ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## POLITIK HUKUM TATA NEGARA DALAM KONFIGURASI POLITIK DAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA

## Syahrul Ibad
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur, Indonesia
Email : sinbad.sit@gmail.com

## Abstrak
Konsepsi politik hukum tersebut menjadi penting didudukan sebagai kerangka (frame) dalam  melihat  arah  kebijakan  negara  terhadap  pengaturan  penghayat  kepercayaan dalam konteks negara hukum di Indonesia. Dari sudut “das sollen” ada pandangan bahwa politik  harus  tunduk  pada  ketentuan  hukum,  namun  ini  lebih  melihat  dari  sudut  “das sein”  atau  pengalaman  bahwa  hukumlah  yang  dalam  kenyataannya  ditentukan  oleh konfigurasi  politik  yang  melatarbelakanginya,  sehingga  menarik  untuk  dibahas. Penelitian ini merupakan hukum normatif, atau yang sering dikenal dengan penelitian kepustakaan  (Library  Research).  Saat  ini  konfigurasi  politik  dan  produk  hukum  yang digunakan atau dipakai oleh Indonesia adalah konfigurasi politik demokratis dan produk hukum responsif yang memberikan hak kebebasan berekspresi atau keleluasaan kepada masyarakat, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Pemerintahan. Tetapi juga bahwa konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia mempunyai visi yang sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum yang sesuai dengan tujuan negara.
Kata kunci: Hukum Politik Tata Negara, Konfigurasi Politik, dan Produk Hukum.

## Abstract
This political and legal conception is important as a framework in viewing the direction of state policy towards regulating believers in the context of the rule of law in Indonesia. From the  perspective  of  "das  sollen"  there  is  the  view  that  politics  must  be  subject  to  legal provisions, but this is more seen from the perspective of "das sein" or experience that the law is in reality determined by the political configuration behind it, so it is interesting to discuss.  This  research  is  normative  law,  or  what  is  often  known  as  library  research. Currently,  the  political  configuration  and  legal  products  used  or  used  by  Indonesia  are democratic political configurations and responsive legal products which give the public the right to freedom of expression or discretion. The public is required to participate actively in determining policies in the Government. "But also that the political configuration and legal products  in  Indonesia  have  the  same  vision,  namely  creating  prosperity  for  the  general public in accordance with the goals of the state. ”
Keywords: Constitutional Political Law, Political Configuration, and Legal Products.
Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  konsep  sistem  politik  dapat  ditemukan  istilah-istilah  seperti  proses, struktur,  dan  fungsi.  Proses  adalah  pola-pola  (sosial  dan  politik)  yang  dibuat  oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini ada yang jelas kelihatan,  ada  pula  yang  kurang  jelas.  Dalam  suatu  negara,  lembaga-lembaga  seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah mempunyai kehidupan sendiri, sebenarnya tak  lain  dari  proses-proses  yang  pola-pola  ulangannya  sudah  mantap.  Mereka mencerminkan  struktur  tingkah  laku  (structure  of  behavior).  Struktur  mencakup lembaga-lembaga  formal  seperti  parlemen,  kelompok  kepentingan,  kepala  negara, jaringan komunikasi, dan lain sebagainya.
Sistem  politik  menyelenggarakan  fungsi-fungsi  tertentu  dalam  kehidupan bermasyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah kebijaksanaan (policy decisions) yang mengikat mengenai  alokasi  dari  nilai-nilai  (baik  yang  bersifat  materiil  maupun  non-materiil). kebijaksanaan  ini  diarahkan  kepada  tercapainya  tujuan-tujuan  masyarakat.  Sistem politik  menghasilkan  output  yaitu  kebijaksanaan  yang  mengikat.  Dengan  kata  lain: melalui sistem politik tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan. 1 Pemerintahan mengharuskan seorang  penguasa untuk  tidak  bisa  bertindak  semena-mena  terutama  dalam  hal  pembuatan  peraturan perundangundangan. Seorang penguasa harus bisa memutuskan atau membuat sebuah aturan yang memberikan rasa keadilan di dalam masyarakatnya.
Di  dalam  tatanan  hidup  bermasyarakat  sering  pasti  dan  sering  terjadi  yang namanya Conflik of Interest, Oleh sebab itu di dalam masyarakat diperlukan sesuatu yang dapat  mengatur  kepentingan  antar  individu  sehingga  tidak  terjadi  konflik  dengan kepentingan  individu  yang  lain,  yang  kita  sebut  dengan  hukum.  Hukum  berada  di masyarakat karena masyarakat memerlukan suatu peraturan yang dapat mengatur tata tertib kehidupan dalam masyarakat. Bahkan sering kita dengar istilah ubi societas ibi ius yang menunjukkan bahwa jika terdapat masyarakat maka disitu pasti terdapat hukum untuk mengatur kehidupan dan hubungan diantara mereka. 2
1 Nouha Khelfa and Sayed Mustafa Zamani, ‘Is Political Science a Science?’, Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 9.2 (2023), 103–17 <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.45224>.
2 P Utomo, ‘Kajian Hukum Dan Masyarakat (Sebuah Pengantar)’, Qistie, 6.2 (2012), 1–45 <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/1461%0Ahttps://www.p ublikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/1461/1545>.
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Hadirnya hukum sebenarnya tidak hanya dapat dimaksudkan sebagai alat untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sebagai alat yang mampu mengubah daya pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga  masyarakat  yang  semakin  maju,  juga  mempengaruhi  bekerjanya  hukum  dalam mencapai  tujuannya.  Oleh  karena  itu,  pembuatan  hukum  seharusnya  mampu mengeliminasi setiap konflik yang akan terjadi dalam masyarakat. Dalam pembentukan hukum  dihadapkan  pada  dilema  tentang  kemungkinan  adanya  nilai-nilai  yang  harus dikesampingkan,  tetapi hendaknya hukum dioperasikan sesuai dengan  tujuannya. Inti kepercayaan warga masyarakat pada hukum, adalah tercapainya tujuan-tujuan hukum secara maksimal. Oleh sebab itu karena itu, pelaksanaan hukum hendaknya memberikan kepuasan  kepada  masyarakat  tentang  harapan  untuk  mencapai  tujuan  hukum  itu sendiri. 3 Pencapaian tujuan hukum tidak hanya sampai pada suatu proses pengharapan tetapi juga harus bisa dibuktikan atau dirasakan langsung oleh masyarakat.
Politik  dan  hukum  atau  politik  hukum  memiliki  pengertian  atau  definisi  yang beragam.  Tetapi  dengan  meyakini  adanya  persamaan  substansif  antar  berbagi pengertian  yang  ada,  bahwa  politik  hukum  adalah  legal  policy  yang  akan  atau  telah dilaksanakan  secara  nasional  oleh  Pemerintah  yang  meliputi:  pertama,  pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk  penegasan  fungsi  lembaga  dan  pembinaan  para  penegak  hukum.  Dari pengertian  tersebut  terlihat  politik  hukum  mencakup  proses  pembuatan  dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. 4
Konsepsi  politik  hukum  tersebut  menjadi  penting  didudukan  sebagai  kerangka (frame)  dalam  melihat  arah  kebijakan  negara  terhadap  pengaturan  penghayat kepercayaan  dalam  konteks  negara  hukum  di  Indonesia.  Apa  dan  bagaimana  upaya negara  dalam  memberikan  pengaturan  serta  memberikan  perlindungan  terhadap penghayat  kepercayaan  sebagai  bagian  dari  indeks  kewarganegaraan  di  Indonesia.
3 Pemikiran Hukum and D A N Pranata, ‘MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam’, 10.1 (2020), 2615–22.
4 Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2009) <https://books.google.co.id/books/about/Politik_hukum_di_Indonesia.html?id=pw1ttgAACAAJ&redir_es c=y>.

## Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia
Berdasarkan perspektif politik hukum itulah, bagian ini berusaha membentangkan garis kebijakan negara dalam hal penghayat kepercayaan yang telah dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dari bentangan tersebut, dapat dilihat adakah penyimpangan. Jikalaupun ada sejauh mana penyimpangan tersebut telah terjadi. 5
Pertanyaan mendasar akankah Hukum akan berdiri sendiri, tanpa campur tangan dari pihak manapun. pertanyaan tersebut muncul karena adanya gejala yang kuat bahwa otonomi hukum di Indonesia cenderung selalu lemah terutama jika berhadapan dengan subsistem  politik.  Tegasnya  konsentrasi  energi  hukum  selalu  kalah  dari  konsentrasi energi  politik.  Disisi  juga  bahwa  fungsi  hukum  cenderung  merosot.  Hingga  lahirlah asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik, yang karakternya akan sangat ditentukan oleh kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Asumsi ini dipilih berdasarkan realitas bahwa setiap produk hukum yang diputuskan merupakan produk politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai hasil kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi antar kalangan politisi.
Meskipun dari sudut “das sollen” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun ini lebih melihat dari sudut “das sein” atau pengalaman bahwa hukumlah  yang  dalam  kenyataannya  ditentukan  oleh  konfigurasi  politik  yang melatarbelakanginya.  Fenomena  menonjolnya  fungsi  instrumental  hukum  sebagai sarana  kekuasaan  politik  dominan  yang  lebih  terasa  bila  dibandingkan  dengan  funsi- fungsi  lainnya.  Bahkan  fenomena  itu  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  pranata  hukum, nilai,  dan  prosedur,  perundang-undangan  dan  birokrasi  penegak  hukum  yang  bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dan proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang Tangguh struktur politik, ekonomi, dan sosial.
Sebagai produk politik, hukum dijadikan alat justifikasi bagi visi politik kekuasaan. Dalam  kenyataannya,  kegiatan  legislatif  (pembuatan  undang-undang)  memang  lebih banyak  memuat  keputusan-keputusan  politik  ketimbang  menjalankan  pekerjaan- pekerjaan hukum yang sesungguhnya sehingga Lembaga legislative lebih dekat dengan politik  daripada  dengan  hukum. 6 Dengan  hal  tersebut  maka  apa  pandangan  Hukum politik  Tata  Negara  melihat  konfigurasi  atau  bentuk  perpolitikan  dan  produk  hukum
5 M. Wildan Humaidi, ‘Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia’, Jurnal Al-Daulah, 9.1 (2020), 68.
6 Syahrul Ibad, ‘Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik’, HUKMY : Jurnal Hukum, 1.1 (2021), 55–72 <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>.
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
yang  ada  dan  apakah  konfigurasi  politik  dan  produk  hukum  yang  telah  dibuat  sudah sesuai atau tidak.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  hukum  normatif,  atau  yang  sering  dikenal  dengan penelitian kepustakaan (Library Research) Yaitu penelitian yang menggunakan sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, koran dan lain-lain, dengan pendekatan Perundang- undangan  (statute  approach) 7 yaitu  suatu  pendekatan  yang  memakai  ketentuan- ketentuan hukum tentang produk hukum yang telah dibuat. Dengan hadirnya penelitian ini,  maka  bisa  memberikan  kontribusi  atau  manfaat  terhadap  perkembangan  ilmu pengetahuan pada umumnya dan tentang konfigurasi politik dan produk hukum dalam pandangan Hukum Politik Tata Negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konfigurasi Politik Yang Terjadi Di Indonesia
Politik  adalah  cara  untuk  mendapatkan  sebuah  kekuasaan  yang  dalam  hal  ini dimaksudkan berada di ruang lingkup pemerintahan. Politik bukan ajang untuk mencari ketenaran, tetapi untuk memberikan sebuah karya yang dapat dirasakan maslahat atau manfaatnya oleh masyarakat banyak. Kehidupan berpolitik memiliki suatu tujuan yang penting  yakni  untuk  kemaslahatan  pihak  yang  banyak,  bukan  hanya  ke  pihak  atau golongan tertentu. Tujuan bersama ini akan bisa digapai ketika apa yang diharapkan (das sollen) sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan (das sein). Salah satu intisari penting dalam perpolitikan yang perlu diketahui dalam memutuskan gaya ataupun bentuk apa yang ingin dipakai oleh setiap negara adalah konfigurasi politik.
Konfigurasi politik ialah wujud atau bentuk untuk menggambarkan kondisi politik. 8
Kondisi perpolitikan dalam sebuah negara tergantung dari bentuk atau wujud politik apa yang dianut oleh negara tersebut. Daya atau kemampuan ktitis atau tidak gampang dari masyarakat terhadap orang yang duduk di dunia perpolitikan begitu sangat dibutuhkan.
7 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
8 Dr. Abdul Rasyid Saliman, ‘Politik Hukum Perburuhan Di Indonesia : Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum Dari 1945 – 2021’, Jurnal Legalitas (JLE), 1.01 (2023), 109–24 <https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.60>.
Konfigurasi politik dapat diartikan juga sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang  secara  dikotomis  dibagi  dua  konsep  yang  bertentangan  secara  diametral,  yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. 9 Dari dua konsep inilah yang dipakai atau digunakan oleh sebuah negara dalam menentukan bentuk atau wujud politiknya.  Tentu  setiap  negara  mempunyai  latar  belakang  atau  alasan  tersendiri mengapa  menggunakan  konsep  atau  jenis  konfigurasi  politik  tersebut  di  negaranya sebab konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik memiliki ciri khas tersendiri dalam perpolitikan di dunia.
Konfigurasi politik dalam dunia perpolitikan terbagi menjadi 2 (dua) Konfigurasi Politik  Demokratis  dan  Konfigurasi  Politik  Otoriter.  Konfigurasi  politik  demokratis adalah  susunan  sistem  politik  yang  membuka  kesempatan  (peluang)  bagi  partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  rakyat  dalam  pemilihan-pemilihan berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasi  demokratis  terdapat  pluralitas  organisasi  di  mana  organisasiorganisasi penting relatif otonom. Dilihat dari  hubungan  antara  pemerintah dan  wakil rakyat,  di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil- wakilnya  untuk  melancarkan  kritik  terhadap  pemerintah.  Terdapat  beberapa  ciri-ciri konfigurasi politik demokratis, yaitu sebagai berikut:
a) Segala kebijakan bersumber atau berasal pada kehendak atau kemauan dari rakyat, yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  dilakukan dengan  jalan  musyawarah  atau  rapat  dalam  membuat  kebijakan  perundang- undangan dengan tujuan agar mendapat kemaslahatan atau kesejahteraan bersama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b) Mengedapankan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dengan memerdekakan setiap warga negara dalam mengeluarkan pendapat tanpa ada indensi dari pihak manapun dan mempunyai kebebasan dalam memilih kelompok atau golongan apa yang ingin dimasuki selama tidak bertentangan dengan konstitusi negara.
9 Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.
c) Terdapat pembagian tugas di dalam pemerintahan sehingga segala pekerjaan tidak terjadi  penumpukan  dengan  harapan  tugas-tugas  kenegaraan  atau  pemerintahan bisa cepat terselesaikan.
d) Partai Politik (Parpol) lebih dari satu dan masyarakat bebas memilih Partai Politik mana yang ia pilih. Diciptakannya banyak Partai Politik akan menghasilkan berbagai banyak  pendapat  yang  beragam  dan  semua  pendapat  akan  dimusyawarahkan secara bersama-sama, sampai akhirnya pendapat yang masuk akal serta berkualitas yang akan terpilih.
e) Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dilakukan  secara  langsung,  bukan  memakai  sistem perwakilan. Ini dilakukan supaya warga negara bisa secara langsung memilih atau menentukan pilihannya terkait siapa pemimpin yang menurutnya cocok dan bisa membawa perubahan yang lebih baik.
Sedangkan  Konfigurasi  politik  otoriter  adalah  susunan  sistem  politik  yang  lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam  pembuatan  kebijaksanaan  negara.  Konfigurasi  ini  ditandai  oleh  dorongan  elite kekuasaan  untuk  memaksakan  persatuan,  penghapusan  oposisi  terbuka,  dominasi pimpinan  negara  untuk  menentukan  kebijaksanaan  negara  dan  dominasi  kekuasaan politik  oleh  elite  politik  yang  kekal,  serta  di  balik  semua  itu  ada  satu  doktrin  yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. 10 Konfigurasi Politik Otoriter sering atau banyak ditentang oleh masyarakat dunia  karena hanya berpihak pada golongannya  sendiri di dalam  pemerintahan  dan  tidak  atau  jarang  mendengar  aspirasi  masyarakatnya.  Dari sinilah yang menjadi pencetus banyak terjadi masalah atau konflik internal dibeberapa negara di dunia.
Beberapa ciri-ciri dari konfigurasi politik otoriter adalah sebagai berikut: Politik kekuasaan  akan berpusat hanya pada  satu golongan; Hanya menggunakan satu partai politik atau ada beberapa partai politik, tetapi hanya satu partai politik yang didengarkan oleh penguasa; Hanya memakai kebijakan dan menghasilkan keputusan dari pemerintah sendiri; Tertutupnya pengelolahan pemerintahan.

## Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia
Indonesia adalah negara yang menganut konfigurasi politik demokratis atau sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem  ini  memang  sudah  dianut  oleh  bangsa  Indonesia  sejak  kemerdekaan  Republik Indonesia.  Demokrasi  adalah  pemerintahan  rakyat.  Artinya  pemegang  kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Segala kebijakan mengenai putusan pemerintah haruslah dirundingkan dengan rakyat.
Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari negara Yunani, demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan. Kata demokrasi itu sendiri diperkenalkan pertama kali  oleh  Aristoteles,  yaitu  sebagai  bentuk  suatu  pemerintahan  yang  mengatur  bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut  demokrasi  dalam  sisitem  pemerintahannya.  Indonesia  sudah  membuktikan hal  tersebut  dengan  mengadakan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara langsung.  Selain  itu  masyarakat  Indonesia  bebas  menyelenggarakan  pertemuan  dan bebas  berbicara  unutk  mengeluarkan  pendapat,  kritikan,  atau  bahkan  mengawasi jalannya  sistem  pemerintahan.  Kebebasan  dalam  memeluk  agama  pun  merupakan sebuah perwujudan dari negara demokratis.
Dalam membangun sebuah negara yang demokratis tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan pembangunan sebuah sistem demokrasi dalam suatu negara dimungkinkan akan mengalami kegagalan. Akan tetapi, di negara ini sisitem demokrasi yang dijalankan terbilang mengalami kemajuan. Bisa dilihat dari bebasnya berkeyakinan, berpendapat, atau kebebasan untuk berkumpul tanpa ada yang membatasi. Tetapi meskipun negara ini telah berhasil dalam menjalan sistem demokrasinya, tampaknya dewasa ini sistem demokrasi tersebut banyak disalahgunakan dan kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuat bangsa ini mengalami banyak persoalan. Contohnya saja dalam kehidupan  berpolitik.  Sistem  demokrasi  yang  sesungguhnya  tampaknya  sudah  tidak berlaku lagi. Tetap saja ada unsur kekuatan dan kelemahan yang menentukan hasil akhir dari sebuah demokrasi. Siapa yang paling berkuasa maka dialah yang akan mendapatkan jabatan atau peranan tertentu. Bukan lagi murni dari hasil keyakinan dan pendapat orang banyak.
Sistem demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara tentu memberikan dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah demokrasi memberikan harapan dalam emnciptakan suatu kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Tetapi dampak negatif dari
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sistem  ini  adalah  dapat  meningkatnya  angka  pengangguran,  kemacetan  lau  lintas, korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya demokrasi adalah sisitem yang buruk di antara alternatif  yang  lebih  buruk.  Akan  tetapi,  jika  semua  berjalan  dengan  lancar,  maka semuanya juga akan lancar. Apabila sebuah negara ingin melakuakn sebuah perubahan, maka sistem demokrasi adalah gagasan yang dinamis keren aprosesnya teru-menerus. Negara yang sukses menjalankan demokrasi adalah  negara  yang mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahtaraan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, kita sebagai masyarakat  Indonesia  yang  menganut  sistem  pemerintahan  secara  demokrasi,  perlu menjaga  dan  menjalankan  sistem  tersebut  sesuai  dengan  aturannya,  sehingga  sistem demokrasi tersebut dapat terwujud secara utuh di dalam sebuah sistem pemerintahan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai. 11
Membangun kembali Indonesia yang demokratis dapat dilakukan melalui sistem kepartaian yang sehat dan pemilu yang transparan. Sistem pemilu multipartai dan UU politik  yang  demokratis  menunjukkan  kesungguhan  pemerintahan  Habibie.  Asalkan kebebasan  demokratis  seperti  kebebasan  pers,  kebebasan  berbicara,  dan  kebebasan mimbar tetap dijalankan maka munculnya pemerintahan yang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dapat dihindari. Namun setidaknya rakyat tidak mudah dibohongi lagi dan pembelajaran  partai  yang  baik  dari  rakyat  Indonesia  dalam  membangun  demokrasi menjadi lebih baik. Dalam era Jokowi, kita bisa mengenal dan bisa membedakan mana yang disebut hoaks dalam  pemberitaan dan mana  yang disebut sebagai sebuah berita yang benar (fakta yang terjadi di lapangan). Indonesia bisa dianggap negara demokrasi oleh dunia internasional dan bisa lebih baik dari negara lainnya, dengan menjalankan pemilihan  kepala  daerah yang dilakukan secara langsung dalam masa jabatannya dan juga pemilihan secara langsung dan serentak presiden dan wakil presiden serta anggota legistlatif di tahun 2019. 12
Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi, akibatnya tidak memberi kontribusi secara  fundamental,  periodik,  jujur,  demokratis,  dan  terdapat  institusiinstitusi demokrasi  (partai  politik,  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif),  bekerjanya  mekanisme
11 Ian Supandri and Reijeng Tabara, ‘Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literature Review’, 5.1 (2023), 392–99.
12 Sakinah Nadir, ‘Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013’, Jurnal Politik Profetik, 1.1 (2013), 2013 <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>.

## Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia
checks and balances antar lembaga negara, dan adanya pers yang bebas. Ini merupakan cara  pandang  khas  demokrasi  liberal  yang  cenderung  menekankan  pada  aspek kelembagaan, teknis prosedural, dan kebebasan berpolitik yang individualistik. 13 Maka demokrasi  baik  politik  dan  ekonomi  harus  bisa  berjalan  beriringan  sehingga  manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

## Produk Hukum dan Karekter Hukum
Produk  hukum  merupakan  hasil  kerja  atau  suatu  keputusan,  kebijakan  atau peraturan  yang  diciptakan  oleh  orang  atau  lembaga  yang  berwenang  membuatnya. Sebelum  membuat  produk  hukum,  harus  melewati  proses  pembentukan  yang dinamakan  dengan  rechtsvinding  atau  penemuan  hukum.  Penemuan  hukum (rechtsvinding)  merupakan  proses  pembentukan  hukum  dalam  upaya  penerapan peraturan  hukum  umum  terhadap  peristiwanya  berdasarkan  kaidah-kaidah  tertentu, seperti interprestasi, argumentasi atau penalaran (redenering), konstruksi hukum, dan lain-lainnya. 14 Produk hukum, terutama undang-undang, keberadaannya dituntut untuk dinamis terhadap kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga tidak jarang apabila sebuah undang-undang dapat bertentangan atau materilnya kurang tepat dengan  kebutuhan  hukum  pada  saat  itu.  Terlebih,  hukum  yang  berlaku  tidak  dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis berarti  tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid  yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan. 15
Peraturan  perundang-undangan  yang  baik  akan  banyak  menunjang penyelenggaraan  pemerintahaan  dan  pembangunan  sehingga  lebih  memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan negara yang kita inginkan. Untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan  yang  baik  sangat  diperlukan  adanya  persiapanpersiapan  yang matang  dan  mendalam,  antara  lain  pengetahuan  mengenai  materi  muatan  yang  akan diatur dalam perundang-undangan, dan pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut di dalam suatu peraturan perundang-undangan secara singkat
13 Debora Sanur Lindawati, ‘Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014’, Politica, 4.2 (2014), 287–312.
14 Faisal Khofif, ‘Penemuan Hukum Dan Dampak Dari Putusan Hakim Lingkungan’, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 5.2 (2023), 111–26 <https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7958>.
15 Putera Astomo, ‘Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum’, 2007, 5–15.
tetapi  jelas  dengan  suatu  bahasa  yang  baik. 16 Semua  pihak  tentu  harus  bisa  diajak bersinergi  dalam  mengawal  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat  oleh lembaga yang mempunyai otoritas dalam membuat produk hukum. Karena sangat ironis ketika  sudah  mengeluarkan  ratusan  juta  atau  miliaran  uang  rakyat  untuk  membuat produk hukum atau peraturan perundang-undangan tetapi setelah dibuat malah tidak berjalan dengan baik, atau malah menambah penderitaan rakyat.
Moh. Mahfud MD membagi karakter produk hukum menjadi 2 bagian, yakni Produk Hukum Responsif/Populistik dan Produk Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis, bahwa:
1) Produk Hukum Responsif/Populistik
Produk  Hukum  Responsif/Populistik  adalah  produk  hukum  yang  mencerminkan rasa  keadilan  dan  memenuhi  harapan  masyarakat.  Dalam  proses  pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh  kelompokkelompok sosial  atau individu  di  dalam  masyarakat.  Hasilnya  bersifat  responsif  terhadap  tuntutan- tuntutan  kelompok  sosial  atas  individu  dalam  masyarakat.  Produk  Hukum Responsif/Populistik mempunyak ciri khas atau identitas yang sangat melekat dan dapat dilihat dari segi katanya yakni responsif yang mempunyai arti tanggapan yang cepat  atas  setiap  masukan  dari  masyarakat  sehingga  produk  hukum  ini  menjadi produk hukum yang sebagian besar masyarakat dunia inginkan atau idam-idamkan untuk diterapkan di dalam negaranya karena diyakini dapat memberikan keadilan dan aturan perundangundangan atau produk hukum sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat banyak.
2) Produk Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis
Produk Hukum Konservatif/Ortodoks/Elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat  positivis-intrumentalis,  yakni  menjadi  alat  pelaksanaan  ideologi  dan program  negara.  Berlawanan  dengan  hukum  responsif,  hukum  ortodoks  lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individuindividu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.
16 Evi Noviawati, ‘Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6.1 (2018), 53 <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>.

## Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia
Untuk mengualifikasika apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatif, indikator  yang  dipakai  adalah  proses  pembuatan  hukum,  sifat  fungsi  hukum,  dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif,  proses  pembuatannya  bersifat  partisipatif,  yakni  mengundang  sebanyak- banyaknya  partisipasi  masyarakat  melalui  kelompok-kelompok  sosial  dan  individu  di dalam  masyarakat.  Sedangkan  proses  pembuatan  hukum  yang  berkarakter  ortodoks bersifat  sentralistik  dalam  arti  lebih  didominasi  oleh  lembaga  negara  terutama pemegang  kekuasaan  eksekutif.  Dilihat  dari  fungsinya  maka  hukum  yang  berkarakter responsif  bersifat  aspiratif.  Artinya,  memuat  materi-materi  yang  secara  umum  sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang  berkarakter  ortodoks  bersifat  positivis-instrumentalis.  Artinya  memuat  materi yang  lebih  merefleksikan  visi  sosial  dan  politik  pemegang  kekuasaan  atau  memuat materi  yang  lebih  merupakan  alat  untuk  mewujudkan  kehendak  dan  kepentingan program  pemerintah.  Jika  dilihat  dari  segi  penafsiran  maka  produk  hukum  yang berkarakter  responsif/populistik  biasanya  memberi  sedikit  peluang  bagi  pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis.
Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif/elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan  lanjutan  yang  berdasarkan  visi  sepihak  dari  pemerintah  dan  tidak  sekedar masalah  teknis.  Oleh  sebab  itu,  produk  hukum  yang  berkarakter  responsif  biasanya memuat  hal-hal  penting  secara  cukup  rinci.  Sehingga  sulit  bagi  pemerintah  untuk memuat  penafsiran  sendiri.  Sedangkan  produk  hukum  yang  berkarakter  ortodoks biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokokpokoknya saja untuk kemudian memberi  peluang  yang  luas  bagi  pemerintah  untuk  mengatur  berdasarkan  visi  dan kekuatan politiknya. 17 Setiap pemimpin dalam sebuah negara memiliki alasan tersendiri dalam memilih produk hukum apa yang cocok untuk dianut  atau digunakan di dalam negaranya.
Dapat  dilihat  bahwa  Produk  hukum  di  Indonesia  memiliki  karakter Responsif/Populistik. Produk hukum yang seperti ini menjadikan masyarakat Indonesia
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
berperan  aktif  dalam  menentukan  hukum  atau  peraturan  yang  berlaku  di  negaranya. Segala tuntutan atau masukan masyarakat mengenai keresahan terkait produk hukum akan di sampaikan kepada para wakilnya yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian ditindaklanjuti segala tuntutan atau masukan dari masyarakat. Adapun  hierarki  produk  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  saat  ini menjadi rujukan ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  1945)  merupakan hasil perjuangan para tokoh kemerdekaan yang berjuang matimatian segenap jiwa dan raga untuk menyusun sebuah naskah konstitusi sebagai pedoman atau panduan bagi seluruh produk hukum yang ada  di Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  atau  disingkat  dengan  nama  BPUPKI  berhasil merancang Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  atau  PPKI  berupa  penyesahan.  Undangundang Dasar 1945 ini dijadikan sebagai konstitusi oleh negara Indonesia. Undang-undang Dasar  1945  atau  konstitusi  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bagi  negara Indonesia,  sebab  dijadikan  sebagai  landasan  ataupun  pedoman  dalam  membuat hukum di Indonesia. Segala macam turunan produk hukum tidak boleh bertentangan dengan  Undang-undang  Dasar  1945  ini  juga  sebagai  konstitusi  negara  Indonesia sehingga  menduduki  peringkat  pertama  dalam  hirearki  atau  urutan  aturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat yang dikenal  dengan Tap MPR  adalah segala  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang kedudukannya  di  bawah  UUD  1945.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (Tap MPR) tidak lagi digunakan atau dipakai pada saat dibukanya gerbang reformasi. Namun ketika tahun 2011 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) kembali digunakan. Kemudian terkait kedudukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang kini memiliki atau mempunyai kedudukan yang setara dengan lembaga negara yang lain, seperti Dewan

## Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia
Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK),  Mahkamah  Agung  (MA)  dan  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Keanggotaan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  sendiri  terdiri  atas  anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Urutan ketiga dalam hirearki perundang-undangan atau produk hukum di Indonesia adalah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Undang-Undang  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh  Dewan Perwakilan R akyat (DPR) dengan melewati persetujuan dari Presiden selaku Kepala Negara.  Sementara  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) adalah  peraturan  perundang-undangan  atau  produk  hukum  yang  ditetapkan  oleh Presiden  yang  mempunyai  fungsi  sebagai  penyelenggara  dalam  menindaklanjuti segala  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Presiden sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan menerbitkan atau mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UndangUndang  (Perppu)  untuk  menjawab kebutuhan  anggota  masyarakat  dalam  menyelesaikan  setiap  masalah  hukum  atau perselisihan  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  secara  cepat  yang  sesuai dengan undangundang.
4. Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan  Pemerintah  (PP)  adalah  produk  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  di  Indonesia  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dengan  tujuan untuk  menjalankan  undang-undang  sebagaimana  mestinya  agar  mempunyai  arah yang lebih jelas. Peraturan Pemerintah (PP) tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang  dengan  hirearki  peraturan  perundang-undangan  yang  berada  diatasnya. Peraturan  Pemerintah  (PP)  sendiri  berada  diurutan  ke-4  (empat)  di  bawah UndangUndang  Dasar  1945,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang dikenal  dengan  Tap  MPR,  dan  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang (Perppu).
5. Peraturan Presiden (Perpres)
Jika sebelumnya dalam hirearki perundang-undangan ada hukum yang dibuat oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  maka  pada Peraturan  Presiden  (Perpres),  peraturan  atau  hukumnya  dibuat  langsung  oleh
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Presiden.  Dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  muatan  materinya  diperintahkan langsung  oleh  Undang-Undang  atau  muatan  materinya  untuk  melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP).
6. Peraturan Daerah Provinsi
Selain  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  berada  di  Pusat,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  juga  mempunyai  wewenang  dalam  membuat peraturan  perundang-undangan  melalui  persetujuan  bersama  dengan  Gubernur selaku Kepala Daerah di tingkat Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Sementara dalam Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota peraturan perundangundangannya  dibuat  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten/Kota  melalui  persetujuan  bersama  dengan  Bupati/Walikota  selaku Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.
Produk hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah melewati berbagai banyak pembaharuan atau revisi, baik sesaat setelah proklamasi kemerdekaan maupun sampai sekarang. Segala pembaharuan atau revisi produk-produk hukum dirasa sangat wajar sebab Indonesia menganut atau memakai konfigurasi politik demokratis atau  sistem  politik  demokrasi  dan  menggunakan  produk  hukum  responsif,  sehingga menimbulkan  atau  memunculkan  berbagai  banyak  pendapat  dan  masukan  terkait dengan  perbaikan  produk  hukum.  Masyarakat  atau  warga  negara  juga  harus  tentu memberikan  pengawasan,  pengontrolan,  terutam  terkait  dengan  aturan  perundang- undangan  sehingga  tujuan  dari  demokrasi  dan  banyak  produk  hukum  yang  ada  di Indonesia tidak disalahgunakan oleh kepentingan penguasa.
Dengan  demikian  maka  beberapa  yang  ingin  disampaikan  adalah  pemegang kekuasaan yang dalam dalam pemrintah untuk memberikan ketegasan dan menegakkan segala  produk  hukum  atau  aturan  perundang-undangan  dengan  tidak  membeda- bedakan antara golongan; Dewan Perwakilan Rakyat selaku perwakilan dari suara rakyat untuk mendengarkan seluruh masukan, kritikan ataupun keluh kesah rakyat; Perlunya juga rakyat untuk tidak hanya memberikan sebuah kritikan, melainkan masukan yang membangun dan ide keingiinan bersama demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara.

## Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia

## KESIMPULAN
Saat ini konfigurasi politik dan produk hukum yang digunakan atau dipakai oleh Indonesia  adalah  konfigurasi  politik  demokratis  atau  demokrasi  dan  produk  hukum responsif.  Konfigurasi  politik  demokratis  dan  produk  hukum  responsif  yang  saat  ini digunakan  oleh  Indonesia  memberikan  hak  kebebasan  berekspresi  atau  keleluasaan kepada  masyarakat,  sebab  masyarakat  dituntut  untuk  memberikan  partisipasi  secara aktif  dalam  menentukan  kebijakan-kebijakan  di  Pemerintahan.  Tetapi  penting  juga bahwa  Hukum  politik  Tata  Negara  menilai  dari  hasil  peninjauan  bahwa  konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia mempunyai visi yang sama yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum dan ini sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Hukum Politik Tata Negara. Salah satu bentuk kesesuaiannya yakni diadakannya jalan musyawarah  atau  rapat  antara  Pemerintah  selaku  Pemimpin  Negara  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  selaku  wakil  atau  pembawa  segenap  suara  masyarakat  dalam membuat atau memutuskan suatu kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Astomo, Putera, ‘Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum’, 2007, 5–15
Hukum,  Pemikiran,  and  D  A  N  Pranata,  ‘MAQASID :  Jurnal  Studi  Hukum  Islam’,  10.1 (2020), 2615–22
Ibad,  Syahrul,  ‘Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Upaya  Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik’,  HUKMY :  Jurnal  Hukum,  1.1  (2021),  55–72 <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>
Khelfa, Nouha, and Sayed Mustafa Zamani, ‘Is Political Science a Science?’, Jurnal Politik Indonesia  (Indonesian  Journal  of  Politics),  9.2  (2023),  103–17 <https://doi.org/10.20473/jpi.v9i2.45224>
Khofif, Faisal, ‘Penemuan Hukum Dan Dampak Dari Putusan Hakim Lingkungan’, Jurnal
Kepastian Hukum Dan Keadilan, 5.2 (2023), 111–26
<https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7958>
Lindawati,  Debora  Sanur,  ‘Strategi  Partai  Politik  Dalam  Menghadapi  Pemilu  2014’, Politica, 4.2 (2014), 287–312
M.  Wildan  Humaidi,  ‘Politik  Hukum  Mahkamah  Konstitusi  Atas  Rekognisi  Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia’, Jurnal Al-Daulah,

## 9.1 (2020), 68
Nadir, Sakinah, ‘Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1  Nomor1  Tahun  2013’,  Jurnal  Politik  Profetik,  1.1  (2013),  2013 <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
Noviawati,  Evi,  ‘Landasan  Konstitusional  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan’, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6.1 (2018), 53
<https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>
Prof.  Dr.  Moh.  Mahfud  MD,  Politik  Hukum  Di  Indonesia  (Depok:  Rajawali  Pers,  2009) <https://books.google.co.id/books/about/Politik_hukum_di_Indonesia.html?i d=pw1ttgAACAAJ&redir_esc=y>
Saliman,  Dr.  Abdul  Rasyid,  ‘Politik  Hukum  Perburuhan  Di  Indonesia :  Sebuah  Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum Dari 1945 – 2021’, Jurnal Legalitas (JLE), 1.01 (2023), 109–24 <https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.60>
Supandri,  Ian,  and  Reijeng  Tabara,  ‘Implikasi  Sistem  Pemilihan  Umum  Serentak  Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literature Review’, 5.1 (2023), 392–99
Utomo, P, ‘Kajian Hukum Dan Masyarakat (Sebuah Pengantar)’, Qistie, 6.2 (2012), 1–45 <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view /1461%0Ahttps://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/ar ticle/viewFile/1461/1545>
Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)