DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3 Received: 20 April 2022, Revised: 17 Mei 2022, Publish: 16 Juni 2022

## PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH
Cris Kuntadi 1 , Andre Pamungkas 2 , Daniyyah Damar Fitriyanti 3 , Sofyanti Astri 4
1 Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id 2 Politeknik STIA LAN Jakarta, andre.pamungkas92@gmail.com 3 Politeknik STIA LAN Jakarta, daniyyah.damar@edu.jakarta.go.id
4 Politeknik STIA LAN Jakarta, sofyantiastri23@gmail.com

## Corresponding Author: Cris Kuntandi
Abstrak: Artikel ini menyajikan reviu faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal daerah (Y)  sebagai  variabel  dependent  terhadap:  pajak  daerah  (X1),  dana  alokasi  umum  (X2),  dan dana  alokasi  khusus  (X3)  sebagai  variabel  independen.  Artikel  ini  memiliki  tujuan  sebagai hipotesis  yang  membangun  pengaruh  antar  variabel  agar  dapat  digunakan  pada  riset selanjutnya. Artikel ini merupakan literature review yang menunjukan bahwa adanya pengaruh variabel  pajak  daerah  (X1)  terhadap  variabel  belanja  modal  daerah  (Y),  adanya  pengaruh variabel  dana  alokasi  umum  (X2)  terhadap  variabel  belanja  modal  daerah  (Y),  dan  adanya pengaruh variabel dana alokasi khusus (X3) terhadap variabel belanja modal daerah (Y).
kata kunci: Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Daerah

## PENDAHULUAN
Indonesia  memberlakukan  otonomi  daerah  yang  merupakan  wujud new  public management berupa  sistem  desentralisasi  (Diva,  Hardiwinoto,  &  Nurcahyo,  2021) Desentralisasi  memberikan  kewenangan  pemerintah  daerah  yang  diterima  dari  pemerinah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)Sejalan dengan  dasar  otonomi  daerah  tersebut  maka  pemerintah  daerah  bersama  dengan  Dewan Perwakilan Rakyat menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai pedoman  dalam  pengalokasian  sumber  di  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah atau  APBD  dengan  harapan  pemerintah  daerah  dapat  mampu  mengelola  keuangan  sendiri sesuai dengan yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021) Pendapatan dan  Belanja  Daerah  atau  APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang  merupakan  pedoman  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik dalam  masa  satu  tahun  anggaran  yang  terdiri  dari  pendapatan  daerah,  belanja  daerah,  dan pembiayaan daerah
Susunan anggaran pada porsi belanja daerah merupakan komponen yang dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah.  Belanja  daerah  dijadikan  prioritas  sebagai  upaya  untuk  melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga memenuhi kewajiban daerah dan
salah satu bagian dari belanja daerah yaitu belanja modal (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021). Pemerintah  daerah  dituntut  mengalokasikan  pendapatan  yang  dimiliki  untuk  belanja  yang memiliki  sifat  produktif  yaitu  belanja  modal  (Waskito,  Zuhrotun,  &  Ruherlisyani, 2019)Belanja modal memiliki peran yang penting di dalam menjalankan sistem pemerintahan karena  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  publik  (Rahajeng,  Kiki,  &  Hendrati,  2021). Belanja  modal  merupakan  salah  satu  komponen  belanja  daerah  yang  sangat  penting  karena realisasi atas belanja modal tersebut akan memiliki dampak yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi di dalam struktur (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019). Pertumbuhan ekonomi mendorong  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan  daerah  yang  mandiri dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber ekonomi  asli  daerah  yaitu  terkait  pajak,  retribusi  daerah  (Halim,  2002  dalam  Nadiah,  dkk, 2019). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber dalam pemasukan pendapatan asli daerah (Pravasanti, Rukmini, & Sulistiani, 2020)Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai faktor dalam mempengaruhi belanja modal. Namun saat ini, tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh potensi daerah ang berbeda-beda. (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)
Peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi  daerah dan meningkatnya sektor infrastruktur industri di daerah berdampak positif dalam mengurangi ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat.  Selain  itu  peningkatan pendapatan  asli  daerah  juga  dipengaruhi  oleh  pajak  daerah  dimana  sebagai  salah  satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar yang memiliki dasar pengenaan pajak berbeda- beda karena tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021)
Perbedaan  tersebut  mengakibatkan  ketimpangan  fiskal  antar  daerah  dimana  daerah yang memiliki pendapatan asli daerah besar akan mampu mencukupi kebutuhan belanja daerah dan  sebaliknya.  Sehingga  dalam  upaya  mengatasi  ketimpangan  tersebut  dan  terdapat kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar maka pemerintah pusat memberikan pendanaan keuangan dalam bentuk dana perimbangan (Saiful & Ati, 2019) yang diwujudkan dalam Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  (Rahajeng,  Kiki,  &  Hendrati, 2021).
Dana alokasi umum merupakan dana  yang memiliki tujuan dalam upaya pemerataan keuangan antar daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  belanja kebutuhan  khusus  di  daerah  dan  lebih  diarahkan  pada  kegiatan  belanja  modal  yang  bersifat investasi  pembangunan,  pengadaan dan perbaikan sarana fisik  dengan umur ekonomis  yang panjang (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021)
Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi jenis belanja daerah dengan Pagu dan realisasi  yang terbesar merupakan belanja pegawai dengan rata-rata 34 persen dari total anggaran  daerah.  Sementara  itu,  belanja  modal  yang  merupakan  komponen  belanja  dalam anggaran pemerintah daerah yang menghasilkan manfaat langsung berupa aset tetap yang bisa dinikmati oleh rakyat daerah dan menghasilkan output berupa aset tetap untuk daerah hanya memiliki persentase rata-rata 15 persen dari total anggaran belanja daerah.

## Tabel 1 : Perbandingan Persentase Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Belanja Daerah Anggaran / Pagu Realisasi Jumlah Jumlah Persentase
Belanja Pegawai 410,848.11 M 363,355.03 M 88.44 % Belanja Barang Jasa 327,837.87 M 298,561.57 M 91.07 % Belanja Modal 196,815.17 M 155,451.26 M 78.98 % Belanja Lainnya 294,607.09 M 264,085.66 M 89.64 % Total 1,230,108.24 M 1,081,453.51 M 87.92 % Sumber: Kementerian Keuangan ( https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=--&pemda=-- ) pada tanggal 7 Mei 2022
Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa secara keseluruhan, pemerintah daerah di Indonesia  masih  lebih  fokus  dalam  membiayai  belanja  rutin  dan  operasional  dibandingkan belanja  modal.  Padahal,  belanja  yang  dampaknya  bisa  langsung  dilihat  dan  dirasakan  oleh masyarakat  sekaligus  sebagai  bentuk  peningkatan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah adalah belanja modal.
Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas maka penelitian bertujuan untuk mengetahui pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus memiliki keterkaitan yang  mempengaruhi  belanja  modal  daerah.  Namun  pada  beberapa  penelitian  menunjukkan terdapat pengaruh negatif atau tidak berpengaruh sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan melalui literature review terkait, dengan Judul Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

## Belanja Modal Daerah (Variabel Y)
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara  mendefinisikan belanja  negara  sebagai  kewajiban  pemerintah  pusat  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai kekayaan  bersih.  Belanja  negara  dipergunakan  untuk  keperluan  penyelenggaraan  tugas pemerintahan  dan  pelaksanaan  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah yang  dirinci  menurut  organisasi,  fungsi  dan  jenis  belanjanya.  Pemerintah  menjalankan instrumen belanja yang tertuang di dalam APBN dan APBD untuk mendanai seluruh kegiatan dan hal tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan belanja tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat  saja  melainkan  juga  pemerintah  daerah.  Kegiatan  belanja  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dapat  disebut  dengan  belanja  pemerintah  daerah.  Peraturan  Pemerintah nomor  12  tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyebutkan  bahwa  belanja pemerintah daerah terdiri atas empat jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja modal adalah pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tetap lainnya  yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya  pemeliharaan  yang  bersifat  mempertahankan  atau  menambah  masa  manfaat  dan meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019).
Belanja modal merupakan pengeluaran  yang digunakan untuk perolehan aset lainnya dan perolehan aset tetap berwujud  yang memberi manfaat lebih dari satu  periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah, dan untuk pengadaan atau pembangunan aset belanja yang  bersifat  rutin  seperti  biaya  pemeliharaan  pada  kelompok  belanja  administrasi  umum sampai  aset  tersebut  siap  digunakan  (Suwandi  &  Saidah,  2022).  Belanja  modal  terdiri  atas belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya (Suwandi & Saidah, 2022).

## Pajak Daerah (Variabel X1)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting  bagi  daerah  untuk  memenuhi  belanja  khususnya  belanja  modal,  sehingga  hubungan antara  masyarakat  dengan  pemerintah  daerah  dalam  konteks  pendapatan  asli  daerah  dapat dilihat  dari  kemampuan  dan  tanggungjawab  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  layanan publik  yang  baik  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  belanja  modal (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)
Pajak  daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  pajak  (Suwandi  & Saidah, 2022). Pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak dalam keuangan pemerintah akan digunakan untuk kegiatan belanja pemerintah termasuk belanja modal (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021). Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 dibagi  menjadi  Pajak Provinsi  dan Pajak Kabupaten /  Kota, pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah dengan jenis pajak yang termasuk kedalam pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
Tabel 2: Pembagian Kewenangan Pajak Provinsi dan Kabupaten / Kota NO PROVINSI KABUPATEN / KOTA 1 Pajak Kendaraan Bermotor PBB-P2 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3 Pajak Alat Berat Pajak Barang Jasa Tertentu 4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Reklame 5 Pajak Air Permukaan Pajak MBLB 6 Pajak Rokok Pajak Sarang Burung Walet 7 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan Opsen PKB 8 Opsen BBNKB 9 PAT

## Dana Alokasi Umum (Variabel X2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer  ke  daerah  (TKD)  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  mengurangi  ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Dana alokasi umum ini bersifat block grant  yang  berarti  penggunaanya  diserahkan  kepada  daerah  sesuai  dengan  prioritas  dan kebutuhan  daerah  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  (Rahajeng,  Kiki,  &  Hendrati, 2021). Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah  daerah  termasuk  untuk  belanja  modal  (Retno  &  Jacobus,  2019).  Transfer  dana alokasi umum dari pemerintah pusat dapat menunjang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan  publik  melalui  pembangunan  infrastruktur  serta  sarana  melalui  alokasi  anggaran
belanja  modal  sehingga  diharapkan  meningkatan  pelayanan  publik  akan  menunjang peningkatan pendapatan masyarakat (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)

## Dana Alokasi Khusus (Variabel X3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dana alokasi khusus merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan / atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasio layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan pemerintah.
Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan pada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai segala kegiatan daerah yang bersifat khusus daerah  sesuai  ketentuan  dan  prioritas  nasional  sehingga  mampu  meningkatkan  saran  dan prasaran fisik, serta meningkatkan kegiatan atau pertumbuhan ekonomi di (Nasution & Dwi, 2021). Dana alokasi khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik  daerah  sesuai  prioritas  nasional  dan  mengurangi  kesenjangan  laju  pertumbuhan  antar daerah dan pelayanan antar bidang (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021). Dana alokasi khusus ditujukan  kepada  daerah  khusus  yang  terpilih  untuk  tujuan  khusus  diantaranya  di  bidang pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  yang  menunjang  kebutuhan  publik,  maka  dari  itu alokasi  dana  alokasi  khusus  sepenuhnya  merupakan  wewenang  pemerintah  pusat  untuk menunjang tujuan nasional yang spesifik (Widiasmara, 2019).
Tabel 3: Penelitian Terdahulu NO AUTHOR (TAHUN) HASIL RISET TERDAHULU PERSAMAAN DENGAN ARTIKEL INI PERBEDAAN DENGAN ARTIKEL INI 1 Yuwita Ariessa Pravanti,  Rukmini, Nur  Eka  Sulistiani (2020) Pajak Daerah, Retribusi  Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemprov Jawa Tengah Periode 2014-2018 Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal Dana  Perimbangan dan Retribusi Daerah 2 Sri Mulyati (2019) DAU,  DAK,  dan Retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemkot Batam DAK  dan  DAU berpengaruh terhadap belanja modal Retribusi Daerah 3 Diva Ivana, Hardiwinoto,  dan Nurcahyono Nurcahyono (2021) Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak  daerah  dan DAK  berpengaruh terhadap belanja modal Pendapatan Asli Daerah
NO AUTHOR (TAHUN) HASIL RISET TERDAHULU PERSAMAAN DENGAN ARTIKEL INI PERBEDAAN DENGAN ARTIKEL INI Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh Signifikan 4 Mawani  Nasution, Sriwardany,  Ratna Sari Dewi (2019) DAU, Pajak Daerah, dan Pembiayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten  /  Kota di Provinsi Sumatera Utara DAU  berpengaruh terhadap belanja modal Pembiayaan Daerah 5 Nadiah  Dwi  Retno dan Jacobus Widiatmoko (2019) Pendapatan Asli Daerah Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan  Luas  Wilayah berpengaruh signifikan  terdapat Belanja Modal Daerah. Pajak daerah, DAU,  dan  DAK berpengaruh terhadap belanja modal Tidak ada perbedaan,  semua unsur    penelitian terdahulu  ada pada penelitian artikel ini 6 Waskito, Zuhrotun, Rusherlisyani (2019) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal,  pendapatan asli  daerah  tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal,  dan  dana bagi  hasil  tidak berpengaruh DAU  dan  DAK berpengaruh terhadap belanja modal Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil
NO AUTHOR (TAHUN) HASIL RISET TERDAHULU PERSAMAAN DENGAN ARTIKEL INI PERBEDAAN DENGAN ARTIKEL INI terhadap belanja modal 7 Sonia Murti, Risna Trisnawati (2021) Pajak  Daerah  dan DAK  berpengaruh terhadap belanja modal, retribusi daerah  dan  lain- lain PAD yang sah tidak  berpengaruh terhadap belanja modal Pajak  daerah  dan DAK  berpengaruh terhadap belanja modal Retribusi  Daerah, Lain-Lain PAD yang yang Sah 8 Dirvi Surya Abbas, Arry Eksandy, Imam Hidayat, Nadia Larasati (2020) Pajak  dan  retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal,  sedangkan DAK  dan  DAU tidak  berpengaruh terhadap belanja modal Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal Tidak ada perbedaan,  semua unsur    penelitian terdahulu  ada pada penelitian artikel ini 9 Agus Sukarno,
Hadioetomo,  Agus Haryadi (2019) Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, tidak berpengaruh terhadap belanja modal,  Dana  Bagi Hasil  dan  PAD berpengaruh terhadap belanja modal DAU  dan  DAK tidak  berpengaruh terhadap belanja modal Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil 10 Dirvi Surya Abbas, Savira Yenita Sari, Mohammad Zulman Hakim, Hesty Erviani Zulaecha, Dewi Rachmania (2021) Dana  Perimbangan dan  Pajak  Daerah tidak  berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, Dana  Bagi  Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pajak  daerah  tidak berpengaruh terhadap belanja modal Dana Perimbangandan Dana Bagi Hasil
NO AUTHOR (TAHUN) HASIL RISET TERDAHULU PERSAMAAN DENGAN ARTIKEL INI PERBEDAAN DENGAN ARTIKEL INI 11 Sigit  Adi  Pratama, LMS  Kristiyanti, Sri Laksmi Pardanawati (2022) Pajak  Daerah  dan DAU  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah, retribusi daerah tidak  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pajak  daerah  dan DAU  berpengaruh terhadap belanja modal Retribusi Daerah 12 Amelia Sestu Rahajeng,  Ignatia Martha  Hendrati, dan Kiki Asmara Variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Untuk variabel DAU  dan  DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pajak daerah bepengaruh terhadap belanja modal,  DAK  dan DAU secara parsial tidak  berpengaruh terhadap belanja modal Tidak ada perbedaan,  semua unsur    penelitian terdahulu  ada pada penelitian artikel ini 13 Subianto, Ferry Yusrizal  Sipahutar (2019) Pajak  dan  retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pajak  daerah  tidak berpengaruh terhadap belanja modal Retribusi Daerah 14 Safiul  Huda  dan Ati Sumiati (2019) PAD  dan  DAU berpengaruh terhadap belanja modal,  sementara DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal DAU  berpengaruh terhadap belanja modal Pendapatan Asli Daerah 15 Denissa Gassani Suwandi, Lilis Saidah Napisah (2022) Pajak  daerah  dan DAU  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pajak  daerah  dan DAU  berpengaruh terhadap belanja modal Tidak ada perbedaan,  semua unsur    penelitian terdahulu  ada pada penelitian artikel ini

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka ( library research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan  jurnal  baik  secara off  line di  perpustakaan  dan  secara online yang  bersumber  dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian bersifat eksploratif (Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Daerah
Penjelasan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 bahwa pajak digunakan untuk keperluan  negara  baik  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dan  perolehan  pajak  salah  satu yang alokasikan untuk pembiayaan belanja modal untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hasil penelitian (Pravasanti, Rukmini, & Sulistiani, 2020) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
Pajak  Daerah  bersumber  dari  hasil  aktivitas  operasi  sektor  industri  yang  berada dilingkungan  daerah  tersebut,  peningkatan  maupun  penurunan  jumlah  penerimaan  pajak dipengaruhi  oleh  aktivitas  sektor  industri  tersebut,  peninmgkatan  jumlah  penerimaan  pajak daerah akan meningkatkan pembangunan suatu daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya, dalam hasil penelitian (Abbas, Sari, Hakim, Zulaecha, & Dewi, 2021) variabel pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian (Abbas, Sari, Hakim, Zulaecha,  &  Dewi,  2021)  menunjukan  pajak  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal.  Hasil Penelitian (adit dkk, 2021) pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Pajak daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah  yang tertuang dalam belanja modal  yang  menggambarkan  suatu  kemandirian  suatu  daerah  dan  kontribusi  besar  dalam memberikan  pendapatan  daerah.  Hasil  penelitian  (Rahajeng,  Kiki,  &  Hendrati,  2021).  Hasil penelitian pajak daerah  berpengaruh signifikan terhadap belanja modal  (Suwandi  & Saidah, 2022)
H1: Pajak daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Daerah
Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pusat. Dana perimbangan ada sebagai dampak dari penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Salah satu bentuk dari dana perimbangan ini adalah Dana Alokasi Umum yang salah satu  tujuannya adalah pemerataan keuangan antar daerah untuk  membiayai  kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pelayanan publik.
Salah satu bentuk atau cara  yang dilakukan pemerintah daerah dalam merealisasikan Dana Alokasi Umum sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan kepada publik adalah melalui pengeluaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas D.A, Eksandy A, Hidayat I, dan  Larasati  N  (2020)  dalam  financial  jurnal  akuntansi  yang  berjudul  Belanja  Modal  di Provinsi Banten beserta faktor yang mempengaruhinya memperoleh hasil bahwa di Provinsi Banten, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Hal ini berarti Provinsi yang mendapatkan anggaran Dana Alokasi Umum dengan nilai yang besar yang belum tentu menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan belanja modal di daerahnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi D.A, Napisah S.L (2022) dalam Jurnal Riset Akuntansi  dan  Perbankan  dengan  judul  Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (studi kasus pada Pemkab Bandung) didapatkan hasil bahwa dapat dikatakan dalam 3 tahun terakhir ini Pemkab Bandung dapat mengelola sumber DAU dengan cukup stabil dan optimal yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di Kabupaten Bandung. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa DAU berpengaruh
secara  signifikan  dan  mempunyai  peranan  yang  cukup  besar  terhadap  peningkatan  sumber belanja modal di Kabupaten Bandung.
Hasil  serupa  juga  didapatkan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratama  S.A, Kristyanti LMS, Pardanawati S.L (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan DAU terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa  Tengah  Tahun  2017-2019  di  Jurnal  Akuntansi  dan  Pajak.  Selain  itu,  penelitian  yang dilakukan oleh Nasution M, Sriwardany, Dewi R.S (2019), dengan judul Analisis Determinan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara juga menghasilkan hasil penelitian yang serupa.
Dana  alokasi  umum  merupakan  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  fungsi  pelayanan  dasar  umum  yang  dialokasi  pada belanja  modal,  DAU  bukan  menjadi  sumber  utama  dalam  belanja  modal.  Penelitian sebelumnya  menyatakan  bahwa  Dana  Alokasi  umum  berpengaruh  positif  tidak  signifikan terhadap belanja modal. (Ivana dkk, 2021)
H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah

## 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah
Dana Alokasi khusus yang diberikan sebagai penambah asset tetap dalam belanja modal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaaan, peningkatan dan perbaikan saranan dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam penelitian (Diva, Hardiwinoto, & Nurcahyo, 2021) menyatakan bahwa dana alokasi khsusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.
Sumber  Dana  alokasi  khusus  berasal  dari  APBN  yang  diberikan  kepada  pemerintah daeran untuk membiayai urusan daerah dan prioritas nasional serta dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengalokasian DAK pada suatu daerah akan meningkatkan belanja modal yang dapat diinvetasikan pada kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan nilai ekonomis yang panjang. (Arbi, 2012 dalam Sukarno dkk, 2019). Hasil Penelitian sebelumnya  menyatakan  bahwa  dana  alokasi  khusus  berpengaruh  terhadap  belanja  modal (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)

## H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah

## Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  menggambarkan  hubungan  antara  variabel  independen  dengan variabel  dependen  dimana  di  dalam  artikel  ini  akan  memperlihatkan  pengaruh  antara Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Alokasi  Umum,  dan Dana Alokasi  Khusus terhadap  Belanja Modal.  Berdasarkan  rumusan  masalah,  pembahasan  pengaruh  antar  variabel  yang  diperoleh dari literatur penelitian terdahulu yang relevan, dan pembahasan pengaruh antara variabel maka diperoleh kerangka konseptual pada artikel ini sebagai berikut:
Belanja Modal Daerah (Y)
Pajak Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2)

## Gambar 1: Kerangka Konseptual
H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah
Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka terdapat pengaruh antara Pajak Daerah (X1)  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah,  Dana  Alokasi  Umum  (X2)  yang  ditransfer  dari pemerintah pusat, dan Dana Alokasi Khusus (X3) yang bersumber dari APBN yang diberikan pada daerah terhadap belanja modal (Y) yang merupakan salah satu komponen belanja daerah Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi y1, masih ada beberapa variable yang mempengaruhi, diantaranya:
a. Dana  perimbangan  (Pravasanti,  Rukmini,  &  Sulistiani,  2020)  (Abbas,  Sari,  Hakim, Zulaecha, & Dewi, 2021)
b. Retribusi  Daerah  (Pravasanti,  Rukmini,  &  Sulistiani,  2020),  (Abbas,  Sari,  Hakim, Zulaecha, & Dewi, 2021), (Pratama, LMS, & Pardanawati; Pratama, LMS, & Pardanawati), (Subianto & Sipahutar, 2020)
c. ana  Bagi  Hasil  (Abbas,  Sari,  Hakim,  Zulaecha,  &  Dewi,  2021),  (Agus  ,  Hadietomo,  & Agus, 2019)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  dari  hasil  penelitian,  maka  dapat  diperoleh  dan  ditarik kesimpulan  adalah  sebagai  berikut  variabel  independen  (X1)  Pajak  daerah  berpengaruh terhadap  belanja  modal. Pajak  daerah  merupakan  komponen  pendapatan  asli  daerah  yang tertuang dalam belanja modal yang mencerminkan kemandirian suatu daerah dan kontribusi besar dalam memberikan pendapatan daerah. Variabel independen (X2) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. DAU merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  fungsi  pelayanan  dasar  umum  yang dialokasikan  belanja  modal.  Variabel  independen  (X3)  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh terhadap  belanja  modal . Sumber  Dana  Alokasi  Khusus  berasal  dari  APBN  yang  diberikan untuk pemanfaatan kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan, saranan dan prasaranan fisik dengan umur ekonomis yang panjang, DAK sebagai penambah aset tetap belanja modal.
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap artikel literatur ini masih terdapatnya banyak  kelemahan  dalam  penulisan  dimana  variabel  independen  penulisan  hanya  dibatasi sebanyak tiga variabel yaitu pajak daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus  (X3)  yang  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  yaitu  belanja  modal  (Y)  yang seharusnya  dapat  diteliti  dan  dikembangkan  oleh  variabel  –  variabel  independen  lainnya. Sumber  –  sumber  literatur  yang  dijadikan  dasar  dan  acuan  dalam  penulisan  artikel  masih terbatas.  Namun  demikian,  harapan  penulisan  artikel  ini  untuk  mendukung  penelitian selanjutnya sehingga mampu menyajikan dan mengungkapkan sumber– sumber literatur yang lebih lengkap dan beragam dengan menambahkan variabel– variabel lain.

## DAFTAR RUJUKAN
A.  S.,  Hadietomo,  &  A.  H.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Alokasi Anggaran Belanja Modal. Journal Of Islamic Accounting and Tax .
Abbas, D. S., A. E., I. H., & N. L. (2020). Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya. Financial: Jurnal Akuntansi , 154-168.
Abbas,  D.  S.,  Sari,  S.  Y.,  Hakim,  M.  Z.,  Zulaecha,  H.  E.,  &  D.  R.  (2021).  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  Sebagai  Pemoderasi  Antara  Dana  Perimbangan,  Dana  Bagi Hasil, dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal . Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis , 316-331.
D. I., Hardiwinoto, & N. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan. Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis , 111-119.
Limakrisna,  H.  A.  (2013).  Metode  Penelitian  Petunjuk  Praktis  untuk  Memecahkan.  Jakarta: Universitas.
M. N., Sriwardany, & Dewi, R. S. (2019). Analisis Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.
Nasution, A. N., & D. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun  2015-2019. Jurnal  Ilmu Ekonomi (JIE) , 678-689.
Pratama, S. A., L. K., & Pardanawati, S. L. (n.d.). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. Jurnal Akuntansi dan Pajak .
Pravasanti,  Y.  A.,  Rukmini,  &  Sulistiani,  N.  E.  (2020).  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018. HUBISINTEK .
Rahajeng,  A.  S.,  K.  A.,  &  Hendrati,  I.  M.  (2021).  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Dau,  Dak Terhadapbelanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik .
Retno, N. D., & J. W. (2019). Pad, Dau, Dak, Dbh, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan EkonomI (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017). Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan , 23- 35.
S.  H.,  &  A.  S.  (2019).  Pengaruh  Pad,  Dau,  Dan  Dak  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi , 85-100.
S.  M.  (2019).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  Dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Pemerintah  Kota  Batam. Measurement  :  Jurnal Akuntansi , 11-18.
S. M., & R. T. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD. Perspektif Akuntansi , 105-119.
Subianto, & Sipahutar, F. Y. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. Jurnal Interprof .
Suwandi, D. G., & Saidah, L. N. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung). Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan , 691-711.
Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia , 220-238.