Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PELAYANAN KESEHATAN DARI KAJIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
1 Nilawati Adam, 2 Maria Ana Liwa 
1 Praktisi Kesehatan
2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long nhilaadam@ymail.com 1 , analiwa79@gmail.com 2
Naskah diterima: 14 Agustus 2018; revisi: 09 September 2018; disetujui: 06 Oktober 2018

## Abstract
Health services can be obtained from the level of the community health centers (Puskesmas), hospitals, private practice doctors and others. Today's society  is increasingly critical of health services and health professionals. The  community  demands  good  health care from the hospital, on the other hand the government has not been able to provide services as expected be- cause of limitations, except for private hospitals that are business oriented, can provide good health care. Health workers are expected to be able to have 5 roles, namely Care providers, Decision-makers, Communicators, Co- mmunity Leaders, and Managers who have adequate management capacity in providing quality health services.

## Keywords: communit; health service; quality
 Alamat korespondensi: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Jl. Ade Irma Suryani No. 16 Kota Samarinda 75117 Tlp. (0541) 412 2281 E-mail: analiwa79@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. LATAR BELAKANG
Dalam  dunia  kesehatan  terdapat  banyak  dimensi  ilmu  pengetahuan  yang  meng- kajinya,  seperti  manajemen,  sumber  daya  manusia,  hukum,  hingga  pada  aspek  hak  asasi manusia.  kajian-kajian  dari  berbagai  disiplin  ilmu  dalam  ilmu  pengetahuan  tersebut  me- nandakan  ilmu  terus  mengalami  perkembangan  sehingga  tidak  lagi  terbatas  pada  segmen- segmen  tertentu.  Bahkan  dalam  beberapa tagline pemberitaan  dikemukakan  bahwa  untuk mengukur  keberadaban  suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  penguasaan  teknologi  dan  ilme pengetahuan. Dalam era sistem keterbukaan informasi seperti sekarang ini, tenaga kesehatan tidak  lagi  dapat  melakukan  kesalahan  yang  tidak  diketahui  oleh  public  atau  masyarakat luas, tenaga kesehatan dituntut untuk secara professional dalam melakukan tugasnya,  karena pemantauan  sudah  hamper  disetiap  lini,  ada  standar  operasional  prosedur  yang  setiap  saat dapat  digugat  oleh  pasien  jika  dilanggar,  belum  lagi  aduan  masyarakat  yang  dapat  viral baik  di  media  sosial,  cetak,  dan  elektronik,  hal  ini  menuntut  tenaga  medis  untuk  tidak melakukan  kesalahan  sekecil  apapun,  jikalaupun  memang  ada  kesalahan  maka  sebisa mungkin  kesalahan  tersebut  disebabkan  oleh force majeur (di luar  kendali  manusia).  Jika hal  tersebut  terjadi  (tenaga  kesehatan  melakukan  kelalaian  yang  dapat  merugikan  pasien) maka setiap saat jerat hukum menanti para tenaga kesehatan tersebut.
Keberhasilan  pembangunan  nasional  telah  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat.  Masyarakat  menjadi  lebih  kritis  terhadap  pelayanan  jasa-jasa  yang  mereka terima,  termasuk  pelayanan  dokter,  perawat,  bidan,  apoteker,  dan  lain-lain.  Dengan meningkatnya kesadaran hukum ini, tidak jarang masyarakat mencampurbaurkan antara etika dan hukum. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui perbedaan dari keduanya yang  sama-sama  berpegang  pada  norma-norma  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Pelayanan kesehatan dapat diperoleh mulai dari tingkat Puskesmas, rumah sakit, dokter praktek swasta dan lain-lain. Masyarakat dewasa ini sudah makin kritis menyoroti pelayanan kesehatan dan profesional  tenaga  kesehatan.  Masyarakat  menuntut  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dari pihak  rumah  sakit,  disisi  lain  pemerintah  belum  dapat memberikan  pelayanan  sebagaimana yang  diharapkan  karena  adanya  keterbatasan-keterbatasan, kecuali rumah sakit swasta yang berorientasi  bisnis,  dapat  memberikan  pelayanan  kesehatan  dengan  baik.  Untuk meningkatkan  Pelayanan  kesehatan  dibutuhkan tenaga  kesehatan  yang  trampil dan  fasilitas rumah  sakit  yang  baik,  tetapi  tidak  semua  rumah  sakit  dapat  memenuhi  kriteria  tersebut sehingga  meningkatnya  kerumitan  system  pelayanan  kesehatan  dewasa  ini.  Salah  satu penilaian  dari  pelayanan  kesehatan  dapat  kita  lihat  dari  pencatatan  rekam  medis  atau rekam  kesehatan.  Dari  pencatatan  rekam  medis  dapat  mengambarkan  kualitas  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  pada  pasien,  juga  meyumbangkan  hal  penting  dibidang  hukum kesehatan,  Pendidikan,  Penelitian  dan  Akreditasi  Rumah  Sakit  (M.  Thalal  dan  Hiswani, tanpa  tahun:74).  Kualitas  pelayanan  kesehatan  diberbagai  bidang  tersebut  menjadikan tenaga  kesehatan  tidak  boleh  lagi  keluar  dari  standar  operasional  prosedur  yang  telah ditentukan,  bahkan  karena  kemajuan  dibidang  teknologi  dan  informasi,  seorang  tenaga kesehatan  juga  dituntut  untuk  menguasai  bidang  tersebut  (teknologi  dan  informasi)  agar dapat  menyesuaikan  dengan standar era yang ada.
Suatu  hubungan  hukum  dianggap  sah  apabila  memenuhi  syarat  subjektif  dan  ob-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
jektif,  yaitu  kesepakatan  untuk  saling  mengikatkan  diri  ( van degeenen die zich verbinden ), dan  kecakapan  untuk  saling  memberikan  prestasi  (dengan  berbuat  atau  tidak  berbuat) mengenai suatu hal atau suatu sebab yang diperbolehkan ( bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan )  (Pasal  1320,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata).  Dari sudut kecakapan ( bekwaam ),  ketidakseimbangan pengetahuan  dan  kemampuan  ( differrent of knowledge and ability )  mungkin  akan  menempatkan  pasien  pada  posisi  yang lemah. Oleh sebab itu, yang harus  diutamakan  dalam  hubungan  ini  adalah  terbentuknya  saling  percaya  dalam  usaha membangun kesederajatan  di  antara kedua  belah pihak.  Hak  individu  di  bidang  kesehatan bertumpu  pada  dua  prinsip,  yaitu:  1)  hak  atas  pemeliharaan  kesehatan  ( right to health care )  dan  2)  hak  untuk  menentukan  (nasib)  sendiri ( right to self determination ).  Hak  yang pertama  berorientasi  pada  nilai  sosial  dan  hak  yang  kedua  berorientasi  pada  ciri  atau karakteristik  individual  (Leenen,  1981:20  dalam  Hargianti  Dini  Iswandari,  2006:54).  Hak dan  kewajiban  yang  timbul  dalam  hubungan  pasien  dengan  dokter  (dan  dokter  gigi) meliputi  penyampaian  informasi  dan  penentuan  tindakan.  Pasien  wajib  memberikan informasi  (Pasal  53,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  29  Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran)  yang  berkaitan  dengan  keluhannya  dan  berhak  menerima  informasi (Pasal  52,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran)  yang  cukup  dari  dokter/dokter  gigi ( right to information ),  selanjutnya  pasien berhak  mengambil  keputusan  untuk  dirinya  sendiri  ( right to self determination ).  Dokter berhak mendapatkan informasi yang cukup dari pasien (Pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) dan wajib memberikan informasi (Pasal  51,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran)  yang  cukup  pula sehubungan dengan kondisi ataupun akibat yang akan terjadi. Selanjutnya  dokter  berhak  mengusulkan  yang  terbaik  sesuai  kemampuan  dan  penilaian profesionalnya  ( ability and judgement )  dan  berhak  menolak  bila  permintaan  pasien  dirasa tidak sesuai dengan norma, etika serta kemampuan profesionalnya. Selain hal di atas, dokter wajib melakukan pencatatan (rekam medik) dengan baik dan benar (Hargianti Dini Iswandari, 2006:54).
Prinsip  keahlian  dan  kewenangan,  diwujudkan  dalam  materi  pengaturan  bahwa- sahnya tenaga kesehatan harus menjalankan praktik sesuai standar profesi, dan merujuk bila kondisi  yang  terjadi,  di  luar  keahlian  dan  kewenangannya.  Terdapat  lima  unsur standar profesi  medik  yang  meliputi  (Gezondheidszorg,  1981:36  dalam  Hargianti  Dini  Iswandari, 2006:55) :
1. Ketelitian dan kecermatan
2. Standar medis
3. Kemampuan rata-rata
4. Tujuan tindakan
5. Proporsionalitas tindakan.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  yang  hendak  diuraikan dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah hubungan pasien, tenaga kesehatan, dan rumah sa- kit? dan bagaimanakah urgensi pelayanan kesehatan yang profesional?
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. PEMBAHASAN
A. Hubungan Pasien, Tenaga Kesehatan, dan Rumah Sakit A.1. Aspek Hubungan Tenaga Kesehatan dengan Pasien
Hubungan  antara  tenaga  kesehatan  dan  pasien  apabila  dilihat  dari  aspek  hukum adalah  hubungan  antara  subjek  hukum  dengan  subjek  hukum  dimana hubungan  ini  dia- tur oleh  kaidah-kaidah  hukum  perdata.  Kaidah-kaidah  hukum  perdata  berisi  pedoman/ ukuran bagaimana  para  pihak  yang  melakukan  hubungan  melaksanakan  hak  dan  kewa-  jibannya secara  timbal  balik,  dimana  hak  tenaga  kesehatan  merupakan  kewajiban  pasien  dan sebaliknya  hak  pasien  merupakan  kewajiban  tenaga  kesehatan  (weblog.esaunggul,  tanpa tahun:2).  Subyek-subyek  hukum  dalam  sistem  hukum  kesehatan  adalah  (M.  Thalal  dan Hiswani, tanpa tahun:73):
1. Tenaga  kesehatan  sarjana  yaitu:  dokter,  dokter  gigi,  apoteker  dan  sarjana  lain  di bidang kesehatan.
2. Tenaga  kesehatan  sarjana  muda,  menengah  dan  rendah;  (1).  bidang  farmasi  (2). bidang  kebidanan  (3).  bidang  perawatan  (4).  bidang  kesehatan  masyarakat, dan lain- lain.
Selain  itu  kaidah-kaidah  tersebut  berisi  pula  pedoman  tentang  apa  yang  boleh dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  kedua  pihak.  Contoh:  seorang  pasien tidak  boleh  mengabaikan  nasihat  dan  petunjuk  dari  tenaga  kesehatan  sedangkan  tenaga kesehatan  tidak  boleh  mengabaikan  hak  pasien  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan yang  merupakan  hak  asasinya  untuk  dipenuhi.  Dilihat  dari  hubungan  hukum  antara  te- naga  kesehatan  dan  pasien  terdapat  apa  yang  dikenal  saling  sepakat  untuk  mengikatkan diri  dalam  melaksanakan  pengobatan  atau  Pelayanan  kesehatan  dan  terbentuklah  apa yang  disebut  sebagai  perikatan  ( verbintenis )  yang  didalam  doktrin  ilmu  hukum  terdapat dua  macam  perikatan  yaitu  perikatan  ikhtiar  ( inspanning verbintenis )  dan  perikatan hasil  ( resultaat verbintenis )  (weblog.esaunggul,  tanpa  tahun:2).  Lebih  jauh  lagi,  jika dilihat dari adanya keterhubungan antara penyedia jasa dan para pasien sebagai penggu- na (konsumen),  maka  hal  ini  tak  dapat  lepas  dari  UU  RI  No.  8  Tahun  1999  tentang  Per- lindungan  Konsumen.  Hubungan  hukum  antar  tenaga  kesehatan  (apoteker,  dokter,  pera- wat,  bidan  dan  lain-lain)  menjadi  perbincangan  setelah  dikeluarkan  UUPK  ini.  Secara rinci,  UUPK  memberikan  pengaturan  tentang  hak  serta  kewajiban,  baik  bagi  pemberi jasa  maupun  pengguna  jasa.  Dengan  demikian,  perlu  dilakukan  pengkajian  terhadap pemberi  jasa  di  bidang  kesehatan,  karena  sifat  pelayanan  di  bidang  kesehatan  sangat teknis  serta  tidak  dapat  diketahui  oleh  sembarang  orang.  Meskipun  terdapat  standar profesi,  akan  tetapi,  setiap  individu  (baik  pemberi  dan  penerima  jasa)  mempunyai  ke- khususan  yang  menyebabkan  adanya  kekhususan  terhadap  hubungan  (hukum)  antara pemberi  jasa  kesehatan  dengan  pengguna  jasa,  termasuk  terhadap  pemberi  jasa  di  rumah sakit.  Meskipun  tujuan  pemberian  jasa  sama, yakni  berusaha  melakukan  tindakan sebaik- baiknya untuk menyembuhkan pengguna jasa,  namun tetap bahwa setiap rumah sakit dan berbagai  tempat  pelayanan  mempunyai  standar  pelayanan  yang  berbeda.  Akan  tetapi, perbedaan  standar  pelayanan  tersebut  tetap  tidak  dapat  mengenyampingkan  dan mengabaikan  adanya  hubungan  hukum  (hak  hak  dan  kewajiban)  antara  penyedia  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pengguna  jasa  kesehatan  atau  antara  negara/pemerintah  dan  masyarakatnya  (Syaiful Bakhri,  2016).  Oleh  sebab  itu,  dalam  aspek  hukum  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban tersebut  diberikan  ruang  oleh  hukum  sehingga  apabila  ada  yang  melanggar,  maka  akan mendapatkan sanksi hukum.
Pada  perikatan  ikhtiar  maka  prestasi  yang  harus  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan adalah  upaya  semaksimal  mungkin,  sedangkan  pada  perikatan  hasil  maka  prestasi  yang harus diberikan oleh tenaga  kesehatan  adalah berupa hasil  tertentu. Kemudian diatur pula tentang  dasar  dari  perikatan,  dimana  perikatan  tersebut  terbentuk  berdasarkan  perjanjian atau  undang-undang.  Dasar  dari  perikatan  antara  tenaga  kesehatan  dan  pasien  biasanya dikenal  dengan  perjanjian  atau  kontrak  yaitu  perjanjian/kontrak  Pelayanan  kesehatan. Tetapi terdapat pula  perikatan antara tenaga  kesehatan  dengan  pasien  yang  terbentuk atas dasar  Undang-undang  yakni  terdapatnya  kewajiban  hukum  tenaga  kesehatan  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi  pasien  yang  memerlukannya  (weblog. esaunggul,  tanpa  tahun:3).  Pelayanan  kesehatan  ini  juga  sangat  erat  kaitannya  dengan aspek  hak  asasi  manusia,  dimana  pasien  memiliki  hak-hak  untuk  dilayani  dengan  baik, profesional,  dan  tidak  diskriminatif  (dengan  melihat  status  sosial,  jenis  pembayaran  di rumah sakit, dan status ekonomi pasien).
Pada  perikatan  atas  dasar  perjanjian,  apabila  seorang  pasien  datang  untuk  men- dapatkan Pelayanan kesehatan maka antara tenaga kesehatan dan pasien terdapat hubu- ngan  hukum  perjanjian/kontrak  terapeutik.  Pada  perikatan  atas  dasar  undang-undang apabila  seorang  tenaga  kesehatan  melihat  seorang  korban  kecelakaan  dan  tenaga  kese- hatan tersebut membantu orang yang mendapatkan kecelakaan tersebut oleh karena ada- nya kewajiban hukum dari tenaga kesehatan untuk menolong orang tersebut dan dalam hal  ini  terbentuk  perikatan  atas  dasar  undang-undang  (weblog.esaunggul,  tanpa  tahun: 3). Pertolongan yang diberikan oleh tenaga kesehatan tanpa pandang bulu atau bersikap profesional merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia dan hukum (perikatan atas dasar  undang-undang),  dengan  demikian  tenaga  kesehatan  perlu  dihormati,  dihargai, dan dijalankan dengan baik segala petunjuk yang diberikan.
Berbicara  tentang  perjanjian/kontrak  maka  kedua  pihak  yaitu  tenaga  kesehatan dan  pasien  hendaknya  memiliki  asas  kebebasan  untuk  menentukan  isi  dari  perjanjian/ kontrak  yang  pada  prinsipnya  disepakati  bersama  apakah  perjanjian  tersebut  menjanji- kan kesembuhan atas pasien ( resultaat verbintenis ) atau upaya maksimal yang diberikan ( inspaning verbintenis )  dimana  kedua  isi  perjanjian  tersebut  hendaknya  tidak  berten- tangan  dengan  undang-undang,  kepatutan,  kepantasan  dan  ketertiban  (weblog.esaung- gul,  tanpa  tahun:3).  Adapun  tindakan  lembaga/sarana  pelayanan  kesehatan  yang  harus dicatat  di  dalam Medical Records pasien  adalah  mengenai  identitas  pasien,  pemerik- saan,  pengobatan,  tindakan  dan  pelayanan  lain  kepada  pasien.  Jadi  didalam Medical Records itu  akan  memuat  juga  jenis  pasien  bahkan  riwayat  penyakit  keluarga  pasien yang menjadi acuan penyembuhan penyakit pasien yang ada kaitannya dengan penyakit keturunan misalnya. Maka artinya rahasia pasien dan keluarga pasien ada didalammnya. Rahasia itu adalah milik pasien yang merupakan isi berkas Medical Records yang dibu- at  tenaga  kesehatan  yang  merawatnya  baik rawat jalan  maupun rawat  inap.  Karena  itu untuk melindungi rahasia penyakit pasen juga ditetapkan kewajiban untuk menjaga ke- rahasiaan isi rekam  medis (Soeparjo Sujadi, 1994:60-61). Hal tersebut yang sering dia-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
baikan  oleh  tenaga  medis  dimana  rekam  medis  sangat  mudah  didapatkan  oleh  orang yang tidak berkepentingan dan disisi lain ada pihak yang sangat berkepentingan (seperti suami  terhadap  istri,  orang  tua  terhadap  anak,  dan  lain-lain)  susah  untuk  mendapatkan rekam medis tersebut.
A.2. Aspek Hubungan Tenaga Kesehatan dan Rumah Sakit Hubungan antara tenaga kesehatan dan rumah sakit adalah hubungan antara sub- jek  hukum  dan  subjek  hukum  yakni  subjek  hukum  sebagai  pribadi  dan  subjek  hukum sebagai badan hukum. Hubungan yang terbentuk adalah hubungan perdata dimana tim- bul  hak  dan  kewajiban  kedua  pihak  secara  timbal  balik.  Hubungan  yang  terbentuk antara  tenaga  kesehatan  dan  rumah  sakit  dapat  dibagi  menjadi  dua  macam  hubungan yaitu  hubungan  perburuhan  dan  hubungan  kontraktual.  Hubungan  perburuhan  terjadi dimana seorang tenaga kesehatan bekerja sebagai karyawan dari sebuah rumah sakit dan mene- rima gaji/upah dari rumah sakit. Dalam hubungan ini terdapat kedudukan sebagai maji-  kan  yaitu  rumah  sakit  dan  buruh  yang  dalam  hal  ini  adalah  tenaga  kesehatan. Hubungan  ini  terdapat  pada  semua  rumah  sakit  pemerintah  dan  sebagian  kecil  rumah sakit  swasta  (weblog.esaunggul,  tanpa  tahun:3).  Hal  ini  perlu  diketaui  oleh  masing- masing  pihak,  termasuk  masyarakat  umum  yang  mendapatkan  pelayanan  kesehatan, sehingga  menge-  tahui  mana  yang  harus  dituntut  atau  digugat  ketika  salah  satunya melakukan kelalaian/ kesalahan yang menyebabkan kerugian kepada pasien.
Hubungan kontraktual pada umumnya terjadi  antara rumah sakit swasta dengan tenaga  kesehatan  yang  terikat  dalam  suatu  perjanjian/kontrak  dimana  rumah  sakit  me- nyediakan  sarana  dan  fasilitas  untuk  Pelayanan  kesehatan  sedangkan  tenaga  kesehatan mempunyai  hak  menggunakan  fasilitas  rumah  sakit  tersebut  dalam  melakukan  upaya kesehatan. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan perburuhan yakni kedudukan sebagai majikan  dan  buruh  dan  kedua  belah  pihak  memiliki  kedudukan  sebagai  pihak  yang terikat  perjanjian  atau  kontrak.  Pada  hubungan  perburuhan  apabila  tenaga  kesehatan berbuat kesalahan atau kelalaian maka rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawa- bannya sedangkan pada hubungan kontraktual dalam hal tenaga kesehatan berbuat kesa- lahan  atau  kelalaian  maka rumah  sakit tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya (weblog.esaunggul, tanpa tahun:4). Oleh sebab itu, hubungan perburuhan dan hubungan kontraktual perlu dipahami dengan baik, baik oleh pihak rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
A.3. Hubungan Pasien dan Rumah Sakit
Hubungan  pasien  dan  rumah  sakit  adalah  hubungan  antara  subjek  hukum  dan subjek hukum dimana hubungan ini diatur dalam kaidah-kaidah hukum perdata dan me- menuhi  hubungan  yang mengatur tentang hak  dan kewajiban. Pasien  sebagai  penerima jasa Pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi jasa dalam bidang pelayanan kesehatan terdapat hubungan yang diatur oleh perjanjian/kontrak. Rumah sakit berkewa- jiban memberikan jasa Pelayanan kesehatan  sesuai dengan ukuran atau standar  Pelaya- nan kesehatannya (weblog.esaunggul, tanpa tahun:4). Memberikan jasa Pelayanan kese- hatan  sesuai  dengan  ukuran  atau  standar  pelayanan  kesehatan  adalah  salah  satu  hak asasi  yang  dimiliki  oleh  pasien  dan  harus dipenuhi  oleh  pihak  rumah  sakit  dan  tenaga kesehatan selaku pemberi layanan kesehatan,  karena disisi  lain pihak pasien  membayar sejumlah  uang  demi  mendapatkan  pelayanan  sesuai  dengan  harapan.  Ketika  terjadi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ketidak  sesuaian  dalam  pemberian  layanan  kesehatan  atau  dengan  kata  lain  pemberian jasa pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan ukuran atau standar pelayanan kesehatan, maka  pasien  memiliki  hak  untuk  menggugat  atau  menuntut  pertanggungjawaban  baik kepada rumah sakit maupun kepada tenaga kesehatan.
B. Urgensi Pelayanan Kesehatan yang Profesional
Topik  yang  senantisa  diperbincangkan  di  dalam  dunia  hukum  adalah  “hak  dan kewajiban”.  Menyinggung  hukum  di  bidang  kesehatan,  maka  bahasannya  (antara  lain) berkisar pada hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan di satu pihak berdampi- ngan  dengan  hak  dan  kewajiban  pasien  di  pihak  lain,  meliputi  hal  hal  yang  bersifat khusus maupun umum. Dasar dari adanya hak dan kewajiban ini tertuang dalam berba- gai peraturan baik internasional  maupun nasional. Akan tetapi mengingat implementasi pelayanan  dibidang  kesehatan  yang  terkadang  masih  menimbulkan  permasalahan  dila- pangan, maka tetap diperlukan adanya kejelasan aturan hukum (hak-hak dan kewajiban) antara penyedia dan  pengguna jasa kesehatan,  khususnya  dalam  hal  ini adalah  Negara/ pemerintah dengan warganya/masyarakat (Syaiful Bakhri, 2016). Kesehatan merupakan bagian  penting  dari  kesejahteraan  masyarakat.  Kesehatan  juga  merupakan  salah  satu kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan dan papan. Dengan berkembang- nya  pelayanan  kesehatan  dewasa  ini,  memahami  etika  Kesehatan  merupakan  bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan dan papan. Dengan berkembangnya pelaya- nan kesehatan dewasa ini, memahami etika kesehatan merupakan tuntunan yang dipan- dang semakin perlu, karena etika kesehatan  membahas tentang tata susila dokter dalam menjalankan profesi,  khususnya yang berkaitan dengan pasien.  Oleh karena itu tatanan kesehatan  secara  normatif  menumbuhkan  pengembangan  hukum  kesehatan  bersifat khusus  ( Lex specialis )  yang  mengandung  ketentuan  penyimpangan/eksepsional  jika dibandingkan  dengan  ketentuan hukum umum ( Lex generale )  (M. Thalal  dan Hiswani, tanpa  tahun:72).  Etika  kesehatan  juga  membahas  tentang  tata  susila  tenaga  kesehatan (tenaga  medis/medik)  dalam  menjalankan  profesi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan pasien, oleh karenanya etika kesehatan ini menjadi panduan bagi para tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya sehingga dapat dianggap profesional.
Bagi seseorang, kesehatan merupakan aset yang paling berharga, sebab pada sisi ini  setiap  individu  akan  berusaha  untuk  tetap  berada  dalam  keadaan  sehat  dan  sebisa mungkin  menghindari faktor-faktor  penyebab yang dapat  menimbulkan penyakit (tidak sehat). Sementara di sisi lain, ia akan berusaha jika terlanjur sakit untuk menghilangkan/ mengobati  setiap  bentuk  penyakit  yang  diidap.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kese- hatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia bersama kebutuhan dasar lainnya seper- ti  sandang  dan  pangan,  bahkan  terkadang  harus  mengabaikan  kebutuhan  dasar  lainnya demi mendapatkan kesehatan (sembuh dari penyakit yang diderita). Dalam tataran yang lebih luas, maka kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik masyarakat seba- gai  kumpulan  individu,  maupun  lingkungan  tempat  individu-individu  tersebut  tinggal dan berdiam. Sebegitu pentingnya arti kesehatan, sehingga kesehatan dimasukkan seba- gai salah  satu  hak  yang  paling  mendasar bagi  manusia  dan  dimasukkan  ke  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  mi- salnya,  menegaskan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak memperoleh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pelayanan  kesehatan”.  Lahirnya  hak  untuk  memperoleh  “pelayanan  kesehatan”  dapat dipastikan berasal dari adanya hak sehat itu sendiri. Termasuk untuk menikmati lingku- ngan hidup yang baik dan sehat sebagai yang tercantum di dalam UU RI No. 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pasal  65  ayat  (1) undang  undang  ini  menegaskan  bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Sebagai  kebutuhan  dasar masyarakat,  maka  dituntut  adanya  pemenuhan  dan  penyediaan  sumber-sumber  daya yang  memang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  guna  mewujudkan  kesehatan  tersebut. Menyangkut hal ini, dalam  teori  ekonomi  dikenal  adanya  interaksi  antara supply and demand ,  permintaan  dalam  arti  kebutuhan  untuk  sehat  dan  ketersediaan  dalam  arti adanya  pelayanan  kese- hatan yang memadai. Sebagai yang telah diketahui, kebutuhan manusia  (termasuk  kese-  hatan)  senantiasa  tak  terbatas,  sementara  ketersedian  sumber daya  adakalanya  terbatas. Oleh  sebab  itu, diperlukan cara-cara dan  alternatif terbaik di dalam  penggunaan  sumber  daya  yang  ada.  Disamping  itu,  berbeda  dengan  kebutuhan lain  yang  relatif  lebih  mudah  dipahami  konsumen,  maka  pengetahuan  mengenai kebutuhan  akan  pelayanan  kesehatan  (jasa  medis)  apalagi  yang  membutuhkan  jasa super  spesialisasi  adalah  semata  milik  penyedia  jasa  pelayanan  utamanya  dokter (termasuk  tenaga  kesahatan  lainnya)  (Syaiful  Bakhri,  2016).  Kesehatan  merupakan kebutuhan  dasar  manusia,  sehingga  dengan  demi-  kian  hak  untuk  mendapatkan kesehatan  yang  baik  dan  pelayanan  kesehatan  secara  pro- fesional, maka negara wajib memenuhi hak warga negara tersebut, salah satunya dengan memperbaiki  regulasi  dan memantau  serta  mengoreksi  aturan  dan  kebijakan  tersebut secara berkala.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tercantum jelas cita- cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tu- juan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan  perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang  merupakan suatu rangkaian pemba- ngunan  yang  menyeluruh  terarah  dan  terpadu,  termasuk  di  antaranya  pembangunan kesehatan.  Kesehatan  merupakan hak asasi  manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat ke- sehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  non-dis- kriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya ba- gi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa,  serta  pembangunan  nasional.  Upaya  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan yang setinggi-tingginya pada  mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit,  kemudian secara  berangsur-angsur  berkembang  ke  arah keterpaduan  upaya  kesehatan  untuk  selu- ruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  bersifat  menyeluruh  terpadu  dan berkesinambungan.  Perkembangan  ini  tertuang  ke  dalam  Sistem  Kesehatan  Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1988  sebagai  tatanan  untuk  melaksanakan  pembangunan  kesehatan  (Penjelasan  Umum Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan).  ba- nyaknya  keluhan  dari  masyarakat  utamanya  bagi  masyarakat  yang  berekonomi menengah ke bawah menjadi cerminan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan  belumlah  maksimal  sehingga  masih  perlu  perbaikan-perbaikan  di beberapa sektor.
Selain  itu,  perkembangan  teknologi  kesehatan  yang  berjalan  seiring  dengan munculnya  fenomena  globalisasi  telah  menyebabkan  banyaknya  perubahan  yang  sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.  Pesatnya kemajuan tek- nologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomo- datif secara baik oleh Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 ten- tang  Kesehatan.  Perencanaan  dan  pembiayaan  pembangunan  kesehatan  yang  tidak sejiwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992, yaitu meni- tikberatkan  pada  pengobatan  (kuratif),  menyebabkan  pola  pikir  yang  berkembang  di masyarakat  adalah  bagaimana  cara mengobati bila  terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan  dana  yang  lebih  besar bila  dibandingkan  dengan  upaya  pencegahan. Konsekuensinya,  masyarakat  akan  selalu  memandang  persoalan  pembiayaan  kesehatan sebagai  sesuatu  yang  bersifat  konsumtif/pemborosan.  Selain  itu,  sudut  pandang  para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama  dan  investasi  berharga  di  dalam  menjalankan  pembangunan  sehingga  alokasi dana  kesehatan  hingga  kini  masih  tergolong  rendah  bila  dibandingkan  dengan  negara lain. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor uta- ma dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang menguta- makan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan  sehat,  bukan  undang-undang  yang  berwawasan  sakit.  Pada  sisi  lain,  per- kembangan  ketatanegaraan  bergeser  dari  sentralisasi  menuju  desentralisasi  yang  ditan- dai  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah.  Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya dise- rahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk me- ngelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan  umum  kesehatan  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  semua  pihak  dan  sekaligus dapat  menjawab  tantangan  era  globalisasi  dan  dengan  semakin  kompleksnya  permasa- lahan  kesehatan  (Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).  Paradigma kesehatan yang  mengutamakan upaya pro- motif  dan  preventif  tanpa  mengabaikan  kuratif  dan  rehabilitatif  perlu  terus  diupayakan oleh semua pihak, khususnya pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan sehingga pelaya- nan kesehatan kedepannya menjadi semakin baik.
Beberapa  hasil  penelitian  pada  lembaga  pelayanan  kesehatan  dilaporkan  bahwa faktor  utama  untuk  melaksanakan  kebijakan  kesehatan  yang  efektif  di  seluruh  dunia adalah  dengan  adanya  reformasi  yang  besar  kaitannya  dengan  sumber  daya  manusia yang berkualitas. Meskipun telah banyak instansi yang mengaplikasikan perkembangan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kebijakan  dan  pedoman  praktek  klinis,  tetapi  pada  tataran  aplikasinya  masih  banyak instansi  yang  sumber  daya  manusia  kesehatannya  (SDMK)  masih  belum  menerapkan arti  sesungguhnya  makna  dari  reformasi  kesehatan.  Hal  yang  menjadi  fokus  perhatian pada  kapasitas  pelayanan  kesehatan  beberapa  tahun  belakangan  bertujuan  untuk menjadikan  pelayanan  kesehatan  menjadi  lebih  adekuat  dan  waktu  pelayanan  dapat lebih terukur. Kurangnya SDMK yang berkualitas merupakan faktor pembatasan utama dalam  melaksanakan  kebijakan  dan  reformasi  kesehatan  di  negara  berkembang.  Salah satu  tantangan  utama  adalah  menjamin  efektivitas  dan  ketersediaan  tenaga  kesehatan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari millennium kelima, yaitu dalam  menurunkan  angka  kematian  ibu  dan  bayi  sebesar  75  %  sampai  dengan  target tahun  2015  diperlukan  kualitas  SDMK  yang  kompeten  dalam  memberikan  pelayanan obstetri  dan  neonatal  emerges  secara  komprehensif  sehingga  angka  indikator  kematian ibu  dan  bayi  pada  suatu  negara  dapat  menurun  (Widya  Febriyanti,  2016).  Menurut Menteri  Kesehatan,  tenaga  kesehatan  merupakan  sebuah  profesi  dengan privilage yang luar  biasa,  karena  memiliki kesempatan  dan  kemampuan  untuk memberikan pelayanan kepada  masyarakat  (Kementerian  Kesehatan  RI,  2013).  Kesempatan  dan  kemampuan untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  dimiliki  oleh  tenaga  kesehatan dalam  menjalankan  tugas  profesinya  harus  dilakukan  secara  professional  karena  jika tidak  maka  bisa  berakibat  berhadapan  dengan  hukum setiap  saat oleh  laporan  dari pasien,
Meskipun  teknik  klinis  untuk  memerangi  kematian  ibu  dan  morbiditas  sangat terkenal, memilih strategi terbaik untuk menerapkan masih menjadi tantangan besar ba- gi negara-negara berkembang.  Analisis historis menunjukkan bahwa penurunan  tingkat kematian ibu terjadi akibat faktor teknis dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain- nya. Tidak ada strategi tunggal yang efektif secara signifikan untuk menurunkan tingkat kematian  ibu.  Hadirnya  sistem  pelayaanan  obstetrik  dan  neonatal  emergensi  kompre- hensif (PONEK) serta pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONED) pada pelayanan kesehatan dasar, merupakan dua strategi yang beberapa tahun belakangan di- terapkan untuk mengurangi anga kematian ibu. Namun tidak pula luput dari pentingnya strategi lain seperti mengurangi keterlambatan dalam menerima perawatan dan mening- katkan cakupan pelayanan. Bahkan ketika beberapa strategi kombinasi terbaik pun telah teridentifikasi  untuk  menurunkan  angka  kematian  ibu  dan  bayi,  masih  banyak  kendala yang  masih  belum  dapat  teratasi  diantaranya  adalah  tidak  memadainya  sumber  daya manusia  (SDM)  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas.  Peningkatan  kualitas  pela- yanan kesehatan akan bergantung pada kompetensi ketersediaan produktivitas dan daya tanggap  profesional  kesehatan  (Widya  Febriyanti,  2016).  Keterlambatan  dalam  mene- rima  perawatan  adalah  faktor  yang  paling  dominan  terjadi  bagi  pasien,  banyak  pasien yang  mengelu  karena  perawatan  yang  didapatkan  sangatlah  lambat  dan  tidak  sesuai dengan harapan pasien.
SDMK merupakan komponen kunci dalam semua dimensi-keputusan pelayanan obstetrik  emergensi  dan  menentukan  kualitas  pelayanan,  pada  khususnya  dalam  proses klinis.  Beberapa  kajian  diatas  telah  membahas  bahwa  dampak  negatif  dari  kekurangan staf dan ketidakseimbangan kualitas pelayanan akan sangat berpengaruh terhadap pela-
yanan. Pengaturan klinis dan sikap staf klinis terhadap ketaatan standar operasional pro- sedur  akan  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Kebijakan-kebijakan yang dibuat bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan kuantitatif serta memper- baiki  dari  aspek  kualitatif  dengan  melakukan  perubahan  dalam  kurikulum  pre  service ataupun kurikulum yang digunakan untuk peningkatan kapasitas SDMK.  Kebijakan ini harus melibatkan secara penuh seluruh personil yang terlibat dalam tim obstetrik emer- gensi dan juga stakeholder terkait dari berbagai lintas sektoral. Dengan cara ini, kinerja dalam  sistem  pelayanan  kesehatan  akan  sangat  konkrit  dapat  ditingkatkan.  Adanya perbaharuan  pada  sistem  kebijakan  SDMK  dalam  pelayanan  obstetrik  emergensi,  akan meningkatkan  pemahaman  terhadap  mekanisme  produksi  kualitas  pelayanan  sehingga dapat dengan sepenuhnya memberikan peran dan  kontribusi yang signifikan untuk me- ngurangi angka kematian (Widya Febriyanti, 2016) pasien. Menurut Menteri Kesehatan masyarakat  sangat  membutuhkan  dokter  yang  profesional  dalam  tugas  dan  melayani dengan  hati  yang  dikenal  dengan  sebutan The Five Stars Doctor .  Dalam  konsep  terse- but,  dokter/tenaga  kesehatan  diharapkan  mampu  memiliki  5  peran,  yaitu (Kementerian Kesehatan RI, 2013):
(1) Penyedia  Pelayanan  Kesehatan  ( Care provider )  yang  bertanggung  jawab  bagi kebutuhan  fisik,  sosial,  dan  mental  dari  pasien.  Memastikan  bahwa  pasien menerima  layanan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  secara  integratif dan sesuai  standar tertinggi yang dimiliki;
(2) Pengambil  Keputusan  ( Decision-maker )  yang  mampu  memberikan  keputusan terbaik dengan efikasi pengobatan dan biaya yang dibutuhkan;
(3) Komunikator  yang  baik  ( Communicator )  yang  mampu  berkomunikasi  dengan pasien,  keluarga  dan  lingkungan  sekitar,  memberikan  persuasi  dan edukasi demi peningkatan kesehatan pasien;
(4) Pemimpin  Masyarakat  ( Community Leader )  yang  berperan  sebagai  pemimpin masyarakat  serta  memberikan  masukan  dan  arahan  terkait  peningkatan  kualitas kesehatan masyarakat; dan
(5) Pengelola  Manajemen  ( Manager )  yang  memiliki  kapasitas  manajemen  yang memadai dalam menyediakan layanan kesehatan bermutu.
Penyedia  pelayanan  kesehatan,  pengambil  keputusan,  komunikator  yang  baik, pemimpin  masyarakat,  dan  pengelola  manajemen  yang  baik  harus  terpatri  pada  jiwa- jiwa  tenaga  kesehatan  di  Indonesia,  karena  kelima  hal  ini  yang  menjadi  ukuran  bagi tenaga  medis  sehingga  dapat  dikatakan  telah  bekerja  secara  professional  atau  tidak, bahkan kelima hal inipula yang saat ini terus dipromosikan oleh Kementerian Kesehatan sehingga dilakukannya uji kompetensi agar para tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi  sebagai  awal  diizinkannya ia  melakukan pelayanan  kesehatan  kepada  masya- rakat luas.

## III. KESIMPULAN
Pelayanan kesehatan dapat diperoleh mulai dari tingkat Puskesmas, rumah sakit, dokter  praktek swasta  dan  lain-lain.  Masyarakat  dewasa  ini  sudah  makin  kritis  menyo-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
roti pelayanan kesehatan dan profesional tenaga kesehatan.  Masyarakat  menuntut pela- yanan  kesehatan  yang  baik  dari  pihak  rumah sakit,  disisi  lain  pemerintah  belum  dapat memberikan  pelayanan  sebagaimana  yang  diharapkan  karena  adanya  keterbatasan-ke- terbatasan, kecuali rumah sakit swasta yang berorientasi bisnis, dapat memberikan pela- yanan  kesehatan  dengan  baik.  Tenaga  kesehatan  diharapkan  mampu  memiliki  5 peran, yaitu Care provider, Decision-maker, Communicator, Community Leader , dan Manager yang  memiliki  kapasitas  manajemen  yang  memadai  dalam  menyediakan  layanan kesehatan bermutu.

## DAFTAR PUSTAKA
Dogba, Maman & Fournier, P., Human Resources and the quality of emergency obs- tetric  care  in  developing  countries:  A  systematic  Review  of  the  Literature , 2009.
Gezondheidszorg en Recht, Alpheen aan den Rijn , Brussel.1981 Hargianti  Dini  Iswandari, Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran: Suatu  Tinjauan  Berdasarkan  Undang-Undang No.  9/2004 tentang  Praktik Kedokteran , Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 09, No. 2 Juni 2006. Kementerian Kesehatan RI, Tenaga Kesehatan: Profesional dalam Tugas, Melayani dengan Hati , 2013, lihat http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/201 30927/408833/tenaga-kesehatan-profesional-dalam-tugas-melayani-dengan-hati/  Leenen, Handboek Gezonheidsrecht, Rechten van Mensen in de Gezondheidszorg , Samson Uitgeverij, Alpheen aan den Rijn, Nederland. 1981
M. Thalal dan Hiswani, Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan , Repository Uni- versitas Sumatera Utara, tanpa tahun.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Burgerlijk Wetboek ,  PT.  Pradnya  Paramita,  Jakarta, 2002.
Soeparjo  Sujadi, Aspek-Aspek  Hukum Medical Records (Rekam  Medis)  Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan , Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Univer- sitas Indonesia, 1994.
Syaiful  Bakhri, Aspek  Perlindungan  Hukum  dalam  Pelayanan  Kesehatan  dan Kedokteran ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,  2016,  lihat https://fh.umj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-kesehatan-dan- kedokteran/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran weblog. esaunggul, Hukum Pelayanan Kesehatan , Modul, tanpa tahun.
Widya  Febriyanti, Profesionalisme  SDM  Kesehatan  Terhadap  Kualitas  Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) , 2016, lihat
https://www.mutupelayanankesehatan.net/index.php/component/content/article/1 9-headline