Papua Journal of Diplomacy and International Relations Volume 1, Issue 2, November 2021 (85-104) DOI : 10.31957/pjdir.v1i2.1734 ISSN 2797-0957 (Online)

## Pengaruh  Presiden  Joko  Widodo  pada  Penguatan  Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia

## Jhon Maxwell Yosua Pattinussa
INSTITUSI / AFILIASI

## ABSTRACT
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia.
The  interactions  between  countries  today  are almost  based  on  the  interests  of  capital accumulation,  particularly  with  the  increase  in new  regionalism  worldwide  as  if  forcing  the world’s  nations  to  join  or  be  left  behind. Indonesia  also  encounters  such  circumstances and  should  respond to new  challenges  in  global politics  by  taking  a  free  and  active  stance  using economic  diplomacy  as  one  of  its  main instruments.  This  article,  using  individual-level analysis, attempts to explain how President Joko Widodo strongly influences the increasing role of economic  diplomacy.  It  also  provides  an overview  of  the  relationship  between  political personality  and  the  perception  of  President Widodo  with  economic  diplomacy  by  adopting the rational  actor  model-foreign  policy  decision- making  process.  This  article  identified  four critical  things  in  strengthening  the  role  of economic  diplomacy  for  Indonesia:  1)  changing interests  in  the  reality  of  modern  state interactions;  2)  the  possibility  of  taking  policy alternatives;  3)  individual  analysis  (leader)  in seeing  the  risks  and  opportunities;  4)  decision- making by the President.

## KEYWORDS
Diplomacy;  Indonesia;  International  Politics; Joko Widodo

## KORESPONDENSI
MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kota Tangerang, Banten 15811/Universitas Pelita Harapan Email: jhon.yosua@uph.edu

This is an open access  article under the terms  of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) .
© 2021 Papua Journal of Diplomacy and International Relations (PJDIR) published by the International Relations Study Program, Faculty  of  Social  and  Political  Sciences,  Cenderawasih  University,  in  collaboration  with  the  Indonesian Association  for International Relations (AIHII).
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia

## PENDAHULUAN
Setelah  berakhirnya  perang  dingin  pada tahun  1991,  negara-negara  di  seluruh dunia  menghadapi  perubahan  iklim politik  internasional  atau  biasa  dikenal dengan paradigm shift, dan angin demokrasi-kapitalisme yang dibawa oleh Amerika  Serikat  yang  pada  saat  itu menjadi negara hegemoni tunggal sangat kuat pengaruhnya. Tiap negara perlahan namun  pasti  dituntut  untuk  lebih terbuka  akibat  dari  perubahan  tersebut. Hal  ini  mendorong  keterbukaan  pasar dan batasan-batasan negara guna meningkatkan  akumulasi  kapital  pada perdagangan/  perekonomian  kawasan dan  internasional.  Hal  ini  menyebabkan meningkatnya  jumlah  regionalisme  baru (regionalisme  pasca  perang  dingin,  yang memiliki  tujuan  utama  pada  kerja  sama ekonomi).
Proses  globalisasi  menimbulkan tantangan  tersendiri  bagi  tiap  negara untuk  menjawab  permasalahan  tersebut sesuai  dengan  karakteristik  dan  tujuan tiap  negara.  Disiplin  ilmu  Hubungan Internasional  setidaknya  menyediakan dua  kalsifikasi  terhadap  orientasi  negara yang  mungkin  menjadi  alternatif  bagi pemerintah sebuah negara dalam menghadapi  tiap  perubahan  dinamika global  yang  terjadi.  Pilihan  pertama adalah  orientasi  politik  Nasionalisme, dimana  negara-negara  mengandalkan instrumen  dan  lingkup  domestik  untuk memenuhi kebutuhan negara.
Orientasi politik nasionalisme dapat dicirikan dengan enam karakteristik  utama,  yaitu:  (1)  kebijakan
yang  diambil  oleh  negara  berfokus  pada pengaturan dalam negeri ( inward looking ); (2)  tujuan  utama  dari  pengambilan kebijakan  adalah  untuk  mereformasi/ membangun  iklim  politik  dalam  negeri ( nation-building ); (3) sistem politik berpusat  kepada  negara,  bahkan  dalam kondisi paling ekstrim seolah-olah dapat dikatakan  bahwa  segala  sesuatu  ada untuk negara ( totalitarian political system );
(4) sistem ekonomi negara tersebut diatur dan  dipergunakan  untuk  kepentingan negara  saja  ( centralistic  economic  system );
(5)  negara  akan  memenuhi  kebutuhanya secara  mandiri,  karena  tidak  percaya pada  sistem  perdagangan  internasional ( self-sufficient economy ); (6) negara dengan orientasi  politik  nasionalisme  akan melihat new  regionalism dan  sistem internasional  sebagai  ancaman  (Rourke, 2008).
Pilihan  kedua  adalah  orientasi politik  Globalisme,  dimana  perbedaan dipetakan  menjadi  enam  karakteristik utama, yaitu: (1) keputusan yang diambil negara  akan  mendorong  kerja  sama internasional/antar  negara;  (2)  negara dengan  orientasi  politik  globalisme  akan berfokus  pada  pembangunan  ekonomi; (3)  kebanyakan  negara-negara  yang memiliki  orientasi  politik  Globalisme menganut  sistem  demokrasi;  (4)  pasar menjadi  pusat  sistem  ekonomi  yang dianut; (5) dalam pemenuhan kebutuhan domestik  negara  lebih  mengandalkan pasar  internasional;  (6)  negara  melihat sistem  internasional  sebagai  kesempatan dan  peluang  (Rourke,  2008).  Namun, orientasi  politik  global  sebuah  negara
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
tidak  terjadi  dengan  sendirinya  atau tanpa perubahan. Orientasi politik global sebuah negara entah bersifat nasionalisme  atau  globalisme  banyak dipengaruhi  oleh  kepala  pemerintahan sebuah  negara.  Hal  ini  dimungkinkan karena  keputusan  kepala  pemerintahan negara-negara modern sangat mempengaruhi  struktur  negara  dalam konteks hubungan luar negeri.
Pemerintah Indonesia dapat dilihat sebagai salah satu negara yang mengalami  banyak  perubahan  orientasi politik global dalam menjawab dinamika politik  internasional  sejak  masa  perang dingin  sampai  sekarang.  Idealisme, pemikiran, visi dan misi kepala pemerintahan akan
sangat mempengaruhi  hal  tersebut  karena seorang  pemimpin  menurunkan  cita-cita dan  pemikirannya  pada  bawahannya (Maxwell, 2016). Sebagai contoh, keputusan perang sebuah negara ditentukan  oleh  kepala  pemerintahan. Perang  ditentukan  oleh  individu  yang memimpin,  bukan  kepada  gambaran menyeluruh  mengenai  kondisi  domestik atau  internasional  belaka.  Visi  dan  Misi kepala pemerintahan akan sangat mempengaruhi  pendekatan,  keputusan, dan arah pergerakan negara dalam dunia internasional  (co:  Adolf  Hitler,  memulai perang dunia ke-II) (Waltz, 1959).
Tiap  masa  memiliki  dinamika  dan permasalahan  politik  internasional  yang berbeda-beda.  Oleh  karena  itu,  sangat penting  untuk  mengetahui  bagaimana dinamika  dan  bagaimana  pendekatan yang  dibawa  oleh  para  pemimpin
pemerintahan  yang  mencoba  untuk menjawab  permasalahan  tersebut  demi kepentingan nasional. Misalnya pada era kepemimpinan Presiden
Soeharto, permasalahan  politik  internasional  pada saat itu adalah perang dingin antara  Uni Soviet (sosialisme-komunis) dan
Amerika Serikat (liberalisme-demokrasi). Pada  masa  itu,  Indonesia  menjawab tantangan tersebut dengan menggunakan orientasi politik globalisme yang ditandai dengan partisipasi Indonesia dalam
pembentukan  ASEAN  pada  tahun  1967 silam.
Ketika  itu  ASEAN  merupakan formulasi dari kerja sama lima negara di kawasan  Asia  Tenggara  dan  Indonesia merupakan  salah  satunya.  Tujuan  awal dibentuknya  ASEAN  adalah  untuk menahan  laju  komunisme  di  kawasan ( old  regionalism ).  Namun,  ASEAN  pada masa akhir perang dingin  hanya merupakan  bentuk bargaining  power bagi negara-negara
anggota untuk
bernegosiasi  dengan  kekuatan  barat  (re: Amerika  Serikat)  (Buszynski,  1992).  Bagi
Indonesia, ASEAN merupakan
instrumen
pendukung dalam
menjalankan  kebijakan luar  negeri  bebas aktif  antara  kekuatan  hegemoni  dari  era perang  dingin  sampai  sekarang (Jenkins, 2010).  Orientasi  globalisme  pada  masa Soeharto  juga  dapat  dilihat  melalui keterlibatan  Indonesia  dalam  pasar internasional dan mulai dibukanya pasar domestik bagi para pelaku internasional.
Orientasi  globalisme  juga  dapat dilihat pada masa kepemimpinan
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Pada masa  itu,  masalah  utama  Indonesia adalah  pemulihan  pasca  reformasi  dan krisis  Asia  pada  tahun  1997  silam. Kejatuhan ‘macan Asia’ (sebutan Indonesia  pada  era  Soeharto)  menjadi permasalahan  utama  dari  pemerintahan Abdurrahman  Wahid  sehingga  beberapa peneliti mengatakan bahwa tujuan utama politik  luar  negeri  Indonesia  ketika  itu adalah ‚meyakinkan dunia bahwa Indonesia  masih  ada‛  (Lesmana,  2008). Dalam  kurun  waktu  kurang  dari  dua tahun  Presiden  Abdurrahman  Wahid mengadakan kunjungan kenegaraan lebih  dari  100  kali.  Pemerintahan  waktu itu  berusaha  untuk  terlibat  aktif  dan memberikan kontribusi terhadap komunitas internasional.
Beberapa  kunjungan  luar  negeri
Presiden  ditujukan  untuk:  pemulihan ekonomi Republik Indonesia (RI); pemulihan hubungan  RI  dengan  negara- negara di Timur Tengah (hingga muncul keputusan  paling  kontroversial  dalam sejarah  kepresidenan  RI  yaitu  keputusan untuk  membuka  hubungan  diplomatik RI-Israel); memperkuat hubungan Indonesia-Australia dan menjaga stabilitas kawasan Pasifik (DPR-RI, 2001). Berikutnya,  pada  era  kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri politik luar  negeri  Indonesia  pada  masa  itu disebut  sebagai  program  ‘benah  diri’. Program tersebut bertujuan untuk memberikan  peran  diplomatis  pada semua  sektor  eksternal  RI.  Misalnya melibatkan  masyarakat  diaspora  dalam upaya  diplomasi  publik.  Pada  masa  ini,
pemulihan  ekonomi  pasca  krisis  1998 masih  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi pemerintah  RI.  Di  sisi  lain,  pemerintah cukup  kesulitan  untuk  pulih,  karena negara-negara  di  kawasan  sekitar  RI masih mengalami kesulitan yang serupa.
Pada  dua  periode  kepemimpinan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhyono (SBY), Indonesia memainkan peran yang cukup  penting  sebagai  negara  Islam- moderat  di  mata  dunia.  Permasalahan utama  yang  di  garis  bawahi  oleh pemerintah  adalah  masalah  intoleransi dan  terorisme  (re:  pasca  9/11,  serangan teroris  di  New  York  dan  Washington DC). Orientasi politik globalisme menjadi jawaban  pemerintah  untuk  membentuk citra  positif  Indonesia  di  mata  dunia (pada  saat  itu  masyarakat  negara-negara barat  sangat islamophobic ).  Selama  dua periode  pemerintahan  SBY  terbukti berhasil dengan jargon ‚ Thousand friends, zero  enemy ‛.  Sebagai  rekonsiliator  dalam upaya  membentuk  citra  internasional positif,  Indonesia  turut  aktif  dalam mediasi konflik-konflik internasional (Lesmana, 2008).
Sebagai  contoh  adalah  rekonsiliasi konflik  Thailand  dan  Kamboja  pada perebutan  kuil  Preah  Vihear  serta rekonsiliasi pemerintah dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka  (GAM)  pada  tahun  2005  silam. SBY terbukti berhasil membentuk pemerintah  yang  bersifat  pro  aktif  dan high profile . Salah satu kutipan pidatonya yang  paling  terkenal  adalah  ‚ no  country perceives Indonesia as an enemy and there is no  country  which  Indonesia  considers  an
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
enemy.  Thus,  Indonesia  can  exercise  its foreign  policy  freely  in  all directions,  having a  million  friends  and  zero  enemies” (Alvian et  al.,  2018) . Indonesia  menggambarkan dirinya  sebagai  negara  yang  berdamai dan menerima siapapun sebagai teman.
Indonesia  di  masa  pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014-2019 silam juga  menghadapi  permasalahan  politik internasional  yang  lebih  kompleks  dari masa  sebelumnya,  dan  tentunya  harus dihadapi  dan  ditangani  dengan  benar oleh  pemerintah.  Misalnya  masalah kemiskinan,  dan  bahkan  pemulihan Indonesia  dari  krisis  1998  yang  tidak dapat  diselesaikan  oleh  para  Presiden sebelumnya masih menjadi permasalahan utama yang harus dijawab. Berdasarkan tinjauan yang telah penulis  lakukan,  diplomasi  ekonomi mendapat perhatian lebih dari pemerintah.  Namun,  apakah  diplomasi ekonomi  dapat  memberikan  jawaban dari  permasalahan  politik  internasional saat ini?
Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba untuk  menjelaskan  orientasi  politik internasional Indonesia dan menjabarkan bagaimana  proses  pemilihan  diplomasi ekonomi  sebagai  salah  satu  instrumen utama bagi Indonesia dalam menghadapi masalah politik global terkini. Tulisan ini juga  ingin  melihat  bagaimana  Presiden Joko  Widodo  banyak  mempengaruhi perubahan  pendekatan  politik  luar negeri  RI  dari high  profile khas  SBY menjadi low profile pada masa pemerintahannya  selama  lima  tahun pertama.
Penulis  melihat  bahwa  terpilihnya Joko  Widodo  sebagai  Presiden  ke-7 Republik Indonesia membawa
perubahan besar, terutama dalam penguatan  peran  diplomasi  ekonomi sebagai  salah  satu  instrumen  utama kebijakan  luar  negeri  RI.  Dengan menggunakan pendekatan analisis individu, penulis berusaha untuk mengidentifikasi  bagaimana  pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap penguatan  peran  diplomasi  ekonomi. Menurut metode pengambilan keputusan/ pembuatan kebijakan Rational Actor Model-Foreign
Decision-Making
Process, setidaknya  ada  satu  hal  penting yang  perlu  diidentifikasi  dari  seorang pemimpin (Presiden) yaitu ‘faktor keistimewaan’.
Maksud  dari  faktor  keistimewaan sendiri  adalah  penilaian  atau  justifikasi pemimpin  terhadap  suatu  isu  dan bagaimana persepsi pribadi dapat mempengaruhinya.  Lebih lanjut, penulis akan  memberikan  identifikasi  obyektif terkait  penalaran  individu  Presiden  Joko Widodo  terhadap  diplomasi  ekonomi dengan  menggunakan  empat  variabel pokok individual  level  analysis yaitu personality;  ego  and  ambition;  political history  and  personal  experience;  perception and  operational  reality. Diakhir  tulisan, pembaca dapat lebih memahami bagaimana  keterkaitan  dari  peningkatan peran  diplomasi  ekonomi  sebagai  salah satu  instrumen  kebijakan  luar  negeri Presiden Joko Widodo.
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia

## TINJAUAN LITERATUR
Orientasi Politik Internasional Presiden Joko Widodo
Thu  (2018)  dalam  jurnal  berjudul ‚ Australian  and  ASEAN:  Together  for  the sake  of  New  Multipolar  World  Order” menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan  salah  satu  tokoh  vital  di kawasan  Asia  Tenggara.  Hampir  semua hubungan  diplomatis  Indonesia  dengan negara-negara  di  dalam  kawasan  dan regionalisme ASEAN merupakan hubungan transaksional. Oleh karena itu, Thu mengatakan bahwa pendekatan dan orientasi  politik  Joko  Widodo  adalah globalisme.  Sejalan  dengan  Thu,  Fitriani dan Panduwinata (2018) dalam laporannya  yang  berjudul  ‚Analisa Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)‛ mengatakan
bahwa  peran  Presiden  Joko  Widodo dalam  mengarahkan  kebijakan  dan pendekatan  departemen  luar  negeri  RI sangat besar.
Salah satu contohnya adalah peningkatan  peran  diplomasi  ekonomi yang menjadi pilar ke-2 dalam lima pilar utama  kebijakan  luar  negeri  RI.  Lebih lagi, adanya pilar ke-3 mengenai perlindungan  WNI  di  luar  negeri;  pilar ke-4 mengenai  kerja  sama  ASEAN;  pilar ke-5 merupakan  diplomasi  maritim  yang mana menurut Fitriani dan Panduwinata semua  menunjang  diplomasi  ekonomi sebagai  pilar  utama.  Dengan  kata  lain, Presiden Joko Widodo hendak
memastikan  bahwa  instrumen  politik internasional  Indonesia  yaitu  diplomasi ekonomi dapat berhasil menjawab
dinamika politik internasional.
Sejalan  dengan  Thu,  Fitriani  dan Panduwinata,  Lundry  (2018)  dalam jurnal  berjudul “Assessing  Indonesia’s Foreign Policy under Joko Widodo”
mengatakan bahwa spekulasi para pengamat  politik  internasional  tentang Joko  Widodo  dan  melihat  pendekatan yang  dilakukannya  adalah  isolasi  atau menarik  diri  dari  sistem  internasional (berorientasi nasionalisme) terbukti tidak berdasar.  Justru  Lundry  melihat  bahwa pendekatan  yang  dilakukan  Presiden Joko Widodo yang terkesan nasionalisme, merupakan tindakan pemerintah untuk memberikan penegasan  bahwa  Indonesia  sejajar dengan  negara-negara  tetangganya  dan memiliki  hak  penuh  untuk  menentukan arah  kebijakan  luar  negeri  secara independen.

## Diplomasi Ekonomi
Diplomasi  ekonomi  yang  dibangun  oleh pemerintah Indonesia bersifat membumi. Sabaruddin  (2019)  dalam  jurnal  laporan berjudul  ‚Grand  Design  Diplomasi Ekonomi  Indonesia:  Sebuah  Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi‛ menjelaskan lebih  terperinci  mengenai  diplomasi ekonomi yang dibangun oleh pemerintah, yaitu pemerintah mengharapkan  semua  diplomat  dan seluruh aktor diplomasi Indonesia (termasuk  masyarakat  Indonesia  yang tinggal di luar negeri) menjadi ‘salesperson’  untuk  Indonesia  di  luar negeri. Dengan kata lain, yang dimaksudkan
dengan diplomasi
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
ekonomi  adalah  seperti  menjual  potensi Indonesia, sebagai partner ekonomi yang lebih baik dari pada negara lain.
Diplomasi  ekonomi  menjadi  salah satu  bagian  dari  pilar  penting  diplomasi Indonesia.  Ada  lima  pilar  penting  yang menjadi  perhatian  utama  pemerintah Indonesia  di  bawah  kepemimpinan Presiden  Joko  Widodo.  Pilar  pertama adalah keamanan dan kedamaian; kedua, diplomasi ekonomi; ketiga, perlindungan WNI di luar negeri; keempat, kerja sama ASEAN;  dan  pilar  kelima  adalah diplomasi maritime (Fitriani & Panduwinata,  2018).  Dalam  laporan analisis  kinerja  kementerian  luar  negeri yang  diterbitkan  oleh Centre  for  Strategic and  International  Studies ,  Vido  Chandra melihat bahwa diplomasi  ekonomi menjadi  jangkar  utama  dalam  sikap Indonesia  di  panggung  internasional. Senada dengan Fitriani dan Panduwinata, Margiansyah (2020) dalam jurnal  berjudul “Revisiting  Indonesia’s Economic  Diplomacy  In  The  Age  of Distruption:  Towards  Digital  Economy  And Innovation Diplomacy ‛, mengatakan bahwa  di  era  Joko  Widodo  diplomasi ekonomi  menjadikan  Indonesia  sebagai pemain aktif dalam konteks regional dan internasional dalam pengembangan inovasi  ekonomi,  dengan  menggunakan instrumen  diplomasi  ekonomi  sebagai instrumen  utama  untuk  mendatangkan investor  asing  dan  peningkatan  kegiatan perdagangan internasional.

## Individual Level Analysis
Rourke  (2008)  dalam  buku    berjudul
‚ Internatuonal Politics on The World Stage ‛ mengatakan bahwa analisas level individu  dapat  sangat  membantu  para pengamat  politik  internasional  untuk mengidentifikasi arah atau jenis kebijakan  sebuah  negara  yang  akan berlangsung.  Analisa  tingkat  individu menurut  Rourke  dapat  memberikan gambaran  penuh  mengenai  bagaimana keputusan ‘petinggi’ negara diambil dari sisi personality , ego  and  ambition , political history,  perseptions  and  operational  reality . Senada  dengan  Rourke,  Waltz  (1959) dalam buku berjudul Man, “The State, and War ‛  mengatakan  hal  serupa.  Waltz mengatakan bahwa dunia dan keputusan-keputusan yang merubah dunia kerap diambil berdasarkan keputusan  seorang  individu.  Kendati demikian  keputusan  tersebut  dapat mempengaruhi  sebuah  negara  atau bahkan pola interaksi internasional. Oleh karena  itu,  Waltz  dalam  bukunya menyatakan bahwa analisis level individu berdasarkan karakteristik pemimpin  dapat  sangat  membantu dalam  melihat  dan  mencari  tahu penyebab  dalam  suatu  kejadian  besar dalam sejarah dunia.
Sedikit  berbeda  dengan  Rourke dan  Watlz,  Mintz  (2004)  dalam  jurnal berjudul “How Do Leaders Make Decision? A  Poliheuristic  Perspective” mengatakan bahwa  individu  pemegang  kekuasaan tidak  sepenuhnya  berwenang  dan  dapat mengatur  arah  kebijakan  luar  negeri suatu  negara.  Ada  banyak  konteks  dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan  kebijakan.  Tetapi  Mintz
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
menyetujui bahwa disetiap kasus pengambilan  keputusan  dan  penentuan arah  kebijakan,  kepala  pemerintahan (pemimpin)  tetap  memiliki  peran  yang cukup besar. Setidaknya Mintz menggambarkan  bahwa  ada  dua  level pada  proses  pengambilan  keputusan. Pertama  adalah  filterisasi  kemungkinan dan  berikutnya  adalah  konsiderasi. Menurut  Mintz,  kepala  pemerintahan beserta  dengan  ideologinya  mengambil peran  besar  dalam  proses  filterisasi/ penyederhanaan  alternatif  pilihan  yang ada.
Berdasarkan  studi-studi  pustaka yang sudah dikumpulkan, penulis
melihat bahwa diperlukannya
identifikasi  terhadap  penguatan  peran diplomasi ekonomi yang tengah digaung-gaungkan  oleh  Kementerian Luar Negeri Indonesia di bawah kepemimpinan  Joko  Widodo  sebagai Presiden  ke-7  RI.  Oleh  sebab  itu,  dalam tulisan  ini  penulis  akan  menggunakan individual level analysis sebagai instrumen utama untuk melihat koneksinya.

## METODE PENELITIAN
Penulis  memilih  untuk  menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat memberikan penulis ruang untuk memberikan  interpretasi  lebih  dalam terhadap  data  pada  suatu  fenomena. Terlebih  dalam  menarik  makna  personal (analisa  tingkat  individu  Joko  Widodo) terhadap  suatu  isu,  yang  mana  dalam tulisan  ini  adalah  diplomasi  ekonomi. Selain  dari  pada  pendalaman  interpretasi makna, pendekatan ini sesuai dengan data
kualitatif  yang  lebih  mudah  diakses  oleh penulis, yaitu dokumen-dokumen, tulisan-tulisan terdahulu terkait topik, dan data-data  kualitatif  lainnya.  Keterbatasan penulis  dalam  mengakses  data  primer juga merupakan salah satu faktor penentu,  sehingga  penulis  harus  memilih data-data  yang  dapat  lebih  mudah diakses. Hal ini ditujukan untuk mencapai analisa  mendalam  dan  obyektif  terkait topik.  Terkait  dengan  data  sekunder, Lamont (2015) mengatakan:
Data  in  IR  is  widely  available  and rapidly  growing.  In  relation  to secondary  sources  alone,  there  are  an increasing number of online traditional and  non-traditional  media  resources, electronic  databases,  and  libraries  that are  all  easily  accessible  to  the researcher.  As  such,  knowing  where  to begin data collection is as important as knowing what techniques are available, through  which  data  can  be  interpreted.
(p. 29)
Penulis  memberikan  interpretasi  obyektif dan  mendalam  sesuai  dengan  kerangka pikir  dan  narasi  yang  dibangun  dalam tulisan  ini  dengan  memperhatikan  tujuan penelitian.  Kemudian,  data-data  berupa studi  pustaka  dan  data-data  kuantitatif lainnya  akan  diolah  dan  dipaparkan dengan  metode  narasi  penyajian  data deskriptif-eksplanatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluang dan Dinamika Politik Internasional Beberapa  karakteristik  dari  globalisasi modern
membawa dampak dan
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
perubahan  besar  dalam  dunia  studi Hubungan  Internasional,  terutama  sejak berakhirnya dua perang besar dunia. Para pengamat Hubungan Internasional melihat  bahwa  perubahan  dinamika politik internasional terjadi karena adanya ciri  khas  yang  dibawa  oleh  para pemenang  dalam  konflik  besar  antar negara. Misalnya saja kemenangan Jerman pada  awal  perang  dunia  II  yang membawa sistem atau ide fasis ke negara Prancis (re: Vichy France ) dengan membentuk negara boneka dengan sistem yang  sama  persis  dengan  Jerman  dan kemenangan  sekutu  yang  membawa angin besar demokrasi hampir ke  seluruh penjuru  dunia.  Dapat  dipastikan  bahwa negara pemenang perang akan mempengaruhi  ideologi  negara  jajahan.
Selain  itu,  dalam  ruang  lingkup  studi Hubungan Internasional
sejak berakhirnya perang dingin (perang ideologi  yang  dipimpin  oleh  Uni  Soviet dan  Amerika  Serikat)  konsep  mengenai keamanan,  kekuatan,  dan  independensi mengalami banyak perubahan.
Misalnya saja paham realisme klasik yang menggaris bawahi pada isu traditional security dan power, diterjemahkan menjadi perlombaan kekuatan persenjataan/ alutsista. Realisme menitik  beratkan  pada  negara  sebagai fokus  utama  unit  analisis  dan  aktor  lain dilihat sebagai ‘alat’ negara. Negara hanya berfokus  untuk  memenuhi  tujuan  negara dan menggunakan militer sebagai kekuatan utama dalam meraih kepentingan  nasional.  Dengan  kata  lain, kepentingan vital negara berkaitan
dengan  kedaulatan,  identitas  negara,  dan keberlangsungan rakyat hanya bisa terjamin  apabila  sebuah  negara  memiliki instrumen  ‘militer’  yang  lebih  kuat  atau kurang  lebih  sama  kuat  dengan  negara lainnya.  Ketiga  hal  tersebut  dalam pandangan realisme dapat dipetakan dari national  values atau  ideologi  negara, karena  negara  dan core  interest selalu selaras dengan ideologi negara. Karenanya  paham  realisme  menggaris bawahi  pada  negara  dan  kepentingan utama  negara  yaitu  masalah  keamanan, (melindungi identitas atau bahkan mempengaruhi  negara  lain)  (Jemadu,
2008).  Bahkan  sejak  perang  Peloponnesos pada  431-404  SM  antara  pasukan  Sparta dan  Athena  sudah  ada  upaya  untuk menaklukan  wilayah  lainnya  akibat  dari Balance  of  Power yang  tidak  tercapai. Thucydides mendeskripsikan bahwa perang  Athena  dan  Liga  Peloponessos terjadi akibat kerajaan-kerajaan di wilayah Peloponesia  merasa  terancam  dengan perkembangan  dan  kemajuan  Athena, khususnya  bidang  miltieristik.  Oleh karena itu, konsep-konsep kunci mengenai  stabilitas  sistem  internasional hanya bisa tercapai apabila negara-negara memiliki  kekuatan  militer  yang  setara (Kegley, 1993).
Realisme  untuk  pertama  kalinya dalam sejarah studi Hubungan Internasional atau sejarah hubungan antar negara mengalami kejatuhan total. Hal ini disebabkan  adanya  pergeseran  fokus internasional  dan  pemahaman  dalam memaknai ‘kepentingan internasional baru’.  Dimulai  dari  kegagalan  realisme
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
dalam menjelaskan apa yang terjadi pada perang  dingin  tahun  1947-1991,  di  mana konflik  besar  di  antara  dua  hegemoni besar  tidak  diselesaikan  dengan  adu senjata atau perang terbuka. Hingga pada akhirnya para peneliti Hubungan
Internasional  dan  para  pemerhati  politik mempertanyakan
dominasi dari paradigma  Realisme,  lalu  bagaimana hubungannya dengan kepentingan negara pada  saat  itu.  Hal  tersebut  menjadi penting untuk diperhatikan, karena perubahan  paradigma  bukan  hanya menggambarkan revolusi dari
‘pandangan’  yang  biasa  dikenal  sebagai teori Hubungan Internasional dan dominasinya  dalam  kajian  keilmuan, tetapi  juga  menandakan  bahwa  adanya perubahan  besar  dalam  pola  interaksi negara  kemudian  pada  akhirnya  pada transformasi dalam politik global (Mansbach, 1988).
Menurut  Jemadu  (2008),  setidaknya ada  empat  permasalahan  besar  dalam akhir masa perang dingin yang tidak bisa dijelaskan  oleh  realisme  klasik.  Pertama adalah  bagian  penyelesaian  konflik. Realisme tidak pernah dapat membayangkan  bahwa  sebuah  kekuatan militer  yang  besar  (salah  satu  hegemoni dunia)  dapat  membubarkan  diri  secara sukarela. Apalagi, pembubaran Uni Soviet dikarenakan  masalah  ekonomi  negara (bukan  alat  utama  negara  menurut pandangan  realisme).  Kedua , penjelasan bahwa  negara  merupakan  aktor  uniter dan  dapat  mengambil  keputusan  sesuai dengan  idealisme  yang  dianut  negara. Pandangan ini memiliki kelemahan besar,
karena  negara  otoriter  seperti  Uni  Soviet bahkan Jerman Nazi masih ada pergolakan  dalam  proses  pengambilan keputusan.
Ketiga,  kegagalan  realisme  dalam memahami  dan  menjelaskan  peningkatan kerja  sama  regional  dalam  bidang ekonomi dan membentuk ikatan ‘interdependensi’ antar negara di dalamnya  (co:  NAFTA,  ASEAN,  APEC, dan EU). Keempat , tidak dapat menjelaskan dinamika perang dan perdamaian dalam interaksi internasional, secara  khusus  mengenai  perang  dingi, sementara pandangan realis
memaklumkan  perang  terbuka  sebagai satu-satunya jalan utama untuk menyelesaikan  konflik.  Menurut  berbagai pemerhati politik global, realitas internasional berubah karena ada tuntutan  baru  dalam  sistem  internasional yaitu kepentingan ekonomi.
Kebangkitan kapitalisme ditunjukan dengan  semakin  banyaknya  regionalisme baru  (regionalisme  yang  berfokus  pada kerja  sama  ekonomi  dalam  kawasan)  dan rejim  internasional  baru  seperti World Trade  Organization (WTO).  Kepentingan ekonomi bagi negara-negara pasca perang dingin seolah mengganti kepentingan dan kebutuhan utama negara terhadap alutsista.  Pada  masa  ini,  pertumbuhan ekonomi  serta  kekayaan  negara  dianggap lebih  penting  dari  pada  jumlah  alutsista yang ada di sebuah negara. Perubahan isu dan  kebutuhan  negara  juga  didorong akibat runtuhnya sistem bipolar internasional  menjadi  multi  polar  dengan
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
terbentuknya  kerja  ekonomi  kawasan, seperti Regional Trade Agreement (RTA).
Hal  ini  terjadi  sampai  dengan  saat ini seperti integrasi MEA pada tahun 2015, pembentukan  RTA  baru  antara  ASEAN dengan  Korea  Selatan,  dengan  Tiongkok, dan  Jepang  semakin  memperkuat  fakta bahwa tantangan saat ini adalah bertahan dalam  era  kapitalisme  saat  ini.  Ditambah dengan  fakta  kebangkitan  India  dan Tiongkok  dalam  bidang  perekonomian global seolah memberikan tantangan baru bagi negara-negara dunia termasuk Indonesia dalam menghadapi arus kapitalisme dan realitas baru.
Kebangkitan  perekonomian  tidak hanya  memberikan  tantangan  tetapi  juga sekaligus  peluang.  Indonesia  memiliki sumber  daya  geografis  dan  sumber  daya manusia cukup besar di dunia. Mengingat keunggulan geografis dan ontologis bumi pertiwi  sudah  sewajarnya  Indonesia memiliki  cita-cita  untuk  masuk  sebagai salah  satu negara  maju di  dunia.  Namun, tentunya hal ini hanya dapat diwujudkan apabila Indonesia memiliki arah diplomasi  yang  tepat  dan  kuat.  Banyak kalangan  pemerhati  politik  dan  ekonomi memberikan komentar positif saat seorang  pengusaha  asal  Solo,  Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik  Indonesia ke-7 .  Hal  tersebut terkait  dengan  keunggulan  Joko  Widodo dalam  mengelola  bisnis  dan  dapat dipastikan  hal  ini  akan  mempengaruhi kebijakan  pemerintah  di  bawah  masa kepemimpinannya.

## Analisis  Individu  Joko  Widodo  dan Decision Making
Optimisme terhadap pengaruh terpilihnya Joko  Widodo  menjadi  Presiden  dapat dibahas secara ilmiah. Hal tersebut terjadi bukan  hanya  dikarenakan  intuisi  para pengamat  tetapi  berdasarkan  indikator analisis  tingkat  individu.  Salah  satunya adalah Individual  Level  Analysis John Rourke. Dalam buku berjudul International Politics  on  World  Stage ,  Rourke  (2008) menyebutkan  setidaknya  ada  empat faktor  utama  dalam  bagian  analisis individu  untuk  melihat  relasinya  dengan kebijakan  yang  dibuat  oleh  sebuah pemerintahan, antara lain: Personality ; Ego and Ambition ; Politival History  and Personal Experience ; Perception  and  Operational Reality .  Dengan  menggunakan  empat faktor tersebut penulis melihat bagaimana Presiden  Joko  Widodo  mempengaruhi pengaruh  diplomasi  ekonomi  sebagai prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.

## Personality
Ada beberapa cara dalam
mengkategorikan kepribadian dari seorang pemimpin politik. Tetapi ada dua kategori  umum  yang  biasa  digunakan dalam  menentukan  kepribadian  seorang pemimpin  politik  yaitu active-passive dan positive-negative . Aktif-pasif berfokus untuk  melihat  apakah  seorang  pemimpin politik  bersifat  aktif,  membuat  terobosan baru/  seorang  inovator  dalam  membuat kebijakan anti-mainstream untuk menentukan  arah  baru  atau  sebaliknya bersifat reaktif, responsif terhadap kenyataan  hubungan  internasional  yang
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
sudah  ada,  dan  menyesuaikan  diri terhadapnya.  Sedangkan  positif-negatif berfokus  untuk  melihat  apakah  seorang pemimpin  dapat  merasa  leluasa  ditengah ketidakpastian  lingkungan  politik,  atau justru  merasa  tertekan  dan  dibatasi  oleh keadaan.  Pada  bagian  ini  penulis  akan berfokus pada pengkategorian akitf-pasif.
Dalam  sebuah  wawancara  di  istana negara pada tanggal 20 Oktober 2015 lalu Presiden  Joko  Widodo  mendapat  sebuah pertanyaan mengenai
gaya
kepemimpinannya  sebagai  Presiden  dan kesannya selama menjabat. Dalam menjawab  pertanyaan  tersebut  Presiden menjawab  ‚Latar  Pendidikan  saya  dan background pengusaha saya memang tidak terlalu  berkaitan  dengan  karir  politisi saya.  Namun  nilai-nilai  kejujuran,  kerja keras  dan  ketekunan  yang  saya  dapat selama  hidup  ini  yang  mendukung  dan membentuk  karakter  saya‛  (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015).
Konfirmasi  dari  Presiden  Joko Widodo  memberikan  gambaran  kepada semua orang bahwa pengambilan keputusan  dan  prinsip  dasarnya  dalam memimpin  sebagai  Presiden  didasarkan pada  pengalaman  hidup  yang  selama  ini berhasil membentuk kepribadiannya, serta  nilai-nilainya  di  dalam  menjalani hidup.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran Presiden  Joko  Widodo  dikatakan  berhasil apabila dilihat dari perubahan-perubahan besar dalam bidang perekonomian bangsa yang  telah  berhasil  dibuat  sejauh  ini. Dengan  demikian  penulis  menemukan adanya korelasi antara kepribadian pemimpin  dengan  tujuan/  visi-misi  suatu
organisasi  (dalam  hal  ini  negara).  Salah satunya  adalah  perihal  etos  kerja  keras yang  berusaha  diturunkan  oleh  Presiden Joko  Widodo  kepada  seluruh  tatanan pemerintahan  dari  pusat  sampai  ke daerah,  yang  mana  hal  tersebut  dikenal dengan jargon ‚kerja, kerja, kerja!‛
Bentuk  nyata  dari  hubungan  antara kepribadian  Presiden  dan  dampaknya terhadap  kebijakan  pemerintah  adalah Joko  Widodo  telah  membuat  banyak perubahan  semenjak  dirinya  menjadi Presiden yang jauh berbeda dari pendahulunya,  yaitu  mencapai  tujuan reformasi perekonomian, dan pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh.  Presiden  Joko  Widodo melakukan  terobosan  besar,  bahkan  sejak dirinya menjadi Walikota Solo tahun 2005 silam,  yaitu  dengan  merangkul  pihak asing  untuk  membangun  daerah.  Khusus daerah  DKI  Jakarta,  ada  proyek-proyek infrastrukur  seperti  ( Mass  Rapid  Transit Jakarta)  MRT  Jakarta  yang  ikut  didanai oleh  asing.  Kemudian  untuk  Indonesia semasa  Joko  Widodo  menjadi  Presiden proyek-proyek  pembangunan  pelabuhan juga  didanai  oleh  asing.  Keseriusan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi  sampai  dengan  lima  persen pertahun  juga  pernah  disampaikan  oleh Presiden  (Saputri,  2017).  Selain  itu, kegigihan  pada  karakter  Presiden  juga ditunjukan  dengan  memastikan  visi- misinya  berjalan  lancar  dimana  ia  tidak segan  untuk  memecat  siapa  pun  yang dianggap  menghambat  laju  perubahan Indonesia  kearah  yang  lebih  baik,
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
misalnya reshuffle Menteri atau
pemberhentian PNS/ASN.
Presiden Joko Widodo juga membuat  terobosan  baru  dalam  dunia maritim Indonesia demi menjaga kedaulatan  dan  sumber  kekayaan  alam Indonesia,  yaitu  membuat  kebijakan penenggelaman kapal asing yang beroperasi  di  wilayah  perairan  Indonesia. Meskipun  hal  itu  sempat  membuat  para pengamat  internasional  dan  negara- negara  di  sekitar  kawasan  merasa  tidak nyaman  dengan  tindakan  Indonesia. Ditambah  dengan  munculnya  konsep Global  Maritime  Fulcrum ,  yaitu  Indonesia sebagai  poros  utama  maritim  dunia.  Hal ini  membuat  semakin  jelas  bahwa  Joko Widodo  merupakan  sosok  kepribadian yang  aktif,  dan  merupakan  seorang inovator  dari  pada  seorang reaktor ( active approach ).

## Ego and Ambition
Kebijakan pemerintahan juga dapat dipengaruhi  oleh  ego  dan  ambisi  pribadi dari  seorang  pemimpin.  Pada  masa kepemimpinan  Joko  Widodo  yang  sangat transaksional,  ia  menempatkan  prioritas efektivitas  ( low  cost )  dan  efisiensi  dalam setiap  proyek  pemerintahan.  Sehingga Joko  Widodo  tidak  segan  untuk  memecat pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang  tidak dapat  memenuhi  target  (dinilai  lambat) atau menyalahgunakan kewenangan, karena  tidak  sesuai  dengan  tujuan pemerintah.
Penulis  melihat  ambisi  utama  dari seorang  Presiden  Joko  Widodo  adalah pertumbuhan ekonomi bangsa dan
negara, demi tercapainya tujuan dan cita- cita negara sesuai dengan UUD 1945 yaitu mewujudkan  kesejahteraan  umum  dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  Presiden  Joko Widodo dan ambisinya dalam membangun  perekonomian  dapat  dilihat dari  setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh rezim  kepemimpinannya  (Alvian  et  al., 2018). Misalnya saja pemotongan aturan/persyaratan  surat  izin  usaha,  serta kehadiran  OSS  ( Online  Single  Submission ) pada masa pemerintahan periode pertama,  yang  mana  dalam  hal  ini  ada trade off yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan memotong administrasi (termasuk pajak)  supaya  semakin  banyak  pelaku bisnis  asing  maupun  domestik  yang membuka bisnis di Indonesia.
Kehadiran OSS di kaca mata awam, merupakan  sistem  e-registrasi biasa  saja. Namun,  dalam  sudut  pandang  ekonomi hal  ini  merupakan  perubahan  yang membawa  dampak  positif  bagi  para pelaku  usaha  di  Indonesia,  karena  dapat memberikan  jalan  pintas  untuk  perizinan usaha  bagi  para  pelaku  ekonomi.    Di  sisi lain,  ada  pihak-pihak  yang  diragukan dalam  proses  penyederhanaan  sistem registrasi ini. Misalnya, seperti pendapatan  negara  (dari  pajak/biaya administrative  lainnya).  Selain  itu,  hal  ini juga merugikan pihak-pihak ‘ketiga’, yang sering  memanfaatkan  kesempatan  dalam administrasi  pelik  untuk  memperoleh kesempatan  demi  keuntungan  pribadi.
Dalam  pidato  Presiden  di  istana  negara pada  2016  silam,  beliau  menekankan bahwa administrasi pelik yang selama ini
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
terjadi  di  Indonesia  menghambat  laju pertumbuhan,  dan  hal  itu  tidak  sesuai dengan strategi dan ambisinya (KemenkoPolhukam, 2016).
Ambisi  Presiden  Joko  Widodo dalam meningkatkan perekonomian daerah  dan  negara  juga  sangat  terlihat dengan minat pemerintah untuk meningkatkan konektivitas pembangunan infrastruktur perekonomian dan meningkatkan  investasi  asing  untuk masuk.  Hal  ini  terlihat  dari  sejak  awal dirinya  masuk  ke  dalam  dunia  politik, dari  Solo  ( Spirit  of  Java), revitalisasi Jakarta,  dan  pembangunan  infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia. Selain itu,  ada  beberapa  kebijakan  yang  direvisi dan  disesuaikan  guna  menjaga  iklim bisnis  tetap  sesuai  kebutuhan,  dan  dapat menunjang tujuan utama yaitu peningkatan  dan  pertumbuhan  dalam bidang perekonomian.

## Political History and Personal Experience
Presiden Joko Widodo merupakan seorang pengusaha dan sebelum terjun ke dunia politik pada tahun 2005 silam, tidak pernah  sekalipun  terlibat  dalam  kegiatan politik  kedaerahan.  Hal  ini  membuat masyarakat mempertanyakan kemampuannya.  Lebih  jauh  penulis menemukan bahwa Presiden Joko Widodo  terlahir  dalam  sebuah  keluarga sederhana  di  Surakarta.  Ayahnya  Noto Mihardjo  merupakan  seorang  pengusaha kayu  di  Surakarta  pada  saat  itu. Kemudian krisis pada pertengahan menjelang akhir 1960-an membuat ayahnya  harus  beralih  profesi  menjadi
seorang  sopir  bus  kota.  Krisis  tersebut membawa  perubahan  besar  pada  fokus dan  cara  hidup  seorang  Joko  Widodo. Misalnya  harus  membantu  sang  ibu setelah  pulang  sekolah  untuk  berjualan kayu  di  pasar.  Dalam  perjalanannya  Joko Widodo  muda  menemukan  pendekatan berjualan  yang  sama  sekali  berbeda dengan  penjual  kayu  lain  di  pasar  kota, yaitu  dengan  ‘membawa  kayu  kepada pelanggan’. Joko Widodo muda menawarkan  kayu-kayu  yang  hendak dijual  dari  pintu  ke  pintu.  Joko  Widodo muda  juga  pernah  terpaksa  berpindah rumah akibat penggusuran pemda (Mahardi,  2018).  Pengalaman  hidup  yang pahit membuat seorang Joko Widodo unik dan  memiliki  pendekatan  yang  berbeda dari pada politikus pada umumnya.
Pengalaman  pahit  seorang  Joko Widodo  muda  menghasilkan  pendekatan yang sangat terkenal pada masa pemilihan  Gubernur  Jakarta  tahun  2012 silam,  yaitu  blusukan  dan  reklamasi. Tidak hanya ciri khas pada pendekatannya dengan masyarakat, fokus utama  pemerintahan  Joko  Widodo  juga terasa  sangat  transaksional.  Misalnya  saja pada  waktu  menjabat  sebagai  Walikota Solo,  Joko  Widodo  menjadikan  prioritas utama kepemimpinannya untuk rebranding Surakarta  ( Spirit  of  Java ).  Solo pada  waktu  itu  menjadi  salah  satu  kota terkumuh  di  Pulau  Jawa.  Hal  tersebut dikarenakan  jumlah  pedagang  kaki  lima membludak dan tidak tertib. Seorang Joko Widodo  menjadi  Walikota  pertama  yang berhasil  menyelesaikan  masalah  tersebut dengan  merelokasi  5.817  pedagang  kaki
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
lima (PKL) tanpa menggunakan kekerasan.  Joko  Widodo  berulang  kali mengajak  PKL  yang  ada  di  kota  Solo untuk  berdiskusi  dan  memberikan  logika sederhana, ‚Jika Solo menjadi kota bersih, pasti  investor  masuk  dan  jika  investor masuk, para pedagang akan diuntungkan. Karena akan ada pembangunan infrastruktur  dan  turis  akan  berdatangan jika Solo menjadi kota bersih‛ (Zaenuddin,  2012).  Latar  belakang  dan kisah  kehidupan  Presiden  Joko  Widodo muda, membentuknya menjadi pemimpin yang low profile , dekat dengan masyarakat, dan menempatkan kepentingan kesejahteraan umum (kepentingan ekonomi) sebagai prioritas utama.

## Perception and Operational Reality
Pembuat  kebijakan  sangat  dipengaruhi oleh  persepsi  atau  pengetahuan  dasar terhadap  segala  sesuatu  terlepas  dari apakah  penilaian  tersebut  benar  atau tidak  (belum  tentu  valid).  Bagi  Presiden Joko  Widodo  latar  belakangnya  sebagai pengusaha juga membawa dampak terhadap  persepsinya,  salah  satu  yang paling  berpengaruh  adalah  pandangan bahwa keuntungan adalah hal utama. Hal ini  mempengaruhi  pendekatan  Indonesia dengan  negara  lain,  misalnya  saja  dalam kunjungan  luar  negeri  Presiden  Joko Widodo selama periode pertama sebanyak  53  kali,  pasti  selalu  membahas tentang  kerja  sama  ekonomi.  Selain  dari pada  ‘keperluan  tersebut’  (non-ekonomi) yang diutus untuk menghadiri pertemuan nasional  lainnya  adalah  Wakil  Presiden
atau Menteri Luar Negeri, termasuk pada konferensi PBB (Hakim, 2019).
Selain pergi ke luar negeri, Presiden juga membuat prioritas kerangka pembangunan dalam negeri guna menyambut  investasi  asing.  Prioritas pembangunan infrastruktur bahkan sampai meningkatkan utang negara. Pada tahun  2015  utang  negara  sebanyak  Rp. 3.089  triliun  (dengan  rasio  27%  PDB); pada  tahun  2017  utang  negara  menjadi Rp.  3.549  triliun (dengan rasio 28% PDB); pada  akhir  tahun  2017  utang  negara menjadi  Rp.  3.938  triliun  (dengan  rasio 29,2% PDB); pada akhir tahun 2018 utang negara menjadi Rp. 4.136 triliun. Meskipun  peningkatan  hutang  cukup besar  (Rp.  1.057  triliun  dari  tahun  2015- 2018) di masa pemerintahan Joko Widodo, hal tersebut dapat dipahami dari perspektif  pengusaha,  yang  mana  hutang besar  jika  dikelola  dengan  tepat  dapat memberikan  keuntungan  yang  jauh  lebih besar.  Menurut  Presiden  Joko  Widodo, hutang tersebut tepat guna karena hampir semuanya  dialihkan  pada  pembangunan infrastruktur  demi  keuntungan  jangka panjang.

## Rational Decision Making Proces

## (Diplomasi Ekonomi)
Berdasarkan  empat  faktor  sebelumnya, setidaknya  ada  dua  faktor  utama  yang dapat  diamati  dan  sangat  berhubungan dengan  pemilihan  pendekatan  diplomasi ekonomi  sebagai  salah  satu  pilar  utama hubungan  luar  negeri  RI,  yaitu perception and  operational  reality dan personality . Setelah  diketahui  bagaimana  pandangan
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
transaksional Joko Widodo, kepribadiannya menjadi faktor pelengkap dalam  mencapai  tujuan  dari  persepsi transaksional
Joko Widodo. Perlu diketahui  terlebih  dahulu  bahwa  politik internasional  modern  saat  ini  sangat kental  dengan  perlombaan  penguasaan modal/  akumulasi  kapital  (co: Trade  War US-China ).  Oleh  karena  itu,  menjadi penting  untuk  mengetahui  kepribadian Joko Widodo. Jika bersifat reaktif
Indonesia  hanya  akan  dihanyutkan  oleh perlombaan dua kekuatan ekonomi global. Sikap Indonesia dengan menyatakan  diri  sebagai Global  Maritime Fulcrume merupakan  upaya  aktif  dari pemerintahan Joko Widodo untuk mengatakan kepada dunia saat ini bahwa Indonesia  setara  dengan  negara  lainnya, dan  dapat  memanfaatkan  asetnya  sesuai dengan kebutuhan/ national interest , kemudian  negara  mana  pun  harus menghormati hal ini (Humas LIPI, 2020).
Joko  Widodo  mempercayai  bahwa dengan demikian, Indonesia dapat menentukan  langkahnya  sendiri  demi kemajuan  perekonomian  bangsa.  Salah satunya  adalah  ketepatan  momentum antara  kehadiran  Joko  Widodo  dan kelahiran  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (re:  MEA Blue  Print 2015 ).  Dibandingkan dengan  kunjungan  luar  negeri  dan  kerja sama  yang  terjalin  antara  Indonesia dengan  Amerika  Serikat  serta  negara- negara  Eropa,  Presiden  lebih  banyak mengunjungi dan mengadakan kerja sama dengan negara-negara Asia.
Gambar  1.  Diagram  Kuantitas  Destinasi Kunjungan  Kenegaraan  Presiden  Joko Widodo  tertinggi  (2014-2018). Sumber: Setkab.go.id
Sebagai  pemain  aktif,  Indonesia harus  leluasa  dalam  menjalin  kerja  sama dengan  negara  mana  pun  di  dunia.  Oleh karena  itu,  Indonesia  harus  menentukan alat  kebijakan  luar  negeri  yang  dianggap sesuai  dengan  prinsip  aktif  tersebut. Diplomasi  ekonomi  adalah  jawabannya. Sudah sejak awal masa pemerintahan Joko Widodo diplomasi ekonomi menjadi salah satu  pilar  utama  yang  sangat  diperkuat perannya.  Penulis  mengidentifikasi  hal tersebut  dengan  menggunakan Rational Actor Model-Foreign Policy Decision Making Process , seperti gambar di bawah ini.
Gambar  2. Rational  Actor  Model-Foreign Decision-Making  Process . Sumber :  Di  buat oleh penulis
Dalam model aktor nasional keputusan  diambil  setelah  menyaring secara  ketat  tujuan  dan  prioritas  dari
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
kepentingan  negara.  Kemudian,  melihat alternatif  yang  bisa  diimplementasikan dan  menguntungkan  dengan  ‘kerugian/ pengeluaran’  seminim  mungkin.  Dalam proses  pengambilan  keputusan  pada kebijakan luar negeri ada beberapa faktor yang  harus  dipertimbangkan  dan  dalam aspek  ini  keistimewaan  dari  sosok pemimpin  memainkan  peran  penting serta mempengaruhi keputusan, termasuk pandangan subyektif dari sang pemimpin politik.  Berikut  adalah  analisis  penulis Rational  Decision  Making Joko  Widodo terkait diplomasi ekonomi. Dalam kebanyakan
proses pengambilan keputusan  rasional  ada  beberapa  langkah yang dilakukan oleh aktor rasional, antara lain: (1) Menentukan tujuan; (2) Indetifikasi
dan analisa setiap kemungkinan/alternatif pilihan; (3)
Investigasi konsekuensi dari tiap alternatif;  (4)  Pilih  pilihan  yang  paling menguntungkan.
Pertama  adalah  realitas  bahwa dunia internasional saat ini
mengedepankan  perlombaan  akumulasi kapitial  (co:  proteksionisme  Trump, Trade War, kebangkitan  India)  menyebabkan Indonesia  harus  siap  untuk  menghadapi arus  persaingan  kapital  global.  Hal  ini sesuai dengan salah satu tujuan
pemerintahan Joko Widodo, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan  masyarakat.  Kedua  adalah mengidentifikasi  setiap  kemungkinan, dimana  Indonesia  sebagai  negara  besar dengan  potensi  penduduk  nomor  empat di  dunia  dan  pemimpin  di  kawasan  Asia Tenggara  menjadikan  Indonesia  sebagai
sasaran  eksploitasi  bagi  negara-negara besar.  Dengan  pertimbangan  demikian, Indonesia  memiliki  peluang  yang  lebih baik jika turut akitf dalam rantai produksi global, bukan hanya sebagai pasar tempat barang berlabuh atau ’korban’
kapitalisme. Ketiga,  mengenali  konsekuensi  dari pilihan  Indonesia  untuk  turut  aktif (persepsi Joko
Widodo) dalam perlombaan  akumulasi  kapital  modern. Dengan  keterbukaan  Indonesia  untuk bekerja  sama  dengan  negara-negara  lain (bebas),  Indonesia  memiliki  peluang untuk dapat menjadi aktor yang mengatur dan  menang.  Di  sisi  lain,  keterbukaan Indonesia terhadap seluruh negara (termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat) dapat  menjadi  bumerang,  yaitu  negara lain menguasai faktor produksi Indonesia. Keempat,  berdasarkan  pilihan  yang  ada bagi Indonesia, yang tentunya dipengaruhi  oleh  seorang  Presiden  Joko Widodo,  diplomasi  ekonomi  menjadi jawaban  yang  tepat.  Indonesia  dapat menjadi  bagian  dari  rantai  produksi global.  Tidak  hanya  itu,  bahkan  dengan adanya  investasi  dan  kematangan  faktor produksi dalam negeri (domestik), Indonesia  bisa  menjadi  salah  satu kekuatan ekonomi yang disegani dunia.

## KESIMPULAN
Proses  pengambilan  keputusan  dalam sebuah  negara  memang  terbilang  sangat kompleks.  Tetapi  dalam  hampir  segala aspek kepala pemerintahan mempengaruhi  warna  kebijakan  yang akan diambil dalam satu periode
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
berikutnya.  Oleh  karena  itu,  analisis level individu  merupakan  salah  satu  metode tepat  untuk  para  peneliti  dan  pemerhati hubungan  internasional  dalam  melihat arah kebijakan suatu pemerintahan terkait isu  internasional.  Seperti  yang  terjadi  di Indonesia,  di  mana  Indonesia  dalam beberapa  dekade  hanya  berkutat  pada pemulihan  pasca  krisis  Asia  1997  dan krisis  2008  silam.  Stagflasi,  menjadi  ciri khas  perekonomian  Indonesia  dalam  2 dekade  kebelakang.  Namun,  penguatan peran  diplomasi  ekonomi  Indonesia  di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo  dapat  memberikan  harapan  dan sikap  optimis  bagi  seluruh  bangsa Indonesia  bahwa  bangsa  ini  sedang menuju  kepada  kemakmuran  dengan pertumbuhan ekonomi secara merata dari pada sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvian,  R.A.,  Putri,  G.C.,  &  Ardhani,  I.
(2018).  Haluan  Baru  Politik  Luar
Negeri  Indonesia:  Perbandingan Diplomasi  'Middle  Power'  Susilo
Bambang  Yudhyono  dan  Joko Widodo. Jurnal Hubungan Internasional , 6 (2), 77-91. https://doi.org/10.18196/hi.62112
Buszynski, L. (1992). Southeast Asia in the
Post-Cold War Era: Regionalism and
Security. Asian  Survey , 32 (9),  830- 847. https://doi.org/10.2307/2645074
DPR-RI.  (2001). Analisis  Kebijakan  Luar Negeri  Pemerintahan  Abdurrahman Wahid (1999-2000). DPR-RI.
Fitriani  &  Panduwinata,  V.  C.  (2018).
Analisis  Kinerja  Kementerian  Luar
Negeri  Indonesia  (2015-2018). CSIS Working Paper Series.
Hakim,  R.N.  (21  Oktober  2019). Wakili Jokowi,  Ma'ruf  Amin  Terbang  ke
Jepang  Hadiri Penobatan Kaisar.
Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2 019/10/21/06013241/wakili-jokowi- maruf-amin-terbang-ke-jepang- hadiri-penobatan-kaisar Humas  LIPI.  (16  Maret  2020). LIPI,  Global Maritime  Fulcrum  Dalam  Konteks Indonesia  Sebagai  Negara  Maritim. http://ipsk.lipi.go.id/index.php/berit a/699-lipi-global-maritime-fulcrum- dalam-konteks-indonesia-sebagai- negara-maritim Jemadu,  A.  (2008). Politik  Global  dalam Teori dan Praktik. Graha Ilmu.
Jenkins,  D.  (2010).  One  Reasonably Capable  Man:  Soeharto‘s  Early Fundraising. In E. Aspinall, Soeharto's  New  Order  and  Its  Legacy (pp. 17-25). ANU Press.
Kegley,  C.  (1993).  The  Neoidealist Moment  in  International  Studies? Realist Myths and the New International  Realities. International Studies  Quarterly , 37 (2),  131-146. https://doi.org/10.2307/2600765
KemenkoPolhukam.  (20  Oktober  2016).
Perangi  Pungutan  Liar,  Presiden Jokowi:  Pungli  Lemahkan  Daya  Saing Nasional . https://polkam.go.id/perangi- pungutan-liar-presiden-jokowi- pungli-lemahkan-daya-saing- nasional/
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia
Lamont,  C.  (2015). Research  Methods  in International Relations. Sage.
Lesmana,  T.  (2008). Dari  Soekarno  Sampai SBY. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Lundry,  C.  (2018).  Assessing  Indonesia’s
Foreign  Policy  under  Joko  Widodo. Asia Policy , 13 (4), 30-35.
Mahardi, D. (2018). Indonesia Butuh Jokowi. Bhuana Ilmu Populer.
Mansbach, H. F. (1988). The Elusive Quest:
Theory  and  International  Politics.
University of South Carolina Press.
Margiansyah, D. (2020). Revisiting Indonesia's  Economic  Diplomacy  In The  Age  of  Distruption:  Towards Digital  Economy  and  Inovation Diplomacy. Journal of ASEAN Studies , 8 (1), 15-39. https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6433
Maxwell,  J.  C.  (2016). The  Leadership Handbook. Mic Publishing. Mintz,  A.  (2004).  How  Do  Leaders  Make Decisions?: A Poliheuristic Perspective. Journal of Conflict Resolution, 48 (1), 3-13. https://doi.org/10.1177/002200270326 1056 Rourke, J. T. (2008). International Politics on The World Stage. McGraw-Hill.
Sabaruddin,  S.S.  (2019).  Grand  Design
Diplomasi Ekonomi Indonesia:
Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi  Ekonomi. Jurnal  Ilmiah Hubungan  Internasional,  12 (1),  69-90. http://dx.doi.org/10.26593/jihi.v12i1. 2545.69-90
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.
(20 Oktober 2015). Ditanya Wartawan Cilik,  Presiden  Jokowi:  Tidak  Boleh Tunjukkan  Sedih,  Harus  Optimistis . https://setkab.go.id/ditanya- wartawan-cilik-presiden-jokowi- tidak-boleh-tunjukkan-sedih-harus- optimistis/
Saputri,  M.  (17  Agustus  2017).  RAPBN
2018, Jokowi Targetkan
Pertumbuhan  Ekonomi  5,4  Persen. Tirto.id .  https://tirto.id/rapbn-2018- jokowi-targetkan-pertumbuhan- ekonomi-54-persen-cuLH
Thu,  H.  L.  (2018).  Australia  and  ASEAN:
Together  for  the  sake  of  a  New Multipolar  World  Order.  S ecurity Challenges, 14 (1), 26-32.
Waltz, K. N. (1959). Man the State and War. Colombia University Press. Zaenuddin,  M.  (2012). Jokowi,  dari  jualan kursi  hingga  dua  kali  mendapatkan kursi:  kisah  walikota  yang  inspiratif.
Gramedia.

## TENTANG PENULIS
Jhon Maxwell Yosua Pattinussa menyelesaikan studi S1 Ilmu Hubungan Internasional  dari Universitas  Pelita  Harapan  Tangerang  dan  S2  Ilmu  Hubungan  Internasional  dari Universitas  Pelita  Harapan  Jakarta.  Fokus  penelitian  yang  diminati  adalah  kajian-kajian ekonomi  internasional,  dinamika  ekonomi  politik  global,  isu  ekonomi  dan  lingkungan dalam lingkup internasional.
Jhon M.Y. Pattinussa. Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia

## CARA SITASI ARTIKEL INI:
Pattinussa. J.M.Y. (2021). Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi  di  Indonesia. Papua  Journal  of  Diplomacy  and  International  Relations, 1 (2),  85- 104. DOI: 10.31957/pjdir.v1i2.1734