## DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH
ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING (IUUF) DI

## PERAIRAN PESISIR BARAT, LAMPUNG
Astiwi Inayah 1) , Agus Hadiawan 2)
1 ) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2 ) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  formulasi  diplomasi  maritim  yang  inovatif  dan  modern agar  dapat  diterapkan  oleh  Indonesia  untuk  menangani  masalah Illegal,  Unreported  And Unregulated  Fishing (IUUF)  di  Perairan  Pesisir  Barat,  Provinsi  Lampung.  Pembuatan  model diplomasi maritim yang modern dan inovatif perlu dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan isu yang luas serta melibatkan aktor diplomasi maritim yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  diplomasi  maritim  yang  modern  dan inovatif  adalah  diplomasi  yang  mampu  mengakomodasi  cakupan  isu  yang  luas  dan  keterlibatan aktor  yang beragam  untuk  membangun  strategi dalam  mencapai kepentingan di  wilayah perairan Indonesia  pada  umumnya  dan  perairan  Pesisir  Barat  pada  khususnya.  Dalam  hal  cakupan  isu, diplomasi  maritim  tidak  hanya  menekankan  pada  isu  terkait  keamanan  maritim,  namun  juga menekankan  pada  isu-isu  terkait  ekonomi  dan  sosial-budaya.  Sementara  dalam  hal  keterlibatan aktor  yang  beragam,  diplomasi  maritim  membutuhkan  keterlibatan  aktor  non  negara,  seperti masyarakat,  pihak  swasta,  komunitas  masyarakat, Non-Governmental  Organisation (NGO),  serta pihak  lain  yang  terkait.  Kerjasama  antara  aktor  negara  dan  aktor  non-negara  dibutuhkan  untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan  sektor  maritim.  Hal  ini  didasari  pada  pandangan  bahwa upaya  menjaga  wilayah  perairan  yang  luas  dengan  potensi  laut  dan  perikanan  yang  melimpah bukan  hanya tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan,  namun juga tanggung jawab semua elemen bangsa.
Kata kunci : Diplomasi maritim, IUUF, keamanan maritim, perairan Pesisir Barat

## ABSTRACT
This study aims to create an innovative and modern maritime diplomacy formulation so that it can be applied by Indonesia to deal with illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) problems in Pesisir Barat waters, Lampung province. Creating a modern and innovative maritime diplomacy model  needs  to  be  done  by  considering  a  broad  range  of  issues  and  involving  various  maritime diplomacy  actors.  This  research  uses  a  qualitative  approach.  The  results  show  that  modern  and innovative  maritime diplomacy is diplomacy that is able to accommodate a  wide range  of issues and  the  involvement  of  various  actors  to  develop  strategies  to  achieve  interests  in  Indonesian waters  in  general  and  coastal  West  coast  in  particular.  In  terms  of  coverage  of  issues,  maritime diplomacy does not only emphasize issues related to maritime security, but also emphasizes issues related to economy and socio-culture. Meanwhile, in terms of the involvement of  various actors, maritime  diplomacy  requires  the  involvement  of  non-state  actors,  such  as  the  public,  the  private sector,  the  community,  Non-Governmental  Organizations  (NGOs),  and  other  related  parties. Cooperation between state actors and non-state actors is needed to grow and develop the maritime sector. This is based on the view  that protecting Indonesia's vast territorial  waters  with  abundant marine and fisheries potential is not only the responsibility of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, but also the responsibility of all elements of the nation.
Keywords: maritime diplomacy, IUUF, maritime security, West Coast waters

## PENDAHULUAN
Permasalahan Illegal  Unreported  and  Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di laut Indonesia merupakan persoalan yang serius. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 20 triliun rupiah akibat kegiatan IUU Fishing setiap tahunnya  (Majalah  Masyarakat  ASEAN,  2017). IUU  Fishing dapat  mengancam keberlangsungan  lingkungan  laut,  sumber  daya  pangan,  keamanan,  dan kedaulatan  negara. IUU  Fishing termasuk  dalam  kejahatan  lintas  negara (kejahatan  transnasional)  yang  melintasi  batas  wilayah  suatu  negara  dan  dapat menjadi ancaman bagi keamanan global (Kemenlu, 2019).
Terdapat  beberapa  titik  wilayah  perairan  Indonesia  yang  rawan  praktik pencurian  ikan.  Wilayah  perairan  Pesisir  Barat  merupakan  salah  satu  wilayah yang  rentan  terjadi  kegiatan illegal  fishing .  Wilayah  ini  merupakan  salah  satu penghasil benih lobster terbesar yang memiliki kualitas terbaik. Secara geografis, wilayah  perairan  Pesisir  Barat  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah wilayah  di  bagian  barat  Provinsi  Lampung  yang  berbatasan  langsung  dengan Samudera  Hindia.  Wilayah  pulau  terluarnya  adalah  pulau  batu  kecil  atau  pulau Betuah di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan salah satu titik lokasi batas negara Indonesia.
Menyadari  ancaman  tersebut,  Indonesia  berkomitmen  memerangi illegal fishing. Indonesia  memiliki  kepentingan  besar  dalam  menjaga  wilayahnya  dan menegakkan kedaulatan, termasuk terhadap kejahatan perikanan. Salah satu pilar dalam visi poros maritim dunia adalah mengedepankan diplomasi maritim. Untuk itu  dibutuhkan  formulasi  diplomasi  maritim  yang  modern  dan  inovatif  untuk mewujudkan  kepentingan  nasional  Indonesia,  terutama  di  perairan  Pesisir  Barat. Adanya potensi yang besar pada sektor kemaritiman di Indonesia pada umumnya dan di perairan Pesisir Barat pada khususnya perlu menjadi perhatian khusus.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini  adalah:  Bagaimanakah  formulasi  diplomasi  maritim  Indonesia  yang  modern dan  inovatif  untuk  menangani  masalah Illegal  Unreported  and  Unregulated Fishing di Perairan Pesisir Barat, Lampung?

## KAJIAN PUSTAKA
Penelitian  ini  menggunakan  landasan  konsep  diplomasi  maritim, IUU Fishing ,  serta  keamanan  martim.  Konsep  diplomasi  mengalami  perluasan  dalam hal  isu  maupun  actor.  Perluasan  ini  menghasilkan  berbagai  bentuk  dan  jenis diplomasi.  Salah  satunya  adalah  diplomasi  maritim  (Rijal,  2019).  Diplomasi maritim dalam Dokumen Kebijakan Kelautan  Indonesia (2017) diartikan sebagai pelaksanaan  politik  luar  negeri  yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  potensi kelautan  guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan  nasional dan  hukum  internasional.  Christian  Le  Miere  (2014)  menyebutkan  bahwa diplomasi  maritim  merupakan  alat  yang  digunakan  oleh  angkatan  laut  dan pemerintah suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Miere mengembangkan tiga tipologi dari diplomasi maritim, yakni cooperative, persuasive, dan coercive maritime  diplomacy yang  dijalankan  melalui  berbagai  operasi  maritim  dimana maritime forces memegang peran utama sebagai aktor diplomasi maritim (Miere, 2014).
IUU  Fishing merupakan  kegiatan  perikanan  yang  tidak  sah,  kegiatan perikanan  yang  tidak  diatur  oleh  peraturan  yang  ada,  atau  aktivitasnya  tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia (Grafton, 2011). Santosa (2019) menyebutkan bahwa IUU Fishing dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu Illegal  fishing,  Unreported  fishing, dan Unregulated fishing . Illegal fishing dilakukan oleh kapal ikan nasional atau asing di  wilayah  laut  yurisdiksi  suatu  negara,  tanpa  izin  dari  negara  tersebut,  atau bertentangan dengan hukum dan peraturan di negara tersebut. Unreported fishing merupakan  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  belum  dilaporkan  atau  telah dilaporkan  namun  dengan  tidak  benar  kepada  pejabat  yang  berwenang,  serta bertentangan  dengan  hukum  dan  peraturan  nasional.  Secara  lebih  umum unregulated  fishing diartikan  sebagai  penangkapan  ikan  yang  bertentangan dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh Regional  Fisheries  Management Organizations (RFMOs).
Keamanan maritim didefinisikan sebagai kondisi tidak adanya “ancaman” maritim ( absence of threats ) seperti sengketa antarnegara; aksi terorisme  di laut; pembajakan;  perdagangan  narkotika,  manusia,  dan  barang-barang  selundupan; proliferasi  senjata; IUU  Fishing ;  kejahatan  lingkungan;  serta  bencana  dan
kecelakaan  laut  (BPPK  Kemlu,  2016).  Definisi  lainnya  menyatakan  bahwa keamanan  maritim  juga  perlu  dimaknai  lebih  dari  sekedar absence  of  threats , tetapi juga termasuk kondisi yang diiringi oleh terciptanya stabilitas ( stable order ) di laut (Bueger, 2015).

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di perairan Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Data utama berupa fakta, informasi, dokumen-dokumen,  dan  opini  atau  pandangan  dan  harapan  yang  diperoleh  dari institusi  yang  langsung  terlibat  dalam  situasi  yang  diteliti,  yaitu  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  (DKP)  Provinsi  Lampung  dan  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat. Pengumpulan  data  utama  menggunakan  teknik  wawancara  mendalam, dokumentasi,  dan  studi  literatur.  Analisis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  memformulasikan  diplomasi  maritim  yang  modern  dan  inovatif untuk menangani masalah illegal fishing di perairan Pesisir Barat, Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan IUU Fishing di Perairan Pesisir Barat, Lampung
Wilayah  perairan  Pesisir  Barat  yang  berbatasan  langsung  dengan Samudera Hindia membuat potensi jumlah tangkapan nelayan Pesisir Barat cukup besar.  Akan  tetapi  dengan  besaran  potensi  yang  dimiliki  oleh  nelayan  tersebut, jika  penangkapan  hasil  laut  tidak  dibatasi  akan  adanya  pengelolaan  perikanan yang  tidak  berkelanjutan  di  wilayah  perairan  Pesisir  Barat.  Dengan  adanya pembatasan yang telah ditetapkan tersebut dan adanya hasil tangkapan perikanan di  wilayah  perairan  Pesisir  Barat  yang  berpotensi  besar,  membuat  wilayah perairan  Pesisir  Barat  didatangi  oleh  penduduk  yang  bukan  berasal  dari  lokal Pesisir Barat untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin, yaitu IUU Fishing .
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  pihak  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung pada 2020, illegal fishing yang terjadi  di  wilayah  perairan  Lampung  banyak  ditemukan  di  perairan  timur  712 (Lampung  Timur)  dan  barat  372  (Pesisir  Barat).  Direktorat  Kepolisian  Perairan Polda  Lampung  menyebutkan  terdapat  14  kasus  ikan  ilegal  di  perairan  daerah yang telah berhasil diusut sepanjang 2015 (Antaranews, 2016).
Pulau  Batu  Kecil  (Betuah)  yang  terletak  di  perairan  Samudera  Hindia dengan koordinat 05°53’45” LS 104°26’26” dengan luas 64,5 Hektar merupakan salah  satu  wilayah  yang  rawan  akan  tindak  kejahatan.  Wilayah  ini  masuk  dalam pemerintahan  Pekon  Bandar  Dalam,  Kecamatan  Bangkunat,  Kabupaten  Pesisir Barat,  Provinsi  Lampung.  Polres  Lampung  Barat  melalui  Polsek  Bengkunat berupaya  melaksanakan  Patroli  laut  di  perairan  Samudera  Hindia.  Kegiatan tersebut  dilaksanakan  untuk  mengantisipasi  tindak  pidana illegal  fishing , penyelundupan  narkoba,  TP  pabean,  dan  kejahatan  lainya  di  perairan  Samudera Hindia.  Polsek  Bengkunat  Polres  Lampung  Barat  melaksanakan  patroli  rutin  yg dilaksanakan  setiap  bulannya,  bekerjasama  dengan Security  Group  Artha (SGA) TWNC  ( Tambling  Wildlife  Nature  Conservation )  dan  Pihak  TNI  (Harian Momentum, 2019).
Polisi  Perairan  dan  Udara  (Polairud)  Polda  Lampung  menyatakan komitmennya  untuk  memberantas  penangkapan  ikan  secara  illegal.  Upaya pencegahan  dilakukan  melalui  penyuluhan.  Polair  melakukan  penyuluhan  dan penyelidikan di lapangan untuk mempelajari bagaimana praktik penangkapan ikan menggunakan  bahan  peledak  atau  bom  ikan  dan  alat  tangkap  illegal  lainnya dilakukan.  Sementara  upaya  penindakan  dilakukan  agar  para  pelaku  sadar  dan tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau alat tangkap illegal.  Sebagai  upaya  untuk  mengantisipasi  terjadinya illegal  fishing atau penangkapan ikan ilegal dan kegiatan yang melanggar hukum di wilayah perairan di Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Perikanan Pesisir Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung serta instansi terkait lainnya rutin melakukan pengawasan di wilayah perairan setempat (Lampost.co, 2020).
Adanya  kasus illegal  fishing yang  beberapa  kali  ditemukan  oleh  Dinas Perikanan  Pesisir  Barat  membuat  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat  berupaya memberikan sosialisasi kepada nelayan terkait dengan hal tersebut. Sosialisasi ini disampaikan oleh Dinas Perikanan Pesisir Barat ke koordinator setiap kecamatan di Pesisir Barat untuk memudahkan melakukan hubungan antara Dinas Perikanan Pesisir  Barat  dan  nelayan.  Tidak  hanya  itu,  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat  juga bekerjasama dengan nelayan untuk melakukan pencegahan dan pelaporan apabila terjadi illegal fishing , dikarenakan illegal fishing cenderung menggunakan bahan
kimia  yang  akan  merusak  ekosistem  serta  habitat  bawah  laut  serta  merugikan nelayan  Pesisir  Barat  (Wawancara  dengan  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat,  Juli 2020).
Terdapat beberapa kasus terkait dengan illegal fishing yang ditemukan di Pesisir  Barat  oleh  nelayan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  negeri  yang berasal  dari  luar  Pesisir  Barat  yang  terjadi  beberapa  kali  di  Cagar  Alam  Laut (CAR). Namun, CAR merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup dan bukan merupakan  bagian  dari  wewenang  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat.  Sehingga, illegal  fishing yang  terjadi  di  CAR  tidak  dapat  ditangani  oleh  Dinas  Perikanan Pesisir  Barat.  Bahkan,  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat  juga  menemukan  bahwa kebanyakan  nelayan  yang  berasal  dari  luar  kabupaten  Pesisir  Barat  yang melakukan illegal fishing didapati menggunakan bahan kimia dalam prosesnya.
Tidak  jarang  adanya  nelayan  yang  bukan  berasal  dari  perairan  Pesisir Barat  melakukan  kegiatan  selam  dengan  menggunakan  alat  bantu  kompresor untuk melakukan penangkapan ikan dan udang di bawah laut. Kegiatan selam ini dinilai  sebagai  kegiatan  yang  berbahaya  oleh  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat, dikarenakan  nelayan  yang  menggunakan  alat  selam  untuk  melakukan penangkapan  ikan  diindikasi  menggunakan potassium ,  racun,  dan  bahan  kimia lainnya yang dapat merusak semua habitat di bawah laut.
Dinas Perikanan Pesisir Barat menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk  memberikan  edukasi  terhadap  nelayan-nelayan  di  Pesisir  Barat,  meskipun pemberdayaan  terhadap  masyarakat  lokal  masih  minim.  Edukasi  ini  diberikan kepada  nelayan  Pesisir  Barat  terkait  dengan  penangkapan  ikan  untuk menggunakan  jaring  ramah  lingkungan,  tidak  menggunakan  bahan  kimia  dalam proses penangkapan ikan agar tidak merusak ekosistem bawah laut, perlindungan terumbu  karang,  dan  adanya  keharusan  untuk  menggunakan  pelampung dikarenakan wilayah perairan Pesisir Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang artinya nelayan memiliki resiko tenggelam dan hilang.
Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat  juga  melarang  dengan  keras  nelayannya untuk  menangkap  ikan  dengan  menyelam  menggunakan  kompresor  dan menggunakan  bahan-bahan  kimia.  Bahkan,  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat melakukan pengadaan perahu set lengkap yang diserahkan oleh kelompok nelayan
dari  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat.  Bagi  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat,  hal terpenting adalah memiliki nelayan yang sejahtera.
Wilayah  perairan  Pesisir  Barat  yang  berbatasan  langsung  dengan Samudera Hindia membuat potensi jumlah tangkapan nelayan Pesisir Barat cukup besar.  Akan  tetapi  dengan  besaran  potensi  yang  dimiliki  oleh  nelayan  tersebut, jika  penangkapan  hasil  laut  tidak  dibatasi  akan  adanya  pengelolaan  perikanan yang  tidak  berkelanjutan  di  wilayah  perairan  Pesisir  Barat.  Dengan  adanya pembatasan yang telah ditetapkan tersebut dan adanya hasil tangkapan perikanan di  wilayah  perairan  Pesisir  Barat  yang  berpotensi  besar,  membuat  wilayah perairan  Pesisir  Barat  didatangi  oleh  penduduk  yang  bukan  berasal  dari  lokal Pesisir Barat untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin.
Dengan  adanya  beberapa  kasus illegal  fishing di  perairan  Pesisir  Barat,
Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat  melakukan  upaya  berupa  patroli  laut  dengan menggunakan  kapal  patroli  terkait  dengan illegal  fishing .  Namun,  sayangnya patroli pada saat ini tidak lagi berjalan, dikarenakan Dinas Perikanan Pesisir Barat tidak  lagi  memiliki  kewenangan  untuk  mengontrol illegal  fishing ,  yang  telah dipindah  tangankan  oleh  pemerintah  menjadi  wewenangan  Pemerintah  Provinsi bukan lagi sebagai wewenang daerah Pemerintah Daerah Pesisir Barat.
Hal  ini  juga  yang  membuat  pengadaan  anggaran  terkait  dengan  kontrol illegal fishing ditiadakan, dengan faktor lainnya Pemerintah Daerah Pesisir Barat yang  sedang  mengutamakan  anggaran  untuk  pembangunan  daerah  dibandingkan dengan pengelolaan wilayah perairan Pesisir Barat. Sehingga, pada saat ini kapal patroli  tersebut  hanya  digunakan  oleh  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat  untuk memantau  dan  melakukan  kontrol  terhadap  pariwisata  di  Pesisir  Barat,  seperti spot lumba-lumba  yang  belum  ter-ekspos  masyarakat  luas,  Pulau  Pisang, spot surfing yang  terdiri  sekitar  sepuluh spot yang  juga  kurang  ter-ekspos, spot snorkelling , dan tempat pariwisata lainnya.
Pada  saat  ini,  dengan  tidak  adanya  kewenangan  yang  diberikan  kepada Dinas  Perikanan  Pesisir  barat  terkait  dengan  tindakan illegal  fishing, membuat nelayan  Pesisir  Barat  beberapa  kali  menemukan  nelayan  asing  yang  bukan merupakan  nelayan  asal  Indonesia.  Dinas  Perikanan  Pesisir  Barat  hanya  dapat membantu  dalam  pembuatan  laporan  terkait illegal  fishing tersebut  ke  Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan terhadap penindakan kejahatan illegal fishing .
Selain  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Lampung,  terdapat  satuan kerja  (satker)  yang  juga  bekerjasama  untuk  pengawasan  kelautan  dan  perikanan, termasuk illegal  fishing di  dalamnya,  yang  berada  di  daerah  Lempasing,  Padang Cermin,  Kabupaten  Pesawaran.  Satker  ini  memiliki  kewenangan  informasi  dan pengawasan illegal  fishing (penggunaan  bom,  bahan  kimia,  dan  lainnya)  yang merupakan turunan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

## Tantangan dalam Upaya Menjaga Keamanan Perairan Pesisir Barat
Untuk mengurangi jumlah kasus illegal fishing di wilayah perairan Pesisir Barat,  dibutuhkan  kerjasama  antar  aktor,  baik  aktor  negara  (pemerintah  pusat, provinsi,  serta  daerah/kabupaten)  maupun  aktor  non-negara  (seperti  masyarakat, pihak  swasta,  komunitas  masyarakat, Non-Governmental  Organisation ). Permasalahan  yang  ditemukan  dalam  upaya  menjaga  keamanan  perairan  Pesisir Barat  adalah  ketiadaan  wewenang  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan pengawasan  di  wilayah  perairannya.  Hal  ini  menjadi  masalah  dikarenakan kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam mengelola laut.
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang kewenangan provinsi di sektor kelautan. Jika semula kewenangan provinsi adalah 4-12 mil, dengan aturan yang baru tersebut kini kewenangannya diperluas menjadi  0-12  mil.  Dengan  adanya  aturan  baru  ini,  kewenangan  pengelolaan  laut yang  selama  ini  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dialihkan menjadi kewenangan provinsi. Selain itu, Dinas yang sebelumnya bernama Dinas Kelautan dan Perikanan, pada wilayah kabupaten/kota akhirnya berubah menjadi Dinas Perikanan. Bidang Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau kecil, pengolahan dan pemasaran  serta  pengawasan  ditiadakan  karena  berkaitan  dengan  kewenangan provinsi  dalam  pengelolaan  laut.  Selain  itu,  penerbitan  perijinan  armada  kapal perikanan  sampai  ukuran  besar  0-30  GT  telah  menjadi  kewenangan  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi.  Dinas  Perikanan  kabupaten/kota  hanya mengurusi  tempat  pelelangan  ikan,  pemberdayaan  nelayan  kecil,  serta  budidaya ikan skala kecil (Usemahu, 2018).
Terdapat  beberapa  tantangan  dalam  penerapan  UU  tersebut.  Di  antaranya adalah  pada  jumlah  personil  pemerintah  provinsi  untuk  pengawasan  laut  yang masih terbatas dengan area kerja yang luas. Selain itu, terbatasnya anggaran juga menjadi masalah karena akan membatasi ruang gerak dinas provinsi. Kewenangan pemerintah  provinsi  bertambah,  namun  tidak  diimbangi  dengan  penambahan biaya  operasional  untuk  pengawasan.  Tantangan  lainnya  adalah  masyarakat nelayan  yang  tinggal  di  wilayah  pesisir  dan  secara  administrasi  kependudukan tercatat  sebagai  warga  kabupaten/kota.  Jika  para  nelayan  tersebut  melakukan aktifitas  di  sekitar  daerah  pesisir  dan  laut,  mereka  harus  berhubungan  dengan instansi  teknis,  yakni  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  untuk  kegiatan penangkapan ikan, konservasi, dan pengawasannya (Usemahu, 2018).
Diperlukan  adanya  kordinasi,  kolaborasi,  serta  sinergi  aktif  antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota beserta pihak-pihak  terkait.  Koordinasi  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  pertahanan  dan pengamanan di Perairan Pesisir Barat. Polisi Air Republik Indonesia (Polair) tidak mampu menjangkau sampai ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dengan batas laut yg luas  dikarenakan  peralatan  yang  dimiliki  tidak  seimbang  dengan  luasan  wilayah laut Indonesia, seperti kapal dengan panjang hanya 50 meter.
Dinas  Provinsi  perlu  membentuk  sejumlah  unit  pelaksana  teknis pengawasan  di  beberapa  daerah.  Keberadaan  unit  pelaksana  ini  untuk mempermudah kordinasi dengan kabupaten/kota. Pengelolaan laut di daerah juga perlu  melibatkan  masyarakat  setempat  yang  berada  di  kabupaten/kota  untuk menghindari  konflik  pemanfaatan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan.  Upaya mengefektifkan  pengawasan  dapat  dilakukan  dengan  mengaktifkan  Kelompok Pengawasan  Masyarakat  (Pokwasmas)  di  daerah-daerah  serta  mekanisme pelaporan  dan  kordinasi  antara  Pokwasmas  dengan  pemerintah  daerah  maupun pemerintah provinsi.
Agar  berbagai  pihak  dapat  berbagi  tugas,  pemerintah  provinsi  perlu membuat suatu peraturan agar ada landasan hukum dalam kerjasama pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota  sehingga  pengawasan  di  laut  bisa dianggarkan  di  dalam  APBD  Kabupaten/Kota.  Pendekatan  lainnya  yang  dapat digunakan  adalah  dengan  pengawasan  oleh  nelayan.  Dinas  provinsi  perlu
bekerjasama  dengan  kabupaten/kota  dalam  membina  masyarakat  nelayan  yang tinggal di pinggir-pinggir pantai atau kampung-kampung nelayan.
Formulasi  Diplomasi  Maritim  untuk  Menangani IUU  Fishing di  Perairan Pesisir Barat
Formulasi  diplomasi  maritim  yang  modern  dan  inovatif  yang  dimaksud dalam penelitian ini adalah diplomasi  yang mampu mengakomodasi cakupan isu yang luas dan keterlibatan aktor yang beragam untuk mewujudkan kepentingan di wilayah  perairan  Indonesia  pada  umumnya  dan  perairan  Pesisir  Barat  pada khususnya.  Dalam  hal  ini  cakupan  isu  yang  menjadi  fokus  dalam  diplomasi maritim tidak hanya menekankan pada isu terkait keamanan maritim, namun juga perlu menekankan pada isu-isu ekonomi dan sosial-budaya.
Isu  di  bidang  ekonomi  misalnya  terkait  dengan  investasi  maritim,  upaya membangun sarana maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, serta manajemen perikanan (manajemen kelautan). Khusus wilayah perairan Pesisir Barat, salah isu terkait  ekonomi  yang  dapat  dikembangkan  adalah  upaya  pembangunan  kawasan minapolitan  perikanan.  Pembangunan  kawasan  minapolitan  dapat  menjadi  upaya untuk  membantu  pemecahan  permasalahan  pembangunan  perikanan  tangkap  dan meningkatkan  kesejahteraan  nelayan  dan  penduduk  wilayah  pesisir  yang  berada dalam  lingkup  kawasan  minapolitan.  Sementara  isu  di  bidang  sosial-budaya misalnya terkait dengan upaya penanganan bencana (mitigasi bencana) di wilayah perairan (laut), peningkatan kesejahteraan nelayan dan penduduk wilayah pesisir, serta pemberdayaan kaum nelayan dan masyarakat pesisir. Berbagai isu di bidang ekonomi  dan  social-budaya  tersebut  perlu  ditekankan  dalam  menjalankan diplomasi maritim karena perlunya memperluas  cakupan isu  yang menjadi fokus dalam diplomasi maritim.
Dalam  hal  keterlibatan  aktor  yang  beragam,  diplomasi  maritim  juga membutuhkan  keterlibatan  aktor  non  negara,  seperti  masyarakat,  pihak  swasta, komunitas  masyarakat, Non-Governmental  Organisation (NGO),  serta  pihak lainnya  yang  terkait.  Keterlibatan  aktor  non-negara  dibutuhkan  untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan  sektor  maritim.  Untuk  melakukan pengawasan di wilayah Perairan Pesisir Barat misalnya dengan pengawasan oleh
masyarakat  nelayan  serta  mengaktifkan  Kelompok  Pengawasan  Masyarakat (Pokwasmas) di daerah-daerah.
Dalam  diplomasi  maritim  juga  diperlukan  adanya  komunikasi  dengan aktor-aktor  yang  terkait.  Dalam  praktiknya,  kerja  sama  antara  aktor  negara  dan aktor  non  negara  perlu  dilaksanakan  dalam  satu  wadah  yang  sama,  misalnya melalui  dialog  serta  negosiasi.  Upaya  ini  merupakan  bagian  dari  inovasi  dalam pelaksanaan diplomasi maritim di perairan Indonesia.
Berikut  merupakan  formulasi  diplomasi  maritim  yang  dapat  diterapkan untuk menangani masalah IUU fishing di Perairan Pesisir Barat, Lampung.
Bagan 1. Formulasi Diplomas Maritim untuk Menangani IUU Fishing di Perairan Pesisir Barat, Lampung

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  formulasi  diplomasi  maritim  yang modern  dan  inovatif  adalah  diplomasi  yang  memiliki  cakupan  isu  yang  luas  dan keterlibatan  aktor  yang  beragam  untuk  mewujudkan  kepentingan  di  wilayah perairan  Indonesia  pada  umumnya  dan  perairan  Pesisir  Barat  pada  khususnya. Cakupan  isu  yang  menjadi  fokus  dalam  diplomasi  maritim  tidak  hanya menekankan  pada  isu  terkait  keamanan  maritim,  namun  juga  perlu  menekankan pada isu-isu ekonomi dan social-budaya.  Isu di bidang ekonomi misalnya terkait dengan investasi maritim, upaya membangun sarana maritim, pengelolaan sumber daya kelautan, serta manajemen perikanan (manajemen kelautan). Khusus wilayah perairan Pesisir Barat, salah isu ekonomi yang dapat dikembangkan adalah upaya pembangunan  kawasan  minapolitan  perikanan.  Isu  di  bidang  social  budaya
misalnya terkait dengan upaya penanganan bencana (mitigasi bencana) di wilayah perairan (laut), peningkatan kesejahteraan nelayan dan penduduk wilayah pesisir, serta pemberdayaan kaum nelayan dan masyarakat pesisir.
Sementara  dalam  hal  keterlibatan  aktor  yang  beragam,  diplomasi  maritim membutuhkan  keterlibatan  aktor  non  negara,  seperti  masyarakat,  pihak  swasta, komunitas, Non  Governmental  Organisation (NGO),  serta  pihak  lainnya  yang terkait.  Kerjasama  antara  actor  negara  dan  non  negara  dibutuhkan  untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan  sektor  maritim.  Kerja  sama  berbagai  pihak tersebut  dapat  dilaksanakan,  misalnya  melalui  dialog  dan  negosiasi.  Upaya penguatan  kerja  sama  berbagai  pihak  melalui  dialog  dan  negosiasi  merupakan bagian dari inovasi dalam pelaksanaan diplomasi maritim di perairan Indonesia.
Diperlukan koordinasi, kolaborasi, serta sinergi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah  provinsi,  dengan  pemerintah  kabupaten/kota  beserta  pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan diplomasi maritim di Perairan Pesisir Barat. Koordinasi dilakukan  untuk  meningkatkan  pertahanan  dan  pengamanan  di  Perairan  Pesisir Barat.  Dinas  Provinsi  perlu  membentuk  sejumlah  unit  pelaksana  teknis pengawasan  di  daerah-daerah.  Selain  itu,  pengelolaan  laut  di  daerah  juga  perlu melibatkan  masyarakat  setempat  yang  berada  di  kabupaten/kota  untuk menghindari  konflik  pemanfaatan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan. Pemerintah provinsi perlu membuat suatu peraturan agar muncul landasan hukum sehingga  pengawasan  di  laut  mendapatkan  alokasi  pendanaan  di  dalam  APBD Kabupaten/Kota.  Dinas  Provinsi  juga  perlu  bekerjasama  dengan  kabupaten/kota untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  masyarakat  nelayan  yang  tinggal  di pinggir-pinggir pantai atau kampung-kampung nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
BPPK Kemlu. 2016. Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri.
Bueger, C. 2015. “What is Maritime Security?”, Maritime Policy, Vol. 53 2015 (159-164)
Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. 1988. Security: A New Framework for Analysis, Boulder: Lynne Rienner Publication
Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. http://bkipm.kkp.go.id/bkipmnew/public/files/regulasi/PERPRES_NO_16 _2017.pdf . Diakses pada 2 Februari 2020.
Grafton, Q. 2011. The Illegal Fishing : From Perspective Sea Security and Law Sea Borderness. New York. Oxford University Press.
Harian Momentum. 2019. Polisi Patroli di Pulau Terluar Pesisir Barat.
https://harianmomentum.com/read/17624/polisi-patroli-di-pulau-terluar- pesisir-barat . Diakses pada 1 September 2020.
Kementrian Luar Negeri RI. 7 April 2019. Kejahatan Lintas Negara. www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id . Diakses pada 20 Desember 2019.
Lampost.co. 2020. Polairud Komit Berantas Illegal Fishing.
https://www.lampost.co/berita-polairud-komit-berantas-i-illegal-fishing- i.html . Diakses pada 1 September 2020
Le Miere, C. 2014. Maritime Diplomacy in the 21st Century . New York.
Routledge.
Mongabay.10 Januari 2017. Apa Ancaman Sektor Kelautan Indonesia di Tahun
2019, https://www.mongabay.co.id/2019/01/10/apa-ancaman-sektor- kelautan-indonesia-di-tahun-2019/, diakses pada 1 Februari 2020. Diakses pada 20 Desember 2019.
Rijal, N.K. 2019. Smart Maritime Diplomacy :Diplomasi Maritim Indonesia
Menuju Poros Maritim Dunia, Jurnal Global & Strategis. Th. 13. No. 1.
Santosa, M.A. 2019. Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Legal, Reported dan Regulated (LRR). https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar- pendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Paparan%20Forum%20 Bisnis%20Perikanan%20Tangkap/Materi%20Satgas%20115.pdf , Diakses pada 1 Februari 2020.
Usemahu, A., 2018. Kumparan . "Kami (Kabupaten/Kota) Punya Nelayan Tetapi Tidak memiliki Kewenangan Mengelola Laut".
( https://kumparan.com/amrullah-usemahu-spi/kami-kabupaten-kota-
punya-nelayan-tetapi-tidak-memiliki-kewenangan-mengelola-laut- 1518741961200 ). Diakses pada 1 September 2020
Wawancara  langsung  dengan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Lampung dan Dinas Perikanan Pesisir Barat. 2020.