Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071

## PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
Muhammad Andri Adinata 1 , Roni Ekha Putera 1 *, Kusdarini Kusdarini 1
1 Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia *Corresponding author: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

## ABSTRACT
Among the 5 regencies and cities in the Riau Islands Province, Batam City is the  only  one  with  a  high  SPBE  index.  Nevertheless,  during  the implementation  of  the  SPBE  policy,  challenges  arose,  one  of  which  was attributed to the absence of cooperation among SPBE organizers. This results in a disparity between the intended outcome and the actual implementation, considering  that  the  Batam  City  administration  has  the  greatest  SPBE maturity level in the Riau Islands Province. This study employs a qualitative research  methodology  with  a  descriptive  orientation.  The  data  gathered methods employed were interviews, observation, and documentation, utilizing the informant selection strategy known as purposive sampling. Additionally, the data  validity strategy employs the method of source triangulation. This study employs Ripley and Franklin's theory of policy implementation, which has two variables: compliance and causal analysis (What happened and why?). The findings of this study suggest that the execution of the SPBE  policy in Batam City has not been carried out to its fullest potential. This issue arises due  to:  a  lack  of  comprehensive  comprehension  of  the  policy  among  those responsible  for  its  implementation,  inadequate  coordination  efforts  between implementers, and a failure to disseminate policy guidelines effectively. Two uncontrollable factors that impact the implementation process are the agency's lack  of  information  regarding  the  presence  of  policy  guidelines,  insufficient infrastructure  elements,  and  exceedingly  fast  technological  advancements. Therefore,  it  is  imperative  for  the  Batam  City  Communication  and Information  Department,  as  the  primary  entity,  to  address  these  issues  to ensure the efficient execution of the SPBE policy.

## PENDAHULUAN
Globalisasi
memberikan dorongan terhadap  pesatnya  perkembangan  teknologi informasi  dan  digitalisasi  (Fathani  et  al.,  2022). Teknologi informasi secara tepatmembantu  dan memudahkan  masyarakat  dalam  beraktivitas,
hal  tersebut  menuntut  pemerintah  untuk melakukan  pelayanan  publik  yang  akuntabel, efektif,  serta  efisien.  Sejalan  dengan  uraian tersebut,  meningkatkan  pelayanan  pemerintah juga sejalan dengan kemampuan untuk mampu

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received : 25-03-2024 Revised : 16-04-2024 Accepted : 16-05-2024 Published : 05-06-2024 Keywords: Implementation, E- Government, Integration,
SPBE.
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, agar proses pelayanan publik menjadi lebih prima.
World  Bank menjelaskan e-government sebagai  penggunaan  teknologi  informasi  antara lain wide  area networks , the  internet dan mobile computing .  Setiap  instansi  pemerintah  ada kemungkinan  untuk  menjalin  komunikasi  atau hubungan  dengan  warga,  bisnis  dan  antar instansi pemerintah yang berbeda. Tujuan dari e- government bagi pemerintahan adalah memberikan  pelayanan  publik  yang  maksimal dan  efisien  kepada  setiap  masyarakat,  dunia usaha dan industri (Waruwu et al., 2023). Selain itu  juga,  manfaat  yang  dihasilkan  dari e- government akan dapat mencegah praktik korupsi dan  meningkatkan  transparansi,  kenyamanan, progresi pertumbuhan meningkat dan pengurangan biaya (Taufik et al., 2022)
E-Government memiliki arti sebagai kegiatan pemerintaan yang merelokasi penyelenggaraan  pemerintahan  melalui  sistem digital  elektronik  untuk  mampu    memberikan pelayanan  secara  adil  dan  merata  bagi masyarakat,  dunia  usaha  dan  pemerintah (Rusnita  et  al.,  2024).  Oleh  karenanya,  dalam penerapan e-governme nt  memberikan  pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan  akses  informasi  publik  (Wirawan,
2020) .
Diberlakukannya  peraturan  Presiden  No. 95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik,  atau  yang  disingkat  SPBE merupakan  suatu  perubahan  era e-government menuju sistem i-government ( integrated government ).  Integrasi  pemerintah  memiliki tujuan  untuk  pemerintahan  yang  utuh  secara keseluruhan dan berkelanjutan dalam menghasilkan  birokrasi  dan  pelayanan  publik yang berkinerja tinggi.
Lebih  lanjut,  SPBE  ditujukan  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang bersih,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.  Tata  kelola  dan  manajemen  sistem
pemerintahan berbasis elektronik secara nasional diperlukan  untuk  meningkatkan  keterpaduan dan  efisiensi  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik.  Serta  ruang  lingkup  SPBE  meliputi tata  kelola  SPBE,  manajemen  SPBE,  audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, pemantauan  dan  evaluasi  SPBE  sesuai  dengan Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 Tentang SPBE ).
Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  (SPBE),  dalam  mewujudkan  suatu proses  kerja  yang  efektif,  efisien,  transparan, akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala (Ae Chun et al., 2012).
Implementasi  kebijakan  SPBE  telah  dikaji dalam berbagai aspek, misalkan dalam penelitian yang  dilakukan  oleh  Malodia  et  al  (2021) menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE)  belum  berjalan  dengan  baik dan  terdapat  beberapa  hambatan  dalam penyelenggaraannya seperti kurangnya
pemahaman pegawai dan minimnya kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk menguasai  teknologi  informasi  dan  komunikasi baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  dalam pengembangan SPBE.
Lebih  lanjut,  penelitian  dari  La  Adu  et  al (2022)  juga  menunjukkan  bahwa  Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan SPBE di pemerintah Kabupaten  Maluku  Tengah  banyak  ditemui hambatan  dalam  pelaksanaannya.  Hambatan tersebut terdiri dari kebijakan/regulasi mengenai SPBE  yang  belum  mempengaruhi  penyusunan dan  strategi  SPBE  serta  instruksi  pendukung lainnya.  Selain  itu,    anggaran  penyelenggaran SPBE yang tidak tersedia, sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan layanan SPBE terbatas dan  banyak  dari  pegawai  yang  minim pengalaman dalam penguasaan teknologi
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
informasi  khususnya  dalam  bagian  layanan SPBE.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  pada  tahun 2021  Pemerintah  Kota  Batam  berhasil  menjadi
yang  paling  tertinggi  indeks  SPBE-nya  se Kepulauan  Riau,  hal  ini  dapat  dibuktikan  pada tabel 1, sebagai berikut: Tabel 1. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau Tahun 2021 Nama instansi Indeks SPBE Predikat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 1,96 Cukup Pemerintah Kabupaten Bintan 2,06 Cukup Pemerintah Kabupaten Natuna 2,24 Cukup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2,03 Cukup Pemerintah Kota Batam 2,64 Baik Pemerintah Kota Tanjungpinang 2,29 Cukup
Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021
Tabel  1  merupakan  hasil  dari  penerapan SPBE di Kota Batam yang memperoleh predikat baik,  hasil  evaluasi  SPBE  tersebut  merupakan satu-satunya  daerah  dari  6  kabupaten/kota  dan Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  menyandang kategori  “Baik”  dalam  penyelenggaraan  SPBE . Secara  keseluruhan,  predikat  “baik  tersebut diperoleh melalui pemahaman pelaksana kebijakan  dalam  melakukan  koordinasi  dan sosialisasi  yang  tepat  guna,  serta  kemunculan tingkat  kesadaran  dalam  perubahan  menuju sistem pelayanan elektronik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.
Lebih  lanjut,  menurut  Kepala  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Batam,  Azril Apriyansah  mengatakan  bahwa  “Indeks  SPBE
Kota  Batam  pada  tahun  2022  mengalami peningkatan yang cukup baik jika dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya  (2021),  meskipun hambatan- dalam pelaksanaannya masih banyak yang  harus  untuk  dibenahi,  akan  tetapi  tidak seburuk pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi Kepulauanan Riau.
Di sisi lain, peningkatan yang terjadi tahun ini  mengalami  peningkatan  dari  kategori “cukup”  menjadi  “Baik”,  dan  lebih  tinggi  dari indeks  rata-rata  nasional.  Indeks  tersebut berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (Kemenpan  RB)  Republik  Indonesia. (mediacenter.batam.  go.id,  diakses  pada  25 September 2022, Pukul 15.14 WIB) . Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.
Tabel 2. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Indeks SPBE Predikat Tahun 2, 85 Baik 2022 2,64 Baik 2021 3,11 Sangat Baik 2020
Sumber: Diskominfo Kota Batam (diolah oleh peneliti 2023)
Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  penilaian prediket yang tercantum dalam sistem penilaian SPBE  mempresentasikan  tingkat  kematangan dalam  pelaksanaannya  di  Kota  Batam  serta mengalami  penaikan  signifikan  tiap  tahunnya. Pada  rentang  tahun  2020  menuju  tahun  2021
indeks SPBE Kota Batam mengalami penurunan sehingga  predikat  yang  diraih  dengan  kategori “Sangat baik” pada tahun 2020 menjadi kategori “Baik”  pada  tahun  2021  serta  mengalami peningkatan indeks SPBE pada tahun 2022.
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
Di  samping  itu,  keberhasilan  capaian SPBE yang baik terdapat ketidakselarasan antara sistem  penilaian  dari  hasil  evaluasi  penilaian SPBE  Pemerintah  Kota  Batam  dengan  hasil evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota  Batam.  Penjelasannya  adalah  di  mana Indeks  SPBE  atau  nilai  yang  merepresentasikan tingkat  kematangan  pelaksanaan  SPBE  di  Kota Batam termasuk kategori “Baik” dan di atas rata -
rata  nasional,  tetapi  jika  melihat  dari  Hasil Rencana  Kerja  Diskominfo  Kota  Batam  pada Rencana  Kerja  Tahun  2021  bahwa  beberapa capaian kinerja dari program OPD terkait masih berkategori  “Sangat  Rendah”.  Capaian  kinerja tersebut  dapat  dilihat  melalui  Rencana  Kerja Diskominfo tahun 2021 berdasarkan pada renstra Diskominfo Kota Batam tahun 2016-2021 sebagai berikut:
Tabel 3. Capaian Evaluasi Kinerja Hasil RKPD per Urusan periode Triwulan II Tahun 2021
Urusan Capaian Kinerja Hasil % Kategori Komunikasi dan Informatika 41,77% Tinggi Statistik 1,96% Sangat Rendah Persandian 0% Sangat Rendah
Sumber: Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kota Batam 2021
Tabel  3  menggambarkan  capaian  kinerja bidang Statistik termasuk dalam kategori Sangat Rendah  dengan  nilai  1,96%  dan  bidang  urusan Persandian  dengan  nilai  kategori  0%.  Hal tersebut  bertolak  belakang  dengan  nilai  akhir dari  SPBE  pemerintah  Kota  Batam  yang memperoleh  predikat  baik,  akan  tetapi  dalam capaian  kinerja  untuk leading  sector dalam pelaksanaan SPBE seperti Dinas Komunikasi dan Informasi  Kota  Batam  di  Bidang  yang bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dan penyelenggaraan  SPBE  masih  di  kategori “Sangat Rendah”.
Pada akhirnya adalah rendahnya capaian kinerja  tersebut  secara  langsung  memengaruhi pelaksanaan-pelaksanaan kinerja lainnya ataupun  kebijakan  lainnya  dalam  memenuhi aspek optimalisasi khususnya dalam penerapan SPBE  di  pemerintahan  Kota  Batam.  Seperti, rendahnya  capaian  kinerja  pada  bidang Persandian menimbulkan terhambatnya realisasi dan  kurangnya  keefektivitasan  pada  program Keamanan  Informasi  SPBE  sehingga  dapat menghilangkan  prinsip-prinsip  yang  terdapat dalam  pelaksanaan  SPBE,  yaitu  efektivitas. Sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  pasal  3 ayat 1 b ( Perwako Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang  SPBE ),  SPBE  dilaksanakan  dengan
prinsip efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan  keberhasilan  SPBE  yang  optimal. Instrumen dari efektivitas dan efisiensi terbentuk dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang bijak  dalam  mendukung  pelaksananaan  SPBE yang  tepat  guna  sesuai  dengan  kebutuhan- kebutuhan  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu,  SPBE harus diimplementasikan sesuai dalam peraturan tersebut. Misalkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Susilo (2021) tentang transformasi  Kementerian  Energi  dan  SDM dalam  penerapan  SPBE  yang  terintegrasi, hasilnya  menunjukkan  bahwa  optimalisasi teknologi  informasi  dan  digitalisasi  yang terintegrasi dalam Kementerian ESDM memberikan  hasil  yang  sangat  baik  dan memperoleh predikat sangat memuaskan melalui konsep public services yang berintegritas dan  berkelanjutan  sehingga  berdampak  pada peningkatan SPBE nasional.
Sejalan dengan penelitian tersebut, Warman et al., (2022) menilai inovasi yang timbul dalam transformasi  pelayanan  publik  elektronik  SPBE yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru hasilnya terdapat percepatan dan efisiensi dalam melayani  masyarakat  melalui  sistem  elektronik. Masyarakat  hanya  perlu  mengakses  segala
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
urusannya  melalui smartphone dan  menunggu beberapa  waktu  untuk  proses  penyelesaian sehingga  tidak  terjadi  penumpukkan  dan malpraktik pelayanan publik.
Dari  kesenjangan  praktik  SPBE  pada peneitian-penelitian sebelumnya, peneliti merasa sangat  penting  dilakukan  pengkajian  lebih dalam  yang  berkaitan  dengan  praktik  SPBE khususnya  di  lingkungan  pemerintah  Kota Batam. Dalam kajian yang berlangsung, peneliti melalui  rumusan  masalah  penelitian  ingin mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik di  Pemerintah  Kota  Batam  yang  diatur  dalam peraturan Walikota Batam Nomor 40 tahun 2021 tentang  penyelenggaraan  SPBE  di  pemerintah Kota Batam; serta analisis mendalam berdasarkan  penggunaan  teori  implementasi kebijakan yang digagas oleh Ripley dan Franklin.

## METODE
Penelitian  dilakukan  dengan  metode kualitatif  deskriptif  untuk  menerapkan  cara pandang  yang  berfokus  kepada  makna  yang kompleks  dalam  pemecahan  permasalahan sosial,  hal  tersebut  sejalan  dengan  konseptual penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dari Creswell (2009).
Pendekatan deskriptif merupakan metode riset  yang  terdiri  atas  proses  koleksi  berbagai data  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian dengan melibatkan aktivitas pengumpulan data mengenai  status  terbaru  dari  topik  penelitian. Jenis  studi  deskriptif  yang  paling  umum melibatkan  penilaian  sikap  atau  pendapat tentang  individu,  organisasi,  keadaan,  ataupun prosedur (Mulyani et al., 2020).
Peneliti  menggunakan  teknik purposive sampling dalam  pemilihan  informan  dan penentuan narasumber penelitian.  Teknik pemilihan  informan  merupakan  suatu  cara peneliti dalam menentukan narasumber berdasarkan  teknik  tertentu  sesuai  dengan permasalahan  dan  tujuan  penelitian  sehingga peneliti  dapat  memperoleh  data  penelitian
dengan maksimal untuk keberhasilan penelitian (Sugiyono, 2017).
Adapun  teori-teori  yang  digunakan peneliti dalam penelitian implementasi kebijakan adalah  teori  “implementasi  kebijakan”  yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin mengenai aspek kepatuhan (compliance) dan Apa yang  terjadi  dan  kenapa (What’s  happening  and Why) . Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Unit  analisis  dalam  penelitian  berguna dalam memfokuskan kajian dengan menentukan objek  yang  akan  diteliti  sebelumnya.  Unit analisis  berfokus  kepada  masalah  penelitian berupa  individu,  kelompok,  lembaga,  dan keseluruhan  program  yang  menjadi  fokus penelitian (Arikunto, 2005). Oleh karena itu, unit analisis pada penelitian adalah kelompok, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai leading  sector ,  Bagian  Organisasi  Kota Batam dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  Kota  Batam.  Lebih  lanjut,  teknik keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi penelitian .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  publik  dipahami sebagai aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi  (birokrasi)  dalam  proses  kebijakan publik.  Tanpa  adanya  implementasi,  kebijakan publik  hanya  sebuah  dokumen  yang  tidak  ada maknanya  dalam  kehidupan  bermasyarakat (Braun & Guston, 2003) .
Pada  bagian  analisis  dan  penjelasan pelaksanaan  kebijakan  SPBE  atau  sistem pemerintahan  berbasis  elektronik  atau  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Batam,  peneliti memaparkan hasil penelitian dengan menggunakan  Teori  Implementasi  Kebijakan dari  Ripley  dan  Franklin.  Dalam  teori  Ripley (1986)  setiap  implementasi  kebijakan  dilihat bagaimana kebijakan dilaksanakan, terdapat dua hal  yang  menjadi  pusat  perhatian  dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu kepatuhan (compliance) dan apa yang terjadi dan
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
kenapa  terjadi (What’s  happening  and  Why?) . Kepatuhan  secara  langsung  dapat  menentukan pada  apakah  para  implementor  patuh terhadap prosedur  atau  standard  aturan  yang  telah ditetapkan. Sementara untuk “what’s happening” mempertanyakan bagaimana proses pelaksanaan berlangsung dan hambatan- hambatan  apa  yang  terjadi,  proses  pemecahan masalah,  instrumen  yang  tercapat,  prosesnya dan lainnya (Solichin, 2012).
1. Kepatuhan (Compliance)
a. Pemahaman Implementor
Pemahaman  implementor  terhadap  isi kebijakan dapat berdampak pada sikap implementor yang mendukung atau tidak dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Jika melihat efektif atau  tidaknya  implementasi  sebuah  kebijakan publik,  dapat  dilihat  dari  tingkat  pemahaman yang  dimiliki  oleh  seluruh  implementor  atau aktor pelaksana yang terlibat (Ahmad et al., 2024) Sebaliknya, jika tingkat pemahaman implementor terhadap kebijakan yang dilakukan rendah  maka  menyebabkan  sulitnya  proses implementasi  kebijakan  yang  saling  berkaitan satu sama lainnya (Rahmayuni et al., 2023).
Kebijakan SPBE di Kota Batam dilaksanakan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Batam  sebagai leading  sector , Bagian  Organisasi  Kota  Batam,  Bapelitbangda Kota  Batam,  dan  OPD  lainnya  yang  terkait. Dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  setiap implementor  mempunyai  tugas  dan  tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tupoksi dari PD  masing-masing.  Hasil  temuan  peneliti  di lapangan  menunjukkan  bahwa  hampir  seluruh implementor  tidak  mengetahui  dan  memahami isi serta eksistensi dari peraturan Walikota Batam yang  menjadi  pedoman  pelaksanaan  kebijakan SPBE.  Secara  menyeluruh  implementor  hanya sekedar  mengetahui  adanya  kebijakan  SPBE  di Kota Batam.
Eksistensi  dari  Pedoman  kebijakan  SPBE merupakan hal penting dalam proses implementasi kebijakan, kurangnya
ketidaktahuan dan pengalaman dalam pedoman tersebut ialah dampak dari kurangnya sosialisasi dari  pemegang  kebijakan  SPBE.  Akibatnya, implementor  dan  kelompok  sasaran  kebijakan mengalami  kekeliruan  terhadap  pelaksanaan tujuan  pokok  dan  fungsinya.  Pahamnya implementor  pada  kebijakan  dapat  diketahui dari aspek bagaimana kemampuan implementor menafsirkan  kebijakan  dalam  bentuk  tindakan nyata  seperti  program  kerja  atau  kegiatan  yang berkaitan  dalam  mendukung  pelaksanaan kebijakan SPBE.
Selanjutnya, keberadaan pedoman pelaksanaan perlu diketahui dan dipahami oleh implementor  sehingga  pelaksanaan  kebijakan tersebut tidak terjadi kesalahpahaman terhadap tupoksi  masing-masing  implementor  pada  saat di  lapangan.  Pemahaman  implementor  hampir seluruhnya  tidak  ada  yang  mengetahui  terkait pedoman  pelaksanaan  kebijakan  SPBE  yang diatur  dalam  peraturan  Walikota  Batam  karena tidak  adanya  sosialisasi  terkait  pedoman kebijakan tersebut.
b. Perilaku Implementor Tindakan implementor terhadap
kebijakan dapat diamati dari perilaku implementor dalam mamahami aturan kebijakan dan siklus di dalamnya serta teknis dan petunjuk kebijakan terhadap amanat dari atasan. Implementor  juga  diharuskan  memberikan dukungan  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang berkaitan dengan kebijakan, tidak hanya sekedar mengetahui tugasnya. Maka dari itu, kesesuaian sikap  implementor  yang  terlibat  dengan kebijakan yang mengatur pelaksanaan kebijakan menjadi  tolok  ukur  dalam  indikator  perilaku implementor (Lebang et al., 2022).
Selanjutnya,  pengkoordinasian  dalam rangka  penyusunan  Arsitektur  SPBE  dan  Peta Rencana  SPBE  ialah  kegiatan  yang  dilakukan oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  selaku leading  sector pada  biang  aplikasi,  infrastruktur, dan  keamanan  SPBE  dengan  berkoordinasi  ke beberapa  OPD  terkait  dalam  pelaksanaan kebijakan SPBE. Bimbingan teknis dalam proses
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
bisnis yang dilaksanakan oleh bagian organisasi merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  yang dilakukan bagian organisasi dalam menjalankan tupoksinya  pada  kebijakan  SPBE  yang  diatur dalam Perwako Batam No 40 tahun 2021 tentang
SPBE. Kegiatan bimibingan teknis yang dilakukan  bertujuan  untuk  agar  tercipta  peta proses bisnis dan SOP yang berguna menunjang keberlangsungan kebijakan SPBE di Kota Batam.
Gambar 1. Kegiatan Penyusunan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan Bimtek proses Bisnis
Gambar 2. Peta Proses Bisnis SPBE Pemerintah Kota Batam
Perilaku implementor yang mengacu pada bagaimana sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan SPBE, serta selaras atau tidaknya  sikap  implementor  tersebut  dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap maupun
tindakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam  terhadap  tupoksinya  yang  ada  pada peraturan Walikota Batam Nomor 40 tahun 2021 tentang SPBE telah selaras dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
Informasi  sebagai leading  sector kebijakan  SPBE telah  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan ketetapan  yang  ada  melalui  kegiatan  yang berkaitan dengan SPBE.
Di  sisi  lain,  bagian  organisasi  terhadap tupoksinya telah sesuai menjalankannya melalui tindakan  yang  dilakukannya  dalam  kegiatan pembinaan,  yaitu  bimbingan  teknis  yang  telah dilaksanakan, sedangkan pada badan penelitian dan pengembadan daerah, peneliti menemukan bahwa terkait dengan tindakan terhadap tujuan pokok  dan  fungsinya  belum  menjalankanya sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan  pada pedoman  kebijakan.  Hal  ini  berkaitan  dengan tidak  adanya  kegiatan  khusus  yang  dilakukan dalam pelaksanaan unsur SPBE. Selain itu, pada Tim  Koordinasi  SPBE,  yaitu  seluruh  perangkat daerah  dalam  hal  koordinasi  terkait  Kebijakan SPBE belum optimal dilakukan karena tidak ada kegiatan lebih lanjut atau khusus yang berkaitan dengan kebijakan SPBE.
2. Apa  Yang  Terjadi  dan  Mengapa (What’s happen and why)
a. Jumlah  dan  Identitas  Aktor  yang  Terlibat (The Profusion of Actors)
Keberhasilan  suatu  kebijakan  karena semua  elemen  aktor  yang  terlibat  dalam kebijakan  bisa  bersinergis  satu  sama  lain, sebaliknya  kegagalan  suatu  kebijakan  karena elemen-elemen aktor kebijakan tidak melakukan sinergisitas satu sama lain (Anjani et al., 2021).
Indikator jumlah dan identitas aktor yang terlibat  diartikan  sebagai  aktor-aktor  siapa  saja yang  terlibat  pada  proses  implementasi  atau berapa banyak jumlah aktor yang terlibat. Pada temuan penelitian yang dilakukan, implementor yang  terlibat,  terdiri  dari  tiga  instansi,  yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam, Bagian dan Organisasi  Kota  Batam  seperti  pada  tabel  4 berikut ini:

## Tabel 4. Implementor Yang Terlibat dalam PelaksanaanKebijakan SPBE di Kota Batam
Instansi Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan E-government, Statistik, dan Persandian Bapelitbangda Tim SIPD Bagian Organisasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Sumber: Olahan Peneliti, 2023 Aspek identity mengarah  kepada  tupoksi implementor dalam kebijakan. Tupoksi implementor telah terlulis dalam Perwako Batam No  40  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan SPBE  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Batam. Terdapat  tiga  implementor  yang  berperan penting  dalam  menggerakkan  implementasi kebijakan  SPBE,  yaitu  Dinas  Komunikasi  dan Informasi sebagai penggerak di bidang Arsitektur aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE,  Bapelitbangda  sebagai  penggerak  di bidang Arsitektur Data dan Informasi SPBE, dan Bagian. Organisasi sebagai penggerak di bidang Proses  Bisnis.  Selain  dari  implementor  di  atas, terdapat  beberapa  aktor  yang  terlibat  dalam implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam.
Berdasarkan  pemaparan  Tabel  5  dapat dilihat  dari  model  implementasi  Ripley  dan Franklin  bahwa  dari  segi  kapasitas  dapat dikatakan  bahwa  implementor  telah  sesuai dengan kebutuhan dalam kebijakan. Begitu juga dengan  aktor  yang  terlibat  seperti  BKPSDM, DPMPTSP,  Dispusip,  BPKAD,  dan  Inspektorat, Tim  Asesor  Internal  Evaluasi  SPBE  Kota  Batam (Tim Koordinasi SPBE Kota Batam), Tim Asesor Eksternal Evaluasi SPBE (Kementerian PANRB), dan IDC Kota Batam telah mencukupi jumlahnya dalam melaksanakan kebijakan SPBE.
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
Tabel 5. Aktor yang terlibat dalam kebijakan SPBE di Kota Batam Aktor yang terlibat Eksistensi Inspektorat 20,87 Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah 18,69 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 13,65 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12,88 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam. Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE Kota Batam(Tim Koordinasi SPBE Kota Batam) 12,66 Tim Asesor Eksternal Evaluasi SPBE(Kementerian PANRB) 11,10 IDC Kota Batam 10,11 Sumber: Olahan peneliti, 2023 b. Peran  Kelompok  Berkepentingan  (The  Role
of Interest Group)
Kelompok kepentingan merupakan pemeran dan tidak resmi yang memainkan peran penting  dalam  pembentukan  kebijakan  di hampir  semua  negara.  Kelompok-kelompok kepentingan yang menjalankan fungsi artikulasi, yaitu  berfungsi  menyatakan  tuntutan-tuntutan dan  memberikan  alternatif-alternatif  tindakan kepentingan.  Dengan  demikian,  kelompok kepentingan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan (Wijayaningsih et al., 2021).
Pihak  yang  berperan  dalam  pelaksanaan kebijakan  SPBE  di  Kota  Batam,  yaitu  IDC  Kota Batam  turut  berperan  aktif  dalam  penyediaan infrastruktur  SPBE  yang  menunjang  jalannya SPBE. IDC Batam hanya berperan sebagai pihak penyedia  jasa  pengelolaan  dan  penyimpanan data  layanan  dalam  SPBE.  Selain  dari  ini  pihak IDC  Batam  tidak  ada  peranan  lainnya  dalam implementasi  kebijakan  SPBE.  Untuk  lebih jelasnya berikut peneliti sajikan terkait penyediaan  data  yang  dilakukan  IDC  Batam dapat dilihat pada gambar 3.
Dari  gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  IDC Batam merupakan pihak yang berperan penting dalam penyediaan back up data untuk kebutuhan pusat pemulihan bencana SPBE. Tampak bahwa terdapat  beberapa  server-server  yang  dikelola oleh  IDC  Batam.  Sebagai  kelompok  yang berperan  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan SPBE.
Gambar 3. IDC Kota Batam
Sumber: Olahan peneliti, 2023
Tim  Asesor  Internal  Evaluasi  SPBE  (tim koordinasi  SPBE  Kota  Batam)  dengan  Tim Asesor  Eksternal  Evaluasi  SPBE  (Kementerian PANRB)  memiliki  peran  dan  komitmen  dalam melaksanakan  kebijakan  SPBE  melalui  upaya pembinaan, koordinasi, dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai tupoksinya dalam peraturan yang  telah  ditetapkan.  Gambar  4  merupakan kegiatan yang digelar oleh Kementerian PANRB selaku  ketua  Tim  Koordinasi  SPBE  nasional. Kegiatan diadakan di Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta  pada  hari  Senin,  20  Maret  2020  dengan mengundang  perwakilan  pimpinan  instansi pusat  dan  pemerintah  daerah.  Dalam  kegiatan juga  kepada  instansi  pusat  dan  daerah  yang berhasil  melaksanakan  SPBE  di  wilayahnya dengan diberikan anugerah pemerintahan digital ( Digital Government Award).
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
Peran  dari  Kementerian  PANRB  sebagai Tim  Asesor  Eskternal  Evaluasi  SPBE  dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Forum Summit SPBE Sumber: Olahan peneliti, 2023

## c. Ketiadaan Hierarki (Lock of Hierarchy)
Garis  hierarki  terbentuk  dari  adanya hubungan  dan  koordinasi  antar  aktor  yang terlibat.  Garis  hierarki  dapat  dilihat  dari hubungan yang terjalin baik antar lembaga yang diberi  wewenang  pada  kebijakan.  Terdapat hubungan  yang  terjalin  dengan  baik  antara implementor  utama  serta  target  sasaran kebijakan  tersebut  atau  pengguna  SPBE,  yaitu hubungan  antara  Diskominfo,  Bapelitbangda dan  Bagian  Organisasi,  serta  dengan  PD pengguna  SPBE,  yaitu  beberapa  di  antaranya DPMPTSP, BKPSDM, Dispusip, Inspektorat, dan BPKAD. Oleh karenanya hubungan pelaksanaan implementasi  kebijakan  SPBE  di  Kota  Batam telah berjalan dengan baik.
d. Kejelasan  Tujuan  (The  Multiplicity  and Vagueness of Goals)
Kejelasan  tujuan  yang  dijelaskan  oleh Ripley (1986) sebagai apa yang ada di dalam isi dan  bagian  kebijakan.  Kemudahan bagi implementor    dalam  memahami  kebijakan tersebut  menjadi  sebuah  tindakan,  didapat  dari kejelasan  isi  pada  kebijakan  tersebut.  Pada penelitian  implementasi  kebijakan  SPBE  atau Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Di lingkungan pemerintah Kota Batam, kejelasan isi dan  tujuan  kebijakan  mengacu  pada  Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Batam.
Secara  umum,  rata-rata  implementor dalam  pelaksanaan  kebijakan  SPBE  telah memahami  maksud  dan  tujuan  dari  kebijakan SPBE  melalui  tindakan  yang  telah  dilakukan terhadap  pelaksanaan  kebijakan  SPBE  sesuai pada tupoksinya.
Meskipun sebagian
implementor tidak ada yang mengetahui adanya pedoman  kebijakan  SPBE  yang  diatur  dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  Di  Lingkungan  Pemerintah Kota Batam.
e. Perkembangan  dan  Kompleksitas  Program Pemerintah  (Proliferation-Complexity  of Government Programs)
Kebijakan  SPBE  merupakan  transformasi kebijakan  penyelenggaraan  pemerintah  yang disebut e-government menuju i-government .  Di mana  dalam  penyelenggaraan  pemerintah berbasis elektronik yang berupaya mewujudkan keterintegrasian  pada  layanannya  karena  SPBE bertujuan  untuk  menciptakan  tata  kelola pemerintahan terpadu secara efektif serta efisien. Kebijakan  SPBE  adalah  sebuah  kebijakan  dari pemerintah  pusat  yang  dilaksanakan  secara menyeluruh pada seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
Dalam  pelaksanaannya  didasari  oleh Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  Tentang SPBE.  Dengan  berlandaskan  pada  peraturan tersebut maka Pemerintah Kota Batam menetapkan  Peraturan  Walikota  Batam  Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Peneliti melihat bahwa dalam menjalankan  kebijakan  implementor  terdapat kerumitan karena di dalam SPBE banyak unsur yang harus diterapkan dalam pelaksanaan akibat banyaknya dasar hukum atau kebijakan berbeda yang  mengatur  jalannya  pelaksanaan  SPBE. Kompleksitas  program  pemerintah  dalam pelaksanaan  kebijakan  SPBE  sangat  kompleks karena  adanya  dukungan  dan  petunjuk pelaksanaan kebijakan yang jelas serta program kerja  yang  dilaksanakan  sejalan  dengan kebijakan SPBE.
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
f. Partisipasi  Semua  Unit  Pemerintahan  (The Participation of Governmental Units at All

## Territorial Levels)
Partisipasi  adalah  sebuah  kerjasama antara  lembaga  dengan  lembaga  pemerintah, lembaga  pemerintah  dengan  individu  bahkan inidividu dengan individu (Irawan & Sunandar, 2020).  Partisipasi  pemerintah  dalam  sebuah kebijakan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan  kebijakan  karena  yang  menjadi respon pemerintah akan menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan.
Terkait  partisipasi  pada  semua  unit pemerintah  dalam  kebijakan  SPBE  dengan menggunakan  teori  Ripley  dan  Franklin,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  variabel partisipasi  pada  semua  unit  pemerintah  dalam pelaksanaan kebijakan SPBE telah baik. Melalui dukungan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh implementor sesuai tupoksinya, serta aktor- aktor yang terlibat mendukung dengan kegiatan- kegiatan  yang  berkaitan  pada  pelaksanaan kebijakan SPBE.
g. Faktor-Faktor Yang
Memengaruhi
Implementasi  (The  Uncontrollable  Factors Affect the Implementation)
Dalam  implementasi  kebijakan  faktor- faktor yang dapat menghambat dan menggagalkan  proses  implementasi  tersebut merupakan  faktor-faktor  yang  muncul  di  luar kendali implementor sehingga dapat mengganggu  jalannya  implementasi  program yang  sedang  berlangsung.  Untuk  mengatasi berbagai  faktor  atau  gangguan  teknis  yang muncul  maka  diperlukan  perilaku  dan  reaksi dari implementor untuk mengatasi faktor-faktor tersebut (Rofi et al., 2022).
Dalam pelaksanaan kebijakan SPBE, faktor yang  tidak  terkendali  ialah  perkembangan teknologi secara signifikan dan kebutuhan akan layanan  yang  meningkat  sehingga  dengan sumber daya yang tidak memumpuni implementor  kesulitan  dalam  melakukanan integrasi  serta  infrastruktur  yang  tidak  sesuai dengan best practice -nya.
Faktor kebutuhan antar dua pihak instansi yang  terlibat  dalam  layanan  SPBE  merupakan faktor yang memengaruhi jalannya pelaksanaan
kebijakan  SPBE,  karena  jika  kebutuhan  antara dua  pihak  tersebut  tidak  ada  maka  integrasi tidak dilakukan.
Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  tujuan SPBE,  yaitu  untuk  melakukan  pengintegrasian terhadap layanan SPBE yang ada agar tata kelola layanan  lebih  efektif  dan  efisien.  Jika  tidak dilakukan  integrasi  pada  layanan  SPBE  maka tujuan dari kebijakan SPBE tersebut tidak dapat dicapai.  Faktor  lain  yang  peneliti  temui  di lapangan  adalah  berkaitan  dengan  sistem infrastruktur  SPBE,  yaitu  infrastruktur  yang berupa ruang penyimpanan pusat data Pemerintah  Kota  Batam  yang  dikelola  oleh Diskominfo  bersifat  terbatas  atau  belum memadai  karena  ruangannya  yang  kecil  dan tidak  cukup  untuk  melakukan  penyimpanan data-data  yang  ada  di  Kota  Batam  sehingga memerlukan jasa pihak ketiga dalam melakukan penyimpanan data-data tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terkait mekanisme pelaksanaan kebijakan SPBE berjalan,  serta  pengamatan  yang  peneliti lakukan, pelaksanaan kebijakan  SPBE  di  Kota Batam berjalan dengan baik, bahkan Kota Batam menjadi  satu-satunya  kabupaten/kota  yang indeks  pelaksanaan  SPBE-nya  dikategorikan Baik  dari  5  kabupaten/kota  yang  terdapat  pada provinsi Kepulauan Riau.
Namun,  jika  peneliti  mengacu  pada  teori implementasi Ripley dan  Franklin  maka  hasil peneliti menyatakan bahwa implementasi kebijakan  SPBE  di  Kota  Batam  belum  berjalan dengan  optimal.  Hal  tersebut  karena  terkait pemahaman  implementor  terhadap  kebijakan masih sangat kurang, bahkan implementor tidak mengetahui  eksistensi  dari  kebijakan  yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kebijakan SPBE di Kota Batam.
Hal  yang  menyebabkan  faktor  tersebut terjadi  adalah  karena  implementor  hanya berpedoman  pada  kebijakan  yang  mengatur tupoksi  mereka  yang  terbatas dan memiliki hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SPBE. Di sisi  lain,  implementor  hanya  berpedoman  pada
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
ketentuan  yang  diatur  oleh leading  sector kebijakan SPBE di Kota Batam. Berkaitan dengan hal tersebut menjadi hambatan dalam mekanisme  implementasi  yang  tidak  mengarah kepada petunjuk pelaksanaan kebijakan.
Kurangnya  pengetahuan  implementor terhadap pedoman pelaksanaan memiliki dampak  kepada  pemahaman  implementor terkait  tupoksinya  yang  terdapat  di  dalam pedoman pelaksanaan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan tupoksi implementor  sehingga  dengan  tidak  adanya pemahaman yang sesuai dengan yang diatur di dalam  pedoman  pelaksanaan  maka  dapat menimbulkan  kendala  dalam  pelaksanaan kebijakan SPBE di Kota Batam.
Ke depannya dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan  pemerintah  Kota  Batam  diperlukan evaluasi secara kolektif  bagi  seluruh  lembaga pemerintahan  dan  OPD  terkait  untuk  secara kolektif melakukan peningkatan kemampuan. Di sisi  lain,  diperlukan  integrasi  sistem  pelayanan terpadu untuk memudahkan dalam menghubungkan  setiap  data  masyarakat  kota Batam.  Pada  akhirnya  program  kebijakan  yang ingin  dituju  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan efisien  sesuai  dengan  tujuan  terciptanya  SPBE untuk  memudahkan  urusan  pemerintahan dalam melayani urusan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ae  Chun,  S.,  Luna-Reyes,  L.  F.,  &  Sandoval- Almazán,  R.  (2012).  Collaborative  e- government. Transforming  Government: People,  Process  and  Policy , 6 (1),  5–12. https://doi.org/10.1108/17506161211214868 Ahmad, T., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2024). Implementasi Program Pengurangan Risiko  Bencana  Oleh  BPBD  Kabupaten Pasaman. Journal of Social and Policy Issues , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.58835/jsp i.v4i1.303
Anjani,  A.,  Syafari,  M.  R.,  &  Arbain,  T.  (2021).
Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Sungai  Di  Kota  Banjarmasin. Jurnal  Niara ,
14 (3),
168–175.
https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7382 Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian . Rineka Cipta.
Braun,  D.,  &  Guston,  D.  H.  (2003).  Principal- agent  theory  and  research  policy:  an introduction. Science  and  Public  Policy ,
30 (5),
302–308. https://doi.org/10.3152/14715430378178029
0
Creswell,  J.  W.  (2009).  Research  design: Qualitative,  quantitative,  and  mixed methods  approaches,  3rd  ed.  In Research design:  Qualitative,  quantitative,  and  mixed methods approaches, 3rd ed. Sage
Publications, Inc. https://us.sagepub.com/en- us/nam/research-design/book270550
Fathani, A. T., Pribadi, U., Suling, C. F., & Azmi,
N.  A. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) terhadap Peningkatan  Pelayanan  Publik  di  Desa Dlingo,  Bantul. Justin:  Jurnal  Sistem  Dan
Teknologi Informasi , 10 (1), 92–97. https://doi.org/10.26418/justin.v10i1.44347
Irawan,  A.,  &  Sunandar,  E.  (2020).  Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 12 (03), 196–212. https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.21 70 La Adu, A.,  Hartanto,  R.,  &  Fauziati,  S.  (2022). Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) Pada  Pemerintahan  Daera. JIKO  (Jurnal Informatika  Dan  Komputer) , 5 (3),  215–223. https://doi.org/10.33387/jiko.v5i3.5344
Lebang, M. A. S., Zukriadi, D., & Fathani, A. T.
(2022).  Implementasi  Restorative  Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang
Berperikemanusiaan dan
Berkeadilan. Jurnal Cahaya Keadilan , 1–7.
Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021).  Future  of  e-Government:  An integrated conceptual framework.
Technological  Forecasting  and  Social  Change , 173 , 121102. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.1211
Volume 6, Issue 1, May 2024 (704-716) ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v6.i1.22071
02
Mulyani,  S.,  Fathani,  A.  T.,  &  Purnomo,  E.  P.
(2020). Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian  Ketahanan  Pangan  Nasional. Rona  Teknik  Pertanian , 13 (2),  29–41. https://doi.org/10.17969/rtp.v13i2.17173 Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun  2018  tentang  Pedoman  Evaluasi Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE).
Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018. Tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik.
Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam.
Rahmayuni,  N.,  Koeswara,  H.,  &  Putera,  R.  E.
(2023). Implementasi Program Pengembangan  Teknologi  Padi  Salibu  di Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan , 5 (1), 33. https://doi.org/10.20527/jpp.v5i1.6983 Rencana  Kerja  (Renja)  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kota Batam Tahun 2021.
Rencana  Strategis  (Renstra)  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kota  Batam  Tahun  2021- 2026.
Rofi,  M.  N.,  Purnomo,  E.  P.,  Fathani,  A.  T., Salsabila,  L.,  &  Anggraina,  D.  (2022). Peningkatan  Peran  Serta  Komunitas Pecinta  Lingkungan  dalam  Pemenuhan
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota Depok. Jurnal  Pendidikan  Lingkungan  Dan Pembangunan  Berkelanjutan , 22 (02),  39–45. https://doi.org/https://doi.org/10.21009/PL PB.222.03
Rusnita,  W.  C.,  Aromatica,  R.,  &  Putera,  R.  E. (2024).  Revitalizing  Urban  Governance: A
Comprehensive Evaluation of E-
Government  in  Padang  City’s  Urban Villages through the Lens of the Five Pillars E-Government  Framework. Public  Policy , 10 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp .v10i1.7679
Solichin, A.  W.  (2012). Analisis  Kebijakan .  Bumi
Aksara. Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . CV. Alfabeta. Susilo,  E.  H.  (2021).  Tranformasi  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  melalui  Optimalisasi  Teknologi Informasi  Terintegrasi. Jurnal  Pendidikan Tambusai , 5 (3). https://jptam.org/index.php/jptam/article/ view/2306
Taufik, T. H., Sarah, S. W., & Yusuf, Y. A. (2022).
Analisis Strategi Keberhasilan E-
Government  di  Kabupaten  Bojonegoro. Journal of Governance Innovation , 4 (1), 14–26. https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1116
Warman,  N.  S.,  Syamsir,  S.,  Maldini,  M.,
Nurhasanan,  O.,  Oktariandani,  N.  R.,  & Syayfikruzi,  I.  H.  (2022).  Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik (SPBE)  di  Kota  Pekanbaru. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra,
Seni Dan Budaya , 1 (2), 132–148.
https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.
161
Waruwu,  W.  M.,  Salsabila,  L.,  &  Fathani, A.  T. (2023).  Optimalisasi  E-Government  pada Kawasan  Free  Trade  Zone  di  Kota  Batam (Optimization of E-Government in the Free Trade  Zone  in  Batam  City  ). Jurnal  Studi Ilmu Sosial Dan Politik (Jasispol) , 3 (1), 49–57.
https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jasi spol.v3i1.1874
Wijayaningsih, N. F., Purnomo, E. P., Fathani, A.
T., & Salsabila, L. (2021). Analisis Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19  Kabupaten  Sleman  Yogyakarta. Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-
Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 24 (2), 98.
https://doi.org/10.31845/jwk.v24i2.706
Wirawan,  V.  (2020).  Penerapan  E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0  Kontemporer  di  Indonesia. Jurnal Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan , 1 (1). https://doi.org/10.18196/jphk.1101