ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## PENYULUHAN HUKUM MENGENAL DAN MEMAHAMI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG PALUH KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK
Sukamariko Andrikasmi 1 , Muhammad Haikal Muqsith 2, Ahmad Fahrudin 3 , Abdurrahman Al Farisi 4 , Natha Meliana 5
1,2 Fakultas hukum, 3 Fakultas Teknik, 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 5 Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.
sukamarriko@lecturer.unri.ac.id 1 , muhammad.haikal4413@student.unri.ac.id 2, ahmad.fahrudin2400@student.unri.ac.id 3 , abdurrahman.alfarisi3829@student.unri.ac.id 4 , natha.meliana3462@student.unri.ac.id 5

## Abstrak
Sosialisasi  berupaya  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  publik  dengan  memperkenalkan  dan menjelaskan  KUHP  yang  baru  disahkan  dan  cara  penyuluhan.  Sosialisasi  adalah  kewajiban semua  orang  yang  sadar  hukum,  termasuk  akademisi  hukum.  Asas  fiksi  hukum  membuat sosialisasi  mendesak.  Secara  hukum,  kewajiban  mensosialisasikan  aturan  baru  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan  Sosialisasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  asas,  jenis-jenis  pidana, pengkwalifikasian kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP Nasional Serta kedudukan tindak pidana  khusus  dalam  KUHP  Nasional.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  Pengabdian Masyarakat ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum. Perundang-undangan yang baik memenuhi kebutuhan masyarakat. Kejahatan baru memerlukan pembatasan hukum agar sesuai  dengan  periode  yang  selalu  berubah.  Dari  sinilah,  Undang-undang  KUHP  Nomor  1 Tahun 2023 disahkan.
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, UU No. 21 tahun 2023, KUHP

## Abstract
The  outreach  seeks  to  improve  public  accessibility by  introducing  and  explaining the  newly enacted Criminal Code and how to educate. Socialization is the obligation of all people who are aware of the law, including legal academics. The principle of legal fiction makes socialization urgent. Legally, the obligation to disseminate the new rules is regulated in Law Number 12 of 2011  concerning  Formation  of  Legislation  and  Presidential  Regulation  Number  1  of  2007 concerning Ratification, Promulgation and Socialization. The purpose of this research is to find out  the  principles,  types  of  crimes,  qualifications  of  crimes  and  violations  in  the  National Criminal Code and the status of specific crimes in the National Criminal Code. The method used in this Community Service activity is in the form of socialization and legal counseling. Good legislation meets the needs of society. New crimes require legal restrictions to suit the ever- changing period. From here, the Criminal Code Law No. 1 of 2023 was passed.
Kata Kunci: Legal Counseling, Law no. 21 of 2023, Criminal Code
ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  Penjelasan  Umumnya  menyatakan  secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum ( Rechtsstaat ) dan tidak bedasarkan atas kekuasaan belaka ( Machsstaat) .  Pernyataan tersebut mengandung makna  bahwa  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara,  hukum  mendapatkan  tempat  yang  paling  tinggi  serta  terhormat.  Dalam artian bahwa hukum adalah landasan normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik  dalam  urusan  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan  juga  urusan  kenegaraan  yang diakui  secara  formal  maupun  secara  material,  dengan  demikian  ada  kewajiban  bagi siapapun yang ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum (Abdurahman, 2014).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  yang  biasa  disebut  dengan Wetboek  van  Strafrecht (WvS)  ialah  merupakan  warisan  kolonial  dan  diberlakukan  di Indonesia  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, pada 2 Januari 2023 lalu baru saja disahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang selanjutnya kerap kali disebut KUHP Nasional dengan masa transisi selama 3 tahun sebelum akhirnya secara efektif diberlakukan.
Lahirnya  undang-undang  ini  merupakan  suatu  bentuk  jawaban  atas  keresahan publik  yang  beranggapan  bahwa  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  lama masih belum lepas dari belenggu kolonial dan sudah tidak lagi relevan dengan situasi dan  kondisi  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pemberlakuan undang-undang ini tentu memerlukan penyesuaian bagi seluruh lapisan masyarakat. Waktu transisi selama 3 tahun sebagaimana yang telah termaktud dalam Pasal  634  undang-undang  tersebut  haruslah  dimanfaatkan  seefektif  mungkin  untuk menyosialisasikan kepada masyarakat.
Sosialisasi  yang  demikian  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  meingkatkan aksesibilitas masyrakat dengan cara mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan isi dan mekanisme penerapan dari KUHP yang baru disahkan ini. Kewajiban  untuk  menyosialisasikan  sebenarnya  bukan  hanya  tanggung  jawab  para penyelenggara  negara  di  bidang  hukum  melainkan  semua  pihak  yang  memahami
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
hukum, termasuk civitas akademika hukum. Urgensi sosialisasi terletak pada adanya suatu asas yang dikenal umum dalam hukum, yaitu asas fiksi hukum.
Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu ( presumption iures de iure ) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum ( ignorantia jurist non excusat ) (Superadmin, 2023). Jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka sejak diundangkan masyarakat telah dianggap tahu mengenai ketentuan di dalamnya dan apabila telah efektif berlaku tentulah tidak ada alasan  berupa  ketidaktahuan  lagi  bagi  pelanggar  untuk  meloloskan  diri  dari  jerat hukuman.  Namun  pada  kenyataannya,  masih  banyak  Masyarakat  yang  belum mengetahui  akan  adanya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Secara yuridis formal, kewajiban menyosialisasikan suatu peraturan baru bahkan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,  Pengundangan,  dan  Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-Undangan. Berdasarkan  latar  belakang  demikian  maka  judul  pengabdian  kepada  masyarakat  ini adalah:  “Penyuluhan  Hukum  Mengenal  dan  Memahami  Undang -Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Kepada  Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengabdian  masyarakat  adalah  suatu  kegiatan  yang  bertujuan  membantu masyarakat  tertentu  dalam  beberapa  aktivitas  tanpa  mengharapkan  imbalan  dalam bentuk apapun (Emilia, 2022). Jika dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  sejalan  dengan  tiga  tugas  utama kegiatan  akademik  yang  harus  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi,  yaitu menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan,  penelitian,  serta  pengabdian  kepada masyarakat.
Secara terminologi, pengertian dari sosialisasi itu sendiri ialah suatu upaya untuk memasyarakatkan  sesuatu  sehingga  menjadi  dikenal,  dipahami,  dihayati  oleh
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
masyarakat.  Pengertian  sosialisasi.  Soekanto  dalam  (Lindriati,  2019)  berpendapat sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap  untuk  berperilaku  yang  sesuai  dengan  perilaku  orang-orang  disekitarnya. Menurut  (Agustin,  2013)  sosialisasi  merupakan  sebuah  proses  seumur  hidup  yang berkenaan dengan bagaimana  individu mempelajari cara-cara  hidup, norma,  dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Menurut (Gunawan, 2012), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung
Sehingga  dalam  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  sosialisasi  hukum  adalah  suatu kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat  tentang  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  sejatinya  merupakan  suatu  produk  hukum  baru  yang masih awam bagi masyarakat.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  :  M.01-PR.08.10  Tahun  2006  Tentang  Pola  Penyuluhan  Hukum, Penyuluhan  Hukum  adalah  salah  satu  kegiatan  penyebarluasan  informasi  dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna  mewujudkan  dan  mengembangkan  kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  demi  tegaknya  supremasi hukumPenyuluhan  hukum  adalah  salah  satu  kegiatan  penyebarluasan  informasi  dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna  mewujudkan  dan  mengembangkan  kesadaran  hukum  masyarakat  sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

## METODE PELAKSANAAN
Metode penelitian dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  terkait  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Sosialisasi  ini  dilaksanakkan kepada  masyarakat  di  lingkungan  Kampung  Paluh  Kecamatan  Mempura  Kabupaten
ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
Siak pada hari Rabu tanggal 9 agustus 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Paluh yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Paluh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan ini, dilakukan sesi interaktif berupa tanya jawab dengan masyarakat serta penyajian contoh- contoh  berbagai  jenis  tindak  pidana  beserta  hukumannya  yang  berlaku  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  nasional.  Namun,  selama  pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), masyarakat tetap diberikan pemahaman mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  awal  dalam  pengabdian  ini  yaitu  berupa  sosialisasi  hukum  yang  diberikan kepada  Masyarakat  terkait  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang menjadi materi sosialisai hukum adalah sebagai berikut:

## a. Asas dalam KUHP Nasional
Asas hukum dapat dimaknai sebagai jiwa dari suatu peraturan hukum. G.W. Paton, seorang sarjana hukum dari Australia mendifinisikan secara singkat: “ a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law ” (Paton, 1969) yang jika diartikan maka akan  bermakna  bahwa  asas  ialah  suatu  pikiran  yang  dirumuskan  secara  luas  yang menjadi  dasar  bagi  suatu  aturan/kaidah  hukum.  Asas  adalah  sesuatu  yang  bersifat abstrak,  sedangkan  aturan/kaidah  hukum  bersifat  konkrit  mengenai  perilaku  atau tindakan  hukum  tertentu.  Jika  ditilik  lebih  dalam,  KUHP  Nasional  juga  memuat beberapa asas penting. Akan tetapi, pada KUHP Nasional asas-asas ini disebutkan secara eksplisit, berbeda dengan sebelumnya yang memerlukan penafsiran dan pemahaman ahli terlebih dahulu.
Asas pertama yang dapat dijumpai adalah asas legalitas. Dalam bahasa Inggris, asas ini dikenal dengan istilah the principle of legality dan dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (1)  dengan  bunyi  “Tidak  ada  satu  perbuatan  pun  yang  dapat  dikenai  sanksi  pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan“. Keberadaan asas ini sejatinya memberi  jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  terhadap  seluruh  warga masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, secara substansial asas legalitas melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi perlindungan yang melindungi warga negara dari kesewenang-
ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
wenangan  kekuasaan  penguasa  dan  kewenangan  hakim  dan  fungsi  pembatasan  yang membatasi kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. (Iksan, 2017).
Jika dianalisis maka akan terlihat adanya perubahan dari asas legalitas yang ada di dalam  KUHP (WvS) dengan KUHP Nasional, yaitu sebelumnya  asas legalitas hanya dimaknai bahwa suatu perbuatan dapat dikenai pidana jika perbuatan itu telah diatur lebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Sementara itu, di dalam  KUHP  Nasional  masih  memiliki  substansial  yang  sama  namun  terjadi  sedikit perluasan,  yaitu  suatu  perbuatn  akan  tetap  dapat  dihukum  meski  tidak  diatur  dalam KUHP asalkan terdapat hukum yang hidup dalam masyarakat yang telah mengaturnya. Artinya, dalam hal ini terjadi penguatan akan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat serta perluasan sanksi yang dapat dilihat dari adanya tindakan.
Asas  kedua  adalah  asas wilayah  atau  asas  territorial  pada Pasal  4  yang  berbunyi “Ketentuan pidana dalam Undang -Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tindak pidana di kapal Indonesia  atau  di  Pesawat  Udara  Indonesia,  atau  tindak  pidana  di  bidang  teknologi informasi  atau  tindak  pidana  lainnya  yang  akibatnya  dialami  atau  terjadi  di  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  di  Kapal  Indonesia  dan  di  Pesawat  Udara I ndonesia”. Asas  ini  mengalami  perubahan  perumusan  menjadi  lebih  komprehensif dalam hal jenis tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara. Pada hakikatnya asas teritorial ialah suatu asas yang memiliki titik berat pada kedaulatan negara. Suatu negara  yang  berdaulat  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  dan  menjaga  ketertiban hukum di dalam wilayahnya, sehingga negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang telah melakukan tindak pidana di wilayahnya, yang dalam hal ini adalah Indonesia. Di sisi lain, asas ini juga memiliki tujuan untuk melindungi siapapun yang berada dalam wilayah negara Indonesia.
Kemudian,  asas  ketiga  adalah  asas  pelindungan  atau  asas  nasional  pasif  yang terdapat pada Pasal 5 dengan menitikberatkan berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia  (Wahyuni, 2017). Jika  dikaji,  asas ini pada dasarnya memberi penekanan perlindungan pada unsur nasional terkait beberapa kepentingan negara atas setiap orang di luar wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Pada KUHP Nasional
ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
yang  termasuk  jenis  kepentingan  negara  yang  dilindungi  dalam  asas  ini  dirumuskan secara lebih komprehensif daripada dalam KUHP sebelumnya.
Asas keempat adalah asas universal yang dapat ditemui dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Adapun asas ini lebih menitikberatkan pada kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kepentingan hukum dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut  asas  ini,  berlakunya  hukum  pidana  tidak  dibatasi  oleh  tempat  atau  wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimana pun dan terhadap siapa  pun  (Chazawi,  2002).  Pada  KUHP  sebelumnya,  asas  ini  terbatas  pada  cakupan kejahatan  yang  berhubungan  dengan  pembajakan  laut  baik  pada  kapal  Indonesia maupun bukan nantinya akan dituntut menurut hukum pidana Indonesia. Namun, dalam KUHP Nasional cakupannya diperluas menjadi berbagai tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Selanjutnya,  asas  kelima  yang  dapat  dijumpai  adalah  asas  nasional  aktif  yang dirumuskan  pada  Pasal  8  yang  sebenarnya  memiliki  makna  berkebalikan  dari  asas universal yang memberikan perlindungan terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia. Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia (Suyanto, 2018). Selain itu, asas ini juga memberi pertimbangan terhadap hukum negara tempat  dilakukannya  tindak  pidana  karena  perbuatan  itu  baru  akan  dapat  dipidana menurut hukum Indonesia jika perbuatan itu memang dinyatakan sebagai tindak pidana pula di negara tempat tindak pidana dilakukan.
Gambar 1.Penjelasan Materi Oleh Mahasiswa Kukerta
https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian

## b. Jenis-Jenis Pidana yang Diatur dalam KUHP Nasional
Jika dikaji lebih dalam, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam hal jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP baru. Sebelumnya, secara garis besar pidana hanya terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dapat dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  10  KUHP  (WvS).  Sebaliknya,  dalam  KUHP  Nasional terdapat perubahan terkait dengan pidana secara garis besar, yaitu terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
Lebih  lanjut  mengenai  perubahan  jenis-jenis  dari  pidana  pokok  dan  pidana tambahan dapat dilihat melalui tabel berikut ini.
KUHP (WvS) KUHP Nasional Pasal 10 Pidana pokok terdiri atas :
a. Pidana mati;
b. Pidana penjara;
c. Pidana kurungan;
d. Pidana denda;
e. Pidana tutupan. Pasal 65
Pidana pokok terdiri atas :
a. Pidana penjara;
b. Pidana tutupan;
c. Pidana pengawasan;
d. Pidana denda; dan
e. Pidana kerja sosial.
Pasal 10
Pidana tambahan terdiri atas :
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu;
c. Pengumuman putusan hakim.
Pasal 66
Pidana tambahan terdiri atas :
a. Pencabutan hak tertentu;
b. Perampasan  Barang  tertentu dan/ atau tagihan;
c. Pengumuman putusan hakim;
d. Pembayaran ganti rugi; e. Pencabutan izin tertentu; dan
f. Pemenuhan  kewajiban  adat setempat.
Di dalam penjelasan Pasal 65 secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana pokok pada  dasarnya  meliputi pidana  penjara  dan  pidana  denda,  sedangkan  pidana  tutupan,
ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
pidana  pengawasan,  dan  pidana  kerja  sosial  pada  dasarnya  merupakan  suatu  model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Hal ini hadir sebagai wujud pembaharuan dan telah diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan  antara  perbuatan  dan  keadaan  pelaku  tindak  pidana.  Di  sisi  lain,  pidana kerja sosial juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat untuk  memasyarakatkan  terpidana.  Pembaharuan  seperti  ini  dapat  dikatakan  sangat efektif karena di samping menimbulkan rasa bersalah dan jera pada pelaku tetapi juga akan membantu memasyarakatkan kembali pelaku dengan harapan terjadi perubahan pada diri pelaku ke arah yang lebih baik ke depannya.
Sejalan dengan hal ini, dapat dipahami bahwa penerapan pidana penjara tidaklah lagi menjadi  primadona  dalam  menghukum  pelaku.  Penjatuhan  pidana  penjara  nyatanya tidak  se-efektif  itu,  terlebih  saat  ini  Indonesia  sedang  dihadapkan  dengan  keadaan overcapacity pada  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  juga  biaya  yang  dikeluarkan  untuk operasional  dan  kehidupan  para  narapidana  tentunya  sangat  besar  dan menyebabkan pemborosan pada keuangan negara. Kemudian, pidana penjara juga justru menimbulkan peningkatan  angka  kriminal  sebagai  hasil  dari  pergaulan  antar  narapidana  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.   Perbedaan spesifik yang kedua adalah mengenai keberadaan pidana mati sebagai salah satu jenis dari pidana pokok.
Pada KUHP Nasional, pidana mati menjadi bagian besar dari pidana, yaitu pidana yang  bersifat  khusus  untuk  tindak  pidana  tertentu  yang  ditentukan  dalam  undang- undang. Penjatuhan pidana mati diancamkan  secara  alternatif sebagai  upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Kemudian, penjatuhannya juga  diawali dengan masa  percobaan selama 10 tahun yang kemudian dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  yang  memungkinkan  si  pelaku  dapat diringankan pidananya menjadi pidana penjara seumur hidup. Jika dianalisis, perubahan signifikan  dalam  hal  pidana  penjara  dan  pidana  mati  ini  mengarah  pada  suatu  fakta bahwa hukum pidana Indonesia saat ini telah bergerak ke arah yang lebih humanis dan berkeyakinan bahwa efektivitas pidana bukan dinilai dari kekejamannya melainkan dari ketepatan penjatuhannya.
ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
Hal ini terlihat dari mekanisme penjatuhan pidana badan, yaitu pidana penjara dan pidana amti yang semakin selektif serta semakin dikedepankannya pidana denda. Dapat disimpulkan suatu konsep bahwa pidana bukan hanya untuk menjerakan si pelaku tetapi juga untuk mendidik dan memasyarakatkan mereka kembali, sehingga diharapkan akan terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik pada pelaku. Di sisi lain, perubahan ini khususnya dalam hal pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat juga turut mewujudkan pengakuan yang lebih besar terhadap hukum adat.

## c. Pengkwalifikasian Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP Nasional
Salah  satu  hal  yang  berbeda  dalam  KUHP  Nasional  adalah  tidak  lagi  mengenal adanya  pemisahan  antara  kejahatan  dan  pelanggaran,  akan  tetapi  untuk  keduanya digunakan  satu  istilah  yang  sama,  yaitu  tindak  pidana.  Dari  segi  sistematika  KUHP Nasional pun hanya terdiri dari dua buku, yaitu buku kesatu tentang aturan umum dan buku kedua tentang tindak pidana. Hal ini tentu berbeda dari yang semula terdiri dari tiga buku dengan sistematika buku satu tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan  dan  pelanggaran  yang  diatur  dalam  buku  ketiga.  Urgensi  pembaharuan sistematika terletak pada fakta bahwa seiring dengan perkembangan zaman parameter pembeda antara kejahatan dan pelanggaran telah kabur.
Semula,  parameter  pembeda  utama  antara  kedua  tindak  pidana  ini  adalah berdasarkan  berat-ringannya  pidana  dan  dampak  yang  ditimbulkan.  Namun,  pada kenyataannya  kini  banyak  sekali  tindak  pidana  yang  secara  kriteria  seharusnya dikwalifikasikan sebagai kejahatan, namun pada penerapannya justru dikwalifikasikan ke dalam pelanggaran hanya karena pidananya cenderung lebih ringan dan begitu pula sebaliknya. Hal yang demikian justru pada akhirnya akan menimbulkan inkonsistensi yang  berakibat  pada  ketidakpastian  hukum  yang  membingungkan  dan  bahkan merugikan publik nantinya.

## d. Kedudukan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
Buku Kedua tepatnya pada Bab XXXV secara khusus dan eksplisit mengatur lima tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana berat terhadap  Hak  Asasi Manusia,  tindak pidana  terorisme,  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pencucian  uang,  dan  tindak  pidana narkotika.  Tindak  pidana  khusus  ini  memiliki  beberapa  sifat  khas  tersendiri,  yaitu
ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
dampak  viktimisasi  besar,  sering  bersifat  transnasional  terorganisasi,  pengaturan acaranya bersifat khusus, adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat memiliki kewenangan khusus, didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah  diratifikasi  maupun  belum,  serta  merupakan  perbuatan  yang  dianggap  sangat jahat dan sangat dikutuk oleh masyarakat.
Kemudian, tindak pidana khusus itu juga dirumuskan secara umum dan bertindak sebagai  ketentuan  penghubung  antara  KUHP  Nasional  ini  dengan  Undang-Undang tindak pidana khusus tersebut. Dapat dimaknai bahwa dalam hal ini yang dirumuskan hanyalah  ketentuan  tindak  pidana  pokok  dari  tindak  pidana  khusus  tersebut  dan  hal inilah yang akan dijadikan acuan bagi undang-undang tindak pidana khusus terkait serta apabila terjadi perkembangan tindak pidana tersebut di masa depan.
Dengan  adanya  sosialisai  hukum  yang  diberikan  kepada  masyarakata  terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat memberikan pemahaman agar dapat bermanfaat dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan pokok di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberi jawaban atas  kebutuhan  masyarakat  dewasa  ini.  Zaman  yang  terus  berkembang  pun  turut melahirkan tipe-tipe kejahatan jenis baru yang tentunya memerlukan regulasi hukum yang  mampu  mewadahinya.  Berangkat  dari  hal  ini,  maka  dibentuk  dan  disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Lahirnya undang-undang ini bertindak sebagai pengganti dari KUHP (WvS) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Selain itu, undang-undang ini juga akan menjadi induk  dari  berbagai  turunan  regulasi  pidana  yang  tentunya  sesuai  dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kini, induk hukum pidana Indonesia telah sesuai dengan jiwa keluhuran nasional. Sebagai suatu undang- undang  baru  tentu  perlu  penyosialisasian  substansi  dan  penerapannya  kepada
ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
masyarakat luas oleh karena dikenal dan diakuinya asas fiksi hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal TAPIs , 10 (1), 1 – 25.
Agustin,  R.  P.  (2013).  Hubungan  Produktivitas  Kerja  Dengan  Pengembangan  Karir Karyawan  PT.  Bank  Mandiri  Tarakan. Psikoborneo:  Jurnal  Ilmiah  Psikologi , 1 (4),
210 – 214. https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v1i4.3517
Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . PT Raja Grafindo Persada.
Emilia,  H.  (2022).  Bentuk  Dan  Sifat  Pengabdian  Masyarakat  Yang  Diterapkan  Oleh Perguruan  Tinggi. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (3),  122 – 130. https://doi.org/10.37567/pkm.v2i3.1127
Gunawan, H. (2012). Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi . Alfabeta.
Iksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Jurnal Serambi Hukum , 11 (01),
1 – 26.
Lindriati,  S.  (2019).  Pengaruh  Sosialisasi  Dan  Tingkat  Pemahaman  Masyarakat Terhadap  Minat  Pembuatan  Akta  Kematian  Di  Desa  Purworejo. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, Universitas Lampung , 53 (9), 1689 – 1699.
Paton, G. W. (1969). A Textbook of Jurisprudence . Oxford University Press.
Superadmin.  (2023). PENERAPAN  ASAS  FIKSI  HUKUM  DALAM  PERMA . JARINGAN  DOKUMENTASI  I  DAN  NFORMASI  HUKUM  Mahhkamah
Agung RI. https://doi.org/https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-
detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma
Suyanto, H. (2018). Pengantar Hukum Pidana . Deepublish Publisher.
Wahyuni,  F.  (2017). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia .  PT  Nusantara  Persada Utama.