INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 112-123 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Penganiayaan
Nayandra Keysha Putri Maharani Universitas Singaperbangsa Karawang Email: nayandrakeysha1926@gmail.com

## Abstrak
Sebagaimana  kita  tahu  bahwa  anak  adalah  penerus  bangsa  yang  akan  melanjutkan  kehidupan berbangsa, sudah seharusnya anak mendapatkan kasih sayang , perlindungan, dan keselamatan jiwa. Tidak hanya orang tua yang berkewajiban untuk menjaga perlindungan anak tetapi negara, masyarakat juga mempunyai tugas untuk mensejahterakan dan memberi perlindungan kepada anak. Anak harus mendapatkan  kebebasan  dan  terpenuhinya  hak  asasi  anak  sehingga  ia  bisa  berkembang  dengan mmepunyai  moral,  etika  dalam  bermasyarakat.  Akan  tetapi  di  luar  sana  banyak  anak  yang  tidak memperoleh  kasih  sayang  dan  bimbingan  dari  orang  tua  serta  lingkungan  masyarakat  yang  tidak mendukung  untuk  pertumbuhan  mental  dan  fisiknya,  sehingga  menyebabkan  anak  tersebut  bisa melakukan  hal  hal  yang  bersinggungan  dengan  hukum  seperti  berkelahi,  mencuri,  dan  lainnya. Sehingga tulisan ini mengangkat tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana pada anak yang bertindak kekerasan, dan bagaimana perlindungan hukum yang akan di berikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum.
Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Tindak Pidana Anak

## Abstract
As we know that children are the successors of the nation who will continue the life of the nation, children should receive love, protection and soul safety. It is not only parents who are obliged to protect children, but the state and society also have the duty to prosper and protect children. Children must get freedom and fulfill children's human rights so that they can develop by having morals, ethics in society. However, there are many children out there who do not get love and guidance from parents and a community environment that does not support their mental and physical growth, causing the child to do things that intersect with the law such as fighting, stealing, and others. So that this paper raises  about  how  the  form  of  criminal  legal  liability  for  children  who  act  violently,  and  how  legal protection will be provided to children in trouble with the law.
Keywords: Violence, Children, Child Criminal

## PENDAHULUAN
Anak merupakan manusia yang umurnya muda dalam jiwa dan perjalanan hidup yang mudah dipengaruhi oleh keadaan di dekatnya (Koesnan, 2005). Adapun definisi anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu adalah anak diartikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, serta anak yang masih dikandung.
Kehadiran Anak merupakan karunia yang selalu di tunggu oleh para orang tua dengan hal  seperti  itu  orang  tua  sudah  pasti  mempersiapkan  pendidikan  mulai  dari  pendidikan moral, etika, sopan santun dan lain-lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak  bisa  saja  melakukan  hal-hal  yang  negatif  karna  terbawa  oleh  suasana  lingkungan sekitar  yang  tidak  mendukung  seperti  pertemanan  di  lingkungan  sekolah  atau  salah pergaulan sehingga anak tersebut harus bermasalah dengan hukum .  melihat dari pasal 1ayat  2  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA) menyebutkan bahwa anak yang berurusan pada hukum yaitu anak yang bermasalah secara hukum, anak sebagai saksi kejahatan, serta anak sebagai korban kejahatan, dijelaskan pada pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwasanya anak yang mempunyai konflik hukum yang kemudian dikatakan anak yaitu anak yang mencapai umur 12 (dua belas) tahun, namun belum genap 18 (delapan belas) tahun yang dicurigai berbuat tindak kejahatan.
Dibalik mengapa anak tersebut bisa melakukan tindak kejahatan pastinya akan ada banyak  faktor  yang  melatarbelakangi  hal  tersebut  seperti  faktor  eksternal  dan  faktor internal, sebagai keluarga harus bisa memahami pembentukan nilai remaja yang berkaitan dengan kehidupan sehari hari, serta mempengaruhi bagaimana seorang anak berinteraksi dengan sekitarnya. Faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan perilaku anak adalah keluarga,  sekolah,  agama  dan  lingkungan  bermasyarakat.  pergaulan  yang  baik  akan
membuat anak melakukan hal-hal yang sesuai norma etika bermasyarakat, tetapi jika ia bergabung dengan pergaulan yang negatif maka ia akan mengikutinya.
Jika anak yang terlibat dengan hukum maka pendekatan restoratif yang dipakai yakni menyelesaikan perkara yang melibatkannya korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, serta pihak  yang  berkaitan  agar  solusi  dicari  dengan  adil  secara  bersama-sama,  lebih mengutamakan  restoratif  daripada  retributif,  sistem  peradilan  anak  di  Indonesia menggunakan pendekatan restoratif.
Bentuk-bentuk  perlindungan  hukum  kepada  anak  seperti  pendampingan  aparat kelurahan, masa penahanan yang cenderung lebih  singkat dibandingkan orang dewasa, pelayanan yang  diberikan  kepada anak oleh  badan kepolisian khusus, termasuk adanya pemisahan  narapidana  anak  terhadap  tahanan  orang  dewasa,  ini  menjadi  satu  diantara bentuk yang diberi terkait perlindungan hukum pada anak.

## METODE PENELITIAN
Metode yuridis normatif menjadi jenis penelitian yang dipakai, yaitu mengkaji bahan kepustakaan dan menganalisis ketentuan perundangan serta mencari data yang tercantum di dalam literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Anak Melakukan Tindak Kekerasan
Sebagaimana kita tahu bahwa anak adalah peniru yang baik dari lingkungannya, entah perilaku  dari  orang  tua,  lingkungan  sekitar,  pertemanan  dan  lain-lain.  Tidak  menutup kemungkinan tindak kekerasan yang di lakukan oleh orang dewasa bisa di lakukan juga oleh usia  anak,  melihat  banyaknya  faktor  yang  bisa  memicu  anak  akan  melakukan  tindak kekerasan seperti faktor internal, faktor keluarga, dan faktor lingkungan.
1. Faktor internal
Faktor internal terbentuk di dalam individu itu sendiri seperti ketidakstabilan emosi dan pengendalian diri yang rendah sehingga menyebabkan perkelahian dan sikap ingin menonjolkan keberanian diri di depan teman atau lawan nya. Lingkungan Keluarga juga menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap pendidikan moral dan etika ,karna orang tua akan memberikan contoh perilaku yang positive terhadap anak ,tetapi jika di amati tidak sedikit  orang  tua  yang  memberikan  atau  memperlihatkan  contoh  yang  kurang  baik  di depan anak , tak jarang juga anak mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua karna ia menjadi tempat pelampiasan sang orang tua dari hal itu lah sang anak mencontoh kan hal
negatif  yang orang tua nya perbuat kepada nya lalu ia mempraktekan hal tersebut kepada lingkungan pertemanan nya. Hal tersebut bisa menjadi faktor anak berani melakukan tindak kekerasan kepada lingkungan sekitar nya, ketika anak tersebut mendapat perlakuan yang kurang  baik  akan  menimbulkan  harga  diri  yang  rendah  dan  merasa  di  sia  siakan  dan mempunyai sifat antisosial terhadap lingkungan nya. Terdapatnya konflik dalam diri sendiri yang selanjutnya menggunakan prosedur pelarian diri yang tidak rasional (Kartono, 1982).
2. Faktor lingkungan
Salah satu hal yang penting adalah pengawasan yang di berikan orang tua kepada anak ketika ia berada di lingkungan bermasyarakat , tetapi hal tersebut terkadang di anggap remeh oleh orang tua sehingga kurang nya pengawasan yang di lakukan sehingga anak merasa bebas dan tidak mempunyai kontrol sosial sehingga ia bergaul  dengan kelompok kelompok  yang  membawa  dampak  negatif  ,  banyak  lingkungan  masyarakat  yang  tidak kondusif sehingga aksi kekerasan mudah terlihat oleh anak hal tersebut lambat laun akan mempengaruhi dampak psikologis anak tersebut sehingga ia juga akan melakukan hal yang sama , lingkungan pertemanan juga bisa membawa efek negatif jika pertemanan tersebut sering melakukan tawuran, minum minuman ber alkohol dan lain lain. Lingkungan di dalam sekolah juga mempunyai peranan dalam pembentukan perilaku seseorang, jika ia bergaul degan  teman  teman  yang  membawa  dampak  postif  maka  ia  akan  terbawa  dalam lingkungan yang positif juga akan tetapi jika ia salah bergaul dengan teman yang membawa ke arah negatif, lambat laun ia akan mengikuti perilaku dari pertemanan tersebut, Bambang Muliyono  mengatakan  jika  sekolah  yaitu  tempat  pendidikan  formal  yang  berperan  agar anak-anak berkembang berdasarkan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki dengan tujuan  untuk  membuat  anak  berupaya  meningkatkan  kreativitas,  pengetahuan  serta keterampilannya (Muliyono, 1995).
3. Faktor Eksternal
Ada banyak nya faktor ekternal yang mempengaruhi seperti bebas nya akses internet yang membuat anak bisa meng eksplor berbagai macam hal di internet seperti tontonan yang mengandung unsur kekerasan , dari apa yang di tonton bisa membuat anak ingin melakukan hal tersebut sehingga ia bisa merasa bangga bahwa ia bisa mencontoh dari apa yang ia tonton dan ingin menarik perhatian . serta pengaruh dari minuman beralkohol serta obat obatan bisa memicu anak tersebut melakukan tindak kekerasan.
Bagaimana  Sanksi  Hukum  Yang  Di  Berlakukan  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak Pidana
Pada  peraturan  perundang-undangan  No.  11  tahun  2012  yang  mengatur  sistem peradilan pidana terhadap anak, yang dinyatakan jika anak berurusan pada hukum yaitu anak yang berkonflik secara hukum, anak sebagai saksi pada tindakan pidana, serta anak sebagai  korban  dari  tindakan  pidana.  Dalam  undang-undang  yang  menyatakan bahwasanya  anak  yang  memiliki  konflik  pada  hukum  yaitu  berusia  sudah  mencapai  12 tahun, namun  belum berusia 18 tahun yang terduga bertindak  pidana. Undang-undang mengenai  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dengan  khusus  diatur  diversi  serta  restorative justice yang tujuannya agar sebisa mungkin anak dijauhkan dari proses pengadilan agar tidak terjadi labeling kepada anak yang sedang memiliki konflik hukum dan harapan agar anak diperlakukan adil serta keadilan dapat kembali ke masyarakat menjadi satu diantara wujud  perlindungan  hukum  yang  didapatkan.  Sebelum  adanya  undang-undang  No.  11 tahun  2012  sistem  peradilan  anak,  terdapat  undang-undang  No.  3  tahun  1997  yang mengatur  peradilan  anak  bahkan  tiap  anak  yang  melakukan  tindak  terpidana  akan dilakukan proses hukum.
Selanjutnya undang-undang No. 3 tahun 1997 tidak terdapat adanya proses peradilan penanganan perkara  di  luar pengadilan, diversi ini muncul saat adanya undang-undang sppa yang baru dan menjadi  pembeda dari  yang  lama yakni undang-undang No. 1997. Tindak pidana yang dapat memalui proses diversi yaitu yang terancam pidananya kurang dari  7  tahun  serta  termasuk  di  atas  7  tahun  ataupun  melebihinya,  bila  anak  tersebut bertindak pidana yang berulang tidak sejenis maka proses diversi tidak bisa di lakukan.
Anak yang di duga melakukan tindak pidana penganiayaan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah di perbuat jika terbukti bersalah dan harus di jatuhi sanksi pidana. Untuk  mengetahui  bahwa  anak  tersebut  melakukan  kekerasan  maka  harus  di  buktikan dengan  memenuhi  unsur  kesengajaan  yang  menyebabkan  luka.Penganiayaan  dalam Doktrin  hukum  pidana  memiliki  beberapa  unsur  yaitu  unsur  kesengajaan  ,  adanya perbuatan, dan adanya akibat perbuatan seperti luka pada tubuh atau rasa sakit , unsur tersebut harus terpenuhi sebelum anak di dakwa melakukan penganiayaan . penganiayaan terbagi  menjadi  3  yaitu  penganiayaan  yang  bersifat  ringan,  penganiayaan  berat,serta penganiayaan yang menyebabkan kematian.  Moeljatno, menyebutkan  bahwa seseorang mustahil untuk di mintai pertanggungjawaban (dijatuhi hukuman pidana) kecuali ia tidak melaksanakan  tindakan  pidana,  namun  meski  melaksanakan  tindakan  pidana  tapi  yang tidak semuanya bisa dipidanakan.
Maknanya anak akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan akan diproses oleh  hukum  meskipun  penanganan  yang  dilakukan  akan  mempunyai  perbedaan  dari pemeriksaannya hingga penahanannya. Dalam sistem peradilan anak ini diberlakukan asas
hukum  “lex  specialis  derogat  legi  generalis”  yang  diartikan  bahwasanya  hukum  umum dikesampingkan  oleh  peraturan  hukum  khusus.  Terdapat  pada  Undang-Undang  No.  11 tahun 1997 Pengadilan Anak yang selanjutnya berganti jadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus mendapatkan perlindungan terlebih perlindungan hukum.
Adanya 3 kategori anak yang terlibat dalam hukum terdapat di dalam UU SPPA, yang pertama yaitu anak sebagai saksi dari tindakan pidana, anak sebagai korban dari tindakan pidana, serta anak sebagai pelaku dari tindakan pidana. Lalu dalam hal menjatuhkan sanksi ini terdapat pada pasal 69 ayat 2 UU SPPA menyebutkan bahwa pelaku tindakan pidana yang anak lakukan bisa diberikan dua jenis sanksi, pertama adalah tindakan yang pelaku lakukan berusia kurang 14 tahun kemudian sanksi pidana terhadap pelaku yang umurnya melebihi 15 tahun.
Ada 2 macam sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya dari tindak pidana  yang anak lakukan, adanya sanksi tindakan ( pelaku yang di umurnya kurang 14 tahun ) serta sanksi pidana ( terdapat dalam pasal 69 UU SPPA )
a. Sanksi tindakan, maksud dari sanksi tindakan yakni dengan mengembalikan pada wali ataupun orang tua, diserahkan terhadap seseorang, perawatan di LPKS, perawatan di rumah sakit jiwa, pelatihan/pendidikan formal wajib diikuti yang badan swasta ataupun pemerintah  adakan,  memperbaiki  dampak  dari  tindak  pidananya,  serta  mencabut surat izin mengemudi.
b. Sanksi pidana, ini meliputi pidana tambahan dan pokok (Pasal 71 UU SPPA). Pidana pokok ini meliputi, membina di penjara atau lembaga, pidana melalui syarat (yang terdiri  atas    membina  di  luar  pengawasan,  pelayanan  masyarakat,  serta  lembaga), pelatihan  kerja,  membina  penjara  atau  lembaga.  Pidana  tambahan  yang  meliputi, mematuhi kewajiban adat, merampas keuntungan yang tidak pidana dapatkan.,
Dalam  masa  pemipidanaan  ,  anak  mempunyai  hak  yang  di  atur  di  oleh  pasal  3 undang-undang  No.  11  tahun  2023  (tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  ,  antara  lain yaknih:
1. Memperlakukan anak secara selayaknya berdasarkan umur yang dimiliki;
2. Mendapatkan perlindungan hukum serta bantuan lainya yang efektif;
3. Mengadakan kegiatan rekreasi;
4. Terbebas  dari  rasa  menyisa  ataupun  diperlakukan  kejam,  yang  tidak  manusiawi sehingga menjatuhkan martabat serta derajatnya;
5. Tidak menjatuhkan pidana mati ataupun dipidana seumur hidupnya;
6. Tidak adanya penangkapan ataupun penjara, terkecuali menjadi pengupayaan akhir
serta pada waktu yang sangat singkat.
7. Mendapatkan keadilan dalam peradilan Anak secara objektif, dan sidang yang tertutup untuk umum;
8. Identitasnya yang lindungi;
9. Mendapatkan  pendampingan  dari  pihak  wali  ataupun  orang  tua  serta  orang  yang anaknya percayai;
10. Mendapatkan dukungan sosial;
11. Mendapatkan kehidupan personal;
12. Mendapatkan akses khusus terutama untuk anak berkebutuhan khusus;
13. Mendapatkan pendidikan;
14. Mendapatkan pelayanan kesehatan;
15. Mendapatkan  hak  lainnya  yang  berdasarkan  ketetapan  peraturan  perundang- undangan.
Menerapkan hukum pidana yang dipakai untuk pemidanaan anak yang di bawah umur berbeda  dari  pidana  yang  di  berikan  untuk  orang  dewasa  ,  dengan  adanya  pemisahan perlakukan hukum antara anak dan orang dewasa ini mempunyai tujuan agar orang dewasa tidak mempengaruhi anak tersebut. Tertera di dalam Pasal 1, penyelidikan yang dilakukan penyidik khusus anak, serta penyidik anak harus dilakukan sebagai penyidikan kepada anak. Pada  pasal  6  dinyatakan:  dalam  pelaksanaan  tugasnya  penyidik,  penuntut  umum,  serta penasihat  hukum  tidak    menggunakan  pakaian  dinas  atau  toga.  Pasal  8  ayat  1  sidang tertutup  saat  hakim  memeriksa  perkara  anak,  yang  bertujuan  agar  anak  tersebut  tidak mengalami tekanan mental dan bersedia memberitahukan kejadian yang di alami nya.Saat proses  penyidikan  perkara  anak  wajib  di  rahasiakan  dan  di  lakukan  dengan  cara kekeluargaan .
Di  dalam  sistem  peradilan  anak  jika  anak  melakukan  kekerasan  fisik  yang menyebabkan hilang nya nyawa ,akan diperlakukan sebagaimana ketentuan yang sudah berlaku,  dengan  meneliti  bagian-bagian  pasal  yang  didakwakan,  akan  tetapi  prosesnya sesuai dengan hukum No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak . Jika terlihat pada undang-undang  No.  11  tahun  2012  sistem  peradilan  anak  menyebutkan  bahwa  pidana dipenjarakan kepada anak yang melaksanakan tindakan kejahatan yaitu terlama adalah ½ yang  maksimal  pidana  penjaranya  kepada  orang  dewasa,  dalam  peradilan  anak  tidak berlakunya pidana seumur hidup maupun pidana. Terpidana penjara yang anak dapatkan di LPKA berlaku apabila perbuatan yang anak tersebut lakukan memberikan bahaya pada masyarakat, anak yang dipenjara menjadi pengupayaan akhir yang berlaku, akan tetapi jika
pidana yang diancam kepada anak dipidana mati ataupun seumur hidup sehingga akan diubah yang waktu terlamanya yaitu 10 tahun pidana dipenjara.
Perlindungan Hukum Teruntuk Pelaku Anak Di Bawah Umur
Anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari aspek hukum, Perlindungan pada anak sudah tertera pada undang-undang dasar 1945 pasal 34 adalah, bahwasanya negara akan melindungi anak terlantar dan fakir miskin. Undang-undang No. 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak juga menjelaskan jika pemenuhan dan perlindungan hak asasi kepada anak sebagai pertanggungjawaban keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pusat. Negara mengedepankan perlindungan yang anak dapatkan yang berhadapan pada hukum saat menjalankan setiap tahap pemeriksaan dalam proses hukum serta negara akan memberi  kelonggaran  terhadap  tindak  pidana  yang  tersangka  anak  lakukan  dengan memperhatikan bahwa anak yaitu generasi yang meneruskan bangsa yang perlu terlindungi serta  memperlakukannya  dengan  manusiawi.  Perlindungan  terhadap  anak  memiliki  lima pilar yang sangan berpengaruh yakni negara, pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah, keluarga,  serta  orang  tua.  5  pilar  ini  menjadi  pilar  yang  saling  berkaitan  dengan  fungsi perlindungan terhadap anak (Fitriani, 2016).
Dalam  hal  perlindungan  terhadap  anak  tidak  boleh  di  lakukan  dengan  cara  yang berlebihan dan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan sehingga perlindungan yang di berikan tidak akan berdampak negatif terhadap anak. Dalam hal pelaksanaan nya di lakukan secara rasional dan memiliki tanggung jawab yang bermanfaat serta efisien.
Dalam  pasal  21  hingga  pasal  25  undang-undang  No.  35  tahun  2014  selanjutnya berubah  jadi  undang-undang  no.  23  tahun  2002,  merupakan  tanggung  jawab  serta kewajiban pemerintah dan negara pada penyelenggaraan perlindungan kepada anak yakni:
1. Hak asasi setiap anak di jamin serta menghormati tanpa adanya pembedaan suku, agama, kelamin, ras serta kondisi anak
2. Memberi dukungan dalam penyelenggaraan berupa sarana maupun prasarana
3. Menjamin  semua  aspek  perlindungan,  pemeliharaan  maupun  kesejahteraan  yang memastikan  hak  dan  kewajiban  wali  serta  orang  tua  ataupun  pihak  lainnya  yang bertanggung jawab secara hukum kepada anak serta penyelenggaraannya terhadap perlindungan anak diawasi.
Perlindungan  anak  merupakan  sebuah  usaha  agar  anak  dilindungi  untuk  bisa melakukan  hak  serta  kewajiban  yang  dimiliki  dengan  rata.  Salah  satunya  dengan  cara membina,  melakukan  pembimbingan,  serta  adanya  pendampingan,  pencegahan, penjaminan,  pengaturan,  pencegahan  yang  edukatif  mendidik  serta  upaya  ini  tidak
diabaikan  aspek-aspek  mental,  seperti  sosial  dan  fisik  anak.  Dalam  aspek  perlindungan anak,  peran  Peradilan  Pidana  Anak  akan  meninjau  dari  psikologi  yang  tujuannya  untuk membuat anak tidak mendapat penganiayaan, kekerasan, dan  lain-lain.  Anak di berikan perlindungan  hukum  bahkan  sebelum  memulai  persidangan,  serta  selama  menjalani persidangan dan setelah sidang berakhir.
Dalam  undang-undang  No  4  tahun  1979  yang  mengatur  tentang  kesejahteraan kepada anak dalam pasal 2 menjelaskan bahwa:
1. Anak  mempunyai  hak  memperoleh  kesejahteraan,  mendapatkan  bimbingan  dari keluarga ataupun bimbingan khusus agar menunjang tumbuh kembang
2. Dalam mengembangkan kemampuan dan kehidupan bersosialnya, anak berhak untuk mendapatkan pelayanan serta agar jadi pribadi warga negara yang bermanfaat dan baik.
3. Anak  harus  mendapatkan  perlindungan  baik  saat  masih  dikandung  ataupun  ketika lahir.
4. Anak  harus  diberi  perlindungan  dari  lingkungan  hidup  yang  bisa  mengancam pertumbuhan dan perkembangan
Merujuk kepada pasal 4 UU SPPA, dalam melewatu masa pidana anak mempunyai hak atas:
a. Pemangkasan masa pidana
b. Penyesuaian
c. Cuti berkunjung ke keluarga
d. Bebas bersyarat
e. Cuti menjelang bebas
f. Cuti bersyarat
g. Adanya berbagai hal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam tahap perlindungan yang dikasih pada pelaku anak tidak hanya melalui proses pengadilan,  tetapi  bisa  di  selesaikan  melalui  proses  diversi  ,  yang  mencari  penyelesaian dengan  adil  yang  menekankan  pada  pemulihan  bukan  untuk  mencari  pembalasan  atau yang di kenal dengan pendakatan restorative justice (Wahyudhi, 2015).
Perlindungan hukum yang dikasih pada anak yang bermasalah dengan hukum.
1. Konsep  diversi  ,yakni  pengadilan  proses  menyelesaikan  kasus  anak  yang melaksanakan  tindak  pidana  pada  proses  melalui  pengadilan  menjadi  proses penyelesaian  secara  kekeluargaan  atau  berdamai  antara  korban  dan  pelaku  yang didampingi  keluarga,  polisi,  serta  lembaga  pemasyarakatan  anak.  Bentuk  dari  hasil persetujuan diversi, yaitu:
a. Berdamai ataupun tidak ada ganti rugi
b. Menyerahkan kembali pada wali ataupun orang tuanya dari anak tersebut
c. Mau  mengikuti  pendidikan  ataupun  ikut  dalam  pelatihan  yang  di  berikan  dari lembaga pendidikan atau LPKS selama tiga bulan.
2. Konsep  Restorative  Justice,  yakni  Proses  ketika  seluruh  pihak  yang  mempunyai kepentingan bertemu bersama untuk menyelesaikan akbibat dari pelanggaran yang di  buat  secara  bersama  sama  demi  kepentingan  masa  depan.  Konsep  Restorative Justice ini adalah konsep yang di sarankan dalam melaksanakan sistem diversi kepada anak yang menjadi pelaku, di sebutkan padas pasal 1 angka 6 UU SPPA bahwaaanya Restoratif  ini  yakni  dengan  menyelesaikan  perkara  menggunakan  cara  yang melibatkannya keluarga korban/pelaku, korban, dan pelaku serta para pihak lainnya yang  bersangkutan  agar  bisa  bersama  menyelesaikan  masalah  dengan  adil  dan menekankan pemulihan kepada  kondisi semua serta tidak menimbulkan rasa balas dendam.

## SIMPULAN
Berdasarkan  rangkaian  materi  yang  di  jabarkan  di  atas  mengambil  kesimpulan bahwa ada banyaknya faktor yang mempengaruhi anak bisa berkonflik dengan hukum yaitu ada faktor internal, eksternal, serta faktor lingkungan,
Faktor  internal  yang  di  maksud  adalah  yang  di  timbul  dalam  diri  pribadi  karna Kurangnya pengawasan yang orang tua berikan sehingga anak kehilangan kontrol sosial yang  membuat  ia  bergaul  dengan  kelompok  yang  salah,  pengawasan  dan  kehadiran orang  tua  yaitu  sesuatu  yang  terpenting  saat  membentuk  karakter  anak  di  dalam lingkungan sosial, jika orang tua memberi contoh yang kurang baik seperti melakukan kekerasan di depan anak, sehingga anak nantinya  bertindak hal serupa di lingkungan sosialnya  seperti apa yang orang tuanya lakukan dan ini menjadi salah satu hal yang berdampak kepada tingkah laku terhadap anak tersebut.
Faktor eksternal juga berdampak yaitu ketika tontonan yang di tonton anak tidak mempunyai pengawasan dari orang tua sehingga anak bisa mengakses internet dengan mudah , karna internet mempunyai jangkauan yang luas dan beberapa aplikasi mudah di akses  oleh  semua  kalangan  umur  ,tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  anak  akan mengakses  hal  yang  berunsur  dewasa,  sehingga  ia  menjadi  kecanduan  dan  akan membuat ia terdorong untuk melakukan hal hal di luar kendalinya. Jika seseorang sudah kecanduan maka akan sulit untuk mengontrol diri.Faktor lingkungan pun tidak menutup kemungkinan menjadi faktor penting dalam pengaruh hal ini, ketika seorang anak ada di
lingkungan yang tidak mendukung untuk perkembangan seperti lingkungan yang sering terjadi kejahatan ,banyak terjadi tawuran maka  anak tersebut akan melihat dan ter dokrtin untuk melakukan hal yang serupa.
Anak yang sedang berurusan pada hukum ini sebagai hal yang di perhatikan oleh pemerintah  dan  dan  lingkungan  sekitar,  banyak  sekali  kasus  penganiayaan  yang pelakunya  bukan  hanya  orang  dewasa  tetapi  anak  yang  di  bawah  umur  juga  dapat melakukan  hal  tersebut  yang  terkait  dengan  faktor  faktor  yang  menjadi  cikal  bakal pembentuk karafter anak.
Penanganan  anak  yang  bertindak  pidana  ini  penanganan  pidananya  berbeda kepada orang dewasa, karna penanganannya tindak pidana kepada anak harus melihat berbagai  unsur  yang  tidak  membuat  anak  tersebut  mengalami  tekanan,  penyidikan terhadap  anak  juga  harus  merupakan  penyidik  anak  serta  hakim  yang  bertugas  tidak memakai  baju  dinas  atau  toga  untuk  menghindari  tertekan  mental  serta  bersifat kekeluargaan.  Bila  anak  itu  dibuktikan  melakukan  penganiayaan  jadi  ia  perlu mempertanggung jawabkan hal yang ia lakukan dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyebutkan jika pidana penjara yang anak dapatkan yaitu terlama ½ dari maksimal pidana penjara orang dewasa, dalam peradilan anak tidak di berlakukan pidana mati dan pidana seumur hidup.
Perlindungan yang di harus di berikan kepada anak menjadi hal yang serius untuk di laksanakan dengan memperhatikan hak asasi anak tersebut di hormati serta di jamin keamanan nya, kesejahteraan serta pemeliharaan dan tanggung jawab yang di lakukan orang tua,wali maupun orang yang mempunyai wewenang sesuai hukum.
Serta Anak yang mengalami konflik dengan hukum mempunyai perlindungan yang harus  ia  dapatkan  yaitu  perlindungan  dengan  konsep  diversi,mengalihkan  proses penyelesaian tindak pidana dari proses melalui pengadilan kepada proses penyelesaian secara kekeluargaan atau secara berdamai antara pelaku dan korban yang didampinginya oleh  keluarga,  polisi,lembaga  pemasyarakatan  anak.  serta  Konsep  Restorative  Justice, Proses  ketika  para  pihak  yang  mempunyai  kepentingan  bertemu  bersama  untuk menyelesaikan  akbibat  dari  pelanggaran  yang  di  buat  secara  bersama  sama  demi kepentingan masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitriani, Rini (2016) Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, h. 2
Kartono, Kartini (1982) Psikologi Anak, Alumni, Bandung, hlm 149
Koesnan, R.A (2005) Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, hal 99
Moeljatno. Op. Cit., hal 135
Muliyono,  Bambang  (1995)  Pendekatan  Analisis  Kenakalan  Remaja  dan Penanggulangannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm 29
Wahyudhi, Dheny (2015) Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, h. 6.