## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA DALAM MENGHADAPI KONDISI DARURAT

## Inelda Dwi Jayanti, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: ineldadwijayanti@gmail.com , padmonowibowo@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  di  latar  belakangi  oleh  kondisi  keadaan  bangunan  lembaga pemasyarakatan di indonesia yang belum memenuhi standarisasi dari pola bentuk bangunan lembaga pemasyarakatan. Semakin meningkatkan jumlah tahanan maupun narapidana perlu diikuti dengan penyesuaian bentuk pola bangunan  pemasayarakatan  terutama  dalam  mengantisipasi  beberapa kondisi  darurat  seperti  bencana  alam  dan  non-bencana  alam  diantaranya; kebakaran,  perkelahian,  pelarian,  kericuhan  serta  lain  sebagainya. Bangunan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  belum mengalami perubahan yang dari sebelumnya merupakan bangunan Cabang Rutan  Baturaja  di  Muaradua.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis pola  bangunan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  dalam menghadapi kondisi darurat. Juga untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat dengan segala keterbatasan yang ada. Metode yang  digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif yang  bersifat  deskriptif.  Sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  observasi lapangan  dan  wawancara  secara  langsung.  Kajian  literatur  dan  sumber referensi  terkait  sebagai  sumber  data  primer.  Penelitian  dilakukan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua. Hasil dari penelitian terkait pola  bangunan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  dalam menghadapi kondisi darurat dikatakan belum memenuhi standarisasi bentuk pola bangunan pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2003. Penelitian ini  juga  membahas  bagaimana Standar  Operasional  Prosedur (SOP) penanganan kondisi darurat yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Muaradua  dalam  menghadapi  kondisi  darurat.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  pembaharuan  bangunan lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara merata mulai dari pusat kota maupun kedaerah-daerah.
Kata Kunci : Pola Bangunan, Kondisi Darurat, Lembaga Pemasyarakatan

## ABSTRACT
This research is motivated by the condition of the prison building conditions in Indonesia that have not met the standardization of the pattern of prison
building forms. Increasing the number of prisoners and convicts needs to be followed by adjustments to the shape of the correctional building pattern, especially in anticipating several emergency conditions such as natural and non-natural disasters, including; fires, fights, escapes, riots and so on. The building  of  the  Class  IIB  Muaradua  Penitentiary  has  not  undergone  any changes  from  the  previous  building  of  the  Baturaja  Rutan  Branch  in Muaradua. This study aims to analyze the building pattern of the Class IIB Muaradua Penitentiary in dealing with emergency conditions. Also to find out how the handling carried out by the Class IIB Muaradua Penitentiary in dealing with emergency conditions with all the existing limitations. The method  used  in  this  study  uses  a  descriptive  qualitative  approach. Secondary data sources were obtained from field observations and direct interviews. Literature review and related reference sources as primary data sources.  The  research  was  conducted  at  the  Class  IIB  Muaradua Penitentiary. The results of the research related to the building pattern of the Class IIB Muaradua Penitentiary in dealing with emergency conditions are said to have not met the standardization of the form of the correctional building pattern based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: M.01.PL.01.01 of 2003 concerning the Building Pattern of the  Correctional  Technical  Implementing  Unit.  2003.  This  study  also discusses  how  the  SOP  (Standard  Operational  Procedure)  for  handling emergency conditions is applied by the Class IIB Muaradua Penitentiary in dealing with emergency conditions. This research is expected to be used as a  guide  in  the  renewal  of  correctional  institutions  based  on  laws  and regulations that apply equally from the city center to the regions.
Keywords : Building Patterns, Emergency Conditions, Correctional Institutions

## PENDAHULUAN
Pemasyarakatan  merupakan  kegiatan  pembinaan  pada  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (WBP)  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana 1 . Berdasarkan  konsep  pemasyarakatan  yang  dicetuskan  oleh  Bapak  Suhardjo  pada tahun 1962 menyebut bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata sebagai pelaksana dari pidana penjara akan tetapi dapat mengembalikan mereka yang dijatuhi pidana dapat kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
Proses pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan hak  dan  kewajiban  dari  pada  narapidana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Unit Pelaksana Teknis  (UPT). Pemasyarakatan sendiri terdiri dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga
1 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995
Pemasyarakatan  (LAPAS),  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  serta  Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN).
Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan tempat dilaksanakan nya pembinaan  bagi  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  ada  di Indonesia.  Penghuni  Lapas  biasanya  disebut    Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP)  yang  terdiri  dari  narapidana  (napi)  dan  bisa  juga  tahanan  yang  masih menjalani  proses  peradilan  dan  belum  berkeputusan  kekuatan  hukum  tetap ( inkracht ). Proses pembinaan yang di laksanakan di Lapas terbagi menjadi 3 tahap 2 :
1. Tahap  awal,  dimulai  dari  sejak  yang  bersangkutan  berstatus  Narapidanan sampai 1/3 dari masa pidana nya.
2. Tahap lanjutan, meliputi:
− Lanjutan pertama dari berakhirnya masa tahap awal sampai dengan ½ dari masa pidana,
− Lanjutan kedua dari berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.
3. Pembinaan  tahap  akhir  dilaksanakan  sejak  berakhirnya  tahap  lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana tersebut.
Pemenjaraan merupakan hukuman bagi narapidana yang hanya kehilangan hak  atas  kehidupan  bebasnya  bukan    sebagai  tempat  perampasan  Hak  Asasi Manusia bagi narapidana tersebut. Maka, penjara harus direncanakan dan dirancang untuk  mematuhi  norma-norma  dan  prinsip-prinsip  hukum  dengan  tetap mempertimbangkan  Hak  Asasi  Manusia  dan  martabat  dasar  dari  semua  orang. Pembangunan dari penjara memiliki 3 (tiga) tujuan diantaranya:
1. Untuk  melindungi  masyarakat  dari  pelaku  yang  tidak  dapat  menjalani hukumannya dalam masyarakat karena beratnya atau dari sifat kejahatannya itu sendiri.
2. Untuk melaksanakan hukuman yang dijatuhkan melalui proses hukum yang diakui.
3. Untuk  memberikan  rezim  yang  aman  dan  layak  untuk  membantu merehabilitasi pelanggar sehungga mereka dapat menjalani kehidupan yang berguna dan bertujuan selama di penjara dan setelah dibebaskan.
Dalam  pelaksanaan  proses  pembinaan  terhadap  Warga  Binaan
Pemasyarakatan  (WBP)  perlu  memperhatikan  pola  bangunan  pemasyarakatan dalam  menjamin  terlaksananya  proses  pembinaan  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melanggar Hak Asasi Manusai dari narapidana tersebut. Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan adalah pedoman untuk menetukan  kebutuhan  tanah  dan  bangunan  pada  UPT  Pemasyarakatan 3 .  Aturan menyatakan  bahwa  kondisi  hidup  dasar  berlaku  untuk  semua  narapidana  dan tahanan tanpa kecuali  yang terkait dengan cahaya, ventilasi, suhu, sanitasi, nutrisi,
2 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan Pembinbingan Warga Binaan Pemasyarakatan , 1999.
3 Republik Indonesia, Keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan , 2003.
air minum, akses ke udara terbuka dan latihan fisik, kebersihan pribadi, kesehatan. Rancangan lembaga pemasyarakatan perlu mendukung tujuan utama pemenjaraan yaitu  melindungi  masyarakat  dari  kejahatan  dan  mengurangi  residivisme. Sebagaimana  dinyatakan  bahwa  pemenjaraan  digunakan  untuk  melihat  sejauh mana  reintegrasi orang-orang tersebut dalam masyarakat setelah dibebaskan nanti. Oleh  karena  nya,  pola  bangunan  dan  fasilitas  penjara  dapat  mendukung  tujuan tersebut atau bahkan dapat menimbulkan hambatan besar.
Desain  pola  bangunan  penjara  tidak  dapat  dilebih-lebihkan.  Diindonesia pola bangunan pemasyarakatan diatur dalam  Keputusan Menteri  Kehakiman dan Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  M.01.Pl.01.01  Tahun  2003 Tentang  Pola  Bangunan  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan.  Desain  pola bangunan  dan  perencanaan  fasilitas  penjara  harus  memperhatikan  beberapa proporsi dasar 4 , diantara nya :
1. Persyaratan fisik penjara yang melibatkan lebih dari dimensi sel.
2. Sebuah  penjara  membutuhkan  lebih  banyak  ruang  dari  pada  jumlah  area yang dibutuhkan untuk setiap fungsi.
3. Keamanan yang baik meningkatkan kebebasan narapidana.
4. Biaya pembangunan penjara lebih mahal dari pada bangunan lain.
5. Pemisahan kategori Keadaan overcapacity di  Lapas  meningkatkan  potensi  keamaan  dan gangguan pada keamanan dan ketertiban dari Lapas itu sendiri, diantara seperti : perkelahian  antar narapidana serta kepadatan jumlah hunian blok  mengakibatkan rentangnya terjadi kebakaran akibat jalur listrik yang tidak tertata rapih. Penangan gangguan  keamana  dan  ketertiban  sesuai  arahan  dari  Dirjen  Pas  kemenkumham yang bersifat preventif, efektif dan efisien ( Gusti, 2021) 5 .
Jumlah keseluruhan Lapas yang ada di Indonesia berjumlah 404 lapas dan  hampir 77%  Lapas/Rutan  tercatat  telah  melampaui  kelebihan  kapasitas  penghuni  nya 6 . Jumlah penghuni Lapas/Rutan di indonesia sebanyak 210.986 orang narapidana dan 55.677 orang tahanan 7 .
Terkait dengan hal itu berdasarkan teori domino atau “Lost of Cousation Model” 8 .  Menurut  H.W  Heinrich  pada  tahun  1920-an  penyebab  terjadinya kecelakaan kerja yaitu berdasarkan urutan dan susunan kejadian mulai dari sebelum terjadinya  suatu  kecelakaan.  Menurut  Departemen  Tenaga  Kerja  tahun  2003 keadaan  darurat  merupakan  situasi  atau  kejadian  yang  tidak  normal  yang  terjadi tiba-tiba  dan  dapat  mengganggu  kegiatan  komunitas  dan  perlu  segera ditanggulangi. Keadaan darurat dimulai dari adanya pemberitahuan kepada petugas
4 United  Nations  Office  For  Project  Services  (Unops), Technical  Guidance  For  Prison  Planning (Copenhagen, 2016), hlm.17
5 Humas  Kanwil  Kemenkumham  D.I.  Yogyakarta, Kadiv  PAS  Ungkap  Strategi  Wujudkan Pemasyarakatan Maju, Apa Saja? ( (kemenkumham.go.id) , accessed on September 25,202).
6 PALUPI  ANNISA  AULIAN”  Peta  Data:  77  Persen  Lapas/Rutan  di  Indonesia  Kelebihan Penghuni", ( Kompas, 07 Oktober, 2021),
7 Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, diakses pada Rabu (9/9/2021) pukul 11.00 WIB.
8 M P Riswan Dwi Djatmiko, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
keamanan baik melalui lewat telepon ataupun laporan langsung yang menyebutkan tempat,  dan  jenis  kejadian  secara  jelas  dan  singkat.  Mengetahui  laporan  kondisi darurat maka petugas beertanggung jawab untuk segera membunyikan sirine tanda bahaya. Apabila sirine tidak berbunyi, pihak keamanan dapat membunyikan peluit (Milos, 1991). Penanggulangan keadaan darurat adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan yang akan menimbulkan kerugian, agar situasi  atau  keadaan  yang  tidak  dikehendaki  tersebut  dapat  segera  diatasi  (Jusuf, 1999).
Melihat  data  dan  penjelasan  teori  diatas  maka  dirasa  perlu  adanya penanganan kondisi  darurat  seperti kebakaran, bencana  alam dan kondisi  darurat lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua sebelumnya merupakan bangunan  Cabang  Rutan  Baturaja  di  Muaradua.  Bangunan  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua berdiri sejak tahun 1960-an menempati areal tanah  seluas  800  M 2 dengan  luas  bangunan  sebesar  300  M 2 dengan  jumlah narapidana/tahanan  di  Lapas  Kelas  IIB  Muaradua  yang  mengalami overcapacity dengan kapasitas hunian lapas sebesar 125 orang dan pada saat ini diisi kurang lebih sebanyak 271 orang narapidana berdasarkan data 9 November 2021. Berdasarkan data  sebesar  85%  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  adalah  masyarakat kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan  yang  mengakibatkan  beberapa  kendala pada  proses  pembinaan  dan  keamanan.  Bencana  merupakan  suatu  kejadian  atau rangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh berbagai faktor dari alam maupun non alam  serta  faktor  dari  manusia,  sehingga  menimbulkan  korban  jiwa  manusia, kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologi 9 .Melihat  hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada pola bangunan Lembaga Permasyarkatan  Kelas  IIB  Muaradua  terkait  pola  bangunan  lapas  dalam menghadapi kondisi darurat  baik bencana alam maupun non-alam dalam menjamin Hak  Asasi  Manusia  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  serta  petugas  lapas. Karena pada dasarnya, pola bangunan desain penjara harus berimplikasi positif baik pada  narapidana  maupun  petugas  yang  ada  dalam  menjaga  keselamatan, kesejahteraan, ketertiban dan kemaanan dari lapas itu sendiri.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat deskriptif.  Pengambilan  data  penelitian  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Muaradua  dengan  subyek  penelitian  yaitu  pola  bangunan  Lembaga
9 Suratman Worosuprojo and others, ‘Prosiding Seminar Nasional Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi  Geografis  2012’,  in  Manajemen  Bencana  Berbasis  Informasi  Geografis  Untuk Mewujudkan  Kehidupan  Masyarakat  Yang  Harmonis  Dengan  Alam  Di  Indonesia  (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012).
Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  dalam  menghadapi  kondisi  darurat  serta penanganan yang dilakukan dalam kondisi darurat.
Sumber data primer didapatkan melalui observasi langsung dan wawancara secara  langsung.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  secara menyeluruh. Studi literatur serta kajian teori dari sumber referensi terkait sebagai data sekunder.

## PEMBAHASAN
Lembaga  Permasyarkatan  Kelas  IIB  Muaradua  adalah  salah  satu  UPT Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Sumatera  Selatan.  Bertempat  di  Kabupaten  Ogan Komering Ulu Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua sebelumnya merupakan penjara peninggalan Belanda yang beralamat di Jalan Wedana Pangkoe No. 796 Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan yang berbatasan dengan kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sebelah Utara dengan Jalan Wedana Pangkoe, sebelah Barat dengan pemukiman penduduk, sebelah timur berbatasan dengan pemukiman penduduk, dan sebelah selatan dengan pemukiman penduduk.
Bangunan  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  sebelumnya bernama Rumah Tahanan Baturaja di Muaradua yang berdiri sejak tahun 1960-an dengan dengan luas areal 35,838 M 2 menempati areal tanah seluas 800 M 2 dan luas bangunan  sebesar  300  M 2 .  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua memiliki  2  blok  hunian  WBP  yaitu  Blok  A  dan  Blok  B  dengan  jumlah  kamar seluruhnya 24 kamar. Dimana masing-masing kamar diisi  6 s/d  14 orang. Untuk penerangan  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  mengunakan  listrik dari PLN. Pemenuhan kebutuhan air mandi/minum bersih menggunakan air sungai dan PDAM. Suhu udara rata-rata di kawasan Muaradua berkisar antara 31 0 C - 37 0 C.

## Jarak Instansi Terkait :
a. Pemadam Kebakaran : 8,3 KM
b. Kejaksaan  Negeri  Ogan komering Ulu Selatan : 1,1 KM c. Pengadilan Negeri Baturaja : 78 KM d. Polres Ogan komering Ulu Selatan : 6,8 KM e. Koramil 903-08 Muaradua  : 3,3 KM
f. RSUD
: 9,2 KM
Terbatasnya luas area pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muaradua  membuat  jumlah  sarana  dan  prasarana  juga  terbatas.  Kondisi overcapacity pada  jumlah  penghuni  lapas  maka  diperlukan  penanganan  kondisi darurat  untuk  menghindari  adanya  korban  jiwa  kondisi  darurat  tersebut  dapat
berupa bencana alam, kebakaran, perkelahian, pemberontakan atau kondisi lainnya. Bangunan  lembaga pemasyarakatan perlu memperhatikan jalan akses masuk untuk kendaraan pemadan kebakaran ataupun kendaraan lainnya sebagai upaya mengatasi keadaan  darurat  pada  UPT  Pemasyarakatan 10 .  Pembangunan  lembaga pemasyarakatan  wajib  memperhatikan  ketentuan  akan  syarat    pagar,  pintu,  jalan gedung, dan prasarana lingkungan lainnya untuk menjamin keselamatan narapidana dan petugas dalam keadaan darurat. Pagar lapas terdiri dari 11 :
a. Pagar keliling dan pagar pembatas areal dalam,
b. Pagar keliling tersiri dari pagar pembatas sisi luar,
c. Tembok keliling dan pagar keliling dalam. Berdasarkan  hasil  observasi  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB
Muaradua tidak dilengkapi dengan pagar pembatas sisi luar diantara nya tiang yang diisi  lembaran  kawat  anti  panjat  ( ornamesh ).  Jarak  dari  blok  hunian  WBP  ke tembok keliling lapas berjarak sekitar 4 meter  yang dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan kemandirian pertanian seperti; bercocok tanam kangkung, jahe merah, bayam dan sebagainya. Tinggi pagar  tembok keliling branggang saat ini setinggi 285  cm  dan  dinilai  belum  memenuhi  standar  yang  seharus  nya  dinding  beton setinggi 6 meter ditambah dengan gulungan kawat baja berduri 12 .
Bangunan Lembaga Pemasyarakatan seharus nya memiliki berbagai akses pintu dalam menghadapi kondisi darurat yang terdiri dari 13 :
a. Pintu gerbang utama;
b. Pintu gerbang kedua;
c. Pintu pagar keliling dalam;
d. Pintu darurat;
e. Pintu blok/sub blok; dan
f. Pintu kamar hunian. Akses  pintu  keluar  dari  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua hanya  melalui  satu  pintu  yaitu  melalui  Penjaga  Pintu  Utama  (P2U)  yang  juga digunakan  untuk  lalu  lintas  kendaraan  dan  petugas  lapas.  Pintu  gerbang  utama seharusnya terdiri dari dua untuk lalu lintas manusia dan kendaraan. Setiap akses kegiatan  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  hanya  melalui  pintu gerbang  utama  seperti:  masuknya  bahan  baku  makanan  untuk  WBP,  akses  air bersih,  dan  sebagainya.  Tidak  tersedianya  akses  pintu  lainnya  yang  seharusnya terletak  di  samping  pintu  gerbang  utama  terjadi  karena  pada  awalnya  bangunan Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  merupakan  bangunan  Cabang Rutan  Baturaja  di  Muaradua.  Perubahan  nomenklatur  Cabang  Rutan  menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua belum diikuti dengan penyesuaian pada bentuk bangunan Lapas guna peningkatan keamanaan dan ketertiban Lapas. Oleh  sebab  itu,  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  belum  memiliki pintu darurat  sebagaimana  yang disebutkan dalam  aturan mengenai  pintu darurat
10 Ibid, 3.
11 Ibid, 4.
12 Ibid, 4.
13 Ibid, 5.
yang  disiapkan  sebagai  keperluan  insidentil  yang  bersifat  darurat  yang  mana terletak pada satu garis lurus 14 , terdiri dari :
a. Pintu darurat pagar pembatas sisi luar,
b. Pintu darurat tembok keliling; dan
c. Pintu darurat pagar keliling dalam.
Keterbatasan ruangan kantor juga dialami   Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua seperti tidak tersedianya ruang pertemuan atau rapat. Ruangan Ka.subsi Register dan Ka.subsi Bimker  yang  menyatu  dengan ruang staf register dan  Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP).  Hal  tersebut  juga  menjadi  kendala pada  saat  terjadi  nya  kondisi  darurat  yang  mana  keterbatasan  ruangan mengakibatkan  keterbatasan  ruang  gerak  pada  saat  akan  menyelamatkan dokument-dokument penting ataupun penyelamatan diri dari petugas itu sendiri.
Pada bangunan blok hunian narapidana menggunakan pola bangunan yang berbentuk huruf ‘U” dengan klasifikasi bangunan ( cluster ) tertutup yang dilengkapi dengan  pagar  pemisah  antar  blok  nya.  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB Muaradua  terdiri  dari  2  Blok  yaitu  Blok  A  dan  Blok  B  dengan  jumlah  kamar seluruhnya 24 kamar. Dimana masing-masing kamar diisi 6 s/d 14 orang. Dari 2 blok hunian tersebut hanya memiliki 1 lapangan yang digunakan sebagai lapangan olahraga narapidana dan tahanan terdiri dari tempat main bliar dan tenis meja pada lapangan blok A sedangkan lapangan blok B digunakan sebagai tempat menjemur pakaian narapidana dan tahanan. Keterbatasan lapangan tersebut mengingat tidak tersedianya lahan kosong dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua. Untuk mengantisipasi kondisi darurat tersebut maka  setiap blok hunian WBP dan areal keliling  Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB Muaradua dilengkapi  dengan kamera  pengawas  CCTV  sebanyak  16  buah  terpasang  di  16  titik  Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua yang telah ditentukan untuk meningkatkan pengamanan Lapas dengan layar monitor CCTV yang terpasang di ruang portir P2U juga  berdekatan  dengan  ruang  penyimpanan  senjata  api  dan  alat  perlengkapan keamanan lainnya yang siap pakai jika terjadi keaadaan darurat. Instalasi Pemadam Kebakaran, terdiri dari 15 :
a. Tanda bahaya kebakaran ( fire alarm ),
b. Alat pemadam api ringan ( fire extinguisher ),
c. Alat pemadam api berat ( fire hidrant ),
d. Ditempatkan didalam gedung ( fire hidrant lengkap dengan hose reel ),
e. Ditempatkan diluar gedung pada lokasi  yang mudah dijangkau kendaraan pemadam kebakaran (hidrant pillar lengkap dengan hose reel ),
f. Dilengkapi  dengan  denah  petunjuk  arah  penyelamatan  kebakaran  ( fire escape plan ).
Dengan segala keterbatasan yang ada Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua mengantisipasi keadaaan darurat seperti kebakaran dengan menyediakan alat pemadan api ringan yang tersedia di pos Ka.rupam jika sewaktu-waktu terjadi kondisi  darurat  serta  tersedia  nya  areal  titik  kumpul  yang  dapat  digunakan  oleh
14 Ibid, 6.
15 Ibid, 17.
narapidana dan petugas jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat untuk mengikuti instruksi  selanjutnya  dari  petugas.Untuk  mencegah  dan  bertambah  banyaknya korban  jiwa  ataupun  kerusakan  sarana  dan  prarasraan  maka  Lapas  Kelas  IIB Muaradua membuat Standar Operasional prosedur (SOP) manajemen penanganan kondisi darurat saat terjadinya kondisi darurat, diantara nya :
Table 1 Manajemen Penanganan Kondisi Darurat
Alur proses sesuai dengan table, sebagai berikut :
• Ka.Rupam memerintahakan anggota Jaga untuk memberi isyarat/lonceng.
• Melaporkan kepada Ka.KPLP dan Ka.UPT.
• Memadamkan listrik dan peralatan listrik.
• Melakukan  pemadaman  titik  api  dengan  alat  pemadam  api  yang tersedia/Apar yang ada.
• Melakukan upaya penyelamatan dokumen masing-masing unit.
• Kasubag TU menghubungi Dinas Pemadam.
• Kebakaran jika Api membesar (No Telpon Darurat).
• Membuka pintu kamar dan mengarahkan semua staf dan Warga Binaan yang ada di UPT tersebut ke titik kumpul didalam Lapas.
• Ka.UPT melaporkan kejadian kepada Kadiv PAS memutuskan dan memerintahkan WBP di evakuasi keluar Lapas (Ya/Tidak).
• Ka.UPT memerintahkan KPLP jika api tidak dapat dipadamkan maka petugas Lapas segera memindahkan WBP ke titik kumpul yang aman diluar Lapas dengan pengawalan dan melaporkan ke Ka.UPT.
• Ka UPT melaporkan situasi dan kondisi terkini ke Kadiv PAS.
• Kadiv PAS menerima informasi dan berita terbaru dari UPT dan melakukan Monitoring dan Evaluasi.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  analisis  pola  bangunan  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  dalam  menghadapi  kondisi  darurat  dapat disimpulkan  bahwa  sudah  diperlukannya  banyak  pembenahan,  pembaharuan  dan pembangunan  ulang  diberbagai  sektor  sarana  dan  prasarana  pada  bangunan Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  karena  sebelumnya  bangunan tersebut merupakan bangunan Cabang Rutan Baruraja di Muaradua. Diantara nya beberapa  sarana  dan  fasilitas  yang  diperlukan  untuk  penanganan  atau  antisipasi kondisi darurat seperti kebakaran atau kericuhan dan lainnya pada WBP. Fasilitas sarana  dan  prasarana  dalam  penanganan  kondisi  darurat  diperlukan  untuk meminimalisir  korban  jiwa  baik  WBP  ataupun  petugas  Lapas  itu  sendiri. Pembaharuan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua juga untuk menyesuaikan  standarisasi  bentuk  pola  bangunan  Lembaga  Pemasyarakatan berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor: M.01.PL.01.01  Tahun  2003  Tentang  Pola  Bangunan  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan Tahun 2003.
Manajemen  penanganan  kondisi  darurat  yang  diterapkan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Muaradua  sangat  diperlukan  mengingat  kondisi overcapacity  penghuni  lapas  maka  manajemen  penanganan  yang  baik  bertujuan untuk  penanganan  kondisi  darurat  yang  cepat,  tepat  dan  tanggap  sengat diperlukannya koordinasi yang baik secara struktural pada organisasi. Manajemen penanganan kondisi darurat berperan penting dalam mengurangi atau memperkecil kerugiaan baik  secara  fisik  dan non-fisik,  kerugian ekonomi, dan juga jiwa  yang akan dialami serta dapat mempercepat pemulihan organisasi.

## SARAN
Dari  hasil  penelitian,  maka  peneliti  mempunyai  beberapa  masukkan  dan juga saran yang sekiranya dapat diterapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang  terkait  isu  permasalahan  pola  bangunan  pemasyarakatan  di  indonesia. Diantaranya:
1. Sangat  diperlukannya  proses  perawatan  bangunan  pemasyarakatan  yang dilakukan secara  rutin dan merata dengan tidak  hanya berfokus pada Upt Pemasyarakatan yang berada di kota besar saja.
2. Pembangunan  lapas  baru  memerlukan  biaya  yang  sangat  besar  maka, optimalisasi  pidana  pengganti  sangat  diperlukan  dengan  tidak  hanya
berfokus pada pidana penjara mengingat tingkat overcapacity hunian yang dialami banyak Upt Pemasyarakatan yang ada di indonesia.
3. Bangunan  Upt  Pemasyarakatan  perlu  memperhatikan  segi  faktor keselamatan baik untuk petugasnya ataupun narapidana/tahanan.
4. Penerapan jalur evakuasi yang jelas dan terprosedur pada setiap lapas/rutan yang ada di indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Angkasa,  R.  R.,  Nugroho,  R.,  &  P,  D.  S.  P.  (2014).  Pengembangan  Komplek Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Purwokerto Dengan Penekanan Pada Sistem Keamanan. Arsitektura , 12 .
Kementrian  Kehakiman  dan  Kementrian  Kesehatan  RI.  (1987). Institute  for Criminal Justice Reform . 1–2.
Le  Dé,  L.,  &  Gaillard,  J.  C.  (2017).  Disaster  risk  reduction  and  emergency management  in  prison:  A  scoping  study  from  New  Zealand. Journal  of Contingencies and Crisis Management , 25 (4), 376–381. https://doi.org/10.1111/1468-5973.12165
Michael,  D.  (2019). BUILDING  THE  CASE  FOR  A  PRISON  MASS-CASUALTY PLANNING FRAMEWORK NAVAL POSTGRADUATE .
standart hunian . (2015).
Utomo, V. B. S. (2020). Analisis Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Kota Klaten. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (1), 133–141.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor:  M.01.PL.01.01 Tahun  2003  Tentang  Pola  Bangunan  Unit  Pelaksana  Teknis Pemasyarakatan Tahun 2003