari  satu dengan  persetujuan  dari  pihak-pihak yang  bersangkutan  dan  izin  dari pengadilan.  Kompilasi  Hukum  Islam pun  mengatur  mengenai  perkawinan poligami ini.
Pandangan hidup Pancasila
dirumuskan  dalam  kesatuan  lima  sila yang  masing-masing  mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi  lima  sila  operasional  dalam menjalani  kehidupan,  termasuk  dalam penyelenggaraan  kegiatan  menegara dan  pengembanan  hukum  praktis. Kesatuan  lima  nilai  fundamental  itu bersama-sama  dengan  berbagai  nilai yang dijabarkan atau diderivasi
berdasarkannya,  mewujudkan  sebuah sistem nilai, dan dielaborasi (diejawantahkan)  ke  dalam  berbagai asas  hukum  dan  kaidah  hukum  yang keseluruhannya  mewujudkan  sebuah sistem  hukum  (tata  hukum)  (B.  Arief Sidharta, 2013:98). Pokok pikiran yang mengatakan  hukum  sebagai  sarana pembaharuan masyarakat, adalah:
“Sarana pembaharuan masyarakat didasarkan  kepada  anggapan  bahwa
adanya  keteraturan  atau  ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan  itu  merupakan  suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak)  perlu.  Anggapan  lain  yang terkandung  dalam  konsepsi  hukum sebagai  sarana  pembaharuan      adalah bahwa  hukum  dalam  arti  kaidah  atau peraturan hukum memang bisa berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau sarana pembangunan dalam arti penyalur  arah  kegiatan  manusia  ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”
(Mochtar Kusumaatmadja, 1996: 13).
Dalam masyarakat yang sedang membangun  (masyarakat  yang  sedang berubah), hukum tidak cukup memiliki fungsi  sebagai  alat  untuk  memelihara ketertiban  dan  kepastian  saja,  tetapi juga  harus  dapat  membantu  proses perubahan  masyarakat  yang  sedang membangun, apabila perubahan hendak  dilakukan  dengan  tertib  dan teratur.  Pengertian  hukum  di  atas menunjukkan  bahwa  untuk  memahami hukum  secara  holistik  tidak  hanya terdiri  atas  “asas”  dan  “kaidah”, tetapi harus pula mencakup lembaga ( institutions )  yang  diperlukan  untuk “mewujudkan  kaidah”  itu  dalam kenyataan. Keempat komponen hukum di  atas,  yaitu  asas,  kaidah,  lembaga, dan proses bekerja sama secara integral untuk  mewujudkan  kaidah  itu  dalam kenyataan,  dalam  arti  pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Keempat  komponen  hukum  yang diperlukan untuk “mewujudkan hukum” dalam kenyataan. Pembangunan  membawa  perubahan- perubahan dalam kehidupan
masyarakat.  Perubahan  yang  dibawa pembangunan tentulah
suatu perubahan  yang  diharapkan  (positif), dan  perubahan  itu  terjadi  secara  tertib dan teratur.

## E. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  deskriptif analitis  adalah  metode  yang  mengkaji masalah-masalah  dalam  masyarakat dan  tata  cara  yang  berlaku  dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu,  termasuk  tentang  hubungan, kegiatan,  sikap,  pandangan,  serta proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.  (Moh.  Nazir,  1999:63-64). Berkaitan  dengan  topik  pembaharuan
UU  Perkawinan  dalam  perkawinan poligami berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, guna mendapatkan  gambaran  sebagaimana disebut  di  atas  digunakan  studi kepustakaan, yaitu menggunakan bahan hukum untuk menjawab masalah penelitian.

## F. PEMBAHASAN  MENGENAI PENGATURAN  POLIGAMI  DAN PERANAN  PEMERINTAH  DALAM MEWUJUDKAN  PEMBAHARUAN UU PERKAWINAN
Perkawinan  merupakan  salah
satu peristiwa penting dalam kehidupan  manusia.  Sudah  menjadi kodrat  alam  bahwa  setiap  manusia memiliki  naluri  untuk  saling  tertarik baik bagi pria ataupun wanita terhadap lawan  jenisnya.  Dari  perasaan  tertarik ini  kemudian  timbul  keinginan  di antara  dua  manusia  tersebut  untuk membentuk  sebuah  kehidupan  rumah tangga bersama.
Dengan hidup bersama, kemudian
melahirkan keturunan  yang  merupakan  sendi
utama  bagi  pembentukan  negara  dan bangsa.  Bentuk  hidup  bersama  ini mempunyai akibat tertentu bagi masyarakat.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan aturan  dari  hidup  bersama  mengenai syarat-syarat  peresmian,  pelaksanaan, kelanjutan,  dan  terhentinya  kehidupan bersama  tersebut.  Aturan  inilah  yang disebut  aturan  perkawinan.  Mengingat pentingnya lembaga perkawinan, negara berusaha untuk mengatur perkawinan  dengan  suatu  undang- undang  nasional,  yang  dimaksudkan berlaku  bagi  seluruh  warga  Negara Indonesia (Wahyono dan Surini Ahlan, 2004:1).
Perkawinan  poligami  diberikan syarat  adil  yang  tentu  saja  akan memberikan  perlindungan  hukum  bagi pihak isteri yang dipoligami, sebagaimana firman Allah SWT dalam An-Nisa’ ayat 129, menyatakan:
“Dan  kamu  tidak  akan  dapat  berlaku adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat demikian,  karena  itu  janganlah  kamu terlalu  cenderung  (kepada  yang  kamu cinta) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.  Dan  jika  kamu mengadakan
perbaikan dan memelihara  diri  (dari  kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. Pedoman sebagai peraturan tentang
poligami yaitu UU Perkawinan, PP Perkawinan, dan KHI. Berdasarkan  UU  Perkawinan,  yang menyatakan
bahwa: sistem kekeluargaan  yang  dianut  oleh  Negara Indonesia  adalah  pernikahan  yang monogini/monogami (Pasal 3 ayat (1)). Dalam  UU  Perkawinan  ini  meskipun pada  prinsipnya  seseorang  itu  harus
bermonogami/monogini  akan  tetapi pada penjelasan berikutnya memperbolehkan seseorang untuk berpoligami  yaitu  dengan  ketentuan bahwa  pengadilan  dapat  memberikan izin  kepada  suami  untuk  berpoligami dengan  persetujuan  pihak  yang  terkait (Pasal  3  ayat  (2)).  Kaitannya  dengan hal  ini,  suami  apabila  menginginkan untuk  berpoligami  harus  mengajukan permohonan kepada
pengadilan
setempat.  Dalam  hal  ini,  pengadilan terlebih  dahulu  mempertimbangkan kondisi  isteri  dalam  hal  moralitas  dan kondisi kesehatan
khususnya reproduksi.  Setelah  semua  hal  tersebut telah  terpenuhi  harus  ada  peresetujuan dari  pihak-pihak  yang  bersangkutan bisa jadi persetujuan tersebut lisan atau tertulis  yang  penting  disampaikan  di muka pengadilan (Pasal 41 PP Perkawinan), dan jaminan kesejahteraan finansial yang
dibuktikan  dengan  penghasilan,  pajak penghasilan,  dan  keterangan  lain  yang dibutuhkan  pengadilan  dari  suami (Pasal  4  dan  Pasal  5  UU  Perkawinan). Selain  itu  ada  persyaratan  yang  pokok yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang suami  yaitu  kebolehan  poligami  itu maksimal  empat  orang  dan  suami mampu  untuk  berlaku  adil.  Jika  syarat tersebut  tidak  terpenuhi  maka  suami dilarang  untuk  melakukan  poligami (Pasal  55  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat (3) KHI).
Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan poligami,
walaupun  dengan  alasan  dan  syarat- syarat  tertentu.  Dengan  demikian, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia bukan negara yang menganut  asas  perkawinan  monagami mutlak
melainkan perkawinan
monogami  terbuka.  Poligami  juga tidak  dapat  dilakukan  semena-mena oleh  seorang  suami  melainkan,  harus ada  izin  dari  peradilan  (hakim), sebagimana  disebutkan  dalam  UU. Menurut  Khoirudin  Nasution,  bahwa peraturan
perundang-undangan perkawinan  tentang  poligami  berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan  poligami  adalah  laki-laki yang  benar-benar,  mampuh  secara ekonomi  menghidupi  dan  mencukupi seluruh  kebutuhan  (sandang,  pangan, dan  papan)  keluarga  (isteri-isteri  dan anak-anak)  dan  mampuhh  berlaku  adil terhadap isteri-isterinya. Sehingga isteri-isteri  dan  anak-anak  dari  suami poligami  tidak  disia-siakan  (Khoirudin Nasution, 2009:272).
Perkawinan  berasal  dari  kata “kawin”  yang  menurut  bahasa  berati membentuk  keluarga  dengan  lawan jenis,  melakukan  hubungan  kelamin atau  bersetubuh.  Berasal  dari  kata an- nikah yang  menurut  bahasa  berarti mengumpulkan,  saling  memasukan, dan wathi atau  bersetubuh  (Abdul Rahman  Ghozali, 2003:8). Perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja atau batin saja  melainkan  kedua  unsur  tersebut harus bersatu agar terjadi keseimbangan dalam hidup
berkeluarga  (rumah  tangga).  Sebagai ikatan  lahir,  perkawinan  merupakan hubungan  hukum  antara  seorang  pria dan  seorang  wanita  untuk  hidup bersama  sebagai  suami  istri.  Bagi agama islah ikatan  lahir  ini  terjadi dengan  adanya  upacara  perkawinan yakni  pengucapan  akad  nikah  oleh calon mempelai pria kepada wali nikah mempelai wanita ( ijab qobul ), sedangkan bagi agama yang lain selain Islam  yaitu  pengucapan  sesuai  dengan
ketentuan  agama  dan  kepercayaan tersebut.  Pengaturan  poligami  dalam peraturan  perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia adalah dengan tujuan  dibuat  bukan  untuk  melarang poligami,  melainkan  untuk  mengatur dan  melindungi  hak-hak  wanita  agar tidak terjadi tindakan sewenang- wenang terhadap kaum wanita.
= Kewajiban  suami  istri  diatur dalam Pasal 30 sampai denganPasal 34 UU  Perkawinan  dan  Pasal  80  sampai dengan  84  KHI.  Di  antara  kewajiban tersebut  ada  kewajiban  yang  bersifat timbal balik  antara  suami istri dan  ada kewajiban  sepihak,  yaitu  kewajiban suami  saja  atau  kewajiban  istri  saja. Kewajiban  yang  timbal  balik  antara suami  istri  adalah:  wajib  saling  cinta mencintai, wajib saling hormat menghormati, setia, dan saling
memberi bantuan lahir
batin.
Kewajiban sepihak dari suami: melindungi istri,
menyediakan kebutuhan  hidup  rumah  tangga  sesuai dengan  kemampuannya.  Kewajiban sepihak  dari  istri:  wajib  mengatur urusan  rumah  tangga  sebaik-baiknya. Dari  sekian  kewajiban  yang  diatur dalam  UU  Perkawinan  dan  KHI tersebut  tidak  ada  aturan  secara eksplisit
mengenai
kewajiban memenuhi  kebutuhan  seks.  Memenuhi kebutuhan  seks  ini  hanya  mungkin dimasukkan  dalam  kewajiban  timbal balik,  yaitu  saling  memberi  bantuan lahir dan bathin.
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.  Untuk  itu  suami  isteri  perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing  dapat  mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan
materiel.  UU  Perkawinan  menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki  oleh  yang  bersangkutan, karena  hukum  dan  agama  yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami  daat  beristeri  dengan  lebih  dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan,  hanya  dapat  dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan  tertentu  dan  diputuskan oleh pengadilan. Karena tujuan perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga  yang  bahagia  kekal  dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut  prinsip  untuk  mempersukar terjadinya perceraian. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun  dalam  pergaulan  masyarakat, sehingga  dengan  demikian  segala ssuatu dalam keluarga dapat dirundingkan  dan  diputuskan  bersama oleh suami isteri.
UU  Perkawinan,  secara  tertulis memberikan  titik  terang  bagi  pelaku poligami  akan  tetapi  sebenarnya  UU ini  menekankan  untuk  lebih  memilih untuk  bermonogami.  Hal  ini  terlihat jelas  bagaimana  syarat-syarat  yang harus dipenuhi. Meskipun pertimbangan  kondisi  dari  seorang isteri  dinilai  sangat  rentan  untuk  tidak bahagia,  lebih  disebabkan  karena ketidakberdayaan yang menjadi suratan  takdir.  Akan  tetapi,  UU  lebih mendahulukan  perasaan  seorang  isteri dari  pada  izin  poligami.  Seandainya ada izin dari isteri/isteri-isteri
merupakan cerminan dari kewibawahan  isteri/isteri-isteri.  Betapa sangat  lapang  dada seorang isteri  yang pada  saat  suaminya  mengajukan  izin
kepadanya  untuk  berpoligami  berada dalam  suatu  kondisi  yang  sangat membutuhkan perhatian dan dukungan. Suatu  hal  yang  sebenarnya  sulit diterima oleh naluri perasaan pada saat sang  isteri  didera  beban  yang  sangat menghentakkan jiwa, suami menginginkan untuk membagi cintanya kepada yang lain. Dalam KHI menyantumkan bahwa pihak
pengadilan memberikan ketentuan yang  sangat  ketat  bagi  suami  yang menginginkan  poligami.  Pertimbangan pengadilan tidak hanya masalah materi yang dinilai cukup untuk beristeri lebih dari  satu  melainkan  ada  pertimbangan yang  mendasar  yaitu  kemampuan suami untuk berlaku adil.
Perkembangan yang terjadi
dalam masyarakat menimbulkan berbagai  gejala-gejala  sosial  yang memicu suatu konflik. Konflik tersebut
bukan hanya dalam lingkup masyarakat luas, tetapi juga merambah ke  persoalan  rumah  tangga.  Salah  satu konflik  yang  sering  terjadi  dalam lingkungan rumah tangga terkait
dengan perkawinan (pertalian).
Perkawinan  merupakan  salah  satu kebutuhan psikologis manusia. Melalui perkawinan,  akan  terbangun  hubungan emosional  antara  dua  orang  yang disebut  sebagai  keluarga.  Berdasarkan hukum positif yang berlaku, perkawinan  pada  dasarnya  menganut asas  monogami.  Asas  ini  hanya memberikan  peluang  seorang  pria mempunyai  seorang  istri,  dan  begitu juga  sebaliknya.  Hal  itu  telah  diatur secara  limitatif  dalam  Pasal  3  ayat  (1)
UU Perkawinan. Pernikahan monogami  sebagaimana  ketentuan  di atas dapat dikesampingkan
sebagaimana  syarat  yang  ditentukan
dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Pasal  tersebut  menyatakan  pengadilan berwenang memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang  apabila  dikehendaki  oleh  para pihak,  atau  disebut  poligami  (Rochxy dan Bayu Lesmana, 2016:251).
Perkawinan merupakan hal yang  sangat  penting  dalam  suatu masyarakat  karena  dengan  adanya suatu perkawinan maka akan menimbulkan  ikatan  antara  seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ikatan tersebut dimaksudkan untuk membentuk  sebuah  keluarga  bahagia dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keturunan. Sistem hukum yang dimiliki  oleh  berbagai  bangsa  dan negara  tidak  sama.  Dengan  sendirinya konsep  atau  pengertian  perkawinan yang  dianut  oleh  berbagai  sistem hukum  itu  pun  tidak  sama  (Nita Ariyulinda,  2014:1).  Bagi  masyarakat Indonesia  sudah  menjadi  pegangan hidup  bahwa  mengenai  perkawinan, kelahiran, dan kematian sangat dipengaruhi  oleh  ketentuan-ketentuan agama. Terutama lagi setelah kedatangan  agama-agama  besar  di Indonesia  maka  masalah  perkawinan sangat  dipengaruhi  oleh  ajaran-ajaran dan ketentuan agama yang
bersangkutan.  Sebagaimana  diketahui masalah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan.
Menurut UU Perkawinan,
sahnya suatu perkawinan adalah merujuk  pada  dasar  hukum  Pasal  1 yang menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha
Esa”.  Menurut  Pasal  3,  Pasal  4,  dan Pasal  5  UU  Perkawinan,  persetujuan istri  seringkali  menjadi  persoalan  inti dalam  poligami,  di  mana  seorang suami  melakukan  perkawinan  untuk kedua kalinya atau lebih tanpa izin dari istri  yang  pertama  (terdahulu).  Pada dasarnya, perkawinan yang
dikehendaki  yaitu  perkawinan  yang dilakukan untuk waktu selama- lamanya  sampai  meninggalnya  salah seorang  suami  atau  istri.  Perkawinan bertujuan membentuk keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia,  berarti  dalam rumah  tangga  itu  seharusnya  tercipta adanya  hubungan yang  harmonis antara suami istri dan anggota
keluarganya berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai)  dengan  baik,  tenang,
tenteram  dan  saling  mencintai  dengan tumbuhnya rasa kasih sayang.
KHI merupakan
hasil
konsensus  ( ijma’ )  ulama  dari  berbagai “golongan”melalui  media  lokakarya yang  dilaksanakan  secara  nasional yang  kemudian  mendapat  legalisasi dari  kekuasaan  Negara.  Yang  mana kompilasi  hukum  Islam  ini  bertujuan untuk  memositifkan  hukum  islam  di Indonesia.  Dalam  kaitan  ini  kata hukum  islam  harus  diartikan  sebagai Hukum  Perdata  Islam  (Abdul  Rahmat Budiono,  2003:32).  Walaupun  pada dasarnya asas  yang melekat dalam  UU Perkawinan  tersebut  merupakan  asas monogami  (Moh.  Idris  Ramulyo, 1996:184).  Namun  menurut  Yahya Harahap,  asas  hukum  dalam  UU tersebut  tidaklah  berimplikasi  pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka (M. Yahya Harahap,  1975:25-26).  Sementara  asas yang  melekat  pada  KHI  adalah  asas
poligami tertutup. Sebab secara tersurat  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  KHI, dijelaskan  bahwa  asas  perkawinanya adalah  poligami.  Namun  pasal-pasal setelahnya mengindikasikan untuk menutup asas poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang begitu ketat, sehingga  tidak  memungkinkan  bagi para pelaku poligami untuk menerapkannya dengan sewenang-
wenang.  Kedua  asas  tersebut  tentunya terdapat  konsekuensi  hukum  yang sama,  yaitu  poligami  diperbolehkan  di negara Indonesia.
Dalam pembentukan UU Perkawinan  pada  Pasal  3,  apabila diperhatikan  struktur  norma,  di  satu sisi menerapkan azas monogami, tetapi di ayat berikutnya dibuka peluang bagi suami  untuk  mengajukan  poligami. Dalam hal Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) melihat  azas  monogomi  dan  dibuka peluang  untuk  poligami  berdasarkan izin,  dirasakan  tidak  memberikan kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi pelaku  poligami.  Masalah  pengaturan poligami  seharusnya  menjadi  azas dalam  pembentukan  UU  Perkawinan karena  dalam  QS  An-Nisa’  ayat  (3) bahwa suami berhak untuk berpoligami.  Dalam  KHI  secara  tegas bahwa  perkawinan  menurut  Hukum Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad yang  sangat  kuat  untuk  menaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan
ibadah. Poligami
merupakan  syari’at  Islam  yang  tidak dilarang  dengan  sarang  dapat  berlaku “adil”. Banyaknya permasalahan dalam poligami  di  Indonesia,  sudah  saatnya pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap UU Perkawinan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan.
Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu,  maka  hukum  harus  dilaksanakan agar  kepentingan  manusia  tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat
berlangsung  secara  normal  dan  damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah  dilanggar  itu  harus  ditegakkan. Melalui  penegakan  hukum  inilah hukum  ini  menjadi  kenyataan.  Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan keadilan.  Dalam  pembaharuan  UU Perkawinan sudah
seharusnya memperhatikan
asas-asas dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan sehingga dalam pemberlakuannya  dapat  memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa  atau  konflik  sehingga  rasa keadilan masyarakat dapat terwujud.
Problem  hukum  pertama  jika diukur dengan asas hukum perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan, yaitu perkawinan  monogami  dalam  rangka melindungi hak-hak istri, maka persetujuan  istri  tersebut  merupakan hak  prerogatif  istri  sehingga  siapapun atau  lembaga  apapun  tidak  boleh  ikut campur  mempengaruhi  kehendak  istri.
Dalam rangka
mewujudkan pembaharuan hukum perkawinan, perlu  ditentukan  arah  dan  strategi untuk  memperoleh  cara  mencapai politik hukum yang telah dicanangkan. Sektor hukum perkawinan perlu memperoleh  arah  pembaharuan  materi hukumnya.  Pilihan  sektor  hukum
perkawinan ini didasarkan pada urgensi dan besar pengaruhnya ( impact )  bagi  kelangsungan  tujuan bernegara sebagaimana disebutkan dalam  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu: “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Pada azasnya, perkawinan seperti  ini  dibolehkan  bagi  seorang muslim  dalam  arti  yang  sebenarnya dan  sanggup  berlaku  adil  terhadap istri-istrinya. Pembaharuan UU Perkawinan dirasakan sangat
mendesak  apabila  melihat  lahirnya pada  tahun  1974,  terutama  terhadap rumusan Pasal  3  UU  Perkawinan yang seharusnya  menerapkan  azas  poligami dengan  syarat-syarat  yang  sekarang sudah  ada,  sehingga  tidak  terjadi perdebatan  di  masyarakat.  Pembaruan UU Perkawinan dapat diartikan sebagai  upaya  dan  perbuatan  melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan  yang  dilakukan  oleh pemerintah yang mempunyai
kompetensi dan otoritas dalam pengembangan UU Perkawinan dengan cara-cara  yang  telah  di  tentukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang  dibenarkan  sehingga  menjadikan UU  Perkawinan  dapat  tampil  lebih segar  dan  modern,  tidak  ketinggalan zaman.

## G. PENUTUP
Kesimpulan
UU  Perkawinan  menganut  asas
monogami,  hanya  apabila  dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya,  seorang  suami  dapat beristeri  dengan  lebih  dari  seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan,  hanya dapat  dilakukan  apabila  memenuhi berbagai  persyaratan  tertentu  dan diputuskan  oleh  pengadilan.  Dalam pembentukan  UU  Perkawinan,  di  satu sisi menerapkan azas monogami, tetapi di ayat berikutnya dibuka peluang bagi suami  untuk  mengajukan  poligami. Pembaruan  UU  Perkawinan  dapat diartikan  sebagai  upaya  dan  perbuatan melalui  proses  tertentu  dengan  penuh kesungguhan  yang  dilakukan  oleh pemerintah yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan UU Perkawinan dengan cara-cara  yang  telah  di  tentukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

## Saran
Problem  hukum  pada  asas hukum  perkawinan  yang  dianut  oleh UU  Perkawinan,  yaitu  perkawinan monogami  dalam  rangka  melindungi hak-hak  istri,  tetapi  dibuka  ruang  bagi suami  untuk  berpoligami,  diharapkan pemerintah dapat melaksanakan
pembaharuan UU Perkawinan sehingga memberikan  kejelasan  azas  dalam  UU Perkawinan sehingga tidak
menimbulkan  multi  tafsir  terhadap norma dalam UU Perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Rahman I. Doi. 1996. Perkawinan  dalam  syariat  Islam . Jakarta: Rineka Cipta. Abdul Rahmat Budiono. 2003. Peradilan  Agama  dan Hukum Islam Di Indonesia . Malang: Bayumedia. Ahmad  Rofiq.  1998. Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: Grmaedia Pustaka Utama. Bernard  Arief  Sidharta.  2013. Ilmu
Hukum, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum  Sistematik  Yang  Responsif
Terhadap  Perubahan  Masyarakat . Yogyakarta: Genta Publishing. Bibit Suprapto. 1999. Liku-liku Poligami . Yogyakarta: Al Kautsar. Khoirudin  Nasution.  1996. Riba  dan Poligami: Sebuah Studi Atas
Pemikiran  Muhammad  ‘Abduh .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mahmud  Syaltut.  1996. Islam  ‘Aqidah Wa Syari’ah. Mesir: Dar al-Qalam. Mantep  Miharso.  2014. Pendidikan
Keluarga  Qur’ani . Yogyakarta: Safria Insani Press. Mochtar Kusumaatmadja. 1996. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum  Nasional,  Suatu  Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di
Indonesia , Bandung: Binacipta. Moh.  Idris  Ramulyo.  1996. Hukum Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisa Dari  UU  No  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam .  Jakarta: Bumi Aksara. Moh.  Nazir.  1999. Metode  Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soedharyo Soimin. 1992. Hukum Orang dan  Keluarga .  Jakarta:  Hadi  Karya
Agung.
Wahyono  dan  Surini  Ahlan.  2004.
Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga . Jakarta:  Badan  Penerbit  Universitas Indonesia.
Yahya  Harahap.,  M.  1975. Hukum
Perkawinan  Nasional .  Medan:
Zahir Trading. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945
Amandemen Keempat.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (Lembaran Negara  Tahun  1974  Nomor  1,
Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (Lembaran Negara  Tahun  1975  Nomor  12, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3050).
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Sumber Lain Khoirudin  Nasution.  2009. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia  dan  Perbandingan Hukum  Perkawinan  di  Dunia Muslim  Studi  Sejarah,  Metode Pembaruan,  dan  Materi  dan Status Perempuan Dalam Perundang-undangan . Yogyakarta:  ACAdeMIA  dan TAZZAFA.
Rochxy  dan  Bayu  Lesmana.  2016.
Pemidaan Terhadap Pelaku Perkawinan  di  Bawah  Tangan Tanpa Izin Isteri Pertama . Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember.