## RESPON  KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DESA  TERHADAP  PERATURAN  BUPATI TENTANG WAJIB MADRASAH DINIYAH
Iwan Kuswandi STKIP PGRI Sumenep iwankus@stkippgrisumenep.ac.id
Muh Barid Nizarudin Wajdi
STAI Miftahul Ula Nganjuk baridnizar84@gmail.com
Umar Al Faruq UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
mazalfa2018@gmail.com Zulhijra
UIN Raden Fatah Palembang zulhijra_uin@radenfatah.ac.id
Khairudin
IAI Muhammadiyah Bima ummulkhairat@gmail.com
Khoiriyah STAI Muhammadiyah Probolinggo riyaahmad89@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah desa terhadap peraturan bupati wajib madrasah diniyah. Alhasil,  madrasah diniyah merupakan pendidikan berbasis masyarakat, dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, aparatur desa lah yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa berada di garda paling dekat dengan masyarakat, tentu paling tahu dan memahami persoalan madrasah diniyah yang ada di desanya. Kenyataannya, pemerintah desa tidak bisa semena-mena memberikan bantuan dari dana desa, karena dalam aturannya, tidak secara eksplisit menyebutkan bantuan untuk madrasah diniyah, malah yang ada untuk pendidikan anak usia dini. Di sisi lain, walaupun ada beberapa daerah yang sudah menerbitkan peraturan bupati tentang wajib madin, yang kemudian adanya BOSDA, itu malah menjadi bumerang bagi pendidikan madin yang ada, salah satu contohnya dengan membludaknya jumlah madin, daripada sebelum adanya kebijakan peraturan bupati tersebut.

## Kata Kunci: Pemerintah Desa, Madrasah Diniyah

## Abstract
This paper discusses the study about village government policy towards regional head regulation regarding the obligations of the madrasa diniyah program. The results of this study, madrasah diniyah is community based education, from, by and for the community. In life with the community, government officials in the village, they live with the community. They know and understand the problems of the madrasah diniyah in their village. Existing reality, government officials in the village cannot carelessly channel aid from the village fund program from the government, because in its rules, it does not explicitly mention assistance for madrasah diniyah, instead it is available for early childhood education. There is a regulation from the regional head regarding the mandatory madrasah diniyah program, then there is BOSDA funding, however backfired for madrasah diniyah education, their number increased from the number before the regulation.

## Keywords: government in the village, madrasah diniyah

## Iwan Kuswandi,dkk.

## Pendahuluan
Desentralisasi pendidikan yang ada di Indonesia,  sejatinya,  kalau  ingin  melihat perihal tersebut, mari sejenak kita renungi pendidikan  asli  Indonesia.  Kita  akan menemukan hal itu dalam pendidikan Islam, terutama pada pendidikan pesantren dan madrasah  diniyah.  Di  dalam  penerapan pendidikan di madrasah diniyah, para kiai atau  ustadz  yang  mengelola  lembaga pendidikan tersebut, benar-benar menjadi raja  kecil  di  madrasah  diniyah.  Semua persoalan  pendidikan  di  madrasah tersebut,  bergantung  kepada  kepala sekolah  atau  pengasuh  dari  madrasah diniyah, penentuan kurikulum  dan segala tetek bengeknya, itu diatur atas kehendak kepala sekolah atau pengasuh madrasah tersebut.  Madrasah  diniyah  hampir mayoritas diselenggarakan oleh masyarakat dan dari dan untuk masyarakat pula, atau dikatakan pendidikan berbasis masyarakat.
Madrasah  diniyah  juga  dapat berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakatnya sehingga mempunyai daya tarik  yang  besar  untuk  umat  Islam (Amiruddin,  2011).  Pendidikan  diniyah  di Jawa Timur, terbilang mendapat perhatian yang  cukup  tinggi.  Sebagai  bukti, pemerintah  provinsi  Jawa  Timur memberikan  beasiswa  kuliah  bagi  guru Madrasah  Diniyah.  Walaupun  terkadang jauh dari panggang, beberapa perguruan tinggi  yang  bekerjasama  dengan pemerintah  provinsi  Jawa  Timur,  untuk beberapa  perguruan  tinggi  merasa diuntungkan, namun beberapa perguruan tinggi  yang  sudah  terbilang  mandiri  dan maju, maka proyek beasiswa guru madin ini sedikit muncul pertanyaan dan persoalan. Tidak  hanya  pada  level  provinsi.  Di beberapa kota maupun kabupaten yang ada di  provinsi  Jawa  Timur,  misalnya  di Pasuruan  dan  Sumenep.  Lahirnya kebijakan peraturan bupati tentang wajib madin,  merupakan  bukti  bahwa  saat  ini sudah mulai nampak nyata akan keseriusan dari pemerintah pusat, daerah baik tingkat provinsi  maupun  kabupaten  untuk
memajukan pendidikan keagamaan melalui Madrasah Diniyah.
Namun yang perlu kita garisbawahi dan sepatutnya kita semua menyadari, bahwa sebenarnya madrasah  diniyah ini  adalah pendidikan  berbasis  masyarakat,  dan aparatur  pemerintah  yang  paling  dekat dengan masyarakat adalah aparatur desa. Maka  apabila  keberadaan  pendidikan madrasah  diniyah,  kebijakan  dalam penyelenggarannya  dan  tetek  bengek teknis  pelaksanaannya,  hanya  berhenti pada level kebijakan peraturan bupati, maka nampak  tidak  elok,  karena  sebenarnya madrasah  diniyah  adalah  pendidikan berbasis  masyarakat,  maka  kebijakan pemerintah  desa  melalui  dana  desanya, harus ikut mengambil andil, karena aparatur pemerintah  terbawah  dalam  organisasi pemerintah,  yang  langsung  bersentuhan dengan masyakarat adalah aparatur desa.
Kalau  kita  telisik,  bahwa  dalam penggunaan dana desa, tidak disalahkan apabila  sebagian  dialokasikan  pada pendidikan  madrasah  diniyah.  Dalam aturan penggunaan dana desa sebagaimana  tercantum  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa  penggunaannya  dibenarkan  jika dialokasikan kepada pendidikan madrasah diniyah,  setidaknya  yang  ada  di  desa tersebut. Namun apa yang terjadi atau apa yang terjadi di lapangan? Masyarakat dan aparatur desa, masih mengukur dan menilai penggunaan  dana  desa,  sebatas  pada penggunaan anggaran untuk membangun infrastuktur fisik, baik pemasangan paving jalan,  pengaspalan  jalan  desa,  dan pembangunan fisik lainnya. Berangkat dari hal  inilah,  penelitian  ini  ingin  mengkaji tentang  kebijakan  pemerintah  desa terhadap peraturan bupati wajib madrasah diniyah.

## Pembahasan
Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia. Madrasah Diniyah adalah pioner lembaga pendidikan di Indonesia, karena Madrasah Diniyah  ini  merupakan  cikal  bakal
pendidikan  di  Indonesia  (Istiyani,  2017). Awalnya,  Madrasah  Diniyah  hanya mengembangkan kurikulum keislaman saja, tetapi  seiring  waktu  dan  perkembangan zaman,  Madrasah  Diniyah  telah memadukan pengembangkan antara ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu teknologi dan pengetahuan  umum  (Nasir,  2015).  Di tengah  derasnya  arus  informasi  dan canggihnya teknologi, maka sangat perlu untuk  tidak  hanya  mengoptimalkan pendidikan  agama  dan  pembentukan karakter  di  sekolah  tetapi  juga  didukung dengan  peran  Madrasah  Diniyah  (Syahr, 2016).
Pembelajaran pada Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), biasa terlaksana pada sore  hari,  maka  dari  itu  dikenal  sebagai sekolah  sore.  Pengetahuan  agama  di sekolah pagi, yang terlalu minim, sehingga diperlukan penambahan wawasan melalui sekolah sore atau MDT (Saepudin, 2018). Penanaman  nilai-nilai  agama  Islam  di sekolah dan Madrasah Diniyah, diharapkan dapat mengisi dan menjadikan insan-insan agamis  berwatak Al  Qur’an  seperti  yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Izzah, 2018)
Sebagai  contoh  konkrit,  sebagaimana yang  terjadi  di  desa  Gapura  Timur Kabupaten  Sumenep,  bahwa  peranan madrasah diniyah takmiliyah cukup besar dalam  memenuhi  kebutuhan  dini pengetahuan agama masyarakat. Sebab, selain pembelajaran dan pengajian al-Quran yang dilaksanakan di masjid dan mus}alla, keberadaan  MDT  ternyata  menjadi kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat  untuk mengajarkan dan mendidik ajaran-ajaran agama  yang  paling  mendasar  seperti masalah  keimanan,  peribadatan  dan akhla > qu al-kari > mah . Materi-materi dasar pendidikan agama Islam seperti al-Quran, Hadits, Tauhid, Akhlaq, Fikih dan Sejarah Islam ( ta > ri > kh ) ternyata dirasakan sangat penting  bagi  masyarakat  dalam  upaya memperkuat  mental-spiritual  masyarakat (khususnya  generasi  muda)  di  tengah- tengah  krisis  identitas  dan  banyaknya fenomena  merosotnya  moralitas  anak
bangsa belakangan ini (Rahman & Maimun, 2016).
Kalau merujuk kepada pengertian dan kategorisasi  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Agama RI, bahwa Madrasah Diniyah  Takmiliyah  adalah  lembaga pendidikan  keagamaan  Islam  di  luar pendidikan  formal  yang  diselenggarakan terstruktur  dan  berjenjang  sebagai pelengkap  pelaksanaan  pendidikan keagamaan  (Kementerian  Agama  RI, 2015).  Hal  tersebut  sebenarnya  merujuk kepada Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun  2014  tentang  Pendidikan Keagamaan  Islam  disebutkan  bahwa Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah  Diniyah  atau  lebih  popular dengan  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan  secara  terstruktur  dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan  agama  Islam  pada  jenjang pendidikan  dasar,  menengah,  dan  tinggi (Pasal 1, ayat 10).
Selain itu, juga diuraikan dalam PMA No 13 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pendidikan diniyah nonformal berbentuk:  madrasah  diniyah  takmiliyah, pendidikan  al-Qur’an,  majlis  taklim  atau pendidikan keagamaan Islam lainnya (pasal 45 (1)). Madrasah diniyah takmiliyah terdiri atas jenjang ula, wustha, ulya, dan al-jami’ah (pasal  46  (3).  Madrasah  diniyah  ini diselenggrakan  oleh  masyarakat  secara mandiri  maupun  terpadu  dengan  satuan pendidikan lainnya (pasal 47). Kurikulum MDT terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam, paling sedikit meliputi; Alquran, Alhadith,  Fikih, Akhlak,  Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab (Pasal 48, ayat 1). Dalam kedudukan hukum yang lebih  tinggi,  sebenarnya  keberadaan pendidikan  madrasah  diniyah  sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dipertegas melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007,  dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 sebagaimana uraian di atas.

## Iwan Kuswandi,dkk.
Di beberapa daerah, madrasah dinyah kemudian didukung  dan disuport  melalui Peraturan Bupati. Misalnya di Kabupaten Pasuruan,  telah  dikeluarkan  Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar  Pendidikan  Madrasah  Diniyah. Pada  bagian  kedua  tentang  hak  dan kewajiban  pemerintah  daerah,  di  dalam Pasal  8,  dijelaskan  bahwa  Pemerintah
Daerah berhak
mengarahkan,
membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan  Pendidikan  Madrasah Diniyah  sesuai  dengan  Peraturan
Perundang-undangan.  Selain  itu  juga dijelaskan, bahwa Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa
berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin  terselenggaranya  Pendidikan Madrasah  Diniyah  yang  bermutu.  Tidak hanya itu, di dalamnya juga diuraikan bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban membantu tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya Pendidikan  Madrasah  Diniyah  sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- undangan. Selain di Kabupaten Pasuruan, peraturan bupati yang serupa juga dilakukan oleh  kabupaten  Sumenep.  Keberadaan program  Wajib  Madrasah  Diniyah  di Kabupaten  Sumenep  berlandaskan peraturan  Bupati  (Perbub)  15  dan  no  16 tahun 2016.
Keberadaan  pendidikan  madrasah diniyah  sebenarnya  bentuk  real  dari partisipasi  masyarakat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Terbentuknya pendidikan madrasah diniyah di suatu masyarakat merupakan salah satu bentuk solutif atas kebutuhan pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Maka saat berbicara pendidikan berarti juga sedang mengulas tentang pembangunan sumber daya  manusia.  Pembangunan  Sumber Daya  Manusia  membutuhkan  partisipasi masyarakat  secara  aktif,  baik  terlibat sebagai  objek  maupun  sebagai  subjek karena tanpa partispasi masyarakat, maka pembangunan  tidak  dapat  dikatakan berhasil.  Pembangunan  Sumber  Daya
Manusia  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan masyarakat, agar masyarakat mempunyai keterampilan dan pengetahuan untuk mengelolah setiap potensi yang ada di  daerahnya  secara  mandiri  serta mempunyai kemampuan untuk menentukan arah  pembangunan  daerahnya  masing- masing guna meningkatkan mutu hidupnya (Uceng, Ali, Mustanir, & Nirmawati, 2019) Sebagai contoh, di beberapa madrasah diniyah  yang  ada di  kecamatan  Pragaan Kabupaten  Sumenep,  bahwa  madrasah diniyah  takmiliyah  yang  ada  merupakan lembaga  pendidikan  yang  didirikan  atas permintaan  masyarakat,  yang  kemudian didirikan oleh salah seorang kiai sebagai sosok  yang  dianggap  memiliki  kapasitas keilmuan  dan  kredibilitas  sosial  di masyarakatnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pendirian    Madrasah  Diniyah  Takmiliyah TIBDA  oleh  Kiai  Djauhari,  Madrasah Diniyah Takmiliyah MADINA oleh Kiai Muqri, Madrasah  Diniyah  Takmiliyah  Ad-Dzikir oleh  Kiai  Jamaluddin  Kafie,  Madrasah Diniyah  Takmiliyah  Darul  Ulum  oleh  Kiai As’ad,  Madrasah  Diniyah  Takmiliyah Mamba’ul Ihsan oleh Kiai Muhammad Ihsan, Madrasah Diniyah Takmiliyah An-Najah oleh Kiai  Moh  Ilyas  dan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah  Miftahul  Huda  oleh  Kai
Muhammad Sholeh (Kuswandi, 2019). Lahirnya otomomi daerah mengakibatkan hal positif bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota  untuk  melakukan  kebijakan  sesuai dengan  kultur  masyarakat  yang dipimpinnya. Namun perlu disadari bahwa keberadaan otonomi daerah jauh tertinggal dibanding  dengan  otonomi  yang  dimiliki oleh  desa.  Daerah  desa  adalah  daerah otonom yang paling tua. Ia didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan  sebelum  lahirnya  negara-negara (kerajaan).  Oleh  karena  itu  maka  ia mempunyai  hak  otonomi  penuh. Kekuasaannya  tidak  saja  berisi pemerintahan dalam arti sempit (bestuur), akan  tetapi  juga  berisikan  pemerintahan dalam arti yang lebih luas (regering), sebab desa  juga  berkuasa  atas:  pengadilan,
perundang-undangan (legislatif), kepolisian, malah juga pertahanan. Jadi daerah desa mempunyai otonomi yang sangat luas, jauh lebih luas daripada otonomi daerah-daerah yang lebih besar yang didirikan di kemudian hari (Yuningsih & Subekti, 2016).
Kalau  dulu,  Kepala  Desa  menghadiri acara khataman yang diselenggarakan oleh madrasah  diniyah,  lalu  dia  memberikan hadiah bagi santri berprestasi di madrasah diniyah tersebut. Seharusnya peran itu lebih ditingkatkan  pada  sektor  yang  lebih administratif. Hal ini karena peran kepala desa  di  zaman  modern  saat  ini,  telah mengalami pergeseran. perubahan sosial, ekonomi  dan  pergeseran  kepemimpinan kepala  desa  yang  tidak  lagi  menjadi “bapak” bagi rakyatnya. Peran kepala desa bergeser dari pemimpin ke administrator. Perubahan-perubahan  tersebut  erat kaitannya dengan masuknya nilai-nilai luar (modern)  ke  dalam  masyarakat  desa (Yuningsih & Subekti, 2016)
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  berdampak  juga  bagi  otonomi pendidikan. Dengan demikian, konsekuensi logis  bagi  proses  pembuatan  kebijakan pendidikan  oleh  pemerintah  Kabupaten/ Kota adalah perlu dilakukan penyesuaian diri  dari  paradigma  lama  manajemen pendidikan  menuju  paradigma  baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih  bernuansa  otonomi  dan  lebih demokratis. Otonomi di bidang pendidikan dipahami sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara  profesional  untuk  mengambil prakarsa dan  merumuskan perencanaan pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan segenap potensi sumber  daya  perencanaan  yang  dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan  otonomi  daerah  adalah kewenangan  daerah  otonomi  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang ada (M. N. K. Anwar, 2018).
Menariknya,  pendidikan  madrasah diniyah  yang  notabene  pendidikan  desa atau  pendidikan  masyarakat  desa, walaupun  saat  ini  sudah  marak  di perkotaan.  Saat  membicarakan  tentang pedesaan,  maka  harus  melihat  tentang keberadaan aparat desa berikut peraturan desa yang dibuatnya. Kedudukan Peraturan Desa  yang  tidak  dicantumkan  dalam hierarki  peraturan  perundang-undangan. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) juga  telah mengamanatkan  bahwa  Desa memiliki  kewenangan  untuk  menyusun Peraturan Desa. Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis peraturan di Desa terdiri dari Peraturan  Desa,  Peraturan  Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Berdasarkan  3  (tiga)  jenis  peraturan tersebut,  hanya  2  (dua)  yang  wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita  Desa  oleh  Sekretaris  Desa  yaitu Peraturan  Desa  dan  Peraturan  Kepala Desa. Artinya, secara teoritis, berdasarkan karakteristik, pembentukan, dan pengundangannya, maka Peraturan Desa termasuk  ke  dalam  kategori  peraturan perundang-undangan  (regeling  regel) (Aditya  &  Winata,  2018).  Sebagaimana diketahui  bahwa  Indonesia  merupakan negara  yang  memiliki  keberagaman budaya, sumber daya alam, sumber daya manusia,  kebutuhan  masyarakat,  luas wilayah,  adat  istiadat,  agama,  sehingga tidak cukup diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Untuk itu, Peraturan Desa  maupun  Peraturan  Kepala  Desa diakui sebagai regulasi yang sangat penting untuk  mengakomodir local  wisdom dan local value yang masih hidup di Indonesia (Aditya & Winata, 2018).
Saat ini, apabila kita membahas tentang desa, maka yang terbesit dalam benak kita adalah  dan  selalu  tentang  dana  desa. Sebenarnya  subtansi  dan  esensi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk  meningkatkan  kesejahteraan
Iwan Kuswandi,dkk. masyarakat  desa,  peningkatan  kualitas hidup  manusia  serta  penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja  Pemerintah  Desa.  Pertanyaannya, adakah  dana  desa  untuk  pendidikan madrasah  diniyah  sebagai  salah  satu bentuk peningkatan kualitas hidup manusia.
Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020  diatur  Kementrian  Desa  PDTT dengan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi. Permendesa PDTT Nomor 11  tahun  2019  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2020. Namun penggunaan dana desa di dalam peraturan  ini,  secara  eksplisit  tidak disebutkan.  Dalam  hal  pendidikan disebutkan  di  pasal  11  ayat  2,  bahwa peningkatan  pelayanan  publik  bidang pendidikan dan kebudayaan di desa, pada point a, disebutkan tentang
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Kalau kita membandingkan kedudukan
PAUD dan Madin dalam urusan pendanaan, bisa  kita  lihat  pada  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar  Nasional  Pendidikan Anak  Usia Dini. Mari kita baca secara seksama, pada bab X tentang standar pembiayaan pasal 37,  ayat  4  dijelaskan  bahwa  biaya operasional  dan  personal  dapat  berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Sedangkan pada  Peraturan  Menteri  Agama  No.  13 Tahun  2014  tentang  Pendidikan Keagamaan Islam, dalam hal pembiayaan pada  pasal  53,  ayat  1  dijelaskan  bahwa pembiayaan pendidikan keagamaan Islam bersumber dari penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,  dan/atau  sumber  lain  yang sah. Namun yang perlu dicatat, di dalam pendidikan keagamaan Islam yang ada di Indonesia,  terdiri  dari  pondok  pesantren, pendidikan  diniyah  formal,  pendidikan diniyah  non  formal,  pendidikan  diniyah informal, diniyah takmiliyah, pendidikan al-
Qur’an,  dan  majelis  taklim.  Bagaimana keberpihakan  anggaran  untuk  diniyah takmiliyah?.
Tidak  jelasnya  sumber  pembiayaan dalam penyelenggaraan madrasah diniyah, sehingga  berakibat  pada  pelaksanaan pendidikan  di  dalamnya  berlangsung  ala kadarnya.  Walaupun  akhir-akhir  ini, lembaga madrasah diniyah secara politik, telah mendapat dukungan melalui lahirnya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi maupun mengembangkan madrasah diniyah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, di antara kebijakan pemerintah daerah antara lain; memberikan bantuan dana  untuk  pengembangan  madrasah diniyah,  dan  juga  menerbitkan  peraturan daerah  dalam  rangka  mendorong perluasan  akses  masyarakat  untuk mendapatkan  pendidikan  keagamaan Islam di madrasah diniyah (Ismail, 2017), namun  beberapa  upaya  tersebut,  baru menyumbat satu lobang permasalah dari berbagai permasalahan lain yang dialami oleh  pendidikan  madrasah  diniyah  yang ada.
Mirisnya, adakalanya bantuan dana dari pemerintah  untuk  pendidikan  madin menjadi  bumerang  bagi  pemerintah maupun masyarakat. Mengapa demikian? Sebagai contoh sebagaimana yang terjadi di beberapa madin di Pasuruan. Dengan lahirnya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016  tentang  Wajib  Belajar  Pendidikan Madrasah  Diniyah,  yang  dianggap  oleh beberapa  pihak  terkesan  terburu-buru, sehingga  implementasinya  di  lapangan, tidak menilai pada mutu madrasah diniyah itu  sendiri.  Padahal  sebenarnya  mutu madrasah  diniyah  yang  masih  perlu mendapatkan  pembinaan  secara  intens terutama  di  wilayah  pedesaan,  karena masih banyak adanya madin yang dikelola secara  asal-asalan  dan  tidak  sesuai dengan  prosedur,  ini  juga  disebabkan karena kurangnya pengawasan serta tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah setelah mengeluarkan ijin operasional madin dan diindikasikan banyaknya madin yang berdiri
ini  lebih  banyak  disebabkan  adanya BOSDA  tetapi  kualitas  tidak  terjaga. Bahkan  dengan  adanya  BOSDA  itulah, jumlah lembaga madin membludak, lebih banyak  dibandingkan  dengan  sebelum adanya  kebijakan  tentang  BOSDA  (K. Anwar, 2019).

## Kesimpulan
Setelah  dilakukan  kajian  mendalam, maka  dapat  disimpulkan  bahwa penyelenggaraan  pendidikan  madrasah diniyah  takmiliyah,  belum  sepenuhnya berjalan secara maksimal untuk beberapa lembaga, terutama yang ada di pedesaan. Walaupun  madrasah  diniyah  takmiliyah merupakan pendidikan berbasis masyarakat, namun kebijakan pemerintah desa  sebagai  aparatur  pemerintah  yang langsung  berhubungan  dan  bersentuhan
dengan  masyarakat,  belum  sepenuhnya memberikan  dukungan  dana  untuk keberlangsungan  pendidikan  madrasah diniyah  yang  ada  di  desanya.  Itu  terjadi sangat  wajar,  kalau  dalam  aturan penggunaan  dana  desa,  tidak  ada  point khusus yang secara eksplisit menyebutkan penggunaan  anggaran  dana  desa  untuk bantuan  pendidikan  madrasah  diniyah, malah  yang  ada  dalam  penggunaan anggaran  dana  desa,  adalah  pendidikan anak usia dini. Di sisi lain, walaupun ada beberapa daerah yang sudah menerbitkan peraturan bupati tentang wajib madin, yang kemudian  adanya  BOSDA,  itu  malah menjadi bumerang bagi pendidikan madin yang  ada,  salah  satu  contohnya  dengan membludaknya  jumlah  madin,  daripada sebelumnya  adanya  kebijakan  peraturan bupati tersebut.

## Daftar Pustaka
Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di  Indonesia. NEGARA  HUKUM , 9 (1),  79–100.  Retrieved  from  https:// pdfs.semanticscholar.org/98c5/8ae6b15fa2caa00f35e0e6a9d9829b5c51d8.pdf
Amiruddin.  (2011).  Penyelenggaraan  madrasah  diniyah  di  kota  Samarinda  provinsi Kalimantan Timur. Al Qalam , 17 (2), 296–305.
Anwar,  K.  (2019).  Telaah  wajib  madrasah  diniyah  di  kabupaten  Pasuruan. Jurnal Akademika  Program  Studi  Manajemen  Pendidikan  Islam  IAI  Sunan  Kalijogo Malang , 1 (1), 17–34.
Anwar, M. N. K. (2018). Implementasi Perda Madin Prespektif Pendidikan Multikultural. Journal  MULTICULTURAL  of  Islamic  Edication , 1 (2).  Retrieved  from  http:// yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims
Ismail. (2017). Madrasah diniyah dalam multi perspektif. Kabilah , 2 (2), 254–282.
Istiyani, D. (2017). Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. Edukasia Islamika , 2 (2), 147–165.
Izzah, M. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah dalam  Memperkuat  Karakter  siswa  SD  di  Bangil  Pasuruan .  Universitas Muhammadiyah Malang.
Kementerian  Agama  RI.  (2015). Pedoman  Penyelenggaraan  Madrasah  Diniyah Takmiliyah . Surabaya: Kanwil Kemenag Jawa Timur,.

## Iwan Kuswandi,dkk.
Kuswandi, I. (2019). Produktivitas kiai dan pengembangan kurikulum madrasah diniyah.
Autentik , 3 (2).
Nasir, M. (2015). Kurikulum Madrasah: Studi perbandingan Madrasah di Asia. Nadwa. Jurnal Pendidikan Islam , 9 (2), 23–31.
Rahman, F., & Maimun, A. (2016). Madrasah diniyah takmiliyah (MDT) sebagai pusat pengetahuan  agama  masyarakat  pedesaan  (studi  tentang  peran  MDT  di  Desa Gapura Timur Gapura Sumenep). ’Anil Islam , 9 (1), 55–94.
Saepudin, J. (2018). Integrasi pembelajaran madrasah diniyah takmiliyah ke sekolah (studi kasus di Sekolah Dasar Negeri Cisaat Kabupaten Sukabumi). Jurnal SMaRT Studi Masyarakat,  Religi  Dan  Tradisi , 4 (2).  https://doi.org/https://doi.org/10.18784/ smart.v4i2.667
Syahr,  Z.  H. A.  (2016).  Membentuk  Madrasah  Diniyah  Sebagai Alternatif  Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat. Jurnal Intizar , 22 (2), 393–414.
Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. (2019). Analisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia di desa Cemba kecamatan Enrekang kabupaten  Enrekang. Jurnal  MODERAT , 5 (2),  1–17.  Retrieved  from  https:// jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat
Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat  tahun  2008-2013. Jurnal  Politik , 1 (2),  231–261.  Retrieved  from  http:// www.jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/21/53