## TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN (Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers dan KUHP)

## Orin Gusta Andini
Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Hasanuddin Email: orinhukumunhas@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to know the vague of crime perpetrator identity by journalist from law number 40/1990 on Pers and Penal Code Perspective and to know the rule of police in  enforcing  the law  related to vague  of  crime perpetrator  identity in observuing journalist investigation result. The type of this research field is filed research in which data collection  done  by  interviewing  several  parties  related  to research.  Besides,  writer also make  literature  research  through  related  data  and  books.  Then,  data  taken  is  analysed qualitatively and explained descriptively.Based on analysis, writer conclude that: very side interpretation  on  rejection  right  is  legal  weakness  that  can  be  used  by  journalist  to  do action which vague identity if crime perpetrator. The action of vague crime perpetrator identity fey on Artivle 165 Indonesia Penal Code which oblige every citizen to report known to police officer. The usage of rejection right by journalist not suit to article 165 Indonesia Penal  Code  that  can  be  used to  vague  informan  identity  who  is  witness,  child  crime perpetrator and rape victim as journalist ethic code.
Keywords: The Vague of Perpetrator Identity, Journalist, Law Number 40/1999 on Pers, Indonesian Penal Code.

## 1. PENDAHULUAN
Kemerdekaan  pers  di Indonesia  mulai  menjadi  agenda  penting sejak  tahun  1998 dalam    mengawal    era    reformasi    pasca    berakhirnya  kekuasaan    Presiden    Soeharto. Legitimasi  kemerdekaan  pers  menjadi konsekuensi logis lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Persmenyatakan bahwa:
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan,  suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan  menggunakan  media  cetak,  media  elektronik,  dan  segala  jenis saluranyang tersedia.
Sejak  diberlakukannya  UU  Pers  maka  secara  otomatis  negara tidak lagi  memiliki kontrol    terhadap    media    (non-state    regime),    sebab  pendirian  usaha  pers  tidak  lagi membutuhkan Surat Izin Usaha Pendirian Pers (SIUPP)  dari  pemerintah.  Hilangnya kontrol   total   pemerintah terhadap pers telah mendorong lahirnya liberalisasi media di
Indonesia.  Akibat  dari    liberalisasi    media,    saat    ini siapa    saja    dapat    mendirikan perusahaan  pers  asalkan  memiliki  modal  yang  cukup. Padahal  pers memiliki kedudukan dan  peran  yang  penting  dalam  suatu  negara.  Pers  menjadi  pilar ke-empat dalam  negara berpaham  demokrasi.  Liberalisasi  media  di  Indonesia  telah  memberikan  perubahan  atas paradigma fungsi pers. Pada hakikatnya fungsi pers atau media di Indonesia adalah sebagai wahana informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan (Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Pers).
Dengan perubahan dan perkembangan pers yang semakin kompleks mengakibatkan paradigma berpikir akan kemustahilan media untuk bertahan tanpa modal yang memadai, maka mendorong fungsi pers bertambah sebagai lembaga ekonomi. Prinsip ekonomi yang mementingkan  keuntungan  finansial  menjadi  keharusan  untuk  dilakukan  pers  jika  ingin medianya bertahan. Akibatnya, kondisi ini menempatkan standar ganda bagi pers dalam mewujudkan  cita-cita  nasional  dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia. Media yang terlibas oleh kekuatan liberal adalah stasiun televisi.  Pascagerakan  reformasi  tahun  1998,  kepemilikan  stasiun  televisi  telah  berubah dari awalnya dimiliki oleh pemerintah (TVRI) saat ini dimiliki dan dikontrol oleh pihak swasta (Lihat Pasal 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran).
Kondisi  tersebut  menyebabkan  banyak  stasiun  televisi  swasta  yang  bersifat komersial bermunculan dan bersaing untuk mendapatkan perhatian pemirsa televisi yang semakin  hari  semakin  beragam.  Sumber  utama  pembiayaan  lembaga  penyiaran  swasta diperoleh dari siaran iklan. Pihak yang ingin memasang iklan melalui media televisi lazim menempatkan  iklan  yang  ingin  dikenalkan  kepada  masyarakat  pada  acara  atau  program televisi  yang  dinilai  memiliki  penonton  yang  banyak  atau  sangat  diminati  sehingga memiliki rating yang  tinggi.Hal  itu  menyebabkan  pihak  stasiun  televisi  bersaing  untuk mendapatkan  pemasok  iklan  dengan  menciptakan  tayangan  unggulan  menarik  yang diminati masyarakat.
Salah satu tayangan unggulan menarik tersebut adalah tayangan bertema investigasi criminal  (Diakses  melalui  http://agbnielsen.co.id,  pada  8  September  2014).Tayangan bertema  investigasi  kriminal  adalah  sebuah  tayangan  yang  mengungkapkan  kejahatan terhadap  kepentingan  publik,  atau  tindakan  yang  merugikan orang  lain  dengan  mencari bukti-bukti yang dilakukan oleh wartawan. Wartawan dalam program investigasi kriminal memiliki tugas untuk menelusuri suatu kejahatan yang belum terungkap dalam kehidupan sehari-hari.Hasil dari penelusuran wartawan berupa tayangan yang semata-mata ditujukan untuk  memenuhi  episode  tayangan  bertema  investigasi  kriminal.  Sebenarnya  berita mengenai investigasi kiriminal juga diperlukan masyarakat, yang salah satunya berfungsi untuk  mengetahui  kejahatan  apa  yang  sedang marak  terjadi  sehingga  masyarakat  dapat mengantisipasi terhadap kejahatan itu.Hal itu pula yang menyebabkan tayangan bertema investigasi kriminal sangat diminati masyarakat sehingga memiliki rating tayangan yang tinggi.
Dalam tayangan bertema investigasi kriminal, wartawan juga melakukan wawancara secara langsung terhadap pelaku kejahatan.Hasil wawancara tersebut ditayangkan dengan menyamarkan wajah, suara, dan identitas pelaku kejahatan.Tindakan menyamarkan pelaku kejahatan oleh wartawan dilakukan dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Pasal 4 ayat (4) UU Pers
yang menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak  mengungkapkan  nama  atau  identitas  lainnya  dari  sumber  berita  yang dirahasiakannya (Lihat Pasal 1 Angka 10 UU Pers).
Kode  Etik  Jurnalistik  sebagai  pedoman  wartawan dalam  menjalankan  profesinya juga  menyatakan  hak  tolak  adalah  untuk  melindungi  narasumber  yang  tidak  bersedia diketahui  identitas  maupun  keberadaannya.Dalam  kaitannya  pada tindakan  wartawan menyamarkan wajah, suara, dan identitas pelaku kejahatan tersebut, jika ditinjau melalui ketentuan  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  maka secara tidak langsung sebenarnya tindakan wartawan yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan telah bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang mewajibkan bagi setiap warga negara  yang  mengetahui  adanya  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  untuk  segera melapor kepada kepolisian atau pejabat yang berwenang.
Kejahatan yang dimaksud diketahui oleh wartawan adalah kejahatan yang terdapat dalam Bab VII Buku II KUHP. Sebagai contoh adalah pemberitaan mengenai pembuatan bakso berboraks. Dalam pemberitaan tersebut ditayangkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan, cara pembuatan bakso berboraks yang dipraktekkan oleh pelaku kejahatan, serta efek samping mengonsumsi bakso berboraks. Hasil wawancara dengan pelaku kejahatan ditayangkan  dengan  cara  menyamarkan  nama,  wajah,  dan  suara  dari  pelaku  kejahatan. Tindakan  menyamarkan  identitas  pelaku  kejahatan  ini  didasarkan  pada  hak  tolak sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers.
Efek  samping  mengonsumsi  bakso  berboraks  adalah  kerusakan  lambung,  ginjal, muntah,  kanker  dan  berbagai  risiko  kesehatan  lainnya.  Padahal  sebagaimana  yang  kita ketahui bahwa mengedarkan atau menjual barang yang memiliki sifat berbahaya bagi jiwa atau  kesehatan  orang  lain  adalah  kejahatan  yang  melanggar  Pasal  204  KUHP  yang menyatakan  bahwa  barangsiapa  menjual,  menawarkan,  menyerahkan  atau  membagi- bagikan  barang,  yang  diketahui  bahwa  membahayakan  nyawa  atau  kesehatan  orang, padahal  sifat  berbahaya  itu  tidak  diberitahukan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  belas  tahun.  Oleh  karena  kejahatan  yang  diberitakan  oleh  wartawan  tersebut termasuk dalam Bab VII KUHP, yakni kejahatan yang membahayakan nyawa orang, maka berdasarkan  Pasal  165  KUHP,  wartawan  sebagai  warga  negara  yang  baik  seharusnya menindaklanjuti pemberitaan tersebut dengan melaporkan kepada kepolisan atau pejabat kehakiman.  Kejahatan  yang  dimaksud  diketahui  oleh  wartawan  adalah  kejahatan  yang terdapat  dalam  Bab  VII  Buku  II  KUHP.Sebagai  contoh  adalah  pemberitaan  mengenai pembuatanbakso ber-boraks.
Dalam pemberitaan tersebut ditayangkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan, cara  pembuatan  bakso  ber-boraks  yang  dipraktekkan  oleh  pelaku  kejahatan,  serta  efek samping mengonsumsi bakso  ber-boraks.  Hasil  wawancara  dengan  pelaku  kejahatan ditayangkan dengan cara menyamarkan nama, wajah, dan suara dari pelaku kejahatan.
Tindakan  menyamarkan  identitas  pelaku  kejahatan  ini  didasarkan  pada  hak  tolak sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers. Efek samping mengonsumsi bakso ber-boraks  adalah  kerusakan  lambung,  ginjal,  muntah,  kanker  dan  berbagai  risiko kesehatan  lainnya.  Padahal  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  mengedarkan  atau menjual barang yang memiliki sifat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain adalah
kejahatan yang melanggar Pasal 204 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa menjual, menawarkan,  menyerahkan  atau  membagi-bagikan  barang,  yang  diketahui  bahwa membahayakan  nyawa  atau  kesehatan  orang,  padahal  sifat  berbahaya  itu  tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Oleh karena kejahatan yang diberitakan oleh wartawan tersebut termasuk dalam Bab VII KUHP, yakni kejahatan  yang  membahayakan  nyawa  orang,  maka  berdasarkan  Pasal  165 KUHP,wartawan sebagai warga negara yang baik seharusnya menindaklanjuti pemberitaan tersebut.
Risiko yang dapat timbul apabila wartawan tidak melakukan apa yang diwajibkan menurut KUHP dan semata-mata melakukan tindakan yang jelas dilarang demikian dapat memberikan kesan bahwa wartawan telah lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan  golongan  dengan  menayangkan  berita  secara  sensasionil  sehingga mengabaikan  kepentingan  umum  dan  kewajibannya  sebagai  bagian  dari  warga Negara terhadap  mana  wartawan  sebagai  bagian  dari  pers  juga  harus  mengabdikan  diri.Apabila dorongan pada sensasi tersebut telah menyangkut kepentingan umum, maka persoalannya dapat menjadi serius dikarenakan akan berpotensi merugikan kepentingan umum, padahal idealnya pers harus berperan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran(Lihat Pasal 6 Huruf e UU Pers).
Adapun  suatu  perbuatan  dapat  dijatuhi  pidana,  jika  telah  memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  atau  rumusan (delict), namun  tidak  selalu  suatu  perbuatan  dapat  dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik. Berkaitan dengan hal  itu  maka  diperlukan  syarat,  bahwa  perbuatan  tersebut  adalah  perbuatan  manusia, bersifat melawan hukum, dan perbuatan tersebut dapat dicela.
Simon  telah  merumuskan  “ straafbaarfeit “  itu  sebagai  tindakan  melanggar  hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya  dan  yang  oleh  undang-undang  telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum(Lamintang, 2013).Oleh karena itu, penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalaisis  tindakan  menyamarkan identitas kejahatan oleh wartawan menurut UU Pers dan KUHP serta penggunaan hak tolak yang tidak bertentangan dengan hukum.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi dan Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  beberapa  daerah  terkait  dengan  pernasalahan  yang dikaji. Beberapa tempat tersebut adalah Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Makassar, PT Tempo Makassar. Penelitian dilakukan pada Bulan Desember 2014 hingga Februari 2015.

## Jenis dan Sumber Data
Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian normatif dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalah yang dikaji, seperti Undang-undang No. 40 Tahun 1999
tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan lainnya yang berkiatan dengan permasalahan yang dikaji.

## Informan Penelitian
Penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  dengan permasalahan  yang  dikaji,  seperti  Kepala  Biro  PT  Tempo  Makassar  dan  PWI  Cabang Sulawesi  Selatan.  Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  (field  research),  yaitu  pihak-pihak yang  dianggap  memiliki  relevansi  dan  kompetensi  sesuai  permasalahan  yang  dikaji  dan diperoleh melalui proses wawancara tidak berstruktur.

## Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka).Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian studi kepustakaan maupun wawancara disusun secara sistematis kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Metode  analisis  data  adalah suatu metode dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian  dihubungkan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  menurut  kualitas  dan kebenarannya,  sehingga  akan  dapat  menjawab  permasalahan  yang  ada.  Kemudian  hasil analisis  dipaparkan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan  cara  menjelaskan,  menguraikan,  dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Wartawan dalam menjalankan profesinya berlandaskan aturan hukum yang terdapat dalam  Undang-Undang  No.  40  tahun  1999  tentang  Pers  (UU  Pers)dan  landasan  etika profesi  yang  terkandung  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  (KEJ).  Tindakan  menyamarkan identitas  pelaku  kejahatan  oleh  wartawan  sebagaimana  diketahui  berpedoman  pada  hak tolak. Hak tolak yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 UU Pers menerangkan bahwa:
Hak  tolak  adalah  hak  wartawan  karena  profesinya,  untuk  menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
Dengan adanya ketentuan tersebut, maka wartawan mewawancarai pelaku kejahatan dengan  menyamarkan  nama,  wajah,  dan  suara  pelaku  kejahatan  dan  kemudian menyiarkannya  dalam  pemberitaan.  Tujuan  seorang  wartawan  melakukan  wawancara adalah  mengumpulkan  informasi  yang  lengkap,  akurat,  dan  adil  (fair).  Secara  yuridis formal,  dasar  pemikiran  adanya  hak  tolak  terdapat  dalam  Pasal  4  ayat  4  UU  Pers  yang menyatakan  bahwa  dalam  mempertanggungjawabkan  pemberitaan  di  depan  hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Sudah menjadi hal yang lazim terjadi, dalam banyak pemberitaan terdapat sumber informasi  yang  tidak mau  disebutkan  identitas,  keberadaan  atau  hubungannya  dengan berita karena berbagai pertimbangan.Terhadap narasumber yang tidak mau diungkapkan
jati  dirinya,  jika  ada  pihak  yang  meminta  dibuka  siapa  sumber  informasi  seperti  ini, undang-undang  memberikan  kekuatan  kepada  pers  untuk  menolak  mengungkapkan narasumber ini.
Penolakan  pengungkapan  dari  pers  siapa  sesungguhnya  narasumber  yang  tidak disebutkan  identitasnya  dalam  berita  inilah  yang  disebut  dengan  hak  tolak.  Dalam  pers seringkali dijumpai seseorang memiliki informasi yang penting untuk diketahui oleh publik karena  menyangkut  kepentingan  publik.  Bagi  pers,  orang  semacam  ini  dapat  dijadikan sumber informasi yang penting, tetapi terdapat kendala. Andaikan sumber ini disebut atau diungkapkan  identitasnya  maka  narasumber  menjadi  tidak  leluasa  dalam  memberikan informasi.
Ketidakleluasaan  tersebut  disebabkan  karena  narasumber  merasa  khawatir  akan menerima sanksi hukum maupun sanksi sosial. Dengan pertimbangan itu, kemudian pers memberitakan informasi tanpa menyebut atau menyamarkan identitas narasumber. Ditinjau dari UU Pers maka tampak jelas bahwa wartawan menggunakan Hak Tolak sebagai dasar untuk  melakukan  tindakan  menyamarkan  identitas  pelaku  kejahatan.Tindakan  wartawan yang  berpedoman  pada  UU  Pers  itu  bertentangan  dengan  Pasal  165  KUHP.  Pasal  165 KUHP menerangkan bahwa:
(1) Barang  siapa  mengetahui  ada  niat  untuk  melakukan  salah  satu  kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh  dengan  rencana,  untuk  menculik  atau  memperkosa  atau mengetahui  adanya  niat  untuk  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam  bab  8 dalam  kitab  undang-undang  ini,  sepanjang  kejahatan  itu  membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal- pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275  sepanjang  mengenai  surat  kredit  yang  diperuntukkan  bagi  peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak  segera  memberitahukan  hal  itu  kepada  pejabat  kehakiman  atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan  itu  jadi  dilakukan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Pidana  tersebut  diterapkan  terhadap  orang  yang  mengetahui  bahwa  sesuatu kejahatan  berdasarkan  ayat  (1)  telah  dilakukan,  dan  telah  membahayakan nyawa  orang  pada  saat  akibat  masih  dapat  dicegah,  dengan  sengaja  tidak memheritahukannya kepada pihak- pihak tersebut dalam ayat (1).
Dalam ketentuan Pasal 165 KUHP terkandung kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya kepada pihak kepolisan atau pejabat kehakiman. Sedangkan apabila kewajiban itu tidak dilakukan, maka setiap warga negara dapat dikenanakan pidana penjara sembilan bulan denda empat ribu lima ratus rupiah. Oleh karena  itu,  tindakan  menyamarkan  identitas  pelaku  kejahatan  oleh  wartawan  yang berpedoman pada Hak Tolak dalam UU Pers adalah bertentangan jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 165 KUHP. Hal itu dikarenakan kasus-kasus kejahatan yang telah diinvestigasi dalam pemberitaan oleh wartawan termasuk dalam kejahatan yang terdapat  pada  Bab  VII  KUHP yaitu  tentang  Kejahatan  yang  Membahayakan  Keamanan
Umum Bagi Orang atau Barang. Contoh kejahatan yang telah di-investigasi oleh wartawan dalam  tayangan  bertema  investigasi  kriminal  tersebut  diantaranya  seperti  pisang  ijo berbahaya, keripik balsem, minyak sayur daur ulang, ayam tiren, bumbu dapur berbahaya, bakso  berboraks,  jajanan  anak  berbahaya,  bakso  daging  tikus,  sate  daging  tikus,  daging glonggongan. Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 204  KUHP  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  165  KUHP.  Dalam  Pasal  204  KUHP menerangkan:
(1) Barangsiapa  menjual,  menawarkan,  menyerahkan,  atau  membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal  sifat  berbahaya  itu  tidak  diberitahukan,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  matinya  orang,  yang  bersalah  dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 165   KUHP,  Pasal  204 KUHP  adalah salah  satu  pasal  yang  terdapat  dalam  Bab  VII  KUHP. Sedangkan dalam tayangan bertema investigasi kriminal wartawan juga mengetahui tentang efek samping atau akibat dan bahaya dari produk serta mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak layak untuk dikonsumsi.Dengan demikian, idealnya seorang wartawan sebagai warga  negara  Indonesia  yang  mengetahui  adanya  suatu  kejahatan  yang  membahayakan nyawa orang seharusnya berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.
UU Pers merupakan Lex Spesialis berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006. Pada kenyataannya walaupun telah ditegaskan sebagai lex specialis, namun hingga saat ini masih terjadi perdebatan dikarenakan banyak praktisi hukum termasuk hakim, penyidik, dan polisi cenderung mengganggap bahwa UU Pers terlalu luas sehingga menimbulkan celah hukum (loopholes) yang dapat digunakan oleh pers untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan KUHP sebagai lex generalis.
Sedangkan Asas lex specialis derogat legi generali yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
Menurut penulis, pro dan kontra UU Pers sebagai lex specialis dalam  kaitannya dengan   tindakan   menyamarkan   identitas   pelaku kejahatan   oleh   wartawan   tetap tidak   mempengaruhi   tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh wartawan. Hal  itu  dikarenakan  penggunaan  hak  tolak  dalam  UU  Pers  terhadap  narasumber  yang merupakan pelaku kejahatan tidak diatur dalam UU Pers. Oleh sebab itu, KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga insan pers tetap dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP.
Apabila  wartawan  melakukan  tindakan  menyamarkan  identitas  pelaku  kejahatan yang telah nyata bertentangan dengan KUHP, sedangkan di satu sisi dengan melindungi begitu  banyak  pelaku  kejahatan  disadari  akibat  yang  akan  timbul  adalah  kerugian  bagi
kepentingan umum yang lebih besar maka hal ini akan menjadi sutu potensi permasalahan. Jika dibiarkan begitu saja dengan alasan tersebut, maka wartawan sebagai bagian dari pers seolah-olah memiliki kekebalan hukum. Padahal wartawan sebagai bagian dari pers juga berkedudukan sebagai warga negara yang berarti bahwa wartawan juga memilki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Selain itu, dalam tataran ideal pekerjaan jurnalistik mengatur  pula  bahwa  wartawan  wajib  mengabdikan  diri  kepada  kepentingan  sosial  dan bukan finansial semata di era komersialisasi pers yang menjadikan pers memiliki fungsi ganda sebagai lembaga sosial dan lembaga ekonomi.
Tertib  hukum  hanya  dapat  diperoleh  bila  hukum  itu  sendiri  dapat  juga    menjaga adanya freedom  of  individual dan protection  of  thecommunity, antara  kebebasan  dan kontrol  sosial  sekaligus  menjaminadanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap orang menurut undang undang (Equal justice under the law) terlebih wartawan sebagai bagian dari  pers  merupakan  salah  satu  pilar  ke-empat  negara  demokrasi.Bahkan  Kovach menyatakan bahwa salah satu intisari jurnalisme adalah loyalitasnya pada publik. Hal ini juga sesuai dengan prinsip hukum tentang prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Jika  dikaji  lebih  jauh  dari  UU  Pers  sendiri,  kewajiban  bagi  wartawan  untuk memberitahukan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian juga tersirat dalam Pasal 6 huruf e UU Pers yang menyatakan bahwa Pers melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Dengan adanya peranan pers tersebut diharapkan supremasi hukum dapat terwujud guna menciptakan masyarakat yang tertib sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6  UU Pers  yang  menerangkan  bahwa  pers  nasional  mempunyai  peranan  penting  dalam memenuhi  hak  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mengembangkan  pendapat  umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya  keadilan  dan  kebenaran,  serta  diwujudkannya  supremasi  hukum  untuk menuju  masyarakat  yang  tertib. Tindakan  menyamarkan  identitas  pelaku  kejahatan  oleh wartawan  dapat  diartikan  bahwa  wartawan  mengetahui  adanya  suatu  kejahatan  namun tidak menindaklanjutinya dengan melaporkan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, secara tidak langsung menunjukkan bahwa wartawan sebagai bagian  dari  pers  tidak  melaksanakan  peranan  yang  diamanatkan  untuk  memperjuangkan kebenaran  dan  keadilan  serta  tujuan  pers untuk  mewujudkan  supremasi  hukum  dan mewujudkan masyarakat yang tertib tidak akan dapat tercapai.
Jika ditinjau dari segi hukum pidana maka perbuatan wartawan memenuhi doktrin rumusan tindak pidana menurut Simons. Simons merumuskan untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur berikut:
1. Perbuatan  manusia,  baik  dalam  arti  perbuatan  positif  (berbuat)  maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;dan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Perbuatan manusia dalam hal ini seorang atau beberapa wartawan dengan perbuatan negatif  yakni  tidak  berbuat  yang  diharuskan  dalam  Pasal  165  KUHP,  tindakan  tersebut adalah  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  165 KUHP. Bersifat melawan hukum karena dilakukan dengan sengaja dalam arti mengetahui suatu  kejahatan  tetapi  tidak  memberitahukannya  kepada  pejabat  kehakiman  atau kepolisian, melawan hukum diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum yakni Pasal 165 KUHP. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana.  Kemampuan  bertanggung  jawab  oleh  wartawan  dikarenakan  wartawan  adalah tidak termasuk dalam ketentuan sesuai yang dimaksud Pasal 44 KUHP yaitu barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu.
Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan penghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah dilakukan dalam undang- undang.  Dilihat  dari  sudut terjadi  suatu  tindakan  yang  terlarang  (diharuskan),  seseorang akan  dipertanggungjawab-pidanakan  atas  tindakan-tindakan  tersebut  apabila  tindakan tersebut  bersifat  melawan  hukum  untuk  itu.  Dilihat  dari  sudut  kemampuan bertanggungjawab  maka  hanya  seseorang  mampu  bertanggungjawab  yang  dapat dipertanggungjawab-pidanakan.  Mempertanggungjawabkan  seseorang  dalam  hukum pidana  bukan  hanya  berarti  sah  menjatuhkan  pidana  terhadap  orang  itu,  tetapi  juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya (Ilyas, 2012).
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  pertanggungjawaban  terhadap  tindak  pidana yang dilakukannya.Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang.  Pertanggungjawaban  pidana  pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap  pelanggaran  atas  kesepakatan  menolak  suatu  perbuatan  tertentu.Tindakan menyamarkan  identitas  pelaku  kejahatan  oleh  wartawan  memenuhi  sifat  tindak  pidana yang berupa membahayakan suatu kepentingan hukum concrete gevaarzettingsdelicten.
Kejahatan yang dimaksud adalah membahayakan keamanan umum bagi orang yang diatur dalam Pasal 204 KUHP, hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung wartawan telah  menyembunyikan  pelaku  kejahatan  yang  melanggar  Pasal  204  KUHP  sedangkan tindakan  wartawan  tersebut  dapat  membahayakan  keamanan  umum  bagi  orang. Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana maka diperlukan beberapa syarat, yakni:
1. Perbuatan  tersebut  adalah  perbuatan  manusia,  dalam  hal  ini  adalah  perbuatan insan  pers  di  mana  perbuatan  tersebut  sudah  dilakukan  yang  terwujud  dalam acara televisi serta pelakunya (wartawan) dapat dipertanggungjawabkan, artinya orang  atau  pelaku  tindak  pidana  secara  mental  dan  fisik  dapat mempertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP).
2. Bersifat melawan hukum, perbuatan wartawan tersebut bersifat melawan hukum formil  karena  telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam  Pasal  165  KUHP  sehingga
perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana.
3. Perbuatan tersebut dapat dicela, perbuatan insan pers tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dicela yang merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan .
4. Diancam  dengan  pidana,  sebagai  syarat  untuk  menindak  terhadap  suatu perbuatan  yang  tercela  yaitu  adanya  suatu  ketentuan  dalam  undang-undang pidana  yang  merumuskan  perbuatan  yang  tercela  itu  dan  memberikan  suatu sanksi terhadapnya, ini disebut legalitas negara dalam hukum pidana (Prasetyo, 2011).
Unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan pers tersebut adalah perbuatan  yang  dilarang,  akibat  dari  perbuatan  itu  yang  menjadi  dasar  alasan  mengapa perbuatan  itu  dilarang,  dan  sifat  melanggar  hukum  dalam  rangkaian sebab  musabab  itu. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menyamarkan identitas pelaku kejahatan tanpa kemudian  memberitahukannya  kepada  pejabat  kehakiman  atau  kepolisian  sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 165 KUHP yang mencakupi asas legalitas.
Asas  legalitas  mengandung  makna  bahwa  ketentuan  dapat  dipidananya  suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang yang dibuat oleh negara dalam arti formal atau berdasarkan ketentuan undang-undang dalam arti formal. Asas ini tercantum dalam Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  dengan  rumusan: “Geen  feil  is  strafbaar  dan  uti  kracht  van eenedaaraan vooragegane wettlejike strafbepalingen” atau “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”.
Akibat  perbuatan itu  adalah  membahayakan  nyawa  orang  sehingga  menjadi dasar alasan  kenapa  perbuatan  itu  dilarang.Sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan  insan  pers tersebut  adalah  mengetahui  suatu  kejahatan  yang  telah  dilakukan,  pada  saat  kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau  kepolisian.  Ditinjau  dari  jenis  tindak  pidananya,  maka  tindakan  wartawan  tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana berupa delik formal, delik omisi, dan delik dolus.
Delik  formal  adalah  delik  yang  dianggap  selesai  dengan  dilakukannya  suatu perbuatan, atau dengan kata lain titik beratnya ada pada perbuatan itu sendiri. Dalam hal ini wartawan tidak melakukan suatu tindakan yang menjadi kewajiban oleh undang-undang ataupun  sesuatu  yang diwajibkan  oleh  undang-undang,  dalam  hal  ini  adalah  kewajiban melaporkan delik yang diatur dalam Pasal 165 KUHP. Seseeorang yang dipandang sebagai seorang pelaku dalam delik formal adalah orang yang melakukan pelanggaran dalam hal ini  wartawan  terhadap  keharusan  atau  kewajiban  yang  telah  disebutkan  dalam  undang- undang Pasal 165 KUHP. Sedangkan delik omisi Delik omisi ialah delik yang dilakukan dengan tidak melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang.Perbuatan itu adalah tidak memberitahukan adanya suatu kejahatan kepada pejabat kehakiman dan kepolisian. Delik dolus (sengaja) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Dalam hal ini,  wartawan  mengetahui  tentang  adanya  suatu  kejahatan  yang  telah  dilakukan  yakni kejahatan  yang  diatur  dalam  Pasal  204  KUHP  dan  mengetahui  bahwa  akibatnya  dapat membahayakan  nyawa  orang,  pada  saat  kejahatan  masih  dapat  dicegah  atau  masih  ada tempo  untuk  mencegahnya  namun  dengan  sengaja  tidak  memberitahukannya  kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.
Kemungkinan  tindak  pidana  dari  perbuatan  wartawan  tersebut  adalah  mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak melaporkan kepada yang berwajib dan pembantuan yang pasif dalam arti luas.Dikategorikan sebagai pembantuan yang pasif dalam arti luas adalah karena menurut masyarakat luas, semua orang harus melakukan pencegahan terhadap terjadinya suatu  delik.  Perbuatan  insan  pers  juga  memenuhi  rumusan  Pasal  165  KUHP. Pertama, adalah unsur barangsiapa, yaitu wartawan. Kedua, unsur mengetahui niat untuk melakukan kejahatan  tersebut  dalam  Bab  VII  Kitab  Undang-undang  ini,  yaitu  mengetahui  suatu kejahatan yang tercantum dalam Pasal 204 KUHP (Bab VII Buku II). Kedua, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang, yaitu kejahatan-kejahatan seperti membuat dan menjual  makanan  yang  telah dicampuri  zat  berbahaya  adalah  kejahatan  yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.
Ketiga, pada  saat  kejahatan  masih  dapat  dicegah  dengan  sengaja  tidak memberitahukan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, yaitu insan pers mengetahui adanya  kejahatan  Pasal  204  KUHP  telah  dilakukan,  tetapi  dengan  segaja  tidak melaporkannya.  Jika  Pasal  165  KUHP  dihadapkan  dengan  hak  tolak,  maka  yang  dapat dijadikan landasan adalah penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang adalah saksi, korban kejahatan susila, serta anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik.
Kode Etik Jurnalistik mencantumkan hak tolak dalam Pasal 5 dan Pasal 7. Pasal 5 menyatakan bahwa :
“ Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan  susila  dan  tidak  menyebutkan  identitas  anak  yang  menjadi pelaku kejahatan. ”
Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa :
Wartawan  Indonesia  memiliki  hak  tolak  untuk  melindungi  narasumber yang  tidak  bersedia  diketahui  identitas  maupun  keberadaannya, menghargai  ketentuan  embargo,  informasi  latar  belakang,  dan off  the record sesuai dengan kesepakatan.
Berdasarkan pengaturan hak tolak tersebut, di dalam UU Pers terlihat jelas bahwa penggunaan  hak  tolak  merupakan  celah  bagi  insan  pers  untuk  menyamarkan  identitas pelaku  kejahatan  yang  menjadi  narasumbernya.  Dalam  Pasal  5  Kode  Etik  Jurnalistik menyebutkan bahwa wartawan menggunakan hak tolak untuk identitas korban kejahatan susila dan identitas anak pelaku kejahatan sedangkan di dalam Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik hanya  disebutkan  wartawan  Indonesia  memiliki  hak untuk  melindungi  narasumber  yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, jenis narasumber yang berhak disamarkan identitasnya tidak disebutkan dalam Pasal tersebut.
Dari  hal  tersebut  maka  sesungguhnya  tampak  adanya  celah  hukum  (loopholes) dalam  UU  Pers  yang  digunakan  oleh  wartawan  untuk  dapat  menjadi  suatu pelanggaran terhadap KUHP, khususnya Pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak. Hak tolak dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dinyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Sesuai  Penjelasan  Pasal  4  UU  Pers,  dapat  diartikan  bahwa  wartawan  telah menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi, yakni termasuk melindungi sumber  informasi  yang  juga  merupakan  seorang  pelaku  kejahatan.  Hal  itu  dikarenakan tidak adanya pengaturan dalam UU Pers yang menentukan siapa-siapa saja yang dimaksud sebagai  sumber  informasi.Bahkan  dikarenakan  adanya  penafsiran  yang  sangat  luas  atas sumber  informasi  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut, maka  konsekuensinya  adalah  ketika seorang  wartawan  menjalankan  profesinya  dengan  kemudian  melindungi  atau menyamarkan identitas sumber informasinya yang merupakan seorang pelaku kejahatan, maka yang dapat terjadi adalah risiko terjadinya pelanggaran terhadap KUHP khususnya Pasal 165.
Beberapa  kasus  kejahatanan  yang  telah  diinvestigasi  oleh  insan  pers  adalah  telur ayam kampung palsu, telur asin palsu, kosmetik palsu, daging sapi glonggongan, dan bakso tikus  (seperti  yang  telah  dijabarkan  pada  Bab  sebelumnya).Insan  pers  tersebut  telah melakukan wawancara langsung dengan narasumber (pelaku kejahatan) dan menyamarkan identitas  pelaku  kejahatan  tersebut  dalam  hasil  tayangan  program  investigasi.Perbuatan insan  pers  tersebut  telah  melanggar  Pasal  165  KUHP  karena  insan  pers  sebagai  warga negara yang mengetahui adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan, tidak melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Insan pers yang melanggar Pasal 165 KUHP tersebut terkena sanksi dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.  Kewajiban  bagi wartawan untuk memberitahukan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian juga tersirat dalam Pasal 6 huruf e UU Pers yang menyatakan bahwa Pers melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Menurut  Iswandi  Syahputra (2013),  ketika  pers  melemparkan  sebuah  isu  sebagai pemberitaan maka ia bertanggungjawab penuh atas penyelesaian dari isu tersebut. Dari hal itu  dapat  diartikan  bahwa  ketika  pers  mengetahui  adanya  suatu  kejahatan  maka  wajib berlaku baginya hukum yang sama terhadap hukum yang juga berlaku bagi warga negara lainnya  mengingat  kedudukan  wartawan  yang  juga  sebagai  bagian  dari  pers  sekaligus merupakan  warga  negara.  Pers  bukan  kelompok  elite  dalam  negara  yang  terpisah  dari kepentingan  publik.Pers  juga  bukan  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  hak  istimewa dan  kebal  dengan  hukum,  terlebih  pers  penyiaran  menggunakan  frekuensi  milik  publik. intisari jurnalisme terletak pada idealisme wartawan atas loyalitasnya terhadap masyarakat dan negara dalam bentuk menaati segala tertib hukum dan bukan semata-mata kehendak redaksi  yang  beroirentasi  finansial.  Lebih  lanjut  beliau  menyatakan  bahwa  idealisme jurnalistik di era saat ini ketika jurnalisme telah bersifat ekonomis dan komersil tidak dapat dijadikan jaminan  bahwa  semua  wartawan  memiliki  sikap  idealisme.Mencermati  hal  itu maka dangkalnya pemahaman tentang kebebasan media ini sering terwujud dalam bentuk kehidupan pers yang sulit diatur seperti saat ini (Hasil wawancara dengan pengurus PWI Kota Makassar, 2015).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Penafsiran  atas  Hak  Tolak  yang  sangat  luas  adalah  celah  hukum  yang  digunakan oleh  wartawan  untuk  melakukan  tindakan  menyamarkan  identitas  pelaku  kejahatan.
Tindakan  menyamarkan  identitas  pelaku  kejahatan  oleh  wartawan  bertentangan  dengan Pasal 165 KUHP yang mewajibkan bagi setiap warga negara untuk melaporkan kejahatan yang diketahuinya kepada pihak kepolisian dan pejabat kehakiman. Penggunaan Hak Tolak wartawan yang tidak bertentangan dengan Pasal 165 KUHP hanya dapat digunakan untuk menyamarkan identitas sumber informasi yang merupakan saksi, pelaku kejahatan anak, dan  korban  kejahatan  susila  seperti  yang  diatur  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik.  Meskipun demikian,  wartawan  dalam  menjalankan  profesinya  seharusnya  patut  menduga kedudukannya  sebagai  wartawan  tidak  membuat  nya  menjalankan  profesi  tanpa memerhatikan aturan hukum lain. Hal itu dikarenakan, pers bukanlah sebuah lembaga yang kebal  hukum.  Pers  memang  diberi  kebebasan,  namun  tidak  ada  kebebasan  yang  absolut ketika kebebasan itu bertenatangan dengan kebebasan lain. Selain itu, wartawan sebagai bagian  dari  pers  merupakan  pilar  demokrasi  di  Indonesia  maka  sudah  seyogyanya  pers senantiasa memerhatikan setiapa akibat yang mungkin akan ditimbulkan dari tindakannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.
Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pidana tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Lamintang.  2013. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia.  Bandung:  PT.  Citra  Karya Abadi.
Marlang, Abdullah dan Irwansyah. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Buku Ajar Fakultas Hukum. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Prasetyo, Teguh. 2011. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
R. Soesilo. KUHP. Bogor: Politea.
Siregar, Amir Effendy. 2003. Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Yogyakarta. UII Press.
Syahputra, Iswandi. 2013. Rezim Media. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.