## MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI OPTIMALISASI PERAN KARANG TARUNA

## I Wayan Sutrisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta e-mail: sutrisna76@gmail.com
Abstrak -  Partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan  pada  setiap  proses  pembangunan  di Indonesia dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat adil dan  makmur.  Pembangunan  dengan  pendekatan  partisipatif  berarti  bahwa  masyarakat berinisiatif  memulai  proses  kegiatan  untuk  perubahan  kearah  yang  lebih  baik.  Partisipasi masyarakat  termasuk  pemuda  dalam  pembangunan  desa  sangat  diperlukan  mengingat pemuda merupakan agen penggerak perubahan. Pemerintah desa harus mampu membuka akses  seluas-luasnya  bagi  para  pemuda  untuk  melibatkan  diri  dalam  setiap  proses pembangunan sehingga kreativitas dan inovasi para pemuda dapat dimanfaatkan untuk hal- hal yang positif. Pemuda perlu diberikan wadah bagi mereka untuk merancang gagasan serta melaksanakan  program-program  pembangunan  di  desa.  Wadah  bagi  pemuda  untuk mengembangkan  diri  serta  membantu  pemerintah  desa  dalam  mensukseskan  program pembangunan adalah Karang Taruna yang dibentuk sebagai organisasi bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan di bidang organisasi serta mampu berkontribusi dalam pembangunan  desa  menuju  kesejahtraan  sosial.  Penguatan  fungsi  kelembagaan  Karang Taruna dapat terjadi apabila didukung oleh semua komponen termasuk penyediaan sarana dan prasaran serta anggaran. Dengan kelembagaan yang kuat, pengurus Karang Taruna akan mampu  mengorganisir  para  anggota  untuk  dapat  menjalankan  tugas  secara  efektif  dan efisien.  Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kepustakaan  yang  bertujuan  untuk mengkaji partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui optimalisasi peran Karang Taruna.
Kata kunci: pembangunan, partisipasi, pemuda dan desa
Abstract - Community participation is very much needed in the development process in Indonesia to realize the national development goals, namely a just and prosperous society. Development with a participatory approach means that the community takes the initiative to start the process of activities for change for the better. Community participation including youth in village development is very necessary considering that youth are agents of change in development. The village government must be able to open the widest possible access for youth  to  involve  themselves  in  every  development  process  so  that  youth  creativity  and innovation can be used for positive things. Youth need to be given a place for them to design ideas  and  implement  development  programs  in  the  village.  The  institution  for  youth  to develop  themselves  and  assist  the  village  government  in  the  success  of  the  development program is Karang Taruna which was formed as an organization for the younger generation in developing capabilities in the field of organization and being able to contribute to village development  towards  social  welfare. Strengthening  the  institutional  function  of  Karang Taruna can occur if it is supported by all components including the provision of facilities and  infrastructure  as  well  as  budget.  With  strong  institutions,  the  Karang  Taruna management will be able to organize members to be able to carry out their duties effectively and efficiently. This paper uses a literature study approach, which aims to examine youth participation in village development through optimizing the role of Karang Taruna.
Keywords: development, participation, youth and village

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  pada hakikatnya  adalah  pembangunan  yang merata  untuk  seluruh  masyarakat  dan wilayah
Indonesia. Seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan bersama- sama  oleh  masyarakat  dan  pemerintah. Masyarakat  merupakan  pelaku  utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban  mengarahkan,  membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran  proses  pembangunan.  Pada proses  pembangunan  masyarakat  dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan  gerak  menuju  tercapainya  satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional.
Siagian  (1983)    menyebutkan bahwa  pembangunan  merupakan  suatu usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan dan  perubahan  yang  berencana  yang dilakukan  secara  sadar  oleh  suatu  bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaaan bangsa ( nation- building ).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dalam pengertian pembangunan terkandung ide pokok yakni  pembangunan merupakan suatu  proses,  usaha  yang  secara  sadar dilakukan,  serta  dilaksanakan  secara berencana, dan mengarah kepada modernitas. Dan juga proses pembangunan yang  dilaksanakan  tersebut  ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa yang terus menerus  dalam  rangka  mencapai  tujuan bangsa  dan  negara  yang  telah  ditentukan sebelumnya.
Aspek  penting  dalam  pemerataan Pembangunan  Nasional  yaitu  upaya pembangunan
pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral  dari  Pembangunan  Nasional  yang bersifat menyeluruh dan untuk mewujudkannya  harus  didukung  oleh seluruh lapisan masyarakat.  Pembangunan
Desa  sebagai  bagian  dari  Pembangunan Nasional  dan  daerah,  pada  dasarnya merupakan  keseluruhan  upaya  dalam rangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan secara  berencana  oleh  Pemerintah  dan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dari  berbagai aspek  kehidupan  baik  ekonomi,  politik, sosial  dan  kebudayaan. Pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa merupakan kebijakan startegis dalam rangka mempercepat proses pemerataan  pembangunan  di  Indosesia. Kebijakan  ini  menunjukkan  terjadinya perhatian  yang  lebih  dalam  mewujudkan pemerataan  pembangunan.  Pemberlakuan aturan  ini,  juga  dibarengi  dengan pemberian dana langsung kepada Pemerintah  Desa  oleh  Pemerintah  Pusat yang  diaanggarkan  setiap  tahun  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014,  menyebutkan  bahwa  Desa  adalah desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  dan    dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Undang-Undang  tentang  Desa merupakan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan Desa bertujuan:
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan  atas  Desa  yang  sudah ada  dengan  keberagamannya  sebelum dan  sesudah  terbentuknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan  kejelasan  status  dan kepastian  hukum  atas  Desa  dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan  dan  memajukan  adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan partisipasi  masyarakat  Desa  untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk  Pemerintahan  Desa  yang profesional,  efisien  dan  efektif, terbuka, serta  bertanggung jawab;
f. Meningkatkan  pelayanan  publik  bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat  Desa  guna  mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara  kesatuan  sosial  sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa  serta  mengatasi  kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Keterlibatan  seluruh  komponen masyarakat  sebagai  wujud  pembangunan partisipatif akan menjadi faktor pendukung utama suksesnya pelaksanaaan pembangunan yang
dilaksanakan.
Partisipasi  masyarakat  akan  menempatkan masyarakat  sebagai  motor  penggerak  atau sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek atau penerima manfaat saja. Pembangunan  partisipatif  akan  membuat masyarakat  merasa  memiliki  serta  ikut bertanggungjawab  terhadap  setiap  proses dan  hasil-hasil  pembangunan.  Dalam Partisipasi  masyarakat  akan  mengarah kepada  pemberdayaan  masyarakat  karena melalui  partisipasi  dalam  seluruh  proses, masyarakat  akan  semakin  berdaya  dan mampu  mengendalikan  proses  tersebut kearah pencapaian kesejahteraan masyarakat yang diinginkan.
Proses pembangunan dengan pendekatan  partisipatif  mengandung  arti bahwa  masyarakat  berinisiatif  memulai proses  kegiatan  untuk  perubahan  kearah yang  lebih  baik.  Partisipasi  masyarakat dapat terwujud apabila warganya ikut aktif dalam  seluruh  proses  pembangunan. Keberadaan penduduk dengan jumlah yang besar  serta  diimbangi  dengan  partisipasi yang  tinggi  akan  membuatnya  menjadi kekuatan besar dalam segala kegiatan yang dilaksanakan. Apalagi mayoritas penduduk merupakan  usia  produktif  sehingga  akan memberikan dampak yang sangat baik pada proses  pembangunan.  BPS  (2022),  merilis bahwa s ejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia  diyakini  akan  memasuki  masa bonus  demografi  dengan  periode  puncak antara  tahun  2020  hingga  2030.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk dalam  usia  produktif  mencapai  dua  kali lipat  jumlah  penduduk  usia  anak  dan  usia lanjut. Keberadaan penduduk usia produktif yang  besar  menyediakan  sumber  tenaga kerja,  pelaku  usaha,  dan  konsumen potensial  yang  sangat  berperan  dalam proses  percepatan  pembangunan  nasional. Namun,  menurut  Yuwanto  (2019),  masih banyak pemuda yang tidak peduli atau tidak tanggap oleh kegiatan-kegiatan pembangunan  karena  sudah  disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti mengurus anak  karena  kawin  muda,  terlibat  dalam obat-obatan  terlarang  serta  aktifitas- aktifitas negatif lainnya.
Keberadaan  jumlah  pemuda  yang sangat  besar  tidak  serta  merta  mampu memberikan  dampak  yang  baik  terhadap proses pembangunan. Hanya para pemuda dengan kesadaran tinggi untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  yang akan  mampu  menjadikan  kekuatan  besar pada  pelaksanaan  pembangunan.  Tulisan ini ingin mengkaji terkait upaya peningkatan  partisipasi  pemuda  dalam Pembangunan  Desa  melalui  optimalisasi
peran Karang Taruna. Keberadaan Karang
Taruna sebagai suatu organisasi kepemudaan  yang  ada  di  Indonesia  dan merupakan  wadah  untuk  pengembangan kepekaan  sosial  generasi  muda  terutama pemuda yang ada di wilayah desa. Metode yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah pendekatan studi literatur.

## PEMBAHASAN

## 1. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa
Membangun  Indonesia  dari  desa merupakan  salah  satu  strategi  pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  Menjadikan  desa  sebagai ujung tombak pembangunan nasional  harus dibarengi  dengan  memberikan  rangsangan agar partisipasi seluruh komponen masyarakat  dalam  proses  pembangunan dapat  meningkat.  Partisipasi  masyarakat mutlak diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan  terwujud  secara  efektif  dan efisien.  Pendekatan  partisipatif  dalam pembangunan akan berimbas pada terwujudnya  hasil  pembangunan  yang dapat  dinikmati  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.    Pelibatan  seluruh  komponen masyarakat harus dimulai dari proses awal, termasuk  dari  penyusunan  perencanaan kegiatan agar proyek-proyek yang dilaksanakan  merupakan  proyek  yang benar-benar  diperlukan  oleh  masyarakat sehingga  akan  mampu  meningkatkan kesejateraan mereka.
Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada setiap proses
pembangunan  di  Indonesia  dalam  rangka terwujudnya  tujuan  pembangunan  secara nasional  yakni  mewujudkan  masyarakat adil  dan  makmur.    Peran  aktif  dan partisipasi  positif  dari  masyarakat  desa dalam pembangunan akan mampu menjadikan  desa  sebagai  garda  terdepan
dalam pembangunan nasional. Menjadikan desa  sebagai  ujung  tombak  pembangunan nasional harus dibarengi dengan mewujudkan pola pembangunan partisipatif di desa. Pola pembangunan desa yang  partisipatif  merupakan  pemecahan masalah dalam mengatasi ketidak merataan pembangunan  yang  dialami  bangsa  dan negara  saat  ini.  Pola  ini  akan  mampu menjadikan  desa  sebagai  pilar  dari pembangunan,  dimana  desa  merupakan salah  satu  penunjang  utama  dalam  proses pembangunan nasional.
Keterlibatan  seluruh  komponen masyarakat desa dalam pembangunan yang dilaksanakan  akan  menunjukkan  bahwa pelaksanaan good governance di desa telah berjalan  dengan  baik,  karena  unsur partisipasi  masyarakat  sebagai  salah  satu pilar good governance sudah dilaksanakan. Partisipasi  masyarakat  termasuk  para pemuda  desa  dalam  pembangunan  sangat diperlukan  mengingat  pemuda  di  desa sebagai  agen  penggerak  perubahan  dalam proses  pembangunan.  Pemuda  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam pembangunan desa karena pemuda memiliki sumber energi dan kekuatan untuk membangun  sebuah  peradaban  di  desa (Reynaldi et  al ,  2021).  Saat  ini  pemuda memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses  pembangunan  nasional  termasuk pembangunan  di  desa.  Pada  sensus penduduk  tahun  2020,  BPS  mencatat bahwa 53,81 persen masyarakat Indonesia adalah dari golongan generasi muda. Hal ini menunjukkan  bahwa  keterlibatan  kaum muda  akan  menjadikan  kekuatan  yang sangat  luar  biasa  dalam  pembangunan nasional  menuju  masyarakat  adil  dan sejahtera.
Persentase penduduk Indonesia saat ini yang didominasi oleh kaum muda akan menjadi kekuatan yang besar dalam proses pembangunan  termasuk  pembangunan  di desa. Kaum muda harus mau tinggal di desa
untuk  bersama-sama  membangun  desa. Pemerintah  harus  mampu  menyediakan infrastruktur  di  desa  agar  kreativitas  dan inovasi para kaum muda dapat disalurkan di desa sehingga mereka tidak harus pergi ke kota  untuk  mencari  pekerjaan.  Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemuda memiliki peran yang sangat besar terutama dalam merebut dan
mempertahankan  kemerdekaan  Republik Indonesia. Bahkan Presiden Pertama RI, Ir Sukarno  pernah  memberikan  pernyataan yang  menggambarkan  kekuatan  pemuda dalam  perjuangan  yakni  “Berikan  aku seribu  orang  tua,  niscaya  akan  kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncang dunia”.
Pemerintah  desa  harus  mampu membuka  akses  seluas-luasnya  bagi  para pemuda  untuk  mau  melibatkan  diri  dalam setiap  proses  pembangunan  di  desa sehingga kreativitas dan inovasi para kaum muda  dapat  dimanfaatkan  untuk  hal-hal yang positif dalam pembangunan. Keberhasilan Pembangunan di desa sangat ditentukan  dari  bagaimana  pemuda  desa berperan  aktif  dengan  berfikir  terbuka, memiliki semangat dan kreatifitas yang luas dalam  hal  mengembangkan  kiprah  pada proses  pembangunan  di  desa  melalui sumbangan pemikiran kritis demi keberlanjutan  pembangunan  di  desa (Wantu et al , 2021). Peran pemuda dalam pembangunan  di  desa  sangatlah  penting, karena pemuda sebagai lokomotif pembangunan. Seluruh komponen masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan di desa. Potensi yang dimiliki  desa  akan  dapat  digali  dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat apabila ditujang dengan inovasi dan kreativitas para pemuda desa.
2. Karang Taruna sebagai Wadah bagi Pemuda dalam Membangun Desa
Keterlibatan pemuda dalam pembangunan  desa  harus  difasilitasi dengan  memberikan  keleluasaan  untuk melakukan  inovasi  dalam  kegiatan- kegiatan  pembangunan  sesuai  dengan  era kekinian.  Pemuda  perlu  diberikan  ruang serta wadah atau organisasi sebagai tempat bagi  mereka  untuk  merancang  gagasan serta  melaksanakan  program-program pembangunan di desa. Wadah bagi pemuda untuk mengembangkan diri serta membantu pemerintah desa dalam mensukseskan  program  pembangunan adalah  Karang  Taruna.  Dalam  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25  Tahun  2019  disebutkan  bahwa  Karang Taruna  adalah  organisasi  yang  dibentuk oleh  masyarakat  sebagai  wadah  generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi  muda,  yang  berorientasi  pada tercapainya  kesejahteraan  sosial  bagi seluruh masyarakat.
Lembaga  Karang  Taruna  sebagai organisasi para kaum milenial akan menjadi organisasi yang penuh semangat serta akan mampu melahirkan gagasan-gagasan kekinian dalam mensukseskan pembangunan  di  desa.  Permensos  Nomor 25 Tahun 2019 dengan jelas menyebutkan bahwa  pembentukan  Karang  Taruna bertujuan untuk:
a. mewujudkan  kesadaran  tanggung jawab  sosial  setiap  generasi  muda dalam  mengantisipasi,  mencegah,  dan menangkal  berbagai  permasalahan sosial  khususnya  dikalangan  generasi muda;
b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
c. membangun  karakter  generasi  muda yang  berpengetahuan,  berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
e. mengembangkan  jiwa  dan  semangat kewirausahaan  sosial  generasi  muda menuju  kemandirian  dalam  upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
f. memotivasi  generasi  muda  agar menjadi  perekat  persatuan  dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan g. menjalin  sinergi  dan  kerja  sama kemitraan  antara  generasi  muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan Kesejahteraan Sosial. Karang  Taruna  dibentuk  sebagai wadah  bagi  generasi  muda  dalam mengembangkan kemampuan dalam bidang
organisasi serta mampu berkontribusi  dalam  pembangunan  desa menuju  kesejahtraan  sosial  sebagai  tujuan utama  dari  organisasi  ini.  Dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  untuk mewujudkan kesejahteraan sosial,
organisasi  ini  menghadapi  berbagai hambatan  baik  itu  hambatan  internal maupuan  eksternal.  Hertanti  (2018) mengungkapkan terdapat berbagai hambatan yang dihadapi organisasi Karang Taruna dalam pelaksanaan fungsinya untuk meningkatkan  Pembangunan  di  Desa. Hambatan  tersebut,  antara  lain  masih kurangnya  informasi  terkait  eksistensi kelembagaan  Karang  Taruna  ditingkat generasi  muda,  dan  juga  kuranngnya sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang program-program  yang  akan  dilaksanakan oleh Karang Taruna.
Hambatan-hambatan serta permasalahan  yang  dihadapai  Karang Taruna  harus  mendapat  perhatian  serius
dari masyarakat serta Pemerintah Desa agar fungsi  Karang  Taruna  sebagai  wadah kreativitas generasi muda desa dalam turut serta  mensuskseskan  pembangunan  desa dapat  terwujud. Political  will dari  para pimpinan  di  desa  untuk  bersama  sama mengatasi hambatan yang dihadapi Karang Taruna merupakan kunci utama efektifnya peran  dan  fungsi  Lembaga  ini  di  desa. Koordinasi antara pemuda dan Pemerintah Desa  serta  tokoh-tokoh  masyarakat  harus lebih ditingkatkan serta terus melaksanakan kegiatan  sosialisasi  kepada  masyarakat terkait  keberadaan  Karang  taruna  dan program-programnya
secara berkesinambungan (Wantu et al, 2021).
Eksistensi  Karang  Taruna  sebagai wadah  bagi  pemuda  untuk  berpartisipasi secara  efektif  dalam  pembangunan  desa akan  terwujud  apabila  organisasi  ini mampu  memberikan  kontribusi  yang maksimal  dalam  proses  pembangunan. Agar  peran  organisasi  ini  menjadi maksimal maka sosialisasi terkait kelembagaan  dan  programnya  harus dilakukan  secara  terstruktur  dan  terus menerus.  Dengan  penguatan  kelembagaan yang maksimal, Organisasi Karang Taruna akan  mampu  tumbuh  menjadi  wadah  bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki untuk direalisasikan  dalam  proses  pembangunan di desa agar terwujud kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan dari organisasi ini.

## 3. Optimalisasi Peran Kelembagaan Karang Taruna untuk meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan di Desa
Generasi  muda  memiliki  peran penting  dalam  proses  pembangunan,  baik dalam  bidang  ekonomi,  politik,  sosial  dan budaya Partisipasi pemuda dalam pembangunan desa perlu difasilitasi dengan membuka  akses  yang  luas  serta  dukungan yang maksimal dari pemerintah serta tokoh-
tokoh  masyarakat  desa  sehingga  generasi muda  secara  sadar  mau  melibatkan  diri dalam  seluruh  proses  pembangunan  yang dilaksanakan.  Secara  umum,  tujuan pembangunan  adalah  untuk  mendorong proses  pembangunan  secara  lebih  cepat guna  mewujudkan  masyarakat  yang  maju, makmur  dan  sejahtera  (Sjafrizal,  2017).
Karang Taruna sebagai Lembaga
kepemudaan  merupakan  wadah  bagi generasi  muda  dalam  mengaplikasikan kemampuannya  demi  kemajuan  desa. Posisi  Karang  Taruna  saat  ini  sangatlah strategis  sebagai  organisasi  sosial  tempat bagi  pemuda  untuk  berinovasi  serta mencari solusi dalam memecahkan permasalahan sosial di desa.
Penguatan  fungsi  kelembagaan Karang  Taruna  dapat  terjadi  apabila didukung oleh semua komponen termasuk penyediaan  sarana  dan  prasaran  bagi lembaga  kepemudaan  tersebut.    Dengan kelembagaan  yang  kuat,  pengurus  Karang Taruna  akan  mampu  mengorganisir  para anggota  untuk  dapat  menjalankan  tugas organisasi  secara  efektif  dan  efisien. Permensos  Nomor  25  Tahun  2019 menyebutkan  bahwa  tugas  utama  dari Lembaga  Karang  Taruna  adalah:  a). mengembangkan  potensi  generasi  muda dan  masyarakat;  dan  b).  berperan  aktif dalam  pencegahan  dan  penanggulangan permasalahan  sosial  melalui  rehabilitasi sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan sosial,  dan  perlindungan  sosial  serta program prioritas nasional.
Keberadaan Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan bagi generasi muda, memiliki  posisi  yang  sangat  strategis  dan semakin  diperlukan  dalam  menjawab permasalahan pengangguran
dan kemiskinan, seperti melalui upaya pengembangan  bidang  kewirausahaan (Ashary,  2016).  Kemajuan  teknologi informasi  yang  terjadi  saat  ini  membuat industri  kreatif  yang  dikelola  para  anak
muda  sedang  bertumbuh  dan  mampu memberikan penghasilan bagi masyarakat. Bertumbuhnya  industri-industri  kreatif  di desa  akan  membawa  dampak  positif  bagi penyerapan tenaga kerja sehingga menurunkan  tingkat  pengangguran  dan juga akan membuat perekonomian menjadi tumbuh yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan Karang Taruna akan dapat  mengubah  prilaku  generasi  muda menjadi lebih baik, memiliki kesadaran dan tanggungjawab  dalam  pembangunan  di desanya  (Novitasari  dan  Susanto,  2019). Keberadaan penduduk Indonesia yang saat ini didominasi oleh kaum muda memberikan  peluang  dan  juga  tantangan dalam proses pembangunan. Pemuda yang acuh  tak  acuh  terhadap  pelaksanaan pembangunan  di  desanya  akan  menjadi beban  dalam  proses  pembangunan  yang dilaksanakan.  Sedangkan  pemuda  yang aktif  dan  selalu  berusaha  melibatkan  diri dalam  setiap  proses  pembangunan,  mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga aktif dalam pengawasan akan menjadi kekuatan yang  sangat  dahsyat  dalam  mewujudkan tujuan pembangunan.
Upaya  peningkatan  peran  pemuda dalam  pembangunan  dapat  dilakukan melalui  optimalisasi  fungsi  kelembagaan Karang  Taruna  yang  ada  di  desa  dengan memberikan  kesempatan  kepada  generasi muda  untuk  menunjukkan  inovasi  dan kreativitas  mereka  dalam  pembangunan desa.  Optimalisasi  peran  Karang  Taruna bermakna bahwa masyarakat dan pemerintah  desa  ingin  keberadaan  Karang Taruna  menjadi  Lembaga  yang  mampu memberikan  kontribusi  yang  maksimal terhadap  pembangunan  desa  dan  juga mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan  yang  dihadapi  di  desa. Apabila  pemuda  mau  mengambil  peran yang maksimal dalam proses pembangunan di  desa,  akan  mengakibatkan  proses
pembanguan  yang  dilaksanakan  mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## PENUTUP Simpulan
Salah  satu  aspek penting  dalam mewujudkan  pemerataan  pembangunan  di Indonesia  adalah  keberhasilan  dalam pelaksanaan  pembangunan  pedesaan.  Hal ini  berarti  bahwa,  pembangunan  pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional  yang  bersifat  menyeluruh  dan untuk mewujudkannya harus didukung oleh seluruh  lapisan  masyarakat.    Pelibatan seluruh komponen masyarakat desa dalam pembangunan menunjukkan bahwa implementasi good  governance telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa.    Partisipasi  seluruh  masyarakat utamanya  para  pemuda  dalam  proses pembangunan sangat diperlukan mengingat pemuda  merupakan  agen  penggerak perubahan  dalam  proses  pembangunan  di desa. Segala potensi yang ada di desa akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran  masyarakat  apabila  ditujang dengan inovasi dan kreativitas para pemuda desa.
Karang  Taruna  merupakan  wadah bagi  pemuda  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan desa dengan ikut berkontribusi mensukseskan pembangunan. Dengan  Penguatan  kelembagaan  Karang Taruna  akan  membuat  organisasi  ini tumbuh menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi yang  dimiliki  dalam  proses  pembangunan di  desa  sehingga  terwujud  kesejahteraan sosial.  Salah  satu  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  meningkatkan  partisipasi pemuda  dalam  pembangunan  desa  adalah dengan mengoptimalkan fungsi kelembagaan  dari  Karang  Taruna.  Hal  ini berarti  bahwa  Pemerintah  Desa  dan masyarakat  memberikan  akses  yang  luas serta  memberikan  dukungan  maksimal
dalam  pengembangan  organisasi  dan kreativitas generasi muda sehingga mampu mewujudkan  tujuan  pembangunan  secara efektif dan efisien di desa.

## Rekomendasi
Partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui wadah Karang Taruna  perlu  ditingkatkan  baik  kuantitas maupun
kualitasnya. Penguatan kelembagaan Karang Taruna dan sosialisasi organisasi  perlu  mendapat  perhatian  yang lebih serius dari Pemerintah Desa dan para tokoh  masyarakat  di  desa.  Selain  itu penyediaan  sarana  dan  prasaran  serta anggaran  yang  memadai  bagi  eksistensi Karang Taruna agar terus bisa dianggarkan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDes)  setiap  tahun.  Penguatan Lembaga Karang Taruna merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan partisipatif dan pelaksanaan prinsip-prinsif good governance di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashary,  Luckman.  2016.  Optimalisasi
Pemeberdayaan  Karang  Taruna dalam Pengembangan Desa Silomukti  Kabupaten  Situbondo. Prosiding Seminar Nasional
Dinamika  Global:  Rebranding Keunggulan  Kompetitif  Berbasis Kearifan  Lokal. Prodi  Manajemen Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Jember. Hal. 725-738.
BPS.  2022. Analisis  Profil  Penduduk Indonesia,  Mendeskripsikan  Peran Penduduk  dalam  Pembangunan. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
Hertanti,  Siti.  2018.  Pelaksanaan  Program Karang  Taruna  dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan  di Desa  Cintararu  Kecamatan  Parigi Kabupaten  Pangandaran. Jurnal
MODERAT, Volume  4,  Nomor  4,
November 2018. Hal 69-80.
Novitasari, Triana dan Susanto Fajar. 2019. Bentuk  Kreatifitas  Pemuda  Karang Taruna  dalam  Pembangunan  di Desa Bening. Penamas Adi Buana, Vol. 2, No. 2, 01 Januari 2019. Hal. 25-28.
Reynaldi,  Arif.,  Khan,  Ibrahim  dan Krisnawati.  2021.  Peran  Pemuda dalam  Pembangunan  Desa. Asnim Journal for Community Service Vol.
2, No. 1, 2021. Hal. 29-37.
Siagian.  S.  P.  1983, Administrasi Pembangunan  :  Konsep,  Dimensi dan  Strateginya ,    Jakarta,  PT Gunung Agung. Sjafrizal. 2017. Perencanaan
Pembangunan  Daerah  dalam  era
Otonomi. Depok.  Raja  Grafindo Persada.

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa.
Wantu,  Sastro  M.,  Djafar  Lucyane  dan Sahi,  Yayan.  2021.  Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Dasar di  Desa  Kaliyoso  Kecamatan Dungalio  Kabupaten  Gorontalo. Jurnal Abdidas Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021. Hal 407-410.
Yuwanto,  Rizki  Okta  Dwi.  2019. Penurunan  Partisipasi  Pemuda  Desa Grendeng  dalam  Karang  Taruna. Prosiding Seminar Nasional dan Call for  Papers  ”Pengembangan  Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan  IX”  19-20  November 2019. Purwokerto. Hal. 564-570.