Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019 E-ISSN: 2580-5134, P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PARADOKS PENETAPAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SECARA HUKUM NORMATIF

## Khoiruddin Manahan Siregar
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Email; khoiruddinmanahansiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
Marriage  is  a  bond  between  two  human  beings  in  their  lives  which  is  very important.  Once  the  importance  of  marriage,  it  is  not  surprising  that  the  world's religions regulate marriage, even the customs  of society and state institutions do not lag behind regulating the marriage that prevails among the people.
The  law  regulates  marriages,  one  of  which  is  the  minimum  age  of  marriage contained in article 7 paragraph (1) which states that, "Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) ) year ".

## Kata Kunci: Usia Perkawinan, Undang-undang Perkawinan, Hukum

## A. Pendahuluan
Fenomena  pernikahan  di  bawah umur  cukup  menarik  perhatian  berbagai kalangan. Pernikahan di bawah umurmenimbulkan  masalah  sosial  serta menimbulkan  masalah  hukum.  Salah  satu masalah hukum yang terjadi adalah persinggungan diantara  sistem  hukum,  yang mengakibatkan  terjadinya  disharmonisasi antara  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  yang  memperbolehkan anak  usia  16  tahun  untuk  menikah  dengan Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  jo. Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan  anak  adalah  yang  belum
mencapai  usia  18  tahun.  Usia  minimum menikah  terhadap  wanita  yang  terdapat  di dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinandianggap sangat merugikan  kaum  wanita,  karena  pada  usia tersebut  wanita  menurut  UUD  1945  dan Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  jo. Undang-Undang  No.  35  tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  masih  termasuk  dalam kategori anak.
B. Penetapan Usia Menikah Dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
1. Batas    Usia  Perkawinan  Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Dasar  penetapan  usia  menikah  dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
didasarkan  pada  pasal  7  ayat  (1)  yang menyatakan  “ perkawinan  hanya  diizinkan jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas) tahun”, yang  penetapan  usia  tersebut  di latarbelakangi oleh beberapa hal yaitu: a. Undang-Undang  Perkawinan  menganut prinsip  bahwa  calon  suami  itu  harus  telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan  perkawinan,  agar  dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tanpa berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat keturunan  yang  baik  dan  sehat,  untuk  itu harus  dicegah  adanya  perkawinan  antara calon  suami  istri  yang  masih  di  bawah umur.
b. Disamping  itu  perkawinan  mempunyai hubungan masalah kependudukan.
Ternyata  bahwa  batas  umur  yang  lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih tinggi  daripada  jika  dibandingkan  dengan batas umur yang lebih tinggi.
c. Berhubungan  dengan  hal  itu,  maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah  19  (sembilan  belas)  tahun  bagi  pria dan  16 (enam belas) tahun bagi wanita. 1
1 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  dan  Kompiilasi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2004), hal. 57.
Untuk melangsungkan perkawinan seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua puluh  satu)  tahun  harus  mendapat  izin  dari kedua  orang  tua. 2 Jadi  bagi  pria  atau  wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada  izin  orang  tua  untuk  melangsungkan perkawinan, yang perlu memakai izin orang tua untuk  melakukan  perkawinan  ialah  pria  yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Di bawah umur  tersebut  berarti  belum  boleh  melakukan pekawinan sekalipun diizinkan orang tua. 3
Jadi  mereka  yang  belum    mencapai umur  21  tahun  kalau  ingin  melangsungkan perkawinan harus ada izin dari orang tua sesuai dengan  amanat    pasal  6  ayat  (2)  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.   Izin  orang tua itu terbatas sampai batas umur mencapai 19 tahun bagi  pria  dan  telah  mencapai  umur  16  tahun bagi  wanita.  Jika  calon  mempelai  tidak memiliki  orang  tua  lagi  atau  orang  tua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya,  misalnya  karena  berpenyakit kurang  akal,  sakit  ingatan,  dan  lain-lain,  maka izin yang dimaksud cukup dari orang tua yang masih  hidup  atau  dari  orang  tua  yang  mampu untuk  menyatakan  kehendaknya,  kalau  tidak ada  juga  izin  diperoleh  dari  wali,  atau  orang yang memelihara atau keluarga yang
2 Pasal 6 ayat  (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974.
3 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama. , (Bandung: :CV. Mandar Maju, 2007), hal. 47.
mempunyai  hubungan  darah  dengan  kedua calon  mempelai  dalam  garis  ke  atas  selama mereka masih hidup (kakek/nenek), yang dapat menyatakan kehendaknya.

## 2. Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Hukum Adat
Hukum  adat  pada  umumnya  tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan  perkawinan.  Dalam  rangka memenuhi  maksud  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  mengenai  perizinan  orang  tua terhadap  perkawinan  di  bawah  umur,  yang memungkinkan  timbul  perbedaan  pendapat adalah dikarenakan struktur kekerabatan dalam masyarakat  adat  yang  satu  dan  yang  lain berbeda-beda,  ada  yang  menganut  adat patrilineal,  matrilineal  dan  parental,  yang  satu dan  yang  lain  dipengaruhi  pula  oleh  bentuk perkawinan yang berlaku.

## 3. Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Hukum Islam
Seperti  juga  dalam  hukum  adat, demikian  pula  dalam  hukum  Islam  tidak terdapat  kaidah-kaidah  yang  sifat  menentukan batas  umur  perkawinan.  Jadi  berdasarkan hukum  Islam  pada  dasarnya  semua  tingkatan umur  dapat  melangsungkan  perkawinan.  Nabi Muhammad  SAW.  sendiri  kawin  dengan ‘Aisyah  ketika  ia  baru  berumur  6  tahun  dan
baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 tahun. 4
Dengan  demikian,  dapat  dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan 9 tahun didasarkan kepada  pernikahan  Rasulullah  SAW.,  dengan Aisyah.  Berdasarkan  hal  ini,  para  ulama mazhab  fikih  berbeda  menerapkan  batas  usia, sebagaimana berikut ini:
Para  ulama  Mazhab  sepakat  bahwa haidh  dan  hamil  merupakan  bukti  kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan  ovum  oleh  sperma,  sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.
Imâmiyah, Maliki, Syaf’i  dan  Hanbali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.
Sedangkan  Hanafi  menolaknya,  sebab bulu-bulu  ketiak  itu  tidak  ada  bedanya  dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syaf’i dan Hanbali  menyatakan  usia  baligh  anak  laki-laki dan  perempuan  adalah  15  tahun,  sedangkan Mâliki  menetapkannya  tujuh  belas.  Sementara itu,  Hanafi  menetapkan  usia  baligh  bagi  anak- anak  adalah  delapan  belas  tahun,  sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun .
Pendapat  Hanafi  dalam  usia baligh di atas  adalah  batas  maksimal  sedangkan  usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki  dan  sembilan  tahun  untuk  anak
4 Ibid ., hal. 51.
perempuan.  Sebab  pada  usia  tersebut  seorang anak  laki-laki  dapat  mimpi  mengeluarkan sperma,  menghamili  atau  mengeluarkan  mani (di  luar  mimpi),  sedangkan  pada  anak perempuan  dapat  mimpi  keluar  sperma,  hamil, atau haidh . 5
4. Batas Usia Perkawinan

## Menurut Psikologi Remaja
Menurut  psikologi  dapat  dilihat  dari dua  aspek  perkembangan,  yaitu  perkembangan fisik  dan  psikis,  dari  aspek  fsik  masa  remaja ditandai  dengan  sampainya  kematangan  alat- alat  kelamin  dan  keadaan  tubuh  secara  umum, yaitu  telah  memperoleh  bentuknya  yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya  sudah  berfungsi  secara  sempurna pula.
Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang  telah  masuk  ke  dalam  usia  remaja. Menurut  Kartini  Kartono,  menetapkan  usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak
menetapkan 15- 21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12- 18  tahun,  Singgih  Gursana  menetapkan  12-22 tahun.
Beberapa  pendapat  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  masa  remaja  berada  pada
5 Abdul  Rahman  Ghazali, Fikih  Munakahat, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003),  hal. 56- 57.
rentang  usia  ±12-21  tahun  untuk  wanita  dan ±13-22  tahun  untuk  pria.  Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang  sejalan  dengan  berkembangnya fungsi-fungsi  kejiwaan  yang  bersifat  total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan  tersebut  dengan  cepat  atau lambat  bergantung  pada  sejauhmana  faktor- faktor  pendidikan  dapat  disediakan  dan difungsikan sebaik mungkin.
Kehidupanagamaremajamerupakanproseskelan jutan  dari  pengaruh  pendidikan  yang  diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi  psikologis  yang  khas  pada remaja yang disebut puber dan adolesen , yang perlu  mendapatkan  perhatian  dan  pengamatan khusus. 6
Perbedaan  hukum  yang  berlaku  untuk masing-masing  golongan  itu  terutama  di bidang  hukum  privat  dapat  dkelompokkan  ke dalam tiga golongan, yaitu :
a. Golongan hukum Adat,
b. Golongan hukum Eropa (Barat), dan
c. Golongan hukum Timur Asing.
Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta  rumusan Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yang  berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan ”. Dengan demikian, Mohammad
6 M. Arifn, Kapita  Selekta Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hal. 215.
Hatta  menganggap  bahwa  Pasal  27  ayat  (1) berisi  tentang  prinsip  Persamaan  Kedudukan
Dalam Hukum (PKDH). Namun, patut disayangkan  pendapat  Hatta  tersebut  tidak muncul  pada  waktu  penyusunan  UUD  1945 salam sidang BPUPKI pada waktu itu. 7
Senada  dengan  Mohammad  Hatta, Bagir Manan  bahkan  menyatakan  bahwa  Pasal 27 mengandung atau memuat asas, diantaranya adalah  asas  persamaan  kedudukan  di  dalam hukum  atau  lazim  disebut  ‘ equality  before  the law’, dan asas persamaan di dalam pemerintahan. 8 Pendapat Bagir Manan tersebut tampaknya didasarkan kepada frasa “ bersamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  dan pemerintahan ”  yang  disamakan  dengan pengertian  “ persamaan  kedudukan  di  dalam hukum  dan  pemerintahan ”.  Dengan  demikian, baik  Muhammad  Hatta  maupun  Bagir  Manan menganggap  bahwa  Pasal  27  ayat  (1)  UUD 1945 mengandung asas atau prinsip PKDH.
Menurut  Bagir  Manan,  di  bidang hukum  persamaan  meliputi  baik  hukum substantif maupun hukum acara 9 . Persamaan di depan  hukum  itu  harus  diartikan  terjadi  baik dari sisi substansi hukum maupun penerapannya  di  pengadilan.  Materi  muatan atau  hukum  tertentu  tidak  boleh  berisi  atau bersifat  diskriminatif  yaitu  membeda-bedakan
7 Ibid., hal. 34.
8 Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 18 Tahun 2006, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: FH UII Press,2009) , hal. 30.
9 Ibid., hal. 31.
karena  alasan  yang  bertentangan  dengan prinsip PKDH.
Equality  before  the  law merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi. Upaya  melawan  praktik  ini  juga  menjadi bagian  dari  tanggungjawab  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  yang  menyatakan bahwa  “ Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum ”,  yang  dimana  hukum  tersebut  harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara saja. Kemudian Pasal 28D menyebutkan bahwa  “ Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum ”.Sementara  pada  pasal  28D berada pada bab HAM.
Konstitusi  dalam  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum (equality before the law) bisa dilihat  dalam  UU  No.  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  pasal  4  (1)  yang menyebutkan  ‘Pengadilan  mengadili  menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang’. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah  Agung  dengan  badan  Peradilan yang  berada  dibawahnya  seperti  peradilan umum,  peradilan  militer,  peradilan  agama  dan peradilan tata usaha negara. Termasuk peradilan khusus yang berada dibawah peradilan  umum,  seperti  pengadilan  HAM, pengadilan anak, pengadilan hubungan
industrial,  pengadilan  perikanan,  pengadilan tindak  pidana  korupsi  dan  pengadilan  niaga. Selain  Mahkamah  Agung,  juga  secara  sejajar Kekuasaan Kehakiman berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas  bahwa  Peradilan  di  Indonesia  dalam  hal ini  melalui  Mahkamah  Agung  dan  Badan- badan  Peradilan  dibawahnya  serta  Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan  setiap  orang  di  muka  hukum ( equality before the law ).
C. Batas Usia Perkawinan menurut Yuriprudensi 1. (Putusan Mahkamah Konstitusi
No.22/PUU-XV/2017)
Pada hari kamis tanggal 14
Desember  2018,  Mahkamah  Konstitusi mengeluarkan  putusan  terhadap  perkara
No.22/PUU-XV/2017, yang diajukan oleh 3 orang pemohon (Endang Wasrinah,
Maryanti,  dan  Rasminah)  untuk  dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam  putusan  tersebut  Mahkamah Konstitusi  mengabulkan  permohonan  para pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 7  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  sepanjang  frasa “usia  16  (enam  belas)  tahun”  bertentangan dengan  Undang-Undang-Dasar  Tahun  1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat, tetapi masihtetapberlakusampaidengandilakukann
yaperubahan  oleh  bidang legislatif (DPR). Memerintahkan  kepada  pembentuk  undang- undang  untuk  dalam  jangka  waktu  paling lama  3  (tiga)  tahun  melakukan  perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  khususnya  berkenaan dengan  batas  minimal  usia  perkawinan bagiperempuan. 10
Berdasarkan keyakinan Hakim Mahkamah  Konstitusi  sudah  memutus perkara No.22/PUU-XV2017, tentunya putusan tersebut dilandasi dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Adapun  pertimbangan  hukum  Mahkamah Konstitusi  dalam  perkara  No.22/PUU- XV/2017 adalah sebagai berikut:
Mahkamah  Konstitusi  memandang dalil para pemohon mengenai ketidaksetaraan  antar  warga  negara  terkait adanya  penentuan  batas  usia  perkawinan yang  tidak  sama  antara  laki-laki  dan perempuan,  Mahkamah  berpendapat  bahwa sekalipun  penentuan  batas  usia  minimal perkawinan  merupakan  kebijakan  hokum (legal  policy),  n amun  kebijakan  tersebut tidak  boleh  memperlakukan  warga  negara secara  berbeda  semata-mata  atas  dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. 11
10 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara  No. 22/PUU-XV/2017, hal.59-60.
11 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara  No. 22/PUU-XV/2017, hal.48.
Mengingat  terdapatnya  perbedaan dan  ketidaksinkronan  sejumlah  undang- undang yang di  dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan  usia  kawin  dalam  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974.  Dalam  hal  ini, ketidaksinkronan  dimaksud  terlihat  nyata dengan  ketentuan  yang  terdapat  antara  lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1  Tahun  1974  menyatakan, “Perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  priasudah mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16 (enam  belas)  tahun .”  Sementara  itu,  dalam
Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Perlindungan  Anak  dinyatakan,  “ Anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan ”. Dengan demikian, batas usia  kawin bagi  perempuan sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  7  ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun  bagi perempuan  masih  terkategori  sebagai  anak menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Perlindungan  Anak.  Sehingga  Mahkamah Konstitusi  menimbang  pasal  7  ayat  1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  pada  frasa  usia  16  tahun  tidak sinkron  dengan  pasal  1  ayat  (1)  Undang-
Undang  No.  35    Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak. 12
Dalam konteks permohonan pemohon,  Mahkamah  tidak  menampik bahwa  ketika  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  disusun  dan dibahas,  penentuan  batas  usia  merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah  disepakati  setelah  mempertimbangkan secara  bijaksana  dan  memperhatikan  nilai- nilai  yang  berlaku  pada  saat  Undang- Undang a  quo disusun  yang  kemudian disahkan pada tahun 1974.
Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1  Tahun  1974dikatakan  diskriminatif  sebab dengan  pembedaan  batas  usia  minimum perkawinan yang termuat  di  dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan  berbeda  dengan  laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya,  baik  hak-  hak  sipil  dan politik  maupun  hak-hak  ekonomi,  sosial, dan  kebudayaan,  semata-  mata  karena  jenis kelaminnya.
Hak-hak  konstitusional  dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan  hukum,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum  seorang  perempuan  pada  usia  16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
12 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara  No. 22/PUU-XV/2017, hal.53.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019
Anak  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak masih tergolong ke dalam pengertian anak.
Berdasarkan  hal  diatas  Mahkamah Konstitusi  sudah  berhasil  memutus  perkara No.22/PUU-XV/2017  secara    legal  sesuai dengan  keyakinan  hakim  konstitusi  dan perlindungan terhadap wanita yang menikah di  bawah  umur.  Tetapi  disisi  lain  dalam pertimbangan  putusan  tersebut,  Mahkamah Konstitusi melupakan beberapa hal fundamental  yang  termuat  dalam  semangat UUD  1945  yang  diejawantahkan  pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah  Konstitusi  dan  Konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Paksaan    menikah  yang  dilakukan  oleh orang  tua  pemohon  merupakan  bentuk diskriminasi  terhadap  anak.  Menurut    pasal 76A  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  “ setiap  orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif  yang  mengakibatkan  anak mengalami  kerugian,  baik  materil  maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya” .
Dengan  memaksa  anak  untuk  menikah pada  usia    anak,  itu  merupakan  bentuk pendiskriminasian orangtua terhadap
anaknya sendiri, dan hal ini dapat dikenakan pidana  penjara  sesuai  dengan  ketentuan pasal  77  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2014  Tentang  Perlindungan  Anak  yang berbunyi “Setiap    orang  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  76A  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 tahun  dan/atau denda paling banyak  RP.  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah)” .
Bukan  berarti pula  tidak  perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan  usia  anak  yang  dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Tetapi  dalam  beragam  permasalahan  yang dirasakan  oleh  pemohon  tidak  murni disebabkan dari aspek usia semata  .
2. Putusan Mahkamah  Konstitusi  Tidak
Sesuai Dengan Pendekatan Yuridis

## Judicial Review
Sesuai  dengan  metode  pendekatan yuridis pengujian undang-undang jika terjadi konflik hukum, maka hakim konstitusi  akan  berpegang  pada  asas Lex Superiori  Derogat  Legi  Inferiori ,  menurut asas  ini  apabila  terjadi  pertentangan  antara peraturan  perundang-undangan yang secara hirarki  lebih  rendah  dengan  yang  lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan
yang    hierarkinya  lebih  rendah    harus disisihkan. 13
Dalam  konteks  ini  UUD  Tahun  1945 sebagai top  u p of  hierarki perundang- undangan  di  Indonesia  mengesampingkan Undang-Undang  Perkawinan.  Tetapi  dalam Pasal  27  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945  tidak dijelaskan  secara  tegas,  lugas  dan  mantap tentang  batas  usia  perkawinan,  meski  pasal 27  ayat  (1)  UUD  1945  menjadi top  up  of hierarki perundang-undangan  yang  dapat mengesampingkan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang  Perkawinan,  tetapi  perlu  diketahui bersama  bahwa  materi  muatan  dari  pasal tersebut  bersifat  umum  dan  tidak  mengatur tentang  batas  usia  menikah  “ segala  warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya.
Kemudian  Asas Lex  Post  Teriori Derogat Legi Priori, “ketentuan  peraturan
(undang-undang) yang baru
mengesampingkan atau menghapus berlakunya  ketentuan  undang-undang  yang lama,  yang  mengatur  materi  hukum  yang sama”.  Jika  terjadi  pertentangan  antara undang-undang  yang  lama  dengan  yang baru,  maka  yang  diberlakukan  adalah undang-undang yang baru.
13 Peter Mahmud Marzuki,
Penelitian
Hukum, (Jakarta: Kencana ,2014), hal.139.
Dalam hal Undang-Undang Perkawinan yang  mengalami  ketidaksinkronan  dengan Undang-Undang Perlindungan Anak,
Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa “Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan  bagi  anak  perempuan  dalam Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dengan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan  Anak  sehingga  secara  nyata norma tersebut tidak sinkron” .
Menurut  penulis  hal  ini  patut  dikaji secara  komprehensif,  karena  berdasarkan asas Lex  Post  Teriori  Derogat  Legi  Priori Undang Undang Perlindungan Anak bukanlah  undang-undang  yang  satu  muatan materi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan begitu seharusnya Mahkamah Konstitusi lebih hati-hati dalam mempertimbangkan persinggungan diantara  2  muatan  materi  undang-undang yang  berbeda  mengingat  putusannya  yang bersifat final and binding agar tidak fallacy dalam  menggunakan  dalil  atau  asas-asas hukum dalam menyelesaikan persinggungan  diatara  2  undang-undang yang  berbeda.  Sehingga  konskwensi  dari putusan  tersebut  tidak  lain  dari  apa  yang dikehendaki  oleh  konstitusi  . 14 Dengan begitu  maka  akan  terciptalah  kepastian
14 Ibid., hal.142.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019
hukum  yang  memberikan  keadilan  dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mengenai  ketidaksetaraan  antar  warga negara  terkait  adanya  penentuan  batas  usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan  perempuan  merupakan  bentuk  tidak tercapainya  kesetaraan gender. Padahal perbedaan usia menikah antara laki-laki dan perempuan  merupakan  hal  kodrati  yang sudah  ditentukan  oleh  Allah,  sehingga menuntut  adanya  perbedaan  antara  laki-laki dan perempuan dalam hal masa kedewsaannya.  Dan  perbedaan  tersebut jangan  sampai  disalah  artikan  sebagai bentuk  tidak tercapainya kesetaraan gender , tetapi  harus  diartikan  sebagai  perbedaan yang  akan  menyempurnakan  kematangan laki-laki danperempuan untuk menikah.
Pada dasarnya anak perempuan mengalami masa puber lebih cepat daripada laki-laki.  Anak  perempuan  mengalami  awal masa  puber  sekitar  usia  11  tahun,  dan biasanya  50%  anak  perempuan  sudah mencapai  kematangan  seksual  pada  usia 12,5  tahun.  Sedangkan  anak  laki-laki  baru mengalami  awal  masa  puber  pada  usia  12 tahun,  dan  50%  anak  laki-laki  baru mencapai  usia  kematangan  seksual  pada usia 14 tahun. 15
15 Departemen  Agama  RI, Tuntutan  Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi (Jakarta : PT.Kalim, 2004) ,hal. 16.
Sejalan dengan proses kematangan alat- alat  reproduksi  yang  lebih  cepat  dialami oleh  anak  perempuan,  maka  tingkah  laku mereka  pun  lebih  cepat  matang  daripada anak  laki-laki,  lebih  agresif  dan  lebih mandiri.
3. Data Usia Menikah Yang Diajukan Pemohon Tidak Akurat
Data  usia  menikah  yang  sebagai  bukti yang  dilangsir  dari  CEDAW  adalah  data pada tahun  November 2013 berbeda dengan data  yang  didapatkan  penulis  yang  diambil dari sumber yang sama. Adapun perbandingan  data  yang  ditemukan  penulis dengan pemohon adalah sebagai berikut :
Berdasarkan  kedua  tabel  dibawah  ada beberapa  perbedaan  antara  data  yang ditemukan  penulis  dengan  data  yang dijadikan pemohon sebagai bukti sebagaimana berikut:
No Ne ga ra
Data yang diajukan
pemohon Data yang ditemuka n penulis Lak i-la ki Pe re mp uan Lak i-la ki Pe re mp uan 1 Algeria 19 19 21 18 2 Mesir 18 18 18 16 3 Korea 18 18 18 16 4 Malawi 18 18 18 15 5 Nigeria 18 18 18 15
6 Albania 18 18 18 16 7 Bahamas 18 18 15 13 8 Maroko 18 18 18 15 9 Kenya 18 18 18 16
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  jelas bahwa  data  yang  diambil  dari  sumber  yang sama  dapat  menunjukkan  perbedaan  yang signifikan.  Data  menikah  yang  diambil pemohon  dari  CEDAW  seolah-olah  sudah dikonsep  sedemikian  rupa  agar  sesuai dengan  usia  dewasa  yang  sudah  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak, hal ini merupakan suatu bentuk penyembunyian  fakta  hukum.  Berbeda halnya dengan data yang ditemukan penulis, penulis  mengambil  data  original  dari CEDAW, perhatikan terlihat jelas perbedaan usia menikah antara pria dan wanita, dimana usia  menikah  untuk  pria  selalu  lebih  tinggi dari wanita.
Secara  jelas  di  dalam  konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
menyatakan,  landasan  yuridis  yang  terdapat dalam  konsideran  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 adalah :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27  ayat  (1)  dan  pasal  29  Undang- Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.
Dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan
Rakyat
Republik Indonesia maka
ditetapkanlah Undang-Undang No. 1  Tahun 1974  menjadi  Undang-Undang  Nasional yang  menjadi  pedoman  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  dalam  hal  pernikahan.  Penulis sengaja  mencetak  tebal  Pasal  27  ayat  (1) diatas,  agar  tampak  jelas  bahwa  dalam perumusan  tiap-tiap  pasal  yang  terdapat  di dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tidak terlepas  dari  unsur  Pasal  27  ayat  (1)  UUD 1945  yang    mengandung    makna equality before the law .
Mengenaiperbedaan usia antara pria dan wanita  yang  terdapat  di  dalam  pasal  7  ayat (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 bukanlah  bentuk  dari  tidak  tercapainya prinsip  persamaan  kedudukan  di  dalam hukum dan bukan pula untuk mendiskriminasi para wanita dengan berlakunya  pasal  tersebut.  Menurut  Bagir Manan,  di  bidang  hukum  persamaan meliputi  baik  hukum  substantif  maupun hukum acara. 16
Pengizinan  menikah  bagi  wanita  di umur 16 tahun adalah pengizinan yang harus memenuhi  persyaratan,  bukan  pernikahan yang  diizinkan  begitu  saja  untuk  menikah melainkan  ada  persyaratan  yang  harus dipenuhi, yaitu pernikahan harus didasarkan persetujuan  kedua  calon  mempelai  tanpa adanya  paksaan  dan  mendapat    izin  dari orang tua.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019
Wanita  pada  usia  16  tahun  dianggap belum  cakap  hukum  sehingga  memerlukan izin  dari  orang  tua  sebagai  orang  yang bertanggung jawab terhadap dirinya.
Sebagaimana  yang  terdapat    dalam  pasal  6 ayat (2) “Untuk melangsungkan perkawinan seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.  Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat disimpulkan bahwa usia ideal menikah yang ditetapkan  dalam  perkawinan  adalah  21 tahun  untuk  laki–laki  dan  21  tahun  pula untuk  perempuan.  Hal  ini  merupakan  salah satu  pengejawantahan  prinsip equality before  the  law yang  terdapat  di  dalam Undang-Undang Perkawinan.

## D. Kesimpulan
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  bukanlah  menghalalkan  atau menganjurkan pernikah dibawah umur, melainkan  hanya  memberikan  ruang  untuk menikah dengan bersyarat. Adapun Persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan  pernikahan  pada  usia  tersebut adalah sebagai berikut :
1. Harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1), dan
2. Dengan izin orangtua (Pasal 6 ayat 2)
Kedua syarat diatas haruslah berdasarkan pada  kerelaan  kedua  calon  mempelai  dan  izin dari  orangtua  tanpa  ada  paksaan,  sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) : “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar  suami  dan  istri  dapat  membentuk keluarga  yang  kekal  dan  bahagia,  dan  sesuai pula  dengan  hak  azasi  manusia,  maka perkawinan  harus  disetujui  oleh  kedua  belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut,  tanpa  ada  paksaan  dari  pihak manapun”.
Dibutuhkan  sosialisasi  dan  pengefektifan peran orangtua dalam menjaga dan memelihara hak  konstitusional  anak  yang  masih  dibawah umur, bukan semata-mata dikarenakan berlakunya  pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan bukan pula dengan cara mengganti  materi  muatan  pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974.  Karena sejatinya  tidak  ada  jaminan  yang  dapat memastikan  bahwa  dengan  ditingkatkannya batas  usia  kawin  untuk  wanita  dari  16  (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan  semakin  mengurangi  angka  perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun  meminimalisir  permasalahan  sosial lainnya.

## REFERENSI
Al  Hidayah,  Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  Tafsir  Perkata  Tajwid  Kode  Angka ,  , Banten : PT.Kalim,2011.
Arifn, M., Kapita  Selekta Pendidikan Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
Ghazali  ,  Abdul  Rahman, Fikih  Munakahat, Jakarta:  Kencana  Pranata  Media  Group, 2003.
Idris Ramulyo, Mohd. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompiilasi Hukum Islam ,Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2004.
Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum  Materil  dalam  Perspektif  Peradilan  Agama,
Jakarta : Pustaka Bangsa Press ,2003
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana ,2014
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.
RI,Departemen  Agama, Tuntutan  Keluarga  Sakinah  Bagi  Remaja  Usia  Nikah  Seri Psikologi (Jakarta : PT.Kalim, 2004
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang  No. 53 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.