## Evaluasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Dalam Menilai Kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor Oleh: N. A. Rumiasih dan Ikmayadi

## Abstrak
Untuk  dapat  menyusun  Rencana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (RAPBD) berdasarkan  anggaran  berbasis  kinerja  (ABK)  diperlukan  pegawai  yang  mempunyai kemampuan analisis kinerja program. Tentu saja hal ini merupakan tanggung jawab yang besar  bagi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  selaku  pengguna  anggaran  untuk menyediakan  sumberdaya  manusia  yang  memadai,  agar  dapat  mengelola  anggaran secara  ekonomis,  efisien,  efektif  dan  yang  benar-benar  mencerminkan  kepentingan masyarakat.
Dalam  akuntansi  pemerintahan,  data  akuntansi  digunakan  untuk  memberikan  informasi mengenai  transaksi  ekonomi  dan  keuangan  pemerintah  pada  pihak  eksekutif,  legislatif, yudikatif, dan masyarakat.
Objek  Penelitian  adalah  Anggaran,  Realisasi  dan  LAKIP  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor Tahun Anggaran 2012.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, suatu metode yang berusaha menganalisis dan memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, evaluasi dan studi kepustakaan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penentuan  besaran  anggaran  yang dilaksanakan  Pemerintah Daerah terhadap Dinas Kesehatan Kota Bogor.
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  Penentuan  besaran  anggaran yang diperolah oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Bogor yaitu dengan menilai kinerja tahun sebelumnya dan khusus untuk Puskesmas ditentukan  berdasarkan  retribusi  yang  diterima  pada  periode  sebelumnya.  Dan  dengan anggaran  tersebut  diharapkan  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  baik  yang  bersifat pembangunan fisik maupun pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan kota Bogor.
Penulis  menyarankan  agar  Pemerintah  dapat  dengan  bijak  dalam  menentukan  besaran anggaran dinas yang sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu 20% dari total belanja APBD Kota Bogor.
Kata Kunci: akuntansi sektor publik, anggaran,  efisiensi, efektivitas

## I.   PENDAHULUAN

## 1.    Latar belakang Penelitian
Proses  penganggaran  daerah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. Regulasi tersebut menjelaskan tentang pedoman dalam Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  dilaksanakan  oleh tim  anggaran  eksekutif    dengan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Rancangan anggaran  suatu  unit  kerja  dimuat  dalam  suatu  dokumen  yang  disebut  Rencana  Kerja Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (RKA-SKPD).  RKA  memuat  standar  analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokoknya.
Penganggaran  pada  sektor  pemerintahan  terkait  dengan  proses  penentuan  jumlah  alokasi dana di setiap program dan aktivitas. Dana yang digunakan dalam setiap program tersebut merupakan  dana  milik  rakyat.  Dalam  hal  inilah terjadi  perbedaan antara  anggaran  sektor publik  dan  anggaran  sektor  swasta.  Pada  anggaran  sektor  publik  anggaran  yang  telah disusun  dipublikasikan  kepada  rakyat,  dimana  anggaran  dari  sektor  publik  berasal  dari pajak,  retribusi,  laba  perusahaan  milik  daerah  atau  negara,  pinjaman  pemerintah  berupa utang  luar  negeri  dan  obligasi.  Sedangkan  dalam  sektor  swasta  anggaran  yang  telah disusun tidak akan dipublikasikan kepada rakyat karena anggaran tersebut bersifat rahasia. Dana  anggaran  dari  sektor  swasta  berasal  dari  modal  sendiri,  laba  ditahan,  aktiva,  dan pembiayaan eksternal yang meliputi: utang bank, obligasi, penerbitan saham. Desentralisasi di sektor pemerintahan terealisasikan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah  (SKPKD)  dan  Sekretaris  Daerah. Desentralisasi  dalam  hal  ini  adalahpenyerahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengurus  urusan  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Masing-masing Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  menyusun  format  Rencana  Kerja  dan  Anggaran (RKA).  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  pasal  19  (1)  dan  (2)  bahwa  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  menyusun rencana  kerja  dan  anggaran  dengan  pendekatan  berdasarkan  prestasi  kerja  yang  akan dicapai. Aggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus  betul-betul  dapat  menyajikan  informasi  yang  jelas  tentang  tujuan,  sasaran,  serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
RKA-SKPD  yang  sudah  disusun  oleh  SKPD  dijadikan  dasar  dalam  penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kemudian disampaikan pada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Untuk  dapat  menyusun  Rencana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (RAPBD) berdasarkan  anggaran  berbasis  kinerja  (ABK)  diperlukan  pegawai  yang  mempunyai kemampuan analisis kinerja program. Tentu saja hal ini merupakan tanggung jawab yang besar  bagi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  selaku  pengguna  anggaran  untuk menyediakan sumberdaya manusia yang memadai, agar dapat mengelola anggaran secara ekonomis,  efisien,  efektif  dan  yang  benar-benar  mencerminkan  kepentingan  masyarakat. Mengelola  anggaran  secara  ekonomis,  efisien  dan  efektif  adalah  dengan  cara  membagi waktu secara proporsional untuk satuan kerja atas dan bawahan. Memberikan waktu lebih banyak untuk satuan pelaksana.
Dalam proses penganganggaran, diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya. Di samping memberikan informasi kepada atasan, bawahan juga harus ikut serta dalam penyusunan anggaran.
Setiap  SKPD  membuat  Laporan  Kinerja  Keuangan  berupa  laporan  realisasi  pendapatan dan  belanja  yang  saat  ini  disusun  berdasarkan  basis  kas  menuju  akrual.  Dalam  laporan dimaksud,perlu  disajikan  informasi  mengenai  realisasi  pendapatan  dan  realisasi  belanja, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, serta surplus atau defisit.Kinerja aparat pemerintah daerah yang belum maksimal dalam penyusunan anggaran dikarenakan terbatasnya personel baik kualitas maupun kuantitas di tingkat kabupaten/kota. Selain itu daerah  belum  mampu  menyerap  dana  pembangunan  yang  begitu  besar  setelah  adanya otonomi  daerah.  Beberapa  penelitian  menyebutkan  bahwa  terdapat  pengaruh  variabel moderating  dalam  mengidentifikasi  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel
dependen.  Pendekatan  ini  secara  sistematis  mengevaluasi  berbagai  kondisi  atau  variabel yang  dapat  mempengaruhi  hubungan  antara  penyusunan  anggaran  dengan  kinerja  aparat pemerintah daerah.
Kepuasan  kinerja  aparat  pemerintah  membuktikan  bahwa  aparat  pemerintah  tersebut bersungguh-sungguh  dalam  mewujudkan  suatu  rencana  yang  sudah  dirancang sebelumnya.
Kepuasan  kerja  mencerminkan  kegembiraan  atau  sikap  emosi  positif  yang  berasal  dari pengalaman  kerja  seseorang.  Hal  ini  tidak  dapat  dilihat  tetapi  hanya  dapat  diduga. Kepuasan  kerja  sering  ditentukan  oleh  sejauh  mana  hasil  kerja  memenuhi  harapan seseorang.  Kepuasan  kerja  mencerminkan  hubungan  dengan  berbagai  sikap  lainnya daripada individual.
Penelitian  mengenai  hubungan  proses  penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja  aparat pemerintah daerah merupakan penelitian yang masih banyak diperdebatkan.
Hal tersebut dapat terjadi karena penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah  itu  tergantung  pada  faktor-faktor  situasional  (variabel  kontingensi)  yang  mana variabel ini memberikan gambaran pada situasi saat itu.
Variabel  moderating  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  selain  kepuasan  kerja  adalah komitmen  organisasi.  Komitmen  organisasi  yang  menjadi  tolak  ukur  sejauh  mana  aparat pemerintah  daerah  memihak  pada  suatu  organisasi  tertentu  serta  untuk  mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Memberikan pekerjaan  individu yang nilainya tidak selaras dengan nilai dalam organisasi yang ada, maka akan cenderung menghasilkan karyawan yang kurang memiliki motivasi dan komitmen, serta yang tidak terpuaskan oleh pekerjaan mereka dan oleh organisasi tersebut. Dengan mempunyai komitmen organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam  mencapai  tujuan  yang  ditentukan. Selain  mempengaruhi  aparat  pemerintah daerah untuk  bekerja  keras  dalam  mencapai  tujuan  yang  ditentukan,  komitmen  yang  tinggi  juga dapat  menjadikan  individu  lebih  mementingkan  organisasi  daripada  kepentingan pribadinya  dan  berusaha  untuk  membentuk  organisasi  yang  baik  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Apabila  komitmen  organisasi  itu  rendah  maka  akan  membuat  individu  berbuat  untuk kepentingan  pribadinya.  Namun  demikian  dengan  adanya  komitmen  organisasi  yang tinggi maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.
2.    Permasalahan.
Uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulisan ilmiah mengambil kesimpulan sebagai berikut;
2.1.  Bagaimana penentuan besaran anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Daerah ?
2.2.  Apakah besaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah ?
2.3.  Bagaimana  komitmen  aparat  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  anggaran yang telah ditetapkan?

## 3.    Tujuan dan manfaat penelitian
Dari  uraian  latar  belakang  penelitian,  dan  melihat  dari  permasalahan  yang  akan  ditulis dalam karya jurnal, adapun manafaat sebagai berikut:
3.2.Hasil penelitian ini akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah  Kota  Bogor  dalam  merumuskan  kebijakan  penyusunan  anggaran  daerah  yang
dapat  meningkatkan  kinerja  SKPD  yang  ada  di  Pemerintah  Daerah  Khususnya  Dinas Kesehatan Kota Bogor.
3.3.Penulisan      ini  diharapkan  dapat  bahan  informasi  dan  masukan  bagi  peneliti  yang berminat pada permasalahan yang sama dan diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai bahan  masukan  bagi  peneliti  lain  dalam  bidang  di  masa  yang  akan  datang,  serta memberikan  informasi  faktor-faktor  variabel  moderating  mempengaruhi  penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah.

## 4.    Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, suatu metode yang berusaha menganalisis dan memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, evaluasi dan studi kepustakaan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penentuan  besaran  anggaran  yang dilaksanakan  Pemerintah Daerah terhadap Dinas Kesehatan Kota Bogor.
5.     Istilah dan landasan teori.
5.1  Akuntansi  sektor  publik  sebagai  Mekanisme  teknik  dan  analisis  akuntansi  yang diterapkan  pada  pengelolaan  dana  masyarakat  di  lembaga-lembaga  tinggi  negara  dan departemen-departemen  di  bawahnya,  pemerintah  daerah,  BUMN,  BUMD,  LSM,  dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. (Bastian (2010:4).
5.2  Dalam  implementasi  otonomi  daerah  di  berbagai  daerah  Indonesia,  beberapa kecenderungan  yang  menyedihkan  adalah  Kuatnya  semangat  memungut  retribusi,  pajak, maupun  pemungutan  lainnya,  namun  kurang  diimbangi  dengan  peningkatan  pelayanan publik  secara  optimal  dan  Rendahnya  akuntabilitas  pemerintah  daerah  maupun  DPRD (Kuncoro (2004:258))
5.3  Halim  dkk  (2010:30)  menjelaskan,  Menurut  World  Bank,  Good  Governance  adalah Suatu  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertangungjawab  yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Halim dkk (2010:89) berpendapat, Governance diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah  “Penggunaan  wewenang  ekonomi,  politik,  administrasi,  guna  mengelola  urusan- urusan Negara pada semua tingkat”.
5.4   Akuntabilitas  publik  adalah  Kewajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent)  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal)  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut.   (Mardiasmo (2002:20)).
5.5   Anggaran  dapat  dikatakan  sebagai  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  dalam  ukuran  finansial.  Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan  anggaran  di  perusahaan  swasta  yang  muatan  poltisnya  relatif  kecil. (Nordiawan dan Hertianti (2010:69))
5.6  Laporan  keuangan  sektor  publik-pemerintahan,  sebagai  bahan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN  dan  APBD  setidak-tidaknya  meliputi:  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA), Neraca, Laporan  Arus  Kas (LAK), Catatan atas  Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri  dengan  laporan  keuangan  perusaan  negara  dan  badan-badan  lainnya      (UU  no. 17/2003 pasal 30 ayat 2 tentang keuangan negara)
5.7   Kinerja  keuangan  adalah  untuk  menilai  kondisi  keuangan  dan  prestasi  perusahaan, analisis  memerlukan  beberapa  tolak  ukur  yang  digunakan  adalah  ratio  dan  indeks,  yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain (Sawir (2005:6)) 5.8   Pimpinan  instansi  dapat  menentukam  tim  kerja  yang  bertugas  membantu penanggung  jawab  LAKIP  jawab  di  instansinya  masing-masing  dengan  mengacu  pada pedoman (Inpres Nomor 7 tahun 1999)

## II.   PEMBAHASAN

## 1.    Penentuan Besaran Anggaran
Penentuan  anggaran  pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor  adalah  berdasarkan  dari anggaran tahun sebelumnya, cakupan wilayah, target pencapaian kesehatan jangka pendek dan  menengah  juga  meliputi  komposisi  tenaga  kerja  yang  ada  di  tiap-tiap  Puskesmas sehingga  anggaran  pendapatan  maupun  anggaran  belanja  akan  efektif  dan  tidak  akan melenceng jauh dari perkiraan sebelumnya.
Contoh  perhitungan  penentuan  besaran  pagu  anggaran  yaitu  pada  anggaran  tiap-tiap puskesmas  adalah  dengan  menggunakan  skoring  rendah,  ringan,  sedikit  sedang,  sedikit berat, dan berat dari kategori-kategori sebagai berikut:
1).  Jumlah Penduduk Miskin 2).  Jenis Puskesmas termasuk Non DTP, RB, DTP & RB 3).  Jumlah Posyandu 4).  Jumlah Posbindu 5).  Jumlah Sekolah 6).  Jumlah Kelurahan 7).  Jumlah Tenaga Kerja 8).  Beban Kerja
Setelah  semua  kategori  itu  di  beri  skor  lalu  dijumlahkan,  maka  diketahuilah  berapa anggaran  per  puskesmas  dari  total  anggaran  belanja  yang  di  tetapkan  oleh  Pemerintah Kota Bogor.

## 2.    Efisiensi dan Efektivitas kerja
Efisiensi  diukur  dengan  membandingkan  rasio  antara  output  dan  input.  Persentasi nilai  input  yang  digunakan  adalah  dari  perbandingan  nilai  input  real  dengan  nilai  input dalam anggaran, dalam hal ini telah diukur pada nilai ekonomis diatas. Secara matematis, efisiensi  merupakan  perbandingan  antara  output  dengan  input,  atau  dengan  istilah  lain output per unit input. Nilai output yang digunakan dalam pengukuran ini adalah persentase perbandingan  jumlah  realisasi  fisik  yang  dianggarkan.  Sedangkan  nilai  inputnya merupakan  persentase  dari  perbandingan  input  yang  terealisasi  dengan  input  yang dianggarkan.
Efektivitas  merupakan  hubungan  antara  output  dengan  tujuan.  Suatu  organisasi, program,  atau  kegiatan  dinilai  efektif  apabila  output  yang  dihasilkan  bisa  memenuhi tujuan yang diharapkan.
Selama  Tahun  2012  keefektifan  dan  efisiensi  kinerja  Dinas  kesehatan  Kota  Bogor dalam membelanjakan anggarannya dapat terlihat pada sub bab selanjutnya.

## 3.   Anggaran Pendapatan dan Belanja
Anggaran  belanja  daerah  dinas  kesehatan  tidak  sepenuhnya  dibiayai  oleh  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor saja, tetapi ada juga yang bersumber dari  APBD  Provinsi,  dan  juga  dari  APBN.  Pada  APBD  Tahun  Anggaran  2012,  Dinas Kesehatan  Kota  Bogor  mendapatkan  bantuan  keuangan  dari  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  Kegiatan  yang didanai oleh APBD Provinsi  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  22  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, kesehatan termasuk dalam prioritas pembangunan nasional  sesuai  RPJMN  Tahun  2010-2014.  Dalam  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah (APBD)  Kota  Bogor Tahun  Anggaran 2012, pemerintah menganggarkan Rp.105.152.506.491,- untuk belanja Dinas Kesehatan atau sebesar 7,50% dari total APBD Rp.  1.401.329.094.935,-.  Pada  tahun  2012  setelah anggaran  perubahan  yang  terjadi  pada tahun anggaran 2012.
Lebih  jelas  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  Dinas  Kesehatan Kota Bogor pada tahun anggaran 2012 tersebut dapat terlihat dari tabel berikut ini:
Tabel 4.1

## Daftar Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2012
Nomor Uraian Anggaran Urut 2012 4 PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.0.2.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.892.185.000 JUMLAH  PENDAPATAN 7.892.185.000 2 BELANJA 2.1 BELANJA OPERASI 2.1.1 Belanja Pegawai 38.717.861.814 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.498.208.740 Total Belanja Operasi 79.216.070.554 2.2 BELANJA MODAL 2.2.1 Belanja Tanah - 2.2.2 Belanja Modal, Peralatan, dan Mesin 11.976.510.500 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 13.959.925.437 Total Belanja Modal 25.936.435.937 JUMLAH  BELANJA 105.152.506.491
Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2012
Anggaran Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Bogor Terbagi kedalam 8 (delapan) retribusi pelayanan kesehatan yaitu:
1).  Retribusi Umum 2).  Retribusi Kunjungan Peserta Askes
3).  Retribusi Laboratorium
4).  Retribusi Radiologi
5).  Retribusi Persalinan, IUD, Lainnya
6).  Retribusi BP Gigi
7).  Retribusi KIR, dr. Spesialis, TT, Haji 8).  Retribusi Perijinan Sarana Kesehatan, Tata Boga
Anggaran  Belanja  Langsung  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor  terbagi  ke  dalam  4(empat) bidang  kesehatan  yang  terdiri  dari  15  (lima  belas)  Program  dan  35  (tiga  puluh  lima) Kegiatan untuk menunjang kinerja Dinas Kesehatan.

## Tabel 4.2
Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun Anggaran 2012
NO. KODE REKENING KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN 1 2
3 4 Belanja Tidak Langsung 35.457.801.814 1 1.02.01.00.00 Gaji Rutin 35.457.801.814 Belanja Langsung 68.423.704.977 2 1.02.01.01.20 Pengelolaan RT SKPD 952.105.000 3 1.02.01.01.21 Pem. Rutin Berkala Inv.Ktr 222.000.000 4 1.02.01.02.22 Pengadaan Inventaris Kantor 357.000.000 5 1.02.01.02.42 Rehabilitasi Gedung Kantor 4.300.000.000
1 2 3 4
6 1.02.01.06.05 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD 25.000.000 7 1.02.01.06.06 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000 8 1.02.01.15.01 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 21.795.704.796 9 1.02.01.15.03 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) (BANPROV 2012) 900.000.000 10 1.02.01.16.01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 400.000.000 11 1.02.01.17.01 Pelayanan Kesehatan Anak Remaja dan Lansia 250.000.000
12 1.02.01.18.02 Pelayanan Farmasi (DAK 2012) 4.012.503.000 13 1.02.01.18.05 Peningkatan Mutu Kinerja Pengelolaan Obat 75.000.000 14 1.02.01.19.01 Pembinaan dan Pengendalian Obat dan Makanan 150.000.000 15 1.02.01.20.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat (Pos Yandu) 1.200.000.000 16 1.02.01.20.02 Peningkatan Promosi Kesehatan 400.000.000 17 1.02.01.20.03 Penguatan Kawasan Tanpa Rokok 100.000.000 18 1.02.01.20.08 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah 150.000.000 19 1.02.01.21.01 Peningkatan Status Gizi Masyarakat 1.761.406.450 20 1.02.01.22.01 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 600.000.000 21 1.02.01.23.01 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 150.000.000 22 1.02.01.23.02 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen, dan Peningkatan SDM 7.892.185.000 23 1.02.01.23.05 Pembangunan Gedung Puskesmas PONED Pasir Mulya (BANPROV 2012) 843.986.000 24 1.02.01.23.07 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Asap Rokok (DBH CHT 2012) 1.432.709.074 25 1.02.01.23.08 Pengadaan Alat Kesehatan (BANPROV 2012) 9.500.000.000 26 1.02.01.23.09 Pelayanan Dasar (DAK 2012) 3.349.613.837 27 1.02.01.23.10 Biaya Umum DAK 2012 325.000.000 28 1.02.01.23.19 Rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah 3.625.000.000 29 1.02.01.23.21 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 150.000.000 30 1.02.01.23.22 Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota untuk Program S1 61.841.520 31 1.02.01.23.23 Pemberian Beasiswa untuk PNS Kab/Kota untuk Program D3 58.650.000 32 1.02.01.24.01 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Swasta 100.000.000 33 1.02.01.24.02 ISO Puskesmas 350.000.000 34 1.02.01.24.04 Kajian Analisa Kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Bogor (BANPROV 2012) 200.000.000 1 2 3 4 35 1.02.01.24.05 Kajian Rumah Sakit Karya Bakti (BANPROV 2012) 200.000.000 36 1.02.01.25.02 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 1.250.000.000 37 1.02.01.26.01 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 250.000.000 38 1.02.01.26.02 Pelayanan Kesehatan Khusus 175.000.000 39 - Pembangunan/Pengadaan Gedung Puskesmas Merdeka 2.000.000.000 40 - DED Puskesmas Terpadu/Rawat Inap di Kel. Tanah Baru (ex Melania) 50.000.000 41 - Workshop Rumah Sakit Umum Daerah 60.000.000 - TOTAL 105.152.506.491
Sumber: Penjabaran APBD 2012
Dari anggaran tersebut, Dinas  kesehatan Kota Bogor telah merealisasikan pagu anggaran  pendapatannya  sebesar  Rp7.914.418.177,-  dan  merealisasikan  pagu belanjanya  sebesar  Rp  86.195.167.012,-  dari  total  anggaran  yang  disediakan pemerintah daerah untuk Dinas Kesehatan.
Dengan demikian rasio efektivitas Pendapatan Dinas Kesehatan adalah:
Rasio Efektivitas Pendapatan = 7.914.418.177 7.892.185.000 x 100%  = 100,28%
Sedangkan  rasio  efektivitas  Belanja  untuk  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor  dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:
Rasio Efektivitas Belanja = 86.195.167.012 105.152.506.491 x 100% = 81,97%
Total realisasi anggaran dinas kesehatan Kota Bogor dapat terlihat dalam tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2012 Nomor Uraian Anggaran Realisasi % Urut 2012 2012 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.0.2.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan 7.892.185.000 7.914.418.177 100,28% JUMLAH PENDAPATAN 7.892.185.000 7.914.418.177  100,28% 2 BELANJA 2.1 BELANJA OPERASI 2.1.1 Belanja Pegawai 38.717.861.814 37.692.513.124 97,35% 2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.498.208.740 30.372.713.382 75,00% Total Belanja Operasi 79.216.070.554 68.065.226.506 85,92% 2.2 BELANJA MODAL 2.2.1 Belanja Tanah - - 0,00% 2.2.2 Belanja Modal, Peralatan, dan Mesin 11.976.510.500 7.831.073.961 65,39% 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 13.959.925.437 10.298.866.545 73,77% Total Belanja Modal 25.936.435.937 18.129.940.506 69,90% JUMLAH BELANJA 105.152.506.491 86.195.167.012 81,97%
Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2012
4.   Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Pada  tahun  2012,  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor  telah  merealisasikan  anggaran pendapatannya yaitu sebesar Rp7.914.418.177 dari target Rp7.892.185.000,-  atau sebesar 100,28 % seperti terlihat pada tabel 4.3 di atas, hal ini berarti Dinas Kesehatan Kota Bogor telah  melaksanakan  retribusi  yang  efektif  dan  efisien  dalam  mencapai  target  yang dianggarkan  sebelumnya.  Artinya  kinerja  pemerintah  Kota  Bogor  dalam  hal  ini  Dinas Kesehatan  Kota  Bogor  dinilai  telah  berjalan  dengan  baik.  Namun  bila  dilihat  dari  segi kesehatan  masyarakat  perlu  dikaji  ulang  bahwasanya  bila  retribusi  pelayanan  umum  ini meningkat  bukan  berarti  kesehatan  masyarakat  semakin  baik,  bisa  saja  justru  kesehatan masyarakat semakin memburuk dengan banyaknya pasien ke pusat kesehatan masyarakat, atau  justru  sebaliknya  masyarakat  lebih  percaya  pada  layanan  yang  diberikan  oleh  pusat kesehatan masyarakat dengan daya dukung sarana dan prasarana yang semakin meningkat di  bidang  layanan  umum,  sehingga  masyarakat  tidak  ke  klinik  atau  rumah  sakit,  namun mendatangi pusat kesehatan masyarakat setempat.
Pada anggaran pembelanjaan, belanja pegawai Dinas Kesehatan Kota Bogor  yang senilai Rp38.717.861.814,-  direalisasikan  sebesar  Rp37.692.513.124,-  atau  sebesar  97,35%    hal ini  terjadi  karena  adanya  mutasi  pegawai  pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor,  pensiun, maupun rotasi kepegawaian ke Dinas lain dilingkungan Pemerintah Kota Bogor. Pada anggaran belanja  barang dan jasa, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah merealisasikan anggaran  sebesar  Rp30.372.713.382,-  dari  anggaran  belanja  barang  dan  jasa  sebesar Rp40.498.208.740,-  atau  sebesar  75%,  sehingga  selisih  dana  yang  tidak  terpakai  sebesar Rp10.125.495.358,-  bila  dilihat  dari  segi  pembelanjaan  yang  semakin  sedikit  maka  ini dinilai efisien karena dengan target belanja  yang besar dapat di capai dengan biaya  yang sedikit. Namun, apabila dilihat dari segi perencanaan anggaran hal ini sangat tidak efektif karena berarti realisasi yang terjadi tidak sesuai dengan perencaan pada awal tahun, dapat dilihat  dari  segi  alasan  kenapa  dana  tersebut  tidak  terpakai.  Setelah  melaksanakan penelitian  dan  wawancara  ternyata  dana  tersebut  tidak  tercapai  dikarenakan    tidak cukupnya  waktu  pengadaan  alat-alat  kesehatan  dan  rehab  gedung  Puskesmas  sehingga terdapat anggaran yang tidak diserap.
Untuk  program  kerja  secara  keseluruhan  dapat  dipenuhi  dan  mencapai  target  100% meskipun anggaran dana tidak sepenuhnya diserap oleh semua kegiatan, terutama kegiatan dalam  mencapai  kesehatan  masyarakat  yang  mencapai  Millenium  Development  Goals (MDGs) tahun 2015.

## III.  KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  evaluasi  anggaran  dan  realisasi anggaran dalam menilai kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor adalah sebagai berikut:
1.  Penentuan besaran anggaran  yang diperolah oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor  yang dilaksanakan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor  yaitu  dengan  menilai  kinerja  tahun sebelumnya  dan  khusus  untuk  Puskesmas  ditentukan  berdasarkan  retribusi  yang  diterima pada periode sebelumnya.
2.  Besaran  anggaran  yang  selama  ini  diterima  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Bogor terutama  pada  tahun  2012  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja  Dinas  Kesehatan  Kota Bogor, karena dengan anggaran yang cukup maka akan dapat mencapai target-target yang ditentukan selama satu periode tersebut.
3.  Komitmen  dari  aparat  pemerintah  daerah  terutama  pegawai  Dinas  Kesehatan  Kota Bogor  sangat  tinggi  terlihat  dari  realisasi  penyerapan  di  berbagai  kegiatan  yang dicanangkan,  meskipun  ada  beberapa  kegiatan  yang  tidak  mencapai  seratus  persen realisasi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  Syafaruddin.  Manajemen  Sumber Daya  Manusia:  Strategi  Keunggulan  Kompetitif. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 2001. Arif,  Bahtiar,  Muchlis  dan  Iskandar.  Akuntansi  Pemerintahan.  Jakarta:  Salemba  Empat, 2002.
Bastian,  Indra.  Akuntansi  Sektor  Publik  :  Suatu  Pengantar.  Jakarta  :  Penerbit  Erlangga, 2010.
Gade,  Muhammad.    Akuntansi  Pemerintahan.  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.
Halim,  Abdul  dkk.  Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik.  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan STIM YKPN, 2010.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  PSAK  45:  Pelaporan  Keuangan  Entitas  Nirlaba.  Jakarta: Salemba Empat, 2012.
Kuncoro,  Mudrajad.  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah:  Reformasi,  Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga, 2004.
Mahmudi.  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik,  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan  Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010. Mardiasmo.  Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi, 2002. Nordiawan, Deddy dan Ayuningtyas Hertianti. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
________________.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006.  Republik Indonesia, 2006.
________________.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia. 2005 Renyowijoyo,  Muindro.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Organisasi  Non  Laba.  Jakarta:  Mitra Wacana Media, 2010.
Sawir,  Agnes.  Analisis  Kinerja  Keuangan  dan  Perencanaan  Keuangan  Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005.
Sugiyarso,  G.  dan  F.  Winarni,  Manajemen  Keuangan  (Pemahaman  Laporan  Keuangan, Pengelolaan  Aktiva,  Kewajiban  dan  Modal  serta  Pengukuran  Kinerja  Perusahaan). Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.

## N.A. Rumiasih dan Ikmayadi dari Fakultas Ekonomi
Universitas Ibn Khaldun Bogor