Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Jawa 1830-1870
Wafiyatu Maslahah*
Arif Wahyu Hidayat*

## Abstrak
Kegagalan  sistem  sewa  tanah  yang  dilakukan  pada  pemerintahan  Inggris,  menjadikan pelajaran  bagi  pemerintah  Belanda  yang  telah  kembali  menduduki  Hindia-Belanda.  Situasi keuangan  Belanda  pada  saat  itu  sangat  terpuruk  sehingga  Johanes  van  den  Bosch  sebagai Gubernur  Jendral  yang  baru  mendapatkan  tugas  untuk  meningkatkan  produk  tanaman  ekspor, meskipun pada saat pemerintahan Belanda sebelumnya sudah menerapkan hal tersebut. Gagasan pemecahan    untuk  mengatasi  keterpurukan  keuangan  yang  dicetuskan  oleh  van  den  Bosch walaupun  sama  dengan  pemerintahan  yang  lama  tetapi  terdapat  perbedaan  yakni  pengenalan sistem  tanam  paksa,  yang  kemudian  terkenal  dengan  nama  Cultuurstelsel.  Aturan  mengenai pelaksanaan  sistem  tanam  paksa  pada  dasarnya  masih  dapat  diterima  karena  masih  berada dalam  koridorkoridor  kewajaran  yang  masuk  akal.  Permasalahannya  ialah  dalam  praktiknya sistem  tanam  paksa  menyimpang  dari  aturan  yang  ditetapkan.  Hal  ini  berakibat  penderitaan rakyat yang dikarenakan sebagian tanah milik petani harus ditanami tanaman ekspor yang kurun waktunya  sama  dengan  waktu  masa  tanam  padi.  Pelaksanaan  sistem  tanam  paksa  telah mempengaruhi dua unsur pokok kehidupan agraris pedesaan Jawa, yaitu tanah dan tenaga kerja. Selain itu, tanam paksa juga mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Jawa 1830- 1870 .

## Kata Kunci : tanam paksa, kehidupan sosial masyarakat

## Pendahuluan
Indonesia  pernah  dijajah  Inggris selama  lima  tahun  antara  1811-1816. Gubernur  Jendral  Raffles  merupakan  salah seorang  tokoh  yang  mengenalkan  sistem sewa tanah di Jawa. Hal ini didasarkan atas pengakuan  kedaulatan  Inggris  oleh  raja sehingga tanah menjadi milik negara.  Teori ini  yang  menjadi  dasar  dalam  penerapan sistem  sewa  tanah  di  Jawa.  Gagasan  ini muncul dari pengalaman Inggris di India.
Ketika  Raffles  meninggalkan  Jawa pada  tahun  1816,  maka  hak  atas penguasaan  wilayah  tersebut  dikembalikan
Inggris  kepada  Belanda.  Belanda  meninjau kembali  kebijaksanaan  mereka  atas  Jawa. Gubernur  Jenderal  Van  Der  Cappellen menerapkan  suatu  kebijaksanaan,  bahwa penduduk  Jawa  bebas  menggunakan  tanah mereka  untuk  menanam  yang  mereka kehendaki, tapi sebagai imbalan atas hak ini, orang-orang tersebut harus membayar sewa atas tanah. Pada tahun 1827, sebagian besar sewa  harus  dibayarkan  baik  dalam  bentuk mata  uang  perak  atau  emas,  dan  sisanya dalam  bentuk  mata  uang  tembaga. Diharapkan  dengan  konsep  liberal  ini, penduduk
Jawa kemudian akan
* Wafiyatu Maslahah adalah Dosen Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang
* Arif Wahyu Hidayat adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi FPISH IKIP Budi Utomo Malang
memproduksi hasil bumi yang lebih dapat di pasarkan,  dan  dengan  demikian  mampu membayar sewa tanah.
Kegagalan  sistem  sewa  tanah  dalam merangsang  para  petani  pedesaan  untuk meningkatkan  produksi  tanaman  ekspor yang  dilakukan  selama  pemerintahan komisaris Jendral Van der Cappelen dan Du Bus  de  Gisignies,  telah  memberikan  alasan bagi  penggantinya  untuk  menetapkan kebijakan baru yang dianggap lebih mampu menjawab tuntutan  yang mendesak.
Johanes  van  den  Bosch  yang  diangkat menjadi Gubernur Jendral di Indonesia pada tahun  1830  mendapatkan  tugas  untuk meningkatkan  produksi  tanaman  ekspor yang tidak dapat dicapai pada pemerintahan sebelumnya.
Tugas  ini  sangat  mendesak,  karena keadaan  keuangan  Negeri  Belanda  yang sangat  parah.  Negeri  Belanda  pada  waktu itu  memiliki  beban  hutang  yang  sangat besar yang tidak dapat ditanggulangi sendiri sehingga  mencari  solusi  di  daerah jajahannya yaitu Indonesia. Gagasan pemecahan  yang  dicetuskan  oleh  van  den Bosch  adalah  pengenalan  sisten  tanam paksa,  yang  kemudian  terkenal  dengan nama Cultuurstelsel (Kartodirjo  dan  Suryo, 1991: 53).
Sistem  tanam  paksa  yang  diterapkan sejak tahun 1830 ini, pada dasarnya adalah suatu penghidupan kembali sistem eksploitasi  dari  masa  VOC  yang  berupa penyerahan
wajib. Raffles
pernah
menghapus  sistem  penyerahan  wajib  dan menggantinya  dengan  system  pajak  tanah (land  rent) ,  dalam  rangka  usaha  untuk mendorong  petani  meningkatan  produksi tanaman ekspor. Usaha Raffles gagal karena kebijaksanaannya tidak mampu menciptakan  hubungan  yang  efektif  antara pemerintah  dengan  para  petani  yang  tidak lagi menggunakan  penghubung  para  bupati dan kepala-kepala desa.
Sistem  tanam  paksa  pada  dasarnya merupakan  penyatuan  antara  sistem penyerahan  wajib  dengan  sistem  pajak tanah.  Maka  dari  itu,  ciri  pokok  sistem tanam paksa terletak pada keharusan rakyat untuk  membayar  pajak  dalam  bentuk barang,  yaitu  berupa  hasil  tanaman pertanian mereka, dan bukan dalam bentuk uang  seperti  yang  berlaku  dalam  sistem pajak.  Menurut  pemikiran  van  den  Bosch, bahwa  dengan  pungutan  pajak  dalam bentuk  barang (natura) ,  maka  produksi tanaman perdagangan akan dapat dikumpulkan dalam jumlah yang besar.
Produksi  tanaman  ekspor  yang berhasil  dikumpulkan  itu,  diharapkan  akan dapat  dikirimkan  ke  negeri  induk  yang kemudian  dipasarkan  di  pasaran  dunia secara luas baik di Eropa maupun Amerika. Pemasaran  produksi  tanaman  ekspor  di dunia  itu  akan  mendatangkan  keuntungan besar baik kepada pemerintah maupun para pengusaha  di  Negeri  Belanda,  sehingga hutang  negeri  induk  segera  dibayar. Meskipun culturestelsel tidak  mengadakan
jenis tanaman baru dan cara pengoperasian yang  masih  sama  dengan  cara  di  zaman VOC,  yaitu  menguasai  tanah  tenaga  kerja dan  hasil  tanamannya  untuk  diekspor namun culturestelsel telah  menciptakan suatu  tahap  baru  dalam  eksploitasi  sosial eknomi dan transformasi terhadap pedesaan  Jawa.  Johanes  van  den  Bosch adalah  konseptor  sekaligus  pelaksana politik  tanam  paksa  yang  diangkat  sebagai Gubernur  Jendral  di  Indonesia,  dia beranggapan  pemerintah  Hindia  Belanda merasa  dirinya  sebagai  pengganti  raja-raja yang  berhak  melakukan  tindakan  seperti yang dilakukan raja (Husken, 1998: 75-76).
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tanam paksa, sebenarnya hal tersebut tidak begitu merugikan bangsa Indonesia, namun penyimpangan  dalam  pelaksanaan  politik itu  telah  membawa  kesengsaraan  bagi rakyat pribumi. Terlepas dari permasalahan tersebut pelaksanaan tanam paksa tentunya mengalami  dampak  terhadap  kehidupan sosial  masyarakat  di  Jawa.  Fenomena kehidupan sosial masyarakat di Jawa 1830- 1870 akan dibahas lebih lanjut.

## PEMBAHASAN
Golongan
konservatif yang
menguasai  pemerintahan  kolonial  pada masa  awal  abad  XIX  memandang  politik eksploitasi  dengan  penyerahan  paksa peninggalan  VOC  sangat  cocok  untuk mengelola  Hindia  Belanda  sebagai  daerah wingewest atau daerah yang
menguntungkan  negara  induk.  Sistem penyerahan  paksa  itu  dapat  diterapkan dalam usaha eksploitasi produksi pertanian tanah jajahan yang langsung ditangani  oleh pemerintah kolonial.
Eksploitasi produksi  pertanian  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  ini diwujudkan  dalam  bentuk  perkebunan negara.  Sejak  itulah  Hindia  Belanda memasuki  masa  sistem  tanam  wajib  atau tanam paksa ( cultuurstelsel ).   Sistem tanam paksa  dilaksanakan  melalui  alat  birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber  perekonomian  berupa  tanah  dan tenaga  kerja.Sistem  tanam  paksa  lebih mengutamakan  peningkatan  hasil  produksi tanaman ekspor yang sangat laku di pasaran Eropa,  untuk  itu  pemerintah  kolonial memperkenalkan  tanaman  ekspor  kepada petani di Jawa.
Pelaksanaan  tanam  paksa  dalam kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan  yang  berlaku  pada  masa  itu. Sistem  tanam  paksa  lebih  menguntungkan pemerintah  kolonial  dan  semata-mata sebagai  bentuk  eksploitasi  (Booth,  1988: 101).  Dalam  pelaksanaan  sistem  tanam paksa,  van  den  Bosch  menghendaki peningkatan  campur  tangan  orang  Eropa dalam  proses  produksi.  Rakyat  dipaksa menanam  tanaman  ekspor  yang  diminta pemerintah  di  tanah-tanah  milik  mereka sendiri. Penyerahan hasil tanaman, menurut teorinya, dilakukan atas kemauan penduduk
sendiri  namun  tentu  dalam  kenyataannya tidaklah demikian.
Tuntutan  kerja  paksa  (kerja  rodi) atau pekerjaan tanam paksa diwajibkan bagi penanaman  kopi  yang  hampir  semuanya dilakukan  di  tanah  yang  belum  digarap, meskipun pada praktiknya penanaman juga dilakukan  di  lahan  pertanian  yang  sudah digarap.  Dalam  teorinya  sebagai  upah  atas penanaman tanaman yang diminta pemerintah  maka  penduduk  dibebaskan dari  kewajiban  membayar  pajak  tanah. Pajak  nantinya  dipungut  bukan  dalam bentuk  uang  melainkan  dalam  bentuk in natura atau dengan memberikan tenaganya untuk bekerja. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan  sifat  rumah  tangga  desa  yang  ingin dipertahankan  sebagai  rumah  tangga produksi dan dicegah agar tidak menjalankan
rumah tangga uang (Kartodirdjo dan Suryo, 1991: 55).
Aturan  mengenai  pelaksanaan  sistem tanam  paksa  pada  dasarnya  masih  dapat diterima  karena  masih  berada  dalam koridorkoridor kewajaran yang masuk akal. Permasalahannya  ialah  dalam  praktiknya sistem  tanam  paksa  menyimpang  dari aturan yang ditetapkan.
Menurut Kartodirdjo  dan  Suryo  (1991:56)  di  dalam Lembaran  Negara  ( Staatsblad )  tahun  1834, nomor  22,  sistem  tanam  paksa  dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :
1) Melalui persetujuan, penduduk menyediakan  sebagian  tanahnya  untuk
penanaman  tanaman  perdagangan  yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2) Tanah yang disediakan untuk
penanaman  tanaman  perdagangan  tidak boleh  melebihi  seperlima  dari  tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3) Pekerjaan  yang  diperlukan  untuk menanam  tanaman  perdagangan  tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. 4) Bagian  tanah  yang  ditanami  tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5) Hasil tanaman perdagangan yang berasal dari  tanah  yang  disediakan  wajib diserahkan  kepada  pemerintah  Hindia Belanda;  apabila  nilai  hasil  tanaman perdagangan  yang  ditaksir  itu  melebihi pajak  tanah  yang  harus  dibayar  rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6) Kegagalan  panen  tanaman  perdagangan harus  dibebankan  kepada  pemerintah, terutama  apabila  kegagalannya  bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk.
7) Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka  dengan  pengawasan  kepala- kepala  mereka,  dan  pegawai-pegawai Eropa  membatasi  pengawasannya  pada segi  teknis  dan  ketepatan  waktu  dalam pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan.
Sistem  tanam  paksa  dilaksanakan melalui  saluran  birokrasi  pemerintah,  yang melibatkan  pejabat-pejabat  pribumi  dan
Eropa.  Pejabat  pribumi  mencakup  para bupati  hingga  kepala  desa.Pejabat  Eropa meliputi  para  Residen,  Asisten  Residen, Kontrolir,  dan  Direktur  Tanaman,  yang bertugas  sebagai  pengawas  jalannya pelaksanaan system tanam paksa.Ini berarti sistem  tanam  paksa  menyandarkan  diri pada  sistem  tradisional  dan  feodal  dengan perantaraan  struktur  kekuasaan  lama (Kartodirdjo, 1993:306). Sistem liberal yang sempat dianut ditinggalkan sama sekali.
Meskipun dapat ditarik suatu konklusi secara  umum  bahwa  sistem  tanam  paksa membawa  penderitaan,  akan  tetapi  sistem tanam  paksa membawa dampak  besar  bagi perubahan  sosial  ekonomi  petani  Jawa. Subsistensi  yang  sejak  dulu  menjadi  warna dalam perekonomian petani Jawa mengalami  pergeseran.  Secara  perlahan namun  pasti  sistem  tanam  paksa  telah memperkenalkan  perekonomian  uang  yang kemudian  semakin  berkembang  dengan masuknya  modal  asing  dalam  koridor ekonomi liberal.
Perubahan  penting  di  bidang  sosio- ekonomi  di  Jawa  nampakya  dimulai  sejak diberlakukannya  sistem  tanam  paksa  pada tahun 1830 dan berakhir dengan munculya depresi  ekonomi  pada  pertengahan  1880- an.  Sisi  terpenting  dari  perubahan  tersebut adalah  makin  melemahnya  ciri  subsisten kehidupan  perekonomian  pribumi.  Gaya hidup  lama  rumah  tangga  petani  pencari nafkah  yang  memproduksi  sebagian  besar kebutuhan  materinya  sendiri  perlahan
berpindah  ke  kehidupan  materi  yang  lebih komersial. Penduduk desa semakin terbiasa membeli  berbagai  jenis  kebutuhan  rumah tangga.  Dampak  ekonomi  dalam  bentuk kebiasaan  konsumen  yang  berubah  dari penduduk  desa  dicerminkan  oleh  semakin banyaknya  jumlah  orang  yang  terlibat penuh dalam kegiatan ekonomi nonpertanian (Linblad, 1998: 131).
Secara  umum  pelaksanaan  sistem tanam  paksa  telah  mempengaruhi  dua unsur  pokok  kehidupan  agraris  pedesaan Jawa,  yaitu  tanah  dan  tenaga  kerja.  Akan tetapi  menurut  Niel  dalam  Booth  (1988 :130),  dampak  dari  sistem  tanam  paksa  di Jawa selain mempengaruhi tanah (kemudian dikaitkan dengan sistem ekonomi  pedesaan)  dan  munculnya  tenaga buruh yang murah, masih ditambah satu hal lagi  yaitu  lahirnya  pembentukan  modal  di desa. Perolehan laba yang sangat luar biasa bagi  Belanda  menunjukkan  bahwa  sistem tanam paksa merupakan eksploitasi Belanda,  terutama  di  Jawa  pada  periode 1830-1870.
Sistem  tanam  paksa  pertama-tama mencampuri  urusan  kepemilikan  tanah penduduk  pedesaan,  karena  petani  harus menyerahkan  tanahnya  untuk  penanaman tanaman  ekspor.Tuntutan  akan  kebutuhan tanah pertanian untuk tanaman ekspor yang dilakukan  dengan  menggunakan  ikatan desa,  telah  mempengaruhi  pergeseran pemilikan  dan  penguasaan  tanah  di kalangan petani pedesaan. Hal  ini
dikarenakan  adanya  pertukaran  atau pembagian tanah pertanian untuk perataan pembagian  kewajiban  penyediaan  tanah dan kerja pada pemerintah, maupun adanya kecenderungan  perubahan  kepemilikan tanah perseorangan menjadi tanah komunal desa.
Menurut Niel dalam Booth (1988:118) menjelaskan  bahwa  sistem  tanam  paksa telah  menghancurkan  desa-desa  di  Jawa, karena  telah  memaksa  mengubah  hak kepemilikan  tanah  desa  menjadi  milik bersama  dan  dengan  demikian  merusak hakhak  perorangan  yang  lebih  dulu  atas tanah. Hal ini menurut Clifford Geertz dalam teori involusi pertaniannya,  mengakibatkan munculnya  homogenisasi  sosial  di  desa- desa  Jawa  yang mengakibatkan  kemiskinan bersama  ( shared  poverty ).Hal  inilah  yang kemudian  melahirkan  sistem  ekonomi pedesaan  yang  terus  berlanjut  meskipun sistem tanam paksa mulai memudar.
Selain  tanah,  sistem  tanam  paksa membutuhkan  pengerahan  tenaga  kerja rakyat secara besar-besaran untuk penggarapan
lahan, penanaman, pemanenan, pengangkutan, dan pengolahan di  pusat-pusat  pengolahan  atau  pabrik. Semua kerja yang dibutuhkan ini dilakukan dengan  sistem  kerja  paksa.  Pelaksanaan heerendiensten sangat memberatkan penduduk,  karena  selain  tidak  diberi  upah, juga pekerjaan yang harus dikerjakan secara fisik cukup berat. Meskipun nantinya secara berangsur-angsur  sistem  kerja  paksa  di
perkebunan  diganti  menjadi  sistem  kerja upah  bebas.  Sejak  tahun  1837  mulai dilakukan  individualisasi  pekerjaan  dalam perkebunan.  Tahun  1855  sistem  pekerjaan di perkebunan mulai teratur dan terspesifikasi.  Pekerjaan  di  perkebunan maupun  di  sektor  pembangunan  mulai memberlakukan sistem kontrak (Kartodirdjo dan Suryo, 1991 : 67-68). Meskipun pemerintah kolonila menjalankan  politik  “tidak  campur  tangan” semakin  intensifnya  ekonomi  Belanda  di Jawa  telah  menyebabkan  makin  hilangnya kehidupan  tradisional  masyarakat  Jawa. Ketika  kaum  bangsawan  Jawa  gagal  dalam ushanya  untuk  melebarkan  kepemimpinan mereka dalam bidang ekonomi, mengundurkan  diri  kembali  ke  dalam tradisi Jawa dengan pengecualian beberapa orang  mendapat  pendidikan  Barat  dalam mencarijalan  keluar  bagi  bakat  dan  ambisi mereka di bidang politik (Geertz, 1983: 14).
Menurut  Geertz  (1983:  55)  sistem tanam  paksa  mempunyai  arti  yang  sangat menentukan  dalam  pemusatan  hampir seluruh  usaha  di  Jawa.  Sistem  itu  telah memberikan bentuk terakhir pada perbedaan yang ekstrim antara Jawa dengan luar  Jawa  dan  semenjak  ituperbedaan semakin  besar.  Sistem  itu  memantapkan dan  menonjolkan  pola  ekonomi  rangkap dengan sektor Barat yang padat modal  dan sektor  Timur  yang  padat  karya,  karena sistem  itu  menyebabkan  makin  pesatnya perkembangan sektor Barat dan
mempercepat  membekunya  sektor  Timur, dan  jurang  ini  makin  melebar  dan mendalam  dengan  penanaman  modal Belanda.  Lebih  penting lagi sistem itu  telah mencegah pengaruh akibat makin mendalamnya  penetrasi  Barat  kedalam kehidupan  petani  dan  priyayi  Jawa, sehingga modernisasi pertanian di kalangan pribumi pada saat yang sangat menguntungkan tidak terjadi proses itu.
Pelaksanaan sistem tanam paksa telah mempengaruhi dua unsur pokok kehidupan agraris  pedesaan  Jawa,  yaitu  tanah  dan tenaga  kerja.  Sistem  tanam  paksa  pertama- tama  mencampuri  sistem  pemilikan  tanah penduduk  pedesaan,  karena  para  petani diharuskan  menyerahkan  tanahnya  untuk penanaman tanaman ekspor. Tuntutan akan kebutuhan tanah pertanian untuk penanaman tanaman ekspor yang dilakukan dengan  menggunkan  ikatan  desa,  telah mempengaruhi  pergeseran  pemilikan  dan penguasaan  tanah  di  kalangan  petani pedesaan.
Pergeseran  sistem  pemilikan  dan penguasaan  tanah  ini  terjadi  karena berbagai  sebab,  baik  karena  adanya pertukaran  atau  pembagian  tanah-tanah pertanian  untuk  perataan  pembagian kewajiban  penyediaan  tanah  dan  kerja kepada pemerintah, maupun karena adanya kecenderungan  perubahan  pemilikan  tanah perseorangan menjadi tanah komunal desa.
Pertukaran  tanah  garapan  terjadi terutama  di  daerah  pusat  penanaman  dan
pabrik tebu. Petani-petani di daerah sekitar pabrik  gula  yang  tanah  sawahnya  harus ditanami  tebu,  mendapat  pengganti  tanah garapannya di daerah pedesaan yang ada di luar  lingkaran  penanaman  dan  pengolahan tebu.  Pertukaran  dan  pergeseran  semacam itu  dilakukan  oleh  penduduk  sendiriatau diatur  oleh  pemerintah  setempat.  Cara  ini banyak  menimbulkan  kesulitan  penduduk, karena  tidak  jarang  penduduk  menerima pengganti  lahan  garapannya  terletak  jauh dari  tempatkediamanya,  sehingga  banyak waktu  dan  tenaga  yang  harus  disediakan untuk mengerjakan lahan mereka (Kartodirjo dan Suryo, 1991: 66).
Dirk  van  Hongedorp  dalam  (Burger,
1957:  146)  berpendapat  bahwa  stelsel feodal yag terdapat di Indonesia mematikan segala  kemauan  berusaha.  Menurutnya stelsel  ini  lebih  dari  pada  iklim,  adalah penyebab dari penyakit masa bodoh orang- orang  Jawa.  Karena  itu  ia  ingin  mencabut kekuasaan  dan  hak  mengguasai  atas  tanah dari  para  bupati  dan  memberikan  hak memiliki  tanah  kepada  para  petani,  yakni dijamin  kepastian  tentang  milik  tanahnya. Kemudian menghendaki kebebasan menanam  dan  mempergunakan  hasil tanamannya,  mengubah  penyerahan  paksa menjadi  penjualan  bebas  dan  ekspor  yang bebas dari hasil yang ditanamnya sendiri.
Rakyat  akan  dipaksa  menanam tanaman-tanaman ekspor pada tanah-tanah mereka sendiri. Sebelum itu hanya dituntut penyerahan  bahan-bahan  yang  dihasilkan
atas  kemauan  mereka  sendiri,  sedangkan rodi  serta  pekerjaan  tanam  paksa  hanya diwajibkan bagi penanaman kopi.
Penanaman  kopi  yang  diwajibkan  itu hampir  seluruhnya  dilakukan  diatas  tanah- tanah liar. Apabila dipergunakan juga tanah- tanah pertanian maka hal itu berarti bahwa pergaulan hidup desa akan dicampuri lebih mendalam.
Sebagai  upah  atas  penanaman  itu tidaklah  diberikan  uang,  tetapi  diberikan pembebasan  dari  kewajiban  membayar pajak  tanah  yang  sangat  berat  itu,  dengan demikian  maka  pajak  itu  tidak  dipungut dalam uang melainkan dalam natura (kerja). Pajak  ini  lebih  sesuai  dengan  sifat  rumah tangga  desa  daripada  pajak  dalam  uang yang menyebabkan rakyat terpaksa menjual barang-barang  hasilnya  sehingga  mudah disesatkan atau tertipu (Burger, 1957: 198).
Perluasan  penanaman  padi  di  sawah dan  pembayaran  gaji  yang  disediakan  oleh pemerintah kolonial dan pabrik-pabrik gula swasta  sepenuhnya  merupakan  akibat rangsangan perusahaan bebas (free enterprise) di Jawa setelah 1813. Pengolahan sawah pada dataran rendah dan penanaman  kopi  di  dataran  tinggi mendorong  kehidupan  menetap (sedentary
life) . Penenman tanaman sekunder disamping padi menunjukkan bahwa sedikit banyak  komersialisasi  juga  sedag  terjadi. Komersialisasi juga didorong oleh pertumbuhan  kegiatan  perdagangan  yang
pada  mulanya  berpusat  pada  pelabuhan- pelabuhan di Indramayu dan Cirebon.
Daerah-daerah  yang  dikendalikan oleh  Belanda,  terdapat  dua  sistem  tenaga kerja  yang  beroperasi  secara  pararel. Pertama,  tenaga  kerja  paksa  yang  direkrut dari para petani desa dan dipekerjakan oleh pejabat-pejabat supradesa untuk pelayanan masyarakat.  Pada  dasarnya,  hal  ini merupakan  sejenis  pajak  yang  ditarik  dari para  petani  pemilik  tanah.  Sistem  kedua adalah  tenaga  kerja  bayaran  yaitu  petani bekerja  pada  tanahnya  sendiri  dan  bekerja untuk orang lain dan menerima bayaran.
Berdasarkan jenis kerja dan perkembangan  ekonomi  daerah,  terdapat berbagai  jenis  pembayara,  mulai  dari hasil- hasil  pertanian  kemusian  tanah  sampai uang.  Tampaknya  menyesatkan  jika  kita beranggapan  bahwa  system  kerja  paksa mendominasi  masyarakat  desa  sedemikian rupa  sehingga  petani  hampir  tidak mempunyai  kebebasn  untuk  bekerja  bagi dirinya  sendiri.  Dalam  kenyataannya  para petani  sebelum  abad  ke-19  menikmati relatif lebih banyak kebebasan bekerja bagi dirinya sendiri daripada saat mereka beada di  bawah  system  tanam  paksa  (Linblad,
1998: 217).
Kerja  paksa  di  kesultanan  Jawa mempunyai  beberapa  karakteristik  yang khas.  Pertama,  fungsi  utama  kerja  paksa adalahmemberikan  pelayanan  pribadi  pada kelas  atas  atau  supradesa.  Karena  itu, tingkat  kerja  paksa  berbeda  dari  satu
daerah ke daerah yang lain. Bebrapa pejabat menuntut  banyak  pelayanan,  sedangkan yang  lain  tidak.  Kedua,  kerja  paksa  untuk kepentingan  umum  dan  infrastruktur digunakan dalam skala kecil dan untuk jenis kerja yang sederhana. Ketiga, secara umum, tidak  banyak  tenaga  kerja  direkrut  dari tempat-tempat  jauh  di  luar  daerah  atau desa.  Keempat, mobilisasi kerja skala besar (gugur  gunung) hanya  diperlukan  untuk menangani  bencana-bencana  atau  untuk tujuan  upacara-upacara  besar  di  ibu  kota. Kelima,  para  petani  yang  terkena  wajib militer  direkrut  dari  tiap  pemilik  tanah kapan  saja  Sultan  pergi  berperang,  namun tugas  ini  jarang  dilaksanakan  setelah perjajian Giyanti 1755.
Sistem  tanam  paksa  selama  empat dasawarsa  telah  berhasil  menutupi  defisit yang  diderita  pemerintah  Belanda,  bahkan dapat  meningkatkan  kemakmuran  bangsa Belanda sendiri. Jumlah total dari batig slot atau  keuntungan  yang  diperoleh  Belanda dari  hasil  tanam  paksa  mencapai  angka  f 784  juta  sesuatu  angka  yang  tinggi  pada masa  itu  (Djoenoed,  1993:  95).  Sementara dipihak  lain,  beban  yang  dipikul  rakyat bertambah  berat.  Penderitaan  rakyat tersebut  disebabkan  oleh  kerja  rodi  yang mereka  lakukan  baik  untuk  membangun dan  memelihara  benteng-benteng  tentara kolonial maupun juga perawatan infrastruktur  berupa  jalan,  jembatan  dan irigasi.  Banyak  dari  pekerja  rodi  tersebut kemudian  mati  karena  penyakit  dan
kekurangan  makanan  yang  disebabkan perawatan kesehatan yang kurang bagus.
Pada tahun 1840, tanda-tanda penderitaan  di  kalangan  masyarakat  Jawa mulai  tampak,  khususnya  di  daerah-daerah penanaman  tebu.  Batang  tebu  ditanam ditanah  yang  sama  untuk  penanaman  padi. Waktu  yang  diperlukan  untuk  tumbuhnya tebu  dan  menuainya  disusul  dengan persiapan lahan bagi penanaman padi telah mempersulit  tercapainya  pergiliran  yang konstant  bagi  kedua  komoditi  tersebut. Pabrik-pabrik  gula  juga  bersaing  dengan pertanian  padi  untuk  jatah  air.  Nila  juga menciptakan  masalah,  gizi  tanah  menjadi terkuras sehingga mengakkibatkan tanaman padi  buruk  beberapa  tahun  setelah  lahan ditanami  nila  sehingga  terjadi  kekurangan beras. Harganya menjadi bergejolak dimana-mana yang paling kuat terjadi pada tahun 1830-an dan 1840-an.
Kelaparan-kelaparan  yang  melanda Jawa  lebih  disebabkan  oleh  kemelaratan petani  dan  keserakahan  orang-orang  yang memegang  kekuasaan  ketimbang  oleh kelangkaan  beras.  Pada  tahun  1844  terjadi gagal panen besar-besaran yang diikuti oleh kelaparan  di  Cirebon.  Wabah-wabah penyakit  khususnya  tipus  berjangkit  pada tahun 1846-1850. Sementara
itu pemerintah  menerapkan  kenaikan  pajak tanah  dan  pajak-pajak  lainnya  secara drastis. Kepergian penduduk dari desa-desa mengakibatkan  semakin  turunnya  hasil pertanian padi (Ricklefs, 2001: 267).  Sistem
Tanam  Paksa  telah  menyebabkan  penilaian yang  negatif  bagi  pekerjaan  karena memberikan  kompensasi  atau  ganti  rugi serendah  mungkin.  Dengan  meneruskan penggunaan pola-pola kekuasaan tradisional.  Sistem  Tanam  Paksa  juga merubah sistem kerja mayarakat yang telah mengenal sistem ekonomi uang ( monetisasi ) ke  dalam  lingkungan  kehidupan  pedesaan agraris (Kartodirdjo dan Suryo, 1991:68).
Kehidupan perekonomian yang semula  masih  tradisional  dan  subsisten secara berangsur-angsur berkenalan dengan ekonomi uang
melalui komersialisasi  produksi  pertanian  dan pasaran  kerja.  Sistem  tanam  paksa  telah menjadi  pintu  masuk  peredaran  uang  ke daerah  pedesaan.  Sistemekonomi  uang  ini membuat  para  petani  mulai  tergantung pada dunia luar. Produksipertanian dirasakan  sebagai  komoditi  untuk  ekspor dan  pasar  dunia.  Sistem  ini  mulai menggoyang  sistem  ekonomi  subsisten sebagai  ekonomi  tradisional  yang  bersifat tertutup  dan  memenuhi  kebutuhan  rumah tangga sendiri bagi petani.
Salah  satu  dampak  dari cultuurstelsel adalah  masuknya  ekonomi  uang  di pedesaan. Penduduk membayar pajak tanah (landrent) yang  diintroduksi  oleh  Raffles dengan  uang.  Kenyataan  ini  saja  sudah menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan  pedesaan.  Suatu  masalah  yang penting  pula  adalah  apa  yang  dinamakan “ cultuur  procent ”  (Fasseur,  1986),  yaitu
jumlah  persentase  yang  diterima  para pejabat  Belanda  maupun  sesuai  dengan produksi  yang  diserahkan  pada  gudang- gudang pemerintah. Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gaji yang diterima. Van den Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong  para  pejabat  tersebut  bekerja keras. Lagi pula cara itu juga sudah dipakai dalam Preangerstelsel, dengan  demikian cara  ini  sesungguhnya  bukan  ciptaan  van den Bosch.
Banyaknya  eksploitasi  tenaga  kerja serta tanah pertanian menyebabkan penderitaan  rakyat  yang  semakin  berat. Bagi  para  petani  yang  menjadi  buruh upahan  di  pabrik-pabrik  secara  umum ekonomi  mereka  relatif  baik.  Namun  para petani  tidak  mempunyai  kesempatan mengerjakan  tanahnya  atau  tanahnya dijadikan  perkebunan  pemerintah  maka penderitaanlah  yang  terjadi,  sehingga muncullah reaksi dari masyarakat Jawa.
Salah  satu  reaksi  tersebut  adalah dengan  cara  berpindah  jauh  dari  desanya untuk menghindari beban-beban atau untuk mencari  pekerjaan.  Upaya  penghindaran diri  digambarkan  oleh  masyarakat  Jepara yang ramai-ramai melarikan diri, menyingkir  dan  migrasi  lemah  di  Jawa  bila tekanan tuntutan pihak yang berkuasa telah terlampau  berat  menimpa  diri  mereka.
Sejak  tahun-tahun  pertama  pelaksanaan tanam paksa sudah terjadi penyingkiran diri dari  beberapa  ribu  petani  dari  Jepara.  Hal ini menyulitkan pemerintah karena
kehilangan  tenaga  kerja  yang  begitu diperlukan  bagi  perkebunan  tanam  paksa. Pada  tahun  1841  kesulitan  itu  timbul kembali  dengan  perpindahan  penduduk dalam  jumlah  besar,  pada  enam  bulan pertama  tahun  itu  sudah  sekitar  2.000 petani  menyingkir  ke  daerah  sebelah selatan Grobogan, daerah yang tidak terlibat tanam  paksa  dan  juga  tanpa  adanya  kerja rodi (Husken, 1998: 112).
Bentuk-bentuk perlawanan lain
terlihat  juga  seperti  sabotase,  tindakan- tindakan  kekerasan  perseorangan  dan
demonstrasi protes secara bersama.
Biasanya  ini  terjadi  di  daerah-daerah  yang memiliki  tanggung  jawab  besar  untuk menghasilkan  komoditi-komoditi  pertanian untuk  pemerintah  maupun  di  daerah  yang memiliki  tanggung  jawab  sedikit  atau  yang tidak memiliki sama sekali. Ini menunjukkan  bahwa  banyak  persoalan yang  dirasakan  masyarakat  Jawa  karena kondisi  umum  pemerintah  Belanda  dari padapengaturan-pengaturan  khusus  dalam tanam paksa (Ricklefs, 2001: 226).
Pergolakan  di  daerah  pedesaan sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap kekuasaan  asing  ternyata  bersifat  endemis, local,  pendek  umurnya  serta  tradisional. Gerakan  yang  tradisional  ini  tidak  mampu meluaskan  jaringan  organisasinya,  basis komunitasnya  tetap  unit  social  tradisional yang  merupakan  komunitas  desa,  keluarga dan  lembaga  tradisional  religius.  Menurut Suhartono  (1991:  140-165)  terdapat  tiga
kategori  gerakan  sosial  sebagai  bentuk perlawanan  terhadap  kekuasaan  Belanda dan  elit  local. Pertama, gerakan  dan ideologi mesianisme yang mengandung harapan datangnya zaman adil dan makmur. Gerakan  ratu  adil  merupakan  kontra- ideologi  terhadapraja  sebagai  penguasa yang  tentu  akan  mengancam  kedudukan penguasa. Kedua adalah  gerakan  bercorak nativisme. Gerakan  ini  tidak  dapat dipisahkan  dari  besarnya  kekuasaan  asing sehingga  menciptakan  reaksi  kuat  untuk melenyapkannya.
Meluasnya  kekuasaan  asing  berarti merosotnya  ketertiban  di  berbagai  bidang kehidupan, sehingga pengusiran orang asing termasuk  sekutunya  menjadi  tujuan  utama gerakan  itu  karena  membentuk  kelompok penguasa. Ketiga adalah  gerakan  protes perorangan  yang  terdapat  di  pedesaan. Munculnya gerakan ini merupakan pelampiasan  frustasi  karena  tekanan- tekanan  dari  perusahaan  perkebunan. Berdasarkan  ideologi  yang  dianutnya disertai keberanian dan kekebalan mendorong  pemimpin  gerakan  melakukan protes  terhadap  perusahaan  perkebunan. Selain  gerakan  perorangan  yang  bersifat terorganisir,  terdapat  bentuk  pelawanan yang  dilakukan  secara  perseorangan  yang terjadi  di  pedesaan  antara  lain perkecuan, pembegalan, pembakaran, pencurian ternak dan pembunuhan. Umumnya para kecu atau bandit terorganisir  dengan  baik  dan
mempunyai  markas  serta  pimpinan  yang disebut benggol kecu.
Pada  akhirnya,  sistem  ekonomi modern  yang  muncul  akibat  tanam  paksa meskipun  berhasil  mendorong  Jawa  makin terlibat  dalam  perdagangan  internasional karenapertumbuhan yang mantap di bidang ekspor,  namun  di  sisi  lain  telah mengeksploitasi habis-habisan sistem ekonomi  subsistens  yang  menjadi  basis ekonomi kaum tani.
Eksploitasi lewat sistem tanam  paksa bersifat  brutal  dan  mengakibatkan  petani Jawa  menderita  kemiskinan  dan  kelaparan. Struktur  sosial  dan  ekonomi  Jawa  nyaris dihancurkan.
Kemiskinan
dan kelaparanmenjadi masalah pokok penduduk
Jawa.  Teori  involusi  pertanian  Clifford Geertz yang menjelaskan proses kemiskinan structural  di  Jawa  tampak  relevansinya.
Pertambahan penduduk Jawa, berkurangnya lahan pertanian dan perluasan  perkebunan  Eropa  menjadi penyebab kemiskinan di Jawa.

## PENUTUP
Sistem
tanam paksa lebih mengutamakan  peningkatan  hasil  produksi tanaman ekspor yang sangat laku di pasaran Eropa.
Pemerintah kolonial memperkenalkan  tanaman  ekspor  kepada petani  di  Jawa.  Pelaksanaan  tanam  paksa dalam  kenyataannya  tidak  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  pada  masa  itu. Sistem  tanam  paksa  lebih  menguntungkan
pemerintah  kolonial  dan  semata-mata sebagai  bentuk  eksploitasi.  Rakyat  dipaksa menanam  tanaman-tanaman  ekspor  pada tanah-tanah  mereka  sendiri.  Sebelum peristiwa  tanam  paksa  terjadi,  fenomena yang  ada  yakni  rakyat  hanya  dituntut menyerahkan  bahan-bahan  yang  dihasilkan atas  kemauan  mereka  sendiri.  Tanaman yang  wajib  ditanam  yaitu  kopi.  Penanaman kopi yang diwajibkan itu hampir seluruhnya dilakukan  diatas  tanah-tanah  liar.  Apabila dipergunakan  juga  tanah-tanah  pertanian maka hal itu berarti bahwa pergaulan hidup desa akan dicampuri lebih dalam.
Perubahan  di  bidang  sosio-ekonomi di  Jawa  dimulai  sejak  diberlakukannya sistem  tanam  paksa  pada  tahun  1830  dan berakhir dengan munculya depresi ekonomi pada  pertengahan  1880-an.  Sisi  terpenting dari  perubahan  tersebut  adalah  makin melemahnya  ciri  subsisten  kehidupan perekonomian  pribumi.  Gaya  hidup  rumah tangga petani pencari nafkah yang mulanya memproduksi  sebagian  besar  kebutuhan materinya  sendiri  perlahan  berpindah  ke kehidupan  materi  yang  lebih  komersial. Kehidupan  perekonomian  yang  semula masih  tradisional  dan  subsisten  secara berangsur-angsur berkenalan dengan ekonomi  uang  melalui  komersialisasi produksi  pertanian  dan  pasaran  kerja.
Sistem  Tanam  Paksa  telah  menyebabkan penilaian  yang  negatif  karena  memberikan kompensasi  atau  ganti  rugi  yang  sangat rendah.

## 30   | JURNAL AGASTYA VOL  6 NO 2 JULI 2016

## DAFTAR PUSTAKA
Booth,  Anne    et.al.  1988. Sejarah  Ekonomis Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Burger,  D.H.  1957. Sedjarah  Ekonomis Sosiologis Indonesia 1. Jakarta: Pradjna Paramita.
Djonoed,  Marwati  dkk.  1993. Sejarah Nasional  Indonesia  V .  Jakarta:  Balai
Pustaka.
Fasseur, C. De Indologen. 1993. Ambtenaren voor de oost 1825-1950. Amsterdam.
Geertz,  Clifford.  1983. Involusi  Pertanian. Jakarta: Bharata.
Husken,  Frans.  1998. Masyarakat  Desa dalam  Perubahan  Zaman. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Kartodirdjo,  Sartono  dan  Suryo,  Djoko. 1991. Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial  Ekonomi .  Yogyakarta: Aditya Media.
Kartodirdjo,  Sartono  .  1993. Pengantar Sejarah  Indonesia  Baru:  1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1 .  Jakarta:Penerbit  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Lindblad,  Thomas  J.  1998. Sejarah  Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru. Jakarta: LP3ES.
Ricklefs,  M.C.  1991. Sejarah  Indonesia Modern. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Suhartono.  1991. Apanage  dan  Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta  (1830-1920). Yogyakarta: Tiara Wacana .