## ONTOLOGI SOSIAL DALAM KONTEKS ADMINISTRASI PUBLIK: IMPLIKASI BAGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Nadya Shafwah 1 ,  Ruth Natalia Sianturi 2 ,
1) nadyashafwah983@gmail.com , Universitas Nasional
2) ruth9421@gmail.com , Universitas Nasional

## Abstract
Social ontology, as a study of the structure and nature of social reality, has significant implications in the context of public administration. A deep understanding of social ontology helps policymakers and public administrators understand complex social dynamics and interactions among various social actors. This article explores the main concepts in social ontology and how these concepts can be applied in public administration. By analyzing real cases,  the  article  shows  how  social  ontology  can  influence  policy  development,  strategic  planning,  and  public program implementation. Additionally, the article discusses the challenges faced in integrating social ontological perspectives into public administration practice and offers recommendations to enhance the effectiveness of public policy through this approach.
Keywords: Ontology, Public administration, Public policy

## Abstrak
Ontologi sosial, sebagai studi tentang struktur dan sifat realitas sosial, memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks administrasi publik. Pemahaman yang mendalam tentang ontologi sosial membantu pembuat kebijakan dan  administrator  publik dalam  memahami  dinamika  sosial  yang  kompleks  dan  interaksi  antara  berbagai  aktor sosial.  Artikel  ini  mengeksplorasi  konsep-konsep  utama  dalam  ontologi  sosial  dan  bagaimana  konsep-konsep tersebut  dapat  diterapkan  dalam  administrasi  publik.  Dengan  menganalisis  kasus-kasus  nyata,  artikel  ini menunjukkan bagaimana ontologi sosial dapat mempengaruhi pengembangan kebijakan, perencanaan strategis, dan  implementasi  program  publik.  Selain  itu,  artikel  ini  membahas  tantangan  yang  dihadapi  dalam mengintegrasikan perspektif ontologi sosial ke dalam praktik administrasi publik dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui pendekatan ini.
Kata Kunci: Administrasi publik, Kebijakan publik, Ontologi

## PENDAHULUAN
Ontologi  sosial  merupakan  cabang  dari  ilmu  ontologi  yang  fokus  pada  pemahaman tentang entitas sosial dan hubungan antara mereka. Dalam konteks administrasi publik, ontologi sosial  dapat  digunakan sebagai  alat  untuk  menganalisis, memahami, dan  mengelola masalah sosial yang kompleks. Menurut Irwansyah (2021) ontologi mempelajari tentang realitas yang bersifat  tunggal,  absolut  dan  abadi  serta  membahas  keberadaan  seseuatu  bersifat  konkret (Nurasa et al., 2022). Dalam konteks Administrasi publik, pemahaman tentang ontologi sosial penting  karena  menentukan  cara  pandang  dan  pendekatan  terhadap  pembangunan  kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dwight Waldo yang dikutip oleh Syafei (2003), berpendapat bahwa administrasi  publik yaitu  manajemen dan organisasi  manusia untuk  mencapai  tujuan pemerintah (Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, 2020).
Teori  ontologi  administrasi  publik  berfokus  pada  hakikat  administrasi  publik.  Dalam praktik, memerintah yang efektif harus mengacu pada nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ontologi administrasi publik. Ontologi sosial merujuk pada pemahaman tentang realitas sosial, termasuk struktur, dan interaksi dalam masyarakat. Ontologi sosial menggambarkan cara pandang  terhadap  struktur  dan  dinamika  kekuasaan,  partisipasi  masyarakat,  dan  hubungan antara pemerintah dan warga. Dengan memahami ontologi sosial dalam konteks administrasi publik, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,  memperkuat  partisipasi  publik  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  dan membangun hubungan yang lebih inklusif antara pemerintah dan warga.
Ada beberapa isu terkait ontologi sosial dalam administrasi publik. Salah satunya adalah tantangan dalam mendefinisikan dan mengukur fenomena sosial, yang bisa bersifat kompleks,
dinamis,  dan  bergantung  pada  konteks.  Hal  lainnya  adalah  kebutuhan  untuk  memahami hubungan  antara  berbagai  struktur  dan  proses  sosial,  bagaimana  mereka  berinteraksi  untuk menghasilkan  hasil  sosial.  Isu-isu  ini  mempunyai  implikasi  penting  bagi  pengembangan kebijakan.  Misalnya,  kebijakan  yang  didasarkan  pada  pemahaman  yang  tidak  memadai mengenai realitas sosial mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif.
Selain  itu,  kebijakan  yang  gagal  mempertimbangkan  kompleksitas  dan  saling ketergantungan  fenomena  sosial  dapat  menimbulkan  konsekuensi  yang  tidak  diinginkan sehingga  melemahkan  tujuan  yang  diharapkan.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  perlu mengembangkan  pemahaman  mendalam  tentang  ontologi  sosial  dan  implikasinya  terhadap pengembangan  kebijakan  melibatkan  pengambilan  wawasan  dari  berbagai  ilmu,  termasuk filsafat,  sosiologi,  ilmu  politik,  dan  ekonomi  dapat  melibatkan  keterlibatan  para  pemangku kepentingan,  termasuk  anggota  masyarakat,  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  didasarkan pada pemahaman yang berbeda-beda dan sesuai konteks mengenai realitas sosial. Administrasi publik melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.  Dalam  mengembangkan  kebijakan  yang  efektif,  penting  untuk  memahami  entitas- entitas sosial yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Melalui pendekatan kualitatif dan pengumpulan  data sekunder dari berbagai literatur, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemahaman ontologi sosial sangat penting dalam  pengembangan  kebijakan  publik.  Membantu  pemerintah  dalam  memahami  struktur sosial  dan  hubungan  antar  entitas  sosial,  serta  mempertimbangkan  implikasi  dalam pengembangan  kebijakan.    Dengan  memahami  ontologi  sosial,  peneliti  berharap  dapat meningkatkan  kualitas  kebijakan  publik  dan  memfasilitasi  partisipasi  publik  dalam  proses pengambilan keputusan.

## KAJIAN PUSTAKA Ontologi
Dalam bahasa Yunani, istilah ontologi berasal dari kata ‘ Ontos ’ yang berarti yang ada dan  ‘ Logos ’  yang  berarti  ilmu,  sehingga  ontologi  diartikan  sebagai  "ilmu  yang  membahas tentang  keberadaan".  Secara  umum,  ontologi  adalah  cabang  filsafat  yang  berbicara  tentang hakikat  hidup  tentang  keberadaan,  yang  mencakup  keberadaan  segala  sesuatu  yang  ada  dan yang mungkin ada (Rokhmah, 2021)
Dalam  filsafat  ontologi  mempunyai  pengertian,  ontologi  yaitu  cabang  yang mengeksplorasi  makna  eksistensi.  Jadi,  ontologi  dapat  diartikan  sebagai  bagian  dari  filsafat yang  fokus  pada  kajian  mengenai  hakikat  dari  sesuatu  (Nurhayati,  2023).  Dalam  konteks administrasi  publik,  ontologi  sosial  dapat  digunakan  untuk  memahami  dan  mengorganisir konsep-konsep dan praktik yang terkait dengan administrasi publik.
Salah satu, implikasi utama dari ontologi sosial dalam administrasi publik adalah bahwa itu dapat membantu mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep dan praktik-praktik yang mendasar bagi administrasi publik. Misalnya, ontologi sosial dapat membantu mengidentifikasi konsep-konsep seperti "keputusan", "hukum", "kebijakan", dan "proses" sebagai bagian penting dari Administrasi Publik. Ini dapat membantu pengembang kebijakan untuk lebih memahami dan mengorganisir konsep-konsep dan praktik-praktik ini dalam konteks administrasi publik.
Menurut Soetriono  &  Hanafie  (2007) Ontologi  adalah  dasar  untuk  mempraktikkan batasan  dan  ruang  lingkup  bentuk  objek  penelaahan  obyek  ontologis  dari  wawasan,  serta pengertian  tentang  dasar  realita  dari  obyek  ontologis  (Esih  Qurnia  Asih,  2023).  Ontologi memiliki  peran  penting  dalam  memahami  dan  mengembangkan  kebijakan  yang  efektif, ontologi sosial berfokus pada analisis struktur dan relasi sosial yang mempengaruhi perilaku dan keputusan individu dan organisasi.
Dalam sintesis, ontologi sosial ditemukan memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan kebijakan yang efektif dalam konteks administrasi publik, dengan memahami ontologi  sosial  dalam  konteks  administrasi  publik,  pengembang  kebijakan  dapat  lebih memahami dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

## Hakikat Administrasi Publik
Dalam  filsafat  ilmu  administrasi,  pengembangan  ilmu  administrasi  publik  didasarkan pada  sistem  administrasi  publik  digunakan  secara  efektif  untuk  mengatur,  melayani,  dan melindungi kepentingan publik. Ontologi mimiliki keberadaan dalam ilmu pemerintah karena sebagai suatu ilmu berdasarkan ontologi menjadikan ilmu ini sangat penting untuk dipelajari, karena  berkaitan  dengan  konsep  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  bertujuan  untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan rakyat (Muhammad Asad Imaduddin et al., 2024). Perlu bekerja di semua tingkatan pemerintahan dan menjalin kemitraan dengan institusi nirlaba serta organisasi  non-pemerintah. Pendekatan  millennium  menuntut  pertanggungjawaban dari petugas administrasi publik. Administrasi publik dimulai dengan memperbaiki sistem selama masa transisi seperti Indonesia diikuti oleh pelenturan sistem organisasi dan teknik yang sesuai dengan kondisi lingkungan (Fauzan, 2018).
Administrasi  publik  berusaha  pada  tahap  penyelenggaraan  pemerintahan  kolektif menjadi kegiatan manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui mekanisme kerja yang didukung oleh sumber daya manusia dan  administrasi  yang  baik.  Dalam  mekanismenya  partisipasi  pemangku  kepentingan pembangunan sangat penting, dan sumber daya manusia sebagai penyelenggara harus didukung oleh pemangku kepentingan yang berkualitas. berdasarkan dasar ontologi akan terjadi secara alami  dan  kokoh,  menjadi  kesatuan  dalam  pengembangan  ilmu  administrasi  publik. Epistemologi  mempengaruhi  bagaimana  ilmuwan  administrasi  publik  memperluaskan  ilmu tersebut di masa depan.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif  dengan pendekatan studi kasus  yang memanfaatkan  data  sekunder.  Pendekatan  ini  memungkinkan  penulis  untuk  menyesuaikan metodologi dengan situasi yang berkembang serta menggali informasi lebih mendalam. Data sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  berbagai  literatur  yang  terkait dengan  penelitian  ontologi  sosial.  Seperti  artikel,  jurnal,  dan  sumber  lainnya  yang  relevan dengan  topik  yang  diteliti.  Data  sekunder  adalah  data  yang  telah  dikumpulkan  dan dipublikasikan oleh pihak lain, biasanya berasal dari laporan, artikel ilmiah, buku, dan sumber lainnya yang tidak dihasilkan langsung oleh peneliti (Muhajir et al., 2013 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Ontologi Sosial
Ontologis terkait dengan asumsi tentang objek atau realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Ontologi sosial didefinisikan sebagai studi tentang struktur, entitas, dan hubungan sosial  dalam  konteks  spesifik.  Dalam  administrasi  publik,  ontologi  sosial  berfungsi  untuk memahami  peran  entitas  sosial  dalam  kebijakan  publik,  memiliki  komponen  ontologi  sosial mencakup  entitas  sosial,  atribut,  hubungan,  dan  konteks  sosial.  Dengan  memahami  ontologi sosial,  pengambil  kebijakan  dapat  mengembangkan  kebijakan  yang  lebih  efektif,  adil,  dan berkelanjutan.  Penerapan  ontologi  sosial  administrasi  publik  masih  terus  berkembang,  dan diharapkan mampu berperan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan  publik. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, konsep ontologi administrasi telah berhasil merubah cara  pandang  para  praktisi  administrasi.  Awalnya,  mereka  berpikir  bahwa  kejadian  dalam bentuk kerja sama dipengaruhi oleh kekuatan mistis, namun sekarang telah berubah menjadi
pola pikir yang lebih dipengaruhi oleh logika dan rasionalitas (Indra Muda, 2018).
Entitas sosial meliputi individu, kelompok, dan institusi yang terlibat dalam administrasi publik.  Tujuannya  adalah  untuk  memfasilitasi  pemahaman  tentang  interaksi  sosial,  pola perilaku,  dan  dinamika  sosial  dalam  konteks  administrasi  publik.  Ontologi  sosial  membantu pengambil  kebijakan untuk  memahami entitas-entitas sosial  yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.  Dengan  menggunakan  ontologi  sosial,  pengambil  kebijakan  dapat  melakukan analisis  dampak  sosial  yang  lebih  komprehensif.  Mereka  dapat  memprediksi  efek  kebijakan pada entitas sosial yang berbeda dan mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.
Mengidentifikasi  keterkaitan  dan  ketergantungan  antara  entitas  sosial  dalam administrasi  publik  memungkinkan  pengambil  kebijakan  untuk  memahami  bagaimana perubahan  pada  satu  entitas  sosial  dapat  memengaruhi  entitas  sosial  lainnya.  Dengan memahami ontologi sosial, pengambil kebijakan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Mereka dapat melibatkan aktor-aktor sosial yang relevan dalam proses pengambilan  keputusan  dan  mempertimbangkan  kepentingan  mereka  secara  lebih  baik. Penerapan ontologi sosial dalam administrasi publik masih terus berkembang dan diharapkan mampu berperan penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

## Ontologi Dalam Ilmu Administrasi
Praja (1993) menjelaskan tentang ontologi, yaitu cabang teori yang membahas tentang hakikat  dari  sesuatu  yang  ada.  Dalam  konteks  ini,  ontologi  adalah  ilmu  yang  mempelajari hakikat  sesuatu  atau  ilmu  yang  menyelidiki  keadaan  sesungguhnya  dari  suatu  hal  (Madjid, 2011). Ontologi dalam ilmu  administrasi  melibatkan dua perspektif yang saling melengkapi, yaitu  pengalaman  terhadap  kenyataan  konkret  dan  pemahaman  abstrak.  Dalam  pemikiran ontologi  administrasi,  kedua  perspektif  tersebut  saling  mendukung  dalam  menjelaskan  dan membenarkan  makna  administrasi  sebagai  ilmu,  kegiatan,  atau  lapangan  kerja  manusia. Ontologi  administrasi  mencakup  kebenaran  hakiki  dari  norma-norma  ontologis  administrasi, baik secara transendental maupun empiris. Secara substansial dan historis, ontologi merupakan bagian fundamental dari filsafat,  karena  eksistensi  ontologi  tidak  terlepas dari peran filsafat. Dalam  konteks  ontologi  ilmu  administrasi,  pemikiran  dimulai  dari  pembuktian  atau penyelidikan  yang  mendalam  hingga  inti  permasalahan  yang  dapat  diaplikasikan  dalam berbagai situasi.
Secara etimologis, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘onto’ yang berarti benda yang  ada, dan ‘logos’ yang  berarti  ilmu  tentang  keberadaan  dan  hakikat-hakikatnya.  Ilmu administrasi publik mempelajari tiga komponen utama kehidupan bernegara, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta aspek-aspek yang terkait dengan kepentingan publik seperti  kebijakan  publik,  manajemen  publik,  pembangunan  administratif,  tujuan  negara,  dan etika  dalam penyelenggaraan negara (Martono, 2019). Dengan demikian,  dalam konteks ini, ontologi sosial membantu menentukan ruang lingkup penelitian dalam ilmu administrasi publik yang  meliputi  lembaga-lembaga  atau  organisasi  publik,  termasuk  birokrasi  pemerintah  dan organisasi nonpemerintah yang terlibat dalam fungsi pemerintahan.
Ontologi sosial berperan dalam membedakan ilmu administrasi publik dari induknya, yaitu  ilmu  politik.  Ilmu  politik  lebih  berfokus  pada  konstitusi  dan  pengambilan  keputusan politik, sedangkan ilmu administrasi publik berfokus pada bagaimana mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien. Ontologi sosial membantu menjelaskan perbedaan fokus dan objek kajian antara ilmu  administrasi  publik dan ilmu  politik. Implikasi dari ontologi  sosial  dalam pengembangan  kebijakan  publik  cukup  signifikan.  Ontologi  sosial  dapat  membantu  dalam memahami realitas sosial  yang ingin diatasi  oleh kebijakan  dan dapat  memberikan kerangka kerja untuk menganalisis struktur sosial, institusi, dan hubungan yang berkontribusi terhadap masalah.  Pemahaman  ini  sangat  penting  dalam  merancang  kebijakan  yang  efektif  dan  tepat
sasaran.
Ontologi  sosial  berperan  penting  dalam  menginformasikan  proses  implementasi kebijakan dengan membantu  mengidentifikasi  pemangku kepentingan utama serta peran dan hubungan mereka. Koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Selain itu, ontologi sosial juga berkontribusi dalam evaluasi hasil kebijakan, memberikan dasar untuk menilai dampak kebijakan terhadap realitas  sosial,  dan  menentukan  apakah  kebijakan  telah  mencapai  tujuannya  serta  potensi konsekuensi  yang  tidak  diinginkan.  Di  samping  itu,  ontologi  sosial  menyoroti  pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dengan memahami jaringan sosial dan  kekuatan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Pemerintah  dapat  lebih  efektif  menyesuaikan kebijakan  mereka  dengan  struktur  sosial  dan  nilai-nilai  yang  dominan  dalam  konteks  sosial masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan.
Pengelolaan konflik melalui analisis ontologi sosial membantu mengidentifikasi potensi konflik dalam implementasi kebijakan, memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah- langkah yang efektif dalam mengelolanya. Pemahaman yang lebih baik tentang struktur sosial dan dinamika kekuasaan juga mendorong inovasi dalam pembuatan kebijakan, memungkinkan pengembangan  solusi-solusi  baru  yang  lebih  efisien  dan  inklusif.  Implikasi  ontologi  sosial dalam pengembangan kebijakan publik menekankan pentingnya mempertimbangkan interaksi antara  masyarakat  dan  organisasi.  Kebijakan  yang  efektif  harus  memenuhi  kepentingan masyarakat  serta  memperhatikan  kebutuhan  mereka.  Dengan  demikian,  ontologi  sosial membantu memahami cara terbaik untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Contoh  implementasi  ontologi  sosial  dalam  pengembangan  kebijakan  publik  adalah dalam pengembangan kebijakan pembangunan daerah. Ontologi sosial membantu memahami bagaimana masyarakat dan organisasi berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana kebijakan dapat dirancang dan diterapkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan  pembangunan  daerah  yang  dihasilkan  dapat  lebih  efektif  dan  mampu  memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara etimologis, kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris "to implement" yang berarti pelaksanaan dan penerapan (Maryam et al., 2022). Menurut Agustino (2016), implementasi kebijakan adalah proses mengubah peraturan menjadi tindakan. Namun, dalam  kenyataannya,  implementasi  kebijakan  adalah  proses  yang  kompleks  dan  sering dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Implementasi kebijakan melibatkan distribusi hasil kebijakan kepada masyarakat sebagai target, dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat mencapai sasarannya (Sofiyanti & Pramono, 2023).
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  6  dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  serta  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Wijayanti,  2016).  Sehingga  dapat  diketahui bahwa unsur otonomi  daerah merupakan implementasi ontologi  sosial dalam  pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam pengaturan urusan sendiri, pemerintahan, dan kepentingan masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  berlaku,  demi  memenuhi kepentingan rakyat.
Otonomi  daerah  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah,  yang  terdiri  dari  gubernur, bupati, walikota, dan unsur-unsur lainnya dari pemerintahan daerah. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945,  pemerintah  daerah  bekerja  sama dengan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan. Organisasi  daerah  memainkan  peran  penting  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  untuk menjalankan  kehidupan  dan  memenuhi  kebutuhan  rakyat.  Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  18  Tahun  2016,  perangkat  daerah  membantu  kepala  daerah  dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah menjalankan urusan pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab daerah. Akibatnya, perangkat daerah peran dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan  umum,  dan  penataan  ruang,  perumahan  rakyat,  dan  kawasan  permukiman, ketenteraman,  dan  ketertiban  umum,  perlindungan  masyarakat,  dan  sosial  adalah  urusan pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Di  sisi  lain,  tenaga  kerja, pemberdayaan  perempuan,  dan  perlindungan  anak,  pangan,  pertanahan,  lingkungan  hidup, administrasi  kependudukan,  dan  penegakan  hukum  adalah  urusan  pemerintahan  wajib  yang tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Kelautan  dan  perikanan,  pariwisata,  pertanian, kehutanan,  energi,  dan  sumber  daya  mineral,  perdagangan,  perindustrian,  dan  transmigrasi adalah  urusan  pemerintahan  opsional.  Diharapkan  kualitas  dan  kinerja  aparatur  daerah  akan ditingkatkan dengan pembagian urusan pemerintahan ini dalam kerangka otonomi daerah.

## Ontologi Dapat Mempengaruhi Praktik Administrasi Publik.
Ontologi memiliki peran penting dalam pengembangan administrasi  publik. Ontologi dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  struktur  yang  sistematis  dan  formal  yang  digunakan  untuk mewakili  pengetahuan  dan  konsep  yang  relevan  dalam  suatu  domain  tertentu.  Dalam Administrasi Publik, ontologi menentukan pandangan dan interpretasi para ahli serta praktisi terhadap  realitas,  yang  kemudian  mempengaruhi  kebijakan  dan  manajemen  publik.  Dengan kata lain, ontologi berperan besar dalam cara pengetahuan Administrasi Publik diperoleh dan dikembangkan  (Tamrin,  2023).  Di  beberapa  sumber,  ontologi  diterapkan  dalam  administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan informasi serta proses administratif.  Ontologi  membantu  dalam  mengorganisasi  dan  mengelola  informasi  yang kompleks, sehingga memudahkan akses dan penggunaan data yang relevan dalam pengambilan keputusan.  Selain  itu,  ontologi  juga  diterapkan  dalam  pengembangan e-government untuk meningkatkan akses informasi dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi.
Secara  filosofis,  ontologi  digunakan  untuk  menganalisis  peran  ontologi  dalam administrasi publik dan bagaimana ontologi dapat membantu dalam mengatasi masalah etika dan  praktis  dalam  administrasi.  Ontologi  tentang  keberadaan  dan  sifat  realitas  memiliki pengaruh signifikan pada praktik administrasi publik dalam beberapa hal sebagai berikut:
1. Membentuk landasan asumsi dan nilai. Ontologi mendasari asumsi dan nilai yang dianut oleh para administrator publik, mempengaruhi cara mendefinisikan masalah, merumuskan solusi,  dan  membuat  keputusan.  Contohnya,  asumsi  tentang  sifat  realitas  sosial  dapat memengaruhi cara administrator publik merancang program kesejahteraan.
2. Memandu  pengambilan  keputusan.  Ontologi  menyediakan  kerangka  kerja  untuk memahami dan menafsirkan informasi, yang  penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam administrasi publik.
3. Mendukung  akuntabilitas  dan  transparansi.  Ontologi  menyediakan  dasar  untuk akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  administrasi  publik.  Pemahaman  yang  jelas  tentang sifat  realitas  memungkinkan  administrator  publik  untuk  menjelaskan  tindakan  mereka kepada publik dan untuk bertanggung jawab atas hasil.
4. Pengaruh  pada  Pemahaman  Realitas  Sosial.  Ontologi  mempengaruhi  pemahaman  kita tentang  realitas  sosial  dan  konstruksi  pengetahuan.  Dalam  praktik  administrasi  publik, pemahaman  ontologi  yang  berbeda  dapat  membawa  implikasi  yang  signifikan  dalam melihat dan mengatasi masalah sosial. Misalnya, ontologi yang mengakui pluralitas sosial dan konstruksi sosial mendorong pendekatan inklusif dalam merancang kebijakan publik.
5. Pengaruh  pada  Pengambilan  Keputusan.  Ontologi  mempengaruhi  cara  memahami  dan memperoleh  pengetahuan  tentang  dunia  sosial.  Dalam  administrasi  publik,  pemahaman ontologi  berbeda  mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan,  termasuk  pemilihan  isu
kebijakan, analisis, dan evaluasi kebijakan. Berbagai perspektif ontologis dapat membawa implikasi yang berbeda terhadap preferensi kebijakan dan prioritas tindakan.
Pemahaman ontologi  sosial dapat  meningkatkan  efektivitas pengembangan kebijakan publik secara signifikan. Ontologi sosial membantu para pembuat kebijakan memahami realitas sosial yang mereka hadapi, memberikan wawasan tentang sifat entitas sosial, hubungan, dan interaksi  mereka.  Mereka  dapat  merancang  kebijakan  yang  lebih  selaras  dengan  realitas  di lapangan. Ontologi sosial menekankan pentingnya konsep dan definisi yang jelas, analisis yang lebih baik terhadap fenomena sosial, peningkatan refleksivitas, pertimbangan etis yang lebih baik,  pemahaman  konteks  sosial,  identifikasi  dampak  sosial,  keterlibatan  kepentingan,  serta peningkatan  adaptabilitas  kebijakan.  Dengan  memahami  ontologi  sosial,  para  pembuat kebijakan  dapat  mengembangkan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  berorientasi  pada kesejahteraan sosial.
Selain  itu,  ontologi  sosial  dapat  membantu  administrator  publik  mengidentifikasi mekanisme  sosial  yang  mendorong  hasil  kebijakan.  Mekanisme  ini  dapat  mencakup  hal-hal seperti  norma-norma  sosial,  dinamika  kekuasaan,  dan  lingkaran  umpan  balik.  Dengan memahami mekanisme ini, administrator publik dapat merancang kebijakan yang menargetkan mereka  secara  langsung,  yang  mengarah  pada  hasil  yang  lebih  efektif.  Ontologi  sosial  juga dapat memberikan kerangka kerja untuk desain kebijakan yang lebih berlandaskan pada realitas sosial,  serta  mendorong  refleksivitas  dan  mempertimbangkan  implikasi  etis  dari  kebijakan. Pendekatan  ontologi  mempengaruhi  cara  untuk  memahami  dan  mendekati  masalah pengangguran dalam analisis ekonomi dan sosiologis. Tetapi, Keputusan ontologis yang dianut oleh  individu  atau  kelompok  dalam  masyarakat  juga  dapat  mempengaruhi  respons  mereka terhadap masalah pengangguran dan memberikan solusi (Syahadatin & Shaddiq, 2023).

## PENUTUP Simpulan
Ontologi  sosial  merupakan  cabang  dari  ilmu  ontologi  yang  fokus  pada  pemahaman tentang  entitas  sosial  dan  hubungan  antara  mereka  terkait  dengan  administrasi  publik.  Salah satunya  adalah  tantangan  dalam  mendefinisikan  dan  mengukur  fenomena  sosial  yang  bisa bersifat kompleks, dinamis, dan bergantung pada konteks. Hal lainnya adalah kebutuhan untuk memahami  hubungan  antara  berbagai  struktur  dan  proses  sosial,  serta  bagaimana  mereka berinteraksi  untuk  menghasilkan  hasil  sosial.  Isu-isu  ini  memiliki  implikasi  penting  bagi pengembangan  kebijakan.  Ontologi  tentang  keberadaan  dan  sifat  realitas  memiliki  pengaruh yang signifikan pada praktik administrasi publik, antara lain memandu pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas dan transparansi, serta mempengaruhi pemahaman realitas sosial.
Pemahaman ontologi  sosial dapat  meningkatkan  efektivitas pengembangan kebijakan publik  dengan  cara-cara  yang  signifikan.  Ontologi  sosial  dapat  membantu  para  pembuat kebijakan memahami realitas sosial yang mereka hadapi, memberikan wawasan tentang sifat entitas  sosial,  hubungan  mereka,  dan  bagaimana  mereka  berinteraksi.  Dengan  demikian, mereka dapat merancang kebijakan yang lebih selaras dengan realitas di lapangan. Selain itu, ontologi sosial menekankan pentingnya konsep dan definisi yang jelas, analisis yang lebih baik terhadap  fenomena  sosial,  peningkatan  refleksivitas,  peningkatan  pertimbangan  etis, memahami konteks sosial, mengidentifikasi dampak sosial, melibatkan pemangku kepentingan, dan meningkatkan adaptabilitas kebijakan. Dengan pemahaman ontologi sosial yang baik, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

## Saran
Dari  hasil  penelitian,  ada  saran  bahwa  untuk  meningkatkan  kualitas  kebijakan  publik, pemerintah  harus  memahami  ontologi  sosial  dan  implikasinya  terhadap  pengembangan
kebijakan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengembangkan  pemahaman  mendalam  tentang struktur  sosial  dan  hubungan  antara  entitas-entitas  sosial.  Selain  itu,  pemerintah  harus melibatkan  para  pemangku  kepentingan,  termasuk  anggota  masyarakat,  dalam  proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada pemahaman yang beragam  dan  sesuai  konteks  mengenai  realitas  sosial.  Dengan  demikian,  kebijakan  yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Khoirul  Abror  Ad-Dluha  Ghoni,  W.  &  A.  A.  N.  (2020). Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik (JIAP)  Implementasi  Program  Corporate  Social  Responsibility  di  Bidang  Pendidikan . 6 (1), 71–81.
Sofiyanti & Pramono. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Situbondo. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya , 225.
Muhajir, I., DJASTUTI, I., & Ratnawati, I. (2013). Analisis pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan (studi pada  pt.  dok  &  perkapalan  kodja  bahari  (persero)  cabang  Semarang) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
Esih Qurnia Asih, H. P. & I. F. N. (2023). Hakekat Ontologi Dalam Filsafat Ilmu Terhadap Perbankan Syariah .
Fauzan, H. S. (2018). Filsafat  ilmu  administrasi sebagai  hakikat dan makna dalam keilmuan administrasi publik. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik . https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/272%0Ahttps://journal.uniga.ac.i d/index.php/JPKP/article/download/272/248
Indra Muda. (2018). Ontologi Ilmu Administrasi Negara .
Madjid,  U.  (2011).  Ilmu  Administrasi  Ditinjau  Dari  Aspek  Ontologi  Epistemologi  dan Aksiologi. In Visionern (Vol. 5, Issue
3, pp. 374–394). http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/541
Muhammad Asad Imaduddin, Budi Juliardi, Rus Yandi, Tesha Dwi Putri, Didik Suhariyanto, Debbie Yuari Siallagan, Era Prestoroika, Ade Putra Ode Amane, Meizi Fahrizal, F. (2024). Pengantar ilmu pemerintah .
Nurasa,  A.,  Natsir,  N.  F.,  &  Haryanti,  E.  (2022).  Tinjauan  Kritis  terhadap  Ontologi  Ilmu (Hakikat Realitas) dalam Perspektif Sains Modern. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 5 (1), 181–191. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.396 Nurhayati,  S.  E.  (2023). Menuju  transformasi  Sosial:  Pemberdayaan  potensi  dan  sumber kesejahteraan melalui pendekatan ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam sistem layanan dan rujuan terpadu di kabupaten tegal. 5 (2), 84–97.
Rokhmah,  D.  (2021).  Ilmu  dalam  tinjauan  filsafat:  ontologi,  epistemologi,  dan  aksiologi. Cendekia:
Jurnal Studi Keislaman , 7 (2), 172–186.
https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/124
Tamrin,  M.  H.  (2023).  Administrasi  Publik  dalam  Pusaran  Pluralisme  Ontologis,  Variasi Epistemologis. Serta Terobosan Metodologis Dan Aksiologis.
Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. 23 (2),  186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Syahadatin, M., & Shaddiq, S. (2023). Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045. Maryam, S., Nuswantari, & Kokotiasa, W. (2022). Impelementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PKndalam pembentukan karakter demokratis siswa kelas 8 di SMPNegeri 11 Madiun. Senassdra , 1 , 538–546.
Martono,  B.  S.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Administrasi  Publik  Dan  Kebijakan  Publik.
Perspektif : Jurnal Ilmu Administrasi, 1(2), 101–111. https://doi.org/10.33592/perspektif.v1i2.307