## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(1), Maret 2022, 150-153
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v6i1.452

## Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
Rosidah*, Tituk Diah Widjantie
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Correspondence email: 17013010041@student.upnjatimac.id, tituk.widjantie.ak@upnjatim.ac.id
Abstrak. Anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  yaitu  wujud  pertanggungjawaban  oleh  pemerintah  desa  guna menyampaikan  informasi  tentang  semua  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan pemerintah desa  dan dibiayai oleh  uang desa kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni guna mengetahui akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Kotah dan bagaimana  kesiapan  Pemerintah  Desa  Kotah  dalam  mengelola  APBDes.  Studi  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  dan memanfaat  informan  dari  Perrangkat  Desa  Pemerintahan  Desa  Kotah.  Penelitian  ini  memperoleh  hasil  bahwa  Pemerintah  Desa Kotah sudah  mengelola  APBDes  secara  akuntabel  yang  selaras  dengan Permendagri No.  113 Tahun  2014.  Wujud Akuntabilitas Pemerintah Desa Kotah saat memberikan tanggungjawab mengenai laporan pengelolaan APBDes dengan menyampaikan laporan terhadap penduduk desa yakni dengan memasang laporan tersebut di papan baleho di tiap-tiap dusun, di Balai Desa, dan di tempat diadakannya pembangunan.
Kata kunci : Akuntabilitas; APBDes; Perangkat Desa
Abstract.  The village  income and  expenditure  budget (APBDes)  is a form  of  accountability by the  village  government  to  convey information  about  all  activities  carried  out  by  the  village  government  and  financed  by  village  funds  to  the  community.  The purpose of the research conducted is to determine the accountability of APBDes management in Kotah Village and how the Kotah Village Government is prepared to manage APBDes. This study uses a qualitative type of research, and utilizes informants from the Kotah  Village  Government  Apparatus.  This  study found  that  the Kotah  Village  Government has  managed the APBDes  in  an accountable  manner  which  is  in  line  with  Permendagri  No.  113  of  2014.  The  form  of  Accountability  of  the  Kotah  Village Government in accountability of apbdes management report by providing accountability reports to the community is by sticking apbdes management report on the development notice board that has been provided in each hamlet, in the village hall, and at the place of development.

## Keywords: Accountability; APBDes; Village Apparatus

## PENDAHULUAN
Permendagri  No.  113  Tahun  2014  menjelaskan  bahwaannya  penyelenggaraan  aktivitas  yang  dijalankan  oleh pemerintahan  desa  didanai  oleh  bantuan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dan  APBDes.  Pemerintah  daerah  sudah memberikan  kekuasaan  penuh  terhadap  Kepala  Desa  agar  dapat  melaksanakan  Pelaksanaan  APBDes  dan  mengelola keuangannya sendiri secara bertanggung jawab. Pengengelola keuangan desa merupakan salah satu kewajiban pokok pemerintah  desa.  Struktur  pengelolaannya  diawali  dengan  proses  perencanaan,  penganggaran,  penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban. Laporan keuangan desa wajib mengikuti ketentuan PP No.  71  Tahun  2010,  meskipun  formatnya  sedderhana.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menciptakan  laporan  keuangan  desa yang  bermutu.  Diciptakannya  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  ini  ditujukan supaya  seluruh  hal  yang  berhubungan  dengan  keuangan  desa  bisa  dilaksanakan,  diatur  dan  diarahkan  dengan  efektif dan  dan  efisien  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  supaya  dapat  menciptakan  pengelolaan  keuangan  yang  terbuka, efektif, efisien, tertib, dan taat terhadap peraturan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.
Kepala  desa  memiliki  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  bentuk laporan  atas  aktitas  dan  kegiatan  yang  tertera  dalam  APBDes  seperti  laporan  berkala  tentang  penggunaan  dana APBDes.  Laporan  berkala  harus  dikerjakan  secara  teratur  setiap  bulan  dan  pada  laporan  akhir  dapat  berisi  tentang kemajuan  pelaksanaan,  penggunaan  anggaran,  kesulitan  yang  dijumpai  dan  penuntasan  hasil  akhir  penggunaan APBDes.  Kecamatan  Jrengik  adalah  kecamatan  yang  berlokasi  di  Kabupaten  Sampang  yang  memiliki  14  desa  yang salah  satunya  yaitu  Desa  Kotah.  Dengan  disusunnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  bermakna sudah terlaksanakan keperluan mengenai anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Kemudian melalui pengelolaan APBDesa  tersebut,  pemerintah  Desa  Kotah  diwajibkan  untuk  menciptakan  patokan  kinerja  atas  masing-masing anggaran kegiatan  sehingga pemerintah desa  dapat mengetahui dengan nyata  upaya apa  yang  akan dikerjakan, besar dana  yang  akan  dikeluarkan  dan  apa  hasil  yang  didapatkan.  Permasalahan  yang  dapat  diambil  dalam  uraian  diatas
Rosidah dan Tituk Diah Widjantie, Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)  Tahun  2020  Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  di  Desa  Kotah  Kecamatan  Jrengik  Kabupaten Sampang
yakni bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa untuk Mengelola APBDes di Desa Kotah serta Bagaimana kesiapan Perangkat  Desa  dalam  Mengelola  APBDes  di  Desa  Kotah.  Tujuan  dari  penelitian  yang  dilaksanakan  yaitu  untuk mengetahui  Akuntabilitas  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Kotah  dan  Kesiapan  Perangkat  Desa  dalam  mengelola APBDes di Desa Kotah.

## Akuntabilitas
Akuntabiitas  merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  suatu  pemimpin  ataupun  lembaga  terhadap golongan yang memegang hak dan kewenangan untuk mengetahui dan mendapatkan laporan terkait kinerja yang telah dilakukan  dalam  mencapai  suatu  tujuan  organisasi  yang  berbentuk  pelaporan  yang  telah  dilaporkan  secara  periodik. Akuntabel, (Yabbar & Hamzah, 2016) adalah bentuk penjelmaan keharusan seseorang untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan penanganan terhadap kemampuan dan realisasi kebijakan yang telah diberikan kepadanya untuk mencapai suatu target yang sudah ditentukan. Akuntabel artinya pelaksanaan pemerintahan harus  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  publik  (Rizal  et  al.,  2019).  Asas  akuntabel  menetapkan  bahwa  setiap kegiatan  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa  dan  hasil  pelaksanaan  kegiatannya  harus  dipertanggungjawabkan  ke masyarakat berdasarkan ketetapan yang berlaku (Indrianasari, 2017).

## Pemerintahan Desa
Pemerintahan  Desa  merupakan  pelaksana  aktivitas  pemerintah  dan  keperluan  penduduk  desa  dalam  sistem pemerintahan  Indonesia.  Pengurusan  Pemerintahan  Desa  merupakan  semua  operasi  aktivitas  manajemen  yang  ada dalam pemerintahan dan pembangunan Desa berlandaskan otoritas Desa yang telah diberikan mencangkup persiapan, penentuan  kebijakan,  persiapan  organisasi,  pemeriksaan,  penanganan,  pembiayaan,  koordinasi,  perlindungan, perbaikan, dan pembangunan (Yabbar & Hamzah, 2016). Dalam pelaksanaan pemerintahan, Desa dikepalai oleh satu Kepala  Desa,  yang  ditunjuk  melalui  pemilihan  secara  tepat  oleh  masyarakat  desa  sendiri  dengan  periode  kedudukan sepanjang enam tahun dan bisa ditunjuk lagi menjadi Kepala Desa hanya sekali pada periode kedudukan selanjutnya. Dalam  menjalankan  kewajibannya,  Kepala  Desa  ditolong  oleh  Sekertaris,  Bendahara  serta  Perangkat  Desa  lainnya (Ferina et al., 2016).

## Keuangan Desa
Dalam  mengelola  keuangan  desa  wajib  berdasarkan  peraturan  desa  mengenai  APBDes  sebagai  wujud akuntabilitas dan keterbukaan rangka pemasukan dan pembiayaan keuangan desa. Setelah itu sesuai dengan APBDes, pemerintah desa melakukan pengambilan pemasukan dan pengeluaran belanja desa untuk rencana pengembangan desa (Suartini  et  al.,  2020).  Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  wajib  berlandaskan  cara  pemerintahan  yang  efisein  dan efektif yaitu akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan keadilan(Yabbar & Hamzah, 2016).

## APBDes
APBDes  ialah  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  guna  menginformasikan  seluruh  program  yang dijalankan  pemerintah  desa  kepada  penduduk  terkait  pengelolaan  dana  desa  dan  penyelenggaraan  kegiatan  memakai uang  desa  (Faradhiba  &  Diana,  2018).  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  sebagai  peraturan  dan  landasan  untuk pengelolaan keuangan desa yang disampaikan dalam APBDes sesuai kebutuhan pembangunan desa (Purwa Astawa & Budiasih,  2019).  Dalam  mengelola  APBDes  terdapat  beberapa  aktivitas  yaitu  menysun  anggaran,  mencatat administrasi  keuangan  desa,  mengubah  dan  menghitung  anggaran.  Didalam  APBDes  harus  mengisi  pos  sesuai ketentuannya,  atau  pos  lain  yang  memunuhi  persyaratan  dari  BPD.  Kepala  Desa  tidak  diperbolehkan  menggunakan anggaran  APBDes  untuk  keperluan  pribadi  atau  tujuan  lainnya  yang  tidak  termasuk  dalam  ketentuan  yang diberlakukan (Daud, 2017).

## METODE
Penelitian menggunakan pendekatan  kualitatif untuk mengetahui secara detail  tentang fenomena atau  kejadian yang diteliti, sehingga dapat menjelaskan temuan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang akurat dan objektif  untuk  mengetahui  keakuntabilitasan  Pemerintahan  Desa  dalam  mengelola  APBDes  di  Desa  Kotah.  Jenis datanya  yakni  data  primer  didapat  secara  langsung  dari  interview  yang  telah  dilakukan  dengan  narasumber,  dan sekunder  diperoleh  melalui  data-data  peneliti  sebelumnya  yang  juga  meneliti  tentang  pengelolaan  APBDes  di  Desa Kotah. Analisis data dilakukan dengan Mereduksi data, peneliti merangkum dan memilih  informasi-informasi pokok dari  data  yang  didapatkan  selama  penelitian.  Penyajian  data  yaitu  data  yang  diperoleh  setelah  direduksi  tentang perencanaan,  pelaksanaan  sampai  pelaporan  serta  pertanggungjawaban  APBDes  disampaikan  peneliti  secara  naratif, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh sebelumnya.
Rosidah dan Tituk Diah Widjantie, Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)  Tahun  2020  Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  di  Desa  Kotah  Kecamatan  Jrengik  Kabupaten Sampang

## HASIL
Akuntabilitas  APBDes  Desa  Kotah  sudah  mengikuti  aturan  yang  telah  ditetapkan,  dimana  tata  Kelola keuangannya  dilaksanakan  secara  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif  berlandaskan  Permendagri  No.  113  Tahun 2014.  Bentuk  Akuntabilitasnya  yakni  pelaporan  pertanggungjawabannya  disampaikan  ke  masyarakat  dengan memaparkan laporannya di papan pengumuman pembangunan dan baleho yang ada di setiap Dusun, Balai Desa, dan di  tempat  diadakannya  pembangunan.  Tidak  hanya  itu,  penyampaian  laporannya  dilakukan  kepada  tokoh  penting  di desa,  BPD  dan  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  ketikan  pertemuan  dalam  menysun  dan  melaporkan APBDes.  Pengelolaan  APBDes  diawasi  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa,  tim  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  dan  Masyarakat.  Kepala  Desa  Kotah  memberikan  Laporan  setiap  semester  perealisasiannya, periode  pertama  dikumpulkan  pada  bulan  juli.  Adapuns  penyampaian  Laporan  Pertanggungjawabannya  maksimal akhir tahun.
Tabel 1 Indikator Akuntabilitas Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Kegiatan Peraturan Desa Pelaksanaan Keterangan Pelaporan Pengelolaan Pelaporan APBDes Menggukan Aplikasi Siskeudes Sesuai Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Beberapa Masyarakat meliputi Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama serta lainnya diikutsertakan dalam musyawarah Sesuai Pelaksanaan Kegiatan karangtaruna, dan kegiatan posyandu Musyawarah Desa Sesuai Pertanggungjawaban Pelaporan APBDes Dilaksanakan pelaporan setiap tahun Sesuai
Sumber: data olahan
Hasil  dari  studi  ini  disimpulkan  bahwaannya  akuntabilitas  pengelolaan  APBDes  Desa  Kotah  telah  memenuhi prinsip  akuntabilitas.  Dalam  pengelolaan  APBDes,  pastinya  sangat  dibutuhkan  kemampuan  pengelola  dalam pengelolaan  APBDes  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  penduduk  desa.  Berkaitan  dengan  Pengelolaan  APBDes, Pengelolaannya  dilaksanakan  oleh  perangka  desa  yang  memiliki  tugas  pada  bagian  mengelola  keuangan.  Perangkat desa  tersebut  disebut  sebagai  Tim  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  Kepala  Desa  sebagai  penanggungjawab  dan perwakilan  dari  Desa  untuk  kepemilikan  kekayaan  desa.  Dalam  pelaksaannya  dibantu  oleh  perangakat  desa  seperti Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa  dan  Operatur  Siskeudes.  Sekretaris  Desa  memiliki  tugas  untuk  mengumpulkan seluruh  bukti  tertulis  atas  pengelolaan  keuangan  desa.  Bendahara  Desa  bertanggungjawab  untuk  membayar, menyetorkan  menerima,  menyimpan,  dan  mempertanggungjawabkan  dana  masuk  atas  penerimaan  pendapatan  desa dan  dan  dana  keluar  atas  pengeluaran  pendapatan  desa  untuk  melaksanakan  APBDes.  Menurut  penelitian  yang dilakukan, Pengelolaan APBDes Desa Kotah sudah mengikuti ketetapan Permendag No. 113 Tahun 2014.
Proses Pengelolaan APBDes Desa Kotah sudah mengikuti aturan Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38 dan 44:
1. Perencanaan  APBDes  Kotah.  Dalam  pelaksanaannya  pemerintah  desa  mengundang  beberapa  masyarakat  untuk menyampaikan  usulan  program  perencanaan  kegiatan  selama  tahun  berjalan.  Pemerintah  desa  kotah  biasanya mengundang beberapa Tokoh masyarakat dalam merencanakan APBDes tahun berjalan.
2. Pelaksanaan APBDes Kotah. Pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah ditentukan dalam APBDes dikerjakan oleh tim pelaksananya.
3. Penatausahaan  APBDes  Kotah,  APBDes  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa  Kotah  Kec.  Jrengik  Kab.  Sampang dikerjakan  Bendahara  Desa  Kotah  dengan  melakukan  pencatatan  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  berkenaan dengan APBDes.
4. Pelaporan  APBDes  Kotah.  Pelaporannya  .kepada  Pemerintah  Daerah  maupun  Pusat  dilaksanakan  secara  rutin. Seluruh  penerimaan  dan  pengeluarannya  seperti  kuitansi  yang  dicatat  sebagai  bukti  pelaksanaan  APBDes  oleh bendahara di Desa Kotah telah memhuhi persyaratan yang ditentukan.
5. Pertanggungjawaban  APBDes  Kotah.  Segala  transaksi  baik  itu  penerimaan  atau  pengeluaran  yangb  berkaitan dengan pengelolaan APBDes telah dicatat dan dipertanggungjawabkan pemerintah desa baik berupa fisik maupun administrative,  yang  pelaksaannya  dapat  dikatakan  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  berbagai  pembangunan  yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Kotah.
Rosidah dan Tituk Diah Widjantie, Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  (APBDes)  Tahun  2020  Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  di  Desa  Kotah  Kecamatan  Jrengik  Kabupaten Sampang

## SIMPULAN
Hasil  penelitan  ini  mengungkapkan  bahwa  bentuk  pertanggungjawaban  Akuntabilitas  pelaporan  pengelolaan APBDes yaitu dilakukan melalui musyawarah desa yang dilakukan saat akan menetukan perencanaan APBDes tahun berjalan.  Dan  memberikan  informasi  kepada  Masyarakat  Desa  Kotah  tentang  pengelolaan  APBDes  dengan  cara menempelkan  laporan  tersebut  di  papan  pengumuman  pembangunan  di  setiap  dusun,  di  Balai  Desa,  dan  di  tempat diadakannya  pembangunan.  Untuk  pengelolaan  APBDes  pada  tahun  2020  tingkat  akuntabilitas  pemerinntah  desa dalam  mengelola  APBDes  dinilai  baik.  Pemerintah  desa  telah  menjalankan  pengaanggaran  APBDes  sesuai  dengan ketetapan  UUD  No.  6  tahun  2014  serta  Permendagri  No.  113  tahun  2014  yang  memuat  prosedur  penyelenggaraan APBDes  tahun  2020  yakni  perencanaan,  penyelenggaraan,  pengelolaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Kotah tidak menemukan kesulitan yang signifikan.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Daud, S. E. 2017. Akuntabilitas pemerintah  desa dalam pengelolaan  anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) tahun  2015  berdasarkan  permendagri  no.  113  tahun  2014  di  kecamatan  sedayu  kabupaten  bantul  yogyakarta. Pengelolaan Keuangan Desa , 421–442.
Faradhiba & Diana. 2018. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). E-JRA , 7 (1), 32–45.
Ferina,  Burhanuddin  &  Lubis.  2016.  Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa  dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya , 14 (3), 321–336.
Indrianasari.  2017.  Peran  Perangkat  Desa  Dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Pada  Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak , 1 (2), 29–46. Purwa  Astawa,  &  Budiasih.  2019.  Realitas  Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pada  APBDes  di  Desa  Dauh Peken. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 230.
Rizal,  Fitri,  &  Rantika.  2019.  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes) Tahun 2016. Jurnal Al-Iqtishad , 14 (01), 20. Suartini, Sulistiyo, & Huda. 2020. Determinasi Transparansi Apbdes Pada Kabupaten Karawang . 7 , 71–81. Yabbar, & Hamzah. 2016. Tata Kelola Pemerintahan Desa , Edisi Revisi. Penerbit Pustaka.