Muhayati,  Siti  (2021)  Integrasi  Materi  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan dalam Menangkal Radikalisme, 3 (6). https://doi.org/10.36418/syntax idea.v3i6.1235 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 6, Juni 2021

## INTEGRASI    MATERI  PENDIDIKAN    AGAMA    ISLAM  DAN    PENDIDIKAN PANCASILA    DAN  KEWARGANEGARAAN    DALAM    MENANGKAL RADIKALISME

## Siti Muhayati
Universitas PGRI Madiun Jawa Timur, Indonesia Email: Sitimuhayati@unipma.ac.id

## Abstract
NKRI is again a country where the establishment is the result of funds with citizens of  the  Republic  of  Indonesia  whose  religious  background  is  different  from  each other.  The  purpose  of  this  writing  is  to  know  the  emergence  of  the  beautiful  and also the solution in the time of the emergence of people in the midst of their people. The focus of this research is the material of Islamic Religious Education, Pancasila Education  and  Citizenship  that  is  internalized  since  the  age  of  PAUD  /  TK,  SD  / MI,  SMP  /  MTs,  SMA  /  MA  /  Higher  Education.  A  writer's  author  is  a  kind  of research  literature.  Data  or  materials  for  which  research  is  a  good  name  book, articles  in  journals,  articles  on  blogspot,  articles  in  magazines,  newsletters, reported in magazines, all data sing6 with the title of this study. Analyze the data by reducing,  miserable,  summarizing  for  solutions  in  the  midst  of  the  emergence  of making beautiful beautiful. The results of his research directed that various parties both Akedemisi, The state with its laws and educational practitioners has emerged although it has  sometimes  still emerged, then with the integration  of  materials Of Islamic  Religious  Education  and  Pancasila  Education  and  Citizenship  education level PAUD / TK / BA up to higher education can be another solution in countering radicals  by  means  of  a  material  Islamic  Religious  Education  and  Education Pancasila and Citizenship (Four Pillars of Nationality and the symbol of the state so  the  main  material  in  Education  and  Citizenship)  and  internalize  that  the  Four Pillars  of  Nationality  part  of  the  Islamic  regulations  results  ijtihad  scholars  who have agreed, therefore Muslims do not dare to decorate.

## Keywords: integration; theory; islamic education; pancasila and civic education; radicalism

## Abstrak
NKRI  adalah  sebuah  negara  dimana  berdirinya  merupakan  hasil  kesepakatan bersama  warga  NKRI  yang  memiliki  latar  belakang  agama  yang  berbeda  satu dengan  yang  lain.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  pencegahan munculnya  radikalisme  dan  menawarkan  solusi  tambahan  dalam  mencegah munculnya  radikalisme.  Fokus penelitian ini adalah mengamati materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diinternaisasikanlkan  sejak  usia  PAUD/TK,  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA/ Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan penulis adalah jenis penelitian literatur. Data  atau  bahan  untuk  menyelesaikan  penelitian  ini  diambil  dari  buku,  artikel  di jurnal, artikel di blogspot, artikel di majalah, buletin, report di majalah, yang semua
data  sesuai  dengan  judul  penelitian  ini.  Analisa  datanya  dengan  mereduksi, mengedit,  meringkas  membahas  untuk  menambahkan  solusi  dalam  mencegah munculnya  radikalisme  kemudian  ditarik  kesimpulan.  Hasil  penelitiannya menunjukan  bahwa  berbagai  pihak  baik  Akedemisi,  Negara  dengan  sanksi hukumnya  dan  praktisi  Pendidikan  sudah  mencegah  munculnya  walau  sudah mereda tetapi sekali waktu masih muncul maka dengan integrasi materi Pendidikan Agama  Islam  dan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  dari  tingkat pendidikan  PAUD/TK/BA  sampai  dengan  Perguruan  Tinggi  dapat  menjadi  solusi lain  dalam  menangkal  radikalisme  dengan  cara  mengintegrasikan  materi Pendidikan  Agama  Islam  dan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan(Empat Pilar Kebangsaan dan lambang negara sebagai materi pokok dalam Pendidikan dan Kewarganegaraan)  dan  menginternalisasikan  bahwa  Empat  Pilar  Kebangsaan bagian  dari  peraturan  Islam  sebagai  hasil  ijtihad  ulama  yang  sudah  disepakati, dengan begitu muslim tidak berani menghianati kesepakatan.
Kata  Kunci: integrasi;  materi;  pendidikan  agama  islam;  pendidikan  pancasila  dan kewarganegaraan; radikalisme

## Pendahuluan
Radikalisme  manampakan  diri  pada  saat  tertentu  sebagai  bukti  bahwa  ada sebagaian kecil muslim masih menginginkan peraturan Islam yang ada dalam Al Qur’an dan  Al  Hadits  dijadikan  peraturan  positif  dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
NKRI  adalah  sebuah  negara  dimana  berdirinya  merupakan  hasil  kesepakatan bersama  warga  NKRI  yang  memiliki  latar  belakang  agama  yang  berbeda  satu  dengan yang  lain  (Arifin,  Zainal,  2020)  sedikitnya  saat  itu  ada  lima  agama  yang  diakui  oleh Negara, salah satunya adalah Islam.
Islam  adalah  agama  yang  dipeluk  oleh  mayoritas  warga  NKRI.  Islam  mengatur segala  aspek  kehidupan  baik  tata  keimanan,  tata  norma  atau  peraturan,  dan  tata  nilai perkataan  dan  perbuatan  manusia.  Termasuk  dalam  tata  norma  atau  peraturan  adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dilandasi pada iman pada  Allah  dan  peraturanNya,  agar  muslim  dimana  saja  berada  selalu  mendatangkan rahmat bagi semua alam yaitu alam manusia, tumbuh tumbuhan, hewan dan lingkungan alam.  Muslim  sebagai  warga  NKRI  juga  berhak  mendapat  pendidikan  Pancasila  dan kewarganegaraan.
Pancasila  adalah  dasar  falsafah  NKRI  yang  wajib  dipelajari,  difahami,  dihayati dan  diamalkan  oleh  tiap  warga  NKRI.  Kewaganegaraan  adalah  ikatan  hukum  antara negara dengan warganya yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Ilmu tentang  kewarganegaraan  ini  juga  wajib  dipelajari,  difahami,  dihayati  dan  diamalkan oleh keduanya yaitu negara dan warga negaranya.
Islam, Pancasila dan kewarganegaraan merupakan peraturan yang harus dipelajari, difahami, dihayati, diamalkan dan tertanam pada diri tiap warga NKRI muslim dan non muslim  sehingga  antar  warga  negara  mampu  beinteraksi  dengan  baik,  harmoni  dan tolong menolong dalam kebaikan untuk membangun NKRI menjadi hunian yang aman
tentram,  damai,  sejahtera,  jauh  dari  curiga  dan  permusuhan.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  integrasi  materi  bahan  ajar  Pendidikan  Agama  Islam  dengan  Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  tanpa  memisahkan  program  studi  Pendidikan  Agama Islam, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Integrasi  materi  atau  bahan  ajar  Pendidikan  Agama  Islam  dengan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  diharapkan  radikalisme  terkikis  karena  tidak  ada  kesalahfahaman antara  Islam,  Pancasila  dan  Kewarganegaraan.  Dengan  alasan  ini  maka  penulis mengadakan  penelitian  literasi  tentang  Integrasi  Pendidikan  Agama  Islam  dengan Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan.  Pentingnya  penelitian  ini  dilkukan  untuk menambah solusi dalam mencegah munculnya radikalisme
Berbagai  pihak  sudah  mengantisipasi  munculnya  radikalisme  antara  lain  adalah praktisi  pendidikan  dengan  membuat  artikel  dengan  judul  1.  Pencegahan  Paham Radikalisme  dan  Terorisme  Melalui  Pendidikan  Multukulturalisme  pada  Siswa  MAN Kediri  l,  artikel  ini  memberi  solusi  dengan  cara  memberi  materi  tentang  wawasan kebangsaan yaitu nilai persatuan dan kesatuan, toleransi, multicultural, radikalisme dan terorisme.  (Salim,  Suryanto,  &  Widodo,  2018)  2.  Moderasi  Kurikulum  Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia. Artikel ini menawarkan solusi untuk  menghalangi  munculnya  radikalisme  dengan  memoderasi  kurikulum  perguruan tinggi  Islam  dengan  mengitegrasi  semua  ilmu  dengan  Islam;  menampilkan  teologi rahmatan lil’alamiin yang merupakan ciri Islam yang damai, penuh kasih sayang, anti kekerasan,  menyapa  semua  manusia  tanpa  melihat  latarbelakang  budaya  dan  agama; mengharmonisasikan nilai  nilai  jawa dan nilai  nilai  Islam;  membangun kurikulum anti radikalisme  Perguruan  Tinggi  Islam;  evaluasi  pembelajaran  yang  berorientasi multikultural;  program  Pendampingan  Pengembangan  Kepribadian  Muslim  Integral; integritas nilai Pluralitas dalam kurikulum; metode pembelajaran yang multikulturalisme,  (Ekawati  &  Sirin,  2018)3.  Selain  kedua  penelitian  diatas,  peneliti lain  menyebutkan  bahwa  Mencegah  Penyebaran  Paham  Radikalisme  Pada  Sekolah dengan  cara  proses  pembelajaran  dan  diluar  proses  pembelajaran;  memperkuat  faktor pendukung  strategi  pencegahan  dan  penyebaran  paham  radikalisme  dan  melemahkan faktor  penghambat  pencegahan  dan  penyebaran  paham  radikalisme.  (Sary,  2017), perbedaan dengan penelitian ini dengan hasil penelitian kesatu, kedua, dan ketiga diatas adalah  peneliti  hanya  fokus  pada  meteri  atau  bahan  ajar  Pendidikan  Agama  Islam  dan Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  dimana  ketiganya  merupakan  pedoman hidup manusia yang menjadi warga negara NKRI. Dan ketiganya diperkenalkan kepada peserta  didik  mulai  usia  Pendidikan  anak  Usia  Dini  Taman  Kanak-Kanak  (Raudatul Athfal),  Sekolah  Dasar  (Madrasah  Ibtidaiyah),  Sekolah  Menengah  Pertama  (Madrasah Tsanawiyah),  Sekolah  Menengah  Atas  (Madrasah  Aliyah)  dan  Perguruan  Tinggi (Umum dan Islam)
Pencegahan  dan  penyebaran  paham  radikalisme  tidak  hanya  dilakukan  oleh praktisi  pendidikan  tapi  juga  oleh  negara.  Asumsi  dasar  dari  penulisan  ini  adalah integrasi  materi  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan mampu mencegah Radikalisme
Fokus  dari  penulisan  ini  adalah  integrasi  materi  atau  bahan  ajar  Pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan penulisan ini adalah  untuk  mengetahui  integrasi  materi  atau  bahan  ajar  Pendidikan  Agama  Islam dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Manfaat  penulisan  ini  adalah  untuk  menambah  wawasan  warga  NKRI  dimana antar  Islam,  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  tidak  ada  pertentangan;  Menambah  iman dan  taqwa  muslim  pada  Allah  dan  peraturanNya  yang  sebagaian  teruang  dalam peraturan Sila Sila Pancasila dan dalam peraturan negara dalam segala aspek kehidupan; menambah  wawasan  luas  bagi  warga  NKRI  non muslim  bahwa  Pancasila  dan Kewarganegaraanan  bisa  diintegrasikan  pada  agama  yang  mereka  anut;  menambah kreatifitas  pendidik  Pendidikan  Agama  Islam  dan  pendidik  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  dengan  penekanan  pada  peserta  didik  bahwa  Pancasila  dan Kewarganegaraan adalah salah satu peraturan Islam atau agama lain.
Kebaruan  ilmiah  tulisan  ini  adalah  integriasi  materi  atau  bahan  ajar  Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sedangkan artikel diatas diintegrasikan  dengan  multidisiplin  ilmu  lain  dimana  perkataan  dan  perbuatan  warga NKRI  belum  berdasarkan  landasan  yang  kuat.  Integrasi  materi  atau  bahan  ajar Pendidikan  Agama  Islam  dan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  mampu mencegah  radikalisme,  karena  perkataan  dan  perbuatan  warga  NKRI  berdasarkan landasan yang kuat, dimana empat pilar kebangsaan (Pancasila, Undang Undang Dasar Negara. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) merupakan hasil ijtihat ulama dengan begitu menjadi bagaian dari peraturan Islam, atau terintegrasi dengan Islam.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan penulis adalah jenis penelitian literatur. Data atau bahan untuk  menyelesaikan  penelitian  ini  diambil  dari  buku,  artikel  di  jurnal,  artikel  di blogspot, artikel di majalah, buletin, report di majalah, yang semua data sesuai dengan judul penelitian ini.
Analisa  datanya  adalah  data  yang  terkumpul  penulis  analisa  dengan  mereduksi, mengedit, meringkas untuk mendapatkan data sebagai jawaban dari asumsi dasar dalam penelitian  dan  kemudian  dibahas  menambahkan  solusi  untuk  pencegahan  munculnya radikalisme dan ditarik kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Integrasi
Integrasia dalah pembahuran sesuatu sehingga menjadi kesatuan yang utuh (Kamus  Basar  Bahasa  Indonesia).  Pembahuran  ini  bisa  terjadi  antara  peraturan peraturan,  baik  peraturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  maupun  peraturan yang  berupa  peraturan  positif,  atau  pembahuran  fungsional  antara  fungsi  yang ada  pada  lembaga  lembaga  di  masyarakat  atau  pembahuran  koersif  karena memiliki  kekuasaan,  yaitu  penyatuan  antara  wewenang  dengan  tindakan  yang
harus  diambil  oleh  penguasa  untuk  menghentikan  kerusuhan.  Jadi  integrasi adalah  penyatuan  perturan  dari  berbagai  sumber  peraturan,  seperti  peraturan agama  disatukan  dengan  peraturan  yang  merupakan  hasil  ijtihad  ulama  tanpa mengurangi fungsi masing masing, atau penyatuan fungsi dari berbagai sumber yang  mempunyai  sumber,  fungsi,  atau  penyatuan  antara  wewenang  dengan tindakan yang harus diambil oleh penguasa untuk menyelesaikan suatu masalah.
Diantara  integrasi  tersebut  adalah  integrasi  Materi  Pendidikan  Agama Islam  dan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan.  Materi  Pendidikan merupakan  salah  satu  dari  faktor  atau  kompenen  pendidikan,  yang  terdiri  dari pengetahuan,  ketrampilan  dan  sikap  yang  harus  dikuasai  peserta  didik  dalam rangka  memenuhi  standar  kompetensi  yang  ditetapkan  atau  materi  yang diajarkan  dalam  proses  pembelajaran  yang  bertujuan  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  cerdas,  akhlak  mulia  serta  ketrampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat,  bangsa, dan  negara kearah yang lebih  baik  lagi (Tabroni,  2020)  Pendidikan  yang  diselenggarakan  di  lingkungan  keluarga, sekolah  dan  masyarakat,  ada  syarat  utama  pemilihan  materi  pendidikan  yang disampaikan  pada  peserta  didik  yaitu:  materi  harus  sesuai  dengan  tujuan pendidikan; materi harus sesuai dengan peserta didik (Ihsa, 2011)
2. Materi Pendidikan Agama Islam
Salah  satu  materi  pendidikana  adalah  Pendidikan  Agama  Islam. Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dan rencana yang dilaksanakan oleh  orang  dewasa  pada  peserta  didik  agar  mampu  mengembangkan  potensi yang dibawa sejak lahir sehingga peserta didik beriman, bertaqwa, berwawasan luas  cerdas,  trampil,  kreasi  penuh  inovasi  yang  kontruktif.  Pendidikan  Agama Islam merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan sesuai dengan tujan pendidikan  tersebut.  Materi  pendidikan  agama  Islam  merupakan  materi  untuk menenambah  wawasan  tentang  Islam  termasuk  didalamnya  adalah  sumber peraturan yang dijadikan pedoman hidup yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan oleh warga NKRI, karena Islam itu seperangkat  peraturan dimana peraturannya tidak  hanya  diambil  dari  Al  Qur’an  dan  Al  Hadits  saja  tapi  juga  hasil  ijtihad. Diantara hasil ijtihad  ulama adalah .Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 demikian juga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Islam  membuat manusia hidup teratur, tentram damai sejahtera dimana manusia tersebut berada dibelahan dunia manapun.  Islam  seperangkat  peraturan  yang  dibuat  oleh  Allah  yang  diajarkan oleh para nabi  di  berbagai  tempat  dan waktu  mulai Nabi  Adam  sampai dengan Nabi  Muhammad  secara  umum  dan  secara  khusus  Islam  adalah  seperangkat peraturan  yang  diajarkan  oleh  Nabi  Muhammad  Shalalloho  ‘alaihi  wassalam. Agama  Islam  mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia  baik  terkait  tata keimanan  (Iman  dan  taqwa  atau  aqidah);  tata  norma  yaitu  mengatur  hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (syariah atau  Islam  dalam  arti  sempit);  dan  tata  nilai  untuk  menilai  perkataan  perbutan
dan  sikap  manusia.    Secara  garis  besar  materi  Pendidikan  Agama  Islam  adalah Aqidah,  syareat  dan  akhlak  yang  tidak  dapat  dipisahkan  karena  aqidah  adalah fondasi  dari  syariah  artinya  syariah  dilaksanakan  karena  ada  dasar  hukum  dari aqidah,  jika  syariah  dilaksanakan  atas  dasar  aqidah  maka  muncul  akhlakul karimah  atau  mulia,  dari  akhlakul  karimah  atau  mulia  ini  dapat  diketahui kualitas  perkataan,  perbuatan  dan  sikap  mnusia.  Aqidah,  syariah  dan  akhlak adalah ruang lingkup Pendidikan Agama Islam.
Tata  keimanan  dalam  Islam  (aqidah)  adalah  manusia  iman  kepada  Allah, Malaikat,  Kitab  kitab  Allah,  Nabi  dan  Rasul  Allah,  Hari  Akhirat,  Qadla  dan Qadar.  Manusia  diajak  percaya  pada  kitab  Allah,  karena  didalamnya  ada peraturan  Allah  yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia.  Peraturan tersebut disebut syariah.
Syariah  atau  juga  dikenal  dengan  nama  hukum  Islam  adalah  peraturan Allah baik yang tercantum dalam Al Qur’an, Al Hadits dan hasil ijtihad ulama. Peraturan ini yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta. Salah satunya adalah peraturan tentang hubungan warga negara dengan negara.
Negara  dalam  perspektif  Islam  dengan  mengacu  negara  Islam  yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan sesudahnya yaitu masa khilafaur Rosyidin. Madinah  merupakan  suatu  negara  yang  dipimpin  oleh  Nabi  Muhammad  juga memiliki  hirarki  sumber  hukum  negara, top  learder ,  tiga  kekuasan politik/lembaga  kekuasaan,  wilayah,  warga  negara  (Anwari  &  Nursikin,  2020). Secara  garis  besar  Islam  mengatur  hubungan  warga  negara  dengan  negara, lembaga  lembaga  kekuasaan  politik,  peraturan  peraturan  yang  telah  disepakati bersama  dan  peraturan  yang  merupakan  keturunan  dari  peraturan  yang  telah disepakati,  karena  peraturan  itu  semua  merupakan  hasil  ijtihad  ulama.  Muslim dilarang  untuk  berhianat  terhadap  peraturan  yang  telah  disepakati  termasuk didalamnya empat pilar kebangsaan yang merupakan acuan hidup berbangsa dan bernegara muslim di NKRI. Muslim wajib menjadi warga NKRI yang baik dan wajib mendatangkan rahmatan lilalamiin.
Warga  negara  yang  baik  menurut  Islam  adalah  warga  negara  yang bertuhan,  toleransi,  taat  hukum,  bekerja  sama  dalam  kebaikan,  berakhlakul karimah,  zuhud,  qanaah,  syajaah.  hilmun,  iffah,  bekerja  keras,  bekerja  cerdas, bekerja  tuntas,  bekerja  sesuai  dengan  standar  operasional  pekerjaan  (SOP), shidiq, amanah, tbaligh, fathonah, sabar, tawakal dan ridlo.
3. Materi Pendidikan Agama Islam di Berbagai Tingkat Pendidikan
Warga NKRI membutuhkan Pendidikan Agama Islam agar menjadi warga negara  yang  baik  yaitu  materi  Pendidikan  Islam.  tujuan  tersebut  tercapai  jika materi Pendidikan Agama Islam   disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik. Materi  pendidikan  agama  Islam  sesuai  dengan  tujuan  dan  tingkat  usia  yaitu pada:  Materi  Pendidikan  Agama  Islam  pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini (PAUD)  dan  Taman  Kanak  Kanak/  Bustanul  Athfal  (TK/BA).  Materi
pendidikan agama Islam untuk peserta didik pada PAUD tidak ada beda dengan materi untuk  peserta didik pada TK.TK dapat  diringkas sebagai berikut adalah: Aqidah  (Keimanan).  Materi  Pendidikan  Agama  Islam  di  bidang  aqidah didalamnya  adalah  iman  kepada  Allah,  Malaikat,  Kitab  Allah,  Nabi  dan  Rasul, Hari  Kiamat,  Qadla  dan  Qadar;  Syari’ah  (Ibadah).  Materi  Pendidikan  Agama Islam  di  bidang  ibadah  peserta  didik  diperkenalkan  tentang  wudlu  dan  sholat baik  teori  maupun  praktek;  Akhlak  (Budi  Pekerti).Materi  Pendidikan  Agama Islam  di  bidang  Akhlak  peserta  didik  diperkenalkan  berbuat  baik  pada  semua orang  baik  dalam  lingkup  sempit  maupun  luas  (Muthmainnah,  2017);  Materi Pendidikan Agama Islam di PAUD/BA merupakan fondasi dasar dari Islam agar nantinya  dikembangkan  sesuai  dengan  usianya,  begitu  juga  materi  Pendidikan Agama  Islam  ditambahkan  sesuai  dengan  usianya,  sehingga  terinternalisasi dengan  mudah  dan  tidak  terpengaruh  hal  yang  didoktrin  dalam  waktu  singkat guna merugikan diri sendiri, orang lain, Islam, bangsa dan negara.
Materi  Pendidikan  Agama  Islam  untuk  peserta  didik  pada  Sekolah Dasar/MI  pada:  Bidang  Aqidah.  Materi  Pendidikan  Agama  Islam  di  bidang akidah  masih  terkait  dengan  iman  kepada  Allah  dan  segala  sifat  sifatNya  dan iman  kepada  Nabi  atau  Rasul  beserta  nama  namanya;  Bidang  IbadahMateri Pendidikan  Agama  Islam  di  bidang  ibadah  adalah  terkait  dengan  wudlu,  sholat dan  membaca  Al  Qur’an;  Bidang  Akhlak.  Materi  Pendidikan  Agama  Islam  di bidang Akhlak  adalah terkait dengan kasih  sayang Allah dan Nabi  Muhammad kepada  manusia,  tentang  kualitas  diri  seperti  shidiq,  amanh,  tabligh  fathonah, kerja  keras,  peduli  lingkungan  manusia,  hewan  dan  alam  lingkungan.  Peserta didik mendapat porsi banyak dalam hal pembinaan akhlak pada Allah, manusia, dan lingkungan alam  (Shunhaji, 2019).  Materi Pendidikan Agama Islam untuk peserta  didik  pada  SD/MI  lebih  ditekankan  pada  bidang  akhlaq  yaitu  peserta didik  memilikikarakter  zuhud,  qana’ah,  syaja’ah,  hilmun,  iffah,  kerja  keras, istiqoamah/rajin,  kerja  cerdas,  kerja  tuntas,  kerja  sesuai  Standar  Operasional Pekerjaan (SOP), sabar, tawakal, ridlo akan qadla dan takdir Allah.
Materi  Pendidikan  Agama  Islam  untuk  peserta  didik  pada  Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  adalah  Akidah.Materi  Pendidikan Agama  Islam  untuk  peserta  didik  pada  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah Tsanawiyah  dalam  bidang  aqidah  adalah  Iman  kepada  Allah,  Malaikat,  Kitab Allah,  Nabi  dan  Hari  Akhirat.  Ilmu.Makanan.  Qurban,  aqiqah,  sejarah  Islam; Syariah.  Materi  Pendidikan  Agama  Islam  untuk  peserta  didik  pada  Sekolah Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  dalam  bidang  Syariah  adalah Toharoh,  Shalat,  Puasa,  zakat,  hajji  Politik  (Khalifah);  Akhlaq.Materi Pendidikan  Agama  Islam  untuk  peserta  didik  pada  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  dalam  bidang  Syariah  adalah  Shidiq,amanah, istiqomah,  birrul  walidain,  zuhud,  qanaah.  hilmun,  iffah,  syaja’ah,  tawadlu’, sabar,  tawakkal,  ridlo,  adab  penyembelihan  hewan,  tolearansi  (Geograpik, 2020).
Materi  Pendidikan  Agama  Islam  untuk  peserta  didik  pada  Sekolah Menengah  Atas/  Madrasah  Aliyah  adalah  Akidah.Materi  Pendidikan  Agama Islam untuk peserta didik pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam bidang akidah adalah Asma’ul Husna, Malaikat Allah,Kitab Allah, Rasul Rasul Allah, Qadlao dan Qadar, Hari Akhir, Ilmu, Hidup dengan Kemuliaan; Syari’ah. Materi  Pendidikan  Agama  Islam  untuk  peserta  didik  pada  Sekolah  Menengah Atas  dalam  bidang  Syari’ah  adalah  Zakat,  Haji,  Waqaf,  Ekonomi  Islam, Pergaulan bebas dan zina, Masa Kejayaan Islam, Mawaris, Pengurusan Jenazah, Rumah  Tangga;  Akhlaq.  Materi  Pendidikan  Agama  Islam  untuk  peserta  didik pada  Sekolah  Menengah  Atas  dalam  bidang  Akhlaq  adalah  Shidiq,  Berbusana Muslim. Saling Menasehati, Menghormati Orang Tua dan Guru, Keragaman dan Demokrasi, Toleransi, Ihsan, Taat, Kompetensi, Etos Kerja, Dakwah Rasulullah di  Madinah  (Aladdiin  &  PS,  2019);  Sumber  Hukum  Islam  Materi  Pendidikan Agama  Islam  untuk  peserta  didik  pada  Sekolah  Menengah  Atas  dalam  bidang Hirarki  Sumber  Hukum  Islam  adalah  Al  Qur’an,  Al  Hadits,  Ar  Ro’yu, Pembaharuan  Peraturan  Islam  sebagai  hasil  ijtihad  Ulama  (Negara,  Dasar Negara, Undang Undang Dasar, Peraturan tentang Warga  Negara),  (Geograpik, 2020).
Materi  Pendidikan  Agama  Islam  untuk  peserta  didik  pada  Pergutruan Tinggi  adalah  Islam  dikaitkan  dengan  isu  isu  kontemporer  Islam  dikaitkan dengan:  Hak  Asasi  Manusia.  Hak  Asasi  Manusia  adalah  Hak  mendasar  yang diperoleh manusia sejak lahir. Hak Asasi Manusia tersebut yaitu: Tiap manusia berhak  memiliki  Ruh,  Akal  Sehat,  Harta,  Silsilah,  Agama  dan  nama  baik; Demokrasi.  Demokrasi  adalah  manusia  diberi  hak  untuk  membuat  peraturan yang  belum  ditur  oleh  agamanya;  Hukum.Hukum  adalah  peraturan  yang mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia  termasuk  didalam  peraturan  yang berhubungan  antara  warga  negara  dan  Negara;  Sistem  Politik.Sistem  politik adalah  tatacara  mengelola  negara  dalam  segala  aspek  kehidupan  warga negaranya  dan  Negara;  Masyarakat  Madani.Masyarakat  Madani  adalah  sosio plitik  dimana  didalamnya  ada  top  leader,  lembaga  kekuasaan  politik,  wilayah, warga  negra  yang  bertuhan,  taat  hukum  dan  berakhlakul  karimah;  Toleransi Antar  Dan  Intern  Umat  Beragama.Toleransi  Antar  Dan  Intern  Umat  Beragama adalah  toleransi  antar  umat  beragama  satu  dengan  umat  beragama  lain  dan toleransi antar intern umat beragama dalam lingkup agama yang sama.
4. Materi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
1) Materi Pendidikan Pancasila
Materi  Pendidikan  Pancasila  pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan Taman  Kanak  Kanak/  Bustanul  Athfal.Materi  Pancasila  pada  Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak/ Bustanul Athfal yaitu perkenalan tentang  Lambang  Negara,  Bendera  Negara,  Lagu  Kebangsaan,  Bahasa Indonesia,  Karakter  Bangsa  Indonesia  yang  mengacu  pada  nilai  nilai Pancasila  yaitu  Iman  dan  Taqwa  pada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,
Berprikemanusiaan,  Cinta  bangsa  dan  tanah  air,  Berjiwa  demokrasi,  Adil, jujur dan menolong orang lain (BPIP: 2)
Materi Pendidikan Pancasila pada Sekolah Dasar/Madrasah IbtidaiyahMateri  Pendidikan  Pancasila  pada  Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  adalah  penjabaran  sila  sila  dalam  Pancasila.Sila  Pertama didalamnya Iman kepda Allah dan Asmaul Husna, Taqwa pada Allah dengan menjalankan  perintahNya  dan  meninggalakan  laranganNya.Toleransi  dan Bebas  menjalankan  ibadahnya  masing  masing.  Sila  Kedua,  didalamnya  ada pengakuan, penghormatan dan perlindungan. Hak Asasi Manusia, Sila Ketiga didalamnya  Persatuan,  kesatuan  dan  keselamatan  negara  diatas  kepentingan pribadi  dan  golongan,  cinta  tanah  air  dan  pengakuan  keberagaman  suku, bangsa  dan  budya  bangsa.  Sila  Keempat  didalamnya  kedaulatan  negara ditangan  rakyat,  tiap  manusia  sama  kedudukannya  dihadapan  hukum, musyawarah  mufakat  penuh  persaudaraan,  mengutamakan  musyawarah dalam  tiap  mengambil  keputusan.  Sila  Kelima,  didalamnya  mewujudkan keadilan  dalam  segala  aspek  kehidupan  termasuk  didalamnya  politik, keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  adil  memberi  pertolongan,  bekerja sama dalam kebaikan, perpandangan futuristic (Rosyida, 2016).
Materi Pendidikan Pancasila pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah trintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan  yaitu  empat  konsensus  kebangsaan.  Empat  konesus tersebut  adalah:  a)  Pancasila,  sebagai  dasar  negara,  ideologi  nasional,  dan pandangan  hidup;  b)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  sebagai  hukum  dasar  yang  menjadi  landasan  konstitusional kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara;  c)  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  sebagai  komitmen  terhadap  bentuk  final  Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia;  d)  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika,  sebagai  wujud  kesadaran  atas keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan  kohesif  secara  nasional  dan  harmonis  dalam  pergaulan  antarbangsa (Maladi, 2018).
Materi  Pendidikan  Pancasila  pada  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah Aliyah  terintegral  dengan  Pendidikan  Kewarganegaraan  yaitu  membahas tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika. Peran  Indonesia  dalam  Perdamaian  Dunia,  Mewaspadai  Ancaman  Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lubis, Yusnawan, 2017).
Materi  Pendidikan  Pancasila  pada  Perguruan  Tinggi  Umum/Perguruan Tinggi  Islam  adalah  sejarah,  kedudukan  dan  hakikat  sila-sila  Pancasila, merespon  persoalan  aktual  bangsa  dan  negara,  dan  menerapkan  nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan (Nasional, Kebudayaan, & Indonesia, 2012).

## 2) Materi Pendidikan Kewarga negaraan
Materi  Pendidikan  Kewarganegaraan  Materi  Pendidikan  Kewargaan Negara pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak/ Bustanul Athfal  adalah  Negaraku,  Alam  Semesta,  Pekerjaan  dan  Rekreasi  (Istianti, Hamid, & Abdillah, 2016)
Materi  Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  adalah  cinta  tanah  air,  kasih  sayang,  cinta  damai,  kesetaraan, musyawarah,  tanggung  jawab,  kemandirian,  kejujuran  dan  rendah  hati (Rosyida, 2016).
Materi  Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  Sekolah  Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah trintegrasi dengan Pendidikan Pancasila yaitu empat  pilar  kebangsaan.  Empat  pilar  tersebut  adalah:  a)  Pancasila,  sebagai dasar  negara,  ideologi  nasional,  dan  pandangan  hidup;  b)  Undang  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  hukum  dasar  yang menjadi  landasan  konstitusional  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara;  c)  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  sebagai  komitmen terhadap  bentuk  final  Negara  Republik  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  dan  tanah  tumpah  darah  Indonesia;  d)  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika, sebagai  wujud  kesadaran  atas  keberagaman  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa (Maladi, 2018).
Materi  Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  Sekolah  Menengah Atas/Madrasah  Aliyah  terintegrasi  dengan  Pendidikan  Pancasila  yaitu membahas  tentang  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Bhinneka Tunggal  Ika.  Peran  Indonesia  dalam  Perdamaian  Dunia,  Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lubis, Yusnawan, 2017).
Materi Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi Umum/Perguruan  Tinggi  Islam  adalah  tentang  konsep  Hak  Asasi  Manusia, Demokrasi, Open society , order politik, sistem dan sejarah politik Indonesia.
3) Radikalisme
Radikalisme  adalah  gerakan  berbasis  Islam  yang  dimaksudkan  untuk melakukan  pembaruan  dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia  yang dilakukan  dengn  cara  drastis  keras  dan  tanpa  kompromi  kepad  pihak-pihak yang  dianggap  musuh,  dengan  satu  prinsip  bahwa hanya  Syariat  Islam  saja yang  mampu  mengatasinya  sehingga  pendirian  Negara  Islam  dan  penerapan Syarit Islam menjadi ide perjuangan (Nurjannah, 2013).
Salah  satu  faktor  munculnya  radikalisme  karena  politik.  Politik  adalah cara  mengelola  negara.  Politik  dalam  perbendaharaan  istilah  Islam  disebut siyasah.  Politik  bagian  dari  peraturan  Islam.  Islam  merupakan  suatu  sisitem
politik  yang  mengatur  hubungn  manusia  dengan  Allah,  manusia  dan  alam semesta.  Selain  Islam  mengatur  hubungan  manusia  dengan  Allah,  manusia dan  alam  juga  mengatur  hubungan  muslim  dengan  non  muslim  yang  diberi nama  Piagam  Madinah.  Begitu  sempurna  Islam  dalam  segala  peraturannya sehingga tidak ada alasan muslim untuk menjadi radikal dalam berbangsa dan bernegara.  Faktor  lain  adalah  muslim  kurang  memahami,  menghayati  dan mengamalkan Islam dan kurang fahamnya metode dakwah yang diamanatkan oleh  Al  Qur’an  yaitu  muslim  mengajak  manusia  lain  kejalan  Allah    dengan memberi  pemahaman/hikmah/bimbingan,  memberi  mauidhoh  hasanah bagaimana mengamalkan Islam, dan bersedia diajak berdialog dengan baik.
Disamping  itu  juga  muslim  yang  terjebak  pada  radikalismre  adalah anak  yang  mencari  jati  diri  tentang  keislamannya  dan  menemukan pembimbing  yang  berdakwah  dengan  kekerasan,  rerata  mereka  usia  peserta didik  SMP/MTs,  SMA/MA,  perguruan  tinggi  umum,  yang  dari  perguruan tinggi umum rerata mereka drop out.
Radikalisme sudah dicegah barbagai cara baik oleh Akademisi, Negara dan praktisi  Pendidik, sudah mereda tapi  kadang  masih muncul juga,  seperti pada  tanggal  28  Maret  2021  pemboman  gereja  di  Makasar  dan  teror penembakan di Mabes Polri pada tanggal 31 Maret  2021, maka dengan cara integrasi  materi  pendidikan  Agama  Islam  dengan  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  bisa  lenyap  sama  sekali  karena  sudah  tertanam  dan terinternalisasi  sejak  dini  bahwa  Pancasila,  Undang  Undang  Dasar  1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dimana Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika terkenal dengan sebutan Empat Pilar Kebangsaan dan juga sebagai  materi pokok dalam  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  adalah  hasil  ijtihad  ulama  dan  tidak  bertentangan  dengan Islam bahkan bagian dari ajaran Islam.
B. Pembahasan
1. Integrasi Materi Pendidikan Agama Islam dan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Menangkal Munculnya Radikalisme
Pendidikan  Agama  Islam,  Pendidikan  Pancasila  dan  Pendidikan Kewarganegaraan  bertujuan  untuk  membentuk  warga  negara  NKRI  beriman, bertaqwa, berwawasan luas, cerdas kreatif, penuh inovasi kontruktif, oleh karena itu ketiga materi pendidikan tersebut diintergrasikan dan diinternalisasikan dengan kuat  pada  tiap  warga  negara  NKRI  agar  mampu  menolak  ajakan  sepintas  dari orang yang tidak bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup pribadi, bangsa, dan  negara.  Adapun  cara  mengintegrasikan  ketiga  materi  pendididkan  tersebut dalam menangkal munculnya radikalisme disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik.
2. Integrasi  materi  Pendidikan  Agama  Islam,  Pendidikan  Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak/ Bustanul Athfal
Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan  pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Taman  Kanak  Kanak/ Bustanul  Athfal  dalam  mencegah  munculnya  radikalisme  dengan  cara: mengintegrasikan  Akidah  dan  Pancasila,  Kewarganegaraan,  NKRI,  Undang Undang  Dasar  1945,  Bhinneka  Tunggal  Ika    atau  Empat  Pilar  Kebangsaan tersebut  bagian dari akidah Islam kemudian diinternalisasikan pada peserta didik agar  peserta  didik  sudah  punya  konsep  bahwa  Empat  Pilar  Kebangsaan  tersebut diimani  sebagaimana  mengimani  kitab  Allah  yang  berisi  peraturan  Allah  baik yang  tercantum  dalam  Al  Qur’an,  Al  Hadits  dan  Ar  Ro’yu  karena  Empat  Pilar Kebangsaan  adalah  hasil  ijtihad  ulama,  masuk  pada  peraturan  dari  sumber  Ar Ro’yu.  Kemudian  Empat  Pilar  Kebangsaan  dan  lambang  negara  diintegrasikan dengan  materi  Ibadah  dalam  Pendidikan  Islam  yaitu  muslim  mempunyai kewajiban  untuk  mengakui,  menghormati  dan  melindungi  Empat  Pilar Kebangsaan,  lambang  Negara(Burung  Garuda,  Bahasa,  Bendera  dan  bangsa). Selanjutnya  sikap  terhadap  Empat  Pilar  Kebangsaan  dan  lambang  negara diintegrasikan  dengan  akhlaq  bahwa  sikap  menerima,  mengamalkan  dan mengimani  Empat  Pilar  Kebangsaan  merupakan  akhlaqul  karimah.  Peserta  didik usia  PAUD/TK/BA  sudah  punya  konsep  seperti  diatas  jika  pesreta  didik  sudah dewasa bersikap menolak radikalisme dari siapapun.
Guru mempunyai peran penting dalam menginternalisasikan integrasi materi Pendidikan  Agama  Islam  dan  materi  Pendidikan  Pancasila  dan  Pendidikan Kewarganegaraan maka  guru Pendidikan Agama  Islam wajib memiliki wawasan Empat  Pilar  Kebangsaan  sehingga  ketika  menyampaikan  materi  pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  mampu  totalitas  mengintegrasi  dengan Pendidikan  Agama  Islam.  Sedangkan  guru  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  non  muslim  maka  hendaklah  mereka  juga  memiliki  wawasan bahwa  Empat  Pilar  Kebangsaan  sebagai  bagian  dari  peraturan  Islam  yang  harus diterima,  diakui,  dihormati,  dan  dilindungi  oleh  peserta  didik  muslim,  sehingga Empat  Pilar  Kebangsaan  menginternalisasi  pada  peserta  didik  sebagaimana menginternalisasinya  peraturan  Islam  yang  lain,  dan  peserta  didik  mampu menolak radikalisme dari siapapun.
3. Integrasi  materi  Pendidikan  Agama  Islam,  Pendidikan  Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan  pada  Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  dalam  mencegah munculnya  radikalisme  dengan  cara  yang  sama  dalam  mengintegrasikan  materi Pendidikan  Agama  Islam  dan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  sama dengan  yang  disampaikan  pada  peserta  didik  usia  PAUD/TK/BA,  karena  materi Pendidikan  Agama  Islam  dan  materi  Pendidikn  Pancasila  dan  Kewarganegaraan
dalam garis besar sama yaitu tentang akidah, syari’ah/ibadah, akhlak, dan Empat Pilar Kebangsaan dan lambang negara.
Pada  tingkat  SD/MI  ada  materi  tambahan  yaitu  tentang  menguatkan  nilai Pancasila  dimana  muslim  dalam  melaksanakan  rukun  Islam  sebagai  pelaksanaan Sila Pertama dari Pancasila. Peran guru tetap dibutuhkan untuk mengintegrasikan materi tersebut  pada tingkat pendidik SD/MI maka guru Pendidikan Agama Islam menambah  wawasan  dan  diinternalisasikan  pada  peserta  didik  bahwa  muslim menjalankan rukun Islam sama dengan melaksanakan Sila Pertama dari Pancasila, demikian  juga  guru  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  non  muslim menambah  wawasan  dan  diinternalisasikan  pada  peserta  didik  bahwa  muslim menjalankan rukun Islam sama dengan melaksanakan Sila Pertama dari Pancasila, sehingga peserta didik bersikap menolak radikalisme dari siapapun karena NKRI melindungi muslim melaksanakan agamanya.
4. Integrasi  materi  Pendidikan  Agama  Islam,  Pendidikan  Pancasila, Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah Tsanawiyah
Integrasi materi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pendidikan
Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dalam mencegah munculnya radikalisme mencegah munculnya radikalisme dengan cara yang  sama  dalam  mengintegrasikan  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada peserta didik usia PAUD/TK/RA dan pada usia  SD/MI.  Pada  tingkat  SMP/MTs  ditambah  materi  tentang  hirarki  sumber hukum Islam dan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Empat Pilar Kebangsaan secara detail.
Peran guru tetap dibutuhkan untuk mengintegrasikan hirarki sumber hukum Islam dengan Empat Pilar Kebangsaan, maka guru harus menambah wawasan dan menginternalisasikan  pada  peserta  didik  bahwa  Empat  Pilar  Kebangsaan merupakan  bagian  dari  hirarki  sumber  hukum  Islam  ketiga  karena  hasil  ijtihad ulama. Peraturan yang termuat dalam Empat Pilar Kebangsaan wajib ditaati oleh warganegara  muslim  selama  peraturan  tersebut  tidak  mengajak  ma’shiat  kepada Allah. Begitu juga guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan non muslim menambah  wawasan  dan  menginternalisasi  pada  peserta  didik  muslim bahwaEmpat  Pilar  Kebangsaan  merupakan  bagian  dari  hirarki  sumber  hukum Islam ketiga karena hasil ijtihad ulama. Peraturan yang termuat dalam Empat Pilar Kebangsaan  wajib  ditaati  oleh  warganegara  muslim  selama  peraturan  tersebut tidak mengajak ma’shiat kepada Allah, sehingga peserta didik bersikap menolak radikalisme dari siapapun.
5. Integrasi  materi  Pendidikan  Agama  Islam,  Pendidikan  Pancasila, Pendidikan Kewranegaraan pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah tegrasi  materi  Pendidikan  Agama  Islam,  Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan Kewranegaraan pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam menangkal munculnya  radikalisme  dengan  cara  yang  sama  dalam  mengintegrasikan
Pendidikan  Agama  Islam  dan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  pada peserta  didik  usia  PAUD/TK/BA  dan  pada  usia  SD/MI,  pada  SMP/MTs.  Pada tingkat SMA/MA ditambah materi tentang Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Peran Indonesia  dalam  Perdamaian  Dunia,  Mewaspadai  Ancaman  Terhadap  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peran  guru  dibutuhkan  untuk  mengintegrasikan  Hak  Asasi  Manusia, Demokrasi,  Perdamaian, dan politik dalam  negeri  dan luar negeri menurut  Islam dan  menurut  rumusan  NKRI.  Maka  guru  Pendidikan  Agama  Islam    harus menambah  wawasan  dan  menginternalisasikan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia, Demokrasi,  Peran  Indonesia  dalam  Perdamaian  Dunia,  Mewaspadai  Ancaman Terhadap Negara  Kesatuan Republik Indonesia  merupakan bagian dari peraturan Islam.  Guru  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  non  muslim  juga menambah  wawasan  dan  menginternalisasikan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia, Demokrasi,  Peran  Indonesia  dalam  Perdamaian  Dunia,  Mewaspadai  Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia  merupakan bagian dari peraturan Islam  sehingga  peserta  didik  bersikap  menolak  radikalisme  dari  siapapun  karena peraturan yang dirumuskan oleh NKRI adalah bagian dari peraturan Islam.
6. Integrasi  materi  Pendidikan  Agama  Islam,  Pendidikan  Pancasila, Pendidikan  Kewarganegaraan  pada  Perguruan  Tinggi  Umum/Perguruan Tinggi Islam
Peserta didik di Perguruan Tinggi adalah peserta didik yang sudah mendapat fondasi  agama  Islam  dan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  mulai  dari PAUD/TK/BA,  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA.  Integrasi  materi  Pendidikan Agama  Islam,  Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan  Kewarganegaraan  pada Perguruan Tinggi Umum/Perguruan Tinggi Islam, dengan cara mahasiswa diajak berfikir,  merenung  tentang  memelihara,  memajukan,  memakmurkan  dan menjadikan  NKRI  menjadi  hunian  yang  aman,  tentram,  damai,  sejahtera. Perbuatan itu semua  merupakan bagian dari kewajiban agama Islam. Mahasiswa ditekankan  dan  diinternalisasikan  bahwa,  Pancasila,  Undang  Undang  Dasar 1945,  Negara  Kestuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  Bhinneka  Tunggal  Ika merupakan hasil ijtihad ulama dan tidak bertentangan dengan Islam atau dengan kata  lain  NKRI,  Pancasila,  Undang  Undang  Dasar  1945,  Bhineka  Tunggal  Ika adalah  Darul  Mitsaq/Negara  Kesepakatan  (Ma’ruf  Amin,  2019:  3).  Mahasiswa ditekankan untuk mengisi NKRI dengan kemampuan dalam ilmu, teknologi dan seni  agar  NKRI  cepat  mencapai  negara  yang  aman,  adil,  tentram  damai  dan sejahtera.

## Kesimpulan
Uraian  dari  pendahuluan  sampai  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa pencegahan  munculnya  radikalisme  sudah  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  baik  dari kalangan  Akademisi,  Negara  dan  praktisi  Pendidik,  walau  sudah  mereda  tapi  kadang masih muncul juga, seperti pada tanggal   28 Maret 2021 pemboman gereja di Makasar dan  teror  penembakan  di  Mabes  Polri  pada  tanggal  31  Maret  2021;  faktor  muncul radikalisme antara lain adalah sistem politik NKRI,  pelaku  radikal kurang memahami, menghayati dan mengamalkan dan dakwah Islam, pelaku radikal masih mencari jati diri keislaman  ;  maka  solusi  lain  menambah  wawasan  dengan  cara  Integrasi  Materi Pendidikan  Agama  Islam  dengan  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  dapat mencegah  radikalisme  karena  sejak  dini  Warga  NKRI  diinsternalisasikan  bahwa Pancasila,  Undang  Undang  Dasar  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan Bhinneka  Tunggal  Ika  merupakan  hasil  ijtihad  ulama  dan  tidak  bertentangan  dengan Islam  bahkan  bagian  dari  peraturan  Islam,  dengan  begitu  muslim  tidak  berani menghianati kesepakatan.

## BIBLIOGRAFI
Aladdiin,  Hisyam  Muhammad  Fiqyh,  &  PS,  Alaika  M.  Bagus  Kurnia.  (2019).  Peran Materi  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  dalam  Membentuk  Karakter Kebangsaan. Jurnal Penelitian Medan Agama , 10 (2). Google Scholar
Anwari,  Misbakul,  &  Nursikin,  Mukh.  (2020).  Pembinaan  Keagamaan  untuk Meningkatkan Kecerdasan Spiritual  Pada Santri Usia Lanjut di  Pondok Pesantren Raden Rahmat Banyubiru Kabupaten Semarang. Jurnal Ilmiah Citra Ilmu , 16 (32),
11–26. Google Scholar
Arifin,  Zainal,  Mardan  Umar.  (2020). Islam  Rahmatan  Lil’alamin,  Mengenalkan Kelembutan  dan  Kasih  Sayang  Islam  Kepada  Generasi  Milenial .  Yogyakarta: Omah Ilmu.
Ekawati, Mundzier Suparta, & Sirin, Khaerani. (2018). Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia. Istiqro , 16 (01), 139–178. Google Scholar
Geograpik.  (2020). Materi  Agama  SMP  Kelas  7,  8,  9,  Terlengkap .  Retrieved  from https:geograpik.blogspot,com.
Ihsa, F. (2011). Dasar Dasar Kependidikan . Jakarta: Rineka Cipta.
Istianti, Tuti,  Hamid, Solihin  Ichas, &  Abdillah,  Fauzi.  (2016). Menelisik  moral  sosial kewarganegaraan dalam permainan pada  pendidikan anak usia dini. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 1 (2), 86–96. Google Scholar
Lubis, Yusnawan, Mohamad Sodeli. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  /  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan .  Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Maladi,  G.  (2018). Penguatan  Materi  Pancasila dalam  Kurikulum  2013 . Widyaiswara PPPPTK PKn Dan IPS.
Muthmainnah,  Muthmainnah.  (2017).  Kurikulum  Pendidikan  Agama  Islam  Taman Kanak-Kanak  Islam  Terpadu  (Tkit)  Al-Azhar  Lamgugob  Banda  Aceh. Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak , 1 (2), 58–76. Google Scholar
Nasional,  Departemen  Pendidikan,  Kebudayaan,  Kementerian  Pendidikan  D.  A.  N.,  & Indonesia,  Republik.  (2012). Materi  Ajar  Mata  Kuliah  Pendidikan  Pancasila . Google Scholar
Nurjannah,  Nurjannah.  (2013).  Faktor  Pemicu  Munculnya  Radikalisme  Islam  Atas Nama Dakwah. Jurnal Dakwah , 14 (2), 177–198. Google Scholar
Rosyida, Desy Anindia. (2016). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan MI dalam Meningkatkan  Karakter  Siswa  Berbasis  Tradisi  Pesantren. Muallimuna , 1 (2),  62–

## 78. Google Scholar
Salim,  Nur,  Suryanto,  Suryanto,  &  Widodo,  Agus.  (2018).  Pencegahan  Paham Radikalisme  dan  Terorisme  Melalui  Pendidikan  Multikulturalisme  pada  Siswa MAN  Kediri  I. Jurnal  ABDINUS:  Jurnal  Pengabdian  Nusantara , 2 (1),  99–107. Google Scholar
Sary,  Noermala.  (2017).  Mencegah  Penyebaran  Paham  Radikalisme  Pada  Sekolah.
Manthiq , 2 (2), 191–200. Google Scholar
Shunhaji,  Akhmad.  (2019).  Agama  dalam  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  Dasar. Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan  Islam , 1 (1), 1– 22. Google Scholar
Tabroni, G. (2020). Pendidikan: Pengertian, Unsur, Tujuan, Fungsi, dsb (Lengkap) .
Copyright holder : Siti Muhayati (2021)
First publication right : Jurnal Syntax Idea
This article is licensed under: