## PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 DI KABUPATEN BULELENG
Oleh :
Made Sutrawan 1 , Putu Sugi Ardana 2
Abstrak: Tahapan  program  dan  jadwal    Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng      adalah  salah  satu  bagian  dari  pelaksanaan penyelenggaraan  Pilkada  di  Kabupaten  Buleleng  yang  dilakukan  oleh  KPUD Buleleng,  dalam  pelaksanaanya  tersebut  tentunya  perlu  dilakukan  pengawasan untuk  untuk  menciptakan  proses  pilkada  berkualitas,  demokratis,  yang  sesuai dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  serta  berkepastian  hukum.  Lembaga pengawas  yaitu  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  melakukan  tugas  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati    Tahun  2017  di Kabupaten  Buleleng    ,  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran,  kendala  dan upaya  yang  dilakukan  oleh  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  pengawas  maka  penulis  melakukan  penelitian  ini  dengan menggunakan  metode  jenis  penilitian  hukum  empiris,  yang  diantaranya  harus berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  dalam  masyarakat,  menggunakan  data  primer dan  data  skunder.  Pengumpulan  data  menggunakan  studi  pustaka  dan  penelitian lapangan.  Data  dikumpulkan  dengan  melakukan  studi  dukumentasi  dan wawancara. Data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskritif analisis.
Kata  Kunci:  Pengawasan  Pemilihan,  kendala,  upaya  Panwaslih,  Pilkada Kabupaten Buleleng.

## PENDAHULUAN
Pemilu  dilaksanakan  oleh  Negara  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan kedaulatan  rakyat  sekaligus  penerapan  prinsip-prinsip  atau  nilai-nilai  demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum  demi  terwujudnya  cita-cita  masyarakat  Indonesia  yang  demokratis. Pemilihan  Umum  sebagai  sarana  Demokrasi  Pancasila  dimaksudkan  untuk membentuk  sistem  kekuasaan  berdasarkan  kedaulatan  rakyat.  Pemilihan  umum adalah suatu cara untuk memilih wakil wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan  rakyat  serta  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  hak-hak  asasi warga  negara  bidang  politik.  Untuk  itu,  sudah  menjadi  keharusan  pemerintahan
1 Alumni Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja.
demokrasi  untuk  melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu  yang telah ditentukan,  dan  pemilihan  umum  perlu  diadakan  secara  teratur  dengan  maksud menjamin  terjadinya  pergantian  kepemimpinan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah, bidang legislative maupun eksekutif, pemilu dilaksanakan secara nasional dan  di  daerah.  Sesuai  dengan  pasal  18  ayat  4  UUD  1945,  kepala  daerah  dipilih secara demokratis. Dalam UU NO.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, diatur  mengenai  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  dipilih secara  langsung  oleh  rakyat,  yang  diajukan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik.  selanjutnya  didalam  UU  No.12  Tahun  2008,  Pasal  59  ayat  1b Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah,  calon  kepala  daerah  dapat  juga  diajukan  dari  calon perseorangan  yang  didukung  oleh  sejumlah  orang.  Secara  ideal  tujuan  dari dilakukannya  pilkada  adalah  untuk  mempercepat  konsolidasi  demokrasi  di Republik  ini.  Selain  itu  juga  untuk  mempercepat  terjadinya  good  governance karena  rakyat  bisa  terlibat  langsung  dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Hal  ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi.  Daerah telah memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri , bahkan otonomi ini telah sampai pada taraf otonomi individu .
Ada beberapa aspek positif dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara  langsung  terhadap  kehidupan  demokrasi  secara  lokal/regional,  antara  lain dengan  pemilihan  secara  langsung  Kepala  Daerah  yang  terpilih  akan  memiliki legitimasi  yang  kuat,  sehingga  akan  meningkatkan  kepercayaan  terhadap pemerintah.  Sehingga  dengan  adanya  pemerintahan  yang  legitimate,  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  proses  pembangunan  akan  tinggi.  Hal ini merupakan modal dasar dalam menciptakan good governance .
Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, telah banyak menimbulkan persoalan,  di  antaranya  waktu  yang  sangat  panjang,  sehingga  sangat  menguras tenaga  dan  pikiran,  belum  lagi  biaya  yang  begitu  besar,  baik  dari  segi  politik (issue  perpecahan internal parpol,  issue  tentang money  politik ,  issue  kecurangan dalam  bentuk  penggelembungan  suara  yang  melibatkan  instansi  resmi), social (issue  tentang  disintegrasi  social  walaupun  sementara, black  campaign dll.)
maupun financial .   Hal  ini dapat  kita  lihat  pada  pemilihan  kepala  daerah  di sejumlah daerah di Indonesia.
Menurut Mulyadi,  Staf  Ahli  Bawaslu,  potensi permasalahan dalam Pilkada meliputi ketidak tepatan tahapan, program dan jadwal, penyelenggara yang tidak netral,  politik  uang,  kampanye  hitam,  intimidasi,  penggunaan  fasilitas  negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, mobilisasi  PNS, penggunaan sarana pendidikan  dan  ibadah  untuk  kampanye,  serta  kampanye  di  luar  jadwal  (Kolom Pilkada  Serentak  2017  dan  Permasalahan  Aktualnya,  ((https://  news.detik.com/ kolom/ d-3404925/ pilkada - serentak - 2017- dan - permasalahan - aktualnya/1) diakses 02 Agustus 2017.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana  Peran  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  Dalam    Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng.
2. Kendala-kendala  apa  yang  dihadapi  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan dalam  melaksanakan  pengawasan  pada  pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng.

## METODE PENELITIAN
Soerjono  Soekanto  membedakan  penelitian  hukum  dari  sudut  tujuannya menjadi  dua,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris (Soerjono Soekanto,1986: 51).
Penelitian  hukum  normatif  mengkaji  hukum  secara  konseptual  sebagai norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan  menjadi  acuan  perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan  lembaga  perundang-undangan  (Undang-undang  Dasar,  kodifikasi, undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan  seterusnya),  norma  hukum  tertulis bentukan lembaga peradilan ( judge made law ), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak  yang  berkepentingan  (kontrak,  dokumen  hukum,  laporan  hukum, catatan  hukum,  dan  rancangan  undang-undang),  sedangkan  Penelitian  hukum empiris  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mengkaji  hukum  sebagai  gejala
sosial.  jadi,  dalam  konteks  norma  penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian tentang pelaksanaan norma.
Dari dua jenis metode penelitian tersebut maka penulis melakukan  Penelitian dengan  metode  penelitian  hukum  empiris  yang  dilakukan  di  Kantor/sekretariat Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kabupaten  Buleleng  secara  keseluruhan  sampai ketingkat terbawah. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disini karena ada permasalahan  yang  menurut  pendapat  peneliti  sangat  penting  yang  dihadapi jajaran  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  mengenai  pengawasan  terhadap  proses penyelenggaraan  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng  , dimana Kabupaten Buleleng adalah Kabupaten  yang pertama di Bali menyelengarakan Pilkada dengan diikuti oleh calon perseorangan .
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  adalah  pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang  apa  yang  telah  secara  nyata  terjadi.  Pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal- hal,  keterangan-keterangan  atau  karakterisik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian adalah bagian dari teknik pengumpulan data (Iqbal Hasan, M. 2002: 83).
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  bertempat  di Kantor/sekretariat  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  dengan  menggunakan  teknik sebagai berikut :
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum
yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu tentang peran, kendala dan upaya   yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabuipaten Buleleng .
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  percakapan  dengan  maksud- maksud tertentu, pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung ( face  to  face )  untuk  mendapatkan  informasi  secara  lisan  dengan  tujuan mendapatkan  data  yang  dapat  menjelaskan  permasalahan  peneliti  dengan mewawancarai  Anggota  Komisioner  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  (  Ketut Ariyani, Putu Sugi Ardana, Abu Bakar).
c. Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh  keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa. 2004: 95).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meniliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  nyata/  alamiah/  riil  ( natural  setting ). Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan’jumlah’  (Soejono  dan  Abdurahman  H.2003:  26) . Alur  pengolahan data  sebagai  berikut:  data  dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis, direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai  jawaban atas permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peran  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kabupaten  Buleleng  pada  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng.
Pengawas  Pemilu  memiliki  peran  yang  penting  dan  strategis  karena fungsinya  di  dalam  mengawasi  pelaksanaan  Pemilu,  agar  Pemilu  terlaksana dengan  baik  dan  minim  dari  pelanggaran,  baik  pelanggaran  yang  bersifat administrasi, kode etik  maupun pelanggaran  yang termasuk dalam tindak pidana Pemilu.
Selain  itu  Pengawas  Pemilu  mempunyai  kewenangan  di  dalam  menerima setiap  laporan  pelanggaran  Pemilu  yang  masuk,  serta  mengkaji  apakah pelanggaran tersebut masuk ke dalam pelanggaran administrasi atau tindak pidana Pemilu. dari hasil kajian tersebut kemudian Pengawas Pemilu merekomendasikannya kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan  Undang-Undang  No  15  tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum,  pasal  91  (3)  yang  menyatakan  “Untuk  mengawasi penyelenggaraan  pemilihan  bupati/walikota,  dibentuk  Panwaslu  Kabupaten/Kota dan  Panwaslu  Kecamatan,  serta  Pengawas  Pemilu  Lapangan  yang  bertugas melakukan  pengawasan  terhadap  tahapan-tahapan  penyelenggaraan  pemilihan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing” yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam tugas, wewenang dan kewajiban di dalam melakukan pengawasan Pemilu.
Kewenangan  dari  Pengawas  Pemilu  yang  terbatas  ini  terkadang  membuat kasus  pidana  Pemilu  yang  terjadi  tidak  dapat  diproses  secara  keseluruhan  dan utuh karena adanya perbedaan persepsi tentang cakupan dan ruang lingkup tindak pidana  Pemilu  diantara  penegak  hukum,  yang  mengakibatkan  tindak  pidana Pemilu  tidak  dapat  diproses  lebih  lanjut.  Pengawas  Pemilu  memerlukan koordinasi diantara lembaga negara lainnya khususnya penegak hukum di dalam melaksanakan  fungsinya  sebagai  pengawas  Pemilu.  Penegakan  hukum  tindak pidana Pemilu  tidak bisa dilakukan sendiri oleh jajaran pengawas Pemilu, sebab Pengawas Pemilu hanya sebagai pintu utama terhadap tindak pidana Pemilu yang terjadi.  Penuntasan  atas  tindak  pidana  Pemilu  harus  menyertakan  institusi penegak hukum lainnya.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pengawas  Pemilu  sebagai  pintu  utama  di dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  Pemilu,  membuat  kedudukan Pengawas  Pemilu  menjadi  strategis.  Kedudukan  inilah  yang  membuat  Pengawas Pemilu termasuk di dalam salah satu elemen di dalam penegakan hukum terhadap dugan  pelanggaran  Pemilu.  Berbagai  upaya  penanggulangan  preventif  yang dilakukan  oleh  Pengawas  Pemilu  di  dalam  menanggulangi  adanya  pelanggaran Pemilu.
Demikian  halnya  pada  perhelatan  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati Kabupaten  Buleleng  Tahun  2017  jajaran  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  dalam menjalankan  peran  dan  fungsinya  sebagai  pengawas  selalu  berpedoman  pada peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  sehingga  mampu  menciptakan iklim  yang  sejuk  di  masyarakat  selama  proses  tahapan,  program  dan  jadwal pemilihan kepala daerah berlangsung di Kabupaten Buleleng.
Jajaran  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  memainkan  peranan  yang  sangat penting sebagai pengawas untuk melakukan tugas pengawasan di segala lini yang seharusnya  di  awasi,  mulai  dari  penyelenggara,  peserta,  dan  komponen masyarakat  yang terlibat, tidak dapat dipungkiri bahwa selama mengawal proses Pilkada  Buleleng  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  tentunya  banyak  mengalami berbagai macam kendala yang berakibat terhadap terjadinya beberapa kasus baik berupa  laporan,  temuam  maupun  sengketa  yang  diajukan  oleh  peserta  maupun oleh penyelenggara.
Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Dan  Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  Dalam  Melaksanakan  Pengawasan  Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di Kabupaten Buleleng.
Dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pengawas  penyelenggaraan pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Buleleng  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng beserta  jajaranya  tidaklah  mudah,  berbagai  kendala  telah  dihadapai  dan  mampu diatasi  dengan  berbagai  cara  yang  tentunya  tidak  mengurangi  tugas  wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pemilu pada Pilkada Buleleng Tahun 2017 yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan  yang berlaku, mulai dari  permasalahan  anggaran,  keterlambatan  pembentukan  jajaran  pengawas ditingkat  bawah,  sarana  dan  prasarana  yang  kurang  representatif  utamanya ditingkat kecamatan dan juga permasalahan di pengawasan tahapan, program dan jadwal pilkada telah mampu diatasi oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng, tentunya berkat  kerja  sama,  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  berbagai  pihak  terkait, termasuk seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng
Panwaslih  dalam  menjalankan  peran  pengawasan  dalam  pelaksanaan Pilkada  tentunya  tidak  terlepas  dari  regulasi  yang  ada.  Peran  pengawasan  yang dilakukan  sesuai  dengan  tahapan-tahapan  dalam  Pilkada   meliputi:  (1) Pengawasan  pemutakhiran  data;  (2)  Pengawasan  tata  cara  pencalonan  kepala daerah;  (3)  pengawasan  proses  penetapan  calon  pasangan  kepala  daerah  oleh KPUD; (4) pengawasan penetapan calon pasangan kepala daerah; (5) pengawasan kampanye;  (6)  pengawasan  perlengkapan  pemilu  dan  pendistribusiannya;  (7) pelaksanaan  penghitungan  dan  pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara  hasil Pemilu; (8) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di  wilayah kerjanya; (9) pengawasan proses rekapitulasi suara dari seluruh kecamatan yang dilakukan oleh jajaran KPU ; (10) pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara  ulang,  Pemilu  lanjutan  dan  Pemilu  susulan;  (11)  pengawasan  proses penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  beserta  jajaran  dibawahnya  dalam  rangka mengawasi  seluruh  proses  tahapan,  program  dan  jadwal  penyelenggaraan Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati    Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng    tentu menghadapi  banyak  faktor  kendala  penghambat  baik internal maupun exstarnal yaitu :
1. Faktor  penghabat  kinerja  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  pada  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng  secara internal sebagai berikut :
a. Faktor Sumber Daya Manusia
Keanggotaan  Panwaslih  Kabupaten  sebagaimana  di  atur  dalam  UU 15/2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu  Pasal  72  ayat  (2),  bahwa  jumlah anggota  Panwaslu  sebanyak  3  (tiga)  orang  baik  Panwaslih  Kabupaten maupun  Panwas  Kecamatan.  Sedangkan  dalam  hal  ini  di  Kabupaten Buleleng  yang  harus  diawasi  sebanyak  9  kecamatan,  dengan  luas  wilayah Kabupaten  Buleleng  1.365.88  km 2 ,  dengan  jumlah  Daftar  Pemilih  Tetap (DPT) 583.381 pemilih yang tersebar di  1.086 TPS dapat dipastikan bahwa peran  pengawasan  kurang  efektif  dari  segi  jumlah  personil  yang  ada  ,  tak dapat  dipungkiri  bahwa  jumlah  anggota  pengawas  pemilu  ditiap  tingkatan
dirasakan  belum  memadai  apabila  dibandingkan  dengan  luasnya  cakupan pengawasan,  baik  dari  segi  banyaknya  prosedur,  aspek  substansi  dan prosedur  teknis  yang  diawasi  maupun  luasnya  geografis  pengawasan  dan jumlah daerah/area (Kecamatan/Desa/TPS)  yang harus diawasi.
Kedua,  kecakapan  anggota  pengawas  dalam  hal  ini  Panwas  di  tingkat kecamatan  masih  kurang  memadai  dalam  hal  menjalankan  tugas  dan kewenangannya.  ini  dapat  dilihat  dengan  banyaknya  anggota  Panwas Kecamatan kurang memahami tugas dan wewenangnya dalam menjalankan tugas pengawasan di wilayah tugasnya.
Ketiga,  Usia  anggota  Panwaslu.  Setiap  anggota  Panwaslu  sebagaimana diamanahkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara Pemilu di atur dalam Pasal 85, bahwa syarat untuk mencadi calon anggota Bawaslu,  Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, dan Panwaslu  Kecamatan,  serta  Pengawas  Pemilu  Lapangan  adalah  berusia paling  rendah  25  (dua  puluh  lima  tahun),  mudanya  persyaratan  usia sebagaimana  disyaratkan  dalam  Pasal  85,  bila  dikaitkan  dengan keanggotaan  Panwas  dan  peran  yang  akan  diemban  begitu  berat   dimana kematangan  seseorang  sangat  diperlukan  pada  saat  melakukan  berbagai proses pengawasan pilkada.
b. Faktor Rekrutmen dan Pembentukan Pengawas Pemilihan
Panwaslih  sebagaimana  diamanahkan  dalam  UU  No.15  tahun  2011, haruslah  terbentuk  1  (satu)  bulan  sebelum  memasuki  tahapan  pertama Pemilukada. hal tersebut dikarenakan sifat dari Panwaslih Kabupaten adalah Ad hoc (sementara).
Permasalah  kemudian  timbul  karena  sifat  Ad  hocnya  Panwaslih, pembentuk undang-undang tidak memikirkan bahwa Panwaslih Kabupaten memiliki  perangkat  dibawahnya  yaitu  Pangawas  ditingkat  kecamtan. Pengawas  ditingkat  kecamatan  (Panwascam)  mengalami  kesulitan  karena dalam  hal  pembentukan  tentunya  memiliki  tahapan  dalam  hal  ini  adalah perekrutan  anggota  Panwascam  yang  terlambat  dan  sudah  memasuki tahapan  Pemilukada.  Sehingga  peran  pengawasan  tidaklah  optimal  karena
jajaran  pengawas  pemilu  sendiri  belum  terbentuk  sampai  ketingkat  bawah sementara  Tahapan,  Program,  Dan  jadwal  Pemilihan  Bupati  Dan  wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng telah berjalan
c. Faktor Fasilitas dan Anggaran
Panwaslih  juga  dalam  hal  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya tentunya  membutuhkan  fasilitas  dan  anggaran  guna  menunjang  segala kegiatan  oprasional  pengawasan  yang  dilakukan,  dan  kedua  komponen tersebut paling tidak sudah terpenuhi diawal mulai melakukan kegiatan.
Untuk  fasilitas  yang  harus  diterima  paling  awal  oleh  jajaran  Panwaslih Kabupaten  Buleleng  adalah  kantor  yang  refresentatif  karena  kenyamanan dalam menjalankan tugas kantor menjadi fasilitas yang sangat penting bagi Panwaslih  Kabupaten  Buleleng,  namun  pada  kenyataanya  Panwaslih Kabupaten  Buleleng  harus  “menumpang”  pada  gedung  bangunan  Kantor milik  Kwartir  Pramuka  Cabang  Buleleng,  dan  kantor  tersebut  sering  kali digunakan  oleh  Kwartir    Pramuka  Cabang  Buleleng  sebagai  tempat melakukan  berbagai  kegiatan,  beda  lagi  dengan  di  kecamatan,  bisa dikatakan fasilitas berupa ruangan  untuk kantor Panwascam  yang sedianya difasilitasi  oleh  pemerintah  kecamatan  sama  sekali  tidak  ada  ruangan kosong  yang  ditempati,  dan  pada  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng    Panwascam  memakai  ruangan  secara bergilir  dengan  pegawai  kantor  camat  lainya,  dan  ini  adalah  permasalahan yang  sangat  penting  yang  sangat  mempengaruhi  kinerja  dari  pengawas  itu sendiri.
Dari segi anggaran Pilkada berbeda dengan Pemilihan Umum legislatif, dan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  anggaran  seluruhnya bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  sedangkan untuk anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Perbedaan  sumber  anggaran  tersebut disebabkan  karena  Pilkada  tidak  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri seperti  Pemilu  Legislatif  maupun  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden, untuk aturan main dalam Pilkada/Pemilukada diatur dalam Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sehingga  mengenai penganggarannya  disesuaikan  dengan  pendapatan  daerah  setempat  yang tentunya  sangatlah  berpengaruh  juga  dalam  memperlancar  kinerja Panwaslih.
Anggaran untuk Panwaslih dalam Pilkada Buleleng berjumlah  Rp.10,2 milyar  dengan  jumlah  anggaran  sekian  tidaklah  sediki,  namun penganggaranya  sedikit  terlambat  sementara  tahapan  telah  berjalan,  hal tersebut  didapat  lihat  dari  dana  oprasional  dan  pemberian  gaji  bagi Panwaslih  Kabupaten  maupun  kecamatan  yang  sempat  tertunda  selama beberapa  bulan,  padahal  tahapan  pemilukada  sudah  mulai  berlangsung, sehingga sedikit banyak keterlambatan tersebut akan mempengaruhi kinerja pengawasan yang dilakukan.
Selain  itu  pada  anggaran  oprasional  di  tingkat  kecamatan  terdapat  post anggaran  yang  penggunaanya  tidak  efektip  atau  tidak  dapat  di  cairkan karena kesulitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk di amprah.
2. Faktor  kendala  penghabat  kinerja  Panwaslih  kabupaten  Buleleng  pada Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati    Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng secara exstarnal adalah :
a. Pengawasan  tahapan,  program  dan  jadwal  penyelenggaraan  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.
Sesuai  dengan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Buleleng  Nomor  26/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN  2016  Tentang Tahapan  Program  dan  Jadwal  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati    Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng  sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Buleleng Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-
016.433727/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Ke Delapan atas Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Buleleng  Nomor  26/Kpts/KPU-Kab- 016.433727/TAHUN  2016  Tentang  Tahapan  Program  dan  Jadwal Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Buleleng  Tahun  2017,  maka  jajaran Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  setelah  dilantik  mengawali  pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2017
di  Kabupaten  Buleleng    pada  tahap  pembentukan  PPK  dan  PPS  yang dilakukan  oleh  KPUD  Buleleng  dengan  melakukan  koordinasi  dan komunikasi  dengan  KPUD  Buleleng,  pada  pengawasan  tahap  selanjutnya dapat  kami  sampaikan  secara  garis  besar  kendala  pengawasan  yang dilakukan  terhadap  proses  penyelenggaraan  Pilkada  Buleleng  Tahun  2017 yang  kami  bagi  menjadi  beberapa  tahap  penting  pengawasan  yang dilakukan oleh panwaslih Kabupaten Buleleng yaitu :
1) Pemutahiran data dan daftar pemilih
2) Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan
3) Penetapan Pasangan Calon
4) Kampanye
5) Pungut hitung
Pada  empat  tahapan  penting  diatas  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng dalam  melakukan  fungsinya  sebagai  pengawas  pada  Pilkada  Buleleng Tahun  2017  dan  dalam  proses  pengawasan  yang  dilakukan  tentunya menemukan  berbagai  faktor  yang  menghambat  jalanya  pengawasan  yang dilakukan  baik  oleh  jajaran  Panwaslih  Kabupaten  sendiri  maupun  oleh jajaran dibawahnya yang secara langsung mempengaruhi tugas pengawasan secara keseluruhan, seperti yang dapat disampaikan sebagai berikut :
1) Pada  tahap  pemutahiran  data  dan  daftar  pemilih  yang  dimulai  pada tanggal  8  September  2016  sampai  dengan  7  Oktober  2016,  Secara umum  dapat  dikatakan  pada  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati Tahun 2017di Kabupaten Buleleng kendala yang dihadapi oleh jajaran Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  adalah  kurang  siapnya  sumber  daya manusia yang ada baik dari segi jumlah, waktu, maupun kesungguhan dan  semangat  kerja  dari  jajaran  Panwaslih  dibawah,  ini  dapat  dilihat dari  terlambatnya  pembentukan  pengawas  di  tingkat  bawah  sampai dengan  kurang  akuratnya  laporan  hasil  pengawasan  di  tingkat desa/kelurahan yang diterima oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng.
2) Pada  tahap  verifikasi  syarat  dukungan  calon  perseorangan  Panwaslih Kabupaten Buleleng mendapatkan tantangan yang sangat besar karena
ini adalah hal yang baru pertama kali pilkada  di Kabupaten Buleleng dan  di  Provinsi  Bali  diikuti  oleh  calon  perseorangan,  dalam  hal  ini kembali  jumlah  personil  menjadi  kendala  dalam  melakukan pengawasan,  verifikasi  faktual  ditingkat  desa/kelurahan  yang dilaksanakan  pada  tanggal  21  Agustus  2016  sampai  dengan  23 September  2016,  sementara  Pengawas  Pemilihan  Lapangan  yang bertugas  di  tingkat  desa/kelurahan  sama  sekali  belum  terbentuk sehingga  pengawasan  harus  dilakukan  oleh  panwascam  yang  hanya berjumlah 3 orang tiap kecamatan, sehingga pada tahap ini Panwaslih Kabupaten Buleleng harus menyelesaikan beberapa kasus yang timbul yang  dilaporkan  oleh  peserta  maupun  oleh  masyarakat,  dan  klimaks dari  semua  kendala  yang  dihadapi  tersebut  berbuah  dengan  adanya gugatan  yang  dilayangkan  oleh  bakal  pasangan  calon  dari  calon perseorangan ke PTUN dan DKPP Surabaya.
3) Pada  pengawasan  tahapan  kampanye  Panwaslih  kabupaten  buleleng beserta  jajaran  dibawahnya  melakukan  pengawasan  dengan  mulai pada tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, pada tahap kampanye ini adalah salah satu  tahap  yang sangat  krusial  pada seluruh  proses  pilkada,  dimana  pada  proses  ini  melibatkan  banyak pihak  yang  harus  diawasi  mulai  dari  waktu/jadwal,  peserta, penyelenggara dan masyarakat pada umumnya, Panwaslih Kabupaten Buleleng harus bekerja exstra dalam melakukan pengawasan, kendala dan tantangan yang dihadapi pada proses ini adalah penerapan aturan dan  penegakan  hukum  serta  penyelesaian  terhadap  dugaan pelanggaran  yang  terjadi  baik  berupa  temuan  maupun  laporan  yang diterima oleh jajaran panwaslih Buleleng.
Dalam  pengawasan  tahap  kampanye  permasalahan  yang  timbul sebagian  besar  disebabkan  karena  kekurang  pahaman  dari penyelenggara, tim kampanye dan masyarakat terhadap regulasi yang ada sehingga banyak kegiatan kampanye  yang dilakukan tidak sesuai dengan  apa  yang  diatur  oleh  peraturan  dan  perundang  undangan,
contohnya  tim  kampanye  yang  didaftarkan  di  KPUD  Buleleng  tidak memuat  data  yang  akurat  sehinga  menyulitkan  pengawas  dalam melakukan  pengawasan  di  tingkat  bawah,    jadwal  kampanye  yang tidak  sesuai  dengan  tempat  dan  waktu  yang  didaftarkan  di  KPUD Buleleng,  pemasangan  alat  peraga  kampanye  yang  tidak  sesuai  baik jumlah,  tempat  maupun  bentuk  dan  ukuran  yang  diperbolehkan, sehinga  menimbulkan  banyak  permasalahan  yang  harus  ditangani seperti  yang  terjadi  di  beberpa  kecamatan  adanya  perobekan  dan hilangnya alat peraga kampane pasangan calon.
Tahapan  kampanye  yang  telah  terjadwal  dan  disepakati  oleh masing-masing  tim  kampanye  terkadang  sengaja  dilanggar  oleh pasangan  calon  dan  tim  kampanye  dengan  memanfaatkan  berbagai macam  cara  misalnya  kunjungan  ke  tempat  upacara  agama, persembahyangan  dan  lain  lain,  selain  itu  masih  banyak  terdapat anggota  masyarakat  yang  secara  aturan  dan  undang-undang  dilarang untuk  dilibatkan  atau  melibatkan  diri  pada  kegiatan  kampanye  ikut dalam  kegiatan  kampanye  yang  dilakukan  oleh  pasangan  calon  dan mereka  sulit  di  tindak  oleh  panwas  karena  mereka  melakukan  hal tersebut  dengan  berbagai  alasan  dan  menggunakan  berbagai  celah untuk  berkelit,  dan  kedepan  hal  tersebut  adalah  tantangan  bagi Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  untuk  bisa  lebih  tegas  dan  berani mengambil  tindakan  dan  memberikan  sangsi  atau  peringatan  keras terhadap hal tersebut.
4) Pengawasan  puncak  pada  proses  Pilkada  Buleleng  terdapat  pada proses  pemungutan  dan  penghitungan  suara  di  Tempat  Pemungutan Suara  (TPS),  pada  proses  ini  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  sangat terbantu  oleh  keberadaan  Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara (PTPS)  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  langsung  di  tiap  TPS diseluruh  Kabupaten  Buleleng  namun  kendala  yang  dihadapi  adalah masih  minimnya  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  Pengawas  TPS tentang  regulasi/aturan  dan  tata  cara  pemungutan  suara  yang
dilakukan  oleh  KPPS  sehingga  banyak  ditemukan  hal  yang  tidak sesuai  dengan  aturan  dan  tata  cara  pemungutan  dan  penghitungan suara  di  TPS  tanpa  ada  tidakan  yang  dilakukan  baik  berupa  teguran atau  peringatan  yang  disampaikan  oleh  Pengawas  TPS  kepada penyelenggara maupun masyarakat.
b. Perkembangan  regulasi  kepemiluan  yang  sangat  cepat,  baik  dalam bentuk perubahan atau keluaran terbaru.
Regulasi  dalam  Pemilihan  Umum  merupakan  salah  satu  faktor  yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan Pemilu, regulasi menjadi sangat dominan  dan  penting  dalam  kelangsungan  proses  pemilihan  di  seluruh Indonesia baik secara nasional maupun daerah.
Seiring  perkembangan  waktu  dan  berdasarkan  pengalaman  dari  pemilu ke  pemilu  perubahan  regulasi  menjadi  hal  yang  biasa  terjadi  tentunya dengan tujuan menjadikan proses penyelenggaraan pemilu tersebut menjadi lebih baik, untuk Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam hal memahami dan mengikuti perkembangan regulasi menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan dalam  mengawal  proses  demokrasi  di  Kabupaten  Buleleng,  namun perkembangan  regulasi  yang  cepat  dan  dinamis  tersebut  tidak  di  respon cepat  oleh  jajaran  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  khususnya  jajaran dibawahnya,  ini  dapat  dilihat  ketika  Panwaslih  Kabupaten  menyampaikan bahwa ada aturan baru yang terbit pada tahapan tertentu mereka justru tidak tahu.
Pemahaman  terhadap  regulasi  juga  menjadi  salah  satu  kendala  pada proses  pengawasan  proses  penyelenggaraan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati    Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng    utamanya  di  tingkat  bawah, mereka  merasa  enggan  membuka  dan  membaca  satu  persatu  isi  regulasi apalagi  tiap  tahapan  masing  masing  punya  regulasinya  tersendiri,  mereka lebih  memilih  membuka  regulasi  ketika  menemukan  sebuah  permasalahan atau  kasus  terjadi  dalam  proses  pengawasan,  sehingga  dalam  proses mencegah  terjadinya  dugaan  pelanggaran  menjadi  kurang  efektip  jika  hal seperti itu terus terjadi
Adapun  upaya-upaya  yang diambil oleh anggota Panwaslu  Kabupetan dalam hal  mengatasi  kendala  dalam  melakukan  tugas,  fungsi,  wewenang  dan kewajibanya  dalam  melakukan  pengawasan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Tahun  2017    di  Kabupaten  Buleleng  baik  secara internal maupun exstarnal adalah sebagai berikut, yaitu:
a. Langkah mengatasi kendala internal :
1. Upaya mengatasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu :
a) Bimbingan Teknis (BIMTEK)
Panwaslih Kabupaten Buleleng guna memberikan
pemahaman  lebih  mendalam  tentang  tugas  ,  wewenang  dan kewajiban sebagai pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng  maka Panwaslih Kabupaten Buleleng  melakukan  dan  memberikan  bimbingan  teknis  untuk semua jajaran Panwaslih Kabupaten Buleleng yang berhubungan dengan  peran  pengawasan,  tata  cara  pelaporan  dan  penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat.
Bimbingan  teknis  ini  dilakukan  secara  berkala  dan dilakukan  setiap  tahapan  pilkada  yang  diikuti  oleh  Panwascam, PPL,  Pengawas  TPS  termasuk  juga  kesekretariatan  di  tingkat kecamatan,  dengan  nara  sumber  dari  berbagai  elemen  yang terlibat  pada  proses  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng.
b) Rapat Koordinasi (Rakor)
Dalam  melakukan  fungsinya  sebagai  pengawas  koordinasi menjadi  sesuatu  hal  yang  sangat  penting  untuk  dilakukan  oleh Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  baik  dengan  jajaran  pengawas sendiri maupun dengan berbagai pihak lain yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pilkada Buleleng tahun 2017 diantaranya dengan  pemerintah,  KPUD  Buleleng,  Kepolisian,  Kejaksaan, tokoh masyarakat dll.
c) Koordinasi  &  Komunikasi  Aktif  Dengan  Pengawas  Ditingkat Bawah.
Koordinasi  dan  komunikasi  dengan  bawahan  adalah  hal yang  mutlak  dan  harus  dilakukan  oleh  Panwaslih  Kabupaten Buleleng  baik  yang  bersifat  formal  maupun  nonformal    dan secara  kelembagaan  maupun  kekeluargaan  tentunya  membahas hal  hal  yang  berkaitan  dengan  tugas  selaku  pengawas  berupa informasi, penyampaian laporan pendahuluan, untuk mengetahui perkembangan  terkini,  berbagai  cara  dilakukan  guna  kelancaran koordinasi  dan  komunikasi  tersebut  diantaranya  adalah memanfaatkan    teknologi  yang  berkembang  saat  ini,  selain mempermudah  juga  mempercepat  masuk  dan  keluarnya informasi sehingga panwaslih mampu mengambil keputusan dan kebijakan  lebih  cepat  yang  tentunya  berimplikasi  pada  kinerja pengawasan yang dilakukan.
2. Upaya mengatasi kendala internal pada pengawasan Pemilihan Bupati dan  Wakil  Bupati    Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng    di  bidang fasilitas  dan  anggaran  yaitu  :  Menyikapi  keterbatasan  fasilitas  yang diterima  oleh  seluruh  jajaran  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  maka diupayakan  untuk  memanfaatkan  anggaran  untuk  menyewa  ruangan namun  hal  tersebut  terkendala  dengan  tidak  keluarnya  surat pernyataan  tidak  mampu  memfasilitasi  dari  pemerintah  daerah khusunya  di  kecamatan,  sehingga  jajaran  Panwaslih  Kabupaten Buleleng  mau  tidak  mau,  suka  tidak  suka  harus  menerima keterbatasan  tersebu,t  dengan  melakukan  komunikasi  dan  koordinasi dengan  pemerintah  kecamatan  agar  supaya  diupayakan  pemanfaatan ruangan dapat  dipergunakan sepenuhnya oleh Panwascam  pada masa proses  pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2017 di  Kabupaten  Buleleng   sampai dengan selesai  dan hal  tersebut  telah direalisasikan  dengan  memberikan  keleluasaan  penggunaan  ruangan di kantor camat masing-masing.
b. Langkah mengatasi kendala exstarnal :
1. Mengawasi  &  mencermati  tahapan,program  dan  jadwal  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017
Pengawasan  pemilihan  umum  (Pemilu)  telah  menjadi  bagian  penting dalam  sistim  manajemen  Pemilu  di  Indonesia  dalam  upaya  mewujudkan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil  sebagaimana  diamanatkan  dalam  konstitusi  negara  kita. Keberadaan  pengawas  Pemilu  semakin  mendapat  perhatian  dan  tempat dalam era reformasi. Hal itu ditandai dengan pembentukan kerangka hukum dan  kelembagaan  pengawasan  Pemilu  yang  semakin  diperkuat  dan diperluas, baik dari sisi status kelembagaan maupun kewenangannya.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung 15 Februari 2017 merupakan bagian dari Pilkada serentak nasional tahap  II  yang diikuti oleh 2 pasangan calon  yaitu Paslon nomor 1 Dewa Nyoman Sukrawan berpasangan dengan I Gede Dharma Wijaya dan Paslon  nomor  2  Putu  Agus  Suradnyana  berpasangan  dengan  dr.  Nyoman Sutjidra.
Dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Tahun 2017 di Kabupaten  Buleleng      Panwaslih  Kabupaten  Buleleng    menggunakan  tiga pendekatan,  yaitu  pencegahan,  penindakan  pelanggaran  dan  penyelesaian sengketa. Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan pengawasan mengedepankan  strategi  pencegahan  mengikuti  paradigma  pengawasan yang dikembangkan oleh Bawaslu RI. Yaitu mencegah secara dini terhadap potensi  pelanggaran  yang  bisa  mengganggu  atau  menimbulkan  tindak pelanggaran  dalam  proses  maupun  hasil  pemilihan.  Untuk  melakukan  hal tersebut  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  menekankan  pengawasan  secara melekat  (waskat)  dan  mencermati  seluruh  tahapan,  program  dan  jadwal Pilkada Buleleng Tahun 2017
Dengan  strategi  pencegahan  implementasinya  diwujudkan  antara  lain (1)  melakukan  intensitas  komunikasi  dan  koordinasi  dengan  stakeholeder Pilkada seperti KPU Kota, jajaran Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP, partai politik,  Pasangan  Calon  dan  Tim  Kampanye,  dan  kalangan  pers;  (2) pemantauan rencana kegiatan para paslon dan tim kampanye maupun warga masyarakat  sebagai  deteksi  dini  untuk  terhindar  dari  melakukan pelanggaran,  dan  (3)  dalam  hal  tertentu  melakukan  pendampingan  dan memberi  peringatan  kepada  KPU  dan  Tim  Kampanye  Paslon  baik  secara lisan  maupun  tertulis  agar  tidak  terjadi  pelanggaran.  Panwas  mencoba melakukan  upaya-upaya  cegah  agar  tidak  terjadi  tindak  pelanggaran Pilkada baik oleh Paslon, tim kampanye, pejabat  dan ASN, maupun warga masyarakat pada umumnya dan penyelenggara dalam hal ini jajaran KPUD Buleleng.  Namun  jika  upaya  cegah  tidak  diindahkan  dan  terjadi  tindak pelanggaran, maka Panwaslih pun punya wewenang melakukan penindakan baik secara mandiri dalam bentuk tindakan administratif dan hukuman etik maupun  bersama  instansi  lain  melalui  instrumen  Sentra  Gakkumdu  dalam bentuk hukuman pidana pemilu.
2. Koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Buleleng  Tahun 2017.
Koordinasi  dan  komunikasi  yang  dilakukan  dengan  semua  komponen masyarakat  yang  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung  pada  proses Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati    Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng utamanya  dengan  pihak  penyelengara,  pasangan  calon,  tim  kampanye, pihak  keamanan  (Polri  &  TNI),  pemerintah,  tokoh  masyarakat  dan masyarakat  Buleleng  umumnya  dengan  metode  penandatanganan    MOU yaitu salah satunya pembentukan Sentra Gakumdu  yang mana didalamnya melibatkan  unsur  kepolisian,  kejaksaan  dan  Panwaslih,  rapat  koordinasi, pertemuan-pertemuan  yang  membahas  isu  pilkada  yang  berkembang, demikan jga tak kalah penting melakukan koordinasi kedalam yaitu dengan
jajaran  kesekretariatan  dan  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  mulai  dari tingkat kabupaten sampai dengan pengawas di TPS.
3. Mengikuti  dan  memahami  setiap  perkembangan  regulasi  kepemiluan sangatlah  penting  dan  mutlak  bagi  pengawas  pemilu  baik  secara  nasional maupun  Pilkada,  karena  seluruh  tahapan  proses  penyelenggaraan  pemilu berdasarkan  peraturan  dan  perundang  undangan  hal  itu  untuk  menjamin hasil  dari  penyelenggaraan  pemilu  yang  demokratis  dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  dalam  menyikapi  perkembangan regulasi  yang  mengatur  semua  proses  penyelenggaraan  Pemilihan  Bupati dan  Wakil  Bupati    Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng      dengan  selalu menyampaikan,  mengingatkan,  dan  memberikan  pemahaman  tentang regulasi,  baik  telah  lama  berlaku  maupun  yang  baru  terbit  secara  kontinyu dan berkala.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  kami  lakukan  untuk  mengetahui  peran Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kabupaten  Buleleng  Dalam  Pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng  dan  kendala  yang  dihadapi dalam  menjalankan  fungsi,  tugas  dan  wewenangnya  serta  upaya  yang  dilakukan untuk  dapat  memaksimalkan  tugas  pengawasan  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :
1. Peran  Panwaslih  kabupaten  Buleleng  sangatlah  penting  dalam  menentukan keberhasilan  penyelenggaraan  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Buleleng Tahun  2017,dengan  melakukan  fungsi  tugas  dan  wewenangnya  sebagai pengawas  dalam  mengawasi  proses  tahapan,  program  dan  jadwal  yang dilaksanakan oleh KPUD Buleleng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun  2017  di  Kabupaten  Buleleng  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang undangan yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi oleh Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengawasan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tahun  2017  di  Kabupaten
Buleleng  adalah  sebagai  berikut  :Faktor  Sumber  Daya  Manusia,  Faktor Rekrutmen  dan  Pembentukan  Pengawas  Pemilihan,  Faktor  Fasilitas  dan Anggaran,  Pengawasan  tahapan,  program  dan  jadwal  penyelenggaraan Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Buleleng  Tahun  2017,  Perkembangan regulasi kepemiluan yang sangat cepat.
3. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  untuk  mengatasi kendala  tersebut  antara  lain  :  Melakukan  pengawasan  tanpa  memikirkan anggaran terlebih dahulu karena tugas fungsi dan wewenang yang diamanatkan oleh  undang-undang,  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  memaksimalkan  kinerja jajaran  dibawahnya  dengan  menugaskan  personil  Panwascam  melakukan pengawasan  sebelum  terbentuknya  pengawas  ditingkat  desa/kelurahan,  selalu memaksimalkan  pengawasan  dengan  jumlah  3  orang  komisioner,  meskipun dengan  sarana  dan  prasarana  yang  minim  jajaran  panwaslih  tetap  melakukan tugas  pengawasan  secara  maksimal,  karena  pengawasan  tidak  hanya  melihat data  yang  ada  dan  informasi  yang  masuk  tetapi  lebih  banyak  melakukan pengawasan  di  lapangan  yang  tentunya  tidak  mengurangi  tugas  pokok  dan fungsi  sebagai  pengawas,  guna  terciptanya  pilkada  buleleng  yang  demokratis sesuai  dengan  harapan  masyarakat  dan  mendapatkan  pemimpin  yang berintegritas.
Dari  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  diatas,  maka  penulis menyampaikan saran terkait dengan peran Panwaslih Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan  tugas,  wewenang  dan  kewajibanya  sebagai  pengawas  pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017,
1. Dengan  minimnya  sarana  dan  prasarana  hendaknya  panwaslih  kabupaten buleleng  tetap  melakukan  pengawasan  secara  maksimal  dan  melaksanakan tugas  pengawasan  sesuai  dengan  perturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku serta segala bentuk keputusan yang diambil tidak mendapat intervensi dari pihak manapun.
2. Kendala  yang  dihadapi  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng  dalam  menjalakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng sangatlah banyak hendaknya
kedepan Panwaslih diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur berbagai hal  dalam  melakukan  kegiatan  guna  meningkatkan  kinerja  pengawasan  yang tentunya tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pilkada.  Dan  pada  pemilu  selanjutnya  semua  kendala    tersebut  diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan evaluasi untuk dicarikan jalan keluar, yang tentunya  untuk  kebaikan  bersama,  walaupun  Panwaslih  Kabupaten  Buleleng tidak  mempunyai  kewenangan    dalam  hal  melakukan  perubahan  yang  terkait dengan  faktor  kendala  diatas,  namun  paling  tidak  Panwaslih  Kabupaten Buleleng  mampu  membawa  dan  menyampaikan  permasalahan  tersebut ketingkat yang lebih tinggi untuk bisa ditindak lanjuti.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi  Winarno.2002.  Kebijakan  Publik;  Teori  dan  Proses  Yogyakarta.  :  Media Presindo
Bambang  Purwoko  .2002.  Yogyakarta  :  Program  S2  Politik  Lokal  dan  Otonomi Daerah,  Universitas  Gadjah  Mada  :  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan,  FISIPOL UGM, 2006.
Bandung.  Handoko,  T.  Hani.  1995.  Manajemen.  Edisi  2.  Yogyakarta: BPFE.Siagian,  Sondang  P.,  1989.  Filsafat  Administrasi.  Jakarta:  Haji  Mas Agung.
Donnelly . 1996 .  Organisasi,  Perilaku,  Struktur,  Proses.  Bina.  Rupa  Aksara. Jakarta.
Elkit, J dan Sevenson.2008 Journal Of Democracy , Yogyakarta: Pustaka Belajar Fitriyah .2005. Sistem dan Proses Pilkada Langsung, Analisis CSIS.
(https://aidsbuleleng.wordpress.com/2011/04/21/gambaran-umum-wilayah- kabupaten-buleleng/), Gambaran  Umum  Kabupaten  Buleleng ,  diakses 23Juli 2017
Gunawan Suswantoro,2016, Mengawal Penegak Demokrasi Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP , Jakarta-Erlangga,
George R. Terry, 2006. Principles of Management.(Alihbahasa winardi), Alumni Haryanto, 1984, Partai politik : Suatu Tinjauan Umum , Yogykarta : Liberty. Iqbal  Hasan,  M.  2002. Metode  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Jimly  Asshiddiqie,2006, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  2 ,  Jakarta: Konstitusi Press
Joseph  Scumpeter.  1947 Capitalusm,  Socialsm,  and  Democracy, New  Nork: Jarper.
(https://news.detik.com/kolom/d-3404925/pilkada-serentak-2017-dan- permasalahan-aktualnya/1), Pilkada Serentak Dan Permasalahan Aktualnya , diakses 02 Agustus 2017.
Kondisi Kependudukan, (https://bulelengkab.go.id/profile/kondisi-kependudukan) diakses 23 Juli 2017.
Moelong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja RosdaKarya.
( https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/06/pengertian pemilu.html), Pengertian Pemilu , diakses 29 Juli 2017 Remaja. I Nym Gede, 2016. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Singaraja. (http://ryubel.blogspot.co.id/2015/10/makalah-partai-politik-dan- sistempemilu.html) Makalah  Partai  Politik  dan  Sistem  Pemilu diakses  23 Juli 2017.
Soejono  dan  Abdurahman  H.2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Susan  Hyde,  dkk,  Election  Fraud:  Detecting  and  Deterring  Electoral Manipulation,2008,
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Budi  Winarno.2002.  Kebijakan  Publik;  Teori  dan  Proses  Yogyakarta.  :  Media Presindo