Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

## Perkasah Pandji Palantei, Fatmawati Hilal
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pandji200@gmail.com

## Abstrak
Lajnah  Bahtsul  Masail  Diniyyah  NU  dan  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah,  merupakan  lembaga- lembaga  yang  dianggap  mempunyai  otoritas  berfatwa  ( al-Ijazat  li  al-Ifta ).  Ketentuan-ketentuan hukum  yang  ditetapkan  oleh  dua  lembaga  tersebut  berbentuk  fatwa  yang  bersifat diwani atau ahkam  taklifiyyat .  Meskipun  Muhammadiyah  maupun  NU  telah  membuat  lembaga  fatwa  untuk kemudian melakukan sebuah ijtihad dalam menjawab sesuatu hal yang belum terdapat dalam nash. Namun  hal  penting  yang  perlu  dicatat  bahwa  beberapa  solusi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga- lembaga fatwa ternyata justru membuat masyarakat muslim bingung harus menentukan sikap, hal ini tidak terlepas daripada adanya fatwa yang berbeda dalam melihat persoalan terkhusus tentang hukum  dalam  merokok  itu  sendiri.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( Library Research ).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  sosiologis  dan  historis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Bahtsul  Masail  dalam  menghukum  merokok  makruh  mengunakan  metode: Pertama menggunakan  kaidah  fiqh,  k edua, menggunakan  pendekatan  mahzab  atau qauli para ulama, ketiga ,  menggunakan  pendekatan  mazhab  dan  kaidah ushuliyah serta  kaidah fiqhiyyah, keempat ,  pertimbangan  kemaslahatan.  Sedangkan  Majelis  Tarjih  dalam  menghukumi  haramnya merokok menggunakan beberapa metode penetapan: Pertama , menggunakan metode Makosid As- Syariah, kedua , Majelis Tarjih menggunakan dalilah amm , yaitu surah Al-Araf 157, bahwa rokok termasuk  dalam  kategori al-khabaits yakni  sesuatu  yang  buruk  dan  keji, ketiga ,  menggunakan dilalah amm , yaitu larangan memubazirkan harta sebagaimana tercantum dalam surah Al-Isra ayat 26-27, keempat , menggunakan prinsip at-tadriij (berangsur), at-taisir (kemudahan), dan adam al- kharaj (tidak  mempersulit), kelima ,  menetapkan  hukum  merokok  dengan  melihat  akibat  dan dampak  yang  ditimbulkan  oleh  kebiasaan  tersebut.  Sebagai  lembaga  dengan  identitas  dan popularitas  keagaaman  terbesar  tentunya  Muhammadiyah  dan  NU  diharapkan  sebagai  garda terdepan dan menjadi basis akar rumput dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat terkhusus  persoalan  yang  belum  mempunyai  nash.  Fatwa  dari  kedua  lembaga  tersebut  sangatlah berpengaruh bagi umat Islam dan juga para pengikut di antara kedua ormas tersebut.
Kata Kunci : Penalaran Hukum Islam, Metode Ijtihad NU dan Muhammadiyah

## Pendahuluan
Dewasa  ini,  dalam  wacana  publik,  khazanah  intelektual  dan  praktik  hukum  di  tanah  air, peran logika dan penalaran hukum dalam studi hukum semakin diperhitungkan. Banyak pemikir menyatakan  bahwa  untuk  menjadi lawyer ,  hakim,  jaksa,  atau  praktisi  hukum  yang  handal, pemahaman  terhadap  logika,  penalaran  hukum,  dan  argumentasi  hukum  merupakan  syarat mutlak  yang  tak  bisa  ditawar-tawar.  Karena  logika,  penalaran  hukum,  dan  argumentasi  hukum membekali  para  mahasiswa  hukum,  pekerja  hukum,  dan  praktisi  hukum  dengan  kemampuan berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum.
Hanson dalam buku Legal Method, skills, and Reasoning , menyatakan bahwa studi hukum secara  kritis  dari  sudut  pandang  logika,  penalaran  hukum,  dan  argumentasi  hukum  dibutuhkan karena  pemahaman  hukum  dari  perspektif  semacam  ini  berusaha  menemukan,  mengungkap,
menguji akurasi, dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan  atau  ketentuan  hukum  yang  ada  berdasarkan  kemampuan  rasio  (akal  budi)  manusia. Kemampuan  semacam  ini  tidak  hanya  dibutuhkan  bagi  mereka  yang  berkecimpung  dalam bidang hukum melainkan juga dalam seluruh bidang ilmu dan pengetahuan lain di luar hukum. 1 Tentu saja anggapan ini tidak memadai. Hukum sebagai “aturan tentang bagaimana orang seharusnya bertindak” adalah sebuah rumusan “abstrak” tentang tindakan dan bukanlah tindakan itu  sendiri.  Perumusan  aturan  hukum  tidak  lain  dari  upaya  mengeksplisitasi  atau  mewujud nyatakan gagasan atau prinsip hidup yang abstrak dalam norma kehidupan real. Tidak berlebihan untuk  menyatakan  bahwa  hukum  sebagian  bersumber  dari  prinsip  hidup  ideal.  Tak  dapat disangkal bahwa logika murni ( pure logic ), logika formal, atau logika simbolik, sangat bolehjadi cukup  “abstrak-ideal”  dan  mungkin  memiliki  peran  terbatas  dalam  merumuskan  atau menganalisis  putusan-putusan  pengadilan,  mencermati  aturan-aturan  hukum,  memetakan  opini dan  pendapat  hukum.  Tetapi  logika  dasar  seperti  penyimpulan  langsung,  deduksi  dan  induksi, kesesatan berpikir merupakan alat berpikir  yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran hukum yang semakin bias dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah. 2
Pembelaan  paling  persuasif  atau  pertimbangan  hakim  dalam  menangani  perkara  di pengadilan sangat boleh jadi tidak selalu merupakan argumen yang paling logis. Tetapi, apapun alasannya,  seorang  pembela,  jaksa,  atau  hakim  perlu  mengungkapkan  alasan-alasan  dan pertimbangan-pertimbangan    yang  rasional  tentang  pilihan  argumen,  pendapat,  atau  putusan hakim tertentu. Maka  berasumsi bahwa logika tidak selalu merupakan basis primer bagi putusan hukum  ( legal  decision )  dan  logika  seharusnya  tidak  boleh  berperan  sebagai  sarana  justifikasi kebenaran hukum, bukanlah sebuah argumen  yang memadai. Karena proses berargumentasi itu tidak  lain  dari  proses  menjustifikasi.  Dalam  konteks  itulah  studi  dan  penelitian  literer  terhadap logika, penalaran, dan argumentasi hukum tidak hanya semakin diperlukan melainkan juga selalu relevan.  Karena  studi  tentang  logika,  penalaran,  dan  argumentasi  hukum  tidak  lain  dari  upaya menjelaskan  kriteria-kriteria  logis  mana yang  dapat  digunakan  untuk menentukan  suatu  aturan, argumen,  pendapat,  atau  putusan  hukum baik  atau  buruk,  benar atau  salah,  dapat diterima atau harus ditolak. 3
Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya berpikir serius secara optimal dan  maksimal  dalam  menggali  hukum  Islam  dari  sumbernya  untuk  memperoleh  kepastian jawaban  terhadap  permasalahan  hukum  yang  muncul  dalam  masyarakat. 4 Sesuai  dengan  ayat dasar tentang ijtihad yaitu Q.S. an-Nisa/4:59:
َٰ َي ٓ وُنَماَءََٰنيِذَّلٱَٰاَهُّ يَأ ٓ ا ٓ َٰ اوُعيِطَأ ٓ َٰ اوُعيِطَأَوََٰوَّللٱ ٓ َٰ وُأَوََٰلوُسَّرلٱ ٓ َٰأمُكنِمَِٰرأمَألْٱَٰ ِلِ ٓ َٰ ٍَٰءأىَشَٰ ِفَِٰأمُتأعَز َنَ تَٰنِإَف َٰ َٰ َلِِإَُٰهوُّدُرَ ف َِٰر ِخاَءألٱَِٰمأوَ يألٱَوَِٰوَّللٱِبََٰنوُنِمأؤُ تَٰأمُتنُكَٰنِإَٰ ِلوُسَّرلٱَوَِٰوَّللٱ ٓ َٰ ًَٰليِوأأَتَُٰنَسأحَأَوٌَٰرأ يَخََٰكِل َذ
Terjemahnya:
“Hai orang-orang  yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka
1 Urbanus Ura  Weruin,  “ Logika,  Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum ”, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  14,  No.  2  (Juni 2017), h. 375. (Diakses 09 November 2019).
2 Urbanus Ura  Weruin,  “ Logika, Penalaran dan Argumentasi  Hukum”, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  14,  No.  2  (Juni 2017), h. 376. (Diakses 09 November 2019).
3 Urbanus Ura  Weruin,  “ Logika, Penalaran dan Argumentasi  Hukum”, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  14,  No.  2  (Juni 2017), h. 376-377. (Diakses 09 November 2019).
4 Kutbuddin Aibak, “ Penalaran Istislahi Sebagai  Metode Pembaruan Hukum Islam”, Jurnal  Kajian Hukum Islam , Volume 6, No. 2, (Juli 2013), h. 170. (Diakses 09 November 2019).
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan lebih baik akibatnya.” 5
Ijtihad  dalam  pengertian  demikian,  adalah  upaya  untuk  mengantisipasi  tantangan- tantangan  baru  yang  senantiasa  muncul  sebagai  akibat  sifat  evolusioner  kehidupan. 6 Di  sini, peran  manusia  sebagai  khalifah  Tuhan  dituntut  untuk  senantiasa  berpikir,  tetapi  bukan  dalam pengertian berpikir bebas tanpa kontrol, ia harus berpikir dalam batas-batas bingkai Islam, yakni senantiasa terkait dengan makna al-Qur’an dan Sunnah. 7
Sekalipun  demikian,  antara  upaya  ijtihad  di  satu  pihak  dan  tuntutan  perubahan  sosial  di pihak  lain  terdapat  suatu  interaksi  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Ijtihad,  baik  langsung  maupun tidak  langsung  dipengaruhi  oleh  perubahan-perubahan  sosial  yang  salah  satu  diantaranya diakibatkan  oleh  perkembangan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  sedangkan  hal yang  perlu  disadari  adalah  bahwa  perubahan-perubahan  sosial  itu  harus  senantiasa  diberi  arah oleh  hukum,  sehingga  perubahan-perubahan  sosial  tersebut  dapat  mewujudkan  kebutuhan  dan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan malah sebaliknya. 8
Salah  satu  tujuan  diberikannya  kebebasan  kepada  manusia  untuk  mencari  alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri.Kemaslahatan dan kebutuhan manusia tidaklah tetap, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Dimana perubahan-perubahan itu terjadi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  karena  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Oleh  karena  pengaturan  sebagian  besar  masalah  sosial  kemasyarakatan  dalam  hidup  dan kehidupan manusia dengan nash-nash dalam bentuk pokok-pokok ( ijmal )nya saja, maka masalah sosial  kemasyarakatan  ini  menjadi  lapangan  ijtihad. 9 Dalam  bidang  ini,  kita  dapat  melihat bagaimana  dinamika  hukum  Islam  dalam  mengantisipasi  dan  mengatasi  perkembangan  dengan berbagai  dan  perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dalam  berbagai  bidang.Ini  tidaklah berarti  bahwa  masalah  sosial  kemasyarakatan  tidak  mengandung  dimensi  ibadah.Akan  tetapi, pembagian  tersebut  lebih  ditujukan  untuk  memberikan  penekanan  terhadap  masalah-masalah yang  tidak  menerima  perubahan  dan  pengembangan  dengan  berbagai  metode  ijtihad  dan pertimbangan yang diterapkan. 10
Jadi, dapat dikatakan bahwa jiwa dan prinsip hukum Islam bersifat konstan, permanen, dan stabil,  tidak  berubah  sepanjang  masa,  betapa  pun  kemajuan  peradaban  manusia.Sementara  itu, peristiwa  hukum,  teknis,  dan  cabang-cabangnya  mengalami  perubahan-perubahan,  berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Sehingga dengan tetap teguhnya jiwa dan prinsip hukum, dibarengi dengan terbuka lebarnya perubahan dan perkembangan cabang-cabangnya, terjaminlah modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan secara leluasa, dengan tetap dilandasi oleh norma
5 Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 1; Solo: Pt. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 87.
6 Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah,” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
7 Kutbuddin  Aibak,  “Penalaran  Istislahi  Sebagai  Metode  Pembaruan  Hukum  Islam” ,  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , Volume 6, No. 2, (Juli 2013), h. 170. (Diakses 09 November 2019).
8 Kutbuddin  Aibak,  “Penalaran  Istislahi  Sebagai  Metode  Pembaruan  Hukum  Islam”, Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , Volume 6, No. 2, (Juli 2013), h. 170. ( Diakses 09 November 2019).
9 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 107.
10 Zulhasari Mustafa, “PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020).
hukum yang ketat dan kuat. Dengan adanya perubahan dan perkembangan masyarakat, cabang- cabang  hukum  Islam  di  bidang  mu’amalah  semakin  bertambah  materi  hukum-nya,  semakin banyak perbendaraannya dan semakin sempurna pembahasannya. 11
Ada  dua  lembaga  fatwa  di  Indonesia  yang  cukup  aktif  merespon  isu-isu  kontemporer, yaitu:  Lajnah  Bahtsul  Masail  Diniyyah  NU  dan  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah,  merupakan lembaga-lembaga  yang  dianggap  mempunyai  otoritas  berfatwa  ( al-Ijazat  li  al-Ifta ).  Ketentuan- ketentuan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  dua  lembaga  tersebut  berbentuk  fatwa  yang  bersifat diwani atau ahkam  taklifiyyat ,  ditetapkan  dalam  Muktamar,  Munas,  sidang  khusus,  atau  yang sejenisnya.  Kekhasan  lembaga-lembaga  ijtihad  kolektif  dalam  menentukan  hukum,  dilakukan oleh para ulama secara bersama-sama.Untuk akurasi fatwa, dalam kasus-kasus khusus, biasanya terlebih  dahulu  mengundang  atau  meminta  penjelasan  dari  pakar  bidang  terkait  meski  tidak termasuk  dalam  kategori  alim  ulama.  Cara  ini  diyakini  akan  menghasilkan  keputusan  hukum lebih akurat, obyektif, dan lebih unggul dibandingkan dengan ijtihad fardi (ijtihad individual). 12
Meskipun  Muhammadiyah  maupun  NU  telah  membuat  lembaga  fatwa  untuk  kemudian melakukan sebuah ijtihad dalam menjawab sesuatu hal yang belum terdapat dalam nash. Namun hal  penting  yang  perlu  dicatat  akhir-akhir  ini  bahwa  beberapa  solusi  yang  dikeluarkan  oleh lembaga-lembaga fatwa ternyata justru membuat masyarakat muslim bingung harus menentukan sikap,  bahkan  diantara  fatwa  yang  dikeluarkan  disinyalir  sarat  dengan  kepentingan  politik, 13 Hal  logis  dari  kondisi  ini  adalah  tentunya  menimbulkan  kebingungan  dalam  lingkup masyarakat, terkhusus pada perokok itu sendiri. Di tambah lagi antara Muhammadiyah dan NU dengan  basis  massa  yang  jelas  dan  merupakan  ormas  Islam  terbesar  di  Indonesia,  fatwa-fatwa yang  dikeluarkan  oleh  kedua  organisasi  ini  telah  menemukan  segmennya  sendiri-sendiri. 14 Dengan  bahasa  lain,  orang-orang  Muhammadiyah  merasa  nyaman  dengan  fatwa  Majlis  Tarjih dan orang-orang NU merasa cocok dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail. Berangkat  dari  hal  inilah  sehingga  peneliti  melakukan  penelitian  dan  mengangkat sebuah  judul yakni “Metode  penalaran  hukum  Islam  terhadap  hukum  merokok  (studi  komparasi terhadap metode ijtihad Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)”

## Hasil dan Pembahasan
Perbedaan Metode Penalaran Hukum Islam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Hukum Merokok
Masyarakat  mengakui  bahwa  industri  rokok  telah  memberikan  manfaat  ekonomi  dan sosial  yang  cukup  besar.  Industri  rokok  juga  telah  memberikan  pendapatan  yang  cukup  besar bagi Negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian  petani.  Namun  di  sisi  lain,  merokok  dapat  membahayakan  kesehatan,  dan  berpotensi terjadinya  pemborosan  ( israf ),  dan  merupakan  tindakan tabdzir .  Secara  ekonomi penanggulangan  bahaya  rokok  juga  cukup  besar.  Menurut  ahli  kesehatan,  rokok  mengandung
11 Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
12 Zuhroni,  “Studi  Komparasi  Metodologi  Penetapan  Hukum  Islam  Lembaga-Lembaga  Fatwa  Indonesia ”,  Jurnal Adil , Volume 3, No. 1, (April 2019), h, 48. (Diakses 09 November 2019).
13 Pada  tahun  1999  Forum  Ulama  Umat  Indonesia  mengeluarkan  fatwa  yang  melarang  wanita  menjadi  presiden, kemudian pada tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput.
14 Abdi Wijaya, “DAYA SERAP LEMBAGA-LEMBAGA FATWA TERHADAP MASALAH-MASALAH HUKUM KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
nikotin  dan  zat  lain  yang  membahayakan  kesehatan.  Disamping  kepada  perokok,  tindakan merokok  dapat  membahayakan  orang  lain,  khususnya  yang  berada  di  sekitar  perokok.  Hukum merokok tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Qur’an dan  As-Sunnah. Oleh karena itu fuqoha mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqoha . 15
Rokok  ditengarai  sebagai  produk  berbahaya  dan  beradiktif  serta  mengandung  4000  zat kimia,  diantara  zat  kimia  tersebut  berdasarkan  penelitian  terbaru,  menyebutkan  bahwa  terdapat 200an  racun  yang  berbahaya  dalam  sebatang  rokok.  Sementara  itu  Badan  Kesehatan Dunia/WHO  menyebutkan  bahwa  di  Amerika,  sekitar  346  ribu  orang  meninggal  tiap  tahun dikarenakan rokok. Dan tidak kurang dari 90 % dari 660 orang yang terkena penyakit kanker di salah  satu  rumah  sakit  Sanghai  Cina  adalah  disebabkan  rokok.  Juga  terdapat  penelitian  yang menyebutkan  bahwa  20  batang  rokok  per-hari  akan  menyebabkan  berkurangnya  15  % haemoglobin,  yakni  zat  asasi  pembentuk  darah  merah.  Racun  utama  pada  rokok  adalah  tar, nikotin  dan  karbon  monoksida.  Tar  adalah  substansi  hidrokarbon  yang  bersifat  lengket  dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah.  Zat  ini  bersifat  karsinogen  dan  mampu  memicu  kanker  paru-paru  yang  mematikan. Karbon  monoksida  adalah  zat  yang  mengikat  haemoglobin  dalam  darah,  membuat  darah  tidak mampu mengikat oksigen. Efek racun pada rokok ini membuat penghisap asap rokok mengalami resiko 14 lebih besar terkena kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan dari pada mereka yang tidak menghisapnya. 16
Menurut  PP  No.  81/1999  pasal  1  ayat  (1),  rokok  adalah  hasil  olahan  tembakau terbungkus  termasuk  cerutu  atau  bentuk  lainnya  yang  dihasilkan  dari  tanaman Nikotiana tabacum, Nicotiana rustica , dan spesies lainnya atau sintesisnya  yang mengandung nikotin dan tar  dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan.  Magku  Sitopoe  mengatakan  bahwa  merokok  adalah membakar  tembakau  kemudian  dihisap  baik  menggunakan  rokok  maupun  menggunakan  pipa. Temperarur pada sebatang rokok yang telah dibakar adalah 90 derajat celcius untuk ujung rokok yang  dibakar,  dan  30  derajat  celcius  untuk  ujung  rokok  yang  terselip  di  antara  bibir  perokok. Pro-kontra  mengenai  hukum  merokok  menyeruak  ke  publik  setelah  muncul  tuntutan  beberapa kelompok  masyarakat  yang  meminta  kejelasan  hukum  merokok.  Masyarakat  merasa  bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap  pada  status  makruh.  Menurut  sekretaris  komisi  Bahtsul  Masail  H.M.  Cholil  Nafis  bahwa hukum  merokok  adalah  makruh.  Kemudian  Fatwa  Majelis  Tarjih  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III 2010 tentang hukum merokok bahwa merokok itu haram. 17

## 1. Metode Penetapan Fatwa Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama
Berdasarkan  kutipan  dalil  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  serta  kitab-kitab  para  ulama  dapat disimpulkan  bahwa  Bahtsul  Masail  dalam  menghukum  merokok  makruh  mengunakan  metode: Pertama ,  Bahtsul  Masail  menggunakan  kaidah  fiqh  dalam  menetapkan  hukum merokok  bahwa hukum  itu  berubah  sesuai  dengan  perubahan  alasan.  Menurut  sekertaris  komisi  Bahtsul  Masail
15 Aba  Doni  Abdullah,  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 1. Diakses 10 Juni 2020.
16 Aba  Doni  Abdullah,  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida, Volume 11, No. 2, (Desember 2013),  h. 1-2. Diakses 10 Juni 2020.
17 Aba  Doni  Abdullah,  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 2-3. Diakses 10 Juni 2020.
Diniyah Waqi’-iyyah H.M. Cholil Nafis merokok tetap dihukumkan makruh, karena hal ini tidak berakibat  atau  membahayakan  secara  langsung,  juga  tidak  memabukkan  apalagi  mematikan. Kedua , menggunakan pendekatan mahzab atau qauli para ulama, karena menurut para ulama NU tidak  dijelaskan  secara  langsung  mengenai  hukum  merokok  yang  ditetapkan  tergantung  pada kondisi  perokok,  serat  besar  dan  kecilnya  kemudharatan  yang  ditimbulkan. Ketiga ,  secara singkat  Bahtsul  Masail  menggunakan  pendekatan  mazhab  dan  kaidah ushuliyah serta  kaidah fiqhiyyah dalam  menetapkan  hukum  merokok,  karena  hukum  merokok  tidak  dijelaskan  secara langsung  dalam  Al-Qur’an,  maka  Bahtsul  Masail  menetapkan  hukum  merokok  menggunakan pendekatan  mahzab  dan  kaidah fiqhiyyah serta ushuliyyah . Keempat ,  Bahtsul  Masail menggunakan pertimbangan kemaslahatan, namun menurut NU kemudharatan yang ditimbulkan oleh rokok relatif kecil, dan tidak sampai kepada kematian. 18

## 2. Sumber Hukum yang digunakan Bahtsul Masail
Dalam menanggapi persoalan tentang pengkonsumsian rokok, pada dasarnya ada terdapat nash yang  bersifat  umum  untuk  menjadi  landasan  hukum,  yakni  larangan  melakukan  segala sesuatu  yang  dapat  membawa  kerusakan, kemudharatan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam QS. Al-Baqarah ayat/195:2:
Terjemahnya:
Dan  belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu  menjatuhkan dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan  berbuat  baiklah,  karena  Sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik 19 . Bertolak  dari nash diatas,  Nahdlatul  Ulama  sepakat  mengenai  segala  sesuatu  yang membawa mudharat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu  membawa mudhara t  ataukah  tidak,  dan  terdapat  pula  manfaat  ataukah  tidak.  Dalam  hal  ini tercetus  persepsi  yang  berbeda  dalam  meneliti  dan  mencermati  substansi  rokok  dari  aspek kemaslahatan dan kemafsadatan .  Perbedaan  persepsi  ini  merupakan  babak  baru  munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. 20
Seandainya  semua  sepakat,  bahwa  merokok  tidak  membawa mudharat atau  membawa mudharat tetapi  relativf  kecil,  maka  semua  akan  sepakat  dengan  hukum mubah atau makruh . Demikian  pula  seandainya  semua  sepakat,  bahwa  merokok  membawa mudharat besar,  maka akan sepakat pula dengan hukum haram.
Dari argumentasi di atas, maka dapat diklasifikasikan  bahwa memberi hukum terhadap rokok menjadi tiga macam hukum, yaitu: 21
a) Hukum  merokok  adalah mubah atau  boleh  karena  rokok  dipandang  tidak  membawa mudharat .  Secara  tegas  dapat  dinyatakan,  bahwa  hakikat  rokok  bukanlah  benda  yang memabukkan.
b) Hukum  merokok  adalah makruh karena  rokok  membawa mudharat relatif  kecil  yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
c) Hukum  rokok  adalah  haram  karena  rokok  secara  mutlak  dipandang  membawa  banyak mudharat .  Berdasarkan  informasi  mengenai  hasil  penelitian  media,  bahwa  rokok  dapat
18 Aba  Doni  Abdullah,  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h.174. Diakses 10 Juni 2020.
19 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 30
20 Atifhidayat, www.nu.or.id , Diakses 11 Juni 2020.
21 KH. Arwani Faishal Wakil, www.nu.or.id , Diakses 11 Juni 2020.
menyebabkan berbagai macam penyakit dalam seperti kanker paru-paru, penyakit jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.
Tiga  pendapat  hukum  yang  telah  dikeluarkan  Nahdlatul  Ulama  di  atas  dapat  berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh, dan haram itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena  hukum  yang  berbeda  sesuai  dengan  apa  yang  diakibatkannya,  baik  terkait  kondisi personnya atau kwantitas yang dikonsumsinya.
Dalam  kitab Bughyatul  Mustarsyidin karya  Abdur  Rahman  Ibn  Muhammad  Ibn  Husain Ibn Umar Balawaiy, dijelaskan bahwa: 22
Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun  di  antara  para  sahabat  Nabi  SAW.  Jelasnya,  jika  terdapat  unsur-unsur  yang  membawa mudarat  bagi  seorang  pada  akal  atau  badannya,  maka  hukumnya  adalah  haram  sebagaimana madu  itu  haram  bagi  orang  yang  sedang  sakit  demam,  dan  lumpur  itu  haram  bila  membawa mudarat  bagi  seseorang.  Namun kadangkala terdapat  unsur-unsur  yang  mubah tetapi  berubah menjadi  sunnah  sebagaimana  bila  sesuatu  yang  mubah  itu  dimaksudkan  untuk  pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat  untuk  penyakit  yang  diderita  sebagaimana  berobat  benda  najis  selain  khamar.  Sekiranya terbebas  dari  unsur-unsur  haram  atau  mubah,  maka  hukumnya  makruh  karena  bila  terdapat unsur-unsur  yang  bertolak  belakang  dengan  unsur-unsur  haram  itu  dapat  dipahami  makruh hukumnya.
Demikian pula  yang dijelaskan oleh Prof. Dr.  Wahbah  Az-Zuhaily  sebagaimana dikutip KH. Arwani Faisal, yang artinya: 23
Masalah  kopi  dan  rokok,  penyusun  kitab  Al-Ubab  dari  Mahzab  As-Syafi’i  ditanya  mengenai kopi, lalu ia menjawab: kopi itu sarana hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana  itu  dimaksudkan  dengan  ibadah  maka  menjadi  ibadah,  untuk  yang  mubah  menjadi makruh, atau yang haram menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari mazhab hambali,  penyusun  kitab  Ghayah  Al-Muntaha  mengatakan:  jawaban  tersebut  mengarah  pada rokok  dan  kopi,  itu  hukumya  mubah,  tetapi  bagi  orang  yang  santun  lebih  utama meninggalkannya.
Dalam  kitab al-Fatwa yang  telah  diuraikan  oleh  Muhammad  Syaltut  sebagaimana  di kutip K.H Arwani Faisal, yang artinya: 24
Tentang  tembakau,  sebagaimana  ulama  menghukum  halal  karena  memandang  bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu  juga  tidak  membawa  mudarat  bagi  setiap  orang  yang  mengkonsumsinya.  Pada  dasarnya tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan  dampak  negatifnya.  Sedangkan  sebagian  ulama  lainnya  menghukumi  haram  atau  makruh karena  memandang  tembakau  dapat  mengurangi  kesehatan,  nafsu  makan,  dan  menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.
22 Aba  Doni  Abdullah,  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama  Tentang  Istinbath  Hukum  Merokok”,  Jurnal  Tajdida, Volume  11,  No.  2,  (Desember  2013),  h.  176-177. Diakses 10 Juni 2020.
23 Aba  Doni  Abdullah,  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 177. Diakses 10 Juni 2020.
24 Aba  Doni  Abdullah,  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama  Tentang  Istinbath  Hukum  Merokok”,  Jurnal  Tajdida, Volume  11,  No.  2,  (Desember  2013),  h.  177-178. Diakses 10 Juni 2020.
Sangat menarik bila tiga tingkatan hukum merokok sebagaimana di atas ditelusuri lebih cermat. Kiranya ada benang ruwet dan rumit yang dapat diurai dalam perbedaan pendapat yang terasa  semakin  sengit  mengenai  hukum  merokok.  Benang  ruwet  dan  rumit  itu  adalah  beberapa pandangan kontradiktif dalam menetapkan illah (alasan hukum) yang diantaranya adalah: 25
a) Sebagian  besar  ulama  terdahulu  berpandangan,  bahwa  merokok  itu mubah atau makruh . Mereka  pada  masa  itu  lebih  bertendensi  pada  bukti,  bahwa  merokok  tidak  membawa mudharat ,  atau  membawa mudharat tetapi  relatif  kecil.  Barangkali  dalam  gambaran  kita sekarang,  bahwa kemudharatan merokok  dapat  pula  dinyatakan  tidak  lebih  besar  dari kemudharatan durian  yang  jelas  berkadar  kolesterol  tinggi.  Betapa  tidak,  sepuluh  tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok belum tentu menderita penyakit akibat merokok.  Sedangkan  selama  tiga  bulan  saja  seseorang  dalam  setiap  hari  makan  durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.
b) Berbeda  dengan  pandangan  sebagian  besar  ulama  terdahulu,  pandagan  sebagian  ulama sekarang yang cenderung mengharamkan merokok karena lebih bertendensi pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis yang sangat detail dalam menemukan sekecil apa  pun kemudharatan yang  kemudian  terkesan  menjadi  lebih  besar.  Apabila  karakter penelitian  medis  semacam  ini  kurang  dicermati, kemudharatan merokok  akan  cenderung dipahami  jauh  lebih  besar  dari  apa  yang  sebenarnya.  Selanjutnya, kemudharatan yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu ( hanya  dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudharatan yang memiliki unsur relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh .
c) Hukum merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya mengikat  hukum  itu  berporos  pada illah yang  mendasarinya.  Dengan  demikian,  pada  satu sisi  dapat  dipahami  bahwa  mengkonsumsi  rokok  itu  haram  bagi  orang  tertentu  yang dimungkinkan  dapat  terkena mudharatnya .  Akan  tetapi  merokok  itu mubah atau makruh bagi  orang  tertentu  yang  tidak  terkena mudharatnya atau  terkena mudharatnya tetapi kadarnya kecil.
d) Kalaulah  merokok  itu  membawa mudharat relatif  kecil  dengan  hukum makruh ,  kemudian dibalik kemudharatan itu  terdapat kemaslahatan (manfaat)  yang  lebih  besar,  maka  hukum makruh itu  dapat  berubah  menjadi mubah .  Adapun  bentuk kemaslahatan itu  seperti membangkitkan  semangat  berpikir  dan  bekerja  sebagaimana  bisa  dirasakan  oleh  para perokok.  Hal  ini  selama  tidak  berlebihan  yang  dapat  membawa mudharat (bahaya)  cukup besar.  Apa  pun  yang  dikonsumsi  secara  berlebihan  dan  jika  membawa mudharat (bahaya) cukup besar, maka haram hukumnya. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya  tetap  haram  meskipun  terdapat  manfaat  sekecil  atau  apapun  bentuknya,  karena kenudharatannya tentu lebih besar dari manfaatnya.
Hal ini kemungkinan dapat terjadi, khususnya dalam membahas dan menetapkan hukum merokok. 26 Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan  tidak steril itu  kemudian  dihukumi  haram,  ataukah  harus  dicermati  seberapa  besar kemudharatannya , kemudian ditentukan mubah , makruh , ataukah haram hukumnya.
3. Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih
25 KH. Arwani Faishal Wakil, www.nu.or.id , Diakses 11 Juni 2020.
26 Wahyuddin Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia,” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–586.
Majelis  Tarjih  dalam  menghukumi  haramnya  merokok  menggunakan  beberapa  metode penetapan: Pertama ,  Majelis  Tarjih  menggunakan  metode Makosid  As-Syariah sebagai  dasar dalam mengharamkan  rokok, pertama :  perlindungan  agama  ( hifzh  ad-din ) kedua :  perlindungan jiwa/raga  ( hifzh  an-nafsh ),  ketiga:  perlindungan  akal  ( hifzh  al-aql ) keempat: perlindungan keluarga  ( hifzh  an-nasl ) kelima :  perlindungan  harta  ( hifzh  al-mal ). Kedua ,  Majelis  Tarjih menggunakan dalilah amm ,  yaitu surah Al-Araf 157, bahwa rokok termasuk dalam kategori al- khabaits yakni  sesuatu  yang  buruk  dan  keji.  Sesuatu  yang  buruk  dan  keji  dalam  Al-Qur’an sebagaimana  sesuatu  yang  diharamkan.  Ketiga,  menggunakan dilalah  amm ,  yaitu  larangan memubazirkan  harta  sebagaimana  tercantum  dalam  surah  Al-Isra  ayat  26-27.  Merokok dikategorikan  perbuatan tabzir yakni  membelanjakan  harta  dalam  hal-hal  yang  kurang bermanfaat. Keempat ,  menggunakan  prinsip at-tadriij (berangsur), at-taisir (kemudahan),  dan adam al-kharaj (tidak mempersulit). Kelima ,  yang dilakukan Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum  merokok  adalah  dengan  melihat  akibat  dan  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  kebiasaan tersebut. 27

## 4. Sumber Hukum yang digunakan Majelis Tarjih
Muhammadiyah  memberikan  fatwa  haram  merokok  melalui  keputusan  Majelis  Tarjih dan  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  dengan  menggunakan  beberapa  alasan  yang  berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah. 28
Metode  yang  digunakan  adalah Bayani,  Ta’lili  dan  Istislahi . Bayani (semantik)  yaitu metode yang mengunakan pendekatan kebahasaan. Ta’lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum  yang  menggunakan  penalaran. Istislahi (filosofis)  yaitu  metode  penetapan  hukum  yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. 29
Lebih  jelasnya,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  mengemukakan  dua  dalil  utama  dalam mengharamkan rokok:
Pertama ,  agama  Islam  (syariah)  melarang  menjatuhkan  diri  ke  dalam  kebinasaan  dan perbuatan bunuh diri. 30 Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah/195:2: Terjemahnya:
Dan  belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu  menjatuhkan dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan  berbuat  baiklah,  karena  Sesungguhnya  Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik 31 . Kedua , larangan perbuatan mubazir dalam QS. Al-Isra/26-27:17: Terjemahnya:
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan   haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 32
27 Aba  Doni  Abdullah,  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 173. Diakses 10 Juni 2020.
28 Mardani, Ushul Fiqh , (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 373-374.
29 Asjmuni  Abdurrahman,  Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi  dan Aplikasi, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2004), h. 103. Diakses 10 Juni 2020.
30 Aba  Doni  Abdullah,  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul  Masail  Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida, Volume 11, No. 2, (Desember 2013), h. 175. Diakses 10 Juni 2020.
31 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 30.
32 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 284.
Sesungguhnya  pemboros-pemboros  itu  adalah  saudara-saudara  syaitan  dan  syaitan  itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

## Kesimpulan
Sebagai  suatu  sistem  hukum  yang  berdasarkan  wahyu,  hukum  Islam  mempunyai  tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan  perwujudan  ini  sangat  ditentukan  oleh  keharmonisan  hubungan  antara  manusia  baik secara  individu  maupun  kolektif (habl  min  al-nas ),  serta  hubungan  manusia  dengan  alam sekitarnya  ( habl  min  al-alam ).  Di  atas  semuanya  itu  ditentukan  juga  oleh  ada  atau  tidaknya keharmonisan  hubungan  antara  manusia  sebagai  makhluk  dengan  Allah  sebagai  Zat  Pencipta ( habl  min  Allah ).  Dalam  istilah  ilmu  ushul  fiqh  teori  metode  penalaran  hukum  Islam  dipakai dengan  istilah  “ Istinbath”/thuruq  al-istinbath yaitu  cara-cara  yang  ditempuh  seorang  mujtahid dalam  mengeluarkan  hukum  dari  dalilnya.  Dengan  demikian istinbath adalah  cara  bagaimana memperoleh ketentuan Hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu Ushul Fiqh.  Ber istibath hukum  dari  dalil-dalilnya  dapat  dilakukan  dengan  jalan  pembahasan  bahasa yang dipergunakan dalam dalil Al-Qur’an atau Sunnah Rasul, dan dapat pula dilakukan dengan jalan  memahami  jiwa  hukum  yang  terkandung  dalam  dalilnya,  baik  yang  menyangkut  latar belakang  yang  menjadi  landasan  ketentuan  hukum  ataupun  yang  menjadi  tujuan  ketentuan hukum.
Lajnah Bahtsul Masa’il (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) adalah salah satu Lajnah (lembaga) dalam jam’iyyah NU yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas  berbagai  masalah  keagamaan  (Islam).  Lajnah  ini  menghimpun,  membahas  dan memutuskan  masalah-masalah  yang  menuntut  kepastian  hukum  dalam  bidang  fiqh  yang mengacu  kepada  empat  madzhab:  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i  dan  Hanbali.  Lajnah  Bahtsul  Masail mempergunakan tiga macam metode penalaran hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu: pertama; Metode Qauliy, kedua; Metode ilhaqiy , ketiga; metode Manhajiy . Majlis Tarjih adalah suatu  lembaga  dalam  Muhammadiyah  yang  membidangi  masalah-masalah  keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Adapun metode ijtihad yang digunakan Majelis Tarjih meliputi: Pertama; Ijtihad bayani , yaitu ijtihad terhadap nash yang mujmal , baik karena belum jelas makna lafaz  yang  dimaksud,  maupun  karena  lafaz  itu  mengandung  makna  ganda,  mengandung  arti masytarak ,  ataupun  karena  pengertian  lafaz  dalam  ungkapan  yang  konteksnya  mempunyai  arti yang  jumbuh  ( mustasyabihat ),  ataupun  adanya  beberapa  dalil  yang  bertentangan  ( ta’arrud ). Dalam hal yang terakhir digunakan jalan ijtihad dengan jalan tarjih , apabila tidak dapat ditempuh dengan  cara jama’tawfiq .  Kedua; Ijtihad  qiyasi ,  yaitu  menyeberangkan  hukum  yang  telah  ada nashnya  kepada  masalah  baru  yang  belum  ada  hukumnya  berdasarkan  nash,  karena  adanya kesamaan illah . Ketiga; Ijtihad istislahi, yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nash sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya nash mengenai masalah yang ada kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan dilakukan berdasarkan illah untuk kemaslahatan.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  Asjmuni. Manhaj  Tarjih  Muhammadiyah , Metodologi  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Abdullah,  Aba  Doni.  “ Studi  komparatif  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  dan  Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok”, Jurnal Tajdida, vol. XI, no. 2, (Desember 2013).
Atifhidayat, www.nu.or.id , (Diakses 11 Juni 2020)
Aibak,  Kutbuddin.    “ Penalaran  Istislahi  Sebagai  Metode  Pembaruan  Hukum  Islam”,  Jurnal Kajian Hukum Islam , vol. 6, no. 2 (2013).
Anderson,  J.N.D. Islamic  Law  in  The  Modern  World .  terj.  Machnun  Husein.  Yogyakarta:  PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.
Anggaran Dasar NU Bab II pasal 3 hasil Muktamar XXX di Kediri, 21-27 November 1999. Ansori, Isa. “Perbedaan  Metode  Ijtihad  Nahdlatul  Ulama  dan  Muhammadiyah  dalam  Corak Fikih di Indonesia ”, Jurnal Nizam, vol. IV, no. 01, (2014). Azizy, Ahmad Qodri A. Islam dan Permasalahan Sosial . Yogyakarta: LkiS, 2000. Azhar, Muhammad. Posmedernisme Muhammadiyah . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  Maqasid  al-Syari’ahMenurutal-Syatibi. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1996.
Abdul  Syatar.  “TRANSFORMATION  OF  FIQH  IN  THE  FORMS  OF  HAJJ  AND  ZAKAT LEGISLATION.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
Bakry,  Muammar  Muhammad.  “Asas  Prioritas  Dalam  Al-Maqashid  Al-Syar’iah.” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
Mustafa,  Zulhasari.  “PROBLEMATIKA  PEMAKNAAN  TEKS  SYARIAT  DAN  DINAMIKA MASLAHAT  KEMANUSIAAN.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1 (2020).
Naro,  Wahyuddin,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Islamul  Haq,  Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–586.
Wijaya,  Abdi.  “DAYA  SERAP  LEMBAGA-LEMBAGA  FATWA  TERHADAP  MASALAH- MASALAH HUKUM KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih  Muhammadiyah  Dan  Bahtsul  Masail  NU).” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019). Basyir,  Ahmad  Azhar. Pokok-pokok  Persoalan  Filasafat  Hukum  Islam .  Yogyakarta:  UUI  Pres, 1984.
Bayanuni,  M.  A. Memahami  Hakekat  Hukum  Islam ,  terj,  Ali  Mustafa  Yaqub.  Jakarta:  Pustaka Azet, 1986.
Bruinessen,  Martin  van. NU,  Tradisi,  Relasi-Relasi  Kuasa,  Pencarian  Wacana  Baru . Yogyakarta: LKiS, 1994.
Damopoli,  Muljono. Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah .  Cet.  I;  Makassar:  Uin  Alauddin Pers, 2013.
Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai . Jakarta: LP3ES, 1984.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Djamil,  Faturrahman. Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah .  Jakarta:  Logos  Publishing House, 1995.
Djindar  Tamimi,  “ Tajdid:  Ideologi  dan  Chittah  Perdjuangan  Muhammadijah ”, Buletin  Suara Muhammadiyah ,  No.  91,  16  September  1969,  h.  3,  dalam  Faturrahman  Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah . Effendi, Satria dan  M. Zein, Ushul Fiqh . Cet II; Jakarta: Kencana, 2008.
Muhammad  Azhar  dan  Hamim  Ilyas, Pengembangan  Pemikiran  Keislaman  Muhammadiyah: Puripikasi dan Dominasi , cet. I, (Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan LPPI UMY, 2000).
Faisal, Arwani. Hukum Merokok , http://www.nu.or.id , (Diakses 11 Juni 2020).
Fatwa ini dikeluarkan oleh Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) yang dimotori oleh KH. Atian Ali  Dai,  pada  tahun  2003  menyusul  tulisan  Ulil  Absar  di  harian  kompas  yang  berjudul “Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam”.
Fuad,  Mahsun. Hukum  Islam  Indonesia  dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga  Emansipatoris . Yogyakarta: LKiS, 2005.
Hasan, Muhammad Tholehah. Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman . Jakarta: Ihsan, Muhammad. “Merokok Dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, Jurnal Al-Qadha , vol. IV, no. 1, (2017)
Kamal, Mustafa. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam .Yogyakarta: Persatuan, 1988. \
Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya . Cet. I; Solo: Pt. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
KH. Arwani Faishal Wakil, www.nu.or.id , (Diakses 11 Juni 2020).
La  Jamaa,  “ Kontribusi  Muhammadiyah  terhadap  Dinamika  Pemikiran  Hukum  Islam Kontemporer di Indonesia”, Jurnal al-Ihkam , vol. 12, no. 1, (2017)
KH.Hasyim Muzadi menilai bahwa fatwa MUI mengharamkan paham pluralism, liberalisme dan sekularisme agama merupakan langkah mundur, terutama dalam membangun kehidupan
Mubarok, Jaih. Metodologi Ijtihad Hukum Islam . Yogyakarta: UUI Pers, 2002. Muhammad  Ali  As-Sayis, Sejarah  Pembentukan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam (terj)  oleh Dedi  Junaedi  dan  Hamidah,  dari  judul  asli Tarikh  Al-Fiqh  Al-Islami ,  (Jakarta:  CV Akademia Presindo, 1996), Cet. I, h. 13.
Muthahhari, Murtadha. Inna al-Din inda Allah al-Islam , terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah,  1996Nasution,  Harun.  Ijtihad  Sumber  Ketiga  Ajaran  Islam”  dalam  Jalaluddin Rahmat, Ijtihad dalam Sorotan, Bandung: Mizan, 1996.
Noer, Deliar. Gerakan Islam Modern di Indonesia 1990-1942. Jakarta: LP3ES, 1982.
Pada  tahun  1999  Forum  Ulama  Umat  Indonesia  mengeluarkan  fatwa  yang  melarang  wanita menjadi presiden, kemudian pada tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput Sabiq,  Sayid. Anasir  al-Quwwah  fi  al-Islam .  terj.  Haryono  S.  Yusuf.  Jakarta:  PT. Intermasa, 1981.
al-Qardhawi, Yusuf. Problematika Islam Masa Kini . Bandung: Trigenda Karya, 1995. Rahman, Asjmuni A. Metode Penetapan Hukum Islam . Cet II; Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 2004. Rahmat, Jalaluddin. Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah . Jakarta: Paramadina, 1995. Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Supriyadi, Dedy. Sejarah Hukum Islam . Bandung: Pustaka Setia, 2010. Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih . Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
Suyatno, Dasar-dasar  Ilmu  Fiqh  dan  Ushul  Fiqh ,  (Yogyakarta:  Ar-ruz  Media,  2014),  h.  50. Saiful  Muzani, Islam  Rasional:  Gagasan  dan  Pemikiran  Prof.  Dr.  Harun  Nasution , (Bandung: Mizan, 1998.
Syarifuddin , Amir. Ushul Fiqh . Ciputat: Pt. Logos Wacana Ilmu.
PP.  Muhammadiyah. Himpunan    Putusan  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah. tt:  PP.  Majlis  Tarjih Muhammadiyah.
Weruin, Urbanus Ura. “ Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum . Jurnal Konstitusi ”, vol. 14, no. 2, 2017.
Zahro,  Ahmad. Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999. Yogyakarta; LKiS, 2004.
Zaidah,  Yusna.  “Model  Hukum  Islam:  Suatu  Konsep  Metode  Penemuan  Hukum  melalui Pendekatan Ushuliyyah ”, Jurnal Imu Hukum dan Pemikiran , vol. 17, no. 2 (2017). Zahra, Muhammad Abu. Ushul Fiqh . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Zuhroni, “Studi  Komparasi  Metodologi  Penetapan  Hukum  Islam  Lembaga-Lembaga  Fatwa Indonesia”, Jurnal Adil , vol. 3, no. 1 (2019).