## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Pornografi di Media Internet

## Ghozi Naufal Qois
Ghozi.naufal.qois-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Pornography has become a material for sale and purchase transactions. Pornographic transactions on the internet have many processes , so that there are many laws and regulations that can be applied. This creates legal uncertainty. The formulation of the problem in this research is the qualification of criminal acts related to pornography selling and buying transactions on the internet media and the accountability of criminals in selling and buying pornography on the internet media. The research method used is legal research through a conceptual approach and a statutory approach to assess existing legal problems. The results of this study show that the sale and purchase of pornography via the internet can be applied to the ITE and pornography laws. Then the responsibility depends on the evidence in the process of proving in court what the form of pornography is. Keywords: Criminal Liability; Transactions; Buying and Selling; Pornography; Internet.

## Abstrak
Pornografi  sudah  menjadi  bahan  yang  di  transaksi  jualbelikan. Transaksi  pornografi  di  media  internet  memiliki  banyak  proses seperti penawaran, kesepakatan, penyerahan barang, dan pembayaran sehingga  terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan. Hal ini membuat ketidak pastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kualifikasi tindak pidana terkait transaksi jualbeli pornografi di media internet dan pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana dalam transaksi jualbeli pornografi  di media internet. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  legal  research  dengan melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang- undangan untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian  tersebut  diketahui  bahwa  transaksi  jualbeli  pornografi melalui internet dapat diterapkan Undang-Undang ITE dan Pornografi. kemudian  pertanggungjawabannya  tergantung  dari  pembuktian dalam proses pembuktian di dalam persidangan apakah bentuk dari pornografi tersebut.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban  Pidana;  Transaksi;  Jual  Beli, Pornografi; Internet.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 6 November 2021
How to cite: Ghozi Naufal Qois ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Pornografi di Media Internet’ (2021) Vol. 4 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 17 Mei 2021; Diterima 15 Oktober 2021; Diterbitkan 5 November 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i6.31849
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Ghozi Naufal Qois

## 2342 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi dan informasi terus berkembang secara pesat sesuai dengan  Perkembangan  zaman.  Dengan  perkembangan  teknologi  ini  menjadikan kondisi dunia seakan-akan tidak memiliki batas negara, sehingga muncul pandangan bahwa  dunia  tidak  terbagi  lagi  oleh  ideologi    tetapi  teknologi.  Oleh  karena  itu sekarang  teknologi  tidak  dipisahkan  dengan  ilmu  pengetahuan  karena  ilmu pengetahuan yang awalnya hanya berinteraksi dengan teknologi kini telah menjadi inovator didalam pengembangan  teknologi canggih. Dengan ilmu pengatahuan dan teknologi yang semakin menyatu menyebaban kedua hal tersebut disebut IPTEK. 1
Salah satu inovasi yang muncul pada era modern ini adalah adanya internet. Dengan kemajuan  internet di era globalisasi ini telah merubah pola hidup  di masyarakat seperti perubahan budaya, ekonomi, sosial, keamanan, hingga penegakan hukum. 2
Adanya  internet  terhadap  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  tidak selalu  memberikan  dampak  positif,  tetapi  juga  memunculkan  dampak  negatif, beberapa  dampak  megatif  tersebut  adalah  munculnya  kejahatan  baru  yaitu kejahatan  dunia  maya  ( cyber crime ). 3 Salah  satu  kejahatan  dunia  maya  tersebut adalah kejahatan pornografi.
Kemajuan  teknologi  dengan  adanya  internet  membuat  penyebarluasan pornografi semakin mudah karena para pelaku tidak perlu lagi bertemu langsung dengan para peminat pornografi tersebut. Proses penawaran yang dapat dilakukan di  internet  seperti  melalui  blog,  media  sosial  dan  bentuk  sarana  lain  yang  ada di  internet,  kemudian  proses  penyebarluasan  pornografi  yang  tidak  lagi  harus menggunakan  sarana  seperti  VCD,  DVD,  majalah,  dan  bentuk  lainnya,  tetapi juga dapat berupa informasi atau dokumen elektornik yang dapat disebarluaskan langsung  melalui  media  internet,  serta  jika  terdapat  transaksi  yang  harus
1 Didik Endro P., Hukum Pidana Untaian Pemikiran (Airlangga University Press 2019).[49].
2 Mutia  Rahma  Wardani  dan  Joko  Priyono,  ‘Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi Elektronik Melalui Instagram’ (2020) Vol. 13 NOTARIUS.[849].
3 Kassandra Madya, ‘Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku Kejahatan Prostitusi Anak  Melalui Transaksi  Elektronik Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Informasi  Dan Transaksi  Elektronik’ (2019) Vol. 1 Jurnal of Law.[2].
dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh  peminat  pornografi  dapat  langsung  melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran elektronik sehingga tidak perlu bertemu antara  pelaku  penyebarluasan  pornografi  dengan  pihak  yang  berminat  dengan pornografi tersebut. Dengan kemudahan tersebut membuat banyak sekali pihak yang  menggunakan  sarana  tersebut  untuk  mencari  kesempatan  mendapatkan keuntungan dengan cara memperjualbelikan pornografi, Padahal pornografi dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan lain seperti pemerkosaan, penindasan, bahkan hingga pembunuhan.
Di Indonesia Pada dasarnya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur  terkait  pornografi  di  media  internet  dengan  adanya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yaitu pada Pasal 27 ayat (1) yang dimana mengatur  terkait  larangan  yang  berhubungan  dengan  penyebarluasan  konten yang    melanggar  kesusilaan.  Kemudian  diatur  pula  di  dalam  Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi) dalam Pasal 4 yang dimana mengatur perbuatan yang dilarang terhadap pornografi.
Dengan  adanya  media  internet  dan  banyak  bentuk  kemesan  dalam penyebarluasan pornografi seperti VCD, DVD, majalah, informasi atau dokumen elektronik, serta juga menjadikan pornografi sebagai objek yang di transaksikan untuk  mencari  keuntungan,  membuat  hukum  juga  harus  menyesuaikan  dengan kasus-kasus yang ada dilapangan agar tercipta kepastian hukum.
Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk mengakaji lebih dalam bagaimana bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  transaksi  pornografi  di  media internet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul ” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dalam Transaksi Jual beli Pornografi Di Media Internet”.

## 2344 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...

## Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  secara  normatif.  Pendekatan  terhadap  masalah dilakukan melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan Pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## Kualifikasi Tindak Pidana Terkait Transaksi Jual Beli Pornografi di Media Internet
Para sarjana memberikan  pendapatnya terkait  definisi atau pengertian tentang pornografi yaitu: HB. Jassin 4 menyatakan bahwa pomografi adalah setiap gambar atau  tulisan  yang  ditulis  atau  digambar  yang  memiliki  maksud  dengan  sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi yang melihat atau membaca menjadi terangsang dan syahwat berkobar-kobar di daerah kelaminan; Disini konsep pornografi  yang  digunakan  adalah  secara  sempit  yang  dimana    bentuk  pornografi hanya dalam bentuk tulisan atau gambar, untuk zaman sekarang bentuk pornografi dapat lebih luas lagi seperti film. video, dan berbagai jenis bentuk informasi laiinya.
Neng Djubaedah 5 memberikan definisi bahwa pomografi adalah visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi, atau karya cipta manusia tentang perilaku atau perbuatan laki-laki dan atau perempuan yang erotis atau sensual, menunjukan keadaaan atau memberi kesan telanjang bulat yang menunjukan secara  langsung alat-alat vital yang dapat merangsang nafus atau gairah seksual seperti tidak ditutup atau  seakan-akan  tidak  ditutup  bagian  payudara  atau  pinggul  dan  sekitamya. Bentuk tindakan juga dapat seperti tarian, ciuman, bunyi  atau desah yang memberi kesan persenggamaan atau percumbuan, gerakan masturbasi, homoseksual, lesbian, sodomi, oral seks, coffus interuptus . Tujuan atau akibat dari gambaran perbuatan tersebut mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi.
Perbuatan yang merangsang bangkitnya nafsu birahi tersebut tidak saja  antar pasangan yang berlainan jenis, baik antar muhrim atau antar bukan muhrim. Tetapi
4 Tjipta Lesmana, Pornoqrafi Dalam Media Massa (Puspa Swara 1994).[109].
5 Neng Djubaedah. Pornogafi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum lslam (Prenada Media 2003).[254].
juga termasuk didalamnya perbuatan dengan sesame jenis. Kemudian juga termasuk hubunngan manusia dengan sesuatu hal yang tidak normal pada umumnya seperti antara manusia dengan binatang, antar binatang atau antara manusia hidup dengan manusia yang telah meninggal dunia atau bahkan dengan benda-banda mati seperti dildo dan alat seksualitas lainnya.
Selain perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi, pornografi juga termasuk bagi orang  yang melihatnya dan atau mendengamya dan atau menyentuhnya dapat muncul rasa menjijikkan dan atau memuakkan dan atau memalukan pada dirinya. Pada  intinya  adalah  naiknya  birahi  seseorang  dapat  berbeda  antara  satu  dengan yang lainnya,  hal ini karena tergantung dengan kaidah-kaidah agama dan atau adat- istiadat setempat .
Pada dasarnya konsep pornografi pada suatu tempat berbeda dengan tempat yang  lainnya.  Perbedaan  ini  dikarenakan  pandangan  masyarakat  tiap  daerah yang  berbeda  dalam  menilai  suatu  materi  masuk  dalam  pornografi  atau  tidak. Perkembangan  zaman  juga  mempengaruhi  pandangan  masyarakat  terkait  materi yang masuk dalam konsep pornografi.
Jika  dilihat  di  dalam  KUHP  sendiri  sebagai  undang-undang  umum  hukum pidana, definisi pornografi sendiri tidak dijelaskan secara sprsifik. Tanpa adanya definisi pornografi di dalam KUHP ini menyebabkan banyak sekali kasus-kasus pornografi yang tidak dapat dijerat karena pasal-pasal yang terdapat didalam KUHP bersifat multitafsir atau tidak jelas. Oleh karena itu definisi pornografi diperjelas  dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu:
Pasal 1 ang ka 1 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan/atau  pertunjukan  di  muka umum,  yang  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang  melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Jika dilihat konsep terkait pornografi pada dasarnya masih bersifat luas atau abstrak, tetapi terdapat esensi yang sama, yaitu sesuatu baik dalam bentuk tulisan, gambar atau berbagai bentuk  media komunikasi, yang menggambarkan seksual atau  sensualitas,  dapat  membuat  siapa  yang  melihatnya  membuat  terangsang

## 2346 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
birahinya, hal tersebut bertentangan dengan moral yang ada dimasyrakat karena dapat merusak moral masyarakat serta merendahkan martabat manusia.
Jika  dilihat  disini  maka  moral  masyarakat  adalah  tolak  ukur  yang  sangat penting dalam mengukur bagaimana suatu bentuk informasi atau komusikasi apapun masuk  dalam  konsep  pornografi.  Pengaturan  hukum  pidana  terkait  pornografi ataupun penegak hukum terhadap kasus pornografi juga harus melihat pandangan -padangan  yang  ada  dimasyarakat,  baik  dari  segi  moral,  ideologi,  budaya  dan kepentingan-kepentingan  Negara  lainnya,  karena  hukum  pidana  sendiri  adalah cerminan  peradaban  yang  dimana  ideologi,  keadaan,  kepentingan  kepentingan suatu Negara mempengaruhi perkembangan hukum pidana di Negara tersebut.
Berkembangnya  zaman  perbuatan  manusia  tidak  hanya  dilakukan  dengan perbuatan  yang  dilakukan  didunia  nyata,  tetapi  juga  perbuatan  yang  dilakukan di dunia maya (cyber space). Begitu pula dengan perbuatan hukum yang dimana juga pada zaman sekarang ada yang dilakukan di dunia maya. salah satunya adalah transaksi elektronik.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia  yaitu pada  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  ITE  yaitu  “transaksi  elektronik  adalah perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya”. Dalam pengertian tersebut transaksi elektronik  adalah  suatu  perbuatan  hukum.  Perbuatan  hukum  menurut  Peter Mahmud  Marzuki  yang  menyebutkan  perbuatan  hukum  dengan  istilah  tindakan hukum  bahwa  “tindakan  hukum  adalah  tindakan  yang  diatur  oleh    hukum“, 6
Tindakan  yang  mempunyai  relevansi  dengan  hukum  sehingga  dalam  tindakan tersebut mempunyai kaitan dengan adanya hak dan kewajiban subjek hukum, maka tindakan tersebut adalah Tindakan yang diatur oleh hukum. 7 Perbuatan hukum juga memeliki  relevansi  dengan  status  subjek  hukum  karena  perbuatan  hukum  dapat merubah atau menetapkan status subjek hukum. 8
6 Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum (kencana 2008).[210].
7 ibid. 8 ibid.
Jika menurut R. Soeroso menyatakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum). perbuatan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak akibat dari perbuatan ini yang diatur oleh hukum, karena akibat bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum”. 9
Jika dilihat dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki relevansi dengan hukum, yang dilakukan oleh subjek hukum baik manusia atau badan hukum dengan sengaja, dengan adanya perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya akibat hukum seperti hak, kewajiban, atau status subjek hukum. Kemudian unsur transaksi elektronik selanjutnya  adalah  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  atau media  elektronik  lainnya.  Maksud  dari  komputer  jika  dilihat  dalam  Undang- Undang ITE,  Pasal 1 angka 14 yaitu “Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan”.
Jika  dilihat  dari  pendapat  para  ahli  seperti  Robert  H.  Blissmer  yang menyebutkan  bahwa  Komputer  adalah  suatu  alat  elektronik  yang  mampu melakukan  beberapa  tugas  seperti  menerima  input,  memproses  input, menyimpan perintah-perintah dan menyediakan output dalam bentuk informasi.
Kemudian pengertian Internet tidak dijelaskan didalam peraturan perundang- undangan.  Jika  menurut  pendapat  para  ahli  yaitu  Sibero  menjelaskan  terkait internet  yaitu  “Internet  ( Internconnected Network )  adalah  jaringan  komputer yang  menghubungkan  antar  jaringan  secara  global,  internet  dapat  juga disebut jaringan dalam suatu jaringan yang luas”. 10 Jadi internet masuk dalam jaringan  komputer.  Jadi  kesimpulan  dari  pengertian  komputer  di  sini  adalah alat elektronik yang dapat memproses informasi atau dokumen elektronik baik menyimpan data, memprosesnya, atau menyimpannya. salah satu bentuk dari jaringan komputer tersebut adalah internet.
9 R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2011).[209].
10 Alexander F. K. Sibero, Kitab Suci Web Programming (MediaKom 2011).[10].

## 2348 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
Menurut  Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang ITE  Ruanglingkup dari transaksi adalah    “Penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik  dapat  dilakukan  dalam  lingkup publik ataupun privat”. Pasal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang PSE)  menjelaskan bahwa penyelenggaraan Transaksi  Elektronik  dalam  lingkup  privat  meliputi  Transaksi  Elektronik:  antar Pelaku  Usaha;  antara  Pelaku  Usaha  dengan  konsumen;  antar  pribadi;  antar Instansi;  dan  antara  Instansi  dengan  Pelaku  Usaha  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 11 Kemudian untuk ruang lingkup publik  meliputi Penyelenggara Transaksi Elektonik yang dilakukan oleh instansi atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik. 12
Penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik  dalam  lingkup  publik  atau  privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan  dalam  Peraturan-perundang-undangan  yang  ada. 13 Jika  dilihat dari runglingkupnya maka transaksi elektonik disini memiliki minimal 2 pihak agar suatu perbuatan hukum dapat dikatakan suatu transaksi. Contoh dari para pihak tersebut adalah antar pelaku usaha,antar pribadi, atau bahkan dalam ruanglingkup publik seperti penyelenggara layanan publik.
Jadi  disini  yang  dimaksud  transaksi  elektronik  adalah  segala  perbuatan hukum yang dimana perbuatan hukum, dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya, dilakukan oleh lebih dari satu pihak yang ruang lingkupnya sangat luas, baik itu secara privat ataupun secara publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Jual beli adalah perbuatan hukum yang dimana terdapat dua pihak yaitu penjual yang menawarkan barang dengan harga tertentu dan pembeli yang membutuhkan barang
11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189).
12 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189).
13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189).
dan akan membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan penjual.
Jika dilihat dalam burgerkijk wetboek (selanjutnya disebut BW) terjemahan Sobekti dalam pasal 1457 mendefinisikan Jual beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.
Terjadinya jual beli adalah ketika telah ada kesepakatan diantara dua pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Pada pasal 1458 BW menjelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini telah mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupuun harganya belum dibayar. Hal ini sesuai dengan asas konsesualisme dalam perjanjian. 14
Dalam perjanjian jual beli seorang penjual memiliki 2 kewajiban yang harus ia penuhi. Kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 1473 BW yaitu
1. Menyerahkan barang;
2. Menanggung barang yang dijual.
Maksud  dari  penyerahan  disini  adalah  terdapat  pemindahan  barang  yang telah dijual berdasarkan perjanjian jual beli ke dalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli.  Dan  maksud  menanggung  yang  menjadi  kewajiban  si  penjual  adalah menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram serta menjamin bahwa  tidak  ada  cacat  barang  yang  tersembunyi. 15 Berdasarkan  pasal  1473  BW bahwa penjual harus secara tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan jika dalam perjanjian tersebut ada klausul yang tidak jelas maka akan menjadi kerugian untuk penjual itu sendiri. Dalam penyerahan pun juga tergantung dari jenis benda yang menjadi objek jual beli. Sebelum menjelaskan terkait penyerahan ( levering) m aka perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis benda.
Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Dinyatakan bahwa jual beli tersebut sah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, hal ini dapat dilihat didalam Pasal 1320 BW yang menyebutkan bahwa. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4
14 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (kencana 2015).[305].
15 ibid.
2350

## Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
syarat yaitu:
1.  Se pakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Maksud dari sebab yang halal adalah jika dilihat dari pasal 1337 BW  bahwa suatu sebab sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentang dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pada dasarnya transaksi jualbeli pornografi bukan perbuatan yang melanggar hukum jika transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 16 dan juga harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. 17
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik    Indonesia  Nomor  5 Tahun  2014 Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Perizinan  Pembuatan,  Penyebarluasan,  Dan Penggunaan  Produk  Pornografi,  mengatur  terkait  perizinan  terhadap  perbuatan yang berhubungan dengan pornografi. Dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan mengatur bahwa, Pasal 1 angka 5:
Izin  yang  diperbolehkan  adalah  untuk  melakukan  adalah  pernyataan mengabulkan  secara  tertulis  yang  diberikan  oleh  pejabat  yang  berwenang untuk:
a. melakukan  Pembuatan,  Penyebarluasan,  dan  Penggunaan  Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan;
b.  melakukan  Pembuatan,  Penyebarluasan,  dan  Penggunaan  Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pelayanan kesehatan; atau
c. melakukan  Pembuatan,  Penyebarluasan,  dan  Penggunaan  Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.
Dalam  proses  penyebarluasan  pornografi  memilik  syarat  yang  harus dipenuhi. Untuk penyebarluasan produk pornografi dengan tujuan dan kepentingan pendidikan,  paling  sedikit  harus  memenuhi  syarat  yaitu  disebarluaskan  secara terbatas  di  lingkungan  lembaga  pendidikan,  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan;
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).
sesuai  dengan  bidang  ilmu  dan/atau  profesi. 18 kemudian  untuk  penyebarluasan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan Pelayanan Kesehatan paling sedikit harus memenuhi syarat yaitu dilakukan di tempat atau lokasi tertentu dan/atau dapat diakses ke tempat tertentu yang terdeteksi dan dapat dipantau dengan akurat, untuk kepentingan  penanggulangan  bahaya  kesehatan  masyarakat  dan/atau  program pemerintah;  untuk  kepentingan  kesehatan  orang  perseorangan,  harus  dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keterapian fisik; dan diketahui oleh pimpinan lembaga pelayanan kesehatan jika disebarluaskan oleh Tenaga Kesehatan. 19
Jadi jika suatu transaksi pornografi tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang memberikan izin maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian pada dasarnya jika seseorang telah melakukan jual beli pornografi yang dimana telah dilakukan telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pengiriman barang yang berisi pornografi, baik dalam bentuk informasi elektronik ataupun  dalam  bentuk  berwujud  seperti  gambar  atau  benda  berwujud  lainnya, serta  telah  ada  pembayaran  seseuai  dengan  harga  yang  telah  ditentukan,  maka telah terjadi jualbeli pornografi. Walaupun seakan-akan telah terjadi jualbeli, tetapi jualbeli tersebut adalah jualbeli yang tidak sah karena barang yang dijual adalah barang yang dilarang oleh undang-undang.
Jadi  transaksi  pornografi  di  media  internet  adalah  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  para  pihak  baik  seseorang  atau  badan  hukum.  Memiliki  akibat hukum dan diatur oleh hukum, dimana perbuatan hukum dalam kasus ini adalah perbuatan jual beli yang terdapat beberapa proses seperti penawaran, kesepakatan, pembayaran, dan penyerahan barang, objek yang dijadikan dalam transaksi adalah pornografi,  dilakukan  di  media  internet  yang  merupakan  jaringan  komputer  dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
18 Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17).
19 Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17).

## 2352 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual beli Pornografi  di Media Internet
Pada  dasarnya  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam  KUHP  tidak menjelaskan secara khusus mengenai pornografi. Tetapi tindak pidana pornografi dimasukan kedalam buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
Menurut R. Soesilo 20 menjelaskan bahwa “kesusilaan”dapat diartikan sebagai ”kesopanan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Pada penjelasan KUHP terjemahan R. Soesilo,  pengertian kesusilaan disini masih kurang jelas sehingga masih sulit dipahami.
S.  R.  Sianturi 21 menjelaskan  pengertian  kesusilaaan,  sebagai  berikut:  “yang dimaksud kesusilaan adalah dalam arti yang bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau seks saja. Akan tetapi mempunyai kebiasaan hidup yang pantas dan berahlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat masyarakat yang bersangkutan”.  Berdasarkan pendapat S. R. Sianturi bahwa pengertian kesusilaan disini memiliki konsep yang lebih luas dibandingkan pendapat R. soesilo karena tidak hanya menyangkut soal kebirahian atau seks saja, tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang tidak pantas dalam kelompok masyarakat tertentu.
Jika  ditarik  kesimpulan  dari  pendapat  R.  soesilo  dan  S.R.  Sianturi  bahwa kesusilaan adalah sesuatu yang  tidak hanya berhubungan dengan nafsu kelamin dan seksualitas. Tetapi juga perbuatan yang sesuai dengan sifat masyarakat dalam suatu masyarakat tertentu menilai perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak pantas  dan  tidak  berakhlak.  Jadi  pada  dasarnya  KUHP  memasukan  pornografi ke  dalam  delik  kesusilaan  karena  permasalah  pornografi  lebih  dilihat  dari  sudut pandang persoalan moralitas. Oleh karena itu KUHP memasukan pornografi dalam bab  delik  kesusilaan  sama  seperti Wetboek van Strafrecht. yang  dikelompokkan secara umum sebagai berikut: a. Tulisan, atau gambar, atau benda yang melanggar
20 Soesilo, KUHP Serfa Komentar komentamya Lengkap Pasal demi Pasal (Politei 1995).
[204]. 21 S.R.  Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di lndonesia dan Penerapannya .  (Alumni Ahaem-Petehaem 1996).[26].
kesusilaan (pasal 282-283 KUHP); b. Tulisan, atau gambar, atau benda yang dapat membangkitkan atau merangsang nafsu birahi ( Pasal-pasal 532-533 KUHP).
Berikut ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur di dalam Pasal 282 -283 KUHP yaitu Pasal 282:
(1)  Barangsiapa  menyiarkan,  mempertunjukkan  atau  menempelkan  di  muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang- terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya  sebagai  bisa  diperoleh,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan,  gambaran  atau  benda  yang  melanggar  kesusilaan,  ataupun  barang siapa  dengan  maksud  untuk  disiarkan,  dipertunjukkan  atau  ditempelkan di  muka  umum,  membikin,  memasukkan  ke  dalam  negeri,  meneruskan mengeluarkannya  dari  negeri,  atau  memiliki  persediaan,  ataupun  barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan,  atau  menunjuk  sebagai  bisa  diperoleh,  diancam,  jika  ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3)  Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.
Pasal 283
(1)  Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau  pidana denda  paling  banyak  sembilan  ribu  rupiah,  barang  siapa  menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan  tulisan,  gambaran  atau  benda  yang  melanggar  kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
(2)  Diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa  membacakan  isi  tulisan yang melanggar kesusilaan di muka oranng yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah,

## 2354 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu,  menyerahkan  atau  memperlihatkan,  tulisan,  gambaran  atau  benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran  atau  benda  yang  melanggar  kesusilaan  atau  alat  itu  adalah  alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.
Kedua  pasal  tersebut  memiliki  perbedaan  pengaturan  secara  mendasar terkait pornografi yaitu dalam Pasal 282 KUHP mengatur terkait penyebaran pornografi. Penyebaran seperti mempertunjukan. Penyebaran di dalam negeri ataupun keluar negeri, ataupun mendapatkan bahan pornografi dari luar negeri. Sedangkan dalam Pasal 283 KUHP lebih spesifik untuk melindung anak-anak dibawah  umur  dari  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab,  yang  menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun  alat  untuk  mencegah  atau  menggugurkan  kehamilan. Tetapi  kembali lagi bahwa di dalam KUHP tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud melanggar kesusilaan. Dengan demikian diperlukan tinjauan dari pendapat para ahli  terkait  apa  yang  dimaksud  melanggar  kesusilaan  jika  ingin  menerapkan pasal tersebut.
Jika melihat di dalam KUHP yang dimana tidak ada definisi secara spesifik apa itu pornografi dan tindak pidana pornografi dimasukan kedalam delik kesusilaan, padahal pengertian kesusilaan sendiri memiliki pengertian yang sangat luas. Jadi unsur tindak pidana pornografi diatur secara umum di dalam KUHP yang dimana tindak pidana pornografi dimasukan kedalam buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Oleh karena itu tindak pidana pornografi diperjelas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dalam undang-undang ini mengatur lebih spesifik terhadap pornografi jika dibanding dengan undang-undang yang lain. Dalam Undang-Undang Pornografi ini memberikan definisi pornografi yang jelas di dalam Pasal 1 angka 1. Dalam kontek transaksaksi pornografi juga diatur lebih spesifik didalam undang-undang ini.
Perbuatan yang dilarang terkait trnsaksi pornografi diatur di dalam Pasal 4 undang-undang pornografi yang berbunyi:
(1)  Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggan- dakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  yang  secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.
(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d.  menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung layanan seksual.
Dalam Pasal 4 ini tidak hanya secara spesifik melarang transaksi pornografi seperti memperjualbelikan, menyewakan, mengekspor atau mengimpor pornografi, tetapi juga perbuatan lain yang dilarang terhadap konten yang mengandung unsur pornografi  seperti  menggandakan,  memperbanyak,  dan  perbuatan  yang  lainnya. perbuatan meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4  ayat  (1)  juga  dilarang  bagi  Setiap  orang. 22 Perlu  diketahui    pula  bahwa terdapat  pengecualian  yaitu  jika  membuat  pornografi  untuk  dirinya  sendiri  dan kepentingan sendiri maka tidak termasukdalam konsep “membuat” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. 23
Jadi pengaturan terkait tindak pidana pornografi diatur lebih spesifik di dalam Undang-Undang pornografi yang dimana pornografi didefinisikan lebih jelas dan tindak pidana terkait pornografi diatur lebih khusus di dalam Undang-Undang ini. Serta dalam Undang-Undang ini mengatur terkait transaksi pornografi yang tidak melawan hukum.
Terkait transaksi pornografi di media internet yang melanggar hukum terdapat Undang-Undang ITE . Dalam undang-undang ini yang mengatur terkait pornografi
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).
23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

## 2356 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
di atur dalam BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Konsep pornografi disini dimasukkan kedalam informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Bunyi dari pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat  (1)
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan .
Dalam pasal ini jika dilihat dari perumusan pasal atau formulasi penyusunan, maka tindak pidana ini masuk kedalam tindak pidana khusus dalam ruang lingkup ITE. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan perbuatan yang melanggar hukum  jika  terdapatmuatan  yang  melanggar  kesusilaan  di  masyarakat.  Jadi  Jika dilihat dari sifat melawan hukum atau kepentingan yang hendak dilindungi maka perbuatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kesusilaan. 24
Jadi jika dilihat dalam pasal ini  bahwa pidana pokoknya adalah kesusilaan, kemudian sarananya adalah melalui sistem/ jaringan ITE. Oleh karena itu Pasal 27 ayat (1) Undang_Undang ITE ini adalah lex spesialis dari bab XIV KUHP.
Konsep  ini  dipertegas  dalam  Putusan  Mahkamah  konstitusi  Nomor  50/PUU- VI/2008  yang  menjelaskan  terkait  kedudukan  hukum  dalam  pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang ITE.
Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa  Kedudukan norma hukum pidana dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang  ITE terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran  nama baik tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP. Penegasan yang diatur di dalam undang-undang baru ini karena ada unsur tambahan yang  khusus  yaitu  perkembangan  hukum  di  bidang  elektronik/siber.  Penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang  ITE mengenai penghinaan
24 Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, Tindak pidana informasi & transaksi elektonik penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik (Media nusa creative 2015).[10].
dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yaitu dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma di dalam KUHP merupakan hukum pokok/dasar ( genus delict ),  sedangkan  norma  hukum  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus dari KUHP.
Jika diambil analisis dalam putusan ini maka pada dasarnya Undang-Undang ITE adalah kententuan khusus dari KUHP karena adanya perkembangan hukum dibidang elektroni/ siber. Jadi Undang-Undang ITE terkait pasal 27 ayat (1) yang mengatur terkait muatan yang melanggar kesusilaan tidak bisa lepas dari kesusilaan yang diatur didalam KUHP.
Objek dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE ini adalah informasi atau dokumen elektonik yang muatannya melanggar kesusilaan. Definsi informasi dan dokumen elektornik terdapat pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang ITE yaitu:
Pasal 1 A ngka 1.
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
Angka 4. Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
Kemudian  perumusan  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang  Undang  ITE  ini terdapat 3 perbuatan yang dilarang, meskipun tiga perbuatan tersebut dipisahkan oleh frasa “dan/atau”, tetapi perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berbeda.

## 2358 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
Di  dalam  Penjelasan  Undang-undang  Undang-Undang  ITE,  menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Jika dilihat dari selesainya tindak pidananya maka tindak pidana dengan cara mendistribusikan informasi dan. atau dokumen elektronik yang isinya melanggar kesusilaan  adalah tindak pidana yang bersifat formil karena tidak perlu dibuktikan bahwa yang menerima informasi/ dokumen elektronik itu telah melihat secara virtual informasi/dokumen elektornik. Tapi  karena  pembuktian  dalam  kasus  ITE  sangatlah  susah  untuk  diketahui/ dideteksi  sebelum  ada  orang  yang  melihat  atay  mengakses  informasi/  dokumen elektronik tersebut. Oleh karena itu “keadaan”sseorang telah mengetahui informasi tersebut  melalui  komputernya  jangan  sampai  diabaikan  dalam  pertimbangan. Yang  dimaksud  dengan  “membuat  dapat  diakses”  adalah  semua  perbuatan  lain selain  mendistribusikan  dan  mentransmisikan  melalui  Sistem  Elektronik  yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
Berbeda dengan perbuatan lain yang lebih konkret, perbuatan membuat dapat diakses  disini  dibuat  lebih  abstrak  karena  maksud  dari  pembuat  undang-undang adalah untuk menampung perbuatan yang bukan termasuk dari mendistribusikan atau  mentransmisikan  dapat  dijerat  dengan  pasal  ini.  Jika  dilihat  dari  wujud perbuatannya, membuat dapat diakses berbeda dengan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan yang bersifat formil karena dalam tindakan membuat dapat diaksesnya  haruslah  benar-benar  terbukti  bahwa  informasi  tersebut  harus  dapat diakses  oleh  umum  sehingga  perbuatan  membuat  dapat  diaksesnya  informasi/ dokumen elektronik yang melanggar keasusilaan bersifat tindak pidana materiil.
Jika dikaitkan antara konsep transaksi elektronik yang merupakan perbuatan hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  media  elektronik  dan  perbuatan yang diatur didalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penyebarluasan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, maka perbuatan    mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat
diaksesnya Informasi Elektronik informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan masuk didalam konsep transaksi elektonik karena perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan media elektronik.
Jika  dikaitkan  dengan  transaksi  jualbeli  pornografi  di  media  internet  yang dimana terdapat beberapa proses seperti penawaran, pembayaran, penyebarluasan pornografi  itu  sendiri  maka  Undang-Undang  ITE  hanya  dapat  digunakan  jika dalam proses tersebut terdapat informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.
Dari  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dijelaskan  diatas.  Maka terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan khusus  ( les spesialis )  yang  dapat  digunakan  terhadap  pelaku  transaksi  jualbeli pornografi  di  media  internet.  Dari  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat khusus  tersebut  maka  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  peraturan  mana  yang diberlakukan untuk pelaku transaksi pornografi di media intrenet
Asas lex specialis sistematis atau  kekhususan  yang  sistematis  merupakan asas yang dapat digunakan untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan. Asas ini merupakan  derivat atau turunan dari asas lex specialis derogat legi generalis . 25 Terdapat    tiga  parameter  suatu  undang-undang  dikualifikasikan sebagai lex specialis sistematis . 26 Pertama,    ketentuan  umum  materiil  yang  ada disimpangi  dalam  ketentuan  pidana  materiil  undang-undang  tersebut.  Kedua, hukum  pidana  formil  dalam  undang-undang  tersebut  juga  menyimpang  dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.
Terhadap  pelaku  tindak  pidana  transaksi  pornografi  jika  menggunakan Undang-Undang  PERS  maka  perbuatan  yang  dilarang  dalam  pasal  13  Undang- Undang PERS adalah pemuatan iklan yang melanggar kesusilaan. Disini iklan adalah
25 Edward Omar Sharif Hiariej, ‘Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana  Pajak’ (2021) 21  Jurnal Penelitian Hukum De Jure.[5].
26 Eddy  O.S  Hiariej,  ‘Lex  Specialis  Dalam  Hukum  Pidana’(KOMPAS,  2018),  <https:// www-beta.kompas.id/baca/opini/2018/06/12/lex-specialis-dalam-hukum-pidana/>,dikunjungi pada 5 April 2021.

## 2360 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
bersifat  satu  arah  yang  dimana  perusahaan  PERS  hanya  mempublikasikan  saja tanpa adanya hubungan timbal balik dari adanya iklan itu. Padahal dalam transaksi pornografi perlu adanya pihak lain yang menyepakati transaksi tersebut karena jika hanya ada penawaran tanpa ada peminat yang sepakat terhadap penawaran tersebut maka transaksi pornografi tidak dapat terjadi.
Jadi  Undang-Undang  PERS  dapat  ditegakkan  jika  terkait  penyebarluasan pornografi,  tetapi  jika  dalam  transaksi  pornografi  maka  Undang-Undang  PERS tidak  dapat  diterapkan  karena  hal  yang  dilarang  dalam  Undang-Undang  PERS adalah iklan, sedangkan iklan adalah publikasi yang tidak ada timbal balik kepada perusahaan PERS sehingga iklan tidak dapat dimasukan dalam konsep transaksi.
Jika milihat Undang-Undang ITE, maka secara hukum pidana formil Undang-
Undang ITE memiliki penyimpangan seperti diakuinya alat bukti elektronik, tetapi ketentuan hukum pidana materiil dalam Undang-Undang ITE tidak menyimpangi dari ketentuan Hukum pidana umum yaitu KUHP, hal ini karena dalam Undang- Undang  ITE  pornografi  dimasukan  ke  dalam  konsep  yang  sama  seperti  KUHP yaitu kedalam muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan konsep kesusilaan dalam KUHP  tidak hanya terkait seksualitas tetapi juga perbuatan yang melanggar kesusilaan di masyarakat. Jadi Undang-Undang ITE tidak mengatur secara khusus terkait  pornografi  tetapi  menjadi  tindak  pidana  khusus  yang  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  elektronik,  jika  melihat  Undang-Undang  Pornografi  maka secara  hukum  materill  telah  menyimpang  dari  KUHP  karena  pornografi  diatur secara  spesifik.  Dalam  Undang-Undang  pornografi  juga  tidak  mengatur  secara khusus media yang digunakan terkait transaksi pornografi sehingga bagaimanapun caranya pornografi tersebut ditransaksikan maka Undang-Undang pornografi dapat diterapkan.  Dengan  demikian  Undang-Undang  pornografi  adalah lex specialis sistematis untuk penegakan hukum terhadap pelaku transaksi jualbeli pornografi di media internet.
Jadi Undang-Undang ITE dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindak pidana terkait transaksi pornografi di Internet jika bentuk dari pornografi tersebut  adalah  informasi  atau  dokumen  elektronik  dan  pendistribusian  atau
pentransmisian  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  atau  dokumen elektronik tersebut melalui Sistem Elektronik. Jika tidak dalam bentuk informasi atau  dokumen  elektronik  dan  tidak  melalui  Sistem  Elektronik  maka  Undang- Undang pornografi yang digunakan dalam transaksi pornografi.

## Kesimpulan
Tindak  pidana  terkait  menyebarluaskan  pornografi  di  media  internet  yang disertai dengan transaksi jualbeli di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan adalah ketentuan Pasal 4 ayat (1)  jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, dan ketentuan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana transaksi pornografi di internet penerapan sanksi pidana terhadap pelaku  akan  sangat  terkait  dengan  pembuktian  unsur  perbuatan  pelaku  di  depan persidangan. Hal ini dilihat dari bentuk atau kemasan dari pornografi tersebut. syarat dari digunakannya Undang-Undang ITE adalah barang tersebut harus dalam bentuk informasi  atau  dokumen  elektronik  dan  disebarluaskan  melalui  sistem  elektronik.
Jika proses penawaran, kesepakatan, dan perbuatan tindak pidana pornografi lainnya dilakukan  di  media  internet  tetapi  produk  pornografinya  tidak  dalam  bentuk  atau kemasan informasi atau dokumen elektronik dan tidak didistribusikan melalui sistem elektonik maka Undang-Undang ITE tidak dapat digunakan.

## Daftar Bacaan .

## Buku
Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak pidana informasi & transaksi elektonik penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik . (Media nusa creative 2015).
Alexander F. K. Sibero, Kitab Suci Web Programming (MediaKom 2011).
Didik  Endro  P., Hukum Pidana Untaian Pemikiran (Airlangga  University  Press 2019).

## 2362 Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
Neng Djubaedah. Pornogafi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum lslam (Prenada Media 2003).
Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum (kencana 2008).
R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum (Sinar Grafika 2011).
Simanjuntak, Hukum PerdataIIndonesia (kencana 2015).
Soesilo, KUHP Serfa Komentar komentamya Lengkap Pasal demi Pasal (Politei 1995).
S.R. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di lndonesia dan Penerapannya (Alumni Ahaem-Petehaem 1996).
Tjipta Lesmana, Pornoqrafi Dalam Media Massa (Puspa Swara 1994).

## Jurnal
Edward Omar Sharif Hiariej, ‘Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak’ (2021) 21  Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
Kassandra  Madya,  ‘Pertanggungjawaban  Pidana    Terhadap    Pelaku  Kejahatan Prostitusi  Anak  Melalui Transaksi  Elektronik Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Informasi  Dan Transaksi  Elektronik’ (2019) 1 Jurnal of Law.
Mutia  Rahma  Wardani  dan  Joko  Priyono,  ‘Perlindungan  Konsumen  Dalam Transaksi  Elektronik Melalui Instagram’ (2020) 13 NOTARIUS.

## Laman
Eddy O.S Hiariej, ‘Lex Specialis Dalam Hukum Pidana’(KOMPAS,2018)<https:// www-beta.kompas.id/baca/opini/2018/06/12/lex-specialis-dalam-hukum- pidana/> dikunjungi pada 5 April 2021.

## Peraturan Perundang-undangan
Und ang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Undang  jo  Undang-Undang  nomor  73  tahun  1958  Tentang  Menyatakan Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Republik  Indonesia Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk    Seluruh  Wilayah  Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  tahun  2008  Tentang  Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 189).
Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17).

## Ghozi Naufal: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--