## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.3 Nomor 2, Maret 2023 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP  IKLAN  YANG MENYESATKAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN KODE ETIK PERIKLANAN INDONESIA
Firman 1 , Asep Ikbal 2 , Ali Sunarno 3
1 Program  Studi  PPKn,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas Palangka Raya
*E-mail : firman@fkip.upr.ac.id 1 , alisunarno@fkip.upr.ac.id 2 , asepikbal@fkip.upr.ac.id 3 .
Abstrak:
Adanya iklan menyesatkan yang tidak sesuai dengan kebenarannya berakibat pada hak  dari  konsumen  yang  dirugikan,  sehingga  menimbulkan  permasalahan  antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha dan pihak yang mengiklankan produk tersebut.  Sehingga  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  menentukan standarisasi  penentuan  informasi  iklan  yang  menyesatkan,  bentuk  perlindungan hukum  perdata  dan  kode  etik  periklanan  Indonesia,  serta  tanggung  jawab perusahaan pemasang iklan menyesatkan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  mengkaji  dengan menggunakan pendekatan peraturan per’undang-undangan dan pendapat para ahli hukum sebagai dasar dalam penulisan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Kode  Etik  Periklanan  di Indonesia  dapat  menentukan  apakah  iklan  itu  menyesatkan  atau  tidak  sesuai dengan  tindakan  kecurangan,  ada  unsur  berbohong,  dan  ada  unsur  perbuatan mengelabui sesuai dengan ketentuan yang ada, serta terdapat perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan dari kecurangan  pelaku  usaha  dan  pihak  pengiklan    yang  mendapatkan  keuntungan. Serta  pelaku  usaha  periklanan  harus  bertanggung  jawab  dengan  akibat  dari  iklan yang menyesatkan  sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 20  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci  : Perlindungan  Konsumen;  Iklan  Menyesatkan;  Hukum  Perdata; Kode Etik.

## Abstract
The existence of misleading advertisements that are not in accordance with the truth results in  the  rights  of  consumers  being  harmed,  causing  problems  between  the  consumer  and  the business actor and the party advertising the product. So that the focus of this research is to determine the standardization of determining misleading advertising information, the form of protection  of  civil  law  and  the  Indonesian  advertising  code  of  ethics,  as  well  as  the responsibilities of companies that advertise misleading advertisers who have committed acts against  the  law.  This  study  uses  a  normative  juridical method,  examines  using  a  statutory approach and the opinions of legal experts as a basis for writing research. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that with Law Number 8 of 1999 concerning  Consumer  Protection  and  the  Advertising  Code  of  Ethics  in  Indonesia  it  can determine whether the advertisement is misleading or not in accordance with acts of fraud, there is an element of lying, and there is an element of deception in accordance with existing provisions, and there is legal protection for consumers who are harmed by business actors for misleading advertisements from fraudulent business actors and advertisers who benefit. And advertising  business  actors  must  be  responsible  for  the  consequences  of  misleading advertisements in accordance with Article 1365 of the Civil Code and Article 20 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords : Consumer Protection, Misleading Advertising, Civil Law, Code of  Ethics.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  jaman  yang  semakin  pesat  di  era  globalisasi  sehingga  dalam dunia  usaha  pun  mengakibatkan  munculnya  berbagai  produk  yang  semakin kompetitif di mata konsumen. Selain dengan terus meningkatkan kualitas produk pelaku usaha haruslah memiliki sistem pemasaran yang baik  salah satunya dengan melalui iklan,  agar produk yang ditawarkan  oleh pelaku usaha memiliki  nilai jual yang tinggi terkadang pelaku usaha memiliki nilai jual yang tinggi terkadang pelaku usaha  menghalalkan segala cara salah satunya  adalah melalui  iklan yang  memuat janji muluk-muluk mengenai kegunaan dan manfaat produk yang sesuai kebutuhan dengan  kebutuhan  konsumen.  Namun  pada  kenyataannya  produk  tersebut memiliki  kegunaan  dan  manfaat  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  ditawarkan. Sehingga  iklan  telah  membohongi  konsumen.  Untuk  itu  konsumen  perlu diberikan perlindungan terhadap iklan-iklan yang menyesatkan.
Perusahaan  pemasang  iklan  (pengiklan)  merupakan  pelaku  usaha  yang disebutkan  badan  usaha  baik  yang  berbadan  hukum  ataupun  tidak  dan berkedudukan  di  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  3  Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pada Pasal 17 ayat (1) pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
a. mengelabui  konsumen  mengenai  kualitas,  kuantitas,  bahan,  kegunaan  dan harga  barang  dan/atau  tarif  jasa  serta  ketepatan  waktu  penerimaan  barang dan/atau jasa;
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c. memuat  informasi  yang  keliru,  salah,  atau  tidak  tepat  mengenai  barang dan/atau jasa;
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
f. melanggar  etika  dan/atau  ketentuan  peraturan  per’undang-undangan mengenai periklanan.
Dengan  adanya  ketentuan  yang  dilarang  sebenarnya  sudah  jelas  batasan  bagi pelaku  usaha  dan  berlaku  juga  bagi  pihak  periklanan  sesuai  kelanjutan  ayat  (2), yakni  Pelaku  usaha  periklanan  dilarang  melanjutkan  peredaran  iklan  yang  telah melanggar ketentuan pada ayat (1). Jadi pasal 17  UUPK sangat adil karena pihak yang terlibat pun kena sanksi jikalau melanggar aturan yang ada.
Serta dalam Etika Pariwira Indonesia yang disusun dan disahkan pada tahun 2006  disebutkan  terdapat  3  (tiga)  hal  pokok  yang  merupakan  asas-asas  umum sebagai  dasar  acuan  ideal  iklan  yang  seharusnya  dapat  dijadikan  kiblat  di  dunia periklanan yaitu (Taufik Simatupang, 2004 : 123) :
1. Iklan dan pelaku periklanan harus jujur, benar, dan bertanggung jawab.
2. Iklan dan pelaku periklanan harus bersaing secara sehat.
3. Iklan dan pelaku periklanan harus melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya Negara,  dan golongan, serta tidak  bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Dengan  maraknya  iklan  yang  menyesatkan  konsumen  dilakukan  oleh  oknum pengusaha,  mengiklankan  suatu  barang  yang  berlebihan  tidak  berdasarkan  fakta dari  barang  yang  dijual  dan  akibatnya  sangat  merugikan  konsumen.  Pengiklan perusahaan    periklanan,  dan  media  periklanan  adalah  subjek  dari  perbuatan melawan  hukum  jikalau  melakukan  iklan  yang  menyesatkan  biasanya  media periklanan ini melalui radio televisi, majalah, surat kabar, dan internet. Untuk yang melanggar  dapat  diminta  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  pasal  1365  KUH Perdata.
Secara  peraturan  per’undang-undangan  yang  mengatur  khusus  terkait periklanan  masih  belum  ada  hal  ini  tentu  akan  berdampak  kepada  terjadinya pluralisme  ketentuan  periklanan  dalam  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia. Di  samping  itu  konsumen  di  Indonesia  cenderung  membiarkan  saja  berbagai pelanggaran  iklan  yang  dilakukan  pelaku  usaha  sepanjang  belum  menimbulkan kerugian  besar  bagi  konsumen,  mengingat  fungsi  iklan  bagi  konsumen  hanya dibutuhkan  pada  saat  pra-transaksi  konsumen.  Kalaupun  mengajukan  gugatan kepada pelaku usaha hal tersebut didorong oleh kerugian materiil yang cukup besar akibat  penyesatan  informasi  melalui  iklan  tersebut.  Berdasarkan  pengamatan penulis lemahnya posisi konsumen dalam mencari keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak yang dirugikan oleh para pengusaha maka si penulis berkonsentrasi mengambil  judul  tentang  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Iklan  Yang Menyesatkan dari Perspektif Hukum Perdata dan Kode Etik Periklanan Indonesia”

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif dan merujuk pada latar belakang permasalahan serta dalam upaya mewujudkan tujuan penelitian yang  hendak  dicapai.  Pada  penulisan  ini  pendekatan  masalah  berdasarkan  pada metode pendekatan secara yuridis normatif yakni  pendekatan yang  menempatkan bahan-bahan  hukum  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder sebagai  analisis,  dengan  mengkaji  asas-asas  hukum,  khususnya  kaidah-kaidah hukum  berupa  peraturan  per’undang-undangan  serta  diperjelas  dengan  pendapat para  sarjana  terkait  dengan  judul  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Iklan  yang Menyesatkan dari Perspektif Hukum Perdata dan Kode Etik Periklanan Indonesia”.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Standarisasi Penentu Iklan yang  Menyesatkan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  menyesatkan  adalah berasal dari kata sesat artinya salah jalan, tidak melalui jalan yang benar. Namun apabila  kata  sesat  ditambahkan  awalan  me-  dan  akhiran  -kan  maka  ia  akan berubah  menjadi  kata  menyesatkan  yang  mengandung  arti  membawa  ke  jalan yang salah atau menyebabkan sesat (Simatupang,  Taufik  H.,  2004  : 5). Dalam tataran  definisi    sudah clear sebenarnya  akan  tetapi  perlunya  pemahaman  di dalam  masyarakat  apa  yang  dimaksud  subtansi  dari  kata  sesat  tersebut,  karena hal  ini  sebagai  langkah  awal  dalam  tindakan  pencegahan (preventif) meminimalisir terjadi kerugian di pihak konsumen.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  ditentukan  beberapa  bentuk  praktik penyesatan  informasi  yang  terdapat  dalam  iklan,  antara  lain  sebagai  berikut (Dedi Harianto, 2010 : 12) :
a. Iklan  yang  mengelabui  konsumen (misleading) mengenai  kualitas,  kuantitas, bahan  kegunaan,  harga,  tarif,  ketetapan  waktu  jaminan  dan  garansi  barang dan/atau jasa.
b. Tidak memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam iklan.
c. Mendiskripsikan/memberikan  informasi  secara  keliru,  salah,  maupun  tidak tepat (deceptive) mengenai barang dan/atau jasa.
d. Memberikan  gambaran  secara  tidak  lengkap (omission) mengenai  informasi barang dan/atau jasa.
e. Memberikan  informasi  yang  berlebihan (puffery) mengenai  kualitas,  sifat, kegunaan, kemampuan barang dan/atau jasa.
f. Membuat perbandingan barang dan/atau jasa yang menyesatkan konsumen. Menawarkan  barang  dan/atau  jasa  dengan  kondisi  yang  lain  pula (bait  and switch adverting)
g. Menyebutkan  apa  yang  dapat  diharapkan  dari  suatu  produk  tanpa menyinggung tentang apa yang tidak dapat diharapkan (risiko/efek samping).
h. Memberikan  kesaksian  yang  tidak  benar  (mempergunakan  seseorang  yang ternyata bukan pemakai produk tersebut).
Pada  dasarnya  standar  kriteria  periklanan  di  Indonesia  sedikit  banyaknya telah  di  sesuaikan  dengan  standar  kriteria  yang  berlaku  di  negara-negara  maju yaitu  dengan  telah  mempergunakan  unsur-unsur  fakta  material  sebagaimana tertuang dalam  Pasal 10 UUPK serta konsumen rasional terdapat dalam Pasal
17  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  UUPK.    Tetapi  keberadaan  fakta  material  dan konsumen  rasional  tersebut  belum  cukup  jelas  diatur  dalam  ketentuan perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  sehingga  pada  praktiknya  belum  secara tegas dijadikan sebagai dasar penentu iklan menyesatkan. Adapun dari dampak dari  iklan  menyesatkan  pun  dua  pihak  yang  akan  merasakan  yaitu  konsumen sebagai  sasaran  utama  pembuat  iklan,  dan  pelaku  usaha  lain  sebagai competitor (orang yang bersaing) dari produk yang diiklankan akan mengalami kerugian. Iklan  menyesatkan  sebenarnya  sering  beredar  di  sekeliling  kita  akan  tetapi karena kita terbiasa menjadi sesuatu hal yang lumrah. Kita dapat melek terhadap penyesatan biasanya karena terjadi pada diri kita yang dirugikan atau orang lain yang  secara  besar  dampak  materiilnya.  Untuk  menggambarkan  banyaknya permasalahan  dan  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat  dari  iklan menyesatkan  maka  bisa  dilihat  contoh  kecil    di  lapangan  dari  iklan  yang menyesatkan sering terjadi di masyarakat antara lain :
1. Iklan  Citra  Natural  Glowing  with  UV  menyatakan  bahwa  Iklan  Citra mengklaim  mengandung  100%  natural  essence  dan  100%  natural essence green tea yang  dipercaya  dengan  10  kali  vitamin  C  yang  dapat  menyerahkan kulit, mengenyalkan kulit, bening bercahaya serta pada label iklan tertulis 3 kali  kecepatan  mencerahkan  sejak  pemakaian  pertama.  Kalimat  yang digunakan  terlalu  melebihkan  dan  bersifat  superlatif  sehingga  bisa mengelabui konsumen (Siambaton, T., & Tarigan, Y. L., 2020 : 143) .
2. Iklan Extra Joss produk keluaran PT. Bintang Toedjoeh ini membuat sebuah tulisan  promosi  yang  memakai  nama  POM  sebagai  bagian  dari  etiket  yang beredar  Pencantuman  tulisan  “3  kali  sehari”  diletakkan  di  atas  tulisan “Ditetapkan”  lalu  di  bawahnya  ada  tulisan  ‘POM  SD  051  219  991’  yang menghasilkan  tulisan  “3  kali  Sehari  Ditetapkan  POM  SD  051  219  991 Tulisan  tersebut  menghasilkan  kesan  POM  menetapkan  mengkonsumsi  3 kali sehari (https:// tribunnews.com ).
3. Iklan tentang  perumahan yang menyatakan jarak antara perumahan dengan pusat kota “hanya 15 menit saja” tetapi iklan tersebut tanpa keterangan lebih pasti  tentang  bagaimana  jarak  tersebut  ditempuh,  menggunakan  alat transportasi sehingga dapat menempuh jarak tersebut. Padahal ukuran waktu 15 menit apakah untuk mereka yang berjalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil  atau  lewat  jalan  tol.  Salah  satunya  tentu  saja  benar  menurut  seorang yang  memakai  kendaraan  pribadi  dan  melalui  jalan  tol  tetapi  sebaliknya apakah  bagi  seorang  yang  berjalan  kaki  atau  menggunakan  sepeda  motor waktu  yang  di  tempuh  akan  sama  seperti  yang  menggunakan  mobil  pribadi sedangkan  calon  pengguna  perumahan  tersebut  tidak  mungkin  semua menggunakan kendaraan pribadi ( Laila, K., 2017 : 64-74).
4. Iklan produk kecantikan yang umumnya menonjolkan atau mengeksploitasi hal-hal  yang  bersifat  menjanjikan  kebaikan  dan  keberhasilan  pemakaian produk  kecantikan  akan  tetapi  di  sisi  lain  iklan  tidak  menginformasikan akibat-akibat  buruk  atau  efek  samping  yang  dapat  merugikan  konsumen ( Laila, K., 2017 : 64-74).
5. Iklan  obat  yang  tidak  menyebutkan  “baca  aturan  pakai”  sehingga  tidak  ada peringatan  dari  produsen  untuk  membaca  terlebih  dahulu  bagaimana  baik dan buruk obat tersebut ( Laila, K., 2017 : 64-74).
Dari  5  (lima)  contoh  kecil  di  atas  dirasa  sangat  cukup  untuk menggambarkan  praktik  iklan-iklan  yang  tidak  jujur  dan  tidak  bertanggung jawab masih tetap berjalan di lapangan dengan risiko yang mengakibatkan efek buruk  dari  produk  tersebut  akan  dipikul  oleh  konsumen  sebagai  pemakai produk.  Penegakan  hukum  dirasa  sangat  sulit  karena  banyak  aspek mempengaruhinya  dalam  praktik  periklanan  baik  dari  kalangan  konsumen, pelaku  usaha,  dan  belum  adanya political  will dari  pemerintah.  Kerugian  yang bisa  dialami  oleh  pihak  konsumen  dapat  berupa  kerugian  materiil  karena terlanjur  beli  dan  hasil  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  serta  meyangkut contoh kedua di atas berdampak pada kesehatan, seperti yang dikutip dari situs klik  dokter  Efek  samping  yang  mungkin  terjadi  selama  penggunaan  Extra  Joss Active antara lain “Dapat menimbulkan kerusakan hati dan ginjal jika digunakan dalam jangka panjang atau berlebihan” ( https://klikdokter.com).
Secara  bahasa  sesuai  dengan  KBBI  sudah  jelas  kata  menyesatkan  adalah tidak melalui jalan yang benar dan berdasarkan Pasal 10 UUPK disebutkan juga dilarang  mengiklankan  atau  membuat  pernyataan  yang  tidak  benar  atau menyesatkan  mengenai  harga,  kegunaan  barang,  kondisi,  potongan  harga  dan bahaya  penggunaan  barang.  Serta  Pasal  17  UUPK  ayat  (1)    beberapa  bentuk praktik  penyesatan  informasi  terdapat  dalam  iklan  berupa  mengelabui konsumen,  tidak  memenuhi  janji  dalam  iklan,  memberikan  informasi  yang keliru, memberikan gambar tidak lengkap, informasi berlebihan, dan membuat kesaksian  yang  tidak.    Maka  apapun  bentuk  yang  tidak  sesuai  atau  melanggar dari ketentuan di atas dapat dikategorikan penyesatan dalam dunia periklanan.

## 2. Bentuk  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Iklan  yang  Menyesatkan Berdasarkan UUPK dan Kode Etik Periklanan Indonesia
Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan ketentuan  pasal  1  ayat  1  UUPK.  Dalam  memberikan  jaminan  berdasarkan UUPK bagi pihak konsumen dan pelaku usaha, ada beberapa asas yakni (Abdul Halim Barkatullah, 2016 :16) :
a. Asas  manfaat,  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  hukum  konsumen  harus  memberi  manfaat sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara keseluruhan.
b. Asas  keadilan,  memiliki  maksud  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan  dengan  maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan, asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
d. Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen, dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen dalam  penggunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  serta  jasa  yang digunakan.  Asas  kepastian  hukum,  yakni  bertujuan  agar  pelaku  usaha maupun  konsumen  menaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen
Teori  Perlindungan  hukum  menurut  beberapa  ahli  seperti  Salmon, Satjipto  Raharjo  dan  Phillipus  M.  Hanjon  (tjipto  Raharjo,  2000  :  53)  sebagai berikut :
1. Menurut  Salmond  yang  dikutip  oleh  Fitzgerald  teori  perlindungan  hukum “memiliki  tujuan  mengintegrasikan dan  mengoordinasikan  kepentingan dalam  masyarakat”.  Dapat  diartikan  bahwa  kepentingan  hukum  adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi  untuk  menentukan  apa  saja  kepentingan  yang  perlu  diatur  dan dilindungi.
2. Menurut  Phillipus  M.  Hadjon  perlindungan  hukum  adalah  suatu  tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif  yang  artinya  bersifat  mencegah  sedangkan  perlindungan  bersifat represif artinya menekan.
3. Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM) yang  dirugikan  oleh  orang lain  dan  memberikan  perlindungan  itu  kepada  masyarakat  agar  dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.
Iklan  adalah  sarana  bagi  konsumen  untuk  mengetahui  barang  dan  atau jasa  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  disebut  pengiklan. Menurut Frank Jelfkins “tanpa adanya periklanan berbagai produk barang atau jasa tidak akan mengalir  secara lancar ke para  distributor atau penjual, apalagi sampai  ke  tangan  konsumen  atau  pemakainya”  (And.  Rasyid  As’ad,  1992  :  5). Dalam  penjualan  produk  barang  sangat  penting  media  iklan  untuk menyebarluaskan  informasi  ke  publik  yang  tujuan  akhirnya  menarik  minat untuk membeli barang atau memakai jasa tersebut. Dalam produksi iklan pihak pengusaha  periklanan  pun  dikawal  ketat  oleh  Kode  Etik  yang  ditandatangani oleh 5 asosiasi termasuk Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) pada 17  September  1981.  Para  sponsor  dan  penyusun  Kode  Etik  Periklanan Indonesia  memilih  istilah  sendiri  yang  mereka  sebut  sebagai  Tata  karma  dan Tata  Cara  Periklanan  Indonesia  (TKTCPI).  Tata  Krama  dan  Tata  Cara Periklanan  ini  disempurnakan  dengan  penandatanganan  oleh  tujuh  instansi pada  19  Agustus  1996  (Celina  Tri  Kristiyanti,  2011  :  135).  Serta  yang  terbaru mengenai  anjuran  dan  larangan  terkait  iklan  di  dalam  Kode  Etik  Pariwara Indonesia  Amandemen  2020    Bab  III.  A  Nomor  1  Butir  1.2.1  “Iklan  harus disajikan  dengan  bahasa  yang  mudah  dipahami  dan  tidak  menyesatkan
khalayak”, dan di dalam butir 1.2.2 “Iklan tidak  boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata - kata berawalan “ter“, dan/atau  yang  bermakna  sama,  kecuali  jika  disertai  dengan  bukti  yang  dapat dipertanggungjawabkan”  (Etika Pariwara Indonesia : 2020 : Hlm 61). Jadi bagi pengusaha  yang  mau  mengiklankan  barang    dan  perusahaan  pengiklan  sangat tidak diperkenankan untuk membuat kalimat yang berlebihan tidak sesuai fakta barang tersebut. Apapun alasannya bahkan jikalau narasi yang dibangun dengan dalih sebagai strategi marketing itu tidak dibenarkan karena ada unsur penyesatan dengan kata-kata berbohong dan mengelabui konsumen.
Sampai saat ini undang-undang yang mengatur khusus tentang periklanan belum  ada  sehingga  belum  ada  kepastian  hukum  yang  khusus  untuk memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha,  dan pemerintah.    walaupun  beberapa  undang-undang  yang  pasalnya  mengatur periklanan  telah  ditetapkan  beberapa  standar  kriteria  penentu  iklan  dalam peraturan  per’undang-undangan  yakni  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sering disebut UUPK. Aturan yang sering dipakai  dalam  UUPK  yang  di  dalamnya  terdapat  aturan  perlindungan  hukum bagi  konsumen  atas  iklan  yang  menyesatkan  dalam  BAB  III  Pasal  4  sampai dengan Pasal 7 mengenai hak-hak  dan kewajiban  konsumen dan juga hak  dan kewajiban  pelaku  usaha,  serta  dalam  Bab  IV  upaya  UUPK  untuk  melindungi konsumen  terdapat  larangan-larangan  bagi  pelaku  usaha  yang  mengiklankan produknya  larangan-larangan  dalam  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  12,  Pasal  13  Pasal 17,  dan  pasal  Pasal  31  sampai  Pasal  43  sebagai  dasar  pembentukan  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Serta peraturan perundangan  lain yang  mengatur  masalah  periklanan  seperti,  UU  No.  40  Tahun  1999  tentang Pers,  PP  No.  19  Tahun  2003  tentang  Pengamanan  Rokok  Bagi  Kesehatan,  PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan ketentuan yang bersifat administratif  dari  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi, maupun  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  serta  dalam  etika parawira Indonesia sebagai Kode Etik Periklanan Indonesia.
Dengan adanya UUPK dan Kode Etik Periklanan Indonesia dirasa sudah cukup  memenuhi  dalam  menentukan  apakah  iklan  tersebut  menyesatkan  atau iklan  tersebut  sesuai  ketentuan  dunia  periklanan,  walaupun  aturan  sudah  ada banyak  kita  temui  praktik  di  lapangan  sering  terjadi  iklan  menyesatkan  ini  di sebab  peraturan  tersebut  terlalu  umum,  sanksi  yang  masih  kurang  tegas  dari penegak  hukum,  dan  kurangnya  perhatian  pemerintah  terkait  hal  ini  di lapangan, sehingga pengusaha yang nakal sering memainkan iklan menyesatkan demi  keuntungan  satu  sisi,  ketika  sering  dilakukan  maka  dianggap  hal  yang lumrah  atau  biasa  dan  sebagai  wahana  dalam  dunia  promosi  padahal  sudah masuk  kategori  perbuatan  membohongi  konsumen,  dan  mengelabui  dengan tipu  daya  dari  iklan  yang  dibuat.    Dalam  teori  perlindungan  hukum  Menurut Phillipus M. Hadjon di atas adalah suatu tindakan pemerintah yang melakukan perlindungan  hukum  bersifat  preventif  yang  artinya  bersifat  mencegah sedangkan perlindungan bersifat represif artinya menekan (tjipto Raharjo, 2000
: 53), dapat dijabarkan dari dua poin penting yakni pertama pencegahan dengan ada aturan yang jelas dan khusus serta penegak hukum yang tegas supaya tidak terjadi  lagi  di  lapangan,  dan  yang  kedua  menekan  dapat  kita  pahami  bersama dengan  penegakan  dan  sanksi  yang  tegas  dapat  membuat  efek  jera  bagi  pelaku usaha yang membuat iklan menyesatkan.

## 3. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Pengusaha Pemasang Iklan yang Menyesatkan
Berdasarkan  ajaran  hukum  perdata  kita  mengenal  adanya  tanggung  jawab produk,  tanggung  jawab  profesional,  dan  tanggung  jawab  kontraktual,  untuk lebih jelasnya sebagai berikut :
1. Tanggung  jawab  produk  adalah  suatu  tanggung  jawab  ganti  rugi  berupa produk tanpa keharusan adanya kesalahan.
2. Tanggung  jawab  kontraktual  adalah  suatu  bentuk  tanggung  jawab  yang dibebankan atas dasar kontrak atau perjanjian
3. Tanggung  jawab  profesional  adalah  tanggung  jawab  hukum  yang  melekat hubungannya dengan jasa professional yang diberikan kepada klien.
Dalam hal ini ketika barang yang di iklankan tidak sesuai maka akan dapat diterapkan teori tanggung jawab pertama tanggung jawab produk karena produk yang  di  iklankan  berbeda  spesifikasinya  dengan  brosur  maupun  iklan  yang disebar  luaskan  apakah  itu  dari  media  masa  di  toko online atau  media  cetak berupa  pamplet  dan  koran,  kedua  tanggung  jawab  kontraktual  dalam  kita membeli  barang  maka  adanya  akad  atau  perjanjian  yang  dimuat  apakah  lisan atau  tertulis  dalam  kasus  iklan  menyesatkan  maka  terjadi  penipuan  jikalau  dia ada unsur mengelabui dari awal sudah direncanakan dengan sempurna dan bisa dikatakan  wanprestasi  masuk  ranah  perdata  jikalau  tidak  memenuhi  kriteria (kewajiban) yang dijanjikan dalam jual beli. Tanggung jawab atas kerugian yang dialami  oleh  konsumen  dibebankan  kepada  pengusaha  yang  melakukan  iklan menyesatkan.
Adapun  menurut  Abdulkadir  Muhammad  terdapat  teori  tanggung  jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2010 : 503) :
1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability) ,  yang  dimaksud  adalah  ketika  tergugat  harus sudah  melakukan  perbuatan  dimana  perbuatan  tersebut  merugikan penggugat  atau  dapat  diartikan  bahwa  apa  yang  telah  dilakukan  tergugat menimbulkan kerugian bagi penggugat.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan  karena kelalaian (negligence  tort  lilability) ,  yaitu  tanggung  jawab  yang  dibebankan kepada seseorang yang dapat dikatakan melanggar hukum atas kelalaiannya. Tanggung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) .
3. Tanggung  jawab  mutlak  akibat  perbuatan  melanggar  hukum  tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability) ,“didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.”
Pertanggungjawaban  pelaku  usaha  terhadap  iklan  yang  menyesatkan terdapat  dalam  Pasal  20  UUPK  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK yang berbicara tentang pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan  ganti  rugi  beban  tanggung  jawab  pelaku  usaha  dan  menutup kemungkinan  bagi  jaksa  untuk  melakukan  pembuktian.  Pertanggung  jawaban produk (Product liability) sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen apabila dirugikan di dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa  dapat  menggugat  pihak  yang  menimbulkan  kerugian.  demikian  pula  bagi setiap  pelaku  usaha  diharuskan  untuk  bertanggung  jawab  atas  produk  yang dihasilkannya  atau  diperdagangkan  kepada  konsumen.  Agnes  M.  Toar mengartikannya  tanggung  jawab  produk  sebagai  “tanggung  jawab  produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut” (M. Toar, Agnes, 1989) .
Jika berbicara soal pertanggung jawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan,  serta  pemakaian  oleh  konsumen  atas  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Dalam Tata cara periklanan di Indonesia terdapat prinsip atau asas umum yaitu Iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  Pasal  1365  KUHPerdata disebutkan  "Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
Serta  terkait  pertanggung  jawaban  pelaku  usaha  terhadap  iklan  yang menyesatkan  terdapat  dalam  Pasal  20  UUPK  yang  menyatakan  bahwa  Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang  ditimbulkan  oleh  iklan  tersebut.  Di  mana  ketika  pihak  konsumen  mau melaporkan  maka  sistem  pembuktiannya  berpacu  pada  Pasal  22  dan  Pasal  28 UUPK. Perusahaan periklanan bertanggung jawab atas ketepatan unsur persuasi yang dimasukkannya dalam pesan iklan, masalah pertanggung jawaban memiliki keterkaitan dengan pelanggaran terhadap suatu peraturan, serta suatu kewajiban yang  harus  dilaksanakan  berdasarkan  perjanjian  maupun  ketentuan  hukum akibat  dari  pelanggaran  tersebut  maupun  wanprestasi  yang  dilakukan  untuk melakukan perbaikan atau memberikan ganti kerugian kepada pihak lain. Secara gramatikal, tanggung jawab dapat pula berarti keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).
Dalam kegiatan periklanan, tanggung jawab pelaku usaha pengiklanan dapat timbul  sebagai  akibat  pelanggaran  terhadap  larangan-larangan  dalam  UUPK sebagai  mana  diatur  dalam  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  12,  dan  Pasal  13,  yang berhubungan  dengan  berbagai  macam  larangan  dalam  melakukan  penawaran, promosi maupun, mengiklankan barang dan atau jasa, serta ketentuan Pasal 17 UUPK  yang  khusus  diperuntukkan  bagi  perusahaan  telah  menimbulkan kecacatan  terhadap  unsur  kesepakatan  sebagai  salah  satu  syarat  sahnya  suatu perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320,  Pasal  1321,  Pasal  1328,  dan Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan terdapat dalam Pasal-Pasal KUH Perdata  dapat  kita  jadikan  sebagai  dasar  hukum  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  periklanan,  dengan  menjadikan  perbuatan penyesatan informasi iklan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kecacatan terhadap unsur kesepakatan terkait sahnya suatu perjanjian. Dengan terdapatnya unsur  penipuan  dalam  informasi  iklan  yang  disampaikan  kepada  konsumen, maka  kesepakatan  yang  diperoleh  konsumen  dan  pelaku  usaha  dalam melakukan  transaksi  terjadi  karena  adanya  kekhilafan  konsumen,  sehingga  hal tersebut  dapat  dijadikan  alasan  bagi  konsumen  untuk  meminta  pembatalan perjanjian yang bersangkutan.
Dari  sisi  perlindungan  konsumen,  peluang  yang  diberikan  KUH  Perdata untuk meminta pembatalan perjanjian yang mengandung cacat kehendak tentu dirasakan  belum  cukup,  mengingat  konsumen  tentu  sedikit  banyaknya  telah mengalami  kerugian  akibat  penyesatan  yang  dilakukan  pelaku  usaha.  Oleh karena  itu,  tindakan  penyesatan  informasi  iklan  dapat  dijadikan  dasar  untuk menuntut  pertanggung  jawaban  pengiklan,  perusahaan  periklanan,  maupun media  iklan,  berdasarkan  adanya  wanprestasi  (ingkar  janji)  atau  perbuatan melawan hukum, berkaitan dengan suatu gugatan ganti rugi dalam periklanan. Buah  pikiran  lain  mengenai  kemungkinan  bagi  konsumen  untuk  mengajukan gugatan  ganti  rugi  berkaitan  tentang  penyesatan  informasi  iklan.  Menurut Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo  yang  menilai  bahwa  yang  diperoleh konsumen  melalui  media  cetak  dam  elektronik  dapat  menjadi  alat  bukti  yang dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  gugatan  konsumen  terhadap  produsen (Dedi Harianto, 2010 :214).
Bahkan  tindakan  pengusaha  pengiklan  berupa  penyampaian  informasi contohnya melalui brosur-brosur secara tidak benar yang merugikan konsumen, dapat dikategorikan wanprestasi karena brosur dianggap sebagai penawaran dan janji-janji  yang  bersifat  perjanjian,  sehingga  isi  brosur  dianggap  perjanjian sehingga  isi  brosur  dianggap  perjanjian  dalam  ikatan  jual  beli,  meskipun  tidak dinyatakan  dengan  tegas.  Tindakan  pelaku  usaha  yang  menyimpang  dari  janji- janji dalam brosur dianggap sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) pelaku usaha  sehingga  konsumen  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  para  pihak dalam  kegiatan  pengiklanan  dengan  mempergunakan  mekanisme  gugatan
wanprestasi Pertanggung Jawaban Produk (Product liability) sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen apabila dirugikan di dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  dapat  menggugat  pihak,  yang menimbulkan  kerugian.  Demikian  pula  bagi  setiap  pelaku  usaha  diharuskan untuk bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya atau diperdagangkan kepada konsumen.
Tanggung jawab produk (product liability) pada awalnya diterapkan bagi cacat produk  yang  disebabkan  karena  adanya  kesalahan  dalam  proses  produksi. Konsumen,  dalam  hal  ini,  cukup  hanya  membuktikan  bahwa  produk  yang dikonsumsinya  memang  cacat  dan  mengakibatkan  kerugian,  baginya. Sedangkan, ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dalam proses produksi barang dan/atau jasa menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk membuktikan (sistem pembuktian  terbalik).  Perkembangan  selanjutnya  dari  konsep  tanggung  jawab produk  ini  adalah  dengan  memperluas  tanggung  jawab  pelaku  usaha  tersebut tidak  hanya  sebatas  terdapatnya  cacat  produk,  tetapi  meliputi  pula  tanggung jawab  atas  ke  tidak  sesuaian  janji  yang  terdapat  dalam  iklan  dengan  kondisi sebenarnya  dari  produk  yang  diperdagangkan  kepada  konsumen.  Hal  yang melatar  belakangi  perkembangan  tersebut  adalah  adanya  pemikiran  untuk menempatkan  kegiatan  periklanan  sebagai  bagian  dari  kegiatan  perdagangan yang menjadi kelanjutan dari proses produksi, sehingga sudah sepantasnya janji- janji  yang  terdapat  dalam  iklan  disesuaikan  dengan  kondisi  produk  yang dihasilkan  pelaku  usaha.  Pembuktian  dari  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  UUPK  yang  telah menempatkan  kegiatan  produksi  bersambungan  dengan  kegiatan  perdagangan, sebagai  berikut  "Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan  atau memperdagangkan  barang  dan  atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau  promoasi  penjualan barang dan atau jasa tersebut.”
Pertanggungjawaban  pelaku  usaha  dalam  rangka  tanggung  jawab  produksi ini  dapat  bersifat  kontraktual  (perjanjian)  atau  berdasarkan  undang-undang (gugatannya  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum),  namun  penekanan tanggung  jawab  produk  ini  ada  pada  berdasarkan  undang-undang Pertanggungjawaban  produk  adalah  lembaga  hukum  ke  perdataan  yang merupakan derivasi dari lembaga hukum (tortius liability) yang di imbuhi dengan tanggung jawab mutlak (strict liability), tanpa melihat unsur kesalahan pada pihak pelaku.
Melalui  lembaga  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  berdasarkan  perbuatan melawan  hukum,  konsumen  periklanan  tidak  perlu  mendasarkan  gugatannya berkenaan  dengan  adanya  kontrak.  Tetapi  cukup  membuktikan  terdapatnya empat unsur sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:
a. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum,
b. Terdapatnya kesalahan pelaku usaha,
c. Konsumen telah mengalami kerugian, dan
d. Kerugian  yang  dialami  konsumen  merupakan  akibat  dari  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Secara  teknis,  dalam  kasus  pemberian  informasi  iklan  menyesatkan,  maka pelaku  usaha  periklanan  adalah  pihak  yang  paling  tahu  keakuratan  informasi yang disampaikannya dalam iklan, khususnya pihak pengiklan sebagai produsen penghasil  produk.  Oleh  karena  itu,  dalam  UUPK  dianut  asas  pembuktian terbalik  dengan  menempatkan  pelaku  usaha  (khususnya  pelaku  usaha periklanan) sebagai pihak yang harus membuktikan kebenaran informasi iklan. Hal  ini  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  28  UUPK,  yaitu  "Pembuktian terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  gugatan  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22,  dan  Pasal  23  merupakan  beban  dan tanggungjawab pelaku usaha".
Ketika  tidak  memberikan  tanggapan  dan/  atau  ganti  rugi  maka  dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan Pasal 23 UUPK  yang  berbunyi  “Pelaku  usaha  yang  menolak  dan/atau  tidak  memberi tanggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”. Serta berdasarkan Pasal 1 angka  5  Permendagri  No.  06/M-DAG/PER/2/2017  tentang  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  pelaku usaha dan konsumen di mana tugasnya pertama memutuskan dan menetapkan ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak konsumen,  kedua  memberitahukan putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap perlindungan konsumen dan terakhir menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan per’undang-undangan.

## D. KESIMPULAN
Standarisasi penentu iklan yang menyesatkan secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyesatkan adalah membawa ke jalan yang salah atau  tidak  benar  sehingga  disesatkan.  Dapat  di  kategori  iklan  yang  menyesatkan jikalau  bentuk  praktik  nya  berupa  memberikan  informasi  Iklan  yang  mengelabui konsumen (misleading) mengenai  kualitas,  kuantitas,  kedua  tidak  memenuhi  janji- janji  sebagaimana  dinyatakan  dalam  iklan,  ketiga  memberikan  informasi  secara keliru,  keempat  memberikan  gambaran  secara  tidak  lengkap (omission) mengenai
informasi  barang  dan/atau,  dan  yang  kelima  memberikan  informasi  yang berlebihan (puffery) mengenai  kualitas,  sifat,  kegunaan,  kemampuan  barang dan/atau  jasa.  Secara  peraturan  per’undang-undangan  sudah  jelas  penentu  iklan yang menyesatkan  jikalau melanggar norma dalam Pasal 10 UUPK disebutkan juga dilarang  mengiklankan  atau  membuat  pernyataan  yang  tidak  benar  atau menyesatkan  mengenai  harga,  kegunaan  barang,  kondisi,  potongan  harga  dan bahaya penggunaan barang. Serta dalam Pasal 17 UUPK ayat (1)  beberapa bentuk praktik penyesatan informasi terdapat dalam iklan berupa mengelabui konsumen, tidak memenuhi janji dalam iklan, memberikan informasi yang keliru, memberikan gambar  tidak  lengkap,  informasi  berlebihan,  dan  membuat  kesaksian  yang  tidak benar.
Bentuk perlindungan konsumen terhadap iklan yang menyesatkan di Negara Republik  Indonesia  berupa  diatur  dalam  Pasal  1238  KUH  Perdata  di  mana perusahaan  pengiklan  di  nyatakan  lalai  atau  tidak  melakukan  kewajiban  terhadap apa  yang  di  janjikan  maka  dianggap  wanprestasi,  dan  aturan  yang  berkaitan terdapat  dalam Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yang sering disebut UUPK bisa kita lihat pengaturannya dalam Pasal 7 mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  juga  hak  dan  kewajiban  pelaku usaha,  serta  dalam  Bab  IV  upaya  UUPK  untuk  melindungi  konsumen  terdapat larangan-larangan  bagi  pelaku  usaha  yang  mengiklankan  produknya  larangan- larangan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 17, Pasal 31, dan Pasal 43 sebagai  dasar  pembentukan  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN). Serta  produksi  iklan  dikawal  ketat  oleh  Kode  Etik  yang  ditandatangani  oleh  5 asosiasi termasuk Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dan sudah di amandemen pada tahun 2020 yang disebut Kode Etik Pariwara Indonesia.
Pertanggungjawaban  perbuatan  melawan  hukum  bagi  perusahaan  pemasang iklan  yang  menyesatkan  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata disebutkan  “tiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan  kerugian  tersebut".  Serta  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  khususnya  terdapat  dalam  Pasal  20  yang  menyatakan  bahwa  Pelaku usaha  periklanan  bertanggung  jawab  atas  iklan  yang  diproduksi  dan  segala  akibat yang  ditimbulkan  oleh  iklan  tersebut.  Ketika  Pengusaha  yang  melakukan  iklan menyesatkan  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  apa  yang  dirugikan  maka konsumen  berhak  untuk  menggugat  melalui  badan  penyelesaian  sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan  di tempat kedudukan  konsumen dan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata konsumen cukup membuktikan pelaku usaha  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  kesalahan  pelaku  usaha, Konsumen telah mengalami kerugian dan kerugian tersebut dilakukan oleh pelaku usaha.

## E. UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  seluruh  pihak  yang  memberikan motivasi  dalam  penulisan  sehingga  artikel  ini  dapat  diselesaikan  dengan  baik. Mungkin  banyak  kekurangan  dan  kekhilafan  dalam  penulisan  oleh  karena  itu masukan dan saran sangat diharapkan ke depannya sebagai penyempurnaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Per’undang-Undangan : Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  No. 23  tahun  1847  tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Buku :
Abdul  Halim  Barkatullah, Framework  Sistem  Perlindungan  Hukum  bagi Konsumen di Indonesia, Bandung: Nusa Media, 2016 And. Rasyid As’ad. 1992 Peranan Iklan Pengaruhi Konsumen. Jakarta.
Abdulkadir  Muhammad,  2010,  “Hukum  Perusahaan  Indonesia”,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, hlm.
Celina  Tri  Kristiyanti,  2011,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Sinar  Grafika, Jakarta
Dewan Periklanan Indonesia, Etika Pariwara Indonesia, Jakarta, 2020
Dedi Harianto, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan, Penerbit Ghali Indonesia, Bogor.
M.  Toar,  Agnes,  “Tanggung  Jawab  Produk  dan  Sejarah  Perkembangannya  di Beberapa Negara”, Ujung Pandang, 29 Juli 1989.
Simatupang,  Taufik  H.  2004.  Aspek  Hukum  Periklanan  dalam  Perspektif Perlindungan Konsumen. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Siambaton,  T.,  &  Tarigan,  Y.  L.  (2020).  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Akibat  Iklan  Yang  Menyesatkan  Pada  Media  Cetak. Visi  Sosial Humaniora, 1(2).
Tata  Krama  dan  Tata  Cara  Periklanan  Indonesia,  Ikrar  Musyawarah  Periklanan Indonesia, Jakarta, 1981.
Taufik  Simatupang,  2004,  Aspek  Hukum  Periklanan  dalam  Perspektif Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Jurnal :
Laila,  K.  (2017).  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas  iklan  yang melanggar tata cara periklanan. Jurnal Cakrawala Hukum , 8 (1).
Internet : https://www.tribunnews.com/tribunners/2011/06/30/waspadai-iklan-extra-joss- yang-menyesatkan Kamis 30 Juni 2011, herlina butar-butar “Waspadai Iklan Extra Joss yang Menyesatkan”
https://www.klikdokter.com/obat/vitamin-dan-suplemen-dewasa/extra-joss-active, apt. Sinthiya Nur Azizah., S. Farm, 28 Desember 2022