Volume 4, No. 2, 2024, 104-109
Integrating Quality Management into National Educational Policies: A
Roadmap for Educational Excellence
( Integrasi Manajemen Mutu dalam Kebijakan Pendidikan Nasional: Sebuah Peta Jalan untuk
Keunggulan Pendidikan )
Farida Farida 1 , Andra Rotama 2 , Nina Tisnawati 3 Purwiro Harjati 4 , Ratna Dewi Setyowati 5 , Siti Patimah 6 , Badrudin 7 .
12345 Doctoral Student at Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia 67 Professor at Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
e-mail: farida@radenintan.ac.id 1 , 2386031001@radenintan.ac.id 2 , 2386031009@radenintan.ac.id 3 , 2386031023@radenintan.ac.id 4 , 2386031025@radenintan.ac.id 5 , sitipatimah@radenintan.c.id 6 , dr.badrudin@uinsgd.ac.id 7

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  integration  of  quality  management  into  national education  policies  and  its  impact  on  the  quality  of  education.  We  employ  a  qualitative  research method  to  analyze  education  policies  across  various  countries.  The  research  subjects  include national education policies, official policy documents, and related qualitative evaluation reports. Data collection techniques include comprehensive literature studies and interviews with education experts. Data was analyzed using a qualitative approach with coding and thematic analysis. The results  of  the  study  show  significant  variations  in  the  approaches  and  implementation  of  quality management  integration  policies  in  various  regions.  Some  regions  emphasize  quality  standards and  accountability,  while  others  focus  more  on  aspects  of  accessibility  and  equity.  Policy implementation  also  varies,  with  some  regions  facing  difficulties  in  effectively  applying  the principles  of  quality  management  due  to  limited  resources  and  other  structural  challenges.  The conclusion  of  this  study  is  that  the  integration  of  quality  management  into  national  education policies has the potential to improve the quality of education, but the success of its implementation is  greatly influenced  by  local contextual and  cultural factors.  Therefore,  a flexible  and  adaptive approach  is  necessary  to  ensure  the  success  of  these  policies.  Further  studies  involving  more countries  and  stakeholders  are  recommended  to  deepen  the  understanding  of  the  complex dynamics in improving the quality of education globally.
Keywords:  Quality Management Integration, National Education Policies, Education Quality

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  integrasi  manajemen  mutu  ke  dalam  kebijakan pendidikan  nasional  dan  dampaknya  terhadap  mutu  pendidikan.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan pendidikan di berbagai negara. Subjek penelitian meliputi kebijakan pendidikan nasional, dokumen kebijakan resmi, dan laporan evaluasi  kualitatif  terkait.  Teknik  pengumpulan  data  mencakup  studi  pustaka  menyeluruh  dan wawancara  dengan  ahli  pendidikan.  Data  dianalisis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan pengkodean  dan  analisis  tematik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  variasi  yang  signifikan  dalam pendekatan dan implementasi kebijakan integrasi manajemen mutu di berbagai wilayah. Beberapa wilayah menekankan standar mutu dan akuntabilitas, sementara yang lain lebih fokus pada aspek aksesibilitas  dan  kesetaraan.  Implementasi  kebijakan  juga  bervariasi,  dengan  beberapa  wilayah menghadapi  kesulitan  dalam  menerapkan  prinsip-  prinsip  manajemen  mutu  secara  efektif  karena keterbatasan sumber daya dan tantangan struktural lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa integrasi manajemen mutu ke dalam kebijakan pendidikan nasional memiliki potensi untuk meningkatkan  mutu  pendidikan,  tetapi  suksesnya  implementasi  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor kontekstual  dan  budaya  setempat.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang  fleksibel  dan  adaptif diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut yang melibatkan lebih banyak negara dan pemangku epentingan untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika kompleks dalam meningkatkan mutu pendidikan secara global.
Kata Kunci : Integrasi Manajemen Mutu, Kebijakan Pendidikan Nasional, Mutu Pendidikan

## PENDAHULUAN
Pendidikan  memiliki  peran  sentral  dalam  pembentukan  masyarakat  yang  berkembang dan  berkelanjutan.  Namun,  tantangan  besar  muncul  dalam  mengelola  dan  meningkatkan kualitas  pendidikan,  terutama  di  era  globalisasi  yang  menuntut  penyesuaian  terhadap perubahan  dinamis  dalam  kebutuhan  pasar  kerja  (Jenita  et  al.,  2023;  Nurnaningsih  et  al., 2023;  Ritonga,  2018).  Pada  tingkat  nasional,  kebijakan  pendidikan  menjadi  tonggak  utama dalam  menentukan  arah  dan  fokus  pembangunan  pendidikan  (Fadli  &  Kumalasari,  2019; Samsudin,  2019;  Subkhan,  2018).  Namun,  seringkali  implementasi  kebijakan  tersebut menghadapi hambatan dan tantangan yang signifikan.
Pada  tingkat  nasional  maupun  internasional,  terdapat  fenomena  yang  menunjukkan adanya  kesenjangan  antara  kebijakan  pendidikan  yang  diusung  dengan  kenyataan  di lapangan (Bida, 2021; Muzakir, 2023). Meskipun banyak negara telah mengadopsi kebijakan pendidikan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  namun  masih  terjadi disparitas  yang  signifikan  dalam  hal  akses,  kualitas,  dan  relevansi  pendidikan.  Misalnya, tingkat kelulusan yang rendah, ketidaksesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan industri, dan  ketidakmampuan  dalam  mengukur  dan  memastikan  mutu  pendidikan  secara  konsisten (Anggreni et al., 2023; Fadil et al., 2023; Ulum, 2023).
Pada  tingkat  lokal  atau  di  lokasi  riset  yang  spesifik,  permasalahan  yang  dihadapi mungkin  lebih  kompleks  dan  terkait  erat  dengan  konteks  sosial,  budaya,  dan  ekonomi setempat.  Misalnya,  dalam  sebuah  negara  atau  wilayah,  kemungkinan  terdapat  disparitas pendanaan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan, atau tantangan dalam merekrut dan mempertahankan guru berkualitas di daerah terpencil (Harding et al., 2014; Kebudayaan, 2020). Tingkat pendidikan nasional seringkali menjadi cerminan dari berbagai permasalahan sosial  dan  ekonomi  yang  lebih  luas.  Oleh  karena  itu,  memecahkan  masalah  pendidikan  di tingkat  lokal  tidak  hanya  akan  meningkatkan  mutu  pendidikan  itu  sendiri,  tetapi  juga  akan memiliki dampak positif yang luas bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Aliyyah et al., 2021; Kuntoro,  2019; Normina, 2016; Setyaningsih, 2017).
Terdapat  penelitian  sebelumnya  yang  meneliti  tentang  manajemen  mutu  ke  dalam kebijakan  pendidikan  nasional  dengan  tujuan  menciptakan  keunggulan  pendidikan  yakni menurut  penelitian  (Winarsih,  2017)  menemukan  bahwa  keberhasilan  manajemen  mutu dalam  pendidikan  tinggi  dapat  diukur  melalui  tingkat  kepuasaan  pelanggan.  Pendidikan tinggi dapat dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan “pelanggan pendidikan”  dan  menghasilkan  produk  yang  memuaskan,  khususnya  masyarakat  pengguna jasa pendidikan.
Sebuah  studi  oleh  (Firdausi  et  al.,  2023)  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip Crosby dalam  meningkatkan  mutu  lembaga  pendidikan meliputi  fokus  pada  nol  cacat  atau zero defect ,  kepuasan  pelanggan,  sistem  pencegahan  daripada  perbaikan,  dan  partisipasi semua  pihak  dalam  proses  meningkatkan  mutu.  Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip tersebut, lembaga pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas  pendidikan  yang  diberikan, memastikan kepuasan siswa, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, meningkatkan  reputasi  lembaga  pendidikan,  dan  mengurangi  biaya  dan  waktu  yang dibutuhkan  untuk  memperbaiki  kesalahan  atau  kekurangan  dalam  proses  belajar mengajar.  Oleh  karena  itu, penting  bagi  lembaga  pendidikan  untuk  mempertimbangkan penerapan  prinsip-  prinsip  Crosby  dalam  meningkatkan  mutu  lembaga  pendidikan  dan memberikan  pelayanan  pendidikan  yang  terbaik  kepada  siswa  dan  masyarakat  secara keseluruhan.
Meskipun  penelitian  sebelumnya  telah  memberikan  wawasan  yang  berharga  tentang integrasi  manajemen  mutu  ke  dalam  kebijakan  pendidikan  nasional,  penelitian  ini menawarkan  pendekatan  yang  lebih  komprehensif  dan  terfokus  pada  pengembangan roadmap yang konkret dan aplikatif. Keterbaharuan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi  langkah-langkah  praktis  yang  dapat  diambil  oleh  pemerintah  dan stakeholder kepentingan  lainnya  untuk  mengintegrasikan  manajemen  mutu  ke  dalam kebijakan pendidikan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  fokus  pada  analisis kebijakan  pendidikan  nasional  di  berbagai  negara.  Subjek  penelitian  meliputi  kebijakan pendidikan  nasional  yang  telah  diadopsi  oleh  pemerintah,  dokumen  kebijakan  resmi,  dan laporan  evaluasi  kualitatif  terkait  implementasi  kebijakan  tersebut.  Objek  penelitian mencakup  kebijakan-kebijakan  yang  berhubungan  dengan  integrasi  manajemen  mutu  ke dalam  sistem  pendidikan  nasional,  serta  implementasi  dan  dampaknya  terhadap  mutu pendidikan.  Teknik  pengumpulan  data  melibatkan  studi  pustaka  secara  menyeluruh  untuk mengumpulkan dokumen-dokumen kebijakan terkait dari berbagai sumber,  seperti publikasi resmi pemerintah, jurnal akademis, dan laporan lembaga nasional (Muliadi & Nasri, 2023). Selain itu, wawancara dengan para ahli pendidikan dan pembuat kebijakan dapat dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang proses integrasi manajemen mutu ke dalam  kebijakan  pendidikan  nasional.  Teknik  analisis  data  menggunakan  pendekatan kualitatif  yang  melibatkan  pengkodean  dan  analisis  tematik  terhadap  dokumen  kebijakan serta transkrip wawancara (Rahmadianti et al., 2023). Data dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi  pola,  tren,  dan  tema  yang  muncul  terkait  dengan  implementasi  kebijakan integrasi  manajemen  mutu.  Untuk  memastikan  keabsahan  data,  digunakan  metode triangulasi,  yaitu  membandingkan  dan  menyelaraskan  temuan  dari  berbagai  sumber  data, seperti dokumen kebijakan, wawancara, dan studi pustaka (Darim, 2020). Selain itu,  analisis melibatkan  refleksi  kritis  terhadap  sudut  pandang  peneliti  dan  memperhatikan  potensi  bias yang mungkin timbul selama proses penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat  variasi  yang  signifikan  dalam  pendekatan  integrasi  manajemen  mutu  ke dalam  kebijakan  pendidikan  nasional  di  Indonesia.  Beberapa  wilayah  telah  mengadopsi kebijakan yang menekankan standar mutu yang tinggi dan akuntabilitas, sementara wilayah lain  cenderung  fokus  pada  aspek-aspek  lain  seperti  aksesibilitas  dan  kesetaraan. Implementasi  kebijakan  tersebut  juga  bervariasi,  dengan  beberapa  wilayah  mengalami kesulitan  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  manajemen  mutu  secara  efektif  karena keterbatasan  sumber  daya  dan  tantangan  struktural  lainnya.  Berbagai  wilayah  memiliki pendekatan  yang  berbeda  dalam integrasi  manajemen mutu  ke  dalam  kebijakan  pendidikan nasional.  Partisipasi  aktif  dari stakeholder ,  termasuk  guru,  siswa,  dan  orang  tua,  terbukti menjadi  faktor  kunci  dalam  kesuksesan  implementasi  kebijakan  pendidikan  berbasis manajemen mutu.
Menurut  penelitian  (Munajah  et  al.,  2021)  menemukan  bahwa  dalam menyelenggarakan    pendidikan    terdapat    faktor    pendukung    serta    penghambat implementasi  pendidikan  di  sekolah  dasar,  masih  ditemukan  beberapa  kendala,  akan  tetapi kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat terus berupaya melakukan kerjasama untuk melakukan peningkatan implementasi agar dapat memberikan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar.  Penelitian  oleh  (Arifin,  2024)  bahwa  keterlibatan  pemangku  kepentingan  memiliki peran  yang  signifikan  dalam  pengambilan  keputusan  strategis  organisasi.  Dinamika hubungan antar pemangku kepentingan, komunikasi efektif, dan faktor kontekstual menjadi elemen kunci yang memengaruhi dampak keterlibatan  mereka.
Hasil  penelitian  lapangan  menunjukkan  bahwa  realitas  implementasi  kebijakan integrasi  manajemen  mutu  dalam  kebijakan  pendidikan  nasional  seringkali  lebih  kompleks daripada yang diharapkan dan beragam tantangan serta peluang dalam integrasi manajemen mutu  ke  dalam  kebijakan  pendidikan  nasional.  Meskipun  setiap  negara  memiliki  konteks uniknya  sendiri,  temuan  ini  konsisten  dengan  literatur  yang  ada  tentang  pentingnya partisipasi  aktif  dari  semua  pemangku  kepentingan  dalam  kesuksesan  implementasi kebijakan  pendidikan.  Teori-teori  yang  relevan  memberikan  pandangan  yang  berharga tentang  potensi  keberhasilan,  faktor-faktor  kontekstual  dan  budaya  setempat  memainkan peran  kunci  dalam  menentukan  hasil  akhir.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang  fleksibel  dan adaptif  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  pendidikan  nasional  mencerminkan kebutuhan  dan  tantangan  yang  unik  dari  masing-masing  negara  atau  wilayah.  Penting  bagi pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  memperhatikan  pembelajaran  dari
hasil  penelitian  ini  dan  menerapkan  strategi  yang  tepat  untuk  mengatasi  tantangan  yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.
Untuk  mendorong  pendidikan  lebih  maju  lagi,  perlu  diterapkannya  sekolah  sebagai penggerak  yang  bekerja  sama  dan  berusaha  dalam  membimbing  sekaligus  memberikan arahan  antar  sekolah.  Peran  pendidik  dan  kepala  sekolah  juga  diperlukan,  dengan menerapkan  perbaikan  sistem  rekrutmen,  meningkatkan  mutu  dalam  penataran,  penilaian atau  evaluasi,  serta  senantiasa  mengembangkan  dalam  komunitas  pembelajaran.  Tak  hanya itu,  pembentukan platform pendidikan  yang  canggih,  perbaikan  dalam  kurikulum  nasional ilmu dalam mengajar atau penguasaan dalam mengajar dan sistem penilaiannya juga menjadi strategi  utama  dalam  pengembangan  mutu  pendidikan.  Peran  dari  pemerintah  daerah  juga diperlukan  dengan  tujuan  pemastian  distribusi  yang  merata  dalam  pengembangan  mutu pendidikan  dalam  satuan  pendidikan.  Dalam  kerjasamanya  yang  sifatnya  pribadi  atau perseorangan dan konsultatif serta memberikan hadiah berdasarkan prestasi masing-masing. Memberikan  intensif  pada  pihak  yang  berpartisipasi  dan  yang  telah  bekerja  sama  dengan pihak  swasta  di  bidang  pendidikan.  Selain  itu,  dorongan  terhadap  kepemilikan  sebuah industri dan otonomi pendidikan vokasi serta menyusun pendidikan tinggi setara kelas dunia, guna sebagai sumber unggulan, mempererat koneksi dengan industri dan kemitraan global.
Dalam  kebijakan  yang  ditetapkan  Indonesia  mengenai  manajemen  pendidikan,  di dalamnya memacu segala tingkatan pendidikan, dari lingkup perguruan tinggi sendiri,  yang dimana  dalam  mendorongnya  pendidikan  untuk  lebih  maju  memanfaatkan  teknologi  digital yang  ada.  Dari  hal  tersebut,  pastinya  ada  beberapa  hal  yang  dijadikan  solusi  di  dalam pendidikan  pada  era  revolusi  industri  4.0  (Syamsuar  &  Reflianto,  2019),  yakni  (1)  untuk mengamati  konsistensi  dalam  pendidikan  yang  mencakup  kurikulum  serta  kebijakan,  maka hal yang dapat diamati adalah kompetensi yang terdapat pada semua lulusan pendidikan; (2) untuk  menyiapkan  generasi  yang  memiliki  kompetensi  yang  baik,  maka  perlunya  kesiapan sumber  daya  manusia  dalam  memanfaatkan  informasi  dan  komunikasi  teknologi  dengan bantuan  para  pendidik.  Hal  tersebut  dapat  membuat  peserta  didik  mengoptimalkan kemampuan  yang  dimilikinya  dengan  bantuan  metode  maupun  strategi  pembelajaran  yang diberikan  pendidik  sebagai  pengembangan  peserta  didik  dalam  nilai-nilai  karakter, kemampuan kognitif. Adanya hal itu, maka akan menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan  di  era  terkini  dan;  (3)  kesiapan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  dalam pembangunan  yang  mencakup  infrastruktur  pendidikan,  penelitian,  dan  inovasi  yang dibutuhkan  untuk  mendorong  kualitas  pendidikan  yang  lebih  baik  di  dalam  pendidikan secara  umum,  penelitian,  serta  sarana  prasarana  yang  memadai.  Penelitian  ini  memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara teori dan praktik dalam konteks kebijakan pendidikan nasional.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  integrasi  manajemen  mutu  ke  dalam  kebijakan pendidikan  nasional  sebagai  langkah  menuju  keunggulan  pendidikan.  Temuan  utama menunjukkan  bahwa  ada  variasi  yang  signifikan  dalam  pendekatan  dan  implementasi kebijakan  tersebut  di  berbagai  wilayah.  Meskipun  teori-teori  yang  relevan  memberikan pandangan yang berharga, faktor-faktor kontekstual dan budaya setempat memainkan peran kunci dalam menentukan hasil akhir. Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya data yang mendalam  dari  beberapa  wilayah  dan  keterbatasan  dalam  aksesibilitas  informasi  tertentu, yang  membatasi  generalisasi  temuan  untuk  konteks  global  secara  keseluruhan.  Kebaruan penelitian  ini  terletak  pada  pendekatan  yang  komprehensif  dalam  menganalisis  hubungan antara  teori  dan  praktik  dalam  konteks  kebijakan  pendidikan  nasional.  Meskipun  banyak penelitian  telah  menyoroti  pentingnya  integrasi  manajemen  mutu  ke  dalam  kebijakan pendidikan, penelitian ini menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang  yang  dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  di  tingkat  nasional.  Sebagai penelitian  lanjutan,  akan  bermanfaat  untuk  melakukan  studi  lebih  lanjut  yang  melibatkan lebih  banyak  wilayah  dan  mengintegrasikan  perspektif-perspektif  dari  berbagai  pemangku kepentingan,  untuk  memperluas  pemahaman  tentang  dinamika  kompleks  dalam meningkatkan mutu pendidikan secara global.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliyyah,  R.  R.,  Rahmawati,  R.,  Septriyani,  W.,  Safitri,  J.,  &  Ramadhan,  S.  N.  P.  (2021). Kuliah  kerja  nyata:  pengabdian  kepada  masyarakat  melalui  kegiatan  pendampingan pendidikan. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) , 5 (2), 663–676.
Anggreni, P., Surachman, A., Afrahamiryano, A., Andriani, J., Komala Dewi, R., Roza, H., Ndaru  Arthawati,  S.,  Nurprilinda,  M.,  &  Dian  Eka  Wati,  D.  (2023). Manajemen Pendidikan . Eureka Media Aksara.
Arifin,  A.  (2024).  Evaluasi  Dampak  Keterlibatan  Pemangku  Kepentingan  Dalam Pengambilan  Keputusan  Strategis  Organisasi  di  Pontianak  Kalimantan  Barat. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP) , 7 (1), 2045–2057.
Bida,  O.  (2021).  Kebijakan  Desentralisasi  dan  Disparitas  Pendidikan  Lokal  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) , 9 (1), 228–248.
Darim, A. (2020). Manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 1 (1), 22–40.
Fadil,  K.,  Amran,  A.,  &  Alfaien,  N.  I.  (2023).  Peningkatan  Kualitas  Pendidikan  Dasar
Melalui Implementasi  Kurikulum
Merdeka Belajar Dalam  Mewujudkan Suistanable Developments Goal’s. Attadib: Journal of Elementary Education , 7 (2). Fadli, M. R., &Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya , 9 (2), 157–171.
Firdausi,  L.,  Akhyak,  A.,  &  Efendi,  N.  (2023).  Meningkatkan  Mutu  Lembaga  Pendidikan dengan  Prinsip-Prinsip  Crosby:  Penerapan  untuk  Keunggulan  Pendidikan. Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam , 19 (1), 74–85. Harding, D. C., Bengoteku, B., & Yusuf, M. (2014). Studi perencanaan strategis percepatan pendidikan dasar di pedesaan dan daerah terpencil di tanah Papua, 2014 . Jenita,  J.,  Harefa, A.  T.,  Pebriani,  E.,  Hanafiah,  H.,  Rukiyanto,  B. A.,  &  Sabur,  F.  (2023).
Pemanfaatan  Teknologi  Dalam  Menunjang  Pembelajaran:  Pelatihan  Interaktif  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4 (6), 13121–13129. Kebudayaan,  K.  P.  (2020). Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 .
Kuntoro, A. T. (2019). Manajemen mutu pendidikan Islam. Jurnal Kependidikan , 7 (1), 84– 97.
Muliadi, E., & Nasri, U. (2023). UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Telaah Kebijakan Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Terkait  Eksistensi  Madrasah  Swasta  dan  Yayasan. Fikroh , 7 (2), 156–166.
Munajah,  R.,  Marini,  A.,  &  Sumantri,  M.  S.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu , 5 (3), 1183–1190. Muzakir,  M.  I.  (2023).  Implementasi  Kurikulum  Outcome  Based  Education  (Obe)  Dalam Sistem Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0. Edukasiana: Journal of Islamic Education , 2 (1), 118–139.
Normina, N. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Ittihad , 14 (26). Nurnaningsih, A., Norrahman, R. A., & Wibowo, T. S. (2023). Pemberdayaan Sumber Daya  Manusia  dalam  Konteks  Manajemen  Pendidikan. Journal of International Multidisciplinary Research , 1 (2), 221–235.
Rahmadianti, Z. A., Priharsari, D., & Perdanakusuma, A. R. (2023). Analisis Persepsi Dosen Terhadap  Kebijakan  Penggunaan  Turnitin  untuk  Mendeteksi  Plagiarisme  Skripsi Mahasiswa. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer , 7 (3), 1265–1272.
Ritonga,  M.  (2018).  Politik  dan  dinamika  kebijakan  perubahan  kurikulum  pendidikan  di Indonesia hingga masa Reformasi. Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar , 5 (2).
Samsudin,  M.  (2019).  Analisis  Terhadap  Arah  Dan  Tujuan  Pendidikan  Nasional  Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005–2025. Al Ashriyyah , 5 (1), 67–82. Setyaningsih,  K.  (2017).  Esensi  tranformasi  sistem  sentralisasi-desentralisasi  pendidikan dalam pembangunan masyarakat. El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 3 (1),
76–94.
Subkhan,  E.  (2018).  Ideologi,  kekuasaan,  dan  pengaruhnya  pada  arah  sistem  pendidikan nasional Indonesia (1950-1965). Journal of Indonesian History , 7 (1), 19–34.
Syamsuar,  S.,  &  Reflianto,  R.  (2019).  Pendidikan  dan  tantangan  pembelajaran  berbasis teknologi  informasi  di  era  revolusi  industri  4.0. E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan , 6 (2).
Ulum,  K.  (2023).  Kebijakan  Pendidikan Agama  Islam  di  Indonesia  Pasca  Reformasi. Equilibrium: Jurnal Pendidikan , 11 (1), 25–33.
Winarsih,  S.  (2017).  Kebijakan  dan  implementasi  manajemen  pendidikan  tinggi  dalam meningkatkan mutu pendidikan. Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan , 15 (1), 51–66.