HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA KOREA UTARA DAN MALAYSIA PASCA TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961
Putu Febrilia Maha Yani, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail : febriliamaha@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , ratnawindari@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji sejarah hubungan perwakilan diplomatk antara Korea  Utara  dan  Malaysia  yang  ditinjau  dari  Konvensi  Wina  1961  dan  juga  (2)  untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan  Malaysia  Pasca  terbunuhnya  Kim  Jong  Nam.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  normatif,  dimana  penulis  mengkaji  dari  Kovensi-konvensi  terkait  dengan  kasus yang  ada  dalam  permasalahan  yang  diangkat  oleh  peneliti.  Pendekatan  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan sejarah.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  hukum  primer,  sekunder dan  bahan-bahan  non  hukum.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  study kepustakaan  dengan  pengolahan  bahan  hukum  yang  dilakukan  secara  deduktif. Berdasarkan  pembahasan  nememukan  (1)  Hubungan  antara  Malaysia  dan  Korea  Utara dimulai  sejak  tanggal  30  Juni  1973.  Kedua  negara  membuka  kedutaan  mereka  di  ibu kota masing-masing negara pada tahun 2003.(2) Dalam hubungan diplomatik dapat juga terjadi pemutusan yang meyebabkan akibat hukum. Dalam pasal 45 Konvensi Wina 1961 jika  terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara maka negara penerima harus  melindungi  dan  menghormati  gedung  perwakilan  diplomatiknya  beserta perlindungan bagi harta milik termasuk arsip-arsipnya sekalipun terjadi konflik bersenjata, jika  perwakilan  diplomatik  tersebut  telah  ditutup  dan  gedung  perwakilan  diplomatik tersebut  telah  menjadi  milik  negara  pengirim,  maka  negara  pengirim  dapat mempercayakan pengawasan gedung perwakilan diplomatiknya kepada negara ketiga.
Kata-kata  kunci :  Pembukaan  Hubungan  Diplomatik,  Konvensi Wina  1961,  Pemutusan Hubungan Diplomatik.

## ABSTRACT
This  study  aims  to (1)  examine  the  history  and  the  opening  of diplomatic  representation under  review  from  the  Vienna  Convention  of  1961  and  also  (2)  to  know  the  legal consequences  for  the  severance  of  diplomatic  relations  between  North  Korea  and Malaysia  after  Kim  Jong  Nam's  assassination.  The  type  of  research  used  is  normative, where  the  author  review  of  the  Conventions  associated  with  the  case  in  the  problems raised  by  researcher.  This  research  approach  uses  approach  of  legislation,  case approach  and  historical  approach.  Sources  of  legal  materials  used  are  primary, secondary  and  non-legal  sources  of  law.  Techniques  of  collecting  legal  materials  by library study with the processing of legal materials undertaken deductively. Based on the discussion of (1) The relationship between Malaysia and North Korea began on 30 June 1973. The two countries opened their embassies in their respective capitals in 2003. (2) In  diplomatic  relations  there  are  also  disconnections  which  may  cause  legal
consequences.  In  Article  45  of  the  Vienna  Convention  1961,  in  the  event  of  diplomatic break-up  between  the  two  countries,  the  receiving  country  shall  protect  and  respect  its diplomatic representative's premises and the protection of property including its archives in the event of an armed conflict, if the diplomatic representation has been closed and the diplomatic representative building has been belongs to the sending country, the sending country may entrust control of its diplomatic representative's premises to a third country
Key  Words: Opening  of  Diplomatic  Relations,  Vienna  Convention  1961,  Termination  of Diplomatic Relations

## PENDAHULUAN
Hubungan diplomatik jika dilihat  dari  perspektif  hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa  dan  negara  dalam  rangka mencapai  tujuan  nasional.  Negara merupakan pilar utama dalam hubungan internasional secara formal (Adolf, 1990:34). Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyebutkan  bahwa  syarat  utama berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat adalah adanya  wilayah  negara  dengan batas-batas  yang  jelas,    adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan, kemudian adanya pemerintahan yang sah sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan  dengan  berbagai  subyek Hukum  Internasional  (selanjutnya disingkat  HI)  (Sefriani,  2016:95).
Hukum internasional mempunyai kemajuan  yang  sangat  pesat  di  era kompetisi dan globalisasi yang menghendaki  adanya  perubahan dan  perbaikan  di  berbagai  sektor kehidupan  masyarakat  internasional (Mahawijaya,  2015:1).  Untuk  itu hubungan  antar  negara  sangat diperlukan guna untuk menjalin kerja sama antara negara agar terciptanya hubungan yang baik.
Hubungan  antar  negara  juga sangat diperlukan guna membangun perkembangan  negara  di  bidang ekonomi,  pembangunan  dan  juga kesejahteraan.  Terdapat  beberapa faktor penting dalam menjalin hubungan antar negara yaitu hubungan  antara  bangsa  untuk merintis kerja sama dan persahabatan,  hubungan  tersebut dilakukan  melalui  pertukaran  misi diplomatik termasuk para
pejabatnya,  para  pejabat  tersebut harus  diakui  statusnya  sebagai pejabat  diplomatik  (Suryokusumo, 2013:5).  Hubungan  diplomatik  antar negara sangat diperlukan oleh setiap negara karena perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah pemerintah dalam menjalankan tugas. Maka dari itu agar terlaksananya  hubungan  diplomatik yang  harmonis  antar  negara  maka sesuai  dengan  Pasal  3  Konvensi Wina  1961  harus  ditegaskan  agar perwakilan
diplomatik dapat
melaksanakan  tugas  dengan  baik dimasing-masing negara penerima. Dalam perkembangan
hubungan  diplomatik  antara  satu negara  dengan  negara  lainnya, hubungan tersebut dapat berkembang  kearah  positif  maupun kearah  negatif.  Contohnya  seperti Korea Utara yang memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia  setelah  terbunuhnya  Kim Jong Nam.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
Memburuknya suatu hubungan diplomatik dapat mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik. Pemutusan hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lainnya merupakan  keputusan  sepihak  yang pada  hakikatnya  didasarkan  atas hak  kedaulatannya  sebagai  negara. Sebagai  realisasi  dari  keputusan tersebut  harus  segera  melakukan penutupan  perwakilan  diplomatiknya di negara penerima termasuk penarikan kembali ( recall ) diplomatnya ke negaranya. Tindakan ini  sudah  tentu  membuat  negara pengirim  melakukan  hal  yang  sama sesuai  dengan  azas  timbal  balik ( recpriocity ). Dengan demikian hubungan  diplomatik  kedua  negara dinyatakan berakhir dengan putusnya hubungan diplomatik kedua negara (Prasetyo, 2016: 5). Hubungan kedua negara yang awalnya sangat baik tiba-tiba menjadi  memburuk  sejak    kasus terbunuhnya  Kim  Jong  Nam  yang merupakan kakak tiri Presiden Korea Utara yang dibunuh pada tanggal 13 Februari  2017  di  Terminal  2  Kuala Lumpur Internasional Airport Malaysia.  Akibat  dari  terjadinya kasus  pembunuhan  Kim  Jong  Nam tersebut  membuat  hubungan  kedua negara menegang. Hubungan
diplomatik  antara  Korea  Utara  dan Malaysia  jadi  memburuk  setelah kejadian  tersebut,  bahkan  Malaysia melakukan  tindakan  memutuskan hubungan  diplomatik  antar  Korea Utara. Pemutusan hubungan diplomatik akan mengakibatkan banyak  kerugian  dan  juga  dapat menimbulkan akibat hukum.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  penulis  dapat  merumuskan masalah yaitu :
1.  Bagaimana sejarah hubungan diplomatik antara Korea Utara dan  Malaysia  ditinjau  dari Konvensi Wina 1961 ? 2.  Bagaimana akibat hukum pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia pasca terbunuhnya Kim Jong Nam ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan cara mengkaji peraturan perundang- undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), pendekatan kasus ( case approach ), dan pendekatan sejarah ( historical approach ).  Sumber  bahan  hukum yaitu  bahan  hukum  primer  yang terdiri  dari  Konvensi  Wina  1961 tentang Hubungan Diplomatik. Bahan  hukum  skunder  yaitu  buku atau literatur tentang hukum internasional  dan  hukum  diplomatik, jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum  internasional  dan  hukum diplomatik. Bahan-bahan non hukum yang  terdiri  dari  kamus  hukum  dan media masa.

## PEMBAHASAN
Sejarah  telah  membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik  hubungan  diplomatik  dengan perwakilan  secara  tetap  seperti  ini yang  ada  sekarang,  pada  zaman
India  Kuno  telah  dikenal  ketentuan- ketentuan  atau  kaidah-kaidah  yang mengatur hubungan antar raja ataupun  kerajaan,  di  mana  hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal istilah duta (Widagdo,2008:9). Perkembangan selanjutnya  dalam  rangka  usaha
untuk mengadakan kodifikasi terhadap  prinsip-prinsip  diplomatik yaitu pada tahun 1927 Liga Bangsa- Bangsa  telah  membentuk  Komite Ahli yang bertugas membahas perkembangan Kodifikasi hukum diplomatik (Suryono,1992:33). Dalam pembahasan terhadap sumber-sumber  dari  setiap  sistem hukum, membahas hukum diplomatik  tidak  dapat  dipisahkan dari  apa  yang  telah  terdapat  dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional sebagai berikut. “Bagi mahkamah internasional yang tugasnya memberikan keputusan sesuai dengan hukum internasional, terhadap perselisihan-perselisihan yang  diajukan  kepadanya  akan berlaku : 1.  Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang  bersifat  umum maupun  khusus  yang dengan tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara  yang bersengketa; 2.  Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik  umum  yang diakui sebagai hukum; 3.  Prinsip-prinsip  hukum umum  yang  diakui oleh  bangsa-bangsa yang beradab, dan 4.  Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran  sarjana- sarjana  yang  paling terkemuka dari berbagai  negara  di dunia sebagai sumber tambahan bagi menetapkan  kaidah- kaidah hukum (Widagdo, 2008:14). Adapun tata cara pembukaan hubungan diplomatik terdapat pada  pasal  2  Konvensi  Wina 1961 yaitu 1.  Persyaratan, setiap negara  mempunyai  hak menerima  dan  mengirim perwakilan diplomatik ( hak legasi ). Suatu negara tidak dapat dipaksa  pihak  manapun untuk membuka atau menutup perwakilan diplomatik  di  luar  negeri. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus  ada  kesepatakan antara kedua belah pihak ( mutual  consent ),  dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku (Widagdo, 2008:32). 2.  Tahapan pembukaan perwakilan diplomatik yaitu persetujuan ( Agrretment) , surat kepercayaan  ( Letter  of Credance ), dan penerimaan  di  negara penerima 3.  Pengangkatan dan penerimaan kepala perwakilan diplomatik, pengangkatan duta besar biasanya  dilakukan  atas nama kepala negara. calon-calon  duta  besar diajukan oleh menteri luar negeri kepada kepala negara untuk mendapatkan persetujuannya
(Syahmin, 2008:58).
Sejalan  dengan  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang  banyak  mempunyai  dampak terhadap  hubungan  antar  negara dan perkembangan anggota masyarakat  Internasional  dengan laju pertumbuhan negara-negara
yang baru merdeka, mereka disarankan untuk melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan Hukum Diplomatik  yang  ada  (Suryokusumo, 1983:4). Hubungan diplomatik antara  Malaysia  dan  Korea  Utara telah  dimulai  sejak  tanggal  30  juni 1973. Kedua negara tersebut melakukan berbagai kerjasama salah  satunya  yaitu  pada  bidang jasa  yaitu  sebanyak  300  pekerja
Korea  Utara  bekerja  tambang  batu bara  Selantik  di  Sri  Aman,  selain  itu antara  Korea  Utara  dan  Malaysia melakukan  perdagangan  khususnya bidang  kelapa  sawit.  Pemerintah Korea Utara menggunakan Malaysia sebagai  gerbang  ke  Pasar  Asia Tenggara karena dinilai mengadopsi kebijakan  pro  bisnis  dan  ramah terhadap pelaku dunia usaha.
Hubungan  diplomatik  antar negara  tidak  selalu  berjalan  dengan baik,  hubungan  diplomatik  juga dapat menimbulkan benturan- benturan  atau  hambatan-hambatan yang cukup kuat bahkan tidak jarang dapat mengakibatkan buruknya hubungan antara negara. Memburuknya hubungan antara negara dapat mengakibatkan putusnya hubungan dipomatik antara  negara.  Adapun  beberpa alasan negara memutuskan hubungan diplomatiknya yaitu : a.  Bila  terjadi  perang  antara kedua negara. b.  Adanya  kasus  sengketa antara kedua negara yang  sudah  begitu  rupa sehingga tindakan apapun yang diambil seperti pengusiran diplomat atau pemanggilan kepala perwakilan  dinilai  masih tidak cukup. c.  Adanya  kebijakan  suatu negara yang sangat bertentangan dengan
posisi negara lain ataupun  kegiatan  yang tidak  wajar  dari  personil diplomatik (Poetri, 2014:64). Berdasarkan  penjelasan  di atas  suatu  negara  pasti  mempunyai alasan  tertentu  untuk  memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara  lain,  begitu  pula  antara Korea  Utara  dan  Malaysia.  Alasan utama kedua negara tersebut memutuskan  hubungan  diplomatik adalah  kegiatan  yang  tidak  wajar yang dilakukan dari personil diplomatik.  Seperti  diketahui  bahwa Kang  Chol  perwakilan  diplomatik dari  Korea  Utara  ditetapkan  sebagai tersangka  oleh  Malaysia  karena diduga  otak  dari  pembunuhan  Kim Jong Nam.
Pada umumnya fungsi seorang agen diplomatik akan berakhir  jika  sudah  habis  masa jabatan yang dipercayakan kepadanya  untuk  menjalankan  misi diplomatik  di  negara  penerima. Tugas  itu  dapat  pula  berakhir  jika  ia ditarik kembali ( recall ) oleh
pemerintahnya  karena  tidak  disukai lagi persona  non  grata yang  tentu saja  mengakibatkan  diplomat  yang bersangkutan diakhiri tugasnya. Jika antara  suatau  negara  pengirim  dan negara  penerima  terlibat  dalam suatu konflik bersenjata atau perang maka  tugas  seorang  diplomat  juga dapat  terganggu  atau  bahkan  bisa terhenti  dan  pada  akhirnya  dia  akan dipanggil  pulang.  Apabila  kepala negaranya dan kepala negara penerima adalah raja atau ratu wafat atau  turun  tahta  karena  bukan kematian  biasa,  tetapi  dikudeta, dapat mengakibatkan agen diplomatik  diganti  oleh  yang  baru, bila agen diplomatik yang bersangkutan  sudah  jelas  terbukti terlibat  dalam  kasus  terbunuhnya sang raja atau ratu yang bersangkutan (Syahmin,2008:72).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)
Dalam Insiden tewasnya Kim Jong-nam di Bandar Udara internasional Kuala Lumpur 2 (KLIA2)  pada  13  Februari  2017 menjadi  sumbu  awal  tegangnya hubungan  diplomatik  Korea  Utara dengan  Malaysia.  Setelah  kejadian tersebut  pihak  berwenang  bandara segera  membawanya  ke  rumah sakit.  Namun  ia  tewas  dalam perjalanan.  Tewasnya  Kim  Jong Nam akan tercatat sebagai kematian sosok  berprofil  tertinggi  di  bawah rezim  Kim  Jong  Un  sejak  eksekusi paman  mereka  Jang  Song-thaek pada  desember  2013.  Kim  Jong- nam sendiri dikabarkan dekat dengan  pamannya.  Sejak  beberapa tahun  lalu,  Kim  Jong-nam  telah menjadi  target  pembunuhan  rezim adiknya.  Pada  tahun  2012  pihak Korsel  mengatakan,  seorang  mata- mata  Korut  yang  ditahan  telah mengakui keterlibatannya dalam komplotan  tabrak  lari  tahun  2010  di China  yang  menargetkan  Kim  Jong Nam.  Kim  Jong  Nam  hendak melakukan  penerbangan  dan  ia diperkirakan  telah  tiba  di  Kuala Lumpur pada tanggal 6 Februari dan sedang dalam perjalanan kembali ke Makau, yang diyakini sebagai tempatnya  bermukim.  Tapi  ketia  dia berada di bandara, terdapat seorang wanita  menyapanya,  dan  mendadak menutupi  wajahnya  dengan  kain yang  sudah  disiram  dengan  cairan kimia beracun. Dia kemudian menuju  ke  meja  informasi  dan diduga meminta bantuan. Selanjutnya  dia  dilarikan  ke  klinik  di bandara  lalu  dikirim  ke  rumah  sakit, dan tewas dalam perjalanan (Mangku,  2017:141).    Hubungan keduanya  semakin  tegang  saat Korea Utara mengklaim penyelidikan yang dilakukan Malaysia merupakan bagian dari konspirasi untuk merusak  nama  negaranya.  Lalu Korea  Utara  tidak  memberika  izin kepada sebelas warga negara Malaysia untuk meninggalkan
negaranya. Malaysia membalas dengan mengeluarkan larangan keluar  Malaysia  bagi  315  warga negara Korea Utara (https://dunia.tempo.com, diakses pada 3-03-2018). Malaysia  menyebutkan  dua tersangka baru, salah satunya adalah  seorang  atase  di  Kedutaan Besar  Korut  bernama  Hyong  Kwang Song.  Pria  ini  diduga  membantu empat pria Korut tersangka pembunuh  Kim  Jong  Nam  kabur keluar negeri. Namun dengan memiliki  status  diplomat,  Kwang Song  memiliki  kekebalan  hukum. Dalam  Konvensi  Wina  tahun  1961 yang mengatur hubungan diplomatik, seluruh diplomat medapatkan kekebalan dari hukuman kriminal dan sipil di negara tempat  dia  bertugas.  Diplomat  yang mendapat  kekebalan  ini  hanya  duta besar,  sekretaris  pertama,  kedua, ketiga, konsuler dan menteri konsuler. Kwang Song disebut berada  di  posisi  sekretaris  kedua. Untuk itu pemerintah Malaysia meminta  Korut  mencabut  kekebalan hukum  Kwang  Song  demi  lancarnya proses  penyelidikan  kematian  Kim
Jong  Nam.  Namun  dipolmat  senior kepala  media  malaysia  The  Star, mengatakan Korut tidak akan mungkin melakukan hal itu. Jika terjadi pemutusan
hubungan  diplomatik  antara  Korea Utara  dengan  Malaysia  maka  dapat mengakibatkan  kerugian  dimasing- masing  negara,  sebab  jika  dilihat diihat  sepak  terjadi  Korea  utara  di Asia  tenggara  tidaklah  baik  hal  ini dikarenakan  Korea  Utara  hanya memiliki hubungan Malaysia sebagai sekutu  yang  terdekat  di  kawasan Asia Tenggaara tentu sebuah kerugian  besar  bagi  Korea  Utara. Hal  serupa  dialami  oleh  Malaysia sendiri,  walaupun  kedua  negara bukanlah mitra kerja yang besar tapi terbilang  kecil  akan  tetapi  hal  yang
kecil ini mampu memberikan dampak yang terasa dalam hubungan kerja sama kedua  negara (Mangku, 2017:144). Hubungan diplomasi merupakan seni yang mengedepankan  kepentingan  suatu negara  dalam  hubungannya  dengan negara  lain.  Dalam  prakteknya  tidak semua  hubungan  diplomatik  dapat berujung  damai  karena  kepentingan antara  dua  negara  yang  menjalin hubungan diplomatik akan mengalami perubahan seiring perkembangan  kondisi  perpolitikan internasional, dalam beberapa kasus suatu  negara  bahkan  mengambil opsi pemutusan hubungan diplomatik  untuk  melindungi  posisi kepentingan  politik  luar  negerinya  di lingkungan internasional. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan  unilarteral  suatu  negara yang menutup perwakilan diplomatiknya. Pemutusan hubungan  diplomatik  ini  merupakan hal  yang  gawat  dan  biasanya dilakukan  sebagai  jalan  terakhir  bila cara-cara  lain  yang  kurang  radikal tidak  memberikan  hasil.  Adapun beberapa alasan negara memutuskan hubungan diplomatiknya, antara lain : 1.  Bila  terjadi  perang antara kedua negara. 2.  Adanya kasus sengketa antara kedua  negara  yang sudah  sebegitu  rupa sehingga tindakan apapun  yang  diambil seperti pengusiran diplomat atau pemanggilan kepala perwakilan masih tidak cukup. 3.  Adanya kebijakan suatu  negara  yang sangat  bertentangan dengan  posisi  negara lain  ataupun  kegiatan
yang  tidak  wajar  dari personil diplomatik (Poeteri ,2014:64). Pemutusan hubungan diplomatik  antara  negara  dapat menimbulkan  akibat  hukum  yang dimana  tertera  pada  pasal  45
Konvensi Wina 1961 yang berbunyi :
Keputusan dari kedua negara untuk memutuskan hubungan diplomatik menjadi mengikat pada negara lainnya apabila keputusan itu secara resmi dinyatakan dalam apapun juga. Pemutusan hubungan diplomatik ini akan menimbulkan  akibat  hukum. Dalam  Konvensi  Wina  1961 pada pasal 45 yang berbunyi
:
If  diplomatic  relations  are broken off between two states,  or  if  a  mission  is permanenty  or  temporarily recalled :
a.  The receiving State must,  even  in  case of  armed  conflict, respect and protect the premises of the mission, together with  its  property and archives; b.  The  sending  State may  entrust  the custody of the premises of  the mission, together with  its  property and  archives,  to  a third State acceptable  to  the recerving State; c.  The  sending  State may  entrust  the protection of its interests  and  those of  its nationals to a third State acceptable  to  the receiving State.
Maksud dari pasal tersebut di atas adalah: ketika terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara  dua  negara,  maka  negara penerima  harus  melindungi  dan menghormati gedung perwakilan diplomatiknya  beserta  perlindungan bagi  harta  milik  termasuk  arsip- arsipnya  sekalipun  terjadi  konflik bersenjata, jika perwakilan diplomatik tersebut telah ditutup dan gedung perwakilan diplomatik tersebut  telah  menjadi  milik  negara pengirim,  maka  negara  pengirim dapat  mempercayakan  pengawasan terhadap gedung perwakilan diplomatiknya kepada negara ketiga. Negara pengirim juga bisa mempercayakan  perlindungan  atas kepentingannya dan kepentigan
warga  negaranya  kepada  negara ketiga  tersebut  yang  sudah  disetujui oleh  negara  penerima  (Prasetyo, 2016: 9). Terjadinya putus hubungan diplomatik  antara  negara  pengirim dan  negara  penerima,  atau  apabila suatu  perwakilan  diplomatik  ditarik baik untuk selamanya maupun untuk sementara dan tidak ada perwakilan konsulernya  di  negara  penerima,
maka negara pengirim dapat mempercayakan  perlindungan  atas kepentingan warga negaranya kepada  suatu  negara  ketiga  dengan persetujuan negara penerima. Dengan  demikian  atas  permintaan negara  pengirim,  negara  ketiga dapat memberikan jasa-jasa baiknya ( good  office )  bukan  saja  untuk melakukan  pengawasan  diplomatik yang  sudah  dimiliki  oleh  negara pengirim  di  negara  penerima,tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara penerima, asalkan telah memperoleh persetujuan dari negara penerima.  Hal  itu  juga  disebut sebagai Protecting Power.
Protecting  power digunakan ketika  ada  2  negara  yang  sedang berperang  atau  adanya  dua  negara yang memutuskan
hubungan
diplomatik.  Dengan  adanya  kondisi- kondisi  tertentu,  ada  kemungkinan negara  tidak  melakukan  tanggung jawabnya  kepada  warga  negaranya. Dengan  adanya protecting  power diberikan kepada negara yang memiliki hubungan netral dari kedua negara  yang  sedang  bertikai,  atau yang tidak memiliki hubungan diplomatik (Prasetyo, 2016:10).
Seperti  yang  diketahui  pada kasus  pembunuhan  Kim  Jong  Nam hubungan  diplomatik  antara  Korea Utara dan Malaysia memanas sehingga pemerintah Malaysia mengusir  duta  besar  Korea  Utara. Atas pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia membuat pemerintah  Korea  Utara  menyandra 11 warga Malaysia dimana 11 warga tersebut adalah perwakilan diplomatik  dari  Malaysia.  Warga negara Malaysia yang di sandra oleh pemerintah Korea Utara tentu sangat  bertentangan  dengan  Pasal 45  Konvensi  Wina  1961,  karena dalam  Pasal  tersebut  dijelaskan tidak  hanya  melindungi  gedung perwakilan diplomatik beserta arsipnya, tetapi juga ditegaskan agar jika  terjadi  perpecahan  dari  kedua negara setiap negara tetap melindungi warga negaranya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan dalam penulisan hukum ini tentang “Hubungan  Diplomatik  Antara  Korea Utara dan Malaysia Pasca Terbuhuhnya Kim Jong Nam Ditinjau dari  Konvensi  Wina  1961”  maka dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1.  Hubungan  diplomatik  antara Korea  Utara  dan  Malaysia dimulai sejak tanggal 30 Juni 1973.  Sejak  saat  itu  kedua negara  menjalin  hubungan diplomatik  dan  kerja  sama diberbagai bidang. Hubungan diplomatik kedua negara
telah  sesuai  dengan  Pasal  2 Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan Diplomatik dimana penjelasan dari pasal tersebut  adalah  persyaratan yang  harus  ada  kesepakatan dan  prinsip-prinsip  hukum internasional  yang  berlaku. Selanjutnya tahap pembukaan perwakilan diplomatik  yang  terdiri  dari persetujuan, pembuatan surat kepercayaan, dan penerimaan di negara penerima Baik dari perdagangan ketenagakerjaan  dan  lain- lain. Sebelum akhirnya hubugan kedua negara memburuk sejak terbunuhnya Kim Jong Nam yaitu kakak tiri Presiden  Korea  Utara  pada tanggal  13  Februari  2017 yang menyebabkan hubungan kedua negara tidak  sebaik  dulu  dan  akibat dari  kejadian  tersebut  antara Korea  Utara  dan  Malaysia memutuskan hubungan diplomatiknya. 2.  Korea  Utara  dan  malaysia banyak melakukan kerjasama  seperti  dibidang industri,  pesawat  udara  dan juga  tenaga  kerja.  Namun sejak  terbunuhnya  Kim  Jong Nam hubungan kedua negara  jadi  memanas  dan kedua negara melakukan pemutusan hubungan diplomatik. Akibat hukum dari pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara  dab  Malaysia  dapat dilihat pada Pasal 45 Konvensi  Wina  1961  yang berbunyi jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara maka negara penerima  harus  melindungi dan  menghormati  gedung perwakilan diplomatiknya beserta  perlindungan  bagi harta  milik  termasuk  arsip- arsipnya sekalipun terjadi konflik bersenjata, jika perwakilan diplomatik tersebut  telah  ditutup  dan gedung perwakilan diplomatik tersebut  telah  menjadi  milik negara pengirim, maka negara pengirim dapat mempercayakan pengawasan gedung perwakilan diplomatiknya kepada negara ketiga . Setelah  terjadi  pemutusan hubungan  diplomatik  akan ada kerugian yang ditimbulkan dari setiap negara  yaitu  warga  Korea Utara  tidak  lagi  dapat  bebas mengunjungi  Malaysia  tanpa menggunakan  visa  dan  juga berkurangnya pemasukan dibidang  dari  hasil  penjualan kelapa  sawit  dan  juga  karet. Meskipun kedua negara telah melakukan pemutusan hubungan  diplomatik  setiap negara  berhak  melindungi gedung-gedung perwakilan diplomatik serta arsipnya sekalipun.
Saran  yang  dapat  diberikan terhadap  permasalahan  diatas adalah sebagai berikut :
Setiap  negara  berhak untuk  membuka  dan  memutus hubungan diplomatik pada suatu negara dengan tujuan dari masing-masing  negara.  Seperti dalam  kasus  Korea  Utara  dan Malaysia  jika  kedua  negara tersebut  melakukan  pemutusan hubungan diplomatik maka akan mengakibatkan banyak kerugian salah  satunya  yaitu  tidak  lagi adanya  pemasukan  dari  ekspor kelapa  sawit,  bebas  keluar masuk negara tanpa menggunakan  visa.  Maka  dari
itu  penulis  menyarankan  agar kedua negara tidak memutuskan hubungan diplomatiknya agar selalu memberikan  keuntungan  bagi kedua negara. Alangkah baiknya  jika kedua  negara  yang memiliki permasalahan atau sengketa melalukan perundingan  atau  negosisasi untuk mencapai jalan keluar dari suatu  permasalahan  agar  tidak sampai pada melakukan tindakan  pemutusan  hubungan diplomatik  yang  hanya  akan mengakibatkan  kerugian  untuk masing-masing negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adolf,  Huala.  1990, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Jakarta: Rajawali Pers. Mahawijaya,  Indra.2015. Perjanjian Internasional  dan  Mahkamah Konstitusi  Indonesia  Dalam Ruang  Perdebatan. Malang:
Media Nusa Creative.
Sefriani.  2016. Hukum  Internasional
Suatu  Pengantar. Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada. Suryokusumo, Sumaryo. 2013. Hukum  Diplomatik  Teori  Dan Kasus. Bandung: P.T. Alumni. Suryono,  Edy.  1992. Perkembangan Hukum Diplomatik. Solo: Mandar Maju. Syahmin.  2008. Hukum  Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Widagdo, Setyo. 2008. Hukum Diplomatik Dan Konsuler. Malang: Bayumedia Publishing.

## Jurnal
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2017. Penerapan  Prinsip  Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik  Antara  Malaysia Dan  Korea  Utara. Jurnal Advokasi, Volume  7,  Nomor 2. Poetri, Olivia Razmana. 2014. Pemutusan Hubungan Diplomatik  Kanada Terhadap Iran (The Severance Diplomatic Relations of Canada  Toward  Iran). e- SOSPOL ,  Nomor  1,  Volume 1. Prasetyo, Aryo Bimo. 2016. Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia Dengan  Iran  Pasca  Eksekusi Hukuman  Mati  Sheikh  Nimr Al-Nimr. Diponegoro Law Journal , Volume 5, Nomor 3.

## Internet
Mahayu, Jayanti. (2017, Maret Rabu 15). Hubungan  Korea  utara Malaysia Tegang, apa Dampaknya  ? Dipetik  Maret Sabtu 3, 2018, dari https://dunia.tempo.com: https://dunia.tempo.co/read/8 56207/hubungan-korea- utara-malaysia-tegang-apa-
dampaknya