Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Korupsi  Dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Mathias Reinhard Gandaria 1 , Sigid Suseno 2 , Aam Suryamah 3 1,2,3 Universitas Padjadjaran, Indonesia

## mathiasrg1@gmail.com

## Abstract
In the framework of law enforcement in Indonesia, the issue of corruption is one of the things that is highlighted by the public. Some of these cases often involve defendants as Directors who serve  in  State-Owned  Enterprises.  In  some  of  these  cases,  it  can  be  seen  that  there  is  the existence  of  the  business  judgment  rule  doctrine.  However,  the  application  of  the  business judgment rule doctrine in some of these cases is also different and raises various problems. Therefore,  this  has  the  potential  to  cause  injustice  and  legal  uncertainty  as  the  goal  of  law enforcement in Indonesia, especially for the Directors of State-Owned Enterprises. This article uses a form of research method in the form of a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data collection technique in this article was by means of a literature study, namely through primary, secondary, and tertiary legal materials in order to analyze the problems in the research. Based on the analysis, it can be concluded that there is a disparity  in  decisions,  where  the  elements  that  have  been  explicitly  stated  in  Article  97 paragraph  (5)  letters  a-d  of  the  Company  Law,  known  as  the  business  judgment  rule,  are considered  with  a  different  understanding  in  each  case  by  the  examining  judge  and  case breaker to be linked to existing legal facts as well as facts revealed in court both at the judex facti and judex juris levels. Thus, this clearly does not reflect the objective of the law itself which needs to be achieved through good and correct law enforcement.
Keywords :   Corruption Crime, Law Enforcement, Director of the State-Owned Enterprises, Business Judgment Rule Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Korupsi adalah salah satu bentuk white collar crime . Dari segi bahasa, kata ‘korupsi’ berasal dari bahasa latin, yaitu corruptio atau yang menurut Webster Student Dictionary adalah corruption (Pope, 2003). Istilah lain menyebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata corrumpere ,  suatu  bahasa  latin  yang  umurnya  jauh  lebih  tua  (Hamzah,  2007). Penamaan  atau  penyebutan  mengenai  korupsi  dari  berbagai  negara  di  dunia  memang berbeda-beda,  namun  jika  diartikan  maka  semuanya  memiliki  persamaan  makna  yang sama. Di Indonesia sendiri, kata korupsi berasal dari bahasa belanda yaitu ‘ corruptie ’ dan Indonesia telah memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (“ UU  PTPK ”) (Andi, 2005).
Direksi  sebagai  salah  satu  organ perseroan  terbatas  (“ PT ”)  menurut  Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“ UU PT ”) menjadi pihak yang

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
memiliki  “kekuasaan”  dalam  perseroan  dikarenakan  Direksi  yang  berwenang  dan  juga bertanggung jawab untuk melakukan segala pengurusan guna kepentingan dari perseroan yang dipimpin sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam ataupun di luar pengadilan dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dari perseroan tersebut.  Dalam rangka  mencapai  tujuan  tersebut  direksi  harus  diberi  kewenangan-kewenangan  yang mendukung tercapainya hasil yang optimal (Mulhadi, 2010).  Meskipun demikian, acapkali tindakan Direksi yang mengambil keputusan bisnis guna kepentingan perseroan tersebut dianggap  telah  merugikan  perseroan  itu  sendiri  dan  juga  bahkan  dianggap  merugikan keuangan  atau  perekonomian  negara,  sehingga  khususnya  dalam  konteks  Direksi  yang menjabat di perseroan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (“ BUMN ”), ia dianggap harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dalam  ranah  pidana  sebagai  pelaku tindak pidana korupsi akibat perbuatannya (Asep N. Mulyana, 2018)
Oleh  karenanya,  agar  sekiranya  Direksi  selaku  organ  yang  menjalankan  roda pengurusan  perseroan  khususnya  BUMN  tidak  ragu  atau  takut  untuk  mengambil keputusan bisnis agar BUMN  tetap dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, UU PT memberikan perlindungan hukum kepada  Direksi  tersebut  melalui  doktrin business  judgement  rule (“ BJR ”) (a.  (Hapsah Isfardiyana, 2017). Doktrin BJR terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang mendalilkan bahwasannya  seorang  Direksi  tidak  dapat  dituntut  karena  keputusannya  yang mengakibatkan  kerugian  perseroan,  namun  dengan  syarat  jika  keputusan  tersebut diambil  dengan  penuh  kehati-hatian,  telah  mengikuti  ketentuan  sebagaimana  diatur dalam  perseroan,  dan  dilakukan  dengan  iktikad  baik  (Rajagukguk,  2007).  Dalam praktiknya, penerapan BJR di Indonesia baik di internal perseroan maupun di meja hijau kerap kali diabaikan atau diterapkan secara keliru, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai  permasalahan.  Hal  tersebut  nampak  dengan  fakta  bahwa  terdapat  beberapa kasus, Direksi menjadi terpidana karena tidak diterapkannya doktrin BJR dengan baik dan benar (Prasetio, 2014)
Permasalahan  mengenai  penerapan  doktrin  BJR  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi  telah  dihadapi  oleh  beberapa  Direksi  yang  menjabat  di  BUMN  di  Indonesia, sebagai  contoh  adalah  kasus  yang  belum  lama  terjadi  perihal  perkara  tindak  pidana korupsi  yang  didakwakan  kepada  Ir.  Galaila  Karen  Kardinah  alias  Karen  Agustiawan selaku Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) atas tindakannya yang melakukan investasi  non-rutin  berupa  akuisisi participating  interest di  Blok  Basker  Manta  Gummy Australia  yang  dilakukan  oleh  PT  Pertamina  (Persero).  Mantan  Direktur  Utama  PT Pertamina  tersebut  diputus  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan Tindak  Pidana  Korupsi  di  tingkat  pertama  dan  justru  dikuatkan  oleh  Majelis  Hakim  di tingkat banding sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas tindakan investasi  non-rutin  berupa  akuisisi  pembelian participating  interest yang  memperkaya Roc  Oil  Company  Limited  Australia  dan  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara sejumlah Rp568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta  rupiah).  Barulah  di  tingkat  kasasi  dengan  Putusan  Nomor  121  K/Pid.Sus/2020, Mahkamah  Agung  selaku judex  juris menyatakan  bahwa  Terdakwa  lepas  dari  segala tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvervolging ) (Rajagukguk, 2007).
Berbeda dengan kasus serupa yang dialami oleh Ronny Wahyudi selaku mantan Direktur Utama PT Kereta Api  (Persero). Dalam Putusan Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014, Ronny Wahyudi tetap diputus bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindakan  korupsi  secara  bersama-sama,  sehingga  dijatuhi  hukuman  pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta  rupiah). Ia  dianggap  telah  merugikan  PT  Kereta  Api  (Persero)  akibat  kegiatan kerjasama  atas  pengelolaan  dana  investasi  berupa discretionary  fund yang  dilakukan bersama dengan PT Optima Kharya Capital Management. Investasi tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk optimalisasi pendapatan non-core business PT Kereta Api (Persero)
pada  tahun  2008,  tetapi  justru  investasi  tersebut  mengakibatkan  PT  KAI  mengalami kerugian  yang  diperkirakan  sejumlah  Rp100.000.000.000.00  (seratus  miliar  rupiah), sehingga  Ronny  Wahyudi  dianggap  telah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang merugikan keuangan negara akibat tindakan bisnis yang ia ambil.
Nasib  serupa  dialami  oleh  Mantan  Direktur  PT  Merpati  Nusantara  Airlines (Persero),  Hotasi  Nababan,  bahkan,  kasus  tersebut  dibawa  sampai  tingkat  peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015. Pada putusan sebelumnya di tingkat pertama,  Hotasi  diputus  bebas  karena  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dalam ratio decidendi- nya,  hakim menilai bahwa keputusan bisnis tersebut telah sesuai dengan prinsip BJR . Penuntut Umum yang tidak puas  akan  putusan  tersebut,  mengajukan  kasasi  dalam  Putusan  Nomor 417/K/Pid.Sus/2014 yang amar putusannya membatalkan putusan pada tingkat pertama, sehingga Hotasi diputus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4  (empat)  tahun  serta  denda  sebesar  Rp200.000.000  (dua  ratus  juta  rupiah)  dengan subsider 6 bulan kurungan jika tidak membayar denda. Pada tingkat peninjauan kembali, permohonan  Hotasi  selaku  terdakwa  beserta  penasihat  hukumnya  ditolak. Hotasi dianggap  telah  merugikan  keuangan  negara  dengan  tidak  mengindahkan  asas good corporate  governance akibat  tindakannya  yang  tidak  memasukkan  rencana  sewa menyewa atas dua buah pesawat ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk mendapat  persetujuan  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (“ RUPS ”),  dan  juga memasukkan security deposit tanpa melalui mekanisme letter of credit yang berujung pada kerugian perseroan. Atas hal tersebut, Hotasi selaku Direktur Utama perseroan dianggap telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  korupsi  yang  berakibat  pada  kerugian  keuangan negara.
Dari beberapa kasus dengan karakteristik yang serupa tersebut di atas, nampak nyata  bahwasannya  telah  terjadi  disparitas  dalam  penerapan  doktrin  BJR . Dengan eksistensi  doktrin  ini , setiap  Direksi  memiliki  payung  hukum  berupa  imunitas  dalam menjalan  tugasnya  sebagai  pengurus  perseroan,  sehingga  tidak  perlu  takut  untuk mengambil keputusan bisnis yang berisiko tinggi dan juga kompleks guna kepentingan perseroan.  Namun,  fakta  menunjukan  hal  yang  berbeda.  Dalam  perkara  tindak  pidana korupsi,  doktrin  ini  tidak  selalu  dipertimbangkan.  Hakikatnya, tujuan  penegakan hukum adalah guna  mewujudkan  apa  yang hendak  dicapai  oleh  hukum,  yaitu  keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Zainul et al., 2019). Dengan fakta bahwa doktrin ini kerap tidak  dipertimbangkan  atau  bahkan  memiliki  hasil  akhir  yang  berbeda  dari  tiap penerapannya  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi,  mencerminkan  bahwa  demikian tersebut  dapat  berpotensi  untuk  menciptakan  suatu  ketidakadilan  dan  ketidakpastian hukum terhadap Direksi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akibat ketakutan yang mengancamnya karena sewaktu-waktu dapat menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi akibat keputusan bisnisnya yang merugikan perseroan khususnya BUMN (Zainul  et  al.,  2019).  Oleh  karenanya,  prinsip  ini  harus  dipahami  secara  komprehensif dengan  baik  khususnya  bagi  para  praktisi  penegak  hukum  demi  tercapainya ius constituendum berupa  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam  mendeteksi  kerugian keuangan negara atas tindakan bisnis yang semata-mata diambil oleh Direksi. Atas dasar olah pikir di atas, maka artikel ini akan membahas khusus terkait penerapan dari doktrin business judgement rule oleh hakim dalam beberapa putusan tindak pidana korupsi yang memiliki  hasil  akhir  yang  berbeda  terkait  pandangannya  dalam  penerapan  doktrin tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang selanjutnya akan dianalisis melalui proses yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  artikel  ini  untuk memperoleh  data  sekunder  adalah  dengan  cara penelitian  kepustakaan  yang  kemudian  dianalisis  dan  disajikan  secara  sistematis,  kritis, konstruktif dan argumentatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Doktrin BJR Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan UU PT BJR adalah doktrin yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada Direksi dari  pertanggungjawaban  pribadi  atas  tindakan  yang  diambil  dalam  menjalankan  roda pengurusan  perseroan  baik  dalam  bentuk  kebijakan  ataupun  keputusan  bisnis  yang mengakibatkan  rugi  bagi  perseroan  bersangkutan,  selama  tindakan  tersebut  dilakukan dengan  iktikad  baik,  penuh  dengan  kehati-hatian,  dilakukan  dengan  jujur,  serta  sejalan dengan  tanggung  jawab  dan  wewenangnya  sebagai  Direksi  (Fuady,  2014) Tujuan  dari doktrin  BJR  adalah  supaya  Direksi  tidak  takut  dalam  hal  bermotivasi  untuk  melakukan terobosan baru dan lebih berani dalam melakukan tindakan bisnisnya dengan segala risiko yang pasti ada, guna kemajuan dari perseroan yang dipimpinnya dapat bersaing di pasar dan  lebih  berkembang  ke  depannya (Sastrawidjaja,  2012). Doktrin  ini  berangkat  dari sebuah  pemahaman bahwa Direksi adalah pihak profesional  yang telah dipilih  dan yang paling  mengerti  juga  berpengalaman  dalam  bidang  bisnis  yang  dikelolanya,  sehingga apabila keputusan bisnis yang diambil tersebut ternyata telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan, bagaimanapun juga keputusan bisnis tersebut adalah keputusan terbaik yang dapat  diambil  oleh  seseorang  yang  memimpin  perseroan  dan  berkompeten  di  bidang tersebut,  lebih  lagi  pada  bidang  bisnis  yang  sangat  kompleks,  namun  di  lain  sisi membutuhkan penanganan atau tindakan yang cepat (Kasim, 2017).
Oleh karena hal tersebut, suatu honest mistake yang dilakukan oleh Direksi sudah sepatutnya dapat ditoleransi oleh hukum dan hakim sebagai penegak hukum tersebut agar tidak  diperkenankan  untuk  melakukan  penilaian  bisnis  yang  berbentuk second  guess terhadap keputusan Direksi (Fuady, 2014) Semua pihak khususnya pengadilan selayaknya tidak  diperkenankan  untuk  memberikan  pendapat  bandingannya  dan  wajib  untuk menghormati setiap keputusan bisnis yang telah diambil oleh Direksi tersebut. Pengadilan hanya diperkenankan untuk mempertimbangkan dalam konteks ketentuan hukum tanpa perlu  memperhatikan  manfaat  secara  ekonomis  juga  keadaan  sosial  dari  perseroan bersangkutan, hal tersebut dikarenakan pengadilan tidak memiliki  kemampuan maupun keahliannya  dalam  melakukan  atau  mengalami  keputusan  bisnis  yang  serupa  (Mulhadi, 2010).
Doktrin business judgement rule hanya diatur dalam UU PT dan tidak diatur atau dirumuskan dalam UU BUMN, namun doktrin ini berlaku pula terhadap kepengurusan dari BUMN (Ali, 2010). Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 11 UU BUMN menjelaskan bahwa terhadap BUMN (Persero) berlaku segala macam ketentuan maupun prinsip yang terdapat di  dalam  UU  PT. Dengan  demikian,  segala  ketentuan  yang  terdapat  di  UU  PT  termasuk doktrin business  judgement  rule ini  berlaku  pula  bagi  BUMN  (Persero).  Lebih  lanjut,  hal tersebut mengartikan pula bahwa doktrin business judgement rule dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi di mana Direksi BUMN selaku terdakwa.
Terdapat  setidaknya  tiga  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  Direksi BUMN sehubungan dengan doktrin business judgement rule. Kasus pertama adalah Karen Agustiawan selaku Direktur Utama dari PT Pertamina yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi atas tindakan investasi berupa pembelian PI di Blok BMG milik ROC Ltd.  Kasus  ini menempuh  tiga  tahapan  persidangan,  yakni  di  tingkat  pertama Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, diperkuat di tingkat banding, lalu pada akhirnya divonis lepas dari segala tuntutan hukum pada tingkat kasasi. Kasus kedua adalah Direktur Utama PT KAI, Ronny Wahyudi menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut dimulai saat  PT  KAI  melakukan  suatu  perjanjian  kerja  sama  dalam  rangka  Pengelolaan  Dana
Investasi bersama PT OKCM dengan nilai investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar  rupiah)  untuk  jangka  waktu  selama  6  (enam)  bulan  yang  pada  kemudian  hari menimbulkan kerugian. Atas hal tersebut Ronny Wahyudi dijatuhi hukuman pidana penjara meskipun telah mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi. Kasus ketiga atas nama terdakwa Hotasi Nababan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT MNA. Hotasi Nababan didakwa atas tindakannya yang melakukan perjanjian sewa menyewa atas dua unit pesawat dengan tipe Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dengan TALG yang ternyata melakukan penipuan. Pada persidangan di tingkat pertama, Terdakwa diputus bebas dikarenakan tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana.  Tidak  puas  akan  hasil tersebut, Jaksa mengajukan kasasi yang mana ditanggapi oleh Majelis Hakim yang berbeda pendapat  dengan  putusan  tingkat  pertama  sehingga  Hotasi  Nababan  divonis  pidana. Menanggapi hal tersebut, Terdakwa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, namun permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.
Atas dasar hal tersebut, diperlukan uraian mengenai keempat unsur sebagaimana termaktub di dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang akan dielaborasikan dengan pendapat para ahli yang kemudian dianalisis secara vis-a-vis dengan fakta-fakta pada ketiga kasus di atas,  sehingga  didapatkannya  analisis  dari  penerapan  doktrin business  judgement  rule dalam perkara tindak pidana korupsi beserta pertimbangannya sebagai berikut:
1. Kasus PT Pertamina
Merujuk pada putusan dari Majelis Hakim Kasasi sebagai judex juris yang melepaskan Terdakwa  tersebut  dari  segala  tuntutan  hukum,  dapat  dilihat  bahwa  unsur  yang didakwakan oleh Penuntut Umum memang telah terbukti berdasarkan fakta persidangan, namun  perbuatan  tersebut  dinyatakan  bukanlah  merupakan  suatu  tindak  pidana.  Hal demikian dapat dilihat dalam ratio decidendi- nya yang menyatakan bahwa “kerugian” yang menjadi hal penting dalam suatu tindak pidana korupsi yang mana telah dialami oleh PT Pertamina  Hulu  Energi  sesungguhnya  semata-mata  hanyalah  sebuah  penurunan  nilai ( impairment ), yakni suatu tindakan korporasi yang berupa penurunan dari nilai aset yang bersifat  sangat  fluktuatif  dalam  hal  pembukuan/pencatatan  yang  sesuai  dengan  standar akuntansi keuangan dan bukanlah kerugian korporasi yang riil. Lebih lanjut, terkait dengan kerugian yang dialami oleh PT Pertamina tersebut bukan merupakan suatu kerugian negara sebagai  unsur  dari  tindak  pidana  korupsi,  pertimbangan  tersebut  berlandaskan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  01/PHPUPres/XVII/2019  tanggal  27  Juni  2019  yang  pada pokoknya menyatakan bahwa suatu  penyertaan maupun penempatan modal dari BUMN dalam  anak  perusahaan  BUMN  tidak  menjadikan  anak  perusahaan  tersebut  berstatus BUMN. Dalam konteks  kasus a quo, hal ini karena penandatanganan dari Sales Purchase Agreement tersebut  dilakukan  oleh  PT  Pertamina  Hulu  Energi  yang  merupakan  anak perusahaan  dari  PT  Pertamina,  akibatnya  Majelis  Hakim  Kasasi  berpendapat  bahwa  PT Pertamina Hulu Energi tidaklah tunduk pada ketentuan dalam UU KN dan UU BUMN.
Kemudian, Majelis Hakim menyatakan, adalah fakta ( notoire feiten ) bahwa perusahaan yang  bergerak  di  bidang  migas  jelas  penuh  dengan  risiko  tinggi  akibat  kekosongan parameter  atau  indikator  yang  pasti  guna  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  suatu kegiatan  eksplorasi,  sehingga  apa  yang  terjadi  di  Blok  BMG  tersebut  sebagaimana  yang dialami oleh seluruh perusahaan migas di dunia merupakan hal yang Iumrah/wajar yang mana sesuai dengan adagium no risk, no business berlaku lebih nyata.
Selanjutnya,  Majelis  Hakim  Kasasi  berpendapat  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh Terdakwa beserta jajaran lainnya semata-mata dalam rangka guna mengembangkan bisnis PT  Pertamina  dengan  upayanya  untuk  menambah  cadangan  migas  sehingga  langkah- langkah yang diperlukan dan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Pertamina dan merangkap sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah business judgement rule , yang mana hal tersebut ditandai dengan tiadanya unsur kecurangan ( fraud ), benturan kepentingan ( conflict of interest ), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.
Berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim tersebut di atas, penulis berikutnya akan menganalisis fakta-fakta hukum tersebut dengan kaitannya pada unsur-unsur dari sebuah tindakan yang dikualifikasikan sebagai business judgement rule yang terdapat di Pasal 97 ayat (5) sebagai berikut:
1) Kerugian tersebut bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian dari Direksi tersebut Berdasarkan  penjelasan  unsur  dari  doktrin  ini  di  atas,  “bukan  karena  kesalahan ataupun  kelalaiannya”  dapat  dibuktikan  dengan  tindakan  dari Direksi  yang  tidak menghendaki  dan  mengetahui  akan  adanya  kerugian  yang  karena  keputusan  bisnis tersebut  telah  dilakukan  dengan  terarah  dan  sesuai  dengan  pengetahuannya  yang cukup sebagai Direksi.
Apabila dikaitkan dengan fakta dari kasus Karen selaku Direktur Utama PT Pertamina, ia tidak menghendaki akan terjadinya kerugian yang timbul akibat tindakan akuisisi pembelian PI di Blok BMG yang dikarenakan PT Pertamina sendiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Telah  melakukan legal  due  diligence dan financial  due  diligence dan  memitigasi resiko yang ada dalam hasil due diligence tersebut diatas untuk diakomodir di dalam sales and purchase agreement.
b) Telah  melakukan  studi  kelayakan  ( feasibility  study )  terhadap  objek  investasi tersebut yakni Blok BMG dan mendapat output yang menyatakan bahwa cadangan minyak dan gas bumi di Blok BMG tersebut layak.
Atas dasar kedua hal tersebut di atas, Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina saat itu telah memenuhi unsur pertama dari doktrin business judgement rule yakni  kerugian  tersebut  bukanlah  karena  kesalahan  ataupun  kelalaian  dari  Direksi tersebut yang dikarenakan Beliau yang tidak menghendaki terjadinya kerugian yang akan  terjadi  yang  dikarenakan  telah  dilakukannya  segala  kajian  bisnis  yang komprehensif  yang  sekiranya  dibutuhkan  untuk  mendukung  tindakan  bisnisnya tersebut.
2) Telah melakukan tugas pengurusannya dengan iktikad baik dan penuh dengan kehati- hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut
Pada kasus yang melanda Karen Agustiawan, dapat dilihat bahwa tindakannya telah memenuhi unsur kedua ini. Dapat dilihat bahwa sifat kehati-hatian telah terpenuhi yang ditunjukan dengan dibuatnya non-disclosure agreement dalam rangka melakukan due diligence dan juga berdasarkan keseluruhan dari barang bukti yang dipaparkan dalam Putusan  No.  121  K/Pid.Sus/2020  yang  sejatinya due  diligence tersebut  telah  dibuat secara lengkap dan diterbitkan pada tanggal 23 April 2009 sebagai final due diligence report yang mana saran dalam due-diligence tersebut diikuti oleh Terdakwa.
Kemudian,  tindakan  Terdakwa  mencerminkan  iktikad  baik  dan  sesuai  dengan  yang dipahami  oleh  perseroan  di  Indonesia  dan  sesuai  dengan two  tier  management sebagaimana  yang  dianut  oleh  UU  PT.  Iktikad  baik  tersebut  dicerminkan  dengan bertindak  dalam  batas  kewenangannya  saja  sebagai  Direksi  atau intra  vires yang kemudian  menyerahkan  persetujuan  dan  pengawasan  dari  tindakan  bisnis  berupa akuisisi Blok BMG tersebut kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam UU PT dan anggaran dasar PT Pertamina.
Selanjutnya,  tindakan  bisnis  yang  diambil  oleh  Karen  selaku  Direktur  Utama  PT Pertamina  telah  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perusahaan.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari RKAP PT Pertamina yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN pada Tahun 2009, yang mana di dalamnya mencanangkan program terkait kegiatan investasi untuk blok migas yang telah dianggarkan senilai US$161.000.000 (seratus enam puluh satu juta  dollar  amerika  serikat).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  telah  terang  bahwa tindakannya dalam rangka kepentingan perseroan dan juga sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut.
3) Tidak terdapat benturan kepentingan ( conflict of interest ) baik secara langsung maupun tidak  langsung  atas  tindakan  pengurusan  dari  Direksi  tersebut  yang  telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan
Pada kasus ini, Karen Agustiawan selaku Terdakwa diadili oleh Majelis Hakim Kasasi pada Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 yang tidak mengelaborasi lebih lanjut terkait indikator apa yang menjadi alasan tidak ditemukannya conflict of interest . Namun, jika melihat putusan tingkat pertama sebagai judex facti , Terdakwa tidak terbukti menerima keuntungan baik dalam bentuk uang atau bentuk apapun yang menguntungkan dirinya sendiri.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwasannya  tindakannya  tersebut dalam mengakuisisi Blok BMG tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, namun guna kepentingan perseroan yang dikelolanya.
4) Telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut Pada kasus ini, Karen Agustiawan selaku Direktur Utama dan Terdakwa dalam kasus ini telah  melakukan due  diligence sebelum  mengambil  tindakan  bisnisnya  tersebut.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  dibentuknya  tim  kerja  khusus  untuk  mengkaji  tindakan akuisisi  PI  di  Blok  BMG  yang  hendak  dilakukan  dari  segala  aspek  baik  secara legal, financial, maupun technical. Hasil  dari  kajian  tersebut  pun  memberikan  lampu  hijau bagi  Karen  untuk  melanjutkan  tindakan  bisnisnya  atas  rencananya  dalam  tindakan akusisi PI Blok BMG. Selain itu, pada Agustus 2010 ROC Ltd melakukan penghentian produksi  yang  disebabkan  oleh  Blok  BMG  yang  dinilai  sudah  tidak  ekonomis  lagi. Keputusan untuk menghentikan produksi tersebut tidak disetujui oleh PT Pertamina dikarenakan  Blok  BMG  dinilai  masih  dapat  memberikan  hasil  ekonomis  atas produksinya  dan  Karen  ingin  memanfaatkan  hasil  tersebut  dengan  semaksimal mungkin.  Namun,  pada  akhirnya  PT  Pertamina  harus  menghormati  keputusan  dari suara  mayoritas  yang  setuju  untuk  melakukan  penghentian  produksi  tersebut dikarenakan PT Pertamina sendiri hanya memegang 10% dari total saham dengan hak suara.
Berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  Karen  sudah  sepatutnya  dianggap  telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian atas tindakan bisnis yang ia ambil sebagaimana termaktub di Pasal 97 ayat (5) huruf d UU PT dan sejatinya perbuatannya tersebut telah terang mencerminkan berbagai tindakan yang  dapat  dilindungi  oleh  doktrin business  judgement  rule karena  telah  memenuhi keempat unsur tersebut.
2. Kasus PT KAI
Dalam kasus ini, Penasihat Hukum secara eksplisit menjadikan business judgement rule sebagai alasan keberatan dalam memori kasasinya. Hal tersebut dinyatakan oleh Penasihat Hukumnya yang berdalil bahwa judex facti telah salah menerapkan hukumnya, antara lain dengan  terang  mengabaikan  berbagai  asas,  yaitu  “asas  tujuan  usaha/in vestasi  saling menguntungkan  sebagai  tujuan  hukum  yang  sah”,  mengabaikan  asas  “ geen  straf  zonder schuld ”,  dan  juga  mengabaikan  asas  “kesengajaan”  dalam  suatu  teori  perbuatan  pidana ( opzettelijkheid ), dan menyatakan bahwa judex facti telah mengabaikan kebebasan usaha dalam perseroan ( business judgement rule ) vide Pasal 92-97 UU PT. Kemudian, Penasihat Hukum  kembali  menjelaskan  alasan  keberatannya,  bahwa  dengan  Terdakwa menandatangani  perjanjian  investasi a  quo ,  tidaklah  melanggar  peraturan  apapun  sama sekali,  telah  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar,  juga  ketentuan-ketentuan  Direksi Persero menurut UU PT, dan secara khusus telah sesuai dengan asas “ business judgement rule .”  Namun,  Terdakwa tetap  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi tersebut.
Pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim memperbaiki penerapan hukum dari pemeriksaan di tingkat pertama dan kedua sebagai judex facti. Majelis Hakim sebagai judex juris tersebut berpendapat  bahwa  terlepas  dari  berbagai  alasan  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum,
judex  facti telah  keliru  dalam  menerapkan  hukum  yang  tidak  semestinya,  yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dengan menyatakan bahwa unsur "setiap  orang"  yang  termaktub  di  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  tidaklah  tepat  untuk diterapkan  terhadap  diri  Terdakwa  dikarenakan  jabatan  dan  kedudukannya  sebagai Direktur Utama dari PT KAI sebagaimana terdapat di putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 pada halaman 142. Lebih lanjut, hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" justru berlaku secara general bagi siapa saja  sepanjang  subyek  hukum  pelaku  delik  tersebut  mampu  bertanggungjawab  atas perbuatannya menurut hukum tanpa perlu melihat karena jabatan maupun kedudukannya sebagai penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri ataupun Pegawai Swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU PTPK.
Kemudian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh judex  facti telah menyalahgunakan  kewenangannya,  adalah  tidak  dapat  dibenarkan oleh karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa justru perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair dengan pertimbangannya sebagai berikut:
- Terdakwa  yang  telah  melakukan  kerjasama  dengan  PT  OKCM  tersebut  melalui perjanjian  kerjasama  pengelolaan  dana  investasi  dengan  nilai  sebesar Rp100.000.000.000,00  (seratus  milyar  rupiah)  tidak  dapat  dikembalikan  dan dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa maupun oleh PT OKCM;
- Kerugian  tersebut  tidak  dapat  dikembalikan  hingga  saat  ini,  sehingga  tujuan pemerintah  dalam  rangka  mengelola  keuangan  Negara  untuk  mensejahterakan rakyatnya tidak tercapai, oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Terdakwa  telah  berperan  aktif  untuk  memaksakan  kehendaknya  dalam  melakukan kerjasama tersebut serta telah mengesampingkan kajian keahlian yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan diatur di dalam anggaran dasar perseroan yaitu seharusnya yang berkaitan dengan core bisnis dari PT KAI;
- Perbuatan  Terdakwa  tersebut  adalah  melawan  hukum  karena  telah  bertentangan dengan  kewajiban  hukumnya  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  atau  patut diketahuinya  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  dan  tidak  sesuai  dengan  prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menggunakan dana perseroan yang diperoleh dari Negara dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 01 Juni 1999 Jo. Pasal 1 butir 5 dan Pasal 2 huruf i UU KN Jo . Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dan perbuatan tersebut mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang telah  mengakibatkan  kerugian  keuangan  Negara  sebesar  Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: LHAI9641/PW10/5/2009 tanggal 22 Desember 2009.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  dari  hakim  tersebut  di  atas,  penulis  berikutnya akan  menganalisis  fakta-fakta  hukum  tersebut  dengan  kaitannya  pada  unsur-unsur  dari sebuah  tindakan  yang  dikualifikasikan  sebagai business  judgement  rule yang  terdapat  di Pasal 97 ayat (5) sebagai berikut:
1) Kerugian tersebut bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian dari Direksi tersebut Pada kasus ini, Ronny Wahyudi selaku Direktur Utama dari PT KAI menjadi terdakwa di dalam  kasus  kerjasama  pengelolaan  dana  dengan  manajer  investasi.  Pada  mulanya Terdakwa  sebagai  Direktur  Utama  PT  KAI  telah  menyampaikan  surat  nomor: KU.002/II/1/KA-2008 tanggal 22 Februari 2008 kepada Dewan komisaris PT KAI yang berisi rincian kerjasama dengan manajer investasi dalam pengelolaan sebagian dana
perusahaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun) dengan imbalan tingkat indikasi hasil minimal sebesar 12% per tahun dan dengan jaminan obligasi pemerintah/Surat Utang Negara (SUN).
Kelalaian  dari  Terdakwa  timbul  akibat  tidak  meminta  terlebih  dahulu  jaminan  yang diperjanjikan  oleh  PT  OKCM  sebagaimana  tercantum  dalam  Perjanjian  Pengelolaan Investasi  antara  PT  OKCM  No:  02/KPD-OKCM/VI/200  dengan  PT  KAI  No: 137/HK/UM/2008 yang mana pada pasal 7 angka 2 disebutkan bahwa pihak pertama yaitu PT OKCM wajib memberikan jaminan kepada pihak kedua, in casu PT KAI berupa portofolio investasi senilai 120% dari total dana yang diinvestasikan dan/atau senilai sekiranya Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar). Namun, pada kenyataannya saat  perjanjian  kerjasama  investasi  tersebut  ditandatangani  tanggal  24  Juni  2008, jaminan berupa obligasi pemerintah/Surat Utang Negara (SUN) tersebut tidak ada yang mana  merupakan  bentuk  kelalaian  dari  Terdakwa  selaku  Direktur  Utama  untuk memastikan bahwasannya tindakan bisnis yang diambilnya tersebut telah tepat yang mana seharusnya memastikan bahwa jaminan sebagaimana yang diperjanjikan telah nyata  ada  sehingga  apabila  terjadi  kerugian,  jaminan  tersebut  dapat  dieksekusi  dan menutupi kerugian yang ada.
2) Telah melakukan tugas pengurusannya dengan iktikad baik dan penuh dengan kehati- hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut
Fakta  pada  kasus  ini  adalah  bahwa  berdasarkan  Anggaran  Dasar  PT  KAI  Nomor:  2 tanggal 01 Juni 1999 yang berlaku tahun buku 2008, dalam Pasal 3 maksud dan tujuan, tidak tercantum sama sekali kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Ronny Wahyudi, yaitu pengelolaan dana perusahaan oleh manajer investasi. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa Ronny  Wahyudi  tidak  melakukan  pengurusan  perseroan  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan perseroan yang dikelolanya.
Selanjutnya, iktikad buruk dari Terdakwa terlihat dari fakta bahwa nota surat dari Saksi Mulyana selaku Kasubdit Administrasi Keuangan PT KAI dan Saksi H. Bambang Sulistyo, S.H., M.M., selaku Kasubdit Hukum PT KAI tidak diindahkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Achmad Kuntjoro, S.E., MBA., selaku Direktur Keuangan PT KAI dan alih- alih mengikuti saran yang diberikan oleh Saksi Mulyana dan Saksi Bambang Sulistyo, Terdakwa  justru  menyampaikan  surat  kepada  Dewan  Komisaris  PT  KAI  perihal Permohonan  Izin  Kerjasama  Pengelolaan  Sebagian  Dana  Perusahaan  oleh  manajer investasi.
Oleh  sebab  itu,  perbuatan  dari  Terdakwa  Ronny  Wahyudi  sama  sekali  tidak mencerminkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b UU PT.
3) Tidak terdapat benturan kepentingan ( conflict of interest ) baik secara langsung maupun tidak  langsung  atas  tindakan  pengurusan  dari  Direksi  tersebut  yang  telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan
Ronny Wahyudi yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI diputus bersalah dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara  bersama-sama.  Unsur benturan kepentingan ( conflict of interest ) yang tercermin dalam fakta kasus tersebut di mana PT OKCM memberikan lembaran travel cek kepada beberapa karyawan PT KAI. Dalam  putusan  tersebut,  Terdakwa  terbukti  menguntungkan  orang  lain  atas tindakannya, yang mana memang secara langsung tidak terjadi benturan kepentingan, namun tetap dimungkinkan terdapat benturan kepentingan secara tidak langsung. Meskipun unsur tidak terdapat benturan kepentingan belum dapat dibuktikan dalam kasus ini, perlu dicermati kembali bahwasannya segala unsur yang terdapat di Pasal 97 ayat (5) huruf a-d UU PT harus dipenuhi secara kumulatif.
4) Telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
Apabila melihat fakta yang terdapat dalam kasus PT KAI, upaya yang telah dilakukan oleh Ronny Wahyudi selaku Direktur Utama adalah dengan meminta bantuan dari Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dapat merubah status dana investasi yang diserahkan kepada manajer investasi, in casu PT OKCM untuk menjadi perjanjian utang piutang yang sejatinya PT  KAI menjadi kreditur yang berhak untuk mendapatkan uang investasinya yang gagal dikembalikan oleh PT OKCM selaku debitur yang  dianggap  perlu  berprestasi  sehingga  dengan  demikian,  uang  investasi  tersebut dapat kembali didapatkan atas dasar perjanjian utang piutang tersebut.
Berdasarkan fakta di atas, sejatinya apa yang dilakukan oleh  Ronny Wahyudi selaku Direktur  Utama  PT  KAI  telah  memenuhi  unsur  telah  melakukan  pencegahan  untuk berlanjutnya  kerugian  tersebut.  Hal  demikian  terlihat  dari  fakta  bahwasannya Terdakwa  dengan  usahanya  yang  sedemikian  rupa  agar  mendapatkan  kembali  dana investasi yang semestinya ia dapatkan kembali beserta keuntungannya dari PT OKCM selaku manajer investasi. Namun demikian, perlu diingat kembali bahwasannya Pasal 97 ayat (5) UU PT mewajibkan huruf a-d untuk dipenuhi secara kumulatif agar Direksi dapat  dilindungi  oleh  doktrin business  judgement  rule .  Oleh  sebab  itu,  berdasarkan analisis  di  atas,  Ronny  Wahyudi  belum  mencerminkan  keseluruhan  perbuatannya tersebut dapat dilindungi oleh doktrin business judgement rule.
3. Kasus PT MNA
Pada kasus ini, tidak ditemukan secara eksplisit penulisan business judgement rule baik oleh  Penasihat  Hukum  dalam  pembelaan  maupun  alasan  keberatan  lainnya,  juga  tidak ditemukan  secara  eksplit  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  baik  itu  dari  tingkat pertama,  kasasi, hingga peninjauan kembali. Di tingkat pertama,  unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tidak terbukti yang dilanjutkan dengan tidak terbuktinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” hingga Terdakwa diputus bebas.
Lain halnya di tingkat kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, judex juris menilai bahwa  sejatinya  dakwaan  primair  telah  terpenuhi  semua  unsurnya.  Mengenai  unsur “melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat demikian:
- Terdakwa telah memulai proses penyewaan 2 (dua) unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 pada bulan Mei 2006, padahal pengadaan sewa pesawat itu sendiri tidak  tercantum  dalam  RKAP  PT  MNA  tahun  2006  yang  kemudian  Terdakwa  tidak melaporkan  atau  tidak  mengajukan  perubahan  atau  tidak  mengajukan  persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP yang telah disetujui sebelum ada rencana penyewaan 2 (dua) unit pesawat tersebut yang telah dimulai sejak bulan Mei 2006 untuk masuk ke dalam RKAP sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU BUMN juncto Pasal  35  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Peraturan  Pemerintah  No.45  Tahun  2005  tentang Pendirian,  Pengurusan,  Pengawasan  dan  Pembubaran  BUMN  yang  mewajibkan Terdakwa  selaku  Direktur  Utama  untuk  menyampaikan  RKAP  kepada  RUPS  untuk memperoleh pengesahan;
- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  yakni  dengan membayarkan US$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) sebagai Security Deposit yang tidak melalui mekanisme Letter of Credit ataupun Escrow Account tetapi secara cash ke  Rekening  Hume  &  Associaties  PC  padahal  jika  merujuk  LASOT,  Pembayaran Security  Deposit tersebut  dilakukan  1  (satu)  hari  setelah  adanya  tanda  tangan  atas Purchase Agreement antara TALG dengan East Dover, akan tetapi pada saat pembayaran Security  Deposit tersebut,  belum  ada  penandatanganan Purchase  Agreement antara TALG dengan East Dover Ltd. Lebih lanjut, Security Deposit tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd, padahal jika merujuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.116/kmk.01/1991, Security Deposit adalah jumlah uang yang diterima lessor dari
lessee pada awal masa lease guna jaminan kelancaran pembayaran lessee . Kemudian, Security  Deposit adalah  jaminan  yang  dibayarkan  yang  nantinya  dapat  digunakan apabila lessee gagal bayar dalam masa lease tersebut, sehingga Security Deposit tersebut seharusnya tetap dalam keadaan diam dan tidak dapat dialihkan atau dicairkan atau bahkan  dipergunakan  untuk  kepentingan  lain.  Oleh  sebab  itu,  secara  yuridis  terang bahwa  perbuatan  Terdakwa  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  karena  telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU BUMN, Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.116/kmk.01/1991,  Pasal  3  huruf  e juncto Pasal  8  huruf  h juncto Lampiran Bagian  Lain-lain  angka  8  Keputusan  Menteri  BUMN  Nomor:  Kep-101/MBU/2002 tentang  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Perusahaan  Badan  Usaha  Milik Negara;
- Terdakwa dinilai telah dengan sengaja melakukan tindakan penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 walaupun tidak tercantum dalam RKAP tahun 2006 PT MNA. Dalam RKAP tersebut telah jelas disebutkan bahwa Program Pengadaan Pesawat yang  akan  dilaksanakan  berikut  sumber  dana  yang  dipergunakan  adalah  pengadaan yang  bersumber  pada  Kerja  Sama  Operasional  (KSO),  Kredit  Avtur,  dan  Dana  PMN. Sedangkan,  pengadaan  dari  kedua  pesawat  tersebut  berasal  dari  dana  operasional, sehingga telah jelas kalau sumber dana yang digunakan bukan dari sumber dana yang telah  ditetapkan  dalam  RKAP  tersebut.  Atas  dasar  pertimbangan  tersebut,  telah terpenuhi unsur secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.
Berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim tersebut di atas, Penulis berikutnya akan menganalisis fakta-fakta hukum tersebut dengan kaitannya pada unsur-unsur dari sebuah tindakan yang dikualifikasikan sebagai business judgement rule yang terdapat di Pasal 97 ayat (5) sebagai berikut:
1) Kerugian tersebut bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian dari Direksi tersebut Pada  kasus  ini,  Hotasi  Nababan  selaku  Direktur  Utama  dari  PT  MNA  dinyatakan bersalah  oleh  Hakim  tingkat  kasasi  dan  peninjauan  kembali.  Dalam ratio  decidendi putusan kasasi, Mahkamah menilai bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan tindakan penyewaan dengan jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 meskipun tidak tercantum dalam RKAP pada tahun 2006 PT MNA. Merujuk pada RKAP PT MNA di tahun 2006, pada butir 4.4.1.4 dinyatakan bahwa dikarenakan ketersediaan dan harga sewa pesawat yang  sangat  fluktuatif  dan  dinamis,  maka  perusahaan  memiliki  fleksibilitas  untuk memilih baik tipe maupun jumlah pesawat yang dibutuhkan guna memaksimalkan cash flow positif.  Kemudian,  terdakwa  telah  pula  memastikan  bahwa  TALG  merupakan perusahaan  terdaftar  dan  memiliki  izin  dengan  meminta  tolong  Laurence  Siburian, pengacara Indonesia yang berada di Amerika Serikat untuk memastikan hal tersebut. Lebih lanjut, Terdakwa juga telah memastikan di dalam LASOT bahwa security deposit yang  ditransfer  oleh  PT  MNA  dapat  dikembalikan  ( refundable )  jika  TALG  tidak memenuhi  kewajibannya  yaitu  menyerahkan  pesawat  tersebut  sebagaimana diperjanjikan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA yang menjabat saat itu, ketika melakukan perjanjian sewa menyewa pesawat dengan TALG  tidak  memiliki  kesalahan  yang  disengaja  maupun  kelalaian  yang  dikarenakan telah  dilakukannya  kajian-kajian  yang  diperlukan  dalam  hal  mengambil  keputusan bisnis tersebut.
2) Telah melakukan tugas pengurusannya dengan iktikad baik dan penuh dengan kehati- hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut
Kasus ini melibatkan Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA. Terdakwa telah melakukan pengurusan tersebut dengan kehati-hatian dan iktikad baik yang ditunjukan dengan Terdakwa telah berusaha untuk security deposit agar tidak dibayarkan secara cash, namun  TALG  sebagai lessor memaksa  demikian  sehingga  untuk  menangani
keinginan TALG, Terdakwa menganjurkan untuk disimpan di pihak ketiga yang mana ditunjuklah kantor hukum Hume & Associates. Terdakwa telah pula berhati-hati dalam mengambil keputusannya tersebut yang ditunjukan dengan meminta bantuan kepada pengacara Indonesia yang berada di Amerika Serikat untuk memastikan keberadaan dan  legalitas  dari  kantor  hukum  tersebut  sebagai  pihak  ketiga  yang  nantinya menyimpan security deposit.
Lebih lanjut, tindakan Hotasi Nababan tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang dibuktikan dengan fakta bahwa dalam RKAP PT MNA tahun 2006 poin 4.4.1.4 disebutkan bahwa dikarenakan ketersediaan pesawat dan harga sewa di dunia penerbangan  yang  fluktuatif  dan  dinamis,  maka  perusahaan  diberikan  fleksibilitas untuk  memilih  tipe  dan  jenis  pesawat  yang  dibutuhkan  demi  memaksimalkan perolehan cash  flow yang  positif.  Oleh  sebab  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan iktikad baik dan penuh kehati-hatian serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan.
3) Tidak terdapat benturan kepentingan ( conflict of interest ) baik secara langsung maupun tidak  langsung  atas  tindakan  pengurusan  dari  Direksi  tersebut  yang  telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan
Pada  kasus  dimana  Hotasi  Nababan  selaku  Terdakwa,  jika  dilihat  berdasarkan  fakta pada  kasus  tersebut,  tidak  terdapat  benturan  kepentingan  ( conflict  of  interest )  yang terjadi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tindakan  Terdakwa  yang  dengan  tidak  ragu mengguggat  TALG  ketika  tidak  mengembalikan security  deposit sebagaimana  yang diperjanjikan, baik melalui prosedur perdata, maupun pidana atas dasar penipuan yang dilakukan  oleh  TALG.  Kedua  perkara  tersebut  pun  dimenangkan  oleh  Terdakwa. Sebagai  korban  dari  tindak  pidana  penipuan  dan  ingkar  janji  (wanprestasi)  yang dilakukan  oleh  TALG,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Terdakwa  selaku  Direktur Utama PT MNA tidak memiliki benturan kepentingan dengan rekan bisnisnya.
4) Telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut Pada kasus yang melanda Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA, fakta yang terjadi adalah bahwa saat TALG diduga telah wanprestasi dan melakukan tindak pidana penipuan untuk mengembalikan security deposit , Hotasi langsung melayangkan somasi yang pada akhirnya dilanjutkan dengan gugatan secara perdata kepada TALG dan Alan Messner ke Us District Court for District of Columbia yang dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara. Perkara tersebut pun pada akhirnya dimenangkan oleh Terdakwa dan TALG diwajibkan untuk mengembalikan security deposit tersebut beserta bunganya kepada PT MNA.
Atas dasar fakta tersebut di atas, telah terang bahwasannya Terdakwa telah melakukan tindakannya  untuk  menghentikan  kerugian  lebih  lanjut  sekaligus  mengembalikan seperti keadaan semula dengan melakukan gugatan perdata atas wanprestasi dan TALG terbukti pula telah melakukan penipuan yang mewajibkannya untuk mengembalikan uang  tersebut  kepada  PT  MNA  sehingga  tindakan  Terdakwa  tersebut  telah mencerminkan bunyi Pasal 97 ayat (5) huruf d. Oleh sebab itu, berdasarkan analisis di atas,  penulis  berpendapat  bahwa  sejatinya  tindakan  dari  Terdakwa  dalam  kasus  ini telah  terkualifikasi  dapat  dilindungi  oleh  doktrin business  judgement  rule dan seharusnya tidak dapat dipidana.
Penerapan Doktrin BJR Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Tujuan Penegakan Hukum
Dalam persidangan, hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa dan memutus perkara selalu diharapkan untuk dapat mewujudkan ketiga tujuan penegakan hukum, yakni keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  hukum  (Apeldoorn,  2004).  Sudikno  Mertokusumo berpendapat,  bahwa  ketiga  tujuan  hukum  tersebut  di  atas  haruslah  diwujudkan  secara
kompromi,  yakni  dengan  cara  menerapkan  ketiganya  secara  proporsional  dan  tepat, sehingga  seharusnya  tidak  diperlukannya  skala  prioritas  sebagaimana  yang  telah dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch,  tetapi  seharusnya  diterapkan  secara  kasuistis  atau sesuai dengan konteks dari kasus yang dihadapi. Dalam praktik, sayangnya sangat sulit bagi hakim untuk dapat mengakomodir ketiga tujuan penegakan hukum tersebut di atas dengan baik di dalam putusannya. Dalam memutus perkara, hakim harus dapat memilih salah satu dari ketiga tujuan penegakan hukum tersebut dan merupakan hal yang sangat utopis untuk mengakomodir ketiga hal tersebut sekaligus dengan baik dan benar dalam satu putusan (Siahaan, 2006).
Jika dapat dianalogikan, maka dalam sebuah garis lurus, hakim yang memeriksa dan memutuskan  suatu  perkara  berdiri  di  antara  dua  titik  pembatas,  yang  mana  di  masing- masing ujung garis tersebut, yang satu adalah titik keadilan, sedangkan ujung satunya lagi adalah  titik  kepastian  hukum.  Implikasinya  adalah  pada  saat  hakim  menjatuhkan  suatu putusan yang lebih dekat mengarah atau mengutamakan kepada kepastian hukum, maka secara langsung, hakim itu akan bergerak menjauh dari titik yang satunya, yaitu keadilan. Vice  versa ,  apabila  hakim  dalam menjatuhkan  suatu  putusan  lebih  dekat mengarah  atau mengutamakan  kepada  keadilan,  maka  secara  langsung  pula  hakim  itu  akan  bergerak menjauh dari titik kepastian hukum (Akram et al., 2021). Dalam hal inilah terdapat batasan kebebasan hakim, yang mana hakim sebagai pemeriksa dan pemutus suatu perkara hanya dapat bergerak di antara dua titik pembatas dalam garis tersebut sebagaimana analogi di atas. Dengan pertimbangan yang bijaksana, hakim akan dapat dengan rasional menentukan kapan  untuk  menempatkan  dirinya  berada  mendekat  pada  titik  kepastian  hukum,  dan kapan ia harus berada lebih dekat pada dekat titik keadilan (Siahaan, 2006).
Penekanan  pada  tujuan  hukum  yang  berupa  kepastian  hukum,  cenderung  untuk mempertahankan  norma  hukum  tertulis  dari  hukum  positif  yang  ada.  Kepastian  hukum berarti bahwa setiap individu dapat menuntut agar hukum itu dilaksanakan dan tuntutan itu  dipastikan  terpenuhi dan  nantinya setiap  pelanggaran  hukum  dikenakan  pula  sanksi hukum  (Pergulatan,  2002).  Kepastian  hukum  dalam  artian  undang-undang  maupun peraturan setelah diperundangkan dipastikan untuk dilaksanakan dengan pasti pula oleh penegak hukum (Suseno, 1994). Peraturan perundang-undangan harus ditegakkan demi kepastian hukum, itu adalah cara berpikir dalam kerangka kepastian hukum. Sedangkan, penekanan pada tujuan hukum satunya, yaitu keadilan, menurut L.J Van Apeldoorn bahwa keadilan  sebagai  suatu  hal  yang  falsafah,  tidak  diperbolehkan  untuk  dipandang  sama dengan  suatu  penyamarataan,  keadilan  itu  sendiri  bukanlah  mengartikan  bahwa  setiap orang memperoleh bagian yang sama (Suseno, 1994). Hal tersebut dapat diartikan bahwa keadilan menuntut agar tiap-tiap perkara atau kasus harus dapat ditimbang sendiri, sesuai dengan  konteks  kasus  tersebut,  yang  berarti  sesuatu  yang  dianggap  adil  bagi  seseorang dalam kasus tertentu belum tentu dapat dipandang adil bagi orang lain dalam kasus lainnya.
Berangkat  dari  hal  tersebut  di  atas,  apabila  merujuk  pada  kasus  tindak  pidana korupsi  yang  melibatkan  Direksi  BUMN  (Persero)  sebagai  terdakwa,  pada  Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Karen Agustiawan selaku terdakwa barulah mendapatkan  perlakuan  yang  mewujudkan  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat kasasi. Jika dianalisis, hal tersebut dapat dilihat dalam putusannya bahwa unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum memang telah  terbukti  berdasarkan  fakta  persidangan,  namun  perbuatan  tersebut  dinyatakan bukanlah  merupakan  suatu  tindak  pidana,  sehingga  Karena  diputus  lepas  dalam  kasus tersebut.  Kepastian  hukum  itu  sendiri  dicerminkan  dalam  pertimbangan  hakim  yang menilai bahwa norma yang ada, khususnya terkait business judgement rule dalam UU PT dapat  diaplikasikan  dalam  hal  ini  dengan  pertimbangannya  yang  pada  pokoknya  berisi bahwa tindakan terdakwa tersebut tidak keluar dari ranah business judgement rule , yang mana  hal  tersebut  ditandai  dengan  tiadanya  unsur  kecurangan  ( fraud ),  benturan kepentingan ( conflict of interest ), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.
Kepastian hukum dalam kasus ini kembali tercermin dari pertimbangan hakim yang menyatakan  bahwa  terkait  dengan  kerugian  yang  dialami  oleh  PT  Pertamina  tersebut bukan  merupakan  suatu  kerugian  negara  sebagai  unsur  dari  tindak  pidana  korupsi, pertimbangan  tersebut  berlandaskan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 tanggal  27 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu penyertaan maupun penempatan modal dari BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan tersebut berstatus BUMN. Dalam konteks kasus a quo , hal ini karena penandatanganan dari Sales Purchase Agreement tersebut dilakukan oleh PT Pertamina  Hulu  Energi  yang  merupakan  anak  perusahaan  dari  PT  Pertamina,  akibatnya Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa PT Pertamina Hulu Energi tidaklah tunduk pada ketentuan dalam UU KN dan UU BUMN. Pertimbangan hakim tersebut di atas telah nyata menjalankan kepastian hukum, yaitu sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan  cara  yang  baik,  dan  hukum  itu  harus  ditaati  dan  diterapkan  dengan  baik  pula sehingga pada kasus Karen Agustiawan tersebut, sah saja dikatakan jika penegak hukum dalam kasus tersebut telah mewujudkan kepastian hukum.
Berkenaan  dengan  keadilan  sebagai  tujuan  dari  penegakan  hukum,  jika  dilihat putusan  dari  hakim  yang  melepaskan  terdakwa  dari  tuntutan  atas  tindakannya  selaku Direktur  Utama  PT  Pertamina  telah  mencerminkan  keadilan. Keadilan sebagai  suatu hal yang falsafah, telah dicerminkan melalui pertimbangan hakim atas fakta hukum yang ada bahwa  terdakwa  tersebut  yang  telah  beroperasi  dalam  koridor business  judgement  rule, serta pertimbangan dari hakim itu sendiri yang menyatakan, bahwa adalah fakta ( notoire feiten ) suatu perusahaan yang bergerak di bidang migas jelas penuh dengan risiko tinggi akibat  kekosongan  parameter  atau  indikator  yang  pasti  guna  menentukan  berhasil  atau tidaknya suatu kegiatan eksplorasi, sehingga apa yang terjadi di Blok BMG tersebut adalah sesuai dengan adagium no risk, no business selama Direksi bertindak sesuai dengan fiduciary duty . Pertimbangan dari majelis hakim tersebut di atas, menunjukan bahwa suatu hal yang adil untuk melepaskan seseorang Direksi yang telah nyata berbuat baik dan benar, namun ternyata perbuatannya tersebut tidak diduganya memiliki efek samping yang buruk yang mana hal tersebut juga merupakan suatu hal yang lumrah dalam bidang bisnisnya.
Kasus  berikutnya  adalah  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA, terdakwa divonis secara meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Berkaitan  dengan  kepastian  hukum,  memang  tidak ditemukan secara eksplisit penulisan business judgement rule baik oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan maupun alasan keberatan lainnya, juga tidak ditemukan secara eksplit dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  baik  itu  dari  tingkat  pertama,  kasasi,  hingga peninjauan kembali. Namun, sejatinya tindakan dari Hotasi Nababan tersebut adalah telah sesuai  dengan business  judgement  rule yang  termaktub  di  Pasal  97  ayat  (5)  UU  PT sebagaimana  telah  penulis  analisis  dan  uraikan  fakta-fakta  hukum  yang  ada  dalam pembahasan identifikasi masalah yang pertama dalam bab pembahasan. Apa yang sejatinya telah dipenuhi oleh terdakwa sebagai apa yang dikenal dengan doktrin business judgement rule tidak dipertimbangkan dengan baik oleh hakim, yang mana sesuai dengan fakta hukum yang  ada,  terdakwa  telah  membuktikan  bahwa  kerugian  tersebut  bukanlah  karena kesalahan  ataupun  kelalaian  dari  dirinya,  beliau  telah  melakukan  tugas  pengurusannya dengan iktikad baik dan penuh dengan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan dari perseroan yang dipimpinnya, tidak terdapat benturan  kepentingan  ( conflict  of  interest )  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung atas  tindakan  pengurusan  dari  terdakwa  tersebut  sebagai  Direksi  yang  telah mengakibatkan kerugian bagi perseroan, dan terakhir adalah terdakwa telah mengambil bentuk tindakan pencegahan yang timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Keempat  hal  tersebut  di  atas  telah  dipenuhinya  secara  kumulatif  yang  sudah seyogyanya  melepaskan  terdakwa  dari  segala  pertanggungjawaban  hukum  baik  secara perdata  maupun  pidana.  Namun,  majelis  hakim  tingkat  kasasi  dan  peninjauan  kembali
berkata lain. Penegakan hukum yang terjadi dalam kasus hotasi nababan tidak mewujudkan tujuan  dari  hukum  dalam  bentuk  kepastian  hukum  yang  ada.  Kepastian  hukum  sendiri mengisyaratkan  untuk  harus  dicapai  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan  juga terdapat  kepentingan  pribadi  di  dalamnya  dengan  fungsinya  sebagai  motor  penggerak utama  penegak  keadilan  dalam  masyarakat,  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat kepada  pemerintah,  dan  juga  sebagai  wibawa  pemerintah  di  hadapan  pandangan masyarakat. Kegagalan untuk mencapai kepastian hukum dalam kasus ini terpampang dari ratio decidendi hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada maupun fakta yang telah nyata terungkap di persidangan yang menunjukan bahwa tindakan dari terdakwa sejatinya memenuhi rumusan norma Pasal  97 ayat (5) UU PT dan berbanding terbalik dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri yang merupakan sebuah jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik, dan hukum itu harus ditaati serta diterapkan dengan baik.
Berkenaan  dengan  keadilan  sebagai  tujuan  hukum,  kembali  tidak  terlihat  dalam bentuk  putusan  dari  hakim  yang  berujung  pada  pemidanaan.  Adalah  sebuah  bentuk ketidakadlian  ketika  berbagai  macam  tindakan  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh terdakwa  tersebut  tidak  melepaskannya  dari  jerat  pemidanaan,  padahal  telah  nyata perbuatannya  sepantasnya  diampuni  karena  eksistensi  dari  doktrin business  judgement rule. Lebih lanjut, ketidakadilan tersebut juga nampak jika disandingkan dengan apa yang dialami oleh Karen Agustiawan dalam kasus tindak pidana korupsi terkait PT Pertamina. Memang, sebuah keadilan tidak berarti pemberlakuan sesuatu yang sama rata kepada tiap- tiap orang, namun ketika dua kasus tersebut diperhadapkan dengan persoalan yang sama dan  konteks  yang  serupa  di  mana  keduanya  telah  memenuhi  ketentuan  dari business judgement  rule, maka  sudah  sepantasnya  dikatakan  bahwa  keadilan  sebagai  tujuan penegakan hukum tidak tercapai dalam kasus Hotasi Nababan selaku Direktur Utama PT MNA, yang mana Karen Agustiawan diputus lepas karena tindakannya tersebut dilindungi oleh  doktrin business  judgement  rule yang  diterapkan  pada  kasusnya,  sedangkan  Hotasi Nababan yang sempat bebas di tingkat pertama, tetapi majelis hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali tidak berkenan demikian akibat tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum  yang  ada  dengan  baik  jika  dikaitkan  dengan  doktrin business  judgement  rule sehingga  berujung  pada  pemidanaan  terdakwa.  Maka  dari  itu,  berdasarkan  analisis  dari penulis, kasus yang dialami oleh Hotasi Nababan tersebut layak dinilai tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam hal penerapan doktrin business judgement rule dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

## KESIMPULAN
Penerapan  dari  doktrin  BJR  dalam  praktik  di  pengadilan,  khususnya  pada  kasus tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  masih  bersifat  abstrak.  Hal  tersebut  dapat  dilihat melalui berbagai disparitas putusan yang telah dianalisis oleh penulis, dimana unsur-unsur yang  telah  nyata  termaktub  secara  eksplisit  di  Pasal  97  ayat  (5)  huruf  a-d  UU  PT  yang dikenal  sebagai BJR tidak dianalisis maupun dipertimbangkan dengan pemahaman yang berbeda-beda  tiap  kasus  oleh  hakim  pemeriksa  dan  pemutus  perkara  untuk  dikaitkan dengan fakta hukum yang ada maupun fakta yang terungkap di persidangan baik di tingkat judex  facti maupun judex  juris .  Implikasi  dari  penerapan  doktrin  BJR  sebagaimana  telah diuraikan di atas telah nyata belum mencerminkan tujuan penegakan hukum, khususnya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
Majelis  Hakim  pada  tingkat judex  facti maupun judex  juris diharapkan  untuk memiliki kesamaan pemahaman terkait doktrin BJR agar sekiranya tidak menimbulkan rasa takut bagi Direksi BUMN untuk melakukan keputusan bisnis yang berada dalam koridor BJR dengan  bayang-bayang  pidana  yang  dapat  menimpanya  akibat  dugaan  tindak  pidana korupsi  atas  keputusan  bisnis  yang  ia  ambil  yang  kemudian  dapat  berdampak  domino terhadap kegiatan BUMN tersebut. Kemudian, Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dapat
dijadikan  sebagai  yurisprudensi  yang  memiliki  kaidah  hukum  dalam  hal  Direksi  BUMN telah nyata mencerminkan fiduciary duty dalam perbuatannya yang diambil atas dasar niat baik untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan yang ia pimpin dan perbuatannya tersebut termasuk pula ke dalam koridor-koridor yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT sepatutnya dilindungi agar dapat terwujudnya tujuan dari penegakan hukum itu  sendiri terkhusus dalam hal keadilan dan kepastian hukum.

## REFERENSI
Akram, M., Hayyi, S., Karim, M. S., & Ilmar, A. (2021). urgensi penerapan doktrin business judgment rule terhadap  direksi bumn dalam perkara tindak pidana korupsi. jurnal ilmiah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan , 6 (1), 72 – 81. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk
Ali, A. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) . Kencana Prenada Media Group.
Andi, H. J. (2005). Pemberantasan Korupsi . PT Raja Grafindo Persada. Apeldoorn, L. J. Van. (2004). Pengantar Ilmu Hukum . Pradnya Paramita. Asep N. Mulyana. (2018). Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD . Gramedia. Fuady, M. (2014). Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia . Citra Aditya Bakti . Hamzah,  A.  (2007). Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional . RajaGrafindo Persada. Hapsah  Isfardiyana,  S.  (2017).  Business  Judgement  Rule  Oleh  Direksi  Perseroan. Jurnal Panorama Hukum , 2 (1).
Kasim, H. (2017). Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business  Judgement  Rules  Rethinking  the  Supervision  of  State-Owned  Enterprises Based on Business Judgement Rules. Jurnal Konstitusi , 14 (2), 441 – 462. Mulhadi. (2010). Hukum Perusahaan . Ghalia. Pergulatan, S. (2002). Hukum Perdata . Pradnya Paramita. Pope, J. (2003). Strategi Memberantas Korupsi,Elemen Sistem Integritas Nasional . Yayasan Obor Indonesia.
Prasetio. (2014). Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN . Rayyana Komunikasindo. Rajagukguk,  E.  (2007).  Pengelolaan  Perusahaan  Yang  Baik:  Tanggung  Jawab  Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi. Jurnal Hukum Bisnis , 26 (3). Sastrawidjaja, M. (2012). Kedudukan Kekayaan PT (Persero) Dalam Rezim UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Sebuah Pemikiran dari Sisi Hukum Bisnis, Kompilasi Hukum Bisnis . CV Keni .
Siahaan, L. O. (2006). Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia Hal-Hal Yang Harus  Diketahui  (Proses  Berfikir)  Hakim  Agar  Dapat  Menghasilkan  Putusan  Yang Berkeadilan. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 36 (1). Suseno. (1994). Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern . Gramedia. Zainul,  M.,  Firman,  A.,  & Muntaqo.  (2019).  Penerapan  Prinsip  Detournement  De  Pouvoir Terhadap  Tindakan  Pejabat  Bumn  Yang  Mengakibatkan  Kerugian  Negara  Menurut Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Jurnal  Raden Fatah , 177 – 194. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Copyright Holder :
© Mathias Reinhard Gandaria, Sigid Suseno, Aam Suryamah(2023)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: