## Pendampingan dan Edukasi Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak
Anisa Fahmi 1 , Rizqi Haniyah 2 , Arief Budi Wardana 3 1,3 Program Studi Diploma III Pajak, 2 Program Studi Diploma III PBB/Penilai, Politeknik Keuangan Negara STAN E-mail: 1 anisa.fahmi@pknstan.ac.id, 2 rizqi.haniyah@pknstan.ac.id,
3 wardana.arief@pknstan.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  target  pencapaian  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  DJP  Banten  adalah  meningkatnya kepatuhan  wajib  pajak.  Indikator  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  antara  lain  diukur  dari peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Pengabdian masyarakat Relawan Pajak ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan jumlah SDM petugas pajak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan  pajak  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  asistensi  dan  edukasi  perpajakan. Program Relawan  Pajak dilakukan dalam bentuk  pendampingan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir.
Kata kunci: relawan pajak, e-filing, perpajakan

## Abstract
One of the achievement targets of the Regional Tax Office (Kanwil) of the Directorate General of  Taxes  (DJP)  in  Banten  is  the  increased  compliance  of  taxpayers.  Indicators  of  increased taxpayer  compliance  include  measuring  the  increase  in  the  number  of  taxpayers  submitting Annual Income Tax Report. The community service provided by Tax Volunteers is one solution to overcome the limitations in the number of human resources for tax officials while simultaneously improving the quality of tax services to the public through assistance and tax education. The Tax Volunteer program takes the form of mentoring for taxpayers to report Individual Annual Income Tax and tax education for taxpayers after the deadline for submitting Annual Income Tax Returns has passed.
Keywords: tax volunteer, e-filing, taxation

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki  angkatan  kerja  yang  muda  dan  berkembang,  dengan  pertumbuhan ekonomi digital yang cepat, dan peran di Asia yang semakin besar dalam ekonomi global [1], [2]. Keuntungan tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat gravitasi ekonomi dunia dan berpotensi  menjadi  negara  makmur  yang  inklusif  [3].  Pada  tahun  2045  diperkirakan perekonomian  Indonesia  termasuk  keempat  terbesar  di  dunia  dengan  indikator  pertumbuhan ekonomi 5 sampai dengan 6 persen. Diperkirakan juga Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun  tersebut  mencapai  USD9,1  triliun  atau  Rp120.000  triliun,  dengan pendapatan  per kapita mencapai USD 29.000 [4].
Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif lebih  tinggi  dibandingkan  usia  non  produktif.  Faktor  demografi  ini  menjadi  salah  satu  faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah  penduduk  di  Indonesia  sebesar  270,2  juta  jiwa  [5]  dan  diperkirakan  di  tahun  2045 mencapai  319  juta  jiwa.  Diantara  270,2  juta  jiwa,  31  persennya  merupakan  penduduk  kelas
menengah  (mengalami  kenaikan  8,5%  dibandingkan  tahun  2018).  Jumlah  penduduk  kelas menengah diperkirakan akan naik menjadi 49% di akhir tahun 2030, dan menjadi 70% di tahun 2045  [6].  Tingginya  pertumbuhan  kelas  menengah  menjadi  peluang  kenaikan  penerimaan perpajakan di masa depan.
Penerimaan pajak merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  negara.  Salah  satu  upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak.  Kewajiban  pajak  adalah  kewajiban  yang  melekat  pada  setiap  warga negara yang sudah memenuhi kualifikasi untuk membayar pajak, dalam rangka turut membantu pemerintah  untuk  membangun  negara  dan  mensejahterakan  masyarakat  [7].  Kondisi  saat  ini, jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai Wajib Pajak mencapai 42 juta [8] jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 138,2 juta  [9]. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan SPT Tahunan hanya 19,07 juta pada tahun 2022. Penyampaian SPT Tahunan ini merupakan salah satu indikator kepatuhan  Wajib  Pajak.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  penyampaian  Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun 2022 tercatat 83,2% atau hanya 15,82 juta Wajib Pajak Orang Pribadi [10]. Persentase capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021  yang  sebesar  84,07%.  Berdasarkan  beberapa  penelitian,  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak salah satunya dipengaruhi oleh sistem pajak yang dianut suatu negara dalam pemungutan pajak [11]–[13]. Indonesia menganut sistem self assessment dalam sistem perpajakannya. Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya secara mandiri. Dengan demikian, pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara. Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak  terhadap  peraturan  perpajakan,  semakin  tinggi  pula  keinginan  wajib  pajak  untuk menyampaikan  surat  pemberitahuan  tepat  waktu,  sehingga  kepatuhan  Wajib  Pajak  akan meningkat  [14].  Kesimpulan  tersebut  sejalan  dengan  temuan  Witono  (2008),  Nugroho,  et  al (2016), Fitria (2017), dan Nasution dan Ferrian (2019) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  [15]–[18].  Beberapa  penelitian tersebut mengimplikasikan pentingnya peningkatan pengetahuan Wajib Pajak termasuk dalam hal kewajiban pelaporan pajak (SPT).
Pengetahuan pajak adalah segala informasi terkait dengan pajak yang dapat digunakan wajib  pajak  sebagai dasar untuk  bertindak, mengambil  keputusan, dan  untuk menempuh suatu strategi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan [19]. Minimnya pengetahuan  wajib  pajak  saat  ini  menunjukkan  bahwa  edukasi  perpajakan  yang  dilakukan Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  belum  optimal  yang  kemudian  berdampak  pada  minimnya pengetahuan wajib pajak. Kondisi ini salah satunya disebabkan keterbatasan pegawai pajak yang jumlahnya sekitar 45.000 dengan rasio pegawai per jumlah penduduk 1:7.700, konsultan pajak berjumlah  sekitar  5.600  atau  dengan  rasio  terhadap  jumlah  penduduk  sekitar  1:48.400,  dan terbatasnya  akademisi  dan  jurusan  pajak  di  perguruan  tinggi.  DJP  berupaya  mengatasi keterbatasan jumlah SDM (petugas pajak) untuk memberikan edukasi kepada wajb pajak, salah satunya melalui kerja sama dengan tax center di perguruan tinggi. Kerjasama DJP dan tax center diwujudkan dalam Program Relawan Pajak untuk mendampingi wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan  aktif  dalam  kegiatan  edukasi  pajak.  Kegiatan  edukasi  tersebut  diantaranya  berupa asistensi pengisian Surat Pemberitahuan SPT, asistensi untuk pengalihan NPWP menjadi NIK, dan pendampingan pasca pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan-peraturan perpajakan terutama untuk penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Dengan program pasca pelaporan SPT, diharapkan para Wajib Pajak tersebut dapat  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  dengan  lebih  baik  dan  mandiri  pada  tahun-tahun mendatang.  Pengabdian  masyarakat  Relawan  Pajak  ini  juga  bermanfaat  untuk  mengatasi keterbatasan jumlah SDM petugas pajak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat dalam bentuk asistensi dan edukasi perpajakan.

## 2. METODE
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  dalam  bentuk  program  relawan  pajak  dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana diperlihatkan pada gambar 1.
Gambar 1. Metode Pelaksanaan
Berdasarkan  gambar  1,  tahapan  pelaksanaan  program  relawan  pajak  dapat  diuraikan sebagai berikut:
1) Identifikasi  kebutuhan  jumlah  relawan  dan  mengumumkan  rekrutmen  untuk  memperoleh relawan pajak sesuai kebutuhan. Rekrutmen dan seleksi dilakukan untuk menjaring relawan pajak yang berkomitmen dan memiliki kompetensi yang sesuai.
2) Pemetaan kemampuan relawan dan update informasi perpajakan. Setiap calon relawan diwajibkan mengikuti uji materi seleksi relawan pajak yang hasilnya digunakan  untuk  penentuan  tim  relawan  pajak.  Relawan  pajak  selanjutnya  diharuskan menandatangani  Surat  Pernyataan  Kode  Etik/ Code  of  Conduct bermaterai.  Agar  relawan pajak  mengetahui  informasi  terkini  terkait  perpajakan,  Kanwil  DJP  Banten  mengadakan sharing  session untuk  menjelaskan  teknis  pelaksanaan  pendampingan  dan  pembekalan materi yang diperlukan terkait pengisian SPT Tahunan.
3) Pelaksanaan pendampingan Pengisian SPT Tahunan melalui e-filing . Mekanisme  pelaksanaan  pendampingan  dilakukan  secara  luring  melalui  2  (dua)
skema, yaitu skema Kelas Gadget dan skema Layanan Mandiri. Kelas Gadget merupakan pendampingan  oleh  relawan  pajak  dalam  pengisian  SPT  Tahunan  dengan  menggunakan telepon  seluler  masing-masing  Wajib  Pajak.  Sedangkan,  Layanan  Mandiri  merupakan pendampingan  pengisian  SPT  Tahunan  oleh  Wajib  Pajak  menggunakan  sarana  komputer (PC)  yang  telah  disediakan  oleh  KPP  Pratama  Pondok  Aren.  Pengarah  layanan  dari  KPP Pratama Pondok Aren menentukan Wajib Pajak yang akan dilayani di Kelas Gadget atau di Layanan  Mandiri.  Sesuai  kebijakan  dari  pihak  KPP,  pendampingan  di  Layanan  Mandiri diutamakan  oleh  dosen  pendamping  dan  pendampingan  di  Kelas  Gadget  dilakukan  oleh relawan  pajak  mahasiswa.  Wajib  pajak  yang  mendapatkan  pendampingan  adalah  Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT 1770S atau 1770 SS dengan kelengkapan dokumen yang telah  memenuhi.  Sebelum  mengisi  formulir  SPT  Tahunan,  Wajib  Pajak  diarahkan  untuk melakukan  pemadanan  atau  validasi  NIK-NPWP  terlebih  dahulu.  Jika  status  pemadanan tidak  valid  atau  terdapat  kendala,  solusinya  disesuaikan  dengan  penyebab  ketidakvalidan tersebut dan pengisian formulir SPT Tahunan tetap dapat dilanjutkan. Selanjutnya, relawan pajak akan memberikan panduan praktis langkah demi langkah tentang pengisian formulir pajak,  sesuai  dengan  Bukti  Potong  pajak  yang  dimiliki  Wajib  Pajak.  Relawan  pajak  juga menjelaskan istilah-istilah yang perlu diketahui Wajib Pajak dan mengingatkan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan.
4) Pelaksanaan edukasi perpajakan setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir. Edukasi  dan  sosialisasi  materi  perpajakan  dilaksanakan  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Edukasi  secara  langsung  dilakukan  dengan  mengunjungi  Wajib  Pajak  yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren yang memiliki pekerjaan bebas atau memiliki usaha
Identifikasi kebutuhan jumlah relawan dan rekrutmen sesuai kebutuhan Pemetaan kemampuan relawan dan update informasi perpajakan Pendampingan pengisian SPT Tahunan Edukasi perpajakan pasca penyampaian SPT Tahunan
(UMKM  Orang  Pribadi).  Sedangkan  edukasi  secara  tidak  langsung  dilakukan  melalui saluran audio visual, sosial media dan media lainnya baik dalam bentuk interaksi satu arah maupun dua arah.
Adapun target luaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa keberhasilan Wajib  Pajak  dalam  menyampaikan  SPT  yang  diukur  dari  Bukti  Penerimaan  Elektronik  yang diterima Wajib Pajak pada e-mail terdaftar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pendampingan SPT Tahunan
Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat melalui program relawan pajak dimulai pada tanggal  1  Maret  2023  dengan  melakukan  pendampingan  SPT  Tahunan  kepada  Wajib  Pajak. Lokasi pendampingan tidak hanya dilakukan di KPP Pratama Pondok Aren namun juga di Kantor Walikota Tangerang Selatan. Pendampingan di Kantor Walikota Tangerang Selatan ditargetkan untuk  membantu  Wajib  Pajak  yang  bekerja  sebagai  PNS  di  Pemerintahan  Kota  Tangerang Selatan.  Karena  Wajib  Pajak  yang  didampingi  merupakan  PNS  yang  penghasilannya  telah dipotong  dan  dilaporkan  oleh  bendahara  instansi  masing-masing  dan  umumnya  PNS  hanya memiliki  penghasilan  yang  bersumber  dari  pekerjaan,  pelaksanaannya  berjalan  dengan  lancar tanpa ada kendala.
Gambar 2. Pendampingan Pengisian SPT Tahunan di Kantor Walikota Tangerang Selatan
Berbeda  dengan  target  pendampingan  di  Kantor  Walikota  Tangerang  Selatan, pendampingan di KPP Pratama Pondok Aren menargetkan Wajib Pajak dengan latar belakang pekerjaan  yang  cukup  bervariasi.  Pada  prinsipnya,  pendampingan  dilakukan  dengan memberdayakan Wajib Pajak agar dalam pelaporan SPT Tahunan berikutnya, Wajib Pajak dapat melakukannya  secara  mandiri.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  kendala sehingga diperlukan bantuan lebih lanjut agar Wajib Pajak dapat menyelesaikan kewajiban dalam penyampaian SPT Tahunan. Kendala dan solusi yang dihadapi relawan pajak selama melakukan pendampingan diantaranya:
- Wajib Pajak belum menyiapkan Bukti Potong PPh 21 yang diperlukan untuk mengisi formulir SPT Tahunan.
Atas  kendala  ini,  relawan  pajak menyarankan  Wajib Pajak  untuk menghubungi bendahara perusahaan tempatnya bekerja agar dapat mengirimkan soft file Bukti Potong melalui e-mail atau aplikasi chat yang biasa digunakan. Bila cara ini tidak dapat dilakukan, relawan pajak meminta  Wajib  Pajak  melengkapi  dokumen  terlebih  dahulu  dan  kembali  setelah  dokumen yang diperlukan diperoleh.
- Terdapat kesalahan dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21.
Berdasarkan UU HPP, terdapat perubahan tarif PPH Pasal 21 yang berlaku mulai tahun pajak 2022. Pemerintah menambahkan lapisan ke lima pada tarif PPH Pasal 21 dengan tarif 35% untuk  Penghasilan  Kena  Pajak  di  atas  Rp.5  miliar  dalam  setahun.  Selain  itu  pada  lapisan pertama,  pemerintah  memperbesar  Penghasilan  Kena  Pajak  dalam  setahun  yang  semula  0
sampai  dengan  Rp.50  juta  menjadi  0  sampai  dengan  Rp.60  juta.  Kesalahan  dalam  bukti pemotongan  PPH  Pasal  21  salah  satunya  terjadi  karena  bendahara  perusahaan  belum menyesuaikan penghitungan pajak karyawan dengan ketentuan terbaru (UU HPP). Sehingga status  dalam  pelaporan  SPT  Wajib  Pajak  karyawan  menjadi  “Lebih  Bayar”.  Berdasarkan arahan  KPP  Pratama  Pondok  Aren  terkait  kendala  ini,  penginputan  data  Bukti  Potong disesuaikan nominalnya dengan yang terhitung pada sistem ( e-filing ). Kemudian Wajib Pajak diminta untuk memberitahukan kepada bendahara perusahaan agar penghitungan PPh Pasal 21 dan Bukti Potong diperbaiki sesuai dengan tarif dan lapisan terbaru.
- Akses djponline terganggu akibat banyaknya pengguna server secara bersamaan. Ketika  kendala  ini  terjadi,  Wajib  Pajak  diminta  menunggu  terlebih  dahulu  hingga  dapat tersambung  kembali.  DJP  sudah  mengantisipasi  adanya  risiko  kepadatan  akses server sehingga masalah tersebut dapat cepat teratasi.
- Wajib Pajak tidak terbiasa menggunakan perangkat komputer ataupun memanfaatkan layanan internet.
Untuk  membantu  Wajib  Pajak  dengan  keterbatasan  seperti  ini,  relawan  pajak  membantu pengisian  formulir  SPT  melalui  e -filing dengan  meminta  persetujuan  terlebih  dahulu  dari Wajib Pajak. Namun demikian, relawan pajak juga menyampaikan bahwa seluruh pengisian SPT tetap menjadi tanggung jawab Wajib Pajak, demikian pula dengan konsekuensi akibat pengisian tersebut. Selain itu, relawan juga mengonfirmasi pengisian data pada setiap tahapan kepada Wajib Pajak.
- Wajib Pajak belum pernah menyampaikan SPT Tahunan melalui e-filing .
Wajib  Pajak  yang  baru  pertama  kali  menyampaikan  SPT  Tahunan  melalui e-filing ,  akan dipandu oleh relawan untuk melakukan registrasi djponline disertai beberapa penjelasan yang diperlukan  mengenai  kewajiban  setelah  terdaftar.  Selanjutnya,  relawan  memberikan pendampingan dalam pengisian SPT Tahunan.
- Wajib Pajak lupa password atau lupa alamat email. Agar  pengisian  SPT  Tahunan  dapat  dilakukan,  relawan  membantu  Wajib  Pajak  untuk membuat  password  baru  atau  menginput  alamat  email  yang  baru  pada  djponline.  Namun untuk  membuat  password  baru,  Wajib  Pajak  perlu  menyiapkan Electronic  Filing Identification Number (EFIN). Pembaruan password dapat berjalan lancer bila Wajib Pajak masih  mengetahui  nomor  EFIN-nya.  Jika  EFIN  tidak  diketahui  atau  terlupa  karena  tidak dicatat, Wajib Pajak diarahkan untuk memintanya kembali ke bagian layanan KPP.
- Wajib Pajak mengaktifkan kembali NPWP namun belum pernah membuat akun djponline, belum memiliki e-mail dan tidak memiliki nomor ponsel.
Untuk  membuat  akun  djponline,  diperlukan  alamat  e-mail  dan  nomor  ponsel  karena  link aktivasi dikirimkan  melalui  email.  Kode  verifikasi  pada  tahapan akhir pengisian  SPT juga dapat  dikirimkan  ke  nomor  ponsel  Wajib  Pajak.  Atas  kendala  ini,  relawan  membantu membuatkan  email  Wajib  Pajak  dengan  persetujuan  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak  juga memberikan  nomor  ponsel  anggota  keluarga  untuk  digunakan  membuat  email.  Namun, relawan pajak perlu meminta persetujuan pemilik nomor ponsel sebelum menginput nomor tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik nomor ponsel melalui telefon, proses pembuatan email dapat diselesaikan dan dilanjutkan dengan pembuatan akun djponline.
Gambar 3. Pendampingan Pengisian SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Aren
b. Edukasi perpajakan untuk Wajib Pajak Badan Usaha
Selain  melakukan  pendampingan  pengisian  SPT,  tim  Relawan  Pajak  juga  melakukan pendampingan kepada Wajib Pajak Badan Usaha dalam bentuk Kelas Pajak Online dengan topik “Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Badan”. Kelas Pajak Online diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2023 melalui zoom meeting dengan jumlah peserta 48 orang. Sebelum penyampaian materi, peserta diminta untuk mengisi pretest dahulu untuk mengetahui pemahaman awal Wajib Pajak.
Materi yang disampaikan pada Kelas Pajak Online tersebut diantaranya hak Wajib Pajak, penghasilan yang dikenai pajak beserta tarif untuk masing-masing kategori penghasilan. Selain itu,  dijelaskan  juga  mengenai  skema  pajak  penghasilan  yang  dikenakan  kepada  Wajib  Pajak Badan. Terdapat 2 (dua) skema tarif pajak penghasilan Wajib Badan, yaitu skema tarif PPh final dan  skema  tarif  PPh  normal  atau  tarif  umum.  Tarif  PPh  dengan  skema  normal  dirasa menghasilkan  perhitungan  PPh  yang  lebih  menggambarkan  kondisi  wajib  pajak,  meskipun membutuhkan kesiapan dari wajib pajak untuk dapat melaksanakan pembukuan. Adapun skema PPh Final menawarkan kesederhanaan dalam perhitungannya (0,5% x omzet) karena ditujukan kepada  Wajib  Pajak  dengan  peredaran  usaha  tidak  lebih  dari  Rp4,8  milyar  setahun.  Namun, skema  ini  tidak  dapat  dilakukan  selamanya  karena  terdapat  batas  waktu  dalam  penerapannya. Khusus  untuk  Wajib  Pajak  Badan  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT)  diberikan  jangka waktu 3 tahun, sedangkan Wajib Pajak Badan selain PT diberikan kelonggaran sampai 4 tahun.
Selanjutnya,  pembahasan  dilanjutkan  dengan  menjelaskan  proses  penyusunan  laporan keuangan  yang  paling  sedikit  terdiri  dari  Laporan  Laba  Rugi  dan  Laporan  Posisi  Keuangan. Pengetahuan  tentang  akuntansi  secara  umum  diberikan  untuk  memberikan  informasi  yang memadai kepada Wajib Pajak bagaimana mempersiapkan pembukuan. Selain itu dijelaskan juga mengenai rekonsiliasi fiskal untuk dapat menghasilkan laba fiskal dari laporan keuangan yang ada.  Hal  ini  dibutuhkan  Wajib  Pajak  mengingat  tidak  semua  ketentuan  yang  berlaku  secara akuntansi dapat langsung diterapkan untuk kepentingan perpajakan.
Setelah  Wajib  pajak  diberikan  informasi  mengenai  skema  PPh  dan  pembukuan,  tim pengmas relawan pajak memaparkan instrumen pelaporan Wajib Pajak Badan menggunakan SPT Tahunan PPh Formular 1771. Penjelasan dimulai dari lampiran-lampiran yang harus diisi sampai dengan  pengisian  SPT  induk.  Selanjutnya  tim  memberikan  penjelasan  mengenai  saluran  yang dapat  dipilih  oleh  wajib  pajak  untuk  menunaikan  kewajiban  pelaporan  SPT  Tahunan.  Sebagai penutup, dijelaskan pula konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak apabila tidak atau terlambat dalam melaporkan SPT. Diharapkan pengetahuan mengenai SPT Tahunan PPh ini dapat meningkatkan minat dan kesadaran wajib pajak untuk lebih mematuhi ketentuan perpajakan.
Gambar 4. Pendampingan bagi Wajib Pajak Badan Melalui Kelas Pajak Online
Antusiasme Wajib Pajak Badan Usaha selama mengikuti Kelas Pajak Online terlihat dari pertanyaan-pertanyaan  yang  disampaikan  baik  secara  langsung  maupun  melalui  kolom  chat. Untuk  mengetahui  pemahaman  peserta  setelah  mengikuti  Kelas  Pajak  Online,  pada  akhir  sesi peserta  diminta  mengisi  posttest.  Edukasi  perpajakan  kepada  Wajib  Pajak  memiliki  beberapa kepentingan, diantaranya:
1. Pemenuhan Kewajiban Pajak
Edukasi perpajakan membantu Wajib Pajak memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Temuan empiris menunjukkan bahwa pemahaman yang baik memperkuat kepatuhan pajak secara keseluruhan.
2. Mencegah Pelanggaran Perpajakan
Edukasi  perpajakan  membantu  mencegah  pelanggaran  perpajakan  yang  tidak  disengaja. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur perpajakan, Wajib Pajak dapat menghindari  kesalahan  dalam  pelaporan  penghasilan,  penghitungan  pajak,  atau  pengisian SPT.  Sehingga  Wajib  Pajak  dapat  terhindar  dari  kemungkinan  sengaja  atau  tidak  sengaja terjadinya pelanggaran perpajakan yang dapat berakibat pada sanksi dan denda.
3. Optimalisasi Manfaat Perpajakan
Edukasi  perpajakan  membantu  Wajib  Pajak  memanfaatkan  berbagai  insentif  dan  fasilitas perpajakan yang ada. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai insentif, pengurangan pajak, atau potensi pengembalian pajak, Wajib Pajak dapat mengoptimalkan manfaat yang mereka peroleh dari sistem perpajakan.

## 4. KESIMPULAN
Program Relawan Pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada program relawan pajak adalah pendampingan pengisian SPT Tahunan. Pendampingan yang diberikan oleh relawan pajak selain bertujuan untuk membantu pengisian SPT Tahun 2022, juga memberikan edukasi kepada masyarakat  mengenai  kewajiban  lapor  SPT  Tahunan  yang  dapat  dilakukan  secara online dan mandiri. Beberapa Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa pelaporan SPT melalui e-filing harus dilakukan di KPP. Sehingga perlu diberikan pemahaman bahwa laporan dapat dilakukan dimana saja secara mandiri. Namun untuk bisa melakukan pelaporan SPT secara mandiri, panduan praktis mengenai  tata  cara  pengisian  SPT  perlu  disampaikan  juga  kepada  Wajib  Pajak.  Para  relawan menjelaskan  terkait  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dan  dipersiapkan  oleh  wajib  pajak  untuk dapat  melakukan  pengisian  SPT  Tahunan  secara  mandiri.  Dengan  demikian,  diharapkan  pada tahun-tahun mendatang para Wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan fasilitas dan kemudahan untuk melaporkan pajaknya tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak

## DAFTAR PUSTAKA
[1] H.  Limanseto,  2022,  Indonesia  memiliki  angkatan  kerja  yang  muda  dan  berkembang, dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat, dan peran di Asia yang semakin besar dalam ekonomi global, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3913/generasi-muda-yang-berkualitas-tinggi- berperan-penting-dalam-pertumbuhan-ekonomi-di-era-society-50  (accessed  Mar.  15, 2023).
[2] IMF,  2018,  Laporan  Tahunan  IMF  2018  Tinjauan  Umum  Membangun  Masa  Depan Bersama, [Online]. Available: https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2018- id.pdf.
[3] OECD, 2018, Survey Economi OECD Indonesia 2018, OECD Econ. Surv.  Indones. 2018 , vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699.
[4] R. Indonesia, 2017, Pendapatan Per Kapita 29 Ribu Dolar, Presiden Jokowi: Pada 2045, Indonesia  Masuk  4  Besar  Dunia, Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia , https://setkab.go.id/pendapatan-per-kapita-29-ribu-dolar-presiden-jokowi-pada-2045- indonesia-masuk-4-besar-dunia/.
[5] Novrizaldi,  2021,  Hasil  Survei  Penduduk  2020  Peluang  Indonesia  Maksimalkan  Bonus Demografi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia , https://www.kemenkopmk.go.id/hasil-survei-penduduk-2020- peluang-indonesia-maksimalkan-bonus-demografi (accessed Mar. 20, 2023).
[6] G. Octania, 2021, Peran Pemerintah dalam Rantai Pasok Beras Indonesia, Cips , no. 32, p. 44, 2021.
[7] M. Faisol and I. Y. Andini, 2019, Intensifikasi Pengetahuan Pajak Pada Relawan Pajak, Jurnal ABDIRAJA , vol. 2, no. 2, pp. 18–23, doi: 10.24929/adr.v2i2.759.
[8] M. Wildan, 2022, Simak di Sini, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Berbagai Negara, DDTC  News ,  https://news.ddtc.co.id/simak-di-sini-jumlah-wajib-pajak-orang-pribadi-di- berbagai-negara-38024 (accessed Mar. 05, 2023).
[9] Badan  Pusat  Statistika,  2020,  Agustus  2020:  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT) sebesar 7,07 persen, Badan Pusat Statistik , https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat- (accessed
Mar. 07, 2023).
[10] M. Wildan, 2023, Rasio Kepatuhan Formal 2022 Tembus 83%, DJP Buka Opsi Naikkan Target, DDTC  News ,  https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal-2022-tembus-83- djp-buka-opsi-naikkan-target-44704 (accessed Mar. 05, 2023).
[11] L.  Nurlaela,  2018,  Pengaruh  Self  Assessment  System  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut, Jurnal Wahana Akuntansi. , vol. 3, no. 1, pp. 1–11.
[12] I.  L.  P.  Anjanni,  D.  W.  Hapsari,  and  A.  G.  Asalam,  2019,  Pengaruh  Penerapan  Self Assessment  System,  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017), Jurnal Akademi Akuntansi , vol. 2, no. 1, pp. 11–19.
[13] E.  Satyawati  and  M.  P.  Cahjono,  2017,  Pengaruh  Self  Assesment  System  dan  Sistem Informasi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak, Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan , vol. 13, no. 1, pp. 31–43.
[14] N. Rahayu, 2017, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Akuntansi Dewantara , vol. 1, no. 1, pp. 15– 30, doi: https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21.
[15] B.  Witono,  2008,  Peran  Pengetahuan  Pajak  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak, Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia ,  vol.  7,  no.  2,  pp.  196–208,  doi:
10.23917/reaksi.v7i2.2624.
[16] A.  Nugroho,  R.  Andini,  and  K.  Raharjo,  2016,  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi), Journal of Accounting , vol. 2, no. 2, pp. 1–13, [Online]. Available: http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/viewFile/452/438.
[17] D.  Fitria,  2017,  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak, JABE  (Journal  of  Applied  Business  and Economic , vol. 4, no. 1, p. 30, Oct. 2017, doi: 10.30998/jabe.v4i1.1905.
[18] A. P. Nasution, 2017, Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik , vol. 7, no. 2, pp. 207–224, 2017.
[19] D. Fermatasari, 2013, Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak:(survey di KPP Pratama Bandung Karees), Universitas Komputer Indonesia, 2013.