SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN  DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT (Studi  pada DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014)
Oleh
Bangun Suharti *)
*) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung

## ABSTRACT
Bandar  Lampung  member  parliament  in  political  socialization  and  political communication needs to be audited. This is to determine the extent to which members of the parliament provide political education and the community in, especially constituents. Is the board  members  have  been  doing  public  aspirations  and  provide  effective  political education?  Is  the  board  members  have  been  fighting  for  people's  aspirations,  and  adapt them  to  the  government  program,  that  is  pro-poor,  pro-growth,  pro-jobs  and  pro- environment?.  This  study  was  conducted  by  interviewing  do  persons,  namely  Bandar Lampung city councils of the Democratic Party of the tenure 2009-2014. Both speakers are selected, with the consideration that the Democratic Party is the party of government, so it is  likely  to  be  consistently  fought  for  government  programs.  The  party  supports  the government  is  assumed  to  provide  a  briefing  to  its  cadres  on  these  government  programs. The  results  of  this  study  indicate  that,  although  the  Democratic  Party  is  the  party  of government, not necessarily consistently championed the concept of the development of pro- poor,  pro-growth,  pro-jobs  and  pro  environment.  The  development  concept  is  not disseminated to the public, especially the constituency. Background, the political interests of the ruling constraints, funding, scale ruler priorities in perspective, it is often an obstacle to implement the aspirations of the people.

## Keywords: Aspiration, constituents, political education

## PENDAHULUAN
Anggota  Dewan    Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)    dalam  melakukan  Sosialisasi Politik  dan  komunikasi  Politik,  dalam  rangka  menjaring  aspirasi  warga  kota  Bandar Lampung  harus diaudit. Hal ini perlu dilakukan guna melihat sejauh mana anggota Dewan telah  benar-benar  melaksanakan  tugasnya,  mewakili  warga  atau  konstituen  yang diwakilinya.  Justru  setelah  dipilih  dan  terpilih  sebagai  wakil  rakyat  lah,  anggota  Dewan harus  lebih  aktif  bergerak  menampung  aspirasi  rakyat.  Jangan  hanya  pada  saat  kampanye saja, mereka aktif mempromosikan dirinya sebagai wakil rakyat, namun setelah terpilih dan
duduk  di  kursi  Dewan  justru  mengabaikan  dan  melupakan  rakyat  yang  seharusnya kepentingannya diperjuangkan.
Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  latar  belakang  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  kabupaten  Kota  Bandar  Lampung  sangat  beragam.  Latar  belakang  anggota  dewan antara  lain  pekerjaan,  pendidikan,usia,  rekam  jejak,  latar  belakang  motivasi,  pengetahuan, organisasi  yang  pernah  diikuti,    dan  tentu  saja  latar  belakang  partainya.  Latar  belakang tersebut  akan  berdampak  pada  cara  mereka  menempatkan  dirinya  sebagai  wakil  rakyat, pemahaman mereka terhadap tugas-tugas mewakili rakyat, dan mempengaruhi keberpihakan mereka. Bila latar belakang anggota dewan  adalah pengusaha, besar kemungkinan  mereka lebih  memihak  pada  kepentingan  para  pengusaha,  bila  mereka  berlatar  belakang  petani, mereka akan berpihak kepada kepentingan sektor pertanian. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, bagaimana peran latar belakang para anggota Dewan tersebut, mempengaruhi keberpihakan mereka dalam membuat kebijakan yang menyangkut kebijakan publik dan layanan publik di kota Bandar Lampung.
Audit  sosialisasi  politik  dan  komunikasi  politik  anggota  dewan  ini    juga  perlu dilakukan,  untuk  mengetahui  sejauh  mana  anggota  dewan  telah  melakukan  sosialisasi politik  dan  komunikasi  politik  kepada  konstituennya  secara  tepat.  Apakah  mereka melakukan  komunikasi  politik  secara  tepat  waktu,  tepat  sasaran,  tepat  saluran,  dan  tepat guna?  Apakah  anggota  dewan  benar-benar    melakukan  penjaringan  aspirasi  warga  untuk setiap pengambilan keputusannya? Bila tidak, apakah dasar anggota Dewan tersebut dalam membuat usulan draft rancangan peraturan daerah dan pembuatan kebijakan publik lainnya? Apa  bentuk  komunikasi  politik  dan  sosialisai  politik  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPRD Kota  Bandar  Lampung  ,  dalam  menjaring  aspirasi  masyarakat  beserta  hasil-hasilnya? Selama  masa  periode  kedudukannya  sebagai  anggota  Dewan  (lima  tahun  masa  tugas), berapa  kali  mereka  turun  lapangan  menjaring  aspirasi  masyarakat?  Apakah  ada  kontrak politik  yang  dilakukan  selama  masa  kampanye  dapat  dipenuhi  setelah  mereka  menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah kabupaten kota Bandar Lampung?
Kader  partai  yang  terpilih  sebagai  anggota  dewan,  juga  turut  bertanggung  jawab dalam mengimplementasikan fungsi partai politik, terutama dalam rangka sosialisasi politik. Fungsi  sosialisasi  politik  yang  paling  strategis  untuk  dilakukan  adalah  memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Pendidikan ini menyadarkan masyarakat akan arti  penting  partisipasi  setiap  warga  negara  untuk  berperan  aktif  dalam  proses penyelenggaraan  negara,  mendidik  warga  Negara  akan  hak,  tugas  dan  tanggung  jawabnya sebagai warga Negara serta dapat menempatkan kepentingan Negara diatas kepentingan diri dan  kelompoknya.  Sosialisasi    politik  oleh  anggota  dewan  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai- nilai  yang  dianut,  latar  belakang  kehidupan  politik  dalam  partai  masing-masing  serta pengalamannya terjun di dunia politik.
Penelitian  ini  mengkaji  leboh  lanjut  perihal  sosialisasi  dan  komunikasi  politik  yang dilakukan oleh anggota dewan dari partai demokrat. Sebagai anggota dewan dari partai yang dimotori  dan  dipimpin  oleh  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (selanjutnya  disebut presiden SBY), sudah selayaknya senantiasa berpedoman pada semangat pemerintah dalam menerapkan  konsep  yang  diusung  oleh  pimpinan  negara  ini.  Konsep  Pembangunan  yang diusung oleh presiden SBY adalah pro poor , pro growth , pro environment dan pro job . Dalam  hal  kebijakan  yang  menyangkut  langsung  pada  layanan  publik,  harus  dilihat bagaimana  anggota  Dewan  menjaring  aspirasi  warga  serta  mempertimbangkan  segi efisiensi,  tata  kota,  ramah  lingkungan  dan  pro  rakyat,  sebagaimana  program  yang dicanangkan  oleh  pemerintahan  presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono pro  poor (pro
rakyat), pro job (pro pada pembukaan lapangan kerja), pro growth (pro pertumbuhan), pro environtment (memihak  pada  lingkungan).  Apakah  konsep  pro  pada  pembukaan  lapangan kerja,  pro  pada  pertumbuhan  ekonomi,  namun  tetap  pro  rakyat  dan  tetap  melestarikan kehidupan  lingkungan,  telah  dilakukan  oleh  anggota  Dewan  dari  partai  Demokrat  sebagai partai  pendukung  pemerintah  ini?  Apakah  konsep  tersebut  sudah  dipahami  dan  berusaha diperjuangkan  dalam  setiap  perumusan  kebijakan-kebijakan  maupun  ketika  menjaring aspirasi  masyarakat  kota  Bandar  Lampung?  Hal  ini  perlu  dikaji  lebih  lanjut,  karena  partai demokrat  adalah  partai  yang  didirikan  oleh  presiden  SBY,  yang  merupakan  perpanjangan kepentingan  pemerintah  dalam  melaksanakan  program  kerjanya.  Penelitian  ini  mengkaji bentuk-bentuk  komunikasi  politik  yang  dilakukan  dalam  rangka  menjaring  aspirasi masyarakat dan mensosialisaikan hasil-hasilnya, khususnya pada anggota dewan dari partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

## KAJIAN PUSTAKA

## Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik
Pengertian  komunikasi  politik  yang  dikemukakan  oleh  Dan  Nimo  dan  Richard Fagen,  sama.  Mereka  lebih  menyoroti  dari  sisi  fungsi  komunikasi  politik  tersebut,  yaitu semua  pembicaraan  politik  yang  secara  potensial  maupun  aktual,  berpengaruh  pada kehidupan  system  politik.  Subiakto  dan  Ida  mengutip  pernyataan  kedua  ahli  komunikasi politik  tersebut  sebagai  berikut: “Communicatory activity considered political by virtue of its consequences actual and potential that is has for the functioning of political system” . Sedangkan  Dan  Nimmo  mendefinisikan  komunikasi  dengan  deskripsi  yang  mirip dengan  Fagen,  hanya  berbeda  pada  suasana  konflik.  Dan  Nimmo  mendefinisikan komunikasi politik sebagai berikut: “Communication activity considered political by virtue of  consequences  (actual  and  potential)  which  regulate  human  conduct  under  condition  of conflic.” (Subiakto&Ida, 2012: 19)
Secara  lebih  rinci,  unsur-unsur  dalam  komunikasi  politik  mencakup  semua  unsur dalam  komunikasi  yaitu,  komunikator  (narasumber),  pesan,  saluran  (media),  sasaran  dan pengaruh  atau  efek  yang  dihasilkan.  Dalam  komunikasi  politik,  unsur  -  unsur  komunikasi tersebut memuat unsur politik. Komunikator dalam komunikasi politik adalah komunikator politik.  Pesannya  adalah  pesan  politik,  salurannya  adalah  saluran  politik,  khalayak sasarannya adalah khalayak politik dan tujuan serta hasilnya adalah demi tujuan politik dan mempengaruhi sistem politik.
Pendapat  umum,  (dalam  konteks  penelitian  ini  adalah  aspirasi  warga)  sebagaimana dikemukakan oleh Bernard Hennesy dalam bukunya yang klasik namun tetap relevan untuk segala  jaman,  adalah  pertukaran  preferensi  yang  saling  bertentangan  mengenai  kebijakan, dan suatu kekuatan yang mengarahkan ( directing force ) bagi elite politik.. David Hume dan John  Locke  mempercayai  pendapat  umum  akan  memberikan    legitimasi  (suatu  konsensus mengenai  norma-norma  yang  telah  mantap),  menghasilkan  integrasi  (individu  mencoba menghindari  isolasi), dan menetapkan prioritas ( hal tersebut menyatakan masalah apa yang dianggap  masyarakat paling penting).” (Hennesy, 1990: 3)
Pendapat  umum,  yang  termanifestasikan  dalam  pendapat  warga  masyarakat, misalnya  aspirasi  warga  mengenai  masalah  dan  kepentingannya,  selayaknya  dapat ditampung  oleh  anggota  dewan  dalam  rangka  mengambil  kebijakan  publik.  Keterkaitan antara  pendapat  umum,  yang  merupakan  aspirasi  warga  masyarakat  dengan  kebijakan
publik, dapat efektif  jika anggota DPRD secara konsisten melaksanakan fungsinya sebagai legislator yang aspiratif. Kehidupan politik sendiri tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan publik,  dan  arah  aktivitas  politik  itu  sendiri  menuju  pada  bagaimana  mempengaruhi kebijakan publik, untuk kepentingan publik dan masyarakat banyak.
Budiardjo  (2010)  mendefinisikan  politik,  salah  satunya  adalah    dengan  definisi kebijakan publik. Dengan menyitir beberapa ahli, Budiardjo, mendefinisikan politik sebagai berikut:  Hoogerwerf:  “obyek  dari    ilmu  politik  adalah  kebijakan  pemerintah,  proses terbentuknya,  serta  akibat-akibatnya.  Yang  dimaksud  dengan  kebijakan  umum,  ( public policy )  disini  menurut  Hoogewerf  ialah  membangun  masyarakat  secara  terarah  melalui pemakaian kekuasaan.

## Partisipasi Politik
Partisipasi  politik  kini  semakin  beragam  seiring  dengan  beragamnya  permasalahan dalam masyarakat serta sarana penyalurannya. Partisipasi politik yang pada awalnya hanya dipahami  sebagai  aktivitas  masyarakat  dalam  rangka  melibatkan  diri  dalam  kehidupan politik,  kini  mulai  bergeser.  Semula  partisipasi  politik  hanya  didominasi  oleh  politikus melalui    partai  politik,  kini  semua  elemen  masyarakat  dapat  melakukan  aspirasi  politik melalui  berbagai  saluran  aspiratif    dalam  rangka  turut  berperan  serta  mempengaruhi kebijakan publik. Apabila partai politik yang menjadi alat penyaluran aspirasi politik, maka hanya  ada  satu  isu  yang  diangkat,  yaitu,  isu  yang  sesuai  kepentingan  dan  ideologi  partai saja. Sedangkan bila saluran aspirasi politik diperluas, maka isu-isu yang diangkatpun dapat lebih  beragam  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  secara  riil.  Namun,  tidak  dapat dipungkiri,  bahwa  salah  satu  fungsi  partai  politik  adalah  sebagai  sarana  untuk  sosialisasi politik,  agar  masyarakat  dapat  menyalurkan  aspirasi  politiknya  secara  langsung  kepada pembuat  kebijakan  ( legislative ).  Fungsi  sosialisasi  politik  bagi  partai  politik  adalah memberikan  penyadaran  warga  masyarakat  agar  menyadari  peran  pentingnya  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  Negara.  Dalam sosialisasi  politik  ini,  parpol  juga  bertugas  untuk  mendidik  anggota  dan  warga  masyarakat untuk  lebih  mementingkan  Negara  dan  bangsanya  diatas  kepentingan  diri  dan kelompoknya/partainya semata (Budiardjo, 2010: 408).

## Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik, menurut Rush (1992) sebagaimana disitir oleh Miriam Budiardjo, adalah: “proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya.  Proses  ini  sedikit  banyak  menentukan  persepsi  dan  reaksi  mereka  terhadap fenomena politik ( Political socialization may be defined is the process by which individual in a given society become acquainted ) (Budiardjo, 2010: 407).
Selanjutnya,  Budiardjo,  menekankan  pentingnya  sosialisai  politik  yang  diperankan oleh partai politik sebagai berikut:
“Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia  yang  sadar  akan  tanggung  jawabnya  sebagai  warga  Negara  dan menempatkan  kepentingan  sendiri  di  bawah  kepentingan  nasional.  Secara khusus perlu disebutkan disini bahwa di Negara-negara  yang baru  merdeka, partai-partai  politik  juga  dituntut  berperan  memupuk  identitas  nasional  dan integrasi, yang bagi Negara berkembang sangat penting.” (Ibid,: 408)
Dengan  demikian,  peran  partai  politik  melalui  anggota  dan  kadernya,  adalah memberikan  pendidikan  politik  kepada  warga  Negara.  Pendidikan  politik  dalam  arti memberi  penyadaran  dan  pemberdayaan  agar  masyarakat  mampu  memahami  perannya sebagai  warga  negara,  mampu  menempatkan  kepentingan  nasional  diatas  kepentingan  diri dan kelompoknya. Warga Negara yang tetap setia kepada NKRI dan tetap membangun dan mempertahankan integrasi nasional bangsanya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini difokuskan pada upaya menggali informasi mengenai sosialisasi politik dan  komunikasi  politik  anggota  dewan  dari  partai  Demokrat  dalam  menjaring  aspirasi  dan memberikan  pendidikan  politik  masyarakat  konstituennya  selama  masa  bakti  2009-2014. Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  kepada  dua  orang  narasumber.  Dua orang  narasumber  ini  terdiri  dari  satu  orang  mewakili  daerah  pemilihan  dimana  yang bersangkutan berdomisili, satu orang lagi tidak berdomisili di daerah pemilihan (selanjutnya disebut  dapil)  yang  diwakilinya.  Pemilihan  dua  orang  tersebut,  untuk  memperbandingkan adanya  perbedaan  sosialisasi  politik  dan  komunikasi  politik  yang  dilakukan  karena perbedaan domisilinya tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Anggota Dewan yang Berdomisili di Daerah Pemilihannya (Dapil) Sendiri
Anggota  dewan  yang  berdomisili  di  dapil  sendiri,  secara  hitungan  politik  lebih menguntungkan.  Hal  ini  karena  masyarakat  sekitarnya  yang  nota  bene  merupakan konstituennya,  secara  langsung  dapat  melihat  kehidupan  sehari-hari  wakilnya  tersebut. Masyarakat sekitarnya juga lebih merasa dekat, lebih percaya dan lebih mendapat kepastian akan dibela dan diperjuangkan karena pasti seorang anggota dewan akan  memperjuangkan tempat  tinggalnya  sendiri  sebelum  memperjuangkan  daerah  lainnya.  Kedekatan  emosional seperti ini, tentu akan lebih menguntungkan dari sisi biaya politik dan biaya sosialnya.
Latar  belakang  dari  anggota  dewan  ini,  seorang  sarjana  hukum,  dan  pernah mengikuti  les  atau  sekolah  advokat.  Pendidikan  politik  pribadinya  banyak  didapatkan  dari suaminya yang merupakan anggota dewan di DPRD propinsi. Belajar tentang politik secara praktis  (praktik  lapangan)  ketika  mulai  aktif  sebagai  anggota  partai  demokrat.  Bergabung dengan partai demokrat sejak tahun 2004 dan secara langsung ketika terjun sebagai anggota dewan di DPRD kota Bandar Lampung.
Kegiatan  sosial  kemasyarakatannya  sudah  memberi  nilai  plus  tersendiri  di  mata masyarakatnya. Latar belakang narasumber adalah aktif di yayasan Sosial Lampung Peduli, pengusaha, dan aktif memberikan bantuan sosial kepada warga kurang mampu  yang setiap bulan rutin datang ke rumahnya. Masyarakat kurang mampu ini, biasanya datang sekitar 10 hingga  20  orang  untuk  mengambil  jatah  beras  atau  tunjangan  sekolah  anak-anak  mereka. Kegiatan  sosial  yang  dilakukan  secara  pribadi  ini,  secara  otomatis  merupakan  aksi  sosial yang    mengurangi  biaya  sosialdan  biaya  politik  untuk  mensosialisasikan  dirinya  menjadi wakil rakyat.
Dalam rangka sosialisasi politik, anggota dewan tersebut melakukan kegiatan bhakti sosial  setiap  tahun  yang  diselenggarakan  oleh  partai  Demokrat.  Kegiatan  bhakti  sosial  ini
beragam  bentuknya,  dalam  rangka  memberi  bantuan  warga  masyarakat  yang  kurang mampu.  Secara  pribadi,  anggota  dewan  telah  melakukan  kegiatan  sosial  sebagaimana tersebut diatas.
Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, anggota dewan ini melakukan kegiatan penjaringan  aspirasi  kepada  masyarakat  sekitarnya  secara  langsung  dalam  bentuk silaturahmi. Setiap bulan rata-rata melakukan silaturahmi politik 4 kali, yang dilakukan pada hari  Sabtu  atau  Minggu.  Tempat-tempat  sosial  yang  biasa  dikunjungi  antara  lain  masjid, mushola  dan  PAUD.  Apabila  aspirasi  masyarakat  dianggap  memerlukan  dana  kecil,  yang masih  memungkinkan  dibiayai  dengan  dana  pribadi,  maka  akan  dilakukan  secara  pribadi. Misalnya,  memberikan  sumbangan  pendidikan  anak  kurang  mampu.  Tetapi  apabila membutuhkan dana yang besar, maka akan disesuaikan dan dimasukkan ke dalam tugasnya sebagai  anggota  dewan.  Aspirasi  masyarakat  akan    ditampung  dan  diusulkan  dalam  rapat- rapat  untuk  diwujudkan  dalam  kebijakan,  misalnya  dalam  hal  rehabilitasi  fasilitas  umum, pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik lainnya.
Ketika  masih  duduk  di  komisi  4  (yang  membidangi  pendidikan  dan  kesejahteraan sosial),  beberapa  aspirasi  masyarakat  yang  sudah  dapat  diperjuangkan  dan  diwujudkan adalah  pembangunan  dan  rehabilitasi  sekolah  SD  Sukajawa  dua.  Kini  sekolah  tersebut secara  fisik  sudah  lebih  dari  cukup  (berlantai  dua).  Sekolah  tersebut  merupakan  tempat anggota dewan ini bersekolah saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada saat musim kering,  daerah  Kaliawi  Atas  dan  Kedaung  selalu  kekurangan  air  bersih,  atas  inisiatifnya, maka dibangun sumur bor bagi warga Kaliawi dan Kedaung. Infrastruktur yang dibutuhkan warga telah dibangun untuk memberikan kemudahan warga masyarakat yang dibutuhkan.
Secara  kedinasan,  penjaringan  aspirasi  biasanya  dilakukan  juga  melalui  mekanisme dinas. Dinas-dinas terkait akan dipanggil dalam rangka hearing sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Perubahan peraturan daerah dapat terjadi murni atas inisiatip legislatif dan ekskutif dengan  masukan-masukan  dari  komisi-komisi  hasil  dari  penjaringan  aspirasi  masyarakat maupun hearing dengan dinas terkait. Masukan perubahan perda ini, biasanya di ajukan oleh panitia  khusus,  lalu  di  bawa  ke  badan  legislasi  untuk  digodok    sebagai  bahan  raperda (rancangan  peraturan  daerah).  Selanjutnya  apabila  hal  ini  disetujui,  akan  disahkan  dalam rapat paripurna.
Keberhasilan  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  dipengaruhi  oleh  banyak  hal. Yang pertama, harus dipahami bahwa semua keputusan dan kebijakan pemerintah, bersifat sangat  politis.  Perhitungan  politik,  kepentingan  politik  dan  lobby  –  lobby  politik  sangat berpengaruh  pada  keberhasilan  sebuah  peraturan  daerah.  Yang  kedua,  skala  prioritas.  Bila ada  permasalahan  yang  lebih  mendesak  dan  dibutuhkan  masyarakat  luas,  maka  akan  lebih mendapatkan  perhatian  dan  lebih  diprioritaskan.  Masalah  prioritas,  memang  diakui  masih bersifat  politis,  artinya  pertimbangan  kepentingan  politik  penguasa  masih  dominan. Kepentingan politik penguasa tersebut bisa atas dasar kepentingan pencitraan, keberpihakan kepada  pengusaha,  sehingga  lobby-lobby  politik  seringkali  menjadi  penentu  kemenangan terbentuknya  perda.  Dalam  rangka  pertimbangan  prioritas  tersebut,  upaya  yang  dilakukan oleh  angota  dewan  hanya  sebatas  melobby  pihak  ekskutif,  memberikan  alasan-alasan penguat,  namun  bila  pihak  ekskutif  tidak  menyetujui,  akhirnya  perda  tetap  tidak  dapat dilanjutkan.
Yang  ke  tiga,  terkait  dana.  Proses  pembuatan  perda  cukup  panjang.  Mulai  dari pembuatan naskah akademik oleh narasumber ahlinya (akademisi), rapat-rapat pansus, rapat badan  legislasi  dan  lainnya  tentu  membutuhkan  waktu  dan  dana  yang  tidak  sedikit. Sehingga  ada  kemungkinan  sebuah  rencana  peraturan  daerah  menjadi  mandeg  karena
ketiadaan  dana  ini.  Perda  yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat  bawah  (kelompok grass  root )  bisa  jadi  tidak  mendapatkan  prioritas  karena  ketiadaan  dana,  namun  perda menyangkut  pengusaha  besar  dapat  saja  cepat  disetujui  karena  pengusaha  dapat memberikan  sumbangan  dananya  untuk  itu.  Keempat,  masalah  prosedur.  Aspirasi masyarakat  bisa  saja  tidak  ditanggapi  dengan  baik  karena  tidak  melalui  prosedur  yang benar,  misalnya  masalah  perijinan.  Prosedur  ini  menyebabkan  masalah  dianggap  kurang penting  oleh  para  anggota  dewan.  Masyarakat  yang  akan  mengadukan  masalah  terkait perijinan perlu membuat surat permohonan tertulis, disertai data dan bukti yang mendukung serta justifikasi dari masyarakat atau ketua RT, kepala desa setempat. Hal ini sebagai bukti bahwa  masalah  tersebut  penting  dan  perlu  ditindaklanjuti  dalam  bentuk  peraturan  yang mengikat  atau  tindak  lanjut  berupa  mediasi.  Dalam  menangani  masalah  seperti  ini,  maka anggota  dewan  akan  memberikan  saran  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  pengaduan dengan cara  yang ditentukan. Contoh, ketika terjadi sengketa antar  warga terkait pendirian gereja  karena  tidak  ada  ijin  pendirian,  maka  anggota  dewan  memberi  saran  kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan secara tertulis sesuai prosedur yang ada. Akhirnya, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik karena di mediasi oleh anggot dewan.
Penjaringan  aspirasi  juga  dilakukan  dengan  mendengarkan  dan  menanggapi pengaduan  masyarakat  yang  datang  langsung  ke  kantor  anggota  dewan.  Anggota  dewan khusus  fraksi  demokrat  juga  berlangganan  koran  lokal  untuk  mengetahui  perkembangan terakhir situasi di kota Bandar Lampung. Bila ada hal – hal yang perlu ditindaklanjuti, maka biasanya anggota dewan akan memanggil atau mengklarifikasi kepada satuan kerja (satker) terkait, untuk dimintai keterangannya terkait  masalah  yang diadukan oleh warga atau  yang dimuat oleh media massa.
Pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  anggota  dewan  kepada  masyarakat,  secara langsung  dilakukan  pada  saat  masa  reses.  Masa  reses  yaitu  masa  dimana  anggota  dewan turun  bersosialisasi  dan  berkomunikasi  politik  secara  formal  dengan  konstituennya.  Masa reses  biasanya  dilakukan  dua  kali  setahun,  dilaksanakan  selama  satu  hari.  Biasanya  warga masyarakat dikumpulkan di kantor kecamatan, masing-masing anggota dewan mengundang konstituennya sebanyak 25 orang, Mereka akan berdialog, menyampaikan aspirasinya. Pada kesempatan  tersebut,  aspirasi  seringkali  disampaikan  hanya  melalui  ketua  RT  atau  kepala desa, yang sebelumnya telah mendapat titipan dari warganya.
Pada  masa  reses  tersebut  anggota  dewan  akan  memperkenalkan  diri  sebagai  wakil partai  sekaligus  sebagai  anggota  dari  komisi  tertentu.  Anggota  dewan  akan  memberikan penjelasan bahwa ada alat kelengkapan dewan yang tugasnya berbeda-beda. Maka, mereka akan  melakukan  tugas  dan  menjaring  aspirasi  masyarakat  dengan  menyesuaikan  diri  pada tugas  alat  kelengkapan  dewan  tersebut.  Pada  kesempatan  bertemu  konstituennya  (masa reses)  tersebut,  anggota  dewan  juga  berpesan  kepada  warga  masyarakat  agar  memilih wakilnya  secara  profesional.  Memilih  wakil  rakyat  bukan  berdasarkan  uangnya,  tetapi berdasarkan kinerjanya.

## Anggota Dewan yang Tidak Bertempat Tinggal di  Dapilnya
Anggota  dewan  ini,  juga  telah  dua  kali  terpilih  untuk  periode  2009-2014  dan  2014- 1019.  Sebelum  bergabung  dengan  Partai  Demokrat,  telah  lama  bergabung  dengan  partai Golkar  dan  pernah  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  dewan,  namun  belum  terpilih. Bergabung dengan partai demokrat, karena PD dibawah kepemimpinan presiden SBY, lebih prospektif  (punya  peluang  lebih  besar)  dan  lebih  mencerminkan  citra  partai  yang  santun dibandingkan  dengan  partainya  sebelumnya.  Platform  partai  demokrat,  untuk  dua  orang
marasumber  anggota  dewan  ini,  keduanya  belum  memahami  secara  tekstual.  Tetapi keduanya  menyatakan  bahwa  secara  umum  partai  demokrat  pro  pada  rakyat,  membela kepentingan masyarakat dengan ideologi nasionalis religius.
Pendidikan  politik  secara  kelembagaan  didaptkannya  dari  kegiatan  pelatihan pengurus partai, rapat-rapat konsolidasi, rapat – rapat kerja maupun kongres. Pada kegiatan pelatihan-pelatihan  internal  partai,  selalu  ada  pesan-pesan  agar  menjadi  wakil  rakyat. Biasanya  yang  datang  untuk  memberi  nasihat-nasihat  tersebut  adalah  dari  DPP  (Dewan Pimpinan Pusat, Jakarta).
Anggota  dewan  tersebut,  memiliki  latar  belakang  organisasi  di  perkumpulan  Paku Banten  tingkat  propinsi  dan  anggota  IPMI  (Ikatan  Pengusaha  Muslim  Indonesia)    kota Bandar Lampung. Orang tuanya merupakan pendiri perkumpulan Paku Banten,  yang mana kegiatannya terkait dengan aktivitas keagamaan (pengajian rutin, lomba-lomba Qasidah dll) dan sosial kemasyarakatan (khitanan massal, sembako murah dll).
Bagi  anggota  dewan  yang  kedua,  sosialisasi  platform  partai  dilakukan  dengan  cara target  meraup  suara  sebanyak-banyaknya,  meraup  dukungan  masyarakat  sebanyak- banyaknya  serta  mencari  anggot  sebanyak-banyaknya.  Penyampaian  program-program pemerintah  yang  harus  pro  rakyat.  Secara  pribadi  dan  intern  partai,  anggota  dewan  ini mendapatkan pendidikan politik dalam bentuk pertemuan antar ranting, anak ranting (pada tingkat kelurahan hingga RT).
Pada  saat  masa  reses,  melakukan  penjaringan  aspirasi  masyarakat  dan menyampaikan  program-progarm  serta  tugasnya  sebagai  anggota  partai.  Penjaringan aspirasi  masyarakat  biasanya  dalam  bentuk  pembangunan  fisik.  Jarang  yang  mengeluhkan masalah  pembangunan  non  fisik.  Aspirasi  masyarakat  yang  sempat  terjaring  dan diakomodasi adalah masalah pembangunan sumur bor (masalah air bersih), perbaikan jalan- jalan  di  gang-gang,  serta  dirinya  terjun  langsung  melihat  lokasi.  Beberapa  keluhan masyarakat  yang  datang  mengadukan  permasalahannya  di  kantor  DPRD  Kota,  juga mendapatkan  perhatiannya.  Beberapa  keluhan  masyarakat  terkait  keberatan  atas  kenaikan PBB (pajak bumi dan bangunan), dan  retribusi parkir. Mengenai keduanya, pihaknya telah melakukan hearing dan memediasi masalah, sehingga pihak-pihak terkait dapat menerapkan keputusan bersama.
Dalam  upaya  melakukan  sosialisasi  politik,  narasumber/anggota  dewan  ini melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  mendekatkan  dirinya  dan  memelihara  hubungan baik dengan masyarakat konstituennnya. Secara rutin narasumber memberikan hadiah pada lomba-lomba  peringatan  17  Agustus,  yang  diberikannya  berselang-seling  pada  kecamatan yang  menjadi  dapilnya.  Selain  itu,  narasumber  selalu  datang  bila  mendapatkan  undangan- undangan keluarga, pesta-pesta maupun pengajian-pengajian.
Pendidikan  politik  yang  dilakukannya  kepada  masyarakat  tidak  terstruktur.  Hal  ini dilakukan secara otomatis ketika ada pertemuan, berkumpul dengan masyarakat. Pendidikan politik  dilakukan  dengan  jalan  memberikan  pengarahan  kepada  warga  masyarakat  bahwa ketika  memilih  wakil  rakyat  dan  berorganisasi  masyarakat  harus  tahu  dan  memahami tujuannya.  Bila  menjadi  wakil  masyarakat,  ya  harus  berjuang  untuk  kepentingan masyarakat, harus tahu tujuannya dalam  berpolitik dan berorganisasi tersebut.

## KESIMPULAN
Anggota  dewan  dari  partai  demokrat  yang  menjadi  narasumber  berlatar  belakang pengusaha.  Ada  perbedaan  cara  mereka  bersosialisasi  dengan  masyarakat.  Yang  pertama, karena  telah  dekat  dengan  masyarakatnya  sendiri,  lebih  banyak  beraktivitas  langsung dengan memberikan sumbangan sosial kepada masyarakatnya, membangun lokal-lokal yang menjadi  bagian  dari  kehidupannya.  Karena  memiliki  latar  belakang  organisasi  sosial (lampung peduli), maka aktivitas sosialnya berkisar pada aktivitasn sosial.
Narasumber  kedua,  karena  terpilih  di  dapil  yang  bukan  merupakan  daerah  tempat tinggalnya  sendiri,  maka  ia  harus  berusaha  lebih  keras  mendekatkan  diri  dan  memelihara hubungan  dengan  konstituennya  tersebut.  Namun  demikian,  latar  belakangnya  sebagai aktivis Paku Banten, bahkan orangtuanya sebagai pendirinya, aktivitasnya sebagai anggota IPMI, menyebabkan dirinya cukup dipercaya dan dikenal oleh masyarakat konstituennya.
Aspirasi masyarakat pada saat reses, lebih banyak masalah-masalah yang terkait pada pembangunan fisik, belum menyentuh aspek nonfisik. Implementasinya, sejauh mana dapat diakomodasi,  sangat  tergantung  pada  banyak  hal,  antara  lain  masalah  dana,  kepentingan politik  penguasa,  waktu  dan  prosedur  yang  ditempuh  serta  sekala  prioritas  yang  dasarnya juga belum jelas.
Pada  saat  melakukan  pendidikan  politik  kepada  masyarakat  konstituennya,  wakil rakyat  tersebut  tidak  menyebutkan  mengenai  apa  saja  yang  telah  diperbuatnya  untuk masyarakat,  kendala-kendala  yang  dihadapi,  bagaimana  anggota  dewan  melakukan bargaining  politik  untuk  memperjuangkan  aspirasi  masyarakatnya,    Anggota  dewan  tidak memberikan  pengertian  kepada  masyarakat  bagaimana  hal  tersebut  harus  dipahami  dan bahkan harus bersama-sama diperjuangkan; agar masyarakat memahami situasi politik yang terjadi. Masa reses seringkali kurang efektif, karena yang mengajukan aspirasi hanya kepala desa  atau  ketua  RT  saja.  Pada  saat  masa  reses,  penjaringan  aspirasi  lebih  banyak  yang bersifat kebutuhan fisik saja, bukan yang non fisik. Untuk kebutuhan masyarakat yang non fisik,  seringkali  masyarakat  yang  berkepentingan  atau  mengadukan  masalahnya,  datang langsung  ke  kantor  DPRD  kota  Bandar  Lampung.  Masyarakat  juga  tidak  memberikan koreksi atas kinerja anggota dewan, terkait hal-hal yang belum terlaksana atas tuntutan atau kepentingan masyarakatnya.
Anggota dewan juga belum diberikan pemahaman oleh partainya, berupa pendidikan politik  dan  sosialisai  politik,  bahwa  sebagai  warga  negara,  siapapun  dia,  dan  terutama sebagai  wakil  rakyat  harus  mengesampingkan  kepentingan  pribadi  atau  kelompok,  demi tujuan  negara  yang  lebih  besar.  Hal  ini  merupakan  konsep  dasar  pendidikan  politik  dan sosialisasi politik yang tertinggi yang harus dijunjung oleh seluruh warga negara Indonesia, apalagi para anggota dewan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi) . Jakarta. Gramedia.
Hennesy, Bernard. 1990. Pendapat umum . Jakarta. Erlangga.
Nimmo,  Dan.  2004. Komunikasi  politik,  komunikator,  pesan,  dan  media .  Bandung. Rosdakarya
Nimmo, Dan. 2004. 2004. Komunikasi politik, khalayak, dan effek . Bandung. Rosdakarya
Subiakto, Henry & Rachmah Ida. 2012. Komunikasi politik, media, dan demokrasi . Jakarta. Kencana Prenada Media.