## ANALISIS LOCATION QUOTIENT DAN SHIFT SHARE DALAM PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PENYANGGA (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo Dan Karangnayar)
Ecclisia Sulistyowati 1 , Tri Wisudawati 2 , Wahyu Adhi Saputro 3
1 Program Studi Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universtas Duta Bangsa Surakarta email: ecclesia_sulistyowati@udb.ac.id
2,3 Fakultas Sains dan Teknologi, Universtas Duta Bangsa Surakarta email: triwisudawati@gmail.com email: wahyuadhi@udb.ac.id

## ABSTRACT
Indicators  of increasing  economic  development  can  be  viewed  through  the numbers  or  values  of  economic growth. Indicators of the regional economy can also be seen from per capita income, economic growth and economic  structure.  Economic  movements  do  not  only  occur  in  big  cities  but  also  occur  in  the  supporting districts of the city, for example Karanganyar Regency and Sukoharjo Regency which are buffer districts from the existence of Surakarta City. The purpose of this study was to determine the leading sector of the economy of the buffer district. The data used in this study is secondary data in the form of time series sourced from the Central Statistics Agency for each area of Karangnayar and Sukoharjo Regencies. The data used are regional gross domestic product (GRDP) data for each region from 2016 to 2020. The data analysis used in this study is the analysis of location quotient (LQ) and shift share. Based on the results of the study, it is known that there are basic  sectors  found  in  two  buffer districts, namely  Karanganyar  Regency  and  Sukoharjo  Regency.  The results of the study based on LQ analysis stated that there were 7 base sectors in the Karanganyar Regency area while in the Sukoharjo Regency area there were 9 base sectors. If you look at the shift share analysis with indicators on the assessment of the component of regional share growth in Karanganyar Regency, there are 7 sectors that have positive values while in Sukoharjo Regency there are only 4 sectors that are still negative..
Keywords: Economy, LQ, Buffer District, Shift Share, Sector

## ABSTRAK
Indikator  dari  adanya  pembangunan  ekonomi  yang  meningkat  dapat  ditinjau  melalui  angka  atau  nilai petumbuhan  ekonomi.  Indikator  dari  perekonomian  daerah  juga  dapat  dilihat  dari  pendapatan  perkapita, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Pergerakan ekonomi tidak hanya terjadi  pada kota-kota besar namun juga terjadi pada kabupaten penyangga kota tersebut misalnya Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo yang merupakan kabupaten penyangga dari adanya Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  sektor  unggulan  perekonomian  kabupaten  penyangga.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk time series bersumber pada Badan Pusat Statistik masing- masing daerah Kabupaten Karangnayar dan Sukoharjo. Data yang digunakan merupakan data produk domestik regional bruto (PDRB) masing-masing daerah tahun 2016 hingga tahun 2020. Analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis location  quotient (LQ)  dan shift  share .  Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui bahwa terdapat sektor basis yang terdapat pada dua daerah kabupaten penyangga yaitu Kabupaten karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian berdasarkan analisis LQ meyatakan bahwa terdapat 7 sektor  basis  pada  daerah  Kabupaten  Karanganyar  sedangkan  pada  daerah  Kabupaten  Sukoharjo  terdapat  9 sektor basis. Jika melihat analisis shift share dengan indikator pada penilaian komponen pertumbuhan pangsa wilayah  pada  Kabupaten  Karanganyar  terdapat  7  sektor  yang  bernilai  positif  sedangkan  pada  Kabupaten Sukoharjo hanya terdapat 4 sektor yang masih bernilai negatif.
Kata kunci: Ekonomi, LQ, Kabupaten Peyangga, Shift Share, Sektor

## 1. Pendahuluan
Pembangunan nasional adalah keseluruhan pembangunan yang dilakukan daerah tentunya didasarkan  pada  prinsip  otonomi  daerah. Daerah  yang  memiliki  sumber  daya  tentunya akan  membantu  daerah  tersebut  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya serta  secara  langsung  akan  meningkatkan kinerja  daerah  tersebut.  Otonomi  daerah memiliki tujaun untuk peningkatan pelayanan terhadap public serta mengembangkan perekonomian  daerah.  Terdapat  misi  utama dari  otonomi  daerah  seperti  menciptakan efisiensi  dan  efektifitas  dalam  mengelola sumber  daya  contohnya  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan. Pembangunan  ekononomi  memiliki  tujuan peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dengan begitu masyarakat secara luas akan merasakan manfaat  dari  kondisi  tersebut.  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  yang  baik pada suatu wilayah menunjukkan sejauh mana aktivitas  ekonomi  wilayah  tersebut  berjalan. Perlunya  dilakukan  analisis  pertumbuhan ekonomi  wilayah  untuk  melihat  keberhasilan pembangunan  serta  menentukan  kebijakan  di masa mendatang (Kurniawan, 2016).
Indikator dari adanya pembangunan ekonomi  yang  meningkat  dapat  ditinjau melalui angka atau nilai petumbuhan ekonomi. Indikator dari perekonomian daerah juga dapat dilihat dari pendapatan perkapita, pertumbuhan  ekonomi  dan  struktur  ekonomi. Nilai tambah dari masing-masing sektor akan mendongkrak struktur ekonomi dengan gambaran  besarnya  ketergantungan  daerah terhadap  produksi  di  tiap  sektor  tersebut (Usman,  2015).  Pada  dasarnya  faktor  penting dalam  mengukur  pembangunan  ekonomi wilayah tertentu ditentukan dari nilai pertumbuhan ekonomi. Angka yang mewujudkan  sebagai  simbol  tersebut  adalah nilai PDRB  yang notabenenya  adalah persentase  dari  pertumbuhan  ekonomi  suatu wilayah.  Tercapainya  pembangunan  ekonomi tidak  terlepas  dari  pentingnya  pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu perlu adanya analisis untuk  mengetahui  sektor  andalan  atau  sektor basis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Hajeri dkk, 2015).
Upaya pembangunan ekonomi tidak semata-mata hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi saja namun juga harus mampu  mentiadakan  maupun  meminimalkan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran serta pengadaan lapangan  pekerjaan  bagi  penduduk  wilayah tersebut.  Dengan  adanya  kesempatan  kerja maka  masyarakat  akan  dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya dengan adanya pendapatan  (Todaro  dan  Smith,  2011). Ketimpangan  pendapatan  masih  menjadi masalah  yang  belum  terselesaikan  dalam pembangunan  ekonomi  beberapa  sektor. Revolusi industri 4.0 yang ada memicu adanya disparitas  income  perkapita  yang  terkadang meningkat dengan derastis dan tajam (5).
Era otonomi daerah memmbuat pembangunan  daerah  sangat  kompleks  dan memungkinkan  adanya  kesenjangan  terhadap beberapa  daerah  tertentu.  Akibat  dari  kondisi tersebut  menjadikan  adanya  persaingan  antar daerah  yang  sangat  ketat.  Arah  terhadap keadaan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat indentik dengan syarat kesejahteraan. Maksud dari  hal  terebut  tidak  hanya  kesejahteraan sosial saja namun juga harus terorganisir dari semua  aspek  kesejahteraan  yang  nantinya dapat  membantu  masyarakat  untuk  mencapai standar hidup yang sejahtera dan menuju arah yang  lebih  maju  dan  baik  (Nurohman  dkk, 2019).  Dorongan  tersebut  membuat  daerah harus  meningkatkan  daya  saing  wilayah tersebut dengan maksud dan tujuan kesejahteraan  masyarakat  yang  meningkat. Penentu  pertumbuhan  ekonomi  daerah  akan berhubungan  dengan  permintaan  terhadap barang  dan  jasa  dari  luar  wilayah  tersebut. Pengembangan  sumberdaya  lokal  seperti tenaga  kerja,  bahan  baku  ekspor  kana mendorong  pertumbuhan  industi  dengan menciptakan peluang kerja dan menghasilkan kekayaan  daerah.  Asumsi  ini  memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai  sektor  unggulan  apabila  daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat  menghasilkan  ekspor  (Tamura  et  al., 2019).  Potensi  keunggulan  daerah  pasti  ada dan  dapat  dijadikamn  sumber  pertumbuhan wilayah.  Pemerintah  harus  jeli  dalam  melihat potensi  keunggulan  dan  memberikan  fasilitas penunjang. Berkembangnya potensi unggulan daerah diharapkan untuk meningkatkan
produktivitas ekonomi daerah. Dengan perkembangan  sektor  yang  dipilih  untuk mendapatkan  prioritas  yang  baik,  sehinnga investasi  yang  dilakukan  pada  sektor  tersebut dapat  meberikan  multiplier  effect  yang  tinggi terhadap  perekonomian  di  wilayahnya  (Sari, 2018)
Setiap  daerah  pasti  mempunyai  potensi unggulan  yang  tentunya  tidak  harus  sama dengan  daerah  lainnya.  Hal  tersebut  terkait dengan karakteristik wilayah tersebut sehingga penentuan kebijakan dan tujuan pembangunan daerah  harus  dioptimalkan  dan  dicocokan dengan wilayah yang akan dibangung. Dengan begitu  prioritas  pembangunan  daerah  akan sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  daerah tersebut  (Mubarok,  2019).    Provinsi  Jawa Tengah  merupakan  salah  satu  provinsi  yang ada  di  pulau  Jawa  dengan  jumlah  kabupaten terbanyak  kedua  setelah  Jawa  Timur  yaitu dengan  29  kabupaten  dan  6  kota.  Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah berada  pada  angka  0,78%.  Kondisi  demikian membuat  Jawa  Tengah  sebagai  provinsi dengan  komposisi  geografi  yang  luas  yang berdampak  pada  perekonomiannya.  Hal  ini mencerminkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Tengah cukup penting untuk menunjang perekonomian  di  Indonesia  (Rini,    dan Khoirudin,  2020).  Salah  satu  kota  yang berkembang  di  Jawa  Tengah  adalah  Kota Surakarta.  Daerah  ini  diapit  oleh  beberapa kabupaten  penyangga  seperti  Kabupaten Sukoharjo  dan  Kabupaten  Karanganyar. Kondisi  kabupaten  penyangga  ini  yang berbatasan  langsung  dengan  kota  Surakarta seharusnya memiliki peluang yang baik dalam pembangunan ekonomi walaupun nampaknya pertumbuhan ekonomi di kabupaten penyangga  ini  tidak  sebaik  di  pusat  kota wilayah tersebut.  Berdasarkan  alasan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  sektor  unggulan  apa  saja  yang dimiliki  oleh  Kabupaten  Sukoharjo  dan Kabupaten Karanganyar.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan hipotesis
Pada  negara  berkembang  pembangunan lebih  menekankan  pada  segi  ekonomi.  Hal tersebut dikarenakan masalah ekononomi yang masih  mengalami  keterbelakangan  daripada
negara  maju.  Pembangunan  bidang  ekonomi nantinya  diharapkan  dapat  menunjang  tujuan dan dorongan terhadap perubahan bidang atau sektor  lainnya  (Hajeri  dkk,  2015).  Potensi daerah seperti sumberdaya manusia, kelembagaan  serta  sumberdaya  fisik  lokal daerah  dapat  dimaksimalkan  dengan  baik. Arah  dari  orientasi  kebijakan  akan  bertumpu pada  pengambilan  inisiatif  daerah  dalam membangun  dan  menciptakan  kesempatan kerja  dengan  tujuan  meicu  peningkatan ekonomi.  Sektor  unggulan  dapat  dilihat  pada beberapa parameter seperti Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah  yang  cukup  tinggi,  sektor  yang mempunyai multiplier effect yang tinggi, serta memiliki potensi added value yang cukup baik (Sapriadi dan Hasbiullah, 2015).
Teori  perubahan  struktural  berpusat  pada transformasi struktur ekonomi ke jenjang yang lebih  modern  seperti  contohnya  sektor pertanian  ke  sektor  industri  manufaktur maupun  sektor  jasa  lainnya  yang  tangguh. Pendekatan  strutur  seperti  ini  seing  dengan dengan  pola-pola  pemnbangunan  (patterns development)  (Todaro,  2003).  Permasalah pokok  dalam  pembangunam  daerah  terdapat pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada  kekhasan  daerah  (Arsyad,  2005). Pencapaian pertumbuhan perekonomian daerah  terdapat  pada  acuan  pertumbuhan (growth poles) dalam mendorong pertumbuhan wilayah sekitar. Daerah tertentu biasanya mengalami kesulitan dalam mengembangkan  jika  disamakan  dengan wilayah lainnya. Pusat pertumbuhan memerlukan  dorongan  pertumbuhan  wilayah sekitarnya  (Rasyid,  2016).  Secara  umum sektor  yang masuk ke dalam sektor  unggulan seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan dengan  potensi  dan  kontribusi  besar  dalam beberapa wilayah (Saputri dan Boedi, 2015). Upaya  mencapai  tujuan  pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi  harus  dilakukan  mulai dari  wilayah  terkecil  di  setiap  daerah.  Dalam hal  ini  pemerintah  daerah  haruslah  terlebih dahulu  mengetahui  komoditas  unggulan  di daerahnya.  Komoditas  unggulan  diharapkan mampu  bersaing  secara  berkelanjutan  dengan komoditas yang sama dari wilayah lain baik di pasar lokal, nasional maupun global (Hamsir, 2019). Perhitungan metode LQ dan shift share
dapat menentukan gabungan (overlay) dengan penilaian  dalam  dua  hal  yaitu  angka  bertada positif  dan  negatif.  Identifikasi  overlay tersebut  jika  ketiganya  positif  (+++)  maka dikatakan  bahwa  sektor  tersebut  merupakan sektor unggulan (Wahyuningtyas dkk, 2013).
Proses  dimana  pemerintah  daerah bekerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  dan membantu  kemitraan  antara  daerah  dengan swasta  dalam  pembukaan  lapangan  pekerjaan dalam tujuan merangsang pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan pembangungan ekonomi (Way, 2019). Sektor basis dan sektor non basis adalah pecahan dari teori  struktur  perekonomian  daerah.  Sektor basis terkait sektor ekonomi yang mengekspor barang sedangkan sektor non basis menyediakan barang kebutuhan daerah tersebut.  Sektor  unggulan  merupakan  sektor atau  kegiatan  ekonomi  yang  melayani  baik pasar domestik maupun luar daerah itu sendiri. Ini  berarti  daerah  secara  tak  langsung mempunyai  kemampuan  untuk  mengekspor barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  sektor tersebut ke daerah lain. Sementara sektor non unggulan  adalah  sektor  atau  kegiatan  yang hanya  mampu  melayani  pasar  di  daerah  itu sendiri (Soleh dan Maryoni, 2017)
Aktivitas  ekonomi  dapat  digolongkan ke dalam dua bagian yaitu basis dan non basis. Namun  ketika  membahas  hal  basis  maka tentunya  pembahasan  akan  lebih  dalam mengenai gerakan pertumbuhan daerah tersebut.  Pengukuran  sektor  basis  biasanya diukur dengan menggunakan Analisis Location  Quotient  (LQ)  dapat  mengukur  dan menunjukkan  sektor  basis  dan  bukan  basis (Tarigan,  2015).  Sektor  yang  menjadi  pokok dari  perekonmian  dikarenakan  memiliki keunggulan  dan  keuntungan  kompetitif  yang tinggi sering dikaitkan dengan sektor unggulan (basis).  Sedangkan  sektor  non  basis  erat kaitannya dengan sektor yang kurang potensial namun  tetap  memiliki  fungsi  sebagai  sektor penunjang  basis.  Penentuan  sektor  unggulan suatu  wilayah  dilihat  dari  kontribusi  nilai tambah  sektor  dalam  Produk  Domestik Regional  Bruto.  Dengan  demikian  dapat diketahi secara jelas output agregat pada setiap tahun berjalan (Kiha dan Korbaffo, 2019).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian deskriptif. Tentunya dalam penelitian ini juga menggunakan pendekeatan kuantitatif dengan mengukur data angka yang bertujuan menjawab  permasalahan  dalam  penelitian. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data  time  series  yang  digunakan  merupakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada  tahun  2016  hingga  tahun  2020.  Sumber data yang digunakan berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dari masing masing kabupaten yaitu  Kabupaten  Sukoharjo  dan  Kabupaten Karanganyar.  Pemilihan  lokasi  penelitian dikarenakan kedua lokasi tersebut merupakan kabupaten  penyangga  dari  Kota  Surakarta sehingga  dimungkinkan  terjadi  pergerakan ekonomi  pada  beberapa  sektor.  Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis location quotient (LQ) dan analisis shift  share .  Metode location  quotient merupakan metode yang diperuntukkan untuk melihat  sumbangsih  relatif  dari  penambahan suatu  sektor  daerah  terhadap  sumbangsihnya pada  skala  diatasnya  baik  provinsi  maupun nasional.  Teknik  ini  pada  dasarnya  untuk identifikasi  sektor  potensi  internal  mana  saja yang  dimiliki  oleh  daerah  tersebut  kemudian membaginya ke dalam dua bagian yaitu basis dan  non  basis.  Analisis  ini  digunakan  untuk merumuskan  pergeseran  sektor  basis  wilayah yang  didasarkan  pada  data  PDRB  sebagai indikator  nilai  tumbuh  wilayah.  Perhitungan LQ ini menyimpulkan dua bagian yaitu
a. Sektor  basis  atau  spesialisasi  wilayah jika nilai LQ lebih dari satu
b. Sektor  non  basis  jika  LQ  kurang  dari satu
c. Jika  LQ  bernilai  satu  maka  tingkat spesialisasi di kabupaten sama dengan tingkat propinsi.
Analisis shift  share diperuntukkan  untuk melihat terjadinya perubahan sturktur ekonomi daerah kemudian membandingkannya dengan perekonomian  ditingkat  nasional.  Analisis  ini untuk  melihat  kinerja  dan  produktifitas  kerja ekonomi  daerah  dengan  tingkat  atasnya. Analisis  ini  memberikan  kinerja  yang diperlihatkan dalam tiga bidang yaitu Komponen  Pertumbuhan  Nasional  (KPN), Komponen  Pertumbuhan  Proporsional  (KPP)
dan  KPPW  (Komponen  Pertumbuhan  Pangsa Wilayah).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Jika melihat hasil penelitian menggunakan  analisis  LQ  maka  dapat diidentifikasi  beberapa  sektor  yang  termasuk basis  maupun  non  basis  pada  Kabupaten Karanganyar.  Kabupaten  karanganyar  selama lima tahun terakhir cukup memeiliki dominasi rata-rata  7  sektor  basis.  Tujuh  sektor  yang dimaksud adalah industri pengolahan, industri listrik  dan  gas,  pengadaan  air,  pengelolaan sampah  limbah  dan  daur  ulang,  penyediaan
akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, real  estate  dan  jasa  pendidikan.  Hal  tersebut menjadikan  sektor  basis  dikarenakan  ketujuh sektor tersebut memiliki nilai LQ di atas satu. Sebenarnya  sektor  pertanian  Kehutanan,  dan Perikanan/Agriculture,  Forestry  &  Fishing juga memiliki nilai LQ di atas satu pada tahun 2018  sehingga  sebenarnya  sektor  ini  juga masih  menjadi  potensi  sebagai  sektor  basis. Maksud  dari  sektor  basis  merupakan  sektor tersebut  tidak  hanya  mencukupi  kebutuhan daerah  namun  bisa  mengekspor  sebagai peruntukkan  luar  daerah.  Berikut  ini  adalah perhitungan LQ Kabupaten Karanganyar yang dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisis LQ Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020
Sumber : Data Sekunder (2021) Diolah
Berdasarkan tabel 1 dapat kita ketahui bahwa  sektor  Industri  Pengolahan,  sektor Pengadaan  Listrik  dan  gas,  dan  sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan  Daur  Ulang  merupakan  sektor  basis dengan rerata nilai LQ dari tahun 2016 hingga tahun 2020 lebih dari 1. Contohnya saja rerata dari  tahun  2016  hingga  tahun  2020  sektor industri  pengolahan  menyumbangkan  11355 milyar  rupiah  di  setiap  tahunnya  dan
mengalami peningkatan terus menerus hingga sektor  2019.  Dengan  begitu  dapat  dikatakan bahwa  sektor  ini  memiliki  daya  saing  yang baik.  sektor  jasa  keuangan  dn  asuransi  serta sektor real estate juga merupakan sektor basis dikarenakan memiliki nilai rerata LQ lebih dari satu. Hal ini dikarenakan Kabupaten Karanganyar
merupakan daerah
pengembangan sehingga banyak sekali pembangunan  khususnya  peruntukkan  real
Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/Agriculture, Forestry & Fishing 0,98 0,98 1,01 0,98 0,99 B pertambangan dan Penggalian 0,48 0,47 0,47 0,46 0,46 C Industri Pengolahan 1,30 1,32 1,35 1,36 1,40 D Pengadaan Listrik dan gas 1,59 1,59 1,58 1,60 1,54 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,15 1,14 1,15 1,16 1,13 F Konstruksi 0,63 0,64 0,66 0,67 0,65 G Perdagangan Besar dan Eceran, Raparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,84 0,84 0,84 0,85 0,85 H Transportasi dan pergudangan 0,86 0,09 0,83 0,81 0,94 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,04 1,03 1,02 1,02 1,04 J Informasi dan Komunikasi 0,36 0,35 0,27 0,36 0,36 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,22 1,24 1,26 1,28 0,13 L Real Estate 1,02 1,01 1,01 1,02 1,01 M,N Jasa Perusahaan 0,96 0,98 0,99 0,81 0,96 O Administrasi Pemerintahan, Petahanan, Jaminan Sosial Wajib 0,75 0,75 0,74 0,73 0,72 P Jasa Pendidikan 1,03 1,03 1,01 1,00 1,00 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,97 0,96 0,95 0,95 1,00 R,S,T,U Jasa Lainnya 0,94 0,87 0,92 0,93 0,96
estate  sehingga  hal  tersebut  juga  akan mempengaruhi  adanya  jasa  keungan  dan asuransi  yang  ikut  menguat.  Tentunya penguatan sektor ini harus menjadi pertimbangan  bagi  pemerintah  daerah  untuk pengembangannya  sehingga  semua  strategi yang  dilakukan  juga  harus  berujung  pada kesejahteraan rakyat yang merupakan
Kesejahteraan  dipandang  sebagai  keadaan yang  lebih  baik  (Nurrohman  dan  Qurniawati, 2018). Sektor jasa pendidikan juga turut andil memberikan kontribusi bagi daerah Kabupaten Karanganyar  karena  juga  merupakan  sektor basis yang memiliki nilai rerata LQ lebih dari satu.
Tabel 2. Hasil Shift Share Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Sektor KPN (Komponen Pertumbuhan Nasional) KPP (Komponen Pertumbuhan Proporsional) KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) Pertumbu han Ekonomi Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/Agriculture, Forestry & Fishing 13,72392 (7,82303) 2,95862 8,85950 pertambangan dan Penggalian 13,72392 (3,30616) (5,13321) 5,28455 Industri Pengolahan 13,72392 (3,51838) 7,74820 17,95374 Pengadaan Listrik dan gas 13,72392 5,306149 (3,64546) 15,38462 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 13,72392 5,504303 (2,56156) 16,66667 Konstruksi 13,72392 2,915727 4,10317 20,74282 Perdagangan Besar dan Eceran, Raparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,72392 0,42347 1,62840 15,77580 Transportasi dan pergudangan 13,72392 (30,8115) 7,99667 (9,09091) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,72392 1,821442 (0,53854) 15,00682 Informasi dan Komunikasi 13,72392 50,61576 (0,13850) 64,20118 Jasa Keuangan dan Asuransi 13,72392 1,314187 (103,00107) (87,96296) Real Estate 13,72392 4,586873 (0,74639) 17,56440 Jasa Perusahaan 13,72392 8,754272 (0,40027) 22,07792 Administrasi Pemerintahan, Petahanan, Jaminan Sosial Wajib 13,72392 (4,97792) (3,85711) 4,88889 Jasa Pendidikan 13,72392 10,00138 (3,14051) 20,58480 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 13,72392 22,71392 4,01160 40,44944 Jasa Lainnya 13,72392 5,897701 2,43276 22,05438
Sumber : Data Sekunder (2021) Diolah
Tabel  2  mengindikasikan  adanya  nilai positif  dan  negatif  pada  analisis  hasil  shift share  Kabupaten  Karanganyar  tahun  2016- 2020.  Maksud  dari  nilai  positif  menunjukkan pada daerah Kabupaten Karanganyar terdapat spesialisasi  sektor  yang  memperlihatkan penumbuhan  yang  cepat  pada  Provinsi  Jawa Tengah.  Namun  masih  juga  terdapat  nilai negatif dimana nilai tersebut mengindikasikan bahwa  spesialisasi  sama  dengan  tingkat atasnya  dan  tumbuh  lambat.  Pada  tabel  2
menunjukkan bahwa nilai KPP yang memiliki angka  positif  terdapat  pada  12  seektor  dan sisanya berada pada nilai proporsional negatif. Berdasarkan  tabel  2  dapat  juga  dilihat  nilai Komponen  Pertumbuhan  Pangsa  Wilayah pada  Kabupaten  Karanganyar.  Hasil  analisis juga  menunjukkan  nilai  positif  maupun negatif.  Indikasi  dari  nilai  positif  tersebut memperlihatkan  bahwa  sektor  ekonomi  di Kabupaten Karanganyar dapat tumbuh dengan tingkat  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan
tingkat atasnya yaitu tingkat provinsi. Namun jika terdapat sektor yang masih bernilai negatif maka  sektor  tersebut  tumbuh  lebih  lambat dibandingkan sektor yang sama pada Provinsi Jawa  Tengah.  Terdapat  tujuh  sektor  yang bernilai  positif  sehingga  sektor  tersebut memiliki potensi dan daya saing dan diprediksi
mampu  tumbuh  cepat.  Beberap  sektor  yang dimaksud adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing,  sektor  industri  pengolahan,  sektor kontruksi,  sektor  perdagangan  besar,  sektor transportasi  dan  pergudangan,  sektor  jasa kesehatan dan sektor jasa lainnya.
Tabel 3. Hasil Analisis LQ Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

## Sumber : Data Sekunder (2021) Diolah
Tabel 3 memperlihakan bahwa terdapat 9 sektor yang termasuk dalam kategori sektor basis  sedangkan  masih  terdapat  juga  sektor yang masuk non basis. Penggunaan nilai rerata LQ dalam menyimpulkan nilai sektor basis dan non  basis  dilakukan  untuk  menghindari  nilai bias  dalam  perhitungan  LQ.  Sektor  industri pengolahan  dan  sektor  pengadaan  listrik  dan gas merupakan sektor basis dengan rerata nilai LQ  sebesasr  1,15  dan  1,22.  Sementara  itu sektor basis selanjutnya pada daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sektor Perdagangan  Besar  dan  Eceran,  Raparasi Mobil  dan  Sepeda  Motor,  sektor  Penyediaan Akomodasi  dan  Makan  Minum,  dan  sektor informasi  dan  komunikasi  yang  masing- masing memiliki rerata nilai LQ sebesar 1,27 ; 1,2  ;  dan  1,19.  Sektor  jasa  keuangan  dan asuransi,  sektor  real  estate,  dan  sektor perusahaan juga merupakan sektor basis yang
memiliki  nilai  rerata  LQ  lebih  dari  1.  Hal  ini dikarenakan Kabupaten Sukoharjo merupakan penyangga sehingga daerah ini juga berkembang  secara  pesat  bahkan  terdapat daerah  yang  dinamakan  sebagai  Solo  baru dikarenakan  dekat  dengan  daerah  Kota Surakarta  sehingga  perkembangan  sektor  real estate, perusahaan, jasa keuangan dan asuransi juga  berkembang  secara  pesat.  Sektor  jasa kesehatan  juga  merupakan  sektor  basis  pada daerah  ini  dikarenakan  memiliki  nilai  rerata LQ sebesar 1,08. Setelah diketahui sektor basis pada daerah Kabupaten Sukoharjo harapannya pemerintah daerah dapat berpusat pada sektor tersebut  dan  mempertahankan  sektor  tersebut dikarenakan  memiliki  daya  saing  yang  baik. Setelah  melakukan  analisis  tersebut  maka diperlukan  analisis  tambahan  yaitu  analisis shift share untuk mengetahui peran
Kategori Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing 0,67 0,67 0,67 0,65 0,62 B pertambangan dan Penggalian 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 C Industri Pengolahan 1,10 1,11 1,13 1,14 1,26 D Pengadaan Listrik dan gas 1,21 1,22 1,21 1,20 1,24 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,54 0,55 0,55 0,55 0,57 F Konstruksi 0,63 0,62 0,62 0,63 0,69 G Perdagangan Besar dan Eceran, Raparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,31 1,29 1,28 1,27 1,21 H Transportasi dan pergudangan 1,06 0,11 1,08 1,07 1,71 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,18 1,19 1,16 1,15 1,34 J Informasi dan Komunikasi 1,25 1,21 1,19 1,18 1,12 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,26 1,31 1,31 1,32 1,34 L Real Estate 1,30 1,31 1,34 1,35 1,44 M,N Jasa Perusahaan 1,03 1,03 1,02 1,00 1,18 O Administrasi Pemerintahan, Petahanan, Jaminan Sosial Wajib 0,84 0,85 0,84 0,85 0,89 P Jasa Pendidikan 0,94 0,95 0,94 0,94 1,02 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 1,09 1,08 1,07 1,08 1,08 R,S,T,U Jasa Lainnya 0,90 0,87 0,85 0,85 1,01
perekonomian  dan  pergeserannya  yang  dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel 4. Hasil Shift Share Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020
Sektor KPN (Komponen Pertumbuhan Nasional) KPP (Komponen Pertumbuhan Proporsional) KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) Pertumbu han Ekonomi Pertanian, Kehutanan, danPerikanan/Agriculture, Forestry & Fishing 13,72392 (7,82303) 1,9498 7,8507 pertambangan dan Penggalian 13,72392 (3,30616) (10,4069) 0,0109 Industri Pengolahan 13,72392 (3,51838) 15,6578 25,8634 Pengadaan Listrik dan gas 13,72392 5,306149 2,3163 21,3464 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 13,72392 5,504303 5,8943 25,1225 Konstruksi 13,72392 2,915727 11,2195 27,8592 Perdagangan Besar dan Eceran, Raparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,72392 0,42347 (8,2229) 5,9245 Transportasi dan pergudangan 13,72392 (30,8115) 51,0445 33,9569 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,72392 1,821442 15,1196 30,6650 Informasi dan Komunikasi 13,72392 50,61576 (16,6375) 47,7022 Jasa Keuangan dan Asuransi 13,72392 1,314187 6,7117 21,7498 Real Estate 13,72392 4,586873 12,8182 31,1290 Jasa Perusahaan 13,72392 8,754272 17,2821 39,7603 Administrasi Pemerintahan, Petahanan, Jaminan Sosial Wajib 13,72392 (4,97792) 7,0147 15,7607 Jasa Pendidikan 13,72392 10,00138 9,6380 33,3633 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 13,72392 22,71392 (1,2241) 35,2137 Jasa Lainnya 13,72392 5,897701 14,8138 34,4354
Sumber : Data Sekunder (2021) Diolah
Tabel  4  mengindikasikan  adanya  nilai positif  dan  negatif  pada  analisis  hasil  shift share Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. Maksud  dari  nilai  positif  menunjukkan  pada daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat spesialisasi  sektor  yang  memperlihatkan penumbuhan  yang  cepat  pada  Provinsi  Jawa Tengah.  Namun  masih  juga  terdapat  nilai negatif dimana nilai tersebut mengindikasikan bahwa  spesialisasi  sama  dengan  tingkat atasnya  dan  tumbuh  lambat.  Pada  tabel  2 menunjukkan bahwa nilai KPP yang memiliki angka  positif  terdapat  pada  12  sektor  dan sisanya berada pada nilai proporsional negatif. Berdasarkan  tabel  4  dapat  juga  dilihat  nilai Komponen  Pertumbuhan  Pangsa  Wilayah pada Kabupaten Sukoharjo. Hasil analisis juga menunjukkan  nilai  positif  maupun  negatif.
Indikasi dari nilai positif tersebut memperlihatkan  bahwa  sektor  ekonomi  di Kabupaten  Sukoharjo  dapat  tumbuh  dengan tingkat  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan tingkat atasnya yaitu tingkat provinsi. Namun jika terdapat sektor yang masih bernilai negatif maka  sektor  tersebut  tumbuh  lebih  lambat dibandingkan sektor yang sama pada Provinsi Jawa  Tengah.  Terdapat  empat  sektor  yang bernilai  negatif  sedangkan  sisanya  bernilai positif sehingga sektor bernilai positif tersebut memiliki potensi dan daya saing dan diprediksi mampu  tumbuh  cepat.  Beberapa  sektor  yang memiliki nilai negatif adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar dan eceran, raparasi mobil dan  sepeda  motor,  sektor  informasi  dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat sektor  basis  yang  terdapat  pada  dua  daerah kabupaten penyangga yaitu Kabupaten karanganyar  dan  Kabupaten  Sukoharjo.  Hasil penelitian berdasarkan analisis LQ meyatakan bahwa  terdapat  7  sektor  basis  pada  daerah Kabupaten  Karanganyar  sedangkan  pada daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat 9 sektor basis. Jika melihat analisis shift share dengan indikator pada penilaian komponen pertumbuhan pangsa wilayah pada Kabupaten Karanganyar  terdapat  7  sektor  yang  bernilai positif  sedangkan  pada  Kabupaten  Sukoharjo hanya  terdapat  4  sektor  yang  masih  bernilai negatif. Seharusnya masing-masing pemerintah  daerah  harus  berkonsentrasi  pada sektor  basis  dikarenakan  sektor  tersebut memiliki  daya  saing  dan  memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  bagi  daerah tersebut.

## 6. Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada  Deputi  Bidang  Penguatan  Riset  dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  yang  telah memberikan  Hibah  Penelitian Dosen Pemula. Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih  pada  LPPM  Universitas  Duta Bangsa Surakarta yang telah memberikan izin penelitian  serta  kepada  banyak  pihak  yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin, 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE. Basuki,  M.  Mujiraharji,  FN.  (2017).  Analisis
Sektor  Unggulan  Kabupaten  Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient.  Jurnal  Sains,  Teknologi  dan Industri. 15 (1)..52 – 60
Hajeri.  Yurisinthae,  E.  Dolorosa,  E.  (2015).
Analisis  Penentuan  Sektor  Unggulan Perekonomian  di  Kabupaten  Kubu  Raya.
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. 4 (2). 253-269.
Hamsir,  HM.  Hadayani.  Lamusa,  A.  2019.
Analisis  Komoditas  Basis  Sub  Sektor
Tanaman  Pangan  Di  Kecamatan  Buko
Selatan  Kabupaten  Banggai  Kepulauan.
Jurnal Agroland. 26 (1). 76-85. Kiha,  EK.  Korbaffo,  YA.  2019.  Analisis Sektor Unggulan Dan Strategi Pengembangannya  Dalam  Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto  (Pdrb)
Di Kabupaten Timor Tengah Utara (Ttu). Jurnal AKRAB JUARA. 4 (4). 43-57.
Kurniawan,  B.  (2016).  Analisis  Sektor Ekonomi  Unggulan  Kabupaten  Kerinci Provinsi  Jambi.  Jurnal  Ekonomi  Islam (Islamic Economics Journal). 4 (1). 1-26. Mubarok, F. (2019). Analisis Sektor Basis Di Kabupaten  Sampang.  Jurnal  Dinamika Ekonomi Pembangunan. 2 (1). 145-149.
Nurrohman, Y.A, Qurniawati, RS. Hasyim, F. (2019).  Dana  Desa  Dalam  Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  Pada  Desa Wisata Menggoro. Jurnal Magisma. 7 (1). 35-43.
Rasyid,  A.  (2016).  Analisis  Potensi  Sektor Potensi  Pertanian  Di  Kabupaten  Kediri Tahun 2010-2014. Jurnal Ekonomi
Pembangunan, 14(1), 99–111.
Rini,  OSP.  Khoirudin,  R.  (2020).  Analisis Sektor  Unggulan  Di  Kabupaten/Kota  Se- Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2011-2016.
Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. 17 (1). 15-23 Sapriadi. Hasbiullah. 2015. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian  Kabupaten  Bulukumba. Iqtisaduna. 1 (1). 71-86. Saputri,  I.  Boedi,  A.  2018.  Analisis  Sektor Ekonomi Unggulan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi. 2 (2). 217-229
Sari, SR. (2018).  Kontribusi  Sektor Pertanian Dalam  Struktur  Ekonomi  Di  Kabupaten Kaur  Provinsi  Bengkulu.  Jurnal  Agrisep. 17 (2). 175-186.
Soleh, A. Maryoni, HS. 2017. Analisis Sektor
Ekonomi  Unggulan  Dan  Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja Dan Investasi Di Kabupaten Batanghari. Jurnal EKONOMI-Qu. 7 (1). 15-30.
Tamura, R., Dwyer, J., Devereux, J., & Baier, S.  (2019).  Economic  growth  in  the  long run.  Journal  of  Development  Economics, 137(October
2018), 1–35. https://doi.org/10.1016/j.jdevec o.2018.10.010
Tarigan,  R.  (2015).  Ekonomi  Regional  Teori dan  Aplikasi  Edisi  Revisi.  Bumi  Aksara.
Jak.
Todaro,  P  Michael  dan  Smith,  C  Stephen,
2003.  Pembangunan  Ekonomi  Di  Dunia Ketiga. Jakarta :  Erlangga.
Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). Economic Development  (11th  ed.).  In  Economic
Development  (11th  ed.).  Retrieved  from https://bok.cc/book/1183021/c59931 Diakes Pada Tanggal 18 Oktober 2020.
Usman.  (2015).  Analisis  Sektor  Basis  Dan Subsektor  Basis  Pertanian  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten
Keerom Provinsi Papua. JSEP. 8 (3). 38- 49.
Wahyuningtyas,  R.,  Rusgiyono,  A.,  & Wilandari,  Y.  (2013).  Analisis  Sektor Unggulan  Menggunakan  Data  PDRB  : Studi kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-  2010.  Jurnal  Gaussian,  2(3),  219-
228. Way,  E.,  Engka,  D.  S.  M.,  &  Siwu,  H.  F.  D. (2019). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan  di  Kabupaten  Sorong  Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(2), 35– 48.