## HUKUM DENDA DALAM KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI INDONESIA

## Fathul Aminudin Aziz
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Jl. Ahmad Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah Email: aminazizcenter@gmail.com

## Abstrak
Denda  merupakan  sanksi  atau  hukuman  yang  diterapkan  dalam  bentuk  keharusan untuk  membayar  sejumlah  uang  yang  dikenakan  atas  pengingkaran  terhadap sejumlah  perjanjian  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Terdapat  perdebatan  terkait status  denda  dalam  hukum  Islam.  Sebagian  berpendapat  bahwa  hukuman/sanksi denda  tidak  boleh  digunakan,  dan  sebagian  lagi  berpendapat  boleh  digunakan. Dalam  konteks  denda  atas  keterlambatan  dalam  pembayaran  pajak,  secara  hukum fikih ia dapat dianalogikan terhadap ta’zir bi al-tamlīk . Hal ini dapat dibenarkan jika kewajiban  pajak  sudah  memenuhi  persyaratan.  Sedangkan  menurut  ajaran  Islam, denda  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  dalam  rangka  mentaati  perintah pemerintah  seperti  dipesankan  dalam  hadis,  dan  dalam  rangka  memberi  kontribusi untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bersama  dalam  hidup  bernegara.  Adapun  besaran denda,  pemerintah  tidak  dapat  sesuka  hati  menentukan  denda  yang  terlalu  besar sehingga memberatkan rakyat. Denda diterapkan sebagai pesan teguran dan sebagai alat cara untuk menutupi kekurangan APBN.
Kata kunci : hukum denda, keuangan publik Islam, pajak, ta’zir, fikih

## Abstract
Fines are sanctions or punishments that are applied in the form of the obligation to pay  a  sum  of  money  imposed  on  the  denial  of  a  number  of  agreements  previously agreed upon. There is debate over the status of fines in Islamic law. Some argue that fines may not be used, and some argue that they may be used. In the context of fines for delays in payment of taxes, in fiqh law it can be analogous to ta'zir bi al-tamlīk (punishment for ownership). This can be justified if the tax obligations have met the requirements.  Whereas  according  to  Islamic  teachings,  fines  can  be  categorized  as acts  in  order  to  obey  government  orders  as  taught  in  the  hadith,  and  in  order  to contribute  to  the  realization  of  mutual  benefit  in  the  life  of  the  state.  As  for  the amount  of  the  fine,  the  government  cannot  arbitrarily  determine  fines  that  are  too large to burden the people. Penalties are applied as a message of reprimand and as a means to cover the lack of the state budget.
Keywords : fines, Islamic public finance, taxes, ta’zir, fiqh
A. Pendahuluan Fungsi dan tujuan sistem ekonomi  Islam  adalah  menciptakan insentif  alokasi  yang  efisien  atas keuangan dan sumber daya untuk tujuan
kompetisi  dan  tujuan  menembus  ruang dan  waktu.  Sistem  keuangan  yang berfungsi  dengan  baik  akan  menaikkan investasi  dengan  mengidentifiasi  dan mendanai  kesempatan  usaha  yang  baik,
memobilisasi tabungan, memantau kinerja  manajer,  memberikan  kesempa- tan  atas  perdagangan,  mencegah  dan mendiversifikasi  resiko,  dan  memfasili- tasi pertukaran barang dan jasa.
Sistem  keuangan  publik  Islam diharapkan  mampu  untuk  menaikkan investasi,  menghapus  bunga  dari  semua transaksi  keuangan  dan  pembaharuan semua aktivitas keuangan dan perbankan agar  sesuai  dengan  prinsip  Islam, pencapaian  distribusi  pendapatan  dan kekayaan  yang  wajar,  dan  promosi pembangunan ekonomi baik bagi individu  maupun  Negara.  Keuangan publik  dalam  konteks  negara  salah  satu di  antaranya  dapat  direpresentasikan dalam  bentuk  pajak.  Pengertian  pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  adalah:  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1 Orang pribadi atau badan  yang  berkewajiban  menunaikan pajak disebut Wajib Pajak. 2 Wajib Pajak berkewajiban membuat Surat Pemberita- huan  yang  diserahkan  kepada  kantor Direktorat  Jenderal  Pajak. 3 Pajak  diba- yarkan  setiap  1  (satu)  tahun  kalender 4 , dan  bila  melampaui  batas  waktu  dari yang telah ditentukan Wajib Pajak tidak membayar  pajak,  maka  akan  dikenakan sanksi (denda).
Kebijakan  publik  Islam  merupa- kan  bagian  dari  ekonomi  makro  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejah- teraan  masyarakat  ( falāḥ ).  Peningkatan kesejahteraan masyarakat mencakup perlindungan  keimanan  ( hifz ̣ al-dīn ), jiwa  ( hifz ̣ al-nafs ),  akal  ( hifz ̣ al-‘aqal ), keturunan  ( hifz ̣ al-nasl ),  dan  kekayaan ( hifz ̣ al-māl ).  Perlindungan  kelima  hal tersebut  menjamin  kepentingan  sosial. Dalam konsep Islam, pemenuhan
kepentingan  sosial  merupakan  tanggung jawab  pemerintah.  Pemerintah  mempu- nyai  tanggung  jawab  dalam  menyedia- kan,  memelihara,  dan  mengoperasi- kan public  utilities untuk  menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. 5
Denda  merupakan  sanksi  atau hukuman  yang  diterapkan  dalam  bentuk keharusan  untuk  membayar  sejumlah uang  dikenakan  atau  pengingkaran terhadap  sejumlah  perjanjian  yang  telah disepakati  sebelumnya.  Di  dalam  pene- rapan  sebuah  denda  dapat  dilakukan/ dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi  lanjutan  apabila  tidak  ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana  dari  kedua  belah  pihak  yang terlibat didalam sebuah masalah. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan  jasa  dari  pihak  ketiga sebagai  pihak  yang  akan  melakukan pengalihan, namun pada dasarnya sebuah  denda  merupakan  kesalahan /kelalaian  terhadap  sebuah  tagihan  atau kewajiban yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesempatan awal. B. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  rangka  mendapatkan dan  membelanjakan  dana  untuk  melak- sanakan  pembangunan  atau  dengan  kata lain  kebijakan  fiskal  ini  berkaitan dengan strategi penerimaan dan pengeluaran  keuangan  negara. 6 Kebija- kan fiskal  bertujuan untuk  mengarahkan kondisi  perekonomian  suatu  negara menjadi  lebih  baik  dimana  menekankan pada  pengaturan  pada  pendapatan  dan belanja  negara.  Kebijakan  fiskal  diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  keuangan  Negara,  yang meyebutkan  bahwa  presiden  membe- rikan  kuasa  pengelolaan  keuangan  dan kekayaan Negara kepada Menteri
Keuangan  selaku  pengelola  fiskal  dan wakil  pemerintah  dalam  pemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan
Sektor  publik  merupakan  hal yang  sangat  penting.  Pentingnya  sektor publik  tersebut  dapat  dilihat  dari beberapa  kriteria. Pertama, yaitu  kom- posisi output pengeluaran  publik  harus sesuai  dengan  keinginan  konsumen. Kedua yaitu  adanya  preferensi  pengam- bilan  keputusan  yang  terdesentralisasi. Ketiga tidak  menyerahkan  ekonomi hanya  pada  kekuatan  pasar,  karena mekanisme  pasar  tidak  dapat  menjalan- kan  semua  fungsi  ekonomi.  Dengan demikian  karakteristik  kebijakan  publik memiliki  sifat  mengarahkan,  mengorek- si,  dan  melengkapi  peranan  mekanisme pasar.  Secara  lebih  terperinci  karak- teristik-karakteristik  tersebut  dijelaskan untuk  menjamin  kesempatan  kerja, stabilitas  harga,  dan  tingkat  pertumbu- han ekonomi. Timbulnya masalah eksternalitas yang perlu dipecahkan oleh pemerintah  melalui  anggaran,  subsidi, dan  pajak,  serta  perlunya  peran  sosial yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam bentuk distribusi pendapatan dan
kesejahteraan dalam mekanisme pasar. 7
Dalam  keuangan  Negara,  ada perbedaan antara penerimaan dan pendapatan  negara.  Penerimaan  negara adalah  uang  yang  masuk  ke  kas  negara yakni  segala  bentuk  setoran  yang diterima  dan  masuk  ke  rekening  kas negara  sedangkan  pendapatan  negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, artinya semua penerimaan negara menjadi  hak  pemerintah  pusat  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas pokok  dan  fungsi  kantor  kementerian negara. Sistem penerimaan negara adalah  serangkaian  prosedur  mulai  dari penerimaan,  penyetoran,  pengumpulan data,  pencatatan,  pengikhtisaran  sampai pelaporan  yang  berhubungan  dengan penerimaan negara. 8 Sumber penerimaan negara  pada  kebijakan  fiskal  yang diterapkan  oleh  negara-negara  umum adalah:
1. Pajak,  yaitu  pembayaran  iuran  oleh rakyat  kepada  pemerintah  dengan tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.
2. Retribusi,  yaitu  suatu  pembayaran dari  rakyat  kepada  pemerintah  di mana  kita  dapat  melihat  adanya hubungan antara balas jasa langsung diterima dengan adanya  pembayaran tersebut.
3. Keuntungan  dari  perusahaan-perusa- haan  negara,  yaitu  penerimaan  yang berasal  dari  hasil  penjualan  barang- barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara.
4. Denda-denda  dan  perampasan  yang dilakukan pemerintah.
5. Sumbangan  masyarakat  untuk  jasa yang  diberikan  oleh  pemerintah, seperti  pembayaran  biaya  perizinan, atau pungutan lainnya.
6. Percetakan uang, merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah  dan  tidak  dimiliki  oleh para individu dalam masyarakat.
7. Pinjaman negara
8. Sumber daya alam.
Selanjutnya pada keuangan Islam, kebijakan fiskal harus disesuaikan dengan  sasaran  yang  harus  dicapai  oleh pemerintah Islam. Ada perbedaan tujuan antara  kegiatan  ekonomi  konvensional dengan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi konvensional  lebih  bersifat  material  dan tidak  mempertimbangkan  aspek  ima- teriel. Sedangkan ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat komprehensif tentang aspek-aspek material  dan  spiritual  untuk  kehidupan di  dunia  dan  akhirat. 9 Pada  awal pemerintahan  negara  Islam,  keuangan publik Islam dan kebijakan fiskal belum banyak berperan dalam kegiatan ekonomi  karena  pada  saat  itu,  sistem penerimaan  negara  belum  ada  dan pendapatan  pemerintah  hanya  dari sumbangan  publik.  Dalam  Islam  juga terdapat  sejumlah  alternatif  sumber penerimaan  negara  yang  dapat  diambil.
Salah  satu  sumber  penerimaan  utama dalam  Islam  adalah  zakat.  Namun pengalokasiannya terbatas
hanya delapan  asnaf.  Adapun  sumber  peneri- maan  lainnya  dipenuhi  dari  sumber penerimaan negara dari non zakat.
Dalam fiskal ekonomi Islam, kebijakan  fiskal  merupakan  salah  satu perangkat untuk mencapai tujuan syariat ( maqās ̣ id  al-syarī’ah )  sebagaimana  apa yang  disampaikan  oleh  Imam  al- Ghazalī.  Tujuan  syariat  itu  tercapai dengan meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan,  intelektualitas,  kekayaan, dan kepemilikan. Maka, dicapai maqās ̣ id bukan  hanya  untuk  keberlangsungan (pembagian)  ekonomi  untuk  kaum mayoritas  saja,  tapi  juga  membantu meningkatkan spritual dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. 10 Beberapa  hal  penting  dalam ekonomi  Islam  yang  berimplikasi  bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:
1. Mengabaikan keadaan ekonomi
dalam ekonomi Islam. Maka pemerintah  muslim  harus  menjamin bahwa  zakat  dikumpulkan  dari orang-orang  muslim  yang  memiliki harta  melebihi niṣāb yang  kemudian digunakan  sesuai  dengan  petunjuk al-Qur’an.
2. Tingkat  bunga  tidak  berperan  dalam sistem ekonomi Islam.
3. Ketika semua pinjaman dalam  Islam adalah  bebas  bunga,  pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan  pajak  atau  dari  bagi hasil.
4. Ekonomi  Islam  diupayakan  dapat membantu ekonomi masyarakat muslim  terbelakang  dan  menye- barkan pesan-pesan ajaran islam.
5. Negara  Islam  adalah Negara yang sejahtera, kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual.
6. Pada  saat  perang,  Islam  berharap orang-orang  itu  memberikan  tidak
hanya kehidupannya, tapi juga hartanya untuk menjaga agama.
7. Hak  perpajakan  dalam  Islam  tidak tak terbatas.

## C. Sumber Keuangan Negara

## 1. Pada Masa Rasulullah SAW
Dengan semakin berkembangnya Islam  di  jazirah  Arab,  Rasulullah memulai  dakwah  secara  terang-terangan ( persuasive ).  Nabi  SAW  mulai  mengu- tus  para  sahabat  sebagai  duta  guna mendakwahkan  agama  dan  mengambil zakat masyarakat Arab. Misi utama yang dilakukan  oleh  utusan  adalah  memberi- kan  pelajaran  agama  kepada  pemimpin kabilah.  Merambahnya  Islam  kepada para  masyarakat  adalah  salah  satu harapan atas diterimanya Islam oleh para pemimpi kabilah terlebih dahulu.
Salah  satu  misi  Rasulullah  SAW adalah  mendelegasikan  Muaż  bin  Jabal ke  Yaman  dengan  tugas  yang  jelas. Rasulullah SAW bersabda: “Engkau aku utus  untuk  datang  kepada  kaum  ahli kitab.  Persoalan  utama  yang  harus engkau  dakwahkan  kepada  mereka adalah mengajak  untuk  beribadah kepada  Allah.  Jika  mereka  telah mengetahui  Allah  SWT,  beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah
mewajibkan  membayar  zakat.  Zakat ditarik  (diwajibkan)  dari  orang-orang kaya, dan selanjutnya dibagikan kepada kaum  kafir  mereka.  Jika  mereka menantinya,  maka  ambilah  dari  mereka dan  jaga  kemuliaan  harta  mereka.  Dan takutlah  terhadap  doa  orang  yang terdzalimi, karena doa mereka tidak ada hijab dengan Allah” . 11
Rasulullah  SAW  pernah  mengi- rimkan  surat  kepada  pegawainya  Amr ibn  H ̣ āris ̇ di  Najrān  tentang  persoalan zakat,  sedekah  dan  diyat.  Hal  itu dilakukan agar perekonomian dan pemerintahan  Rasulullah  SAW  menjadi semaikn  kuat  serta  dapat  membiayai kehidupan umat Islam. Rasulullah SAW sangat
selektif dalam memilih
pegawainya. Pegawai yang dipilih Rasulullah  SAW  adalah  mereka  yang memiliki agama kuat ( S ̣ ālih ) dan mereka merupakan  pionir  dalam  memeluk agama Islam.
Keuangan  publik  pada  masa Rasulullah dapat dilihat dari praktik dan kebijakan  yang  diterapkannya  ketika menjabat sebagai kepala Negara. Setelah tiga belas tahun di Mekkah, beliau hijrah ke Madinah (Yas ̇ rib). Pada saat hijrah ke
Madinah, belum memiliki sistem pemerintahan yang baik. Setelah Rasulullah  SAW  hijrah  ke  Madinah, Rasulullah  SAW  berhasil  memimpin seluruh pusat  pemerintahan  di  Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintah dan organisasi, mengarahkan urusan luar negeri, membangun berbagai institusi,  membimbing  para  sahabatnya dalam  memimpin.  Beberapa  hal  yang mendapatkan perhatian, diantaranya adalah:
1. Membangun  masjid  utama  sebagai tempat  ibadah  dan  mengadakan forum bagi para pengikutnya
2. Merehabilitasi  muhajirin  Mekkah  di Madinah
3. Menciptakkan suasana perdamaian
4. Mengeluarkan  hak  dan  kewajiban bagi warga negaranya
5. Membentuk konstitusi Negara
6. Menyusun sistem pertahanan
Madinah
7. Meletakkan dasar-dasar sistem
keuangan Negara. Awal
pemerintahan kota Madinah,  pendapatan  dan  pengeluaran hampir  tidak  ada.  Bahkan  Rasulullah SAW  sendiri  tidak  mendapatkan  gaji dari  Negara  atau  masyarakat,  kecuali hadiah  kecil  yang  umumnya  berupa bahan makanan. Hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan  upah,  tidak  ada  tentara formal,  semua  Muslim  yang  mampu boleh  menjadi  tentara.  Namun  mereka tidak mendapatkan gaji tetap, akan tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan
bagian  dari  rampasan  perang,  seperti halnya  senjata  perang,  kuda,  unta,  dan barang-barang  bergerak  lainnya.  Situasi berubah setelah surat al-Anfāl (rampasan perang)  diturunkan,  yaitu  sebuah  ayat yang  artinya:  “ seperlima  bagian  adalah untuk  Allah  dan  Rasul-Nya  (yaitu  untuk Negara  digunakan  untuk  kesejahteraan umum)  dan  untuk  kerabat  Rasul,  anak yatim,  orang  yang  membutuhkan  dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan .” 12
Dalam  sejarahnya,  penerimaan keuangan  di  Negara  Islam  disamping bersumber  dari  zakat,  banyak  juga  yang didapat  dari  sumber  yang  lain,  baik sebagai  sumber  utama  maupun  sebagai sumber  sekunder.  Dewasa  ini,  pajak yang menjadi sumber penerimaan utama di  hampir  setiap  Negara,  juga  mendapat perhatian oleh para ahli fiqh. Pandangan ahli fiqh klasik (utamanya ahli fiqh yang termasuk  dalam  empat  madzhab  fiqh) belum  banyak  yang  membahas  terhadap permasalahan pajak, mereka lebih banyak  membahas  tentang: jizyah, kharrāj, dan usyr.
Jizyah ialah pajak yang bayarkan oleh  orang  non-muslim  khususnya  ahli kitab,  untuk  jaminan  perlindungan  jiwa, harta  atau  kekayaan,  ibadah,  bebas  dari nilai-nilai  dan  tidak  wajib  militer. Pembayaran  tidak  harus  berupa  uang tunai,  melainkan  dapat  berupa  barang atau jasa.
Kharrāj ialah pajak yang dibayarkan  oleh  orang  non-Muslim kepada  pemerintahan  Islam.  serjarah kharrāj bermula  ketika  non-Muslim diminta  untuk  membayar  pajak  ketika Khaibar ditaklukkan oleh Islam. Tanahnya  diambil  alih  oleh  orang Muslim dan pemilik lamanya menawarkan  untuk  mengolah  tanah tersebut  sebagai  pengganti  sewa  tanah, dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada Negara.
Jumlah kharrāj dari tanah yaitu setengah dari  hasil  produksi. Kharrāj menjadi
sumber  pendapatan  yang  penting  bagi sebuah Negara.
Sedangkan ‘usr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang,  dibayarkan  sekali  dalam  satu tahun  dan  diberlakukan  terhadap  barang yang  nilainya  lebih  dari  200  dirham. Upaya  Rasul  mempercepat  peningkatan perdagangan,  dengan  menghapuskan semua  bea  masuk  dan  dalam  banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Barang-barang milik  utusan  dibebaskan  dari  bea  impor di  wilayah  Muslim,  apabila  sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang. 13
Zakat dan usyr menjadi pendapa- tan  yang  paling  utama  bagi  Negara Islam.  Zakat  dan usyr merupakan kewajiban  agama  dan  termasuk  salah satu  pilar  Islam.  Pengeluaran  untuk keduanya  telah  diatur  dalam  Al-Quran (al-Taubah:  60)  sehingga  pengeluaran untuk  zakat  tidak  dapat  dibelanjakan untuk  pengeluaran  umum  Negara.  Pada masa  Rasulullah  SAW,  zakat  dikenakan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
2. Benda  logam  yang  terbuat  dari perak, seperti koin, perkakas, ornament atau dalam bentuk lainnya.
3. Binatang  ternak:  unta,  sapi,  domba, kambing.
4. Berbagai  jenis  barang  dagangan termasuk budak dan hewan.
5. Hasil  pertanian  termasuk  buah- buahan.
6. Luqatah , harta benda yang
ditinggalkan musuh.
7. Barang temuan. Pencatatan  seluruh  penerimaan
Negara pada masa Rasulullah tidak ada. Dalam
kebanyakan pencatatan
diserahkan pada pengumpul zakat, setiap orang  pada  umumnya  terlatih  dalam masalah pengumpulan zakat. 14
1. Pada  Masa Khulafā’  al-Rasyidin
Abū Bakar al-Ṣiddīq
Khalifah Abū Bakar al- Ṣiddīq merupakan  khalifah  pertama setelah  masa  kepemimpinan  Rasulullah SAW,  selama  masa  kepemimpinan Khalifah,  banyak  permasalahan  yang telah  ditanganinya,  di  antaranya  ialah kemurtadan,  cukai,  dan  mereka  yang enggan membayar zakat kepada Negara. Selama kepemimpinannya, beliau sangat memperhatikan keakuratan peng-
hitungan  zakat.  Zakat  yang  telah terkumpul kemudian didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian  tersebut  tetap  dilan- jutkan hingga beliau wafat, bahkan zakat yang  tersisa  dalam  pembendaharaan keuangan hanya 1 dirham. 15
2. Pada  Masa  Kekhalifahan  Umar  bin al-Khat ̣ t ̣ āb Ada  beberapa  hal  yang  perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan  keuangan  Negara  pada  masa khalifah  Umar,  diantaranya  adalah, baitul  Maal  dianggap  sebagai  “harta kaum  Muslim”  sedangkan  khalifah  dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Kepemilikan Tanah sepanjang  pemerintahan  Umar,  banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Disinilah mulai timbul permasalahan  bagaimana  pembagianya, diantaranya  ada  sahabat  yang  menuntut agar  kekayaan  tersebut  didistribusikan kepada  para  pejuang,  sementara  yang lainnya menolak.  Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal di pedesaan  biasa  membayar  pajak  ( usyr )
pembelian dan penjualan. Setelah
Negara  Islam  berdiri  di  Arabia,  Nabi mengambil  inisiatif  untuk  mendorong usaha  perdagangan  dengan  menghapus- kan  bea  masuk  antar  provinsi  yang masuk  dalam  daerah  kekuasaan  dan masuk  dalam  perjanjian  yang  ditangani oleh  beliau  bersama  dengan  suku-suku yang tunduk kepada kekuasaaanya. 16
Tidak  ada  ahli  kitab  yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali  orang  Kristen  Banu  Taghlib
yang  seluruh  kekayaannya  terdiri  dari ternak.  Mereka  membayar  2  kali  lipat dari  yang  dibayar  kaum  Muslim.  Banu Taghlib  adalah  suku  Arab  Kristen  yang menderita  akibat  perperangan.  Umar mengenakan  Jizyah  kepada  mereka, tetapi  mereka  tidak  mau  sehingga menolak  membayar  jizyah  dan  malah membayar  sedekah.  Nu’man    bin  Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka, ia  mengatakan  bahwa  pada  dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan mereka  seperti  musuh  dan  seharusnya keberanian mereka menjadi asset Negara.  Umar  pun  memanggil  mereka dan  menggandakan  sedekah  yang  harus mereka  bayar,  dengan  syarat  mereka setuju  untuk  tidak  membaptis  seorang anak atau memaksakannya untuk menerima  kepercayaan  mereka.  Mereka pun menyetujui dan menerima
membayar sedekah ganda. 17
Pada masa Rasulullah dan sepanjang masa Khulafaurrasyidin, mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal  di  Arabia,  seperi  dinar,  sebuah koin  emas  dan  dirham  sebuah  koin perak.  Bobot  dinar  adalah  sama  dengan mistqal  atau  sama  dengan  dua  puluh qirath  atau  seratus  grain  barley.  Bobot dirham  tidak  seragam.  Untuk  menghin- dari  kebingungan,  Umar  menetapkan bahwa  dirham  perak  seberat  14  qirath atau 70 grain barley. Dus, rasio antara 1 dirham  dan  1  mistqal  adalah  7  per  10. Meskipun  demikian,  perlu  diketahui bahwa  sebelum  nabi  lahir,  perekono- mian  saat  itu  telah  menggunakan  emas dan perak sebagai alat transaksi. 18
Pendapatan  yang  diterima  di
Bayt al-Māl terbagi dalam 4 jenis. Yaitu:
Pertama ,  zakat  dan usyr. Kedua,  khums dan Sedekah. Ketiga, kharaj, fay, jizyah, usyr dan  sewa  tetap  tahunan  tanah. Keempat ,  Berbagai  macam  pendapatan yang  diterima  dari  semua  macam sumber.  Sedangkan  terkait  dengan pengeluaran  negara  pada  masa  khalifah Umar  digunakan  untuk  kebutuhan  yang
mendapat prioritas pertama, yaitu pengeluaran  dana  pensiun  bagi  mereka yang bergabung dalam kemiliteran, baik muslim  maupun  non-muslim  dan  bagi pegawai sipil.
3. Masa Khulafā’  al-Rāsyidīn Uṡmān bin Affān
Pada  enam  tahun  pertama  kepe- mimpinannya,  Balkh,  Kabul,  Ghazni, Kerman,  dan  Sistan  ditaklukkan.  Untuk menata  pendapatan  baru,  kebijakan Umar  diikuti.  Tidak  lama  setelah Negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian  tindakan  efektif  diterapkan dalam  rangka  pengembangan  sumber daya alam (SDA). Aliran air digali, jalan dibangun,  pohon  buah-buahan  ditanam dan  keamanan  perdagangan  diberikan dengan  cara  pembentukan  organisasi kepolisian tetap.
Khalifah  Us ̇ mān  tidak  mengam- bil  upah  dari  kantornya.  Sebaliknya,  dia meringankan  beban  pemerintah  dalam hal  yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya  di  bendahara  Negara.  Hal  ini menimbulkan  kesalahpahaman  antara khalifah  dan Abdullāh bin Arqām, salah seorang  sahabat  nabi  yang  terkemuka, yang  berwenang  melaksanakan  kegiatan baytul  māl pusat.  Beliau  juga  berusaha meningkatkan pengeluaran dan pertahanan  dan  kelautan,  meningkatkan dana  pension  dan  pembangunan  di wilayah taklukan baru, khalifah membuat  beberapa  perubahan  admi- nistrasi  dan  meningkatkan kharāj dan jizyah dari Mesir. 19
4. Masa Khulafā’  al-Rāsyidīn Ali  bin Abī T ̣ ālib
Sebagai khalifah, sahabat Ali bin Abī  T ̣ ālib  sangat  sederhana  dan  dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan  Negara.  Dalam  hal  pene- rimaan Negara, Ali masih membebankan pungutan khums atas  ikan  atau  hasil hutan. Menurut Baladhuri, Ali membebankan para pemilik hutan ( Ajmat )  4.000  dirham.  Di  hutan  ini,
terdapat  ngarai  yang  dalam,  yang menurut  beberapa  orang,  tanahnya dibuat  untuk  batu-batu  istana,  dan menurut  yang  lainnya,  itu  adalah  tanah longsor.  Khalifah  Ali  mendistribusikan seluruh  pendapatan  di  baitul  maal  ke provinsi  yang  ada  di  baitul  maal Madinah, Bushra dan Kufa. 20

## D. Denda  dalam  Sistem  Keuangan Publik Islam di Indonesia
Sistem ekonomi Islam merupaka n sistem yang lahir sejak  adanya  Islam, dengan  sumber  hukum  utama  ada  pada al-Quran  dan  Hadis.  Dalam  ekonomi Islam  mengatur  keseluruhan  bagian manusia dalam hal ekonomi, baik itu ba gaimana bertindak  sebagai  produsen, konsumen  ataupun  distributor,  bahkan lebih  jauh  lagi  mengatur  tentang perekonomian nasional, seharusnya kebijakan yang diterapkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan  publik  yang  dianut suatu  negara  tentu  tidak  terlepas  dari peranan  negara  itu  sendiri  dalam mengelolanya.  Dalam  Islam,  peranan negara  merupakan  bagian  yang  sangat penting. Tujuan dari negara Islam adalah mewujudkan  maslahah  kepada  seluruh masyarakat  tanpa  terkecuali.  Dengan demikian,  pemerintahan  negara  Islam harus  mengimplementasikan  orientasi material  dan  spiritual  sehingga  negara akan  mampu  berbuat  adil  terhadap seluruh  anggota  masyarakat.  Secara umum fungsi negara dalam sektor publik terbagi menjadi tiga yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Sistem  ekonomi  Islam  jauh berbeda  dengan  sistem  kapitalis  yang banyak  diterapkan  oleh  negara-negara barat  termasuk  negara-negara  Islam. Pada prinsipnya sistem ekonomi syariah Islam bukan hanya untuk mementingkan suatu  golongan  tertentu  atau  setidaknya kepentingan  sendiri  untuk  mendapatkan untung  yang  sebesar-besarnya  tanpa mempertimbangkan  bagaiman  kondisi
nasabahnya.  Perekonomian  Islam  tidak menggunakan  sistem  riba  melainkan dengan sistem bagi hasil yang transparan,  jujur  dan  akad  (perjanjian) yang baik.
Negara wajib menjamin kesejah- teraan  masyarakatnya  dengan  prinsip keadilan.  Salah  satu  cara  agar  negara bisa menunaikan kewajiban dengan baik dengan  adanya  kewajiban  pajak  bagi masyarakat,  guna  membiayai  program- program dan pelayanan-pelayanan negara kepada masyarakat, karena masih terbatasnya  pendapatan  negara  selain pajak.  Pemerintah  memiliki  hak  dan wewenang  untuk  mengatur  ketentuan pajak,  sekaligus  memiliki  kewajiban agar ketentuan pajak, tata cara perpajakan,  dan  penyalurannya  didasar- kan pada prinsip keadilan dan berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat.
Zakat  ialah  jumlah  harta  tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama  Islam  dan  diberikan  kepada golongan  yang  berhak  menerimanya (fakir  miskin  dan  sebagainya)  dan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh  syariah  Islam.  Zakat  merupakan salah satu rukun Islam  yang lima. Zakat berarti  “tumbuh  dan  bertambah”.  juga bisa  berarti  berkah,  bersih,  suci,  subur dan berkembang maju. 21
Allah  SWT  berfirman  “ Dan dirikanlah  sholat  dan  tunaikanlah  zakat dan taatlah  kepada Rasul,  supaya kamu diberi  rahmat “.  (al-Nur  24:  56).  Dalam Al-Qur’an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali  di  ulang  dengan  menggunakan istilah  yang  merupakan  sinonim  dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan,  fungsi,  dan  peranan  yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam al-Qur’an yang memuat ketentuan zakat  tersebut,  29  ayat  diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan salat.
Wahbah al-Zuh ̣ aylī menyebutkan ada beberapa pakar fiqh yang menyatakan legalitas pajak dalam syariat,  di  antaranya  al-Ghazālī,  al- Syāt ̣ ibī, dan al-Qurt ̣ ūbī, yang diwajibkan atas  orang  kaya  dengan  kadar  tertentu yang  mencukupi  kebutuhan  negara.  Hal ini  juga  menjadi  hasil  ketetapan  ke-5 oleh Majma’  al-Buh ̣ ūs ̇ al-Islāmiyyah pada Muktamar ke-1 tahun 1964. 22
Kewajiban pajak tersebut disyaratkan  empat  hal  yaitu  sebagai berikut:
1. Apabila negara benar-benar membutuhkan  dana,  sedang  tidak ada sumber dana lain untuk menjalankan  program  pemerintahan dan mewujudkan kemaslahatan umum;
2. Dana  pajak  disalurkan  sebagaimana mestinya secara adil dan merata;
3. Dana  pajak  diperuntukkan  bagi kepentingan dan kemaslahatan umum;
4. Adanya kesepakatan Dewan
Perwakilan  Rakyat  dan  para  tokoh ilmuan  terhadap  kewajiban  pajak tersebut, karena pada asalnya hukum harta  setiap  individu  adalah  haram bagi  orang lain ( دارفلأا  لاومأ  يف  لصلأا ةمرحلا),  dan  hukum  asal  setiap individu  adalah  terbebas  dari  beban orang lain (ةمذلا ةءارب لصلأا). 23
Namun  demikian,  ada  pula sebagian  ulama  yang  mengharamkan kewajiban  pajak.  Pengharaman  tersebut tentunya  bukan  tanpa  dasar.  Salah  satu argument  yang  diajukan  oleh  mereka adalah  hadits  “  ى َوِس  ٌّقَح  ِلاَمْلا  يِف  َسْيَل ِةاَك َّزلا”. 24 Secara z ̣ āhir al-nas ̣ s ̣ hadis yang diriwayatkan  oleh  ‘Āisyah  bint  Qais  ini menjelaskan tentang tidak diper- olehkannya  menarik  harta  dari  orang lain  selain  zakat.  Namun,  para  para pakar hukum Islam yang tidak sependapat dengan mereka menyatakana bahwa  hadis  tersebut  adalah  lemah  atau d ̣ a’īf.
Jika  diamati,  denda  pembayaran pajak  dapat  disamakan  atau  dikiyaskan dengan ta’zīr dalam fikih. Ta’zir sendiri dalam  istilah  bahasa  Arab  digunakan untuk  denda  adalah gharāmah .  Secara bahasa gharāmah berarti denda, sedangkan  dalam  bahasa  Indonesia denda  mempunyai  arti  (1)  hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk  uang:  oleh  hakim  dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus  dibayarkan  sebagai  hukuman (karena  melanggar  aturan,  undang- undang,  dan  sebagainya):  lebih  baik membayar....dapat dipenjarakan. 25
Denda  merupakan  salah  satu jenis  dari  hukuman ta’zīr . Ta’zīr secara bahasa  berarti ta’dīb yang  berarti memberi pelajaran. Ta’zīr juga diartikan dengan al-raddu  wa  al-man’u ,  yang artinya  menolak  dan  mencegah. 26 al- ta’zīr adalah  larangan,  pencegahan, menegur,  menghukum,  mencela  dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan  (bentuk  dan  jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk  maksiat  yang  tidak  termasuk hudūd dan kāfarah ,  baik  menyangkut hak  Allah  SWT  maupun  hak  yang pribadi. 27 Sedangkan  pengertian ta’zir menurut  istilah,  sebagaimana  dikemu- kakan  oleh  al-Māwardī  sebagaiamana dikutip  oleh  muslich  adalah hukuman pendidikan  atas  dosa  (maksiat)  yang belum  ditentukan  hukumannya  oleh syara’ ”.  Sedangkan  Ibrahim  Unais  dan kawan-kawan memberikan definisi ta’zīr menurut Islam  adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman h ̣ ad syar’ī”. 28
Fat ̣ hi  al-Dūrainī,  guru  besar  fiqh di Universitas Damaskus, Suriah, berpendapat bahwa ta’zīr adalah :
“ Hukuman yang diserahkan kepada  penguasa  untuk  menentukan bentuk  dan  kadarnya  sesuai  dengan kemaslahatan  yang  menghendaki  dan tujuan syarak dalam menetapkan
hukum,  yang  ditetapkan  pada  seluruh bentuk  maksiat,  berupa  meninggalkan perbuatan yang
wajib, atau mengerjakan  perbuatan  yang  dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori  hudud  dan  kafarat,  baik  yang berhubungan  dengan  hak  Allah  SWT berupa  gangguan  terhadap  masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun  yang  terkait  dengan  hak pribadi ”. 29
Dari definisi-definisi yang dikemukakan  diatas,  jelaslah  bahwa ta’zīr adalah suatu istilah untuk hukuman  atas  jarimah-jarimah  yang hukumannya  belum  ditetapkan  oleh syariat. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami  bahwa jarīmah  ta’zīr terdiri atas  perbuatan-perbuatan  maksiat  yang tidak  dikenakan  hukuman h ̣ add dan tidak pula kifārat .
Denda  merupakan  sanksi  atau hukuman  yang  diterapkan  dalam  bentuk keharusan  untuk  membayar  sejumlah uang  yang  dikenakan  atas  pengingkaran terhadap  sejumlah  perjanjian  yang  telah disepakati  sebelumnya.  Terdapat  perbe- daan  pendapat  ulama  fiqih.  Sebagian berpendapat  bahwa  hukuman  denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat  boleh  digunakan.  Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah  dan  Ibnu  Qayyim  al-Jawziah, mayoritas  ulama  Mazhab  Maliki,  ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan  mazhab  Syafi’i  berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman  denda  terhadap  suatu  tindak pidana ta’zīr .  Alasan  yang  mereka kemukakan  adalah  sebuah  riwayat  dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Hadits Rasulullah SAW:
”Siapa  yang  membayar  zakat untanya  dengan  patuh,  akan  menerima imbalan  pahalanya,  dan  siapa  yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta
mengambil sebagian  dari  hartanya  sebagai  denda
dan  sebagai  hukuman  dari  tuhan kami....” . (HR. al-Nasa’i). 30
Imam  al-Syafi’i  dengan al-Qaul al-Jadīd ,  Imam  Abu  Hanifah  dan sahabatnya,  Muhammad  ibn  Hasan  al- Syaybānī,  serta  sebagian  ulama  dari Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa hukuman  denda  tidak  boleh  dikenakan dalam  tindak  pidana ta’zīr .  Alasan mereka  adalah  bahwa  hukuman  denda yang  berlaku  diawal  Islam  telah  di nasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasullah  SAW,  diantaranya  hadits  yang mengatakan: “Dalam  harta  seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat .” (HR. Ibnu Majah). 31
Di  samping  itu  mereka  juga beralasan  pada  keumuman  ayat-ayat Allah  SWT  yang  melarang  bersikap sewenang-wenang  terhadap  harta  orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188  yang  artinya:  “ Dan  janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian  yang  lain  di  antara  kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)  kamu  membawa  (urusan) harta itu kepada hakim ...” 32
Campur tangan hakim dalam soal harta  seseorang,  seperti  mengenakan hukuman  denda  disebabkan  melakukan tindak  pidana ta’zīr ,  termasuk  kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena  dasar  hukum  denda  itu  tidak ada. 33 Ini  adalah  perbedaan  pendapat para  ulama  tentang  hukuman  denda. Ulama  yang  melarangnya  berpendapat bahwa hukuman denda  yang pernah ada telah  dihapus  dengan  hadits  Rasulullah di atas.
Islam mengajarkan akan
pentingnya  syarat  dan  rukun  dalam menjalankan  sebah  aktifitas  keagamaan. Salah  satunya  adalah  memperhatikan tentang syarat yang harus dipenuhi alam menetapkan  denda.  Munculnya  denda adalah dari adanya keterlambatan pembayaran  yang  akan  berdampak  pada keuangan  Negara  dan  akan  berimplikasi bagi kemasalahatan umat.
Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman,  supaya  tidak  mengulangi perbuatan  maksiat  kembali.  Dalam Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah, sanksi  dapat  diberikan  kepada  orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam  Pasal  36,  yang  menyebutkan bahwa: “Pihak  dapat  dianggap  melakukan ingkar  janji,  apabila  karena  kesala- hannya:
a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c. Melakukan  apa  yang  dijanjikannya, tetapi terlambat.
d. Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.
Sedangkan  mengenai  jenis  sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu: “Pihak  dalam  akad  yang  melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:
a. Membayar ganti rugi
b. Pembatalan akad
c. Peralihan resiko
d. Denda, dan/atau
e. Membayar biaya perkara”. 34
Sedangkan  mengenai  penggu- naan  hukuman  denda,  sebagian  fukaha dari  kelompok  yang  membolehkan penggunaannya,  mereka  mensyaratkan hukuman denda harus bersifat  ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana  dan  menahan  darinya  sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi  baik,  hartanya  dikembalikan kepadanya,  namun  jika  tidak  menjadi baik,  hartanya  diinfakkan  untuk  jalan kebaikan. 35 Seorang hakim boleh menetapkan  hukuman  denda  terhadap suatu  tindak  pidana ta’zir ,  apabila menurut pertimbangannya hukuman denda  itulah  yang  tepat  diterapkan  pada pelaku  pidana.  Menurut  mereka,  dalam
jarimah ta’zir seorang  hakim  harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu  hukuman,  seorang  hakim  harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya,  sehingga  dengan  tepat  ia dapat  menetapkan  hukumannya.  Jika seorang  hakim  menganggap  bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara’, maka boleh dilaksanakan. 36
Mengenai  pemberlakuan  denda, terdapat  perbedaan  pendapat  ulama fikih.  Sebagian  berpendapat  bahwa hukuman  denda  tidak  boleh  digunakan, dan  sebagian  lagi  berpendapat  boleh digunakan.  Ulama  Mazhab  Hambali, termasuk  Ibnu  Taymiyah  dan  Ibnu Qayyim  al-Jauziah,  mayoritas  ulama Mazhab  Maliki,  ulama  Mazhab  Hanafi, dan  sebagian  ulama  dari  kalangan mazhab  Syafi’i  berpendapat  bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman  denda  terhadap  suatu  tindak pidana ta’zir . 37 Alasan  yang  mereka kemukakan  adalah  sebuah  riwayat  dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat  unta.  Dalam  hadits  itu  Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa  yang  membayar  zakat untanya  dengan  patuh,  akan  menerima imbalan  pahalanya,  dan  siapa  yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil
sebagian  dari  hartanya  sebagai  denda dan  sebagai  hukuman  dari  tuhan kami....” . (HR. al-Nasā’ī) 38
Imam  al-Syafi’i Qawl  al-Jadīd , Imam  Abū  Hanifah  dan  sahabatnya, Muhammad  bin  Hasan  al-Syaybānī, serta  sebagian  ulama  dari  Mazhab Maliki  berpendapat  bahwa  hukuman denda  tidak  boleh  dikenakan  dalam tindak  pidana  ta’zir.  Alasan  mereka
adalah  bahwa  hukuman  denda  yang berlaku diawal  Islam telah di nasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasullah SAW. 39
Di  samping  itu  mereka  juga beralasan  pada  keumuman  ayat-ayat Allah  SWT  yang  melarang  bersikap sewenang-wenang  terhadap  harta  orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188:    “ Dan  janganlah  sebagian  kamu memakan  harta  sebagian  yang  lain  di antara  kamu  dengan  jalan  yang  bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim ...”. 40 Bicara menegani denda khususnya pada pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari hukum Islam bahwa  denda  pada  praktek  di  PBB kurang  pas  diterapkan,  Karena  hukum Islam  dalam  menerapkan  denda  lebih pada  pidana  ta’zir,    walaupun  secara spesifik  terdapat  perbedaan  pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa  hukuman  denda  tidak  boleh digunakan, dan sebagian
lagi berpendapat  boleh  digunakan.  Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah  dan  Ibnu  Qayyim  al-Jauziah, mayoritas  ulama  Mazhab  Maliki,  ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan  mazhab  Syafi’i  berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman  denda  terhadap  suatu  tindak pidana  ta’zir.  Disatu  sisi  dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah juga belum  kuat  dasar  hukunya,  (lihat  syarat dan  hukum  denda).  Pemerintah  harus mempertimbangkan  kembali  mengenai denda  pada  PBB,  mengingat  kebijakan ini dikeluarkan sepihak antara masyarakat dan pemerintah.
E. Denda atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Perspektif

## Hukum Ekonomi Syariah
Wajib  Pajak  yang  terlambat membayar  pajak  dikenakan  sanksi berupa  denda  yang  besarnya  sudah diatur  dalam  UU  No.  28  Tahun  2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.  Diskursus  tentang  denda keterlambatan  pembayaran  pajak  dalam perspektif  hukum  Islam  merupakan permasalahan  yang  relatif  baru,  oleh karenanya akan sulit dicari
pembahasannya  dalam  literatur  fiqh klasik.  Akan  tetapi  Islam  melalui kacamata  fiqhnya  selalu  merespon  hal- hal  yang  baru  untuk  mengetahui  status hukumnya.  Oleh  karena  itu  barangkali persoalan  ini  dapat  didiskusikan  dengan merujuk  kepada  beberapa  dalil  sebagai berikut:
1. Firman Allah:
اوُعيِطَأ َو  َهَّللا  اوُعيِطَأ  اوُنَمآ  َنيِذَّلا  اَهُّيَأ  اَي ْمَ ْلأا  يِلوُأ َو  َلوُس َّرلا
ْمُتْع َزاَنَت  ْنِإَف  ْمُكْنِم  ِر ْنِإ  ِلوُس َّرلا َو  ِهَّللا  ىَلِإ  ُهوُّد ُرَف  ٍءْيَش  يِف ٌرْيَخ  َكِلَذ  ِر ِخ ْلْا  ِم ْوَيْلا َو ِهَّللاِب  َنوُنِم ْؤُت ْمُتْنُك :ءاسنلا(  الًيِوْأَت ُنَسْحَأ َو 95 )
" Hai  orang-orang  yang  beriman, taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian  jika  kamu  berlainan pendapat  tentang  sesuatu,  Maka kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (al- Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu  benar-benar  beriman  kepada Allah  dan  hari  kemudian.  yang demikian  itu  lebih  utama  (bagimu) dan lebih baik akibatnya. "
2. Sabda Rasululah SAW:
«
َلَ َو ،َياَدُهِب  َنوُدَتْهَي  َلَ ٌةَّمِئَأ يِدْعَب  ُنوُكَي ٌلاَج ِر  ْمِهيِف  ُموُقَيَس َو  ،يِتَّنُسِب  َنوُّنَتْسَي ٍسْنِإ  ِناَمْثُج يِف  ِنيِطاَيَّشلا  ُبوُلُق ْمُهُبوُلُق » ، َي  ُعَنْصَأ  َفْيَك : ُتْلُق :َلاَق ْنِإ ،ِهللا  َلوُس َر ا :َلاَق ؟ َكِلَذ  ُتْك َرْدَأ « ، ِريِمَ ْلِْل ُعيِطُت َو ُعَمْسَت ْعَمْساَف ، َكُلاَم َذ ِخُأ َو ، َك ُرْهَظ  َب ِرُض  ْنِإ َو ْعِطَأ َو » )ملسم هاور(
41
“ Nanti  setelah  Aku  akan  ada  para pemimpin  yang  tidak  mendapat petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti
akan  ada  di  tengah-tengah  mereka orang-orang  yang  hatinya  adalah hati syetan, namun jasadnya adalah jasad  manusia.  Aku  berkata:  wahai Rasulullah,  apa  yang  harus  aku
lakukan  jika  aku  menemui  zaman seperti  itu?  Beliau  menjawab: dengarlah  dan  taatlah  kepada pemimpin  walapun  punggungmu dipukul dan hartamu diambil.
Tetaplah  mendengar  dan  taat!”.
(HR. Muslim).
3. Sabda Rasululah SAW:
« ااحْلُص  َّلَِإ  ،َنيِمِلْسُمْلا  َنْيَب  ٌزِئاَج  ُحْلُّصلا ااما َرَح  َّلَحَأ  ْوَأ  ، الَ َلًَح  َم َّرَح » نبا  هاور( )ةجام
42
“Damai  boleh  antara  umat  Muslim kecuali  perdamaian  mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Al-Hakim, al- Tirmidzi).
4. Kaidah fiqh:
حلاَصمْلا بلج ىلع مدقم دِساَفَمْلا ء ْرَد
“Menghindari kerusakan didahulukan  dari  mendatangkan kemaslahatan”
5. Kaidah fiqh:
ٌطوُنَم  ِةَّيِع َّرلا  ىَلَع  ِماَمِ ْلْا  ُف ُّرَصَت ِةَحَلْصَمْلاِب “Kebijakan  pemimpin  terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”.
6. Kajian fiqh:
Dalam  perspektif  fiqh,  denda disebut ta’zīr  bi  al-māl .  Definisi ta’zīr dalam  literatur  fiqh  adalah:  sanksi  atas tindakan maksiat atau pidana yang tidak ditentukan  hukumannya  oleh  syariat, oleh  karena  itu  bentuk  sanksinya diserahkan  kepada  kebijakan yang berwenang  (kepala  negara,  hakim). Sedangkan  makna al-mal adalah  harta. Dengan demikian makna ta’zīr bi al-māl adalah  sanksi  dengan  harta.  Dalam bahasa kontemporer bisa disebut denda.
Menurut  fukaha ta’zīr  bi  al-māl adalah  menahan  sebagian  harta  orang yang  melakukan  pidana  agar  jera, kemudian pada waktu sekiranya ia sudah bertaubat  harta  tersebut  dikembalikan. Jadi  bukan  diambil  untuk  kepentingan hakim  ataupun  kas  negara,  karena  tidak diperbolehkan bagi orang Muslim
mengambil  harta  orang  lain  tanpa  sebab yang disyariatkan. Ibnu Ābidīn memiliki pandangan  yang  lebih  progresif,  yaitu jika  sekiranya  orang  yang  melakukan pidana tidak bisa diharapkan pertaubatannya, maka harta yang diambil  tersebut  ditasarufkan    kepada hal-hal yang dipandang maslahat. Wahbah  al-Zuhaili  menyebutkan  bahwa sanksi dengan mengambil harta menurut pendapat  yang rajih di  semua  mazhab tidak  diperbolehkan.  Karena  adanya unsur menguasakan kezaliman atas harta seseorang. 43
Dalam  Mazhab  Hanafi,  Abu
Hanifah dan Muhammad tidak membolehkan ta’zīr  bi  al-mal .  Akan tetapi  Abu  Yusuf  mengatakan  bahwa ta’zīr  bi  al-mal diperbolehkan  jika  ada kemaslahatan.
Dalam  Mazhab  Syafi’i  sebagai- mana  dijelaskan  oleh  al-Syabramalisi bahwa qawl qadīm menyatakan ta’zīr bi al-māl boleh.  Sedangkan qaul  jadid menyatakan ta’zīr bi al-māl tidak boleh. Dalam  Mazhab  Maliki  menurut  riwayat yang  masyhur  bahwa ta’zīr  bi  al-māl diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu.  Sedangkan  dalam  Mazhab Hanbali  mengharamkan ta’zīr  bi  al-māl karena tidak ada dalil  yang menjelaskan tentang permasalahan ini.
Imam  Ibnu  Taimiyyah  dan  Ibnu al-Qayyim  memiliki  pendapat  yang berbeda  dengan  mazhabnya.  Menurut kedua  imam  ini  bahwa ta’zīr  bi  al-māl diperbolehkan baik untuk diambil maupun  untuk  dimusnahkan.  Mereka berargumen  dengan  beberapa  dalil,  di antaranya:  Rasulullah  memerintahkan sahabatnya  untuk  memecah  wadah- wadah khamr ; Rasulullah meme- rintahkan  untuk  melipatgandakan  denda bagi  orang  yang  mencuri  di  luar  tempat simpanan;  dan  melipatgandakan  denda bagi  pencuri  buah-buahan  yang  tidak ada  kadar  untuk  potong  tangan;  Umar bin  al-Khattab  dan  Ali  bin  Abi  Talib memerintahkan untuk  membakar tempat
penjualan khamr , dan mengambil sebagian  harta  orang  yang  enggan membayar zakat. 44
MUI dalam Fatwa DSN-nya juga menetapkan  boleh  bagi  pihak  bank untuk  memberikan  sanksi  berupa  denda atas  nasabah  mampu  yang  menunda- nunda  pembayaran. 45 Dimana  dalam fatwa  tersebut  memutuskan  bahwa sanksi  yang  disebut  dalam  fatwa  ini adalah  sanksi  yang  dikenakan  LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran  dengan  disengaja.  Nasabah yang  tidak/belum  mampu  membayar disebabkan force  majeur tidak  boleh dikenakan  sanksi,  nasabah  mampu  yang menunda-nunda  pembayaran  dan/  atau tidak  mempunyai  kemauan  dan  itikad baik  untuk  membayar  hutangnya  boleh dikenakan  sanksi,  sanksi  didasarkan pada  prinsip  ta'zir,  yaitu  bertujuan  agar nasabah lebih disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya, sanksi
dapat  berupa denda sejumlah uang  yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan  dan  dibuat  saat  akad ditandatangani,  dan  dana  yang  berasal dari  denda  diperuntukkan  sebagai  dana sosial.

## F. Penutup
Dalam konteks denda atas
keterlambatan  dalam  pembayaran  pajak,
secara  hukum  fiqh  bisa  dianalogikan terhadap ta’zīr bi al-tamlīk .  Hal  ini  bisa dibenarkan  jika  kewajiban  pajak  sudah memenuhi  persyaratan:  (1)  apabila negara  benar-benar  membutuhkan  dana, sedang tidak ada sumber dana lain untuk menjalankan  program  pemerintahan  dan mewujudkan  kemaslahatan  umum;  (2) dana  pajak  disalurkan  sebagaimana mestinya  secara  adil  dan  merata;  (3) dana pajak diperuntukkan bagi kepentingan  dan  kemaslahatan  umum; (4) adanya kesepakatan Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  para  tokoh terhadap kewajiban pajak tersebut.
Demikian  ini  adalah  dalam rangka  mentaati  perintah  pemerintah seperti  dipesankan  dalam  hadits,  dan dalam  rangka  kontribusi  mewujudkan kemaslahatan  bersama  dalam  hidup bernegara. Adapun besaran denda, maka pemerintah  tidak  boleh  sesuka  hati menentukan  denda  yang  terlalu  besar sehingga  memberatkan  rakyat.  Akan tetapi  sekiranya  cukup  sebagai  pesan teguran dan menutupi kekurangan
APBN.  Oleh  karenanya  jika  dengan keterlambatan  pembayaran  keuangan negara  masih  stabil,  maka  pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan bebas denda.

## Catatan Akhir
1 UU  No  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Pasal 1 ayat 1.
2 UU  No  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Pasal 1 ayat 2.
3 UU  No  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Pasal 1 ayat 3.
4 UU  No  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Pasal 1 ayat 8.
5 Adiwarman  Azwan  Karim, Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008), edisi ke-3
6 Ibid.
7 Gusfahmi, Pajak  Menurut  Syariah , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
8 Handa  S.  Abidi,  “Belanja  Negara”, dalam http:/penelitihukum.org . 9 Akmal  dan  Zainal  abiding,  “Korelasi antara  islam  dan  Ekonomi”. Jurnal  Penelitian ,
Vol. 9, No. 1, Februari 2015, 1-18.
10 Mustafa Edwin Nasution,
Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 203.
11 Abū Abd Allāh Muh ̣ ammad ibn Idrīs al-Syafi’i, Musnad  al-Syāfi’ī (Beirūt:  Dār  al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1951), I/219.
12 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah
Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: The Internasional  Institute  of  Islamic  Thought, 2002), hlm. 23
13 Nurul  Huda,  dkk., Keuangan  Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta, Kencana, 2012.
14 Ririn Novianti, “Pengelolaan Keuangan  Publik  Islam  Perspektif  Historis”. Jurnal  Iqtishodia  Jurnal  Ekonomi  Syariah ,  Vol.
1, No. 1, Maret 2016, hlm. 95-109.
15 Ibid.
16 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah
Pemikiran  Ekonomi  Ialam (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 36.
17 Abdul  Gafur,  “Sejarah  Peradaban Ekonomi  Islam  Klasik”,  makalah  disampaikan dalam  kegiatan  Pembekalan  Kelompok  Studi Ekonomi  Islam  (KSEI)  Mahasiswa  Fakultas Ekonomi  Universitas  Lambung  Mangkurat Banjarmasin, tanggal 23 Februari 2013.
18 Suyanto,  “Kebijakan  Moneter  Pada Masa Kulafaur Rasyidin”, dalam
www.republika.co.id diakses 16 Oktober 2018.
19 Ahmad  Munir  Hamid,  “Peran  Baitul Mal  dalam  Kebijakan  Keuangan  Publik”, ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah , Vol. 1 No. 1
2018.
20 Ibid.
21 Nur  Aisyah  al-Bantany, Dosa  Besar Kecil  Yang  Terabaikan  Penyebab  Siksa  Azab Kubur Yang Pedih (Jakarta: Kunci Iman, 2015),
45.
22 Wahbah al-Zuh ̣ aylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), VII: 5002.
23 Ibid .
24 Hadis  ini  diriwayatkan  oleh  Ibn Mājah  dari  Fatimah  bint  Qais  dalam  Sunannya dengan  nomor  hadis  1789.  Muh ̣ ammah  ibn Yazīd  al-Qazwīnī  Ibn  Mājah, Sunan  ibn  Mājah (Bayrūt:  Dār  al-Risālah  al-Ālamiyyah,  2009), III: 9.
25 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus Bahasa  Indonesia ,  Edisi  III  (Jakarta:  Balai Pustaka, 2006), hlm. 279.
26 Ahmad  Wardi  Muslich, Hukum Pidana  Islam (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2005), hlm. 12.
27 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi Hukum  Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2003), hlm.1771.
28 Ahmad  Wardi  Muslich, Hukum Pidana  Islam (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2005), hlm. 12.
29 Abdul  Aziz  Dahlan, ensiklopedia, hlm. 1772.
30 Jalal  al-Dīn  al-Suyūt ̣ ī, Sunan  al- Nasa’ī , (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t.th.), IV: 85.
31 Al-Hafiz ̇ Abū  Abdullāh  Muhammad bin  Yazīd  al-Qazwīnī, Sunan  Ibnu  Majjah (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), I: 570.
32 Departemen  Agama  RI, Al-Qur'an dan  Terjemahan  Indonesia ,  Kudus:  Menara Kudus, 2006, hlm. 30.
33 Abdul  Aziz  Dahlan, ensiklopedia, hlm. 1176.
34 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung:
Fokusmedia, 2008), hlm. 22-23.
35 Abd  al-Qādir  Audah, Al-Tasyrī’  al- Jinā’ī  al-Islāmī  Muqāranan  bi  al-Qānūn  al- Wad ̣ ’ī, terj.  Tim  Tsalisah  Ensiklopedia  Hukum Pidana  Islam,  (Bogor:  PT  Kharisma  Ilmu),  hlm. 101-102.
36 Abdul  Aziz  Dahlan, ensiklopedia, hlm. 1175-1176.
37 Halimah,  Denda  keterlambatan  (late charge)  pada  kartu  kredit  syariah  (studi  analisis fatwa  DSN  MUI  no:  54/DSN-MUI/X/2006 tentang  Syariah  Card), Skripsi Semarang:  UIN Walisongo Semarang, 2014, II: 17.
38 Jalāl  al-Dīn  al-Suyūt ̣ ī, Sunan  al- Nasaī (Beirūt:  Dār  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah,  t.t), IV: 85.
39 al-Hafidh  Abi  Abdullah  Muhammad bin  Yazizd  Al  Qozwini, Sunan  Ibnu  Majjah (Beirūt: Dār al-Fikr), I: 570.
40 Departemen  Agama  RI,  Al-Quran dan  Terjemahan  Indonesia,  Kudus:  Menara Kudus, 2006, hlm. 30.
41 Muslin  bin  al-H ̣ ajjāj  al-Naysabūrī, S ̣ ah ̣ īh ̣ Muslim (Beirūt:  Dār  Ih ̇ yā  al-Turās ̇ al- ‘Arabī, tt), V: 1476.
42 Muhammad  bin  Yazid  al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah (Beirūt: Dār Ih ̇ yā al-Kutub al- ‘Arabīyyah, tt), II: 788.
43 Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Maktabah Syamilah): 7: 517.
44 Wizārah  al-Awqāf, Al-Mausu’ah  al- fiqhiyyah  al-Kuwatiyyah (Maktabah  Syamilah), 12/271.
45 FATWA  DSN  NO.  17/DSN/DSN- MUI/IX/2000,  lihat  himpunan  Fatwa  Keuangan Syariah  DSN-MUI,  hal.  120  dst. Sanksi  atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Audah,  Abd  al-Qādir. al-Tasyrī’  al- Jinā’ī  al-Islāmī Muqaranan  bil Qanunil  Wad’iy , terj. Tim Tsalisah.  Ensiklopedia  Hukum Pidana Islam. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
Akmal  dan  Zainal  Abidin.  “Korelasi antara  islam  dan  eKonomi”.
Jurnal  Penelitian ,  Vol.  9,  No.  1, Februari 2015, 1-18. al-Bantany,  Nur  Aisyah. Dosa  Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab  Siksa  Azab  Kubur Yang  Pedih .  Jakarta:  Kunci Iman, 2015. Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam .  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van
Hoeve, 2003. Departemen  Agama  RI. Al-Qur'an  dan Terjemahannya. Kudus:  Menara Kudus, 2006, hlm. 30. FATWA  DSN  NO.  17/DSN/DSN- MUI/IX/2000.
Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Hamid,  Ahmad  Munir.  “Peran  Baitul
Mal  Dalam Kebijakan Keuangan Publik”. Adilla:  Jurnal  Ekonomi Syariah , Vol. 1, No. 1, 2018.
Handa  S.  Abidi,  “Belanja  Negara”, dalam
http:/penelitihukum.org/tag/defin isi-belanja-negara/.
Karim, Adiwarman Azwan. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008.
Muslich,  Ahmad  Wardi. Hukum  Pidana Islam .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2005.
Nasution,  Mustafa  Edwin. Pengenalan
Ekslusif  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group, 2006.
Novianti, Ririn. “Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis”. Iqtishodia Jurnal Ekonomi  Syariah ,  Vol.  1,  No.  1,
Maret 2016.
Nurul,  Huda,  dkk. Keuangan  Publik Islam:  Pendekatan  Teoritis  dan Sejarah. Jakarta: Kencana, 2012. al-Qazwīnī,  Al-hafidh  Abi  Abdullah Muhammad  bin  Yazid. Sunan Ibnu  Majjah .  Beirūt:  Darul  Fikr, tt. Suyanto,  M.  “Kebijakan  Moneter  Pada Masa Kulafaur Rasyidin”. Republika.co.id diakses 16 Oktober 2018. al-Suyūti ̣ ̄, Jalāl al-Dīn. Sunan al-Nasa’i . Beirūt:  Darul  Kutub  al-Imiyyah,
t.th.hlm. al-Syafi’i,  Abū  Abd  Allāh  Muḥammad ibn  Idrīs. Musnad  al-Syāfi’ī. Beirūt: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1951. Tim  Redaksi  Fokusmedia,  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung:  Fokusmedia,  2008, UU  No  28  Tahun  2007  tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1.
UU  No  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 279.
al-Zuhaylī,  Wahbah. al-Fiqh  al-Islāmī wa Adillatuh . Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.