## Asep Dadan Suganda

## PENYELESAIAN SENGKETA DALAM EKONOMI SYARI’AH

## Abstrak
Allah  SWT  memerintahkan  hamba-Nya  untuk  memutuskan  suatu  hukum  atau menghukumi  manusia  dengan  apa-apa  yang  diturunkan-Nya.  Seperti  halnya Rasulullah  SAW,  beliau  secara  langsung  mengadili  dan  menghukumi  perkara  yang muncul  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  hukum  dan  aturan  yang  diturunkan Allah SWT. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan harta benda. Ketika terjadi persengketaan  ekonomi  syari’ah,  maka  diperlukan  suatu  instrumen  penting  sebagai solusi  yang  adil  bagi  para  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Dengan  menggunakan model  shulh  (perdamaian),  tahkim  (arbitrase)  dan  wilayat  al-Qadha  (Kekuasaan Kehakiman) diharapkan dapat menjadi solusi dalam persengketaan ekonomi syari’ah ini.
Kata Kunci: Ekonomi syari’ah, shulh, tahkim, wilayat al-Qadha.

## Pendahuluan
Pada  dasarnya,  kegiatan  ekonomi  adalah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan masalah  harta  dan  benda.  Secara  naluriah  manusia  mempunyai  sifat  cinta  terhadap harta  benda.  Kecenderungan  naluri  terhadap  harta  benda  yang  berlebihan  dalam mencintai kedua hal tersebut kadang-kadang menjadikan manusia lupa diri, misalnya bagaimana  cara  mendapatkan  harta  benda  tersebut.  Apakah  didapatkan  dengan  cara yang  halal  ataupun  sebaliknya.  Perbuatan  yang  mengesampingkan  kehalalan  dalam memperoleh  harta  benda  ini  adalah  termasuk  kepada  pelanggaran  kaidah-kaidah syari’ah.
Oleh  karena  itu,  jika  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  bagaimana  cara memperoleh harta benda tersebut tidak dipandu dengan kaidah-kaidah syari’ah, maka potensi  terjadi  persengketaan  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan tersebut menjadi sangat besar (Suganda, 2010).
Agama  Islam  telah  mengatur  dengan  sangat  detail  berkenaan  dengan  harta  benda. Islam  pun  membenci  orang-orang  yang  menghalalkan  segala  cara  dalam memperolehnya  sehingga  menimbulkan  persengketaan.  Persengketaan  biasanya terjadi disebabkan oleh tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sehingga muncul ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada persengketaan.

## Penyelesaian Sengketa
Sistem penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sebenarnya dapat kita lihat dari kejadian  sehari-hari  di  masyarakat  Arab  pada  masa  Rasulullah  SAW.  Ajaran  ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani sampai hari ini. Paling tidak ada
tiga  model  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dijadikan  acuan,  yaitu;  pertama, penyelesaian  sengketa  dengan al-shulh (perdamaian).  Kedua,  penyelesaian  sengketa melalui tahkim (arbitrase) dan ketiga, penyelesaian sengketa melalui wilayat al-qadha (kekuasaan kehakiman).

## 1. Al-Shulh (Perdamaian)
Untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi,  langkah  pertama  yang  Islam anjurkan  adalah  melakukan al-Shulh atau  perdamaian  antara  pihak-pihak  yang bersengketa.  Allah  SWT  sangat  mencintai  dan  menyenangi  kedamaian,  maka  usaha untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  melakukan  perdamaian  merupakan  sebagian dari  ajaran  agama  Islam.  Sebagaimana  yang  diterangkan  dalam  Al-Qur’an  surat  Al- Hujurat ayat 10:

## َﻓ ٌةَﻮْﺧِإ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا ﺎَﱠﳕِإ ْﻢُﻜْﻳَﻮَﺧَأ َْﲔَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻَﺄ
َنﻮَُﲪْﺮُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘﱠـﺗاَو
“Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  itu  bersaudara,  karena  itu damaikanlah  antara  kedua  saudaramu    (yang  berselisih)  dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” 1
Al-Shulh berasal  dari  bahasa  Arab. Shulh secara  bahasa  berarti  memutuskan pertengkaran atau meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilah shulh berarti jenis akad  atau  perjanjian  untuk  mengakhiri  perselisihan  (pertengkaran)  antara  dua  pihak yang bersengketa secara damai. 2
Proses perdamaian bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin  melakukan  perdamaian.  Kesepakatan  antara  pihak  yang  bersengketa berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan ( under preasure ).
Al-Shulh memiliki rukun dan syarat sah yang menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi agar  proses  perdamaian  dapat  direalisasikan.  Rukun  dan  syarat  tersebut  dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek berikut ini:
a. Mushalih (para pihak yang melakukan perdamaian)
Para  pihak  yang  melakukan  perdamaian  hendaknya  cakap  bertindak  dan mempunyai  kekuasaan  untuk  melepaskan  haknya  atau  hal-hal  yang  dimaksudkan dalam perdamaian, karena setiap orang yang cakap bertindak belum tentu mempunyai kekuasaan atau wewenang.
Berikut adalah orang-orang  yang cakap bertindak menurut hukum, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki kekuasaan, yaitu:
1. Wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya.
3. Pengawas ( nazir ) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.
b. Mushalih bih (objek yang dipersengketaan)
Pada  dasarnya  persengketaan  dalam  kegiatan  ekonomi  objeknya  adalah berkenaan dengan harta benda. Sesuatu dikatakan harta apabila memiliki unsur-unsur seperti: 3
1. Sesuatu yang berwujud dan bersifat material.
2. Sesuatu  yang  secara  tradisi  (kebiasaan  masyarakat)  dipandang  mempunyai  nilai harta.
3. Sesuatu yang secara syar’i halal.
4. Sesuatu yang dapat disimpan dan dimiliki.
5. Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.
c. Mushalih ‘anhu (persoalan yang boleh didamaikan)
Maksudnya  adalah  persoalan  dalam  bidang  ekonomi  yang  berkaitan  dengan harta benda antara sesama manusia (hubungan horizontal) dan dapat didamaikan.
d. Shigah (ijab dan qabul)
Wujudnya perdamaian dalam persengketaan ditandai dengan  adanya  lafaz  ijab dan qabul antara para pihak yang bersengketa. Proses perdamaian ini tidak dilandasi oleh rasa terpaksa ataupun ada paksaan dari pihak mana pun. Artinya, perdamaian ini benar-benar  terjadi  tanpa  ada  unsur  rekayasa  dari  mana-mana  pihak  yang  terlibat dalam persengketaan.
Pada  praktiknya,  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  cara shulh bisa dilakukan melalui media perantara atau dengan  menunjuk wali  yang disepakati  oleh pihak-pihak  yang  sedang  bersengketa.  Selanjutnya  dilakukan  musyawarah  untuk membahas  permasalahan  dan  mencari  penyelesaiannya.  Dengan  demikian,  proses shulh lebih  menekankan  kepada  sistem  kekeluargaan,  melalui  jalan  musyawarah untuk mencari kebenaran dan mufakat bersama.
Akan  tetapi,  apabila  proses  penyelesaian  sengketa  dengan  cara shulh ini  tidak menemukan  titik  temu,  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  melakukan  pada  tahapan berikutnya, yaitu melalui jalur pengadilan. Upaya melalui jalur pengadilan tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa.

## 2. Tahkim (Arbitrase)
Cara  lain  yang  dapat  ditempuh  dalam  penyelesaian  sengketa  berkaitan  dengan harta  benda  menurut  ajaran  Islam  adalah tahkim. Model  ini  juga  sudah  lama dipraktekan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam kosa kata bahasa Arab, kata tahkim berasal  dari  kata hakkama,  yuhakkimu,takhiiman yang  berarti  menjadikan  seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. 4
Sedangkan  secara  terminologis, tahkim berarti  pengangkatan  seseorang  atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan  perkara  yang  mereka  perselisihkan  secara  damai. 5 Pengertian tahkim lainnya adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati  dan  setujui  (sebagai  penengah)  serta  rela  menerima  keputusannya  untuk
menyelesaikan  persengketaan  diantara  mereka.  Menurut  definisi  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  pemilihan  dan  pengangkatan  seorang  juru  damai  ( hakam ) dilakukan  secara  sukarela  atau  tanpa  ada  paksaan  oleh  kedua  belah  pihak  yang terlibat persengketaan. 6
Adapun  dasar  hukum  ber- tahkim adalah  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  al- Qur’an surat al-Nisa’ ayat 35:
ﺎَﻬِﻠْﻫَأ ْﻦِﻣ ﺎًﻤَﻜَﺣَو ِﻪِﻠْﻫَأ ْﻦِﻣ ﺎًﻤَﻜَﺣ اﻮُﺜَﻌْـﺑﺎَﻓ ﺎَﻤِﻬِﻨْﻴَـﺑ َقﺎَﻘِﺷ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِإَو ﺎَﻤُﻬَـﻨْـﻴَـﺑ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻖﱢﻓَﻮُـﻳ ﺎًﺣ َﻼْﺻِإ اَﺪﻳِﺮُﻳ ْنِإ ۗ◌ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ .اًﲑِﺒَﺧ ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ َنﺎَﻛ
“Dan  jika  kamu  khawatir  terjadi  persengketaan  antara  keduanya,  maka kirimlah  seorang  juru  damai  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  juru damai  dari  keluarga  perempuan.  Jika  keduanya  (juru  damai  itu) bermaksud  mengadakan  perdamaian,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada  suami-isteri  itu.  Sungguh,  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Teliti.” 7
Ayat tersebut mempertegas bahwa jika terjadi suatu persengketaan diantara dua pihak  atau  lebih,  hendaknya  ada  orang  yang  menjadi  penengah  untuk mendamaikannya.  Orang  yang  mendamaikan  sengketa  dikenal  dengan  sebutan hakam .  Seorang hakam hendaklah  memiliki  kemampuan  berdiplomasi  untuk mendamaikan dan yang terpenting adalah dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa.
3. Wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)
Dalam  hukum  Islam,  terdapat  tiga  model  kekuasaan  sebagai  penegak  hukum, yang  pertama, al-qadha yaitu  lembaga  peradilan  yang  memiliki  otoritas  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  perdata  ( madaniyat ),  pidana  ( jinayat )  dan  hukum keluarga  ( al-ahwal  asy-syakhshiyah ).  Kedua, al-hisbah yaitu  lembaga  resmi  negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ringan dan tidak harus  diselesaikan  di  lembaga  peradilan,  seperti  kecurangan  dalam  takaran, pemalsuan dan penimbunan. Ketiga, al-madzalim yaitu lembaga yang diperuntukkan untuk  membela  hak-hak  rakyat  yang  teraniaya  akibat  dari  penyalahan  kekuasaan negara  atau  kebijakan  negara  yang  tidak  memihaknya,  seperti  penyuapan  atau korupsi. 8
Kata al-Qadha merupakan  kata musytarak ,  yaitu  memiliki  banyak  makna. Walaupun  secara  bahasa  memiliki  banyak  makna,  secara  tradisi  lebih  difokuskan pada  makna  yang  berkaitan  dengan  praktik  dan  putusan  peradilan. Al-Qadha merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT
memerintahkan  untuk  memutuskan  hukum  atau  menghukumi  manusia  dengan  apa yang diturunkan oleh Allah. 9
Rasulullah SAW pun secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  hukum-hukum  Allah  SWT.  Selain  itu, Rasulullah  SAW  juga  memberikan  keputusan  dalam  beberapa  masalah  pernikahan, masalah harta, muamalah, dan ' uqubat umumnya; juga dalam masalah hisbah seperti ketika  beliau  mendapati  pedagang  di  pasar  yang  mencampur  gandum  basah  dengan gandum  kering;  dalam  masalah mazhalim mengenai  penetapan  harga;  dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya. 10
Ketika  kekuasaan  Negara  Islam  semakin  luas,  Rasulullah  SAW  mengangkat beberapa  sahabat  sebagai qadhi (hakim)  yang  beliau  tempatkan  di  beberapa  daerah, seperti Muadz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman dan masih  banyak qadhi lainnya  seperti:  Umar  bin  al  Khathab,  Ali  bin  Abi  Thalib,  Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal. 11

## Institusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Indonesia
Berkembangnya  institusi  keuangan  syari’ah  di  Indonesia,  baik  bank  maupun non bank telah sedikit banyak menimbulkan persengketaan diantara para pihak yang melakukan  kegiatan  perekonomian,  baik  bank  dengan  nasabahnya  ataupun  antar sesama lembaga keuangan syari’ah.
Untuk  mengatasi  persengketaan  tersebut  dan  memberikan  kenyamanan  dalam bertransaksi,  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  No.3  Tahun  2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang  merupakan  jawaban  dari  tuntutan  masyarakat  yang  menginginkan  kejelasan payung hukum dalam bidang ekonomi syari’ah. 12
Sengketa  dalam  bidang  ekonomi  syari’ah  ini  meliputi:  (a)  sengketa  bank syari’ah,  (b)  sengketa  lembaga  keuangan  mikro  syari’ah,  (c)  sengketa  asuransi syari’ah,  (d)  sengketa  reasuransi  syari’ah,  (e)  sengketa  reksadana  syari’ah,  (f) sengketa  obligasi  syari’ah,  (g)  sengketa  sekuritas  syari’ah,  (h)  sengketa  pembiayaan syari’ah,  (i)  sengketa  pegadaian  syari’ah,  (j)  sengketa  dana  pensiunan  lembaga keuangan syari’ah, (k) sengketa bisnis syari’ah. 13
Proses  penyelesaian  sengketa  di  atas  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  di  dalam pengadilan  dapat  ditempuh  melalui  Pengadilan  Agama,  sedangkan  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  dapat  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (BASYARNAS). 14

## 1. Melalui Pengadilan Agama
Seperti  yang telah dibahas sebelumnya, penyebab terjadi persengketaan  dalam ekonomi syari’ah tidak lain karena tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban para pihak  yang  terlibat  (pengingkaran)  sehingga  muncul  ketidakpuasan  yang  berujung pada persengketaan.
Apabila  terjadi  sengketa  ekonomi  syari’ah  yang  diakibatkan  oleh  pihak-pihak yang  terlibat  dan  berujung  di  pengadilan,  hal  ini  menjadi  tugas  para  hakim  di Pengadilan  Agama  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  No.  3 Tahun 2006. Setiap perkara yang datang kepada hakim, hakim dianggap mengetahui cara penyelesaian masalah tersebut.
Pada  proses  penyelesaiannya,  hakim  akan  berpedoman  kepada  isi  perjanjian ( content  of  transaction )  sebelum  melihat  kepada  peraturan  yang  lainnya.  Karena  di dalam isi perjanjian ini akan memuat berbagai klausul perjanjian, terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Apabila  terbukti  telah  terjadi  pelanggaran,  pengadilan  dapat  menjatuhkan hukuman  kepada  pihak  yang  telah  melakukan  pelanggaran,  baik  pelanggaran  hak ataupun  pelanggaran  kewajibannya  terhadap  pihak  lain  yang  tidak  terpenuhi.  Proses penyelesaian  sengketa  yang dilakukan hakim di  Pengadilan  Agama haruslah sesusai dengan  kaidah-kaidah  syari’ah.  Hukuman  tersebut  bisa  berupa  denda  ganti  rugi ( ta’wid ), baik dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk barang. 15

## 2. Melalui BASYARNAS
Badan Arbitrase Syari’ah Nasional atau biasa disingkat menjadi BASYARNAS,  pada  awal  didirikan  pada  21  Oktober  1993  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  bernama  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI),  kemudian  pada tahun 2003 diubah menjadi BASYARNAS sesuai dengan SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003. 16
Badan arbitrase syari’ah nasional mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. Menyelesaikan  secara  adil  dan  cepat  sengketa  muamalah  yang  timbul  dalam bidang  perdagangan,  keuangan,  industri,  jasa,  dan  lain-lain  yang  menurut  hukum dan  peraturan  perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa,  dan  para  pihak  sepakat  secara  tertulis  untuk  menyerahkan penyelesaiannya  kepada  BASYARNAS  sesuai  prosedur  yang  ditetapkan BASYARNAS.
b. Memberikan  pendapat  mengikat  atas  para  pihak  tanpa  adanya  suatu  sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.
Prosedur  penyelesaian  sengketa  oleh  BASYARNAS  terdapat  beberapa  tahapan, seperti:
a. Permohonan untuk mengadakan arbitrase kepada BASYARNAS. Dalam tahapan ini, BASYARNAS akan melakukan tugas untuk menyelesaikan sengketa  ekonomi  syari’ah  jika  ada  permohonan  diantara  para  pihak  yang  sedang berperkara.
b. BASYARNAS menetapkan para pihak yang berperkara.
Setelah  diketahui  adanya  para  pihak  yang  sedang  berperkara,  BASYARNAS pada  tahapan  ini  langsung  menentukan  siapa-siapa  saja  pihak  yang  terlibat  dalam perkara.
c. BASYARNAS menentukan tahapan selanjutnya.
Pada tahapan ini, BASYARNAS melakukan proses pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara, mencari dan menggali bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, pengambilan  putusan,  perbaikan  putusan,  pembatalan  putusan,  pendaftaran  putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), perdamaian, dan biaya arbitrase.
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  BASYARNAS  adalah  alternatif  yang murah  dan  cepat  para  pihak  yang  terlibat  dalam  persengketaan  masalah  ekonomi syari’ah di luar jalur pengadilan. Karena tidak memerlukan waktu  yang terlalu lama dan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar.

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  proses  penyelesaian sengketa khususnya yang berkaitan dengan harta benda dapat dilakukan dengan cara- cara Islami seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu melalui shulh (perdamaian), tahkim (arbitrase) dan wilayat al-Qadha (kekuasaan kehakiman). Namun seiring berjalannya waktu dan permasalahan ekonomi syari’ah semakin bertambah  kompleks,  cara-cara  di  atas  dirasa  masih  kurang  memberikan  solusi  dari persengketaan  yang  timbul.  Maka,  diperlukan  sebuah  lembaga  atau  institusi  yang berpayung  hukum  yang  bisa  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Institusi tersebut  adalah  Pengadilan  Agama  dan  Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional (BASYARNAS).

## Catatan Akhir:
1 Tubagus  Najib  al-Bantani, Al-Qur’an  Mushaf  Al-Bantani, Banten:  MUI  Provinsi  Banten,  2012, hal.516.
2 A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir, Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hal.843.
3 Ghufran A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal.12.
4 Satria Effendi  M.  Zein, Arbitrase Dalam Syariat Islam , dalam  Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, Jakarta: BAMUI, 1994, hal. 7.
5 Ibid. hal.31.
6 Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal.157.
7 Tubagus Najib al-Bantani, op.cit. hal.84.
8 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syari’ah, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal.227.
9 Ibid.
10 Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal.64.
11 Abd al-Hayyi al-Kattani, at-Taratib al-Idariyah , I/258, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, hal. 258. 12 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syari’ah, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.
13 Ibid.
14 Juhaya S. Praja, op.cit, hal.228. 15 Majelis Ulama Indonesia, loc.cit.
16 Ibid.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim.
Al-Bantani,  Tubagus  Najib, Al-Qur’an  Mushaf  Al-Bantani, Banten:  MUI  Provinsi Banten, 2012.
Suganda, A. D. (2010). Kajian Pelaksanaan Kad Kredit Syariah di Bank Danamon Syariah, Indonesia. Kuala Lumpur: University of Malaya.
Al-Kattani,  Abd  al-Hayyi, at-Taratib  al-Idariyah ,  I/258,  Beirut:  Dar  al-Kitab  al- Arabi.
Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
Majelis  Ulama  Indonesia, Himpunan  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah Tentang Ekonomi Syari’ah, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.
Mas’adi,  Ghufran  A, Fiqh  Muamalah  Kontekstual, Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Munawir,  A.W, Kamus  Al-Munawir, Pondok  Pesantren  Al-Munawir,  Yogyakarta, 1984.
Praja, Juhaya S, Ekonomi Syari’ah, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Supriyadi, Dedi, Sejarah Peradaban Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
Zein,  Satria  Effendi  M, Arbitrase  Dalam  Syariat  Islam ,  dalam  Arbitrase  Islam  di Indonesia,  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  Kerjasama  dengan  Bank Muamalat, Jakarta: BAMUI, 1994.
__________________________________ Asep  Dadan  Suganda ,  dosen  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.