Hasnu,  Firdaus  Syam  (2021)  Ideologi  dan  Partai  Politik:  Menakar  Ideologi  Politik  Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB, Syntax Idea, 3 (7). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1252 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 3, No. 7, Juli 2021

## IDEOLOGI  DAN  PARTAI  POLITIK:  MENAKAR  IDEOLOGI  POLITIK MARHAENISME PDIP DAN ISLAM MODERAT PKB

## Hasnu, Firdaus Syam
Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Indonesia Email:  ibrahimhasnu@gmail.com, firdaussyam@yahoo.com

## Abstrak
Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhenisme PDIP dan Islam Moderat  PKB.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  ideologi  politik  dan platform  PDIP  yang  berideologi  Marhaenisme  dan  PKB  yang  berideologi  Islam Moderat dalam setiap kebijakan politik dan perilaku politik yang dihasilkan. Untuk melihat  fakta  tersebut,  peneliti  mengambil  dua  partai  politik  sebagai  objek penelitian  yakni  PDIP  dan  PKB  karena  kedua  partai  ini  dinilai  memiliki  ideologi politik  yang  khas,  baik  dalam  latar  belakang  berdirinya  sampai  pada  tahapan keputusan  politik  yang  dihasilkan  di  ruang  publik.  Metode  penelitian  ini menggunakan  deskriptif-kualitatif  di  mana  menghasilkan  PDIP  yang  memiliki landasan  historis  politik  yang  kuat  dengan  ideologi  marhaenisme  sebagai manifestasi ajaran Soekarno. Kendati demikian, keputusan politik PDIP di legislatif dan  eksekutif  nasional  acapkali  tidak  mencerminkan  keberpihakan  terhadap  hajat hidup  rakyat  kecil.  Begitupun  fenomena yang  terjadi  di  PKB  sebagai  parpol  yang berideologi  Islam  Moderat.  Platform  tersebut,  dinilai  belum  menggawangi substansi  persoalan  terhadap  setiap  kebijakan  politik  yang  diperjuangkan.  Hasil yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  menjelaskan  adanya  ketidaksesuaian  antara ideologi  politik  Marhaenisme  di  PDI  Perjuangan  dan  Islam  Moderat  di  PKB terhadap  platform  politik  dan  ideologi  politik  yang  dibangun  baik  di  legislatif maupun eksekutif. Hal tersebut karena dipicu akibat gagalnya partai politik dalam menjalankan  fungsi  sosialisasi  politik  terhadap  kader-kader  partainya  sehingga berdampak terhadap kurangnya kepercayaan publik terhadap eksistensi serta esensi partai  politik.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  terjadi  kesenjangan harapan  dan  kenyataan  antara  ideologi  politik  dengan  kebijakan  politik,  karena besarnya derajat pragmatisme politik dan perilaku politik yang cenderung koruptif serta gersangnya keberpihakan partai politik dalam merumuskan kebijakan terhadap rakyat  kecil.  Permasalahannya,  partai  politik  gagal  dalam  melakukan  sosialisasi politik berupa proses ideologisasi terhadap kader-kader partai politiknya.
Kata Kunci: ideologi; partai politik; marhaenisme PDIP; islam moderat PKB

## Abstract
Ideology  and  Political  Parties:  Measuring  the  Political  Ideology  of  Marhenism PDIP and Moderate Islam PKB. The purpose of this study is to know the political ideology  and  platform  of  PDIP  with  the  ideology  of  Marhaenism  and  PKB  with moderate Islamic ideology in every political and political policy that is good in the legislature and executive. The theory of which in this study is into the language that refers to Gabriel A. Almond on the Study of Political Systems, namely and function. The  results  obtained  from  this  study  are  clearly  a  mismatch  between  the  political
ideology  of  Marhaenism  in  PDI  Perjuangan  and  Moderate  Islam  in  the  PKB against  political  platforms  and  political  ideologies in  both  the  legislature  and  the executive. This is because of the lack of political parties in the function of politics against the cadres of his party so as to have an impact on the lack of public to and the  absence  of  political  parties.  The  passage  of  this  research  shows  the  hope  and truth between political ideology and political means, for him the degree of political pragmatism  and  political  politics  that  fileirar  corruptive  and  arid  kese  Ke  mana, political  parties  fail  in  conducting  political  ideological  process  against  cadres  of political parties.
Keywords: ideology; political party; PDIP marhaenism; moderate islam PKB

## Pendahuluan
Fenomena  anomali  politik  di  tengah  konstelasi  partai  politik  pada  proses demokrasi  yang  telah  berusia  cukup  matang  adalah  kecenderungan  krisis  ideologi politik di tubuh partai politik. Perbincangan ideologi tentu tidak terlepas dari bagaimana bangunan sebuah ide dan narasi politik yang diserap dari nilai-nilai dan prinsip politik yang  visioner  dan  filosofis,  kemudian  dikembangkan  melalui  sistem  dan  metode yang konsisten  serta  mampu  menginternalisasinya  menjadi  pola  dan  tindakan  politik  dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, sejauh mana ideologi masih menjadi alat dan tujuan  politik  yang  terbangun  secara  sistemik,  terencana  dan  konsisten  di  seluruh elemen struktural dan fungsional partai politik (Heryanto, 2020).
Menurut (Surbakti,  2010) ada  tiga  teori  yang  mencoba  menjelaskan  asal  usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai  politik  sebagai  upaya  suatu  sistem  politik  untuk  mengatasi  krisis  yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat  partai  politik  sebagai  produk  modernisasi  sosial  ekonomi.  Partai  politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan  negara.  Dewasa  ini  partai  politik  sudah  sangat  akrab  di  lingkungan  kita. Sebagai  lembaga  politik,  partai  bukan  sesuatu  yang  dengan  sendirinya  ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern (Budiardjo, 2010).
Partai  politik,  sebagai  instrumen  politik  yang  sangat  strategis  di  dalam  lanskap demokrasi patut menjadi subjek pertaruhan relevansi ideologi politik yang secara makro berkontribusi  terhadap  arah  dan  tujuan  kehidupan  politik  bangsa  dan  negara.  Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem  demokrasi.  Partai  memainkan  peran  penghubung  yang  sangat  strategis  antara proses-proses  pemerintahan  dengan  warga  negara.  Karena  itu,  partai  merupakan  pilar yang  sangat  penting  untuk  diperkuat  derajat  pelembagaannya (the  degree  of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis (Geraldy, 2019).
Problemnya, seiring rendahnya derajat ideologisasi partai, dapat dikatakan bahwa partai politik hari ini tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa  atau  berniat  memuaskan  nafsu  birahi‟  kekuasaannya  sendiri.  Partai  politik hanyalah  berfungsi  sebagai  alat  bagi  segelintir  elit  politik  yang  kebetulan  beruntung yang  berhasil  memenangkan  suara  rakyat  yang  mudah  dikelabui,  untuk  memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu “at the expense of the general will‟ atau kepentingan umum (Aulia, 2016).
Menurut (Budiardjo,  2010) mengatakan,  partai  politik  di  negara  demokrasi sekurang-kurangnya memiliki beberapa fungsi diantaranya; sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana  pengtur  konflik.  Kendati  demikian,  kehampaan  ide,  nilai  dan  identitas  politik yang hakiki dan substansial mendegradasikan peranan dan fungsi partai politik menjadi komoditas  politik  kaum  oligarki  ekonomi  maupun  politik.  Partai  politik  kehilangan bentuk  dari  wujud  ekspresi  ide-ide,  nilai  dan  paradigma  politik  yang  filosofis  dan visioner.  Hal  itu  tentu  kontradiksi  dengan  upaya  demokrasi  dan  sejarah  kekayaan ideologi  perpolitikan  di  Indonesia  sejak  zaman  demokrasi  Indonesia  hingga  zaman reformasi.
Penelitian  ini  tentu  sangat  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini ditandai dengan upaya yang dilakukan oleh penulis  sendiri  dengan  memfokuskan  objek  kajian  dan  penulis  berupaya  mencoba melihat  secara  tajam  terkait  korelasi  empirik  dari  ideologi  marhaenisme  PDIP  dan ideologi  Islam  Moderat  PKB  dalam  setiap  keputusan  politik  yang  dihasilkan  baik  di legislatif dan eksekutif nasional (Machmud, 2016).
Tulisan  ini  bemula  dari  kegelisahan  penulis  terhadap  kelembagaan  suatu  partai politik  yang  semakin  hari  semakin  dipertanyakan  keberpihakannya  dalam  setiap keputusan politik yang dihasilkan di legislatif dan eksekutif nasional. Dalam tulisan ini, Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan (PDIP) dan  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi  objek  penelitian  penulis  karena  kedua  partai  politik  ini  menawarkan  platform politik secara konseptual berpihak terhadap marhaen (kelompok kecil) dan mustad’afin (rakyat  kecil).  Kajian  ini  mencoba  untuk  memotret  sejauh  mana  keberpihakan  partai politik dalam hal ini PDIP dan PKB terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di legislatif dan eksekutif nasional (Jupri, 2019).
Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  dan pengerucutan (convergence) ideologis,  yakni  dengan  memeriksa  tujuan  ideal  Ideologi dan  Partai  Politik:  Menakar  Ideologi  Politik  Marheinisme  PDIP  dan  Islam  Moderat PKB  untuk  mengkaji  terkait  orientasi  perjuangan  serta  keberpihakannya  terhadap kepentingan  publik.  Hal  ini  dilakukan  oleh  penulis  berangkat  dari  pandangan  bahwa hari  ini  ideologi  dan  partai  politik  telah  kehilangan  orientasi  perjuangannya  dalam rangka  mengaktualisasikan  ideologi  dan  tujuan  partai  politik  terhadap  output (kebijakan)  politik  baik  di  legislatif  dan  eksekutif  nasional.  Menurut  penulis,  ukuran keberhasilan  dari  ideologi  dan  partai  politik  bukan  saja  diukur  dari  dominasi  kader- kader  partai  politik  tertentu  yang  duduk  di  legislatif  dan  eksekutif,  melainkan  ukuran keberhasilan dari suatu partai politik yang berkuasa tersebut harus sejalan dengan tujuan
berdirinya  partai  politik  serta  ideologi  yang  terkandung  di  dalamnya.  Artinya,  partai politik  harus  bermanfaat  bagi  kepentingan  rakyat  banyak.  Permasalahannya  adalah apakah  ideologi  partai  politik  tersebut masih  sesuai  dalam  ranah  praktik  ataukah telah mengalami degradasi yang luar biasa.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif-kualitatif.  Penelitian  deskriptif- kualitatif  merupakan  proses  penafsiran  atau  pembahasan  dan  pewacanaan  realitas sebagai sebuah narasi dari konstruksi sosial. Adapun berbagai bentuk dan metode dalam penelitian  deskriptif-kualitatif  seperti  dengan  menggunakan  melakukan  analisis  konten ( conten analysis ). Artinya, peneliti melakukan interpretasi berdasarkan realitas lapangan terhadap  konten  yang  dihasilkan  oleh  objek  yang  menjadi  sasaran  penelitian  dan kemudian  hasil  dari  penelitian  ini  berbentuk  narasi  ataupun  deskripsi  ( narration  and thick  deskription )  yang  menggambarkan  dan  menjelaskan  realita  dari  sudut  pandang yang  sesungguhnya  ketika  peneliti  telah  mendalami  setiap  data  sekunder  baik bersumber dari buku, jurnal, dokumen dan sejenisnya ( getting in, getting along, getting out ) (Fattahurrosyid, 2017).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Ideologi dan Partai Politik
Ideologi dalam partai politik merupakan suatu aspek yang sangat fundamental dalam  menentukan  arah  dan  tujuan  perpolitikan  yang  dihasilkannya.  Hal  tersebut dapat dilacak melalui suatu produk kebijakan yang bersifat otoritatif sebagai bentuk pencapaian dari parpol tersebut baik di ruang legislatif dan eksekutif nasional. Secara umum,  ideologi  partai  politik  di  Indonesia  dapat  diklaster  dalam tiga  (3)  kelompok berikut; Pertama,  Ideologi  Nasionalis ,  ideologi  ini  merupakan  ide-ide  politik  dan pola  gerakan  serta  pemikiran  berdasarkan  sudut  pandang  Soekarno  yakitu marhaenisme, sebagaimana narasinya yakni, pertama nasionalisme, ide tersebut tidak ada  pengecualian  antara  suku,  etnis,  dan  agama  masyarakat  yang  terabaikan  antara dengan  yang  lainnya,  oleh  karena  itu  ideologi  nasionalisme  (pancasila)  berlaku secara universal untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat dan kedua, berbicara tentang ekonomi serta mutu sosial dalam mencapai keadilan  yang  merata. Kedua,  Ideologi  Islamisme, setiap  gerakan  politik  yang dipraktekkan  berdasarkan  konsep  tarbiyah.  Partai  politik  Islam,  pada  dasarnya ideologi tersebut adalah sebuah norma, doktrin dan kepercayaan yang bersumber dari ajaran  al-Qur’an  dan  hadits  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang madani,  makmur,  adil,  demokratis,  sejahterah  dan  bermartabat. Ketiga,  Ideologi Nasionalisme  dan  Religius, yaitu  penggabungan  dari  ideologi  nasionalisme  dan ideologi  islamisme.  Ideologi  ini  dapat  didefinisikan  sebagai  kerja  keras  untuk kepentingan  rakyat  dengan  landasan  moral  dan  agama  serta  memperhatikan  aspek nasionalisme, humanism, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat (Iswadi, 2020).
Setiap  partai  politik  memiliki  mekanisme  dalam  menafsirkan  ideologi partainya  ke  dalam  agenda-agenda  yang  harus  dijalankan  dengan  cara menformulasikan  dan  mengkontekstualisasikan  dengan  realitas  yang  ada.  Ideologi sebagai  konsepsi  ide  yang  disistematiskan,  menjadi  urgen  sebagai  tolok  ukur (indikator)  konsistensi  partai (Dacholfany,  2017). Partai  politik  di  Indonesia  yang berdiri  sejak  masa  kolonial  telah  menjalani  beberapa  fase  perkembangan  sesuai dengan  rezim  yang  membentuknya.  Pada  masa  kolonial,  partai  politik lahir  sebagai manifestasi  bangkitnya  kesadaran  nasional.  Kegiatan  kepartaian  pada  masa  Jepang mengalami penurunan drastis dengan dibubarkannya partai-partai ini karena penjajah Jepang tidak mentolerir dan melarang semua kegiatan politik. Hanya golongan Islam diperkenankan  membentuk  suatu  organisasi  sosial  yang  dinamakan  Masyumi. Setelah  mengalami  penurunan  peran  pada  masa  pendudukan  Jepang,  peranan  partai politik mengalami masa kejayaan pada masa Demokrasi Parlementer. Usaha ke arah pembentukan  pemerintahan  yang  demokratis  dengan  partai  politik  sebagai  pilar utamanya  mengalami  kegagalan  karena  demokrasi  berkembang  menjadi  demokrasi yang  tidak  terkendali (unbridled  democracy). Pada  saat  itu  mulailah  rezim  otoriter yaitu Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. Pada dua periode ini beberapa pasal  dari  UUD  1945  diberi  tafsiran  khusus  sehingga  dibuka  peluang  untuk berkembangnya sistem non-demokrasi. Dalam kedua rezim otoriter ini, partai politik tidak  banyak  memainkan  peran  bahkan  dapat  dikatakan  perannya  terkooptasi  oleh Presiden  Soekarno  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  dan  oleh  Presiden  Soeharto pada  masa  Demokrasi  Pancasila.  Keadaan  non-demokratis  ini  berlangsung  selama hampir 40 tahun (Budiardjo, 2010).
Ideologi  partai  politik  tercermin  dalam  berbagai  ranah,  baik  kebijakan  dan perilaku  kebijakan,  maupun  dokumen  partai.  Untuk  melacak  pemetaan  ideologi partai politik dapat dilakukan dengan menelaah AD/ART partai politik. Khusus pada konteks  Indonesia,  pembilahan  dapat  dilakukan  dengan  melihat  posisi  partai  dalam kaitannya  dengan  hubungan  antara  agama,  masyarakat,  dan  negara (Mayrudin  & Akbar,  2019). Seiring  dengan  keringnya  ideologi  shifting  di  tubuh  partai,  kita  juga menemukan  makin  hari  partai  politik  yang  justru  makin  bergeser  dari  ideologi sebagai arah orientasi bergerak dan berjuang. Hal ini ditandai dengan kecenderungan personalisasi  partai  politik,  penyempitan  beberapa  fungsi  partai  politik  sekedar sebagai kendaraan politik para kandidat pada ajang pemilihan umum (pemilu) baik di pilkada  (pemilihan  kepala  daerah),  pileg  (pemilihan  legislatif),  dan  pilpres (pemilihan  presiden)  secara  langsung,  bermasalah  dalam  transparansi  keuangan, cenderung  masih  bertahan  dalam  struktur  organisasi  yang  dinilai  oligarkis  dimana sirkulasi  kepemimpinan  partai  berputar  pada  sentral  figur  tertentu  dan  gagalnya proses  regenerasi  kepemimpinan.  Harus  di  akui,  partai  politik  pada  hari  ini  telah dibajak  oleh  kelompok  kuat  modal  (pengusaha)  sebagai  sarana  untuk  mencapai kepentingan  pribadinya  dan  melacurkan  tujuan  ideal  partai  yang  terpatri  dalam ideologinya.
Di  titik  inilah  menjadi  penting  sekali  dalam  menegaskan  kembali  peran  vital ideologi  bagi  pelembagaan  partai  politik.  Ideologi  menggarisbawahi  ide,  bukan
segmen  (identitas).  Ideologi  melampaui  segmen  (identitas).  Orang  bisa  datang darimana  saja,  etnis  apa  saja,  memeluk  agama  apapun,  menyandang  seperangkat perbedaan atribut identitas, tetapi mereka bisa diikat secara bersama dalam ide besar yang  sama,  yang  menjadi  tujuan  dan  kepentingan  bersama,  yang  kita  sebut  sebagai ideologi.
2. Ideologi Marhaenisme di PDI Perjuangan
Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  dalam  proses  pendiriannya melewati beberapa peristiwa sejarah penting. Sebagai cita-cita bersama, perwujudan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, beradab, dan ber-Ketuhanan adalah hak sekaligus tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena  itu  menuntut  keterlibatan  semua  kekuatan  bangsa,  baik  secara  individu maupun  yang  terorganisir  dalam  organisasi  rakyat  yang  demokratis  serta  terbuka bagi  semua  warga  negara,  tanpa  membedakan  suku,  agama,  gender,  keturunan  dan kedudukan sosial.
Didorong  oleh  kesadaran  akan  tanggung  jawab  mewujudkan  cita-cita  luhur tersebut, serta guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang ada, maka Partai Nasional  Indonesia  (PNI),  Ikatan  Pendukung  Kemerdekaan  Indonesia  (IPKI), Musyawarah  Rakyat  Banyak  (Murba),  Partai  Kristen  Indonesia  (Parkindo),  dan Partai  Katolik,  pada  tanggal  9  Maret  1970  membentuk  kelompok  demokrasi pembangunan, yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik tersebut pada tanggal 28 Oktober 1971. Dan akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 melakukan langkah strategis memfusikan diri menjadi satu  wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Februari 1999, PDI  telah mengubah  namanya menjadi  PDI  Perjuangan,  dengan azaz  Pancasila  dan bercirikan  kebangsaan,  kerakyatan,  dan  keadilan  sosial.  Dalam  upaya  mewujudkan cita-cita  nasional,  PDI  Perjuangan  menganut  prinsip  demokrasi  yang  menempatkan kepemimpinan  pusat  partai  sebagai  sentral  gerakan,  suatu  kepemimpinan  yang dipimpin  ideologi  Pancasila  1  Juni  1945,  kepemimpinan  yang  mengandung manajemen  satu  arah  dan  satu tujuan  yaitu  masyarakat  adil  dan  makmur,  dan  suatu kepemimpinan  yang  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa  yaitu  gotong  royong  (lihat AD-ART PDIP 2021-2024).
Ideologi  Marhaenisme  adalah  jati  diri  dari  ide,  narasi  dan  laku  politik Soekarno.  Konsep  marhaenisme  sebagai  interpretasi  terhadap  personifikasi  rakyat kecil yang memiliki sebidang tanah kemudian menggarap sendiri, alatnya punya dia sendiri  dan  hasilnya  cukup  untuk  kebutuhan  keluarganya.  Kedua,  marhaenisme  di ambil  dari  teori  dialektika  yang  dikembangkan  oleh  Hegel  dan  didukung  oleh  Karl Marx dan F. Engels. Maka analisa marxisme menjadi pintu masuk untuk membedah lebih  dalam  marhaenisme  Soekarno.  PDIP  di  anggap  sebagai  partai  politik  yang
memiliki  keterikatan  dan  keterkaitan  yang  kuat  dengan  ideologi  Marhaenisme (Kurniasih, 2019).
Bagi  Soekarno  marhaen  adalah  semua  masyarakat  dari  kalangan  yang dimarjinalkan  ekonomi,  baik  memiliki  alat  produksi  atau  tidak.    Kemiskinan  kaum marhaen  diakibatkan  oleh  operasi  ideologi  yang  mengeksploitasi  sumber  daya ekonomi  dengan  masyarakat  sebagai  sumber  tenaga  kerja  murah  dan  dilakukan dengan  paksaan  serta  kerelaan  supaya  mau  dikuasi.    Marhaenisme  merupakan  inti dari  ajaran  Soekarno,  pemikiran  tentang  marhaenisme  merupakan  originalitas pemikiran politiknya, marhaenisme diambil dari nama seorang petani di Jawa Barat. Perjumpaan  dengan  kang  marhaen  dikisahkan  oleh  Soekarno  bertemu  dengan seorang  petani  miskin,  kemudian  dalam  pertemuan  itu  terjadilah  dialog  diantara keduanya,  Soekarno  bertanya  tentang  kepemilikian  tanah,  bajak,  kerbau,  dan cangkul, marhaen menjawab bahwa alat-alat produksi tersebut memiliki oleh dirinya sendiri (Cahyaningtyas, 2020).
Sebagai  asas  perjuangan  bagi  rakyat  Indonesia  Marhaenisme  menghendaki susunan  masyarakat  sosio-nasionalisme  dan  sosio-demokrasi.  Sosio-nasionalisme yaitu nasionalisme berdasarkan kemasyarakatan. Nasionalisme sendiri sebagai faham kebangsaan  tumbuh  karena  persamaan  nasib  dan  sejarah  serta  persamaan kepentingan hidup  bersama sebagai sebuah bangsa. Marhaenisme mengandung asas sosio-demokrasi, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Demokrasi  politik  mengakui  hak  setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi  secara aktif  menentukan  arah,  haluan,  dan  susunan  negara.  Marhaenisme  juga  mengakui asas demokrasi ekonomi, yang menjamin hak sama bagi seluruh warga negara untuk hidup  makmur.  Sementara  demokrasi  sosial  menjelaskan  bahwa  tiap-tiap  orang mendapatkan  penghargaan  yang  sama  sebagai  makhluk  sosial.  Sehingga  demokrasi sosial memberikan jaminan kepada setiap warga negara mencapai tingkat kemajuan setinggi-tingginya dalam segala lapangan sesuai dengan bakatnya (Priyatna, 2019).
Untuk  mempertegas  ajaran-ajaran  Soekarno  agar  menjadi  ide  dasar  politik PDIP,  terutama  dalam  membangun  pola  kaderisasi  telah  di  atur  dalam  Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 83 13.  Secara tekstual, PDIP memang memiliki garis ideologi yang tegas.  Pancasila sebagai ideologi politik PDIP adalah pidato Soekarno 1 Juni 1945.  Pancasila yang bermatra pada sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan  yang  berkebudayaan.  Marhaenisme  sebagai  prinsip  politik  Soekarno  pun menjadi  materi  yang  diberikan  ke  seluruh  kader  PDIP.  Artinya,  prinsip-prinsip marhaenisme  yang  bertitik  tolak  pada  analisa  marxist  sebagai  pandangan  kritis terhadap  ketimpangan  sosial-ekonomi  masyarakat  akibat  ekonomi  politik  liberalis- kapitalisme  pun  seharusnya  menjadi  pedoman  politik  PDIP.    Karena  sebagai antithesis  dari  liberalis-kapitalisme  maka,  kedudukan  Marhaenisme  adalah  inheren dengan  sosialisme.  Gambaran  marhaenisme  secara  jelas  dan  tegas  di  sampaikan dalam tulisan Soekarno (Geraldy, 2019).
Di  dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD-ART)  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada bab II menjelaskan tentang Asas, Jati diri dan Watak.  PDI  Perjuangan  berasaskan  Pancasila  sebagaimana  termaktub  dalam
Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan jiwa  dan  semangat  kelahirannya  pada  1  Juni  1945.  Kemudian  dijelaskan,  Jati  diri partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Sedangkan watak partai adalah  gotong  royong,  demokratis,  merdeka,  pantang  menyerah  dan  progresif revolusioner.
Hasil  temuan  peneliti  dalam  AD-RT  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDIP) tahun 2019-2024 menjelaskan juga tentang tujuan khusus partai yakni:
a. Membangun  gerakan  politik  yang  bersumber  pada  kekuatan  rakyat  untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
b. Membangun  semangat,  mengkonsolidasi kemauan,  mengorganisir  tindakan  dan kekuatan  rakyat,  mendidik  dan  menuntun  rakyat  untuk  membangun  kesadaran politik  dan  mengolah  semua  tenaga  rakyat  dalam  satu  gerakan  politik  untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
c. Memperjuangankan  hak  rakyat  atas  politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya, terutama  demi  pemenuhan  kebutuhan  absolut  rakyat,  yaitu  kebutuhan  material berupa  sandang,  pangan,  papan  dan  kebutuhan  spiritual  berupa  kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
d. Berjuang  mendapatkan  kekuasaan  politik  secara  konstitusional  sebagai  alat untuk  mewujudkan  amanat  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yaitu mewujudkan  pemerintahan  yang melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
e. Menggalang  solidaritas  dan  membangun  kerjasama  internasional  berdasarkan spirit  Dasa  Sila  Bandung  dalam  upaya  mewujudkan  cita-cita  Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara empirik, PDI Perjuangan sebagai parpol yang bercirikan partai pembela rakyat kecil (Wong Cilik), kini telah bergeser arah orientasinya. Fakta menunjukkan bahwa  terpilihnya  Jokowi-Jusuf  Kalla  dalam  pilpres  2014  silam,  dan  terpilihnya pasangan  Jokowi-Ma‟ruf  pada  pilpres  2019  lalu  merupakan  hasil  kerja  nyata  dan kerja  keras  PDI  Perjuangan  sebagai  parpol  yang  mengusung  Jokowi-  Ma‟ruf. Merujuk  kepada (Budiardjo,  2010) mengatakan  kekuasaan  adalah  kemampuan seseorang  atau  suatu  kelompok  untuk  memengaruhi  perilaku  seseorang  atau kelompok  lain,  sesuai  dengan  keinginan  para  pelaku.  Dalam  ranah  keputusan (decision) adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (decision making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai  keputusan  itu  tercapai.  Pengambilan  keputusan  sebagai  konsep  pokok  dari politik  menyangkut  keputusan-keputusan  yang  diambil  secara  kolektif  mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk  kebijakan  umum  atau  kebijakan  pemerintah  adalah  hasil  dari  suatu
proses  mengambil  keputusan,  yaitu  memilih  beberapa  alternative  yang  akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Namun demikian, perlu dilihat juga terkait pembagian (distribution) dan  alokasi (allocation) ialah  pembagian  dan  penjatahan nilai-nilai (values) dalam  masyarakat.  Menekankan  bahwa  pembagian  dan  alokasi beranggapan  bahwa  politik  tidak  lain  dan  tidak  bukan  adalah  membagikan  dan mengalokasikan  nilai-nilai  secara  mengikat.  Pembagian  ini  sering  tidak  merata  dan karena  itu  menyebabkan  konflik.  Masalah  tidak  meratanya  pembagian  nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.
Hal  di  atas  menjadi  paradoks  apabila  dikonkritisasi  kepada  PDI  Perjuangan sebagai  partai  politik  penguasa  (pemenang  pemilu).  Mengapa  demikian,  mestinya kekuasaan  itu  harus  dikelola  secara  baik  oleh  PDIP  dalam  mewujudkan  ideologi marhaenisme  sebagai  ajaran  sakti  Soekarno  yang  berpihak  terhadap  kaum  kecil; petani,  nelayan,  pedagang  serta  kelompok-kelompok  lain  yang  perlu  mendapatkan perhatian serius terkait keberpihakan partai. Masalahnya, PDIP merupakan salah satu parpol  yang  mendukung  pengesahaan  Rancangan  Undang-undang  Cipta  Kerja  atau Omnibus  Law yang  kini  telah  menjadi  produk  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UU Cipta  Kerja),  diketahui,  Undang-undang  ini  yang  isinya  berpihak  terhadap kepentingan  oligarki.  Bukan  hanya  itu,  kebuntutan  lain  dalam  tubuh  PDIP  adalah kasus  korupsi  terhadap  kader-kader  partainya.  Sebut  saja  kasus  Harun  Masiku tersangka  kasus  suap  pergantian  antarwaktu  (PAW)  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  yang  melibatkan  mantan  Komisioner  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Republik  Indonesia  Wahyu  Setiawan,  hingga  kini  belum mendapatkan  kepastian  hukum.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  tujuan  khusus partai  politik  yakni  merebut  kekuasaan  politik  dengan  cara  konstitusional,  sebab tindakan  suap  terhadap  eks  mantan  Ketua  KPU  RI  merupakan  tindakan nonkonstitusional  dalam  berdemokrasi.  Kemudian,  kasus  yang  menyeret  mantan Menteri  Sosial  Juliari  Batubara  dalam  kasus  korupsi  Bansos  Covid-19,  diketahui Juliari.  Batubara  merupakan  kader  PDIP.  Bahkan,  kasus  korupsi  Bansos  Covid-19 melibatkan beberapa kader PDIP seperti Ketua DPC PDIP Kendal cs. Artinya bahwa semua  partai  politik  ketika  memegang  tampuk  kekuasaan  tidak  menunjukkan karakter  kebijakan  yang  berbeda.  Padahal,  mereka  mengklaim  berada  di  spektrum segmen  identitas  yang  meski  terdapat  irisan,  juga  sebagian  di  antaranya berseberangan,  dimana  PDIP  mendeklarasikan  dirinya  sebagai  partainya  wong  cilik (abangan, marhaen).

## 3. Ideologi Islam Moderat di PKB
Pendirian  PKB  oleh  NU  sebagai  uapaya  untuk  mengatasi  dua  kecenderungan besar  yang  muncul  di  NU  pasca  Orde  Baru.    Satu  kelompok  lainnya  adalah menginginkan  NU  tetap  menjadi  ormas  keagamaan.  Jalan  keluarnya  adalah  NU membidani  pendirian  partai,  dalam  hal  ini  PKB,  untuk  fasilitas  dan  artikulasi kepentingan  warga  NU  tanpa  menjadikan  NU  sebagai  partai  politik.  Dengan demikian,  relasi  antara  NU  dengan  PKB  adalah  bersifat  historis,  kultural,  dan aspiratif.  Historis  artinya  pembentukan  PKB  bertalian  erat  dengan  NU.  Kultural berarti  perjuangan  PKB  harus  memerhatikan  lingkungan  kultural  khas  yang  dianut
oleh  NU,  yaitu  lingkungan  kebudayaan  yang  dibentuk  oleh  nilai-nilai  keagamaan Islam  Ahlussunnah  wal  Jama’ah.  Sedangkan  aspiratif  artinya  PKB  berkewajiban untuk memerjuangkan cita-cita politik yang dimiliki warga NU (Mayrudin & Akbar, 2019).
Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  sebagai  partai  politik  dengan  mengusung ideologi Islam Moderat terpotret secara jelas dalam asas partainya yakni berasaskan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  persatuan Indonesia,  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/  perwakilan,  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Dalam  Platform  Politik  PKB  tertuang  tajuk  perjuangan  partai  dengan  jargon “melayani ibu pertiwi”. Di dalamnya ditegaskan tentang politik rahmatan lil ‟alamin yang  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  menyemai  dan  menyebarkan  rahmat  serta keselamatan bagi seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Politiknya mengedepankan pelayanan  total  kepada  ibu  pertiwi,  keberpihakan  pada  kepentingan  publik,  kaum mustadh‟afin  (lemah  dan  dilemahkan)  dan  kehidupan  semesta.  Meskipun  PKB merupakan  partai  berbasis  agama  yang  lahir  dari  NU,  namun  PKB  harus  tampil bukan  saja  untuk  kepentingan  NU  dan  Islam,  melainkan  untuk  kepentingan  bangsa Indonesia secara keseluruhan dan berkelanjutan.
Secara  implisit,  Al-Qur’an  dan  Hadis  banyak  menyinggung  akan  pentingnya sikap  moderat,  serta  posisi  umat  Islam  sebagai  umat  yang  moderat  dan  terbaik. Moderasi adalah nilai inti dalam ajaran Islam. Bahkan karakteristik ini dapat menjadi formula untuk mengatasi beragam persoalan umat terkhusus di era globalisasi saat ini seperti  persoalan  radikalisme  keagamaan,  takfir,  fanatisme  buta  (at-ta’ashshub  al- a’mâ),  yang  tentunya  memerlukan  sebuah  sikap  proporsional  dan  adil  yang teridentifikasikan dalam sebuah konsep yaitu wasathiyyah (Zamimah, 2018).
Platform  politik  PKB  disusun  dengan  berlandaskan  pada  nilai-nilai  teologis- spiritual  dan  ideologis-filosofis  yang  termaktub  dalam  mabda‟  siyasi  sebagai  nilai dasar perjuangan, asas dan prinsip perjuangan, jatidiri, watak serta tujuan dan kerja politik PKB dalam pentas politik nasional. Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-RT) hasil Muktamar PKB Nusa Dua Bali, 20-22 Agustus 2019 menjelaskan tentang Asas dan Prinsip Perjuangan PKB berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  dan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.    Adapun  prinsip  partai  adalah pengabdian  kepada  Allah  Subhanahu  wa  Ta‟ala,  menjunjung  tinggi  kebenaran  dan kejujuran,  menegakkan  keadilan,  menjaga  persatuan,  menumbuhkan  persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama‟ah (Aswaja).
Aswaja  sebagai  dasar  filosofis  ini  memberikan  warna  dan  karakter  pada ideologi  kebangsaan  (nasionalisme)  kaum  nahdliyin.  Mereka  menolak  karakter kebangsaan  yang ashabiyah, yaitu  paham  kebangsaan  yang  sempit.  Sebuah  paham kebangsaan  yang  menimbulkan  kesombongan  bangsa.  Paham  kebangsaan  ini berdasarkan sebuah kebangsaan diri berlebihan sehingga menilai bangsa lain rendah
dan  hina.  Kebangsaan  seperti  itu  akan  menimbulkan  pertentangan  bahkan peperangan antara bangsa-bangsa (Priyatna, 2019).
Nasionalisme  Aswaja  PKB  berkaitan  dengan  politik  dan  kenegaraan menegaskan  tentang  perjuangan  bangsa  untuk  mendirikan  negara  Indonesia  yang berdaulat  ke  luar  dan  ke  dalam  sebagai  hasil  cita-cita  seluruh  bangsa.  Bagi  PKB, kemerdekaan  Indonesia  menjadi  syarat  paling  pokok  bagi  berdirinya  bangsa Indonesia  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia.  Jadi  secara  geneologis,  konstruksi  pemikiran  PKB  menyebutkan  syarat perjuangan kemerdekaan sebagai jembatan untuk kehidupan nasionalisme Indonesia (Priyatna, 2019).
Kemudian pada bab III AD-RT PKB mengatakan secara eksplisit tentang Jati Diri,  Watak  dan  Fungsi.  Jati  diri  partai  adalah  Nasionalis,  Agamis,  dan  Humanis. Watak partai adalah Moderat, Toleran dan Adil. Sedangkan fungsi partai PKB yakni: a). sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi; b). sebagai alat perjuangan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  mewujudkan  kehidupan  kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur; c). sebagai saluran aspirasi politik warga Negara Indonesia bagi terwujudnya kedaulatan rakyat  dan  keadilan  sosial;  d).  sebagai  sarana  artikulasi  dan  agregasi  kepentingan- kepentingan  rakyat  di  dalam  lembaga-lembaga  dan  proses-proses  politik;  dan  e). sebagai  sarana  mempersiapkan, memunculkan  dan melahirkan  kader  dan  pemimpin politik, bangsa dan Negara.
Kemudian,  peneliti  menemukan  tujuan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  di dalam AD- RT partainya mengatakan sebagai berikut:
a. Mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dituangkan dalam  Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
b. Mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  secara  lahir  dan  batin,  material dan spiritual;
c. Mewujudkan  tatanan  politik  yang  demokratis,  terbuka,  bersih  dan  berakhlak mulia; dan
d. Memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia.
PKB sebagai partai politik berideologikan Islam Moderat, tentu bertanggungjawab  terhadap  komitmen  ke-Islaman  dan  kebangsaan.  Artinya,  selain memikul  narasi-narasi  politik  kebangsaan,  namun  PKB  juga  memikul  narasi-narasi ke-Islaman dalam setiap spirit gerakan dan orientasi kebijakan partai yang dibangun baik  di  parlemen  (legislatif)  dan  di  pemerintahan  (eksekutif).  Maka  sudah sepatutnya,  identitas  ke-Islaman  yang  terkandung  dalam  PKB  harus  sejalan  dengan tawaran kebijakan baru yang fundamental dilihat dari kacamata nilai-nilai Islam yang substantif,  seperti  pro-keadilan  (al-adalah),  kejujuran  (amanah),  membela  rakyat
kecil  (mustadz‟afin)  dan  pemberantasan  kesewenang-wenangan  dan  korupsi  (amar makruf  nahi  mungkar).  Menyadari  identitas  tersebut,  maka  orientasi  perjuangan politik  yang  harus  dibangun  oleh  PKB  pada  narasi advokasi  ke-Islaman tentu tidak lagi  berkutat  pada  kebijakan  yang  bercorak  formalis:  menghasilkan  aturan-aturan syariah  yang  muaranya  (lagi-lagi)  pada  identitas,  seperti  kewajiban  berjilbab, mengaji,  tidak  berjudi,  dan  tidak  minum-minuman  keras  dan  perjuangan  Undang- undang  Pesantren.  Melainkan  harus  benar-benar  mengakar  terhadap  ideologi  ideal partai seperti nilai-nilai ke-Islaman yang disebutkan di atas.
Krisis  ideologisasi  partai  PKB,  terlihat  dari  sikap  yang  diambil  oleh  Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah yang juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker)  Republik  Indonesia  menyatakan  PKB  mendukung  pembahasan Rancangan  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Menurut  Ida  Fauziyah,  PKB  mendukung setiap  upaya  terobosan  untuk  mempercepat  penciptaan  lapangan  kerja.  Lebih  lanjut dikatakan, sebagai partai pendukung pemerintah PKB akan mendorong kadernya di DPR  membantu  menyempurnakan  RUU  Cipta  Kerja.  Kemudian,  kasus  suap Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (Kemen-PUPR)  dalam proyek  infrastruktur  di  Maluku  dan  Maluku  Utara  pada  tahun  2016  yang  dilakukan eks  politisi  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  Musa  Zainuddin.  Dalam  surat permohonan justice collaborator yang dikeluarkan Musa Zainuddin kepada pimpinan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menyebut-nyebut  adanya  keterlibatan sejumlah elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Walhasilnya, KPK pada tanggal 29 Januari  2020  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Ketua  Umum  Partai  Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam kasus dimaksud.
Beberapa fakta politik di atas, baik yang sedang dihadapi oleh PDIP dan PKB merupakan  suatu  fenomena  nyata  akibat  dari  krisisnya  nilai-nilai  ideologisasi  di dalam  tubuh  partai  politik.  Hal  tersebut  dikarenakan  gagalnya  partai  politik  dalam menjalankan  fungsi  sosialisasi  politik  terhadap  para  kadernya.  Merujuk (Budiardjo, 2010) menyatakan sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang  memperoleh  sikap  dan  orientasi  terhadap  fenomena  politik,  yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang  menentukan  sikap  politik  seseorang,  misalnya  mengenai  nasionalisme,  kelas sosial,  suku  bangsa,  ideology,  hak  dan  kewajiban.  Dimensi  lain  dari  sosialisasi politik  adalah  sebagai  proses  yang  melaluinya  masyarakat  menyampaikan  “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan  demikian  sosialisasi  politik  merupakan  faktor  penting  dalam  terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa.

## Kesimpulan
Fenomena  nyata  yang  sedang  dihadapi  oleh  partai  politik  pada  hari  ini  adalah ketidakjelasan  ideologi  yang  dibangun  dalam  bentuk  program  kerja  (platform).  Selain itu, terjadi kesenjangan harapan dan kenyataan antara ideologi politik dengan kebijakan politik,  karena  besarnya  derajat  pragmatisme  politik  dan  perilaku  politik  yang
cenderung  korup.  Permasalahannya,  partai  politik  gagal  dalam  melakukan  sosialisasi politik berupa proses ideologisasi terhadap kader-kader partai politiknya. Fakta tersebut, sehingga  berdampak  terhadap  kurangnya  kepercayaan  publik  terhadap  partai  politik sebagai  pengharapannya  dalam  menyalurkan  ide-ide  serta  gagasan  bernas  di  legislatif dan  eksekutif.  Belum  jelasnya  aksi  nyata  partai  politik  dalam  melahirkan  kebijakan politik  pro  rakyat  kecil,  kejujuran,  keadilan,  anti  korupsi  dan  keberpihakan  terhadap kepentingan umum sehingga di kemudian melahirkan stigmatisa liar bahwa antara satu partai  politik  dengan  partai  politik  lainnya  tentu  sama.  Artinya,  tidak  ada  unsur pembeda yang mencerminkan nilai-nilai ideologisasi yang dibangun oleh partai politik baik  persoalan  yang  sedang  dihadapi  PDIP  yang  berideologi  Marhaenisme  dan  PKB yang berideologi Islam Moderat. Padahal, titik utama untuk membedakan antara partai yang satu dengan partai yang lainnya terletak pada ideologi dan platform partai politik yang  teraktualisasi  melalui  kerja-kerja  nyata  lapangan.  Karena  ideologi  dan  platform merupakan ciri khas serta identitas suatu partai politik. PDI Perjuangan dan PKB pada dasarnya  memiliki  karekter  ideologi  politik  yang  berbeda.  Namun,  pada  tataran substantif atas ideologi yang diusung berdasarkan temuan peneli yakni sama. Keduanya merupakan  partai  politik  secara  wacana  benar-benar  berpihak  terhadap  rakyat  kecil seperti:  petani,  nelayan,  buruh,  dan  pedagang.  Namun,  hasil  temuan  lapangan menunjukkan  suatu  fenomena  yang  tidak  mencerminkan  keberpihakan  terhadap kelompok-kelompok  kepentingan  sebagai  objek  atas  pembangunan  politik.  Untuk PDI Perjuangan  di  dalam  AD-RT  telah  tercantum  secara  jelas  dengan  mengusung  ideologi politik  nasionalisme-marhaenisme.  Namun  peneliti  masih  menemukan  ketidak- korelasian antara teks nasionalisme-marhaenisme di AD-RT dengan beberapa kebijakan politik  dan  perilaku  politik  PDIP.  Sedangkan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  di dalam AD-RT menerangkan bahwa partai berasaskan Pancasila (disebut menyeluruh 5 butir  Pancasila),  kemudian  dijelaskan  prinsip  perjuangan  partai  adalah  pengabdian kepada  Allah  Subhanahu  wa  Ta‟ala,  menjunjung  tinggi  kebenaran  dan  kejujuran, menegakkan  keadilan,  menjaga  persatuan,  menumbuhkan  persaudaraan  dan kebersamaan  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam  Ahsunnah  Waljama‟ah.  Kemudian disebutkan  jati  diri  partai  adalah  nasionalis,  agamis  dan  humanis,  dan  watak  partai adalah  moderat,  toleran  dan  adil.  Namun,  peneliti  menemukan  bahwa  ideologi  partai yang  tertuang  di  dalam  AD-RT  belum  terimplementasikan  dalam  aksi  nyata  seperti kebijakan politik pro rakyat dan anti korupsi.

## BIBLIOGRAFI
Aulia, Dian. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. Masyarakat Indonesia , 42 (1), 115–126. Google Scholar
Budiardjo,  Miriam.  (2010). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik  (edisi  revisi  cetakan  keempat) . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Google Scholar
Cahyaningtyas,  Padma.  (2020). Ideologi  Marhaenisme  Masa  Pemerintahan  Soekarno Tahun 1950-1965 . Google Scholar
Dacholfany, M. Ihsan. (2017). Dampak LGBT dan antisipasinya di masyarakat. Nizham Journal of Islamic Studies , 4 (1), 106–118. Google Scholar
Fattahurrosyid,  Fattahurrosyid.  (2017).  Konstruksi  Realitas  Sosial  Tatto. Jurnal Pendidikan Nonformal , 10 (2), 94–107. Google Scholar
Geraldy,  Galang.  (2019). Ideologi  dan  Partai  Politik:  Menakar  Ideologi  Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di  PKS.  Ideology  and  Political  Parties:  Measuring  the  Political  Ideology  of Marhaenism  in  PDIP,  Democratic  Socialism  in  PSI  and  Islamic Fundamentalism in PKS. Google Scholar
Heryanto,  Gun  Gun.  (2020). Realitas  komunikasi  politik  Indonesia  kontemporer .
IRCiSoD. Google Scholar
Iswadi,  Iswandi.  (2020).  Studi  Gerakan  Ideologi  Partai  Politik  Pada  Pemilu  2019. Politica:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara  Dan  Politik  Islam , 7 (1),  3–21. Google Scholar
Jupri, Azhari. (2019). Perilaku Pemilih Di Kepulauan Tanakeke Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 . Universitas Hasanuddin. Google Scholar
Kurniasih,  Wiwin.  (2019).  Studi  Orientasi  Ideologi  Marhaenisme  Dewan  Pimpinan Daerah  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (DPD  PDI-P)  Provinsi  Jawa Tengah. Journal  Of  Politic  And  Government  Studies , 8 (01),  261–270. Google Scholar
Machmud,  Muslimin.  (2016).  Tuntunan  Penulisan  Tugas  Akhir  Berdasarkan  Prnsip Dasar Penelitian Ilmiah. Research Report . Google Scholar
Mayrudin,  Yeby  Ma’asan,  &  Akbar,  M.  Chairil.  (2019).  Pergulatan  Politik  Identitas Partai-partai  Politik  Islam:  Studi  tentang  PAN,  PKB  dan  PKS. Madani  Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 11 (2), 169–186. Google Scholar
Priyatna,  Yana.  (2019). Titik  Temu  Politik  Kebangsaan  Islam  Islam  Nusantara . Yogyakarta: Aswaja dan Marhaenisme.
Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. Undang-Undang Undang-Undang Nomor , 2 . Google Scholar
Zamimah,  Iffati.  (2018).  Moderatisme  islam  dalam  konteks  keindonesiaan. Jurnal  Al- Fanar , 1 (1), 75–90. Google Scholar
Copyright holder : Hasnu dan Firdaus Syam (2021)
First publication right :

## Syntax Idea
This article is licensed under: