## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019

## DAFTAR ISI

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963−1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser  ........................................................................... 1

## AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA
Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron ...................................... 19 PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki ................................................................................................ 33

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz .................................................................................................... 47

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA
Melpayanty Sinaga................................................................................................................ 61

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana ............................................. 76

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi .................................................................................................................................. 93

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Meilinda Sari Yayusman .................................................................................................... 106

## TINJAUAN BUKU
PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah............................................................................................................................. 113

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019
DDC: 320.5 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar­ nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963−1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963−1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

## DDC: 302.2

## Al Araf Assadallah Marzuki

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber ( cyber space ) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua,  terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## DDC: 320.5

## Djuneidi

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah
TINJAUAN BUKU

## PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2019

## DDC: 320.5

## Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963 − 1969

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog - yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron

## THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## DDC: 302.2 Al Araf Assadallah Marzuki

## STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside.  Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH  BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade
DDC: 320.5

## Djuneidi
MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi Kelompok Studi Antropologi (KeSAnt)Yogyakarta E-mail: Djunssa@gmail.com

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma’aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as “a verbal war” and “a political identity war” that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords : Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­ Indonesia  (NKRI)  serta  miskinnya  pengetahuan  dan  pemahaman  haluan  (ideologi)  negara  sehingga  mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

## PENDAHULUAN: DEMOKRASI PASCA REFORMASI 1998 & PEMILU 2019
Ada sebuah peristiwa penting ketika membicara - kan fenomena pasca Pemilu 2019, yaitu kondisi objektif pasca reformasi di mana kebebasan sipil dalam berdemokrasi mengalami “kran terbuka” artinya  semua  orang  mendapatkan  kebebasan berpendapat, berorganisasi, berpolitik, berkarya dan  mengekspresikannya,  dan  seterusnya.
Kondisi ini kemudian didukung oleh kemajuan teknologi informasi dengan dunia internet yang memunculkan media sosial dalam dunia maya. Pemerintahan pasca reformasi, selama 20 tahun, telah memberikan jaminan pada anak­anak bangsa tumbuh dan berkembang secara bebas. Keadaan seperti inilah yang menjadi latar belakang ter - jadinya  fenomena  bipolarisasi  dan  penguatan politik identitas masyarakat yang cukup ramai dalam setiap pergantian pimpinan pemerintahan baik di daerah maupun di pusat.
Fenomena  bipolarisasi  sosial  yang  terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan negatif dan bahkan cenderung “perang verbal”, “perang identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos). Semua itu tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan media komunikasi, seperti sistem berbasis inter - net dan media sosial yang berkembang: facebook, instagram, tweeter, WhatsApp , dan seterusnya. Semua orang bisa bicara apa saja tanpa hambatan ruang dan waktu, tanpa sopan santun dalam dunia nyata  yang  masih  berlaku  etika  sosial­budaya dalam interaksinya.
Dalam konteks tulisan ini, fenomena identi - tas kebangsaan yang disebut ‘nasionalisme’tidak semata­mata berangkat dari fenomena sosial­bu - daya yang terjadi pasca Pemilu Presiden 2019, tetapi juga tidak terlepas dari latar belakang seja - rah sejak pasca reformasi 1998. Pasca reformasi tersebut, semua orang di Indonesia mengalami fase  kemerdekaan  berdemokrasi  yang  luar  bi - asa. Semua orang boleh bicara apa saja, bebas berorganisasi, bebas berekspresi, berbagai karya buku dan media massa bebas diproduksi, seiring perkembangan  kemajuan  teknologi  informasi, berkembang media sosial online , layanan online , dan seterusnya.
Salah  satu  dampaknya  tentu  ada  yang negatif, seperti munculnya aliran­aliran politik identitas  (basis  keagamaan,  kedaerahan)  yang bebas  mengembangkan  jaringannya  tanpa  ada hambatan dari regulasi hukum positif, sekalipun bertentangan dengan ideologi negara yang sudah disepakati  sejak  berdirinya  NKRI.  Maraknya kelompok­kelompok atau organisasi sosial yang mempunyai  kepentingan  dengan  indentitas tertentu, yang biasa kita kenal sebagai “ormas” (organisasi  massa),  atauLembaga  Swadaya Masyarakat (LSM), dan perkumpulan serta lem - baga studi, dan seterusnya. Banyaknya organisai dan kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat sipil merupakan pertanda bahwa demokratisasi mulai tumbuh, seiring dengan keterbukaan regu­ lasi pemerintah dalam membawa pembangunan bangsa dan negara ini.
Dalam  kebebasan  ini  pula,  kebebasan berpandangan mulai tumbuh sebebas­bebasnya. Bacaan “kiri” yang identik terkait dengan politik sosialisme­marxisme sudah tidak dilarang lagi, begitu juga dengan bacaan “kanan” yang identik dengan kaum fundamentalisme agama, atau yang cukup ekstrim adalah pandangan Islam tentang negara  khilafah,  ataupun  negara  berdasarkan injili. Pemahaman lain dan komunitas­komunitas pun muncul dengan ekspresinya masing­masing. Semakin kuat ekspresi antar komunitas itu ternya - ta mengandung potensi ancaman konflik sosial, karena adanya perbedaan nilai dan prinsip­prinsip yang saling menegasikan; atau pun pemaksaan atas pandangan & nilai­nilai yang dianut sendiri terhadap orang lain.
Gesekan  dan  potensi  konflik  sosial  yang semakin terasa bisa dilihat dari adanya gerakan pemaksaan dan intimidasi tertentu pada kelompok yang lemah, dan dianggap bertentangan dengan dirinya. Intoleransi pun tumbuh subur, hingga se - karang. Bahkan, misalnya pada Pendidikan Anak­ Anak  Usia  Dini  (PAUD)  pun  sudah  diajarkan untuk tidak bertoleransi dengan kawan­kawannya yang berbeda agama/kepercayaan. Padahal mere­ ka  masih  anak­anak  yang  masih  harus  belajar banyak hal tentang keanekaragaman kehidupan. Cara mendidik seperti ini akan membuat bangsa Indonesia  semakin  terkucilkan  dari  pergaulan internasional.
Beragam budayawan dari seantero Nusantara mempertanyakan  mana  strategi  kebudayaan Indonesia, mana identitas budaya Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ?

## METODE PENELITIAN: ANTRO-JALAN-JALAN
Tulisan ini dibuat berdasarkan data­data kuali­ tatif  yang  saya  kumpulkan  selama  perjalanan kehidupan  saya  pasca  tahun  reformasi  1998 sampai  2019,  ketika  berada  di  Kota  Tanjung - karang­Lampung, Kota Malang dan Surabaya, Kota Yogyakarta, Surakarta (Solo) dan Semarang, Pedesaan di Gunungkidul, lembah Merapi, Pono­ rogo,  Pacitan,  Banyumas,  Situbondo,  Banda Aceh, Aceh  Besar,  Pulau  Sabang­We­Rubiah, Simeulue, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Padang  Pariaman,  Bangka­Belitung,  Kota
Waikabubak dan Waingapu di Sumba, Kupang, Kota Jayapura dan Merauke, pedesaan Keerom dan desa perbatasan RI­Papua New Guinea di Papua, dan Sulawesi Tengah. Di wilayah­wilayah itu, saya bertemu juga dengan orang­orang dari wilayah lain yang belum saya singgahi, seperti bertemu orang Alor, orang Buton, orang Maluku, Orang Key, Orang Manado, Orang Toraja, Orang Kalimantan, dan masih banyak lagi. Orang­orang dengan beragam peran dan posisi sosial, profesi, dan keahliannya serta dari kelompok usia yang beragam;  sangat  menarik  untuk  belajar  dari pengalaman mereka dalam menyikapi hidup dan menjalani kehidupannya.
Melalui  perkenalan,  pertemanan  dan  per - saudaraan, saya mendapatkan banyak cerita dan kisah pengalaman empirik dari orang­orang yang saya temui tersebut. Saya mencatat hal­hal yang menarik bagi saya. Beberapa pertanyaan utama (tematik)  yang  selalu  saya  sampaikan  kepada mereka antara lain adalah:
1. Apakah anda merasa sebagai warga negara Indonesia?
2. Yang  kemudian  dilakukan  pendalaman dengan dua pertanyaan di bawah ini:
3. Apakah  yang  anda  ketahui  tentang  PAN - CASILA?
4. Adakah yang anda banggakan sebagai warga negara Indonesia?
Kisah dan penjelasan yang sangat menarik dari mereka, membuat saya antusias untuk terus mengumpulkan data­data dari keanekaragaman orang­orang  yang  berlatar  belakang  budaya berbeda­beda tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  ala  jalan­jalan,  ada  yang  menyebut - nya  sebagai  “antro­jalan­jalan”  dalam  tradisi belajar Antropologi di Universitas Gadja Mada (UGM)  Yogyakarta.  Pendekatan  kualitatif  ini menggunakan metode kualitatif ala antropologi : wawancara umum, wawancara–mendalam den - gan pendekatan “pertemanan­persaudaraan” yang mana orang bisa saling terbuka menyampaikan pendapat dan perasaannya, dan dilakukan pada anggota komunitas yang ditemui sepanjang per - jalanan di suatu wilayah (Kepulauan Indonesia).
Data kualitatif yang terkumpul saya analisis berdasarkan data­fakta yang umumnya sudah ter - jadi, catatan media massa dan catatan riset sejarah sebagai referensi pembanding. Akhirnya proses analisis ini juga merupakan bagian dari asumsi pemikiran subjektif atau interpretasi saya untuk memahami fenomena identitas kebangsaan dan nasionalisme yang ada pada komunitas­komu - nitas tersebut di wilayah Nusantara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## Merasa Indonesia
“Apa komentar bapak terhadap ‘rame­rame’ an - tara kubu 01 dan kubu 02 dalam Pemilu Presiden sekarang?” Saya bertanya kepada seorang bapak setengah baya, usia sekitar 52 tahun, asli orang suku Amungme di Timika, Papua, dimana per­ usahaan tambang terbesar di Indonesia beroperasi menghasilkan tembaga, emas,dll.
“Kami di sini sudah jelas menetapkan pilihan pada Presiden Joko Widodo 1 , ‘rame­rame’ atau ribut­ribut antar kubu itu ma, saya tidak peduli, ribut­ribut itu juga hanya di Jakarta, di sebagian Jawa saja. Papua sini ma jauh dari Jakarta. Santai aja…”  jawab  bapak  itu  dengan  santai  sambil menikmati segelas bir bintang produk Indonesia.
“Presiden Jokowi jelas diterima di Papua, karena pembangunannya jelas terasa bagi orang di Papua. Bangun jalan antar kota, air minum, pasar, puskesmas, sekolah, listrik, dan banyak lagi. Rakyat Papua merasakan sekali manfaatnya, perubahannya….karena  itu  Gubernur  terpilih Lukas Enembe, meskipun dari partai demokrat­ SBY yang berkoalisi dengan Gerindra dari kubu 02, memutuskan dan menyatakan kepada publik untuk memilih Jokowi sebagai presiden berikut - nya.” Jelas bapak itu lebih jauh.
Apakah  anda  merasa  sebagai  warga  ne­ gara  Indonesia?  Pertanyaan  yang  saya  ajukan kepadanya.
1 Calon  presiden  pada  kubu  01,  petahana  yang  sering disebut  “Presiden  Jokowi”.  Wawancara  dengan  bpk AW di Jayapura, Papua, 23 Nov 2018. Bpk AW berlatar pendidikan tinggi, pengalaman bekerja pada organisasi dunia dan lembaga­lembaga tingkat nasional, pelatihan tingkat nasional dari Universitas Cenderawasih, UGM, BNPB,  SAR,  dan  juga  dari  organisasi  kemanusiaan international, seperti Unicef.
“Secara jujur, sebenarnya saya tidak merasa sebagai bangsa Indonesia sepenuhnya, ada seba - gian rasa yang tidak terima gitu, ….artinya karena selama ini banyak kekerasan yang terjadi di tanah Papua. Pemerintah seperti mendiskriminasikan kami  yang  tertinggal  dan  semakin  tertinggal saja. Tapi harta kekayaan kami dieksplorasi dan dieksploitasi  besar­besaran  demi  keuntungan pejabat­pejabat korup di Jakarta di Jawa.”
Ketika pertanyaan itu saya ajukan kepada beberapa orang di wilayah yang berbeda­beda, memang  ada  banyak  ragam  jawaban  yang menarik:
Merasa sebagai Warga Negara Indonesia Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia
“Ya, saya warga negara Indonesia, karena saya lahir dan besar di Negara Republik Indonesia,” (AR, 41 thn, pegawai bank, Yogyakarta, 2019)
“….Saya  merasa  bersyukur  bisa  menjadi  warga negara  Indonesia,  negeri  yang  kaya  dan  aman.... bisa  dibayangkan  bila  terlahir  di  Timur  Tengah seperti  di  Lebanon,  Suriah,  Palestina,…  atau  di benua Afrika, di Ethiopia, Sudan,…. ” (Mar.46 thn, pedagang buku, Jakarta, Jan 2011).
“….Saya  bersyukur  sekali  bisa  menjadi  warga negara Indonesia. Negeri yang aman dan makmur, sepanjang  tahun  bisa  menikmati  hangatnya  sinar Matahari  dan  udara  yang  segar….”(AM,  49  thn. Dosen, Semarang, Feb.2016).
“….sudah  terlahirkan  di  sini,  ya  terima  saja  apa adanya,  menjadi  warga  negara  Indonesia  yang sudah  merdeka  dari  penjajahan  zaman  Kolonial Belanda, Jepang dan perang kemerdekaan. Ini su - dah luar biasa…” (Muh.Z.42 thn. Mahasiswa S­2, Kalimantan Timur, 2011).
“…ya jelas toh mas, mau jadi warga negara mana ? Lha wong lahir dan hidup sudah jelas di Indonesia.” (Sugmn,39  thn,  petani  muda  keturunan  Jawa, Keerom, Jayapura, Maret 2018)
“100 persen saya bukan Indonesia, saya ini orang mikronesia,  kulit  hitam  dan  keriting  rambut….” (WL, 21 thn, mahasiswi, Jayapura, Nov.2018).
“Yaa…Saya  merasa  sebagai  bagian  dari  bangsa Indonesia,  tetapi  tidak  mempercayai  Pancasila sebagai  ideologi  saya,  karena  saya  hanya  percaya pada Al’Quran sebagai satu­satunya ideologi dalam hidup  saya.”  (MA,  26  thn,  mahasiswa,  Solo,  Okt 2018)
“….secara KTP, lahir dan besar di sini di Indonesia, saya  adalah  warga  negara  Indonesia,  tapi  tidak merasa  menjadi  warga  negara  sepenuhnya  karena selalu mendapatkan sikap dan perilaku diskriminatif oleh aparat negara, terutama pemerintahan.” (TS, 45 thn, pegawai swasta, Bandar Lampung, April 1999, Keturunan Tionghoa).
“…menjadi warga negara Indonesia ini seperti ket - erpaksaan, karena kami sebenarnya ingin merdeka sebagai warga negara Aceh Darussalam.” (M.An.35 thn, Banda Aceh, Nov.2006).
“....Menjadi  warga  negara  Indonesia  yang  bers - yariah,  boleh….tapi  mengikuti  Pancasila  sebagai ideologi  itu  yang  saya  tidak  bisa  menerimanya.” (Tri.30 thn, Guru SD, Kudus, 2016).
Saya  tidak  akan  bisa  menyatakan  berapa persen kelompok yang ‘merasa sebagai warga negara Indonesia’ dan yang ‘Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia’ karena saya  tidak  melakukan  perhitungan  kuantitatif dari semua subjek (informan) yang saya temui. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pen - dalaman informasi mengenai latar belakang dan alasan­alasan serta penjelasan tentang apa yang menjadi sikap mereka menyatakan demikian.
Tidak semua bisa ditampilkan di sini, tetapi rangkuman dari fenomena tersebut bisa menjadi bahan temuan yang menantang untuk dikaji lebih
jauh dan lebih spesifik. Rangkuman itu sebagai berikut ini.
1. Latar  belakang  pendidikan,  seperti  maha - siswa atau pun dosen yang saya jumpai tidak menentukan pembedaan atau pasti ‘merasa sebagai  warga  negara  Indonesia’.  Cukup banyak  juga  yang  berani  menyatakan  diri bahwa mereka tidak sepenuhnya merasa se - bagai warga negara Indonesia yang berideo­ logi  Pancasila 2 (conveyindonesia.com), atau yang berafiliasi dengan gerakan politik identitas seperti di Papua yang mana mereka tidak merasa sebagai bangsa (warga negara) Indonesia, tetapi sebagai bangsa Mikronesia yang mengidentikan diri dengan ciri biologis ‘hitam kulit keriting rambut’.
2. Faktor yang signifikan membedakan kedua kelompok  itu  adalah  pengalaman  berin­ teraksi dengan orang­orang yang beragam budaya, dengan beragam suku bangsa yang memberikan banyak pengalaman terhadap perbedaan pandangan dan nilai­nilai dalam kehidupan yang sangat beranekaragam ini. Kelompok  yang  ‘merasa  sebagai  warga negara  Indonesia’  yang  pada  umumnya menyatakan  bersyukur  atas  keberadaanya di Indonesia rata­rata memiliki pengalaman tumbuh kembang di antara orang­orang yang beragam budaya, memiliki interaksi sosial yang  luas  kepada  jaringan  sosialnya  dari latar belakang budaya dan religiusitas yang berbeda­beda.  Kekayaan  interaksi  sosial yang beraneka ragam ini memberikan fon - dasi pemahaman atas kekuasaan ilahi yang maha kuasa pada penciptaan manusia yang beranekaragam. Bahwa perbedaan antar ma - nusia di muka bumi ini adalah ciptaan­Nya, oleh karena itu wujud nilai­nilai kehidupan kemanusiaan menjadi dasar yang baik bagi perkembangan  manusia  dengan  manusia
2 Lembaga pendidikan tinggi dan setingkat SMA men - jadi  tempat  penyebaran  paham  ekstrimisme  agama atau  gerakan  radikalisme  yang  ingin  menggantikan ideology negara Pancasila menjadi Khilafah. Temuan Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2017, bahwa 39% mahasiswa terpapar paham radikal, dan 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar setingkat SMA setuju dengan negara islam. Penelitian Maarif Institute (2017) menemukan bahwa infiltrasi paham radikal di lembaga pendidikan masuk melalui alumni, guru, dan kebijakan sekolah
lainnya.  Maka  mereka  lebih  memahami sesama manusia daripada hanya memahami umatnya /kelompoknya saja.
3. Berdasarkan  pengalaman  berinteraksi  de­ ngan ragam budaya tersebut membawa kon - sekuensi bahwa umur seseorang yang lebih tua cenderung mempunyai pengalaman yang bermakna dalam berinteraksi dengan ragam budaya manusia lainnya. Maka, orang­orang yang sudah cukup berusia tua, di atas 50­an tahun umumnya cukup banyak memahami sejarah bangsa Indonesia, dan mempunyai sikap  yang  tegas  tentang  ‘merasa  sebagai Warga Negara Indonesia’, dan memahami betul  ideologi  Pancasila  yang  memegang teguh  prinsip  ‘Bhinneka Tunggal  Ika”  se - bagai haluan bernegara bangsa yang begitu kaya suku bangsa dan kebudayaannya.
4. Dan sebaliknya, mereka yang ‘Tidak Merasa/ Merasa sebagian sebagai Warga Negara In - donesia’ umumnya tidak banyak berinteraksi dengan banyak suku bangsa yang beragam budaya.  Interaksi  antar  suku  bangsa  yang bermakna terjalin melalui pertemanan, per - saudaraan,  kekerabatan,  perkawinan  antar beda­budaya, perkumpulan dan organisasi masyarakat sipil (yang inklusif) akan mem - berikan  cara  pandang  dan  penilaian  yang lebih humanis bagi setiap manusia, karena sisi kemanusiaan itu dipahami dalam konteks keanekaragaman,  bukan  dalam  konteks kesamaan (eksklusif).

## Analisis Ideologi Berdasarkan Kelompok Usia
Tabel  berikut  ini  adalah  hasil  pengelompokan data  kualitatif  yang  terkumpul  selama  rentang tahun 1998­2019 terhadap informan berdasarkan usia dan rentang waktu tertentu.
Usia (Generasi) Analisis data kualitatif periode tahun 1998-2009 Analisis data kualitatif periode tahun 1910-2019 20 tahunan (15-20 thn) Generasi muda yang menggelora dengan se mangat reformasi, semangat menyambut perubahan lebih baik. Semangat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan bang- sa yang lebih demokratis, adil dan makmur.
Semangat membangun Indonesia maju da- lam proses transisi pasca reformasi ternyata mengalami stagnasi dalam proses pemba- ngunan  yang  tidak  mengalami  perubahan signifikan.  Bedakan  saat  5  tahun  pertama sejak 1998, perubahan fundamental ter- jadi  di  tingkat  regulasi  (konstitusi)  seperti dipisahkannya Kepolisian dari ABRI (men- jadi TNI), pembatasan jabatan kekuasaan presiden.
Generasi ‘milenial’ yang banyak menikmati kebe - basan berekspresi dan berinteraksi dengan dunia internasional, modernisasi, industrialisasi yang didukung kemajuan teknologi komunikasi, dan cenderung ‘lepas’ dari sejarah tradisionalnya, jauh dari nilai sejarah bangsanya, lebih cenderung men- jadi kaum kosmopolitan. Melihat Pancasila hanya sebatas simbolis kenegaraan, bahkan banyak yang tidak  tahu  rumusan  Pancasila  dan  sejarahnya. Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia cenderung terbatas dan sementara seperti ketika ada  kompetisi  olahraga  antar  negara,  namun lebih banyak cenderung meng-gilai produk karya budaya negara bangsa lainnya, lihat budaya K-POP dan Jepang yang sudah sampai ke pasar-pasar tradisional di Indonesia. 25 tahunan (20-25 thn) Generasi muda yang sudah matang de nga n peran  aktif  di  berbagai  organisasi.  Aktif dalam  mengkaji  dan  mengkritisi  kebijak­ an pemerintahan. Muncul tokoh-tokoh pergerakan demokrasi dari kalangan muda dengan kelompok-kelompok diskusi dan dinamika organisasinya.
Rata-rata hafal dengan rumusan Pan ca sila karena memang diajarkan di sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi (penataran
P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
Umumnya bangga sebagai warga negara Indonesia karena berada di kepulauan Nusantara yang kaya alam dan kebudayaan yang beraneka-suku bangsa. Semangat Nusantara nampak dalam upaya pergerak- an  demokratisasi  NKRI  dan  pembebasan dari belenggu pemerintahan yang korup dan otoritarian.
Generasi  ‘milenial’  yang  lahir  ketika  pergolakan tahun reformasi atau runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pimpinan Soeharto, generasi yang tidak mendapatkan pengajaran tentang Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indo nesia. Pendidikan  Pancasila  lebih  ditinggalkan  seakan menjadi trauma dari perlakuan Orde Baru sebagai pelanggeng kekuasaan. Tidak ada pelajaran lagi tentang Pancasila secara khusus di sekolah-sekolah.
Akibatnya, generasi ini hampir (untuk mengatakan ‘tidak’)  kehilangan  orientasi  kebangsaan,  identi - tasnya sebagai warga negara dengan kesadaran memiliki Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan mulai muncul ber- bagai pandangan/ideologi tertentu yang diadopsi dari luar negeri atau negara lain yang diikuti oleh generasi muda ini, contohnya pandangan tentang khilafah, yaitu negara Islam menurut penafsiran atau aliran tertentu tentang tata-negara yang sah dan halal menurut penafsiran ajaran Islam tertentu. 30 tahunan (25-30 thn) Generasi yang berpengalaman dalam pergolakan reformasi, semangat perubah- an untuk perbaikan keadaan tata kelola kenegaraan sampai perubahan keadaan masyarakat untuk berkembang lebih baik. Berbagai gerakan aktivis generasi ini memu - nculkan banyak sekali kelompok-kelompok swadaya masyaraktat (LSM) yang memba- wa dampak pada penguatan masyarakat menjadi lebih mandiri dan meningkatkan daya kritis masyarakat melalui kegiatan­ke - giatan kelompok itu.

## Ideologi  politik  mereka  jelas  adalah
Pancasila dengan cara pandang baru oleh generasi baru pasca reformasi.
Kelompok generasi yang cenderung gagap da- lam memahami Pancasila, ‘pernah mendengar tentang  Pancasila,  namun  hampir  semua  tidak mampu menyebutkan rumusannya, dan sangat jarang yang mendiskusikannya untuk pemahaman. Artinya banyak dalam generasi ini yang mengang - gap  Pancasila  memang  sudah  tidak  penting  dan ketinggalan zaman. Tidak jarang juga yang sudah terpapar  ideologi  lain  sebagai  pengganti  ideologi Pancasila yang menjadi haluan negara bangsa RI. Bahkan yang ikut misi ‘jihad’ yaitu perang sampai mati  atas  nama  Agama  Islam  cukup  banyak  dari kelompok generasi ini.
Bangga sebagai warga negara Indonesia,
dengan  merah  putih,  dan  pergerakan demokratisasi. 35 tahunan (30-35 thn) Generasi muda yang banyak melakukan perjuangan  demokratisasi  di  Indonesia meskipun menghadapi pemerintahan RI yang otoriter terhadap masyarakatnya. Paham sekali tentang Pancasila. Generasi ini bangga menjadi warga negara Indonesia  yang  kritis  dan  berani  terlibat dalam perubahan kekuasaan pada 1998. Generasi muda zaman reformasi ini cukup paham atas peristiwa peralihan zaman pada 1998, cukup tahu dan paham atas Pancasila sebagai ideologi negara bangsa RI. Terbatas dengan pemahaman terhadap sejarah kemerdekaan dan sejarah nusantara.
Bangga menjadi warga negara Indonesia karena berada di ruang dan waktu yang kaya atas sumber daya alam dan kebudayaan suku bangsa. 40 tahunan (35-40 thn) Generasi dewasa yang memahami Pan- casila dan dinamika perkembangan kene- garaan yang mulai bergeser menuju negara demokrasi.
Mereka cenderung mendukung perjuangan generasi yang lebih muda dalam pergerakan pasca reformasi.
Mereka  membanggakan  merah  putih  se - bagai identitas warga negara RI yang sedang direbutnya dari kekuasaan otoritarian rezim Orde Baru Soeharto. Generasi dengan sikap yang masih jelas terha- dap Pancasila sebagai ideologi negara bangsa RI. Namun ada juga yang berbeda haluan atau ideologi  kenegaraan  namun  kurang  terlibat  aktif atau masuk dalam basis kelompok fundamentaslis agama tertentu.
Kelompok generasi ini bangga dengan perjuangan gerakan reformasi yang mengikuti seniornya (usia
45 tahunan), paham tentang sejarah perjuangan kemerdekaan ataupun sejarah nusantara. 45 tahunan (40-45 thn) Generasi tua (bagi saya) yang lebih cen- derung memilih aman dari dampak gerakan reformasi pada 1998. Meski pun demikian, para pejuang kemanusiaan dan demokrati - sasi muncul dari generasi ini menjadi tokoh yang didengar dan diteladani. Mereka inilah yang memberikan dorongan terhadap gene rasi muda untuk terus melakukan tekanan atas gerakan perubahan reformasi.
Mereka jelas paham dan hafal tentang Pancasila dari sekolah zaman rezim Soeharto. Pancasila yang disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan rezim itu. Kebanggaan mereka ini adalah adanya gene rasi baru yang mampu menghadapi situasi sulit dan berani menghadapi per- ubahan reformasi ataupun revolusi untuk meraih keadaan yang lebih baik, lebih demokratis. Generasi pada usia matang dengan pengalaman yang berharga pada masa peralihan ke masa reformasi.
Para tokoh pergerakan reformasi telah menjadi pejabat pemerintahan dan anggota parlemen (DPR-RI dan DPRD). Banyak yang terlibat dalam berbagai kegiatan program lembaga pemerintah- an maupun non-pemerintahan (NGOs) ataupun kelompok swasta.
Kelompok generasi ini sangat bangga dengan NKRI yang kaya akan alam, keanekaragaman budaya dari suku-suku bangsa yang ada di Nusantara.

## Masyarakat Indonesia Terbelah
Pasca Pemilu 2019 masyarakat Indonesia nampak sekali  terbelah  menjadi  dua  kubu,  yaitu  kubu pendukung Joko Widodo dan kubu pendukung Prabowo  Subianto.  Sebelumnya,  masyarakat sudah  terbelah  dengan  fenomena  Ahok  yang disidangkan  sebagai  “penista  agama  Islam”.
Masyarakat terbelah dalam dua kubu : Ahok & Joko  Widodo  berhadap­hadapan  dengan  kubu Anies Baswedan & Prabowo Subianto.
Dalam bentuk sederhana, bipolarisasi sosial itu sangat terasa sampai di tingkat akar rumput. Secara umum saya tampilkan dalam tabel berikut ini.
No. Citra Kubu 01 (Joko Widodo) oleh Kubu 02 Citra Kubu 02 (Prabowo Subianto) oleh Kubu 01 1 Disebut “Cebong” Disebut “Kampret” 2 Didukung kelompok PKI Didukung kelompok Islam pro Khilafah 3 Islam Nusantara Islam “garis keras” 4 Dekat dengan “Aseng” atau negeri China Dekat dengan negeri Arab (Wahabiisme) 5 Tidak tepati janji Penyebar hoaks 6 Memanipulasi informasi kepada publik Memaksakan kehendak 7 Menyalahgunakan kekuasaan (petahana) Menghalalkan segala cara 8 Membangun NKRI pro asing-“aseng” Membangun NKRI bersyariah 9 Jika menang, Indonesia akan bubar Jika menang, Indonesia tinggal DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera 10 Pemerintahan “boneka” Pemerintahan “penjagal anak bangsa”

## Nasionalisme dan Identitas Indonesia
Saya mencoba mencari tahu tentang hubungan antara  “pengetahuan  dan  pemahaman  tentang sejarah  perjuangan  kemerdekaan  bangsa  In - donesia”  dengan  “rasa  kepemilikan  sebagai bangsa Indonesia”. Dan saya mendapati bahwa semua  yang  menyatakan  diri  hanya  merasa sebagian menjadi bangsa Indonesia atau merasa tidak menjadi bangsa Indonesia, mereka semua tidak mengetahui dan memahami para pejuang kemerdekaan  Republik  Indonesia  atau  sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemahaman  tentang  sejarah  bangsa Indonesia  sangat  terkait  erat  dengan  sentimen kepemilikan terhadap negara­bangsa Indonesia. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman tentang  sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia dalam meraih kemerdekaannya, dalam memper - juangkannya dari penjajahan bangsa lain, maka semakin tinggi pula nasionalisme dan semakin jelas identitas Indonesia yang mereka pahami.
“Indonesia  ini  dibangun,  didirikan  denga n penuh perjuangan dari segenap rakyat di Nusan­ tara,  dari  Sabang  sampai  Merauke  itu  luar biasa.  Pengorbanan  para  pejuang  dari  zaman kolonialisme  Belanda  sampai  perang  dunia, perang  kemerdekaan  ...  itu  sangat  luar  biasa heroik,  lihat  Muhammad  Hatta,  Ir.  Soekarno, M. Syahrir, Tan Malaka, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Malahayati, Cilik
Riwut, Pattimurah,….” Kata TNur, 46 thn, seni - man musik, Kota Malang, Jawa Timur.
Saya selalu bertanya dan bertanya berulang kali apa yang mereka ketahui tentang peristiwa kemerdekaan  Indonesia  sebagai  negara,  per - juangan melawan penjajahan kolonial, dan siapa tokoh perjuangan Indonesia atau pahlawan yang dikenal—setidaknya mengetahui sedikit sejarah­ nya­­ketika saya mencoba meyakinkan diri untuk mengetahui hal itu pada kelompok yang ‘Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia”, saya banyak menemui jawaban yang mengejutkan:
“Saya tidak tahu siapa Pangeran Diponegoro itu, saya lebih banyak diberikan pelajaran tentang sejarah  Mesir  dan  peradaban  Islam  sampai  di sini,” kata WW (23thn), mahasiswa, Cirebon.
“…Tokoh yang saya kenal itu Walisongo, Mas, sejarahnya saya sering dengar dari kumpu - lan pengajian di kampung saya,” MSy (26 thn), tukang kayu, Sragen.
“Kami tidak diajarkan di sekolah tentang se - jarah kemerdekaan bangsa Indonesia…di kampus sudah beda lagi mata kuliahnya,” Ch.M (22 thn), mahasiswa Wonosobo.
“….Ya  yang  saya  tahu,….Indonesia  itu Merdeka, diproklamasikan oleh Soekarno­Hatta, presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia,”  NiS.(25  thn),  pedagang  warung makan, Kupang.
Kisah menarik dari anak seorang diplomat di salah satu negara Eropa, Mdrn (27 thn) ketika be - rada di Sikakap, Mentawai 2011, bahwa “banyak anak­anak Indonesia yang kuliah di luar negeri, di negara­negara Eropa ini yang dikerjain ayahku, setiap ada urusan administrasi di kantor, mereka selalu ditanya­tanya tentang Pancasila dan lagu Indonesia  Raya.  Ya  disuruh  nyanyi  segala… Dan hampir semua mahasiswa itu rata­rata tidak hafal Pancasila dan tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya.”
Fenomena  ini  rupanya  berlanjut  sampai tahun 2019­an ini (Harian online , Kompas.com, 25 Mei 2019), menyajikan “Kisah Dokter Yusuf Nugraha, Gratiskan Pasien yang Hafal Pancasila dan  lagu  Indonesia  Raya.”  Dokter  yang  buka praktik di Klinik Harapan Sehat di Cianjur, Jawa Barat, ini sangat kreatif dengan mengadakan pro - gram paket pelayanan kesehatan gratis bagi kaum miskin. Setelah paket pelayanan kesehatan gratis dengan menyerahkan 10 botol plastik bekas dan hafalan 1 juz Al’Quran bagi yang muslim, kini dokter lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi itu mengeluarkan program paket berobat gratis hanya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hafalan Pancasila.
“Ini  adalah  wujud  komitmen  kami  untuk terus  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang paripurna  kepada  mayarakat,  khususnya  yang tidak mampu,” kata Yusuf, saat ditemui Kompas. com, di kliniknya, di Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (24/05/2019) petang. “Mudah­mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang makna­ nya sangat mendalam itu bisa lebih meningkatkan dan menguatkan rasa nasionalisme kita,” harap - nya (Kompas.com, 25 Mei 2019).
Menjadi nasionalis Indonesia, bagi bangsa ini, adalah tuntutan dan tantangan untuk mewu - judkan Indonesia Raya, karena tanpa tekad satu bangsa  untuk  hidup  bersama  mencapai  damai sejahtera  bersama­sama,  maka  negara­bangsa itu akan melemah dan akhirnya porak­poranda. Hal ini sudah diingatkan oleh salah satu founding fathers kita: Ir.Soekarno.
“Jadi  gerombolan  manusia,  meskipun agamanya berwarna macam­macam, meskipun bahasanya  bermacam­macam,  meskipun  asal
turunannya bermacam­macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama,  itu  adalah  bangsa,”  kata  Soekarno (Kompas.com, 29 November 2018).
Bangsa yang mempunyai kesadaran hidup bersama itu yang disebut juga nasionalisme, dan tentunya  mempunyai  haluan/ideologi  bersama dalam  organisasi  besar  yang  disebut  negara. NKRI  adalah  bentuk  organisasi  kenegaraan yang sudah disepakati bersama dengan Pancasila sebagai  ideologinya,  karena  itu  membangun bangsa  ini  harus  membicarakan  perbedaan, keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman habitat,  keanekaragaman  kepercayaan/agama, keanekaragaman  kekayaan  alam  Nusantara. Karena keanekaragaman itulah kekayaan sesung - guhnya Indonesia. Maka untuk menjadi Indonesia Raya, yang harus dibangun adalah saling percaya dan  toleransi  positif  yang  terbuka  sehingga setiap insan Indonesia merasakan kemerdekaan sesungguhnya; merdeka menjalankan keyakinan/ kepercayaanya/agamanya tanpa sedikit pun ada rasa takut, tanpa ada rasa minder, dan tanpa sikap intoleransi.
Menjelang  Pemilu  2019,  justru  yang  kita hadapi  adalah  fenomena  sosial  yang  jauh  dari harapan  tersebut.  Ada  kasus  palang  salib  di kuburan  dipaksa  dipotong  supaya  tidak  mem - bentuk salib, karena tuntutan sekelompok orang tertentu (yang pastinya intoleran), di Yogyakarta pula yang katanya terkenal sebagai kota toleran. Ada gereja yang dibom dengan cara bom bunuh diri yang dilakukan sekeluarga (bapak­ibu­anak­ anak) di Surabaya, dan kasus­kasus ekstrimisme & terorisme lainnya.
Pasca  Pemilukada  DKI  Jakarta  2017  dan Pemilu 2019, masyarakat Indonesia seakan ter­ bagi dua (bipolar) yang saling berhadap­hadapan, yaitu yang berpihak pada ketokohan Ahok & Joko Widodo, dan yang berpihak pada Anies Baswedan & Prabowo. Keduanya saling membangun citra diri dan menggaungkan serangan yang menjatuh - kan satu sama lain. Melalui medsos, terjadilah perang informasi dan hoaks. Kita masih sibuk seperti ini, sibuk rebutan kekuasaan dan sumber - daya sendiri. Sementara negara­negara yang lebih maju  sudah  memikirkan  dan  mempersiapkan strategi perdagangan antar negara, antar benua,
strategi  kebudayaan,  dan  kelangsungan  hidup yang jauh ke depan.

## Homo Ludens
Manusia  Indonesia,  dalam  wacana  sebagai homo ludens (Huizinga, J.,1990), telah menjadi manusia yang begitu serius dan kaku. Kondisi ini apabila dikaitkan dengan konteks Pemilu 2019 nampak sekali bahwa manusia­manusia Indonesia terjebak dalam ketegangan kampanye kompetisi untuk pemenangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) masing­masing. Karena hanya  ada  dua  kandidat  pasangan  capres  dan wapres  pada  tahun  2019  ini,  yaitu  pasangan 01:  Joko Widodo­Ma’ruf Amin,  dan  pasangan 02:  Prabowo  Subianto­Sandiaga  Uno;  maka terjadilah bipolarisasi yang semakin kental antara pendukung kedua kubu tersebut. Ejek­mengejek, sindir­menyindir sampai caci­maki yang negatif terjadi antara kedua belah pihak yang terfasilitasi oleh  media  sosial  (medsos)  berbasis  internet. Dalam kompetisi yang semakin sengit, mereka yang tertarik dalam sentimen dan pusaran dina - mika kampanye telah menjadi “prajurit­prajurit” yang saling berperang, saling menjatuhkan, kalau perlu saling “membunuh” (mematikan karakter seseorang melalui hoax dan manipulasi lainnya). Bahkan ungkapan pembunuhan dengan mudah diucapkan  atau  dituliskan  dalam  medsos  dan diviralkan.  Semua  terasa  tegang,  serius  yang kaku, seperti robot yang siap beradu perang di arena pertarungan.
Orang­orang banyak yang kehilangan canda dan tawanya. Olahraga saja dikaitkan dengan wa - cana politik lokal yang sedang hangat. Sentimen eksklusivitas semakin menguat, apalagi nampak sekali kebangkitan politik identitas dalam ma­ syarakat Indonesia, khususnya yang terkait dan berlatar  belakang  Islam.  Sentimen  keislaman pun semakin menunjukkan identitasnya secara terbuka dengan berkibarnya bendera organisasi sebagai  simbol  kekuasaan,  dan  sampai  turun ke jalan­jalan. Dalam hal ini, pertanyaan yang perlu  mendapatkan  perhatian  adalah  mengapa negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam ini, justru dari kalangan kelompok Islam yang selalu gelisah dan khawatir terhadap umat lainnya? Fenomena masjid dibakar massa sangat
jarang, atau boleh dikatakan hampir tidak ada dalam kondisi normal di Indonesia, tetapi gereja dan  tempat  ibadah  umat  lain  seperti  Budha/ Hindu/Konghucu  mempunyai  catatan  panjang yang sampai sekarang terus terjadi. Negara dan aparatnya  masih  kurang  berdaya;  dan  hukum cenderung mengikuti kekuasaan mayoritas.
Ketegangan antar kedua kubu pilihan politik itu  mencapai  puncaknya  pada  hari  21­22  Mei 2019 dimana terjadi protes dari kubu pasangan 02  yang  menolak  hasil  pemilihan  umum  pada 17 April  2019  yang  menyatakan  kemenangan pada  kubu  01  dengan  suara  55,50%,  karena proses pemilu ini dianggap penuh kecurangan, mereka menyebutnya sebagai kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Demonstrasi atas kecurangan pemilu ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.
Menjelang  pengumuman  hasil  pemilu, suasana sudah semakin memanas, ada ancaman “ people power ”,  gerakan  kedaulatan  rakyat, sampai  polisi  menangkap  beberapa  kelompok yang  akan  melakukan  pengeboman  (teroris) dan penangkapan sekelompok orang yang akan menggunakan  senjata  api  untuk  melakukan penem bakan kepada aparat dan massa demon - stran pada 22 Mei 2019. Dan sehari sebelumnya, KPU sudah berhasil menyelesaikan penghitungan suara yang masuk ke kantor pusat. Dan mele - daklah  amarah  dan  kekecewaan  dari  kubu  02. Hal  yang  wajar  terjadi  bagi  pihak  yang  kalah dalam suatu kompetisi. Kekecewaan dan ama - rah yang tidak bisa terbendung memperlihatkan bahwa kedewasaan manusia Indonesia (sebagai negarawan, bukan sekedar politisi) masih perlu ditingkatkan dan dilatih lagi. Tidak bisa meneri - ma kekalahan dalam suatu kompetisi, barangkali harus banyak belajar dalam arena pertandingan olahraga. Dalam dunia olahraga, sportivitas dan persaudaraan antar ras­bangsa­bangsa manusia terjalin dengan indahnya.
Demikianlah manusia Indonesia, moderni - sasi  telah  membuat  manusia­manusianya  lupa bahwa kehidupan ini adalah suatu “permainan dan senda­gurau”, bahwa suatu permainan dalam setiap fase kehidupan mempunyai batasan waktu, aturan main, pemenang dan pengalah, kemudian fase itu berakhir untuk memulai kehidupan pada
fase  yang  baru.  Namun  demikian,  kerinduan semua manusia adalah kehidupan yang damai, sejahtera dan bahagia; karenanya setiap permain - an dalam kehidupan semestinya bisa memberikan hal tersebut, tanpa dikuasai amarah & angkara murka karena kekecewaan atau kerugian yang diakibatkannya. Angkara  murka  karena  keka - lahan  dalam  suatu  permainan  (kompetisi)  itu petanda bahwa manusia­manusianya masih dalam taraf ego­kanak­kanak, yang masih fokus pada pengakuan dan pemenuhan diri sendiri.
Sebagai homo ludens, manusia itu senang bermain,  sekalipun  dalam  dunia  yang  serius; prinsip permainan selalu hadir dalam aktivitas kehidupan, misalnya ‘aturan’ dalam permainan mewujud  menjadi  ‘undang­undang/peraturan ( law )’ dalam kehidupan; dalam setiap permainan selalu  ada  yang  kalah  dan  yang  menang;  ada waktunya untuk berakhir dan memulai kembali; ada juri (atau bersama) yang menjaga aturan tetap ditegakkan; ada kesepakatan bersama yang diakui oleh semua peserta atau kontestan; dan tentunya ada  pengakuan  suatu  capaian/prestasi  yang dirayakan  sebagai  kemenangan.  Kemenangan sebagai  yang  paling  terampil  dan  berbakat dalam bidangnya. Semangat dan prinsip­prinsip dalam  permainan  inilah  yang  terwujud  dalam bidang olahraga secara utuh, dan bisa dijadikan pembelajaran dalam dunia politik praktis, menja - dikan peristiwa politik sebagai olahraga­politik, sehingga  diharapkan  bisa  menghasilkan  para politikus  yang  sehat­sehat  dan  sportif.  Atau karena politikus kita sekarang kurang olahraga?

## KESIMPULAN
1. Kebebasan  berdemokrasi  pasca  reformasi 1998 telah memberikan ruang ekspresi setiap insan  manusia  Indonesia  untuk  bersuara, berkarya, berorganisasi, dan berpolitik yang sangat bertolak belakang dari keadaan sebe­ lumnya, zaman rezim otoritarian Soeharto.
2. Sejak  reformasi  itulah  muncul  beragam aliran  politik  dan  kepartaian.  Organisasi massa juga tumbuh subur, dan ranah politik praktis mulai marak, perdebatan dan perebut­ an kekuasaan tidak lagi malu­malu (bahkan yang  “memalukan”  sekalipun)  dan  etika sopan­santun pun dilibas tanpa batas­batas
lagi. Eforia kebebasan berdemokrasi ternyata menunjukkan  keaslian  manusia­manusia Indonesia  yang  beranekaragam  budaya tampil  dengan  kecerdasan  dan  kebodohan masing­masing.
3. Generasi  milenial,  angkatan  muda  yang berusia  17­30  tahun,  merupakan  generasi yang “kehilangan sejarah bangsanya” kare - na  selain  tidak  memahami  historis  negara bangsanya sendiri, juga tidak/kurang peduli terhadap haluan (ideologi) negara yang diba - ngun di atas tanah Nusantara dari Sabang sampai Merauke.
4. Dunia  pendidikan  di  Indonesia  tidak mempersiapkan generasi penerus (angkatan muda milenial) bangsa dengan pemahaman kebangsaan dan kenegaraan yang memadai. Mereka cenderung “cuek”, lebih meniru dan bangga  dengan  hasil  budaya  bangsa  lain, seperti  dari  Eropa,  Amerika,  Jepang  dan Korea.
5. Dunia  Politik  Indonesia  tidak  memper - siapkan  anak­anak  dan  generasi  muda untuk  menghadapi  tantangan  global,  atau persaingan antar negara­bangsa, karena itu sibuk dengan hiruk­pikuk kompetisi antar kelompok politik lokal. Dan ternyata sangat mudah sekali dipengaruhi politik aliran atau politik identitas yang sangat sempit melihat kehidupan yang beragam tanpa batas. Dalam konteks seperti inilah banyak yang memper - tanyakan “Mana tokoh negarawan kita?”
6. Bangsa yang kurang perhatian dengan sport - ivitas dan kompetisi positif akan cenderung menjadi  bangsa  yang  ‘keras  kepala’,  mau menangnya  sendiri,  dan  tidak  siap  kalah karena itu menggunakan segala cara adalah hal biasa, karena menang akan mendapatkan posisi sosial tertinggi (meskipun dengan ke - curangan) di tengah masyarakat bangsanya. Apakah negara bangsa seperti ini yang akan kita bangun?

## Catatan akhir: Rekomendasi dan Aksi
1. Menjaga Indonesia sebagai NKRI tetap ada (eksis)  harus  dilakukan  dengan  kesadaran berwarga  negara,  dan  menjadi  warga negara  yang  memahami  dan  mencintai
negara  bangsanya  tidak  bisa  tidak  harus, salah satunya, melalui pemahaman sejarah perjuangan  bangsa,  sejarah  kemerdekaan, sejarah budaya daerah, melalui pemahaman asal­usulnya. Untuk ini, pendidikan sejarah memang sebaiknya menjadi pelajaran wajib di lembaga­lembaga pendidikan di negeri ini.
2. Pertemuan antar suku­bangsa yang berane - karagam  budaya  adalah  pengkayaan  dan menjadikan  orang­orang  muda  Indonesia mengenal  apa  arti  sesungguhnya  sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber­Pancasila  dengan  Bhinneka  Tunggal Ika­nya. Oleh karena itu, menjadikan warga negara Indonesia yang mencintai kekayaan - nya itu akan bisa dibangun dengan interaksi orang­orang muda dari seluruh penjuru tanah air  sehingga  rasa  memiliki  Indonesia  be - nar­benar berwarna nusantara: “Saya orang Lampung,  tetapi  saya  bangga  mempunyai Papua karena saya Indonesia.” “Saya orang Aceh,  tetapi  saya  bangga  dengan  warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang berjuang dalam kemerdekaan NKRI, karena saya Indonesia.” “Saya orang Jawa, tetapi saya cinta budaya Sumba yang eksotis kare - na saya Indonesia,” dan seterusnya. Program pertukaran pemuda antar suku bangsa dan antar pulau adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mempertemukan kekayaan budaya itu. Dan pelajaran antropologi bu - daya,  atau  pun  program  studi  antropologi budaya perlu mendapatkan perhatian serius karena dari sanalah banyak dihasilkan orang­ orang yang mumpuni dalam pengembangan kebudayaan dan mempertahankan identitas budaya dalam kehidupan harmoni nan damai. Pertemuan atau pun pengenalan antar suku bangsa dan budaya sudah sangat memung­ kinkan dipraktikkan dalam dunia pendidikan sejak  dini,  sejak  dalam  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan seterusnya.
3. Aksi­aksi kemanusiaan bisa menjadi ruang belajar  bagi  generasi  muda  untuk  tumbuh dalam nilai­nilai kemanusiaan universal dan mengenal beragam kebudayaan dari seluruh manusia di muka bumi, sehingga pandang­
an­pandangan eksklusif tidak tumbuh subur untuk  saling  memperebutkan  pengaruh, kekuasaan,  dan  kebenaran  masing­masing secara sosial maupun ideologi.
4. Dukungan penuh untuk pengembangan akti - vitas kesenian dan olahraga. Dunia kesenian dan olahraga mengajarkan kita semua ten - tang perdamaian dan persaudaraan sekalipun harus ada yang ‘kalah’dan yang ‘menang’. Karena di sana dijunjung tinggi pencapaian manusia berprestasi, dan yang kalah belajar untuk  meningkatkan  lagi,  sementara  yang menang  akan  memberi  semangat  lagi  ke - pada saudaranya dalam sebidang olahraga itu.  Pemerintah  seharusnya  menyediakan semua  sarana  olahraga  (lapangan  volley, basket,  stadium  atletik,  dst)  dan  kesenian (peralatan musik, panggung, ruang pentas publik, dst.) di sekolah­sekolah, maupun di kampung­kampung atau desa­desa dan kelu - rahan supaya anak­anak dan generasi muda tumbuh dalam meraih prestasi dengan bakat­ bakat yang terlatih sejak dini. Membangun sportivitas  sejak  dini  (Parenting.co).  Ya, setidaknya anak­anak kampung juga familiar dengan biola ataupun piano, selain mengenal dengan baik alat musik tradisionalnya seperti angklung ataupun gamelan, misalnya. Hal seperti  ini  sangat jarang sekali  ditemui di sekolah­sekolah  pada  umumnya,  kecuali sekolah­sekolah  yang  dikenal  mahal  dan hanya ‘untuk orang kaya’.

## PUSTAKA ACUAN
Anderson, Benedict. 2001 . Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang . Yogyakarta: Pustaka Pelajar­ INSISTPress.
h t t p s : / / c o n v e y i n d o n e s i a . c o m / hentikan­penyebaran­radikalisme­di­kampus/. h t t p s : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / read/2018/11/29/05000091/membudidaya - kan­nasionalisme­dan­persatuan?page=all h t t p s : / / r e g i o n a l . k o m p a s . c o m / read/2019/05/25/07214071/kisah­dokter­yusuf­ nugraha­gratiskan­pasien­yang­hafal­pancasi - la­dan­lagu?page=all https://www.parenting.co.id/usia­sekolah/ menanamkan­sportivitas­pada­anak
Huizinga, Johan. 2000. Homo Ludens : Fungsi dan Hakekat  Permainan  dalam  Budaya.  Jakarta:
LP3ES.
Lan,  Thung  Ju  dan  M.Azzam  Manan­peny.  2011.
Nasionalisme  dan  Ketahanan  Budaya  di Indonesia: Sebuah Tantangan . Jakarta: LIPI & Yayasan Obor Indonesia Lombard, Denys.1996. Nusa Jawa: Silang Budaya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Priyono,  B.Herry,  A.E.Priyono,  Zumrotin K.Susilo.2012. Kratos Minus Demos . Jakarta:
Yayasan  Obor  Indonesia  kerjasama  dengan Bakumsu.
Qodir,  Zuly.  2016.  Kaum  Muda,  Intoleransi,  dan Radikalisme Agama, Jurnal  Studi  Pemuda , Vol.5 No.1, Mei.
Wardhani, Prima Sulistya. 2013. Jurnal Studi Pemuda: Membaca  Nasionalisme  Orang  Muda , Vol.2,No.2 September.
Zuhdi, Susanto.2014. Nasionalisme, Laut dan Sejarah . Depok: Komunitas Bambu
Wawancara: AM, Semarang, Februari 2016 AR, Yoyakarta 2019 M.An, Banda Aceh, November 2006 MA, Solo, Oktober 2018 MAR, Jakarta, Januari 2011 MZ, Kalimantan Timur 2011 Sugmn, Keerom, Jayapura, Maret 2018 Tri, Kudus 2016 TS, Bandar Lampung, April 1999 WL, Jayapura, November 2018