## Legalitas

## Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia
Albi Ternando, M.s Alfarisi, dan Rahman
Universitas Adiwangsa jambi Correspondence email: albyternando@gmail.com
Abstract . In the implementation of the resolution of criminal law violations in customary courts, it is felt to be very effective in dealing  with  many  criminal  cases  through  a  restorative  justice  approach  which  theoretically  relies  on  values  that  are characterized by Indonesian harmony, balance and conduciveness  to ensuring shared life in  society. Therefore, all forms of recognition of customary law must be carried out through acceptance and granting legal status related to the existence of its implementation in areas where the application of customary law is very strong. This research is a qualitative type of research with a normative conceptual and juridical approach. The data source was obtained by examining positive legal norms in the form of applicable laws and customary law norms. The conclusions that can be drawn from this research are: In customary justice  it  is  not  considered  as  non-formal  justice  outside  of  the  judiciary  under  the  State  judiciary  institution.  The  Supreme Court  is  on  par  with  other  customary  justice  bodies.  Customary  justice  is  something  that  actually  occurs  in  the  midst  of society, therefore the basis contains the principles of restorative justice which focuses on resolving criminal cases outside of court so that the value of justice can be accepted by each group and individual in the customary law that occurs in Indonesian society.
Keywords : Customary Law, Indigenous Peoples, Legal Settlement, Restorative Justice
Abstrak .  Dalam  implentasi  Penyelesaian  pelanggaran  hukum  pidana  dalam  peradilan  adat  dirasa  sangat  efektif  dalam mengatasi  banyaknya  perkara  pidana  melalui  pendekatan  restorative  justice  yang  secara  subtantive  teoritik  bersandar  pada nilai-nilai  yang  berkarakter  ke  indonesiaan  keharmonisan,  keseimbangan,  dan  kondusif  dalam  menjamin  dalam  kehidupan bersama di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk pengakuan hukum adat harus dilakukan melalui penerimaan dan pemberian  status  keabsahan  terkait  eksistensi  pelaksanaannya  di  daerah  yang  sangat  kental  dalam  penerapan  hukum  adat. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  jenis  kualitatif  dan  pendekatan  konseptual  dan  yuridis  normatif.  Sumber  data diperoleh  dengan  cara  mengkaji  norma-norma  hukum  positif  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  norma  hukum  adat yang berlaku. Kesimpulan yang dapat dalam penelitian ini adalah: Dalam peradilan adat tidak dianggap sebagai peradilan non formal di luar peradilan di bawah lembaga  yudikatif Negara Mahkamah Agung sejajar dengan badan peradilan adat lainnya , Peradilan  adat  merupakan  suatu  yang  terjadi  nyata  di  tengah-  tengah  masyarakat  maka  dari  itu  dasar  memuat  pinsip-prinsip restoratif  justice  yang  fokus  pada  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  pengadilan  agar  nilai  keadilan  dapat  diterima  oleh masing-masing Kelompok dan individu dalam Hukum adat yang terjadi di masyarakat di Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Adat, Masyarakat Adat, Penyelesaian Hukum,Restorative Justice.

## PENDAHULUAN
Hukum adat sendiri merupakan sistem hukum yang eksistensinya terdiri dari kaidah sosial yang hidup yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan juga kaidah hukum yang menjadi pedoman atau yang memiliki fungsi untuk mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain  dan  dirinya  sendiri. 1 Masyarakat  hukum  adat  merupakan  suatu  satu  kesatuan  masyarakat  dalam  satu  wilayah adat  yang  bersifat  otonom,  dimana  mereka  mengatur  sistem  kehidupannya  secara  mandiri  (antara  lain:  hukum, politik,  ekonomi,  dan  sebagainya)  dan  juga  bersifat  otonom,  yaitu  suatu  kesatuan  masyarakat  adat  yang  lahir  atau dibentuk  oleh  masyarakat  itu  sendiri,  bukan  dibentuk  oleh  kekuatan  lain,  misal  kesatuan  desa  dengan  Lembaga Ketahanan Masyarakat Desanya. Kehidupan komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya bersifat otonom dan terlepas  dari  proses  integrasi  ke  dalam  kesatuan  organisasi  kehidupan  negara  bangsa  yang  berskala  besar  dan berformat  nasional.  Sehingga  rumusan  mengenai  masyarakat  adat  yang  dibuat  pada  masa  sebelum  kemerdekaan cenderung  bersifat  kaku  dalam  kondisi  masyarakat  adat  yang  statis  tanpa  tekanan  perubahan,  sedangkan  rumusan tentang masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat  ini  dalam  tekanan  perubahan. 2 Manusia  secara  kodrat adalah  makhluk sosial (zoon  politicon),  artinya  manusia sebagai  individu  tidak  akan  mampu  hidup  sendiri  dan  berkembang  dengan  sempurna  apabila  tidak  hidup  bersama dengan individu atau manusia lainnya. Sejak lahir manusia sudah harus hidup bersama, setidak-tidaknya dengan ibu
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberti, 1991), hal.3.
2 Sirait, Martua, dkk., Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur , Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, hal. 5.
Albi  Ternando,  M.s  Alfarisi,  dan  Rahman. Implementasi  Hukum  Adat  Sebagai  Penanganan  Restorative  Justice  Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia
dan ayah yang memelihara, mengasuh dan melindunginya. Keharusan hidup bersama itu karena manusia mempunyai kebutuhan  yang  hanya  dapat  dipenuhi  apabila  berhubungan  dengan  atau  mendapat  bantuan  dari  manusia  lainnya. Dengan  kata  lain,  manusia  harus  hidup bermasyarakat,  saling  berhubungan  dan  berinteraksi  satu  sama  lain  dalam kelompoknya guna memperjuangkan dan memenuhi kepentingan hidupnya.
Para    ahli    memberikan    pendapatnya    mengenai    hukum    adat,  Ter    Haar    adalah    salah  satunyadimana memberikan  pandangan  bahwa  hukum  adat  adalahsuatu  kesatuan  norma yang beralih dari adanya ketetapan para petugasdengan  kewibawaan  yang  melekat  padanyayang      ditaati      dan      dilaksanakan      dengan      sukacita      karena lahir      dari      kesepakatan      antar  masyarakat    hukum    adat    itu    sendiri.  Kemudian    juga    Soekanto    yang    hadir memberikan definisimengenai  hukum  adat,  sebagai  kompeks  adat   yang  tak  terkodifikasikan,  memiliki daya paksa,  dan  memiliki  sanksi  bagi  yang  melanggarnya. 3 Dalam  Pasal  18  Huruf  B  Batang  Tubuh  Konstitusi  1945 diberikan pengakuan terhadap the  living  lawyaitu  hukum  adat,  sehingga  ini  merupakan  suatu  legitimasi  bagi eksitensi hukum ini hingga sekarang. Dalam rumusan pasal tersebut diatur mengenai penghormatan negara  terhadap kesatuan    masyarakat    hukum    adat    beserta    hal    tradisionalnya.    Sepanjang  tidak          bertentangan          dengan peraturan perundang-undangan. 4 Selanjutnya,  dalam  Ketetapan  MPRSNo.II/MPRS/1960pada  Lampiran  A  Alinea ke    402  dijelaskan  yang    isinya    menjelaskan    tentang    asas-asas    pembinaan    hukum    nasional    yang  harus berlandaskan pada hukum adat, memperlihatkan realita yang hidup di Indonesia guna usaha  ke  arah  homogenitas di    bidang    hukum.    Kemudian    dalam    segala    upaya    pembenahan undang-undang    wajib    pula    memperhatikan nilai-nilai  yang  tumbuh  dalam  masyarakat hukum adat. 5
Manusia  dalam  berinteraksi  satu  sama  lain  dalam  rangka  memperjuangkan  dan  memenuhi  kebutuhan hidupnya sehari-hari, kadang- kadang saling berbenturan dengan manusia lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia  sangat  banyak  dan  cenderung  tidak  terbatas,  sedangkan  alat  pemuas  kebutuhan  manusia  sangat  terbatas, apalagi  jika  kebutuhan  manusia  itu  sama  dengan  manusia  lainnya.  Sehingga  bagi  orangorang  tertentu  yang  tidak sabar,  tidak  puas  terhadap  apa  yang  sudah  dimilikinya  dan  ingin  kebutuhannya  terpenuhi  dengan  cepat,  sering menempuh  jalan  pintas  dan  bertindak  di  luar  kepatutan  sertamelanggar  norma-norma  dalam  masyarakat  bahkan melanggar  hukum  yang  berlaku,  seperti  hukum  pidana.  Konsep  restorative  justice  merupakan  suatu  pandangan/ paradigma  baru  dalam  penyelesaian  kasus  pidana  diluar  peradilan  dengan  menggunakan  sistem  musyawarah mempertemukan antara pihak yang merugikan dan dirugikan. Pemahaman yang sama oleh semua pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian tindak pidana dan seluruh akibat yang ditimbulkannya, adalah merupakan faktor yang  sangat  penting  dalam  proses  pemulihan  keadaan,  khususnya  pemahaman  terhadap  tujuan  penyelesaian  yang timbul dari pelaku yang didasarkan pada nilai konstruktif dari “rasa malu” dalam bentuk rasa penyesalan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan adanya nilai pemahaman dan rasa penyesalan tersebut maka hal tersebut akan menimbulkan  rasa  tanggung  jawab  bagi  pelaku  dan  sekaligus  akan  mempermudah  terjadinya  proses  kata  sepakat yang  akan  dipergunakan  untuk  menentukan  pilihan  jenis  sanksi  yang  akan  diterapkan,  sebagai  syarat  diterimanya pelaku dalam suatu lembaga penyelesaian konflik dan syarat diterimanya pelaku kembali dalam masyarakat seperti sediakala.
Fungsi dan perang peradilan adat adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat adat sebagai salah satu lembaga penegak  hukum,  namun  Peradilan  adat  hanya  diakui  secara  material  saja,  dimana  nilai-nilai  yang  hidup  di  dalam masyarakat  adat  harus  menjadi  salah satu  nilai  yang  diperhitungkan  oleh  hakim  untuk  memutus  perkara,  demikian juga  hasil  putusan  peradilan  adat  yang  dianggap  tidak  sebanding  dengan  putusan  peradilan  nasional  Hal  lain  yang sangat  penting  bagi  pemerintah  dalam  menformalkan  sistem  peradilan  adat  adalah  upaya  meminimalisir  obesitas lapas  yang  merupakan  terminal  akhir  bagi  putusan-putusan  perkara  pidana  yang  sampai  detik  ini  belum  memiliki solusi  ideal,  oleh  sebabnya  dapat  dikatakan  bahwa  peradilan  adat  memiliki  peran  yang  sangat  tepat  dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.
Sudah    banyak    penelitian    yang    manganalisis    mengenai    hukum    adat.    Namun,    belum  banyak  yang mengungkap  bahwa  sejatinya  Asas  Restoratif  Justice  dan  adanya  penyelesaian  dengan  win-win    solution  melalui musyawarah  mufakat  telah  hidup  dan  tumbuh  dalam masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia,  khususnya  pada masayarakat    hukum    adat    di  tiap  Desa  dimana  tempat  penelitian  ini  dilaksanakan. Terjadinya  kejahatan dipandangakan  menimbulkan  terciptanya  suatu  ketidak  seimbangan  baik    dalam    alam    materiil    maupun    alam spiritual    atau    dikenal    dengan  sebutan  sekala-niskala.    Ketidak seimbangan    tentunya    diakibatkan    karena   tidak ada  sarana yang  tepat  untuk  mengatur  perilaku  manusia  sebagai  objek  pengaturan  sebuah  norma. Sehingga
3 Hadikusuma, Hilman. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi. Mandar Maju , Cet. III: Bandung.
4 Zain,   Muhammad   Adib,   &   Siddiq,   Ahmad.   (2015). Pengakuan   Atas   Kedudukan   dan Keberadaan   Masyarakat Hukum  Adat  (MHA)  Pasca   dibentuknya   Undang-Undang Nomor 6  Tahun   2014   Tentang   Desa. Jurnal   Penelitian Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada , 2(2), 63–76.
5 Sudaryatmi, Sri. (2012). Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi. Masalah-Masalah Hukum , 41(4), 572–578.
Albi  Ternando,  M.s  Alfarisi,  dan  Rahman. Implementasi  Hukum  Adat  Sebagai  Penanganan  Restorative  Justice  Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia
akan dapat menimbulkan  rasa  curiga  dan  berpotensi  menimbulkan  prasangka yang buruk antar warga desa yang dapat berujung kerusuhan, meningkatnya angka kriminal yang  justru  menjauhkan  masyarakat  dari  tujuan  hukum nasional  dan  tujuan diadakannya aturan  hukum adat di Indonesia.
Konsep  Restorative  Justice  merupakan  suatu  cara  lain  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dilakukan dengan  mengintegrasikan  antara  pelaku  dan  korban  atau  masyarakat.  Korban  diberdayakan  secara  aktif  untuk  ikut serta  menyelesaikan  perkara  pidana  yang  terjadi.  Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  dalam  penaganan  perkara pidana  dengan  model  restorative  justice  adalah  mediasi  penal  (penal  mediation).  Mediasi  penal  (penalmediation) sering  juga  disebut  dengan  berbagai  stilah,  antara  lain:  “mediation  in  criminal  cases”  atau  “mediation  in  penal matters”  yang  dalam  istilah  Belanda  disebut  “straf  be  midelling”,  dalam  istilah  Jerman  disebut  “De Aufsergerichtliche  Tataus-gleich”  (disingkat  ATA),  dan  dalam  istilah  Perancis  disebut  “de  mediation  pẻnale”. Karena  mediasi  penal  terutama  mempertemukan  antara  pelaku  tindak  pidana  dengan  korban,  maka  sering  juga dikenal  dengan  istilah  “Victim  Offender  Mediation”(VOM),  Tặtera-Offer-Auģleich  (TOA),  atau  Offender VictimArrangement  (VOA). 6 Toulemonde  (Menteri  Kehakiman  Perancis),mediasi  penal  adalah  sebagai  suatu alternatif  penuntutan  yang  memberikan  kemungkinan  penyelesaian  negosiasi  antara  pelaku  tindak  pidana  dengan korban. 7
Restorative  justice  yang  nilai-nilainya  telah  hukum  Adat  di  dalam  peradilan  adat  saat  ini  pun  telah dikembangkan  dalam  proses  peradilan.  Sebagaimana  Penyelsaian  kasus  hukum  adat  di  berbagai  tempat  di masyarakat  yang  masih  kental  dengan  adat  istiadat  yang  berkembang  dalam  masyarakat  .  beberapa  masyarakat ataupun publik dengan penghentian segala tuntutan hukum adat dalam Peneyelasian Pidana dengan restoratif justice dalam  proses  peradilan  adat  yang  ada  di  Indonesia.  Untuk  itu  Penulis  meniat  untuk  menulis  mengenai  “ IMPLEMENTASI  HUKUM  ADAT  SEBAGAI  PENANGANAN  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM MEMBANGUN SISTEM ALTERNATIVE PENYELESAIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ”

## METODE
Penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  sebagai  metode  ilmiah  dianggap relevan  untuk  menggali  mengenai  Peradilan  adat  sebagai  kerangka  restoratif  justice  dalam  penyelesaian  hukum pidana  di  Indonesia.  Dengan  penelitian  kualitatif  akan  memperkaya  hasil  penelitian,  disamping  membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan melalui gambaran yang kompleks. 8 Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti  memiliki tugas sebagai instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus  memiliki bekal teori dan wawasan yang  luas,  daya  analisis  dan  konstruksi  argumen  secara  objektif  terhadap  permasalahan  yang  dikaji. 9 Hakikat penelitian  kualitatif  ini  adalah  mengamati  hukum  adat  dengan  interaksi  perkembangannya  yang  dikaitkan  dengan restoratif justice. 10
Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu (1) alamiah, (2) data bersifat  deskriptif  bukan  angka-angka,  (3)  analisis  data  dengan  induktif,  dan  (4)  makna  sangat  penting  dalam penelitian  kualitatif. 11 Selain  itu  penelitian  ilmiah  ini  juga  menggunakan  pendekatan  filosofis,  konseptual,  dan peraturan  perundang-undangan.  Pertama,  pendekatan  filosofis,  merumuskan  secara  jelas,  sistematis,  dan komprehensif  terhadap  konsepsi  mengenai  restoratif  justice,  kedua  pendekatan  konseptual  dilakukan  untuk mengembangkan  restoratif  justice  dengan  hukum  adat,  secara  sistematis,  logis  dan  kritis.  Sehingga,  diperoleh paradigma baru dalam kajian restoratif justice secara integratif dengan hukum adat. Ketiga pendekatan Perundang- undangan untuk meninjau sejauh mana hukum adat diterapkan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Restorative  justice  adalah  suatu  Penegakan  hukum  sangatlah  erat  dengan  masyarakat,  sebagaimana  teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, di mana menurutnya “Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem  volke”  (hukum  itu  tidak  dibuat  melainkan  tumbuh  dan  berkembang  bersama  masyarakat). 12 Namun,  ternyata Hukum  modern  yang  dipakai oleh  bangsa  Indonesia  dikembangkan  tidak  dari  dalam  masyarakat  Indonesia,
6 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Semarang : Pustaka Magister, 2010, hlm. 1-2.
7 Barda Nawawi Arief, Mediasi…, hlm. 2 .
8 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, hal.5
10 Ibid, hal.51.
11 Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, Qualitative Reseach for Eduication (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982) hal.28.
12 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 124
Albi  Ternando,  M.s  Alfarisi,  dan  Rahman. Implementasi  Hukum  Adat  Sebagai  Penanganan  Restorative  Justice  Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia
melainkan ditanamkan dari luar (immposed from outside). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Delik Aduan adalah  merupakan  paradigma  baru  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dalam  penyelesaian  permasalahan  pidana. Restorative  Justice  merupakan  penyelesaian  perkara  pidana  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersamasama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dan  berfokus  pada pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan.  Paradigma  ini  berbeda  dengan  paradigma  lama yang  memandang  sanksi  pidana  sebagai  solusi  yang  efektif  untuk  menanggulangi  meningkatnya  tindak  kejahatan. Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban  serta  memberikan  perlindungan  kepada  warga  negaranya. Paradigma  yang  selama  ini  dibangun  dalam sistem  hukum  pidana  Indonesia  dimana  negara  melalui  organ-organnya  menjalankan  apa  yang  menjadi kewenangannya baik sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma  yang berlaku (ius punale) dan hak untuk memidana  (ius  puniendi).  Korban  sebagai  pihak  yang  merasakan  kerugian  langsung  atas  tindak  pidana  yang dilakukan justru kehilangan peran dalam proses penyelesaian perkara pidananya.
“Restoraative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.” Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk  menyelesaikan  secara  bersama-sama  bagaimana  menyelesaikan  akibat  dari  pelanggaran  tersebut  demi kepentingan  masa  depan.  Menurut  Bagir  Manan,  bahwa  penegakan  hukum  indonesia  bisa  dikatakan  “communis opinio  doctorum”,  yang  artinya  bahwa  penegakan  hukum  yang  sekarang  dianggap  telah  gagal  dalam  mencapai tujuan  yang  diisyaratkan  oleh  Undang-Undang. 13 Oleh  karena  itu,  diperkenankanlah  sebuah  alternatif  penegakan hukum,  yaitu  Restorative  Justice  System. Permasalahan  penerapan  hukum  adat  dan  fungsionalisasi  lembaga peradilan adat dalam  kenyataannya kerap dibenturkan dengan hukum formal. Kenyataan ini berangkat dari realitas sejarah dimana dekade kolonialisme menyebabkan hukum Eropa mendominasi bentuk dari sistem hukum dibanyak negara  di  dunia. 14 Rezim  sosiologis  yang  mendasari  kerja  dalam  sistem  peradilan  pidana  menjadikan  segala perkembangan dan segala pemikiran dalam masyarakat dapat diserap dalam proses suatu perkara pidana. 15 Meskipun dalam  kerangka  normatif  banyak  dipertanyakan  namun  dalam  kenyataannya  terdapat  pula  praktek  penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana utamanya oleh lembaga pengadilan adat.
Bersamaan  dengan  hal  ini  secara  sosiologis  peradilan  adat  dipandang  sebagai  instrumen  penting  dalam kehidupan, hal ini dikarenakan kesatuan masyarakat hukum adat yang jumlahnya ribuan tersebar di wilayah-wilayah Indonesia  menjaga  eksistensi  peradilan  adat  dalam  masyarakat  dengan  berbagai  istilah,  struktur  dan  mekanisme peradilan yang dilaksanakan oleh kepala-kepala komunitas ini dan dilaksanakan dengan tunduk kepada hukum dan kesadaran  hukum  masyarakat  setempat. Hematnya  kehadiran  peradilan  adat  sangat  penting  dan  strategis  dalam kehidupan  masyarakat  hukum  adat  dan  desa  adat  di  Indonesia,  mengingat  keadilan  restoratif  yang  dapat menyesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat  tersebut.  Lebih  lanjut  Mohammad  Jamin  mempertegas  terkait  peradilan adat  sebagai  berikut:  “The  customary  courts  are  very  important  to  the  heart  of  not  only  Papuans  but  also  various other indigenous community, the contemporary politics of law unifies all court systems. The current politicsof law has neglected the important fact about legal pluralism in Indonesia”. 16
Menurut Eva Achjani Zulfa, hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan, yaitu: 17
1. Tindak  pidana  lebih  diartikan  sebagai  penyerangan  terhadap  otoritas  pemerintahan  dibandingkan  sebagai serangan kepada korban atau masyarakat.
2. Korban  hanya  menjadi  bagian  dari  sistem  pembuktian  dan  bukan  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  akan proses yang berlangsung.
13 Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara Indonesia , Jakarta, 2008, hal. 4
14 Kenyataan ini bukan hanya ada di Indonesia akan tetapi juga menjadi permasalahan dinegaranegara yang masih menerapkan hukum adatnya. Hal ini juga dipaparkan oleh Dinnen dalam Sinclair Dinnen, Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem to Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative , Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hal. 2-4
15 Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 14
16 Mohammad Jamin, I Nyoman Nurjaya, Mohal Ridwan , Rachmad Safa‟at, “The Politics of Law Formula Of Customary Court Recognition Which Responds To The Indigenous People’s Needs (A Study Of The Papua Special Autonomy Act)”, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259, Vol.19, 2013, pp. 75.
17 Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, dalam buku Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi (FISIP UI, Jakarta, 2011), hal. 28.
Albi  Ternando,  M.s  Alfarisi,  dan  Rahman. Implementasi  Hukum  Adat  Sebagai  Penanganan  Restorative  Justice  Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia
3. Proses  hanya  difokuskan  pada  upaya  penghukuman  bagi  pelaku  dan  pencegahan  kejahatan  semata  tanpa melihat  upaya  perbaikan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dan  mengembalikan  keseimbangan  dalam masyarakat.
4. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung.
Selama  ini  korban,  dalam  sistem  hukum  nasional,  posisinya  memang  tidak  diuntungkan.  Korban  hanya berperan sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi yang keterangannya hanya sebagai pelengkap.  Berbeda  dengan  restorative  justice  yang  menekankan  pada  keterlibatan  yang  langsung  dari  para  pihak yaitu  pelaku  dan  korban.  Pada  proses  peradilan  pidana  yang  selama  ini  berlangsung,  penjatuhan  pidana  hanya berfokus  pada  pemberian  nestapa  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Namun  menurut  paradigma  restorative  justice, penyelesaian perkara pidana lebih menitikberatkan pada dialog antara korban dan pelaku serta mengembalikan pada keadaan semula.
Penyelesaian  perkara  pidana  hendaknya  lebih  mengutamakan  keseimbangan  sosial  dalam  masyarakat. Keseimbangan  yang  dimaksud  di  sini  adalah  antara  pelaku  dan  korban  tindak  pidana,  sehingga  tercipta  kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara  pihak  pelaku  dan  korban.  Prinsip  win-win  solution  harus  diutamakan  demi  tercapainya  kesepakatan menyesaikan  perkara.  Pada  akhirnya  diharapkan  pelaku  meminta  maaf  kepada  korban  dan  berjanji  tidak  akan mengulanginya  lagi,  apabila  perlu  mengganti  segala  kerugian  yang  diderita  oleh  korban.  Sebaliknya  korban memafkan  pelaku  dan  tidak  meneruskan  perkara  sampai  ke  pengadilan.  Konsep  penyelesaian  seperti  ini  disebut dengan  restorative  justice.  Konsep  restorative  justice,  menempatkan  kejahatan  sebagai  bagian  dari  gejala  yang menjadi  bagian  tindakan  sosial,  sehingga  penyelesaiannya  tentu  harus  mengutamakan  kearifan  lokal  yang  sesuai dengan  kaidah  di  masyarakat  setempat.  Sebenarnya  bentuk  penyelesaian  seperti  ini  sudah  ada  sejak  lama.  Namun, seringkali  masyarakat  dan  penegak  hukum  enggan  melakukannya  dengan  alasan  hukum  harus  tetap  ditegakkan walaupun lama waktunya.
Dalam  Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes  yang  diterbitksan  oleh  PBB  disebutkan  bahwa  : “Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their  social  networks,  justice  agencies  and  the  community.” 18 Hubungan  dengan  penegakan  hukum  pidana,  maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Menurut Bagir Manan, substansi restorative justice mengandung  prinsip  yang  dapat  membangun  partisipasi  bersama  antara  pelaku,  korban,  dan  kelompok  masyarakat menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana.  Selain  itu  juga  menempatkan  pelaku,  korban,  dan  masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions). 19 Prinsip restorative justice menurut Bagir Manan ini sangat memungkinkan peran serta masyarakat dalam menentukan hukum yang seimbang dan adil.
Konsep  restorative  justice  pada  dasarnya  sejalan  dengan  teori  hukum  progresif  yang  disampaikan  oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang  membebaskannya  dari  belenggu  teks  dokumen  hukum,  karena  pada  akhirnya  hukum  itu  bukan  untuk  teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan manusia. 20 Oleh karena itu cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku  pada  teks  undang-undang.  Tujuan  yang  henadak  dicapai  dalam  penyelesaian  tersebut  ialah  kembalinya harmonisasi  sosial  yang  seimbang  antara  pelaku,  korban  dan  masyarakat.  Keadilan  dalam  restorative  justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana,  dan  pelaku  dalam  hal  ini  diberi  kesempatan  untuk  dilibatkan  dalam  upaya  pemulihan  tersebut,  semua  itu dalam  rangka  memelihara  ketertiban  masyarakat  dan  memelihara  perdamaian  yang  adil.  Dengan  kata  lain  ketiga prinsip  tersebut  mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut:  Pertama,  justice  requires  that  we  work  to  restore  those who  have  been  injured;  kedua,  those  most  directly  involved  and affecttted  by  crime  should  have  the. 21 Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk  memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah
18 United Nations, Handbook on Restorative Justice Programmes , (New York : United Nations Publication, 2006), hlm. 6
19 Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir , (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI ,2008), hlm.7
20 Satjipto Rahardjo. “ Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif”. (Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti , Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007)
21 Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012. hlm. 41
Albi  Ternando,  M.s  Alfarisi,  dan  Rahman. Implementasi  Hukum  Adat  Sebagai  Penanganan  Restorative  Justice  Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia
dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan  komunitas  secara  aktif  memperkuat  komunitas  itu  sendiri  dan  mengikat  komunitas  akan  nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.
Mekanisme  penyelesaian  perkara-perkara  pidana  dan  perdata  juga  menentukan  dalam  sidang  adat  yang diadiri oleh kepala adat, tetua adat, dan pemuka agama sebagai tokoh-tokoh  yang dihormati. Selain itu kepala adat sangatlah penting dan berperan penting atau menonjol karena kedudukannya sebagai pemimpin musyawarah. Lebih lanjut  menurut  Soepomo  kepala-kepala adat  mempunyai  tugas  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  hukum yang  berkenaan  dengan  aktivitasaktivitas  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  hukum  (preventieve  rechtszorg) dan  melakukan  pembetulan  hukum  apabila  hukum  itu  dilanggar  (repressieve  rechtszorg). 22 dan  juga  Penyelesaian perkara pidana dalam peradilan adat juga  memperhatikan kepala adat sebagai fungsi pelaksana dari peradilan adat. Struktur  pemerintahan  adat  (kepala  adat)  pada  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  pun  sangat beragam, sehingga beragam pula lembaga yang bertugas menyelenggarakan fungsi peradilan adat di masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia.
Restorative  justice  membutuhkan  usaha-usaha  yang  kooperatif  dari  komunitas  dan  pemerintah  untuk menciptakan  sebuah  kondisi  dimana  korban  dan  pelaku  dapat  merekonsiliasikan  konflik  mereka  dan  memperbaiki luka-luka  mereka. 23 Selain  itu  restorative  justice  mengembalikan  konflik  kepada  pihak-pihak  yang  paling  terkena pengaruh  korban,  pelaku  dan  “kepentingan  komunitas”  mereka  dan  memberikan  keutamaan  pada  kepentingan- kepentingan  mereka. Restorative justice juga  menekankan pada hak asasi  manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana  memberikan  pelaku  keadilan  formal  atau  hukum  dan  korban  tidak  mendapatkan  keadilan  apapun. Kemudian  restorative  justice  juga  mengupayakan  untuk  merestore  keamanan  korban,  penghormatan  pribadi, martabat,  dan  yang  lebih  penting  adalah  sense  of  control. 24 Melalui  restorative  justice  tidak  semua  perkara  pidana harus selesai  di  meja hijau,  namun  dapat  diakhiri  antara  sendiri  antara  pelaku  dan  korban.  Cara  penyelesaian yang ditempuh melalui restorative justice sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam  Pancasila.  Hasil  penyelesaian  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Penyelesaian memperhatikan  nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradap  bagi  kedua  belah  pihak,  dan  tentunya  dapat  tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.
Untuk  mewujudkan  keadilan, restorative justice  menawarkan  alternatif  lain  penyelesaian perkara  pidana  di luar jalur litigasi. Kenyataan pada masyarakat saat ini cenderung lebih memilih untuk menyelesaikan perkara di luar campur  tangan  penegak  hukum.  Jalan  seperti  ini  dirasa  lebih  dapat  membawa  manfaat  dari  pada  penyelesaian melalui proses hukum. Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat  meregangkan  hubungan-hubungan  kekeluargaan  dan  dari  segi  hukum  sendiri  proses  penyelesaiannya  cukup lama,  terlebih  kalau  sampai  tingkat  Mahkamah  Agung  yang  memakan  waktu  sampai  bertahun-tahun  sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan. 25
Keadilan  restoratif  atau  restorative  justice  adalah  konsep  keadilan  yang  mengedepankan  rekonsiliasi  dan pemulihan  berbasis  kebutuhan  terhadap  korban,  pelaku,  dan  lingkungan  terdampak  suatu  tindak  pidana.  Dalam praktik, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya konsep restorative justice (keadilan  restoratif)  sebagai  mekanisme  penyelesaian  di  luar  pengadilan  berdasarkan  prinsip  keadilan.  Penerapan konsep  keadilan  restoratif  ini  tak  melulu  berorientasi  pada  hukuman  pidana,  tapi  mengarah  pada  penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pengaturan keadilan restoratif selama ini  diatur  SE  Kapolri  No.  SE/8/VII/2018  Tahun  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice) dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana;  Peraturan  Kapolri  No.  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana; Peraturan  Kejaksaan  No.  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif;  dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
Restorative  justice  adalah  konsep  keadilan  yang  mengedepankan  rekonsiliasi  dan  pemulihan  berbasis kebutuhan  terhadap  korban,  pelaku,  dan lingkungan  terdampak  suatu  tindak  pidana.  “Ini bukan  sekedar  pemulihan
22 Soepomo, R., Bab-bab tenang Hukum Adat , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal 64.
23 Setyo Utomo ,”Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justie ” (makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “POLITIK PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA DALAM UNDANG- UNDANG DILUAR KUHP ”, diselenggarakan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional /BPHN Departement Hukum dan HAM, di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010)
24 Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan …, hlm.3
25 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana , (Ghalia Indonesia, Jakarta 1987), hlm.45
Albi  Ternando,  M.s  Alfarisi,  dan  Rahman. Implementasi  Hukum  Adat  Sebagai  Penanganan  Restorative  Justice  Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia
berbasis  hak,  tapi  sesuai  kebutuhan  terhadap  korban,  pelaku  dan  lingkungan  terdampak.  Lingkungan  itu  bisa komunitas/masyarakat,”  ada  3  konsep  keadilan  restoratif.  Pertama,  keadilan  restoratif  dipandang  sebagai  suatu proses  penyelesaian  persoalan  yang  ditimbulkan  dari  suatu  kriminalitas  dengan  cara  mempertemukan  korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal  yang demokratis untuk  menemukan solusi yang  positif.  Bila  dilakukan  dengan  benar,  cara  ini  diyakini  akan  mengubah  perilaku  pelaku,  pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat  restitusi.  Kedua,  keadilan  restoratif  dipandang  sebagai  konsepsi  keadilan  yang  mengutamakan  pemulihan terhadap  kerugian  daripada  sekedar  memberikan  penderitaan  (hukuman  pidana,  red)  kepada  pelakunya.  “Para pendukung konsep ini percaya ketika kejahatan terjadi, yang benar harus dilakukan membangun kembali hubungan yang benar.”
Ketiga,  ada  yang  meyakinirestorative  justice  sebagaiway  of  life.  Pendukung  konsep  ini  memandang restorative  justice  tidak  hanya  perubahan  pendekatan  terhadap  kejahatan,  tapi  harus  lebih  jauh  lagi  yaitu  dalam rangka mencapai masyarakat yang adil. Dalam SE Kapolri No.8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,  mengatur  prinsip  keadilan  restoratif  tidak  bisa  dimaknai  sebagai  metode penghentian  perkara  secara  damai,  tapi  lebih  luas  pada  pemenuhan  rasa  keadilan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam perkara  pidana  melalui  upaya  yang  melibatkan  korban,  pelaku,  dan  masyarakat  setempat  serta  penyelidik/penyidik sebagai  mediator.  Untuk  penyelesaian  perkara,  SE  Kapolri  ini  menyebut,  salah  satunya  dilakukan  dalam  bentuk perjanjian  perdamaian  dan  pencabutan  hak  menuntut  dari  korban,  perlu  dimintakan  penetapan  hakim  melalui  JPU untuk  menggugurkan  kewenangan  menuntut  dari  korban  dan  penuntut  umum.  Tapi  pengertian  keadilan  restoratif dalam SE Kapolri itu diubah melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam  penyelesaian  kasus.  Definisi  keadilan  restoratif  sebagaimana  diatur  Perkap  No.6  Tahun  2019  yakni penyelesaian  kasus  pidana  yang  melibatkan  pelaku,  korban  dan/atau  keluarganya  serta  pihak  terkait  dengan  tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak. Perkap No.6 Tahun 2019 fokus pada pemulihan korban, tapi tidak untuk pemulihan  pelaku  serta  tidak  ada  penekanan  pemulihan  relasi  korban  dan  pelaku.  Targetnya  tercapai  perdamaian, terlepas  dari substansinya.  “Aturan  itu  hanya  mengurangi  beban  kerja, tapi tidak  memulihkan relasi  antara  korban, pelaku, dan masyarakat.” Aturan lain yang mengadopsi keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Peraturan  Kejaksaan  ini  mendefinisikan keadilan restorative, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan.  Tapi  ada  tindak  pidana  yang  dikecualikan  dari  penerapan keadilan  restoratif,  seperti  narkotika.  Peraturan  Kejaksaan  itu  hampir  sama  seperti  Perkap  No.6  Tahun  2019  yang fokus  pada  pemulihan  korban,  tidak  ada  penekanan  pada  pemulihan  relasi  korban  dengan  pelaku  serta  targetnya tercapai perdamaian terlepas dari substansinya.
Sedangkan  di  pengadilan,  mengacu  pada  Keputusan  Dirjen  Badan  Peradilan  Umum  MA  RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid yang diteken Dirjen Badilum MA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan  restoratif  hanya  dalam  lingkup  perkara  tindak  pidana  ringan,  perkara  anak,  perkara  perempuan  yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. 26
Dalam  United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, dijelaskan bahwa restorative justice merupakan  sebuah  istilah  baru  terhadap  konsep  lama.  Pendekatan  restorative  justice  telah  digunakan  dalam memecahkan  masalah  konflik  antara  para  pihak  dan  memulihkan  perdamaian  di  masyarakat.  Karena  pendekatan- pendekatan  retributive  atau  rehabilitative  terhadap  kejahatan  dalam  tahuntahun  terakhir  ini  dianggap  sudah  tidak memuaskan  lagi.  Oleh  karenanya  menyebabkan  dorongan  untuk  beralih  kepada  pendekatan  restorative  justice. Kerangka pendekatan restorative justice melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan,  antara  pelaku  dan  korban. 27 Marian  Liebmann,  memberikan  beberapa  rumusan  prinsip  dasar restorative justice sebagai berikut: 28
1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan.
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Ada upaya untuk meletakan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut dimasa dating.
6. Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku.
26 Di akses di www. Hukumonline.com pada kamis tanggal 23 november 2023 jam 20:30
27 United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims, centre for International Crime Prevention, New York , 1999, hal. 4243.
28 Marian Liebmann, Restorative Justice: How It Works , (Jessica Kingsley Publisher, London, 2007), hal. 26-28
Albi  Ternando,  M.s  Alfarisi,  dan  Rahman. Implementasi  Hukum  Adat  Sebagai  Penanganan  Restorative  Justice  Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia
Penerapan restorative justice dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut: 29
1. Harus  terdapat  niatan  atau  itikad  dari  para  pihak  termasuk  masyarakat.  Itikad  ini  muncul  dari  hati  nurani untuk  memaafkan  pelaku  tindak  pidana.  Tanpa  ada  niatan  dari  semua  pihak  maka  Restorative  Justice mustahil untuk diwujudkan.
2. Pelaku tindak pidana benar-benar  menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
3. Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang  yang  membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan  perkara  delik  aduan,  karena  penuntutan  diserahkan  kepada  kemauan  dan  kehendak  dari yang  terkena  kejahatan  atau  yang  berkepentingan  maka  dengan  demikian  terbuka  kemungkinan  bagi  penyelesaian secara  kekeluargaan  antara  yang  terkena  kejahatan  atau  yang  berkepentingan  dengan  pelaku  tindak  pidana  sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum.21 Meskipun pihak korban telah membuat pengaduan di kepolisian,  penyidik  tetap  bisa  memberikan  pertimbangan  kepada  pihak  korban  untuk  memilih  menyelesaikan perkara pidana tersebut melalui proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Pada umumnya, penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  hanya  berlaku  pada  sengketa  perdata.  Kendati  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan penyelesaian  di  luar  pengadilan  juga  bisa  untuk  kasus  pidana  melalui  berbagai  diskresi  aparat  penegak  hukum. Pengaturan  mengenai  diskresi  kepolisian  yang  tertuang  dalam  Pasal  18  UU  Nomor  2  Tahun  2002  cukup  menjadi landasan yuridis bagi penyidik Polri untuk menerapkan restorative justice dalam penanganan perkara pidana. Selain itu,  paradigma  restorative  justice  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  yang  merupakan  sumber  dari  segala  sumber hukum  Indonesia.  Bahkan,  restorative  justice  sesuai  dengan  hukum  adat  dan  hukum  Islam  yang  mengutamakan musyawarah  dalam  penyelesaian  masalah  antar  anggota  masyarakat.  Dengan  menggunakan  paradigma  restorative justice, maka anggapan penegakan hukum sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat tidak akan ada lagi. Beberapa contoh penegakan hukum yang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai  Pancasila  yaitu  penegakan  hukum  atas  kasus  nenek  yang  mencuri  biji  kakao,  nenek  yang  mencuri  kayu bakar,  anak  yang  menuntut  ibu  kandungnya,  dan  masih  banyak  lagi  kasus-kasus  pidana  ringan  dan  sepele  namun berakhir dengan pemidanaan.
Paradigma restorative justice juga sejalan dengan asas hukum pidana sebagai ultimum remidium, obat atau cara  terakhir  yang  baru  akan  digunakan  manakala  upaya  lain  di  luar  hukum  pidana  tidak  dapat  efektif  digunakan. Van  Bemmelen  berpendapat  bahwa  yang  membedakan  antara  hukum  pidana  dengan  bidang  hukum  lain  adalah sanksi  hukum  pidana  merupakan  pemberian  ancaman  penderitaan  dengan  sengaja  dan  sering  juga  pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan.

## SIMPULAN
Implementasi  penyelesian  sengketa  dalam  tindak  pidana  peradilan  adat  tidak  keluar  dari  bingkaian  prinsip peradilan  keadilan  restorative.  keadilan  restoratif  sendiri  fokus  pada  pemulihan  hubungan  baik  antara  pelaku kejahatan  dengan  korban  kejahatan,  sehingga  hubungan  antara  pelaku  kejahatan  dengan  korban  kejahatan  sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini menunjukkan jika secara historis sistem peradilan adat dan lokal di Indonesia secara tidak  langsung  mendukung  memperluas  dan  memperkuat  jaminan  penyelenggaraan  peradilan  adat  dalam  konteks sistem hukum di Indonesia.
Konsep  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  peradilan  adat  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif akan memberikan impact yang baik. Selain itu dikukuhkan oleh lembaga penegak hukum sebagai pihak yang secara langsung berurusan dengan sengketa-sengketa  yang terjadi masyarakat, terutama pada daerahdaerah  yang  memiliki basis hukum adat.
Penyelesaian  perkara  pidana  ringan  melalui  peradilan  adat  adalah  bukti  keberadaan  peradilan  adat  hingga saat  ini  menjadi  institusi  yang  masih  menjadi  pilihan  masyarakat  untuk  mendapatkan  keadilan  dan  kemudahan. Kemudahan  yang  dimadsudkan  antara  lain  yaitu,  Jarak  tempuh  yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat:  Biaya murah;  Tidak  menimbulkan  dendam.  Dengan  demikian  peradilan  adat  menjadi  pengalaman  keadilan  satu-satunya bagi  masyarakat,  dan  berdampak  pada  stabilitas  sosial  dan  kesejahteraan  masyarakat  miskin.  Meskipun  peradilan adat sebagai suatu institusi non formal sebagaimana diketahui terdapat celah kelemahan dalam sistem peradilan adat atau non-negara, mengingat peradilan adat tetap hidup berdampingan dengan peradilan lainnya.
29 Kelik Pramudya, Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel : Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam Restorative Justice (Heading To A Flexible Solution Of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators And Victims In Restorative Justice) Jurnal Rechts Vinding , Vol.2 No.2 Agustus 2013
Albi  Ternando,  M.s  Alfarisi,  dan  Rahman. Implementasi  Hukum  Adat  Sebagai  Penanganan  Restorative  Justice  Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberti, 1991), hal.3. Sirait,  Martua,  dkk., Bagaimana  Hak-Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  Mengelola  Sumber  Daya  Alam  Diatur , Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, hal. 5. Hadikusuma, Hilman. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi . Mandar Maju, Cet. III: Bandung. 1 Zain,      Muhammad      Adib,      &      Siddiq,     Ahmad.      (2015).      Pengakuan      Atas      Kedudukan      dan  Keberadaan Masyarakat      Hukum    Adat    (MHA)    Pasca      dibentuknya      Undang-Undang  Nomor  6    Tahun      2014 Tentang   Desa. Jurnal   Penelitian   Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada , 2(2), 63–76. Sudaryatmi, Sri. (2012). Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi. Masalah- Masalah Hukum , 41(4), 572–578. Barda  Nawawi  Arief, Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  Perkara  Di  Luar  Pengadilan ,  Semarang:  Pustaka Magister, 2010, hlm. 1-2.
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, hal.5 Robert  C.  Bogdan  and  sari  Knop  Biklen,  Qualitative  Reseach  for Eduication  (London: Allyn  &  Bacon,  Inc,  1982) hal.28.
Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 124 Rudi  Rizky  (ed ),  Refleksi  Dinamika  Hukum (Rangkaian  Pemikiran  dalam  Dekade  Terakhir,  Perum  Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 4
Kenyataan  ini  bukan  hanya  ada  di  Indonesia  akan  tetapi  juga  menjadi  permasalahan  dinegaranegara  yang  masih menerapkan  hukum  adatnya.  Hal  ini  juga  dipaparkan  oleh  Dinnen  dalam  Sinclair  Dinnen,  Interfaces Between  Formal  and  Informal  Justice  Sistem  to  Strengthen  Access  to  Justice  By  Disadvantaged  Sistem, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hal. 2-4 Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 14
Mohammad  Jamin,  I  Nyoman  Nurjaya,  Mohal  Ridwan,  Rachmad  Safa‟at,  “ The  Politics  of  Law  Formula  Of Customary Court Recognition Which Responds To The Indigenous People’s Needs (A Study Of The Papua Special Autonomy Act)”, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN (Paper) 2224-3240 ISSN (Online) 2224-3259, Vol.19, 2013, pp. 75.
Eva Achjani Zulfa, Restorative  Justice  dan Peradilan  Pro-Korban,  dalam  buku  Reparasi  dan  Kompensasi  Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi (FISIP UI, Jakarta, 2011), hal. 28. United  Nations, Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes ,  (New  York  :  United  Nations  Publication,  2006), hlm. 6 Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir , (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI ,2008), hlm.7 Satjipto  Rahardjo.  “ Konsep  dan  Karakteristik  Hukum  Progresif ”.  (Makalah  dalam  Seminar  Nasional  Hukum Progresif  I.  Diselenggarakan  oleh  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro  bekerja  sama  dengan  Program Doktor Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2007) Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012. hlm. 41
Soepomo, R., Bab-bab tentang Hukum Adat , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal 64. Setyo Utomo,” Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justie ” (makalah disampaikan dalam  kegiatan  Focus  Group  Discussion  (FGD)  tentang  “ POLITIK  PERUMUSAN  ANCAMAN  PIDANA DALAM  UNDANG-UNDANG  DILUAR  KUHP ”,  diselenggarakan  oleh  Pusat  Perencanaan  Pembangunan Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  /BPHN  Departement  Hukum  dan  HAM,  di  Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010)
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana , (Ghalia Indonesia, Jakarta 1987), hlm.45 Di akses di www. Hukumonline.com pada kamis tanggal 23 november 2023 jam 20:30 United  Nations  Office  For  Drug  Control  and  Crime  Prevention,  Handbook  on  Justice  for  Victims, centre  for International Crime Prevention, New York, 1999, hal. 4243. Marian Liebmann , Restorative Justice: How It Works , (Jessica Kingsley Publisher, London, 2007), hal. 26-28 Kelik Pramudya, Menuju Penyelesaian Perkara Pidana Yang Fleksibel : Keseimbangan Antara Pelaku Dan Korban Dalam  Restorative  Justice  (Heading  To  A  Flexible  Solution  Of  Criminal  Cases:  The  Balance  Between Perpetrators And Victims In Restorative Justice) Jurnal Rechts Vinding, Vol.2 No.2 Agustus 2013