## 700

## MODELING : Jurnal Program Studi PGMI
Volume 10, Nomor 4, Desember 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 700-714

## PKM PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA PERJUANGAN
Dany Try Hutama Hutabarat, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com Indra Perdana, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: indrap55@gmail.com Rumondang, Universitas Asahan, Sumatera Utara e-mail: rumondang1802@gmail.com

## ABSTRACT
Legal  aid  is  support  provided  to  individuals  who  need  help  with  legal matters. This can include a variety of  things, such as legal advice, legal representation in court, and other legal  services. The types of legal  aid available may vary by country, and depend on the legal system in force.
For example, some countries have legal systems that provide the right to legal  aid  for  every  citizen  who  meets  the  financial  requirements. Providing  legal  aid  is  a  process  that  involves  parties  or  organizations providing legal support to individuals or groups who need help in legal matters.  The  aim  of  providing  legal  aid  is  to  ensure  that  everyone  has access to the legal system and can defend their rights, regardless of their economic or social status. Individuals who need legal assistance should seek out organizations or institutions that provide such services. This can be done by searching for information on the internet, government offices, or contacting community groups or non-governmental organizations that offer legal assistance. Legal aid is provided free of charge or at low cost to those  who  are  financially  disadvantaged.  This  is  done  to  ensure  that underprivileged  people  still  have  the  opportunity  to  get  proper  legal protection. It is important to remember that the provision of legal aid may vary by country or region, depending on the applicable legal system and the availability of resources. If you need legal assistance, it is advisable to immediately seek help from a trusted legal institution or organization to get the right guidance according to your needs. The method used in this research is to carry out outreach activities for the people of Perjuangan Village, Sei Balai District, Batubara Regency. The targeted output is the creation of service articles with written journal output.
Keywords: Mentoring, Assistance, Law, Village, Struggle

## ABSTRAK
Bantuan  hukum  adalah  dukungan  yang  diberikan  kepada  individu  yang membutuhkan  pertolongan  dalam  masalah  hukum.  Ini  bisa  mencakup
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 701
berbagai hal, seperti saran hukum, representasi hukum di pengadilan, dan layanan hukum lainnya. Jenis bantuan hukum yang tersedia dapat berbeda di setiap negara, dan tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Sebagai contoh,  beberapa  negara  memiliki  sistem  hukum  yang  memberikan  hak bantuan hukum bagi setiap warga yang memenuhi syarat secara finansial. Pemberian bantuan hukum merupakan proses yang melibatkan pihak atau organisasi  yang  memberikan  dukungan  hukum  kepada  individu  atau kelompok yang membutuhkan pertolongan dalam masalah hukum. Tujuan dari pemberian bantuan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke sistem hukum dan dapat mempertahankan hak- haknya,  terlepas  dari  status  ekonomi  atau  sosial  mereka.  Individu  yang membutuhkan  bantuan  hukum  harus  mencari  organisasi  atau  lembaga yang  menyediakan  layanan  tersebut.  Ini  bisa  dilakukan  dengan  mencari informasi  melalui  internet,  kantor  pemerintah,  atau  menghubungi kelompok  masyarakat  atau  lembaga  swadaya  masyarakat  yang menawarkan  bantuan  hukum.  Bantuan  hukum  disediakan  secara  gratis atau berbiaya rendah bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Ini dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  orang-orang  yang  kurang  mampu tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.  Penting  untuk  diingat  bahwa  pemberian  bantuan  hukum  dapat berbeda  di  setiap  negara  atau  wilayah,  tergantung  pada  sistem  hukum yang  berlaku  dan  ketersediaan  sumber  daya.  Jika  Anda  memerlukan bantuan hukum, disarankan untuk segera mencari bantuan dari lembaga atau organisasi hukum yang terpercaya untuk mendapatkan panduan yang tepat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Metode  dalam  penelitian  ini  melakukan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten  Batubara.  Luaran  yang  ditargetkan  yaitu  terciptanya  artikel pengabdian dengan lauaran jurnal bersinta.
Kata Kunci: Pendampingan, Bantuan, Hukum, Desa, Perjuanga
PENDAHULUAN
Sosialisasi bantuan hukum adalah  upaya  untuk  memberikan informasi  dan  pengetahuan  kepada masyarakat  tentang  hak-hak  hukum mereka dan bagaimana cara mendapatkan  bantuan  hukum  jika dibutuhkan.  Tujuan  dari  sosialisasi bantuan hukum adalah untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang  hak-hak  mereka  dalam  sistem hukum,  memperluas  akses  ke  bantuan hukum,  dan  memberikan  informasi yang  relevan  tentang  layanan  hukum yang tersedia bagi mereka.
Beberapa  hal  yang  umumnya dilakukan  dalam  sosialisasi  bantuan hukum meliputi:
1. Penyuluhan Hukum : Memberikan  presentasi  dan
702 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
ceramah tentang hak-hak hukum  masyarakat,  proses hukum, dan pentingnya mendapatkan  bantuan  hukum jika menghadapi masalah hukum.
2. Distribusi  Materi  Hukum :
Menyediakan  brosur,  pamflet, atau  materi  lain  yang  berisi informasi tentang hak-hak hukum  dan  cara  mendapatkan bantuan hukum.
3. Workshop  dan  Pelatihan : Mengadakan  workshop  dan pelatihan hukum untuk memberikan  pemahaman  yang lebih  mendalam  tentang  isu-isu hukum tertentu.
4. Media  Sosial  dan  Kampanye :
Menggunakan  platform  media sosial dan kampanye kesadaran untuk  mencapai  audiens  yang lebih  luas  dan  menyampaikan pesan tentang pentingnya bantuan hukum. 5. Bantuan Hukum Gratis : Menyediakan  informasi  tentang organisasi  atau  lembaga  yang memberikan  bantuan  hukum gratis  bagi  mereka  yang  tidak mampu secara finansial. 6. Konsultasi Hukum : Memberikan  kesempatan  bagi masyarakat untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau praktisi hukum  secara  gratis  atau dengan biaya yang terjangkau. Sosialisasi bantuan hukum sangat penting karena banyak
masyarakat yang tidak menyadari hak- hak  hukum  mereka  atau  merasa kesulitan  dalam  mengakses  bantuan hukum. Dengan meningkatkan kesadaran  dan  pengetahuan  tentang hak-hak  hukum,  masyarakat  memiliki kesempatan  yang  lebih  baik  untuk melindungi  diri  mereka  sendiri  dan memperoleh  keadilan  dalam  sistem hukum.
Sosialisasi bantuan hukum dapat  dilakukan  oleh  berbagai  pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi  nirlaba,  perguruan  tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli  terhadap  masalah  hukum  dan keadilan. Tujuan sosialisasi bantuan hukum adalah untuk mencapai beberapa  hal  yang  mendasari  penting dalam  pemberian  informasi  dan pemahaman kepada masyarakat tentang  hak-hak  hukum  dan  cara mendapatkan  bantuan  hukum  jika diperlukan.  Berikut  adalah  beberapa tujuan  utama  dari  sosialisasi  bantuan hukum.  Tujuan  utama  sosialisasi bantuan  hukum  adalah  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum  mereka.  Dengan  memahami hak-hak  mereka,  masyarakat  dapat menjadi  lebih  percaya  diri  dan  tahu bagaimana  melindungi  diri  mereka sendiri  dalam  situasi  yang  melibatkan hukum.
Sosialisasi bantuan hukum bertujuan untuk memberikan informasi tentang  berbagai  opsi  bantuan  hukum yang tersedia bagi masyarakat. Dengan
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 703
mengetahui bahwa ada layanan hukum yang dapat membantu mereka, masyarakat  yang  membutuhkan  dapat mencari bantuan lebih cepat dan lebih efektif. Dengan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, sosialisasi  bantuan  hukum  dapat membantu dalam pencegahan sengketa dan  konflik  yang  dapat  timbul  karena kurangnya  pemahaman  tentang  hak- hak dan kewajiban hukum.
Sosialisasi bantuan hukum bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pengetahuan  tentang  sistem  hukum dan  proses  hukum.  Masyarakat  yang teredukasi  secara  hukum  cenderung lebih  kuat  dalam  menuntut  hak-hak mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam  proses  keadilan.  Sosialisasi bantuan  hukum  juga  dapat  membantu mengurangi ketidakadilan hukum yang disebabkan
oleh ketidaktahuan masyarakat  tentang  hak-hak  dan prosedur  hukum.  Dengan  pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum, masyarakat  memiliki  peluang  yang lebih adil untuk mendapatkan keadilan. Dengan memberikan informasi tentang hak-hak  dan akses ke bantuan hukum, sosialisasi bantuan hukum berkontribusi pada peningkatan kualitas  kehidupan  masyarakat  secara keseluruhan.  Ini  dapat  membantu masyarakat  menghadapi  tantangan hukum dengan lebih baik dan mencapai keadilan dalam berbagai situasi.
Penting  untuk  dicatat  bahwa sosialisasi  bantuan  hukum  dapat
mencakup  berbagai  aspek,  termasuk hak asasi manusia, masalah perburuhan,  masalah  keluarga,  hak konsumen, dan banyak lagi. Sosialisasi ini  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah, lembaga nirlaba, komunitas masyarakat,  dan  institusi  pendidikan untuk  mencapai  dampak  positif  dalam memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat secara luas.
Bantuan  hukum  merupakan  hal yang  penting untuk  memastikan  akses keadilan  bagi  semua  orang,  terlepas dari status ekonomi atau sosial mereka. Namun,  ada  beberapa  permasalahan atau  tantangan  yang  dapat  dihadapi dalam  memberikan  bantuan  hukum yang  efektif.  Beberapa  permasalahan bantuan hukum yang umum meliputi: 1. Keterbatasan Sumber Daya : Salah satu  permasalahan  utama  adalah keterbatasan sumber daya, terutama  di  negara-negara  dengan sistem hukum yang kurang berkembang  atau  ekonomi  yang lemah. Keterbatasan dana, personel, dan infrastruktur dapat membatasi kemampuan lembaga atau organisasi  bantuan  hukum  untuk memberikan layanan secara luas. 2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat : Beberapa masyarakat mungkin  tidak  menyadari  bahwa mereka  memiliki  hak  hukum  atau tidak  mengetahui  bagaimana  cara mendapatkan  bantuan  hukum  jika mereka menghadapi masalah hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat  ini  dapat  menghambat
akses  ke  bantuan  hukum  yang sesuai.
3. Kompleksitas  Hukum :  Hukum dapat  menjadi  kompleks  dan  sulit dipahami bagi banyak orang. Ketika individu atau kelompok menghadapi masalah hukum, mereka  mungkin  kesulitan  dalam memahami  proses  hukum  yang berlaku  dan  hak-hak  yang  mereka miliki.
4. Ketidakterjangkauan  Geografis : Beberapa wilayah, terutama daerah pedesaan  atau  terpencil,  mungkin sulit  diakses  oleh  layanan  bantuan hukum. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan  akses  keadilan  antara daerah  perkotaan  dan  daerah pedesaan. 5. Kualitas dan Ketersediaan Layanan : Kualitas dan ketersediaan layanan  bantuan  hukum  dapat bervariasi.  Beberapa  lembaga  atau organisasi mungkin memiliki kapasitas yang terbatas atau tenaga hukum  yang  kurang  terlatih,  yang dapat  mempengaruhi  efektivitas bantuan yang diberikan.
6. Lambatnya Proses Hukum : Proses hukum  yang  lambat  dan  birokrasi yang  rumit  dapat  menyebabkan penundaan  dalam  memberikan bantuan  hukum  yang  dibutuhkan secara tepat waktu.
7. Ketidaknetralan  dan  Konflik Kepentingan :  Terkadang,  bantuan hukum  dapat  dipengaruhi  oleh konflik kepentingan atau kurangnya netralitas. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi individu untuk mendapatkan bantuan yang adil dan objektif. 8. Perubahan Kebijakan : Perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan dalam pendanaan dapat berdampak pada kontinuitas layanan  bantuan  hukum,  terutama jika  lembaga  bantuan  hukum bergantung pada dukungan pemerintah atau donor. Untuk  mengatasi  permasalahan ini,  diperlukan  upaya  dari  berbagai pihak,  termasuk  pemerintah,  lembaga nirlaba, perguruan tinggi, dan masyarakat.  Dukungan  finansial  yang memadai,  pelatihan  bagi  praktisi hukum,  kampanye  sosialisasi  hukum, dan  upaya  untuk  meningkatkan aksesibilitas  bantuan  hukum  dapat membantu  mengatasi  sebagian  besar permasalahan  ini  dan  meningkatkan akses keadilan bagi semua orang. Masyarakat membutuhkan bantuan  hukum  karena  mereka  dapat menghadapi  berbagai  masalah  hukum yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung maupun tidak langsung.  Beberapa  alasan  mengapa masyarakat  membutuhkan  bantuan hukum.  Hukum  seringkali  rumit  dan sulit dipahami bagi masyarakat umum.
Orang-orang bisa menghadapi kesulitan  dalam  memahami  hak-hak mereka,  proses  hukum,  dan  dokumen- dokumen  hukum  yang  kompleks. Masyarakat  membutuhkan  bantuan hukum untuk masalah-masalah seperti
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 705
perceraian,  perwalian  anak,  hak  asuh, pewarisan,  dan  perlindungan  korban kekerasan dalam rumah tangga.
Masalah  hubungan  industrial, hak-hak pekerja, diskriminasi di tempat kerja,  dan  ketidakpatuhan  perusahaan terhadap peraturan perburuhan merupakan  bidang  lain  yang  sering membutuhkan bantuan hukum.
Masyarakat  perlu  bantuan  hukum ketika  mengalami  masalah  dengan produk  atau  layanan  yang  dibeli, seperti  penipuan  konsumen,  barang cacat,  atau  perjanjian  konsumen  yang tidak adil.
Sengketa
tentang kepemilikan  tanah,  perjanjian  sewa- menyewa,  atau  hak-hak  properti lainnya  sering  kali  memerlukan bantuan hukum. Individu yang terlibat dalam  tindak  pidana  baik  sebagai korban maupun terdakwa membutuhkan  bantuan  hukum  dalam mendapatkan  keadilan  dan  menjalani proses peradilan yang adil. Permasalahan hak asasi manusia,  termasuk  hak-hak  minoritas, hak-hak  perempuan,  dan  hak-hak migran,  sering  kali  memerlukan bantuan hukum untuk melindungi dan memperjuangkan  hak-hak  mereka. Masalah  hukum  dalam  konteks  bisnis seperti  perjanjian  kontrak,  hutang piutang, atau masalah perusahaan juga memerlukan bantuan hukum.
Bantuan  hukum  memainkan peran  penting  dalam  memberikan akses  keadilan  dan  perlindungan  bagi masyarakat,  terutama  bagi  mereka yang tidak memiliki akses atau sumber
daya  untuk  membela  diri  mereka sendiri.  Dengan  adanya  bantuan hukum, masyarakat memiliki kesempatan  yang  lebih  besar  untuk menyelesaikan masalah hukum mereka secara adil dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Prioritas masalah bantuan hukum dapat berbeda di setiap wilayah atau  negara,  tergantung  pada  situasi dan  tantangan  hukum  yang  dihadapi oleh  masyarakat.  Namun,  berikut adalah  beberapa  prioritas  masalah bantuan hukum yang umum dihadapi di banyak negara:
1. Kemiskinan  dan  Aksesibilitas :
Salah  satu  prioritas  utama  adalah memastikan bahwa bantuan hukum tersedia  dan  dapat  diakses  oleh semua lapisan masyarakat, termasuk  mereka  yang  kurang mampu secara finansial. Keterjangkauan  biaya  bantuan hukum  menjadi  masalah  bagi banyak  orang  yang  tidak  dapat membayar  layanan  hukum  secara penuh. 2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Gender : Perlindungan  dan  bantuan  hukum untuk  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga,  pelecehan  seksual, dan  diskriminasi  berbasis  gender menjadi  prioritas  untuk  menjamin keselamatan dan keadilan bagi para korban.
3. Hak  Asasi  Manusia :  Perlindungan hak  asasi  manusia  dan  bantuan hukum  untuk  kelompok  minoritas,
migran,  dan  orang-orang  yang terpinggirkan adalah prioritas untuk  memastikan  bahwa  hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. 4. Sengketa Properti : Masalah kepemilikan  tanah  dan  sengketa properti  mempengaruhi  banyak orang  dan  sering  kali  menjadi sumber  konflik  yang  memerlukan bantuan hukum.
5. Permasalahan
Lingkungan : Permasalahan  lingkungan  seperti polusi,  pembuangan  limbah,  dan kerusakan lingkungan lainnya memerlukan bantuan hukum untuk menegakkan undang-undang lingkungan dan melindungi lingkungan hidup. 6. Permasalahan  Pekerjaan  dan Buruh :  Bantuan  hukum  bagi pekerja  terkait  hak-hak  pekerja, upah,  keselamatan  kerja,  dan sengketa hubungan industrial menjadi  penting  untuk  melindungi hak-hak pekerja.
7. Masalah  Migran  dan  Pengungsi : Perlindungan  hukum  bagi  migran dan pengungsi yang mencari suaka atau status hukum menjadi prioritas untuk memastikan mereka mendapatkan  perlakuan  yang  adil dan manusiawi. 8. Kriminalitas dan Keadilan Pidana :  Hak-hak  terdakwa  dan korban kriminal harus diprioritaskan  untuk  memastikan proses  peradilan  yang  adil  dan transparan.
9. Permasalahan  Keluarga :  Bantuan hukum  untuk  masalah  perceraian, perwalian anak, hak asuh, pewarisan,  dan  perlindungan  anak dan  perempuan  dari  kekerasan dalam  rumah  tangga  juga  menjadi prioritas.
10. Krisis Kemanusiaan dan Bencana Alam :  Dalam  situasi  krisis  atau bencana alam, masyarakat membutuhkan akses bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan darurat, perlindungan, dan pemulihan. Memperbaiki  bantuan  hukum untuk memprioritaskan masalah- masalah ini dapat membantu masyarakat  dalam  mencari  keadilan dan perlindungan dalam sistem hukum. Penting  bagi  pemerintah,  lembaga nirlaba, dan masyarakat untuk bekerja sama  guna  mengatasi  prioritas- prioritas  tersebut  dan  meningkatkan akses keadilan bagi semua orang.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang digunakan  adalah  metode  Penelitian Hukum  Empiris  adalah  suatu  metode penelitian  hukum  yang  menggunakan fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari  wawancara maupun perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui pengamatan  langsung.  Menurut  Mukti Fajar  dkk  (2010:280)  Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 707
yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.  Identifikasi  masalah  merupakan langkah  awal  yang  sangat  penting dalam  suatu  proses  penelitian.  Ketika seorang peneliti menangkap fenomena yang  berpotensi  untuk  diteliti  maka langkah  selanjutnya  adalah  mendesak adanya suatu identifikasi masalah dari suatu  fenomena  yang  tengah  diamati tersebut. Dalam suatu penelitian sosial, proses  identifikasi  masalah  sendiri dapat dilakukan dengan
cara mendeteksi  suatu  permasalahan  sosial yang tengah diamati. Dari situ, peneliti kemudian  akan  mengambil  langkah untuk  mengetahui  lebih  lanjut,  bisa dengan melakukan berbagai observasi, membaca  literatur,  atau  bahkan melakukan survei awal. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena  dan  lebih  meneliti  ke subtansi makna dari fenomena tersebut.  Analisis  dan  ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada  kekuatan  kata  dan  kalimat  yang digunakan.  Oleh  karena  itu,  Basri (2014)  menyimpulkan  bahwa  fokus dari  penelitian  kualitatif  adalah  pada prosesnya  dan  pemaknaan  hasilnya. Perhatian  penelitian  kualitatif  lebih tertuju  pada  elemen  manusia,  objek, dan  institusi,  serta  hubungan  atau interaksi  di  antara  elemen-elemen tersebut,  dalam  upaya  memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena  (Mohamed,  Abdul  Majid  & Ahmad,  2010).  Penelitian  kualitatif dimulai  dengan  ide  yang  dinyatakan
dengan pertanyaan penelitian (research questions). Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan  metode  pengumpulan data  dan  bagaimana  menganalisisnya.
Metode  kualitatif  bersifat  dinamis, artinya  selalu  terbuka  untuk  adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya (Srivastava, A. & Thomson, S.B., 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk menyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi  dalam bantuan hukum, dibutuhkan upaya dari berbagai  pihak  dan  implementasi berbagai solusi. Berikut adalah beberapa solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan  bantuan  hukum  dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya: 1. Peningkatan Pendanaan : Meningkatkan  pendanaan  untuk lembaga  dan  organisasi  bantuan hukum,  terutama  yang  berfokus pada  bantuan  hukum  gratis  bagi mereka  yang  tidak  mampu  secara finansial. Pendanaan yang memadai akan  membantu  meningkatkan aksesibilitas  bantuan  hukum  bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Kolaborasi Antar Lembaga : Menggalang kerjasama antara lembaga  pemerintah,  organisasi nirlaba, dan perguruan tinggi dalam menyediakan bantuan hukum.
Kolaborasi ini dapat memanfaatkan keahlian  dan  sumber daya  masing- masing  pihak  untuk  menyediakan
layanan  bantuan  yang  lebih  efektif dan holistik.
3. Penggunaan Teknologi : Mengadopsi teknologi untuk meningkatkan  aksesibilitas  dan efisiensi bantuan hukum. Penerapan teknologi seperti platform  daring  untuk  konsultasi hukum, pelaporan masalah hukum, dan  distribusi  informasi  dapat memudahkan  masyarakat  untuk mendapatkan bantuan.
4. Pendidikan  Hukum :  Melakukan sosialisasi  dan  pendidikan  hukum yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak- hak  mereka  dan  proses  hukum. Pendidikan hukum dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan  dan  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum. 5. Pelatihan  bagi  Praktisi  Hukum : Memberikan pelatihan dan pengembangan  profesional  bagi para  praktisi  hukum  yang  terlibat dalam memberikan bantuan hukum.
Pelatihan  ini  akan  meningkatkan kualitas  layanan  hukum  yang diberikan kepada masyarakat.
6. Bantuan  Hukum  Komunitas : Mendorong inisiatif bantuan hukum yang  berasal  dari  komunitas  atau kelompok  masyarakat,  terutama  di wilayah  yang  sulit  dijangkau.
Inisiatif  ini  dapat  lebih  peka terhadap  kebutuhan  masyarakat setempat.
7. Layanan Hukum Mobile : Menghadirkan  layanan  bantuan hukum secara mobile atau "keliling" untuk  mencapai  wilayah  yang terpencil  atau  masyarakat  yang kurang berdaya.
8. Keberpihakan  pada  Hak  Asasi Manusia : Memastikan keberpihakan  pada  hak  asasi manusia dalam memberikan bantuan hukum, termasuk perlindungan  hak-hak  kelompok minoritas dan rentan.
9. Evaluasi dan Peningkatan Terus- Menerus :  Melakukan  evaluasi  dan pemantauan terus-menerus terhadap  layanan  bantuan  hukum yang  ada  untuk  meningkatkan efektivitas  dan  kesesuaian  dengan kebutuhan masyarakat.
10. Kerjasama Internasional : Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan negara lain untuk mengadopsi  praktik  terbaik  dalam pemberian  bantuan  hukum  dan mengatasi masalah bersama secara global.
Dengan  menerapkan  berbagai solusi  ini,  diharapkan  bahwa  bantuan hukum  dapat  menjadi  lebih  inklusif, adil,  dan  efektif  dalam  menjawab kebutuhan masyarakat dan membantu memastikan  akses  keadilan  untuk semua.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi  untuk  merealisasikan  prinsip dan  tujuan  tersebut  melalui  Undang-
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 709
Undang  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum  (selanjutanya  disebut Undang-Undang  Bantuan  Hukum). Substansi dari undang-undang tersebut mengharuskan  para  penegak  hukum terutama  advokat  sebagai  pemberi bantuan  hukum  untuk  memberikan bantuan  hukum  secara  gratis  bagi rakyat  miskin  di  seluruh  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
(NKRI) dan kewajiban tersebut merupakan  kewajiban  secara  normatif bagi  advokat  sebagai  officium  nobile sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang  Advokat  (selanjutnya  disebut Undang-Undang
Advokat) untuk
memberikan  bantuan  hukum  bagi setiap  warga  negara  saat  mereka menghadapi  masalah  hukum  tanpa memandang  latar  belakang  individu, ras,  etnis,  keyakinan  politik,  strata sosial, ekonomi dan gender.
UUD  1945  Pasal  28D  ayat  (1) menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat  (2)  menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  mendapat  kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat yang  sama  guna  mencapai  persamaan dan
keadilan.
Artinya, secara konstitusional,  negara  berkewajiban menjamin  hak  untuk  memperoleh keadilan  hukum  bagi  setiap  warga negara  Indonesia.  Dalam  proses
beperkara,  tentu  tidak  semua  lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya.  Maka,  untuk  membantu masyarakat  menyelesaikan  masalah hukumnya,  diperlukan  pendampingan hukum,  bahkan  sampai  pada  proses peradilan.
Pihak yang dapat memberikan  bantuan  hukum  sampai pada  proses  peradilan  itu  adalah advokat. Sampai di titik inilah mindset di  atas  muncul,  yaitu membayar jasa advokat masih menjadi barang mewah. Berangkat  dari  hal  itu,  untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat, diterbitkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Titik tekannya adalah, semua  masyarakat  berhak  untuk mendapatkan  bantuan  hukum.  UU  ini menjamin  bahwa  hanya  masyarakat miskin  yang  berhak  mendapatkan bantuan  hukum  secara  gratis.  Ini menjadi  jawaban,  bahwa  untuk  dapat mengakses  bantuan  hukum,  tidak  lagi terbatas  kepada  golongan  mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan  Tata  Usaha  Negara,  baik  melalui proses  litigasi  maupun  non  litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan  perkara  di  pengadilan, sedangkan  non  litigasi  meliputi penyuluhan  hukum,  pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya. Masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya.
Minimnya pengetahuan  masyarakat  terhadap
710 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
adanya
aturan ini menjadi permasalahan  utama.  Bantuan  hukum maupun  Organisasi  Bantuan  Hukum masih  belum  populer  di  masyarakat. Pasal  5  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa penerima  bantuan  hukum  meliputi setiap  orang  atau  kelompok  orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar  secara  layak  dan  mandiri.  Pada ayat  (2)  kemudian  dijelaskan  bahwa hak  dasar  dimaksud  meliputi  hak  atas pangan,  sandang,  layanan  kesehatan, layanan  pendidikan,  pekerjaan  dan berusaha,  dan/atau  perumahan.  Yang menjadi  persoalan,  justru  masyarakat dengan  kategori  inilah  yang  amat minim  pengetahuan  mengenai  ini. Seandainya  tidak  tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja UU sulit menjangkau sasaran utamanya. Maka diperlukan sosialisasi yang masif ke  pedesaan,  daerah  terpencil,  dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan  masyarakat  seperti  ini bermukim  di  daerah  itu,  walaupun tidak  dipungkiri  di  daerah  perkotaan juga masih ada.
Asas  persamaan  dihadapan hukum  (equality  before  the  law) merupakan asas universal yang berlaku sebagai salah satu ukuran pelindungan Hak Asas Manusia. Salah satu wujudnya adalah  memberikan  akses  terhadap keadilan  bagi  kelompok  marjinal dengan  memperoleh  bantuan  hukum terhadap masalah hukum yang dihadapinya.  Indonesia  telah  memiliki beberapa peraturan
perundang- undangan  yang  mengatur  tentang
pemberian bantuan hukum, dan secara khusus  telah  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan  Hukum.  Beragam  peraturan tentang bantuan hukum belum memberikan  solusi  yang  tepat  karena isi  peraturan  perundangan  yang  satu tidak  sinkron  dengan  yang  lain, sehingga  pemberian  bantuan  hukum menjadi tidak efektif.
Sasaran dari pemberian bantuan hukum  adalah  masyarakat  miskin. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban menjamin akses keadilan bagi  masyarakat  melalui  program bantuan  hukum,  tetapi  dalam  teknis pelaksanaannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memerlukan bantuan  tenaga  ahli  hukum  untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat  miskin.  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah harus mengeluarkan  seperangkat  kebijakan untuk  memenuhi  kebutuhan  atas bantuan  hukum  bagi  masyarakat miskin,  dan  juga  kebijakan  untuk menjamin  kebutuhan  para  pemberi bantuan  hukum  untuk  memenuhi kebutuhan  teknis  bantuan  hukum  itu sendiri.
Perguruan  Tinggi  (Fakultas Hukum)  sebagai  satu  institusi  yang memiliki tenaga ahli untuk memberikan bantuan hukum merupakan  salah  satu  pihak  yang potensial untuk memberdayakan sumber daya manusia yang dimilikinya, yaitu  dosen,  alumni  dan  mahasiswa. Dengan
memaksimalkan fungsi
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 711
laboratorium ilmu hukum yang dimiliki oleh  Perguruan  Tinggi  yang  salah satunya mengelola unit bantuan hukum (LBH  Kampus).  LBH  Kampus  dapat menjadi  tempat  bagi  dosen  dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, alumni dapat mengembangkan keilmuan dalam meniti  karirnya  di  dunia  kerja sedangkan  bagi  mahasiswa  mendapat pengetahuan  dan  pengalaman  hukum empiris  tentang  penyelesaian  suatu sengketa  hukum  dengan  bimbingan dari dosen dan/atau alumni.
Ketentuan  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  menegaskan bahwa  “Negara  Indonesia  adalah negara  hukum”.  Dalam  negara  hukum, negara  mengakui  dan  melindungi  hak asasi  manusia  bagi  setiap  individu termasuk  hak  persamaan  dihadapan hukum (equality before the law), salah satu  wujud  dari  asas  ini  adalah pengakuan  hak  atas  Bantuan  Hukum bagi setiap warga negara. Penyelenggaraan  pemberian  Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan  upaya  untuk  memenuhi dan  sekaligus  sebagai  implementasi negara  hukum  yang  mengakui  dan melindungi  serta  menjamin  hak  asasi warga  negara  akan  kebutuhan  akses terhadap  keadilan  (access  to  justice). Jaminan  atas  hak  konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara  memadai,  sehingga  dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar
bagi  negara  untuk  menjamin  warga Negara,  khususnya  bagi  orang  atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan  akses  keadilan  dan kesamaan di hadapan hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat  ekonomi  menegah  ke  atas ketika  memiliki  masalah  hukumpada umumnya  mampu  membaya  jasa Advokat  untuk  membela  hak-haknya. Sehingga  meskipun  mereka  tidak memahami  hukum  dengan  baik,  tetapi ada  Advokat  yang  selalu  membela kepenting  hukumnya.  Berbeda  dengan masyarakat  dari  kelompok  marginal (masyarakat  desa,  tingkat  ekonomi rendah).  Masyarakat  miskin  pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang  rendah  pula.  Sehingga  ketika menghadapi masalah hukum cenderung  mengambil  langkah  yang salah karena ketidak tahuannya. Alas an ketidak tahuan hukum tidak akan dapat membantu untuk memperingan terlebih  menghapuskan  kesalahan seseorang. Dengan konsep fiksi hukum, setiap  seorang  dianggap  tahu  akan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.
Sehingga  ketidak  tahuan  akan  hukum tidak akan menghapus atau memperingan dari pelanggaran hukum yang terjadi.

## KESIMPULAN
Mendapatkan  bantuan  hukum bagi  masyarakat  merupakan  hal  yang penting dan strategis karena.
Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia:
Bantuan hukum membantu masyarakat
712 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak asasi mereka.  Dengan  adanya  bantuan hukum,  masyarakat  memiliki  akses keadilan  dan  perlindungan  terhadap tindakan-tindakan  yang  melanggar hak-hak mereka. Keadilan dan Keterbukaan  Hukum:  Bantuan  hukum memastikan  bahwa  masyarakat  dapat menghadapi  sistem  hukum  dengan informasi  yang  cukup  dan  bantuan profesional,  sehingga  proses  hukum berlangsung  adil  dan  keterbukaan hukum  dapat  terwujud.  Penyelesaian Sengketa  Dalam  kasus  sengketa  atau perselisihan,  bantuan  hukum  dapat membantu masyarakat untuk menemukan  cara-cara  damai  dalam menyelesaikan  masalah  tanpa  harus menghadapinya dengan kekerasan atau konflik.  Aksesibilitas  bagi  Semua Bantuan hukum penting bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial,  agar  mereka  juga  memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan  hukum  dan  akses  keadilan yang  sama  dengan  orang  lain. Pemahaman  Proses  Hukum  Banyak masyarakat  yang  tidak  akrab  dengan proses hukum dan aturan-aturan yang berlaku.  Bantuan  hukum  membantu masyarakat  untuk  memahami  proses hukum  dan  hak-hak  mereka,  sehingga mereka  bisa  mengambil  keputusan yang  tepat  dengan  pengetahuan  yang cukup.  Perlindungan  Korban:  Bantuan hukum  membantu  korban  kejahatan atau  kekerasan  dalam  rumah  tangga untuk  mendapatkan  perlindungan  dan
keadilan,  sehingga  mereka  tidak merasa  terlantar  dan  tak  berdaya dalam  menghadapi  situasi  sulit. Mengatasi Ketidakadilan: Dalam sistem hukum  yang  kompleks  dan  kadang- kadang  tidak  adil,  bantuan  hukum memainkan  peran  penting  dalam membantu masyarakat yang berhadapan  dengan  kekuatan  yang lebih  besar  atau  sistem  yang  tidak ramah bagi mereka. Mencegah Penyalahgunaan  Hukum:  Bantuan hukum  dapat  mengurangi  risiko penyalahgunaan sistem hukum, karena masyarakat  akan  lebih  terinformasi tentang  hak-hak  mereka  dan  dapat mencari  bantuan  profesional  ketika dihadapkan  pada  masalah  hukum.
Pemberdayaan  Masyarakat  Dengan memberikan bantuan hukum, masyarakat menjadi lebih berdaya dan memiliki  kendali  atas  kehidupan mereka  sendiri.  Mereka  dapat  aktif memperjuangkan hak-hak mereka  dan berpartisipasi  dalam  proses  keadilan. Menghadapi Perubahan dan Tantangan: Masyarakat selalu dihadapkan  pada  berbagai  perubahan dan  tantangan  dalam  kehidupan mereka.  Bantuan  hukum  membantu masyarakat dalam menghadapi situasi- situasi  tersebut  dengan  solusi  yang sesuai  dan  legal.  Dengan  adanya bantuan  hukum,  masyarakat  memiliki akses ke informasi dan dukungan yang mereka  butuhkan  untuk  menghadapi masalah  hukum  dan  mencari  keadilan dalam  sistem  hukum.  Ini  adalah langkah  penting  dalam  membangun
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 713
masyarakat  yang  berkeadilan  dan memastikan  hak-hak  setiap  individu dihormati dan dilindungi.
Daftar Pustaka Adnan Buyung Nasution. 2009. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mandar Maju. Bandung
AUSAID,  YLBHI,  PSHK,  dan  IALDF. Panduan  Bantuan  Hukum  di Indonesia (Pedoman Anda Memahami  Dan  Menyelesaikan Masalah  Hukum) Yayasan  Obor
Indonesia. Jakarta Bagir  Mannan.  2005.  Peran  Advokat Mewujudkan  Peradilan  Yang bersih dan  Berwibawa. Majalah Hukum No. 240. Bandung
Basri,  H.  (2014).  Using  qualitative research  in  accounting  and management studies: not a new agenda. Journal  of  US-China
Public  Administration ,  October 2014,  Vol.11,  No.10,  831-838. DOI: 10.17265/1548- 6591/2014.10.003 Febri  Handayani.  2016.  Bantuan
Hukum  di  Indonesi.Kalimedia. Yogyakarta.
Forum  Akses  Keadilan  untuk  Semua (FOKUS). 2012. Bantuan Hukum Untuk  Semua.  Open  Society Justice Initiative . Jakarta.
Harlen  Sinaga.  2011. Dasar-dasar Profesi Advokat . Erlangga. Jakarta Harlen  Sinaga.  2011. Dasar-dasar Profesi Advokat Penerbit Erlangga. Jakarta. IGN.  Ridwan  Widyadharma.  2010. Profesional Hukum Dalam Pemberian  Bantuan  Hukum. Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro. Semarang.
Ishaq.  2012. Pendidikan  Keadvokatan . Sinar Grafika. Jakarta Luhut M. P Pangaribuan. 2002. Advokat dan  Contempt  of  Court:  Suatu Proses  di  Dewan  Kehormatan Profesi Djambatan . Jakarta.
M.  Yahya  Harahap.  2007. Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi  kedua,  Sinar Grafika. Jakarta.
Mohamed,  Z.  M.,  Abdul  Majid,  A.  H.,  &
Ahmad, N. (2010). Tapping new possibility in accounting research,  in  qualitative  research in  accounting,  Malaysian  case . Penerbit  Universiti  Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Rianda  Seprasia.  2008. Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya . Sinar Grafika. Jakarta Srivastava,  A.  &  Thomson,  S.B.  (2009). Framework analysis: a qualitative  methodology  for applied  policy  research. JOAAG , Vol.4. No.2 Sukinta.1997. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat  Dalam  Memperoleh
714 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Keadilan, Fakultas Hukum
Universitas
Diponegoro.
Semarang.