PENYIKSAAN DALAM PROSES PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT TULUNGAGUNG
Mohammad Saifudin 1 , Sirajuddin 2 , Ibnu Subarkah 3

## ABSTRAK
Penelitian  yang  berjudul  “Penyiksaan  dalam  Proses  Penetapan  Tersangka  Dugaan  Tindak  Pidana  di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resort  Tulungagung”,  bertujuan  untuk  a)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung, b) untuk mengetahui konstruksi hukum yang akan dating terhadap penanganan tindak pidana dalam proses penetapan tersangka agar tidak terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Serta hasil dari penelitian ini bahwasannya ada 4 faktor penyebab terjadinya penyiksaan oleh penyidik dan hukum positif yang diratifikasi dari konvenan Internasional merupakan pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia dari tindakan penyiksaan maupun kekerasan dalam proses penyidikan.
Kata Kunci : Penyiksaan, Tindak Pidana, Penetapan Tersangka

## ABSTRACT
The research entitled "Torture in the Process of Determining Suspects of Alleged Crimes in the Legal Territory of the Tulungagung Resort Police", aims to a) to identify and analyze the factors causing torture by investigators in the process of determining suspects in the jurisdiction of the Tulungagung Resort Police, b. ) to  find out  the  future  legal  construction  on  the handling of  criminal  acts  in  the  process of  determining  the suspect  so  that  torture  is  not  carried  out  by  investigators  again.  The  method  used  in  this  research  is  the sociological juridical method. The location of this research was carried out in Tulungagung Regency. As well as the results of this study that there are 4 factors that cause torture by investigators and positive law ratified from the International Covenant is a regulation on the protection of human rights from acts of torture and violence in the investigation process.
Keywords: Torture, Crime, Determination of Suspect

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan peraturan yang mengikat  dalam kehidupan bermasyarakat, agar hidup lebih terarah. Seperti halnya dalam tujuan hukum  pidana  yakni:  “untuk  menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan  yang  tidak  baik  ( general  preventie ), serta  untuk  mendidik  orang  yang  telah  pernah melakukan  perbuatan  tidak  baik  menjadi  baik dan  dapat  diterima  kembali  dalam  kehidupan
1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
2 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
3 Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang
lingkunganya ( special preventie ).” Secara garis besar,  sebenarnya  tujuan  hukum  pidana  adalah untuk melindungi masyarakat.
Dalam  konstitusi,  negara  memegang  tiga kekuasaan atau hak fundamental yakni: 1) Hak untuk  menentukan  perbuatan-perbuatan  mana yang  dilarang  dan  menentukan  bentuk  serta berat ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi  pelanggarnya,  2)  Hak  untuk  menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan  pidana  pada  si  pelanggar  aturan
hukum  pidana  yang  telah dibentuk  tadi, dan  3) Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya atau petindaknya.
Hukum di Negara Indonesia yang landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, KUHP dan KUHAP serta termasuk hukum yang lainya.  Hukum  sudah  dipastikan  ada  penegak untuk  melaksanakannya  agar  hukum  berjalan dengan  sebagaimana  mestinya,    seperti  hakim, jaksa,  polisi  dan  penegak  hukum  yang  lainya. Merekalah  yang  berprofesi  sebagai  penegak hukum dan mengerti bagaimana pelaksanaannya. Karena penegak hukum adalah manusia, perlu ada yang mengatur agar mereka tidak  melakukan  hal  yang  melampaui  batas dalam  menjalankan  tugasnya.  Tidak  menutup kemungkinan  penegak  hukum  itu  sendiri  yang melanggar  hukum.  Seperti  dalam  penyidikan, polisi  melakukan  penyiksaan  kepada  tersangka dan  terdakwa  agar  mereka  mengakui  tindak pidana yang disangkakan.
Dalam  pasal  28D  (1)  UUD  1945  setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum, namun terkadang terduga atau tersangka  tindak pidana mendapatkan penyiksaan dan diskriminasi  saat  diperiksa  oleh  penyidik,  dan Pasal  30  (4)  UUD  1945  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sebagai  alat  Negara  yang menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani masyarakat serta menegakan hukum. 4
Hak Asasi Manusia (HAM) secara historis selalu diwarnai dengan serangkaian perjuangan, yang  tidak  jarang  bahkan  menjelma  dalam bentuk  revolusi.  Sejarah  juga  mencatat  banyak kejadian,  orang  baik  secara  individu,  maupun kelompok  melakukan  perlawanan  terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan  apa  yang  dianggap  sebagai haknya, bahkan disertai dengan taruhan jiwa dan raga. 5 Meskipun  KUHAP  telah  berlaku  dan dijalankan,  ternyata  pelanggaran  terhadap  hak
4 Tim Penyusun, UUD Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (Jakarta, 2013), hlm. 24-28
5 Yesmil Anwar, et. al. Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum (Jakarta, 2008), hlm. 28
asasi  manusia  tersangka  dan  terdakwa  masih saja  terjadi,  terutama  pada  pemeriksaan tersangka  dan  saksi  pada  tahap  penyidikan. Tahap  pemeriksaan  saksi  dan  tersangka merupakan titik rawan terhadap pelanggaran hak asasi  manusia,  sebab  dalam  tahap  pemeriksaan ini  seringkali  dilakukan  secara  tertutup. Seringkali  terjadi  kekerasan  dan  ancaman kekerasan  terhadap  fisik  tersangka  yang menimbulkan traumatic phsicis . 6
Dengan  memahami  prinsip  dan  nilai-nilai HAM  dengan  terus  mengkaji  dan  membekali setiap  personel  polisi  dengan  pengetahuan  dan pemahaman HAM yang memadai sesuai dengan standar  internasional.  Penggunaan  kekerasan oleh  polisi  dalam  penegakan  hukum  pidana ternyata  masih  mengemuka.  Indriyanto  Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian  telah  membudaya,  terutama  dalam penyidikan  untuk  mendapatkan  pengakuan terdakwa. 7 Polisi  harus  menyadari  bahwa  yang menentukan  bersalah  atau  tidak  seorang tersangka atau terdakwa adalah hakim. Kenyataan  ini  semakin  membuat  kesan  bahwa cara-cara kekerasan dalam penyidikan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan diamini banyak pihak. Bahkan, dianggap sebagai suatu kewajaran  kalau  tidak  mau  dibilang  sudah menjadi  suatu  keharusan.  Seyogyanya  Polisi (penyidik) diberikan semangat dorongan psiko- sosiologis  dalam  melakukan  tugas  yang  berat dan berbahaya serta tidak terlalu ditekan atasan dalam  menyelesaikan  suatu  kasus,  karena  jika hal ini tidak dilakukan maka akan mengganggu emosional penyidik.
Ragam emosi penyidik yang muncul harus bisa  diatur  agar  selalu  ingat  taat  terhadap ketentuan  yang  tidak  boleh  dia  langgar.  Pada saat  yang  sama  polisi  juga  harus  dapat menangkis perlawanan dari penjahat. Pertimbangan  yang  layak  dalam  keadaan memaksa  akan  sulit  untuk  diukur  secara sistematis,  dan  lagi  pula  keadaan  dan  situasi nyata  disetiap  peristiwa  tidaklah  selalu  sama.
6 Wahyu  Wiriardinata, Mafia  Peradilan (Bandung, 2013), hlm. 63
7 Indriyanto Seno Adji, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif  KUHAP (Jakarta, 1998), hlm. 4
Namun  yang  menjadi  serius  untuk  dihindarkan adalah  untuk  menutup-nutupi  alasan  dalam melakukan  kekerasan  dan  penganiayaan. 8 Bahkan  pada kasus pencabulan yang korbannya anak-anak,  yang  terjadi  di  wilayah  Hukum Polres Tulungagung berdasarkan Surat Tuntutan No  Perkara:  PDM-66/Tlung/Ep/04/2016  juga diwarnai  dengan  penyiksaan  yang  dilakukan oleh  penyidik  terhadap  tersangka  (TS)  dugaan pencabulan. Berawal pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 07:00 WIB, yang berlokasi di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten  Tulungagung.  Seseoraang  kakek yang bernama inisial TS diduga telah melakukan tindakan  asusila  terhadap  gadis  dibawah  umur yang  berinisial  ACA  yang  masih  berumur  6 (enam) tahun. Dimana pelaku memanggil ACA untuk  kerumahnya,  setelah  itu  TS  (terdakwa) menarik  tangan  kiri  korban  ACA  untuk  duduk dipangkuannya,  dengan  posisi  kedua  tangan terdakwa  TS  merangkul  tubuh  ACA  sambil menciuminya,  tangan  kanan  terdakwa  TS memegang/meraba  kemaluan  korban  ACA hingga  masuk kedalam  sambil  digerak- gerakkan, setelah itu korban ACA lari menjauh dari terdakwa TS. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan  oleh  terdakwa  TA  terhadap  korban ACA  maka  berdasarkan  hasil  pemeriksaan dokter  yang  tertuang  dalam visum  et  repertum No. LVER/FD/359906/RSB Tulungagung tanggal  2  Maret  2015,  maka  pemeriksaan ditemukan:  bibir  kemaluan  luar  tampak bengkak,  bibir  kemaluan  dalam  tampak  merah, selaput darah robek dengan luka baru arah jam sembilan  dan  dua  belas  yang  diakibatkan  oleh trauma tumpul. 9
Dalam  kasus  tersebut,  penulis  tidak melakukan  penelitian  pada  lingkup  tindak pidana pencabulan, namun peneliti lebih tertarik pada lingkup penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyidik Polres Tulungagung. Karena sebagaimana yang penulis  ketahui,  bahwa  dalam  proses  peradilan
8 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum (Bogor, 2009), hlm. 66
9 Kronologi  Kejadian  Perkara  Tindak  Pidana Pencabulan berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri
pidana  yang  dimulai  dari  proses  penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan, dalam hal ini banyak kesalahan atau kelemahan  dalam  proses  penyidikan  dalam  hal penetapan  tersangka.  Pencabulan  juga  tidak terlepas  dari  proses  penyidikan  guna  untuk menetapkan  si  tersangka  atau  si  pelaku. Penetapan  tersangka  oleh  Penyidik  Kepolisian dalam  kasus  ini,  sering  mengalami  kesulitan dalam  hal  menemukan  barang  bukti  yang  ada. Penetapan  tersangka  yang  dilakukan  oleh Penyidik dilakukan melalui proses pemeriksaan berupa interogasi terhadap tersangka. Interogasi merupakan  tugas  penyidik  untuk  meminta  atau memeriksa orang yang dicurigai (si pelaku) serta saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).
Proses penetapan tersangka harus memenuhi  ada  atau  tidaknya  bukti  permulaan. Alat  bukti  yang  ada  dirumuskan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  yang  terdapat  dalam  Pasal  184 KUHAP  alat  bukti  yang  sah  ialah:  keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya  dimungkinkan  untuk  memperoleh  alat bukti  yang  sah  berupa  keterangan  saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah  melakukan  pemeriksaan  di  dalam persidangan,  dan  alat  bukti  berupa  keterangan terdakwa  diperoleh  ketika  seorang  terdakwa  di dalam  persidangan,  sebagaimana  hal  tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP  dan  ketentuan  Pasal  189  ayat  (1) KUHAP.
Pemeriksaan  terhadap  tersangka  yang dilakukan  oleh  pihak  Penyidik  Kepolisian, masih  sering  dijumpai  bahwa  pengakuan  dari tersangka adalah target yang harus dikejar oleh Penyidik.  Sesungguhnya  hal  itu  adalah  salah, karena  sistem  hukum  Indonesia  menghendaki pembuktian yang Objektif. 10 Artinya Tulungagung dengan No Perkara:
PDM-
66/Tlung/Ep/04/2016
10 Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif (Jakarta, 2012), hlm. 154
pembuktian yang dapat didukung oleh kesaksian-kesaksian  dan  alat  bukti,  serta pembuktian  yang  logis  dari  para  pihak  yang netral. Pemeriksaan terhadap tersangka bukanlah  merupakan  kunci  ada  atau  tidaknya perkara pidana itu terjadi, tetapi lebih kepada ada atau  tidaknya  keterangan  saksi-saksi  yang relevan atau yang sesuai terhadap perkara ini.
Pada  kenyataannya  Penyidik  Kepolisian lebih cenderung untuk memaksa si pelaku untuk mengakui  perbuatannya  dengan  segala  cara, baik  dengan  menggunakan  kekerasan  ataupun dengan  menggunakan  pertanyaan-pertanyaan yang  menjebak  si  pelaku.  Hal  ini  jelas  sangat tidak relevan dengan aturan yang termuat dalam Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  dimana  tersangka  mempunyai  hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain baik itu Penyidik maupun si Kuasa Hukum korban.
Setelah  memahami  latar  belakang  yang telah  dipaparkan  diatas,  apa  faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung  ?;  dan  bagaimanakah  konstruksi hukum  yang  akan  datang  ( ius  constituendum ) terhadap  penanganan  tindak  pidana  dalam proses  penetapan  tersangka  agar  tidak  terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik?. Melihat rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung serta untuk mengetahui konstruksi hukum  yang  akan  datang  ( ius  constituendum ) terhadap  penanganan  tindak  pidana  dalam proses  penetapan  tersangka  agar  tidak  terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan  dengan  berdasarkan  norma-norma
atau peraturan yang mengikat. Lokasi penelitian ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Tulungagung, dimana Kabupaten Tulungagung tersebut merupakan  daerah  yang  memiliki  angka kriminalitas atau  kejahatan  yang  cukup  banyak dan kompleks

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kronologi Kasus serta
Putusan

## Pengadilan  Nomor:171/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Berikut  kronologi  kasus  dugaan  tindak pidana pencabulan yang terjadi di Tulungagung. Bahwa  pada  hari  minggu  tanggal  28  Februari 2016 sekitar jam 07:00 WIB, pada saat terdakwa sedang  mendatangi  acara/hajatan  dirumah saudara  YT  di  Desa  Jatimulyo  Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, ketika terdakwa  sedang  duduk  di  teras  kemudian terdakwa  memanggil  korban  “kesini  sama kakek”,  setelah  itu  terdakwa  menarik  tangan kanan  korban    untuk  duduk  dipangkuan terdakwa, dengan posisi kedua tangan terdakwa merangkul  tubuh  korban  sambil  menciuminya dan tangan kanan terdakwa memegamg/meraba kemaluan  korban  hingga  ke  dalam  sambil digerak-gerakkan,  setelah  itu  korban  berlari menjauh dari terdakwa.
Bahwa selanjutnya setelah acara hajatan/paitonan  selesai  maka  korban  pulang kerumahnya bersama dengan ibunya dan setelah itu  korban  tiduran  di  kamar  sambil  menonton televisi,  ketika  itu  ibu  korban  melihat  pakaian bawah (celana dalam) korban ada bercak darah, setelah  itu  saksi  MP  membuka  rok  dan  celana dalam  korban  dan  ternyata  kemaluan/vagina korban  mengeluarkan  darah,  setelah  itu  saksi MP  bertanya  kepada  anak  kandungnya  apa sebabnya,  namun  anak  kandungnya  (korban) tidak  mau  mengaku,  selanjutnya  korban diperiksakan ke bidan Desa Jatimulyo lalu oleh bidannya  dirujuk  ke  Puskesmas  Kauman,  dan karena pihak Puskesman tidak bisa mengatasinya  maka  dirujuk  ke  RSUD  dr  Iskak Tulungagung  dan  setelah  diperiksa  oleh  dokter maka hasil medisnya adalah darah tersebut dari kemaluan/vagina korban.
Bahwa  akibat  perbuatan  yang  dilakukan oleh  terdakwa  terhadap  korban  maka  hasil pemeriksaan  dokter  LA,  dokter  rumah  sakit bayangkara  Tulungagung  yang  tertuang  dalam
Visum et Repertum
nomor L VER/FD/359906/RSB
TULUNGAGUNG tanggal  2  Maret  2016,  maka  pada  pemeriksaan ditemukan:  bibir  kemaluan  luar  tampak bengkak,  bibir  kemaluan  dalam  tampak  merah, selaput darah robek dengan luka baru arah jam sembilan dan dua belas. Kesimpulan: pemeriksaan seseorang perempuan yang mengaku  berumur  enam  tahun  ditemukan bengkak  di  bibir  kemaluan  luar,  kemerahan dibibir  kemaluan  dalam,  selaput  darah  sobek dengan luka baru, akibat trauma tumpul.
Berdasarkan  tuntutan  pidana  Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Menyatakan Terdakwa TS telah bersalah  melakukan  tindak  pidana
“dengan  sengaja  melakukan  kekerasan atau ancaman  kekerasan  memaksa  atau membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dalam Pasal 82  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan No: PDM- 66/Tlung/Ep/04/2016; b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TS  dengan  pidana  penjara  selama  5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.  60.000.000,-  (enam  puluh  juta rupiah)  subsider  kurungan  selama  4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
c. Menetapkan  supaya  terdakwa  dibebani membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah  mendengar  pembelaan  Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya  memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa karena Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan  alasan  bahwa  pendarahan  dan  robekan
yang terjadi pada vagina saksi korban bukanlah akibat perbuatan Terdakwa karena selang waktu antara  pendarahan  yang  dialami  oleh  saksi korban  dengan  perbuatan  yang  didakwakan terhadap  Terdakwa  terpaut  jauh  waktunya  dan pendarahan  dan  robekan  yang  terjadi  pada vagina  saksi  korban  adalah  akibat  terjatuh  dari sepeda.
Setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut Umum  terhadap  pembelaan  yang  diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada  tuntutan  semula.  Dan  setelah  mendengar tanggapan  Terdakwa  dan  Penasehat  Hukum Terdakwa  secara  lisan  terhadap  tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.
Bahwa  berdasarkan  serangkaian  proses dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  yang memeriksa  dan  mengadili  dengan  putusan sebegai berikut:
a. Menyatakan Terdakwa TS tidak terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
b. Membebaskan Terdakwa tersebut karena  itu  dari  dakwaan  Penuntut Umum;
c. Memerintahkan  Terdakwa  dibebaskan dari  tahanan  segera  setelah  putusan diucapkan;
d. Memulihkan  hak-hak  Terdakwa  dalam kemampuan,  kedudukan  dan  harkat, serta martabatnya;
e. Membebankan  biaya  perkara  kepada negara.
Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa TS  tersebut  tidak  bersalah  ialah  berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang melihat dan menyaksikan  sendiri  bahwa  saksi  korban bukanlah korban tindak pidana pencabulan yang disangkakan  kepada  TS,  melainkan  jatuh  dari sepeda  saat  bermain  sama  teman-temannya. Kesaksian tersebut terbukti dalam persidangan, dan  menjadi  salah  satu  pertimbangan  Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.
Disamping  itu,  juga  terungkap  keterangan saksi lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa
TS  hanya  merangkul  saksi  korban  sebentar kurang lebih 1 (satu) menit.
2. Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya
Penyiksaan  terhadap  Tersangka  dalam Proses Penetapan Tersangka di Wilayah Hukum Polres Tulungagung Sistem hukum di Indonesia sudah menyatakan  bahwa  setiap  penyidikan  dan penyelidikan  hingga  proses  pengadilan  harus didasarkan  pada  asas  praduga  tidak  bersalah. Penangkapan  harus  menghindari  tindakan kekerasan  dan  penyiksaan.  Serta  dalam penyidikan  pula  tidak  dibenarkan  jika  ada penyiksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik terhadap  tersangka  agar  tersangka  mengakui perbuatannya.
Namun  demikian,  fakta  dilapangan  yang terjadi masih sering ditemukan penyiksaan yang diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini menjadikan sebuah kebiasaan oleh para penyidik ataupun  penyidik  pembantu  yang  sama  sekali tidak  mengerti  hukum.  Walaupun  pelaku kriminal  itu  sudah  meresahkan  masyarakat, mereka  tetap  dilindungi  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  tidak  pantas  seorang  polisi  menyiksa mereka.  Bahkan  ketika  mereka  melakukan tindak  kriminal,  lalu  dikeroyok  masyarakat, polisi  harus  segera  mengamankan  pelaku kriminal tersebut. 11
Anggota  Polri  selalu  mendapatkan  arahan dan  penegasan  untuk  tidak  melakukan  tindak kekerasan  kepada  masyarakat.  Polisi  adalah pelayan  masyarakat  yang  harus  memberikan pelayanan  simpatik,  termasuk  saat  menyelidiki sebuah  kasus.  Jika  ada  kekerasan  dan penyiksaan  yang  menimpa  tersangka  berarti penegak  hukum  tidak  memahami  KUHAP. Tersangka atau tahanan termasuk dalam subjek yang harus dilindungi hak asasinya. Hal ini juga bertentangan  dengan  PERKAP  No  8  Tahun 2009, tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11 No  Name, POLISI  DAN  PENGANIAYAAN  Polisi Dilarang  Lakukan  Kekerasan  Dan  Penyiksaan  Terhadap Tahanan , diakses melalui
Masih  adanya  tindak  kekerasan  yang dilakukan  polisi  dalam  melakukan  penyidikan merupakan  perbuatan  yang  menciderai  HAM yang  dimiliki  oleh  tersangka.  Berdasarkan wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  salah satu advokat di Tulungagung, beliau menuturkan: 12
“Bahwa  sampai  saat  ini  masih  dijumpai kekerasan  yang  dilakukan  oleh  polisi dalam  penyidikan  terhadap  tersangka. Kekerasan  dimungkinkan  karena  pada saat diperiksa, tersangka tidak didampingi penasehat hukum. Kekerasan ini menyebabkan tersangka luka atau memar pada tubuhnya, dan secara psikis jiwanya tertekan.  Modus  yang  terjadi  adalah tersangka dipukuli, dibentak serta diancam akan ditahan jika tidak mengakui perbuatannya.  Jika  pengakuan  sudah didapat, maka kekerasan akan dihentikan dan hak- haknya akan dipenuhi.”
Dalam  faktanya,  bekas  penyiksaan/memar yang diderita oleh tersangka tidak begitu muda untuk  diketahui,  karena  hak  tersangka  untuk didampingi oleh penasehat hukumnya ditangguhkan  terlebih  dahulu  hingga  bekas penyiksaan  tersebut  hilang,  seperti  penuturan salah satu advokat saat diwawancarai, yakni:
“Apabila  tersangka  menderita  luka  atau memar,  maka  hak  tersangka  untuk didampingi oleh penasehat hukum ditangguhkan sampai luka atau memarnya itu  sembuh.  Dengan  kesembuhan  itu, maka  tak  akan  ada  lagi  bekas  luka  yang mencurigakn  bagi  penasehat  hukum, sehingga kesannya tersangka TS mendapatkan  semua  hak-haknya  sesuai dengan peraturan yang memberikan hak- haknya  untuk  tidak  diintimidasi  atau disiksa.”
Berdasarkan  keterangan  tersebut  dalam kasus  kekerasan  yang  dilakukan  penyidik terhadap  TS,  faktor  petugas  mempunyai  peran penting  dalam  memfungsikan  hukum  atau
www.lp3madilindonesia.blogspot.com  pada  tanggal  12 Januari 2020 pukul 17.00 wib
12 Wawancara dengan salah satu Penasihat Hukum dari TS, pada hari Rabu 8 Januari 2020 pukul 12.30 wib
menyalahgunakan  hukum.  Kalau  peraturan sudah  baik,  tetapi  kualitas  penegak  hukum rendah  dan/atau tau  tapi  tidak  mau  mengetahui dan  memfungsikan  hukum  maka  akan  ada masalah.  Demikian  pula,  apabila  peraturannya buruk,  sedangkan  kualitas  petugas  baik, mungkin juga timbul masalah masalah hukum. 13 Beberapa  kerumitan  pelaksanaan  penyidikan, antara  lain  bagaimana  cara  atau  metode  untuk mencari mengumpulkan bukti menurut KUHAP. Itu juga berarti ada juga aturan yang tidak sesuai dengan  UU.  Itu  harus  dihidarkan  dan  jangan sampai melanggar hukum. 14
Beberapa  faktor  penyebab  terjadinya penyiksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik kepada tersangka, yakni:
a. Target tinggi dari pimpinan;
b. Kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan;
c. Tuntutan dari masyarakat dalam menegakan hukum;
d. Emosional penyidik;
3. Konstruksi  Hukum  Kedepannya  Agar Tidak  Terjadi  Lagi  Penyiksaan  dalam Proses Penetapan Tersangka
M.  Yahya  Harahap  ahli  hukum  pidana Indonesia, dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan  dan  Penuntutan,  mengungkapkan “Kita  terkesan  dan  sangat  setuju  dengan ketentuan  Pasal  117  (KUHAP).  Tersangka dalam  memberikan  keterangan  harus  bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh  dipaksa  dengan  cara  apa  pun  baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan,  maupun  dengan  tekanan  dari penyidik maupun pihak luar”.
Pasal 117 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud oleh  M.  Yahya  Harahap  adalah  “Keterangan tersangka  dan  atau  saksi  kepada  penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.
Supaya  pemeriksaan  dapat  mencapai  hasil yang  tidak  menyimpang  dari  pada  yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus
13 Zainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum (Jakarta, 2013), hlm. 36
dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah  adanya  paksaan  atau  tekanan  terhadap tersangka atau terdakwa.
KUHAP  tidak  menganut  sistem  Inquisitor yang  memposisikan  tersangka  atau  terperiksa sebagai objek pemeriksaan, pemeriksa sekehendak hati memperlakukan tersangka atau terperiksa  sebagai  orang  bersalah.  Disini  tidak dikenal  hak  dan  martabat  manusia.  Tidak mempedomani  asas  praduga  tidak  bersalah ( presumption of innocence ). Pengakuan tersangka  atau  terperiksa  akan  menjadi  bukti hukum  untuk  mempersalahkannya,  tidak  akan bisa membenarkan dia dari tuduhan ( persecution ).
Sistem  yang  dianut  KUHAP  adalah Acquisitoir yang dalam implementasinya sangat menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia. Terperiksa  atau  tersangka  dipandang  sebagai subjek  bukan  objek.  Aspek  kemanusiaan  yang dianut  tidak  membenarkan  segala  bentuk paksaan,  penekanan  fisik  maupun  psikis. Penyidik dituntut untuk professional dan cerdas dalam memperoleh alat-alat bukti kuat mengarah  kepada  tindakan  tersangka,  bukan mendesak pengakuan tersangka melalui tekanan, paksaan  dan  penganiayaan.  Sistem  Acquisitoir dapat  dikatakan  menjadi  legitimasi  terhadap perlindungan  HAM  dan  semakin  menjamin pelaksanaan  asas  praduga  tidak  bersalah ( presumption of innocence ).
Untuk  itu,  pengungkapan  suatu  tindak pidana tidak mempedomani pengakuan Tersangka  tetapi  yang  terpenting  adalah memperoleh  alat-alat  bukti.  Jadi,  meskipun Tersangka  mengingkari  seluruh  persangkaan kepadanya, itu tidak menjadi soal sepanjang alat bukti sudah dipegang oleh Penyidik. Sebaliknya, meskipun  tersangka  atau  terperiksa  mengakui segala perbuatannya tetapi bukti-bukti tidak ada maka  tersangka  atau  terperiksa  tidak  dapat dijerat.
Namun  demikian,  masih  banyak  Petugas Kepolisian  yang  memperlakukan  terperiksa sebagai  objek  dan  melakukan  kekerasan.
14 Nikolas Simanjuntak, Op. Cit ., hlm. 52
Konsekwensi  hukum  dari  tindakan  tersebut, Hakim  di  persidangan  dapat  membebaskan terdakwa karena segala keterangan didapat dari hasil penyiksaan dan intimidasi.
Seperti  contoh  kasus  di  atas,  dimana Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Tulungagung memutus bebas dan tidak bersalah kepada  Tersangka  berinisial  TS,  karena keterangan  yang  diberikan  oleh  TS  di  depan Penyidik ternyata penuh tekanan fisik dan psikis.
Bagi  tersangka  atau  terperiksa  yang mengalami  kekerasan  sehingga  memberikan pengakuan  atas  persangkaan  yang  tidak diperbuatnya, sepanjang dapat dibuktikan benar ada  kekerasan  maka  hal  itu  dapat  diajukan  di Persidangan.  Hakim  dapat  mengenyampingkan nilai  pembuktian  atas  fakta-fakta  yang  ada  di dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  jika benar dapat dibuktikan kekerasan itu. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor:  1615K/Pid/1989,  tertanggal 16  September  1992  menyatakan  keterangan Terdakwa dalam BAP  Kepolisian yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan,  dengan  alasan  yang  logis,  maka penarikan  keterangan  tersebut  adalah  sah, sehingga keterangan Terdakwa dan saksi dalam BAP tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP.
Metode pemeriksaan dengan menggunakan kekerasan fisik maupun psikis harus ditinggalkan  di  dalam  praktek  penegakan hukum.  Banyak  efek  yang  ditimbulkan  dari tindakan kekerasan tersebut diantaranya terjadinya  peradilan  sesat  yang  menghukum orang  yang  tidak  bersalah.  Penegakan  hukum harus secara jujur dan murni berdasarkan bukti- bukti yang kuat dan tidak diragukan validasinya.
Adapun  konstruksi  hukum  kedepannya agar tidak terjadi lagi kekerasan atau penyiksaan dalam  proses  penetapan  tersangka  baik  di wilayah  hukum  Polres  Tulungagung  maupun pada  wialayah  hukum  lainnya  yang  penulis tawarkan adalah sebagai berikut:
15 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan  Penuntutan (Jakarta, 2006), hlm. 101

## a. Laporan/aduan
Kepolisian  dalam  hal  ini  adalah reserse  yang  menerima  laporan/aduan dari masyarat memproses laporan/aduan tersebut. Laporan/aduan tersebut dicatat dan  dipelajari  oleh  petugas  serta  untuk dijadwalkan proses penyelidikan.

## b. Penyelidikan
Berdasarkan  Pasal  1  butir  5
KUHAP menegaskan bahwa
“penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan  untuk  mencari dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan  penyelidikan  menurut  cara yang diatur dalam Undang-undang”.
Penyelidikan  dilakukan  sebelum penyidikan.  Dengan  pengertian  yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan  sesungguhnya  penyelidik yang  berupaya  atau  berinsiatif  sendiri untuk  menemukan  peristiwa  yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam  pelaksaanan  tugas  penyelidikan terkadang  juga  menerima  laporan  atau pengaduan  dari  pihak  yang  dirugikan (vide: Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan  hukum  yang  merendahkan harkat dan martabat manusia.
M. Yahya Harahap 15 , dalam bukunya  menyatakan  “penyelidikan” merupakan  tindakan  tahap  pertama permulaan  “penyidikan”.  Akan  tetapi harus  diingat,  penyelidikan  bukan tindakan  yang  berdiri  sendiri  terpisah dari  fungsi  “penyidikan”.  Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata- kata  yang  dipergunakan  buku  petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP,
penyelidikan merupakan salah satu cara atau  metode  atau  sub  daripada  fungsi penyidikan  yang  mendahului  tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan,  dan  penyerahan  berkas kepada penuntut umum. Sebelum  melangkah  melakukan pemeriksaan
penyidikan seperti
penangkapan  atau  penahanan,  harus lebih  dulu  berusaha  mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.
c. Penyidikan (dalam proses ini tersangka  wajib  didampingi  oleh penasehat hukumnya) 16
Dalam Pasal 1 butir 2 menerangkan bahwa  “Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam  undang-undang  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  dan  dengan bukti  itu  membuat  atau  menjadi  terang tindak  pidana  yang  terjadi  serta sekaligus  menemukan  tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”
Dalam proses inilah yang biasanya rawan terjadi pelanggaran yang dilakukan  oleh  petugas  atau  penyidik dalam  menetapkan  tersangka,  karena dalam  proses  inilah  sering  terjadi kekerasan  dan  penyiksaan  keapada tersanga.  Sehingga  dalam  hal  ini mengusulkan dalam setiap pemeriksaan tersangka  wajib  didampingi  penasihat hukumnya  untuk  menghindari  hal-hal yang  tidak  diinginkan  seperti  halnya penyiksaan.  Apabila  tersangka  tidak mampu  untuk  memakai  jasa  penasehat hukum (advokat), maka negara berkewajiban  hadir  untuk  memberikan
16 Tawaran Konstruksi penegakan hukum mengenai penetapan tersangka kedepannya oleh Penulis dengan “mewajibkan tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum (Advokat)”
jasa  penasehat  hukum  secara  gratis (prodeo).
Demikian  juga  dikatakan  oleh seorang  Advokat  dalam  wawancara yang  penulis  lakukan,  menyatakan bahwa: 17 “Dalam proses penetapan tersangka, penyidik pada khususnya harus mengedepankan hak-hak tersangka.  Langkah  lain  untuk menghindari terjadinya penyiksaan  terhadap  tersangka adalah dengan mewajibkan tersangka didampingi oleh pengacaranya dalam proses penyidikan, bagi tersangka yang tidak  mampu,  polisi  dapat meminta  kepada  LBH  dan  atau perguruan  tinggi  untuk  dapat mendampinginya  secara  cuma- cuma dalam proses penyidikan”.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, serta  tawaran  yang  penulis  uraikan dalam  bentuk  konstruksi  kedepannya agar  proses  penetapan  tersangka  tidak terjadi  lagi  kekerasan  atau  penyiksaan terhadap tersangka penulis mengusulkan agar dalam proses penyidikan tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum, dengan demikian kedepannya  tidak  akan  terjadi  lagi kekerasan maupun penyiksaan terhadap tersangka,  dan  hal  tersebut  akan membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dan  pembahasan diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
17 Wawancara  dengan  salah  satu  Advokat  di Tulungagung  “ dalam  proses  penyidikan,  tersangka  harus didampingi advokat ”
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan  terhadap  tersangka  dalam proses  penyidikan  di  wilayah  Hukum Kepolisian Resort Tulungagung dikelompokkan  dalam  4  faktor,  yakni adanya target tinggi dari pimpinan yang harus  cepat  selesai  dalam  menangani kasus, kurangnya kemampuan penyidik dalam  melakukan  penyidikan,  adanya tuntutan dari masyarakat dalam
menegakan hukum, dan emosional yang mempengaruhi penyidik. 2. Hukum  Nasional  yang  diratifikasi  dari konvenan Internasional merupakan pengaturan  terhadap  perlindungan  hak asasi manusia dari tindakan penyiksaan maupun kekerasan dalam proses
penyidikan,  namun  fakta  dilapangan berbanding terbalik, yakni masih sering ditemukan  pelanggaran  HAM  berupa penyiksaan
terhadap tersangka. Sehingga  perlu  adanya  konstruksi hukum  kedepannya  agar  tidak  terjadi lagi penyiksaan dalam proses penetapan tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Adji,  Indriyanto  Seno.  1998. Penyiksaan  dan HAM  dalam  Perspektif  KUHAP ,  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Ali, Zainudin. 2013. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
Anwar,  Yesmil. et.  al. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum .
Jakarta : PT. Grasindo
Harahap,  M.  Yahya.  2006. Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta
Hartono.  2012. Penyidikan  dan  Penegakan Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan Hukum Progresif , Jakarta: Sinar Grafika
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group
Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum  dan Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti
Simanjuntak,  Nikolas.  2009. Acara  Pidana Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum ,  Bogor: Ghalilea Indonesia
Soemitro,  Rinny  Hanitijo.  2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta
Tim  penyusun  Kamus  Departemen  Pendidikan dan  Kebudayaan.  1996. Kamus  Besar Bahasa Indonesia , Cetakan 3, Jakarta
Wiriardinata,  Wahyu.  2013. Mafia  Peradilan , Bandung: CV. Vilawa
Browsing:
No  Name, POLISI  DAN  PENGANIAYAAN: Polisi  Dilarang  Lakukan Kekerasan  Dan Penyiksaan  Terhadap  Tahanan ,  diakses melalui www.lp3madilindonesia.blogspot.com pada  tanggal  12 Januari  2020  pukul  17.00 wib