## ANALISIS KEPATUHAN PAJAK FINANSIAL DAN NON FINANSIAL SERTAKOREKSI FISKAL
(Studi Kasus Perusahaan PT XYZ Pada Periode Tahun 2014)
Agus Widodo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang Email : aguswidodo.yppi@gmail.com

## Abstract
This research aims to analyze the financial tax compliance PT XYZ in calculating, amount of payment, and amount of reporting tax obligations (Value Added  Tax (VAT), Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article 4 (2) Income Tax, Article 25 Income Tax, Corporate Income Tax) and the non financial tax compliance PT XYZ  related to the date of tax payment and tax reporting (Value Added Tax  (VAT), Article 21 Income  Tax, Article 23 Income  Tax, Article 4 (2) Income  Tax, Article 25 Income Tax, Corporate Income Tax) before due of tax payment and tax reporting also fiscal correction has been done in 2014 in accordance with applicable tax laws in 2014. Keywords : Tax Compliance, Tax Obligations, Fiscal Correction

## Abstraksi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kepatuhan  pajak  keuangan  PT  XYZ  dalam penghitungan,  jumlah  pembayaran,  dan  jumlah  kewajiban  pajak  pelaporan  (Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  Pajak  Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pasal  4  (2)  Pajak  Penghasilan,  Pasal  25  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Penghasilan  Badan)  dan kepatuhan  pajak  non  finansial  PT  XYZ  terkait  dengan  tanggal  pembayaran  pajak  dan  pelaporan pajak  (Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  Pajak  Penghasilan  Pasal  23, Pajak  Penghasilan  Pasal  23,  Pasal  4  (2)  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Penghasilan  Pasal  25,  Pajak Penghasilan  Badan)  sebelum  jatuh  tempo  pembayaran  pajak  dan  pelaporan  pajak  serta  koreksi fiskal  telah  dilakukan  pada  tahun  2014  sesuai  dengan  undang-undang  pajak  yang  berlaku  pada tahun 2014.
Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Kewajiban Pajak, Koreksi Fiskal

## PENDAHULUAN
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesarbesarnya  kemakmuran  rakyat. Pembayaran  pajak  merupakan  perwujudan  dari  kewajiban  kenegaraan  dan  peran  serta  Wajib Pajak  untuk  secara  langsung  dan  bersama-sama  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  untuk pembiayaan  negara  dan  pembangunan  nasional.  Sesuai  falsafah  undang-undang  perpajakan, membayar  pajak  bukan  hanya  merupakan  kewajiban,  tetapi  merupakan  hak  dari  setiap  warga Negara  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  bentuk  peran  serta  terhadap  pembiayaan  negara  dan pembangunan nasional.
Dari  sumber  di  Kemenkeu,  pada  tahun  2014  reaslisasi  pendapatan  Negara  dari  pajak mencapai  Rp  1.143,3  trilyun  atau  91,7  persen  dari  target  yang  ditetapkan  sebesar  Rp  1.246,1 trilyun  (sumber www.kemenkeu.go.id). Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro (2015)  untuk  meningkatkan  penerimaan  Negara  dari  sektor  perpajakan,  pemerintah  akan  fokus pada  upaya  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak,  khususnya  wajib  pajak  orang  pribadi  non karyawan. Hal ini mengingat, masih banyak wajib pajak dari kalangan ini yang belum menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan (sumber www.kemenkeu.go.id).
Menurut    Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Kementerian  Keuangan  (2015)  menyatakan bahwa  wajib  pajak  yang  menyampaikan  menyampaikan  SPT  hingga  31  maret  2015  mengalami peningkatan. Ditahun 2015 dari 16,97 juta WP orang pribadi yang tercatat, sebanyak 51,13 persen atau 8,68 juta WP diantaranya menyampaikan SPT yang menjadi kewajibannya. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2014, dari 17,19 juta WP orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT hanya  44,16  persen  diantaranya  menyampaikan  SPT  atau  sejumlah  7,59  juta  WP.  DJP  juga berhasil  menjaring  WP  baru.  Dalam  catatan  DJP,  jumlah  orang  Pribadi  yang  memiliki  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  ada  sebanyak  27,57  juta.  Angka  tersebut  bertambah  dibandingkan jumlah  NPWP  di  tahun  2014  sebanyak  25,05  juta  sehingga  terjadi    pertumbuhan  WP  sebanyak 10,04 persen (sumber www.cnnindonesia.com).
Usaha  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  memiliki  banyak kendala,  antara  lain  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  yang  masih  rendah,  wajib  pajak  membayar pajar  yang  lebih  rendah  dari  yang  seharusnya,  dan  juga  kendala  dari  wajib  pajak  dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap.
Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  pajak  adalah  dengan  cara  menyosialisasikan  peraturan  pajak  baik  itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan  pajak  yang  setiap  saat  bisa  diakses  Wajib  Pajak.  Sehingga  dengan  adanya  sosialisasi tersebut  pengetahuan  Wajib  Pajak  terhadap  kewajiban  perpajakannya  bertambah  tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana  mungkin  Wajib  Pajak  disuruh  patuh  apabila  mereka  tidak  mengetahui  bagaimana peraturan  perpajakan,  artinya  bagaimana  Wajib  Pajak  disuruh  untuk  menyerahkan  SPT  tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  wajib  pajak  yang  ditetapkan  oleh Direktur  Jenderal  Pajak sebagai  wajib  pajak  yang  memenuhi  kriteria  tertentu  yang  dapat  diberikan  pengembalian pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak.  Menurut  Nurmantu  dalam  Santi  (2012)  kepatuhan wajib  pajak  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.
Pada penelitian ini, akan dilakukan analisa tentang kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak  dalam  mengelola,  melaporkan,  dan  membayarkan  pajaknya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  selanjutnya  peneliti melakukan  penelitian  mengenai  analisis  tingkat  kepatuhan  finansial  yaitu  tingkat  kepatuhan dalam hal pembayaran setoran pajak dan non finansial yaitu tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta potensi koreksi fiskal di PT
XYZ  dengan  menggunakan  pendekatan  data  primer  dan  sekunder,  sehingga  judul  penelitian  ini adalah Analisis Tingkat  Kepatuhan Finansial dan Non Finansial Serta Potensi Koreksi Fiskal Studi Kasus Perusahaan XYZ Pada Periode Tahun 2014.

## LANDASAN TEORI Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sejalan  dengan  perkembangan  ekonomi,  teknologi  informasi,  sosial  dan  politik,  disadari bahwa  perlu  dilakukan  perubahan  Undang-undang  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.  sejauh  ini,  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan, yang meliputi: UU No. 9 Tahun 1994, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan  terakhir  kali  adalah  UU  No.  16  Tahun  2009,  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No  PER- 19/PJ/2013 Tahun 2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER 27/PJ/2015 Tahun 2015
Sistem,  mekanisme  dan  tata  cara  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  perpajakan  yang sederhana  menjadi  ciri  dan  corak  dalam  perubahan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  ini, dengan  tetap  menganut  sistem  Self  Assessment.  Perubahan  tersebut  khususnya  berkaitan dengan  peningkatan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  bagi  masyarakat  Wajib  Pajak  sehingga masyarakat  Wajib  Pajak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  dengan  lebih baik.

## Pajak Penghasilan (PPh)
Pengertian  Pajak  penghasilan  sesuai  dengan  pasal  1  Undang  Undang  pajak  Penghasilan No  36 Tahun  2008  adalah Pajak  Penghasilan  dikenakan  terhadap  Subjek  Pajak atas  penghasilan yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak  Subjek  Pajak.  Subjek  Pajak  tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau  memperoleh  penghasilan,  dalam  Undang-Undang  ini  disebut  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang  ini  adalah  tahun  takwim,  namun  Wajib  Pajak  dapat  menggunakan  tahun  buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut  Waluyo  (2012:274),  PPN  dan  PPnBM  merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas konsumsi  di  dalam  negeri  (di  dalam  Daerah  Pabean),  baik  konsumsi  barang  maupun  konsumsi jasa.  Oleh  karena  itu,  barang  yang  tidak  dikonsumsi  di  dalam  Daerah  Pabean  (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif nol persen.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian  Wajib  Pajak  menurut  UU  No  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,  pemotong  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.”  Menurut  Rahman (2010:32)  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  ditentukan  untuk  melakukan kewajiban  perpajakan  yaitu  memungut  atau  memotong  pajak  tertentu  yang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  sedangkan  menurut  Fidel  (2010:  136) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima  atau  memperoleh  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP),  yaitu  penghasilan  yang  melebihi Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  bagi  wajib  pajak  dalam  negeri  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Wajib  Pajak  adalah subyek  pajak  yang  terdiri  dari  orang  pribadi  atau  badan  yang  memenuhi  syarat-syarat  objektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang14  undangan.  Subyek  pajak  adalah  orang  atau  badan  yang  bertempat  tinggal  atau berkedudukan  di  Indonesia.  Objek  pajak  menurut  Fidel  (2010:136)  adalah  setiap  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  digunakan  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  tersebut.  Penghasilan  Kena  Pajak  adalah  penghasilan  yang melebihi  penghasilan  tidak  kena  pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri.  Kewajiban  pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi  kewajiban  publik  yang  melekat  pada  dirinya,  khususnya  mengenai  pajak-pajak  langsung tetap  ada  padanya.  Dia  tetap  bertanggung  jawab  walaupun  orang  lain  dapat  ikut dipertanggungjawabkan.

## Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Rahman  (2010:32)  kepatuhan  perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai  keadaan dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya,  sedangkan  menurut  Nasucha  (2004)  dalam  Aryobimo  (2012)  Kepatuhan  Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan  kembali  Surat  Pemberitahuan,  kepatuhan  dalam  penghitungan  dan  pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika  Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya,  kewajiban  perpajakan  meliputi  mendaftarkan  diri,  menghitung  dan  membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan

## Koreksi Fiskal
Menurut  Agoes  dan  Trisnawati  (2010:218),  Rekonsiliasi  (koreksi)  fiskal  adalah  proses penyesuaian  atas  laba  komersial  yang  berbeda  dengan  ketentuan  fiskal  untuk  menghasilkan penghasilan  neto/laba  yang  sesuai  dengan  ketentuan  pajak.  Menurut  Muljono  dan  Baruni Wicaksono  (2009:59),  koreksi  fiskal  adalah  koreksi  perhitungan  pajak  yang  diakibatkan  oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  PT  XYZ  pada  tahun  tahun  2014  untuk  menguji  kepatuhan finansial  dan  non  finansial  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  serta  koreksi  fiskal  tahun 2014  yang  telah  dibuat.  Metode  analis  dilakukan  secara  deskriptif  untuk  menjelaskan permasalahan yang terjadi di PT XYZ

## METODE ANALISIS DATA
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013:244)
Analisa  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  melakukan  evaluasi  dan pengujian  data-data  yang  diperoleh  dari  wajib  pajak  meliputi  Laporan  Keuangan,  SPT,  SSP,  STP serta data perpajakan lainnya dari PT XYZ pada periode tahun 2014 dengan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak dari PT XYZ pada tahun 2014.
Untuk menguji tingkat kepatuhan finansial dan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 yaitu,
1.  Perhitungan kewajiban perpajakan PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Badan serta  koreksi fiskal tahun 2014 pada PT  XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2014.
2.  Pembayaran setoran kewajiban perpajakan PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Badan serta koreksi fiskal tahun 2014 pada PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
Buletin Bisnis & Manajemen
3.  Pelaporan kewajiban perpajakan PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Badan serta  koreksi fiskal tahun 2014 pada PT  XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

## HASIL DAN ANALISIS
Dari  data-data  perusahaan  berupa  Laporan  Keuangan,  Buku  Besar,  Invoice,  SPT  Masa  PPh pasal 21, SPT Masa pasal 23, SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPN, SPT Badan, SSP PPh pasal 21, SSP PPh pasal 23, SSP PPh pasal 4 ayat (2), SSP PPN, SSP PPh pasal 25, SSP PPh pasal 29, serta data-data lain, maka peneliti melakukan analisa dan pembahasan seperti berikut:
1.  Pajak Pertambahan Nilai a.  Kepatuhan perpajakan finansial PPN
Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan  peneliti  adalah dengan melakukan analisa dalam perhitungan, penyetoran jumlah terutang, dan pelaporan jumlah terutang PPN PT XYZ tahun  2014  yaitu  membandingkan  dengan  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  yang berlaku tahun 2014.
Teknik Pengujian :
1) Pengujian  dilakukan  berdasarkan  dokumen  sumber  dengan  teknik  ekualisasi  peredaran usaha dengan DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
2) Melakukan  pemeriksaan  dan  membandingkan  biaya-biaya  yang  termasuk  dalam  objek PPN, yang menjadi kredit pajak PPN Masukan.
3) Melakukan perhitungan objek PPN dengan tarif PPN yang berlaku sebesar 10%.
4) Memeriksa keabsahan Invoice, Faktur Pajak, SSP dan SPT Masa PPN, SPT PPh 23, SPT PPh 4 ayat (2), serta membandingkan dengan catatan pada Buku Besar.
Ekualisasi menurut peneliti :
1) Pos-pos laporan laba rugi tahun 2014:
a) Pendapatan (Objek Pajak PPN Keluaran) 1 tahun
- Jasa Service =  Rp  2.301.029.500 - Jasa Instalasi =  Rp  1.468.339.165 - Jasa Maintenance =  Rp  1.779.741.668 - Pengadaan Barang =  Rp11.869.612.558 Jumlah =  Rp17.418.722.891 DPP PPN Keluaran dilaporkan dalam SPT Masa PPN 2014 =  Rp17.418.722.891 Selisih = - Tarif PPN 10% x 17.418.722.891 =   Rp1.7418.722.891 PPN Keluaran terutang yang dilaporkan dalam SPT PPN 2014 =  Rp1.7418.722.891 Selisih = - b)  Biaya (Objek Pajak PPN Masukan) 1 tahun - HPP - Pengadaan Barang =  Rp10.375.519.365 - HPP – Subcon =    Rp  2.133.873.246 - Biaya Konsultan =    Rp       30.000.000 - Biaya Sewa Kendaraan =    Rp        22.959.185 - Biaya Sewa Kantor =    Rp      127.469.781 - Sewa Mesin Foto Copy =    Rp       16.756.200 Jumlah =    Rp12.706.577.776 DPP PPN Masukan Dilapor dalam SPT Masa PPN 2014 =    Rp12.706.577.776 Selisih =                      - Tarif PPN 10% x 12.706.577.776 =   Rp 1.270.657.778 PPN Masukan yang dikreditkan
Buletin Bisnis & Manajemen dalam SPT Masa PPN 2014 =    Rp 1.270.657.778 Selisih =                   -
Hasil Pengujian :
Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa semua pendapatan dan biaya yang merupakan  objek  PPN  telah  dihitung  sesuai  dengan  tarif  PPN  10%,  jumlah  terutang tersebut  telah  disetorkan  dan  dilaporkan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  PPN tahun 2014.
Dasar Hukum :
- UU PPN No 42 tahun 2009

## b. Kepatuhan perpajakan non finansial PPN
Pengujian kepatuhan non finansial yang dilakukan peneliti adalah  dengan melakukan analisa  dan  membandingkan  data-data  perpajakan  dan  keuangan  PT  XYZ  tahun  2014 dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014 yaitu terkait dengan tanggal penyetoran dan pelaporan PPN terutang PT XYZ. Teknik Pengujian : Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran SSP PPN PT XYZ tahun 2014 yang telah dilakukan dan membandingkan dengan undang-undang peraturan perpajakan terkait dengan batas waktu penyampaian SSP dan SPT PPN tahun 2014. Hasil pengujian :
1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT  XYZ  telah  menyetorkan  kewajiban  perpajakan  PPN  sebelum  batas  waktu penyetoran yaitu akhir bulan berikutnya.
2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ telah melaporkan kewajiban perpajakan PPN sebelum batas waktu pelaporan yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Dasar hukum yang digunakan:
1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

## 2.  Pajak Penghasilan PPh pasal 21
a.   Kepatuhan perpajakan finansial PPh pasal 21
Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan  peneliti  adalah dengan melakukan analisa dalam perhitungan, jumlah penyetoran, dan jumlah pelaporan pemotongan PPh pasal 21 PT XYZ  tahun  2014  yaitu  membandingkan  dengan  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan yang berlaku tahun 2014 Teknik Pengujian :
1) Pengujian  dilakukan  berdasarkan  dokumen  sumber  dengan  teknik  ekualisasi  Objek  PPh pasal 21  yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya
2) Melakukan perhitungan PPh 21 dari data gaji
3) Memeriksa keabsahan SSP dan SPT PPh Pasal 21
Ekualisasi menurut peneliti : Objek PPh pasal 21 dari pos-pos Laporan Laba Rugi : 1) HPP – Gaji =  Rp 1.268.807.096 2) Biaya Gaji =  Rp 537.469.004 3) Tunjangan Bonus =  Rp 8.385.500 4) Tunjangan THR =  Rp 125.000.000 Jumlah Objek pajak PPh 21 =  Rp 1.939.661.600 Objek pajak menurut peraturan =  Rp 1.939.661.600 Selisih = -
Buletin Bisnis & Manajemen
Hasil pengujian :
1) Berdasarkan  hasil  pengujian  kepatuhan  pajak  finansial  disimpulkan  bahwa  objek  PPh Pasal 21 PT XYZ pada tahun 2014 telah seluruhnya dihitung, jumlah yang dipotong telah disetorkan  dan  dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku.
Dasar hukum yang digunakan :
-  Pasal 21 ayat (1) UU PPh No 36 Tahun 2008 -  UU KUP No 16 Tahun 2009
2) Seluruh biaya gaji karyawan PT XYZ dilaporkan dalam SPT PPH Badan 2014

## b. Kepatuhan perpajakan non finansial PPh pasal 21
Pengujian  kepatuhan  non  finansial  yang  dilakukan  peneliti  adalah    dengan  melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  tahun  2014  yaitu  terkait  dengan tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 21 karyawan PT XYZ. Teknik Pengujian :
Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 21 karyawan PT XYZ tahun 2014 yang telah dilakukan dan membandingkan dengan undang-undang peraturan perpajakan terkait dengan batas waktu penyampaian SSP dan SPT PPh pasal 21 tahun 2014.
Hasil Pengujian :
1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ  telah  menyetorkan  kewajiban  pemotongan  PPh  pasal  21  sebelum  batas  waktu penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.
2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ  telah  melaporkan  kewajiban  pemotongan  PPh  pasal  21  sebelum  batas  waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Dasar hukum yang digunakan:
1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

## 3.  Pajak Penghasilah PPh pasal 23

## a.   Kepatuhan perpajakan finansial PPh pasal 23
Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dalam  perhitungan,  jumlah  penyetoran,  dan  jumlah  pelaporan  pemotongan  PPh  pasal  23 oleh PT XYZ dan PPh pasal 23 dari pendapatan jasa PT XYZ yang telah dipotong oleh pihak ke tiga dan yang telah dikreditkan dalam SPT Badan tahun 2014 yaitu dengan membandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014: Teknik Pengujian :
1) Pengujian  dilakukan  berdasarkan  dokumen  sumber  dengan  teknik  ekualisasi  Objek  PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya
2) Melakukan perhitungan PPh pasal 23 dari biaya yang objek PPh pasal 23
3) Memeriksa keabsahan SSP dan SPT PPh Pasal 23
Ekualisasi menurut peneliti : Objek PPh pasal 23 dari pos-pos laporan laba rugi 2014: 1) HPP – Subcon =  Rp 2.133.873.246 2) Biaya Konsultan =  Rp 30.000.000 3) Biaya Sewa Kendaraan =  Rp 22.959.185 4) Sewa Mesin Foto Copy =   Rp 125.000.000 Jumlah objek pajak PPh pasal 23 =  Rp 2.203.588.631 Nilai objek pajak PPh pasal 23
yang dilaporkan dalam SPT
Buletin Bisnis & Manajemen pasal 23 tahun 2014 =  Rp 2.203.588.631 Selisih = -
Menurut undang-undang seluruh biaya diatas merupakan objek PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2%, sehingga PPh pasal 23 yang dipotong adalah:
- Menurut peraturan (2% x Objek PPh 23) =  Rp 44.071.773 - Menurut PT XYZ =  Rp 44.071.773 Selisih =              - Penghasilan atas jasa PPh 23 yang telah dipotong oleh pihak lain pada tahun 2014 adalah 1) Jumlah pendapatan jasa PT XYZ tahun 2014 adalah sebesar =  Rp  17.418.722.891 2) Tarif pajak PPh pasal 23 menurut UU adalah 2% x objek pajak =  Rp      348.374.458 3) Bukti potong kredit pajak PPh pasal 23 yang dilaporkan dalam PPh Badan 2014 =   Rp      348.374.458 Selisih = - Hasil pengujian :
1) Berdasarkan  hasil  pengujian  disimpulkan  bahwa  objek  PPh  Pasal  23  PT  XYZ  telah seluruhnya  dihitung,  dipotong,  disetorkan  dan  dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak  sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dasar hukum yang digunakan :
- Pasal 23 UU PPh No 36 Tahun 2008
- UU KUP No 16 Tahun 2009
2) Seluruh biaya diatas oleh PT XYZ telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2014.
b.   Kepatuhan perpajakan non finansial PPh pasal 23
Pengujian kepatuhan non finansial yang dilakukan peneliti adalah  dengan melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  tahun  2014  yaitu  terkait  dengan tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa dan sewa selain tanah dan bangunan PT XYZ.
Teknik Pengujian :
Pengujian  dilakukan  dengan  memeriksa  tanggal  penyetoran  SSP  pemotongan  PPh pasal  23  PT  XYZ  tahun  2014  yang  telah  dilakukan  dan  membandingkan  dengan  undang- undang  peraturan  perpajakan  terkait  dengan  batas  waktu  penyampaian  SSP  dan  SPT  PPh pasal 23 tahun 2014.
Hasil pengujian :
1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ  telah  menyetorkan  kewajiban  pemotongan  PPh  pasal  23  sebelum  batas  waktu penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.
2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ  telah  melaporkan  kewajiban  pemotongan  PPh  pasal  23  sebelum  batas  waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Dasar hukum yang digunakan:
1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

## 4.  Pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat (2)
a.   Kepatuhan perpajakan finansial PPh pasal 4 ayat (2)
Pengujian  kepatuhan  finansial  yang  dilakukan  peneliti  adalah  dengan  melakukan analisa  dalam  perhitungan,  jumlah  penyetoran,  dan  jumlah  pelaporan  pemotongan  PPh pasal  4  ayat  (2)  oleh  PT  XYZ  yaitu  dengan  membandingkan  dengan  undang-undang  dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014:
Teknik Pengujian :
1) Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh pasal 4 ayat (2) yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya
2) Melakukan perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) dari biaya yang objek PPh pasal 4 ayat (2)
3) Memeriksa keabsahan SSP dan SPT PPh Pasal 4 ayat (2)
Ekualisasi menurut peneliti : Objek PPh pasal 4 ayat (2) dari pos-pos laporan laba rugi tahun 2014 : -  Biaya Sewa Kantor = Rp 127.469.781 Nilai objek pajak yang dilaporkan dalam SPT PPh pasal 4 ayat (2) tahun 2014 = Rp 127.469.781 Selisih = -
Seluruh  biaya  diatas  merupakan  objek  PPh  pasal  4  ayat  (2)  yang  dikenakan  tarif  10%, sehingga PPh pasal 4 ayat (2) yang terutang adalah:
- Menurut peraturan 10% x Objek PPh 4(2) =  Rp 12.746.978 - Menurut PT XYZ =  Rp 12.746.978 Selisih - Hasil pengujian :
1) Berdasarkan  hasil  pengujian  disimpulkan  bahwa  objek  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  PT  XYZ telah seluruhnya dihitung, jumlah dipotong telah disetorkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan :
-  Pasal 4 ayat (2) UU PPh No 36 Tahun 2008
-  UU KUP No 16 Tahun 2009
2) Seluruh biaya diatas oleh PT XYZ telah dilaporkan dalam SPT PPH Badan 2014.
b.   Kepatuhan perpajakan non finansial PPh pasal 4 ayat (2)
Pengujian  kepatuhan  non  finansial  yang  dilakukan  peneliti  adalah    dengan  melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  tahun  2014  yaitu  terkait  dengan tanggal  penyetoran  dan  pelaporan  pemotongan  PPh  pasal  4  ayat  (2)  atas  sewa  tanah  dan bangunan PT XYZ.
Teknik Pengujian :
Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran SSP pemotongan PPh pasal 4  ayat  (2)  PT  XYZ  tahun  2014  yang  telah  dilakukan  dan  membandingkan  dengan  undang- undang  peraturan  perpajakan  terkait  dengan  batas  waktu  penyampaian  SSP  dan  SPT  PPh pasal 4 ayat (2) tahun 2014.
Hasil pengujian :
1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ telah menyetorkan kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) sebelum batas waktu penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.
2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ telah melaporkan kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) sebelum batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Dasar hukum yang digunakan:
1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

## 5.  PPh Pasal 25
a.   Kepatuhan perpajakan finansial PPh pasal 25
Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dalam perhitungan, jumlah penyetoran PPh pasal 25 PT XYZ yaitu dengan membandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014: Teknik Pengujian:
Pengujian  yang  dilakukan  peneliti  adalah  dengan  memeriksa  SSP  PPh  pasal  25  dan mencocokan dengan Rekening Koran dan catatan dalam buku besar.
Hasil Pengujian :
1) Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  disimpulkan  bahwa  setoran  SSP  PPh  pasal  25  sudah sesuai dengan perhitungan atas PPh Badan tahun sebelumnya, dan dokumen SSP sudah disetor sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan :
- Pasal 25 UU PPh No 36 Tahun 2008
- KEP - 537/PJ./2000
2)   Seluruh setoran PPh pasal 25 diatas oleh PT XYZ telah dilaporkan dalam SPT PPH Badan 2014 sebagai kredit pajak.
b.   Kepatuhan perpajakan non finansial PPh pasal 25
Pengujian  kepatuhan  non  finansial  yang  dilakukan  peneliti  adalah    dengan  melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  tahun  2014  yaitu  terkait  dengan tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 25 PT XYZ.
Teknik Pengujian :
Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran SSP pemotongan PPh pasal 25  PT  XYZ  tahun  2014  yang  telah  dilakukan  dan  membandingkan  dengan  undang-undang peraturan  perpajakan  terkait  dengan  batas  waktu  penyampaian  SSP  PPh  pasal  25  tahun 2014.
Hasil penelitian :
Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ telah menyetorkan kewajiban PPh pasal 25 sebelum batas waktu penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Dasar hukum yang digunakan:
1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

## 6.  PPh Badan
a.   Kepatuhan perpajakan finansial PPh Badan
Pengujian kepatuhan finansial yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan analisa dalam  perhitungan,  jumlah  penyetoran,  dan  jumlah  pelaporan  PPh  Badan  PT  XYZ  yaitu dengan  membandingkan  dengan  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku tahun 2014:
Perhitungan PPh Badan Terutang
- Laba (Rugi) sebelum pajak
menurut komersial =  Rp  1.661.714.922 - Koreksi Fiskal Positif =    Rp     463.638.771 - Koreksi Fiskal Negatif =  Rp           (679.199) - Penghasilan Kena Pajak (PhKP) =  Rp  2.124.674.494
- Pembulatan Penghasilan
Kena Pajak (PhKP) = Rp  2.124.674.000
Perhitungan Fasilitas dari pasal 31E adalah dengan rumus =  Standar Fasilitas : Omset x PhKP, yaitu :
- Omset PT XYZ = Rp  17.418.722.891 - Standar Fasilitas = Rp    4.800.000.000 - PhKP yang mendapat Fasilitas = Rp        585.486.965 Perhitungan Pajak Terutang yang tidak mendapat Fasilitas pasal 31E adalah dengan rumus = PhKP – PhKP yang mendapat Fasilitas, yaitu :
- PhKP = Rp   2.124.674.000 - PhKP yang mendapat Fasilitas = Rp      585.486.965 - PhKP yang tidak Mendapat Fasilitas = Rp  1.539.187.035 Tarif pajak PPh badan sesuai dengan pasal 17 adalah sebesar 25% x PhKP, adalah sebagai berikut :
- Pajak Terutang Yang mendapat Fasilitas pasal 31E = PhKP x 50% x Tarif 25%
= Rp  73.185.871 - Pajak Terutang Yang tidak mendapat = PhKp x Tarif 25% = Rp  384.796.758 Jumlah pajak terutang = Rp  457.982.629 - Kredit Pajak PPh pasal 23 = Rp 348.374.458 - Setoran SSP PPh pasal 25 = Rp   60.995.087 Jumlah Kredit Pajak = Rp 409.369.544 PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar = Pajak Terutang – Kredit Pajak = Rp   48.613.085 Hasil Pengujian PPh Badan :
- PPh Badan telah dihitung, jumlah terutang telah disetorkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dasar hukum :
- Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
- Pasal 31 E UU PPh
- UU KUP No 16 Tahun 2009
b. Kepatuhan perpajakan non finansial PPh Badan
Pengujian  kepatuhan  non  finansial  yang  dilakukan  peneliti  adalah    dengan  melakukan analisa dan membandingkan data-data perpajakan dan keuangan PT XYZ tahun 2014 dengan undang-undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  tahun  2014  yaitu  terkait  dengan tanggal penyetoran dan pelaporan pemotongan PPh Badan PT XYZ.
Teknik Pengujian :
Pengujian dilakukan dengan memeriksa tanggal penyetoran SSP kurang bayar/terutang dan  tanggal  pelaporan  SPT  PPh  Badan  PT  XYZ  tahun  2014  yang  telah  dilakukan  dan membandingkan dengan undang-undang peraturan perpajakan terkait dengan batas waktu penyampaian SSP PPh Badan tahun 2014.
Hasil pengujian :
1) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ  telah  menyetorkan  kurang  bayar/pajak  terutang  PPh  Badan  pada  tanggal  29  April 2014 dan sebelum batas waktu penyetoran yaitu 4 bulan akhir tahun pajak
2) Hasil pengujian kepatuhan non finansial PT XYZ pada tahun 2014 menunjukan bahwa PT XYZ  telah melaporkan  PPh  Badan  pada  tanggal  29  April  2014  dan  sebelum  batas  waktu penyetoran yaitu 4 bulan akhir tahun pajak
Dasar hukum yang digunakan:
1) UU KUP nomor 28 tahun 2007
2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

## 7.  Koreksi Fiskal
Koreksi-koreksi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif yang telah dilaporkan dalam SPT Badan PT XYZ pada tahun 2014 dianalisis dan dibandingkan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2014
a. Koreksi Fiskal Positif
Teknik  pengujian  atas  Koreksi  Positif    adalah  dengan  penelusuran  terhadap  bukti-bukti pendukung  transaksi,  dan  membandingkan  koreksi-koreksi  yang  telah  dilakukan  dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
b. Koreksi Fiskal Negatif Teknik  pengujian atas  Koreksi Negatif  adalah dengan penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung  transaksi  dan  membandingkan  koreksi-koreksi  yang  telah  dilakukan  dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Dari hasil pengujian atas Koreksi Fiskal PT XYZ pada tahun dapat disimpulkan bahwa koreksi fiskal yang telah dibuat dan dilaporkan dalam SPT PPh Badan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2014.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasar hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa.
1.  Kepatuhan  perpajakan  finansial  PT  XYZ  yaitu  dalam  perhitungan,  jumlah  penyetoran  dan jumlah pelaporan kewajiban perpajakan (PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 25, dan PPh Badan) tahun 2014 pada PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2.  Kepatuhan  perpajakan  non  finansial  yaitu  terkait  dengan  tanggal  penyetoran  dan  tanggal pelaporan kewajiban perpajakan PT XYZ dapat disimpulkan sebagai berikut :
-  Tanggal setoran pajak PPN telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang  berlaku 2014 yaitu tidak  melebihi  batas waktu penyetoran  pajak  pada  akhir  bulan berikutnya.
-  Tanggal  setoran  pajak  PPh  Pasal  21  telah  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan perpajakan  yang  berlaku  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu  penyetoran  pajak  pada tanggal 10 bulan berikutnya.
-  Tanggal  setoran  pajak  PPh  Pasal  23  telah  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan perpajakan  yang  berlaku  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu  penyetoran  pajak  pada tanggal 10 bulan berikutnya.
-  Tanggal  setoran  pajak  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  telah  sesuai  dengan  undang-undang  dan peraturan  perpajakan  yang  berlaku  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu  penyetoran pajak pada tanggal 10 bulan berikutnya.
-  Tanggal  setoran  pajak  PPh  Pasal  25  telah  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan perpajakan  yang  berlaku  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu  penyetoran  pajak  pada tanggal 10 bulan berikutnya.
-  Tanggal  setoran  pajak  PPh  Badan  Pasal  29  kurang  bayar  telah  sesuai  dengan  undang- undang  dan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu penyetoran pajak pada akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak. Pelaporan kewajiban perpajakan PT XYZ dapat disimpulkan sebagai berikut :
-  Tanggal  pelaporan  PPN  telah  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan yang  berlaku  tahun  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu  pelaporan  pajak  pada  akhir bulan berikutnya.
-  Tanggal pelaporan pajak PPh Pasal 21 telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan  berlaku  tahun  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu  pelaporan  pajak  pada tanggal 20 bulan berikutnya.
-  Tanggal pelaporan pajak PPh Pasal 23 telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan  berlaku  tahun  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu  pelaporan  pajak  pada tanggal 20 bulan berikutnya.
-  Tanggal  pelaporan  pajak  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  telah  sesuai  dengan  undang-undang  dan peraturan  perpajakan  berlaku  tahun  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu  pelaporan pajak pada tanggal 20 bulan berikutnya.
-  Tanggal  pelaporan  pajak  PPh  Badan  telah  sesuai  dengan  undang-undang  dan  peraturan perpajakan  berlaku  tahun  2014  yaitu  tidak  melebihi  batas  waktu  pelaporan  pajak  pada akhir bulan keempat setelah akhir tahun pajak.
3.  Perhitungan  Koreksi  Fiskal  PT  XYZ  yang  dibuat  dan  dilaporkan  dalam  SPT  PPh  Badan  2014 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Dari  Uraian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  PT  XYZ  termasuk  sebagai  Wajib  Pajak yang patuh.

## KETERBATASAN PENELITIAN
1.  Penelitian  ini  dilakukan  hanya  pada  1  tahun  takwim  pajak,  yaitu  pada  tahun  2014  saja, sehingga tidak ada perbandingan tingkat kepatuhan dari tahun-tahun takwim dari PT XYZ.
2.  Penelitian  ini  hanya  penelitian  deskriptif  yang  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya dari objek penelitian yang dibandingkan dengan teori-teori yang ada.

## IMPLIKASI PENELITIAN
Dari  penelitian  peneliti  diatas  yang  membandingkan  antara  kewajiban  perpajakan  yang  sudah dilakukan  PT  XYZ  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  implikasi  penelitian  diatas  dapat dijabarkan menjadi:
1.  Implikasi Manajerial
Kewajiban  perpajakan  PT  XYZ  sudah  dihitung,  disetorkan,  dan  dilaporkan  sesuai  dengan peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  tidak  ada  sanksi  pajak  yang  timbul  dari kewajiban perpajakan tersebut.
2.  Implikasi Regulator
Dari analisis kepatuhan perpajakan diatas dampak dari sisi regulator adalah, bahwa  tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
3.  Bagi penelitian selanjutnya
1.  Penelitian  ini,  yaitu  penelitian  selanjutnya  dapat  menambahkan  objek  penelitian  lebih dari  1  tahun  takwim  pajak,  sehingga  dapat  membandingkan  kepatuan  dari  wajib  pajak beberapa tahun takwim pajak.
2.  Dapat  menggunakan  dan  menambahkan  uji  statistik  pada  penelitian  selanjutnya  untuk dapat memberikan gambaran data dan hasil menjadi lebih jelas dan terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariobimo,  Putut  Tri.  (2012). Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  tentang  Kualitas  Pelayanan  Fiskus terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kondisi  Keuangan  Wajib  Pajak  dan  Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota  Semarang .  Semarang:  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro Semarang.
Agoes,  Sukrino  dan  Estralita  Trisnawati.  (2010). Akuntansi  Perpajakan.  Edisi-2  Revisi .  Jakarta  : Salemba Empat.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2009).  Undang-undang  No  16  Tahun  2009. Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2008  Tentang
Perubahan  Keempat  Atas  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
Fidel . ( 2010) . Pajak Penghasilan. Jakarta : Carofin Publishing.
Kemenkeu.  (2015). Jumlah  Wajib  Pajak  Pelapor  SPT  2014  Naik  1,08  Juta .  Tersedia  : http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150419143118-78-47711/jumlah-wajib- pajak-pelapor-spt-2014-naik-108-juta/. Diakses : 29 November 2015. Pukul 20.25 WIB.
Kemenkeu.  (2015). Genjot  Penerimaan  Perpajakan,  Pemerintah  Fokus  Tingkatkan  Kepatuhan Wajib  Pajak .  Tersedia  :  http://www.kemenkeu.go.id/print/44986/.  Diakses  :  29 November 2015. Pukul 20.05 WIB.
Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. (2009). Akuntansi Pajak Lanjutan . Yogyakarta : Andi.
Mustikasari,  Elia.  (2007). Kajian  Empiris  tentang  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di  Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya . Jurnal. Makasar : Simposium Nasional Akuntansi X.
Nasucha, Chaizi. (2004). Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktik. Jakarta : Grasindo.
Nurmantu,  Safri.  (2012). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Pelayanan  Perpajakan.  Jurnal  Ilmu Adminstrasi dan Organisasi Bisnis & Birokrasi, Vol.15, No.1 (Januari) .
Rahman, Abdul. ( 2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk
Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan . Bandung : Nuansa
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Ketujuhbelas . Bandung : Alfabeta.
Trisnawati,  Ni  Luh  Mika.  (2015). Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  Membayar  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  Hiburan  di  Kota  Denpasar . Denpasar : Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
Waluyo. (2012). Akuntansi Perpajakan . Jakarta : Salemba Empat.