KEDUDUKAN FATWA TERHADAP DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BASYARNAS
Dr. Nunung Rodliyah, M.A. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Email: nunungradliyah@yahoo.com
Nila Nargis, S.H., M.Hum Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Email :nila.nargis@fh.unila.ac.id
Abdur Rohman Husen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Email :arhusen98@gmail.com

## Abstract
The role of fatwa in supporting the implementation and implementation of sharia law in Indonesia is very diverse, for example in the implementation of contract agreements. Ideal contract in the contract of national sharia In language, the word "contract" comes from the Arabic language al-qAqd which is used in many meanings, all of which return to the meaning  of  the  bond  or  merging  two  things.  This  definition  includes  all  types  of commitments, both from two or more parties, such as buying and selling contract, rent and  marriage  contract  and  others.  The  problems  discussed  in  this  paper  are  the  Legal Basis of the Strength of Binding Fatwa in Regulating the Settlement of Sharia Economic Disputes  in  Indonesia  through  Basyarnas.The  results  discussed  regarding  Fatwa  are solutions  that  provide  religious  answers  to  the  problems  that  arise  which  are  always developing  and  so  complex,  besides  discussing  the  mechanism  of  proceedings  in Basyarnas.Conclusion  of  this  writing,  Fatwa  is  increasingly  developing  as  the  times develop and its role in supporting the construction of the legal basis must be strengthened or at least be a special consideration for judges to resolve disputes on a concrete basis and can be accepted logically by litigants.
Key Words: Basyarnas, Fatwa, Dispute Resolution

## Abstrak
Peran  Fatwa  dalam  mendukung  pelaksanaan  dan  implementasi  hukum  syariah  di Indonesia sangat beragam bentuknya, contohnya dalam implementasi pelaksanaan akad. Akad yang ideal dalam kontrak syariah nasional Secara bahasa, kata “akad” berasal dari bahasa  arab  al-„Aqd  yang  dipergunakan  dalam  banyak  makna,  yang  keseluruhannya kembali ke  makna ikatan atau penggabungan dua hal. Pengertian ini mencakup semua jenis komitmen, baik yang berasal dari dua pihak atau lebih seperti akad jual-beli, sewa- menyewa  dan  akad  nikah  serta  yang  sejenisnya.Permasalahan  yang  dibahas  dalan penulisan  ini  yaitu  Apakah  Dasar  Hukum  Kekuatan  Mengikatnya  Fatwa  Dalam Mengatur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia melalui Basyarnas.Hasil yang  dibahas  terkait  Fatwa  merupakan  jalan  keluar  yang  memberikan  jawaban keagamaan  terhadap  permasalahan  yang  muncul  yang  selalu  berkembang  dan  begitu kompleks, selain itu membahas mekanisme beracara dalam Basyarnas.Konklusi penulisan ini,  Fatwa  semakin  berkembang  seiring  berkembangnya  zaman  dan  perannya  dalam mendukung  konstruksi  dasar  hukum  harus  diperkuat  atau  setidaknya  menjadi
pertimbangan  khusus  bagi  hakim  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  dasar pertibangan  yang  konkrit  dan  dapat  diterima  secara  logis  oleh  para  pihak  yang berperkara.
Kata Kunci: Basyarnas, Fatwa, Penyelesaian Sengketa

## Pendahuluan
Islam  adalah  agama  rahmat  bagi  alam  semesta,  dalam  arti  bahwa  Islam diturunkan  sebagai  berkah  bagi  semua  orang  tanpa  memandang  agama,  ras, warna kulit, budaya dan faktor lainnya. 1 Pendidikan Islam memiliki bentuk yang terstruktur dan dapat diprediksi, serta memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran  komprehensif  tentang  Islam  yang  benar-benar  diharapkan  oleh masyarakat,  termasuk  para  pemimpin  lembaga  pendidikan  tinggi,  pejabat pemerintah,  tokoh-tokoh  publik  yang  berpengaruh  dan  gerakan  keagamaan  di dalam  negeri  dan  luar  negeri. 2 Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam menerapkan  penjelasan  lebih  rinci  terkait  ajaran  Islam  yang  berdasar  dari  Al- Qur‟an  dan  Hadist,  Indonesia  memiliki  lembaga  khusus  yang  menangani berjalannya ketentuan hukum Islam di negaranya yaitu Majelis Ulama Indonesia.
Majelis  Ulama  Indonesia  berfungsi  sebagai  wadah  musyawarah  serta silaturahmi  pada  ulama,  zuama  dan  cendekiawan  muslim  dalam  mengayomi umat  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  Islami.  Majelis  Ulama  Indonesia berfungsi  sebagai  wadah  yang  mewakili  umat  Islam  dalam  hubungan  dan konsultasi  antarumat  beragama.Majelis  Ulama  Indonesia  berfungsi  sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. 3
Peran MUI sendiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang  Bantuan  Pendanaan  Kegiatan  Majelis  Ulama  Indonesia  menentukan yang  dimaksud  dengan  Majelis  Ulama  Indonesia  (“MUI”)  adalah  wadah musyawarah  para  ulama,  pemimpin  dan  cendekiawan  muslim  dalam mengayomi  umat  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  Islami  serta meningkatkan  partisipasi  umat  Islam  dalam  pembangunan  nasional.  MUI
1 Di  terjemahkan  dari  ( Islam  is  a  religion  of    mercy  for  the  universe,  in  the  sense  that Islam is revealed as a blessing to everyone regardless of  religion, race, color, culture etc ) Media Zainul  Bahri, Expressing  Political  And  Religious  Identity  Religion-Science  Relations  In Indonesian Muslim Thinkers 1970-2014, Al-Jāmi„ah: Journal of Islamic Studies Vol. 56, no. 1 (2018), pg. 174
2 Diterjemahkan  dari  ( Islamic  education  is  completely  structured  and  predictable,  and has the ability to provide a comprehensive picture of Islam really expected by the public, including the  leaders  of  higher  education  institutions,  government  officials,  influential  public  figures  and religious movements in the country and abroad. ) M. Amin Abdullah, Islamic Studies In Higher Education  In  Indonesia  Challenges,  Impact  And  Prospects  For  The  World  Community, Al- Jāmi„ah: Journal of Islamic Studies  Vol. 55, no. 2 (2017), pg. 395
3 http://mui.or.id/#1473263803741-9af33988-aa35,  diakses  1  Maret  2017  pukul 12.00 WIB
merupakan  mitra  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  program  pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.
Profil situs MUI menjelaskan bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun  para  ulama,  zuama  dan  cendekiawan  muslim  Indonesia  untuk menyatukan  gerak  dan  langkah-langkah  umat  Islam  Indonesia  dalam mewujudkan cita-cita bersama. Selain itu disebutkan bahwa MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:
a. Memberikan  bimbingan  dan  tuntunan  kepada  umat  Islam  dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta‟ala;
b. Memberikan  nasihat  dan  fatwa  mengenai  masalah  keagamaan  dan kemasyarakatan  kepada  pemerintah  dan  masyarakat,  meningkatkan kegiatan bagi  terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
c. Menjadi  penghubung  antara  ulama  dan  umaro  (pemerintah)  dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi,  lembaga Islam dan  cendekiawan  muslimin  dalam  memberikan  bimbingan  dan  tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
Lebih  lanjut  dijelaskan,  dalam  khitah  pengabdian  MUI  telah  dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: 4
1.    Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2.    Sebagai pemberi fatwa (Mufti)
3.    Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4.    Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5.    Sebagai penegak amar ma‟ruf dan nahi munkar
Bila  diteliti  secara  cermat  antara gurnd  norm atau staatside atau staats fundamental norm dari tata  hukum Indonesia  dengan ajaran agama Islam, maka akan  ditemukan  keidentikan  yang  luar  biasa,  terutama  karena  dasar  atau  inti utama dari  ajaran Islam  adalah ketahuhi  dan atau kepercayaan kepada Tuhan berikut  atribut  yang  dimilikinya,  sebagaimana  juga  dianut  oleh  tata  hukum
4 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan- fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia
Indonesia. 5 Hal tersebut bisa kita sesuaikan dengan Sila Pertama Pancasila yang memiliki  makna  bahwa  dalam  menjalankan  kehidupan  bernegara,  masyarakat Indonesia  berlandaskan  Tuhan  berdasarkan  agama  yang  dianut  dan  diakui  di Indonesia. Pemerintah dalam mengayomi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, mengupayakan beberapa regulasi yang mendukung hubungan dengan Allah SWT terlaksana dengan baik. MUI sebagai upaya membantu perwujudan hukum  syariat  yang  mendampingi  hukum  nasional  memilik  peran  yang  baik dengan fungsinya yang menerapkan aturan syariat dalam bentuk Fatwa.
Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang  Undangan,  maka  kedudukan  Fatwa  MUI  bukan merupakan  suatu  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang  bisa  dipaksakan  bagi  seluruh  rakyat,  fatwa  MUI  juga  tidak  mempunyai sanksi  dan  tidak  harus  ditaati  oleh  seluruh  warga  negara.Sebagai  sebuah kekuatan  sosial  politik  yang  ada  dalam  infra  struktur  ketatanegaraan,  Fatwa MUI  hanya  mengikat  dan  ditaati  oleh  komunitas  umat  Islam  yang  merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama  atau  institusi  keulamaan,  yang  boleh  diikuti  atau  justru  diabaikan  sama sekali.
Berdasarkan salah satu pendapat ahli hukum nasional yang penulis kutip yaitu  tulisan  Moh  Mahfud  MD,  Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara,  Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 juga mempunyai pendapat serupa bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. 6
Jika dikaitkan dengan peradilan, baliau menjelaskan bahwa Fatwa MUI di depan  pengadilan  bisa  dijadikan  keterangan  dan  atau  pendapat  ahli,  bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual ( in concreto ), bukan sebagai  peraturan  yang  abstrak-umum  ( in  abstracto ).  Adapun  menurut  Atho‟ Mudzhar, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon
5 Ahmad Rajafi, Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia, Yogyakarta, LkiS, 2013, hlm.67
6 Mahfud,  MD,  2016,  http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa- mui-dan-living-law-kita/2016-12-26
terhadap  perkembangan  baru  yang  sedang  dihadapai  masyarakat  peminta fatwa. 7
Peran  fatwa  memiliki  lingkup  strategis  untuk  kegiatan  ekonomi  Islam dalam  transaksi  keuangan  syariah  di  Indonesia.  Sebagai  ketentuan  yang mendukung  penerapan  hukum  fundamental  Islam,  fatwa  membantu mewujudkan  regulasi  kegiatan  ekonomi  syariah  kepada  masyarakat  Indonesia terutama masyarakat muslim. Adapun tujuan dari melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup  baik  pribadi  maupun  kebutuhan  hidup  keluarga  bagi  yang  telah berkeluarga. 8
Peran  Fatwa  dalam  mendukung  pelaksanaan  dan  implementasi  hukum syariah di Indonesia sangat beragam bentuknya, contohnya dalam implementasi plekasanaan  akad.  Akad  yang  ideal  dalam  kontrak  syariah  nasionalsecara bahasa, kata “akad” berasal dari bahasa arab al-„Aqd yang dipergunakan dalam banyak  makna,  yang  keseluruhannya  kembali  ke  makna  ikatan  atau penggabungan  dua  hal.  Pengertian  ini  mencakup  semua  jenis  komitmen,  baik yang berasal dari dua pihak atau lebih seperti akad jual-beli, sewa-menyewa dan akad  nikah  serta  yang  sejenisnya;  ataupun  komitmen  yang  berasal  dari  satu pihak  saja,  seperti  akad  sumpah,  nadzar,  talak,  akad  memberikan  hadiah, shadaqah  dan  lain-lainnya,  termasuk  komitmen  pribadi  untuk  melaksanakan semua  kewajiban  agama  dan  meninggalkan  semua  larangan  dalam agama.Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. 9
Al-Qur'an mengatur dasar hukum kontrak syariah yang salah satu ayatnya adalah  sebagai  berikut,  QS.  AL-  Maidah  (5):  1  :  " Hai  orang-orang  yang  beriman, penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan  bagimu  binatang  ternak,  kecuali  yang  akan dibacakan  kepadamu.  (Yang  Demikian  Itu)  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika kamu  sedang  mengerjakan  haji.Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. "
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  dalam  Pasal  21  mengatur  asas-asas Kontrak Syariah (Akad) sebagai berikut :
1. Ikhtiyari/sukarela; kehendak sendiri dan tidak ada paksaan.
2. Amanah/menepati janji; pelaksanaan yang sesuai waktu yang ditetapkan.
7 Ahmad  Rafiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta,  PT.  RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.217
8 Amnawaty,  Wati  Rahmi  Ria, Hukum  dan  Hukum  Islam ,  Bandar  Lampung, Universitas Lampung, 2008, hlm. 101.
9 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 144.
3. Ikhtiyati/kehati-hatian; ada pertimbangan yang matang secara cermat.
4. Luzum/tidak berubah; tujuan dalam akad jelas sehingga terhindar dari praktik spekulasi.
5. Saling menguntungkan; akad dibuat untuk memenuhi kepentingan para pihak tanpa manipulasi yang merugikan satu pihak.
6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak memiliki kedudukan setara serta hak dan kewajiban yang simbang.
7. Transparasi; ada pertanggung jawaban secara terbuka.
8. Kemampuan; pelaksanaan akad sesuai dengan kemampuan para pihak dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan
9. Taisir/kemudahan ; setiap akad memberikan kemudahan bagi para pihak dalam menunaikan hak dan kewajibannya.
10. Itikad baik; tidak mengandur unsur jebakan atau hal-hal buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum dan tidak haram.
Dalam maknanya yang khusus, akad memiliki tiga rukun yaitu dua pihak yang  melakukan  akad  ( al-âqid ),  obyek  akad  ( mahallul  „aqd ),  serta  pelafalan ( shighah ) akad. Berikut perinciannya;
a. Dua Pihak Yang Melakukan Akad (Transaktor). Maksudnya adalah dua orang yang terlibat langsung dalam transaksi.Kedua orang ini harus memenuhi syarat sehingga transaksinya dianggap sah. Syarat- syarat tersebut adalah :
a) Rasyid (mampu  membedakan  mana  yang  baik  dan  yang  buruk  untuk dirinya).  Ini  ditandai  dengan  akil  baligh  dan  tidak  dalam  keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap ediot atau bangkrut total, jika melakukan akad maka akadnya tidak sah.
b) Sukarela  dan  tidak  terpaksa.  Akad  yang  dilakukan  dibawah  paksaan tidak sah.
c) Akad  itu  dianggap  berlaku  dan  berkekuatan  hukum,  apabila  tidak memiliki khiyâr (hak  pilih/opsi).  Seperti khiyar  syarath (hak  pilih menetapkan persyaratan), khiyar „aib dan sejenisnya.
b. Obyek Akad ( Mahallul Aqd/ al-Ma‟qûd „alaihi ).
Sesuatu yang menjadi obyek akad, terkadang berupa harta benda, barang dan terkadang non barang atau berupa manfaat (jasa).Misalnya barang yang dijual dalam  akad  jual  beli,  atau  yang  disewakan  dalam  akad  sewa-menyewa  dan sejenisnya.Obyek  ini  juga  harus  memenuhi  syarat,  baru  dikatakan  akadnya sah. Syarat-syarat itu adalah :
1. Obyek akad adalah suatu yang bisa ditransaksikan sesuai syariat. Syarat ini  disepakati  para  Ulama  fikih.  Penulis  Bidâyatul  Mujtahid  (2/166), Ibnu  Rusyd  rahimahullah  mengatakan,  “(Jika  obyek  akad  itu)  barang,
maka  (syaratnya  adalah)  boleh  diperjual-belikan.  …  sedangkan  (jika obyek  akad  itu  adalah)  manfaat  (jasa)  maka  harus  dari  sesuatu  yang tidak dilarang syari‟at. Dalam masalah ini, ada beberapa masalah yang telah  disepakati  dan  ada  yang  masih  diperselisihkan.  Diantara  yang sudah  disepakati  (oleh  para  Ulama‟)  adalah  batalnya  akad  sewa- menyewa  atas  semua  manfaat  (jasa)  yang  digunakan  untuk  sesuatu yang  zatnya  haram.  Demikian  juga  semua  manfaat  (jasa)  yang diharamkan oleh syariat, seperti  upah menangisi  jenazah. Berdasarkan ini, apabila obyek akad itu tidak bisa ditransasikan secara syariat, maka akadnya tidak sah. Misalnya pada akad Mu‟awadhah (transaksi bisnis), maka  yang  menjadi  obyek  haruslah  barang  yang  bernilai,  sepenuhnya milik  transaktor  dan  tidak  terkait  dengan  hak  orang  lain.  Berdasarkan ini, para Ulama ahli fiqih melarang beberapa bentuk transaksi berikut :
a) Jika  obyek  akadnya  adalah  manusia  yang  merdeka  (non  budak), karena  orang  yang  merdeka  bukan  harta,  sehingga  tidak  boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang.
b) Jika  obyek  akadnya  adalah  sesuatu  yang  najis,  seperti  bangkai, anjing  dan  babi.  Juga  semua  barang  yang  suci  yang  berubah menjadi najis yang tidak mungkin disucikan lagi, seperti cuka, susu dan  benda  cair  lainnya  yang  terkena  najis.  Namun  jika  bisa dibersihkan, maka itu boleh dijadikan sebagai obyek akad.
c) Jika obyeknya adalah barang yang tidak dapat dimanfaatkan, baik yang  tidak  dapat  dimanfaatkan  dalam  bentuk  nyata,  seperti serangga  atau  tidak  dapat  dimanfaatkan  karena  dilarang  syariat, seperti alat musik.
Karena  fungsi  legal  dari  suatu  komoditi  menjadi  dasar  nilai  dan harga  komoditi  tersebut.Komoditi  yang  tidak  berguna  ibarat  barang rongsokan  yang  tidak  dapat  dimanfaatkan.Atau  bermanfaat  tetapi  untuk hal-hal  yang  diharamkan,  seperti  minuman  keras  dan  sejenisnya, semuanya itu tidak dapat jadikan obyek akad.
2. Obyek akad itu ada ketika akad dilakukan.
3. Obyek transaksi bisa diserah terimakan. Barang yang tidak ada atau ada tapi  tidak  bisa  diserahterimakan,  tidak  sah  dijadikan  sebagai obyek akad.
4. Jika  obyeknya  adalah  barang  yang  diperjualbelikan  secara  langsung, maka  traksaktor  harus  mengetahui  wujudnya.  Dan  harus  diketahui ukuran,  jenis  dan  kriterianya,  apabila  barang-barang  itu  berada  dalam kepemilikan  transaktor  namun  barang  tersebut  tidak  ada  di  lokasi transaksi,  seperti  dalam  jual  beli  as-Salam,  berdasarkan  sabda  Nabi Shallallahu  „alaihi  wa  sallam  ,”Barangsiapa  yang  melakukan  jual  beli
As-  Salm,  hendaknya  ia  menjual  barangnya  dalam  satu  takaran  yang jelas atau timbangan yang jelas, dalam batas waktu yang jelas..”
c. Kalimat Transaksi ( shighat al-Akad )
Yang  dimaksudkan  adalah  ungkapan  atau  yang  mewakilinya  yang bersumber  dari  transaktor  untuk  menunjukkan  keinginannya  terhadap keberlangsungan  transaksi  dan  sekaligus  mengisyaratkan  keridhaannya terhadap  akad  tersebut.  Para  Ulama  ahli  fiqih  membahasakannya  dengan îjâb dan qabûl (serah terima).
Transaksi  yang  berkaitan  dengan  bisnis  berdasarkan  ketentuan  tertulis, dalam  hal  ini  berkenaan  dengan  akad  pada  bisnis  syariah,  tidak  menutup kemungkinan  terjadi  permasalahan  hukum  yang  perlu  diselesaikan.  Pola  pikir masyarakat  yang  masih  menggantukan  segala  penyelesaian  permasalahan hukum  melalui  jalur  pengadilan  pada  dasarnya  tidak  mencerminkan  sifat nasionalisme  dan  memegang  nilai  leluhur  terdahulu  yang  menyelesaikan permasalahan melalui jalur musyawarah mufakat.
Indonesia  sendiri  menggunakan  sistem  penanganan  perkara  melalui pengadilan  dengan  beberapa  pengadilan  yang  memiliki  tugas  pokok penangangan  perkara  yang  berbeda,  misalnya  antara  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan Agama.Problematika  yang  terjadi  dalam  penyelesaian  perkara  jalur litigasi  menurutSands  dan  MacKenzie  mencatat  bahwa,  “Salah  satu  kelemahan utama dalam ketentuan penyelesaian perselisihan yang diadopsi hingga saat ini adalah  bahwa  pada  umumnya  mereka  tidak  memiliki  karakter  wajib. 10 Yang dipahami  dari  pendapat  tersebut,  masih  banyak  teknis  berbelit  meskipun penngerjaanya  sudah  dalam  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  standar  tertentu yang  dimiliki  oleh  instansi  penyelesaian  sengketa  dalam  hal  ini  contohnya litigasi yang memiliki kelemahan penyelesaian perkara dengan waktu yang tidak sebentar.Masih  banyaknya  masyarakat  yang    belum  memahami  perbendaan fungsi  pengadilan  terkhusus  Pengadilan  Agama,  menjadi  problematika tersendiri  dalam  penyelesaian  perkara  yang  ada.  Misalnya,  Pengadilan  Agama hanya  dikenal  sebagai  tempat  penyelesaian  sengeketa  perceraian  bagi masyarakat muslim, padahal pengadilan agama saat ini memiliki fungsi sebagai penanganan  perkara  untuk  sengeketa  ekonomi  syariah  meskipun  pada pelaksanaannya  masih  belum  terlalu  terlihat,  dikarenakan  SDM  Pengadilan Agama  antar  wilayah  yang  masih  berbeda,serta  jumlah  perkara  yang dilayangkan  pada  Pengadilan  Agama  dalam  beberapa  wilayah  saat  ini  belum terlalu banyak.
10 Diterjemahkan  dari  ( Sands  and  MacKenzie  noted  that,  “One  key  weakness  in  the dispute settlement provisions adopted to date is that by and large they lack compulsory character. ) Dane  P  Ratliff, The  PCA  Optional  Rules  for  Arbitration  of  Disputes  Relating  to  Natural Resources  and/or  the  Environment, Leiden  Journal  of  International  Law, http://journals.cambridge.org/LJL download on April 2015, pg.888
Selain itu, beberapa regulasi terkait penyelesaian perkara ekonomi syariah mulai  menetapkan  penyelesaian  perakara  di  luar  pengadilan  (non-litigasi). Misalnya saja terkait penanganan perkara perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI No.  17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  atas  Nasabah  Mampu  yang Menunda-nunda  Pembayaran dengan  cara  pemberian  denda,  dan  sanksi  akhir adalah  penyelesaian  perkara  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  setelah sebelumnya diadakan musyawarah.
Sampai  saat  ini,  pemberlakuan  Fatwa  di  Indonesia  sendiri  menjadi  isu menarik untuk di kaji di berbagai diskusi ilmu hukum. Hal tersebut mengingat kedudukannya  yang  masih  dianggap  belum  memiliki  daya  ikat  hukum  yang kuat,  karena    mengacu  pendapat  Prof.  Mahfud  MD  mantan  ketua  Mahkamah Konstitusi  Indonesia,  fatwa  itu  tidak  lebih  dari  pendapat  hukum  ( legal  opinion) yang  boleh  diikuti  dan  boleh  tidak  diikuti.  Dari  sudut  peraturan  yang  bersifat abstrak,  fatwa  baru  bisa  mengikat  kalau  sudah  diberi  bentuk  hukum  tertentu oleh  lembaga  yang  berwenang,  misalnya  dijadikan  undang-undang  atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif.Bahwa ada orang Islam yang mau  melaksanakan  fatwa  itu  bisa  saja  sebagai  kesadaran  beragama  secara pribadi,  bukan  sebagai  kewajiban  hukum.Bisa  disimpulkan  juga  fatwa  bersifat kongkrit tidak mengikat secara keseluruhan, hanya memiliki tujuan pengaturan terhadap subjek-subjek tertentu saja.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini  akan membahas  terkait  Fungsi  Fatwa  Dalam  Mengatur  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, berdasarkan aspek hukum nasional yang berlaku.
Permasalahan  yang  dibahas  sebagai  isu  hukum  dalam  penulisan  ini adalah,  Apakah  Dasar Hukum  Kekuatan Mengikatnya  Fatwa  Dalam  Mengatur Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  melalui  Basyarnas. Pendekatan  masalah  yang  digunakan  berdasarkan  metode  normatif  yang kemudian  prosesnya  menginventarisir  bahan  hukum  (data)  hasil  pengolahan untuk  penelitian  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  prosesanalisa  secara kualitatif,  dengan  menghasilkan  uraian  data  dalam  bentuk  kalimat  yang tersusun secara teratur, logis, dan efektif.

## Pembahasan
Fatwa MUI dibutuhkan masyarakat Islam sebagai tuntunan atau jawaban (solusi)  atas  suatu  permasalahan.Dosen  FHUI,  Yeni  Salma  Barlinti,  pernah melakukan  penelitian  tentang  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI.Fungsi
fatwa 11 dalam  membantu  masyarakat  memahami  dasar  ajaran  Islam  untuk diterapkan dalam ekonomi Islam.
Dewan Syariah Nasional adalah salah satu bagian MUI yang khusus.Hasil kajian  Yeni,  Fatwa  DSN-MUI  adalah  hukum  positif  yang  mengikat  jika  sudah dilegitimasi  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan.Legitimasi  itu  memang ada  yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang. 12 Positivisasi  Fatwa  MUI  dapat dibenarkan sepanjang sudah diakui oleh negara. Fatwa yang sudah diberlakukan oleh negara melalui perundang-undangan bersifat mengikat. 13 Jika melihat dari hukum positif yang berlaku hingga saat ini, ada beberapa Undang-Undang yang memerintahkan  penerbitan  produk  hukum  umumnya  oleh  fatwa  MUI, contohnya  dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  Nomor  21  Tahun  2008. Dalam  penjelasan  konsiderannya  mengatur,  Sebagai  undang-undang  yang khusus  mengatur  perbankan  syariah,  dalamUndang-Undang  ini  diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada  pada  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  direpresentasikan  melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS.
Selain  yang  dipositivisasi  lewat  peraturan  perundang-undangan,  fatwa perlu  didudukkan  posisinya  sebagai  pendapat  hukum,  bukan  hukum  positif dalam  konteks  tata  urutan  perundang-undangan.Fatwa  adalah  petuah  ulama sebagai  jawaban  atas  suatu  persoalan.Misalnya,  ketika  Pemerintah  dan masyarakat  gencar  melawan  narkotika,  MUI  hadir  dengan  Fatwa  tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkotika.
Ketua  Umum  MUI,  KH  Ma‟ruf  Amin,  dalam  makalahnya  “ Proses Pembentukan  dan  Dikeluarkannya  Fatwa  MUI ”  (2017),  menuliskan  fatwa merupakan  jawaban  terhadap  problem  dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh ummat  Islam  yang  semakin  hari  semakin  bertambah  kompleks  dan  beragam. Fatwa merupakan „jalan keluar yang memberikan jawaban keagamaan terhadap permasalahan yang muncul‟. 14
Peran fatwa tersebut, berlanjut terhadap penerapan penyelesaian sengketa terkait penegakkan hukum Islam di  Indonesia. Penerapan penyelesaian hukum tersebut  contohnya  dengan  menentukkan  klausul,  mekanisme  penyelesaian perkara  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  sebagai  upaya
11 Nunung  Rodliyah,  Ade  Oktariatas,  Ricco  Andreas, Hukum  Ekonomi  Syariah  : Telaah  Regulasi  Penerbitan  Sukuk  Ijarah ,  NIZHAM,  Vol.  06,  No.  02  Juli-Desember  2018, hlm.60
12 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588eb540c105c/sedikit-catatan- tentang-daya-ikat-fatwa, dikutip pada 2 Maret 2018, Pukul 13.20 WIB
13 Ibid,
14 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-- fatwa-dan-hukum-positif
penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Perlu  di  ketahui,  beberapa  negara menggunakan  sistem  ini  sebagai  media  mempercepat  upaya  penanganan perkara  dikarenakan  upaya  penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan  dinilai kurang menguntungkan dilihat dari efisiensi waktu, biaya penyelesaian, bahkan tidak  jarang  ada  yang  keberatan  dengan  putusan  hakim,  sehingga  tidak menjamin  sengketa  yang  dipersidangkan  tidak  selesai  dengan  waktu  yang singkat.
Melihat dari keadaan negara tetangga yaitu Malaysia, arbitrase umumnya digunakan  di  Malaysia  sebagai  alternatif  untuk  litigasi  dalam  menyelesaikan sengketa hukum. Lonjakan dalam perdagangan internasional dan transaksi lintas batas juga telah melihat munculnya Malaysia sebagai tempat regional dan global yang  populer  untuk  arbitrase.  Pusat  Regional  Kuala  Lumpur  untuk  Arbitrase (KLRCA)  yang  telah  direvitalisasi,  dengan  fasilitas  mutakhirnya,  juga memainkan peran utama dalam memacu pertumbuhan arbitrase internasional di Malaysia. 15
Metode arbitrase dalam Islam tidak terbatas pada urusan ekonomi, sosial, agama  dan  politik  tetapi  bisa  juga  diterapkan  pada  hukum  privat,  namun terbatas pada hak atau kewajiban kepada individu tertentu dan tidak diperluas ke hukuman fisik. 16
Berdasarkan penelitian hingga tahun 2014, KLRCA (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration) telah mengalami peningkatan yang stabil dalam kasusnya setiap  tahun.  Sebelum  2010,  jumlah  kasus  yang  terdaftar  di  KLRCA  adalah antara sepuluh hingga 20 kasus per tahun. Pada 2012, KLRCA mencatat 85 kasus baru;  pada  tahun  2013  kasus  tahunan  yang  diajukan  telah  meningkat  menjadi 156  dan  pada  kuartal  ketiga  tahun  2014,  pusat  telah  menerima  226  kasus. Menurut  statistik  KLRCA,  hampir  20%  dari  kasus  arbitrase  pada  tahun  2013 adalah internasional, peningkatan yang ditandai dari tahun-tahun sebelumnya.
Selain  itu,  Singapura  juga  mengakomodir  arbitrase  syariah  sebagai  salah satu teknis peneyelesaian sengeketa hukum syariah dinegaranya. Singapura juga
15 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-634- 5916?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 (Diterje mahkan dari : Commercial arbitration is commonly used in Malaysia as an alternative to litigation in resolving legal disputes. The surge in international trade and cross-border transactions has also seen  the  emergence  of  Malaysia  as  a  popular  regional  and  global  venue  for  arbitration.  The revitalised  Kuala  Lumpur  Regional  Centre  for  Arbitration  (KLRCA),  with  its  state  of  the  art facilities,  is  also  playing  a  major  role  in  spurring  the  growth  of  international  arbitration  in Malaysia.) dikutip pada, 1 Maret 2018, 14.30 WIB.
16 Vandanan  Singh,  Alternative  Dispute  Resolution  in  Islam:  An  Analysisi,  ILI Law Review, Vol 1, Summer Issue, 2017. Diterjemahkan dari ( The method of arbitration in Islam  is  not  limited  to  economic,  social,  religious  and  political  affairs  but  it  could  be  applied  to private law as well, butit is limited to rights or obligations to specific individuals and not extended to physicalpunishment or any kind of retribution ) hlm. 143
mengakomodir mediasi dan arbitrase sebagai bagian dari praktik hukum Islam di negara tersebut. Norma hukum Islam tidak dihalangi dari ketentuan arbitrase dalam  konteks  komersial  dan  dalam  masalah  keluarga,  penyelesaian  damai dianjurkan dan bahkan difasilitasi. 17
Kehadiran  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas)  sebelumnya lebih  dikenal  dengan  Badan  Arbitrase Muamalat  Indonesia (BAMUI)  sangatlah diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran  dan  kepentingan  umat  Islam  untuk  melaksanakan  syariah  Islam, melainkan  juga  lebih  dari  itu  adalah  kebutuhan  riil  adanya  praktek  perdata secara  perdamaian  selaras  dengan  perkembangan  kehidupan  ekonomi  dan keuangan di kalangan umat. 18
Adapun  Prosedur  dan  Mekanisme  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut: 19

## 1. Pengajuan Permohonan
Proses  Arbitrase  dimulai  dengan  pendaftaran  surat  permohonan  untuk mengadakan  Arbitrase  oleh  Sekretaris  dalam  Register  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional  (Basyarnas).  Surat  permohonan  tersebut  sekurang-kurangnya  harus memuat nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak, uraian singkat tentang salinan naskah perjanjian Arbitrasenya dan suatu surat kuasa khusus jika diajukan oleh kuasa hukum.
2. Selanjutnya,  surat  permohonan  itu  akan  diperiksa  oleh  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (Basyarnas),  untuk  menentukan  apakah  Badan  Arbitrase Nasional  (Basyarnas)  berwenang  memeriksa  dan  memutuskan  sengketa Arbitrase yang dimohonkan.
3. Arbiter  yang  ditunjuk  diperintahkan  untuk  menyampaikan  salinan  surat permohonan  kepada  Termohon  disertai  perintah  untuk  menanggapi permohonan  tersebut  dan  memberikan  jawabannya  secara  tertulis  selambat- lambatnya  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  diterimanya salinan  surat  permohonan  dan  surat  panggilan.  Segera  setelah  diterimanya jawaban  dari  Termohon,  atas  perintah  Arbiter  tunggal  atau  ketua  Arbiter
17 Arif  A  Jamal,  May  2015,  ADR  and  Islamic  Law:  The  Cases  of  The  UK  and Singapore,  NUS  Law.  Diterjemahkan  dari  :  ( Singapore  is  also  accommodating  of  mediation and  arbitration  as  part  of  the  practice  of  Muslims  in  the  country.  Islamic  legal  norms  are  not precluded  from  arbitral  provisions  in  commercial  contexts  and  in  family  matters  amicable settlement is encouraged and even facilitated. )
18 Ummi Uzma, 2014, Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional  (Basyarnas)  Sebagai  Kewenangan  Pengadilan  Agama,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 3 Juli-September.
19 http://nurozi.staff.uii.ac.id/2015/06/06/prosedur-dan-mekanisme-arbitrase- majelis-ulama-indonesia-mui/ dikutip pada 5 Maret 2018, pukul 09.00 WIB
majelis,  salinan  dari  jawaban  tersebut  diserahkan  kepada  Pemohon  dan bersamaan dengan itu memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal  dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa hukumnya masing-masing dengan surat kuasa khusus.
4. Pemeriksaan persidangan Arbitrase dialakukan di tempat kedudukan Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas),  kecuali  terdapat  persetujuan  dari kedua  belah  pihak,  pemeriksaan  dapat  dilakukan  di  tempat  lain.  Arbiter tunggal  atau  majelis  dapat  melakukan  sidang  ditempat  untuk  memeriksa saksi, barang, atau benda dokumen yang mempunyai hubungan dengan para pihak  yang  bersengketa.  Putusan  harus  diambil  dan  dijatuhkan  di  tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
5. Selama  proses  dan  pada  setiap  tahap  pemeriksaan  berlangsung  Arbiter tunggaal  atau majelis  harus memberi  perlakuan dan  kesempatan yang sama sepenuhnya  terhadap  para  pihak (equality before  the  law) untuk  membela  dan mempertahankan kepentingan perkara yang disengketekannya.
6. Arbiter tunggal atau majelis, baik atas pendapat sendiri atau para pihak dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli  dan  pemeriksaan  secara  lisan  di  antara  para  pihak,  setiap  bukti  atau dokumen  yang  disampaikan  salah  satu  pihak  kepada  Arbiter  tunggal  atau majelis  salinannya  harus  disampaikan  kepada  pihak  lawan.  Namun, pemeriksaan  dibolehkan  secara  lisan (oral  hearing) .  Tahap  pemeriksaan dimulai  dari  jawab-menjawab (replik-duplik) ,  pembuktian  dan  putusan dilakukan berdasarkan kebijakan Arbiter tunggal atau majelis.
7. Dalam  jawabannya,  atau  paling  lambat  pada  sidang  pertama  pemeriksaan, Termohon  dapat  mengajukan  suatu  tuntutan  balasan (reconventie). Terhadap bantahan  yang  diajukan  Termohon,  Pemohon  dapat  mengajukan  jawaban (replik) yang dibarengi dengan tambahan tuntutan (Additional Claim), asalkan hal itu mempunyai hubungan yang sangat erat langsung dengan pokok yang disengketakan  serta  termasuk  dalam  Yurisdiksi  Badaan  Arbitrase  Syariah Nasional  (Basyarnas),  baik  tuntutan  konvensi,  rekonvensi  maupun Addional Claim akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter atau majelis terlebih dulu akan mengusahakan tercapainya perdamaian.
8. Arbiter  tunggal  atau  majelis  akan  menutup  pemeriksaan  sengketa  Arbitrase dan  menetapkan  suatu  hari  sidang  untuk  mengucapkan  putusan  yang diambil,  bila  menganggap  pemeriksaan  telah  cukup,  dengan  tidak  menutup kemungkinan  dapat  membuka  sekali  lagi  pemeriksaan (to  open) sebelum putusan dijatuhkan bila dianggap perlu.
9. Putusan  diambil  dan  diputuskan  dalam  suatu  sidang  yang  dihadiri  kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil secara patut, tetapi jika tidak ada yang  hadir,  maka  putusan  tetap  diucapkan.  Seluruh  proses  pemeriksaan sampai  diucapkannya  putusan  oleh  Arbiter  tunggal  atau  majelis  akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis, terhitung  sejak  dipanggilnya  pertama  kali  para  pihak  untuk  menghadiri sidang pertama pemeriksaan.
10. Putusan Arbitrase tersebut harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui  putusan  tidak  perlu  membuat  alasan.  Arbiter  Tunggal  atau Majelis  harus  memutus  berdasar  kepatutan  dan  keahlian  sesuai  dengan ketentuaan  hukum  yang  berlaku  bagi  perjanjian  yang  menimbulkan sengketa  dan  disepakati  para  pihak.    Putusannya  bersifat  final  dan mengikat para pihak yang bersengketa dan para pihak wajib mentaati serta memenuhi  secara  suka  rela  seperti  yang  disebut  diatas.  Apabila  putusan tidak  dipenuhi  secara  suka  rela,  maka  putusan  dijalankan  menurut ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  637 Reglement  op  de  Bourgerlijke Rechtsvordering (RV) dan Pasal 639 (RV).

## Simpulan
Fatwa  perlu  didudukkan  posisinya  sebagai  pendapat  hukum,  bukan hukum  positif  dalam  konteks  tata  urutan  perundang-undangan.  Fatwa  adalah petuah ulama sebagai jawaban atas suatu persoalan.
Terkait  prosedur  berperkara  di  Basyarnas  telah  diatur  dengan  sistematis sejak  masih  didirikan  BAMUI.  Secara  garis  besar  aturan  tersebut  dituangkan dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diberlakukan  sejak  21  Oktober  1993.  Beberapa  tambahan  yang  terjadi  setelah hanya  bersifat  teknis  untuk  menyempurnakan  aturan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Sepanjang  aturan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang  No.  30  tahun  1999.  Adapun  prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui Basyarnas  dimulai  dengan  penyerahan  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang sepakat  untuk  menyelesaikan  persengketaan  melalui  Basyarnas  sesuai  dengan peraturan prosedur yang berlaku.

## Referensi
1. Buku-Buku Ahmad  Rafiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta,  PT.  RajaGrafindo Persada, 2015
Ahmad Rajafi, Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia, Yogyakarta, LkiS, 2013
Amnawaty,  Wati  Rahmi  Ria, Hukum  dan  Hukum  Islam ,  Bandar  Lampung, Universitas Lampung, 2008
Arif  A  Jamal,  May  2015,  ADR  and  Islamic  Law:  The  Cases  of  The  UK  and Singapore, NUS Law.
Askari,  Hossein  Zamir  Iqbal,  and  friends.  2010. The  Stability  of  Islamic  Finance Creating A Resilent Financial Environment For A Secure Future. Singapore,Topan Security Printing.
Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam Indonesia  Yogyakarta  atas  kerjasama  dengan  Bank  Indonesia.  2008. Ekonomi Islam . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Rajafi, Ahmad. 2013. Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia, Yogyakarta, LkiS.
Ria,  Wati  Rahmi,  dan  Muhamad  Zulfikar.  2015. Ilmu  Hukum  Islam .  Bandar Lampung: Sinar Sakti.
Rodliyah,  Nunung,  dan  Dita  Febriyanto.  2014. Hukum  Ekonomi  Islam (Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan Sistem Mudharabah). Bandar Lampung: Justice Publisher.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang Undangan
Peraturan  Presiden  Nomor  151  Tahun  2014  Tentang  Bantuan  Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia
Fatwa  DSN-MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  atas  Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran

## 3. Jurnal/Artikel Ilmiah dan Website
M.  Amin  Abdullah, Islamic  Studies  In  Higher  Education  In  Indonesia  Challenges, Impact And Prospects For The World Community, Al-Jāmi„ah: Journal of Islamic Studies  Vol. 55, no. 2 (2017)
Media  Zainul  Bahri, Expressing  Political  And  Religious  Identity  Religion-Science Relations  In  Indonesian  Muslim  Thinkers  1970-2014, Al-Jāmi„ah:  Journal  of Islamic Studies Vol. 56, no. 1 (2018)
Dane  P  Ratliff, The  PCA  Optional  Rules  for  Arbitration  of  Disputes  Relating  to Natural Resources and/or the Environment, Leiden Journal of International Law, http://journals.cambridge.org/LJL download on April 2015
Ummi Uzma, 2014, Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 3 Juli-September.
Vandanan Singh, Alternative Dispute Resolution in Islam: An Analysisi, ILI Law Review, Vol 1, Summer Issue, 2017
Nunung  Rodliyah,  Ade  Oktariatas,  Ricco  Andreas,  Hukum  Ekonomi  Syariah  : Telaah  Regulasi  Penerbitan  Sukuk  Ijarah,  NIZHAM,  Vol.  06,  No.  02  Juli- Desember 2018
http://mui.or.id/#1473263803741-9af33988-aa35,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan- fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia Mahfud, MD, 2016, http://www.mediaindonesia.com/news/read/84453/fatwa-mui-dan-living-
law-kita/2016-12-26
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588eb540c105c/sedikit-catatan- tentang-daya-ikat-fatwa
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum-- fatwa-dan-hukum-positif
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-634- 5916?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp =1
http://nurozi.staff.uii.ac.id/2015/06/06/prosedur-dan-mekanisme-arbitrase- majelis-ulama-indonesia-mui/