INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4847-4862 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kebijakan Pengolahan Sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu
Hardiyanto 1 ✉ , Siska Mahmud 2 , Wahyu Dharmawanto Makku 3
FISIP – Universitas Tompotika, Luwuk
Email : author hardiyanto01@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan sampah di kelurahan  tondo  kecamatan  mantikulore  kota  palu.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Tehnik  pengumpulan  data  adalah  observasi/pengamatan,  wawancara/interview,  dan  kegiatan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Data yang dikumpulkan disaring dan dipilih  berdasarkan  kebutuhan  yang  kemudian  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  kualitatif.  Pada penelitian ini mengunakan indikator seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengamatan  di  lapangan  menunjukan  bahwa  upaya  pelaksanaan implementasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Pemerintah  Kelurahan  Tondo,  Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dengan menggunakan empat indikataor sebagai tolak ukur. Empat indikator tersebut dilihat dari segi : komunikasi, yaitu mengenai sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintahan kelurahan belum menyeluruh kepada setiap RT/RW yang ada di kelurahan Tondo. Dari segi sumber daya, masih banyak kekurangan-kekurangan dalam hal sarana maupun prasarana untuk menunjang terlaksananya kebijakan dengan baik. Kemudian dari disposisi atau komitmen yang di bangun oleh pemerintah kelurahan untuk menjalankan peraturan masih kurang perlu keseriusan dan kesungguh- sungguhan dalam menerapkan peraturan yang ada. Dan yang berikutnya dilihat dari Struktur Birokrasi yaitu  masih  kurangnya  pembentukan  para  anggota  pengelolah  sampah  dan  tidak  maksimalnya kordinasi yang dilakukan oleh pihak keluraha dengan pemerintahan yang beradah di bawahnya yaitu RT dan RW mengakibatkan di beberapa RT/RW  masih belum terbentuk pengelolah sampah seperti yang di inginkan dalam peraturan yang ada.
Kata Kunci : Kominikasi, Sumbr Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

## Abstract
The purpose of this research is to determine the implementation of waste management policies in the Tondo Village, Mantikulore Subdistrict, Palu City. This research is of a qualitative nature. Data collection techniques  include  observation,  interviews,  and  documentation  activities.  There  are  a  total  of  5 informants in this research. The collected data is filtered and selected based on the needs and then analyzed  using  a  qualitative  descriptive  method.  In  this  study,  indicators  such  as  communication, resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure  are  used.  Based  on  the  results  of  research  and observations in the field, it shows that efforts to implement policy implementation are carried out by the Tondo Village Government, Mantikulore District, Palu City. By using four indicators as benchmarks. These four indicators are seen in terms of: communication, namely regarding the incomplete outreach carried  out  by  the  sub-district  government  to  every  RT/RW  in  the  Tondo  sub-district.  In  terms  of resources,  there  are  still  many  deficiencies  in  terms  of  facilities  and  infrastructure  to  support  the implementation of policies well. Then, from the disposition or commitment built by the sub-district government  to  implement  the  regulations,  there  is  still  a  lack  of  seriousness  and  sincerity  in implementing the existing regulations. And the next thing seen from the Bureaucratic Structure is that there is still a lack of formation of waste management members and the lack of optimal coordination carried out by the keluraha with the government below it, namely the RT and RW, resulting in some RT/RW still not having a waste management system as desired in existing regulations.
Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.

## PENDAHULUAN
Umumnya yang terjadi di kota – kota Indonesia lingkungannya tidak bebas dari sampah termasuk salah satunya kota Palu, kebersihan adalah suatu fenomena  umum yang  perlu dikelolah secara baik dan profesional guna terciptanya lingkungan yang bersih, indah, sehat, ramah  dan  teratur.  Persoalan  kebersihan  sangat  berkaitan  dengan  masalah  sampah, persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Menurut Theisen  “Sampah adalah segala bentuk limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia  maupun  binatang  yang  biasanya  berbentuk  padat  dan  secara  umum  sudah dibuang, tid ak bermanfaat atau tidak dibutuhkan lagi”. Dalam PERDA kota Palu No 3 Tahun 2016 ayat 4 mengatakan bahwa “Sampah adalah sisa kegiatan sehari -hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis  sampah  rumah  tangga.  Masalah  sampah  di  Kota  Palu  diatur  dalam  beberapa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan keputusan Walikota Palu, antara lain Peraturan Daerah Kota  Palu Nomor 11 Tahun 2005 tentang restribusi  sampah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengelolaan kebersihan, dan Keputusan Walikota Palu Nomor 17 Tahun  2007 tentang pelimpahan sebagian urusan persampahan ke tingkat
Kelurahan  se-Kota  Palu  dan  yang  terbaru  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2016 tentang pengolahan sampah.
Maksud  dan  tujuan  dari  Peraturan  Daerah  tersebut  adalah  untuk  meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis, dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien sebagaimana tertuang dalam PERDA No 3 Tahun 2016 pasal 3, pengelolaan kebersihan berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan serta kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan kebersihan bertujuan terciptanya keterpaduan tanggung  jawab antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, sehat, indah dan teratur. Salah satu aspek dari kompleksnya permasalahan sampah di Kota Palu terletak pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang diasumsikan masih  tergolong  rendah,  dalam  kaitan  itulah  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  setiap pengambilan  kebijakan  menjadi  sangat  penting  sehingga  proses  dari  implemntasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan, menurut Ramdhiani  “Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan  lingkungan,  yaitu  membuang  sampah  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan”. Nugroho (2016) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik,  ada dua pilihan  langkan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Budiman  Rusli  (2013:  83)  mengatakan  bahwa  secara  konsepsional  implementasi sebuah  kegiatan  atau  program  yang  tertuang  dalam  kebijakan  adalah  sebuah  tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Van Metter dan van Horn dalam Winarno (2012: 149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  individu-individu  (atau  kelompok-kelompok)  pemerintah  maupun swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya lebih tegas lagi Menurut pendapat Van Metter dan  Van  Horn  dalam  Agustino  (2020)  Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  agen pelaksana  kebijakan  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena  kebijakan  yang  dilaksanakan bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang  mengenal  betul  permasalahan  dan persoalan yang mereka rasakan.
Dari  perda  yang  ada  pemerintah  mengharapkan  timbulnya  kesadaran  masyarakat tentang pentingnya lingkungan bersi, serta pemerintah mengharapkan dari sampah yang
ada masyarakat dapat mengurangi jumlah sampah yang ada dengan membuat produk- produk baru dari sampah, seperti pupuk kompos dan barang-barang yang bernilai jual, ini terdapat pada pasal 4A 2 (1) yang mana di situ dikatakn pemberdayaan masyarakat melalui padat karya untuk menghasilkan industri pupuk kandang, di dalam perda yang baru juga disebutkan bahwa adanya pemisahan sampah menjadi 4 jenis ini ter tuang pada  pasal 12 ayat 1 dan 2 serta pada pasal selanjunya di katakan bahwa setiap orang/ rumah tangga wajib  melakukan  pemilahan  sampah  pada  sumbernya  dan  setiap  rumah  tangga  wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah ini terdapat pada pasal 12 A
Namun pada kenyataanya banyak TPS dan  rumah warga di Kecamatan Palu Timur belum di lengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan pemerintah daerah juga tidak menyediakan sarana dan prasarana padahal dalaam PERDA yang baru NO 3 Tahun 2016 dalam pasal 12 A Ayat 3, Pasal 13 Ayat 3, Pasal 13 A Ayat 1dan 2 menyebutkan bahwa yang mana  pemerintah  bertugas  menyediakan  sarana  dan  prasarana  dalam  pengelolaan sampah, tidak haya itu pemisahan jenis sampa seperti yang di harapkan tidak terealisasi sama sekali, Pembentukan satgas K5 dan G3 yang di bentuk oleh kelurahan sebagai cara untuk merealisasikan  PERDA yang baru masih belum efektif terkait hal ini tentulah ada hal- hal yang menyebabkan sehingga PERDA yang ada tidak dapat terealisasi dengan baik.
Dari uraian di atas penulis mengangkat judul “ Implementasi kebijakan pengolahan sampah di kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu” .

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  deskriftif  kualitatif,  yaitu  tipe  penelitian  yang berusaha untuk menuturkan  pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menganalisis, dan menginterprestasi kondisi-kondisi yang sedang terjadi . Ia juga bersifat komperatif dan korelatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.
Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Penentuan  informan  yang  dipilih  sebagai  sumber  data,  hendaknya mempertimbangkan  karakteristik  situasi  sosial  yang  meliputi  latar  (setting),  pelaku (actor),  peristiwa (event) dan proses (process). (Spradley  dalam Sugiono, 2005:146; Garna,  1999:67).Untuk  itu,  informan  yang  dipilihmemenuhi  syarat  rich  cases  dan representasi  setting,  individu,  aktivitas  dan  menggambarkan  heterogenitas karakteristik  obyek  peneliti.  Tujuan  terpilihnya  rich  cases  ini  adalah  untuk
mendapatkan  kasus-kasus  yang  kaya  informasi  dan  memilih  orang  yang memungkinkan  peneliti  mempelajari  beberapa  isu  sentral  yang  relevan  dengan permasalahan  penelitian.  Dengan  demikian  informan  berada  pada  semua  lapisan masyarakat serta berbagai lapisan fenomena yang diteliti, sehingga nantinya terseleksi informan yang diharapkan dan yang memenuhi syarat sebagai sumber data.
2. Jumlah  informan  yang  dijadikan  sebagai  sumber  data  disesuaikan  dengan  tingkat kebutuhan data yang diinginkan peneliti atas dasar karakteristik informan yang ada.
3. Teknik penentuan informan sebagai sumber data dapat dilakukan dengan teknik snow ball atau purpossive.
4. Teknik  pengumpulan  data  kepada  informan  dilakukan  dengan  cara  wawancara mendalam  (indepth  interview),  dan  diskusi  kelompok  terfokus  (FGD)  dengan melibatkan perwakilan informan dalam suatu pertemuan tertentu(jika ada).
Kemudian  gambaran  realitas  lapangan,  yang  diperoleh  melalui  teknik  observasi lapangan,  yaitu  peneliti  melakukan  pengamatan  secara  langsung  terhadap  objek penelitian, sehingga diperoleh gambaran realitas dari fenomena penelitian.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yangakan di peroleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.
1. Sumber data sekunder adalah arsip yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen  dari  berbagai  sumber  resmi,  antara  lain  surat  keputusan,  peraturan perundangan, laporan penelitian, data statistik, data kelembagaan (pemerintah dan lembaga lainnya), baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, dokumen berupa foto-foto, serta naskah-naskah penting lainnya sebagai bahan acuan untuk mendiskripsikan fenomena penelitian.
2. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan dengan memakai teknik  pengumpulan  data  berupa  (interview)  wawancara.  Penelitian  ini  akan  lebih menekankan pada data primer yang di peroleh melalui wawancara dengan informan dalam dalam rangka mengetahui analisis dari implementasi kebijakan tersebut.
Sumber data yang di gunakan yaitu:
a. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui cara pendekatan berinteraksi langsung  berupa  tanya  jawab  dengan  para  informan  mengenai  implementasi kebijakan.
b. Observasi
Observasi  merupakan  salah  satu  tehnik  pengumpulan  data  yang  tidak  hanya mengukur  sikap  dari  responden  namun  juga  dapat  di  gunakan  untuk  merekam berbagai  fenomena  yang  terjadi.  Teknik  ini  digunakan  bila  peneli  tian  di  tunjukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.
c. Studi kepustakaan
Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks tertulis maupun soft copyedition. Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam menjalankan kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya.
d. Dokumentasi
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.
Sebagian  besar  data  yang  tersedia  adalah  berbentuk  surat-surat,  catatan  harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa  macam,  yaitu  otobiografi,  surat-surat  pribadi,  buku  atau  catatan  harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

## Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  penghimpunan  atau  pengumpulan,  pemodelan  dan transformasi  data  dengan  tujuan  untuk  menyoroti  dan  memperoleh  informasi  yang bermanfaat, memberikan saran,  kesimpulan dan mendukung pembuatan kesimpulan.
Analisis  yang  penulis  pakai  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif.  Analisis kualitatif  di  lakukan  trhadap  data  baik  berupa  data  kualitatif  maupun  data  kuantitatif. Terhadap  data  kualitatif  dalam  hal  ini  dilakukan  terhadap  data  yang  berupa  informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian di kaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan  terhadap  suatu  kebenaran  atau  sebaliknya,  sehingga  memperoleh  gambaran baru  ataupun  menguatkan  suatu  gambaran  yangsudah  ada  dan  sebaliknya.  Sedangkan terhadap data kuantitatif yaitu data dalam bentuk jumlah di tuangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau untuk memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga  memperoleh  gambaran  baru,  kemudian  di  jelaskan  kembali  dalam  bentuk kalimat/uraian.
Adapun langka-langkah analisis data sebagai berikut :
a. Menyiapkan Data
Pengolaan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.
b. Editing
Kegiatan    yang  dilakukan  setelah  peneliti  selesai  menghimpun  data  di  lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti
c. Pengkodean
Mengklasifikasi data-data melalui tahap koding. Maksudnya data yang telah di edit diberi  identitas  sehingga  memiliki  arti  tertentu  pada  saat  dianalisis.  Pengkodean dilakukan dengan dua cara. Pengkodean frekuensi dan pengkodean lambang.
d. Mani Pulasi Data
Manipulasi  data  berguna  untuk  memudahkan  penafsiran  data  atau  hubungan antarvariabel, yang disesuaikan dengan hasil riset. Manipulasi data juga merupakan usaha  merubah  data  dari  bentuk  awal  menjadi  suatu  bentuk  yang  dapat  dengan mudah memperlihatkan hubungan antar variabel.
e. Analisis dan Penafsiran Data
Pada tahap ini peneliti menafsirkan hasil penemuan dan pengolaan data. Karena pada dasarnya  riset bermaksud menarik kesimpulan dari data yang  di kumpulkan, maka peneliti  perlu  melakukan  perhitungan  terhadap  data  agar  jelas  sifat-sifat  yang  di milikinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Komunikasi
Untuk  mencapai  keberhasilan,  implementasi  kebijakan  pemerintah    mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus di informasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi  distorsi  implementasi  apa  bila  penyampaian  tujuan  dan  sasaran  suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak di ketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar.
Dalam PERDA Kota Palu No 3 tahun 2016 pasal 38 dan  pasal 40 A dijelaskan bahwa Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  pembinaan  pengolahan  sampah  yang  salah  satu caranya dengan sosialisai, dan untuk meningkatkan peran masyarakat.
Untuk  mengukur  sejauh  mana  efektifitas  komunikasi  dalam  peraturan  daerah pengolahan sampah di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu dapat kita lihat
sebagai berikut :
Hasil wawan cara antara peneliti dengan bapak Mursidin Siraju selaku pegawai kantor Kelurahan Tondo yang menangani bagian persampahan, dalam wawancara tersebut dia mengatakan :
“Pihak Kelurahan di himbau oleh bapak Wali Kota untuk segera mensosialisasikan, dan dari  pihak  Kelurah  telah  mensosialisasikan  ke  Masyarakat  dalam  acara-acara  tertentu  , karena  akan  sulit  untuk  membuat  kegitana  untuk  mengundang  Warga  hanya  untuk mensosialisasikan  perda  tersebut.  Terutama  mengenai  jam  untuk  pembuangan  sampah yang harus di buang pada malah hari agar paginya diangkut oleh pihak petugas”
Selanjutnya hasil wawancara dengan Pak Rahmad selaku ketua RT 3 RW 2 mengatakan mengatakan bahwa :
“Dari  pihak  Kelurahan  sudah  ada  pemberitahuan,  tetapi  memang  rencana pengolahan  sampah  ini  menimbulkan  masalah  ketika  merealisasikan  yang  mana Masyarakat menjadi bingung mereka mau buang sampah dimana? Karena belum ada TPS ataupun TPA yang di sediakan pemerintah, hanyasaja ada program KOTAKU yang masih dalam proses yang terkendala karena kejadian bencana. Sementara itu truk sampah yang mengangkut sampah setiap pagi hanya mengangkut sampah yang berada di jalan poros saja tidak sampai ke jalan-jalan yang masuk kedalam, sehingga Masyarakat yang rumahnya berada di dalam masih membuang sampah Rumahnya sembarangan”
Berbeda halnya dengan yang di sampaikan oleh Pak Zelo selaku wakil ketua RT 2 RW 8 yang mengatakan bahwa :
“Sejauh ini belum ada peraturan -peraturan tentang pengolahan sampah yang sampai di telinga masyarakat, di karenakan tidak ada sosialisasi dan kurangnya komunikasi yang di bangun  antara  pihak  masyarakat  dengan  pemerintah  ter  khusus  Kelurahan  Tondo  dan begitu pula sebaliknya pihak Kelurahan tidak membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat disini tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang aturan-aturan bagaimana mengelolah sampah dengan baik dari awal sampai akhir”
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  salah  satu  warga  yang  merupakan  masyarakat kelurahan tondo yaitu Pak Arif, mengatakan bahwa :
“Peraturan pengolahan sampah meman g ada tapi ruanglingkupnya umum, khusus untuk  kelurahan  tondo  sendiri  belum  ada  penyampaiandari  pihak  Klurahan  bagaimana mengolah ataupun membuang sampah”
Senada  dengan  yang  di  ucapkan  pak  oleh  pak  Arif,  Pak  Zoniarsa  selaku  petugas pengangkut sampah di RW 8 mengatakan bahwa :
“Belum ada penyampaian dari pihak kelurahan terkait PERDA yang ada masyarakat
hanya mengetahui waktu pembuangan sampah hanya dengan melihat dari papan yang di tempel oleh dinas kebersihan di dekat TPS ”
Berdasarkan hasil wawan cara dengan informan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa bahwa proses komunikasi yang dibangun dalam pelaksanaan PERDA NO 3 Tahun 2016  mengenai  pengelolqaan  sampah  belum  terlaksana  dengan  baik  meskipun  pihak Keluraha sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin agar dapat  menyampaikan di setiap kesempatan yang ada faktanya ini tidak memadai, kurangnya komunikasi yang di bangun antara  kelurahan  dengan  lembaga  yang  berada  dibawahnya  seperti  RT  dan  RW menyebabkan  PERDA  tersebut  tidak  sampai  ke  sebagian  besar  Masyarakat  kelurahan Tondo, ini di tunjukan dengan  masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui PERDA yang  ada,  ditambah  lagi  ada  wilayah  yang  dimana  RTnya  tidak  pernah  di  beritahukan mengenai PERDA tersebut. Sementara itu di wilayah yang sempat di beritahukan PERDA yang ada yaitu wilayah RT3 RW 2 tidak berpengaruh kepada masyarakatnya, padahal tujun dari  sosialisasi  sendiri  yaitu  agar  masyarakatnya  dapat  mematuhi  dan  melaksanakan program yang ada.

## Sumber Daya
Implementsi  kebijakan  harus  ditunjang  dengan  sumber  daya,  baik  sumber  daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan, dan isi  kebijakan walaupun sudah  di komunikasikan secara jelas dan konsisten, apa bila implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan,  implementasi tidak akan berjalan  dengan efektif dan efesien. Tanpa sumberdaya kebijakan tidaka dapat di wujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan  pelayanan  pada masyarakat. Menurut Wahab  (2010),  sumberdaya  tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya  manusia,  yaitu kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
Kota Palu sendiri merupakan Ibu Kota dari Profinsi Sulawesi Tengah yang menunjukan bahwa Kota Palu sendiri dapat membiayai program-program daerahnya sendiri tentuunya tidak diragukan lagi Kota ini memiliki sumberdaya Manusia dan sumber daya finansial untuk menjalankan setiap program kerja yang ada.
Di  dalam  perda  yang  ada  sumberdaya  manusia  sebagai  pendukung  utama  yaitu diserahkan kepada SK PD terkait hal ini ter tulis dalam pasal 4A PERDA NO 3 Tahun 2016 selain SKPD terkait pemerintah juga membentuk kelompok satuan tugas kebersihan yang berasal dari SKPD terkait, unsur kecamatan, unsur kelurahan, pemerhati lingkungan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang tetuang dalam pasal 4 ayat 1A poin ke  3  dan  juga  pemerintah  bertanggung    jawab  atas  pengadaan  saran  pengangkutan

## sampah seperti yang tertera di dalam pasal 13 A dan pasal 13 B
Berikut  hasil  wawancara  dengan  bapak  Mursidin  Diraj  sebagai  salah  satu  pegawai Kelurahan Tondo sebagai berikut
“Untuk pengadaan sarana dan prasarana dari Kelurahan anggarannya tidak ada tetapi ada  anggaran  dari  pemerintah  kota  seperti  kemarin  ada  pengadaan  triseda  untuk mengangkut sampah ke mesin pencacah sampah ada juga swadaya masyarakat yaitu di RW 8  di komplek Perumahan Dosen yang membeli Triseda untuk pengangkutan sampah perumahan”
Selanjutnya hasil wawancara Peneliti dengan bapak Rahmad selaku Ketua RT 3 RW 2 tentang sumberdaya :
“Sarana  dan  prasarana  sudah  direncanakan  dengan  matang  tetapi  saat pengimplementasian terjadi hal di luar kendali manusia, sehingga semua program menjadi terbengkalai. Salah  satu pengadaan   yang  di  berikan  dari Pemerintah Kota  Palu adalah pengadaan tongsampah di tiap-tiap rumah, triseda, dan pengadaan TPS berupah Konteiner sampah, yang masuk dalam program KOTAKU dan diberikan kepada daerah-daerah yang termasuk daerah delinase. Adajuga pengadaan mesin pengolah sampah yang di adakan PEMKOT  yang  tujuannya  mengolah  sampah  di  kelurahan  Tondo  bekerjasama  dengan RT/RW”
Selanjutnya hasil wawancara Peneliti dengan Pak Zelo selaku wakil ketua RT 2 RW 8 yang mengatakan bahwa :
Selanjutnya  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Pak  Arief  salah  satu  warga  di Kelurahan Tondo yang mengatakan bahwa
“Fasilitas yang ada  di sini seperti triseda untuk  pengangk utan sampah merupakan hasil  dari  suwadaya  masyarakat  sendiri,  masyarakat  juga  mempertanyakan  juga mempertanyakan peran dari pemkot yang di wakili kelurahan Tondo untuk wilayah PERDOS terkait dengan bagaimana pengolahan sampah ini bisa di atur lebih baik la gi”
“Tidak  ada  pengadaan  sarana  maupun  prasarana  untuk  mengelolah  sampa,  yang  ada hanyalah  truk  dari  dinas  kebersihan  Kota  Palu  untuk  mengangkut  sampah  masyarakat setiap pagi. Itupun hanyalah sampah yang telah di letakan dalam karung”
Selanjutnya hasil wawancara dengan pak Zoniarsa yang merupakan salah satu operator pengelolah sampah di kompleks PERDOS, mengatan bahwa :
“Dari  pihak  kelurahan  belum  ada  pengadaan  apapun,  hanya  dari  pihak  dinas kebersihan ada berupah tong besi untuk TPS dan itupun sudah di angkat kembali oleh dinaskebersihan. Kalau untuk pengadaan triseda, tongsampah untuk rumah-rumah warga, itu diadakan dari pihak masjid selaku pengelolah persampahan di kompleks PERDOS yang

## merupakan hasil dari yuran warga”
Berdasarkan hasil wawancarara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pembagian sumber  daya  di  bagian  kelurahan  tondo  tidak  merata,  sehingga  sebagian  masyarakat kelurahan  mengeluh  dengan  kondisi  yang  ada,  sebenarnya  jika  sarana  tempat pembuangan  sampah  tersedia  seperti  TPS  maka  ini  akan  mengurangi  masyarakat  yang membuang  sampah  sembarangan.  Karena  kurangnya  TPS  yang  di  sediakan  sehingga sebagian besar masyarakat Tondo membuang sampahnya sembarangan yang akibatnya mengotori lingkungan, dari pihak RT sendiri menjadi bingung karena jiika di berlakukan perda yang ada terus masyarakat mau membuang sampah kemana?, dari pihak PEMKOT sendiri  belum  ada  pengadaan  TPS,  padahal  pemerintah  bertanggung    jawab  atas pengadaan saran pengangkutan sampah seperti yang tertera di dalam pasal 13 A dan pasal 13 B.
Begitupula dengan sumberdaya manusianya yang belum merata di sebagian wilayah, ada yang belum di bentuk Kelompok Suwadaya Masyarakat untuk mengelolah sampah, sementara  di  beberapa  kelurahan  sudah  di  bentuk  tetapi  belum  diadakan  pembinaan pengelolaan  sampah,  padahal  PEMKOT  sendiri  di  dalam  PERDA  yang  ada  di  haruskan melakukan pembinaan.

## Disposisi
Wahab  (2010)  menjelaskan  bahwa  disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik  ia  akan  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Dalam perda ini  yang menjadi implementator adalah SKPD terkait, unsur kecamatan, unsur kelurahan, pemerhati lingkungan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.(PERDA No 3 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1A ayat ke 3). Di satu sisi pemerintah daerah di haruskan berperan aktif dalam mengawasi jalannya para implementator dengan melakukan kegiatan pembinaan pengolaan sampah dan pengawasan sebagaiman yang di maksud dalam pasal 40A ayat 1 dan 40B ayat 1.
Berikut  hasil  wawancara  peneliti  denga  bapak  Mursidin  sebagai  salah  satu  staf  di kelurahan Tondo yang mengatakan bahwa :
“Pihak  ke lurhan  tidak  henti-hentinya  menghimbau  agar  membuang  sampah  agar sesuai  aturan,  danjuga  dari  lurah  sendiri  setiap  hari  sabtu  bersama  satgas  K5  lainnya melakukan kerja bakti bersama warga. Keterlibatan kelurahan sendiri sudah sangat besar
dalam penanganan s ampah karena ketua satgas K5 adalah  bapak Lurah sendiri”
Senada dengan pak Mursidin yang menyampaikan bahwa keterlibatan pihak kelurahn sudah sangat besar, Pak Rahmad selaku ketua RT 3 RW 2 mengatakan Bahwa :
“ Keterlibatan pemerintah dalam  permasalahan sampah yang ada di kelurahan Tondo sudah sangat besar beuktinya PEMKOT meluncurkan program KOTAKU yaitu kota tanpa kumu yang mana kebijakan itu dibahas dari PEMKOT turun ke Kecamatan, turun lagi ke kelurahan, sampai ke RT yang merupakan perwakilan Pemeritah Kota yang  berhadapan langsug dengan Masyarakat. Sejauh ini program KOTAKU masih dalam proses, karena ini bertahap  yang  sudah  mendapatkan  fasilitas  yaitu  RT  1  RW  1  ayng  mana  setiap  rumah dibagikan tong sampah  dan dibuatkan kelompok suwadaya masyarakat yan terlibat dalam pengolahan sampah”
Lain halnya dengan pak Rahmad, pak Zelo selaku wakil ketua RT 2 RW 8 mengatakan sebagai berikut :
“Tidak  ada  keterlibatan  pemeritah  dalam  pengolahan  sampah,  jadi  di  Perumahan Dosen yang bergerak adalah masyarakat langsung, tidak ada peran dari pemerintah dari PEMKOT maupun Pemerintah Kelurahan. Jadi sistemnya kita sebagai warga yuran menggaji orang untuk mengangkut sampah perumahan di kompleks PERDOS”
Selanjutnya hasi wawancara peneliti dengan Pak arief selaku warga kelurahan tondo yang mengatakan bahwa :
“Keterlibatan  pemerintah  sejauh  ini  hanya  program  yang  di  buat  oleh  pemerintah keluraha  yang  di  kerjakan  ibu-ibu  dan  digaji  sekitar  500  ribu/bulan  hanya  untuk membersihkan, untuk penangannan sampah tidak ada itu pun programnya hanya satu kali dalam seminggu”
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan  pak  Zoniarsa  sebagai  salahatu  operator pengangkut sampah di kompleks PERDOS mengatakan bahwa :
“Keterlibatan pemerintah sejauh ini belum terlihat baik PEMKOT maupun pemer intah kelurahan hanya saja ada pengarahan-pengarah yang diberikan kepada kami dari ketua RW yaitu bapak Prof. Sulaiman mamar untuk lokasi pembuangan sampah”
Beradasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa disposisi dalam penyelenggaraan perda ini kurang baik, Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.  Nah  poin-poin  ini  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  keterlibatan  atau  peran pemerintah  dalam  menerapkan  PERDA  ini  di  masyarakat  meskipun  beberapa  pihak mengatakan  bahwa  peran  pemerintah  kota  dan  kelurahan  sudah  sangat  besar  dalam
penanganan sampah tetapi peran ini belum berdampak apa-apa bagi masyarakat sehingga masyarakat  mengatakan  bahwa  peran  pemerintah  kota  maupun  kelurahan  belum  ada, patut di akui bahwa peran pemerintah kota ataupun kelurahan belum dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga komitmen dalam menjalankan PERDA yang ada itu masih kurang, jika implementor  memiliki  disposisi  yang  baik  ia  akan  menjalankan  menjalankan  kebijakan dengan  baik,  seperti  apa  yang  di  inginkan  oleh  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi menjadi efektif.

## Struktur Birokrasi
Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu  aspek  struktur  organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi  yang  standar  (standard operating  procedures/SOP),  yaitu  pedoman  bagi  setiap  implementor  dalam bertindak.struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  cenderung  melemahkan  pengawasan dan  menimbulkan  red-tape,  yaitu  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks,  serta  ini menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.
Dalam PERDA ini struktur birokrasi di muat dalam pasal 4A ayat 1 dan 2 yang mana memuat struktur birokrasi dari yang paling atas sampai bawah yang bertanggung jawab dalam pengolahan sampah
Berikut hasil wawancara dengan dengan salah satu pegawai kelurahan tondo yaitu bapak Mursidin Diraj yang mengatakan bahwa :
“Pengurus yang menangani  smpah sudah terbentuk salah  satunya yaitu  satgas K5 yang  sejauh  ini  berjalan  dengan  lancar  yang  mana  setiap  minggunya  pada  hari  sabtu bersama warga satgas ini melakukan kerja bakti, sekarang tempat kerja baktinya di buat bergiliran dan di datangi per RT untuk pembersihan”
Selanjutnya adalah hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahmad sebagai ketua RT 3 RW 2 mengatakan bahwa :
“ Sudah ada pembentukan pengurus contoh KSM (kelompok suwadaya masyarakat) untuk mengelolah sampah, jadi untuk menggerakan KSM ini di bantu dengan partisipasi warga yang mana warga mengumpilkan yuran untuk membiayai para anggota KSM . selain itu  juga  di  pakai  untuk  biaya  operasional  triseda,  danjuga  pemeliharaan  perlengkapan- perlengkapan lalu jika ada sisanya masuk ke kas RT untuk kebersihan, penataan lingkungan, dan perumahan kumu.”
Selanjutnya yaitu hasil wawancara peneliti dengan pak Zelo selaku wakil ketua RT 2 RW 8 yang mengatakan bahwa
“ Kalo  pembentukan  tim  dari  pihak  Pemerintah  Kota  maupun  kelurahan  itu  tidak
pernah ada,  jadi yang ada hanyalah inisiatif  dari  pada tokoh  masyarakat di perumahan dosen membentuk tim untuk mengelolah sampah sendiri yang kira-kira sudah berlangsung selama 7 tahun”
Selanjutnya  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Pak  Arief  salah    seorang  warga  di kelurahan Tondo, mengatakan bahwa :
“Pembentukan kelo mpok pembersih telah di lakukan dari kelurahan tapi bukan untuk menangani sampah, melainkan hanya untuk bersih-bersih lingkunan saja dan itupun tidak setiap hari hanya ada seminggu sekali”
Senada dengan pak Arief, Pak Zuhri selaku petugas kebersihan yang di bentuk oleh warga mengatakan bahwa :
“Dari  pemerintah  sendiri  belum  ada  pembentukan  pengurus  pengelolah  sampah, pengurus pengolah sampah yang ada saat ini merupakan inisiatif warga untuk membentuk karena  tidak  adanya  peran  pemerintah  dalam  menangani  persampahan  di  kompleks PERDOS”
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan maka peneliti berkesimpulan bahwa penerapan struktur birokrasi dalam PERDA ini kurang baik karena ketidak jelasan pembentukan  kepengurusan  pengelolah  sampah  dan  juga  sistem  kerjanya  yang  tidak memiliki SOP yang baik, memang berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah satu pegawai dari kelurahan bahwa sudah ada pembentukan pengurus pengolah sampah yaitu satgas K5 yang di ketuai oleh Pak Lurah sendiri namun dalam keterangan warga yang lain Kegiatan  yang  di  lakukan  satgas  ini  tidak  berdampak  besar  bagi  warga  dalm  masalah sampah,  dan  di  sebagian  wilayah  RT  tidak  ada  pembentukan  pengelolah  sampah  dari Pemerintah  Kota  maupun  Kelurahan,  yang  seharusnya    Pemerintah  Melalui  Kelurahan Membentuk  kepengurusan  Pengelolah  sampah  di  setiap  Kompleks  pemukiman  warga berkordinasi dengan RT dan RW setempat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 A ayat 1 dan 2.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dari data-data yang di dapat dan di uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat di tarik sebuah kesimpulan dari implementasi kebijakan PERDA Kota  Palu    mengenai  pengolahan  sampah  di  Kelurahan  Tondo  Kecamatan  Mantikulore masih  kurang  baik  dari  berbagai  aspek  dan  belum  sesuai  dengan  isi  dan  tujuan  yang diharapkan dari peraturan yang ada, hal ini dikarenakan masih banyaknya kendala yang di hadapi,  dilihat  dari  segi  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi,  yaitu
sebagai berikut :
1. Komunikasi yang belum berjalan dengan baik karena penyampaian informasi belum merata,  tidak  efektif  serta  tidak  maksimalnya  upaya  yang  dilakukan  pemerintah Kelurahan dala penyampaian informasi kepada masyarakat selaku implementor.
2. Sumberdaya  untuk  mendukung  implementasi  kebijakan  juga  masih  sangat  kurang terutama dari segi penyediaan TPS (tempat pembuangan sementara) sebagai salah satu  sumberdaya  fasilitas,  serta  kurangnya  semberdaya  finansial  untuk  mendanai pengadaan sarana dan prasarana.
3. Disposisi  atau  sikap  dari  implementor  yang  kurang  tegas  dalam  mengaplikasikan kebijakan  yang  ada,  serta  kurangnya  komitmen  bersama  yang  di  bangun  dengan warga untuk menjaga lingkunagan.
4. Struktur  birokrasi  yaitu  tidak  adanya  penerapan  prosedur  sebagaimana  yang tercantum  dalam  PERDAD  tersebut  sebagai  pedoman  dalam  mengelolah  sampah sehingga implementasi kebijakan menjadi tidak terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Raharjo. Menejemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu. 2011. Yogyakarta. Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. 2014. Bandung.
Dewi, Rahayu Kusuma. Studi Analisis Kebijakan. Pustaka Setia. 2016. Bandung. Hadi, Sutrisno. Bimbingan Menulis Skripsi dan Thesis. Hadi Ofset. 2004. Yokyakarta.
Herabudin. Studi Kebijakan Pemerintah Dari  Filosofi Ke Implementasi. Pustaka Setia. 2016. Bandung
Indiahono, Dwiyanto. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava Media. 2017. Yogyakarta.
Mulyadi, Deddy. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta. 2016. Bandung. Munawaroh. Panduan Memahami Metodologi Penelitian. Inti media, 2013. Malang. Mustafa, Delly. Birokrasi P emerintahan. Alfabeta. 2018. Bandung.
Nasrudin, Endin. Menejemen Pelayanan Pablik. Pustaka Setia. 2015. Bandung. Nugroho, Riant. Kebijakan Publik di Indonesia. Pustaka Pelajar. 2016. Yogyakarta.
Pasolong, Harbani. Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. 2015. Bandung.
Purwanto, Erwan Agus., dan Sulistyastuti, Dyan Rati. Implementasi kebijakan publik. Gava Media. 2012. Yogyakarta.
Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Rineka Cipta. 2011. Jakarta. Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. 2013.
Yogyakarta.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan B. Alfabeta. 2014. Bandung. Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. 2014. Bandung.
Syafiie,  Kencana  Inu.  Kepemimpinan  Pemerintahan  Indonesia.  Refika  Aditama.  2013.
Bandung.
Umar, Husein. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Raja Grafindo Persada. 2013. Jakarta.
Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan. Bumi Aksara. 2014. Jakarta.
Widi, Restu Krtiko. Asas Metodologi Penelitian. Graha Ilmu. 2010. Yogyakarta.
Pemberdayaan  Masyarakat  (Pdpm)  Kecamatan  Palu  Timur    Di  Kota  Palu”  e -Jurnal  Ilmu Administrasi Publik, Volume I Nomor 7, Juli 2013 hlm 167-174.
Talib,  2014.  “Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Di  Kota  Palu”  e -Jurnal  Ilmu Administrasi Publik, Volume 2  Nomor 1, Januari 2014  hlm 15-22.
Nirwana,  2013.  “Analisis  Implementasi  Kebijakan  Program  Daerah  Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm) Kecamatan Palu Timur  Di Kota Palu” e -Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume I Nomor 7, Juli 2013 hlm 167-174.
Peraturan Daerah Kota Palu Nomor   3  Tahun 2016 tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah  Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.