## PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  SYARIAH

## Upia Rosmalinda
STAIN Jurai Siwo Metro Email : upia@yahoo.co.id

## Abstract
The  Principle  of  Prudent  banking  represents  an  important  factor  in  the  effort  of realizing healty banking system, strength and sturdiness. However, the equipment and  regulation  of  law  are  not  enough  guaranted  in  national  banking,  especially concerning  prudent  banking  principles  in  the  reality  which  stop  from  all  the problems in non performing the loan. It is the main factor that is rarefaction the national banking system. Besides, another factor is like weakening of controlling of Central  Bank  (Bank  Indonesia).  There  are  many  arrangments  that  related  to  the principles  awareness  of    banking  regulations  in  Indonesia,  which  include  in syari’ah banking system which related to syari’ah Islamic banking Law.
Keyword : Prudent banking, shariah banking, non performing loans.

## Abstract
Prinsip-prinsip  perbankan  Prudent  yang  mewakili  penting  faktor  dalam  upaya mewujudkan  sistem  perbankan  healty,  kekuatan  dan  kokoh.  Namun  demikian, peralatan hukum dan peraturan, terutama mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan dalam kenyataannya belum cukup terjamin perbankan nasional berhenti dari semua masalah terutama bebas melakukan pinjaman. Itu adalah faktor utama yang  renggang  Nasional  perbankan,  di  samping  faktor  lain  seperti  melemahnya mengendalikan Central Bank (Bank Indonesia). Ada banyak pengaturan mengenai prinsip-prinsip  kehati-hatian  perbankan  dalam  peraturan  di  Indonesia,  termasuk dalam  sistem  yang  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam  perbankan Syariah perbankan.
Kata kunci: Bijaksana perbankan, Syariah banking, bebas pinjaman.

## Pendahuluan
Dalam suatu negara, sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital,  antara  lain  sebagai  pengatur  urat  nadi  perekonomian  nasional.
Lancarnya  aliran  uang  sangat  diperlukan  untuk  mendukung  kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting  menjadi  sasaran  akhir  dari  kebijakan  disektor  perbankan.  Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Di samping itu, merupakan alat yang  sangat  penting  dalam  menyelenggarakan  transaksi  pembayaran. Mengingat  pentingnya  fungsi  ini,  maka  upaya  menjaga  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbankan  menjadi  bagian  yang  sangat  penting untuk dilakukan.
Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, di samping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan prudent . Dikatakan  sebagai  bisnis  penuh  resiko  ( full  risk  business )  karena aktivitasnya  sebagian  besar  mengandalkan  dana  titipan  masyarakat,  baik dalam betuk tabungan, maupun deposito.
Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka  „kran‟  sebebas-bebasnya  bagi  siapa  saja  untuk  mendirikan, mengelola  ataupun  menjalankan  bisnis  perbankan  tanpa  didukung  atau di back-up dengan  aturan  perbankan  yang  baik  dan  sehat.  Sebab, kelengkapan  peraturan  terutama  menyangkut  sistem  perbankan  tidaklah cukup  untuk  dijadikan  ukuran  bahwa  perbankan  lepas  dari  segala permasalahan pembiayaan maupun krisis.
Buktinya  jumlah  Rasio  pembiayaan  bermasalah  (non  performing finance/NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia masih tercatat  cukup  tinggi  dibandingkan  perbankan syari‟ah  yaitu  4,10  persen. Berdasar  statistik  Bank  Indonesia  per  Agustus  2010,  BPRS  memiliki  NPF 7,18  persen.  Pada  Agustus  BPRS  memiliki  total  pembiayaan  Rp  1.954 miliar. Dari jumlah itu pembiayaan lancar sebesar Rp 1.814 miliar, dengan rincian  pembiayaan  kurang  lancar  Rp  43  miliar,  diragukan  Rp  33  miliar, dan macet Rp 64 miliar. Walaupun kasus  pembiayaan bermasalah bukan barang  baru  di lembaga  keuangan,  namun  apabila  tidak  ditangani  secara professional,  pembiayaan  tersebut  akan  membawa  dampak  yang merugikan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  prinsip  kehati-hatian  dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. 1
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada  gilirannya  akan  berdampak  positif  terhadap  perekonomian  secara makro maupun mikro atau mungkin negatif apabila prinsip kehati-hatian
1 www.bi.go.id, diakses tanggal (23-09-2010).
tersebut  disalahgunakan.  Terutama  prinsip  kehati-hatian  yang  ada  pada kebanyakan  BPRS  yang  sebagian  besar  menyalahgunakan  prinsip  kehati- hatian  tersebut,  terutama  dalam  pemberian  kredit  pada  nasabah (pemberian  kredit  bermasalah  yang  timbul  akibat  adanya  hubungan keluarga  antara  pihak  bank  dan  nasabah  maupun  keinginan  bank  untuk berekspansi).  Serta,  diketahui  bahwa peer  control sangat  rendah  pada nasabah yang memiliki hubungan keluarga.
Kondisi  ini  akan memicu  munculnya moral  hazard (ketidakjujuran) dan adverse  selection sehingga  meningkatkan  potensi  terjadinya penyimpangan penggunaan pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan  kredit  macet/pembiayaan  bermasalah,  dan  kesulitan nasabah  dalam  mengembalikan  modal. Padahal,  apabila  seorang  investor berani  mendirikan  bank,  dia  harus  berani  pula  menanggung  risiko menghadapi kesulitan menagih kredit/pembiayaan yang diberikan kepada debitur  tertentu.  Sebab,  nantinya  pembiayaan  bermasalah  juga menghambat  dampak  ganda  positif  ( multiplier  effects )  investasi  dana, karena dana yang diberikan kepada debitur bermasalah terlambat kembali atau  tidak  kembali  lagi  kepada  bank  kreditur.  Dengan  demikian,  dana tersebut  tidak  dapat  diputar  kembali  kepada  debitur  lain  yang membutuhkannya untuk mengembangkan operasi bisnisnya.
Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian yang di dalamnya terdapat screening (penyaringan  terhadap  calon  nasabah  maupun  proyek yang  akan  dibiayai)  dan monitoring yang  dimiliki  oleh  setiap  bank  dalam menangani pembiayaan bermasalah secara professional, serta mencegahnya terulang kembali. Dalam pembiayaan tersebut akan banyak ditemukan  risiko  seperti  yang  disebutkan  di  atas  yang  berakibat  pada pembiayaan bermasalah di bank syari‟ah, jika bank syari‟ah kurang selektif dalam  memberikan  pembiayaan.  Hal  inilah  yang  menarik  untuk  diteliti, guna  mengetahui  efektivitas  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dalam mengurangi pembiayaan yang bermasalah.

## Pembahasan 1. Konsep Definisi
Prinsip  kehati-hatian  adalah  salah  satu  asas  yang  terpenting  yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  dan  pasal  29  ayat  2  Undang- undang  No.  10  tahun  1998,  bank  tanpa  alasan  apapun  wajib  menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut. Bank dalam memberikan pembiayaan perlu  diawasi  secara  ketat,  mengingat  hal  tersebut  merupakan
perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  nasabah  penyimpan  dana terhadap  segala  risiko  kerugian  yang  timbul  dari  suatu  kebijakan  dari kegiatan usaha yang dilakukan bank.
Bank  tidak  diperbolehkan  hanya  menuntut  pencapaian  target  saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian. Penegakkan prinsip kehati-hatian dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar  apabila  bank  dalam menjalankan  usahanya  lebih  menyadari  bahwa  dana  yang  disalurkan dalam  bentuk  pembiayaan    merupakan  dana  masyarakat  yang  ditanam dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain.
Prinsip  kehati-hatian  perbankan  itu  sendiri  disebut  juga prudential banking ,  diambil  dari  kata  dalam  Bahasa  Inggris  “ Prudence “  yang  artinya “Bijaksana“ atau “Berhati-hati”. Prudential banking merupakan konsep yang memiliki  unsur  sikap,  prinsip,  standar  kebijakan  dan  teknik  manajemen resiko  bank  yang  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  menghindari  akibat sekecil  apapun,  yang  dapat  membahayakan  atau  merugikan stakeholders , terutama para nasabah deposan dan bank sendiri. 3 Dalam pengertian lain, prudential banking adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usahanya  menempuh  cara-cara  yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat. 4
Menurut  Veithzal  Rivai,  dkk  (2008),  dalam  buku Islamic Financial  Management :  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Panduan  Praktis untuk  Lembaga  Keuangan,  Nasabah,  Praktisi,  dan  Mahasiswa,  ia menjelaskan  tentang  Proteksi  Pembiayaan  bahwa  prinsip  kehati- hatian  merupakan  prinsip  untuk  melindungi  pembiayaan  dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas  calon customer ,  dokumen  pendukung  informasi  dari  calon customer, diantaranya : . 5
1. Watak (character) , yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitor memiliki  pembawaan,  karakter,  dan  sifat-sifat  yang  baik  dalam
3 Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank , Cet. I , (Jakarta,
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004),  h. 21.
4 Johannes  Ibrahim, Cross  Default  dan  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah , Cet. I, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004),  h. 88.
5 Veithzal  Rivai, Islamic  Financial  Management:Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi Panduan Praktis  untuk  Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan  Mahasiswa (Jakarta Utara : CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617.
melaksanakan  kewajiban-kewajibannya  (kewajiban  dalam  membayar pinjaman).
2. Kemampuan (capacity) ,  yang  berarti,  bank  harus  dapat  menilai  calon debitor  Memiliki  kemampuan-kemampuan  secara  ekonomis  (pada masa sekarang dan masa mendatang)  dalam melakukan pembayaran pinjamannya.
3. Modal (capital) ,  yang  berarti,  bank  harus  dapat  menilai  calon  debitor memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitor melaksanakan  kewajiban-kewajibannya  (melakukan  pembayaran pinjaman).
4. Jaminan (collateral) , yang berarti, bank harus dapat menilai aset calon debitor  yang  dijaminkan  memiliki  nilai  ekonomis  yang  proposional dengan  jumlah  pinjaman  (pembiayaan)  yang  diberikan  bank  kepada calon debitor.
5. Kondisi ekonomi (condition of economy) , yang berarti bank harus dapat menilai  stabilitas  kondisi  ekonomi  dan  keuangan  calon  debitor,  pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.
6. Keadaan lingkungan sekitarnya ( Constrains ).
Menurut  D.  Wijaya  dalam  Ahmad  Faizol  (2007)  segala  penilaian kinerja bank pada dasarnya berpegang pada prinsip prudential banking bagi bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina  bank  nasional  yang  menetapkan  ketentuan  penilaian  tingkat kesehatan  bank  menetapkan  tentang  penilaian  tingkat  kesehatan  bank dengan  surat  edaran  BI  No.  26/BPPP/1993  tanggal  29  Mei  1993,  yang kemudian  disempurnakan  melalui  keputusan  Direksi  BI  No. 31/11/Kep/Dir  tanggal  30  April  1997  berdasarkan  analisa rasio  likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas .  Substansi  dari prudential banking meliputi rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Reserve Requirement (RR), Non Performing Loan (NPL),  Batas  Maksimum  Pemberian  Kredit  (BMPK), Return  On  Asset (ROA), dan Net Profit Margin (NPM). 6
Meskipun  rumusan  yang  dikemukakan  para  ahli  tersebut redaksional  berbeda, namun  dapat  dipahami  bahwa  pada intinya  prinsip kehati-hatian  adalah  suatu  asas  yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usahanya  menempuh  cara-cara  yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank
6 http://www.scribd.com/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-banking- Terhadap, (21-08-2008).
selalu  dalam  keadaan  sehat  dengan  menerapkan  6C  dan  BMPK  (Batas Maksimum Pemberian Kredit) nomor 30 pasal 9 tersebut menyebutkan 7 : 1. Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR/ Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah    lain  yang  merupakan  Pihak Tidak  Terkait  ditetapkan  paling  tinggi  20%  (dua  puluh  persen)  dari Modal BPR.
2. Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak  Terkait  ditetapkan  paling  tinggi  20%  (dua  puluh  persen)  dari Modal BPR.
3. Penyediaan  Dana  dalam  bentuk  Kredit  kepada  1  (satu)  kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

## 2. Dasar Hukum
Secara  umum,  prinsip  kehati-hatian  diperbolehkan  berdasarkan landasan secara langsung dalam Al-Qur‟an. Seperti Al-Ma‟idah : 49: 8
Artinya:  “Dan  hendaklah  kamu  memutuskan  perkara  di  antara  mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.  Dan  berhati-hatilah  kamu  terhadap  mereka,  supaya  mereka  tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa  sesungguhnya  Allah  menghendaki  akan  menimpakan  mushibah  kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”(QS. Al-Ma’idah: 49)
3. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah
Prinsip  kehati-hatian  melalui  persetujuan  pembiayaan dilakukan  dengan  proses  penilaian  yang  objektif  terhadap  berbagai
7 http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/SK-BMPK-31-177.pdf.
8 Khadim al Haramain asy Syarifain. Al-qur’an dan Terjemahannya . Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur‟an.
aspek  yang  berhubungan  dengan  objek  pembiayaan  baik  dari  segi prinsip  kehati-hatian  (6C  dan  adanya  penetapan  BMPK/batas maksimum  penyaluran  kredit  baik  untuk  debitur  kelompok  maupun individu yang sesuai dengan ketentuan BI No.31/61/KEP/DIR), yaitu screening  atau  analisis  pembiayaan  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  pembiayaan  yang  akan  diberikan  mencapai  target  dan  aman dari  pembiayaan  bermasalah.  Dengan  kata  lain,  pembiayaan  yang diberikan  tersebut  bisa  diterima  pengembaliannya  secara  tertib, teratur,  dan  tepat  waktu  serta  sesuai  dengan  perjanjian  antara  bank dan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.
Pada  umumnya  sebelum  screening  pembiayaan  dilakukan, terlebih dahulu dilakukan screening syariah. Screening melihat apakah jenis  usaha  yang  akan  dibiayai  sesuai  dengan  hukum  syariah  atau tidak. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih  dahulu  dalam  screening  syariah  yaitu:  apakah  obyek  yang akan  dibiayai  halal,  apakah  proyek  menimbulkan  kemudharatan untuk masyarakat, apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila, apakah proyek tersebut berhubungan dengan perjudian, apakah usaha terkait  dengan  industri  senjata  ilegal,  dan  apakah  proyek  tersebut merugikan syiar Islam atau tidak. 9 Proses ini penting dilakukan untuk menghindari  pembiayaan  bermasalah  yang  mana  disebabkan  oleh adanya  moral  hazard  dan Asymmetric  information, pelanggaran terhadap  batas  maksimum  pemberian  kredit  yang  dilakukan  oleh pihak  perbankan  yang  nantinya  akan  mewujudkan  pembiayaan lancar.
Pembiayaan  bermasalah  adalah  posisi  di  mana  debitur mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang  telah  jatuh  tempo,  sehingga  terjadi  keterlambatan  pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot.
Di  samping  itu,  pembiayaan  bermasalah  itu  sendiri  muncul dikarenakan  kurang  berlakunya  prinsip  kehati-hatian  pada  bank syari‟ah.  Prinsip  kehati-hatian  merupakan  prinsip  yang  menyatakan bahwa  bank  atau  lembaga  keuangan  dalam  menjalankan  fungsi  dan kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dengan mengenal customer dalam  rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang
9 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148.
dipercayakan  masyarakat  kepadanya,  dengan  mengharapkan  kadar kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  keuangan  tetap  tinggi, sehingga  rnasyarakat/nasabah  bersedia  dan  tidak  ragu-ragu menyimpan dananya di bank. 10

## 4. Kritik terhadap Prinsip Kehati-hatian
Dalam  hal  ini,  ada  tiga  hal  yang  bisa  dikritisi  dari  prinsip kehati-hatian  dalam  penanganan  pembiayaan  bermasalah.  Biasanya, dalam mengenal nasabah tidak hanya cukup pada 6C dan penetapan BMPK,  melainkan  harus  disertai screening dan monitoring untuk menangani  permasalahan  pembiayaan  baik  dari  mendeteksi  gejala awal  pembiayaan  bermasalah  dan  melakukan  analisis  pembiayaan sebagai  penangkal  pembiayaan  bermasalah.  Di  mana  praktiknya hanya  berkutat  pada  persoalan  6C  dan  penetapan  BMPK  saja.  Maka, ada beberapa hal yang cukup mendasar dalam prinsip kehati-hatian.
Pertama, jika prinsip kehati-hatian hanya berdasarkan pada 6C dan  penetapan  BMPK,  secara  tidak  langsung  pihak  nasabah  hanya diawasi  di  awal  pembiayaan  saja,  serta  bank  hanya  melakukan pengawasan  reaktif,  yakni  berdasarkan  peraturan  saja  ( compliance ), sehingga  jika  ada  permasalahan  pada  nasabah,  baru  akan  diketahui kemudian,  sedangkan  untuk  menangani  permasalahan  pembiayaan bank  harus  mendeteksi  gejala  awal  pembiayaan  bermasalah  dan melakukan  analisis  yang  mendalam  pada  pembiayaan  sebagai penangkal pembiayaan bermasalah.
Kedua,  prinsip  kehati-hatian  ini  belum  sempurna  apabila diterapkan  diperbankan  syariah,  karena  dalam  prakteknya  tidak berbarengan  dengan  prinsip-prinsip  berusaha  (yang  beretika  Islam) antara lain: 11
a. Prinsip ‟itikad  baik  dan kejujuran  dalam  melakukan  suatu  usaha tertentu
b. Prinsip  keseimbangan/keadilan  antara  kedua  belah  pihak  sesuai dengan  porsinya  masing-masing  dalam  pembagian  nisbah  bagi hasil.
10 www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03.
11 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari’ah , Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009,
h. 32.
c. Prinsip  memenuhi  akad  transaksi,  melalui  akad  ini  secara  tidak langsung  akan  terpenuhi  hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah pihak baik bank maupun nasabah berdasarkan aqad di awal.
Ketiga,  prinsip  kehati-hatian  ini  terkesan  setengah  hati-hati dalam menangani pembiayan bermasalah. Sebab, apa yang dimaksud dengan  prinsip  kehati-hatian,  oleh  UU  perbankan  tidak  dijelaskan, baik  pada  bagian  ketentuan  maupun  dalam  penjelasannya,  UU perbankan  hanya  menyebutkan  istilah  dan  ruang  lingkupnya  saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 di antara lain: 12
(1) Bank  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  bank  sesuai  dengan ketentuan  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  kualitas  manajemen, likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas  dan  aspek  lain  yang  berhubungan dengan  usaha  bank  wajib  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai  dengan prinsip kehatihatian.
(2) Dalam  memberikan  kredit  atas  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh caracara  yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah  yang mempercayakan dananya kepada bank.
(3) Untuk  kepentingan  nasabah,  bank  wajib  menyediakan  informasi mengenal  kemungkinan  timbulnya  resiko  kerugian  sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

## 5. Langkah yang Bisa Dilakukan
Sebegitu pentingnya pembiayan dalam praktik perbankan syari‟ah, maka  harus  ada  berbagai  upaya  strategis  guna  menghindari  pembiayaan bermasalah  dalam  operasionalnya.  Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan pembiayaan  bermasalah,  diantaranya  saat  ini  peraturan  prinsip  kehati- hatian masih terkesan setengah hati-hati diterapkan sebagaimana tercermin dalam pasal 29 dan kurangnya kesadaran pihak bank dalam menerapkan prinsip  tersebut,  terbukti  dengan  masih  mengalami  peningkatan  dalam statistik pembiayaan bermasalah di bank pembiayaan rakyat syariah yaitu 7,18  persen.  Untuk  itu,  setidaknya  ada  beberapa  langkah  yang  bisa dilakukan:
Pertama,  prinsip  kehati-hatian  seharusnya  bukan  hanya menerapkan  6C  dan  penetapan  BMPK,  melainkan  adanya  penyaringan (screening) terhadap  calon  nasabah  (analisis  terhadapa  jaminan, capital , meminta  laporan  laporan  keuangan  setiap  bulan,  serta  berusaha  memilih
usaha  yang  memiliki  tingkat  resiko  rendah)  dan  proyek  (analisis  watak nasabah  dan  kemampuan  nasabah  dalam  melakukan  usaha)  yang  akan dibiayai sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian. 13 Kemudian, terdapat tiga  langkah monitoring yang  dapat  ditempuh  bank  menurut  kasus pembiayaan  dan  juga  efisiensi  biaya  dan  waktu  yaitu  pemantauan pembiayaan  secara  administrative  yaitu  dengan  melihat  instrumen- instrumen  administrasi  seperti  financial  statement  berupa cash  flow , kegunaannya  adalah  untuk  memastikan  terhadap  kinerja  keuangan mudharib  terkait  dengan  kegiatan  investasi,  pendanaan,  dan  operasi perusahaan selama periode tertentu, laba-rugi kegunaannya adalah untuk memastikan  hasil  dari  kegiatan  perusahaan  selama  periode  akuntansi tertentu  menyangkut  tingkat  keuntungan  (return  on  investment),  risiko, fleksibilitas  keuangan,  dan  kemampuan  operasional,  nearca  bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan  modal  sendiri  dari  suatu  entitas  atau  perusahaan,  dan  melihat kelengkapan  dokumen  dan  informasi  pihak  ketiga  ( on  disk  monitoring ), pemantauan langsung ke lapangan tempat lokasi usaha nasabah penerima pembiayaan, bank menjadwalkan bahwa setiap tiga bulan sekali atau satu kali  dalam  dua  bulan  akan  dilakukan  monitoring  langsung  ke  tempat nasabah.  Namun,  jika  diperlukan  atau  terjadi  kecurigaan-kecurigaan terhadap mudharib yang  mengakibatkan  terjadinya asymmatric  information , maka  kunjungan  langsung  ini  dilakukan  sesering  mungkin  (sekali  dalam sebulan).  Bagian  marketing  melakukan  hal  ini  dengan  dua  cara  di  mana masing-masing  cara  tergantung  dengan  kondisi  laporan  dan  bagi  hasil yang  diberikan  oleh  nasabah  ( on  side  monitoring) .  Memberikan  tekanan pada  hal-hal  yang  kurang  berjalan (exception  monitoring) ,  Serta  adanya perpanjangan  perubahan  atas  sebagian  atau  seluruh  syarat  perjanjian pembiayaan bermasalah, ini dilakukan dengan melakukan perubahan tata cara perhitungan bagi hasil, pemberian keringanan denda, dan sebagainya.
Kedua, seharusnya dalam prinsip kehati-hatian harus disandingkan dengan prinsip berusaha yang sesuai dengan etika Islam, terutama dalam prinsip  keadilan  dan  keseimbangan  antara  kedua  belah  pihak  sesuai dengan  porsinya  masing-masing  dalam  pembagian  nisbah  bagi  hasil. Namun, seluruh peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merujuk bahwa  mitra  aktiflah  yang  akan  menjadi  penanggung  apabila  usahanya mengalami  resiko  kegagalan  –  walaupun  dalam  peraturan  selalu
13 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 72.
disebutkan karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja dilakukan oleh mitra aktif.
Namun,  menurut  penulis,  hal  tersebut  jelas  sekali  bertentangan dengan  prinsip  kemitraan  yaitu  membagi  keuntungan  dan  juga  resiko. Bahkan  dalam  PSAK  105  paragraf  11  yang  mengatur  tentang  prinsip pembagian  usaha  atau  bagi  hasil,  dinyatakan  bahwa  istilah profit  and  loss sharing tidak tepat digunakan, karena yang dibagi adalah keuntungannya saja,  sedangkan  ruginya  hanya  ditanggung  sendiri  oleh  pihak  pemilik dana. Karena itu kemudian istilah yang dipakai adalah bagi hasil, seperti yang tercantum dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.
Berdasarkan  penulusuran  berbagai  peraturan  yang  mendukung tersebut, perlu dilakukan sebuah rekonstruksi terhadap konsep yang telah ada saat ini, yang mengembalikan kepada konsep
kemitraan/keseimbangan  atau  keadilan,  dimana  pembagian  selain terhadap keuntungan juga terhadap kerugian.
Oleh  karena  itu,  saat  nasabah  atau mudharib mengalami  kerugian bank  syariah  bisa  melakukan reschedulling (upaya  penyelamatan pembiayaan  dengan  melakukan  perubahan  syarat-syarat  perjanjian pembiayaan  yang  berkenaan  dengan  jadwal  pembayaran  kembali pembiayaan  atau  jangka  waktu,  seperti  perpanjangan  jangka  waktu pelunasan  pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan pembiayaan  sesuai  dengan cash  flow -nya), reconditioning (upaya penyelamatan  pembiayaan  dengan  cara  melakukan  perubahan  atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan, ini dilakukan dengan melakukan  perubahan  tata  cara  perhitungan  bagi  hasil,  pemberian keringanan  denda,  dan  sebagainya,  yang  dimaksudkan  untuk  membantu debitur  di  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah),  dan pembiayaan ulang dalam skema Qardhul Hasan , dengan tetap membiarkan jaminan dalam kondisi semula. 14
Adapun rekonstruksi konsep jaminan yang ditawarkan adalah jika terpaksa  dilakukan  pengambil-alihan  agunan,  maka  nilai  yang  diambil bukan merupakan nilai terendah yang ada antara penilai intern bank dan penilai  independen  jaminan,  namun  diambil  rata-rata  dari  kedua  penilai tersebut.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  kedhaliman  yang mungkin terjadi dalam menilai aset yang diagunkan.
14 Muhammad, Manajemen  Bank  Syariah ,  2005,  (Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN, 2008), h. 315.
Konsep  kedua  adalah  perlunya  dilakukan  loss  sharing  dalam proses pembebanan terhadap jaminan yang telah diambil alih. Jika konsep semula  adalah  semuanya  dibebankan  kepada  nasabah,  maka  perlu dilakukan  perubahan  menjadi  dibagi    secara  proporsional  sesuai  dengan modal yang dimitrakan.
Penulis belum menemukan sebuah literatur yang mengilustrasikan rekonstruksi  konsep  ini.  Namun  setidaknya,  rekonstruksi  konsep  ini didasarkan  pada  prinsip  keadilan/keseimbangan  atau  kemitraan. Sehingga, resiko terjadi pembiayaan bermasalah bisa berkurang atau tidak akan  terjadi  sama  sekali,  serta  jika  mengalami  kerugian  nasabah  tidak terlalu  besar  menanggung  kerugiannya.  Jika,  pembiayaan  bermasalah berkurang maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan semakin kuat dan kokoh.
Ketiga, harus adanya aturan tambahan dalam prinsip kehati-hatian untuk  menjelaskan  atau  menyempurnakan  isi  dari  pasal  29,  yaitu penyediaan  informasi  tersebut  harus  dapat  memuat  keadaan  bank termasuk  kecukupan  modal  dan  kualitas  aset. Apabila  informasi  tersebut telah  tersedia  atau  disediakan,  bank  dianggap  telah  melaksanakan pengurangan terhadap pembiayaan bermasalah. Sebab, informasi tersebut perlu  diberikan  dalam  hal  bank  bertindak  sebagai  perantara  penempatan dana  dari  nasabah  atau  pembelian/penjualan  surat  berharga  untuk kepentingan  dan  atas  perintah  nasabahnya,  sehingga  bank  tidak  tidak hanya memutarkan asetnya dalam surat berharga, melainkan aset tersebut berputar  dalam  sektor  riil  baik  itu  pembiayaan mudharabah,  musyarakah, murabahah, dan  sebagainya  dengan  resiko  yang  tinggi  dibandingkan bermain surat berharga.

## Simpulan
Kondisi  perbankan  saat  ini  masih  sangat  rapuh  dan  rawan pembiayaan  bermasalah,  hal  ini  disebabkan  karena  prinsip  kehati-hatian tersebut cendrung kurang efektif diterapkan, di samping lemahnya kontrol dari  BI.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  aturan  tambahan  dalam  prinsip  ini melalui screening,  monitoring ,  perpanjangan  perubahan  atas  sebagian  atau seluruh  syarat  perjanjian  pembiayaan  bermasalah,  ini  dilakukan  dengan melakukan  perubahan  tata  cara  perhitungan  bagi  hasil,  pemberian keringanan  denda,  dan  sebagainya.  Serta  adanya  aturan  atau  hukum syariah  yang  melandasi  dari  prinsip  ini  dengan  menyandingkan  dengan prinsip usaha yaitu prinsip keseimbangan atau kemitraan berbagi untung dan  rugi  serta  dilakukan loss-sharing dalam  proses  pembebanan  terhadap
jaminan  yang  telah  diambil  alih.  Jika  konsep  semula  adalah  semuanya dibebankan  kepada  nasabah,  maka  perlu  dilakukan  perubahan  menjadi dibagi    secara  proporsional  sesuai  dengan  modal  yang  dimitrakan, sehingga  sesuai  dengan  etika  Islam.  Serta  pembiayaan  bermasalah  dalam operasional  bank  syari‟ah  dapat  diminimalisir,  dan  nasabah  tidak  terlalu besar menanggung kerugiannya.

## Daftar Pustaka
Ali  Hasan ,  Manajemen  Bisnis  Syari’ah ,  Cet.  I,  (Yogyakarta:  Pustaka Belajar, 2009). http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/SK-BMPK-31-177.pdf http://www.scribd.com/Analisis-Pengaruh-Prinsip-Prudential-banking- Terhadap, (21-08-2008)
Johannes  Ibrahim, Cross  Default  dan  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya Penyelesaian  Kredit  Bermasalah ,  Cet.  I,  (Bandung,  PT.  Refika Aditama, 2004).
Khadim al Haramain asy Syarifain. Al-qur’an dan Terjemahannya . Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Qur‟an Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 2005, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008)
---------------, Manajemen  Pembiayaan  Mudharabah  di  Bank  Syariah , (Jakarta:Rajawali Pers, 2008).
Muhammad  Syafi‟I  Antonio, Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktek ,  (Jakarta: Gema Insani, 2001). Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank , Cet. I , (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).
Veithzal  Rivai, Islamic  Financial  Management:Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi Panduan  Praktis  untuk  Lembaga  Keuangan,  Nasabah,  Praktisi,  dan Mahasiswa (Jakarta  Utara  :  CV.  Kharisma  Putra  Utama  Offset, 2008). www.bi.go.id, di akses tanggal (23-09-2010). www.Prinsip Mengenal Nasabah.com/Kompas2008/10/16/03