Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │59

## MANAJEMEN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004

## Saprida
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang Email : saprida@stebisigm.ac.id

## Fitri Raya
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Email: fitri.raya@uinbanten.ac.id
Zuul Fitriani Umari Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  waqf  management  in  the  perspective  of  Islamic  law and  Law  no.  41  of  2004.  This  type  of  research  uses  library  research.  The  data  collection technique is carried out by the author by identifying themes or discourses from journals, theses from  previous  research  results,  the  web  (internet),  or  also  data  taken  from  other  information related to the theme of this research to look for things in the form of notes, newspapers. and so on  related  to  the  research  focus.  The  result  of  the  research  is  that  waqf  according  to  the perspective  of  Islamic  law  is  an  institution  of  social  worship  that  does  not  have  an  explicit reference in the Al-Quran and Al-Sunnah. Scholars argue that waqf is holding assets that can be  taken  advantage  of  while  the  goods  remain  intact  in  accordance  with  the  pillars  and conditions that have been determined. Waqf according to Law No. 41 of 2004 is a legal act of waqif to separate or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and public welfare according to the Shari'ah.
Keywords: Islamic Law, Management, Waqf.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  manajemen  wakaf  dalam  perspektif  hukum  Islam  dan undang-undang  no.  41  tahun  2004.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan (library  research).  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  dengan  mengidentifikasi tema  atau  wacana  dari  jurnal,  skripsi  dari  hasil  penelitian  terdahulu,  web  (internet),  atau  juga data  yang  diambil  dari  informasi  lainnya  yang  berhubungan  dengan  tema  penelitian  ini  untuk mencari  hal-hal  yang  berupa  catatan,  surat  kabar  dan  sebagainya  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian.  Hasil  penelitian  adalah  wakaf  menurut  perspektif  hukum  Islam  adalah  institusi ibadah  sosial  yang  tidak  memiliki  rujukan  ekplisit  dalam  Al-Quran  dan  Al-Sunnah.  Ulama berpendapat  bahwa  wakaf  adalah  menahan  harta  yang  dapat  diambil  manfaatnya  dengan  tetap utuh barangnya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Wakaf menurut Undang- undang  No  41  Tahun  2004  adalah  perbuatan  hukum  waqif  untuk  memisahkan  atau menyerahkan  sebagian harta benda miliknya  untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan  kesejahteraan  umum menurut syari’ah.
Kata Kunci: Hukum Islam, Manajemen, Wakaf.
60│ Saprida, et.al., Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.......

## DASAR PEMIKIRAN
Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan  pembangunan  peradaban  yang  maju,  kemajuan  peradaban  Islam  pada  masa  lalu, tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  wakaf.  Bahkan  wakaf  berhasil  mendanai  proyek peradaban  Islam  dari  masa  ke  masa  dan  dalam    pengembangan  sosial  dan  ekonomi, maka  wakaf  berperan  baik  dalam  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  yang  adil  dan makmur.  (Nur  Azizah  Latifah,  2019).  Wakaf  adalah  mobilisasi  harta  yang  terus- menerus  untuk  tujuan  keagamaan,  ibadah  dan  amal  saleh.  (Diharto,  2019).  Wakaf merupakan  salah  satu  sumber  dana  yang  memiliki  potensi  dalam  pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan  sedekah.  Umat  Islam  di  Indonesia  telah  lama  mengenal  dan  menerapkan  wakaf, yaitu  sejak  agama  Islam  masuk  ke  Indonesia.  Wakaf  sangat  erat  hubungannya  dengan kegiatan  sosial  seperti  halnya  kegiatan  sosial  yang  lain.  Bahkan  wakaf  bisa  dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. (Putra & Fildayanti, 2021).
Dalam  sejarah  Islam,  Wakaf  dikenal  sejak    masa  Rasulullah  SAW  karena  wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang  berkembang  di  kalangan  ahli  yurisprudensi  Islam  (fuqaha’)  tentang  siapa  yang pertama  kali  melaksanakan  syariat  wakaf.  Menurut  sebagian    pendapat  ulama mengatakan  bahwa  yang  pertama  kali  melaksanakan  wakaf  adalah  Rasulullah  SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun Masjid. (Huda & Fauzi, 2019).
Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah wakaf. Sebab pahala wakaf  masih  terus  berlanjut  meski  wakif  (pewakaf)  sudah  meninggal  dunia. Sebagaimana  dinyatakan  Rasulullah  dalam    sebuah  hadis  populer  yang  diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf),  ilmu  yang  dimanfaatkan,  dan  anak  shaleh  yang  mendoakannya”. Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang muslim akan senantiasa mengalir hingga akhir zaman. Sejarah  Islam  telah  membuktikan  bahwa  wakaf  berperan  besar  dalam  pengembangan dakwah Islam. Rasulullah mewakafkan tanahnya di Madinah untuk membangun masjid Quba.  Kemudian  disusul  sahabat  Umar  bin  Khattab,  Abu  Bakar  Assidiq,  Abu  Talhah,
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │61
Usman  bin  Affan  dan  sahabat-sahabat  lain  yang  juga  mewakafkan  hartanya  untuk kepentingan umat Islam. (Ghozilah & Khasanah, 2020).
Manajemen  pengelolaan  menempati  tempat  paling  penting  dalam  dunia perwakafan.  Karena  yang  paling  menentukan  harta  wakaf  dapat  bermanfaat  dan berkembang  atau  tidaknya  tergantung  pada  pola  pengelolaan.  Untuk  itu  perlu  adanya perbaikan  yang  bertujuan  untuk  membenahi  manajemen  dan  pengelolaan  wakaf. Sehingga  dalam  pengelolaan  wakaf  produktif  harus  menonjolkan  sistem  manajemen yang profesional. (Jodi Eriyanto & Siti Aisyah, 1967).
Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah  penduduk  miskin.  Jumlah  mereka  dari  waktu  ke  waktu  semakin  bertambah beriringan  dengan  terpuruknya  kondisi  ekonomi  nasional  yang  masih  terjadi  saat  ini. Salah  satu  upaya    untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  adalah dengan  memaksimalkan  potensi  kelembagaan  yang  telah  diatur  oleh  ajaran  Islam, seperti  zakat,  infak,  shadaqah,  hibah,  dan  wakaf.  Lembaga-lembaga  ekonomi  yang ditawarkan  oleh    Islam    merupakan  upaya-upaya  strategis  dalam  rangka  mengatasi berbagai  problematika  kehidupan  masyarakat.  Sebagai  salah  satu  potensi  yang mempunyai pranata  keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen  yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. (Malasari & Iswandi, 2021).
Wakaf  merupakan  solusi  alternatif  bagi  pengembangan  yang  ditujukan  bagi kesejahteraan  masyarakat.  Dari  data  yang  diketahui,  tanah  wakaf  yang  ada  di  desa maupun di kota sangat luas. Potensi yang demikian itu seharusnya dimanfaatkan sebaik- baiknya  guna  menunjang  kemakmuran  dan  kesejahteraan  umum  sebagai  tujuan pembangunan  itu  sendiri.  Dalam  sejarahnya,  wakaf  telah  memainkan  peranan  yang sangat  vital  dalam  pembangunan  ekonomi  masyarakat  muslim.  Meskipun  pengalaman sejarah  cukup  panjang  dalam  pengelolaan  wakaf,  namun  masih  dijumpai  berbagai kenyataan  bahwa  pengelolaan  wakaf  belum  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat belum terwujud. (Riyanto, 2018).
Harta wakaf sebagi institusi sosial Islam, pada hakikatnya mempunyai posisi yang sama  dengan  zakat  dan  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  sumber  daya  ekonomi.
62│ Saprida, et.al., Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.......
Artinya,  penggunaan  harta  wakaf  tidak  terbatas  hanya  untuk  keperluan  kegiatan- kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi  konvensional, seperti: masjid, rumah sakit, panti asuhan,  dan pengembangan lembaga pendidikan. Dalam perspektif bisnis,  wakaf, termasuk  wakaf  tunai  (cash  wakaf)  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan-kegiatan ekonomi,  seperti:  pertanian,  pertambangan,  realestate,  office  building,  hotel,  restoran, dan sebagainya (Wakaf Preneur). (Anshori, 2018).
Harta  wakaf  pada  prinsipnya  adalah  milik  umat  dan  manfaatnya  akan dikembalikan  kepada  umat.  Idealnya,  keberadaan,  pengelolaan,  dan  pengembangan harta  wakaf  adalah  tanggungjawab  kolektif  seluruh  masyarakat.  Keberhasilan pengelolaan  wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan  sejauh  mana  pengelolaan  dan  pemberdayaan  wakaf  akan  memberikan  nilai tambah  bagi  pengembangan  kegiatan  produktif  maupun  untuk  mengatasi  masalah- masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi. (Riyanto, 2018).

## TINJAUAN PUSTAKA
Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara  lain,  penelitian  yang  berjudul  “Pengembangan  Hukum  Wakaf  Produktif  untuk Mengatasi  Kemiskinan  dan  Ketergantungan”  yang  ditulis  oleh  Aunur  Rohim  Faqih, yang membahas tentang salah satu syarat harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan  wakif  secara  sempurna,  artinya  bebas  dari  segala  bebanBenda  yang diwakafkan  harus  jelas  wujudnya  dan  pasti  batas-batasnya.  Syarat  ini  dimaksudkan untuk  menghindari  perselisihan  dan  permasalahan  yang  mungkin  terjadi  dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin  kepastian  hukum  dan  kepastian  hak  bagi  mustahik  untuk  memanfaatkan benda tersebut. (Faqih, 2005).
Selanjutnya jurnal yang berjudul Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf  dan  Pertanahan  Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  yang  ditulis  oleh  Achmad Muchaddam  Fahham.  Yang  membahas tentang praktik  wakaf  di  Indonesia,  dilaksanakan  dalam  bentuk  barang  tidak  bergerak  seperti tanah,  bangunan,  atau  kebun.  Tanah  yang  wakafkan  oleh  seorang  wakif,  adalah  yang tidak boleh dijual atau diwariskan, inilah yang dalam istilah fikih disebut ditahan. Tanah
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │63
itulah yang dimanfaatkan, bisa disewakan untuk kemudian hasil sewanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.  Di  atas  tanah  itu  juga  dapat  didirikan  bangunan  seperti  sarana  ibadah  seperti masjid,  lembaga  pendidikan  seperti  madrasah,  atau  sarana  layanan  kesehatan  rumah sakit  dan  lainnya.  (Fahham,  2015).  Selanjutnya  Manajemen  Wakaf  dalam  Perusahaan Asuransi  Syariah  yang  ditulis  oleh  Ani  Faujiah  yang  membahas  tentang  wakaf berfungsi  untuk  mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk kepentingan  ibadah  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Kemajuan  dan peningkatan ekonomi umat, bantuan kepada fakir miskin. (Faujiah, 2020)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen wakaf dalam hukum Islam dan  undang-undang  no.  41  tahun  2004.  Peneliti  mencoba  menggambarkan  apa  yang dipahami  dan  digambarkan  subyek  penelitian.  Kemudian  pendekatan  kualitatif  dipilih dengan metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan ( library  research )  yakni  penelitian  dilaksanakan  dengan  cara  pencarian  literatur (kepustakaan)  baik  berupa  jurnal,  catatan,  maupun  laporan  hasil  penelitian  dari penelitian  sebelumnya.  Data  sekunder  diperoleh  dari  pengamatan-pengamatan  tentang wakaf  dalam  pandangan  hukum  Islam. Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan penulis  dengan  mengidentifikasi  tema  atau  wacana  dari  jurnal,  skripsi  dari  hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang  berhubungan  dengan  tema  penelitian  ini  untuk  mencari  hal-hal  yang  berupa catatan, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL Dan PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Wakaf
Para  ahli  bahasa  menggunakan  tiga  kata  untuk  mengungkapkan  tentang  wakaf yaitu al-waqf (Wakaf), al-habs (menahan),  dan at-tasbil (berderma  untuk  sabiilillah). Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asy-syai’ yang berarti menahan sesuatu.  Imam  Antarah,  sebagaimana  dikutip  oleh  al-Kabisi  berkata,  “Unta    saya
64│ Saprida, et.al., Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.......
tertahan disuatu tempat”.  Menurut ahli fiqih  bahwa wakaf berasal dari kata wakaf atau waqf berasal  dari  bahasa  Arab Waqafa .    Asal  kata Waqafa berarti  menahan  atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata waqafa-yuqifu-waqfan sama artinya dengan Habasa-Yahbisu-Tahbisan .  Khusus  istilah habs disini  atau ahbas biasanya dipergunakan  kalangan  masyarakat  di  Afrika  Utara  yang  bermadzhab  Maliki.  (Nur Azizah Latifah, 2019).
Sedangkan  secara  terminologi  atau  harfiyah,  wakaf  mempunyai  beberapa  defnisi yang  sering  diungkap  oleh  para  ulama’: Pertama, menurut  al-Jazairi  wakaf  adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan  mendermakan  hasilnya  kepada  penerima  wakaf. Kedua, menurut  madzhab  Syaf’i wakaf  adalah  menahan  harta  yang  dapat  diambil  manfaatnya  dengan  tetap  utuhnya barang  dan  barang  tersebut  hilang  kepemilikannya  dai waqif ,  serta  dimanfaatkan  pada sesuatu  yang  diperbolehkan.  Madzhab  Syaf’i  menjelaskan  apabila  wakaf  dinyatakan sah,  maka  kepemilikanpun  beralih  dari  pemilik  harta  yang  diwakafkan  menjadi  milik umat,  bukan  lagi  milik  orang  yang  mewakafkan.  Maka,  putuslah  hubungan  seorang yang  mewakafkan  hartanya  dengan  hartanya  itu. Ketiga, wakaf  juga  dapat  dilihat  dari prespektif  ekonomi,  yaitu  sebagai  pengalihan  dana  (atau  aset  lainnya,  baik  aset  mati ataupun aset bergerak) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif  yang  menghasilkan  pendapatan  untuk  konsumsi  di  masa  yang  akan  datang baik  oleh  individual  ataupun  kelompok. Keempat, wakaf  berarti  menahan  harta  yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan masyarakat secara luas. (Atabik, 2016).
Mazhab  Syafi’i  dan  Ahmad  bin  Hambal  berpendapat  bahwa  wakaf  adalah melepaskan harta  yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak  boleh  melakukan  apa  saja  terhadap  harta  yang  diwakafkan, seperti  perlakuan  pemilik  dengan  cara  pemilikannya  kepada  yang  lain,  baik  dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh  ahli  warisnya. Wakif menyalurkan  manfaat  harta  yang  diwakafkannya  kepada mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. (Malasari & Iswandi, 2021).
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │65

## 2. Dasar Hukum Wakaf
Para  ahli  hukum  Islam menyebutkan  dasar  hukum  wakaf  yang  meliputi  ayat  Al- Qur’an,    hadis,    ijmak,    dan    juga    ijtihad    para  ahli  hukum  Islam  Al-Qur’an  sebagai sumber  hukum  yang  pertama  memberi  petunjuk  secara  umum  tentang  amalan  wakaf, sebab  amalan  wakaf  termasuk  salah  satu  yang  digolongkan  dalam  perbuatan  baik, sebagaimana firman Allah : Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai dan apa  saja  yang  kamu  nafkahkan  Maka  Sesungguhnya  Allah  mengetahuinya”. (QS.  Al- ‘Imran: 92)
Dalam ayat di atas terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian  dari  apa  yang  dimiliki  seseorang,  dan  termasuk  ke  dalam  pengertian  umum infak itu adalah wakaf. (Ahmad Mukhlishin & Dimyati, 2018). Artinya :  Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang  menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap bulir  seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki. Dan  Allah  Maha  Luas  (karunia-Nya)  lagi  Maha  Mengetahui (QS.  Al-Baqarah:  261). (Atabik, 2016).
Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi SAW. Yang berbunyi sebagai berikut :
ِدَل َو  ْوَا ِهِب ُعَفَتْنَي  ٍمْلِع  ْوَا ٍةَي ِراَج ٍةَقَدَص : ٍثَلاَث  ْنِم َّلاِا ُهُلَمَع َعَطَقْنِا َمَدا َنْبا  َتاَم اَذِا ( ُهَل ْوُعْدَي ٍحِلاَص هاور ملسم )
Artinya: “Jika  anak  cucu  Adam  meninggal  dunia  maka  amalnya  putus  kecuali  tiga perkar:  sedekah  jariah,  ilmu  yang  bermanfaat,  atau  anak  saleh  yang    mendoakan orang  tuanya”. (HR.  Abu Daud dari Abi Hurairah).

## 3. Rukun dan Syarat Wakaf
Rukun  merupakan  suatu  hal  yang  keberadaannya  mutlak  dipenuhi  agar  suatu perbutan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun dan syarat wakaf adalah sebagai berikut:
1) Ada pihak yang berwakaf (wakif).
Orang yang melakukan perbuatan wakaf. Hendaklah wakif memiliki secara penuh hartanya,  berakal  dan  dalam  keadaan  sehat  rohaninya,  tidak  dalam  keadaan
66│ Saprida, et.al., Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.......
terpaksa atau  dalam  keadaan  jiwa  yang  tertekan,  baligh,  dan  orang  yang  mampu bertindak secara hukum (rasyid).
2) Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan.
Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi  (barang  berharga).  Diketahui  jumlah/  kadarnya,  dimiliki  penuh  oleh  orang yang  berwakaf,  hartanya  berdiri  sendiri,  tidak  bercampur  atau  melekat  kepada harta lain.
3) Ada penerimaan dan pengelolaan harta wakaf (nadzir).
Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Dapat dibagikan kepada wakaf khairy dan wakaf dzurry . Wakaf Khairy adalah wakaf dimana Al-Wakif tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum. Wakaf dzurry adalah wakaf yang  al-Wakif  membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
4) Adanya sighat
Pernyataan pemberian wakaf, baik secara lafadz, tulisan maupun isyarat. Ucapan mengandung kata-kata yang menunjukan kekalnya amalan wakaf tersebut (ta’bid), ucapan  direalisasikan  segera  (tanjiz),  ucapan  bersifat  pasti,  ucapan  tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan amalan wakaf. (Putra & Fildayanti, 2021).

## 4. Macam-macam Wakaf
Bila  ditinjau  dari  segi  peruntukkan  ditunjukkan  kepada  siapa  wakaf  itu,  maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:
1) Wakaf  Ahli,    yaitu  wakaf  yang  ditunjukkan  kepada  orang-orang  tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf  dzurri.  Apabila  ada  seseorang  yang  mewakafkan  sebidang  tanah  kepada anaknya,  lalu  kepada  cucunya,  wakafnya  sah  dan  yang  berhak  yang  mengambil manfaatnya  adalah  mereka  yang  ditunjuk  dalam  pernyataan  wakaf.  Dalam  satu segi,  wakaf  dzurri  ini  baik  sekali,  karena  si  wakif  akan  mendapat  dua  kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │67
2) Wakaf Khairi,  yaitu wakaf  yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan  (kebajikan  umum),  seperti  wakaf  yang  diserahkan  untuk keperluan  pembangunan  masjid,  sekolah,  jembatan,  rumah  sakit,  panti  asuhan anak  yatim  dan  lain  sebagainya.  Dalam  tinjauan  penggunaannya,  wakaf  jenis  ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya  pihak-pihak  yang  mengambil  manfaat.    Jenis  wakaf  inilah  yang sesungguhnya  paling  sesuai  dengan  tujuan  perwakafan  itu  sendiri  secara  umum. (Malasari & Iswandi, 2021).
Dalam  jenis  ini  juga,  si  wakif  dapat  mengambil  manfaat  dari  harta  yang diwakafkan  itu,  seperti  wakaf  masjid  maka  si  wakif  boleh  saja  beribadah  disana,  atau mewakafkan  sumur,  maka  si  wakif  boleh  mengambil  air  dari  sumur  tersebut sebagaimana  yang  telah  pernah  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW  dan  sahabat Ustman  bin  Affan.  Secara  substansinya,  wakaf  inilah  yang  merupakan  salah  satu  segi dari  cara  membelanjakannya  (memanfaatkan)  harta  di  jalan  Allah  SWT.  Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan,  khususnya  peribadatannya,  perokonomian,  kebudayaan,  kesehatan, keamanan dan sebagainya. (Malasari & Iswandi, 2021).

## 5. Obyek Wakaf
Sayyid  Sabiq  menjelaskan  bahwa  benda,  baik  bersifat  tetap  (al-Uqar),  maupun bergerak  (al-Manqul)  seperti  perlengkapan  rumah,    mashahif,  buku-buku,  senjata,  dan kendaraan  boleh  dijadikan  objek  wakaf.  Disamping  itu,  setiap  benda  yang  boleh diperdagangkan  dan  dimanfaatkan  (dengan  tetap  kekal  zatnya),  boleh  juga  dijadikan objek  wakaf.  Sebaliknya,  al-    Sayyid  Sabiq  berpendapat  bahwa  benda  yang  rusak (berubah)  karena  dimanfaatkan  seperti  uang,  lilin,  makanan  dan  minuman,  tidak  syah untuk dijadikan objek wakaf. Disamping itu, al-Sayyid
Sabiq  menjelaskan  bahwa  benda-benda  yang  tidak  boleh  dijual  karena  zatnya  seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain  seperti karena digadaikan, tidak boleh  dijadikan objek wakaf. (Saprida & Umari, n.d.).
Sebagai  salah  satu  dari  reformasi  hukum  adalah  lahirnya  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Dalam  Pasal  16  Ayat  (1)
68│ Saprida, et.al., Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.......
Sampai  (3)  menyebutkan  bahwa  obyek  wakaf  (benda  wakaf)  terdiri  dari  benda  tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:
1) Hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan    perundang-  undangan  yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2) Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri atas tanah.
3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5) Benda  tidak  bergerak  lain  dengan  ketentuan  Syariah  dan  peraturan  Perundang- undangan yang berlaku.
Sedangkan benda bergerak meliputi:
1) Uang
2) Logam Mulia
3) Surat Berharga.
4) Kendaraan.
5) Hak Atas Kekayaan Intelektual.
6) Hak Sewa.
7) Benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  Syariah  dan  Peraturan  Perundang- undangan yang berlaku. (Naim, 2018).

## 6. Wakaf Produktif
Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik  dibidang  pertanian,  perindustrian,    perdagangan  dan  jasa  yang  manfaatnya  bukan pada  benda  wakaf  secara langsung,  tetapi  dari  keuntungan  bersih  hasil  pengembangan wakaf  yang  diberikan  kepada  orang-orang  yang  berhak  sesuai  dengan  tujuan  wakaf. Dalam  hal  ini,  wakaf  produktif  diolah  untuk  dapat    menghasilkan  barang  atau  jasa kemudian  dijual  dan  hasilnya  dipergunakan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf.  Wakaf produktif  adalah  harta  benda  atau  pokok  tetap  yang  diwakafkan  untuk  dipergunakan dalam  kegiatan  produksi  dan  hasilnya  di  salurkan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf.  Wakaf
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │69
produktif  memperioritaskan  wakaf  untuk  upaya  yang  lebih  menghasilkan  dengan ukuran-ukuran  paradigma  yang  berbeda  dengan  wakaf  konsumtif.  Wakaf  produktif memiliki  dua  visi  sekaligus  yakni  menghancurkan  ketimpangan  struktur  sosial  dan menyediakan  lahan  subur  untuk  menyejahterakan  umat.  Wakaf  produktif  sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf  jenis  ini  lebih  cocok  dengan  realitas  umat  Islam  saat  ini  yang  menghadapi masalah kemisikinan, keterbelakangan  dan kebodohan.
Wakaf  produktif,  dengan  demikian  merupakan  pengembangan  dari  penafsiran- penafsiran lama tentang wakaf. Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai  dengan  tujuan  wakaf.  Keuntungan  dari  wakaf  produktif  ini  diharapkan  dapat membantu  masyarakat  sekitar  wakaf.  Wakaf  produktif  misalnya  berbentuk  sawah, kebun,  kolam  ikan,  pertokoan,  dan  lain-lain.  Benda  wakaf  yang  dipergunakan  dalam kegiatan  produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi  antara  pemberi  wakaf  dan  penerima  wakaf.  Selain  itu  benda  wakaf  tidak  dapat dimiliki  secara  pribadi  atau  perorangan,  tetapi  benda  wakaf  merupakan  milik  Allah SWT. (Jodi Eriyanto & Siti Aisyah, 1967).
Salah  satu  bentuk  wakaf  produktif  dalam  ijtihad  ulama  masa  kini  adalah  bentuk wakaf  uang  memang  belum  lama  dikenal  di  Indonesia.  Padahal  wakaf  uang  tersebut sebenarnya  sudah  cukup  lama  dikenal  di  dunia  Islam,  yakni  sejak  zaman  kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan  masing-masing  mempunyai  alasan  yang  memadai.  Meskipun  wakaf  uang  sudah dikenal  pada  masa  Imam  Mazhab,  namun  wakaf  uang  baru  akhir-akhir  ini  mendapat perhatian  para  ilmuan  dan  menjadi  bahan  kajian  intensif.  Di  berbagai  Negara,  Wakaf Uang  sudah  lama  menjadi  kajian,  dan  bahkan  sudah  dipraktekkan  serta  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.Yang  menjadi  masalah  di  berbagai  tempat  baik  di Indonesia  maupun  di  Negara  lain  adalah  pengelolaannya,  tidak  jarang  wakaf  dikelola dengan  manajemen  yang  kurang  bagus  sehingga  dapat  mengakibatkan  wakaf  tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan  baik  akan  membawa  dampak  yang  begitu  besar  dalam  masyarakat.
70│ Saprida, et.al., Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.......
Perkembangan  ekonomi  dan  pembangunan  yang  mengacu  timbulnya  gagasan  adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi  dalam  Islam  tidak  hanya  terkait  dengan  masalah  ekonomi  abadi.  (Medias, 2010).

## 7. Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
1) Pengertian Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004
Dalam  pasal  1  ayat  1  Undang-undang  No  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  menurut  syari’ah.  Hukum  tidak  mengatur  kepentingan  manusia sebagai  perorangan  yang  berdiri  sendiri,  terlepas  dari  manusia  yang  lain  akan  tetapi hukum mengatur kepentingan  manusia sebagai warga masyarakat. Jadi  manusia dalam hubungannnya  dengan  manusia  lain,  yang  sama-sama  terikat  dalam  ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada  perseorangan  atau  suatu  persekutuan  atau  kesatuan  itu  saja,  akan  tetapi pemberian  hak  kepadanya  itu  diberikan  dan  diakui  oleh  hukum,  oleh  karena  dengan diberikannya  hak  tersebut  kepada  perseorangan,  persekutuan atau  kesatuan  hukum  itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.
2) Pengaturan Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004
Peraturan  perundang-undangan  yang  selama  ini  mengatur  masalah  perwakafan masih  tersebar  dalam  berbagai    peraturan  perundang-undangan  antara  lain:  Undang- undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang  Perwakafan  Tanah  Milik,  Peraturan  Menteri  Agama  RI  No.1  Tahun  1978 Tentang  Pelaksanaan  PP  No.28  Tahun  1977,  Peraturan  Dirjen  Bimas  Islam  depag  RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum  Islam (KHI)  dianggap  belum    memadai  dan  masih  menjadi  persoalan  yang  belum terselesaikan  dengan  baik,  sehingga  kemauan  kuat  dari  umat  Islam  untuk memaksimalkan  peran  kelembagaan  dalam  bidang  perwakafan  masih  mengalami kendala-kendala  formil.  Pada  tanggal  27  Oktober  2004,  pemerintah  mengeluarkan
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │71
peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan  berlakunya  undang-undang  ini,  semua  peraturan  mengenai  perwakafan  masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
Undang-undang  wakaf  ini  merupakan  penyempurnaan  dari  beberapa  peraturan perundangan  wakaf  yang  sudah  ada  dengan  menambah  hal-hal  baru  sebagai  upaya pemberdayaan  wakaf  secara  produktif  dan  profesional.  Dalam  undang-undang  ini, pentingnya  pendaftaran  benda-benda  wakaf  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar  wakaf  ditandatangani.  Sedangkan    hal  baru  yang  juga  terdapat  dalam  undang- undang  ini  dan  tidak  terdapat  dalam  peraturan  sebelumnya  adalah  menyangkut dibentuknya  badan  baru  yaitu  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).  BWI  adalah    lembaga independen  yang  dibentuk  oleh  pemerintah    untuk  memajukan  dan    mengembangkan perwakafan  nasional.  Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-undang ini nampak  bahwa  BWI  selain  mempunyai  tanggungjawab  untuk  mengembangkan perwakafan  di  Indonesia,  juga  mempunyai  tugas  untuk  membina  para  nazdir.  Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan nazdir dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan.  Di Indonesia misalnya,  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2006    tentang  Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun  pasif.  (2)  Pengawasan  aktif  dilakukan  dengan  melakukan  pemeriksaan langsung  terhadap  nazdir  atas  pengelolaan  wakaf,  sekurang-kurangnya  sekali  dalam setahun. (3) Pengawasan pasif  dilakukan dengan melakukan pengamatan  atas berbagai laporan  yang  disampaikan  nazdir  berkaitan  dengan  pengelolaan  wakaf;  (4)  Dalam melaksanakan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pemerintah  dan masyarakat  dapat  meminta  bantuan  jasa  akuntan    public  independen.  (Ahmad Mukhlishin & Dimyati, 2018)

## 8. Hikmah Wakaf
72│ Saprida, et.al., Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.......
Manfaat  wakaf  dalam  kehidupan  dapat  dilihat  dari  segi  hikmahnya.  Setiap peraturan  yang  disyaratkan  Allah  Swt  kepada  makhluknya  baik  berupa  perintah  atau larangan,  pasti  mempunyai  hikmah  dan  manfaatnya,  bagi  kehidupan  manusia, khususnya bagi umat  Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah  di  akhirat  nantinya  yaitu  berupa  pahala  (didasarkan  pada  janji  Allah).  Ibadah wakaf  yang  tergolong  pada  perbuatan  sunnah  ini  banyak  sekali  hikmahnya  yang terkandung dalam wakaf ini, antara lain:
1. Harta  benda  yang  diwakafkan  dapat  tetap  terpelihara  dan  terjamin kelangsungannya.  Tidak  perlu  khawatir  barangnya  hilang  atau  pindah  tangan, karena  secara  prinsip  barang  wakaf  tidak  boleh  ditassarufkan,  apakah  itu  dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.
2. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah.
3. Wakaf  merupakan  salah  satu  sumber  dana  yang  sangat  penting  manfaatnya  bagi kehidupan  agama  dan  umat.  Antara  lain  untuk  pembinaan  mental  spiritual  dan pembangunan  segi  fisik. Mengingat  besarnya  hikmah  dan  manfaatnya  terhadap kehidupan umat, maka Nabi Saw.  sendiri dan para sahabat dahulu dengan ikhlas mewakafkan  masjid,  tanah,  sumur,  kebun  dan  kuda  milik  mereka  serta  harta benda  lainnya  untuk  kemajuan  agama  dan  umat  Islam  umumnya. (Dr.  Qodariah Barkah, M.H.I et al., 2020)

## SIMPULAN
Berdasarkaan  uraian  dan  analisa  di  atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  adalah sebagai berikut :
1. Wakaf menurut perspektif hukum Islam adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki  rujukan  ekplisit  dalam  Al-Quran  dan  Al-Sunnah.  Ulama  berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh  barangnya  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  yang  telah  ditentukan. Wakaf merupakan  pemberian  suatu  harta  dari  milik  pribadi  menjadi  kepentingan
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 1 Edisi Agustus 2022 │73
bersama,  sehingga  kegunaannya  mampu  dirasakan  oleh  masyarakat  luas  tanpa mengurangi nilai harta tersebut.
2. Wakaf  menurut  Undang-undang  No  41  Tahun  2004  adalah  perbuatan  hukum waqif untuk  memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Mukhlishin, T. A., & Dimyati, M. (2018). Pengambilan Harta Wakaf Perspektif Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  No  41  Tahun  2004  (Studi  Kasus  di  Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016) . 2 (1), 1–20.
Anshori, I. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi  Kasus  di  Madrasah  Tsanawiyah,  Pesantren  al  Andalusia  Caringin Sukabumi  Jawa  Barat  Indonesia). Jurnal  Tahdzibi :  Manajemen  Pendidikan Islam , 3 (1), 27–38. https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38
Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. Jurnal ZISWAF IAIN Kudus , 1 (1), 82–107.
Diharto,  A.  K.  (2019).  Menggagas  Model  Pengembangan  Manajemen  Harta  Wakaf Tradisional.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 5 (2), 131–136. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i2.565
Dr.  Qodariah  Barkah,  M.H.I,  Dr.  Peny  Cahaya  Azwari,  S.E.,  M.M,  MBA.,  Ak.,  CA., Saprida, M.H.I, & Zuul Fitriani Umari, M. H. . (2020). Fiqih zakat sedekah dan wakaf .
Fahham,  A.  M.  (2015).  Cash  Waqf  Management  at  The  Waqf  and  Land  Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. Aspirasi , 6 (1), 27–36. Faqih,  A.  R.  (2005).  Pengembangan  Hukum  Wakaf  Produktif  Untuk  Mengatasi Kemiskinan  Dan  Ketergantungan. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM , 12 (30), 288–302. https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art10
Faujiah, A. (2020). Manajemen Wakaf Dalam Perusahaan Asuransi Syariah. Lan Tabur ,
2 (1),
60–73. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/3929
Ghozilah,  U.,  &  Khasanah,  E.  K.  (2020).  Manajemen  Wakaf  Produktif  Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang.
Islamic Management and Empowerment Journal , 2 (2), 151–168. https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168
74│ Saprida, et.al., Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.......
Huda,  M.,  &  Fauzi,  A.  (2019).  Sistem  pengelolaan  wakaf  masjid  produktif  perspektif Hukum  Islam  (studi  kasus  di  masjid  Islamiyah  Nalumsari  Jepara). Jurnal  At-
Tamwil , 1 (2), 27–46. https://ejournal.iai-
tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058
Jodi  Eriyanto  &  Siti  Aisyah.  (1967).  Manajemen  Pengelolaan  Wakaf  Produktif. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 1 (2), 25–56.
Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat  Bekasi). SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 8 (2),  629–648. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187
Medias,  F.  (2010).  Wakaf  Produktif  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. La_Riba , 4 (1), 71–86. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5
Naim,  A.  H.  (2018).  Pengembangan  Objek  Wakaf  Dalam  Fiqih  Islam  Dan  Hukum Positif  Di  Indonesia. ZISWAF :  Jurnal  Zakat  Dan  Wakaf , 4 (2),  245. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044
Nur  Azizah  Latifah,  M.  J.  (2019).  Analisis  Pelaksanaan  Wakaf  Di  Kuwait.
Academia.Edu ,
6 (1), 65–79. https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Le mbaga_Zakat_di_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf
Putra, T. W., & Fildayanti, D. A. (2021). Revitalization of Waqf Management for Social Economic  Development  of  East  Luwu. Al-Risalah , 12 (2),  297–311. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1403
Riyanto, R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak). Al- ’Adalah , 14 (2), 333. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967
Saprida,  &  Umari,  dan  Z.  F.  (n.d.). Sosialisasi  Pengenalan  Wakaf  Terhadap  Ibu-Ibu Pengajian  Masjid  Al-Islami  Jalan  Akbp  H.  Umar  Ario  Kemuning  Kota Palembang .