## URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
Reza Al Fajar, Ashar Sinilele Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: alfajar553@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  apa  yang  menyebabkan  terjadinya wanprestasi  nasabah  bank  BRI  di  Kabupaten  Bulukumba  dan  pertimbangan  Hakim  Pengadilan Negeri  Bulukumba  mengenai  kasus  wanprestasi  nasabah  bank  BRI  di  Kabupaten  Bulukumba. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  di  Pengadilan  Negeri  Bulukumba    dengan mengolah  data  hasil  persidangan  yang  terjadi  dari  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019. Adapun  sumber  data  premier  dan  sumber  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang  di peroleh  menggunakan  metode  Observasi  ke  pengadilan  dan  dokumentasi  ,sedangkan  tekhnik pengolahan data menggunakan proses perbandingan kasus dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  dalam  rentang  waktu  tiga  tahun  hanya  ada  63  kasus  wanprestasi  yang  di sidangkan di pengadilan negeri bulukumba dan hasil putusannya berupa putusan minutasi .Dari 63 kasus hanya terdapat 8 kasus yang bukan merupakan wanprestasi bank BRI .Dan selebihnya wanprestasi  Bank  BRI  .Keadaan  Ekonomidi  kabupaten  Bulukumba  masih  terbilang  Stabil sehingga kasus pinjaman bank yang menyebabkan wanprestasi masih kurang.

## Kata Kunci : Nasabah; Wanprestasi; Sengketa

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  what  factors  led  to  the  occurrence  of  defaults  of  BRI  bank customers  in  Bulukumba  District  and  the  consideration  of  Judges  of  the  Bulukumba  District Court  regarding  the  case  of  BRI  bank  customer  defaults  in  Bulukumba  Regency.  This  type  of research  is  field  research  in  the  Bulukumba  District  Court  by  processing  data  on  the  results  of trials  that  occur  from  2017  to  2019.  The  sources  of  premier  data  and  secondary  data  sources. Data  collection  methods  obtained  using  the  method  of  observation  to  the  court  and documentation, while data processing techniques use the process of comparing cases from year to year. The results showed that in a span of three years there were only 63 cases of defaults that were tried in the Bulukumba district court and the results of the decisions were minutations. Of the  63  cases  there  were  only  8  cases  which  were  not  breaches  of  the  BRI  bank.  Bulukumba regency is still relatively stable so that the case of bank loans that cause defaults is still lacking.
Keywords : Customer; Tort; Dispute

## Pendahuluan
Pinjam meminjam  merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan  khususnya  bank  umum  BUMN  maupun  swata,  dalam  Undang-undang  No.7  Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 6 (b) “menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberikan  kredit.”  Lembaga  perbankan  merupakan  suatu  lembaga  kepercayaan  (agent  of trust),  yaitu  lembaga  yang  dalam  menjalankan  usahanya  sangat  bergantung  pada  kepercayaan dari  pihak  masyarakat  untuk  dapat  bertumbuh  kembang.  Oleh  karena  itu,  tanpa  adanya kepercayaan  dari  masyarakat,  tentu  suatu  bank  tidak  akan  mampu  menjalankan  kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga  kepercayaan  dari  masyarakat  dengan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap kepentingan  masyarakat  terutama  kepentingan  nasabah  dari  bank  yang  bersangkutan.  Dengan perkataan  lain,  dalam  rangka  untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya  kekurang  percayaan masyarakat  terhadap  dunia  perbankan  yang  pada  saat  ini  gencar  melakukan  ekspansi  untuk mencari  dan  menjaring  nasabah,  maka  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  penyimpan  terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan. 1 Dalam perekonomian, peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyrakat,  pengusaha  (entrepreneur)  untuk  membiayai sektor riil. Perbankan menurut Undang-Undang adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank:  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan kegiatan usahanya.
Dalam  Undang-Undang  dijelaskan  bahwa  sektor  perbankan  memiliki  posisi  strategis sebagai  lembaga  intermediasi  dan  penunjang  sistem  pembayaran.  Pada  saat  ini,  lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang  menjadi  pembiayaan  untuk  sektor    konsumsi,  distribusi,  modal  kerja,  dan  jasa lainnya.  Kegiatan  usaha  bank  tersebut  antara  lain  dalam  bentuk  pemberian  kredit,penanaman dalam  surat-surat  berharga,  kegiatan  devisa,  penempatan  dana  kepada  bank-bank  lain  dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuannya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet). 2 “Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si  berutang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan  penyelesaiannya  dalam  kewajiaban memberikan  pengganti  biaya,  rugi  dan  bunga”  Pasal  1239  KUHPer. 3 Bank  harus  dapat mempertanggung  jawabkan  kepercayaan  yang  diberikan  pasa  nasabah  (penyimpan)  kepadanya. Pinjaman adalah  suatu  jenis  hutang  yang  dapat  melibatkan  semua  jenis  benda  berwujud walaupun  biasanya  lebih  sering  diidentikkan  dengan pinjaman moneter.  Jasa  ini  biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang.
Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 4 Menurut Setiawan perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  hukum  dimana  seseorang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya
1 Marilang, Azhar Sinelele, Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam upaya Menyelesaikan kasus wanprestasi nasabah Kartu kredit ( Alauddin Law Devolopment Journal (ALDEV) Vol 1. No. 1 (2019) Hal. 2
2 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006),  h.7.
3 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2013). hlm.125.
4 Setiawan. 1999. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Cetakan ke- VI. Bandung. Putra A Bardin. Hlm: 77
terhadap  orang  lain. 5 Menurut  Sudikmo  Mertokusumo  perjanjian  adalah  hubungan  hukum  antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Ada  beberapa  asas  dalam  hukum  perjanjian  yaitu:  1.  Asas  Kebebasan  (Freedom  of Contract),  2. Asas  Konsensualisme  (Concensualism),  3.  Asas  Kepastian  Hukum  (Pacta  Sunt Servanda),  4.  Asas  Itikad  Baik  (Good  Faith),  5.  Asas  Kepribadian  (Personality),  6.  Asas Berlakunya Suatu Perjanjian, 7. Asas Pelengkap (Optional). Dengan demikian, sebuah perjanjian hanya  mengikat  kedua  belah  pihak.  Kecuali,  ada  kasus  khusus  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 1317 KUHP: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian  yang dibuat untuk  diri  sendiri  atau suatu  pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”
Akibat  hukum  Sahnya  Perjanjian,  Akibat  hukum  dari  dibuatnya  perjanjian  adalah:1. Berlaku  Sebagai  Undang-Undang,  Perjanjian  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak yang  mengadakan  perjanjian  artinya  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  mempunyai  kekuatan mengikat  dan  memaksa  serta  memberi  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  membuat perjanjian. 2. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak, Karena perjanjian merupakan hasil kesepakatan  kedua  belah  pihak  maka  apabila  ingin  ditarik  kembali  atau  dibatalkan  harus disetujui oleh kedua belah pihak juga. 3. Pelaksanaan Dengan Itikad Baik, Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata). Yang dimaksud dengan itikad baik tersebut  adalah ukuran objektif untuk  menilai pelaksanaan perjanjian  yang harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

## Metode Penelitian
Penelitian  kasus  dan  penelitian  lapangan  bermaksud  mempelajari  secara  intensif  tentang latar  belakang  keadaan  sekarang  dan  interaksi  suatu  sosial,  individu,  kelompok,  lembaga, masyarakat. Misalnya, study secara intensif tentang sosial kebudayaan suatu kota metropolitan, study lapangang tentang kelompok masyarakat terpencil dan lain-lain . . Tujuan penelitian kasus dan  penelitian  lapangan  adalah  untuk  mempelajari  secara  intensif  tentang  latar  belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unuit  sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.
Pendekatan Sosiologi hukum (kajian sosio legal) sering digambarkan sebagai sub-disiplin sosiologi  atau  pendekatan  interdisipliner  dalam studi  hukum. Beberapa  ahli  melihat  sosiologi hukum  sebagai  turunan  bidang  sosiologi, namun  ada  juga  yang  menganggap  ilmu  ini  sebagai bidang penelitian yang terperangkap di antara disiplin hukum dan sosiologi. Beberapa ahli lain mengelompokkan  bidang  ini  bukan  sebagai  sub-disiplin  sosiologi  atau  cabang  studi  hukum; tetapi  merupakan  bagian  studi  penelitian  mengenai  posisinya  dalam  tradisi  ilmu  sosial  yang lebih luas. Dengan demikian, bidang ini dapat digambarkan tanpa mengacu pada sosiologi arus utama  sebagai  "studi  hukum  empiris  yang  sistematis,  berdasarkan  teori,  sebagai  perangkat praktik sosial atau sebagai aspek atau bidang pengalaman sosial".
Adapun  sumber  data  yang  digunakan  ialah,  Data  primer  merupakan  data  yang  didapat  secara langsung  dari  sumber  pertama  baik  dari  individu  atau  perseorangan. Yaitu  data  serta  wawancara  dari pihak Instansi Pengadilan Negri Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dan hasil wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen berupa laporan serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu dari putusan pengadilan terdahulu yang  mempunyai  kasus  serupa  maupun  buku—buku  yg  membahas  tentangf  masalah  tersebut.    Data
5 Sudikno Mertokusumo. 1990. Mengenal Hukum . Yogyakarta. Liberty. Hlm: 97
sekunder terbagi 3 yaitu: Sumber data primer di utamakan  yaitu data yang diperoleh saecara langsung tanpa  perantara,  Data  sekunder  di  utamakan  yaitu  data  yang  diperoleh    melalui  dukumen  baik  berupa buku, literature ataupun skripsi terdahulu ,Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber  sekunder.  Contoh  sumber  tersier  adalah bibliografi, katalog  perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.

## Hasil dan Pembahasan
Setalah melakukan penelitian di pengadilan Negeri Bulukumba  dengan metode penelitian lapangan, observasi dan dokumentasi, dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut;

## Tabel 1 Kasus Wanprestasi Tahun 2017 – 2019
63  kasus wanprestasi yang di tangani oleh pengadilan Negeri Bulukumba dan sebanyak 56 kasus yang dilaporkan oleh bapak I Edy Hariadi selaku pimpinan Bank BRI Cabang Bulukumba pada tahun 2017 Sampai dengan pertengahan Tahun 2019. Dengan  Jenis  Putusan  yang telah di minutasi atau telah di putuskan sebanyak. Dengan rincina penyebab yang beragam baik dengan adanya  unsur  nasabah  dengan  sengaja  tidak  membayar  bermaksud  untuk  tidak  membayar kewajiban  sehingga  kredit  yag  di  berikan  macet  mzupun  faktor  Adanya  unsur  tidak  sengja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Adapun alasan lain kreditur tidak membayar ialah ,mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.
Secara  umum  pembiayaan  bermasalah  disebabkan  oleh  faktor-faktor  intern  dan  faktor ekstern. Dalam kasus wanprestasi penulis telah melakukan wawancara dengan pihak terkait dan memeiliki  hubungan  dengan  masalah  maupun  kasus  wanprestasi  sehingga  penulis  memberikan pertanyaan random dan mendapatkan jawaban dari pihak bank BRI yaitu bapak Ardiansyah dan pihak  Pengadilan  Negeri  Bulukumba  yaitu  bapak  Syamsuddin  S  selaku  kepaniteraan  Hukum. Bapak Ardiansyah selaku karyawan  bank  BRI  (Costumer Service) dan beberapa staf bank  BRI lainnya menjawab bererapa penyebab terjadinya Wanprestasi ialah sebagai berikut “Wanprestasi yang  terjadi  di  bank  BRI  Cabang  Bulukumba  biasanya  terjadi  karena  beberapa  penyebab  dan beberapa penyebabnya ialah pengeluaran nasabah yang banyak, kesehatan nasabah yang tiba-tiba memburuk,nasabah yang kalah berjudi, terjadi sengketa rumah tangga atau perceraian dan sering menolak penggilan dari bank.
No Tahun Jumlah 1 2017 19 kasus wanprestasi ( 17  kasus bank BRI dan 2 kasus wanprestasi lainnya) 2 2018 22 kasus wanprestasi ( 19 kasus bank BRI dan 3 kasus wanprestasi lainnya) 3 2019 22 kasus wanprestasi ( semua kasus bank BRI) Jumlah 63 kasus wanprestasi (58 kasus bank BRI dan 5 kasus wanprestasi lainnya )
Faktor  penyebab  wanprestasi  ialah,  Faktor  intern  adalah  faktor  yang  ada  didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan  keuangan  perusahaan  yang  disebabkan  oleh  faktor  manajerial  dapat  dilihat dari  beberapa  hal,  seperti  kelemahan  dalam  kebijakan  pembelian  dan  penjualan,  lemahnya pengawasan  biaya  dan  pengeluaran,  kebijakan  piutang  yang  kurang  tepat,  penempatan  yang berlebihan  pada  aktiva  tetap  dan  permodalan  yang  tidak  cukup.  Faktor  ekstern  adalah  faktor- faktor  yang berada diluar kekuasaan manajemen  perusahaan, seperti bencana alam, peperangan perubahan  dalam  kondisi  perekonomian  dan  perdagangan,  perubahan-perubahan  teknologi  dan lain-lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  data  yang  di  dapatkan  dari  PN  Bulukumba  maka  dapat ditarik kesimpulan berupa; 1. Faktor penebab wanprestasi debitur di Kabupaten Bulukumba ialah karena  disebabkan  oleh  nasabah  yang  tidak  menyadari  akan  hak  dan  kewajibannya  yang melakukan  beberapa  pelanggaran  baik  yang  di  sengaja  maupun  tidak  dalam  melaksanakan kewajiban  seperti  ;  Kesehatan  Nasabah  Yang  Memburuk,  Nasabah  meninggal  dunia,  Nasabah kalah  dalam  berjudi,  Sengketa  rumah  tangga,  Bersifat  terlalu  mewah,  Mempunyai  kegiatan tertentu.  2.  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bulukumba  ialah  dengan  menjatuhkan putusan  yang  sesuai  dengan  intensitas  atau  kondisi  dari  nasabah  yang  mengalimi  wanprestasi. Agar  pihak  yang  memberikan  pinjaman  atau  pihak  bank  tidak  asal  memberikan  pinjaman  atau mengabulkan  permohonan  pinajaman  sebelum  melakukan  survey  mendalam  terlebih  dahulu kepada  pihak  kreditur  agar  terhindar  dari  kasus  wanprestasi.    Agar  pihak  bank  memperhatikan kondisi  sosial  atau  kondisi  masyarakat/nasabah  agar  putusan  dapat  di  tunda  atau  di  putuskan tergantung dari kondisi keuangan pihan kreditur.

## Daftar Pustaka
Ade  Arthesa  dan  Edia  Handiman, Bank  &  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank (Jakarta  :  PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), Herowati  Poesoko, Dinamika  Hukum  Parate  Executie  Obyek  Hak  Tanggungan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo.2013)
Marilang,  Azhar  Sinelele,  Upaya  Hukum  PT.  Bank  Negara  Indonesia  Tbk.  Dalam  upaya Menyelesaikan  kasus  wanprestasi  nasabah  Kartu  kredit  (  Alauddin  Law  Devolopment Journal (ALDEV) Vol 1. No. 1 (2019)
Sudikno Mertokusumo. 1990. Mengenal Hukum . Yogyakarta. Liberty Setiawan. 1999. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Cetakan ke- VI. Bandung. Putra A Bardin.