## SaNKSI tINdaK PIdaNa tErOrISME

## (StUdI KOMParatIf UNdaNG-UNdaNG NOMOr 15 taHUN 2003 daN FIQH JINA > YAH )
Huzaimah al-anshori.
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia huzaianshori@gmail.com
aBStraCt
Indonesia is often attacked by terrorism actions, it is done by a group of irresponsible people, so that the government takes out a law about terrorism which aims to minimize the terrorism criminal as early as possible.  The result from the researcher that the act of terrorism criminal states on law No. 15/2003 is an action that consist of forbidden criminal act elements, as like on chapter III, section 6 to19, law No. 15/2003. In fiqh jina > yah. side, the act of terrorism criminal which is included on section 6 to19 of law 15/2003 is also discussed in jari > mah qat } ’ al-tari > q, because there are similarities in criminal action. The punishment for the terrorism actor is different according to law No. 15/2003 and fiqh jina > yah. There are many variations of fiqh jina > yahpunishment, such as qis } a > s } , diya > tand ta’zi > r. Keywords: Punishment, Criminal Terrorism, Law of Indonesian Republic No. 15/2003,fiqh jina > yah.

## a. PENdaHULUaN

## 1. Latar Belakang Masalah
Di dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2003 ini selain mengatur aspek materil juga mengatur aspek formil. Sehingga, undang-undang ini merupakan Undang-undang khusus ( lex specialis ) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan penyelesaian pidana yang terkait dengan terorisme dari aspek materiil maupun formil dapat segera dilakukan.Sebelum ada Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana Terorisme, para ulama’ telah merumuskan didalam hukum Islam atau fiqh jina > yah .

## Peraturan-peraturan terkait krimi-
nali tas, peram pasan serta perusakan hak orang lain telah sejak dulu diulas, dipapar- kan serta diper dalam oleh para Ulama’ lewat karya-karya mereka. Dalam istilah Arab,  Teror  sering  diistilahkan  dengan irha > b. Namun persoalan teror ini belum
pernah disebutkan secara eksplisit dalam fiqh jina > yah (pidana). 1 Penelusuran lebih dalam bahwa fiqh jina > yah yang telah banyak terbahas dalam berbagai literatur kitab klasik ternyata banyak kesamaan seperti apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme,  seperti  pembunuhan,  pembe- rontakan,  perampasan  harta  milik  orang lain yang dalam hukum Islam di sebut dengan qat } l al-‘amd, bugha > h, hira > bah dan sebagainya. Melalui musabbibul asbab ini, kegelisahan penulis pun muncul, sehingga penulis ingin megkomparasikan sanksi tindak pidana terorisme antara fiqh jina > yah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.
1 Abu Yazid. Fiqh  Realitas,  Respon  Ma’had  Aly TerhadapWacana Hukum Islam kontemporer. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). H. 71-72.

## 2.  rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil tiga pokok masalah, yaitu:
1. Apa BentukTindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Fiqh Jinaya > h .?

## 2. BagaimanaSubjek Serta Sanksi Hukum
Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Fiqh Jinaya > h tersebut.?

## 3. Metode Penelitian
Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. 2 Untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok bahasan dan untukmempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan permasalahan  pada  judul,  maka  penulis mengumpulkan semua data dalam satu daftar perangkat-perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang terkumpul yaitu:
a. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan pada penyusunan jurnal ini adalah ke pustakaan  ( library research ),yaitu pene litian yang menggunakan fasi- litas  pustaka  seperti  buku,  kitab atau majalah dan sebagainya. 3 Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok perma- salahan  yang  dibahas,  yaitu  “sanksi tindak pidana terorisme(studi kom-
2 Irawan Soeharto. Metode  Penelitian  Sosial  :  Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000). H. 9.
3 Winarno Surakhmad. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar,Metode, Tehnik (Bandung: 1994). H. 25.
paratif undang-undang nomor 15 tahun 2003 dan fiqh jina > yah )” melalui kajian kepustakaan. b. Sumber Bahan Hukum Berdasarkan pada jenis penelitian ini, yaitu penelitian library research , maka data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data- data yang digunakan dari bahan- bahan  bacaan,  antara  lain  dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai bahan datanya terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. 4
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah  dalam  penulisan  jurnal,  maka penulis menggunakan metode pe- ngum  pulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan ( library research ) yaitu mem pe lajari dan menganalisa secara sis tematis buku-buku dan kar- ya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Penelusuran litera- tur-literatur itu dilakukan  ter hadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. 5 majalah-majalah,  surat kabar,  internet,  kitab fiqh  jina > yah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal ini.
d. Analisis Bahan Hukum Dalam analisa bahan hukum baik data  primer,  data  skunder  dan  data pendukung yang diuraikan menurut klasiﬁkasi  jenis  yang  diambil  ber- hubungan dengan materi dan perban- dingan,  kemudian  dianalisa  sacara kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis
4 Winarno Surakhmad. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar,Metode, Tehnik. H. 30-32.
5 Burhan Bungin. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2007). H. 203.
dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas. Metode Analisa Data ini adalah des- kriptif serta analitik. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut. 6 sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna. 7 sehingga dapat diperoleh suatu gambaran dan landasan penyelesaian.

## B. PEMBaHaSaN

## 1. Bentuk tindak Pidana terorisme
Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003.
Dalam  pembahasan  sebelumnya, bahwa pengertian tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang jika terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini maka perbuatan dapat  dikatakan sebagai tindak pidana  terorisme,  unsur  atau  bentuk tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme ini ada pada Pasal 6-19 dalam Undang-undang No.15 Tahun 2003 yaitu meliputi: a. Penggunaan kekerasan atau ancaman secara sengaja
b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penerbangan
c. Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja
d.
Sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana demi terlaksananya tindak terorisme e. Sengaja memberikan
bantuan, pembantuan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme.
6 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelirian Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986). H. 10.
7 Noeng Muhajir. Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Yogyakarta: RokeSarasin, 1988). H. 43.
f. Pemufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain.
2. Bentuk tindak Pidana terorisme Menurut Fiqh Jinaya > h (Hukum Pidana Islam). Tindak pidana yang terdapat dalam Fiqh Jinaya > h serta tindak pidana terorisme Pasal 6-19 Undang-undang No.15 Tahun 2003 dengan tujuan agar kegelisahan akademik dalam penelitian ini dapat terjawab,  yakni  bagaimana  Pasal  6-19 dalam Undang-undang No.15 Tahun 2003 tersebut ditinjau dari hukum islam. Terkait dengan  itu,  maka  penulis  menganalisa mengenai bentuk-bentuk tindak pidana terorisme Pasal 6-19 Undang-undang No.15 Tahun 2003 dilihat dari kacamata hukum islam. Bahwa tindak pidana ( jina > yah ) yang dikenal dalam hukum islam secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yakni hudu > d, qis } a > s } atau diya > t dan ta’zi > r, untuk lebih mudah secara keseluruhan bisa dilihat sebagai berikut:
1) Jari > mah Hudu > d diantaranya Jari > mah zi > na,  Jari > mah  qadhf,  Jari > mah shurb al- khamr, Jari > mah sari > qoh, Jari > mah hira > bah atau qat } ’ al-ta > riq,  Jari > mah riddah dan Jari > mah bugha > h. 8
2) Jari > mah qis } a > s } atau diya > t. a. Pembunuhan secara sengaja ( qat } l’ al-‘amud ) b. Pembunuhan secara tidak sengaja ( qat } l’ al-kha > ta’ ) c. Pembunuhan serupa sengaja ( qatl shibh al-‘amd ) d. Penganiayaan secara sengaja ( jira > hah al-‘amd ) e. Penganiayaan secara tidak sengaja
( jira > hah al-kha > ta’ ). 9
3) Jari > hah Ta’zi > r
8 Muhammad Nawawi Umar. Tausyekh ‘Ala Fathil Qarib, (Indonesia: Al-Haromain, tt). H. 245. 9 Sihab Addin Al-Qulyubi Wa Syihabuddin Ahmad Al-‘Umairah. Hasyiyah Qulyubi Wa ‘Umairah, (Lebanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah, tt).Juz. IV,  H. 130-160.
Jari > hah Ta’zi > r yaitu setiap perbuatan kemaksiatan yang menyimpang terhadap perintah Allah yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. 10 pencuri yang mencuri dibawah kisaran satu nis } a > b, atau penuduh zina yang penuduh tersebut bukan pelaku zina atauyang lainnya dari bentuk kemaksiatan maka mereka dijerat dengan hukuman ta’zi > r menurutpertimbangan pemerintah atau hakim. 11 Dari bentuk-bentuk tindak pidana yang terdapat dalam Fiqh  Jinaya > h atau hukum  islam  diatas,  penulis  melihat bahwa tindak pidana dalam hukum Islam yang memiliki banyak kesamaan dengan tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Pasal 6-19 Undang-undang No.15 Tahun 2003 adalah tindak pidana hira > bah atau bisa disebut dengan qat } ’ al-t } ari > q. penulis mengungkapkan jari > mah qat } ’ al-t } ari > q sebagai tindak pidana dalam Pasal 6-19 Undang-undang No.15 Tahun 2003. Terkait dengan hal ini, deﬁnisi qat } ’ al-t } ari > q yang dikemukakan oleh para pakar  hukum  islam,  diantaranya  seperti Shaikh Muhammad al-sharbini > dalam kitab  beliau,  Mughni > al-Muhta > j. 12 Beliau mengemukakan bahwa qat } ’ al-t } ari > q secara bahasa sebagai berikut :
ُهْنِم اًفْوَخ  ِقْيِرَّطلا  ِكْول ُس ْنِم  ِساَّنلا ِعاَنِتْفِلا  َكلَذِب  َيِّم ُس Artinya :  dinamakan  qa > t } ’ al-tari > qkarena tercegahnya  manusia  dari  berjalan  di  jalan karena takut padanya.
Sedangkan  secara  istilah,  Sheikh Shamsuddi > n Muhammad al-Ramli >
10 Syihabuddin Abi Al-Abbas. Tuhfatul  Muhtaj  Bi Syarhil  Minhaj. (Beirut  Lebanon:  Darul  Kutub  ‘Ilmiyah, tt).Juz. IV,  H. 160.
11 Al-Shaikh al-Ima > m Abi Ishaq al-Sayrazi > .2005. al-Muhadhdhab  Fi  al-Fiqhal-Ima > m  al-Shafi’I (Beirut: Daral- Fikr, tt). Juz II, H. 404.
12 Muhammad Bin Khati > b al-Sharbini > . Mughni > al- Muhta > j  Ila > Ma > ’rifah Al-fa > z Al-minha > j (Bairut: Da > r  al-Fikr, tt). Juz, IV, H. 224.
dalam  kitab  beliau,  Niha > yah al-Muhta > j. 13 menyebutkan sebagai berikut:
َلىَع اًد َمِتْعِا ًةَرَباَكُم  ٍباَهْرِإ ْوَأ  ٍلْتَقِل ْوَأ ٍلاَم  ِذْخَ ِل ُزوُ ُبلا َوُه ِثْوَغلا ْنَع ِدْعُبلا َعَم ِةَكْوَّشلا Artinya: qa > t } ’ al-tari > qialah  tindankan  yang secara terang-terangan menampakkan diridengan  tujuan  untuk  merampas  harta bendaataumembunuh atau memberikan sebuah ketakutan, dengan besar hati, berpegang  atas  kekuatan  serta  jauh  dari pertolongan.
Sedangkan terkait dengan situasi dan kondisi,  para  ‘Ulama’  jugamemberikan batasan dengan jauhnya pertolongan orang banyak dan pemimpin negara, atau dekat dengan mereka namun tidak mampu menolong korban yang berhadapan dengan qa > t } i’ al-tari > q, seperti ketika pelaku masuk rumah dengan membawa senjata dan mencegah penghuninya dari meminta pertolongan. 14
Para ‘Ulama tidak mensyaratkan pelaku qa > t } ’ al-tari > q harus banyak (baik banyaknya pelaku maupun banyaknya kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan),  laki-laki  dan  tidak  pula harus ada persenjataan. Maka jika qat } ’ al-tari > q dilakukan oleh satu orang meski perempuan dan memiliki kekuatan lebih dan bisa mengalahkan orang banyak maka pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku qat } ’ al-tari > q. 15 Mengenai tindakan-tindakan yang dapat masuk kategorisasi tindak pidana qat’  al-tari > q. 16 dan dapat dikenai hukuman, ada empat macam, seperti yang
13 Sheikh Shamsuddi > n Muh } ammad al-Ramli > . Niha > yah al-Muhta > j Ila Sharhz al-Minha > j (Mesir: Maktabah Musta > fa al-Halbi > , tt). Juz. VIII, H. 3. 14 Imam Abi Abdillah Muhammad Iddris Asy-Syaﬁ’i, Al-Umm (Beirut Lebanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah, tt). Juz. IV,  H.79-87.
15 Asy-Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyah ‘Ala Syarhil Al-Alamah Ibnu Qosim Al-‘Izzi ‘Ala Matni Abi Syuja’ (Beirut Lebanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah, tt).Juz. II, H. 373-470.
16 Abi Bakar Ustman, Hasyiyah I’anah Attolibin (Beirut Lebanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah, tt). Juz. IV,  H. 176-277.
dijelaskan oleh Imam al-Nawawi > di bawah ini, yakni. 17
َلاَو ًلااَم اوذُخْأَي ْمَلَو  َقْيِرَّطلا َنوُفْيِخُي اًمْوَق ُماَمِ ْلا َمِلَعْوَلَو ِةَقِ َّسلا  َبا َصِن ُعِطاَقلا َذَخَأ اَذإَو .ِهِ ْيَغَو  ٍسْبَحِب ْمُهَرَّزَع ا ًسْفَن ْنِإَو .ُهاَنْ ُيَو ُهَا ْسُيَف َداَع ْنإَف ،ىَ ْسُيْلا ُهَلْجِرَو ىَنمُيْلا ُهَدَي َعَطَق َّمث اًتَلاَثث َبِل ُص َّمُث َلِتُق ًلااَم َذَخَأَو َلَتَق ْنِإَو . ًمْتَح َلِتُق َلَتَق
ًلايِلَق  ُبَل ْصُي ٍلْوَق  ِفَو ،ُهُديِد َص  َلْيِسَي ىَّتَح ىَقْبَي  َليِقَو ، ُلَّزَنُي . ُلَتْقُيَف  ُلَّزَنُي ّمث
Pertama: Menebarkan ketakutan dengan tanpa mengambil harta benda dan tidak pula membunuh. Sanksi hukumnya adalah jika pemerintah mengetahui bahwa ada satu orang atau lebih yang melakukan aksi di atas untuk mencari pelaku dan menangkap penebar ketakutan tersebut dengan hukuman ta’zi > r. 18 secara wajib kecuali dipandang oleh pemerintah adanya kemashlahatan hukuman ta’zi > r tersebut adalah dengan dipenjara dan selainnya. Kedua: Mengambil harta benda saja dengan tanpa membunuh. Sanksi hukum pelaku ini adalah dipotong tangan  serta  kakinya  secara  bersilang, yaitu  tangan  kanan  dan  kaki  kiri,  bila masih mengulangi maka sebaliknya yang dipotong adalah tangan kiri dan kaki kanan. Pelaku dapat dikenai sanksi jika pengambilannya mencapai ukuran satu nishab atau lebih. Ketiga: Membunuh dengan tanpa mengambil harta benda. Sanksi hukum pelaku ini adalah wajibnya dibunuh dengan tanpa adanya kewenangan untuk pemaafan bagi keluarga yang bersangkutan dengan korban. Keempat: Mengambil harta benda disertai dengan pembunuhan. Eksekusi yang ditimpakan untuk pelaku ini adalah dibunuh kemudian disalib.
Hukuman bagi pelaku yang jumlahnya banyak melakukan pembunuhan terhadap orang banyak maka pelaku tersebut harus
17 Abu  Zakaria  Yahya  al-Nawawi, Majmu’  Sharh  al- Muhadzab (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, tt).Juz. XVII, H.
34.
18
dibunuh disebabkan membunuh satu orang saja, sedangkan korban pembunuhan yang lain mendapatkan diyat dari keluarga pelaku sebagai ganti atas terbunuhnya korban. 19
Tindak pidana yang memenuhi unsur- unsur yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6-19 Undang-undang No. 15  Tahun  2003  dan  keenam  klasiﬁkasi tersebut di tinjau dari perspektif Fiqh Jinaya > h , diantaranya yaitu: 1) Secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan semacam ini baik dimaksudkan maupun tidak bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban  yang  bersifat  massal,  dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya  nyawa  dan  harta  benda, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran lingkungan atau fasilitas umum. Menurut Fiqh  Jinaya > h diancam dengan hukum ta’zi > r dari pemerintah, yaitu suatu hukuman yang dipergunakan dengan tujuan agar pelaku jera dan bertaubat atas apa yang telah mereka lakukan.
2) Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbangan. Sanksi menurut Fiqh Jinaya > h jika pelaku hanya menakut- nakuti saja maka pelaku dijerat dengan hukuman ta’zi > r, dan jika pelaku membunuh dengan tanpa mengambil harta maka wajib baginya dibunuh pula, jika hanya menjalankan aksi perampasan saja maka mereka harus dipotong tangan dan kakinya secara  bersilang,  jika  mereka melakukan aksi pembunuhan disertai dengan perampasan maka mereka dibunuh serta disalib, sedangkan jika hanya membuat luka maka pelaku
19 Syamsuddin, Nihayah al-Mihtaj. Juz, VIII, H. 9.
mendapatkan sanksi qis } a > s } karena pelaku telah menciderai korban. 3) Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja.Menurut hukum Fiqh  Jinaya > h klasiﬁkasi  tindak pidana seperti ini masuk seperti halnya pada sub pertama dan kedua di atas, namun yang membedakan hanyalah pemakaian senjata atau alat-alat lain yang dipergunakan melakukan tindak pidana sedangkan pada bagian pertama di atas tidak dijelaskan apakah pelaku menggunakan senjata ataukah tidak. Kesamaan disini jikalau pelaku menggunakan senjata tersebut untuk melakukan tindakan terorisme, namun jika hanya semacam memberikan  senjata,  menerima, membawa mempunyai dan sebagainya selama tidak menggunakan untuk aksi terorisme maka pelaku dikenai ta’zi > r.
4)
Sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana demi terlaksananya tindakan terorisme.
Menurut hukum Fiqh Jinaya > h tindakan seperti ini termasuk perbuatan maksiat karena membantu orang yang melakukan  tindakan  kemaksiatan, yaitu terorisme. Tindakan membantu dalam hal kemaksiatan hukumannya adalah ta’zi > r karena mereka hanya dalam kapasitas membentuk saja tanpa terjun langsung melakukan tindak pidananya.
5) Sengaja memberikan bantuan, pembantuan,  kemudahan,  sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme.Menurut Fiqh Jinaya > h , tindak pidana seperti ini masuk dalam jari > mah ta’zi > r seperti pada bagian empat di atas. Dengan alasan karena tindakan tersebut merupakan upaya untuk membantu dalam hal maksiat ( I’a > nah ‘Ala > al-Ma’s } iyah ) dan tidak ada dalil dalam al-Qur’a > n yang menjelaskan tentang ini.
6) Permufakatan  jahat,  percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain.Tindak pidana pada bagian enam ini menurut Fiqh  Jinaya > h sama dengan yang ada pada  bagian  empat  dan  lima,  yaitu sama-sama tidak melakukan tindak pidana secara langsung melainkan hanya bermufakat, percobaan atau menggerakkan saja dan tidak melakukan tindakan secara langsung dilapangan. Sanksi ta’zi > r juga dapat dijatuhkan bagi setiap tindak kemaksiatan seperti menyentuh perempuan yang bukan mahramnya atau pembantuan kemaksiatan seperti menyediakan atau mengumpulkan dana,  memberikan  bantuan,  kemudahan, sarana  atau  keterangan,  permufakatan jahat,  percobaan,  merencanakan  dan/ atau menggerakkan orang lain demi terlaksananya tindak pidana terorisme seperti klasiﬁkasi pada sub 3, 4, sub 5 dan sub 6 di atas.
3. Subjek Serta Sanksi Hukumnya tindak Pidana terorisme Menurut Undang-undang No. 15 tahun 2003
dan Fiqh Jinaya > h .
Penulis kali ini bermaksud membandingkan hukum yang dibebankan pada pelaku tindak pidana Pasal 6-19 tersebut menurut tinjaun hukum pidana Islam. Dari penjelasan sebelumnya bahwa jari > mah yang paling dapat mengakomodir tindak pidana terorisme dalam Pasal 6-19 adalah qat } ’ al-tari > q kecuali bila tidak terdapat  unsur  yang  sama,  maka  masuk pada jarimah lain seperti qis } a > s } atau diya > t, atau jari > mah yang lain. Di sini perlu ditekankan bahwa jari > mah  qat } ’ al-tari > q mengandung aksi penggunaan kekuatan dan kemampuan lebih sehingga besar kemungkinan dapat mengalahkan sasaran atau siapa saja yang mencoba menghalangi
laju aksi pelaku qat } ’ al-tari > q, serta tidak keluar dari empat bentuk tindakan qat } ’ al- tari > q tersebut. Inilah yang membedakan antara jari > mah satu ini dengan jari > mah- jari > mah yang lain.

## 4.  analisis Pasal 6-19 Undang-undang
No. 15 tahun 2003 dengan Memakai Kaca Mata Hukum Pidana Islam.
a) Menurut sanksi dalam undang- undang ini jika pelaku tidak sengaja melakukan  tindak  pidana  ini,  dalam artian  secara  otomatis  timbul,  maka sanksinya berdasarkan Pasal 6 yaitu dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun jika pelaku memang bermaksud dan bertujuan melakukan tindak pidana ini maka sanksi hukumnya berdasarkan Pasal 7, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Sedangkan sanksi menurut hukum pidana Islam adalah jika pelaku yang hanya memberikan suasana teror atau  rasa  takut  saja,  jika  pemerintah mengetahui tindakan tersebut wajib menghukum dengan hukuman ta’zi > r yaitu dengan penjara dan lain sebagainya tergantung kebijakan pemerintah dalam memberikan konsekuensi hukum. 20 Sedangkan bagi pelaku yang sampai menghilangkan nyawa maka pelaku harus dibunuh dan tertutupnya pintu pemaafan bagi keluarga. Jika pelaku mengambil harta benda  saja,  maka  ia  dipotong  tangan dan  kakinya  secara  bersilang, 21 dan harus mengganti kerusakan dan kerugian korban bila hanya merusak harta milik orang lain atau fasilitas umum.
20 Al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj. Juz, IV, H. 226.
21 Al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj. Juz, IV, H. 230.
b) Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbangan. Tindakan dalam kasus ini mencakup segala aspek tindak kejahatan seperti menggagalkan penerbangan, mencelakakan, menghancurkan,  merusak  bangunan atau tindakan lain yang bersangkutan dengan  penerbangan,  maka  sanksi hukumnya menurut pasal 8 sama dengan sanksi hukum yang tercantum pada Pasal 6. Sedangkan menurut hukum pidana Islam kekacauan yang bersangkutan dengan penerbangan tidak berbeda jauh dengan kekacauan yang terjadi selain tentang penerbangan,  jadi  sanksi  hukumnya bisa sama dengan sanksi pada sub pertama di atas.
c) Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja. Penggunaan senjata atau alat berbahaya tersebut mengandung pengertian setiap bentuk senjata dan tindakan yang berhubungan dengan persenjataan untuk melakukan aksi terorisme yang membahayakan terhadap keselamatan. Tindakan ini tercantum pada Pasal 9 dan 10. Maka sanksi atau hukuman dalam Pasal 9 ini bagi pelaku dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan pada Pasal 10 hukuman pidananya sama sebagaimana pasal 6. Menurut hukum Islam sanksi tindakan pada Pasal 9 di atas adalah ta’zi > r, karena  adanya  unsur  kemaksiatan, ketidaktaatan atau membahayakan bagi kehidupan. Sedangkan sanksi tindak pada Pasal 10 menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan pada sub pertama, karena pada dasarnya sama, sedangkan perbedaannya hanya pada
penggunaan senjata atau tidaknya dalam melakukan aksi terorisme.
d) Upaya penyediaan atau pengumpulan dana demi terwujudnya tindakan terorisme yang mengancam kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7,  Pasal  8,  Pasal  9,  dan  Pasal  10  atau yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindakan seperti menerima,  memiliki,  menggunakan, menyerahkan, mengubah atau tindakan lain yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda dan lain sebagainya. Sanksi dari tindak pidana ini menurut Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan menurut hukum pidana Islam tindakan seperti ini dikenai sanksi hukuman ta’zi > r karena termasuk membantu  dalam  hal  kemaksiatan, tidak patuh terhadap hukum Allah serta merugikan. Sedangkan sanksi hukum bagi pelaku yang menyebabkan kematian dan rusaknya harta benda dihukum sebagaimana pada sub pertama, yakni hukuman mati secara wajib serta wajib mengganti kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku.
e) Sengaja memberikan bantuan, pembantuan,  kemudahan,  sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme. Sanksi yang diancam bagi pelaku yang berada di wilayah RI yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan pelaku yang berada di luar wilayah RI atau pelaku yang
melakukan tindakan pembantuan dikenakan sanksi berupa pidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal
12.
f) Permufakatan  jahat,  percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain demi tercapainya tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Sanksi hukum bagi pelaku yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain menurut Pasal 14 yaitu dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, serta dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya bagi pelaku permufakatan jahat dan percobaan. Lain halnya dengan hukum pidana Islam yang memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku tindakan di atas dengan ancaman hukum ta’zi > r karena tindakan mereka hanya bersifat membantu  dibelakang  layar  saja, dalam arti mereka hanya bermufakat, percobaan serta menggerakkan saja tanpa melakukan tindakan secara langsung dilapangan. Dalam hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,  dalam  Pasal  17  dan  Pasal  18 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,-  (satu  triliun  rupiah). Sedangkan tuntutan dan penjatuhan pidana tersebut dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Korporasi (badan hukum) yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. 22

## Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal 8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  11,  Pasal  12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  14,  tidak  berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam hukum pidana Islam, pelaku jari > mah  qat } ’ al-tari > q dibatasi dengan mukallafnya pelaku. Karena itu jika pelaku dalam keadaan belum mukallaf (ghiru al- takli > f) maka ia belum bisa dikatakan qa > t } ’ al-tari > q . Dalam  hukum  pidana  Islam,  pelaku dapat lepas dari jeratan hukum hudud jika  pelaku  bertaubat,  yaitu  dengan syarat pelaku taubatnya tersebut sebelum ada  penangkapan  dari  pemerintah, jika taubatnya ketika penangkapan atau bahkan sesudahnya maka hukum baginya harus dijatuhkan secara wajib. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Sulaiman al-Bujaira > mi > sebagai berikut.
ِهِبِرْفَظْلا  َلْبَق  ْيَأ )ِهْيلَع ِةَرْدَقْلا  َلْبَق ْمُهْنِم  َباَت  ْنَمَو( : هلوق
نِم  َع ِطاَقْلا  ُّصُخَت يِتَّلا  ُتاَب وُقُعْلا يأ )ُدوُدُحْلا ُهْنع  َطَق َس( اوُباَت َنيذَّلا  َّلاإ : ِةَيِلآ ِلْجِّرلاَو ِدَيْلا ِعْطَقَو  ِبْل َّصلاَو ِلْتَقلا  ِمُّتَحَت
.ْمِهْيَلَع اوُرْيدْقَت ْنَأ ِلْبَق ْنِم Artinya: Dan barang siapa yang bertaubat dari  mereka  (qa > t } ’ al-tari > q)  sebelum penangkapan terhadap mereka maka gugur bagi mereka hukum hudu > d, yakni sanksi atau hukuman  yang  terkhusus  bagi  al-qa > ti’  (qa > t } ’ al-tari > q) dari keharusan sanksi bunuh, disalib, dipotong tangan serta kakinya berdasarkan atas ayat: “kecuali mereka yang bertaubat sebelum penangkapan atas mereka”. 23
23 Sulaiman Bin Muhammad al-Bujairomi, Hasyiayah al-Bujairami ‘Ala al-Khatib (Lebanon: Darul Kutub, tt). H.
221.

## C. PENUtUP 1. Kesimpulan
Penulis  mengklasiﬁkasikan  unsur tindak pidana menjadi enam ditinjau dari bentuk-bentuk  tindak  pidananya,  antara lain;
a. Secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
b. Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbangan.
c. Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja.
d. Sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana demi terlaksananya tindakan terorisme.
e. Sengaja memberikan bantuan, pembantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme.
f. Permufakatan  jahat,  percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain. Adapun enam bentuk tindak pidana di atas memiliki banyak kesamaan dengan jari > mah  qat } ’ al-t } ari > q jika dibandingkan dengan jari > mah-jari > mah lain,  diantara alasannya yaitu bahwa jari > mah  qat } ’ al-t } ari > q selalu mengandung aksi penggunaan kekuatan dan kemampuan lebih sehingga besar kemungkinan dapat mengalahkan siapa saja yang mencoba menghalangi aksinya. Namun tidak menutup kemungkinan bentuk jarimah lain juga memiliki kriteria yang sama dengan keenam klasiﬁkasi di atas, jarimah tersebut diantaranya adalah jari > mah qis } a > s } atau diya > t dan ta’zi > r. Bentuk tindakan jari > mah  qat } ’ al-t } ari > q dalam pandangan Fiqh  Jinaya > h ,  ada empat macam yaitu: a. Menebarkan ketakutan dengan tanpa mengambil harta benda dan tidak pula membunuh.
b. Membunuh dengan tanpa mengambil harta benda.
c. Mengambil harta benda saja dengan tanpa membunuh.
d. Mengambil harta benda diserati dengan pembunuhan. Subjek serta sanksi hukum bagi aktor teroris dalam perspektif Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan fiqh  jina > yah ada  perbedaan,  sanksi  hukuman  dalam fiqh  jina > yah sangat berfariasai seperti qis } a > s } , diya > t atau ta’zi > r .Menurut sanksi dalam undang-undang terorisme jika pelaku tidak  sengaja  melakukan  tindak  pidana, dalam  artian  secara  otomatis  timbul, maka sanksinya berdasarkan Pasal 6 yaitu dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun jika pelaku memang bermaksud dan bertujuan melakukan tindak pidana ini maka sanksi hukumnya  berdasarkan  Pasal  7,  yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama  seumur  hidup,  kemudian  tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas  nama  suatu  korporasi,  dalam  Pasal 17 dan Pasal 18 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

## 2. SaraN
Demikianlah,  beberapa  yang  dapat penulis kemukakan kaitannya dengan penelitian dalam jurnal ini semoga dapat senantiasa bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca dan masyarakat luas pada umumnya. Penulis sangat berharap kepada pemerintah dengan adanya Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang terorisme, untuk selalu tegas dalam memeri sanksi bagiaktor tindak pidana terorisme karena tindak pidana terorisme tetaplah suatu kejahatan yang berbahaya dan perbuatan yang diharamkan menurut hukum Islam. Penulis juga berharap kepada masyarakat luas untuk berhati-hati
terhadap mereka yang melebeli tindakan teroris mereka sebagai bagian dari syariat Islam,  karena  tindakan  mereka  justru sangat bertentangan sekali dengan Islam. Penulis juga sangat mendukung peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam tentang penelitian khazanah hukum Islam khususnya hukum pidana Islam.

## daftar PUStaKa
Al-‘Umairah,
Syihabuddin Ahmad. Hasyiyah Qulyubi Wa ‘Umairah. (Darul Kutub ‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
Al-Abbas, Syihabuddin Abi. Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj. (Darul Kutub ‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
Al-Anshori, Zakaria. Fathul Wahab Bi Syarhi Minhaji  Tulab. (Darul Kutub ‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
Al-Bujairomi,  Sulaiman  Bin  Muhammad. Hasyiayah  al-Bujairami  ‘ala  al-Khatib.
(Bairut, Dar al-Fikr, tt).
Al-Qulyubi, Sihab Addin. Hasyiyah Qulyubi Wa ‘Umairah. (Darul Kutub ‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
Al-Ramli,Sheikh Shamsuddin Muhammad. Nihayah al-Muhtaj Ila Sharhz al-Minhaj. (Mesir: Maktabah Mustafa al-Halbi , tt).
Al-Sharbini,  Muhammad  Bin  Khatib. Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifah Al-faz Al- minhaj. (Bairut, Dar al-Fikr, tt).
Al-Syairazy,  Abi  Ishaq. al-Muhadhdhab  Fi al-Fiqhal-Imam al-Shafi’I. (Beirut, Daral- Fikr, tt).
Al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj .(Darul Kutub ‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
Asy-Syaﬁ’i,  Imam. Al-Umm. (Darul Kutub ‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
Asy-Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Hasyiyah ‘Ala
Syarhil Al-Alamah Ibnu Qosim Al-‘Izzi ‘Ala Matni Abi Syuja’. (Darul Kutub ‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
Bungin,  Burhan. Metodelogi  Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam  Varian  Kontemporer . (Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2007).
Muhajir,  Noeng. Metodologi  Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta:  RokeSarasin, 1988).
Muzadi,  Hasyim. Terorisme  Adalah  Musuh Islam. ((LPPI) Lembaga Penelitian dan  Pengkajian  Islam,  Jakarta  Pusat Indonesia, 2010).
Soeharto,  Irawan. Metode  Penelitian Sosial  :  Suatu  Teknik  Penelitian Bidang  Kesejahteraan  Sosial  dan  Ilmu Sosial  Lainnya. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000).
Soekanto,  Soerjono. Pengantar Penelirian
Hukum. (Jakarta: UI-Press, 1986).
Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik. (Bandung:
1994). Syamsuddin, Nihayah  al-Mihtaj. (Bairut, Dar al-Fikr, tt).
Umar, Muhammad Nawawi. Tausyekh ‘Ala Fathil Qarib. (Al-Haromain : Indonesia,
tt).
Ustman,  Abi  Bakar.
Hasyiyah I’anah Attolibinv. (Darul Kutub ‘Ilmiyah : Beirut Lebanon, tt).
Yahya  al-Nawawi,  Abu  Zakaria. Majmu’ Sharh al-Muhadzab. (Dar al-Fikr, Beirut,
tt).
Yazid,  Abu. Fiqh  Realitas,  Respon  Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam kontemporer. (Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2005).