## MODEL LEMBAGA REFORMASI REGULASI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI
Iswantoro Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: iswan_uin@yahoo.com

## Abstract
The problem of law enforcement in Indonesia is inconsistency, disharmony and over regulation. The quality of legislation is not good, faced with the absence of a system that can respond quickly to these conditions. Regulatory reform as an effort  to  change  radical  and  fast  influences  is  expected  to  be  a  step  that  can  be taken  to  improve  the  system  of  legislation  in  Indonesia.  Efforts  to  improve  the system  of  legislation  have  been  sought  from  TAP  MPRS  Number  XX  /  MPRS  / 1966,  TAP  MPRS  Number  III  /  MPR  /  2000,  Law  Number  10  Year  2004 concerning  Establishment  of  Legislation  and  Law  Number  12  Year  2011 concerning  Establishment  of  Legislation  Regulations.  But  it  has  not  shown satisfactory  results.  The  issue  of  the  quality  of  legislation  and  its  systems  still causes problems in supporting improvements in various sectors.
Key Word : Regulation, Reformation, and Globalization

## Abstrak
Permasalahan  perturan  perundang-undangan  di  Indonesia  adalah inkonsistensi,  disharmoni  dan  over  regulasi.  Kualitas  peraturan  perundang- undangan  yang  tidak  baik,  dihadapkan  pada  ketiadaan  sistem  yang  dapat merespon  dengan  cepat  kondisi  tersebut.  Reformasi  regulasi  sebagai  upaya perubahan radikal dan berpengaruh cepat diharapkan menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya  perbaikan  dalam  sistem  perundang-undangan  telah  diupayakan  dari  TAP MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966,  TAP  MPRS  Nomor  III/MPR/2000,  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Namun  belum  menampakkan  hasil  yang memuaskan. Persoalan kualitas peraturan perundang-undangan beserta sistemnya masih  menimbulkan  permasalahan  dalam  mendukung  perbaikan  di  berbagai sektor
Kata Kunci : Regulasi, Reformasi dan Globalisasi

## PENDAHULUAN
mandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  tidak  terlepas  dari  adanya kristalisasi  ide-ide  demokrasi  dari  berbagai  komponen  bangsa  dan perjalanan  kehidupan  kenegaraan.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa amandemen atas UUD 1945 adalah suatu pergumulan pemikiran kenegaraan yang konstruktif  dan  obyektif. 1 Menurut  KC.  Wheare,  suatu  konstitusi  diubah  hanya dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana. Salah satu alasan  yang  menjadi  latar  belakang  pemikiran  amandemen    UUD  1945  adalah dominasi kekuasaan eksekutif ( executif heavy ) dan peraturan perundang-undangan tidak  tertib  akibat  UUD  mengandung  pasal-pasal  yang  fleksibel    sehingga  dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran. 2
Indonesia adalah  negara hukum yang menganut sistem hukum kontinental dengan  sendi  utama  hukum  tertulis  (peraturan  perundang-undangan)  yang memerlukan tertib hukum secara hirarkis dalam proses pembentukkannya. 3 Tertib hukum  tersebut  harus  dimulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  dengan pengundangan  produk  hukum  yang  dihasilkan,  karena  hukum  pada  dasarnya dipahami  sebagai  sarana  menata  perilaku  masyarakat  menjadi  lebih  baik  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional  yakni  masyarakat  yang  adil dan  negara  berkewajiban  melaksanakan  pembangunan  hukum  nasional  yang dilakukan  secara  terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem  hukum nasional  yang  menjamin  pelindungan  hak  dan  kewajiban  segenap  rakyat
1 Udiyo  Basuki,  “Amandemen  Kelima  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  Amanat Reformasi dan Demokrasi”, Jurnal Panggung Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Vol.1 No.1 Januari 2015, hlm.1.
2 Ada  beberapa  alasan  yang  menjadi  latar  belakang  pemikiran  amandemen  UUD  1945 diantaranya, pertama, UUD  1945  telah  membentuk  struktur  ketatanegaraan  yang  bertumpu  pada kekuasaan  tertinggi  yaitu  Majelis  Permusyawaratan    Rakyat  (MPR)  selaku  pelaksana  kedaulatan rakyat. Kedua, UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif  (Presiden),  sehingga  sistem  ketatanegaraan  dominan  dikuasai  oleh  Presiden  ( executif heavy). Ketiga, UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang fleksibel  sehingga dapat menimbulkan lebih  dari  satu  tafsiran. Keempat, UUD  1945  terlalu  banyak  memberikan  kewenangan  kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan UU dan Rumusan UUD 1945  tentang semangat penyelenggaraan negara, belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar  tentang  kehidupan  yang  demokratis,  supremasi  hukum,  pemberdayaan  masyarakat, peghormatan  HAM  dan  Otonomi  Daerah.  Disarikan  dari  Pataniari  Siahaan,  2012, Politik  Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 1-3.
3 Enny  Nurbaningsih,  dkk,  2009, “ Pengawasan  terhadap  Produk  Hukum  Daerah  dalam Rangka  Mewujudkan  Pembangunan  Hukum  Nasional”, Laporan  Penelitian, Kerjasama  Dewan Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  dengan    Pusat  Kajian  Dampak  Regulasi  dan  Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.

## A
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. 4
Dalam  sistem  hukum kontinental ,  hirarki  peraturan  perundang-undangan mengandung makna peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  perndang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  hanya  dapat  dibentuk  jika  ada delegasi  dari  peraturan  yang  lebih  tinggi. 5 Kejelasan  hirarki  ini  akan  terkait dengan keabsahan peraturan yang dibuat. Dengan demikian akan memberi arahan bagi  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  mempunyai  kewenangan untuk membentuk hukum yang tertib dan  sejalan dengan substansi UUD Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  merupakan  norma  hukum  tertinggi  di negara Indonesia. 6
Muatan  UUD  1945  menganut  pembagian  kekuasaan  secara  horisontal dan  vertikal. 7 Sistem  pembagian  kekuasaan  secara  horisontal  diwujudkan dalam  bentuk  lembaga-lembaga  negara  beserta  kekuasaan  yang  melekat  pada dirinya,  sedangkan  pembagian  kekuasaan  secara  vertikal  dilaksanakan  melalui politik  hukum  legislasi,  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Presiden 8 dan Dewan Perwakilan Rakyat 9 untuk membentuk dan menetapkan undang-undang. 10 Salah  satu  masalah  penting  yang  menjadi  agenda  reformasi  hukum  adalah penataan  peraturan  perundang-undangan,  walaupun  telah  memiliki  beberapa instrumen  hukum  yang  mengatur  tentang  sistem  peraturan  perundang-undangan,
4 Adi  Sulistiyono,  “Menggapai  Mutiara  Keadilan:  Membangun  Pengadilan  yang Independen dengan Paradigma Moral”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005.
5 Efendi,  “The  Position  of  the  Government  in  Doing  the  Review  Towards  the  Rules  in District  After  Decision  of  the  Constitutional  Court  Number:  137/PUU-XIII/2015”, International Journal of Asy-Syir’ah, Vol. 51, No. 1 Juni 2017.
6 Ahmad  Sururi,  “Analisis  Formulasi  Instrumen  Simplifikasi  Regulasi  Menuju  Tatanan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis”, Jurnal Ajudikasi Universitas Serang Raya, Vol.1 No.2 Desember 2017,  hlm. 15-26.
7 Hendra  Nurtjahjo,  “Lembaga,  Badan  dan  Komisi  Negara  Independen  ( State  Auxiliary Agencies) di  Indonesia:  Tinjauan  Hukum  Tata  Negara”, Makalah  Diskusi  Terbatas  tentang Kelembagaan  Independen  Indonesia, Diselenggarakan  oleh  Lembaga  Administrasi  Negara  Pada Hari  Selasa  4  April  2005.  Baca  juga  Novianto  M.  Hantoro,  “Klasifikasi  Jabatan  dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No. 2, November 2016.
8 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9 Lihat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10 Lihat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
namun  terdapat  berbagai  kerancuan  terutama  terkait  jenis,  lembaga  yang berwenang mengeluarkan dan tata urutannya. 11
Pada  awal  Orde  Baru,  upaya  penertiban  peraturan  perundang-undangan pernah  dilakukan  melalui  Ketetapan  MPRS  No.XIX/MPRS/1966  tentang peninjauan  kembali  produk-produk  legislatif  negara  di  luar  produk  MPRS  yang tidak  sesuai  dengan  UUD  1945.  Selain  ketetapan  tersebut,  MPRS  juga mengeluarkan  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1996  tentang  Memorandum DPRGR  Mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan  Tata  Urutan Perundang-Undangan  Republik  Indonesia. 12 Pada  masa  reformasi,  tepatnya  pada Sidang  Umum  Tahunan  MPR  Tahun  2000,  MPR  mengeluarkan  Tap.  No. III/IV//MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan. Pasal 2 Tap. MPR tersebut menyebutkan bahwa, tata urutan peraturan perundang-undangan  merupakan  pedoman  dalam  pembuatan  aturan  hukum  di bawahnya.  Tata  urutan  peraturan  perundang-undangan    adalah  UUD  1945, Ketetapan  MPR  Rl,  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. 13
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  saat  ini  didasarkan  pada Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang  dilaksanakan  dengan  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku  dan  standar  yang mengikat  semua  lembaga  yang  berwenang  membentuk  peraturan  perundang- undangan. Dalam tataran implementasi peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan, misalnya adanya inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi .  Meminjam  istilah Richard  Suskind  menyebutkan  bahwa  hyper
11 Syihabudin,  “Kajian  Terhadap  Jenis  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 10., No.23, Mei Tahun 2008, hlm. 46-47.
12 Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1996  tersebut  ditentukan  jenis  peraturan perundang-undangan  dengan  tata  urutan:  UUD  Rl  1945,  Tap.  MPR,  UU/Perpu,  PP,  Kepres,  dan Peraturan-Peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturari Menteri, Instruksl Menteri, dan lain-lain. Menurut Bagir Manan. jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang diatur Tap. MPRS di atas ternyata  lebih  luas  daripada  yang  diatur  dalam  UUD  1945,  tetapi  leblh  sempit  dibandingkan dengan  kenyataan  yang  ada.  Dalam  praktiknya  terdapat  peraturan  peraturan  lain  yang  tldak disebutkan  di  atas,  khususnya  adalah  Peraturan  Tingkat  Daerah.  Disarikan  dari  Bagir  Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia , Ind-Hill, Jakarta, hlrn. 25.
13 Berdasarkan  Tap  No.  1/MPR/2003  tentang  Peninjauan  tertiadap  Materi  dan  Status Hukum  Ketetapan  MPRS  dan  MPR  Tahun  1960-2003,  ditentukan  bahwa  Tap.  No  lII/MPR/2000 digolongkan sebagai Ketetapan MPR yang letap berlaku sampai dengan terbentuknya UU.
regulations  atau  obesitas  hukum  dan over  rugulation . 14 Penyebabnya  adalah penyusunan regulasi yang tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan tumpang  tindih  antara  peraturan  yang  satu  dengan  peraturan  yang  lainnya. Akibanya,  produk  regulasi  menimbulkan  ketidakpastian  dan  kesenjangan perlakuan  dihadapan  hukum,  padahal  dalam  kurun  2000-2017  terdapat  35.901 peraturan,  terdiri  1  UUD  yaitu  UUD  1945,  Peraturan  Daerah  (Perda)  yaitu sebanyak 14.225 Perda, Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen dan peraturan  lembaga  non  kementerian  sebanyak  3.163  peraturan. 15 Data  yang berbeda  ditunjukkan  oleh Presiden  Jokowi  yang  menyatakan  bahwa,  Indonesia mempunyai  42.000  aturan  regulasi,  baik  yang  ada  di  Undang-Undang,  di Peraturan Presiden (Perpres), di Peraturan Pemerintah (PP), di Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda. 16
Salah  satu  langkah  penyelarasan  dan  pendisiplinan  yang  dilakukan  oleh Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  adalah,  meminta  Menteri  Dalam  Negeri (Mendagri),  Tjahjo  Kumolo  menghapus  3.000  Peraturan  Daerah  (Perda) bermasalah  tanpa  melalui  kajian,  karna  perda  yang  bermasalah  di  atas  3.000 Perda.  Langkah  tersebut  memunculkan  dualisme  pengujian  dan  pengawasan terhadap  Perda  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  keteraturan  subtansi peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  atau  meminjam  istilah  Siti  Fatimah proliferasi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Dualisme  tersebut  dapat
14 Bayu  Dwi  Anggono,  “The  Politics  of  Law  On  The  Formation  of  Responsive, Participative  and Populist Legislation  “, International  Journal  of  Business,  Economics  and  Law, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.
15 Wicipto  Setiadi,  “Dinamika  Proses  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan”, Bahan Kuliah Hukum Peraturan Perundang-Undangan Magister Hukum Tahun 2017. Baca juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 10.
16 Menurut Jokowi, Indonesia saat ini mempunyai 42.000 aturan regulasi, baik yang ada di Undang-Undang,  di  Peraturan  Presiden  (Perpres),  di  Peraturan  Pemerintah  (PP),  di  Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda. Jokowi menambahkan, yang harus diperbuat saat ini dengan persoalan-persoalan  di  atas  adalah  berpikir  sederhana.  “Seperti  inilah  yang  harus  kita  potong secepat-cepatnya.  Dipotong,  dibuang,  disederhanakan  sehingga  semuanya  menjadi  cepat  karena kita berkompetisi, kita bersaing dengan negara-negara lain yang mempunyai kecepatan yang sudah mendahului  kita.  Jokowi  juga  meminta  agar  42.000  peraturan  yang  ada  dilihat  kembali.  Ia menegaskan,  kalau  peraturan-peraturan  itu  menambah  ruwet,  menambah  panjang,  merepotkan, menambah
panjang
masalah, sebaiknya
dihapus.
Disarikan dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5744222438387/soal-perda bermasalah--presiden-- tak-perlu-dikaji-lagi--langsung-hapuskan/ accest at 28 Agustus 2018 at 15.00 WIB.
menimbulkan  inkonsistensi  dan  ketidakpastian  hukum  bagi  warga  negara  dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. 17
Proses penyelarasan dan pendisiplinan akan sulit dilakukan karena jumlah peraturan  yang  ada sangat  banyak dan cenderung sudah over regulated sehingga proses  penyelarasan  dan  pendisiplinan  tidak  mudah  untuk  dilakukan. 18 Permasalahan  tersebut,  apabila  tidak  diatasi  akan  menimbulkan  ketidakpastian hukum  bagi  masayarakat  dan  menghambat  pembangunan  ekonomi  nasional. Kepastian hukum dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan  bagi  suatu  negara  kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  faktor  yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara. 19
Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum  pada  pelaku  ekonomi,  maka  pemerintah  bertanggungjawab  mengevaluasi peraturan  perundang-undangan  yang  ada  ( existing )  saat  ini.  Lemahnya  evaluasi penataan peraturan perundang-undangan dikarenakan belum adanya lembaga dan metode  yang  memadai  dalam  melakukan  evaluasi  penataan  atau  tahap  evaluasi peraturan  perundang-perundangan. 20 Sehingga  kedepan  diharapkan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  mampu  memainkan  peranannya  sebagai  faktor pemandu,  pembimbing  dan  menciptakan  iklim  kondusif  di  tengah  meningkatnya transaksi bisnis akibat dari perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional. 21
Sejumlah  langkah  perencanaan  dan  capaian  di  atas  menunjukkan komitmen  pemerintahan  dalam  mendorong  perbaikan  regulasi  atau  peraturan perundang-undangan.  Pembenahan  regulasi  ini  perlu  menjadi  program  yang berkesinambungan bagi pemerintah tanpa tergantung pada political will penguasa. Oleh  karena  itu,  perbaikan  regulasi  yang  saat  ini  masih  terus  diupayakan,
17 Siti  Fatimah,    “Proliferasi  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah  Perubahan  UUD  1945” Disertasi , Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm.50.
18 Andi  Sandi  Ant.T.T.,  “Refleksi  Terhadap  Pembatalan  Produk  Hukum  Daerah ” , Makalah Lecture  on  Law  and  Judicial  Review:  Konstitusionalitas  Kewenangan  Kemendagri dalam  Membatalkan  Perdadi  Era  Otonomi  Daerah, Diselenggarakan  oleh  Keluarga  Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
19 Adi  Sulistiyono,  “Pembangunan  Hukum  Ekonomi  untuk  Mendukung  Pencapain  Visi Indonesia  2030”, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Hukum  Ekonomi ,  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007.
20 Putera  Astomo,  “Pembentukan  Undang-Undang    dalam  Rangka  Pembaharuan  Hukum Nasional di Era Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3 September 2014.
21 Ngadino, “Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari 2014.
walaupun  masih  fokus  pada  sektor  perekonomian,  perlu  mentargetkan  pada program reformasi regulasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Salah satunya adalah  penataan  kelembagaan  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  tugas  dan fungsi berkaitan dengan peraturan perundangundangan. Tulisan ini memfokuskan diri pada masalah mengenai model ideal lembaga reformasi regulasi Indonesia di era globalisasi. Pembahasannya akan dimulai dengan mengenali konsep reformasi regulasi dan model ideal lembaga reformasi regulasi Indonesia di era globalisasi.

## PEMBAHASAN
A. Reformasi Regulasi Indonesia
Peraturan  perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan dalam  Peraturan  Perundang-undangan. 22 Pendapat  ini  sejalan  dengan  Enny Nurbaningsih    yang  mengatakan  peraturan  perundang-undangan  adalah  setiap keputusan  tertulis  yang  dikeluarkan  pejabat  atau  lingkungan  jabatan  yang berwenang  yang  berisi  aturan  tingkah  laku  yang  bersifat  atau  mengikat  umum. 23 Pemberlakuan  peraturan  perundang-undangan  haruslah  sesuai  dengan  kaidah hukum  yang  ada.  Ketentuan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan yang  lebih  tinggi.  Sebagai  sumber  hukum  yang  mengatur  tata  urutan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  berawal  dengan  TAP  MPRS  Nomor XX/MPRS/1966,  yang  kemudian  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian di Tahun 2011 lahir Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, dengan  sendirinya  menciptakan  hierarki  baru  peraturan  perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 24
22 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
23 Enny  Nurbaningsih,  “Peningkatan  Kualitas  Perda  dalam  Menghadapi  Era  Globalisasi”, Bahan Kuliah Umum Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Tema Refleksi 71 Tahun Indonesia Merdeka: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Kuat Di Era Masyarakat Ekonomi Asean, Pada Hari Jum’at 12 Agustus 2016.
24 Rimdan, 2012, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Kencana, Jakarta, hlm. 78. Baca juga  I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  “Local  Policy  Construction  In  Implementing  Green Governance Principle”, Jurnal Public Policy and Administration Research, Vol.3, No.3, 2013.
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami  empat  kali  perubahan,  yang  satu  sama  lain  memiliki  perbedaan sekaligus  persamaan,  yaitu  TAP  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966, 25 TAP  MPRS Nomor  III/MPR/2000, 26 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, 27 Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dalam  TAP MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966,  belum  ada  kejelasan  pemaknaan  peraturan perundang-undangan,  sehingga  terdapat  bentuk  hukum  yang  berisi fat  einmalig dan  yang  berupa staatsfundamentalnorm masuk  dalam  hierarki  perundang- undangan.  Penyempurnaan  dalam  TAP  MPR  Nomor  III/MPR/2000  justru menimbulkan inkonstitusionalitas hierarki,  karena  menyejajarkan  kedudukan MPR dengan lembaga lainnya dan penetapan Perpu di bawah undang-undang. 28
Peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  hukum  Indonesia  diatur secara hirarkis atau berjenjang. Pengaturan secara hirarkis ini membawa implikasi pada  kekuatan  hukumnya.  Semakin  tinggi  tingkatan  peraturannya,  maka kaekuatan  hukumnya  juga  semakin  tinggi.  Selain  itu,  peraturan  yang  ada  di bawahnya  tidak  boleh  menyimpang  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi diatasnya. 29 Pemeringkatan  peraturan  perundang-undangan  umumnya  dibuat
25 Adapun Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di era TAP MPRS  Nomor XX/MPRS/1966 adalah  sebagai  berikut:  UUD  1945,  Tap  MPR/MPRS,  UU/PEPERPU,  PP,  Kepres,  Peraturan Pelaksana lainnya: Permen,  Instruksi Mentri,  Perda, dll.
26 Adapun  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  di  era  TAP  MPRS  Nomor  III/MPR/2000 adalah sebagai berikut: UUD 1945, TAP MPR, UU, PEPERPU, PP, KEPRES dan PERDA.
27 Adapun Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut: UUD Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,    Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU,  Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, Perdes/Peraturan yang setingkat.    Disarikan  dari  Imam  Soebechi,  2012, Op.cit ,  hlm.  7.    Baca  juga  Refly  Harun,  “Pengujian Undang-Undang”, Bahan  Ajar  Perkuliahan  Program  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada TA 2013/2014, hlm. 1-5.
28 Rimdan,  2012, Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  Konstitusi..., hlm.  79-80.  Baca  juga  Zainal Arifin Hoesein, 2013, Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang- Undangan, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.53.
29 Berkembangnya teori berjenjang ( stufentheorie ) tidak dapat dipisahkan dari tiga nama ahli hukum yaitu  Adolf  Merkl  (1836-1896),  Hans  Kelsen  dan  Hans  Nawiasky.  Berbagai  literatur  menyebutkan Adolf  Merkl  merupakan  pemikiran  yang  mencetuskan  teori  berjenjang  atau  setidaknya  Adolf  Merkl menulis  terlebih  dahulu  tentang  teori  berjenjang  ( stufentheorie). Teori  hukum  berjenjang  dari  Kelsen dipengaruhi  oleh  teori    Adolf  Merkl  yaitu  teori  tentang  tahapan  hukum  ( die  Lehre  vom  Stufenbau  der Rechtsordnung) . Dalam teori ini, Adolf Merkl menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hierarki. Norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dari tindakan hukum. Disarikan dari Paulus
untuk menyelaraskan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, di samping menyelaraskan  pemeringkatan  juga  sebagai  bentuk  mendisiplinkan  pembentukan peraturan dalam menguraikan peraturan yang dibentuknya dengan peraturan yang mendelegasikan/mengatribusikannya.  Proses  penyelarasan  dan  pendisiplinan  ini mungkin  akan  mudah  dilakukan  jika  jumlah  peraturan  yang  ada  tidak  banyak. Namun,  dalam  kasus  Indonesia,  jumlah  peraturannya  sangat  banyak  dan cenderung  sudah over  regulated sehingga  proses  tersebut  tidak  mudah  untuk dilakukan. 30
Tahun  2000-2017  terdapat  35.901  peraturan,  terdiri  1  UUD  yaitu  UUD 1945,  Peraturan  Daerah  (Perda)  yaitu  sebanyak  14.225  Perda,  Peraturan  Menteri (Permen)  sebanyak  11.873  Permen  dan  peraturan  lembaga  non  kementerian sebanyak  3.163  peraturan. Peraturan  peninggalan  Penjajah  Belanda  sebanyak  36 peraturan. 31 Jumlah  kuantitas  yang  demikian  itu  tidak  berjalan  lurus  dengan kualitas  regulasi,  hal  ini  nampak  dari  banyaknya  kaidah-kaidah  hukum  yang proses  pengujian  norma  di  kekuasaan  kehakiman.  Tercatat,  hingga  Maret  2017 terdapat 802 putusan Mahkamah Konstitusi, 203 Putusan Mahkamah Agung, dan kaidah  hukum  melalui  menafsiran  hukum  seperti  yang  terdapat  dalam  putusan pengadilan niaga yang berjumlah 168 putusan. 32
Permasalahan tersebut berakibat kontraproduktif dengan upaya meningkatkan  pergerakan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Putusan  tersebut  telah mengembalikan  kedaulatan  ekonomi  rakyat.  Dinamika  permasalahan  peraturan
Effendi Lotulung, 2000, Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Mahkamah Agung dalam Melaksanakan  Hak  uji  Materil  (Judicial  Review), Badan  Pembinaan  Hukum  Departemen  Hukum Perundang-Undangan RI Tahun 1999-2000, Jakarta,  hlm. 19. Baca juga Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum  Indonesia:  Makna,  Kedudukan,  dan  Implikasi  Hukum  Naskah  Proklamasi  17  Agustus  1945  dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konpress, Jakarta, hlm. 55-57.
30 Andi Sandi Ant.T.T., “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah ” , Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah, Diselenggarakan  oleh  Keluarga  Mahasiswa  Magister  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
31 Wicipto Setiadi, “Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Bahan Kuliah Hukum Peraturan Perundang-Undangan Magister Hukum Tahun 2017. Baca juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 10.
32 Mahkamah  Konstitusi  RI  “Rekapitulasi  Pengujian  UU  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi”, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU& menu=5) ,  Baca  juga  Mahkamah  Agung,  “Pengujian  peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan oleh Mahkamah Agung” https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/tun .
perundang-undangan  bidang  hukum  ekonomi  beserta  praktiknya    yang menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  senyatanya  menjadi  fokus  utama pembangunan  pemerintahan  saat  ini.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  menjadi indikator  dari  berjalannya  reformasi  struktural  dan  fiskal,  dihadapkan  pada tantangan  iklim  ekonomi  global  yang  mengalami  fluktuatif  sejak  melambatnya pemulihan ekonomi dunia. 33
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  mempengaruhi  tiga  hal,  besaran  APBN, pendapatan negara dan belanja negara. Sejak tahun 2012 perekonomian Indonesia telah mengalami gejolak. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDB turun di bawah 6% dan  pertumbuhan  masih  melambat,  walaupun  petumbuhan  ekonomi  Indonesia melampaui  negara  lain  di  kawasan  ASEAN.  Di  tahun  2015  berdasarkan  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  pertumbuhan  ekonomi  kuartal  I-2015  secara  komulatif sebesar  4,7  persen,  kuartal  II-2015  sebesar  4,67  persen,  kuartal  III-2015  sebesar 4.74  persen  dan  kuartal  IV  sebesar  5.04  persen, 34 sedangkan  tahun  2018 pertumbuhan  ekonomi  kuartal  I-2018  secara  komulatif    sebesar  5,06  persen, kuartal  II-2018  sebesar  5,27  persen,  kuartal  III-2018  sebesar  5.17  persen  dan kuartal IV sebesar 5.2 persen. 35
Ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dengan amanat konstitusi sebagai sebuah kontrak sosial yang telah disepakati. Konstitusi ekonomi tidak bisa hanya dilihat  dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945,  namun  harus  dilihat  dalam ketentuan  yang  mengatur  mengenai  bidang  ekonomi.  Pemahaman  secara komperhensif  akan  melahirkan  sebuah  pemahaman  atas  karakteristik  ekonomi Indonesia  secara  menyeluruh,  yang  tertuang  di  dalam    konstitusi.  Kesejahteraan sosial  sebagai  tujuan  bangsa  memang  harus  diimbangi  dengan    kemandirian ekonomi  dan  pengembalian  kedaulatan  rakyat  atas  ekonomi  nasional.  Peraturan perundang-undangan  sebagai  pelaksana  dari  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 harus  memperkuat  karakteristik  ekonomi  Indonesia.  Namun  problem  ini  seolah tidak terselesaikan dari tahun ke tahun sehingga regulasi kian menumpuk dan tak
33 Agnes Harvelian, “Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
34 Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,  “Ekonomi  Indonesia  Triwulan  IV  2015  tumbuh  5,04  persen tertinggi selama tahun 2015”, http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1267 diunduh 7 Januari 2018.
35 Badan Pusat Statistik Indonesia, “Ekonomi Indonesia Triwulan III-2018 Tumbuh 5,17 Persen”, https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh
-5-17-
persen.html , diunduh 7 Januari 2018.
terkendali meskipun dalam sejarah kebijakan penataan regulasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan kerap dilakukan. 36
Postur  regulasi  yang  obesitas  dan over  rugulation akan  menyulitkan penyelenggaraan  negara  hukum  menghadapi  agenda  globalisasi.  Gejala  yang ditandai  oleh  munculnya non-state  actor dan  keterkaitan  yang  kompleks  antara isu-isu  politik  dan  ekonomi  dan  perkembangan  teknologi  transportasi  jelas  telah melahirkan era the end  of  geography . Dalam dunia  yang seolah makin kecil dan tanpa batas tersebut, maka perubahan yang terjadi pada suatu bangsa atau negara akan  mempengaruhi  bangsa  atau  negara  lain  dan  muncul  saling  ketergantungan antar bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia. Makna terakhir atau bottom line globalisasi  tidak  lain  adalah  persaingan  atau  competition  yang  kadar  dan intensitasnya benar-benar berkualitas internasional dan persaingan pada era global ini  telah  beralih  dari  persaingan  di  bidang  politik  ke  persaingan  di  bidang ekonomi,  karena  kebijakan-kebijakan  politik  suatu  negara  makin  lama  makin terdesak  oleh  keinginan  pasar  global  yang  dimanifestasikan  dalam  organisasi global seperti WTO, serta munculnya regionalisasi kelompok-kelompok ekonomi baru  di  berbagai  kawasan  yang  mengintegrasikan  beberapa  negara  menjadi  satu seperti  NAFTA  di  Amerika  Utara,  APEC  di  kawasan  Asia  Pasifik,  EU  di  Eropa dan AFTA di Asia Tenggara. 37
Selain  itu,  postur  regulasi  yang  obesitas  menghadapi  globalisasi  dapat membuat  kebijakan  pemerintah  untuk  menghilangkan  dan  meminimumkan intervensi dan proteksi pasar dengan diminimkannya anggaran subsidi, mulai dari penghilangan  subsidi  minyak  tanah,  pengurangan  subsidi  listrik,  pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lainnya. Terkait dengan kenaikan harga BBM, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislator  yang mempunyai hak budgetng yang  diberikan  langsung  oleh  konstitusi  tdak  bisa  berbuat  apa-apa karena alasan menyelamatkan negara dari devisit anggaran dan kebangkrutan kas negara.  Kemudian dalam hal kebijakan terkait mempermudah investasi asing dan liberalisasi  pasar  dan  ekonomi  yang  diartikan  dengan  memberikan  peranan  yang lebih  besar  pada  mekanisme  pasar  dan  mengurangi  intervensi  pemerintah  dalam kegiatan ekonomi, meskipun dinilai tdak melindungi ekonomi kerakyatan.  Hal ini dibuktkan dengan berbagai  fakta dan  realitas, antara lain perjanjian internasional tentang  perdagangan  bebas  (ACFTA)  yang  dipaksakan  untuk  disetujui,  sebagai
36 Ibnu Sina Chandra negara, “Menemukan Formulasi Diet Regulasi”, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.24 No. 1 Tahun 2017, hlm. 2-3.
37 Bayu Dwi Anggono, “The Politics of Law On The Formation of Responsive, Participative and Populist Legislation “, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.
dampaknya  ialah  menjamurnya  barang-barang  import  dari  China  di  pasaran  dan matnya  industri  kecil  menengah  karena  kalah  bersaing.  Perlu  diketahui,  bahwa matnya industri kecil menengah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ialah karena  keberpihakan  birokrasi  dan  undang-undang  yang  berlaku  pada  ekonomi kapitalis,  keterbatasan  modal,  keterbelakangan  di  bidang  Iptek,  dan  kurangnya mutu  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sehingga  tdak  mampu  dan  kalah  bersaing dalam pasar bebas dengan pemodal yang lebih besar. 38

## B. Model Lembaga Reformasi Regulasi Ideal di Era Globalisasi
Globalisasi menjadikan dunia tanpa batas antara negara satu dengan yang lainnya (borderless  state) .  Penyebabnya  adalah  perkembangan  teknologi komunikasi yang semakin canggih yang berakibat kepada penguasaan dunia oleh mereka yang mampu menguasai teknologi informasi. Hegemoni oleh suatu negara terhadap negara lain pada era globalisasi ini tidak melulu melalui penguasaan fisik dengan cara pendudukan (okupasi) belaka namun dapat melalui dunia maya, yang dengan demikian imperialisme telah mengalami perubahan bentuk dari yang fisik menjadi yang maya/non fisik. 39
Akibat  yang  lebih  jauh  dari  imperialisme  di  era  globalisasi  ini  adalah semakin  terpinggirkannya/hilangnya  jati  diri  suatu  bangsa  termasuk  bangsa Indonesia,  dan  digantikan  oleh  paham/ideologi  yang  memenangi  pertarungan tersebut  dalam  hal  ini  adalah  ideologi  liberalisme.  Ideologi  liberal  ini  sejatinya sudah  sejak  dari  dulu  menguasai  bangsa  Indonesia,  tepatnya  sejak  era kolonialisme  hingga  saat  ini.  Hal  yang  demikian  dapat  dilihat  dari ketidakmampuan  dan  ketidakmauan  bangsa  ini  untuk  menggantikan  hukum tinggalan  kolonialisme  yang  berurat  pada  liberalisme  dan  sekulerisme  kepada hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai  yang hidup dalam sanubari bangsa Indonesia yakni  Pancasila.  Konsep  negara  hukum  Indonesia  adalah  konsep  negara  hukum Pancasila.  Konsep  negara  hukum  Pancasila  merupakan  konsep  negara  hukum yang  prismatik,  yaitu  konsep  negara  hukum  yang  menggabungkan  unsur-unsur negara  hukum  yang  berbeda  terutama  unsur rechstaat dan  unsur rule  of  law dengan  dilandasi  pada  nilai-nilai  Pancasila,  yaitu  Ketuhanan  yang  Maha  Esa, kekeluargaan,  gotong  royong,  dan  kerukunan.  Persoalan  lain  dalam  sistem
38 Muhammad Rusydianta, “Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017.
39 Maryanto,  “Urgensi  Pembaruan  Sistem  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Berdasarkan  Nilai-Nilai Pancasila”, Yustisia, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 .
perundang-undangan  adalah  ketiadaan  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan untuk  mengelola  reformasi  regulasi  baik  terhadap  perbaikan  kualitas  peraturan perundang-undangan maupun memperbaiki sistem perundang-undangan. 40
Kebutuhan  adanya  lembaga  atau  institusi  yang  berwenangan  dalam mengelola  reformasi  regulasi  telah  diidentifkasi  dalam  laporan  tahunan  Badan Pembinaan Hukum Indonesia Tahun 2017. 41 Jauh sebelumnya di tahun 2012 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan  kepada  Indonesia  untuk  membentuk  lembaga  atau  institusi yang  berwenangan  dalam  mengelola  reformasi  regulasi.  Laporan  tersebut merekomendasikan  pembentukan  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan berkaitan dengan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan. 42
Laporan tersebut juga merekomendasikan bentuk lembaga yang dimaksud sebagai independent  institution . Tentu  bentuk  lembaga tersebut  independent  atau berada di bawah presiden (executive power) dalam konteks Indonesia masih bisa dilakukan  pendalaman  lagi.  Akan  tetapi,  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah fungsi  dari  lembaga  tersebut  yang  memang  dibutuhkan  untuk  mendukung perbaikan  kualitas  regulasi  di  Indonesia.  OECD  dalam  laporan  tersebut  juga menyarankan  sejumlah  kewenangan  yang  dapat  dimiliki  oleh  lembaga  atau institusi khusus dalam perbaikan kualitas regulasi antara lain: 43
1. Conduct  quality  control  through  the  review  of  the  quality  of  ex  ante assessments of regulatory proposals and ex post evaluation of the stock of signifcant regulations.
2. Identify opportunities and priorities for whole-of-government improvements in regulatory policy.
3. Co-ordinate ex post evaluation of  regulation  as a basis for  policy review and refnement in line with socio-economic developments.
40 Adi Sulistiyono. “Prospek Pembaharuan Hukum yang Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif”. Makalah  Seminar  Pengkajian  Hukum  Nasional  (SPHN)  2014  dengan  tema  Prospek  Pembaruan  Hukum Pemerintahan  Joko  Widodo  dan  Muhammad  Jusuf  Kalla  Periode  Tahun  2014-2019 diselenggarakan  Komisi Hukum Nasional, 2-3 Desember 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta.
41 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2018, Dokumen  Pembangunan  Hukum  Nasional  Tahun  2017, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 55.
42 The  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD),  2012, Review  of Regulatory Reform Indonesia Tahun 2012,  Jakarta.
43 The  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD),  2012, Review  of Regulatory Reform Indonesia Tahun 2012,  Jakarta.
4. Provide  training  and  guidance  on  impact  assessment  and  strategies  for improving regulatory quality.
5. Develop  and  implement  a  communications  strategy  to  secure  ongoing support  for  efforts  to  improve  regulatory  quality  and  regulatory management capacity.
6. Monitor  and  report  on  the  co-ordination  of  regulatory  reform  activities and  the  performance  of  the  regulatory  management  system  against  the intended outcomes.
Kebutuhan  adanya  lembaga  yang  fokus  kewenangannya  pada  perbaikan kualitas  regulasi  ini  sudah  sangat  nyata  dengan  melihat  permasalahan- permasalahan  regulasi  serta  mempertimbangkan  bahwa  regulasi  menjadi instrumen penting dalam mendukung Indonesia menghadapi globalisasi. Sejumlah negara telah memiliki lembaga yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas regulasi, diantaranya: 44 Negara Name Date of Creation Type Reporting Canada Regulatory  Affairs  Sector in  Treasury  Board  (TBC- RAS) 2006 Unit COG Germany National Regulatory Control Council 2006 Council COG Better Regulation Unit 2006 Unit COG Korea Regulatory Reform Committee 1998 Council COG Regulatory Reform Bureau 1998 Unit COG Netherlands Administrative  Board  for Administrative Burdens (ACTAL 2000 Agency COG Regulatory Reform  2007 Unit Finance  &
Group Economy Steering Group for Better regulation 2007 Unit COG UK Better Regulation Executive 2006 Unit Economy Reducing Regulation Committee 2010 Council of Member s of Cabinet Parliament Regulatory Policy Committee 2009 Council Independen t/ Parliament
Sumber: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Penerapan  reformasi  regulasi  dalam  penataan  kelembagaan  di  Indonesia dapat  menjadikan  praktik  dan  pengalaman  sejumlah  negara  dalam  mengelola kelembagaan  sebagai  referensi  untuk  menentukan  lembaga  yang  tepat  dan  dapat berfungsi  secara  efektif.  Penentuan  kelembagaan  yang  tepat  di  Indonesia,  juga perlu mengacu pada evaluasi praktik sebelumnya  yang menunjukkan, antara lain tersebarnya  kewenangan  diantara  kementerian  dan  lembaga,  sistem  pendukung kelembagaan  terutama  sumber  daya  manusia  dan  ketiadaan  kewenangan  atau lemahnya  kelembagaan  dan  unit  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  peraturan perundang-undangan. 45
Dalam  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  wilayah eksekutif  terdapat  beberapa  kementerian  yang  memiliki  kewenangan  seperti Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Sekretariat  Kabinet,  Sekretariat  Negara  dan Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Sementara  itu,  dalam  kaitan pembentukan  peraturan  daerah  terjadi  persinggungan  antara  Kementerian  Dalam Negeri dengan Kementerian Hukum dan HAM. Masalah penyebaran kewenangan ini  masih  ditambah  dengan  ketiadaan  lembaga  yang  kuat  untuk  mengontrol  dan
45 Ngadino, “Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume I No.1 Januari –April 2014.
mengawasi pembentukan peraturan perundang-undangan di tiap-tiap kementerian atau lembaga. 46
Terkait  dengan  fungsi  yang  tepat  bagi  lembaga  atau  institusi  yang  akan dibentuk, harus disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan permasalahan  yang dihadapi  dalam  sistem  perundangundangan  di  Indonesia.  Praktik  perundang- undangan  di  Indonesia  telah  berlangsung  lama  sehingga  pembelajaran  dari praktek  tersebut  perlu  diidentifkasi  untuk  menyusun  fungsi  lembaga.  Selain  itu, juga  perlu  dipertimbangkan  praktek-praktek  internasional  yang  dipraktekkan  di beberapa  negara. 47 Oleh  karena  itu,  pemerintah  saat  ini  perlu  lebih  serius  untuk menata ulang pelaksanaan reformasi regulasi dengan membentuk lembaga khusus yang  mengelola  program  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dalam  sistem perundang-undangan  dan  meningkatkan  kualitas  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia.  Komitmen  kuat  pemerintah  menjadi  syarat  mutlak  dalam melaksanakan  reformasi  regulasi.  Pembelajaran  dari  Australia  menunjukkan pentingnya  dukungan  pemerintah  dalam  menjalankan  reformasi  regulasi. Komitmen  pemerintah  saat  ini  dalam  meningkatkan  kualitas  regulasi  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai cara yang sudah ditempuh antara  lain  deregulasi  dan  simplifkasi  berbagai  peraturan  dan  prosedur  perlu dikembangkan dengan pelaksanaan reformasi regulasi yang menyeluruh.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  dapat  ditarik sebuah kesimpulan bahwa.  Pertama, permasalahan perturan perundang-undangan di  Indonesia  adalah  inkonsistensi,  disharmoni  dan over  regulasi .  Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik, dihadapkan pada ketiadaan sistem yang  dapat  merespon  dengan  cepat  kondisi  tersebut.  Reformasi  regulasi  sebagai upaya perubahan radikal dan berpengaruh cepat diharapkan menjadi langkah yang dapat  ditempuh  untuk  memperbaiki  sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Upaya perbaikan dalam sistem perundang-undangan telah diupayakan dari  TAP  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966,  TAP  MPRS  Nomor  III/MPR/2000, Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun belum menampakkan hasil
46 M.Nur Sholikin, “ Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia”,
Jurnal Hukum & Pasar Modal . Vol. VIII. Ed. 15/2018
47 Agnes Harvelian, “Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
yang  memuaskan.  Persoalan  kualitas  peraturan  perundang-undangan  beserta sistemnya  masih  menimbulkan  permasalahan  dalam  mendukung  perbaikan  di berbagai  sektor.  Kedua,  Pemerintah  harus  lebih  serius  untuk  menata  ulang pelaksanaan  reformasi  regulasi  dengan  membentuk  lembaga  khusus  yang mengelola program untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem perundang- undangan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Komitmen kuat pemerintah menjadi syarat mutlak dalam melaksanakan reformasi regulasi.  Pembelajaran  dari  Australia  dan  berbagai  negara  menunjukkan pentingnya  dukungan  pemerintah  dalam  menjalankan  reformasi  regulasi. Komitmen  pemerintah  saat  ini  dalam  meningkatkan  kualitas  regulasi  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai cara yang sudah ditempuh antara  lain  deregulasi  dan  simplifkasi  berbagai  peraturan  dan  prosedur  perlu dikembangkan dengan pelaksanaan reformasi regulasi yang menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Sulistiyono,  “Menggapai  Mutiara  Keadilan:  Membangun  Pengadilan  yang Independen  dengan  Paradigma  Moral”, Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  8,  No.  2, September 2005.
Adi  Sulistiyono,  “Pembangunan  Hukum  Ekonomi  untuk  Mendukung  Pencapain Visi  Indonesia  2030”, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Hukum  Ekonomi , Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta  Pada  tanggal  17 Nopember 2007.
Adi  Sulistiyono.  “Prospek  Pembaharuan  Hukum  yang  Mendukung  Iklim  Usaha yang Kondusif”. Makalah Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2014 dengan  tema  Prospek  Pembaruan  Hukum  Pemerintahan  Joko  Widodo  dan Muhammad  Jusuf  Kalla  Periode  Tahun  2014-2019 diselenggarakan  Komisi Hukum Nasional, 2-3 Desember 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Agnes  Harvelian,  “Mahkamah  Konstitusi  dan  Penguatan  Konstitusi  Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
Ahmad  Sururi,  “Analisis  Formulasi  Instrumen  Simplifikasi  Regulasi  Menuju Tatanan  Hukum  yang  Terintegrasi  dan  Harmonis”, Jurnal  Ajudikasi Universitas Serang Raya, Vol.1 No.2 Desember 2017.
Andi  Sandi  Ant.T.T.,  “Refleksi  Terhadap  Pembatalan  Produk  Hukum  Daerah ” , Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
Andi  Sandi  Ant.T.T.,  “Refleksi  Terhadap  Pembatalan  Produk  Hukum  Daerah ” ,
Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah,
Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2018, Dokumen  Pembangunan  Hukum Nasional Tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
Badan Pusat Statistik Indonesia, “Ekonomi Indonesia Triwulan III-2018 Tumbuh 5,17  Persen”, https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1522/ekonomi- indonesia-triwulan-iii-2018-tumbuh  -5-17-persen.html ,  diunduh  7  Januari
2018. Badan Pusat Statistik  Indonesia, “Ekonomi Indonesia Triwulan  IV 2015 tumbuh 5,04 persen tertinggi selama tahun 2015”, http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1267 diunduh 7 Januari 2018.
Bagir  Manan,  1992, Dasar-Dasar  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Ind-Hill, Jakarta.
Bayu  Dwi  Anggono,  “The  Politics  of  Law  On  The  Formation  of  Responsive, Participative  and  Populist  Legislation  “, International  Journal  of  Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.
Efendi, “The Position of the Government in Doing the Review Towards the Rules in  District  After  Decision  of  the  Constitutional  Court  Number:  137/PUU- XIII/2015”, International Journal of Asy-Syir’ah, Vol. 51, No. 1 Juni 2017.
Enny  Nurbaningsih,  “Peningkatan  Kualitas  Perda  dalam  Menghadapi  Era Globalisasi”, Bahan  Kuliah  Umum  Mahasiswa  Magister  Hukum  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  dengan  Tema  Refleksi  71  Tahun  Indonesia Merdeka:  Peran  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Tatanan Masyarakat Yang Kuat Di Era Masyarakat Ekonomi Asean, Pada Hari Jum’at 12 Agustus 2016.
Enny  Nurbaningsih,  dkk,  2009, “ Pengawasan  terhadap  Produk  Hukum  Daerah dalam  Rangka  Mewujudkan  Pembangunan  Hukum  Nasional”, Laporan Penelitian, Kerjasama  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  dengan Pusat  Kajian  Dampak  Regulasi  dan  Otonomi  Daerah  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Hendra  Nurtjahjo,  “Lembaga,  Badan  dan  Komisi  Negara  Independen  ( State Auxiliary  Agencies) di  Indonesia:  Tinjauan  Hukum  Tata  Negara”, Makalah Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen Indonesia,
Diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Pada Hari Selasa 4 April 2005.
I  Gusti  Ayu  Ketut  Rachmi  Handayani,  “Local  Policy  Construction  In Implementing  Green  Governance  Principle”, Jurnal  Public  Policy  and Administration Research, Vol.3, No.3, 2013.
Ibnu Sina Chandra negara, “Menemukan Formulasi Diet Regulasi”, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.24 No. 1 Tahun 2017.
Jazim  Hamidi,  2006, Revolusi  Hukum  Indonesia:  Makna,  Kedudukan,  dan Implikasi  Hukum  Naskah  Proklamasi  17  Agustus  1945  dalam  Sistem Ketatanegaraan RI, Konpress, Jakarta.
M.Nur Sholikin, “ Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pasar Modal . Vol. VIII. Ed. 15/2018.
Mahkamah  Agung,  “Pengujian  peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan oleh Mahkamah Agung” https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/tun . Mahkamah  Konstitusi  RI  “Rekapitulasi  Pengujian  UU  yang  dilakukan  oleh
Mahkamah Konstitusi”,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU& menu=5) .
Maryanto,  “Urgensi  Pembaruan Sistem  Hukum Ekonomi  Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, Yustisia, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 .
Muhammad Rusydianta, “Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017. Ngadino,  “Peranan  Hukum  dalam  Globalisasi  Ekonomi”, Jurnal  Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari 2014.
Novianto  M.  Hantoro,  “Klasifikasi  Jabatan  dalam  Kelembagaan  Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No. 2, November 2016.
Pataniari  Siahaan,  2012, Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Pasca Amandemen UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta.
Paulus  Effendi  Lotulung,  2000, Laporan  Akhir  dan  Evaluasi  Hukum  tentang Wewenang  Mahkamah  Agung  dalam  Melaksanakan  Hak  uji  Materil  (Judicial Review), Badan Pembinaan Hukum Departemen Hukum Perundang-Undangan RI Tahun 1999-2000, Jakarta.
Putera  Astomo,  “Pembentukan  Undang-Undang    dalam  Rangka  Pembaharuan Hukum  Nasional  di  Era  Demokrasi”, Jurnal  Konstitusi, Vol.11,  No.3 September 2014.
Refly  Harun,  “Pengujian  Undang-Undang”, Bahan  Ajar  Perkuliahan  Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada TA 2013/2014, . Rimdan,  2012, Kekuasaan  Kehakiman  Pasca  Amandemen  Konstitusi, Kencana, Jakarta.
Siti Fatimah,  “Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” Disertasi ,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.
Syihabudin,  “Kajian  Terhadap  Jenis  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- Undangan indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 10., No.23, Mei Tahun 2008.
The  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD),  2012,
Review of Regulatory Reform Indonesia Tahun 2012,  Jakarta.
Udiyo  Basuki,  “Amandemen  Kelima  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai Amanat  Reformasi  dan  Demokrasi”, Jurnal  Panggung  Hukum  Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Vol.1 No.1 Januari 2015.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Wicipto  Setiadi,  “Dinamika  Proses  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan”, Bahan  Kuliah  Hukum  Peraturan  Perundang-Undangan  Magister Hukum  Tahun  2017. Baca  juga  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2016, Dokumen  Pembangunan  Hukum  Nasional  Tahun  2016, Kementerian  Hukum dan HAM RI, Jakarta.
Zainal  Arifin  Hoesein,  2013, Judicial  Review  di  Mahkamah  Agung  RI  Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, Rajawali Pers, .