## PERKEMBANGAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS

## (PERUBAHAN KEADAAN YANG FUNDAMENTAL) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Suherman
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email : Suherman_upn@yahoo.com

## Abstrak
Rebus Sic Stantibus adalah Prinsip perubahan dari keadaan diterapkan jika ketentuan dan persyaratan dari perubahan kontrak bukan karena ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak,  namun  karena  kesulitan  ekstrim  untuk  salah  satu  pihak  untuk  memenuhi kontrak.  Entitas  prinsip  stantibus  sic  rebus  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  diatur dalam pasal  18 UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional  menyatakan bahwa  "perjanjian  internasional  berakhir  jika  ada  perubahan  substansial  yang mempengaruhi  pelaksanaan  perjanjian".  Sementara  di  KUHPerdata  kami  tidak mengenal  prinsip  ini.  Di  bidang  hukum  perdata  dikenal  beberapa  alasan  yang  dapat digunakan untuk  menghentikan perjanjian tersebut  , sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata .
Kata Kunci   : Rebus Sic Stantibus, Kontrak, Perjanjian

## Abstract
Rebus  Sic  Stantibus  Principle  is  a  change  of  circumstances  be  applied  if  the provisions  and  terms  of  the  contract  change  was  not  due  to  the  impossibility  of  the execution of the contract, but due to the extreme difficulty for either party to fulfill the contract.  The  entity  of  rebus  sic  stantibus  principle  in  positive  law  in  Indonesia, stipulated in article 18 of Law No. 24 of 2000 on international agreements represent that  "international  agreements  terminate  if  there  are  substantial  changes  that  affect the  implementation  of  the  agreement".  While  in  the  Civil  Code  we  do  not  recognize this  principle.  In  the  field  of  civil  law  known  several  reasons  that  can  be  used  to terminate the agreement, as stipulated in Article 1381 of the Civil Code.
Key Word : Rebus Sic Stantibus , Contract, Agreement,

## A. PENDAHULUAN.

## 1. Latar Belakang
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  kontrak-kontrak  yang  dibuat  oleh  para pihak  akan  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  bagi  para  pihak.  Ketentuan ini  didasarkan  pada  prinsip pacta  sunt  servanda .  Para  pihak  akan  berupaya  akan melaksanakan  kewajibannya  sebaik  mungkin  sampai  akhir  perjanjian.  Para  pihak mendasari perjanjian berdasarkan dengan itikad baik (good faith) , sehingga tidak ada maksud untuk merugikan salah satu pihak. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri. Sehingga para  pihak  akan  bertanggung  jawab  atas  kegagalannya  melakukan  kewajiban, meskipun  penyebabnya  berada  di  luar  kekuasaannya  dan  tidak  dilihat  sebelum menandatangani perjanjian tersebut.  Namun dalam penerapannya terdapat perubahan yang  bertentangan  dengan  harapan  atau  ekspektasi  para  pihak,  sehingga  salah  satu pihak  tidak  dapat  melaksanakan  maksud  dari  perjanjian  tersebut.  Hal  ini
menyebabkan  perjanjian  akan  berakhir  (atau  disesuaikan)  apabila  situasi  berubah, Pengecualian ini kemudian melahirkan doktrin rebus sic stantibus . Klausula rebus  sic  stantibus adalah  suatu  perubahan  keadaan  yang  diterapkan jika ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak berubah bukan dikarenakan ketidakmungkinan  dalam  pelaksanaan  kontrak  tersebut  namun  dikarenakan  oleh kesulitan  yang  sangat  ekstrim  bagi  salah  satu  pihak  untuk  memenuhi  kontrak dimaksud. 1
Keberadaan asas rebus sic stantibus telah lama dikenal dalam masyarakat, baik oleh para ahli hukum maupun oleh lembaga pengadilan dan bahkan dewasa ini telah menjadi bagian dari hukum positif baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. 2 Selain itu asas rebussic stantibus ini pada umumnya ditemukan dalam hukum internasional publik. 3
Didalam  tubuh  hukum  internasional  terdiri  atas  sekumpulan  hukum  yang sebagian  besar  terdiri  atas  prinsip-prinsip  dan  aturan  tingkah  laku  yang  mengikat negara-negara  dan  oleh  karenanya  ditaati  dalam  hubungan  antar  negara.  Hukum internasional  juga  meliputi  kaidah-kaidah  hukum  yang  berkaitan  dengan  lembaga- lembaga  dan  organisasi  internasional,  serta  kaidah-kaidah  yang  mengatur  dengan individu-individu.
Dalam  setiap  perjanjian  pada  umumnya  dan  perjanjian  internasional  terdapat asas-asas  yang  dijadikan  landasan  dalam  pelaksanaannya,  seperti  asas  pacta  sunt servanda yang paling fundamental, yaitu janji mengikat sebagai undang-undang bagi yang  membuatnya.  Sehingga  para  pihak  harus  melaksanakan  dengan  baik  isi  dari perjanjian  yang  telah  disepakati.  Akan  tetapi,  berlakunya  suatu  perjanjian  termasuk perjanjian  internasional  juga  dapat  dipengaruhi    atau  harus  memperhatikan  asas hukum  yang lain, seperti asas pacta tertiis  nee nocent prosunt,  asas nonretroaktive, asas jus cogens dan asas rebus sic stantibus .
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  apakah asas  rebus  sic  stantibus telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dan perkembangannya dari asas tersebut.

## B. PEMBAHASAN.
Rebus  sic  stantibus  ini  apabila  ditranslate  dalam  bahasa  Inggris  adalah “  As long  as things  remain the same”. This brocardum implies that  a  party  is  bound to perform a promised obligation, as long as the circumstances underlying the promise remain  the  same .  Sedangkan  dalam  terminology  dibeberapa  negara  eropa menggunakan  istilah rebus  sic  stantibus ini  dengan Imprévision di  Perancis, Frustration of Purpose di Inggris, Voraussetzung di Jerman, Presupposizione di Italia, sedangkan  dalam  konvensi-konvensi  internasional  asas  ini  mengarah  dengan  istilah Hardship . 4
UNCITRAL  Model  Law  dalam  pasal  28  menyatakan  bahwa  kegagalan  setiap penunjukan oleh para pihak dalam sidang arbitrase akan diterapkan hukum para pihak yang  berlaku.  Dalam  hipotesa  ini  klausula rebus  sic  stantibus hanya  bisa  diterapkan
1 Giorgio Gogiashvili, Clausula Rebus Sic Stantibus , Dynamics and Statics in Law, Georgian Law review No.9, 2006, hlm. 109, http://isjn.or.id, diakses 8 Maret 2016.
2 Harry Purwanto, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional” ,http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/356/210, hlm. 107, diakses tanggal 7 Oktober 2014,
3 Artur  Nussbaum  dan  Sam  Suhaedi  Admawiria, Sejarah  Hukum  Internasional  I , Bina  Cipta, Bandung, 1969, hlm. 90 dan 123.
4 Il  Gattopardo  and  Luchino  Visconti, Rebus  Sic  Stantibus:    A  Comparative  Analysis  For International  Arbitration ,  http://ssrn.com/abstract=2103641,  hlm.1,    diakses  pada  tanggal  13  Oktober 2014, Pkl. 15.30
apabila  bagian  dari  hukum  nasional  yang  dipilih  berdasarkan  aturan  hukum  dari yang  bersengketa.  Tetapi  hal  ini  tidak  berarti  kluasula  tersebut  dapat  secara langsung diterapkan dalam hukum yang berlaku. 5 Bukan hanya klausula rebus sic stantibus  yang  dapat  diterapkan  dalam  arbitrase  internasional,  hampir  semua situasi dapat digunakan sepanjang diatur dalam substansi hukumnya. 6
Di  dalam  The Principles  of  European  contract  law  (PECL)section  (3)  of article  6:111 ,  juga  mengatur  para  pihak  untuk  melakukan  negosiasi  ulang (renegotiate) dalam hal adanya kegagalan dalam kewajibannya, serta memberikan kewenangan  kepada  pengadilan  untuk  merubah  atau  mengakhiri  suatu  kontrak, apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan itikad baik. 7
Pada  awal  diterimanya  asas rebus  sic  stantibus adalah  untuk  melunakkan sifat  ketat  hukum  privat  roma.  Bahkan  sejak  abad  XII  dan  XIII  ahli-ahli  hukum kanonik  telah  mengenal  asas rebus  sic  stantibus yang  dalam  bahasa  latinnya diungkap  sebagai  “ contractus  qui  habent  tractum  succesivum  et  depentiam  de future  rebus  sic  stantibus  intelliguntur ”,  yang  artinya  bahwa  perjanjian menentukan  perbuatan  selanjutnya  untuk  melaksanakannya  pada  masa  yang  akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama. 8
Asas rebus  sic  stantibus ini  untuk  pertama  kalinya  diterapkan  dalam peradilan  keagamaan,  karena  pada  saat  itu  situasi  yang  terjadi  dimana  adanya pemisahan  antara  urusan  gereja  dengan  urusan negara.  Selanjutnya  asas  rebus sic stantibus ini  diadopsi  oleh  pengadilan lain  dan para  ahli  hukum  dan  asas  ini juga telah diterima secara luas pada abad XIII, terutama para ahli hukum kanonik. 9
Beberapa  pendapat  para  ahli    untuk  asas rebus  sic  stantibus yaitu  Pendapat Machiavelli  bahwa  “ segala  sesuatu  tergantung  pada  keadaan-keadaan  yang kebetulan  berlaku  pada  suatu  waktu  yang  dihadapi  oleh  penguasa  negara” . 10 ,
Pendapat Alberico Gentili bahwa “ yang paling penting atas hukum traktat adalah dalil  bahwa  perjanjian  (perdamaian)  selalu  mengundang  syarat  tersimpul,  yaitu bahwa traktat hanya mengikat selama kondisi-kondisinya tidak berubah” . Maksud dari  syarat  tersimpul  oleh  Alberico  Gentili  adalah  asas rebus  sic  stantibus . 11
Bynkershoek  pada  awalnya  menolak asas  rebus  sic  stantibus ,  namun  pada kesempatan lain justru menyarankan kepada penguasa berdaulat untuk melepaskan diri  dari  suatu  janji-janji,  bilamana  dia  tidak  lagi  mempunyai  kekuasaan  untuk mentaati  janji-janji  itu. 12 Sedangkan  Bierly  menyatakan  bahwa  dalam  setiap perjanjian  internasional  ada  tersirat  suatu  syarat  tambahan  yang  menentukan bahwa  perjanjian  itu  hanya  mengikat  selama  keadaan-keadaan  masih  seperti semula.  Kata-kata  yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  merupakan  hasil kesepakatan  diantara  para  pihak  namun  mengandung  suatu  syarat,  yaitu  apabila tidak  terjadi  suatu  perubahan  keadaan  yang  penting  terjadi.  Bila  terjadi  suatu
5 Ibid , hlm. 2
6 Ibid.
7 Ibid., hlm. 3 8 Ibid.
9 Harry Purwanto, Op.cit , hlm.109 10 Helmy  Boemiya, Hubungan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  dengan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus Dalam  Perjanjian  Internasional ,  http://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/hubungan-asas- pacta-sunt-servanda-dengan-asas-rebus-sic-stantibus-dalam-perjanjian-internasional/,  hlm.2,  diakses tanggal 7 Oktober 2014, Pkl. 13.30 WIB.
11 Ibid.
12 Harry Purwanto, Op.cit, hlm.110
perubahan keadaan yang penting maka hilangnya syarat berlakunya perjanjian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. 13
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka perjanjian akan dilaksanakan oleh  para  pihak  sesuai  yang  telah  disepakatinya,  sepanjang  lingkungan  dan keadaan  pada  saat  dibuatnya  perjanjian  tidak  berubah  untuk  masa  yang  akan datang.  Sehingga  dengan  adanya  perubahan  keadaan  dan  ternyata  perubahan tersebut  mempengaruhi  kemampuan  para  pihak  untuk  melaksanakan  perjanjian, maka  pihak  yang  tidak  mampu  lagi  melaksanakan  perjanjian  dapat  menyatakan untuk tidak terikat lagi atau keluar dari perjanjian dan perjanjian tersebut tidak lagi mengikat untuknya. 14
Hukum  di dalam masyarakat selalu tumbuh  dan  berkembang, sesuai  dengan perkembangan ekonomi, tekhnologi dan informasi. Begitu juga halnya dengan asas rebus sic stantibus telah mengalami pergeseran seiring berjalannya waktu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Rosenn : 15
“Pada  awal  abad  kelima  belas,  popularitas  asas rebus  sic  stantibus mulai memudar,  sebagian  karena  adanya  protes  untuk  kepentingan  komersial  terhadap peningkatan  ketidak  amanan  yang  ditimbulkan  oleh  penerapan  secara  luas  asas tersebut.  Pada  akhir  abad  delapan  belas,  asas pacta  sunt  servanda mencapai puncaknya,  dan  asas rebus  sic  stantibus telah  menghilang  dan  hanya  menjadi doktrin  yang  usang,  Yang  ikut  mendorong  kepudaran  asas rebus  sic  stantibus adalah  munculnya positivism  scientific ,  dan  meningkatnya  penekanan  pada otonomi individual dan kebebasan berkontrak”.
Di  pihak  lain,  memudar  dan  menghilangnya  asas rebus  sic  stantibus adalah munculnya  paham  liberalisme  yang  mendominasi  diabad  XVIII,  karena  mereka beranggapan  bahwa  asas pacta  sunt  servanda sangat  sesuai  dengan  konsep lasse faire .  Oleh  karenanya,  Kitab  Undang-Undang  pada  zaman  itu  yaitu  Kode Napoleon  dan  Italian  Civil  Code  tidak  memasukkan  asas rebus  sic  stantibus kedalam  Undang-Undang  tersebut.Tidak  diakuinya  asas rebus  sic  stantibus nampak dalam artikel 1134 Kode Napoleon yang berbunyi : 16
“Agreement  legally  made  take  aplace  of  law  for  those  who  make  them. They  may  be  revoked  only  by  mutual  consent  or  for  causes  which  the  law authorize. They must be execute in good faith”.
Penggunaan asas rebus sic stantibus perlu hati-hati sekali agar tidak disalah gunakan  atau  digunakan  sebagai  alasan  pembenar  bagi  suatu  negara  untuk  tidak melaksanakan  suatu  kewajiban  dalam  kontrak.  Hal  ini  mengingat  bahwa  dalam menerapkan  asas rebus  sic  stantibus kadang-kadang  masih  menimbulkan kekaburan didalam pelaksanaannya.
Setelah  pecah  Perang  Dunia  I,  paraahli  hukum  Eropa  mencari  dasar pembenar  atau  teori  hukum  yang  tepat  untuk  memberi  kelonggaran  kepada pemberi  janji  untuk  melaksanakan  perjanjian  yang  ternyata  sangat  sulit  untuk dilaksanakan,  karena  adanya  perubahan  keadaan.  Perubahan  ini  terjadi  karena adanya  perang  yang  cukup  lama  dan  membawa  kerusakan  yang  cukup  parah  dan kerugian  di  semua  bidang,  sehingga  menimbulkan  kesulitan  dalam  melaksanakan perjanjian.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka  para  ahli  hukum  Eropa  pada
13 Ibid.
14 Ibid., hlm.108 15 Aziz T. Saliba, Rebus Sic Stantibus   :   A   Comperative Survey, http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v8n3/saliba83_text.html ,  diakses  tanggal  8  Oktober  2014 Pkl. 16.00 wib.
16 Ibid.
akhirnya  menggunakan  kembali  asas rebus  sic  stantibus dengan  perumusan  yang berbeda. 17
Prinsip hukum rebus sic stantibus tetap menjadi bahan penelitian dan sering digunakan  oleh  negara-negara  di  dunia  untuk  melakukan  penundaan  terhadap sebuah  perjanjian  internasional,  salah  satu  bentuk  penggunaan asas  rebus  sic stantibus ini  adalah  dalam  pertikaian  senjata  atau  perang.  Keadaan  ini  telah digunakan  dalam  tiga  kasus,  yaitu  ketika  Menteri  Luar  Negeri  Perancis menyatakan  bahwa  perang  adalah  perubahan  keadaan  yang  mencukupi  untuk melakukan  penundaan  atas  Jurisdiksi Permanent  Court  of  International  Justice pada  tahun  1939.  Pengadilan  Paris  yang  menyatakan  bahwa  kekerasan  dapat mengakibatkan  perubahan  keadaan  yang  menghasilkan  hak  dan  kewajiban  baru bagi negara Belligerent dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang menunda pelaksanaan kewajiban Amerika Serikat kepada International Lood Line Convention pada tahun 1930 karena perang Dunia ke II.
Aspek  penting  dari  asas rebus  sic  stantibus menurut  Liu  Chengwei  adalah memberikan  perhatian  pada  perubahan  yang  bertentangan  dengan  harapan  atau ekspektasi para pihak, sehingga mengalahkan maksud dari perjanjian. 18 Perjanjian yang  dibuat  secara  sah  akan  mengikat  para  pihak  yang  didasarkan  dengan  asas pacta  sunt  servanda ,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  sering  dijumpai  bahwa penerapan  asas  tersebut  seringkali  memberikan  hasil  yang  berlawanan  dari sasarannya.  Oleh  karananya,  sebagai  suatu  pengecualiaan  kewajiban  u ntuk memenuhi  janji  mungkin  dapat  diterima  apabila  peristiwa  luar  biasa  telah menyebabkan  kewajiban  tersebut  tidak  dapat  terlaksana.  Sehingga  pengecualian ini  melahirkan  asas rebus  sic  stantibus .  Dengan  kata  lain,  masalah  yang dikedepankan disini adalah adanya dua pilihan yaitu penerapan secara kaku pacta sunt  servanda untuk  menjaga  kesucian  kontrak  atau  penerapan  asas rebus  sic stantibus.
Asas rebus sic stantibus telah menjadi bagian dari asas hukum umum sama halnya  dengan  asas-asas  hukum  yang  lainnya  diatas  dan  juga  telah  diwujudkan dalam  sistem  hukum  positif.  Asas  ini  adalah  berlaku  apabila  perjanjian  yang dibuat  oleh  para  pihak  hanya  mengikat  selama  tidak  terjadi  perubahan  yang fundamental atas keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu perjanjian diadakan.
Perwujudan asas rebus sic stantibus dalam hukum positif dapat dilihat dalam Konvensi  Wina  tahun  1969  Pasal  62  dalam  section  3  yang  mengatur  tentang pengakhiran  dan  penundaan  dari  perjanjian  internasional.  Perubahan-perubahan yang mendasar ini menurut Pasal 62 Konvensi Wina adalah sebagai berikut : 19
1. Suatu  perubahan  yang  mendasar  keadaan-keadaan  yang  telah  terjadi terhadap  keadaan-keadaan  yang  telah  ada  pada saat penutupan traktat, dan yang tidak terlihat oleh para pihak, tidak dapat dikemukakan sebagai dasar untuk pengakhiran atau penarikan diri dari traktat tanpa :
a. Keberadaan  keadaan-keadaan  itu  merupakan  suatu  dasar  esensial  bagi selanjutnya pihak-pihak untuk terikat pada traktat.
2. Pengaruh  perubahan-perubahan  itu  secara  radikal  menggeser  luasnya kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan dibawah traktat itu.
17 Harry Purwanto, Op.cit , hlm.110
18 Liu  Chengwei, Remedies  for  Non-Performance  :  Perspective  from  CSIG,  UNIDROIT
Principle and PECL, Chapter
19
Change of Circumtance , 2003, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei-79.html,  diakses  tanggal  9  Oktober  2014,  Pkl.08.00 WIB 19 Harry Purwanto, Op.Cit., hlm.111
a. Suatu  perubahan  mendasar  keadaan-keadaan  tidak  boleh  dikemukakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat, jika :
3. Traktat itu menetapkan perbatasan atau ;
4. Perubahan  itu  sebagai  hasil  dari  pelanggaran  oleh  pihak  yang mengemukakannya  baik  atas  suatu  kewajiban  dibawah  traktat  itu  atau  setiap kewajiban internasional lainnya terhadap pihak lainnya pada traktat tersebut a. Jika  sesuai  dengan  ayat-ayat  diatas,  suatu  pihak  dapat  menuntut  suatu perubahan keadaan-keadaan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri  dari  suatu  traktat  maka  pihak  itu  juga  dapat  menuntut  perubahan  itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya traktat itu.
Kalimat rebus sic stantibus tidak terlihat dalam pasal 62 Konvensi Wina 1969, tetapi hanya memberikan devinisi dan contoh serta batasan-batasan dari asas rebus sic stantibus . Akan tetapi, menurut DJ Harris, 20 bahwa dalam sidangnya Komisi Hukum Internasional  yang  ke  18  istilah rebus  sic  stantibus dirubah  atau  lebih  suka  dengan menggunakan doktrin “Perubahan keadaan yang Fundamental” (fundamental change of circumtances) , dengan dasar persamaan derajat dan keadilan.
Sedangkan  perwujudan asas  rebus  sic  stantibus dalam  hukum  positif  di Indonesia,  diatur  dalam  pasal  18  Undang-undang  No.  24  Tahun  2000  tentang perjanjian  internasional  yang  menyatakan  bahwa  “  perjanjian  internasional  berakhir apabila terdapat perubahan mendasar  yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”. 21
Sedangkan  dalam  KUHPerdata  kita  tidak  mengenal  atau  tidak  mengatur asas  rebus sic stantibus ini. Dalam lapangan hukum perdata dikenal beberapa alasan yang dapat dipakai  untuk  mengakhiri  perjanjian,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1381 KUHPerdata.
Asas  rebus  sic  stantibus tidak  dapat  disamakan  dengan  force  majeure  yaitu karena keadaan kahar atau keadaan tertentu yang juga merupakan suatu konsep dalam hukum  perdata.  Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan  bahwa force  majuere adalah suatu keadaan ketidak mungkinnya salah satu pihak melaksanakan kewajiban menurut perjanjian karena lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.
Mochtar  Kusumaatmadja  juga  berpendapat  bahwa  dirasa    perlu  untuk membatasi ruang lingkup dan mengatur prosedur penggunaan asas rebus sic stantibus sebagai  alasan  untuk  mengakhiri  atau  menangguhkan  perjanjian.  Hal  ini  juga sependapat dengan Mieke Komar Kantaatmadja yang menyatakan jika ada perubahan yang  mendasar  sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh  Pasal  62  ayat  1  Konvensi  Wina 1969  suatu  pihak  akan  menghentikan  perjanjian  internasional  jika  memenuhi  syarat- syarat :
1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentikan perjanjian
2. Perubahan  tersebut  adalah  suatu  keadaan  yang  fundamental  bagi  perjanjian tersebut
3. Perubahan tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak
4. Akibat  perubahan  tersebut  adalah  radikal,  sehingga  mengubah  luas  lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu
5. Penggunaan  asas  tersebut  tidak  dapat  diterapkan  pada  perjanjian  perbatasan dan  terjadinya  perubahan  keadaan  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pihak yang mengajukan tuntutan.
Di Indonesia sendiri penerapan asas rebus sic stantibus dapat dilihat dari kasus yang  berkaitan  dengan  Perjanjian  Konfrensi  Meja  Bunder  (KMB)  dan  kasus
21 Ibid.
perjanjian internasional antara Australia dengan Indonesia tentang zona kerjasama di celah  Timor.  Alasan  Pemerintah  Indonesia  memutuskan  sepihak  perjanjian  KMB menurut  asas  rebus  sic  stantibus  karena  demi  kepentingan  nasional  yaitu  adanya perubahan yang vital di dalam negeri.
The  UNIDROIT  Principles  of  International  Commercial  Contracts  (UPICC) merupakan  salah  satu  upaya  harmonisasi  hukum  atau  pengaturan  dalam  hukum kontrak internasional. Indonesia telah meratifikasinya melalui Peraturan Presiden RI No.  59  Tahun  2008.  Dalam  UNIDROIT  ini  juga  mengatur  tentang  asas pacta  sunt servanda dan  asas rebus  sic  stantibus ,  akan  tetapi  istilah  untuk  asas rebus  sic stantibus ini  adalah  dengan hardship  clauses (klausul  kesulitan).  Berdasarkan UNIDROIT  prinsip  mengikatnya  suatu  kontrak  (prinsip  asas  pacta  sunt  servanda) tidak  bersifat  mutlak 22 apabila  terjadi  kesulitan  (hardship).  Hal  ini  terjadi  apabila memang adanya perubahan yang fundamental atas keseimbangan dari kontrak yang menyebabkan  kesulitan  bagi  salah  satu  pihak  yang  tidak  dapat  dipredeksi sebelumnya pada saat kontrak ditanda tangani oleh para pihak.
Klausul hardship merupakan  metode  kontraktual  yang  sangat  penting  dalam hal  terjadinya  perubahan  keadaan  yang  fundamental  yang  dapat  mempengaruhi hakekat  dari  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Klausul  ini  dapat  digunakan dalam  kontrak  jangka  panjang  yang  nilainya  tinggi (long  term  high  value contracts) . 23
UNIDROIT  Principles  telah  mengadopsi  prinsip Rebus  Sic  Stantibus pada section 2 dibawah titel Hardship , mengenai kontrak yang harus dipatuhi ( contract to be observerd) , terdapat dua ketentuan pokok, yaitu :
a. Sifat  mengikat  dari  kontrak  sebagai  aturan  umum (binding  character  of the contract the general rule).
b. Perubahan  keadaan  yang  relevan  hanya  terkait  kontrak-kontrak  tertentu (seperti  kontrak  yang  pelaksanaannya  belum  dilakukan  atau  yang  masih berlaku dan berjangka panjang). 24
Menurut UNIDROIT of International Commercial Contracts, maka devinisi hardship berdasarkan Pasal 6.2.2 adalah :
“There  is  hardship where  the  occurence  of  events  fundamentally  alters  the equilibrium of the contract either because the  cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished,  and  (a)  the  events  occur  or  become  known  to  the  disadvantage party  after  the  conclusion  of  the  contract  ;  (b)  the  events  could  not reasonably  have  been  takeninto  account  by  the  disadvantaged  party  at  the time of the conclusion of the contract ; (c) the events are beyond the control of the diasadvantaged party ; (d) the risk of  the events was not assumed by the disadvantaged party” . 25
Berdasarkan devinisi tersebut, maka syarat-syarat hardship adalah :
a. Keadaan  tersebut  terjadi  atau  diketahui  pada  saat  pelaksanaan  atau penutupan kontrak.
b. Keadaan  tersebut  tidak  dapat  diperkirakan  secara  rasional  atau  secara wajar
c. Keadaan tersebut dluar kendali atau kontrol pihak yang dirugikan
22 Taryana  Soenandar, Prinsip-Prinsip  UNIDROIT  sebagai  Sumber  Hukum  Kontrak  dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15
23 Ibid., hlm.72
24 Ibid., hlm.71 25 Ibid.
d. Resiko  dari  keadaan  tersebut  tidak  dapat  diprediksi  atau  diperkirakan sebelumnya.
Dengan  definisi  hardship  yang  telah  diberikan  oleh  UNIDROIT  beserta keempat  persyaratannya,  maka  terdapat  tiga  unsur  untuk  menentukan  ada  atau tidaknya  dalam  suatu  kontrak,  yaitu  :Perubahan  keseimbangan  kontrak  secara fundamental,  meningkatnya  biaya  pelaksanaan  kontrak  dan  menurunya  nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak.Alasan kesulitan (hardship) ini biasanya  hanya  relevan  untuk  kontrak  jangka  panjang,  yakni  apabila  pelaksanaan oleh sekurang-kurangnya satu pihak melampaui lebih dari jangka waktu tertentu. 26
Pada  hardship  peristiwa  yang  menghalangi  pelaksanaan  prestasi  lebih ditekankan  pada  peristiwa  yang  mengubah  keseimbangan  kontrak  secara fundamental,  baik  karena  biaya  pelaksanaan  atau  nilai  pelaksanaan  yang  akan diterima  berubah  secara  dratis  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain. Apabila  memang  terbukti  hal  ini  adanya  hardship,  maka  kontrak  akan  dinegosiasi ulang  oleh  para  pihak,  jika  renegosiasi  ulang,  maka  melalui  putusan  hakim  di pengadilan dapat merivisi kontrak atau merubah isi dari kontrak.
Para  pihak  juga  dapat  mengubah  isi  kontrak  dalam  rangka  menyesuaikannya dengan keadaan khusus dari transaksi. Menurut Pasal 6.2.3. UNIDROIT Principles, maka  akibat hukum apabila terdapat hardship adalah : 27
1. Pihak yang dirugikan berhak meminta renegosiasi kontrak kepada pihak lain dengan segera (without undue delay) dengan menunjukkan dasar-dasarnya.
2. Permintaan  renegosiasi  tidak  dengan  sendirinya  memberikan  hak  kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
3. Pihak  yang  dirugikan  juga  wajib  menunjukkan  alasan  diajukannya permohonan renegosiasi dan mengizinkan pihak lawan untuk mempelajarinya  apakah  permohonan  renegosiasi  tersebut  dapat  dibenarkan atau tidak.
4. Apabila  para  pihak  gagal  mencapai  kesapakatan  dalam  jangka  waktu  yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukan ke Pengadilan.
5. Apabila  pengadilan  membuktikan  adanya  kesulitan,  maka  pengadilan  dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti atau mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya. Dalam  hukum  perdata  juga  tidak  mengenal hardship ,  akan  tetapi  mengatur tentang force  majuere padahal  berbeda  antara force  Majuere dengan hardship itu sendiri.

## C. KESIMPULAN
Perkembangan  asas rebus  sic  stantibus saat  ini  telah  diatur  dalam  beberapa hukum  positif  yaitu  Di  dalam  The Principles  of  European  contract  law  (PECL), UNCITRAL  Model  Law,  serta  perwujudan asas  rebus  sic  stantibus dalam  hukum positif dapat  dilihat pada  Konvensi  Wina tahun 1969 Pasal  62 dalam section 3  yang mengatur  tentang  pengakhiran  dan  penundaan  dari  perjanjian  internasional.  Kalimat rebus  sic  stantibus tidak terlihat  dalam  pasal  62 Konvensi  Wina 1969, tetapi  hanya memberikan  devinisi  dan  contoh  serta  batasan-batasan  dari asas  rebus  sic  stantibus . Dalam UNIDROIT ini juga mengatur tentang asas pacta sunt servanda dan asas rebus sic  stantibus ,  akan  tetapi  istilah  untuk  asas rebus  sic  stantibus ini  adalah  dengan hardship  clauses. Sedangkan  perwujudan asas  rebus  sic  stantibus dalam  hukum
26 Ibid., hlm. 75
27 Ibid.
positif  di  Indonesia,  diatur  dalam  pasal  18  Undang-undang  No.  24  Tahun  2000 tentang  perjanjian  internasional  yang  menyatakan  bahwa  “  perjanjian  internasional berakhir  apabila  terdapat  perubahan  mendasar  yang  mempengaruhi  pelaksanaan perjanjian”. 28 Sedangkan  dalam  KUHPerdata  kita  tidak  mengenal  atau  tidak mengatur asas  rebus  sic  stantibus ini.  Dalam  lapangan  hukum  perdata  dikenal beberapa alasan yang dapat dipakai untuk mengakhiri perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Chengwei,  Liu,  2003, Remedies  for  Non-Performance  :  Perspective  from  CSIG, UNIDROIT Principle and PECL, Chapter 19 Change of Circumtance . Gogiashvili,  Giorgio,  2006, Rebus  Sic  Stantibus ,  Dynamics  and  Statics  in  Law, Georgian Law review No.9.
Nussbaum, Artur dan Admawiria, Sam Suheadi, 1969, Sejarah Hukum Internasional I ,  Bandung, Bina Cipta. Soenandar,  Taryana,  2006, Prinsip-Prinsip  UNIDROIT  sebagai  Sumber  Hukum Kontrak  dan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Internasional ,  Jakarta,  Sinar Grafika.
Internet Boemiya,  Helmy, Hubungan  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  dengan  Asas  Rebus  Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional , http://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/hubungan-asas-pacta-sunt- servanda-dengan-asas-rebus-sic-stantibus-dalam-perjanjian-internasional/, hal.2, diakses tanggal 7 Oktober 2014
Gattopardo and Luchino Visconti, Rebus Sic Stantibus:  A Comparative Analysis For International  Arbitration ,  http://ssrn.com/abstract=2103641,  hal.1,    diakses pada tanggal 13 Oktober 2014
Purwanto,  Harry, Keberadaan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus  dalam  Perjanjian Internasional” ,http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/viewFile/ 356/210, hal.107, diakses tanggal 7 Oktober 2014
Saliba, Azis T Rebus Sic Stantibus : A Comperative Survey, http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v8n3/saliba83_text.html , diakses tanggal 8 Oktober 2014
28 Ibid.