## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.132 https://mhn.bphn.go.id

## PENGUATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA UMAT AGAMA BAHA’I DI PATI JAWA TENGAH
(Strengthening Administration of People Service for People Baha’i Religions in Pati Central Java)
Moh Rosyid dan Lina Kushidayati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
e-mail: mrosyid72@yahoo.co.id, linakushidayati@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  ditulisnya  artikel  ini  memberi  pemahaman  pada  penyelenggara  negara  dan  masyarakat  bahwa agama Baha’i adalah agama independen dan berhak hidup di Indonesia. Konsekuensinya, hak umatnya harus dipenuhi negara. Data diperoleh dengan wawancara dan diskusi tahun 2020 dengan umat agama Baha’i  di  Desa  Cebolek  Kidul,  Kecamatan  Margoyoso,  Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah,  dan  literatur.  Data dianalisis  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  riset,  hak  umat  agama  Baha’i  ada  yang  belum dipenuhi negara seperti permohonan akta kawin setelah kawin secara Baha’i, kolom agama dalam KTP- nya tertulis setrip (-), dan pendidikan agama di sekolah formal diberi mata pelajaran agama non-Baha’i. Hal ini dipicu Kementerian Dalam Negeri tidak menindaklanjuti Surat Penjelasan dari Kementerian Agama Nomor MA/276/2014 kepada Pemda bahwa umat agama Baha’i berhak hidup dan haknya dilayani negara. Upaya yang harus dilakukan (1) Kemendagri menerbitkan surat kepada Kepala Daerah merujuk surat Menag Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014 agar melayani umat Baha’i, (2) Kemenkumham berdiskusi dengan Kemendagri karena belum terpenuhinya hak umat Baha’i di bidang Administrasi Kependudukan, (3) Pemkab Pati perlu memanfaatkan fasilitas negara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini memfasilitasi pada warga (umat Baha’i) agar haknya difasilitasi pemerintah.
Kata Kunci: hak beragama, dilayani, agama Baha’i

## Abstract
This article writing the purpose is to give understanding of the country and public that Baha’i religion is independent religion, deserve to live in Indonesian. The consequences of the right must be fulfilled by the state. Data were gathered from interviu, forum group discussion by Baha’i peoples in Cebolek Kidul village, Margoyoso District, Pati City, Central Java, and literature then analyzed in descriptive qualitative approach. Result, the rights to religious Baha’i were not fulfilled by the state as a marriage certificate, religion column in ID card written setrip (-), religion subject in formal school was given non-Baha’i. The ministry of internal affairs Nomor MA/276/2014 don’t instruct governors and regents as Baha’i religions deserve to live; their rights are served by the state. Must effort (1) Ministry of Home Affairs publish letter for local government to refer letter Minister of Religion No MA/276/2014 for service people Baha’i, (2) Ministry Law and Rights to discuss by Ministry of Home Affairs because unfulfilled  rights people Baha’i at Administration of People, (3) Pati government must to make use of facility at UU No 16/2011 about Law help for facilitation at people Baha’i so that there are facilitated by the state.
Keywords : religious rights, served, Baha’i religions.

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## A. Pendahuluan
Fitrah manusia hidup di negara mana pun membutuhkan kebutuhan dasar diantaranya beragama. Konsekuensinya negara harus memenuhi hak beragama warganya. Benarkah beragama sebagai kebutuhan dasar  setiap  manusia?  Pertanyaan  ini  dapat diawali dengan memahami pernyataan orang yang menyatakan dirinya atheis (hidup yang tidak  mempercayai  adanya  Tuhan).  Hal  ini diawali pernyataannya bahwa institusi agama membuatnya  tidak  nyaman  dalam  hidup sehingga memilih jalan agnostik yakni hal yang menyangkut  Tuhan  irasional,  tidak  penting, mendasarkan hal yang ia tahu saja. Person ini awalnya mengandalkan rasionalitas dan tidak ingin dikekang oleh aturan agama yang penuh skeptis dan tidak semua yang ada dalam agama dapat dijawab secara rasional, misalnya ada ajaran sebuah agama yang memperbolehkan poligami yang merugikan perempuan. Data dukung penguat mereka, orang beragama tetapi perilakunya tidak sesuai ajaran agama, seperti membunuh atas nama Tuhannya. Bagi si ateis, soal spiritual adalah privasi. 1 Baginya mempedomani pernyataan tokohnya, agama proyeksi diri manusia (Ludwig Feuerbach), agama candu bagi rakyat (Karl Marx), Tuhan telah  mati  (Friedrich  Nietzsche),  agama menurut kodrat psikologisnya merupakan ilusi kekanak-kanakan (Sigmund Freud), apabila ada Tuhan manusia tidak bebas dan tidak  mempunyai  tanggung  jawab  (Jean Paul Sartre). Hanya saja, kelompok ini ingin diakui  hak  keartisannya.  Dengan  demikian, yang beragama dan yang atheis keduanya
1.  Reza Gunadha dan Erick Tanjung. Mereka Hidup Tanpa Tuhan, Pengakuan Orang Ateis di Indonesia . Suara. Com, Rabu 10 Juli 2019.
2.  Al Khanif. Hukum HAM dan Kebebasan Beragama. LaksBang Grafika: Yogyakarta, 2012, hlm.129.
ingin diakui. Bila demikian, apakah beragama menjadi keharusan di Indonesia bila merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa? sedangkan  yang  ateis  tidak  boleh  hidup  di Indonesia?
Menurut Khanif kebebasan beragama atau  berkeyakinan  tidak  hanya  diberikan kepada orang yang beragama juga yang tidak mempercayai agama atau kepercayaan sama sekali. Hak tersebut diberikan tidak atas dasar melihat agama melainkan hak individu. 2
Individu memilih antara atheis atau beragama merupakan kebutuhan privasinya. Atas dasar argumen ini, seseorang dalam menentukan pilihannya  dalam  beragama  pun  tidak dapat didikte oleh siapapun, termasuk oleh aparat negara. Agar tidak terjadi pemaksaan kehendak pada pihak lain dalam menentukan pilihan beragama, langkah bijak dengan memahami  penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden RI (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965. Penpres dibakukan dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang disahkan Presiden Soekarno pada 17 Januari 1965, hingga kini masih berlaku. Pada penjelasan Pasal 1, agama yang dipeluk penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenamnya dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tidak  berarti  agama  lain  misalnya  Yahudi, Zoroastrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia, mereka mendapat  jaminan  penuh dan  mereka  dibiarkan  adanya,  asal  tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain. Frasa

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
‘bukan  berarti  ajaran  agama  lain  dilarang di  Indonesia’  memiliki  makna  negara  tidak berhak memilihkan agama bagi warganya dan  tidak  boleh  membatasi  jumlah  agama tertentu saja yang dipilih warganya.
Kewajiban negara adalah  menghormati ( to  respect ), melindungi ( to protect ), dan memenuhi hak ( to fulfill ) agama (apa pun) yang dipilih warganya. Tetapi, kesalahkaprahan terjadi hingga kini oleh publik bahwa hanya enam agama yang berhak hidup di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Dampaknya, selain enam agama dianggap  tidak  berhak  hidup  di  Indonesia. Sikap ini perlu diberi pemahaman bahwa agama ibarat komoditas, ada yang direspon pasar,  ada  yang  tidak  direspon  sehingga ada  agama  yang  mati  secara  alami.  Dengan demikian,  tidak  perlu  gundah  dengan banyaknya agama karena eksistensinya menghadapi seleksi alam.
Ada pula agama yang karena kebijakan politik  ‘dikarantina’  oleh  penguasa.  Hal  ini dialami agama Khonghucu era Orde Baru dengan terbitnya Inpres Nomor 14 Tahun 1967 bahwa agama, kepercayaan, dan adat  istiadat  China  dilarang  di  Indonesia (maksudnya agama Khonghucu) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha (tanpa Khonghucu). Presiden Gus Dur menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967,  Presiden  Megawati  menerbitkan Inpres Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 9 April 2002 bahwa Imlek sebagai hari raya
nasional (Hari Raya Khonghucu), Mendagri menerbitkan Surat Edaran Nomor 470 Tahun 2006 pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) umat Khonghucu difasilitasi pengisian kolom agama (Khonghucu) dalam KTP, KK, dan akta lahir. Surat Edaran Presidium Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tahun  1967  mengganti  penggunaan  istilah Tionghoa menjadi Tjina. Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) SE Presidium dihapusnya dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2014 pada 12 Maret 2014. Dalih Presiden SBY  penggunaan  istilah  China  menimbulkan dampak  psikososial,  diskriminatif  terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sehingga diganti dengan istilah Tionghoa.
Hal serupa pernah dialami umat agama Baha’i yakni agama independen, bukan sekte salah satu agama, organisasi Baha’i dinyatakan terlarang oleh Presiden Soekarno dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosicrucians (AMORC) dan Organisasi Baha’i. Presiden Gus Dur mencabutnya dengan Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutan Keppres Nomor 264 Tahun 1962. Pertimbangan Presiden Gus Dur,  Keppres  Nomor  264  sudah  tidak  lagi sesuai  dengan  prinsip  demokrasi  dan  tidak efektif. Hanya saja, untuk memberi kepastian hukum Keppres dicabut. Akan tetapi, Keppres Nomor 69 Tahun 2000 belum berdampak signifikan bagi umat Baha’i karena pelarangan organisasi Baha’i dipahami publik pelarangan

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
terhadap  agamanya pula.  Dampaknya, tidak semua hak sipil dan hak dasar umat agama Baha’i  dilayani  negara  dengan  baik  seperti kolom agama dalam KTP tertulis setrip (-) (sebagaimana amanat UU Administrasi Kependudukan), permohonan akta nikah (pasca-kawin secara Baha’i) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati Jawa Tengah tidak diterbitkan. Dalihnya, agama Baha’i sebagai agama yang tidak diakui negara, negara hanya mengakui enam agama saja.  Kondisi ini, umat Baha’i menaati aturan pemerintah (di negara mana pun berada) dan berupaya agar dipenuhi hak dasarnya.
Dengan demikian, perlunya didiskusikan akar persoalan mengapa publik bahkan penye leng gara negara belum memahami Penjelasan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 secara utuh? Apa bentuk diskriminasi pelayanan hak administrasi kependudukan yang diderita umat agama Baha’i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten  Pati  Jawa  Tengah?  Kurangnya pemahaman hak beragama dapat berimbas pada lemahnya pelayanan publik bagi warga negara tentunya berdampak pada hak dasar manusia yang terlanggar.
Dinamika  tersebut  para  peneliti menelaah umat agama Baha’i. Pertama, Amisani (2014) kepemimpinan dalam agama Baha’i tidak personal, tapi oleh majelis rohani dari tingkat daerah, negara, dan dunia. Kedua, Lubis (2015)  ajaran agama Baha’i yakni kesatuan manusia (1) keniscayaan berlaku untuk semua manusia yang mengandung nilai universal dari agama yang ada, (2) cita- cita terbesar semua agama adalah mencapai
3.  M. Atho Mudzhar.1998. Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
kedamaian, (3) mewujudkannya dengan nilai rohani. Ketiga, Mufiani (2016) umat Baha’i di Yogya aktif terlibat aktivitas sosial keagamaan, menjunjung  tinggi  toleransi,  kebersamaan dengan lingkungannya. Keempat, Hamidah (2017) agama Baha’i memiliki kitab suci antara lain Aqdas yang diwahyukan Tuhan pada Baha’u’llah tahun 1853-1892 M. Muatannya keesaan Tuhan, fungsi wahyu Ilahi, tujuan hidup, ciri dan sifat roh manusia, kehidupan sesudah mati, hukum dan prinsip agama, ajaran akhlak, perkembangan dan masa depan manusia. Kelima, Kholis (2018) agama Baha’i ajarannya humanis yakni kesatuan umat manusia (semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan), kesatuan dan keanekaragaman (manusia adalah satu dan setara), pendidikan diwajibkan tiap manusia, mencari kebenaran secara independen, sifat dasar manusia adalah keluhurannya. Dengan demikian, artikel ini memiliki kajian baru bila dibanding penelitian di atas sehingga penting ditelaah untuk mendewasakan bangsa dalam menerima keragaman.

## B.  Metode Penelitian
Mengkaji umat beragama dan dinamikanya menurut Mudzhar ada aspek yang dapat ditelaah yakni (1) scripture, naskah, simbol agama, (2) penganut, pemuka (pemikiran, sikap, perilaku), aktualisasi ajaran agama, (3) ritus, lembaga, adat-istiadat (tata ibadah, kawin), (4) alat (tempat ibadah, lonceng, peci, dsb.), dan (5) organisasi keagamaan. 3 Naskah ini mengkaji aspek akibat yang dialami umat agama Baha’i akibat tidak  dipahaminya  aturan  negara  dalam

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
melindungi umat agama (apa pun). Hal terjadi di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah.  Riset  tahun 2020 ini data diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan forum  group discussion (FGD) denga umat Baha’i dengan analisis  deskriptif  kualitatif.  Tahapan  riset ini (1) studi pendahuluan mengkaji literatur perihal agama Baha’i, (2) survei pra riset untuk mengetahui kondisi umum umat agama Baha’i di lokus, (3) pengumpulan data dengan observasi, wawancara, literatur, dan FGD,  (4)  menyusun  sistematika  penulisan menentukan aspek bahasan objek studi yang diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) diakhiri simpulan dan daftar pustaka.

## C. Pembahasan
Agama Baha’i menjadi perbincangan publik antara lain pada 24 Juli 2014 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam twitter- nya Menag @lukmansaifuddin pukul 19:55 WIB  “…pemerintah  Indonesia  menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pemerintah menyatakan Baha’i agama  yang  keberadaannya  diakui  UU…”. Sebelum twit tersebut diawali permohonan Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) pada Menag menanyakan perihal agama Baha’i terkait pelayanan kependudukan (penerbitan e-KTP nasional). Menag menjelaskan Baha’i merupakan suatu agama, bukan aliran dalam agama, berkembang di 20 negara. Pemeluk Baha’i di Banyuwangi 22 orang, Jakarta 100 orang, Medan 100 orang, Surabaya 98 orang,
4.  Moh Rosyid. The Dynamics of Social and Politics and the Struggle of Baha’i People:A Case Study of Baha’i People in Pati, Central Jav a . Paper The 9th International Graduate Students and Scholars’ Conference in Indonesia (IGSCC) 9-10 Agustus 2017 UGM Yogyakarta.

## Palopo Sulawesi 80 orang, Bandung 50, dan
Malang 30 orang (Naskah ini menelaah di Pati Jawa Tengah).
Baha’i termasuk agama yang dilindungi Pasal 28 E dan 29 UUD 1945. Berdasarkan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 selain enam agama mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar perundangan. Menag berpendapat, umat Baha’i berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari negara. Pada hari yang sama (selang beberapa menit,  pukul  22:55)  Menag  mengklarifikasi pengakuan Baha’i sebagai agama baru. Ia mempertanyakan kewajiban negara mengakui sebuah keyakinan sebagai agama atau bukan agama. Akun twitter Menag menegaskan, ia tidak menyebut Baha’i sebagai agama baru, tetapi sedang mendalami peran pemerintah. 4
Keberadaan umat Baha’i di eks- karesidenan  Pati  (Kabupaten  Pati,  Kudus, Jepara, dan Rembang) kini hanya di desa Cebolek Kidul, meski awalnya di beberapa wilayah.  Akibat  kebijakan  negara  yang  tidak berpihak padanya, umat agama Baha’i konversi menjadi muslim. Umat Baha’i di lokus riset ini hanya 7 KK, 27 jiwa, didominasi satu keturunan hidup damai bersama non- Baha’i  (muslim).  Umat  Baha’i  mengikuti dinamika sosial yang dilakukan umat muslim sebagai mayoritas.

## 1. Memahami Hak Asasi Manusia
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terbit dilandasi pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar secara kodrati melekat

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
pada diri seseorang, sifatnya universal dan abadi. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak  boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk negara. Pasal 1 ayat (1) HAM adalah seperangkat hak yang melekat secara hakiki pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan anugerah Tuhan wajib dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  pemerintah,  dan  tiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat  manusia.  Hak  manusia  yang  tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun dalam Pasal 4 hidup (Pasal 9), tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal 10 berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 11 mengembangkan diri, Pasal 12 memperoleh pendidikan, Pasal 17 memperoleh keadilan, Pasal 22 ayat (1) tiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, (2) negara menjamin kemerdekaan tiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. 5
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan  Politik  ( International  Covenant  on  Civil and  Political  Rights (ICCPR) 6 Pertama, hak boleh dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh negara pada warganya (hak derogable) melipu ti  berkumpul/berserikat,  membentuk serikat buruh; dan bebas berpendapat atau berekspresi, bebas mencari, menerima,
5.  Pasal 8 perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM tanggung jawab pemerintah. 6 .  ICCPR merupakan kovenan HAM internasional disahkan pada 1966 mulai berlaku pada 1976. Diratifikasi dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
memberi informasi, dan ragam ide tanpa memperhatikan  batas  (lisan  atau  tulisan). Negara  diperbolehkan  tidak  memenuhinya apabila mengancam kehidupan demi keamanan  nasional,  ketertiban  umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak kebebasan pihak lain.
Kedua, tidak boleh dikurangi pemenuhan nya oleh negara walau kondisi darurat (hak non-derogable/ absolut) yakni hak dasar berupa hidup ( rights  to  life ); bebas dari penyiksaan ( right to be free from torture ); bebas dari perbudakan ( right to be free  from  slavery ); bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah  satu  hak  yang  tidak  bisa  dihilangkan (universal inalienable ), tidak dapat diganggu gugat ( inviolable ), dan hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar ( non derogable human rights ) oleh siapa pun. Bila dilanggar kategori pelanggar HAM ( gross  violation  of  human rights ).
Konsep dasar tersebut belum menjadi pemahaman umum, termasuk penyelenggara negara sehingga berdampak terhadap umat agama Baha’i yang dianggap agama asing. Secara faktual, anggapan tersebut dipicu  oleh  peribadatan  di  rumahnya,  tidak terpublikasikan (tempat ibadahnya, masyriqul adzkar , belum ada di Indonesia).

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## 2. Mengenal Agama Baha’i
Figur dalam agama merupakan sosok sempurna karena dijadikan tauladan. Figur atau deklarator agama Baha’i adalah sang Bab (bermakna pintu pembuka adanya sosok pembaharu). Agama Baha’i dideklarasikan di Iran pada 23 Mei 1844 (ada yang menyebut 1892) oleh Sayyid Ali Muhammad. Baha’i dari nama pendeklatornya yakni Mirza Husein (Putera  Mirza  Abbas  Bazrak,  petinggi  Persi wafat 1309 H) bergelar Baha’u’llah (bermakna kemuliaan  Tuhan)  yang  mengikuti  gerakan Babiyah didirikan Mirza Ali Muhammad, menyebutnya Al-Bab (pintu) yakni pintu datangnya Baha’ullah. Baha’i artinya pengikut Baha’u’llah. Mirza Husein Ali (sang Bab) lahir di Teheran, Persia (Iran) tahun 1817 M yang mengaku secara langsung mendapat wahyu dari Tuhan, mendeklarasikan diri sebagai utusan Tuhan pada 21 April 1863 M. Sang Bab anak bangsawan Persia lebih suka sebagai agamawan dari pada bangsawan. Ia membawa misi ilahiah datangnya Zaman Baru untuk manusia yang berada pada ambang kedewasaan yakni fase awal terwujudnya kesatuan umat manusia sedunia. Doktrin Sang Bab bahwa tujuan hidup dalam ajaran Baha’i  adalah  melindungi  kepentingan umat manusia dan memajukan kesatuan, memupuk semangat cinta kasih antar-sesama dengan persahabatan. Prinsip rohani yang dibawanya adalah pilar utama kesatuan dalam keanekaragaman berupa keesaan Tuhan, kesatuan sumber surgawi dari semua agama, dan kesatuan umat manusia sedunia. Ajaran yang bersumber dari prinsip rohani berupa
7.  Moh Rosyid. 2016. Memotret Agama Baha’i di Tengah Lemahnya Perlindungan Pemda: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah. Vidya Samhita. Vol.2 No.2.
pencarian kebenaran oleh umatnya secara mandiri; keselarasan antara agama dan ilmu pengetahuan; penghilangan segala bentuk prasangka agama, ras, kebangsaan, dan kelas sosial; penyelesaian masalah ekonomi secara rohani; kesetaraan antara perempuan dan lelaki; dalam segala hal dimusyawarahkan; dan setia pada pemerintah (di negara mana pun umat Baha’i berada). Ajaran Baha’i memercayai Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam, percaya pada semua nabi dan rasul. Berasaskan mencari kebenaran dengan bebas, mengupayakan persatuan dan cinta kasih, keselarasan antara ilmu pengetahuan dan sains, menghilangkan prasangka, mendukung persamaan hak hidup, kesetaraan lelaki dan perempuan, hak yang sama tiap orang dalam perundangan,  perdamaian  semesta,  politik dilarang dicampur dengan agama, kekuatan ruh suci, solusi permasalahan ekonomi secara rohani.
Akibat pertumbuhannya penguasa Persia memenjarakan sang deklarator agama Baha’i, Baha’ullah (Bab) di Benteng Mah-Ku (di Pegunungan Azerbaijan) dan dipindah ke Benteng Chiriq. Tahun 1852 M dipenjara di bawah tanah Siyah-Chal (di Iran) menerima wahyu pertama langsung dari Tuhan berisi penunjukannya sebagai perwujudan Tuhan (nabi/rasul). Sang Bab (Mirza Husayn Ali atau Baha’ullah) menyatakan, akan hadir sosok perwujudan Tuhan yakni Abdul Baha’, anak ideologisnya. 7 Pada 9 Juli 1950 sang Bab dibunuh di Kota Tabriz/Tabriz jenazahnya diamankan pengikutnya ke Bukit Karmel di Yerusalem. Kenabiannya diteruskan Abdul

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
Baha’ lahir 23 Mei 1844 (bertepatan Sang Bab mendeklarasikan misinya). Sejak usia 8 tahun, Abdul Baha’ mendampingi Baha’u’llah dalam pengasingan. Tahun 1908 adanya Revolusi Pemuda Turki Abdul Baha’ dibebaskan dari penjara. Tahun 1910-1913 Abdul Baha’ mengunjungi Mesir, Inggris, Skotlandia, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, Austria, dan Hongaria menyebarkan ajaran Baha’i pada organisasi, akademisi, dan publik. Tahun 1921 Abdul Baha’ wafat di Haifa, Israel (Israel menguasai Palestina 14 Mei 1948). Sebelum wafat, Abdul Baha’ menulis wasiat menunjuk Shoghi Effendi (anak kandungnya) sebagai wali agama Baha’i yang tugasnya menerjemahkan tulisan Suci Bahaullah dan Abdul Baha’ dari bahasa Persia dan Arab ke bahasa Inggris; menertibkan  tata  administrasi  kebahagiaan yang semula atas peran figur menjadi peran lembaga/badan. Perubahan format pasca- wafatnya sang Wali Baha’i, Shoghi wafat tahun 1957 M. Tujuan dibentuknya lembaga/ majelis Baha’i menghapus sistem ketokohan, keulamaan, kependetaan, atau kerahiban. Era 1863-1900-an M peradaban menggunakan sistem itu secara bertahap muncul demokrasi. Keberadaan lembaga merupakan perintah Baha’ullah sebelum wafat, merancang kepeloporan dengan pesan berdiaspora ke penjuru dunia agar tersiarnya ajaran Sang Bab bahwa penyeru kesatuan umat manusia sudah datang.
Lembaga dalam Baha’i (1) Balai Keadilan Sedunia/BKS  (lembaga  tingkat  dunia) didirikan tahun 1963 di Kota Haifa Israel yang anggotanya 9 orang, (2) Majelis Rohani Nasional/MRN  (lembaga  Baha’i  tingkat negara) di ibu kota negara, dan (3) Majelis
Rohani Setempat/MRS (lembaga agama Baha’i di daerah) di mana umat Baha’i berada.
Dinamika berlembaga, Baha’i dikembang- kan berdasarkan pemikiran tim BKS. Pertama, lembaga terpilih, yakni person ditunjuk oleh perwakilan lembaga Baha’i untuk menjadi tim  dalam  kelembagaan  Baha’i,  seperti BKS dan MRN. Kedua, lembaga tertunjuk yakni konselor untuk benua, asisten, dewan regional  tiap  wilayah,  dan  lembaga  yang relevan dengan perkembangan kebutuhan lembaga Baha’i.
Sumber ajaran Baha’i tertuang dalam Kitab al-Aqdas, al-Itqon , dan lainnya semula hasil pewahyuan Baha’ullah dari Tuhan secara langsung. Kitab Aqdas diterjemahkan ragam bahasa dunia oleh Balai Keadilan Sedunia. Keberadaan utusan Tuhan berpijak pada prinsip bahwa sejauh manusia menghitung angka, itulah jumlah nabi (jumlah nabi tidak terbatas).
Agama Baha’i menurut Majelis Rohani Nasional merupakan agama independen dan universal bukan sekte agama tertentu. Ajaran Baha’i (1) mewujudkan transformasi rohani dalam hidup, (2) memperbarui lembaga masyarakat berdasar prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan manusia, (3) kebebasan beragama, (4) kesatuan dalam keanekaragaman, (5) peningkatan kehidupan spiritual, ekonomi, sosial-budaya, musyawarah sebagai dasar keputusan, (6) kesetiaan  pada  pemerintah,  (8)  mewajibkan pendidikan bagi anak, dan (9) agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Ajaran Baha’i kebenarannya dicari secara mandiri oleh umatnya, kebenaran agama

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
adalah tunggal memiliki ragam aspek.
Ketaatan umat Baha’i terhadap hukum/ ajaran Baha’i terinspirasi semangat Sang Bab mengembangkan Baha’i. Umat Baha’i meyakini bahwa keindahan mendalami ajaran Sang Baha’ullah melalui tulisannya melebihi apapun di dunia. Semangat juang sang Bab termuat di antaranya dalam salah satu tulisannya “semua manusia diciptakan untuk memajukan peradaban yang berkembang. Kebajikan yang sesuai dengan harkat manusia adalah kesabaran, belas kasihan, kemurahhatian,  dan  cinta  kasih  terhadap semua kaum dan umat di bumi…”.
Umat Baha’i menyadari visi Baha’ullah perlu kerja sama dengan ragam suku, agama, ras, dan kelas sosial secara berkesinambungan. Orang Baha’i adalah para pengikut Baha’ullah (Baha’ullah artinya kemuliaan Tuhan) sebagai sosok yang dijanjikan yakni keberadaan Baha’ullah merupakan Isa yang lahir kedua di dunia .8 Agama Baha’i bertujuan mempersatukan semua ras dan bangsa dunia dalam satu ajaran universal.
Dalam catatan Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, tahun 2017 umat Baha’i ada di 191 negara dan 46 wilayah teritorial, jumlah  majelis  nasional  (tingkat  negara) ada 182 majelis, di Asia ada 5.489 umat, di Amerika ada 4.050, di Afrika ada 4.309, Eropa ada 998, Australia ada 952. Umat Baha’i tertebar di 127.381 kota dan desa di seluruh dunia. Jumlah suku, ras, dan kelompok etnis sedunia ada 2.112, dan tulisan suci Baha’ullah diterjemahkan ke dalam 802
8.  Majelis Rohani Nasional. Agama Baha’i , Jakarta, Februari 2008.
9.  Majelis Rohani Nasional. Agama Baha’i , Jakarta, Februari 2008. 10.  Hushmand Fathea’zam. The New Garden diterjemahkan oleh tim yang ditunjuk MRN dengan judul Taman Baru. September  2009.
bahasa. 9 Diprediksi, umat Baha’i di Indonesia berjumlah  antara  tiga  ribuan  jiwa,  jumlah pasti  tidak  terdeteksi  karena  kolom  agama dalam KTP-nya ditulis setrip (sesuai Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun  2013)  dan  tidak  semua  warga  Baha’i mendeklarasikan. Umat Baha’i tertebar di 130-an kota, di 28 provinsi antara lain tiga  Pulau  Jawa  (Jabar,  Jateng,  Jatim),  Bali, Sumatera, Riau, Papua, dan Sulawesi kecuali di Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.
Agama Baha’i ibarat pergantian musim, semi, dingin, dan panen. Terbitnya matahari menerangi alam, tatkala terbenam bumi diliputi  kegelapan,  matahari  terbit  kembali keesokan hari, zaman kegelapan sirna karena zaman baru. Suatu saat aturan yang dibuat manusia  akan  menutupi  kebenaran  setiap agama. Semakin jauh orang dari kemurnian ajaran Tuhan, semakin gelap kehidupan rohaninya. Di masa lalu surya kebenaran bersinar melalui Krishna, sang Buddha, Kristus, Muhammad, dan seterusnya. Pada masa gelap inilah surya kebenaran muncul sekali lagi untuk menerangi kegelapan, yaitu melalui Baha’ullah. 10
Sebagai sebuah agama, Baha’i memiliki ajaran, yakni keesaan Tuhan, keselarasan dan toleransi antar-umat beragama, kesatuan umat manusia, sifat roh dan kehidupan sesudah  mati  (hal  ini  yang  didalami  dalam naskah ini), budi pekerti yang luhur, kehidupan yang murni dan suci; sembahyang wajib,

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
puasa, dan doa; kesetiaan pada pemerintah, musyawarah sebagai landasan pengambilan keputusan, keadilan dan pemerataan bagi semua manusia, bekerja adalah ibadah, pendidikan  diwajibkan  bagi  setiap  manusia, memajukan perkembangan kaum wanita, keselarasan antara ilmu pengetahuan dan agama, memajukan perkembangan sosial- ekonomi, kesatuan dalam keanekaragaman, dan sifat dasar manusia dan keluhurannya. 11

## 3.  Pelarangan Organisasi Baha’i
Umat Baha’i mengembangkan agamanya agar dipahami publik untuk dijadikan pijakan hidup. Wilayah Indonesia yang pertama kali disinggahi adalah Makassar sekitar tahun 1878 yakni orang Persia (Iran) dan Turki, yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Tahun 1955 warga Iran dari kalangan dokter ke Indonesia berbendera PBB tatkala wabah malaria ditempatkan di daerah terpencil. 12

## Sebagaimana dr. Soraya berkebangsaan
Iran berdiaspora tiba di Jakarta tahun 1957,
11.  Majelis Rohani Nasional. Agama Baha’i , Jakarta, Februari 2013.
12. Ira Sasmita .2010. Baha’i Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama dan Kesatuan Umat Manusia. Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei): Yogyakarta.
berpindah ke Barabai Kalimantan Selatan, Purwokerto Jawa Tengah, dan menetap hingga wafat di Bojonegoro Jawa Timur dan dimakamkan di Bojonegoro beserta sang istri. Pada tahun 1965, dr. Soraya bertahan di Bojonegoro meski gejolak sosial pasca-G 30 S penyebab tenaga dokter meninggalkan wilayah Bojonegoro. Ia melayani warga selama 20 tahun bagi yang miskin digratiskan. Pada Kamis 19 Oktober 2017 bertepatan Acara Persemayaman Api Abadi, Grebeg Berkah Jonegaran dan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro  ke-340  di  Pendopo  Malowopati Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendiang dr. Soraya menerima penghargaan dari Bupati Bojonegoro H. Suyoto diterima oleh putri dari dr. Soraya yang berdomisili di Bojonegoro, Jesbieh  Soraya.  Penghargaan  atas  aktivitas sosialnya sebagai dokter yang membebaskan biaya  berobat  bagi  pasien  tidak  mampu (sebagaimana tertulis dalam piagam).

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## Silsilah Baha’u’llah
Abraham Keturah    Sarah Hagar Isaac Ishmael Six Sons    Jacob Kedar Judah Levi Moses Aaron Jesse David Solomon
Zoroaster
Cyrus the Great --- Rahab
Sasan Mary
Yazdigird
III Jesus Muhamad
Khadija Khanum ----- Mirza Buzurg Fatimih --- Ali Baha’u’llah Husain The Bab
(sumber dari diskusi dengan umat Baha’i di Pati).

## 4. Perlunya Penguatan Pelayanan Hak Sipil Umat Baha’i
Umat agama Baha’i setelah kawin secara Baha’i, berkas perkawinannya dilampirkan untuk permohonan pada Dukcapil agar diterbitkan akta kawin versi Dukcapil. Akan tetapi  tidak  diterbitkan  dengan  dalih  tidak ada juklak melayani selain enam agama dan penghayat kepercayaan. Hal ini merupakan wujud diskriminasi. Terjadinya diskriminasi akibat sosialisasi muatan Penpres Nomor
1/PNPS/1965 yang terbatas diperkuat pemahaman publik yang terbawa cara pandang bahwa membicarakan selain enam agama adalah hal tabu. Hal ini merupakan persoalan yang perlu didiskusikan secara akademik. Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 ” agama yang dipeluk penduduk Indonesia  meliputi  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keenamnya dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tidak  berarti  agama  lain  misalnya  Yahudi,

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## Zoroastrian, Shinto, Taoism dilarang di
Indonesia, mereka mendapat jaminan penuh dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak  melanggar  ketentuan  yang  terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain”. Maknanya, bukan agama tertentu yang boleh dipeluk warga negara. Dengan demikian, Penpres Nomor 1/PNPS/1965 memberi ajang yang luas bagi warga negara dalam memilih  ragam  agama,  tidak  hanya  enam agama. Pada era Orde Lama Perdana Menteri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 122/P.M./1959 tanggal 21 Maret 1959 Baha’i dianggap ajaran terlarang karena disamakan dengan penghayat kepercayaan.
Pada era demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan 7 organisasi (diantaranya Baha’i). Presiden Gus Dur mencabut dengan Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutannya dengan Keppres Nomor 264 Tahun 1962. Angin segar adanya Keppres Nomor 69 Tahun 2000 belum berdampak positif secara luas bagi umat Baha’i.
Publik pun berupaya men- judicial review (JR) Penpres Nomor 1/PNPS/1965 pada  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  karena negara dianggap ikut campur terlalu jauh dalam urusan agama. Muatan Pasal 1 ‘setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk menafsiri tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau berkegiatan menafsiri suatu agama yang dianut di Indonesia atau kegiatan keagamaan yang menyerupai agama itu, penafsiran dan kegiatan menyimpang dari
pokok ajaran agama itu’. Tapi, MK dengan SK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 menolak semua gugatan. Penpres Nomor 1/PNPS/1965 masih berlaku selama tidak dicabut pemberlakuannya oleh undang- undang baru atau judicial review oleh publik pada MK dan dikabulkannya.
Hanya saja, hak dasar sebagai warga negara belum diterima pelayanannya secara penuh oleh umat Baha’i. Pertama, mengajukan permohonan diterbitkan akta kawin pada pimpinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  (Dukcapil)  Kabupaten  Pati Jawa Tengah, setelah melaksanakan kawin dengan umat Baha’i secara Baha’i. Tetapi, tidak  diterbitkan/tidak  dilayani  hingga  kini. Dalihnya tidak ada panduan teknis melayani penerbitan akta kawinnya karena agama Baha’i di luar enam agama. Respon Dukcapil Pati  akibat  Kemendagri  tidak  menerbitkan surat kepada pemda. Padahal, awalnya surat Sekjen Kementerian Agama RI Bahrul Hayat Nomor SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Penjelasan Mengenai Penganut Baha’i. Surat itu merupakan jawaban atas surat permohonan Kementerian Dalam Negeri RI tentang status agama Baha’i di Indonesia kaitannya pelayanan administrasi kependudukan. Isi surat Sekjen Kemenag, umat Baha’i sesuai ketentuan Pasal 29, 28 E, dan 28 I UUD 1945 dapat hidup di Indonesia dan WNI pemeluk agama Baha’i dapat beribadat menurut ajaran agamanya, berhak mendapatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana WNI lainnya dan umat beragama selain enam agama. Meskipun kolom agama dalam KTP diberi tanda strip (tidak ditulis agama Baha’i).

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
Menteri Agama RI (Lukman Hakim Saifuddin) pun menjelaskan pada Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) dengan surat Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014. Substansi surat, agama Baha’i adalah termasuk agama yang dilindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 29, 28 E, dan 28 I UUD 1945. Umat Baha’i sebagai WNI berhak mendapat pelayanan dari pemerintah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendidikan, hukum, dan lain- lain sesuai dengan peraturan perundangan. 13
Akan tetapi, permohonan tersebut belum terpenuhi hingga kini.
Hal yang harus dilakukan pemerintah, pertama, Kemendagri menerbitkan surat kepada kepala daerah merujuk surat Menag Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014 agar melayani umat Baha’i. Kedua, Kemenkumham mencari jalan tengah dengan Kemendagri karena belum terpenuhinya hak umat Baha’i di bidang Administrasi Kependudukan. Hal ini berpegang pada prinsip bahwa beragama adalah  hak  yang  diyakini  dalam  batin ( internum) seseorang, diekspresikan dalam kehidupan ( eksternum ) sehingga tercipta social  order dan social  harmony. Ketiga, Pemkab  Pati  perlu  memanfaatkan  fasilitas negara dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini memfasilitasi pada warga (umat Baha’i) agar haknya difasilitasi pemerintah. Hanya saja, menurut Fajriando  UU  tersebut  belum  optimal karena belum sejalan dengan ketentuan perundangan lain dalam menjamin kelompok rentan untuk mendapat bantuan hukum. 14

## Keempat, Presiden menerbitkan peraturan
13.  Moh Rosyid. 2015. Agama Baha’i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 14.  Hakki Fajriando. Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum . Jurnal HAM Balitbang Kemenkumham. Vol.11, No.3, Desember 2020.
pemerintah agar pelayanan pada umat Baha’i sesuai amanat UUD 1945.
Sembari menunggu dilayani hak sipilnya, umat  Baha’i  dalam  kehidupannya  tidak tertutup dengan muslim setempat. Hal ini atas dasar ajaran Baha’i lahir di dunia diajarkan juga untuk publik. Hanya saja, di beberapa wilayah, pemda telah menerbitkan akta kawin atas pengajuan dari umat Baha’i setelah kawin secara Baha’i, antara lain di (1) Kepulauan Mentawai, Bondowoso Jawa Timur, Merauke dan Mimika Papua, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, (2) Jakarta  Selatan  dan  Pontianak  Kalimantan Barat setelah kawinnya melalui penetapan pengadilan akibat tidak memiliki akta kawin. Waktu pengajuan hingga diterbitkan akta kawin oleh pengadilan memakan waktu ada yang hingga dua tahun, (3) setelah ada surat Menag kepada Mendagri, oleh umat Baha’i surat Menag dilampirkan tatkala mengajukan akta kawin di Dukcapil Buleleng Bali, (4) diterbitkan akta kawin, tetapi kolom agama dalam KTP tertulis penghayat kepercayaan, bukan agama Baha’i. Dalih petugas Dukcapil Palopo Sulawesi dan Tenggarong Kalimantan, kolom agama yang tersedia dalam blangko Dukcapil hanya enam agama dan penghayat. Pilihan pada penghayat karena Baha’i lebih mudah dimasukkan selain enam agama dalam perspektif petugas Dukcapil. Di wilayah lain  yang  tidak  menerbitkan  akta  kawin berdalih,  petugas  Dukcapil  tidak  berwenang menerbitkan akta kawin karena belum ada petunjuk teknis dari Dirjen Dukcapil Kemendagri.

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
Perkawinan  perspektif  UU  Administrasi Kependudukan  kategori  peristiwa  penting yang didokumenkan dalam bentuk akta kawin.  Maksud  peristiwa  penting  adalah kejadian  yang  dialami  seseorang  meliputi kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status ke warganegaraan {Pasal 1 ayat (17) UU Administrasi Kependudukan}. Adapun  penting nya  akta  kawin  (produk negara) sebagai wujud pengakuan negara pada  warganya  yang  kawin,  memastikan isteri mendapat haknya secara hukum positif, memudahkan pengurusan hak asuh anak, mewujudkan administrasi kependudukan yang baik dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang rapi. 15 Hanya saja, kesadaran umat agama Baha’i mengajukan permohonan tapi belum dilayani dengan prima. Apakah pelayanan ini dapat dikategorikan diskriminasi? Perlu memahami UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International  Covenant on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)  yang  mempertimbangkan  disahkan menjadi UU ini, bahwa (a) HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,  dan  tidak  boleh  diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun; (b) bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat  internasional,  menghormati, menghargai,  dan  menjunjung  tinggi  prinsip
15. Selain akta nikah dikenal buku nikah. Buku nikah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan KUA/ Dukcapil sebagai bukti sahnya perkawinan warga negara bidang administrasi kependudukan.
dan tujuan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM, (c) Majelis Umum PBB dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Civil and  Political  Rights (Kovenan Internasional tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik);  (d) instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan sifat negara RI sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, perlu melaksanakan amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal    1  ayat  (3)  diskriminasi  adalah  setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang  langsung  maupun  tidak  langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis  kelamin,  bahasa,  keyakinan  politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual  maupun  kolektif  dalam  bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Dengan demikian, terjadi diskriminasi karena pengucilan yang langsung maupun

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H
tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar sebagai umat agama Baha’i.
Solusi yang harus dilakukan pemerintah pusat, pertama, merevisi/mengamandemen UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  Kependudukan  (…Pasal  64 ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundangan….). Ayat pada Pasal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 bahwa negara tidak membatasi jumlah agama, asal ajaran  agama  (apapun)  tidak  bertentangan dengan UU yang berlaku. Dengan demikian, negara tidak berwenang mengakui atau tidak mengakui suatu agama. Pada Pasal 28 dan 29 UUD 1945 pun tidak memberi penjelasan tentang  diakui  atau  tidaknya  suatu  agama. Kedua, Kemendagri memberi pemahaman pada pemda (Pemprov dan Pemkab/Pemkot) merujuk surat Mendagri No MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014.

## D. Penutup
Deklarator agama Baha’i yakni Sayyid ‘Ali Muhammad dari Shiraz Persian/Iran (bergelar Baha’ullah). Pada tanggal 23 Mei 1844 H/1260 M di Iran tatkala berusia 25 tahun mendeklarasikan sebagai perwujudan Tuhan (nabi) untuk mengubah kehidupan spiritual manusia (di mana pun). Deklarasi misinya di Taman Ridwan, Persia bertujuan menciptakan kesatuan dan keselarasan di antara agama- agama. Sang Bab lahir di Kota Teheran, Iran tahun 1817. Berkat perjuangannya mengembangkan ajaran Baha’i, ia dipenjara
oleh penguasa Iran di Siyah-Chal di Teheran tahun 1852 hingga menerima wahyu perdana di penjara. Tahun 1868 ia pun dipenjara lagi hingga wafat tahun 1892 dan dimakamkan di Akka. Masa itu pada era Kesultanan Turki Utsmani (kini menjadi wilayah Israel karena mengekspansi  wilayah  Palestina).  Hal  yang mengikat  batin  umat  Baha’i  hingga  menaati Sang Bab karena memahami perjuangan leluhurnya mengakibatkan orang yang cinta pada sang Bab tewas dan Sang Bab dipenjara selama 40 tahun hingga wafat.
Agama Baha’i adalah agama mandiri, independen,  tidak  terkait  dengan  agama apapun, memiliki sosok pembawa risalah sendiri, memiliki kitab dan ajaran, dan memiliki umat, termasuk di Indonesia. Keberadaan agama Baha’i legal secara hukum dan umat agama Baha’i harus dilayani haknya, sebagaimana ditandaskan Menag dalam suratnya Nomor MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014. Akan tetapi karena surat Menag pada Mendagri, oleh Mendagri belum dijabarkan pada Pemprov/Pemkot/Pemkab sebagai pelayanan warga maka pejabat daerah ada yang belum memahami aturan hukumnya sehingga hak sipil hak umat agama Baha’i belum terpenuhi.
Seyogyanya, pemerintah dengan tegas melakukan penguatan terhadap pelayanan warga yang beragama Baha’i. Upaya yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah merevisi Pasal 64 ayat (2) UU Nomor   24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ayat pada Pasal tersebut bertentangan dengan Penjelasan Pasal  1

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## Penpres Nomor 1/PNPS/1965 dan Pasal 28
dan 29 UUD 1945.
Walaupun hak umat agama Baha’i seperti tidak  diterbitkan  akta  kawin  setelah  kawin secara Baha’i, pendidikan agama di sekolah formal menerima mata pelajaran agama non- Baha’i, kolom agama dalam KTP-nya tertulis
setrip  (-),  umat  Baha’i  tetap  menaati  segala aturan negara di mana mereka hidup.
Penulis memberi rekomendasi pada pemerintah pusat yakni Kemendagri agar segera berkirim surat pada Pemda merujuk surat Mendagri No MA/276/2014 tanggal 24 Juli 2014.

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## DAFTAR PUSTAKA
-------,(2017). The Dynamics of Social and Politics and the Struggle of Baha’i People:A Case Study of Baha’i People in Pati, Central Java . Paper The 9th International Graduate Students and Scholars’ Conference in Indonesia (IGSCC) 9-10 Agustus 2017 UGM Yogyakarta.
-------- .(2016). Memotret  Agama  Baha’i  di  Tengah  Lemahnya  Perlindungan  Pemda:  Studi Kasus di Pati Jawa Tengah. Vidya Samhita. Vol.2 No.2 2016.
------. Agama Baha’i . Jakarta. Februari 2013.
Fajriando, Hakki. Revisi  UU  Bantuan  Hukum  Demi  Meningkatkan  Pemenuhan  Hak  Korban untuk  Mendapatkan  Bantuan  Hukum . Jurnal HAM Balitbang Kemenkumham. Vol.11, No.3, Desember 2020.
Fathea’zam, Houshmand.(2009). The New Garden diterjemahkan oleh tim yang ditunjuk MRN dengan judul Taman Baru. September  2009.
Gunadha, Reza dan Erick Tanjung. Mereka  Hidup  Tanpa  Tuhan,  Pengakuan  Orang  Ateis  di Indonesia . Suara.Com, Rabu 10 Juli 2019.
Khanif, Al. Hukum HAM dan Kebebasan Beragama . LaksBang Grafika: Yogyakarta, 2012.
Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia. (2008). Doa . MRN: Jakarta, Maret.
Mudzhar, M.Atho.(1998). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Rosyid, Moh. (2015). Agama Baha’i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Sasmita, Ira.(2010). Baha’i  Faith:  Keesaan  Tuhan,  Kesatuan  Agama  dan  Kesatuan  Umat Manusia. Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei): Yogyakarta.

## P E N G U A T A N  P E L A Y A N A N  A D M I N I  ST R A S I  K E P E N D U D U K A N P A D A  U M A T  A G A M A  B A H A ’ I  D I  P A T I  J A W A  T E N G A H

## BIODATA PENULIS
Moh Rosyid lahir di Demak Jawa Tengah, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah  ini  menyelesaikan  program  Sarjana  di  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Walisongo Semarang, Magister Ilmu Sejarah di Universitas Diponegoro (Undip) dan program doktor kajian Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Ia menulis buku antara lain Agama Baha’i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah (2016) dan Mendialogkan Agama Baha’i (2019). Selain sebagai dosen, ia aktif di Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Timur Jawa Tengah (Tali Akrap). Kini ia menetap di Kota Kudus.
Lina Kushidayati , lahir di Sragen, Jawa Tengah. Alumni STAIN Surakarta dan Master of Art Universitas Leiden Belanda, sedang menyelesaikan studi Program Doktor di UIN Walisongo Semarang. Dosen tetap di Fakultas Syariah (Hukum Islam) di IAIN Kudus.