Ṣuḥuf , Vol. 14, No. 2, Desember 2021, hlm. 245-263. DOI: https//doi.org/10.22548/shf.v14i2.691 ISSN 1979-6544; eISSN 2548-6942; http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id; https://jurnalsuhuf.online/

## EVALUASI KEPATUHAN PENERBIT TERHADAP MEKANISME PENERBITAN, PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF AL-QUR’AN DI INDONESIA
Muchlis M Hanafi 1 , Zaenal Arifin 2 , Ali Akbar 3 , Mustopa 4 , Abdul Hakim 5 , Imam Suseno 6 , Heru Suparman 7
1-5 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, Indonesia 6-7 Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia
 zainalarifinmadzkur@gmail.com
Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan penerbit Al- Qur’an terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2016 dalam menjaga orisinalitas dan autentisitas mushaf Al-Qur’an di Indonesia. Masa berlaku PMA No 44 tahun 2016 telah memasuki usia lima tahun, maka perlu diungkap apakah masih sesuai dengan perubahan dan perkembangan dewasa ini. Menggunakan pendekatan penelitian evaluasi, penelitian ini berlangsung bulan September s/d November 2021. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran angket dan interviu kepada penerbit yang terpilih secara acak sebagai responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan penerbit Al-Qur’an terhadap PMA Nomor 44 tahun 2016 tergolong sangat patuh. Namun di lapangan ditemukan hal- hal baru yang menarik perhatian dalam implementasi regulasi yang menyangkut penerbitan, percetakan dan peredaran mushaf Al-Qur’an. Hal yang muncul tersebut sebagai trend baru dan belum terakomodasi dalam mekanisme pentashihan mushaf Al-Qur’an. Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, di antaranya perlunya menambahkan aspek percetakan mushaf ke dalam PMA.

## Kata Kunci
Penerbitan Al-Qur’an, pentashihan Al-Qur’an, peredaran Al-Qur’an PMA No 44 Tahun 2016
246 Ṣuḥuf, Vol. 14, No. 2, Desember 2021: 245-263
Evaluation of the Obedience of the Publishers to the Mechanism of Publication, Rectification and Circulation of the Qur’an in Indonesia
Abstract
This article aims to evaluate of the extent to which publishers of the Qur’an obey the Regulation  of  the  Minister  of  Religious  Affairs  Number  44  of  2016  in  keeping  the authenticity  of  the  text  of  the  Qur’an  in  Indonesia.  Using  an  evaluation  research approach, this research took place from September to November 2021. The research data was obtained through distributing questionnaires and interviews to the selected publishers who were randomly selected as research respondents. The results showed that the obedience of the publishers of the Qur’an was classified as “the Very Obedient”. However,  in  the  field,  new  things  were  found  that  attracted  attention  in  the implementation  of  the  regulations  concerning  the  publication,  printing  and circulation of the Qur’an. Something which appears is considered a new trend and has not  been  accommodated  in  the  mechanism  of  rectification  of  the  Qur’an  yet. The results of this study recommend several things, among others are the need to add aspects of mushaf printing to the regulation of the Minister of Religious Affairs.

## Keywords
Publication of the Qur’an, rectification of the Qur’an, circulation of the Qur’an, the Regulation of the Minister of Religious Affairs No 44 of 2016
ايسينودنإ في ةينآرقلا فحاصلما لوادتو ةعجارمو رادصإ ةليآب فحاصلما يشران لاثتما مييقت
صخلم
44 مقر ةينيلدا نوؤشلا ريزو ةئحلاب فحاصلما يشران ماتزلا ىدم مييقت لىإ لاقلما اذه فدهي هذه قيبطت ةترف تلخد .ايسينودنإ في نيآرقلا فحصلما ةلاصأ على ظافلحا نأشب 2016 ةنسل تايرغتم عم ةقفاوتم لازت لا تنكا اذإ امع فشكلا يروضرلا نم كللذ ،سمالخا اهمعا في ةئحلالا لىإ برمتبس نم ثحلبا اذه ءارجإ مت ،ميييقلتا ثحلبا جهن مادختساب .نهارلا تقولا تاروطتو نيشرالنا على تلاباقلماو تانايبتسلاا عيزوت للاخ نم ثحلبا تانايب على لوصلحا مت .2021 برمفون نآرقلا يشران لاثتما نأ لىإ ةسارلدا جئاتن يرشت .ثحبلل ينبيجتسمك اًيئاوشع مهرايتخا مت نيلذا اذه في ،كلذ عمو .ادج متزلم هنأ على فنصم 2016 ماعل 44 مقر ةينيلدا نوؤشلا ريزو ةئحلال لوادتو ةعابطو شرنب ةقلعتلما حئاوللا ذيفنت في هابتنلاا تتفل ةديدج رومأ على روثعلا مت ،لاجلما ةعجارم ةليآ في اهؤاوتحا متي ملو اًديدج اًهاتجا كلشت روملأا كلت نأ ودبيو .ةينآرقلا فحاصلما لىإ ةعابطلا بناج جاردإ ةروضر اهنم ،رومأ ةدعب ةسارلدا هذه جئاتن صيوت .ةينآرقلا فحاصلما ةئحلالا.
ةيحاتفلما تامكللا
ةنس 44 مقر ةينيلدا نوؤشلا ريزو ةئحلا ،فحصلما لوادت ،فحصلما ةعجارم ،فحصلما رادصإ

## 247

## Pendahuluan
Kementerian Agama Republik Indonesia telah beberapa kali menunjukkan perhatian yang serius terhadap peredaran mushaf Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam. Bentuk perhatian pemerintah tersebut dapat dilihat dari beberapa kali Kementerian Agama mengeluarkan regulasi terkait dengan penerbitan, pentashihan, dan peredaran Al-Qur’an untuk mengawal peredaran Al-Qur’an agar tetap terjamin orisinilitas dan autentisitasnya, di antaranya melalui: 1) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Al-Qur’an Standar; 2) Instruksi Menteri Agama (IMA) No. 07 tahun 1984 tentang Penggunaan Mushaf Al-Qur’an Standar sebagai Pedoman dalam Mentashih Al-Qur’an; 3) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 44 tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Mushaf Al-Qur’an; 4) Keputusan Kepala Badan Litbang Kementerian Agama No. 54 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Mushaf Al-Qur’an; 5)
Keputusan Kepala Badan Litbang Kementerian Agama No. 55 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Master Mushaf Al-Qur’an (Hanafi 2017: 159-193).
Dalam konteks peredaran Al-Qur’an, pemerintah Indonesia beberapa kali memiliki lembaga sejenis yang bertugas untuk mengawal kesahihan mushaf Al-Qur’an yang beredar di Indonesia. Mulai dari Lajnah Taftisy al- Masyahif al-Syarifah (1951), Lajnah Pentashih (tanpa akhiran ‘-an’) Mushaf Al-Qur’an (1957-2007), dan terakhir Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (selanjutnya disingkat ‘LPMQ’) berdiri pada tahun 2007 yang berada di bawah Kementerian Agama. LPMQ memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pentashihan, pengawasan penerbitan, percetakan, dan per- edaran mushaf Al-Qur’an, serta melakukan pembinaan terhadap penerbit, pencetak, distributor, dan pengguna mushaf Al-Qur’an di Indonesia (Hanafi 2017: 167).
Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Muda Agama No. 11 tahun 1959. Adapun tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh PMA No. 1 tahun 1982 adalah (1) meneliti dan menjaga kemurnian Al-Qur’an, rekaman, bacaan Al-Qur’an, terjemahan dan tafsir Al-Qur’an secara preventif dan represif, (2) mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf Al-Qur’an untuk tunanetra, bacaan Al-Qur’an dalam kaset, piringan hitam, dan penemuan elektronik lainya yang beredar di Indonesia, dan (3) menyetop peredaran mushaf Al-Qur’an yang belum ditashih oleh LPMQ (Sudrajat 2013: 69).
Sebelum hadirnya LPMQ, Kementerian Agama RI telah menjalankan pemantauan peredaran Al-Qur’an di Indonesia, setidaknya dengan diter- bitkannya surat izin mencetak mushaf Al-Qur’an yang langsung ditanda-
248 Ṣuḥuf, Vol. 14, No. 2, Desember 2021: 245-263
tangani oleh Menterai Agama. Perhatian negara dalam menjaga orisinalitas cetakan Al-Qur’an sudah sejak awal kemerdekaan, meskipun belum sampai pada tahap percetakan dan penerbitan.
Pada tahun 1950-an, muncul lembaga yang melakukan tugas pentashihan Al-Qur’an yang dikoordinasi dengan nama Lajnah Tafstisy al- Mashahif al-Syarifah yang diketui oleh Prof. KH. Muhammad Adnan dan beranggotakan para ulama Al-Qur’an yang masyhur pada waktu itu. Bahkan pada tahun 1930-an juga tercatat para ulama Al-Qur’an melakukan kegiatan yang sama, seperti Sulaiman Arrasuli, KH Muhammad Usman, KH Muhammad al-Badawi, dan lainnya yang juga memiliki rekam jejak pentashihan Al-Qur’an sebelum diedarkan kepada masyarakat waktu itu (Hakim 2012: 244-245).
Puncaknya, pada tahun 1984 dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 25 tahun 1984 yang secara resmi mengatur penetapan mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia sebagai pedoman penerbitan dan pentashihan mushaf Al-Qur’an di Indonesia. Sejak saat itu semua mushaf Al-Qur’an yang dicetak dan diterbitkan di Indonesia mengacu pada mushaf ini. Sebelumnya, pencetakan mushaf tidak memiliki pedoman baku dan kerap kali tidak seragam hasil cetak mushafnya, utamanya dalam hal tulisan, harakat, tanda baca dan tanda wakafnya. Sejak tahun 1984 semua terbitan Al-Qur’an mengacu pada regulasi KMA tersebut, hingga kemudian pada tahun 2016 melalui PMA Nomor 44 tahun 2016 keluar peraturan yang menjelaskan secara lebih detail terkait penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur’an di Indonesia.
Sebagai sebuah regulasi, setelah berlangsung selama lima tahun tentu terdapat perubahan dan perkembangan trend di masyarakat, misalnya masa berlaku Surat Tanda Tashih yang dikeluhkan banyak penerbit, mushaf Al- Qur’an yang diterbitkan dengan menggunakan nama penerbit lain, dan penanganan limbah cetak Al-Qur’an yang tidak sesuai aturan. Sebagai contoh, ditemukan sobekan halaman Al-Qur’an menjadi bungkus petasan ( https:// www.cnnindonesia.com/nasional , 12 September 2021), dan sebagainya. Oleh sebab itu, penelitian evaluasi kepatuhan penerbit Al-Qur’an terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) No 44 tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Al-Qur’an di Indonesia ini menjadi penting untuk dilaksanakan.

## Teori
Kata muṣḥaf (jamak maṣāḥif ) secara bahasa berarti kitab atau buku. Secara istilah, dalam percakapan sehari-hari, kata “mushaf” lazimnya dimengerti sebagai Kitab Suci Al-Qur’an, sehingga sering disebut sebagai “al-Mushaf
Evaluasi Kepatuhan Penerbit Al-Qur’an — Muchlis M. Hanafi, dkk 249 asy-Syarif” yang berarti al-Qur’an yang mulia (Bafadhal 2005). Dalam PMA No. 44 Tahun 2016 Pasal 1 disebutkan bahwa mushaf Al-Qur’an adalah lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur’an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital. LPMQ adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pentashihan, pengawasan pener- bitan, pencetakan, dan peredaran mushaf Al-Qur’an, serta melakukan pembinaan terhadap para penerbit, pencetak, distributor dan penggunanya di Indonesia.
Mushaf Standar Indonesia adalah mushaf Al-Qur’an yang dibakukan cara penulisan ( rasm ), harakat, tanda baca, dan tanda-tanda waqafnya sesuai dengan hasil kesepakatan Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Ahli Al-Qur’an  yang  berlangsung  9  tahun,  dari  tahun  1974  s/d.  1983.  Mushaf standar ini dijadikan pedoman bagi Al-Qur’an yang diterbitkan di Indonesia (LPMQ 2019).  Mushaf Al-Qur’an Standar Usmani adalah salah satu varian mushaf standar yang dibakukan tersebut di samping mushaf standar Bahriyah untuk para penghapal Al-Qur’an dan Mushaf Standar Braille untuk tunanetra.
Pentashihan adalah kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf Al-Qur’an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara saksama, cermat dan berulang-ulang yang dilakukan oleh para pentashih sehingga tidak ditemukan kesalahan, termasuk terjemahan dan tafsir Kementerian Agama (LPMQ 2019). Kegiatan pentashihan merupakan kerja ilmiah karena menyangkut penyelidikan terhadap kebenaran tulisan, juga merupakan kegiatan teknis sehingga terdapat tahapan yang dilalui, antara lain:
1.  Memeriksa kesiapan naskah. Pada tahap awal ini pentashih memastikan bahwa naskah yang akan ditashih telah lengkap, baik dari sisi  jumlah  halaman,  juz,  maupun  kelengkapan  materi  tambahan lainnya. Pada tahap ini, pentashih mengecek setiap halaman dari keseluruhan naskah yang ada, dan memastikan tidak ada halaman yang kosong, terpotong, cacat, atau kekurangan lainnya. Selain mengecek kelengkapan naskah, pentashih juga harus memastikan urutan halaman, juz, dan nama surah. Selain itu, pentashih juga harus memeriksa materi tambahan yang ada, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum. Jika tahap ini telah dilakukan dengan baik, langkah berikutnya baru bisa dilakukan.
2.  Melakukan pentashihan. Pekerjaan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik sesuai kebutuhan dan efektivitas yang ingin dicapai. Setidaknya ada dua model teknis pentashihan yang bisa dilakukan,
250 Ṣuḥuf, Vol. 14, No. 2, Desember 2021: 245-263
yaitu pentashihan individual dan pentashihan kolektif.
3.  Mendokumentasikan hasil pentashihan. Dokumentasi bisa dilakukan dalam dua tahap: a) saat pentashihan, yaitu setiap koreksian langsung dicatat di bagian naskah yang kosong dengan memberikan kata perintah sekaligus contoh pembetulannya; b) pasca pentashihan, yaitu dengan cara mencatat di lembaran koreksi terpisah, baik secara manual ataupun menggunakan komputer.
Penerbit mushaf Al-Qur’an adalah lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang bergarak dalam bidang pengadaan dan penggandaan mushaf Al-Qur’an (PMA No 44 tahun 2016), sehingga bentuk/jenis lembaga penerbit  mushaf  Al-Qur’an  dapat  berupa  perusahaan  penerbit  (PT/CV), lembaga pemerintah, dan atau yayasan yang mangajukan layanan pentashihan mushaf Al-Qur’an melalui akun penerbit kepada LPMQ.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi atas kepatuhan penerbit Al-Qur’an terhadap PMA Nomor 44 tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kepatuhan penerbit dan percetakan mushaf Al- Qur’an terhadap PMA No 44 tahun 2016. Penelitian dilaksanakan pada bulan September s/d November 2021. Responden penelitian ini terdiri atas penerbit, percetakan, distributor, dan pengguna mushaf Al-Qur’an di Indonesia yang terpilih secara acak dengan memperhatikan sebaran penerbit utama mushaf Al-Qur’an yang tercatat di database LPMQ. Berdasarkan data LPMQ cut-off bulan September 2021 diketahui sebanyak 118 penerbit mushaf Al-Qur’an yang tersebar di 9 provinsi. Untuk penelitian ini terpilih 76 penerbit sebagai responden yang ditentukan dengan teknik random sampling .
Tabel 1. Kesesuaian sampel
Data penelitian diperoleh melalui penyebaran angket serta wawancara secara mendalam kepada penerbit, percetakan, dan pemanfaat mushaf Al- Qur’an. Analisis data menggunakan analisis deskriptif pada data kuantitatif dan reduksi data pada data kualitatif.
251
Hasil pengisian instrument penelitian menghasilkan skor mentah dari tiap indikator penelitian. Penggunaan dua pilihan jawaban (Ya dan Tidak) menunjukkan adanya ketegasan dalam mengidentifikasi keadaan sesung- guhnya pada respoden penelitian. Skor keseluruhan pada tiap responden dibuat dalam bentuk nilai rerata yang kemudian dikonversi menjadi index yang merujuk nilai mutu kepatuhan responden penelitian. Indeks yang diperoleh kemudian diklasifikasi menjadi 4 skala kepatuhan penerbit (lihat Tabel 2).
Tabel 2. Rerata skor kepatuhan penerbit Interval Rerata Skor Index Mutu Kepatuhan Tingkat Kepatuhan 1.00 - 1.24 50.00 - 62.49 D Tidak patuh 1.25 - 1.49 62.50 - 74.49 C Kurang patuh 1.50 - 1.74 75.50 - 87.49 B Patuh 1.75 - 2.00 87.50 - 100 A Sangat Patuh

## Kepatuhan Penerbit
Analisis data instrumen angket penelitian yang ditujukan kepada penerbit diperoleh ringkasan hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Sebaran indeks
Berdasarkan sebaran indeks kepatuhan penerbit, dari 76 penerbit di Indonesia yang terpilih sebagai responden penelitian, mayoritas berada pada tingkat kepatuhan yang tinggi dan kepatuhan sangat tinggi terhadap mekanisme penerbitan mushaf Al-Qur’an yang tertuang pada PMA No 44 tahun 2016 dan petunjuk teknis turunannya sebagai langkah operasional.
1 Asal usul mushaf Al-Qur’an yang diterbitkan diketahui dengan jelas 93,52 Sangat Patuh
Asal  usul  mushaf  Al-Qur’an  teridentifikasi  dengan  jelas  oleh  setiap penerbit. Asal master mushaf yang diajukan oleh penerbit berasal dari Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh LPMQ yang kemudian
252 Ṣuḥuf, Vol. 14, No. 2, Desember 2021: 245-263
dimodifikasi  dengan  baik,  atau  bahkan  mushaf  yang  diajukan  tersebut merupakan  modifikasi  dari  master  mushaf  impor  yang  dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjadi master mushaf baru.
Penerbit yang memiliki atau mengembangkan master mushaf sendiri diketahui sebanyak 66% dari responden penelitian ini. Sisanya tidak mengembangkan atau memiliki master mushaf Al- Qur’an. Hal ini menjadi kewa-
jaran, sebab LPMQ sendiri telah menyediakan master Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia (selanjutnya disebut ‘MSI’) yang dapat digunakan oleh para penerbit yang akan mencetak Al-Qur’an. Meskipun demikian, dari hasil wawancara diperoleh informasi adanya jual-beli master mushaf Al- Qur’an yang dilakukan oleh beberapa penerbit, misalnya di Sukoharjo, Bekasi, dan Surakarta. Sebuah penerbit di Surakarta ada yang pernah terjebak oleh oknum penjual naskah mushaf. Oknum tersebut menjanjikan penyediaan master mushaf Al-Qur’an dan pengurusan Surat Tanda Tashih , tetapi setelah membayar atau memberikan uang muka, oknum tersebut menghilang dan tidak dapat dihubungi kembali.
2 Memiliki tenaga ahli yang mengawasi penyiapan naskah mushaf Al-Qur’an yang akan dicetak 88,16 Sangat Patuh Tenaga ahli yang dimaksud merupakan ahli dalam bidang: a) pentashihan naskah mushaf Al- Qur’an, b) konten atau materi tambahan, dan c) tataletak halaman ( layout ). Kepemilikan tenaga ahli bidang tashih bagi penerbit merupakan sesuatu yang bersifat mutlak. Tanpa kehadiran ahli bidang tashih, penerbit akan menghadapi kesulitan dalam menyiapkan naskah mushaf Al-Qur’an yang siap cetak. Alur yang harus dilalui oleh penerbit, yaitu master mushaf Al- Qur’an yang diajukan kemudian di- review oleh pihak LPMQ, kemudian dikembalikan lagi kepada penerbit untuk disempurnakan. Setelah catatan penyempurnaan dipenuhi, LPMQ baru menerbitkan Surat Tanda Tashih mushaf Al-Qur’an.
Penerbit yang memiliki tenaga ahli yang bertugas sebagai pentashih sebanyak 76%, tenaga ahli yang menguasai konten atau materi tambahan
Evaluasi Kepatuhan Penerbit Al-Qur’an — Muchlis M. Hanafi, dkk 253
mushaf Al-Qur’an sebanyak 67%, dan penerbit yang memiliki tanaga ahli tataletak ( layout ) mushaf Al-Qur’an sebanyak 32%. Terdapat 24% penerbit tidak memiliki tenaga ahli tashih bukan berarti abai terhadap ketentuan, namun penerbit dapat juga menggunakan tenaga ahli tashih bukan karyawan tetap, yang dikontrak selama penyiapan master mushaf Al- Qur’an yang akan diterbitkan.
3 Mengajukan permohonan izin cetak ke Menteri Agama RI cq Kepala LPMQ 94,74 Sangat Patuh Penerbit yang mengajukan layanan pentashihan mushaf Al- Qur’an harus mengikuti prosedur, yaitu: a) pendaftaran akun penerbit Al-Qur’an Indonesia; b) permohonan Surat Tanda Tashih; c) proses pentashihan naskah; d) penerbitan Surat Tanda Tashih; dan e) dokumentasi mushaf (LMPQ 2019).
Permohonan Surat Tanda Tashih dapat dilakukan melalui sistem layanan tashih online pada http://tashih.kemenag.go.id/ . Dalam pendaftaran tersebut penerbit mengunggah beberapa persyaratan, yaitu scan surat pendaftaran akun penerbit, Akte Notaris, SIUP, NPWP, TDP, dan company profile ). Meskipun telah lengkap dan jelas pada petunjuk teknis pendaftaran penerbit dan mekanisme permohonan Surat Tanda Tashih, terdapat 11% penerbit yang tidak mengajukan sendiri ke LPMQ secara langsung. Penerbit tidak mengajukan secara langsung memang tidak diatur dalam PMA No.44 Tahun 2016. Bagi penerbit yang tidak mengajukan sendiri, umumnya menggunakan jasa pihak ketiga. Penggunaan jasa pihak ketiga tidak diatur dan tidak ada larangan dalam PMA, sehingga penerbit mempunyai persepsi bahwa pengajuan Surat Tanda Tashih secara mandiri bukan merupakan suatu kewajiban.
Peneliti menelusuri jejak penerbit mushaf Al-Qur’an berdasarkan data yang ada pada LPMQ, namun ditemukan ketidaksesuaian antara data LPMQ dengan kondisi riil keberadaan penerbit di beberapa daerah. Misalnya, penerbit di kota Bekasi ditelusuri keberadaannya berdasarkan data LPMQ, namun dua nama penerbit tidak berhasil ditemukan dan nomor kontak tidak berhasil dihubungi. Belakangan diperoleh informasi bahwa penerbit tersebut tidak merasa pernah mengajukan permohonan Surat Tanda Tashih ke LPMQ. Penerbit tersebut menyatakan bahwa mereka
254 Ṣuḥuf, Vol. 14, No. 2, Desember 2021: 245-263

## memberikan bantuan kepada penerbit lain untuk mendapatkan Surat
Tanda Tashih kepada LPMQ. 4 Pengajuan Surat Tanda Tashih disertai dengan kelengkapan yang disyaratkan 96,05 Sangat Patuh 5 Pengajuan Surat Tanda Tashih dengan menyerahkan minimal 10 eksemplar hasil cetak 83,55 Patuh
Penerbit yang mengajukan Surat Tanda Tashih mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya, kelengkapan yang dibutuhkan diketahui dengan baik, di antaranya yaitu menyerahkan minimal 10 eksemplar hasil cetak. Adapun prosedur permohonannya harus melalui beberapa tahapan, yaitu: (a) masuk ke dalam sistem layanan tashih online, (b) registrasi mushaf, (c) menyerahkan bukti registrasi mushaf dan print-out master mushaf Al-Qur’an kepada LPMQ, (d) bila lolos verifikasi, penerbit wajib membayar biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pentashihan. Setelah LPMQ mengkonformasi pembayaran PNBP pentashihan, proses pentashihan naskah mushaf Al-Qur’an dimulai. Dalam hal ini ada beberapa tahapan, yaitu: 1) para pentashih melakukan pentashihan naskah mushaf dan mencatat temuan yang harus diperbaiki; 2) penerbit membetulkan master mushaf sesuai catatan hasil pentashihan LPMQ; 3) penerbit mengirimkan perbaikan master atau dummy mushaf kepada LMPQ; 4) LPMQ melaksanakan pentashihan tahap selanjutnya; 5) LPMQ memberitahu  hasil  verifikasi  master  mushaf  kepada  penerbit;  6)  LPMQ menginput surat penerbitan tanda tashih dan Surat Tanda Tashih ke dalam sistem layanan tashih online ; 7) penerbit mengirimkan Surat Pernyataan, sebab tautan untuk mengunduh surat penerbitan tanda tashih dan Surat Tanda Tashih akan muncul setelah penerbit mengisi Surat Pernyataan; 8) penerbit mengunduh surat penerbitan tanda tashih dan Surat Tanda Tashih; dan 9) penerbit mengecek QR Code pada Surat Tanda Tashih. Adanya sistem layanan tashih online ( http://tashih.kemenag.go.id/ ) telah menyederhanakan proses pentashihan Al-Qur’an yang akan diterbitkan di Indonesia, namun tidak semua penerbit telah memperoleh sosialisasi layanan LPMQ ini.
6 Mencetak mushaf Al-Qur’an setelah dikabulkannya permohonan Surat Tanda Tashih dari LPMQ 94,08 Sangat Patuh
Hampir semua penerbit mematuhi ketentuan pencetakan mushaf Al- Qur’an setelah dikabulkannya permohonan surat penerbitan tanda tashih dan Surat Tanda Tashih dari LPMQ.
255 7 Memastikan percetakan mushaf Al-Qur’an di tempat yang baik dan bersih 86,84 Patuh 8 Bahan cetak dipastikan berasal dari sesuatu yang suci 92,11 Sangat Patuh 9 Limbah cetak (waste) telah dimusnahkan dengan alat tertentu yang dapat menghilangkan tulisan ayat Al-Qur’an 86,84 Patuh
Dalam PMA No 44 tahun 2016 pada Bab II Pasal 9 disebutkan bahwa percetakan Al-Qur’an harus dilakukan di tempat yang mulia dan bersih. Kemudian Pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk mencetak harus berasal dari benda-benda yang suci, ayat 2 dinyatakan limbah bahan cetak mushaf yang tidak dipergunakan lagi harus dimusnahkan atau dilebur dengan alat tertentu yang dapat menghilangkan tulisan Al-Qur’an.
Meskipun pasal ini terasa merupakan wilayah kewajiban dari percetakan, namun dalam PMA unsur percetakan tidak masuk secara mandiri dalam ketentuan yang bersifat khusus. Kewajian pengawasan percetakan mushaf dilekatkan kepada penerbit, sehingga tingkat kepatuhannya terhadap aturan ini tergolong dalam cluster patuh.
Penerbit yang memastikan bahwa bahan yang digunakan untuk mencetak mushaf Al-Qur’an berasal dari benda-benda yang suci sebanyak 83% penerbit, dan selebihnya 16% penerbit melepaskan tanggung jawab tersebut kepada percetakan. Sedangkan pengawasan terhadap limbah bahan cetak ( waste ) yang dimusnahkan dengan alat tertentu yang dapat menghilangkan tulisan Al-Qur’an sebanyak 74% penerbit telah peduli, selebihnya tidak menjawab dengan pasti.
Sebagai informasi tambahan, bahwa sebanyak 33% penerbit mencetak Al-Qur’an atas pesanan dari pihak tertentu, yaitu untuk hadiah, wakaf, atau kegiatan sosial keagamaan lainnya. Adapun sebagian besar lainnya, 67% penerbit, mencetak Al-Qur’an secara regular sebagai bisnis. Keduanya
256 Ṣuḥuf, Vol. 14, No. 2, Desember 2021: 245-263
mempunyai peran besar terhadap penyebarluasan Al-Qur’an di seluruh Indonesia. Tampak di sini bahwa kebutuhan Al-Qur’an di Indonesia sangat tinggi, dan penerbitan Al-Qur’an merupakan usaha skala besar dengan produksi dan distribusi yang tidak pernah surut.
Terkait dengan pihak luar negeri dan kegiatan ekspor-impor, berda- sarkan data isian angket dari penerbit diperoleh informasi bahwa 11% penerbit memperjualbelikan mushaf Al-Qur’an ke luar negeri, dan terdapat 8% penerbit mencetak atas pesanan pihak luar negeri dan mengekspornya ke luar negeri. Sebaliknya, dalam hal impor mushaf Al-Qur’an, diketahui sebanyak 5% penerbit melakukan hal tersebut.

## Beberapa Perkembangan
Tingkat kepatuhan penerbit Al-Qur’an di Indonesia baik yang berbentuk PT, CV, lembaga pemerintah, dan atau yayasan terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2016 mayoritas masuk dalam kategori sangat patuh. Meskipun demikian, kepatuhan penerbit tidak dapat bernilai sempurna. Tetap saja dalam perjalanan implementasi aturan terdapat beberapa hal yang di luar kendali, dan hadirnya masalah baru yang menyertai. Kepatuhan penerbit mushaf seharusnya tegak lurus dengan aturan yang ada, sebab pencetakan mushaf Al-Qur’an merupakan bagian dari upaya untuk menjaga dan memelihara Al-Qur’an itu sendiri (Rohimin 2016: 190). Di Indonesia, kesalahan dalam cetakan Al-Qur’an tidak bisa ditolerir, sebab produk yang dicetak akan menjadi rujukan semua umat Islam di Indonesia.
Melalui interview di lapangan diperoleh informasi adanya praktik- praktik yang belum masuk dalam PMA No. 44 Tahun 2016, sehingga mengarah kepada aktivitas yang cenderung dapat menurunkan tingkat kepatuhan penerbit di kemudian hari. Aktivitas tersebut antara lain:
1.  Penerbit Al-Qur’an banyak yang belum mendapatkan pemahaman secara utuh isi PMA Nomor 44 tahun 2016. Selama ini pihak penerbit mencari informasi sendiri melalui berbagai saluran informasi, baik online maupun melalui jaringan antar-penerbit Al-Qur’an, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif untuk lebih menunjukkan kehadiran LPMQ.
2.  Pengajuan Surat Tanda Tashih melalui pihak ketiga. Beberapa penerbit
257
di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan DKI Jakarta telah beberapa kali menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses pengajuan Surat Tanda Tashih. Hal ini dilakukan karena para penerbit Al-Qur’an tersebut belum mengetahui adanya regulasi tentang mekanisme pengajuan penerbitan Surat Tanda Tashih dari LPMQ. 3.  Munculnya penjual naskah master mushaf Al-Qur’an yang dapat merugikan penerbit. Praktif jual-beli naskah master memang tidak dilarang, namun ketika penerbit membeli dan kemudian penjual tidak memberikan garansi untuk bersama-sama menyempurnakan hasil tashih LPMQ sampai pada tahap siap cetak, maka penerbit menanggung rugi. Padahal LPMQ telah menyediakan master mushaf Al-Qur’an yang dapat digunakan oleh penerbit yang akan mencetak mushaf Al-Qur’an. 4.  Penerbit yang mencetak mushaf Al-Qur’an tetapi menggunakan nama penerbit lain tanpa pemberitahuan resmi. Hal ini mengarah kepada pelanggaran PMA No. 44 tahun 2016 pasal 5 ayat 1, yaitu mushaf Al- Qur’an yang akan diterbitkan harus memiliki indentitas sendiri berupa cover,  ilmuninasi  (bingkai)  dan  ciri-ciri  spesifik  yang  berbeda  dari penerbit lain. Aturan mengenai hal ini belum dibahas secara terperinci.
5.  Beredarnya reproduksi Mushaf Madinah yang dicetak oleh penerbit Indonesia. Dewasa ini, di tengah masyarakat, pengguna Mushaf
Madinah semakin besar, sementara mushaf yang dapat diterbitkan di Indonesia, sesuai Keputusan Menteri Agama No. 25 tahun 1984 hanyalah Mushaf Standar Indonesia. Oleh karena tidak diakomodasi dalam peraturan, sementara permintaan pasar cukup besar, sebagian penerbit Al-Qur’an mencetak Mushaf Madinah. Di sampul depan cetakan ini biasanya disertai tulisan “Rasm Usmani”. 1 Untuk ‘menghindari’ peraturan, penerbit memberikan label “Untuk Kalangan Sendiri” di sampul luar mushaf atau di halaman dalam. Cetakan mushaf-mushaf tersebut tanpa Surat Tanda Tashih. Praktis cetakan tersebut di luar ‘kontrol’, karena tanpa proses pentashihan yang dilakukan oleh pemerintah. Diduga, dalam waktu beberapa tahun di depan, penggunaan mushaf jenis ini semakin meningkat tajam, seiring perkembangan sekolah-sekolah dan pesantren yang saat ini telah menggunakan model
1   Penggunaan istilah “Rasm Usmani” dalam sebagian mushaf cetakan Indonesia tampaknya sering ‘rancu’. Pencantuman “Rasm Usmani” untuk reproduksi Mushaf Madinah ini tentu saja benar, namun Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh para penerbit Indonesia pada dasarnya juga menggunakan rasm usmani , meskipun di halaman sampul tidak dicantumkan tulisan “Rasm Usmani”. Lebih rancu lagi, sebagian penerbit mencantumkan tulisan “Rasm Usmani” karena teks ayatnya menggunakan  modifikasi  tulisan  Mushaf  Madinah—yang  notabene  ditulis  oleh  kaligrafer  Usman Taha—sementara untuk mushaf dengan rasm usmani yang ditulis dengan gaya kaligrafi yang berbeda tidak dicantumkan “Rasm Usmani”.
258 Ṣuḥuf, Vol. 14, No. 2, Desember 2021: 245-263
Mushaf Madinah. Isu ini perlu memperoleh perhatian dari LPMQ. Harus diakui bahwa pencetakan mushaf Al-Qur’an dipengaruhi dan mengikuti permintaan dan selera pasar, menyesuaikan dengan trend yang sedang berlaku di tengah masyarakat. Terkait hal ini, berbeda dengan pemerintah Indonesia, Malaysia sejak dua atau tiga dasawarsa terakhir mewajibkan penggunaan model Mushaf Madinah sebagai satu-satunya model yang diakui oleh negara.
Pelbagai praktik tersebut di atas memiliki potensi melemahkan sistem dan proses pentashihan mushaf Al-Qur’an, sehingga tugas dan fungsi LMPQ untuk menjaga autentisitas Al-Qur’an terganggu oleh praktik yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik yang Berstandar, yaitu berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur).

## Penerbitan dan Pencetakan Buku Yasin
Penelitian ini, di samping mengevaluasi PMA No. 44 Tahun 2016, secara terpisah, berdasarkan permintaan Kepala LPMQ, juga mengamati perkem- bangan penerbitan dan pencetakan Buku Yasin di tengah masyarakat. Pengamatan ini penting dan masih relevan dengan penelitian evaluasi ini, yaitu untuk melihat penggunaan Tanda Tashih dalam produk yang merupakan bagian dari mushaf Al-Qur’an.
“Buku Yasin” yang dimaksud di sini adalah buku kecil yang memuat Surah Yasin yang biasanya disertai dengan bacaan tahlil, surah-surah pendek, ayat-ayat tertentu, dan konten tambahan lainnya. Dalam konteks penerbitan buku kecil ini, bisa ditambahkan pula penerbitan Juz Amma yang biasanya ditambahkan dengan latihan membaca Al-Qur’an Qaidah Baghdadiyah atau Iqra’ .

## Pola produksi
Sejumlah penerbit/percetakan Buku Yasin yang disurvei dalam penelitian ini, yaitu Isal Jaya, Fikri Print (Surabaya), Black Pepper (Sidoarjo), CV Sinar Abadi dan Sendang Ilmu (Surakarta), Budi Reklame dan Ilham (Yogyakarta), Purnama,  Toko  Buku  Alhasan  (Bandung),  CV  Pedrosa  Kuala  Raya  dan Rawas Printing (Bekasi), Pick Indonesia (Depok), Al-Hakim (Tangerang Selatan), dan Al-Khoir (Jakarta).
Sebagai tambahan, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, selain Penerbit Al-Khoir di atas, berdasarkan informasi responden, paling kurang terdapat enam penerbit Buku Yasin lainnya, yaitu: (1) Penerbit Mu’min, (2) CV Ilham, (3) Rizki Barokah, (4) Era Jaya, (5) Raudhah, dan (6) Pustaka

## 259
Amanah Jayakarta. Inilah di antara ‘pemain utama’ penerbitan Yasin dengan wilayah distribusi terutama Jakarta dan sekitarnya.
Dari penelusuran lapangan di berbagai kota menunjukkan dua tipe pelaku usaha ini, yaitu (lihat Tabel 1):
1.  Penerbit besar, yang juga mencetak Al-Qur’an dan buku-buku agama, di antaranya PT Karya Thoha Putra (Semarang), Sinar Baru Algensindo (Bandung), Apollo (Surabaya), Mubarok (Jakarta), dan lainnya. Buku- buku Yasin yang dicetak oleh penerbit besar mempunyai format lengkap, disertai cover dengan nama penerbit.
2.  Penerbit kecil, yang khusus hanya mencetak Buku Yasin. Penerbit tipe ini memang hanya fokus pada penerbitan Yasin. Produksinya berupa “buku bercover” (buku jadi), dan “buku tanpa cover”.

## Pola Pemasaran
Buku Yasin yang diterbitkan oleh penerbit besar (yaitu juga menerbitkan Al-Qur’an 30 juz) biasanya dipasarkan melalui jalur distribusi “tradisional”, yaitu toko buku resmi di berbagai kota, dan penjualan produknya dalam bentuk “jadi”, tanpa perubahan cover dan isi buku.
Adapun pemasaran Buku Yasin oleh penerbit skala kecil ada tiga model, yaitu:
1.  Dipasarkan oleh pedagang buku kaki lima atau pedagang buku keliling. Bentuk Buku Yasin yang dijual dalam format “jadi”, dengan cover asli dari penerbit, tanpa ada perubahan.
2.  Dipasarkan sendiri, dengan membuka toko sendiri (dan online), dengan model custom sesuai pesanan pembeli.
3.  Dipasarkan oleh reseller . Pemasaran oleh reseller ada dua model, yaitu melalui outlet sendiri dan/atau toko online. Penjualan melalui reseller biasanya tanpa cover, dan cover Yasin akan dicetak sendiri oleh pihak reseller, sesuai pesanan pembeli.
Pangsa pasar Buku Yasin ternyata sangat besar. Baik penerbit kategori besar (yang juga mencetak Al-Qur’an) maupun kategori kecil (yang hanya fokus mencetak Buku Yasin) memproduksi dalam jumlah besar. Dalam sekali cetak, biasanya antara 10.000 – 30.000 eksemplar, dan akan habis dalam waktu relatif singkat, antara 1 – 3 bulan. Produksinya ada dua jenis, yaitu “buku jadi” (dengan cover lengkap), dan “buku tanpa cover”.
Sebagian Penerbit Kecil Buku Yasin mengeluarkan beberapa “edisi” Buku Yasin dengan “nama buku” atau bahkan “nama penerbit” yang (seakan-akan) berbeda-beda. Menurut pengakuan penerbit, hal tersebut untuk menunjukkan variasi produk yang dikeluarkannya.
260 Ṣuḥuf, Vol. 14, No. 2, Desember 2021: 245-263
Tabel 4. Tipe penerbit Buku Yasin, pelaku pasar, dan model pemasarannya. No Tipe Penerbit Produk Pola Distribusi Pelaku Pasar Model Pemasaran Tipe Yasin 1 Penerbit Besar (Penerbit Al-Qur’an) Buku jadi Tradisional  Toko buku Offline Buku jadi 2 Penerbit Kecil 1. Buku jadi 1.Tradisi- onal 1. Pedagang kaki lima / keliling Offline Buku jadi 2. Buku tanpa cover 2. Modern/ Kekinian 2. Sendiri (outlet) Offline dan online Custom 3. Reseller (outlet & online) Offline dan online Custom
Berdasarkan informasi pelaku pasar, produksi Buku Yasin meningkat tajam  ketika  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  mengalami  kenaikan. Misalnya, seperti yang terjadi pada sekitar bulan Juni-Agustus 2021.
Respons terhadap LPMQ dan Surat Tanda Tashih Dari survei yang dilakukan terhadap 14 responden dalam penelitian ini, sebagian besar penerbit (65%) tidak mengetahui bahwa penerbitan mushaf Al-Qur’an atau bagiannya, harus memiliki Surat Tanda Tashih. Mereka pun sebagian besar (54%) belum mengetahui adanya LPMQ, dan sebagian lain (46%) mengetahui. Berarti, tidak semua penerbit yang sudah mengetahui adanya LPMQ merasa perlu mentashihkan naskahnya sebelum diterbitkan.
Sebagian kecil penerbit (14%) Buku Yasin merasa keberatan dengan Surat Tanda Tashih, karena proses pengajuan yang diperkirakan akan memakan waktu lama, dan biaya PNBP yang harus dikeluarkannya. Namun, sebagian besar penerbit (86%) menyadari perlunya Surat Tanda Tashih untuk penerbitan/pencetakan bagian dari mushaf Al-Qur’an. Para penerbit tersebut merespons dengan sangat baik, karena Surat Tanda Tashih akan menjamin kebenaran isi buku yang diterbitkannya. Penerbit yang merespons positif Surat Tanda Tashih bahkan menyatakan akan menempel Surat Tanda Tashih di dinding tokonya.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Tingkat kepatuhan penerbit mushaf Al-Qur’an di Indonesia terhadap PMA No. 44 tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Al- Qur’an dari tahun 2016-2021 dalam kategori sangat patuh. Meskipun demikian, karena tantangan usaha penerbitan dan teknologi terus berkembang, ada beberapa hal perlu memperoleh perhatian LPMQ, di antaranya:
1.  Perlu adanya Standard  Operating  Procedure (SOP) yang terus diperbaharui mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sebagai panduan bagi pihak-pihak yang melakukan penerbitan, pencetakan, dan distibusi mushaf Al-Qur’an di Indonesia.
2.  Perlu dirancang kebijakan tentang master mushaf Al-Qur’an sehubungan dengan perkembangan electronic printing .
3.  Perlu secara khusus menambahkan aspek pencetakan mushaf ke dalam PMA, yang lebih detail, karena hal ini merupakan aktivitas penting dari rangkaian proses penerbitan mushaf.
262 Ṣuḥuf, Vol. 14, No. 2, Desember 2021: 245-263
4.  LPMQ diharapkan dapat memberikan edukasi secara komprehensif terhadap isu mushaf Al-Qur’an tidak Usmani. Salah satu alternatifnya, barangkali dapat dipertimbangkan, perlunya semua penerbit mencantumkan “Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia Rasm Usmani” untuk semua Mushaf Standar Usmani yang diterbitkan di Indonesia.
5.  LPMQ diharapkan dapat menyediakan pangkalan data penerbit yang ter- update agar mudah diakses di website.
6.  Dalam usulan perbaikan PMA di masa mendatang, masa berlaku Surat Tanda Tashih kiranya dapat dipertimbangkan untuk ditinjau ulang, seperti yang diusulkan oleh sejumlah penerbit mushaf.
Adapun  terkait  penerbitan/pencetakan  Buku  Yasin,  hal  berikut  ini kiranya perlu memperoleh perhatian:
1. Sebagian  besar  (78%)  penerbit/pencetak  Yasin  belum  mengetahui bahwa mushaf Al-Qur’an yang akan dicetak, baik mushaf utuh 30 juz ataupun bagiannya (Surah Yasin, Juz Amma, dan sebagainya) harus mendapatkan Surat Tanda Tashih dari Kementerian Agama terlebih dahulu. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Mereka menganggap bahwa yang perlu memperoleh Surat Tanda Tashih hanyalah mushaf Al-Qur’an 30 Juz, sedangkan penerbitan bagian dari mushaf Al-Qur’an tidak perlu Surat Tanda Tashih. Hal ini seperti yang berlaku pada penerbitan Juz Amma (yang biasanya disertai metode baca Al-Qur’an Qaidah Baghdadiyah atau Iqra’ ) yang selama ini tidak disertai Surat Tanda Tashih. Perlu diketahui, Penerbit Toha Putra Semarang dan Menara Kudus setiap tahun mencetak ratusan ribu Qaidah Baghdadiyah —disertai  Juz  Amma—yang  disebarkan  di  seluruh Indonesia, khususnya wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam hal ini,
LPMQ perlu mengadakan pembinaan yang intensif kepada para penerbit dan percetakan Buku Yasin dan Juz Amma.
2.  Pada dasarnya, hampir semua responden menanggapi secara positif perlunya keterlibatan Kementerian Agama dalam proses cetak Buku Yasin atau bagian dari mushaf Al-Qur’an. Sebagian  penerbit (15%) meminta LPMQ untuk menyediakan master Buku Yasin. Selain itu, para penerbit menganggap perlu adanya pembinaan (38%), sosialisasi (30%), bahkan sebagian penerbit (15%) mengusulkan adanya pertemuan rutin antara LPMQ dan para penerbit Buku Yasin.

## Catatan
Semua penulis artikel ini adalah kontributor utama.

## Daftar Pustaka
Hakim,  Abdul.  2012.  Al-Qur’an  Cetak  di  Indonesia;  Tinjauan  Kronologis Pertengahan Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20. Suhuf, 5 (2): 231-254. Aceh, Abu Bakar. 1956. Sejarah Al-Qur’an. Jakarta Akbar, Ali. 2011. “Pencetakan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia”. Suhuf , 4 (2): 271-287. LPMQ. 2019. Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur’an . Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
Bafadhal,  Fadhal  AR.  (ed.),  dkk.  2005. Mushaf-mushaf  Kuno  Indonesia ,  Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI, h. xi.
Hana , Muchlis M. 2017. Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia , Jakarta: LPMQ.
Sudrajat,  Enang.  2011. “Perkembangan  Penerbitan  dan  Problema  Pentashihan ”, makalah  pada  Lokakarya  Penerbit  Mushaf  Al-Qur’an,  Bekasi,  29-30  Maret 2011 (tidak terbit).
Yunardi, E Badri. 2005. Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia, Lektur , 3 (2): 279-300. Pangilun, Shaharuddin, Ramli F Zaidar, dkk. 2020. Implikasi Penerbitan Mushaf Al- Qur’an di Malaysia . Jurnal Qiraat Vol 3(2): 43-55. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman pembangunan Zona integritas.
Rohimin. 2016. Jejak dan Otoritas Pencetakan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia , Jurnal Nuansa 9(2).