## “ TINJAUAN HUKUM PENCAIRAN DANA MILIK PRIBADI MELALUI REKENING MILIK PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA”
Septi Novia Arini, S.H dan Rasidi, S.H., M.H

## ABSTRAK
Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah dengan  maksud untuk  memberikan  landasan  hukum  dibidang  administrasi keuangan  negara. mendisiplinkan  peraturan  hukum  didalam  hal pengelolaan  keuangan negara, juga menghilangkan penyimpangan dalam bidang administrasi keuangan negara tentunya  yang  berkesinambungan  sesuai  dengan  aturan  pokok  yang  telah  ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan asas-asas  umum  yang  berlaku  secara  universal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan negara,  sehingga  diharapkan  tidak  akan  terjadinya  penyimpangan  dalam  pengelolaan keuangan  negara  yang  akan  merugikan negara  dan  masyarakat  tentunya. Namun kenyataannya  ada perseorangan/pribadi  yang  memakai  rekening  pemerintah  untuk mencairkan Dana  pribadi  miliknya,  oleh  karenanya  apakah  rekening  pemerintah tersebut  dapat  menampung  dana  milik  pribadi  /  perorangan  dan  bagaimana  akibat hukum  terhadap dana  perorangan  tersebut  yang  telah  masuk  ke  dalam  rekening pemerintah.
Kata Kunci: Uang Negara, Pengelolaan Keuangan Negara, Pencairan Dana.

## ABSTRACT
The  application of  Law  No.  1  of  2004  on  State  Treasury  is  the  purpose  provide  a legal  basis  in  the  field  of  financial  administration  of  the  country. Disciplining rule  of law  in  the  management  of  state  finances,  it  also  eliminates  irregularities  in  the administration  of  state  finances  is  certainly  sustainable  in  accordance  with  the  basic rules  provided  for  in  the  Constitution  of  1945,  Act  No.  17  of  2003  and  the  general principles applicable universal governance in the country, so it will not be expected of irregularities in the management of state finances that would harm the state and society of  course.  But  in  reality  there  is  an  individual  /  personal  taking  account  of  the government  to  disburse  funds  his  private,  therefore  whether  the  government  accounts may  hold  funds  belonging  to  private  /  individual  and  how  the  legal  consequences  to fund such individuals who have entered into a government account.
Keywords: State Funds, State Financial management, Disbursement.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- undang 1945  tersebut,  Undang- undang  Nomor 17 Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara menjabarkannya  kedalam  asas- asas umum  yang  telah  lama  dikenal  dalam pengelolaan kekayaan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas stabilitas, maupun asas- asas baru pencerminan best practices (Penerapan kaidah – kaidah yang  baik) dalam  pengelolaan  keuangan  negara  antara  lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dalam  hal  pengelolaan  kas  negara,  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara  (KPPN)  selaku  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara  memiliki  rekening  pada bank-bank    umum  untuk  menampung  penerimaan  maupun  pengeluaran negara. Penerimaan maupun pengeluaran tersebut ditampung pada bank-bank yang ditunjuk pemerintah  selaku  Bank  Operasional  sedangkan  penerimaan  ditampung  pada  Bank Persepsi. Oleh  karena  itu,  petugas  yang  ditugasi  melakukan  pengelolaan  keuangan negara  harus  memerhatikan  dan  menerapkan  asas-asas  hukum  yang  mendasarinya. Hal  ini  dimaksudkan  agar  Pejabat  tersebut  mampu  meningkatkan  pelayanan  dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan pelayanan merupakan wujud pengabdian dengan tetap berpatokan pada asas-asas pengelolaan keuangan negara.
Presiden sebagai penguasa keuangan negara telah mendelegasikan kekuasaannya kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dengan demikian  Menteri  Keuangan  mempunyai  Peran  sebagai CFO  (Chief  Financial Officer) dengan  segala  konsekuensinya.  Sebagai CFO dan  Bendahara  Umum Negara  maka  Menteri  Keuangan  mempunyai  kewajiban  mengelola  uang  negara untuk  kepentingan  pelaksanaan  tugas  layanan  umum  negara.  Dalam  menjalankan kewajiban  tersebut  Menteri  Keuangan  diberi  kewenangan  untuk  menerima, mengeluarkan,  menyimpan,  dan  mengelola  seluruh  keuangan  negara,  yang  diatur dan diselenggarakan melalui rekening pemerintah.
Penggunaan  rekening pemerintah  untuk  keperluan  transaksi  diluar  fungsi/ peruntukannya akan menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan keuangan negara. Hal  ini  mengingat  dana  yang  masuk  ke  rekening  dalam  pasal  1  poin  9  dan  10 Undang-undang  Keuangan  Negara,  dikatakan  bahwa  yang  masuk  ke  kas  negara adalah  menjadi  penerimaan  negara,  demikian  pula  yang  keluar  dari  kas  negara adalah pengeluaran negara. Meski demikian melihat penjabaran dan ketentuan yang diatur  dalam  Undang-undang  Keuangan  Negara  dan  Perbendaharaan  Negara penggunaan  rekening  pemerintah  untuk  kepentingan  pribadi  merupakan  suatu pelanggaran hukum. Masyarakat dikejutkan oleh suatu berita adanya Pencairan dana milik  pribadi  melalui  rekening  pemerintah.  Sebagai  contoh  kasus  dalam majalah Tempo tanggal 11  Maret 2007 1 ,  diberitakan  tentang pencairan  dana  Tommy Soeharto  senilai  Rp  90  Miliar  (US$  10  juta)  dalam  kurun  waktu  2004-2005  di Banque  Nationale  de  Paris  (BNP)  Paribas  cabang  London  yang  tersimpan  di rekening  Motorbike  Corporation, sebuah perusahaan yang  bertempat di Bahama, Amerika Tengah. Sebelumnya  rekening  Motorbike telah      dibekukan      oleh otoritas BNP   Paribas   karena atas laporan Finance Intelligence Service (FIS),
1 Tempo, Edisi 02/XXXIIIIII/05, 11 Maret 2007, Hal. 5
dicurigai  bahwa  rekening  tersebut  merupakan  tempat  menampung  dana-dana  dari tindak  kejahatan,  terutama  yang  berhubungan  dengan  korupsi  Soeharto. Dana  itu bisa dicairkan kembali karena diketahui kemudian bahwa atas bantuan dari Pejabat pemerintah yang membantu Tommy Soeharto untuk mencairkan dana miliknya dan meminjamkan  rekening  pemrintah  sebagai  tempat  untuk  menampung  sementara waktu  dana  miliknya  senilai  Rp  90  Miliar  yang  telah  berhasil  dicairkan  dari  BNP Paribas London, yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Tommy Soeharto.
Pada  dasarnya  pemerintah  berkewajiban  membantu  warga  negaranya.  Hanya yang patut untuk dipertanyakan adalah dalam kasus ini mengapa dana pribadi yang belum jelas asal dan usulnya tersebut bisa dengan mudahnya dicairkan terlebih lagi dengan  menggunakan  rekening  pemerintah  yang  notebennya  haruslah  hanya digunakan untuk  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  keuangan Negara ataupun keuangan Negara semata.

## B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah  rekening  milik  Pemerintah dapat digunakan  untuk  menampung  dana milik perseorangan ?
2. Apakah akibat hukum terhadap dana perseorangan / pribadi tersebut yang masuk dalam rekening pemerintah ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui  yang  menyebabkan  ada  dana  perseorangan  dapat  masuk  ke rekening pemerintah.
2. Untuk  mengetahui  akibat  yang  dapat  ditimbulkan  terhadap  uang  perseorangan yang masuk ke  rekening milik negara.
Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah :
1. Sebagai  bahan  pertimbangan  dan  informasi bagi  masyarakat  mengenai  sistem rekening  pemerintah  serta  penyalahgunaan  rekening  milik  pemerintah  yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

## BAB II METODE PENELITIAN HUKUM
1. Jenis Penelitian
Metodologi artinya  cara  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan  pikiran secara  seksama  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Penelitian  adalah  suatu  kegiatan mencari,  mencatat,  merumuskan  dan  menganalisa  sampai  menyusun  laporan. 2 Metodologi dalam arti umum adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip- prinsip  yang  mengarahkan  penelitian  ilmiah. 3 Dalam  penelitian  ini  menggunakan penelitian kepustakaan yang diikuti dengan penelitian lapangan.
2. Sumber Data
A. Bahan Kepustakaan
2 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 1
3 Maria S.W Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 8
1) Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang dibahas. Peraturan Perundangan yang digunakan antara lain: a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
b) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
c) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
d) Keputusan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2002  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Naggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
e) Undang- Undang  RI  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
f) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 57 Tahun 2007  Tentang  pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/kantor/Satuan kerja.
g) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  58  Tahun  2007  Tentang  Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementrian Negara / Lembaga.
h) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  67  Tahun  2007  Tentang  Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening pada Kementrian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
i) Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  99  Tahun  2006  Tentang  Modul Penerimaan Negara
j) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2008
k) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2005
l) Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung  R.I  Nomor  002/Sek/SK/I/2009 Tentang petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan belanja Negara  Di-lingkungan  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  berada dibawahnya.
2) Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  sifatnya  menjelaskan  bahan hukum primer, antara lain :
a) Buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas, terutama buku hukum Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara dan lainnya.
b) Majalah,  Koran  dan  sejenisnya  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan diatas.
3) Bahan  Hukum  tersier  adalah  merupakan  bahan hukum  sebagai  pelengkap  dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa: Kamus Hukum, ensiklopedia dll.
B. Penelitian Lapangan
1) Lokasi Penelitian
Untuk  lokasi  penelitian  dilakukan  masih  dalam  wilayah  Kota  Samarinda.
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Wilayah  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan Negara wilayah Kalimantan Timur.
2) Subyek Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Kanwil Dirjen  Perbendaharaan  Negara  Kalimantan  Timur  yang  diharapkan  dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan rekening pemerintah.
3) Alat Penelitian
Dalam  penelitian  lapangan  alat yang  digunakan  adalah  dengan  cara Interview atau  wawancara  dengan  menggunakan  tanya  jawab  langsung  kepada  pihak- pihak  atau  narasumber  yang  dapat  memberikan  gambaran  mengenai permasalahan penggunaan rekening pemerintah untuk kepentingan perseorangan
tentunya,  menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  ditujukan  langsung  kepada narasumber terkait.
3. Analisa Data
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  akan  dikelompokkan,  diseleksi  dan kemudian dianalisis. Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif. Adapun analisa data ini dilakukan dengan cara  study  dokumentasi  yaitu  mempelajari  peraturan – peraturan  yang  menjadi objek  penelitian  yang  dipilih  dan himpunan  berdasarkan  asas  hukum,  kaidah hukum, dan ketentuan hukum positif yang mendasarinya.

## BAB III PEMBAHASAN

## A. Apakah rekening milik Pemerintah dapat digunakan untuk menampung dana milik perseorangan
Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Presiden selaku kepala  pemerintahan  memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  negara  sebagai bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan.  Atau  dengan  kata  lain  presiden  sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintahan  yang  antara  lain  mengelola  keuangan  negara memiliki  representasi  sebagai Chief  Finansial  Officer (CFO)  yang  secara  yuridis menjadi regulator utama dalam menentukan status hukum pengelolaan uang negara. Menteri  keuangan  sebagai  pembantu  Presiden  dalam  bidang kerja  negara  adalah Chief  Finansial  Officer (CFO)  pemerintah  Republik  Indonesia,  sementara  setiap Menteri/Pimpinan  Lembaga  adalah Chief  Operation  Officer (COO)  untuk  suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme check  and  balance, serta  mendorong  supaya  peningkatan profesionalisme  dalam  penyelenggaraan  tugas  pemerintah. Maka  dalam  hal  ini Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum Negara  berwenang  mengatur  dan menyelenggarakan  rekening  pemerintah.  Menteri  Keuangan  juga  berhak memerintahkan  pemindahbukuan  dan/  atau  penutupan  rekening  kementrian/ lembaga.  Sebagai  representasi  negara  dan  pengelola  keuangan  negara,  presiden harus menjaga keberlangsungan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara, sehingga  keuangan  lain  yang  bukan  diarahkan  untuk  tujuan  tersebut    tidak  dapat dikategorikan  sebagai  bagian  dari  penguasaan  negara. Setiap  rekening  milik departemen  yang  dibuat  harus  atas  sepengetahuan  Menteri  Keuangan  selalu Bendahara  Umum  Negara  dan  Pelaksanaan  Kekuasaan  Fiskal.  Penggunaan rekening  pemerintah  untuk  kepentingan  perseorangan  /  pribadi  atau  swasta  telah melanggar Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan, rekening pemerintah baru dapat dibuka oleh Kementrian dan lembaga untuk keperluan  penerimaan atau pengeluaran dana setelah  mendapat  persetujuan  Menteri  Keuangan  Negara.  Undang-undang  tersebut juga  mewajibkan  adanya  laporan  kepada  Menteri  Keuangan  sebagai  Bendahara Umum  Negara  atas  penggunaan  rekening  pemerintah  tersebut. Sementara berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  42  Tahun  2004,  setiap  penerimaan  oleh Bendahara wajib disetorkan ke Rekening Kas Negara dalam waktu satu hari kerja. Terdapat  juga  ketentuan  bendahara  dilarang  menyimpan  uang  milik  pribadi  di rekening pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.
Penggunaan  rekening  pemerintah  untuk  keperluan  trasnsaksi  diluar  keuangan negara  tidak  dapat  dibenarkan oleh  Undang-undang.  Hal  ini  mengetahui  bahwa uang  yang  masuk  ke  rekening  pemerintah  hanya  yang  dikategorikan  sebagai  uang negara.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  poin  9  dan  10  Undang-undang Nomor  17  Tahun  2003  Keuangan  Negara,  dijelaskan  bahwa  yang  masuk  ke  kas negara  adalah  menjadi  penerimaan  negara,  demikian  pula  yang  keluar  dari  kas negara adalah pengeluaran negara. Begitu penerimaan masuk ke dalam kas negara, maka  prinsip  pengelolaannya  hanya  menggunakan  mekanisme  APBN  dan  Pasal  3 ayat  5  Undang-undang  N omor  17  Tahun  2003  menegaskan  “ Semua  penerimaan yang  menjadi  hak  dan  pengeluaran  yang  menjadi  kewajiban  negara  dalam  tahun anggaran  yang  bersangkutan  harus  dimasukkan  dalam  APBN ” . Menurut  Pendapat pakar Prof.  Arifin  Soeria  Atmadja seorang Guru  Besar  Hukum  Keuangan  Negara menjelaskan  bahwa  “Apabila  ada  dana  pribadi  yang  tersimpan  di  rekening pemerintah  dapat  menyebabkan  kekacauan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara”. Mengenai persyaratan pembuatan rekening pemerintah, diatur dengan sangat ketat. Syarat pembukaan rekening departemen adalah pertama pembukaan rekening harus mendapatkan  persetujuan  Menteri  Kuangan.  Syarat  kedua  adalah  jika  untuk penerimaan  negara  oleh  Bendahara  Instansi  Pemerintah  uang  harus  disetorkan  ke rekening  kas  negara  dalam  tempo  satu  hari  kerja.  Ketiga,  bendahara  tidak  boleh menyimpan uang pribadi dalam rekening yang menjadi tanggung jawabnya.
Demikian halnya didalam Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  diatur  secara  ketat  penggunaan  rekening pemerintah  menegaskan  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara berwengang  mengatur  dan  menyelenggarakan  rekening  pemerintah.  Ini  berarti bahawa  pembukaan  rekening  baru  di  suatu  departemen,  penggunaan  rekening tersebut harus atas sepengetahuan Menteri Keuangan.
Dalam  prinsip  keuangan  negara,  antara  penerimaan  dan  pengeluaran  telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak dijadikan  dalam satu pintu. Ada pemisahan yang  tegas  antara  rekening  penerimaan  dengan  rekening  pengeluaran.  Disebutkan dalam  Pasal 22  ayat  6  dan  ayat  7  Undang- undang  Nomor  1  tahun  2004  bahwa  “ Bendahara  Umum  Negara  dapat  membuka  rekening  penerimaan  dan  rekening pengeluaran  pada  bank  Umum” . Melihat  dari  penjabaran  mengenai  penggunaan rekening  pemerintah  maka  hal  ini  berbeda  dengan  kenyataannya.  Hal  ini  dapat dilihat dari contoh kasus PT. Motorbike Corporation milik Tommy Soeharto  yang menggunakan  rekening  milik  pemerintah  untuk  mencairkan  dana  perusahaannya yang sengaja dibekukan oleh Otoritas pejabat Bank BNP Paribas London yang atas laporan  Finance  Inteligence  Service  sebuah  lembaga  yang  memantau  pergerakan uang di Inggris mencurigai bahwa dana yang tersimpan di Rekening PT. Motorbike Corporation  adalah  hasil  dari  tindak  kejahatan  korupsi  soeharto. Menurut Indonesian  Corruption  Watch (ICW),  dana  Tommy  Soeharto  yang  masuk  ke rekening  Dirjen  Administrasi Hukum Umum itu,  diklaim  sebagai  uang  negara. Karena itu, pengeluaran dana tersebut harus melalui skema keuangan negara.
Perlu  penulis tekankan  bahwa  PT.  Motorbike  Corporation  dan PT.  Garnet Investement  merupakan  dua  perusahaan  yang  berbeda.  Pada  tahun  2007 – 2009 Pengadilan  Guernsey  memutuskan  adanya  unsur  kejahatan  dalam  rekening  PT. Garnet Investement senilai 36 Juta euro di BNP Paribas London, baik pada sidang Tk.  I  pada  tahun 2007  dan  2008  maupun  Tk.  Banding  pada  tahun  2009.  Sampai dengan  saat  ini  rekening  PT.  Garnet  Investement  perusahaan  milik  Tommy
Soeharto di Bank Paribas London masih dibekukan. Sebelumnya kedua Perusahaan milik  Tommy  Soeharto yakni  PT.  Motorbike  Corporation  dan  PT.  Garnet Investement  berusaha  untuk  mencairkan  dana  perusahaan  yang  masing-masing memiliki rekening berbeda di Bank BNP Paribas London. Namun yang berhasil di cairkan  hanya  uang  yang  terdapat  di  rekening  PT.  Motorbike  Corporation  senilai Rp.  90  Miliar  Rupiah.  Karena  Bank  BNP  Paribas  London  menolak  untuk mencairkan  uang  yang  terdapat  di  rekening  PT.  Garnet  Investement  sebelum mengetahui  asal-muasal  uang  di  rekening  tersebut,  sehingga  pihak  Tommy Soeharto  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Guernsey  di  Inggris. Pengadilan Tingkat I Guernsey mengundang Pemerintah Indonesia sebagai Pihak ketiga untuk mengikuti  jalannya  proses  pengadilan  atas  status  dana  dalam  rekening  PT.  Garnet tersebut. Melalui Kejaksaan Agung Republik  Indonesia turut mengajukan gugatan intervensi mengklaim bahwa dana yang disimpan Tommy di Rekening PT. Garnet Investement adalah milik sah Pemerintah Indonesia karena didapat dari hasil tindak kejahatan. Pemerintah  Indonesia  baru  mengetahui  adanya  pencairan  dana  dari Rekening PT. Motorbike Corporation setelah belakangan muncul fakta baru bahwa Tommy ternyata pernah mencairkan dana sebesar AS$10 juta di Bank BNP Paribas London.
Pada Tahun 2009 Pengadilan Tingkat Banding  Guernsey  memutuskan menolak permintaan Pemerintah Indonesia agar Pengadilan Guernsey memperpanjang  masa  membekukan  rekening  PT  Garnet Investement pada  BNP Paribas.  Pengadilan  banding  juga  menolak  permintaan  Pemerintah  Indonesia  agar BNP  Paribas  membuka  informasi  tentang  aliran  dana  ke  dalam  dan  ke  luar  dari rekening  PT  Garnet  di  BNP  Paribas.  Alasan  penolakan  ini,  antara  lain,  karena Pengadilan  Guernsey  khawatir  jika  sistem  hukum  mereka  hanya  diperalat Pemerintah  Indonesia  untuk  mengamankan  aset  Tommy  Soeharto  di  luar  negeri, sementara  aset  Tommy  lainnya  yang  masih  dalam  yurisdiksi  sistem  hukum Indonesia  malah  tidak  diamankan. Terbukti  bahwa  empat  kasus  yang  melibatkan Pemerintah  Indonesia  melawan  Tommy  Soeharto  di  Indonesia  (yakni,  PT  Goro, Supersemar,  PT  Timor  Putra  Nasional  dan  BPPC),  dimenangkan  Tommy.  Ini dinilai oleh Pengadilan Guernsey sebagai kegagalan sistemik Pemerintah Indonesia dalam  menggunakan  instrumen-instrumen  hukumnya  untuk  mengamankan  aset Tommy  Soeharto  di  Indonesia. Dengan adanya  kasus  PT.  Motorbike  Corporation menjadi  suatu  pelajaran  berharga  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  bisa memberikan  ketegasan  dalam  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Tindakan  nyata  yang  dilakukan  Pemerintah  untuk  mengantisipasi  agar tidak  terjadi  lagi  penyimpangan  penggunaan  rekening  pemerintah  untuk kepentingan  perseorangan  yakni  dengan  di  keluarkannya Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/kantor/Satuan  kerja,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  58 Tahun  2007  Tentang  Penertiban  Rekening  Pemerintah  pada  Kementrian  Negara  / Lembaga dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  67  Tahun  2007  Tentang Pengenaan  Sanksi  Dalam  Rangka  Pengelolaan  dan  Penertiban  Rekening  pada Kementrian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
B. Akibat  hukum  terhadap  dana  perseorangan  /  pribadi  tersebut  yang  masuk dalam rekening pemerintah
Uang  Negara  dalam  bentuk  rupiah  dan  valuta  asing  dimasukkan  dan dicatat  dalam  kas  Negara,  dikelola  oleh  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara Umum Negara dan disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral. Menurut Pasal 1 angka 2 menyebutkan, bahwa:
“Kas  Negara  adalah  tempat  penyimpanan  uang  Negara  yang  ditentukan  oleh Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  untuk  menampung  seluruh penerimaan  Negara  dan  membayar seluruh  pengeluaran  Negara”. Hal  tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 22 ayat  5  “Rekening  Penerimaan  digunakan  untuk  menampung  pe nerimaan  Negara setiap  harinya. Apabila  rekening  milik  pemerintah  digunakan  untuk  menampung dana perseorangan/pribadi maka dapat menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan uang  Negara,  karena  uang  tersebut  belum  menjadi  uang  Negara.  Kalaupun  masuk rekening  pemerintah  harus  ditetapkan  terlebih  dahulu  sebagai  uang  Negara. Dana pribadi  yang  masuk  dalam    rekening    pemerintah  dapat  menimbulkan  kerugian keuangan negara, hal ini bersesuaian dengan Pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan, bahwa :
“ setiap pejabat  negara dan pegawai negeri yang bukan bendahara yang melanggar hukum  atau  melalaikan  kewajibannya,  baik  secara  langsung  atu  tidak  langsung yang merugikan keuangan negara, diwajibkan men gganti kerugian yang dimaksud”. Melihat  dari  penjabaran  ketentuan  tersebut  maka  dana  pribadi  yang  masuk  dalam rekening  pemerintah  apabila  peruntukannya  bukan  untuk  kepentingan  keuangan negara  dapat  menimbulkan  kekacauan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara. Karena, uang  yang masuk ke rekening pemerintah adalah uang negara  yang harus dipertanggung  jawabkan. Melihat  dari  fenomena  contoh  kasus  Tommy  Soeharto, karena  dana  yang  masuk  ke  rekening  pemerintah  itu  adalah  milik privat/individu/swasta, maka  dana  tersebut  seharusnya  tidak  diperbolehkan disimpan  untuk sementara  waktu  di  rekening  pemerintah.  Karena  secara  otomatis dana  yang  tersimpan  dalam  rekening  pemerintah  itu  menjadi  milik  pemerintah/ keuangan  negara.  Karena  sudah  menjadi  penerimaan,  ada  kewajiban  bagi  pejabat untuk  menyetorkan  saldo  rekening  penerimaan  setiap  hari  akhir  kerja ke  rekening kas      umum  negara. Hal  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  pasal  22  ayat  6 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang berbunyi “  Saldo  Rekening Penerimaan  setiap  akhir  hari  kerja  wajib  disetorkan  seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral”.
Dana  pribadi  bisa  masuk  ke  dalam  rekening  pemerintah  dapat  menjadi  suatu gambaran  bahwa  adanya  ke  tidak  disiplinan  dalam  menerapkan  dan  menjalankan administrasi  keuangan  negara  dan perbendaharaan  negara.  Hal  ini  dapat  memicu terjadinya  penyimpangan-penyimpangan  dalam  penerapan  pengelolaan  uang negara. Dalam  kasus  penggunaan  rekening  Departemen  Kehakiman  untuk mencairkan  uang  Tommy  Soeharto  di  rekening  Banque  Nationale  de  Paris  atau BNP  Paribas  London  tahun  2004  senilai  10  juta  dolar  AS  adalah  bentuk pelanggaran  terhadap  Undang-undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan  Negara. Dalam  Undang-Undang tersebut  ditegaskan,  rekening pemerintah  baru  dapat  dibuka  oleh  kementerian  dan  lembaga  untuk  keperluan penerimaan  atau  pengeluaran  dana  setelah  mendapat  persetujuan  Menteri Keuangan.  Undang-Undang tersebut  juga  mewajibkan  adanya  laporan  kepada Menteri  Keuangan  sebagai  Bendara  Umum  Negara  atas  penggunaan  rekening pemerintah  tersebut. Sementara  berdasarkan  Keppres  42  Tahun  2002,  setiap
penerimaan oleh bendahara wajib disetorkan ke rekening Kas Negara dalam waktu satu  hari  kerja  (Keppres  42  tahun  2002).  Terdapat  juga  ketentuan  bendahara dilarang  menyimpan  uang  milik  pribadi  di  rekening  pemerintah  yang  menjadi tanggung  jawabnya. Kasus  dana  yang  diduga  milik  Tommy  Soeharto  yang dilewatkan  rekening  Departemen  Hukum  dan  HAM  tersebut  adalah  pelanggaran terhadap  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Pelanggaran  itu  antara  lain  karena  membuka  rekening  tanpa  seizin  Menteri Keuangan,  menggunakan  keuangan  negara  untuk  kepentingan  privat,  dan mengeluarkan uang tak melalui APBN.
Pasal  35  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003  menyebut bahwa  “  S etiap pejabat negara dan pegawai negeri  yang bukan bendahara  yang melanggar hukum atau  melalaikan  kewajibannya,  baik  langsung  atau  tidak  langsung,  sehingga merugikan  keuangan  negara  wajib  mengganti  kerugian  itu “ .  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra  harus  mengganti  uang  yang  dicairkan  Hutomo  Mandala  Putra  alias Tommy  Soeharto.  Karena,  uang  yang  masuk  ke  rekening  pemerintah  adalah  uang negara  yang  harus  dipertanggungjawabkan.  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  proses  pencairan  dana  tersebut. Menteri,  bisa  dikenai  sanksi  mengganti  kerugian  negara  sejumlah  uang  yang dikeluarkan,  sesuai  dengan  Pasal  35  Undang-Undang  Keuangan  Negara. Pemerintah bisa menyita uang Tommy Soeharto yang sudah dicairkan dari Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang London sebesar Rp 90 miliar ke rekening pemerintah tersebut. Kejaksaan Agung bisa langsung menyita uang itu karena milik negara. Kembali  kepada  aturan  bahwa  presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan pemerintahan  yang  antara  lain  mengelola  keuangan  negara  memiliki  representasi sebagai chief  financial  officer yang  secara  yuridis  menjadi  regulator  utama  dalam menentukan  status  hukum  pengelolaan  uang  negara,  maka  presiden  selaku penguasa  keuangan  Negara  harus  bertindak  tegas. Menurut  pendapat  pakar  M. Yamin Panca Setia mengatakan bahwa pelanggaran ini bisa menjadi preseden yang menyebabkan  kekacauan  keuangan  negara  karena  tidak  ada  tertib  anggaran. Pembukaan  dan  penutupan  rekening  pemerintah  dilakukan  tanpa  seizin  Menteri Keuangan.
BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Rekening  pemerintah  adalah  rekening  yang  diatur  dan  diselenggarakan  oleh Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  serta  ditatausahakan di Bank  Indonesia.  Selanjutnya,  dalam  rangka  penyelenggaraan  Rekening Pemerintah,  Menteri  Keuangan  menyimpan  uang  negara  dengan  membuka Rekening  Kas  Umum  Negara  pada  Bank  Indonesia  sebagai  pemegang  kas pemerintah.  Dalam  pelaksanaannya,  diterapkan  prinsip Treasury  Single Account. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara,  diatur  secara  ketat  penggunaan  rekening  pemerintah yang    menegaskan  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara berwenang  mengatur  dan  menyelenggarakan  rekening  pemerintah.  Ini  berarti bahawa  pembukaan  rekening  baru  di  suatu  departemen,  penggunaan  rekening tersebut  harus  atas  sepengetahuan  Menteri  Keuangan.  Rekening milik pemerintah hanya digunakan untuk menyimpan uang negara. Contoh kasus PT.
Motorbike  Corporation  jelas  telah  menyalahi  aturan  perundang-undangan. Uang negara tidak dapat bercampur dengan uang pribadi, setiap bendaharawan yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara  umum  Negara mempunyai  Rekening  Kas  yang  digunakan  sebagai  tempat  menyimpan uang negara  maupun  untuk  penerimaan  uang  negara.    Karena  dalam  prinsip keuangan  negara,  antara  penerimaan  dan  pengeluaran  telah  diatur  sedemikian rupa  sehingga  tidak  dijadikan  dalam  satu  pintu.  Ada  pemisahan  yang  tegas antara rekening penerimaan dengan rekening pengeluaran sehingga tidak akan terjadi pencampuran antara penerimaan negara dan pengeluaran negara dan hal ini  pun  di  lakukan  supaya  memberi  kemudahan  bagi  bendaharawan  untuk mencairkan  dana  untuk  digunakan  dalam  penyelenggaraan  kegiatan pembangunan dan terpenuhinya prinsip- prinsip penyelenggaraan goodgoverment dalam pengelolaan uang negara.
2. Pejabat pengelola uang negara di tunjuk oleh Menteri Keuangan Negara selaku Bendahara  Umum  Negara.  Pejabat  yang  ditunjuk  untuk  menguasai  Bagian anggaran  mempunyai  kewenangan  atas  penggunaan  anggaran  di  lingkungan unit  organisasinya.  Ketentuan  mengenai  pejabat  pengelola  uang  negara  untuk penerimaan  negara  di  lakukan  oleh  Bendahara  Penerimaan  dan  untuk pengeluaran  uang  dari  rekening  pemerintah  yakni  Menteri  menunjuk  Kuasa Pengguna  Anggaran,  Pejabat  yang  melekukan  tindakan  yang  mengakibatkan penggeluaran  anggaran  belanja  /  Pejabat  Pembuat  Komitmen,  dan  Pejabat Penguji  Surat  Permintaan  Pembayaran  dan  Penanda  tangan  Surat  Perintah Membayar.

## B. Saran
1. Melakukan  penindakan  penertiban  dan  penindakan  secara  umum  yang diperlukan terhadap perbuatan penyalahgunaan rekening kas milik negara, baik yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  maupun  yang bertentangan  dengan  kebijaksanaan  pemerintah  yang  ada  serta  menghambat pembangunan  negara.  Apabila  dalam  suatu  penyimpangan  yang  terjadi menimbulkan  kerugian  negara  pemerintah  dapat  melakukan  penyitaan  uang pribadi  yang  telah  masuk  ke  rekening  pemerintah.  Karena  pada  prinsipnya rekening  negara  hanya  digunakan  untuk  penerimaan  negara  dan  pengeluaran negara.  Kembali  kepada  aturan  bahwa  presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan pemerintahan yang antara lain mengelola keuangan negara memiliki representasi sebagai  Chief  Finansial  Oficer  yang  secara  yuridis  menjadi  regulator  utama dalam  menentukan  startus  hukum  pengelolaan  uang  negara,  maka  selaku penguasa  keuanghan  negara  harus  bertindak  tegas.  Pembukaan  dan  penutupan rekening pemerintah harus dengan sepengetahuan  dan seizin Menteri Keuangan selaku  Bendahara  Umum  Negara.  Pada  contoh  kasus  Tommy  Soeharto  hanya salah  satu  dari  sekian  banyak  permasalahan  penggunaan  rekening  negara, permasalahan  tersebut  terjadi  karena  tidak  ada  sanksi  tegas  untuk  pimpinan kementrian  atau  lembaga  yang  tidak  melaporkannya.  Langkah  nyata  yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan rekening negara  adalah  dengan  diterbitkannya Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  58
Tahun  2007  Tentang  Penertiban  Rekening  Pemerintah  pada  Kementrian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pengenaan  Sanksi  Dalam  Rangka  Pengelolaan  dan  Penertiban  Rekening  pada Kementrian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja dapat
2. Kadangkala  pengelolaan  keuangan  negara  terlaksana  secara  benar,  namun terkadang  juga  tidak  terlaksana  dengan  benar.  Pengelolaan  keuangan  secara benar  tidak  menimbulkan  problematika  hukum  karena  didasarkan  pada ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Jika  rekening-rekening tak  jelas,  yakni  berisi  uang  negara  namun  tidak  masuk  neraca  dan  biasanya disimpan  atas  nama  pejabat  tertentu  atau  yang  lain,tidak  ditertibkan,  maka kebiasaan  yang  sudah  ada  sejak  era  Orde  Baru  tersebut  akan  terus  dilakukan. Bagi  Pejabat  Pengelola  yang  terbukti  melakukan  penyimpangan  dari  ketentuan perundang-undangan  akan  mendapatkan  Sanksi,  baik  itu  sanksi  secara  pidana, administratif dan ganti rugi. Penyimpangan dapat terjadi apabila tidak ditaatinya suatu  ketentuan  yang  berlaku  atas  suatu  kegiatan  tertentu.  Maka  untuk menghindari  terjadinya  hal  ini  perlu  diterapkan  secara  tegas dan  dilaksanakan sesuai dengan undang-undang supaya menimbulkan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA
I. Buku- buku
Atep  Adya  Barata  dan  Bambang  Trihartanto, Perbendaharaan  dan  Pemeriksaan Keuangan Negara / Daerah, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2008. Bohari, H., Hukum Keuangan Negara. Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Penerbit Bumi Aksara,
Jakarta, 2007, hlm. 1
C.S.T.  Kansil,  SH.,  Prof.,  Drs dan  Christine  S.T.  Kansil,  SH.  MH, Hukum Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Penerbit PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, Cetakan Pertama Swadaya, 2008.
H.  Hamzah  Haz  Umar  Basalim, Kebijaksanaan  Fiskal  dan  Moneter, Penerbit Grasindo, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003.
Ibnu  Syamsi,  S.U.,  Drs., Kebijaksanaan  Keuangan  Negara.  Penerbit  Bina  Aksar, Jakarta, Cetakan Kelima, 2003.
Ibnu  Syamsi,  S.U.,  Dr.,  1994. Dasar-dasar  Kebijaksanaan  Keuangan  Negara.
Penerbit PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, 1994.
Maria  S.W  Sumardjono, Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian, Penerbit PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 8
Muhammad  Djafar  Saidi, Hukum Keuangan Negara. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi I, 2008.
Muhamad  Djumhana,  SH.,  Drs., Pengantar  Hukum  Keuangan  Daerah  dan Himpunan  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Bidang  Keuangan Daerah. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-I, 2007. M.  Subagio,  SH.,  Dr., Hukum  Keuangan  Negara  R.I. Penerbit  CV.  Rajawali, Jakarta, 2008.
Sekretariat  Jenderal  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Keuangan  Negara  dan  Badan Pemeriksa Keuangan. Penerbit BPK R.I, Jakarta, Cetakan Ke-III, 2000.
W.  Raiwan  Tjandra, Hukum  Keuangan  Negara. Penerbit  PT.  Grasindo,  Jakarta, Edisi Pertama, 2006.
Winardi, Pengantar Metode Research, Alumni, Bandung, 1986.

## II. Peraturan Perundang - undangan
1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang- undang RI Nomor Undang- Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 57 Tahun 2007  Tentang  pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/kantor/Satuan kerja
6. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  58  Tahun  2007  Tentang  Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementrian Negara / Lembaga
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening pada Kementrian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja
8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66 Tahun 2008
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2005
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006 Tentang Modul Penerimaan Negara
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 002/Sek/SK/I/2009 Tentang petunjuk  Pelaksanaan  Pembayaran  Anggaran  Pendapatan  dan  belanja  Negara Di-lingkungan  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  berada dibawahnya.

## III. Majalah dan Artikel
Suminto, M., Sc., Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara, 2004.
Tempo, Edisi 02, 11 Maret 2007 Indonesia Coruption Watch, 04 April 2007 Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia, Penertiban  Rekening  Pemerintah, 2007.
Priyono Dwi Nugroho, Ak., Msi., Pengendalian Uang Negara Melalui Penerapan Treasury Single Account, 2008.

## IV. Bahan Pustaka Lainnya / Internet
www.perbendaharaan.go.id www.tempointerktif.com/2007/03/08 www.mediaindonesia.com/berita www.depkumham.go.id