## Majalah.Hukum.Nasional
Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i1.136 https://mhn.bphn.go.id
DOMINASI.PERAN.PEMERINTAH.DALAM.PERTUMBUHAN.EKONOMI.NASIONAL. DI.MASA.COVID-19
(Government’s Role Domination In National Economic Growth In The Time Of Covid 19)

## Nuralia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, JL. H.R Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 e-mail: nuralia@dgip.go.id
Nico.Andrianto Badan Pemeriksa Keuangan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210 e-mail: Nico.andrianto@bpk.go.id

## Abstrak
Dalam RPJMN 2015-2019, yang menekankan pada pembangunan infrastruktur dijelaskan bahwa pemerintah membuka peluang terjadinya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam berbagai proyek strategis dengan melibatkan sektor swasta sebagai pemilik modal dengan konsesi selama jangka waktu tertentu. Mekanisme ini semakin mapan dalam RPJMN berikutnya yang memberikan penekanan pada pembangunan SDM unggul dan berdaya saing. Pertanyaan yang mengemuka, sebesar apakah peran pemerintah. Tulisan ini berupaya memotret peran pemerintah dalam pembangunan perekonomian, khususnya saat terjadi pandemi Covid-19 dan pasca implementasi UU Cipta Kerja. Penulis menggambarkan sebesar apa peran pemerintah dalam proses pertumbuhan ekonomi dan upaya yang mendorong pemerataan, sebagai bagian dari sebuah proses pembangunan  yang  terencana.  Analisis  yang  dihasilkan  didukung  dengan  data  statistik  yang  memberikan gambaran perekonomian nasional saat ini. Pemahaman atas seberapa besar peran pemerintah ini bisa menjadi bahan  evaluasi  ke  depan  mengenai  bagaimana  optimalisasi  pembangunan  ekonomi  bisa  dilakukan,  dengan memahami aktor-aktornya yang berpengaruh dan peran penting yang bisa dilaksanakan.
Kata.kunci : Pandemi, Cipta Kerja, Pemulihan Ekonomi

## Abstract
In the 2015-2019 RPJMN which emphasizes infrastructure development, it is explained that the government opens  opportunities  for  cooperation  between  the  government  and  the  private  sector  in  various  strategic projects by involving the private sector as the owner of capital with concessions for a certain period of time. This mechanism is more established in the next RPJMN which emphasizes the development of superior and competitive human resources. The question that arises is how big is the role of the government. This paper seeks to portray the role of the government in economic development, especially during the Covid-19 pandemic and after the implementation of the Job Creation Law. The author describes how much government hegemony in the process of economic growth and efforts to promote equity, as part of a planning development process. The resulting analysis is supported by statistical data that provides an overview of the current national economy. An understanding of how big the role of the government is can be used as material for future evaluations of how the optimization of economic development can be done, by understanding the influencing actors and the important roles that can be carried out.
Keywords :   Pandemic,  Job Creation,  Economic Recover
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## A.  Pendahuluan
Pembangunan perekonomian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional pemerintah di banyak negara. Perekonomian adalah salah satu sektor yang perlu didorong untuk mencapai target-target pertumbuhan maupun pemerataan. Tak terkecuali, Indonesia juga memasukkan pembangunan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019. Sebagai program pemerintah yang utama muncul pertanyaan terkait pembangunan perekonomian.
Dalam era globalisasi, di mana modal, tenaga kerja, dan keahlian bisa mengalir menuju negara manapun, peran swasta memiliki peran yang semakin besar dalam mendorong perekonomian. Dengan investasi langsung, maka pertumbuhan ekonomi bisa dipicu oleh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di berbagai bidang dan sektor perekonomian. Peran swasta semakin memiliki porsi yang besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, di sektor perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan, transportasi, atau bahkan pendidikan dan kesehatan.
Dalam RPJMN 2015-2019 yang menekankan pada pembangunan infrastruktur dijelaskan bahwa pemerintah membuka peluang terjadinya Kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPBU) dalam berbagai proyek strategis. Pembangunan Jalan Tol, Jembatan, Pengoperasian KEK, ataupun kereta cepat melibatkan sektor swasta sebagai pemilik modal dengan konsesi selama jangka waktu tertentu. Mekanisme ini tentu semakin mapan dalam RPJMN berikutnya yang memberikan penekanan pada pembangunan SDM unggul dan berdaya saing.
Dengan munculnya pandemi Covid-19 kembali menerbitkan pertanyaan, bagaimana
hegemoni peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Adanya pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang memukul sektor swasta sedemikian rupa sehingga  banyak  aktifitas  usaha  yang  merugi, karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melemahnya aktifitas perekonomian. Dampaknya terhadap perekenomian adalah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan kontraksi perekonomian yang mendorong perekonomian memasuki depresi mulai Semester II Tahun 2020. Kondisi khusus ini membantu proses pengamatan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi, di mana terjadi peningkatan  signifikan  peran  pemerintah melalui berbagai program pemberian jaring pengaman sosial untuk PSBB, subsidi upah, stimulus  perekonomian,  dan  program-program yang mendorong UMKM untuk bertahan dalam kondisi pandemi.
Tulisan ini berupaya memotret peran pemerintah dalam pembangunan perekonomian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya saat terjadi pandemi Covid-19. Tulisan ini berupaya menggambarkan sebesar apa dominasi pemerintah dalam proses pertumbuhan ekonomi dan upaya-upaya yang mendorong pemerataan, sebagai bagian dari sebuah proses pembangunan yang terencana. Analisis yang dihasilkan didukung dengan data- data  statistik  yang  memberikan  gambaran perekonomian nasional saat ini. Pemahaman atas seberapa besar peran pemerintah ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depan mengenai bagaimana optimalisasi pembangunan ekonomi bisa dilakukan, dengan memahami aktor- aktornya yang berpengaruh dan peran-peran penting yang bisa mereka lakukan.

## D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L
D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## B.. Metode.Penelitian.
Dalam melakukan penelitian ini, digunakan analisis  hukum  normatif  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research ) dengan melakukan analisis data kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  penelitian kepustakaan bertujuan untuk menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa bahan pustaka (data sekunder). 1

## C.. Pembahasan.
Omnibus Law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi. Omnibus Law juga  dapat  diartikan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Omnibus Law adalah langkah menerbitkan satu UU yang bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini  dianggap  tumpang  tindih  dan  menghambat proses kemudahan berusaha. 2
Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai  dampak  negatif  yang  signifikan hingga mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi yang terburuk di dunia sejak Great Depression 1930.  Aktivitas  ekonomi  terhenti dengan  diberlakukannya  pembatasan  aktivitas
1  Cresswell, Jhon W. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga 2  Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi” Jurnal Legislasi Indonesia , (2020) :222.
masyarakat, sehingga jutaan orang kehilangan pekerjaan dan meningkatkan kemiskinan. Pada  kondisi  seperti  ini,  stimulus  fiskal  sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan, mencegah kenaikan pengangguran, serta membantu sektor usaha dan UMKM. Namun, penurunan penerimaan pemerintah menyebabkan  ruang  fiskal  menjadi  terbatas. Koordinasi antar otoritas sangat diperlukan untuk mengatasi dampak pandemi. Dalam konteks ini, bank sentral, baik di negara maju maupun berkembang turut membantu pemerintah mengatasi keterbatasan ruang fiskal melalui kebijakan non-konvensional pembelian surat berharga pemerintah.
Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah investasi dan pemulihan perekonomian nasional terlihat pada pengembangan sektor UMKM dan Koperasi. Regulasi ini juga menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM. Selain itu, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional.

## 1.. Dampak.Covid-19.Terhadap. Perekonomian..
Sejak pertengahan Februari 2020, pandemi Covid-19 terus menyebar ke luar Tiongkok dan menambah jumlah korban terinfeksi ataupun yang meninggal dunia. Beberapa negara Emerging Markets (EM) seperti India dan Brazil mengalami lonjakan kasus infeksi Covid-19. Sementara itu, beberapa negara Advanced Economies (AE) seperti Amerika Serikat (AS) dan Euro Area (EA) (terutama Spanyol dan Prancis)
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9
terindikasi menuju second wave , setelah sempat melandai pada Mei dan Juni 2020. Hingga 16 September 2020, total kasus infeksi terbesar didominasi oleh AS (6,7 juta kasus), India (5 juta kasus), Brazil (4,3 juta kasus), dan Rusia (1 juta kasus). 3
Penerapan containment measures di berbagai negara untuk menekan penambahan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan ekonomi global. Pada awal penyebaran, berbagai negara menerapkan kebijakan containment berupa pembatasan perjalanan ( travel restriction ), social distancing , hingga lockdown.
Lockdown yang ketat menyebabkan investasi global tertunda, disrupsi pada supply barang, dan  tingkat  pengangguran  meningkat.  Di  sisi konsumsi, ketidakpastian yang meningkat akibat pandemi menyebabkan konsumen lebih selektif dan menahan belanja sehingga permintaan konsumsi global melemah tajam.
Covid-19 juga berdampak pada penurunan kinerja ekspor dan sektor pariwisata global. Pelemahan permintaan global mengakibatkan pemburukan kinerja ekspor barang global yang turun sebesar -2,8 persen qtq pada TW1-20, dan makin dalam hingga -15 persen qtq pada TW2- 20. Di sektor pariwisata, pembatasan perjalanan yang meluas dan level  of  social  distancing menyebabkan kinerja industri pariwisata turun  signifikan.  Berdasarkan  skenario United Nation  World  Trade  Organization (UNWTO), international  tourist  arrivals berpotensi turun 60 persen hingga 80 persen pada 2020 dibandingkan  2019  seperti  ditunjukkan  oleh
3 Adrian, T., & Natalucci, F.,“COVID-19 Worsens Pre-existing Financial Vulnerabilities”. https://blogs.imf.org/2020/05/22/covid-19-worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities/
4 Adrian, T., & Natalucci, F.,“COVID-19 Worsens Pre-existing Financial Vulnerabilities”. https://blogs.imf.org/2020/05/22/covid-19-worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities/
5 International Monetary Fund (IMF) https://www.imf.org/en/Home (diakses 20 Februari 2021
gambar 1. 4 Penurunan ekspor dan wisatawan internasional berdampak pada pelemahan penerimaan  fiskal,  terutama  pada  negara- negara  yang  memiliki  ketergantungan  tinggi pada perdagangan dan pariwisata.

## Gambar.1. Grafik International Tourist Arrival During Covid-19
Covid-19 menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat tajam untuk membantu sektor kesehatan, bisnis, dan rumah tangga, sehingga  memperlebar  defisit  fiskal.  Berbagai fiscal  measures yang ditempuh pemerintah di antaranya berupa pendanaan kebutuhan darurat sektor kesehatan, tunjangan gaji, pembayaran  cuti,  pemberian  pinjaman  dan hibah kepada perusahaan. IMF memperkirakan defisit anggaran pemerintah secara global akan melebar hingga lebih dari -6 persen PDB pada 2020 (dari -3,7 persen PDB pada 2019) seperti ditunjukkan oleh gambar 2. Amerika Serikat (AS) menjadi  kontributor  utama  pelebaran  defisit fiskal  global,  seiring  berbagai  stimulus  fiskal yang masif. 5
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## Gambar.2. Grafik Government Fiscal Balances

## Changes
Kenaikan pengeluaran pemerintah di tengah penurunan penerimaan juga menyebabkan kenaikan  tingkat  utang.  Rasio  utang  sektor publik diprediksi melampaui catatan historis utang selama 150 tahun terakhir, termasuk saat perang dunia I dan II. Rasio utang publik pada 2020  diestimasi  dapat  mencapai  122  persen PDB di AE, dan 62 persen PDB di EM. Kenaikan debt ratio tertinggi akibat pandemi diperkirakan dialami  oleh  AS  seiring  defisit  yang  melebar untuk  membiayai  berbagai  benefit  antara  lain unemployment  benefits , payroll  tax  deferral , dan subsidi gaji kepada perusahaan kecil dan menengah, yang dapat dilihat pada gambar 3 dan 4. 6

## Gambar.3. Grafik Global Public Debt
6 Arquie, A., et.al., “COVID-19: Has the Time Come for Mainstream Macroeconomics to Rehabilitate Money Printing?”, Policy Brief CEPII No.31
http://www.cepii.fr/cepii/fr/publications/pb.asp (diakses 20 Februari 2021)
Gambar.4. Grafik Global Government Debt
Changes

## 2.. Kebijakan.Bank.Indonesia.
Sepanjang Februari-September 2020, Bank Indonesia (BI) telah menempuh bauran kebijakan dalam  rangka  memitigasi  risiko  Covid-19 terhadap perekonomian dan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BI memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas nilai  tukar  Rupiah,  mengendalikan  inflasi,  dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bahkan, BI mengambil langkah kebijakan lanjutan secara terkoordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan akomodatif BI ditempuh melalui pemotongan suku bunga. Sejak awal 2020, BI telah menurunkan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 100bps menjadi 4,00 persen. Penurunan dilakukan pada Februari, Maret, Juni, dan Juli 2020 masing-masing sebesar 25bps. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi  yang  tetap  rendah,  stabilitas  eksternal

## D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L
D I  M A S A  C O V I D - 1 9
yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
BI juga melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian  pasar  keuangan  global.  BI melakukan stabilisasi dan penguatan Rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan triple intervention di pasar spot , Domestic  Non- Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. BI juga melakukan penurunan GWM valas dan memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing untuk  memberikan  alternatif  lindung  nilai  atas kepemilikan Rupiah. Kebijakan stabilisasi nilai tukar juga didukung upaya untuk memperkuat ketahanan eksternal melalui kerja sama bilateral swap dan repo line dengan sejumlah bank sentral negara lain.
BI menempuh berbagai langkah kebijakan untuk menjaga ketersediaan likuiditas bagi pembiayaan kredit perbankan dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui pembelian obligasi pemerintah, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah. Selanjutnya, BI memperkuat sinergi ekspansi  moneter  dengan  akselerasi  stimulus fiskal  pemerintah.  BI  membantu  pendanaan APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana. Terdapat kebijakan makroprudensial, BI  menempuh  kebijakan  akomodatif  sejalan dengan bauran kebijakan nasional, termasuk berbagai upaya untuk memitigasi risiko di sektor keuangan akibat pandemi Covid-19.
Relaksasi kebijakan di antaranya berupa perpanjangan pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor, serta kredit non- UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program PEN dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021. BI juga menurunkan batasan down payment dari kisaran 5 persen - 10 persen menjadi 0 persen dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaran bermotor untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

## 3.. Kebijakan.Pemerintah.dalam.Program. PEN.Untuk.Dukung.Korporasi.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 dan/atau padat karya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan. Pelaku usaha korporasi yang  dijamin  tidak  termasuk  kategori  BUMN dan  UMKM,  dan  tidak  termasuk  dalam  daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun. Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit. Sektor  prioritas  tersebut  seperti  pariwisata (hotel dan restoran), otomotif, TPT dan alas kaki, elektronik, kayu olahan dan sektor usaha lainnya

## D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L
D I  M A S A  C O V I D - 1 9
yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19.
Pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 Miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 Miliar sampai Rp 1 Triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 Triliun.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan berkontribusi dalam skema penjaminan atas pinjaman modal kerja yang diberikan perbankan kepada pelaku usaha Korporasi padat karya. Kapasitas LPEI dan PT PII merupakan lembaga penjamin yang memiliki jenis penjaminan sovereign guarantee dan  didukung  peningkatan  kapasitas  finansial melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Pemerintah juga akan menanggung Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang disediakan dalam bentuk  subsidi,  sehingga  tidak  membebani pelaku usaha. Dukungan yang diberikan pemerintah dalam skema penjaminan ini yaitu subsidi belanja IJP, PMN untuk LPEI dan PT PII, dan stop loss yang diberikan kepada penjamin untuk  memastikan  risiko  yang  ditanggung sesuai dengan porsi risiko gagal bayar dari pinjaman yang ditentukan. Stop loss diberikan dalam bentuk IJP stop loss yang ditanggung oleh Pemerintah, serta Pemerintah memberikan backstop apabila klaim melebihi threshold klaim yang ditanggung oleh PT PII.
Dalam rangka mendukung penyaluran kredit perbankan, Pemerintah juga melakukan penempatan dana pada bank umum mitra, antara lain Bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah,
serta Bank umum lainnya yang memenuhi kriteria yang disyaratkan. Penempatan dana pada bank umum disyaratkan untuk dilakukan leverage, sehingga penyaluran kredit diharapkan dalam jumlah yang berlipat dari penempaan dana. Sebanyak lima belas perbankan yang akan memanfaatkan fasilitas penjaminan pemerintah  seperti  Bank  Central  Asia,  Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Bank Maybank Indonesia, Bank Resona Perdania, Standard Chartered Bank, Bank UOB Indonesia, Bank Mandiri (Persero), Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Tabungan Negara (Persero), Bank DKI, dan Bank MUFG.
Dukungan  Insentif  Listrik  Untuk  Industri, Bisnis dan Sosial dalam rangka meringankan beban listrik, serta untuk mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah akan memberikan  insentif  listrik  yang  ditujukan untuk meringankan beban listrik bagi pelanggan Industri, Bisnis dan Sosial.
Pemberian insentif listrik berupa Relaksasi Tarif Minimum, untuk Industri, Bisnis dan Sosial melalui relaksasi penerapan aturan rekening minimum (RM), yaitu Pelanggan hanya membayar sejumlah jam pemakaian, dan selisihnya akan dibayarkan oleh Pemerintah. Target penerima yaitu pelanggan yang pemakaian kWh nya di bawah Energi Minimum 40 jam (Emin), dan direncanakan akan diberikan selama 6 bulan (Juli - Desember 2020).
Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp3 Triliun, yang direncanakan akan diberikan sebanyak 112.223 Pelanggan Sosial, dengan kebutuhan Rp285,9 Miliar; sebanyak 330.653 Pelanggan Bisnis mulai dari daya 900 VA ke atas,
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9
dengan kebutuhan Rp1.306,1 Miliar; sebanyak 28.886 Pelanggan Industri mulai dari daya 900 VA ke atas, dengan kebutuhan Rp1.408,9 Miliar; dan Pelanggan dengan golongan daya di bawah 900 VA (relaksasi biaya abonemen) dengan kebutuhan ± Rp70 Miliar.

## 4.. Konsep.Omnibus.Law.
Konsep Omnibus Law ini digunakan oleh beberapa negara dengan sistem hukum Anglo Saxon Common Law seperti  Amerika,  Kanada,
Irlandia, dan Suriname perundang-undangannya menggunakan pendekatan Omnibus Law atau Omnibus Bill .  Konsep Omnibus Law memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Proses pembentukan  yang  singkat  mampu  mengganti puluhan undang-undang menjadi satu regulasi yang sejalan. Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Seharusnya regulasi konsep pembentukan undang-undang tersebut diatur lebih dulu agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak  menimbulkan  permasalahan  baru  di masyarakat 7

## D.. Penutup.
Berdasarkan uraian dan hasil analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran bahwa peran Pemerintah sangat dominan dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Dihadapkan pada kondisi terpukulnya sektor swasta sebagai dampak pandemi, pemerintah mengambil
7  Matompo Osgar et al., “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”  (2020) 8  Nugroho, Riant, Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan  Publik,  Analisis  Kebijakan  Publik,  Manajemen  Politik  Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018)
banyak kebijakan di bidang ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian. Besarnya peran pemerintah yang bisa dikatakan sebagai sebuah dominasi tersebut adalah dalam upaya memulihkan perekonomian yang ditunjukkan oleh uraian adalah Pandemi Covid-19 berdampak luas pada ekonomi di berbagai sektor. Koordinasi yang erat antara fiskal  dan  moneter  sangat  diperlukan  untuk menerapkan strategi dan bauran kebijakan yang tepat. Bank sentral, baik di Advanced Economies (AE) maupun di Emerging Market (EM), mengambil peran cukup besar di tengah ruang fiskal yang terbatas, di antaranya melalui kebijakan non-konvensional berupa pembelian surat-surat berharga pemerintah. Di Indonesia, BI berperan dalam membantu pemerintah melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana.
Bank Indonesia juga bersinergi dengan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan BI dalam skema burden sharing . BI membiayai public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada 2020. Kebijakan akan dilakukan secara prudent , dengan menerapkan tata kelola yang baik ( good governance ) dan transparan. 8 Kebijakan tersebut, diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi yang masih berlangsung. Ke depan, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas  terkait,  serta  senantiasa  memantau perkembangan pandemi Covid-19 dalam

## D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L
D I  M A S A  C O V I D - 1 9
menetapkan langkah kebijakan yang diperlukan untuk  memitigasi  dan  mengurangi  dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan, sehingga perbankan dapat menambah exposure kredit modal kerja kepada pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali  melakukan  aktivitas  secara  maksimal selama masa pandemi. Diharapkan melalui program ini, pelaku usaha dapat menghindari aksi pengurangan tenaga kerja.  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 dan/atau padat karya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan. Pelaku usaha  korporasi  yang  dijamin  tidak  termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam  daftar  kasus  hukum  dan/atau  tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp1 triliun.
Pemerintah melalui implementasi Undang- Undang Cipta Kerja memberikan banyak kemudahan berinvestasi serta meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, UU Cipta kerja sendiri dibuat untuk penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi karena banyaknya aturan dan regulasi yang tumpang tindih serta menghambat penciptaan lapangan
9  Sarif Noman, “Dampak Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi  Nasional Terhadap Berbagai Regulasi” (2021)

## kerja baik di pusat maupun di daerah. 9
Saran dari penulis adalah Pemerintah melalui implementasi UU Cipta Kerja maka akan jelas terlihat dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional. Melalui Undang – Undang Cipta Kerja yang diharapkan bisa menjamin  setiap  warga  Negara  memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dominasi Peran Pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional terlihat pada pengembangan sektor UMKM dan Koperasi. Regulasi ini juga menawarkan berbagai macam kemudahan berusaha dan perlindungan bagi UMKM. Selain itu, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan  nasional  yang  berlandaskan  pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## DAFTAR.PUSTAKA.

## A.. Buku
Cresswell, Jhon W. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga . (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
Hettne, Bjorne, Teori Pembangunan dan Tiga Dunia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2018) Nugroho, Riant, Metode Penelitian Kebijakan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) Nugroho, Riant, Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018) Sibuea, Hotma P, Ilmu Politik Hukum (Jakarta: Erlangga, 2017) Solichin, Abdul Wahab, Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model  -Model Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017)
Yustika, Ahmad Erani, Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan (Jakarta: Erlangga, 2018)
Wahyuni, Sari, Qualitative Research Method : Theory and Practice 3 rd Edition (Jakarta: Salemba Empat, 2019)

## B.. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil.Penelitian
Antoni P, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 (2020)
Marlinah Lili, “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional” Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol.4 No.2 (2021)
Matompo Osgar et al., “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja” Vol. 5 No. 1 (2020)
Sarif Noman, “Dampak Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Berbagai Regulasi” (2021)

## C.. Internet
Adrian,  T.,  &  Natalucci,  F.,“COVID-19  Worsens  Pre-existing  Financial  Vulnerabilities”. https://blogs.imf.org/2020/05/22/covid-19-worsens-pre-existing-financial-vulnerabilities/ (diakses 20 Februari 2021)
Arquie, A., et.al., “COVID-19: Has the Time Come for Mainstream Macroeconomics to Rehabilitate Money Printing?”, Policy Brief CEPII No. 31 http://www.cepii.fr/cepii/fr/publications/pb.asp (diakses 20 Februari 2021)
European  Central  Bank  ,  “Monetary  Policy  Decision”.  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ scpwps/ecbwp657.pdf (diakses 25 Februari 2021)
International Monetary Fund (IMF) https://www.imf.org/en/Home (diakses 20 Februari 2021) Produk  Domestik  Indonesia  Triwulan  2016  –  2020,  Badan  Pusat  Statistik https://www.bps.go.id/publication/2020/10/16/54be7f82b7d3aa22f5e2c144/pdb- indonesia-triwulanan-2016-2020.html (diakses 1 Maret 2021)
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9
RPJMN  2020  –  2024  https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-pem- bangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2020-2024/ (diakses 1 Maret 2021)
Statistika Indonesia 2020, Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/ e9011b3155d45d70823c141f/staststik-indonesia-2020.html (diakses 28 Februari 2021)
World  Trade  Organization  (WTO)  https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e. htm (diakses 25 Februari 2021)

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembayaran Ekspor Nasional Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi
D O M I N A S I  P E R A N  P E M E R I N T A H  D A L A M  P E R T U M B U H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L D I  M A S A  C O V I D - 1 9

## BIODATA.PENULIS
Nuralia,.S.Kom.,.M.Kom.,.CITPE lahir di Palembang adalah Analis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diploma 3 (D3) diselesaikan di Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2006, Strata satu (S1) Teknik Informatika di selesaikan di Universitas Esa Unggul tahun 2014, strata dua (S2) Universitas Budi Luhur tahun 2017, saat ini sedang menempuh Program Doktor Terapan Ilmu Administrasi Pembangunan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta. Penulis juga tercatat sebagai Dosen pada Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur. Publikasi ilmiah di jurnal nasional yaitu Akuntabilitas Birokrasi Sebagai Upaya Pengarusutamaan Pencegahan Korupsi di Indonesia.
Nico.Andrianto,.S.E.,.M.P.P.,.Ak.,.CA adalah Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja II pada Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menyelesaikan Master of Public Policy dari Crawford School of Public Policy, The Australian National University, Canberra, Australia, jurusan Policy and Governance. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Terapan Ilmu Administrasi Pembangunan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Jakarta. Publikasi Ilmiah di Jurnal Nasional yaitu Manfaat Pemeriksaan Kinerja terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Matra Pembaruan, Pengembangan Kapasitas Pemeriksaan Kinerja di BPK dan ANAO: sebuah Kajian Perbandingan, dan Analisis Kebijakan Publik dalam Pemeriksaan Kinerja, Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara.