## EVALUASI ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh BADAN
DAN MENENTUKAN ANGSURAN PPh PASAL 25 MELALUI EKUALISASI DAN REKONSILIASI PADA PT. EPS

## Lutfi Fauziah
E-mail: lutfi.f1295@gmail.com
Jurusan Akuntansi, Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Jl. Ciputat Raya No.77, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Evaluasi  Atas  Pemenuhan  Kewajiban  PPh Badan  dan  Menentukan  Angsuran  PPh  Pasal  25  Melalui  Ekualisasi  dan  Rekonsiliasi  Pada  PT.  EPS, sudah sesuai atau belum menurut UU No. 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu  data  yang  diambil  oleh  peneliti  langsung  dari  seorang  bagian  accounting  berupa  informasi  yang berkaitan  dengan  laporan  keuangan  dan  pajak  dan  data  sekunder  yang  diambil  oleh  peneliti  adalah laporan  keuangan  komersial,  laporan  keuangan  fiskal,  SPT  Tahunan.  Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  adalah  dengan  mengumpulkan  dokumen-dokumen  PT.  EPS  yang  berhubungan  langsung dengan  laporan  laba-rugi  komersial  tahun  2018.  Metode  analisis  yang  digunakan  merupakan  metode analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban  PPh  Badan  dan  Menentukan  Angsuran  PPh  Pasal  25  Melalui  Ekualisasi  dan  Rekonsiliasi Pada  PT.  EPS  tidak  sesuai  dengan  UU  No.  36  Tahun  2008  dan  ditemukannya  hasil  akhir  perhitungan yang Lebih Bayar sebesar (Rp. 134.649.156). Dengan adanya SPT Tahunan Badan yang lebih bayar maka perusahaan berhak melaporkan dan mengajukan permohonan atas kelebihan pajak tersebut atau disebut dengan restitusi dengan pengembalian atas kelebihan pembayaran. Namun DJP akan mereview kembali atau melakukan pemeriksaan kepada perusahaan tentang kebenaran atas lebih bayar tersebut.
Kata kunci : Evaluasi Pemenuhan Kewajiban PPh Badan, Angsuran PPh 25, Ekualisasi dan Rekonsiliasi

## ABSTRACT
This study aims to find out how to Evaluate the Fulfillment of Corporate Income Tax Obligations and Determine  Article  25  Income  Tax  Installments  Through  Equalization  and  Reconciliation  at  PT.  EPS, whether or not according to Law No. 36 of 2008. Types of data used are primary data that is data taken by researchers directly from an accounting department in the form of information relating to financial and tax reports and secondary data taken by researchers are commercial financial statements, fiscal financial statements, annual notification letters . The technique of collecting data is by collecting PT. EPS which is directly  related  to  the  2018  commercial  income  statement.  The  analytical  method  used  is  a  quantitative analysis  method.  Based  on  the  results  of  the  study  the  authors  concluded  that  the  Evaluation  of  the Fulfillment  of  Corporate  Income  Tax  Obligations  and  Determine  Article  25  Income  Tax  Installments Through  Equalization  and Reconciliation  at PT.  EPS  is  not  in  accordance  with  Law  No. 36 of  2008  and the discovery of the final results of the calculation that is more Pay for (Rp. 134,649,156). With the annual notification letter of the overpaid body, the company has the right to report and submit an application for the tax excess or referred to as restitution with a refund for the excess payment. However, DJP will review or examine the company about the truth of the overpayment.
Keywords:  Evaluation  of  Fulfillment  of  Corporate  Income  Tax  Obligations,  Article  25  Income  Tax Installments, Equalities and Reconciliation

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  utama  Negara,  khususnya  Negara  Indonesia.  Pajak memiliki  peran  penting  dalam  hal  meningkatnya  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara (APBN)  setiap  tahunnya.  Dengan  meningkatnya  APBN  tersebut  menandakan  bahwa
kebutuhan ekonomi dan kebutuhan Negara semakin meningkat juga. Dilihat dari penerimaan pajak yang cukup besar, maka penanganannya haruslah optimal.
Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Untuk  itu  pembayaran pajak  merupakan  peran  serta  wajib  pajak  dalam  kontribusinya  kepada  Negara  untuk menjadikan Negara ini makmur dan sejahtera. Warga Negara yang baik sangatlah dibutuhkan dalam  kesadarannya  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  membayar  pajak warga Negara sudah melakukan perwujudan atas pengabdian sebagai warga Negara yang taat akan  pajak.  Dan  dengan  membayar  pajak  yang  dilandasi  oleh  kesadaran  warga  Negara, Negara akan memberikan fasilitas yang baik sehingga masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan  usaha.  Hal  tersebut  dapat  dijadikan  indikasi  bahwa  setiap  warga  Negara berkontribusi secara fiskal kepada kebijakan pemerintah dengan sukarela.
Pajak  penghasilan  Pasal  25  adalah  pajak  yang  dikenakan  baik  untuk  orang  pribadi, perusahaan  atau  badan  hukum  lainnya  atas  penghasilan/pendapatan  yang  didapatkan.  Pajak Penghasilan  Pasal  25  atau  biasa  disingkat  dengan  PPh  25  merupakan  angsuran  pajak  yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 29 atau PPh 29 merupakan kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.
Ekualisasi  merupakan  salah  satu  hal  paling  utama  dalam  melakukan  rekonsiliasi  fiskal dalam SPT Tahunan Badan. Ekualisasi pajak bertujuan untuk terhindarnya dari koreksi pajak. Selain itu juga sebagai antisipasi dalam hal persiapan wajib pajak jika dilakukan pemeriksaan oleh  KPP.  Dengan  demikian,  ekualisasi  dapat  digunakan  untuk  melacak  dan  memastikan apakah  seluruh  omzetnya  sudah  dipungut  PPN.  Kemudian  dapat  digunakan  juga  untuk memastikan  apakah  seluruh  transaksi  yang  menjadi  objek  PPh  Pasal  23  telah  dipotong pajaknya.  Serta  apakah  seluruh  biaya  gaji  maupun  upah  tenaga  kerja  langsung  sudah  sama dengan  jumlah  biaya  gaji  pada  laporan  Laba/Rugi.  Lalu  kemudian  diperhitungkan  saat mengisi SPT PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Oleh  karena  itu  diperlukan  pemahaman  yang  baik  terhadap  pemenuhan  kewajiban  PPh Badan dalam penentuan  angsuran PPh Pasal  25  melalui ekualisasi  dan  rekonsiliasi  tersebut, yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. EPS

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif  yang  merupakan penelitian  ilmiah  yang  sistematis  terhadap  bagian-bagian  fenomena  serta  kausalitas hubungan-hubungannya.
Menurut Sugiyono (2018) pengertian metode deskriptif adalah sebagai berikut:
“Metode  deskriptif  adalah  metode  menganalisis  data  yang  digunakan  dengan  cara menggambarkan  data  atau  mendeskripsikan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”
Menurut  Sugiyono  (2018) metode penelitian kuantitatif merupakan metode pengumpulan data  menggunakan  instrument  penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik,  dengan tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan  yang  berlandaskan  pada  filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu,”.
Berdasarkan  keterangan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  penelitian  deskriptif kuantitatif  adalah  penelitian  yang  teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan  instrument penelitian dengan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fokus  penelitian  ini  adalah  melakukan  Evaluasi  Atas  Pemenuhan  Kewajiban  PPh  Badan dan Menentukan Angsuran PPh 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS.

## Laporan Keuangan Laba Rugi PT. EPS Tahun 2018
PT.  EPS  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  distribusi  Panel  Listrik.  Data yang  akan  penulis  olah  adalah  laporan  keuangan  komersial  Pada  PT.  EPS.  Berikut  adalah laporan keuangan komersial PT. EPS yang manampilkan Laporan Laba/Rugi dalam periode laporan satu tahun yakni pada periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.
Tabel 4.4
Laporan Laba Rugi Komersial PT. EPS Tahun Berakhir 31 Desember 2018
PT. EPS LAPORAN  LABA – RUGI PERIODE JANUARI - DESEMBER 2018 (dalam satuan rupiah)
PENDAPATAN USAHA Penjualan Rp  31.269.818.847 Potongan Penjualan - Jumlah Pendapatan Usaha Rp  31.269.818.847
HPP Persedian Barang Dagang 01 Jan 2018 Rp    5.283.148.388 Pembelian Rp   24.300.460.603 Biaya Overhead Rp     1.215.743.613 Persedian Barang Dagang Akhir 31 Des 2018 Rp    6.017.556.530 Jumlah Harga Pokok Penjualan Rp  24.781.796.074 LABA / ( RUGI ) KOTOR Rp   6.488.022.773 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Gaji, Tunjangan dan Bonus Rp    2.743.261.848 Beban PPh-21 Rp         40.110.650 Beban Pengembanagan SDM Rp        11.000.000 Beban Non Opr dan umum Rp      965.231.298 Beban Perjalanan Dinas Rp         1.722.000 Beban Penjualan dan Pemasaran Rp     261.678.730 Beban Telekomunikasi Rp       26.844.679 Beban Penerangan Rp       41.673.927 Beban Transportasi Rp     170.354.500 Beban Perawatan Peralatan Rp      28.438.050 Beban Perawatan  Kendaraan Rp      43.019.111 Beban Perawatan  Bangunan - Beban Jasa Kurir dan Benda Pos Rp           295.250 Beban Perijinan Rp           750.000 Beban Kesejahteraan Pegawai Rp    236.679.065 Beban Konsumsi Rp       4.080.000 Beban Penyususutan Rp    414.085.479 Beban Perlengkapan Rp      54.580.155 Biaya Administrasi Bank Rp    301.202.802 Beban Bunga Bank Investasi - Beban Bunga Modal Kerja Rp    868.366.464 Kerugian Penjualan Aktiva - Beban Bunga Kredit Lokal Rp    517.520.325 Beban Selisih Kurs - Beban Bunga PB-BII Rp    144.850.611 Beban Diskonto Rp      44.945.927 Beban Administrasi Pajak ( Sanksi Pajak ) Rp     17.036.664 Jumlah Biaya Administrasi dan Umum Rp 6.937.727.535 Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha Pendapatan lainya - Bunga Jasa Giro Rp          755.456 Pajak  Jasa Giro Rp          150.188 Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain Rp        905. 644 Laba Rugi (EBIT) Rp      448.799.118
Beban/ (Manfaat) Pajak Penghasilan
Rp      300.766.720
Laba (Rugi) Setelah Pajak
Rp     (749.565.838)

## Sumber : Laporan Keuangan PT. EPS
Berdasarkan  data  laporan  laba  rugi  PT.  EPS  pendapatan  yang  diperoleh  sejumlah  Rp 31.269.818.847. Harga Pokok Penjualan sejumlah Rp 24.781.796.074 yang didapat dari hasil perhitungan  Persediaan  Barang  dagang  awal  sejumlah  Rp  5.283.148.388  ditambah  dengan Pembelian  sejumlah  Rp  24.300.460.603,  kemudian  ditambah  dengan  Biaya  Overhead sejumlah  Rp  1.215.743.613  lalu  kemudian  dikurangi  Persediaan  Barang  dagang  akhir sejumlah  Rp.6.017.556.530.  Sehingga  menghasilkan  Laba  Kotor  perusahaan  Rp. 6.488.022.773. Total biaya berjumlah Rp. 6.937.727.535 dan penghasilan serta beban di luar usaha  berjumlah  Rp.905.644  sehingga  menghasilkan  Laba  Rugi  Sebelum  Pajak  senilai Rp.448.799.118. Pajak Penghasilan perusahaan berjumlah Rp 300.766.720.
Dari laporan Laba/Rugi Komersial  diatas menerangkan bahwa pada tahun 2018  PT. EPS menghasilkan  Laba/Rugi  sebelum  pajak  sebesar  Rp.  448.799.118  dan  menghasilkan  Rugi setelah pajak sebesar Rp (749.565.838).
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahun  2018  PT.  EPS  dalam  laporan  komersil mengalami kerugian  sebesar  Rp (749.565.838).

## Rekonsiliasi Fiskal PT. EPS
Tabel 4.5 Analisis Rekonsiliasi Fiskal
PT. EPS KOMERSIL KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF PENDAPATAN USAHA Penjualan Rp  31.269.818.847 Rp 75.477.300 Rp  31.194.341.547 Potongan Penjualan - Jumlah Pendapatan Usaha Rp  31.269.818.847 Rp  31.194.341.547 HPP Persedian Barang Dagang 01 Jan 2018 Rp    5.283.148.388 Pembelian Rp   24.300.460.603 Biaya Overhead Rp     1.215.743.613 Persedian Barang Dagang Akhir 31 Des 2018 Rp    6.017.556.530 Jumlah Harga Pokok Penjualan Rp  24.781.796.074 Rp  24.781.796.074 LABA / ( RUGI ) KOTOR Rp   6.488.022.773 Rp  6.412.545.473 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Gaji, Tunjangan dan Bonus Rp    2.743.261.848 Rp    2.743.261.848
Beban PPh-21 Rp         40.110.650 Rp   40.110.650 - Beban Pengembanagan SDM Rp        11.000.000 Rp        11.000.000 Beban Non Opr dan umum Rp      965.231.298 Rp 206.341.992 Rp    758.889.306 Beban Perjalanan Dinas Rp         1.722.000 Rp         1.722.000 Beban Penjualan dan Pemasaran Rp     261.678.730 Rp 261.678.730 - Beban Telekomunikasi Rp       26.844.679 Rp    1.750.000 Rp     25.094.679 Beban Penerangan Rp       41.673.927 Rp 20.836.964 Rp     20.836.964 Beban Transportasi Rp     170.354.500 Rp   170.354.500 Beban Perawatan Peralatan Rp      28.438.050 Rp     28.438.050 Beban Perawatan  Kendaraan Rp      43.019.111 Rp 21.509.556 Rp    21.509.556 Beban Perawatan  Bangunan - Beban Jasa Kurir dan Benda Pos Rp       21.509.556 Rp      21.509.556 Beban Perijinan Rp       21.509.556 Rp      21.509.556 Beban Kesejahteraan Pegawai Rp    236.679.065 Rp 236.679.065 - Beban Konsumsi Rp       4.080.000 Rp 4.080.000 - Beban Penyususutan Rp    414.085.479 Rp  54.922.351 Rp 359.163.128 Beban Perlengkapan Rp      54.580.155 Rp    54.580.155 Biaya Administrasi Bank Rp    301.202.802 Rp 256.000.000 Rp   45.202.802 Beban Bunga Bank Investasi - Beban Bunga Modal Kerja Rp    868.366.464 Rp  868.366.464 Kerugian Penjualan Aktiva - Beban Bunga Kredit Lokal Rp    517.520.325 Rp 517.520.325 - Beban Selisih Kurs - - Beban Bunga PB-BII Rp    144.850.611 Rp 144.850.611 - Beban Diskonto Rp      44.945.927 Rp 44.945.927 - Beban Administrasi Pajak ( Sanksi Pajak ) Rp     17.036.664 Rp 17.036.664 - Jumlah Biaya Administrasi dan Umum Rp 6.937.727.535 Rp 1.828.262.834 Rp 75.477.300 Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha Pendapatan lainya - Bunga Jasa Giro Rp          755.456 Rp 755.456 Pajak  Jasa Giro Rp          150.188 Rp 150.188 Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain Rp        905. 644 Laba Rugi (EBIT) Rp      448.799.118 Rp 1.303.080.000 Beban/ (Manfaat) Pajak Penghasilan Rp      300.766.720 Laba (Rugi) Setelah Pajak Rp     (749.565.838)

## Sumber : Laporan Keuangan PT. EPS
Berdasarkan tabel diatas Analisis Rekonsiliasi fiskal diatas diketahui bahwa terdapat akun- akun  yang  dapat  diakui  (deductible)  maupun  yang  tidak  dapat  diakui  (non-deductable)  atas penghasilan  kena  Pajak  Perusahaan.  Diantaranya  banyak  akun  yang  tidak  diperkenankan sebagai  biaya  yang  bisa  dikurangkan  atas  penhasilan.  Maka  akun-akun  itu  harus  dikoreksi, baik  positif  maupun  negative.  Akun  yang  dikoreksi  positif  meliputi  Beban  PPh  21,  Beban Non  Opr  dan  umum,  Beban  Penjualan  dan  Pemasaran,  Beban  Telekomunikasi,  Beban Penerangan, Beban Perawatan  Kendaraan, Beban Kesejahteraan Pegawai, Beban Konsumsi, Beban  Penyususutan,  Biaya  Administrasi  Bank,  Beban  Bunga  Kredit  Lokal,  Beban  Bunga PB-BII, Beban Diskonto, dan Beban Administrasi Pajak ( Sanksi Pajak ).
Akun  pada  koreksi  fiskal  negatif  yaitu  Penjualan  yang  dikoreksi  sebesar  Rp  75.477.300 sehingga menghasilkan penghasilan fiskal sebesar Rp. 31.194.341.547 dan kemudian koreksi fiskal negatif pada pendapatan diluar usaha senilai Rp. 905.644.

## Perhitungan PPh Kurang (Lebih) Bayar PT. EPS
Table 4.10

## Analisis Perhitungan PPh Badan Kurang Bayar
PERHITUNGAN PPh KURANG (LEBIH) BAYAR BERDASARKAN FASILITAS PASAL 31 E
PENGHASILAN NETTO Rp. 1.303.080.000 KOMPENSASI KERUGIAN
Rp.                      -
PENGHASILAN KENA PAJAK Rp. 1.303.080.000 PKP yang memperoleh fasilitas Rp. 4.800.000.000 X  Rp. 1.303.080.000  = Rp. 200.026.236 Rp. 31.269.818.000 PKP yang TIDAK memperoleh fasilitas Rp. 1.303.080.000 - Rp. 200.026.236          = Rp.  1.103.053.764 PPH TERUTANG 25% X 50% X Rp. 200.026.236
Rp.   25.003.279
25%X Rp. 1.103.053.764
Rp. 275.763.441 Rp. 300.766.720 PPH DIPOTONG / DIPUNGUT PIHAK LAIN 1. PPh Psl 22 a. Bendaharawan 24.702.000 2. PPh Psl 23 24.187.519 Rp. 48.889.519 PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI Rp. 251.877.201 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 1. PPh Psl 25 Rp. 251.653.467 2. STP PPh Psl 25 - Rp.  251.653.467 PPh KURANG BAYAR Rp. 223.734
Jadi  PPh  Pasal  29  yang  terutang  senilai  Rp.  300.766.720.  Jumlah  PPh  terutang  tersebut kemudian  dikurangi  oleh  angsuran  PPh  Pasal  25,  dan  kredit  pajak  yakni,  PPh  Pasal  22  dan PPh Pasal 23. Sehingga menghasilkan jumlah PPh terutang yang harus dibayar menjadi Rp. 223.734.
Adapun jurnal yang dilakukan oleh PT. Elco Power System yaitu:
- Jurnal pada saat mencatat PPh terutang
(D) Beban PPh Terutang Rp. 300.766.720
(K) Uang Muka PPh (Psl 22, 23 &    25) Rp. 300.542.986
(K) Hutang PPh Pasal 29
Rp. 223.734
Setelah  melakukan  penghitungan  PPh  Pasal  29  yang  terutang,  maka  langkah  selanjutnya adalah menentukan berapa besaran PPh 25 terutang atas masa pajak tahun berikutnya.
Table 4.11

## Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2018
PERHITUNGAN PPh KURANG (LEBIH) BAYAR
BERDASARKAN FASILITAS PASAL 31 E
PENGHASILAN NETTO Rp. 1.303.080.000 KOMPENSASI KERUGIAN
Rp.                      -
PENGHASILAN KENA PAJAK
Rp. 1.303.080.000
PKP yang memperoleh fasilitas Rp. 4.800.000.000 X  Rp. 1.303.080.000  = Rp. 200.026.236 Rp. 31.269.818.000 PKP yang TIDAK memperoleh fasilitas Rp. 1.303.080.000 - Rp. 200.026.236          = Rp.  1.103.053.764 PPH TERUTANG 25% X 50% X Rp. 200.026.236 Rp.   25.003.279 25%X Rp. 1.103.053.764 Rp. 275.763.441 Rp. 300.766.720 PPH DIPOTONG / DIPUNGUT PIHAK LAIN 1. PPh Psl 22 a. Bendaharawan 24.702.000 2. PPh Psl 23 24.187.519 Rp. 48.889.519 PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI Rp. 251.877.201 Angsuran PPh Pasal 25
Rp. 20.989.766
(Rp. 251.877.201 / 12)

## PEMBAHASAN
Bedasarkan  laporan  laba  rugi  perusahaan  Penghasilan  Kena  Pajak  yang  terutang  adalah sejumlah  Rp.  1.303.080.000,  jumlah  tersebut  merupakan  penghasilan  dibawah  4,8  M,  maka akan mendapat fasilitas penurunan tarif sebesar 50% sehingga tarif efektifnya adalah 12,5%.
Adapun koreksi fiskal yang penulis lakukan terhadap hasil koreksi fiskal dari Perusahaan adalah seperti pada tabel koreksi di bawah ini.

## Analisis Rekonsiliasi Fiskal
KOMERSIL KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF PENDAPATAN USAHA Penjualan Rp  31.269.818.847 Rp 75.477.300 Rp  31.194.341.547 Potongan Penjualan - Jumlah Pendapatan Usaha Rp  31.269.818.847 Rp  31.194.341.547 HPP Persedian Barang Dagang 01 Jan 2018 Rp    5.283.148.388 Pembelian Rp   24.300.460.603 Biaya Overhead Rp     1.215.743.613 Persedian Barang Dagang Akhir 31 Des 2018 Rp    6.017.556.530 Jumlah Harga Pokok Penjualan Rp  24.781.796.074 Rp  24.781.796.074 LABA / ( RUGI ) KOTOR Rp   6.488.022.773 Rp  6.412.545.473 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Gaji, Tunjangan dan Bonus Rp    2.743.261.848 Rp    2.743.261.848 Beban PPh-21 Rp         40.110.650 Rp   40.110.650 - Beban Pengembanagan SDM Rp        11.000.000 Rp        11.000.000 Beban Non Opr dan umum Rp      965.231.298 Rp 206.341.992 Rp    758.889.306 Beban Perjalanan Dinas Rp         1.722.000 Rp         1.722.000 Beban Penjualan dan Pemasaran Rp     261.678.730 Rp 261.678.730 - Beban Telekomunikasi Rp       26.844.679 Rp    13.422.339 Rp     13.422.339 Beban Penerangan Rp       41.673.927 Rp     41.673.927 Beban Transportasi Rp     170.354.500 Rp   170.354.500 Beban Perawatan Peralatan Rp      28.438.050 Rp     28.438.050 Beban Perawatan  Kendaraan Rp      43.019.111 Rp 21.509.556 Rp    21.509.556 Beban Perawatan  Bangunan - Beban Jasa Kurir dan Benda Pos Rp       295.250 Rp       295.250 Beban Perijinan Rp       750.000 Rp       750.000 Beban Kesejahteraan Pegawai Rp    236.679.065 Rp    236.679.065 - Beban Konsumsi Rp       4.080.000 Rp       4.080.000 - Beban Penyususutan Rp    414.085.479 Rp  54.922.351 Rp 359.163.128 Beban Perlengkapan Rp      54.580.155 Rp    54.580.155 Biaya Administrasi Bank Rp    301.202.802 Rp    301.202.802 Beban Bunga Bank Investasi - Beban Bunga Modal Kerja Rp    868.366.464 Rp  868.366.464 Kerugian Penjualan Aktiva - Beban Bunga Kredit Lokal Rp    517.520.325 Rp    388.140.244 Rp    129.380.081 Beban Selisih Kurs - -
Beban Bunga PB-BII Rp    144.850.611 Rp    144.850.611 Beban Diskonto Rp      44.945.927 Rp      44.945.927 Beban Administrasi Pajak ( Sanksi Pajak ) Rp     17.036.664 Rp     17.036.664 - Jumlah Biaya Administrasi dan Umum Rp 6.937.727.535 Rp 1.243.921.591 Rp 75.477.300 Rp. 5.693.805.944 Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha Pendapatan lainya - Bunga Jasa Giro Rp          755.456 Rp          755.456 Pajak  Jasa Giro Rp          150.188 Rp          150.188 Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain Rp        905. 644 - Laba Rugi (EBIT) Rp    (448.799.118) Rp 718.739.529 Beban/ (Manfaat) Pajak Penghasilan Rp      300.766.720 Laba (Rugi) Setelah Pajak
Rp     (749.565.838)
Table 4.16
Perhitungan PPh Badan Kurang/Lebih Bayar
PERHITUNGAN PPh KURANG (LEBIH) BAYAR BERDASARKAN FASILITAS PASAL 31 E
PENGHASILAN NETTO Rp 718.739.529 KOMPENSASI KERUGIAN Rp.                      - PENGHASILAN KENA PAJAK
Rp 718.739.529
PKP yang memperoleh fasilitas Rp. 4.800.000.000 X  Rp 718.739.529  = Rp. 110.328.421 Rp. 31.269.818.000 PKP yang TIDAK memperoleh fasilitas Rp 718.739.529 - Rp. 110.328.421 = Rp.  608.411.108 PPH TERUTANG 25%  X 50% X Rp. 110.328.421
Rp.   13.791.053
25% X Rp.  608.411.108 Rp. 152.102.777 Rp. 165.893.830 PPH DIPOTONG / DIPUNGUT PIHAK LAIN 1. PPh Psl 22 a. Bendaharawan/BUMN 24.702.000 2. PPh Psl 23 24.187.519 Rp. 48.889.519 PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI Rp. 117.004.311 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 1. PPh Psl 25 Rp.  251.653.467 2. STP PPh Psl 25 - Rp.  251.653.467 PPh LEBIH BAYAR
(Rp. 134.649.156)
Dari  hasil  perhitungan  diatas  bahwa  jumlah  PPh  yang  seharusnya  adalah  lebih  bayar senilai (Rp.134.649.156) dan bukanlah pph terutang kurang bayar senilai  Rp. 223.734. Atas perhitungan  perusahaan  tersebut  perlu  melakukan  SPT  Pembetulan  sesuai  peraturan perundang-udangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  mengenai  “Evaluasi  Atas  Pemenuhan Kewajiban  PPh  Badan  dan  Menentukan  Angsuran  PPh  25  Melalui  Ekualisasi  dan Rekonsiliasi  Pada  PT.  EPS”  tahun  2018,  maka  penulis  mengambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh 25 Melalui  Ekualisasi  dan  Rekonsiliasi  Pada  PT.  EPS  tidak  sesuai  dengan  Undang- undang No. 36 tahun 2008.
2. Mekanisme  penyetoran  PPh  Pasal  25  PT.  EPS  belum    sesuai  dengan  peraturan Undang-undang akan hal batas akhir penyetoran pajak.
3. Mekanisme kesesuaian proses pemenuhan kewajiban PPh Badan yang dilakukan PT. EPS  tidak  sesuai  dengan  Undang-undang  No.  36  Tahun  2008  dan  ditemukannya hasil  akhir  perhitungan  yang  Lebih  Bayar  sebesar  (Rp.  134.649.156).  Dengan adanya SPT Tahunan Badan yang lebih bayar maka perusahaan berhak melaporkan dan  mengajukan  permohonan  atas  kelebihan  pajak  tersebut  atau  disebut  dengan restitusi  dengan  pengembalian  atas  kelebihan  pembayaran.  Namun  DJP  akan mereview  kembali  atau  melakukan  pemeriksaan  kepada  perusahaan  tentang kebenaran atas lebih bayar tersebut.

## SARAN
Untuk  mencegah  dikenakannya  sanksi  perpajakan,  maka  sebaiknya  PT.  EPS  melakukan pemungutan dan menyetorkan pungutan tersebut tepat waktu bersamaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa pajak  berakhir  sesuai  dengan  ketentuan,  saat  pembuatan  Surat  Pemberitahuan  Masa  PPN sebaiknya PT. EPS menyampaikan laporan ke  KPP tepat waktu dari tanggal 20  (dua puluh) dan  paling  lambat  tanggal  terakhir  pada  bulan  setelah  Masa  Pajak  berakhir  dan  sebaiknya perusahaan tersebut dapat memahami mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan
dan ketentuan dalam UU Perpajakan baik itu UU PPN, UU PPh, dan juga UU KUP sehingga memiliki kewaspadaan dalam pelaporan pajak kepada pemerintah.
Dalam  hal  SPT  yang  lebih  bayar  akan  adanya  pemeriksaan  yang  dilakukan  DJP  kepada perusahaan,  maka  perlunya  kesiapan  data  yang  lengkap  untuk  mendukung  pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan pajak. Perusahaan juga bisa menghindari adanya lebih bayar agar tidak  terjadi  pemeriksaan  yang  membutuhkan  waktu  lama  sehingga  mengganggu  aktivitas produksi  para  staff  perusahaan  maka  perusahaan  bisa  juga  mengajukan  permohonan pengurangan  pembayaran  PPh  Pasal  25  pada  tahun  berjalan,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  7 ayat  (1)  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  Kep.537/PJ./2002  tentang  penghitungan  besarnya Angsuran  pajak  dalam  tahun  pajak  dalam  hal-hal  tertentu  mengenai  pengurangan  angsuran PPh  pasal  25  yang  menyatakan  bahwa  apabila  sesudah  3  (tiga)  bulan  atau  lebih  berjalanya suatu  tahun  pajak,  wajib  pajak  dapat  menunjukan  bahwa  pajak  penghasilan  yang  akan terutang  untuk  tahun  pajak  tersebut  kurang  dari  75%  dari  pajak  penghasilan  yang  terutang yang  menjadi  dasar  penghitungan  besarnya  pajak  penghasilan  pasal  25,  wajib  pajak  dapat mengajukan  permohonan  pengurangan  besarnya  pajak  penghasilan  pasal  25  secara  tertulis kepada kepala kantor pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

## DAFTAR PUSTAKA
Diana,  Sari.  2014. Perpajakan:  Konsep,  Teori.  dan  Aplikasi  Pajak  Penghasilan .  Jakarta: Mitra Wacana Media.
Liberti, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru . Yogyakarta: Andi
Pangestu  D  D  A  L.  2017. Perpajakan  Brevet  A&B.  Yogyakarta. Center  For  Academic Publishing Service
Siti, Resmi. 2016. Praktikum Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat. Edisi 9.
_______.  2019. Perpajakan: Teori dan Kasus . Jakarta : Salemba Empat. Edisi 11.
YB. Sigit, Hutomo. 2018. Terampil Pajak Penghasilan . Yogyakarta : Andi. Edisi 1.
Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1 . Jakarta: Salemba Empat.
A.A  Istri,  Shintia  Dewi  dan  Putu  Ery  Setiawan.  2015. Penerapan  Tax  Review  atas  Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan . ISSN 2302 – 8556
E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.
I, Kadek Agus Setiawan dan Putu Ery Setiawan. 2018. Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN. ISSN 2302 – 8556 E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.1.
Ni, Ketut Sukasih. 2016. Pemeriksaan Tingkat Keseimbangan (Equalisasi) PPh Pasal 21 dan Pengakuan  Biaya  Gaji  (PPh  29)  Pada  Laporan  Laba  Rugi  Pada  Rumah  Sakit Manuaba Di Denpasar. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.12. No.3.