## Sistem  Proporsional  Terbuka  dan  Tertutup  pada  Pemilu  di  Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan
Maulida Khairunnisa, Siti Fatimah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
khairunnisamaulida21@gmail.com

## Abstrak
Indonesia adalah  negara yang menganut  sistem pemilu dengan sistem proporsional. Sistem proporsional  ini  memiliki  dua  bentuk,  yaitu  sistem  proporsional  tertutup  dan  sistem proporsional terbuka. Saat ini Indonesia memakai sistem proporsional terbuka. Kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian ada yang pro, sebagian lagi kontra. Meskipun begitu masing-masing dari sistem proporsional ini memiliki kekurangan dan kelebihan  tersendiri.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  akan  mengkaji  kedua  bentuk  sistem pemilihan  umum  di  Indonesia,  serta  kelebihan  dan  kekurangannya.  Kerangka  metode  yang digunakan  adalah menggunakan deksriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, sistem proporsional tertutup (closed- list  PR)  dengan  mekanisme  pemilihan  oleh  rakyat  hanya  pada  partai.  Kedua,  sistem proporsional terbuka (open-list PR) dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Salah satu kelebihan sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu  meminimalisir  politik  uang,  spektrumnya  dapat  menekan  biaya  pemilu  yang cenderung mahal. Salah satu kekurangan proporsional tertutup adalah mengunci rapat kanal partisipasi  publik  yang  lebih  besar,  serta  menjauhkan  akses  hubungan  antara  pemilih  dan wakil  rakyat,  sehingga  sering  kali  pasca  pemilu  menjadi  rentetan  akumulasi  kekecewaan publik.  Kemudian,  salah  satu  kelebihan  proporsional  terbuka  adalah  membuat  masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung.  Salah  satu  kelemahannya adalah  biaya kampanye yang menjadi  mahal, integritas calon  dan  pemilih  dipertaruhkan  dengan  maraknya money  politic,  polarisasi  politik, politik identitas,  dan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  negara  terhitung  cukup  banyak.
Keywords: Pemilihan Umum, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Proporsional Tertutup Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  kedaulatan  yang  berada  di  tangan rakyat. Yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu contoh dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketentuan tentang pemilihan umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (1) sampai (6). Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  partai  politik,  (4)  Peserta  pemilihan umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah  perseorangan,  (5)

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1, June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat nasional,  tetap,  dan  mandiri,  (6)  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  pemilihan  umum  diatur dengan undang-undang. ’
Sistem  pemilu  merupakan  wujud  dari  demokrasi  perwakilan  ( representative democracy ), secara sederhana diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Asshidique menjelaskan  bahwa  ada  empat  tujuan  dari  penyelenggaraan  pemilu,  yakni  (1)  untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai; (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat  di  lembaga  perwakilan;  (3)  untuk  melaksanakan  prinsip  kedaulatan  rakyat;  (4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara (Pratiwi, 2018 : 14).
Terdapat berbagai macam sistem pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, salah satunya  adalah  sistem  proporsional.  Ada  dua  macam  sistem  proporsional  yang  pernah diterapkan  di  Indonesia  yaitu  sistem  proporsional  terbuka  dan  sistem  proporsional tertutup.  Pemilu  Indonesia  sudah  berjalan  sebanyak  12  kali,  yakni  Pemilu  pertama dilaksanakan  pada  tahun  1955,  setelah  itu  pelaksanaannya  secara  berturut-turut  pada tahun  1971,  1977,  1982,  1987,  1992,  1997.  Setelah  berakhirnya  era  Presiden  Soeharto, Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019 (Rahayu dkk, 2017 : 1). Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional  tertutup.  Sistem  pemilu  kemudian  sedikit  mengalami  perubahan  pasca reformasi  yaitu  pada  tahun  2004  dengan  sistem  proporsional  semi  terbuka.  Sistem proporsional  terbuka  baru  kemudian  benar-benar  diterapkan  pada  pemilu  tahun  2009, diawali  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  22-24/PUU-VI/2008  (Silitonga, 2022 : 613).
Sistem  proporsional  terbuka  saat  ini  diatur  dalam  dasar  hukum  pemilu  pada Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada Pasal 168 ayat (2) yang berisi: “Pemilu  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota dilaksanakan dengan sister proporsional terbuka”.
Kedua sistem ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian ada yang pro, sebagian lagi kontra. Meskipun begitu masing-masing dari sistem proporsional ini memiliki  kekurangan  dan  kelebihan  tersendiri.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih dalam terkait dengan apa itu sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, serta apa saja kekurangan dan kelebihan dari masing- masing sistem tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan ( Library Research ). Yaitu serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, membaca  dan  mencatat,  serta  mengolah  bahan  penelitian  (Zed,  2017  :  3).  Data-data atau  bahan-bahan  yang  dibutuhkan  berupa  buku,  ensiklopedi,  jurnal,  kamus,  dokumen peraturan perundangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian (Nursapia, 2014 : 68). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis- normatif.  Artinya  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan  perundang- undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Mahmud, 2011 : 35). Pendekatan yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  (Sunggono,  2003  :  87).  Pendekatan  ini  digunakan  atas pertimbangan bahwa titik tolak dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai sistem proporsional  terbuka  dan  tertutup  pada  pemilu  di  Indonesia  serta  kelebihan  dan kekurangannya.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang mencari dan mendapatkan data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2011 : 247). Dengan teknik studi kepustakaan, pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  pertama  adalah  sumber primer.  Sumber  data  primer  pada  penelitian  ini  yaitu  berupa  peraturan  perundang- undangan seperti Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilu.  Sumber  data  kedua  yaitu  sumber  sekunder,  yang  diperoleh  dari buku-buku, jurnal maupun artikel ilmiah lainnya.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitafi.  Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur,  logis,  tidak  tumpang  tindih,  dan  efektif,  sehingga  memudahkan  interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Ishaq, 2017 : 73). Setelah semua data yang diperlukan sudah  terkumpul,  dengan  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif,  peneliti  akan menganalisis secara deduktif, yaitu metode yang membahas masalah umum menuju ke arah kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Mengenal Sistem Proporsional
Sistem  proporsional  (perwakilan  berimbang)  atau  yang  juga  dikenal  sebagai proportional  representation  system atau multi  member  representation menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di  parlemen.  Artinya,  rasio  perolehan  suara  antar  partai  politik  sama  dengan  rasio perolehan kursi dalam parlemen (Rahayu dkk, 2017 : 4).
Sistem  proporsional  maksudnya  adalah  penentuan  pemenang  di  suatu  daerah pemilihan  (Dapil),  didasarkan  pada  perolehan  kursi  parpol  bersangkutan  dengan  cara memperhitungkan  perolehan  suara  sah  parpol  dibagi  dengan  angka  bilangan  pembagi pemilih (BPP), maksud dengan daftar calon terbuka berarti parpol mencantu nama-nama calon  anggota  DPR  dan  DPRD  pada  kertas  suara  untuk  dipilih  langsung  oleh  konstituen (Riwanto, 2015 : 95).
Dalam sistem ini, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap  parpol  sesuai  dengan  presentase  jumlah  suara  yang  diperoleh  tiap-tiap  parpol. Jimly Asshidiqie mencontohkan model dari sistem ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang diperoleh setiap parpol.
Sistem proporsional ini tentunya memiliki kelebihan atau keuntungan, di antaranya adalah:
a. Sistem  proporsional  dianggap  representatif  karena  jumlah  kursi  partai  dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu.
b. Sistem  ini  dianggap  lebih  demokratis  karena  tidak  ada  distorsi  (kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa adanya suara yang hilang).  Semua  golongan  dalam  masyarakat  memperoleh  peluang  untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen.
Kemudian  sistem  proporsional  ini  pun  memiliki  kelemahan  atau  kerugian,  di antaranya adalah:
a. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan  memanfaatkan  persamaan-persamaan  yang  ada,  tapi  cenderung
mempertajam  perbedaan-perbedaan.  Sehingga  berakibat  pada  bertambahnya jumlah partai.
b. Memberikan  kedudukan  yang  kuat  pada  pimpinan  partai  menentukan  daftar calon.
c. Oleh  karena  banyaknya  partai  yang  bersaing,  maka  akan  menyulitkan  suatu partai untuk meraih suara mayoritas (50% lebih).
Sistem proporsional ada dua, yaitu sistem daftar tertutup dan daftar terbuka. Dalam sistem  daftar  tertutup,  para  pemilih  harus  memilih  partai  politik  dan  bukan  calon legislatifnya. Sedangkan dalam sistem daftar terbuka, selain memilih gambar parpol para pemilih juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh parpol tersebut (Budiono, 2017 : 39-40).

## Sistem Proporsional Tertutup dan Terbuka
Melihat situasi Indonesia yang majemuk dengan kompleksifitas yang cukup tinggi dalam   kehidupan   politik   masyarakat,   maka   sudah   barang   tentu   pemilu yang diselenggarakan  oleh  panitia  penyelenggara  tidaklah  mudah.  Dalam  perkembangannya, pemilu di Indonesia memiliki dua sistem. Pertama, sistem proporsional tertutup ( closed-list PR ) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya  dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. Kedua, sistem proporsional terbuka ( open-list PR ) dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya (Pakaya dkk, 2022 : 173).
Pemilihan   umum   sudah   berlangsung   sejak   1955   di   Indonesia   dengan menggunakan sistem proporsional. Sistem pemilihan proporsional adalah  sistem Pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik yang turut dalam Pemilu tersebut sesuai dengan imbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang  bersangkutan.  Pada  dasarnya,  kedua  model  sistem  proporsional  baik  terbuka maupun tertutup pernah diberlakukan dalam sistem Pemilu di Indonesia. Dimana sistem proporsional  tertutup  digunakan  untuk  Pemilu  1999  dan  2004,  sedangkan  sistem proporsional terbuka digunakan untuk Pemilu 2009, 2014 dan 2019 (Pakaya dkk, 2022 : 176).
Sejak pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu akhir Orde Baru pada tahun 1997  sistem  pemilu  yang  digunakan  adalah  sistem  pemilu  proporsional  dengan  varian tertutup ( closed list ), yakni peran parpol dalam pemilu kuat untuk menempatkan calon dan penentuan  calon  di  dasarkan  pada  nomor  urut.  Sedangkan  pada  pemilu  pertama  era Reformasi pada tahun 1999  masih  mengadopsi sistem pemilu  warisan Orde Baru hanya merubah varian penentuan calon terpilih dengan mengenalkan model stabbus accord , yakni kesepakatan antar parpol bila terdapat sisa suara untuk diberikan pada calon dari parpol dengan nomor urut tertentu berdasarkan kesepakatan pmpinan parpol.
Adapun  pemilu  tahun  2004  masih  menggunakan  sistem  pemilu  proporsional tertutup  seperti  pada  pemilu  1999,  dengan  menetapkan  varian  model  penentuan  kursi berdasarkan perolehan parpol di daerah pemilihan (Dapil) dan penentuan calon terpilih di dasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika ada calon yang dapat memenuhi 100 % BPP maka calon tersebut secara otomatis ditetapkan menjadi calon terpilih, jika tidak calon yang dapat memenuhi BPP, maka calon terpilih ditentukan berdasarkan daftar nomor urut yang ditentukan oleh partai politik dalam surat suara suara. Jika masih terdapat sisa kursi dibagikan pada partai politik yang memperoleh sisa suara terbesar ( large remainders ) berturut-turut sampai semua kursi terbagi habis di daerah pemilihan (Dapil).
Sistem pemilu tahun 2004 ini sebenarnya hendak dipertahankan pada pemilu tahun 2009, namun karena model ini diduga memperkuat oligarkhi elit parpol dalam pencalonan, akibatnya proses pencalonan dari nominasi hingga penetapan calon dalam internal parpol rentan dipermainkan dengan harga yang sangat mahal terutama untuk dapat menduduki nomor urut berpotensi terpilih biasanya antara urut 1 hingga 3 dalam list surat suara.
Itulah sebabnya mengapa sistem ini tidak digunakan lagi sejak pemilu tahun 2009 dan memilih sistem pemilu proporsional terbuka ( open list ) berbasis suara terbanyak. Salah satu maksudnya adalah agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat  karena  sudah  selayaknya  yang  berhak  mendapat  kursi  adalah  caleg  yang  memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Model ini juga lebih demokratis, karena yang  dijadikan  ukuran  pemenangnya  adalah  yang  memperoleh  suara  terbanyak,  baik perolehan suara terbanyak mutlak maupun terbanyak sederhana (Riwanto, 2015 : 94-95).
Dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa  yang  akan  duduk  di  kursi  parlemen  setelah  perolehan  suara  partai dikonversikan  ke  jumlah  kursi.  Namun  demikian  sistem  pemilu  proporsional  tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Pelaksanaan sistem proporsional terbuka membuat pemilu mahal.
Sistem  proporsional  tertutup  memilik  model    surat    suara    pileg    yang    berbeda (hanya  memuat  gambar  parpol)  dan  akan  berdampak  pada  proses  penghitungan  dan rekapitulasi di TPS yang tidak akan lagi memerlukan waktu hingga 16-24 jam, melainkan cukup 5 hingga 7,5 jam dengan asumsi proses penghitungan dan rekapitulasi setiap entitas surat suara memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Jika  demikian, maka kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat berakhir maksimal pukul 21.00 (Pakaya dkk, 2024 : 178-179).
Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat  untuk  memilih  sendiri  caleg  yang  didukungnya.  Mempunyai  derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak  memiliki  kelebihan  yang  membuat  masyarakat  untuk  dapat  melihat  serta menyeleksi  caleg-caleg  yang  tampil  untuk  dipilih  oleh  masyarakat  sehingga  dampaknya masyarakat  dapat  lebih  selektif  dan  rasional  di  dalam  memilih  caleg  yang  didukung (Mashad, 1998 : 23).
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 27 Pemilu itu adalah sarana untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat  untuk  anggota  DPR,  DPRD  provinsi,  DPRD kabupaten/kota,  perseorangan  untuk  Pemilu  anggota  DPD,  dan  pasangan  calon  untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, dalam pemilu porporsional terbuka, si pemilih tidak hanya bisa memilih partai yang menjadi pilihan mereka, tetapi kandidat yang diusung di dalam partai tersebut. Akan tetapi di dalam sistem daftar terbuka, setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai.

## Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Tertutup
Sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Kelebihan proporsional tertutup  adalah  bahwa  masyarakat  cukup  memilih  partai  dan  partai  yang  akan mengirimkan  kader-kader  terbaiknya  ke  parlemen,  sebab  partai  tahu  betul  siapa  kader yang punya kapasitas, integritas dan narasi structural dan kultural (Budiono, 2017 : 34). Adapun  kelebihan  sistem    proporsional    tertutup  lainnya  adalah  memudahkan negara secara teknik pelaksaanaan pemilu,  mulai dari  jam kerja dari penyelenggara  dapat berkurang sehingga pelaksaan pemilu  berkesesuaian dengan HAM yang tetap terpenuhi, serta tidak terlalu memakan biaya yang besar. Sistem proporsional tertutup dianggap lebih menjamin  penguatan  organisasi  partai  politik,  diselenggarakannya  pendidikan  politik  di kalangan grassroot (masyarakat), khususnya pada detik-detik menjelang kampanye, parpol akan melakukan seleksi kandidat dengan berbasis pada kualitas dan kapasitas (bobot, bibit dan bebet) kader mereka. Semua ini dinilai sebagai keuntungan dari sistem proporsional tertutup (Halim, 2014 : 2).
Penggunaan  anggaran  pada  sistem  pemilu  proporsional  tertutup  dapat  dibilang cukup  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  proporsional  terbuka,  hal  itu  dapat  dilihat  dari
kertas  surat  suara.  Pada  tahun  2019  untuk  pemilihan  anggota  DPR  dan  DPRD  surat suaranya  menggunakan  desain portrait atau  vertikal  dengan  ukuran 51 cm × 82  cm. Ukuran  tersebut  hampir  sama  dengan  satu   setengah   kali  ukuran  halaman  koran. Sedangkan untuk surat suara Pilpres berukuran 22 cm × 31 cm atau sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain landscape atau horizontal. Ukuran surat suara yang super besar itu tidak lepas dari banyaknya jumlah partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, ukuran  kertas  tersebut  berpotensi  menjadi  lebih  besar  lagi  apabila  pada  Pemilu 2024 nanti jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16 Parpol.
Apabila sistem pemilu  yang  semula  dengan  daftar  terbuka  diubah  menjadi  daftar tertutup  yaitu  hanya dengan memilih gambar parpol saja dengan asumsi peserta Pemilu sebanyak  16  Parpol  maka    ukuran    kertas    untuk    Pemilu    DPR,    DPRD    Provinsi    dan Kabupaten/Kota  dapat direduksi  menjadi  sekitar  600%.  Sebagai  gambaran,  bila  jumlah pemilih    dalam    DPT  sekitar  190  juta  maka  jumlah  surat  suara  yang  dicetak  secara keseluruhan  ada  970  milyar  lembar  temasuk    cadangan.  Sedangkan  anggaran  yang digunakan untuk memproduksi surat suaraPemilu 2019 sebesar lebih dari Rp 603,34 miliar. Dengan  berubahnya  ukuran  kertas  surat  suara  Pileg  yang  kurang  lebih  seukuran  kertas surat suara Pilpres maka biaya pengadaan keseluruhan surat suara Pemilu serentak dapat dihemat sebesar 38%. Sistem proporsional  daftar  tertutup  berkontribusi  pada  efisiensi pengadaan  surat  suaradengan selisih (hemat) sebesar Rp. 407.222.250.000,- (Pakaya dkk, 2022 : 178-179).
Sistem proporsional tertutup juga memiliki kelemahan-kelemahan. Di antaranya, mengunci  rapat  kanal  partisipasi  publik  yang  lebih  besar,  serta  menjauhkan  akses hubungan  antara  pemilih  dan  wakil  rakyat,  sehingga  sering  kali  pasca  pemilu  menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. Kelemahan lainnya, membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil, dan juga terjadi krisis calon anggota legislatif yang tidak bisa dielakkan, karena dengan sudah dapat diprediksi siapa  yang  akan  terpilih,  berakibat  sedikit  yang  berminat  dan/atau  serius  mau  menjadi caleg. Juga termasuk sebagai sisi lemahnya proprosional tertutup adalah, partai berkuasa penuh menjadi penentu siapa-siapa yang duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai  dikonversikan  ke  jumlah  kursi  (Pro-Kontra  Sistem  Pemilu  Proporsional  Terbuka, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011).  Dengan  demikian  dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi.
Sistem  proporsional  tertutup  bukanlah  wahyu  suci  dari  langit  yang  tanpa  noda. Justru,  melalui  sistem  ini  ada  pula  praktik-praktik money  politics dilanggengkan.  Setiap pemilihan  nomor  urut  calon  legislatif  menjadi  ajang  praktik  money  politics  di  internal partai. Ditambah lagi, munculnya “raja - raja kecil” yang direpresentasikan oleh pemimpin - pemimpin  partai  politik.  Sebagai  “raja”  di  istananya  (Parpol ),  para  elite  ini  memegang peranan yang sangat dominan, terlebih dalam menentukan calon-calon legislatif yang harus diusung oleh rakyat. Kekuasaan oligarkis semakin mengakar di dalam tubuh partai politik, dan cita-cita demokratis pun memudar (Hadiate, https://politik.kompasiana.com ).
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka Sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (UU  Pemilu)  memiliki  derajat  keterwakilan  yang  baik  karena  pemilih  bebas  memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang  dipilihnya  (Sistem  Proporsional  Terbuka  Bebaskan  Pemilih  Memilih  Legislatif, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18859).  Kelebihan  sistem  ini membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk
dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung.
Harapan dari sistem proporsional daftar terbuka adalah pemilih tidak lagi memilih kucing  dalam  karung,  karena  pemilih  tahu  identitas  sekaligus t rack  record, sehingga ketika terpilih nanti, antara pemilih dan wakil terpilih terjalin hubungan politik yang dapat dipertanggung  jawabkan  ( accountable  political  relationship )  (Hilmawan,  2018  :  104). Adapun  kelebihan  proporsional  terbuka  adalah  siapa  yang  akan  duduk  di  parlemen memang sepenuhnya bergantung pada rakyat, bukan partai. Sistem proporsional terbuka menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di  parlemen.  Alokasi  nilai-nilai  secara  otoritatif  dari  partai  kembali  nampak.  Pada  opsi sistem proporsional terbuka, pemungutan suara dirancang berjalan sama seperti pemilu- pemilu sebelumnya. Pemegang hak suara dapat memilih partai politik dan calon anggota legeslatifnya  secara  bebas.  Penentuan  caleg  yang  meraih  kursi  di  lembaga  legeslatif ditentukan oleh besaran suara yang diperoleh saat pemungutan suara (Budiono, 2017 : 34).
Adapun  kelemahan  dari  sistem  proporsional  tertutup  ini  di  antaranya,  biaya kampanye  yang  menjadi  mahal,  integritas  calon    dan    pemilih    dipertaruhkan    dengan maraknya money  politic, polarisasi  politik, politik  identitas,  dan  biaya  yang  dikeluarkan oleh  negara  terhitung  cukup  banyak. Dengan sistem ini juga, hanya memungkinkan untuk calon yang memiliki modal besar yang  bisa  kompetitif  dalam  pemilu  dan  bahkan  meski bukan  kader  partai  yang  dekat dengan partainya asal  memiliki modal bisa bertarung dalam pemilu.
Pada tahun 2014 pemilu dengan sistem proporsional terbuka diperkirakan biaya kampanye  jauh  lebih  besar  dibandingkan dengan  pemilu  tahun  2009,  yakni  pada  tahun 2009 asumsi sekitar 3,3 miliar dan pada tahun 2014 naik mencapai 4,5 miliar dan hanya orang-orang  mampu    yang  bisa  bersaing  dengan  modal  sebesar  itu.  Pusat  Kajian  Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) mencatat lebih dari separuh caleg yang bertarung pada Pemilu 2014 (58.86%) adalah pengusaha atau professional. Pada tahun 2019 biaya kampanye  para  caleg pun  diperhitungkan  mencapai  belasan  miliar  untuk anggaran  alat kampanye dan lain-lain dengan tujuan merebut hati rakyat (Muhtadi, 2019 : 55-74).
Kelemahan lain dalam sistem ini adalah dalam satu  partai,  persaingan  kandidat antar  partai,  dan  persaingan  kandidat  antar  daerah pemilihan  dalam  merebut  kursi diparlemen  yang  terbatas  yang  memungkinkan  untuk adanya upaya money politic dari masing-masing  kandidat untuk  merebut simpati  rakyat.  Realitasnya  sistem  proporsional terbuka  ( open  list )  dengan  berbasis  suara  terbanyak  melahirkan  melahirkan  model kompetisi  antar  calon  yang  tak  sehat  dan  hanya  bertujuan  meraup  suara  sebanyak- banyaknya dari pemilih dengan mengandalkan pada uang dan popularitas. Itulah mengapa kecurangan  pemilu  dengan  sistem  ini  lebih  didominasi  oleh  politik  uang  ( money  politic ) dalam berbagai varian mulai dari, pemberian uang tunai, pemberian pulsa, pembagian polis asuransi,  pembagian  sembako,  hingga  perbaikan  infrastruktur  publik  oleh  calon  untuk meraih simpati konstituen menjelang pemilu (Riwanto, 2015 : 91). Akibatnya sistem pemilu ini menjadi pemilu yang sangat mahal dalam sejarah pemilu di Indonesia jika dibandingkan dengan sistem pemilu proporsional tertutup.
Kelemahan  dari  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  juga,  membuat  lemahnya kontrol  partai  terhadap kandidat  dan  menghambat  kader ideologis  partai.  Dalam sistem proporsional  terbuka memiliki  biaya  politik  tinggi  yang  diperlukan  untuk   mencalonkan diri  sebagai  calon legislative dalam  pemilu  juga  berimbas  pada semakin   meningkatnya kasus   korupsi   yang terjadi di Indonesia (Pakaya dkk, 2022 : 177-179).
Sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat yang melemahkan posisi partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasinya  sebagai  sarana  penyalur  pendidikan  dan  partisipasi  politik  yang  benar.  Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi sebagai penyalur, pendidikan dan partisipasi politik
yang benar. Partai politik tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya yang  mencerminkan  ideologi  partai  melainkan  hanya  sekedar  untuk  mencari  fokus kandidat-kandidat yang dapat menjadi magnet untuk meraih suara terbanyak. Di sinilah letak pelemahan partai politik itu terjadi secara struktural. Partai tidak lagi fokus membina kader-kader  muda  secara  serius  untuk  kepentingan  jangka  panjang  ideologi  partai melainkan  fokus  mencari  jalan  pintas  dengan  memburu  kader-kader  popular berkemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan partai. Keterpilihan suara terbanyak yang  diusung  oleh  sistem  proporsional  terbuka  secara  langsung  telah  mengubah  medan permainan pemilu yang seharusnya menjadi medan pertarungan program gagasan atau ide menjadi  pertarungan  orang-orang  terkenal  dan  berkemampuan  finansial  dikarenakan kader terkenal dan berkemampuan finansial ini menjadi magnet dari partai demi meraih suara terbanyak (Pro-Kontra Sistem Pemilu Terbuka, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011 ).
Dalam  sistem  proporsional  terbuka,  rakyat  berdaulat  penuh.  Namun  realitas kondisi masyarakat yang masih lapar dan miskin, cenderung memilih wakil pemilik modal dan berduit dengan mengabaikan soal fatsun politik, moralitas, apalagi kapasitas. Akibatnya sistem proporsional terbuka justru melahirkan wakil rakyat karbitan yang masih belajar, belum teruji dan sebagian bukan kader terbaik partai sehingga terpilih wakil yang gagal menjaga pintu ( gate keepers ) moral dan tanggung jawab. Alih-alih memperjuangkan rakyat, fungsi pengawasanpun tidak maksimal. Selain itu konsekuensi proporsional terbuka adalah terjadinya persaingan yang kurang sehat (politik destruktif) antar caleg dalam satu partai, kontestasi sesama caleg internal satu partai dan bukan dengan partai lain (Budiono, 2017 : 34).
KESIMPULAN Sistem pemilu proporsional yang pernah dipakai dalam sejarah Indonesia adalah proporsional tertutup dan terbuka. Sistem proporsional tertutup pada Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999, dan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2004 hingga 2019. Di antara keduanya  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing.  Kini,  Indonesia  memilih sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak sebagai sistem pemilihan umum. Dari apa yang telah penulis bahas di atas, pemilu Indonesia tahun 2024 ke depannya diharapkan harus  dilaksanakan  berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  matang.  Tentunya  hal  tersebut dilakukan guna menjaga marwah demokrasi bagi Indonesia. Apapun sistem proporsional yang  dipakai  di  Indonesia  haruslah  disesuaikan  dengan  kebutuhan  rakyat.  Adapun kekurangan dari masing-masing sistem proporsional tersebut wajib di evaluasi, sedangkan kelebihan dari masing-masing sistem proporsional tersebut harus dipertahankan.

## REFERENSI Buku
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi ,  Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017. Mahmud, Peter. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Mashad, Dhurorudin. Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol , cet. ke-1, Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2011. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Zed,  Meztika, Metode  Penelitian  Kepustakaan ,  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia, 2017.

## Artikel Jurnal
Budiono,  “Menggagas  Sistem  Pemilihan  Umum  Sesuai Dengan  Sistem  Demokrasi Indonesia”, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , Vol.13 No.1, 2017.
Halim,  Abd.  “Dampak  Sistem  Proporsional  Terbuka  Terhadap  Perilaku  Politik  (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatig 2014)”, Jurnal Humanity ¸ Vol. 9, No. 2, 2014.
Hilmawan, Hilal. “Implementasi Sistem Pemilu Terhadap KeterwakilanPerempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia,” Jurnal Aspirasi, Vol. 9, No. 2, 2019. Muhtadi, Burhanuddin. “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu  Paska - Orde Baru,” Jurnal Antikorupsi Integritas , Vol. 5, No. 1, 2019.
Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqro , Vol 8, No. 1, 2014.
Silitonga,  Novance, and Dewan Perwakilan Rakyat, “Potensi Sistem Pemilu” Vol  4, No. 1,
2022.
Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda, ”Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024”, Jurnal Analisis Sosial Politik ¸ Vol. 1, No. 2, 2022. Pratiwi, Diah Ayu. “Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?”, Jurnal Trias Politika , Vol 2, No. 1, 2018.
Rahayu,  Mega  Putri,  Lita  Tyesta,  and  Ratna  Herawati,  “Sistem  Proporsional  Dalam Pemilihan  Umum  Legislatif  Di  Indonesia,” Diponegoro  Law  Journal ,  Vol  6,  No.  2,
2017.
Riwanto, Agus. “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara T erbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia”, Jurnal Yustisia , Vol. 4 No. 1, 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

## Internet
Dwi  Aroem  Hadiatie,  “Sistem  Proporsional  Terbuka  Masih  Pilihan  Terbaik”,  dalam https://politik.kompasiana.com , diakses 21 Maret 2019.
Pro-Kontra  Sistem  Pemilu  Proporsional  Terbuka,  di  akses  08  Maret  2023, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011.
Sistem  Proporsional  Terbuka  Bebaskan  Pemilih  Memilih  Wakil  Legislatif, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18859,  di  akses  26  Januari 2023.
Copyright Holder :
© Maulida Khairunnisa, Siti Fatimah (2023).
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: