## Apakah Terdapat  Perbedaan Tingkat Kepatuhan Antara Klien Konsultan Pajak Dengan Bukan Klien?
Charoline Cheisviyanny
(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: c_cheisviyanny@yahoo.com)
Herlina Helmy
(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, e-mail: lynnherlin@gmail.com)

## Abstract
This  study  examines  the  differences  of  tax  compliance  and  its  influent  factors  between  tax  consultant’s  clients and  self-assessment  tax  payers.  The  population  of  this  research  was  all  corporate  tax  payers  listed  in  Padang Primary  Tax  Office.  Sample  was  chosen  by  using  purposive  sampling  method,  Hair  teory  (2006:12)  and convenience sampling method, so the respondents were 374 tax payers which consisted  of 219 tax consultants clients  and 155  self-assessment  tax  payers.  Data  was  collected  by using  quisionaires.  Data  analysis  technique used  was  independent  sample  t-test.  The  result  indicated  that  there  was  a  significant  difference  about complaince and its influent factors (tax knowledge, counseling perception, and quality service perception-except tax  audit  perception)  between  tax  consultants  clients  and  self-assessment  tax  payers.  There  was  no  significant difference about tax audit perception between tax consultant’s clients and self-assessment payers. This research also found that tax consultant’s clients had higher point in all factors compared to self-assessment tax payers. Based on the result, we concluded that some tax payers preferred using tax consultants because of psychologic factors such of worry or fear. So, if tax authorities want to improve the tax compliance, they have to build a good synergy with tax consultants.
Keywords : tax consultant, compliance, tax knowledge, counseling, quality service, tax audit .

## 1. Pendahuluan
Rendahnya  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak (WP) terus menjadi sorotan, terutama jika target penerimaan pajak tidak tercapai.  Padahal  sebagai  sebuah    negara yang sedang berkembang, Indonesia sangat bergantung  pada  pajak  sebagai  sumber penerimaan negara terbesar. Sementara itu kantor  pajak  mengklaim  bahwa  mereka sudah  melakukan  berbagai  cara  untuk meningkatkan  kepatuhan  ini,  mulai  dari mengadakan  sosialisasi  sampai  dengan melakukan pemeriksaan pajak.
Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah  klasik  yang  dihadapi  hampir semua  negara  yang  menerapkan  sistem perpajakan,  termasuk  di  Kota  Padang. Dilihat  dari  skala  nasional,  kepatuhan  WP Badan hanya sebesar 32,72% (Muhammad, 2013)  sementara  tingkat  kepatuhan  WP Badan  di  Kota  Padang  tahun  2011  hanya 20,49% (sumber : KPP Pratama Padang).
Harus diakui bahwa sistem perpajakan di Indonesia mempunyai kompleksitas  yang  tinggi.  Kompleksitas
tersebut tidak hanya pada jumlah peraturannya  yang  sangat  banyak,  tetapi juga  sering  berubahnya  peraturan  tersebut dari  waktu  ke  waktu,  serta  minimnya sosialisasi dari otoritas perpajakan. Kondisi  tersebut  menyebabkan  tingkat pemahaman  para  WP  menjadi  relatif kurang  memadai.  (www.jakartacity.olx. co.id, 2012).
Salah satu kemungkinan yang dilakukan  WP  ketika  mereka  mengalami kesulitan  menjalankan  kewajiban  serta proses pengurusan pajaknya adalah dengan memberikan  kuasa  secara  penuh  kepada seorang konsultan pajak untuk menyelesaikan  masalah  perpajakannya. Dengan cara ini WP dapat lebih berkonsentrasi pada pekerjaan atau bisnisnya  tanpa  perlu  terbebani  dengan urusan pajak (Richard, 2009:237)
Faktor-faktor  yang  mendorong  WP menggunakan  jasa  konsultan  pajak  mirip dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  pajak  yaitu  faktor pengetahuan WP  (Pamungkas,  2003  dalam  Rika,  2007)
serta    faktor  psikologi  WP  (Chaizi,  2004). Faktor  pengetahuan  WP  terdiri  dari pengetahuan atas hukum pajak materiil dan hukum  pajak  formil.  Sedangkan  faktor psikologi  WP  terdiri  dari  sosialisasi perpajakan,  pelayanan  perpajakan,  serta pemeriksaan perpajakan.
Pemahaman  WP  atas  ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat  diperlukan,  agar  WP  lebih  sadar dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk membayar pajak. Dalam praktiknya, peraturan  perpajakan  cukup  sulit  untuk dimengerti oleh WP, sehingga menimbulkan  keengganan  pada  WP  untuk melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Sering  terjadi  WP  mengeluh  sulit  dalam mengisi formulir
SPT (Surat
Pemberitahuan) pajak. Selain itu, peraturan perpajakan  juga  sering  kali  berubah sehingga  membingungkan  WP.  Kondisi seperti ini akan berpengaruh pada keinginan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan. WP sering kali harus bersusah payah  bertanya  kepada  aparat  pajak bahkan  ada  yang  menggunakan  jasa konsultan pajak untuk mengisinya, sehingga harus keluar biaya dan memakan banyak waktu (Candra, 2013).
Faktor  lainnya  yang  mempengaruhi kepatuhan  adalah  faktor  psikologi  yaitu rasa takut/khawatir WP menghadapi petugas  pajak.  Kesan  arogansi dan kesewenangan petugas pajak dalam melayani masyarakat maupun WP memang masih  terlihat  (Fidel,  2010:22).  Hal  ini menyebabkan WP enggan berurusan dengan  kantor  pajak.  Jika  terpaksa  harus berurusan, WP lebih memilih  memberikan kuasa  kepada  orang  lain  seperti  jasa konsultan  pajak.  Walaupun  WP  tersebut memiliki  kesadaran,  pengetahuan,  dan SDM  perpajakan  yang  mumpuni,  serta dana  yang  cukup,  opsi  ini  akan  dipilih mengingat dapat mengurangi
ketakutan/kekhawatiran
WP dalam
menghadapi persoalan pajak yang mungkin timbul dikemudian hari seperti pemeriksaan, penyidikan, penagihan dengan surat pajak, dan lain sebagainya.
Chaizi (2004) mengungkapkan faktor psikologi WP dipengaruhi oleh 3  hal yaitu sosialisasi,  pelayanan,  dan  pemeriksaan. Kurang efektifnya sosialisasi pajak,
kurangnya  kualitas  pelayanan,  dan  adanya pemeriksaan pajak menimbulkan kekhawatiran  dalam  diri  WP  sehingga mendorong  mereka  menggunakan  jasa konsultan pajak. Peranan  konsultan  pajak  cukup mampu berkontribusi terhadap peningkatan  kepatuhan  WP.  Namun  tentu saja  hal  ini  perlu  dibuktikan  lebih  lanjut melalui  penelitian.  Hasil  penelusuran penulis belum ditemukan publikasi penelitian  tentang  konsultan  pajak  di Indonesia. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Devos (2012) yang meneliti mengenai  hubungan  pengaruh  konsultan pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib pajak di Australia. Penelitian ini merupakan  pengembangan  dari  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Herlina dan Charoline (2013), Syarfina (2013), dan Mukhsin  (2013)  yang  meneliti  tentang kepatuhan WP dan konsultan pajak di Kota Padang .
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis tertarik  untuk  mengkaji  lebih  jauh  tentang peranan konsultan pajak dalam meningkatkan  kepatuhan  WP. Kajian  ini dilakukan  dengan  membandingkan  tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  antara  WP Badan yang menjadi klien konsultan pajak dan  WP  Badan  yang  mengurus  sendiri pajaknya.  Penelitian  ini  diberi  judul “ Apakah  Terdapat  Perbedaan  Tingkat Kepatuhan  antara  Klien  Konsultan Pajak dan Bukan Klien? ”
2.  Telaah  Literatur  Dan  Perumusan Hipotesis
2.1 Kepatuhan WP
Kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu keadaan dimana WP patuh dan mempunyai kesadaran  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan.  Devano  (2006)  dalam  Ni  Luh (2006)  mengemukakan kepatuhan  dan kesadaran pemenuhan kewajiban
perpajakan tercermin dalam situasi (1) WP berusaha  memahami  semua  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, (2)  WP  mengisi  formulir  pajak  dengan lengkap  dan  jelas,  (3)  WP  menghitung jumlah  pajak  yang  terutang  dengan  benar, dan(4) WP membayar pajak  yang terutang tepat pada waktunya
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yang dimaksud  dengan  WP  Patuh  adalah  WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Tepat  waktu  dalam  penyampaian  Surat Pemberitahuan, meliputi:
a) Menyampaikan  SPT  Tahunan  tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
b) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November  tidak  lebih  dari  3  (tiga) Masa  Pajak  untuk  setiap  jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan c) SPT Masa yang terlambat
sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b telah disampaikan  tidak  lewat  dari batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa Pajak berikutnya.
2) Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali tunggakan
pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 3) Laporan Keuangan diaudit oleh
Akuntan
Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut dengan ketentuan:
a) Laporan  Keuangan  yang  diaudit harus  disusun  dalam  bentuk  panjang ( long  form  report ) dan  menyajikan rekonsiliasi  laba  rugi  komersial  dan fiskal bagi WP yang wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan
b) Pendapat  Akuntan  atas  Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani  oleh  Akuntan  Publik yang  tidak  sedang  dalam  pembinaan lembaga pemerintah pengawas
Akuntan Publik.
4) Tidak pernah dipidana karena melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun terakhir.
Kepatuhan  WP  sebagai  landasan self-assessment dapat  dicapai  apabila elemen-elemen  kunci  telah  diterapkan secara  efektif.  Menurut  Ismawan  (dalam Ni  Luh  2006:  5),  elemen-elemen  kunci tersebut adalah:
1) Program  pelayanan  yang  baik  kepada WP,
2) Prosedur yang sederhana dan memudahkan WP,
3) Program  pemantauan  kepatuhan  dan verifikasi yang efektif,
4) Pemantapan law  enforcement secara tegas dan adil.
Ada  dua  macam  kepatuhan  menurut Nurmantu (dalam Abdul, 2009) yaitu:
1) Kepatuhan  formal ,  adalah  suatu  keadaan di mana WP memenuhi kewajiban secara formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang-undang  perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh  Tahunan  tanggal  31  Maret.  Apabila WP telah melaporkan SPT PPh  Tahunan sebelum  atau  pada  tanggal  31  Maret maka  WP  telah  memenuhi  kepatuhan formal,  akan  tetapi  isinya  belum  tentu memenuhi kepatuhan material. Kepatuhan  formal  memuat  bentuk/tata cara  untuk  mewujudkan  hukum  material menjadi  kenyataan  (cara  melaksanakan hukum  pajak  material).  Hukum  ini memuat antara lain:
a. Tata Cara Penyelenggaraan (prosedur)  penetapan  suatu  utang pajak
b. Hak-hak  fiskus  untuk  mengadakan pengawasan terhadap WP  mengenai keadaan,  perbuatan  dan  peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
c. Kewajiban WP misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak WP
misalnya  mengajukan  keberatan dan banding.
2) Kepatuhan material , adalah suatu keadaan di  mana WP memenuhi  semua ketentuan  material  perpajakan,  yakni sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  Undang- Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat  juga  meliputi  kepatuhan  formal. Kepatuhan  pajak  material  memuat norma-norma  yang menerangkan  antara lain  keadaan,  perbuatan,  peristiwa hukum  yang  dikenai  pajak  (objek pajak),  siapa  yang  dikenakan  pajak (sumber),  berapa  besar  pajak  yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul  dan  hapusnya  utang  pajak,  dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP.  Contoh:  Undang-Undang  Pajak Penghasilan. WP yang memenuhi kepatuhan  material  adalah  WP  yang mengisi  dengan  jujur,  lengkap,  dan benar  Surat Pemberitahuan  sesuai ketentuan  dan  menyampaikannya  ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir.

## 2.2  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan WP
Faktor  yang  mendorong  kepatuhan WP terdiri dari
faktor pengetahuan/pemahaman  WP  (Pamungkas dalam  Rika,  2007)  dan  faktor  psikologi WP (Chaizi dalam Abdul 2009:35). Faktor pengetahuan  WP  terdiri  dari  pengetahuan atas  hukum  pajak  materiil  dan  hukum pajak  formil,  sedangkan  faktor  psikologi WP dipengaruhi oleh sosialisasi (penyuluhan) perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pemeriksaan perpajakan.

## 2.3 Pengetahuan WP
Pengetahuan  WP  berhubungan  erat dengan  kepatuhan  pajak.  Pengetahuan perpajakan  merupakan  pemahaman  WP mengenai  hukum,  undang-undang,  tata cara  perpajakan  yang  benar.  Menurut Nurmantu  (dalam  Lidya,  2010)  semakin tinggi  tingkat  pendidikan  WP  maka semakin  mudah  bagi  mereka  untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk
memahami  sanksi  administrasi  dan  sanksi pidana perpajakan.
Namun rumitnya peraturan perpajakan  mengakibatkan  tidak  semua WP  yang  berpendidikan  tinggi  memahami dan  mengetahui  peraturan  perpajakan, sehingga tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai  hukum  dan tatacara perpajakan  menjadi  rendah  (Eriksen  dan Fallan,  1996).  Siti  (2011)  mengungkapkan hukum pajak terdiri dari :
1. Hukum pajak materiil Hukum  pajak  materiil  merupakan norma-norma  yang  menjelaskan  keadaan, perbuatan,  dan  peristiwa  hukum  yang harus  dikenakan  pajak,  siapa  yang  harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya.  Dengan  kata  lain,  hukum  pajak materiil  mengatur  tentang  timbulnya, besarnya,  dan  hapusnya  utang  pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah  dan  WP.  Termasuk  dalam hukum  pajak  materiil  adalah  peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman,  dan  cara-cara  pembebasan  dan pengembalian  pajak,  serta  ketentuan  yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.
2. Hukum pajak formil Hukum  pajak  formil  merupakan peraturan-peraturan  mengenai  berbagai cara  untuk  mewujudkan  hukum  materiil menjadi  kenyataan.  Bagian  hukum  ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai  penetapan  suatu  utang  pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya,  kewajiban  para  WP (sebelum  dan  sesudah  menerima  Surat Ketetapan  Pajak),  kewajiban  pihak  ketiga, dan  prosedur  dalam  pemungutannya. Hukum  pajak  formil  dimaksudkan  untuk melindungi  fiskus  dan  WP  serta  memberi jaminan  bahwa  hukum  materiilnya  dapat diselenggarakan setepat mungkin.
Hubungan  hukum  antara  fiskus  dan WP tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah  atau  dikurangi.  Sebagai  contoh, mula-mula  tidak  terdapat  peraturan  yang melindungi  WP,  melainkan  yang  bersifat
melawannya.  Akan  tetapi,  lama-kelamaan ada  perbaikan  dalam  hal  terdapatnya  hak- hak  WP  untuk  melindungi  diri  dari tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.

## 2.4 Penyuluhan Perpajakan
Penyuluhan ( counseling ) didefinisikan  sebagai  proses  menolong orang  supaya  dapat  mengatasi  persoalan- persoalannya  dan  menambah  penyesuaian dirinya  melalui  wawancara  ( interview ) serta  sifat-sifat  hubungan  yang  lain  antara orang  dengan  orang,  misalnya  dengan membuat  orang  yang  ditolong  tadi  dapat merasa  bebas  dan  senang  ( on  his  ease ). Dengan adanya penyuluhan, yang diharapkan  dapat  terjadi  adalah  perubahan dari  diri  manusia  dari  segi  pengetahuan, keterampilan,  dan  sikapnya.  Sasaran  dari penyuluhan  adalah  penyebaran  informasi yang bermanfaat dan praktis bagi masyarakat tertentu (Vivien, 2005).
Berdasarkan  cara  penyampaiannya, metode penyuluhan perpajakan dibagi  atas (Vivien, 2005: 24) :
1. Metode langsung Penyuluhan  perpajakan  dilakukan dengan  berhadapan  (tatap  muka)  maupun tanpa  tatap  muka  dimana  antara  penyuluh dan  yang  disuluh  terjadi  suatu  komunikasi interaktif  pada  waktu  yang  bersamaan. Bentuk  penyuluhan  perpajakan  secara langsung  ini  misalnya  penyuluhan  dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, wawancara,  tanya  jawab,  ataupun  siaran interaktif di media elektronik.
2. Metode tidak langsung Penyuluhan  perpajakan  dilaksanakan dengan menggunakan media, karena antara penyuluh  dan  yang  disuluh  tidak  terjadi komunikasi  interaktif.  Bentuk  penyuluhan perpajakan  secara  tidak  langsung  ini misalnya melalui media cetak seperti buku petunjuk  pengisian  SPT  atau  media internet.
Penyuluhan  merupakan  salah  satu bentuk  sosialisasi.  Jika  sosialisasi  bisa berjalan secara efektif maka WP mempunyai  pemahaman  tentang  aturan
perpajakan  dan  tidak  perlu  bingung  lagi dalam melakukan kewajiban
perpajakannya.  Kenyataannya,  sosialisasi yang  ada  sekarang  dirasa  kurang  efektif karena  tidak  bisa  menjangkau  semua  WP yang ada, ditambah pula dengan keengganan  WP  untuk  mau  datang memenuhi  undangan  sosialisasi.  Buku petunjuk  juga  tidak  dapat  memberikan jawaban  yang  jelas  tentang  permasalahan pajak  yang  dihadapi  WP.  Keadaan  ini membuat WP mencari pihak lain (konsultan pajak) untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan pajaknya.

## 2.5 Pelayanan Perpajakan
Pelayanan adalah suatu proses bantuan  kepada  orang  lain  dengan  cara- cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan dan  hubungan  interpersonal  agar  tercipta kepuasan  dan  keberhasilan  (Boediono dalam Ni Luh, 2006: 8). Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan  mutu  dan  produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum,
2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem  dan  tata  laksana  pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan  secara  lebih  berdaya guna  dan  berhasil  guna  (efisien  dan efektif),
3) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa,  dan  peran  serta  masyarakat dalam pembangunan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Menurut  Ni  Luh  (2006:  11-12) rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan antara lain:
1) Pelayanan  umum  yang  sederhana. Pelayanan tersebut pelaksanaannya tidak  menyulitkan,  prosedurnya  tidak rumit,  persyaratan  mudah  dipenuhi pelanggan,  tidak  bertele-tele,  tidak mencari kesempatan dalam kesempitan.
2) Pelayanan umum yang terbuka Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan
penjelasan  sejujur-jujurnya,  apa  adanya dalam  peraturan  atau  norma,  tidak menakut-nakuti,  tidak  merasa  berjasa dalam  memberikan  pelayanan.  Standar pelayanan  harus  diumumkan,  ditempel pada pintu utama kantor.
3 )  Pelayanan  umum  yang  lancar. Untuk menjadi  lancar  diperlukan  sarana  yang menunjang kecepatan
dalam
menghasilkan output .
4) Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat. Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat  sasaran,  tepat  waktu,  tepat jawaban,  dan  tepat  dalam  memenuhi janji.
5) Pelayanan  umum  yang  lengkap. Lengkap  berarti  tersedia  apa  yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin  pelayanan  berkualitas  harus didukung  sumber  daya  manusia  dan sarana yang tersedia.
6) Pelayanan umum yang wajar . Pelayanan  umum  yang  wajar  berarti tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan  yang  bergaya  mewah,    tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan.
7) Pelayanan umum yang terjangkau . Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelayanan yang  diberikan  harus  dapat  dijangkau oleh pelanggan.
Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan WP adalah memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada WP.  Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas pelayanan  diharapkan  dapat  meningkatkan kepuasan  WP  sebagai pelanggan  sehingga meningkatkan  kepatuhan  dalam  bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan  aparat  pemerintah  sebagai abdi  negara  dan  masyarakat  (WP)  harus diutamakan  agar  dapat  meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Pelayanan merupakan fungsi pertama dari  Ditjen  Pajak.  Pelayanan  pajak  terbagi tiga  yaitu  pelayanan  NPWP,  pelayanan keberatan  WP,  dan  pelayanan  restitusi (Hamdan,  2002  :  36).  Pelayanan  akan
mempengaruhi  kepuasan  WP.  Semakin bagus  kualitas  pelayanan  yang  diberikan kantor/  petugas  pajak,  maka  WP  akan merasa puas/senang. Jika WP merasa puas dan  nyaman,  maka  ia  tidak  enggan  datang ke  kantor  pajak.  Sebaliknya,  jika  WP merasa  tidak  nyaman  dengan  pelayanan petugas  pajak,  maka  ia  lebih  memilih menghindari  berurusan  langsung  dengan kantor/petugas  pajak  dan  lebih  memilih memberikan  kuasa  kepada  orang  lain untuk  mengurus  semua  masalah  yang berkaitan dengan perpajakan.
Menurut  Valerie  (dalam  Rika  2007), ada  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu :
1) Wujud fisik (Tangible), yaitu penampilan  kualitas  dan  alat-alat  yang digunakan  secara  fisik,  penampilan karyawan, dan peralatan komunikasi.
2) Keandalan (Realibility), yaitu kemampuan  memberikan  pelayanan yang  dijanjikan  dengan  segera,  akurat, dan memuaskan.
3) Daya  tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan, memberikan pelayanan  dengan  tanggap,  dan  mampu mengatasi  keluhan  para  pelanggan dengan cepat.
4) Jaminan (Assurance), yaitu  tingkat pengetahuan dan tingkat kesopansantunan yang dimiliki
karyawan, disamping kemampuan mereka untuk memberikan kepercayaan kepada  pelanggan, dimana  dimensi assurance merupakan  penggabungan dari dimensi :
a) Kemampuan (Competence) ,  artinya kemampuan  dan  keterampilan  yang dimiliki  oleh  para  staf  dalam melakukan pelayanan.
b) Kesopanan (Courtesy), artinya kesopanan yang meliputi keramahan, pelatihan, dan sikap para karyawan.
c) Kepercayaan (Credibility), artinya kredibilitas  atas  kepercayaan  yang meliputi  hal-hal  yang  berhubungan dengan kepercayaan kepada
perusahaan, seperti reputasi, prestasi, dan sebagainya .
5) Empati (Emphaty). Adanya  perhatian khusus  yang  diberikan  kepada  setiap pelanggan  secara  individu. Sedangkan empati  merupakan  penggabungan  dari dimensi :
a) Kemudahan (Access), meliputi kemudahan  untuk  memanfaatkan pelayanan yang ditawarkan perusahaan. b) Komunikasi (Communication), artinya kemampuan melakukan komunikasi  untuk  menyampaikan informasi kepada pelanggan . Pengertian terhadap konsumen
( Understanding  the  Customer), artinya memahami  pelanggan  yang  meliputi upaya  perusahaan  untuk  mengetahui  dan memahami  kebutuhan  dan  keinginan pelanggan.  Dengan  mengetahui  keluhan atau pelanggan maupun publik, perusahaan  dapat  mengetahui  kebutuhan konsumen  sehingga  perusahaan  dapat menyajikan pelayanan yang lebih baik.

## 2.6 Pemeriksaan Pajak
Pentingnya pemeriksaan pajak terkait dengan  perubahan  sistem  pemungutan pajak  sejak  reformasi  perpajakan  tahun 1983,  dari official  assessment  system dimana pemerintah (fiskus) berperan aktif dalam  pendaftaran,  pemungutaan,  dan pelaporan  pajak,  menjadi self-assessment system dimana WP yang diberi kepercayaan untuk berperan aktif melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Sarana untuk melaporkan jumlah penghasilan  kena  pajak  dan  jumlah  pajak terutang  adalah  Surat  Pemberitahuan Pajak  (SPT).  Dengan  kata  lain  SPT  juga merupakan  alat  pertanggungjawaban  WP terhadap pelaksanaan kewajiban
perpajakan sesuai dengan peraturan
perpajakan (Herlina, 2011). Jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPT menjadi obyek pemeriksaan.
Pemeriksaan  dilakukan  atas  SPT  untuk memastikan bahwa jumlah pajak dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya
dibayarkan  dan  dilaporkan.  Sehingga dapat dirumuskan bahwa tujuan dilakukannya  pemeriksaan  pajak  adalah sebagai  pengawasan  oleh  DJP  terhadap WP  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan  (Hardi,  2003).  Pemeriksaan pajak  merupakan  suatu  alat  yang  ampuh untuk memaksa WP taat dengan kewajiban perpajakannya (Frey, 2003).
Sering  terjadi  dalam  pemeriksaan, WP disalahkan dan dikenai  sanksi karena kesalahpahaman  tentang  aturan  yang membuat  perbedaan  pendapat  antara  WP dan  fiskus.  Hal  ini  menimbulkan  kesan yang negatif terhadap pemeriksaan.
Ketakutan  akan  diperiksa  dan  dikenai sanksi  ini  membuat  WP  lebih  cendrung menghindar  dari  urusan  perpajakan  dan mengurangi tingkat kepatuhan WP.
Menurut  Tulus  (2010)  ada  5  (lima) unsur pemeriksaan yaitu :
a. Efektivitas dalam Pemeriksaan
Pemeriksaan merupakan proses mengumpulkan  dan  mengevaluasi  bahan bukti,  sehingga  dapat  mendeteksi  adanya suatu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh WP  baik  secara  sengaja  maupun  tidak. Informasi  yang  dikumpulkan  berupa informasi  yang  dapat  diukur,  seperti laporan  keuangan  atau  informasi  yang bersifat  subjektif.  Kriteria  mengevaluasi informasi  tergantung  dari  jenis  informasi yang  akan  diaudit,  misalnya  untuk laporan keuangan maka kriterianya adalah  Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK).
b. Prosedur Pemeriksaan Pemeriksaan  merupakan  rangkaian langkah  atau  prosedur  yang  logis, berkerangka, dan terorganisir. Pemeriksaan  harus  dilaksanakan  dengan suatu  langkah  yang  direncanakan  dengan baik dan dengan tujuan yang jelas.
c. Objektivitas dalam Pemeriksaan
Pemeriksa  harus  kompeten  dan independen.
Kompeten
artinya mempunyai  kemampuan  yang  memadai agar  bisa  memahami  kriteria  yang
digunakan  dalam  mengumpulkan  dan mengevaluasi  bukti  untuk  memperoleh kesimpulan yang tepat. Independen artinya  dalam  pemeriksaan,  pemeriksa harus  dapat  bersikap  objektif  dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh dipengaruhi  oleh  siapapun  dan  harus bebas  dari  bias  prasangka,  sehingga hasilnya  juga  akan  objektif.  Hasil  audit dalam bentuk laporan audit menginformasikan  kepada  para  pemakai mengenai  pendapat  auditor  atas  tingkat kesesuaian  antara  informasi  dan  kriteria yang telah ditetapkan.
d. Tindak Lanjut dalam Pemeriksaan Proses  pemeriksaan  harus  diiringi pemberian  kepastian  hukum  yang  jelas, sehingga atas kesimpulan atau pernyataan mengenai kegiatan ekonomi dapat digunakan  oleh  WP  atau  pihak  lain  yang berkepentingan.
Yang
dimaksud pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian  ekonomi  adalah  hasil  proses akuntansi yaitu laporan keuangan.
e. Edukasi dalam Pemeriksaan Pemeriksaan harus mengandung aspek pendidikan agar WP tidak melakukan kesalahan lagi di kemudian hari karena  kurangnya  pemahaman  tentang ketentuan  perpajakan.  Pemeriksaan  harus dapat  menetapkan  kriteria  karena  tujuan audit adalah memeriksa  derajat kesesuaian antara  informasi  dan  kriteria.  Kriteria tersebut  dapat  berupa  (1)  peraturan  yang ditetapkan  oleh  badan  legislatif,  (2) anggaran  atau  ukuran  prestasi  lain  yang ditetapkan  oleh  manajemen,  (3)  standar Akuntansi Keuangan (SAK)

## 2.7 Penelitian Terdahulu
Seperti  yang  telah  diungkapkan  di bagian  pendahuluan,  belum  ada  penelitian di  Indonesia  yang  mengkaji  tentang kepatuhan WP yang menjadi klien konsultan  pajak.  Kebanyakan  penelitian terdahulu mengkaji tentang tingkat kepatuhan  sebagai  dependen  variabel  dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
sebagai  independen  variable.  Ada  juga penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh konsultan pajak terhadap kepatuhan WP. Penelitian ini
merupakan pengembangan  dari  penelitian  Herlina  dan Charoline  (2013),  Syarfina  (2013),  dan Muchsin  (2013).  Herlina  dan  Charoline (2013)  meneliti  tentang  faktor-faktor  apa saja  yang  menentukan  WP  Badan  di  Kota Padang  menggunakan  jasa  konsultan pajak. Hasil penelitian mereka menunjukkan  bahwa  ada  6  (enam)  faktor yang  mempengaruhi  keputusan  tersebut yaitu  Kepercayaan,  Pelayanan  Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Pengetahuan
Formil  WP,  Pengetahuan  Umum  WP,  dan Pengetahuan Materiil WP.
Syarfina  (2013)  meneliti  tentang perbedaan  kepatuhan  antara  WP  Badan yang  menggunakan  jasa  konsultan  pajak dan yang mengurus sendiri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara kedua  kelompok  WP  tersebut.  Muchsin (2013)  meneliti  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  WP Badan di Kota Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan, penyuluhan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan  pajak  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  kepatuhan  WP  Badan  di Kota Padang.

## 2.8 Kerangka Konseptual
Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan jasa konsultan  pajak  melanggar  pelaksanaan sistem self-assessment ,  namun  semakin menjamurnya  kantor  konsultan  pajak  di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa WP cenderung  lebih  memilih  menggunakan konsultan  pajak  karena  dirasa  lebih memberikan keuntungan, memberikan rasa aman,  dan  mengurangi  kekhawatiran  WP. Fenomena  ini  mendorong  peneliti  untuk mencari  tahu  lebih  dalam  mengenai peranan konsultan pajak untuk meningkatkan  tingkat  kepatuhan  WP
sehingga  target  penerimaan  pajak  bisa tercapai.
Sebagian  besar  WP  memperoleh pengetahuan  pajak  dari  petugas  pajak, selain  itu  juga  ada  yang  diperoleh  dari radio,  televisi,  majalah  pajak,  surat  kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar  pajak,  serta  pelatihan  pajak. Namun,  frekuensi  pelaksanan  kegiatan tersebut  tidak  sering  dilakukan.  Bahkan, pengetahuan    tentang  pajak  belum  secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan.  Oleh  karena  itu,  pada  tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi  pajak  secara  menyeluruh, kecuali  mereka  yang  menempuh  jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin  berdampak  pada  rendahnya kesadaran  masyarakat  yang  pada  akhirnya mungkin  menyebabkan  rendahnya  tingkat kepatuhan WP.
Penyuluhan  merupakan  salah  satu bentuk  sosialisasi.  Jika  sosialisasi  bisa berjalan  secara  efektif  maka  Wajib  Pajak mempunyai  pemahaman  tentang  aturan perpajakan  dan  tidak  perlu  bingung  lagi dalam melakukan kewajiban perpajakannya.  Kenyataannya,  sosialisasi yang  ada  sekarang  dirasa  kurang  efektif karena  tidak  bisa  menjangkau  semua  WP yang ada, ditambah pula dengan keengganan  WP  untuk  datang  memenuhi undangan  sosialisasi.  Buku  petunjuk  juga tidak  dapat  memberikan  jawaban  yang jelas  tentang  permasalahan  pajak  yang dihadapi  WP.  Keadaan  ini  membuat  WP mencari  pihak  yang  dapat  membantunya menyelesaikan  permasalahan  yang  ada, yaitu konsultan pajak .
Pelayanan merupakan fungsi pertama dari  Ditjen  Pajak.  Pelayanan  pajak  terbagi tiga  yaitu  pelayanan  NPWP,  pelayanan keberatan  Wajib  Pajak,  dan  pelayanan restitusi  (Hamdan,  2002:  36).  Pelayanan akan mempengaruhi kepuasan WP. Semakin  bagus  kualitas  pelayanan  yang diberikan kantor/ petugas pajak, maka WP akan merasa puas/senang. Jika WP merasa puas  dan  nyaman,  maka  ia  tidak  enggan
datang  ke  kantor  pajak.  Sebaliknya,  jika WP merasa tidak nyaman dengan pelayanan  petugas  pajak,  maka  ia  lebih memilih  menghindari  berurusan  langsung dengan  kantor/petugas  pajak  dan  lebih memilih memberikan kuasa kepada seorang  konsultan  pajak  untuk  mengurus semua  masalah  yang  berkaitan  dengan perpajakan.
Bagi pemerintah, sistem self- assessment ini  lebih  menguntungkan karena  biaya  pemungutannya  relatif  lebih kecil  dibandingkan  dengan  sistem official assessment .  Namun  bagi  WP,  sistem self- assessment lebih memberatkan karena WP harus  mengetahui  tata  cara  perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan  dengan  pelunasan  pajaknya. Sering  terjadi  dalam  pemeriksaan,  WP disalahkan  dan  dikenai  sanksi  karena kesalahpahaman  tentang  aturan  yang membuat  perbedaan  pendapat  antara  WP dan  fiskus.  Hal  ini  menimbulkan  kesan yang negatif terhadap pemeriksaan. Ketakutan  akan  diperiksa  dan  dikenai sanksi  ini  membuat  WP  lebih  cenderung menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini sesuai  dengan  pendapat  Hite  (1987)  dan Dubin  (1990),  bahwa  penggunaan  jasa konsultan  pajak  akan  semakin  meningkat jika terdapat kenaikan tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah (fiskus).
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka kepatuhan WP yang menjadi klien konsultan  pajak  diduga  lebih  tinggi daripada  yang  bukan  klien  karena  WP memiliki  tempat  untuk  bertanya  dan berdiskusi  jika  tidak  mengerti  tentang aturan perpajakan.
Faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu
pengetahuan, penyuluhan, kualitas pelayanan,  dan  pemeriksaan  juga  diduga berbeda  antara  kedua  kelompok  WP tersebut  karena  WP  mencari  konsultan pajak  memang  untuk  mengatasi  masalah psikologis  dan  rasa  enggan  jika  harus berhadapan dengan pegawai pajak ataupun mengurus  kewajiban  perpajakan  ke  kantor pajak.
Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 2.9 Hipotesis Penelitian
Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan,  pengetahuan  WP,  persepsi penyuluhan,  persepsi  kualitas  pelayanan, dan  persepsi  pemeriksaan  antara  WP  yang menjadi  klien  konsultan  pajak  dan  WP yang mengurus sendiri pajaknya.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian komparatif, karena mencoba membandingkan  keberadaan  satu  variabel dengan 2 sampel  yang berbeda (Sugiyono, 2004:11).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  perbedaan  kepatuhan  dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (pengetahuan  pajak,  penyuluhan,  kualitas pelayanan,  dan  pemeriksaan)  antara  WP menjadi  klien  konsultan pajak  dengan  WP bukan klien konsultan pajak.

## 3.2 Populasi, Sampel, dan Responden
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  WP  Badan  di  Kota  Padang  yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama  Padang  per  tanggal  31  Desember 2011  yaitu  16.994  WP.  Metode  pemilihan sampel  yang  digunakan  adalah purposive sampling  method ,  yaitu  WP  Badan  yang menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak  2011  karena  dianggap  sebagai  WP
patuh  dan didapatkan data sebanyak 3.482 WP.  Dengan  menggunakan  rumus  Slovin dengan  error  5%  didapat  360  WP. Pencarian  WP  di  lapangan  menggunakan convinience  sampling sehingga  diperoleh 155  WP  yang  mengurus  sendiri  dan  209 WP  yang  merupakan  klien  konsultan pajak.
Responden  dalam  penelitian  ini
adalah  direktur  (atau  kuasanya)  dari  WP Badan, yang biasanya sekaligus merupakan  orang  yang  menandatangani SPT. Alasan pemilihan responden tersebut karena  orang  yang  menandatangani  SPT adalah  orang  yang  mempunyai  kewajiban menyampaikan SPT, mempunyai tanggung jawab  terhadap  kebenaran  SPT  yang disampaikan, dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan menggunakan jasa  konsultan  pajak  atau  tidak.  Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012.

## 3.3 Instrumen Penelitian
Instrumen pengumpulan data penelitian  adalah  kuisioner  tertutup  yang diukur  dengan  skala  likert.  Pertanyaan tentang  kepatuhan  WP  dikembangkan  dari riset  Nurmantu  dalam  Abdul  (2009)  dan Herlina (2011). Pertanyaan tentang pengetahuan  WP  dikembangkan  dari  Siti (2011)  dan  Herlina  (2011).  Pertanyaan tentang penyuluhan perpajakan dikembangkan  dari  Vivien  (2005),  Adi (2005),  dan  Rika  (2007).  Pertanyaan tentang  kualitas  pelayanan  dikembangkan dari  Valerie  (2000)  dalam  Rika  (2007). Pertanyaan  tentang  Pemeriksaan  Pajak dikembangkan  dari  Tulus  (2007)  dan Herlina (2011)

## 3.4 Teknik Analisis Data
Sebelum melakukan pengujian hipotesis,  akan  peneliti  melakukan  terlebih dahulu  uji  validitas  dan  realibilitas  serta  uji asumsi  klasik.  Pengujian  hipotesis  dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test . Kriteria pengujiannya  adalah  jika  t hitung ≥  t tabel ;  - t hitung <  -t tabel atau  α  <  0.05,  maka  Ha diterima  dan  Ho  ditolak.  Sedangkan  jika
Kepatuhan WP
Pengetahuan WP Persepsi penyuluhan Persepsi kualitas pelayanan Persepsi pemeriksaan WP Badan menjadi klien konsultan pajak WP Badan yang mengurus sendiri pajaknya berbeda WP Badan bukan klien konsultan pajak
t hitung <  t tabel ;  -t hitung ≥  -t tabel atau  α  >  0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima
4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan Berdasarkan hasil olahan data terlampir,  pembahasan  untuk  masing- masing hipotesis adalah sebagai berikut:
4.1  Terdapat  perbedaan  kepatuhan antara  klien  konsultan  pajak  dan bukan klien
Berdasarkan hasil uji t pada lampiran terlihat  bahwa  perbedaan  kepatuhan  antara kedua  kelompok  WP  tersebut  adalah signifikan  (α  =  0.045)  dengan  rata-rata ( mean )  kepatuhan  WP    klien  konsultan pajak  (3.29)  terbukti  lebih  tinggi  daripada rata-rata  ( mean )  kepatuhan  WP  yang mengurus sendiri pajaknya (3.13). Hasil ini menunjukkan  bahwa  WP  yang  menjadi klien konsultan pajak lebih  patuh  daripada yang  WP  bukan  klien  konsultan  pajak karena  mereka  mencari  konsultan  pajak karena  mereka  ingin  memenuhi  kewajiban perpajakan.
4.2  Terdapat  perbedaan  pengetahuan pajak  antara  klien  konsultan  pajak dan bukan klien
Berdasarkan hasil uji t pada lampiran terlihat bahwa perbedaan pengetahuan pajak antara  kedua  kelompok  WP  tersebut  adalah signifikan  (α  =  0.004)  dengan  rata-rata ( mean )  pengetahuan  pajak  WP  klien konsultan pajak (3.75) terbukti lebih tinggi daripada  rata-rata  ( mean )  pengetahuan pajak WP yang mengurus sendiri pajaknya (3.62).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwaWP yang  jadi  klien  konsultan  pajak  memiliki pengetahuan tentang pajak yang lebih baik daripada  WP  yang  bukan  klien  konsultan pajak.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena mereka  bisa  diskusi  tentang  aturan  pajak dengan konsultan pajak.
4.3  Terdapat perbedaan persepsi penyuluhan  antara  klien  konsultan pajak dan bukan klien
Berdasarkan hasil uji t pada lampiran terlihat bahwa perbedaan persepsi penyuluhan  antara  kedua  kelompok  WP
tersebut adalah signifikan (α = 0.001) dengan rata-rata  ( mean )  persepsi  penyuluhan  WP klien  konsultan  pajak  (3.51)  terbukti  lebih tinggi  daripada  rata-rata  ( mean )  persepsi penyuluhan  WP  yang  mengurus  sendiri pajaknya  (3.28). Hasil  ini  menunjukkan bahwa  persepsi  WP  yang  menjadi  klien konsultan  pajak  tentang  penyuluhan  pajak yangdiadakan oleh  kantor pajak lebih baik dari  WP  yang  tidak  menjadi  klien konsultan pajak. Hal ini mungkin disebabkan  mereka  menganggap  kantor pajak sudah cukup melakukan penyuluhan, namun tetap saja mereka lebih nyaman jika menggunakan konsultan pajak.
4.4   Terdapat perbedaan persepsi kualitas  pelayanan  antara  klien konsultan pajak dan bukan klien Berdasarkan hasil uji t pada lampiran terlihat  bahwa  perbedaan  persepsi  kualitas pelayanan  antara  kedua  kelompok  WP tersebut adalah signifikan (α = 0.000) dengan rata-rata  ( mean )  persepsi kualitas  pelayanan WP  klien  konsultan  pajak  (3.73)  terbukti lebih  tinggi  daripada  rata-rata  ( mean ) persepsi  kualitas  pelayanan  WP  yang mengurus sendiri pajaknya (3.24). Hasil ini menunjukkan  bahwa  persepsi  WP  yang menjadi  klien  konsultan  pajak  tentang kualitas  pelayanan  yang  diadakan  oleh kantor pajak lebih baik  daripada  yang  WP yang bukan menjadi klien konsultan pajak. Hal  ini  mungkin  disebabkan  mereka menganggap  kantor  pajak  sudah  baik dalam memberikan pelayanan.
4.5 Terdapat perbedaan persepsi pemeriksaan antara klien konsultan pajak dan bukan klien
Berdasarkan hasil uji t pada lampiran terlihat bahwa perbedaan persepsi pemeriksaan  antara  kedua  kelompok  WP tersebut  adalah  tidak  signifikan  (α  =  0.113), tetapi rata-rata ( mean )  persepsi pemeriksaan WP  yang  menjadi  klien  konsultan  pajak (3.64)  terbukti  lebih  tinggi  daripada  rata- rata  ( mean )  persepsi pemeriksaan  WP  yang bukan  klien  konsultan  pajak  (3.55).  Hasil ini menunjukkan bahwa WP menjadi klien
konsultan  pajak  dan  WP  yang  bukan menjadi  klien  konsultan  pajak  memiliki persamaan  persepsi  tentang  pemeriksaan. Kedua kelompok ini sama-sama menganggap  bahwa  pemeriksaan  adalah sesuatu  yang  ditakuti  dan  sebisa  mungkin dihindari.

## 4.6 Pembahasan
Dari hasil pengujian hipotesis di atas terlihat  bahwa  konsultan  pajak  memegang peranan  penting  untuk  meningkatkan kepatuhan  WP  mengenai  pengetahuan pajak serta persepsi mereka tentang kantor pajak. Walau  bagaimanapun  ada  perasaan tidak  nyaman  pada  WP  jika  harus berurusan  sendiri  dengan  kantor  pajak, sehingga beberapa WP cenderung mencari pihak ketiga yang bisa membantu menjembatani  urusan  mereka  ke  kantor pajak.
Faktor  psikologis  menyebabkan  WP
lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya.  Menurut  Block  (2008) dalam Thomas (2012:13), faktor psikologis yang  mendorong    WP  gunakan  jasa konsultan pajak adalah: (1) tidak mengetahui beban yang dapat dikurangkan (52%);  (2)  kesalahan  menghitung  (24%);
(3) diperiksa oleh kantor pajak (17%); dan
(4)  menyusun  dan  melapor  tepat  waktu (7%).
Alasan  lain  yang  mendorong  WP menggunakan jasa konsultan pajak berkaitan  dengan trade-off antara  biaya dan  manfaat.  Walaupun  dibutuhkan  biaya yang lebih besar, penggunaan jasa konsultan  pajak  memberikan  lebih  banyak keuntungan dibandingkan jika WP menghitung  dan  mengisi  sendiri  Surat Pemberitahuan (SPT) mereka.
Banyak  jasa  yang  diberikan  oleh konsultan  pajak  (Fidel,  2010:124)  antara lain  jasa  konsultasi  perpajakan,  jasa pengurusan, jasa perwakilan, jasa mendampingi  dan  membela  klien  dalam rangka  penyidikan  dan  pengadilan  pajak, serta  jasa  hukum  dan  jasa  lainnya  yang masih  dalam  ruang  lingkup  bidang
perpajakan.  Selain  jasa-jasa  di  atas, konsultan  pajak  juga  membantu  WP melaksanakan manajemen perpajakan, sehingga  WP  bisa  membayar  pajak serendah  mungkin  tanpa  melanggar  aturan perpajakan (Thomas, 2012:5).
Walaupun  terdapat  pendapat  yang menyatakan bahwa penggunaan jasa konsultan  pajak  melanggar  pelaksanaan sistem self-assessment ,  namun  semakin menjamurnya  kantor  konsultan  pajak  di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa WP cenderung  lebih  memilih  menggunakan konsultan  pajak  karena  dirasa  lebih memberikan keuntungan, memberikan rasa aman, serta mengurangi kekhawatiran.

## 5. Kesimpulan Dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari
penelitan ini adalah sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan
kepatuhan, pengetahuan
pajak, persepsi penyuluhan, dan persepsi kualitas pelayanan  antara  WP  yang  merupakan klien  konsultan  pajak  dan  yang  bukan klien.
2. Tidak  terdapat  perbedaan  persepsi pemeriksaan antara WP yang merupakan  klien  konsultan  pajak  dan bukan klien

## 5.2 Saran
Saran  untuk  penelitian  berikutnya adalah  kantor  pajak  harus  membangun sinergi  dengan  konsultan  pajak  untuk meningkatkan kepatuhan WP.

## Daftar Pustaka
Abdul  Rahman.  2009.  “Hubungan  Sistem
Administrasi Perpajakan Modern dengan  Kepatuhan  WP”. Jurnal  Ilmu Administrasi Vol.  VI  No.1  Maret
2009. Adi. 2005. “Faktor-Faktor yang
Menyebabkan  WP  Orang  Pribadi  di Tulungagung  Tidak  Mengisi  Sendiri SPT  Tahunan”. Skripsi .  Universitas Kristen Petra Surabaya.
Albari. 2009. “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar
Pajak”. Jurnal  Siasat  Bisnis Vol  13,
No 1.
Anggoro,  Sakli.  2012. Kepatuhan  WP Badan  Dalam  Reformasi  Perpajakan: Kualitas  Pelayanan  dan  Manajemen Organisasi. PhD
thesis,
Institut
Pertanian Bogor.
Bei,  L.T.  and  Chiao,  Y.C.  (2001).  An
Integrated  Model  for  the  Effects  of Perceived  Product,  Perceived  Service Quality,  and  Perceived  Price  Fairness on Costumer Satisfaction and Loyalty. Journal  of  Costumer  Satisfaction,
Dissatisfaction and Complaining Behavior , 14, 125-140.
Blanthorne, Cynthia M.  2000. The Role of
Opportunity  and  Beliefs  On  Tax Evasion: A Structural Equation Analysis .  Dissertation.  Arizona  State University.
Bobek,  D  dan  Richard  C.  Hatfield.  2003. An Investigation of Theory of Planned Behavior  and  the  Role  of  Moral Obligation in Tax Compliance. Behavioral Research in Accounting . Candra Irawan. 2013. “Pengaruh
Pengetahuan  WP  Tentang  Peraturan
Perpajakan, Penyelewengan Pajak dan Persepsi  WP  atas  Kinerja  Pelayanan
Perpajakan  Terhadap  Motivasi  WP dalam Memenuhi Kewajiban
Perpajakan”. Jurnal . Universitas Riau. Devos,  Ken.  2012.  The  Impact  of  Tax Professionals  Upon  The  Compliance Behavior  of  Australian  Individual Taxpayers. Revenue  Law  Journal. Volume 22.
Diana Frederica. 2008. “Faktor-faktor yang
Mempengaruhi  Kepatuhan  WP  dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Daerah  Istimewa  Yogyakarta  kecuali Gunung  Kidul  dan  Kulon  Progo)”.
Jurnal  Akuntansi. Vol.  8  No.  3 September 2008: 261- 282.
Devi Tri Asih. 2009. “Pengaruh Pengetahuan  Tentang  Pajak,  Persepsi Tentang Tetugas Pajak Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan
Modern  Terhadap  Kepatuhan  WP”.
Skripsi . STIE Perbanas Surabaya.
Devi  T.  A  dan  Kautsar  R.S.  2011.  ”Studi
Kepatuhan WP Dari Aspek Pengetahuan,  Persepsi,  Dan  Sistem Administrasi”. The Indonesian Accounting Review”. Volume 1. No.1. January. Pp 45-58. Ekawati  dan  Endro,  2008.  “Survey Pemahaman  dan  Kepatuhan  WP Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Kota Yogyakarta”. Jurnal  Teknologi  dan Manajemen Informatika . Vol. 6. Eriksen,  Knut.,  Fallan,  Lars.  1996.  “Tax Knowledge  and  Attitudes  Towards Taxation; A Report on Quasi- Experiment”. Journal  of  Economic Psychology 17, 387-402.
Fidel.  2010. Cara  Mudah  &  Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan  Mulai  dari  Konsep  Dasar sampai Aplikasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Frey, Bruno S. 2003. “Detterence and Tax Morale  in  The  European  Union”. European Review Vol. 11, No. 3, 385- 406.
Furry Retno. 2010. “Pengaruh Pemahaman
WP,  Kesadaran  Perpajakan  WP,  dan Kepatuhan WP Terhadap
Keberhasilan  Penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  (Studi  Kasus  di Wilayah Kelurahan Klurak Kecamatan Candi  Sidoarjo)”. Skripsi .  Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jawa Timur
Gardina,  Trisia,  dan  Dedi  Haryanto.  2006.
“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP”.
MODUS, vol. 18, no. 1, Maret 2006. Hamdan  Ainie.  2002.  “Tidak  Relevannya Buku  Petunjuk  Pengisian  dan  Sering Berubahnya Format SPT, Memusingkan WP”. Jurnal
Perpajakan  Indonesia. Volume  1 Nomor 8 hal 36-38.
Hardi.  2003. Pemeriksaan  Pajak . Jakarta: Kharisma.
Herlina  Helmy.  2011. The  Effect  of Economic and Non Economic Motives
On  Tax  Compliance. Proceeding  of
International Conference Political Economy  of  Trade  Liberalization  in
Developing  East  Asia:  Sustainability, Governance  and  the  Role  of  Small Business. Herlina Helmy dan Charoline Cheisviyanny.  2013.  Analisis  Faktor-
Faktor  yang  Menentukan  Wajib  Pajak Badan  Kota  Padang  Menggunakan Jasa  Konsultan  Pajak. Prosiding Seminar  Nasional  Fakultas  Ekonomi Universitas  Negeri  Padang ,  26  Okt 2013,  hal  298-309,  ISBN  :  978-602- 17129-1-7.
Herovita.  2010.  “Pengaruh  Pelayanan
Prima  Terhadap  Kepatuhan  WP  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta Gambir Empat”. Tesis . Universitas Indonesia.
Ikhsan  Budi  R.  2007.  “Kajian  terhadap Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  WP”. Jurnal  Akuntansi,
Manajemen  Bisnis  dan  Sektor  Publik. Vol. 3 No. 3 Juni 2007.
Ilham  Koentarto.  2011.  “Analisis  Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”. Jurnal Socioscientia. Volume 3 Nomor 2.
Imam  Ghozali.  2005. Aplikasi  Analisis Multavariat  dengan  Program  SPSS. Edisi  Ketiga.  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Keputusan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor KEP  159/PJ/2008  tentang  Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya  DJP  Sumbar  Jambi,
Kanwil  DJP  Bengkulu  dan  Lampung, Kanwil  DJP  Kalimantan  Selatan  dan Tengah,  dan  Kanwil  DJP  Kalimantan Barat,  serta KPP Pratama dan KP2KP di  Lingkungan  Kanwil  DJP  NAD,
Kanwil  DJP  Sumatera  Utara  II,
Kanwil  DJP  Sumbar  Jambi,  Kanwil DJP  Sumsel  dan  Kep  Babel,  dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung.
Kharisma  Eki  Saputra  dan  Helmy  Adam. 2014. Pemahaman Pegawai Direktorat
Jenderal  Pajak  (DJP)  dan  Konsultan Pajak  Tentang  Perilaku  Wajib  Pajak: Sebuah  Studi  Fenomenologi.  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas
Brawijaya. Kompas. 10 April 2010. http://www.pergerakankebangsaan.org /?p=705 Kurnia  Widhi  Hapsari.  2010.  “Pengaruh
Pemahaman dan Kesadaran WP terhadap  Kepatuhan  WP  (Studi  Kasus Pada  Komite  Pengusaha  Alas  Kaki Kota Mojokerto)”. Skripsi . Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jawa
Timur.
Lidya  Isma  Sanjaya.  2010.  “Pengaruh
Sistem Informasi Pajak dan Penyuluhan  Pajak  terhadap  WP  untuk Melaporkan  Pajak  (SPT  Tahunan)”.
Skripsi . Universitas Gunadarma
Depok. Marcus  T.  Sofyan.  2005.    “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan WP pada Kantor Pelayanan
Pajak  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  WP  Besar”. Skripsi .  Sekolah  Tinggi  Akuntansi Negara, Jakarta.
Maria  M.  Ratna  Sari  dan  Ni  Nyoman Afriyanti. 2012. “Pengaruh Kepatuhan WP Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan  Pph  Pasal  25/29  WP Badan  Pada  Kpp  Pratama  Denpasar Timur”. Jurnal . Universitas Udayana. Mohamad Rajif. 2012. “Pengaruh
Pemahaman,  Kualitas  Pelayanan,  dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan  Pajak  Pengusaha  UKM  di Daerah  Cirebon”. Skripsi .  Universitas
Gunadarma. Muchsin Ihsan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  dan Pemeriksaan
Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. Skripsi .  Universitas  Negeri Padang.
Mudrajad  Kuncoro.  2003. Metode  Riset untuk  Bisnis  dan  Ekonomi .  Jakarta: Erlangga.
Ni  Luh  Supadmi.  2006.  “Meningkatkan Kepatuhan  WP  melalui  Kualitas Pelayanan”. Jurusan
Akuntansi Universitas Udayana.
Nugraha  Setiawan.  2007.  “Penentuan Ukuran  Sampel  Memakai  Rumus Slovin  dan  Tabel  Krejcie-Morgan: Telaah  Konsep  dan  Aplikasinya.” Makalah . Universitas Padjajaran.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007  tentang  Tata  Cara Penetapan WP Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK01/2012  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Instasi  Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Rahman  Adi  Nugroho.  2012.  “Faktor- faktor  yang  Mempengaruhi  Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran  Membayar  Pajak  sebagai
Variabel  Intervening.” Diponegoro Journal  of  Accounting Volume  1
Nomor 2. Rasyid Mei Mustafa, Sukirman,Giri Luruhbudi. 2011. Pengaruh Keandalan,  Ketanggapan,  Jaminan,
Empati,  Dan  Wujud  Fisik  Terhadap Kepuasan WP Pada Kantor Pelayanan Pajak  Pratama  Purbalingga. Jurnal .
Universitas Jenderal Soedirman.
Resfianis  Menika.  2009.  “Pengaruh
Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  PPh Badan  dalam    Memenuhi    Kewajiban Pajaknya”. Skripsi : FE UNP.
Rika  Anggraeni.  2007.  “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi WP Orang Pribadi  di  Sidoarjo  Barat  Tidak Mengisi  Sendiri  SPT  Tahunannya”.
Skripsi .  Universitas  Kristen  Petra Surabaya.
Romandana  Anggraini.  2011.  “Pengaruh Pengetahuan  Pajak,  Persepsi  tentang
Petugas Pajak
dan Sistem
Administrasi  Pajak  terhadap  Tingkat Kepatuhan  WP  Orang  Pribadi”.  STIE Perbanas Surabaya.
Ruston  Tambunan.  2002.  “Orang  Mau Berhitung  Pajak  dengan  Benar  Saja Harus  Membayar  Mahal!.” Jurnal Perpajakan  Indonesia Volume  1
Nomor 8 halaman 39-40.
Setijo Budi. 2011. “Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Pencapaian Target  Pajak  Se-Kanwil  Djp  Jawa
Timur I”. Jurnal. STIE “Atma Bhakti” Surakarta. Singgih Santoso. 2010. Statistik
Parametrik .  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
Siti  Resmi.  2011. Perpajakan:  Teori  dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Sri  Rustiyaningsih.  2011.  “Faktor-faktor yang    Mempengaruhi    Kepatuhan WP”. Widya  Warta No.  02  Tahun XXXV.  ISSN  0854-1981.  Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis .
Bandung: Alfabeta.
Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. “Pengaruh  Pengetahuan  Pajak  Dan Persepsi  WP  Terhadap  Kepatuhan WP”. Akuntansi Dan Teknologi Informasi Volume  7  Nomor  1  Mei 2008. Syarfina Syarty. 2013. Perbedaan Kepatuhan  antara  Wajib  Pajak  Badan yang  Menggunakan  Jasa  Konsultan dan  yang  Mengurus  Sendiri  di  Kota Padang. Skripsi .  Universitas  Negeri Padang.
Thomas  Sumarsan.  2012. Tax  Review dan Strategi  Perencanaan  Pajak.  Jakarta:
Indeks.
Tulus  Suparto.  2007.  “Analisis  Pengaruh
Pemeriksaan Pajak
terhadap Kepatuhan  WP  Orang  Pribadi: Studi Kasus  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Jakarta  Tebet”. Tesis .  Universitas Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata
Cara
Perpajakan.Vivien.
2005.
“Pengaruh  Penyuluhan  Perpajakan terhadap  Jumlah  WP,  Kepatuhan  WP, dan  Penerimaan  Pajak”. Skripsi . Universitas Kristen Petra Surabaya. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Buku 1 . Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
Yuli  Anita  Siregar.  2012.  “Pengaruh
Pelayanan  Fiskus  Dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  WP
(Studi  Empiris  Terhadap  WP  Di Semarang Tengah)”. Jurnal . Universitas Diponegoro.
Yulianti  dan  Christine.  2010.  “Pengaruh
Reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan  Tahun  2008  Terhadap Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan  (Studi  atas  Perusahaan Manufaktur Publik dalam Masa
Reformasi  Perpajakan)”. Makalah . Universitas Indonesia. http://www.jpnn.com/read/2012/12/29/152 248/Tingkat-Kepatuhan-Wajib-Pajak- Masih-Rendah- http://www.tribunnews.com http://www.pajak.go.id http://www.indodigest.com