## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 563-575| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8334.563-575

## PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG OLEH PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM
Bagus Sujatmiko 1 , Muhammad Nurulloh Jarmoko 2 , Indi Muhtar Ismail 3 , Syifa Alam 4 , Fendi Setyawan 5
1-5 Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia
1 sujatmiko@hotmail.com, 2 mnurullohjarmoko@gmail.com, 3 indimuhtar000@gmail.com,
4 syifaalam1992@gmail.com, 5 fendisetyawan.fh@unej.ac.id

## ABSTRAK
Pengadilan  negeri  sebagai  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  tugas  utama  dalam  memeriksa  dan  memutus perkara,  pada  praktiknya  sering  diberikan  dengan  kewenangan  tambahan  yang  tidak  sesuai  dengan  tujuan pembentukannya. Salah satunya adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan  dan/atau  Secara  Badan  Hukum  Yang  Menjadi  Tanggung  Jawabnya  Yang  Merugikan  Keuangan Negara dalam rangka pemilihan umum. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru dalam penegakan hukum kita, yakni timbulnya masalah ketidakpastian hukum mengenai surat keterangan yang dimintakan kepada pengadilan negeri  tersebut.  Masalah  ini  timbul  dikarenakan  pengadilan  negeri  tidak  pernah  dibentuk oleh  undang-undang untuk  melakukan  pencatatan  hutang  apalagi  menyatakan  seseorang  bebas  dari  hutang  yang  merugikan  negara. Bejalan  dari  hal  itu  tulisan  ini  meneliti  secara  normatif  dengan  melakukan  analisa  terhadap  kewenangan  yang diberikan  kepada  pengadilan  negeri  tersebut  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  2016 tentang  Permohonan  Surat  Keterangan  Bagi  Calon  Kepala  Daerah  Dan  Wakil  Kepala  Daerah  di  Pengadilan disandingkan dengan teori serta sumber hukum lain berkenaan dengan asas kepastian hukum.
Kata Kunci: Surat Keterangan, Pengadilan Negeri, Hukum, Kepastian Hukum, Tanggungan Hutang

## ABSTRACT
As a government institution which function are to provide examination and decision on cases, the district court in practice seems always granted with additional authority that is not in accordance with such main function of the court. One of them is the authority to issue the Statement Letter on Non-Outstanding Debt as Individual and/or entity which being its liability and caused detriment to the state finance. This authority bring new legal issues in our law enforcement, which the issue on the legal certainty. This issue may raise due to the court has never been designed to record any debts, moreover to declare someone is free from debt that may affect the state financial. Due to such issue this pape will discuss normatively, by analysing the court legal basis to issue such statement letter based on Supreme Court Circular No. 3 of 2016 concerning Application for Statement Letter for Candidates of  Regional  Heads  and  Deputy Regional  Heads  in  Court,  compared  to  legal  theory  and  other  legal  resources concerning legal certainty principle.
Keywords: Statement Letter, District Court, Law, Legal Certainty, Outstanding Debt

## I. PENDAHULUAN
Pasal  24  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (“UUD45”),  merupakan  landasan  pertama  dan utama  mengenai  eksistensi  lembaga  peradilan  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Landasan hukum  utama  ini  menuturkan  bahwasanya  kekuasaan  kehakiman  adalalah  sesuatu  kekuasaan  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan.  UUD45  juga mengatur bahwa kekuasaan ini diberikan kepada lembaga yang kita kenal dengan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  yang  salah  satunya  adalah  badan peradilan umum. Dimana untuk menjamin terlaksananya kekuasaan kehakiman khususnya untuk badan peradilan  umum  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum
sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2010 (“UUPU”). Apa yang hendak dicapai melalui Pasal 24 UUD1945 maupun di dalam UUPU semata untuk mewujudkan cita- cita  negara hukum  yang memiliki lembaga peradilan yang mampu menegakkan  hukum dan keadilan dengan imparsial serta independen (Achmad, 2012). Namun, jika kita melihat perkembangan hukum saat  ini,  baik  Mahkamah  Agung  maupun  lembaga  peradilan  di  bawahnya  kerap  diberi  kewenangan tambahan  diluar  menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang  pada  akhinrya  menimbulkan  permasalahan hukum baru.
Berbicara hukum dan keadilan, tentu kita tidak bisa lepas dengan teori-teori dalam ilmu hukum. Dimana  hukum  dan  keadilan  itu  sangat  erat  hubungannya  dengan  peristiwa  hukum  yang  melibatkan subjek  hukum.  Subjek  hukum  atau  yang  dikatakan  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  (Sudikno, 1988) di dalam kehidupannya akan selalu mengalami dinamika, seperti melakukan hubungan kontrsk yang pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk kewajiban adalah hutang piutang yakni suatu kewajiban yang harus dibayar pada waktu tertentu dengan uang atau jasa (Muslich, 2013). Apabila seseorang tidak membayar  hutang  atau tidak melaksanakan kewajiban maka akan ada pihak yang tidak dapat memperoleh haknya atau dengan kata lain mengalami kerugian. Secara alamiah tentu saja orang akan menghindari kerugian karena akan membuat penyesalan atau hal-hal yang tidak disukai oleh  orang  pada  umumnya  (Nur  Ariefin,  2020).  Oleh  sebab  itu  ketika  ada  subjek  hukum  yang  tidak membayar hutangnya atau melaksanakan kewajibannya, respond dari subjek hukum lain yang harusnya mendapatkan hak adalah mengajukan gugatan atau berusaha mendapatkan haknya kembali. Tentunya orang-orang yang tidak membayar hutang atau kewajiban ini dapat berpotensi merugikan banyak orang, diragukan kredibilitasnya dalam bersosial (Theda, 2013).
Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung  Jawabnya  Yang Merugikan Keuangan Negara (selanjutnya disebut sebagai “Surat Keterangan Utang”), merupakan salah satu produk yang dapat dikeluarkan oleh lembaga pengadilan negeri saat ini yang menjadi kewenangan tambahan diluar tugas utama penegakan hukum dan  keadilan.  Kewenangan  tambahan  ini  bersumber  dari  Pasal  52  ayat  (2)  UUPU,  mengatur  bahwa Pengadilan Negeri juga dapat diberikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Luasnya ruang lingkup  kewenangan  lain  yang  dimaksud  dalam  Pasal  52  ayat  (2)  UUPU,  tersebut  kemudian  diisi kewenangan-kewenangan  yang  sifatnya  non-yudisial  atau  bukan  dalam  hal  memeriksa  dan  memutus perkara. Salah  satunya adalah  kewenangan dalam menerbitkan  Surat Keterangan Utang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan (“SEMA 3/2016”). Padahal jika kita perhatikan Pasal 50 UUPU yang menjelaskan Pengadilan Negeri memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama, sehingga tugas memberikan Surat Keterangan Hutang sangat jauh dari tugas utama lembaga ini.
Menjadi menarik jika kita analisa lebih dalam yakni lembaga peradilan atau lembaga pengadilan negeri  sendiri  bukanlah  lembaga  yang  diciptakan  untuk  mencatat  atau  mendata  hutang  piutang  yang ada di negeri ini. Bahkan jika kita melihat lembaga yang kegiatannya sehari-hari bersinggungan dengan hutang piutang adalah lembaga perbankan yang secara khusus Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia  Nomor  9/14/PBI/2007  Tentang  Sistem  Informasi  Debitur  (“PBI  9/2007”)  memiliki wewenang  untuk  mendata  hutang-piutang  yang  dikeluarkan  oleh  bank  di  seluruh  Indonesia.  Apalagi untuk mencatat piutang yang merugikan keuangan negara hingga saat ini belum ada satu lembaga-pun yang dibentuk oleh negara untuk melakukan tugas khusus ini melalui undang-undang tertentu. Namun, jika kita berbicara kerugian keungan negara maka sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  dan Keputusan  Presiden  No.  103  Tahun  2001  tentang Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah Non  Departemen maka  yang  boleh  menilai/menetapkan  ada  tidaknya  kerugian  keuangan  negara hanyalah Badan Pemeriksa  Keuangan  (“BPK”)  dan Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (“BPKP”).
Hal-hal  tersebut  di  ataslah  yang  kemudian  yang  menurut  penulis  menjadi  kajian  yang  sangat penting mengenai kewengan Pengadilan Negeri untuk menerbitkan Surat Keterangan Utang, khususnya mengenai aspek kepastian hukumnya. Hal ini tidak lain dikarenakan baik berdasarkan UUD45 maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya bukanlah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan hutang, melainkan lembaga yang tugas utamanya adalah memeriksa dan mengadili perkara. Oleh karena itu dalam tulisan
ini  penulis  hendak  membahas  mengenai  keabsahan  Penerbitan  Surat  Keterangan  Utang  yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ditinjau dari aspek kepastian hukum. Untuk menjawab hal tersebut maka ada dua pertanyaan utama yang hendak para penulis jawab pada tulisan ini antara lain:
1. Bagaimana tata cara penerbitan Surat Keterangan Utang oleh Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana faktor kepastian hukum atas Surat Keterangan Utang?

## II. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  disusun  dengan  metode  yuridis  normatif  yakni  sebuah  penlitian  yang  melakukan analisa  atau  kajian  terhadap  aspek  internal  hukum  berlaku  atau  hukum  positif  (Kornelis,  2020). Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  metode  kepustakaan  sistematis  yakni  penelusuran dokumen atau hukum positif (peraturan) terkiat dengan surat keterangan hutang di pengadilan negeri. Adapun hukum positif yang yang terkumpul kemudian dikaji dalam penelitian ini antara lain: Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang- Undang No. 49 Tahun 2010; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan; dan dasar hukum lain  yang  terkiat  dengan  Surat  Keterangan  Hutang.  Kemudian  analisa  dilakukan  dengan  cara pendekatan  peraturan  perundangan-undangan  atau  dengan  cara  menganalisa  semua  dasar  hukum tersbeut  kemudian  disandingkan  dengan  asas  kepastian  hukum  yang  pada  pokoknya  menginginkan bahwa  ketegasan  dan  kejelasan  antara  norma  tertulis  dengan  yang  terlaksana  di  tengah  masyarakat, tidak kemudian menimbulkan bias atau multitafsir pada penerapannya (Tata, 2014). Agar pembahasan dalam tulisan ini lebih komprehensif maka kajiannya juga akan menggunakan pendekatan filsafat ilmu yakni  didasarkan  pada  kajian  ontologi,  epistemology  dan  aksiologi  (Dewi,  2021).  Ontologi  akan membahas  hakikat atau pengertian daripada surat hutang, kemudian secara epistemology akan dikaji bagaimana sebuah surat hutang itu kemudian dapat diterbitkan dan yang terakhir mengenai apa manfaat dari pada penerbiatan surat hutang itu sendiri. Di tahap paling tulisan ini menjabatkan bagaimana semua aspek dari mulai defenisi, proses penerbiatan dan isi daripada  surat  huatang tersebut memenuhi  asas kepastian hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerbitan Surat Keterangan Utang Oleh Pengadilan
a. Ontology Hukum dalam Surat Keterangan Hutang
Ditelisik dari muasalnya, ontologi ditemukan pertama kali pada Bahasa Yunani yakni kata Ontos yang  yang  bermakna  ada  dan  kata Logos yang  bermakna  pengetahuan  yang  sistematis.  Dapat disimpulkan  bahwa  ontologi  adalah  ilmu  tentang  eksistensi  (keberadaan).  Sedangkan  dalam  makna secara  harfiah  bahwa  ontologi  adalah  ilmu  yang  membahas  tentang  hakikat  yang  ada  kemudian merupakan ultimate reality yang terdiri dari bentuk jasmani/Konkret dan rohani/abstrak. Dalam hal lain juga, Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas keadaan sesuatu yang bersifat konkret. Ontologi akan membahas tentang pertanyaan apa? Bagaimana tentang sesuatu yang ada tersebut ? dan dimana letak yang ada tersebut? Sehingga dalam pandangan ontologi hukum, Aristoteles berpendapat bahwa dikaji secara hakikat hukum tersebut adanya kasualitas yakni sebab yang berupa bahan (causa materalis) dari sebab yang berbentuk (causa formalis) dari sebab yang berupa pembuat (causa efisien) dan dari sebab yang bertujuan (causa finalis).
Dalam  hal  ini  Para  Penulis,  akan  membahas  hakikat  surat  dalam  hukum.  Menurut  Sudikno Mertokusumo,  surat  adalah  semua  hal  yang  mempunyai  rambu  atau  tanda  baca,  dimaksudkan  untuk mengungkapkan makna atau menyampaikan gagasan serta dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak mengandung tanda baca, atau sekalipun mengandung tanda baca tetapi tidak mengandung pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat. (Sudikno Mertokusumo, 2002). Disisi lain, Yahya Harahap menjelaskan surat bermakna sama akta, atau dokumen yang dibuat untuk membuktikan terjadinya sutau perbuatan hukum (Yahya Harahap.2012)
Lebih  khusus  lagi  dalam  tulisan  ini  yaitu  itu  Surat  Keterangan  Utang  adalah  salah  satu  syarat pendaftaran calon kepala daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati  Dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  sebagaimana  diubah  terakhir  kali  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU 1/2015”). Selanjutnya mengacu kepada Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 1/2015, sehingga disimpulkan bahwa dari aturan tersebut agar dapat menjadi calon kepala
daerah,  maka  harus  memenuhi  syarat  tidak  sedang  memiliki  tanggungan  utang  secara  perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
Mengacu kepada Pasal 42 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (“PKPU 9/2016”), Surat Keterangan Utang yang disyaratkan tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang jurisdiksinya dimana tempat tinggal calon kepala daerah. Atas ketentuan tersebut  kemudian  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yang  diberikan  kewenangan,  kemudian mengeluarkan  peraturan  internal  terkait  dengan  penerbitan  Surat  Keterangan  Utang  tersebut  yakni melalui SEMA 3/2016. SEMA 3/2016 mengatur bahwa lembaga peradilan yang berwenangan dalam menerbitkan  Surat  Keterangan  Utang  adalah  Pengadilan  Negeri  yang  tata  caranya  akan  diuraikan selanjutnya.

## b. Epistemologi surat keterangan hutang dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Hutang
Secara bahasa, epistemologi juga ditemukan pertama kali dalam Bahasa Yunani yakni gabungan kata episteme dan logos . Episteme yang bermakna pengetahuan dan logos bermakna pengetahuan yang sistematis sehingga disimpulkan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan mengenai pengetahuan. Episteme berasal dari kata kerja epistemi yang bermakna mendudukan menempatkan dan meletakan. Dikaji  secara  harfiah episteme berarti  pengetahuan  sebagai  upaya  intelektual  untuk  menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya dalam ranah ilmu pengetahuan. (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Selanjutnya  yang  menjadi  dasar  masalah  dari  epistemologi  adalah  bagaimana  cara  mendapat pengetahuan  ,  tentang  terjadinya  pengetahuan,  sumber  pengetahuan,  asal  mula  pengetahuan,  wadah, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan (ilmiah).
Pertanyaan  tersebut  dapat  terjawab  dengan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  kemudian akan dipertanyakan oleh epistemologi tersebut bagaimana prosedurnya memperoleh ilmu pengetahuan tersebut?  Hal-hal  apa  yang  harus  diperhatikan  agar  memperoleh  pengetahuan  yang  benar  dan  tepat? Apa yang disebut kebenaran? Apa saja kriteria kebenaran tersebut? Dan bagaimana cara teknik sarana apa yang dapat membantu guna memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu tersebut? Dalam kaitannya dengan tulisan ini Para penulis akan menjelaskan bagaimana Surat Keterangan Utang diterbitkan atau proses penerbitannya oleh Pengadilan Negeri.
SEMA  3/2016  menjelaskan  bagaimana  proses  penerbitan  Surat  Keterangan  Utang  mulai  dari syarat,  prosedur  hingga  terbitnya  surat  keterangan.  Berikut  akan  dipaparkan  tahap  penerbitan  Surat Keterangan Utang:
1) Langkah pertama, pemohon yang dalam hal ini Calon Kepala Daerah harus menyampaikan surat permohonan pada Pengadilan tempat tinggalnya dengan format sebagai berikut:
Gambar 1. Contoh Surat Permohonan Kepada Pengadilan Negeri
2) Langkah  kedua  setelah  menerima  surat  permohonan,  Pengadilan  Negeri  yang  menerima kemudian melakukan pemeriksaan terhadap register induk  gugatan,  untuk mencari apakah pemohon tercatat memiliki hutang yang merugikan keungan negara:
Gambar 2. Pencatian Data Pemohon dalam Buku Register Induk Gugatan
Selain  melakukan  pencarian  pada  buku  register  induk  gugatan,  semenjak  diberlakukannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (“SIPP”), pengadilan melalui staf kepaniteraan hukum juga dapat melakukan pencarian data menggunakan tersebut pencarian perkara dalam SIPP sebagai berikut:

## Gambar 3. Pencarian data pemohon dengan SIPP
3) Setelah  pencairan  data  pemohon  dalam  buku  register  induk  gugatan  atau  SIPP  dilakukan, apabila ternyata pemohon tidak tercatat memiliki catatan hutang yang merugikan keuangan
negara  maka  kemudian  Pengadilan  Negeri  akan  mengeluarkan  Surat  Keterangan  Utang, berdasarkan konsep dalam Lampiran X SEMA 3/2016, sebagai berikut:
Gambar 4. Konsep Surat Keterangan

## c. Aksiologi dan Urgensi  Surat Keterangan Hutang
Jika dikaji secara bahasa, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata tersebut axios yang bermakna layak atau pantas atau nilai dan logos yang bermakna pengetahuan yang sistematis. Axios juga diartikan sebagai Valere dalam Bahasa latin yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku atau kuat yang berarti kualitas atas sesuatu hal yang kemudian menjadikannya dapat disukai, diinginkan karena bermanfaat atau  menjadi objek kepentingan. Dapat juga diartikan  sebagai apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan (Rosnawati et All, 2021).
Aksiologi hukum mempunyai peran dalam menentukan materi nilai (isi) dalam hukum, seperti persamaan dan kebebasan. Aksiologi merupakan nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan manusia. Terkait  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  setiap  perbuatan  hukum  akan  selalu  dikaitkan  dengan terbentuknya  hukum  dan  pelaksaan  hukum.  Dalam  tataran  praktis  dari  nilai-nilai  yang  terkandung tersebut akan selaras dengan kehendak yang ingin dicapai dalam hukum. Dimana manusia melakukan tindakan akan bernilai dan dapat dinilai baik buruknya. Layaknya urutan tata cara jalannya filsafat yang
mengaitkan  nilai-nilai  baik  dan  buruk  dalam  kenyataan  tindakan  dengan  ajaran  moral  yang  berlaku dalam masyarakat ( Muhammad Erwin, 2015)
Urgensi surat keterangan hutang yang perlu dimintakan  oleh Calon Kepala Daerah ketika sedang berlangsung  untuk  menyiapkan  proses  pencalonan  kepala  daerah  adalah    untuk  meningkatkan transparansi  keuangan  calon  kepala  daerah  sehingga  ketika  menjabat  akan  berpotensi  kecil  untuk menyalahgunakan jabatannya ketika sedang menjabat dengan kewenangan sebagai kepala daerah. Hal ini  adalah  langkah  antisipasi  dari  penyelengara  pemilu  yang  dalam  hal  ini  adalah  Komisi  Pemilihan Umum sehingga Pemilihan umum yang transparan dapat tercapai.
Ferry  Kurnia  Rizkiyansyah  Komisioner  KPU  ketika  diwawancara  Kantor  Berita  CNN mengatakan bahwa filosofinya adanya aturan tersebut untuk menghindarkan dari praktik korupsi. Jadi calon kepala daerah tersebut memang terbebas dari berbagai aktivitas yang akan berpotensi merugikan dirinya dan masyarakat ketika menjabat menjadi Kepala daerah . Dengan adanya persyaratan tersebut maka  dapat  meminimalisir  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  di  lingkungan  pemerintah  daerah misalnya seperti korupsi proyek.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menguak sedikitnya tiga kepala daerah terpilih terjerat hutang yakni Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk. Walikota Palembang Romi Herton  dan  Bupati  Tapanuli  Tengah  Raja  Bonaran  Stersebutmeang.  hal  ini  menjadi  salah  satu alasan KPU untuk menerbitkan aturan tentang persyaratan surat keterangan bebas hutang tersebut.

## 3.2 Kepastian Hukum dalam Penerbitan Surat Keterangan Utang

## a. Asas Kepastian Hukum
Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan asas kepastian hukum, sudah sepatutnya dipahami terlebih  dahulu  apa  makna  sebenarnya  dari  asas  kepastian  hukum  itu  sendiri.  Dimana  pembahasan mengenai  makna  sebenarnya  (hakikat)  sesuatu  dalam  kajian  filsafat  dikenal  dengan  terminologi ontologi.  Jika  ditelusuri  lebih  lanjut,    istilah  ontologi  sendiri  diambil  dari  kata  dalam  bahasa  Yunani yaitu  “Ontos”  yang  memiliki  arti  “berada  (yang  ada)”.  Disisi  lain,  secara  istilah,  ontologi  dimaknai sebagai sebuah ilmu yang objek pembahasannya terkait dengan hakikat serta bagaimana kondisi dalam kenyataannya (Bahrum, 2013). Lebih lanjut, menurut Martin Heidegger, ontologi dimaknai sebagai is the  name  for  the  explisit  theoretical  inquiry  into  the  meaning  of  the  (being  of )  entries (adalah suatu  teori  yang pemeriksaannya  berfokus pada arti dari being yang senyatanya) (Abd. Ghafir, 2018). Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami jika ontologis merupakan bagian dari kajian filsafat yang berusaha untuk mengkaji dan menemukan makna sebenarnya dari segala sesuatu. Ontologi sendiri sering  di  sebut  sebagai  proto-filsafat  atau  filsafat  yang  pertama.  dimana  ontologi  selalu  diposisikan sebagai  kajian  yang  utama  dalam  bidang  filsafat  karena  membahas  mengenai  realitas  yang  pada akhirnya  akan  bermuara  pada  penemuan  kebenaran.  Karena  itu  kajian  ontologis  seringkali  dimulai dengan kata tanya “apa”.
Terkait dengan hakikat asas kepastian hukum, Gustav Radbruch memaknainya sebagai kejelasan hukum  mengenai  ketentuan  hukum  sendiri  ( Scherkeit  des  Rechts  Selbst )  yang  mana  hal  tersebut dicirikan dengan 4 (empat) hal yaitu:
1) Hukum senyatanya memiliki sifat positif, sehingga yang dapat disebut sebagai hukum merujuk pada peraturan undang-undang ( Gesetzliches Recht );
2) Hukum pada prinsipnya merupakan fakta  ( Tatsachen ) dan tidak didasarkan pada pendapat hakim yang disampaikan kemudian;
3) Suatu  fenomena  nyata  wajib  dikonstruksikan  dengan  teknik-teknik  yang  pasti  agar  mudah dilaksanakan serta meminimalisir pemaknaan yang keliru;
4) Bahwa perubahan terhadap ketentuan hukum yang berlaku harus diminimalisir;
Selain  itu,  Gustav  menyatakan  jika  kepastian  merupakan  salah  satu  unsur  penting  dari  hukum (Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati et al., 2022). Karenanya untuk mewujudkan kepastian hukum, hukum  positif  harus  ditaati  sebagaimana  mestinya.  Sedangkan  Roscoe  Pound  mengartikan  asas kepastian  hukum  sebagai  ketentuan  yang  memiliki  sifat  general.  Dimana  ketentuan  hukum  yang memiliki  sifat  general  tersebut,  menurut    Roscoe  Pound  dimaksudkan  untuk  mengakomodir  2  (dua) kebutuhan yaitu (I Gusti Ngurah Bagus Maha Iswara et al., 2019):
1) Pertama  hukum  dapat  difungsikan  sebagai  pedoman  bagi  tiap  individu  untuk  mengidentifikasi tindakan mana yang diizinkan dan yang dilarang;
2) Kedua,  ketentuan  hukum  diposisikan  sebagai  instrumen  untuk  melindungi  individu  dari kesewenang-wenangan pemerintah. Dimana hukum yang dimaksud mencantumkan mengenai hal- hal yang dibolehkan serta hal-hal yang dilarang untuk dibebankan pemerintah kepada individu.
Selain harus bersifat umum, Roscoe Pound juga menguraikan jika kepastian hukum tidak hanya dimaknai  sebagai  pasal-pasal  yang  tercantum  didalam  undang-undang  belaka  sebagaimana  pendapat Gustav Radbruch. Akan tetapi lebih dari itu, kepastian hukum juga harus dimaknai sebagai terwujudnya konsistensi antara putusan para hakim/majelis hakim dalam penanganan perkara yang sejenis.
Van Kan menguraikan kepastian hukum terjadi ketika terdapat konsistensi dalam implementasi hukum di masyarakat (hukum dapat diimplementasikan untuk semua orang tanpa mengklasifikasikan diantara individu satu dan lainnya). Selain itu, Van Kan juga menyatakan jika hukum itu akan memiliki kepastian  jika  hukum  yang  berlaku  mayoritas  berbentuk  undang-undang  yang  harmonis  dan  dibuat berdasarkan  realita  hukum  yang  sebenarnya  ( rechtwekelijkheid )  serta  tidak  terdapat    ketentuan  pasal yang bersifat multitafsir (Desman Reiner Siahaan et al., 2017).
Dari  penjelasan  dari  para  ahli  diatas,  dapat  dipahami  jika  kepastian  hukum  pada  hakikatnya merupakan sebuah tujuan yang dicapai dengan menyusun hukum dalam bentuk tertulis. Dimana hukum tertulis yang dimaksud harus disusun berdasarkan kenyataan dan kebutuhan hukum dimasyarakat untuk selanjutnya  dituangkan  kedalam  redaksi  pasal  yang  jelas  dan  sebisa  mungkin  meminimalisir kemungkinan  munculnya  multi  tafsir.  Selain  itu  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dilaksanakan secara konsisten.

## b. Bagaimana Asas Kepastian Hukum Seharusnya Ditegakkan
Dari uraian mengenai asas kepastian hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui jika  kepastian  sebagai  sebuah  asas  tidaklah  dapat  diimplementasikan  secara  langsung  kedalam  suatu peristiwa konkrit, hal ini disebabkan sebuah asas masihlah bersifat umum dan abstrak. Disisi lain asas hukum  juga  hanya  memiliki  sifat  mengatur  dan  menguraikan  (menjelaskan),  dengan  tujuan menyampaikan suatu kesimpulan dan tidak bersifat normatif (Mario Julyano et al., 2019). Olehkarena itu agar suatu asas dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, maka asas yang dimaksud harus terlebih dahulu ditransformasikan kedalam suatu produk hukum yang sifatnya lebih konkrit yang dalam hal ini berbentuk  norma-norma  hukum  konkrit.  Dan  jika  dikaitkan  dengan  aliran-aliran  hukum  yang berkembang sampai saat ini, maka aliran positivisme hukumlah yang menurut penulis paling relevan dengan asas kepastian  hukum. Hal ini karena jika ditelaah lebih lanjut, akan tampak jika  tujuan dari asas kepastian hukum dan aliran hukum positivisme adalah sama yaitu kejelasan hukum dan kejelasan dalam  berhukum.  Hal  tersebut  selaras  dengan  pernyataan  Utrecht  yang  menyatakan  jika  pada prinsipnya, hukum memiliki fungsi untuk menjamin terealisasinya legalitas hukum ( rechtszekerheid ) di kehidupan bermasyarakat. dengan kata lain, hukum memiliki fungsi polisionil ( politonele tak van het reccht )  yang  memiliki  makna  bahwa  hukum  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  agar  tidak  ada penegakan hukum oleh individu atau kelompok diluar dari yang telah diatur oleh hukum yang berlaku. (Ni Made Trisna Dewi, 2022). Dengan demikian agar asas kepastian hukum dapat diimplementasikan sebagaimana yang seharusnya, maka alternatif terbaik yang dapat dipilih adalah mengimplementasikan hukum sebagaimana yang telah dipahami oleh aliran positivisme.
Konsekwensi logis dari hal yang demikian, maka untuk mewujudkan asas kepastian hukum sudah semestinya produk hukum yang diberlakukan harus memiliki sifat jelas, tetap, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaannya (Tengku Agung Kurniawan, 2022). Dimana sifat jelas dan tetap dapat terpenuhi melalui  ketentuan  hukum  yang  dituangkan  dalam  bentuk  hukum  tertulis.  Kemudian  terkait  dengan realisasi dari unsur konsisten dan konsekuen berkaitan erat dengan pelaksanaan hukum. Dimana aliran positivisme berupaya mewujudkan unsur tersebut dengan cara memposisikan penegakkan hukum yang telah sesuai prosedur dan didasarkan pada ketentuan hukum yang telah disepakati sebagai penegakkan hukum  yang  benar  (Pratama  Herry  Herlambang,  2019).  Meskipun  demikian,  aliran  positivisme  juga menyadari jika tidak selamanya aturan hukum yang berlaku adalah aturan hukum yang baik dan relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat di tempat dan waktu tertentu. Mewkipun demikian, aliran ini juga tetap membuka kemungkinan dilakukannya perbaikan terhadap hukum yang berlaku tersebut. Namun kembali  kepada  pokok  pikiran  aliran  positivisme  yaitu  kepastian,  maka  perubahan  yang  dilakukan terhadap  satu  produk  perundangan  wajib  didasari  aturan  hukum  yang  berlaku  dan  harus  dilakukan dengan prosedur sebagaimana yang seharusnya.  Dan jika ketentuan hukum yang demikian belum ada, maka  aliran  positivisme  menentukan  bahwa  ketentuan  hukum  sebelumnya  tetap  dipandang  berlaku walaupun tidak relevan dengan konteks zaman pada saat itu yang mana pilihan tersebut juga didasarkan
kepada  asas  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit )  yang  memang  dijamin  (Pratama  Herry  Herlambang, 2019).
Berdasarkan  uraian-uraian  pembahasan  sebelumnya,  dapat  diketahui  jika  penegakan  asas kepastian  hukum  sebagaimana  yang  seharusnya  pada  prinsipnya  identik  dengan  tujuan  utama  yang hendak  diwujudkan  oleh  aliran  hukum  positif,  yaitu  kejelasan  dalam  hukum  dan  kejelasan  dalam berhukum.  Dimana  tujuan  tersebut  dapat  dicapai  dengan  memaknai  hukum  adalah  aturan  yang berbentuk tertulis (undang-undang) kemudian dalam penyelenggaraan hukum juga harus berpedoman pada  hukum  tertulis  yang  dimaksud.  Kemudian  apabila  dalam  perkembangan  selanjutnya,  ternyata hukum  tertulis  yang  dimaksud  tidak  lagi  relevan,  maka  dapat  dilakukan  perbaikan  atau  perubahan dengan merujuk pada peraturan dan tahapan hukum yang berlaku. Namun jika ketentuan hukum yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara perubahan hukum tertulis ternyata belum ada, maka hukum tertulis yang sebelumnya tetap dinyatakan berlaku.

## c. Manfaat Kepastian Hukum
Didalam  terbentuknya  aturan  hukum  di  Indonesia,  terbentuk  asas  utama  yaitu  asas  kepastian hukum untuk terciptanya suatu kejelasan terhadap aturan hukum yang ada, Adanya Prinsip kepastian hukum  ini  diartikan  sebagai  situasi  yang  sudah  adanya  suatu  kepastian  hukum  dikarenakan  terdapat keberadaan  yang  nyata  bagi  hukum  tersebut.  Adanya  prinsip  kepastian  hukum  bertujuan  melindungi individu yang mencari keadilan dari perilaku yang tidak sesuai atau sewenang-wenang. Hal ini diartikan bahwa seseorang memiliki hak dan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.  Pernyataan  ini  sejalan  dengan  pandangan Van  Apeldoorn tentang  kepastian  hukum,  yang mencakup dua aspek utama, yaitu kemampuan untuk menentukan hukum dalam konteks konkret dan memberikan  jaminan  hukum.  Ini  mengindikasikan  bahwa  Orang-orang  yang  mencari  keadilan berkeinginan untuk memiliki pemahaman mengenai hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum mereka  memulai  proses  hukum,  dan  mereka  juga  menginginkan  jaminan  perlindungan  dalam  upaya mereka mencari keadilan (Mario, et al., 2023).
Berdasarkan pandangan dari Lord Lloyd dapat disimpulkan bahwa Tanpa adanya asas kepastian hukum,  orang  tidak  memiliki  panduan  yang  jelas  tentang  tindakan  yang  harus  mereka  lakukan,  dan sebagai  akibatnya,  ketidakpastian  muncul.  Ketidakpastian  ini  pada  akhirnya  dapat  menghasilkan kekacauan  karena  sistem  hukum  tidak  memiliki  kejelasan.  Maka,  kepastian  hukum  merujuk  kepada penerapan  hukum  yang  terdefinisi  dengan  jelas,  tidak  berubah-ubah,  dan  tetap,  di  mana implimentasinya tidak dapat diintervensi oleh faktor-faktor subjektif (Mario et al., ,2023).
Dari  penjelasan  secara  ontology  dan  epistimologi  dapat  disimpulkan  bahwa  Asas  kepastian hukum memiliki beberapa manfaat penting dalam sistem hukum dan masyarakat secara umum yaitu:
1) Perlindungan Hak Individu, Asas kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak- hak  individu.  Ketika  hukum  diterapkan  secara  jelas  dan  konsisten,  individu  dapat  dengan percaya diri mengetahui hak-hak mereka dan tindakan yang sah atau tidak sah.
2) Mendorong  Kepatuhan  Hukum,  Kepastian  hukum  membuat  orang  lebih  mungkin  untuk mematuhi hukum. Ketika individu dan entitas bisnis tahu apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks hukum, mereka cenderung mematuhi hukum dengan lebih baik.
3) Prediktabilitas, Dengan  asas kepastian hukum, masyarakat dapat meramalkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Ini membantu individu dan perusahaan merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik.
4) Investasi dan Ekonomi, Kepastian hukum mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha  cenderung  lebih  nyaman  berinvestasi  dalam  bisnis  dan  proyek  ketika  mereka memiliki keyakinan bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan konsisten.
5) Peradilan yang Efisien, Kepastian hukum mempermudah proses peradilan karena hukum dan regulasi  yang  jelas  meminimalkan  interpretasi  yang  berlebihan  sehingga  mengefisiensikan pemeriksaan persidangan.
6) Mendorong  Perkembangan  Hukum,  Asas  kepastian  hukum  mendorong  perkembangan hukum yang sehat. Karena hukum dan regulasi harus tetap relevan dan diterapkan dengan konsisten, hal ini dapat mendorong reformasi hukum yang diperlukan.
7) Keadilan,  Kepastian  hukum  adalah  komponen  penting  dalam  mencapai  keadilan.  Ini memungkinkan hakim untuk membuat putusan berdasarkan aturan yang jelas dan terukur.
8) Keamanan Masyarakat, Masyarakat yang hidup di bawah hukum yang pasti dan konsisten cenderung  lebih  aman  dan  damai  karena  ketidakpastian  hukum  dapat  menciptakan ketegangan dan konflik.

## d. Kepastian  Hukum  Dalam  Surat  Keterangan  Yang  Menerangkan  Tidak  Memiliki  Tanggungan Utang Oleh Pengadilan Negeri
Berdasarkan SEMA 3/2016 tersebut mengatur mengenai kewenganan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan  surat  tidak  mempunyai  tanggungan  utang  yang  menjadi  tanggungjawabnya  yang termasuk  merugikan  keuangan  negara  dengan  memohonkan  surat  permohonan  kepada  Pengadilan Negeri  dan  Pengadilan  Negeri  menelaah  Register  Induk  pada  Perkara  Perdata  Gugatan  untuk mengeluarka surat keterangan tersebut.
Sebelum masuk pada pembahasan utama, penulis berpendapat bahwa penting untuk mengetahui yang  dimaknai  dengan  “Utang  yang  Merugikan  Keuangan  Negara”  yang  menjadi  komponen  judul dalam Surat Keterangan Utang. Apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran (“UU Kepailitan ” ). Lebih lanjut mengenai  utang  yang  merugikan  negara  tidak  dapat  ditemui  defenisinya  baik  dalam  undang-undang maupun  peraturan  perundang-undangannya.  Oleh  karena  itu  untuk  dapat  memahami  “Hutang  yang Merugikan Keuangan Negara” hanya dapat dilakukan dengan pemahaman gabungan atau keterkaitan satu variabel dengan variabel lain. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui defenisi kerugian uang  negara. Mengacu  kepada Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 agar dapat dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara, guna mewujdukan asas kepastian hukum, maka melalui Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( “ UU TIPIKOR ” ), Untuk menentukan  kerugian  keuangan  negara,  penilaian  didasarkan  pada  laporan  hasil  pemeriksaan  oleh lembaga berwenang atau auditor publik yang telah ditunjuk. Merujuk pula kepada No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001.
Mengacu  kepada  ketentuan-ketentuan  di  atas,  oleh  karena  itu  untuk  dapat  dinyatakan  adanya suatu “Hutang Yang Merugikan Negara”, maka terhadap hutang tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan telah dinyatakan oleh BPK atau BPKP merupakan bentuk kerugian keuangan yang dialami negara. Apabila memperhatikan pola tersebut maka salah satu bentuk hutang yang merugikan keuangan negara dapat secara mudah ditemukan pada putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi.  Sehingga  dalam  tulisan  ini,  penulis  berpendapat  salah  satu  bentuk  hutang  yang  merugikan keuangan negara adalah hutang yang bersumber dari tindak pidana korupsi atau yang disebutkan dalam amar putusan Tindak Pidana Korupsi, hal ini mengingat hutang tidak hanya timbul dari perjanjian, dan hutang  yang  demikian  hanya  hutang  yang  mendapat  pernyataan  dari  BPK,  oleh  karena  itu,  hal  ini menurut  penulis  salah  satunya  dapat  ditemukan  pada  putusan  pengadilan,  khusunya  tindak  pidana korupsi.
Penulis  mengkritisi  proses  penerbitan  Surat  Keterangan  Utang,  yang  dilakukan  dengan  cara pencarian data pada register induk gugatan perdata. Mengacu kepada tugas pokok lembaga peradilan sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUD45  dan  UUPU  yakni  memeriksa  dan  memutus  perkara,  maka kemudian  untuk  tertib  administrasi  dilakukan  pencatatan  perkara  yang  akan  diperiksa  dan  diputus tersebut. Apabila mengacu kepada Pasal 121 HIR, maka terhadap perkara yang masuk di pengadilan dicatat dalam suatu buku pendaftaran atau yang lebih dikenal dengan buku register induk perkara.
Mengenai buku pendaftaran ini diatur lebih lanjut dalam SK KMA No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengawasan  di  Lingkungan  Lembaga  Peradilan  ( “ Buku  IV ” ). Berdasarkan  Buku  IV,  kolom  informasi  yang  terdapat  dalam  Buku  Register  Induk  Gugatan  adalah sebagai berikut: Nomor Register Perkara dan Jenis Perkara, Identitas Para Pihak, Tanggal pendaftaran gugatan, Petitum gugatan, Tanggal penetapan dan nama majelis hakim dan PP, Tanggal dan agenda / jadwal  persidangan,  Informasi  intervensi,  Kolom  informasi  mengenai  mediasi,  Tanggal  dan  amar putusan  dan  Kolom-kolom  mengenai  informasi  upaya  hukum.  Dengan  demikian  untuk  mencari informasi terkait “hutang yang merugikan keuangan negara” pada register induk perkara gugatan tidak memungkinkan untuk dilakukan karena dari register induk perkara gugatan tersebut tidak satupun yang mencatat  atau  menerangkan  informasi  terkait  “hutang  yang  merugikan  keuangan  negara”.  Selain  itu Pengailan  Negeri  tidak  memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk  pencatatan  terkait  hutang  yang  merugikan keuangan negara.
Kepastian  hukum  mengacu  pada  kemungkinan  seseorang  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang diinginkan  dalam  situasi  tertentu.  Prinsip  kepastian  ini  berarti  adanya  kejelasan  pada  norma-norma hukumIni  bisa  menjadi  panduan  untuk  individu  yang  harus  mematuhi  peraturan  tersebut.  Konsep kepastian ini menunjukkan adanya ketegasan dan kejelasan dalam pelaksanaan hukum di masyarakat, dengan  tujuan  untuk  menghindari  banyaknya  penafsiran  yang  salah  (Tata  W,  2014).  Sehingga pembuatan Surat Keterangan Utang tidak didasarkan pada data yang benar atau tidak selaras dengan yang  diamanatkan  undang-undang.  Dimana  undang-undang  mengaharapkan  seharusnya  Surat Keterangan  Utang  dapat  menjelaskan  dengan  dasar  yang  jelas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan, apakah  seseorang  (calon  kepala  daerah)  memiliki  hutang  yang  merugikan  keuangan  negara, sebagaimana informasi yang akan dicantumkan dalam Surat Keterangan Utang tersebut.
SEMA  3/2016  ini  memberikan  kewenangan  Pengadilan  Negeri  Untuk  mengeluarkan  surat keterangan “hutang yang merugikan keuangan negara”. Dalam konteks pembuatan Surat Keterangan Utang, penting untuk memastikan bahwa proses ini didasarkan pada data yang valid dan sesuai dengan amanat  undang-undang.  Undang-undang  mengharapkan  bahwa  Surat  Keterangan  Utang  harus menjelaskan  dengan  dasar  yang  jelas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  apakah  seseorang,  terutama calon  kepala  daerah,  memiliki  hutang  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara.  Dengan  menerapkan prinsip-prinsip  kepastian hukum dalam proses ini, kita dapat memastikan integritas dan kepercayaan dalam sistem hukum.
Adapun  menurut  penulis  Hutang  yang  Merugikan  Keuangan  Negara  dapat  saja  dicatatkan  di dalam  register  induk  gugatan,  dapat  saja  terjadi  apabila  Jaksa  Pengacara  Negara  melakukan  gugatan keperdataan terhadap Hutang Terpidana yang timbul dari putusan pengadilan (Uang Pengganti). Namun hal ini juga tetap menyisakan permasalahan mengingat dalam buku register induk gugatan tidak terdapat kolom yang berisi informasi mengenai pemenuhan pembayaran hutang tersebut. Oleh karena itu dengan mengacu hal-hal tersebut di atas, tata cara penerbitan Surat Keterangan Utang yang diatur dalam SEMA 3/2016,  telah  tidak  sesuai  dengan  asas  kepastian  hukum,  dimana  buku  register  induk  gugatan  telah digunakan Tidak memenuhi fungsi yang telah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

## e. Bentuk Ideal Pembuatan Surat Keterangan Utang
Untuk  memenuhi  asas  kepastian  hukum  dalam  penerbitan  surat  keterangan  “hutang  yang merugikan keuangan negara” maka informasi tersebut haruslah dicatatat oleh salah satu instansi yang berwenang untuk mencatat seluruh hutang orang / badan hukum yang timbul dari suatu kerugian negara. Berdasarkan UU 1/2004 dijelaskan bahwa piutang negara atau daerah yang tercatat dapat timbul akibat dari  suatu  perjanjian  ataupun  akibat  lainnya  berbasis  aturan  yang  berlaku  atau  akibat  selain  itu  yang sah. Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, barang dan , surat berharga, Jumlah yang pasti  dan  terukur  sebagai  hasil  dari  tindakan  yang  melanggar  hukum,  baik  disengaja  maupun  karena kelalaian. Selain itu dalam UU 1/2004 mengatur mekanisme penyelesaian kerugian negara atau daerah yang  dituimbulkan  oleh  tindakan  melanggar  hukum  ataupun  kelalaian  seseorang.  Maka  bendahara negara  yang  dibawahkementrian  keuangan  memiliki  kewenangan  untuk  mencatat  utang  yang  timbul akibat kerugian negara atas perbuatan orang. Selain itu terdapat beberapa peraturan menteri keuangan Republik Indonesia yang mengatur teknis pencatatan piutang negara/daerah. Merujuk pada Peraturan Perungang-Undangan  tersebut  Indonesia  belum  mengatur  mengenai  pencatatan  utang  yang  timbul akibat dari perbuatan orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana atau melanggar hak keperdataan dari pemerintah daerah atau pusat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dibeberapa  negara  Utang  yang  timbul  akibat  kerugian  negara  biasanya  dicatat  oleh  instansi pemerintah  yang  bertanggung  jawab  terhadap  manajemen  keuangan  negara  di  negara  tersebut.  Di Indonesia,  Kementerian  Keuangan  memiliki  peran  sentral  dalam  mencatat  utang  yang  timbul  akibat kerugian  negara.  Kementerian  Keuangan  Indonesia,  melalui  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Pembiayaan  dan  Risiko  (“DJPPR”),  bertanggung  jawab  atas  pencatatan,  pengelolaan,  dan  pelaporan utang  negara.  Mereka  mengelola  berbagai  jenis  utang  negara,  termasuk  yang  mungkin  timbul  akibat kerugian  negara,  seperti  utang  luar  negeri  dan  utang  dalam  negeri.  Pencatatan  kewajiban  keuangan melibatkan  prosedur  yang  cermat  untuk  menjamin  keterbukaan  dan  pertanggungjawaban  dalam manajemen keuangan pemerintah. Pemerintah juga dapat memiliki badan atau departemen lain  yang terlibat  dalam  mencatat  utang  yang  timbul  akibat  kerugian  negara,  tergantung  pada  struktur
administratif  negara  tersebut.  Namun,  Kementerian  Keuangan  biasanya  menjadi  pihak  yang  paling berwenang dalam hal ini karena memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan  demikian  berdasarkan  SEMA  3/2016  apabila  Pengadilan  Negeri  berwenang  untuk mengeluarkan surat keterangan itidak  memiliki tanggungan utang secara individu maupun secara badan hukum yang menjadi tanggungjawab olehnya yang membuat rugi keuangan negara, maka Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut tidak didasarkan kepada register induk gugatan, akan  tetapi  pemohon  mengajukan  permohonan  surat  keterangan  tersebut  dilampirkan  dengan  surat bebas  utang  yang  menjadi  tanggungjawabnya  yang  menyebabkan  kerugian  negara  yang  dikeluarkan oleh DJPR ataupun salah satu bagian pelaksana di Kementeriani Keuangani Republik Indonesia yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab  kepada Menteri Keuangan. Sehingga Pengadilan Negeri yang  mengeluarkan  surat  keterangan  tersebut  memeriksa  pemohon  tidak  berdasarkan  register  induk perkara  gugatan  akan  tetapi  berdasarkan  surat  bebas  utang  yang  menjadi  tanggungjawabnya  yang menyebabkan kerugian negara agar adanya kepastian hukum.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan kondisi dan analisa pada pembahasan di atas, maka Para Penulisa dapat menarik dua poin utama sebagai kunci penutup dari tulisan ini:
a. Surat Keterangan Utang adalah surat yang menjelaskan apakah seorang calon peserta pemilihan umum  memiliki  hutang  yang  kemudian  dianggap  merugikan  negara.  Tata  cara  penerbitan  Surat Keterangan  Hutang  oleh  Pengadilan  Negeri  didasarkan  pada  SEMA  3/2016,  mulai  dari  surat permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, kemudian pengadilan akan  melakukan  penelusuran  data  pada  buku  register  gugatan  perdata,  kemudian  data  yang ditemukan  dituangkan  dalam  formulir  Surat  Keterangan  Hutang,  menjelaskan  apakah  pemohon memiliki atau tidak memiliki hutang. Adapun secara aksiologi Surat Keterangan Utang memiliki tujuan untuk menunjukkan apakah seorang calon peserta pemilu memiliki kredibilitas atau tidak sehingga layak menjadi peserta pemilu dan dipilih oleh masyarakat luas.  Selain itu memastikan pula calon pemilih ini tidak memiliki hutang  yang terindikasi merugikan negara atau tersangkut kasus korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
b. Penerbitan Surat Keterangan Utang oleh Pengadilan Negeri dirasa tidak memenuhi asas kepastian hukum  sebab  utamanya  adalah  Pengadilan  Negeri  sejak  awal  bukan  lembaga  yang  diciptakan untuk  mencatat  piutang  apalagi  mencatat  piutang  yang  merugikan  keuangan  negara.  Hal  ini disebabkan karena penggunaan buku register induk gugatan dalam pencarian data “Hutang yang Merugikan Keuangan Negara” tidak sesuai dengan asas kepastian hukum mengingat buku register induk gugatan tidak berisi informasi mengenai “Hutang yang Merugikan Keuangan Negara” dan informasi apakah hutang tersebut sudah dibayarkan. Akibat dari hal ini pada akhirnya tidak pernah tercapai  tujuan  mencari  seorang  calon  kepala  daerah  yang  benar-benar  bebas  dari  hutang  atau bahkan hutang yang merugikan negara sebab data tersebut memang tidak pernah ada di pengadilan. Pada  akhirnya  data  yang  ada  di  dalam  Surat  Keterangan  Hutang  menjadi  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.

## 4.2 Saran
Guna mewujudukan asas kepastian hukum, lembaga peradilan sebagai muara terakhir penegakan hukum  harus  senantiasa  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  memperhatikan  ketentuan  yang berlaku.  Hal  ini  agar  setiap  hal  yang  diterbitkan  atau  dikeluarkan  oleh  lembaga  peradilan  dapat dipertanggungjawabkan  isinya.  Terkait  dengan  penerbitan  Surat  Keterangan  Utang,  penulis berpendapat  dapat  dilakukan  perbaikan  pada  tata  cara  penerbitannya  yang  dilakukan  dengan  cara merubah pola pencarian data. Dimana pencarian data tersebut tidak hanya dilakukan berdasarkan buku register  gugatan  saja  namun  juga  dilakukan  berdasarkan  buku  register  yang  ada  pada  kepaniteraan pidana, mengingat Hutang yang Merugikan  Keuangan Negara ini sangat identik dengan sutau tindak pidana.
Surat Keterangan Utang sebagai salah satu syarat sebagai peserta pemilu menurut para penulisa memiliki  tujuan  yang  baik,  sehingga  jenis  surat  keterangan  ini  patut  untuk  tetap  dipertahankan eksistensinya. Namun, untuk memastikan asas kepastian hukum tetap terjaga di negeri ini Para Penulis menyarankan agar kewenangan penerbiatan Surat Keterangan Utang tidak diberikan kepada Pengadilan
Negeri, namun lembaga lain yang sudah ada dalam hal ini Bank Indonesia atau dengan pendekatan lain yakni  membuat  suatu  lembaga  khusus  yang  tugasnya  mencatat  hutang  piutang  perseorang  yang merugikan negara. Jika kita mengacu kepada Pasal 6 PBI 9/2007 menerangkan bahwa setiap bank di Indonesia  ketika  memberikan  pinjaman  kepada  debitur  maka  informasi  mengenai  pinjaman  tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia, termasuk informasi jika debituir tersebut tidak membayar hutangnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya debitur nakal yang tidak membayar hutang, sebab jika  terindikasi  demikian  maka  Bank  Indonesia  dapat  segera  mencegah  agar  debitur  tersebut  tidak diberikan hutang lagi oleh lembaga bank yang ada di Indonesia ( BI Checking ). Hal ini menunjukkan sesungguhnya data terkait hutang piutang sudah sangat jauh lebih baik dan tersistem di Bank Indonesia, sehingga ada kesalahan dalam pembuatan kebijakan Surat Keterangan Hutang yang diberikan kepada pengadilan  negeri.  Pendekatan  ini  bermaksud  memberikan  kepastian  hukum  kepada  seluruh  pencari keadilan di Indonesia, jangan sampai Surat Keterangan Utang yang diterbitkan dengan tata cara saat ini kemudian  merugikan  banyak  orang  baik  itu  calon  pserta  pemilu  sendiri  yang  merasa  tidak  memiliki hutang ataupun masyarakat luas karena tidak ada kepastian yang jelas mengenai benar atau tidaknya informasi di dalam Surat Keterangan Utang yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Addinpujoartanto  Ariefin  Nur,  D.  S.  (2020).  Pengaruh  Overconfidence,  Regret  Aversion,  Loss  Aversion,  dan Herding Bias Terhadap Keputusan Investasi Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Semarang. 13 (3). Bahrum. (2013). Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman . 8(2).
Benuf,  Kornelis.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. 7(1).
Dewi  ,  Ni  Made  Trisna.  (2022).  Kajian  Yuridis  Mengenai  Kekuatan  dan  Kepastian  Hukum  Sertipikat  Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure. Kertha Wicaksana . 16(1).
Erwin,  Muhammad.  (2015)    Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  terhadap  Hukum  dan  Hukum  Indonesia  (dalam dimensi ide dan aplikasi). PT Rajagrafindo Persada.
Ghafir, Abd. (2018). Koreksi Atas : Perspektif “Ontologi” Dalam Filsafat Ilmu (Telaah Atas Buku Filsafat Ilmu Tulisan Jujun S. Suriasumantri). Wahana Akademika. 5(2). Harahap, M. Yahya. (2012). Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Herlambang, Pratama Herry. (2019). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum. State Law Review . 2(1).
Irsyanti, Ida Ayu  Kade Irsyanti & N. S. (2022). Status Hukum dan Hak Waris Bagi  Anak  Angkat  yang Tidak Dimohonkan dengan Penetapan Pengadilan. Kertha Wicaksana . 16(1).
Iswara, I Gusti Ngurah Bagus Maha, S. N. & N. L. M. M.. (2019). Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. Jurnal Hukum Prasada . 6(1). Julyano, Mario & A.Y.S. (2023). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido. 1(1). Kurniawan, Tengku Agung. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016). Kertha Wicaksana , 16(1).
Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.
Renanita Theda, H.R. (2013). Faktor-faktor Psikologis Perilaku Berhutang pada Karyawan Berpenghasilan Tetap,
Jurnal Psikologi. 40 (1).
Rosnawati,  Ahmad  Syukri,  Badarussyamsi,  Ahmad  Fadhil  Rizki.  (2011).  Aksiologi  Ilmu  Pengetahuan  dan Manfaatnya bagi Manusia. Jurnal Filsafat Indonesia. 4(2).
Siahaan,  Desman  Reiner,  I.  M.  S.  &  S.  N.  (2017).  Kedudukan  Hak  Pemegang  Obligasi  Pada  Bank  Dalam Likuidasi. Jurnal Hukum Prasada . 4(2).
Subiyanto Edi Achmad. (2012). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, Jurnal Konstitusi. 9(4).
Sudikno. (1988). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty. Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ke-6, Liberty Wardi Muslich Ahmad. (2013). Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah. Wijayanta, Tata. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum . 14(2).
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150726172410-32-68220/calon-kepala-daerah-tak-boleh-punya- utang diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 20.40 WITA