Volume 18, Nomor 1 (2023), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v18i1.60006

## Perkembangan Metropolitan Mamminasata: tinjauan kesenjangan aspek sosial-ekonomi dan tata kelola wilayah
Mamminasata metropolitan development: the overview of social-economic aspect and regional governance gap
M A Yanuar 1 , R S Dewi 1 , W Handayani 1 , dan S Yuwanti 2
1 Departemen  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  Fakultas  Teknik,  Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
2 Program  Studi  Pariwisata,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Pariwisata  Indonesia, Semarang, Indonesia
Corresponding author’s email: asyamyanuar21@students.undip.ac.id
Abstrak. Mamminasata  merupakan  wilayah  metropolitan  yang  tumbuh  sejak tahun 1980an  karena  perkembangan  Kota  Makassar  dan  berdampak  hingga  ke  wilayah sekitarnya.  Metropolitan  ini  membentuk  konstelasi  dan  memegang  peran  penting dalam  pengembangan  kewilayahan  tidak  hanya  lingkup  Pulau  Sulawesi  namun  bagi Kawasan  Timur  Indonesia.  Namun  demikian,  kesenjangan  mulai  muncul  terutama antara wilayah inti, yaitu Kota Makassar dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa (Sangguminasa)  dan  Kabupaten  Takalar  sebagai  wilayah  pinggiran  metropolitan. Dengan  menggunakan  metode  komparasi  serta  analisis  deskriptif  kuantitatif  yang diperkuat secara kualitatif berdasarkan perspektif wilayah, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji  kesenjangan  antara  wilayah  inti  dan  pinggiran  pada  Metropolitan Mamminasata  berdasarkan  aspek  sosial-ekonomi  dan  kapasitas  tata  kelola wilayah. Hasil  kajian  menegaskan  bahwa  Kota  Makassar  sebagai  wilayah  inti  Mamminasata mendominasi  pada  struktur  ekonomi,  alokasi  investasi,  kualitas  tenaga  kerja, pengeluaran  masyarakat,  dan  kapasitas  tata  kelola  dibandingkan  wilayah  pinggiran dengan  proporsi  yang  bervariasi.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  wilayah  pinggiran hanya  sebagai  penyuplai  aktivitas  dan  wilayah  inti  yang  belum  optimal  dalam memberikan  spread  effect  sehingga  membutuhkan  upaya-upaya  lain  untuk mengurangi kesenjangan inti-pinggiran yang masih ada.
Kata Kunci : Inti-Pinggiran; Mamminasata; Metropolitan; Urbanisasi
Abstract. Mamminasata is a metropolitan area that has developed since the 1980s as a  result  of  Makassar  City's  development  impacted  the  surrounding  area.  This metropolitan formed a constellation and is critical to regional development not only on  Sulawesi  Island  but  also  in  Eastern  Indonesia.  However,  as  the  development process  has  progressed,  there  has  been  a  significant  gap  between  the  core area  of Makassar  City  and  the  suburbs  of  Maros  Regency,  Gowa  Regency  (Sangguminasa), and  Takalar  Regency.  The  paper  aimed  to  examine  the  disparity  between  the  core and periphery areas of Metropolitan Mamminasata based on socioeconomic aspects and  governance  capacity  using  comparative  methods  and  quantitative  descriptive analysis  that  is  strengthened  qualitatively  based  on  a  regional  perspective.  The findings  confirm  that  Makassar  City,  as  Mamminasata's  core  area,  dominates  in economic  structure,  investment  allocation,  labor  quality,  community  expenditure, and governance capacity when compared to suburban areas of varying proportions. This result demonstrates that the periphery area was the only activity proponent and that  the  core  area  is  not  yet  optimal  in  terms  of  providing  a  spread  effect, necessitating additional efforts to close the core-periphery gap that still exists.
Keywords : Core-Periphery; Mamminasata; Metropolitan; Urbanization

## 1. Pendahuluan
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  fenomena  urbanisasi  berlangsung  dinamis  dan  kompleks sehingga  memperluas  makna  serta  pemahamannya.  Urbanisasi  tidak  lagi  diartikan  secara sempit sebagai perpindahan penduduk dari perdesaan menuju perkotaan [1]. Lebih dari itu, urbanisasi juga meliputi pergeseran struktur sosial-ekonomi serta transformasi karakteristik permukiman  yang  seluruhnya  menjadi  bersifat  kekotaan  [2–4].  Tiga  hal  tersebut  dapat terjadi  bersamaan  dan  lintas  administrasi  sehingga  menjadikan  perbedaan  antarwilayah semakin kabur dan beberapa justru bersifat kontinum [5].
Namun demikian, urbanisasi juga berperan dalam pembentukan dikotomi wilayah antara inti dan pinggiran  atau core-periphery [6,7].  Diferensiasi  inti-pinggiran  akibat  urbanisasi  mudah untuk  diidentifikasi,  antara  lain  berdasarkan  profil  atau  karakteristik  kewilayahan  serta kapasitas  tata  kelola.  Dari  segi  profil  sosial-ekonomi,  wilayah  inti  memiliki  karakter perkotaan yang identik sebagai pusat dari pemanfaatan teknologi, pengambilan keputusan, pertumbuhan dan aktivitas perekonomian, serta inovasi social. Sedangkan pinggiran, identik sebagai wilayah dengan kinerja ekonomi dan kualitas hidup masyarakat yang relatif rendah, kondisi sosial yang belum banyak berubah, dan sebagainya [6,8,9]. Di sisi lain, kesenjangan dalam  tata  kelola  merupakan  implikasi  yang  terlihat  dari  perbedaaan  kapasitas  fiskal  serta kualitas sumber daya antara wilayah inti dan pinggiran  [10].
Metropolitan  merupakan  salah  satu  objek  yang  relevan  untuk  mengidentifikasi  adanya diferensiasi antara wilayah inti dan pinggiran [7]. Di Indonesia, studi terkait wilayah inti dan pinggiran  banyak  dilakukan,  namun  terbatas  pada  kesenjangan  yang  muncul  pada metropolitan-metropolitan  di  Pulau  Jawa.  Kesenjangan  di  antaranya  teridentifikasi  di Metropolitan  Jabodetabek  antara  Jakarta  sebagai  wilayah  inti  dengan  Bogor-Depok- Tangerang-Bekasi  sebagai  wilayah  pinggiran  dalam  hal  pendapatan  penduduk  dan
produktivitas  sektor  ekonomi  [11,12].  Kesenjangan  dalam  hal  ketersediaan  infrastruktur serta  pembangunan  sosial-ekonomi  juga  dirasakan  pada  Metropolitan  Gerbangkertasusila antara Surabaya sebagai wilayah inti dengan wilayah pinggirannya, yaitu Gresik-Bangkalan- Mojokerto-Sidoarjo-Lamongan  [13,14].  Namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  kesenjangan  inti-pinggiran  dalam  konteks  kewilayahan  juga  muncul  pada metropolitan lain di luar Pulau Jawa.
Perkembangan  metropolitan  khususnya  di  luar  Pulau  Jawa  menjadi  bahasan  yang  menarik untuk  dikaji.  Keberadaan  infrastruktur  penunjang  yang  lebih  lengkap  tentu  menghasilkan peran  besar  sebagai  pusat  aktivitas,  pertumbuhan  sektoral,  dan  fungsi  lainnya.  Cakupan pelayanan  yang  lebih  luas  juga  membentuk  konstelasi  kuat  antara  metropolitan  dengan wilayah  lain  di  berbagai  pulau  sehingga  keberadaannya  vital  bagi  perkembangan kewilayahan.  Selain  itu,  pembangunan  lima  wilayah  metropolitan  di  luar  Pulau  Jawa  juga masih  menjadi  prioritas  pemerintah  untuk  menciptakan  pemerataan  pembangunan, khususnya antara kawasan barat dan timur Indonesia [15].
Mamminasata  merupakan  wilayah  metropolitan  yang  terdiri  dari  satu  kota  dan  tiga kabupaten,  yaitu  Kota  Makassar,  Kabupaten  Maros,  Kabupaten  Gowa  (Sangguminasa)  dan Kabupaten  Takalar  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Metropolitan  ini  terbentuk  secara  organik sejak  tahun  1980an  karena  pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  di  Kota  Makasar  dan ekspansi  urbanisasi  di  sekitarnya  [16].  Mamminasata  yang  juga  kawasan  strategis  nasional memiliki tiga fungsi utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu pusat pertumbuhan ekonomi  dan  sentra  pengolahan  hasil  produksi;  pusat  pengembangan  sosial,  budaya, pertahanan,  dan  keamanan;  serta  pusat  orientasi  pelayanan.  Peran  tersebut  tidak  hanya diartikan sebagai penggerak dalam lingkup provinsi atau Pulau Sulawesi saja, namun dalam cakupan yang lebih luas, yaitu Kawasan Timur Indonesia.
Pada  Metropolitan  Mamminasata,  Kota  Makassar  secara  struktural  berperan  sebagai wilayah inti, sedangkan tiga daerah administrasi lainnya sebagai penyangga atau pinggiran. Wilayah inti dalam perkembangannya didominasi oleh pertumbuhan aktivitas perdagangan- jasa,  industri,  pelayanan  umum,  dan  juga  pemerintahan.  Sementara  itu,  wilayah  pinggiran mulai  berkembang  aktivitas  industri  dan  logistik,  meskipun  tetap  didominasi  oleh  sektor agraris.  Perlu  ditekankan  bahwa  perbedaan  dalam  kinerja  ekonomi,  dinamika  sosial, kapasitas lembaga, serta munculnya beberapa kecenderungan menyebabkan kesenjangan di Metropolitan Mamminasta semakin nampak dan melebar antara inti dan pinggiran.
Oleh  karena  itu,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kesenjangan  antara  wilayah  inti  dan pinggiran Metropolitan Mamminasata berdasarkan aspek sosial-ekonomi dan kapasitas tata kelola. Dua hal tersebut menjadi bahasan umum dalam pendekatan core-periphery sebagai konsekuensi  dari  adanya  kecenderungan  berupa  dominasi  politik  dan  eksploitasi  ekonomi [17].  Namun,  perbedaan  dalam  hal  karakteristik,  fungsi,  konstelasi  serta  masih  sedikitnya kajian terkait perkembangan metropolitan di luar Pulau Jawa, khususnya Mamminasata juga menjadikan  bahasan  ini  menarik  untuk  didiskusikan.  Bahasan  yang  tersaji  dalam  artikel  ini diharapkan  dapat  menjadi  pertimbangan  dan  membantu  pemangku  kebijakan  dalam mengembangkan alternatif bagi pengurangan kesenjangan antara wilayah inti dan pinggiran.

## 2. Metode

## 2.1. Variabel penelitian
Terdapat  tujuh  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  terkait  perkembangan Metropolitan  Mamminasata.  Keseluruhan  variabel  dibagi  dalam  dua  aspek  yang menekankan  fenomena  antarwilayah,  yaitu  kesenjangan  pada  aspek  sosial-ekonomi  serta kapasitas  tata  kelola  pada  metropolitan  yang  sedang  berkembang.  Variabel  dalam  aspek sosial-ekonomi,  meliputi  kontribusi  dan  struktur  ekonomi  wilayah;  alokasi  investasi; pengeluaran  masyarakat  per  kapita;  tingkat  pendidikan  masyarakat;  serta  tingkat pengangguran.  Sedangkan  aspek  lainnya,  yaitu  tata  kelola  wilayah  meliputi  dua  variabel utama, yaitu realisasi pendapatan daerah dan alokasi belanja daerah.
Lima  variabel dalam  aspek sosial-ekonomi di  atas  lazim  dijadikan parameter untuk  melihat kesenjangan  pembangunan  dan  indikator  awal  dari  kemampuan  wilayah  dalam mengupayakan  kesejahteraan  bagi  masyarakatnya  [18,19].  Atribut  dalam  variabel  tersebut juga  bersifat  dinamis  serta  terus  bertransformasi  bergantung  pada  skala  kekuatan,  jangka waktu,  dan  kecepatan  proses  sosial  sebagai  pendorong  [20,21].  Hal  inilah  yang  mendasari aspek sosial-ekonomi selalu bervariasi baik antarwilayah atau bahkan dalam satu wilayah.
Sementara  itu,  perbedaan  kapasitas  tata  kelola  juga  dipandang  sebagai  implikasi  dari dikotomi  inti-pinggiran  dalam  metropolitan.  Kapasitas  tata  kelola  diartikan  sebagai kemampuan untuk menyusun, mengembangkan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya  yang  ada  baik  keuangan,  manusia,  fisik,  dan  informasi  [22].  Dalam  konteks antarwilayah maka kapasitas tata kelola yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah daerah untuk  menjalankan  sistem  pemerintahan,  melaksanakan  pembangunan,  dan  menghasilkan barang-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat [23].
Adanya  perbedaan pada  dimensi  sosial  dan  ekonomi  secara  tidak  langsung  mempengaruhi kapasitas tata kelola setiap daerah. Kecenderungan berupa polarisasi ekonomi, pemanfaatan sumber daya, dan marginalisasi politik semakin memperkuat adanya kesenjangan pada tata kelola daerah, khususnya dalam bentuk finansial, kapasitas pegawai, dan lainnya  [10]. Oleh karena  itu,  realisasi  pendapatan  daerah  serta  anggaran  belanja  daerah  dipilih  sebagai variabel  yang  akan  dikaji  pada  kapasitas  tata  kelola.  Dua  komponen  tersebut  sangat berpengaruh  terhadap  kemampuan  pelaksanaan  dan  keberhasilan  pembangunan  daerah sehingga efektif dalam menggambarkan adanya perbedaan kapasitas tata kelola khususnya wilayah inti dan pinggiran dalam Metropolitan Mamminasata.

## 2.2. Lokasi penelitian
Metropolitan Mamminasata merupakan satu dari sepuluh metropolitan yang dikembangkan oleh  pemerintah  pusat.  Metropolitan  ini  ditetapkan  secara  tersirat  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan juga dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 [24,25]. Mamminasata secara administrative meliputi 48 kecamatan, yaitu 16 kecamatan di Kota Makassar, 12 kecamatan di Kabupaten Maros, 11 kecamatan  di  Kabupaten  Gowa,  dan  9  kecamatan  di  Kabupaten  Takalar.  Berdasarkan  data
statistik  tahun  2021,  wilayah  dengan  luas  2.666,63  km 2 ini  memiliki  populasi  sebesar  2,99 juta jiwa dimana 51,98 persen di antaranya merupakan penduduk dari Kota Makassar.
Peran  Mamminasata  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keberagaman  aktivitas  di  dalamnya. Sebagai  pusat  pertumbuhan  dan  pengolahan,  keberadaan  industri  skala  besar  tentu  tidak dapat  dikesampingkan  dengan  produk  berupa  semen,  beton,  alat  elektronik,  bahan  bakar, bahan  kimia,  serta  produk  pangan  yang  terkonsentrasi  di  Kota  Makassar  dan  Kabupaten Maros.  Hasil  produksi  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumen  skala  regional maupun internasional melalui aktivitas ekspor. Sementara itu, sebagai pusat pengembangan sosial,  budaya,  pertahanan,  dan  keamanan  tidak  terlepas  dari  keberadaan  warisan  budaya juga  sejarah  peradaban  Makassar-Gowa  dan  sekitarnya  serta  keberadaan  kawasan  vital pertahanan  dan  keamanan  negara.  Terakhir  sebagai  pusat  orientasi  pelayanan  ditunjang oleh  status  Kota  Makassar  sebagai  Ibukota  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  segala kelengkapan pelayanan serta infrastruktur penunjangnya.
Gambar 1. Konstelasi Metropolitan Mamminasata di Kawasan Timur Indonesia.
Selain  itu,  Metropolitan  Mamminasata  juga  membentuk  konstelasi  yang  lebih  luas  bagi perkembangan Kawasan Timur Indonesia melalui perannya sebagai hub . Peran ini ditunjang dengan  keberadaan  simpul  transportasi  baik  bandara  internasional  di  Kabupaten  Maros maupun pelabuhan di Kota Makassar yang terhubung dengan kawasan industri untuk proses
distribusi  barang.  Salah  satu  contohnya,  yaitu  tol  laut  dimana  pelayaran  untuk  distribusi barang dari Jawa (Surabaya) menuju Sulawesi (Manado) dan Ternate (Maluku Utara) hingga Papua  (Sorong)  harus  melewati  atau  transit  di  Metropolitan  Mamminasata  melalui Pelabuhan Makassar seperti Gambar 1. Infrastruktur tersebut merupakan instrumen utama yang  mendukung  berlangsungnya  aktivitas  transit  penumpang  maupun  bongkar-muat barang dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur maupun sebaliknya. Kapasitas dari setiap infrastruktur juga ditingkatkan untuk menguatkan peran hub dan konstelasi yang telah terbentuk.

## 2.3. Metode pengumpulan data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  publikasi  statistik tahunan  serta  dokumen  atau  laporan  pembangunan  daerah  dari  instansi  terkait,  seperti Badan  Pusat  Statistik,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Badan  Kerjasama Pembangunan  Metropolitan  Mamminasata  (BKSPMM),  dan  lainnya.  Data  yang  diambil merupakan  data  terpisah  berdasarkan  empat  daerah,  yaitu  Kota  Makassar,  Kabupaten Maros,  Kabupaten  Gowa,  dan  Kabupaten  Takalar  sehingga  lebih  detail  dan  memudahkan dalam  tahap  analisis.  Secara  spesifik,  data  dasar  yang  digunakan  adalah  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB),  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Daerah  (APBD),  populasi penduduk dan ketenagakerjaan, komponen dalam indeks pembangunan manusia, konsumsi masyarakat,  serta  alokasi  investasi.  Adapun  data  numerik  yang  digunakan  pada  aspek ekonomi  merupakan  nilai  rata-rata  dari  data  wilayah time-series tahun  2015-2020, sedangkan  untuk  aspek  sosial  dan  kapasitas  tata  kelola  menggunakan  data  tahun  2020. Keseluruhan data tersebut diakses dan dikumpulkan secara online dari website instansi yang tersedia.  Selain  itu,  juga  dilakukan  tinjauan  pustaka  terhadap  artikel-artikel  ilmiah  yang relevan,  khususnya  studi  terdahulu  terkait  perkembangan  metropolitan,  pendekatan core- periphery , dan kesenjangan sosial-ekonomi.

## 2.3. Tahapan analisis
Metode  utama  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  analisis  deskriptif  berupa penggambaran  fenomena  berdasarkan  data  tahun  tunggal  atau  secara time  series yang diolah  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  umum [26]. Agar kesenjangan lebih mudah teridentifikasi, maka setiap variabel dikaji dalam bentuk komparasi atau perbandingan berdasarkan perspektif wilayah antara atribut sosial-ekonomi maupun tata kelola yang dimiliki Kota Makassar sebagai metropolitan core serta Kabupaten Maros,  Kabupaten  Gowa,  dan  Kabupaten  Takalar  sebagai metropolitan  periphery. Adapun framework yang memuat tahapan serta analisis yang digunakan  dalam kajian ini dijelaskan pada Gambar 2.
Setelah  data  kuantitatif  pada  empat  daerah  berhasil  dikumpulkan  maka  dilakukan pengelompokan  serta  perhitungan  secara  agregat  untuk  menggambarkan  profil  sosial- ekonomi  dan  tata  kelola.  Selanjutnya,  digunakan  statistik  deskriptif  dengan  mencari  rata- rata,  nilai  tertinggi-terendah  serta  nilai  perkapita  melalui  pembagian  dengan  jumlah penduduk.  Nilai  atau  capaian  kuantitatif  setiap  daerah  juga  dibagi  dengan  hasil  agregat untuk  melihat  persentase  kontribusinya  dalam  lingkup  wilayah  metropolitan.  Selain  itu,
digunakan  juga  perhitungan  indeks  Williamson  untuk  mengukur  tingkat  ketimpangan, khususnya  pada  variabel  alokasi  atau  penerimaan  investasi  antardaerah.  Semua  data kuantitatif  disajikan  dalam  bentuk  tabel  sehingga  didapatkan  informasi  utuh  serta  terlihat secara detail untuk proporsi setiap daerah dalam satu wilayah metropolitan.
Pendapat  atau  penjelasan  ahli  dari  artikel  atau  sumber  lain  yang  relevan  juga  disarikan menggunakan  analisis  isi  atau content  analysis sebagai  bagian  dari  pendekatan  kualitatif. Hasil  analisis  tersebut  dielaborasikan  pada  bagian  pembahasan  untuk  memperkuat  kajian fenomena kesenjangan ini. Pada akhirnya, diharapkan diferensiasi dari wilayah inti-pinggiran akan tergambarkan secara detail sehingga lebih mudah untuk menghasilkan preskripsi  bagi wilayah Metropolitan Mamminasata pada bagian akhir.
Gambar 2. Framework tahapan kajian kesenjangan wilayah inti-pinggiran Mamminasata.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
3.1. Kesenjangan sosial-ekonomi wilayah inti dan pinggiran Mamminasata
3.1.1.  Kontribusi  dan  struktur  ekonomi . Berdasarkan  akumulasi  PDRB  empat  daerah,  rata- rata  PDRB  Mamminasata  tahun  2015-2020  mencapai  Rp  138  triliun  per  tahunnya.  Sebesar 77,71  persen  dari  jumlah  tersebut  merupakan  kontribusi  dari  aktivitas  penambahan  nilai atas barang dan  jasa pada berbagai unit produksi di wilayah inti. Sementara itu, kontribusi
wilayah  pinggiran  hanya  mencapai  22,29  persen  dengan  rata-rata  7,45  persen  di  tiap daerahnya  pada  kurun  waktu  yang  sama.  Jumlah  tersebut  terpaut  jauh,  ditunjukkan  oleh rata-rata daerah pinggiran yang hanya mampu menghasilkan Rp 10 triliun dari aktivitas dan transaksi ekonomi, dibandingkan Kota Makassar sebesar Rp 107 triliun.
Tabel 1. Karakteristik ekonomi wilayah inti dan pinggiran Mamminasata tahun 2015-2020.
Karakteristik Ekonomi Mamminasata Wilayah Inti Wilayah Pinggiran Kontribusi  Persentase  Kontribusi  Persentase Rerata daerah Share PDRB (miliar/tahun) 138.230 107.425 77,71 30.805 22,29 10.268 Struktur Ekonomi  Primer (miliar/ tahun) 11.780 535 4,54 11.245 95,46 3.748  Sekunder (miliar/ tahun) 26.061 21.475 82,40 4.586 17,60 1.528  Tersier (miliar/ tahun) 72.372 56.954 78,70 15.418 21,30 5.139 Investasi (miliar/tahun) 61.986 53.961 87,05 8.025 12,95 2.674 Pengeluaran Masyarakat per Kapita (ribu/ orang/tahun) 11.446 16.418 - 9.788 - -
Tabel 2. Detail struktur ekonomi setiap daerah di Mamminasata tahun 2015-2020.
Kategori Sektor Ekonomi Wilayah Inti Wilayah Pinggiran Makassar Gowa Maros Takalar Nilai dalam PDRB Persentase Nilai dalam PDRB Persentase Nilai dalam PDRB Persentase Nilai dalam PDRB Persentase Primer (miliar/tahun) 535 0,68 3.989 44,82 4.354 25,33 2.901 56,18 Sekunder (miliar/tahun) 21.475 27,20 789 8,87 3.464 20,15 332 6,43 Tersier (miliar/tahun) 56.954 72,13 4.120 46,29 9.367 54,50 1.930 37,37 Total dalam PDRB 78.964 100,00 8.898 100 17.186 100 5.164 100
Ditinjau dari strukturnya, wilayah inti berdasarkan Tabel 1 didominasi oleh sektor ekonomi tersier (perdagangan dan penyediaan jasa) serta sektor ekonomi sekunder (aktivitas industri pengolahan) dengan masing-masing kontribusi sebesar 82,40 persen dan 78,70 persen pada sektor yang sama di lingkup Mamminasata. Di sisi lain, wilayah pinggiran masih didominasi oleh  sektor  ekonomi  primer  (agraris)  dengan  kontribusinya  terhadap  Mamminasata mencapai 95 persen. Satu-satunya daerah yang masih bergantung pada sektor agraris adalah Kabupaten  Takalar,  yaitu  sebesar  56,18  persen  seperti  pada  Tabel  2.  Sektor  agraris  di Kabupaten  Gowa  juga  masih  tinggi  sebesar  44  persen.  Sedangkan  Kabupaten  Maros berkembang  dengan  aktivitas  ekonomi  tersier,  khususnya  transportasi  dan  pergudangan karena keberadaan Bandara Internasional Sultan Hassanudin [27].
Terdapat  keterkaitan  antara  perbedaan  output  atau share yang  signifikan  dengan  struktur atau basis ekonomi antara wilayah inti dan pinggiran. Aktivitas ekonomi berupa industri dan
penyediaan  jasa  relatif  memiliki  kebutuhan  tenaga  kerja  yang  lebih  sedikit  dibandingkan aktivitas  ekonomi  agraris,  namun  lebih  tinggi  dalam  skala  ekonomi  [28,29].  Alasan  lain adalah  perbedaan  jangkauan  pasar  dimana  produk  industri  wilayah  inti  didistribusikan hingga  ke  pelosok  Kawasan  Timur  Indonesia  serta  pelayanan  jasanya  mencakup  satu provinsi. Hal tersebut menjadikan aktivitas ekonomi wilayah inti cepat tumbuh dengan rata- rata  pertumbuhan  PDRB  sebesar  5,1  persen  per  tahun  dibandingkan  wilayah  pinggiran sebesar  3,6  persen  per  tahun.  Dukungan  pemanfaatan  teknologi  dan  ketersediaan infrastruktur juga mempengaruhi perkembangan aktivitas.
3.1.2. Alokasi investasi . Investasi di Mamminasata pada tahun 2015-2020 rata-rata mencapai 61  triliun  rupiah  per  tahunnya.  Besarnya  investasi  yang  masuk  dipengaruhi  oleh  daya  tarik geografis sebagai wilayah pesisir serta peran penting yang dimiliki sebagai ibukota provinsi dan metropolitan. Aktivitas ekonomi yang terus berkembang juga menjadikan investasi tidak terbatas  pada  pembangunan  sarana-prasana,  namun  juga  melingkupi  sektor  pariwisata, industri,  ritel-perdagangan,  dan  lain  sebagainya  [30].  Dari  jumlah  tersebut,  sebesar  87,05 persen atau 53 triliun rupiah per tahun masuk untuk mendukung pembangunan wilayah inti atau Kota Makassar seperti pada Tabel 1. Sementara itu, investasi yang masuk untuk wilayah pinggiran hanya 21 persen per tahun atau sebesar 2 triliun rupiah tiap daerah.
Kesenjangan  ini  juga  terlihat  dalam  indeks  Williamson yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat Statistik  terkait  distribusi  investasi  antardaerah  di  Mamminasata.  Apabila  dihitung  dengan mengikutsertakan Kota Makassar sebagai wilayah inti, maka indeksnya sebesar 1,21. Namun, apabila  dihitung  tanpa  Kota  Makassar,  maka  indeksnya  turun  signifikan  menjadi  0,27  yang menandakan distribusi nilai investasi lebih merata. Dari hasil tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa daerah pinggiran Mamminasata belum mampu membangun daya tarik investasi  yang  kuat  meskipun  objek  dan  sektornya  yang  juga  beragam  serta  potensial. Dominasi  investasi  cenderung  terpusat  karena  Kota  Makassar  masih  menjanjikan  baik  dari segi permintaan output yang dihasilkan oleh investasi baru, pengaruh suku bunga dan pajak, serta harapan dan perkiraan iklim ekonomi di masa mendatang [31,32].
3.1.3. Pengeluaran  masyarakat  per  kapita . Kesenjangan  lain  pada  karakteristik  ekonomi antara  wilayah  inti  dan  pinggiran  adalah  pengeluaran  masyarakat  per  kapita.  Berdasarkan statistik daerah, rata-rata pengeluaran masyarakat di Mamminasata pada tahun 2015-2020 adalah  Rp  11.466.000  per  tahun  dan  naik  setiap  tahunnya  dengan  rata-rata  kenaikan  2,1 persen.  Apabila  diperinci,  pengeluaran  masyarakat  Kota  Makassar  sebagai  wilayah  inti mencapai Rp 16.418.000 berbeda dengan masyarakat Kabupaten Gowa, Takalar, dan Maros sebagai wilayah pinggiran yang hanya mencapai Rp 9.788.000 per tahunnya.
Hal di atas muncul karena pola konsumsi masyarakat yang beragam sehingga menghasilkan jumlah  pengeluaran  yang  berbeda.  Pada  wilayah  inti,  rata-rata  jumlah  pengeluaran masyarakat untuk non-makanan sebesar Rp 667.712 per bulan atau lebih tinggi Rp 211.671 dari  jumlah  pengeluaran  masyarakat  per  bulan  untuk  makanan.  Untuk  wilayah  pinggiran, rata-rata  pengeluaran  non-makanannya  sebesar  507.672  per  bulan  atau  hanya  Rp  80.727 lebih  tinggi  dibandingkan  pengeluaran  masyarakat  per  bulan  untuk  makanan.  Berdasarkan penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kesenjangan  jumlah  pengeluaran  salah
satunya dipengaruhi oleh konsumsi  non-makanan masyarakat wilayah inti yang lebih tinggi dibandingkan  wilayah  pinggiran.  Kelompok  perumahan  dan  fasilitas  rumah  tangga  serta kelompok  aneka  komoditas  dan  jasa  menjadi  pengeluaran  non-makanan  tertinggi  masing- masing sebesar 33,49 persen dan 12,59 persen.
3.1.4 Tingkat  pendidikan  masyarakat . Tingkat  pendidikan  merupakan  karakteristik  sosial yang teridentifikasi kesenjangannya di Mamminasata. Dua hal yang signifikan perbedaannya adalah rata-rata lama sekolah serta tingkat pendidikan pada masing-masing angkatan kerja. Untuk  lama  sekolah,  rata-rata  masyarakat  Mamminasata  hanya  selama  8,49  tahun  atau setara kelas VIII SMP. Kesenjangan justru muncul saat dilakukan identifikasi lebih rinci pada masing-masing  wilayah  inti  dan  pinggiran.  Rata-rata  lama  sekolah  wilayah  inti  mencapai 11,21 tahun atau setara kelas XI SMA, sedangkan di wilayah pinggiran hanya mencapai 7,58 tahun atau setara kelas VII SMP. Namun  demikian, rata-rata lama sekolah baik masyarakat wilayah  inti  dan  pinggiran  di  Mamminasata  sama-sama  belum  memenuhi  standar  lama pendidikan yang ditetapkan pemerintah, yaitu 12 tahun.
Tabel 3. Karakteristik sosial wilayah inti dan pinggiran Mamminasata tahun 2020.
Karakteristik Sosial Mamminasata Wilayah Inti Wilayah Pinggiran Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,49 11,21 7,58 Pendidikan Angkatan Kerja  Tidak/Belum Pernah Sekolah (jiwa) 391.341 103.489 (26%) 287.852 (73%)  Tidak Lulus SD (jiwa)
 Pendidikan Dasar (jiwa)  SMP/MTs (jiwa) 175.995 75.737 (43%) 100.258 (56%)  SMA/SMK (jiwa) 447.862 235.240 (52%) 212.622 (47%)  Universitas/Akademi (jiwa) 273.966 170.859 (62%) 103.137 (37%) Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 8,2 15,92 5,63
Pada  Tabel  3, dominasi tingkat  pendidikan  angkatan  kerja di  Mamminasata  adalah  pekerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 447.862 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, kontribusi antara wilayah inti dan pinggiran adalah 52 persen dan 47 persen sehingga relatif tidak  berbeda  jauh.  Perbedaan  signifikan  terjadi  pada  tenaga  kerja  berpendidikan  SD  dan Tidak  Sekolah,  yaitu  sebesar  391.341  jiwa,  dengan  73  persen  di  antaranya  berasal  dari  3 daerah di wilayah pinggiran. Di sisi lain, pekerja di Mamminasata dengan tingkat pendidikan sarjana atau diploma sebanyak 273.966 jiwa, 62 persennya berasal dari wilayah inti.
Perbedaan  komposisi  menggambarkan  bahwa  pekerja  dengan  tingkat  pendidikan  rendah didominasi  oleh  wilayah  pinggiran,  sedangkan  pekerja  dengan  tingkat  pendidikan  tinggi ketersediaannya terpusat di wilayah inti atau Kota Makassar. Terdapat fenomena yang ikut mempengaruhi  terbentuknya  kesenjangan  tersebut,  yaitu brain  drain disaat  masyarakat memilih  bermigrasi  ke  perkotaan  untuk  menempuh  pendidikan  hingga  mencari  pekerjaan lebih  layak  [33].  Masyarakat  wilayah  pinggiran Mamminasata  termotivasi  untuk  bermigrasi ke wilayah inti [34]. Keberadaan instansi perguruan tinggi dan jenis lapangan kerja yang lebih sesuai  dan  beragam  menjadi  daya  tarik  tersendiri  sehingga  wilayah  pinggiran  banyak ditinggalkan sumber daya manusianya dengan kualifikasi pendidikan tertentu.
3.1.5 Tingkat  pengangguran . Karakteristik  sosial  terakhir  yang  diidentifikasi  adalah  tingkat pengangguran  di  wilayah  inti  dan  pinggiran.  Karakteristik  sosial  ini  secara  tidak  langsung menggambarkan upaya daerah dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat serta menjadi  penting  karena  pertumbuhan  dan  jumlah  penduduk  tinggi  yang  dimiliki  wilayah metropolitan.  Seperti  pada  Tabel  3,  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Mamminasata mencapai  8,2  persen  pada  tahun  2020.  Jumlah  tersebut  bahkan  lebih  tinggi  dari  capaian provinsi sebesar 6,31 persen pada tahun yang sama.
Tingginya  tingkat  pengangguran  tersebut  justru  lebih  banyak  dikontribusi  oleh  wilayah  inti dibandingkan  pinggiran.  Tingkat  pengangguran  terbuka  di  wilayah  inti  pada  tahun  2020 mencapai 15,92 persen, sedangkan di wilayah pinggiran jauh lebih rendah dengan rata-rata 5,63  persen.  Banyak  masyarakat  di  wilayah  pinggiran  terserap  pada  lapangan  kerja  padat karya,  seperti  proyek  konstruksi,  agroindustri,  maupun  industri  lain  dengan  kebutuhan tenaga  kerja  tinggi  dan  penggunaan  berteknologi  sederhana-menengah.  Masih berkembangnya  sektor  agraris  juga  mempengaruhi  masyarakat  untuk  bekerja  sebagai petani, buruh tani, peternak, dan lainnya sehingga menekan tingkat pengangguran terbuka. Sementara  itu,  di  wilayah  inti,  orientasi  ekonomi  sudah  mengarah  ke  penyediaan  jasa, manufaktur,  dan  industri  padat  modal  yang  sulit  untuk  ditingkatkan  lagi  luasan  unit  usaha serta terbatas juga spesifik dalam kebutuhan tenaga kerja. Pada akhirnya, laju pertambahan penduduk  tidak  disertai  dengan  penambahan  kesempatan  kerja  proporsional  pada  sektor ekonomi yang berkembang.

## 3.2. Kapasitas tata kelola wilayah inti dan pinggiran Mamminasata
Tinjauan  pertama  terkait  tata  kelola  adalah  rata-rata  pendapatan  dari  empat  daerah  di Mamminasata pada kurun waktu 2015-2020. Seperti pada Tabel 4, kesenjangan yang paling mencolok terdapat pada jumlah pendapatan, khususnya PAD yang terealisasi antara wilayah inti  dan  wilayah  pinggiran.  Kota  Makassar  sebagai  wilayah  inti  metropolitan  memiliki  rata- rata  PAD  mencapai  Rp  1,3  triliun  per  tahun,  delapan  kali  lipat  dari  rata-rata  PAD  yang mampu  direalisasikan  oleh  tiga  daerah  lain  sebagai  wilayah  pinggiran,  yaitu  Rp  172  miliar. Untuk  wilayah  pinggiran,  rata-rata  PAD  masing-masing  daerah  relatif  berimbang  dimana Kabupaten  Gowa  sebesar  Rp  189  miliar,  Kabupaten  Maros  sebesar  Rp  215  miliar,  dan Kabupaten Takalar sebesar Rp 112 miliar. Kesenjangan tersebut muncul karena wilayah inti lebih  berhasil  dalam  mengembangkan  serta  merealisasikan  potensi  tiap  mata  pajak  dan retribusi melalui inovasi atau strategi optimalisasi fiskal dibandingkan wilayah pinggiran [35].
Perbedaan  juga  terlihat  apabila  agregat  pendapatan  daerah  didetailkan  berdasarkan  sub- subnya. Pada wilayah inti, proporsi PAD dan dana perimbangan yang notabene merupakan dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  rata-rata  sebesar  36,39  persen  dengan  53,90  persen. Jumlah  tersebut  relatif  lebih  berimbang  dibandingkan  wilayah  pinggiran  dimana  rata-rata persentase kontribusi PAD sebesar 12,42 persen dan dana perimbangan 72,32 persen pada pendapatan daerahnya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal wilayah pinggiran  lebih  rendah  mengingat  masih  bergantung  dari  dana  transfer  pusat  sehingga kemandirian belum terbentuk dibandingkan wilayah inti [32].
Tabel 4. Karakteristik sosial wilayah inti dan pinggiran Mamminasata tahun 2020.
Wilayah Inti Wilayah Pinggiran Kota Makassar Kabupaten Gowa Kabupaten Maros Kabupaten Takalar Jumlah  Persentase  Jumlah  Persentase  Jumlah  Persentase  Jumlah  Persentase A. Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (miliar) 1.335 36,39 189 11,35 215 15,81 112 10,11 Dana Perimbangan (miliar) 1.979 53,90 1.187 71,13 952 69,85 843 75,98 Lain-lain Pendapatan yang sah (miliar) 356 9,71 292 17,52 195 14,35 154 13,91 Total 3.671 100 1.669 100 1.364 100 1.109 100 B. Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung (miliar) 1.386 35,82 967 55,08 720 52,01 633 59,56 Belanja Langsung (miliar) 2.442 63,11 739 42,12 640 46,27 414 38,97 Pembiayaan Daerah (miliar) 41 1,07 49 2,80 23 1,72 15 1,46 Total 3.870 100 1.756 100 1.384 100 1.063 100
Tinjauan  lain  terkait  tata  kelola  adalah  rata-rata  alokasi  belanja  dari  empat  daerah  di Mamminasata pada kurun waktu yang sama. Sama seperti pendapatan daerah, wilayah inti yaitu  Kota  Makassar  memiliki  rata-rata  alokasi belanja daerah terbesar, yaitu  Rp  3,8  triliun per  tahun,  hampir  tiga  kali  lipat  dari  rata-rata  belanja  yang  direalisasikan  oleh  tiga  daerah lain sebagai wilayah pinggiran, yaitu Rp 1,4 triliun. Untuk wilayah pinggiran, rata-rata belanja daerah juga berimbang dimana Kabupaten Gowa sebesar Rp 1,75 triliun, Kabupaten Maros sebesar  Rp  1,3  triliun,  dan  Kabupaten  Takalar  sebesar  Rp  1  triliun.  Kesenjangan  ini  juga memiliki  keterkaitan  dimana  semakin  tinggi  pendapatan  daerah  yang  dapat  direalisasikan, maka semakin besar juga belanja daerah yang dapat dianggarkan.
Proporsi belanja yang besar dari wilayah inti menggambarkan semakin besar anggaran yang dialokasikan  untuk  pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Secara  detail,  hal  ini  terlihat  saat membandingkan  proporsi  antara  belanja  pegawai  (belanja  tidak  langsung)  sebesar  Rp  1,4 triliun dengan belanja barang dan jasa serta belanja modal (belanja langsung) sebesar Rp 2,4 triliun.  Semakin  besar  jumlah  belanja  langsung  juga  dapat  diartikan  bahwa  fokus  daerah dalam  pemenuhan  standar  pelayanan  sudah  tidak  lagi  mengejar  tercapainya  nilai  minimal, namun  sudah  menuju  tahap  peningkatan  kualitas  dan  penyediaan  secara  merata  dan maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat [36,37].
Sedangkan  pada  wilayah  pinggiran  proporsinya  menjadi  terbalik  dimana  alokasi  untuk belanja  tidak  langsung  lebih  besar  dibandingkan  belanja  langsung.  Rata-rata  belanja  tidak langsung  dari  tiga  daerah  adalah  Rp  773  miliar  per  tahun,  sedangkan  belanja  langsungnya hanya sebesar Rp 598 per tahun. Proporsi belanja terbesar masih terletak pada pos belanja pegawai  karena  jumlah  pegawai  daerah  dan  juga  gaji  yang  meningkat  dimana  tidak  hanya dialami  di  wilayah  pinggiran  Mamminasata,  namun  juga  daerah  lainnya  [38].  Hal  tersebut menyebabkan  belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja  modal  lebih  sedikit,  sehingga pemerintah  daerah  relatif  lebih  terbatas  untuk  melaksanakan  pembangunan  daerah  dan umumnya  hanya  berfokus  pada  pemenuhan  SPM  sebagai bussiness  as  usual [36,37].  Pada akhirnya kapasitas tata kelola  wilayah  inti  lebih unggul  dibanding  wilayah  pinggiran  karena potensi  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  serta  perwujudan  daerah  yang sejahtera lebih besar apabila dilihat dari komponen alokasi belanja daerah.

## 4. Kesimpulan
Mamminasata  sebagai  wilayah  metropolitan  berhasil  membentuk  konstelasi  yang  kuat dalam setiap aktivitas kewilayahan. Tiga fungsi utama yang dijalankan Mamminasata, antara lain  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  dan  sentra  pengolahan  hasil  produksi;  pusat pengembangan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan; serta pusat orientasi pelayanan. Peran tersebut tentu berpengaruh besar bagi pengembangan tidak hanya mencakup secara khusus di Pulau Sulawesi, namun Kawasan Timur Indonesia.
Sejak  awal  perkembangan  di  tahun  1980an  hingga  saat  ini,  metropolitan  Mamminasata masih  menyisakan  permasalahan  terkait  kesenjangan  pembangunan  antara  wilayah  inti dengan  wilayah  pinggiran (core-periphery) .  Dominasi  Kota  Makassar  sebagai metropolitan core terlihat  dari share serta  struktur  ekonomi  yang  terbentuk,  alokasi  investasi  yang memusat,  ketersediaan  tenaga  kerja  berpendidikan  tinggi,  serta  pengeluaran  masyarakat dimana keempatnya relatif lebih besar dari segi jumlah maupun proporsi dibandingkan rata- rata  wilayah  pinggiran  maupun  wilayah  secara  keseluruhan.  Pun  pada  tata  kelola  dimana Kota  Makassar  jauh  lebih  unggul  kapasitasnya  dilihat  dari  pendapatan  setiap  tahun dibandingkan capain tiga daerah lain di wilayah pinggiran. Perbedaan proporsi pada belanja daerah  secara  tidak  langsung  juga  menunjukkan  adanya  perbedaan  dalam  fokus pembangunan antara wilayah inti dan wilayah pinggiran.
Dibutuhkan  upaya-upaya  untuk  mengurangi  kesenjangan  yang  ada  dari  berbagai  pihak seperti  pemerintah,  swasta,  institusi  pendidikan,  serta  pihak  lainnya.  Kombinasi  antara intervensi kebijakan disertai kekuatan pasar merupakan upaya yang dapat diterapkan dalam mengurangi  sentralitas  pembangunan  di  wilayah  inti  serta  menyebarkannya  ke  wilayah- wilayah pinggiran Metropolitan Mamminasata. Hal tersebut bertujuan untuk menghindarkan fenomena kesenjangan yang lebih kompleks dan semakin merugikan bagi wilayah pinggiran.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Metropolitan Mamminasata  memiliki  kasus  yang  sama  dengan  metropolitan  lainnya  di  negara berkembang.  Secara  keilmuan,  hal  tersebut  semakin  memperkuat  bahwa  hubungan  inti- pinggiran  cenderung  senjang  dengan  dominasi  yang  tinggi  pada  wilayah  inti. Spread  effect yang  dihasilkan  dari  perkembangan  wilayah  inti  relatif  belum  mampu  secara  optimal
berkontribusi  pada  pembangunan  wilayah  pinggiran,  sehingga  wilayah  pinggiran  hanya sebatas penyuplai  terhadap aktivitas wilayah inti seperti pada beberapa metropolitan  yang diperkuat pada kasus Mamminasata.
Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada data-data sekunder dan variabel sosial- ekonomi serta tata kelola yang masih umum. Ke depannya dapat dilakukan pengkajian yang lebih  spesifik  tidak  hanya  terbatas  pada  aspek  sosial-ekonomi  dan  tata  kelola  yang menggambarkan  hubungan  inti-pinggiran  di  Metropolitan  Mamminasata.  Perkembangan wilayah  yang  pesat  disertai  kebijakan  pemerintah  dalam  pembangunan  dan  penguatan infrastruktur  sepuluh  metropolitan  baru  termasuk  Mamminasata  juga  menghasilkan dinamika yang mungkin mengubah kondisi wilayah. Hal tersebut menjadikan tema tentang hubungan  wilayah  inti-pinggiran  tetap  menarik  untuk  diteliti  di  masa  mendatang  dan  juga sebagai upaya untuk penyempurnaan kajian ini.

## Referensi
[1] Knox PL. Urbanization. Int. Encycl. Hum. Geogr., 2009, p. 112–8.
[2] McGranahan  G.  Urbanization.  Int.  Encycl.  Soc.  Behav.  Sci.  2nd  ed.,  Oxford:  Elsevier; 2015, p. 958–964. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.72120-9.
[3] UNDESA. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. New York: United Nations; 2019.
[4] UNDESA. In situ urbanization key to leaving no one behind. Dep Econ Soc Aff 2021:1–7.
[5] Zhu  Y,  Qi  X,  Shao  H,  He  K.  The  Evolution  of  in  situ  urbanization  and  quasi-urban populations and their planning and enviromental implications in China: Case studies from Quanzhou Municipality. Urban Popul. Dev. Environ. Dyn. Dev. Ctries., Fuzhou: Committee  for  International  Cooperation  in  National  Research  in  Demography (CICRED); 2007, p. 1–23.
[6] Ramírez  B.  Core–Periphery  Models.  Int.  Encycl.  Hum.  Geogr.,  2020,  p.  397–402. https://doi.org/0.1016/b978-0-08-102295-5.10034-4.
[7] da  Cruz  NF,  Oh  DY,  Choumar  NB.  The  Netropolitan  Scale.  Cities  2020;100:1–11. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102644.
[8] Siedentop  S,  Zakrzewski  P,  Stroms  P.  A  childless  urban  renaissance?  Age-selective patterns of population change in North American and German Metropolitan areas. Reg Stud Reg Sci 2018;5:1–20. https://doi.org/10.1080/21681376.2017.1412270.
[9] Varol C, Sat NA. The Core-Periphery Analysis as to Socioeconomic Characteristics: The Case  of  Ankara.  Glob.  Reg.  Local  Perspect.  Econ.  Southeast.  Eur.,  Bucharest: Springer; 2021, p. 75–90. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57953-1_5.
[10]  Pugh  R,  Dubois  A.  Peripheries  within  economic  geography:  Four  “problems”  and  the road ahead of
us.
J Rural Stud 2021;87:267–75.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.007.
[11]  Ansar  Z,  Hudalah  D.  Deconcentration  of  Small-Scale  Industry  In  Greater  Jakarta Metropolitan. Resilient Megacities Idea, Reality, Mov., Bogor: Crespent Press; 2013, p. 63–83.
[12]  Rukmana  D,  Ramadhani  D.  Income  Inequality  and  Socioeconomic  Segregation  in Jakarta. Urban Socio-Economic Segreg. Income Inequal., The Netherlands: Springer;
2021, p. 135–52. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_7.
[13]  Siswanto VK, Routray JK, Dewi R. Rural Urban Disparity in and around Surabaya Region,
Indonesia. J Technol Sci 2014;25:41–53.
https://doi.org/10.12962/j20882033.v25i2.468.
[14]  Wilonoyudho S, Rijanta R, Keban YT, Setiawan B. Urbanization and regional imbalances in Indonesia. Indones J Geogr 2017;49:125–32. https://doi.org/10.22146/ijg.13039.
[15]  PPDPP.  Pengembangan  Kota-kota  di  Luar  Pulau  Jawa  Tingkatkan  Pemerataan Pembangunan 2019.
[16]  Sulmiah  S,  Sakawati  H,  Widyawati  W,  Rukmana  NS.  Analisis  Kebijakan  Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak terhadap Tata Kelola Perkotaan. J  Ilmu  Adm  Media  Pengemb  Ilmu  Dan  Prakt  Adm  2019;16:258–72. https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.519.
[17]  Kühn  M.  Peripheralization:  Theoretical  Concepts  Explaining  Socio-Spatial  Inequalities. Eur Plan Stud 2015;23:367–378. https://doi.org/10.1080/09654313.2013.862518.
[18]  Purba  B,  Masbar  R,  Maipita  I,  Jamal  A.  Regional  Disparity  in  Economic  Development: The Case of Agropolitan Cities in North Sumatera, Indonesia. 1st Aceh Glob. Conf., Atlantis Press; 2018, p. 335–40. https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.53.
[19]  Sjafrizal. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2012.
[20]  Burns TR, Devillé P. Socio-economics: The approach of social systems theory in a forty year  perspective.  Econ  Sociol  2017;10:11–20.  https://doi.org/10.14254/2071- 789X.2017/10-2/1.
[21]  Hellmich SN. What is socioeconomics? An overview of theories, methods, and themes in the field. Forum Soc Econ 2017;46:3–25.
https://doi.org/10.1080/07360932.2014.999696.
[22]  van  Popering-Verkerk  J,  Molenveld  A,  Duijn  M,  van  Leeuwen  C,  van  Buuren  A.  A Framework  for  Governance  Capacity:  A  Broad  Perspective  on  Steering  Efforts  in Society. Adm Soc 2022;54:1767–94. https://doi.org/10.1177/00953997211069932.
[23]  Triastuti  MRH.  Governance  Capacity  of  Local  Government  in  Empowering  Small  and Medium  Enterprises  in  Indonesia.  J  Ilmu  Sos  Dan  Ilmu  Polit  2021;2:402–31. https://doi.org/10.56552/jisipol.v2i2.37.
[24]  Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2008.
[25]  Republik Indoneisa. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 2020.
[26]  Sugiyono.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta; 2013.
[27]  Mariana  M,  Ridha  MR.  Ekspansi  Bisnis  Pergudangan  Dusun  Patte’ne  Desa Temmapadduae  Kabupaten  Maros,  1995-2017.  J  Pattingalloang  2020;7:84–92. https://doi.org/10.26858/pattingalloang.v7i1.12537.
[28]  Herrmann  RT.  Large-Scale  Agricultural  Investments  and  Smallholder  Welfare:  A Comparison  of  Wage  Labor  and  Outgrower  Channels  in  Tanzania.  World  Dev 2017;90:294–310. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.10.007.
[29]  Refqi M, Hidayat AK. Determinants of Regional Disparities in Indonesia : Lessons from Provincial Level. Bandung: 2019.
[30]  BKPM. Unlocking Investment Potentials. vol. 2. 2020.
[31]  Isma  MA,  Syechalad  MN,  Syahnur  S.  Pengaruh  Investasi  dan  Tenaga  Kerja  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. J Magister Ilmu Ekon 2014;2:28–36.
[32]  Mar’afiah  A.  Pengaruh  Investasi  Penanaman  Modal  Asing  dan  Penanaman  Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makasar. J Econ 2016;4:86– 98. https://doi.org/10.33096/paradoks.v2i2.258.
[33]  Yunitasari  D,  Khotimah K,  Fathorrazi  M.  The  Implication  of  Brain  Gain  on  Brain  Drain Phenomenon in Overcoming the Problem of Educated Unemployment in Indonesia. Sosiohumaniora 2021;23:133–40. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.26749.
[34]  Santoso  AD,  Sinaga  BM,  Hartoyo  S,  Hutagaol  MP.  Dampak  Kebijakan  Upah  Minimum Terhadap Migrasi Internal di Sulawesi Selatan. Sosiohumaniora 2018;20:177–87.
[35]  Azis  AWR,  Semmaila  B,  Lamo  M.  Analisis  Pajak  Daerah  Kota  Makassar.  J  Manag  Sci 2020;1:120–36. https://doi.org/10.52103/jms.v1i1.207.
[36]  Safitri  MID,  Ananda  CF,  Prasetyia  F.  Analisis  Dampak  Belanja  Pemerintah  Daerah terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif  Jawa  Timur.  Indones  Treas  Rev  J Perbendaharaan, Keuang Negara Dan Kebijak Publik 2021;6:85–96. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339.
[37]  Zakariya A. Analisis Pengaruh Belanja daerah terhadap Pembangunan dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2016.
[38]  KPPOD.  Belanja  Pegawai  Maksimal  30  Persen  APBD,  Daerah  Lebih  Produktif. WwwKppodOrg/  2021.  https://www.kppod.org/berita/view?id=1026.  (accessed January 8, 2022).