## PENGEMBANGAN STRATEGIS KETAHANAN DAN PERTAHANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
Oleh: Muchtar Ibrahim 1)
Athor Subroto 2)
Donny Yoesgiantoro 3)
Universitas Indonesia, Jakarta 1,2,3)
E-mail: muchtar.ibrahim@ui.ac.id 1)
athor.subroto@yahoo.com 2)
Energyprogram@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This study examines how to develop resilience and defense strategies in the Indonesian Exclusive Economic  Zone  (EEZ).  The  research  used  by  the  researcher  is  research  that  has  a  descriptive nature based on several literature sources such as books, research results, journals, and research articles. This  study explains  that there is  a potential  conflict in  the EEZ  that may arise not  only from China's assertive territorial claims over the sea but also from fellow ASEAN countries. With the waters being the Exclusive  Economic Zone (EEZ) of Indonesia, the protection of Indonesia's national  interests  is  a  very  important  area.  However,  it  is  not  uncommon  for  Indonesian  patrol boats to face matches by ships from other countries because of national borders. Some strategies that can be done are to strengthen maritime security and maintain the Exclusive Economic Zone (EEZ)  by  advancing  Indonesia's  EEZ  military  base.  Efforts  to  eliminate  the  practice  of  IUU fishing  are  carried  out  by  implementing  a  policy  of  sinking  ships,  implementing  strict  laws  to tackle illegal fishing, and expanding bilateral and regional diplomacy with neighboring countries that are members of the Association of Southeast Asian Nations and other neighboring countries. Keywords: Resilience, Defense Strategy, Exclusive Economic Zone

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengemabngan strategi ketahanan dan pertahanan di Zona  Ekonomi  Ekslusif  (ZEE)  Indoenesia.  Penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah penelitian  yang  mempunyai  sifat  deskripftif  yang  didasarkan  pada  beberapa  sumber  literatur seperti  buku,  hasil  penelitian,  jurnal  serta  artikel  penelitian.  Pada  penelitian  ini  dijelaskan bahwasannya  adanya  potensi  konflik  di  ZEE  yang  mungkin  muncul  tidak  hanya  dari  klaim teritorial  China  yang  tegas  atas  laut  tetapi  juga  dari  sesama  negara  ASEAN.  Dengan  perairan yang  berbatasan  dengan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  Indonesia,  maka  perlindungan kepentingan nasional  Indonesia di  kawasan menjadi sangat  penting. Namun,  tidak jarang kapal patroli  Indonesia  menghadapi  intimidasi  oleh  kapal  negara  lain  karena  melindungi  perbatasan negara.  Beberapa  strategi  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  memperkuat  keamanan  maritim dan  menjaga  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  dengan  memajukan  pangkalan  militer  ZEE Indonesia.  Upaya  menghilangkan  praktik  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  IUU  fishing dilakukan dengan mengadopsi kebijakan penenggelaman kapal, menegakkan hukum  yang ketat untuk memerangi penangkapan ikan illegal, memperluas diplomasi bilateral dan regional dengan negara-negara tetangga yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan negara-negara tetangga lainnya.
Kata Kunci:  Ketahanan, Pertahanan Strategi, Zona Ekonomi Ekslusif

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan yang  memiliki  kondisi  geografis  yang didominasi  oleh  wilayah  yang  sangat  luas perairan.  Dengan  wilayah  laut  yang  sangat luas,  Indonesia  berbatasan  dengan  banyak negara  yang  meningkatkan  kemungkinan terjadinya gesekan antar negara (Putri, 2018) .
Letak Indonesia yang strategis dimana berada pada  posisi  bersilangan  yang  menjadikan wilayah  laut  sebagai  kawasan  perlintasan internasional  dan  memiliki  potensi  sumber daya  laut  yang  melimpah  memungkinkan wilayah  Indonesia  dapat  diklaim  oleh  negara lain  jika  tidak  dijaga  dan  ditangani  dengan baik  dan  tegas.  Salah  satu  wilayah  Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya kelautan adalah Laut Natuna dengan potensi berkelanjutan  sebesar  767.126  ton  di  WPP 711  (Perairan  Selat  Karimata,  Laut  Natuna, Laut Cina Selatan) (Vimy et al., 2022) . Potensi ini berasal dari perikanan budidaya, perikanan tangkap  dan  pengelolaan  ruang  laut,  jika potensi ini dimanfaatkan secara optimal akan meningkatkan pendapatan negara dan memberikan manfaat  bagi  masyarakat  sekitar laut atau masyarakat pesisir.
Menegakkan  kedaulatan  wilayah  laut
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), revitalisasi sektor ekonomi kelautan,
penguatan  dan  pengembangan  konektivitas maritim,  rehabilitasi  kerusakan  lingkungan dan  pelestarian  keanekaragaman  hayati,  serta peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  Sumber Daya  Manusia  kelautan  (HR),  merupakan program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros  maritim  dunia  .  Untuk  menjadi  negara maritim,  infrastruktur  antar  pulau  dan  pesisir di  setiap  pulau  merupakan  hal  yang  harus dibangun  dan  dikembangkan.  Jalan  antar pulau  ini  harus  benar-benar  diwujudkan dalam rangka memperlancar dan mempercepat  transportasi  antar  pulau  di Indonesia.
Sebagaimana  negara  lain  di  dunia, Indonesia  menghadapi  ancaman,  tantangan, gangguan  dan  hambatan  serta  kebutuhan untuk memperkuat ketahanan nasional. Ancaman terutama sedang diubah, ditransformasikan  atau  diubah  dari  ancaman militer  atau  ancaman  konvensional  menjadi ancaman  nonmiliter  atau  ancaman  non- konvensional.  Akibatnya,  ancaman  utama datang  bisa datang dari berbagai sumber baik internal  maupun  ancaman  eksternal.  Salah satunya  timbul  dari  partisipasi  Indonesia dalam Maritime Silk Road (MSR) juga diatur dalam  regulasi  terkait  illegal  fishing  dan masih  kaburnya  wilayah  perairan  Indonesia
dengan negara lain. Isu regulasi illegal fishing telah menyebabkan Indonesia merugi setidaknya  US$24  miliar,  akibat  illegal fishing  oleh  China,  Malaysia,  Filipina, Thailand, dan Vietnam.
Pada  saat  yang  sama,  blok  perbatasan membuat  serangan  terhadap  kapal  komersial perbatasan  masih  sering  terjadi  terutama  di Selat  Malaka  dan  Laut  Cina  Selatan,  dalam mengatasi  masalah  ini  Indonesia  dihadapkan pada  klaim  Cina  di  Laut  Cina  Selatan  yang tumpang  tindih  dengan  Ekonomi  Eksklusif Indonesia.  Zona  (ZEE).  Tidak  hanya  itu, masalah  hukum  di  sektor  maritim  dan maritim  bersifat  multikompleks,  mengingat banyak  sektor  lain  yang  saling  terkait. Akibatnya  terjadi  tumpang  tindih  peraturan, bahkan terkadang bertentangan satu peraturan dengan  peraturan  lainnya (Sugiharto  &
Shafwatullah,  2021) .  Masalah  lain  terkait dengan  banyaknya  kasus illegal  fishing .
Umumnya lokasi pencurian tersebut berada di perairan  Indonesia  bagian  timur  dan  Pulau Natuna  sebagai  akibat  dari  ketimpangan infrastruktur  khususnya  armada  patroli  laut Indonesia.  Penenggelaman  kapal  asing  yang tertangkap  mencuri  ikan  di  wilayah  laut Indonesia  harus  dilakukan  secara  hati-hati, terutama tidak melanggar peraturan internasional  dan  perjanjian  bilateral  dengan negara tetangga khusunya di daerah ZEE.
Menyiasati hal tersebut peran strategis dan kesadaran  Indonesia  akan  pentingnya  laut untuk meningkatkan perekonomian merupakan  kebutuhan  yang  mendesak  bagi Indonesia sehingga diperlukan konsep keamanan  maritim  yang  akan  membawa perekonomian Indonesia kuat. Maritim sendiri merupakan sistem yang menghubungkan  denyut  nadi  global  negara- negara  di  dunia  dan  merupakan  jalan terpenting dalam kelangsungan perekonomian global. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi permasalahan  yang  terjadi  di  perbatasan wilayah  perairan  Indonesia.  Oleh  karena  itu, tujuan  dari  penulisan  penelitian  ini  adalah untuk melakukan kajian terhadap pengembangan strategis ketahan dan pertahanan di ZEE Indonesia.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  yang  diterapkan  dalam kajian  ini  berupa  jenis  penelitian  kualitatif. Sedangkan  desain  penelitian  ini  adalah deskriptif  yang  bersumber  dari  berbagai bahan  literatur  seperti  artikel,  buku,  jurnal hingga  penelitian  yang  telah  dilakuan.  Tidak hanya  itu,  penulis  juga  akan  mengkaji  dan mengkritisi gagasan, pengetahuan serta penemuan  ilmiah  yang  memiliki  kontribusi yang  baik  terhadap  orientasi  akademik.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  ini
diharapkan  bisa  menyumbangkan  kontribusi
PENGEMBANGAN STRATEGIS KETAHANAN DAN PERTAHANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Muchtar Ibrahim 1) , Athor Subroto 2) , Donny Yoesgiantoro 3)
baik  secara  teori  maupun  metodologi  pada tema  yang  dipilih  penulis  dalam  penelitian ini,  Analisa  yang  sifatnya  deskriptif  ini digunakan  untuk  mendeskripsikan  fenomena, isu,  data  dan  fakta  yang  berkembang  di masyarakat. Data inilah yang akan dioleh dan dikembangkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan  topik  penelitina  yang  dipilih  oleh peneliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ancaman Ketahanan dan Pertahanan di

## Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Ekonomi kelautan Indonesia telah meningkat  lebih  dari  tiga  kali  lipat  dalam kurun  waktu  lima  tahun,  memberikan kontribusi sekitar USD 256 miliar dalam nilai tambah  bruto  (GVA)  tahunan  pada  tahun 2013  naik  dari  USD  73  miliar  pada  tahun 2008. Kontribusinya terhadap PDB diperkirakan  akan  meningkat  menjadi  28% Perkiraan  asli  OECD  pada  enam  industri berbasis  kelautan1  menunjukkan  bahwa Indonesia memiliki ekonomi kelautan terbesar di seluruh negara ASEAN, menghasilkan 67% dari total nilai tambah dari industri  ini  di  seluruh  anggota  ASEAN  pada tahun  2015.  Dibandingkan  dengan  negara- negara lain di Asia Timur Pasifik , Indonesia memiliki  komposisi  ekonomi  kelautan  yang
agak  berbeda,  lebih  mengandalkan  sektor perikanan  (yaitu  83%  dari  nilai  tambah ekonomi  lautnya  vs  31%  di  kawasan  Asia Timur  Pasifik);  dan  pada  pembuatan  kapal pada  tingkat  yang  lebih  kecil.  Ekspansi ekonomi kelautan Indonesia telah berkontribusi  pada  dinamisme  ekonomi negara  yang  kuat  yang  tercatat  sejak  setelah krisis  keuangan  Asia  1997,  yang  menjadikan Indonesia  sebagai  ekonomi  terbesar  di  Asia Tenggara dannegara berpenghasilan menengah sejak 2019.
Dengan  banyaknya  potensi  yang  dapat digali  dari  wilayah  perairan  Indonesia, tentunya  hal  ini  akan  memberikan  dampak yang  tidak  dapat  dielakkan,  yaitu  munculnya ancaman  terhadap  kepentingan  nasional Indonesia  khususnya  di  bidang  maritim. Ancaman dapat datang dari berbagai sumber, baik  dari  negara  tertentu  maupun  dari  aktor non-negara,  dengan  intensitas  ancaman  yang berbeda-beda. Melindungi kedaulatan wilayah  merupakan  prioritas  utama  politik luar negeri Indonesia. Untuk itu, pemerintahan  Jokowi  tampak  bertekad  untuk menegakkan  kedaulatan  teritorial  terhadap gangguan  dan  diplomasi  intensif  untuk menyelesaikan  perbatasan  dengan  negara tetangga.  Meskipun  dalam  beberapa  tahun terakhir  kondisi  relatif  stabil,  laporan  ini mengidentifikasi  setidaknya  tiga  masalah yang berdampak signifikan terhadap keamanan  dan  ketertiban.  stabilitas  domain
maritim Indonesia.
Menghadapi  tantangan  ke  depan,  potensi ancaman  militer  dan  non-militer  masih mungkin  terjadi  bagi  Indonesia.  Secara geografis, Indonesia merupakan pintu gerbang  kawasan  Asia  Pasifik.  Tingkat kerawanan keamanan di kawasan Asia Pasifik akhir-akhir  ini  cenderung  meningkat,  saling klaim  teritorial  antar  beberapa  negara  telah meningkatkan konsentrasi pengerahan kekuatan  militer  di  kawasan  ini.  Sengketa wilayah  yang  melibatkan  China,  Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei, bukan tidak  mungkin  berujung  pada  Kawasan Natuna  yang  merupakan  wilayah  kedaulatan Indonesia. Sengketa Laut China Selatan pada akhirnya  juga  berkembang  menjadi  arena persaingan  kekuatan  militer  dunia  ketika negara  adidaya  seperti  Amerika  Serikat  ikut unjuk kekuatan dalam melindungi kepentingannya di kawasan.
Dalam sistem maritim internasional, kawasan  Laut  China  Selatan  (LCS)  memiliki nilai  ekonomi,  politik,  dan  strategis.  Namun, itu juga merupakan sumber perselisihan yang sudah  berlangsung  lama  di  antara  negara- negara  di  kawasan  ini.  Bagi  Indonesia, potensi konflik di LCS mungkin muncul tidak hanya  dari  klaim  teritorial  China  yang  tegas atas  laut  tetapi  juga  dari  sesama  negara ASEAN. Dengan perairan LCS yang
berbatasan  dengan  Zona  Ekonomi  Eksklusif (ZEE) Indonesia, maka perlindungan kepentingan  nasional  Indonesia  di  kawasan menjadi  sangat  penting.  Namun,  tidak  jarang kapal patroli Indonesia menghadapi intimidasi  oleh  kapal  negara  lain  karena melindungi perbatasan Negara.
Dalam  upaya  meredakan  konflik  di  LCS, pemerintah  Indonesia terutama menggunakan kekuatan  lunak  dan  diplomasi.  Namun,  juga dipandang  penting  bagi  Indonesia  untuk meningkatkan  sumber  daya  hard  power-nya. Dalam  menghadapi  ancaman  konflik  yang semakin  meningkat  di  LCS,  pertahanan Indonesia  dinilai  masih  jauh  dari  siap. Dibandingkan dengan kekuatan militer China, dengan  mempertimbangkan  jumlah  personel dan  aset  angkatan  laut  sebagai  indikator, kekuatan  militer  Indonesia  jauh  di  belakang China.  Kapal  patroli  Indonesia  sering menghadapi  intervensi  militer  dari  China. Pemanfaatan kekuatan militer secara maksimal  diyakini  akan  membawa  dampak positif  bagi  Indonesia  dalam  menangani konflik Laut China Selatan
Sampai saat ini, Indonesia belum menyelesaikan  semua  kesepakatan  delimitasi maritim  dengan  semua  negara  tetangga.  Hal ini bisa dilihat pada data kesepakatan dengan negara-negara tetangga serta Australia seperti ditunjukkan tabel dibawah ini.
Tabel 1. Status Batas ZEE RI dengan negara tetangga di Asean & Australia
No Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Status Informasi 1. RI-Malaysia Belum disepakati Belum ada kesepakatan batas 2. RI-Vietnam Belum disepakati Kesepakatan di tingkat teknis 3 3. RI-Fillipina Belum disepakati Belum ada kesepakatan batas 4. RI-Palau Belum disepakati Belum ada kesepakatan batas 5. RI-PNG Belum disepakati Tidak ada batas laut 6. RI-Timor Leste Belum disepakati Belum ada kesepakatan batas 7. RI-India Belum disepakati Belum ada kesepakatan batas 8. RI-Singapura Belum disepakati Belum ada kesepakatan batas 9. RI-Thailand Belum disepakati Belum ada kesepakatan batas 10. RI-Australia Belum disepakati ZEE  di  Samudera  Hindia,  LautArafura dan Laut Timor
Sumber: (Arto et al., 2021)
Sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia memiliki  pekerjaan  rumah  yang  harus diselesaikan  termasuk  salah  satunya  dengan Vietnam.  Baik  Indonesia  maupun  Vietnam belum  menyepakati  tumpang  tindih  ZEE  di sekitar  Laut  Natuna  Utara  yang  kaya  akan sumber daya kelautan. Mereka telah menandatangani  perjanjian  delimitasi  Landas Kontinen pada tahun 2003. Namun, perjanjian  tersebut  tidak  secara  otomatis mencakup  ZEE  juga.  Pengaturan  delimitasi ZEE  akan  dibahas  dan  diatur  lebih  lanjut antar  negara.  Zona  tumpang  tindih  yang diklaim kedua negara dapat dikelola bersama untuk  kepentingan  masing-masing  negara untuk  kepentingan  ekonomi,  kesejahteraan dan perlindungan lingkungan serta
pengembangan ilmu
pengetahuan.
Mekanisme  sementara  ini  telah  banyak digunakan di sejumlah negara perbatasan.
Dengan  kenyataan  munculnya  berbagai
jenis  ancaman  tersebut,  Indonesia  perlu merespon  dengan  kemampuan  dan  kekuatan keamanan  maritim  yang  memadai,  sehingga berbagai ancaman tersebut dapat diminimalisir. Namun disadari bahwa pelaksanaan  keamanan  maritim  tidaklah mudah,  karena  memerlukan  pengaturan  atau tata  kelola  yang  sistematis,  serta  pengaturan atau  pengelolaan  yang  baik.  Penting  bagi suatu  negara  untuk  menggunakan  soft  power dan  hard  power  dalam  mengelola  potensi sengketa  perbatasan  karena  berkaitan  erat dengan menjaga kedaulatan. Meskipun protes diplomatik adalah tindakan yang lebih disukai untuk menghindari konflik terbuka.
Pengembangan  Strategi  Ketahanan  dan Pertahanan  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia
Dari pembahasan di atas dapat disampaikan bahwa walaupun terdapat kebijakan internasional serta kerangka hukum
di bidang keamanan maritim, khususnya yang berkaitan  dengan  delimitasi  maritim,  IUU Fishing  dan  perompakan,  namun  kebijakan dan undang-undang nasional masih bertentangan  dengan  undang-undang  dan kebijakan internasional. Lebih lanjut dikatakan  bahwa  kondisi  empiris  yang ditunjukkan  di  atas  membuat  implementasi kebijakan menjadi sulit dan dengan demikian gagal  mengambil  tindakan  yang  diperlukan terhadap ancaman maritim. Namun, sebenarnya  ada  faktor  pendukung  dalam membangun keamanan maritim. Ini termasuk komitmen pemerintah dalam urusan kelautan. Presiden  Indonesia  Joko  Widodo  baru-baru ini mengumumkan konsep menyeluruh “Global  Maritime  Fulcrum”  (GMF)  sebagai pusat pemerintahannya.
Pada  dasarnya  merupakan  visi  nasional dan  agenda  pembangunan  untuk  membangun kembali  budaya  maritim  negara  menuju ekspansi  ekonomi  negara.  Konsep  tersebut juga  menandakan  doktrin  strategis  baru  yang memproyeksikan Indonesia menjadi kekuatan maritim  dengan  pengaruh  diplomatik  yang cukup  besar.  Secara  khusus,  pemerintahan Jokowi berupaya memainkan peran sentral di dua  wilayah  maritim  yang  luas-samudera Hindia  dan  Pasifik.  Diharapkan  dengan konsep  Presiden  ini,  langkah-langkah  yang memadai dalam menghadapi ancaman
maritim  akan  diambil.  Faktor  pendukung lainnya adalah sumber daya manusia. Sebagai negara  dengan  jumlah  penduduk  yang  besar, Indonesia memiliki potensi untuk membentuk GMF  sehingga  dapat  menjamin  keamanan maritim di perairan Indonesia.
Visi  GMF  adalah  program  ambisius Indonesia  untuk  mengamankan  wilayah kedaulatannya  dari  potensi  ancaman.  Dalam menghadapi  potensi  ancaman,  instrumen penting  yang  harus  diperhatikan  adalah kemampuan diplomasi maritim dan peningkatan kemampuan dan sistem persenjataan  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI),  khususnya  Angkatan  Laut.  Berbagai potensi  ancaman  di  wilayah  laut  Indonesia dapat diminimalisir. Baik ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional. Ancaman keamanan  ini  diidentifikasi  dalam  berbagai hal  seperti  pembajakan,  terorisme,  illegal logging  dan  imigran  gelap  merupakan  jenis ancaman  non-tradisional  yang  dominan. Meningkatnya  jumlah  kapal  internasional yang melewati perairan Indonesia
memungkinkan terjadinya kejahatan perompakan  laut.  Fenomena  ini  dinilai sebagai  bentuk  kerentanan  dari  aspek keamanan,  namun  kerugian  ekonominya sangat besar.
Tidak  hanya  itu,  untuk  meningkatkan eskalasi  di  ZEE  Indonesia  artinya  semakin dibutuhkan  sinergitas  antara  militer  dan
kementerian  terkait  kelautan  untuk  menjaga
kedaulatan dan keselamatan nelayan Indonesia  yang  beroperasi  di  lokasi  tersebut. Membentuk  pusat  pengelolaan  pertahanan dan keamanan negara yang merupakan wadah sinergitas  antara  sipil  dan  militer  di  bidang pertahanan  negara  yang  bertugas  memantau, menganalisis, dan merespons segala ancaman keamanan  nasional  yang  terdapat  di  wilayah perairan khususnya ZEE Indonesia.
Selanjutnya  perlu  adanya  efisiensi  dengan menggabungkan dan menyederhanakan kewenangan  beberapa  instansi  sipil,  untuk selanjutnya diserahkan kepada pusat pengelolaan pertahanan dan keamanan negara yang  nantinya  dapat  menghilangkan  kesan tumpang tindih kewenangan dalam
pengelolaan pertahanan dan keamanan Negara.
Secara  internal,  kebijakan  pertahanan negara  dibentuk  melalui  postur  pertahanan negara  dalam  rangka  menghadapi  berbagai bentuk  ancaman  yang  ada  di  zona  ekonomi eksklusif. Indonesia telah membentuk kesatuan  di  Natuna  dari  Angkatan  Darat, Angkatan  Laut,  Angkatan  Udara  untuk menangani  permasalahan  di  Laut  Cina Selatan sehingga diperlukan postur pertahanan  terhadap  kegiatan  yang  dilakukan untuk  mengantisipasi  konflik  yang  terjadi terus  menerus  di  zona  ekonomi  ekslusif. Untuk diplomasi, diperlukan tahapan strategis
untuk  menyeimbangkan  pengaruh  China  dan Amerika
Serikat. Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman  dan  Investasi  telah  menyiapkan dokumen diplomasi maritim, yang di dalamnya  memuat  beberapa  poin  elemen dimana  Indonesia  dapat  mengatasi  masalah, salah  satunya  adalah  Laut  Cina  Selatan. Semoga  ini  dapat  menjadi  pedoman  bersama bagi proses diplomasi maritim yang komprehensif  yang  saling  terkait  satu  sama lain,  sehingga  ada  pedoman  bersama  untuk mengatasi  masalah  LCS,  dan  kebijakan  luar negeri  dengan  Amerika,  Cina,  dan  masalah maritim lainnya.

## 4. SIMPULAN
Sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di dunia,  yang  terletak  di  lokasi  yang  sangat strategis, Indonesia harus menjamin keamanan atas perairannya. Pasalnya, perairan Indonesia merupakan salah satu jalur pelayaran  internasional  yang  vital  di  dunia. Hal ini juga menimbulkan berbagai ancaman, tantangan serta hambatan yang harus diselesaikan  guna  memperluat  pertahanan negara  khusunya  didaerah  zona  ekonomi ekslusif.    Peran  pertahanan  dan  ketahanan laut  yang  belum  optimal  dalam  menjaga keutuhan  bangsa  dan  negara;  ancaman kekuatan  asing  yang  ingin  memanfaatkan perairan ZEE Indonesia. Dengan memperkuat
urusan  dalam  negeri, Indonesia  dapat
menunjukkan  jati  dirinya  sebagai  negara kepulauan  dengan  budaya  maritim  yang  baik dan  wilayah  maritim  yang  kuat,  yang  layak disebut  sebagai  poros  maritim  dunia.  Pada saat yang sama, tumpuan maritim global juga sebenarnya menjadi alat bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara lain. Oleh karena  itu,  untuk  mewujudkan  pilar-pilar yang ada, Indonesia perlu menjalin kerjasama yang  baik  untuk  mendukung  terwujudnya ambisi  di  poros  maritim  global  serta  untuk mempertahankan ketahanan ZEE Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alunaza  SD,  H.,  Sarifudin,  M.,  &  Rahayu,  D.  S.
(2017). The Strategic Cooperation between  Indonesia  and  Tiongkok  under Jokowi’  s  Foreign  Policy  towards  Global Maritime Diplomacy. Strategic Cooperation , 1–16.
Arto,  R.  S.,  Pramono,  B.,  Prakoso,  L.  Y.,
Suhirwan, & Sianturi, D. (2021). Indonesia Sea  Defense  Strategy  in  Overcoming Maritime Threats. International Journal of
Education  and  Social  Science  Research , 04 (03), 205–223. https://doi.org/10.37500/ijessr.2021.431

## 2
Aufiya,  Mohd.  A.  (2017).  Indonesia’s  Global
Maritime  Fulcrum:  Contribution  in  the
Indo-Pacific  Region. Andalas  Journal  of
International Studies , 6 (2), 143–159.
Aziz, M. F., Khamid, I., Anak, A. M. D. S., & Yogi,
P.  (2020).  Possibility  To  Utilize  Joint Arrangement  On  Fisheries  Between Indonesia  And  Vietnam  On  Disputed Exclusive  Economic  Zone  (  EEZ  )  In  The North  Natuna  Sea.  In Indonesian  Law Journal (Vol. 13, Issue 1).
Budiana,  M.,  Fedryansyah,  M.,  Djuyandi,  Y.,  & Pancasilawan,  R.  (2019).  Indonesia military  power  under  the  increasing threat  of  conflict  in  the  South  China  Sea. Central  European  Journal  of  International and Security Studies , 13 (4), 259–274. D.  Waluyo,  Surryanto,  &  Risman,  H.  (2020). Indonesia Defense Diplomacy in Enhancing Indonesia-China Defense
Cooperation. Scholars  Journal  of  Arts, Humanities  and  Social  Sciences , 8 (12), 586–593.
https://doi.org/10.36347/sjahss.2020.v0 8i12.004
Iis  Gindarsah,  A.,  &  Priamarizki,  A.  (2015).
Indonesia’s  Maritime  Doctrine  and Security  Concerns. RSIS  Presents  the Following Policy Report , April , 1–15.
Kristiyanto,  dkk.  (2021).  Conflict  and insurgency:  national  security  threats  in the  Indonesian  defense  and  security sector. Ijmmu , 8 (10), 479–488.
Laksmana,  E.  A.  (2020).  Indonesia  and  Anti-
Access  Warfare:  Preliminary  Policy Thoughts. Indonesian  Quarterly , 48 (4),
303–321.
Lestari, Y., Lohalo, G. O., Diur, N. K., Mushinda,
B.  N.,  Mbumba,  V.  M.,  Kianga,  S.  M.,  &
Minga,  P.  N.  (2022).  Security  Cooperation between  China  and  Indonesia  to  Address Maritime Security Threats. Open Journal of Political
Science , 12 (04), 534–555.
https://doi.org/10.4236/ojps.2022.12403 0
Narwastuty,  D.,  And,  A.  T.,  &  Sidabutar,  N.
(2020).  The  International  Law  of  the  Sea Border  Dispute  in  Natuna  Waters
Concerning  Sea  Natural  Resources  in Water  Border  Based. Indonesian  Law Journal , 13 (1), 45–60.
OECD.  (2021).  Sustainable  Ocean  Economy
Country  Diagnostics  of  Indonesia.  In Organisation  for  Economic  Co-operation and Development (OECD) (Issue April).
Pikoli,  A.  N.  P.  (2021).  Critical  Analysis  of
Indonesia’s  Global  Maritime  Fulcrum under  Joko  Widodo:  Problems  and Challenges. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 10 (1), 152. https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.152- 108.2021
Pratiwi,  F.  I.,  Puspitasari,  I.,  Hikmawati,  I.,  &
Bagus,  H.  (2021).  Global  Maritime Fulcrum:  Indonesia’s  Middle  Power Strategy Between Belt and Road Initiatives (BRI)  and  Free-Open  Indo  Pacific  (FOIP).
Central  European  Journal  of  International and  Security  Studies , 15 (3),  30–54.
https://doi.org/10.51870/CEJISS.A15030
2
Putri, B. (2018). Indonesia’s Role in The Indian
Ocean  Region  Cooperation:  Post-Iora Chairmanship Strategies. OISAA Journal of Indonesia Emas .
Setiowati,  R.,  Jati,  S.  P.,  Ali,  M.,  &  Widodo,  P.
(2022).  Indonesia’  s  Defence  Strategy  in Anticipating  the  Us-China  Competition  in the  South  China  Sea. Journal  of  Positive School Psychology , 6 (3), 9009–9020.
Sugiharto,  A.,  &  Shafwatullah,  P.  (2021).
Maritime  Diplomacy  in  Building  Maritime National  Security  in  Indonesia. Jurnal Maritim Indonesia , 9 (2), 121–131.
Sumarlan,  S.,  &  Dohamid,  A.  G.  (2021).
Indonesia  defence  diplomacy  strategy  in resolving  china  claims  to  Indonesia exclusive  economic  zone  in  north  natuna sea. Journal  of  Contemporary  Issues  in
Business and Government , 27 (02).
https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.0 2.033
Tienh,  A.  L.,  Setiyono,  B.,  Soemarmi,  A.,
Trihastuti,  N.,  &  Setyawanta,  L.  T.  (2021).
Efforts  in  maintaining  fisheries  potential in  the  north  natuna  sea:  Indonesian government policy against illegal, unregulated,  and  unreported  fishing  seen from  the  global  maritime  fulcrum perspective. AACL  Bioflux , 14 (3),  1118–
1125.
Vimy, T., Wiranto, S., Rudiyanto, Widodo, P., &
Suwarno,  P.  (2022).  Indonesia’  s  Strategy in  Facing  the  Vuca  Threat  in  South. International  Journal  of  Arts  and  Social
Science , 5 (6), 204–212. Wibawa, A. C., Supriyono, B., Muluk, M. K., & ...
(2020).  Policy  Evaluation  on  Maritime
Security  Issues  in  Indonesia. Wacana ,
23 (3), 165–173.
Zacharia  RD,  A.,  Ahmadani,  F.,  &  Danianto,  P.
(2021).  National  Resilience  Strengthen Through  the  Reserve  Component  To
Resist  Non-Military  Threats. International
Journal  of  Research  -GRANTHAALAYAH , 9 (5), 351–359. https://doi.org/10.29121/granthaalayah. v9.i5.2021.3965