## AL-KHULUW (KOMPENSASI PELEPASAN HAK) ANTARA

## TEORI, PRAKTIK, DAN SOLUSI EKONOMI KONTEMPORER
Oleh: Mustofa & Manshur Idris Universitas Ibrahimy Situbondo mustofalutfi6@gmail.com haemie3@gmail.com
Abstract:
Economy  continues  to  grow  rapidly  especially  supported  by  the advancement of science and technology which increasingly encourages the creation of economic practices that have never happened in the past, the distance between one country and another is getting closer, so it is possible  to  do  transactions  between  countries  both  individually  and institutionally.  In  the  fields  of  trade,  investment,  export-import,  stock exchange,  leasing,  buying  and  selling,  bonds  and  almost  all  developing economic practices require answers and legal solutions for Muslims so that their implementation is in accordance with the guidelines of Islamic law,  for  the  sake  of  the  realization  of  the  benefit  and  goodness  of  the world  and  the  hereafter.  Al-Khuluw  (releasing  rights)  is  one  of  the economic  practices  developed  today  in  the  lease  agreement.  This practice  has  developed  in  several  Islamic  countries,  such  as  Egypt, Morocco, Iraq and Syria. Al-Khuluw practice is a contract in which  the land  owner,  house  or  shophouse  asks  for  a  sum of  money  outside  the rental  price  according  to  the  agreement as  compensation  for  him  who has rented the place to the tenant or the owner gives money outside the rental price according to the tenant to cancel the contract in the middle the road due to certain reasons, or the first tenant rents his place to the second tenant by accepting money outside the rental price according to the agreement as compensation for the first tenant.
Keywords: Al-Khuluw, Kompensasi, Hak

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  agama  terakhir  yang  di  turunkan  Allah  untuk memperbaiki  dan  meluruskan  kembali  ajaran-ajaran  agama  sebelumnya. Islam  merupakan  agama  petunjuk  yang  mengatur  seluruh  aspek kehidupan  dari  yang  terkecil  hingga  yang  terbesar.  Nabi  Muhammad sebagai Nabi terakhir yang membawa ajaran Islam ini telah di beri  kitab pedoman  al  Qur’an  sebagai  hidayah  pembawa  manusia  dari  kegelapan,
kejumudan,  menuju  pencerahan,  kemajuan,  dan  menyadarkan  kembali tugas kemanusiaan sebagai khalifah Allah di muka bumi 1 . Umat Islam telah membuktikan  dirinya  sebagai  umat  terbaik  selalu  mengedepankan kemaslahatan  umat  manusia  dengan  beramar  ma’ruf  nahi  munkar,  di manapun  dan  sampai  kapanpun  wajib  menyuarakan  kebenaran  dan menolak kebathilan 2 . Nabi  Muhammad  di  beri  kewenangan  oleh  Allah  untuk menyampaikan,  menjelaskan  dan  menafsirkan  ayat-ayat  al  Qur’an  yang turun untuk merespon peristiwa-peristiwa dan kondisi sosial masyarakat muslim  ketika  itu,  bahkan  sering  kali  Nabi  memberikan  ketentuan- ketentuan terkait dengan hal-hal atau peristiwa yang tidak secara tekstual di jelaskan ayat-ayat al Qur’an, baik dengan ijtihad, wahyu selain al Qur’an ( Hadits Qudsi ) maupun pengakuan Nabi atas suatu realita yang terjadi di kalangan  kaum  muslimin  pada  saat  itu.  Segala  ucapan,  perbuatan, penafsiran dan ketetapan Nabi ini di kenal dengan sebutan al Hadits atau as Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al Qur’an 3 . Dari sini seorang muslim tentunya menyadari bahwa segala gerak langkah  keseharian  manusia  tidak  terlepas  dari  hukum  Islam.  Hukum Islam  adalah  titah  Allah  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan dan peletakan 4 . Hukum Islam tidak bisa  hanya  di  pahami  sebatas  aturan  ibadah  yang  merupakan  produk istinbath  hukum  para  Mujtahid.  Dalam  dimensi  Ilahiyah,  hukum  Islam kedudukannya  jauh  lebih  kompleks,  ia  adalah  nilai-nilai  ketuhanan  dan ajaran suci yang cakupannya meliputi bidang keyakinan ( aqidah ), prilaku ( amaliyah) dan etik moral ( akhlaq) .
Gejala  berkembangnya  upaya  memahami  hukum  Islam  dalam konteks yang semakin luas telah berjalan sejak awal pertumbuhan Islam, hingga  pada  zaman  modern  ini,  umat  Islam  tidak  hanya  berusaha memahami hukum Islam tetapi juga bagaimana memperoleh pemahaman yang  obyektif  tentang  sejarah  hukum  Islam  untuk  dapat  memberikan solusi hukum praktis dalam menjawab segala persoalan sesuai konteksnya pada abad global ini 5 .
Hukum  Islam  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan  sejarah
1 Departemen  Agama  RI,  al  Qur’an  dan  Terjemahannya,  Bandung,  CV.  Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 3.
2 Ibid , hlm. 50.
3 Muhammad Ujaj al-Khotib, Ushul al Hadits , Bairut, Dar al Fikr, 1409 H/1989 M, hlm. 17. dan Muhammad Abu Zahrah, Ushul al Fiqh , Bairut, Dar al Fikr, tt, hlm. 105
4 Muhamad Abu Zahrah, Ibid , hlm. 27.
5 Amin Abdullah, Madzhab Jogja , (Yogyakarta, ar Ruz Press, 2002), hlm. 68.
Islam, sejak zaman kenabian, sahabat, tabi’in, pembentukan madzhab dan terus hingga ke zaman modern. Pada masa Rasulullah para sahabat dalam menghadapi  suatu  peristiwa,  dapat  langsung  menanyakannya  kepada Rasulullah. Beliau memberikan  jawaban, fatwa dan penjelasan persoalan tersebut  berdasarkan  wahyu  al  Qur’an  atau  dengan  Sunnah  yang  beliau sampaikan  baik  dengan  ucapan,  perbuatan  atau  prilaku  Nabi  di  hadapan para sahabat atau pengakuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat, namun  cara  Nabi  yang  terakhir  ini  tetap  tidak  terlepas  dari  bimbingan wahyu  Ilahi,  karena  wahyu  Allah  tidak  hanya  terbatas  pada  ayat-ayat  al Qur’an saja, tetapi terkadang juga dari Sunnah sesuai firman Allah surat an Najm ayat 3-4 ;
( ىَوَْلذا ِنَع ُقِطْنَ ي اَمَو 3 ( ىَحوُي ٌيْحَو  الَِّإ َوُه ْنِإ ) 4 /مجنلا[ ) 3 ، 4 [
“Dan  tiadalah  yang  diucapkannya  itu  menurut    kemauan  hawa  nafsunya. Ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang di wahyukan” 6
Setelah  wafatnya  Rasulullah,  para  sahabat  khususnya  Khulafa’ur Rasyidin  yang  menggantikan  beliau  dalam  menangani  urusan  umat  baik berkaitan  dengan  persoalan  keagamaan  maupun  kenegaraan,  dalam memberikan penyelesaian hukum mereka berdasarkan terhadap al Qur’an dan as Sunnah, dan bila tidak menemukan di dalam dua sumber pokok di atas  mereka  melakukan  musyawarah  untuk  memutuskannya.  Namun setelah  wilayah  Islam  semakin  meluas  dan  banyak  para  sahabat berdomisili  di  daerah-daerah  taklukan,  mulailah  timbul  perbedaaan- perbedaan  pendapat  dalam  soal  hukum,  di  sebabkan  beberapa  faktor,  di antaranya  sebagian  sahabat  tidak mengetahui  suatu  hukum  yang  pernah di  putuskan  Nabi  di  hadapan  sahabat  lain  atau  perbedaan  ijtihad  dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan hukum di daerah masing-masing sesuai dengan konteksnya 7 . Perbedaan  ini  terus  berkelanjutan  hingga  periode  terbentuknya madzhab-madzhab  hukum  dalam  Islam,  masing-masing  Imam  madzhab menggunakan  metodenya  dalam  melakukan Istinbat hukum  yang  pada kemudian hari populer dengan istilah ilmu Ushul Fiqh setelah di kodifikasi secara  sistemik  oleh  imam  Muhammad  bin  Idris  as  Syafi’i  untuk mendamaikan  pertentangan  pemikiran  yang  terjadi  antara  kalangan rasionalis ( Ahlu ar Ro’yi ) dan tekstualis ( Ahlu al Hadits ). Periode  ini  adalah  periode  yang  paling  aktif  dan  progresif  dalam pembentukan hukum Islam, para imam dan murid-murid terkemuka yang
6 Departemen Agama RI, al - Qur'an , Op . cit , hlm. 420.
7 Musthofa Said al Khin, Atsar al Ikhtilaf fi al Qawaid al Ushuliyyah Fi al Ikhtilaf al Fuqoha’ , Bairut, Muassasah al Risalah, 1417 H/1996 M, cet. 6, hlm. 19.
membangun  madzhab    hidup  dan  berkarya  dalam rentan  waktu abad  ke VIII  M  dan  akhir  abad  ke  IX  M  atau  abad  ke  II  dan  ke  III  H.  Di  antara madzhab  yang  berkembang  pada  periode  ini  dan  tetap  eksis  sampai sekarang adalah madzhab Hanafi (W. 150 H/767 M), madzhab Maliki (W. 179 H/795 M), as Syafi’i (W. 204 H/819 M) dan madzhab Hanbali (W. 241 H/855 M) 8 . Para  pendiri  madzhab  dalam  melakukan  istinbath  hukum menggunakan perangkat metodologi yang di lakukan secara cermat untuk memilah dan membuat ranking berbagai pendapat dan keputusan mereka dari al qur’an dan as sunnah kemudian ijma’ dan qiyas (ijtihad), di samping juga  menggunakan  metode  lain  yang  tidak  di  terapkan  oleh  para  imam mujtahid lain seperti istihsan, maslahat mursalah, urf, istishab, syar’u man qablana  dan  qaul  sahabi, kemudian  metode-metode  dan  konsep  mereka selanjutnya diteruskan dan dikembangkan oleh murid-muridnya 9 . Pada  abad  selanjutnya,  adalah  periode  pemberlakuan  sistem bermadzhab dalam Islam namun meski demikian kerja-kerja ijtihad tidak pernah  berhenti  walaupun  bukan  dalam  bentuk  ijtihad  mutlak,  ijtihad yang  berkembang  pada  masa  ini  adalah  para  ulama’  madzhab menggunakan  metode  para  imamnya  untuk  merespon  persoalan  hukum walaupun  terkadang  kesimpulan  hukumnya  berbeda  dengan  imam madzhabnya atau mentarjih salah satu pendapat imam madzhabnya yang di anggap unggul 10 . Demikian  juga  ijtihad  yang  berkembang  pada  masa  modern, segolongan  umat  Islam,  lembaga  atau  organisasi  Islam  melakukan istinbath  hukum  untuk  menjawab  persoalan  hukum  kontemporer  yang kemudian di tuangkan sebagai fatwa dalam sebuah ketetapan hukum yang di  sepakati  bersama,  ijtihad  yang  terakhir  ini  di  kenal  dengan  sebutan ijtihad kolektif ( jama’i ) 11 .
Seluruh  ahli  dan  pakar  hukum  Islam  sepakat  menyatakan  bahwa hukum Islam  yang berkaitan dengan ibadah dan aqidah telah di jelaskan secara detail dan konkrit dalam al Qur’an dan as Sunnah, hingga terlarang bagi  umat  Islam  membuat  bentuk-betuk  ibadah  yang  tidak  ada ketentuannya  dalam  nash,  berbeda  halnya  dalam  masalah  muamalah,
8 Abdulah  Ahmed  al-  Na’im, Dekonstruksi Syariah ,  (Yogyakarta,  LKIS,  1997),  hlm. 33-38. 9 Ibid . hlm. 35.
10 Wahbah  al- Zuhaili, al Fiqh al Islamy Wa Adillatuhu , Bairut,  Dar al Fikr, cet. IV, i418H/1997 M, juz. 1, hlm. 62-64.
11 Ali Ahmad al salus, al Iqtishad al Islamy , Dauhah, Dar al Tsaqafah, 1418 h/1997 m, juz 1, hlm. 12-13. Abu Yasid, Islam Akomodatif , (Yogyakarta, LKIS, 2004), hlm. 68.
khususnya ekonomi. Nash al Qur’an dan Sunnah hanya menjelaskan secara global  dan  mengacu  pada  nilai-nailai  prinsip  umum  yang  harus  di aplikasikan  umat  Islam.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  persoalan muamalah,  ijtihad  dan  perubahan  hukum  masih  terbuka  lebar  sesuai kondisi  perkembangan  zaman,  tempat  dan  kemaslahatan,  senyampang tidak  bertentangan  dengan  dalil-dalil  dan  nilai-nilai  hukum  Islam  yang pasti ( qath’i ) 12 . Dalam  bidang  ekonomi,  dari  masa  kemasa  terus  berkembang semakin  pesat  terlebih  di  dukung  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan tekhnologi  yang  semakin  medorong  terciptanya  praktik-praktik  ekonomi yang belum pernah terjadi pada masa lalu, jarak antar satu Negara dengan yang  lain  semakin  dekat,  hingga  di  mungkinkan  untuk  melakukan transaksi antar Negara baik individu maupun kelembagaan. Dalam bidang perdagangan, investasi, ekspor-impor, bursa efek, sewa (leasing), jual beli, obligasi  dan  hampir  seluruh  praktik  ekonomi  yang  berkembang membutuhkan  jawaban  dan  solusi  hukum  bagi  umat  Islam  agar  dalam penerapannya  benar-benar  sesuai  dengan  tuntunan  hukum  Islam,  demi terwujudnya kemaslahatan dan kebaikan dunia dan akhirat.
Termasuk di antara praktik ekonomi yang berkembang pada masa ini  adalah  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  dalam  akad sewa.  Praktik  ini  banyak  berkembang  di  beberapa  Negara  Islam,  seperti Mesir,  Maroko,  Irak  dan  Syiria.  Praktik al-Khuluw adalah  akad  di  mana pemilik  tanah,  rumah  atau  ruko  meminta  sejumlah  uang  di  luar  harga sewa  sesuai  kesepakatan  sebagai  kompensasi  baginya  yang  telah menyewakan tempat kepada penyewa atau pemilik memberikan sejumlah uang  di  luar  harga  sewa  sesuai  kesepakatan  pada  penyewa  untuk membatalkan  kontraknya  di  tengah  jalan  dikarenakan  alasan  tertentu, atau  penyewa  pertama  menyewakan  tempatnya  kepada  penyewa  kedua dengan  menerima  uang  di  luar  harga  sewa  sesuai  kesepakatan  sebagai kompensasi bagi penyewa pertama.
Hal  ini  yang  mendorong  para  ahli  hukum  Islam dan  para  ekonom Islam  untuk  membahas  dan  mendiskusikan  praktik al-Khuluw ini.  DR Wahbah    az  Zuhaili  dalam  buku  monumentalnya  al  Fiqh  al  Islami mencantumkan dengan jelas hasil keputusan para ulama’ tentang praktik kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw ).  Ketetapan  ini  di  keluarkan  oleh Akademi Fiqh Islam yang di dalamnya beranggotakan para ahli dan pakar hukum  Islam  dari  seluruh  dunia  pada  tahun  1988  untuk  menyikapi  dan
12 Said Aqil Husin al Munawawar, Al Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki , Jakarta, Ciputat Press, cet. 1, 2002, hlm. 290. Abu Yasid, Ibid , hlm. 22.
merespon praktik di atas menurut ketentuan hukum Islam. Dari  uraian  di  atas  penulis  tertarik  untuk  mempelajari  dan mengkaji  lebih  mendalam  ketetapan  yang  di  keluarkan  Akademi  Fiqh Islam  tentang  praktik  Kompensasi  Pelepasan  Hak  ( al-Khuluw )  dalam bentuk  tema  “Analisis  Atas  Ketetapan  Akademi  Fiqh  Islam  Oki  Tentang Praktik Kompensasi Pelepasan Hak ( Al-Khuluw )”.
B. Pengertian Kompensasi Pelepasan Hak ( al-Khuluw ) Sebelum  membahas  secara  lebih  luas  dan  mendetail  tentang konsep praktik kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ), maka di dalam bab ini, penulis ingin menerangkan terlebih dahulu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengertian dan definisi praktik al-Khuluw tersebut. Kata kompensasi  pelepasan  hak  merupakan  istilah  yang  diterjemahkan  dari kata bahasa arab " خلا ول ".
Kata " وولخلا " secara etimologi merupakan derivat (masdar) dari kata (lafad) "
اووخ - ووولخي - اووولخ seperti  contoh  kata  " اووخ لإا وون وومم وويف اووولخ " artinya  " wadah  kosong dari isinya dengan betul-betul kosong" , atau dalam contoh lain " اوخ ويبلا وم ولهأ ولخ او
"  artinya "sebuah  rumah  kosong  dari  penghuninya dengan betul-betul kosong ".
Dengan  demikian  contoh  diatas  dapat  dijadikan  sebagai  pijakan oleh para ahli bahasa Arab yang kemudian  menyatakan bahwa kata " اوخ -
وولخي - اوولخ " adalah  mempunyai  pengertian  sinonim  dengan  kata " غوف - غوفي -
وغوغف " yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian kosong, lepas, bebas, dan atau bersih. 13
Sedangkan secara terminologi fiqih (hukum Islam) para Juris Islam (ulama) kontemporer mendifinisikan kata al-Khuluw (praktik kompensasi pelepasan  hak)  ini  ke  dalam  beberapa  definisi  yang  sesuai  dengan pemahaman  mereka  terhadap  praktik al-Khuluw tersebut,  namun demikian  definisi-definisi  yang  ditawarkan  oleh  para  juris  Islam  (ulama) tersebut  di  dalamnya  tidak  mengandung  perbedaan  pendapat  terhadap pemahaman  tentang  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw ), bahkan  di  antara  definisi  satu  dengan  definisi  lainnya  yang  telah ditawarkan  oleh  para  juris  (ulama)  tersebut  banyak  mengandung
13 al-Fayyumy, Ahmad bin Muhammad, Al-Misbah  al-Munir , Bairut,  Dar al-Fikr,  tt, Juz 1, hlm. 181. Ibrahim Anis dkk, al-Mu'jam al-Wasith , cet. 2, Bairut, Dar al-Fikr, tt, juz 1, hlm.  254.  Luis  Ma'luf, al-Munjid ,  Bairut,  Dar  al-Masyriq,  cet.  39,  2002,  hlm.  194.  A.W. Munawwir, Kamus Munawwir , Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, hlm. 366.
keterkaitan  dan  persamaan  pemahaman  yang  kesemuanya  saling mendukung dan menguatkan  antara masing-masing definisi yang mereka berikan.
Definisi-definisi  yang  telah  dibuat  oleh  para  juris  Islam  (ulama) tentang  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  tersebut,  di antaranya adalah menurut :
Pertama ,  Syekh  Muhammad  Rowwas  Qol'ajy  mendefinisikan praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  dengan  definisi  yang sangat pendek dan ringkas yaitu :
لزانت ءرلدا نع هقح ضوعب
“Melepaskannya  seseorang  dari  haknya  dengan  mendapatkan  ganti rugi (kompensasi)”.
Dalam  kesempatan  yang  lain  dengan  bahasa  yang  berbeda,  beliau mendefinisikan  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  dengan definisi yang cukup panjang dan secara praktis lebih kongkrit , yaitu:
لا       لداا ي        لا خأي ن       م ه       ل ق       ح ء        خلإا ن       م ا       قعلا باقم ه       لزانت ن       ع ه       قح في ه       ئ خإ رجئتسلداا ( ميلجارسكب ) هنم دنع ءاهتنإ ةدم ة اجلَّا .
“Sejumlah  harta  benda  yang  diambil  oleh  orang  yang  mempunyai  hak pengosongan tanah pekarangan sebagai imbalan dan kompensasi baginya yang telah melepaskan hak pengosongan tempat dari penyewa ketika masa sewa tanah telah berakhir”.
Dan  juga  beliau  menjelaskan  praktik  ini  dalam  kesempatan  lain dengan ungkapan:
نموللخا قوقلحا ةيلصلَّا يهو قوقح حصي لزانتلا اهنع باقم لام .
“Kompensasi  pelepasan  hak  (al-Khuluw)  merupakan  hak-  hak  mendasar yang  asal,  yaitu  hak-hak  yang  bisa  dilepaskan  oleh  pemiliknya  dengan mendapatkan kompensasi sejumlah harta” 14 .
Definisi  yang  ditawarkan  oleh  Syekh  Muhammad  Rowwas  Qol'ajy diatas  memberikan  penjelasan  bahwa  pemilik  hak  pengosongan  tanah sewa  (pemilik  atau  penyewa  pertama)  dapat  menggagalkan  transaksi (akad)  yang  telah  berlangsung  untuk  menarik    haknya  dari  penyewa dengan  syarat  pihak  penyewa  memberikan  sejumlah  harta  padanya sebagai kompensasi baginya pada akhir masa sewa.
14 Muhammad  Ustman  Syabir, al-  Mu'amalat  al-Maliyat  al-  Mu'ashirah ,  cet.  1, Yordania, Dar al-Nafa'is, 1996 M/1416 H, hlm. 79.
Dr.  Wahbah  al-Zuhaili  menegaskan  bahwa  definisi  kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ) adalah:
لبم ن  م لا  لدا ه  عفدي شلا ر  ظن لزا  نت فتنلدا ا  قعب ( ض أ ادوأ وأ مح ونا  حوأ ) ن  ع ه  قح في عافتنلإا هب .
“Sejumlah  harta  yang  diserahkan  seseorang  sebagai  kompensasi  terhadap pemilik  manfaat  tanah  pekarangan  baik  berupa  tanah,  apartement  / perumahan, tempat atau ruko dan pertokoan, karena dia telah melepaskan haknya dalam memanfaatkan tanah sewa” 15 .
Definisi  singkat  yang  diberikian  Dr.  Wahbah  ini  nampaknya  lebih jelas  dan  secara  aplikatif  lebih  kongkrit  disamping  juga  memperkuat terhadap  definisi  yang  dikemukakan  pertama  dengan  lebih  transparan atau  terbuka  menyebutkan  obyek-obyek  yang  dijadikan  sasaran  dalam praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  yaitu  berupa  tanah, apartement,  perumahan,  ruko  dan  pertokoan  yang  ada  di  Negara-negara timur tengah.
Sedangkan  dalam  kesempatan  lain  Syekh  Masyhur  Hasan menyatakan bahwa definisi kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ) adalah
لزانت كلام ةعفنلدا نع هتيكلم الذ باقم لام دئاز نع ةرجلأا
“Melepaskannya  pemilik  manfaat  dari  hak  kepemilikan  manfaat  sebagai perimbangan  dan  kompensasi  sejumlah  harta  lebih  di  luar  harga  sewa (yang telah dia terima dari pihak penyewa) 16 .
Dari definisi-definisi yang ada di atas dapat ditarik kesimpulan dan persamaan  pengertian  bahwa  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al- Khuluw ) adalah merupakan praktik ekonomi yang  lahir dan  berkembang di zaman modern sebagai bentuk kelanjutan dan pengembangan dari akad sewa  ( Ijarah ),  di  mana  pemilik  manfaat  barang  sewaan  dengan  rela  hati memberikan  haknya  pada  orang  lain  (penyewa)  sebagai  upaya  untuk dapat memanfaatkan hak pemilik baik berupa tanah, perkebunan, tempat, apartement, perumahan, ruko dan pertokoan dengan persyaratan ia harus mendapatkan sejumlah harta atau uang dengan jumlah yang lebih di luar harga sewa tersebut sebagai imbalan atau kompensasi baginya.
15 Ibid . hlm. 80.
16 Ibid .
C. Istilah- Istilah Kompensasi Pelepasan Hak ( Al-Khuluw ) Searah  dengan  perjalanan  sejarah  dan  waktu  praktik  kompensasi pelepasan  hak  ini,  maka  praktik  ini  tidak  hanya  lahir,  berkembang  dan juga  dipraktikkan  dalam  satu  Negara  yaitu  Mesir  (akan  penulis  jelaskan dalam  sub  pembahasan  sejarah  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al- Khuluw ) dalam bab ini), melainkan juga saat ini telah banyak diadopsi dan diaplikasikan  oleh  Negara-Negara  Islam  yang  lain,  seperti  Irak,  Maroko, Syiria, dan Arab Saudi.
Negara-negara  ini  dalam  mengaplikasikan  praktik  kompensasi pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  terkadang  menggunakan  istilah-istilah  yang berbeda dengan Negara yang pertama kali melahirkan konsep praktik ini walaupun secara substansial dalam tataran aplikatif dan praktisnya tidak mengandung  perbedaan.  Diantara  istilah-  istilah  yang  dipakai  Negara- negara tersebut adalah:
Pertama, Al-  Suraqfuliyyah ( ةيلففر سلا ):  Istilah  ini  dikenal  dan  sering digunakan  oleh kalangan  penduduk  Irak,  dan  kata  ini  sebetulnya  berasal dari  bahasa  Persia  yang  mengandung  pengertian  bahwa  pihak  penyewa melepaskan  barang  yang  ada  dalam  kuasanya  dalam  bentuk  dengan menyewakannya  kembali  pada  pihak  lain  dengan  kompensasi mendapatkan  sejumlah  harta  atau  uang  sesuai  kesepakatan  yang  terjadi antara kedua belah pihak dalam transaksi sewa menyewa ( Ijarah ). 17
Kedua. Al-  Furugh/al-  Furughiyyah ( ور    فلا / ة    يغورفلا ):  Sebagian penduduk Syiria mengenal praktik kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ) ini dengan menggunakan istilah al-Furugh diatas dengan mempertimbangkan  persamaan  secara  etimologis  antara  kata al-Khuluw dengan  kata  al-Furugh  yang  sama-  sama  mempunyai  pengertian  lepas, kosong, bersih, dan bebas. 18 Ketiga, Al-  Jalsah ( ة   سللجا ):  Penduduk  Maroko  di  benua  Afrika memakai istilah al-Jalsah ini untuk praktik kompensasi pelepasan hak ( al- Khuluw )  karena  berdasarkan  pada  realitas  masyarakat  setempat  bahwa pihak penyewa dapat " duduk " menguasai tempat yang telah ia sewa dari pemilik  hak  dengan  catatan  ia  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah disepakati  kedua  belah  pihak  seperti  menyerahkan  sejumlah  harta  atau uang  kepada  pemilik  hak.  Berpijak  dari  konteks  diatas  Imam  al-  Fasy mendenisikan al-Jalsah ( ةسللجا ) diatas dengan :
17 Ibid . 18 Ibid .
دقع ءارك ىلع طرش ف اعتم
“(al-Jalsah)  adalah  transaksi  (akad)  sewa  menyewa  atas  berdasarkan syarat- syarat yang dikenal secara umum”.
Maksud  definisi  diatas  adalah  bahwa  pihak  penyewa  membeli kekuasaan  dan  bermaksud  untuk  menempati  ruko  yang  telah  disewanya dalam  jangka  waktu  yang  lebih  lama  dengan  catatan  harus  memberikan sejumlah  uang  kepada  pemilik  hak  sebagai  kompensasi  baginya  dengan jaminan  berlangsung  terusnya  akad  sewa  yang  berkonsekwensi  bahwa pemilik  tidak  boleh  mengeluarkan  pihak  penyewa  dari  tempat  tersebut kecuali  atas  kerelaannya  sendiri  atau  secara  sepihak  penyewa  telah merusak kemaslahatan akad yang telah disepakati kedua belah pihak.
Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  Imam  al-Bannany  dalam  kitabnya Hasyiyah  'Ala  Syarhi  al-Zarqany  bahwa  para  Ulama  Maroko  di  kota  Fes menyebut  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  dalam  urusan waqof dengan menggunakan istilah al- Jilsah ( ةسللجا ) . 19
Keempat, Al- Miftah ( ا تفلدا ) : Di samping dikenal dengan sebutan al- Khuluw ,  sebagian  masyarakat  Mesir  juga  mengenal  praktik  ini  dengan istilah  al-Miftah,  istilah  ini  didasarkan  pada  undang-undang  positif  yang berlaku  di  Mesir  yaitu  undang–undang  no.  724  yang  mengatur  tentang pembatalan  segala  transaksi  yang  dilakukan  atas  nama  al-Miftah,  karena menurut  undang-undang  positif  Mesir  praktik  semacam  ini  termasuk dalam  kategori  memakan,  menguasai  dan  mengeksploitasi  harta  orang lain dengan cara batil dan tidak sehat. 20
Dan  diantara  sebab-sebab  menggeneralkan  kata al-Khuluw dengan kata  al-Miftah  adalah  persoalan  akad  yang  dipandang  bahwa  pemilik manfaat  mempunyai  otoritas  penuh  dan  peran  yang  signifikan  dalam mentasharrufkan  (memamfaatkan)  barang  yang  dimilikinya  dan kemudian  disewakannya  pada  pihak  penyewa,  oleh  karenanya  sangat tidak  logis  dan  etis  secara  ekonomis    apabila  penyewa  secara  sepihak dapat  menguasai  barang  yang  bukan  haknya  hanya  dengan  alasan  telah memberikan kompensasi sejumlah harta atau uang terhadap pemilik hak tersebut. 21
Kelima, Al-  Zinah ( ة نيزلا )  :  Sebagian  penduduk  Mesir  juga  mengenal praktik kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ) dengan sebutan al-Zinah di samping nama al-Khuluw dan al-Miftah sebagaimana yang telah dijelaskan
19 Ibid . hlm. 81. 20 Ibid . 21 Ibid .
di  atas.  Mereka  menamakan  praktik  ini  dengan  al-Zinah  karena mempertimbangkan  pada  maknanya  yang  berarti  hiasan,  dengan pemahaman bahwa dalam praktik kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ) pihak  penyewa  menyandarkan  tempat  perdagangan  yang  mereka  sewa dengan sejumlah harta atau uang yang jumlah nominalnya telah disepakati kedua  belah  pihak  sebagai  hiasan  atau  dekorasi  untuk  tetap  bisa menempati kembali tempat perdagangan ( ruko) tersebut. 22
D. Sejarah  Terjadinya  Praktik  Kompensasi  Pelepasan  Hak  ( Al- Khuluw )
1. Masa Klasik
Praktik  Kompensasi  Pelepasan  Hak  ( Al-Khuluw )  ini  sebenarnya bukanlah  merupakan  hal  yang  baru  dalam  sistem  perekonomian  umat Islam,  dunia  Islam  pada  masa  keemasannya  pernah  menjadi  pusat peradaban  dunia,  kebudayaan,  sains,  teknologi,  termasuk  juga  dalam bidang ekonomi. Negara Islam pernah menjadi poros perputaran ekonomi dunia baik di belahan Dunia Barat (Eropa) maupun Timur ( Asia).
Para  Juris  Islam  (ulama)  yang  hidup  pada  masa  itu  sangat  peduli dalam  memperhatikan  segala  tindak  tanduk  dan  perilaku  ekonomi  umat Islam  agar  tidak  terjerumus  dalam  praktik-praktik  ekonomi  yang diharamkan (dilarang) oleh hukum Islam ( Syari'at ) yang akan berdampak negatif  terhadap  kehidupan  umat  Islam  baik  secara  individu  maupun sosial.
Terbukti  dengan  banyaknya  fatwa-fatwa  ulama  yang  tertulis  di dalam lembaran-lembaran  kitab  yang  mereka  susun  atau  dalam  undang- undang  pemerintah  Islam  khususnya  dalam  bidang  fiqh  yang  mengatur hukum muamalah dan ekonomi  yang benar dan sesuai  dengan  nilai-nilai ajaran Islam yang agung seperti kitab Al-Kharaj yang dikarang Imam Abu Yusuf  murid  Imam  Abu  Hanifah  dan  kitab  Al-Muqaddimah  yang  ditulis Imam Ibnu Kholdun serta kitab-kitab lain karangan para ulama Islam yang telah  menjadi  acuan  pokok  pengembangan  ekonomi  umat  Islam  dan menjadi  bahan  kajian    penelitian  bangsa  eropa  pada  masa-masa berikutnya.
Para ulama dengan dibantu para khalifah dan pakar ekonomi Islam pada  masa  itu  telah  terbukti  mampu  merumuskan  secara  sistematis tentang tata cara dan etika bisnis yang Islami dengan mengarang kitab fiqh dan  membentuk  undang-undang  jual  beli,  zakat,  ijarah,  waqaf,  rahn, pertanahan,  pengaturan  pasar,  pertanian,  bea  cukai,  penetapan  harga,
22 Ibid .
pajak dan lain- lainnya. 23
Adapun praktik kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ) pada awal mulanya  dikenal  dan  berkembang  pada  abad  9  H,  pada  masa  ini  praktik tersebut  merupakan  salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh umat  Islam  sebagai  solusi  alternatif  untuk  mengembangkan  pengelolaan dan  pembinaan  tanah  wakaf,  pertokoan  dan  perumahan  yang  dibangun oleh  pemerintah  yang  diserahkan  penanganannya  pada    masyarakat umum bertujuan untuk kemaslahatan ekonomi Negara dan umat Islam. 24 Beberapa  ulama  yang  hidup  pada  abad  ini  telah  banyak mengeluarkan  fatwa  hukum  tentang  praktik  kompensasi  pelepasan  hak ( al-Khuluw )  ini,  diantaranya  adalah  Imam  Ibnu  Abidin  pengarang  kitab Hasyiyah,  Imam  Ibnu  Najim  dengan  kitabnya  Al-Asybah  Wa  Al-Nadho'ir, Imam  Al-Ulaisy  pengarang  kitab  Minahul  Jalil,  Imam  Syamsuddin Muhammad Bin Hasan Al-Laqqony dan Imam Nashiruddin Muhammad Bin Hasan Al- Laqqony. 25
Mereka  dalam kitab-kitab  atau  fatwa-fatwanya  banyak  membahas dan memberikan alternatif hukum tentang praktik kompensasi pelepasan hak  ( al-Khuluw )  juga  menjelaskan  tentang  pentingnya  praktik  itu  dalam berupaya  memperbaiki  perekonomian  umat  Islam,  terlebih  dalam  usaha mendorong  dan  menggerakkan  mereka  untuk  lebih  memproduktifkan tanah  waqaf,  tanah  pemerintah,  dan  pertokoan  yang  dibuka  pemerintah maupun  individu agar  terhindar dari  kerusakan  dan  terbengkalai  karena tidak dikelola dengan baik dan professional.

## 2. Masa Modern
Dalam  sejarah  peradaban  arab  modern,  Mesir  adalah  merupakan salah satu Negara Arab yang banyak mempengaruhi terhadap perubahan dan modernisasi di Negara Timur Tengah, Negara ini dihuni oleh bangsa arab  yang  mayoritas  beragama  Islam.  Modernisasi  Negara  ini  berawal pada  tahun  1788-1801  M,  Napoleon  Bonaparte  dari  Prancis  telah melakukan ekspedisi terhadap Negara ini dan dalam waktu singkat kurang lebih satu bulan dapat menaklukkan beberapa kota penting  tanpa adanya perlawanan yang berarti. 26
23 M.  Abdul  Mannan, Teori  dan  Praktik  Ekonomi  Islam ,  (Yogyakarta,  PT.  Dana Bhakti  Prima  Yasa,  1997),  hlm.  23.  dan  M.  Umer  Chapra, Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi , (Jakarta, Gema Imani Press, 2001), cet. 1, hlm. 201- 202. 24 Op.  cit , hlm. 71.
25 Ibid , hlm. 71.
26 Siti  Maryam  dkk, Sejarah  Peradaban  Islam ,  (Yogyakarta,  LESFI,  cet.  1,  2002), hlm.  352.  Lihat  Harun  Nasution, Pembaharuan  Dalam  Islam ,  cet.  12,  (Jakarta,  Bulan
Dalam  rangka  menarik  simpati  rakyat  Mesir  khususnya  kaum muslimin,  Napoleon  membuat  pamflet  berbahasa  arab  yang  mengatakan bahwa  orang-  orang Mamluk bukanlah  pemerintahan  muslim  yang  baik, pamflet  ini  diawali  dengan  bacaan  Bismillahirrohmanirrohim.  Namun usaha Napoleon untuk menguasai daerah-daerah lainnya di Timur Tengah tidak  berhasil,  sementara  perkembangan  politik  Prancis  menghendaki kehadirannya di Paris.
Pada tanggal 18 Agustus 1799 M ia meninggalkan Mesir kembali ke tanah  airnya.  Ekspedisi  yang  dibawanya  ditinggal  di  bawah  pimpinan Jendral  Kleber.  Dalam  pertempuran  melawan  Inggris  tahun  1801  M kekuatan  tentara  Prancis  di  Mesir  semakin  melemah  dan  akhirnya mengalami kekalahan sehingga pada tanggal 31 agustus 1801 M ekspedisi ini berakhir dan Napoleon meninggalkan Mesir. 27
Ekspedisi  Prancis  yang  dipimpin  Napoleon  ini  tidak  hanya  terdiri dari pasukan tempur tetapi juga diikuti oleh sejumlah sarjana di berbagai bidang  ilmu  pengetahuan.  Kehadiran  mereka  telah  membawa  tradisi kebudayaan  yang  berbeda  bagi  bangsa  Mesir.  Napoleon  juga  membawa dua  set  alat  percetakan  dengan  huruf  latin,  arab  dan  yunani.  Dengan demikian  kedatangan  mereka  bukan  hanya  untuk  kepentingan  militer tetapi juga untuk kepentingan ilmiah.
Institute  D'egypte  yang  dibentuk  Bonaparte  mempunyai  empat bagian  yaitu  :  bagian  ilmu  pasti,  bagian  ilmu  kalam,  bagian  ekonomi politik, dan bagian sastra seni. Perpustakaan institut ini juga banyak berisi buku  dalam  bahasa  Arab,  Eropa,  Persia,  dan  Turki.  Mereka  juga memperkenalkan  pada  bangsa  Arab  tentang  alat-alat  ilmiah  seperti teleskop,  mikroskop,  dan  alat-alat  riset  kimiawi  yang  membuat  bangsa Mesir kagum, tercenung-cenung dan sadar akan ketertinggalan umat Islam selama ini dari bangsa eropa dalam segala bidang. 28
Pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasya hubungan interaksi antara  Mesir  dan  Eropa  semakin  erat  khususnya  dalam  bidang  ekonomi, perpindahan  bangsa  asing  ke  Mesir  semakin  meningkat,  sehingga  modal asing  muncul  di  Mesir.  Mesir  dalam  hal  ini  berpartisipasi  besar  dalam mempermudah  komunikasi  dan  kerjasama  ekonomi  antara  Dunia  Barat
Bintang,  1996),  hlm.  29.  Hasan  Ibrahim  Hasan, Sejarah  Dan  Kebudayaan  Islam , Yogyakarta,  Kota  Kembang,  1989,  hlm.  351.  Albert  Haurani, Sejarah  Bangsa-  Bangsa Muslim , cet. 1, Terj. Irfan Abu Bakar, Bandung, Mizan, 2004, hlm. 513- 515. Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam , cet. 6, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 181- 182.
27 Siti Maryam dkk, Ibid , hlm. 353 – 354. dan Harun nasution, Ibid , hlm. 30
28 Ibid.
dan  Dunia  Timur  dengan  menghidupkan  kembali  jalan  melalui  daratan selama pertengahan awal abad ke-19 M. 29
Sampai pada abad 20 M hubungan masyarakat yang berkebangsaan Mesir dengan bangsa Eropa terus semakin erat dan terus berlanjut setelah memasuki abad 21 M yang dikenal dengan abad millenium, pada periode ini,  interaksi  masyarakat  Mesir  khususnya  dengan  bangsa  Prancis berkembang  meliputi  berbagai  macam  bidang  kerjasama  separti pendidikan,  politik,  seni,  budaya,  dan  ekonomi.  Ini  terbukti  banyaknya pemuda-pemuda  Mesir  melanjutkan  studinya  ke  negara  Prancis,  bahkan tidak  sedikit  yang  menetap  dan  meniti  karir  di  sana,  mereka  banyak mempelajari  berbagai  macam  ilmu  yang  berkembang  di  Prancis  seperti ilmu hukum, militer, ekonomi, tekhnologi, filsafat dan lainnya. 30
Disamping  itu  banyak  sarjana-sarjana  Barat  yang  ahli  dalam bidangnya  semakin  banyak  berdatangan  kenegara-negara  Timur  Tengah terlebih  Mesir,  mereka  memperkenalkan  dan  mengajarkan  ilmu  yang mereka kuasai kepada masyarakat setempat khususnya para pemuda yang haus  ilmu  pengetahuan  modern.  Dalam  bidang  ekonomi  banyak  konsep, sistem  dan  praktik    ekonomi  bangsa  Barat  yang  mereka  pelajari  dan kemudian  diadopsi  untuk  kemudian  diaplikasikan  di  Negaranya,  dan selanjutnya  secara  perlahan  namun  pasti  bangsa-bangsa  Arab  mengikuti seluruh  sistem  yang  mereka  dapatkan  dari  bangsa  Barat  baik  dalam bidang ekonomi makro maupun mikro, perbankan, dan non perbankan. 31 Hal  ini  membuat  para  ulama  resah  dan  mendorong  keseriusan mereka  untuk  meneliti  dan  mengkaji  secara  mendalam  seluruh  tingkah laku masyarakat Islam terlebih perilaku ekonomi mereka sehari-hari. Para ulama  sebagai  pewaris  nabi  tidak  ingin  umat  Islam  terjerumus  dalam larangan-larangan  agama  dengan  menghalalkan  segala  cara,  bertindak dzolim terhadap sesama hanya karena ingin mendapatkan harta duniawi yang  fana  dan  mengorbankan  kepentingan  akhirat  yang  lebih  kekal  dan abadi. Na'udzu billah .
Seringkali para ulama baik secara individu maupun kolektif dalam bentuk organisasi tertentu mengeluarkan fatwa-fatwa tentang  kebolehan dan keharaman  praktik ekonomi yang  berkembang  di  masyarakat  Islam demi  untuk  menjaga  mereka  agar  tetap  berjalan  dalam  koridor  Syariah Islam.
29 Albert Hauroni, Sejarah, Op cit . hlm. 526- 527. Badri Yatim, Sejarah , Op cit , hlm.
182. Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah, Op cit , hlm. 359.
30 Siti Maryam dkk, Ibid , hlm. 357. Hasan Ibrahim Hasan, Ibid , hlm. 388.
31 Siti Maryam dkk, Ibid , hlm. 356 .
Diantara  lembaga-lembaga  keIslaman  yang  konsisten  dalam merespon  segala  perilaku  umat  Islam  dengan  memberikan  jawaban altenatif  dalam  bentuk  fatwa  dan  ketetapan  hukum  yang  kemudian disebarluaskan  kenegara-negara  Islam  adalah Majma'  al-Buhuts  al- Islamiyah dibawah  universitas  al-Azhar  Kairo  Mesir, Majma'  al-Fiqh  al- Islamy di bawah RAI ( Rabithah al-Alam al-Islamy ), dan Majma' al-Fiqh al- Islamy OKI ( Organisasi Konferensi Islam ) yang hasil ketetapannya tentang kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  menjadi  bahan  kajian  dan penelitian  penulis. 32 Begitu  juga  banyak  lembaga-lembaga  lain  yang berdiri di negara-negara Islam lainnya seperti MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU dan Majlis Tarjih Muhammadiyah di Indonesia.
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa para ulama melalui Akademi Fikih  Islam  ( Majma'  al-Fiqh  al-Islamy )  OKI  telah  mengeluarkan  fatwa tentang  praktik  Kompensasi  Pelepasan  Hak  ( al-Khuluw )  pada  muktamar ke-4  tahun  1408  H/  1998  M  di  Jeddah.  Persoalan  ini  telah  disinggung sebelumnya  bahwa  pada  awalnya  praktik  ini  telah  dikenal  umat  Islam sejak  sekitar  abad  9  H,  praktik  ini  pada  saat  itu  hanya  berkisar  pada persoalan produktifitas tanah wakaf, pengembangan tanah dan pertokoan pemerintah yang dikelola masyarakat.
Adapun pada masa modern praktik Kompensasi Pelepasan Hak ( al- Khuluw ) ini mulai kembali dikenal oleh umat Islam pada awal abad 20 M yang diperkenalkan oleh sarjana-sarjana ekonomi dari barat dengan nama Bil - Mizah ( يمل ووب )  yaitu  semacam  surat  yang  dituliskan  untuk  pedagang karena  telah  mendapatkan  tempat  perdagangan,  kemudian  sebutan tersebut  diganti  dengan  nama  " harga tempat "  ( وميقلا وين كملا )  dan  pada akhirnya  kemudian  sekitar  tahun  1904  M  diganti  lagi  dan  lebih  dikenal dengan  sebutan Badal al-Khuluw ,  nama  ini  diperkenalkan  oleh  Prof. Thaller dalam bukunya Syarh al-Qonun al-Tijary, sejak itu nama Badal Al- Khuluw atau  disingkat Al-Khuluw menjadi  nama  baku  bagi  praktik kompensasi pelepasan hak di timur tengah khususnya di Mesir. 33
Dalam realitasnya praktik kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ) ini  pada  awalnya  hanya  berlaku  dan  dipraktikkan  di  Mesir  berdasarkan undang-undang  militer  Mesir  nomor  151  tahun  1941  M  yang  mengatur larangan pemilik (tanah, ruko, rumah) untuk menyewakan miliknya yang telah  dikhuluwkan  baik  berupa  tanah,  ruko,  dan  rumah  kecuali  dengan perantara  tuntutan-tuntutan  sebagai  permohonan  yang  diajukan  dari
32 Al- Salus, al-Iqtishad , Op. cit , juz. I, hlm. 12-13. 33 Syabir, al-Mu'amalah , Op cit , hlm. 82.

## “Kompensasi Pelepasan Hak”
pihak penyewa. Kemudian setelah itu hakim militer Mesir mengeluarkan semacam instruksi  dan  aturan  terkait  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al- Khuluw )  diantaranya  ketetapan  bahwa  penyewa  pertama  yang berkeinginan  mengosongkan  tempat  yang  ia  sewa  boleh  memberikan informasi dan mengumumkan kepada penyewa lain tentang keinginannya tersebut,  demikian  dia  juga  dapat  mematok  sejumlah  harga  diluar  harga sewa sebagai kompensasi baginya karena telah mengosongkan tempatnya dengan tujuan agar penyewa lain yang tertarik menyewa tempat tersebut segera  mendaftarkan  diri  sebelum  didahului  penyewa  lain  untuk memperoleh tempat itu. 34
Kemudian  selanjutnya  praktik  ini  tidak  hanya  dilakukan  kalangan militer  Mesir  tapi  juga  dipraktikkan  masyarakat  sipil  Mesir  dan  terus mereka  perkenalkan  ke  Negara-negara  timur  tengah  yang  lain  dengan mengadopsi  undang-undang  barat  yang  mengatur  praktik  kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ) ini.
Dari  penjelasan-penjelasan  ini  secara  umum  dapat  ditarik kesimpulan   bahwa  setidaknya  ada beberapa  faktor  penyebab  terjadinya praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  yang  mendorong  dan menarik umat Islam untuk mempraktikkannya di masa modern, diantara faktor-faktor tersebut adalah :
a. Kemasyhuran  dan  opini  umum  yang  positif  serta  banyaknya  para pelanggan dan konsumen yang berdatangan ditempat itu.
b. Realitas  harga  tanah  yang  berlaku  di  pasar  terkait  dengan  fluktuasi kenaikan  harga  tanah  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  penetapan harga kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ).
c. Adanya  undang–undang  pemerintah  yang  memberikan  hak  pada penyewa  untuk  tetap  dapat  menempati  tempat  yang  telah  ia  sewa disamping membekukan harga sewa.
d. Kebiasaan ( urf ) masyarakat melakukan  praktik kompensasi  pelepasan hak ( al-Khuluw ) yang disebabkan kebutuhan pemilik pada harta untuk membiayai  pembangunan  tanah  pekarangan  miliknya  dengan  cara mengajukan harga diluar harga sewa kepada pihak-pihak yang tertarik menyewa  tempat  atau  tanahnya  dengan  maksud  agar  pemilik  dapat membangun  tempatnya  menjadi  lebih  baik  dan  lebih  memuaskan penyewa. 35
34 Ibid , hlm. 82.
35 Ibid , hlm. 82.

## E. Ketetapan  Hukum  Akademi  Fikih  Islam  tentang  Praktik Kompensasi Pelepasan Hak ( Al-Khuluw )
Berpijak  pada  ketentuan  ajaran  Islam  bahwa  setiap  perilaku manusia  sebagai  makhluk  sosial  terkait  hubungannya  dengan  Allah, sesama manusia dan alam semesta tidak bisa terlepas dari aturan-aturan sang maha pencipta berupa hukum-hukum syariat yang mengatur seluruh aspek  kehidupan  manusia  sebagai  khalifah  Allah  SWT.  dimuka  bumi. 36 Maka,  Melihat  praktik  tersebut  semakin  berkembang  dan  diminati  umat Islam  di  negara-negara  Timur  Tengah,  para  ulama  tertuntut  untuk merespons segala perilaku umat Islam termasuk praktik ekonominya agar tidak lepas dan keluar dari rel ajaran Islam yang suci.
Bentuk  tanggung  jawab  para  ulama  tersebut  diantaranya  adalah dengan  memberikan  fatwa  secara  individu  maupun  kolektif    tentang segala  hal  yang  terjadi  dikalangan  kaum muslimin  termasuk  diantaranya ketetapan  kolektif  berdasarkan  Ijtihad  Jama'i  yang  diputuskan  Akademi Fikih  Islam  ( Majma'  al-Fiqh  al-Islamy )  OKI  tentang  Praktik  Kompensasi Pelepasan  Hak  ( al-Khuluw )  pada  muktamar  yang  ke-4      tahun  1408  H/ 1988  M  bertujuan  untuk  memberikan  solusi  hukum  berdasarkan  Syariat Islam  terkait  kebiasaan  umat  Islam  di  Negara-negara  timur  tengah melakukan praktik  tersebut.
Setelah melakukan dialog dan diskusi yang cukup panjang dengan meneliti  dan  mengkaji  secara  mendalam  realitas  masyarakat  Islam  di Negara-negara Islam khususnya di Timur tengah seperti Mesir, Irak, Syiria, dan Maroko begitu juga Negara-negara yang lain terkait perilaku mereka dalam  menerapkan  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  serta relevansi  praktik  ini  dengan  dalil-dalil  syar'i  dan  memandang kemaslahatan  yang  merupakan  tujuan  pokok  ajaran  Islam  yang  paling mendasar,  maka  para  ulama  mengeluarkan  ketetapan  hukum  tentang praktik ini, sebagai berikut:
1. Ketetapan  No.  6 Tentang  Praktik  Kompensasi  Pelepasan  Hak
( Badal al-Khuluw / al-Khuluw ) "Sesungguhnya  Majlis  Akademi  Fikih  Islam  ( Majma'  Al-  Fiqh  Al- Islamy )  pada  muktamar  ke.  IV  di  Jeddah,  Kerajaan  Saudi  Arabia,  tanggal 18-23 Jumadil Akhirah 1408 H/ 6-11 februari 1988 M.
Setelah mempelajari beberapa pembahasan fikih yang masuk pada Akademi  Fikih  Islam,  khususnya  mengenai  pembahasan  praktik
36 Abdul  Wahab  Khollaf, Ilmu  Ushul  al-  Fiqh ,  cet.  12,  Beirut,  Dar  al-  Qalam,  1398 H/1976 M, hlm. 11.

## “Kompensasi Pelepasan Hak”
Kompensasi  Pelapasan  Hak  ( al-Khuluw ),  dan  dengan  berdasarkan pertimbangan diatas menetapkan keputusan sebagai berikut:
Pertama ,  Bentuk-bentuk  kesepakatan  yang  terjadi  dalam  praktik kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  terbagi  dalam  4  bentuk:  1) Kesepakatan antara pemilik tanah (pekarangan) dan penyewa pada waktu permulaan transaksi (akad); 2) Kesepakatan antara penyewa dan pemilik dipertengahan  masa  sewa  atau  setelah  berakhirnya  masa  sewa;  3) Kesepakatan  antara  penyewa  pertama  dan  penyewa  baru  dipertengahan masa  sewa  atau  setelah  berakhirnya  masa  sewa;  dan  4)  Kesepakatan antara  penyewa  baru,  pemilik,  dan  penyewa  pertama  sebelum  berakhir masa sewa atau setelah berakhir masa sewa.
Kedua ,  Apabila  terjadi  kesepakatan  antara  pemilik  dan  penyewa agar penyewa menyerahkan sejumlah uang lebih dari harga sewa kepada pemilik, maka menurut pertimbangan hukum syara' pemberian sejumlah uang  tersebut  tidak  perlu  ditolak  dengan  syarat  uang  tersebut diperhitungkan termasuk dalam harga sewa sesuai ketentuan waktu yang telah disepakati bersama, dan jika terjadi pembatalan maka uang tersebut diperhitungkan secara hukum sebagai harga sewa ( ماكحأ ةرجلأا ).
Ketiga ,  Apabila  terjadi  kesepakatan  antara  pemilik  dan  penyewa dipertengahan  masa  sewa,  bahwa  pemilik  harus  menyerahkan  sejumlah uang  kepada  penyewa  sebagai  kompensasi  karena  penyewa  bersedia melepaskan haknya untuk memanfaatkan tempat sewa dalam waktu yang masih tersisa yang ia jual kepada pemilik. Sedangkan jika masa sewa telah berakhir dan tidak berlanjut dengan proses transaksi baru antara pemilik dan  penyewa  baik  secara  eksplisit  ataupun  implisit,  maka  praktik  ini dianggap tidak halal, karena pada saat itu pemilik lebih berhak terhadap harta yang ia miliki setelah berakhirnya hak penyewa.
Keempat ,  Apabila  penyewa  pertama  melakukan  kesepakatan dengan penyewa baru dipertengahan proses sewa untuk melepaskan sisa masa  sewanya  dengan  mendapatkan  sejumlah  uang  lebih  di  luar  harga sewa,  maka  praktik  semacam  ini  diperbolehkan  dalam  Islam  (syara') selama masih tetap menjaga ketentuan-ketentuan akad sewa yang pernah terjadi  antara  pemilik  dengan  penyewa  pertama  serta  memelihara undang-undang syari'ah yang berlaku.
Transaksi  ini  biasanya  terjadi  pada  akad  sewa  dalam  tempo  yang lama,  berbeda  halnya  dengan  akad  sewa  yang  diatur  dalam  sebagian undang-undang positif, bahwa penyewa pertama tidak boleh mengadakan akad  sewa  dengan  penyewa  baru  juga  tidak  boleh  menerima al-Khuluw kecuali dengan persetujuan pemilik
Sedangkan  apabila  kesepakatan  transaksi  antara  penyewa  pertama dengan penyewa baru ini terjadi setelah masa sewa berakhir, maka tidak halal  bagi  penyewa  tersebut  menerima al-Khuluw karena  hak  penyewa terhadap barang yang disewanya telah habis dan berakhir masanya." 37
Ketetapan  diatas  adalah  keputusan  hukum  yang dihasilkan  para ulama kontemporer melalui akademi fikih Islam OKI dalam bentuk fatwa secara  kolektif  untuk  merespon  praktik  kompensasi  pelepasan  hak    ( al- Khuluw )  yang  berkembang  luas  dalam  lingkungan  umat  Islam  modern, didalam  ketetapan  ini  disebutkan  secara  lugas  dan  gamblang  berbagai macam  bentuk  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al-Khuluw )  beserta hukum-hukum  yang  terkait  dengan  praktik  ini  meliputi  praktik kompensasi pelepasan hak ( al-Khuluw ) yang boleh dilakukan secara syar'i dan  praktik  yang  diharamkan  karena  mengandung  kemudlaratan  dan merugikan terhadap salah satu pihak yang terkait dalam praktik ini.
F. Analisa  Pendapat  Fuqoha'  Tentang  Praktik  ( Al - Khuluw )

## Kompensasi Pelepasan Hak
Sebagaimana  telah  dipaparkan  secara  detail  tentang  sejarah praktik kompensasi pelepasan hak ( al - Khuluw ) yang berawal sekitar abad 9 H/15 M. Praktik ini dilakukan  umat Islam dalam persoalan wakaf pada saat itu. Dalam  usaha semakin mendorong umat Islam memproduktifkan dan  memakmurkan  tanah  wakaf,  maka  sebagian  umat  Islam  mempunyai inisiatif untuk  membuat semacam langkah ekonomis menyewakan tanah wakaf pada pihak yang berminat dengan menetapkan harga diluar harga sewa, dengan kompensasi mendapat sebagian manfaat tanah wakaf yang disewakan.
Kemudian  praktik  ini  juga  berkembang  pada  kasus-kasus  lain seperti    penyewa  menyerahkan  sejumlah  uang  diluar  harga  sewa  pada pewakaf/pengurus, agar dapat lebih lama menempati tempat (ruko) yang disewanya,  dan  pewakaf/pengurus  tidak  lagi  punya  hak  mengeluarkan penyewa dari tempat itu.
Demikian  juga  termasuk  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al - Khuluw )  adalah  persoalan  status  tanah  pemerintah  yang  disewakan kepada  penduduk  setempat,  ditanami,  dibangun  mereka  dengan membayar semacam pajak kepada Baitul mal . Pada masa modern, praktik kompensasi pelepasan hak ( al - Khuluw ) tidak hanya dikenal kaum muslimin terbatas dalam persoalan sewa tanah
37 Syabir, al-Mu'malah , Op cit , hlm. 89. lihat juga  al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy , Op. cit , juz. VII, hlm. 5138. Dan al-Salus, al-Iqtishad, Op cit , juz. II, hlm. 786.
wakaf,  tapi  juga  di  praktikkan  pada  persewaan  hak  milik  pribadi  yang meliputi  tanah,  perumahan,  dan  pertokoan,  semisal  pemilik  tanah mengambil  sejumlah  uang  diluar  harga  sewa  dari  penyewa  dengan disandarkan  pada  standar  harga  bulanan  atau  tahunan,  atau  penyewa mengambil sejumlah uang dari pemilik sebagai kompensasi pengosongan tempat  sesuai  keinginan  pemilik,  atau  penyewa  pertama  mematok sejumlah  uang  pada  penyewa  lain  yang  berminat  untuk  menempati tempat tersebut.
Selanjutnya  dari  masing-masing  contoh  praktik  kompensasi pelepasan  hak  (al-Khuluw)  yang  berlaku  pada  masa  modern  ini,  ada beberapa pembagian yang menjadi faktor terjadinya praktik tersebut, dan masing-masing  membutuhkan  ketentuan  hukum  menurut  syari'at  Islam sesuai dengan konteksnya.
Maka  dari  itu,  berpijak  dari  realitas  prilaku  ekonomi  umat  Islam klasik  maupun  kontemporer,  terlebih  dalam  persoalan  praktik kompensasi  pelepasan  hak  ( al - Khuluw ),  para  ulama  klasik  maupun kontemporer  terdorong  untuk  memberikan  solusi  dan  alternatif  hukum dalam  merespon  praktik  tersebut,  dengan  tujuan  agar  umat  Islam  tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang dilarang agama, dzolim, dan hanya mementingkan kepentingan pribadi.

## 1. Pendapat Ulama Klasik
Dari  ketiga  pengertian al - Khuluw ,  setidaknya  para  ulama  klasik menggunakan  beberapa  perangkat    sebagai  pijakan  metodologis  untuk menggali  hukum  dan  memberikan  solusi  yuridis  praktis  terkait  praktik kompensasi pelepasan hak ( al - Khuluw ). Pertama, kebiasaan  ( urf )  yang  berlaku  secara  umum  pada masyarakat  muslim.  Menurut  ulama  ushul, urf bisa  menjadi  sumber hukum untuk menjawab persoalan yang tidak pernah tersentuh oleh teks al-Qur'an dan sunnah. Dengan catatan, urf tersebut adalah kebiasaan yang dikenal  baik  dan  tidak  bertentangan  dengan  dua  sumber  hukum  yang utama, kebiasaan semacam ini dalam ushul fiqh disebut dengan urf shahih . Berbeda  halnya  dengan  kebiasaan  masyarakat  yang  mengandung unsur-unsur  negatif  dan  kontradiksi  dengan  nash-nash  syar'i,  maka kebiasaan  ini  dikategorikan urf fasid ,  dan  tidak  bisa  menjadi  pijakan hukum.
Dalam  praktiknya, al - Khuluw termasuk  dalam  kategori urf shahih dengan  mempertimbangkan  bahwa  praktik  ini  tidak  hanya  menjadi kebiasaan    masyarakat  umum,  bahkan  juga  banyak  dilakukan  oleh kalangan elit masyarakat muslim pada saat itu seperti para ulama, hakim,
mufti, dan para dosen perguruan tinggi Islam.
Disamping  itu,  praktik  ini  telah  cukup  lama  menjadi  tradisi  umat Islam,  dan  jika  dibatalkan  akan  berdampak  terjadinya  krisisis  ekonomi disebabkan banyak harta umat yang terbengkalai dan sia-sia. Dan hal ini sangat  dilarang  dalam  hukum  Islam  yang  sangat  memperhatikan kemaslahatan umum.
Kedua , analogi ( qiyas ) terhadap kebolehan ba'i al - wafa' yang biasa dilakukan  ulama  muta'akhir  sebagai  rekayasa  ( hilah )  dari  riba. Ba'i al - wafa' adalah  jual  beli  yang  dilangsungkan  dua  pihak  yang  dibarengi dengan  syarat  bahwa  barang  yang  dijual  itu  dapat  dibeli  kembali  oleh penjual, apabila  tenggang  waktu yang ditentukan  telah  tiba.  Adapun illat kesamaan antara dua praktik diatas adalah antara pembeli dan  penyewa sama-sama  dapat  memanfaatkan  obyek  akad  (tempat)  sebagai kompensasi dari uang yang telah diserahkan.
Ketiga ,  men- takhrij masalah  kompensasi  pelepasan  hak  ( al - Khuluw ) ini dengan dasar kaidah fikih : "sesuatu jika sempit, maka menjadi meluas",dan kaidah : "kesulitan bisa menarik kemudahan". Menurut para ulama,  kebanyakan  persoalan Ijma' dan Istihsan dalam  wacana  hukum Islam seringkali didasarkan  pada dua kaidah  diatas, terlebih pada  kasus- kasus  yang  hukumnya  tidak  ada  penegasan  yang  jelas  dari  nash-nash syara'.
Keempat ,  darurat  dan  memelihara  kemaslahatan  ( ةرررضلا ررياع ة
حلصملا )  yaitu menurut para ulama bahwa unsur manipulatif ( gharar ) yang ada dalam praktik ini masih tergolong rendah dan dapat ditolerir, seperti dampak  negatif  kemungkinan  naiknya  harga  pasar  dan  biaya  sewa  pada waktu itu.
Sedangkan  memelihara  kemaslahatan  disini  adalah  sesungguhnya orang  yang  memiliki  hak  kompensasi  pelepasan  hak  (al-Khuluw)  ini posisinya  sama  seperti  pengurus  wakaf  yang  harus  mengurusi,  merawat dan  memelihara  wakaf  sebaik-baiknya,  disamping  mendapat  bagian  dari manfaat wakaf tersebut 38 .

## 2. Pendapat Ulama Kontemporer
Sedangkan respon ulama kontemporer khususnya yang terkumpul dalam  akademi  fikih  Islam  dan  terlibat  langsung  dalam  muktamar    fikih internasional, mendasarkan status hukum praktik al - Khuluw modern  atas beberapa argumentasi, diantaranya :
Pertama , fatwa ulama klasik seperti Imam Ulaisy yang menyatakan
38 ibid
bahwa Praktik kompensasi pelepasan hak ( al - Khuluw ) tidak hanya berlaku pada  persewaan  tanah  wakaf,  bahkan  lebih  utama  bila  dihubungkan dengan  hak  milik  pribadi,  karena  pemilik  pribadi  punya  hak  penuh  dan lebih kuasa untuk mempergunakan hak miliknya.
Barangkat  dari  asumsi  diatas,  para  ulama  kontemporer memasukkan  beberapa  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al - Khuluw ) modern  dalam  praktik  klasik,  seperti  kasus  pemilik  tanah  yang membutuhkan  biaya  untuk  mempebaiki  tanahnya,  penyewa  mengambil sejumlah  uang  diluar  harga  sewa  dari  pemilik  sebagai  kompensasi pengosongan  tempat  sewa  sebelum  masa  sewa  berakhir,  atau  penyewa menyerahkan sejumlah uang diluar harga sewa pada pemilik untuk dapat memperpanjang masa sewa.
Kedua , para ulama kontemporer memasukkan sebagian praktik al - Khuluw dalam  wilayah  hak  cipta  (
قرقح اركتبلإا ) yang  diakui  keabsahannya menurut hukum Islam, yaitu penguasaan seseorang terhadap sesuatu yang tidak berbentuk materi semisal hak pengarang, hak karya produk, dan hak hasil kreatifitas.
Praktik kompensasi pelepasan hak ( al - Khuluw ) yang masuk dalam kategori  hak  cipta,  diantaranya  adalah  kasus-kasus al - Khuluw yang membuktikan bahwa  pihak pemilik atau penyewa memiliki peran penting dalam  ikut  serta  mensponsori  dan  membuat  opini  umum  yang  positif sehingga banyak menarik konsumen berminat pada tempatnya.
Ketiga ,  sebagian  praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al - Khuluw ) seperti  kasus  penyewa  enggan  membatalkan  akad  sewa  dipertengahan masa  sewa,  kecuali  pemilik  menyerahkan  sejumlah  uang  diluar  harga sewa  sebagai  kompensasi  bagi  penyewa,  menurut  ulama  kontemporer termasuk dalam wilayah bab pembatalan transaksi ( لاقلإا ). Dengan  berpijak  alasan  tersebut,  maka  status  hukum  praktik al - Khuluw ini diperbolehkan  kalau  mengikuti  pendapat  ulama  Malikiyah bahwa al - iqalah adalah  termasuk  jual  beli  baru,  dan  tidak  boleh  kalau mengikuti mayoritas ulama madzhab yang menyatakan al - iqalah termasuk dalam  kategori  pembatalan  ( fasakh )  yang  dilarang  menentukan  harga diluar harga pertama.
Disamping  itu,  para  ulama  juga  memasukkan  praktik  ini  dalam wilayah jual beli manfaat ( ريب رعفنم ) dengan asumsi bahwa pada prinsipnya uang tersebut merupakan harga jual dari sisa waktu sewa yang ditentukan penyewa dari pemilik yang berkeinginan menarik kembali tempatnya dari penyewa. Praktik ini menurut ulama kontemporer seperti DR. Muhammad Sulaiman  al-Asyqar  dan  DR.  Muhammad  Utsman  Syabir  diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i.
3. Implikasi Praktik Kompensasi Pelepasan Hak ( al - Khuluw ) Dalam realitasnya, praktik kompensasi pelepasan hak ( al - Khuluw ) mempunyai  dampak  positif  dalam  meningkatkan  laju  perekonomian  di Negara-negara  Islam.  Di  sisi  lain, al-khuluw dapat  menjadi  sarana  untuk memperluas  jaringan  investasi  para  pemilik  modal  yang  ingin mengembangkan  modal  yang  dimilikinya.  Sehingga,  semakin  banyak investasi  yang  ditanamkan,  berarti  perputaran  ekonomi  di  suatu  Negara semakin positif dan dapat membuka lapangan kerja yang semakin luas.
Di  samping  itu,  praktik  sewa-menyewa  apartemen/perumahan dengan  cara al-khuluw dapat  mengurangi  beban  pemerintah  dalam menangani masalah pemukiman penduduk di saat terjadi lonjakan jumlah penduduk,  serta  dapat  merangsang  pemilik  rumah/apartemen  untuk semakin  meningkatkan  kualitas  dan  fasilitas  tempat  yang  disewakan dalam rangka menarik minat para penyewa.
Dengan  berpijak  pada  realitas  bahwa  praktik  kompensasi pelepasan  hak  ( al - Khuluw )  yang  berkembang  di  Negara-negara  Islam seperti  Mesir,  Irak,  Syiria,  dan  Maroko  sangat  berdampak  positif  pada perekonomian  Negara,    perkembangan  sektor  perdagangan,  pemukiman, dan pertanahan. Maka selayaknya bagi Negara Islam lain seperti Indonesia juga  menerapkan  praktik  tersebut  dalam  usahanya  membangun perekonomian Negara. 39

## G. Simpulan
Dari  beberapa  data  yang  dipaparkan  pada  bab-bab  sebelumnya, penulis  bisa  menarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  1)  Bahwa  praktik kompensasi pelepasan hak ( al - Khuluw ) baik yang berkembang pada masa klasik maupun modern dengan semua latar belakang yang melingkupinya, merupakan realitas prilaku ekonomi umat Islam yang menjadi tradisi dan tidak mungkin dapat dihindari dari kehidupan sehari-hari; 2) Fatwa-fatwa ulama klasik dan hasil ketetapan Akademi Fikih Islam ( Majma' al-fiqh al- Islamy ) OKI beserta argumentasi-argumentasi yang dikemukakan tentang praktik  kompensasi  pelepasan  hak  ( al - Khuluw ),  merupakan  bentuk tanggung  jawab  ulama  dalam  merespon  segala  prilaku  umat,  dan merupakan rujukan terpenting untuk mengaplikasikan dan mengembangkan  praktik  tersebut  agar  tidak  terjerumus  dalam  praktik- praktik  yang  dilarang  agama;  dan  3)  Praktik  kompensasi  pelepasan  hak ( al - Khuluw ) dalam sejarah perkembangan ekonomi umat Islam klasik dan modern  telah  terbukti  mampu  ikut  berperan  serta  meningkatkan  taraf
hidup  okonomi  umat  di  Negara-negara  Islam,  dan  turut  membantu negaranya  dalam  mengatur  keseimbangan  struktuk  ekonomi,  dan stabilitas  Negara  seperti  dalam  sektor  perwakafan,  pertanahan, perdagangan, dan pemukiman bagi penduduk.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Amin, Prof., DR., Madzhab Jogja , Yogyakarta, ar Ruz Press, 2002. Al-Bahuty, Manshur, Kassyaf al - Qanna', Bairut, Dar al-Fikr, tt. Al-Bujairimy, Sulaiman, Tuhfah al-Habib, Bairut, Dar al-Fikr, 1401 H/1981
M.
Al-Bukhori, Shahih al-Bukhori , Bairut, al-Maktabah al-Tsaqafiyah, tt. Al-Dardir, Ahmad, al-Syarh al-Shoghir, Bairut, Dar al-Fikr, tt.
Al-Fayyumy,  Ahmad  bin  Muhammad, Al-Misbah  al-Munir ,  Bairut,  Dar  al- Fikr, tt.
Al-Haitamy,  Ibnu  Hajar, al-Fatawa  al-Kubro ,  Bairut,  Dar  al-Fikr,  1403
H/1983 M.
Al-Kasany, Abu bakar, Bada'i al-Shana'i , Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt. Al-Khin,  Musthofa,  Dr., Atsar  al  Ikhtilaf  fi  al  Qawaid  al  Ushuliyyah  Fi  al Ikhtilaf al Fuqoha’ , Bairut, Muassasah al Risalah, 1417 H/1996 M.
Al-Khotib, Muhammad Ujaj, DR., Ushul al Hadits , Bairut, Dar al Fikr, 1409
H/1989 M.
Al-Maqdisy, Abdurrahman, al-Syarh al-Kabir, Bairut, Dar al-Fikr, tt.
Al-Munawawar, Said  Aqil Husin,  Prof., DR., Al Qur’an  Membangun  Tradisi Kesalehan Hakiki , Jakarta, Ciputat Press, cet. 1, 2002. Al-Na’im, Abdulah Ahmed, Dekonstruksi Syariah , Yogyakarta, LKIS, 1997.
Al-Syafi'I, Muhammad bin Idris, al - Um , Bairut, Dar al-Ma'rifah, tt. Al-Salus,  Ali  Ahmad,  DR., al  Iqtishad  al  Islamy ,  Dauhah,  Dar  al  Tsaqafah, 1418 H/1997 M.
Al-Zuhaili, Wahbah, DR., al Fiqh al Islamy Wa Adillatuhu , Bairut, Dar al Fikr, cet. IV, 1418H/1997M.
A.W. Munawwir, Kamus Munawwir , Surabaya, Pustaka Progresif, 1997. Chapra,  M.  Umer,  DR., Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi ,  Jakarta,  Gema  Imani Press, 2001.
Departemen  Agama  RI, Al  Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Bandung,  CV.
Penerbit Diponegoro, 2000.
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam, Ensiklopedi Islam ,  Jakarta,  Pt.  Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 6, 1990.
Hasan,  Ibrahim  Hasan, Sejarah  Dan  Kebudayaan  Islam ,  Yogyakarta,  Kota Kembang, 1989.
Haurani,Albert, Sejarah  Bangsa-  Bangsa  Muslim ,  cet.  1,  Terj.  Irfan  Abu Bakar, Bandung, Mizan, 2004.
Ibnu Abidin, Hasyiyah Raddu al - Mukhtar , Bairut, Dar al-Fikr, cet. 2, 1386 H/1966 M. Ibnu Hanbal, Ahmad, Musnad Ibnu Hanbal , Bairut, Dar Ihya'i al-Turats al-
'Araby, 1415 H/1994 M.
Ibnu Najim, al - Asybah Wa al - Nadza'ir , Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
Ibrahim Anis dkk, al-Mu'jam al-Wasith , cet. 2, Bairut, Dar al-Fikr, tt.
Khollaf,  Abdul  Wahab,  DR., Ilmu  Ushul  al-  Fiqh ,  cet.  12,  Beirut,  Dar  al- Qalam, 1398 H/1976 M.
Ma'luf, Luis, al-Munjid , Bairut, Dar al-Masyriq, cet. 39, 2002.
Mannan,  M.  Abdul,  Prof.,  MA.,  PH.D, Teori  dan  Praktik  Ekonomi  Islam , Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
Nasution,  Harun,  prof.,  DR., Pembaharuan  Dalam  Islam ,  cet.  12,  Jakarta, Bulan Bintang, 1996.
Siti Maryam dkk, Sejarah Peradaban Islam , Yogyakarta, LESFI, cet. 1. Syabir,  Muhammad  Ustman,  DR, al-  Mu'amalat  al-Maliyat  al-  Mu'ashirah , cet. 1, Yordania, Dar al-Nafa'is, 1416 H/1996 M. Ulaisy, Fathu al - 'Aly al - Malik , Mesir, Syirkah Maktabah, 1378 H/1985 M. Yasid, Abu, DR., LLM, Islam Akomodatif , Yogyakarta, LKIS, 2004.
Yatim,  Drs.  Badri,  MA, Sejarah  Peradaban  Islam ,  cet.  6,  Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Persada, 1997.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al Fiqh , Bairut, Dar al Fikr,tt.