## Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat)
Metasari Kartika*

## Universitas Tanjungpura

## ABSTRACT
This study aims to obtain empirical evidence the impact of intergovernmental transfers on local revenue effort. This study uses unbalanced panel data from 14 Regency / Municipality in West Kalimantan Province during the period 2001 to 2009.The research concluded that (1) There are differences  in  the  local revenue  capacity  in  the  Regency/Municipality  West  Kalimantan Province,  causing  the  local  revenue  efforts  was  different,  (2)  On  average  in  the  Regency  / Municipality  West  Kalimantan  Province,  DAU  and  DBH tax (unconditional  transfers )  has  a positive  and  significant  effect  on  local  revenue  effort,  (3)  On  average in  the  Regency  / Municipality  West  Kalimantan  Province,  DAK  (conditional  transfers)  has  a  negative  and significant effect on local revenue effort.
Keywords: Local Revenue Capacity, Local Revenue Effort, Conditional Transfers, Unconditional Transfers.

## 1. PENDAHULUAN
Desentralisasi  merupakan  suatu  cara  untuk  mencapai  tujuan  dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, khususnya  dalam  rangka  memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk  memungut  pajak  (taxing  power),  terbentuknya  Dewan  dan  Kepala  Daerah  yang dipilih  oleh  rakyat,  dan  adanya  bantuan  dalam  bentuk  transfer  dari  Pemerintah  Pusat (Machfud, 2002).
Transfer  mengakibatkan  setiap  Pemerintah  Daerah  memiliki  tambahan  sumber pendapatan  dalam  menyediakan  pelayanan  publiknya.  Namun,  bukan  berarti  transfer membuat  pemerintah  daerah  mengenyampingkan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pada dasarnya prinsip transfer adalah mengisi celah antara pendapatan dan pengeluaran daerah serta tidak bersifat menggantikan pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh daerah (Jha, Woojin, & Nagarajan, 2011).
* Korespondensi: Metasari Kartika, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Indonesia. Email: metasarikartika@gmail.com.
Selama ini sistem transfer di Indonesia memiliki arti yang sangat penting karena sebagian  besar  pengeluaran  pemerintah  daerah  dibiayai  oleh  Pemerintah  Pusat  melalui transfer. Hal ini terlihat dari jumlah transfer yang semakin meningkat tiap tahunnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Jumlah transfer dari pusat ke daerah yang meningkat tiap tahunnya dikarenakan permintaan  untuk  layanan  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah (misalnya; pendidikan,  kesehatan,  transportasi  dan  pelayanan  kepolisian)  telah berkembang  pesat.  Namun,  pendapatan  daerah  terutama  dari  pajak  belum  mampu mengimbangi  pertumbuhan pengeluaran  yang  diinginkan  (Rosen  &  Ted,  2010). Selain itu, kendala keuangan masih banyak menyulitkan daerah-daerah di Indonesia yang belum mandiri  secara  finansial.  Dimana  daerah  masih  sangat  bergantung  pada  dana  transfer untuk  membiayai  belanja  daerah.  Data  menunjukkan  proporsi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  hanya  mampu  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  paling  tinggi  sebesar 20% (Haryo, 2004).

## Sumber: Data Pokok APBN 2005-2010, Departemen Keuangan, RI.
Grafik 1. Jumlah Transfer  Pusat ke Daerah di Indonesia (Miliar Rupiah)
Pada Grafik  2  terlihat  bahwa  di  era  desentralisasi  fiskal    masih  terdapat ketergantungan keuangan daerah pada transfer pusat, dimana memiliki peranan lebih dari 50% dalam membiayai kebutuhan daerah di Kabupaten/ Kota Propinsi Kalimantan Barat. Ketergantungan  terhadap  transfer  dari  pemerintah  pusat  juga  terjadi  di negara berkembang  dan  transisi  ekonomi, transfer  juga  membiayai  sekitar  60  persen  dari
pengeluaran  pemerintah  daerah  di  negara-negara  anggota Organisation  for  Economic Co-operation and Development (Shah, 2007).

## Sumber: data diolah dari BPS (2009, 2010).

## Grafik 2. Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota  di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008- 2009 (Juta Rupiah)
Jumlah transfer pusat yang besar menandakan kapasitas fiskal daerah masih tidak dapat memenuhi  kebutuhan  fiskalnya.  Kapasitas  fiskal  yang  rendah  dapat  disebabkan peranan pajak dalam pembiayaan daerah  yang  sangat rendah dan sangat bervariasi dan juga  terjadi karena  adanya  perbedaan  yang  cukup  besar  dalam  jumlah  penduduk, keadaan  geografis  (berdampak  pada  biaya    yang  relatif mahal), dan  kemampuan masyarakat (Machfud, 2002).
Mendominasinya transfer dalam pendapatan daerah diharapkan membuat daerah mampu  mengalokasikannya  pada  sektor-sektor  produktif  yang  mampu  mendorong adanya  peningkatan    investasi  yang  berdampak  pada  peningkatan  pelayanan  publik, sehingga  akan  meningkatkan  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam membiayai kebutuhan daerah.
Sesuai  dengan  hakikat  otonomi  daerah  dan  adanya  kebijakan  perpajakan  dan retribusi, maka setiap daerah memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  keuangannya  serta  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  pajak dan  retribusi  daerah  dalam rangka mewujudkan  kemandirian  daerah.  Adanya kewenangan  dan  transfer  dari  pemerintah  pusat  maka  diharapkan  meningkatkan upaya pendapatan asli daerah.
Dalam  kaitannya  dengan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  daerah  yang  bebannya dapat  diperkirakan  dari  besarnya  pengeluaran,  rendahnya  PAD  serta  kecilnya  upaya pajak  daerah  menjadikan  pemerintah  daerah  mempunyai  tingkat  ketergantungan  yang tinggi  terhadap  dana  dari  pusat  baik  dalam  bentuk conditional  transfers maupun unconditional transfers dalam membiayai pengeluaran daerahnya. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat memiliki potensi untuk mengurangi upaya fiskal daerah, menyimpangnya  prioritas belanja, dan meruntuhkan  akuntabilitas pejabat daerah akibat kebijakan yang dilakukannya  (Chaparro, Smart & Zapata, 2004).
Oleh karena itu, diperlukanlah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah.  Diharapkan dengan  PAD  yang  meningkat  akan meningkatkan pula  kualitas  pelayanan  publik,  sehingga  kemampuan  masyarakat  meningkat  dan  pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Teori Transfer Menurut Rosen & Gayer (2010).

## Secara umum terdapat dua jenis transfer, yaitu: Transfer bersyarat (Conditional
Grants) dan  Transfer  Tidak  Bersyarat (Unconditional  Grants). Transfer  bersyarat merupakan  transfer  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah yang pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Pusat. Transfer tidak bersyarat merupakan transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang pengelolaannya diserahkan penuh  kepada  pemerintah  daerah  dan  diawasi  oleh  pemerintah  pusat.  Transfer  ini bertujuan  untuk  pemerataan  pendapatan  antar  daerah  dan  merupakan  dana  pendukung pelaksanaan  program/ proyek  pembangunan  yang  menjadi  prioritas  daerah. Pemerintah Pusat juga menetapkan tujuan yang spesifik dalam penggunaan dana transfer bersyarat.
Ada beberapa jenis transfer bersyarat, yaitu: Matching Grants, Matching Closed-

## Ended Grants, dan Nonmatching Grants. Matching Grants Merupakan transfer dana dari
Pemerintah  Pusat  ke  Daerah  yang  diberikan  sesuai  dengan  dana  yang  diperlukan  oleh Pemerintah Daerah. Dalam transfer Matching Grants pengalokasiannya sudah ditetapkan pada  program/proyek  tertentu.  Transfer Matching  Grants memiliki  dua  pengaruh  bagi daerah,  yaitu: Pertama,  pengaruh  pendapatan  (income  effect),  yaitu  adanya  bantuan menyebabkan peningkatan pendapatan daerah penerima. Kedua, pengaruh substitusi atau harga (price atau substitution effects), yaitu bantuan menyebabkan perubahan pada harga relatif  barang  publik  yang  disubsidi  terhadap  barang  publik  lain  yang  tidak  disubsidi. Matching  Closed-Ended  Grants menempatkan  batasan  seberapa  banyak  Pemerintah Pusat  akan  memberikan kontribusi. Nonmatching  Grants digunakan  untuk  membiayai penyediaan  barang  publik.  Bantuan  atau  tambahan  dana  akan  menggeser  atau  merubah garis anggaran daerah penerima bantuan.

## 2.2. Teori Transfer Menurut Shah (2007)
Transfer  dapat  diklasifikasikan  menjadi  2 kategori,  yaitu: General-Purpose Transfers (unconditional)  dan Specific-Purpose  Transfers (conditional  or  earmarked). General-Purpose  Transfers diberikan  sebagai dukungan  anggaran  tanpa syarat    yang mengikat. Ciri  utama  dari  transfer General-Purpose Transfers adalah daerah memiliki keleluasaan  penuh  dalam  memanfaatkan  dana  transfer  sesuai  dengan  pertimbangan- pertimbangannya  sendiri  atau  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  prioritas  di  daerahnya. Pembagian transfer tanpa syarat biasanya berdasarkan suatu formula tertentu.
Transfer  ini dapat dibelanjakan  untuk kombinasi barang/jasa publik atau digunakan untuk memberikan keringanan pajak  kepada penduduk. Specific-Purpose Transfers digunakan    untuk    program  atau  kegiatan    yang    dianggap    penting  oleh pemerintah    pusat    namun    kurang    dianggap    penting    oleh    daerah.  Sehingga dimaksudkan  untuk  memberikan  insentif  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan program  atau kegiatan  tersebut.  Terdiri  dari: Nonmatching  Transfers dan Matching Transfers. Nonmatching transfers merupakan transfer  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Pusat kepada  Pemerintah Daerah  untuk  menambah  dana  penyelenggaraan  suatu  jenis urusan  tertentu  tanpa  mempertimbangkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  telah/akan mengalokasikan  dananya  dalam jumlah  besar  atau  kecil.
Matching  Transfers merupakan  transfer  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat kepada daerah untuk menutup sebagian  atau seluruh kekurangan pembiayaan satu jenis urusan tertentu. Jadi disini, pemerintah daerah telah mengalokasikan sejumlah dana dari pendapatan  daerahnya  untuk  penyelenggaraan  urusan  tersebut.  Transfer  ini  dibedakan menjadi  dua  jenis,  yakni: Open-Ended  Matching  Grants dan Closed-Ended  Matching Grants. Transfer Open-Ended  Matching  Grants ditujukan  untuk  menutupi  seluruh kekurangan  dana  yang  terjadi.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  daerah  tidak  ada  memiliki batasan dalam menyesuaikan dana transfer dari pemerintah pusat. Pada transfer Closed- Ended Matching Grants terdapat batasan jumlah dana maksimum yang dapat digunakan. Hal  ini  sangat  disukai  oleh  Pemerintah  Pusat,  karena  walaupun  dana  yang  diberikan sesuai  dengan  besar  proyek,  namun  setelah  besarnya  biaya  proyek  melampaui  jumlah tertentu, pemberi bantuan dapat mencukupkan bantuannya.

## 2.3. Tax Effort
Menurut  Bird et al. (2008), tax  effort merupakan  persentase  pendapatan  pajak dari produk domestik bruto. Adapun indikator dari tax effort adalah rasio dari pendapatan publik  terhadap  PDB  (Produk  Domestik  Bruto).  Menurutnya,  konsep tax  effort harus dipahami dalam arti luas karena mencakup penerimaan pajak dan bukan pajak termasuk dividen dari perusahaan publik, perpajakan melalui dana stabilisasi, sumber daya daerah setempat serta iuran jaminan sosial.
Besfamille  &  Pablo  (2004),  Luky  (2003),  Rosen  &  Ted  (2010),  mengukur tax effort dengan menggunakan rasio antara penerimaan pajak actual terhadap nilai perkiraan yang berasal dari regresi kapasitas pajak. Saruc & Isa (2008), mendefinisikan tax effort sebagai  rasio dari  pendapatan  lokal  dikumpulkan  untuk  mengukur  kekayaan  lokal, sehingga  upaya  pajak  daerah i =  pendapatan yang  dikumpulkan/  perkiraan  pendapatan. Rumus  dapat diubah  sesuai  dengan  pengukuran kapasitas  pendapatan  daerah. Tiga metode  yang  digunakan  dalam memperkirakan  kapasitas  pendapatan:  pendekatan ekonomi makro, pendekatan ekonomi mikro dan analisis regresi. Keuntungan umum dari pendekatan ekonomi makro adalah  secara  ekonomi  netral  dan      independen  dari  sistem pajak aktual pemerintah daerah (Clark, 1997 dalam Saruc & Isa, 2008).
Lotz  &  Morss  dalam  Musgrave  (1969)  menyatakan tiga  ukuran tax  effort : pertama, rasio  pajak  terhadap  GNP. Kedua, rasio  pajak  aktual  terhadap  target pajak (estimasi). Sehingga digunakan persamaan sebagai berikut :
................................................................................................ (1)
Dimana Y p adalah pendapatan perkapita. Dan ketiga, menggunakan persamaan yang  menambahkan  faktor  ekspor  dan  impor. Selanjutnya,  Musgrave  &  Peggy (1989) menyatakan  ukuran perbandingan dari tax  effort dapat diturunkan dengan membandingkan rasio aktual pendapatan untuk GNP dari  suatu  negara.  Menggunakan data cross  section pada  negara  berkembang,  Musgrave  &  Peggy  (1989)  menggunakan persamaan sebagai berikut :
............................................................................. (2)
Dimana:
T = pendapatan Y = GNP Yp = GNP perkapita X = ekspor
E = output dari industri bahan baku
A = output dari pertanian.
Determinan dari tax effort (Brun, Gérard & Bertrand, 2010):
Untuk beberapa  negara, tax  effort dijelaskan oleh kombinasi faktor-faktor struktural dan keputusan kebijakan ekonomi. Dari literatur yang  tersedia, ada empat macam  faktor yang menjelaskan tax  effort dapat dibedakan: Determinan  struktural ekonomi,  Variabel  Kebijakan  Makroekonomi, Variabel  Kelembagaan, dan Variabel Bantuan. Determinan  struktural  ekonomi merupakan pendapatan  perkapita,  kontribusi impor terhadap GDP, kontribusi pertanian terhadap GDP dan kontribusi ekspor minyak dan bijih besi  terhadap total  ekspor. Variabel  Kebijakan Makroekonomi merupakan persentase  utang  terhadap  PDB, inflasi  dan  nilai  tukar  riil. Variabel  Kelembagaan merupakan korupsi, kualitas birokrasi dan akuntabilitas.
Variabel  Bantuan merupakan aliran  bantuan  mempengaruhi  tingkat  pendapatan masyarakat  karena  merupakan  bentuk  pengganti pembiayaan (Gupta, 2003;  Ouattara, 2006 dalam Brun et al., 2010).

## 2.4. Dampak Transfer pada Sistem Desentralisasi
Flypaper  effect merupakan  isu  yang  dominan  dalam  melihat  pengaruh  transfer, yang  kemudian  dikenal  dengan First-Generation  Theories (Gamkhar  &  Anwar,  2007). Fenomena flypaper  effect membawa  implikasi  yang  lebih  luas  bahwa  transfer  akan meningkatkan  pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  lebih  besar  daripada  penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998 dalam Haryo, 2004). Fenomena flypaper effect dapat terjadi  dalam  dua  versi  (Gorodnichenko, 2001  dalam  Haryo, 2004). Pertama,  merujuk pada  peningkatan  pajak  daerah  dan  anggaran  pengeluaran  pemerintah  yang  berlebihan. Kedua,  mengarah  pada  elastisitas  pengeluaran  terhadap  transfer  yang  lebih  tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.
Menurut Gamkhar & Anwar (2007), Second Generation Theories mengungkap- kan  pengaruh transfer  tergantung dari  sistem  fiskal daerah  (misalnya sifat kompetisi pajak, tugas pajak dan jenis fungsi  yang  dilakukan oleh pemerintah daerah) dan pengaturan kelembagaan  merupakan  hal  yang  terpenting  untuk menerapkan program- program pemerintah,  sehingga memiliki  dampak  sebagai  berikut: Persaingan  Fiskal (Fiscal  Competition), Soft  Budget  Constraint, dan Federal  Insurance  and  The  moral Hazard  Problem. Persaingan  fiskal  dalam  sistem  desentralisasi  dapat  meningkatkan akuntabilitas pemerintah,  tetapi juga  dapat  menciptakan eksternalitas  negative yang mempengaruhi tingkat dan pola kegiatan ekonomi (Oates 2005). Efek negatif persaingan timbul  karena  pemerintah  bersaing  untuk  sumber  daya  modal  yang relative mobile, dengan mengenakan tarif pajak yang serendah-rendahnya. Transfers dapat membuat soft budget  constraint (Kornai, 1979  dalam  Gamkhar  &  Anwar,  2007)  dimana  munculnya harapan bahwa pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah yang tidak berhasil. Maka  mekanisme  yang  terbaik  untuk  menyediakan  dukungan  pendapatan  pemerintah lokal adalah dengan mentransfer basis pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan  pembagian  sistem  pendapatan  dimana  pajak  yang  dihasilkan  daerah  dapat didistribusikan  kembali  kepada  pemerintah  daerah. Federal  Insurance  and  The  moral Hazard  Problem, transfer dapat  berfungsi sebagai bentuk jaminan  terhadap guncangan negatif pada  perekonomian  daerah. Namun, transfer  jugadapat menyebabkan masalah moral hazard.

## 2.5. Transfer dan Tax Effort.
Meskipun  pemerintah  daerah  memiliki  kapasitas  pajak  yang  sama  tetapi  dapat mengumpulkan  jumlah  pajak  yang  berbeda,  dikarenakan  beberapa  daerah  dapat melakukan  upaya  yang  lebih  dalam  mengumpulkan  pajak  dibandingkan  daerah  yang
lain. Hal ini menunjukkan sejauh mana pemerintah setempat dalam memanfaatkan dasar pengenaan pajak yang tersedia (Gold 1986 dalam Saruc & Isa,2008).
Jika  transfer  merangsang  upaya  pajak  maka  dapat  menghasilkan  manfaat efisiensi, dimana dapat memobilisasi pajak daerah sehingga membuat pemerintah daerah tidak  lagi  bergantung  terhadap  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Transfer  dari  pemerintah pusat  dapat  digunakan  untuk  merangsang  upaya  pajak  daerah  dengan  memberikannya pada pemerintah daerah yang memiliki basis pendapatan melebihi rata-rata nasional dan sanksi apabila pendapatannya  di bawah rata-rata nasional (Saruc & Isa, 2008).
Dalam  beberapa  studi  empiris,  seringkali  menganalisis  hubungan  antara  upaya pajak  daerah  dan  transfer.  Diasumsikan  bahwa  transfer  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah adalah penentu signifikan dari upaya pajak daerah. Faktor-faktor lokal seperti  kemauan  politik,  kapasitas  administrasi  dan  kerangka  kerja  kelembagaan  juga menjadi faktor penentu upaya pajak daerah (Saruc & Isa, 2008).
Literatur  tentang Fiscal  Federalism menekankan  dua  penjelasan  dari  pengaruh transfer  pada  usaha  fiskal. Pertama adalah  didasarkan  pada assumption  of  rational benefit  maximization. Menurut  pendekatan  ini,  transfer  sebagai  tambahan  pendapatan mengurangi  upaya  fiskal  karena  adanya  efek  substitusi.  Hal  ini  membuat  pemerintah daerah  mengganti  perpajakan  lokal  dengan  transfer  (Peterson  1997  dalam  Aragón  & Vilma,  2005). Kedua,  berdasarkan flypaper  effect. Fenomena  ini didasarkan pada beberapa bukti empiris menyatakan bahwa  pengeluaran pemerintah  daerah lebih  besar bila dibiayai oleh  bantuan tanpa  syarat dibandingkan dari sumber  daya sendiri (Hines dan Thaler 1995 dalam Aragón & Vilma, 2005).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Analisis secara kuantitatif menggunakan model ekonometrika yaitu regresi berganda dengan unbalanced panel  data,  yang  diolah  dengan  menggunakan  program Eviews  6. Penelitian  ini  fokus pada  analisis  tentang  dampak  transfer  pusat  terhadap  upaya  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat tahun 2001-2009.
Sebelum  membuat  model  dampak  transfer  pusat  terhadap  upaya  Pendapatan Asli Daerah maka terlebih dahulu membuat model kapasitas PAD menggunakan konsep kapasitas  pajak.  Maka  digunakan  persamaan  dengan  memodifikasi  model  dari Piancastelli  (2001),  Lotz  &  Morss  dalam  Musgrave  (1969), Musgrave  &  Peggy  (1989) yakni:
RC =  f (IPC, TRD, AGR) ...................................................................................... (3)
Persamaan-persamaan  diatas  dapat  dinyatakan  dalam  model  ekonometrika  untuk menjelaskan kapasitas PAD di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat, yaitu :
............................................. (4)
Dimana :
RC it = Kapasitas PAD (PAD/PDRB) daerah ke-i, pada tahun t IPC it = PDRB perkapita daerah ke-i, pada tahun t AGR it = Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah ke-i, pada tahun t TRD it = Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB daerah ke-i, pada tahun t  it
= error term
β 0 = konstanta
β 1 ,β 2 ,β 3 = parameter regresi yang akan diestimasi
I = kabupaten/kota yang akan diobservasi
t = periode observasi
Setelah itu, maka akan dapat dihitung nilai upaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan definisi yang diungkapkan oleh Besfamille & Pablo (2004), Saruc & Isa (2008), Lotz & Morss dalam Musgrave (1969), maka digunakan rumus sebagai berikut :
..................................................................................... (5)
Dimana :
RE = upaya PAD, (PAD/PDRB) estimasi merupakan kapasitas PAD  yang nilainya didapat dari hasil persamaan 4.
Selanjutnya,  akan  dilihat  dampak  transfer  pusat  terhadap  upaya  PAD  dengan modifikasi  dari  model  penelitian  Aragón  dan  Vilma  (2005),  Nagathan  dan  K.Jothi (2000), dan Gupta (2007). Variabel dependennya adalah upaya Pendapatan Asli Daerah (RE) dan variabel independen yang akan digunakan adalah conditional transfers (DAK), unconditional transfers (DAU  dan  DBH  Pajak)  dan  variabel pelayanan  publik  yang diproksi  dengan  rasio  jumlah  pegawai  negeri  sipil  terhadap  jumlah  penduduk.  Maka dapat diperoleh persamaan, dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :
........................................................................................... (6)
Persamaan-persamaan  di  atas  dapat  dinyatakan  dalam  model  ekonometrika  untuk menjelaskan  upaya  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten/Kota  Propinsi  Kalimantan Barat, yaitu :
RE it =  0 +  1 UT it +  2 CT it +  3 PS+  it ...................................................................................................... (7)
Dimana :
RE it =Upaya Pendapatan Asli Daerah ke-i, pada tahun t UT it = DAU+DBH daerah ke-i, pada tahun t CT it = DAK daerah ke-i, pada tahun t PS it = Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk, daerah ke-i, pada tahun t  it = error term
 0 = konstanta
 1 ,  2 ,  3 = parameter regresi yang akan diestimasi
i = kabupaten/kota yang akan diobservasi
t = periode observasi

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Model Kapasitas Pendapatan Asli Daerah
Hasil persamaan regresi model kapasitas PAD sebagai berikut :
RC it = -0,1626 + 0,0199 Log IPC it + 0,0833 TRD it + 0,0555 AGR it ................ (8)
t-stat (-6,9601) (4,3030)***
(2,8487)***       (4,5097)*** R 2 = 0,671684
F-stat = 11,1243 ***
Keterangan : *** α = 1%.
Dari  persamaan  8,  didapat  nilai fixed effect  (cross) untuk  persamaan kapasitas PAD sebagai berikut :
Tabel 1. Nilai Koefisien Fixed Effect Model Kapasitas PAD Di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2001 – 2009 No. Kabupaten/Kota Nilai Fixed Effect Pada Intersep 1. Kab. Sambas -0,013174 2. Kab. Bengkayang -0,009829 3. Kab. Landak -0,011541 4. Kab. Pontianak 0,012683 5. Kab. Sanggau -0,000544 6. Kab. Ketapang 0,001962 7. Kab. Sintang 0,001880 8. Kab. Kapuas Hulu -0,001761 9. Kab. Sekadau -0,000383 10. Kab. Melawi 0,007740 11. Kab. Kayong Utara -0,001226 12. Kab. Kubu Raya 0,002064 13. Kota Pontianak 0,014118 14. Kota Singkawang 0,002222
Dari hasil regresi, terdapat daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai fixed effect positif  dapat  diartikan  bahwa  jika  variabel-variabel  PDRB  perkapita,  kontribusi sektor  perdagangan  terhadap  PDRB  dan  kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  PDRB dianggap  konstan  maka  kapasitas  PAD  Kabupaten/Kota  akan  meningkat  sebesar  nilai fixed  effect pada  intersep  kabupaten/kota  tersebut.  Perbedaan  nilai  ini  dapat  disebabkan
adanya  perkembangan  kontribusi  persektor  terhadap  PDRB  yang  berbeda  untuk  tiap daerah, perbedaan karakteristik wilayah dan jumlah penduduknya.
Kapasitas  PAD  dapat  menggambarkan  kemampuan  daerah  dalam  menggali sumber  penerimaannya  sehingga  diperlukanlah  suatu  estimasi  agar  dalam  menentukan target  penerimaan  sesuai  dengan  kemampuan  daerah  yang  sesungguhnya. Berdasarkan tinjauan  literatur,  ada  dua alternatif  cara  yang  sering  dipergunakan  dalam  estimasi kapasitas  fiskal    ini.    Pertama,  dengan  menggunakan  metode  regresi.  Kedua,    dengan melakukan perhitungan  kapasitas  pajak  daerah  secara  langsung  dengan  memperkira- kan besarnya basis pajak dan menggunakan tarif pajak efektif (Panggabean, Mahi, Pang- gabean & Brodjonegoro, 1999).
Tabel 2. Kapasitas PAD (PAD/ PDRB) Estimasi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan
Barat No Kabupaten / Tahun Rata- rata Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Sambas 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.005 2 Bengkayang 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 3 Landak 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.026 0.026 0.027 0.027 0.026 4 Pontianak 0.010 0.009 0.009 0.009 0.012 0.012 0.013 0.014 0.014 0.011 5 Sanggau 0.001 0.002 0.005 0.004 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.006 6 Ketapang 0.009 0.011 0.008 0.008 0.010 0.006 0.006 0.005 0.006 0.008 7 Sintang 0.017 0.017 0.018 0.006 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 8 Kapuas Hulu 0.012 0.013 0.013 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.010 9 Sekadau - - - 0.006 0.007 0.008 0.009 0.009 0.010 0.008 10 Melawi - - - - 0.022 0.020 0.019 0.020 0.018 0.020 11 Kayong Utara - - - - - - - 0.003 0.002 0.002 12 Kubu Raya - - - - - - - 0.001 0.003 0.002 13 Ko. Pontianak 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.010 0.010 0.010 0.011 0.009 14 Ko. Singkawang - 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012
Pada  penelitian  ini  nilai  kapasitas  PAD  estimasi  didapatkan  dari  metode  regresi dimana perbedaan dalam potensi keuangan pemerintah daerah  dijelaskan  lewat  perbe- daan    dalam    basis    fiskalnya  antara  lain  dari  PDRB  perkapita  dan  kontribusi  sektor terhadap PDRB.
Selanjutnya dari nilai kapasitas PAD estimasi, maka akan didapatkan nilai upaya PAD. Upaya  PAD  dapat  diartikan  sejauh  mana  perekonomian  suatu  daerah menggunakan  kapasitas  PAD  nya,  sehingga  upaya  PAD  dapat  diukur  dengan membandingkan  antara  kapasitas  PAD  (PAD/PDRB)  aktual  dengan  kapasitas  PAD (PAD/PDRB) estimasi yang didapatkan dari persamaan 8. Perbedaan antara nilai aktual dan  estimasi  dapat  disebabkan  kemampuan  daerah  dalam  menggali  sumber pendapatannya.
Upaya PAD  = (PAD/PDRB)aktual (PAD/PDRB)estimasi Tabel 3. Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat
No Kabupaten / Tahun Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Sambas 0.9703 1.3363 1.0140 0.9454 0.7137 0.9821 0.8687 0.9020 1.0093 2 Bengkayang 1.7215 1.1347 0.3581 0.7862 0.6638 1.2941 1.0681 0.8898 1.0683 3 Landak 0.0204 0.0538 0.0639 0.0668 0.0782 0.3735 0.1084 0.1352 0.1649 4 Pontianak 0.1099 0.1697 0.2218 0.2248 1.2930 1.5602 1.8528 1.6589 0.9783 5 Sanggau 2.0083 1.6168 1.0030 1.1840 0.7089 0.7616 0.5627 0.8159 0.6972 6 Ketapang 1.3729 1.0805 0.7551 0.8408 0.5631 1.2056 0.8913 1.2836 1.2643 7 Sintang 2.1931 1.1740 0.5493 1.9729 0.3234 0.9075 0.6801 0.7064 0.8048 8 Kapuas Hulu 1.2392 2.4246 0.5894 0.7299 0.5448 1.1017 0.4686 0.5461 0.6796 9 Sekadau - - - 0.1606 0.2377 1.0760 0.7809 1.3268 1.8639 10 Melawi - - - - 0.2411 0.6359 0.8170 1.5743 1.8985 11 Kayong Utara - - - - - - - 0.3377 2.3348 12 Kubu Raya - - - - - - - 1.7575 1.1020 13 Ko. Pontianak 0.7359 0.9598 0.9161 0.8592 0.9644 0.9135 1.1810 1.0952 1.0624 14 Ko. Singkawang - 0.2048 0.5237 0.4660 0.6064 1.2854 1.4293 1.5639 1.5649
Keterangan:
Selanjutnya dapat dilakukan analisis secara bersamaan antara kapasitas PAD dan upaya  PAD  seperti  terlihat  pada Grafik 3 – 11.  Penggolongan  kapasitas  PAD  mengacu kepada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Luky  (2003),  dengan  cara  menggunakan  batas rata-rata  yang  diperoleh  setiap  tahun.  Kabupaten/Kota  yang  memiliki  nilai  kapasitas PAD  lebih  besar  dari pada  rata-rata  tahun  bersangkutan  maka  digolongkan  tinggi  dan jika  nilai  kapasitas  PAD  lebih  kecil  daripada  rata-rata  tahun  bersangkutan  maka digolongkan rendah.
Penggolongan upaya PAD menggunakan kriteria  yang digunakan oleh Chelliah, Baas  and  Kelly  (1975) dan Tait,  Gratz  and  Eichengreen  (1979)  dalam  Piancastelli (2001),  dimana  daerah  dengan  nilai  upaya  PAD  lebih  besar  dari  satu  maka  memiliki upaya PAD  yang tinggi dan daerah dengan nilai upaya PAD lebih kecil dari satu maka memiliki  upaya  PAD  yang  rendah. Dengan  penggolongan  tersebut,  maka  akan didapatkan pemetaan setiap daerah pertahunnya seperti yang ditunjukkan pada Grafik 3 – 11
Pada Grafik 3 – 11 juga terlihat perkembangan upaya PAD tiap Kabupaten/Kota. Pada tahun 2001 hanya 5 dari 9 daerah yang tergolong memiliki upaya PAD yang tinggi kemudian  pada  tahun  2009  menjadi  9  dari  14  daerah  yang  upaya  PAD  nya  tinggi. Tingginya  upaya  PAD  suatu  daerah  mengindikasikan  daerah  tersebut  dapat mengumpulkan PAD melebihi target yang hendak dicapai, dan ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan lembaga (Piancastelli, 2001).
Grafik 3. Kapasitas PAD dan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2001
Grafik 4. Kapasitas PAD dan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2002
Grafik 5. Kapasitas PAD dan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2003
Grafik 6. Kapasitas PAD dan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004
Grafik 7. Kapasitas PAD dan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005
Grafik 8. Kapasitas PAD dan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006
Grafik 9. Kapasitas PAD dan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2007
Grafik 10. Kapasitas PAD dan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008
Grafik 11. Kapasitas PAD dan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2009
Pada Grafik 3 – 11 juga  terlihat  bahwa  meskipun  daerah  tergolong  dalam kapasitas  dan  upaya  PAD  yang  sama  tetapi  nilainya  berbeda.  Hal  ini  dapat  disebabkan oleh  (1)  upaya  masing-masing  daerah  yang  menunjukkan  sejauh  mana  pemerintah setempat memanfaatkan kapasitas pendapatan yang ada (Gold, 1986 dalam Saruc & Isa, 2008),  (2)  faktor endowment yang  ada  di  setiap  daerah  Di  Kabupaten/Kota  Propinsi Kalimantan Barat.
Daerah yang tergolong high capacity – high effort menandakan daerah tersebut memiliki  potensi  ekonomi  yang  tinggi  dan  daerah  tersebut  mampu  dalam memaksimalkan upaya dalam menggali kapasitas tersebut. Secara dominan, pada tahun 2001-2002  pada  Kabupaten  Sintang  dan  Kapuas  Hulu. Tahun  2005-2007  pada Kabupaten  Pontianak  dan  Kota  Singkawang. Pada  tahun  2008-2009  terdapat  pada Kabupaten  Melawi,  Kota  Singkawang  dan  Kota  Pontianak.  Pada  ketiga  daerah  ini, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran paling besar dalam PDRB.
Daerah  yang  tergolong high  capacity – low  effort menandakan  daerah  tersebut belum  optimal  dalam  menggali  kapasitas  pendapatan  yang  dimilikinya. Selama  kurun waktu  9  tahun,  Kabupaten  Landak  tergolong  dalam  klasifikasi  ini.  Adapun  potensi ekonomi  Kabupaten  Landak  antara  lain  pada  sektor  pertambangan  (andesit  dan  granit), pertanian  (padi,  jagung,  kacang  hijau,  kacang  tanah,  kedelai,  lidah  buaya,  ubi  jalar  dan ubi kayu), perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet, kopi dan kelapa), pariwisata.
Daerah  yang tergolong low capacity – high effort menandakan dengan kapasitas pendapatannya  yang  tidak  terlalu  besar  tetapi  daerah  ini  melakukan  upaya  yang  tinggi dalam  menggali  potensi  yang  ada  di  daerahnya. Selama  periode  penelitian,  Kabupaten Ketapang,  Kabupaten  Sambas  dan  Kabupaten  Bengkayang  dominan  tergolong  dalam klasifikasi  ini. Untuk  daerah  yang  tergolong low  capacity – low  effort menandakan dengan  kapasitas  pendapatannya  yang  tidak  terlalu  besar  tetapi  daerah  ini  juga  tidak melakukan  upaya  yang  maksimal.  Selama  tahun  2005-2009,  Kabupaten  Sanggau dominan tergolong dalam klasifikasi ini.
Upaya  PAD  dapat  diketahui  dengan  melihat  seberapa  banyak  daerah memperluas  penerimaannya, dalam  hal  ini  melalui  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.Namun, suatu daerah dapat saja tergolong low effort walaupun jenis pajak daerah dan retribusi daerahnya melebihi daerah lain. Hal ini dikarenakan daerah tersebut hanya mengekstensifikasi  pendapatannya  tetapi  tidak  optimal  dalam  memungut  pajak  daerah dan  retribusi  daerahnya. Suatu  daerah  juga  dapat  tergolong high  effort walaupun  jenis pajak  daerah  dan  retribusi  daerahnya  lebih  sedikit  dibandingkan  daerah  lainnya, disebabkan daerah tersebut melakukan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

## 4.1.1 Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Kapasitas PAD
Pendapatan  perkapita  merupakan  variabel  yang  sering  digunakan  oleh  peneliti untuk  mengetahui  kapasitas  pajak  karena  mencerminkan  dasar  pajak  (tax  base) negara/daerah (Suparmoko, 2002). Guritno (1993) menyatakan bahwa terdapat 3 ukuran yang  mencerminkan  kemakmuran  yaitu  pengeluaran  konsumsi,  kekayaan  dan pendapatan  perkapita. Ketiga  ukuran  tersebut  mencerminkan  tingkat  kemakmuran  juga menunjukkan kemampuan seseorang untuk membayar pajak.
Menurut  Gujarati  (2004),  jika  model  lin-log  maka  elastisitasnya  adalah .
Dari hasil persamaan 8, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,0199, dengan nilai y sebesar  0,009  maka  didapat  elastisitasnya  sebesar  2,3189.  Artinya,  rata-rata  kecen- derungan  Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Kalimantan  Barat  dengan  peningkatan  PDRB perkapita sebesar 1%, akan meningkatkan kapasitas PAD sebesar 2,32%, ceteris paribus. Tanda positif pada koefisien menunjukkan adanya hubungan yang positif antara variabel PDRB perkapita dengan variabel kapasitas PAD.
Hasil  dalam  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  dimana  menurut  Stotsky  & Asegedech (1997), Eltony (2002), Gupta (2007) dan Bird,et,al (2008) menyatakan bahwa pendapatan  perkapita  merupakan  proksi  dalam  melihat  berkembangnya  perekonomian. Berkembangnya perekonomian berarti tingkat pembangunan  lebih  tinggi  sehingga mengakibatkan  kemampuan  yang  lebih  tinggi  untuk membayar dan  mengumpulkan pajak. Luky (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tahap pembangunan (stage of  development)  merupakan  fungsi  dari  ukuran  dasar  pajak  (tax  base)  yang  berarti negara-negara yang sedang giat membangun akan memperoleh pajak yang semakin besar dari yang diharapkan.
Oleh  karena  terdapat hubungan positif antara tingkat pendapatan  perkapita dengan  kapasitas  PAD,  berarti  jika  PDRB  perkapita  mengalami  kenaikan  maka  akan berdampak pula pada kenaikan kapasitas PAD yang diproksi dengan rasio PAD terhadap PDRB  atau  dapat  dikatakan bahwa  kenaikan  PDRB  perkapita  dapat  menstimulus kapasitas PAD.

## 4.1.2 Pengaruh Sektor Perdagangan Terhadap Kapasitas PAD
Pada  hasil  persamaan 8, diperoleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,0833. Artinya, rata-rata kecenderungan  Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan  Barat dengan perubahan kontribusi  sektor  perdagangan  terhadap  PDRB  sebesar  1%  akan  meng- akibatkan  perubahan  pada  kapasitas  PAD  sebesar  0,0833  poin, ceteris  paribus.  Tanda positif  pada  koefisien  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  positif  antara  variabel perdagangan dengan variabel kapasitas PAD.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Piancastelli (2001), Ghura (1998) dan Lotz & Morss (1967) dalam Gupta (2007).  Paincastelli  (2001)  menyatakan  perdagangan  masih  merupakan  sumber  penting penerimaan  pajak  terutama  pada  negara-negara  berkembang  sehingga  ketika  nilai perdagangan  meningkat  maka  akan  berpengaruh  positif  pada  penerimaan  pajak.  Selain itu, pajak yang terkait dengan perdagangan lebih mudah untuk dikenakan karena barang akan  keluar  masuk  dari satu  daerah  ke  daerah  lainnya. Kesimpulannya  adalah sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kapasitas PAD.

## 4.1.3 Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Kapasitas PAD
Pada  hasil  persamaan 8,  diperoleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,0555. Artinya, rata-rata kecenderungan  Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan  Barat dengan perubahan kontribusi sektor pertanian terhadap  PDRB sebesar 1%  akan  mengakibatkan perubahan pada kapasitas PAD sebesar 0,0555 poin, ceteris paribus. Tanda positif pada koefisien  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  positif  antara  variabel  pertanian  dengan variabel kapasitas PAD.
Hal ini sesuai dengan teori perkembangan struktur pajak dari Musgrave (1969), dimana  struktur  perekonomian  menentukan  struktur  dari  sistem pajak  artinya  struktur penerimaan  pajak  ini  akan  mengikuti  pola  basis  pajak.  Pada  daerah  yang  struktur perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertanian akan sulit dalam mengenakan pajak  pendapatan  sehingga land  tax dapat  dijadikan  sumber  pendapatan  utama.  Oleh karena  sektor  pertanian  masih  mendominasi  pada  daerah  Kabupaten/Kota  di  Propinsi Kalimantan  Barat,  maka  sektor  pertanian  juga  memiliki  peranan  penting  terhadap kapasitas PAD.

## 4.2. Model Upaya PAD
Dari  hasil  regresi  model,  didapatkan  persamaan  regresi  model  upaya  PAD sebagai berikut :
RE it =  1,9854 + 0.3052 Log UT it – 0,1391 Log CT it + 0.5023 PS it ................. (9) t-stat     (1,5343) (5,8038)*** (-3,6584)***         (1,6774)* R 2 =  0,758214
F-stat = 17,05143***
Keterangan : *** α = 1%, *α =10%.
Dari persamaan 9, didapat nilai fixed effect (cross) untuk persamaan upaya PAD seperti yang tertera pada Tabel 4.
Tabel 4. Nilai Koefisien Fixed Effect Model Upaya PAD Di Kabupaten/Kota Propinsi
Kalimantan Barat Tahun 2001 – 2009 No. Kabupaten/ Kota Nilai Fixed Effect Pada Intersep 1. Kab. Sambas 0,042269 2. Kab. Bengkayang 0,045970 3. Kab. Landak -0,698598 4. Kab. Pontianak -0,072369 5. Kab. Sanggau 0,091050 6. Kab. Ketapang 0,082204 7. Kab. Sintang 0,088160 8. Kab. Kapuas Hulu -0,276040 9. Kab. Sekadau 0,453184 10. Kab. Melawi 0,267446 11. Kab. Kayong Utara 0,256865 12. Kab. Kubu Raya 1,104942 13. Kota Pontianak 0,054754 14. Kota Singkawang -0,124568
Upaya  PAD  pada  Kabupaten/  Kota  sangat  berfluktuatif. Hal  ini  dapat dikarenakan  jumlah  realisasi  PAD  yang  tidak  sama  setiap  tahunnya  dan  keterbatasan yang  dimiliki  daerah  dalam  menentukan  target  PAD  yang  harus  diperoleh  berdasarkan potensi  perekonomian  daerahnya.  Dari  hasil  regresi,  terdapat  sepuluh  daerah  Kabu- paten/Kota  yang  mempunyai  nilai fixed  effect yang  positif  dapat  diartikan  bahwa  jika variabel- variabel unconditional transfers (DAU dan DBH Pajak), conditional transfers (DAK), pelayanan publik (rasio jumlah PNS terhadap jumlah populasi) dianggap konstan maka  indeks  upaya  PAD  Kabupaten/  Kota  tersebut  akan  meningkat  sebesar  nilai fixed effect kabupaten/kota  tersebut.  Perbedaan  koefisien intercept antar  daerah Kabupaten/Kota menunjukkan adanya perbedaan upaya PAD di masing-masing daerah, hal ini disebabkan antara lain (1) adanya perbedaan tingkat pelayanan publik di masing- masing  daerah  yang  mengakibatkan  jumlah  PAD  yang  terkumpulkan  pun  berbeda,  (2) perbedaan  jumlah  transfer  pusat  yang  diterima  setiap  daerah  yang  berarti  terdapat perbedaan  kemampuan  fiskal  dan  kebutuhan  fiskal  antar  daerah,  dan  (3)  adanya
perbedaan  karakteristik  daerah.  Selain  itu  menurut  Piancastelli  (2001),  perbedaan intercept ini juga dapat disebabkan karena faktor budaya, lembaga dan batasan hukum ditiap daerah.
Upaya  PAD  di  suatu  daerah  dapat  dikatakan  tinggi  bilamana  indeknya  >  1, dikatakan  sedang  jika  indeknya  antara  0,84-1  (1  >  x  >  0,84)  dan  dikatakan  rendah  jika indeknya  <  0,84  (Piancastelli,  2001). Tabel  5  merupakan klasifikasi  upaya  PAD Kabupaten/Kota menurut ukuran yang dikemukakan oleh Piancastelli (2001).

## 4.2.1 Pengaruh Unconditional Transfers Terhadap Upaya PAD
Dari  persamaan  9,  diperoleh  nilai  koefisien  regresi sebesar  0,3052.  Menurut Gujarati  (2004),  jika  model  lin-log  maka  elastisitasnya  adalah
.    Dengan  nilai  x sebesar  0,9191  maka  elastisitasnya  sebesar  0,3321.  Artinya,  rata-rata  kecenderungan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat dengan kenaikan jumlah DAU dan DBH Pajak sebesar 1% akan mengakibatkan meningkatnya upaya PAD sebesar 0,33%, ceteris paribus.
Dikarenakan nilai elastisitasnya lebih kecil dari 1, maka pengaruh unconditional transfer terhadap  upaya  PAD  tergolong  inelastis.  Hal  ini  berarti  besarnya  perubahan upaya PAD yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat tidak sebesar akibat perubahan jumlah transfer tak bersyarat yang diterima.
Stine  (1994)  mengemukakan  bahwa  ketika  terjadi  penurunan  transfer  maka pengeluaran  daerah  dan  pendapatan  sendiri  (own-revenue)  juga  mengalami  penurunan. Menurutnya, penurunan transfer menyebabkan turunnya dukungan pembiayaan kegiatan yang  ditujukan  untuk  peningkatan  pajak.  Turunnya  dukungan  pembiayaan  kemudian diantisipasi  dengan  peningkatan  harga-harga  layanan  publik  di  tingkat  lokal.  Hal  ini justru  menjadi  kontra  produktif  dikarenakan    tidak  menyebabkan  terjadinya  kenaikan pendapatan  sendiri.  Penerimaan  sendiri  justru  mengalami  penurunan  karena  publik merespon  negatif  peningkatan  harga-harga  layanan  publik. Dapat  disimpulkan  dengan adanya  transfer  berarti  menyebabkan  adanya dukungan  pembiayaan  kegiatan  yang ditujukan  untuk  peningkatan  penerimaan  daerah.  Dimana  dengan  bertambahnya penerimaan  maka  daerah  leluasa  untuk  mendesain  kebijakan  yang  dapat  memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi.
Menurut Panggabean, et al., (1999), Secara  teoritis  dan  empiris,  DAU   yang diterima    daerah    mampu    menstimulasi  ekonomi    daerah    lewat    tiga    cara. Pertama, alokasi    DAU  mampu  mengurangi  dampak  negatif  dari  eksternalitas  negatif  yang ditimbulkan  oleh  daerah  sekitarnya.  Bila    ini    terjadi    maka  DAU  sebenarnya  memiliki kontribusi  pada  penciptaan    efisiensi    alokasi  yang    akhirnya  akan    menstimulasi ekonomi  daerah. Kedua,    lewat    alokasi  DAU  maka  daerah-daerah  yang    kekurangan modal    akan  bisa    terbantu.    Dengan  demikian  efek    DAU  adalah    membantu menciptakan  kombinasi input produksi yang  lebih optimal. Artinya, DAU menstimulasi
ekonomi daerah  lewat  efeknya  terhadap  perbaikan  efisiensi  produksi. Ketiga,  alokasi DAU  bisa didesain  sedemikian  rupa  dikaitkan  dengan  upaya  peningkatan  PAD  dan Bagi  Hasil sehingga upaya penerimaan pajak, retribusi dan bagi hasil menjadi semakin meningkat. Bila ini terjadi, DAU akan memiliki kontribusi pada mobilisasi sumberdaya keuangan.

## Tabel 5. Klasifikasi Upaya Pendapatan Asli Daerah di  Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat
TAHUN RENDAH SEDANG TINGGI 2001 Landak Sambas Bengkayang Sintang Pontianak Sanggau Kapuas Hulu Ko.Pontianak Ketapang 2002 Landak Singkawang Ko.Pontianak Sambas Ketapang Pontianak Bengkayang Sintang Sanggau Kapuas Hulu 2003 Bengkayang Sintang Ko.Pontianak Sambas Landak Kapuas Hulu Sanggau Pontianak Ko.Singkawang Ketapang 2004 Bengkayang Kapuas Hulu Sambas Sanggau Landak Singkawang Ketapang Sintang Pontianak Ko.Pontianak Sekadau 2005 Sambas Sintang Ko.Pontianak Pontianak Bengkayang Kapuas Hulu Landak Sekadau Sanggau Melawi Ketapang Singkawang 2006 Landak Sambas Bengkayang Kapuas Hulu Sanggau Sintang Pontianak Sekadau Melawi Ko.Pontianak Ketapang Singkawang 2007 Landak Kapuas Hulu Sambas Bengkayang Singkawang Sanggau Sekadau Ketapang Pontianak Ko. Pontianak Sintang Melawi 2008 Landak Kapuas Hulu Sambas Pontianak Kubu Raya Sanggau Kayong Utara Bengkayang Ketapang Singkawang Sintang Sekadau Ko. Pontianak Melawi 2009 Landak Pontianak Sambas Kayong Utara Sanggau Sintang Bengkayang Kubu Raya Kapuas Hulu Ketapang Singkawang Sekadau Ko. Pontianak Melawi
Untuk    DBH    Pajak    (Pajak  Penghasilan,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Bea Perolehan  Hak  Atas  Bumi    dan  Bangunan), meskipun  merupakan  kewenangan pemerintah pusat,  pemungutan    pajak  ini  memerlukan  sinergi  antara  pemerintah  daerah setempat dengan kantor pelayanan pajak agar lebih optimal. Semakin tinggi penerimaan pajak-pajak ini di satu daerah, maka besarnya bagi hasil juga akan semakin tinggi. Selain itu  terdapat  insentif  bagi  daerah  bila  mampu  melampaui  target  penerimaan  pajaknya, seperti yang tertera pada PP No.55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan.

## 4.2.2 Pengaruh Conditional Transfers Terhadap Upaya PAD
Dari  persamaan 9,  diperoleh  nilai  koefisien  regresi sebesar -1,391,  Menurut Gujarati  (2004),  jika  model  lin-log  maka  elastisitasnya  adalah
.  Dengan  nilai  x sebesar  0,9191  maka  elastisitasnya  sebesar -0,1514.  Artinya,  rata-rata  kecenderungan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat dengan peningkatan jumlah DAK sebesar 1% akan mengakibatkan turunnya upaya PAD sebesar 0,15%, ceteris paribus.
Dikarenakan  nilai  elastisitasnya  lebih  kecil  dari  1,  maka  pengaruh conditional transfer terhadap  upaya  PAD  tergolong  inelastis.  Hal  ini  berarti  besarnya  perubahan upaya PAD yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat tidak sebesar dengan perubahan jumlah transfer bersyarat yang diterima.
Hal  penelitian  ini  sesuai  dengan  fakta  empirik  di  India  dari  Nagathan  dan Sigvagnanam  (1999)  bahwa  pemberian  transfer  yang  terencana justru  memberikan pengaruh negatif  terhadap  upaya  pengumpulan  pajak  di  tingkat  lokal  (daerah).  Hasil yang serupa diungkapkan oleh Aragón & Vilma (2005) untuk kasus di Peru, Sour (2007) dalam  Bacarreza  &  Nicolás  (2010)  dan    Bacarreza  &  Nicolás  (2010)  untuk  kasus  di Meksiko.
Dampak negatif dari conditional transfers antara lain menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  transfer  dari  Pemerintah  Pusat (Morales, 2006 dalam    Bacarreza& Nicolás, 2010) sehingga memiliki pengaruh negatif bagi upaya pendapatan daerah.
Pasal  162  UU  No.  32/2004  menyebutkan  bahwa  DAK  dialokasikan  dalam APBN  untuk  daerah  tertentu  dalam  rangka  pendanaan  desentralisasi  untuk  (1) membiayai  kegiatan  khusus  yang  ditentukan  Pemerintah  Pusat  atas  dasar  prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
Alokasi DAK  untuk  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  jalan  lebih  besar dibandingkan bidang lainnya pada semua Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat, mengindikasikan  bahwa  Pemerintah  Pusat  memberikan  perhatian  yang  besar  terhadap pembangunan  pada  tiga  bidang  tersebut  dan  memberikan  informasi  bahwa  kondisi infrastruktur  fisik  dalam  bidang-bidang  tersebut  untuk  daerah  Kabupaten/Kota  di Propinsi  Kalimantan  Barat  masih  sangat  diperlukan  sehingga  ketiganya  memerlukan dana yang besar.
DAK  yang diberikan oleh Pemerintah Pusat didasarkan pada prioritas nasional yang  tercantum  dalam  RK. Adapun  jumlah  bidang  yang  dibiayai  DAK  dari  awal desentralisasi  fiskal  hingga  tahun  2009  terus  bertambah. Selanjutnya  juga  dapat  dilihat bahwa bidang-bidang yang dibiayai DAK bukanlah bidang-bidang yang menjadi potensi penerimaan  bagi  daerah  bahkan  daerah  juga  dapat  mengeluarkan  biaya  sehingga  wajar jika DAK ternyata tidak dapat meningkatkan upaya PAD.

## 4.2.3 Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Upaya PAD
Dari hasil persamaan 9, nilai koefisien regresi sebesar 0,5023. Artinya, rata-rata kecenderungan  Kabupaten/Kota  di  Propinsi  Kalimantan  Barat  dengan  perubahan  1% pada  rasio  jumlah  PNS  terhadap  jumlah  populasi  akan  mengakibatkan  naiknya  upaya PAD sebesar 0,5023 poin , ceteris paribus.
Rasio  PNS  terhadap  populasi  memiliki  pengaruh  yang  positif  dengan  asumsi semakin banyak PNS khususnya di Dinas Pendapatan Daerah maka semakin tinggi pula upaya  dalam  mengumpulkan  PAD  sehingga  PAD  pun  meningkat.Berikut  dapat  dilihat trend jumlah PNS dan PAD untuk beberapa Kabupaten/Kota.
Stine  (1994)  mengasumsikan bahwa pejabat publik daerah dapat  menerapkan berbagai kebijaksanaan dalam menentukan besaran  dan  komposisi  dari  pendapatan daerahnya. Alasannya  adalah dalam  menyediakan  pelayanan publik,  pejabat  daerah dianggap memahami preferensi masyarakatnya. Selanjutnya, Adams (1966) menyatakan bahwa  upaya  fiskal  suatu  daerah  bervariasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  pelayanan publiknya.  Oleh  karenanya,  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah setempat akan meningkatkan upaya penerimaan daerahnya.

## 5. KESIMPULAN
Terdapat tiga kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan penelitian ini. Pertama, terdapat perbedaan dalam kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat, sehingga  menyebabkan  upaya  PAD  pun  berbeda. Kedua,  secara  rata-rata  pada Kabupaten/ Kota  di  Propinsi  Kalimantan  Barat,  DAU  dan  DBH  Pajak  (unconditional transfers)  serta  pelayanan  publik  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap upaya Pendapatan Asli Daerah. Ketiga, secara rata-rata pada Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat, DAK (conditional transfers) berpengaruh negatif signifikan terhadap upaya Pendapatan Asli Daerah.
Untuk  penelitian  selanjutnya, pertama, dapat  menambahkan  beberapa  variabel independen  dalam  menggambarkan  kapasitas  pendapatan  suatu  daerah  (misalnya: variabel jumlah  rumah  tangga  menurut  sektor  perekonomian, dan banyaknya  fasilitas penunjang    kegiatan    ekonomi    seperti:    jumlah    bank,    sekolah,  fasilitas    kesehatan, infrastruktur)  serta  dapat  menambahkan  variabel independen  dalam  menggambarkan upaya PAD (misalnya: variabel rasio jumlah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset  Daerah  terhadap  jumlah  populasi  sebagai  indikator  dalam  meningkatkan  upaya pendapatan asli daerah, variabel kebijakan daerah, dan variabel biaya dalam pemungutan pajak). Kedua, DAU  dan  DBH  Pajak  (unconditional  transfers)  harus  lebih  baik  dalam proses    perencanaan,  pengalokasian,  pencairan  serta  penggunaannya  sehingga  tetap berdampak  positif  terhadap  upaya  PAD. Ketiga, DAK  (conditional  transfers) kedepan sebaiknya  menggunakan  pendekatan  pencapaian  output  dan  tidak  menggunakan  dana pendamping,  sehingga  sesuai  dengan taxonomy  of  grants (Shah, 2007) akan menghasilkan akuntabilitas dan kesejahteraan yang lebih tinggi bagi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  R. F.  (1966).  The  Fiscal  Response  to  Intergovernmental  Transfers  in  Less Developed  Areas  of  the  United  States. The  Review  of  Economics  and  Statistics, 48(3), 308-313.
Aragón, F. M. & Vilma J. G. (2005). Intergovernmental Transfers and Fiscal Effort in Peruvian  Local  Governments. Munich  Personal  RePEc  Archive  (MPRA)  Paper No. 2108.
Bacarreza, G. C. & Nicolás G.Z. (2010). Fiscal Transfers a Curse or Blessing? Evidence of  Their  Effect  on Tax  Effort  for  Municipalities  in  Sinaloa,  Mexico. Working Paper 10-30, Georgia State University.
Besfamille, M. & Pablo S. (2004). Exerting Local Tax E ﬀ ort Or Lobbying For Central Transfers?. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina.
Badan  Pusat  Statistik,  Provinsi  Kalimantan  Barat.  (2009). Kalimantan  Barat  Dalam Angka. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
Badan  Pusat  Statistik,  Provinsi  Kalimantan  Barat.  (2010). Kalimantan  Barat  Dalam Angka. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
Brun, J. F., Gérard, C. & Bertrand, L. (2010). IMF programs and tax effort,  What role for institutions in Africa?. CERDI, Etudes et Documents, E 2010.33.
Chaparro,  J. C.,  Smart,  M. & Zapata,  J.  G. (2004). Intergovernmental  Transfers  and Municipal Finance in Columbia. ITP Paper 0403. University of Toronto.
Departemen  Keuangan Republik Indonesia. (2011).  Data  Pokok  APBN  2005-2010., 2011, http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/10-01-07,%20Data%20Pokok %20 Indorev1.pdf. Diakses pada 2 Febuari 2014.
Eltony, M. N. (2002). The Determinants of Tax Effort in Arab Countries. Arab Planning Institute. Kuwait.
Gamkhar,  S.  &  Anwar  S.  (2007).  The  Impact  of  Intergovernmental  Transfers.  In  R. Boadway and A. Shah (eds.), Intergovernmental Fiscal Transfers (pp. 225-258). Washington, D.C: The World Bank.
Gupta,  A.  S.  (2007). Determinant  of  Tax  Revenue  Effort  in  Developing  Countries.IMF Working Paper, WP/07/184. IMF, Washington.
Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics Fourth Edition. Singapore : McGraw-Hill.
Guritno M. (1993). Ekonomi Publik Edisi 3.Yogyakarta : BPFE.
Haryo, K. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9 (1),
47-63.
Jha, R.  Woojin,  K. & Nagarajan,  H.  K. (2011). Fiscal  Decentralization  and  Local  Tax Effort. ASARC Working Paper 2011/01.
Luky, A.  (2003). Estimating  Stochastic  Frontier Tax  Potential  : Can  Indonesian  Local Government Increase Tax Revenue Under Decentralization?. Working Paper No. 03-19. University of Colorado.
Machfud,  S.  (2002). Format  Hubungan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang Mengacu  Pada  Pencapaian  Tujuan  Nasional. Seminar  Nasional  “Public  Sector Scorecard”, Jakarta.
Musgrave, R. A. (1969). Fiscal Systems. New Haven and London: Yale University Press.
Musgrave,  R.  A.  & Peggy  B.  M. (1989). Public  Finance  in  Theory  and  Practice.
McGraw-Hill International Editions.
Naganathan, M & K. Jothi S. (2000). Federal Transfers and Tax Efforts of the States in India. Indian Economic Journal, 47 (4), 101-110.
Oates,  W. E.  (2005).  Toward  A  Second-Generation  Theory  of  Fiscal  Federalism. International Tax and Public Finance, 12, 349-373.
Panggabean,  A.  Mahi,  B.  R.,  Panggabean,  M.  & Brodjonegoro, B. P. S. (1999). Distribusi  Dana  Alokasi  Umum  (DAU):  Konsep dan  Formula  Alokasi.  Jakarta:
IUC-Economics-UI.
Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 55  Tahun  2005,  Tentang  Dana Perimbangan.
Piancastelli,  M.  (2001). Measuring  The  Tax  Effort  of  Developed  and  Developing Countries. Cross Country Panel Data Analysis — 1985/95. IPEA, Rio de Janeiro.
Rosen,  H. S.  & Gayer,  T. (2010). Public  Finance  Ninth  Edition. Singapore: McGraw Hill.
Saruc,  N.  T.  &  Isa  S.  (2008).  The  Surge  Impact  of  the  Flypaper,  Substitution  and Stimulation  Effect  on  Local  Tax  Effort  in  Turkey. International  Research Journal of Finance and Economics, Issue 13.
Shah,  A.  (2007). A  Practition er’s  Guide  to  Intergovernmental Fiscal  Transfers. In  R. Boadway  and  A.  Shah  (eds.), Intergovernmental  Fiscal  Transfers (pp.1-53). Washington, D.C : The World Bank.
Stine,  W.  (1994).    Is  the  Local  Government  Revenue  Response  to  Federal  Aid Symmetrical?    Evidence  From  Pennsylvania  County  Government  in  an  Era  of Retrenchment. National Tax Journal, 47 (4),799-816.
Stotsky,  J.  G  &  Asegedech  W.  M. (1997). Tax  Effort  in Sub-Saharan  Africa. IMF Working Paper. WP/97/107.
Suparmoko. (2002). Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 32  Tahun  2004,  Tentang  Pemerintahan Daerah.