## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012
VOLUME 44 ISSN 0125-9989 NOMOR 1, ...... 2018

## DAFTAR ISI

## E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY
Ahmad Fuadillah Sam ................................................................................................................................  1 MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA Ibnu Nadzir ..................................................................................................................................................  15 HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN Triyono Lukmantoro ..................................................................................................................................  31 KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL Nina Widyawati ...........................................................................................................................................  47 JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANFORMASI DAN TANTANGAN Dian Tri Hapsari ........................................................................................................................................  61 TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA Ahmad Helmy Fuady ..................................................................................................................................  75

## BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM
PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**) .......................................................................  89 KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL Widjajanti M Santoso .................................................................................................................................  105 RINGKASAN DISERTASI ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA Rosita Dewi ..................................................................................................................................................  121 TINJAUAN BUKU ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA Fachri Aidulsyah .........................................................................................................................................  137

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 VOLUME 41 ISSN 0125-9989 NOMOR 1, SEPTEMBER 2016

## DDC: 302.3 Ahmad Fuadillah Sam

## E-NETWORK SOCIETY: KOMUNALITAS WARGA DALAM KONTEKS SMART CITY

## ABSTRAK
Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoretis terkait peran dan implikasi smart city dalam kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.
Kata kunci: Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communality, Jakarta Smart City

## DDC: 305.8 Ibnu Nadzir

## MEREBUT KEMBALI KEINDONESIAAN: AKTIVISME DARING-LURING OLEH EKSIL INDONESIA DI BELANDA

## ABSTRAK
Artikel ini mengekpslorasi keterlibatan daring dan luring dari eksil Indonesia di Belanda. Dengan melihat praktik penggunaan internet mereka, artikel ini menegaskan argumen yang menyatakan pentingnya melihat praktik budaya dan sosial di kedua arena tersebut sebagai satu kesatuan. Untuk menguraikan argumen tersebut, artikel ini menganalisis dua kasus penting yang menunjukkan keterlibatan daring dan luring eksil Indonesia, yaitu  berbagai kegiatan IPT 1965 dan diskusi forum. Untuk menangkap praktik sosial dan budaya yang dilakukan di wilayah luring maupun daring, penelitian ini juga dilakukan dalam dua wilayah tersebut secara bersamaan. Penelitian ini sendiri diawali dari dua pertanyaan penting, pertama, bagaimana eksil Indonesia menggunakan keterlibatan daring dan luring untuk memobilisasi perjuangan mereka? Kedua, bagaimana keterlibatan daring dan luring mereka memengaruhi keberadaan mereka sebagai komunitas yang tersingkirkan? Artikel ini berargumen bahwa keterlibatan eksil Indonesia dalam ruang daring dan luring dilakukan dengan sangat cair. Implikasinya, peristiwa dan berbagai praktik yang dilakukan dalam kedua ruang tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Lebih lanjut, artikel ini meminjam kerangka analisis Jackson (2013) mengenai kegiatan bercerita untuk melihat bahwa keterlibatan daring dan luring telah memgungkinkan eksil Indonesia untuk merebut kembali perasaan menjadi Indonesia.
Kata Kunci: daring, luring, keindonesiaan, eksil, internet

## DDC: 302.2 Triyono Lukmantoro

## HOAKS SERBUAN TKA DARI TIONGKOK: KEPANIKAN MORAL DAN BUDAYA KETAKUTAN

## ABSTRAK
Pada akhir Desember 2016, muncul hoaks yang menyatakan bahwa ada sekitar sepuluh juta, bahkan dua puluh juta, Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari Tiongkok yang menyerbu Indonesia. Meskipun kabar bohong itu telah dibantah keras dan dianggap sebagai fitnah oleh pemerintah, kenyataannya, hoaks itu telanjur merebak. Salah satu situs yang memproduksi hoaks ini adalah Postmetro. Artikel ini merupakan kajian tekstual terhadap berbagai judul hoaks yang ditampilkan oleh Postmetro. Hasil studi ini menunjukkan bahwa berbagai hoaks itu tidak lebih merupakan praktik-praktik “jurnalisme Frankenstein,” yakni sekadar mengambil berita dan memoles bagian judulnya supaya sedemikian provokatif dari sumber-sumber pemberitaan media lain. TKA ilegal dari Tiongkok dideskripsikan sebagai pihak asing yang memperburuk kehidupan buruh nasional. Hal ini menunjukkan bahwa TKA ilegal dari Tiongkok itu diposisikan sebagai sosok yang menimbulkan kepanikan moral. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai setan rakyat yang memang pantas untuk dilaknat dan diusir dari Indonesia karena telah menciptakan ketakutan dan berwatak patologis.
Kata kunci : hoaks, tenaga kerja asing dari Tiongkok, kepanikan moral, budaya ketakutan
DDC: 302.2

## Nina Widyawati
KOMODIFIKASI KEHIDUPAN PRIBADI DAN DEMOKRASI SEMU DALAM BUDAYA DIGITAL 1

## ABSTRAK
Digital adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memengaruhi perubahan struktur masyarakat dari mass ke mass-self. Pesan media digital umumnya tersegmentasi dan menunjukkan pergeseran budaya dari budaya massa ke custom. Teknologi digital melahirkan berbagai platform media sosial yang memfasilitasi individu untuk memproduksi konten sehingga lahirlah masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen (prosumer). Perkembangan ini diasumsikan melahirkan masyarakat yang egaliter. Oleh sebab itu, media digital dilihat sebagai ruang publik yang netral. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perilaku prosumsi dalam praktik keseharian generasi internet, yaitu generasi Y dan Z serta implikasinya terhadap interaksi sosial. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui focus group discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan merupakan prosumer. Produksi dilakukan melalui ekspose kehidupan sehari-hari. Informan merupakan audience aktif terkait human interest, tetapi sedikit pasif dalam konsumsi informasi sosial politik karena informasi diperoleh dari portal berita dan komunitas. Melalui teknologi digital, subjek penelitian mampu meningkatkan produktivitas karena dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan secara bersamaan, yaitu kuliah sambil bekerja. Namun, media digital belum sepenuhnya egaliter dan demokratis karena komunitas virtual bisa menghambat kebebasan berekspresi.
Kata kunci : budaya digital, prosumsi, komodifikasi, demokrasi semu
1 Data penelitian ini diambil dari FGD dalam rangka pengumpulan data penelitian “Media Baru dan Perubahan Masyarakat Pasca Orde Baru, Politik Sirkulasi Budaya Populer dan Media Baru Pasca Orde Baru” yang belum pernah  dipublikasi- kan.

## DDC: 302.2 Dian Tri Hapsari

## JURNALISME RADIO PADA ERA DIGITAL: TRANFORMASI DAN TANTANGAN

## ABSTRAK
Di Indonesia sepanjang tahun 2015, sejumlah media cetak memutuskan tutup dan beralih ke digital. Di tengah meningkatnya pertumbuhan pengguna Internet, bagaimana masa depan jurnalisme radio yang juga terbilang sebagai media tradisional seperti media cetak? Dalam artikel ini, penulis memfokuskan pada bagaimana radio sebagai media tradisional bertransformasi menjadi media baru di era digital. Garis besar tulisan ini membahas transformasi radio sebagai media baru dari sisi model aksesnya yang menggunakan Internet dan bagaimana perubahan regulasi siaran radio memengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa dengan adanya perubahan tersebut, radio bukan saja beradaptasi dengan tuntutan teknologi baru, namun juga bertransformasi dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi dan akses penggunanya. Pascareformasi telah memberikan tanda zaman dalam perubahan jurnalisme radio. Kesadaran peran informasi radio diikuti oleh pertumbuhan jumlah informasi radio yang dinilai sebagai perubahan ekspresi masyarakat Indonesia yang lebih demokratis. Namun, perkembangan akses radio juga memunculkan gejala spiral of silence tentang relasi wacana mayoritas yang harus menjadi perhatian radio sebagai media alternatif pada era digital. Perimbangan suara yang terisolir dalam argumen teori spiral of silence menjadi tantangan radio pada era digital ini. Tulisan ini berdasarkan penelitian kualitatif yang mengkaji opini publik pada radio sebagai media digital interaktif dengan menggunakan teori spiral of silence.
Kata Kunci: Radio, teknologi, media baru, jurnalisme, media tradisional, Opini Publik, Spiral of Silence.

## DDC: 390.9

## Ahmad Helmy Fuady

## TEKNOLOGI DIGITAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu cepat melalui revolusi digital telah menimbulkan optimisme kemajuan ekonomi. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan kekhawatiran akan semakin tingginya tingkat ketimpangan ekonomi karena sifat teknologi yang bias modal dan keterampilan. Selain itu, otomatisasi yang muncul akibat perkembangan teknologi dianggap akan menggerus permintaan atas tenaga kerja. Tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan antara kemajuan TIK dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Data yang ada menunjukkan bahwa pembangunan TIK di Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangganya. Pembangunan TIK antarwilayah juga masih sangat timpang. Analisis dalam tulisan ini menunjukkan pembangunan TIK lebih menguntungkan tenaga kerja terampil dan kelompok berpendapatan tinggi dibanding tenaga kerja kasar dan kelompok berpendapatan rendah.
Kata Kunci: teknologi digital, ketimpangan, disrupsi, indeks pembangunan TIK
DDC: 302.2
Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**)
BEYOND PROSUMPTION: PRAKTIK PROSUMSI PENULIS KONTEN DALAM PLATFORM NEWS AGGREGATOR UC NEWS 2

## ABSTRAK
Kemunculan teknologi Web 2.0 memungkinkan para pengguna internet tidak lagi terbatas menjadi konsumen yang mampu membaca, menjelajah, dan mengonsumsi konten internet saja. Lebih dari itu, kini pengguna dapat terlibat aktif menjadi konsumen sekaligus produsen (prosumer). Salah satu platform digital yang menjadi tren dalam satu dekade terakhir adalah news aggregator. Penelitian ini membahas aktivitas produksi-konsumsi (prosumsi) tulisan-tulisan sebagai bagian dari digital labor (pekerja digital) oleh para penulis konten di aplikasi UC News,
2 Tulisan ini merupakan bagian dari tesis yang disusun oleh Maruti Asmaul Husna Subagio (2018) dengan judul “Prosumsi Penulis Konten dalam Platform News Aggregator (Fenomena Digital Labor Penulis Konten dalam Aplikasi UC News ) pada Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
salah satu news aggregator terbesar di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis praktik-praktik prosumsi yang dilakukan oleh penulis konten UC News dikaitkan dengan posisinya sebagai pekerja digital. Metodologi yang digunakan adalah etnografi virtual untuk memperoleh gambaran tentang kebudayaan digital yang termediasi internet. Data didapatkan dari jawaban pertanyaan terbuka kepada enam orang informan yang dipilih berdasarkan variasi tingkat keaktifan dan lama keterlibatan menjadi penulis konten UC News. Selain itu, data sekunder penulis dapatkan dari konten-konten tulisan yang dihasilkan para informan di media UC News. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para penulis konten melakukan praktik prosumsi dengan cara yang beragam, mulai dari mencari sendiri informasi tulisan (witness journalism) hingga mengolah informasi yang ada di media maupun literatur untuk dibuat tulisan baru. Peneliti juga menemukan bahwa bentuk kapitalisme era prosumer tidak sebatas memengaruhi penulis konten melakukan aktivitas produksi dan konsumsi saja, namun juga meluas pada distribusi dan marketisasi oleh para user sendiri.
Kata kunci: penulis konten, news aggregator, prosumsi, Web 2.0
DDC: 305.4 Widjajanti M Santoso 3

## KONSTRUKSI FEMININITAS DAN PROBLEMATIKA EKSPRESI RUANG PUBLIK VIRTUAL

## ABSTRAK
Konstruksi femininitas menunjukkan perubahan sosial yang dapat dilihat dari konstruksi perempuan sebagai anak revolusi pada masa Orla dan “ibuisme” pada masa Orba. Namun, pada masa Orde Reformasi, terjadi situasi paradoks, yaitu perempuan kembali perlu berjuang untuk representasinya. Tulisan ini mengangkat masalah konstruksi gender yang ada pada saat ini, dengan tujuan membuka mata masyarakat tentang adanya ragam konstruksi gender dan melihat kelompok sosial yang menggalang pemaknaan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui adanya upaya-upaya kelompok yang mempertanyakan konstruksi gender yang diwarnai oleh kepentingan dari kelompok tersebut. Ekspresi femininitas di ruang publik merupakan gambaran pandangan yang beredar di masyarakat tentang perempuan, seperti yang muncul dalam ruang publik di media sosial, yakni di aplikasi pesan singkat Whatsapp. Konstruksi sosial tentang perempuan yang awalnya dilakukan oleh negara, sekarang berada di tangan kelompok sosial di masyarakat yang menggunakan dalih keagamaan, misalnya yang dilakukan oleh HTI. Pemaknaan “baru” terhadap partisipasi perempuan terjadi di ruang publik virtual yang memiliki potensi mengganggu pemaknaan yang sudah berjalan di masyarakat. Pemaknaan ini menunjukkan kontestasi antara pemaknaan yang dikembangkan gerakan perempuan dengan pemaknaan yang dilakukan kelompok HTI. Dalam proses ini, konstruksi heteronormativitas menguat sehingga peran perempuan terdorong kembali ke ruang domestik dan menghasilkan gambaran ambigu tentang peran perempuan di ruang publik, termasuk di ruang publik virtual.
Kata Kunci : femininitas, ruang publik virtual, masalah perempuan
Rosita Dewi

## RINGKASAN DISERTASI

## ADAT RECOGNITION IN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE IN PAPUA, INDONESIA
Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

## ABSTRAK
Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus (otsus) untuk Papua sebagai solusi menang-menang (win-win solution) upaya penyelesaian konflik di Papua. Otsus tersebut memberikan jaminan rekognisi bagi Papua secara legal. Meskipun demikian, orang Papua tidak puas dengan rekognisi tersebut karena adanya celah yang sangat luas antara pelaksanaan rekognisi dalam pandangan pemerintah dengan bentuk rekognisi yang diharapkan oleh orang Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan “pembajakan” terhadap pelaksanaan rekognisi Papua sehingga terjadi korupsi terhadap rekognisi (corrupted recognition) melalui pembentukan Lembaga
3 Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.
Masyarakat Adat (LMA) dan pemetaan partisipatif. Hal ini terlihat jelas dalam pengembangan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis yang mencakup pengamatan terlibat, wawancara, dan studi pustaka.
Kata kunci: rekognisi, adat, MIFEE, otonomi khusus, Papua, lembaga masyarakat adat, pemetaan partisipatif

## Fachri Aidulsyah

## TINJAUAN BUKU

## ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA
Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 439/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 VOLUME 44 ISSN 0125-9989 NOMOR 1, ..... 2018

## DDC: 302.3 Ahmad Fuadillah Sam

## E-NETWORK SOCIETY: CITIZENS COMMUNALITY IN SMART CITY CONTEXT

## ABSTRACT
Smart city is an informational society’s product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that supports network society to work. This article aims to describe smart city’s implication towards the emergence of communality in the city. This study used a qualitative method, through in-dept interviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens’ communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoretical debates about roles and implications of smart city on citizen’s trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communality, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form.
Keywords: Network Society, Smart City, Virtual Community, City Communality, Jakarta Smart City
DDC: 305.8

## Ibnu Nadzir
RECLAIMING INDONESIAN-NESS: ONLINE AND OFFLINE ENGAGEMENT OF INDONESIAN EXILES IN NETHERLANDS

## ABSTRACT
This article explores online-offline engagements of Indonesian exiles in Netherlands. By looking into their internet practices, this article affirms the notion that it is essential for Internet research to comprehend social and cultural practices engaged in both space as an entanglement. To elaborate the argument, this article analyzed two important cases where the online-offline engagements are performed by Indonesian exiles, which are IPT 1965 events and Diskusi Forum (forum discussion). Since the social and cultural practices were performed online and offline, this research is also conducted in both spaces simultaneously. The research itself was initiated from two main questions, first, how do Indonesian exiles employed online-offline engagement to mobilize their cause? Second, how do their online-offline engagement affect their existence as a displaced community? The article then argues that the engagement enacted by Indonesian exiles is performed fluidly in online-offline spaces. In consequence, events and practices in both arenas are influential to one another. Moreover, borrowing the framework of Jackson (2013) on storytelling, this article shows that the online-offline engagements has enabled Indonesian exiles to reclaim the sense of being Indonesian.
Keywords : online, offline, Indonesian-ness, exiles, Internet

## DDC: 302.2 Triyono Lukmantoro

## THE HOAXES OF ILLEGAL FOREIGN WORKERS FROM CHINA: MORAL PANICS AND CULTURE OF FEAR

## ABSTRACT
At the end of December 2016, several hoaxes emerged stating that there were about ten million, even twenty million, illegal foreign workers from China who were invading Indonesia. Although the hoaxes have been strongly denied and regarded as slander by the government, in fact, the hoaxes were already spreading. One of the sites that produce these hoaxes is Postmetro . This article is a textual review of various hoax titles displayed by Postmetro . The results of this study show that the various hoaxes are no more than the practices of “Frankenstein journalism,” which is simply taking news and polishing the title to be so provocative from other media sources. The illegal foreign workers from China are described as the foreigner who exacerbates the life of national laborers. This shows that illegal foreign workers from China were positioned as a figure that caused moral panics. In addition, they are also described as demons of the people (folk devils) who deserve to be cursed and expelled from Indonesia for creating fear and pathological character.
Keywords: hoax, illegal foreign workers from China, moral panics, culture of fear
DDC: 302.2

## Nina Widyawati

## COMMODIFICATION OF PRIVACY AND PSEUDO-DEMOCRACY IN DIGITAL CULTURE

## ABSTRACT
Digital is the development of information and communications technology, that changes the social structure, from mass to mass-self. Segmented digital media messages have shifted the culture, from mass culture to custom. Digital technology delivers social media platforms that facilitate individuals in producing content. Now individuals are a producers as well as consumers (prosumer), and assumed in contributing toward egalitarian society, as a neutral public space. The aim of this research are analyzes the behavior of prosumption in the daily practice of internet generation that is Y and Z generation and its implication to social interaction. The subject of research is a student of Communication Studies Program, Atma Jaya University Yogyakarta. The approach used is qualitative, and data collection is through focus group discussion (FGD). The results showed that all informants were prosumer. They are producing by everyday life exposition. On the one hand, informants are active audience in consuming the human interest information, on the other hand, they are passive audience in consumption social and political information. Many of them obtain information from the news portal and community. Digital technology increases productivity because individuals are able to do more than one activity simultaneously such as a student and workers. Unfortunately, digital media has not been egalitarian and democratic sphere, as the effect the virtual communities may decrease the freedom of expression.
Keywords: digital culture, prosumption, commodification, pseudo-democracy
DDC: 302.2

## Dian Tri Hapsari

## RADIO JOURNALISM IN DIGITAL ERA: TRANSFORMATION AND CHALLANGE ABSTRACT
During the periode of 2015, in Indonesia, a number of print newspapers decided to stop publishing their printing media and switch to digital. This is also challenging for radio since it could be considered as traditional media such as the printing media. In this article, the authors explain how radio as a traditional mass-media is transformed into a new medium in the digital era. The outline of this paper discusses radio transformation as a new medium in terms of access model that uses the Internet and radio broadcast regulatory changes affect the democratic process in Indonesia. This article argues that throughout those changes, radio has not only adapted to the new technological demands while at the same time transform the media by facing the new technological challenger and access to their audience. However, despite the adaptability of radio towards the digital era, this new media era has brought up the seemingly silencing process of minority voice by the majority. This could be concurred through concept
of spiral of slince. This article is a qualitative research that pays attention to several processes of adaptation and transformation that radio has gone through since the era of Reformasi in Indonesia.
Key Words: Radio, technology, new media, journalism, traditional media, public opinion, spiral of silence
DDC: 390.9

## Ahmad Helmy Fuady

## DIGITAL TECHNOLOGY AND ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA

## ABSTRACT
The rapid development of information and communication technology (ICT) through the digital revolution has raised optimism for economic development. However, it has also raised concerns about the increasing level of inequality because of capital and skill-biased technology. Automation arising from technological developments is also considered to decrease demand for labor. This paper aims to analyze the relationship between ICTdevelopmentand economic inequality in Indonesia. It shows that ICT development in Indonesia is relatively poor and behind its neigbouring countries. There is also interregional inequality of ICT development in this country. Analysis of this paper shows that ICT development give more benefit to skilled labor and those in highest income group than to unskilled labor and those in lower income groups.
Keywords : digital technology, inequality, disruption, ICT development index
DDC: 302.2

## Maruti Asmaul Husna*) Subagio dan Budi Irawanto**)

## BEYOND PROSUMPTION: PROSUMPTION PRACTICE OF CONTENT WRITERS IN NEWS AGGREGATOR PLATFORM UC NEWS

## ABSTRACT
The emergence of Web 2.0 technology has made the internet users not only restricted by reading, browsing, and consuming the internet content. Nowadays the users can contribute actively as both consumer and producer at the same time (prosumer). One of the digital platforms that has become a trend in the present decade is news aggregator. This research will examine how the content writers in UC News, as one of the biggest news aggregator in Indonesia, do their production-consumption (prosumption) writing activity as a part of digital labor. The purpose of this research is to analyze the prosumption practices which are done by the UC News’s content writers in relation to their position as digital labor. The methodology that is applied in this research is virtual ethnography to obtain the representation of digital culture mediated by the internet. The data are obtained from the answers of open-ended questions to 6 informants who are selected according to rate of activity in the platform, and the period of involvement as a content writer in UC News. In addition, the secondary data are collected from the writing contents which are produced by the informants. The findings of this research show that the content writers did their prosumption practices in a variety of ways, either through the information of writing (witness journalism), or through process the available information in the media as well as literatures that become the stuff of new writings. The researcher also found that the form of capitalism in prosumer era did not influence the content writers in doing production and concumption activity only but also distribution and marketization by the users.
Keywords: content writers; news aggregator; prosumption; Web 2.0

## DDC: 305.4
Widjajanti M Santoso 1

## PROBLEMATIC OF FEMININITY CONSTRUCTION IN VIRTUAL PUBLIC SPHERE ABSTRACT
Femininity construction is very apparent in Indonesia’s women’s movement. It can discernible in the definition of women by the state, across in three political orders (Orla, Orba and Orde reformasi). In Orla woman is the daughter of revolution, in Orba is the “Ibuisme” and in Orde Reformasi, there are paradox; women have to fight back for her representation. The article shows the problematic of femininity construction, in order for society to
1 Artikel ini perbaikan dari naskah yang dipresentasikan pada Pre Conference ICWG 2018, kerjasama antara IPSK LIPI dengan AIWA dan KPPPA yang mendukung isu kepemimpinan Perempuan di Asia.
understand the meaning making process. The expression of femininity captured in the social media such as the WA Group.Formerly state played a significant role, which eventually decreased according to the position of power in the state, now there are other, such as by the HTI. The growing ‘new’ definition of women’s participation by the HTI, happening in virtual public sphere, contests definition of gender and position of women in society. This situation is in the same condition, where the heteronormativity is stronger. The virtual public sphere shows a new challenging scope of women’s movement that need to be reconsidered thoroughly.
Key words : femininity, virtual public sphere, women’s problem.

## Rosita Dewi

## RINGKASAN DISERTASI REKOGNISI ADAT DALAM PENGEMBANGAN MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE DI PAPUA, INDONESIA
Summary of Dissertation, Adat Recognition in Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, Indonesia, Graduate School of Asian and African Areas Studies, Kyoto University, Japan, xx+305pp.

## ABCTRACT
The Indonesia government issued the special autonomy law for Papua for granting legal recognition of the Papuan to reduce conflict in Papua. This recognition was not, however, a satisfactory answer for the Papuans; there is a wide gap between the adat (customary) recognition by the Indonesian state and the recognition expected by the Papuans. I argued that the Indonesian government applies the corrupted recognition by hijacking adat recognition in Papua. This is clearly shown in the issue of adat lands in the Merauke district, where the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project was developed. This research shows the form of corrupted recognition in Papua by the existence of Customary Community Council (new LMA) and participatory mapping in MIFEE. This research uses qualitative approach with etnographic methode consisted of participant observations, interviews, and literature studies.
Keywords: recognition, adat, MIFEE, special autonomy law, Papua, customary community council, LMA, par- ticipatory mapping

## Fachri Aidulsyah

## TINJAUAN BUKU

## ISLAMISM AND THE POLITICS OF CITIZENSHIP IN INDONESIA
Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

## TINJAUAN BUKU:

## ISLAMISME DAN POLITIK KEWARGAAN DI INDONESIA

## Fachri Aidulsyah
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: fachri.aidulsyah@lipi.go.id
Judul Buku: Eric Hiariej And Kristian Stokke (Eds.). 2017. Politics Of Citizenship In Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor In Cooperation With Polgov Fisipol Ugm Dan University Of Oslo, Viii + 394 Pages; 16 X 24 Cm, Isbn: 978-602-433-507-6

## PENDAHULUAN
Buku ini merupakan salah satu jawaban pent- ing terhadap merebaknya fenomena “krisis kewargaan” yang kian menghantui masyarakat Indonesia selama dua dekade terakhir ini. Fenomena “krisis kewargaan” tersebut dibuktikan dengan adanya realitas anomali antara semangat kebhinekaan yang bertekad untuk membangun solidaritas dalam keberagaman sekaligus menja- min kesamaan hak dan kewajiban, bebas diskrim- inasi, serta menghormati aktualisasi ruang privat dan kolektif setiap individu masyarakat. Namun, kini hal itu kian berubah drastis, keberagaman se- makin terancam, intoleransi mengkristal menjadi panglima, diskriminasi bertransformasi menjadi senjata bagi sebagian kelompok untuk merampas hak ekonomi dan sosial budaya kelompok lain, serta konflik etnis dan agama menjelma menjadi parasit terhadap keutuhan berbangsa dan ber- negara (Bagir, 2018; Hefner, 2018).
Buku yang diedit oleh Eric Hiariej dan Kristian Stokke yang merupakan bagian dari hasil proyek penelitian Power, Welfare, dan Democracy (PWD) kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dengan University of Oslo ini beru- paya menelaah beberapa model gerakan sosial di Indonesia dalam melakukan “politisasi” terhadap isu “kewargaan.” Terdapat tiga pertanyaan pent- ing yang coba dihadirkan oleh buku ini dalam menjawab realitas tersebut, yaitu; 1) Bagaimana gerakan sosial tersebut mampu memobilisasi massa dan membangun identitas kolektif guna melakukan countering dan menantang wacana
dominan tentang identitas dan kewargaan?; 2) Bagaimana pola gerakan sosial tersebut melaku- kan claiming dan interpretasi yang berbeda terha- dap civil right serta cara mendapatkan rekognisi, redistribusi, dan representasi dari tindakan terse- but?; 3) Strategi apa yang dilakukan oleh gerakan sosial tersebut dalam memobilisasi dukungan dan klaim dari masyarakat terhadap diskursus civil right yang berbeda dengan diskursus dominan? (Hiariej & Stokke, 2017, 341).
Secara garis besar, buku ini disusun dalam 12 bab. Empat bab pertama merupakan bagian dari pengantar konseptualisasi, argumentasi anal- itis, konstruksi teori alternatif, serta historisitas pergulatan konstruksi dan dekonstruksi identitas kewargaan di Indonesia. Tujuh bab berikutnya menguraikan hasil penelitian lapangan tentang perjuangan masyarakat dalam hak-hak kewargaan di beberapa sektor. Bab terakhir merupakan kes- impulan analitis, di mana editor menarik lesson learned dari berbagai hasil penelitian tersebut guna memberikan rekomendasi kebijakan dan pengayaan narasi ilmiah terhadap studi kewargaan yang tengah berkembang di dunia saat ini (Hiariej & Stokke, 2017, 7).
Dari dua belas bab yang terdapat dalam volume tersebut, tulisan ini berupaya menelaah logic analisis perjuangan gerakan Islamis dalam mengonstruksi identitas kewargaan Indonesia. Reason fokus terhadap analisis Islamisme adalah karena gerakan Islamis merupakan gerakan yang paling dominan, pro-aktif, dan dinamis dalam
melakukan konstruksi identitas kewargaan bangsa Indonesia. Tulisan ini berupaya mem- berikan perspektif baru terhadap trajektori perjuangan identitas kewargaan konvensional yang hadir dalam buku pada kerangka pendekatan studi genealogis. Jika dalam buku ini Hiariej dan Törnquist (2017) hanya membatasi enam periode pergulatan politik kewargaan yang pernah terjadi di Indonesia, yakni; 1) rezim kolonial hingga pertengahan 1940-an; 2) Era kemerdekaan awal hingga tahun 1957; 3) Era Demokrasi Terpimpin hingga akhir tahun 1965; 4) Era Orde Baru hingga pertengahan tahun 1998; 5) demokrasi elitis dan desentralisasi hingga akhir tahun 2000-an, dan; 6) transaksional populis yang terjadi pada periode saat ini, tulisan ini melihat lebih daripada itu. Jika Hiariej dan Stokke (2017) hanya membatasi tiga domain kepentingan aktor untuk terlibat aktif dalam politik kewargaan, yakni pada: i) nasi- onalisme dan politik rekognisi; ii) perjuangan untuk keadilan sosial; iii) demokrasi dan politik representasi, tulisan ini melihat domain tersebut terlalu simplistis.
Tulisan ini mencoba mengisi kekosongan kerangka analitis yang terdapat dalam buku terse- but dengan menggunakan pendekatan genealogis. Meminjam pendekatan Foucault, genealogi dalam telaah buku ini dipahami sebagai alat analisis historis untuk melihat bagaimana suatu gerakan bermetamorfosis, bertransformasi, dan berstrategi dalam perjuangan politik kewargaan (Foucault, 1977; 1998). Pendekatan genealogi juga digu- nakan untuk melihat trajektori karakter aktor, diskursus apa yang dihadirkan dalam perjuangan tersebut, serta form dan result apa yang dihasilkan secara sistematis dan terstruktur.

## KEWARGAAN INDONESIA DALAM SKEMA: ANTARA KONSTRUKSI TEORITIS KEWARGAAN DAN ISLAMISME
Harus diakui bahwa buku ini telah memberikan perspektif baru bahwa identitas kewargaan— khususnya yang terjadi di Indonesia—bukanlah suatu hasil yang bersifat given, melainkan hal yang bersifat being yang merupakan hasil per- tarungan, perebutan, dan perjuangan antarkelas dalam mengonstruksi dan dekonstruksi identitas
kewargaannya. Pada bab pengantar buku ini, dijelaskan tentang pentingnya setiap kelas sosial melakukan konstruksi terhadap identitas kewargaannya sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan budaya (politik rekognisi),  penegakan keadilan sosial dan ekonomi (politik redistribusi), dan  representasi (Stokke & Hiariej, 2017, 5). Un- tuk memperebutkan pengaruh terhadap konstruksi identitas kewargaan, tidak jarang aktor antarkelas dan antargolongan harus mengalami fragmentasi kepentingan dan gagal membangun konsolidasi massa yang mengakibatkan perjuangan identitas kewargaan mereka berujung sia-sia.
Pada era interkoneksi global seperti saat ini, realitas kebutuhan akan politik rekognisi identitas kewargaan tidak hanya dimaknai secara meso, yakni relasi antara masyarakat dengan negara an sich , melainkan lebih jauh daripada itu. Politik rekognisi kewargaan juga kian melampaui lintas-batas negara, di mana identitasnya sering kali menafikan unsur negara, dikonstruksi oleh pasar dan kapitalisme global, ataupun universal- isme ideologi tertentu (Stokke, 2017; Klinken & Berenschot, 2018). Konteks inilah yang disebut oleh Stokke (2017, 24–37) pada bab dua sebagai gejala denasionalisasi yang berarti transformasi kewargaan yang melampaui skala nasional serta munculnya multilevel kewargaan. Transnasionalisasi berarti identitas kewargaan formal bisa memiliki lebih dari satu negara teritorial sebagai implikasi perkembangan imi- grasi dan transnasional diaspora. Post-nasional berarti identitas kewargaan dikonstruksi di luar relasi masyarakat-negara dan di luar kerangka institusional negara-bangsa. Jika denasionalisasi dan transnasionalisasi kewargaan masih berada dalam logic relasional negara, post-nasional justru berupaya menegasikan institusi negara dan lebih berarosiasi pada sebuah komunitas.
Dalam konteks Indonesia, gejala kewargaan post-nasional secara laten terus berkembang dan kian mengakar di setiap lapisan sosial masyarakat. Jauh sebelum berkembangnya ger- akan terorisme Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) ataupun Jamaah Anshoru Daulah yang menegasikan negara-bangsa dan terasosiasi ke dalam komunitas lintas-batas teritorial pada era kontemporer, meskipun lingkupnya bersifat lokal-
nasional gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang sudah berkembang sejak era kemerdekaan Indonesia sudah memulai agenda post-nasional lebih dahulu. Bangkitnya gerakan global ummah , konservatisme Islam, maupun populisme Islam di Indonesia sebagai implikasi dari keterbukaan demokrasi dan budaya masyarakat terhadap berkembangnya berbagai corak ideologi dan pemikiran Islam sering kali memberikan tekanan untuk melakukan denasionalisasi kewargaan. Hal ini merupakan strategi untuk mengukuhkan politik rekognisi gerakan tersebut sekaligus seb- agai respons ketidakpuasan gerakan itu terhadap sistem demokrasi dan institusi negara (Roy, 2004; Van Bruinessen, 2011; Fealy, 2016; Hadiz, 2016; 2018).
Dalam konteks yang lain, jauh sebelum munculnya terma “denasionalisasi kewargaan,” “transnasionalisasi kewargaan,” dan “Islamisasi kewargaan” diperbincangkan pada era global seperti saat ini, secara genealogis, preseden tiga tema tersebut di Indonesia sudah berkembang sejak era pembentukan negara bangsa. Pada era 1920-an, gerakan Islamis Indonesia yang terinspirasi semangat Pan-Islamisme mem- proklamasikan diri untuk membentuk Khalifah Islamiyah global yang melampaui sekat budaya dan teritorial negara bangsa. Pada era 1940-an, gerakan tersebut mulai mengalami perubahan orientasi yang mengarah pada pembentukan negara Islam (Menchik, 2016; Salim, 2017). Pada awal era 1980-an, kondisi “denasionalisasi kewargaan” juga terjadi pada gerakan Salafi, Hiz - but Tahrir, dan Jemaah Tabligh yang merupakan “produk impor,” dan sejak awal visi ideologi gerakan-gerakan tersebut harus terkoneksi dengan agenda perlembagaan ideologi induknya.  Agenda “transnasionalisasi kewargaan” gerakan Tarbiyah sebagaimana didengungkan oleh Hasan Al-Banna (pendiri Ikhwanul Muslimin ) terpaksa harus dinafikan lantaran gerakan Tarbiyah disibukkan dengan respons terhadap berbagai isu politik lokal-nasional serta harus beradaptasi dengan realitas sosio-politik masyarakat Indonesia (Fealy & Bubalo, 2007, 35).
Dalam konteks “Islamisasi Kewargaan,” sejatinya proyek Islamisasi Kewargaan sudah didengungkan sejak era pembentukan negara-
bangsa, yakni saat kalangan Islamis berupaya memasukkan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” ke dalam batang tubuh Pancasila. Setelah seku- larisasi negara mengakar dan sangat berkem- bang pada era Orde Baru, proyek “Islamisasi Kewargaan” baru  mendapatkan momentumnya kembali ketika “Era Reformasi” (Lindsey, 2018). Era Reformasi yang memproklamasikan keterbu- kaan, demokrasi, dan desentralisasi dimanfaatkan oleh berbagai gerakan Islamis di Indonesia untuk mengampanyekan diadopsinya syariat Islam ke dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya mereformasi konstitusi kewargaan Indonesia ke arah yang lebih partikularistik (Bush, 2008; Salim, 2016; 2017; Nashir, 2013; Ikhwan, 2015; Buehler & Muhtada, 2016; Lindsey, 2018). Realitas “Islamisasi Kewargaan” sendiri sangat bergantung pada relasi antara masyarakat dan negara. Nashir (2013) dalam tulisannya, Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indo - nesia , menggambarkan bahwa proyek Islamisasi Perda dilakukan melalui dua arah, yaitu Islamisasi Jalur Atas yang menurutnya direpresentasikan oleh Hizbut-Tahrir dan Majelis Mujahidin dan Is- lamisasi Jalur Bawah yang disokong oleh kekua- tan-kekuatan gerakan lokal. Nashir tidak melihat proyek Islamisasi berdasarkan perspektif kelas ala Turner yang menjelaskan bahwa “kewargaan dari atas” merupakan strategi kelas dominan un- tuk mendapatkan identitas kewargaannya dengan melembagakan hak sosial-politik mereka di level negara. Ia pun tidak melihat bahwa “kewargaan dari bawah” merupakan strategi kelas minor dalam memperjuangkan identitas kewargaan mereka dengan memperkuat politik identitas sebagai instrumen untuk mendapatkan rekognisi negara. Namun, inti dari logic Islamisasi Perda juga dalam rangka mengukuhkan identitas Islam sangatlah terintegrasi dengan identitas kewargaan Indonesia dalam kaitannya dengan keanggotaan, legal formal, hukum, dan partisipasi (Hiariej & Törnquist, 2017, 56).
Dalam buku ini, dijelaskan bahwa masif- nya proyek “Islamisasi Kewargaan” pada era reformasi-demokrasi-desentralisasi juga ditandai dengan masifnya gerakan Islamis fundamen- talis yang kian bermetamorfosis menjadi post- fundamentalis. Cara metamorfosisnya adalah
dengan mengubah strategi perjuangan dari yang awalnya hanya sebatas melakukan aksi tindakan reaksioner “di jalanan” menuju arah yang lebih visioner, yakni berpartisipasi dalam Syariatisasi konstitusi negara (Hiariej dkk, 2017,  306). Pada akhir 2016, setelah terjadinya gerakan 212 yang melibatkan lebih dari enam juta jiwa orang Islam, proyek Islamisasi kewargaan semakin menunjuk- kan eksistensinya. Sejak saat itulah pressure umat Islam terhadap institusi negara semakin menguat dan peranan partai politik sebagai representasi rakyat semakin terabaikan (Fealy, 2016). Peri- hal tersebut dibuktikan dengan munculnya aktor-aktor politik baru yang lahir dari gerakan tersebut, seperti Habib Rizieq Shihab, Bachtiar Natsir, dan Zaitun Rasmin yang bukan hanya mampu menjadi magnet penggerak kalangan populis  Islam,  melainkan  juga  menjadi  figur baru pemimpin alternatif negara yang berada di luar lingkaran elite partai politik. Sebaliknya, dalam beberapa kasus pemilihan kepala daerah beberapa tahun terakhir ini, elite gerakan 212 ikut dilibatkan oleh partai politik guna mendongkrak suara massa (Fealy, 2016). Dalam konteks politik kewargaan, fenomena gerakan 212 bukan hanya sebatas menunjukkan kebangkitan populisme Islam, melainkan juga menstimulasi kebangkitan era Post-Klientalisme di mana gerakan tersebut mampu mendobrak kemapanan oligarki elite dalam mengkooptasi ruang politik dan institusi negara dari yang bersifat relasi patron-klien ke arah relasi populis-massa.
POST-KLIENTALISME DALAM LENSA POST-TRUTH : WAJAH BARU “ISLAMISASI KEWARGAAN”
Definisi Post-Klientalisme yang dihadirkan oleh Hiariej (2017) dalam buku ini lebih pada proses aktor politik meninggalkan cara lama mendistribusikan patronase ekonomi-politik dan menggantinya dengan penguatan relasi  massa melalui pembentukan kegiatan-kegiatan popu- lis, mainstreaming popularitas di kanal media sosial, serta menciptakan program optimalisasi pelayanan publik. Namun, dalam konteks ger- akan  Islamis,  definisi  Post-Klientalisme  justru jauh lebih kompleks karena memadukan narasi “Islam,” sentimen politik, dan keagamaan sebagai
instrumen utama mobilisasi massa. Pembangkitan sentimen politik dan keagamaan tidak selalu dibentuk oleh elite ataupun tidak dari keterhubun- gan langsung antara elite dengan massa di ruang publik konvensional (seperti sekolah dan rumah ibadah), melainkan lebih jauh daripada itu. Sentimen tersebut semakin masif dibentuk oleh pemberitaan-pemberitaan hoaks yang diviralkan melalui media sosial. Tidak seperti buku ini yang masih menempatkan tokoh populer sebagai aktor utama pembentukan opini kaum populis, tesis lain justru melihat bahwa aktor utama pembentukan opini kaum populis pada era digital seperti saat ini sangatlah fluid dan tidak mudah terdefinisikan ak - tor dan afiliasinya. Hal ini lantaran setiap individu mampu membentuk opini publik dan memviral- kannya di media sosial. Kondisi ini mengalami presedennya ketika pemberitaan hoaks yang dibentuk dan diviralkan oleh jaringan Saracen dan Muslim Cyber Army (yang hingga kini belum diketahui siapa aktor, afiliasi, dan jejaringnya) mudah diyakini dan dipercayai oleh umat Islam tanpa perlu ditelusuri fakta dan kebenarannya. Kondisi inilah yang disebut oleh sebagian sarjana sosial sebagai Post-Truth Society , di mana kaum Post-Klientalis kian mengembangkan narasi yang bersifat sensasional yang mudah diamini dan mampu membangkitkan emosi massa tanpa perlu pusing untuk membuktikan fakta dan kebenaran yang disampaikan olehnya (Haryatmoko, 2017).
Meskipun buku ini tidak menjadikan realitas Post-Truth sebagai instrumen penting yang dimanfaatkan oleh Post-Klientis dalam mengkampanyekan“Islamisasi Kewargaan” di era Reformasi seperti saat ini, namun buku ini telah memberikan gambaran rinci tentang mengapa realitas Post-Klientalisme dan Post-Truth sudah tidak terbendung lagi dalam memengaruhi logic pemerintahan dan kewargaan pada era sekarang ini. Adapun faktor-faktor yang memengaruhinya ialah: i) adanya perubahan radikal logic pemer- intahan dari konsepsi sentralisasi negara ke arah desentralisasi yang berimplikasi pada kemunculan elite baru di aras lokal dan nasional; ii) adanya perubahan radikal dari rezim pemerintahan yang didominasi oleh militer ke arah rezim pemerin- tahan yang didominasi oleh politisi dan eksekutif politik terpilih; iii) adanya perubahan model dari negara korporatisme dan kronisme ke arah jejar-
ing oligarki dan aktivis lokal-nasional; iv) adanya perubahan karakter dari perspektif keamanan yang bersifat militeristis ke arah keamanan yang bersifat soft di mana antara “institusi keamanan” dengan yang mendapatkan pelayanan dari institusi tersebut saling memberikan keuntun- gan ekonomi-politik satu sama lain (Hiariej & Törnquist, 2017, 66). Faktor-faktor itu membuka kesempatan bagi elite dan massa untuk secara konfrontatif berkolaborasi melakukan tekanan terhadap identitas kewargaan. Di satu sisi, faktor- faktor tersebut memberikan implikasi positif karena individu dan massa dapat berpartisipasi secara aktif dalam melakukan konstruksi identitas kewargaan. Di sisi lain, ada implikasi negatif yang muncul, yakni tindakan “konfrontasi” individu dan massa terhadap konstruksi kewargaan sering kali memicu perseteruan, ketegangan sosial, dan disharmoni dengan ideologi ataupun kepentingan yang berseberangan dengannya. Menurut Hiariej dan Törnquist (2017) serta Hadiz (2018), dalam konteks gerakan Islamis, karakter heterogenitas dan polarisasi massa Islam (tradisional, modernis, dan neo-modernis) yang sudah menguat sejak awal abad 20 dan pola relasi Post-Klientis di tubuh gerakan Islamis yang masih yang bersifat top-down , tidak demokratis antara elite (tokoh populer gerakan Islamis) dan massa telah mem- buat gerakan Islamis sangat rentan terhadap konflik dan disintegrasi antara satu sama lain.

## PENUTUP
Secara garis besar, buku ini memberikan gamba- ran yang cukup komprehensif tentang perjuangan politik kewargaan yang selama ini berkembang di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan liberal ala Kymlicka (2003) tentang kewargaan multikul- tural yang terkesan normatif dalam menempatkan cultural equality antara masyarakat mayor dan minor, buku ini melihat hal yang lebih kompleks dalam konteks realitas masyarakat Indonesia, yakni dalam perjuangan politik kewargaan, masyarakat mayor dan minor saling berkon- testasi dan saling memiliki keterbukaan akses satu sama lain. Buku ini lebih banyak melihat kontestasi politik kewargaan dalam perspektif kelas antara massa dan oligarki negara ataupun antara buruh dan korporat sehingga menafikan
logic politik kewargaan yang berbasis perspektif local wisdom, seperti penganut agama-agama lokal dan kebatinan, etnis minor, dan sebagainya. Namun, secara keseluruhan buku ini memberikan perspektif baru terhadap studi-studi kewargaan, khususnya terkait pemetaan transformasi ger- akan massa sebagai strategi untuk melakukan konstruksi terhadap identitas kewargaan dalam rangka memberikan penekanan terhadap politik rekognisi, redistribusi, dan representasi. Dalam konteks analisis politik gerakan Islamis, buku ini masih menitikberatkan analisis strategi politik kewargaan kalangan Islamis dengan perspektif yang sangat konvensional (lebih mengedepankan perpektif “komunalitas massa atau citizens ) dan cenderung mengesampingkan perspektif maya atau netizen , namun buku ini memberikan sumbangsih terpenting dalam melihat pola-pola transformasi politik kewargaan tersebut.

## PUSTAKA ACUAN
Bagir, Z. A. (2018). The politics and law of religious governance. Dalam Robert W. Hefner (ed.), Routledge handbook of contemporary Indo- nesia . New York: Routledge.
Bush, R. (2008). Regional Shariah regulations in Indonesia: anomaly in symptom? Dalam Greg Fealyand Sally White (eds.), Expressing Islam: religious life and politics in Indonesia.
Singapore: ISEAS.
Hiariej, E., & Törnquist, O. (2017). Indonesian politics and citizenship in historical perspective. Dalam Eric Hiariej & Kristian Stokke (eds.), Politics of citizenship in Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor bekerjasama PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo.
Hiariej, E., & Stokke, K. (eds.). (2017). Politics of citizenship in Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor bekerjasama PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo.
Fealy, G. (2016, Desember 7). Bigger than Ahok: explaining the 2 December mass rally. Diakses pada 15 Juli 2018 dari http://indonesiaatmel- bourne.unimelb.edu.au → link kurang spesifik Foucault, M. (1977). Nietzsche, genealogy, his- tory . Dalam D.F. Bouchard (ed.), Language, counter-memory, practice: selected essays and interviews . Ithaca: Cornell University Press. Foucault, M. (1998). Aesthetics, method, and epis- temology (J.D. Faubion, ed). New York: The New Press. van Klinken, G., & Berenschot, W. (2018). Everyday citizenship in democratizing Indonesia. Dalam
Robert W. Hefner (ed.), Routledge handbook of contemporary Indonesia . New York: Rout- ledge.
Fealy, G., & Bubalo, A. (2007). Jejak kafilah: penga - ruh radikalisme Timur Tengah di Indonesia. Bandung: Mizan. Hadiz, V. R. (2016). Islamic populism in Indonesia and the Middle East. United Kingdom: Cambridge University Press.
Hadiz, V. R. (2018). Islamic populism in Indonesia: emergence and limitation. Dalam Robert W. Hefner (ed.), Routledge handbook of contem- porary Indonesia . New York: Routledge. Haryatmoko. (2017). Era Post-Truth: hoax, disinfor- masi dan populisme untuk emosi sosial. Maka- lah ini didiskusikan pada kuliah umum yang diselenggarakan oleh LSF Cogito Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta 21 Desember 2017.
Hefner, R. W (ed.). (2018). Routledge handbook of contemporary Indonesia . New York: Rout- ledge.
Ikhwan, H. (2015). Democratic Islamism: Islamists' engagement with democratic politics in post- Suharto Indonesia . Ph.D. Thesis . University of Essex.
Kymlicka, W. (2003). Kewargaan multikultural. Jakarta: LP3ES.
Lindsey, T. (2018). Islamization, law, and the Indo- nesia courts: the more things change.... Dalam
Robert W. Hefner (ed.). Routledge handbook of contemporary Indonesia . New York: Rout- ledge.
Menchik, J. (2016). Crafting Indonesian democracy: inclusion-moderation and the sacralizing of the postcolonial state. Dalam Alfred Stepan (ed.), Islam and democracy in comparative perspec- tive . New York: Columbia University Press. Buehler, M., & Muhtada, D. (2016). Democratization and the diffusion of shari’a law: comparative insights from Indonesia. South East Asia Research, 24 (2), 261–282.
Nashir, H. (2013). Islam syariat: reproduksi Salafiyah ideologis di Indonesia. Bandung: Mizan. Roy, O. (2004). Globalized Islam: the search for a new ummah. New York: Columbia University Press Salim, A. (2016). Contemporary Islamic law in Indo- nesia: Sharia and legal pluralism. Edinburgh: Edinburgh University Press (Online Version).
Salim, A. (2017). Competing political ideologies on the implementation of Islamic law in Indone- sia: historical and legal pluralist perspectives . AHKAM Jurnal Ilmu Syariah , 17 (2), hlm?.
Van Bruinessen, M. (2011). What happened to the smiling face of Indonesian Islam? Muslim intellectualism and the concervative turn in Post-Suharto Indonesia. RSIS Working Paper No. 222. Singapore: Nanyang Technological University.