## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA PROSES PENYIDIKAN
Arjanti Rahim
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo
Email: arhjayatirahim23@gmail.com

## Abstract
The  arrangement  in  terms  of  determining  the  limit  of  loss  in  a  minor criminal  act,  even  though  the  terms  of  the  criminal  remembrance  written  in  the criminal code of law are categorical but the category of a minor act can be seen and  classified  by  the  type  of  sanction  imposed  such  as  the  fine  as  a  criminal offense light, the loss limit is not more than Rp. 25 (twenty five rupiahs), when a criminal  act  causes  a  loss  of  Rp.  25.00,  the  crime  cannot  be  categorized  as  a minor  crime, of  course the amount is  not  relevant  to the value current currency. So  that  on  February  27,  2012  the  Supreme  Court  imposed  the  Supreme  Court Regulation  (Perma)  Number  2  of  2012  concerning  the  adjustment  of  the limitations of minor criminal offenses and the number of fines in the Criminal Cod that has become a regulation that gives new encouragement to the completion of minor  crimes,  so  that in  this paper will  try to  discuss  how the existence of  these regulations in the process of investigation.
Key Word : Mild Crimes, Investigations

## Abstrak
Pengaturan  dalam  hal  penetapan  batasan  kerugian  dalam  tindak  pidana ringan,  meski  secara  gambalang  istilah  tindak  pidana  ringat  tertulis  dalam  Kitab Undang Undang Hukum pidana namun kategori perbuatan yang tergolong ringan dapat  dilihat  dan  digolongkan  dengan  jenis  sanksi  yang  diberikan  misalnya batasan denda sebagai tindak pidana ringan pendengan batas kerugian yang tidak lebih  dari  Rp.25  (Dua  puluh  lima  rupiah),  ketika  tindak  pidana  menimbulkan kerugian  yang  melampauhi  Rp.25,00,  maka  tindak  pidana  tersebut  tidak  dapat dikategorikan  tindak  pidana  ringan,  tentu  jumlah  tersebut  sudah  tidak  relevan dengan  nilai  mata  uang  sekarang  ini.  Sehingga  Tanggal  27  Februari  2012 Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung ( Perma ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam  KUHP  yang  menjadi  sebuah  regulasi  yang  memberi  semangat  baru  bagi penyelesaian  tindak  pidana  ringan,  sehingga  dalam  tulisan  ini  akan  mencoba membahas bagaimana eksistensi peraturan tersebut dalam proses penyidikan.
Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan,Penyidikan

## PENDAHULUAN
erkembangan  zaman  yang  selalu  identik  dengan  perkembangan teknologi,  ekonomi  dan  sosial  budaya      memiliki  dampak  terhadap diemnsi  hukum  dalam  kehidupan  manusia,  kebutuhan  akan  regulasi- regulasi  yang  mampu  mengakomodasi  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat  menimbulkan  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang memerlukan revisi dan perbaikan agar mengikuti perkembangan zaman tersebut.
Terbitnya  Peraturan  Mahkanah  Agung  Nomor.  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian  batasan  tindak  pidana  ringan  (Tipiring)  dan  Jumlah  dendan  dalam KUHP,  yang  menitik  beratkan  pada  penafsiran  tentang  nilai  uang  pada  Tipiring KUHP.  Pertaturan  ini  muncul  tepat  disaat  masyarakat  mulai  resah  terhadap maraknya tindak pidana yang menurut rasa keadilan masyarakat adalah termasuk ringan  namun  ternyata  diganjar  dengan  hukuman  yang  berat,  diantaranya  kasus pencurian  sendal  jepit  yang  terjadi  di  Palu  dimana  pelakunya  diancam  dengan hukuman  pidana  5  tahun  penjara,  kasus  seorang  nenek  yang  mencuri    kakao divonis  hukuman  penjara  selama  satu  bulan  15  hari  dengan  masa  tiga  bulan percobaan.
Buku  II  KUHPidana    mengatur  tentang  tindak  pidana  ringan  yang  terdiri dari  yang  terdiri  dari,  penganiayaan  hewan  ringan,  penghinaan  ringan, penganiayaan  ringan,  pencurian  ringan,  penggelapan  ringan,  penipuan  ringan, perusakan  ringan,  penadahan  ringan  Tindak  pidana  ringan  yang  perlu  mendapat perhatian  meliputi  pasal  364  tentang  pencurian  ringan,  373  tentang  penggelapan ringan,  379  dan  384  tentang  penipuan  ringan,  407  tentang  menghancurkan  dan merumuskan  barang,  dan  482  tentang  penadahan  ringan,    beberapa  pasal  ini  di golongkan  sebagai  tindak  pidana  ringan  dengan  batas  kerugian  yang  tidak  lebih dari  Rp.25  (Dua  puluh  lima  rupiah),  jadi  berdasarkan  ketentuan  pasal-pasal tersebut ketika tindak pidana menimbulkan kerugian yang melampauhi Rp.25,00, maka  tindak  pidana  tersebut  tidak  dapat  dikategorikan  tindak  pidana  ringan, Selain batas kerugian KUHP juga memberikan denda sebanyak Rp.250.000 (Dua ratus  Lima  puluh  ribu  rupiah)  yang  dinilai  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  nilai mata  uang  sekarang.  Hal  ini  tidang  mengherankan  karena  KUHP  diberlakukan pada  tahun  1856  di  zaman  kolonial  Hindia  Belanda,  dimana  pada  saat  itu  nilai uang dengan jumlah tesebut sudah beasar, dan samapi sekarang ini KUHP belum juga di revisi meskipun sudah di rancang dan dijukan revisinya sejak tahun1996.
Mahkamah  Agung  dapat  menerbitkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung dan Peraturan Mahkamah Agung  guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang  kerap  kali  terhambat,  karena  belum  adanya  atau  kurang  lengkapnya
P
pengaturan  hukum  acara  yang  terdapat  di  dalam  undang-undang. 1 Tanggal  27 Februari 2012 Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung ( Perma ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan  jumlah  denda  dalam  KUHP.  Dalam  Perma  Nomor  2  Tahun  2012 Pasal  1, dijelaskan  bahwa  kata-kata  "dua  ratus  lima  puluh  rupiah"  dalam  Pasal  364,  373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai  barang  atau  uang  tersebut  bernilai  tidak  lebih  dari  dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah,  Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim  Tunggal  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut  dengan  Acara  Pemeriksaan  Cepat  yang diatur  dalam  Pasal  205-210  KUHAP  dan  Ketua  Pengadilan  tidak  menetapkan penahanan  ataupun  perpanjangan  penahanan . 2 peraturan  ini  juga  menentukan besaran nilai jumlah dan besaran uang dalam KUHP yang terakhir dilakukan pada tahun 1960, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkah kisaran harga emas pada tahun  itu  sehingga  apabila  dikebakan  pada  saat  ini  semua  jumlah  uang  yang tertera di KUHPidana harus dibaca dan dikalilipatkan sebanyak 10.000.
Sebagaimana  dalam  Penjelasan  Umum  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  tahun  2012,  dinyatakan  :“  Bahwa  untuk  melakukan  penyesuaian  nilai rupiah  tersebut  Mahkamah  Agung  berpedoman  pada  harga  emas  yang  berlaku pada  sekitar  tahun  1960.  Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima piluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh  rupiah)  atau  setara  dengan  Rp.  50,51  per  gramnya.  Sementara  itu  harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per  gramnya.  Berdasarkan  hal  itu  maka  dengan  demikian  perbandingan  antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat.  hal ini tentu saja menimbulkan perubahan  yang signifikan juga terhadap  jumlah  denda  dalam  KUHPidana,  sehingga  umlah-jumlah  itu  perlu diperbesar  atau  dipertinggi. 3 dan  karena  hal  inilah  para  penegak  hukum  enggan
1 Ronald  S.Lumbuun, PERMA  RI  Wujud  Kerancuan  Antara  Praktik  Pembagian  Dan Pemisahan Kekuasaan ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2012), h. 3.
2 http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314 ,  pada  tanggal    4  April 2013.
3 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet-2 ,(Jakarta : Sinar Grafika , 2007), h.51
dalam  menetapkan  dakwaannya  atau  memutuskan  dalam  sidang  pengadilan dengan pidana denda. 4
Pada  tahapan  penyidikan    penentuan  sebuah  kasus  baik  mengenai  jenis pelanggarannya,  tersangkanya,  jenis  hukuman  yang  akan  diberikan,  bahkan penetapan  jumlah  sanksi  yang  akan  dikenakan,  karenanya  penting  bagi  para penyidik  untuk  memperhatikan  dan  merealisasilan  peraturan  Mahkaman  Agung ini,sehingga  tujuan  dari  peraturan  Mahkamah  agung  ini  dapat  terwujud  yakni pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

## PEMBAHASAN

## A. Penyidik Dan Penyidikan
Istilah  penyidik  dan  penyidikan  dalam  ranah  hukum  merupakan  istilah  yang banyak  digunakan  dalam  memeriksa  dan  menyelesaikan  proses  perkara  pidana, dalam bahasa indonesia berasal dari kata sidik yang artinya memeriksa , meneliti. 5 Sedangakan  dalam  bahasa  belanda  istilah  ini  disebut  dan  disamakan  dengan opsporing (menyidik), Menurut de pito opsporing (menyidik) adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah  mereka  dengan  jalan  apaun  mendenagr  kabar  yang  sekadar  beralasan, bahwa  ada  terjadi  sesuati  pelanggaran  hukum 6 .  Ali  Masyhar  berpendapat  hukum pidana  sebagai  cabang  dari  hukum  yang  paling  keras  (karena  didukung  dengan sanksi  pidana  yang  tegas),  mau  tidak  mau  menempati  posisi  sentral  dan mendapatkan porsi besar untuk dibahas. 7
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian, Pasal 6 ayat (1), (2), (3), Tentang Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara  yaitu:
(1) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  peran  dan fungsi  kepolisian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  5  meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4 Suhariyono AR, Pembaruan Hukum Pidana Denda Di Indonesia, Denda Sebagai Sanksi Alternatif , (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, Anggota Ikapi), h.15
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi ( Jakarta :sinar grafika,2001) .h.117.
6 R. Tesna, Peradilan di Indonesia dan Abad ke Abad (Jakarta :1975) halaman 113-114
7 Ali  Masyhar,  dkk  2015Aktualisasi  Hukum  Kontemporer  Respon  Atas  Persoalan  Hukum Nasional dan Internasional,(Yogyakarta : GENTA Press :Yogyakarta,2015),h. 326
(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik  Indonesia  dibagi  dalam  daerah  hukum  menurut  kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan  mengenai  daerah  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
1. Penyidik
KUHP  telah  memberi  pengertian  tentang  penyidik  yakni  dalam  pasal  1 butir 1, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia aatau pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang-undang  untuk melakukan  penyidikan.  Lebih  rinci  lagi  R.  Soesilo  mengemukakan  pendapatnya tentang  pengertian  penyidik  yakni  orang  atau  pejabat  yang  oleh  Undang-undang ditunjuk  atau  ditugaskan  untuk  melaksanakan  penyidikan  perkara  pidana.dalam lembaga kepolisian khususnya dalam bidang reserse kriminal, pejabat itu disebut juga  sebagai  seorang  reserse. 8 Dari  pengertian  diatas    terlihat  bahwa  yang  bisa dijadikan  penyidik  adalah  pegawai  negeri  sipil  dan  polisi  republik  Indonesia, sehingga  dapat  di  simpulkan  bahwa  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan penyidikan yaitu :
a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang untuk melakukan penyidikan. 9
Akan  tetapi  di  tempat-tempat  di  mana  tidak  ada  penyidik  seperti  yang ditentukan  oleh  Undang-Undang,  maka  tugas  penyidik  tersebut  dilakukan  oleh penyidik  pembantu.  Penyidik  pembantu  adalah:  pejabat  kepolisian  Negara  RI, yang  karena  diberi  wewenang  tertentu  dapat  melakukan  tugas  penyidikan  yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 3 KUHAP). Bahkan dalam hal di suatu sektor kepolisian  yang  berpangkat  ”Bintara”  di  bawah  pembantu  Letnan  Dua  Polisi, karena  jabatannya  adalah  penyidik  (Pasal  2  (2)  PPRI  No.  27/1983).  Sejak  Polri melepaskan diri dari TNI (ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 dan ketetapan MPR  RI  Nomor  VII/MPR/2000).  Dan  dikukuhkan  kedudukannya  langsung  di bawah  Presiden  Republik  Indonesia  pada  tanggal  1  Januari  2001  dengan konsekuensi  ada  perubahan  nama  dan  jenjang  kepangkatan.  Dengan  demikian penyidik Polri serendah-rendahnya berpangkat Ajun Inspektur Polisi dan penyidik pembantu serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Polisi.
8 R. Soesilo. Taktik dan Penyidikan Perkara Kriminil (Bogor : Politeia,1980), h.57.
9 Yesmil Anwar, Adang, Sistem Peradilan Pidana, konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia ,(Bandung :Widya Padjadjaran,2009), h.138
Kewenang Polri sebagai penyidik juga di ataur dalam Undang-undang khusus yakni  Undang-Undang  No.2  Tahun  2002  tentang  kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  terutama  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf(g)  menyatakan  bahwa Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertugas  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Pekerjaan  Polisi  sebagai  penyidik  dapat dikatakan  berlaku  di  seantero  dunia.  Kekuasaan  dan  wewenang (power  and Authority) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih lagi di Indonesia,  dimana  polisi  memonopoli  penyidikan  hukum  pidana  umum  (KUHP) berbeda dengan negara-negara lain. 10 Pandangan tersebut  tidak serta merta  harus di  tanggapi  bahwa  polisi  memiliki  kekuatan  yang  tidak  terbatas  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  penyidik,  sejalan  dengan  siagian  mengemukakan bahwa  polisi  tidak  bisa  seenaknya  memakai  kewenangan  yang  diberikan  oleh Undang-undang,  karena  setiap  tindakannya  harus  berdasarkan  KUHAP,  karena jika polisi menyimpang dari KUHAP, polisi itu sendiri bisa di praperadilankan. 11
Penyidik  (1) adalah  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang untuk  melakukan  penyidikan.  ( Pasal  1  Angka  1  UU  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana). Penyidik  (2) adalah  (a)  pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia;  (b)  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang khusus oleh undang-undang. ( Pasal 6 Angka 1 Huruf a-b UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
Kewenangan  pejabat  penyidik  ditetapkan  dalam  Pasal  7  (1)  KUHAP, wewenang tersebut terdiri:
a. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
c. Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
10 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi ,h.78
11 Yesmil Anwar, Adang, Sistem Peradilan Pidana, konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia ,h. 138
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
i. Mengadakan penghentian penyidikan.
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Penyidikan
KUHP  memberi  pengertian  tentang  penyidikan  dalam  Pasal  1  butir  (2) yakni  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti  yang terjadi dan  guna  untik  menemuakn  tersangkanya,  menurut  Andi  Hamzah  karena penyikan bersinggungan langsung dan berbatasan dengan hak-hak asasi manusia, maka dibagilah bagian hukum acara pidana menyangkut penyidikan yakni :
1) ketentuan tentang alat-alat penyidik,
2) ketentuan tentang diketahui terjadinya delik,
3) pemeriksaan di tempat kejadian,
4) pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5) Penahanan sementara,
6) penggeledahan,
7) pemeriksaan atau negosiasi,
8) Berita acara (penggeledahan, iterogasi, dan pemeriksaan di tempat
9) Penyitaan,
10. pelimpahan perkara kepada penunut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk di sempurnakan. 12
R.  Soesilo  memberi  arti  kata  penyidikan  berasal  dari  kata  “sidik”  yang berarti “terang” jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari berkas-berkas, dalam hal  ini  berkas-berkas  kejahatan,  yang    berarti  setelah  bekas-bekas  terdapat  dan terkumpul,  kejadian  menjadi  terang 13 .  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia terbitan  Balai  Pustaka  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  penyidikan adalah: serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari  dan  mengumpulkan  bukti  pelaku  tindak  pidana.  Asal  kata  penyidikan adalah sidik yang berarti menyidik; menyelidiki; mengamat-amati.
12 Andi Hamzah , . Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi, h.118-119
13 R. Soesilo. Taktik dan Penyidikan Perkara Kriminil, h..57
Penyidikan  merupakan  aktivitas  yuridis  yang  dilakukan  peyidik  untuk mencari  dan  menemukan  kebenaran  sejati  (membuat  terang,  jelas  tentang  tindak pidana  yang  terjadi  .  Apabila  melihat  beberapa  pengertian,  maka  pengertian penyidikan  hampir  sama  dengan  pengertian  penyelidikan.  Kriteria  tindakan penyelidikan ialah bahwa penyelidikan dilakukan terlebih dahulu dan jika nampak bahwa suatu kejadian itu adalah tindakan pidana, maka dilakukanlah penyidikan. Adapun  masing-masing  proses  tersebut  diatur  dalam  pasal  yang  berbeda. Penyelidikan dalam  Pasal 1 butir 5, sedangkan penyidikan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP. Jadi perbedaan antara penyidikan dengan penyelidikan tidak didasarkan pada pengertian biasa yang mana masing-masingnya berasal dari kata sidik.

## B. Tindak Pidana Ringan
Tindak  Pidana  dalam  hukum  pidana  memiliki  banyak  nama  lain  atau  di samping  kata  tindak  pidana  hal  ada  istilah  lain  yang  di  pakai  misalnya  delik, namun  ada  juga  yang  menggunakan  istilah  sendiri  seperti  Roeslan  Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”. Begitu pula oemar Seno Adji disamping menggunakan istilah “ tindak pidana” juga memakai istilah  delik. 14 Istilah  tindak  pidana  yang  tergolong  ringan  ini  sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang ada adalah terminologi tindak pidana ringan (tipiring). Kategori tipiring ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya  maksimal  penjara  atau  kurungan  maksimal  3  bulan  dan  denda maksimal  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah.  Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  tindak pidana  ringan  pada  umumnya  adalah  adalah  tindak  pidana  (delik)  pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III. 15
Perbedaan  istilah  tersebut  tidak  menjadi  soal  karena  poin  inti  yang dimaksudkan adalah sama, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi) yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  melanggar  larangan  tersebut. Istilah perbuatan pidanan lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :
1. Perbuatan  yang  dilarang  adalah  perbuatannya  (perbuatan  manusia  yaitu suatu  kejadian  atau  keadaan  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang), artinya  larangan  itu  ditujukan  pada  perbuatannya.  Sementara  itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya
14 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi (Jakarta :Rineka Cipta, 1994) ,h.87.
15 Alvian  Solar,  Hakikat  dan  Prosedur  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Ringan,  Lex  Crimen, Vol.1/No.1/Jan-Maret/2012,h. 50-51.
2. Antara  larangan  (yang  ditujukan  pada  perbuatan)  dengan  ancaman pidana  (yang  ditujukan  pada  orangnya,  ada  hubungan  erat.  Oleh  karena itu,  perbuatan  (yang  berupa  keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan orang  tadi,melanggar  larangan)  dengan  orang  yang  menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula
3. Untuk  menyatakan  adanya  hubungan  erat  itulah,  maka  lebih  tepat digunakan  istilah  perbuatan  pidana,  suatu  pengertian  abstrak  yang menunjuk  pada  dua  keadaan  kongkret  yaitu  pertama,  adanya  kejadian tertentu (perbuatan), kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu. 16
Mengenai  latar  belakang  keberdaan  kejahatan-kejahatan  ringan  ( lichte isdrijven )  diberikan  komentar  oleh  Wirjono  Prodjodikoro  bahwa,  Kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa  diskriminasi,  yang  melakukan  kejahatan  ringan  ini,  diadili  oleh ”Landrechter”  seperti  semua  orang  yang  melakukan  ”pelanggaran”,  sedang seorang  Indonesia  atau  Timur  Asing  (Cina,  Arab  dan  India-Pakistan)  pembuat kejahatan bisa, diadili oleh ”Landraad” (sekarang pengadilan negeri) dan seorang Eropa  sebagai  pembuat  kejahatan  biasa  diadili  oleh  Raad  van  Justitie  (sekarang Pengadilan Tinggi). 17
Kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda yang melakukan kejahatan ringan  ini,  di  adili  oleh “Landrechter ”  seperti  semua  rang  melakukan “pelanggaran” sedangkan orang Indonesia atau seorang Timur Asing (Cina, Arab, dan India-Pakistan) pembuat kejahatan biasa, diadili oleh “Landraad” (sekarang di Pengadilan  Negeri),  dan  seorang  Eropa  sebagai  pembuat  kejahatan  bisa  diadili oleh  Raad  van  Justitie  (sekarang  Pengadilan  Tinggi) 18 ,  Mr.  J.E.  Jonkers menjelaskan  dalam  bukunya  Buku  Pedoman  Hukum  Pidana  Hindia  Belanda bahwa lembaga kejahatan ringan berasal dari HindiaBelanda sendiri. 19
KUHP  tidak  memberi  pengertian  tentang  yang  dimaksud  dengan  tindak pidana  ringan  padahal  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  merupakan sumber  dari  hukum  pidana  dan  yang  tidak  hanya  merupakan  kodifikasi  hukum melainkan  juga  menggambarkan  suatu  unifikasi  hukum  pidana,  dan  dapat
16 Moeljatno, Azas-asas Hukum Pidana ( Jakarta : PT Bina Akasara,1983), h. 53.
17 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  ( Jakarta:  PT. Eresco,1981).h.15.
18 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia , h. 4.
19 Jonkers, Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda (Jakarta :PT Bina Aksara,1987),h. 37.
diterapkan  pada  semua  golongan  penduduk, 20 namun  secara  perpasal  bebarapa diantara menyebutkan tentang tindak pidana ringan seperti 364 tentang pencurian ringan,  373  tentang  penggelapan  ringan,  379  dan  384  tentang  penipuan  ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, berdasarkan persamaan beberapa pasal ini menyebutkan bahwa yang bisa di  golongkan  tindak  pidana  ringan  adalah  berdasarkan  batas  kerugian  yang sitimbulkan oleh tindak pidana tersebut yakni Rp.25,00 (Dua puluh lima Rupiah) dengan  pengenaan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  denda  sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Demikian pula denda  yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 21 Artinya hukum pidana dianggap baik jika memenuhi  dan  berkesesuaian  dengan  nilai-nilai  yang  dimiliki  masyarakat. Sebaliknya,  hukum  pidana  dianggap  buruk  jika  telah  usang  dan  tidak  sesuai dengan  nilai  di  masyarakat. 22 Mau  tidak  mau  Hakim  harus  mampu  mengatasi problem  tersebut  dengan  kewajiban  mencari,  menggali  fakta,  serta  menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 23
Karakteriktis dari tindak pidana ringan adalah hukumannya adalah penjara paling  lama  3  bulan  dan  denda  paling  banyak  Rp.  250.000,  namun  berkaitan dengan rumusan judul yang peneliti anagkat, maka perlu kiranya dibahas tentang apa sebenarnya pidana denda. Pidana dendan merupakan salah satu dari beberapa jenis  pidana  pokok,  Ada  beberapa  keistimewaan  tertentu  dari  pidana  denda  jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok lainnya  :
a. Dalam  hal  pelaksanaan  pidana,  denda  tidak  menutup  kemungkinan dilakukan  atau  dibayar  oleh  orang  lain,  yang  dalam  hal  pelaksanaan pidana  lainnya  kemungkinan  seperti  ini  tidak  bisa  terjadi.  Jadi  dalam hal  pelaksanaan  pidana  denda  dapat  melanggar  prinsip  dasar  dari pemidanaan  sebagai  akibat  yang  harus  dipikul/  diderita  oleh  pelaku sebagai  orang  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  (tindak pida) yang dilakukannya.
20 Andi  Hamzah, Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP,  Cetakan Pertama, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009),h. 6
21 Niniek  Suparni, Eksistensi  Pidana  Denda  Dalam Sistem  Pidana dan  Pemidanaan,  Cet- 2 ), h. 7-8
22 Ahmad  Bahiej,  Sejarah  dan  Problematika  Hukum  Pidana  Materiel  di  Indonesia,  Jurnal hukum Sosio Religia, Vol. 4, Agustus 2005,h. 2
23 M.Sholehuddin.  2003.  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana,(Jakarta  :    RajaGrafindo Persada,2003), h. 76
b. Pelaksanaan  denda  boleh  diganti  dengan  menjalani  pidana  kurungan (kurungan  pengganti  denda,  Pasal  30  ayat  2).  Dalam  putusan  hakim yang  menjatuhkan  pidana  denda,  dijatuhkan  juga  pidana  kurungan pengganti  denda  sebagai  alternatif  pelaksanaannya,  dalam  arti  jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana pidana kurungan pengganti  denda  itu  dalam  hal  ini  terpidana  bebas  memilihnya.  Lama pidana  kurungan  pengganti  denda  ini  minimum  satu  hari  dan maksimum enam bulan. 24
Pada  kenyataannya  hakim  jarang  sekali  memberikan  pidana  denda  ini kecuali  apabila  tindakan  tersebut  hanya  diancam  pidana  denda  saja,  hal  ini dikarenakan  nilai  mata  uang  yang  mengalami  pergeseran  dari  tahun  ke  tahun sehingga  batasan  dan  pengenaan  jumlah  pidana  denda  dalam  KUHP  apabila dikenakan dapat  menyebabkan ketidakadilan.  Hal inilah  yang menjadi  salah satu alasan  di  keluarkannya  Putusan  Mahkamah  Agung  tentang  penyesuaian  batasan tindakpidana  ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP.  PERMA  ini  menimbulkan kesan  terburu-buru,  seharusnya  dilakukan  pembahasan  dengan  pakar-pakar  dan praktisi  hukum  sehingga  ditemukan  cara  penanggulangan  yang  tepat  dan  efektif untuk  menangani  kasus-kasus  Tipiring  selain  pencurian. 25 Menurut  Muladi  dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana perlu dipertimbangkan mengenai:
1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda,
3. Tindakan-tindakan  paksaan  dapat  di  harapkan  menjamin  terlaksana pembayaran  denda  dalam  hal  terpidana  tidak  dapat  membayar  dalam batas waktu yang ditentukan.
4. Pedoman  atau  kriteria  untuk  menjatuhkan  pidana.  5.  Pelaksanaan pidana denda dalam hal khusus, misalnya anak dala hal tanggungannya orang tua dan belum kerja. 26

## C. Kewenangan Mahkamah Agung.
Mahkamah  agung  adalah  lembaga  tertinggi  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  yang  sekaligus  merupakan  pemegang  kekuasaan  kehakiman  bersama- sama  dengan  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  agung  membawahi  badan
25 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia , (Bandung :PT.Refika Aditama,2011), h.19
26 Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana , (Jakarta :PT Grasindo, 2008), h.163
peradilan yang ada di Indonesia dalam lingkungan dan naungan peradilan umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan tata usaha Negara.
Kekuasaan  yudikatif  di  Indonesia  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung (MA)    yang  merupakan  lembaga  dan  kekuasaan  yang  indepanden  dalam menyelenggarakan  peradilan  demi  pelaksanaan  hukum  dan  pemenuhan  keadilan. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  perubahab Kedua  Undang-undang  Nomor  14    Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung, Bagian pembukaan huruf a :
Bahwa  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  dan  lingkungan  peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi 27 ;
Dalam  menjalankan  kewenangannya  tersebut  maka  Undang-undang Mahkamah  Agung  mengatur  beberapa  fungsi  MA,  yaitu  ,  fungsi  mengadili  di tingkat  kasasi,  fungsi  menguji  setiap  peraturan  perundang-undangan  dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Meninjau  keberadaan  Peraturan  Mahkamah  agung  di  dalam  sistim  norma hukum  menurut  teori  Hans  Kelsen  (  Perma  )  yang  diterbitkan  oleh  Mahkamah Agung  termasuk  di  dalam  sistim  norma  hukum  di  Indonesia  yang  senantiasa mengandung  norma  yang  berasal  dari  norma  yang  lebih  tinggi,  dalam  hal  ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan,  dalam  hal  ini  Undang-undang  No.14  Tahun  1985  Tentang Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah  melalui  Undang-Undang  No  5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2009 dan bersumber pada Pasal 24 A  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  mengamanatkan bahwa “ Mahkamah  Agung  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh undang-undang. “
27 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  perubahab  Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Selain  itu  ada  fungsi  memberikan  nasehat  kepada  lembaga  negara  lainnya, fungsi  mengawasi  seluruh  lembaga  peradilan  yang  berada  di  bawahnya,  fungsi administratif,  dan  fungsi  mengatur.  Fungsi  pengaturan  yang  dimiliki  oleh mahkamah agung  menjadi dasar MA dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung    dan  Peraturan  Mahkamah  Agung    guna  memperlancar  penyelenggaraan peradilan  yang  kerap  kali  terhambat,  karena  belum  adanya  atau  kurang lengkapnya  pengaturan  hukum  acara  yang  terdapat  di  dalam  undang-undang. 28 Seperti  yang  telah  diatur  dalam    Pasal  27  Undang-undang  No.14  Tahun  1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985 :
Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum cukup  diatur  dalam  Undang-undang  tentang  Mahkamah  Agung  sebagai pelengkap  untuk  mengisi  kekurangan  atau  kekosongan  hukum  yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan 29
Melihat peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung sebelumnya, maka mahkamah  agung  memiliki  wewenag  dalam  menelaah  dan  menganalisis  sebuah perundang-undangan  dan  memberikan  solusi  berupa  alternatif  ketika  sebuah peraturan  perundang-undangan  sudah  dianggap  tidak  efisien  atau  tidak  sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mengakibatkan kekosongan hukum dalam masyarakat, seperti dalam hal pengenaan denda dan jumlah nilai dan takaran mata uang  dalam  KUHP  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  sekarang,  sehingga berdasarkan  dari  wewenang  tersebut  maka  mahkamah  agung  mengeluarkan putusan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

## D. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
Tindak  pidana  ringan  merupakan  pelanggaran  yang  dianggap  ringan,  itu adalah bahas yang sering di kemukakan oleh orang awam padahal ringan tidaknya sebuah  perbuatan  yang  kerugiannya  tidak  lebih  dari    Rp.2.500.000,00.  Ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan, maka terlebih  dahulu  para  penyidik  akan  mengidentifikasi  apakah  akibat  yang ditimbulkan  sesuai  dengan  kategori  tindak  pidana  ringan,  misalnya  dalam  kasus
28 Ronald  S.Lumbuun, PERMA  RI  Wujud  Kerancuan  Antara  Praktik  Pembagian  Dan Pemisahan Kekuasaan, h.3
29 Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
pencurian maka terlebih dahuli yang diperikasa adalah benda apa yang dicuri oleh pelaku,  kemudian  menaksir  harga  barang  tersebut  sesuai  dengan  harga  pasaran, setelah  itu  itu  melihat  modus  dan  motifnya  misalnya  meskipun  kerugiannya dibawah  2,5  juta  tapi  dengan  kondisi  lain  menyertai  Sebagai  contoh  adalah pencurian hewan ( pasal 363 ayat 1), pencurian pada saat bencana dan kebakaran ( pasal  363  ayat  2),  pencurian  pada  malam  hari  (  pasal  363  ayat  3)  dan  pencurian dengan  kekerasan  (  pasal  365)  maka  hal  tersebut  tidak  termasuk  dalam  tindak pidana ringan. selanjutnya diperiksa secara mendalam dalam BAP sehingga dapat terlihat  peristiwa  secara  keseluruhan  sehingga  dapat  disimpulkan  apakah pencurian  tersebut  termasuk  dalam  kategori  pencurian  biasa  atau  pencurian ringan.
Mengenai  tata cara pemrikasaan sebuah kasus pidana maka undang-undancag no.8  tahun  1981  tentang  Hukum  acara  Pidana  mengatur  dan  membedakan  tiga jenis  acara pemeriksaan yaitu:
a. Acara Pemeriksaan biasa;
b. Acara pemeriksaan singkat;
c. Acara pemeriksaan cepat yang terdi dari :
1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
2) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan
Sejalan dengan pembahasan   ini maka pasal yang relevan kita jadikan patokan adalah  Pasal  205  ayat  (1)  KUHAP,  bahwa  yang  diperiksa  menurut  acara pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  adalah  yang  diancam  dengan  pidana  penjara kurungan  paling  lama  3  tahun  dan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  7.500,  dan penghinaan  ringan  kecuali  di  tentukan  lain,  untuk  lebih  merinci  yang  termasuk tindak pidana ringan adalah :
1. Pasal 302 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan hewan ringan
Bahwa  diancam  dengan  pidana  paling  lama  tiga  bulan  atau  denda  paling banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah  karena  melakukan  penganiayaan  ringan terhadap hewan
2. Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan
Tiap-tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  pencemaran  tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang  dikirim  atau  diterimakan  kepadanya,  diancam  kerena  penghinaan  ringan dengan  pedana  penjara  paling  lama  empat  bulan  dua  minggu  atau  pidana  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

## 3. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan
Bahwa  kecuali  tersebut  dalam  pasal  353  dan  356,  maka  penganiayaan  yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk  menjalankan pekerjaan  jabatan atau  pencarian,  diancam  sebagai  penganiayaan  ringan,  dengan  pidana  penjara paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
4. Pasal 364 tentang Pencurian ringan
Perbuatan  yang  ditetapkan  dalam  pasal  362  dan  pasal  363  butir  4,  begitupun perbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  363  butir  5,  apabila  tidak  dilakukan dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  jika  harga barang  yang  dicuri  tidak  lebih  dari  dua  ratus  lima  puluh  rupiah,  diancam  karena pencurian ringan dan denda palin banyak dua ratus lima puluh rupiah
5. Pasal 373 tentang Penggelapan ringan.
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 3722, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan  ringan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana denda paling banyak duaratus limapuluh rupiah
6. Pasal 379 tentang Penipuan Ringan.
Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh  rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara palin lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah
7. Pasal 407 ayat (1) KUHP tentang Perusakan ringan
Bahwa  perbuatan-perbuatan  yang  dirumuskan  dalam  pasal  406,  jika  harga kerugian  tidak  lebih  dari  dua  ratus  lima  puluh  rupiah  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau  denda  paling  banyak  dua  ratus  lima  puluh rupiah.
Dalam  KUHP  terlihat  bahwa  batasan  kerugian  yang  dapat  di  proses sebagai  tindak pidana ringan  adalah  yang memiliki kerugian tidak lebig  dari Rp. 250,00,  hal  ini  menjadi  sebuah  kerancuan  mengingat  niali  mata  uang  sekarang jauh  meningkat  disbanding  sejak  tahun  1981  sehingga  diterbitkanlah  peraturan mahkaman  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  penyesuaian  batasan  tindak pidana  ringan  dan  jumlah  denda  dalam  KUHP.  Dalam  Perma  Nomor  2  Tahun 2012 Pasal  1,  dijelaskan  bahwa  kata-kata  "dua  ratus  lima  puluh  rupiah"  dalam Pasal  364,  373,  379,  384,  407  dan  482  KUHP  dibaca  menjadi  Rp  2.500.000,00 atau  dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah,  dengan  peraturan  ini  jelas  bahwa  apabila kerugian  tidak  lebih  dari  2,5  juta  rupiah  maka  tindak  pidana  tersebut  termasuk
dalam  tindak  pidana  ringan  dan  proses  yang  diberlakukan  pada  tersangkanya adalah proses peradilan cepat dengan pidana kurungan selama 3 bulan saja.
Banyak hal yang menyebabkan terjadinya kondisi yang seperti ini hal ini diantaranya  faktor  Sumber  daya  Manusia  yang  pada  prinsipnya  polisi  sebagai pelindung  masyarakat  dan  penegak  hukum  polri  harus  senantiasa  mnambah pengetahuan  dan  terus  mengukuti  perkembanhgan  hukum  dan  terobosan- terobosan  hukum  misalnya  dengan  meningkatkan  tataran  pendidikan  sehingga dapat menujang tupoksi dan optimalisasi kinerja kerja kepolisian.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  adalah  sarana  dan  prasarana,  yakni kelengkapan  yang  berupa  alat-alat  perkantoran  minimnya  sarana  dan  prasarana pendukung penyidikan juga merupakan faktor yang menjadi kendala optilamisasi penyelesaiana  perkara  secara  cepat,  hal  ini  dapat  diatasi  dengan  optimalisasi penyediaan  anggaran  yang  tepat  sasaran,  faktor  yang  lain  adalah  sosialisasi, meskipun    ada  asa  dalam  hukum  mnyatakan  bahwa  semua  orang  dianggap  tau tentang adanya sebuah peraturan tidak berarti bahwa ketika sebuah peraturan baru hadir mengganti yang lama maka pemerintah atau para pihak yang berkepentingan memiliki  tanggung  jawab  untuk  mensosialisaikan  peraturan  terebut  dengan mengadakan seminar atau lokakarya atau menyiarkannya di media yang komersial sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengetahuinya.

## PENUTUP
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor.  2  tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  jumlah  denda  dalam,  telah  dilaksanakan  dan diterapkan dalam penyidikan dan penyelesaian tindak pidana ringan, namun masih banyak  hambatan    dalam  pelaksanakaannya  sehingga  belum  bisa  dikatakan optimal,  hal  tersebut  dikarenakan  beberapa  faktor  yakni  :  faktor  sumber  daya manusia para penyidik dan porsenil kepolisian, faktor sarana dan prasarana  yang ada  serta  kurangnya  sosialisasi  tentang  peraturan  tersebut,  sehingga  masih  ada beberapa porsenil kepolisian yang tidak mengetahui peraturan tersebut.
Diperlukan adanya peningkatan profesionalisme dan kinerja serta pengetahuan dari  penyidik  dan  aparat  kepolisia  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  ringan terutama  mengenai  perturan  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor.  2  tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  jumlah  denda  dalam KUHP serta sosialisasi dan pemahaman  yang mendalam mengenai tindak pidana ringan  sehingga  tidak  menjadi  sebuah  perdebatan  atau  kesimpulan  yang  keliru tentang  penggolongan  tindak  pidana  ringan  sehingga  baik  penyidik  atau  aparat kepolisian bahkan masyarakat umum dapat mengetahui perturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Masyhar,  dkk , Aktualisasi  Hukum  Kontemporer  Respon  Atas  Persoalan Hukum  Nasional  dan  Internasional ,(Yogyakarta  :  GENTA  Press :Yogyakarta,2015),
Andi  Hamzah , Asas-Asas  Hukum  Pidana  edisi  Revisi (Jakarta  :Rineka  Cipta, 1994)
, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Cetakan Pertama, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
Erdianto Effendi , Hukum Pidana Indonesia , (Bandung :PT.Refika Aditama,2011)
Jonkers, Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda (Jakarta :PT Bina Aksara,1987)
M.Sholehuddin .  2003. Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana ,  (Jakarta  :    Raja Grafindo Persada,2003)
Moeljatno , Azas-asas Hukum Pidana ( Jakarta : PT Bina Akasara,1983)
Niniek Suparni , Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet-2 ,(Jakarta : Sinar Grafika , 2007)
R. Soesilo . Taktik dan Penyidikan Perkara Kriminil (Bogor : Politeia,1980)
R. Tesna , Peradilan di Indonesia dan Abad ke Abad (Jakarta :1975)
Ronald  S.Lumbuun , PERMA  RI  Wujud  Kerancuan  Antara  Praktik  Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada , 2012)
Suhariyono AR , Pembaruan Hukum Pidana Denda Di Indonesia, Denda Sebagai Sanksi Alternatif , (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, Anggota Ikapi), h.15
Wirjono  Prodjodikoro , Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  ( Jakarta:  PT. Eresco,1981)
Yesmil  Anwar,  Adang , Sistem  Peradilan  Pidana,  konsep,  komponen  dan pelaksanaannya  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia ,(Bandung  :Widya Padjadjaran,2009)
Yesmil Anwar dan Adang , Pembaharuan Hukum Pidana , (Jakarta :PT Grasindo,
2008)
Jurnal
Alvian  Solar , Hakikat  dan  Prosedur  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Ringan,  Lex Crimen , Vol.1/No.1/Jan-Maret/2012