Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376

## FASILITASI AKSES PEMBIAYAAN BAGI PELAKU UMKM TERDAMPAK COVID-19 DI BANDA ACEH
Hamdani 1 , Josi Farmiati 2 , Munawir 3 1,2 Polteknik Kutaraja, Banda Aceh 3 AMIK Indonesia, Banda Aceh Co.E-mail : hamdani@poltekkutaraja.ac.id 1 Author E-Mail : jfarmiati@gmail.com 2 , muna.janeeta@gmail.com 3
Article History: Received: 10-06-2021
Revised: 17-06-2021 Accepted: 09-07-2021 Abstract: Community service focuses on MSMEs affected by Covid-19 for businesses run by 32 business actors in Banda  Aceh  City.  The  form  of  activity  is  in  the  form  of specific  business  assistance  in  financing  facilitation  to bank  financial  institutions  to  obtain  working  capital and investment. The facilitation method carried out is in the  form  of  training  on  credit  and  banking,  business mentoring,  and  business  coaching  which  lasts  for  3 months  involving  cross-related  agencies.  The  results  of the  service  activities  are  the  increasing  number  of MSMEs  that  are  bankable  and  fulfill  aspects  of  good business  management  in  accordance  with  bank requirements to obtain business capital loans. Of the 32 program  participants,  62.5  percent  are  already bankable, while 37.5 percent need further assistance.
Abstrak: Pengabdian  masyarakat  berfokus  pada UMKM yang terdampak Covid-19 terhadap usaha yang dijalan  oleh  32  pelaku  usaha  di  Kota  Banda  Aceh. Bentuk  kegiatan  berupa  pendampingan  usaha  yang spesifik  pada  fasilitasi  pembiayaan  ke  lembaga keuangan  bank  untuk  mendapatkan  modal  kerja  dan investasi.  Metode  fasilitasi  yang  dijalankan  berupa pelatihan  tentang  kredit  dan  perbankan,  mentoring bisnis,  dan  business  coaching  yang  berlangsung selama  3  bulan  dengan  melibatkan  lintas  instansi terkait.  Hasil  dari  kegiatan  pengabdian  yaitu meningkatnya  jumlah  UMKM  yang  bankable  dan memenuhi  aspek  manajemen  usaha  yang  baik  sesuai dengan  persyaratan  bank  untuk  memperoleh pinjaman modal usaha. Dari 32 peserta program 62,5 persen  sudah  bankable  sedangkan  37,5  persen membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Keywords: Business assistance;  MSMEs;  Startup Capital; MSME Credit; KUR
Kata  kunci: Pendampingan usaha;  UMKM;  Modal  Usaha; Kredit UMKM; KUR

## Pendahuluan
Pandemi Coronavirus Disease 19 atau lebih dikenal dengan singkatan Covid-19 telah memberikan perubahan yang sangat besar terhadap tatanan sosial dan ekonomi di seluruh  dunia.  Perubahan  tersebut  telah  menimbulkan  beberapa  gejolak  di  tengah- tengah  masyarakat  yang  sebelumnya  hidup  secara  normal  dengan  kebiasaan  dan budaya  masing-masing.  Namun  dengan  munculnya  Covid-19  yang  pertama  sekali terjadi  di  Wuhan,  Tiongkok  yang  mulai  merebak pada  tahun  2019  lalu  telah    menjadi
Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376
permasalahan  global  yang  membutuhkan  penanganan  bersama  antar  Negara  tak terkecuali Indonesia.
Menurut  laporan  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD),  (2020),  dampak  ekonomi  akibat  pandemik  Covid-19  bagi  perekonomian  Asia yang  berkembang  (Emerging  Asia)  mengalami  pertumbuhan  negatif  rata-rata  minus 2,9%  pada  tahun  2020.  Sementara  perekonomian  di  ASEAN  tambah  laporan  tersebut mengatakan pertumbuhan ekonomi rata-rata minus 2,8% atau lebih rendah di Asia.
Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  Republik  Indonesia  sendiri  menurunkan laporan yang mengatakan bahwa tekanan yang dihadapi ekonomi global akibat COVID- 19 berada pada magnitude yang sangat tinggi dan terburuk sejak krisis keuangan global di  2008/2009  [1].  International  Monetary  Fund  (IMF) mengestimasi  potensi  kerugian dunia akibat pandemik COVID-19 secara  kumulatif di tahun 2020  dan 2021 mencapai USD9 triliun atau lebih besar dari gabungan ukuran ekonomi Jepang dan Jerman.
Perubahan  perekonomian  global  tersebut  tentu  saja  berdampak  terhadap ekonomi  domestik  Indonesia  hingga  perekonomian  ke  level  daerah  seperti  tingkat provinsi  dan  kabupaten/kota.  Pada  tataran  perekonomian  daerah,  dampak  yang berpengaruh  signifikan  yaitu  terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Bahkan  OECD  menyebutkan  pandemi  ini  berimplikasi  terhadap  ancaman  krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya  tingkat  konsumsi  masyarakat,  hilangnya  kepercayaan  konsumen,  jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian [2].
Pandemi  Covid-19  saat  ini  telah  berubah  menjadi  tantangan  yang  sangat  berat bagi  bangsa  Indonesia.  Tantangan  terberat  bagi  perkembangan  sosial,  ekonomi khususnya UMKM, dan kesejahteraan bahkan tak jarang menjadi tantangan politik [3]. Sehingga  pemerintah  merespon  situasi  tersebut  dengan  menjalankan  beberapa kebijakan  yang  dapat  membantu  roda  ekonomi  makro  dan  mikro  seperti  UMKM  agar dapat bertahan dan terus bergerak di tengah krisis.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  adalah  dengan  menggelontorkan  stimulus ekonomi  yang  sangat  besar  melalui  instrumen  fiskal  dan  moneter  [4].  Pemerintah memberikan berbagai bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku  UMKM  yang  jumlahnya  mencapai  60  juta  unit  lebih  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia.  Langkah-langkah  kebijakan  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  utama  yakni akselerasi  atau  mempercepat  penanganan  COVID-19  hingga  upaya  mitigasi  dampak ekonomi dan keuangan.
Mengenai bantuan yang disediakan bagi UMKM sebagaimana dipaparkan di atas, pemerintah  mengoptimalkan  peran  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  (Kemenkop  dan UKM),  Kementerian  Perindustrian  (Kemenperin),  dan  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu)  yang  merupakan  lembaga  teknis  yang  ditugaskan  oleh  presiden  hingga melibatkan  lembaga  keuangan  perbankan.  Diantara  bantuan  yang  terkait  langsung dengan  permasalahan  yang  dihadapi  UMKM  adalah  aspek  permodalan  dan  pinjaman
Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376

## bank.
Diantara  bantuan  pemerintah  yaitu  memberikan  kelonggaran  pembayaran cicilan  pinjaman    bank  bagi  UMKM  terdampak  Covid-19,  keringanan  pajak  menjadi 0,5%, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) UMKM.  Tidak  hanya  itu  pemerintah  juga  menyusun  kebijakan  strategis  terkait  Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menaikkan plafon kredit tanpa agunan hingga Rp100 Juta.
Akselerasi  pembiayaan  dan  investasi  termasuk  membuka  akses  KUR  seluas- luasnya  bagi  UMKM  merupakan  salah  satu  dari  enam  (6)  program  strategis  menjadi prioritas  pemerintah  selama  periode  2020-2024  yang  memberikan  kemudahan  bagi dukungan permodalan usaha.
Meskipun  demikian  menurut  laporan  Bank  Indonesia  Provinsi  Aceh  (2020) ternyata  tingkat  daya  serap  terutama  kredit  investasi  produk  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) untuk UMKM masih sangat rendah atau sebesar 10% dari total outstanding yang ada.  Sementara  data  Kementerian  Perekonomian  per  Februari  2021  mempublikasi realisasi  KUR  secara  nasional  baru  mencapai  Rp38,7  triliun  dengan  jumlah  debitur 1.066.083 atau 15,29% dari target Rp253 triliun hingga 2021.
Rendahnya daya serap KUR oleh UMKM di Aceh telah memunculkan tanda tanya penulis  apakah  permasalahan  yang  dihadapi?  Benarkah  mengakses  kredit  KUR termasuk sulit? Bagaimana pula kemampuan UMKM menyediakan seluruh persyaratan yang  diminta  oleh  pihak  bank  penyalur  KUR.  Dari  hasil  survei  yang  penulis  lakukan terhadap  32  UMKM  di  Banda  Aceh  menunjukkan  bahwa  permasalahan  utama  yaitu belum  tersedianya  administrasi  usaha  seperti  laporan  keuangan  yang  dipersyaratkan oleh  bank.  Selain  itu  UMKM  juga  tidak  memiliki  agunan  yang  cukup  meskipun  secara aturan  KUR  ultramikro  dan  mikro  tidak  diwajibkan  agunan  tambahan  namun  pihak bank tetap mensyaratkan.
Persoalan  lain  yang  muncul  di  lapangan  yaitu  pelaku  UMKM  tidak  memahami prosedur pengajuan KUR [5]. Pada umumnya mereka dibantu oleh jasa pendampingan usaha  yang  diberikan  oleh  beberapa  lembaga  yang  konsen  pada  program pemberdayaan UMKM dan fasilitasi akses pembiayaan [6].
Berdasarkan  latar  belakang  itulah  penulis  merancang  program  Pengabdian kepada  Masyarakat  (PkM)  dengan  melaksanakan  kegiatan  pendampingan  akses pembiayaan atau fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM terdampak Covid-19 yang ada di Kota Banda Aceh dengan target terbukanya akses informasi dan pemahaman pelaku UMKM terhadap produk KUR.

## Metode
Program  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  ini  diawali  dengan melakukan survei awal terhadap 20 pelaku UMKM di Banda Aceh dan sekitarnya juga mengkaji laporan-laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan
Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376
laporan Bank Indonesia/OJK Aceh. Kemudian tim penulis mengadakan sebuah diskusi grup  forum  ( Forum  Group  Discussion /FGD)  pada  26  Maret  2021  untuk  menggali berbagai informasi tentang aspek permodalan usaha UMKM khususnya modal investasi produk KUR yang dikucurkan oleh pihak lembaga keuangan perbankan terhadap sektor UMKM.
Hasil berbagai studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti ILO, IFC, ADB dan  institusi  lokal  seperti  TNP2K,  masalah  akses  keuangan  terjadi  akibat  adanya  gap informasi  di  antara  UMKM  dan  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  bukan  bank  . Banyak  UMKM  belum  memiliki  kemampuan  manajerial  keuangan  sehingga  sulit menjadi bankable [7].  Kenyataan  ini  semakin  menguatkan  dugaan  tim  penulis  untuk memberikan  layanan  pendampingan  usaha  bagi  UMKM  agar  usaha  mereka  menjadi bankable dan bisa memenuhi persyaratan bank untuk mengakses pembiayaan.
Adapun  yang  menjadi  subyek  kegiatan  pengabdian  yaitu  komunitas  UMKM sektor kelautan dan perikanan sebanyak 30 pelaku usaha yang ada di Kota Banda Aceh yang sudah terdata di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Pelaksanaan pengabdian ini berlokasi di Banda Aceh yang berlangsung selama Maret-Mei 2021 dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dan akselerasi pengembangan UMKM.
Pihak-pihak yang telibat dalam kegiatan ini adalah tim penulis (dosen Politeknik Kutaraja dan AMIK Indonesia), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) eks Bank Syariah Mandiri Kantor Regional Aceh dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Kegiatan  perencanaan  pengabdian  ini  diawali  dengan  melakukan  koordinasi lintas instansi dan selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh subyek  pengabdian  sebelum  memutuskan  strategi  pelaksanaan  yang  tepat  sesuai dengan  kebutuhan  di  lapangan.  Langkah-langkah  tersebut  diperlihatkan  pada  skema berikut ini:
Gambar 1. Siklus Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa metode pengabdian ini berbasis pada kebutuhan  dampingan  dan  bersifat  partisipatif.  Langkah-langkah  tersebut  akan
Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376
dijelaskan di bawah ini:
1. Melakukan  identifikasi  masalah;  pada  bagian  ini  penulis  dan  tim  melakukan iventarisasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  UMKM  dan  pihak  perbankan  dalam akses pembiayaan modal usaha terutama produk KUR.
2. Mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan;  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan, dan focus discussion group (FGD).
3. Mengolah data dan informasi; setelah semua data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya  adalah  mengolah  data-data  tersebut  menjadi  informasi  yang  valid  dan dapat dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya sehingga bisa disusun strategi penyelesaian masalah.
4. Menyusun  rencana  solusi;  setelah  masalah  teridentifikasi  dengan  jelas,  langkah berikutnya yaitu menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan  yang  disepakati  bersama  dengan  menetapkan  beberapa  alternative solusi.
5. Mendiskusikan  dengan  dampingan;  alternatif  solusi  yang  dipilih  memerlukan partisipasi dan peran aktif UMKM dampingan yaitu pemilik bisnis itu sendiri. Hal ini dilakukan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  sama  mengenai  solusi  yang  akan dijalankan.
6. Monitoring  pelaksanaan  program;  Guna  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  secara periodic  terhadap  pelaksanaan  program  pendampingan  dan  fasilitasi  pembiayaan. Penulis  dan  tim  mengacu  kapada  rencana  solusi  yang  dibuat  sebelumnya,  target pencapaian, target waktu dan hasil yang diharapkan.
Metode  yang  dijalankan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  pendampingan UMKM  dengan  memberikan  training,  mentoring,  dan  business  coaching  yang  relevan dengan kapasitas dan kebutuhan.

## Hasil
Hasil  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  telah  dicapai  menunjukkan  adanya perubahan  pengetahuan  UMKM  dampingan  terhadap  masalah  yang  dihadapi.  Hal  ini ditandai dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang perbankan dan pembiayaan baik  produk  murabahah,  mudharabah,  dan  ijarah.  Perubahan  ini  terjadi  karena  pada proses pendampingan telah dilakukan serangkaian pelatihan dan sosialisasi mengenai perbankan  dan  produk  pembiayaan  oleh  narasumber  terutama  tim  pengabdian  juga pihak Bank BSI Aceh.
Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376

## Gambar 2. Sosialisasi Produk Perbankan
Pada  gambar  2  diatas  memperlihatkan  kegiatan  sosialisasi  produk  perbankan kepada  UMKM  dampingan  oleh  pemateri  dari  Bank  BSI  Aceh  yang  berlangsung  pada Rabu, 31 Maret 2021 ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh.
Dalam  kesempatan  tersebut  juga  hadir  dari  pihak  Bank  Indonesia  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Aceh  serta  Bank  Aceh  Syariah  (BAS)  mewakili  bank daerah  untuk  UMKM.  Pemateri  menjelaskan  tentang  prosedur  pengajuan  pembiayaan terutama  produk  KUR  dengan  pola  eksekuting  dan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi oleh calon debitur saat pemberkasan.
Gambar 3. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan
Tim  pengabdian  dan  penulis  memberikan  materi  tentang  Laporan  Keuangan UMKM  untuk  meningkatkan  pemahaman  mereka  tentang  literasi  keuangan sebagaimana  diperlihatkan  pada  gambar  3  di  atas.  Pengetahuan  terkait  pengelolaan keuangan  usaha  dan  penyusunan  laporan  keuangan  usaha  merupakan  aspek  sangat penting  dalam  proses  pengajuan  pembiayaan  ke  perbankan  .  Adapun  materi  yang
Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376
diberikan pada kegiatan pelatihan tersebut yaitu:
1. Pengantar laporan keuangan.
2. Tujuan pelaporan usaha UMKM.
3. Jenis laporan keuangan.
4. Penyusunan laporan keuangan.
5. Pengenalan Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SiApik). Aplikasi SiApik dapat  diakses  secara  online  melalui  laman  resmi  Bank  Indonesia (https://www.bi.go.id/siapik/) kemudian melakukan pendaftaran akun perusahaan atau badan usaha yang sedang dijalankan.

## Gambar 4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
Kegiatan pengabdian juga melakukan pendampingan langsung ke UMKM dengan memberikan praktik penyusunan laporan keuangan seperti ditunjukkan pada gambar 4. Bahkan beberapa UMKM sudah mulai mengenal aplikasi keuangan UMKM SIAPIK [8],[9] yang  dirancang  oleh  Bank  Indonesia  untuk  kemudahan  UMKM  mengelola  keuangan usaha mereka.
Gambar 5. Koordinasi dengan Pihak Bank BSI untuk Akses Pembiayaan UMKM
Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376
Berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh beserta tenaga penyuluh perikanan di lapangan penulis melakukan koordinasi dengan pihak bank BSI Aceh  untuk  membantu  UMKM  dalam  upaya  fasilitasi  akses  pembiayaan  usaha. Pertemuan tersebut menghasilkan kerjasama secara konkrit antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dengan PT Bank BSI Aceh sebagai turunan dari Memorandum of Understanding (MoU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk fasilitasi akses permodalan UMKM.

## Diskusi
Pengabdian  fasilitasi  akses  pembiayaan  bagi  UMKM  perikanan  di  Kota  Banda Aceh  yang  penulis  laksanakan  telah  berhasil  membangun  kerjasama  lintas  instansi sehingga  secara  bersama-sama  memiliki  visi  yang  bermuara  kepada  pemberdayaan UMKM  yang  selama  ini  temarginalkan.  Kesulitan  yang  dialami  oleh  UMKM  dalam mengakses  pembiayaan  tidak  saja  sebagai  fakta  namun  telah  menjadi  momok  yang menakutkan bagi mereka untuk masuk ke sistem perbankan.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sulitnya  UMKM  mendapatkan  kepercayaan bank dalam hal pinjaman modal adalah disebabkan ketidaksiapan calon debitur untuk menyiapkan  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  [10].  Temuan  tersebut  menjelaskan bahwa  syarat  utama  dari  persetujuan  kredit/pembiayaan  adalah  kelayakan  usaha sesuai  dengan  standar  bank  penyalur.  Selain  itu  juga  calon  debitur  secara  suka  rela menyerahkan agunan sebagai jaminan tambahan kepada bank atas pinjaman yang akan diberikan.
Akan  tetapi  kelemahan  yang  paling  krusial  dirasakan  oleh  UMKM  dalam  hal persyaratan itu adalah tidak memiliki pencatatan keuangan usaha yang tertib, teratur, dan  memenuhi  kaedah  laporan  keuangan  UMKM.  Inilah  yang  membuat  penilaian kelayakan  usaha  sulit  dilakukan  oleh  pihak  bank  terutama  untuk  melihat  bagaimana kemampuan bayar ( repayment capacity ) [11] calon debitur yang akan dibiayai .
Namun setelah kegiatan pengabdian ini dilakukan selama periode Maret s.d Mei 2021  pemahaman  pelaku  UMKM  terhadap  manajemen  usaha  khususnya  tentang pengelolaan  keuangan  usaha  yang  dibuktikan  dengan  laporan  keuangan  meningkat signifikan. Dari seluruh peserta yang ikut program pendampingan ini yaitu sebanyak 32 orang sebanyak 62,5  persen sudah bankable. Artinya mampu menyiapkan persyaratan administrasi usaha untuk pengajuan pembiayaan/kredit sesuai dengan ketentuan bank.

## Kesimpulan
Pandemi  Covid-19  tidak  hanya  mempengaruhi  secara  negative  terhadap ekonomi  global  juga  telah  memberikan  dampak  yang  meluas  terhadap  perekonomian nasional  yang  dirasakan  secara  langsung  oleh  UMKM  di  Banda  Aceh.  Kerja  keras pemerintah  bersama-sama  dengan  masyarakat  dalam  mengatasi  krisis  kesehatan  dan
Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376
menjaga  stabilitas  ekonomi  rakyat  patut  diapresiasi.  Kebijakan  positif  yang  terkait secara  langsung  terhadap  UMKM  yaitu  adanya  kelonggaran  pembayaran  pinjaman, keringanan  pajak,  dan  kredit  usaha  rakyat  (KUR)  tanpa  agunan  tambahan  pada  skim tertentu.
Akan tetapi kebijakan pemerintah tentang KUR tanpa agunan tersebut ternyata di  lapangan  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Oleh  bank  penyalur  KUR  tetap  saja mengambil  agunan  tambahan  dalam  praktiknya  sehingga  hal  ini  menjadi  faktor penghambat bagi akselerasi UMKM untuk keluar dari krisis akibat Covid-19. Ditambah pula  ketidakpahaman  UMKM  tentang  prosedur  pengajuan  pembiayaan/kredit  bank telah menambah lemahnya posisi UMKM dalam sistem perbankan.
Permasalahan yang ada tersebut kemudian berhasil dipecahkan dengan kegiatan pengabdian,  di  mana  UMKM  yang  membutuhkan  dukungan  bank  untuk  modal  usaha sudah mampu menyiapkan berkas persyaratan sesuai dengan standar bank. Ini artinya UMKM  telah  dapat  disebut  bankable.  Hasil  positif  yang  diperoleh  dari  pengabdian  ini menunjukkan  bahwa  pendampingan  UMKM  sangat  tepat  dilakukan  sebagai  salah  satu model  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  oleh  dosen  atau  perguruan  tinggi khususnya pemberdayaan UMKM.

## Pengakuan/Acknowledgements
Ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Kutaraja, Ketua Pusat Penelitian dan  Pengabdian  Masyarakat  (P3M)  Politeknik  Kutaraja  yang  telah  membantu  dan mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  (DKP)  Aceh  yang  telah  memberikan  kesempatan  pengabdian  dan bekerjasama  dalam  pelaksanaan,  Kepala  Cabang  Bank  BSI  Aceh,  Tenaga  Pendamping Lembaga  Pengelola  Modal  Usaha  Kelautan  dan  Perikanan  (TP-LPMUKP),  Penyuluh Perikanan, dan dosen Politeknik Kutaraja yang melaksanakan kegiatan ini secara baik dan  terstruktur  sehingga  menghasilkan  manfaat  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat lua dan khususnya pelaku UMKM yang menjadi subyek pendampingan.

## Daftar Referensi
[1] Kementerian  Keuangan.  "Kerangka  Ekonomi  Makro  (KEM)  dan  Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2021." Situs Resmi kemenkeu.go.id (2021)
[2] Pakpahan, Aknolt Kristian. "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (2020): 59-64
[3] Damuri,  Yose  Rizal,  et  al.  "Langkah  Pemberdayaan  UMKM  Dalam  Menghadapi Covid-19." CSIS Policy Paper. Jakarta: CSIS Indonesia (2020).
[4] Sumardi, D., Falah, S., Jauhari, M. A., & Radiana, A. (2020). Baitul Mal dan tantangan kemiskinan dampak pandemic Covid-19 perspektif filsafat Hukum Islam. LP2M.
Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hal : 13-22, E-ISSN : 2775-734X, P-ISSN : 2776-7396 DOI: https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i2.376
[5] Anggraini,  D.,  &  Nasution,  S.  (2013).  Peranan  Kredit  Usaha  Rakyat  (Kur)  Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri). Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 1(3), 14879.
[6] Simaremare,  M.,  &  Hidayat,  P.  (2013).  Analisis  Estimasi  Permintaan  Dan Penawaran  Kredit  Konsumsi  Di  Sumatera  Utara  (Periode  1990-2011).  Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 1(3), 14725.
[7] Syamsul  Rizal,  Munawir.  "Pengaruh  Kepuasan  Nasabah  Terhadap  Menggunakan Mobile Banking (M-Banking) Pada Bank BCA Cabang Banda Aceh." Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi 1.2 (2017): 2017.
[8] Dewi,  S.  N.,  Haryanto,  A.  T.,  &  Santosa,  J.  (2020).  Pendampingan  Penyusunan Laporan  Keuangan  Sederhana  Menggunakan  Aplikasi  SIAPIK  Bagi  UMKM  Keset Perca Di Desa Ngasinan Etan Kelurahan Gebang. Jurnal Abdidas, 1(6), 805-811.
[9] Rinandiyana,  L.  R.,  Kusnandar,  D.  L.,  &  Rosyadi,  A.  (2020).  Pemanfaatan  Aplikasi Akuntansi Berbasis Android (SIAPIK) untuk meningkatkan Administrasi Keuangan UMKM. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(1), 73-78.
[10] Hamdani, Hamdani, Ismail Ismail, and Thasrif Murhadi. "Analisis Kredit UMKM di Provinsi  Aceh:  Analisis  Empiris  Vector  Error  Correction  Model  (VECM)."  Jurnal EMT KITA 4.2 (2020): 59-70.
[11] Tristiningtyas,  V.,  Mutaher,  O.,  Osmad  Mutaher,  D.,  &  Si,  M.  (2013).  Jurnal Akuntansi Indo N E S I a 131 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan  Pada  Bank  Umum  Syariah  Di  Indonesia  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kinerja  Keuangan  Pada  Bank Umum  Syariah  Di  Indonesia. Jurnal Akuntansi Indonesia, 3(2), 131–145.