## PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL PADA
PENGADILAN NEGERI Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H., Ema Rahmawati, S.H., M.H., dan Nun Harrieti, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 sherly.ayunaputri@yahoo.com
Naskah diterima: 5 April; direvisi: 26 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Sektor  pasar  modal merupakan salah  satu  sektor  jasa keuangan  yang memegang peranan  penting  dalam  pembangunan  nasional.  Kondisi  pada  saat  ini,  terdapat banyak  kritik  terhadap  penyelesaian  sengketa  di  pasar  modal  yang  disebabkan banyak  faktor  terkait  penegakan  hukum,  sehingga  upaya  menciptakan  pasar modal  yang  teratur  wajar  dan  efisien  belum  tercapai  optimal.  Penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  negeri  masih  jarang  ditemukan,  padahal  salah  satu lembaga  peradilan  yang  berperan  dalam  penegakan  hukum  adalah  pengadilan negeri.  Penulisan  ini  berdasarkan  suatu  penelitian  yuridis  normatif  yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum  inventarisasi  hukum  positif,  dengan  metode  pendekatan  deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul dilakukan dengan  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Hasil  penulisan  dalam  artikel  ini menguraikan  mengenai  peranan  pengadilan  negeri  dalam  penyelesaian  sengketa pasar modal dalam praktik dan peranan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri terhadap penegakan hukum pasar modal di Indonesia.
Kata kunci: Pasar Modal, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽

## LEGAL DISPUTE SETTLEMENT IN THE DISTRICT COURT OF THE CAPITAL MARKET
Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H., Ema Rahmawati, S.H., M.H., dan Nun Harrieti, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Padjajaran Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 sherly.ayunaputri@yahoo.com

## ABSTRACT
The  capital  market  sector  is  one  of  the  financial  services  sectors  that  play  an important  role  in  national  development.  At  present,  there  are  many  criticisms  of capital market dispute resolution caused by many factors related to law enforcement, so  that  efforts  to  create  an  orderly  and  efficient  capital  market  have  not  been optimally  achieved.  Dispute  resolution  through  a  district  court  is  still  rarely  found, even though  one  of  the  judicial  institutions  that  play  a  role  in  law  enforcement is  a district  court.  This  writing  based  on  normative  juridical  research,  namely  legal research  on  legal  principles,  legal  regulations  and  the  comparison  of  positive  law inventory law, with a descriptive analysis approach. Withdrawal of conclusions from the  results  of  research  that  has  been  collected  is  done  by  the  method  of  qualitative normative analysis. Writing in this article will outline the role of the district court in the  settlement  of  capital  market  disputes  in  practice  and  how  the  role  of  dispute resolution  through  the  district  court  over  the  enforcement  of  capital  market  law  in Indonesia.
Keyword: Capital Market, Dispute Resolution, District Court.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽

## A. Latar belakang
Kegiatan perekonomian tidak dapat dilepaskan dari setiap masyarakat. Kegiatan tersebut pada tahap awal adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam tahap lebih lanjut, kegiatan ekonomi ditujukan untuk memperoleh keuntungan (laba) yang  sebesar-besarnya.  Hal  tersebut  terjadi  pula  di  Negara  Indonesia.  Negara memiliki  peranan  terhadap  kegiatan  perekonomian  nasional.  Dalam  memberikan kerangka  hukum  dan  filosofis  dalam  kegiatan  ekonomi  masyarakat,  maka  diaturlah bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila.  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  sekaligus  mencita-citakan terwujudnya suatu kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, oleh karena itu, aspek  ekonomi  pun  diatur  oleh  hukum.  Berdasarkan  konstitusi,  Pasal  33  ayat  (4) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Hasil  Amandemen ke-4  Tahun  2002  (yang  selanjutnya  disingkat  UUD  NRI  Tahun  1945),  mengatur bahwa  perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.
Salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang  berkembang  adalah  bidang  jasa  keuangan, yang  salah  satunya  adalah  pasar  modal.  Pasar  modal  merupakan  salah  satu  aspek penting  dalam  kegiatan  pembangunan  nasional  mengingat  pasar  modal  berfungsi sebagai  sarana  pembiayaan  dan  sarana  investasi.  Berdasarkan  pengaturannya, Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (yang  selanjutnya disingkat  UUPM)  mendefinisikan  secara  formal  mengenai  pasar  modal  sebagai “kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  Penawaran  Umum  dan Perdagangan  Efek, Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan  Efek  yang  diterbitkannya,  serta  lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.
Pasar  modal  ( capital  market )  sendiri  merupakan  pasar  untuk  berbagai instrumen keuangan  jangka  panjang  yang  dapat  diperjualbelikan,  baik  surat  utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar  modal  merupakan  sarana  pendanaan  bagi  perusahaan  dan  institusi  lain (misalnya  pemerintah,  swasta  dan  lain-lain)  serta  sebagai  sarana  bagi  kegiatan berinvestasi.  Dengan  demikian,  pasar  modal  memfasilitasi  berbagai  sarana  dan prasarana  kegiatan  jual  beli  dan  kegiatan  terkait  lainnya.  Instrumen  keuangan  yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih  dari  1  tahun)  seperti  saham,  obligasi,  waran, right ,  reksa  dana,  dan  berbagai instrumen  derivatif  seperti option , futures ,  dan  lain-lain. 1 Salah  satu  kebijakan  yang ditempuh  pemerintah  adalah  dengan  mengaktifkan  dan  mendorong  kegiatan  pasar modal  di  Indonesia  agar  semakin  berkembang  sebagai  salah  satu  pilar  indikator keberhasilan ekonomi disamping perbankan dan investasi langsung lainnya. 2
Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang sarat dengan aspek hukum  dan  ekonomi  (bisnis),  yang  oleh  karenanya  sangat  diatur  secara  terperinci
1 Wenge  Wang,  “The  mechanisms  of  institutional  activism:  qualified  foreign  institutional  investors  in China”, Volume 14, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 78-81.
2 Nindyo Pramono, Hukum  PT Go  Public dan Pasar Modal , (Yogyakarta: Penerbit  Andi, 2013), hlm. 2.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
( highly  regulated ).  Walaupun  peranan  pasar  modal  terhadap  pembangunan  sangat erat,  akan  tetapi  potensi  sengketa,  pelanggaran  atau  permasalahan  hukum  seringkali terjadi.  Hal  inilah  yang  menjadi  perhatian  khusus  bagi  para  praktisi  dan  akademisi hukum, khususnya hukum bisnis.
Beragam  kritik  terhadap  penyelesaian  sengketa  di  pasar  modal,  yang  pada umumnya didasarkan pada argumentasi bahwa belum ada kasus di pasar modal yang diselesaikan  hingga  proses  pengadilan,  penyelesaian  kasus  yang  cukup  lama  dan berlarut-larut  karena  alasan-alasan  antara  lain  bahwa  pasar  modal  Indonesia  relatif masih  baru. 3 Hal  ini  jelas  membutuhkan  suatu  perbaikan  sehingga  hukum  dapat ditegakkan  sesuai  dengan  tujuannya,  serta  menciptakan  pasar  modal  yang  wajar, teratur dan efisien.
Berbicara sengketa hukum di pasar modal, terdapat beberapa perbedaan antara sengketa pasar modal dengan sengketa bisnis pada umumnya. Pelanggaran di bidang pasar  modal  bersifat  agak  unik.  Keunikan  ini  dapat  dilihat  baik  dari  jenis pelanggarannya,  dari  sisi  pelakunya  yang  sangat  berpendidikan  dan  sangat  rapi cara kerjanya,  dari  sisi  pola  pelanggaran,  dari  sisi  akibat  yang  mungkin  ditimbulkan, maupun  dilihat  dari  sisi  pengenaan  sanksi  yang  jauh  lebih  berat  dari  pelanggaran biasa yang bersifat serupa dengan pelanggaran tersebut. 4
Pelanggaran  hukum  yang  terjadi  di  pasar  modal  dipastikan  merugikan  pasar modal,  termasuk  investor  pasar  modal.  Berikut  adalah  beberapa  penawaran  umum perdana,  diantarannya  adalah  kasus  (IPO)  PT.  Katarina  Utama  Tbk.  Dalam melakukan penawaran umum perdana tersebut, PT. Katarina Utama Tbk. melakukan penyalahgunaan  dana  hasil  penawaran  umum  perdana  Tahun  2009  serta  manipulasi laporan  keuangan  perusahaan. 5 Meskipun  jelas  kerugian  yang  dialami  oleh  para investor,  akan  tetapi  belum  tercatat  sengketa  atau  gugatan  diajukan  oleh  investor terhadap  emiten.  Kasus  lainnya  di  ranah  pasar  modal  yang  menimbulkan  kerugian bagi investor antara lain adalah kasus transaksi PT. Bank Pikko Tbk., kasus transaksi saham  PT.  Bank  Papan  Sejahtera  Tbk.,  kasus  transaksi  saham  PT.  Bank  Bali  Tbk., kasus transaksi saham PT. Semen Gresik Tbk., kasus transaksi saham PT. Perusahaan Gas  Negara  Tbk.,  kasus  transaksi  saham  PT.  Agis  Tbk.,  kasus  transaksi  saham  PT. Sugi Sama Persada Tbk dan PT. Arona Binasejati Tbk dan kasus transaksi saham PT. Indosat Tbk. 6
Perangkat hukum menyediakan mekanisme bagi pihak yang dirugikan di pasar modal untuk menuntut haknya. Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak 7 yang menderita  kerugian  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atas  UUPM  atau  peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama  dengan  pihak  lain  yang  memiliki  tuntutan  yang  serupa,  terhadap  pihak  atau
3 Jusuf  Anwar, Pasar  Modal  Sebagai  sarana  Pembiayaan  dan  Investasi ,  Cetakan  Ke-1,  (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm. 120.
4 Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Ke- 1, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 26.
5 Astri  Kharina  Bangun,  “Kasus  Pelanggaran  Pasar  Modal”, http://investasi.kontan.co.id/news/bapepam- periksa-165-kasus-pelanggaran-pasar-modal , diakses pada tanggal 18 Juni 2018.
6 Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, o.p cit. , hlm. 37-57.
7 Pihak  adalah  orang  perserorangan,  perusahaan,  usaha  bersama,  asosiasi,  atau  kelompok  yang terorganisir.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  tersebut.  Salah  satu mekanisme yang dapat digunakan untut menuntut haknya adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara formal maupun non-formal. Sebagai suatu negara hukum  yang  tengah  membangun,  terdapat  suatu  mekanisme  penyelesaian  sengketa secara formal.
Dalam  kegiatan  pembangunan  nasional,  pengembangan  dinamika  tugas  dan peran  yang  jelas  antar  cabang-cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif. Lembaga  legislatif  bersama  dengan  eksekutif  bertindak  sebagai policy  maker yang dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang  yang  mengikat  untuk  umum.  Lembaga eksekutif  melaksanakan  semua  kebijakan  yang  sudah  diputuskan  dalam  bentuk hukum  yang  mengikat,  sedangkan  lembaga  yudikatif  bertindak  sebagai  wasit  yang mengadili  apabila  timbul  sengketa,  pertentangan,  diskrepansi,  ketidakharmonisan atau  konflik  antara  norma-norma  yang  berisi  kebijakan  ekonomi  dalam  undang- undang  dengan  kebijakan-kebijakan  dasar  dan  tertinggi  yang  terdapat  dalam  UUD NRI Tahun 1945. 8
Dengan  terdapatnya  suatu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  tersebut  dalam sistem  hukum  nasional  Indonesia,  idealnya  setiap  pelanggaran  perdata  harus diselesaikan  melalui  suatu  mekanisme  hukum,  walaupun  dalam  sengketa  perdata setiap insiatif perkara berasal dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu,  ada atau  tidak  adanya  perkara  perdata  sangat  bergantung  pada  pihak-pihak  yang bersengketa.
Penyelesaian  sengketa  perdata  dalam  perkara  pelanggaran  hukum  di  pasar modal melalui pengadilan negeri masih jarang ditemukan, padahal salah satu lembaga peradilan yang berperan dalam penegakan hukum adalah pengadilan negeri. Beberapa alasan  tentu  mendasari  kondisi  tersebut,  oleh  karena  itu  perlu  untuk  diteliti  dengan harapan  apabila  ditemukan  permasalahan  atau  hambatan  hukumnya,  dapat  dicari rekomendasi secara hukum.

## B. Perumusan Masalah
Dengan  berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  peranan  pengadilan  negeri  dalam  penyelesaian  sengketa pasar modal dalam praktik?
2. Bagaimanakah  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  negeri  dapat berperan dalam penegakan hukum pasar modal di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  meneliti  peranan  pengadilan  negeri  dalam  penyelesaian  sengketa pasar modal dalam praktik.
2. Untuk  mendeskripsikan  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  negeri dalam peranannya terhadap penegakan hukum pasar modal di Indonesia.
8 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  Ekonomi, Cetakan  Kedua,  (Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,  2016),  hlm. 354.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽

## D. Metode Penelitian
Adapun  ruang  lingkup  sengketa  yang  dimaksud  dalam  artikel  ini  adalah penyebutan  yang  terbatas  pada  sengketa perdata.  Lebih  lanjut lagi,  penulisan  artikel ini  pada  dasarnya  merupakan  hasil  suatu  penelitian,  yang  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  terhadap  asas-asas  hukum, peraturan  hukum  serta  perbandingan  hukum  inventarisasi  hukum  positif,  dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang telah  terkumpul  dilakukan  dengan  metode  analisis  normatif  kualitatif.  Penelitian hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan  adalah  penelitian  yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 9 Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber. 10
Menurut Sunaryati Harotono, penelitian hukum merupakan kegiatan sehari-hari sarjana  hukum.  Penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif  hanya  mampu  dilakukan oleh  sarjana  hukum  sebagai  seorang  yang  sengaja  dididik  untuk  memahami  dan menguasai  disiplin  hukum. 11 Selanjutnya  disebutkan  pula  bahwa  metode  penelitian normatif dapat digunakan pula bersama-sama dengan metode penelitian sosial. 12

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Sektor jasa keuangan pada  umumnya selalu memegang peranan  yang strategis dalam  pembangunan  nasional.  Sektor  jasa  keuangan  memiliki  peran  sebagai  media perputaran  dana  bagi  berbagai  macam  keperluan.  Selain  menyediakan  berbagai mekanisme  penyediaan  dana,  sektor  jasa  keuangan  menjadi  industri  yang menjanjikan pula. Salah satu sektor jasa keuangan  yang dikenal di Indonesia adalah pasar modal. Meskipun pasar modal belum menjadi sektor jasa keuangan unggulan di Indonesia,  pasar  modal  telah  dijadikan  sebagai  alternatif  pembiayaan  dan  investasi yang  cukup  menguntungkan.  Arus  perputaran  dana  yang  terdapat  di  pasar  modal memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya. Berdasarkan  pengaturannya,  UUPM  mendefinisikan  secara  formal  mengenai pasar  modal  sebagai  “kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  Penawaran  Umum dan Perdagangan  Efek,  Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan  Efek  yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.
Pasar  modal  ( capital  market )  sendiri  merupakan  pasar  untuk  berbagai instrumen keuangan  jangka  panjang  yang  dapat  diperjualbelikan,  baik  surat  utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar  modal  merupakan  sarana  pendanaan  bagi  perusahaan  dan  institusi  lain
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
10 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
11 Sunaryati  Hartono, Penelitian  Hukum  di  Indonesia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20, (Bandung:  PT.  Alumni, 2006), hlm. 139.
12 Ibid., hlm. 141.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
(misalnya  pemerintah,  swasta  dan  lain-lain)  serta  sebagai  sarana  bagi  kegiatan berinvestasi.  Dengan  demikian,  pasar  modal  memfasilitasi  berbagai  sarana  dan prasarana  kegiatan  jual  beli  dan  kegiatan  terkait  lainnya.  Instrumen  keuangan  yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih  dari  1  tahun)  seperti  saham,  obligasi,  waran, right ,  reksa  dana,  dan  berbagai instrumen derivatif seperti option , futures , dan lain-lain. 13 Salah satu kebijakan yang ditempuh  pemerintah  adalah  dengan  mengaktifkan  dan  mendorong  kegiatan  pasar modal  di  Indonesia  agar  semakin  berkembang  sebagai  salah  satu  pilar  indikator keberhasilan ekonomi disamping perbankan dan investasi langsung lainnya. 14
UUPM  menyebutkan  bahwa  tujuan  pembangunan  nasional  adalah  terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pasar modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah  satu  sumber  pembiayaan  bagi  dunia  usaha  dan  wahana  insvestasi  bagi masyarakat. Lebih lanjut lagi, agar pasar modal dapat berkembang maka dibutuhkan landasan  hukum  yang  kukuh  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pihak- pihak  yang  melakukan  kegiatan  di  pasar  modal  serta  melindungi  kepentingan masyarakat  pemodal  dari  praktik  yang  merugikan. 15 Dengan  demikian  jelas  bahwa pengaturan dan penegakan hukum di pasar modal berupaya untuk mencapai kepastian hukum, disamping perannya dalam pembangunan nasional.
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  walaupun  pasar  modal  merupakan bidang  yang highly regulated , akan tetapi memiliki potensi pelanggaran  yang cukup tinggi.  Hal  tersebut  dikarenakan  kegiatan  pasar  modal  senantiasa  berkaitan  dengan transaksi  investasi  dengan  nilai  ekonomis  yang  tinggi.  Para  pelaku  di  pasar  modal memiliki  kepentingan  bisnis  masing-masing  yang  kadangkala  berbenturan  dan merugikan pihak lainnya.
Hukum  pasar  modal  mengatur  beberapa  pelanggaran  yang  terdapat  di  sektor pasar modal berdasarkan UUPM, yaitu:
1. Sanksi pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 102 UUPM;
2. Sanksi  pelanggaran  pidana  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  103  sampai dengan Pasal 110 UUPM; dan
3. Pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.
Pasal  111  UUPM  mengatur  bahwa  setiap  pihak  yang  menderita  kerugian sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atas  UUPM  atau  peraturan  pelaksanaannya  dapat menuntut  ganti  kerugian,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  pihak lain  yang  memiliki  tuntutan  yang  serupa,  terhadap  pihak  atau  pihak-pihak  yang bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  tersebut. 16 Ketentuan  tersebut  selaras  dengan aturan  mengenai  perbuatan  melanggar  hukum  di  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
13 Ibid.
14 Nindyo Pramono, loc. cit.
15 Bagian Menimbang huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
16 Pihak  adalah  orang  perserorangan,  perusahaan,  usaha  bersama,  asosiasi,  atau  kelompok  yang terorganisir.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan kegiatan di pasar modal, siapapun  pelaku  pasar  modal  yang  “merasa”  dirugikan  secara  hukum  dapat mengajukan gugatan perdata.
Selain perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM Juncto .  1365  KUHPerdata  sebagai  diuraikan  tersebut,  sengketa  perdata  juga dapat ditimbulkan akibat adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. Sengketa ini  mensyaratkan  adanya  pelanggaran  terhadap  pasal-pasal  perjanjian  yang  pernah dibuat  oleh  para  pihak  (baik  secara  lisan  maupun  tulisan). 17 Penulisan  ini menitikberatkan  pada  pelanggaran  atau  sengketa  di  pasar  modal  sebagaimana diklasifikasikan  pada  pelanggaran  perdata  sebagaimana  disebut  di  dalam  Pasal  111 UUPM Juncto .  Pasal  1365  KUHPerdata  dan  wanprestasi  sebagaimana  diatur  di dalam Buku III KUHPerdata.
Pelanggaran atau sengketa perdata di bidang pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Segi sumber sengketa, berdasarkan sumber sengketa maka sengketa perdata di pasar modal bersumber dari perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi atas perjanjian;
2. Segi  pelaku,  berdasarkan  segi  pelakunya,  tiga  pola  pelanggaran  yang  lazim terjadi  di  pasar  modal,  yakni  dilakukan  yang  dilakukan  secara  individual, secara berkelompok dan pola pelanggaran yang berupa menyuruh pihak lain (baik  langsung  maupun  tidak  langsung)  untuk  melakukan  pelanggaran. 18
Selain  itu,  dari  sisi  pelaku  juga  dapat  dikategorikan  dari  kedudukannya, antara lain sebagai self regulatory body, investor , emiten dan lainnya;
3. Segi  dasar  hukum,  berdasarkan  dasar  hukum  yang  mengatur  yaitu berdasarkan hukum konvensional dan berdasarkan hukum syariah.
Kegiatan  di  pasar  modal  merupakan  suatu  sistem  kesatuan  investasi  yang kompleks dengan sistem yang teratur dan mekasine yang tertata. Apabila mekanisme berjalan  sebagaimana  mestinya,  penegakan  hukum  yang  memberikan  perlindungan dan  kepastian  hukum  dapat  diwujudkan.  Adanya  kepastian  hukum  ini  ditunjukan dengan  adanya  konsistensi  dalam  penerapan  hukum, in  case bidang  hukum  pasar modal. 19 Fungsi  dari  kepastian  hukum  tiada  lain  untuk  memberikan  patokan berprilaku  secara  tertib,  adil  dan  damai. 20 Penelitian  juga  menunjukkan  bahwa perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  investor  dilakukan  melalui  beberapa aspek,  yaitu  mekanisme  perdagangan  yang  akomodatif,  pengelolaan  risiko  melalui dana jaminan, penerapan cross collateralization , pengawasan dan penegakan hukum
17 M. Irsan Nasarudin, et. al., o.p cit ., hlm. 275.
18 Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal , o.p cit ., hlm. 27.
19 Jusuf  Anwar, Kajian  tentang  Kepastian  Hukum  Kinerja  Lembaga  Pasar  Modal  di  Indonesia  dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional , o.p cit ., hlm. 50.
20 Budiono  Kusumohamidjojo, Ketertiban  yang  Adil:  Problematika  Filsafat  Hukum ,  (Jakarta:  PT. Grasindo, 1999), hlm. 151.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
serta penerapan risk monitoring . 21

## F. Hasil Pembahasan
1. Peranan  Pengadilan  Negeri  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pasar  Modal dalam Praktik
Mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak yang bersengketa idealnya  adalah  mekanisme  yang  memberikan  keuntungan  yang  maksimal  serta kerugian  paling  sedikit  bagi  mereka.  Para  pihak  harus  dapat  memperkirakan dengan baik strategi dalam menyelesaikan sengketa sehingga memberikan solusi yang  terbaik  dengan  perhitungan  yang  matang.  Secara  umum,  dikenal  adanya penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan formal) dan non-litigasi (diluar pengadilan formal). Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut Efa Laela Fakriah, cara penyelesaian sengketa [bisnis] jika dilihat dari  sudut  pandang  prosesnya  dapat  dilakukan  melalui  litigasi  yang  merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan  hukum  formal,  atau  secara  non  litigasi  yang  merupakan  mekanisme penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dan  tidak  menggunakan  pendekatan hukum  formal.  Dari  sudut  pandang  pembuat  keputusan  dapat  dilakukan  secara ajudikatif  yaitu  mekanisme  penyelesaian  yang  ditandai  dengan  kewenangan pengambilan  keputusan  (pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh  pihak  ketiga dalam sengketa diantara para pihak), secara konsensual/kompromi, melalui quasi ajudikatif yaitu merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan ajudikatif. Pendekatan  hukum  formal  mengatur  penyelesaian  sengketa  tunduk  pada ketentuan  hukum  acara  perdata  sebagai  hukum  prosedur  atau  hukum  formil. Selanjutnya,  apabila  penyelesaian  sengketa  menggunakan  pendekatan  hukum  di luar  pengadilan  (non-formal),  maka  terdapat  berbagai  metode  penyelesaian sengketa secara yang dikenal secara teori dan praktis.
Dalam  gambaran  penyelesaian  sengketa  secara  umum  pada  berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa yaitu the binding adjudicative procedure (penyelesaiannya dengan cara yang mengikat dan terstruktur) dan the non-binding  adjudicative  procedure (pola  penyelesaiannya  tidak  mengikat). Kedua  penyelesaian  sengketa  tersebut  berbeda  antara  satu  dengan  lainnya, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi  tersebut. The  binding  adjudicative  procedure memiliki  putusan  yang mengikat  para  pihaknya,  sedangkan  dalam the  non-binding  adjudicative procedure memiliki putusan yang tidak mengikat para  pihaknya, artinya  dengan adanya  putusan  tersebut  para  pihak  dapat  menyetujui  atau  menolak  isi  putusan tersebut.  Persamaan  dari  kedua  pola  penyelesaian  sengketa  tersebut  sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.
Di  dalam  hukum  acara  perdata  dikenal  para  pihak  yang  memiliki  kaitan langsung dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata inisiatif mengenai ada atau tidak adanya perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang
21 Lastuti Abubakar, Kajian atas Derivatif sebagai Objek Transaksi Bisnis di Pasar Modal Suatau Upaya Pengembangan  Pasar  Modal  dalam  Menunjang  Pembangunan  Ekonomi ,  Disertasi,  Program  Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2006, hlm vi.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu disebut dengan penggugat atau para penggugat.  Walaupun terdapat pihak yang secara nyata dirugikan oleh tindakan  atau  perbuatan  orang  lain  yang  melanggar  hukum,  maka  perkara  baru ada  ketika  pihak  yang  dirugikan  tersebut  mengajukan  inisiatif  untuk  menuntut haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut atau berinisiatif untuk berperkara, maka  tidak  akan  ada  sengketa  beserta  penyelesaian  sengketanya.  Dengan demikian,  adanya  perkara  perdata  dimulai  ketika  adanya  pengajuan  gugatan melalui  pengadilan  tingkat  pertama.  Proses  beracara  di  pengadilan  negeri  pada dasarnya terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan/persiapan, pemeriksaan di pegadilan dan pelaksanaan putusan.
Berdasarkan  pengaturannya,  UUPM  mendefinisikan  secara  formal mengenai  pasar  modal  sebagai  “kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  Penawaran Umum  dan  Perdagangan  Efek,  Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan  Efek yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan  Efek”. Pasar  modal ( capital market )  sendiri merupakan pasar  untuk  berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan institusi lain (misalnya pemerintah, swasta dan lain-lain) serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan  demikian,  pasar  modal  memfasilitasi  berbagai  sarana  dan  prasarana kegiatan  jual  beli  dan  kegiatan  terkait  lainnya.  Instrumen  keuangan  yang diperdagangkan  di  pasar  modal  merupakan  instrumen  jangka  panjang  (jangka waktu  lebih  dari  1  tahun)  seperti  saham,  obligasi,  waran, right ,  reksa  dana,  dan berbagai  instrumen  derivatif  seperti option , futures ,  dan  lain-lain.    Salah  satu kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  adalah  dengan  mengaktifkan  dan mendorong kegiatan pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah  satu  pilar  indikator  keberhasilan  ekonomi  di  samping  perbankan  dan investasi langsung lainnya.
UUPM  menyebutkan  bahwa  tujuan  pembangunan  nasional  adalah terciptanya  suatu  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD NRI  Tahun  1945.  Pasar  modal  mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam pembangunan  nasional  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan  bagi  dunia  usaha dan wahana insvestasi bagi masyarakat. Lebih lanjut lagi, agar pasar modal dapat berkembang  maka  dibutuhkan  landasan  hukum  yang  kukuh  untuk  lebih menjamin  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  melakukan  kegiatan  di  pasar modal  serta  melindungi  kepentingan  masyarakat  pemodal  dari  praktik  yang merugikan.  Dengan demikian jelas  bahwa  pengaturan dan  penegakan hukum di pasar  modal  berupaya  untuk  mencapai  kepastian  hukum,  di  samping  perannya dalam pembangunan nasional.
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  walaupun  pasar  modal merupakan  bidang  yang highly  regulated ,  akan  tetapi  memiliki  potensi pelanggaran  yang  cukup  tinggi.  Hal  tersebut  dikarenakan  kegiatan  pasar  modal senantiasa  berkaitan  dengan  transaksi  investasi  dengan  nilai  ekonomis  yang tinggi.  Para  pelaku  di  pasar  modal  memiliki  kepentingan  bisnis  masing-masing yang kadangkala berbenturan dan merugikan pihak lainnya.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
Hukum pasar modal mengatur beberapa pelanggaran yang terdapat di sektor pasar modal berdasarkan UUPM, yaitu:
1. Sanksi  pelanggaran  administratif  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal 102 UUPM;
2. Sanksi  pelanggaran  pidana  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  103 sampai dengan Pasal 110 UUPM; dan
3. Pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.
Pasal  111  UUPM  mengatur  bahwa  setiap  pihak  yang  menderita  kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut  ganti  kerugian,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan pihak  lain yang memiliki  tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  tersebut.  Ketentuan  tersebut  selaras dengan  aturan  mengenai  perbuatan  melanggar  hukum  di  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata,  yang  menyebutkan  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu  untuk  mengganti  kerugian  tersebut.  Dalam  kaitannya dengan  kegiatan  di  pasar  modal,  siapapun  pelaku  pasar  modal  yang  “merasa” dirugikan secara hukum dapat mengajukan gugatan perdata.
Selain  perbuatan  melanggar  hukum  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal 111 UUPM Juncto . 1365 KUHPerdata sebagai diuraikan di atas, sengketa perdata juga dapat ditimbulkan akibat adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. Sengketa  ini  mensyaratkan  adanya  pelanggaran  terhadap  pasal-pasal  perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan).
Walaupun  pasar  modal  merupakan  area  bisnis  yang  sangat  diatur  dengan lengkap,  akan  tetapi  pada  dasarnya  pelanggaran  hukum  [perdata]  berpotensi mudah  terjadi.  Hal  tersebut  disebabkan  kompleksitas  dari  transaksi  di  pasar modal  itu  sendiri  serta  adanya  kepentingan  finansial  untuk  memperoleh keuntungan  yang  besar  dengan  cara  melanggar  hukum.  Walaupun  demikian, dalam  beberapa  kasus  hukum  yang  dinilai  merugikan  banyak  investor,  belum tercatat  adanya  gugatan  ataupun  penyelesaian  dalam  bentuk  lainnya  yang diajukan  oleh  para  investor  yang  diduga  mengalami  kerugian.  Sebagai  contoh adalah  dalam  kegiatan penawaran  umum perdana (IPO) salah  satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk.
Pada  Tahun  2011,  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk.,  melakukan  penawaran umum  perdana  (IPO)  yang  dinilai  mengalami  kegagalan.  Faktor  kegagalan tersebut  disebabkan  kemungkinan  antara  lain  karena  pemilihan  waktu  IPO  yang kurang tepat, strategi penawaran dan pemilihan harga yang mengakibatkan harga saham  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk.,  ditutup  turun  ke  Rp  620  dari  harga  perdana Rp.  750  atau  turun  sekitar  17,33%  tepat  pada  hari  pertama  pencatatan  di  Bursa Efek  Indonesia.  Kondisi  tersebut  jarang  dialami  oleh  para  perusahaan  yang melakukan  penawaran  umum  perdana  apalagi  bagi  suatu  perusahaan  Badan Usaha  Milik  Negara  yang  berskala  besar.  Hal  tersebut  tentu  saja  menimbulkan kerugian  bagi  para  investor  di  pasar  perdana  (IPO).  Meskipun  tampak  jelas kondisi tersebut merugikan para investor di pasar perdana, namun belum tercatat
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
adanya  gugatan  dari  investor  terhadap  emiten  (PT.  Garuda  Indonesia  Tbk.) ataupun pihak-pihak terkait dalam rangkaian IPO tersebut.
Kasus  lainnya  adalah  kerugian  investor  dalam  penawaran  umum  perdana (IPO)  PT.  Katarina  Utama  Tbk.  Dalam  melakukan  penawaran  umum  perdana tersebut,  PT.  Katarina  Utama  Tbk.,  melakukan  penyalahgunaan  dana  hasil penawaran  umum  perdana  Tahun  2009  serta  manipulasi  laporan  keuangan perusahaan.  Meskipun jelas kerugian yang dialami oleh para investor, akan tetapi belum tercatat sengketa atau gugatan diajukan oleh investor terhadap emiten. Kasus  lainnya  di  ranah  pasar  modal  yang  berpotensi  membawa  kerugian bagi  investor  antara  lain  adalah  kasus  transaksi  PT.  Bank  Pikko  Tbk.,  kasus transaksi saham PT. Bank Papan Sejahtera Tbk., kasus transaksi saham PT. Bank Bali Tbk., kasus transaksi saham PT. Semen Gresik Tbk., kasus transaksi saham PT.  Perusahaan  Gas  Negara  Tbk.,  kasus  transaksi  saham  PT.  Agis  Tbk.,  kasus transaksi saham PT. Sugi Sama Persada Tbk., dan PT. Arona Binasejati Tbk., dan kasus transaksi saham PT. Indosat Tbk.
Pada  umumnya  kasus-kasus  tersebut  adalah  dugaan  tindakan  perdagangan orang  dalam  yang  telah  menjalani  pemeriksaan  oleh  otoritas  pasar  modal,  akan tetapi  pada  akhirnya  jarang  memperoleh  penyelesaian  yang  memuaskan.  Faktor yang  melatarbelakanginya  antara  lain  sulitnya  pembuktian  dalam  menyelidiki kasus-kasus  tersebut.  Apabila  perdagangan  orang  dalam  tersebut  benar  telah terjadi, tentu akan sangat merugikan para investor di pasar modal. Investor pasar modal  yang  dirugikan  secara  hukum  memiliki  kapasitas  untuk  mengajukan gugatan  ganti  kerugian,  akan  tetapi,  investor  tersebut  tentu  harus  memiliki landasan  yang kuat sebagai dasar  gugatan. Apabila otoritas  di pasar  modal  yang memiliki  perangkat  serta  akses  saja  tidak  berhasil  membuktikan  pelanggaran dimaksud,  tentu  saja  investor  akan  lebih  kesulitan  pula  untuk  melakukan pembuktian. Kondisi inilah yang menjadi salah satu kesulitan dalam penyelesaian sengketa pasar modal.
Walaupun  demikian,  terdapat  beberapa  perkara  juga  yang  berada  di  area kegiatan pasar modal yang diselesaikan melalui pengadilan, diantaranya perkara- perkara antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., dan lainnya.  dengan pemegang sahamnya yaitu Deddy Hartawan Jamin, dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor  3017/K/PDT/2011  tanggal  12  Septeber  2012  dan  Putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  02/PDTG/2013/PN.Jkt.Sel  tanggal  5  Desember 2013  yang  telah  dikuatkan  pula  dalam  putusan  pemeriksaan  banding.  Perkara- perkara  tersebut  secara  umum  merupakan  sengketa  antara  pemegang  saham dengan  emiten  yang  berkaitan  dengan  keterbukaan  informasi  publik  termasuk kepada investor. Keterbukaan informasi merupakan salah satu hal yang terpenting di  pasar  modal,  mengingat  berdasarkan  informasi  tersebutlah  setiap  keputusan investasi di pasar modal dilakukan oleh para investor.
Selain  itu,  belum  lama  ini  terdapat  pula  perkara  dalam  ranah  pasar  modal yaitu  Gugatan  Perdata  Nomor  618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel  tanggal  21  November 2017  yang  diajukan  oleh  Benny  Tjokrosaputro  terhadap  beberapa  pihak diantaranya  Goldman  Sachs  International,  Citibank  N.A.,  dan  PT.  Ficomindo Buana  Registrar,  yang  putusannya  dikuatkan  oleh  Putusan  Pengadilan  Tinggi
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
Jakarta  pada  tanggal  23  Juli  2018.  Perkara  ini  berkaitan  dengan  gugatan  yang diajukan  Benny  Tjokrosaputro  kepada  para  tergugat  terkait  dengan  transaksi  re- purchase  (REPO)  atas  sejumlah  saham  PT.  Hanson  Internasional  Tbk. berdasarkan  perjanjian  REPO  antara  Benny  Tjokrosaputro  dengan  Platinum Value A.F L.P dan Newrick Holding Ltd.
Dalam  putusan  tingkat  pertama  pada  perkara  tersebut,  Majelis  Hakim pemeriksa  perkara  mengabulkan  sebagian  gugatan  dari  penggugat.  Tergugat selanjutnya  mengajukan  banding,  dan  kemudian  putusan  banding  menguatkan putusan  pengadilan  tingkat  pertama.  Secara  umum,  perkara  tersebut  berkaitan erat  dengan  transaksi  yang  umumnya  dilakukan  di  pasar  modal  yaitu  transaksi REPO. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2015 tentang  Pedoman  Transaksi Repurchase  Agreement Bagi  Lembaga  Jasa Keuangan  (Repo)  (selanjutnya  disebut  sebagai  “POJK  09/2015”),  Transaksi Repurchase  Agreement yang  selanjutnya  disebut  Transaksi  Repo  adalah  kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah  ditetapkan.  Secara  umum  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tergugat (sebagai  pihak  ketiga)  bertanggung  jawab  atas  suatu  kewajiban  yang  timbul berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  penggugat  dengan  pihak  lain.  Terlihat terdapat  kekeliruan  dalam  menafsirkan  struktur  dan  pemahaman  atas  transaksi repo tersebut. Selain dua perkara diatas, terdapat beberapa perkara lainnya terkait dengan kegiatan lembaga jasa lembaga keuangan.
Dari dua perkara tersebut dapat dilihat bahwa, dalam penyelesaian sengketa perdata  pasar  modal  melalui  pengadilan  negeri,  gugatan  yang  diajukan  pada dasarnya  adalah  gugatan  dengan  dasar  perbuatan  melanggar  hukum.  Pasal  111 UUPM Juncto . PAsal 1365 KUHPerdata memang memberikan hak kepada  para pihak  yang  dirugikan  untuk  mengajukan  gugatan  dengan  dasar  perbuatan melanggar  hukum.  Dari  segi  para  pihak,  kasus  PT.  Sumalindo  Lestari  Jaya digugat  oleh  pemegang  sahamnya,  sedangkan  pada  kasus  Benny  Tjokrosaputro, gugatan  diajukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  REPO  kepada  pihak ketiga  yang  menerima  pengalihan  saham.  Para  pihak  yang  terlibat  tampaknya belum  mencangkup  kepentingan  dalam  jumlah  banyak  dari  sisi  kuantitas, walaupun  dari  sisi  kualitas  kepemilikan  saham  adalah  cukup  besar.  Dengan demikian,  pada  dasarnya  terdapat  beberapa  gugatan  perdata  terkait  pelanggaran hukum perdata di bidang pasar modal yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri  pada  praktiknya.  Terlepas  tepat  atau  tidak  pertimbangan  hukumnya, pengadilan negeri telah memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa perdata di bidang  pasar  modal  walaupun  sepanjang  pengetahuan  penulis  berdasarkan penelusuran, jumlahnya masih minim.
2. Peranan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri terhadap Penegakan Hukum Pasar Modal di Indonesia
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila.
Sebagai  negara  hukum  terdapat  berbagai  konsekuensi  yang  menunjukkan  ciri  dari negara  hukum,  diantaranya  adalah  adanya  lembaga  peradilan  yang  independen. Berkaitan dengan Negara Hukum Pancasila, maka seluruh nilai-nilai yang terkadung dalam hukum perlu ditegakkan untuk mewujudkan cita dari hukum sendiri. Menurut
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup.  Konsepsi  yang  mempunyai  dasar  filosofis  tersebut,  memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. 22
Faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri terdiri atas beberapa faktor yaitu: 23
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dalam  penegakan  hukum,  maka  diperlukan  juga  suatu  upaya  menyelesaian suatu permasalahan atau sengketa hukum dalam hal seorang individu atau masyarakat merasa  terganggu  atau  dirasa  haknya  tersebut  terganggu.  Upaya  menyelesaikan masalah  tersebut  sehingga  keadaan  dapat  dipulihkan  sesuai  hukum  yang  berlaku maka  disebut  pula  dengan  suatu  penyelesaian  sengketa  sebagai  salah  satu  upaya untuk menegakan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka tujuannya adalah menggapai apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam  rangka  penegakan  hukum  tersebut  terdapat  beberapa  hal  konkret  yang perlu  dilaksanakan  diantaranya  adalah  melalui  penyelesaian  sengketa  ketika  terjadi suatu  permasalahan  hukum.  Pendekatan  hukum  formal  mengatur  penyelesaian sengketa  tunduk  pada  ketentuan  hukum  acara  perdata  sebagai  hukum  prosedur  atau hukum formil. Selanjutnya, apabila penyelesaian sengketa  menggunakan pendekatan hukum di luar pengadilan (non-formal), maka terdapat berbagai metode penyelesaian sengketa  secara  yang  dikenal  secara  teori  dan  praktis,  seperti  arbitrase,  negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
Terkait  dengan  sengketa  yang  terjadi  di  ranah  pasar  modal,  maka  perlu dilakukan  penyelesaian  secara  hukum  dalam  rangka  penegakan  hukum  atau  dalam rangka  mengembalikan  segala  hal  kepada  yang  seharusnya.  Apabila  permasalahan hukum terjadi maka terdapat pelanggaran-pelanggaran secara hukum. Dengan adanya pelanggaran  tersebut,  maka  pihak  yang  dilanggar  haknya  memiliki  hak  untuk mengajukan  tuntutan  agar  haknya  tersebut  dipulihkan  kembali.  Ketika  pemulihan tersebut terjadi, maka hukum ditegakkan kembali dalam suasana konflik. Begitu pun halnya dalam perkara-perkara di ranah pasar modal, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan, yang kemungkinan merugikan banyak pihak, maka perlu dibenahi dengan cara  diselesaikan  secara  hukum,  sehingga  masing-masing  pihak  yang  dirugikan mendapatkan  pemulihan  secara  hukum.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  terlah
22 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Edisi  1,  Cetakan  13,
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 5.
23 Ibid ., hlm. 8.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
dilaksanakan  dalam  keadaan  konflik  denga  memulihkan  keadaan  konflik  sehingga hukum materiil, khususnya hukum pasar modal dapat ditegakkan.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Peranan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal masih  belum  maksimal  mengingat  hanya  terdapat  jumlah  kecil  sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui pengadilan negeri..
b. Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  negeri  memiliki  peran  dalam upaya  menegakan  hukum  dengan  memulihkan  konflik  sehingga  masing- masing  pihak  yang  bersengketa  memperoleh  apa  yang  seharusnya berdasarkan hukum materil di ranah pasar modal.
2. Saran
a. Mengingat  berdasarkan  uraian  terdapat  beberapa  pelanggaran  hukum yang dilakukan pihak-pihak di pasar modal yang merugikan pihak lainnya tapi  tidak  ada  upaya  untuk  menuntut  kembali  haknya,  maka  perlu dipikirkan  bagaimana  mekanisme  yang  memberikan  kemudahan  untuk menuntut haknya.
b. Perlu  dikembangkan  pola-pola  gugatan  yang  diwakili  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan yang mewakili pihak yang dirugikan, gugatan kelompok dalam hal pihak yang dirugikan berjumlah banyak (misal masyarakat investor), serta  penggunaan  mekanisme  gugatan  sederhan  dalam  hal  nilai  gugatan materil tidak lebih dari Rp. 200 juta.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Anwar, Jusuf. Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi. Cetakan Ke- 1. Bandung: Penerbit Alumni. 2005.
________________. Penegakan  Hukum  dan  Pengawasan  Pasar  Modal  Indonesia. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Bandung: PT Alumni. 2008.
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  Ekonomi. Cetakan  Kedua.  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas. 2016.
Fakriah,  Efa  Laela. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Yang  Efektif  dan Efisien .  Dalam  An-an  Chandrawulan, Et.  al. Kompilasi  Hukum  Bisnis . Bandung:  Penerbit  CV  Keni  bekerjasama  dengan  Bagian  Hukum  Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2012.
Kusumohamidjojo,  Budiono. Ketertiban  yang  Adil:  Problematika  Filsafat  Hukum . Jakarta: PT. Grasindo. 1999.
Nasarudin, M. Irsan. Et. Al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Edisi I. Cetakan 7. Jakarta: Penerbit Kencana. 2004.
Nugroho,  Susanti  Adi. Penyelesaian  Sengketa Arbitrase  dan  Penerapan  Hukumnya . Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group. 2015.
Pramono,  Nindyo. Hukum  PT  Go  Public  dan  Pasar  Modal .  Yogyakarta:  Penerbit Andi. 2013.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Edisi  1. Cetakan 13. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Penyelesaian  Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri ∽ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti ∽
Sutantio, Retnowulan., dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Cetakan VIII. Bandung: CV Mandar Maju. 1997.
2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Wang,  Wenge.  “The  mechanisms  of  institutional  activism:  qualified  foreign institutional investors in China”. Volume 14. Nomor 1. Januari 2019.
3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Abubakar,  Lastuti. Kajian  atas  Derivatif  sebagai  Objek  Transaksi  Bisnis  di  Pasar Modal  Suatau  Upaya  Pengembangan  Pasar  Modal  dalam  Menunjang Pembangunan  Ekonomi .  Disertasi.  Program  Pascasarjana  Universitas Padjadjaran. 2006.
4.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
________________.Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan
________________.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
________________.Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## 5. Internet
Bangun, Astri Kharina. “ Kasus Pelanggaran Pasar Modal”, http://investasi.kontan.co. id/news/bapepam-periksa-165-kasus-pelanggaran-pasar-modal. Diakses  Pada Tanggal 18 Juni 2018 .
6. Putusan Pengadilan
Penetapan  Pengadilan  Negeri  Batang  Nomor  19/Pdt.P/PN.Btg  tanggal  22  Desember 2009.