## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018

## PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN: Studi Tentang Buku al-Difâ‘ ‘ani al-Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ Karya Kiai Muhammad Said

## Rustam Ibrahim
Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta, Jawa Tengah, 57141 e-mail: rustam_ibrahim85@yahoo.co.id
Abstrak: Kelompok radikal kerap menyerang ormas Islam yang tidak sependapat dengan mereka, termasuk pesantren. Pemahaman kebangsaan pesantren dengan kaum radikal bertolak belakang. Kaum radikal  anti  nasionalisme,  sedangkan  pesantren sangat erat dengan nasionalisme. Dalam hal ini, Pesantren Lirboyo memiliki sebuah kitab yang berjudul al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang konsep, aplikasi, dan urgensi pendidikan  kebangsaan  pada  kitab  tersebut.  Berdasarkan  penelitian,  konsep pendidikan  kebangsaan  adalah  media  dan sarana untuk  menjaga  persatuan  dan kesatuan  NKRI.  Aplikasi  pendidikan  kebangsaan  adalah  menerapkan  kaidah pendidikan  kebangsaan,  yaitu  memperkokoh  persatuan,  memperkuat  keamanan, menegakkan kemaslahatan, dan menanamkan rasa cinta tanah air.
Abstract: Pesantren and Education of Nationality: Study Against al- Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ by Kiai Muhammad Said. Radical group often attacks against Islamic organizations that disagree with them, including pesantren. The understanding of pesantren with radical groups in the concept of nationality is contradictory. Radical group is anti nationalism, while pesantren is very close with nationalism. In this case, Pesantren Lirboyo has a book entitled al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ . This paper is the result of a research on the concept, application, and urgency of nationality education in the book of al-Difâ‘ . Based on the research, the concept of nationality education is the media to maintain the unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The application of nationality education is applying the rules  of nationality  education, namely strengthening  unity,  strengthening security, upholding benefits, and instilling a sense of loving the homeland.
Kata Kunci: radikalisme, negara, politik, pendidikan, pesantren

## Pendahuluan
Tulisan ini berangkat dari persoalan bahwa beberapa aliran radikal di Indonesia ingin  merongrong  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dan menggantinya dengan sistem khilafah. Jika di Orde Lama atau Orde Baru, kelompok ini berada di luar pemerintahan, pada hari ini kelompok radikal telah masuk di dalamnya, baik lewat jalur parlementer di tingkat nasional maupun regional. 1 Kelompok ini juga menyusup di  dalam sekolah-sekolah,  baik sekolah tingkat  dasar hingga  ke tingkat perguruan tinggi, hingga akhirnya mereka mendidik generasi masa depan bangsa ini untuk tidak mau hormat terhadap bendera merah putih, dan ingin mengganti negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem khilafah.
Indonesia memiliki potensi berkembangnya gerakan radikal dengan dua indikator. Pertama , bangsa Indonesia memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap kebebasan beragama. Hal ini memberikan peluang bagi munculnya gerakan keagamaan radikal. Kedua , banyak masyarakat Indonesia yang pengetahuan agamanya lemah dan sedikit, tapi memiliki semangat ingin berbuat lebih untuk agama, sehingga berpotensi untuk menjadi radikal. 2 Fenomena ini terlihat sangat mencolok dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan beberapa departemen berpihak pada kepentingan kelompok radikal. Departemen tersebut dipimpin oleh politikus oportunis yang tidak mempedulikan terhadap bahaya yang mengancam terhadap keutuhan negeri ini. Politisi oportunis mirip dengan aktivis gerakan radikal, bahkan lebih berbahaya. Karena mereka bermuka dua dan tampil sesuai dengan kepentingan yang menjadi tujuannya. Perbedaannya, kelompok radikal ingin berkuasa dan menguasai segala aspek kehidupan manusia dengan memanfaatkan agama, para oportunis ingin melestarikan kekuasaan dan kekayaan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Kepentingan bangsa dan negara sama sekali tidak mendapatkan tempat dalam agenda perjuangan mereka. 3
Keberadaan kelompok radikal serta partai dan politisi radikal telah membuat eksistensi gerakan radikal di Indonesia semakin subur dan berkembang. Gagasan dan retorika mereka menjadi aktor intelektual terjadinya aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Kelompok ini juga sering menyerang ormas Islam yang tidak sependapat dengan mereka, termasuk dalam hal ini adalah pesantren. Pesantren sering mendapatkan sasaran kritik keras kaum radikal. 4 Pesantren dianggap sebagai ahli khurafat, kaum bidah atau kelompok
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
1 Abdurrahman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam (Yogyakarta: Ma’arif, 2009), h. 225.
2 Masnun Tahir, “Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB,” dalam Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Vol. 49, No. 2, 2015, h. 301.
3 Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam , h. 226.
4 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos, 2002), h. 103.

## MIQOT
Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
quburiyyun. 5 Hal tersebut dikarenakan banyaknya perbedaan pemahaman antara kaum pesantren dengan kelompok radikal, terutama dalam masalah konsep kebangsaan. Pemahaman pesantren dengan kaum radikal dalam konsep kebangsaan bertolak belakang. Kaum radikal  anti  nasionalisme,  sedangkan  pesantren  sangat  erat  dengan  nasionalisme. Bahkan Abuya Muhtadi al-Bantani, salah satu ulama kharismatik pesantren, dalam fatwanya menyatakan bahwa kaum radikal adalah musuh pondok pesantren. 6
Sejak berdiri, pesantren selalu eksis dalam mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pesantren telah banyak menanamkan jasa besar pada republik ini. Dengan darah dan air mata syuhada pesantren, Tanah Air tercinta ini mampu  mempertahankan  kemerdekaan  dari  agresi  Belanda.  Karena  itu,  tidaklah berlebihan jika disebutkan bahwa republik ini berutang budi pada pesantren. Untuk mengenang jasa pesantren, Presiden dengan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2015 memutuskan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Santri pesantren yang memberikan konstribusi kepada Republik Indonesia ini tentu saja tidak terhitung jumlahnya. Tanpa mengurangi rasa hormat pada sosok yang tidak tersebut, misalnya KH. Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. As’ad Syamsul Arifin, KH. Mahrus Aly, KH. Bisyri Samsuri, KH. Wahid Hasyim, KH. Saifuddin Zuhri, KH. Masykur, KH. Abbas Abdul Jamil, dan KH. Subki adalah tokoh-tokoh pesantren yang telah ikut berjasa membangun negeri ini. Mereka telah memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan republik yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bahkan di bidang pendidikan, kontribusi pesantren pada bangsa dan negara telah ada sejak lama. Jejaknya dimulai sejak negara yang bernama Indonesia ini belum berdiri dan terus berlangsung hingga kini.
Salah satu pesantren yang ikut berjuang dan mempertahankan NKRI adalah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Lirboyo Kediri. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Lirboyo Kediri, selanjutnya disebut PP Lirboyo, didirikan oleh KH. Abdul Karim pada tahun 1910  dengan  visi:  “Beriman,  Bertaqwa,  Berakhlakul  Karimah,  dan  Disiplin” merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Jawa dengan ribuan santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada beberapa santri yang berasal dari luar negeri. Pengasuh PP Lirboyo saat ini adalah KH. Muhammad Anwar Manshur yang merupakan cucu dari pendiri pesantren. Walaupun sudah berusia seabad dan diasuh oleh generasi ketiga, pesantren ini tetap eksis dengan 10.000 (sepuluh ribu) santrinya. Sejak berdiri 1910, pesantren ini juga ikut serta mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dengan angkat senjata pada tahun 1945, G30S/PKI, hingga zaman reformasi dengan ikut mencerdaskan anak bangsa.
5 Husein Muhammad, “Memahami Sejarah Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang Toleran dan Anti Ekstrem” dalam Imam Baihaqi (ed.), Kontroversi Aswaja (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 41.
6 Abuya Muhtadi Al Bantani, “Fatwa Abuya Muhtadi Al-Bantani,” in http://www.muslimoderat. net/2017/09/, 9  November 2017.
Selain itu, pesantren ini memiliki sebuah kitab yang khusus membahas tentang konsep kebangsaan, yaitu al-Difâ‘ ‘ani al-Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ , kitab ini ditulis oleh Kiai Muhammad Said, salah satu keluarga pesantren Lirboyo Kediri. Kitab ini menjadi salah satu karya civitas akademik PP Lirboyo Kediri. Karena itu, cukup menarik untuk meneliti kitab al-Difâ‘ ‘ani al-Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ terkait dengan pendidikan kebangsaan. Secara khusus, kajian ini akan menganalisa bagaimana maksud pendidikan kebangsaan dalam kitab al-Difâ‘ ‘ani al-Wathân  min  Ahammi  al-Wâjibât  ‘ala  Kulli  Wâhidin  Minnâ ,  bagaimana  aplikasi pendidikan  kebangsaan  dalam  kitab  tersebut,  dan  bagaimana  urgensi  pendidikan kebangsaan dalam kitab tersebut.

## Kerangka Teori
Dalam penelitian ini akan digunakan teori Syaikh Usamah al-Sayyid Mahmûd al- Azhârî yang menyatakan bahwa harga sebuah bangsa dan tanah air setara dengan jiwa raga. Menjaga tanah air sama dengan menjaga nyawa. Terusir dari tanah air setara dengan terusirnya ruh dari jasadnya. 7 Terusir dari tanah air merupakan sesuatu yang berat, setara dengan rasanya kematian. Beberapa ayat dalam al-Qur’an menjelaskan keutamaan dan kelebihan hijrah dari tanah air, karena berpisah dengan tanah air merupakan sebuah kesulitan yang berat dan membutuhkan kesabaran. Selain itu, beberapa hadis juga menun- jukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. mencintai tanah airnya. Nabi mencintai Makkah dan Madinah, karena dua tempat tersebut merupakan tanah air dari Nabi Muhammad SAW. Cinta tanah air masuk bagian dari sunnah Nabi, bersanding dengan kesunnahan yang terkait dengan ibadah, akhlak, pekerjaan, kemakmuran sebuah bangsa, dan terkait kemasyarakatan. Tidak hanya itu, ulama menjadikan cinta tanah air sebagai alasan ( ‘illat ) kesulitan dalam bepergian. Karena itu, doa orang yang pergi dari tanah airnya termasuk doa yang paling mustajab di sisi Allah SWT. 8 Dalam literatur pesantren terdapat ungkapan “ cinta tanah air bagian dari iman .” 9
Dari kerangka teori di atas, mempertahankan tanah air merupakan sebuah kewajiban. Karena mempertahankan tanah air setara dengan mempertahankan jiwa dan raga. Untuk mempertahankan negara, dibutuhkan beberapa hal. Pertama , militer untuk membela diri dari gangguan musuh. Kedua , negarawan untuk mengelola negara dengan baik dan men- sejahterakan rakyat. Ketiga , cendekiawan dan pendidik untuk mencerdaskan rakyat.
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
7 Usamah al-Sayyid Mahmûd al-Azhârî, Al-Haq al-Mubin fî Radd ‘ala Man Tala‘aba bi al- Dîn (Abu Dhabi: Dâr al-Fâqih, 2010), h. 171. 8 Ibid. , h. 174. 9 Muhammad ‘Âlî, Dalîl al-Fâlihîn (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 2004), h. 37.

## MIQOT
Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
Keempat , dokter untuk menangani kesehatan rakyat. Beserta tugas-tugas lain yang menjadi tugas pokok dalam mempertahankan negara. 10
Terkait  anjuran  untuk  mencintai  tanah  air,  Nabi  memberikan  sebuah  contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhârî, 11 “ Ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya (H.R. Bukhârî). Al-Hâfizh Ibn Hajar al-‘Asqalânî dalam Fath al-Bârî menjelaskan “ Di dalam hadis tersebut menunjukan keutamaan Madinah dan dianjurkannya mencintai tanah air serta merindukannya .” 12 Selain itu, dalam kitab Tafsîr Rûh al-Bayân , Syaikh Ismâ‘îl Haqî menjelaskan ayat yang mengisyaratkan cinta tanah air. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S.  al-Qashâsh/28: 85. 13 Ayat ini memberikan isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. 14 Muhammad Said menjelaskan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sebuah sarana untuk melaksanakan perintah agama. Kewajiban mencintai tanah air merupakan sarana dalam menjalankan kewajiban menjalankan perintah agama. Hal tersebut berpedoman pada kaidah usul fikih yang menyatakan “ Suatu hal yang mana sebuah kewajiban tidak sempurna tanpanya, hal tersebut menjadi wajib .” 15
Ungkapan dalam literatur pesantren di atas senada dengan pendapat Huszer dan Stevenson yang mendefinisikan pendidikan kebangsaan sebagai hal yang menentukan rasa cinta secara alami terhadap tanah air. 16 Soekarno dalam karyanya yang terkenal “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, mengemukakan bahwa:
Dalam tahun 1882, Ernest Renan telah membukukan pendapatnya tentang paham bangsa itu. Bangsa itu menurut pujangga ini ada satu nyawa, satu asas akal, yang terjadi dari dua hal. Pertama , rakyat itu dulunya harus bersama menjalani satu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, melainkan perasaan butuh, bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan bangsa itu. 17
10 Muhammad Mahmûd al-Hijâzi, Tafsîr al-Wadhîh (Beirut: Dâr al-Jail al-Jadd, 1413), h. 30. 11 Muhammad bin Ismâ‘îl Abu ‘Abdillâh al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî, Juz III (Damaskus: Dâr Thuqi al-Najah), h. 23.
12 Ibn Hajar al-Asqalânî, Fath al-Bârî Syarh Shahîh Bukhârî , Juz III (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1379),  h. 621.
13 Q.S. al-Qashâsh/28: 85.
14 Ismâ‘îl Haqî, Rûh al-Bayân, Jilid VI (Beirut: Dâr al-Fikr: 1127h), h. 441. 15 Abu Hamîd Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, al-Mustashfa (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), h. 57.
16 Aminuddin Nur, Pengantar Studi Sejarah  Pergerakan Nasional (Jakarta:  Pembimbing Massa, 1967), h. 87.
17 Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi (t.t.p.: t.p., t.t.), h. 2.
Dalam kesempatan lain, Soekarno juga mengutip pendapat Otto Bauer yang menya- takan bahwa bangsa adalah satu kesatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. 18 Menurut Ki Bagoes Hadikusumo bangsa adalah persatuan antara orang dan tempat. 19 Dari beberapa pendapat di atas, Soekarno memadukannya bahwa nasionalisme/kebangsaan terdiri rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib, serta persatuan antara orang dan tempat. 20 Terkait nasionalisme Islam, Soekarno menjelaskan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945:
Di mana-mana orang Islam bertempat, bagaimanapun juga jauhnya dari negeri tempat kelahirannya, di dalam negeri yang baru itu, ia menjadi satu bahagian daripada rakyat Islam, dari pada persatuan Islam. Di mana-mana, di situlah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya. Inilah nasionalisme Islam. 21
Dari beberapa ungkapan di atas, ada titik temu antara definisi kebangsaan menurut pesantren dengan beberapa pendapat pakar nasionalisme di atas, yaitu sama-sama memiliki semangat dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Pesantren menganggap tanah air bagaikan rumah sendiri, tanah pijakan sendiri, minum dari air sendiri, sehingga nasionalisme pesantren sudah tidak diragukan lagi. Karena itu, dengan teori pesantren di atas, akan dipotret bagaimana konsep pendidikan kebangsaan dalam kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ karya Kiai Muhammad Said Pesantren Lirboyo, serta bagaimana aplikasi pendidikan kebangsaan dan urgensi dari pendidikan kebangsaan dalam kitab tersebut.

## Kajian Penelitian Terdahulu
Dalam masalah kebangsaan, Anggraeni Kusumawardani & Faturochman menjelaskan bahwa sikap kebangsaan merupakan suatu penilaian terhadap rasa cinta tanah air, dengan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Implementasinya diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial. Nasionalisme yang ideal seperti ini akan mengantarkan warga negara sebagai orang-orang yang mempunyai kualitas psikologis yang tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dibahas penulis adalah
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
18 Soekarno, “Lahirnya Pancasila,” dalam Mr. Soepardo, et.al. , Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics) (Jakarta: Balai Pustaka, 1962), h. 298. 19 Ibid. 20 Badri Yatim, Soekarno, Islam, dan Nasionalisme (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 60. 21 Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi , h. 2.

## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
penelitian di atas tidak dilandasi kajian dari agama, sehingga tidak mampu meyakinkan masyarakat awam, selain itu juga tidak disebutkan pentingnya pendidikan kebangsaan. 22
Penelitian Lukman Hakim tentang nasionalisme dalam pendidikan Islam menyim- pulkan bahwa salah satu pembaruan pendidikan Islam disebabkan oleh adanya kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah dan terbelakang. Hal tersebut tidak hanya memicu pem- baruan pendidikan Islam, tetapi juga memicu semangat kebangsaan dan jiwa nasionalis umat Islam. Penelitian ini fokus pada pemikiran Ahmad Dahlan dan Abdul Wahab Hasbullah sebagai dua tokoh pendidikan Islam sekaligus tokoh nasional yang mampu merespons situasi kolonial dengan cara mengobarkan semangat nasionalisme pendidikan yang dilandasi cita-cita kemerdekaan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Sebab, penelitian Lukman Hakim lebih fokus pada pemikiran tokoh, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat studi kasus. 23
Penelitian Al Chaidar dan Herdi Sahrasad berjudul Negara, Islam, dan Nasionalisme: Sebuah Perspektif , menyimpulkan bahwa setelah Orde Baru Soeharto jatuh, Indonesia masuk ke dalam situasi yang kacau dengan banyak konflik agama dan etnis. Sementara separatisme meletus dan korupsi begitu merajalela. Pintu demokrasi dibuka, baik Islamis dan nasionalis mengambil bagian dalam permainan politik, namun hasilnya adalah politik transaksional, pemerintahan yang buruk, dan ketidakpastian. Akhirnya terjadi hubungan tak terdamaikan antara nasionalis dan Islamis, terjadi kompetisi korupsi dan mereka mencuri sumber daya alam dan kekayaan bangsa ketika kesempatan itu dimainkan oleh kedua belah pihak. Kaum Islamis dalam pencurian kekuasaan (korupsi) merupakan kasus yang sama dengan kaum nasionalis. Bahkan dunia bisnis sangat korup dan rajin berkolusi dengan politisi, penguasa dan birokrat. Mereka tidak peduli lagi dengan nasib rakyat dan negara. 24 Semua penelitian di atas, belum ada yang membahas pendidikan kebangsaan sebagaimana yang akan penulis teliti.

## Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode library research dalam penelitian ini, yaitu suatu penelitian kepustakaan murni. 25 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pendidikan kebangsaan dalam kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ karya Kiai Muhammad Said dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian
22 Anggraeni Kusumawardani & Faturochman, “Nasionalisme,” dalam Buletin Psikologi , Vol. XII, No. 2, Desember 2004.
23 Lukman Hakim, “Nasionalisme dalam Pendidikan Islam,” dalam Jurnal Pendidikan Islam , Vol.  XVII,  No. 2, 2012/1433.
24 Al Chaidar dan Herdi Sahrasad, “Negara, Islam, dan Nasionalisme: Sebuah Perspektif,” dalam Jurnal Kawistara, No. 1, 21 April 2013. 25 Sutrisno Hadi, Motodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 9.
terhadap paham yang berhubungan dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh sebuah pemikiran, ide, dan membentuk watak sebuah kelompok masyarakat. 26
Penelitian ini juga dinamakan dengan studi naskah. Studi ini bertujuan untuk menyusun rekonstruksi teks secara obyektif dan sistematis dengan jalan mengumpulkan data, mengevaluasi data, memverifikasi data serta mensintesiskan bukti-bukti untuk mem- buka tabir fakta dan mendapatkan kesimpulan yang kuat. 27 Studi naskah menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data orisinil atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut data asli. 28 Sumber data primer yang dimaksud adalah kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ . Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik (tidak asli) karena diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. 29 Sumber data sekunder  ini  digunakan  sebagai  data  pelengkap  atau  analisa  perbandingan  untuk mengetahui penerapan pemikiran pesantren tentang pendidikan kebangsaan. Data tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu usaha untuk menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat (efek) yang terjadi atau kecenderungan  yang  tengah  berkembang. 30 Metode  ini  digunakan  untuk  meng- interpretasikan kondisi dan pendidikan pesantren dan selanjutnya akan mengarah pada pendidikan kebangsaan pesantren.

## Hasil dan Pembahasan
Konsep Pendidikan Kebangsaan dalam Kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ Pesantren Lirboyo Kediri
Pendidikan kebangsaan dalam Kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ karya Muhammad Said Ridwan, salah satu keluarga pengasuh PP. Lirboyo adalah sebuah pendidikan politik yang dapat menjadi media dan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Dari definisi tersebut, umat Islam wajib mempertahankan kedaulatan negara demi menegakkan kemaslahatan umat. Umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berdasarkan keteladanan Nabi Muhammad SAW., langkah pertama yang dilakukan Nabi ketika merintis
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
26 Muh. Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 62.
27 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 16. 28 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995), h. 80.
29 Ibid. 30 John W. Best, “Research in Education,” dalam Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Warseso (Peny.), Metodologi Penelitian Pendidikkan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 119.

## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
Negara Madinah adalah dengan membangun persaudaraan di kalangan Muhajirin dan membangun persaudaraan antara kalangan Muhajirin dan Ansor. Nabi juga menjalin kesepakatan umum yang mengakomodir kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang- orang Musyrik. 31
Argumentasi kedua dari kewajiban untuk mempertahankan negara adalah kaidah ushul fikih li al-Wasâ’il Hukm al-Maqâshid (hukum sebuah sarana itu disesuaikan dengan tujuannya). Menurut M. Said, negara tidak akan pernah berdiri tanpa persatuan umat, negara juga tidak akan tegak tanpa Undang-Undang Dasar yang menjadi kesepakatan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar tersebut menjadi pembangkit persaudaraan sesama bangsa yang merekatkan satu sama lain dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat. Undang-Undang Dasar tersebut menjadi pedoman masyarakat dalam mewujudkan perdamaian di masyarakat, mewujudkan kemaslahatan, tidak hanya terbatas untuk kalangan Muslim, tapi juga mencakup non Muslim, sebagaimana ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. 32
Pendidikan kebangsaan juga mengharuskan bagi setiap masyarakat untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan kepemimpinan negara demi menjaga bangsa dan kecintaan kita pada tanah air. Karena tanah air adalah tempat berpijak, tempat berhidup, tempat berkeluarga, tempat bersaudara, serta tempat tumbuhnya agama dan dakwah Islam. Setiap individu juga wajib untuk mengantisipasi dan menjaga negara dari hal-hal yang merongrong kedaulatan, keamanan, dan kesatuan NKRI. Tujuan utama adalah menebarkan kasih sayang bagi setiap umat Islam dalam melaksanakan syariatnya, serta melindungi non Muslim dalam merapatkan barisan untuk kedaulatan negara. 33
Makna pendidikan kebangsaan tidak hanya sebatas mengusir penjajah, menjaga perbatasan negara, maupun melindungi keamanan dan keselamatan bangsa saja, makna pendidikan kebangsaan lebih luas lagi, yaitu mencakup setiap aspek yang menjadi pondasi kekuatan negara seperti ekonomi, militer, kekayaan, politik, dan hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Menjaga bangsa dan tanah air bertujuan untuk memperkuat negara, khususnya dalam pemerintahan. Menjalankan aktivitas agama tidak dapat leluasa tanpa pemerintahan yang baik, secara hakikat, menjaga bangsa dan tanah air otomatis sama dengan menjaga agama. 34
Mukmin  yang  benar-benar  mencintai  Nabi  Muhammad  SAW.  wajib  untuk mencintai ajarannya dalam beragama, mencintai untuk mengikutinya, mencontohnya dalam perilaku pribadi, keluarga, keturunan, kerabat, sahabat, tetangga, rakyat sesama bangsa khususnya, dan umat alam semesta umumnya. Makna cinta tanah air dalam konteks
31 Muhammad Said, al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ (Kediri: Mujtaba, 2016), h. 3.
32 Ibid. , h. 5. 33 Ibid. , h. 6. 34 Ibid. , h. 8.
ini amat dianjurkan, bahkan menjadi bagian dari iman. Seorang mukmin yang sempurna imannya, sempurna pula kecintaannya pada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. akan menggerakkan seseorang untuk mencontohnya, baik dalam ajaran, dakwah, maupun penegakkan syariat agama. 35

## Aplikasi Pendidikan Kebangsaan dalam Kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ
Syaikh Muhammad Amîn as-Syinqithî sebagaimana dikutip Muhammad Said  menga- takan bahwa al-Qur’an telah menempatkan umat Islam dalam posisi mulia, terhormat, maju, dan mandiri. Namun realitanya, umat Islam sedang dalam posisi terbelakang, miskin, dan mundur. Penyebabnya adalah kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan di dunia. 36 Imam al-Nawawî dalam pendahuluan kitab al-Majmû‘ menyatakan bahwa umat Islam wajib untuk bekerja dalam mencukupi, mengembangkan, dan memproduksi segala kebutuhannya sendiri, walau untuk kebutuhan sebiji jarum maupun sebutir garam. Tujuannya agar umat Islam tidak terjajah oleh negara asing. Barometer kekuatan umat Islam diukur oleh kemandirian umat itu sendiri. Karena saat ini kondisi umat Islam masih tergantung terhadap negara asing, umat Islam masih jauh dari harapan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 37
Muhammad Said menjelaskan bahwa untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat, perlu beberapa kaidah dan asas dalam pendidikan kebangsaan. Pertama , memperkokoh persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Kedua , memperkuat keamanan. Ketiga , menerapkan prinsip dasar kemaslahatan agama. Keempat , menanamkan rasa cinta tanah air. Berikut akan dikemukakan mengenai keempat hal ini.

## Memperkokoh Persatuan, Kesatuan, dan Persaudaraan
Memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupa- kan ajaran yang didasarkan pada keteladanan Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama yang dilakukan Nabi ketika merintis Negara Madinah adalah dengan mengukuhkan persatuan dan persaudaraan di kalangan Muhajirin dan membangun persaudaraan antara kalangan Muhajirin dan Anshar. Nabi juga menjalin kesepakatan umum yang meng- akomodir kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang Musyrik di Madinah. 38
Pelajaran yang dipetik dari keteladanan Nabi di atas adalah, umat Islam wajib bekerja sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa memandang perbedaan
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
35 Ibid.
36 Ibid., h. 24. 37 Ibid., h. 25. 38 Ibid. , h. 27.

## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
suku, agama, ras, maupun bahasa, agar umat bersatu, bersaudara, taat, dan patuh ter- hadap pilar negara Indonesia, yaitu  Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 (PBNU).
Makna persatuan dan persaudaran tidak hanya terbatas pada persaudaraan sesama manusia dan sebangsa setanah air, namun lebih dari itu, yaitu bersatu dan bersaudara dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti politik, sosial, ekonomi, militer, maupun pendidikan. Hanya dengan bersatu, negara akan bangkit dalam berbagai lini kehidupan manusia, negara menjadi kuat, berdikari, mandiri, dan tidak membutuhkan bantuan negara lain, sehingga negara menjadi unggul, adidaya, dan ditakuti negara asing. 39
Agama Islam sangat menghindari perpecahan, konflik, bermusuhan, iri dengki, dan saling membenci di antara umat. Dalam hadisnya, Nabi menegaskan bahwa sesuatu yang dibenci dalam keadaan bersama itu lebih baik daripada sesuatu yang dicintai dalam keadaan perpecahan. 40 Dalam kebersamaan terdapat rahmat, dan di dalam perpecahan terdapat azab. Karena itu, umat Islam wajib menjaga persaudaraan dengan sesama bangsa, dengan sikap saling tolong menolong, dan kerjasama, demi kepentingan dan kemajuan negara. Pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat memiliki peran penting dalam menjaga hubungan baik, sikap saling percaya, dengan menjauhkan segala sikap permusuhan dengan tujuan kesatuan umat dan negara. 41

## Memperkuat Keamanan
Keamanan merupakan karunia yang terbesar dari Allah SWT. yang harus disyukuri oleh bangsa ini. Tanpa keamanan, pelaksanaan kegiatan agama dan kegiatan duniawi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Karena keamanan merupakan faktor utama yang menentukan terhadap stabilitas sebuah negara. Doa pertama yang dikumandangkan Nabi Ibrahim as. adalah memperoleh keamanan dari Allah SWT. sebagaimana doa beliau, 42 “ Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali .”
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa doa pertama yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim as. adalah keamanan dan ketenteraman negara. Dalam hal ini, Imâm Mâwardî menjelaskan kaidah tentang mengelola stabilitas negara, yaitu keamanan yang dapat dirasakan oleh segenap rakyat, di dalamnya menjamin cita-cita kehidupan bangsa, negara
39 Ibid., h. 29. 40 Ala’ al-Dîn ‘Ali, Kanzul ‘Amâl , Jilid III (Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 1981), h. 266.
41 Said, Al-Difa’ , h. 31.
42 Q.S. al-Baqarah/2: 126.
benar-benar merdeka, masyarakat miskin dan lemah ikut merasakan kesejahteraan sosial. Sebaliknya tanpa jaminan keamanan, rakyat tidak dapat merasakan kebahagiaan, keten- teraman, dan ketenangan. Terdapat kata mutiara: Keamanan adalah hidup paling nikmat, keadilan adalah tentara paling kuat. 43
Menjaga stabilitas keamanan dapat diwujudkan dengan memperkuat pertahanan dan teknologi peralatan militer yang canggih dan modern, memperkuat benteng perbatasan, pengaturan strategi perang, penguatan tentara dan pengembangan alat-alat militer. Pemantapan stabilitas keamanan juga dilakukan dengan mengantisipasi teror musuh, mencegah dari terorisme dan mengantisipasi gerakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Keamanan negara perlu diperkuat dengan antisipasi dari pemikiran yang dapat memecah belah dan mengadu domba persatuan bangsa. Seperti pemahaman yang sering mengafir-kafirkan orang lain, menganggap kelompok lain salah, serta gerakan yang sering berbuat onar dan bertindak radikal. Kelompok tersebut  menyimpang karena memobilisasi masyarakat untuk saling membunuh, menghalalkan darah, harta, dan kehormatan kelompok lain dengan mengatasnamakan agama. Hal tersebut termasuk penistaan agama dan membahayakan persatuan NKRI. 44
Rakyat wajib ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan negara, dengan mematuhi dan mengamalkan aturan dan prinsip dasar kemaslahatan agama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini biasa dikenal dengan lima prinsip kemasalahatan agama yang telah disepakati oleh ulama akan keabsahannya. Setiap hal yang telah diajarkan agama, baik dari sumber al-Qur’an maupun Hadis pasti mengandung hakikat kebaikan. Walaupun terkadang kebaikan itu tidak terlihat oleh orang awam, apalagi orang yang mengikuti  hawa  nafsu.  Allah SWT.  berfirman  “ Dan  tiadalah  Kami  mengutus  kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam .” 45
Mencintai bangsa dan tanah air adalah fitrah bagi setiap manusia. Kecintaan tanah air dapat berdampak bagi kemajuan bangsa disesuaikan dengan kadar keimanannya. Iman yang kuat akan berpengaruh besar terhadap cinta tanah air. Cinta tanah air termasuk bagian dari iman karena berdampak besar terhadap perkembangan agama, persatuan, politik, ekonomi, keamanan, militer, pertahanan dan segala aspek yang terkait kesejah- teraan rakyat dari segala lapisan masyarakat.
Agar cinta tanah air berdampak terhadap kemajuan bangsa, tentu aplikasinya dise- suaikan dengan kondisi dan posisi seseorang di masyarakat, sebagai contoh kiprah santri/ pelajar bagi bangsa disesuaikan dengan kemampuannya, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu hingga menjadi seorang yang bijaksana, cerdas, profesional. Wujud cintanya bagi bangsa adalah ketika ia terjun ke masyarakat, dapat mengamalkan dan memanfaatkan
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
43 Ibid., h. 32.
44 Ibid., h. 34.
45 Q.S. al-Anbiyâ’/21: 107.

## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
ilmunya bagi seluruh masyarakat, memberikan pencerahan dalam kebaikan, dan menjadi rujukan masyarakat, baik dalam masalah agama, politik, kedokteran, ekonomi, dan teknik. 46

## Menerapkan Prinsip Dasar Kemaslahatan Agama
Dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan, pemerintah tidak bisa sendiri tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, segenap masyarakat wajib membantu pemerintah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam eksistensi sebuah negara. Tanpa pemerintah, kondisi negara akan mengalami kekacauan. Karena pentingnya peran pemerintah, pemerintah harus memprioritaskan program pekerjaan yang paling penting dan maslahat. Pemerintah juga berkewajiban menanggulangi gangguan yang merusak dan membahayakan negara. Imâm Izzuddîn bin ‘Abdi al-Salâm sebagaimana dikutip Muhammad Said menyatakan bahwa ketika pemerintah menghadapi beberapa kemaslahatan, diusahakan dapat meraih semuanya. Jika terjadi kesulitan, pilih kemaslahatan yang sesuai kebutuhan.
Ketika pemerintah menghadapi beberapa mafsadah (bahaya) yang berbeda-beda, harus diusahakan dengan segenap kemampuan untuk menghalau semuanya. Jika terjadi kesulitan, pemerintah harus mengantisipasi bahaya sesuai dengan situasi dan kondisi yang paling mendesak, dan  memprioritaskan diri mengantisipasi bahaya yang paling besar. 47 Dalam hal ini, masyarakat berkewajiban memberikan sumbangsih terbaik kepada negaranya sesuai potensi dan kemampuannya. Dengan tujuan agar Indonesia menjadi bangsa yang maslahat, maju, bersinar, mandiri, dan tidak berhutang ke luar negeri.
Untuk menjadi negara yang maju, pemerintah membutuhkan beberapa langkah. Pertama, mendidik SDM yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dalam bidang agama, sosial, maupun sains. Seperti ilmu kemiliteran, politik, kedokteran, kerajinan, arsitektur, pertanian, ekonomi, dan teknik. Hal tersebut menjadi syarat bagi bangsa yang berdaulat dan mandiri. Kedua, memperkuat dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Hal tersebut untuk menjaga agar rakyat terhindar dari kebodohan, kemiskinan, pengang- guran. Ketiga, membangun lembaga pendidikan, seperti madrasah, pesantren, sekolah, majelis dakwah, media elektronik, maupun media massa. Hal ini bertujuan untuk menyam- paikan berita yang valid tidak hoax , sehingga rakyat terhindar dari kesalahpahaman, tidak mudah diadu domba, dan tidak termakan oleh fitnah. Keempat, membangun beberapa badan usaha, membuka lapangan pekerjaan, membangun pasar, infrastruktur, dan beberapa fasilitas perdagangan. Agar rakyat memiliki kehidupan yang baik dan sejahtera. 48
Langkah di atas memiliki tujuan agar rakyat hidup sejahtera ( hayâtun thayyibah ),
46 Ibid., h. 28. 47 Ibid. , h. 38. 48 Ibid., h. 44.
yaitu terciptanya kebahagiaan, kemudahan, kelapangan, kecukupan, kemandirian, dan kenyamanan beribadah kepada Allah SWT. Kondisi negara stabil dan jauh dari kesulitan, kemiskinan, dan kebodohan.
Dalam kitab Difâ‘ ‘ani al-Wathân dijelaskan bahwa masyarakat banyak yang kurang memahami terhadap konsep zuhud, banyak yang menganggap bahwa zuhud adalah orang yang miskin, lemah, dan anti terhadap dunia. Ini sungguh pemahaman yang salah kaprah, yang dibuat oleh musuh Islam agar masyarakat hanya terpaku dalam masalah agama dan bergulat dalam perbedaan hukum ( khilafiyah ). Waktu mereka habis hanya untuk berdebat agama tanpa memperhatikan urusan bisnis, ekonomi, dan urusan di dunia yang menjadi tonggak kehidupan. Dalam kondisi demikian, mudah bagi musuh Islam untuk menguasai urusan duniawi, seperti bisnis, informatika, ekonomi, dan politik. Hasilnya, kebanyakan umat Islam lemah, menjadi buruh, bahkan melayani pihak lawan. Secara tidak langsung selama ini kebanyakan umat Islam bekerja, belanja, dan berkarya hanya untuk memperkaya musuh Islam. Hal tersebut di atas bukanlah makna zuhud.
Maksud zuhud yang dimaksud dalam Islam adalah perbuatan baik yang bertujuan untuk kemanfaatan orang lain, walaupun harus mengorbankan kepentingan pribadi. Dalam keterangan lain, zuhud adalah memilih fokus terhadap ajaran agama dengan jalan qana‘ah (menerima) ketika dihadapkan dengan beberapa kebaikan. Dalam keterangan lain, zuhud adalah berpaling dari kehinaan dan menuju terhadap cita-cita yang luhur. 49 Dalam konteks pendidikan kebangsaan, zuhud adalah salah satu jalan untuk mencapai kemajuan bangsa. Karena di dalam zuhud terdapat sebuah prinsip untuk mensejahtera- kan masyarakat.

## Menanamkan Pendidikan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air
Rasa cinta tanah air memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong kebangkitan negara. Rasa cinta tanah air berpengaruh terhadap semangat beragama, semangat berjuang, semangat bersatu, semangat memajukan ekonomi, dan semangat untuk kemandirian bangsa dalam segala aspek kehidupan. Karena pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa, menanamkan ideologi cinta tanah air harus dilakukan sejak dini. Makna pendidikan kebangsaan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dalam berkiprah untuk bangsa, sebagai contoh kiprah santri/pelajar bagi bangsa disesuaikan dengan kemampuannya, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu hingga menjadi seorang yang bijaksana, cerdas, profesional. Wujud cintanya bagi bangsa adalah ketika ia terjun ke masyarakat, dapat mengamalkan dan memanfaatkan ilmunya bagi seluruh masyarakat, memberikan pencerahan dalam kebaikan, dan menjadi rujukan masyarakat, baik dalam masalah agama, politik, kedokteran, ekonomi, dan teknik.
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan

## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
Dalam dokumen kegiatan PPHY Lirboyo, ditemukan beberapa kegiatan yang terkait dengan cinta tanah air, seperti terdapat upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan pengibaran bendera merah putih.
Menurut Ali Masyhuri, santri PP Lirboyo, kegiatan upacara bendera tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, juga sebagai ungkapan rasa cinta tanah air Indonesia. Ia mengemukakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan di PPHY Lirboyo secara seketika, tanpa melakukan persiapan yang matang, namun acara berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan. 50
Menurut Arif Afandi, salah seorang alumni PP Lirboyo, kegiatan tersebut terinspirasi dari PPHM Al Mahrusiyah yang mewajibkan santrinya untuk mengadakan upacara bendera merah putih ketika hari kemerdekaan. Dari kegiatan tersebut, para santri tertarik untuk mengadakan sendiri upacara bendera merah putih di depan halaman kamar HY 09. Kegiatan tersebut sudah berjalan secara rutin, dilakukan secara mengalir apa adanya. Menurut Arif Afandi, sebenarnya di pesantren Lirboyo tidak ada kurikulum khusus yang mengulas tentang cinta tanah air, namun secara umum rasa cinta tanah air merupakan intisari dari segenap kegiatan yang ada di PP Lirboyo Kediri. 51
Sedangkan makna pendidikan kebangsaan bagi ulama adalah berperan sebagai ulama yang ikhlas, ia menjadi teladan dan panutan umat, baik dalam setiap perilaku, perbuatan, dan pernyataannya. Memberikan ketenangan bagi umat, meredam keresahan dan menunjukkan pada jalan yang lurus dengan damai. Selain itu peran ulama dalam pendidikan kebangsaan yakni berperan dalam bidang pendidikan, pengajaran, dakwah, dan peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar. Peduli dalam mengentaskan kemiskinan, peduli dalam menghilangkan kebodohan, dan ikut dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Selain itu ulama menjalin kerjasama dengan pemerintah dan militer dalam memperkuat kekuatan dan kesatuan negara. Terutama dalam menyikapi kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ulama memiliki potensi yang besar dalam mengayomi semua lapisan masyarakat, baik antar agama maupun perbedaan di dalam agama. Karena itu, salah satu tugasnya dalam memperkuat negara adalah menumbuhkan semangat cinta tanah air bagi masyarakat, baik kepada anak-anak, pemuda, ibu-ibu, maupun kepada orang tua. Dengan demikian kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga. 52
Menurut Arif Afandi, alumni PP Lirboyo Kediri, Kiai PP Lirboyo memiliki peran yang penting dalam mengarahkan para santrinya untuk mencintai tanah air, seperti dalam kegiatan Istighasah Kubro PWNU Jawa Timur dalam rangka Harlah ke-94 Nahdlatul Ulama dengan tema: “Mengetuk Pintu Langit, Menggapai Nurullah” pada hari Minggu tanggal
50 Ali Masyhuri, Santri PP Lirboyo, 3 Desember 2016.
51 Arif Afandi, Alumni PP Lirboyo, 4 Juni 2017.
52 Said, Al-Difâ‘ , h. 29.
9 April 2017 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, PP Lirboyo mewajibkan setiap kelas untuk mengirimkan 10 orang santri dalam istighâtsah kebangsaan tersebut. Jumlah keseluruhan santri PP Lirboyo yang hadir sekitar seribuan dalam kegiatan tersebut, ini merupakan peran kiyai dalam mengarahkan santri untuk mencintai tanah airnya. 53 Hal tersebut diperkuat dokumen PP Lirboyo sebagaimana berikut:
Dalam dokumentasi PP Lirboyo, pada kegiatan Istighasah Kubro PWNU Jawa Timur, muncul Maklumat Syuriah PWNU Jawa Timur yang disampaikan Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim, KH. M. Anwar Iskandar, Nomor: 1671/PW/Syur/IV/2017. Intisari dari maklumat tersebut adalah pertama , melindungi agama ( hifzh al-dîn ) dari hal-hal yang bisa merusaknya, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah , dengan senantiasa menyebarkan ajaran Islam yang damai, teduh dan rahmatan li al- ‘âlamîn secara konsisten. Kedua , melindungi negara ( hifzh al-daulah ) dari hal-hal yang membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap warga karena negara adalah harta yang paling berharga dan paling bernilai bagi seluruh warga negara. Ketiga , menjaga amanah ( hifzh al-amanah ) dengan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadi kewajiban seluruh pemimpin, baik negara, agama, politik, maupun masyarakat, demi menghindari kesenjangan sosial dan pudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Keempat , menjaga umat ( ri‘âyah al-ummah ) dari kebangkrutan akhlak seraya memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air adalah kewajiban kita semua agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, terhormat dan bernilai di mata manusia dan di mata Allah SWT. Kelima , Nahdlatul Ulama menyerukan kepada seluruh warga bangsa Indonesia, khususnya warga Jawa Timur, untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, kedamaian dan ketentraman, serta senantiasa berusaha melakukan muhâsabah, murâqabah, munajat dan mendekat- kan diri kepada Allah SWT. guna memohon keselamatan, perlindungan dan kebaikan bagi negara dan bangsa ini di dunia dan akhirat. 54
Dari keterangan di atas, peran ulama amat penting, yaitu memberikan kenyamanan terhadap umat, yaitu dengan menegakkan prinsip kemaslahatan agama, sebagaimana melindungi agama ( hifzh al-dîn), melindungi negara ( hifzh al-daulah ), menjaga amanah ( hifzh al-amanah ), menjaga umat ( ri‘ayah al-ummah ), dan menjaga persatuan, kesatuan, kedamaian dan ketenteraman demi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Makna pendidikan kebangsaan bagi pemerintah adalah menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam agama, menegakkan hukum dengan adil adalah wajib. Dalam hadis 55 dijelaskan bahwa sebaiknya pemimpin adalah pemimpin yang adil dan
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
53 Arif Afandi, Alumni PP Lirboyo, 4 Juni 2017.
54 Ponpes Lirboyo, “Maklumat PWNU Jawa Timur,” in https://lirboyo.net/maklumat-pwnu- jawa-timur/, 4 Juni 2017.
55 Ahmad bin Hanbal, Musnad Imâm Ahmad bin Hanbal , Jilid XVII (Beirut: Mu’assasah al- Risâlah, 2001), h. 264.

## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
bijaksana, yaitu pemimpin yang dapat menegakkan supremasi hukum, pemimpin yang mampu menjunjung tinggi persatuan dan demokrasi, pemimpin yang mampu mengelola keuangan dan ekonomi negara, dan pemimpin yang mampu memberantas korupsi dan pungutan liar di berbagai sektor pelayanan masyarakat. Tugas pemimpin adalah menegakkan agama dan mengelola negara untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan kemuliaan di kehidupan dunia dan akhirat. 56
Dalam mengelola pemerintahan, pemimpin membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, apalagi dalam mengurusi bangsa yang besar seperti Indonesia. Karena itu, rakyat wajib membantu pemerintah sesuai dengan kemampuan. Hal utama yang harus dilakukan oleh rakyat adalah menjaga keamanan, kemerdekaan, dan membantu pemerintah mewujudkan lima prinsip dasar kemaslahatan agama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menjaga lima prinsip dasar kemaslahatan agama di atas, Islam akan menjadi agama yang rahmatan li al- ‘âlamîn. 57
Makna pendidikan kebangsaan bagi pengusaha adalah eksistensi bisnis bertujuan untuk memperkuat ekonomi negara. Umat Islam membutuhkan kekuatan ekonomi dalam memperkuat negara, apalagi dalam sistem ekonomi liberal yang kompetitif dalam per- saingan usaha. Di mana negara kapitalis berusaha menghegemoni dan menjajah negara berkembang dalam sektor ekonomi, khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan hegemoni ekonomi, negara ditekan untuk menjadi negara yang miskin yang disibukkan dengan kebutuhan ekonomi dengan pajak dari penghasilan rakyatnya sendiri. Karena itu, pendidikan kebangsaan bagi pengusaha adalah berjuang untuk negara dengan kompetitif dalam memberdayakan ekonomi umat, menguasai pasar, dan dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok demi memperjuangan masyarakat lemah. Jika tujuan pengusaha adalah memperjuangkan negara, negara menjadi kuat, baik dalam sektor keuangan maupun ekonomi. 58
Tulisan ini meluruskan anggapan sebagian umat Islam yang menganggap bahwa kebahagiaan di dunia, baik dalam aspek ekonomi, politik, dan militer bukan milik umat Islam. Karena salah dalam memahami ungkapan “dunia adalah penjara bagi orang mukmin, dan surga bagi orang kafir”. Dengan berdasarkan pemahaman tersebut, seseorang menjadi egois dengan mementingkan dirinya sendiri, dengan menyibukkan diri dengan zikir, amal baik, dan ‘ubudiah mahdhah . Pemahaman ini perlu diluruskan, para ulama telah men- jelaskan secara rinci bahwa segala urusan dunia yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup dan hajat orang banyak hukumnya adalah fardhu kifâyah , seperti urusan pemerintahan, politik, militer, pertanian, peternakan, perikanan, dan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, penguatan ekonomi negara dan rakyat adalah hal yang tidak perlu diragukan lagi kewajibannya, pengusaha tidak boleh tinggal diam ketika ekonomi negara dijajah
56 Said, al-Difâ‘ , h. 30. 57 Ibid. , h. 35. 58 Ibid. , h. 31.
oleh bangsa asing, pengusaha harus berjuang agar ekonomi negara tidak tunduk dan jatuh di bawah kekuasaan asing. Hanya satu kata untuk para pengusaha, yaitu berjihad dalam perokonomian demi kepentingan bangsa. 59
Makna pendidikan kebangsaan bagi masyarakat umum adalah berusaha berbuat baik dan rukun dalam segala kondisi, tempat, dengan akhlak yang mulia. Berusaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Hal yang penting dibangun dalam kehidupan masyarakat adalah mem- bangun jiwa yang berkualitas, karena jiwa adalah dasar kebaikan manusia. Dengan mem- bangun mental dan jiwa, akan berimbas pada kebaikan perilaku kehidupan masyarakat. Sebaliknya, kehancuran sebuah masyarakat disebabkan oleh kerusakan jiwa dan mental masyarakatnya.
Salah satu cara untuk membangun mental dan jiwa adalah dengan membersih- kannya dari penyakit mental yang telah disampaikan oleh ulama sufi dalam bidang tasawuf. Tugas tersebut merupakan tugas bagi umat Islam semua, terutama bagi ulama, mubaligh, pendidik, dan para guru di sekolah dan madrasah. Cinta tanah air merupakan sesuatu yang penting dan memiliki pengaruh yang kuat dalam memotivasi para pemuda dan pelajar untuk berkorban dan berjuang dalam mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Ulama dengan ilmunya, Pemerintah dengan supremasi hukum dan keadilannya, tentara dengan kekuatan militernya, pengusaha dengan kekayaannya, dokter dengan obatnya, dan berbagai bidang keahlian masing-masing yang bermanfaat untuk masyarakat, sebagaimana bidang ekonomi, teknik, teknologi, dan sains. Dengan tetap menjaga akhlak dan etika, sehingga negara menjadi kuat dan agama menjadi rahmat bagi alam semesta. Sesuai dengan ungkapan para ulama “cinta tanah air bagian dari iman”, dan ini dianjurkan dalam agama. 60

## Urgensi Pendidikan Kebangsaan dalam Kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ
Menurut Muhammad Said, tujuan pendidikan kebangsaan terbagi menjadi dua, yaitu merawat agama dan mengelola dunia. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, agama tanpa dunia akan lumpuh. Sebaliknya dunia tanpa agama akan buta. Keduanya membutuhkan sinergi dan kesatuan agar tercipta sebuah negara yang rahmat bagi alam semesta. Tentunya hal tersebut membutuhkan kerja keras berbagai pihak masyarakat  untuk saling tolong menolong, saling membantu, dan saling rukun dalam berbagai situasi dan kondisi. Segenap kekuatan harus bersatu, baik pemerintah, rakyat, wakil rakyat, untuk saling meningkatkan potensi diri, kreasi, profesionalisme, dan segenap kemampuan dalam
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
60 Ibid. , h. 34.

## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
berbagai bidang, baik bidang agama, sosial, politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, militer, maupun keamanan, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang maju, kuat, unggul, dan negara yang terdepan dalam berbagai aspek. Negara yang mandiri dan tidak membutuhkan negara asing dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. 61
Pendidikan kebangsaan juga akan menghindarkan negara dari konflik dan disintegrasi bangsa. Sebagaimana contoh keberadaan beberapa negara yang berada dalam kondisi perang, mereka satu saudara satu bangsa seperti Suriah, Irak, Yaman, Libya dan negara Timur Tengah lainnya. Mufti Damaskus, Syaikh Muhammad Adnan al Afyuni sebagaimana dikutip Muhammad Said, mengatakan:
Pentingnya keutuhan sebuah bangsa dapat dirasakan ketika seseorang melihat bangsanya hancur terdampak peperangan, masyarakat dalam keadaan resah dan bingung, suasana tidak nyaman karena dimana-mana terjadi perang. Pentingnya keutuhan sebuah bangsa dapat dirasakan ketika seseorang melihat tanah airnya banyak terjadi pertumpahan darah dimana-mana. Ketika keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, dan keluarganya banyak menjadi korban sia-sia. Banyak burung gagak yang memakan mayat manusia dimana-mana. Pentingnya keutuhan sebuah bangsa dapat terasa ketika seseorang melihat penduduk bangsanya menjadi pengungsi dan tunawisma, penuh kehinaan, rendah diri, dan dalam kondisi pahit dan sengsara. Pentingnya keutuhan sebuah bangsa dapat dirasakan ketika tiada lagi terdengar senda tawa dan keceriaan anak-anak, kicauan burung-burung, dan tergantikan oleh suara bom, senapan, dan senjata. Pentingnya keutuhan sebuah bangsa dapat dirasakan ketika bangsa tiada lagi memberi harapan, cita-cita, kebahagiaan dan masa depan penduduknya, ketika peran negara sudah tiada. Ketika beberapa negara terjadi pertumpahan darah, penduduknya tersia-sia, terjadi kekacauan dimana-mana, disinilah urgensi pentingnya pendidikan kebangsaan. Bahwa cinta tanah air dan mempertahankannya merupakan sebuah kewajiban yang didasarkan pada kemaslahatan, keadaan alamiah, bahkan syariat agama, karena cinta tanah air adalah bagian dari iman. 62
Pendidikan kebangsaan dilakukan demi kepentingan menjaga tanah air. Jihad demi tanah air saat ini tidak dengan media peperangan secara fisik, namun dengan menghilang- kan kebodohan, kebobrokan moral, menggalang persatuan, persaudaraan, memerangi ketidakadilan, membela kaum lemah dalam segala bidang kebutuhan rakyat demi kemas- lahatan agama dan bangsa. 63 Hal ini diperkuat dengan dokumen Bahtsul Masail Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) yang menyatakan bahwa pendidikan kebangsaan merupakan sumber persatuan yang membawa terhadap kemajuan negara. Sebagaimana dalam Muqaddimah Qanun Asasi Hadratusy Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy‘ari, beliau mengatakan:
61 Ibid., h. 27. 62 Ibid. , h. 6. 63 Ibid. , h. 69.
Telah dimaklumi bahwa manusia niscaya berkumpul, bercampur dengan yang lain. Sebab tak mungkin seorang pun mampu sendirian memenuhi segala kebutuhan— kebutuhannya. Mau tidak mau ia harus bermasyarakat dalam cara yang membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak ancaman bahaya dari padanya. Karena itu, persatuan, ikatan batin satu dengan yang lain, saling bantu dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan kebersamaan dalam satu kata adalah sumber paling penting bagi kebahagiaan dan faktor paling kuat bagi terciptanya persaudaraan dan kasih sayang. Berapa banyak negara-negara yang menjadi makmur, hamba-hamba menjadi pemimpin yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju, peme- rintah ditegakkan, jalan-jalan menjadi lancar, perhubungan menjadi ramai dan masih banyak manfaat-manfaat lain dari hasil persatuan merupakan keutamaan yang paling besar dan merupakan sebab dan sarana paling ampuh. 64
Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman. Bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penyebab kehinaan dan kenistaan. Betapa banyak keluarga-keluarga besar semula hidup dalam keadaan makmur, rumah rumah penuh dengan penghuni, sampai suatu ketika kalajengking perpecahan merayapi mereka, bisa racunnya menjalar meracuni hati mereka dan setan pun melakukan perannya, mereka kucar-kacir tidak karuan. Rumah-rumah mereka runtuh berantakan. 65
Dalam konteks keIndonesiaan, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan keharusan. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk bercerai berai dan bermusuhan di antara saudara sebangsa dan setanah air, karena akan mengakibatkan disabilitas negara. Segala bentuk permusuhan dan peperangan sangat jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam, Islam mengajarkan umatnya untuk bersaudara, saudara seagama, sebangsa, dan sebagai manusia. Karena itu, menjaga keutuhan NKRI merupakan harga mati bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan ungkapan Khalifah ‘Umar bin Khaththâb, “ seandainya tidak ada cinta tanah air, runtuhlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya .” 66
Ungkapan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air merupakan watak dan fitrah seseorang. Sebagaimana pepatah “unta akan sangat rindu dengan kandangnya, walaupun kotor, burung sangat rindu dengan sarangnya meskipun berantakan, begitu juga manusia sangat rindu  terhadap tanah kelahirannya walaupun berada di daerah tertinggal.” 67 Dengan kecintaan tersebut, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
64 Hasyim Asy’ari, “Muqaddimah Qanun Asasi Hadratusy Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari”, dalam Zuhairi Misrawi , Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan (Jakarta: Kompas, 2013), h. 343.
65 Ibid . 66 Haqi, Rûh al-Bayân , h. 442. 67 M. Subhan, et.al. , Tafsir Maqosidhi: Kajian Tematik Maqashidi al-Syari’ah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 130.

## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
airnya maju, aman dan damai. Dengan cinta tanah air, seseorang akan menjaga agar bangsanya tidak hancur, tidak terpecah belah, tidak konflik dan tidak saling bermusuhan.
Mengenai urgensi pendidikan kebangsaan, dalam dokumentasi PP Lirboyo disebutkan:
Mengapa hubb al-wathân min al-îmân dan berperang itu menjadi satu? Itu alternatif terakhir. Bagaimana umat Muslim bisa beribadah dengan jenak, dengan baik, dengan nyenyak, jika kondisi bangsa, negara ini, tidak ada stabilitas. Bayangkan saudara kita di Pakistan, di Libya, tidak pernah jenak seperti kita. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta sejarah bahwa NU tak lepas dari bingkai terbentuknya pondasi bangsa, NU dan pesantren adalah entitas bangsa, yang menerima Pancasila pertama kali sebagai asas tunggal. Tidak berhenti di sini, sudah serasa menjadi ijma‘ sukuti , bahwa pesantren, kiai, dan santri tak pernah hanya separuh hati mengabdikan diri agar Indonesia merengkuh kemerdekaannya, dan menjadi bangsa yang tak sekedar merdeka, namun lebih dari itu, peran kiyai, santri, pesantren itu sudah tidak lagi skala lokal. Dibuktikan dengan disetujuinya rekomendasi dan usulan Komite Hijaz untuk Kerajaan Saudi Arabia pada waktu dulu. 68
Pesantren dan pendidikan kebangsaan memiliki hubungan yang erat. Santri selalu menjadi agen pertahanan dalam menjaga agama dan negara. Santri diposisikan sebagai insan yang memiliki potensi yang tinggi, memiliki wawasan Islam yang komperhensif. Sehingga santri dipersiapkan untuk dapat menjawab tantangan dan tuntutan zaman, baik dalam ranah lokal, nasional maupun internasional.

## Penutup
Pendidikan kebangsaan dalam kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ adalah sebuah pendidikan politik yang dapat menjadi media dan sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Dari definisi tersebut, umat Islam wajib mempertahankan kedaulatan negara demi menegakkan kemaslahatan umat. Umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berdasarkan keteladanan Nabi Muhammad SAW., langkah pertama yang dilakukan Nabi ketika merintis negara Madinah adalah dengan membangun persaudaraan di kalangan Muhajirin dan membangun persaudaraan antara kalangan Muhajirin dan Anshar. Nabi juga menjalin kesepakatan umum yang mengakomodir kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang Musyrik.
Aplikasi pendidikan kebangsaan dalam kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al- Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ adalah demi mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat, perlu menerapkan beberapa kaidah dan asas dalam
68 Isyraqun Najah Masduqi, “Seminar Mengobarkan Semangat Kebangsaan di PP Lirboyo Kediri, tanggal 27 Oktober 2016,” dalam https://lirboyo.net/seminar-mengobarkan-semangat- kebangsaan/, 4 Juni 2017.
Rustam Ibrahim: Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan
pendidikan kebangsaan. Pertama , memperkokoh persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Kedua , memperkuat keamanan. Ketiga , menerapkan prinsip dasar kemaslahatan agama. Keempat, menanamkan rasa cinta tanah air.
Urgensi pendidikan kebangsaan dalam kitab al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al- Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ adalah demi mengembangkan agama dan menjaga negara. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Agama tanpa negara akan lumpuh, sebaliknya negara tanpa agama akan buta. Keduanya membutuhkan sinergi dan kesatuan agar tercipta sebuah negara yang rahmat bagi alam semesta. Masyarakat wajib untuk saling membantu dan saling rukun dalam situasi dan kondisi apapun. Segenap kekuatan harus bersatu, baik pemerintah, rakyat, maupun wakil rakyat untuk saling meningkatkan potensi diri, kreasi, profesionalisme, dan segenap kemampuan dalam berbagai bidang, baik bidang agama, sosial, politik, hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, militer, maupun keamanan, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang maju, kuat, unggul, dan menjadi negara yang terdepan dalam berbagai aspek. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan tidak membutuhkan bantuan negara asing dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.

## Pustaka Acuan
‘Âlî, Muhammad. Dalîl al-Fâlihîn . Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 2004.
Al Chaidar, dan Herdi Sahrasad. “Negara, Islam, dan Nasionalisme: Sebuah Perspektif,” dalam Jurnal Kawistara, No. 1, 21 April 2013.
Al-Asqalânî, Ibn Hajar. Fath al-Bârî Syarh Shahîh Bukhârî, Juz III. Beirut: Dâr al-Ma‘rifah,
1379.
Al-Azhârî, Usamah al-Sayyid Mahmûd. Al-Haq al-Mubîn fi Radd ‘ala Man Tala‘aba bi al- Dîn . Abu Dhabi: Dâr al-Fâqih, 2010.
Al-Bantani, Abuya Muhtadi. “Fatwa Abuya Muhtadi Al-Bantani,” dalam http://www. muslimoderat.net/2017/09/, 9 November 2017.
Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâ‘îl Abu ‘Abdillâh. Shahîh Bukhârî, Juz III. Damaskus: Dâr Thuqi al-Najah.
Al-Ghazâlî, Abu Hamîd Muhammad bin Muhammad. Al-Mustashfa . Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.
Al-Hijâzi, Muhammad Mahmûd. Tafsîr al-Wadhîh . Beirut: Dâr al-Jail al-Jadîd, 1413.
Ali, Ala’ al-Dîn. Kanzul ‘Amâl , Jilid III. Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 1981.
Asy’ari, Hasyim. “Muqaddimah Qanun Asasi Hadratusy Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari”, dalam Zuhairi Misrawi , Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan . Jakarta: Kompas, 2013.
Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru . Jakarta: Logos, 2002.

## MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018
Best, John W. “Research in Education,” dalam Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Warseso (Peny.), Metodologi Penelitian Pendidikkan . Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
Hadi, Sutrisno. Motodologi Research . Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
Hakim, Lukman. “Nasionalisme dalam Pendidikan Islam,” dalam Jurnal Pendidikan Islam ,
Vol. XVII, No. 2, 2012/1433.
Hanbal, Ahmad bin. Musnad Imâm Ahmad bin Hanbal , Jilid XVII. Beirut: Mu’assasah al- Risâlah, 2001.
Haqi, Ismâ‘îl. Rûh al-Bayân, Jilid VI (Beirut: Dâr al-Fikr: 1127.
Kusumawardani, Anggraeni, dan Faturochman. “Nasionalisme,” dalam Buletin Psikologi ,
Vol. XII, No. 2, Desember 2004.
Abdurrahman Wahid (ed.). Ilusi Negara Islam . Yogyakarta: Ma’arif, 2009.
Masduqi, Isyraqun Najah. “Seminar Mengobarkan Semangat Kebangsaan di PP Lirboyo Kediri,  Tanggal 27  Oktober 2016,”  dalam  https://lirboyo.net/seminar- mengobarkan-semangat-kebangsaan/, 4 Juni 2017.
Muhammad, Husein. “Memahami Sejarah Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang Toleran dan Anti Ekstrem,” dalam Imam Baihaqi (ed.), Kontroversi Aswaja . Yogyakarta: LKiS, 2000.
Nadzir, Muh. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
Nawawi, Hadari. Metodologi Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995.
Nur, Aminuddin. Pengantar Studi Sejarah Pergerakan Nasional . Jakarta: Pembimbing Massa, 1967.
Ponpes Lirboyo. “Maklumat PWNU Jawa Timur,” dalam https://lirboyo.net/maklumat- pwnu-jawa-timur/, 4 Juni 2017.
Said, Muhammad. al-Difâ‘ ‘ani al Wathân min Ahammi al-Wâjibât ‘ala Kulli Wâhidin Minnâ . Kediri: Mujtaba, 2016.
Soekarno. “Lahirnya Pancasila,” dalam Mr. Soepardo, et.al. , Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics) . Jakarta: Balai Pustaka, 1962.
Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi . t.t.h.: t.h., t.t.
Subhan, M. et.al. Tafsir Maqosidhi: Kajian Tematik Maqashidi al-Syari’ah . Kediri: Lirboyo Press, 2013.
Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
Tahir, Masnun. “Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme  di  Lingkungan  Kampus  di  NTB,”  dalam asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu Syari’ah dan Hukum , Vol. 49, No. 2, 2015.
Yatim, Badri. Soekarno, Islam, dan Nasionalisme . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.