## PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINTECH PEER TO PEER

## LENDING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

## MASYARAKAT INDONESIA
Inda Rahadiyan 1 , Alfhica Rezita Sari 2
Abstrak : Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan implementasi fintech Peer to Peer Lending (P2PL) sebagai salah satu upaya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia?  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan metode studi kepustakaan ( library research ) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu sisi implementasi fintech P2PL dapat dipandang sebagai salah  satu  solusi  peningkatan  indeks  keuangan  inklusi.  Peningkatan  indeks  inklusi keuangan  diharapkan  dapat  turut  serta  meningkatkan  taraf  kesejahteraan.  Namun demikian  pada  sisi  lain,  implementasi  fintech  P2PL  masih  dihadapkan  pada  berbagai tantangan.  Tantangan  dimaksud  meliputi;  perlindungan  hukum  bagi  pihak  pemberi pinjaman,  keamanan  data,  persaingan  antara  industri fintech  P2PL  dengan  perbankan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat.
Kata-kata Kunci : Fintech, Peer to Peer Lending, Kesejahteraan, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  keuangan  pada  dasarnya adalah tatanan perekonomian suatu negara  yang  memiliki  peran,  terutama dalam  menyediakan  fasilitas  jasa-jasa  di bidang  keuangan  oleh  lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang  lainnya. 3 Sistem  keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan
kesehatan  perekonomian  suatu  negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator  perdagangan  domestik  dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai  instrumen  investasi  dan  menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan  sistem  keuangan  sangat penting  agar  masyarakat  meyakini  bahwa sistem  keuangan  Indonesia  aman,  stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan. 4
1 Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dan Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kini penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2 Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3 Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.
4 Ibid , hlm.41.
Dewasa ini lembaga keuangan semakin berkembang seiring laju
pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin  banyaknya  variasi  instrumen keuangan  yang  beredar  baik  di  bidang perbankan maupun di bidang non- perbankan. Perkembangan instrumen keuangan  sejalan  dengan  perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas,  lembaga  asuransi,  dan  lembaga perbankan  syariah,  perkembangan  bank konvesioanal, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Secara umum perkembangan perekonomian  nasional  masih  bertopang pada  sektor  perbankan,  sehingga  tidak dapat  dilepaskan  dari  tujuan  dan  fungsi kelembagaan bank. Undang-Undang Perbankan  mengamantkan  peran  serta bank  dalam  meningkatkan  kehidupan
rakyat. 5 Pada  konteks  demikian,  eksistensi kelembagaan bank dengan segala aktivitasnya hendak ditujukan bagi peningkatan  taraf  hidup  rakyat  banyak. Peran  serta  bank  dalam  peningkatan  taraf hidup  rakyat  banyak  diwujudkan  melalui penyediaan  akses  layanan  yang  memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.
Namun  demikian  pada  kenyataannya, sektor  perbankan  terbukti  belum  mampu melaksanakan fungsi peningkatan kesejahteraan  secara  optimal.  Kondisi demikian  disebabkan  oleh  berbagai  faktor. Salah  satunya  yakni  faktor  geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan  wilayah  membentang  dari  Sabang hingga Merauke. Penyediaan akses layanan perbankan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  survei  Bank  Dunia, kurang  dari  50%  penduduk  Indonesia memiliki  rekening  pada  institusi  keuangan formal  (bank)  dan  hanya  17%  dari penduduk  yang  mempunyai  akses  kredit. Survei  rumah  tangga  yang  dilakukan  Bank Indonesia  pada  tahun  2010  menunjukkan bahwa  62%  rumah  tangga  tidak  memiliki tabungan sama sekali. Jumlah kepemilikan rekening  masyarakat  Indonesia  dinilai masih rendah bahkan se-Asean. Salah satu faktor  yang  menjadi  penyebab  adalah terbatasnya infrastruktur dan akses layanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama hingga ke pelosok daerah. Selain keterbatasan infrastruktur, rendahnya indeks  inklusi  juga  disebabkan  oleh minimnya  penghasilan  sebagian  lapisan masyarakat.  Pendapatan  yang  diterima penduduk  desa  lebih  banyak  digunakan untuk  konsumsi.  Berdasarkan  hasil  survei
5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
6 http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklus if/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Set elah%20Multilicense%20(Publik).pdf , Akses 15/08/2017, Pukul 20.00 WIB.
7 secara  global  tercatat  lebih  dari  dua  miliar  orang dewasa  di  seluruh  dunia  tergolong  ke  dalam unbanked people .  Sekitar sepuluh persen (10%) dari 2,5 miliar orang di dunia hidup dengan pendapatan kurang  dari  2  USD  per  hari  tidak  memiliki  akses
Bank  Dunia  79%  masyarakat  yang  tidak memiliki  tabungan  karena  tidak  memiliki uang. Namun demikian, masyarakat berpendapatan rendah adalah active money managers yang  sangat  membutuhkan akses keuangan terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang  keuangan  ( financial  literacy )  dan belum  tersedianya  produk  yang  sesuai untuk kelompok masyarakat kecil. 6 Berdasarkan  data  tersebut  setidaknya dapat disimpulakan bahwa kesulitan akses layanan  menjadi  faktor  utama  tingginya jumlah  penduduk  yang  belum  tersentuh layanan perbankan ( unbanked people ). 7
Perkembangan dan penerapan teknologi dalam bidang keuangan beberapa tahun  terakhir  dapat  dipandang  sebagai salah  satu  solusi  bagi  persoalan  sulitnya akses  layanan  perbankan.  Salah  satu kemajuan  dalam  bidang  keuangan  saat  ini ditandai  dengan  kemunculan (Financial Technology ).  Menurut The  National  Digital Research Centre (NDRC), Fintech merupakan  suatu  inovasi  pada  sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.  Inovasi  finansial  ini  mendapat sentuhan teknologi modern. Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi  untuk  peningkatan  layanan  jasa perbankan  dan  keuangan  yang  umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan ( startup ) dengan  memanfaatkan  teknologi software , internet, komunikasi, dan komputasi terkini. 8
Salah  satu  jenis  fintech  yang  dikenal luas di Indonesia adalah fintech P2PL yang lebih  dikenal  dengan  istilah  ‘pinjaman online’ sebagaimana diatur dalam POJK 77 Tahun  2016.  Perkembangan  fintech  P2PL
terhadap layanan keuangan apapun. Lihat: Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, and Stefan Staschen, “ Use of  Agents  in  Branchless  Banking  for  the  Poor: Rewards,  Risk  and  Regulation”, The  Consultative Group  to  Assist  the  Poor,  Focus  Note  Number  38, October 2008, http://www.cgap.org, Akses
15/08/2017, Pukul 20.40 WIB.
8 Nofie  Iman, Financial  Technology  dan  Lembaga Keuangan, Gathering  Mitra  Linkage  Bank  Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.
tidak  dapat  dipisahkan  dari  fenomena penggunaan teknologi internet dan smartphone.  Berdasarkan  survei  Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII),  sebanyak  143,3  juta  orang  atau 54,7%  dari  jumlah  penduduk  Indonesia telah terhubung ke internet pada 2017. 9
Terlepas  dari  manfaat  implementasi fintech  P2PL  bagi  peningkatan  inklusi keuangan, kemunculan dan perkembangan Fintech P2P  Lending pada  kenyataannya juga tidak terlepas dari berbagai tantangan.

## 1.1 Rumusan Masalah
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka menjawab sebuah rumusan masalah yakni bagaimana peluang dan tantangan implementasi fintech  Peer  to  Peer  Lending sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Indonesia?

## 1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan implementasi fintech  peer  to  peer  lending sebagai  salah  satu  upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## 1.3 Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam  dalam  kajian  ini  adalah  studi kepustakaan ( library research ). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan,  membaca,  serta  mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian.

## 2.  PEMBAHASAN
A.  Sekilas  Mengenai  Indeks  Keuangan Inklusi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat Indonesia
9 https://katadata.co.id/berita/2018/02/19/1433- juta-penduduk-indonesia-punya-akses-internet- hampir-60-di-jawa, Akses 15/05/2018, Pukul 20.00.
10
https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklus if/indikator/indeks/contents/default.aspx, Akses 22/11/2018, Pukul 19.00 WIB.
Indeks  Keuangan  Inklusif  (IKI)  adalah salah  satu  cara  alternatif  untuk  mengukur keuangan  inklusif  dengan  menggunakan indeks  multidimensional  berdasarkan  data makroekonomi,  terutama  pada  jangkauan layanan  sektor  perbankan.  Pengukuran Indeks  Keuangan  Inklusif  (IKI)  pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank  Indonesia  untuk  mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai  berbagai  dimensi  dari  sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses ( access ), penggunaan ( usage ) dan kualitas ( quality )  dari  layanan  perbankan. 10 Secara mendasar konsep keuangan inklusif didasarkan pada upaya pemerataan kesempatan  bagi  setiap  orang  dalam mendapatkan layanan keuangan formal. 11
Kebijakan  keuangan  inklusif  adalah kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan keuangan secara inklusif. Kebijakan tersebut  berbentuk  pendalaman  layanan keuangan  ( financial  service  deepening ) yang menyasar orang-orang kelas menengah  bawah.  Sehingga,  layanan keuangan  di  Indonesia  tidak  hanya  untuk kelas  menengah  atas,  akan  tetapi  juga untuk  kelas  menengah  ke  bawah.  Setiap Warga  Negara  Indonesia  berhak  untuk mendapatkan  kemudahan  akses  terhadap produk  keuangan.  Pembangunan  yang berkelanjutan  menjadi  syarat  perlu  bagi keberhasilan suatu negara, namun demikian  belum  cukup  apabila  tidak  diikuti dengan pembangunan yang inklusif. Pembangunan  yang  inklusif  dimaknai sebagai  pertumbuhan  yang  tidak  hanya menciptakan  peluang  ekonomi  baru,  tetapi juga  menjamin  aksesibilitas  yang  sama terhadap  peluang  yang  tercipta  untuk semua  segmen  masyarakat,  khususnya bagi  masyarakat  yang  belum  tersentuh layanan perbankan.
11 Public Disclosure Authorized, Oktober 2010, Perkembangan Sektor Keuangan “Pentingnya Pengumpulan Data Secara Teratur Dalam Pembuatan Kebijakan Menuju Peningkatan Keterlibatan Keuangan Di Indonesia” .
Penetrasi perbankan sebagai bentuk  perwujudan  keuangan  inklusif  di Indonesia  masih  belum  maksimal  atau dapat  dikatakan  rendah  dibandingkan beberapa  negara  di  Asia.  Data  SDI  Lab menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dewasa  yang  memiliki  rekening  perbankan hanya  36%.  Artinya  masih  sekitar  64% penduduk  yang  belum  tersentuh  akses perbankan. 12 Berdasarkan data Bank Indonesia, pada Juni 2017 kredit perbankan saat ini baru mencapai 34,8 % dari Produk Domestik Bruto  (PDB) yang hampir mencapai  Rp  13  ribu  triliun.  Sedangkan kredit  untuk  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) hanya 6,84% dari PDB atau  sekitar  19,63  %  dari  total  kredit perbankan.
Besarnya  jumlah unbanked  people demikian  pada  tataran  selanjutnya  tentu akan  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat kesejahteraan. Hal ini juga akan berpengaruh pada belum optimalnya peran sektor perbankan dalam turut meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 13
B.  Fintech P2PL Sebagai Sumber
Pembiayaan  Alternatif  dan  Implikasinya terhadap  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat  dalam  mengakses  beragam informasi  melalui  fitur  layanan  elektronik. Salah satunya nampak dalam
perkembangan Financial Technology khususnya jenis P2PL. 14
Fintech memberikan kemudahan akses bagi seluruh  lapisan  masyarakat,  sehingga keberadaannya  dapat  diterima  dan  dinilai turut  berkontribusi  terhadap  pembangunan dan perekonomian nasional.
12 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/ 10/11/penetrasi-layanan-perbankan-indonesia- tertinggal-darimalaysia, Akses 22/11/2018, Pukul 19.30 WIB.
13 Rumusan tujuan kelembagaan bank sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perbankan
Menurut National  Digital  Research Centre (NDRC),  teknologi  finansial  adalah istilah  yang  digunakan  untuk  menyebut suatu  inovasi  di  bidang  jasa  finansial,  di mana  istilah  tersebut  berasal  dari  kata “financial” dan “technology” (FinTech) yang mengacu  pada  inovasi  finansial  dengan sentuhan  teknologi  modern. The  Oxford Dictionary menyebut fintech sebagai program  komputer  dan  teknologi  lain  yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan  layanan  perbankan  dan keuangan. FinTech  Weekly memberikan pengertian mengenai fintech sebagai sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan  keuangan  dengan  memanfaatkan perangkat  lunak  dan  teknologi  modern.  Di Indonesia fintech P2PL  dikenal  dengan istilah  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  diatur dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.
Fintech Peer  to  Peer  Lending merupakan  sebuah  inovasi  yang  berhasil mentransformasikan  suatu  sistem  atau pasar dengan
memperkenalkan kepraktisan,
kemudahan akses,
kenyamanan,  dan  biaya  yang  ekonomis. Hal  demikian  disebut  sebagai  Inovasi Disruptif  ( Disrutive  Innovation ).  Inovasi Disruptif  ini  biasanya  mengambil  segmen pasar  tertentu  yang  kurang  diminati  atau dianggap  kurang  penting  bagi  penguasa pasar, namun inovasinya bersifat terobosan dan  mampu  meredefinisi  sistem  atau pasar. 15 Sektor  finansial  memiliki  peran yang  penting  untuk  mendukung  kekuatan perekonomian suatu negara. Dengan perkembangan  teknologi  yang  semakin maju, sektor finansial juga turut mengalami perkembangan  ke  arah  yang  lebih  modern dan praktis.
Akses masyarakat pada jasa keuangan  terutama  layanan  perbankan  di
14 Imanuel  Aditya  Wulanata  Chrismastianto, “Analisis  SWOT  Implementasi  Teknologi  Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis ,  Vol.20,  Edisi  1,  Fakultas Ilmu  Pendidikan  Universitas  Pelita  Harapan Tanggerang, 2017, hlm. 133.
15 Muliaman D. Hadad, Financial Technology (Fintech) di Indoensia, Kuliah Umum tentang Fintech- IBS, OJK, Jakarta, 2017, hlm. 3.
Indonesia tergolong masih rendah. Menurut survei  Bank  Dunia,  yang  dilansir  Bisnis Indonesia  pada  Mei  2017  baru  37% penduduk  dewasa  Indonesia  memiliki rekening  bank.  Sementara  sebesar  27% penduduk  dewasa  Indonesia  memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman  formal.  Artinya,  sebanyak  63% warga  Indonesia  belum  dapat  menikmati fasilitas  keuangan  termasuk  perbankan. Melalui Strategi Nasional Keuangan lnklusif (SNKI),  pemerintah  pun  menargetkan peningkatan  rasio  masyarakat  pengakses layanan bank menjadi 79% pada 2019. 16
Berdasarkan  hasil  survei  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  terbaru  tahun  2016 yang dirilis awal tahun 2017, indeks literasi keuangan Indonesia baru sebesar 29,66%. Masih  jauh  di  bawah  indeks  literasi keuangan  negeri  jiran  Malaysia  yang mencapai  65%  apalagi  Singapura  yang telah mencapai indeks 98%. Indeks literasi keuangan  sendiri  merupakan  indeks  yang mengukur tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap keuangan. Mulai dari memanfaatkan produk keuangan dan  pemahaman  atas  risiko.  Indeks  itu diperoleh  melalui  survei  yang  digelar  OJK pada  9.680  responden  di  34  provinsi  yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia dengan  mempertimbangkan  gender,  strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat  pendidikan.  Gurita  jaringan  bank  di Indonesia  juga  masih  terbatas  di  kota-kota besar.  Tercatat,  penetrasi  kantor  bank  di Indonesia  baru  ada  satu  kantor  bank dibanding 100.000 jumlah penduduk. Angka tersebut hanya seperenam bila dibandingkan  dengan  Eropa.  Bahkan  bila dibandingkan dengan negeri Jiran Malaysia, penetrasi  bank  di  Indonesia  juga  masih kalah. Rasio kantor bank di Malaysia sudah mencapai  10,7  bank  dibanding  100.000 jumlah penduduk 17 .
Kehadiran  fisik  perbankan  yang masih relatif rendah pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan  perbankan,  termasuk  layanan
16 https://www.awantunai.com/single- post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-
pinjaman.  Ketatnya  perbankan  dalam menyeleksi  peminjam,  ditambah  tingkat kemelekan  finansial  ( financial  literacy ) masyarakat  Indonesia  yang  masih  rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan  oleh  perbankan  di  Indonesia belum  sepenuhnya  mampu  dijangkau  oleh seluruh  lapisan  masyarakat.  Besarnya masyarakat  yang  belum  tersentuh  layanan perbankan  tersebut  merupakan  potensi besar  untuk  layanan Fintech Peer  to  Peer Lending . Sebab akses masyarakat terhadap layanan perbankan masih tergolong rendah.
Fintech Peer  to  Peer Lending hadir untuk  memberikan  kemudahan  akses pinjaman  dana  bagi  masyarakat  luas. Menururt  Bank  Indonesia, Fintech Peer  to Peer Lending merupakan perpaduan antara teknologi  dengan  fitur  jasa  keuangan  yang mampu  mengubah  model  bisnis  dan memangkas segala hambatan akses ( barrier to entry ). Kehadiran fintech dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan  teknologi  dalam  operasional layanan,  dapat  menjadi  solusi  terbaik hambatan akses finansial di Indonesia.
Sebagai  perbandingan,  dalam  hal penyaluran pinjaman, sebuah bank menempuh  berbagai  tahapan  yang  cukup panjang  dengan  biaya  administrasi  tidak sedikit.  Mulai  dari  menyeleksi  profil  calon peminjam, apakah proses seleksi dokumen identitas,  pengecekan  agunan,  dan  lain sebagainya,  hingga  mengirimkan  orang untuk  mengingatkan  si  peminjam  akan tagihan  mereka.  Sementara  itu  melalui fintech  P2PL,  tahapan-tahapan  dimaksud dapat dijalankan dengan lebih murah, cepat dan  mudah  dengan  bantuan  teknologi. Sebagai contoh, tahapan pengajuan hingga pencairan  dana  pinjaman fintech cukup dilakukan melalui telepon pintar.
Di  sisi  lain  kehadiran  fintech  P2PL tidak hanya menawarkan kemudahan akses dana  bagi  masyarakat  perorangan,  tetapi juga  bagi  kalangan  pengusaha  UMKM. Berdasarkan data OJK kurang lebih 49 juta pelaku UMKM di Indonesia masih tergolong kelompok  unbanked.  Kondisi  demikian
Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1, Akses Tanggal 27/01/2018, Pukul 09.00 WIB.
17 Ibid.
bertolak belakang dengan kebutuhan kredit atau pinjaman sektor UMKM yang mencapai  kurang  lebih  Rp  988  triliun. 18 Kelompok ini tentu saja sangat membutuhkan akses pinjaman modal yang mudah dan ekonomis sebagaimana disediakan oleh fintech . C.  Peluang dan Tantangan Implementasi  Fintech  Peer  to  Peer
Lending di Indonesia
Fintech berbasis P2PL menjadi begitu populer di Indonesia karena meluasnya penggunaan internet dan smartphone yang  mampu  menciptakan kemudahan  transaksi  keuangan  secara online.  Fintech dianggap  lebih  praktis, kemudahan  akses  dan  transaksi  lebih unggul  dibandingkan  industri  keuangan konvensional. Dengan kemudahan- kemudahan  yang  ditawarkan  oleh Fintech Peer to Peer Lending membuatnya tumbuh dan berkembang luas di Indonesia.
Terlepas  dari  segala  kemudahan yang  ditawarkan  oleh  mekanisme Fintech P2PL, layanan ini pada kenyataannya tidak terlepas  dari  berbagai  risiko.  Resiko pertama,  apabila  terjadi  gagal  bayar  oleh peminjam, pihak perusahaan fintech sebagai penyelenggara hanya dapat mengusahakan  dan membantu  penagihan. Fakta  ini  tentu  menjadi  alasan  mendasar timbulnya  risiko  kerugian  bagi  pemberi pinjaman  (investor).  Gagal  bayar  dapat terjadi akibat ketidaktepatan Penyelenggara dalam  menyeleksi,  menganalisis,  dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh  penerima  pinjaman  untuk  ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.
Risiko  kedua  adalah  mengenai keamanan data. Seluruh mekanisme pinjam meminjam  melalui  fintech  P2PL  dilakukan dengan basis data elektronik. Sebagaimana diketahui  system  data  elektronik  masih rawan  terhadap  kebocoran.  Risiko  ketiga berkaitan dengan persaingan antara industri fintech  P2PL  dengan  perbankan.  Guna menjaga eksistensi perkembangan perbankan  nasional,  bank  harus  mampu
18 Ibid.
19 https://katadata.co.id/telaah/2018/11/19/penetras
bersaing  dengan Fintech P2P  Lending. Perbankan harus berani membangun infrastruktur  digital  yang  kuat.  Infrastruktur ini  penting  untuk  memperluas  konektivitas hingga  ke  daerah-daerah  yang  selama  ini belum  terjangkau  layanan  perbankan. Dalam  kaitan  ini,  perbankan  harus  mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tidak gagap teknologi. 19
Persoalan lain yang masih menjadi tantangan  bagi  implementasi Fintech  Peer to  Peer  Lending adalah  mengenai  edukasi terhadap  masyarakat.  Edukasi  menjadi  hal penting  karena  kemudahan  akses  dan efisiensi  pendanaan  melalui  fintech  P2PL pada  kenyataannya  tidak  terlepas  dari berbagai  risiko.  Bank  Indonesia  dan  OJK sebagai  otoritas  regulator  dan  pengawas harus  senantiasa  memberikan  edukasi kepada masyarakat baik mengenai manfaat maupu risiko layanan fintech P2PL.

## 3.  PENUTUP Kesimpulan
Pada  satu  sisi  implementasi  fintech P2PL  dapat  dipandang  sebagai  salah  satu solusi peningkatan indeks inklusi keuangan. Peningkatan indeks inklusi keuangan diharapkan dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun demikian pada sisi  lain,  implementasi  fintech  P2PL  masih dihadapkan  pada  berbagai  tantangan. Tantangan dimaksud meliputi; perlindungan hukum  bagi  pihak  pemberi  pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri fintech  P2PL  dengan  perbankan  serta masih rendahnya pemahaman masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Djoni  S. Gazali,  Rachmadi  Usman, Hukum Perbankan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Zaini Zulfi Diane, Aspek Hukum dan Fungsi
Lembaga Penjamin   Simpanan ,
Keni   Media,
Bandung,
2014.
i-fintech-ke-pembiayaan-ancaman-atau-peluang- bagi-perbankan, Akses 22/11/18, Pukul 20.30 WIB.

## Jurnal
Imanuel  Aditya  Wulanata  Chrismastianto,
“Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan  Perbankan di Indonesia”, Jurnal  Ekonomi dan Bisnis , Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu  Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tanggerang, 2017, hlm. 133. Nofie  Iman,  Financial  Technology  dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra   Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016. Public  Disclosure  Authorized,  Oktober 2010,   Perkembangan Sektor Keuangan “Pentingnya Pengumpulan Data   Secara Teratur Dalam Pembuatan Kebijakan Menuju Peningkatan Keterlibatan Keuangan Di Indonesia”.
Muliaman  D.  Hadad, Financial  Technology (Fintech) di Indoensia, Kuliah Umum tentang  Fintech-IBS,  OJK,  Jakarta, 2017

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Repubik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.
POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi

## Data elektonik
Tim Jurnalistik Legalscope, Perkembangan Fintech di Indonesia, terdapat dalam https://www.legalscope.id/perkemba ngan-fintech-di-indonesia/ Akses 12/09/2017, Pukul 16.10 WIB.
The Consultative Group to Assist the Poor, Focus  Note  Number  38,  October 2008, http://www.cgap.org ,  Akses 15/08/2017, Pukul 20.40 WIB.
Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi  Pengembangan  Keuangan
Digital di Indonesia , terdapat dalam http://temilnas16.forsebi.org/penera pan-financial-technology-fintech- sebagai-inovasi-pengembangan- keuangan-digital-di-indonesia/, Akses 18/10/2017, Pukul 19.00 WIB.
https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang- peer-peer-lending/,Akses 20/03/2018, Pukul 08.00 WIB
http://bumninc.com/analisis/34/index.html, akses  tanggal  10/03/2018,  Pukul 09.15 WIB.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20 160419134722-78-125007/ojk- waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech/ Akses 12/09/2017, Pukul 17.00 WIB http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuangani nklusif/berita/Documents/Branchless %20Banking%20Setelah%20Multilice nse%20(Publik).pdf,
Akses 15/08/2017, Pukul 20.00 WIB.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/
2017/10/11/penetrasi-layanan- perbankan-indonesia-tertinggal- darimalaysia, Akses 22/11/2018, Pukul 19.30 WIB.
https://katadata.co.id/berita/2018/02/19/143
3-juta-penduduk-indonesia-punya- akses-internet-hampir-60-di-jawa,
Akses 15/05/2018, Pukul 20.00.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 20160419134722-78-125007/ojk- waspadai-empat-risiko-bisnis- fintech/ Akses  12/09/2017,  Pukul 17.00 WIB
https://www.awantunai.co.id/single- post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi- Hambatan-Akses-Finansial- Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1 . Akses  Tanggal  27/01/2018,  Pukul 09.00 WIB.
https://katadata.co.id/telaah/2018/11/19/pe netrasi-fintech-ke-pembiayaan- ancaman-atau-peluang-bagi- perbankan ,  Akses  22/11/18,  Pukul 20.30   WIB