Implementasi  Standar  Akuntansi  Keuangan Tax  Amnesty (Psak  70):  Cermin Kepatuhan Pajak

## Nurmala Ahmar
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas, Surabaya, Indonesia

## INFO ARTIKEL
JEL Classification : H21, G32, M41
Keywords : tax  amnesty ,  kepatuhan,
PSAK 70,
financial institution

## ABSTRACT
The  Financial  Services  Authority  (OJK)  stipulates  that  tax amnesty  ends  on  March  31,  2017.  The  institution  claims  the program is able to improve banking liquidity. This study aims to investigate the effectiveness of the implementation of the tax amnesty program which is regulated by the presentation of the report based on PSAK 70. The sample is 93 companies from 5 financial  institutions.  These  financial  institutions  are  banks, insurance,  financial  institutions,  securities,  and  other investment companies. The observation period was carried out during 2016. The results of the study found that more banking financial  institutions  did  not  participate  in  the  tax  amnesty program  than  those  who  participated.  The  same  thing  was found in financial institutions. Securities companies and other financial institutions were found to have greater participation, while  insurance  companies  were  found  to  have  balanced participation.  The  results  of  these  studies  can  be  the  basis  of policy  regarding  recurring  policies  related  to  tax  amnesty  in Indonesia  because  participation  from  the  banking  sector  in terms of implementation of PSAK 70 is still dominated by non- participation status.

## ABSTRAK
Otoritas  Jasa  Keuangan  menetapkan  bahwa  pengampunan pajak  yang  berakhir  pada  31  Maret  2017.  Institusi  tersebut mengklaim  program  tersebut  mampu  memperbaiki  likuiditas perbankan. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi efektifitas implementasi  program  pengampunan  pajak  yang  diatur penyajian laporannya perdasarkan PSAK 70. Sampel adalah 93 perusahaan  dari  5  lembaga  keuangan.  Lembaga  keuangan tersebut adalah bank, asuransi, lembaga pembiayaan, sekuritas, dan  perusahaan  invstasi  lainnya.  Masa  observasi  dilakukan selama  tahun  2016.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa lembaga  keuangan  perbankan  lebih  banyak  yang  tidak berpartisipasi  pada  program tax  amnesty dibandingkan  yang berpartisipasi.  Hal  yang  sama  ditemukan  pada  lembaga pembiayaan. Perusahaan sekuritas dan lembaga keuangan lain ditemukan  memiliki  partisipasi  lebih  besar,  sedangkan perusahaan  asuransi  ditemukan  memiliki  partisipasi  yang berimbang.  Hasil  penelitian  tersebut  dapat  menjadi  dasar kebijakan  tentang  kebijakan  berulang  terkait  tax  amnesty  di Indonesia karena partisipasi dari sector perbankan ditinjau dari implementasi  PSAK  70  masih  didominasi  status  tidak berpartisipasi  dan  dengan  kata  lain  kepatuhan  pajak  yang diukur daripartisipasi tax amnesty masih belum optimum

## 1. Pendahuluan
Program  amnesti  pajak  diberlakukan sejak  disahkan  hingga  31  Maret  2017. Pelkasanaan  program    terbagi  ke  dalam  tiga periode. Periode pertama dimulai saat tanggal diundangkan  sampai  dengan  30  September. Periode  kedua  dimulai  1  Oktober  2016 sampai  dengan  31  Desember  2016.  Periode ketiga berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017.  Perusahaan yang  melakukan tax  amnesty  atau  berpartisipasi  dalam  tax amnesty, khususnya perusahaan publik, akan melaporkan  pelaksanaan  dan  pelaporan  tax amnesty  pada  akhir  tahun  buku  Desember 2017. Tanggapan masyarakat untuk program pengampunan  pajak  pada  periode  pertama sangat  positif.  Partisipan  program  tersebut bukan hanya masyarakat yang sudah tercatat sebagai  Wajib  Pajak  (WP),  tetapi  juga  para WP  baru.  Pada  periode  pertama,  tercatat sejumlah  Rp3.500  triliun  harta  yang dilaporkan dari harta di dalam negeri dan luar negeri.  Target  pelaporan  harta  warga  negara Indonesia  dari  luar  negeri  untuk  dibawa  ke dalam  negeri  adalah  Rp1.000  triliun  dan pelaporan  aset  sebesar  Rp4.000  triliun. Sementara  itu,  dana  yang  ditebus  dalam program  tax  amnesty  hingga  30  September 2016  mencapai  sekitar  Rp92,99  triliun  dari target Rp165 triliun. Periode kedua mencatat realisasi  penerimaan  uang  tebusan  amnesti pajak  sebesar  Rp103,31  triliun  atau  baru 62,6%  dari  target  Rp165  triliun.  Dengan capaian  periode  pertama  sebesar  Rp92,99 triliun,  realisasi  penerimaan  uang  tebusan pada  periode  kedua  adalah  sebesar  Rp10,32 triliun  atau  sekitar  9,98%  dari  total  raupan uang  tebusan.  Dengan  kata  lain  capaian  ini masih  belum  dapat  dikatakan  sukses. Program  tax  amnesty  pada  periode  ketiga, realisasi uang tebusan berdasarkan penerimaan  surat  setoran  pajak  samapai dengan    2  Januari  2017  mencapai  Rp107 triliun  atau  sekitar  64,8%  dari  target  Rp165 triliun.
Program  pengampunan  pajak  alias  tax amnesty  sudah  berakhir.  Capaian  akhir selama  3  periode    mencapai  81,8%.  Jumlah Hasilnya  uang  tebusan  terkumpul  dari  tiga periode  penyelenggaraan  tax  amnesty  harta deklarasi  sekitar  Rp4.865  triliun  dan  uang tebusan  sebesar    Rp135  triliun  merupakan
hasil  tertinggi  di  dunia  diantara  negara- negara  yang  melakukan  program  tax amnesty.  Turki  dan  Chili  menduduki peringkat  kedua  dan  ketiga.  Apakah  kondisi ini  menecerminkan  kepatuhan  wajib  pajak yang tinggi di Indonesia? Kepatuhan menurut Direktorat Jenderal Pajak merupakan kepatuhan membayar dan kepatuhan melapor.  Menindaklanjuti  program  tax amnesty, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan  standar  akuntansi  penganpunan Pajak sebagai pedoman penilaian, pengukuran,  pencatatan,  pelaporan/penyajian dan  pengungkapan  atas  kegiatan  atau transaksi  tax  amnesty.  Perusahaan  yang berpartisipasi tentu akan melaporkan transaksi tersebut dalam
laporan keuangannya  sebagai  indikator  pelaksanaan tax  amnesty  pada  entitasnya.  Penelitian  ini menganalisis  kepatuhan  mengikuti  program tax  amnesty  dengan  indikator  implementasi PSAK  70.  Penelitian  juga  menganalisis perbedaan kinerja perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan tax amnesty.

## 2. Telaah  Teori  dan  Pengembangan Hipotesis
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara di  dunia  yang  pernah  melaksanakan pengampunan  pajak.  Sejak  tahun  1964 sampai dengan tahun 2008, tercatat Indonesia telah  melakukan  tiga  kali  pengampunan pajak,  yaitu  pada  tahun  1964,  tahun  1984, dan  tahun  2008.  Sejarah  tax  amnesty  di Indonesia  dimulai  pada  tahun  1964  atau  20 tahun  setelah  Kemerdekaan  Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan  pajak  (tax  amnesty)  ini bertujuan  untuk  mengembalikan  dana revolusi,  melalui  perangkat  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  (Keppres). Sejarah tax amnesty tahun 1964 ini berakhir pada 17 Agustus 1965.
Amnesti  pajak  bisa  menjadi  alat kebijakan  pajak.  Amnesti  juga  dapat digunakan secara sistematis sebagai mekanisme diskriminatif untuk meningkatkan efisiensi atau bahkan pemerataan  sistem  pajak  (Marchese,  2014). Hal  ini  dapat  dilakukan  jika    pemerintah
memiliki  komitmen  dan  dapat  dipercaya untuk  menegakkan  hukum  pajak.  Jika kredibilitas  pemerintah  kurang,  amnesti mungkin dapat mengurangi pendapatan pajak di  masa  depan.  Kondisi  ini  dapat  terjadi karena,  secara  psikologis,    amnesty  pajak merupakan  kesepakatan  antara  pemerintah dengan  wajib  pajak  untuk  melakukan pelanggaran secara legal. Kebijakan ini dapat muncul kembali untuk kepentingan- kepentingan tertentu, misalnya untuk kepentingan  politik.  Pada  akhirnya  tax amnesty  hanya  merupakan  alat  kebijakan (Bose  dan  Jetter,  2012).  Namun,  melalui kebijakan  tax  amnesty,  pemerintah  dapat melakukan  deteksi  terhadap  wajib  pajak nakal, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dari sector pajak. Amnesty pajak dapat memicu kepatuhan wajib pajak (Alfiyah dan Latifah, 2016; Yasa dan  Mandala,  2016).  Temuan  berbeda  oleh Suyanto  dan  Putri  (2017)  membuktikan bahwa  persepsi  wajib  pajak  tentang kebijakan  tax  amnesty  tidak  memiliki pengaruh  yang  positif  terhadap  kepatuhan perpajakan,  dan  motivasi  wajib  pajak memiliki  pengaruh  positif    terhadap kepatuhan perpajakan.
Yasa  dan  Mandala  (2016)  mengatakan bahwa  penerapan  tax  amnesty  berimplikasi terhadap beberapa hal diantaranya, peningkatan jumlah wajib pajak,
peningkatan  penerimaan  pendapatan  negara, dan    membantu  mempercepat  pembangunan infrastruktur untuk mempermudah masyarakat  melakukan  aktivitas  ekonomi, sehingga  berharap  kesejahteraan  meningkat. Ragimun (2013) mengatakan bahwa penerapan  tax  amnesty  di  Indonesia  masih merupakan wacana yang pro dan kontra pada tahun  2012.  Pada  dasarnya  penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus  meningkatkan  penerimaan  negara dari  dana- dana  yang  di  “parkir”  di  luar negeri.
Kepatuhan  dan  penghindaran  pajak adalah  keputusan  yang  kompleks  yang dimotivasi  oleh  berbagai  faktor.  Adanya
ancaman  hukuman,  pemeriksaan  bagi  yang tidak mengikuti program kebijakan pajak (tax amnesty)  menyebabkan  tingkat  kepatuhan meningkat. Cummings, et al (2009) dan Nar (2015)  menghubungkannya  dengan prospect theory dan rank-dependent  expected  utility . Teori  tersebut  menyatakan  bahwa  orang membuat  keputusan  berdasarkan  nilai kerugian  dan  keuntungan  potensial  daripada hasil akhir, dan orang mengevaluasi kerugian dan  keuntungan  ini  dengan  menggunakan cara  penemuan  (heuristic)  tertentu.  Wajib pajak  akan  menghitung  untuk  dan  rugi  bagi mereka  jika  mengikuti  tax  amnesty.  Mereka akan  berperilaku  seolah-olah  mereka  akan menghitung nilai (utilitas), berdasarkan hasil potensial  dan  probabilitas  masing-masing, dan  kemudian  memilih  alternatif  yang memiliki utilitas lebih tinggi.
Di  lain  pihak  ketidakikutsertaan  dalam program  tax  amnesty  juga  akan  menjadi pemicu  sanksi  norma  social.  Cyan,  et  al (2016),  Sari  dan  Fidiana  (2017)  bahkan membuktikan  bahwa    tingkat  pendidikan mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Tingkat  pemahaman  terkait  erat  dengan tingkat pengetahuan. Akuntan sebagai warga Negara  yang  berpendidikan  seharusnya mendukung  kebijakan  pemerintah  tersebut. Setyaningsih dan Oktifitasari (2012) mencoba  melakukan  eksplorasi  pendapat wajib  pajak,  temuannya  adalah  pajak  masih merupakan sebentuk gangguan dan menimbulkan  ketakutan  di  masyarakat. Wajib pajak melakukan program pengampunan  pajak  bekerjasama  dengan pihak luar (konsultan pajak). Akuntan public memiliki  peran  penting  dalam  memberikan konsultasi.
Hasil  positif  yang  diharapkan  dapat diberikan  jika  hanya  amnesti  pajak  yang dirancang  dengan  baik,  praktik  tersebut  di atas  tidak  diterapkan  secara  berkala,  dan kerugian  dan  pendapatan  yang  akan  terjadi dalam  jangka  pendek  dan  panjang  disajikan dengan cukup jelas. Lebih jauh lagi, penting untuk menerapkan diskriminasi positif untuk memberi  penghargaan  kepada  pembayar pajak  yang  jujur  pada  saat  ini.  Membuat
potongan  pajak  untuk  pembayar  pajak,  yang membayar pajak mereka secara teratur, dapat dianggap sebagai "keadilan yang berasal dari ketidakadilan"  secara  parsial  meskipun  ada sesuatu  yang    menarik  pada  temuan  Tofan (2017),  dimana  wajib  pajak  yang  disiplin menganggap dirinmya tidak beruntung.
Pada  sudut  pandang  yang  berbeda,  Bose dan Jetter (2012) berpendapat bahwa kondisi ekonomi  yang  baik  mungkin  juga  memberi motivasi  untuk  memberikan  amnesti.  Jika ekonomi  berkembang  dengan  cepat  berkat kebijakan  liberalisasi  dan  pembukaan perdagangan  internasional,  mungkin  saja perusahaan  dapat  memperoleh  keuntungan lebih banyak di lingkungan baru jika mereka legal dan memiliki catatan pajak yang bersih, karena  ini  membuka  jalan  untuk  mengakses pasar  kredit  atau  untuk  pencatatan  di  bursa efek  dan  sebagainya.  Bagi  perusahaan  yang telah  beroperasi  selama  beberapa  waktu dalam  ekonomi  tersembunyi,  namun  beralih ke  legalitas  bisa  menyiratkan  biaya  yang besar  dalam  hal  sanksi  atas  penghindaran masa  lalu,  dan  amnesti  dapat  mengurangi roda  perubahan.  Hasil  amnesti  dalam  kasus ini  harus  dievaluasi  tidak  hanya  dengan mengacu  pada  dampak  pada  pendapatan pajak, namun juga dampaknya terhadap PDB yang  harus  terjadi  berkat  peningkatan produktivitas  di  perusahaan  yang  dapat beralih ke legalitas.
Indonesia  telah  menerapkan  amnesti pajak  pada  tahun  1964,  1984  dan  2016. Amnesti  pajak  pada  tahun  1964  dan  1984 dianggap tidak berhasil karena kondisi politik pada  saat  itu  dan  ketidaktahuan  pemerintah terhadap program tersebut. Ini sangat berbeda dengan Afrika Selatan, India, dan Italia yang berhasil  menerapkan  program  amnesti  pajak (Huda  dan  Hernoko,  2017).    Amnesti  pajak tahun  2016  harus  berhasil,  dan  untuk melakukannya,  pemerintah  tidak  hanya menghapuskan hak koleksi terhadap pembayar  pajak  tetapi  juga  meningkatkan kesadaran  para  pembayar  pajak  untuk meningkatkan pendapatan anggaran nasional, meningkatkan data pembayar pajak, meningkatkan stok devisa melalui mata uang
asing  masuk,  investasi  terbuka,  menciptakan panggilan  baru  dan  mendorong  reformasi birokrasi  pajak.  Pemerintah  juga  harus melakukan tindakan nyata untuk
meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan melakukan  sensus  pajak  nasional  dan memperbaiki pelaksanaan program Indonesian National Single Windows
(INSW).
Pengampunan  pajak  secara  berulang merupakan  kajian  yang  menarik.  Shevlin,  et al  (2017)  menunjukkan  bahwa  program pengampunan  pajak  yang  berulang  kali memiliki  implikasi  yang  semakin  negatif terhadap koleksi pajak perusahaan. Wang dan Hsieh (2015) memberikan pertimbangan lain, dimana  orang-orang  yang  berpartisipasi dalam program amnesti pajak mungkin tidak secara  jujur  melaporkan  keseluruhan  jumlah pajak  yang  terhindar,  hal  itu  menyebabkan penghindaran  pajak  sekunder.  Tax  amnesty dapat  dimaknain  sebagai  ketidakpastian hukuman  penghindaran  pajak.    Partisipasi dalam  program  amnesti  pajak  memberikan tingkat  utilitas  yang  lebih  tinggi  untuk seorang  penghindar  pajak.  Hasil  ini mencerminkan  pengamatan  bahwa  banyak penjahat  pajak  bersedia  membayar  pajak walaupun  tingkat  penalti  yang  diharapkan dan  kemungkinan  tertangkap  menghindari pajak sangat rendah. Juga, karena penghindaran pajak sekunder disertai amnesti pajak,  Dengan  demikian,  ini  menunjukkan bahwa selama periode penilaian awal rencana amnesti  pajak,  penerimaan  pajak  meningkat secara  drastis,  dan  kemudian  ketika  masa penilaian  berakhir,  pendapatan  pajak  secara stabil  menurun  dan  pada  akhirnya  menyatu dengan besaran tetap.
Berdasarkan  data  dengan  kurun  waktu panjang  (1981-2011)  Bayer,  et  al  (2015) menemukan  kecenderungan  perilaku  wajib pajak  yang  mengharapkan  akan  terjadi kembali  tax  amnesty.  Riset  ini  juga membuktikan  bahwa  motivasi  kebijakan  tax amnesty  oleh  pemerintah  didominasi  oleh kepentingan  target  pemenuhan  pendapatan negara  dalam  jangka  pendek.  Wajib  pajak seolah meyakini bahwa kebutuhan
pemenuhan anggaran pendapatan pemerintah dari  pajak  di  masa  depan  berdampak  pada kebijakan  tax  amnesty  ulang  di  masa mendatang.
Program  amnesti  pajak  di  Bangladesh telah menciptakan efek yang merugikan pada ekonomi  Negara  (Waris  dan  Latif,  2014) Pembayar  pajak  yang  mengikuti  program amnesti  pajak  dilindungi  oleh  pemerintah meskipun mereka hanya melaporkan 1% dari uang hitam mereka karena mereka mendapat lisensi  untuk  memutihkan  sejumlah  uang hitam.  Ada  beberapa  celah  dalam  cakupan pelanggaran,  cakupan  pelanggaran  predikat dan jenis properti yang tercakup dalam tindak pidana  pencucian  uang.  Ada  juga  tidak adanya  sanksi  keuangan  yang  tersedia  untuk memberi  sanksi  hukum  kepada  orang-orang yang  berwenang  secara  efektif.  Pelanggaran pencucian uang saat ini berasal dari peraturan yang  dikeluarkan  pada  tahun  2008  oleh pemerintah sementara (2006-2008). Tindakan saat  ini  berisi  definisi  terperinci  tentang pencucian  uang  dan  properti  dan  daftar pelanggaran  predikat  dan  sanksi  atas pelanggaran  tersebut.  Namun,  ada  beberapa celah  dalam  elemen  fisik  dari  pelanggaran tersebut, dan rentang pelanggaran predikatnya  tetap  terlalu  sempit.    Amnesti pajak  di  Italia  secara  informal  dikenal sebagai  'perisai  pajak'  (scudo  fiscale) berdasarkan  perlindungan  yang  diberikan kepada pembayar pajak yang secara sukarela mengungkapkan  atau  memulangkan  aset asing  yang  tidak  diumumkan,  telah menghasilkan  evolusi  yang  menarik  dalam penilaian  kepercayaan  untuk  tujuan  pajak Italia (Panico, 2010). Bagaimana pasar bereaksi atas kebijakan amnesty  pajak?  Dampak  peristiwa  amnesty pajak  dibuktikan  dengan  menguji  reaksi pasar di Indonesia dilakukan oleh Asmorojati,  dkk  (2017)  dan    Wibowo  dan Darmanto  (2017).  Abnormal  return  dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum  dan  sesudah  peristiwa  berlakunya Undang-Undang Tax amnesty paa perusahaan  LQ-45  selama  periode  periode Februari 2016-Juli 2016 mengalami
penurunan.  dan  rata-rata  volume  aktivitas perdagangan  (TVA)  yang  mengindikasikan bahwa  Investor  pasar  modal  Indonesia  tidak bereaksi  positif  terhadap  kejadian  amnesti pajak  (Asmorojati,  dkk,  2017).  Hal  berbeda ditemukan  oleh  Wibowo  dan  Darmanto (2017,  dimana  terjadi  peningkatan  rata-rata abnormal  kembali  antara  tanggal  acara  dan pasca  acara  pelaksanaan  amnesti  pajak  dan pra  event  dan  pasca  acara  pelaksanaan amnesti  pajak,  namun  di  sisi  lain  ada penurunan aktivitas rata-rata volume perdagangan (TVA), hal tersebut menunjukkan  bahwa  kenaikan  abnormal return  hanya  pseudo,  karena  tidak  disertai dengan kenaikan volume aktivitas perdagangan,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa tidak ada reaksi investor pasar modal Indonesia terhadap terjadinya amnesti pajak.
Ahmar  (2018)  membuktikan  bahwa akuntan public memiliki peran penting dalam keberhasilan tax amnesty di Indonesia. Riset dilakukan  pada  kurun  waktu  pemberlakuan tax amnesty sampai dengan masa taxamnesty selesai  tahun  2016.  Pada  industry  jasa keuangan  dan  perbankan,  kantor  akuntan publik    (KAP)  besar  dan  terafiliasi  dengan big  4  tidak  banyak  merekomendasi  tax amnesty  kepada  klien  yang  diauditnya  pada sector  jasa  keuangan  dan  perbankan.  Hal tersebut    terlihat  dari  jumlah  emiten  dari sector  yang  diaudit    KAP  Big  4  Indonesia tidak  mengungkapkan  implementasi  PSAK 70  sebagai  bagian  pengungkapan  dalam laporan  keuangannya.  Sebaliknya  banyak emiten  pada  sector  jasa  keuangan  yang diaudit  oleh  KAP  Non-Big  4  banyak mengungkap PSAK 70 dan implementasinya. Pertanyaan  besar  muncul,  bagaimana  peta implementasi  PSAK  70  sebagai  refleksi kepatuhan pajak terkait tax amnesty. Temuan riset tersebut sangat penting untuk pertimbangan pengulangan kebijakan ekonomi yang sejenis pada masa mendatang. Berdasarkan  dukungan  empiris  diatas penelitian  ini  menduga  ada  perbedaan partsipasi  tax  amnesty  pada  sektor  industri lembaga  keuangan.  Ada  perbedaan  kinerja perusahaan  sampel  yang  berpartisiapsi  dan tidak  berpartispasi  pada  program  tax amnesty.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat
memberikan  kontribusi  untuk  pengambilan kebijakan ulang, jika dimungkinkan, program tax amnesty di Indonesia.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  dengan  tujuan  menganalisis kepatuhan  wajiab  pajak  dalam  berpartisipasi pada  program  tax  amnesty.  Kepatuhan berpartisipasi  diukur  dengan  penungkapan PSAK  70  pada  laporan  keuangan    sampel. Jika  perusahaa  n  mengimplementasi  PSAK 70 tentang pengampunan pajak maka sampel melakukan  tax  amnesty.  Sampel  adalah institusi  keuangan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia.  Pengamatan  dilakukan  pada laporan keuangan perusahaan setelah program  tax amnesty berakhir yang  mebawa konsekuensi  melaporkan  bilama  mereka berpartisipasi  atau  mengimplementasi  PSAK 70.  Meskipun  PSAK  70  bukan  merupakan indikator utama kepatuhan, namun partsipasi dalam  program  tax  amnesty  yang  tercermin dari  implementasi  PSAK  70  diharapkan dapat  menjadi  indikator  apakah  program  tax amnesty cukup berhasil atau tidak. Pengujian dilakukan  dengan  crostabulation.  kelompok perusahaan  yang  mengungkap  dan  tidak mengungkap
PSAK 70.
Analisis dikembangakan  dengan  menguji  pengaruh tax  amnesty  terhadap  kinerja.  Pengujian dilakukan  uji  beda  2  sampel  tidak berpasangan antara perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan tax amnesty. Pengujian  juga  dilakukan  antar  sektor  pada institusi keuangan khususnya yang melakukan tax amnesty.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Lembaga  keuangan  merupakan  badan usaha yang asetnya berbentuk aset keuangan.lembaga  ini  sangat  diperlukan  dan berperan  sebagai  mediator  antara  pemilik dana  dan  pihak  yang  membutuhkan  dana. Kementerian  keuangan  melalui  Dirjen  Pajak mengatur  juga  pembayaran  pajak  atas  aset keuangan.  Aset  keuangan  dan  investasi dilaporkan  pada  bagian  Penghasilan,  Harta
dan Kewajiban apabila ada. Pengenaan pajak atas  aset  keuangan  didasarkan  pada  aturan yang berlaku. Namun, pengetahuan masyarakat  dan  pelaku  bisnis  terkait  aset keuangan  dan  pajak  yang  menyertainya belum  sepenuhnya  dipahami  dengan  baik. Disamping  bertujuan  untuk  menarik  dana para  wajib  pajak  yang  diduga  tersimpan  di negara-negara  yang  bebas  pajak,  salah  satu tujuan  lain  pengampunan  pajak  adalah memberi  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  meningkatkan  literasi  pajak.  Adanya pengampunan pajak diharapkan pelaku bisnis dan  masyarakat  menjadi  lebih  patuh  karena pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pajak semakin  baik.
Penelitian ini menguji pengaruh peristiwa  pengampunan  pajak  terhadap kinerja  perusahaan  pada  lembaga  keuangan baik  perbankan  maupun  non  perbankan. Pengujian dilakukan dengan menguji perbedaan kinerja keuangan lembaga keuangan  yang  berpartisipasi  dan  tidak berpartisipasi  dalam  program  tax  amnesty. Riset  juga  perbedaan  kinerja  keuangan perusahaan  yang  melakukan  dan  tidak melakukan  tax  amnesty.  Riset  dilakukan selama  periode  pemberlakuan  tax  amnesty danIdentifikasi  berperan  dan  tidak  berperan dalam program tax amnesty.
Jumlah sampel yang menyajikan pengungkapan  terkait  pengampunan  pajak tidak  lebih  dominan  karena  proporsi  sampel yang  tidak  mengungkapkan  lebih  banyak. Pada  jasa perbankan dan lembaga keuangan terbukti  lebih  banyak  yang  tidak  melakukan tax  amnesty.  Pada  kelompok  jasa  sekuritas, asuransi,  dan  jasa  investasi  perusahaan sekurutas,  asuransi,  dan  jasa  investasi    yang menyajikan  pengungkapan  pengampunan. Analisis  dilakukan  lebih  lanjut  dengan dengan  melakukan  uji  beda  return  dan  rasio keuangan.  Dari  tiga  rasio  keuangan    yang diuji  tingkat  risiko  ( debt  equity  ratio) berbeda  pada  sampel  yang  melakukan tax amnesty dan tidak melakukan tax amnesty .
Tabel 1: Implementasi PSAK 70 Tax amnesty pada Lembaga Keuangan
Sektor Non-PSAK 70 Disclosure PSAK 70 Disclosure Total Jumlah % Jumlah % Jumlah % Perbankan 26 28 18 19,4 44 47,4 Lembaga Keuangan 8 8,6 7 7,5 15 16,1 Sekuritas 5 5,4 6 6,5 11 11,8 Asuransi 7 7,5 7 7,5 14 15,1 Jasa Investasi 4 4,3 5 5,4 9 9,7 Jumlah 50 53,8 43 46,3 93 100 Implementasi PSAK 70 bukan merupakan  indikator  dalam  mengukur kepatuhan  wajib  pajak.  Direktorat  Jenderal Pajak  mendefiniskkan  kepatuhan  dalam  2 hal,  pertama  kepatuhan  membayar  dan kedua,  kepatuhan  melapor.  Implementasi PSAK  70  merupakan  bagian  penting  dalam hal  kepatuhan  melaporkan.  Bilamana  emiten melakukan  dan  atau  berpartisipasi  dalam program  tax  amnesty  maka  ada  kewajiban untuk  mencatat  atau  melaporakan.  Standar akuntansi keuangan berisi mengatur tata cara penilaian  dan  pengukuran,  pencatatan, penyajian/pelaporan  dan  pengungkapan. Berdasarkan  hasil  observasi  tersebut  tampak bahwa institusi keuangan yang belumberpartsipasi  dalam  program  tax amnesty  lebih  banyak  dibandingkan  yang berpartisipasi,  sementara  semua  perusahaan memeiliki  kesempatan  untuk  melakukan
pengampunan  pajak.  Ada  2  kemungkinan mengapa  hal  ini  terjadi,  perusahaan  yang belum  berpartisipasi  masih  belum  siap  dan menghindari  pengampunan  pajak  dengan pertimbangan-pertimbangan  tertentu.  Kedua, perusahaan  yang  tidak  mengungkapkan kegiatan pengampunan pajak adalah perusahaan-perusahaan  yang  memang  telah patuh.  Patuk  membayar  dan  patuh  melapor, karena institusi keungan adalah institusi yang diregulasi dengan sangat ketat.
Mengkaji  lebih  mendalam  penelitian  ini melakukan  pengujian  pengaruh  mlementasi tersebut  terhadap  kinerja  keuangan  dengan acara  melakukan  uji  beda  kinerja  keuangan pada  kelompok  perusahaan  yang  melakukan tax  amnesty  dan  perusahaan  yang  tidak melakukan  tax  amnesty.berikut  adalah rangkuman  hasilnya.  Perbedaan    secara hanya terjadi pada tingkat risiko.
Tabel 2: Hasil Uji Beda Kinerja Keuangan Berdasarkan Implementasi PSAK 70 Tax amnesty
Keterangan RET CR EPS DER ROA Mann-Whitney U 1069,500  1050,000 956,000 786,500  1020,000 Wilcoxon W 2015,500  2325,000  1902,000  1732,500  2295,000 Z -0,042 -1,078 -0,917 -2,223 -0,424 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,966 0,281 0,359 0,026 0,672
a. Grouping Variable: status
Secara  umum,  nilai  return  perusahaan jasa  investasi  memiliki  peringkat  tertinggi diikuti  perusahaan  sekuritas,  dan  lembaga keuangan.  Perusahaan  asuransi  memiliki peringkat terendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa  perusahaan  yang  beperan  dalam program  tax  amnesty  kurang  diminati investor.    Bursa  Efek  Indonesia  mencatat bahwa  kinerja  saham  sub  sektor  asuransi kurang  atraktif,  tidak  likuid  dan  jarang ditransaksikan  oleh  investor.  Seharusnya potensi  pertumbuhan  industri  asuransi  di Indonesia  masih  terbuka  luas  karena  belum banyak  masyarakat  yang  memproteksi dirinya dengan asuransi.
Hal menarik tampak pada return on asset. Rasio ini merupakan indikator untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.  Meskipun  perusahaan  asuransi tidak  banyak  diminati  investor  dan  jarang ditransaksikan,  namun  kemampuan  mereka menghasilkan  laba  menduduki  peringkat tertinggi.    rasio  tingkat  pengembalian  aset banyak  digunakan  oleh  investor,  direksi, kreditur,  calon  investor,  analis,  dan  pihak lainnya  ketika  menilai  kinerja  perusahaan. efisiensi penggunaan asetperusahaan tercermin dari nilai roa karena angka tersebut dapat  menggambarkan  seberapa  efektif
kemampuan  perusahaan  mengubah  dana yang diinvestasikan menjadi laba bersih . Konsisten  dengan  hasil  RoA    laba  per saham  tertinggi  juga  dimiliki  oleh  subsektor asuransi.  Dan  terendah  pada  perusahaan sekuritas.  Bursa  mencatat  dalam  periode perdagangan  saham  perusahaan  sekuritas dilelang  untuk  menarik  minat  investor.  Hal lain dimungkinkan karena perusahaan belum banyak mendapatkan literasi tentang perusahaan sekuritas. Emiten ini bergerak di bidang  transaksi  jual  beli  efek  atau  surat berharga yangdapat diperjualbelikan.
Temuan menarik adalah kinerja keuangan  perusahaan  yang  melakukan  tax amnesty  dalam  hal  risiko  perusahaan. Perusahaan  perbankan  memilki  risiko tertinggi,  dengan  RoA  terendah,  return  juga masuk  peringkat  yang  rendah.  Perusahaan sekuritas  memiliki  peringkat  risiko  terendah dibandingkan  sub  sektor  lembaga  keuangan yang lain. Return perusahaan sekuritas relatif tinggi  dibandingkan  lembaga  keuangan  lain, namun minat investor rendah, terbukti return berada  pada  peringkat  terendah.  Pada  masa pengampunan  pajak  kondisi  ini  dapat dmanfaatkan oleh investor untuk  mengambil keputusan investasi.
Tabel 3: Rank rasio berdasarkan Subsektor Industri Lembaga Keuangan
Sub Sektor N RET CR EPS DER ROA Perbankan 44 44,24 46,5 48,53 66,73 37,38 Lembaga Pembiayaan 15 47,13 46,5 47,67 40,43 52,73 Sekuritas/Perusahaan Efek 11 53,32 46,5 34,91 17,14 53,45 Asuransi 14 40,86 46,5 57,50 32,36 64,18 Lainnya 9 62,11 51,67 36,83 20,78 49,89
Tabel 4: Hasil Uji Beda Berdasarkan Subsektor
Keterangan RET CR EPS DER ROA Chi-Square 4,610 9,333 5,754 50,477 12,676 Asymp. Sig. 0,330 0,053 0,218 0,000 0,013
Menganalisis lebih lanjut terkait peringkat kinerja perusahaan yang
melakukan  tax  amnesty,  analisis  dilakukan dengan menguji kinerja berdasarkan subsektor  karena  terdapat  temuan  menarik sebelumnya.  Subsektor  dengan  kemampuan menghasilkan  laba  yang  tinggi  justru  tidak diminati  investor.  Subsektor  dengan  risiko tinggi  (perbankan)  lebih  diminati  di  pasar saham  dibanding  emiten  subsektor  yang memiliki  risiko  rendah.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  secara  konsisten  risiko perusahaan  (DER),  tingkat  pengembalian aset  (RoA),  dan  rasio  lancar  memiliki perbedaan  antar  subsektor  yang  diteliti.  Hal menarik  lainnya  adalah  perbedaan  rasio lancar  lebih  disebabkan  perbedaan  dari  4 anggota  subsektor  (perbankan,  lembaga keuangan,    sekuritas,  dan  asuransi)  dengan subsektor lainnya. Sub sektor lainnya adalah subsektor  lembaga  keuangan  namun  tidak bergerak  di  bdang  asuransi,  seuritas  (efek), bank,  dan  lembaga  pembiayaan.  Salah  satu contohnya  adalah  MNC  Kapital  Indonesia, perusahaan  yang  bergerak  di  bidang manajemen aset.
Berdasarkan temuan hasil pengujian dari 93  data  yang  diuji,  tampak    bahwa  53,8% perusahaan yang masuk pada sektor lembaga keuangan belum berpartisipasi dalam program  tax  amnesty.  Hal  ini  merupakan peluang  bagi  Dirjen  pajak  untuk  membuat kebijakan untuk melakukan kembali program tax  amnesty  pada  program  kerja  di kementerian  Keuangan.  Mungkinkah  dapat dilakukan  kembali  tax amnesty? Temuan ini dapat  menjadi  salah  satu  dasar  untuk menyusun  kebijakan  tersebut.  Adapun tingkat  pengembalian  saham    dan  laba  per saham  tidak  secara  signifikan  menunjukkan perbedaan.  Temuan  penting  lainnya  adalah perusahaan  kelompok  subsektor  asuransi yang  memiliki  return  terendah  justru memiliki  tingkat  laba tertinggi.  Dengan  kata lain  subsektor  ini  kurang  diminati.  Ahmar (201).
Penerapan  pengampunan  pajak  (tax amnesty)  di  Indonesia  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 akan berjalan
melalui  beberapa  periode  hingga,  namun dalam  pelaksanaannya  diperkirakan  belum dapat  berjalan  secara  maksimal  karena adanya  hambatan  dari  berbagai  sisi  yang dialami  selama  pelaksanaannya.  Dalam pelaksanaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak  menjalin  kerjasama  dengan  pihak- pihak  terkait  seperti  Kepolisian,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Ikatan Konsultan  Pajak  Indonesia  (IKPI),  dan lembaga lain. Program ini telah diundangkan dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak  pada  1 Juli 2016.  Pengampunan  pajak ini  untuk  mempercepat  pertumbuhan  dan restrukturisasi  ekonomi  melalui  pengalihan harga,  yang  antara  lain  akan  berdampak terhadap  peningkatan  liquiditas  domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga,  dan  peningkatan  investasi.  Oleh karena  itu  wajib  pajak  tidak  perlu  ragu-ragu untuk ikut serta dalam program pengampunan  pajak  karena  undang-undang memberikan  payung  hukum  yang  jelas.
Permasalahan mengenai penerapan pengampunan  pajak  (tax  amnesty)  di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2016  beserta  upaya penyelesaiannya,
yaitu:Tax amnesty
dianggap mencederai keadilan bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak.  Apalagi  pada  tahun  1964  dan  1984, tax  amnesty  berjalan  tidak  efektif  karena minimnya  ketersediaan  data  perpajakan. Tidak  ada  lengkapnya  basis  data  perpajakan membuka  kemungkinan petugas pajak untuk mendeteksi  kekayaan  yang  tak  dilaporkan. Pengemplang  pajak  pun  tak  perlu  khawatir akan  tertangkap.  Terlebih,  kekayaan  yang tidak  dilaporkan  pada  umumnya  berada  di luar  negeri  sehingga  benar-benar  jauh  dari jangkauan  petugas  pajak.  Banyak  yang menilai  jika  kekurangan  penerimaan  pajak tidak  hanya  bisa  diselesaikan  dengan kebijakan  pengampunan  pajak  tersebut. Belum adanya kejelasan mengenai kewajiban bagi  wajib  pajak  untuk  menempatkan kekayaannya  di  dalam  negeri,  besar kemungkinan individu-individu yang meminta pengampunan pajak akan menyembunyikan  kembali  kekayaan  mereka di luar negeri ketika manfaat tax amnesty tak lagi diberikan. Tax amnesty dalam rancangan
anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara (RAPBN)  2016  dianggap  sebagian  orang bukan  untuk  kepentingan  masyarakat. Mereka  menilai,  tax  amnesty  hanya  untuk kepentingan  pengusaha  yang  memiliki  dana besar  di  luar  negeri.  Adapun  upaya penyelesaian  yang  dilakukan  :  Penggunaan dana  pajak  direalisasikan  bagi  kepentingan masyarakat  luas  dan  pembangunan  negara sehingga hasil yang didapat dari tax amnesty dapat  dirasakan  secara  adil  oleh  seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan tax amnesty dengan  sistem  yang  lebih  akurat  dengan pelaporan  kekayaan  pajak  bagi  wajib  pajak dengan  kekayaan  mereka  baik  yang  ada  di dalam negeri ataupun di luar negeri sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal.
Seluruh  wajib  pajak  dikenakan  pajak sesuai  dengan  kewajiban  masing-masing tanpa  mementingkan  salah  satu  kalangan, sehingga  tidak  adanya  anggapan  bahwa hanya  mementingkan  salah  satu  kalangan. Pelaksanaan  tax  amnesty  yang  diperpanjang selama  beberapa  periode  dan  sosialisasi secara menyeluruh kepada wajib pajak untuk membayar pajak agar meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  bahwa  pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan bersama.
5. Kesimpulan, Keterbatasan dan
Implikasi Hasil Penelitian Penelitian  bertujuan  menginvestigasi kepatuhan  wajib  pajak  badan  dalam  hal program  tax  amnesty  dan  menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang berpatisipasi dan belum atau tidak berpartisipasi  dalam  program  tax  amnesty yang  dicanangkan  oleh  Direktorat  Jenderal Perpajakan.  Keikutsertaan  tax  amnesty didasarkan pada pengungkapan terkait PSAK 70  tentang  pengampunan  pajak.  Jika  pada catatan  atas  laporan  keuangan  terdapat pengungkapan dan penejlasan tentang PSAK 70  maka  perusahaan  tersebut  berpartisipasi dalam  program  tax  amnesty.  Berdasarkan hasil  pengujian  terbukti  perusahaan  yang belum  berpartisipasi  lebih  banyak  dibanding yang  berpartisipasi.  Dengan  kata  lain  jika partisipasi  program  taxamnesty  diasumsikan sebagai  bagian  dari  kepatuhanpajak,  maka kepatuhan untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty masih belum optimum.
Secara konsisten kinerja keuangan dalam bentuk profitabilitas, risiko perusahaan, rasio lancar    menunjukkan  perbedaan  antar subsektor.  Risiko  perusahaan  sampel  yang berpartisipasi  dan  tidak  berpartisipasi  dalam program tax amnesty terbukti berbeda.

## Daftar Referensi
Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh  Program  Pengampunan  Pajak Terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak di Indonesia. Akuntabilitas , 10 (1), 31-40.
Ahmar, N. (2018, September). Role of public accountants to the success of tax amnesty in  financial  institutions  and  banking  in indonesia.  In proceedingS (Vol.  1,  No. 1).
Arief, M., & KH, I. I. (2019). Penerapan Tax amnesty  terhadap  Pelayanan  Pajak, Penerimaan  Pajak  dan  Pengetahuan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP  Kanwil  DJP  Sumatera  Utara I. Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen , 6 (2).
Azyus,  D.  I.,  Syahbandir,  M.,  &  Rahayu,  S. W.  (2017).  Implementasi  Kebijakan Pengampunan  Pajak  Kaitannya  Dengan Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Aceh. Syiah Kuala Law Journal , 1 (1), 17-39.
Bawazier,  F.  (2018).  Reformasi  Pajak  di
Indonesia Tax Reform In Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 8 (1), 1-28.
Damayanti,  L.  D.,  &  Amah,  N.  (2018). Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi:
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. Assets:  Jurnal  Akuntansi  dan Pendidikan , 7 (1), 57-71.
Dewi,  S.  K.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A. (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  E-Filing,  dan
Tax  amnesty  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 1626-1655.
Dewi,  S.  K.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A. (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  E-Filing,  dan Tax  amnesty  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 1626-1655.
Dura,  J.,  &  Murniati,  A.  (2019).  Likuiditas Dan  Resiko  Kredit  Bank  Persepsi  Pasca Kebijakan  Tax  Amnesti. Jurnal  Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia , 13 (1), 1-6.
Istighfarin,  N.,  &  Fidiana,  F.  (2018).  Tax amnesty  dari  perspektif  masyarakat pajak. AKRUAL:  Jurnal  Akuntansi , 9 (2), 142-156.
Jamil,  N.  A.  (2017).  Efektivitas  Penerapan Tax  amnesty  di  Indonesia. Academica: Journal of Multidisciplinary Studies , 1 (1), 51-65.
Kartika, C. A., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2017).  Analisis  Efektivitas  Penerapan
Tax  amnesty  (Pengampunan  Pajak) Terhadap  Penerimaan  Pajak  Dari  Wajib Pajak  Badan  Usaha  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset
Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi , 5 (2).
Kurniawan, B. R., Juanda, B., & Bakhtiar, T.
(2019).  Kajian  Kebijakan  Pengampunan Pajak dengan Pendekatan Eksperimental. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan Indonesia , 19 (1), 21-48.
Kusuma,  A.  I.  (2016).  Pengampunan  pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. INOVASI , 12 (2), 270-280.
Mareti,  E.  D.,  &  Dwimulyani,  S.  (2019, April).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi  Resiko  Sebagai  Variabel Moderasi. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-51).
Murniati,  A.,  &  Dura,  J.  (2019).  Analisis Kinerja Keuangan Bank Persepsi Sebelum  Dan  Setelah  Implementasi Kebijakan Tax amnesty. Jurnal
Penelitian  Teori  &  Terapan  Akuntansi (PETA) , 4 (1), 33-50.
Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan  Keberhasilan  Tax  amnesty  bagi Perekonomian  Indonesia. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 16 (1).
Rahayu,  N.  (2017).  Pengaruh  pengetahuan perpajakan,  ketegasan  sanksi  pajak,  dan Tax  amnesty  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Akuntansi Dewantara , 1 (1), 15-30.
Rorong,  E.  N.,  Kalangi,  L.,  &  Runtu,  T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax amnesty,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Manado. Jurnal  Riset  Akuntansi  Going Concern , 12 (2).
Sari,  D.  P.,  &  Latupeirissa,  J.  (2019). Analisis  Perbedaan  Penerimaan  Pajak Sebelum  Dan  Sesudah  Penerapan Program  Pengampunan  Pajak  (Tax amnesty) Pada Kpp Pratama Denpasar. JSAM (Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen) , 1 (1), 1-34.
Sari,  D.  P.,  &  Latupeirissa,  J.  (2019). Analisis  Perbedaan  Penerimaan  Pajak Sebelum  Dan  Sesudah  Penerapan Program  Pengampunan  Pajak  (Tax amnesty) Pada Kpp Pratama Denpasar. JSAM (Jurnal Sains,
Akuntansi dan Manajemen) , 1 (1), 1-34.
Setiawan,  P.  A.,  SinarwatI,  N.  K.,  Yuniarta, G.  A.,  &  AK,  S.  (2017).  Kebijakan Pengampunan  Pajak  (Tax  amnesty) Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2016  (Studi  Kasus  Pada  Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja). JIMAT (Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 7 (1).
Setyaningsih,  T.,  &  Okfitasari,  A.  (2018). Mengapa  Wajib  Pajak  Mengikuti  Tax
amnesty (Studi Kasus di Solo). EKUITAS (Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan) , 20 (4),
415-433.
Setyawati,  E.  (2019).  Tinjauan  Hukum Kewajiban  Verifikasi  Dan  Validasi  Bea
Perolehan Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Bagi  Wajib  Pajak  Yang  Mengikuti Pengampunan Pajak Di Kota Semarang. Spektrum  Hukum , 14 (2),  265-
278.
Surbakti,  J.,  Ahmar,  N.,  &  Darmansyah,  S.
(2019).  Dampak  Implementasi  Standar Akuntansi  Pengampunan  Pajak  (Tax amnesty)  Terhadap  Kinerja  Keuangan Dan Return Saham. Jimea-Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi , 1 (2).
Suryadi,  A.  (2017).  Reaksi  Pasar  Modal Terhadap  Pengesahan  Uu  Engampunan Pajak (Tax amnesty). Jurnal Manajemen Update , 6 (2).
Suyanto,  S.,  &  Putri,  I.  S.  (2017).  Pengaruh
Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi  Membayar  Pajak  Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 49-56.
Suyanto,  S.,  &  Putri,  I.  S.  (2017).  Pengaruh
Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax amnesty (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi  Membayar  Pajak  Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 49-56.
Trisnasari,  A.  T.  S.,  Edy  Sujana,  S.  E., Herawati,  N.  T.,  &  AK,  S.  (2017). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Sosialisasi  Perpajakan  dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kemauan  Wajib Pajak  Dalam  Mengikuti  Program  Tax amnesty  (Studi Kasus  Pada  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Pada  KPP  Pratama Singaraja). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 7 (1).
Wijaya,  A.  H.  (2019).  Nominee  Dalam Saham  Terkait  Kebijakan  Pengampunan Pajak. Notaire , 1 (2), 197-212.
Yasa, I. N. P., Sujana, E., & Andriawan, I. G. D.  (2019).  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas
Program  Tax  amnesty  Dalam  Perspektif Budaya Meboya. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 4 (1).