## PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK BLANGKO DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DARI TAHUN 2016-2021
Oleh : Anggit Suhandono 1)
Binoto Nadapdap 2)
Wiwik Sri Widiarty 3) Universitas Kristen Indonesia 1,2,3)
E-mail: anggit4k@gmail.com 1)
binotonadapdap@gmail.com 2) wiwik.widiarty@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  Government  Goods/Services  Procurement  System  currently  uses  an  application  issued centrally by the Government Goods/Services Procurement Policy Agency. The application is an  information  technology  management  service  to  facilitate  the  electronic  procurement  of goods/services  and  is  implemented  directly  through  the  Electronic  Procurement  System (SPSE).  Each  Ministry/Institution/Regional  Apparatus  has  its  own  Electronic  Procurement System in  procuring goods/services. This  also  happens in  the  Ministry of  Law and Human Rights where Electronic Procurement System is used to select goods/services providers. The Electronic  Procurement  System  used  by  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  is  an Electronic Procurement System that is separate from the Electronic Procurement System of other Ministries/Institutions/Regional Apparatuses. The Ministry of Law and Human Rights, in  this  case  the  Directorate  General  of  Immigration,  carries  out  its  duties  and  functions related  to  service  and  law  enforcement  in  the  field  of  Immigration.  One  form  of  service provided by the Directorate General of Immigration is by procuring Republic of Indonesia Travel  Documents  thatIndonesian  citizens  uses  to  travel  domestically/outside  the  country. Thus  the  Procurement  of  Travel  Documents  becomes  something  very  crucial  because  the output produced in the form of Travel Documents is a form of fulfillment of Human Rights to move around, travel and look for a more decent job/livelihood.
Keywords:  Electronic  Procurement  System  (SPSE),  Procurement  Government Goods/Services, Immigration, Travel Documents

## ABSTRAK
Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini menggunakan aplikasi yang dikeluarkan secara  terpusat  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Aplikasi tersebut  merupakan  layanan  pengelolaan  teknologi  informasi  untuk  memfasilitasi pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  dan  diimplementasikan  langsung melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  memiliki  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik masing-masing  dalam  melaksanakan  pengadaan  barang/jasa.  Hal  ini  juga  yang  terjadi  di
Anggit Suhandono 1) , Binoto Nadapdap 2) , Wiwik Sri Widiarty 3)
Kementerian  Hukum  dan  HAM  dimana  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik  digunakan untuk  melaksanakan  metode  pemilihan  Penyedia  Barang/Jasa.  Sistem  Pengadaan  Secara Elektronik  yang  digunakan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  merupakan  kesisteman Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik  yang  terpisah  dari  Sistem  Pengadaan  Secara Elektronik  Kementerian/Lembaga/Perangkat  daerah  lainnya.  Kementerian  Hukum  dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelayanan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  Keimigrasian.  Salah  satu  bentuk  pelayanan yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  adalah  dengan  melakukan  Pengadaan Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia  yang  digunakan  oleh  warga  negara  Indonesia untuk melakukan perjalanan ke dalam/luar negeri. Dengan demikian Pengadaan Dokumen Perjalanan  menjadi  sesuatu  yang  sangat  krusial  karena  output  yang  dihasilkan  berupa Dokumen  Perjalanan  merupakan  salah  satu  bentuk  pemenuhan  terhadap  Hak  Asasi Manusia untuk berpindah-pindah melakukan perjalanan dan mencari pekerjaan/penghidupan yang lebih layak.
Kata  Kunci:  Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE),  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, Keimigrasian, Dokumen Perjalanan

## 1. PENDAHULUAN
E-procurement  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  16  Tahun  2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  yaitu  menggunakan  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  adalah layanan  pengelolaan  teknologi  informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Dalam implementasinya dilakukan
dengan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik  (SPSE)  Kementerian  Hukum dan HAM (Aprita & Adhitya, 2020).
Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP)  pada  tahun  2021
realisasi secara nasional belanja pengadaan  terhadap  anggaran  hanya mencapai 37,57% (tiga puluh tujuh koma lima  puluh  tujuh  persen)  hal  ini diakibatkan  karena  anggaran  yang  tidak tersedia  dan  refocussing  anggaran  untuk Pandemi  Covid-19  (Santoso,  2012). Namun,  yang  menarik  adalah  dengan diwajibkannya  pengusaha  dalam  negeri untuk memiliki Tingkat Komponen Dalam  Negeri  dan  Bobot  Manfaat Perusahaan,  maka  penggunaan  produk dalam  negeri  meningkat  sebesar  51,69  % (lima  puluh  satu  koma  enam  puluh sembilan persen) (Sugiyono, 2013).
Berdasarkan  data  diatas  maka  selama
Pandemi
Covid-19
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meskipun belanja
realisasi sangat rendah namun penggunaan dalam negeri meningkat. Hal ini  tentunya  merupakan  sinyal  positif terhadap Pelaku usaha dalam negeri untuk dapat berkompetisi menyediakan Barang/Jasa  sesuai  kebutuhan  (Pangalila,
2015; PRAYUDO, 2019). Dengan kenaikan diatas 50 % (lima puluh persen) tentunya  dapat  diambil  kesimpulan  saat ini  produk  dalam  negeri  tidak  kalah dengan  produk  import  baik  secara kualitas dan ketepatan waktu.
Dalam Undang-Undang  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi selaku unsur pelaksana tugas dan fungsi  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  di  bidang  Keimigrasian (Alne,  2019;  Yulianti  &  Nurhazana, 2021).  Keimigrasian  menurut  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  ini  adalah  hal ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya  dalam  rangka  menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Pada  prosesnya  perpindahan  warga negara  dari  satu  negara  ke  negara  lain memerlukan  dokumen  yang  memiliki tingkat  sekuriti  fitur  tinggi  dan  teknologi terkini  untuk  menjamin  keamanan  data dan kerahasiaan pemegang paspor
(Ansari,
2016;
Usman, 2017).
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  24 Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  bahwa  Dokumen Perjalanan  Indonesia  terdiri  atas  Paspor dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor (SPLP). (NIM, n.d.)
Kewenangan dalam
mengeluarkan/menerbitkan paspor dilaksanakan  oleh  Kementerian  Hukum dan  HAM  dengan  pelaksana  fungsi Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Sedangkan kewenangan  mengeluarkan/menerbitkan paspor  dinas  dan  diplomatik  berada  di Kementerian Luar Negeri.
Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan  dokumen  perjalanan  untuk melakukan perjalanan antar negara melalui  pelaksana  tugas  dan  fungsi  di bidang Keimigrasian yaitu melalui Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Dalam melaksanakan  tugas  fungsinya  di  Bidang Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi  mengeluarkan  Paspor  Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia kepada  warga  negara  Indonesia  untuk melakukan  perjalanan  antarnegara  yang berlaku  selama  jangka  waktu  tertentu
Anggit Suhandono 1) , Binoto Nadapdap 2) , Wiwik Sri Widiarty 3)
(Hariyani, 2022).
Pengadaan Paspor di Direktorat Jenderal  Imigrasi  menggunakan  metode pengadaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung dan Tender. Mekanisme Penunjukan Langsung
berlangsung  dari  2014-2016.  Penunjukan Langsung merupakan proses yang langsung  menunjuk  suatu  Perusahaan dokumen sekuriti untuk melakukan pekerjaan  pengadaan  barang/jasa  sesuai dengan  spesifikasi  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Pada tahun 2017-2021 mulai dilakukan pemisahan paket pekerjaan dengan membagi output. Berdasarkan latar belakang  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik menulis jurnal dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Blangko  Dokumen  Perjalanan  Republik Indonesia Di Direktorat Jenderal Imigrasi Dari Tahun 2016-2021.”

## 2. METODE PENELITIAN

## Jenis atau Tipe Penelitian
Jenis atau tipe penelitian yang digunakan  dalam  Jurnal  ini  adalah deskriptif  kualitatif.  Metode  kualitatif  ini peneliti  lebih  mengedepankan  observasi dan pengamatan sebuah objek.
Pengamatan  langsung  pada  obyek  studi sesuai  lingkup  penelitan  dan  teori-teori sebagai pendukung penelitian
berdasarkan lingkup pembahasan. (Sugiyono, 2013).
Metode Pengumpulan Data
Dalam proses penelitian yang mengkaji kebijakan fungsi Paspor sebagai Fasilitator  Pembangunan  Ekonomi  dan Kesejahteraan Masyarakat penulis menggunakan data valid  yang diterbitkan oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dan pengumpulan  data  dengan  metode  studi kepustakaan (Ishaq, 2017).

## Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif  analitik  dalam  memberikan analisis  data  yang  diperoleh  dari  hasil pengumpulan  data  untuk  mendapatkan kesimpulan  atas  permasalahan.  Penulis juga menggunakan teknik analisa kualitatif,  yaitu  suatu  cara  analisa  data untuk menarik kesimpulan dari pemilihan data  yang  penting  dan  diteliti  secara sistematis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  untuk  Blangko  Dokumen
Perjalanan  Republik  Indonesia  di Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dari Tahun 2016-2021
Berdasarkan  Surat  Keputusan  dari Menteri  Hukum  dan  HAM  selaku Penguasa  Anggaran  (PA),  lalu  PA menugaskan  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA)pada  Unit  Eselon  I  Direktorat
Jenderal Imigrasi melalui Surat Keputusan  untuk  melaksanakan  kegiatan
yang  berbasis  pada  anggaran  tahun
anggaran.  KPA  sendiri  untuk  Direktorat Jenderal  Imigrasi  dijabat  oleh  Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.
Berdasarkan data yang berhasil penulis kumpulkan  didapatkan  fakta  Pengadaan Blangko Dokumen Perjalanan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
a. Tahun 2016 dengan skema Penunjukan Langsung:
Tabel 1.  Pengadaan Tahun 2016 TAHUN   NO JENIS PESANAN HARGA SATUAN VOLUME TOTAL HARGA PEMENANG 2016 1 Spesimen Blangko Paspor RI 48 Halaman 77.095,00 500,00 38.547.500,00 PERUM PERURI 2 Blangko Paspor RI Biasa 48 Halaman 77.095,00 2.419.015,00 186.493.961.425,00 JUMLAH 186.532.508.925,00
Penunjukan  Langsung  pada  tahun 2016  menggunakan  Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada Tahun 2016 ini dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan  terhadap  hasil  pengadaan Blangko  Dokumen  Perjalanan  Republik Indonesia  dan  hasil  rekomendasinya adalah  Harga  Perkiraan  Sendiri  belum dapat dipastikan kebenarannya.
Sehingga  sampai  dengan  tahun  2016 Penunjukan  Langsung  dilakukan  kepada Perum Peruri.
a. Tahun  2017-2021  dengan  skema Pemilihan
Penyedia melalui Tender/Lelang Umum Pada Tahun 2017 dilakukan perubahan besar dikarenakan skema Penunjukan  Langsung  yang  selama ini dilakukan berdasarkan rekomendasi  dari  BPK  karena
Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS) belum dapat dipastikan
kebenerannya. Setelah proses pengadaan pada tahun 2017 diperoleh  penyedia  baru  untuk lembar  laminasi  sebagaimana  tabel
Anggit Suhandono 1) , Binoto Nadapdap 2) , Wiwik Sri Widiarty 3)
berikut:
TAH UN N O JENIS PENGADAAN HARGA SATUAN VOLUME
TOTAL PEMENANG 2017 1 Lembar Laminasi
13.717,00 3.151.000,00 47.554.493.700,00 PT.WECANINDO GLOBAL JAYA 2 Blangko Paspor Biasa 24 Hal 38.910,00 210.000,00 162.821.646.900,00 PERUM PERURI 3 Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal 51.969,00 2.691.000,00 4 Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Hal 177.813,00 250.000,00 48.898.575.000,00 JUMLAH 259.274.715.600,00
Pengadaan  2017  sekaligus  menjadi
pengadaan yang dijadikan dasar perhitungan HPS untuk pengadaan tahun- tahun  selanjutnya.  Dan  di  tahun  2017  ini juga  menjadi  tahun  bahwa  telah  terjadi efisiensi untuk Pengadaan Blangko
Paspor. Di Tahun 2018 pula saat itu dilakukan
Tender/Lelang Umum untuk memperoleh
Calon Penyedia. Saat itu Tender dilakukan untuk seluruh paket pengadaan dimana  semua  paket  pekerjaan  dilakukan secara terbuka. Untuk menghindari adanya praktek-praktek yang dapat merugikan  negara  dari  segi  anggaran maupun  kegiatan  pengadaannya.  Adapun mekanisme  pengadaan  Tahun  2018  sama seperti tahun 2017.
Tabel 2.  Pengadaan Tahun 2018
Di  tahun  2018  ini  juga  menjadi  tahun yang  sangat  penting  karena  Direktorat Jenderal  Imigrasi  digugat  secara  hukum di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  oleh
Penyedia  yang  kalah  pada  saat  itu. Gugatan  tersebut  terjadi  karena  pihak Penyedia  yang  kalah  merasa  dirugikan akibat  kekalahannya.  Penyedia  yang
TAHU N N O JENIS PENGADAAN HARGA
SATUAN VOLUME
TOTAL
PEMENANG 2018
1 Lembar Laminasi
15.117,00 3.704.500,00 63.097.602.150,00 PT.WECANINDO GLOBAL JAYA 2 E cover paspor elektronik 87.300,00 150.000,00 14.404.500.000,00 PT. MUSTIKA DUTA MAS 3 Blangko Paspor Biasa 24 Hal 41.900,00
280.000,00 232.839.996.400,00
PERUM PERURI 4 Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal 56.152,00 3.274.500,00 5 Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Hal 82.000,00 150.000,00 6 Blangko PLB 15.430,00 20.000,00 339.460.000,00 PT. MECOSUPRIN GRAFIA
JUMLAH
305.036.875.550,00
kalah  juga  merasa  bahwa  mereka  sudah menawar  dengan  harga  terendah  namun
Tim Pokja Pemilihan
tetap mengalahkannya.
Pada  tahun  2019  proses  pengadaan Barang/Jasa  dilakukan  dengan  sistem Tender/Lelang Umum untuk memperoleh Calon  Penyedia.  Saat  itu  tender/lelang umum  dilakukan  dengan  harapan  akan munculnya  kompetisi  dalam  menemukan harga terbaik dan barang yang berkualitas.  Di  2019  ini  juga  Pengadaan
banyak  dilakukan  karena  ketersediaan anggaran yang memadai untuk melakukan  proses  pengadaan.  Pengadaan Blangko  Paspor  juga  terkait  dengan Persediaan  yang  sengaja  disiapkan  untuk menanggulangi  kekurangan  persediaan pada tahun berikutnya.
Di Tahun 2019 ini Pengadaan Blangko Paspor  terbagi  menjadi  2  Tahap.  Adapun mekanisme  pengadaan  Tahun  2019  sama dengan  pengadaan  tahun  sebelumnya. Berikut tabel pengadaan pada tahun 2019.
Tabel 3.  Pengadaan 2019
TAH
UN N O JENIS PENGADAAN HARGA SATUAN VOLUME
TOTAL PEMENANG
2019
1 Lembar Laminasi Tahap I 18.095,00 3.200.000,00 57.904.000.000,00 PT. WECANINDO GLOBAL JAYA 2 Lembar Laminasi Tahap II 16.450,00 500.000,00 9.047.500.000,00 3 E cover paspor elektronik 91.872,00 500.000,00 51.040.000.000,00 PT. MUSTIKA DUTA MAS 4 Lembar Polikarbonat 83.800,00 265.000,00 24.427.700.000,00 KSO PT. JASUINDO HID SECURITY 5 Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal Tahap I 62.660,00 2.700.000,00 235.984.100.000,00 PERUM PERURI 6 Blangko Paspor Biasa Elektronik 48 Hal Tahap I 90.698,00 500.000,00 7 Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal Tahap II 62.665,00 500.000,00 64.947.322.000,00 8 Blangko Paspor Biasa Elektronik Polikarbonat 48 Hal 104.568,00 265.000,00 9 Blangko PLB Indonesia – Malaysiua 10.500,00 11.000,00 259.050.000,00 PT. PURA BARUTAMA 10 Blangko PLB Indonesia – Philipina
8.000,00 15.000,00 JUMLAH 443.609.672.000,00
Pada  tahun  2019  ini  terjadi  2  tahap
pengadaan  dikarenakan  pada  saat  itu dilakukan permohonan Anggaran Belanja Tambahan kepada Kementerian Keuangan dan disetujui untuk pemenuhan kebutuhan blangko paspor dan
penmbentukan paspor khusus yang memiliki  tingkat  fitur  sekuriti  lebih  baik yaitu Paspor Elektronik Polikarbonat.
Selain  itu,  di  tahun  2020  ini  untuk anggaran  Pengadaan  Blangko  paspor dipangkas  hampir  75%  karena  Pandemi
Anggit Suhandono 1) , Binoto Nadapdap 2) , Wiwik Sri Widiarty 3)
Covid-19  mengakibatkan  harus  adanya efisiensi  yang  dilakukan  di  seluruh Kementerian.  Dari  kurang  lebih  400 miliar  yang  dianggarkan  hanya  dapat
dilakukan  pengadaan  hanya  kurang  lebih 250  miliar  seperti  tertuang  dalam  tabel berikut:
Tabel 4. Pengadaan Tahun 2020 NO Paket Pengadaan Volume Jumlah Biaya Biaya Hasil Tender 1 Blangko Paspor Non Elektronik 2.758.980 196.163.478.000 194.080.448.100 2 Lembar Laminasi Blangko Paspor 2.858.980 53.462.926.000 53.305.682.100 3 Blangko Paspor Elektronik Polikarbonat 631.395 74.883.447.000 Tidak dilakukan Pengadaan 4 Blangko Paspor Elektronik Paper Based 100.000 10.290.000.000 Tidak dilakukan Pengadaan 5 Lembar  Polikarbonat  Paspor Elektronik 631.395 60.045.664.000 Tidak dilakukan Pengadaan 6 Lembar eCover Paspor Elektronik 100.000 10.530.000.000 Tidak dilakukan Pengadaan Total 405.375.515.000 Adapun  sisanya  sebesar  150  miliar tidak  dapat  dilakukan  pengadaannya dikarenakan  adanya  efisiensi  anggaran yang sangat besar untuk dana penanggulangan  Covid-19  yang  mulai merebak  pada  saat  itu.  Covid-19  juga memberikan tekanan hebat dalam penerimaan  PNBP  di  Direktorat  Jenderal Imigrasi karena banyak perbatasan negara pada  saat  itu  melakukan lockdown atau tidak  diizinkannya  bepergian  dari  satu negara  ke  negara  lain.  Mengakibatkan juga  distribusi  paspor  dan  penerbitan paspor  terdampak  cukup  hebat  dengan
adanya  pandemic  covid-19. Lockdown tidak  hanya  terjadi  di  luar  negeri  namun di  dalam  negeri  juga  sehingga  orang- orang  sulit  untuk  kemana-mana  dan menunurunnya  daya  beli  masyarakat. Proses  Pengadaan  Barang/Jasa  untuk tahun 2020 masih menggunakan Tender/Lelang Umum untuk memperoleh Penyedia
Barang/jasa. Adapun mekanisme  pengadaan  Tahun  2020  sama seperti  tahun  sebelumnya    Berikut realisasi  tabel  pengadaan  tahun  2020 sebagai berikut:
TAHU
N N O JENIS PENGADAAN HARGA
SATUAN VOLUME
TOTAL PEMENANG
2020 1 Lembar Laminasi
16.950,00 2.858.980.000,0
0 53.305.682.100,00 PT.WECANINDO GLOBAL JAYA 2 Blangko Paspor Biasa Non Elektronik 48 Hal 63.950,00 2.758.980.000,0 0 194.080.448.100,00 PERUM PERURI JUMLAH 247.386.130.200,00 Di  tahun  2020  pengadaan  tidak  dapat terselenggara  seluruhnya  dari  6  paket
pengadaaan  yang  direncanakan  hanya terlaksana  2  paket  pengadaan.  Hal  ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Pengadaan  Blangko Paspor sendiri masih menggantungkan prosesnya. kepada Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang didapatkan  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi,  sehingga  apabila  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  tidak  sesuai  target maka pengadaaan tidak dapat terlaksana.
Pengadaan  yang  dilakukan  tidak  akan maksimal  karena  tidak  sesuai  dengan angka  kebutuhan  yang  diajukan  oleh Subdirektorat  Pengelolaan  dan  Analisis Dokumen  Perjalanan.  Pengadaan  pada tahun  2021  masih  dilakukan  dengan sistem  Tender/Lelang  Umum  dalam mencari  calon  Penyedia.  Tata  Cara pengadaan  di  tahun  2021  sama  dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah realisasi pengadaan tahun 2021:
Tabel 5. Realisasi Pengadaan Tahun 2021 TAHU N NO JENIS PENGADAAN HARGA
SATUAN
VOLUM E TOTAL PEMENANG 2021 1 Lembar Laminasi Blangko Paspor 15.440 750.000 12.738.000.00 0 PT. JASUINDO TIGA PERKASA 2 Lembar Laminasi SPLP WNI 16.650 309.340 5.665.562.100 3 Lembar Cover Paspor Elektronik 93.000 100.000 10.230.000.00 0 4 Blangko Paspor Non Elektronik 65.855 750.000 54.330.375.00 0 Perum Peruri 5 Blangko Paspor Elektronik Paper Based 79.065 100.000 8.697.150.000 6 Blangko SPLP WNI 24.000 309.340 8.166.576.000 PT. Jasuindo Tiga Perkasa JUMLAH 99.827.663.100
Hal  yang  menarik  adalah  adanya
Penyedia  baru  yang  bukan  dari  kalangan importir  yang  memenangkan  pengadaan pada tahun 2021. Dikarenakan pada tahun 2021 Presiden RI pada saat itu menginstruksikan untuk melakukan
pengadaan  dengan  prioritas  penggunaan
Produk Dalam Negeri sehingga kandungan  Tingkat  Komponen  Dalam Negeri  (TKDN)  dan  Bobot  Manfaat
Perusahaan (BMP) menjadi yang
diperhitungkan pada saat itu.
Peluang  importir  akan  otomatis  kalah dengan Perusahaan yang membuat produknya  di  dalam  negeri,  hal  baiknya adalah  dalam  pengadaan  tahun  2021 semua  pemenang  merupakan  perusahaan Dalam Negeri yang memang menjalankan usaha dan produuksinya di Dalam Negeri. Terciptanya  peluang  bagi  produk  dalam negeri  untuk  menang  dalam  proses pengadaan merupakan bukti bahwa
Anggit Suhandono 1) , Binoto Nadapdap 2) , Wiwik Sri Widiarty 3)
perusahaan  di  Indonesia  masih  dapat bersaing dengan perusahaan luar dari segi kualitas.

## 4. SIMPULAN
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  untuk  Blangko  Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia di
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dari  tahun
2016-2021 telah memenuhi unsur Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.  Secara  kepastian  hukum pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi  dari  tahun  2016-2021  telah sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor 12  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  sehingga  pengadaan  yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi  memenuhi  syarat-syarat  yang telah  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Sehingga  terdapat  jaminan bahwa  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  telah menjalankan  hukum  yang  mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara Kemanfaatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Blangko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Imigrasi  dari  tahun  2016-2021  telah memenuhi  unsur  kemanfaatan  dimana ketika  Pengadaan  Blangko  Dokumen Perjalanan  Republik  Indonesia  itu  selesai maka  seluruh  rakyat  Indonesia  tanpa terkecuali berhak mendapatkan Dokumen Keimigrasian  yang  digunakan  untuk berpindah dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan demi menunjang kebutuhan dan kehidupannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alne,  M.  F.  (2019).  Efektivitas  Kantor Imigrasi  Kelas  I  Pekanbaru  Dalam Penggunaan  Aplikasi  Pendaftaran Antrian  Paspor  Online. Universitas Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau .
Ansari,  M.  I.  (2016).  Penerapan  Pakta
Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Untuk  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
18 (3), 385–401.
Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Filsafat Hukum. Depok:  PT.  RajaGrafindo
Persada .
Hariyani, D. D. (2022). Penerapan Pasal

## 112 dan Pasal  127 Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum .
UNS (Sebelas Maret University). Ishaq,  I.  (2017). Metode  Penelitian Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,
Tesis, Serta Disertasi . Alfabeta.
Nim,  N.  O.  M.  (N.D.).  Analisis  Yuridis Pertimbangan  Hakim  Mengabulkan
Permohonan Pemohon Ganti
Kelamin  (Studi  Kasus  Penetapan Nomor.  87/Pdt  P/2016/Pn  Skt). Jurnal Fatwa Hukum , 3 (1).
Pangalila,  E.  L.  C.  (2015). Pentingnya Koordinasi  Biro  Perjalanan  Wisata
Dan  Imigrasi  Terhadap  Pengurusan Izin  Tinggal  Terbatas  Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara .
Politeknik Negeri Manado.
Prayudo, D. (2019). Pelaksanaan
Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan Hak  Tanggungan  Di  Bank  Bri Lombok Utara . Universitas
Mataram.
Santoso,  A.  (2012). Hukum,  Moral  dan Keadilan:  Sebuah  Kajian  Filsafat Hukum .
Sugiyono,  D.  (2013). Metode  penelitian pendidikan  pendekatan  kuantitatif, kualitatif dan R&D .
Usman,  F.  (2017).  Evaluasi  kesesuaian pelaksanaan  probity  audit  pada BPKP pusat dengan pedoman probity  audit  pengadaan  barang/jasa pemerintah. Info Artha , 1 (1), 17–34. Yulianti,  D.,  &  Nurhazana,  N.  (2021).
Efektivitas  kartu  kredit  pemerintah dalam  meningkatkan  transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. Proceeding  of  National  Conference on Accounting & Finance , 56–74.