## PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG ADAINASNOSEN DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Rijal
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
Email : rijal_budiman@iyb.ac.id

## Abstrak
Perencanaan  adalah  suatu  proses  kegiatan,  sedangkan  rencana  adalah  hasil  perencanaan kegiatan.  Pada  dasarnya  secara  umum  perencanaan  didefinisikan  sebagai  suatu  proses penyiapan  seperangkap  keputusan  untuk  dilaksanakan  pada  waktu  yang  akan  datang  yang diarahkan pada pencapaian tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan  kampung  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  di  Kampung  Adainasnosen. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang telah menunjukkan proses yang berbasis pada masyarakat  akan tetapi dalam realisasinya hasil perencanaan tersebut  masih belum  memihak  secara  penuh  kepada  masyarakat.  Partisipasi    masyarakat  dalam  hal pembangunan  pada  desa/kampung  Adainasnosen  belum  sesuai  dengan  harapan  dan  masih sangat rendah.
Kata kunci: Perencanaan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang  No  32  Tahun  2004  tentang
pemerintah daerah, bahwa untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, perlu adanya kewenangan  yang  seluas-luasnya  kepada daerah  kabupaten/kota  dan  kecamatan  desa dalam  memberikan  sentiment  positif  yang menuntut  adanya  ruang  terbuka  bagi masyarakat  untuk  ikut  terlibat  langsung dalam  proses  pengambilan  keputusan  pada perencanaan  pembangunan.  Perencanaan pembangunan  pada  dasarnya  merupakan suatu proses dan upaya yang dilakukan suatu kelompok  masyarakat  secara  sistematis untuk  mencapai  situasi  atau  kondisi  yang lebih baik dari kondisi aktual. Pembangunan perlu mempertimbangkan sumber daya alam
(SDA)  dan  sumber  daya  manusia  (SDM) yang  dimiliki.  Selain  itu,  regulasi  dalam melakukan pembangunan tersebut juga harus jelas.
Berdasarkan mandat Undang-undang No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa pembangunan  perlu  dilaksanakan  secara partisipatif, transparansi. Pembangunan dilakukan  Desa/Kampung,  dimana  desa melakukan pengelolaan pengembangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring  dan  evaluasi.  Disamping  itu, selain dapat melakukan pembangunan secara mandiri oleh Desa. Maka suatu perencanaan pembengunan  akan  tepat  mengenai  sasaran dan terlaksana dengan baik, dan bermamfaat hasilnya apabila perencanaan tersebut benar- benar  memenuhi  kebutuhan  masyarakat setempat.

## Rijal “Perencanaan Pembangunan Kampung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Adainasnosen Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor”
Untuk  memungkinkan  hal  itu  terjadi di Desa maka perlu masyarakat Desa/Kampung  terlibat  langsung  dalam penyusunan rencana demi mewujudkan suatu rencana  pembangunan  Kampung  dalam menciptakan  suatu  masyarakat  adil  dan merata secara matrial dan spiritual berdasarkan Pancasiladan UUD 1945.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka pemerintah  telah  membentuk  suatu  badan yang  disebut  Badan  Musyawara  Kampung (BAMUSKAM),  yang  berfungsi  untuk merencanakan,  mengontrol  dan  mengawasi masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat dengan memamfaatkan berbagai potensi  yang  ada.  Hal  ini  bertujuan  untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat  (Masyarakat  Lokal).  Dengan melihat  kenyataan  yang  ada  khusunya kampung Adainasnosen  sebagai objek penilitian,  rencana  pembangunan  masih belum  berjalan  dengan  baik  sesuai  yang diharapkan.  Karena  dalam  pelaksanaanya rencana  pembangunan  belum  dapat  berhasil sepenuhnya  sebab  pembangunan  yang berjalan  ini  belum  dapat  diberdayakan  atau belum  dapat  menyentuh  seluruh  masyarakat Adainasnosen inilah salah satu kerenggangan sosial  yang  mengakibatkan  kesenjangan pembangunan dimana masyarakat Adainasnosen seringkali tersisi dari program pembangunan pemerintah.
Perencanaan  atau (planning )  berasal dari  kata plann yang  artinya  rencana, rancangan maksud atau niat. Planning berarti perencanaan, jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan  adalah  suatu  proses  kegiatan, sedangkan rencana adalah hasil perencanaan kegiatan.  Pada  dasarnya  secara  umum perencanaan  didefinisikan  sebagai  suatu proses  penyiapan  seperangkap  keputusan untuk  dilaksanakan  pada  waktu  yang  akan
datang  yang  diarahkan  pada  pencapaian tertentu,  dengan  definisi  tersebut,  maka perencanaan  mempunyai  unsur-unsur  :  (1) Berhubungan  dengan  hari  depan,  (2) Mendesain  seperangkat  kegiatan  secara sistematis, dan (3) dirancang untuk mencapai tujuan  tertentu  (Kunarjo,  1993).  Menurut David (2004) perencanaan adalah prosesyang dengannyaseseorang dapat menentukan apakah akan mencoba melakukan suatu tugas atau tidak mencoba cara yang paling efektif untuk  mencapai  tujuan yang diinginkan dan bersiap  untuk  mengatasi  kesulitan-kesulitan yang tidak terduga dengan sumberdaya yang ada.  Silalahi  (2002)    perencanaan  secara formal  didefinisikan  sebagai  suatu  proses penetapan  tujuan  ( setting  objektives )  yang akan  dicapai  dan  memutuskan  strategi  dan taktik untuk mencapainya. Menurut Erni dan Sule  (2005)  bahwa Perencanaan  yang  baik paling  tidak  memiliki  berbagai  persyaratan yang  harus  dipenuhi,  yaitu  faktual  atau realistis,  logis  dan  rasional,  fleksibel, komitmen, dan komprehensif.
Menurut Hani (2012) bahwa Perencanaan  dimulai  dengan  keputusan- keputusan  tentang  kegiatan  atau  kebutuhan organisasi  atau  kelompok  kerja.  Tanpa rumusan  yang  jelas,  organisasi akan menggunakan  sumber  dayanya  secara  tidak efektif. Tujuan adalah keadaan masa depan yang  diinginkan  yang  ingin  direalisasikan organisasi.  Tujuan  adalah  penting  karena organisasi ada untuk suatu alasan, dan tujuan mendefinisikan  dan  menegaskan  tujuan alasan  tersebut.  Rencana  adalah  cetak  biru untuk  pencapaian  tujuan  dan  menentukan alokasi sumber daya yang diperlukan, jadwal, tugas, dan tindakan lainnya. Tujuan menentukan  tujuan  masa  depan;  rencana menentukan  cara  hari  ini.  Sedangkan, menurut  Dhaft  (2006)  mengatakan  bahwa konsep perencanaan biasanya
Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.12 No.1 Tahun 2017
menggabungkan  kedua  gagasan  tersebut; artinya  menentukan  tujuan  organisasi  dan menetukan untuk mencapainya.
Menurut  Hani  (2012)  pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang  hendak  dicapai  atau  sumber  daya- sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan  rencana  menyangkut  waktu  yang  akan datang. Setelah keadaan ini dianalisa barulah rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan  rencana  lebih  lanjutnya. Untuk  mendapatkan  keadaan  saat  ini diperlukan  informasi  tentang  keuangan  dan data  statistik  perusahaan  yang  didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.
Pembangunan  telah  dikemukakan oleh  pakar  ekonomi,  politik  maupun  pakar sosial. Pengertian pembangunan harus dilihat secara  dinamis  dan  tidak  sebagai  konsep statis.  Pembangunan  adalah  suatu  orientasi dan kegiatan usaha yang tampa akhir, proses pembangunan  adalah  merupakan  suatu perubahan sosial budaya. Sondang P. Siagian (1998) mendefenisikan pembangunan sebagai  suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu bangsa.Negara  dan  pemerntah,  menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa ( national  bulding ).  Pandangan  Coralie Bryant  dan  lousie  White  dalam Managing Developmentin the Third Worrld (1982) yang dikutip  oleh  Ndraha  (1990)  mengatakan bahwa  pembangunan  ialah  upaya  untuk meningkatkan  kemampuan  manusia  untuk mempengaruhi  masa  depannya.  Ada  lima implikasi utama dari definisi tersebut.
Menurut  UU  RI  Nomor  21  tahun 2001 tentang Otonomi khusus  bagi  provinsi Papua  (Bab  1  pasal  1  poin  1  )  menjelaskan bahwa “Kampung atau yang disebut dengan nama  lain  adalah  kesatuan  masyarakat
hukum  yang  memiliki  kewenaangan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri atau kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  system pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten / Kota.

## METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Penilitian ini dilakukan pada Kampung  Adainasnosen  Distrik  Samofa Kabupaten  Biak  Numfor.  Pemilihan  lokasi penilitian  di  kampung  Adainasnosen  ini karena  dalam  pelaksanaan  perencanaan pembangunan Kampung berbasis pemberdayaan  masyarakat  lokal  terdapat beberapa  hal  yang  menyimpang  sehingga pembangunan yang dilakukan kurang maksimal  dan  tidak  memenuhi  harapan masyarakat.

## Jenis Penelitian
Dalam penilitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penilitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif yaitu untuk mengetahui atau mengambarkan kenyataan  dan  kejadian  yang  diteliti  atau penilitian  yang  dilakukan  terhadap  variabel mandiri  atau  tunggal,  yaitu  tampa  membuat perbandingan  atau  menghubungkan  dengan variable  lain.  Selain  itu  penilitian  deskriptif juga  terbatas  pada  usaha  mengungkapkan suatu  masalah  atau  keadaan  atau  peristiwa sebagaimana adanya  sehingga  bersifat sekedar mengungkapkan fakta dan memberikan  gambaran  secara  obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang hendak diteliti.

## Jenis dan Sumber Data
Maka  jenis  sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  terbagi  atas dua yaitu:
Rijal “Perencanaan Pembangunan Kampung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Adainasnosen Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor”
1. Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh langsung  dari  lokasi  penelitian  melalui wawancara dengan informan yang berkaitan  dengan  penilitian,  dan  juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penilitian.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari  dokumen  atau  bahan  laporan  yang tersedia  pada  lokasi  penelitian  tentang objek yang diteliti..

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada dua  cara  dengan  melihat  sumber  datanya. Adapunteknik yang di gunakan adalah:
1. Observasi (Pengamatan)
Observasi adalah suatu teknik pengumpulan  data  dimana  penulis  secara langsung  melakukan  pengamatan  pada masalah yang akan diteliti di Desa/ Kampung Adainasnosen Distrik Samofa.
2. Interview (Wawancara)
Interview adalah suatu teknik pengumpulan  data  dimana  penulis  secara langsung mengajukan pertanyaan lisan untuk memperoleh  data  yang  berkaitan  dengan masalah penelitian.

## Teknik Analisis Data
Data  yang  telah  dikumpulkan  oleh penulis, dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data  yang  berbentuk  informasi  baik  lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perencanaan  Pembangunan  Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Di
Kampung Adainasnosen.
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi  daerah  yang  telah  berjalan  selama ini  memberikan  dampak  terhadap  pola perubahan dalam pembangunan dari pembangunan daerah ( regional development )
ke daerah pembangunan ( local development ). Konsep  ini  tentu  bukanlah  pembangunan yang  bekerja  pada  tingkat  lokal  atau pembangunan  daerah  semata  yang  mengacu pada  perencanaan  yang  terpusat  melainkan pembangunan  yang  berbasis  pada  konteks lokal.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mampu menjawab  tantangan  pembangunan  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  masalah  lokal dengan melakukan pendekatan dari bawah ke atas ( bottom up ) dan partisipatif. Pelaksanaan prinsip ini dikarenakan selalu mengedepankan dalam pembangunan partisipatif yakni pembangunan dari masyarakat,  oleh  masyarakat,  dan  untuk masyarakat.
Pelaksanaan prinsip pembangunan ini tentunya memiliki tujuan yang utama sebagai amanat  dari  desentralisasi  yakni  untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini dimaksudkan  untuk dapat mengurangi kemiskinan  yang  masih  menjadi  masalah akut  bagi  rakyat  Indonesia.  Kehadiran Undang-undang  Desa  No.  6  Tahun  2014 membawa  angin  segar  bagi  pemerintahan desa, hal ini dikarenakan pemerintahan desa memiliki  kewenangan  yang  penuh  dalam menjalankan  segala  bentuk  kebijakan  yang berkaitan baik dalam hal urusan pemerintahan  desa  maupun  dalam  hal menjalankan pembangunan desa.
Undang-undang  Desa  sebagai  dasar hukum  atas  pelaksanaan  pemerintahan  desa menjadikan  desa  memiliki  otonominya tersendiri  dalam  menjalankan  pemerintahan desa.  Dengan  kehadiran  undang-undang  ini memberikan kewenangan desa untuk menjalakan roda pemerintahannya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 18 UU Desa bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.12 No.1 Tahun 2017
kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat Desa.
Atas dasar kewenangan yang diberikan  sepenuhnya  kepada  pemerintahan desa inilah segala bentuk pembangunan desa dapat dilaksanakan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan.
Penbangunan desa yang dimaksudkan bukanlah semata pembangunan dalam bentuk fisik melainkan pembangunan
kemasyarakatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Mansnandifu  selaku  Kepala  Kampung Adainasnosen yang menyatakan bahwa:. “.........Perencanaan pembangunan kampung berbasis pemberdayaan masyarakat lokal di kampung ini meliputi Pembangunan fisik seperti perbaikan perumahan penduduk, jalan-jalan gang kampung. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pembinaan generasi mudah, perbaikan gizi ibu hamil dan balita”.
Untuk pembangunan non-fisik, khususnya  pembangunan  generasi  muda merupakan program utama kepala kampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Mansnandifu selaku Kepala Kampung  Adainasnosen  yang  menyatakan bahwa:
“........Pembangunan  bukan  hanya bentuk fisik saja. Tapi pembangunan non  fisik  juga  sangat  penting  yang disini  saya  maksudkan  contohnya saya selalu melakukan dialog terbuka dengan pemuda-pemuda di kampung ini.  selalu  adakan  acara-kumpul- kumpul,  menasehati  pemuda  di  sini untuk  tidak  minum-minuman  keras atau berjudi dan tidak mengkonsumsi obat-obatan  terlarang  dan  senantiasa menjaga keamanan dan perdamean di
kampung  ini  juga  ada  salah  satu program  pemberdayaan  masyarakat yang  namanya  simpan  pinjam  yang berasal  dari  PNPM  bekerja  sama dengan  PKK  pemberian  pinjamamn modal kepada warga di  kampung  ini dengan  bunga  yang  sangat  kecil, bantuan  dari  PNPM  dengan  cara perkelompok  pembinaan  generasi muda  di  sini  dilakukan  dengan  cara mendekatkan  pada  sisi  keamanan dimulai sejak dini”.

## B. Partisipasi Masyarakat
Untuk  mewujudkan  keberhasilan pembangunan,  inisiatif  dan  kreatifitas  dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan  tanggung  jawab  sebagai  manusia  yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan  dengan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan.  Partisipasi  merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat  dapat  juga  keterlibatan  dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.  Hal  ini  terutama  berlangsung dalam  proses  politik  dan  juga  proses  sosial, hubungan  antara  kelompok  kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.
Keikutsertaan masyarakat dalam proses  pengidentifikasian  masalah  dan potensi  yang  ada  di  masyarakat,  pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun  dengan  berorientasi  pada  potensi viskal,  perlibatan  masyarakat  serta  adanya usaha  yang  mengarah  pada  kemandirian masyarakat desa.
Rijal “Perencanaan Pembangunan Kampung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Adainasnosen Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor”
Pemberian pinjaman modal ini sangat membantu  warga  masyarakat,  khususnya petani muda yang di kampung ini untuk lebih mengembangkan  usahanya  dalam  pertanian dan kewira usaha. Keikutsertaan masyarakat dalam  pelaksanaan  pembangunan  secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan  masyarakat  untuk  berinisiatif dan  menikmati  hasil  pembangunan  yang telah  dilakukan.  Dalam  meningkatkan  dan mendorong  munculnya  sikap  partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat  adalah  kebutuhan-kebutuhan nyata  yang  dirasakan  oleh  individu  maupun masyarakat.
Partisipasi  warga  menekankan  pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan  keputusan  pada  lembaga  dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih  konsep  partisipasi  “dari  sekedar kepedulian  terhadap  penerima  derma  atau kaum  tersisih  menuju  suatu  keperdulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam  pembuatan  kebijakan  dan  pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi  kehidupan  mereka.  Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga  memang  berorientasi  pada  agenda penentuan kebijakan publik.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  penulis  menyimpulkan bahwa  perencanaan  pembangunan  yang berbasis pada masyarakat kampung adainansonsen  masih  belum  terlaksana dengan baik sebagaimana strategi perencanan  yang  sesungguhnya,  dalam  arti masyarakat masih belum mendapat kepercayaan  penuh  dari  pemerintah  untuk membangun kampung atau dusunnya, masih
terdapat unsur politik dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan pembangunan  sehingga  masih  terdapat wilayah  yang  bisa  dikategorikan  kurang mendapat  perhatian  ataupun  sebagian  yang mendapat  perhatian  tetapi  tidak  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Kunarjo,
(1993). Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan . Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia.
David,  F.R.  (2004). Manajemen  Strategis:
Konsep . Edisi ketujuh, PT. Prenhallindo, Jakarta.
Silalahi, Ulber, (2002). Pemahaman Praktis Azas-azas  Manajemen .  Bandung: Mandar maju.
Manulang, M. (1992). Dasar-dasar
Manajemen Cet. XV. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Siagian,  Sondang  P.  (1997). Manajemen Suatu Pengantar , Alumni: Bandung.
Erni  T.  Kurniawan,  dan  Sule  (2005).
Pengantar  Manajemen. Prenada Media, Jakarta.
Hani,  Handoko  T.  (2012). Manajemen Personalia  dan  Sumber  Daya Manusia. BPFE: Yogyakarta.
Arikunto Suharsini, (1997). Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta: Jakarta.
Arikunto  Suharsini,  (1990). Manajemen Penilitian . Rineka Cipta: Jakarta

## Jurnal “Gema Kampus” Edisi Vol.12 No.1 Tahun 2017
Diana  Conyers,  (1994). Suatu  Pengantar, Perencanaan  Sosial,  di  Dunia ketiga. UGM Pers: Yogyakarta.
Husaini  Usman,  dkk,  (2003). Metodologi
Penilitian Sosial. PT. Bumi Aksara.
Kuswata  Agus  Toha,  (1984). Manajemen Pembangunan  Desa. Garafindu Utama: Jakarta Kartasasmita, Ginandjar, (1995) . Pemberdayaan Masyarakat,
Sebuah  Tinjauan  administrasi  II.
Buletin  Alumni  SESPA.  Edisi  ke- Empat, Jakarta.
Nawawi,  Hadari.  (2003) Metode  Penilitian Sosial. Universitas Gaja Mada Pers:
Yogyakarta.
Siagian,  (1996). Perencanaan  Partisipatif
Pembangunan  Masyarakat  Desa (P3MD) Buku I dan III, Departemen Dalam Negeri, Direktorat  Jenderal  Pembangunan
Masyrakat Desa.