Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023

## REVIEW OF VICTIMOLOGY OF VICTIMS OF THEFT IN THE CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM

## (TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA)
Rhendy Ahmad Fauzi
Magister Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Singaperbangsa Karawang rhendy2324@gmail.com

## ABSTRACT
Victimology, from the word victim (victim) and logi (science), Latin victima (victim) and logos (science). In simple terms, victimology means the science of victims (crimes). According to the Crime Dictionary, which is quoted by an Abussalam expert, the victim is "a person who has suffered physical or mental suffering, lost between objects or resulted in death for acts or attempts of minor offenses committed by criminals and others". Here it is clear that "people who suffer physical suffering and so on" are victims of violations or criminal acts.
In  conducting  research  in  order  to  be  carried  out  optimally,  the  researchers  used  several methods, in this study using a normative juridical approach. Normative juridical, namely the study of  legal  principles,  legal  systematics,  level  of  legal  synchronization  and  legal  comparisons.  This normative juridical is an effort to inventory positive law. In this approach method examines legal issues  based  on  normative  rules  whether  in  accordance  with  social  life.  To  obtain  the  data  and information referred to by this thesis, the author uses the nature of descriptive analysis research.
The crime of theft is a criminal act, which greatly disturbs the comfort of the people. For that we need a consistent action that can enforce the law, so that harmony is established. As it is known that Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code adheres to a criminal justice system that prioritizes the protection of human rights, but if the provisions regarding this matter are considered more deeply, it turns out that only the rights of the suspect/defendant are much highlighted while the rights of victims of theft. In line with this principle, the public, especially the mass media, focus more on the rights of the suspect/defendant rather than questioning the protection of victims of theft.
Keywords : Victimology, Theft, Criminal Justice System

## ABSTRAK
Viktimologi,  dari  kata victim (korban)  dan logi (ilmu  pengetahuan),  bahasa  latin victima (korban)  dan logos (ilmu  pengetahuan).  Secara  sederhana  viktimologi  artinya  ilmu  pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutuip seorang ahli Abussalam bahwa victim adalah  “orang  yang  telah  mendapat  penderitaan  fisik  ataupun  penderitaan  mental, kerugian  antara  benda  atau  mengakibatkan  mati  atas  perbuatan  atau  usaha  pelanggaran  ringan dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dan  lainnya”.  Disini  jelas  dimaksud  “orang  yang  mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
Dalam  melakukan  penelitian  agar  terlaksana  dengan  maksimal  maka  peneliti  menggunakan beberapa  metode,  Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Yuridis normatif yakni pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Pada metode  pendekatan  ini  mengkaji  permasalahan  hukum  berdasarkan  aturan  normatif  apakah  sesuai dengan  kehidupan  bermasyarakat.  Untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang  dimaksud  oleh skripsi ini maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis.
Tindak  Pidana  Pencurian  merupakan  tindakan  kriminalitas,  yang  sangat  menganggu kenyamanan  rakyat.  Untuk  itu  perlu  sebuah  tindakan  konsisten  yang  dapat  menegakkan  hukum, sehingga terjalin kerukunan. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak-hak  asasi  manusia,  namun  apabila  ketentuan-ketentuan  mengenai  hal  itu  diperhatikan  secara lebih  mendalam,  ternyata  hanya  hak-hak  tersangka/terdakwa  yang  banyak  ditonjolkan  sedangkan hak-hak  dari  korban  pencurian . Sejalan  dengan  asas  tersebut  masyarakat  khususnya  media  massa lebih  banyak  monyoroti  mengenai  hak-hak  tersangka/terdakwa  dari  pada  mempermasalahkan mengenai Perlindungan terhadap Korban Pencurian.
Kata Kunci: Viktimologi, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana .

## I. PENDAHULUAN
Hal penting dalam Negara hukum adalah
adanya penghargaan dan komitmen menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta jaminan  semua  warga  Negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  ( equality before  the  law ).  Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  menegaskan:  “Segala warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya”.
Prinsip  demikian  idealnya  bukan  hanya sekedar  tertuang  di  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang  lebih  utama  dan  terutama  adalah  dalam pelaksanaan  atau  implementasinya.  Praktik penegakan hukum sering kali diwarnai dengan hal-hal  yang  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  tersebut.  Misalnya  penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi,  rekayasa  perkara,  pemerasan, pungutan  liar  dan  sebagainya.  Kemudian  dari pihak  korban  juga  merasakan  diabaikan  hak- haknya,  antara  lain  dakwaan  lemah,  tuntutan ringan,  tidak  mengetahui  perkembangan
1 Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan Korban dan Saksi , Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 1- 2.
penanganan perkara, tidak menerima kompensasi  dan  tidak  terpenuhinya  hak-hak yang lain. 1
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat dibutuhkan  dalam  memberi  perlindungan terhadap saksi serta korban atas hak-hak yang melekat  padanya.  Posisi  korban  pada  proses perkara  pidana  menempati  posisi  penting. Memberi perlindungan kepada siapapun sudah menjadi hal yang bersifat wajib ataupun sudah menjadi  tugas  aparat  hukum,  terutama kepolisian  dalam  memberi  perlindungan terhadap korban kejahatan. Perlindungan yang dimaksud ialah sebagian dari keharusan pokok kepolisian  dalam  memelihara  keamanan, ketertiban  serta  penegakan  hukum.  Namun dalam kenyataannya banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan, baik perlindungan materiil  maupun  immateril.  Pada  tahap menyelesaikan kasus pidana, banyak ditemukan  korban  yang  kurang  bahkan  tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana diamanatkan  oleh  peraturan,  baik  memberi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
perlindungan  secara  immaterial  ataupun materiil.  Korban  tidak  diberi  kekuasaan  dan tidak dilibatkan sebagai pihak yang cakap pada tahap penyidikan dan persidangan, oleh karena itu  korban  tidak  ada  kemungkinan  dalam mempertahankan  haknya  dan  memulihkan keadaanya  seperti  semula  yang  ditimbulkan oleh kejahatan.
Viktimologi,  dari  kata victim (korban) dan logi (ilmu  pengetahuan),  bahasa  latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan).  Secara  sederhana  viktimologi artinya  ilmu  pengetahuan  tentang  korban (kejahatan). Menurut kamus Crime Dictionary yang  dikutuip  seorang  ahli  Abussalam  bahwa victim adalah  “orang  yang  telah  mendapat penderitaan  fisik ataupun  penderitaan mental, kerugian  antara  benda  atau  mengakibatkan mati  atas  perbuatan  atau  usaha  pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.  Disini  jelas  dimaksud  “orang  yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah  korban  dari  pelanggaran  atau  tindak pidana. 2
Berbicara  mengenai  korban  kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau  individu.  Pandangan  begini  tidak  salah, karena  untuk  kejahatan  yang  lazim  terjadi  di masyarakat  memang  demikian.  Misalnya pembunuhan,  penganiayaan,  pencurian  dan sebagainya.  Terjadinya  korban  tentunya disebabkan suatu tindak pidana.
Pembahasan  masalah  korban  kejahatan
2 Ibid, hlm 1-2.
merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian  viktimologi  berasal  dari  bahasa Latin  viktima  yang  artinya  korban  dan  logos yang  artinya  ilmu.  Secara  terminoogis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban  yang  merupakan  masalah  manusia sebagai suatu kenyataan sosial.
Viktimologi mencoba memberi pemahaman  serta  mencerahkan  permasalahan kejahatan  dengan  mempelajari  para  korban kejahatan,  proses  viktimisasi  dan  akibat- akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan  dan  tindakan  pencegahan  dan menekan  kejahatan  secara  lebih  bertanggung jawab.
Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari  ilmu  pengetahuan  merupakan faktor  yang  paling  penting  dalam  kerangka pengembangan  ilmu  itu  sendiri.  Dengan demikian,  apabila  suatu  ilmu  pengetahuan dalam  pengembangannya  tidak  memberikan manfaat,  baik  yang  sifatnya  secara  praktis maupun  teoritis,  sia-sialah  ilmu  pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan
Tindak  pidana  adalah  terjemahan  dari pendekatan strafbaar feit atau  delik  dalam bahasa Inggrisnya Criminal Act , ada beberapa bagian  mengenai  tindak  pidana  dan  beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana ;
1. Menurut  Simons,  menyatakan  tindak pidana  adalah  suatu  tindakan  atau
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana oleh  Undang-Undang  hukum  pidana, bertentangan  dengan  hukum  pidana  dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang  yang  mampu  bertanggung jawab. 3
2. Menurut  E.  Utrecht  menyatakan  tindak pidana  ialah  dengan  istilah  peristiwa pidana  yang  sering  juga  disebut  delik, karena  peristiwa  itu  merupakan  suatu perbuatan  atau  sesuatu  yang  mealaikan maupun akibatnya (keadaan yang
ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).
3. Menurut  moeljatno,  perbuatan  tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam  dengan  pidana,  terhadap  siapa saja  yang  melanggar  larangan  tersebut. Perbuatan  tersebut  harus  juga  dirasakan oleh  masyarakat  sebagai  suatu  hambatan tata  pergaulan  yang  dicita-citakan  oleh masyarakat. 4
Tujuan  dari  hukum  pidana  menurut Sudarto,  hukum  pidana  bertujuan  untuk mengulangi  kejahatan  dan  pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Pemahaman  dan  perwujudan  tindk  pidana  ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat  dan  anggota  masyarakat  secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi
3 Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Bima Aksara, Jakarta, 2005, hlm 20.
4 Ibid, hlm 22.
rasa  keadilan,  untuk  melindungi  masyarakat, melindungi  kepentingan-kepentingan  orang perseorangan  dan atau  hak-hak asasi  manusia dan  melindungi  kepentingan  masyarakat maupun  Negara. 5 Adapun  jenis-jenis  dari tindak pidana, iayalah sebagai berikut :
a. Kejahatan dan pelanggaran
b. Kesengajaan dan kealpaan
c. Perbuatan  yang  melanggar  Undang- undang
d. Delik  formil  (menitik  beratkan  pada perbuatan)
e. Delik  tunggal  (hanya  dilakukan  sekali dalam perbuatan)
f. Delik biasa (penuntutan biasa dilakukan tanpa adanya aduan) 6
Pencurian,  misalnya  dibentuk  dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari  tingkat  atas  sampai  bawah,  sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian  terus  dilancarkan,  dalam  rangka mengurangi  tindak  kriminal.  Dalam  sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan,  dan  ketidakpemilikan  cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian).  Pencurian  dilakukan  dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada  cara-cara  modern  dengan  menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai.
5 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 22.
6 Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,2005, hlm
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.
Kecenderungan  melakukan  pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam  beberapa  kasus  pencurian  dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat  dalam  melakukan  aksi  operasinya.  Dari beberapa  pengamatan  terhadap  kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan  (rentan)  terhadap  perilaku  pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat  cenderung  menyiapkan  berbagai cara  untuk  mengatasi  atau  meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan  masyarakat  dalam  ronda-ronda malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa  peluang  pencurian  dan  sasaran  waktu yang  dipilih  oleh  komplotan  atau  individu  di dalam  melakukan  aksi  pencurian  dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan  waktu  malam  memiliki  potensi pencurian  yang  sangat  tinggi  dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan  berkelompok  yang  dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.
Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat menganggu kenyamanan  rakyat.  Untuk  itu  perlu  sebuah tindakan  konsisten  yang  dapat  menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan.
Kemiskinan  yang  banyak  mempengaruhi perilaku  pencurian  adalah  kenyataan  yang
terjadi  di  tengah  masyarakat,  ini  dapat dibuktikan  dari  rasio  pencurian  yang  makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam  melakukan  aktivitasnya,  kondisi  ini dapat  berdampak  pada  beberapa  aspek,  yaitu ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu  dapat  memberikan  nilai  positif  dalam membangun masyarakat yang taat hukum .

## II. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian agar terlaksana  dengan  maksimal  maka  peneliti menggunakan beberapa metode, Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yakni  pengkajian  terhadap  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum dan perbandingan hukum. Yuridis normatif ini merupakan usaha inventarisasi hukum positif. Pada  metode  pendekatan  ini  mengkaji permasalahan  hukum  berdasarkan  aturan normatif  apakah  sesuai  dengan  kehidupan bermasyarakat.  Untuk  mendapatkan  data  dan informasi yang dimaksud oleh skripsi ini maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis merupakan bentuk penelitian yang berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada, atau fakta yang ada  dan  selanjutnya  dilakukan  analisa  untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dari informasi tersebut.  Penelitian  ini  menguraikan  atau mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
data yang dikumpulkan secara sistematis.
Data  yang  digunakan  sebagai  sumber data  adalah  sumber  data  sekunder  yakni  data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi, Bahan  hukum  primer  yakni  bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan- aturan  normatif  yang  berkaitan  dengan permasalahan hukum yang ada. Bahan hukum sekunder  yakni  bahan-bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  seperti  buku-buku,  jurnal  atau karya  tulis  ilmiah  dan  situs  internet.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan ( Library Research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.
Adapun  data  sekunder  yang  digunakan dalam  penulisan  penelitian  ini  didapat  dari buku-buku  milik  pribadi  maupun  pinjaman dari  perpustakaan,  jurnal  atau  karya  tulis ilmiah  yang  didapat  dari  situs  internet  dan dokumen peraturan perundang-undangan. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian skripsi  ini  yaitu  menggunakan  data  kualitatif. Analisa  data  kualitatif  artinya  menguraikan data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang tindih  dan  efektif  sehingga  memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode  analisa  data  kualitatif  ini  digunakan agar  penulis  dapat  lebih  tertuju  dalam memahami dan menelaah bahan-bahan hukum serta  perundang-undangan  yang  berhubungan
dengan topik penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Pencurian
Viktimologi  pada  mulanya  difokuskan mempelajari tentang korban kejahatan ( special victimology ).  Hal  tersebut  terjadi  akibat ketidakpuasan dari beberapa ahli krimonologi yang  mempelajari  kejahatan  dengan  berfokus dari sudut pandang pelaku. Mempelajari sudut pandang korban kejahatan tentunya tidak akan lepas  dari  mempelajari  tentang  kejahatan  itu sendiri.  Hal  ini  sesuai  dengan  prediksi  dan rekomendasi  dalam  beberapa  kongres  PBB terkait  pencegahan terjadinya  suatu  kejahatan serta  bagaimana  mengatasi  pelaku  dari kejahatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau  kejahatan  yang  diatur  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) namun  juga  kejahatan-kejahatan  yang  berada di luar KUHP atau disebut juga nonkonvensional.  Secara  otomatis  cakupan bahan  yang  dikaji  pada  special  victimology adalah  korban  kejahatan  konvensional  juga korban kejahatan non-konvensional.
Menurut  J.E.  Sahetapy,  pengertian viktimologi  adalah  ilmu  atau  disiplin  yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan  kekuasaan,  tetapi  termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.
Viktimologi  sudah  semestinya  tidak
memberikan batasan mengenai ruang lingkupnya  yaitu  yang  terdapat  pada  hukum pidana  maupun  ruang  lingkup  yang  terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan  lingkupnya  pada  pihak  yang menjadi  korban.  Seseorang  dapat  menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan  si  korban  secara  langsung  atau  tidak langsung;  dan  tanpa  ada  peranan  dari  si korban.  Adanya  korban  tanpa  peranan  dari  si korban  dapat  terjadi  karena  keadaan,  yaitu sifat,  keberadaan,  tempat  maupun  karena faktor  waktu.  Dari  penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikataakan mempunyai  ruang  lingkup  yang  meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan victimity atau disebut juga dengan “viktimitas”.
Viktimologi  juga  berperan  dalam  hal penghormatan  hak-hak  asasi  korban  sebagai manusia,  anggota  masyarakat,  dan  sebagai waga  negara  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  asasi  yang  sama  dan  seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.  Viktimologi  bermanfaat  bagi kinerja aparatur penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Viktimologi  dapat  dipergunakan  sebagai pedoman  dalam  upaya  memperbaiki  berbagai kebijakan/perundang-undangan  yang  selama ini  terkesan  kurang  memperhatikan  aspek
7 Rena Yulia, Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap  Korban  Kejahatan,  Graha  Ilmu,  Yogyakarta, 2010, hal. 160

## perlindungan korban
Perlindungan adalah tempat berlindung,
hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan  melindungi.  Sedangkan  hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat  (negara).  Perlindungan  hukum adalah  segala  bentuk  upaya  pengayoman terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  serta pengakuan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia (HAM) di bidang hukum. 7
Perlindungan  hukum  bertujuan  untuk pengakuan  atas  hasil  karya  manusia,  juga dimaksudkan agar mereka dapat menggunakannya  tanpa  gangguan  pihak  lain. Hambali  Thalib  menyampaikan  dari  bukunya M.  Hadjon  bahwa  Perlindungan  hukum dikaitkan dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral yang dibedakan atas perlindungan hukum  yang  preventif  dan  perlindungan hukum yang represif.
Pelindungan  hukum  bila  dijelaskan harfiah  dapat  menimbulkan  banyak  persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna  yang  sebenarnya  dalam  ilmu  hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian  yang  dapat  timbul  dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum dan juga bisa
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
berarti  perlindungan  yang  diberikan  oleh hukum terhadap sesuatu. 8
Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan  pertanyaan  yang  kemudian meragukan  keberadaan  hukum.  Hukum  harus memberikan  perlindungan  terhadap  semua pihak  sesuai  dengan  status  hukumnya  karena setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama dihadapan  hukum.  Aparat  penegak  hukum wajjib  menegakkan  hukum  dan  dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung  pula  hukum  akan  memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala  aspek  dalam  kehidupan  masyarakat yang di atur oleh hukum Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :
a. Perlindungan  hukum  preventif,  yakni bentuk  perlindungan  hukum  dimana kepada  rakyat  diberi  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapat sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat bentuk yang defenitif,
b. Perlindungan  hukum  refresif,  yakni bentuk  perlindungan  hukum  dimana lebih  ditujukan  dalam  penyelesaian sengketa. 9
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  yang  menyebutkan  bahwa  korban berhak untuk:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman
8 Sudikno  Mertokusumo,  Penemuan  Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hal. 38
yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Mendapatkan indentitas baru;
j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. Mendapatkan nasehat; dan/atau
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Pencurian biasa diatur di pasal 362 kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP), pencurian  dengan  pemberatan  di  pasal  363 KUHP, dan perampokan di pasal 365 KUHP, perampokan  merupakan  istilah  pidana  untuk pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan.  Pasal  362  KUHP: “Barang  siapa  mengambil  barang  sesuatu, yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki secara  melawan  hukum,  diancam  karena
9 Ibid, hal. 39
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
pencurian, dengan pidana pencara paling lama lima  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak sembilan ratus rupiah.”
Pasal 363 KUHP :
1) Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun :
1. Pencurian ternak
2. Pencurian  “pada  waktu  ada kebakaran, letusan, banjir,
gempa  bumi,  atau  gempa  laut, gunung  meletus,  kapal  karam, kapal  terdampar,  kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan  atau  bahaya perang ;
3. Pencurian  di  waktu  malam
dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan  tertutup  yang  ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang  yang  ada  di  situ  tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Pencurian  yang  dilakukan  oleh dua  orang  atau  lebih  dengan bersekutu ;
5. Pencurian  yang  untuk  masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau
memanjat, atau dengan memakai  anak  kunci  palsu, perintah  palsu  atau  pakaian jabatan palsu.
2) Jika  pencurian  yang  diterangkan
dalam  butir  3  disertai  dengan  salah satu  hal  dalam  butir  4  dan  5,  maka diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal  364  KUHP  :  “Perbuatan  yang diterangkan  dalam  pasal  362  dan  pasal  363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam  pasal  363  butir  5,  apabila  tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya,  jika harga barang  yang dicuri tidak lebih dari dua puluh  lima  rupiah,  diancam  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  tiga  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  dua  ratus  lima puluh rupiah.”
Pasal 365 KUHP :
1) Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan tahun pencurian  yang  didahului,  disertai atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2) Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama dua belas tahun ;
1. Jika  perbuatan  dilakukan  pada waktu  malam  dalam  sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang  ada  rumahnya,  di  jalan
umum,  atau  dalam  kereta  api atau trem yang sedang berjalan ;
2. Jika  perbuatan  dilakukan  oleh dua  orang  atau  lebih  dengan bersekutu ;
3. Jika masuk ke tempat melakukan  kejahatan  dengan merusak  atau  memanjat  atau dengan  memakai  anak  kunci palsu,  perintah  palsu  atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika  perbuatan  mengakibatkan luka-luka berat.
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian,  maka  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima belas tahun.
4) Diancam  dengan  pidana  mati  atau pidana  seumur  hidup  atau  selama waktu  tertentu  paling  lama  dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan  luka  berat  atau kematian  dan  dilakukan  oleh  dua orang  atau  lebih  dengan  bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. Pasal 53 KUHP :
1) Mencoba  melakukan  kejahatan dipidana, jika nia untuk itu telah ternyata  dan  adanya  permulaan pelaksanaan, dan tidak
selesainya pelaksanaan itu,
bukan  semata-mata  disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2) Maksimun pidana pokok terhadap  kejahatan,  dalam  hal percobaan dikurangi sepertiga.
3) Jika  kejahatan  diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara paling lama lima belas tahun.
4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.
Pasal  54  KUHP  :  Pasal  pidana  dan perampokan masuk dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan, maka terhadap pelaku yang mencoba melakukan perampokan atau pencurian tetap terkena hukuman pidana.
Dalam  pasal  53  KUHP  di  atas  tentang percobaan,  yang  dimaksud  dengan  “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu  telah  ternyata  dan  adanya  permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena kehendaknya sendiri”
Definisi  korban  terdapat  pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 angka 3 mengatakan bahwa  Korban  adalah  orang  yang  mengalami penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian ekonomi  yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak pidana. Arif Gosita mengemukakan mengenai korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang bertentangan  dengan  kepentingan  dan  hak asasi yang menderita. Van Boven memberikan
pendapat mengenai hak- hak korban yaitu hak untuk  tahu,  hak  atas  keadilan  dan  hak  atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk  kepada  semua  tipe  pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.
Korban  adalah  mereka  yang  menderita jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai  akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang bertentangan  dengan  kepentingan  hak  asasi pihak yang dirugikan. 10
Viktimologi  adalah  suatu  studi  yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan  korban  yang  merupakan  masalah manusia  sebagai  suatu  kenyataan  sosial. Viktimologi  memberikan  pengertian  yang lebih  baik  tentang  korban  kejahatan  sebagai hasil  perbuatan  manusia  dan  menimbulkan penderitaan  mental,  fisik,  dan  sosial.  Tujuan adalah untuk memberikan penjelasan mengenai  peran  yang  sesungguhnya  para korban  dan  hubungan  mereka  dengan  para korban  serta  memberikan  keyakinan  dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui  bahaya  yang  dihadapi  berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya,  dan  lain-lainnya.  Dalam  rangka memberikan  pengertian  yang  lebih  baik  agar orang  lebih  waspada  dalam  menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana
10 Arief Gosita, Viktimologi dan KUHP, Jakarta, Akademi Presindo, 1986, hal. 9
menghadapi bahaya dan menghindari bahaya. 11
Pada  tahap  perkembangannya,  korban kejahatan bukan saja prang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi,  institusi,  pemerintah,  bangsa,  dan negara.  Mengenai  korban  perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyrakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Korban perseorangan adalah setiap orag sebagai  individu  mendapat  penderitaan baik  jiwa,  fsik,  materil,  maupun nonmateril.
2. Korban  institusi  adalah  setiap  institusi megalami  penderitaan  kerugian  dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan  kerugian  berkepanjangan akibat  dari  kebijakan  swasta  maupun bencana alam.
3. Korban  lingkungan  hidup  adalah  setiap lingkungan  alam  didalamnya  berisikan kehidupan  tumbuh-tumbuhan,  binatang, manusia  dan  masyarakat  serta  semua jasad  hidup  yang  tumbuh  berkembang dan  kelestariannya  sangat  tergantung pada  lingkungan  alam  tersebut  yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan  kebakaran  yang  ditimbulkan  oleh kebijakan  pemerintah  yang  salah  dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
11 J.  E.  Sahetapy,  Bungai  Rampai  Viktimisasi, Bandung, Eresco, 1995, hal. 25
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah  masyarakat  yang  diperlakukan diskriminatif  tidak  adil,  tumpang  tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil,  hal  politik,  hak  ekonomi,  hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. 12
Sebagaimana  bentuk  perlindungan  terhadap korban yaitu: 13 a. Ganti rugi dapat kita lihat dari pengertian ganti  rugi  menurut  Pasal  1  ayat  22 KUHAP  “ganti  kerugian  yaitu  Hak seseorang  untuk  mendapat  pemenuhan atas tuntutannya yang berupa
imbalan,sejumlah uang karena ditangkap,  ditahan,  dituntut,  ataupun diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan undang-undang  atau  karena  kekeliruan mengenai  orangnya  atau  hukum  yang diterapkan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini”. 14
b. Restitusi  (restitution)  yaitu  pembayaran ganti  kerugian  dibebankan  kepada pelaku, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
c. Kompensasi  yaitu  ganti  kerugian  yang diberikan  oleh  negara,  karena  pelaku tidak mampumemberikan ganti kerugian sepenuhnya  yang  menjadi  tanggung jawabnya. Ada juga bentuk perlindungan
12 Bambang  Waluyo,  Victimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan,  Sinar  Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 11
13 Yulia Rena (2010), Viktimologi Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan,  Cet  ke1, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 178
menurut  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban.  dan  terbentuknya  sebuah lembagaperlindungan  saksi  dan  korban (LPSK).
Ganti  rugi  juga  disebut  sebagai  ganti kerugian.  Ganti  rugi  ada  karena  terdapat kerugian  atau  lebih  tepatnya  telah  terjadi suatu tindakan yang menyebabkan munculnya kerugian. Dari pernyataan di atas dapat  diketahui  bahwa  tiap  ada  ganti kerugian  maka  ada  2  pihak  yang  terlibat. Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang menderita  kerugian  dan  pihak  yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menderita  kerugian  kemudian  dinyatakan sebagai  yang  berhak  atas  ganti  rugi sedangkan pihak yang menimbulkan kerugian dianggap yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi.
Perihal  ganti  kerugian  telah  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  atau  yang  dikenal  sebagai  Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Ganti kerugian  terdapat  dalam  Bab  X  yaitu  Pasal 77 sampai Pasal 83, dan lebih khususnya lagi dalam  Bab  XII  tentang  Ganti  Rugi  yaitu Pasal 95 sampai Pasal 96.
Menurut  Pasal  1  angka  22  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-
14 Sofyan Muhammad Andi, Asis Abd, (2014), Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Cet ke 2 Jakarta: Kencana hlm. 112.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
Undang Hukum Acara Pidana), ganti kerugian adalah  hak  seseorang  mendapat  pemenuhan atas  tuntutannya  yang  berupa  imbalan sejumlah  uang,  karena  ditangkap,  ditahan, dituntut,  atau  diadili  tanpa  alasan  yang berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum yang  diterapkan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini.

## 3.2 Penerapan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Pencurian  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana
Di  Indonesia  keadilan  digambarkan dalam  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh  hakikat  keadilan  kemanusiaan  yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya  sendiri,  manusia  dengan  manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan  negara,  serta  hubungan  manusia  dengan Tuhannya.
Nilai-nilai  keadilan  tersebut  haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam  hidup  bersama  kenegaraan  untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan  seluruh  warganya  dan  seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian  pula  nilai-nilai  keadilan  tersebut sebagai  dasar  dalam  pergaulan  antar  negara sesama  bangsa  didunia  dan  prinsip-prinsip
ingin  menciptakan  ketertiban  hidup  bersama dalam  suatu  pergaulan  antarbangsa  di  dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan  bagi  setiap  bangsa,  perdamaian abadi,  serta  keadilan  dalam  hidup  bersama (keadilan sosial).
Selain itu Aristoteles juga membedakan antara  keadilan  distributif  dengan  keadilan korektif.  Keadilan  distributif  menurutnya adalah  keadilan  yang  berlaku  dalam  hukum publik,  yaitu  berfokus  pada  distribusi,  honor kekayaan,  dan  barang-barang  lain  yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan  sesuatu  yang  salah,  memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman  yang  pantas  bagi  pelaku  kejahatan. Sehingga  dapat  disebutkan  bahwa  ganti  rugi dan  sanksi  merupakan  keadilan  akorektif menurut Aristoteles.
Phlipus M. Hadjon, dalam pandangannya yang
menempatkan perlindungan  hukum  sebagai  sesuatu  yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum dan kaitanya tindakan pemerintah  sebagai  titik  sentral  maka  Philips M. Hadjon, mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:
1. Perlindungan  hukum  yang  preventif.
Pada perlindungan hukum yang preventif,  kepada  rakyat  diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan  atau  pendapatnya  sebelum suatu  keputusan  pemerintah  mendapat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
bentuk yang difinitif. Dengan demikian,
perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan  hukum  yang  represif.
Dalam perlindungan hukum yang represif,  rakyat  diberikan  kesempatan mengajukan  keberatan  setelah  adanya akibat  dari  suatu  keputusan  pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat menyelesaikan masalah. 15
Tahir  Azhari.,  memperkenalkan  pula istilah  perlindungan  hukum  formal  dan substantif. Perlindungan hukum formal adalah perlindungan  hukum  yang  mangacu  pada pelaksanaan  hak-hak  dan  secara  formal diterapkan dalam peraturan perundangundangan  dan  atau  perjanjian. Perlindungan hukum subtantif adalah perlindungan  hukum  yang  mengacu  pada pelaksanaan  hak-hak  yang  secara  subtantif melekat pada hukum. Artinya meskipun tidak diterapkan  dalam  undang-undang  namun pelaksanannya melekat pada orang/aktivitasnya. 16 Marwanto Heru Santoso mengemukakan
bahwa gagasan perlindungan dan penghormatan  hak  asasi  manusia  ini  bahkan diadopsi  ke  dalam  pemikiran  mengenai pembatasan kekuasan yang kemudian dikenal
15 Philipus  M.  Hadjon.  Perlindungan  Hukum Bagi Rakyat  Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya,  Penerapannya  oleh  Pengadilan  Dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan Peradilan  Administrasi  Negara.  Bina  Ilmu  :  Surabaya. 1987. Hlm. 2
dengan  aliran  konstitusionalisme,  aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern  terhadap  ide-ide  demokrasi  dan nomokrasi  (negara  hukum)  dalam  sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang  perlu  ada  dalam  setiap  negara  hukum yang demokratis ( demoocratitutional rechsstaat )  ataupun  negara  demokrasi  yang berdasar pada hukum ( constitutional democracy ). 17
Tujuan  perlindungan  korban  adalah memberikan  ketentraman  rasa  aman  kepada korban  khususnya  pada  saat  memberikan keterangan  pada  setiap  proses  peradilan pidana,  memberikan  dorongan  dan  motivasi kepada  korban  agar  tidak  takut  dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihan rasa  percaya  diri  korban  dalam  hidup bermasyarakat,  dan  memulai  rasa  keadilan, bukan  hanya  kepada  korban  dan  keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat. 18
Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi yang dapat dikelompokkan  dalam  4  (empat)  bentuk
16 Muhammad  Tahir  Azhary.  Negara  Hukum Indonesia  Analisis  Yuridis  Normatif  Tentang  Unsur- Unsurnya. U-Press : Jakarta. 1995. Hlm. 1
17 Marwanto  Heru  Santoso.  Polisi  dalam  Era Reformasi, Makala : Jakarta. 1998. Hlm. 13
18 Pasal  4  UU  No.  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
hakhak korban yaitu: 19
1. Hak  untuk  melakukan  kontrol  terhadap tindakan penyelidik dan penuntut umum, yakni  hak  mengajukan  keberatan  atas tindakan penghentian penyelidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam  Pasal  109  dan  140  ayat  (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak  bagi  korban,  untuk  mengizinkan atau  tidak  mengizinkan  polisi  atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi Hal ini  di  atur  dalam  Pasal  134  sampai  136 KUHAP.
4. Hak  menuntut  ganti  rugi  atas  kerugian yang diberikan dari akibat tindak pidana dalam  kapasitasnya  sebagai  pihak  yang dirugikan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  98  sampai  dengan  Pasal  101 KUHAP.
Tujuan  perlindungan  korban  adalah memberikan  ketentraman  rasa  aman  kepada korban  khususnya  pada  saat  memberikan keterangan  pada  setiap  proses  peradilan pidana,  memberikan  dorongan  dan  motivasi kepada  korban  agar  tidak  takut  dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihan
19 Muhaddar  dkk.  Perlindungan  Saksi  dan Korban  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Putra  Media Nusantara Surabaya, 2010, Hlm 51
rasa  percaya  diri  korban  dalam  hidup bermasyarakat,  dan  memulai  rasa  keadilan, bukan  hanya  kepada  korban  dan  keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat. 20
Tahap pertama dalam penanganan tindak pidana  adalah  tahapan  lembaga  kepolisian. Perlindungan  yang  harus  diberikan  oleh kepolisian  kepada  korban  cakupannya  lebih luas  jika  dibandingkan  dengan  perlindungan yang diberikan oleh pihakpihak terkait lainnya, antara lain harus :
a. Mengamankan korban dari ancaman dan tindakan  kekerasan  lebih  lanjut  dari tersangka/pelaku
b. Merujuk/mengirimkan  korban  ke  Pusat Pelayanan  Terpadu  (PPT)  atau  rumah sakit terdekat;
c. Mengantar korban ke rumah sakit untuk berobat dan meminta visum et repertum;
d. Segera memproses tersangka dan melakukan penahanan;
e. Menjamin  keamanan  dan  keselamatan korban;
f. Segera  menghubungi  berbagai  pihak untuk mendampingi korban.
Selain itu apabila seorang korban merasa tidak  nyaman  atas  keselamatan  dirinya, keluarga  maupun  hartanya  baik  dari  pelaku maupun  dari  masyarakat  maka  dalam  hal  ini pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap korban dengan menyurat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan
20 Marwanto  Heru  Santoso.  Polisi  dalam  Era Reformasi, Makala : Jakarta. 1998. Hlm. 4
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
Korban (LPSK). Selain itu apabila anak yang menjadi  korban  dalam  penganiayaan  maka langkah perlindungan yang diberikan meminta kepada Lembaga Sosial Profesional dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  untuk  melakukan  penelitian tentang kondisi psikologi maupun hal-hal lain yang  berhubungan  dengan  masalah  yang dialami anak tersebut.
Lembaga  Kejaksaan  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah diberikan kewenangan  untuk  melaksanakan  kekuasaan Negara  dibidang  penuntutan.  Kejaksaan memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (penuntut  umum).  Di  dalam  Pasal  2  ayat  (3) Undang-Undang  16  Tahun  2004  dinyatakan bahwa  kekuasaan  kejaksaan  dilakukan  secara merdeka.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara  Pidana  menganut  sistem  peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak- hak  asasi  manusia,  namun  apabila  ketentuan- ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih  mendalam,  ternyata  hanya  hak-hak tersangka/terdakwa  yang  banyak  ditonjolkan sedangkan  hak-hak  dari  korban  pencurian. Sejalan  dengan  asas  tersebut  masyarakat khususnya  media  massa  lebih  banyak monyoroti mengenai
hak-hak
tersangka/terdakwa
dari pada
mempermasalahkan  mengenai  Perlindungan
terhadap Korban Pencurian.
Sehubungan dengan itu adapun perlindungan  ditahap  kejaksaan  sebagai berikut :
1. Sejak  tahap  penuntutan  secara  moral pihak  kejaksaan  harus  memberitahukan apa yang menjadi hak-hak korban, salah satu haknya adalah meminta ganti rugi.
2. Sejak perkara dilimpahkan kepengadilan,  Jaksa  wajib  membangun komunikasi dengan saksi terutama saksi korban  berkaitan  jadwal  persidangan karena  dalam  KUHAP  saksi  yang pertama di periksa adalah saksi korban. 3. Selanjutnya pihak kejaksaan memberikan  jaminan  kepada  korban dalam  bentuk  penyampaian  memenuhi bahwa korban wajib hadir di persidangan dan  dengan  bebas  tanpa  tekanan  dari pihak  manapun  termasuk  pihak  pelaku dalam memberikan kesaksian di pengadilan.
4. Pengajuan  rencana  tuntutan  pidana terhadap  pelaku  harus  memenuhi  rasa keadilan dari korban dan masyarakat.
Hakim  dalam  persidangan  kasus  tindak pidana  memiliki  peran  yang  sangat  penting karena  di  tangan  hakim  akan  ditentukan putusan  mengenai  suatu  tindak  pidana. beberapa bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian
1. Apabila korban merasa tindak aman atau nyaman  dalam  memberikan  keterangan kesaksian  dipengadilan  maka  korban dapat  mengajukan  permohonan  untuk
perlindungan/keamanan  diri  maupun keluarganya kepada ketua pengadilan.
2. Terkait  pengajuan  permohonan  korban, ketua pengadilan menyurat kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan  terhadap diri korban.
3. Pihak kepolisian menunjuk/menugaskan beberapa  anggota  untuk  melakukan pengamanan  terhadap  diri  korban  dan keluarga.
4. Hakim  harus  memberikan  pertayaan  di persidangan persidangan tidak bertujuan untuk  memojokkan  korban,  hanya diminta  untuk  menceritakan  kronologis peristiwa yang telah dialaminya;
5. Apabila  korban  dalam  persidangan merasa  psikologi  terganggu  ketika berhadapan  langsung  dengan  terdakwa maka  hakim  ketua  meminta  terdakwa untuk  meninggalkan  ruangan  sidang untuk sementara waktu tahapan pemeriksaan saksi korban dalam persidangan.
Dalam hal ganti rugi, biaya pengobatan korban  akibat  perbuatan  tindak  pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa,majelis  hakim  dapat  mengabulkan apabila ada permohonan  dari korban sebelum tuntutan  dibacakan  oleh  jaksa  yang  biasa dilakukan dalam penggabungan perkara.

## IV. KESIMPULAN
Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana pencurian  di  dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan  pengaturan  mengenai  ganti  rugi yang  dapat  dikelompokkan  dalam  4  (empat) bentuk hak-hak korban yaitu:
1. Hak  untuk  melakukan  kontrol  terhadap tindakan penyelidik dan penuntut umum, yakni  hak  mengajukan  keberatan  atas tindakan penghentian penyelidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam  Pasal  109  dan  140  ayat  (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak  bagi  korban,  untuk  mengizinkan atau  tidak  mengizinkan  polisi  atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi Hal ini  di  atur  dalam  Pasal  134  sampai  136 KUHAP.
4. Hak  menuntut  ganti  rugi  atas  kerugian yang diberikan dari akibat tindak pidana dalam  kapasitasnya  sebagai  pihak  yang dirugikan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  98  sampai  dengan  Pasal  101 KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Arief  Gosita ,  Viktimologi  dan  KUHP , Akademi Presindo, Jakarta, 1986.
Bambang  Waluyo, Victimologi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan , Sinar Grafindo, Jakarta, 2011.
Bambang  Waluyo, Viktimologi  Perlindungan Korban  dan  Saksi ,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2014.
Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,2005
J.  E.  Sahetapy ,  Bungai  Rampai  Viktimisasi ,
Eresco, Bandung, 1995.
Marwanto  Heru  Santoso, Polisi  dalam  Era
Reformasi , Makala, Jakarta. 1998.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Bima
Aksara, Jakarta, 2005.
Muhaddar ,  Perlindungan  Saksi  dan  Korban Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Putra Media Nusantara Surabaya, 2010.
Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum Indonesia  Analisis  Yuridis  Normatif
Tentang Unsur-Unsurnya , U-Press,
Jakarta. 1995.
Philipus  M.  Hadjon. Perlindungan  Hukum
Bagi  Rakyat  Indonesia,  Sebuah  Studi
Tentang Prinsip- prinsipnya, Penerapannya  oleh  Pengadilan  Dalam Lingkungan  Peradilan  Umum  dan
Pembentukan  Peradilan  Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabaya. 1987.
Rena  Yulia, Victimologi  :  Perlindungan
Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,
Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Sofyan  Muhammad  Andi,  Asis  Abd, Hukum
Acara  Pidana  Suatu  Pengantar ,  Cet  ke
2,Kencana, Jakarta, 2014.
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum ,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Yulia Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Cet  ke1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010..

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Saksi dan Korban