Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda
Yatini, SH, MH dan Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRACT
Consumer  Settlement  Board,  known  as  BPSK  is  a  non-structural  institution  to  resolve the  consumer  dispute  out  of  court,  BPSK  itself  is  housed  throughout  the  County  and City  which  membership  consists  of  elements  of  the  government,  consumers,  and businesses.  The  number  of  cases  or  consumer  problems,  especially  in  the  city  of Samarinda start from the taps, electricity, leasing, and banking always decorate the daily media,  the  not  active  of  BPSK  as  an  intermediary  between  the  consumer  and  the business agent especially in East Kalimantan makes the settlement of consumer dispute is less effective because of inadequate or the lack of human resources and the reluctance of  local  governments  to  commit  the  funding.  Thus,  whether  the  implementation  of dispute  resolution  itself  is  effective  by  consumers  themselves  through  BPSK  city  of Samarinda.
Keywords: Consumer Dispute Settlement and the Resolution.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  disingkat  sebagai  BPSK  adalah lembaga non struktural  yang berkedudukan di  seluruh Kabupaten dan Kota  yang mempunyai  fungsi  "menyelesaikan  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan". Keanggotaan  BPSK  terdiri  dari  unsur  Pemerintah,  konsumen  dan  unsur  pelaku usaha.  BPSK  diharapkan  dapat  mempermudah,  mempercepat  dan  memberikan suatu  jaminan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  untuk  menuntut  hak-hak perdatanya  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak  benar.  Selain  itu  dapat  pula  menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha.
Dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berwenang melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  terhadap  bukti  surat,  dokumen,  bukti barang,  hasil  uji  laboratorium,  dan  bukti-bukti  lain,  baik  yang  diajukan  oleh konsumen  maupun  oleh  pelaku  usaha.  Pemerintah  melalui  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  mengamanatkan pembentukan  lembaga  yang  akan  menyelenggarakan  perlindungan  konsumen, yaitu  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN),  dan  Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (LPKSM),  sehingga  melalui fungsi,  tugas  dan  wewenang  dari  kedua  lembaga  tersebut  diharapkan  dapat mewujudkan  perlindungan  konsumen  yang  bersifat  preventif.  Sedangkan  dalam
memberikan  perlindungan  konsumen  yang  bersifat  represif  yaitu  melalui pengaturan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  untuk  memberi  ganti  rugi  kepada konsumen,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  s/d  Pasal  28  yang  lebih  dikenal dengan  sebutan  tanggung  jawab  perdata  dan  lembaga  yang  diamanatkan  oleh Undang-undang  perlindungan  konsumen  yang  akan  memberikan  perlindungan yang bersifat represif adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Dalam hal ini peran BPSK dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan  ujung  tombak  di  lapangan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada konsumen  yang  telah  dirugikan  atau  yang  telah  menderita  sakit.  Perlindungan yang  diberikan  oleh  lembaga  BPSK  kepada  konsumen  adalah  melalui penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  dan  juga  melalui pengawasan  terhadap  setiap  pencantuman  perjanjian  atau  dokumen  yang mencantumkan  klausula  baku  yang  merugikan  konsumen.  BPSK  dalam  hal  ini berfungsi  ganda,  disatu  sisi  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan disisi lain diberikan kewenangan eksekutif kepada BPSK untuk  mengawasi  pencantuman  klausula  baku  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku usaha.  Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  perdata  melalui  BPSK dilakukan dengan konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, yang bersifat non litigasi. Sedangkan proses penyelesaian sengketa perdata melalui badan peradilan umum, bersifat litigasi.
Semakin banyaknya permasalahan konsumen di kota Samarinda, mulai dari kasus  PDAM,  Listrik,    leasing,  perbankan,  dan  yang  menghiasi  media  harian beberapa  bulan  terakhir  maraknya  kasus  penipuan  di  bidang  perumahan  di Samarinda , yang kesemuanya sangat merugikan konsumen. Hal yang tidak kalah pentingnya  adalah  menjelang    datangnya  pasar  bebas  yang  akan  berdampak semakin  kompleknya  produk  yang  beredar  khususnya  di  Kota  samarinda,  akan menambah semakin kompleknya permasalahan konsumen. Kedudukan konsumen yang  selalu  berada  pada  posisi  yang  lemah    menuntut  peranan  BPSK  kota Samarinda  mampu  melaksanakan  tugasnya  secara  maksimal,  dalam  melindungi konsumen di Kota Samarinda.
Sampai  tahun  2011  telah  terbentuk  sebanyak  65  BPSK  diKabupaten/Kota, pembentukan  BPSK  merupakan  usulan/permohonan  Kepala  Daerah  Tingkat  II (Kabupaten/Kota)  dengan  menyiapkan  sarana,  prasarana,  dana  operasional  yang dibebankan  melalui  APBD  setempat.  Jumlah  kasus  yang  ditangani  dari  tahun 2003  hingga  2010  adalah  sebanyak  1.364  kasus.  Sedangkan  di  Kaltim  telah terbentuk  BPSK  di  beberapa  daerah  tingkat  II,  namun  yang  baru  aktif melaksanakan tugasnya adalah BPSK Samarinda, yang bernaung di bawah Dinas Perindustrian dan  Perdagangan Kota Samarinda.
Belum aktifnya beberapa BPSK yang ada di Kaltim dilatarbelakangi dengan berbagai  alasan  salah  satunya  adalah  keengganan  Pemerintah  Daerah  dalam mendukung pendanaan dan  kurangnya SDM yang memadai dari masing-masing BPSK.  Keberadaan  BPSK  tentunya  sangat  membantu  perlindungan  konsumen, juga  sangat  membantu  tugas  pengadilan  dalam  menyelesaikan  kasus  yang  ada
khususnya dibidang sengketa konsumen. Karenanya Peneliti sangat tertarik untuk meneliti  tentang  bagaimana    pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  BPSK  Kota  Samarinda  sebagai  Lembaga  satu-satunya  yang  telah  aktif menyelesaian sengketa konsumen di Kota Samarinda.

## B. Rumusan Masalah
Semakin  banyaknya  permasalahan  konsumen  di  Kota  Samarinda  ,  belum diimbangi dengan lembaga penyelesaian sengketa yang memadai. Sebagai lembaga penyelesaian  sengketa  satu-satunya  yang  telah  aktif  menyelesaikan  sengketa konsumen di Kaltim BPSK dituntut berperan aktif dalam menyelesaiakan sengketa konsumen  di  Kota  Samarinda  dan  bahkan  sengketa  di  luar  Samarinda.  Karenanya perlu diteliti tentang permasalahan sebagai berikut ;
1. Bagaimana  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    Di  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen    (BPSK)  Kota  Samarinda ?
2. Apa  kendala-kendala    Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    Di  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Kota  Samarinda ?

## C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian
Tujuan Penelitian :
1. Untuk  mendeskripsikan  ,  mengidentifikasi,  dan  menganalisa    penyelesaian sengketa  konsumen    di  Badan  Penyelesaian    Sengketa    Konsumen        (BPSK) Kota  Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi, dan menganalisa kendala-kendala dalam Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    Di  Badan  Penyelesaian    Sengketa Konsumen    (BPSK)  Kota  Samarinda .
Sedangkan yang menjadi manfaat bagi Penelitian ini adalah :
1. Bagi  BPSK  Kota  Samarinda    sebagai  penguatan  untuk  semakin  meningkatkan kwalitas tugas dan fungsinya dalam perlindungan konsumen di Kota Samarinda.
2. Bagi  Pemerintah Daerah sebagai  masukan untuk  segera mengatasi kelemahan- kelemahan  yang  menjadi  kendala  dalam  perlindungan  konsumen  di  Kota Samarinda.
3. Akademisi sebagai kajian dan pengembangan ilmu hukum .

## D. Pendekatan Masalah
Hasil  dari  sebuah  penelitian  harus  dipertanggung  jawabkan  kebenaran  di dalamnya,  maka  diperlukan  sebuah  metode  dan  teknik  yang  diharapkan  dapat menghasilkan  sebuah    penelitian  yang    mendekati  kebenaran  yang  hakiki.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  normatif  dan yuridis empiris, yang akan menggali data penyelesaian sengketa konsumen di  BPSK Kota Samarinda.    Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis normatif  dan  empiris,  karena  penelitian  ini  mengacu  kepada  norma-norma  hukum yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan    khususnya  perundang- undangan  terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  (BPSK),  penelitian empiris  mengacu  kepada  data-data  yang  diambil  dari  lapangan  mengenai pemyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Samarinda.
1. Metode   pengumpulan   data  Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.  Data  primer  diperoleh    dari  para stake  holder berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti  dengan  metode  wawancara  diantaranya  Ketua
BPSK  Kota  Samarinda,  Sekretariat  BPSK  Kota  Samarinda.  Data  sekunder digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  dan bahan    hukum  sekunder  serta  bahan  hukum  tersier 1 .Bahan    hukum  primer terdiri  dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  tahun  2001  tentang  Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Konsumen, Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  tahun  2001  tentang  Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  (LPKSM), Peraturan Pemerintah Nomor 302 tahun  2001  tentang  Pendaftaran  LPKSM  ,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  350 tahun  2001  tentang  Tugas  dan  Wewenang   badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK),  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01/2006  tentang Tatacara  Pengajuan  Keberatan  Terhadap  Keputusan  BPSK,Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  13/M-Dag/Per/3/2010  Tentang Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Anggota  Badan  Penyelesaian  Sengketa, Keputusan  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  Nomor  76/2010 tentang Juknis Tatacara Pemilihan calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua BPSK  dan  Wakil  Ketua  BPSK  dan  Sekretariat  BPSK  dan  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  Nomor  40/PDN/SE/02/2010 tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Bahan  Hukum Sekunder Buku tentang Penyelesaian Sengketaa Konsumen  , sedangkan bahan hukum tersier adalah Kamus .
2. Metode pengolahan data, data  yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan langkah-langkah sbb:
a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
b. Klasifikasi  data,  menempatkan  data  sesuai  dengan  bidang  pokok  bahasan agar mudah menganalisanya
c. Sistematika  data,  penyusunan    data  menurut  sistematika  yang  ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam analisa.
3. Analisis data
Data  yang  telah  diolah    lalu  dianalisa    secara  normatif-kualitatif,  yaitu memberi arti  dan menginterpretasikan setiap data  yang telah diolah kemudian diuraikan  secara  komprehensif  dan  mendalam  dalam  bentuk  uraian  kalimat yang  sistematis  utnuk  kemudian  ditarik  simpulan.  Sedangkan  data  primer dianalisis  dengan  pendekatan  kualitatif  terfokus  pada  penunjukan  makna, deskripsi,  penjernihan  dan  penempatan  data  pada  konteksnya    masing-masing dan seringkali melukiskanya dalam kata-kata. Dalam proses menganalisa  data dilakukan  kegiatan  sebagai  berikut: 2 mencatat  yang  menghasilkan  catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap bisa ditelusuri: mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya; dan berfikir dengan jalan membuat agar  kategori  itu  mempunyai  makna,  mencari  dan  menemukan  pola  dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.
1 Amiruddin dan zainal Asikin, 2004, Pengantar metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada hlm. 30-31
2 Lexi  J.  Moleong,  2004,.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  revisi,  PT.  Remaja  Rosdakarya, Bandung. Hlm 248

## BAB II HASIL PENELITIAN
Beberapa lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen, sebagiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:
1. Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN)  memberikan  saran  dan pertimbangan  kpd  pemerintah  dalam  upaya  mengembangkan  perlind  kons  di Indonesia, karenanya tugas di Ps. 34 UUPK.
2. Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  BPSK  adalah    sebuah  lembaga penyelesaian  sengketa    yang  keberadaan    Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) di Indonesia, telah diatur di berbagai peraturan yang mengatur secara khusus tentang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), antara lain :
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  tahun  2001  tentang  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen;
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  tahun  2001  tentang  Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
d. Peraturan Pemerintah  Nomor  302 Tahun 2001 tentang Pendaftaran  LPKSM ;
e. Peraturan  Pemerintah  Nomor  350  tahun  2001  tentang  Tugas  dan Wewenang  badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
f. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01/2006  tentang  Tatacara  Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK;
g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M- Dag/Per/3/2010  Tentang  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Anggota  Badan Penyelesaian Sengketa;
h. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/2010 tentang Juknis Tatacara Pemilihan calon Anggota BPSK, Pengangkatan Ketua BPSK dan Wakil Ketua BPSK dan Sekretariat BPSK;
i. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  Nomor 40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Tugas  dan  Wewenang  BPSK  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen :
1. Melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila  terjadi  pelanggaran  ketentuan dalam undang-undang ini;
5. Menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dari  konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang di duga telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen;
8. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang  yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau  setiap  orang  sebagaimana  dimaksud  angka  7  dan  angka  8,  yang  tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
10. Mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Merumuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian          di  pihak konsumen;
12. Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan undang-undang ini.
Prinsip  dasar  penyelesaian  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK),  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  memiliki karakteristik  yang  unik,  adapun  dalam  penyelesaian  sengketa  menggunakan prisip-prinsip dasar sebagai berikut:
1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan pilihan sukarela para  pihak  yang  bersengketa.  Bilamana  para  pihak  telah  sepakat  memilih BPSK  sebagai  tempat  penyelesaian  sengketa,  maka  para  pihak  untuk  kedua kalinya   harus  sepakat  untuk  memilih  salah  satu  dari  cara  penyelesaian sengketa  yang  berlaku  di  BPSK,  yakni  dengan  cara  konsiliasi  atau  mediasi atau arbitrase.
2. Bukan  berjenjang,  Jika  konsumen  dan  pelaku  usaha  telah  sepakat  memilih cara penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi dan ternyata tidak terdapat penyelesaian,  maka  sengketa  tidak  dapat  diajukan  penyelesaiannya  dengan cara mediasi atau arbitrase.
3. Penyelesaian oleh Para Pihak, Bilamana para pihak telah sepakat memilih cara penyelesaian  secara  konsiliasi  atau  mediasi,  maka  penyelesaian  sepenuhnya berada  ditangan  para  pihak  baik  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi secara pembayaran tunai atau cicilan. Majelis BPSK hanya bersifat fasilitator yang  wajib  memberikan  masukan,  saran,  dan  menerangkan  isi  Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
4. Penyelesaian oleh Majelis, Bilamana para pihak sepakat memilih penyelesaian secara  arbitrase,  maka  penyelesaian  sepenuhnya  penyelesaian  diserahkan kepada Majelis BPSK baik bentuk dan besarnya ganti rugi.
5. Tanpa  Pengacara,  Pada  prinsipnya  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui BPSK  tanpa  lawyer  (pengacara),  hal  ini  mengingat  yang  ditonjolkan  dalam proses  penyelesaian  sengketa  adalah  musyawarah  kekeluargaan,  bukan masalah  aspek  hukum  yang  ketat,  kaku  karena  putusan  yang  diharapkan  di BPSK adalah win-win solution.
6. Murah, Cepat dan Sederhana, Penyelesaian sengketa di BPSK tidak dipunggut biaya,  baik  kepada  konsumen  maupun  pelaku  usaha,  sedangkan  waktu penyelesaiaannya relatif cepat, yakni selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja sudah diterbitkan putusan BPSK.
Sampai  tahun  2011  di  Indonesia  telah  terbentuk  sebanyak  65  BPSK  di Kabupaten/Kota,  pembentukan  BPSK  merupakan  usulan/permohonan  Kepala
Daerah Tingkat  II (Kabupaten/Kota) dengan menyiapkan sarana, prasarana, dana operasional  yang  dibebankan  melalui  APBD  setempat.  Sampai  saat  ini  baru terdapat  65  BPSK  di  Kabupaten/Kota.  Jumlah  kasus  yang  ditangani  dari  tahun 2003 hingga 2010 adalah sebanyak 1.364 kasus. 3
Keanggotaan  BPSK  diwakili  dari  3  (tiga)  unsur,  yang  terdiri  dari  unsur pemerintah, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen. Unsur pelaku usaha berasal dari  perkumpulan/organisasi  atau  asosiasi  pelaku  usaha,  sedangkan  unsur konsumen  berasal  dari  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat (LPKSM)  yang  telah  terdaftar  dan  diakui  oleh  Bupati  atau  Walikota  atau  Dinas setempat.Jumlah  keanggotaan  BPSK  paling  sedikit  9  orang  dan  setiap  unsur diwakili 3 orang, dan paling banyak 15 orang yang setiap unsur diwakili 5 orang. BPSK  berkedudukan  di  Ibukota  Kabupaten/Kota  yang  berfungsi  menangani  dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, khusus untuk Ibukota DKI Jakarta BPSK berkedudukan daerah tingkat I/Provinsi.
Tugas dan fungsi BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain :
1. Melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan cara melalui mediasi, atau konsiliasi, atau arbitrase;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila  terjadi  pelanggaran  ketentuan dalam undang-undang;
5. Menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dari  konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang  yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang;
9. Meminta  bantuan  penyidik  untuk  menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi,  saksi ahli,  atau  setiap  orang  sebagaiamana  dimaksud  pada  huruf  g  dan  huruf  h, yang  tidak  bersedia  memenuhi  panggilan  badan  penyelesaian  sengketa konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
11. Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  dipihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan undang-undang.
3 Direktorat  Pemberdayaan  Konsumen  Kementerian  Perdagangan  RI,  Kebijakan  Pemerintah dalam  Pembentukan  Dan  Penguatan  BPSK,  disampaikan  pada  Sosialisai  Pembentukan  BPSK  di Balikpapan, kaltim, 2 Mei 2013
Konsumen dapat mengadu ke BPSK sepanjang dipenuhi persyaratan berikut :
1. Konsumen  sebagai  pihak  yang  mengajukan  permohonan  pengaduan  atau gugatan, hanya dapat diterima jika diajukan oleh konsumen akhir. Terhadap pengertian konsumen akhir, juga meliputi warga negara asing yang berada di Indonesia,  maka  dapat  menggugat  pelaku  usaha  di  BPSK.  Gugatan sekelompok  orang/konsumen  yang  mempunyai  kepentingan  yang  sama, yang  dikenal  dengan  sebutan  gugatan  class  action  tidak  dapat  diterima  di BPSK  demikian  juga  dengan  pengajuan  gugatan  yang  diajukan  oleh LPKSM.  Kedua  gugatan  tersebut  hanya  dapat  diajukan  ke  Pengadilan Negeri.
2. Yang  dapat  diadukan  konsumen  ke  BPSK  adalah  pelaku  usaha,  baik  orang perserorangan, badan usaha berbentuk hukum maupun bukan badan hukum, termasuk BUMD dan BUMN, bukan instansi atau lembaga pemerintah.
3. Yang  dapat  diadukan  ke  BPSK  adalah  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait dengan 5 (lima) parameter perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
a. Barang yang tidak memenuhi standar,
b. Informasi yang mengelabui,
c. Cara menjual yang merugikan,
d. Cidera janji,
e. Klausula baku
BPSK  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  melaksanakan  penanganan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi . Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Surat Keputusan  Menteri,  dan  ketentuan    tersebut  diatur  dalam  Kepmenperindag  No. 350/2001.  Permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  diajukan  oleh konsumen  kepada  BPSK  dapat  dilakukan  secara  tertulis  maupun  lisan  melalui sekretariat  BPSK,  yang  dapat  juga  diajukan  oleh  ahli  waris  atau  kuasanya bilamana konsumen:
1. meninggal dunia;
2. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri  baik  secara  tertulis  maupun  lisan,  sebagaimana  dibuktikan  dengan surat keterangan dokter atau bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
4. orang asing (Warga Negara Asing).
UUPK  tidak  mengatur  mengenai  kehadiran  kuasa  advokat  dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Sehingga menimbulkan penafsiran yang  berbeda-beda.  Namun  dalam  prakteknya,  kehadiran  kuasa  advokat diperbolehkan asalkan memenuhi syarat Pasal 15 ayat (3) Kepmenperindag No. 350/2001.  Dalam  Pasal  16  Kepemenperindag  No.  350/2001,  permohonan penyelesaian  sengketa  konsumen  harus  memuat  secara  benar  dan  lengkap mengenai :
1. nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
2. nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
3. barang atau jasa yang diadukan;
4. bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, dan dokumen bukti lain)
5. keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
6. saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
7. foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.
Sedangkan  terhadap  perkara  yang  ditolak  permohonannya  ,  disebutkan dalam Pasal 17 Kepemenperindag No. 350/2001, bahwa,  ketua BPSK menolak permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  apabila,  permohonan  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

## Cara penyelesaian sengketa di BPSK
1. Konsiliasi,  konsiliasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di luar  pengadilan  dengan  perantaraan  BPSK  untuk  mempertemukan  para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis  dalam  menyerahkan  sengketa  konsumen  dengan  cara  konsiliasi mempunyai tugas:
a. Memangggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan;
b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
c. Menyediakan  forum  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha,  perihal peraturan perundan-undangan dibidang perlindungan konsumen;
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah:
a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
b. Majelis bertindak sebagai konsiliator;
c. Majelis  menerima  hasil  musyawarah  konsumen  dan  pelaku  usaha  dan mengeluarkan keputusan;
2. Mediasi,  mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam persidangan dengan cara mediasi,  majelis dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, mempunyai tugas:
a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
c. Menyediakan  forum  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersengketa;
d. Secara  aktif  mendamaikan  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersengketa;
e. Secara  aktif  memberikan  saran  atau  anjuran  penyelesaian  sengketa konsumen  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan konsumen.
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah:
a. Majelis  menyerhkan  sepenuhnya  proses  penyelesaian  sengketa konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersangkutan,  baik  mengenai  bentuk maupun jumlah ganti rugi;
b. Majelis  bertindak  aktif  sebagai  mediator  dengan  memberikan  nasihat, petunjuk,  saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
c. Majelis  menerima  hasil  musyawarah  konsumen  dan  pelaku  usaha  dan mengeluarkan kekuatan;
3. Arbitrase,  arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di  luar pengadilan  yang  dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan sepenuhnya  penyelesaian  sengketa  kepada  BPSK.  Dalam  penyelesaian sengketa konsumen dengan cara  arbitrase, para  pihak memilih  arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen  sebagai  anggota  majelis.  Arbiter  yang  dipilih  oleh  para  pihak, kemudian  memilih  arbiter  ke-tiga  dari  anggota  BPSK  yang  berasal  dari unsur  pemerintah  sebagai  ketua  majelis.  Di  dalam  persidangan  wajib memberikan  petunjuk  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersangkutan. Dengan izin ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan  dapat  mempelajari  semua  berkas  yang  berkaitan  dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.
Hasil  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  konsiliasi  atau  mediasi dibuat  dalam  perjanjian  tertulis  yang  ditanda  tangani  oleh  konsumen  dan pelaku  usaha.  Perjanjian  tertulis  dikuatkan  dengan  keputusan  majelis  yang ditanda-  tangani  oleh  ketua  dan  anggota  majelis.  Begitu  juga,  hasil penyelesaian  konsumen  dengan  cara  arbitrase  dibuat  dalam  bentuk  putusan majelis  yang  ditanda-tangani  oleh  ketua  dan  anggota  majelis.  Putusan  majelis adalah putusan BPSK. Putusan BPSK dapat berupa:
1. Perdamaian;
2. Gugatan ditolak dan
3. Gugatan dikabulkan.
Dalam  hal  gugatan    dikabulkan,  maka  amar  putusan  ditetapkan kewajiban  yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban tersebut berupa pemenuhan:
1. Ganti rugi;
a. Sanksi  administratif  berupa  penetapan  ganti  rugi  paling  banyak  Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Eksekusi  dan  Upaya  Hukum  dalam  proses  arbitrase  di  BPSK  ,  ketua BPSK memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa,  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja sejak  putusan  dibacakan.  Dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  kerja  terhitung sejak  putusan  BPSK  diberitahukan,  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersengketa  wajib  menyatakan  menerima  dan  menolak  putusan  BPSK. Konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  menolak  putusan  BPSK  dapat  mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK dibacakan.
BPSK  lembaga penyelesaian sengketa konsumen dengan dua fungsi:
1. Yudikatif : penyelesaian sengketa
2. Eksekutif : pengawasan klausula baku
Di Indonesia  sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk 99 BPSK  di  Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia.  Sedangkan  di  kalimantan  Timur telah  terbentuk    BPSK  di  4  (empat)  Kabupaten/Kota  dari  total  14  kabupaten/Kota dari  total  14  kabupaten/kota. 4 Adapun  Jumlah      Badan  Penyelesaian  Sengketa (BPSK  )  Kabupaten  dan  Kota  di  Kalimantan  Timur,  dapat  digambarkan  dengan tabel sbb:
Jumlah BPSK di Kalimantan Timur No. Keppres Pembentukan BPSK Ibu Kota Keterangan 1 Keppres  No.  108  Tahun 2004 1. Kabupaten Bulungan 2. Kota samarinda 1. – 2. No. 426/M- DAG/Kep/3/201 2 2 Keppres  No.  11  Tahun 2011 Kabupaten Berau 1. No. 619/M- DAG/Kep/3/201 4 3 Keppres No. 5 Tahun 2012 Kabupaten Paser
Dari ketiga BPSK yang telah terbentuk di Kalimantan Timur, belum semuanya dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  berbagai  alasan.  Adapun  ketiga  BPSK tersebut yang telah melaksanakan tugas hanya BPSK Kota Samarinda. Hal ini dapat
4 Direktorat  Pemberdayaan  Konsumen  Kementerian  Perdagangan  RI,  Kebijakan  Pemerintah dalam  Pembentukan  Dan  Penguatan  BPSK,  disampaikan  pada  Sosialisai  Pembentukan  BPSK  di Balikpapan, kaltim, 2 Mei 2013
terlihat  dari  kegiatan  yang  telah  berjalan  di  BPSK  Kota  Samarinda  yang  dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:
Jumlah Perkara yang telah ditangani di BPSK Samarinda No. Tahun Jumlah Cara Penyelesaian 01 2013 3 Perkara Mediasi 02 2014 7 Perkara Mediasi
Komposisi  Sumber  daya  manusia  yang  ada  di  BPSK  tentunya  sangat mempengaruhi  terlaksananya tugas  BPSK dengan baik, data keanggotaan BPSK Kota Samarinda di Periode 2012-2017 sbb:
A. Unsur Pemerintah
1. H. Adriyani, SE., MM.
2. Romlah, A.Pt.
3. Syariuddin, SH.
B. Unsur Konsumen
1. Yatini, SH., MH.
2. Saiful, SE., M.Si.
3. Syamsudin, SH., MH.
C. Unsur Pelaku Usaha
1. Hendri Wenas, SH.
2. Hervinda Ananda Putra, SH.
3. Nixon Butar-Butar, SE., MBA.
2. Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat    (LPKSM),  lembaga ini bertugas :
a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban  dan  kehati-hatian  konsumen  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. Bekerja  sama  dengan  instansi  terkait  dalam  upaya  mewujudkan perlindungan konsumen;
d. Membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  termasuk  menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
e. Melakukan  pengawasan  bersama  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Untuk  menjamin  adanya  suatu  kepastian  hukum,  keterbukaan  dan  ketertiban dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  setiap  LPKSM wajib  melakukan  Pendaftaran  pada  Pemerintah  Kabupaten  atau  Kota,  untuk memperoleh Tanda Daftar LPKSM (TDLPK) sebagai bukti bahwa LPKSM yang bersangkutan  benar-benarÂ   bergerak  dibidang  Perlindungan  Konsumen,  sesuai dengan  bunyi  Anggaran  Dasar  dan  atau  Rumah  Tangga  dari  Akta  Pendirian LPKSM  tersebut.Tanda  Daftar  LPKSM  dapat  dipergunakan  oleh  LPKSM  yang bersangkutan  untuk  melakukan  kegiatan  penyelenggaraan  Perlindungan
Konsumen  di  seluruh  Indonesia,  dan  pendaftaran  tersebut  dimaksudkan  sebagai pencatatan dan bukan merupakan suatu perizinan.
LPKSM  yang  telah  didirikan  dan  melakukan  kegiatan  dibidang  Perlindungan Konsumen, jika belum mendaftarkan dan memperoleh Tanda Daftar LPKSM dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, maka LPKSM yang bersangkutan menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  belum memenuhi syarat atau belum diakui untuk bergerak diperlindungan konsumen.
Setelah LPKSM yang bersangkutan memperoleh Tanda Daftar LPKSM, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum bagi  LPKSM, untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen di  Indonesia,  baik  melalui  kegiatan  upaya  pemberdayaan  konsumen  dengan  cara pembinaan,  pendidikan  konsumen  maupun  mampu  melalui  pelaksanaan  tugas LPKSM sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999, berikut peraturan pelaksanaannya.
LPKSM  posisinya  amat  strategis  dalam  ikut  mewujudkan  perlindungan konsumen.  Selain  menyuarakan  kepentingan  konsumen,  lembaga  ini  juga memiliki hak gugat (legal standing) dalam konteks ligitas kepentingan konsumen di  Indonesia.  Hak  gugat  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  konsumen (LPKSM) yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa LPKSM yang dimaksud telah berbentuk  Badan  Hukum  atau  Yayasan  yang  dalam  anggaran  dasarnya  memuat tujuan  perlindungan  konsumen.  Gugatan  oleh  lembaga  konsumen  hanya  dapat dajukan  ke  Badan  Peradilan  Umum  (Pasal  46  Undang-undang  Perlindungan Konsumen).
Setelah LPKSM yang bersangkutan memperoleh Tanda Daftar LPKSM, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum bagi  LPKSM, untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen di  Indonesia,  baik  melalui  kegiatan  upaya  pemberdayaan  konsumen  dengan  cara pembinaan,  pendidikan  konsumen  maupun  mampu  melalui  pelaksanaan  tugas LPKSM sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999, berikut peraturan pelaksanaannya.
Sampai  saat  ini  di  Indonesia  LPKSM  yang  telah  memiliki  TDLPK  berjumlah 240  LPKSM,  tersebar  di  beberapa  Kabupaten/Kota.  Berdasarkan  pemantauan sejak  tahun  2003  sampai  dengan  tahun  2010,  dari  LPKSM  yang  tercatat  telah menangani  mediasi  dan  advokasi  kepada  konsumen  sebanyak  1814  kasus konsumen. Pada tahun 2010, dari 581 kasus konsumen yang ditangani, didominasi oleh  139  kasus  pembiayaan  konsumen  (24%),  45  kasus  perbankan  (8%),  dan  66 kasus  pelayanan  masyarakat  seperti  listrik,  PDAM,  transportasi,  dan  lainnya (11%). 5
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  LPKSM  di  Kota  Samarindsebagai bagian  komposisi dapat digambarkan dengan tabel sbb :
Daftar LPKSM di Kota samarinda
No.  Nama LPKSM Penanggung Jawab Alamat No. TDLPK 1 LPKSM Kalimantan Timur Aji Santoso Budiarjo Jl. Pahlawan, No. 8 Samarinda - 2 LPKSM Borneo Kalimantan Ivan Fajrianur Jl. Perum Pondok Indah Surya, Blok. BE, No. 12 samarinda No. 800/207/Indag.Sek.1 /III/2015 3 LPKSM Pemuda Kalimantan Hefni Effendi Ir. H. Juanda, No. 16, RT.58, Kel. Sidodadi, Samarinda No. 800/353/Indag.Sekt.1/ VII/2015 4 LPKSM Kalimantan Sri Fitriah Jl. Cipto Mangunkusumo, Harapan Baru Samarinda. Kantor cabang

## BAB III PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan    Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    Di  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen    (BPSK)  Kota  Samarinda.
Pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  pada  umumnya  dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai  variasi  barang  dan/jasa  yang  dapat  dikonsumsi.  Di  samping  itu, globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi telekomonikasi  dan  informatika  telah  memperluas  rusng  gersk  arus  transaksi barang  dan/atau  jasa  melintasi  batas-batas  wilayah  suatu    negara,  sehingga barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  bervariasi  baik  produksi  luar  negeri maupun produksi dalam negeri.
Kondisi  yang  demikian  pada  satu    pihak  mempunyai  manfaat  bagi konsumen, karena  kebutuhan konsumen akan barang dan/jasa  yang diinginkan dapat  terpenuhi  serta  semakin  terbuka  lebar  kebebasan  untuk  memilih  aneka jenis  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  keinginan  dan  kemauan konsumen.  Di  sisi  lain,  kondisi  dan  fenomena  tersebut  di  atas  dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen  berada pada posisi  yang lemah. Konsumen  menjadi objek aktivitas bisnis  untuk  meraup  keuntungan  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha  melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan.
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat kesadaran  konsumen  akan    haknya  masih  rendah.  Hal  ini  terutama  disebabkan oleh  rendahnya  pendidikan  konsumen.  Oleh  karena  itu  Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi
pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  untuk melakukan  upaya  pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan  pendidikan konsumen. Beberapa alasan tersebut adalah yang melatarbelakangi diundangkannya  Undang-Undang    Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK).  Undang-Undang    Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Pasal  1  ayat  (1),  menegaskan  bahwa perlindungan konsumen  adalah upaya  yang menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya bahwa UUPK telah secara  tegas  telah  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen,  jika  konsumen  dirugikan  oleh  pelaku  usaha.  Penyelesaian  sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi     (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  45  Ayat  (2),  bahwa  “  Penyelesaian sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.
Pemerintah  melalui  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  mengamanatkan  pembentukan  lembaga  yang  akan menyelenggarakan  perlindungan  konsumen,  yaitu  Badan  Perlindungan Konsumen  Nasional  (BPKN),  dan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat (LPKSM), sehingga melalui fungsi, tugas dan wewenang dari kedua lembaga  tersebut  diharapkan  dapat  mewujudkan  perlindungan  konsumen  yang bersifat  preventif.  Sedangkan  dalam  memberikan  perlindungan  konsumen  yang bersifat  represif  yaitu  melalui  pengaturan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  untuk memberi  ganti  rugi  kepada  konsumen,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  s/d Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  yang  lebih  dikenal  dengan sebutan  tanggung  jawab  perdata  dan  lembaga  yang  diamanatkan  oleh  Undang- undang  perlindungan  konsumen  yang  akan  memberikan  perlindungan  yang bersifat represif adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang mempunyai  fungsi  "menyelesaikan  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan". Keanggotaan  BPSK  terdiri  dari  unsur  Pemerintah,  konsumen  dan  unsur  pelaku usaha.  BPSK  diharapkan  dapat  mempermudah,  mempercepat  dan  memberikan suatu  jaminan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  untuk  menuntut  hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Selain itu dapat pula menjadi akses  untuk  mendapatkan  informasi  serta  jaminan  perlindungan  hukum  yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha.
Dalam  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  BPSK berwenang  melakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  terhadap  bukti  surat, dokumen,  bukti  barang,  hasil  uji  laboratorium,  dan  bukti-bukti  lain,  baik  yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Dalam hal ini peran BPSK dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  merupakan  ujung  tombak  di lapangan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  yang  telah dirugikan  atau  yang  telah  menderita  sakit.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh lembaga  BPSK  kepada  konsumen  adalah  melalui  penyelesaian  sengketa  antara
konsumen  dengan  pelaku  usaha  dan  juga  melalui  pengawasan  terhadap  setiap pencantuman perjanjian atau dokumen yang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen. BPSK dalam hal ini berfungsi ganda, disatu sisi Undang- Undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  memberikan kewenangan  yudikatif  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen  dan  disisi  lain diberikan  kewenangan  eksekutif  kepada  BPSK  untuk  mengawasi  pencantuman klausula  baku  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha.  Proses  penyelesaian sengketa  konsumen  secara  perdata  melalui  BPSK  dilakukan  dengan konsiliasi atau mediasi atau arbitrase ,  yang  bersifat  non  litigasi.  Sedangkan  proses penyelesaian  sengketa  perdata  melalui  badan  peradilan  umum,  bersifat litigasi.Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  perdata  melalui  BPSK dilakukan dengan konsiliasi atau  mediasi atau  arbitrase.
Pemerintah  telah  mengatur  tentang  keberadaan    Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK),  dengan berbagai peraturan yang mengatur secara khusus tentang  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK), antara lain :
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  tahun  2001  tentang  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN);
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen;
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  tahun  2001  tentang  Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 302 tahun 2001 tentang Pendaftaran LPKSM ;
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  350  tahun  2001  tentang  Tugas  dan Wewenang  badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
6. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01/2006  tentang  Tatacara  Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK;
Adapun  tugas  dan  fungsi  BPSK  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, , Jo SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, meliputi:
1. Melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan cara melalui mediasi, atau konsiliasi, atau arbitrase;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila  terjadi  pelanggaran  ketentuan dalam undang-undang;
5. Menerima  pengaduan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dari  konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
Kekuhususan    pengaturan  penyelesaian  sengketa  duatur  tentang  siapa  dan bagaimana  mekanisme  pengaduan  penyelesaian  sengketa  oleh  konsumen  ke BPSK,  karenanya  ada  beberapa  batasan  konsumen  yang  dapat  melakukan
pengaduan  ke  BPSK.  Adapun    konsumen  yang  dapat  mengadu  ke  BPSK terpenuhi  persyaratan berikut:
1. Konsumen  sebagai  pihak  yang  mengajukan  permohonan  pengaduan  atau gugatan, hanya dapat  diterima jika diajukan oleh konsumen akhir. Terhadap pengertian konsumen akhir, juga meliputi warga negara asing yang berada di Indonesia,  maka  dapat  menggugat  pelaku  usaha  di  BPSK.  Gugatan sekelompok orang/konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, yang dikenal  dengan  sebutan  gugatan  class  action  tidak  dapat  diterima  di  BPSK demikian juga dengan pengajuan gugatan yang diajukan oleh LPKSM. Kedua gugatan tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
2. Yang  dapat  diadukan  konsumen  ke  BPSK  adalah  pelaku  usaha,  baik  orang perserorangan,  badan  usaha  berbentuk  hukum  maupun  bukan  badan  hukum, termasuk BUMD dan BUMN, bukan  instansi atau lembaga pemerintah.
3. Yang  dapat  diadukan  ke  BPSK  adalah  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait dengan 5 (lima) parameter perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
a. Barang yang tidak memenuhi standar,
b. Informasi yang mengelabui,
c. Cara menjual yang merugikan,
d. Cidera janji,
e. Klausula baku
Susunan  Majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  sebagai mana tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) UUPK yang satu anggota wajib berpendidikan dan  berpengetahuan  dibidang  hukum.  Tiga  cara    Penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  mekanisme  BPSK  mengenal  proses  penyelesaian  secara  konsiliasi,  mediasi dan  Arbitrase,  yang  komposisi  majelis      terdiri  dari  tiga  unsur  ,  yaitu    konsumen  , unsur  pelaku  usaha  dan  unsur  pemerintah.  Bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  mengacu  kepada  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sama halnya terkait dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  Arbitrase  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen      ( BPSK), yang  majelisnya terdiri dari tiga unsur yaitu, Pelaku usaha, pemerintah dan konsumen.
Unsur  unsur  komponen  dari  BPSK  Kota  Samarinda  ,  dalam  melaksanakan tugasnya  sangat  mempengaruhi  efektifitas  kinerja.  Sebagaimana  yang  ada  saat  ini komponen unsur-unsur yang ada adalah sbb:
1. Unsur Pemerintah
a. H. Adriyani, SE., MM.
b. Romlah, A.Pt.
c. Syariuddin, SH.
2. Unsur Konsumen
a. Yatini, SH., MH.
b. Saiful, SE., M.Si.
c. Syamsudin, SH., MH.
3. Unsur Pelaku Usaha
a. Hendri Wenas, SH.
b. Hervinda Ananda Putra, SH.
c. Nixon Butar-Butar, SE., MBA.
Dari  aspek  kualitas  sumber  daya  manusia,    unsur  –unsur  yang  ada  menurut peneliti  telah  memnuhi.  Bila  menyimak  sejarah  perkembangan Alternative  Dispute Resolution (ADR) di negara  tempat pertama kali dikembangkan (Amerika Serikat), pengembangan Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  dilatarbelakangi  oleh kebutuhan sebagai berikut :
1. Mengurangi  kemacetan  di  pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang  diajukan  ke pengadilan  menyebabkan  proses  pengadilan  sering  karena  berkepanjangan, sehingga  memakan  biaya  yang  tinggi  dan  sering  memberikan  hasil  kurang memuaskan;
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;
4. Memberikan  kesempatan  bagi  tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.
Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  dalam  sejarahnya  untuk  pertama  kalinya penyelesaian suatu sengketa pada umumnya dilakukan melalui lembaga litigasi atau badan peradilan. Sesuai  dengan doktrin Trias Politica , maka badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. 6
Untuk  pertama  kali  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1976  digunakan konseptualisasi Alternative  Dispute  Resolution (ADR),  ketika  Chief  Justice  Warren Burger  mengadakan  konferensi  yang  mempertanyakan  kembali    sampai  tingkat keempat, tetapi dapat saja mengabaikan tingkat tertentu. Hal ini disebabkan :
1. Sifat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat efisien;
2. Undang-undang  tidak  mengharuskan  secara  tegas  untuk  mengikuti  setiap  tahap tersebut;
3. Masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak untuk berkontrak, termasuk untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya;
4. Untuk  kepentingan  efektifitas.  Jika  para  pihak  sudah  tidak  mau  menggunakan salah  satu  atau  lebih  tahap-tahap  penyelesaian  sengketa,  tidak  ada  gunanya dipaksakan,  karena  kemungkinan  besar  kata  sepakat  juga  tidak  akan  tercapai. Sungguhpun  tidak  disebutkan  dengan  jelas,  tahap-tahap  penyelesaian  sengketa tersebut  bukanlah  hukum  memaksa (dwingend  reht), melainkan  hanya  hukum mengatur.  Akan  tetapi,  sekali  tahap  tersebut  sudah  disetujui  oleh  para  pihak, maka para pihak tersebut wajib mengikutinya . 7
Dengan  demikian,  istilah Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  menunjukkan pranata  penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para  pihak  ( self-governing  system) dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi,  penilaian  ahli,  atau  arbitrase.    Secara  teori  mungkin  masih  benar pandangan,  bahwa  dalam  negara  hukum  yang  tunduk  kepada the  rule  of  law,
6 Rahmadi Usman, Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan. 2003, PT Citra Aditya Bakti. hlm 10
7 William  Ury  J.M.  dan  S.B.  Golderg.  Getting  Dispute  Resolved  sebagaimana  dikutip  Suyud Margono.        Hlm. 35
kedudukan  peradilan  dianggap  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  ( judicial power )  yang  berperan:  sebagai  katup  penekan  ( pressure  valve )  atas  segala pelanggaran  hukum  dan  ketertiban  masyarakat,  oleh  karena  itu,  peradilan  masih tetap  relevan  sebagai the  last  resort atau  tempat    terakir  mencari  kebenaran  dan keadilan, sehinggga secara teoritis  masih diandalkan sebagai  badan  yang  berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan ( to enforce the truth and justice).
Akan  tetapi,  pengalaman  pahit  yang  menimpa  masyarakat,  mempertontonkan system  peradilan  yang  tidak  efektif (ineffective dan  tidak  efisien (in  efficient ). Penyelesaian perkara yang memakan waktu puluhan tahun. Proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum  yang tidak berujung. Mulai dari banding,  kasasi  dan peninjauan  kembali.  Setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap,  eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya verzet dalam bentuk partai verzet dan derden verzet . Pendek  kata  tidak  ada  ujung  kesudahannya.  Memasuki  gelanggang  forum pengadilan,  tidak  ubahnya  mengembara  dan  mengadu  nasib  di  hutan  belantara ( adventure  into  the  unknown). Padahal  masyarakat  pencari  keadilan  membutuhkan proses penyelesaian yang cepat  yang tidak formalistis atau informal procedure and can be put into motion quickly. 8
Lembaga  peradilan  merupakan  salah  satu  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang berperan  selama  ini.  Namun  putusan  yang  diberikan  pengadilan  belum  mampu menciptakan  kepuasan  dan  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa. Putusan  pengadilan  cenderung  memuaskan  satu  pihak  dan  tidak  memuaskan  pihak lain.  Pihak  yang  mampu  membuktikan  bahwa  dirinya  memiliki  hak  atas  sesuatu, maka  pihak  tersebut  akan  dimenangkan  oleh  pengadilan.  Sebaliknya,  pihak  yang tidak  mampu  menunjukkan  bukti  bahwa  ia  memiliki  hak  terhadap  sesuatu,  maka pihak  tersebut  pasti  dikalahkan  oleh  pengadilan,  walaupun  secara  hakiki  pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut “pembuktian formal ”, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan  alat  bukti.  Menang  kalah  merupakan  hasil  akhir  yang  akan  dituai  para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan. 9
Konsekwensi menang kalah, akan menumbuhkan sikap ketidakpuasan salah satu pihak  terhadap  putusan  pengadilan.  Pihak  kalah  akan  menggunakan  upaya  hukum, karena  ia  merasa  tidak  adil  terhadap  suatu  putusan.Upaya  hukum  cenderung digunakan pihak kalah, selama ia masih diberi kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memerlukan waktu  yang cukup  lama.  Pada  sisi  lain  sering  pihak  yang  bersengketa  kadang-kadang  melebihi jumlah  nilai  dari  obyek  harta  yang  disengketakan.  Hal  ini  menandakan  bahwa penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  membawa  dampak  negative  pada renggangnya hubungan silaturahmi antara pihak yang bersengketa.
Lain  halnya  dengan  wilayah  hukum privat, dimana  titik  berat  kepentingan terletak  pada  kepentingan  perseorangan  (pribadi).  Dimensi privat luas  cakupannya
8 Gunawan Widjaya & Michael Adrian. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, “Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase,  Fajar Interpratama, Jakarta, 2008, hal 21
9 M.  Yahya  harahap,  Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 24
yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian  (kontrak),  bisnis,  dll.  Dalam  dimensi  hukum privat atau  perdata,  para pihak  yang  bersengketa  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketanya  melalui  jalur hukum  di  pengadilan  ataupun  diluar  jalur  pengadilan.  Hal  ini  sangat  dimungkinkan karena  hukum privat /perdata,  titik  berat  kepentingan  terletak  pada  para  pihak  yang bersengketa, bukan Negara ataukepentingan umum. Oleh karena itu tawar-menawar dan  pembayaran  sejumlah  kompensasi  untuk  menyelesaikan  sengketa  dapat  terjadi dalam dimensi ini 10 .
Pembentukan  BPSK  di  dalam  melaksanakan  penyelesaian  sengketa  konsumen, BPSK  diharapkan  dapat  mempermudah,  mempercepat  dan  memberikan  suatu jaminan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  untuk  menuntut  hak-hak  perdatanya kepada  pelaku  usaha  yang  tidak  benar,  namun  demikian  sebagai  lembaga  yang berwenang  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha,  yang  dalam  pelaksanaannya  dapat  ditempuh  dengan  cara  mediasi,  konsiliasi dan  arbitrase,  dalam  UUPK  tidak  disebutkan  secara  jelas  definisi  dari  mediasi, konsiliasi  dan  arbitrase  tersebut.    Hal  ini  menurut  peneliti,  merupakan  celah-celah hukum  dalam  perlindungan  konsumen,  yang  menjadikan  salah  satu  faktor  indikator dalam  kelemahan-kelemahan  tidak  meksimalnya  penegakan  hukum  dalam penyelesaian  sengketa  konsumen.  Karena  dalam  memahami  teknik  penyelesaian sengketa diperlukan perangkat hukum lain yang harus mengatur , guna memperjelas maksud dari definitif mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut.
Cara  mediasi  ditempuh  atas  inisiatif  salah  satu  pihak  atau  para  pihak,  BPSK bersifat aktif sebagai perantara dan penasihat yaitu mengajak pihak yang bersengketa pada  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  disepakati. 11 sedangkan  pada  konsiliasi, BPSK  bersikap  pasif,  hanya  sebagai  perantara  untuk  menjembatani  keinginan- keinginan dari para pihak yang bersengketa. Cara ketiga yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen  melalui  BPSK  adalah  dengan  “ Arbitrase ”  di mana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.
Khusus  mengenai  penyelesaian  sengketa  konsumen,  arbitrase  merupakan  salah satu  pilihan  para  pihak    untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka  yaitu  dengan mempergunakan  BPSK.  Adapun  penjabaran  mengenai  bagaimana    cara-cara penyelesaian  sengketa  konsumen  itu  oleh  BPSK  dengan  mempergunakan  arbitrase, telah diatur dan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/ MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase di BPSK ini adalah harapan dari para pencari keadilan , karena arbitrase merupakan satu penyelesaian sengketa yang dapat diputuskan oleh majelis BPSK, dengan hasil putusan final dan mengikat. Keputusan terletak  di  tangan  majelis  BPSk,  problemnya  adalah  di  Kaltim  umumnya  dan  Kota Samarinda  belum  ada  tersedia  sarana  dan  prasaran  untuk  penyelesaian  secara arbitrase  di  BPSK,  sehingga  di  Samarinda  pada  saat  ada  permohonan  penyelesaian
10 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009) , hal. 22
11 Yusuf  Shofie,  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menurut  UUPK,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2003, Hlm.23
sengketa  konsumen  melalui  arbitrase,  tidak  dapat  dilayani.  Kondisi  ini  tentunya pastilah  mengecewakan  para  pencari  keadilan.  Walaupun  penyelesaian  sengketa melalui  BPSK  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa,  namun perkembangan  pengaturan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  BPSK  diharapkan dapat menguruangi problem yang ada di peradilan , dan tentunya dapat memudahkan konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  sebagaimana  yang  disebutkan  bahwa BPSK  sebuah  lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  mudah,  murah  dan  sederhana serta cepat.
Secara  faktual  dalam  kehidupan  sehari-hari  selalu  terjadi  atau  timbul  sengketa konsumen.  Secara  yuridis  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dapat  ditempuh  dengan  menggunakan jalur  litigasi  (melalui  pengadilan)  dan  jalur  non  litigasi.  Penyelesaian  melalui  jalur non litigasi dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara  Mediasi,  Konsiliasi,  dan  Arbitrase.  BPSK  tidak  dapat  berperan  aktif  dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini disebabkan substansi pengaturan,  prosedur dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  banyak  mengandung  kelemahan  dan  saling bertentangan  sehingga  BPSK  tidak  dapat  berperan  banyak  dalam  penyelesaian sengketa  konsumen,  terutama  yang  menyangkut  keberatan  mengenai  putusan konsiliasi  atau  mediasi,  serta  penetapan  eksekusi  sama  sekali  belum  ada pengaturannya.
Sengketa  konsumen  adalah  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha (publik  atau  privat)  tentang  produk  konsumen,  barang  dan/atau  jasa  konsumen tertentu.  Menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK),  penyelesaian  sengketa  konsumen  memiliki  kekhasan.  Karena sejak  awal,  para  pihak  yang  berselisih,  khususnya  dari  pihak  konsumen, dimungkinkan  menyelesaikan  sengketa  itu  dapat  memilih  jalan  secara  sukarela penyelesaian sengketa melalui pengadilan  ( secara litigasi ) dan di luar pengadilan ( secara  nonlitigasi).  Hal  mana  dipertegas  oleh  Pasal  45  ayat  (2)  UUPK  tentang Penyelesaian  Sengketa,  yang  mengatakan:  “Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela para pihak yang bersengketa.” Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2)  UUPK  dihubungkan  dengan  penjelasannya,  maka  dapat  disimpulkan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut:
1. Penyelesaian  damai  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  (pelaku  usaha  dan kosumen)  tanpa  melibatkan  pengadilan  atau  pihak  ketiga  yang  netral. Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  cara-cara  damai  tanpa  mengacu  pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab melalui Undang- undang Hukum Perdata.  Pasal-pasal  tersebut  mengatur  tentang  pengertian,  syarat-syarat  dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian (dading);
2. Penyelasaian  melalui  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku;
3. Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  Sebagaimana  sengketa  hukum  pada  umumnya,  sengketa  konsumen harus  diselesaikan.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan  dengan menempuh  salah  satu  dari  ketiga  cara  penyelesaian  yang  ditawarkan  oleh  Pasal 45  ayat  (2)  di  atas,  sesuai  keinginan  dan  kesepakatan  para  pihak  yang
bersengketa sehingga dapat menciptakan hubungan baik antara perusahaan/pelaku usaha dengan konsumen.
Dalam  ketentuan  pasal  25  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang    Perlindungan  Konsumen,  Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  atas  tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
1. Tidak  menyediakan  atau  lalai  menyediakan  suku  cadang  dan/atau  fasilitas perbaikan;
2. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.”
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  dalam menyelesaikan  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  dengan  penyelesaian  sengketa melalui peradilan umum dan atau penyelesaian sengketa diluar peradilan umum.
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum , sebagaimana yang disebutkan dalam  pasal  45  ayat  (2)  UUPK  menyatakan  bahwa,  “  setiap  konsumen  yang dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum”.  Adapun  yang  berhak melakukan  gugatan  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  pelaku  usaha  diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. Lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  yang  memenuhi syarat,  yaitu  yang  berbentuk  badan  hukum  atau  yayasan,  yang  dalam anggaran  dasarnya  menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya organisasi  tersebut  adalah  untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen  dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
d. Pemerintah  dan/atau  instansi  terkait  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsi  atau  dimanfaatkan  mengakibatkan  kerugian  materi  yang  besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Pengaturan yang diberikan oleh Pasal 46 ayat (1) UUPK maksudnya adalah:
a. Bahwa secara personal (gugatan seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris  yang bersangkutan) sebagaimana  yang dimaksud dalam huruf a Pasal 46 ayat (1) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  konsumen  yaitu  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  UUPK  atau  melalui  peradilan  di  lingkungan  peradilan umum.
b. Sedangkan  gugatan  yang  diajukan  oleh  sekelompok  konsumen,  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  atau  pemerintah  sebagaimana yang  dimaksud  huruf  b,  huruf  c  dan  huruf  d  Pasal  46  ayat  (1)  UUPK, penyelesaian  sengketa  konsumen  diajukan  melalui  peradilan  umum. Penyelesaian melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku saat ini.
Mengenai  gugatan  sekelompok  konsumen  yang  mempunyai  kepentingan  yang sama  sebagaimana  yang  diatur  huruf  b  Pasal  46  ayat  (1)  UUPK,  dalam  Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, ditegaskan bahwa: “Undang-undang ini mengakui gugatan  kelompok  atau  Class  Action”.  “Gugatan  kelompok  atau  class  action  harus diajukan  oleh  konsumen  yang  benar-benar  dirugikan  dan  dapat  dibuktikan  secara hukum.  Penuntutan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  mengajukan  gugatan class  action  melalui  peradilan  umum  telah  dibolehkan  sejak  keluarnya  UUPK  yang mengatur  class  action  ini  di  Indonesia.  Tentu  saja  ini  merupakan  angin  segar  yang diharapkan akan membawa perubahan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia khususnya perlindungan konsumen di bidang ketenagalistrikan. Gugatan class action akan  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  menyelesaikan  pelanggaran  hukum  yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan misal terhadap orang banyak.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  peradilan  hanya  memungkinkan apabila,  para  pihak  belum  memilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan,  atau  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan, dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak  atau  oleh  para  pihak  yang bersengketa. 12 Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara baik  secara  perdata,  pidana  maupun  melalui  hukum  administrasi  negara,  membawa keuntungan  dan  kerugian  bagi  konsumen  dalam  proses  perkaranya.  Antara  lain tentang  beban  pembuktian  dan  biaya  pada  pihak  yang  menggugat.  Keadaan  ini sebenarnya  lebih  banyak  membawa  kesulitan  bagi  konsumen  jika  berperkara  di peradilan umum.
Adapun kendala yang dihadapi konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adalah:
1. Penyelesaian sengketan melalui pengadilan sangat lambat;
2. Biaya perkara yang mahal;
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis
Di  antara  sekian  banyak  kelemahan  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan, yang termasuk banyak dikeluhkan para pencari keadilan adalah lamanya penyelesaian  perkara,  karena  pada  umumnya  para  pihak  yang  mengharapkan penyelesaian  yang  cepat  terhadap  perkara  mereka.  Usaha-usaha  penyelesaian sengketa konsumen secara cepat terhadap gugatan  atau tuntutan ganti kerugian oleh konsumen  terhadap  produser/pelaku  usaha  telah  diatur  dalam  UUPK  yang memberikan  kemungkinan  setiap  konsumen  untuk  mengajukan  penyelesaian sengketanya  di  luar  pengadilan,  yaitu  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK),  yang  dalam  undang-undang  putusannya  dinyatakan  final  dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding dan kasasi dalam BPSK tersebut  (Pasal  54  ayat  (3)  UUPK).    Namun  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa putusan BPSK adalah bersifat final dan mengikat ternyata bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK yang memberikan kesempatan pada para pihak yang  bersengketa  di  BPSK  untuk  mengajukan  keberatan  atas  putusan  BPSK  yang
12 Ibid, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, hlm. 234
telah  diterima  kepada  Pengadilan  Negeri  paling  lambat  14  hari  kerja  setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan Umum Untuk mengatasi berlikunya proses pengadilan di peradilan umum, maka UUPK memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan umum. Pasal  45  ayat  (1)  UUPK  menyebutkan,  jika  telah  dipilih  upaya  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat ditempuh  jika  upaya  itu  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak  atau  para pihak  yang  lain  yang  bersengketa.  Ini  berarti,  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan tetap  dibuka  setelah  para  pihak  gagal  menyelesaikan  sengketa  mereka  di  luar pengadilan.
Pasal  47  UUPK  menyebutkan:  Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya  ganti  rugi  dan/atau  jasa  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  “menjamin” tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali  kerugian  yang diderita konsumen.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  Alternative  Dispute Resolution  (ADR)  dapat  ditempuh  dengan  berbagai  cara,  yang  dapat  berupa: artibrase,  mediasi,  konsiliasi,  minitrial,  summary  jury  trial,  settlement  conference, serta  bentuk  lainnya.  Dari  sekian  banyak  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  UUPK  dalam  Pasal  52  tentang  Tugas  dan  Wewenang  BPSK, memberikan 3 (tiga) macam carapenyelesaian sengketa, yaitu:
a. Mediasi,
b. Artibrase, dan
c. Konsiliasi
Secara  lengkap  tugas  dan  wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen BPSK) menurut Pasal 52 UUPK, adalah:
a. Melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan  cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. Memanggil  pelaku  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap perlindungan konsumen;
h. Memanggil  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan/atau  setiap  orang  yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau  setiap  orang  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  huruf  g  dan  huruf  h,  yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. Mendapatkan,  meneliti  dan/atau  menilai  surat,  dokumen,  atau  alat  bukti  lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. Memutuskan  dan  menetapkan  ada  atau  tidak  adanya  kerugian  di  pihak konsumen;
l. Memberitahukan  putusan  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran perlindungan konsumen;
m. Menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan undang-undang ini.
Memperhatikan  ketentuan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  BPSK  tidak  hanya bertugas  menyelesaikan  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan,  tetapi  juga  melakukan kegiatan  berupa  pemberian  konsultasi,  pengawasan  terhadap  pencantuman  klausula baku,  dan  sebagai  tempat  pengaduan  dari  konsumen  tentang  adanya  pelanggaran  yang diduga  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Adapun  keanggotaan  dari  BPSK  terdiri  dari  3 (tiga) unsur, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat (3) dan (4) UUPK, yaitu, Unsur pemerintah (3-5 orang), Unsur konsumen  (3-5 orang), dan  Unsur  pelaku usaha (3-5 orang)
a. Mediasi
Mediasi  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan, ditempuh  atas  inisiatif  salah  satu  pihak  atau  para  pihak,  di  mana  Majelis  BPSK bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat. Pada dasarnya mediasi adalah suatu  proses  di  mana  pihak  ketiga  ( a  third  party ),  suatu  pihak  luar  yang  netral  ( a neutral  outsider )  terhadap  sengketa,  mengajak  pihak  yang  bersengketa  pada  suatu penyelesaian  sengketa  yang  telah  disepakati.  Sesuai  batasan  tersebut,  mediator berada  di  tengah-tengah  dan  tidak  memihak  pada  salah  satu  pihak.  Peran  mediator sangat  terbatas,  yaitu  pada  hakekatnya  hanya  menolong  para  pihak  untuk  mencari jalan  keluar  dari  persengketaan  yang  mereka  hadapi  sehingga  hasil  penyelesaian terletak  sepenuhnya  pada  kesepakatan  para  pihak  dan  kekuatannya  tidak  secara mutlak  mengakhiri  sengketa  secara  final,  serta  tidak  pula  mengikat  secara  mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk mematuhinya.
Keuntungan yang didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa  adalah:  karena  cara  pendekatan  penyelesaian  diarahkan  pada  kerjasama untuk  mencapai  kompromi  maka  pembuktian  tidak  lagi  menjadi  bebas  yang memberatkan  para  pihak,  menggunakan  cara  mediasi  berati  penyelesaian  sengketa cepat  terwujud,  biaya  murah,  bersifat  rahasia  (tidak  terbuka  untuk  umum  seperti  di pengadilan), tidak ada pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional.
b. Arbitrase
Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  oleh  para  pihak yang  bersengketa.   Dalam  mencari  penyelesaian  sengketa,  para  pihak menyerahkan  sepenuhnya  kepada  Majelis  BPSK  untuk  memutuskan  dan menyelesaikan  sengketa  konsumen  yang  terjadi.  Kelebihan  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  ini  karena  keputusannya  langsung  final  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak.  Putusan  arbitrase memiliki  kekuatan  eksekutorial,  sehingga  apabila  pihak  yang  dikalahkan  tidak mematuhi  putusan  secara  sukarela,  maka  pihak  yang  menang  dapat  meminta eksekusi ke pengadilan. Lembaga arbitrase memiliki kelebihan, antara lain:
1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2) Dapat  dihindari  kelambatan  yang  diakibatkan  karena  prosedural  dan administratif;
3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil;
4) Para  pihak  dapat  menentukan  pilihan  hukum  untuk  menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
5) Putusan  arbitrase  merupakan  putusan  yang  mengikat  para  pihak  dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.
Walaupun arbitrase memiliki kelebihan, namun akhir-akhir ini peran arbitrase sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  digeser  oleh  alternative penyelesaian sengketa yang lain, karena:
1) Biaya  mahal,  karena  terdapat  beberapa  komponen  biaya  yang  harus dikeluarkan seperti biaya administrasi, honor arbiter, biaya transportasi dan akomodasi arbiter, serta biaya saksi dan ahli;
2) Penyelesaian  yang  lambat,  walau  banyak  sengketa  yang  dapat  diselesaikan dalam  waktu  60  –  90  hari,  namun  banyak  juga  sengketa  yang  memakan waktu  yang  panjang  bahkan  bertahun-tahun,  apalagi  jika  ada  perbedaan pendapat  tentang  penunjukan  arbitrase  serta  hukum  yang  ditetapkan,  maka penyelesaiannya akan bertambah rumit.
c. Konsiliasi
Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak di mana Majelis  BPSK  bertugas  sebagai  pemerantara  antara  para  pihak  yang bersengketa  dan  Majelis  BPSK  bersifat  pasif.  Dalam  konsiliasi,  seorang konsiliator  akan  mengklarifikasikan  masalah-  masalah  yang  terjadi  dan bergabung  di  tengah-tengah  para  pihak,  tetapi  kurang  aktif  dibiandingkan dengan  seorang  mediator  dalam  menawarkan  pilihan-pilihan  (options) penyelesaian  suatu  sengketa.  Konsiliasi  menyatakan  secara  tidak  langsung suatu kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang  saling  mendekat  dan  selanjutnya  dapat  dicapai  suatu  penyelesaian  yang memuaskan kedua belah pihak.
Penyelesaian  sengketa  ini  memiliki  banyak  kesamaan  dengan  aribtrase, dan  juga  menyerahkan  kepada  pihak  ketiga  untuk  memberikan  pendapatnya tentang  sengketa  yang  disampaikan  para  pihak.  Namun  pendapat  dari konsiliator  tersebut  tidak  mengikat  sebagaimana  mengikatnya  putusan arbitrase.  Keterikatan  para  pihak  terhadap  pendapat  dari  konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa tergantung pada kesukarelaan para pihak.
UUPK  menyerahkan  wewenang  kepada  BPSK  untuk  menyelesaikan setiap  sengketa  konsumen  (di  luar  pengadilan).  UUPK  tidak  menentukan adanya  pemisahan  tugas  anggota  BPSK  yang  bertindak  sebagai  mediator, arbitrator  ataupun  konsiliator  sehingga  setiap  anggota  dapat  bertindak  baik sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator.
Oleh karena tidak adanya pemisahan keanggotaan BPSK tersebut, maka penyelesaian  sengketa  konsumen  sebaiknya  diselesaikan  secara  berjenjang, dalam  arti  kata  bahwa  setiap  sengketa  diusahakan  penyelesaiannya  melalui mediasi, jika gagal, penyelesaian ditingkatkan melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase.
Hasil  penelitian  di  lapangan  sebagaimana  tertera  dalam  landasan  faktual bahwa,  belum  semua  Kota/Kabupaten  di  Kalimantan  Timur  memiliki  menunjukkan bahwa  BPSK  di  kalimantan  Timur  baru  terbentuk  di  dua  Kota  yaitu  di  Kota Samarinda, selebihnya belum memiliki BPSK.
1. Komitmen daerah terhadap perlindungan konsumen rendah
Bahwa  keberadaan  BPSK  yang  terdiri  dari  tiga  unsur,  mengharuskan adanya tiga unsur  yang harus terpenuhi  baik  pelaku usaka, pemerintah  maupun konsumen,    pembiayaan  nya  dibebankan  pada  Pemerintah  daerah  tingkat  dua yang bersangkutan.  Beberapa pemerintah belum memiliki BPSK karena daerah tidak  sanggup  menfganggarkan  pendanaan  untuk  BPSK  pasda  daerahnya masing-masing, sehingga di Kaltim baru ada dua tempat.
2. Pembinaan dari BPKN kurang
Berbicara tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen di Kota samarinda, tidak bisa terlepas dari penegakan hukum perlindungan konsumen itu sendiri.  Sorjono  Soekanto  berpendapat  bahwa,  ada  lima  parameter  guna menentukan efektifitasnya sebuah penegakan hukum, yaitu:
a. Peraturan  perundang-undangan  :  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen No. 8 Tahun 1999
b. SDM
c. Sarana dan Prasarana
d. Kondisi Sosial Konsumen
e. Kebudayaan Konsumen
3. Kendala-kendala  Pelaksanaan    Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    Di  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen    (BPSK)  Kota  Samarinda.
Salah satu  masalah  yang mendasar dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  (UUPK)  adalah  ketentuan  mengenai  penyelesaian sengketa konsumen. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, dalam  Pasal 45 Ayat (1)  UUPK  memberikan  dua  pilihan  penyelesaian  sengketa  yaitu  menggugat  pelaku usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum. Apabila  penyelesaian  sengketa  konsumen  dilakukan  di  luar  peradilan  menurut  Pasal 52  UUPK  adalah  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  dengan cara melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Gugatan yang sudah diajukan ke BPSK harus  ditindaklanjuti  oleh  BPSK,  dan  BPSK  wajib  memberikan  putusan.  Putusan tersebut berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) UUPK bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak dapat dilakukan banding dan kasasi.
Akan  tetapi    berdasarkan  Pasal  54  Ayat  (3)  UUPK  terhadap  putusan  tersebut dapat  dimintakan  upaya  hukum  (keberatan)  ke  pengadilan  Negeri.  Sebagai  lembaga
yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen,  BPSK  dalam  kewenangannya  dapat  menempuhnya  dengan  cara  mediasi, konsiliasi  atau  arbitrase.  UU  perlindungan  konsumen  tidak  mendefinisikan  apa  itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase di bidang perlindungan konsumen. Hal ini kemudian dijelaskan  lebih  jauh  dalam  Keputusan  Menperindag  No.  350  Tahun  2001  tentang Tugas dan Wewenang BPSK.
Dalam Keputusan Menperindag No. 350 Tahun 2001 tersebut, mediasi diartikan sebagai  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dengan  BPSK sebagai  penasehat  dan  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para  pihak. Proses konsiliasi  mirip  dengan  mediasi.  Bedanya,  dalam  proses  konsiliasi, BPSK  hanya mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa.  Sementara arbitrase  adalah  proses penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan  yang  dalam  hal  ini  para  pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.
Selanjutnya  dijelaskan dalam  Keputusan Menperindag Nomor 350 tahun 2001 tentang  tugas  dan  wewenang  BPSK,  disebutkan  bahwa  mediasi  diartikan  sebagai proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dengan  BPSK  sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. proses konsiliasi mirip dengan  mediasi.  Bedanya  ,  dalam  proses  konsiliasi,  BPSK  hanya  mempertemukan para pihak yang bersengketa. Sementara arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen  di  luar  pengadilan  yang  dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.
Berdasarkan  Hasil  penelitian  Aries  Kurniawan,  ada  beberapa  kendala  utama yang dihadapi BPSK dalam mengimplementasikan UU perlindungan konsumen. 13
a. Kendala Kelembagaan.
b. Kendala Pendanaan.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  penelitian  lain  ,  yaitu  Susanti  Adi  Nugroho berpendapat  bahwa    ada  beberapa  kendala  utama  yang  dihadapi  BPSK  dalam mengimplementasikan UUPK, 14 :
a. Kendala kelembagaan;
b. Kendala pendanaan;
c. Kendala Sumber daya Manusia BPSK;
d. Kendala Peraturan;
e. Kendala  Pembinaan  dan  Pengawasan,  dan  Rendahnya  Koordinasi  antar  Aparat Penanggung Jawab
f. Kendala Kurangnya Sosialisasi Terhadap Kebijakan Konsumen;
Menurut  Susanti 15 :  juga  menyinggung  problem  yang  muncul  dalam  eksekusi putusan  BPSK.  Berdasarkan  Pasal  54  Ayat  (3)  UUPK,  putusan  BPSK  dari  hasil
13 Aries  Kurniawan,  Peranan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam  Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kompas 6 Agustus 2008, hlm.3.
14 Susanti Adi Nugroho, Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hukum Online, 9  Mei  2009,  hlm.1  sebagaimana  dikutip  oleh  .Muskibah,  dalam  Analisis  Mengenai  cara  Penyelesaian Sengketa Konsumen.
15 Ibid, hlm. 2
konsiliasi, arbitrase dan mediasi bersifat final dan mengikat. Final berarti dan sebagai sesuatu  yang  harus  dijalankan  para  pihak.  prinsip res  judivata  pro  vitatate  habetur - suatu    putusan  yang  tidak  mungkin  lagi  dilakukan  upaya  hukum-  dinyatakan  sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
Berdasarkan  prinsip  demikian,  putusan  BPSK  mestinya  harus  dipandang  sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( inkracht van gewijsde) . Namun dalam  Pasal  56  Ayat  2  UUPK,  para  pihak  masih  bisa  mengajukan  keberatan  ke pengadilan  negeri  paling  lambat  14  hari  setelah  pemberitahuan  BPSK.  Permasalahan lain  adalah  pada  saat  eksekusi,  guna  mempunyai  kekuatan  eksekusi,  putusan  BPSK harus dimintakan penetapan ( fiat eksekusi ) ke pengadilan negeri.
Salah satu  pertimbangan  pembentukan UUPK adalah karena ketentuan  hukum yang  melindungi  kepentingan  konsumen  belum  memadai.  Dalam  UUPK    disebutkan bahwa  ,  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  bersengketa  dapat  menyelesaikan  sengketa mereka melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalan  nonlitigasi  dapat  diajukan  kepada  badan  penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  yang  merupakan  suatu  badan  yang  disediakan  untuk  itu,  yaitu  dengan  cara mediasi, konsiliasi , dan arbitrase .
Bila  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  di  BPSK  Kota  Samarinda    dikaitkan dengan  teori  dari    Susanti  Adi  Nugroho  berpendapat  bahwa    ada  beberapa  kendala utama  yang  dihadapi  BPSK  dalam  mengimplementasikan  UUPK,  maka    pelaksanaan penyelesaian  sengketa  konsumen  di  Kota  samarinda  dapat    diuraikan  kendala- kendalanya   sbb:
a. Kendala kelembagaan;
Kaltim yang terdiri dari 10 ( sepuluh) Kabupaten/kota  secara keseluruhan hanya ada (2)  dua  BPSK  yang  telah  terbentuk,  dan  yang  telah  melakukan  kegiatan penyelesaian  sengketa  secara  aktif  adalah  hanya  BPSK  Samarinda.    Dari  aspek kelembagaan    tersebut  tentunya  telah  memenuhi  kriteria,  karena  sudah  ada  tiga unsur  di  dalamnya,    sebagaimana  yang  diamanahkan  UUPK.  BPSK  satu-satunya sebagai  Badan  penyelesaian  sengketa  di  Kaltim  berdampak  terhadap  permohonan /pengaduan  yang  berada  di  luar  wilayah  Kota  Samarinda  ,  juga  dapat  melakukan pengaduan  dan  dapat  ditangani  olah  BPSK  Kota  Samarinda.  Dari  unsur  majelis BPSK  yang  terdiri  dari  tiga  unsur  ,  khususnya  dari  Unsur  Pemerintah  salah  satu kendalanya  adalah  sering  terjadinya  rotasi  pergantian  jabatan  di  Pemerintahan, mengakibatkan  unsur  pemerintah  kesulitan  menepati  masa  berlakuknya  majelis, yang  kedua  adanya  batas  pensiun  PNS,  sementara  jabatan  sebagai  majelis  belum selesai.    Selain  itu  tidak  kalah  pentingnya  adalah  adanya  Lembaga  Perlindungan Konsumen  Swadaya  Masyarakat  (  LPKSM)  .  LPKSM  posisinya  amat  strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen,  lembaga  ini  juga  memiliki  hak  gugat  (legal  standing)  dalam  konteks ligitas kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga  konsumen  (LPKSM)  yang  telah  memenuhi  syarat,  yaitu  bahwa  LPKSM yang dimaksud  telah berbentuk  Badan Hukum  atau Yayasan  yang dalam  anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen. Gugatan oleh lembaga konsumen hanya  dapat  dajukan  ke  Badan  Peradilan  Umum  (Pasal  46  Undang-undang Perlindungan  Konsumen).  Setelah  LPKSM  yang  bersangkutan  memperoleh  Tanda
Daftar LPKSM, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  menjadi  landasan  hukum  bagi  LPKSM,  untuk  menyelenggarakan perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  baik  melalui  kegiatan  upaya  pemberdayaan konsumen  dengan  cara  pembinaan,  pendidikan  konsumen  maupun  mampu  melalui pelaksanaan  tugas  LPKSM  sesuai  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  berikut  peraturan pelaksanaannya.  LPKSM  yang  telah  didirikan  dan  melakukan  kegiatan  dibidang Perlindungan  Konsumen,  jika  belum  mendaftarkan  dan  memperoleh  Tanda  Daftar LPKSM  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  setempat,  maka  LPKSM  yang bersangkutan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  belum  memenuhi  syarat  atau  belum  diakui  untuk  bergerak diperlindungan  konsumen.  Di  Samarinda  baru  terbentuk  4  (empat  )  LPKSM. Pentingnya  LPKSM  dikarenakan  LPKSM  merupakan  salah  satu  syarat  komposisi terbentuknya  BPSK.  Sehingga  ketiadaan  LPKSM  akan  mempengaruhi  terhadap kelembagaan BPSK.
b. Kendala pendanaan;
1) BPSK legalitas terbentuknya adalah Ps.49 Ayat (1) UUPK 1999 jo Keppres No. 90/2001.  BPSK  di  Kota  Samarinda  dalam  pelaksanaanya  semua  operasional dibebankan  kepada  Pemerintah  daerah  Tingkat  dua  ,  dalam  hal  ini  Pemerintah Kota  Samarinda,  baik  dari  operasional  harian  seperti  honor  majelis  BPSK,  dan operasionalnya.    Disinilah  kendala  dalam  pendanaan  ini  mencakup  pemenuhan sarana dan prasarana termasuk ruang sidang BPSK di Kota Samarinda yang saat ini  masih  bergabung dengan Kementerian perindustrian dan perdagangan Kota. Belum memiliki ruang sidang tersendiri. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap perlindungan konsumen masih rendah.
2) Bahwa  surat  keputusan  pengangkatan  BPSK  dalam  pelaksanaanya  operasional diserahkan  kepada  Pemerintah  Kota  Samarinda.  Pemerintah  Kota  Samarinda saat  ini  hanya  memberikan  kontribusi  penggajian  kepada  Majelis  BPSK. Penyediaan  sarana  prasarana  yang  masih  minim,  gedung  sekretariat  masih bertempat  di  kantor  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Samarinda. Dalam  pelaksanaannya  sekretariat  BPSK  belum  memadai.  Belum  ada  tempat khusus  untuk  sekretariat  BPSK.  Selama  berada  di  sekretariat  belum  ada  sarana prasarana  untuk  pelaksanaan  Arbitrase.  Mengingat  belum  ada  sarana  dan prasarana  arbitrase di  BPSK Samarinda, maka dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa  konsumen  di  BPSK  Samarinda  hanya  dengan  konsiliasi  dan  mediasi, dan  BPSK  selama  ini  hanya    terfokus  pada  Mediasi.  Sementara  itu  dalam pelaksanaannya  ada  beberapa  pengaduan  yang  menginginkan  pelaksanaan dengan arbitrase.  Pemenuhan ruang  secara khusus untuk ruang sidang Arbitrase belum  tersedia,  sehingga  BPSK  Kota  Samarinda  hanya  mampu  melakukan layanan penyelesaian sengketa  secara mediasi mengingat ruang arbitrase  belum ada.  Walaupun  Majelisnya  telah  ada,    tetapi  sarana  dan  prasaranya  belum mendukung  ,    maka  tidak  bisa  terlaksana  arbitrase  tersebut,  karena  ruang arbitrase  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu,  seperti  ruang  persidangan  ada meja majelis, meja penggugat dan meja tergugat.
c. Kendala Sumber daya Manusia BPSK;
Walaupun  tidak  ada  keharusan  ,  terhadap  keanggotaan  Majelis  BPSK  harus Sarjana  Hukum,  tetapi  mengingat  tugas  dan  fungsi  BPSK  adalah  menyelesaikan
sengketa  ,  dan  ada  arbitrase  maka  seyogyanya  semua  komponen  baik  dari  unsur Pemerintah,  Pelaku  Usaha  maupun  dari  unsur  konsumen  semua  sarjana  Hukum. Perbedaan  latar  belakang  pengetahuan  dapat  mengakibatkan  pola  penyelesaian sengketa  yang  berbeda  dan  akan  menimbulkan  disharmoni  secara  internal  majelis BPSK.  Di BPSK kota Samarinda dari (9) sembilan Majelis BPSK (5) lima majelis berpendidikan dari Hukum , sedangkan yang 4 (empat) Majelis dari keilmuan lain. Tetapi  untuk  BPSK  Samarinda,  dari  masing  –masing  unsur  telah  ada  yang  berasal dari keilmuan hukum.  Kendala lainnya adalah dari 9 ( sembilan) majelis yang ada , baru 3 ( tiga) orang  yang telah memiliki sertifikat mediator.  Sementara itu hampir semua    penyelesaian  sengketa  konsumen  di  BPSK  Kota  Samarinda  dilakukan dengan  mediasi.  Idealnya  semua  harus  telah  tersertifikasi  mediator . Beberapa program pengembangan SDM BPSK masih tergantung dari pembinaan Pemerintah Pusat.
d. Kendala Peraturan.
Undang-Undang    Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK), ditetapkan berlaku sejak 1999 sampai saat ini telah berlangsung selama 16 berlaku  di  masyarakat  belum  pernah  mengalami  perubahan,  sementara  itu permasalahan  konsumen  di  masyarakat  sedemikian  luar  biasanya,  perkembangan teknologi  yang  berpengaruh  terhadap  pola  perilaku  konsumen  dalam  mendapatkan produk,    yang  seharusnya  perkembangan  masyarakat  harus  diikuti  oleh perkembangan  hukum  perlindungan  konsumen  yang  ada.  Sementara  itu  konflik norma  pada  pengaturan  hukum  perlindungan  konsumen  khususnya  pada penyelesaian  sengketa  di  BPSK,  masih  penuh  permasalahan,  salah  satu  contohnya pengaturan  penyelesaian  sengketa  di  BPSK  mulai  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur  penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam  UUPK  dinyatakan    sebagai  penyelesaian  sengketa    di  luar  pengadilan  yang dilakukan melalui BPSK dengan cara salah satunya adalah arbitrase, namun dalam UUPK  tidak  diatur  secara  perinci  mengenai  tata  cara  melakukan  arbitrase  melalui BPSK,  tetapi  diatur  tersendiri  dalam  Keputusan    Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan Republik Indonesia ( Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  BPSK.  UUPK    tidak  memberikan penjelasan tentang luas lingkup keberatan terhadap putusan BPSK. Memperhatikan praktek  peradilan  saat  ini,  implementasi  instrumen  hukum  “keberatan”  ini  sangat membingungkan dan menimbulkan berbagai persepsi dan interpretasi, terutama para hakim dan lembaga peradilan sendiri, sehingga timbul berbagai penafsiran akan arti dan maksud undang-undang. Hal ini disebabkan terminologi keberatan tidak dikenal dalam sistem hukum acara yang ada. Apakah upaya keberatan harus diajukan dalam acara gugatan, perlawanan, atau permohonan. Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 01  Tahun  2006  tentang    Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Atas  Putusan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.Sebelum  dikeluarkannya  PERMA  No.  1/20  06, semua  putusan  BPSK  baik  mediasi,  konsiliasi,  atau  arbitrase  dapat  diajukan keberatan.  Setelah  keluarnya  PERMA  No.  1/2006,  hanya  putusan  arbitrase  dapat diajukan  keberatan.  Permasalahan  norma  ini  akan  menjadi  fokus    peneliti  lanjutan dari penelitian ini.
e. Kendala  Pembinaan  dan  Pengawasan,  dan  Rendahnya  Koordinasi  antar  Aparat Penanggung Jawab.
Pasal   29   ayat   (1)  Undang-Undang   Perlindungan   Konsumen      menyatakan bahwa,
“Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta dilaksanakannya  kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha.”  Dalam  hal  ini dilaksanakan  oleh  menteri-menteri  teknis  terkait.  Sedangkan  Pasal  29  ayat  (4) Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  bahwa  pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk :
1) Terciptanya  iklim  usaha  dan  tumbuhnya  hubungan  yang  sehat  antara  pelaku usaha dan konsumen.
2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
3) Meningkatnya  kualitas  sumber  daya  manusia  serta  meningkatnya  kegiatan penelitian  dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta  penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh :
1) Pemerintah
2) Masyarakat
3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Sebagaimana  peranan  pemerintah  menjalankan  fungsi  atas  pembinaan penyelenggaraan perlindung konsumen , dalam pelaksanaannya melibatkan instansi- instansi teknis , menjadikan beban tersendiri mengingat  koordinasi antar instansi  di Kota Samarinda demikian sulitnya.  Berbeda lagi  dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan  tugas  pengawasan  selain  dibebankan  kepada  pemerintah,  juga dilimpahkan  kepada  masyarakat,  baik  berupa  kelompok,  perorangan,  maupun lembaga  swadaya  masyarakat.  Masyarakat  dapat  melakukan  penelitian,  pengujian, dan/atau  penyurveian  terhadap  barang-barang  yang  beredar  di  pasar.  Aspek pengawasan  yang  dilakukan  masyarakatini  meliputi  :  pemuatan  informasi  tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain- lain  yang  disyaratkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan kebiasaan  dalam  praktik  dunia  usaha.  Hal  mana  besar  kemungkinannya  terjadi penyalahgunaan dalam pengawasan.

## BAB IV

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan    penyelesaian  sengketa  konsumen  berdasarkan    Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur  non  litigasi.  Penyelesaian  melalui  jalur  non  litigasi  dilakukan  oleh  BPSK dengan  cara  Mediasi,  Konsiliasi,  dan  Arbitrase,  namun  di  Kota  Samarinda penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara mediasi.
2. Beberapa  kendala  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  Kota  Samarinda khususnya pelaksanaan penyelesaian sengketa di BPSK   yang dilakukan secara
mediasi,  dikarenakan  di  BPSK  Kota  Samarinda,  belum  memiliki  sarana  dan prasarana untuk pelaksanaan secara arbitrase.
B. Saran-saran
1. Mengingat  arbitrase  sementara  ini  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dalam memberikan  layanan  penyelesaian  sengketa  di  BPSK  Kota  Samarinda  , seyogyanya  sekrertariat  memiliki  gedung  BPSK    tersendiri  dan  melengkapi dengan sarana dan prasarana penyelesaian sengketa secara arbitrase.
2. Pemerintah  Kota  Samarinda  ,  seharusnya  memberikan  perhatian  kepada  BPSK sebagai bentuk tanggungjawab Pemkot terhadap perlindungan konsumen di Kota Samarinda dengan memenuhi sarana dan prasarana di BPSK.

## D AF T AR  P U S T AK A

## A. Literatur
Ahmadi Miru dan Suratman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen , Raja Wali, Jakarta,  2005
Aries Kurniawan, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa ; 2008,
Endang  Sri  Wahyuni, Aspek  Hukum  Sertifikasi  dan  Keterkaitannya,  Dengan Perlindungan Konsumen , Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
Gunawan Widjaya & Michael Adrian. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, “Peran Pengadilan  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Oleh  Arbitrase ,      Fajar Interpratama, Jakarta, 2008,
Gunawan  Wijaya  dan  Ahmad  Yani,  2003, Hukum  Tentang  Perlindungan Konsumen, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen , Mandar Maju, Bandung, 2000.
Janus  Sidabolok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2006.
M.  Ali  Masyur, Penegakan Hukum Tentang  Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen , Genta Press, Yogyakarta. 2007. Mas  Ahmad  Santosa, Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  di  Bidang Lingkungan  Hidup ,  Makalah  yang  disampaikan  Acara  Forum  Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) 1995.
M.  Yahya  harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Nasution,  AZ, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta,  2003.
Rahmadi  Usman, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung,  2003.
Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia, Gramedia  Widiasarana Indonesia, Jakarta,  2006.
Sudaryatmo, Hukum  dan  Advokasi  Konsumen ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1999.
Siti  Megadianty  Adam  dan  Takdir  Rahmadi, Sengketa  dan  Penyelesaiannya, Buletin  Musyawarah,  Nomor  1  Tahun  I:  Indonesia  Center  For Environmental Law, 1997 ; Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional ,  Jakarta: Kencana, 2009;
William  Ury  J.M.  dan  S.B.  Golderg. Getting  Dispute  Resolved sebagaimana dikutip Suyud Margono;
Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen  Dan  Instrumen-instrumen  Hukumnya , Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
Yusuf  Shofie, Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menurut  UUPK, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2003.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa; Keputusan  Menperindag  Nomor  301  Tahun  2001  Tentang  Pengangkatan,
Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK;
Keputusan  Menperindag  Nomor  350  Tahun  2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang BPSK.

## C. Internet dan Media
Aries  Kurniawan, Peranan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen , Kompas 6 Agustus 2008. Al.  Wisnubroto, Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen  Butuh Progresivitas, Hukum Online. Com, 9 Mei 2009;
Harian  Kompas,2009,  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  Persulit Penyelesaian Sengketa.
Susanti  Adi  Nugroho, Mencari  Ujung  Tombak  Penyelesaian  Sengketa Konsumen , Hukum Online, 9 Mei 2009.