Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079

## KEDUDUKAN  GANDA KECAMATAN  SEBAGAI  PERANGKAT  DAERAH DAN
PERANGKAT  WILAYAH  : Pemenuhan   Elemen Necessary Conditions Dalam Penyelenggaraan  Kecamatan  di Kabupaten  Pandeglang  Berdasarkan Undang  – Undang Nomor  23 Tahun  2014
DOUBLE  STATUS  OF SUB-DISTRICTS  AS LOCAL  DEVICES  AND REGION DEVICES:  Fulfillment  of Necessary Conditions Elements  in Administering  Subdistricts  in Pandeglang  Regency Based on Law Number  23 Year  2014
(disubmit  14 September  2019, direvisi  29 November  2019, diterima  01 Desember  2019)
Arif  Nugroho  dan Delly  Maulana
Program  Studi  Administrasi  Negara, Universitas  Serang  Raya Email: ariyul88@gmail.com, delly_maulana@yahoo.com

## ABSTRAK
Dalam  artikel  ini  dibahas  penyelenggaraan  kecamatan  dalam  kedudukan  ganda  yakni sebagai  perangkat  daerah  dan  perangkat  wilayah    penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  umum. Selain  itu  juga  dibahas  aspek  pemenuhan  elemen necessary  conditions ,  kemudian  yang  terakhir merekomendasikan  model  pelimpahan  wewenang  Bupati  kepada  camat.  Penelitian  dilakukan dalam  pendekatan  kualitatif    berlokus  di  Kabupaten  Pandeglang.  Hasil  penelitian  menunjukan pemenuhan  elemen necessary  conditions lembaga  kecamatan  di  Kabupaten  Pandeglang  belum seimbang  dengan  kewenangan  yang  dilimpahkan  oleh  Bupati.  Kemudian  kewenangan  camat yang  berlaku  belum  akomodatif  dengan  beberapa  hal  diantaranya  (1)  perubahan  undang  - undang,  (2)  karakteristik  wilayah  kerja  camat,  (3)  penguatan  pelayanan  publik,  serta  (4) keberadaan  program  nasional  dimana  kecamatan  dituntut  menjadi  bagian  dalam  orkestrasi. Adapun  model  yang  direkomendasikan  adalah  Pelimpahan  Wewenang  Bupati  Kepada  Camat yang  dapat mewujudkan  efektifitas  penyelengaraan  Kecamatan.
Kata  Kunci  :  Pemerintah  Daerah, decentralization  within  cities ,  Pelimpahan  Wewenang, Kecamatan

## ABSTRACT
This  article  discusses  the  administration  of  sub-districts  in  a  dual  position,  namely  as regional apparatus and regional apparatus for carrying out general government affairs. Besides that,  it  also  discussed  aspects  of  fulfilling  the  elements  of  necessary  conditions, then the latter recommended a model of delegation of bupati authority to the camat. The study was conducted in a qualitative approach focused on Pandeglang District. The results showed that the fulfillment of  elements  in  the  necessary  conditions  of  sub-district  institutions  in  Pandeglang  Regency  had not  been  balanced  with  the  authority  delegated  by  the  Bupati.  Then  the  prevailing  camat authority has not been accommodating with a number of things including (1) changes in the law, (2)  characteristics  of  the  camat's  working  area,  (3)  strengthening  public  services,  and  (4)  the existence  of  national programs where the sub-districts are required to be part of orchestration. The recommended model is the Delegation of Authority Bupati to the camat who can realize the effectiveness of the sub-districts administration.
Keywords:  Local  Government,  decentralization  within  cities,  Delegation  of  Authority,  Sub- districts

## PENDAHULUAN
Layaknya di Indonesia, adapun pelembagaan kewilayahan semacam
kecamatan  di  Negara  lain  yakni Sub-district . Boonsiri  dan  Phiritasamith  (2016:  498) menjelaskan  bahwa Sub-district merupakan organisasi  administrasi  di  salah  satu  unit pemerintah  daerah,  legalitasnya    sebagai badan hukum administrasi difungsikan untuk mengakomodir tuntutan publik.
Kemudian  Bastian  et  al,  (2014)  menjelaskan Sub-district sebagai pembagian  tingkatan rendah  wilayah  administratif    pada  suatu Negara.  Di  Indonesia  kecamatan  merupakan bagian  dari  pemerintah  kabupaten/  kota yang  terbagi  atas  desa  dan  kelurahan.  Di Kanada  s ub-district merupakan  pembagian atas  unit  administratif.  Di  Inggris  dan  Wales, S ub-district merupakan  bagian  dari  sebuah distrik  pendaftaran.  Di  Cina  S ub-district merupakan    salah  satu  divisi  politik  terkecil.
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
Sedangkan  di  Amerika  Serikat  pembagian administratif Negara bagian  terdiri  dari counties setingkat  kabupaten, cities seperti kecamatan  namun  memiliki otonomi  dan townships merupakan wilayah geografis yang  kecil. Townships merupakan  referensi geografis  guna  menentukan  lokasi  untuk pembuatan  properti  dan  hibah  oleh  Kantor Pertanahan  Umum.
Semenjak  era  otonomi  daerah  tahun 1999  lalu,  di  Indonesia  terjadi  perubahan signifikan menyangkut kelembagaan kecamatan,  yang  bukan  lagi  sebagai  wilayah administrasi  berasazkan  dekonsentrasi  dan tugas  pembantuan  seperti  di  masa  lalu. Namun kecamatan berubah kedudukan,
khususnya
semenjak diberlakukanya Undang  –  undang  pemerintahan  daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang mana kecamatan  tidak  hanya  sebagai    perangkat daerah  otonom  yang  menerima  pelimpahan sebagian  kewenangan  dari  kepala  daerah. Kecamatan juga berkedudukan sebagai perangkat  wilayah  administrasi  pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan  umum.  Hal  itu    merupakan sebuah  konsekuensi  dari  konstruksi  Undang –  undang  yang  mendudukan  pemerintah daerah  dengan model Integrated  Perfectoral System , sehingga berhimpitnya antara daerah  otonom  dan  daerah  administrasi.
Fried (1963) dikutip dari Maksum (2014:11).
Sejalan    dengan  penerapan  Undang  – Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  diketahui terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Dikutip dari ( http://www.rri.co.id,19/8/2016 ),
(https://bantenprov.go.id, 18/11/2016) dan (ransbanten.com,  31/1/2016)    (1)  Pembinaan Bupati  kepada  camat  terkait  laporan  dari masyarakat tentang
pembangunan infrastruktur  yang  bersumber  dari  DD  (Dana Desa)  dan  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  serta rendahnya kinerja Kecamatan pada Pembinaan dan pengawasan desa dan pelayanan  KTP  –  el  (Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik), (2) Pemerintah
Kabupaten Pandeglang  berencana  akan  membuat  SE (Surat  Edaran)  terkait  transparansi  dana yang  dikucurkan  ke  Desa,  mengingat  adanya alokasi  yang  tidak  sesuai  ketentuan  yaitu untuk  pembangunan  kantor  desa,  (3)  Belum akomodatifnya peraturan bupati sebagai legalitas kewenangan Camat/Kecamatan terhadap  perubahan  peraturan  perundang  – undangan  karena  kewenangan  camat  yang berlaku  masih  mengacu  dari  UU  No  32
Tahun 2004 dan (4) Kompleksnya permasalahan  yang  berkaitan  dengan  esensi
dari  amanat  penyelenggaraan    pemerintahan umum, namun  belum  adanya  kepastian peraturan  yang  mengatur  operasionalisasi serta  dukungan  anggaran  dari  pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan dalan
Undang  – Undang. Adapun beberapa penelitian
terdahulu  yang  telah  dikompilasi,  dimana secara  garis  besar  dapat    diasumsikan  bahwa elemen necessary conditions penopang kelembagaan district maupun sub-district merupakan  sesuatu  yang  diaggap  penting untuk  dipenuhi  sebagai  daya  dukung  dalam mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan  daerah . Penelitiam  terdahulu tersebut diantaranya Nannyonjo  dan  Okot (2013) yang  meneliti  dampak  desentralisasi dan kapasitas  pemerintah  daerah  pada efisiensi pelayanan di Uganda. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah di Uganda bermasalah dengan lemahnya kapasitas kelembagaan yang secara  spesifik  terkait  dengan  kurangnya  staf yang memadai, lemahnya kapasitas kepegawaian baik di pusat kabupaten maupun  pada  unit  yang  memang  merupakan tantangan besar untuk pelaksanaan pelayanan yang efektif dan efisien. Kemmochi  et  al,  (2016)  dalam  penelitianya menganalisa  keadaan  desentralisasi  dalam kota  berdasarkan  survei  kuesioner,  hasil penelitian
menunjukan bahwa
decentralization within cities semakin diperkenalkan karena dianggap dapat memperbesar  skala  kota.  Organisasi  yang lebih  kecil  di  bawahnya  diharapkan  mampu memainkan peran sentral dalam mengkonsolidasikan  berbagai  pendapat  dari warga  negara  dalam  tahap  perencanaan  kota, untuk  itu  pemenuhan  elemen necessary conditions penopang  organisasi  diperlukan. Berkaitan  dengan  itu  Dharmawan  (2008) menjelaskan adapun elemen necessary conditions
penopang kelembagaan Kecamatan  terdiri  dari  (1)  Kewenangan yang  legitimate,  (2)  Pendanaan  ( Budge t)  , (3)  SDM  (  Sumberdaya  Manusia),  (4) Infrastruktur.
Lebih lanjut pemenuhan elemen necessary conditions kelembagaan kecamatan  sebagai  daya  dukung  dalam mewujudkan
efektifitas penyelenggaraan kecamatan dapat dimaknai sebagaimana dijelaskan  Alderfer  (1964)  dan  Norton (1994:703-9)  dikutip  dari  Muluk  (2009) bahwa  dalam  mengalokasikan  kekuasaanya ke  bawah  pada  prinsipnya  adalah  menyusun unit  administrasi  atau field  stations dan penetapan  unit-unit  lokal  dengan  kekuasaan tertentu  atas  bidang  tugas  tertentu,  dengan kata  lain  melakukan decentralization  within
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
cities (desentralisasi  di  dalam  kota)  kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga diharapkan    kebutuhan,  tanggung  jawab  dan pengambilan  keputusan  lebih  dekat  lagi kepada  masyarakat.  Berkaitan  dengan  itu Castell,  (2001)  sebagiamana  dikutip  oleh Mugito (2012) bahwa penataan  posisi kecamatan melalui power-approach berpandangan  bahwa  penguatan  kapasitas kecamatan dapat dilakukan melalui pemberian  hak  memerintah  atau  menjadikan kecamatan sebagai “wilayah otonom” dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia.
Dari  uraian  di  atas,  artiket  ini membahas tentang pemenuhan elemen necessary  conditions Kecamatan,  dengan fokus operasionalisasi kewenangan dan necessary  conditions kecamatan  sebagai perangkat  daerah  otonom  (perangkat  daerah kewilayahan) dan perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan pemerintahan
umum,  selain  itu  juga  olah Authority  and Power Exercise yang dilakukan oleh Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  terhadap kelembagaan kecamatan sesuai dengan Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 serta rekomendasi model pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat/kecamatan. Adapun kabupaten
pandeglang  dipilih,  karena  selain  terdapat beberapa  permasalahan    seperti  yang  telah disebutkan,
kabupaten pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam zona program strategi nasional, salah satunya adalah KEK (Kawasan  Ekonomi  Khusus),  sehingga  akan menjadi  menarik  untuk  dibahas  pemenuhan elemen necessary  conditions kelembagaan Kecamatan  sebagai  daya  dukung  pemerintah Kabupaten  Pandeglang  termasuk  juga  dalam rangka mensukseskan program strategi nasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan
dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  yaitu  wawancara,  observasi, telaah  dokumen  yang  meliputi  ketetapan (hukum  dan  kebijakan),  buku,  artikel  ilmiah, berita baik di media cetak maupun elektronik,  serta  laporan  kinerja  kewenangan camat/kecamatan.  Penentuan  informan  pada penelitian ini menggunakan teknik purpossive. Hal  ini  dimaksudkan  bahwa informan ditetapkan berdasarkan  kriteria khusus atau yang dianggap memahami permasalahan  yang  diteliti,  sehingga  layak digali informasinya melalui wawancara. Informan yang  ditentukan,  terdiri  dari  (1) Bupati/  diwakili  Kepala  Sub  Bagian  Bina Kewilayahan,  (2)  Anggota  Komisi  I  DPRD (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah),  (3) Kepala  Sub  Bidang  Bina  Kewilayahan  dan
Kepala  Sub  Bidang  Perundang  Undangan Kementerian  Dalam  Negeri,  (4)    Camat  dan jajaran  (5)  Perwakilan  Kepala  Desa,  (6)
Perwakilan  pendamping  desa,  (7)  Guru Besar Bidang Pemerintahan Daerah Universitas Terbuka Tangerang. Namun
dalam penulisan artikel ini  data  yang dianggap  representatif  saja yang  disajikan.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif  dari  Miles,  Huberman  dan  Saldana (2014). Penggambaran model analisis datanya  dilakukan  dengan  langkah-langkah sebagai  berikut:(1) data  condensation ;  (2) data  display (3) conclusions  drawing .    Data yang telah disajikan  dan  dipersepsikan dibangun  dengan  teori  yang  relevan  seperti teori  Desentralisasi, Local  Government, Decentralization  In  Cities,  Decentalization Management .

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Operasionalisasi  Kewenangan  dan
Necessary Conditions Sebagai Perangkat Daerah Otonom
Kewenangan    atas Urusan  Pemerintahan Daerah Dari hasil penelitian diketahui
Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor  24 tahun  2013  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa Bupati  melimpahkan  sebagian  kewenangan kepada  Camat  dalam  rangka  pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah. Diketahui urusan  pemerintahan  daerah  yang  dimaksud adalah urusan wajib dan pilihan. Kewenangan atas urusan pemerintahan daerah yang didelegasikan pada camat/kecamatan  sebatas  pada  perizinan; rekomendasi, koordinasi; pembinaan; pengawasan, fasilitasi; penetapan; dan penyelenggaraan. Terkait dengan itu Schneider,  (2003:12)  sebagaimana  dikutip oleh  Bastian  et  al,  (2014:20)  menjelaskan bahwa delegasi merupakan transfer
responsibilitas kebijakan dari tingkatan pemerintah  yang  lebih  tinggi  pada  tingkatan pemerintahanan  yang  lebih  rendah  atau
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
organisasi  semiotonom  yang  tidak  dikontrol oleh pemerintah pusat, namun tetap bertanggung    jawab  kepada  pemerintah pusat
Pada  prinsipnya  adanya  pelimpahan wewenang dimaksudkan agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelengaraan pemerintahan  daerah.  Terutama  efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan  pada  masyarakat,  serta  penguatan -  penguatan  kewenangan    kecamatan  yang keberadaanya  sebagai  perangkat  daerah  dan perangkat wilayah administrasi, dengan memperhatikan tipologi, karakteristik kewilayahan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Smith, (1985: 8-12)
sebagaimana  dikutip  oleh  Muluk,  (2002) mengungkapkan bahwa
desentralisasi diperlukan pembatasan area, yang didasarkan  pada  (1)  pola  spasial  kehidupan sosial  dan  ekonomi,  (2)  rasa  identitas  politik, (3)  dan  efisiensi  pelayanan  publik  yang  bisa dilaksanakan.
Pemerintah Kabupaten
Pandeglang  dalam  menerapkan    pelimpahan kewenangan pada camat sebagaimana ditinjau  dari  pengaturan  yang  ada,  diketahui bahwa  sifat  pemberian  kewenangan  pada camat/kecamatan  adalah  generik.  Artinya tidak  ada  pengkhususan  kewenangan  antar satu  kecamatan  dengan  kecamatan  lain.  Di satu  sisi  ada  harapan  pemberian  kewenagan khusus    dari  kecamatan  yang  wilayah kerjanya  masuk  dalam  zona  program  strategi nasional / KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).  Nordhold  (1987:13)  menjelaskan bahwa Camat sebagai wakil  terbawah pemerintah pusat dalam kedudukanya mewakili kebijakan pemerintah terhadap penduduk.  Lebih  lanjut  Wasistiono  et  al, (2009:22) menjelaskan bahwa pola kewenangan  yang  dapat  dilimpahkan  pada Camat  /  Kecamatan  dapat  bersifat  generik atau spesifik. Namun jika mengingat kebutuhan  atas  karakteristik  yang  berbeda khususnya  kecamatan  yang  berada  pada zona program strategi nasional, guna terwujud efektifitas dan efisiensi maka selayaknya ada kewenangan yang dilimpahkan  secara spesifik .
Berkaitan  dengan  itu,    diketahui kewenangan yang dilimpahkan bersifat
generik,  kemudian    juga  tidak  diimbangi dengan  penegasan  peraturan  kepala  daerah yang  lebih  spesifik  berdasarkan  perbedaan karakteristik, ditambah lagi terdapat permasalahan keterbatasan kecukupan kelembagaan seperti jumlah SDM (Sumberdaya Manusia) dan anggaran
kecamatan  yang  secara  langsung  berdampak pada  tidak  optimalnya  kinerja  kewenangan
yang dilimpahkan, hal itu diantaranya ditandai  dengan  (1)  Surat  Keputusan  Bupati 138/Kep.438-Huk/2014 dari 5 layanan perizinan, untuk layanan perizinan mendirikan  bangunan  (IMB)  dibawah  100 M Persegi dianggap oleh sebagian kecamatan  belum  berjalan  efektif/  masih diambil  alih  BPMPPTSP  (Badan  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Satu  Pintu)  karena  keterbatasan  SDM  (2) Tidak  optimalnya  kinerja  kewenangan  yang dilimpahkan disinyalir karena kecamatan lebih terfokus pada pembinaan dan pengawasan  serta  verifikator  pengelolaan dana  desa.  Selain  dua  hal  itu,  kinerja kewenangan  camat  semakin  tidak    efektif untuk menjadi daya ungkit dalam mewujudkan  daya  saing  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  itu  karena  pimpinan kecamatan  kurang  mampu  untuk  inisiasi  dan menginisiasi dalam penyelenggaraan kewenangan  yang  telah  dilimpahkan  bupati, dimana  perbedaan  karakter    wilayah  kerja kecamatan  merupakan  isu  yang  sejatinya harus  dielaborasi  oleh  pimpinan  kecamatan agar  tujuan  mensejahterakan  masyarakat  dan mewujudkan tujuan pembangunan pemerintah kabupaten  melalui  pemberian pelayanan  dengan  konsep  yang  lebih  dekat dengan masyarakat dan konsep melaksanakan  fungsi  –  fungsi  kewilayahan seperti  koordinasi,  fasilitasi  dapat  tercapai. Terkait dengan pentingnya camat melakukan  inisiasi  dan  menginisiasi,  pada masa  pendudukan  Jepang  di  tanah  Jawa Kurasawa  (2015:467)  menjelaskan  bahwa pada saat penghapusan dualisme pemerintahan daerah oleh Jepang dari hirarki europees  bestuur dan inlands bestuur bentukan pemerintah Hindia Belanda.
onderdistrict /kecamatan berubah menjadi unit  administrasi  bernama Son dipimpin  oleh Soncho difungsikan  menyampaikan  perintah dari pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan  –  kebijakan  baru.  Pada  masa  itu Soncho dituntut  untuk  mampu  inisiasi  dan menginisiasi sehingga kebijakan yang ditetapkan  oleh  pemerintah Ku berhasil diiplementasikan  di  wilayah  kerja Soncho.

## Penyelenggaraan   Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan
Dalam  penyelenggaraan  administrasi PATEN  (Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan)  terdapat  14  (empat  belas)  item pelayanan  yang  diselenggarakan  Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Diketahui selain pada pelayanan  IMB  di  bawah  100  M  persegi tidak ada permasalahan,
pelayanan
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
administrasi  pada  item  yang  lain  relatif berjalan  dengan  baik,  seperti  pelayanan rekomendasi permohonan KTP (Kartu Tanda  Penduduk),  KK  (Kartu  Keluarga), perizinan  gangguan  HO  dan  lain  sebagainya. Adapun upaya yang menjadikan daya dukung pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan)    menjadi lebih  baik,  bahwa  masing-masing  kecamatan di lingkungan Kabupaten Pandeglang melakukan  inovasi  yang  sifatnya  adalah inovasi  di  tingkat  kecamatan,  salah  satunya adalah  penguatan  SOP  (Standar  Operaional Prosedur).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No 4 Tahun 2010 merupakan landasan penyelenggaraan  PATEN.  Merujuk  dari  itu, kemudian pemerintah Kabupaten Pandeglang  membentuk  tim  teknis  PATEN tingkat Kabupaten sebagai pembuat
rekomendasi  atau  kajian  pada  Bupati.  Hasil kajian  /  rekomendasi    bersama  dengan Peraturan  bupati  yang  mengatur  pelimpahan wewenang serta tata kerja kecamatan dijadikan  acuan  oleh  Kecamatan  dalam penyelenggaraan  PATEN.  Penyelenggaraan di tingkat kecamatan diawali dengan penetapan Tim teknis penyelenggara PATEN  melaui  Surat  Keputusan  Camat, serta ditetapkan juga SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk masing
masing item pelayanan yang meliputi persyaratan  pelayanan,  sistem  mekanisme, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian,    biaya/tarif,  hingga  jaminan keamanan  dan  keselamatan  pelayanan,    serta evaluasi  kinerja  pelaksana.
Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya  bahwa    Item  pelayanan  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  dibawah  100
M  persegi  dalam  pelaksanaanya    masih dilakukan oleh BPMPPTSP (Badan Penananaman Modal dan Pelayanan
Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu),    padahal secara  eksplisit  telah  diatur  dalam  Peraturan Bupati  Nomor  24  Tahun  2013  bahwa pelayanan  tersebut  merupakan  kewenangan Kecamatan .  Terkait  dengan  permasalahan IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan)  dibawah 100  M  persegi  pada  dasarnya  akan  muncul banyak persepsi, bahkan ada yang mengkerucutkan pada pendapat tentang kebijakan  kewenangan  formalitas  saja  atau semacam penjelasan di atas tentang desentralisasi administrasi yang tidak terdelegasikan.  Namun  temuan  lebih  lanjut dari  kondisi  terkini  di  lapangan  ternyata  hal itu  terjadi  hanya  pada  beberapa  kecamatan yang memiliki keterbatasan kecukupan lembaganya
meliputi kompetensi dan kuantitas SDM (Sumberdaya
Manusia)
sebagaimana yang ada dalam standar pelayanan Ijin mendirikan
Bangunan.
Dharmawan  (2008:4)  menjelaskan  bahwa penguatan  institusi  kecamatan  tidak  hanya dengan  diberikan  kewenangan  secara  legal saja, sejatinya kewenangan yang dilimpahkan  adalah  stimulant  saja  namun kewenangan  ( delegation  authority )  yang diperoleh  dari  bupati  akan  bisa  terlaksana jika  diimbangi  dengan  dukungan budget , SDM,  dan  infrastruktur.  Terkait  dengan  itu jika  inti  masalahnya  hanya  pada  kecukupan lembaga,  sebetulnya  dengan  mudah  bupati bisa menyelesaikan dengan kewenangan yang  dimiliki.  Jika  tidak  ada  sikap  dari bupati  maka  muncul  kesan  pembiaran  dari bupati atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan  ketentuan  tersebut.

## Pembinaan  dan  Pengawasan Pemerintahan  Desa
Diketahui  bahwa  kompleksitas  dan beban kerja antara kecamatan yang membawahi kelurahan secara langsung dengan yang mengkoordinasikan Desa berbeda. Kecamatan yang mengkoordinasikan pemerintahan desa
dalam menyelenggarakan kewenanganya, terlihat lebih berat dari pada yang membawahi  kelurahan  khususnya  dalam  hal pembinaan  dan  pengawasan.  Terkait  dengan pemerintahan  desa,  merujuk  dari  Smith (1985:18),  sebagaimana  dikutip  oleh  Muluk, (2005:8)  menjelaskan  bahwa  subdivisi self governing memiliki  akar  dalam  wilayah sesuai dengan batas yuridiksi dengan wilayah  yang  tidak  diadministrasikan  oleh agen-agen  pemerintah  di  atasnya,  serta  tetap diatur  oleh  lembaga  yang  dibentuk  secara politis  di  wilayah  tersebut.  lembaga-lembaga tersebut  akan  direkrut  berdasarkan  prosedur demokratis.  Dengan  kata  lain  berdasarkan pendapat  di  atas  jika  dikaitkan  dengan kedudukan  Pemerintahan  desa  sebagai self governing cenderung  lebih  memberikan beban pada  kecamatan  dalam  peroses pembinaan serta pengawasan. Alasanya bahwa  desa  yang  sebagai  perumpamaan pemerintahan  yang  utuh,  desa  merupakan self  governing sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  memiliki  derajat  otonomi  layaknya pemerintah lokal baik dalam hal pengambilan keputusan pembangunan,
anggaran  bahkan  sampai  pada  pelaksanaan prosedur demokrasi pemilihan pemimpin pemerintahanya.  Dengan  itu  dimungkinkan terjadi  potensi  ego  dari  pihak  desa,  sehingga perlu treathmen tertentu  dari  Kecamatan agar  komunikasi  dan  sinergi  pada  relasi kecamatan  dengan  desa  tetap  terjalin  dengan
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
baik.  Hal  itu  berbeda  jika    dibandingkan dengan kelurahan sebagai perangkat
Kecamatan yang hanya memiliki kewenangan  administrasi  kewilayahan  tanpa memiliki  derajat  otonomi  sebagaimana  di wilayah kerja kelurahan mekanisme pembangunan  baik  fisik  maupun  non  fisik masih  merupakan  suatu  urusan  yang  terbagi antara  anggaran  kecamatan  dan  anggaran perangkat  daerah  teknis  lainya.
Diterapkannya  Undang  –  Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  pemerintahan desa, membawa perangkat daerah kecamatan  selain  sebagai  simpul  pembina dan  pengawas  yang  mewakili  Pemerintah Kabupaten  di  wilayah  kerjanya  juga  sebagai verifikator  dana  desa. Smith  (1985:199) menyatakan administrasi / pemerintahan kewilayahan  diperlukan  untuk  memastikan bahwa  bagian  –  bagian  yang  lain  dari  mesin kerja  pemerintah  diawasi  dan  dikontrol  demi kepuasan  otoritas/  pemerintah  pusat.  Hal  ini menempatkan  petugas  kantor  wilayah  pada hubungan spesial dengan pemerintah/otoritas  kota  dalam  wilayahnya. Dengan  kata  lain  kinerja  pembinaan  dan pengawasan pada pemerintah desa khususnya  terkait  pengelolaan  dana  desa merupakan  sebuah  tantangan  yang  harus dihadapi oleh seorang  camat/kecamatan. Sesuatu  yang  harus  dihadapi  selain  kondisi keterbatasan  anggaran  dan  SDM  di  internal Kecamatan, juga pada dinamika dan kompleksnya  permasalahan  dalam  tataran implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.  Sejatinya  fungsi  yang dilaksanakan  oleh  Camat/Kecamatan  adalah guna mewujudkan  akuntabilitas    dalam ketata  kelolaan  dana  desa  di  setiap  tahun anggaran.
Opini dari sebagian pelaksana kecamatan dalam
mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pemerintahan desa.  Dana  desa    dianggap    tambahan  beban baru bagi kecamatan, asumsi mereka didasarkan  dari  mekanisme  yang  ada,  seperti transfer  dana    langsung  masuk  ke  rekening desa    dan  kecamatan  hanya  memverifikasi. Kecamatan  tidak  dapat  memonitoring  aliran dana  namun  harus  menanggung  konsekuensi administrasi  dan  konsekuensi  hukum.  Selain itu permasalahan lain pada kesulitan penyusunan laporan pertanggungjawaban desa,  tentunya  hal  itu  merupakan  ruang lingkup  kewenangan  yang  menjadi  tanggung jawab Camat/Kecamatan.
Lebih lanjut dalam hal kewenangan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  realisasi  fisik  dana  desa,  seperti dicontohkan, di kecamatan panimbang pernah  melayangkan  surat  teguran  yang
didasarkan  atas  hasil  kegiatan  monitoring dan  evaluasi  tim  Verifikasi  tanggal  20 sampai  dengan  28  juli  2017,  bahwa  salah satu  desa  yaitu  desa  Mekar  Jaya  yang ditegur kerena 95 % pekerjaan pembangunan  fisik  yang  direncanakan  di tahap  1  belum  direalisasikan.  Berkaitan dengan itu dikonfirmasi pada PTPKD (Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Desa),    argumen  yang  dinyatakan  sebagai kendala  dalam  realisasi  pembangunan  fisik tersebut, hanya sebatas masalah pengiriman  matrial,  musim  kemarau  kurang air,  tenaga  kerja  dari  unsur  masyarakat masih  pada  musim  panen.  Menurut  hemat peneliti bukanlah argumen yang dapat ditolerir secara administratif. Disitulah tantangan  dalam  hal  pembinaan  yang  harus dilakukan  oleh  tim  monitoring  dan  evaluasi dari  kecamatan.  salah  satu  langkah  yang dapat diambil adalah pendayagunaan kreatifitas dari pihak kecamatan untuk mengkomunikasikan  sehingga  permasalahan serupa  dapat  dieliminir.  Cross  (1970  :  433) sebagaimana  dikutip  oleh  Smith  (1985:  202) Staf  yang  ada  di  lapangan  (kantor  wilayah) adalah  juga  bagian  dari  umpan  balik  yang dibutuhkan  oleh  kantor  –  kantor  pusat  dalam melakukan penilaian terhadap dampak kebijakan atas saran. Dalam sistem fungsional  dari  petugas  –  petugas  lapangan kantor  wilayah  mungkin  lebih  mempunyai pengaruh dalam mengimplementasikan metode  –  metode  dibandingkan  dengan inisiatif kebijakan utama. Hal itu dimaksudkan  dalam  kewenangan  pembinaan yang diselenggarakan oleh kecamatan dengan  kompleksitas  permasalahan  seperti alasan  –  alasan  yang  dilontarkan  oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan  Desa)  di  atas  setidaknya  pada awal pelaksanaan bisa melakukan pendekatan seni komunikasi dan mengkomunikasikan kepada
pihak pelaksana  sehingga  tidak  terjadi  hal  -    hal yang  dianggap  bertentangan  dengan  kaedah administrasi  pengelolaan  dana  desa.  Terkait dengan  itu  jika  dikaitkan  dengan  sejarah masa lalu sebagaimana dikutip dari Kurasawa (2015 432- 433) bahwa pemerintah  hindia  belanda  ingin  menjaga sifat pangreh praja sebagai penguasa tradisional dengan hirarki pemerintahan daerah  ( Binnenlands  Bestuur )  yang  diawali dari  bupati  hingga  dalam  perkembangan kebijakan  wedana  dan  asisten  wedana/ Camat  saat  ini.  Hal  itu  dimaksudkan  agar  di mata rakyat pangreh praja memiliki kewenangan/ pengaruh sehingga dengan mudah  dapat  mengendalikan  masyarakat. Namun  dalam  perkembangan Binnenlands
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
Bestuur guna  memperbaiki  sistem  ketika masalah pemerintah semakin kompleks maka dipandang adat istiadat kuno pengangkatan  pangreh  praja  dari  kalangan priyayi mulai dikikis dan lebih pada profesionalitas dikutip dari Anggelino (1931:76)  menjelaskan  bahwa  “ while  in 1874,  after  a  uniform sub-division into sub- districts  had  been  established  in  ahnost  the whole  of  Java  (Stbl.  1874,  No.  72),  the Assistant  Wedonos  in  their  turn  received as a  guide  the instructions previously issued to Wedonos,  which were in reality those issued for the Regents (5tbl. 1874, No. 93)”. Hal itu diatrikan  bahwa pada  tahun  1874,  setelah sub-divisi  yang  seragam  menjadi sub-distrik telah  didirikan  di  seluruh  wilayah  Jawa (Stbl.  1874,  No.  72),  Asisten  Wedonos (camat)  pada  gilirannya  menerima  sebagai panduan  instruksi  yang  sebelumnya  hanya dikeluarkan   untuk  Wedonos.
Lebih lanjut terkait dengan
Pembangunan  fisik  pada  dana  desa  Tahun anggaran  2017.  Dasar  acuanya  adalah  Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 601/1474-PPMPN/2017    tanggal  31  mei 2017,  dengan  instruksi  pada  Pemerintah desa melaksanakan 10 (sepuluh) pembangunan yang menjadi prioritas diantaranya pembangunan taman pintar, posyandu, embung desa, jalan desa, BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa),  tempat pembuangan  sampah,  sarana  olah  raga,  satu desa  satu  produk,  perikanan  serta  wisata/ sarana  air  bersih.  Walaupun  sempat  muncul pro  dan  kontra  dari  kebijakan  tersebut, setidaknya dalam perspektif perangkat daerah,  kecamatan  tentunya  harus  dalam posisi  mengawal  kebijakan.
Berkaitan dengan realisasi atas kebijakan  tersebut  terdapat  kendala  dalam pencairan,  terutama  pencairan  di  tahap  ke  2 dikarenakan  banyak  aparatur  yang  belum cakap  menggunakan  aolikasi  SISKEUDES, laporan  pencairan  tahap  1  banyak  desa  yang belum melaporkan, sehingga proses pencairan  di  beberapa  desa  terkendala.  Pada dasarnya pelatihan dan pembimbigan aplikasi SISKEUDES merupakan ranah DPMPD  (Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Pemerintahan  Desa).  Namun  ketika berbicara  tentang  Pembina  kewilayahan  , kecamatan  lah  yang  seharusnya  lebih  dahulu dipertanyakan.  Dalam  hal  ini  bagaimana memonitoring,  dan  membina,  jika  perlu memfasilitasi  dengan  kondisi  seperti  itu. Sebetulnya    solusi  bisa  saja  diinisiasi  di tingkat  kecamatan,  seperti  halnya  dengan menyelenggarakan pelatihan di tingkat kecamatan atau memfasilitasi pengusulan agar  diberikan  pelatihan  oleh  perangkat
daerah  teknis.  Berkaitan  dengan  itu  Cheema dan  Rondineli  (1983),  Burns,  et  al,  (1994) sebagaimana  dikutip  oleh  Mugito,  (2012) bahwa  kedudukan  kecamatan    dapat  dilihat dalam  dua  aspek. Pertama ,    hubungan kecamatan    dengan  kabupaten. Kedua , hubungan  kecamatan  dengan  kelurahan  dan Pemerintah desa termasuk dengan masyarakat. Isu yang ada kemudian membawa pada begaimana menemukan peran kecamatan yang dapat menjadi institusi  yang  saling  menguatkan  kapasitas baik  kabupaten  maupun  masyarakat  dan desa/kelurahan.Termasuk  dalam  pola  kerja camat,  Kurasawa  (2015:468) Son unit administrasi kewilayanan pada masa pendudukan  jepang  dengan  dikepalai  oleh Soncho  yang  saat  ini  adalah  camat,  dalam kaitanya  mengelola  desa  yang  berada  dalam batas  yuridiksinya,  Jepang  memposisikan
Soncho dengan
berusaha mendemokratisasikan  korps  pangreh  praja dengan  mengurangi  warna  tradisional  dan aristokrasi mereka. Walaupun dalam pandangan  jawa  kala  itu  pimpinan    dianggap sebagai  priyayi  yang  harus  berjarak  dengan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tugas  sehari  hari Soncho ,  Jepang  memaksa untuk bersikap praktis dan kurang berwibawa.  Tentunya  hal  itu  juga  dalam rangka mengoptimalkan  kinerja  terhadap desa – desa di bawah  yuridiksinya.
Permasalahan selanjutnya tentang pola sinergitas yang kontraproduktif
terhadap efektifitas pembinaan dan pengawasan  pengelolaan  dana  desa.  Titik permasalahanya adalah pengangkatan konsultan independen oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk menunjang Pendamping  Desa  dari  Kementerian  Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan asumsi kurang kompetenya pendamping desa. Berdasarkan hasil penelitian  diketahui  bahwa  hal  itu  diawali dari ketidak sinkronan acuan yang digunakan antara pemerintah kabupaten dengan Kementerian. Kabupaten
menggunankan  standar  dari  BPKP  (Badan Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan) sedangkan  pendamping  desa  menggunakan standar  dari  kementerian  yang  tentunya berbeda dengan Aplikasi online yang digunakan kabupaten. Dengan hal itu akhirnya  muncul  asumsi  bahwa  pendamping desa  tidak  berkompeten,  di  satu  sisi  memang kabupaten  juga  cenderung  kurang  mengajak koordinasi termasuk memfasilitasi pendamping  desa  atas  permasalahan  itu.
Pada  dasarnya  kompetensi  aplikasi  online SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
sangat  diperlukan  oleh  pendamping  desa dalam melakukan pendampingan desa, karena  aplikasi  tersebut  merupakan  aplikasi utama  yang  digunakan  untuk  menunjang kerja pengelolaaan desa dari tahap perencanaan  hingga  penatausahaan.  Alhasil juga  muncul  persepsi  di  kalangan  tim kecamatan  bahwa  pendamping  desa  dari kementerian tidak berkontribusi, bahkan kecamatan merasa lebih berkontribusi. Namun  dari  itu  semua  pada  dasarnya merupakan  kebuntuan  komunikasi  dimana sinergitas bahkan kolaborasi merupakan kunci  utama  permasalahan  tersebut  dapat dieliminir.  Sebetulnya  hal  itu  bisa  diinisiasi sejak  awal  oleh  camat.  Terkait  dengan  itu Joseph  (2002)  Sebagaimana  dikutip  oleh Hamudy  (2009:54)  menjelaskan  bahwa rules of  representation ,  kelembagaan  kecamatan berperan untuk memfasilitasi partisipasi berbagai pihak dalam satuan wilayah kecamatan  dengan  berlandaskan  kaidah- kaidah  representasi  yang  digunakan  dalam proses  pengambilan  keputusan.  Oleh  karena itu,  aturan  representasi  menentukan  alokasi dan  distribusi  sumberdaya  yang  dibatasi oleh  pola  hubungan  vertikal  kecamatan,  baik dengan  kabupaten  maupun  dengan  desa

## Operasionalisasi  Kewenangan  dan
Necessary Conditions Sebagai Perangkat Wilayah  Administrtasi

## Penyelengaraan  Pemerintahan  Umum
Seiring dengan diterapkanya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  dan penegasan pada Peraturan
Pemerintah
Nomor  17  Tahun  2018  terjadi  perubahan fungsi  dan  kedudukan  Kecamatan.  Selain sebagai
perangkat daerah otonom,
Kecamatan juga berkedudukan sebagai perangkat wilayah administrasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan  umum.  Arah kebijakan  yang  dirumuskan  dalam  RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Penyelenggaraan pemerintahan umum diketahui bahwa kecamatan secara operasional kedudukanya membantu Pemerintah  Kabupaten  dan  instansi  vertikal Direktorat  Jenderal  Politik  dan  Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan  umum,  Camat  secara  atributif menjadi Pimpinan Forkopimka (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), kedudukan  tersebut    berjenjang  dari  tingkat Pusat, Provinsi hingga kabupaten/kota.
Meir  (2010)  menjelaskan  bahwa bahwa dekonsentrasi mentransfer otoritas pemerintah  pusat  ke  tingkat  yang  lebih
rendah di dalam kementerian.  Namun,
dekonsentrasi juga
mencakup memungkinkan birokrasi tingkat provinsi dan  kabupaten  untuk  bekerja  sama  dengan kelompok-kelompok sub-nasional lainnya dalam  kerangka  demokrasi.  Dalam  hal  ini Camat  kembali  memiliki  kewenangan  secara atributif  sebagai  Forum  Pimpinan  di  tingkat kecamatan . Konsekuensi kedudukan Kecamatan    sebagai  perangkat  wilayah administrasi
penyelenggara urusan pemerintahan  umum    sesuai  dengan  Pasal 225  ayat  (2)  akan  memperoleh  Pendanaan dari  sumber  APBN  dan  pelaksanaan  tugas lain  dibebankan  kepada  yang  menugasi (Presiden  Sebagai  Kepala Pemerintahan).
Sejalan  dengan  itu  berdasarkan  hasil penelitian  diketahui  bahwa  keberadaan  RPP penyelenggaraan  pemerintahan    umum  yang hingga  saat  ini  belum  disahkan  oleh  presiden sehingga berkonsekuensi pada ketidak pastian  mekanisme  penyelenggaraan  serta dukungan  pendanaan  yang  bersumber  dari APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara).    Kemudian    persepsi  pemerintah kabupaten  pandeglang  terkait  dengan  hal  itu pada dasarnya pemerintah kabupaten pandeglang memiliki kemauan dan keinginan mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan umum.
Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah kemampuan  dan  kesiapan  ini  merupakan suatu  hal  yang    masih  diperhitungkan. Mengingat  pagu  indikatif  pada  kecamatan selama ini tergolong minim,  yaitu  Rp 710.757.600.,00  pada  tahun  2017  dan menurut  informasi    500  juta  bahkan  ada yang  dibawah  500  juta  di  tahun  -  tahun sebelumnya. Selain itu keterbatasan Sumberdaya  manusia  juga  membuat  pesimis urusan  pemerintahan  umum  tersebut  akan berjalan efektif jika nantinya  peraturan pemerintah dan permendagri ditetapkan namun tidak diimbangi dengan alokasi anggaran  khusus  dari  Pemerintah  Pusat.
Terkait  dengan  perkembangan  RPP (Rancangan Peraturan
Pemerintah) penyelenggaraan  pemerintahan  umum,  dari hasil  penelitian  diketahui  hingga  saat  ini RPP  terkait  vertikalisasi  Kesbangpol  dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum    sudah  diajukan  pada  Presiden, namun  belum  ditanda  tangani.  Karena  ada pertimbangan kemampuan APBN yang diestimasi  akan  tersedot  hingga  10  Triliun ketika  PP  (Peraturan  Pemerintah)  tersebut diterapkan.  Sebelumnya  RPP  sudah  masuk taraf  harmonisasi  di  Kemenkumham  dan telah  diparaf  oleh  4  empat  kementerian, namun  setelah  naik  ke  Presiden    ada  rapat terbatas  di  Sekretariat  Kabinet  dan  hingga
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
saat  ini  masih  ditunda.  Pemerintah  daerah rata  –  rata    kebingungan  perihal  belum diturunkanya peraturan tersebut. Sesuai dengan  saran  dari  Pihak  Kementerian  Dalam Negeri  akhirnya  langkah  alternatif  yang diambil    terutama  dalam  kaitanya  mendanai Forkopimda  dan  Forkopimka  adalah  dari APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah)  sebagaimana  diamanatkan  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33 Tahun 2017 Tentang  Pedoman  Umum APBD  tahun  2018.  Sesuai  dengan  pendapat Muluk,  (2009:62)  bahwa  dalam  hal  ini konsep otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi  masyarakat  setempat,  dengan  begitu baik masyarakat dan birokrasi penyelengaraan pemerintahan daerah
setempat  untuk  dapat  memecahkan  berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat  yang  bersangkutan.  Tentunya pemecahan  masalah  dalam  lokalitas  tetap dengan  payung  hukum  peraturan  perundang – udangan yang berlaku . Perihal keterbatasan kemampuan APBD  daerah untuk  pendanaan  kegiatan  Forum  koordinasi pimpinan  baik  daerah  maupun  kecamatan. Rata  rata  kecamatan  yang  berkonsultasi  di Kemendagri  menanyakan  tentang  dukungan anggaran  untuk  koordinasi  seperti  dengan polres, polsek kodim. Namun dari Kemendagri menyatakan Peraturan Pemerintahnya    belum  turun  sampai  waktu yang
belum bisa ditentukan dan menyarankan  alternatif  membiayai  kegiatan Forkopimda  (Forum  Koordinasi  Pimpinan Daerah)  dan  Forkopimka  (Forum  Koordinasi Pimpinan Kecamatan)  sementara  dengan APBD.  Jadi  Alternatif  pembiayaan  dari sumber  APBD  adalah  sebuah  pilihan  yang sifatnya  kondisional  yang  didasarkan  pada kemampuan  APBD  yang  dimiliki,  termasuk bagi Pemerintah kabupaten pandeglang.
Dalam konteks Perangkat daerah
Kecamatan,  dalam  hal  Forkopimka  mau tidak mau dalam penyelenggaraan kecamatan  pasti  tetap  berhubungan  dan melakukan koordinasi pekerjaan yang bersinggungan dengan penyelenggaraan pemerintahan  umum.  Jika  permasalahanya ada  pada  keterbatasan  APBD  dan  pagu indikatif  kecamatan,  setidaknya  hal  itu  bisa disiasati oleh kecamatan,
Rondinelli, (1983:19) Sebagaimana  dikutip  oleh Pitono , (2012 : 5)  bahwa field administration, pejabat lapangan  diberi  keleluasaan  untuk  mengambil keputusan  seperti  merencanakan,  membuat keputusan-keputusan  rutin,  dan  menyesuaikan
pelaksanaan  kebijakan  pusat  dengan  kondisi setempat.  Terkait  dengan  itu  berdasarkan  hasil penelitaian  diketahui  di  kabupaten  pandeglang tidak sedikit terjadi permasalahan sosial kemasyarakatan  yang  merupakan  domain pemerintahan umum  yang  secara  nyata berimplikasi terhadap pembangunan.  Dari situ sebetulnya camat sebagai ketua Forkopimka  sedang  diuji  kretifitas  berfikir dan  bertindak  dalam  penerapan  prinsip koordinasi,  integrasi  dan  sinkronisasi  dalam menjalankan  kapasitasnya,  namun  di  satu sisi  selayaknya  bupati  juga  hadir  untuk memberikan  solusi.
Pelaporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan Kewenangan  Camat/Kecamatan
Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa mekanisme evaluasi sebagaimana  telah  diatur  ternyata  hanya efektif  dilaksanakan  tahun  pertama  setelah ditetapkan,  selanjutnya  tidak,  dan    belum ada  satupun  kewenagan  camat  yang  dicabut selama  ini.  Kemudian    dari  isi  laporan bulanan  tersebut  terlihat  bahwa  camat  belum maksimal dalam menyelenggarakan kewenangan  yang  dimiliki  hal  itu  ditandai dengan  minimnya  jalinan  koordinasi  dengan UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis)  Kecamatan seperti UPT Kesehatan, Pendidikan,
Pertanian,  Kelautan  serta  Pasar. Burn  et  al, (1994:89) terkait dengan Keberadaan Kecamatan yang dipandang sebagai lokalisasi    dijelaskan  bahwa localisation refers  the  physical  relocation  of  service.  it involves  shifting  from  centrally  located offices  (often  the  hall)  to  sites  within  local communities. There are now over a hundred localization  can  be  evaluated  by  the degree to  which  it  is  able  to  meet  the  objective  of (1)  physical  accessibility  (2)  opennes  and (3)  Comprehensiveness”. Diartikan  bahwa lokalisasi  dalam  hal  ini  adalah    lokalisasi Unit  administrasi  kewilayahan  kantor  induk seperti  Kecamatan  dan  UPT      sebagai relokasi fisik pelayanan pemerintah kabupaten  / Frontliner pelayanan  masyarakat lokal.  Untuk  Evaluasi  lokalisasi  tersebut dengan melihat sejauh mana lokalitas mampu  memenuhi  tujuan  (1)  aksesibilitas fisik  (2) keterbukaan  dan (3) Kelengkapan.
Kecamatan maupun UPT pada dasarnya  keberadaanya  adalah  untuk  (1) Memberikan kemudahan layanan yang didasarkan  pada  keterbatasan  jangkauan antara masyarakan wilayah pinggiran dengan Kantor pusat pelayanan di kabupaten, (2) Selain pelayanan pada masyarakat UPT dan kecamatan juga sebagai kepanjangtanganan induk
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
pemerintah kabupaten dalam rangka menjalankan  kewenangan  terkait  pelayanan dasar  maupun  non  pelayanan  dasar  seperti halnya  koordinasi,  fasilitasi  dan  pembinaan pada  kewenangan  bidang  yang  berada  pada wilayah  kerjanya  sesuai  dengan  kewenangan yang  dilimpahkan  oleh  kabupaten  /  instansi induk  dan  dengan  hal  tersebut  pada  dasatnya merupakan salah satu daya dukung tercapainya  RPJMD.    Merespon  hubungan antara  kewenangan  kecamatan  dan  UPT yang  saling  beririsan  Hatch  (1997:150) menjelaskan bahwa tugas independensi resiprokal  untuk  mengkoordinasikan  tugas pokok  operasional  terknologi  secara  intensif membutuhkan  hubungan  yang  berkesesuaian secara  individu  atau  unit  –  unit  yang  terlibat. Terhadap  kedua  hal  tersebut    ketika  evaluasi kinerja  kecamatan  dan  UPT  ketika  dilihat dari  tujuan    aksesibilitas  fisik,  keterbukaan dan  kelengkapan,  merupakan  sesuatu  yang tepat,  mengingat  Peraturan  bupati  yang mengatur kewenangan camat tujuanya adalah  agar  terciptanya  pelayanan  yang efektif dan efisien, dekat dengan masyarakat,  tumbuhnya  akuntabilitas  kinerja aparatur,  dan  kejelasan  serta  ketegasan posisi dalam menyelenggarakan kewenangan.
Olah Authority and Power Exercise Kelembagaan  Kecamatan
Realisasi Kedudukan  Kecamatan  Sesuai Undang  – Undang  Nomor  23 Tahun  2014
Ketika ditinjau dari pasal 225
Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2014, kecamatan sebagai penyelenggara
pemerintahan  umum;  dan    melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah  kabupaten/kota  yang tidak  dilaksanakan  oleh  unit  kerja  perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan. Dalam hal ini kecamatan berkedudukan ganda sebagai perangkat wilayah administrasi penyelenggara pemerintahan  umum  dan  sebagai  perangkat daerah  otonom.  Konsekuensi  dari  itu,  secara konseptual camat/ kecamatan dituntut mampu  menjadi  daya  dukung  pencapaian tujuan  penyelanggaraan  pemerintah  daerah dari  32  urusan  otonomi  daerah  dan  juga tujuan
penyelenggaraan pemerintahan umum.
Merespon  hal  itu  kedudukan  ganda
pada kecamatan sebagai sub ordinat pemeritah  daerah  merupakan  konsekuensi pemerintah  mengatur  Model  hubungan  dan sudut  kedudukan  pusat  daerah  layaknya Agency  Model  dan  Partnership  Model
simultan dalam Undang –
Undang. Kavanagh,  (1982)  menjelaskan  bahwa  2 (dua)    model  hubungan  antara  pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pertama Agency  Model  artinya  bahwa Pemerintah Daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana  oleh  pemerintah  pusat,  kemudian Kedua Partnership Model
artinya menekankan    pada  adanya  kebebasan  yang luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan  “ Local  Choice ”.
Terkait dengan belum adanya kepastian  hukum  pada  tataran  operasional penyelenggaraan  pemerintahan  umum,  maka secara  otomatis  pendanaan  camat  sebagai pimpinan Forkopimka akan membebani APBD kabupaten. Menyikapi hal itu rupanya  pemerintah  kabupaten  pandeglang tetap  mengharapkan  dukungan  anggaran  dari APBN sebagaimana amanat undang  – undang,  mengingat  terbatasnya  kemampuan APBD  untuk  mendanainya.    Di  satu  sisi secara naluriah pelembagaan semacam Forkopimka  dalam  kontes  kewilayahan  tetap diperlukan sekalipun kecamatan hanya dalam kapasitas perangkat daerah penyelenggara kewenangan yang dilimpahkan Bupati atas urusan pemerintahan daerah, namun jika kecukupan  pendanaan  Forkopimka  terhadap kegiatan  –  kegiatan  yang  relevan  dengan penyelenggaraan pemerintahan umum terpenuhi sedini mungkin, maka
dimungkinkan kinerja Forkopimka akan dapat  berjalan  optimal  dan  tujuan  dari penyelenggaraan  pemerintahan  umum  akan tercapai mengingat karakteristik sosial kabupaten  pandeglang  yang  cukup  potensial untuk  terjadi  kontradiksi  dengan  cita  –  cita penyelenggaraan  pemerintahan  umum.
Kecamatan dalam kapasitas sebagai perangkat
daerah otonom, merujuk
kedudukan  kecamatan  berdasarkan  Undang –  undang  Nomor  23  tahun  2014  diketahui  di kabupaten pandeglang dianggap belum memberikan  ruang  gerak  yang  cukup  pada camat/  kecamatan  untuk  berinovansi  dan terlibat  jauh  dalam  pembangunan.  Camat/ Kecamatan  kurang  diberikan  kesempatan berperan  strategis  melalui  kewenangan  yang dilimpahkan.  Kesempatan  yang  dimaksud adalah  meliputi  ruang  lingkup  kewenangan yang diberikan  secara  legal  dan  juga kecukupan  dukungan  untuk  melaksanakan kewenangan.  Kecamatan  hanya  diposisikan pada  domain  pelaksana  administrasi.  Terkait dengan  itu  pada  dasarnya  hanya  camat kreatif  dan  inovatif  saja  yang  dimungkinkan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan  daerah.
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
Lebih  lanjut  saat  ini  adapun  tugas pembantuan yang berkaitan dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan yaitu sebagai frontliner perekaman  KTP-el.  Hal  itu  merupakan bentuk  fasilitasi  tugas  pembantuan  urusan pemerintah pusat terhadap pelayanan kependudukan. Rohdewohld (1995: 55) sebagaimana  dikutip  oleh  Muluk  (2009;14) menjelaskan medebewind dengan  kata  lain tugas  pembantuan    merupakan    fungsi tertentu  yang  berada  di  bawah  yurisdiksi pemerintah  pusat  yang  dijalankan  oleh  unit administrasi  pemerintah  daerah  otonom  atas perintah  pemerintah  pusat.  Pemerintah  pusat tetap  mempertahankan  yurisdiksinya  dalam hal perencanaan dan pendanaannya.
Diketahui  dalam  pelaksanaanya  selain  tugas itu  cukup  membebani  kecamatan,  dengan berjalanya waktu kondisi peralatan perekamam  KTP  rata  –  rata  mengalami kerusakan.  Mengingat    peralatan  tersebut merupakan asset Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, maka
pemerintah  kabupaten  hanya  berkapasitas untuk  melaporkan,  namun  dari  tahun  2016 hingga  peneliti  berada  di  lapangan  belum ada penanganan yang berati selain diadakanya  perekaman  keliling  dari  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  serta  solusi dari kecamatan untuk melakukan perekaman  lintas  kecamatan.  Perekaman lintas  kecamatan  yang  dimaksud  adalah masyarakat  dapat  melakukan  perekaman pada  kecamatan  yang  alat  perekamanya tidak mengalami kerusakan dengan menunjukan  bukti  kartu  keluarga.  Hoessein sebagaimana  dikutip  oleh  Muluk  (2009;15) berpendapat  bahwa wij  bestuur sebagai sebutan lain dari tugas pembantuan sebenarnya  bukanlah  termasuk  sebagai  tipe desentralisasi  karena  ia  merupakan  diskresi dari  seorang  pejabat  pemerintahan  dalam mengatasi  suatu  masalah  yang  tidak  diatur dalam  peraturan-perundang-undangan  yang ada.  Dengan  adanya  azas wij  bestuur ini maka  pejabat  pemerintahan  tidak  dapat menghindar  dari  penyelesaian  suatu  masalah masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya. Penataan Kelembagaan Kecamatan
Dalam Penguatan  Pelayanan  Dasar
Berdasarkan  anatomi  Undang  -  Undang 23  tahun  2014  titik  beratnya    adalah  pada pembagian  urusan    pemerintahan  daerah. Ditetapkanya  Peraturan  pemerintah  Nomor 18  tahun  2016    merupakan  momentum    bagi pemerintah  Kabupaten  Pabdeglang  untuk
melakukan restrukturisasi organisasi perangkat  daerah.  Diketahui  berdasarkan hasil  kajian  variabel    yang  meliputi  jumlah penduduk,  luas  wilayah  dan  jumlah  desa  / kelurahan, pemerintah
Kabupaten Pandeglang  menetapkan  ke  35  kecamatan pada tipologi A. Struktur organisasi perangkat daerah ditetapkan melalui Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2016  dan Peraturan  Bupati  Nomor  66  Tahun  2016 yang  mengatur  kedudukan  dan  tata  kerja kecamatan. Emerick et al,  (2004:231) menjelaskan In  the  standing  orders  of  the CDC’s  (Central  District  Counsil)  (2000) decentralisation  is  defined  as.  to  move  or transfer  power  and  planing  decisions  away from  the  single  administrative  center  to other places, e.g., loading some responsibility from over burdened organisation,  bringing  services closer to the people  and  thus  improving  efficiency  and responsiveness. Hal  itu  dimaksudkan    bahwa desentralisasi  merupakan    pemindahan  atau transfer  kekuasaan,    perencanaan  serta keputusan  dari  pusat  administrasi  tunggal untuk  tempat-tempat  lain  yang  memuat beberapa  tanggung  jawab  yang  melebihi daripada  beban  organisasi  tersebut.  Itu dimaksudkan    untuk  membawa  layanan organisasi  kewilayahan  lebih  dekat  dengan masyarakat  serta  meningkatkan  efisiensi  dan responsif.
Unsur  –  unsur  dalam  kecamatan  terdiri dari  pimpinan  adalah  Camat  dan  unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat kecamatan meliputi (1) Sub
Bagian Keuangan,  Perencanaan  dan  Pelaporan;  dan (2)  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian.
Unsur  Pelaksana  adalah  Seksi,  yang  terdiri dari  (1)  Seksi  Kesejahteraan  Sosial;  (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;  (3)  Seksi  Pemerintahan;  (4) Seksi  Pendapatan  Asli  Daerah;  dan  (5)  Seksi Ketentraman,  Ketertiban  dan  Kebersihan. (6)  Kelompok  Jabatan  Fungsional.  Dari  hasil penelitian diketahui dalam penentuan seluruh  kecamatan  pada  Tipologi  A  pada dasarnya tidak sepenuhnya dilandasi objektifitas  variabel.  Dari  berbagai  sumber menyatakan  ada  pertimbangan  lain  salah satunya menghindari kecemburuan antar kecamatan, karena penetapan tipologi
berkonsekuensi pada perbedaan Jumlah SDM  kepala  seksi,  juga  pada  besaran  pagu anggaran. Galbraith dalam Huse & Cummings  (1985)  dikutip  oleh  Haning  et  al. (2016:78) menjelaskan bahwa variabel utama  dalam  mendesain  ulang  organisasi. Pertama, strategy yang  mencakup domain, objective  and  goals .  Kedua, organizing mode  yang  mencakup  devision  of  labor,
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
coordination  for  completion  of  whole  task. Ketiga, integrating individuals yang meliputi  cakupan selection  and  training people , design  of  reward  system. Terkait dengan itu dalam rangka terwujudnya RPJMD  2016  -  2021  pada  tujuan  ke  5  yaitu terwujudnya reformasi birokrasi maka pemerintah  Kabupaten  pandeglang  melalui BAPEDA (Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah)  merumuskan  IKU (Indikator  Kerja  Utama)  perangkat  daerah salah  satunya  kecamatan.  IKU  (Indikator Kerja  Utama)  secara  operasional  merupakan instrument  penyusunan  rencana  kerja  dan anggaran  berdasarkan  basis  kinerja  masing  – masing kecamatan serta instrument pengukuran  ketercapaian  kinerja  program dan kegiatan.
Lebih  lanjut  arah  dan  penguatan kebijakan  pengaturan  batasan  peran  camat dalam  pelayanan  dasar  sebelumnya  duraikan dalam  RPP  Kecamatan    yang  kemudian disahkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor  17  Tahun  2018  Tentang  Kecamatan. Diketahui  dari  Pasal  11  Ayat  (7)  bahwa
Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan  publik  sesuai  dengan  karakteristik Kecamatan  dan/  atau  kebutuhan  masyarakat setempat. Smith  (1985:  117)  dalam tingkatan delegasi tanggungjawab yang diberikan  kepada  birokrat  wilayah  akan mempengaruhi tingkatan desentralisasi di dalam  sistem.  Para  Petugas  wilayah  akan mendapatkan  tugas  yang  berbeda  beda    yang didasarkan pada persetujuan skema, kekuasaan, fungsi untuk memeriksa termasuk  karakteristik  dalam  kewilayahan tersebut,  sehingga    membawa  pada  derajat otonomi  yang  berbeda  –  beda  antar  wilayah. Lebih  lanjut  dalam    Ayat  (2)  dijelaskan bahwa  sebagian  urusan  pemerintahan  yang dilimpahkan  terdiri  atas  pelayanan  perizinan dan nonperizinan. Dalam pelimpahan wewenang    yang  dimaksud  bagi  pemerintah kabupaten/kota  sifatnya  wajib  dengan  alasan mengoptimalkan pelayanan, eksternalitas, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.  Itu  dimaksudkan  bahwa  arah kebijakan  kedepan  pelimpahan  wewenang pada  kecamatan  merupakan  suatu  yang wajib  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dengan  memegang  semangat  efektifitas  dan efisiensi.  Hal  itu  bisa  diwujudkan  salah satunya dengan melimpahkan wewenang secara spesifik dan proporsional pada kecamatan.
Terkait  dengan  itu  diketahui  bahwa paket  pelayanan  bagi  masyarakat  khususnya masyarakat  kurang  mampu  yang  menjadi arah  kebijakan  meliputi  dimensi  (1)  identitas
hukum,  (2)  Kesehatan,  (3)  Pendidikan,  (4) Perlindungan  Sosial,  (5)  Infrastruktur  dasar. Merujuk  dari  permasalahan  yang  menjadi potret  pelayanan  pada  masyarakat  yang diselenggarakan  kecamatan  dan  dinamika perubahan paraturan perundangan serta desain  arah  kebijakan  penguatan  kecamatan.
Dengan itu pemerintah kabupaten pendeglang tengah melaksanakan olah kewenangan  kecamatan.  Berdasarkan  hasil penelitian  diketahui  ada  beberapa  pelayanan yang  seharusnya  diperkuat  di  kecamatan namun  tidak  diperkuat  karena  terganjal dengan peraturan, seperti halnya administrasi kependudukan, kewenangan perizinan. Pada kewenangan perizinan diwacanakan dicabut, hal itu dilatar belakangi  rekomendesi  KPK,  bahwa  untuk mempermudah pengawasan diharapkan perizinan  tetap  satu  pintu.  Kemudian  pada kewenangan pendidikan dan kesehatan, diberlakukanya Permendagri Nomor 12
Tahun  2017  serta  Peraturan  Pemerintah Nomor  17  Tahun  2018  seharunya  dijadikan momentum untuk merevitalisasi struktur serta kewenangan
Perangkat daerah
kecamatan. Namun rupanya Pemerintah Kabupaten  belum  berfikir  ke arah  itu.

## Model Rekomendasi Pelimpahan wewenang  Bupati  Kepada  Camat
Secara  garis  besar  kondisi  eksisting pelimpahan  wewenang  bupati  kepada  camat di Pemerintah Kabupaten
Pandeglang sebagai  berikut  :  (1)  Kewenangan  belum akomodatif terhadap Perkembangan Peraturan Perundang Undangan, (2)
Kewenangan  belum  akomodatif  terhadap karakteristik  kompleksitas  dan  kebutuhan wilayah  serta  spirit  penguatan  pelayanan publik,  (3)  Kewenangan  belum  akomodatif terhadap tuntutan orkestrasi program pembangunan nasional dan (4) Belum terpenuhinya prasyarat kecukupan
Kelembagaan  Kecamatan  (SDM,  Anggaran, Infrastruktur).
Adapun  pelimpahan  wewenang  bupati kepada camat yang direkomendasikan.
Bahwa efektifitas penyelenggaraan kecamatan  ditentukan  oleh  tiga  faktor  yaitu Pertama Pelimpahan wewenang yang didasarkan pada kedudukan  kecamatan, Secara spesifik mempertimbangkan
karakteristik  dan  kebutuhan,  Mewajibkan camat  untuk  kreatif  dan  inovatif,  Memiliki kepastian terpenuhinya kecukupan kelembagaan serta diiringi dengan
komitmen dari bupati untuk konsisten melakukan  monitoring  dan  evaluasi  kinerja. Kedua Pengaturan  batas-batas  wewenang
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
camat akomodatif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan,
Karakteristik  dan  arah  kebijakan  penguatan pelayanan publik, Relevansi dengan program pembangunan nasional. Ketiga Pelimpahan  wewenang  diperkuat  dengan. Komitmen  bupati  untuk  merestrukturisasi kelembagaan;
Pengaturan yang sesuai
dengan amanat peraturan perundang- undangan  yang  berlaku;  Wewenang  yang spesifik, Memberikan kewajiban camat untuk  kreatif  dan  inovatif;  serta  Jaminan (kepastian) pemenuhan
kecukupan kelembagaan  secara proporsional.
Terkait  dengan  itu  secara  diagramatik digambarkan  sebagai  berikut  ;
Gambar   1. Model Pelimpahan  Wewenang  Bupati  Kepada Camat  yang  Direkomendasikan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan
pembahasan,  maka  dapat ditarik  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut: O pe rasionalisasi  Ke wenangan dan Necessary Conditions
Se bagai Perangkat Daerah
O pe rasionalisasi Ke wenangan dan Necessary Conditions
Se bagai Pe rangkat W ilayah Administrasi Kewenangan atas Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Umum PAT EN (Pelayanan Administrasi T erpadu Kecamatan) Pembinaan & Pengawasan Pemdes Pelaporan & Evaluasi O lah authority and power exercise Kedudukan Kecamatan berdasarkan UU Penataan OPD Kecamatan dan Penguatan Pelayanan Dasar
Relevansi & Integrasi Dengan
Program Nasional

## Kedudukan dan Kewenangan Camat/Kecamatan
Undang - Undang, PP, RPP serta Peraturan Yang Relevan UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2018
Pelimpahan Wewenang dan Pengaturan Kelembagaan Kecamatan
Restrukturisasi Kelembagaan Kecamatan Oleh Bupati (Kepala Daerah)

## BERTUJUAN AGAR
1. Mencegah tidak akomodatifnya kewenangan yang dilimpahkan terhadap Perkembangan Peraturan Perundang
-Undangan
2. Mencegah tidak akomodatifnya kewenangan yang dilimpahkan terhadap karakteristik kompleksitas dan kebutuhan wilayah serta spirit penguatan pelayanan publik
3. Mencegah tidak akomodatifnya kewenangan yang dilimpahkan  terhadap tuntutan orkestrasi program pembangunan nasional
4. Mencegah inefektifitas penyelenggaraan kewenangan camat sebagai implikasi dari tidak terpenuhinya kecukupan kelembagaan (Anggaran, SDM dan Infrastruktur)
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
(1) Pelimpahan  wewenang  bupati  (kepala daerah) kepada camat serta penyelenggaraan kewenangan camat dapat  terselenggara  efektif  tergantung pada  beberapa  faktor.  Bahwa  wewenang yang  dilimpahkan  (1)  Didasarkan  pada adanya  integrasi  perangkat  daerah  dan perangkat wilayah dalam  kedudukan kecamatan, (2) Spesifik terhadap karakteristik, kebutuhan penguatan pelayanan dan keberadaan program nasional  pada  wilayah  kecamatan,  (3) Mewajibkan  camat  untuk  kreatif  dan inovatif  (4)  Memiliki  kepastian  atas terpenuhinya kecukupan kelembagaan (5)  Ada  komitmen  dari  bupati  untuk konsisten melakukan monitoring dan evaluasi  kinerja  kewenangan  camat.
(2) Pelimpahan  wewenang  bupati  (kepala daerah) kepada camat serta penyelenggaraan kewenangan camat dapat  terselenggara  efektif  apabila  batas
– batas wewenang yang diatur akomodatif terhadap (1) Amanat perubahan peraturan perundang –
undangan  yang  berlaku,  (2)  Karakteristik wilayah  dan  arah  kebijakan  penguatan kecamatan  pada  pelayanan  publik,  (3) Relevansi  kecamatan  pada  orkestrasi program  pembangunan  nasional.
(3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelimpahan wewenang bupati (kepala  daerah)  kepada  camat  serta penyelenggaraan kewenangan camat perlu  diperkuat  dengan  strategi  yang meliputi: Komitmen untuk merestrukturisasi kelembagaan kecamatan; Menyesuaikan pengaturan wewenang  camat  berdasarkan  amanat peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku;  Melimpahkan  wewenang  secara spesifik
berdasarkan karakteristik, kebutuhan pelayanan publik dan keberadaan  program  strategi  nasional  di wilayah kecamatan. Selain itu
mewajibkan  camat  untuk  kreatif  dan inovatif; serta memberikan jaminan
(kepastian) pemenuhan kecukupan kelembagaan  secara proporsional. (4) Model ideal Pelimpahan wewenang Bupati  (Kepala  Daerah)  kepada  Camat yang direkomendasikan merupakan rencana  aksi  kepala  daerah/pemerintah daerah untuk menstrukturkan kelembagaan kecamatan guna mewujudkan  efektifitas  penyelenggaraan kecamatan  sebagai  Perangkat  daerah otonom dan perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan
pemerintahan  umum  yang  secara  efektif
berkontribusi sebagai daya dukung penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.
Beberapa saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan temuan
penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut;
1. Melihat implikasi dari adanya kesenjangan antara wewenang yang dilimpahkan bupati dengan
penyelenggaraan kewenangan camat,
maka  yang  paling  utama  adalah,  perlu adanya  komitmen  dari  bupati  untuk merestrukturisasi kelembagaan kecamatan  dalam  rangka  mewujudkan efektifitas  penyelenggaraan  kecamatan.
2. Dalam merestrukturisasi, utamanya pengaturan wewenang camat, perlu mencermati berbagai amanat dari peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku,  mengingat  kecamatan  dalam kedudukanya memiliki fungsi ganda yakni  sebagai  perangkat  daerah  dan sebagai  perangkat  wilayah  administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Selain itu karena penyelenggaraan kewenangan  camat  sejatinya  merupakan daya ungkit penyelesaian berbagai permasalahan di wilayah kecamatan, maka wewenang yang dilimpahkan seharusnya  secara  spesifik  berdasarkan karakteristik, kebutuhan penguatan
pelayanan publik dan keberadaan program  strategi  nasional  di  wilayah kecamatan. 3. Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan kecamatan/
kewenangan  camat,  selain  melakukan pelimpahan  kewenangan  yang  spesifik dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan dalam skala wilayah,
dipandang perlu mengatur atau mewajibkan  camat  untuk  kreatif  dan inovatif dalam menyelenggarakan kewenanganya, kemudian juga meberikan kepastian pemenuhan kecukupan kelembagaan secara
proporsional. Dalam hal pemenuhan kecukupan ini, sejatinya merupakan salah  satu  komitmen  yang  harus  dimiliki bupati.
4. Adapun  usulan  posisi  ideal  kecamatan pada  masa  transisi  penerapan  Undang  – Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dari Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun 2004  di  Indonesia,  khususnya  kecamatan yang berada pada daerah dengan karakteristik rural  seperti  Kabupaten Pandeglang, dimana penguatan
kecamatan  dalam  rangka  mendekatkan pelayanan  publik  dan  sebagai  daya
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
ungkit penyelesaian berbagai permasalahan  di  wilayah  kerja  camat merupakan keniscayaan. Dalam melimpahkan  kewenangan  perlu  diatur sebagaimana kedudukan kecamatan dalam  fungsi  ganda  atau  ada  integrasi  di dalanya (Integrated Field
Administration) yakni  sebagai  perangkat daerah  dan  perangkat  wilayah  serta adanya  rangkap  jabatan  sebagai  kepala perangkat  daerah  otonom  dan  perangkat wilayah administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Mendekatkan pelayanan  publik  dan  menjadi  daya ungkit penyelesaian berbagai permasalahan dapat dimanifestasikan dalam  pengaturan  yang  spesifik  dengan mempertimbangkan karakteristik. Karakteristik  yang  dimaksud  merupakan diferensiasi  kondisi  demografi,  geografis dan arah pembangunan pemerintah daerah yang berkonsekuensi pada diferensiasi  penguatan  antara  kecamatan satu  dengan  yang  lain,  seperti  halnya kewenangan bidang pariwisata di kecamatan  A  tidak  perlu  ada  seperti kewenangan  di  kecamatan  B,  karena  di kecamatan  A  tidak  ada  objek  wisata. Kemudian karena di kecamatan  B terdapat  program  stategi  nasional  atau akan  diproyeksikan  menjadi  area  yang urban, maka besaran kewenangan kecamatan  B  dalam  bidang  perizinan lebih  diperbesar  dari  pada  kecamatan  A, begitu  juga  pada  kewenangan  bidang  – bidang  yang  lain  sebagai  konsekuensi diferensiasi  kondisi  demografi,  geografis dan arah pembangunan
daerah.
Selanjutnya adalah kepastian akan terpenuhinya necessary conditions penopang kelembagaan Kecamatan selain  kewenangan  yang  diatur  secara spesifik  diantaranya  1)  Anggaran  perlu proporsional.  2)  SDM,  selain  pemenuhan secara kuantitas juga perlu dalam kualitas, seperti halnya kompetensi
pimpinan  kecamatan  yang  mampu  untuk kreatif  dan  inovatif  dan  3)  Infrastruktur/ sarana prasarana penunjang. Yang terakhir  selain  hal  yang  terurai  di  atas sejatinya menjadi Komitmen Bupati (kepala  daerah),  pada  masa  transisi  ini, saat pemerintah pusat belum memberikan kepastian dari sisi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan umum (kewenangan
daerah  sebagai  wilayah  administrasi  & kecamatan  sebagai  perangkat  wilayah), Bupati  (kepala  daerah)  perlu  melakukan terobosan  agar  sedini  mungkin  fungsi  – fungsi  dari  kewenangan  itu  (kesatuan
bangsa  &  tamtibum)  dapat  diperkuat penyelenggaraanya  di  kecamatan  dengan skenario membagi kewenangan Perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa  dan  Politik  dengan  kecamatan. Karena  pada  dasarnya,  dalam  konteks kesatuan  bangsa  &  tamtibum,  kecamatan merupakan  simpul  yang  cenderung  lebih dekat dengan terjadinya berbagai permasalahan yang  berkaitan  dengan kesatuan bangsa & tamtibum di lingkungan  masyarakat.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anggelino.A.D.A.de Kat1931. Colonial policy .
Tr.G.J.Renier.The.Haugue:N.Nijhoff
Bantenprov,  18 Nov 2016, Mayoritas Camat di  Pandeglang  Tak  Tahu  Persoalan di  Daerahnya .  diperoleh  11  April 2017,dari,  https://bantenprov.go.id
Bastian, Indra, et.al.,2014.
Akuntansi
Kecamatan  dan  Desa .  Tangerang Selatan  :  Universitas  Terbuka.
Boonsiri,Karn &  Phiritasamith,  Sucheep,
2016. Development  of  Participative Management of Subdistrict Administrative Organizations in
Songkhla  Province . International Journal of the Computer, the Internet and Management Vol.24 No.2 (May - August, 2016) pp. 64-68.
Burns,  Danny,  et.al.,  1994. The  Politic  of Decentralization,  Revitalising  Local Democracy. Hongkong  :  MacMillan.
Dharmawan,  Hadi,  A,    2008. Reposisis Ketata  Pemerintahan  Kecamatan . Bogor  :  Pusat  Studi  Pembangunan Pertanian  dan  Pedesaan.
Emerick, Mayer N,
et, al.,2004.
DecentralisationOf  Service  Delivery As  Adopted  By  The  Central  District Counsil  At  Bostawa .  Journal Public
Administration  &  Development; Aug 2004; 24, 3; ABI/INFORM Collection  pg. 225.
Hamudy,  Ilham,  A,  2009. Peran  Camat  di Era  Otonomi  Daerah. Bisnis  & Birokrasi,  Jurnal  Ilmu  Administrasi dan  Organisasi,  Jan-Apr  2009,  hlm. 53-58  Volume  16,  Nomor  1  ISSN 0854-3844.
Jurnal Kebijakan  Pembangunan Daerah, Vol..3,  No.2,  Desember 2019,  Hal.  97  – 112 p-ISSN:  2597-4971,  e-ISSN:  2685-0079
Hatch,  M.J.  1997. Organization  Theory  :
Modern,  Symbolic,  and  Postmodern Perspectivesî , Oxford University Press, Oxford Kavanagh, Dennis, 1982. Kebudayaan Politik.  Cetakan  Pertama .  Jakarta  :
Penerbit  PT. Bina  Aksara.
Kemmochi,  Mai,  et  al.  2016. Research Concerning The State Of Decentralization  Within  Cities  and The  Participation  In  City  Planning . Journal  of  the  City  Planning  Institute of Japan,  Vol.51  No.3, October, 201
Kurasawa,  Aiko.2015.Kuasa  jepang  di  Jawa
(Perubahan Sosial di Perdesaan 1942-1945). Diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyo. Depok: Komunitas  Bambu. Maksum,  Irfan  Ridwan,  2014. Pemerintahan Umum Berbasis Dekonsentrasi . Jakarta  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Edisi  44 Tahun  2014
Meir,  Ben,  Yossef,  2010,  “ Morocco’s Regionalization  “Roadmap”  and  the
Western Sahara ”.  Ifrane  :  Al
Akhawayn  University,  Journal  On World  Peace  Vol.  XXViI  NO.  2 June 2010
Miles,M.B,  Huberman,  A.M,  dan  Saldana,J. 2014. Qualitative  Data  Analysis,  A Methods Sourcebook Edition 3 . USA : Sage  Publications.
Mugito,  2012. Usaha  –  Usaha  Penguatan Peran dan Fungsi Kecamatan di Era Otonomi Daerah . Jurnal Ilmiah
Administrasi  Publik    Vol.  XIII,  No. 1, Juni  2012
Muluk,  M.R.  Khairul.  2005. Desentralisasi dan  Pemerintah  Daerah .  Malang  : Banyumedia  Publishing. ------------------,2009, Peta Konsep Desentralisasi  dan  Pemerintahan Daerah . Surabaya  :  ITS Press ------------------,2002, Desentralisasi  Teori Cakupan dan Elemen, Jurnal Administrasi  Negara  Vol.  II  No.  02 Maret 2002.
Nannyonjo,  Justine  dan  Okot  Nicholas.2013.
Decentralization,  Local  Government Capacity  and  Efficiency  of  Health Service  Delivery  in  Uganda .  Journal of  African  Development  Spring  2013 | Volume  15 #1 Norton, Allan, 1994. International Handbook  of  Local  and  Regional Government, A Comparative
Analysis  of  Advenced  Democracies,
Adwarad Elgar,  UK.
Peraturan  Bupati  Pandeglang  No.  24  tahun 2013,  tentang  pelimpahan  sebagian kewenangan  bupati  kepada  camat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  4
Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33 Tahun  2017  ,  tentang  Pedoman Umum APBD ( Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah) Tahun  2018 Pitono,  Adi.  2012.  Asas Dekonsentrasi  dan Asas  Tugas  Pembantuan  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal  Kebijakan  Publik,  Volume  3, Nomor 1, Maret  2012, hlm.  1-55. Radiorepublikindonesia,19 Agustus 2016. Rancangan SOTK Pemkab Pandeglang  Terbaru .  diperoleh  11 April   2017, dari  http://www.rri.co.id
Smith,  Brian,  C,  1985. Decentralization Teritorial  Dimension  Of  The  State . Masyarakat ilmu Pemerintahan IPDN, 2012 Surat  Edaran  Bupati  Pandeglang  Nomor 601/1474-DPMPD/2017 Tentang Program Prioritas Pembangunan Desa Tahun  2017 Surat Keputusan Bupati Pandeglang 138/Kep.438-Huk/2014 tentang Pembentukan Tim PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014,
tentang  pemerintahan  desa
Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014, tentang  Pemerintahan  Daerah.