## ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
AA Gde Putra Arjawa, Komang Edy Dharma Saputra, Kadek Dedy Suryana Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta. Jl. Ken Arok No. 10 -12 Denpasar. Email. gdeputraarjawa@gmail.com, Edydharmasaputra@gmail.com, dedy.pinguinfm@gmail.com
Abstrak- Kredit Usaha Rakyat merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman  tanggal  9  Oktober  2007  tentang  Pembiayaan  kepada  UMKM  dan Koperasi  antara  Pemerintah,  Perusahaan  Penjamin,  dan  Perbankan.   Kredit  ini dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. BPD Bali Cabang Negara juga  menyalurkan  Kredit  Usaha  Rakyat,  dari  Kredit  usaha  rakyat  yang  disalurkan ada beberapa kredit yang mengalami kredit macet yang ditaksir sekitar 6 -7 nasabah. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  fa ktor-faktor  penyebab  kredit macet pada KUR di BPD Cabang Negara dan Penyelesaian Kredit Macet pada KUR di  BPD  Cabang  Negara.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum empiris  yaitu  penelitian  dilakukan  karena  adanya  kesenjangan  antara das  sollen dengan das  sein ,  dalam  hal  ini  bahwa  Kredit  Usaha  Rakyat  yang  diberikan  kepada masyarakat  diharapkan  tidak  bermasalah  tetapi  ternyata  ada  yang  mengalami permasalahan  khusunya  dalam  pengangsuran  kredit.  Hasil  penelitian  dalam  skripsi ini  adalah  faktor  penyebab  kredit  Usaha  Rakyat  macet  adalah  1.  Usaha  yang dijalankan  mengalami  penurunan  omzet  karena  beberapa  hal  seperti  pengelolaan usaha  yang  kurang  baik,  pesaing  usaha .  2.  Usaha  mengalami  kebangkrutan  atau sudah tidak berjalan lagi. 3.  Dan nasabah perusahaannya mengalami force majeure . Penyelesian  kredit  macet  dilakukan  dengan  beberapa  cara  yakni  :  1) Rescheduling (penjadwalan  ulang),  2) Reconditioning (persyaratan  ulang),  3) Restructuring (rekstrukturisasi).
Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat
Abstract,  People's  Business  Credit  is  a  follow-up  to  the  signing  of  a  Memorandum  of Understanding  dated  October  9,  2007  concerning  Financing  for  MSMEs  and  Cooperatives between the Government, Guarantee Companies, and Banking. This credit is guaranteed by the  government  through  Askrindo  and  Jamkrindo.  BPD  Bali  State  Branch  also  disburses People's Business Credit, from the people's business loans disbursed there are several loans that experience bad credit which is estimated to be around 6-7 customers. The problem in this study is what are the factors that cause bad credit at KUR at the BPD Country Branch and the Settlement of Bad Loans at KUR at the BPD Country Branch. The type of research used is empirical legal research, namely research conducted because there is a gap between das sollen and das sein, in this case that people's business loans given to the community are expected to have  no  problems  but  in  fact there  are those  who  experience  problems,  especially  in credit installments.  The  results  of  the  research  in  this  thesis  are  that  the  factors  that  cause  bad business credit are 1. The business being run has experienced a decrease in turnover due to several things such as poor business management, business competitors. 2. The business has gone  bankrupt  or  is  no  longer  running.  3.  And  the  company's  customers  experience  force majeure.  Settlement  of  bad  loans  is  done  in  several  ways,  namely:  1)  Rescheduling  2) Reconditioning 3) Restructuring.
Keywords: People's Business Credit
PENDAHULUAN Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,  baik  di  kota  maupun  di  desa istilah  kredit  sudah  bertumbuh  menjadi istilah  umum  yang  tidak  asing  lagi,  yang sebagian besar berkisar kepada pengertian yaitu penundaan waktu pembayaran kembali  uang  atau  prestasi  yang  sudah diberikan  atau  diterima  pada  waktu sekarang  dan  akan  dikembalikan  pada waktu  yang  akan  datang  yang  telah ditentukan  bersama.    Kredit  merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana ke  masyarakat  yang  bermanfaat  untuk membantu  baik orang  perorangan maupun badan  usaha  yang  membutuhkan  dana sehingga  kredit  sudah  menjadi  fungsi utama  dari  bank  karena  sesuai  dengan ketentuan  dalam  pasal  3  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  Tentang  Perbankan  (selanjutnya disebut  sebagai  UU  Perbankan)  yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah  sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat   ( Ade Irawan Taufik, 2017, h. 47).
Kata kredit secara etymologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata credere yang  berarti  kepercayaan.  Hal  ini  berarti kredit  diberikan  atas  dasar  kepercayaan dari  kreditur  kepada  debitur  bahwa  kredit yang diberikannya akan dikembalikan oleh debitur  dikemudian  hari  (  Batu  Arturejo, 2022,  h.  1) Dalam  perkreditan  terdapat beberapa  unsur  yang  biasanya  selalu  ada. Sebagaimana  menurut  Thomas  Suyatno mengemukakan  bahwa  ada  beberapa unsur-unsur  kredit  antara  lain  sebagai berikut : ( Marsidah, 2019, h. 292).
a. Kepercayaan,  yaitu  keyakinan  dari  si pemberi  kredit  bahwa  prestasi  yang diberikannya  baik  dalam  bentuk  uang, barang,  atau  jasa,  akan  benar-benar diterimanya  kembali  dalam  jangka
waktu  tertentu  di  masa  yang  akan datang.
b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan  antara  pemberian  prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima  pada  masa  yang  akan  datang. Dalam  unsur  waktu  ini,  terkandung pengertian  nilai  agio  dari  uang,  yaitu uang  yang  ada  sekarang  lebih  tinggi nilainya  dari  uang  yang  akan  diterima pada masa yang akan datang.
c. Degree of risk , yaitu tingkat risiko yang akan  dihadapi  sebagai  akibat  dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara  pemberian  prestasi  dengan kontraprestasi  yang  akan  diterima kemudian  hari.    Semakin  lama  kredit diberikan  semakin  tinggi  pula  tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk  menerobos masa  depan  itu,  maka  masih  selalu terdapat  unsur  ketidaktentuan  yang tidak dapat diperhitungkan.  Inilah yang menyebabkan  timbulnya  unsur  risiko. Dengan  adanya  unsur  risiko  inilah, maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan  dalam  bentuk  uang,  tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa.
Namun,  karena  kehidupan  ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang,  maka  transaksi-transaksi  kredit yang  menyangkut  uanglah  yang  setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.
Salah  satu  jenis  kredit  yang  akan dibahas dalam penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit  atau  pembiayaan  kepada  Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM- K)  dalam  bentuk  pemberian  modal  kerja dan  investasi  yang  didukung  fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Selanjutnya mengenai  pengertian  Kredit Usaha Rakyat adalah diatur dalam Pasal 1 angka  (1)  Peraturan  Menteri  Koordinator
Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah
Koperasi  (UMKM-K)  dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif (Chadijah Rizki Lestari, 2017, h. 65).
Program  Kredit  Usaha  Rakyat diluncurkan  pada  tanggal  5  November 2007  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono.    Kredit  Usaha  Rakyat merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman
Bersama  (MoU)  pada  tanggal  9  Oktober 2007  tentang  Penjaminan  Kredit  atau
Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara  Pemerintah,  Perusahaan  Penjamin, dan  Perbankan.  Kredit  Usaha  Rakyat merupakan  fasilitas  pembiayaan  yang dapat  diakses  oleh  UMKM  dan  Koperasi terutama  yang  memiliki  usaha  yang  layak namun  belum  bankable.      Maksudnya adalah  usaha  tersebut  memiliki  prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan ( I Gusti Agung Alit Semara Putra, 2013, h.459).
PT BPD Bali Cabang Negara adalah salah  satu  kantor  cabang  yang  juga  aktif menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Dimana  berdasarkan  hasil  penelitian bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adapun kredit Usaha Rakyat yang disalurkan  oleh  PT.  BPD  Bali  Cabang Negara adalah , Tahun 2018 : Rp.21.045.000.000, Tahun 2019 : Rp.47.410.000.000, Tahun 2020 : Rp.42.115.000.000, Tahun 2021 : Rp.57.696.000.000,  dan  Tahun  2022  : Rp.85.514.000.000,. Dan berdasarkan hasil penelitian . Bahwa dari sekian Kredit usaha rakyat  yang  di  salurkan  oleh  PT  BPD Cabang  Negara  memang  ada  beberapa
kredit  yang  mengalami  kredit  macet  yang ditaksir sekitar 6-7 nasabah ( Wawancara, i gusti ngurah oka ardhika).
Berdasarkan permasalahana tersebut menandakan  adanya  kesenjangan  anatara teori  dengan  realita  atau  kesenjangan antara das solen dengan das  sein. Dimana seharusnya  kredit  yang  disalurkan  oleh kreditur  dalam  hal  ini  PT.  BPD  cabang Negara  harus  diangsur  sesuai  dengan perjanjian  kredit  namun  pada  faktanya dilapangan  masih  ada  debitur  yang mengalami permasalahan dalam pengangsuran sebagaimana yang terjadi di PT. BPD Cabang Nugara, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada  Kredit Usaha  Rakyat  Di  PT  Bank  BPD  Bali Cabang  Negara”.  Adapun  permasalahan dalam penelitian ini adalah : apakah faktor- faktor  penyebab  kredit  macet  pada  Kredit Usaha Rakyat di BPD Cabang Negara, dan bagaimana penyelesaian Kredit Macet pada Kredit  Usaha  Rakyat  di  BPD  Cabang Negara.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris  yaitu  penelitian  dilakukan karena  adanya  kesenjangan  antara das sollen dengan das sein . Dimana das sollen ( Jonaedi Efendy. 2018, 149). Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara bahwa Kredit Usaha  Rakyat  yang  diberikan  oleh  PT. BPD  Cabang  Negara  kepada  masyarakat diharapkan tidak bermasalah tetapi ternyata Kredit Usaha Rakyat tersebut ada yang  mengalami  permasalahan  khusunya dalam  pengangsuran  kredit  (mengalami kredit  macet).  Pendekatan  masalah  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Approach ),  dan  Pendekatan  fakta  ( facta approach ).  (  L.M.  Gandhi.  2015,  h.  4). Selanjutnya  sumber  data  yang  digunakan adalah  sumber  data  primer,  sember  data sekunder            Selain  bahan  hukum  primer
dan  sekunder,  digunakan  pula  bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum ( Widodo, 2017, h. 19).
Untuk  mendapatkan  bahan  hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan  dengan  wawancara  dan  studi kepustakaan.  Dari studi lapangan dan studi kepustakaan, baik  data  hukum  primer  dan sekunder  akan  dikumpulkan  melalui pencatatan dalam bentuk dokumen dengan menggunakan  sistem  file.  Pencatatan dengan  sistem  file  disusun  berdasarkan pada topik, bukan berdasarkan pada nama pengarang.    Hal  ini  dilakukan  agar  lebih mudah  dalam  penguraian,  menganalisis dan  membuat  kesimpulan  dari  konsep- konsep yang ada terkait dengan pelaksanaan  pembagian  harta  bersama melalui  hibah. Pencatatan  dalam  bentuk dokummen  dengan  menggunakan  sistem file  yang terdiri dari kutipan, ikhtisar dan ulasan merupakan salah satu bahan kajian yang  dapat  dipergunakan  sebagai  pangkal tolak  berpikir  untuk  membangun  konsep- konsep dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor BPD Bali Cabang Negara.  Yang  beralamat  di  Jl.  Gatot Subroto No.24 Negara. Jembrana, Bali.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet Pada KUR Di BPD Sebelum membahas mengenai
permasalahan  yang  akan  dibahas,  maka dalam  penelitian  ini  akan  dijabarkan terlebih  dahulu  mengenai  Kredit  Usaha Rakyat di BPD Bali termasuk juga berlaku di BPD Bali Cabang Negara. Kredit Usaha Rakyat BPD Bali merupakan Kredit modal kerja  dan/atau  investasi  kepada  debitur usaha yang produktif dan layak akan tetapi belum  memiliki  agunan  tambahan  atau belum cukup. Fasilitas kredit ini diberikan
kepada  Individu/perseorangan  atau  badan usaha yang melakukan usaha produktif dan dapat  digunakan  juga  untuk  modal  kerja atau investasi.
Bentuk kredit angsuran/aplofend.
Bank BPD Bali termasuk BPD Bali
Cabang  Negara  menghadirkan  2  produk Kredit  Usaha  Rakyat,  yakni  Kredit  Usaha Rakyat  Mikro  dan  Kredit  Usaha  Rakyat Retail.  KUR  Mikro  adalah  kredit  modal kerja dan investasi yang diberikan kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha  dan/atau  kelompok  usaha  plafon dengan  plafond  kredit  sampai  dengan  Rp 25  juta  sampai  dengan  Rp  75  juta. Sedangkan KUR Ritel adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha  dan/atau  kelompok  usaha  plafon dengan plafond kredit mulai dari Rp 25 juta sampai  dengan  Rp  500  juta.  Dalam Permohonan Kredit Usaha Rakyat tersebut masing-masing  ditentukan  syarat-syarat tertentu.
Ada  beberapa  kategori  yang  dapat mengajukan  pembiayaan  usaha rakyat  ini, diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Penerima KUR
adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
b) Usaha mikro, kecil, dan menengah.
c) Calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang akan bekerja di luar negeri.
d) Calon Pekerja Magang di luar negeri.
e) Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan  tetap  atau  bekerja sebagai TKI.
f) Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  puma bekerja di luar negeri.
g) Pekerja yang terkena PHK. Program  Kredit  Usaha  Rakyat
(KUR) adalah salah satu program pemerintah  dalam  meningkatkan  akses pembiayaan  kepada  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  yang  disalurkan melalui  lembaga  keuangan  dengan  pola penjaminan.  Program  KUR  dimaksudkan
untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan  UMKM.  Dalam  rangka mewujudkan  hal  tersebut,  pemerintah menerbitkan  Instruksi  Presiden  Nomor  6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan  UMKM.  Program  KUR secara  resmi  diluncurkan  pada  tanggal  5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan  KUR  bersumber  dari  dana perbankan  atau  lembaga  keuangan  yang merupakan  Penyalur  KUR.    Dana  yang disediakan  berupa  dana  keperluan  modal kerja  serta  investasi  yang  disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau  kelompok  usaha  yang  memiliki usaha  produktif  dan  layak  namun  belum memiliki  agunan  tambahan  atau feasible namun  belum bankable (  Gd.  Syafruddin Prawiranegara. 2016, h. 1) Adapun proses mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Bank adalah sebagai berikut :
Pertama,  adalah  permohonan  kredit yang  dilakukan  oleh  calon  debitur. Permohonan  tersebut  diajukan  secara tertulis kepada pihak kreditur, dalam hal ini adalah BPD Bali Cabang Negara. Dengan persyaratan  wajib  yang  telah  ditetapkan oleh kreditur, calon debitur harus memenuhi  persyaratan  tersebut.  Calon debitur merupakan individu yang melakukan usaha produktif yang
dijalankan  minimal  6  (enam)  bulan,  dan tidak  sedang  menerima  kredit  dari perbankan.    Calon  debitur  yang  tidak memiliki usaha yang sudah berjalan kurang lebih  6  bulan,  mereka  tidak  bisa  menjadi pemohon  dalam  Kredit  Usaha  Rakyat karena  kreditur  juga  ingin  memberikan kreditnya  secara  aman  dan  pasti.  Calon debitur  juga  harus  menyertakan  bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga
(KK),  dan  surat  keterangan  usaha.  Kredit Usaha Rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat dan mempunyai syarat yang sederhana.
Kedua,  adalah  penganalisaan  kredit dan  pemeriksaan  oleh  kreditur.  Analisis kredit  harus  menggambarkan  konsep hubungan total permohonan kredit, bentuk, format,  dan  kedalaman  analisis  kredit ditetapkan  oleh  bank  yang  disesuaikan dengan  jumlah  dan  jenis  kredit,  analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan  objektif,  analisa  kredit  sekurang- kurangnya  harus  mencakup  penilaian tentang  prinsip 5C  dan  penilaian  terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikbertakan  pada  hasil  usaha  yang dilakukan  pemohon  serta  menyediakan aspek  yuridis  perkreditan  dengan  tujuan untuk  melindungi  bank  atas  resiko  yang mungkin timbul.
Prinsip pemberian kredit dengan 5C dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (Lailatul Jamilah. 2015, h. 4) a. Character, yaitu data tentang kepribadian  dari  calon  debitur  seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan – kebiasaanya,  hobinya,  cara  hidupnya, keadaan dan latar belakang
keluarganya. Analisis karakter ini untuk mengetahui  apakah  calon  debitur  ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya,  dengan  istilah  lain “ willingness to pay ”.
b. Capacity, yaitu  kemampuan  calon debitur dalam mengelola usahanya uang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman  mengelola  usaha,  sejarah perusahaan  yang  pernah  dikelola. Capacity  ini  merupakan  ukuran  dari ability  to  pay atau  kemampuan  dalam membayar hutang.
c. Collateral , yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar  tidak  bisa  memenuhu kewajibannya.
Jaminan
ini diperhitungkan  paling  akhir,  artinya apabila  masih  adaa  suatu  kesangsian
dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. d. Capital ,  yaitu  kondisi  kekayaan  yang dimiliki oleh perusahaan yang
dikelolanya.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari neraca,  laporan  rugi  laba,  struktur permodalan,  ratio  –ratio  keuntungan. Dari kondisi ini bank dapat menentukan berapa  beasar  dana  yang  dikeluarkan untuk  kredit  dan  berapa  besar  plafon yang diberikan.
e. Condition , yaitu dalam pemberian kredit bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan
prospek  usaha  calon  debitur.  Karena ada  beberapa  kegiatan  usaha  yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi.
Tahap  pemeriksaan,  calon  debitur melengkapi  persyaratan  yang  di  ajukan, pihak  Bank  Rakyat  Indonesia  unit Laweyan,  Mantri  Kredit  Usaha  Rakyat akan  melakukan  checking  atau  survey  di lapangan tentang kelayakan calon debiturnya  dengan  menanyakan  hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Kredit Usaha  Rakyat  tersebut.  Bank  harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai permohonan kredit, yaitu ( Gunarto Suhardi. Diakses dari http://repository.unissula.ac.id): a. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan  kredit  diajukan  secara tertulis.  Hal  ini  berlaku  untuk  kredit baru,  perpanjangan  jangka  waktu, tambahan  kredit,  maupun  permohonan perubahan persyaratan kredit,
b. Permohonan  kredit  harus  memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia,
c. Bank harus memastikan kebenaran data informasi  yang  disampaikan  dalam permohonan kredit.
Ketiga,  adalah  pemberian  putusan kredit.  Kredit  yang  telah  diajukan  oleh calon  debitur  akan  diberi  putusan  oleh
pihak  kreditur,  dikabulkan  sebagian, seluruhnya  atau  ditolak  karena  terdapat suatu  hal  yang  membuat  kreditur  tidak dapat  mengabulkan  permohonan  kredit tersebut. Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut :
a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan  prinsip  perkreditan  yang  sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
b. Pemberian  kredit  telah  sesuai  dan didasarkan  pada  analisis  kredit  yang jujur,  objektif,  cermat,  dan  seksama (menggunakan prinsip 5C) serta independent,
c. Adanya keyakinan bahwa kredit mampu dilunasi oleh debitur. Selanjutnya, setelah pemberian putusan kredit, apabila dikabulkan, custumer service mempersiapkan pencairan  kredit  dengan  memberitahukan pada  calon  debitur  mengenai  putusan  dan tanggal  pencairan,  kemudian  menyiapkan surat  pengukuhan  hutang,  dan  mengisi kwitansi  pencairan  kredit.  Kemudian penandatanganan  perjanjian  Kredit  Usaha Rakyat,  fiat  bayar,  kemudian  pembayaran pencairan  kredit  setelah  semua  syarat terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian  kredit.  Tahap  kelima,  tahap terakhir  dari  mekanisme  Kredit  Usaha Rakyat  adalah  penjaminan  klaim  kredit kepada PT. Askrindo oleh Bank.
Kredit macet menggambarkan situasi,  dimana  persetujuan  pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian.  Hal-hal  yang  menjadi  penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut perlu disadari  oleh  bank  agar  bank  dapat mencegah  atau  menangani  dengan  baik. Menurut  Sjafitri  penyebab  timbulnya kredit  macet  dapat  dikelompokkan  atas  3 golongan yaitu :
( Sjafitri, 2011, h. 4)
1) Faktor intern bank, yaitu
penyelenggaraan  analisis  kredit  yang kurang  mampu  atau  karena  pimpinan
bank mendapat tekanan dari pihak luar, pimpinan  bank  terlalu  agresif  untuk menyalurkan kredit dan campur tangan para pemegang saham  yang berlebihan dalamproses  pengambilan  keputusan pemberian kredit.
2) Ketidaklayakan  debitur,  yaitu  debitur menderita  sakit  berat,  kecelakaan  atau meninggal dunia dan penghasilan tetap terganggu.
3) Pengaruh faktor ekstern, yaitu penurunan  kondisi  ekonomi,  Bencana alam dan peraturan pemerintah. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian  Pada  PT.  BPD  Bali  Cabang Negara kredit bermasalah terjadi disebabkan  oleh  faktor  ekstern  yaitu  :  ( Wawancara dengan Ida Bagus Ketut Putra
Parwata, Wakil Kepala Bank BPD Cabang Negara) 1. Usaha  yang  dijalankan  mengalami penurunan  omzet  karena  beberapa  hal seperti  pengelolaan  usaha yang  kurang baik, pesaing usaha dll.
2. Usaha mengalami kebangkrutan/ sudah tidak berjalan lagi.
3. ataupun karena force majeure.

## Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit
Usaha Rakyat Di BPD Bali
Dalam perkembangan lembaga
keuangan di masyarakat yang menawarkan berbagai  jasa  dalam  membuat  masyarakat tertarik  dan  memilih  dan  memanfaatkan jasa  lembaga  keuangan  seperti  lembaga keuangan  bank  sebagai  alternative  dalam pembiayaan  modal  usahanya.  Hadirnya lembaga  keuangan  bank  di  tengah-tengah masyarakat dengan jasa-jasa dalam pembaiayaan  usaha  seperti  halnya  kredit yang  di  pandang  menjadi  solusi  bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk membantu  permodalan  dalam  usahanya. Dapat dilihat dari peran lembaga keuangan yang memang memiliki fungsi sebagai unit usaha  keuangan  yang  bergerak  di  bidang penyediaan jasa-jasa
pembiayaan.
Lembaga keuangan dalam dunia keuangan
bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya,  dimana  pada  umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah ( Jamal Wiwoho. 2014. h. 90)
Setiap  hubungan  hukum  tidak selamanya berjalan lancar tetapi adakalanya timbul permasalahan,tidak terkecuali  perjanjian  KUR  Mikro  Bank BPD Bali Cabang Negara dengan debiturnya.  Dalam  hal  ini,  masalah  yang timbul  dalam  pelaksanaan  KUR  Mikro adalah kredit bermasalah. kredit dikatakan selesai  apabila  telah  selesai  masa/jangka waktu  pembayaran  kredit  yang  sudah diperjanjikan sebelumnya. Atau Permasalahan  hukum  yang  timbul  adalah wanprestasi.  Bentuk-bentuk  wanprestasi menurut Subekti ada empat macam, yaitu :
a. Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi akan dilakukan,
b. Melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
c. Melakukan  apa  yang  dijanjikan  tetapi terlambat,
d. Melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Wanprestasi merupakan resiko yang dialami  kreditur  dalam  pemberian  kredit, dalam hal ini adalah Kredit Usaha Rakyat. Meskipun  begitu,  kreditur  harus  tetap mengoptimalkan pengelolaan kredit dengan sebaik-baiknya agar resiko tersebut dapat dihindari atau tidak terjadi berulang kali.
Adapun  permasalahan  yang  terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat  pada  BPD  Bali  Cabang  Negara adalah  kredit  Bermasalah.  Pada  dasarnya KUR bermasalah merupakan kondisi yang sering  kali  terjadi  pada  perbankan  yaitu sebagai risiko dari penyaluran kredit bank yang  bersangkutan.  Walaupun  kredit bermasalah seringkali sulit untuk dihindari namun  bank  harus  tetap  mengelolanya secara  hati-hati  dan  sedapat  mungkin diminimalkan resiko sehingga dapat
memberikan keuntungan bagi bank.
Pengelolaan  KUR bermasalah harus bersifat  antipatif,  proaktif  dan  berdisiplin dengan demikian KUR bermasalah dimulai dengan  pengenalan  dini  dan  tindakan perbaikan segera. KUR bermasalah adalah KUR  yang  diklasifikasikan  kurang  lancar (KL), diragukan (D), dan macet.
Menurut  Mudrajat  Kuncoro  & Suhardjono, Pengertian Kredit Bermasalah ( Non  Performing  Loan )  adalah  suatu keadaan  dimana  nasabah  sudah  tidak sanggup  membayar  sebagian  atau  seluruh kewajibannya  kepada  bank  seperti  yang telah  dijanjikannya.  Kredit  bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan  kredit  yang  digolongkan  ke dalam  kolektibilitas  Kurang  Lancar  (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sedangkan penilaian  atau  penggolongan  suatu  kredit ke  dalam  tingkat  kolektibilitas  kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif (Diakses dari. https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/ 349/6/BAB%20III.pdf)
Menurut  Wangsit  S.  penyelesaian kredit  bermasalah  adalah  serangkaian tindakan  yang  dapat  dilakukan  bank terhadap  debitur  bermasalah  untuk  dapat memperbaiki  kinerja  usaha  debitur  yang bersangkutan  dan  kualitas  kreditnya. Tindakan bank dalam upaya menyelesaikan  kredit  bermasalah  antara lain sebagai berikut ( Wangsit S. 2017, h. 8) : 1) Rescheduling (penjadwalan ulang), yaitu  perubahan  syarat  kredit  hanya menyangkut  jadwal  pembayaran  dan atau  jangka  waktu  termasuk  masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran kredit.
2) Reconditioning (persyaratan  ulang), yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh syarat  kredit  yang  tidak  terbatas  pada perubahan  jadwal  pembayaran,  jangka waktu,  tingkat  suku  bunga,  penundaan pembayaran  sebagian  atau  seluruh bunga dan persyaratan lainnya.
3) Restructuring (rekstrukturisasi),  yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan  syarat-syarat  kredit  yang menyangkut  penambahan  dana  bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru  atau  konversi  seluruh  atau sebagian  dari  kredit  menjadi  equity perusahaan  atauequity  bank,  yang dilakukan  tanpa  rescheduling  atau reconditioning.
Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit macet agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya  yang  dilakukan  BPD  Bali  Cabang Negara  yaitu  dengan  melakukan  beberapa tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit  bermasalah  dapat  sedikit  tertutupi. Upaya  yang  dilakukan  BPD  Bali  Cabang Negara dalam mengatasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut :
1. Melakukan  penagihan  secara  terus menerus.  Metode  penagihan  yang dilakukan bermacam-macam, yaitu :
a. Dengan  mantri  /AO  sendiri  datang ke  lapangan  atau  rumah  debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan  atau  lebih  bersifat persuasif.
b. Melalui  surat/  penagihan  secara tertulis
c. Penagihan  melalui  tim  Penagihan secara terus menerus yang dilakukan pihak  BPD  Bali  Cabang  Negara adalah pada kredit usaha rakyat yang masuk  dalam  kategori/  klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar. 2. Memperketat analisis kredit Memperketat,  analisis  kredit  dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari  adanya  usaha  yang  fiktif. Maksudnya  bahwa  tujuan  debitur mengajukan  permohonan  kredit  usaha rakyat  bukan  untuk  usahanya  tetapi untuk  tujuan  lain.  Menghadapi  debitur yang lalai dalam melaksanakan
pembayaran  adalah  hal  yang  biasa terjadi,  untuk  itu  seorang  mantri  atau AO  mempunyai  cara  sendiri  untuk menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang  bersifat  kekeluargaan.  Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran,  maka  kredit  usaha  rakyat dapat diperpanjang jatuh tempo perlunasannya. Yang menjadi pertimbangan  pihak  BPD  Bali  Cabang Negara  adalah  program  KUR  ini ditujukan  untuk  rakyat  kecil  sehingga memperkecil kemungkinan untuk memberatkan mereka (wawancara dengan  I  Gusti  Ngurah  Oka  Ardika, Jabatan Pelaksana PNK)). Kredit usaha rakyat  ini  adalah  program  pemerintah dengan  adanya  fasilitas  penjaminan dalam  rangka  meningkatkan  akses UMKM  pada  sumber  pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi  nasional,  untuk  itu  dalam kebijakan BRI Unit Kuwarasan Gombong, tidak memperkenankan adanya suatu denda dan somasi apabila debitur  lalai.  Di  dalam  prakteknya, kredit  usaha  rakyat  (KUR)  ini  belum sampai
bersangkutan dengan pengadilan,  hal  tersebut  disebabkan karena  pelaksanaan  KUR  ini  masih baru, selain itu bisa jadi karena debitur KUR  sebagian  besar  bergerak  dalam bidang perdagangan,  jasa, usaha/
UMKM  yang  mempunyai  karakter kooperatif.
3. Apabila  dalam  perkembangan  proses pembayaran kredit oleh debitur
mengalami 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali tunggakan,  pihak  bank  selaku  kreditur akan  melakukan  penagihan  secara berkala,  kemudian  apabila  debitur mengalami 4 (empat) sampai 6 (enam) kali  tunggakan,  kredit  debitur  akan dimasukkan dalam kategori non performing loan.
4. Setelah  debitur  mengalami  6  (enam) kali  tunggakan  pembayaran,  kreditur akan  segera  mengajukan  penjaminan klaim pada PT. Askrindo. Hasil analisa PT. Askrindo untuk memberikan penjaminan  terhadap  kreditur  keluar dalam  jangka  waktu  1  (satu)  sampai  2 (dua)  bulan.  Apabila  pengajuan  klaim atau  pencairan  penjaminan  disetujui, maka  pihak  penjamin  (PT.  Askrindo) menyampaikan surat persetujuan klaim penjaminan kepada kantor cabang BPD Bali  yang  memuat:  (a)  Jumlah  klaim atau pencairan penjaminan yang diajukan  oleh  Bank  Rakyat  Indonesia, (b)  Jumlah  klaim  atau  pencairan penjaminan  yang  akan  dibayar  oleh penjamin,  (c)  Jumlah  kewajiban  atau resiko yang ditanggung oleh BPD Bali Cabang Negara.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut diVatas  maka  dapat  ditarik  dua  simpulan diantaranya sebagai berikut :
1. Faktor penyebab timbulnya kredit macet dapat  dikelompokkan  atas  3  golongan yaitu  :    1)  Faktor  intern  bank,  yaitu penyelenggaraan  analisis  kredit  yang kurang  mampu  atau  karena  pimpinan bank mendapat tekanan dari pihak luar, pimpinan  bank  terlalu  agresif  untuk menyalurkan kredit dan campur tangan para pemegang saham  yang berlebihan dalam  proses  pengambilan  keputusan pemberian  kredit.  2)  Ketidaklayakan debitur,  yaitu  debitur  menderita  sakit berat, kecelakaan atau meninggal dunia dan penghasilan tetap terganggu. Dan 3) Pengaruh faktor ekstern, yaitu penurunan  kondisi  ekonomi,  Bencana alam dan peraturan pemerintah.
2.  Penyelesaian  kredit  macet  di  BPD Cabang Negara dilakukan dengan cara : 1)  Melakukan  penagihan  secara  terus menerus.  2)  Apabila  keadaan  debitur memang  tidak  memungkinkan  untuk melakukan  pembayaran,  maka  kredit
usaha  rakyat  dapat  diperpanjang  jatuh tempo  perlunasannya.  Dan  3)  apabila dalam perkembangan proses pembayaran kredit oleh debitur mengalami 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali tunggakan,  pihak  bank  selaku  kreditur akan  melakukan  penagihan  secara berkala,  kemudian  apabila  debitur mengalami 4 (empat) sampai 6 (enam) kali  tunggakan,  kredit  debitur  akan dimasukkan dalam kategori Non
Performing  Loan (NPL) 4)  Setelah debitur  mengalami  6  (enam)  kali tunggakan  pembayaran,  kreditur  akan segera  mengajukan  penjaminan  klaim pada  PT.  Askrindo.  Hasil  analisa  PT. Askrindo untuk
memberikan penjaminan terhadap kreditur terealisasi dalam  jangka  waktu  1  (satu)  sampai  2 (dua)  bulan.  Apabila  pengajuan  klaim atau  pencairan  penjaminan  disetujui, maka  pihak  penjamin  (PT.  Askrindo) menyampaikan surat persetujuan klaim penjaminan kepada kantor cabang BPD Bali  yang  memuat:  (a)  Jumlah  klaim atau pencairan penjaminan yang diajukan  oleh  Bank  Rakyat  Indonesia, (b)  Jumlah  klaim  atau  pencairan penjaminan  yang  akan  dibayar  oleh penjamin,  (c)  Jumlah  kewajiban  atau resiko yang ditanggung oleh BPD Bali Cabang Negara.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut diatas  maka  dapat  diberikan  dua  saran diantaranya sebagai berikut :
1. Kepada pemerintah, melakukan pengawasan  secara  intensip  kepada BPD Bali agar program Kredit Usaha Rakyat benar-benar tepat sasaran
2. Kepada  pihak  Bank  BPD  Bali,  agar selektif  dalam  menyalurkan  Kredit Usaha  Rakyat  sehingga  Kredit  usaha Rakyat  yang  merupakan  program pemerintah bisa membantu masyarakat yang membutuhkan permodalan
3. Kepada  masyarakat,  apabila  telah mendapatkan  bantuan  permodalan
melalui  Kredit  Usaha  rakyat  agar melakukan  kewajiban  sesuai  dengan ketentuan  perjanjian  dan  peraturan perundang-undangan agar program ini bisa  bermanfaat  untuk  masyarakat umum.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  diberikan kepada  Pembimbing  Skripsi  yakni bapak Dr.  I Gede Agus Kurniawan, S. H, S.S, M.H, C.R.B.C., CCD, sehingga jurnal  ini dapat  tersusun dan sekaligus memberikan arahan ketempat penerbitan jurnal ini yang diselesaiakan pada tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU: Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). Etika
Perbankan  Syariah:  Teori  dan Implementasi. Yogyakarta: Deepublish Arif  Subhan.  (2018). Analisa  Hukum Praktek Pemindahan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi  Dalam  Kredit  Pemilikan Rumah ( KPR). Padang : Universitas Andalas Jonaedi Efendi. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
, Jakarta: Kencana
Mulyono,  S.  (2017). Statistika  untuk Ekonomi  dan  Bisnis .  Jakarta: Mitra Wacana Media

## JURNAL:
Ade  Irawan  Taufik.  (2017).  Evaluasi
Regulasi  Dalam  Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi
UMKM. Jurnal  Rechtsvinding . Volume 6 Nomor 3. Di akses dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/ ejournal/index.php/jrv/article/vie w/201 Chadijah Rizki Lestari. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank
Melalui  Parate  Eksekusi. Kanun
Jurnal  Ilmu  Hukum .  Volume  19 Nomor 1. Diakses dari http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/ kanun/article/view/6600 Eko  Aristanto.  (2019).  Kredit  Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan  Afirmatif  Mendorong Pengembangan  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Journal  of  Banking and Finance . Volume 1 nomor 1. Diakses dari https://www.researchgate.net/pu blication/339998572_Kredit_Us aha_Rakyat_KUR_Pilihan_Kebi jakan_Afirmatif_Mendorong_Pe ngembangan_Usaha_Mikro_Kec il_dan_Menengah_di_Indonesia Syamsurijal  Tan  ;  LidyaAnggraeni.  ( 2017).  The  effect  of  financial performance  on  State  owned banks credit in Indonesia. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4. No. 4,  April-June    2017      ISSN: 23384603 (print); 23558520 (online) Windi Andini. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan  Kur  (Kredit  Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah  Capem  Muhammadiyah Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah  Stebis  Igm  Palembang, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan  Syariah  (Jimpa)  Vol. 2,  No.  1  Maret.  Diakses  dari  ; File:///C:/Users/User/Downloads /68-Article%20text-294-1-10- 20220413%20(2).Pdf Zefriyenni,  Ira  Ufi  Yuliana.  (2020). Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Penetapan Jumlah Kredit  (Studi  Khasus  Pada  Ued- Sp  Amanah  Sejahtera  Sungai Buluh Kecamatansingingi
Hilirkabupaten Kuantan Singingi Propinsi  Riau) . Jurnal  Edik
Informatika  Penelitian  Bidang Komputer  Sains  dan  Pendidikan Informatika . Volume 1, Nomor 1. Diakses dari https://jurnal.unsil.ac.id/index.ph p/agristan/article/download/3118 /1730 INTERNET Acc One. (2022). Keuntungan Menggunakan  Dana  Pinjaman KUR, Https://Www.Acc.Co.Id/Accone
/Infoterkini_Detail?Id=3833&Tit le=5-Keuntungan- Menggunakan-Dana-Pinjaman- Kur B Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian  Republik  Indonesia Selaku  Ketua  Komite  Kebijakan Pembiayaan  Bagi  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  Nomor  13 Tahun  2015  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah
Koperasi (UMKM-K). (Berita Negara  Republik  Indonesia  Nomor 48 Tahun 2016) Peraturan  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian)  Nomor  1  Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat ( Berita Negara Tahun 2022 Nomor 23) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun  2020  nomor  78)