## Abdul  Gani Isa
Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

## Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk

## Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim
Al-Qur’an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan Hudud

## Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai  C ivil Society di Aceh
Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul  Kadir Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

## Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi  Syariat Islam di Aceh

## Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

## Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Isla

## Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian  Hukum Islam dan Pranata Sosial

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam  dan Pranata Sosial Vol.  14,  No.  1,  2012

## PENGARAH
Nazaruddin A.Wahid

## PENANGGUNG JAWAB
Muhammad Yasir Yusuf
KETUA Kamaruzzaman
SEKRETARIS Husni Mubarrak
BENDAHARA Ayumiati

## EDITOR
Abdul Jalil Salam Hafas Furqani Nilam Sari Ali Azharsyah Chairul Fahmi Dedi Sumardi

## LAY OUT
Azkia
SEKRETARIAT Rasyidin Ubaidillah
MEDIA  SYARI'AH , is  a  six-monthly  journal  published  by  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the State  Islamic  University  of  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  The  journal  is  published  since  February  1999 (ISSN. 1411-2353).  Number,  0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and  progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA  SYARI'AH , editorial  Board  composed  of  national  and  international  academia,  part  of which  are  academicians  of  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the  State  Islamic  University  of  Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.
Editor Office :

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, Provinsi Aceh – 23111 E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id No. Telp (0651)7557442, Fax.(0651)7557442

## Table of Contents

## Articles
1 Abdul Gani Isa Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)
39

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
65 Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk
97 Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim
Al-Qur’an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan Hudud

## 121 Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai C ivil Society di Aceh

## 145 Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul Kadir
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu- Islam Modern
283 Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## 201 Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

## 231 Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
245 Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam
Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

## Sulaiman  Tripa
Abstrak : Secara yuridis  formal, syariat  Islam di  Aceh sudah bisa dilaksanakan.  Otoritas  pelaksanaan  syariat  Islam  ada  pada pemerintahan  baik  provinsi,  kabupaten/kota,  maupun  gampong. Namun  demikian  khusus  untuk  gampong,  kewenangan  tersebut sifatnya  sangat  terbatas.  Kajian  ini  ingin  menjawab  dan memetakan kewenangan  yang  dimiliki gampong  dalam pelaksanaan  syariat  Islam. Kajian  dilakukan    dengan pendekatan  doktrinal  dengan  spesifikasi  kajian    yuridis normatif, di  mana dipergunakan bahan hukum  primer (peraturan perundang-undangan)  dan  bahan  hukum  sekunder  (hasil penelitian).    Pengolahan  data    dilakukan    dengan  melakukan penafsiran  (interpretatif),  sedangkan  laporan  disusun  dengan paparan  deskriptif.  Dapat    disimpulkan    bahwa  gampong memiliki  kewenangan  yang  terbatas dalam  pelaksanaan syariat Islam,  yaitu:  Pertama,  dapat membentuk Wilayatul Hisbah pada tingkat gampong, yang tugasnya hanya terbatas pada menegur dan menasehati.  Kedua,  dalam  struktur  pemerintahan  gampong, geusyik  (lurah)    dan  imuem  meunasah  memiliki  tugas  dan kewajiban  syariat  dan  mencegah  kegiatan  maksiat.  Ketiga, dalam peraturan gampong, pelaksanaan syariat Islam merupakan salah satu materi yang dapat menjadi ketentuan  yang diterapkan pada  tingkat  gampong.  Keempat,  dalam  konteks  penyelesaian kasus,  beberapa  kasus  dapat  diselesaikan  dengan  konsep peradilan gampong. Kelima,  gampong sendiri dapat  membentuk baitul  mal  di  tingkat  gampong.  Kewenangan  terbatas  yang dimiliki  gampong  sebagaimana  tersebut  di  atas,  adalah  wajar mengingat  kemampuan  penyelesaian  pada  tingkat  gampong dengan  struktur  yang  tersedia,  sangat  sederhana  dibandingkan dengan pemerintahan yang di atasnya.
Kata  Kunci: Otoritas, Gampong, Syariat Islam, Aceh
Abstract: According  to  formal  judicial,  Islamic  law  in  Aceh was workable. The authority for the implementation of  Islamic Shari’a  is  prevailed  in    government  level:  provincial, district/city  as  well  as  village. However, specific  to  village, the  authority  is  very  limited.  This  study  tries  to  map  the competency  and  authority  of  village in  the  implementation of  Islamic law.  The  study  was conducted with  the doctrinal approach  to  the  specification  of  normative  studies,  which used  primary  legal  materials  (legislation)  and  secondary legal  materials  (research).  Data  processing  is  done  through interpretation  (interpretative),  while  reports  are  prepared by  exposure to  descriptive. It  can  be  concluded that village has  limited  authority  in  the  implementation  of  Islamic law such:  First,  to  form  Wilayatul  Hisbah  at  village  level,  the task is limited to admonish and advise. Second, the structure of  village government and  imuem  geusyik meunasah  has  a duty  and  Shari’a  obligation  to  prevent  immoral  activities. Third,  the  regulatory  levels, the  implementation  of  Islamic law  is  the  material  that  can  be applied  to  the  provision  of village  level.  Fourth,  in  the  context of  the  completion  of  the case,  some  cases  can  be  solved  by  the  concept  of  Local Customary  Court. Fifth, the village itself can form Baitul Mal at  the  village  level.  Village-owned  limited  authority  as mentioned  above  is  reasonable  given  the  capabilities  of settlement  on  the  village  level  with  the  structures  available, very modest compared to the above rule.
Keywords: Authority, Gampong/Village, Islamic Sharia, Aceh

## PENDAHULUAN
elaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  dapat   dilihat   dalam tiga  dimensi,  yakni    historis,    kultural,  dan      yuridis (Nurdin,  2012:      54).    Pelaksanaan    syariat    Islam mendapat  legalitas   karena   secara sosiokultural dan  historis sesuai  dengan    kondisi    masyarakatnya  (Bahri,  2012:  358). Secara  yuridis  formal,  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh mendapat  momentum  setelah  reformasi  dengan    lahirnya Undang-Undang  Nomor  22    Tahun    1999    tentang Pemerintahan  Daerah    dan    lahirnya      Undang-  Undang Nomor  44  Tahun    1999    tentang    Penyelenggaraan Keistimewaan    Aceh  (Tripa,    2007:    121)  Dua    undang- undang  tersebut    memberikan  makna    penting      terutama dengan   kewenangan  yang diberikan kepada  daerah.
Setelah  reformasi,    terjadi    pergeseran    kekuasaan  di Indonesia,  terutama  sekali  dari  kekuasaan  yang  sentralistik kepada    desentralisasi.  Secara  umum  pergeseran    tersebut mengakibatkan  daerah  memiliki  kewenangan  yang  lebih dalam mengatur  rumah tanggannya.  Di samping kewenangan  secara umum,  daerah    juga diberikan kewenangan  secara  khusus,   terkait  dengan   apa  yang  diatur dalam  Pasal  18B  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  yang  menyebutkan  bahwa    satuan- satuan  pemerintahan  daerah    yang  bersifat  khusus    atau bersifat  istimewa    yang  diatur  dalam    undang-undang  tetap diakui  dan  dihormati.
Dengan    demikian,  selain    konsep    pemerintahan  di daerah    secara  umum,  untuk    Aceh  secara  khusus  mendapat tempat    terkait  dengan keistimewaan  yang  diberikan (Hikmawati,  2008:  227-229)  Hal  tersebut    dapat    dicermati dari  konsideran  menimbang  dari  Undang-Undang  Nomor

## P
44  tahun  1999,  yang  menyebutkan  bahwa  kehidupan religius  rakyat  Aceh  dan  semangat  nasionalisme  dalam mempertahankan    kemerdekaan  merupakan    kontribusi yang   besar   dalam   menegakkan   Negara Kesatuan  Republik Indonesia.  Di  samping  itu,  masyarakat    Aceh  juga menjunjung  tinggi  adat    dan  menempatkan  ulama    pada peran  yang  terhormat dalam  kehidupan masyarakat.
Kenyataan  akan  penghormatan dan  pengakuan terhadap keistimewaan  kemudian  diundangkan  dalam  satu  undang- undang  khusus,  yakni  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 1999.  Undang-undang  tersebut    memberikan  keistimewaan kepada    Aceh  dalam    hal  pendidikan,  agama,    adat,    dan peran ulama  dalam  pengambilan kebijakan.
Ketentuan    ini    kemudian  diperkuat  lagi  dengan lahirnya    Undang-undang  Nomor  11    Tahun  2006    tentang Pemerintahan  Aceh  dimana  syariat    Islam    merupakan kewenangan  Pemerintahan  Aceh  dalam    pelaksanaan keistimewaan Aceh,  yang  meliputi:  (Pasal  16  ayat  (2)  huruf (a),  (b),    dan  (c)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2006 tentang  Pemerintahan Aceh):
a.   penyelenggaraan  kehidupan   beragama  dalam bentuk    pelaksanaan  syari’at  Islam   bagi pemeluknya di Aceh dengan  tetap  menjaga kerukunan hidup antar  umat  beragama;
b.   penyelenggaraan  kehidupan  adat  yang  bersendikan agama  Islam;
c.  penyelenggaraan pendidikan  yang berkualitas serta menambah materi  muatan lokal  sesuai dengan syari’at Islam.
Sementara    kewenangan  khusus    Kabupaten/Kota  dalam
pelaksanaan  syariat  Islam,  meliputi; (Pasal  17  ayat  (2)  huruf (a),  (b),  (c),  dan  (d)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2006)
a.   penyelenggaraan  kehidupan   beragama  dalam bentuk    pelaksanaan  syari’at  Islam   bagi pemeluknya di Aceh dengan  tetap  menjaga kerukunan hidup antar  umat  beragama;
b.    penyelenggaraan kehidupan  adat  yang bersendikan agama  Islam;
c.  penyelenggaraan pendidikan  yang berkualitas serta menambah materi  muatan lokal  sesuai dengan syari’at Islam;  dan
d.     peran  ulama  dalam  penetapan kebijakan kabupaten/kota.
Selain  kewenangan  Aceh  dan  kabupaten/kota,  ada pertanyaan  bagaimana  dengan    kewenangan  pada    tataran gampong.  Pada    kenyataannya,  berdasarkan  Undang- Undang    Pemerintahan    Aceh, Gampong termasuk    dalam salah   satu   strata    pemerintah  dan    pemerintahan  di   Aceh. Disebutkan bahwa  Daerah  Aceh dibagi  atas  kabupaten/kota, Kabupaten/kota  dibagi  atas  kecamatan,  Kecamatan  dibagi atas    mukim,  dan    Mukim    dibagi    atas    kelurahan  dan gampong.  (Pasal    2  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2006).
Kajian    ini    ingin      menjawab    dan      memetakan kewenangan   yang   dimiliki    gampong  dalam pelaksanaan syariat    Islam.    Selain    akan    berkonstribusi  secara  teoritis, kajian    ini    juga  diharapkan  akan  bermanfaat  dalam menjawab  persoalan  praktis,  terutama  bagi  pengambilan kebijakan.
Dalam    melakukan  kajian,    digunakan  pendekatan doktrinal  dengan    spesifikasi  kajian    yuridis  normatif,  yang intinya     ingin    mendapatkan  penjelasan  dengan     mengkaji perundang-undangan  (Marzuki,    2005:    87).    Untuk penelusuran  secara  normatif,  dipergunakan  bahan  hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan  bahan hukum sekunder  (hasil  penelitian) (Soemitro, 1983:10)  Pengolahan data dilakukan dengan
melakukan penafsiran (interpretatif),  sedangkan laporan  disusun dengan    paparan deskriptif.

## ANALISIS  IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM

## 1.    Konsep  Pelaksanaan  Syariat
Pelaksanaan  syariat  Islam    di  Aceh  dalam    sejarahnya mengalami  pasang-surut  dalam    konteks  berkehidupan dalam    Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia.  Beberapa pergolakan  Aceh  terhadap  Republik    pascakemerdekaan Indonesia  17   Agustus   1945,   juga   lebih   disebabkan  oleh adanya  pengingkaran  janji    Presiden    Soekarno      terhadap kebebasan pelaksanaan syariat    Islam    di    Aceh sebagaimana yang diungkapkan kepada Teungku Muhammad Daud  Beureueh.1 Pascapergolakan tersebut, tarik-menarik tentang kebebasan  Aceh  melaksanakan  syariat  Islam  juga  terus terjadi  hingga  ke  penghujung  1999,    tepatnya  setelah lahirnya  reformasi  di  Indonesia 21 Mei 1998,  Aceh menjadi satu  yang kawasan  yang sangat tuntutannta  diperhatikan oleh  Pemerintah
Pusat.2
Syariat  Islam  di  Aceh  sudah  ada  landasan  yuridis  yang kuat  sejak  disahkannya  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 1999    tentang    Penyelenggaraan  Keistimewaan    Aceh.  Tiga tahun  kemudian,  lahir  pula    Undang-undang  Nomor  18 Tahun    2001    tentang    Otonomi  Khusus  Aceh  menjadi Nanggroe Aceh  Darussalam.  Kini,  dengan   Undang-undang Nomor  11    tahun  2006    tentang    Pemerintahan  Aceh, memberikan  ruang yang lebih kuat lagi terhadap pelaksanaan syariat  Islam.
Konsep      syariat      Islam,      menurut    UU      Nomor    44 Tahun      1999      tentang        Penyelenggaraan  Keistimewaan Aceh,  “adalah    tuntunan  ajaran    Islam  dalam    semua    aspek kehidupan.”  (Pasal  1  ayat  (11)    UU  Nomor 44  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Aceh).
Perda    Nomor    5   Tahun    2000    tentang    Pelaksanaan Syariat    Islam,      menyebutkan,    bahwa  “pelaksanaan  syariat Islam meliputi  aqidah,  ibadah,  mu’amalah,  akhlaq, pendidikan  dan    dakwah  Islamiyah/amar  makruf    nahi mungkar,  baitul    mal, kemasyarakatan,  syiar  Islam, pembelaan  Islam,  qadha,  jinayat,    munakahat,  dan mawaris.”    (Pasal    5  ayat  (2)    Perda  Nomor  5  Tahun    2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam).
Sejak  diundangkannya  Perda    Nomor  5  Tahun    2000, ancaman  pidana  sudah    dikenal    dalam  pelaksanaan  syariat Islam    di  Aceh.  Adanya  ancaman  pidana,  menggambarkan bahwa    formalisasi  tersebut    merupakan  sesuatu  yang  baru dalam  pelaksanaan hukum di  Aceh.
Di  samping  itu,   dalam   Perda   Nomor  5  Tahun   2000, disebutkan  tentang    adanya    ancaman  dengan    pidana
kurungan paling  lama  tiga  bulan   atau  denda   paling  banyak 2  juta    rupiah,  bagi  beberapa  kelompok,  sebagai    berikut:
Pertama ,  pemeluk  agama    Islam    yang  tidak    mentaati, mengamalkan  syariat  Islam   dalam   kehidupan  sehari-hari. Kedua ,  setiap   orang   yang  tinggal  atau singgah  di  Aceh yang tidak  menghormati  syariat  Islam. Ketiga ,  setiap  orang  atau badan  hukum  yang  tidak    menjunjung  tinggi  pelaksanaan syariat  Islam. Keempat , setiap  Muslim   yang  tidak  menunda atau  tidak  menghentikan segala  kegiatannya di  waktu-waktu tertentu  untuk    melaksanakan  ibadah. Kelima ,  pemeluk agama  selain  Islam  yang  melakukan  kegiatan    yang  dapat menganggu  ketenangan  dan  kekusyukan  ibadah. Keenam , setiap  orang  atau  badan  hukum  yang  tidak  menjaga    dan mentaati  nilai-nilai  kesopanan,  kelayakan,    dan  kepatutan dalam  pergaulan hidupnya. Ketujuh , Muslim  atau Muslimah yang  tidak  berbusana sesuai  dengan   tuntunan ajaran   Islam. (Pasal    19  Perda  Nomor  5 Tahun    2000)   Penegasan    lainnya adalah    bahwa    denda    dari  ancaman  pidana,  akan dimasukkan  ke kas  daerah.  (Pasal  19  Perda  Nomor 5  Tahun 2000).
Selain    ancaman  yang  disebutkan  di  atas,    ancaman lainnya    adalah    sebagai    berikut: Pertama ,  diancam  penjara dua  tahun  atau  cambuk   12  kali  bagi  orang   yang  menyebar aliran    sesat;  (Pasal  20    ayat  (1)    Qanun  Nomor  11    Tahun 2002) Kedua ,  mengenai  sengaja   keluar   dari   aqidah  Islam, menghina atau  melecehkan  Islam,  ancamannya akan  diatur dengan   qanun tersendiri;   (Pasal  20 ayat  (2)  Qanun  Nomor 11  Tahun  2002)   (Pasal  21  ayat  (1)  Qanun  Nomor 11  Tahun 2002) Ketiga ,  apabila    tidak  shalat  Jumat  tiga  kali  diancam kurungan enam  bulan   atau  cambuk   tiga  kali;  (Pasal  21 ayat (2)  Qanun  Nomor 11  Tahun  2002) Keempat , angkutan yang tidak  berhenti  atau  tidak  memberi  kesempatan  kepada
penumpang untuk  shalat  fardhu  akan  dicabut  izin  usahanya; (Pasal  22  Qanun  Nomor  11    Tahun    2002) Kelima ,  orang yang    sengaja    tidak    puasa    di    depan      umum  pada    bulan Ramadhan  diancam  penjara   dua   bulan   atau   cambuk   dua kali,  sedangkan  pihak   yang  memberi fasilitas  kepada   orang yang  tidak  puasa  diancam  penjara   satu  tahun  atau  cambuk enam    kali  dan  izin  usahanya  dicabut.    (Pasal  49  Qanun Nomor 10  Tahun  2002  tentang  Peradilan Syariat Islam).
Dalam    konteks    peradilan,  Qanun  Nomor  10    Tahun 2002   tentang   Peradilan  Syariat  Islam, menyebutkan bahwa, “Mahkamah  Syariyah  bertugas    dan  berwenang  memeriksa, memutus,  menyelesaikan  perkara  pada  tingkat  pertama dalam    bidang    ahwal  al-syakhshiyah,  mu’amalah,  dan jinayah.”    (Penjelasan  Pasal  49  huruf  (c)  Qanun  Nomor  10 Tahun  2002).
Dalam    Penjelasan  Qanun  Nomor  10  Tahun    2002 menyebutkan,  “kewenangan  dalam    bidang  jinayah    adalah hudud  (meliputi  zina,    menuduh  zina,    mencuri, merampok,  minuman  keras  dan  Napza,      murtad,    dan pemberontakan),    qishash/diyat  (meliputi    pembunuhan, penganiayaan),  ta’zir  (hukum  yang  dijatuhkan  kepada orang    yang  melakukan  pelanggaran  syariat    selain    hudud dan  qishash    seperti  maisir,  penipuan,  pemalsuan,  khalwat, meninggalkan  shalat  fardhu    dan  puasa  Ramadhan.”  (Pasal 125  Undang-Undang Nomor 11  tahun 2006).
Setelah  lahirnya   Undang-Undang Nomor 11  tahun 2006 tentang    Pemerintahan  Aceh,  konsep  pelaksanaan  syariat Islam  secara  khusus    diatur    dalam    beberapa  bab  sebagai berikut:
1.    Bab XVII :
a.   Syari’at  Islam    yang  dilaksanakan  di  Aceh  meliputi aqidah,  syar’iyah  dan  akhlak.   Syari’at Islam   tersebut meliputi    ibadah,    ahwal      alsyakhshiyah  (hukum keluarga),      muamalah  (hukum  perdata),  jinayah (hukum  pidana),  qadha’    (peradilan),  tarbiyah (pendidikan), dakwah,   syiar,  dan   pembelaan  Islam. Dalam    pelaksanaannya,  ketentuan  tersebut    akan diatur    dengan    Qanun  Aceh.  (Pasal  126  Undang-
Undang Nomor 11  tahun 2006).
b.    Setiap    pemeluk  agama    Islam    di    Aceh  wajib
menaati dan mengamalkan syari’at
Islam.Disamping  itu  setiap  orang  yang  bertempat tinggal  atau  berada  di  Aceh  wajib  menghormati pelaksanaan  syari’at  Islam.  (Pasal  127  Undang- Undang Nomor 11  tahun 2006).
c.  Pemerintahan      Aceh      dan        pemerintahan kabupaten/kota      bertanggung    jawab        atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan
kabupaten/kota    menjamin    kebebasan,  membina kerukunan,    menghormati    nilai-nilai  agama    yang dianut  oleh    umat    beragama  dan    melindungi sesama   umat   beragama untuk menjalankan ibadah sesuai  dengan    agama  yang  dianutnya.  Dalam pelaksanaannya,  Pemerintah  Pemerintahan  Aceh dan  pemerintahan  kabupaten/kota  mengalokasikan dana  dan  sumber  daya  lainnya  untuk  pelaksanaan syari’at  Islam.  Khusus  pendirian  tempat  ibadah  di Aceh  harus  mendapat  izin  dari  Pemerintah  Aceh dan/atau  pemerintah  kabupaten/kota.  (Pasal  128 Undang-Undang Nomor 11  tahun 2006).
2.    Tentang  Mahkamah Syariah  diatur  dalam  Bab XVIII:
a.   Peradilan  syari’at    Islam    di    Aceh    adalah      bagian dari    sistem    peradilan  nasional  dalam  lingkungan peradilan  agama    yang  dilakukan  oleh    Mahkamah Syar’iyah yang  bebas  dari pengaruh pihak  mana  pun. Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  pengadilan  bagi setiap  orang  yang  beragama  Islam    dan    berada    di Aceh.  Mahkamah  Syar’iyah  berwenang  memeriksa, mengadili,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara yang  meliputi  bidang  ahwal  al-syakhsiyah  (hukum keluarga),      muamalah    (hukum    perdata),  dan jinayah      (hukum    pidana)    yang  didasarkan  atas syari’at Islam.  (Pasal  129  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).
b.        Dalam    hal    terjadi    perbuatan  jinayah    yang dilakukan  oleh    dua    orang    atau    lebih    secara bersama-sama  yang  di    antaranya  beragama  bukan Islam,    pelaku    yang  beragama  bukan  Islam  dapat memilih  dan    menundukkan  diri  secara  sukarela pada    hukum  jinayah.    Setiap  orang  yang  beragama bukan    Islam  melakukan  perbuatan  jinayah    yang tidak  diatur    dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  atau  ketentuan pidana di  luar  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  berlaku  hukum  jinayah. Penduduk  Aceh  yang  melakukan  perbuatan  jinayah di  luar  Aceh berlaku  Kitab  Undang-  Undang  Hukum Pidana.    (Pasal  130  Undang-undang  Nomor  11 tahun 2006).
c.  Mahkamah Syar’iyah terdiri atas Mahkamah
Syar’iyah kabupaten/kota  sebagai  pengadilan tingkat pertama  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  sebagai pengadilan  tingkat  banding.  (Pasal  131  Undang-
undang Nomor 11  tahun 2006).
d.   Putusan
Mahkamah Syar’iyah Aceh dapat dimintakan  kasasi  kepada    Mahkamah    Agung.
Perkara  kasasi yang menyangkut nikah,  talak,  cerai, dan rujuk  diselesaikan  oleh  Mahkamah  Agung  paling lambat    30  (tiga    puluh)  hari    sejak  didaftarkan  di kepaniteraan  Mahkamah  Agung.    Terhadap      putusan Mahkamah  Syar’iyah    Aceh    atau    Mahkamah Syar’iyah    yang  telah    memperoleh  kekuatan  hukum tetap,    pihak    yang  bersangkutan  dapat    mengajukan peninjauan  kembali    kepada    Mahkamah  Agung apabila    terdapat  hal  atau  keadaan    tertentu  yang ditentukan  dalam    peraturan  perundang-undangan. Perkara  peninjauan  yang  menyangkut  nikah,    talak, cerai,  dan  rujuk  diselesaikan  paling  lambat    30  (tiga puluh)  hari  sejak  didaftarkan  di  kepaniteraan Mahkamah  Agung.  (Pasal 132 Undang-undang
Nomor 11  tahun 2006).
e.    Hukum  acara  yang  berlaku    pada    Mahkamah Syar’iyah  adalah    hukum  acara  yang  diatur  dalam Qanun  Aceh.  Sebelum    Qanun  Aceh  tentang hukum  acara    dibentuk:  (a)    hukum  acara    yang berlaku    pada    Mahkamah  Syar’iyah  sepanjang mengenai  ahwal    alsyakhsiyah  dan    muamalah adalah    hukum  acara  sebagaimana  yang  berlaku pada    pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan agama    kecuali    yang    diatur    secara  khusus    dalam Undang-Undang  ini;  (b)  hukum  acara  yang  berlaku pada  Mahkamah  Syar’iyah  sepanjang  mengenai jinayah  adalah      hukum    acara    sebagaimana    yang berlaku      pada      pengadilan    dalam      lingkungan peradilan  umum  kecuali  yang  diatur    secara  khusus dalam    Undang-Undang  ini.  (Pasal  133  Undang-
Undang Nomor 11  tahun 2006).
f.  Tugas    penyelidikan    dan      penyidikan    untuk penegakan    syari’at    Islam      yang      menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah sepanjang mengenai  jinayah   dilakukan oleh  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (Pasal  134  Undang-Undang  Nomor  11  tahun
2006).
g.  Perencanaan, pengadaan, pendidikan,
dan
pelatihan  serta   pembinaan  teknis   terhadap Pejabat
Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  difasilitasi oleh
Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia  Aceh  sesuai dengan      peraturan  perundang-undangan,  yang lebih    lanjut      mengenai  tata  cara  pengangkatan, persyaratan,  dan    pendidikan  Pejabat    Penyidik Pegawai    Negeri    Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada ayat    (1)    diatur    dengan    Qanun  Aceh.  (Pasal    135 Undang- undang Nomor 11  tahun 2006).
h.   Hakim    Mahkamah  Syar’iyah  diangkat dan diberhentikan  oleh    Presiden    atas    usul    Ketua
Mahkamah  Agung.  Dalam  hal  adanya perkara tertentu  yang  memerlukan  keahlian  khusus,  Ketua Mahkamah Agung dapat mengusulkan pengangkatan  hakim ad  hoc pada  Mahkamah Syar’iyah  kepada  Presiden.  Ketua  dan  Wakil  Ketua Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  diangkat  oleh  Ketua
Mahkamah Agung dengan memperhatikan
pengalamannya sebagai  hakim   tinggi  di Mahkamah Syar’iyah  Aceh.  Ketua  dan    Wakil  Ketua  Mahkamah Syar’iyah  kabupaten/kota  diangkat    oleh    Ketua Mahkamah  Agung  atas  usul  Ketua  Mahkamah Syar’iyah  Aceh.  (Pasal  136  Undang-undang  Nomor 11  tahun 2006).
i.   Pembinaan
teknis peradilan, organisasi,
administrasi,  dan    finansial    Mahkamah  Syar’iyah dilakukan oleh  Mahkamah Agung. Penyediaan sarana dan prasarana  serta penyelenggaraan  kegiatan Mahkamah Syar’iyah dibiayai  dari  APBN, APBA,  dan APBK.  (Pasal  137  Undang- undang Nomor 11  tahun 2006).
j.   Sengketa   wewenang    antara    Mahkamah   Syar’iyah dan    pengadilan   dalam    lingkungan peradilan  lain menjadi wewenang   Mahkamah Agung  untuk   tingkat pertama  dan    tingkat  terakhir.    (Pasal  138  Undang-
Undang Nomor 11  tahun 2006).
3. Majelis  Permusyawaratan Ulama  (MPU)  pada  Bab XIX
a.   MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya  terdiri  atas  ulama  dan  cendekiawan muslim  yang  memahami  ilmu  agama  Islam  dengan memperhatikan  keterwakilan  perempuan.  MPU bersifat    independen  dan    kepengurusannya  dipilih dalam    musyawarah  ulama.    MPU  berkedudukan sebagai mitra    Pemerintah  Aceh,  pemerintah kabupaten/kota,  serta  DPRA  dan  DPRK.  (Pasal  139 Undang-undang Nomor 11  tahun 2006).
b.    MPU  berfungsi    menetapkan  fatwa  yang  dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan  pemerintahan  daerah    dalam    bidang pemerintahan,
pembangunan,
pembinaan
masyarakat,  dan  ekonomi.  (Pasal  140  Undang- Undang Nomor 11  tahun 2006).
c.  Untuk    melaksanakan  fungsi,  MPU  mempunyai tugas  dan    wewenang    sebagai  berikut:    (i).  memberi fatwa    baik    diminta  maupun  tidak    diminta
terhadap  persoalan  pemerintahan,  pembangunan, pembinaan  masyarakat,  dan    ekonomi;  dan    (ii) memberi arahan   terhadap perbedaan pendapat  pada masyarakat    dalam    masalah  keagamaan.  Dalam melaksanakan  tugas,  MPU  dapat  mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan  terkait.
(Sulaiman, 2009:  396-409).

## 2.    Pelaksanaan  Syariat di Gampong
Konsep   gampong  terkait   dengan   proses   pembentukan masyarakat      yang    berbasis    teritorial  keagamaan  di  Aceh (Sufi,  dkk,  2002:    33-39)    Menurut  sejarahnya,  gampong terbentuk  pada    masa  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636), yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan  di  Aceh.  Pada  masa    itu,  sebuah    gampong terdiri  dari  kelompok rumah  yang  letaknya   berdekatan satu sama    lain.    Pimpinan  gampong  disebut    keuchik,    yang dibantu  seseorang   yang  mahir   dalam masalah  keagamaan dengan      sebutan  teungku      meunasah.  Gampong merupakan  pemerintahan  bawahan dari  mukim (Nya’  Pha, 2001).
Dalam melaksanakan  tugasnya dalam kehidupan masyarakat,  keuchik  dibantu  tuha  peut,  yaitu  sekumpulan orang    yang  dituakan  karena   memiliki  beberapa  kelebihan. Tuha  peut  ini  umumnya juga  memikul  tugas  rangkap,   yaitu disamping  sebagai    penasehat  keuchik,    juga  sebagai pemikir,  penimbang,  dan  penemu  dasar-dasar hukum  atas sesuatu  keputusan atau  ketetapan adat.  (A. Gani, 1998:  132-133).
Pada  dasarnya, tuha  peut (dewan  empat)  mempunyai fungsi  sebagai  mitra  kerja  keuchik  dalam  menjaga    adat budaya    dan  hukum  adat,  serta  membantu  mengaktifkan sumber-sumber kehidupan  desa  seperti  bertani,  berladang, nelayan,    dan  sebagainya.    (Penjelasan  Pasal  7  Undang- Undang No.
44  Tahun  1999).
Konsep      gampong    dalam      peraturan    perundang- undangan    antara      lain      ditemukan    dalam  Penjelasan Undang-Undang  No.    44    Tahun    1999,    disebutkan  bahwa konsep   gampong menurut undang-undang ini  adalah   sama di  mana    yang  dimaksud  dengan    desa  menurut  Undang- Undang No.   22    Tahun    1999,    (Pasal    1  huruf    o  Undang- Undang  No.    22    Tahun    1999)    yakni:    “Desa    atau  yang disebut    dengan    nama    lain,    selanjutnya  disebut    Desa, adalah    kesatuan  masyarakat    hukum  yang    memiliki kewenangan  untuk   mengatur  dan   mengurus  kepentingan masyarakat   setempat berdasarkan asal-usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dalam    sistem  Pemerintahan  Nasional dan  berada  di  Daerah  Kabupaten”. (Pasal  1 ayat  (13)  UU No. 18  Tahun  2001).
Sementara   itu,   UU  No.   18   Tahun   2001   menyebutkan bahwa    “Gampong  adalah      kesatuan  masyarakat    hukum yang  merupakan organisasi  pemerintahan terendah langsung berada    di  bawah  mukim  yang  menempati  wilayah  tertentu yang  dipimpin  oleh  keuchik  atau  nama    lain  dan  berhak menyelenggarakan rumah  tangganya    sendiri”.  (Pasal  1  ayat (9)  Perda  No.  7 Tahun  2000).
Sementara    dalam    Perda  No.  7  Tahun  2000,    yang dimaksudkan dengan   gampong  adalah   suatu wilayah   yang
ditempati  oleh    sejumlah  penduduk    sebagai    kesatuan masyarakat    yang   terendah dan   berhak   menyelenggarakan rumah  tangganya    sendiri.    (Penjelasan  Pasal  1  ayat  (2) Qanun  No.3/2003).
Dari  konsep   gampong, jelas  bahwa  gampong terletak  di bawah  mukim  yang  dipimpin  keuchik  dan    berhak menyelenggarakan  rumah  tangganya    sendiri.    Dalam Penjelasan  Qanun  No.    3/2003,  disebutkan  ”kedudukan gampong  tidak    lagi  berada    di  bawah    kecamatan,  tapi  di bawah   mukim”. (Pasal  2  Qanun No.  4  Tahun  2003)   Hal  ini kemudian  dipertegas  dengan    Qanun  No.  4  Tahun  2003, ”Mukim   membawahi  gampong  yang  berada   di  bawah   dan bertanggung  jawab    kepada    Camat.”  Pasal  5  poin    (d) Qanun  No.  3  Tahun    2003)    Dalam    Qanun  No.  3  Tahun 2003,    disebutkan  bahwa  posisi  Camat  berkenaan  dengan fungsi  pembinaan  pemerintahan  mukim  dan  gampong. (Pasal  39 Qanun No.  3 Tahun  2003).
Dalam  Qanun  No.  3  Tahun  2003,  dengan    tegas  diatur bahwa    kecamatan  yang  belum    memiliki  mukim  tapi memiliki  gampong,  maka    perangkat  pelaksana  di wilayahnya   adalah   Pemerintah  Gampong. (Pasal  2  Qanun Nomor 5 Tahun  2003).
Ada  beberapa  penjelasan  penting    dari  Qanun  No.
5/2003  tentang    gampong,  yakni: Pertama ,  Gampong merupakan  organisasi   pemerintahan  terendah  yang  berada di    bawah    Mukim,    (Pasal  3    Qanun    Nomor    5    Tahun 2003)      yang    mempunyai    tugas    menyelenggarakan pemerintahan,  melaksanakan    pembangunan,    membina masyarakat      dan      meningkatkan    pelaksanaan    Syari’at Islam.   (Pasal   4  Qanun  Nomor  5  Tahun   2003)   Gampong
mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan (desentralisasi, dekonsentrasi, dan perbantuan),
pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan    kemasyarakatan, syariat    Islam,      percepatan    pelayanan,    dan      penyelesaian sengketa  hukum.  (Pasal    5  Qanun  Nomor  5  Tahun    2003) Kewenangan   gampong  antara   lain  kewenangan yang  sudah ada,    berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,    dan kewenangan  melaksanakan  tugas  perbantuan  yang  disertai biaya  (gampong  berhak  menolak  bila  tanpa    pembiayaan). (Pasal  10 Qanun Nomor 5 Tahun  2003).
Kedua , mengenai susunan Pemerintahan Gampong yang diselenggarakan  Pemerintah  Gampong  (Keuchik,  Imuem Meunasah,  Perangkat  Gampong)  dan  Tuha  Peut.  (Pasal  11 Qanun Nomor 5 Tahun 2003)   Keuchik  adalah   Kepala  Badan Eksekutif    Gampong  dalam    penyelenggaraan  Pemerintahan Gampong(Pasal  12   Qanun  Nomor  5   Tahun   2003)    yang bertugas      dan    kewajiban      memimpin  penyelenggaraan Pemerintahan  Gampong, membina  kehidupan  beragama dan pelaksanaan  Syari’at  Islam,    menjaga    dan    memelihara kelestarian  adat    dan    adat    istiadat,    memajukan perekonomian,  memelihara  ketentraman,  menjadi  hakim perdamaian  (dibantu  Imuem  Meunasah  dan  Tuha  Peut), mengajukan  Rancangan    Reusam  Gampong,  mengajukan Rancangan    Anggaran  Pendapatan  Belanja  Gampong,  serta mewakili  Gampongnya  di  dalam    dan  di  luar  Pengadilan. Pasal  14  ayat  (2)  dan  (3)  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003) Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya,  keuchik bertanggung  jawab    kepada    rakyat  Gampong  pada    akhir masa   jabatan  atau   sewaktu-waktu diminta  oleh   Tuha Peuet Gampong,    serta    menyampaikan    laporan    pelaksanaan tugasnya      kepada      Imeum    Mukim  sekurang-kurangnya sekali  dalam    satu  tahun  yaitu  pada  akhir  tahun  anggaran
atau  sewaktu-waktu  diminta  oleh  Imeum  Mukim.  (Pasal  15 Qanun  Nomor 5  Tahun  2003)    Hal  ini  dikarenakan  keuchik dipilih  secara  langsung(Pasal  16  Qanun  Nomor  5  Tahun 2003)    dengan    masa  jabatan  lima  tahun.  (Pasal  25  Qanun Nomor 5 Tahun  2003).
Ketiga ,  perangkat  Pemerintah  Gampong  selain  keuchik adalah  imuem  meunasah dan  perangkat  gampong.  Imeum Meunasah  mempunyai  tugas    dan    melaksanakan  fungsi memimpin    kegiatan  keagamaan, peningkatan  peribadatan, peningkatan pendidikan agama,  memimpin seluruh  kegiatan yang  berhubungan  dengan  kemakmuran  meunasah  dan kegiatan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan syari’at Islam.  (Pasal  34  Qanun Nomor 5 Tahun  2003).
Keempat , Tuha  Peuet  Gampong sebagai  Badan  Perwakilan Gampong,  berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra    kerja dari Pemerintah  Gampong  dalam    penyelenggaraan Pemerintahan  Gampong.  (Pasal  35  Qanun  Nomor 5  Tahun 2003)  Tugas dan  fungsi  Tuha  Peut  antara  lain  meningkatkan upaya-  upaya    pelaksanaan  Syari’at  Islam    dan    adat, memelihara  kelestarian  adat    istiadat,    melaksanakan  fungsi legislasi, melaksanakan fungsi anggaran,  melaksanakan fungsi pengawasan,  serta  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyakarat   kepada  Pemerintah Gampong. (Pasal  1  ayat  (13) UU  Nomor  18  Tahun  2001  dan  Pasal  1  ayat  (6)  Qanun Nomor 5 Tahun  2003).
Dengan    demikian  pelaksanaan  syariat  Islam  menjadi salah  satu  kewenangan  dalam    gampong.  Konsep    ini  dapat dilihat    sejak  dari  konsep    gampong  sebagaimana  disebut UU  Nomor  18  Tahun 2001   tentang   UU  Otonomi  Khusus bagi  Provinsi   DI  Aceh  sebagai   Provinsi   NAD  dan   Qanun
Nomor  5  Tahun    2003    tentang    Pemerintahan  Gampong dalam    Provinsi    NAD,  yang  menyebutkan  bahwa, “Gampong  atau  nama    lain  adalah    kesatuan  masyarakat hukum  yang  merupakan  organisasi  Pemerintah  terendah langsung  di  bawah  Mukim  atau  nama  lain  yang  menempati wilayah  tertentu,  yang   dipimpin  oleh   Geuchik   atau   nama lain    dan    berhak    menyelenggarakan  rumah    tangganya sendiri.”  (Pasal  14  ayat  (2)  Qanun  Nomor  11  Tahun  2002 tentang    Pelaksanaan  Syariat  Islam  bidang  Aqidah,  Ibadah, dan  Syiar Islam).
Ada  empat  hal  penting    yang  dapat  ditarik  dari  konsep gampong  menurut peraturan  perundang- undangan.
Pertama ,  gampong  sebagai  sebuah kawasan kesatuan masyarakat  hukum. Kedua , gampong  merupakan    organisasi Pemerintah    terendah    yang    langsung      berada      di    bawah Mukim. Ketiga , gampong dipimpin  oleh  seorang  pimpinan yang  disebut    dengan    geuchik  (ada    yang  menyebutkan dengan keuchik). Keempat , gampong berhak menyelenggarakan rumah  tangganya  sendiri.
Dengan    memahami  konsep    gampong  sebagaimana terungkap  di    atas,    maka    ada    beberapa  kewenangan gampong  terkait  dengan    pelaksanaan syariat  Islam  di  Aceh, yakni  sebagai  berikut:
1.   Dalam    konteks    pengawasan  dan    pembinaan,
Wilayatul    Hisbah      (WH)    dapat      dibentuk  pada tingkat    gampong  yang  diberi    wewenang    menegur- menasehati  pelanggar    syariat,  bila  tidak    berubah setelah    ditegur-dinasehati,  dapat    menyerahkan kasus    ke  penyidik.    (Pasal  15    Qanun  Nomor  11 Tahun    2002)   Dalam    Keputusan    Gubernur  Nomor
1  Tahun   2004 tentang   Pembentukan Organisasi  dan Tata  Kerja WH,  dalam   proses  pembinaan, muhtasib berwenang  meminta  bantuan    geuchik    dan    tuha peut,    juga    dapat      melaporkan  kepada  perangkat gampong  tentang    adanya    pelanggaran  dan bersama-sama perangkat gampong menegur,
memberikan nasehat  kepada  pelanggar.
2.   Walaupun  WH  dapat    dibentuk  pada    tingkat gampong,  namun ketika menemukan kasus
pelanggaran  akan    menyampaikan  laporan  kepada penyidik,   termasuk   PPNS.  Dalam   hal ini,  salah  satu wewenang  PPNS  adalah  menerima laporan dari  WH tingkat  gampong.  (Pasal  3  Qanun  Nomor  5  Tahun 2003    tentang    Pemerintahan  Gampong  dalam Provinsi    NAD)  Logika  dapat    dibentuknya  WH  pada tingkat    gampong,  sesungguhnya  karena  gampong itu  sendiri    yang  mempunyai  salah    satu  tugas  yaitu meningkatkan  pelaksanaan  syariat  Islam.  (Pasal  12 ayat (1)  Qanun Nomor 5 Tahun  2003).
3.   Secara operasional,  dimana dalam struktur Pemerintahan  Gampong  salah  satunya    adalah Geusyik,  yang  antara    lain  salah  satu  tugas  dan kewajibannya adalah membina kehidupan beragama  dan  pelaksanaan  syariat  Islam  dalam masyarakat, serta  mencegah kegiatan  maksiat.  (Pasal No  25  Qanun  Nomer  5  Tahun  2003)    Struktur Gampong  yang  lainnya  adalah  Imuem  meunasah, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan  dengan    pelaksanaan  syariat    Islam dalam      masyarakat,    selain    kegiatan      keagamaan, peribadatan,  pendidikan  agama,  dsb  yang  menjadi tugasnya.  (Pasal  60  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003) Dalam  proses pelaksanaan syariat  Islam,  Pemerintah
gampong  dapat  pula  membentuk  lembaga-lembaga keagamaan  atau    sejenisnya    yang  peruntukannya dalam    rangka    peningkatan  pelaksanaan  syariat Islam.  (Pasal  64  ayat  (2)  Qanun  Nomor  5  Tahun 2003).
4.  Pada    tingkat    gampong,  dikenal    yang  namanya produk legislasi gampong, yakni Reusam Gampong    atau      Qanun    Gampong.  Dalam
Reusam    Gampong    atau      Qanun    Gampong tersebut,  salah  satu  materi  yang  dimuat di  dalamnya adalah    mengenai  pelaksanaan  syariat  Islam.  (Pasal 6 Perda  Nomor 7 Tahun  2000).
5.    Dalam  hal  khamar  dan  sejenisnya  (Qanun Nomor 12 Tahun  2003),    maisir  (Qanun  Nomor  13  Tahun 2003),  dan  khalwat  (Qanun Nomor 14  Tahun  2003),
setiap  anggota  masyarakat  berperan  serta  dalam membantu  upaya    pencegahan  dan    pemberantasan khamar,  maisir,  dan    khalwat.    Qanun  memberi catatan    bahwa    bila  mengetahui  perbuatan  itu, masyarakat diharuskan melapor kepada  pejabat  yang berwenang  baik  lisan  maupun  tulisan.  Dalam  hal tertangkap tangan  sekalipun, pelaku  dan  barang  bukti harus  diserahkan  kepada  pejabat  yang  berwenang, yang  kemudian  pelapor    diberikan  perlindungan untuk    keamanannya.  Apabila  seseorang    didenda, maka    itu  akan    menjadi  penerimaan  daerah    dan disetor  langsung  ke baitul  mal.
6.   Berbeda  dengan  lembaga  adat,  yang berfungsi  sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban  masyarakat    baik  preventif    maupun represif,  antara    lain  menyelesaikan  masalah  sosial kemasyarakatan, dan penengah (hakim perdamaian)  mendamaikan  sengketa    yang    timbul
di    masyarakat.   (Pasal    7    Perda   Nomor  7    Tahun 2000)   Tujuan   Perda   Nomor  7  Tahun   2000   adalah untuk      membakukan,  mendorong,  menunjang,  dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna penyelenggaraan  kehidupan  adat  istiadat    dan hukum adat  daerah.   (Pasal  8  Perda  Nomor 7  Tahun 2000)    Tujuan  adat,  adalah    untuk    membentuk manusia  berakhlak  mulia,    bermartabat,  dan berbudaya. Fungsi kehidupan adat guna
melaksanakan  dan  mengefektifkan adat  istiadat   dan hukum adat untuk   membina  kemasyarakatan. (Pasal 10,  Pasal  11,  dan  Pasal  12  Perda  Nomor 7 Tahun 2000)   Aparat  penegak  hukum  memberi kesempatan kepada  Geuchik  untuk    menyelesaikan  sengketa dalam masalah  keluarga, antar keluarga, dan masalah-masalah  sosial  yang  timbul  di  masyarakat, melalui   sebuah   rapat  yang  dinamakan dengan   rapat adat    gampong.  Jenis-  jenis    sanksi    yang  dapat dijatuhkan  berupa    nasehat,  teguran,    pernyataan maaf    di  depan  orang    banyak    di  meunasah/masjid yang  diikuti    dengan    peusijuek,    denda,    ganti kerugian,  dikucilkan  dari  masyarakat    gampong, dikeluarkan  dari  masyarakat    gampong, pencabutan gelar  adat,   dan   lain-lain   bentuk   sanksi   sesuai   adat setempat.  (Pasal  19  Perda  Nomor  7 Tahun   2000)   Baitul  mal   dapat   dibentuk  di  tingkat gampong, sebagaimana Keputusan Gubernur
Nomor  18  Tahun    2003    tentang    Pembentukan Organisasi    dan    Tata  Kerja  Badan  Baitul  Mal. Mengenai    keberadaan  baitul    mal  sebagaimana Qanun  Nomor  7  Tahun    2004  tentang    Pengelolaan Zakat,  dikenal    yang  namanya  baitul    mal   gampong yang berwenang  menetapkan,  mengumpulkan,
mendistribusikan zakat  dalam  wilayah  gampong atas semua objek zakat (penghasilan sektor
perdagangan, pertanian  individual,  zakat  tabungan) di  gampong  masing-masing,  yang  diawasi    oleh Camat.    (Pasal    19    Qanun  Nomor  7  Tahun  2004 tentang  Pengelolaan Zakat).
7.   Instruksi      Gubernur    Nomor    4    Tahun      2002 tentang      Larangan      Judi,    Buntut,      Taruhan  dan Sejenisnya  yang  Mengandung  Unsur-unsur  Judi dalam    Provinsi  NAD,  Geuchik  diinstuksikan  untuk memperketat,  mempertegas,  mencegah  terjadinya perjudian  dalam  bentuk      bagaimana  pun    serta mencegah  dan    melarang      setiap    orang    untuk melakukan  taruhan pada  berbagai  kegiatan  olahraga dan  perlombaan.
8.   Instruksi    Gubernur  Nomor  5  Tahun    2002    tentang Tata  Pergaulan/Khalwat  antara    Pria  dan  Wanita dalam    Provinsi    NAD,  pelarangan  terhadap  setiap orang    yang  bukan    mahramnya  berdua-duaan  di tempat  sepi.
Berdasarkan    penjelasan  pada    bagian    sebelumnya, tergambar  bahwa    otoritas    gampong  dalam  pelaksanaan syariat  Islam    tidak    sama    dengan    otoritas    yang  dimiliki Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan    Pemerintah  Aceh. Perbedaan  ini  dapat    dipahami,  antara    lain  karena sumberdaya yang  ada  di gampong relatif  terbatas.
Keterbatasan  tersebut    di  atas  juga  mengakibatkan  tidak seimbangnya antara  pelaksanaan dan pengawasan,  terutama dalam    pemerintahan  gampong  dengan    pemerintahan  di atasnya.    Belum  lagi  secara  struktur    tidak    mungkin dilengkapi  di  semua    gampong  yang  di  Aceh  berjumlah
lebih  dari  6.400    gampong.  Sepertinya  akan  banyak mendapat tantangan apabila  semua  gampong mendapatkan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki kabupaten/kota.
Kondisi  tersebut  di  atas,  pada  dasarnya  dapat  dipahami bahwa  secara  operasional,  pemerintahan  kabupaten/kota memiliki    kewenangan  yang    lebih      besar    dibandingkan dengan      pemerintahan  gampong,  dengan    pertimbangan bahwa    secara  struktur        pemerintahan  kabupaten/kota maupun pemerintahan Aceh lebih  lengkap.
Dalam   pengaturan  sendiri   ada  sedikit   perbedaan  antara Undang-Undang  Nomor  44    Tahun1999    dengan    Undang- Undang  Nomor  11  Tahun    2006.    Dalam    Undang-Undang Nomor  44  Tahun  1999  dengan    tegas  disebutkan  mengenai empat    keistimewaan  Aceh,  yang  menyangkut  pendidikan, agama,    adat,    dan    peran    ulama    dalam    pengambilan kebijakan.    Sementara    dalam    Undang-undang  Nomor  11 Tahun    2006    pengaturannya  sudah    lebih    luas  walau    secara spesifik tidak menyebutkan corak keistimewaan sebagaimana  disebut    dalam    Undang-Undang  Nomor  44 Tahun  1999.
Hal  lain  yang  selama  ini  dirasakan  dapat  menjadi hambatan  adalah mengenai  keberadaan  Qanun  yang mengatur  tentang    Pemerintahan  Gampong.  Qanun  Aceh Nomor  5  Tahun    2003    merupakan  produk  hukum  dari Undang-Undang Nomor  11  Tahun   2001.   Sementara   dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  ditentukan  bahwa qanun  gampong  dibentuk  pada  tingkat  kabupaten/kota. Pada kenyataannya belum semua kabupaten/kota menyelesaikan  produk  hukum  tersebut  sehingga  Qanun
Aceh  Nomor  5  Tahun 2003 masih berlaku untuk kabupaten/kota  tersebut.
Berpatokan  pada  kondisi  di  atas,  maka  struktur  harus berdasarkan qanun  tersebut    sebagaimana  sudah      dijelaskan pada      bagian      sebelumnya.    Dengan      kondisi      struktur tersebut      maka      tepatlah  kewenangan  yang  diberikan berdasarkan  ketentuan  yang  sudah  disebutkan  pada  bagian sebelumnya.  Dengan    kata  lain  tidak    mungkin  gampong bisa  melaksanakan  kewenangan  yang  lebih    besar  dari  apa yang  telah  diatur    dalam    ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
penjelasan pada bagian-bagian
sebelumnya,  dapat    disimpulkan  bahwa    gampong  memiliki kewenangan  yang  terbatas.    Beberapa    kewenangan  yang dimiliki   gampong dalam pelaksanaan  syariat  Islam  adalah: Pertama,    kebolehan  membentuk  WH  pada    tingkat gampong,  yang    tugasnya    hanya    terbatas    pada    menegur dan    menasehati.  WH    juga    berhubungan  dengan  geusyik dan    tuha    peut,    dimana  harus      melaporkan  bila mendapatkan pelanggaran. Kedua, dalam struktur pemerintahan  gampong,  geusyik  dan    imuem  meunasah memiliki  tugas    dan    kewajiban  syariat  disamping  ikut mencegah  kegiatan    maksiat.    Dalam    pelaksanaannya, pemerintah  gampong  dapat  membentuk  lembaga-lembaga keagamaan  atau  sejenisnya  yang  peruntukannya  dalam rangka  peningkatan  pelaksanaan  syariat    Islam.    Ketiga, dalam    peraturan  gampong,  pelaksanaan  syariat  Islam merupakan  salah    satu    materi    yang  dapat    menjadi ketentuan  yang  diterapkan  pada    tingkat  gampong. Keempat,  dalam  konteks  penyelesaian kasus,  beberapa kasus
dapat    diselesaikan  dengan  konsep    peradilan  gampong. Kelima,  gampong  sendiri   dapat   membentuk  baitul   mal   di tingkat gampong, yang berwenang menetapkan, mengumpulkan,  mendistribusikan  zakat  dalam    wilayah gampong  atas    semua    objek    zakat    (penghasilan  sektor perdagangan,  pertanian  individual,  zakat  tabungan)  di gampong masing-masing, yang diawasi  oleh  Camat.
Kewenangan      terbatas      yang    dimiliki      gampong sebagaimana  tersebut      di    atas,    adalah      wajar  mengingat kemampuan  penyelesaian  pada  tingkat    gampong  dengan struktur    yang  tersedia,    sangat  sederhana  dibandingkan dengan    pemerintahan  yang    di    atasnya.    Dengan    struktur yang    dimiliki  gampong  jelas    gampong  tidak    bisa melakukan  semua   kewenangan  yang   diberikan  peraturan perundang-undangan kepada  pemerintahan yang  di  atasnya. Kondisi  ini  dapat  dipahami  mengingat  dalam    pelaksanaan syariat  Islam,  berbagai  hal  tersebut  juga  harus  mendapatkan perhatian dalam rangka pencapaian efektifitas dan
ketepatan pelaksanaannya.

## ENDNOTES:
1  Dijelaskan,    antara    lain  oleh    Al  Yasa’  Abubakar,    “Pelaksanaan Syariat  Islam  di  Aceh  (Sejarah  dan  Prospek)”,    dalam    Fairus  M.  Nur (Editor), Syariat  di  Wilayah  Syariat ,  (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam Provinsi    NAD,  2002),    h.  26-28.    Menarik    juga  untuk    dilihat    dalam Ismuha,  “Ulama    Aceh  dalam    Perspektif    Sejarah”,  dalam    Taufiq Abdullah   (Editor), Agama  dan  Perubahan Sosial , (Jakarta: Rajawali  Press, 1983),  hlm.  8-9.
2      Keputusan      Perdana      Menteri      “Missi    Hardi”      Nomor:
1/Missi/1959  tentang    Keistimewaan Aceh, yang  berlaku  efektif  pada  26 Mei  1959,  dianggap    sebagai  salah  satu  kebijakan  penting    untuk penyelesaian  konflik  Aceh-Jakarta  masa  itu.  Namun  kemudian  juga digugat  karena    Keputusan    PM  Hardi  tersebut  hanya  memberi keistimewaan  untuk    Aceh  dengan    istilah  semata.  Sedangkan  konsep
umum, pada  hakikatnya sama  dengan    daerah  lain  yang  tidak  memiliki keistimewaan dalam  bidang agama.

## DAFTAR PUSTAKA:
Nurdin,  Abidin.    2012.    “Reposisi    Peran    Ulama    dalam Pelaksanaan  Syariat  Islam    di  Aceh”  dalam Jurnal  Al- Qalam , Vol. 18,  No.  1
Abubakar,   Al Yasa’.  2002.  “Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh (Sejarah  dan  Prospek)”.  dalam  Fairus M. Nur  (Editor). Syariat di  Wilayah  Syariat . Banda  Aceh: Dinas
Syariat Islam  Provinsi  NAD
Nya’  Pha,    M,  Hakim.    2001.    “Lembaga    Gampong Merupakan  Salah    Satu    Simpul    Utama    Energi  Sosial Masyarakat  Aceh”,  Makalah    Dipresentasikan  pada Simposium  Daerah  Forum  Pascasarjana  Unsyiah .  Banda Aceh: Pascasarjana  Unsyiah.  25  Juni  2001
A. Gani,  Iskandar.   1998. Kedudukan  dan  Fungsi Lembaga Adat dan  Kebudayaan  Aceh  (LAKA)  dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh . (Tesis)
Ismuha. 1983.  “Ulama  Aceh dalam  Perspektif  Sejarah”,  dalam Taufiq  Abdullah    (Editor). Agama dan  Perubahan  Sosial .
Jakarta:  Rajawali  Press
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana
Hikmawati,   Puteri.    2008.    “Relevansi   Pelaksanaan   Syariat Islam      di    Provinsi      Nanggroe      Aceh  Darussalam dengan    Hukum  Pidana    Nasional”. Jurnal  Kajian .  Vol.
14,  No.  2
Soemitro,   Ronny  Hanitijo. 1983. Metodologi  Penelitian Hukum .
Jakarta:  Ghalia  Indonesia
Sufi,  Rusdi,  dkk.  2002. Adat  Istiadat  Masyarakat  Aceh .  Banda Aceh:  Dinas    Kebudayaan    Provinsi  Nanggroe      Aceh
Darussalam
Bahri,  Samsul.  2012.  “Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh sebagai  Bagian  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”. Jurnal Dinamika  Hukum. Vol. 12,  No.  2
Tripa,  Sulaiman.  2007. Menangnya  Kekalahan .  Banda  Aceh: Lapena
Tripa,  Sulaiman.  2009.   “Prospek  dan  Tantangan Pemerintahan  Gampong  di  Aceh”. Jurnal Media Hukum .  Vol. 16  No.  2