Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti

## SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU DAN PENYELESAINNYA OLEH PERADILAN TATA  USAHA NEGARA
Oleh : Herma Yanti 

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan
Umum  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  telah  memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan diberikannya  kewenangan  baru  kepada  Pengadilan  Tinggi Tata  Usaha  Negara  untuk  menyelesaikan  sengketa  baru dibidang pemilihan umum, yang disebut dengan sengketa tata usaha  negara  pemilu.    Berbeda  dengan  sengketa  tata  usaha
Negara  yang  sudah  dikenal sebelumnya,  para  pihak  dalam sengketa  tata  usaha  Negara  pemilu  ini  lebih  spesifik  yaitu penyelenggara  pemilu  dengan  calon  peserta  pemilu.
Begitupun mekanisme penyelesaiannya juga berbeda dengan penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  sebagaimana  diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha Negara. Untuk itu, tulisan  ini  membahas  lebih  lanjut  tentang  apakah  yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara pemilu tersebut dan  bagaimana  pula  mekanisme  penyelesaiannya  oleh pengadilan tinggi tata usaha Negara.
Kata Kunci: Sengketa, Penyelesaian, Pemilu

## A. Pendahuluan
Peradilan  Tata Usaha Negara (PTUN) atau peradilan administrasi  merupakan  peradilan  yang  bertujuan    untuk mengembangkan  dan  memelihara  administrasi  negara  yang tepat menurut hukum (rechmatig) atau tepat menurut undang-
 Pengajar Fakultas Hukum Unbari.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
undang  (wetmatig)  atau  tepat  secara  fungsional  (efektif)  dan atau berfungsi secara efisien. 1 Senada dengan itu,  Menurut Syahran  Basah,  tujuan  peradilan  administrasi  adalah  untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi  rakyat  maupun  bagi  administrasi  Negara  dalam  arti terjaganya  keseimbangan  kepentingan  masyarakat  dengan kepentingan individu. 2
Tujuan  itu  juga  dapat  dirumuskan  yaitu    untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi  warga  atas  tindakan badan/pejabat  tata usaha  negara  yang  melawan  hukum, merugikan  dan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi badan/pejabat tata usaha negara sendiri yang bertindak benar sesuai dengan hukum serta melakukan pengawasan (control) terhadap  tindakan-tindakan  badan/pejabat  tata  usaha  negara, baik  secara  preventif  maupun  represif.  Dengan  demikian akan  terjaga  dan  terwujud  keserasian,  keseimbangan,  dan keselarasan  antara  kepentingan  individu  dengan  kepentingan masyarakat. 3
Sehubungan  dengan  itu,  PTUN  sebagai  salah  satu lembaga  peradilan  sejak  dibentuk  berdasarkan  Undang-
1 Prajudi Atmosudirjo, Masalah Organisasi Peradilan
Administrasi  Negara,  (Makalah),  BPHN,  Simposium  Peradilan  Tata Usaha Negara, Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 69
2 Syahran  Basah,  Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, hal. 154.
3 SF. Marbun, Peradilan administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 21
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  Tata Usaha Negara dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  dan  diubah  kedua  kalinya  dengan  Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009,    mempunyai  kewenangan menyelesaikan  sengketa  yang  disebut  dengan  sengketa    tata usaha negara.
Sengketa  tata  usaha  negara  adalah  sengketa  yang timbul  dalam  bidang  tata  usaha  negara  antara  orang  atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  termasuk sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986)
Berdasarkan ketentuan tersebut,  seseorang atau badan hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya    dirugikan  oleh suatu  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat tata  usaha  negara,  maka  untuk  penyelesaiannya  dapat ditempuh  dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  tata usaha  negara  agar  keputusan  yang  dianggap  merugikan tersebut  dibatalkan  atau  dinyatakan  tidak  sah.  Yang  dapat menjadi  penggugat  hanyalah  seseorang  atau  badan  hukum perdata  yang  dirugikan  oleh  keluarnya  keputusan  tata  usaha negara, sedangkan tergugatnya adalah badan atau pejabat tata
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
usaha  negara  yang  mengeluarkan  keputusan  tata  usaha negara.
Adapun keputusan  yang  menjadi objek sengketa  atau keputusan  yang    dapat  diajukan  gugatan  ke  pengadilan  tata usaha  negara  tersebut  dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  3, yaitu  “Penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual, dan  final,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang atau badan hukum perdata”.
Ketentuan  di  atas,  memberikan  batasan  yang  tegas tentang    kewenangan  PTUN  dalam  menyelesaikan  sengketa tata usaha negara yang diakibatkan oleh keluarnya keputusan tata  usaha  negara.  Bahwa  kategori  keputusan  yang  dapat diajukan ke PTUN  yaitu Penetapan tertulis, hal ini menunjuk kepada isi keputusan, sehingga jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara  yang  mengeluarkannya,  maksud  serta mengenai hal apa isi tulisan, dan kepada siapa tulisan tersebut ditujukan.    Keputusan  yang  dapat  digugat  tersebut  hanyalah keputusan yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  tata usaha  negara  yang  bersi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara, bersifat  konkret  yang  artinya  objek  yang  diputuskan  dalam keputusan  tersebut  tidak  abstrak  tetapi  berwujud,  tertentu atau  dapat  ditentukan.  Bersifat  individual,  artinya  keputusan
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
tersebut  tidak  ditujukan  untuk  umum,  tetapi  tertentu,  baik alamat  maupun  hal  yang  dituju.  Sedangkan  bersifat  final artinya  sudah  defenitif  atau  karenanya  dapat  menimbulkan akibat hukum.
Selain  penetapan  tertulis  sebagaimana  diatur  Pasal  1 angka  3  yang  menjadi  objek  sengketa  di  PTUN,  sebagai pengecualiannya  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  3 yang  menyatakan  bahwa  “Apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata
Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang
dimohonkan  kepadanya,  sedangkan  hal  itu  menjadi kewajibannya,  maka  hal  tersebut  disamakan  dengan Keputusan Tata Usaha Negara”. Dalam hal ini Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, tapi sikap diam  dari  pejabat  yang  tidak  mengeluarkan  keputusan  yang menjadi  kewajibannya  tersebut,  yang  dianggap  telah mengeluarkan keputusan, sehingga hal ini juga dapat menjadi objek sengketa di PTUN.
Berdasarkan uraian di atas,jelaslah bahwa
kewenangan  PTUN  berdasarkan  UU  tentang  PTUN  adalah menyelesaikan sengketa tata usaha Negara antara
orang/badan  hukum  perdata  sebagai  penggugat  dengan badan/pejabat  tata  usaha  Negara  sebagai  tergugat,  akibat dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  Negara  sebagaimana diuraikan di atas.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
Dalam  perkembangannya,  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kewenangan peradilan tata usaha  negara    menjadi  diperluas    dengan  diberikannya kewenangan  baru  kepada  Pengadilan  Tinggi    Tata  Usaha Negara,  yaitu  untuk    menyelesaikan  sengketa  tata  usaha negara  pemilu.  Sengketa  tata  usaha  negara  pemilu  ini merupakan  jenis  sengketa  baru  yang  sebelumnya  belum pernah diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya, baik Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003  maupun  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  untuk  memahami  lebih kanjut  tentang  sengketa  tata  usaha  negara  pemilu  ini  baik tentang para pihak  yang bersengketa maupun pokok pangkal yang  menjadi  sengketa  serta  bagaimana  penyelesaiannya  di peradilan  tata  usaha  negara,  maka  penulis    membahasnya lebih lanjut dengan pokok permasalahannya yaitu (1) apakah yang  dimaksud  dengan  sengketa  tata  usaha  negara  pemilu dan,  (2)    bagaimanakah  mekanisme  penyelesaiannya  oleh peradilan tata usaha negara?

## B. Sengketa Tata Usaha Pemilu
Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  bahwa sengketa tata  usaha  negara  pemilu  merupakan  sengketa  yang  baru dikenal  setelah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum  anggota  DPR,  DPD  dan
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
DPRD. Berdasarkan Pasal 268  ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012,  yang  dimaksud  dengan  sengketa tata  usaha  negara pemilu    adalah    sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,  DPRD  kabupaten/kota,  atau  partai  politik  calon Peserta  Pemilu  dengan  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Selanjutnya  dalam  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:
a. KPU  dan  Partai  Politik  calon  Peserta  Pemilu  yang  tidak lolos verifikasi  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan KPU  tentang  penetapan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
b. KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  dengan calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat  dikeluarkannya  Keputusan  KPU  tentang  penetapan daftar  calon  tetap  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  65 dan Pasal 75.
Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa sengketa tata  usaha  negara  pemilu  timbul sebagai  akibat  keluarnya keputusan  KPU  yang  berkaitan  dengan  penetapan  partai politik  yang    lulus  atau  tidak  sebagai  peserta  pemilu  dan
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
penetapan lulus atau tidaknya calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dapat  dinyatakan  bahwa keputusan  KPU,  KPU Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  yang  dapat  menjadi pangkal sengketa  apabila :
1. Partai  Politik  dinyatakan  tidak  lolos  verifikasi  sebagai peserta pemilihan umum oleh KPU;
2. Calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari daftar calon tetap oleh KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;
Dengan  demikian  yang  menjadi  pihak  Penggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilu adalah :
1. Partai  Politik  calon  peserta  pemilu  yang  tidak  lolos verifikasi
2. Calon anggota DPR yang dicoret dari daftar calon tetap
3. Calon anggota DPD yang dicoret dari daftar calon tetap
4. Calon  anggota  DPRD  Provinsi  yang  dicoret  dari  daftar calon tetap
5. Calon  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  yang  dicoret  dari daftar calon tetap.
Sedangkan pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara pemilu ini adalah :
1. Komisi Pemilihan Umum
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
Adapun  yang  menjadi  objek  gugatan  dalam  sengketa tata  usaha  negara  pemilu  ini  adalah  Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  tentang  Penetapan  Partai  Politik  calon Peserta  Pemilu  dan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  tentang  Penetapan  Daftar  Calon  Tetap anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota.  Jadi,  tidak  semua  Keputusan  KPU/KPU Propinsi/KPU  Kabupaten/Kota  yang    menjadi  objek  dalam sengketa tata usaha negara pemilu, tetapi hanya terbatas pada jenis  keputusan  sebagaimana  telah  diuraikan.  Hal  ini sekaligus  membedakan  antara  sengketa  pemilu  dengan sengketa  tata  usaha  negara  pemilu.  Karena  tidak  semua sengketa  pemilu  merupakan  sengketa  tata  usaha  negara pemilu.  Berdasarkan  Pasal  257  UU  Nomor  8  Tahun  2012, sengketa  pemilu  adalah  sengketa  yang  terjadi  antar  peserta pemilu  dan  sengketa  peserta  pemilu dengan  penyelenggara pemilu  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU,  KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Dari ketentuan ini terlihat bahwa sengketa pemilu bisa terjadi antar peserta pemilu dan antar  peserta  pemilu  dengan  penyelenggara  pemilu  akibat keluarnya  keputusan  penyelenggara  pemilu  (KPU/KPU Provinsi/KPU  Kabupaten/Kota).  Berdasarkan  ketentuan tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  sengketa  tata  usaha  negara pemilu  termasuk  dalam  sengketa  pemilu,  tapi  tidak  semua
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
sengketa  pemilu  merupakan  sengketa  tata  usaha  negara pemilu.
Dari  penjelasan  di  atas  jelas  jika  dalam  sengketa  tata usaha  negara  yang  sudah  biasa  dikenal  sebagaimana  diatur dalam  Undang_undang  Nomor  5  tahun  1986  tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah
Undang_undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009,  pihak  penggugatnya  adalah  orang atau    badan  hukum  perdata  yang  merasa  dirugikan  oleh keluarnya  keputusan  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara, sedangkan  tergugatnya  adalah  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang  ada  padanya  atau  yang  dilimpahkan  kepadanya. Sedangkan  pada  sengketa  tata  usaha  negara  pemilu  para pihaknya  lebih  spesifik,  pihak  penggugatnya  adalah  calon peserta  pemilu,  yaitu    partai    politik  calon  peserta  pemilu, calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Propinsi  dan  DPRD kabupaten/kota.  Sedangkan  tergugatnya  hanyalah  KPU, KPUD  Provinsi  dan  KPUD  Kabupaten/Kota  sebagai penyelenggara pemilu yang mengeluarkan keputusan.

## C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu mirip dengan  penyelesaian  sengketa  tata  usaha  Negara  pada umumnya,  terlebih  dahulu  harus  diselesaikan  melalui  upaya
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
administrative  yang  tersedia.  Apabila  upaya  administrative ini  telah  ditempuh  dan  penggugat  tetap    merasa  tidak  puas, barulah  dapat  dilakukan  penyelesaian  dengan  mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara,  yang dalam hal ini penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan  tinggi tata usaha negara. 4
Penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  pemilu  juga dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah terlebih  dahulu  diselesaikan  di  Bawaslu.  Hal  ini  didasarkan atas ketentuan Pasal Pasal 259 ayat (2)  UU Nomor 8 Tahun 2012  yang  menyatakan    bahwa  :  “sengketa  pemilu  yang berkaitan dengan  verifikasi  partai  politik  peserta  pemilu  dan daftar  calon  tetap  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  propinsi  dan DPRD  kabupaten/kota  diselesaikan  terlebih  dahulu  di
Bawaslu”.
Dengan demikian Partai politik calon peserta pemilu yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh  keputusan  KPU yang  menyatakan  tidak  lolos  verifikasi,  dan  calon  anggota DPR,  DPD,  DPRD  propinsi  maupun  calon  DPRD kabupaten/kota  yang  merasa  dirugikan  karena  dicoret  dari daftar calon tetap, maka harus diselesaikan terlebih dahulu di
Bawaslu. Penyelesaian di Bawaslu ini merupakan penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  pemilu  melalui
4 Lihat Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
upaya administratif yang harus dilewati sebelum mengajukan gugatan  ke  peradilan  tata  usaha  negara.  Dalam  hal  ini Bawaslu  akan  memeriksa  dan  menyatakan  benar  tidaknya keputusan  yang  dikeluarkan  KPU,  KPUD  Propinsi  atau KPUD  Kabupaten/kota.  Penyelesaian  oleh  Bawaslu  ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :
a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
b. Mempertemukan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
Apabila  upaya  administratif  yang  dilakukan  di Bawaslu  tidak  ditemukan  penyelesaian,  maka  para  pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  kepada  pengadilan  tinggi tata usaha negara.
Adapun  mekanisme  penyelesaian    oleh  pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 269 yang menyatakan  sebagai berikut :
(1) Pengajuan  gugatan  atas  sengketa  tata  usaha negara  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 268 ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan  setelah  seluruh  upaya  administratif  di
Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan.
(2) Pengajuan  gugatan  atas  sengketa  tata  usaha negara  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilakukan  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu.
(3) Dalam  hal  pengajuan  gugatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  kurang  lengkap,
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
penggugat  dapat  memperbaiki  dan  melengkapi gugatan  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak diterimanya  gugatan  oleh  pengadilan  tinggi  tata usaha negara.
(4) Apabila  dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  penggugat  belum menyempurnakan  gugatan,  hakim  memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.\ (5) Pengadilan  tinggi  tata  usaha  negara  memeriksa dan  memutus  gugatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  paling  lama  21  (dua  puluh  satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. (6) Terhadap  putusan  pengadilan  tinggi  tata  usaha negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6) hanya  dapat  dilakukan  permohonan  kasasi  ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (7) Permohonan  kasasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (7)  paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak putusan  pengadilan  tinggi  tata  usaha  negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) (8) Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  wajib memberikan  putusan  atas  permohonan  kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  permohonan kasasi diterima. (9) Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (9)  bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (10) KPU  wajib  menindaklanjuti  putusan  pengadilan tinggi  tata  usaha  negara  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (6)  atau  putusan  Mahkamah  Agung
Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
Berdasarkan Pasal 269 di atas, pengajuan gugatan ke pengadilan  tinggi  tata  usaha  negara  dilakukan  paling  lama  3
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
(tiga)  hari  kerja  setelah  dikeluarkannya  Keputusan  Bawaslu. Dari  sini  terlihat,  batas  waktu  pengajuan  gugatan  yang diberikan  undang-undang  sangat  singkat  karena  paling  lama hanya  tiga  hari  kerja  setelah  dikeluarkannya  Keputusan Bawaslu.  Apabila  gugatan  yang  diajukan  dinilai  kurang lengkap, batas waktu yang diberikan untuk memperbaiki juga sangat  singkat,  karena    penggugat  hanya  diberi  waktu  untuk memperbaiki  dan  melengkapi  gugatan  paling  lama  3  (tiga) hari  kerja  sejak  diterimanya  gugatan  oleh  pengadilan  tinggi tata  usaha  negara.  Apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut,
penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan  putusan  bahwa  gugatan  tidak  dapat  diterima. Terhadap  putusan  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  upaya hukum.
Sehubungan  dengan  itu,  agar  gugatan  penggugat dapat  langsung  diterima    dan  penggugat  tidak  harus  bolak balik memperbaiki gugatan, penggugat harus memperhatikan syarat-syarat gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam  Pasal 56  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  PTUN,  yaitu    harus  memuat identitas  lengkap  penggugat  (  nama,  kewarganegaraan, tempat  tinggal,  dan  pekerjaan  penggugata  atau  kuasanya), identitas  lengkap  tergugat  (nama,  jabatan,  dan  tempat kedudukan  tergugat),    dasar  gugatan  (posita)  dan  hal  yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan (petitum). Apabila
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
gugatan  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  seorang  kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah, dan  gugatan  sedapat  mungkin  juga  disertai  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  disengketakan,  dalam  hal  ini  tentunya Keputusan  KPU  tentang  Penetapan  Partai  Politik  Peserta Pemilu atau Keputusan KPU/KPU  Provinsi/ Keputusan KPU Kabupaten/Kota  tentang  Penetapan  Daftar  Calon  Tetap Pemilu.  Hal  ini  penting,  karena  keputusan  tersebut merupakan objek yang disengketakan.
Jangka waktu untuk memeriksa dan memutus gugatan oleh  pengadilan  tinggi  tata  usaha  dilakukan  dalam  jangka waktu  paling  lama  21  (dua  puluh  satu)  hari  kerja  sejak gugatan dinyatakan lengkap. Apabila para pihak merasa tidak puas  dengan  keputusan  pengadilan  tinggi  tata  usaha  negara, upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  hanya  dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka  waktu    paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak dikeluarkannya  putusan  pengadilan  tinggi  tata  usaha  negara. Selanjutnya  Mahkamah  Agung  wajib  memberikan  putusan atas permohonan kasasi  tersebut paling lama 30  (tiga puluh) hari  kerja  sejak  permohonan  kasasi  diterima.  Dalam  hal  ini, putusan Mahkamah Agung merupakan putusan  yang bersifat terakhir  dan  mengikat  serta  tidak  dapat  dilakukan  upaya hukum lain. KPU wajib  menindaklanjuti putusan pengadilan
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
tinggi  tata  usaha  negara atau  putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  terlihat  bahwa undang-undang  memberikan  batasan  waktu  yang  cukup singkat  dalam  penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara pemilu.  Bila  ditotal  jumlahnya,  mulai  dari  proses  pengajuan gugatan  hingga  pelaksanaan  keputusan  oleh  KPU,  memakan waktu paling lama selama 65 (enam puluh lima) hari kerja.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Sengketa  tata  usaha  negara  pemilu  merupakan  salah satu  sengketa  pemilu  yang  diatur  dalam  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan Umum  DPR,  DPD,  dan  DPRD.    Sengketa  tata  usaha negara  pemilu  merupakan  sengketa  yang    terjadi antara  partai  politik  calon  peserta  pemilu  yang dinyatakan tidak lolos verivikasi berdasarkan keputusan  KPU, dan  antara  KPU,  KPUD  Provinsi, KPUD  Kabupaten/Kota  dengan  calon  anggota  DPR, DPD,  DPR  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota  yang dicoret  dari  daftar  calon  tetap  peserta  pemilu.  Jadi sengketa  tata  usaha  Negara  pemilu  ini  berpokok pangkal  pada  lahirnya  keputusan  KPU/KPUD Provinsi/KPUD Kabupaten/Kota.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
b. Penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara  pemilu dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah  terlebih  dahulu  diselesaikan  oleh  Bawaslu. Pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara  dilakukan  paling  lambat  tiga  hari  setelah keluarnya  putusan  oleh  Bawaslu.    Bila  gugatan dinyatakan  kurang  lengkap,  maka  penggugat  diberi kesempatan  untuk  memperbaiki  dan  melengkapinya hanya  dalam  jangka  waktu  tiga  hari  sejak  gugatan diterima  oleh  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha  Negara. Apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat tidak dapat  melengkapinya,  maka  hakim  memutuskan bahwa  gugatan  tidak  dapat  diterima,  dan  terhadap putusan  ini  tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum.
Apabila gugatan sudah dinyatakan lengkap,
pengadilan  tinggi  tata  usaha  Negara  memeriksa  dan memutus  gugatan  dalam  jangka  waktu  paling  lama 2a1  hari  kerja  sejak  gugatan  dinyatakan  lengkap. Apabila  para  pihak  tidak  dapat  menerima  putusan tersebut,  maka  dapat  mengajukan  upaya  hukum dengan mengajukan permohonan kasasi ke
Mahkamah Agung, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja  sejak  keluarnya  putusan  pengadilan  tinggi  tata usaha  negara.  dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  wajib memberikan  putusan  dalam  jangka    waktu  paling
lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan  Mahkamah  Agung  ini  bersifat  terakhir  dan tidak  dapat  dilakukan  upaya  hukum  lagi.  Untuk  itu, KPU  wajib  menindaklanjutinya  dalam  jangka  waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## 2. Saran
a. Agar  KPU,  KPUD  Provinsi,  KPUD  Kabupaten/Kota dapat bersikap objektif dan hati-hati dalam
mengeluarkan  keputusan,  agar  tidak  menjadi  pokok sengketa yang dapat merugikan para pihak;
b. Agar  pihak  yang  menerima  keputusan  (partai politik/calon  anggota  DPR,  calon  anggota  DPD,  calon anggota  DPRD  Provinsi  dan  calon  anggota DPRD Kabupaten/Kota,  sebelum  mengajukan  gugatan  atas keputusan  KPU,  terlebih  dahulu  introspeksi  diri sehingga  tidak  perlu  membuang-buang  waktu,  tenaga dan pikiran;
c. Dengan  adanya  penambahan  kewenangan  Peradilan
Tata  Usaha  Negara  oleh  UU  Nomor  8  Tahun  2012, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga peradilan, sehingga dapat mengurangi bahkan
menghilangkan  kecenderungan  penilaian  masyarakat
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu.....– Herma Yanti
yang  selama  ini  cenderung  menilai  lemahnya pelaksanaan putusan PTUN.
d. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  ini  telah mengatur  bahwa  KPU  wajib  menindaklanjuti  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  sesuai  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Namun kewajiban  ini  belum  diikuti  dengan  sanksi  yang  tegas bila  KPU  tidak  melaksanakannya.  Karena  itu,  agar lebih  efektif,  mestinya  kewajiban  itu  juga  diikuti dengan  sanksi  yang  tegas  apabila  KPU  tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

## E. Daftar Pustaka

## Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Buku UU Beracara di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,    Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 2003 SF. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi  di  Indonesia,  UII  Press,  Yogyakarta, 2003 Syahran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985 Philipus  M.  Hadjon  dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative  Law, Gajah  Mada  University  Press,
Surabaya, 1994.