## A.  PENDAHULUAN
Sejatinya  pengambangan  pariwisata  akan  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sekaligus membarikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam pembangunan sosial, pengembangan  sektor  pariwisata  juga  dapat  mengatasi  persoalan  sosial  ekonomi, seperti  pengangguran,  ketimpangan,  dan  kemiskinan  dengan  memberikan  peluang dan  nilai  sosial  bagi  masyarakat  (Aguinis  et  al.,  2023).  Pengembangan  pariwisata harus mengedepankan aspek keberlanjutan dan daya saing dalam pengelolaannya

## JAP

## Jurnal Administrasi Publik
Volume 14 | Nomor 2 | Desember 2023
FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI

## PROVINSI BANTEN
1 Delly Maulana, 2 Bambang Pujiyono, 3 Rudi Subiyakto
1 Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya, Banten Indonesia
2 Program Studi Hubungunan Internasional, Universitas Budi Luhur, Jakarta Indonesia 3 Magister Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau Indonesia
1 delly_maulana@yahoo.com, 2 bambang.pujiono@budiluhur.ac.id,
3 rudisubiyaktodap2015@gmail.com

## ABSTRACT
To  increase  economic  growth  and  have  an  impact  on  society,  one  of  which  is  through tourism development. Indeed, tourism in Banten Province has very good potential, both from coastal, mountain, religious, and cultural tourism. For example, Banten Province is one of the areas designated as the Tanjung Lesung Special Economic Zone. But now this area is no longer a strategic program of the Central Government. Apart from that, Banten also has religious tourism in the Old Banten area which has become a pilgrimage destination. Banten also has cultural and natural tourism, namely traditional Baduy tourism which has quite an interesting  appeal  for  tourists  who  want  to  learn  about  the  characteristics  of  the  typical Baduy people. Therefore, with very good potential, it is necessary to have a comprehensive policy  formulation  so  that  this  potential  can  develop  significantly  while  at  the  same  time providing maximum impact on increasing local revenue in each Regency/City in the Banten Province region and providing local community welfare. The method used in this study is a qualitative method using primary and secondary data and using data analysis techniques with  the  help  of  Atlas Ti  software  (looking for  potential,  problem  identification,  and  policy alternatives)  and  Process  Hierarchy  Analysis  (AHP)  to  find  recommendations  that  are prioritized and most the best to be the solution for tourism development in Banten Province. This research  will  provide  an  overview  of the  potential  and  policy  formulation for  tourism development in Banten Province.
Keywords; Policy  Formulation,  Tourism  Development,  Local  Own  Revenue,  and Community Welfare
sehingga dapat merespon dan adaptif terhadap perubahan (Peters & Ku, 2023; Suno et al., 2021). Krisis sektor ekonomi pariwisata akibat dampak Covid-19 yang lalu akibat penutupan dan pembatasan (transportasi dan akomodasi) orang yang berkonsekuensi terhadap ambruknya sektor pariwisata nasional, khususnya Provinsi Banten  termasuk  sektor  usaha  kecil  dan  menengah  yang  sangat  bergantung  pada sektor ini (Weng et al., 2022).
Secara faktual, wisata di Provinsi Banten memiliki potensi yang sangat baik, baik dari  wisata  pesisir,  pegunungan,  religus,  dan  wisata  budaya.  Misalnya,  Provinsi Banten  merupakan  salah  satu  daerah  yang  dijadikan  sebagai  Kawasan  Ekonomi Khusus  Tanjung  Lesung.  Namun  saat  ini  kawasan  ini  tidak  lagi  menjadi  program strategis Pemerintah Pusat. Selain itu, Banten juga memiliki wisata religus di daerah Banten  Lama  yang  manjadi  distinasi  wisata  zairah.  Banten  juga  memiliki  wisata budaya  dan  alam,  yakni  wisata  adat  baduy  yang  memiliki  daya  tarik  yang  cukup menarik bagi wisatawan yang ingin mempelajari karakteristik masyarakat Baduy yang khas.  Data  dari  Dinas  Pariwisata  Provinsi  Banten  Tahun  2022,  wisatawan  lokal, domestik, dan mancanegara yang berwisata di Provinsi Banten sekitar 61 juta. Dari jumlah  tersebut  yang berwisata  dengan mengunjungi  objek  wisata  ada  sekitar 19,9 juta wisatawan dan sisanya, sekitar 41,1 juta wisatawan melakukan wisata kuliner dan wisata  belanja.  Kemudian,  pada  tahun  2022  Provinsi  Banten memiliki  sekitar 1.088 destinasi wisata dari 8 (Delapan) Kabupaten/Kota (Banten, 2023; News, 2023).
Selanjutnya  dari  hasil  pemetaan  riset  terkait  isu  formulasi  kebijakan pengembangan pariwisata dengan menggunakan data dimensions dengan kata kunci kebijakan  pariwisata  dari  tahun  2014-2023  menunjukkan  beberapa  isu,  yakni  : persoalan  komersialiasi  wisata,  persoalan  pelayanan  pariwisata,  persoalan pengembangan  pariwisata,  persoalan  kebijakan  dan  komitmen  politik,  persoalan pemberdayaan masyarakat sadar wisata, persoalan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan  (Degradasi  Lingkungan  dan  Konflik  Tata  ruang),  persoalan  sejarah  dan budaya, dan yang terakhir adalah persoalan aktor-aktor dalam kebijakan pariwisata. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 1.

## Isu-isu Pariwisata
(Sumber : Hasil Pencarain di Portal Dimensions Tahun 2023)
Dengan kondisi tersebut maka perlu ada formulasi kebijakan yang strategis untuk menciptakan  kebijakan  pariwisata  yang  berkelanjutan  dengan  melibatkan  semua aktor yang berkepentingan dalam kebijakan ini agar potensi tersebut bisa berkembang secara  signifikan,  sekaligus  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di wilayah  Provinsi  Banten,  sekaligus  memberikan  dampak  kesejahteraan  masyakat lokal.

## B.  METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan menggunakan  data  primer  dan  sekunder  serta  menggunakan  teknik  analisis  data dengan  bantuan  software  Atlas  Ti  (mencari  potensi,  identifikasi  masalah,  dan alteranatif kebijakan) dan Analisis Hirarki Proses (AHP) untuk mencari rekomendasi yang  prioritas  dan  paling  terbaik  untuk  menjadi  solusi  pengembangan  pariwisata  di Provinsi Banten.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aktor-aktor  yang  Terlibat  dalam  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  di Provinsi Banten
Dalam  mengidentifikasi  aktor  yang  terlibat  dalam  kebijakan  pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, maka perlu melakukan analisis aktor. Menurut Ondee dan Pannarunothai (Anderson, 2003; Bryson et al., 2011; Lawrence, 2017; Maulana & Yulianti, 2022; Ondee & Pannarunothai, 2008; Rafika et al., 2016; Yuningsih et al., 2019) analisis aktor adalah metode sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis sebuah data dari kepentingan aktor (individu, kelompok dan organisasi) dalam rangka mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan ini, baik aktor utama dalam sebuah sistem pengelolaan, menilai kepentingan dari beberapa aktor masing-masing (pertaruhan), serta memprediksi potensi yang berpengaruh pada formulasi kebijakan pegembangan  pariwisata  di  Provinsi  Banten.  Sebab  secara  konseptual  pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Oleha karena itu,  keterlibatan semua pihak dibutuhkan, karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri sehingga harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor (Suardana, 2016).
Dari hasil pemetaan aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pengembangan pariwisata adalah para Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, dan Walikota di wilayah Provinsi Banten, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  Dinas  Perhubungan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten dan Kota Serang, TNI/Polisi, Pelaku Usaha Mikro dan Menengah, Pokdarwis, tokoh masyarakat, pengusaha, LSM yang bergerak pada Lingkungan Hidup, Media massa, Perguruan Tinggi, dan masyarakat wisata.
Dari  hasil  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi  peneliti  maka  terlihat identifikasi  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  formulasi  kebijakan  pengembangan pariwisata di Provinsi Banten.:
Tabel 1.

## Identifkasi Aktor-aktor yang Terlibat dalam Formulasi Kebijakan
Pengembangan Pariwisata di Provinsi Banten No Aktor Peran dan Kewenangan Kekuasaan, Pengaruh dan Kepentingan 1. Gubernur dan Bupati/Waliko ta Memiliki peran yang signifikan dan merumuskan kebijakan untuk mengembangkan sector pariwisata di wilayah Provinsi Banten Memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan yang tinggi 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memiliki peran yang signifikan dalam merumusakan kebijakan atau program untuk pengembangan pariwisata di Provinisi Banten Memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan yang tinggi 3. DPRD Provinsi dan Kabupaten/K ota Memiliki peran yang signifikan dalam merumusakan kebijakan atau program untuk pengembangan sector pariwisata di Provinisi Banten Memiliki kekuasan yang sedang, memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang tinggi 4. Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/K ota Memiliki kewengan dalam memberikan masukan kepada kepala daerah dan membuat program- program pengembangan distinasi wisata di wilayah Provinsi Banten Memiliki kekuasan yang sedang, memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang tinggi 5. Bappeda Provinsi dan Kabupaten/K ota Berperan dalam perencanaan untuk bisa memprioritaskan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh, dan kepentingan yang tinggi 6. Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/K ota Berperan dalam merumuskan kebijakan untuk memfasilitasi sarana dan prasana dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh, dan kepentingan yang tinggi 7. Media Massa  Merupakan aktor non formal yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pemerintah dalam memprioritaskan program Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh yang tinggi dan kepentingan yang cukup
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319 No Aktor Peran dan Kewenangan Kekuasaan, Pengaruh dan Kepentingan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten 8. Badan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/K ota Memiliki kewengan dalam memberikan masukan kepada kepala daerah agar program-program pengembangan peningkatan distinasi wisata di wilayah Provinsi Banten agar mengedepankan aspek- aspek kualitas lingkungan. Memiliki kekuasan yang sedang, memiliki kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang tinggi 9. LSM yang Bergerak pada Lingkungan Hidup Lembaga yang bisa memberikan masukan kepada kepala daerah dan pemerintah agar program-
program pengembangan
pariwisata di provinsi Banten dengan mengedepankan aspek- aspek kualitas lingkungan, seperti tidak merusak tatanan lingkungan (menjaga keberadaan pohon mangrove dan menggalakan penananam mangrove, memberikan pendidikan kepada nelayanan tentang penengkapan ikan yang sadar lingkungan, dan lain-lain). Memiliki kekuasaan yang sedang, pengaruh yang tinggi dan kepentingan yang cukup 10. Pokdarwis Berperan sebagai ujung tombak pengembangan wisata di level terbawah Memiliki kekuasaan yang rendah, kepentingan yang tinggi, dan pengaruh yang sedang 11. Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/K ota Penyedia akses transportasi dalam memfasilitasi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten Memiliki kekuasaan sedang, pengaruh yang tinggi dan kepentingan yang tinggi 12. Pengusaha Wisata Memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Provinisi Banten Memiliki kekuasaan, pengaruh dan kepentingan yang tinggi sebagai aktor informal
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319 No Aktor Peran dan Kewenangan Kekuasaan, Pengaruh dan Kepentingan 13. Polisi/TNI Memiliki kewengan utnuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Banten Memiliki kekuasaan, kepentingan, dan pengaruh dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah wisata di Provinsi Banten 14. Perguruan Tinggi Memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi dan memberikan masukan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten Memilik kekuasaan yang sedang, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten sebagai aktor informal 15. Tokoh masyarakat Memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi dan memberikan masukan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten Memilik kekuasaan yang sedang, pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten sebagai aktor informal 16. Masyarakat Wisata Memiliki kepentingan yang tinggi untuk bisa mendapatkan pendapatan ekonomi Memiliki kekuasanan yang rendah, kepentingan yang tinggi, dan pengaruh yang rendah. Oleh karena itu, perlu ada komunitas yang bisa menjaga dan mendukung keberadaannya agar mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup dalam mempengaruhi kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten
(Sumber: Hasil Penelitian, 2023)

## Formulasi Kebijakan Pengembangan Pariswisata di Provinsi Banten
Dalam  konteks  formulasi  kebijakan  pariwisata  maka  proses  ini  adalah  suatu proses untuk memilih alternatif yang paling terbaik. Oleh karena itu, secara prosesnya perlu untuk menerapkan kriteria atau standar yang rasional, sehingga kebijakan yang akan direkomendasikan dari alternatif kebijakan tersebut diharapkan paling baik dan efektif  untuk  diajukan  kepada policy  makers .  Patton  dan  Sawicki  dalam  Keban (Maulana & Nugroho, 2019) mengemukakan ada beberapa kriteria penting yang biasa digunakan  untuk  memilih  alternatif  kebijakan,  yakni  : Pertama ,  harus  layak  secara
teknis  ( Technical  Feasibility ).  Harus  menciptakan  efektivitas  atau  mampu menyelesaikan  masalah; Kedua ,  mengedepankan  kelangsungan  politik  ( Political Viability ). Apakah suatu kebijakan tersebut dapat diterima oleh aktor-aktor politik, para klien  dan  aktor-aktor  lainnya.  Apakah  sudah  mengedepan  responsivitas  serta  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku; Ketiga ,  Kemungkinan bisa layak secara ekonomi dan keuangan ( Economic and Financial Possibility ), yakni mengedepankan efesiensi dan bisa mampu dijalankan secara pembiayaan; dan yang Keempat, mampu  dijalankan  secara  administrasi  ( Administrative  Operability ),  yakni apakah kebijakan tersebut mampu dijalankan secara administratif.
Kebijakan parwisata merupakan suatu produk dari proses yang sangat kompleks karena  terkait  dari  berbagai  aspek.  Kompleksitas  kebijakan  pariwisata  disebabkan adanya  perubahan,  baik  dalam  skala  lokal,  nasional,  maupun  global  (Suardana, 2016).  Oleh  karena  itu  perlu  ada  kebijakan  yang  komprehensif  dan  keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten. Dari hasil wawancara dan FGD memberikan gambaran bahwa dalam pengembangan pariwisata harus mengedepankan keberlanjutan. Peran aktor yang berkepentingan dalam memberikan masukan  dalam  rangka  pengembangan  pariwisata  di  Provinisi  Banten  merupakan faktor  penting  dalam  proses  formulasi  kebijakan  sehingga  kebijakan  yang  akan diputuskan  dan  diimplementasikan  dalam  rangka  pengembangan  pariwisata  di Provinsi  Banten  merupakan  kebijakan  yang  terbaik  dengan  mengedepankan aspek Technical  Feasibility,  Political  Viability,  Economic  and  Financial  Possibility, dan Administrative Operability .
Adapun alternatif-alternatif kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, adalah sebagai berikut : Pertama , kebijakan fasilitasi infrastruktur sarana dan prasana  dalam  memfasilitasi  pengembangan  pariwisata  di  Provinsi  Banten; Kedua , kebijakan pemberdayaan masyarakat wisata dengan program edukasi dan pelatihan kepada  masyarakat  wisata  agar  masyarakat  menjadi  masyarakat  sadar  wisata;
Ketiga ,  kebijakan  perijinan  kepada  pengusaha  wisata  untuk  menginvestasikan modalnya  dalam  rangka  pengembangan  wisata  di  Provinsi  Banten; Keempat , kebijakan  penataan  wisata  di  wilayah  Provinsi  Banten; Kelima ,  kebijakan  penataan kualitas  lingkungan  di  wilayah  wisata,  termasuk  menjaga  objek  wisata  agar  tetap alami; Keenam ,  kebijakan  melakukan  kegiatan  event  dan  promosi  untuk mengopinikan pariwisata di Provinsi Banten; Ketujuh , kebijakan peyediaan sumber daya  manusia  wisata  yang  professional,  bekerjasama  dengan  pihak  lembaga
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
pendidikan dan pelaku usaha wisata; Kedelapan , kebijakan peningkatan pelaku usaha ekonomi  kreatif  melalui  beberapa  program  pengambangan,  seperti  permodalan, peningkatan  kreatifitas,  dan  pendampingan;  dan Kesembilan ,  membatasi  perijinan hotel  melati  agar homestay - homestay masyarakat  bisa  berkembang  sehingga memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar wisata.   Gambaran eksisiting dari hasil  pengolahan  data  Atlas  TI  menujukkan  bahwa  ada  beberapa  isu  dari  hasil identifikasi  permasalahan  pengembangan  pariwisata  di  Banten  serta  beberapa alternatif  kebijakan  untuk  bisa  mengembangan  pariwisata  di  Provinsi  Banten,  yakni sebagai berikut:

## Gambar 1.

## Hasil Pengolahan Data Atlas TI
(Sumber : Hasil Pengelohan Data Atlas TI 9, 2023)
Selanjutnya,  untuk  mencari  rekomendasi  kebijakan  yang  paling  prioritas  dan terbaik  untuk  menjadi  solusi  pengembangan  pariwisata  di  Provinsi  Banten  dengan bantuan Software Analisis Hirarki Proses (AHP) adalah sebagai berikut :
Gambar 2.
Hasil Pengolahan data Menggunakan Analisis Hirarki Proses (AHP)
(Sumber : Hasil Softwere AHP, 2023)
Dari  hasil  pengolahan  data  dengan  menggunakan  softwere  AHP  menunjukkan bahwa  ada  kebijakan  yang  sangat  prioritas  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, yakni : Pertama , kebijakan melakukan kegiatan  event  dan  promosi  untuk  mengopinikan  pariwisata  di  Provinsi  Banten; Kedua ,  kebijakan  penataan  wisata  di  wilayah  Provinsi  Banten; Ketiga, kebijakan fasilitasi  infrastruktur  sarana  dan  prasana  dalam  memfasilitasi  pengembangan pariwisata di Provinsi Banten; Keempat , kebijakan peningkatan pelaku usaha ekonomi kreatif melalui beberapa program pengambangan, seperti permodalan, peningkatan kreatifitas, dan pendampingan; Kelima , kebijakan perijinan kepada pengusaha wisata untuk menginvestasikan modalnya dalam rangka pengembangan wisata di Provinsi Banten; Keenam , kebijakan penataan kualitas lingkungan di wilayah wisata, termasuk menjaga objek  wisata agar tetap alami; Ketujuh ,  kebijakan peyediaan sumber daya manusia  wisata  yang  professional,  bekerjasama  dengan  pihak  lembaga pendidikan dan pelaku usaha wisata; Kedelepan ,  kebijakan pemberdayaan masyarakat wisata dengan program edukasi dan pelatihan kepada masyarakat wisata agar masyarakat menjadi masyarakat sadar wisata; Kesembilan , membatasi perijinan hotel melati agar homestay - homestay masyarakat bisa berkembang sehingga memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar wisata.

## SIMPULAN
Sejatinya sektor pariwisata menjadi salah satu andalan di Provinsi Banten untuk dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pendapatan  asli  daerah sekaligus  memberikan  dampak  terhadap  kesejateraan  masyarakat  daerah.  Namun, untuk meralisasikan hal tersebut perlu adalah formulasi kebijakan yang berkelanjutan untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata dengan melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan.  Sebab,  secara  konseptual,  kebijakan  parwisata  merupakan  suatu produk dari proses yang sangat kompleks.
Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang sangat prioritas yang harus dilakukan dalam  rangka  pengembangan  pariwisata  di  Provinsi  Banten,  yakni  melakukan kegiatan  event  dan  promosi  untuk  mengopinikan  pariwisata  di  Provinsi  Banten, penataan wisata di wilayah Provinsi Banten, serta membangun fasilitas infrastruktur sarana dan prasana dalam memfasilitasi pengembangan pariwisata di Provinsi Banten agar  sektor  wisata  bisa  memberikan  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  sekaligus mensejahterakan masyarakat Banten.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguinis, H., Kraus, S., Po, J., Meyer, N., & Jensen, H. (2023). The why , how , and what of public policy implications of tourism and hospitality research . 97 (August 2022). https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104720
Anderson, J. E. (2003). Public Policymaking . Houghton Miffin Company.
Banten, P. P. (2023). Tingkatkan Kunjungan Wisatawan, Pemprov Banten Tata 1.200 Destinasi  Wisata .  8 –10.  https://bantenprov.go.id/pressrealease/tingkatkan- kunjungan-wisatawan-pemprov-banten-tata-1200-destinasi-wisata
Bryson,  J.  M.,  Quinn,  M.,  &  Bowman,  R.  A.  (2011).  Working  with  evaluation stakeholders :  A  rationale  ,  step-wise  approach  and  toolkit. Evaluation  and Program Planning , 34 (1), 1 –12.
https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2010.07.001
Lawrence, A. T. (2017). The drivers of stakeholder engagement: Reflections on the case of Royal Dutch/Shell. Unfolding Stakeholder Thinking . https://doi.org/10.4324/9781351281881-10
Maulana,  D.,  &  Nugroho,  A.  (2019). KEBIJAKAN  PUBLIK  (Cara  Mudah  Memahami Kebijakan Publik) . CV. AA. Rizky.
Maulana, D., & Yulianti, R. (2022). Multi-Actor Collaboration in Improving the Economy
ISSN 2087-8923 e-ISSN 2549-9319
of  the  Fishing  Community  in  Karangantu  Coastal  Area  of  Serang,  Indonesia. Journal  of  Contemporary  Governance  and  Public  Policy , 3 (2),  87 –100. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v3i2.80
News,  A.  (2023). Kunjungan  Wisatawan  di  Banten  Didominasi  Wisata  Kuliner  dan Belanja . 1 –9. https://www.antaranews.com/berita/3432417/kunjungan- wisatawan-di-banten-didominasi-wisata-kuliner-dan-belanja
Ondee, P., & Pannarunothai, S. (2008). Stakeholder Analysis : Who are the Key Actors in  Establishing  and  Developing  Thai  Independent  Consumer  Organizations ? 265 –275.
Peters,  M.,  &  Ku,  K.  (2023). Journal  of  Destination  Marketing  &  Management Sustainable tourism policie s : From crisis-related awareness to agendas towards measures Sarah Sch o . 27 (July 2022). https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2023.100762
Rafika, K., Rym, K., Souad, S. B., & Youcef, L. (2016). A public actor awareness for sustainable development . 216 (October 2015), 151 –162. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.022
Suardana, I. wayan. (2016). Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali). Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan , April , 1 –26.
Suno,  J.,  Barbrook-johnson,  P.,  &  Font,  X.  (2021).  Annals  of  Tourism  Research Participatory  complexity  in  tourism  policy :  Understanding  sustainability programmes with participatory systems mapping. Annals of  Tourism Research , 90 , 103269. https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103269
Weng,  J.,  Wong,  C.,  Ka,  I.,  &  Lai,  W.  (2022).  Journal  of  Hospitality  and  Tourism Management  The  mechanism  influencing  the  residents  ’  support  of  the government policy for accelerating tourism recovery under COVID-19. Journal of Hospitality and Tourism
Management , 52 (June), 219 –227. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.06.018
Yuningsih,  T.,  Darmi,  T.,  &  Sulandari,  S.  (2019).  Model  Pentahelik  Dalam Pengembangan  Pariwisata  Di  Kota  Semarang. JPSI  (Journal  of  Public  Sector Innovations) , 3 (2), 84. https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93