Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian

## The Judge’s Consideration In Determining Support for Wife Post-Divorce
Patimah 1 , Kiljamilawati 2 , Israh Ramdana Tegar 3
123 UIN Alauddin Makassar Email: fatimahhalim6@gmail.com,kiljamilawati.akbar@uin-alauddin.ac.id,
ramdanategar1062@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* 02 November 2023 Revisi I* 15 November 2023 Revisi II* 25 November 2023 Disetujui* 10 Desember 2023
Penetapan  beban  nafkah  oleh  suami  terhadap  istri  Ketika  terjadi perceraian  menjadi  kewenangan  hakim  dalam  menentukan  besarannya, dan  dalam  prakteknya  bervariasi  karena  tidak  ada  aturan  yang  khsusus mengatur  secara  rinci  bagi  hakim  dalam  menentukan  besaran  nafkah terhadap istri. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan pertimbangan atau penafsiran hakim dalam menentukan besaran nafkah terhadap istri pasca perceraian yang bersumber pada putusan Pengadilan Agama Pangkajene dengan nomor perkara: 248/Pdt.G/2023/PA.Pkj perihal bagaimana hakim kemudian  berupaya  untuk  melindungi  hak-hak  Perempuan.  Tulisan  ini akan menganalisa tentang putusan hakim yang membebankan suami untuk memenuhi  kewajiban  kepada  istri  berupa  pembayaran  nafkah  iddah, nafkah madliyyah, dan mut’ah. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan  ini  adalah  penelitian  deskripstif  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  yiridis  empiris.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  kemudian  data  yang diperoleh  dianalisis  secara  kualititaif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah terhadap istri merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  surat  edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017,  sedangkan untuk nafkah lampau didasarkan pada asas kemampuan pihak suami dan rasa keadilan bagi Perempuan.

## Kata Kunci: Nafkah, Perceraian, Pengadilan Agama
Determination of the burden of income by the husband on the wife When a divorce occurs, it is the authority of the judge in determining the amount, and  in practice  it  varies  because  there  are  no  special  rules  governing  in detail for the judge in determining the amount of income for the wife This article  tries  to  explain  the  judge's  considerations  or  interpretations  in determining  the amount  of maintenance  for a  wife  after  divorce  which  is based on the decision of the Pangkajene Religious Court with case number: 248/Pdt.G/2023/PA.Pkj  regarding  how  the  judge  then  tries  to  protect women's rights. This article will analyze the judge's decision which imposes

## Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian
Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar
an obligation on the husband to fulfill obligations to his wife in the form of payment  of  iddah  living,  madliyyah  living,  and  mut'ah. The  research method  used  in  this  paper  is  qualitative  descriptive  research  using  an empirical  empirical  approach.  The  data  collection  methods  used  were observation,  interviews  and  documentation,  then  the  data  obtained  was analyzed  qualitatively. The  results  show  that  the  judges  consideration  in determining in the amount of income for wives refers to the provisions of applicable laws and regulations and supreme court circular number 3 of 2017,  while  for  past  income  is  based  on  the  principle  of  the  husband’s ability and sense of justice for woman.

## Keyword: Keywords: Living, Divorce, Religious Court

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang  akan  memperoleh  keseimbangan  hidup  baik  secara  sosial,  biologis  maupun secara psikologis. Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan  kokoh  untuk  hidup  bersama  yang  bahagia,  aman,  tenteram,  dan  saling  mengasihi. Perkawinan merupakn fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk    untuk  melimpahkan  rasa  cinta  dan  kasih  yang  telah  dikaruniakan  Tuhan  Yang Masa Esa kepada hamba-Nya. 1
Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2, bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pencantuman  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  adalah  karena  Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan  agama,  kerohanian  seningga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai  unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur bathin/rohani. 2
Mempertahankan  pernikahan  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah,  suami  dan  istri harus  menempuh  upaya  semaksimal  mungkin  untuk  mencari  jalan  keluar  dari permasalahan tersebut. Apabila permasalahan tersebut tidak kunjung diselesaikan, maka dapat  berakibat  pada  berakhirnya  hubungan  perkawinan  tersebut.  Meskipun  secara yuridis perceraian diperbolehkan, namun secara norma agama perceraian haruslah sangat dihindari
Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. 3 Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Akan tetapi, apabila terjadi perceraian, maka muncul akibat hukum dari suatu perceraian itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
1 Zaeni Asyhadie, dkk. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia , (Depok: Rajawali Pers), 2020, h. 31
2 Muh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2
3 Anwar Rachman, dkk, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Fukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi (Jakarta: Kencana, 2022), h. 231

## Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian
Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi macam, yaitu akibat talak dan akibat perceraian. Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas  istrinya  baik  berupa  uang  atau  benda kecuali bekas istri  tersebut qabla al-dukhul, memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada  bekas  istri  selama  masa  iddah  kecuali  bekas  istri  telah  dijatuhi  talak  baik  atau nusyuz  dalam  keadaan  tidak  hamil,  dan memberikan  biaya  hadhanah  untuk  anak-anak yang  belum  mencapai  umur  21  tahun.  Sedangkan  akibat  hukum  putusnya  perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terhadap anak-anaknya, terhadap harta bersama, dan terhadap mut’ah .
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perkawinan,  terdapat  sejumlah  hak-hak  seorang  istri  yang  seharusnya  didapat  apabila terjadi  perceraian,  akan  tetapi  hak  tersebut  tidak  bisa  didapatkan.  Olehnya  itu,  Negara harus hadir untuk memberikan keadilan bagi istri agar dapat memperoleh hak-hak yang sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  melalui  lembaga  peradilan  agama yang secara absolut memiliki kewenangan untuk memutus sengketa diantaranya bidang perkawinan .
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  bahwa  hakim  pada  dasarnya  kurang mempertimbangkan  terpenuhinya  hak-hak  yang  seharusnya  diperoleh  oleh  istri  akan tetapi  terkadang  hakim  enggan  untuk  keluar  dalam  zona  nyaman  untuk  berkreasi menghasilkan  putusan  yang  progresif.  Padahal  berbagai  instrumen  hukum  yang  hadir untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  bekas  istri  pasca  terjadinya  percerian,  dan seyogyany menjadi tugas hakim menggunakannya untuk memberikan keadilan dengan menggunakan hak ex officio sehingga  hak-hak istri untuk bisa terpenuhi.
Penelitian  serupa  pernah  dilakukan  oleh  Mansari  dan  Mariyanti,  dan  Alfina Syauqi. Kedua penelitian tersebut fokus pada sensitivitas dan progresivitas hakim dalam melindungi hak istri ketika terjadi percerian (Mansari dan Mariyanti 2019, Alfina Syauqi 2021). Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pertimbanagan hukum hakim dalam menetapkan beban nafkah terhadap istri pasca perceraian yang khusus pada permohonan cerai yang diajukan oleh suami kepada istrinya (cerai talak). Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah terhadap istri pasca percerian.

## B. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelituan  yang  digunakan  penelitian  normatif  yang  bersifat empiris yaitu penelitian hukum yang didukung oleh data lapangan sebagai pendukung, akan tetapi tetap sebagai norma-norma hukum tertulis dengan menggunakan pendekatan pendekatan  yuridis  yang  didasarkan  pada  ketentuan  mengenai  nafkah  istri.jenis  dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa putusan hakim, data sekunder, dan  data  tersier  atau  tambahan.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  wawancara  dan dokumentasi,  sedangkan  data  yang telah diperoleh  dari  hasil  penelitian,  diinventarisir, kemudian dilakukan pengkategorisasian dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian
Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar

## C. PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum Perceraian
Menurut  Pasal  38  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  perceraian merupakan putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, Perceraian Merupakan  putusnya  ikatan  lahir  batin  antara  suami  dan  istri  yang  mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (suami dan istri) antara suami dan istri tersebut. 4
Pasal  39  UU  No.  1  Tahun  1974  memuat  ketentuan imperatif  bahwa  perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  pengadilan,  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Sehubungan  dengan  pasal  ini  perceraian merupakan  urusan  pribadi  yang  seharusnya  tidak  perlu  campur  tangan  pihak  ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari kesewenang-wenangan, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan  juga  untuk  kepastian  hukum,  maka  perceraian  harus  melalui  saluran  lembaga pengadilan. 5
Perceraian dalam istilah fikih disebut thalaq atau furqoh. Thalaq berarti membuka ikatan  perjanjian,  sedangkan  furqoh  berarti  bercerai  yang  merupakan  lawan  kata  dari berkumpul, kedua kata tersebut  dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri. 6
Jadi istilah perceraian adalah putusnya hubungan suami istri karena suatu ucapan talak,  yang  memiliki  akibat  putusnya  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  suatu pernikahan. Dengan kata lain perceraian adalah berakhirnya suatu perniahan diakibatkan salah satu pihak atau kedua pasangan memutuskan untuk hubungan perkawinan dengan saling meninggalkan sehingga mereka berhenti untuk melakukan kewajibannya sebagai suami istri.  Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah swt meskipun halal. Pada prinsipnya undang-undang perkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti tidak  mengatur  sama  sekali  tentang  tata  cara  perceriaian  bagi  suami  istri  yang  akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian.

## 2. Kewajiban Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian
Akibat  hukum  perceraian  terhadap  kedudukan,  hak,  dan  kewajiban  suami/istri menurut  Pasal  41  huruf  c  UU  RI  Nomor.  1  Tahun  1974  ialah  pengadilan  dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 c UU RI No 1 Tahun 1974  ini  mempunyai  kaitan  dengan  Pasal  11  UU  RI  No.  1  Tahun  1974  yang  memuat ketentuan  normatif    bahwa  seorang  wanita  yang  putus  perkawinannya  berlaku  jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun
4 Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  Annalisa  Yahana. Hukum  Perceraian, (Palembang: Sinar Grafika, 2012),  h. 19.
5 Wahyu  Ernaningsih  dan  Putu  Samawati, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  (Palembang:  PT. Rambang Palembang, 2006), h. 110-111.
6 Anonim, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 13-17.

## Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian
1975 yang memuat ketentuan imperatif  bahwa bagi seoarang janda yang datang bulan ditetapkan  3  kali  suci  dengan  sekurang-kurangnya  90  hari  dan  bagi  yang  tidak  datang bulan ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. 7
Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU RI No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Apabila  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri  menurut  hukum  Islam,  maka  akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut’ah yang  pantas  berupa  uang  atau  barang  dan  memberi  nafkah  hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri selama masa iddah , serta melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talaq dan perjanjian lainnya. 8
Iddah merupakan masa tunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam watu mana suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa iddah ini sang istri bisa melangsungkan perkawinan baru. Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah adalah sebagai berikut.
a. Untuk  memberi  kesempatan  berpikir  kembali  dengan  pikiran  yang  jernih, setelah  mereka  menghadapi  keadaan  rumah  tangga  yang  panas  dan  yang demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran telah jernih dan dingin diharapkan suami akan merujuk istrinya kembali dan  begitu  pula  si  istri  diharapkan  jangan  menolak  rujuk  suaminya  itu. Sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.
b. Dalam  perceraian  karena  ditinggal  mati  suami,  iddah  diadakan  untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan itu, dalam keadaan  mengandung atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan. 9
Kewajiban  suami  yang  telah  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  adalah  sebagai berikut: 10
a. Memberi mut’ah (memberikan untuk menggembirahan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut’ah pada  bekas  istrinya  itu.  Mut’ah  itu  boleh  berupa  pakaian,  barang-barang ataupun uang sesuai dengan keadaan atau kedudukan suami. Didalam al-quran pun dijelaskan bahwa untuk perempuan-perempuan yang ditalak diperintahkan agar sebaiknya diberikan nafkha mut’ah, boleh pula meminta putusan hakim untuk menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama  masih  dalam  keadaan  iddah.  Apabila  habis  masa  iddah,  maka habislah  kewajiban  memberi  nafkahnya,  pakaian  dan  tempat  kediaman,
7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan ), h. 120.
8 Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan  dalam Islam , (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968), h. 125
9 Moh.  Idris  Ramulyo,  dkk, Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia, (Jakarta:  Yayasan  Penerbit Universitas Indonesia, 1982), h. 147.
10 Moh. Idris Ramulyo, dkk, Hukum Keluarga Islam Indonesia, h. 147.

## Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian
Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar
sebagaimana  dalam  firmal  Allah  swt.,  yang  menyatakan  suami  wajib memberikan  tempat  kediaman  untuk  istri  yang  telah  ditalak  sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya.
c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya,  maka  wajiblah  membayarkan  atau  melunasan  mas  kawin itu sama sekali.
d. Membayar  nafkah  untuk  anak-anaknya,  suami  yang  menjatuhkan  talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk  memelihara  dan  keperluan  pendidikan  anak-anaknya  itu,  sesuai dengan  kemampuan  atau  kedudukan  suami.  Kewajiban  untuk  memberi nafkah anak-anak itu harus terus menerus sampai anak baligh dan berakal serta memiliki penghasilan.
Di  dalam  al-Qur’an  pun  dijelaskan  secara  tegas  bahwa  suami  wajib  membayar upah kepada bekas istri untuk menjaga anak-anaknya sebagai bukti bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Jadi sangatlah jelas bahwa kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya, namun istri tetap berhak meminta upah kepada bekas suaminya selama itu untuk keperluan anaknya.
Oleh  karena  itu,  ketika  terjadi  perceraian  antara  suami  dan  istri,  maka  secara otomatis akan menimbulkan hak bagi mantan istri untuk memberi mut’ah yang pantas berupa  uang  atau  barang  dan  memberi  nafkah  hidup,  pakaian  dan  tempat  kediaman selama mantan istri  selama masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talaq dan  perjanjian  lainnya  bahkan  terhadap  nafkah  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  istri pada  masa terjdinya  ikatan  pernikahan  yang  akibat  kelalaian  suami,  istri  berhak  untuk menunut pemberian nafkah lampau tersebut.

## 3. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Istri pasca Perceraian
Peradilan Agama merupakan salah institusi dalam upaya penegakan hukum yang memiliki peran strategis dalam penciptaan dan ketertiban hukum di Indonesia. selain itu, Peradilan  Agama  juga  merupakan  salah  satu  lingkungan  peradilan  yang  memiliki spesifikasi  dan  keunikan  tersendiri  karena  diharuskan  tunduk  pada  dua  sistem  hukum yang berbeda.
Tugas  pokok  Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  pelaksana  kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  demi  terselenggaranya  Negara  hukum  Republik  Indonesia. 11 sebagai  peradilan syariah Islam,  maka tugas pokok peradilan agama adalah menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  syariah  Islam  dan  menyelesaikan sengketa  antara  pihak-pihak  yang  berperkara,  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum Republik Indonesia yang berdasarka Pancasila.
Tugas pokok seorang hakim adalah menerima, mengadili, dan memutus perkara yang  diajukan  kepadanya  dengan  tujuan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  bagi masyarakat. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian pada umumnya, tidak ada perbedaan dan hampir sama dalam perkara perdata lainnya yakni dimulai dari tahap  pengajuan  permohonan  atau  gugatan  yang  diterima  kemudian  dilanjutkan  pada proses mediasi, dan seterusnya.
11 Republik Indonesia , UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Pangkajene  yang meneliti  perkara  nomor:  248/Pdt.G/2023/PA.Pkj  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam menetapkan  nafkah  terhadap  istri  pasca  terjadinya  perceraian.  Dalam  kasus  tersebut, seorang  suami  mengajukan  permohonan  cerai  talak  kepada  istrinya  dengan  alasan perselingkuhan,  akan  tetapi  dalam  persidangan  alasan  perselingkuhan  tidak  terbukti. Dalam kasus ini pihak istri mengajukan atau meminta sejumlah nafkah dalam gugatan rekonvensi seperti nafkah iddah, nafkah sepencaharian (harta bersama), nafkah mut’ah, dan tunggakan nafkah (nafkah lampau).
Pertimbangan hakim dalam  menetapkan  nafkah  lampau bahwa  karena tidak ada unsur nusyuz ,  maka  sudah  sepatutnya  suami  dibebani  kewajiban  untuk  memberikan nafkah lampau yang  merupakan  nafkah wajibnya  yang  telah  terlalaikan  selama kurang lebih 16 bulan sebesar Rp. 8.000.000, penetapan tersebut didasarkan atas asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri. Dengan kata lain bahwa penentuan nafkah lampau disesuaikan dengan kemampuan suami, hal tersebut sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  2018.  Dan  begitupun  halnya  dengan  nafkah  iddah pertimbangan  hakim  didasarkan  pada  asas  kepaturan  dan  kemampuan  suami  sehingga ditetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000.
Sedangkan  penetapan  nafkah  mut’ah,  Majelis  Hakim  berpendapat  secara ex officio memandang layak dan untuk memenuhi rasa keadilan  atau  dengan kata lain telah dipandang ma;ruf bagi kedua belah pihak apabila suami diwajibkan memberikan mut’ah kepada istri berupa emas seberat 5 (lima) gram.
Pertimbangan  hakim  dalam  penetuan  nafkah  istri  dalam  sistem  hukum  Islam merupakan kewajiban yang  tidak  dapat  gugur  karena  lewat  waktu  sebagaimana  yang dikemukakan  dalam  Kitab  Syarqawi  Juz  II  halaman  212,  bahwa  kewajiban  nafkah menjadi  gugur  karena  lewat  waktu,  kecuali  nafkah  untuk istri 12 .
Penafsiran  hakim  dalam  menetapkan  nafkah  baik  itu  nafkah  iddah,  mut’ah, maupun nafkah lampau dapat dikatakan penafsiran yang bersifat  progresif karena telah mempertimbangkan  sisi  keadilan  bagi  istri  dengan  tetap  berlandaskan  pada  ketentuan yang ada. Hakim memandang adanya keharusan kepada para suami untuk memberikan nafkah terhadap istri Ketika terjadi perceraian berupa nafkah iddah, mut’ah, dan lampau yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dengan tetap mempertimbangkan atau memperhatikan kemampuan suami.
Beban yang harus dibayarakan oleh suami kepada istri sesuai dengan kondisi yang ada bahwa istri tidak dalam keadaan nusyuz pada  suami sehingga memenuhi terpenuhi syarat untuk mendapatkan hak atas nafkah. Hakim menetapkan putusan berpedoman pada Peraturan mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  Pasal  2  poin  e  dengan  menerapkan  asas keadilan.
Bentuk  keadilan  yang  ditampilkan  oleh  hakim  dalam  perkara  ini  merupakan bentuk  keadilan  subtantif  dengan  mewajibkan  suami  memenuhi  kewajiban  membayar biaya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah lampau.

## Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian
Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah istri pasca terjadinya perceraian dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Pangkajene  dilandaskan  pada  Pasal  41  huruf  c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 KHI, dan juga Serat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  tahun  2017.  Sedangkan  untuk  penetapan  nafkah lampau  pertimbangan  hakim  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  34  ayat  1UU  Nomor  1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI. Selain itu, penetapan nafkah istri  dalam  putusan  tersebut  didasarkan  pada  asas  kemampuan  pihak  suami  dan  rasa keadilan bagi perempuan.

## Saran
Hakim  sebagai  pemikir  dan  pelaku  pembaharuan  harus  terus  didorong  dan didukung untuk melakukan pembaharuan paradigma sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam . Cet. III; Jakarta: Akademika Pesindo, 1992.
Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif . Yogyakarta: UII Press.t.th.
Anwar, Alfina Syauqi. “ Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Percerian Bagi  Suami  Kepada  Istri  Pasca  Perceraian”, Al-Ahkam, Vol.6  Nomor  1,  Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Raden Mas Said Surakarta. 2021.
Arto, A. Mukti, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim , Jakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
Asyhadie,  Zaeni  dkk. Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia .  Depok: Rajawali Pers, 2020.
Departemen Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahnya ,. Semarang: Toha Putra.1989.
Ernaningsih, Wahyu dkk. Hukum Perkawinan Indonesia . Palembang: PT. Rambang Palembang. 2006 .
Kiljamilawati, Penemuan Hukum Oleh hakim Di Lingkungan Peradilan Agama . Gowa- Indonesia, Jariah Publishing Intermedia, 2022
Khairuddin,  dkk.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Putusan  Nafkah  Pasca  Perceraian”. Jurnal Hukum Keluarga el-Usrah , Vol.3 Nomor 2. 2020
Laela, Samina dkk. “Strategi baru tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian  Pada  Layanan  Yaumuna  Pengadilan  Agama  Jember”. Al-Qalam ; Jurnal Ilmiah Keagamaan dan kemasyarakatan, Vol. 17, Nomor 4. 2023

## Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian
Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan . Jakarta: Bulan Bintang. 1974 .
Muhammad  Syarifuddin,  Sri  Turatmiyah,  Annalisa  Yahanna, Hukum  Perceraian .
Jakarta: Sinar Grafika. 2019 .
Nasution, Iwan, Pedoman Lengkap Fikih Munakahat , Jakarta:  Kencana, 2023.
Nuruddin, Amir, dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2019.
Rachman, Anwar, dkk, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Fukum Perdata,
Hukum Islam dan Hukum Administrasi . Jakarta: Kencana, 2022 .
Rahman, Holilur, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab . Jakarta: Kencana, 2021.
Ramulyo, Muh. Idris, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1996 .
---------------- Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Penerbit Universitas Indonesia. 1982 .
Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: PT. Rineka Cipta.1994 .
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan) . Yogyakarta: Liberty, tth .
Supriyadi, Dedi. Fiqh Munakahat Perbandingan . Bandung: CV Pustaka Setia. 2011 .
Thalib, Muhammad . Managemen Keluarga Sakinah .  Yogyakarta: Pro-U. 2007.
Thalib,  Sajuti. Hukum  Kekeluargaan  Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
Yunus,  Muhammad. Hukum  Perkawinan  dalam  Islam ,  Jakarta:  Pustaka  Mahmudiah,
1968.