Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RENCANA PENATAAN RUANG KAWASAN INDUSTRI NAMBO
La Ode Muhammad Kaisar Demaq, Ni Putu Sri Widiasih, La Patudju Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo kaisardemaq@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berfokus  pada  peran  masyarakat  dalam  rencana  Penataan  Ruang  Kawasan  Industri Nambo. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan publikasi media online bahwasanya, Kecamatan  Nambo  akan  dijadikan  Kawasan  Peruntukan  Industri  Terpadu.  Pelaksanaan  kegiatan  ini rencana  akan  dilaksanakan  selama  3  bulan  sebagaimana  tercantum  dalam  tabel  kegiatan.  Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Kegiatan penelitian ini memiliki tujuan, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kecamatan Nambo dilibatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Industri Nambo. Ketentuan Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang menguraikan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Rencana Penataan Ruang, Kawasan Industri.

## ABSTRACT
This study focuses on the role of the community in the Nambo Industrial Estate Spatial Planning plan. media  publications  online  that  Nambo  District  will  be  used  as  an  Integrated  Industrial  Designation Area.  The  implementation  of  this  activity  is  planned  to  be  carried  out  for  3  months  as  stated  in  the activity table. The method of carrying out this activity is carried out by the library study method and the  interview  method.  This  research  activity  has  a  purpose,  to  find  out  to  what  extent  the  people  of Nambo District are involved in the Nambo Industrial Area Spatial Plan. The provisions of Article 3 of Law No. 26 of 2009 concerning Spatial Planning describe the purpose of the implementation of spatial planning to realize a safe, comfortable, and sustainable national space based on the Archipelago Insight and National Resilience.
Keywords: Community Participation, Spatial Planning, Industrial Estate.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
La Ode Muhammad Kaisar Demaq, Ni Putu Sri Widiasih, La Patudju: Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Penataan Ruang
KAWASAN INDUSTRI NAMBO

## A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan bentuk pengintegrasian berbagai kepentingan  lintas  sektoral  yang  meliputi,  lintas  wilayah  dan  lintas  pemangku kepentingan.  Hal  ini  kemudian  dimanifestasikan  dalam  bentuk  dan  tahapan  berikut yaitu : 1
Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan  antara  kehidupan  manusia  dengan  lingkungan,  perwujudan keseimbangan  pertumbuhan  dan  perkembangan  antardaerah,  serta  penciptaan kondisi  peraturan  perundang-undangan  bidang  Penataan  Ruang  yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.
Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (RTRWN)  tentunya mempertimbangkan  keterpaduan  dan  keserasian  antara  tata  guna  tanah,  tata  guna udara, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainya dalam satu kesatuan tata lingkungan  yang  harmonis  dan  dinamis  serta  ditunjang  oleh  pengelolaan perkembangan  kependudukan  yang  serasi  dan  disusun  melalui  pendekatan  wilayah dengan  memperhatikan  sifat  lingkungan  alam  dan  lingkungan  sosial. 2 Lingkungan sosial inilah dasar kekuatan masyarakat dalam Penataan Ruang Nasional yang tidak bisa  dipandang  sebelah  mata  kemudian,  diformulasikan  dalam  bentuk  partisipasi masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  dalam  RTRW  masih  kerap  dikesampingkan  padahal, keberadaannya  sangat  penting  demi  menghilangkan  sifat  apatis  dan  bahkan  sifat agresifitas  masyarakat.  Senada  dengan  uraian  Budiharjo  dalam  Hastuti  yang menyatakan bahwa : 3
Pelibatan  masyarakat  dalam  perencanaan  kota  di  Indonesia  masih  sering diabaikan,  padahal  penting  sekali  artinya  untuk  menumbuhkan  harga  diri, percaya diri dan jati diri. Apalagi bagi kaum yang termasuk kategori The silent majority ,  keterlibatan  mereka  boleh  dikata  tidak  ada.  Sehingga  peran  serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dang lingkungan hidup masih sangat terbatas.
1 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran NRI Tahun 2021 No. 31.
2 Ibid
3 Hastuti, Hesti, Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang , Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2011,hal. 4-5.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
Berkaitan dengan Penataan Ruang, belum lama ini Pemerintah  Kota (Pemkot Masyarakat) Kendari telah menetapkan Kawasan Industri Nambo sebagai salah satu pusat industri di Kota Kendari. Walikota Kendari Sulkarnain mengatakan dalam salah surat  kabar on  line bahwa,  pengelolah  Kawasan  Industir  Nambo  telah  melakukan penjajakan dan survey. Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut yaitu : 4
Mengenai luas lahan yang akan menjadi kawasan industri di Nambo, Sulkarnain mengatakan  untuk  tahap  pertama  seluas  4000  hektare,  akan  tetapi  secara keseluruhan Pemkot hanya menyediakan lahan seluas 2500 hektare. Tentu kita berharap  dengan  kehadiran  industri  di  Nambo  akan  mampu  menopang  dan menjadi pilar utama ekonomi masyarakat di Kota Kendari," tuturnya. Kawasan Industri Nambo di Kecamatan Nambo, nantinya akan dibangun pabrik peleburan yang  bahan  materialnya  berasal  dari  smelter,  dan  kemudian  hasil  akhirnya berupa baterai setengah jadi.
Menyikapi hal ini, penting rasanya untuk dilakukan pengkajian tentang sejauh mana keterlibatan masyarakat Kecamatan Nambo dalam Penetapan RTRW Kawasan Industri  Nambo  oleh  Pemkot  Kendari.  Harapanya  ialah  agar  kebijakan  yang  lahir memang seiring  sejalan dengan tujuan negara dan tidak menciderai  hak  masyarakat yang  telah  diatur  dalam  konstitusi.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  adapun permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  peran  serta  masyarakat Kecamatan Nambo dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Industri Nambo.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  analisa  dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem dan konsisten berarti  tidak  ada  hal-hal  yang  bertentangan  dalam  suatu  kerangka. 5 Menurut  Maria SW.  Soemardjono,  metodologi  adalah  ilmu  yang  membicarakan  tentang  metode- metode  ilmiah  dalam  menggali  kebenaran  ilmu  pengetahuan,  sedangkan  metode ilmiah adalah upaya menemukan kebenaran berdasar pertimbangan logis. 6
4 Hernawan  Wahyudo,  https://sultra.antaranews.com/berita/418361/pemkot-kendari-bentuk-tim- gabungan-untuk-pembebasan-lahan-kawasan-industri, diakses pada Kamis, 26 Mei 2022
5 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta, hlm. 42.
6 Maria  SW  Sumardjono,  2014, Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, hlm. 5.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
Penelitian  hukum  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisanya. 7 Analisa  terhadap gejala  hukum  tersebut,  diharapkan  ada  sebuah  upaya  untuk  memecahkan permasalahan yang terjadi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kawasan Industri Nambo
Kawasan Industri Nambo awalnya bernama Kawasan Industri Abeli dengan berdasar pada, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 (Perda No. 1 Tahun  2012)  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Kendari  Tahun  2010- 2030. Ketentuan Pasal 11 huruf a angka 3 Perda No. 1 Tahun 2012 menguraikan terkait Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota bahwa, “Kawasan pelabuhan dan  industri  di  Kecamatan  Abeli”.  Salah  satu  yang  menjadi  rujukan  rencana kawasan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Perindustrian.
Pemerintah  Kota  Kendari  pada  Tahun  2017  melakukan  pemekaran Kecamatan Abeli menjadi dua kecamatan melalui Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan  Kecamatan  Nambo  Kota  Kendari  yakni,  Kecamatan  induk  yaitu Abeli dengan Kecamatan Nambo.  Namun  pada  Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri)  baru  mengeluarkan  regitrasi  kode  wilayahnya.  Dengan terbentuknya Kecamatan Nambo  sebagai  kecamatan ke sebelas maka, konstruksi RT/RW Kawasan  Industri Abeli berubah menjadai  Kawasan Peruntukan  Industri Terpadu Abeli-Nambo (KPI Terpadu Abeli-Nambo).
Resminya  Nambo  menjadi  kecamatan  ditandai,  terbitnya  Surat  Keputusan Kemendagri  No.  137.5/3005/BAK  dengan  Kode  Wilayah  74.71.11,  terdiri  dari enam  kelurahan  yaitu,  Kelurahan  Tobimeita,  Kelurahan  Petoaha,  Kelurahan Nambo, Kelurahan Bungkutoko, Kelurahan Sambuli dan Kelurahan Tondonggeu.
7 Soerjono Soekanto, Op.Cit , hlm. 43.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
Mempertegas hal ini, Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir mengatakan bahwa, 8 “Sejak 28 Mei lalu kami mendapatkan informasi Kode Wilayah Kecamatan Nambo sudah keluar. Dan ini merupakan hasil pemekaran Kecamatan Abeli berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang pembentukan Kecamatan Nambo”.
Gambar 1. Peta Kawasan Industri Abeli-Nambo  Sesuai Rencana Pola Ruang Tahun 2010-2030 dirilis oleh Dinas PUPR Kota Kendari
8 https://www.kendarikota.go.id/berita/nambo-resmi-mekar-jadi kecamatan/#:~:text=%E2%80%9CSejak%2028%20Mei%20lalu%20kami,pembentukan%20Kecamat an%20Nambo%2C%E2%80%9D%20ungkapnya., diakses pada Jumat, 11 November 2022.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
Gambar 2. Peta Kawasan Industri Nambo Sesuai Revisi Pola Ruang Tahun 2020-2040 dirilis oleh Dinas PUPR Kota Kendari
Pola  ruang  KPI  Abeli  yang  ditetapkan  Tahun  2010  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  Kota  Kendari  dapat  dilihat  pada  gambar  1. Sedangkan untuk revisi pola ruang KPI Abeli-Nambo yang ditetapkan Tahun 2020 juga dapat dilihat pada gambar 2. Perbedaan Mendasarnya ada pada kawasan yang digunakan,  acuan  pola  ruang  Tahun  2010  dengan  mencantumkan  satu  nama kecamatan  sedangkan,  pola  ruang  yang  ditetapkan  Tahun  2020  mencakup  dua wilayah  yaitu  Kecamatan  Abeli  dan  Kecamatan  Nambo.  Perbedaan  kedua  ialah terkait  luas  lahan  yang  digunakan,  acuan  pola  ruang  Tahun  2010  lahan  yang digunakan  seluas  500  ha  sedangkan,  acuan  pola  ruang  Tahun  2020  lahan  yang digunakan seluas 2000 ha.
Pemekaran wilayah Kecamatan Abeli terbagi dua dengan Kecamatan Nambo ternyata,  mempengaruhi  pola  ruang  Kawasan  Industri  berubah  menjadi  KPI
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
Terpadu.  Hal  ini  senada  dengan  pernyataan  Masrun,  Fungsionaris  Bidang  Tata Ruang Kota Kendari yang menyatakan bahwa : 9
Dalam  Perda  RT/RW  mulanya  bernama  Kawasan  Industri  Abeli.  Setelah keluarnya  Permen  terbaru.  Nomenklatur  kawasan  industri  kota  kendari berganti  nama  menjadi  Kawasan  Peruntukkan  Industri  Terpadu.  Kalau konsepnya  menggunakan  “Kawasan  Industri”  berarti  kawasannya  sudah terbangun. Secara eksisting sudah ada bentukkannya. Tetapi karena Kawasan Industri  Abeli  masih  merupakan  perencanaan  maka  dalam  revisi  RT/RW 2020-2040, menyesuaikan dengan nomenklatur pedoman penyusunan basis data terbaru.
Gagasan awal terkait luas lahan yang diperuntukan untuk KPI Abeli-Nambo ini sekitar 500 ha, seiring berjalannya waktu muncul aset dan potensi di bidang jasa pertambangan  yang  menuntut  peran  Kota  Kendari  untuk  mendukung  kawasan hinterland (wilayah sekitar kota yang fungsinya memasok kebutuhan harian). Lebih lanjut Masrun menyatakan bahwa : 10
Luas kawasan industri adalah sebesar 500 ha. Untuk alokasi ruang kawasan industri pada saat itu dianggap cukup untuk menampung kebutuhan kawasan industri  di  kawasan  perkotaan  kendari.  Berjalan  waktu  muncul  aset  dan potensi  jasa  pertambangan  di  kawasan  hiterland  kota  kendari  (konawe, konsel,  bombana,  konawe  utara)  yg  menuntut  peran  kota  kendari  untuk melakukan  ekspansi  ruang  industri  untuk  menjadi  supporting  kawasan hiterlandnya. Paling tidak menarik minat investasi jasa pengolahan industri secara  terpadu  dengan  infrastruktur  yang  lebih  siap  dibandingkan  dgn kawasan  hiterlandnya.  Terutama  menyiapan  pelabuhan  terpadu,  jaringan jalan outer ringroad. Yang saling terkoneksi  satu  sama lain. Termasuk jasa pendukung  lainnya.  Sehingga  menjadi  kawasan  strategis  kota  yg  memang disiapkan  untuk  pusat  pertumbuhan  baru.  Baik  itu  yg  dikelolah  oleh pemerintah/lembaga  atau  instansi  tertentu.  Sesuai  pasal  35  huruf  rtrw. Rencana  kawasan  industri  terpadu  Abeli-Nambo  dikembangkan  untuk industri  skala  besar.  Yg  disediakan  dalam  kawasan  seluas  500  ha.  Untuk menampung  kegiatan  industri  yg  dikelolah  secara  terpadu  dalam  satu kawasan.
Pemerintah  Kota  Kendari  setelah  melihat  dinamika  perkembangan  kota, dimana semakin hari mengalami  pertumbuhan dan perkembangan semakin cepat akhirnya melakukan hitungan peninjaun kembali terkait pola ruang.  Sehingga luas
9 Wawancara dengan Masrun, Fungsionaris Bidang Tata Ruang Kota Kendari, pada Kamis, 20 Oktober 2022.
10 Wawancara dengan Masrun, Ibid .
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
wilayah KPI Abeli-Nambo  bertambah dari awalnya 500 Ha berubah menjadi 2000 Ha.  Pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari untuk melakukan revisi RT/RW KPI Abeli- Nambo yaitu: 11
Berdasarkan  asumsi  itulah  sehingga  setelah  dilakukan  peninjauan  kembali hasil simpangan terdapat 20% perubahan pola ruang sehingga dimungkinkan untuk  melakukan  revisi  rencana  tata  ruang  wilayah  kota  kendari.  Tahapan revisi  RT/RW  di  mulai  setelah  mendapatkan  rekomendasi  hasil  Walikota Kendari  terhadap  telaahan  hasil  peninjauan  kembali  Rt/Rw  2010.  Maka proses revisi rtrw dimulai dari tahun 2017, (PK), 2018, Revisi materi teknis, tahun 2018 berposes keluar aturan baru berupa Peraturan Pemerintah tentang semua  produk  rencana  wajib  menyusun  KLHS,  sehingga  revisi  Rt/Rw berproses  kmbli  untuk  menyusun  KLHS  sampai  mendaptkan  rekomendasi gubernur di Tahun 2019. Rekomendasi BIG Tahun 2020, dan pasca saat sdh memenuhi ketentuan teknis untuk pembahasan lintas sektoral Kota Kendari berhenti  akibat  covid  19,  dan  SK  Menteri  Investasi  tahun  2021  membatasi kabupaten/kota  yang  provinsinya  (Sultra)  belum  melakukan  lintas  sektor kementerian. Maka wajib menunggu RT/RW Provinsi  untuk lintas sektoral dulu.  Hal  ini  dilakukan  agar  sinkronisasi  program  RT/RW  provinsi  sesuai dengan  RT/RW  kab/kota.  Dalam  revisi  RT/RW  kota  kendari  2020-2040 luasan  wilayah  Kawasan  Industri  Abeli-Nambo  berubah  menjadi  2.000  ha, dari sebumnya 500 ha. Dan adanya perubahan adminsitrasi Kecamatan Abeli dimekarkan.  Maka  Kawasan  Peruntukkan  Industri  Terpadu  Abeli,  menjadi KPI  TERPADU  ABELI-NAMBO.  Dengan  total  luas  yang  di  rencanakan sebesar 2.000 Ha. Dimana interkoneksi telah disiapkan secara matang untuk aktivitas industri skala besar.

## 2. Peran  Serta  Masyarakat  Nambo  Dalam  Perencanaan  Tata  Ruang  Wilayah Kawasan Industri Nambo
Tata ruang dapat dimaknai kedalam dua aspek, tergantung dari aspek mana mau dikaji yakni, dari aspek tata atau ruangnya. Hal ini searah dengan uraian Wahid berikut yaitu : 12
Tata ruang dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu  wilayah/daerah  (kawasan)  sehingga  tercipta  persyaratan  yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi  perkembangan  masyarakat  wilayah  tersebut.  Tata  ruang  dengan penekanan pada “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi (trimatra):tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau dan lautan) serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  dan  udara  di  atasnya  secara
11 Wawancara dengan Masrun, Ibid .
12 A.M Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Tata Ruang , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 6-7.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
terpadu,  sehingga  peruntukan,  pemanfaatan,  dan  pengelolaannya  mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Uraian  tentang  tata  ruang  ini  begitu  kompleks  dan  sarat  makna  sebab, objeknya meliputi ruang atau wadah dan masyarakat itu sendiri. Penataan ruang memiliki tiga tahapan yaitu, tahapan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang menurut Mungkasa dapat diartikan ke dalam lima pemaknaan berikut yaitu : 13
1. Upaya mengalokasikan beragam kegiatan dalam ruang;
2. Upaya  kompromi  terhadap  berbagai  sudut  pandang  pemanfaatan  ruang  atau mekanisme mediasi ruang;
3. Alokasi ruang dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu fisik, lingkungan, politik, sosial dan ekonomi;
4. Melibatkan masyarakat dalam prosesnya;
5. Dilaksanakan pada berbagai tingkatan pemerintahan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  tata  ruang  sangatlah penting sebab, ada dasar hukum tersendiri yang mengatur tentang tujuan, bentuk dan tata cara masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Ketentuan Pasal 4 PP No. 68  Tahun  2010  menjelaskan  bahwa,  “Tujuan  pengaturan  bentuk  dan  tata  cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah :
a. Menjamin  terlaksananya  hak  dan  kewajiban  masyarakat  di  bidang  penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
d. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
e. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.
13 OswarMangkusa,https://www.researchgate.net/publication/343167880_Perencanaan_Tata_Ruang_S ebuah_Pengantar, diakses pada Minggu, 30 Oktober 2022.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
Partisipasi masyarakat dalam konteks penataan ruang KPI Terpadu Nambo ini  seharusnya,  bukan  sekedar  terlibatnya  fisik  dan  mental  tetapi  merupakan bentuk  kontrol  masyarakat  dalam  konteks  Negara  Hukum  Demokrasi.  Hal  ini senada dengan penyataan Dahl dalam Isrok dan Uyun bahwasanya, 14 “Partisipasi yang  efektif  merupakan  indikator  demokrasi  yang  ideal,  dimana  setiap  warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak  istimewanya”.  Adapun  ciri-ciri  ideal  adanya  partisipasi  masyarakat adalah sebagai berikut : 15
a. berasal dari masyarakat (Bottom up)
b. warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat
c. wujud kontrol.
Agar  pembangunan  KPI  Terpadu  Nambo  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat,  harus  ada  jaminan  keterlibatan  dan  peran  serta  masyarakat.  Untuk menjamin  hal  ini,  Juliantara  dalam  Hastuti  menguraikannya  tiga  bentuk  jaminan dan peran serta masyarakat yaitu: 16
1. Politik  Will  dari  pemerintah  daerah  untuk  membuka  ruang  dan  arena  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi.  Karena  selama  ini  atau  selama  orde  lama dikondisikan  dengan  menerima  apa  yang  diperintahkan  untuk  melakukan program secara partisipatif.
2. Adanya jaminan atau garansi bagi orang yang berpartisipasi. Bahwa partisipasi merupakan syarat dari setiap program pembangunan, otomatis harus melibatkan stakeholders.
3. Masyarakat sebagai stakeholders harus belajar juga untuk berpartisipasi, apabila ruang dan arena sudah disediakan dan jaminan sudah diberikan maka mayarakat tidak  akan  takut  lagi  untuk  mengeluarkan  aspirasi  dan  berpartisipasi  dalam proses pembangunan.
14 Dahl  dalam  Isrok  dan  Uyun,  2010, Ilmu  Negara  (Berjalan  dalam  Dunia  Abstrak ),  Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 83.
15 Isrok dan Uyun, Ibid .
16 Juliantara dalam Hastuti, Op.Cit , hlm. 45.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
Ketentuan  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  4 Tahun 2019 (Permendagri No. 4 Tahun 2019) tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam  Perencanaan  Tata  Ruang  Di  Daerah  menjelaskan,  “Perencanaan  Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi  penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata  ruang”.  Tahapan  dalam perencanaan tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2019 terdiri atas :
a. RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi  tujuan,  kebijakan,  strategi  penataan  ruang  wilayah  kabupaten/kota, rencana  struktur  ruang  wilayah  kabupaten/kota,  rencana  pola  ruang  wilayah kabupaten/kota,  penetapan  kawasan  strategis  kabupaten/kota,  arahan pemanfaatan  ruang  wilayah  kabupaten/kota,  dan  ketentuan  pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
b. RTRKSK/K  adalah  hasil  perencanaan  tata  ruang  yang  wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota  terhadap  kepentingan  ekonomi,  sosial  budaya  dan/atau lingkungan;
c. RDTRK/K  adalah  RTR  di  wilayah  kabupaten/kota,  yang  menggambarkan zonasi/blok  pemanfaatan  ruang,  struktur  dan  pola  ruang,  sistem  sarana  dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
Pada tahapan perencanaan tata ruang, diuraikan terkait bagaimana bentuk peran masyarakat sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 PP No. 68 Tahun 2010 yaitu, “Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa” :
a. masukan mengenai :
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang:
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
b. kerja  sama  dengan  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan/atau  sesama  unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Penjelasan Pasal 6 huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 PP No. 68 Tahun 2010  yaitu,  “Masukan  dapat  berupa  informasi,  bantuan  pemikiran,  usul,  saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan”.
1. Persiapan  penyusunan  rencana  tata  ruang  merupakan  kegiatan  untuk mempersiapkan  penyusunan  rencana  tata  ruang  dalam  satu  wilayah  tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (Terms of Reference) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.
2. Penentuan  arah  pengembangan  wilayah  atau  kawasan  merupakan  kegiatan untuk  menentukan  arah  pengembangan  wilayah  atau  kawasan  yang  akan dicapai  ditinjau  dari  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya,  daya  dukung,  dan  daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.
3. Pengidentifikasian  potensi  dan  masalah  pembangunan  merupakan  kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.
Tata  cara  peran  masyarakat  dalam  perencanaan  tata  ruang  diatur  dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 68 Tahun 2010 yaitu, “Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara berikut yaitu “:
a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan  konsepsi/rancangan  rencana  tata  ruang  melalui  media  komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
b. kerja sama dalam  perencanaan tata ruang sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masukan yang dimaksud dalam PP No. 68 Tahun 2010, kemudian di atur lebih lanjut dalam Pasal 5 Permendagri No. 4 Tahun 2019 yakni, “Penyampain masukan dilakukan melaui :
a. konsultasi publik;
b. penyampaian aspirasi;
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
c. rapat dengar pendapat umum;
d. kunjungan kerja;
e. sosialisasi; dan/atau
f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Kewajiban  pemerintah  pada  tahap  perencanaan  tata  ruang  diatur  dalam Pasal  16  PP  No.  68  Tahun  2010  yaitu,  “Dalam  rangka  pelaksanaan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15,  pada  tahap  perencanaan  tata  ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban :
a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang  proses  penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata  ruang  melalui  media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
c. menyelenggarakan  kegiatan  untuk  menerima  masukan  dari  masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
d. memberikan  tanggapan  kepada  masyarakat  atas  masukan  mengenai perencanaan  tata  ruang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Penjelasan Pasal  16 huruf b, huruf c dan huruf d PP No. 68 Tahun 2010, lebih  lanjut  menguraikan  seperti  apa  kewajiban  pemerintah  dalam  tahapan perencanaan tata ruang yaitu :
Huruf b) Sosialisasi melalui media tatap muka antara lain dialog, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau pameran. Sosialisasi melalui media elektronik antara lain penyiaran di media radio dan/atau televisi dan rubrik tanya jawab melalui media internet. Huruf c) Kegiatan dimaksud antara lain konsultasi publik,  lokakarya,  seminar,  dan/atau  workshop.  Huruf  d)  Kewajiban memberikan  tanggapan  dimaksudkan  sebagai  penjelasan  kepada masyarakat atas masukan yang disampaikan kepada Pemerintah/pemerintah daerah.
Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang  Departemen  Pekerjaan  Umum mengeluarkan Modul Terapan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.  41/PRT/M/2007  tentang  Pedoman  Kriterian  Tekhnis  Kawasan  Budidaya. Maksud  dan  Tujuan  disusunya  Pedoman  Kriteria  Teknis  Kawasan  Budidaya
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
adalah, 17 “Pedoman  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  acuan  operasional perencanaan kawasan budi daya dalam kerangka proses penyusunan tata ruang. Tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan  rencana  tata  ruang  kabupaten/kota  yang memenuhi kaidah teknis penataan ruang”.
Pedoman  Teknis  Kawasan  Budidaya  merupakan  salah  satu  acuan  untuk peruntukan  ruang  Kawasan  Industri,  yang  memiliki  fungsi  utama  sebagai berikut: 18
a. Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
b. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
c. Meningkatkan  nilai  tambah  komoditas  yang  pada  gilirannya  meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;
d. Mempermudah  koordinasi  pengendalian  dampak  lingkungan  yang  mungkin ditimbulkan.
KIP  Terpadu  Nambo  ini  sebenarnya  banyak  memberikan  dampak  positif apabila dibangun berdasarkan rencana-rencana, dasar hukum yang telah ada dan pedoman  teknis  yang  telah  ditetapakan  pemerintah  pusat  dan  Pemerintah  Kota Kendari  beserta  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  terkait.  Kawasan Kecamatan Nambo ini selain akan dijadikan Pusat Industri Pengolahan Baterai, akan dijadikan juga sebagai Kawasan Pengelolaan Jasa Pertambangan di kawasan hiterland Kota Kendari (Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Konawe Utara) dan Kawasan  Pelabuhan  Terpadu.  Sehingga  berdampak  pada  penamaan,  yang awalnya  kawasan  industri  berubah  menjadi  Kawasan  Peruntukan  Industri Terpadu.
Perencanaan  tata  ruang  KIP  Tepadu  Nambo  ini  pada  kenyataanya  belum sepenuhnya melibatkan peran serta masyarakat padahal, dalam Pasal 65 UU No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa peran serta masyarakat harusnya dimulai dari tahapan  penyusunan  rencana  tata  ruang,  tahap  pemanfaatan  ruang;  dan  tahap
17 Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2008, Hlm. 3.
18 Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Ibid , Hlm. 26.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
pengendalian  pemanfaatan  ruang.  Dari  aspek  peran  serta  masyarakat  dalam perencanaan tata ruang, ada dua pendapat yang berbeda yaitu dari sudut pandang SKPD Kota Kendari dan sudut pandang masyarakat Kecamatan Nambo.
Fungsionaris Bidang Tata Ruang Kota Kendari yaitu, Masrun menyatakan bahwa,  terkait  bentuk  dan  tata  cara  pemerintah  melibatatkan  masyarakat Kecamatan  Nambo  dalam  perencanaan  RT/RW  KPI  Terpadu  Nambo  adalah sebagai berikut : 19
Terkait  dengan  peran  serta  masyarakat  kita  telah  lakukan  Focus  Group Discussion  (FGD)  sebanyak  4  kali,  Konsultasi  Publik  2  kali    ditambah ekspos akhir dengan rembuk warga jadi 10 kali (FGD dan Rembug Warga di  Kecamatan  Abeli).  Untuk  mematenkan  perubahan  pola  ruang  wilayah RT/RW  2020  dan  kegiatan-kegiatan  yang  namanya  ritmis  apa  kegiatan rembuk warga itu kita lakukan di masing-masing kecamatan sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2017, berhubung Kecamatan Nambo belum punya kantor sendiri maka kegiatan tersebut dilakuakan di kantor Kecamatan Abeli pada bulan Agustus-September 2017. Sampai dengan sekarang ini telah masuk tahap  legalisasi  ke  Kemeterian  ATR/BPN  dan  sementara  perbaikan  peta dasar garis pantai.
Menanggapi terkait KPI Terpadu Nambo, dalam wawancara yang dilakukan pada  Kamis,  20  Oktober  2022  –  Jumat,  21  Oktober  2022,  secara  umum Pemerintah Kecamatan Nambo, Pemerintah Kelurahan se-Kecamatan Nambo dan tokoh  masyarakat  se-Kecamatan  Nambo  sangat  menantikan  penetapan  KPI Terpadu Nambo sebab, sejak dulu wilayah Nambo sangat terpinggirkan dibanding kecamatan lain yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Kendari dan dengan adanya  KPI  Terpadu  Nambo  mampu  menyerap  tenaga  kerja  lokal  sehingga terwujudnya kesejahteraan serta meningkatnya perekonomian warga.
Dibalik  perencanaan  penataan  ruang  KPI  Terpadu  Nambo  ini,  ada kewajiban  Pemerintah  Kota  Kendari  yang  wajib  dilakukan  kepada  masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP No. 68 Tahun 2010 yaitu, “Dalam rangka pelaksanaan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15,  pada  tahap perencanaan tata ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban:
19 Wawancara dengan Pak Masrun, Loc.Cit .
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang  proses  penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata  ruang  melalui  media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
c. menyelenggarakan  kegiatan  untuk  menerima  masukan  dari  masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
d. memberikan  tanggapan  kepada  masyarakat  atas  masukan  mengenai perencanaan  tata  ruang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Berkaitan dengan informasi  yang dimaksud Pasal 16 huruf (a) PP No. 68 Tahun  2010,  ketika  disandingkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  tokoh masyarakat  se-Kecamatan  Nambo  pada  Kamis,  20  Oktober  2022  –  Jumat,  21 Oktober  2022  ditemukan  bahwa,  masyarakat  dan/atau  tokoh  masyarakat Kecamatan  Nambo  belum    semua  diberikan  informasi  atau  disediakan  akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata  ruang.  Barulah  masyarakat  Kelurahan  Tondonggeu  yang  pernah  dapat informasi  dan  sosialisasi  kegiatan  perencanaan  tata  ruang  KPI  Terpadu,  itupun seputar  pembebasan  lahan  dan  gambaran  umum  tentang  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan.  Padahal  kawasan  KPI  Terpadu  Nambo  ini  mencakup  5 kelurahan yaitu, Kelurahan Tondonggeu, Kelurahan Sambuli, Kelurahan Nambo, Kelurahan Petoaha dan Kelurahan Tobimeita.
Pemerintah Kota Kendari dan SKPD terkait harusnya memberikan edukasi tentang  mekanisme  hukumnya  berupa,  penyelesaian  sengketa  ketika  hak-hak masyarakat  dilanggar  dalam  proses  penyusunan  rencana  sampai  tahapan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal  ini senada dengan pernyataan Assiddiqie dalam Junef berikut yaitu : 20
Penegakan  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  esensial  dan  substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata
20 Assiddiqie dalam Junef, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal , De Jure Vol. 17, No. 4, Desember 2017, hlm. 378.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dalam bernegara.
Penegakan  hukum  ini  erat  kaitannya  dengan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh masyarakat dalam penataan ruang seperti diatur pada Pasal 60 UU No. 26 Tahun 2007, adapun hak masyarakat yang dimaksud yaitu :
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh  penggantian  yang  layak  atas  kerugian  yang  timbul  akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan  tuntutan  pembatalan  izin  dan  penghentian  pembangunan  yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  kepada  pemerintah  dan/atau  pemegang izin  apabila  kegiatan  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata ruang menimbulkan kerugian.
Masyarakat dan/atau tokoh masyarakat se-Kecamatan Nambo berdasarkan hasil  wawancara  Kamis,  20  Oktober  2022  –  Jumat,  21  Oktober  2022,  belum mengetahui  secara  persis  rencana  tata  ruang  KIP  Terpadu  Nambo  sudah memasuki  tahapan  RTRWK/K,  tahapan  RTRKSK/K,  dan  Tahapan  RDTRK/K. Hal ini dikarenakan belum ada publikasi hasil pelaksanaan persiapan penyusunan rencana  tata  ruang  seperti,  publikasi  tentang  gambaran  umum  wilayah  KIP Terpadu  Nambo,  publikasi  tentang  hasil  kajian  awal  KIP  Terpadu  Nambo  dan publikasi  tentang  metodologi  pendekatan  pelaksanaan  pekerjaan  KIP  Terpadu Nambo.

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwasanya,  Perencanaan  tata ruang  KIP  Tepadu  Nambo  ini  pada  kenyataanya  belum  sepenuhnya  melibatkan peran  serta  masyarakat  padahal,  dalam  Pasal  65  UU  No.  26  Tahun  2007
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
menegaskan  bahwa  peran  serta  masyarakat  harusnya  dimulai  dari  tahapan penyusunan rencana tata ruang, tahap pemanfaatan ruang; dan tahap pengendalian pemanfaatan  ruang.  Belum  sepenuhnya  ada  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan tata ruang KIP Terpadu Nambo disebabkan oleh hal berikut yaitu:
a. Masyarakat  dan/atau  tokoh  masyarakat  Kecamatan  Nambo  belum    semua diberikan informasi atau disediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses  penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata  ruang.  Barulah  masyarakat Kelurahan  Tondonggeu  yang  pernah  dapat  informasi  dan  sosialisasi  kegiatan perencanaan  tata  ruang  KPI  Terpadu,  itupun  seputar  pembebasan  lahan  dan gambaran umum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
b. Masyarakat  dan/atau  tokoh  masyarakat  belum  mendapatkan  edukasi  tentang mekanisme  hukumnya  berupa,  penyelesaian  sengketa  ketika  hak-hak masyarakat  dilanggar  dalam  proses  penyusunan  rencana  sampai  tahapan pengendalian pemanfaatan ruang.
c. Masyarakat dan/atau tokoh masyarakat belum mengetahui secara persis rencana tata ruang KIP Terpadu Nambo sudah memasuki tahapan RTRWK/K, tahapan RTRKSK/K, dan Tahapan RDTRK/K. Hal ini dikarenakan belum ada publikasi hasil  pelaksanaan  persiapan  penyusunan  rencana  tata  ruang  seperti,  publikasi tentang gambaran umum wilayah KIP Terpadu Nambo, publikasi tentang hasil kajian awal KIP Terpadu Nambo dan publikasi tentang metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan KIP Terpadu Nambo.

## 2. Saran
Adapun  kritik  dan  saran  kepada  Pemerintah  Kota  Kendari  beserta  SKPD terkait yaitu :
a. KPI  Terpadu  Nambo  ini  akan  banyak  memberikan  manfaat  tetapi  berikanlah pengetahuan yang layak untuk masyarakat, baik itu terkait dampak lingkungan maupun  pengetahuan  tentang  hukum  ketika  ada  hak-hak  masyarakat  yang dilanggar.
b. Berikanlah  masyarakat  informasi  terkait  publikasi  tentang  gambaran  umum wilayah KIP Terpadu Nambo, publikasi tentang hasil kajian awal KIP Terpadu
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
Nambo  dan  publikasi  tentang  metodologi  pendekatan  pelaksanaan  pekerjaan KIP Terpadu Nambo. Harapannya agar masyarakat dapat memberikan masukan atau saran terkait KIP Terpadu tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Hastuti, Hesti, Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang , Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2011.
Isrok  dan  Dhia  Al  Uyun,  2010, Ilmu  Negara  (Berjalan  dalam  Dunia  Abstrak ), Universitas Brawijaya Press, Malang.
Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2008
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono,2006, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta.
SW Sumardjono, Maria 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Wahid,  A.M  Yunus,  2014, Pengantar  Hukum  Tata  Ruang ,  Prenadamedia  Group, Jakarta
Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Perindustrian  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  2010  tentang  Bentuk  Dan  Tata  Cara  Peran Masyarakat  Dalam  Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 118).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah.
Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 294-313 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030.

## C. Jurnal
Junef, Muhar, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal , De Jure Vol. 17, No. 4, Desember 2017.

## D. Website
https://kbbi.web.id. OswarMangkusa,https://www.researchgate.net/publication/343167880_Perencanaan
_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar, diakses pada Minggu, 30 Oktober 2022.
Hernawan  Wahyudo,  https://sultra.antaranews.com/berita/418361/pemkot-kendari- bentuk-tim-gabungan-untuk-pembebasan-lahan-kawasan-industri, diakses pada Kamis, 26 Mei 2022.
https://www.kendarikota.go.id/berita/nambo-resmi-mekar-jadi
kecamatan/#:~:text=%E2%80%9CSejak%2028%20Mei%20lalu%20kami,pem bentukan%20Kecamatan%20Nambo%2C%E2%80%9D%20ungkapnya., diakses pada Jumat, 11 November 2022.