## Legalitas

## Kajian Kriminologi Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
1 Wahyu Seno Jatmiko, 2 Ferdricka Nggeboe, dan 3 Sarbaini
2 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi
2 Correspondence email : ferdricka.nggeboe@unbari.ac.id
Abstrak. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau  yang  dipisahkan  oleh  perairan-perairan dangkal  maupun  perairan-perairan  dalam  (selat,  laut  territorial  dan  laut  lepas),  yang  mana  wilayah  perairan  Indonesia  memiliki keanekaragaman  sumber  daya  hayatinya,  dan  inilah  yang  menjadi  ciri  negara  maritim  yang  dimiliki  Indonesia.  Disamping  itu, Kondisi  geografis  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  dua  pertiga  wilayahnya  adalah  perairan  laut  yang  terdiri  atas  laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km2, kaya akan sumber  daya laut  dan  ikan.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian Deskriptif  Analitis ,  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang permasalahan  materi  yang  diteliti  yaitu  Kajian  Kriminologi  Terhadap  Kejahatan  Penyeludupan  Benur  (Bibit  Lobster)  Melalui Jalur  Perairan  Oleh  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Timur.  Tipe  penelitian Yuridis  Empiris melihat  Kajian  Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit  Lobster)  Melalui Jalur Perairan Oleh  Kepolisian  Resor Tanjung Jabung Timur. Dengan  strategisnya  wilayah  perairan  Tanjung  Jabung  Timur  berdekatan  dengan  perairan  daerah  dan  negara  negara  tetangga lainya  maka  potensi  peluang  kejahatan  khususnya  penyeludupan  benur  (Bibit  Lobster)  sangat  mungkin  terjadi.  benur  (Bibit Lobster)  sendiri  merupakan  salah  satu  komoditi  unggulan  yang  bernilai  ekonomis  tinggi,  sehingga  menjadi  salah  satu  target tangkapan para nelayan.

## Kata Kunci : Bibit lobster, jalur perairan, nelayan
Abstract. Indonesia  is  a  country  consisting  of  thousands  of  islands  separated  by  shallow  waters  and  deep  waters  (straits, territorial  sea  and  high  seas),  in  which  Indonesian  territorial  waters  have  a  diversity  of  biological  resources,  and  this  is  what characterizes  Indonesia's  maritime  country.  In  addition,  the  geographical  conditions  of  Indonesia  as  an  archipelagic  country, where two-thirds of its territory is sea waters consisting of coastal seas, high seas, bays and straits, has a coast length of 95,181 km,  with  a  water  area  of  5.8  million  km2,  rich  in  marine  resources  and  fish.  The  specification  of  this  research  is  Descriptive Analytical research, providing a clear picture of the problem of the material under study, namely the Criminological Study of the Crime  of  Smuggling  of  Lobster  Seeds  Through  Waterways  by  the  East  Tanjung  Jabung  Resort  Police.  This  type  of  research  is Juridical Empirical looking at Criminological Studies on the Crime of Lobster Seeds Smuggling Through Waterways by the East Tanjung  Jabung  Resort  Police.  With  the  strategic  location  of  East  Tanjung  Jabung  waters  close  to  regional  waters  and  other neighboring countries, potential opportunities for crime, especially smuggling of fry (lobster seeds) are very likely to occur. fry (Lobster Seeds) itself is one of the leading commodities with high economic value, so that it becomes one of the catch targets for fishermen.

## Keywords : Lobster seeds, waterways, fishermen

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  terdiri  dari  beribu-ribu  pulau  yang  dipisahkan  oleh  perairan- perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang  mana wilayah perairan Indonesia  memiliki  keanekaragaman  sumber  daya  hayatinya,  dan  inilah  yang  menjadi  ciri  negara  maritim  yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah  perairan  laut  yang  terdiri  atas  laut  pesisir,  laut  lepas,  teluk,  dan  selat  memiliki  panjang  pantai  95.181  km, dengan luas perairan 5,8 juta km2, kaya akan sumber daya laut dan ikan. 1
Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan. Luasnya daerah karang  yang ada  menjadikan Indonesia sebagai  Negara  yang  memiliki  keanekaragaman  yang  tinggi  yaitu  lebih  dari  1.650  jenis  spesies  ikan. 2 Dengan keanekaragaman hayati tersebut dapat menunjang potensi ekonomi yang sangat tinggi bagi Indonesia melalui perairan masing masing daerah khsususnya di Provinsi Jambi.
Secara  georafis  Provinsi  Jambi  memiliki  luas  perairan  laut  lebih  kurang  44.496  Km  dengan  panjang  pantai kurang  lebih  210  Km  dan  Perairan  umum  di  Provinsi  Jambi  berupa  sungai,  danau,  rawa  dan  lain  sebagainya.  Lalu
1 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 21
2 Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, Ekonomi Kelautan dan Perikanan , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, hal. 22
Wahyu  Seno  Jatmiko,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Sarbaini. Kajian  Kriminologi  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
Propinsi  Jambi  juga  termasuk  dalam  kawasan  segi  tiga  pertumbuhan  Indonesia-Malaysia-Singapore  (IMS-GT)  dan Indonesia-Malaysia-Thailand  (IMT-GT).  Jarak  tempuh  Jambi  ke  Singapura  jalur  laut  melalui  Batam  dengan menggunakan kapal cepat ( Jet-Foil ) hanya ditempuh dengan waktu 5 jam. 3
Selanjutnya  khusus  wilayah  perairan  laut  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  merupakan  bagian  dari  alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah  ini  sangat  potensial  untuk  berkembang.  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  sendiri  secara  geografis  terletak pada  0°53’  -  1°41’  LS  dan  103°23  -  104°31  BT  dengan  luas  wilayah  5.445  Km²,  dengan  batas  Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi, Sebelah  Timur berbatasan  dengan  Laut  Cina  Selatan. 4 Dengan  strategisnya  wilayah  perairan  Tanjung  Jabung  Timur berdekatan  dengan  perairan  daerah  dan  negara  negara  tetangga  lainya  maka  potensi  peluang  kejahatan  khususnya penyeludupan  benur  (Bibit  Lobster)  sangat  mungkin  terjadi.  benur  (Bibit  Lobster)  sendiri  merupakan  salah  satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.
Berdasarkan Kementrian Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Peraturan Kementrian Kelautan Dan Perikanan Tahun  2016  tentang  larangan  penangkapan  dan/atau  pengeluaran  lobster,  kepiting,  rajungan,  dari  wilayah  Negara Republik  Indonesia  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  penangkapan  dan/atau  pengeluaran  lobster  dari  wilayah  Negara Republik  Indonesia  hanya  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan  tidak  dalam  kondisi  bertelur,  ukuran  panjang  karapas diatas  8  cm  atau  berat  diatas  200  gram/ekor.  Pelarangan  penangkapan  dan  atau  pengeluaran  lobster  berdasarkan kebijakan  tersebut  pada  implementasinya  diharapkan  mampu  merubah  persepsi  dan  meningkatkan  kesadaran Stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya. 5
Kemudian secara yuridis penyeludupan benur (bibit lobster) merupakan kejahatan yang dapat di jerat dengan sanksi  pidana  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  88  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2004 tentang Perikanan yang berbunyi :
“ Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memasukkan,  megeluarkan,      mengadakan,  mengedarkan,  dan/atau memelihara  ikan  yang  merugikan  masyarakat,  pembudidayaan  ikan,  sumber  daya  ikan,  dan/atau  lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan   Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1),  dipidana    dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ” .
Dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  perdagangan  benur  (bibit  lobster)  merupakan  perbuatan pidana, Praktik penyeludupan benur (bibit lobster) jelas merugikan negara dari segi materi dan non materi. Dari segi materi,  praktik  ni  merugikan  negara  ratusan  miliaran  rupiah.  Sedangkan  non  materi  adalah  berkurangnya  populasi lobster  di  wilayah  perairan  Indonesia,  khususnya  perairan  Di  Kabupaten  Tanjung  Timur.  Fenomena  penyeludupan benur  (bibit  lobster)  melalui  jalur  perairan  Di  Kabupaten  Tanjung  Timur  kini  menjadi  persoalan  serius,  dari pengamatan dan analisa penulis diketahui: “ Angka kasus kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan  Kabupaten  Tanjung  Timur  terus  meningkat.  Bahkan  angka  kasus  kejahatan  penyeludupan  benur  (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Timur pada tahun 2019 sampai 2021 dalam kurun waktu 3 tahun selalu  naik  signifikan  dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya.  Laporan  kejahatan  penyeludupan  benur  (bibit  lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mencapai 9 kasus yang telah di tindak lanjut oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Adapun berbagai macam modus operandi yang dilakukan pelaku  dalam  menyeludupkan  benur  (bibit  lobster)  ialah  seperti  mengunakan  kendaraan  mobil  pribadi  untuk menyeludupkan ke kapal kapal perusahaan bongkar muat ataupun kapal angkut penumpang .”
Sebagai  contoh  dalam  kasus  penyeludupan  benur  (bibit  lobster)  Di  Kabupaten  Tanjung  Timur  mengunakan kendaraan mobil pribadi untuk menyeludupkannya melalui jalur perairan modus kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) saat ini sudah sangat terorganisir ( Organizeci Crime ) dan sudah bersifat transnasional ( Transnational Crime ). Maka  dalam  kejahatan  ini,  dibutuhkan  tindakan  dari  Kepolisian  berupaya  untuk  melakukan  tindakan  secara  represif yaitu  dengan mengupayakan  pemberantasan terhadap  kejahatan  penyeludupan  benur  (bibit  lobster)  melalui  jalur perairan  Di  Kabupaten  Tanjung  Timur.  sebagai  satu  kesatuan  dalam  kebijakan  kriminal  dan  pada  hakekatnya merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  sosial  dengan  tujuan  utama  mencapai  kesejahteraan  bersama.  Kejahatan penyelundupan  ini  terkhususnya  pada  penyelundup  benur  (bibit  lobster)  sangat  meresahkan  masyarakat  dan pemerintah, karena kejahatan ini sering sekali terjadi dan dampaknya menimbulkan kerugian kepada Negara.
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 19.40 WIB
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 21.10 WIB
5 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 25
Wahyu  Seno  Jatmiko,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Sarbaini. Kajian  Kriminologi  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
Bertolak  dari  uraian  diatas,  hal  inilah  yang  menarik  perhatian  penulis  untuk  membahas  dan  menganalisis dengan  tujuan  memperluas  wawasan  penulis  dalam  bidang  kajian  hukum  mengenai Kajian  Kriminologi  Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

## RUMUSAN MASALAH
Dengan  uraian  latar  belakang  di  atas  dan  untuk  menghindari  kajian  yang  terlalu  luas  dan  menyimpang  dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah  faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  kejahatan  penyeludupan  benur  (bibit  lobster)  melalui  jalur perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimanakah  upaya  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Timur  dalam  pemberantasan  kejahatan  penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan ?

## METODE
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian Deskriptif  Analitis ,  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Tipe penelitian Yuridis Empiris melihat Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
Faktor  Yang  Melatarbelakangi  Terjadinya  Kejahatan  Penyeludupan  Benur  (Bibit  Lobster)  Melalui  Jalur Perairan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Secara geografis perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari Alur Pelayaran Kapal Nasional dan Internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial  untuk  berkembang.  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  sendiri  secara  geografis  terletak  pada  0°53’  -  1°41’ LS  dan  103°23  -  104°31  BT  dengan  luas  wilayah  5.445  Km²,  dengan  batas  Sebelah  Utara berbatasan  dengan  Laut Cina  Selatan,  Sebelah  Selatan berbatasan  dengan  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Sebelah Barat  berbatasan  dengan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dan  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Sebelah  Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Timur berdekatan dengan perairan daerah dan negara negara  tetangga  lainya  maka  potensi  peluang  kejahatan  khususnya  penyeludupan  benur  (Bibit  Lobster)  sangat mungkin terjadi. benur (Bibit Lobster) sendiri merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.
Adapun jenis-jenis lobster sangat beraneka ragam, salah satunya Lobster Mutiara atau Spiny Lobster. Lobster mutiara adalah jenis lobster yang memiliki harga lebih mahal dari pada lobster lainnya. Lobster mutiara memiliki ciri fisik yang berbeda dengan lobster pada umumnya, yakni memilik corak berwarna biru kehijauan-hijauan pada bagian cangkang.  Tidak  hanya  itu  dalam  habitat  aslinya  lobster  mutiara  memiliki  bintik-bintik  besar  dan  kecil  berwarna kuning terang.
Selain  bentuk  tubuh  yang  lebih  besar,  kerangka  kulit lobster  kaku,  keras  dan  mempunyai  zat  kapur.  Sedang udang  kulitnya  tipis,  bening,  tembus  cahaya  dan  terdiri  atas  zat  khitin.  Lobster  yang  dewasa  mempunyai  ukuran mencapai 20 Cm dan sering berganti kulit (moulting). Tempat hidup lobster pada  perairan dangkal sampai pada laut berkedalaman 400 meter.
Namun  umumnya  lobster  hidup  di  daerah  terumbu  karang  di  perairan  dangkal  hingga  pada  kedalaman  100 meter.  Lobster  biasanya  berdiam  dalam  lubang-lubang  karang  atau  menempel  pada  dindingdinding  karang.  Lobster muda menyukai perairan karang dangkal pada kedalaman 0,5-3,0 meter, lobster muda menyukai perairan dengan dasar pasir  berkarang  yang  ditumbuhi  lamun.  Setelah  menginjak  dewasa,  lobster  bergerak  ke  perairan  yang  lebih  dalam, dengan kedalaman antara 7-40 meter yang biasanya perpindahan dilakukan pada sore hari. Lobster mempunyai daur hidup yang kompleks. Telur yang telah dibuahi menetas menjadi larva dengan beberapa macam tingkatan (stadium) yang  berbeda  pada  tiap  jenis.  Banyaknya  telur  bergantung  pada  besar  kecilnya  lobster.  Biasanya  antara  10.000- 100.000, bahkan bisa mencapai lebih.
Berdasarkan Kementrian Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Peraturan Kementrian Kelautan Dan Perikanan Tahun  2016  tentang  larangan  penangkapan  dan/atau  pengeluaran  lobster,  kepiting,  rajungan,  dari  wilayah  Negara Republik  Indonesia  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  penangkapan  dan/atau  pengeluaran  lobster  dari  wilayah  Negara Republik  Indonesia  hanya  dapat  dilakukan  dengan  ketentuan  tidak  dalam  kondisi  bertelur,  ukuran  panjang  karapas diatas  8  cm  atau  berat  diatas  200  gram/ekor.  Pelarangan  penangkapan  dan  atau  pengeluaran  lobster  berdasarkan
Wahyu  Seno  Jatmiko,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Sarbaini. Kajian  Kriminologi  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
kebijakan  tersebut  pada  implementasinya  diharapkan  mampu  merubah  persepsi  dan  meningkatkan  kesadaran Stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya. 6
Kemudian  adanya  peraturan  menteri  (Permen)  yang  baru,  yakni  Permen  KP  Nomor  12/Permen-KP/2020 Tentang  Pengelolaan  Lobster ekspor  dan  budidaya  lobster  dibolehkan  dengan  berbagai  ketentuan.  Dalam  pasal  5 menyebut,  pengeluaran  benih  bening  lobster  (Puerulus)  dengan Harmonized  System  Code 0306.31.10  dari  wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Setidaknya, ada beberapa poin yang mengatur hal ini. Poin pertama ,  kuota  dan  lokasi  penangkapan  benih  bening  lobster  sesuai  hasil  kajian  dari  Komnas  Kajiskan  yang ditetapkan  oleh  direktorat  jenderal  yang  menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi  di  bidang  perikanan  tangkap.  Poin kedua , eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal di perikananan budidaya. Nantinya eksportir yang  telah  berhasil  membudidayakan  lobster  ditunjukkan  dengan  sudah  panen  secara  berkelanjutan  dan  telah melepasliarkan 2 persen lobster dari hasil budidaya dengan ukuran sesuai hasil panen. Poin ketiga , pengeluaran benih bening lobster dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang nenyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus benih bening lobster.
Benih lobster diperoleh dari nelayan kecil penangkap benih yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih bening lobster. Penangkapannya dilakukan dengan  menggunakan alat penangkapan ikan bersifat pasif.  Penangkapnya  pun  akan  ditentukan.  Eksportir  harus  terdaftar  di  direktorat  jenderal  terkait.  "Penetapan  kuota lokasi penangkapan benih bening lobster yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun," sebut aturan itu. Di Pasal  6,  kegiatan  pengeluaran  benih  bening  lobster  dari  Republik  Indonesia  diwajibkan  membayar  bea  keluar  atau PNBP  per  satuan  ekor  benih.  Adapun  Pasal  9,  penangkapan  atau  pengeluaran  lobster,  kepiting,  dan  rajungan  untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dapat dilakukan setelah mendapat izin.
Kemudian  secara  yuridis  penyeludupan  benur  (bibit  lobster)  tanpa  izin  merupakan  kejahatan  yang  dapat  di jerat  dengan  sanksi  pidana  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  88  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi :
“ Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memasukkan,  megeluarkan,  mengadakan,  mengedarkan,  dan/atau memelihara  ikan  yang  merugikan  masyarakat,  pembudidayaan  ikan,  sumber  daya  ikan,  dan/atau  lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan   Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1),  dipidana    dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ” .
Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku perdagangan benur (bibit lobster) tanpa mendapatkan izin merupakan perbuatan pidana, Praktik penyeludupan benur (bibit lobster) jelas merugikan negara dari segi materi dan non  materi.  Dari  segi  materi,  praktik  ni  merugikan  negara  ratusan  miliaran  rupiah.  Sedangkan  non  materi  adalah berkurangnya populasi lobster di wilayah perairan Indonesia, khususnya perairan Di Kabupaten Tanjung Timur.
Fenomena  penyeludupan  benur  (bibit  lobster)  melalui  jalur  perairan  Di  Kabupaten  Tanjung  Timur  kini menjadi  persoalan  serius.  Menurut  Kepala  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Timur  mengatakan :  “ Saat  ini angka kasus kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Timur terus meningkat. Bahkan angka kasus kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Timur pada  tahun  2019  sampai  2021  dalam  kurun  waktu  3  tahun  selalu  naik  signifikan  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya ” .
Agar lebih mudah di pahami mengenai faktor yang dimaksud motif ekonomi dan upah yang besar seperti yang di jelaskan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur penulis uraikan sebagai berikut : a. Motif Ekonomi
Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku penyeludupan benur (bibit lobster) untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ialah motif ekonomi. Ekonomi adalah motif yang amat  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia,  hal  ini  dikarenakan  manusia  memiliki  kebutuhan ( Sandang,  Pangan,  Papan )  yang  harus  dipenuhi  setiap  hari.  Melihat  alasan  ekonomi  sebagian  dasar  dari  suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah  pembenaran  untuk  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  termasuk  melakukan  penyeludupan  benur (bibit  lobster)  agar  mendapat  sesuatu  atau  uang  lebih  tanpa  memikirkan  akibat-akibatnya,  terlebih  lagi  di  masa pandemic covid 19 ini keadaan ekonomi sulit.
b. Upah Yang Besar
Upah yang besar atas penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat masyarakat tergiur untuk melakukan kejahatan tersebut.
6 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 25
Wahyu  Seno  Jatmiko,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Sarbaini. Kajian  Kriminologi  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
Faktor yang melatar belakangi terjadinya  kejahatan penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada faktor utama alasan mengapa penyeludupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan sulit di hentikan yaitu faktor keuntungan besar (motif ekonomi). Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu  siklus  kehidupan  manusia,  maka  tidaklah  mengherankan  jika  bagi  sebagian  pelaku  kejahatan  menganggapnya sebagai  sebuah  pembenaran  untuk  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  agar  mendapat  sesuatu  atau  uang  tanpa memikirkan akibat-akibatnya.
Kemudian  selain  mulai  faktor  sandang  pangan/kebutuhan  ekonomi,  Upah  yang  besar  dan  faktor  geografis terdapat juga faktor penghambat yang di hadapi oleh pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur antara lain : 1. Faktor  Internal  antara  lain ( 1 ) Kurangnya  Jumlah  Personel  /  sumber  daya  manusia  di  unit  tipiter  dalam penanganan  perkara,  yang  mana  jumlah  personil  unit  Tipiter  untuk  saat  ini  sebanyak  4  orang  dan  seharusnya berjumlah 12 orang berdasarkan perkap 23 tahun 2017, ( 2 ) Masih kurangnya Pemahaman mengenai menangani barang  bukti  khususnya  benih  lobster, ( 3 ) Dukungan  biaya  penyidikan  yang  digunakan  masih  sangat  minim, karena  dalam  perkara  hanya  dianggarkan  14  Juta  dan  dlam  penanganan  perkara  biaya  yang  digunakan  bisa mencapai  70  juta, ( 4 ) kurangnya  sarana  prasarana  untuk  penyimpanan  barang  bukti  berupa  benih  lopster  yang harus ditangani secara khusus, ( 5 ) adanya keterlibatan oknum anggota yang membekingi penyelundupan lopster sehingga menghambat penyelidikan ( informasi bocor).
2. Faktor eksternal antara lain(1) Bolak -Balik Berkas Perkara dari JPU, karena Kurangnya pemahaman perkara dan tidak  sinkron,  (2)  Jauhnya  tempat  penangkaran  benih  lopster  sebagai  tempat  penangkaran  barang  bukti,  (3) Adanya  keterlibatan  satuan  lain/  satuan  samping  sehingga  menghambat  proses  pengungkapan  kasus penyelundupan lopster, (4) kurang kooperatif nya tersangka sehingga menyulitkan penyidik untuk pengungkapan jaringan  penyelundupan  benih  lopster  (  sistim  terputus),  (5)  Masyarakat  masih  tertutub  /  kurang  perduli  untuk memginformasikan adanya tp. Lundup lobster ke pihak yg berwajib, karena tidak mau terlibat / repot mjd saksi, (6)  Masih  ad  hubungan  kekerabatan  dan  kenal  terhadap  para  pelaku  sehingga  merasa  tidak  enak  untuk menginformasikan
Upaya Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberantasan Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan
1. Upaya Pre-Emtif
Upaya Pre-.Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Tanjung Jabung Timur  untuk  menanggulangi terjadinya Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Tanjung Jabung Timur. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai humanis yang baik terhadap masyarakat setempat seperti halnya menghimbau agar tidak ikut serta melakukan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster), sehingga himbauan  tersebut  terinternalisasi  dan  dapat  diterima  secara  positif  oleh  masyarakat.  Sasaran  yang  hendak  dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran hukum masyarakat, kewaspadaan dan daya tangkal serta terciptanya suatu kondisi perilaku  yang  baik  tidak  bertentanggan  dengan  perbuatan  melawan  hukum.  Maka  dengan  Upaya  Pre-Emtif  ini masyarakat dan pihak Polres Tanjung Jabung Timur dapat bekerja sama degan baik untuk menanggulangi terjadinya Penyeludupan Benur.
2. Upaya Preventif
Upaya  preventif  ini  adalah  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  Pre-Emtif  yang  masih  dalam  tataran penanggulangan  sebelum  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  Penyeludupan  Benur  (Bibit  Lobster)  Melalui Jalur  Perairan  Tanjung  Jabung  Timur.  Dalam  upaya  ini  juga  dilakukan  tindakan  yang  mempersempit  ruang  gerak, mengurangi  dan  memperkecil  pengaruhnya  terhadap  aspek-aspek  ruang  gerak  lain  seperti  halnya  aktivitas/kegiatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Tanjung Jabung Timur. Oleh karena upaya ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan sinergitas kerjasama yang baik dalam hal ini pihak Kepolisian dan masyarakat itu sendiri.
Adapun bentuk upaya yang sifatnya preventif ialah sebagai berikut:
1) Menghimbau  kepada  masyarakat  setempat  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  bahwa  menyeludupkan  Benur (Bibit Lobster) adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda. hal ini bertujuan agar masyarakat engan terlibat untuk melakukan aktivitas/kegiatan penyeludupan Benur.
2) Meningkatkan  penanganan  terhadap  daerah  yang  rawan  akan  terjadinya  penyeludupan  Benur  (Bibit  Lobster) yaitu  dengan  cara  bersinergitas  dengan  masyarakat  setempat  dalam  rangka  memperoleh  petunjuk  lokasi aktivitas/kegiatan penyeludupan Benur. Hal ini tentunya merupakan bagian dari penanggulangan.
3) Menghimbau  kepada  masyarakat  dengan  cara  memberikan  nomor  call center Kepolisian,  hal ini  bertujuan agar masyarakat lain cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai aktivitas/kegiatan  penyeludupan  Benur  (Bibit  Lobster),  sehingga  mencegah  dan  memberantas  mata  rantai penyeludupan Benur (Bibit Lobster).
4) Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli bersama Reskrim dan Babinsa yang dilakukan secara rutin.
Wahyu  Seno  Jatmiko,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Sarbaini. Kajian  Kriminologi  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
3. Upaya Represif (Penindakan)
Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Polres Tanjung Jabung Timur juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus  penyeludupan  Benur  (Bibit  Lobster).  Upaya  ini  dilakukan  pada  saat  adanya  informasi  akan  terjadinya penyeludupan Benur (Bibit Lobster) tersebut. Maka tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif.  Melakukan tindakan-tindakan, yaitu :
1) Membentuk  Satgas  yang  ditempatkan  di  lingkungan  yang  sering  dan  yang  dicurigai  terjadi  aktivitas/kegiatan penyeludupan  Benur  (Bibit  Lobster),  yakni  dengan  melakukan  penyamaran  sebagai  pembeli  Benur  (Bibit Lobster) untuk mencari dan menangkap oknum masyarakat yang terbukti melakukan penyeludupan Benur (Bibit Lobster).
2) Melakukan  penangkapan  terhadap  pelaku  yang  tertangkap  tangan  melakukan  aktivitas/kegiatan  penyeludupan Benur (Bibit Lobster) guna mencari mata rantai pelaku tersebut. Memberdayakan sdm yang ada disatuan reskrim dan  satuan  lain  di  tingkat  polres  untuk  membantu  pengungkapan  kasus  dan  penyidikan  penyelundupan  benih lobster.
3) Meningkatan  kemampuan  personil  dalam  penangan  benih  lobster  dan  bekerja  sama  dengan  dinas  perikanan propinsi.
4) Menggunakan sarana prasarana yang dimiliki pihak dinas perikanan provinsi dalam penanganan bb benih lobster.
5) Selalu melakukan koordinasi dengan jpu dan ahli dalam mempercepat proses penyidikan, serta koordiasi dengan Para penyidik dari Polda Lain yang sudah berpengalaman menangani Tp. Lundup Lobset.
6) Melakukan koordinasi dengan satuan atas dan satuan lain dalam penyidikan terkait keterlibatan personil.
7) Melakukan  koordinasi  dengan  pihak  polres  lain  dalam  pengungkapan  kasus  terutama  untuk  jalur  yang  dilewati dalam pengangkutan benih lobster.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah antara lain :
1. Fenomena  penyeludupan  benur  (bibit  lobster)  melalui  jalur  perairan  Di  Kabupaten  Tanjung  Timur  terus meningkat  dalam  kurun  waktu  3  tahun  mencapai  9  kasus  yang  telah  di  tindak  lanjut  oleh  Kepolisian  Resor Tanjung  Jabung  Timur.  Ada  beberapa  faktor  melatar  belakangi  terjadinya  penyeludupan  benur  (bibit  lobster) melalui  jalur  perairan  Di  Kabupaten  Tanjung  Timur  yaitu  mulai  dari  motif  ekonomi  dan  upah  yang  besar. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi  sebagian  pelaku  kejahatan  menganggapnya  sebagai  sebuah  pembenaran  untuk  melakukan  perbuatan melawan  hukum,  termasuk  menyeludupkan  benur  (bibit  lobster)  agar  mendapat  sesuatu  atau  uang  tanpa memikirkan akibat-akibatnya.
2. Menindaklanjuti  angka penyeludupan benur (Bibit Lobster) melalui jalur perairan Tanjung Jabung Timur yang terus  mengalami  peningkatan  maka  dari  pada  itu  pihak  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Timur  melakukan upaya  dalam  rangka  pemberantasan  kejahatan  penyeludupan  benur  (bibit lobster).  Upaya  tersebut  bersifat  Pre- Emtif, Preventif dan Represif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku : A.S.Alam, Pengantar Kriminologi , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum4 Dan Teori Peradilan , Kencana, Jakarta, 2012. Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, Ekonomi Kelautan dan Perikanan , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017. Arif  S.  Sadiman, Media  Pendidikan:  Pengertian,  Pengembangan  Dan  Pemanfaatannya, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Depok, 2012.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Kencana, Jakarta, 2012. Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
Edi  Setiadi  Dan  Kristian. Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Dan  Sistem  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia .  Kencana. Jakarta. 2017.
Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan , Sinar Grafika, Jakarta, 2015. M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Remadja Karya, Bandung, 2012.
Moeljatno, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia , Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 2012. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017. Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012. Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis : Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi, Kencana, Jakarta, 2014. Sanjaya, Wina, Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
Wahyu  Seno  Jatmiko,  Ferdricka  Nggeboe,  dan  Sarbaini. Kajian  Kriminologi  Upaya  Penanggulangan  Kejahatan Penyeludupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur perairan Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. CV. Rajawali, Jakarta. 2015 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum , Bima Cipta, Bandung. 2015. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta. 2015. Subroto Brotodiredjo, Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 2014. Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Tanpa Tahun. Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi , PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Yesmil anwar dan Andang, Kriminologi, Refleksi Aditama, Bandung, 2010.

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  Tentang Kepolisian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Jurnal :
Gracia  Eilerta  Telaumbanua. Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penyelundupan  Bibit  Lobster. Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019.
H.  Ronaldo  Munthe. Analisis  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Penyelundupan  Benih  Lobster  Yang Dibudidayakan  Dan  Siap  Dipasarkan  Keluar  Negeri. Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung. Binamulia Hukum Volume 10 Nomor 1 Juli 2021.
Iqbal Septiaji Handoyo. Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Jurnal Gema Keadilan Volume 8 Nomor 2 Juli-September 202
Website : https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 19.40 WIB https://id.wikipedia.org/wiki/Perairan/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 20.35 WIB https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur/diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pukul 21.10 WIB