## JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma JRMA , Volume 6, No 1, April 2018

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR
(APBD Tahun Anggaran 2016)
Sandra Okynawa e-mail: sandraokinawa@gmail.com

## Sulistyo
Rita Indah Mustikowati
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang)

## ABSTRAK
Diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daeraha  merupakan suatu tanda dimulainya peraturan tentang kemandirian daerah atau otonomi daerah, dimana pemerintah daerah  memiliki  tanggung  jawab  dan  wewenang    dalam  mengurus  dan  mengatur  kepentingan  dan kemajuan daerahnya sendiri Dengan demikian setiap pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan menyediakan pelayanan yang cukup bagi daerahnya sehingga dari adanya pembangunan yang telah dilakukan  oleh  daerah  akan  dapat  menyumbangkan  kontribunsinya  untuk  pemanfaatan  setiap penerimaan di dalam anggaran . Implementasi dari sistem desentralisasi mewajibkan setiap daerah untuk menyusun  sebuah  rencana  anggaran  yang  biasa  disebut  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD), dimana APBD merupakan suatu proyeksi setiap anggaran pendapatan dan pengeluaran yang didapat dan dikeluarkan pemerintah untuk satu anggaran kedepan. Salah satu pos pengeluaran penting dalam APBD adalah Belanja Modal. Alokasi pos belanja modal merupakan cerminan alokasi penerimaan yang  diharapkan  mampu  memenuhi  tuntutan  akan  pelayanan  publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk memproyeksikan  seberapa  besar  pengaruh  dari  variabel  Indepependen  (Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  dan  SiLPA)  terhadap  variabel  dependen  (Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  Se-Jawa Timur)  untuk  APBD  Tahun  Anggaran  2016.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  yang dilakukan  penulis  ini  menggunakan  teknik dokumentasi  dan  studi  kepustakaan,  dengan  jumlah  sampel sebanyak  38  sampel.  Metode  yang  digunakan  menggunakan  analisis  Regresi  Linier  Berganda,  dimana hasil  pengujian  secara  simultan  diketahui  variabel  PAD,  DAU,  dan  SILPA  berpengaruh  terhadap belanja moda Kabupaten/Kota se-Jawa Timur,begitu pula dengan secara parsial diketahui bahwa variabel PAD, DAU, SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Kata kunci: Desentralisasi, PAD, DAU, SiLPA, Belanja Modal

## ABSTRACT
The  enactment  of  Law  Number  32  of  2004  concerning  Regional  Government  is  a  sign  of  the commencement  of  regulations  on  regional  independence  or  regional  autonomy,  where  regional governments  have  the  responsibility  and  authority  in  managing  and  regulating  their  own  regional interests  and  progress.  Thus  each  regional  government  must  be  able  to  develop  and  provide  adequate services for the region so that from the development that has been carried out by the region will be able to
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
contribute  to  the  utilization  of  every  revenue  in  the  budget.  The  implementation  of  the  decentralized system requires each region to prepare a budget plan that is commonly called the Regional Revenue and Expenditure  Budget  (APBD),  where  the  APBD  is  a  projection  of  each  income  and  expenditure  budget that is obtained and released by the government for one future budget. One important expenditure item in  the  Regional  Budget  is  Capital  Expenditures.  Capital  expenditure  post  allocation  is  a  reflection  of revenue  allocation  that  is  expected  to  be  able  to  meet  demands  for  public  services.  This  study  aims  to project  how  much  influence  the  independent  variable  (Regional  Original  Income,  General  Allocation Funds, and SiLPA) on the dependent variable (Capital Expenditure in the Regency / City in East Java) for  the  2016  State  Budget.Data  collection  techniques  used  documentation  and  literature  study techniques,  with  a  total  sample  of  38  samples.  The  method  used  Multiple  Linear  Regression  analysis, where  the  test  results  are  simultaneously known PAD,  DAU,  and  SILPA  variables  affect the  district  / city  capital  expenditure  in  East  Java,  as  well  as  partially  note  that  the  PAD,  DAU,  SiLPA  variables affect Capital Expenditure Regency / City Capital in East Java Keynotes: Decentralization, PAD, DAU, SiLPA, Capital Expenditure

## PENDAHULUAN
Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daeraha merupakan  suatu  tanda  dimulainya  peraturan  tentang  kemandirian  daerah  atau  otonomi daerah.  Tujuan  dari  otonomi  sekaligus  sebagai  indikator  keberhasilan  adalah  pemenuhan kebutuhan  masyarakat,  kemampuan  dalam  mengelola  sumber  daya  di  daerah  serta kemandirian  yang  tinggi  atas  pemerintah  pusat.Otonomi  daerah  merupakan  salah  satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam mengembangkan kemampuan setiap pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur setiap kepentingan daerahnya sendiri. Hal ini  juga  dilakukan  dalam  nmengurangi  kemampuan  pemerintah  daerah  yang  kecenderungan memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  dalam  memanfaatkan  penerimaan  daerah  yang bersumber dari pemerintah pusat.
Pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerahnya  harus  memiliki  suatu pedoman  anggaran  yang  akan  digunakan  dalam  mengembangkan  dan  menjalankan pemerintahannya  dalam  satu  tahun  anggaran  berjalan.  Pedoman  anggaran  yang  dimaksud adalah pedoman yang telah disusun dan telah direncanakan dari awal sebelum terlaksananya kegiatan  pemerintah  daerah,  pedoman  anggaran  yang  dimaksud  ialah  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRP)  untuk  kemudian  dikaji,  disahkan,  dan  disesuaikan  dengan  Peraturan Daerah. Sumber-sumber penerimaan dalam APBD sendiri memiliki sumber yang berbeda-beda jenisnya, ada sumber APBD yang berasal dari daerah itu sendiri atau digali dari potensi daerah itu  sendiri  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Ada  sumber penerimaan  yang  diterima  dari pemerintah pusat sebagai pemerataan kemampuan keuangan yaitu berupa Dana Perimbangan dan  ada  sumber  penerimaan  yang  berasal  dari  pelayanan  umum  yang  berada  di  daerah tersebut yaitu berupa Penerimaan jenis lainnya. Sedangkan dalam struktur pengeluaran APBD sendiri  digolongkan  menjadi  pengeluaran  yang  menitikberatkan  pada  kebutuhan  dasar  atau alokasi  dasar  berupa  belanja  langsung  dan  pengeluaran  yang  menfokuskan  pada  kebutuhan daerah  dalam  mengembangkan  daerah  itu  sendiri  yaitu  berupa  belanja  tidak  langsung.  Salah satu  belanja  komponen  belanja  tidak  langsung  adalah  Belanja  Modal.  Belanja  modal merupakan  pengeluaran  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  belanja  langsung fisik  berupa  pembangunan  infrastruktur  yang  tujuannya  adalah  pemenuhan  pembangunan
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
daerah atau pemenuhan standarisasi pelayanan umum di daerah. Akan tetapi pada praktiknya pengalokasian belanja modal belum dikatakan baik, hal ini ditandai dengan banyaknya sarana dan prasarana yang dirasakan oleh masyarakat belum maksimal. Seperti sarana jalan raya dan jembatan  dibeberapa  daerah  yang  masih  dapat  dikatakan  kurang  layak.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  kemampuan  daerah  dalam  menyerap  dan  mengalokasikan  penerimaan- penerimaan  APBD  masih  sangat  kurang  tepat.    Hipotesis  penelitian-penelitian  sebelumnya mengatakan  adanya  hubungan  antara  penerimaan  PAD,  DAU,  dan  SilPA  terhadap  alokasi Belanja  Modal,  akan  tetapi  dalam  praktiknya  ada  beberapa  daerah  yang  memiliki  porsi penerimaan PAD dan DAU yang besar tetapi kecil dalam penganggaran Belanja Modalnya. Hal ini  sesuai  dengan  penelitian  lain  yang  mengatakan  bahwa  tidak  adanya  hubungan  PAD  dan DAU  terhadap  alokasi  belanja  modal.  Sehingga  fenomena  ini  menimbulkan  ketimpangan penelitian dan pratik  yang tidak sejalan. Tujuan  dari penelitian  ini  untuk mengetahui  apakah memang  ada  pengaruh  dari  ketiga  dana  diatas  yaitu  PAD,  DAU,  dan  SiLPA  dalam menganggarkan  alokasi  Belanja  modal  sehingga  nantinya  daerah  dapat  menalokasikan  dana penerimaan secara tepat dan dapat dirasakan secara langsung oleh publik.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD merupakan  suatu  rencana dasar  yang  digunakan  oleh pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahaanya. APBD sendiri dalam penyusunannya harus disesuaikan dan  berlandaskan  atas  instruksi  Menteri  Dalam  Negeri,  dimana  setiap  penyusunannya ditujukan  untuk  memenuhi  fungsi  keorganisasian  pemerintah  daerah  yaitu  penyusunan, pemantaauan, pengendalian, serta  evaluasi  anggaran.    APBD merupakan  serangkaian rincian anggaran  sektor  pubik  yang  memuat  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  ada  dalam pemerintah daerah, serta merupakan suatu proyeksi kinerja keuangan dari pemerintah daerah dalam memanajemen keuangan daerahnya (Mahmudi 2011:59).
2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Struktur  APBD  merupakan  suatu  rician  dari  pos-pos  yang  terdapat  dalam  laporan keuangan  daerah  dan  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006, dimana pos-pos tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Diantaranya:
A. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan salah satu pos yang memuat seluruh penerimaan dana yang akan  diterima  oleh  pemerintah  daerah  dalam  waktu  satu  tahun  anggaran.  Penerimaan  ini telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a yaitu meliputi semua penerimaan dalam bentuk uang  yang  akan  diterima  melalui  rekening  kas  daerah,  yang  nantinya  akan  digunakan dalam menambah ekuitas dana dan akan menjadi hak sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk  digunakan  dan  dimanffatkan  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  anggaran.  Pos Pendapatan daerah digolongkan menurut sumber penerimaannya yaitu sebagai berikut: (1) pos pendapatan daerah  yang bersumber dari  ekploitasi  kekayaan  yang  terdapat  di  daerah tersebut  yang masuk dalam pos  Pendapatan  Asli  Daerah.  (2).  Pos pendapatan  daerah  dari hasil  penerimaan  yang  diterima  dari  pemerintah  pusat  sebagai  dana  bantuan  dan pemerataan  kemampuan  keuangan  yang  masuk  dalam  pos  Dana  Perimbangan.  (3).  Pos pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  setiap  sektor  pelayanan  umum  yang  ada  dalam daerah yang masuk dalam Lain-lain pendapatan yang sah.
A. Belanja Daerah
Belanja  daerah  merupakan  salah  satu  pos  yang  memuat  seluruh  pengeluaran  dana  yang akan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  berjalan  dan
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
digunakan untuk menjalankan setiap kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Pengeluaran ini telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dimana setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan  untuk mendanai segala pelaksanaan  kegiatan maupun urusan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang isinya meliputi urusan wajib, urusan pilihan,  serta  urusan  yang  penanganannya  dalam  bagian  atau  bidang  tertentu.Kelompok belanja modal daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari:
1) Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Bantuan Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g. Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga
2) Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang atau Jasa
c. Belanja Modal
B. Pembiayaan
Dalam konteks anggaran daerah, definisi pembiayaan merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003  dan  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006,  yang  menyebutkan  bahwa  pembiayaan adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan diterima  kembali baik pada  tahun  anggaran bersangkutan maupun  tahun-tahun  anggaran berikutnya.
Penerimaan pembiayaan yang mencakup:
1. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
6. Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan, yang mencakup:
1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
3. Pembayaran pokok utang, dan
4. Pemberian pinjaman daerah
Penyusunan  APBD  merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat  penting  dalam  suatu pemerintah  daerah,  karena  didalam  APBD  yang  isinya  berkaitan  dengan  rincian  pendapatan dan  pengeluaran  mencerminkan  bagaimana  suatu  daerah  mampu  dalam  mengelola  kinerja keuangannya  dengan  mandiri.  Dimana  dalam  kemandirian  suatu  daerah  dalam  mengelola keuangannya  merupakan  salah  satu  dari  unsur  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Dalam  konteks otonomi  daerah,  suatu  pemerintahan  daerah  dituntut  untuk  dapat  menyediakan  dan mengembangkan  pelayanan  publik  dengan  dilakukannya  belanja  daerah  dalam  bentuk investasi berupa belanja Modal  (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011).
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
Pengalokasian  belanja  modal  harus  disesuaikan  dengan  berapa  besarnya  pemasukan anggaran di dalam suatu daerah. Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan agar setiap pengalokasian anggaran belanja modal di suatu daerah tidak menjadi beban bagi suatu daerah yang memiliki potensi  pemasukan  anggaran  yang  rendah.  Dengan  demikian  penting  untuk  terlebih  dahulu memproyeksikan setiap anggaran pemasukan suatu daerah sehingga setiap anggaran yang ada dapat dialokasikan secara tepat dan efisien.
Dalam  tahun  anggaran  2016,  banyak  adanya  sistem  perubahan  yang  terjadi  atas pengalokasian  setiap  daerah  dari  pemerintah  pusat  maupun  perubahan  porsi  anggaran  dari daerah itu sendiri yang disebabkan adanya sistem penambahan APBD dari pemerintah pusat, hal  ini  menjadikan  setiap  porsi  dari  pos-pos  APBD  tahun  anggaran  2016  menjadi  tidak konsisten  dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya.  Sehingga  untuk  memproyeksikan  variabel anggaran  pemasukan  apa  saja  yang  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  anggaran pegeluaran akan menjadi lebih sulit jika tidak menggunakan perhitungan secara sistematis.
PAD  sebenarnya  merupakan  andalan  utama  daerah  untuk  mendukung penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembiayaan  pembangunan,  tetapi  penerimaan  daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang  daerah  jelas  akan  membutuhkan  dana  tambahan  bagi  daerah  sehingga  daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Bantuan pusat ini biasa disebut Dana Alokasi Umum (DAU).
DAU merupakan suatu anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan  pemerataan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat.  Anggaran  ini merupakan  dana  transfer  yang  akan  diterima  dengan  mengakumulasikan  berapa  besarnya kemampuan  daerah  dalam  membiayai  kegiatannya  dengan  berapa  jumlah  pengeluaran  yang terjadi  di  daerah  tersebut.  Dengan  melihat  salah  satu  tujuan  pemerintah  pusat  dalam mengadakan dana transfer ini yaitu agar pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban untuk menjaga standart pelayananan minimum di daerahnya (Halim,2016:125). Hal ini berarti dalam pemenuhan  pelayan  publik  dibutuhkan  suatu  pembangunan  yang  baik  yang  harus dialokasikan melalui belanja modal.
Keterkaitan  dana  anggaran  SiLPA  dengan  belanja  modal  pernah  dilakukan  oleh Ardhini  (2012)  dimana  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  pengalokasian  SiLPA  dengan belanja modal memiliki hubungan positif. Dilihat dari konsep yang bersumber dari penelitian Fajar  Hidayat  (2013),  pengalokasian  SiLPA  digunakan  sebagai  anggaran  yang  digunakan dalam  pembangunan  lanjutan  yang  disebabkan  kurang  tepatnya  waktu  penyelesaian pembangunan  tahun  anggaran  sebelumnya.  Dengan  demikian  penelitian  SiLPA  perlu  untuk dikaji kembali seberapa besar pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja modal
Penelitian SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dengan objek penelitian  di  kabupaten  /kota  wilayah  Jawa  Tengah dengan hasil  bahwa SiLPA  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  SiLPA merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan  belanja  modal.  SiLPA  tahun  anggaran  sebelumnya bisa  dijadikan  pertimbangan  dalam  melakukan  alokasi  belanja  modal  langsung  maupun belanja modal untuk pembangunan daerah.
Berdasarkan  uraian  tersebut  yang  disertai  dengan  beberapa  beberapa  tinjauan  yang ada maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)

## Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Tinjauan  empirik  mengenai  adanya  pengaruh  yang  bersamaan  dari  ketiga  variabel yang  diteliti  oleh penulis sebenarnya  dapat  diambil  dari penelitan  yang dilakukan  oleh  Rully Farel (2015), dimana dalam penelitian yang dia lakukan mengahasilkan suatu kesimpulan yang menyatakan  bahwa  adanya  keterkaitan  hubungan  yang  positif  dan  berpengaruh  secara bersamaan  dari  variabel  PDRB,  PAD,  dan  SiLPA  atas  Belanja  Modal.  Hal  yang  serupa  juga didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Martini (2014), dimana dalam penelitiannya menghasilkan  suatu  kesimpulan  nahwa  adanya  pengaruh  keterkaitan  hubungan  yang  postif dan  berpengaruh  secara  bersamaan  dari  variabel  PAD,  DAU,  dan  DAK  atas  Belanja  Modal. Sehingga  dari  variabel  yang  diteliti  oleh  penulis  dihubungkan  dengan  hasil  dari  berbagai penelitian terdahulu dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis 1 :  PAD,  DAU,  dan  SiLPA  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap Belanja Modal  Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pos penerimaan dalam APBD yang bersumber  dari  hasil  ekploitasi  kekayaan  di  suatu  daerah.  Kemampuan  suatu  daerah  dalam menggali kekayaan daerahnya akan sangat menentukan bagi pembangunan di daerahnya untuk dimasa  yang  akan  datang.  Dengan  memaksimalkan  kekayaan  daerah  dengan  cara  membangun infrastruktur  yang  memdai  dan  mengembangkan  setiap  kekayaan  daerah  di  segala  sektor  akan sangat  membantu  dalam  menarik  setiap  investor  untuk  menanamkan  modalnya.  Secara  tidak langsung, dengan  bertambahnya modal di daerah dari hasil pengembangan maupun eksploitasi kekayaan daerah akan meningkatkan sumber pendapatan untuk alokasi belanja di daerahnya
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pengeluaran Daerah Penerimaan Daerah Belanja Modal PAD, DAU, SiLPA UJI STATISTIK Hasil penelitian
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
Tinjauan Empirik mengenai adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang berbanding lurus dengan meningkatnya Belanja Modal pernah dilakukan oleh Arbie Gugus Wiandara (2013). Maka dari itu penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis 2 : PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  salah  satu  pos  penerimaan  APBD  yang tergabung  dalam  pos  Dana  Perimbangan.  Pos  Dana  perimbangan  merupakan  pos  penerimaan daerah  yang  bersumber  dari  pemerintah  pusat  yang  dialokasikan  kepada  setiap  pemerintah daerah yang memiliki tujuan sebagai berikut: (1). Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal  vertikal.  (2).  Meniadakan  atau  meminumkan  ketimpangan  fiskal  horizontal.  (3). Memperhitungkan  sebagian  atau  seluruh  limpahan  manfaat  kepada  daerah.  Dengan  adanya perhitungan  jumlah  DAU  setiap  daerah  yang  mengacu  pada  setiap  kemampuan  daerah  dalam membiayaai  kebutuhannya  serta  dibandingkan  dengan  tinggi  rendahnya  tingkat  belanja  daerah yang  dilakukan  mengindikasikan  adanya  keterkaitan  adanya  alokasi  Dana  Perimbangan  (DAU) dengan belanja modal yang ada dalam pemerintah daerah
Tinjauan  empirik  mengenai  adanya  keterkaitan  antara  penerimaan  Dana  Perimabangan (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah dengan alokasi pengeluaran daerah dalam bentuk belanja modal pernah dilakukan oleh Arbi Gugus (2013) dan Fiona Puspita Devi (2013). Maka dari itu penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis 3 : DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
SiLPA  merupakan  suatu  penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari  sisa  hasil  tahun anggaran  sebelumnya.  Sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  akan  muncul  jika  daerah  dapat melakukan  efisiensi  biaya  dari  setiap  pengeluaran  yang  sudah  direncanakan  dari  awal penyusunan  APBD,  Sehingga  akan  muncul  suatu  dana  surplus  yang  dihasilkan  dari  lebih besarnya  penerimaan  pendapatan  dari  pada  pengeluaran.  Dalam  beberapa  peneltiaan terdahulu,SiLPA  sering  kali  tidak  dipandang  sebagai  salah  satu  dana  yang  dialokasikan  untuk belanja modal. Hal ini dikarenakan adanya variabel penerimaan dana lain yang sering digunakan sebagai  predictor  untuk  belanja  daerah.  Penerimaan  SiLPA  sebenarnya  juga  akan  muncul  jika daerah dalam menyerap penerimaan kurang baik atau dalam merencanakan pembangunan yang kurang tepat sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan kurang tepat penyelesaiannya dan melewati  tahun  anggaran  berjalan.  Sehingga  pembangunan  yang  tertunda  akan  dilanjutkan  ke dalam tahun anggaran berikutnya beserta biaya pembangunannya.
Maka dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SiLPA tahun  anggaran  sebelumnya  merupakan  salah  satu  komponen  penerimaan  daerah.  Menurut laporan  evaluasi  belanja  modal  daerah  DirJen  Perimbangan  Keuangan  tahun  2014  menyatakan “Hal-hal  yang  telah  dilakukan  pemerintah  daerah  jika  terjadi  pelampauan  realisasi  pendapatan dalam APBD salah satunya adalah penambahan belanja modal tidak dalam bentuk belanja modal pembangunan  fisik”.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rully  Farel  (2015)  menyimpulkan bahwa  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA)  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:
Hipotesis 4 : SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja  Modal  Pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

## METODE
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Explanatory  Research,  dengan menggunakan  jenis  data  berupa  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  teknik  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan  dengan  mengunduh  data  melalui  website http://www.djpk.depkeu.go.id  serta  menggunakan  literatur  buku  dan  penelitian  terdahulu. Data  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  data  laporan  APBD  dengan  menggunakan  teknik pengambilan  sampel  jenis  sensus  yang  didapat  jumlah  sampel  berjumlah  38  dengan  periode waktu tahun anggaran 2016.
Penjelasan  terperinci  mengenai  variabel-variabel  yang  diteliti  oleh  penulis  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Belanja Modal (Y)
Pengertian belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71  Tahun  2010  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal  untuk perolehan  tanah,  gedung  dan bangunan, peralatan,  aset  tak berwujud. Pengukuran  variabel  in  didasarkan  pada  Standart  Akuntansi  Pemerintah  :  PP  Nomor  71 Tahun 2010 yaitu dengan:
Belanja  Modal    =        Belanja  Tanah  +  Belanja  Peralatan  dan  Mesin  +  Belanja    Gedung  dan Bangunan
+ Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset  Lainnya.
2. Pendapatan Asli Daerah (X 1 )
Di  dalam  penjelasan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  dimaksudkan  dengan  PAD  adalah pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  yang bertujuan untuk  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  asas  perwujudan  asas  desenralisasi.Variabel  ini  dapat diukur sebagai berikut:
PAD = Pendapaan Pajak Daerah (PPD) + Pendapatan Retribusi Daerah (PRD) + Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPKDD) + Lain-lain PAD yang sah
(LPS)
3. Dana Alokasi Umum (X 2 )
DAU  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Hasil  perhitungan  DAU  untuk  masing-masing  daerah  ditetapkan  dengan  keputusan presiden berdasarkan usulan dewan pertimbangan otonomi daerah. DAU baik untuk daerah provinsi  maupun  untuk  Daerah  Kabupaten/Kota  dapat  dinyatakan  dengan  rumus  sebagai berikut:
DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal Dimana: Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (X
3 )
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA)  menurut  Permendagri  Nomor  13  Tahun 2006,  adalah  selisih  lebih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama  satu
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
periode  anggaran.  SiLPA  tahun  anggaran  sebelumnya  mencakup  pelampauan  penerimaan PAD,  pelampauan  penerimaan  dana  perimbangan,  pelampauan  penerimaan  lain-lain pendapatan  yang  sah,  pelampauan  penerimaan  pembiayaan,  penghematan  belanja, kewajiban  kepada  pihak  ketiga  sampai  dengan  akhir  tahun  belum  terselesaikan,  dan  sisa dana kegiatan lanjutan. Variabel ini dapat dihitung sebagai berikut:
SiLPA = Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Neto

## PEMBAHASAN
A. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Predicted Value N 38 Normal Parameters a Mean 5,6252487 Std. Deviation ,18901480 Most Extreme Differences Absolute ,112 Positive ,062 Negative -,112 Kolmogorov-Smirnov Z ,687 Asymp. Sig. (2-tailed) ,732
a. Test distribution is Normal.

## Tabel 3.1 Uji Normalitas
Dalam  Tabel  3.1  menunjukkan  bahwa  nilai  Asymp  Sig.(2-tailed)  dalam  uji Kolmogorov-Sminorv  adalah  0,732,  hal  ini  berarti  secara  uji  normalitas  penelitian  yang dilakukan oleh penulis dapat diterima karena nilai Sig.(2-tailed) > 0,05.
2. Uji Autokorelasi
y Model Summary b Model
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,870 a ,757 ,736 ,11158 1,921 a. Predictors: (Constant), SIL, DAU, PAD
b. Dependent Variable: BM
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
Tabel 3.2

## Uji Autokorelasi
Dalam Tabel 3,2 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,921 terletak diantara 1,55 –  2,46  yang  merupakan  daerah  bebas  autokorelasi.  Hal  ini  berarti    data  tidak  mengandung gejala autokorelasi.
3. Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF PAD ,585 1,709 DAU ,672 1,488 SiLPA ,772 1,298 Tabel 3.3

## Uji Multikolinieritas
Dalam  Tabel  3.3  terlihat  bahwa  nilai tolerance untuk  seluruh  variabel  lebih  besar  dari 10%  dan  nilai  VIF  untuk  semua  variabel  lebih  kecil  dari  10,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa dalam penelitian yang dilakukan penulis tidak terjadi multikolinieritas.
4. Uji Heterokedestisitas

## Gambar 2.2 Uji Heterokedestisitas
Dalam  Gambar 2.2 terlihat bahwa grafik plot menunjukkan tidak beraturan atau tidak membentuk  suatu  pola  tertentu.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)

## B. Uji Regresi Berganda
Tabel 3.4

## Uji Regresi Berganda
Dari Tabel 3.4 dapat disusun persamaan sebagai berikut:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e Y = 0,656 + 0.257 X 1 + 0,398 X 2 + 0.239 X 3 + e
Dalam persamaan  regesi dapat diartikan bahwa: 1. Koefisien regresi variabel X 1 (Pendapatan Asli Daerah) bertanda positif yaitu sebesar 0,257.. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X 1 (Pendapatan Asli Daerah) berhubungan positif dengan variabel Y (Belanja Modal). Jika Variabel X 1 (Pendapatan Asli Daerah) ditingkatkan Rp 1.00, maka Variabel Y akan meningkat Rp 0.257 2. Koefisien  regresi  variabel  X 2 (Dana  Alokasi  Umum)  bertanda  positif  0,398.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  variabel  X 2 (Dana  Alokasi  Umum)  berhubungan  positif  dengan variabel  Y  (Belanja  Modal).  Jika  Variabel  X 2 (Dana  Alokasi  Umum)  ditingkatkan  Rp  1.00, maka Variabel Y akan meningkat Rp 0.398.
3. Koefisien regresi variabel X 3 (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) bertanda positif 0,239. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  variabel  X 3 (Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran)  berhubungan positif  dengan  variabel  Y  (Belanja  Modal).  Jika  Variabel  X3  (Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran) ditingkatkan Rp 1.00, maka Variabel Y akan meningkat Rp 0.239

## C. Uji Hipotesis
Model t Sig F Sig PAD 3,441 ,002 35,392 ,000 a DAU 2,776 ,009 SiLPA 4,381 ,000 Tabel 2.3

## Uji Hipotesis

## 1. Uji Simulatan
Hasil  uji  simultan  (F  test)  yang  disajikan  dalam  Tabel  2.3,  terlihat  bahwa  nilai  pada kolom sig menunjukkan sebesar 0,000 lebih kecil alpa (0,05).  Hal tersebut menunjukan bahwa
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) ,656 ,711 PAD ,257 ,075 DAU ,398 ,143 SIL ,239 ,055
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
variabel bebas PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal dapat diterima dikarenakan dibuktikan dengan pengujian secara data statistik.
2. Uji Parsial
a. Hasil uji parsial (T-Test) yang disajikan pada tabel 2.3, menunjukkan nilai signifikansi dari  variabel  bebas  Pendapatan  Asli  Daerah  sebesar  0,002  atau  lebih  kecil  dari  nilai alpa  (0,05).  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  kedua  yang  menyatakan  adanya pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Modal  dapat  diterima  karena didukung dengan adanya pengujian data secara statistik.
b. Hasil uji parsial (T-Test) yang disajikan pada tabel 2.3, menunjukkan nilai signifikansi dari variabel bebas Dana Alokasi Umum  sebesar 0,009 atau lebih kecil dari nilai alpa (0,05).  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  adanya pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Modal  dapat  diterima  karena didukung dengan adanya pengujian data secara statistik.
c. Hasil  uji  parsial  (T-Test)  yang  disajikan  pada    dan  tabel  2.3,  menunjukkan  nilai signifikansi  dari  variabel  bebas  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  sebesar  0,000  atau lebih kecil dari nilai alpa (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan  adanya  pengaruh  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  terhadap  Belanja Modal dapat diterima karena didukung dengan adanya pengujian data secara statistik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah dipaparkan dalam BAB  IV  serta  pembahasan  yang  terdapat  ada  BAB  V,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pengujian secara simultan didapat bahwa variabel independen yang diteliti oleh penulis yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal.
Sementara  itu  untuk  pengujian  secara  parsial  yang  dilakukan  oleh  penulis menunjukkan hasil sebagai berikut:
1. Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  Se-Jawa Timur.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur.

## SARAN
1. Dalam  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA)  berpengaruh  terhadap belanja  modal.  Sehingga  peningkatan  atau  pemanfaatan  setiap  sumber  pemasukan  diatas harus  dialokasikan  secara  tepat.  Peningkatan  dana  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di kawasan  Kabupaten/Kota  se-Jawa  Timur  untuk  tahun  anggaran  berikutnya  perlu  secara aktif mengidentifikasi maupun memantau sumber-sumber pendapatan daerah mana  yang memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  kemudian  ditingkatkan  secara  berkala  dan dialokasikan  secara  tepat  atas  belanja  modal  di  daerahnya.  Begitu  pula  dengan  dana masukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang perlu  dialokasikan  secara  tepat  untuk  pembangunan  perekonomian  maupun  peningkatan pelayanan  publik  sehingga  dapat  mengurangi  pelampauan  atau  penumpukan  dana  yang besar yang dapat memunculkan indikasi bahwa kurang baiknya pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  menambah  variabel-variabel  lain  yang  menjadi sumber  penerimaan  pemerintah  daerah  seperti  Dana  Perimbangan  (Dana  Bagi  hasil  dan Dana  Alokasi  Khusus)  dan  sumber  penerimaan  dari  pos  Pendapatan  Lain-lain  yang  Sah., serta  memperluas  wilayah  penelitian  agar  dapat  menghasilkan  hasil  penelitian  yang  jauh lebih representative dan dapat berkontribusi untuk penelitian yang lain

## D AFTAR P USTAKA
Arbie  Gugus Wandira,  2013,  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  Terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Skripsi , Universitas Negeri Semarang.
Arifin, Zainal. 2011 . Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru . Bandung. Rosdakarya.
Arikunto, Suhartini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis . Jakarta. Rineka Cipta.
Effendi, Sofian, dan Tukiran. 2012. Metode Penelitian Survey . Jakarta. Salemba Empat.
Farel  Rully.  2015.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Belanja  modal  di  Kabupaten  Bogor. e- Journal. Volume 4 No.2.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 23 (edisi kedelapan) . Semarang. Universitas Diponegoro.
Halim,  Abdul    dkk  2012. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Edisi  4.  Jakarta. Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik . Jakarta. Salemba Empat.
Laporan  APBD  Tahun  Anggaran  2016  Jawa  Timur  (Online).(  http://www.djpk.depkeu.go.id), diakses 29 November 2016
Mahmudi. 2011. Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta. Erlangga.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta. ANDI.
Martini,  dkk,  2014,  Pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  terhadap  Belanja  Modal  pada  Kabupaten Buleleng, E-Journal Bisma , Volume 2.
Martono  Nanang.  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif:  Analisis  isi  dan  Analisis  Data  Sekunder . Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
Miftakhul  Khasanah,  2016,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Belanja  Modal  di Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, Skripsi, Universitas Kanjuruhan Malang.
Noor. Juliansyah. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Kencana Prenad. Groub.
Nurachman  Galang,  2015,  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal, Skripsi , Universitas Widyagama.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  52  tahun  2015  tentang  Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Puspita Fiona, 2013, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD,dan DAU terhadap Belanja Modal pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah    Tahun  Anggaran  2008-2011, Skripsi , Universitas Negeri Yogyakarta.
Santoso.S.  2010. Statistik  Multivariat  Konsep  dan  Aplikasi  dengan  SPSS. Jakarta.  PT  Elex  Media Komputindo.
Saragih, Juli  Panglima,  2003. Desentralisasi  Fiskal  dan Keuangan  Daerah  Dalam  Otonomi .  Jakarta. Ghalia Indonesia
Sheila Ardhian Nuarisa, 2013, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal, Skripsi , Universitas Negeri Semarang
Sudarwadi  Hustianto,  2015,  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal  Daerah  (Studi  Empiris  Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014), SNEMA , 450.
Sugiyono. 2012. Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D. Bandung. Alfabetha
Ulul  Mandala,  2016,  Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Alokasi  Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi , Politeknik Keuangan Negara STAN.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Republik Indonesia tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Sandra Okynawa, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun
Anggaran 2016)