## PENYELESAIAN SENGKETA PERASURANSIAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK) 1
Ni’ma Ulinihayati*, Yunus Husein Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Gedung IASTH Lt. 2, Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 nimaulinihayati@gmail.com

## Abstract
Insurance serves as an agreement between the insurance company and the policyholder. However, in  its  implementation,  disagreements  often  occurred  and  lead  to  legal  actions  that  cannot  be resolved through internal dispute resolutions  (IDR).  Consequently, other  efforts  are needed to settle the dispute either through the litigation or the non-litigation; that carried by the alternative agencies for dispute resolution (LAPS). POJK 61/POJK.07/2020 stands as the basis for LAPS SJK to carry out its duties as an alternative dispute resolution agency for Indonesia's financial services sector.  This  thesis  examines  the  resolution  of  insurance  disputes  through  the  establishment  of LAPS SJK utilizing the normative juridical method. The intellectual tradition informing the study is by scrutinizing the existed literature that associated and reviewing laws and regulations related to the problem. Two services are provided in resolving the disputes, i.e. mediation and arbitration, that the parties involved can choose to determine the insurance altercations that occur.
Keywords: Dispute Resolution; Insurance; LAPS SJK.

## Abstrak
Asuransi  sebagai  perjanjian  antara  perusahaan  asuransi  dengan  pemegang  polis  dalam pelaksanaannya  seringkali  terjadi  perselisihan  yang  berujung  pada  sengketa  yang  tidak  dapat diselesaikan  melalui internal  dispute  resolutions .  Sehingga  diperlukan  upaya  lain  untuk menyelesaikan  sengketa  tersebut  baik  melalui  jalur litigasi atau non-litigasi dengan  melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. POJK 61/POJK.07/2020 menjadi dasar bagi LAPS SJK menjalankan  tugas  sebagai  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas mengenai penyelesaian sengketa perasuransian melalui LAPS SJK dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  dan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  permasalahan.  Terdapat  dua  layanan  yaitu  mediasi  dan  arbitrase  yang  dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perasuransian yang terjadi.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Asuransi; LAPS SJK.

## A. Pendahuluan
Industri asuransi di Indonesia telah berkembang  cukup pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengasuransikan  jiwa, harta  maupun tanggung jawab hukumnya.
1 Artikel hasil penelitian pada Program Magister Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022.
Asuransi  menjadi  kegiatan  usaha  yang  berkembang  dengan  pesat  karena  banyak  memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat (Simanjuntak, Prastyo, & Stiawan, 2011). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah perusahaan asuransi di Indonesia pada tahun 2021 sejumlah 137 perusahaan, yang terdiri dari 60 perusahaan asuransi jiwa dan 77 perusahaan asuransi kerugian (Badan Pusat Statitik, 2021). Banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi untuk melindungi diri dan hartanya dari kerugian- kerugian  yang  mungkin  terjadi  di  masa  mendatang.  Dalam  pandangan  hukum  dan  ekonomi, asuransi  adalah  suatu  manajemen  risiko  untuk  menghindari  kerugian  yang  mungkin  terjadi (Mulhadi, 2017).
UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa asuransi adalah  perjanjian  antara  perusahaan  asuransi  dengan  pemegang  polis  yang  menimbulkan kewajiban  dari  pemegang  polis  untuk  membayar  premi  kepada  perusahaan  asuransi  sebagai imbalan atas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014):  a)  Adanya  penggantian  kepada  pemegang  polis  atas  sebuah  kerugian  yang  dialami;  b) Pembayaran yang diterima atas meninggalnya tertanggung atau atas hidupnya tertanggung dengan manfaat sesuai yang telah diperjanjikan dan/atau atas hasil pengelolaan dana.
Pengertian lain mengenai asuransi terdapat dalam Pasal 246 KUHD (Subekti & Tjitrosudibio,
2002) yang berbunyi:
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.
Berdasarkan UU Perasuransian dan Pasal 246 KUHD tersebut dapat dipahami bahwa asuransi merupakan  perjanjian  yang  berarti  bahwa  ketentuan  Pasal  1320  KUHPer  berlaku  terhadap perjanjian asuransi. Pasal 1320 KUHPer ini merupakan syarat perjanjian secara umum dan untuk syarat khusus perjanjian asuransi, diatur dalam Pasal 250 dan 251 KUHD. Perjanjian sebagai dasar asuransi dapat menjadi sumber perselisihan antara nasabah pemegang polis dengan perusahaan asuransi.  Perselisihan  ini  dapat  terjadi  akibat  adanya  salah  satu  pihak  yang  tidak  menjalankan kewajiban  sebagaimana  disepakati  dalam  perjanjian  asuransi  (Nurbaiti,  2008b).  Dalam  upaya memberikan  perlindungan  terhadap  nasabah  pemegang  polis,  OJK  melakukan  upaya  preventif dengan melalui regulasi, sosialisasi dan pelayanan pengaduan konsumen (Maharani & Suryono, 2021).  Salah satu regulasi  yang dibentuk  OJK  adalah  POJK  No. 1/POJK.07/2013  (selanjutnya POJK  No.1/2013).  POJK  ini    memberikan  fasilitas  berupa  pengaduan  bagi  konsumen  sebagai perlindungan  terhadap  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.  Namun  terkadang  pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan sengketa antara nasabah pemegang polis selaku  konsumen  dengan  perusahaan  asuransi.  Terhadap  pengaduan  konsumen  yang  telah difasilitasi  oleh  OJK  namun  tidak  terjadi  perdamaian  maka  konsumen  dapat  menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan atau jalur di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Putri & Rahayu, 2019). Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan, 2013).  Terbaru  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 61/POJK.07/2020  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan (selanjutnya POJK No. 61/2020). Berdasarkan POJK tersebut Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor  Jasa  Keuangan  (LAPS  SJK)  menjadi  satu-satunya  lembaga  berwenang  dalam melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  bagi  seluruh  sektor  jasa  keuangan  yang menggantikan peran dan fungsi dari BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI yang  sebelumnya  menjadi  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan (LAPS SJK, 2020b).
Berdasarkan data pengaduan sengketa melalui APPK terdapat 177 pengaduan penyelesaian sengketa perasuransian selama periode Januari-Desember 2021, 49 di antaranya adalah pengaduan asuransi unitlink (LAPS SJK, 2021). Sebagai lembaga baru yang beroperasi pada 1 Januari 2021, menarik untuk dibahas mengenai bagaimana LAPS Sektor Jasa Keuangan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan PUJK khususnya dalam hal sengketa di bidang perasuransian.
Saat  ini  belum  terdapat  jurnal  hukum  yang  membahas  peran  LAPS  SJK  dalam  proses penyelesaian  sengketa  perasuransian  karena  sebelumnya  sengketa  perasuransian  diselesaikan melalui BMAI (Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia).  Penelitian ini adalah karya ilmiah asli  yang memiliki harapan dapat  berkontribusi dan menambah  wawasan dalam bidang hukum perasuransian  khususnya  penyelesaian  sengketa  antara  nasabah  pemegang  polis  dengan perusahaan asuransi yang diselesaikan melalui LAPS SJK.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian  ini  digunakan  pendekatan  undang-undang (statute  approach) yang  akan  menelusuri peraturan  yang  berlaku  dalam  peran  LAPS  SJK  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa perasuransian  dengan  mengkaji  UU  OJK,  UU  Perasuransian,  POJK  No.  61/2020,  POJK No.1/2013,  dan  peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian.  Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder guna mendapatkan  landasan  teori  dan  data  yang  dibutuhkan  untuk  menganalisis  permasalahan penelitian. Adapun teknik analisis dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang kemudian hasil penelitian akan disajikan dalam karya ilmiah yang menggambarkan peran dan mekanisme penyelesaian sengketa perasuransian melalui LAPS SJK.

## C. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan Pasal 2 huruf b POJK No. 61/POJK.07/2020, LAPS SJK dibentuk dengan tujuan agar layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dipercaya oleh konsumen dan pelaku usaha  jasa  keuangan  ( Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  61/POJK.07/2020  Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan , 2020). Pembentukan lembaga ini melalui  proses yang panjang yaitu dalam focus grup discussion  (FGD) yang dibentuk OJK selama  tahun  2018  sampai  2019  dengan  adanya  gagasan  awal  untuk  membentuk  LAPS  yang tunggal  dan  terintegrasi.  Hingga  pada  tanggal  22  September  2020  terdapat  kesepakatan  untuk membentuk  LAPS  SJK  oleh Self  Regulatory  Organizations  (SROs) dan  asosiasi-asosiasi  di lingkungan sektor jasa keuangan (LAPS SJK, 2020c). Kemudian Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga  yang  diberikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang  untuk  mengatur,  mengawasi,  dan melakukan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan mengatur lembaga ini melalui POJK No. 61/2020 yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 2020. Dari sisi  kelembagaan LAPS SJK bukan  merupakan  bagian  dari  OJK,  namun  sebagai  ekosistem  perlindungan  konsumen  yang dibangun oleh OJK (Tim Publikasi Hukumonline, 2022). Dalam menjalankan tugasnya LAPS SJK mendapat  izin  operasional  dan  diawasi  langsung  oleh  OJK.  Bentuk  badan  hukum  LAPS  SJK adalah  perkumpulan  yang  terdaftar  di  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Penyelesaian  sengketa melalui LAPS SJK ini dilakukan secara independen, adil, efektif, efisien dan mudah diakses bagi para pihak yang bersengketa.
Sebelum  diatur  dalam  POJK  No.  61/2020,  LAPS  SJK  diatur  dalam  POJK  No. 1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan (selanjutnya POJK No.1/2014). Namun dengan perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan  yang  semakin  kompleks  dan  lintas  sektor  jasa  keuangan  maka  dilakukan penyempurnaan peraturan agar LAPS SJK dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 209-221
Beberapa konsekuensi hukum dari dikeluarkannya POJK No. 61/2020 di antaranya: a) Secara otomatis seluruh PUJK yang menjadi anggota LAPS SJK yang diatur melalui POJK No. 1/2014 beralih menjadi anggota LAPS SJK yang diatur dalam POJK No. 61/2020; b) Perjanjian antara PUJK dan konsumen yang ada sebelum POJK No. 61/2020 secara otomatis juga beralih kepada LAPS SJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 61/2020.
Tugas LAPS SJK tidak terbatas pada sengketa retail dan small claim tapi dapat juga menerima penyelesaian sengketa komersial dengan mengenakan biaya atas penyelesaian sengketa tersebut (LAPS SJK, 2020a).
Dalam hal adanya sengketa perasuransian disepakati para pihak untuk menyelesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa maka para pihak dapat mendaftarkan penyelesaian ke LAPS SJK. Terdapat dua layanan yang dapat digunakan nasabah pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 61/2020 yaitu melalui: a) mediasi; dan b) arbitrase. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui layanan mediasi atau arbitrase ini didasarkan pada klausul penyelesaian sengketa dalam polis asuransi atau dalam perjanjian penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak setelah terdapat sengketa. Dua layanan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

## 1. Penyelesaian Sengketa Perasuransian melalui Mediasi
Mediasi sebagai salah satu layanan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dapat dipilih oleh  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memfasilitasi  proses  penyelesaian  sengketa.  Mediasi menurut Kovach dalam tulisannya yang berjudul Mediation Principle and Practice mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu  pihak-pihak  yang  berselisih  mencapai  penyelesaian  yang  memuaskan  para  pihak (Mamudji, 2004). Sebagai produk hukum di bidang perasuransian Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sangat berpihak kepada kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta  asuransi  (Mulhadi,  2017).  Sebagaimana  dijelaskan  pada  penjelasan  umum  UU Perasuransian  alinea  7,  bahwa  UU  Perasuransian  dibentuk  sebagai  upaya  untuk  melindungi konsumen  jasa  perasuransian,  dan  perlindungan  terhadap  keterbukaan  perdagangan  jasa  pada tingkat  regional  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian,  2014).  Bentuk  komitmen  untuk  melindungi  nasabah  pemegang  polis  terlihat dengan  adanya  ketentuan  bahwa  perusahaan  asuransi  wajib  menjadi  anggota  lembaga  mediasi yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014). Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  diatur  dalam  Peraturan  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan No. Per-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara  Mediasi.  Sengketa  perasuransian  yang  timbul  dari  hubungan  perjanjian  atau  transaksi keuangan antara nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi dapat diajukan penyelesaian melalui mediasi di LAPS SJK dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sengketa perasuransian tersebut telah dilakukan upaya internal dispute resolution . Menurut Ian  Ramsay  dan  Miranda  webster, internal  dispute resolution adalah  bagian  penting  dan merupakan langkah awal untuk menyelesaikan sengketa sistem keuangan, hal ini mengacu pada  cara  untuk  menyelesaikan  dan  menangani  keluhan  konsumen  (Ramsay  &  Webster, 2019).
2. Terdapat perjanjian mediasi di antara nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi. Baik yang  dibuat  sebelum  atau  setelah  munculnya  sengketa  dengan  ketentuan  bahwa:  a) Penyelesaian sengketa melalui mediasi terdapat pada klausul penyelesaian sengketa dalam polis  asuransi  yang  ditandatangi  oleh  para  pihak;  b)  Perjanjian  dibuat  dalam  bentuk kesepakatan  korespondensi, atau;  c)  Dibentuk  dalam  bentuk  kesepakatan dengan  melalui sistem elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Penyelesaian sengketa melalui Mediasi di LAPS SJK didasarkan pada asas sukarela dan itikad baik.  Mediator  dalam  proses  mediasi  di  LAPS  SJK  hanya  berperan  untuk  memfasilitasi perundingan yang dilakukan oleh para pihak dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan  (Nurbaiti,  2008a).  Mediasi  yang  dilakukan  bersifat  rahasia  dan  berlangsung  secara tertutup.  Namun  informasi  tentang  mediasi  dapat  diberitahukan  kepada  pihak  lain  dalam  hal adanya kesepakatan para pihak, diperlukan untuk pelaksanaan akta perdamaian, terdapat perintah dari  lembaga  berwenang,  keperluan  monitoring  hasil  mediasi  atau  keperluan  riset  dengan melindungi identitas para pihak dan mediatornya.
a. Proses  Beracara  Mediasi  di  LAPS  SJK  dalam  Sengketa  Perasuransian  antara Nasabah Pemegang Polis dengan Perusahaan Asuransi
Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mediator ditentukan. Dengan kesepakatan para pihak dapat diperpanjang dengan ketentuan waktu tidak lebih lama dari jangka waktu yang pertama. Apabila setelah diperpanjang, mediasi belum mendapatkan win-win  solution maka  mediasi  dapat  diperpanjang  kembali  hanya  dengan  persetujuan mediator dan pengurus. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan secara online atau tatap muka di kantor LAPS SJK atau tempat lain yang disepakati para pihak dan disetujui oleh mediator dan  pengurus. Mediasi  dilakukan  menggunakan  bahasa indonesia  atau  bahasa lain  dengan kesepakatan para pihak  dan disetujui  oleh  pengurus  dan  mediator.  Pada  proses  permulaan perundingan  nasabah  pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi  harus  mendapat  surat panggilan  atas  nama  Mediator  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sejak  penunjukan  Mediator. Mediator harus berperan aktif dalam mendorong keterlibatan para pihak mediasi dalam hal:
a) Menentukan tata terbit yang belum diatur dalam peraturan acara mediasi; b) Menentukan jadwal  dan  pembahasan  untuk  setiap  pertemuan;  c)  Mengkaji  kepentingan  dari  nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi, dan; d) Mengusahakan pilihan penyelesaian win- win solutions bagi nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi yang bersengketa. Dalam proses mediasi yang terjadi deadlock mediator dapat melakukan kaukus dengan salah satu pihak, dengan kesempatan yang sama bagi pihak lainnya. Hal ini dapat dilakukan mediator  agar  proses  mediasi  yang  terjadi  dalam  sengketa  perasuransian  ini  dapat  segera diselesaikan dengan baik. Saksi ahli dan atau pihak ketiga yang relevan dapat juga dihadirkan dalam  suatu  dengar  pendapat  untuk  memberikan  keterangan  atas  sengketa  yang  dihadapi. Acara  perundingan,  kaukus  dan  dengar  pendapat  dalam  mediasi  dapat  dilakukan  dengan pertemuan langsung ataupun dengan online .
Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya willingness dan  itikad dari  para  pihak.  Selain  itu  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi juga dipengaruhi oleh keahlian mediator dalam bernegosiasi (Nugroho, 2017). Dua kemungkinan hasil dari upaya penyelesaian mediasi yang dilakukan nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi adalah :
1) Mediasi tidak mencapai perdamaian
Mediasi dapat berakhir tanpa adanya perdamaian antara nasabah pemegang polis dan perusahaan  asuransi  apabila  terjadi  hal  sebagai  berikut:  a)  Telah  lewat  jangka  waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan LAPS SJK tentang acara mediasi namun mediasi belum  mencapai  perdamaian,  atau;  b)  Sengketa  yang  diselesaikan  melalui  mediasi berhubungan dengan pihak ketiga, sehingga apabila tidak melibatkan pihak ketiga tentu penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, atau; c) Tidak hadirnya salah satu pihak dalam mediasi atau terdapat salah satu pihak yang mengundurkan diri, atau; d) Terdapat itikad tidak baik dari salah satu pihak.
Mediasi  yang  berakhir  tanpa  adanya  perdamaian  disampaikan  secara  tertulis  oleh mediator  kepada  nasabah  pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi  dengan  tembusan ditujukan kepada pengurus.
2) Mediasi mencapai perdamaian
Kesepakatan nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi dalam mediasi harus dilakukan secara sadar dan  sukarela yang dituangkan ke dalam dokumen kesepakatan perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  dengan  mediator  sebagai  saksi. Kesepakatan  perdamaian  bersifat final dan binding .  Dalam  kesepakatan  perdamaian tersebut  harus  terdapat  klausula  yang  menyatakan  bahwa  sengketa  yang  dalam permohonan mediasi telah dianggap selesai. Apabila diperlukan dapat pula ditambahkan klausula untuk melarang para pihak melakukan upaya hukum lain terhadap sengketa yang telah  mendapat  kesepakatan  perdamaian.  Dokumen  kesepakatan  perdamaian  dapat ditandatangani oleh kuasa para pihak dengan sebelumnya pihak pemberi kuasa membuat surat pernyataan secara tertulis yang menyatakan persetujuan kesepakatan perdamaian. Sebelum  ditandatangani  dokumen  kesepakatan  yang  dibuat  harus  diperiksa  terlebih dahulu  oleh  mediator.  Pemeriksaan  dokumen  sebagaimana  dimaksud  dengan  tujuan untuk: a) apakah dokumen kesepakatan telah sesuai dengan kehendak dan itikad baik para pihak;  b)  Dokumen  kesepatan  tidak  bertentangan  dengan  kepatutan  dan  hukum  yang berlaku; c) Tidak merugikan pihak lain diluar pihak bersengketa, dan; d) Kesepakatan dapat dilaksanakan oleh nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi.
Kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani para pihak harus dilaksanakan dalam  jangka  waktu  sesuai  yang  disepakati  dalam  dokumen  tersebut.  Untuk memonitoring  pelaksanaan  kesepakatan  perdamaian  para  pihak  dapat  menyampaikan informasi kepada pengurus maupun Otoritas Jasa Keuangan. Atau pengurus atas inisiatif sendiri  dapat  meminta  informasi  kepada  para  pihak  tentang  pelaksanaan  kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian dapat dibuatkan Akta Perdamaian dengan memuat klausul  kesepakatan  atas  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Kesepakatan perdamaian bersifat final dan binding sehingga tidak dapat dilakukan perlawanan  atau bantahan.
b. Akta Perdamaian dari Mediasi di Luar Arbitrase
Untuk  memberikan  kekuatan  hukum  pada  kesepakatan  perdamaian  yang  telah  dibuat melalui  proses  mediasi.  Para  Pihak  dapat  mengajukan  kesepakatan  perdamaian  melalui permohonan arbitrase kepada pengurus untuk dibuatkan Akta Perdamaian ( Akta van Dading ) dari mediasi di luar arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan LAPS SJK No. 1 tentang  Peraturan  dan  Acara  Mediasi.  Dalam  peraturan  tersebut  tidak  diatur  mengenai pendaftaran Akta Perdamaian ke Pengadilan Negeri, para pihak hanya perlu membuat Akta Perdamaian  melalui  sidang  arbitrase.  Persidangan  arbitrase  ini  dilakukan  hanya  untuk membuktikan  bahwa  kesepakatan  perdamaian  yang  dilakukan  para  pihak  nyata  dan kesepakatan  dibuat  dengan  kehendak  dan  itikad  baik  para  pihak  yang  tidak  bertentangan dengan kepatutan  dan  hukum yang berlaku,  serta tidak  merugikan pihak diluar para  pihak bersengketa  dan  dapat  dilakukan  eksekusi.  Akta  perdamaian  yang  dibuat  pada  proses  ini bersifat mengikat dan dipersamakan dengan putusan hakim yang inkrah sehingga tidak dapat dilakukan  upaya  hukum  banding  dan  kasasi.  Peraturan  memaksa  penyelesaian  sengketa melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  ini  mengikat  dan  memaksa  para  pihak  untuk mematuhinya (Ionescu, 2015). Selain itu akta perdamaian bersifat eksekutorial sehingga dapat langsung  dijalankan  oleh  nasabah  pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi.  Prosedur Arbitrase  dari  akta  perdamaian  mediasi  dilakukan  dengan  lebih  sederhana  dibandingkan dengan  prosedur  arbitrase  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  LAPS  SJK  No.  2  tentang Peraturan  dan  Acara  Arbitrase  untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  melalui  skema  sebagai berikut:

## 2. Penyelesaian Sengketa Perasuransian melalui Arbitrase
Layanan  lain  penyelesaian  sengketa  di  LAPS  SJK  yang  dapat  dipilih  para  pihak  dalam menyelesaikan  sengketa  selanjutnya  adalah  Arbitrase.  Penggunaan  arbitrase  dalam  asuransi dimulai  di  negara  Inggris  yaitu  untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang  timbul  dari  kontrak asuransi  kelautan  (Jerry,  2015).  Kemudian  berkembang  ke  negara  lain  diantaranya  Indonesia. Dalam hukum Indonesia penyelesaian sengketa asuransi dapat diajukan melalui Arbitrase LAPS SJK dengan didasarkan adanya perjanjian arbitrase antara nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi sebagai perikatan yang berisi janji dan kesepakatan antara para pihak
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022, Halaman 209-221
sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban (Sari, 2019). Dalam perjanjian tersebut dapat memuat klausul penyelesaian sengketa melalui penyelesaian arbitrase. Dalam hal adanya sengketa maka wajib terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui internal dispute resolution. Arbitrase di  LAPS  SJK  dilakukan  atas  dasar  itikad  baik,  bermartabat,  kooperatif,  non  konfrontatif  dan mengesampingkan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi.  Penyelesaian  sengketa  melalui Arbitrase bersifat rahasia dan tertutup sehingga para pihak harus berkomitmen menjaga kerahasian walaupun  arbitrase  telah  selesai.  Jaminan  kerahasian (confidentialy) dalam  prosedur  arbitrase dikenal dengan istilah “the right to privacy” (Tektona, 2011).
Perjanjian  arbitrase  dapat  dibuat  dalam  bentuk  klausula  arbitrase  dalam  suatu  perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak sebelum sengketa terjadi atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah adanya sengketa antara nasabah pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Pemilihan forum arbitrase LAPS SJK wajib tertulis dalam perjanjian arbitrase, namun terdapat pengecualian  apabila  terdapat  hal  sebagai  berikut  :  a)  forum  arbitrase  tidak  terdapat  dalam perjanjian arbitrase namun nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi menentukan untuk menggunakan peraturan LAPS SJK tentang Arbitrase; b) Perjanjian arbitrase memiliki beberapa pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  serta  memberikan  hak  kepada  salah  satu  pihak  untuk menentukan forum mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa, dan; c) Perjanjian arbitrase memiliki  beberapa  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  namun  tidak  memberikan  hak  kepada salah satu pihak untuk menentukan forum mana yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa.
Pihak  yang  diberikan  kewenangan  untuk  memilih  forum  penyelesaian  sengketa  dapat membuat surat pernyataan yang menegaskan bahwa mereka memilih forum Arbitrase di LAPS SJK. Apabila perjanjian antara perusahaan dan nasabah pemegang polis asuransi dibuat sebelum dikeluarkannya  POJK  No.  61/POJK.07/2020  tentang  LAPS  SJK  maka  berdasarkan  ketentuan Pasal 47 ayat (2) POJK LAPS SJK tersebut alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan otomatis beralih kepada LAPS SJK. Perjanjian arbitrase dianggap dibuat secara tertulis dalam hal perjanjian  dibuat  secara  elektronik  atau  permohonan  arbitrase  diajukan  pemohon  dengan menyatakan  adanya  korespondensi  yang  memberikan  bukti  bahwa  adanya  kesepakatan  untuk berarbitrase dan termohon membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon. Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh nasabah pemegang polis dengan perusahaan asuransi berarti para pihak secara hukum telah  meniadakan upaya penyelesaian sengketa  melalui jalur litigasi  atau upaya hukum lainnya  dan  berarti  telah  berkomitmen  untuk  menjalankan  putusan  yang  diambil  oleh  arbiter tunggal atau majelis arbitrase. Perjanjian arbitrase  yang terdapat  pada klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang hapus atau berakhir atau batal tidak akan membatalkan perjanjian arbitrase. Pihak  ketiga  dapat  juga  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase  yang  tidak  ditandatanganinya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  UU  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Dalam hal pihak ketiga yang tidak menandatangani perjanjian arbitrase menjadi turut termohon yang  diajukan  oleh  pemohon,  maka  dalam  permohonan  arbitrase  harus  terdapat  dalil  yang menjelaskan tentang sebab pihak ketiga dianggap terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum arbiter tunggal atau majelis arbiter memberikan pertimbangan apakah dalil diajukan pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.
Penunjukan  arbiter  tunggal/majelis  arbitrase  sampai  dengan  pembacaan  putusan  arbitrase dilakukan  dalam  jangka  waktu  180  hari.  Namun  arbiter  tunggal/majelis  arbitrase  dapat memperpanjang waktu pemeriksaan dalam hal sebagai berikut : a) Salah satu pihak mengajukan permohonan  tentang  hal  khusus  tertentu  contohnya  apabila  terdapat  permohonan  sita  jaminan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata; b) Adanya pemeriksaan dan ditetapkan putusan provisionil  atau  putusan  sela  lainnya;  c)  Terdapat  penggantian  arbiter;  d)  Terdapat  upaya perdamaian,  dan;  e)  Adanya  pertimbangan  dari  Arbiter  tunggal/majelis  arbiter  untuk memperpanjang waktu pemeriksaan guna kepentingan pemeriksaan yang wajar.
Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu persidangan arbitrase belum selesai, Arbiter tunggal/majelis arbitrase dapat memperpanjang  waktu  sekali lagi  berdasarkan  persetujuan  para
pihak  dan  pengurus.  Pemeriksaan  arbitrase  dilakukan  dengan  menggunakan  bahasa  indonesia namun apabila disepakati oleh para pihak dan disetujui oleh Arbiter tunggal/majelis arbitrase maka dapat  pula  menggunakan  bahasa  lain.  Terhadap  dokumen  atau  bukti  yang  diajukan  dalam persidangan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam arbitrase maka arbiter tunggal/majelis arbitrase dapat meminta terjemahannya kepada para pihak. Apapun bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase, putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain oleh penterjemah independen yang ditunjuk arbiter tunggal/majelis arbitrase. Tempat arbitrase dilakukan di Jakarta namun apabila disepakati oleh para pihak dan disetujui oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase arbitrase dapat dilakukan di wilayah lain.
Untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase  nasabah  pemegang  polis  dan  perusahaan asuransi  diberikan  hak  untuk  menentukan  hukum  mana  yang  berlaku  terhadap  penyelesaian sengketa yang dihadapi. Namun apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum tempat arbitrase diselenggarakan.

## a. Proses Beracara Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase
Melalui  sekretaris,  arbiter  tunggal/majelis  arbitrase  menyampaikan  surat  panggilan sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak berkas permohonan arbitrase diterima  dari  pengurus.  Pelaksanaan  sidang  pertama  harus  dilakukan  dalam  jangka  waktu kurang dari 14 hari setelah tanggal disampaikannya surat panggilan sidang pertama.
Dalam  sidang pertama  pemohon  yang dipanggil secara patut  namun  tidak hadir  tanpa suatu alasan yang sah, maka arbiter tunggal/majelis arbitrase harus menyatakan permohonan arbitrase gugur. Hal ini juga berlaku terhadap permohonan arbitrase yang dilakukan lebih dari satu pemohon, ketidakhadiran salah satu pemohon juga mengakibatkan permohonan arbitrase gugur. Namun dalam hal termohon/turut termohon yang tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu  alasan  yang  sah,  arbiter  tunggal/majelis  arbitrase  dapat  menunda  persidangan  dan melakukan  panggilan  ulang  kepada  termohon/turut  termohon  dan  sidang  harus diselenggarakan paling lama 10 hari sejak penundaan sidang dilakukan. Terhadap panggilan ulang  yang  dilakukan  secara  patut  termohon/turut  termohon  tetap  tidak  hadir  dalam persidangan  tanpa  adanya  alasan  yang  sah,  maka  pemeriksaan  akan  tetap  dilanjutkan. Ketidakhadiran  termohon/turut  termohon  dalam  persidangan  dianggap  sebagai  bentuk melepaskan  hak  untuk  mengajukan  jawaban.  Sehingga  apabila  terdapat  dasar  hukum  dan beralasan, arbiter tunggal/majelis arbitrase dapat mengabulkan permohonan arbitrase.
Setiap  tahap  pemeriksaan  dan  sebelum  putusan  arbitrase  dijatuhkan,Arbiter  dan  para pihak  berhak  untuk  mengupayakan  perdamaian.  Para  pihak  juga  dapat  memilih  upaya perdamaian arbitrase melalui mediasi di LAPS SJK. Prosedur mediasi khusus dalam upaya perdamaian  dalam  arbitrase  ini  dilakukan  secara  lebih  sederhana  dibandingkan  dengan mediasi  yang  diatur  dalam  Peraturan  LAPS  SJK  tentang  mediasi  namun  tetap  tidak mengesampingkan  prinsip  kerahasiaan,  bebas  dari  benturan  kepentingan  dan  tetap menjunjung kode etik yang berlaku. Mediator dalam proses mediasi yang dilakukan dalam upaya perdamaian ini dapat dipilih dari salah satu arbiter dari majelis arbitrase atau dapat juga memilih mediator dari daftar Mediator LAPS SJK dengan waktu paling lama lima hari sejak disetujuinya mediasi oleh arbiter tunggal/majelis arbitrase. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut para pihak tidak dapat memilih mediator, maka pengurus berhak untuk menentukan mediator yang akan menjadi fasilitator dalam mediasi dari daftar mediator LAPS SJK. Dalam proses mediasi ini sekretaris adalah orang yang sebelumnya menjadi sekretaris dalam proses arbitrase. Waktu berlangsungnya mediasi dalam upaya perdamaian ini ditentukan oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase. Perpanjangan waktu mediasi juga dapat dilakukan apabila para pihak  menghendaki  dengan  tempat  dan  bahasa  mediasi  dilakukan  sama  dengan  yang digunakan pada proses arbitrase. Seperti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LAPS SJK tentang mediasi, mediator dalam upaya perdamaian arbitrase ini juga memiliki
tugas dan kewajiban yang sama. Selanjutnya setelah mediasi selesai para pihak berkewajiban menghadap  kembali  ke  persidangan  arbitrase  untuk  melaporkan  hasil  mediasi  yang  telah dilakukan  dalam  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh  Arbiter  tunggal/majelis  arbitrase.  Jika dalam upaya perdamaian tersebut berakhir tanpa kesepakatan perdamaian maka pemeriksaan arbitrase dilanjutkan kembali dengan ketentuan semua bukti dan hasil dari mediasi tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses arbitrase dan dianggap tidak pernah ada.
Dalam proses arbitrase di LAPS SJK alat bukti yang diajukan dapat berupa bukti tertulis meliputi juga bukti tertulis yang bersifat elektronik, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah terhadap bukti yang diajukan terdapat ketentuan yaitu bukti yang berupa dokumen diserahkan  dengan  disertai  daftar  bukti  dan  penjelasan  mengenai  alasan  bukti  tersebut diajukan  dalam  persidangan.  Untuk  pemohon  dokumen  bukti  diajukan  bersamaan  dengan permohonan arbitrase. Dalam pemeriksaan arbitrase dapat dihadirkan saksi atau ahli untuk memberikan  keterangan  terhadap  sengketa  yang  terjadi.  Keterangan  saksi  dapat  dilakukan secara lisan atau didahului kesaksian secara tertulis. Untuk keterangan ahli maka pendapatnya diberikan  secara  lisan  serta  dapat  dihadirkan  dalam  persidangan  dan  pihak  lawan  dapat memberikan tanggapan atas pendapat ahli tersebut. Pemeriksaan sidang akan ditutup dalam hal  tidak  ada  lagi  bukti  atau  keterangan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  atau  jika  arbiter tunggal/majelis arbitrase berpendapat  bahwa pemeriksaan  arbitrase dianggap sudah  cukup, dan  para  pihak  sudah  mengajukan  kesimpulan  sesuai  rentan  waktu  yang  ditentukan  oleh arbiter tunggal/majelis arbitrase.

## b. Putusan Arbitrase
Keputusan  arbitrase  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  atau ex  aequo  et  bono namun putusan arbitrase ini tidak dapat mengesampingkan dwingende regels yang harus diterapkan. Dalam hal adanya kesepakatan perdamaian yang telah sesuai dengan keinginan para pihak, sesuai dengan hukum dan kepatutan, tidak merugikan pihak lain, dibuat dengan itikad baik dan dapat dieksekusi, maka majelis arbitrase / arbiter tunggal dapat membuat akta perdamaian yang dibacakan paling lama 30 hari sejak pemeriksaan ditutup pada sidang yang ditetapkan oleh arbiter tunggal/majelis arbitrase.
Pada  proses  arbitrase  dengan  arbiter  tunggal  maka  putusan  arbitrase  disusun  dan ditandatangani sendiri oleh arbiter. Namun dalam hal proses arbitrase dengan majelis arbitrase maka  putusan  didasarkan  pada  musyawarah  mufakat  atau  voting  serta  putusan  harus ditandatangani  oleh  seluruh  arbiter.  Arbiter  tunggal/majelis  arbitrase  dapat  memberikan putusan sela yang dibacakan dalam jangka waktu pemeriksaan arbitrase. Putusan arbitrase akhir dibacakan paling lambat 30 hari sejak pemeriksaan dinyatakan ditutup. Para pihak harus menaati apa yang diputuskan oleh majelis arbitrase (Sembiring, 2011). Peraturan LAPS SJK memberikan  batas  waktu  sampai  dengan  30  hari  sejak  tanggal  putusan  dibacakan  kepada arbiter tunggal/majelis arbitrase  ataupun sekretaris atau personil sekretariat yang diberikan kuasa  oleh  arbitrase/majelis  arbitrase  untuk  mendaftarkan  akta  perdamaian/putusan pengadilan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri.  Terhadap  akta  perdamaian  tidak  dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi karena akta perdamaian ini memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial. Putusan arbitrase juga memiliki sifat final dan binding sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

## 3. Perbandingan Mediasi dan Arbitrase LAPS SJK
Mediasi dan Arbitrase adalah dua layanan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam  bidang  perasuransian  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  LAPS  SJK.  Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:
a. Mediasi LAPS SJK
Kelebihan  dalam  menyelesaikan  sengketa  melalui  mediasi  adalah  sebagai  berikut:  1) Penyelesaian melalui mediasi mengupayakan untuk menghasilkan win-win solution bagi para pihak,  sehingga  hubungan  para  pihak  yang  bersengketa  umumnya  lebih  terjaga  daripada penyelesaian melalui arbitrase; 2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi berlangsung lebih cepat daripada arbitrase yaitu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang dengan ketentuan waktu  tidak  lebih  lama  dari  jangka  waktu  pertama,  dan;  3)  Biaya  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  lebih  terjangkau  daripada  penyelesaian  melalui  arbitrase.  Hal  ini  dapat terlihat dari perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi ataupun arbitrase dalam Peraturan LAPS SJK No 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa.
Adapun kekurangannya adalah hasil kesepakatan perdamaian yang dibuat mengikat para pihak  namun  kurang  memiliki  daya  paksa,  sehingga  untuk  kesepakatan  perdamaian  yang perlu  untuk  dibuatkan  akta  perdamaian  yang  dilakukan  dengan  prosedur  permohonan arbitrase.  Hal  ini  berarti  para  pihak  harus  mengeluarkan  biaya  lagi untuk biaya-biaya  atas permohonan arbitrase ini.
b. Arbitrase LAPS SJK
Kelebihan  dalam  menyelesaikan  sengketa  melalui  mediasi  adalah  putusan  arbitrase mengikat  para  pihak  dan  dipersamakan  dengan  putusan  pengadilan  yang inkrah sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Adapun kekurangannya adalah sebagai  berikut:  1)  Penyelesaian  melalui  arbitrase  hasilnya  bersifat win-lose  judgement sehingga hal ini dapat membuat hubungan nasabah asuransi dan perusahaan asuransi menjadi bertambah  tidak  baik;  2)  Waktu  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  lebih  lama dibandingkan dengan proses mediasi yakni 180 hari terhitung sejak tanggal arbiter ditentukan sampai dengan pembacaan putusan. Waktu ini dapat diperpanjangan berdasarkan kesepakatan para pihak namun tidak terdapat batasan berapa lama waktu perpanjangan dapat disepakati oleh  para  pihak,  dan;  3)  Biaya  penyelesaian  melalui  arbitrase  lebih  mahal  dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

## D. Simpulan dan Saran
Proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dalam hal adanya sengketa perasuransian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mediasi dan arbitrase. Proses beracara secara mediasi di LAPS  SJK  diatur  dalam  Peraturan  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa Keuangan No. Per-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi. Sementara proses beracara  melalui  arbitrase  diatur  dalam  Peraturan  LAPS  SJK  No.  Per-02/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase. Keberhasilan proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya para pihak bersengketa dan LAPS SJK sendiri, sehingga diperlukan komitmen dari masing-masing pihak untuk mengikuti dan menjalankan hasil dari penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statitik. (2021). Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi.
Retrieved from Badan Pusat Statistik website:
https://www.bps.go.id/indicator/13/1080/1/jumlah-perusahaan-asuransi-dan-perusahaan- penunjang-asuransi.html
Ionescu, M. I. (2015). Alternative Dispute Resolution. Lex ET Scientia Internatioanl Journal , 2 , 89–92.
Jerry, R. H. (2015). Dispute Resolution, Insurance and Points of Convergence. Journal of Dispute
Resolution , 2015 (2), 255–282. Retrieved from
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jdisres2015&div=20&id=& page=
LAPS  SJK.  (2020a).  Jenis  Kegiatan.  Retrieved  June  25,  2022,  from  LAPS  SJK  (Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan)  website:  https://lapssjk.id/jenis- kegiatan/
LAPS SJK. (2020b). Pendirian LAPS SJK. Retrieved June 12, 2022, from LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) website: https://lapssjk.id/pendirian- laps-sjk/
LAPS  SJK.  (2020c).  Tentang  Kami.  Retrieved  June  21,  2022,  from  LAPS  SJK  (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) website: https://lapssjk.id
LAPS  SJK.  (2021).  Laps  Dalam  Grafik.  Retrieved  June  21,  2022, from  LAPS  SJK  (Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan)  website:  https://lapssjk.id/laps- dalam-grafik/
Maharani, C. H., & Suryono, A. (2021). Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pemegang Polis yang Berkedudukan Sebagai Konsumen Asuransi. Jurnal Privat Law , 9 (2), 441–449. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60052
Mamudji, S. (2004). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jurnal Hukum & Pembangunan , 34 (3), 194–209. Retrieved from http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440
Mulhadi, M. (2017). Dasar-dasar Hukum Asuransi . Depok: Rajawali Pers.
Nugroho,  S.  A.  (2017). Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  dan  Penerapan  Hukumnya .  Jakarta: Kencana.
Nurbaiti, S. (2008a). Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia.
Jurnal Hukum Prioris , 2 (1), 28–41. Retrieved from https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/321
Nurbaiti,  S.  (2008b).  Mediation:  As  One  of  Alternatives  of  Insurance  Dispute  Resolution  in Indonesia. Asian Pacific Mediation Forum 2008 . Retrieved from http://www.asiapacificmediationforum.org/resources/2008/24-siti_nurbaiti.pdf
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan . , (2013).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  61/POJK.07/2020  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan . (2020).
Putri, D. A., & Rahayu, S. W. (2019). Mekanisme Perlindungan Konsumen Usaha Asuransi oleh Otoritas  Jasa  Keuangan. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 21 (1),  129–144.  Retrieved  from http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/12412
Ramsay, I., & Webster, M. (2019). Enhancing the internal dispute resolution processes of financial firms  for  consumer  complaints. Competition  and  Consumer  Law  Jurnal , 27 (1),  23–53. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3479884
Sari, R. D. I. P. (2019). Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30  tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Pamulang  Law
Review , 2 (1), 47–54. Retrieved from http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/5337
Sembiring, J. J. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase . Jakarta: Visimedia.
Simanjuntak, K., Prastyo, B. A., & Stiawan, M. R. (2011). Hukum Asuransi . Depok: Djokosoetono Research Center FHUI.
Subekti,  S.,  &  Tjitrosudibio,  R.  (2002). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (Wetboek  van Koophandel) . Jakarta: Pradnya Paramita.
Tektona, R. I. (2011). Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. Pandecta  Research  Law  Journal , 6 (1),  86–94.  Retrieved  from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2327
Tim  Publikasi  Hukumonline.  (2022).  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Kini  Lebih  Cepat  Lewat
LAPS SJK.  Retrieved June 21, 2022, from Hukumonline.com website: https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-penyelesaian-sengketa-kini-lebih-cepat- lewat-laps-sjk-lt62873f3ed85a7/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian . , (2014).