Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165

## Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat
Pebri Harto 1* , Intiyas Utami 2 , Rulyanti Susi Wardhani 3
1 Universitas Terbuka
2 Universitas Kristen Satya Wacana
3 Universitas Bangka Belitung pebriharto@yahoo.co.id *Penulis Korespondensi Diajukan : 12 Agustus  2022 Disetujui : 26 Agustus 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the Degree of  Autonomy/Fiscal Independence in West Bangka Regency and analyze how big the correlation between GRDP and PAD is in West Bangka Regency.  This  study  uses  a  quantitative  approach  with  data  analysis  methods  and  hypothesis testing  using  panel  data  regression  analysis.  The  data  used  in  this  research  is  the  Regional Finance data of West Bangka Regency and the GRDP of West Bangka Regency in 2011  - 2020. The  results  of  the  study  show  that  the  value  of  the  Degree  of  Fiscal  Autonomy  (DOF)  of  West Bangka Regency in the period 2011 to 2020 with the category " very less” but despite having a relatively  small  PAD,  the  GRDP  of  West  Bangka  Regency  has  always  experienced  growth, especially in the Manufacturing Sector, namely the tin processing industry. Based on the results of  the  analysis,  the  correlation  value  between  GRDP  and  PAD  is  negative,  meaning  that  the relationship between the two variables is not in the same direction, thus it can be interpreted that although PAD increases, GRDP has decreased. This is due to the fact that GRDP is dominated by the manufacturing sector which has no effect on local revenue. Because the processing sector is controlled by BUMN, namely PT. Timah Tbk.
Keywords : Degree of Autonomy, Fiscal Independence, GRDP, PAD, Processing Industry

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  terdiri  dari  beberapa  pulau  besar  dan  banyak  pulau  kecil. Dalam  struktur  pemerintahan  Republik  Indonesia  memiliki  banyak  jumlah  pemerintah  daerah Propinsi  dan  Kabupaten  yang  tentu  saja  memliki  perbedaan  karakteristik  ekonomi  sosial  dan budaya. Tercatat jumlah Propinsi ada 34 propinsi dan 514 Kabupaten yang ada di Indonesia pada Tahun  2020.  Dalam  hal  pelaksanaan  pemerintahan    sejak  tahun  2000  Indonesia  sudah  memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahanyakni pelaksanaan desentralisasi (Otonomi Daerah) di seluruh  kota  dan  kabupatenyang  ada.  Salah  satu  hal  yang  berhubungan  dengan  otonomi  daerah yaitu  kemandirian  fiskal  suatu  daerah.  Kebijakan  fiskal  adalah  kebijakan  penyesuaian  di  bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Menurut Suryani (2015),  otonomi  daerah  bertujuan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  melalui  belanja pembangunan dan investasi swasta.
Adanya  otonomi  daerah  diharapkan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  karena wewenang  dari  pemerintah  daerah  dalam  mengatur  dan  menjalankan  roda  pembangunan daerahnya semakin besar. Namun, di sisi lain, otonomi daerah juga dapat menjadi beban karena dengan  bertambahnya  kewenangan  maka  semakin  besartanggung  jawab  Pemerintah  Daerah tersebut.  Salah satu tanggung  jawab  tersebut  dilihat  dari  aspek  keuangan  yang  merupakan  salah satu  dasar  kriteria  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan    satudaerah  dalam  mengurus rumah tangganya sendiri. Melihat kondisi keuangan daerah di seluruh Indonesia pada era otonomi sangat  berbeda  dengan  kondisi  keuangan  daerah  sebelum  berlakunya  otonomi  daerah.  Bentuk
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165
dana  perimbangan,  khususnya  dana  transfer  dari  pusat  yang  dialokasikan  untuk  pembiayaan kegiatan  otonomi  daerah  telah  mengalir  dan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  dalam  jumlah  yang relatif  besar    (Mirsan  et  al.,  2019).  Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  ini  mengharapkan pemerintah  daerah  memiliki  kemandirian  yang  lebih  besar  dalam  keuangan  daerah.  Oleh karenaitu,  peranan  PAD  yang  merupakan  bagian  dari  Pendapatan  Daerah  sangat  menentukan kinerja keuangan daerah.
Sumber  pendapatan  utama  yang  sering  kali  menjadi  parameter  untuk  menentukan  derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah,  yaitu  pendapatan  yang  diterima  yang  berasal  dari  sumber-sumber  yang  dikelola  oleh pemerintah  daerah  itu  sendiri  (local  source)  (Rahayu,  2010).  Ada  dua  isu  utama  yang  terkait dengan  implikasi  keuangan  daerah  terhadap  otonomi  daerah  ada  dua  isu  utama  yakni:  a) kemampuan keuangan daeah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali  sumber-sumber  keuangan,  mengelola  dan  menggunakan  keuangan  tersendiri  yang cukup  memadai  untuk  membiayai  penyelenggaran  pemerintahannya,  b)  ketergantungan  kepada bantuan  pusat  harus  seminimal  mungkin  dan  PAD  harus  menjadi  bagian  sumber  keuangan terbesar,  yang  didukung  oleh  kebijakan  perimbangan  pusat  dan  daerah,  sehingga  peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Muta’ali, 2015).
PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah serta  mencerminkan  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  menggali  potensi-potensi  sumber  daya yang  bisa  dijadikan  pendapatan  asli  daerah.  Berdasarkan  laporan  keuangan  yang  diperoleh  dari Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bangka  Barat,  selama  periode  tahun 2010  sampai  dengan  2020,  rata-rata  persentase  dana  perimbangan  terhadap  APBD  Kabupaten Bangka  Barat  sebesar  72%,  sedangkan  rata-rata  persentase  PAD  terhadap  APBD  hanya  5,9  %. Berdasarkan data dari BPKAD bahwa rata-rata persentase PAD terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu 2011-2020 hanya sebesar 5,9%.
Menurut Rahman et al. (2014) Indeks Kemampuan Rutin yaitu Proporsi antara PAD dengan pengeluaran  rutin  tanpa  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Belanja  rutin  adalah  semua  pengeluaran dalam  bentuk  belanja  tidak  langsung  yang  digunakan  untuk  pemeliharaan  dan  penyelenggaraan pemerintahaan  yang  meliputi  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  subsidi,  dan pengeluaran rutin lainnya (Koromath, 2015).
Kabupaten Bangka Barat mempunyai proporsi keuangan yang tidak proporsional atau masih jauh  dari  mandiri,  tetapi  diketahui  rata-rata  pertumbuhan  PDRB  atas  dasar  harga  konstan Kabupaten  Bangka  Barat  cukup  baik  yaitu  sebesar  5%.  PDRB  Kabupaten  Bangka  Barat  masih didominasi  oleh  Industri  Pengolahan  yaitu  Industri  Pengolahan  Timah,  dimana  diketahui  kalau Pulau Bangka adalah satu pulau yang hampir seluruhnya merupakan kawasan pertambangan.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  sebelumnya  yakni  Koromath  (2015)  yang  meneliti Kabupaten  Manokwari,  Badrudin  (2017)  di  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur  serta  Mirsan  et  al. (2019)  di  Propinsi  Sulawesi  Selatan.  Ketiga  penelitian  tersebut  mengkaji  derajat  otonomi fiskalserta  indeks  kemampuan  rutin  daerah,  diketahui  ketiga  daerah  tempat  penelitian  masih mempunyai  kemandirian  fiskal  yang  rendah  berdasarkan  rasio  PAD  terhadap  total  APBD  serta memliki rata-rata Indeks Kemampuan Rutin dibawah 20% selama periode pengamatan. Penelitian ini lebih fokus pada analisis kemandirian fiskal Kabupaten Bangka Barat serta mengkaji pengaruh pertumbuhan  ekonomi  yang  tercermin  pada  pertumbuhan  PDRB  Kabupaten  Bangka  Barat terhadap PAD Kabupaten Bangka Barat.

## STUDI LITERATUR

## Desentralisasi Fiskal
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dipandang sebagai suatu strategidengan 2 (dua) tujuan penting.  Pertama;  bahwa  pemberian  otonomi  harus  diartikan  sebagai  suatu  strategi  untuk merespon  tuntutanmasyarakat  daerah  terhadap  dua  permasalahan  utama,  yaitu  pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, pemerataan pendapatan dan kemandirian sistem manajemen  daerah.  Kedua;  otonomi  juga  diarahkan  sebagai  strategi  untuk  memperkuat perekonomian  daerah  dalam  rangka  memperkokoh  perekonomian  nasional  (Surjaningsih  et  al., 2012).  Dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  yang  sekarang  diganti  menjadi  UU  No.  23  Tahun  2014
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165
tentang pemerintahan daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh  pemerintah  (pusat)  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Menurut  Widodo  (2017), Desentralisasi  fiskal  adalah  pendelegasian  tanggung  jawab  dan  pembagian  kekuasaan  dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Menurut Rahman et al (2014) derajat  desentralisasi  fiskal  adalah  tingkat  kemandirian  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan daerahnya  sendiri  tanpa  menggantungkan  diri  dengan  pemerintah  pusat.  Semakin  tinggi  PAD, semakin  kuat  pula  derajat  desentralisasi  fiskalnya  (tingkat  kemandirian  daerahnya),  begitu  pula sebaliknya. Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam  membiayai  belanja  daerah,  berdasarkan  ukuran  tersebut  dapat  diketahui  besaran kemampuan  penghimpunan  dana  yang  berasal  dari  daerah  itu  sendiri.  Selanjutnya  ukuran  ini dinyatakan sebagai Rasio Derajat Desentralisasi fiskal (Demora, 2016).

## Derajat Otonomi Fiskal/Kemandirian Fiskal Daerah
Kapasitas fiskal atau kemandirian fiskal diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total penerimaan daerah (Muta’ali, 2015). Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahaan,  pembangunan,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah  (Koromath,  2015).  Menurut  Supriyadi  (2013)  dan  Rante, Mire,  &  Paminto  (2018),  kemandirian  fiskal  daerah  menggambarkan    kemampuan  pemerintah daerah  dalam  meningkatkan  PAD  seperti  pajak  dan  retribusi  daerah  dan  lain-lain,  dan pembanguan  daerah  bisa  diwujudkan  hanya  apabila  disertai  kemandirian  fiskal  yang  efektif. Kemandirian daerah berkaitan dengan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pusat. Semakin  tinggi  resiko  kemandirian  mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio  kemandirian,  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi daerah  yang  merupakan  komponen  utama  pendapatan  asli  daerah.  Semakin  tinggi  masyarakat membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  menggambarkan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  masyarakat semakin  tinggi.  Dalam  realisasinya,  Badrudin(2017)  menemukan  bahwa  PAD  hanya  mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut,  pemerintah  pusat  mentransfer  Dana  Perimbangan  untuk  masing-masing  daerah  yang terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK).

## Pendapatan asli daerah (PAD)
Chigwata (2016) menyebutkan bahwa PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat  kemandirian  daerah.  Semakin  besar  PAD  maka  menunjukan  bahwad  aerah  mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang.Adapun  hubungan  pendapatan  daerah  dengan  beragam  variabel  fisik  dan  sosial ekonomi  adalah  untuk  mengidentifikasikan variabel  mana  yang  mempunyai  pengaruh  terbanyak terhadap  penerimaan  pendapatan  daerah.  Rendahnya  angka  PAD  dapat  menunjukkan  masih tingginya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  pada  pemerintah  pusat  serta  menunjukkan masih  terbatasnya  peran  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Batik  (2013) menegaskan  bahwa  penerimaan  daerah  yang  terpenting  banyak  tergantung  pada  tingkat pendapatan  dan  perekonomian  setempat  yang  langsung  dipengaruhi  oleh  tingkat  perkembangan ekonomi nasional.

## Dana Perimbangan
Menurut Muta’ali (2015) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Dana  perimbangan  juga  bertujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan  sumber pendanaan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  antarpemerintah  daerah  (Badrudin,  2017).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165
Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah dan Alokasi dasar dihitung  berdasarkan  jumlah  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  jumlah  keseluruhan  DAU ditetapkan  sekurang-kurangnya  26%  (dua  puluh  enam  persen)  dari  Pendapatan  Dalam  Negeri Neto  yang  ditetapkan dalam  APBN.  DAK  dialokasikan  kepada  Daerah tertentu  untuk  mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kenaikan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  tanpa melihat apakah kenaikan PDRB tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan  perubahan  struktur  ekonomi(Jonnadi  et  al.,  2012).  Sandi  (2016)  menjelaskan  pengertian pertumbuhan  ekonomi  wilayah  sebagai  pertambahan  pendapatan  masyarakat  yang  terjadi  di wilayah  tersebut,  yaitu  kenaikan  seluruh  nilai  tambah  (value  added)  yang  terjadi  di  wilayah tersebut.  Terdapat  empat  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  yaknipenduduk, tenaga  kerja,  akumulasi  modal  dan  teknologi.  Dari  beberapa  faktor  tersebut,  modal  merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi(Saputera, 2015).

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB  didefiniskan  sebagai  jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  dalam suatu  wilayah,  atau  merupakan  jumlah  seluruh  nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang  dihasilkan  oleh seluruh  unit  ekonomi  di  suatu  wilayah    (Prastowo,  2016).  Secara  keseluruhan  PDRB  memiliki kesamaan  dengan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB),  bedanya  PDB  dalam  lingkup  nasional  dan PDRB  dalam  lingkup  yang  lebih  kecil  (wilayah).  Menurut  AZ  &  Pebrina(2019)  PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh  daerah  dalam  periode  waktu tertentu  (1  tahun).  Terdapat  dua tipe  perhitungan  PDRB  yaitu berdasarkan  harga  berlaku  dan  harga  konstan.  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku  menggambarkan nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  dihitung  menggunakan  harga  pada  setiap  tahun,  sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga  pada  tahun  tertentu  sebagai  tahun  dasar,  dimana  dalam  penghitungan  terakhir,  digunakan harga  tahun  2000.  Pendapatan  regional  atas  dasar  harga  berlaku  yang  telah  dikurangi  dengan perkembangan  inflasi  dikenal  dengan  pendapatan  regional  atas  dasar  harga  konstan(Muta’ali, 2015).

## Indeks Kemampuan Rutin
Indeks  kemampuan  rutin  salah  satu  cara  mengukur  kemampuan  keuangan  suatu  daerah  dalam membiayai  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  (Asoka,  2018).  Routine  Ability  Index  is  the  proportion  between  PAD  and  routine expenditures.  Indeks  Kemampuan  Rutin  yaitu  Proporsi  antara  PAD  dengan  pengeluaran  rutin. Rasio Indeks Kemampuan Rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai  pengeluaran  rutin  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahanya.  Semakin  tinggi rasio  Indeks  Kemampuan  Rutin,  maka  semakin tinggi  pula  kemampuan  keuangan  daerah  dalam mendukung otonomi daerah (Panggabean, 2017). Rasio indeks kemampuan rutin,  yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat (Efendi & Wuryanti, 2011). Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya(Vurry et  al.,  2014a).  Menurut  Koromath  (2015)  tolak  ukur  kriteria  Indeks  Kemandirian  Rutin  (IKR) suatu daerah adalah:
0,00% s.d. 20,00% ; Kriteria Sangat Kurang 20.10% s.d. 40,00% ; Kriteria Kurang 40.10%s.d. 60,00% ; Kriteria Cukup 60.10% s.d. 80,00% ; Kriteria Baik 80,10% s.d. 100% ; Kriteria Sangat Baik
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  jenis  penelitian  kuantitatif,  karena    pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sifat  objektif,  mencakup  pengumpulan  data,  dan  analisis  data  serta  melakukan pengujian statistik (Hardani et al., 2020)

## Sumber Informasi
Sumber  informasi/data  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  yaitu  berupa  data  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Bangka  Barat  dan  data  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2011 sampai dengan 2020.

## Teknik Analisis Data
Menurut Emalia & Budiarty (2018), Untuk menghitung derajat otonomi fiskal sebagai berikut;
Analisis  Indeks  Kemampuan  Rutin  (IKR),  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  PAD terhadap belanja rutin (Koromath, 2015);
IKR = PADt
X 100%
Belanja Rutint
Pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dapat  dihitung  dengan  rumus (Horomaeng et al., 2020)
Pertumbuhan PDRB = PDRBt – PDRBt-1
X 100%
PDRBt-1

## HASIL

## Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
Pertumbuhan  APBD  mengukur  seberapa  besar  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari  suatu  periode keperiode berikutnya (Muta’ali, 2015). Pertumbuhan PAD dan APBD Kabupaten Bangka Barat selama 10 tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Pertumbuhan PAD dan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2020
TAHUN  PAD (Rp) APBD (Rp) PERTUMBUHAN PAD PERTUMBUHAN APBD 2020 72.519.688.000 1.079.280.015.508 0,19 0,11 2019 61.011.237.532 971.140.017.392 -0,09 0,08 2018 67.178.623.888 898.262.442.707 -0,19 0,02 2017 83.132.535.240 879.120.752.028 0,62 -0,06 2016 51.456.966.706 939.353.313.226 0,46 0,13 2015 35.233.222.900 834.211.190.192 0,11 0,07 2014 31.713.105.115 777.329.202.747 -0,27 0,11 2013 43.197.721.500 702.915.823.676 0,87 0,07 2012 23.078.015.191 654.620.168.272 -0,27 0,22 2011 31.792.985.000 534.640.206.942
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165
Rata-rata  50.031.410.107 827.087.313.269 0,16 0,08
Sumber : Hasil Olahan, 2022
Derajat  Otonomi  Fiskal  (DOF)  Kabupaten  Bangka  Barat  dalam  rentan  waktu  10  tahun (2011 – 2020) sebagai berikut :
Tabel 3. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2020
TAHUN  PAD (Rp) APBD (Rp) DOF (%) KRITERIA UJI DOF KATEGORI DOF 2020 72.519.688.000  1.079.280.015.508  6,72 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 2019 61.011.237.532  971.140.017.392 6,28 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 2018 67.178.623.888  898.262.442.707 7,48 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 2017 83.132.535.240  879.120.752.028 9,46 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 2016 51.456.966.706  939.353.313.226 5,48 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 2015 35.233.222.900  834.211.190.192 4,22 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 2014 31.713.105.115  777.329.202.747 4,08 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 2013 43.197.721.500  702.915.823.676 6,15 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 2012 23.078.015.191  654.620.168.272 3,53 0,00 - 10,00 Sangat Kurang 2011 31.792.985.000  534.640.206.942 5,95 0,00 - 10,00 Sangat Kurang Rata-rata  50.031.410.107  827.087.313.269 5,93
Sumber : Hasil Olahan, 2022

## Indeks Kemandirian Rutin (IKR)
Indeks  kemandirian  rutin  menggambarkan  besarnya  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk membiayai  pengeluaran  rutin  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintah  (Vurry  et  al.,  2014). Indeks  Kemampuan  Rutin  Kabupaten  Bangka  Barat  dalam  rentan  waktu  tahun  2011  –  2020 sebagai berikut :
Tabel 4. Indeks Kemandirian rutin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2020
No  Tahun  Belanja Rutin PAD IKR  Kriteria Uji IKR Kategori IKR 1 2020 97.109.097.565 72.519.688.000 74,7 60,10 - 80 Baik 2 2019 107.835.400.698 61.011.237.532 56,6 40,10 - 60 Cukup 3 2018 105.193.988.700 67.178.623.888 63,9 60,10 - 80 Baik 4 2017 88.014.617.184 83.132.535.240 94,5 80,10 - 100 Cukup 5 2016 71.600.277.800 51.456.966.706 71,9 60,10 - 80 Baik 6 2015 69.891.911.050 35.233.222.900 50,4 40,10 - 60 Cukup 7 2014 81.081.526.521 31.713.105.115 39,1 20,10 - 40 Kurang 8 2013 79.289.680.450 43.197.721.500 54,5 40,10 - 60 Cukup 9 2012 81.992.139.054 23.078.015.191 28,1 20,10 - 40 Kurang 10 2011 80.147.260.619 31.792.985.000 39,7 20,10 - 40 Kurang Rata - rata 57,3 40,10 - 60 Cukup
Sumber : Hasil Olahan, 2022
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165

## Hubungan  Antara  Perkembangan  Ekonomi  (PDRB  Kabupaten  Bangka      Barat)  Dengan Perkembangan PAD Kabupaten Bangka Barat
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kenaikan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  tanpa melihat apakah kenaikan PDRB tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan  perubahan  struktur  ekonomi  (Jonnadi  et  al.,  2012).  Berdasarkan  data  dari  BPS  Kabupaten Bangka Barat, Laju  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016 – 2020 bisa dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020
Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2016 4,8 2017 5,26 2018 5,2 2019 7,08 2020 -5,43
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2020
Terjadi  penurunan  laju  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2020  dikarenakan  terjadinya pandemi  Covid-19,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  penurunan  pada  semua  sektor  PDRB Kabupaten Bangka Barat. Arah korelasi dapat dilihat pada angka koefisien korelasi sebagaimana tingkat  kekuatan  korelasi.  Besarnya  nilai  koefisien  korelasi  tersebut  terletak  antara  +1  sampai dengan -1. Jika koefisien korelasi bernilai positif maka hubungan kedua variabel dikatakan searah serta  sebaliknya.  Kekuatan  dan  arah  korelasi  (hubungan)  akan  mempunyai  arti  jika  hubungan antar  variabel  tersebut  bernilai  signifikan.  Dikatakan ada  hubungan  signifikan jika  nilai Sig.  (2- tailed)  hasil  perhitungan  lebih  kecil  dan  nilai  0,05  atau  0,01.  Sementara  itu  jika  nilai  Sig.  (2- tailed)  lebih  besar  dari  0,05  atau  0,01,  maka  hubungan  antar  variabel  tersebut  dikatakan  tidak signifikan atau tidak berarti. (Jannah et al., 2021).
Berdasarkan  data  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  data  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  Kabupaten  Bangka  Barat  tahun  2010  –  2020,  maka  diperoleh  hasil  analisa  Correlation Spearman Browman sebagai berikut :
Tabel 6. Uji Korelasi
Correlations
PAD GDP Spearman's rho PAD Correlation Coefficient 1,000 -.855 ** Sig. (2-tailed) . ,002 N 10 10 GDP Correlation Coefficient -.855 ** 1,000 Sig. (2-tailed) ,002 . N 10 10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: Hasil olahan, 2022 Berdasarkan  tabel  Corelation  Spearman  Brown  diatas  dapat  diketahui  bahwa  adanya  korelasi  / hubungan negatif antara PAD dan PDRB, hal ini ditandai dengan tingginya nilai koefisien negatif spearman  rank  yakni  -0,855.  Berdasarkan  tabel  diatas  ,  diketahui  nilai  signifikansi  atau  sig.  (2- tailed)  sebesar  0,002.  Karena  nilai  Nilai  sig.  (2-tailed)  0,002  <    α  (0,05)    atau  0,01  maka  dapat diartikan  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  PAD  dengan  PDRB  berlaku  sebaliknya. Kesimpulannya  terdapat  hubungan  signifikan  yang  sangat  kuat  dan  tidak  searah  antara  PAD dengan PDRB.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  tabel  2.  diketahui  pertumbuhan  PAD  Kabupaten  Bangka  Barat  mengalami  3 kali  penurunan  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2012,  2014,  2018  dan  2019.  Sedangkan pertumbuhan APBD dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami 1 kali penurunan yaitu pada
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165
tahun  2017.  Kapasitas  fiskal  daerah  menunjukkan  tingkat  otonomi  fiskal,  yaitu  kemampuan pemerintah  daerah  untuk  membiayai  sendiri  (kemandirian)  kegiatan  pemerintah  daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas fiskal atau kemandirian fiskal diukur dengan  membandingkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  Total  penerimaan  daerah (Muta’ali, 2015).
Tabel 3  menggambarkan derajat otonomi fiscal Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2011- 2020  berdasarkan  data  statistic  mengalami  fluktuasi,  perhitungannya  adalah  dengan menggunakan  Rumus,  dimana  Pendapatan  Asli  Daerah  dibagikan  dengan  Total  Penerimaan Daerah  dan  dikalikan  dengan  100.  Secara  rerata  bahwakemampuan  daerah  Kabupaten  Bangka Barat tergolong sangat rendah dengan nilai sebesar 5,93 persen selama 10 tahun. Pada tahun 2017 kemampuan  keuangan  daerah  mencapai  9,46  persen  sedangkan  pada  tahun  2018  menurun menjadi 7,48 persen dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 6,28 persen kemudian tahun 2020  mengalami  peningkatan  kembali  menjadi  6,72  persen.  Hal  ini  disebabkan  tahun  2017  dan 2018 terjadi penurunan PAD dan berkurangnya Dana Perimbangan dari Pusat dikarenakan situasi perekonmian nasional yang sedang mengalami penurunan. Jika melihat kondisi APBD Kabupaten Bangka Barat yang masih bergantung atau masih didominasi oleh Dana Perimbangan  yang rata- ratanya  dalam  kurun  waktu  10  tahun  kebelakang  sebesar  72%  artinya  kemandirian  daerah Kabupaten  Bangka  Barat  masih  merupakan  pola  hubungan  instruktif  yaitu  peranan  pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian pemerintah daerah. Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Bangka Barat karena jika terlalu tergantung pada dana perimbangan maka secara  otomatis  Pembangunan  di  Kabupaten  Bangka  Barat  akan  terhambat,  karena  wilayah Kabupaten  Bangka  Barat  bukan  merupakan  Kawasan  Strategis  Nasional  yang  secara  otomatis tidak  menjadi  prioritas  pembangunan  nasional  dan  anggaran  yang  dikhususkan  kan  pun  sangat kecil.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  4,  diketahui  rata  –  rata  IKR  Kabupaten  Bangka Barat  dalam  rentan  waktu  2010  –  2020  sebesar  57,3%  atau  dalam  kategori  Cukup.  Hal  ini dikarenakan  Pemerintah  Kabupaten  Bangka  Barat  selalu  melakukan  refocusing  anggaran  untuk menutupi  defisit  anggaran  setiap  tahunnya.  Meski  dalam  kondisi  cukup  tetapi  untuk  anggaran rutin Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam 4 tahun terakhir selalu  menghilangkan belanja pengadaan barang dan jasa pada kegiatan rutin.  Dengan adanya kebijakan menghilangkan belanja pengadaan  barang  dan  jasa  secara  otomatis  membuat  kinerja  beberapa  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) menjadi terhambat, karena beberapa OPD membutuhkan beberapa peralatan untuk menunjang pekerjaan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan.
Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun  2016  –  2020  mengalami  fluktuasi  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2017  laju  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Bangka  Barat  meningkat  dari  tahun  2016,  kemudian  pada  tahun  2018 mengalami  penurunan,  namun  tidak  besar.  Pada  tahun  2019  laju  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten  Bangka  Barat  mengalami  peningkatan  yang  cukup  besar,  namun  pada  tahun  2020 mengalami  penurunan  yang  drastis,  penurunan  tersebut  terjadi  dikarenakan  adanya  pandemi Covid-19,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  penurunan  pada  semua  sektor  PDRB  Kabupaten Bangka Barat.
Berdasarkan  tabel  6,  hasil  uji  Corelation  Spearman  Brown  diketahui  nilai  sig.  (2-tailed) sebesar  0,002  lebih  kecil  dari  nilai  probabilitas  0,05  atau  0,01,  artinya  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  PAD  dengan  PDRB.  Besarnya  nilai  koefisien  korelasi  pada tabel  uji  spearman rank  bernilai  negatif  yaitu  sebesar  -0,855,  yang  berarti  terdapat  korelasi  atau  hubungan  negatif antara PAD dan PDRB. Sehingga, dapat disimpulakan bahwa terdapat hubungan signifikan yang sangat kuat dan tidak searah antara PAD dengan PDRB.
Nilai  koefisiensi  korelasi  diatas  bernilai  negatif  berarti  hubungan  kedua  variabel  tersebut tidak  searah  dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  meskipun  PAD  meningkat  tetapi  PDRB mengalami  penurunan.  Hal  ini  disebabkan  karena  PDRB  didominasi  oleh  sektor  industri pengolahan yang tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena Sektor pengolahan dikuasai oleh BUMN yaitu PT. Timah Tbk.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Badrudin (2017)  yang  menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  pertumbuhan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165
ekonomi.  Artinya  kenaikan  PAD  dapat  memacu  dan  memicu  pertumbuhan  ekonomi  dearah menjadi  lebih  baik  daripada  pertumbuhan  ekonomi  daerah  pada  tahun  sebelumnya.  Sedangkan, Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya dana  perimbangan  belum  dialokasikan  secara  maksimal  pada  pembangunan  infrastruktur  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  penelitian  oleh  Mirsan  et  al.  (2019) menyimpulkan  bahwa  secara  simultan  PDRB  Perkapita  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh  terhadap  Derajat  Kemandirian  Fiskal  (DKF)  daerah  provinsi  Sulawesi  Selatan sebesar 75,5 %.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  serta  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa Environmental  leadership memiliki  hubungan  negatif  dan  signifikan  terhadap actual  return . Environmental  capability memiliki  hubungan  positif  dan  signifikan  terhadap actual  return .  Sedangkan Firm  size memperlemah  pengaruh environmental  leadership terhadap actual  return. Namun, Firm  size dapat  memperkuat  pengaruh environmental  capability terhadap actual  return .  Dalam  praktik perusahaan,  sudah  seharusnya  perusahaan  untuk  mulai  berfokus  pada  penerapan  operasi  hijau. Penerapan  operasi  hijau  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  perusahaan  terutama dalam  hal return .  Selain  penerapan  operasi  hijau,  perusahaan  juga  dituntut  untuk  memiliki inovasi-inovasi baru untuk  menunjang kinerja perusahaan  yang ramah terhadap lingkungan. Hal tersebut  dikarenakan  akan  berdampak  luas  untuk  masyarakat  sekitar  jika  sekiranya  inovasi- inovasi tersebut merugikan masyarakat luas. Penerapan operasi hijau tidak memandang besar atau kecilnya  suatu  perusahaan  dikarenakan  penerapan  dan  pelaksanaannya  diatur  oleh  pemerintah. Perusahaan  memiliki  masing-masing  kemampuan  dalam  melaksanakan  operasi  hijau menyesuaikan  dengan  masing-masing  jenis  industri.  Dapat  disimpulkan  juga  penerapan  operasi hijau  belum  sepenuhnya  dilakukan  perusahaan  di  Indonesia  baik  perusahaan  dengan  skala  besar ataupun  skala  kecil.  Hal  ini  dibuktikan  ukuran  perusahaan  yang  berhasil  memoderasi environmental  capability tetapi  tidak  berhasil  dalam  memoderasi environmental  leadership terhadap kinerja perusahaan.

## REFERENSI
Almajali,  D.  A.  (2021).  Diagnosing  the  effect  of  green  supply  chain  management  on  firm performance:  An  experiment  study  among  Jordan  industrial  estates  companies. Uncertain Supply Chain Management , 9 (4), 897–904. https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.7.012
B. DiPietro, R., Cao, Y., & Partlow, C. (2013). Green practices in upscale foodservice operations. International  Journal  of  Contemporary  Hospitality  Management , 25 (5),  779–796. https://doi.org/10.1108/IJCHM-May-2012-0082
Bae,  H.  S.  (2017).  The  Effect  of  Environmental  Capabilities  on  Environmental  Strategy  and Environmental Performance of Korean Exporters for Green Supply Chain Management. The Asian Journal of Shipping and Logistics , 33 (3), 167–176.
https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.09.006
Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori Akuntansi . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Chen,  Y.,  Chang,  C.,  &  Wu,  F.  (2012).  Origins  of  green  innovations:  the  differences  between proactive  and  reactive  green  innovations. Management  Decision , 50 (3),  368–398. https://doi.org/10.1108/00251741211216197
Chrisnanti,  F.  (2015).  Perbedaan  Nilai  Actual  Return  ,  Expected  Return  ,  Abnormal  Return  , Trading  Volume  Activity  Dan  Security  Return  Variability  Sebelum  Dan  Sesudah  Merjer Pada  Perusahaan  Yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Bisnis  Dan  Akuntansi , 17 (1), 1–9.
Darniaty,  W.  A.,  &  Murwaningsari,  E.  (2020).  Pengaruh  Pengungkapan  Risiko  Terhadap  Nilai Perusahaan  Dengan  Corporate  Governance  Sebagai  Moderating. Jurnal  Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan , 6 (1), 38–45.
Dowling,  J.,  &  Pfeffer,  J.  (1975).  Organizational  Legitimacy:  Social  Values  and  Organizational Behavior. The Pacific Sociological Review , 18 (1), 122–136.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165
https://doi.org/10.2307/1388226 Dzhengiz, T., & Niesten, E. (2020). Competences for Environmental Sustainability: A Systematic Review on the Impact of Absorptive Capacity and Capabilities. Journal of Business Ethics , 162 (4), 881–906. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04360-z Emalia,  Z.,  &  Budiarty,  I.  (2018). ISSN :  2302  –  9595  Volume  7  No  1  April  2018  Mengukur Tingkat  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Dalam  Mendukung Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Periode  2000-2008  Imam  Awaludin  Mengukur  Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Mend . 7 (1). Freeman, R. E. (1984). Strategic management : a stakeholder approach . Pitman.
Graves,  L.  M.,  Sarkis,  J.,  &  Zhu,  Q.  (2013).  How  transformational  leadership  and  employee motivation  combine  to  predict  employee  proenvironmental  behaviors  in  China. Journal  of Environmental Psychology , 35 , 81–91. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.05.002 Hadjri, M. I.  (2019). Green  Human  Resource  Management,  Green  Organizational  Culture,  and Environmental Performance: An Empirical Study .
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., &  Istiqomah,  R.  R.  (2020).  Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif.  In Pustaka  Ilmu (Issue March).
Horomaeng, N., Rumate, V. A., Niode, A. O., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2020). Analisis Potensi Daerah Secara Sektoral Berdasarkan Pdrb Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 20 (01), 61–69.
Idayanti, R., & Rianto. (2022). Analisis Tingkat Return Pembiayaan Infrastruktur Transportasi di Indonesia  Dengan  Sukuk  Ijarah. Journal  of  Islamic  Economic  and  Business  (JIEB) , 3 (1), 76–115. Jogiyanto, H. (2010). Teori Portofolio dan Analisis Investasi . BPFE. Jonnadi,  A.,  Amar,  S.,  &  Aimon,  H.  (2012).  ANALISIS  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. Jurnal Kajian Ekonomi .
Kim,  J.  S.,  Kang,  S.  A.,  &  Park,  H.  J.  (2013).  Impact  of  CEO  Leadership  Styles  on  Firm Performance  during  Environmental  Uncertainty:  A  Study  of  Privately  Owned  Korean Companies. Research Journal
of Business Management , 8 (1), 43–56. https://doi.org/10.3923/rjbm.2014.43.56
Kim,  M.,  &  Stepchenkova,  S.  (2018).  Does  environmental  leadership  affect  market  and  eco performance?  Evidence  from  Korean  franchise  firms. Journal  of  Business  &  Industrial Marketing , 33 (4), 417–428. https://doi.org/10.1108/JBIM-02-2017-0046
Koromath, J. P. (2015). KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN FISKAL DAN INDEKS  KEMAMPUAN  RUTIN. Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis,  Universitas  Papua ,  65– 76.
Kurnia, N. (2013). Pengaruh Kinerja Perusahaan dan Risiko Sistematis terhadap Return Saham . Meiryani,  Olivia,  Sudrajat,  J.,  &  Mat  Daud,  Z.  (2020).  The  Effect  of  Firm’s  Size  on  Corporate Performance. IJACSA)  International  Journal  of  Advanced  Computer  Science  and Applications , 11 (5). www.idx.co.id
Muliati, M., Iqbal, M., & Mayapada, A. G. (2020). The Effect of Organizational Culture on Firm Performance  With  Social  Responsibility  as  Mediating  Variable. Research  in  World Economy , 11 (5), 279. https://doi.org/10.5430/rwe.v11n5p279
Novitasari, M., & Agustia, D. (2021). Green supply chain management and firm performance: the mediating  effect  of  green  innovation. Journal  of  Industrial  Engineering  and  Management , 14 (2), 391–403. https://doi.org/10.3926/jiem.3384
Olawale,  &  Luqman  S. (2017).  The  effect  of  firm  size  on  performance  of firms  in  Nigeria. The IEB International Journal of Finance , 15 , 2–21. https://doi.org/10.5605/IEB.15.4
Ongeti, W. J., & Machuki, V. N. (2018). Organizational Resources and Performance of Kenyan
State Corporations. European Scientific Journal ESJ , 14 (34).
https://doi.org/10.19044/esj.2018.v14n34p91
Rachmawati,  S.  (2019).  Company  Size  Moderates  the  Effect  of  Real  Earning  Management  and Accrual Earning Management on Value Relevance. ETIKONOMI , 18 (1). https://doi.org/10.15408/etk.v18i1.9381
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1165
Ringov,  D.  (2017).  Dynamic  capabilities  and  firm  performance. Long  Range  Planning , 50 (5), 653–664. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.02.005
Sritharan, V. (2015). Does firm size influence on firm’s Profitability? Evidence from listed firms of  Sri  Lankan  Hotels  and  Travels  sector.  In Research  Journal  of  Finance  and  Accounting www.iiste.org ISSN (Vol. 6, Issue 6). Online. www.iiste.org
Su, X., Xu, A., Lin, W., Chen, Y., Liu, S., & Xu, W. (2020). Environmental Leadership, Green Innovation  Practices,  Environmental  Knowledge  Learning,  and  Firm  Performance. SAGE Open , 10 (2), 215824402092290. https://doi.org/10.1177/2158244020922909 Vu,  Nguyen,  Ho,  &  Vuong.  (2019).  Determinants  of  Vietnamese  Listed  Firm  Performance:
Competition,  Wage,  CEO,  Firm  Size,  Age,  and  International  Trade. Journal  of  Risk  and Financial Management , 12 (2), 62. https://doi.org/10.3390/jrfm12020062 Vurry,  A.  N.,  Suwendra,  W.,  Yudiaatmaja,  F.,  &  Manajemen,  J.  (2014).  Analisis  Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2004- 2013. Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen , 2 (1), 128–135.