## DIALEKTIKA PEMIKIRAN ISLAM DAN DEMOKRASI MANHAJ INDONESIA: SEBUAH POTRET HISTORISITAS , KONTINUITAS, DAN PERUBAHAN
Moh. Anas kholish 1 , Yulianto 2 Kholishmuhamad85@gmail.com Pusat Studi Multikulturalisme Pojok Peradaban Institute
ABSTRAK
Beragam  tanggapan  muncul  saat  Islam  dan  demokrasi  bertemu.  Pro kontra  dan  silang  pendapat  menjadi  hal  yang  tidak  bisa  dicegah. Kompleksitas  permasalahn  semakin  meningkat  saat  demokrasi  tersebut diselenggarakan  dalam  konteks  pemerintahan  Indonesia.  Indonesia mempunyai akar budaya sendiri yang bisa jadi dalam beberapa hal tidak sesuai  dengan  demokrasi  yang  lahir  dari  kebudayaan  barat  dan dipromosikan  melalui  kolonialisme.  Demokrasi  di  Indonesia  tidak  saja harus berhadapan dengan ajaran Islam dengan berbagai nilai dan doktrin didalamnya,  tapi  juga  harus  bersinggungan  dengan  nilai-nilai  budaya Indonesia  yang  pada  akhirnya  membentuk  dialektika  dalam  sejarah pemikiran  dan  praktek  politik  di  negeri  ini.  Tulisan  ini  berusaha memotret  dialektika  pemikiran  dan  sejarah  yang  timbul  dari  pertemuan demokrasi, Islam dan Indonesia tersebut.
Kata Kunci: Demokrasi, Islam, Dialektika, Indonesia.

## ABSTRACT
Various  responses  arise  when  Islam  and  democracy  met.  Disagreement and dissent is something that cannot be prevented. The complexity of the problem  is  increasing  when  democracy  is  held  in  the  context  of Indonesian politics. Indonesia has its own cultural roots which may be in some ways incompatible with democracy born from western culture and promoted  through  colonialism.  Thus,  in  Indonesia,  democracy  must  not only deal with Islam with various values and doctrines in it but also must intersect  with  the  values  of  Indonesian  culture  which  eventually  form dialectic in the history of political thought and practice in this country. This  paper  attempts  to  describe  the  dialectic  of  thought  and  history arising from the meeting of democracy, Islam and Indonesia.
Keyword: Democracy, Islam, dialectics, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Demokrasi  dan  Islam  adalah dua  entitas  yang  lahir  dari  realitas kebudayaan  yang  berbeda,  karena  itu wajar  jika  gesekan  akhirnya  timbul saat  keduanya  bertemu.  Pertanyaan yang kerap muncul adalah  apakah de- mokrasi kompatibel dengan Islam atau sebaliknya  demokrasi  berseberangan dengan Islam. Ada beragam argumen- tasi terkait masalah tersebut, baik yang menerima maupun yang menolak kese- suaian dua konsep tersebut.
Menurut  penulis,  bagaimana menilai  kesesuaian  Islam  dan  demo- krasi tergantung dari bagaimana seseo- rang  mendefinisikan  dan  memahami kedua  konsep  tersebut.  Jika  Islam dipandang sebagai doktrin agama yang tetap  atau  statis  dan  apapun  yang dikaitkan dengan Islam dianggap seba- gai dimensi normatif Islam, maka tidak akan ada ruang untuk demokrasi dalam Islam.  Misalnya,  jika  konsep  politik atau  kepemimpinan  dalam  sejarah  Is- lam  dipandang  dan  dianggap  sebagai bagian dari ajaran normatif Islam yang statis,  bukan  sebagai  bagian  Islam historis yang berkaitan dengan konteks sosial dan kebudayaan yang partikular
dan dinamis, maka yang terjadi adalah anggapan  bahwa  sistem  politik  dalam sejarah  Islam  tersebut  adalah  bagian dari ajaran Islam.
Pandangan  yang  demikian, tidak  saja  akan  menjadikan  islam  dan demokrasi  sebagai  entitas  yang  berbe- da,  namun  juga  akan  menganggap  se- tiap  upaya  untuk  mengadopsi  konsep demokrasi  sebagai  sebuah  tindakan menentang  ajaran  Islam,  yang  tentu mempunyai  konsekuensi  teologis.  Se- baliknya, jika Islam dipandang sebagai agama yang dinamis, yang terbuka atas pemahaman  baru,  dan  memahami bahwa  tidak  semua  yang  dikaitkan dengan  islam  adalah  ajaran  normatif Islam,  maka  besar  kemungkinan  akan terjadi sintesis antara islam dan demo- krasi.
Di  sisi  lain,  bagaimana  men- definisikan  dan  memahami  demokrasi juga  sangat  menentukan  penilaian  ke- sesuaian  Islam  dan  demokrasi.  Dalam konteks  ini,  ada  dua  cara  pandang untuk  melihat  demokrasi  sebagai  sis- tem politik secara umum. Pertama, de- mokrasi  dipandang  sebagai  sebuah cara  atau  prosedur  untuk  menentukan pemimpin  dengan  cara-cara  yang
demokratis.  Dalam  prakteknya,  prose- dur  demokrasi  diantaranya  dapat  dili- hat  dengan  adanya  pemilihan  umum, yaitu  proses  penyaluran  hak  rakyat (masyarakat)  untuk  memilih  pemim- pinnya.  Demokrasi  dalam  cara  pan- dang  prosedural  menekankan  pada cara,  proses  atau  prosedur.  Jika  pro- sedur  ini  dilaksanakan,  maka  bisa  di- katakan  bahwa  sebuah  pemerintahan menerapkan  sistem  demokrasi.  Na- mun,  penekanan  pada  prosedur  demo- krasi  yang  kaku  dan  statis,  seringkali justru  mengeyampingkan  sisi  tujuan demokrasi  dan  realisasi  nilai-nilai  de- mokrasi  itu  sendiri.  Sehingga  sering ditemui sebuah pemerintahan yang de- mokratis  secara  prosedural,  namun tidak  dapat  menjamin  keadilan  dan hak-hak individu di dalamnya, missal- nya  dalam  negara-negara  demokrasi yang otoriter dan tiranis.
Hal  tersebut  membuat  demo- krasi  juga  harus  dilihat  dengan  cara pandang  subtansial.  Cara  pandang  ini lebih melihat demokrasi sebagai sarana untuk  mencapai  tujuan,  yaitu  bagai- mana  mengelola  pemerintahan  yang adil  dan  menyejahterakan  rakyat,  dan menjamin  terpenuhinya  hak-hak  sipil
rakyat.  Demokrasi  secara  subtansial terkait dengan nilai-nilai yang menjadi konsern  demokrasi  seperti  toleransi, kebebasan,  kesetaraan,  dan  persamaan hak.  Nilai-nilai  demokrasi  inilah  yang secara  subtantif  kompatibel  dengan islam. Dengan demikian, konsep Islam dan  demokrasi  bertemu  dan  beririsan pada aspek nilai-nilai tersebut.
Sungguhpun  Islam  dan  demo- krasi  pada  tataran  konsep  dan  imple- mentatif dapat dikompromikan, namun ada  hal  yang  harus  disadari,  bahwa kedua  entitas  tersebut,  baik  Islam  dan demokrasi,  membawa  watak  zaman dan  geografisnya  sendiri.  Islam  dan ajaranya tak bisa diepaskan dari watak kebudayaan  di  Arab  zaman  pertenga- han disaat kelahiranya. Demikian juga demokrasi,  juga  membawa  spirit  dari pengalaman budaya eropa abad ke-16.
Hal  ini  perlu  disadari  untuk me-ngantarkan  pemahaman  bahwa akan konsekuensi tersendiri ketika dua konsep  dari  kebudayaan  yang  berbeda itu kemudian dihadapkan pada masya- rakat  yang  juga  mempunyai  sistem kebudayaan  sendiri,  seperti  Indonesia. Indonesia  mempunyai  sejarah  dan  di- namika sejarah sendiri yang kemudian
mewarnai  kebudayaanya,  mulai  dari masa  kerajaan,  pengalaman  colonial- isme,  kemerdekaan  dan  seterusnya. Pengalaman  tersebut  tentu  tidak  bisa dilepaskan  dari  nalar  dan  kebudayaan masyarakat.  Alasan  tersebut  berimas pada saat sistem demokrasi yang bera- sal  dari  barat  dan  pandangan  doktrin Islam  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari konteks  Arab  bertemu  dengan  penga- laman dan kebudayaan nusantara yang terjadi  adalah  dialektika  yang  khas. Kekhasan  itu  tampak  dari  berbagai tawaran  konsep  dari  para  intelektual dan  eksperimen  implementasi  demo- krasi  yang  dilakukan  tokoh  politik  di negeri ini (Natsir:1987).
Konfrontasi,  perbedaan  penda- pat  maupun  kompromi-kompromi yang  terjadi  dalam  praktek  dan  pemi- kiran  demokrasi  di  Indonesia  harus diletakan  dalam  kerangka  proses dialektika  sejarah  untuk  menuju  se- buah kehidupan bernegara yang selaras dengan  budaya  nusantara.  Tulisan  ini berusaha  memotret    dialektika  yang terjadi antara konsep Islam dan demo- krasi  dalam  kerangka  keindonesiaan tersebut.

## Demokrasi;  Sebuah  Penghampiran Historis
Tak bisa dipungkiri, demokrasi merupakan  anak  kandung  kebudayaan “Barat”. Ia lahir dari dialektika keseja- rahan dan pengalaman kolektif masya- rakat  Eropa.  Secara  historis,  embrio demokrasi muncul pada abad ke- 5 SM di  Yunani  yang  pada  awalnya  meru- pakan respon terhadap sistem pemerin- tahan  diktator-monarki  yang  terjadi  di negara-negara  kota  Yunani  kuno.  Ke- tika itu demokrasi dipraktikkan dengan bentuk  demokrasi  langsung (direct democracy) .  Dimana  seluruh  warga negara  membentuk  lembaga  legislatif. Hal  ini  dimungkinkan  oleh  kenyataan bahwa  Yunani  pada  saat  itu  meru- pakan  negara  kota  dengan  kawasan politik  yang  kecil,  dengan  jumlah penduduk  sekitar  10.000  orang,  dan bahwa  wanita,  anak  kecil  serta  para budak  tidak  mempunyai  hak  politik. Sayangnya  praktik  demokrasi  di Yunani  berakhir  pada  abad  pertenga- han,  saat  masyarakat  Yunani  berubah mejadi  feodal,  dimana  kehidupan agama berpusat pada paus dan pejabat agama  dengan  kehidpan  politik ditandai dengan perebutan kekeuasaan
dikalangan  para  bangsawan  (Natsir: 1987).
Ide-ide  demokrasi  modern  se- lanjutnya  muncul  di  Eropa.  Ide-ide tersebut  berkembang  dengan  ide-ide dalam tradisi pencerahan yang dimulai pada abad ke-16. Pertama dirintis oleh Niccolo  Machiavelli  (1469-1527)  de- ngan  ide-ide  sekulerisme,  kemudian ide  Negara  Kontrak  oleh  Thomas Hobbes  (1588-1679),  gagasan  tentang konstitusi negara liberalisme, serta pe- misahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan  lembaga  federal  oleh  John  Locke (1632-1704),  yang  disempurnakan oleh  Baron  de  Montesquieu  (1689- 1755),  ide-ide  tentang  kedaulatan  ra- kyat  dan  kontrak  sosial  yang  diper- kenalkan  oleh  Jean  Jacques  Rousseau (17-1778). Ide-ide tersebut merupakan respon terhadap monarki absolut akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa, yang  menggantikan  kekuasaan  gereja yang  teokrasi.  Ide-ide  demokrasi  saat ini  muncul  sejak  revolusi  Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789 (Natsir:1987).
Fuady (2010) menyatakan bah- wa  saat  ini  konsep  demokrasi  telah berkembang ke seluruh penjuru dunia.
Sebagai sistem politik, demokrasi dite- rima hampir diseluruh pemerintahan di dunia dangan konsep dan praktik yang beragam. Akibatnya adalah menjamur- nya  penegertian  demokrasi,  hingga munculah  berbagai  macam  istilah  se- perti:  “demokrasi  liberal”,  “demokrasi terpimpin”,  ”demokrasi  kerakyatan”, “demokrasi  sosialis”  dan  lain  sebagai- nya. 1 Pengertian  demokrasi  menjadi semakin buram sejalan dengan Kenya- taan  bahwa  banyak  pemimpin  negara yang  otoriter  atau  tirani  tanpa  malu menyebut  pemerintahannya  sebagai demokrasi,  padahal  apa  yang  terjadi sebenarnya  hanyalah  pelaksanaan  sis- tem  totaliter  dengan  memakai  jubah demokrasi,  sebut  saja  Hitler  (Jerman), Benitto  Mussolini  (italia),  Lenin  dan stalin  (rusia)  Mao  Tse  Dong  (cina) Ferdinand  Marcos  (Filipina)  atau Soeharto (Indonesia).
Sebenarnya  istilah  demokrasi secara  literal  berasal  kata  Yunani, “ Demos” (rakyat)  dan  “ Kratos” atau “cratein” (kekuasaan/pemerintahan), sehingga  gabungan  dua  kata  ini memiliki arti suatu pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat,
kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan rakyat,  rakyat  berkuasa,  pemerintahan rakyat,  dan  kekuasaan  oleh  rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi seca- ra  istilah  atau  terminologi  adalah  se- perti  yang  dinyatakan  oleh  para  ahli sebagai berikut: (a). Joseph A. Schum- peter mendefinisikan metode demokra- si  sebagai  suatu  perencanaan  institu- sional  untuk  mencapai  keputusan politik  dimana  individu-individu  me- meroleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara  rakyat;    (b).  Sidney  Hook  men- definisikan  demokrasi  sebagai  bentuk pemerintahan dimana keputusan-kepu- tusan  pemerintah  yang  penting  baik langsung  maupun  tidak  langsung, didasarkan  pada  kesepakatan  mayo- ritas  yang  diberikan  secara  bebas  dari rakyat  dewasa;  (c).  Philippe  C. Schmitter  dan  Terry  Lynn  Karl, demokrasi adalah sebagai suatu sistem pemerintahan  dimana  pemerintah  di- mintai  tanggung  jawab  atas  tindakan- tindakan  mereka  di  wilayah  publik oleh  warga  negara,  yang  bertindak secara  tidak  langsung  melalui  kompe- tisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang telah terpilih (Abdilah)
Dapat  disimpulkan  dari  ragam definisi  tersebut  terlihat  bahwa  demo- krasi  sebagai  landasan  bermasyarakat dan bernegara, meletakan posisi rakyat sebagai komponen penting dan sentral. Rakyatlah yang mempunyai peran uta- ma  dalam  proses  sosial  dan  politik dalam  sebuah  negara.  Rakyat,  sebagai warga  negara,  mempunyai  hak,  kewa- jiban, kedudukan dan kekuasaan untuk berpartisipasi  dalam  menjalankan  ne- gara  atau  mengawasi  jalanya  kekua- saan negara, baik secara langsung me- lalui ruang publik maupun melalui per- wakilan  yang  dipilih  oleh  rakyat, dengan  pemerintahan  yang  dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Dengan  kata  lain,  pemerintah  dalam negara tersebut mempunyai pengakuan dan  mandat  untuk  menjalankan  peme- rintahan  dari  rakyat,  pemerintahan dijalankan  atas  nama  rakyat  dan diawasi oleh rakyat, dan pemerintahan tersebut  dijalankan  demi  dan  untuk kepentingan  rakyat.  Fuandy  menyata- kan  bahwa  dalam  term  yang  populer demokrasi  adalah  pemerintahan  dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Berdasarkan  Rumusan  dan  pe- ngertian  demokrasi  tersebut  beberapa
ahli  politik  membuat  sebuah  indikator empirik  bagi  sistem  demokrasi,  untuk melihat  apakah  sebuah  pemerintahan merupakan  sistem  demokrasi  atau tidak.  Franz  Magnis  Susesno  menye- butkan  bahwa  ada  lima  ciri  negara demokratis,  yaitu  (1)  Negara  terikat pada  hukum,  (2)  Kontrol  efektif tehadap  pemerintah  oleh  rakyat,  (3) Pemilu  yg  bebas,  (4)  Prinsip  mayori- tas, (5) Adanya jaminan terhadap hak- hak demokrasi (Suseno:1995)
Sejalan  dengan  pandangan  ter- sebut,  Sri  Sumantri  mengemukakan Parameter negara demokratis, yaitu: 1) hukum di tetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas;
2)  Hasil  pemilu  dapat  mengakibatkan pergantian  orang-orang  pemerintahan;
3)  Pemerintahan  yang  terbuka;  dan  4) Kepentingan minoritas harus dipertim- bangkan (Sayuti dalam Razak)
Prasyarat  untuk  mengamati apakah  sebuah political  order meru- pakan  sistem  demokrasi  atau  tidak juga  dikemukakan  affan  Ghafar (1999). Pertama , Akuntabilitas. Dalam demokrasi,  setiap  penguasa  harus dapat  mengemukakan  pertanggung- jawaban  kebijakan  yang  akan  atau
telah diputuskan. Kedua , Rotasi kekua- saan.  Pergantian  kekuasaan  harus  ada, dan  dilaksanakan  secara  teratur  dan damai. Ketiga , Rekrutmen politik yang terbuka. Setiap warga negara memiliki kesempatan  untuk  ikut  serta  berkom- petisi  dalam  mengisi  jabatan  politik atau  dipilih  menjadi  pengusa. Keem- pat ,  Pemilihan  umum.  Setiap  warga negara, yang memenuhi syarat, memi- liki  hak  untuk  memeilih  dan  dipilih. Kelima , menikmati hak-hak dasar. Se- tiap  waarga  negara  dapat  menikmati hak–hak dasarnya secara bebas. Bebas berpendapat,  berkumpul,  berserikat, dan menikmati pers yang bebas.

## Prinsip  dan  Nilai–Nilai  Demokrasi dalam Perspektif Barat
Demokrasi  sekarang  ini  tidak hanya dipandang sebagai sistem peme- rintahan  dan  politik,  tetapi  dmokrasi juga dipahami sebagai sikap atau pan- dangan  hidup.  Sebuah  tatanan  kehi- dupan  yang  mengimplikasikan  nilai- nilai  perjuangan  untuk  kebebasan  dan jalan  hidup  yang  lebih  baik.  Demo- krasi tidak hanya berhubungan dengan institusi formal atau metode kekuasaan mayoritas  melalui  partisipasi  rakyat,
tapi  juga  eksistensi  nilai-nilainya  da- lam kehidupan sosial dan politik.
Nilai  atau  prinsip  demokrasi pada  dasarnya  adalah  nilai-nilai  uni- versal  yang  berkesesuaian  dengan prinsip  kebebasan,  persamaan  dan pluralisme  (Abdillah).    Menurut  Nur- cahyo  (2006),  demokrasi  mempunyai tiga  nilai  pokok,  yang  disebut  sebagai prinsip eksistensial, yang berarti tanpa adanya  prinsip  tersebut  demokrasi  tak mungkin  ada  (exist).  Prinsip  –  prinsip tersebut adalah : kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan suara mayoritas.
1. Kebebasan.
Kebebasan  adalah  lawan  dari paksaan.  Frans  Magnis  Suseso,  meng- ungkapkan  bahwa  kebebasan  adalah mahkota  martabat  sebagai  manusia. Lebih lanjut Frans menjelaskan bahwa akar  kebebasan  adalah  kemampuan manusia  untuk  menentukan  dirinya sendiri  atau  disebut  “kebebasan  eksis- tensial”.  Kebebasan  ini  berakar  dalam kebebasan  rohani,  yaitu  penguasaan manusia  terhadap  batin,  pikiran  dan kehendaknya.  Kebebasan  ini  berhada- pan  dengan  pembatasan  yang  bersifat paksaan  (fisik)  tekanan  (psikis)  kewa- jiban  dan  larangan.  Sudut  kebebasan
ini  dinamakan  kebebasan  sosial,  de- ngan  demikian  secara  hakiki  kebeba- san manusia terbatas pula oleh Kenya- taan  manusia  hidup  bersama-sama dengan manusia lain dalam kehidupan sosialnya.  Dalam  konteks  politik,  ke- bebasan  berarti  bebas  untuk  menen- tukan pilihan secara bebas. Kebebasan yang sama didepan hukum, kebebasan sipil dan politik dan terlepas dari gang- guan  ini  menjadi  ciri  dan  prinsip  dari demokrasi modern.
2. Kesetaraan atau kesamaan. Kesetaraan  dalam  demokrasi
bisa dipahami sebagai memperlakukan semua orang sama dan sederajat. Prin- sip  kesamaan  tidak  hanya  menuntut bahwa  kepentingan  setiap  rang  harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan  pemerintah,  tapi  juga  me- nuntut  perlakuan  yang  sama  terhadap pandangan atau pendapat mereka.
3. Kedaulatan suara mayoritas
Konsekuensi dari prinsip kebe- basan dan kesetaraan dalam demokrasi adalah  adanya  persetujuan  bersama dalam  mengambil  keputusan.  Perse- tujuan  bersama  tesebut  ditunjukkan dalam  dua  cara:  konsensus/mufakat (kesepakatan  bersama)  dan  suara  ma-
yoritas.  Dalam  tataran  praktis  peng- ukuran  suara  mayoritas  tersebut dilakukan  dengan  metode  kuantitatif, yaitu  apa  yang  kita  kenal  dengan voting .
Nilai  demokratis  dalam  tataran implementatif  dan  lebih  rinci  dikemu- kakan Henri B. Maryo. Menurut Hen- dri  ada sembilan nilai yang mendasari demokrasi,  yaitu:  menyelesaikan  per- selisihan  dengan  damai  dan  sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai  dalam  suatu  masyarakat  yang selalu  berubah,  pergantian  pemimpin secara  teratur,  membatasi  pemakaian kekerasan  secara  minimum,  adanya pluralitas,  tercapainya  keadilan,  me- majukan  ilmu  penegetahuan,  penga- kuan  dan  penghormatan  terhadap  ke- bebasan,  adanya  nilai-nilai  yang  diha- silkan  oleh  kelemahan  sistem  lain (Hendri dalam Nurcahyo: 2006).
Sejalan  dengan  pandangan Hendri,  Nurcholis  Majid  menyatakan ada enam norma atau pandangan hidup demokratis, yaitu: kesadaran akan plu- ralisme,  prinsip  musyawarah,  adanya pertimbangan  moral  dalam  mencapai cara  tujuan,  pemufakatan  yang  jujur dan  adil,  terpenuhinya  keperluan
pokok,  kerjasama  dan  saling  mendu- kung  antar  masyarakat  (Sayuti  dkk: 2003).

## Prinsip  dan  Nilai  Demokrasi  dalam perspektif Islam
Sungguhpun  muncul  dari  enti- tas  rahim  kebudayaan  yang  berbeda, Islam  dan  demokrasi  tidak  mustahil untuk  berdampingan.  Pada  dasarnya prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  demo- krasi  berkesuaian  dengan  ajaran  Islam dalam  kehidupan  sosial,  terutama prinsip-prinsip utama dalam demokrasi seperti  musyawarah  ( syura ),  kebe- basan  ( al-Hurriyyah) ,  persamaan  dan keadilan  ( al-musawah  wa  al  ‘adalah ) dan pluralisme.
1. As- Syura
Syura merupakan suatu prinsip tentang  cara  pengambilan  keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an.    Ada  tiga  ayat  dalam  al- Qur’an  yang  disebut  menjadi  dasar syura,  yaitu    QS.  Al-Baqarah  :  23,” …apabila  kedua  orangtua  (suami  dan istri)  ingin  menyapih  anak  mereka (sebelum  dua  tahun)  atas  dasar kerelaan dan permusyawaratan diantara mereka, maka tidak ada dosa
atas  mereka…” .  Ayat  kedua  adalah Ali Imran: 159 yaitu “ ..maka, maafka- nlah  mereka,  mohonlah  ampun  bagi mereka  dan  bermusyawarahlah  de- ngan  mereka  dalam  urusan  (tertentu /penting),  kemudian  apabila  engkau telah  membulatkan  tekad,  bertawa- kallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah  menyukai  orang-orang  yang bertawakal  kepada-Nya ”.  Dan  juga As-Syura: 38. “Dan orang orang yang menerima seruan Tuhanya dan mendi- rikan  shalat,  sedangkan  tentang urusan  mereka,  mereka  memutuskan- nya  dengan  musyawarah  di  antara mereka  dan  menafkankan  sebagian rizki  yang  kami  berikan  kepada mereka”.
Para  ahli  tafsir  menyebut  ayat- ayat  di  atas  sebagai  dasar  atau  prinsip pengambilan  keputusan  dalam  kema- syarakatan  dan  kenegaraan. Syura adalah  perintah  Allah  yaitu  suatu  cara yang  diajarkan  Allah  untuk  mene- tapkan  atau  membulatkan  hati  dalam pengambilan  keputusan,  menerima  se- kaligus  melaksanakan  hasil  keputusan tersebut.  Begitu  pentingnya syura da- lam  ajaran  Islam  sampai-sampai, Muhammad Syahrur, didasari QS. As-
Syura  :  38,  Thaha  (2005)  menyatakan syura merupakan salah satu unsur dan bagian  fundamental  keimanan  seseo- rang, untuk menjawab perintah Tuhan, disamping  shalat  dan  zakat.  Dengan demikian,  mencegah syura ,  atau  tidak percaya  kepadanya,  sama  halnya  de- ngan orang yang mencegah shalat dan zakat.  Dengan  kata  lain, Syura bukan hanya  anjuran  tapi  merupakan  kewa- jiban bagi umat Islam.
Thaha (2005) juga menyatakan bahwa  dari  ketiga  ayat  diatas  terlihat adanya  tiga  ruang  lingkup  syura. Pertama , lingkup keluarga atau rumah tangga,  dengan  tujuan  tercapainya  ke- luarga  bahagia  dan  sakinah,  misalnya dalam  penyapihan  anak. Kedua ,  ling- kup  masyarakat,  dengan  harapan terciptanya masyarakat yang ideal dan harmonis. Ketiga ,  lingkup  yang  lebih umum dan luas, terutama dimaksudkan untuk  kemaslahatan  ummat  dalam suatu  negara.  Dengan  kata  lain syura dapat dilaksanan dalam semua lingkup lembaga, mulai lembaga terkecil, yaitu keluarga,  sampai  lembaga  paling besar, yaitu pemerintahan atau negara. Masalahnya  kemudian  adalah  apakah persoalan  yang  di  musyawarahkan
hanya  persoalan  keduniaan,  atau  juga masalah  agama  (keakhiratan).  Islam memberi  kebebasan  dalam syura , namun  terbatas.  Tidak  semua  masalah dapat  ditentukan  lewat syura .  Masa- lah-masalah  yang  telah  ditetapkan dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  tidak masuk dalam masalah yang bisa dipu- tuskan melalui mekanisme syura .
2. Kebebasan ( al-Hurriyyah ) .
Madjid  (1992)  menyatakan bahwa  Islam  mengakui  dan  melin- dungi  kebebasan  manusia.  Karena manusia  diberkahi  martabat  dan  di- lengkapi  dengan  kemampuan  berfikir yang  tidak  dimiliki  oleh  mahluk- mahluk  lain.  Namun  demikian,  kebe- basan manusia tidaklah mutlak, karena kebebasan  dibatasi  oleh  kepentingan umum  yang  dimanifestasikan  dalam bentuk hukum. Hal ini dikenal dengan diktum “ hurriyat al-mar’u mahdudah bi hurriyat siwah “ kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Para  intelektual  muslim  ber- pendapat  bahwa  tidak  ada  kebebasan mutlak.  Hanya  kebebasan  berfikir yang dianggap sebagai kebebasan mu- tlak.  Amin  Rais  berpendapat  bahwa kebebasan  berfikir  adalah  akar  dari
berbagai  kebebasan  yang  harus  dilin- dungi dalam demokratis, seperti kebe- basan  beragama,  berbicara,  berpenda- pat,  kebebasan  berserikat  dan  seba- gainya  (Rais:1992).  Azhary  dalam Thaha  (2005),  berpendapat  bahwa kebebasan  berfikir  dan  berpendapat mendapat  tempat  istimewa  dalam Islam,  sehingga  seorang  yang  berani mengungkapkan pemikiran yang benar dihadapan  penguasa  yang  zalim dianggap  perjuangan  yang  sangat mulia,  sebagaimana  sabda  nabi: “Perjuangan  yang  paling  mulia adalah  mengungkapkan  kebenaran  di hadapan  penguasa  yang  zalim”. Na- mun,  kebebasan  berfikir  dan  berpen- dapat  tersebut  harus  dibarengi  dengan tanggung jawab dan tidak mengganggu kepentingan  umum,  serta  tidak  men- ciptakan  permusuhan.  Dengan  kata lain  kebebasan  berfikir  dan  berpen- dapat tidak berarti bahwa setiap orang bebas  untuk  menghina  atau  meman- dang rendah orang lain.
Seperti  halnya  kebebasan  ber- fikir,  kebebasan  beragama  juga  meru- pakan  kebebasan  yang  dilindungi dalam  Islam.  Madjid  (1989)  bahkan berpendapat bahwa kebebasan beraga-
ma  adalah  kebebasan    paling  funda- mental  dalam  urusan  sosio-politik kehidupan manusia. Ajaran suatu aga- ma  tidak  dapat  diaksakan  kepada  se- seorang.  Nabi  sendiri  hanya  diperin- tahkan  untuk  menyampaikan  pesan Allah,  dan  tidak  berhak  memaksa seseorang  untuk  beriman  dan  mengi- kutinya. Pendapat ini berdasarkan ayat al-Qur’an (2:256) “ tidak ada paksaan untuk  (memasuki)  agama  (islam). Sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang benar  dan  jalan  yang  sesat,” ,  Al- Qur’an  (88  21-22)  : “  Maka  berilah peringatan, karena  sesungguhnya ka- mu  hanyalah  orang  yang  memberi peringatan.  Kamu  bukanlah  orang yang berkuasa atas mereka.” dan juga ayat  (10:  99): “  Dan  jika  Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang  yang  ada  di  bumi  seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia  supaya  mereka  menjadi orang yang beriman semuanya”
3. Kesetaraan  dan  keadilan  ( al- musawah wa al ‘adalah )
Madjid  (1989)  menyatakan bahwa  islam  adalah  agama  egalita- rianisme  (persamaan),  egalitarianisme Islam  ini  dalam  pengertiannya  yang
luas berkaitan dengan keadilan, demo- krasi, dan prinsip-prinsip musyawarah. Ia  juga  terkait  dengan  soal  kesadaran hukum,  termasuk  dalil  bahwa  tidak seorangpun boleh atau bisa dibenarkan bertindak  di  luar  hukum.  Egalitari- anisme  dan  kesadaaran  hukum  ini telah  dipraktikan  nabi  saat  mengem- bangkan  komunitas  yang  konstitu- sional  di  kota  Yatsrib  (Madinah). Piagam mdinah adalah konstitusi yang merupakan  kontrak  sosial  dan  penga- kuan  semua  anggota  masyarakat  yang berdasarkan  persamaan  semua  warga negara  tanpa  memandang  latar  bela- kang sosialnya.
Para  intelektual  muslim  seba- gian besar menganggap persamaan se- bagai  karakter  alamiah  ( fitrah )  manu- sia. Harun Nasution misalnya, ia men- dasarkan pendapatnya pada Al-Qur’an Surat  Al-hujarat:  13 “ Hai  manusia. Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan., dan membu- atmu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku- suku  supaya  kamu  saling  kenal.  Bah- wasanya  yang  paling  mulia  diantara kamu di sisi Allah adalah 2 yang paling bertakwa” .  Dan  juiga  sabda  Nabi  : “
Hai  manusia,  sesunguhnya  Tuhanmu satu  dan  leluhurmu  juga  satu.  Yang paling  mulia  diantara  kamu  di  sisi Allah  adalah  yang  paling  bertakwa. Tidak  ada  kelebihan  orang  arab  di atas orang selain arab; tidak juga bagi orang kulit putih atas kulit hitam, juga tidak  orang  kulit  hitam  di  atas  orang kulit  putih,  kecuali  karena  takwa- nya.” Harun  menjelaskan  bahwa  Allah menciptakan  manusia  dari  pasangan Adam  dan  Hawa.  Walaupun  kini manusia  terdiri  dari  macam-macam suku,warna  kulit,  bangsa  dan  bahasa, pada  dasarnya  bersaudara  dan  mem- punyai kedudukan sama. Jika ada yang membedakan  adalah  ketakwaan  dan moralitasnya.  Tentu  saja  ketidaksama- an ini hanya berlaku dihadapan Allah, dan  tidak  berarti  seseorang  dapat memperlakukan orang lain secara tidak sama sebagai akibat dari itu.
Dalam wilayah etik dan politik, egalitarianisme  berkaitan  dengan  per- samaan  di  muka  hukum  atau  keadilan ( al-‘adalah ).  Perintah  penegakan  kea- dilan  ditegaskan  oleh  Allah  SWT  da- lam  beberapa  ayat-Nya,  antara  lain dalam  surat  an-Nahl:  90;   QS.  As- Syura: 15; al-Maidah: 8; An-Nisa’: 58.
Islam  sangat  menekankan  keadilan dalam  penetapan  hukum.  Keadilan  ini adalah  bentuk  pelaksanaan  prinsip persamaan  manusia  dalam  prespektif hukum.  Keadilan  atau  persamaan  di muka  hukum  berarti  bahwa  hukum harus  berlaku  bagi  semua  warga negara  tanpa  adanya  perbedaan  atas dasar latar belakang mereka. Keadilan dan ketegasan dalam penerapan hukum ini  juga  ditegaskan  nabi  dalam sabdanya: ”Bawasanya  manusia  sebe- lum  kamu  telah  rusak  akhlaknya,  se- bab  jika  seorang  yang  dihormati mencuri, mereka membiarkanya, tetapi jika  ada  orang  lemah  yang  mencuri, mereka menghukumnya. Saya bersum- pah  demi  Allah,  jika  Fatimah,  putri Muhammad,  mencuri,  sungguh  saya akan  memotong  tangannya” (Azhary:
1992) .
Dalam praktik politik, keadilan juga merupakan hal yang fundamental. Begitu  pentingnya  keadilan  ini  dalam sebuah negara sampai-sampai ada ung- kapan  yang  “ekstrim”  berbunyi:  “Ne- gara  yang  berkeadilan  akan  lestari kendati  ia  negara  kafir,  sebaliknya negara  yang  zalim  akan  hancur  meski
ia  negara  (yang  mengatasnamakan) Islam” (Mahasin dalam Aziz: 1999).
4. Pluralisme
Madjid  (1989)  menyatakan bahwa  pluralisme  adalah  sistem  nilai yang  memandang  keberadaan  kema- jemukan (pluralitas) secara positif dan optimis,  dan  menerima  dan  menghar- gainya  sebagai  suatu  kenyataan.  Plu- ralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki  Tuhan.  Al-Quran  mene- rangkan  bahwa  manusia  diciptakan berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku supaya  saling  memngenal  dan  meng- hormati  (QS  49:  13).  Al-Quran  juga menerangkah bahwa perbedaan bahasa dan  warna  kulit  manusia  harus  dite- rima  sebagai  kenyataan  yang  positif, yang  merupakan  salah  satu  tanda kekuasaan  Allah  (QS.  5:  48).  Dengan kata  lain,  Islam  memandang  pluralitas merupakan sunnatullah (hukum  alam) yang  tidak  bisa  ditolak  maupun dihindari.  Dalam  konteks  pluralisme sosial dan kultural, Islam mengajarkan untuk  mengakui  hak-hak  pemeluk agama  lain  untuk  hidup  dan  men- jalankan  ajaran  agamanya  (Q.S  5:44- 50).
Untuk menjaga tegaknya plura- lisme sosial dan agama ini, diperlukan adanya  nilai-nilai  toleransi.  Mayoritas Intelektual  muslim  mengakui  prinsip torelansi  sebagai  prinsip  yang  harus dijaga  dalam  masyarakat  yang  plura- listik.  Menurut  Nurcholis  Madjid, pluralisme  agama  dan  juga  toleransi agama,  tidak  berarti  mengakui  kebe- naran semua agama. Hal tersebut lebih pada  pernyataan  kepercayaan  dasar bahwa  semua  agama  mempunyai  hak untuk  hidup,  sedangkan  konsekuensi akan  dipikul  sendiri  oleh  pengikutnya baik secara individual maupun kolektif (Madjid:1989)
Mengenai hubungan antar umat Islam  dengan  kelompok  lain,  Amin Rais  berpendapat  bahwa  umat  Islam harus berpegang pada agamanya untuk mematuhi  perintah-perintah  Allah  dan menunjukan  sikap  murah  hati  pada mahluk  lain,  karena  agama  pada dasarnya  adalah  “ the  body  of  selfless service to the whole of devine creation, especially  man” (aturan  tentang  pela- yanan  tanpa  pamrih  kepada  semua ciptaan  Tuhan,  khususnya  manusia). Oleh  karena  itu  seorang  muslim dilarang  meremehkan  agama-agama
lain dan membenci orang lain. Hal ini didasarkan  pada  Al-Qur’an  yang  me- nyatakan  bahwa  umat  islam  harus menghargai  keberadaan  agama-agama lain dan menjauhkan pemaksaan dalam urusan  agama  (Q.S  2:  256).  Namun demikian,  menurut  Rais  (1986),    kata “tidak  ada  paksaan  dalam  agama” bukan  berarti  bahwa  Islam  mento- leransi  kebebasan  tak  terbatas  atau tindakan  yang  bertentangan  dengan moral dasar kemanusiaan yang univer- sal  dan  cenderung  membahayakan tatanan  dan  keamanan  umum,  seka- lipun tindakan itu sesuai dengan kaya- kianan ajaran tertentu. Misalnya, Islam tidak membenarkan pembakaran janda bersama  mayat  suaminya,  walaupun ini diperbolehkan dalam agama Hindu. Islam  juga  tidak  membenarkan  pela- curan,  perjudian,  dan  riba  walaupun kepercayaan  -  kepercayaan  tertentu membolehkanya.

## Dealektika  Islam  dan  Demokrasi
Manhaj Indonesia
Laporan  yang  dipublikasikan Freedom  in  the  world 2001-2002
Indonesia  dikategorikan  sebagai  wila- yah  dunia  muslim  non  arab  yang
mempunyai prospek baik bagi partum- buhan demokrasi. Penilaian ini berkai- tan  dengan  dua  hal, pertama realitas proses  historis,  sosiologis,  dan  politis perkembangan tradisi Islam di Indone- sia. Proses penetrasi Islam di Indonesia yang  damai  pada  tradisi  Islam  yang cenderung  akomodatif  dan  toleran dengan  tradisi  dan  budaya  lokal, termasuk juga hal-hal yang datang dari luar, termasuk dari duni Barat. Kedua, realitas  ideologi  politik  Indonesia. Indonesia  kendati  berpendduduk  ma- yoritas  muslim  secara  tegas  tidak mengadopsi  Islam  sebagai  ideologi politik,  dan  pada  saat  yang  sama  juga tidak  mengadopsi  ideologi  sekuler (Azra: 2002).
Namun,  sekalipun  dipandang mempunyai prospek baik bagi partum- buhan demokrasi, praktik demokrasi di Indonesia  tidak  pernah  sepi  dari  kon- troversi, utamanya di kalangan masya- rakat  muslim.  Debat,  silang  pendapat, pro  dan  kontra  tentang  masalah  Islam dan  demokrasi  masih  terjadi  hingga kini. Nurcholish Madjid bahkan mem- perkirakan  perdebatan  tersebut  akan terus  berlanjut  dan  tidak  ada  habis- habisnya  (Madjid:1998).  Pertanyaan-
pertanyaan  yang  kerap  muncul  dalam pembahasan  tentang  Islam  dan  demo- krasi atara  lain adalah “adakah demo- krasi  dalam  Islam?”,  “apakah  Islam kompatibel  dengan  demokrasi?”,  apa- kah  demokrasi  (Barat)  cocok  dengan Islam  dan  “  apakah  Islam  mendukung atau  menentang  prinsip  prinsip  demo- krasi?”. Pembahasan tentang demokra- si  dan  Islam  tersebut  memunculkan tanggapan  yang  beragam  di  kalangan pemikir  di  dunia  Muslim,  temasuk Indonesia.
Berdasarkan  pemetaan  Jhon  L. Esposito  dan  james  P.  Piscatorym (Sayuti:2003),  pemikiran  pakar  politik muslim  ketika  mengkaji  Islam  dan Demokrasi  secara  umum  dapat  dike- lompokan dalam tiga arus pemikiran.
Pertama ,  Islam  dan  demokrasi merupakan  dua  sistem  politik  yang berbeda.  Islam  tidak  bisa  disubordi- natkan  dengan  demokrasi.  Islam  ada- lah  sistem  politk  yang self  sufficient .
Relasi  keduanya  bersifat mutually exclusive . Dengan demikian, demokra- si  sebagai  konsepsi  Barat,  tidak  rele- van  jika  diterapkan  kepada  negara Islam. Karena Islam merupakan agama kaffah,  yang   mengatur  segala  aspek
kehidupan, termasuk pemerintahan. Ini diungkapkan  misalnya  oleh   elit  kera- jaan  Arab  Saudi  dan  elit  politik  Iran pada  awal  revolusi  Iran,  syekh Fadhallah Nuri, Al-Thabathaba’i,
Sayyid Qutb, dan Ali Benhadj.
Kelompok  pertama  ini  oleh Samuel  Huntington  disebut  sebut sebagai  kelompok  Islam  konservatif. Yang  juga  sering  disebut  dengan  blok kontra-demokrasi.  Mereka  menolak adanya  hubungan  apalagi  keterpaduan antara  Islam  dan  demokrasi,  yang merupakan  produk  Barat.  Islam  dan demokrasi  tidak  bisa  disandingkan apalagi disesuaikan. Blok ini diantara- nya  diwakili  oleh  syaikh  Fadhallah Nuri  dari  Iran.  Sayyid  Quthb  dari Mesir,  Abul  A’la  al-Maududi  dari  Pa- kistan,  Ali  Benhadj  dari  Aljazair, Hasan  Al-Turabi  dari  Sudan,  Abdul Qodim  Zallum.  Mereka  dengan  tegas menolak  kehadiran  dan  praktik  demo- krasi yang dibawa Barat. Sayyid Qutb misalnya,  berpendapat  bahwa  demo- krasi  bertentangan  dengan  kekuasaan Tuhan  dan  merupakan  tirani  bagi sebagian orang lain. Mengakui kedau- latan  rakyat  berarti  mengingkari  ke- daulatan  Tuhan.  Menentang  kedaula-
tan  Tuhan  adalah  bentuk  kebodohan akidah  umat  Islam.  Menurut  tokoh ikhwanul  muslimin  ini  Islam  telah mempunyai  sistem  politik  yang  ung- gul. Keutuhan dan keuniversalan Islam ( rahmatan  lilalamin )  pasti  dapat  dite- rima  semua  orang,  tempat  dan  waktu. Tata  politik  Islam,  yang  berdasarkan Qur’an  dan  sunah,  merupakan  sistem abadi.  Tujuan  utama  pendirian  negara Islam adalah implementasi syariah, tak penting  apa  bentuk  pemerintahan tersebut,  kerajaan  republik  ataukah bentuk  lain.  Yang  penting  sistem  ter- sebut  berdasarkan  Al-Quran  ( Muslim dalam Espito: 2001 )
Sementara Ali Benhadj (2003), seorang  tokoh  Front  Islamic  du  Salut (FIS)  Aljazair,  menyatakan  bahwa demokrasi  yang  didasari  atas  suara mayoritas  adalah  sistem  yang  akan menjauhkan  dari  kebenaran.  Karena tolak ukur kebenaran demokrasi diten- tukan  oleh  suara  mayoritas.  Padahal, kebenaran  tidak  bisa  diukur  dan  dite- tapkan  oleh  sedikit  atau  banyaknya jumlah  orang  yang  melakukanya,  tapi oleh kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan jalan  tuhan  ( manhaj rabbani )  yang diturunkan dari langit (wahyu Tuhan).
Bahkan  untuk  memperkuat  tesisnya itu, Benhadj menyitir pendapat sejum- lah  ahli  politik  Barat,  seperti  Michael Stewart,  Barchumi  dan  Doogey,  yang menghujat dan mengkritik demokrasi.
Kedua ,  Islam  berbeda  dengan demokrasi apabila demokrasi didefini- sikan  secara  prosedural  sebagaimana di  Barat.  Sedangkan  Islam  merupakan sistem  politik  yang  demokratis  jika demokrasi  didefinisikan  secara  subs- tantif, yakni kedaulatan di tangan rak- yat  dan  negara  merupakan  terjemahan dari kedaulatan rakyat ini. Dengan de- mikian,  menurut  kelompok  ini,  demo- krasi  adalah  konsep  politik  yang sejalan  dengan  Islam  setelah  diadakan adaptasi  penafsiran  terhadap  makna demokrasi  itu  sendiri.  Diantara  tokoh dari  kelompok  ini  adalah  al  Maududi, Rasyid  al-  Ghanaoushi,  dan  M.  Ratsir dan Jalaluddin Rahmad dari Indonesia.
Ketiga, Islam adalah sistem ni- lai  yang  membenarkan  dan  mendu- kung  sistem  politik  demokrasi  seperti yang  diterapkan  di  negara-negara  ma- ju. Di Indonesia, pandangan ketiga ini tampaknya  yang  lebih  dominan,  kare- na  demokrasi  telah  menjadi  bagian integral  sistem  pemerintahan  Indone-
sia. diantara tokoh dalam kelompok ini adalah    Fahmi  Huwaidi,  M.  Hussain Haikal,  Zakaria  abdul  Mun’im.  Di  In- donesia Nurcholish Madjid (Cak Nur), Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amin Rais, Munawwir Sadzali.
Mereka  mengemukakan  bahwa Islam  dan  demokrasi  memiliki  keter- kaitan  yang  erat.  Mereka  menerima demokrasi sebagai sistem yang univer- sal  yang  bisa  diterapkan  dimana  saja, termasuk  negara  muslim.  Antara  de- mokrasi  dan  islam  tidak  ada  perbe- daaan krusial, karena keduanya memi- liki  persamaan.  Tokoh  yang  mendu- kung  pemikiran  ini  antara  lain Muhammad  Abduh,  dan  Yusuf Qardhawy  dari  Mesir,  Abdullahi Ahmed An-Na’im dari Sudan, pemikir asal  Pakistan  Fazlur  Rahman  dan mayoritas  tokoh  Islam  Indonesia seperti Cak Nur, Gus Dur, Amin Rais, Munawwir Syadzali dan lainya.
Pada aras yang sama Qardhawy dalam Thaha (2005) juga melontarkan pendapat  yang  senada,  bahwa  demo- krasi  merupakan  alternatif  terbaik untuk  diktatorisme  dan  pemerintahan tirani,  karena  subtansi  inilah  demo- krasi  sejalan  dengan  Islam.  Karena
dalam demokrasi rakyat diberi kebeba- san  untuk  memilih  pemimpin  dan mengoreksi  prilakunya,  mereka  juga berhak  menolak  perintah  penguasa yang  bertentangan  dengan  undang- undang.  Praktek  demokrasi  semacam ini  menurut  Qordhawy  sejalan  dengan Islam.  Di  dalam  Islam,  rakyat  boleh menolak  perintah  imam  yang  menyu- ruh atau memaksa melakukan maksiat, dan  rakyat  berhak  memecat  atau  me- nurunkan  pemimpinnya  bila  menyim- pang  dan  berlaku  zalim,  serta  tidak pula  menanggapi  nasihat  dan  peringa- tannya.
Sejalan  dengan  Qardhawy, Amin  Rais,  intelektual  Muslim  Indo- nesia  yang  juga  mantan  Ketua  Umum Muhammadiyah,  berpendapat  bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan paling  sesuai  dengan  semangat  dan subtansi  al-Qur’an  dan  sunnah.  Kon- sep syura, menurut  Amin,  adalah benteng untuk menentang pelanggaran negara,  otoritarianisme,  despolitisme, kediktatoran  dan  sistem  lain  yang mengabaikan  hak-hak  politik  rakyat. Dalam  konteks  kajian  Islam  dan demokrasi  di  Indonesia  dapat  dikata- kan  bahwa  model  arus  pemikiran  ini
yang  paling  dominan.  Para  pemikir Islam  Indonesia  mayoritas  menerima demokrasi  sebagai  sistem  politik  di Indonesia.
Syafi’i  Ma’arif  juga  melontar- kan  pendapat  yang  senada  bahwa sudah sejak awal mayoritas umat Islam Indonesia  adalah  pendukung  sistem demokrasi.  Berbeda  dengan  mitranya di berbagai belahan dunia yang meno- lak atau ragu terhadap demokrasi, rak- yat  Indonesia  yang  mayoritas  Muslim malah  memandang  demokrasi  sebagai realisasi  prinsip syûrâ seperti  yang diajarkan  Al-Qur’an.  Selain  karena pertimbangan  agama,  umat  Islam Indonesia  mendukung  demokrasi  juga berdasarkan  realitas  pertimbangan jumlah mereka yang mayoritas sebagai pemeluk  Islam.  Maka  melalui  demo- krasi,  cita-cita  kemasyarakatan  dan kenegaraan  Islam  akan  lebih  mudah diperjuangkan,  setidak-tidaknya  demi- kianlah secara teoritik. Oleh sebab itu, munculnya partai-partai yang bercorak Islam  sebelum  dan  pasca  proklamasi adalah  dalam  rangka  menegakkan pilar-pilar  demokrasi  itu,  sekalipun sering  terhempas  dalam  perjalanan. Mari  kita  tengok  sejenak  tentang  apa
sebenarnya  demokrasi  itu  di  mata penulis-penulis  Muslim  kontemporer. Substansi  demokrasi  adalah  terjamin- nya  kemerdekaan  rakyat  untuk  memi- lih  pemimpin  atau  sistem  politik  for- mal  secara  bebas  dan  sekaligus  untuk menjatuhkannya  jika  terjadi  penyim- pangan dalam pelaksanaan konstitusi.
Bahkan  pasca  Indonesia  dipro- klamasikan  Natsir  (1973),  Ketua Masyumi  (1952-1958)  mendukung demokrasi  walupun  dia  mempunyai penafsiran  berbeda  tentang  demokra- si.Menurutnya,  Islam  adalah  sistem demokratis,  dalam  penegertian  Islam menolak istibdad (despotisme),  abso- lutisme,  dan  otoritarianisme.  Hal  ini tidak  berarti  bahwa  semua  masalah harus  diputuskan  melalui  majlis syura (dewan  permusyawaratan).  Keputusan demokrassi  hanya  diimplementasikan dalam  masalah-masalah  yang  tidak disebutkan  dalam  syariah,  sehingga tidak  ada  keputusan  demokratis,  mi- salnya,  pada  larangan  zina  dan  judi. 3
Menurut  Natsir,  “Islam  mempunyai konsep dan karakteristik sendiri. Islam tak usah demokrasi 100%, bukan pula otokrasi 100%, Islam itu adalah agama
penebar rahmat”. Islam adalah sintesis antara teokrasi dan demokrasi. Meski- pun  Natsir  dikenal  sebagai  seorang demokrat sejati dan pendukung demo- krasi, dia tetap mendukung kedaulatan Tuhan.
Indonsia  sebenarnya  memiliki tradisi demokrasi yang khas, asli indo- nesia, walaupun secara terbatas. Unsur -unsur  demokrasi  bisa  dilihat  dalam sistem  kehidupan  dan  politik  masya- rakat  pedesaan  di  Jawa.  Dalam  demo- krasi  yang  khas  ini  terdapat  makna “musyawarah  untuk  mufakat”  sifat “gotong  royong”  atau  cara-cara “kekeluargaan”  dalam  mengurus  uru- san sosial, termasuk negara. Salah satu asas  demokrasi  yang  yang  dianut masyarakat  Indonesia  adalah  sila  ke- empat  Pancasila  “  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  dan  perwaki- lan.  Sila  inilah  yang  menjadi  asas dasar demokrasi Indonesia.

## PENUTUP
Demokrasi memang bukan sis- tem pemerintahan yang paling sempur- na.  Ada  banyak  kritik  dialamatkan
pada  sistem  tersebut,  baik  yang  meru- juk  pada  konsep  maupun  praktik dalam  politik.  Namun  yang  harus disadari  adalah  bahwa  memang  tidak ada  sistem  politik  dan  pemerintahan yang  sesuai  di  semua  tempat  dan semua zaman. Demokrasi adalah salah satu  pilihan  dari  sekian  pilihan,  tentu saja  bisa  jadi  bukan  pilihan  terbaik. Karena  itu,  demokrasi  harus  diletakan dalam porsinya sebagai sebuah konsep yang  mempunyai  dimensi  humanitas dan kebudayaan, dan dengan demikian dapat saja berubah dan dirubah. Selain itu  patut  dipertimbangkan  gagasan untuk  kembali  merumuskan  konsep demokrasi  yang  khas  Indonesia,  yang memuat  nilai-nilai  dan  prinsip  dasar serta  struktur  budaya  masyarakat Indonesia  sebagai  tempat  diselengga- rakannya demokrasi itu. Nilai-nilai dan prinsip dasar itu tentu termasuk prinsip dan  nilai  dalam  Islam  yang  telah menjadi  “nafas”  dalam  budaya  Indo- nesia. Sehingga kelak akan ada konsep pribumisasi demokrasi atau demokrasi nusantara. Semoga.

## Daftar Pustaka
Abdul  Razak,  Wahdi  Sayuti  (ed), Demokrasi,  HAM  dan  Masysarakat  Madani . Jakarta: Prenada media, 2003
Afan Gaffar, Politik Indonesia :Transisi Menuju Demokrasi , Yogya: Pustaka Pelajar, 1999
Ali  benhadji, Menghancurkan  Demokrasi ,  terj  Muhammad  Shiddiq  al-Jawi,  Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
Amin Rais, Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta . Edisi 5 Bandung:  Mizan, 1992 Aswab  Mahasin  dalam  Imam  Aziz,  et.al.,  (ed). Agama,  Demokrasi  dan  Keadilan , Jakarta: Gramedia. 1999
Azumardi Azra, Konflik Baru Antar Peradaban , Jakarta: Rajawali Press, 2002
Frans Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi , Jakarta: Granmedia, 1995,
Harun  Nasution  dan  Bahtiar  Effendy  (eds), Hak-hak  Asasi  manusia  dalam  Islam , Jakarta:Yayasan Obor, 1978
Hendara Nucahyo, Filsafat Demokrasi , Jakarta: Bumi Aksara, 2006
Idris  Thaha, Demokrasi  Religius:  Mengkaji  pemikiran  Nurcholish  Madjid  dan  M. Amin Rais , Jakarta: Teraju, 2005,
Jhon  L.  Espito, Ensiklopedi  Oxford  Dunia  Islam  Modern ,  terj.Eva  Y.N  dkk. Bandung: Mizan, 2001
Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi , Jakarta: Refika Aditama, 2010
Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum:Suatau  Studi  Tentang  Prinsip- Prinsipnya,Dilihat  Dari  Segi  Hukum  Islam,Implementasinya  Pada Pereode Madinah Dan Masa Kini ,Jakarta:Bulan Bintang,1992
M. Natsir, Capita Selecta , Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Nurcholis Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban , Jakarta:Yayasan Paramadina,1992
______________, Islam,Kemoderenan dan Keindonesiaan ,Bandung: Mizan, 1989 ______________, Islam  Dan  Politik:  Suatau  Tinjauan  Atas  Prinsip-Prinsip  Hukum
Dan Keadilan ,Jurnal Paramadina Vol I no 1 Juli-Desember 1998.
Nouruzzaman  Ash-shiddiqie  dkk, Etika  Pembangunan  Dalam  Pemekiran  Islam , Jakarta: Rajawali,1986
Syafii  Maarif, Islam  Dan  Masalah  Kenegaraan:  Studi  Tentang  Percaturan
Konstituante , Jakarta LP3ES,  edisi kedua, 1987