PERAN KSPPS TAMZIS TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO MELALUI PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH  (Studi Kasus KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo)
Mila Fursiana Salma Musfiroh, Tiya Sugiyanti Program Studi Perbankan Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo milafursiana@unsiq.ac.id

## Abstract
The  role  of  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  Wonosobo  Branch  on Wonosobo  district  revenue  through  Mudharabah  Financing, Discusses how mudharabah financing in KSPPS Tamzis, and how the  role  of  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  Main  Branch  Wonosobo regional income. Is a field research with qualitative approach. Data collection  through  documentation  and  interviews.  Data  analysis using  descriptive  analysis.  Mudharabah  financing  provided  by KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Branch to members of the wonosobo  community  from  2013  to  2017  reached  approximately 2,117  members.  The  revenue  sharing  from  the  financing  of Mudharabah  KSPPS  Tamzis  Wonosobo  during  the  period  2015- 2017  reached  Rp.  7,929,109,000.  of  total  mudharabah  financing Rp. 516.825. 964,374 distributed to members. Thus if mudharabah financing  distributed  by  KSPPS  Tamzis  Wonosobo  is  increasing, and  profits  increase,  it  will  increase  the  tax  payments  paid  to  the local government of Wonosobo regency. This is where the role of KSPPS  Tamzis  Wonosobo  through  income  from  mudharabah financing, partly paid to the local government of Wonosobo district as a form of obligation to pay taxes to the local government, thus thereby increasing the regional income of Wonosobo regency.
Keywords: Role, KSPPS Tamzis, Mudharabah Financing, Profits, Wonosobo Regional Income

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  bentuk  perwujudan  sistem  Ekonomi  Syariah  adalah  berdirinya lembaga-lembaga  keuangan  syariah.  Peranan  dan  kedudukan  lembaga keuangan  syariah  dianggap  sangat  penting  khususnya  dalam  pengembangan
ISSN (online):
sistem  ekonomi  kerakyatan.  Pada  awalnya,  pembentukan  Bank  Islam  semula memang banyak diragukan. Pertama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim.  Kedua,  adanya  pertanyaan  tentang  bagaimana  bank  akan  membiayai operasinya. Tetapi dipihak lain, Bank Islam adalah alternative sistem ekonomi Islam. 60
Perkembangan  ekonomi  syariah  yang  semakin  marak  dari  tahun  ke  tahun selama  dasa  wasa  terakhir,  seperti  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT),  Bank Umum Syariah yang telah memiliki cabang, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang juga telah mencapai jumlah ratusan, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Bursa Saham Syariah dan berbagai Syariah lainnya. 61
Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 Baitul Maal wa Tamwil yang disingkat BMT, dan setelah berjalan selama satu dekade belakangan  ini,  di  Indonesia,  telah  berdiri  lebih  kurang  2000  unit  Baitul  Mal wat  Tamwil  yang  tersebar  di  penjuru  negeri  ini.  Dengan  demikian,  secara ekonomi  lembaga  BMT  akan  sangat  membantu  pertumbuhan  ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, apabila 2000 BMT melayani, minimal 1000 orang nasabah,  maka sebanyak 2.000.000  penduduk Indonesia dapat dijangkau atau dilayani. Dengan kata lain, dari sisi kuantitas lembaga BMT adalah banyak. 62
Pemerintah  melalui  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  mengakui,  bahwa perkembangan  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  dalam  Baitul  Maal Wattamwil  (BMT)  sangat  signifikan.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset Rp 4,7 triliun dan  jumlah  pembiayaan  sebesar  Rp  3,6  triliun.  Hal  tersebut  diungkapkan Deputi  Bidang  Kelembagaan  dan  UKM  Kementerian  Koperasai  dan  UKM Setyo Heriyanto di Jakarta (20/03/2015).
Peran dari BMT merupakan salah satu kekuatan lembaga keuangan mikro yang mampu  menggerakkan  sektor  riil  dimasyarakat.  Saat  ini  pegiat  BMT  banyak bergabung dalam beberapa asosiasi seperti Perhimpunan BMT, Induk Koperasi Syariah  (Inkopsyah)  BMT,  Induk  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Baitul
60 Sumitro  Warkum,  Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga  Terkait  , BAMUI,Takaul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, Ed. Revisi, Cet. 4, hlm. 8.: ejournal.unida.gontor.ac.id, hlm. 1.
61 Muhammad Ridwan. (2006). Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT). Yogyakarta: Citra Media, hlm 1.
62 Ibid.
Tanwil Muhammadiyah dan lain-lain. “Asosiasi-asosiasi tersebut yang selama ini membina dan mengembangkan BMT yang sangat besar. Adapun BMT yang menargetkan aset diakhir tahun 2015 adalah Rp 2 triliun. BMT tersebut  adalah BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dimana RAT tahun 2014 mencapai aset Rp 1,4 triliun. Kemudian BMT-BMT  lainnya yang terus merangkak  naik yang  hampir  Rp  1  triliun  adalah  BMT  Bina  Umat  Sejahtera  (BUS)  Lasem- Rembang  Jawa  Tengah,  BMT  Fastabiqul  Khoirot  Pati,  BMT  Tamzis Wonosobo, BMT Bringharjo Yogyakarta. 63
Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang fokus kepada  masyarakat  bawah.  Agenda  kegiatannya  yang  utama  adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha  pembiayaan  tersebut,  maka  BMT  berupaya  menghimpun  dana,  yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar  warga  masyarakat  suatu  wilayah  dalam  masalah  ekonomi  dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya. 64
Secara  konsepsi  BMT  adalah  suatu  lembaga  yang  didalamnya  mencakup  dua jenis  kegiatan  sekaligus,  yaitu  :  (1).  Kegiatan  mengumpulkan  kekayaan  dari berbagai  sumber  seperti  zakat,  infaq,  dan  sedekah,  dan  lain-lain  yang  dapat dibagikan/disalurkan  kepada  yang  berhak  dalam  mengatasi  kemiskinan.  (2). Kegiatan  produktif  dalam  rangka  menciptakan  nilai  tambah  baru  dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.
Lembaga  keuangan  syari’ah  banyak  diminati  oleh  masyarakat-masyarakat muslim  yang  membutuhkan  dana  untuk  usaha  bisnisnya  karena  prinsip  yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tidak mengandung unsur riba yang diharamkan  oleh  syariat  Islam.  Lembaga  keuangan  syariah  itu  seperti  bank syariah, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah), dan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).
Dari  sekian  banyak  BMT  yang  bermunculan  di  Indonesia,  salah  satu  BMT yang  berperan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  ke  bawah  yaitu  KSPPS Tamzis Bina Utama di Wonosobo Jawa Tengah,  melalui produk pembiayaan modal  usaha  dengan  menggunakan  akad  Mudharabah  (bagi  hasil).
63 Yudi  Suharso.  (2015,  Maret  22).  BMT  se-Indonesia  Capai  Aset  Rp  47  Triliun. Diakses pada 21 April  2018, dari mysharing.co
64 Muhammad Ridwan, Sistem...,hlm. 1
ISSN (online):
Mudharabah  adalah  perjanjian  kerja  sama  untuk  mencari  keuntungan  antara pemilik  modal  dan  pengusaha  (pengelola  dana).  Perjanjian  tersebut  bisa  saja terjadi  antara  deposan  (investment  account)  sebagai  penyedia  dana  dan  BMT Tamzis sebagai mudharib. Pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan  atau  pelanggaran  syariah  yang  telah  ditetapkan,  atau  tidak  terjadi kelalaian  di  pihak  lembaga  keuangan  syariah.  Hal  ini  diatur  dalam  akad kotrak. 65 Mayoritas  anggota  Tamzis  menggunakan  produk  ini  untuk  kegiatan usaha perdagangan mereka. 66
Wonosobo  adalah  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang merupakan  daerah  dengan  angka  kemiskinan  sangat  tinggi  dibandingkan kabupaten  maupun  kota  di  Jawa  Tengah 67 .  Terlihat  dalam  pendanaan pembangunan  yang  masih  jauh  dari  yang  diharapkan,  karena  dilihat  dari realisasi  penerimaan  Pendapatan  daerah  tahun  2011  Rp  983.869.491.724.-, kontribusi  PAD  kurang  dari  6,85%  dari  keseluruhan  pendapatan  tersebut. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebesar 50,01% 68 . Sejak tahun 2015-2017, alokasi Dana Desa di Pemerintah Pusat ke Wonosobo memang  terus  mengalami  kenaikan,  pada  tahun  2015  alokasi  Dana  Desa Wonosobo  mencapai  Rp  66,8  miliar,  kemudian  naik  menjadi  Rp  150  miliar pada  tahun  2016,  dan  kembali  naik  2017  mencapai  191  miliar.  Namun  2018 mendatang alokasi mengalami penurunan Rp 7 miliar 69 . Jadi, dapat dikatakan bahwa  kondisi  ketergantungan  Kabupaten  Wonosobo  terhadap  sumber penerimaan  dari  sumbangan  dan  bantuan  pusat  atau  Propinsi  Jawa  Tengah masih cukup tinggi. Mengingat upaya untuk tetap mengandalkan pada sumber
65 Royyan Ramdhani Djayusmann dan Achmad Nasution, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah  terhadap  pendapatan  anggota/nasabah  (Studi  Kasus  di  Baitu-t  Tamwil At-Tamzis Cabang Magelang tahun 2012-2013. Dalam Islamic Economic Journal Vol 1 No.  1.  Diakses  pada  25  November  2017,  dari  ejournal.unida.gontor.ac.id,  hlm.  87. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), h. 172.: ejournal.unida.gontor.ac.id, hlm. 87.
66 Royyan Ramdhani Djayusmann dan Achmad Nasution. Ibid. hlm. 88.
67 M. Abdul Rohman. (2017, November 1). 2018, Alokasi DD Wonosobo Turun Rp 7 Miliar. Diakses pada 11 November 2017, dari www.suaramerdeka.com.
68 Ahmad  Gusful.  PAD:  Potensi  Pajak  Parkir  di  Kabupaten  Wonosobo.Dalam  Jurnal PPKM I (2015)  47-60. Diakses pada 4 November  2017, dari Jurnalppkm.unsiq.ac.id, hlm. 48.
69 M. Abdul Rahman, Alokasi...
bantuan ini sudah semakin sulit diera otonomi mendatang, maka upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sendiri, sudah menjadi keharusan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut  :  (1).  Bagaimana  pembiayaan  mudharabah  di  KSPPS Tamzis  Bina  Utama  Wonosobo?.  (2).  Bagaimana  peran  KSPPS  Tamzis terhadap  pendapatan  Daerah  kabupaten  Wonosobo  melalui  produk pembiayaan mudharabah?
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  reseacrh)  yaitu  suatu penelitian  yang  dilakukan  secara  intensif,  terperinci,  dan  mendalam  terhadap objek  tertentu.  Dengan  pendekatan  kualitatif.  Lokasi  penelitian  di  KSPPS Tamzis  Bina  Utama  Cabang  Wonosobo.  Adapun  waktu  penelitian  bulan Januari-Maret  2018.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  dokumentasi dan  wawancara.  Metode  dokumentasi  digunakan  untuk  mengambil  data-data pembiayaan  mudharabah  di  KSPPS  Tamzis.  Metode  wawancara  digunakan untuk memperoleh data dari nasabah pembiayaan mudharabah KSPPS Tamzis.
Adapun metode untuk mengolah dan menganalisis data tersebut adalah analisis data  kualitatif.  Data  yang  dikumpulkan  dengan  lengkap  dilapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Adapun untuk  menjawab  masalah  penelitian  data  yang  didapat  perlu  diorganisasikan dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif, dimana diskriptif merupakan laporan  penelitian  yang  berisi  kutipan-kutipan  data  untuk  memberi  gambaran penyajian  laporan  tersebut. 70 Dengan  tahap-tahap  pengolahan  yaitu  proses editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. KSPPS Tamzis Bina Utama
KSPPS Tamzis dibentuk oleh sekolompok anak muda terdidik pada tahun 1992,  di  kecamatan  Kertek  kabupaten  Wonosobo,  Jawa  Tengah.  Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang berada bukan disentra  kegiatan  ekonomi  tidak  menyurutkan  tekad  anak-anak  muda  ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syari’ah.
Pada  tanggal  14  November  1994,  KSPPS  Tamzis  mendapatkan  status badan  hukum  dengan  nomor  12227/B.H/VI/IX/1994  dari  Departemen Koperasi. KSPPS Tamzis kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota.
70 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 180.
ISSN (online):
Pelayanan  kepada  masyarakat  yang  semula  hanya  digarasi  pengurusnya, kini telah memiliki kantor pusat yang representatif dengan beberapa kantor cabang dan kantor pembantu. Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang  terus  meningkat,  KSPPS  Tamzis  mendapatkan  izin  dari  koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang diberbagai kota di Indonesia. Selain  di  Wonosobo,  Jawa  Tengah  (kota  asal  didirikan),  KSPPS  Tamzis saat  ini  memiliki  kantor  dibeberapa  area,  antara  lain  Yogyakarta,  Jakarta, Bandung,  Banyumas,  Magelang,  Klaten,  Semarang  dan  akan  terus mengembangkan diri ke kota-kota lain.
a. Visi dan Misi KSPPS Tamzis Bina Utama
1) Visi KSPPS Tamzis Bina Utama Adapun Visi KSPPS Tamzis Bina Utama, adalah “Menjadi koperasi utama dan terpercaya untuk kesejahteraan anggota”.
2) Misi KSPPS Tamzis Bina Utama
Adapun Misi KSPPS Tamzis Bina Utama, adalah sebagai berikut:
a) Membina keutamaan akhlak
b) Mengembirakan  dan  memudahkan  anggota  mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya
c) Mengembangkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan  layanan keuangan yang berdasarkan kebutuhan anggota dan
perkembangan teknolongi
d) Mengembangkan  manfaat  kepada  anggota  untuk  mencapai kesejateraan keluarga utama
e) Bekerjasama  dengan  semua  pihak  untuk  membina  masyarakat utama
b. Tag line Tamzis Bina Utama Adapun  tag  line  Tamzis  Bina  Utama,  adalah  “happy  life  happy syari’ah”.

## c. Kerjasama antar Lembaga
Adapun  beberapa  lembaga  yang  bekerjasama  dengan  KSPPS  Tamzis Bina  utama,  adalah  sebagai  berikut  :  BMT  Center  Jakarta,  PT  BMPT Jakarta,  Dompet  Duafa  Jawa  Tengah,  Asosiasi  BMT  Jawa  Tengah, Asosiasi  BMT  Wonosobo,  PUSKOPSYAH  DIY,  Bank  Syari’ah Mandiri,  Bank  BTN  Syari’ah,  Bank  Muamalat  Indonesia,  Bank  BNI Syari’ah, Bank CIMB Niaga Syari’ah, LPOB, dan Lembaga dan BMT lainnya.

## d. Produk KSPPS Tamzis Bina Utama
Adapun produk KSPPS Tamzis Bina Utama, adalah sebagai berikut :
1) Produk penghimpunan dana (Funding)
a) Simpanan mutiara
Adalah  simpanan  yang  menggunakan  prinsip  wadiah  yad dhamanah,  yakni  titipan  dari  anggota  yang  bisa  diambil sewaktu-waktu  dan  sipenerima  titipan  diperbolehkan  untuk memanfaatkan dan menerima keuntungan dari dana tersebut.
Dari  keuntungan  yang  diperoleh  dari  pemanfaatan  barang titipan  ini  dapat  diberikan  sebagian  kepada  pihak  yang menitipkan  dengan  syarat  tidak  diperjanjikan  sebelumnya. (Athaya)
Adapun  di  Tamzis  dana  itu  kemudian  disalurkan  untuk membiayai  usaha-usaha  produktif,  dan  kebutuhan  pembiayaan anggota  lainnya.Adapun  jenis-jenis  simpanan  mutiara,  terdiri dari
1) Simpanan mutiara jemput bola dengan kode produk (01)
2) Simpanan mutiara pendidikan kode produk (02)
3) Simpanan  mutiara  Qurma  (qurban  dan  Walimah)  kode produk (03)
4) Simpanan mutiara haji kode produk (04)
5) Simpanan mutiara pasbook kode produk (05)
b) Simpanan investasi berjangka mudharabah (simpanan ijabah)
Adalah  simpanan  yang  menggunakan  prinsip  mudharabah, yakni akad penyerahan dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada  lembaga  keuangan  syari’ah  (mudharib)  untuk  dikelola secara syari’ah dan keuntungannya akan   dibagi sesuai dengan nisbah  yang  disepakati.  Dalam  hal  ini  pemilik  dana  tidak terlibat dalam menajemen usaha.
Adapun  di  Tamzis  dana  itu  kemudian  disalurkan  untuk membiayai  usaha-usaha  produktif,  yang  sebagian  besar  adalah pedagang dan pengusaha kecil dipasar-pasar tradisional.
c) Modal penyertaan
ISSN (online):
Tamzis  menerima  investasi  dari  anggota,  dan  akan  dikelola untuk  kegiatan  Tamzis,  bagi  hasilnya  diberikan  sesuai  SHU. Menggunakan  skema  akad  Musyarokah  dan  dibukukan  dalam lembar  saham.  Jangka  waktu  minimal  3  tahun,  nominal  100 juta rupiah atau di tentukan oleh manajemen. Bagi hasil (SHU) akan  diberikan  secara  proporsional  setiap  tahunnya  di  bulan Januari.
2) Produk pembiayaan (Financing)
Adalah pembiayaan Tamzis yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syari’ah, cepat, mudah dan menguntungkan,  sehingga  InsyaAllah  memperolahan  keberkahan. Spesifikasi pembiayaan Ikhtiar Utama Syari’ah I dengan nilai plafon < 10 juta rupiah, dan pembiayaan Ikhtiar Utama Syari’ah II dengan nilai plafon > 10 juta rupiah.
Adapun  Produk  pembiayaan  syari’ah,  adalah  suatu  jasa  layanan Tamzis  sesuai  skema  pembiayan  dan  tujuan  penggunaan  dananya. Ada  beberapa  skema  pembiayaan  syari’ah  diantaranya  akad mudahabarah,  musyarakah,  murabahah,  kafalah,  ijarah,  hawalah. Dengan persyarakatan pembiayaan, sebagai berikut :
a) Syarat administrasi
Adapun syarat administrasi, adalah sebagai berikut :
1) Mengisi  dengan  lengkap  Form  Pengajuan  Pembiayaan, dengan dilampiri :
a) FC KTP Anggota & FC KTP suami/istri.
b) FC kartu keluarga.
c) FC surat nikah/akta cerai.
d) FC agunan (BPKB & STNK, SHM, SILP, SHGB, SHGU, dll)
e) FC SIUP, TDP, HO, NPWP.
2) Menandatangani Form pengajuan yang telah lengkap.
a) Syarat kelayakan/kemampuan bayar
Anggota yang akan direalisasi adalah anggota yang telah melewati  proses  survey,  analisa  hasil  survey  dan
dikomitmenkan.  Keputusan  kelayakan  diputuskan  oleh komite pembiayaan.
b) Syarat legalisasi dokumen agunan
Hanya anggota yang data angunannya bisa diikat secara legal  menurut  ketentuan  hukum  yang  akan  direalisasi. Contoh  agunan  yang  bisa  diikat  sempurna  secara  legal adalah sebagai berikut SHM, SHGU, SHGB, BPKB.
c) Syarat majelis
Pihak  yang  akan  berakad,  terutama  anggota  suami/istri, dan  pemilik  agunan  harus  hadir  dalam  satu  majelis. Tanpa  kehadiran  pihak  komplit,  maka  akad  akan ditunda. 71

## 2. Peran KSPPS Tamzis terhadap pendapatan Daerah kabupaten Wonosobo
Istilah  peran  dalam  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia”  mempunyai  arti pemain  sandiwara  film),  tukang  lawak  pada  permainan  makyong, perangkat  tingkah  yang  diharapkan  dimiliki  oleh  seorang  yang berkedudukan  di  masyarakat. 72 Kata  peran  sering  dikaitkan  dengan  posisi atau  kedudukan  seseorang  atau  peran  dikaitkan  dengan  apa  yang dimainkan  oleh  seorang  aktor  dalam  suatu  drama.  Kata  peran  atau  role (dalam  bahasa  Inggris)  diambil  dari  dramaturgy  atau  seni  teater.  Kata ‘peran’  atau  ‘role’  dalam  kamus  Oxford  Dictionary  diartikan:  “Actor’s  part; one’s tak orang fuction, yang berarti aktor, tugas seseorang atau fungsi. 73
Peran adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki  oleh  orang  atau  seseorang  yang  berkedudukan  di  masyarakat. Kedudukan peran adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Pendapatan  daerah  adalah  semua  hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran  tertentu.  Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah,  pendapatan  daerah  berasal  dari  penerimaan  dari  dana
71 Tamzis. (2017). Materi Latsar 1 Angkatan 2 15-19 Mei. Wonosobo, hlm. 1-6.
72 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 854.
73 The  New  Oxford  Ilustrated  Dictionary,  (Oxford  University  Press,  1982),  hal. 1466.
ISSN (online):
perimbangan  pusat  dan  daerah,  juga  yang  berasal  daerah  itu  sendiri  yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004,  Perimbangan  keuangan  pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, porposional, demokratis,  transparan,  dan  bertanggungjawab  dalam  rangka  pendanaan penyelenggaranaan  desentralisasi,  dengan  mempertimbangkan  potensi, kondisi,  dan  kebutuhan  daerah  serta  besaran  penyelenggaraan dekonsentralisasi dan tugas pembantu.
Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber  keuangan  daerah  yang  digali  dari  wilayah  daerah  yang bersangkutan  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan pendapatan asli daerah adalah semua  penerimaan  keuangan  itu  bersumber  dari  penerimaan  keuangan suatu  daerah,  dimana  penerimaan  keuangan  itu  bersumber  dari  potensi- potensi yang ada didaerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan  lain-lain,  serta  penerimaan  keuangan  tersebut  diatur  oleh  peraturan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli  menurut Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan  hukum  publik.  Pajak  daerah  sebagai  pungutan  yang dilakukan  pemerintah  daerah  yang  hasilnya  digunakan  untuk pengeluaran  umum  yang  balas  jasanya  tidak  langsung  diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  pemakaian  atau  karena memperoleh  jasa  atau  karena  memperoleh  jasa  pekerjaan,  usaha atau  milik  pemerintah  daerah  bersangkutan.  Retribusi  daerah mempunyai  sifat-sifat  yaitu  pelaksanaanya  bersifat  ekonomis,  ada imbalan  langsung  walau  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan  pungutan  yang  sifatnya  budget  tidak  menonjol,  dalam hal-hal  tertentu  retribusi  daerah  untuk  memenuhi  permintaan anggota masyarakat.
3) Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan  daerah  dari  keuntungan  bersih  perusahaan  daerah berupa  dana  pembangunan  daerah  dan  bagian  untuk  anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang  dipisahkan,  sesuai  dengan  motif  pendirian  dan  pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifar menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan  kemanfaatan  umum,  dan  memperkembangkan perekonomian daerah.
4) Lain-lain  pendapatan  daerah    yang  sah  ialah  pendapatan- pendapatan  yang  tidak  termasuk  dalam  jenis-jenis  pajak  daerah, retribusi  daerah,  pendapatan  dinas-dinas.  Lain-lain  usaha  daerah yang  sah  mempunyai  sifat  yang  pembuka  bagi  pemerintah  daerah untuk  melakukan  kegiatan  yang  menghasilkan  baik  berupa  materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
b. Dana  perimbangan  diperoleh  melalui  bagian  pendapatan  daerah  dari penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  baik  dari  pedesaan,  perkotaan, pertambangan  sumber  daya  alam  dan  serta  bea  perolehan  hak  atas tanah  dan  bangunan.  Dana  perimbangan  terdiri  atas  dana  bagi  hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
c. Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  adalah  pendapatan  daerah  dari sumber  lain  misalnya  sumbangan  pihak  ketiga  kepada  daerah  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 74
Kabupaten  Wonosobo  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Propinsi  Jawa Tengah yang  sebagian besar wilayahnya  merupakan pegunungan. Dengan luas hanya 984,68 Km 2 , daerah ini berpendudukan lebih dari 750 ribu jiwa. Dilihat  dari  komposisi  PDRB,  kabupaten  Wonosobo  merupakan  daerah agraris.  Hampir  setengah  dari  PDRB  daerah  ini  disumbang  oleh  sektor pertanian. Sedangkan pada sektor pertanian sendiri, peran tanaman bahan makanan  amat  besar,  yaitu  lebih  dari  78  persen  dari  keseluruhan  nilai pertanian.  Ubi  kayu  dan  jagung  merupakan  tanaman  bahan  makanan andalan kabupaten Wonosobo. Produksi ubi kayu dan jagung dari daerah
74 Sonny  Lazio.  (2012,  Juni).  Pengertian  dan  Sumber-sumber  Pendapatan.  Diakses pada 23 Februari 2017, dari sonnylazio.blogspot.co.id
ISSN (online):
ini berada diposisi kesepuluh dan keenam di tingkat Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan  produksi  padi,  meskipun  tidak  signifikan  ditingkat  propinsi, namun  dibanding  ubi  kayu  dan  jagung  dan  tanaman  bahan  makanan lainnya, merupakan yang tertinggi. Kecamatan yang cocok dijadikan klaster tanaman  bahan  makanan  adalah  Selomerto,  Kertek,  Kepil,  Kaliwiro, Leksono,  dan  Watumalang.  Sayur-sayuran  juga  merupakan  andalan kabupaten  Wonosobo,  terutama  kubis,  kentang,  dan  bawang  daun. Produksi kubis dan kentang daerah  ini  merupakan kedua terbesar di Jawa tengah.  Sementara  kecamatan  yang  cocok  untuk  dijadikan  klaster  sayur- sayuran adalah kecamatan Kejajar, Garung, Kertek, dan Kejajar. Penghasil buah-buahan,  terutama  salak,  dengan  produksi  sebesar  39.152  kwintal, salak  merupakan  andalan  daerah  ini  dan  menempati  tiga  besar  di  Jawa Tengah  setelah  Banjarnegara  dan  Magelang.  Konsentrasi  produksi  salak terdapat  di  kecamatan  Leksono  dengan  produksi  sebesar  23.597  kwintal. Kabupaten  ini  juga  menghasilkan  produk  peternakan.  Populasi  ternak  di daerah ini antara lain Sapi potong 34.539 Ekor, Kerbau 3.752 ekor, domba 132.747  ekor,  kambing  105.495  ekor,  ayam  kampung  642.965  ekor,  dan ayam  ras  150.161  ekor.  Pada  kegiatan  perdagangan,  terdapat  beberapa komoditi  yang  telah  berhasil  menembus  pasar  dunia.  Dari  aktivitas perdagangan  ini  dihasilkan  devisa  sebesar  US  $  15.301,  74.  Kayu  olahan merupakan  komoditi  dengan  ekspor  tertinggi,  yaitu  US  $  10.752,  45. Komoditi lainnya adalah makanan olahan dengan nilai ekspor US $ 3.519, 13, teh hitam 926,18, dan Nata De Coco senilai US $ 103,98. 75

## 3. Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan  adalah  kegiatan  penyediaan  dana  untuk  investasi  atau kerjasama  permodalan  antara  koperasi  dengan  anggota,  calon  anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai  akad  disertai  dengan  pembayaran  sejumlah  bagi  hasil  dari pendapatan  atau  laba  dari  kegiatan  yang  dibiayai  atau  penggunaan  dana pembiayaan  dana  tersebut. 76 Kegiatan  pembiayaan  (financing)  merupakan salah  satu  tugas  pokok  bank,  yaitu  pemberian  fasilitas  penyediaan  dana
75 Blog Daerah. (2010, April). Kabupaten Wonosobo. Diakses pada 23 Februari 2017, dari informasi-wonosobo.blogspot.co.id
76 Dwi  Wahyuni.  Mekanisme  Pembiayaan  Usaha  Kecil  dan  pengawasan  di Baittuttamwil  Tamzis  Cabang  Pasar  Induk  Wonosobo.  Diakses  pada  25  November 2017, dari eprints.walisanga.ac.id, hlm. 31.
untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam :
1. Memenuhi  kebutuhan  konsumsi,  yang  akan  habis  dipakai  untuk memenuhi kebutuhan, dan
2. Produksi  dalam  arti  luas,  yaitu  untuk  peningkatan  usaha,  baik  usaha produksi, perdagangan maupun investasi
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam :
1. Pembiayaan  Modal  Kerja  yaitu  yang  diperlukan  untuk  memenuhi kebutuhan  peningkatan  produksi,  baik  secara  kuantitatif,  yaitu  jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitupeningkatan kualitas atau mutu  hasil  produksi,  dan  untuk  keperluan  perdagangan  atau peningkatan utility of palace dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal  (capital  goods)  beserta  fasilitas-fasilitas  yang  erat  kaitannya dengan itu.
Mudharabah  berasal  dari  kata  dharb  yang  artinya  memukul.  Atau  lebih tepatnya  adalah  proses  seseorang  memukulkan  kakinya  dalam  perjalanan usaha 77 . Menurut Abdur Rahman L. Doi, mudharabah dalam terminology hukum,  adalah  suatu  kontrak  di  mana  suatu  kekayaan  (property)  atau persediaan (stock) tertentu (Ras al-Mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu  kemitraan  (joint  partnership)  yang  di  antara  kedua  pihak  dalam kemitraan  itu  akan  berbagi  keuntungan.  Pihak  yang  lain  berhak  untuk memperoleh  keuntungan  karena  kerjanya  mengelola  kekayaan  itu.  Orang ini disebut mudharib. Perjanjiaan ini adalah suatu contract of co-partnership. 78
Mudharabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu qirad. Dalam hal yang demikian  itu,  investor  atau  pemilik  modal  disebut  muqarib.  Istilah mudarabah dipakai oleh madzhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi, sedangkan istilah  qirad  dipakai  oleh  madzab  Maliki  dan  Syafi’i.  sejalan  dengan keterangan  diatas,  menurut  Ayub  bahwa  dari  berbagai  buku  tentang  fikih istilah mudharabah digunakan saling menggantikan (interchangeably) dengan istilah qirad dan muqarabah. Istilah mudarabah berasal dari Irak sedangkan
77 Zainuddin Ali,  Hukum Perbankan Syariah, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 26.
78 Sultan  Remy  Sjahdeini,  Perbankan  Syariah.  Produk-Produk  dan  Aspek-Aspeknya. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 292.
ISSN (online):
qirad  dan  muqarabah  digunakan  di  Hijaz.  Dalam  perkembangannya, mazhab Maliki dan Syafi’I menggunakan qirad dan muqarabah, sedangkan mazhab Hanafi menggunakan istilah mudarabah. 79
Secara teknis, mudharabah adalah suatu akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak  pertama  (shahib  al-mal)  menyediakan  seluruh  (100%)  modal, sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Hal  yang  sama  juga diungkapkan  oleh  Abdurrahman  Al-Jaziri  yang  memberikan  arti mudharabah  sebagai  ungkapan  pemberian  harta  dari  seseorang  kepada orang  lain  sebagai  modal  usaha.  Namun,  keuangan  yang  diperoleh  akan dibagi  di  antara  mereka  berdua,  dan  jika  rugi  ditanggung  oleh  pemilik modal.
Keuntungan  usaha  secara  mudharabah,  dibagi  menurut  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  kontrak.  Apabila  rugi,  ditanggung  oleh  pemilik  modal selama bukan akibat kelalaian si penggelola. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik  modal  selama  bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola  harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  terjadi.  Dalam  akad  mudharabah, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan dengan profit sharing. 80
Untuk  menghindari  adanya  resiko  dari  pihak  mudharib  yang  lalai  atau curang, maka shahibul maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan. 81
Pembiayaan  mudharabah  adalah  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS  sebagai  shahib  al-mal  (pemilik  dana)  membiayai  100%  kebutuhan suatu  proyek  (usaha),  sedangkan  pengusaha  (nasabah)  bertindak  sebagai mudharib atau pengelola usaha.
Jangka  waktu  usaha,  tatacara  pengembalian  dana,  dan  pembagian keuntungan  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  (LKS  dengan pengusaha). Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
79 Prof.  Dr.  Sutan  Remy  Sjahdeini,  S.H.  Perbankan  Syariah-Produk-produk  dan Aspek-aspek  Hukumnya.  Jakarta:  Penerbit  Kencana  Prenadamedia  Group,  2014,  hlm.
294.
80 Zainuddin Ali... hlm. 25.
81 Dwi  Wahyuni,  Mekanisme  Pembiayaan  Usaha  Kecil  dan  pengawasan  di Baittuttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo.  Skripsi  UIN  Walisanga,  Semarang, 2013, diakses 25 November  2017, dari eprints.walisanga.ac.id, hlm. 32.
disepakati  bersama  dan  sesuai  dengan  syari’ah,  dan  LKS  tidak  ikut  serta dalam  manajemen  perusahaan  atau  proyek  tetapi  mempunyai  hak  untuk melakukan  pembiayaan dan pengawasan.  Jumlah dana pembiayaan  harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Rukun dan syarat pembiayaan, yaitu :
a. Penyedia dana (shahib al-mal) dan pengelola harus cakap hukum.
b. Peryataan  ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk menunjukkan  kehendak  mereka  dalam  mengadakan  kontrak  (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:
1) Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara  eksplisit  menunjukkan tujuan kontrak (akad)
2) Penerimaan dari penerimaan dilakukan pada saat kontrak
3) Akad ditungkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
c. Modal  ialah  sejumlah  uang  dan/asset  yang  diberikan  oleh  penyedia dana  kepada  mudharib  untuk  tujuan  usaha  dengan  syarat  sebagai berikut :
1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
2) Modal dapat berbentuk uang atau barang  yang dinilai.  Jika  modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
d. Keuntungan  mudharabah  adalah  jumlah  yang  didapat  sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuangan berikut ini harus dipenuhi :
1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2) Bagian  keuntungan  proposional  bagi  setiap  pihak  harus  diketahui dan  dinyatakan  pada  waktu  kontrak  disepakati  dan  harus  dalam bentuk  prosentasi  nisbah  dari  keuntungan  sesuai  kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
3) Penyedia dan menenggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan  pengelola  tidak  boleh  menanggung  kerugian  apa  pun  kecuali diakibatkan  dari  kesalahan  disegaja,  kelalaian,  atau  pelanggaran kesepakatan.
ISSN (online):
e. Kegiatan  usaha  oleh  pengelola  (mudharib),  sebagai  perimbangan (muqabil)  modal  yang  disediakan  oleh  penyedia  dana,  harus memperhatikan hal-hal berikut :
1) Kegiatan  usaha  adalah  hak  eksklusif  mudharib,  tanpa  campur tangan penyedia dana, tetapi  ia  mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
2) Penyedia  dana  tidak  boleh  mempersempit  tindakan  pengelola sedemikian  rupa  yang  dapat  menghalangi  tercapainya  tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
3) Pengelola  tidak  boleh  menyalahi  hukum  syari’ah  Islam  dalam tindakannya  yang  berhubungan  dengan  mudharabah,  dan  harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

## C. PEMBAHASAN
1. Pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo
Pembiayaan  mudharabah  sebagai  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh lembaga  keuangan  untuk  menyalurkan  dananya  kepada  anggotanya  yang membutuhkan  modal  dengan  prinsip  bagi  hasil.  KSPPS  Tamzis  Bina Utama  Wonosobo  memberikan  pembiayaan  kepada  anggotanya  yang sebagian besar adalah pedagang kecil.
Pembiayaan  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  yang  dirancang  khusus  untuk memenuhi  kebutuhan  anggota  sesuai  syari’ah,  cepat,  mudah  dan menguntungkan,  sehingga  InsyaAllah  memperolahan  keberkahan. Spesifikasi pembiayaan Ikhtiar Utama Syari’ah I dengan nilai plafon < 10 juta rupiah, dan pembiayaan Ikhtiar Utama Syari’ah II dengan nilai plafon >  10  juta  rupiah.  Adapun  persyarakatan  pembiayaan,  adalah  sebagai berikut :
a. Syarat administrasi
Adapun syarat administrasi, adalah sebagai berikut :
1) Menjadi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama
Sebelum  calon  anggota  mengajukan  pembiayaan,  maka  terlebih dahulu mendaftar diri sebagai anggota KSPPS Tamzis Bina Utama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Membuka  rekening  anggota  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama dengan menyerahkan fotocopi KTP yang masih berlaku.
b) Mengisi formulir form pendaftaran anggota
c) Menyerahkan simpanan pokok Rp 10.000
d) Setoran awal simpanan Rp 10.000
Maka  setelah  resmi  menjadi  anggota  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama, selanjutnya  dapat  mengajukan  pembiayaan  sesuai  dengan  prosedur yang sudah ditetapkan.
2) Mengisi  dengan  lengkap  Form  Pengajuan  Pembiayaan,  dengan dilampiri :
a) FC KTP Anggota & FC KTP suami/istri.
b) FC kartu keluarga.
c) FC surat nikah/akta cerai.
d) FC agunan (BPKB & STNK, SHM, SILP, SHGB, SHGU, dll)
e) Jenis  agunan  yang  digunakan  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  bisa berupa  BPKB  (Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor)  dari  BPKB motor  maupun  mobil,  dapat  juga  SHM  (Sertifikat  Hak  Milik) dari sertifikat tanah maupun bangunan. Jaminan yang disertakan harus atas nama sendiri, apabila yang dijadikan jaminan/agunan bukan atas nama sendiri maka harus  memakai surat pernyataan bahwa bersedia dijadikan jaminan dan diserahkan fotocopi KTP dan KK pemilik asli.
f) FC SIUP, TDP, HO, NPWP.
3) Menandatangani Form pengajuan yang telah lengkap Setelah  data  semua  dilengkapi,  form  pengajuan  itu  diserahkan kepada  petugas  administasi  untuk  ditindak  lanjuti  oleh  Account Officer (AO).

## 4) Survey
Anggota  yang  mengajukan  pembiayaan  di  KSPPS  Tamzis  Bina Utama,  ditindaklanjuti  oleh  AO  dengan  mensurvey  ke  rumah anggota.  Adapun  yang  disurvey  adalah  usahanya  dan  jaminannya. Yang disurvey awalnya adalah usahanya, apakah usahanya itu lancar atau  tidak,  dan  untuk  melakukan  pembiayaan  nantinya  dapat membayar  dengan  baik  atau  tidak.  Yang  disurvey  kedua  adalah jaminannya, apakah jaminannya itu sesuai tidak dengan pengajuan. Jika  jaminannya  tidak  sesuai  dengan  pembiayaan  yang  diajukan, maka  jumlah  pembiayaan  diturunkan,  tetapi  jika  pendapatan usahanya  dimungkinkan  tidak  sesuai  dengan  angsuran  pembiayaan nantinya maka pengajuan itu tidak dapat dicairkan.
ISSN (online):
b. Syarat Persetujuan
Anggota  yang  akan  direalisasi  adalah  anggota  yang  telah  melewati proses  survey,  analisa  hasil  survey  dan  dikomitmenkan.  Keputusan kelayakan  diputuskan  oleh  komite  pembiayaan.  Jika  anggota mengajukan  pembiayaan  kurang  dari  Rp  5.000.000  maka  harus  atas persetujuan  3  komite,  yaitu  AO,  MMC  dan  MAC,  sedangkan  jika anggota  yang  melakukan  pembiayaan  lebih  dari  Rp  10.000.000    maka harus  atas  persetujuan  4  komite,  yaitu  AO,  MMA,  dan  MMC.  Jika pengajuan pembiayaan anggota itu disetujui maka akan dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3), tetapi jika pembiayaan itu tidak disetujui maka akan diberi surat penolakan.

## c. Syarat akad
Pihak  yang  akan  berakad,  terutama  anggota  suami/istri,  dan  pemilik agunan harus hadir dalam satu majelis. Tanpa kehadiran pihak komplit, maka akad akan ditunda.

## d. Pencairan
Pencairan  adalah  tahap  terakhir,  jumlah  yang  akan  dicairkan  harus sesuai  dengan  kesepakatan.  Pada  proses  ini  anggota  yang  akan melakukan pencairan tidak dapat diwakilkan. 82 Adapun bagi hasil pada KSPPS Tamzis Bina Utama dengan acuan pendapatan yang telah lalu kepada anggota.
Pembiayaan  mudharabah  yang  diberikan  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama kepada  anggota  masyarakat  wonosobo  dari  tahun  2013  sampai  dengan tahun  2017  mencapai  kurang  lebih  2.117  anggota.  Adapun  anggota  yang melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah dari tahun 2013 sampai tahun 2017, yaitu sebagai berikut :
Tahun Jumlah 2013 338 2014 506 2015 398 2016 477 2017 398
82 Tamzis. Materi Latsar 1 Angkatan 2 15-19 Mei. Wonosobo, 2017, hlm. 1-6.
Tabel .1 Anggota Pembiayaan Akad Mudharabah
Berdasarkan  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  anggota  dengan pembiayaan  akad  mudharabah  pada  tahun  2013  berjumlah  338,  tahun 2014 berjumlah 506, tahun 2015 berjumlah 398, tahun 2016 berjumlah 477, tahun  2017  berjumlah  398.  Jadi,  dari  tahun  2013  sampai  tahun  2014 mengalami peningkatan 168 anggota, dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami  penurunan  108  anggota,  tetapi  dari  tahun  2015  sampai  tahun 2016  mengalami  peningkatan  79  anggota,  dan  dari  tahun  2016  sampai tahun  2017  mengalami  penurunan  79  anggota. 83 Menurut  Manajer Administrasi  KSPPS  Tamzis  Cabang  Wonosobo,  anggota  Tamzis  yang melakukan  pembiayaan  pada  tahun  2017  menurun  dikarenakan  tidak banyak  yang  membutuhkan  pembiayaan  tetapi  ditahun  lalu  yang melakukan  pembiayaan  belum  jatuh  tempo.  Sebagian  besar  anggota KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  Cabang  Wonosobo  yaitu  pedagang  meliputi pedagang  makanan,  hp,  mainan,  kosmetika,  dan  lain-lain  dengan  jumlah keseluruhan 3200, sedangkan anggota developer bangunan rumah jumlah keseluruhan 8 orang dari tahun 2013-2017.
Alasan  ketertarikan  sebagian  besar  anggota  lama  untuk  melakukan pembiayaan  di  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  Cabang  Wonosobo dikarenakan  pegawainya  ramah  dan  sabar  serta  telaten  untuk  melakukan pengambilan  setoran  angsuran  pembiayaan  ke  anggota,  pembiayaan  di KSPPS  Tamzis  Bina  Utana  Cabang  Wonosobo  tidak  rumit  dan  untuk melakukan  angsuran  pembiayaan  anggota  dapat  dilakukan  langsung kekantor atau dengan sistem jemput bola, sesuai kesepakatan awal.
Anggota  pembiayaan  lama  yang  ingin  melakukan  pembiayaan  lebih  dari Rp  10.000.000  tidak  memerlukan  jaminan  karena  pihak  KSPPS  Tamzis sudah  mempercayai  anggotanya  dengan  dibuktikan  riwayat  pembiayaan yang  lalu.  Jika  terdapat  anggota  yang  terlambat  melakukan  angsuran, pihak  tamzis  akan  memberikan  surat  peringatan,  jika  masih  belum  dapat membayar maka pihak tamzis akan melakukan survey langsung ke anggota. Jika  pada  waktu  survey  dibuktikan  bahwa  usahanya  sedang  tidak  baik maka  akan  diberikan  perpanjang  waktu  untuk  melunasinya  atau  bahkan dibebaskan. Ini membuktikan bahwa KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo  sangat  memperdulikan  anggota,  dengan  memberikan pembiayaan  kepada  anggota  yang  mayoritas  adalah  pedagang  kecil.
83 Hasil wawancara Manajer Administrasi KSPPS Tamzis Cabang Wonosobo.
ISSN (online):
sehingga  akan  meningkatkan  pendapatan  anggota.  Dan  imbal  baliknya akan meningkatkan  pendapatan bagi KSPPS Tamzis. Adapun pendapatan bagi  hasil  dari  pembiayaan  Mudharabah  KSPPS  Tamzis  Wonosobo selama kurun waktu 2015-2017 adalah sebagaimana tabel berikut ini:
Tahun Mudharabah Pendapatan 2015 Rp 152.826.692.029 Rp 2.722.366.000 2016 Rp 183.051.103.976 Rp 3.048.493.000 2017 Rp 180.948.168.369 Rp 2.158.250.000
Tabel .2.  Pendapatan Bagi Hasil dari Pembiayaan Mudharabah Kantor
Cabang Wonosobo 2015-2017
Berdasarkan tabel di atas dari kantor cabang Wonosobo, pada tahun 2015 penyaluran  dana  kepada  anggota  pembiayaan  mudharabah  sejumlah  Rp 152.826.692.029, dengan pendapatan kotor Rp 2.722.366.000, Tahun 2016 penyaluran  dana  kepada  anggota  pembiayaan  mudharabah  sejumlah  Rp 183.051.103.976,  dengan  pendapatan  kotor  Rp  3.048.493.000,  dan  pada tahun  2017  penyaluran  dana  kepada  anggota  pembiayaan  mudharabah sejumlah Rp 180.948.168.369, dengan pendapat kotor Rp 2.158.250.000.
Jadi,  kesimpulannya  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2016  pihak  KSPPS Tamzis  melakukan  penyaluran  kepada  anggota  mengalami  peningkatan sejumlah Rp 20.224.511.947 dengan pendapatan kotornya Rp 326.127.000, sedangkan  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2017  pihak  KSPPS  Tamzis melakukan  penyaluran  kepada  anggota  Tamzis  mengalami  penurunan sejumlah Rp 2.002.935.607 dengan pendapatan kotornya Rp 890.243.000.
2. Peran KSPPS Tamzis terhadap pendapatan Daerah kabupaten Wonosobo melalui produk pembiayaan mudharabah.
Perkembangan  lembaga  keuangan  syari’ah  di  Indonesia  terus  mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya lembaga keuangan syari’ah yang tidak hanya tersebar di daerah perkotaan saja  namun  sudah  merambah  hingga  pelosok  desa.  Dengan  tersebarnya lembaga  keuangan  syari’ah  ini  sangat  membantu  masyarakat  yang berkeinginan untuk menabungkan dananya maupun masyarakat yang ingin melakukan  pembiayaan  untuk  usahanya,  sehingga  perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.
Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Wonosobo KSPPS Tamzis menyalurkan  pembiayaan  mudharabah  untuk  penambahan  modal  bagi anggotanya.  Pada  lima  tahun  terakhir  2013-2017  anggota  yang mendapatkan  pembiayaan  mudharabah  mencapai  2.117  anggota,  hal  ini menunjukkan  keseriusan  dari  KSPPS  Tamzis  untuk  memberikan  modal bagi anggotanya.
Adapun  pendapatan  bagi  hasil  dari  pembiayaan  Mudharabah  KSPPS Tamzis  Wonosobo  selama  kurun  waktu  2015-2017  terlihat  dalam  tabel  .2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 pihak KSPPS  Tamzis  Wonosobo  telah  melakukan  penyaluran  dana  kepada anggota  pembiayaan  mudharabah  sejumlah  Rp.  516.825.964.374  dengan pendapatan  kotornya  selama  kurun  waktu  tiga  tahun  2015-2017  sejumlah Rp.  7.929.109.000.  Oleh  karena  itu  jika  alokasi  pembiayaan  mudharabah yang  disalurkan  oleh  KSPPS  Tamzis  Wonosobo  semakin  banyak,  dan keuntungan meningkat, maka akan meningkatkan pembayaran pajak yang di setor ke pemerintah daerah kabupaten Wonosobo.
Di  sinilah  peran  KSPPS  Tamzis  Wonosobo  melalui  pendapatan  dari pembiayaan mudharabah tersebut, sebagian di setor ke pemerintah daerah kabupaten  Wonosobo  sebagai  bentuk  kewajiban  membayar  pajak  ke pemerintah  daerah,    sehingga  akan  menaikkan  pendapatan  daerah Wonosobo.  Dengan  demikian  melalui  pajak  inilah  peran  KSPPS  Tamzis terhadap pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembiayaan  mudharabah  yang  diberikan  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama Cabang Wonosobo kepada anggota masyarakat wonosobo dari tahun 2013 sampai  dengan  tahun  2017  mencapai  kurang  lebih  2.117  anggota.  Alasan ketertarikan sebagian besar anggota lama untuk melakukan pembiayaan di KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  Cabang  Wonosobo  dikarenakan  pegawainya ramah  dan  sabar  serta  telaten  untuk  melakukan  pengambilan  setoran angsuran  pembiayaan  ke  anggota,  pembiayaan  di  KSPPS  Tamzis  Bina Utana  Cabang  Wonosobo  tidak  rumit  dan  untuk  melakukan  angsuran pembiayaan anggota dapat dilakukan langsung kekantor atau dengan sistem jemput bola, sesuai kesepakatan awal. Adapun pendapatan bagi hasil dari pembiayaan Mudharabah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo selama  kurun  waktu  2015-2017  dari  penyaluran  pembiayaan  mudharabah
sejumlah  Rp.  516.825.964.374,  pendapatan  bagi  hasilnya  sejumlah  Rp. 7.929.109.000.
2. Peran KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo melalui pendapatan yang  diperoleh  dari  pembiayaan  mudharabah  yang  disalurkan  kepada anggota  tersebut,    sebagian  di  setor  ke  pemerintah  daerah  kabupaten Wonosobo  sebagai  bentuk  kewajiban  membayar  pajak  ke  pemerintah daerah,    sehingga  dengan  demikian  dapat  menaikkan  pendapatan  daerah Wonosobo.
Adapun  saran  penelitin  kepada  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  Cabang Wonosobo, adalah sebagai berikut :
a. Untuk  anggota  KSPPS  Tamzis  yang  telah  menjadi  anggota  lebih baiknya  diberi  pembimbingan  untuk  dapat  meningkatkan  pendapatan anggota.
b. Masyarakat yang telah lama menjadi anggota lama diberi penghargaan agar menambah kepercayaan kepada Tamzis.
c. Lebih ditingkatkan lagi kinerja marketing agar anggota yang melakukan pembiayaan  di  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  Wonosobo  semakin meninggkat
d. Meningkatkan  sosialisasi  lembaga  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  di Wonosobo  agar  masyarakat  lebih  tahu  dan  meningkatkan  jumlah anggota, sehingga pendapatan daerah Wonosobo semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji Prasetyo dan Ninik Muti'ahningsih. (2017, Mei). Model Pengembangan Skema  Pembiayaan  Mudharabah  di  Koperasi  Simpan  Pinjam Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  Sidoarjo.  Retrieved  April  22,  2018, from  Seminar  Nasional  &  Call  For  Paper,  FEB  Unikama “Peningkatan KetahananEkonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi  Persaingan  Global”Malang.  Universitas  PGRI  Adi
Buana  Surabaya.  dalam  Ahmad,  S.  I.  (2010).  Pedoman  Umum Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: PT. Gra: semnas.unikama.ac.id
Anis  Khasanah.  (2014).  Analisis  Penerapan  Aspek  5C  dan  1S  pada Pembiayaan  Mudharabah  di  KJKS  Baituttamwil  Tamzis  Cabang Pasar  Induk  Wonosobo  (PIW).  Tugas  Akhir.  IAIN  Walisanga Semarang.  Retrieved  November  25,  2017,  from  dalam  Sumitro
Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait , BAMUI,Takaul  dan  Pasar  Modal  Syariah  di  Indonesia,  Jakarta:  PT RajaGrafindo  Persada,  2004,  Ed.  Revisi,  Cet.  4,  hlm.  8.: ejournal.unida.gontor.ac.id
Bisnis  Muslim.  (2016,  Desember).  Perkembangan  Jumlah  UMKM  di Indonesia  tahun  2017.  Retrieved  April  21,  2018,  from www.lisubisnis.com
Blog Daerah. (2010,  April).  Kabupaten  Wonosobo. Retrieved  Februari 23,
2017, from informasi-wonosobo.blogspot.co.id
Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  (2014).  Himpunan  Fatwa  Keuangan
Syariah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Dwi  Wahyuni.  (2013,  05  23).  Mekanisme  Pembiayaan  Usaha  Kecil  dan pengawasan di Baittuttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo.
Retrieved 11 25, 2017, from eprints.walisanga.ac.id
Etrade.  (2016,  Mei).  UU  Koperasi  No  17  tahun  2012  tentang  koperasi. Retrieved April 22, 2018, from www.etrade.id
Faozi,  Zainul  Umam  Alfajar.  (2017,  Mei  9).  Peran  KSPPS  Tamzis  Bina Utama  Cabang  Batur  dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Petani Melalui  Akad  Pembiayaan  Mudharabah.  Retrieved  November  25, 2017,  from  Zainul  Arifin,  Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syariah, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006, h. 201: eprint.walisongo.ac.id
Faozi,.  (2017,  Mei  9).  Peran  KSPPS  Tamzis  dalam  Meningkatkan  .
Retrieved  Mei  25,  2017,  from  Dwi  Suwiknyo,  Kamus  Lengkap Ekonomi  Islam,  Yogyakarta:  Total  Media,  2009,  h.  172: eprint.walisongo.ac.id
Gusful,  Ahmad.  PAD:  Potensi  Pajak  Parkir  di  Kabupaten  Wonosobo. Jurnal  PPKM  I  (2015)  47-60.  Dipetik  November  4,  2017,  dari
Jurnalppkm.unsiq.ac.id Indonesia  Student.  (2017,  April  28).  Pengertian  Peran  Menurut  Para  Ahli dan Jenisnya. Retrieved Februari 23, 2018, from www.indonesiastudents.com
Jajan  Nurjaman.  (2010,  Desember  28).  Peranan  Baitul  Maal  Wattamwil dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir (Studi pada BMT Al  Fath  IKMI  Ciputat).Skripsi.  Uin  Syarifhidayatullah  Jakarta. Retrieved  April  20,  2018,  from  dalam  Muhammad.  Lembaga
Ekonomi  Syariah,  (Graha  Ilmu.  Yogyakarta  :  2007),  hal.  23: eprints.iain-surakarta.ac.id
John W. Creswell. (2016). Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kardisi,  Rahab  dkk.  (2011,  September).  Strategi  meningkatkan Profesionalisme  Praktisi  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  di Kabupaten Banyumas. Performance Vol. 14 No 2. Retrieved April 21, 2018, from jos.unsoed.ac.id
Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  Republik  Indonesia.  (2015, November).  Nomor  15/Per/M.KUKM/IX/2015  tentang  Usaha Simpan  Pinjam  Oleh  Koperasi.  Retrieved  April  22,  2018,  from smecda.com
Muhammad  Ridwan.  (2006).  Sistem  dan  Prosedur  Pendirian  Baitul  Mal wat-Tamwil (BMT). Yogyakarta: Citra Media.
Muhammad  Tho’in.  (2011,  Juli).  Pengaruh  Faktor-faktor  Kualitas  Jasa terhadap  Kepuasan  Nasabah  di  Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT) Tekun  Karanggede  Boyolali.  Junal  Muqtasid.  Volume  2  nomor  1. Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Surakarta.  Retrieved  April  19, 2018, from muqtasid.iainsalatiga.ac.id
Narty  Meli.  (2016,  Januari  17).  Memahamai  Peberapa  Pengertian  dalam Menyusun Skripsi. Retrieved April 21, 2018, from dalam Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 854.: koreshinfo.blogspot.co.id
Narty  Meli.  (2016,  Januari  17).  Memahami  Pengertian  dalam  Menyusun Skripsi.  Retrieved  April  21,  2018,  from  dalam  The  New  Oxford Ilustrated  Dictionary,  (Oxford  University  Press,  1982),  hal.  1466.: koreshinfo.blogspot.co.id
Prof.  Dr.  Sutan  Remy  Sjahdeini,  S.H.  (2014).  Perbankan  Syariah-Produk- produk  dan  Aspek-aspek  Hukumnya.  Jakarta:  Penerbit  Kencana Prenadamedia Group.
Retrieved from depkop.co.id
Rifqi  Muhammad.  (2008).  Akuntansi  Keuangan  Syariah,  Konsep  dan Implementasi PSAK Syari'ah. Yogyakarta: P3EI.
Rohman,  M.  Abdul.  (2017,  November  1).  2018,  Alokasi  DD  Wonosobo Turun  Rp  7  Miliar.  Dipetik  November  11,  2017,  dari www.suaramerdeka.com
Royyan  Ramdhani  Djayusmann  dan  Achmad  Nasution.  (2015,  Juni).
Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan
anggota/nasabah  (Studi  Kasus  di  Baitu-t  Tamwil  At-Tamzis  Cabang Magelang  tahun  2012-2013Islamic  Economic  Journal  Vol  1  No.  1. Retrieved  November  25,  2017,  from  dalam  Kasmir,  Bank  dan Lembaga  Keuangan  Lainnya,  (Jakarta:  Rajawali  Pers,2013),  h.  172.: ejournal.unida.gontor.ac.id
Sonny  Lazio.  (2012,  Juni).  Pengertian  dan  Sumber-sumber  Pendapatan. Retrieved Februari 23, 2017, from sonnylazio.blogspot.co.id
Sultan  Remy  Sjahdeini.  (2014).  Perbankan  Syariah.  Produk-Produk  dan Aspek-Aspeknya. Jakarta: Kencana.
Tamzis. (2017). Materi Latsar 1 Angkatan 2 15-19 Mei. Wonosobo.
Wikipedia.  (2017,  September  18).  Kabupaten  Wonosobo.  Dipetik
November 11, 2017, dari id.wikipedia.org
Yudi  Suharso.  (2015,  Maret  22).  BMT  se-Indonesia  Capai  Aset  Rp  47
Triliun. Retrieved April 21, 2018, from mysharing.co
Zainuddin  Ali.  (2010).  Hukum  Perbankan  Syariah,  Cet.  2.  Jakarta:  Sinar Grafika.