JSAP:  Journal  Syariah  and  Accounting  Public ISSN:  2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No. 2, Desember 2023 DOI:  10.31314/jsap.5.1.1-7.2662
Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak, Sistem Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan PPH Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Medan Belawan
Artha Theresia Hutapea 1 , Irine Ika Wardhani 2 .
1. Program  Studi  Akuntansi,  Universitas  Potensi Utama,  Indonesia
2. Dosen Program  Studi  Akuntansi,  Universitas  Potensi Utama,  Indonesia
Email; arthahutapea3@gmail.com irinewardhani@gmail.com
Info Artikel:  Diterima: 15 Oktober 2023,  Disetujui: 23 November 2023, Publish 30 Desember 2023

## Abstract:
This  research  was  conducted  at  KPP  Pratama  Medan  Belawan  where  the  number  of respondents  used  in  this  research  was  100  samples.    The  type  of  research  used  in  this research  uses  quantitative  research.  The  testing  techniques  used  in  this  research  are descriptive statistical tests, classical assumption tests, regression tests and hypothesis tests. Based  on  the  results  of  the  partial  test,  it  can  be  concluded  that  the  tax  revenue effectiveness variable has an effect on individual income tax revenue article 21, then the tax reporting system variable has no effect on individual income tax revenue article 21, then on the variables it can be concluded that the mandatory compliance variable Tax has an effect on  personal  income  tax  article  21  receipts,  the  tax  service  variable  has  an  effect  on individual income tax 21 income. The results of the simultaneous test state that the variables of  effectiveness  of  tax  revenue,  tax  reporting  system, taxpayer  compliance  and  tax  service services  have  a  significant  effect  on  income  tax  revenue  article  21  for  individuals  at  KPP Pratama Medan Belawan.
Keywords:  Effectiveness  of  Tax  Revenue,  Tax  Reporting  System,  Taxpayer  Compliance,

## Fiscus Services and Individual Pph 21 Revenue

## Abstrak:
Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama  Medan  Belawan  yang  dimana  jumlah responden  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  berjumlah  sebanyak  100  sampel.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif. Teknik  pengujian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  yakni  memakai  uji  statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan  bahwa  variabel  efektivitas  penerimaan  pajak  bahwa  variabel  efektivitas penerimaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pph pasal 21 orang pribadi, kemudian pada variabel sistem pelaporan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pph pasal 21 orang  pribadi,  lalu  pada  variabel  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pph  pasal  21  orang  pribadi,  pada  variabel  pelayanan fiskus  berpengaruh  terhadap  penerimaan    pph  21  orang  pribadi.  Hasil  dari  uji  simultan menyatakan  bahwa  variabel  efektivitas  penerimaan  pajak,  sistem  pelaporan  pajak, kepatuhan  wajib  pajak  dan  pelayanan  fiskus  berpengaruh  dari  signifikanya  terhadap penerimaan pph pasal 21  Orang Pribadi Pada  KPP Pratama Medan Belawan.
Kata  Kunci: Efektivitas  Penerimaan  Pajak,  Sistem  Pelaporan  Pajak,  Kepatuhan  Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Penerimaan  Pph 21 Orang Pribadi

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber penerimaan kas negara  yang  berasal  dari  iuran  rakyat  dengan karakteristik  dapat  dipaksakan,  tanpa  kontra prestasi langsung, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran  rutin  maupun  untuk  pembangunan negara  (Soemitro  dalam  Mardiasmo,2019:113). Fungsi  utama  pajak  sebagai  budgetair  memicu kenaikan  realisasi  penerimaan  pajak  setiap tahunnya,  salah  satunya  dari  penerimaan  pajak penghasilan  (PPh)  atas  konsumsi  barang/jasa kena pajak.
Bentuk  keseriusan  pemerintah  demi tercapainya  realisasi  penerimaan  pajak  setiap tahunnya  adalah  dengan  merubah  sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi selt assessment syste m ,yakni kegiatan menghitung, memperhitungka n, memungut dan melaporkan pajak sepenuhnya ada  ditangan  Wajib  Pajak  (Siti  Resmi, 2019:101). Peranan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya ( tax compliance )  menjadi  penting  karena  dalam sistem  ini  Wajib  Pajak  dituntut  untuk  mandiri dan
memiliki
kesadaran untuk melaporkan pajak terutang. Tax compliance dapat di identifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri , menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) menghitung dan membayar tunggakan.
Peranan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi seluruh kewajibannya ( tax compliance ) menjadi penting  karena  dalam  sistem  ini  Wajib  Pajak dituntut  untuk  mandiri  dan  memiliki  kesadaran untuk melaporkan pajak terutang. Tax compliance dapat  diidentifikasi  dari  kepatuhan Wajib Pajak dalam.
Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas  pelayanan  perpajakan  terhadap  wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan  pajak  terutang  dengan  menggunakan elektronik SPT (e-SPT).
Pelaporan  pajak  terutang  melalui  SPT manual  dinilai  masih  memiliki  kelemahan khususnya  bagi  wajib  pajak  yang  melakukan transaksi  cukup  besar  harus  melampirkan dokumen  ( hardcopy )  dalam  jumlah  cukup  besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses  perekaman  data  memakan  waktu  cukup lama  sehingga  pelaporan  SPT  menjadi  tertunda dan  terlambat  serta  menyebabkan  denda.  Selain itu  dapat  terjadi  kesalahan  ( human  error )  dalam proses  ulang  perekaman  data secara  manual  oleh fiskus.
Pada  UUD  Tahun  1945  alenia  IV,  dapat dilihat  bahwa  tujuan  di  dirikannya  NKRI  adalah untuk melindungi, memajukan dan mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Maka  dari  itu  cara  untuk merealisasikan  tujuan  tersebut  ialah  meratakan pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan  suatu  pembangunan  diperlukan adanya sumber penerimaan yang memadai, salah satu  sumber  pendapatan  negara  yang  cukup berpengaruh ada pada sektor pajak.
Beberapa  tahun  terakhir  Indonesia  tengah gencar  dalam  membangun  berbagai  bidang insfratruktur. Tentunya, hal ini membuat Indonesia  dihadapkan  pada  tuntutan  pemenuhan penerimaan  negara.  Berpedoman  pada  Anggaran Pendaparan  dan  Belanja  Negara  (APBN), pemerintah mempunyai dua sumber pokok untuk memenuhi  penerimaan  yaitu  sumber  dana  luar negeri  dan  sumber  dana  dalam  negeri.  Sumber dana  dalam  negeri  itu  sendiri  berasal  dari  sektor nonpajak serta sektor pajak.
Dari  berbagai  pajak  yang  diberlakukan  di Indonesia,  pajak  penghasilan  adalah  salah  satu pajak  yang  menyumbang  pendapatan  terbesar yang  dapat  mempengaruhi  jumlah  peningkatan penerimaan  pajak.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari jumlah  penerimaan  pajak  penghasilan  yang  terus meningkat dari tahun ke tahun.
Peranan  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama  Medan  Belawan  tidak  terlepas  dari partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Kinerja  KPP  Pratama
Medan  Belawan  dalam  meningkatkan  jumlah wajib pajak tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk turut serta berperan dalam melakukan salah  satu  kewajibannya  sebagai  warga  negara Indonesia yang baik yaitu dengan mendaftar diri sebagai  wajib  pajak  yang  taat  pajak  yang  turut membangun negara melalui pembayaran pajak.
KPP  Pratama  Medan  Belawan  selaku lembaga perpanjangan tangan pemerintah dalam perpajakan terus berupaya meningkatkan jumlah wajib  pajak  yang  terdaftar  dalam  memiliki NPWP  demi  meningkatkan  jumlah  penerimaan pajak  yang  akan  menjadi  sumber  pemasukan bagi kas negara.
Untuk mengetahui lebih lanjut data wajib pajak dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan,  berikut  ini  disajikan  data  mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP di KPP Pratama Medan Belawan.
Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2018-2022
No. Tahun SPT Tahunan PPh OP Realisasi Penerimaan WP OP 1. 2018 3.521 Rp. 26,480,986,136 2. 2019 3.465 Rp. 23,735,852,714 3. 2020 3.702 Rp. 23,932,797,853 4. 2021 3.673 Rp. 27,141,664,963 5. 2022 3.290 Rp. 28,416,570,385 Sumber: Seksi Pengolah Data Dan Informasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan  bahwa  jumlah  wajib  pajak  pada periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan hal ini dapat terlihat pada tabel diatas antara  jumlah  wajib  pajak  dengan  jumlah penerimaan  WP  OP  (Wajib  Pajak  Orang Pribadi).  Hal  ini  terjadi  karena  masih  banyak masyarakat  yang  belum  paham  atau  bahkan batas upah yang ditentukan tidak sesuai dengan persyaratan menjadi wajib pajak.
Pada umumnya pelaksanaan secara praktis  dilapangan  belum  tentu  sesuai  dengan apa  yang  diharapkan  atau direncanakan, terutama  dalam  peningkatan  penerimaan  Pajak melalui  melakukan  penagihan  melalui  surat
paksa.  Untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak PPh  bagi  setiap  KPP  maka  perlu  dilakukan dengan  meningkatkan  efektivitas  penerimaan pajak yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada  serta  terus  diupayakan  menggali  sumber- sumber  pendapatan  baru  yang  potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya. Menurut Mardiasmo (2019:134)
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Sedangkan menurut Sondang dalam Othenk (2018) Efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
Pada  KPP  Pratama  sitem  pelaporan  pajak sudah  menggunakan  sistem  online  dengan mengikuti aturan modrenisasi yang di canangkan pemerintah  beberapa  tahun  yang  lalu.  Namun permasalahan  yang  terjadi  ketikan  sistem pelaporan  pajak  dengan  sistem  online  adalah masih  banyak  masyarakat  yang  belum  paham dalam  menggunakannya  semisalkan  pada  saat proses pendaftaran, masyarakat disuruh mengambil  nomor  Efin ( Electronic  Filing Identification  Number ).  Hal  ini  yang  akan menyulit  masyarakat  dalam  mengikuti  aturan tersebut,  sementara  jika  menggunakan  sistem pelaporan  manual  masyarakat  hanya  tinggal mengurus  berkas  dan  menyiapkan  dokumen- dokumen pendukung saja.
Kemudian faktor lain yang dapat memepengaruhi  penerimaan    Pajak  PPh  adalah kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan  memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu  membayar  dan  melaporkan  pajaknya tersebut.  Masalah  kepatuhan  wajib  pajak  adalah masalah  penting  baik  di  negara  maju  maupun  di negara berkembang dikarenakan jika wajib pajak tidak  patuh  maka  akan  menimbulkan  keinginan
untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan,  dan  pelalaian  pajak  yang  pada akhirnya  tindakan  tersebut  akan  menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.
Menurut Shadani yang dikutip oleh Tarjo dan  Kusumawati  (2017)  menjelaskan  bahwa tingkat  kepatuhan  perpajakan  masih  tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya  jumlah  individu  yang  memiliki Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Menurut  Sri  dan  Ita  (2019)  menyatakan indikator  dalam  kepatuhan  wajib  pajak  adalah mendaftarkan diri, melakukan perhitungan pajak yang  terutang,  membayar  tunggakan  pajak,  dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan Belawan,  adalah  salah  satu  Kantor  Pelayanan Pajak di kota Medan yang terus berusaha untuk mengikuti  reformasi  perpajakan  dengan  mulai menerapkan  sistem e-filing pada  tahun  2013. Berikut  adalah  tabel  wajib  pajak  orang  pribadi yang  menyampaikan  SPT  secara  manual  dan secara e-filing di KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan
Belawan Tahun 2018-2022 No. Tahun Jumlah WPOP Persentase (dalam persen) 1. 2018 6,846 - 2. 2019 7,784 37.76 3. 2020 23,255 62.79 4. 2021 8,255 34.64 5. 2022 9,735 45.09 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan  bahwa  wajib  pajak  orang  pribadi yang  melapor  SPT  jumlahnya  tidak  sebanding dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Dari  wajib  pajak  yang  melapor  SPT,  jumlah wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melapor  SPT secara  online  masih  sangat  rendah  dan  tiap tahunnya  tidak  dapat  mencapai  target  wajib pajak pengguna online di banding dengan wajin pajak yang melaporkan pajaknya secara manual. Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak  sistem
eletronik  dibuat  untuk  memudahkan  para  wajib pajak  dalam  menyampaikan  SPT  sehingga  wajib pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  dalam menyampaikan SPT.
Kemudian  pada  sistem  pelayanan  fiskus yang  menjadi  faktor  yang  dapat  mempengaruhi penerimaan PPh Orang Pribadi. Pelayanan fiskus yang  baik  dapat  meningkatkan  penerimaan  PPh Orang  Pribadi.  Pelayanan  fiskus  berkewajiban untuk  membina  wajib  pajak,  menerbitkan  surat ketetapan  pajak  lebih  bayar,  merahasiakan  data wajib pajak dan melaksanakan putusan. Pelayanan fiskus yang baik memberikan kenyamanan  bagi  wajib  pajak,  dengan  demikian wajib  pajak  tidak  berat  membayarkan  atau melaporkan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak karena pelayanan yang diberikan dirasa baik bagi wajib pajak.
Untuk  mencapai  pelayanan  fiskus  pada Wajib  Pajak  yang  baik,  upaya  yang  dilakukan oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan Belawan  adalah  dengan  meningkatkan  fasilitas- fasilitas  umum  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama
Medan
Belawan,meningkatkan kualitas parapegawai,men ambah jumlah pegawai tiap tahunnya, serta mengembangkan penggunaan aplikasi.
Namun,  pada  kenyataannya,  tidak  semua upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan baik. Adanya error atau system  down merupakan masalah  yang  sering  dialami  Wajib  Pajak  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.  Jika  sistem  sedang  mengalami error , maka  dapat  menghambat  proses  pengisian  Surat Pemberitahuan  (SPT)  serta  input  data  pajak  di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  di jelaskan di atas, maka menarik bagi peneliti untuk mencoba  mengangkatnya  dengan  menjadikannya sebagai  tulisan  dalam  skripsi  ini  dengan  judul “Pengaruh
Efektivitas Penerimaan Pajak, Sistem Pelaporan P ajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelayanan Fisk
us Terhadap Penerimaan  PPh  Pasal  21  Orang Pribadi Pada Kantor KPP Medan Belawan.

## Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan  PER-32  PJ/2015  Pajak Penghasilan  Pasal  21  ialah  pajak  yang dikenakan  atas  pendapatan  berupa  gaji,  upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  maupun jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh orang  pribadi  subjek  pajak  dalam  negeri. Sedangkan  (Sari,  2019)  mendefinisikan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  sebagai  berikut:  “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan  yang  harus  dipotong  oleh  setiap pemberi  kerja  terhadap  imbalan  berupa  gaji, upah,  honorarium,  tunjangan,  penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut”.

## Pengertian Pajak Penghasilan
Sebelum penulis menjelaskan pengertian  pajak  penghasilan,  terlebih dahulu  penulis  memaparkan  pengertian penghasilan.  Penghasilan  adalah  setiap tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  atau  yang  diperoleh  Wajib  Pajak baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun dari  luar  Indonesia  yang  dapat  dipakai untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Menurut  Mardiasmo  2018:60  Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan  yang  didapat.  Dasar  hukum untuk  pajak  penghasilan  adalah  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1983.  Kemudian mengalami  perubahan  berturut-turut,  dari mulai  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1991,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1994,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008.

## Efektivitas Penerimaan Pajak
Pengertian  efektivitas  menurut  Abdurahmat 2018:92)  Efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk menghasilkan  sejumlah  pekerjaan  tepat  pada waktunya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pengertian efektivitas Sondang P.Siagian (2018:24) Efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber  daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa  kegiatan yang dijalankannya.
Efektivitas  tidak  dapat  disamakan  dengan efisiensi.  Karena  keduanya  memiliki  arti  yang berbeda,  walaupun  dalam  berbagai  penggunaan kata  efisiensi  lekat  dengan  kata  efektivitas. Efisiensi  mengandung  pengertian  perbandingan antara  biaya  dan  hasil,  sedangkan  efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

## Sistem Pelaporan Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  sistem  pelaporan  pajak  atau  yang sering  disebut  dengan  Surat  Pemberitahuan adalah  “Surat  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan/atau  bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan”.  Setiap  WP  wajib  mengisi  SPT secara  benar,  lengkap,  dan  jelas,  menggunakan bahasa  Indonesia  dengan  huruf  Latin,  angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani SPT tersebut serta menyampaikan  ke  kantor  DJP  tempat  WP terdaftar  atau  tempat  lain  yang  telah  ditetapkan oleh DJP.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh  pembayar  pajak  dalam  rangka  memberikan kontribusi  bagi  pembangunan  dewasa  ini  yang
diharapkan  di  dalam  pemenuhannya  diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek  penting  mengingat  sistem  perpajakan Indonesia  menganut  sistem Self  Asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak untuk  menghitung,  membayar  dan  melapor kewajibannya.
Menurut  Rahayu  (2019),  bahwa  kepatuhan wajib  pajak  yaitu  keadaan  dimana  wajib  pajak harus  memenuhi  semua  kewajibannya  dalam membayar  pajak.  Menurut  Simanjutak  dan Mukhlis  (2019),  Kepatuhan  wajib  pajak  yaitu kesadaran  wajib  pajak  untuk  patuh  terhadap peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan  yang  berlaku  tanpa  perlu  disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak.

## Pelayanan Fiskus
Beberapa  pengertian  kualitas  pelayanan pajak sebagai berikut : a. Menurut  Boediono  (2018:60),  kualitas pelayanan  pajak  adalah  suatu  proses bantuan  kepada  wajib  pajak  dengan  cara- cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan
dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
b. Menurut  Debby  Farihun  Najib  (2018:44), kualitas pelayanan pajak (t ax service ) untuk memberikan  kenyamanan,  keamanan,  dan kepastian  bagi  wajib  pajak  di  dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan.
c. Menurut  I  Gede  Putu  Pranadata  (2018:28), kualitas  pelayanan  pajak  merupakan  salah satu  hal  yang  meningkatkan  minat  wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya  dan  diharapkan  petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik  terkait  segala  hal  yang
berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

## Penerimaan Pajak
Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar  Pohan  (2017:233)  menyatakan  bahwa penerimaan pajak adalah sebagai tulang
punggung  sumber  keuangan  Negara  terbesar untuk  pembiyaan  APBN  yang  sangat  dominan. Definisi  Penerimaan  Pajak  menurut  Siti  Kurnia Rahayu  (2017:49)  Penerimaan  Pajak  adalah penerimaan  pajak  adalah  pajak  yang  dipungut dikelompokkan  kepada  pajak  pusat,  bea  dan cukai,  pajak  daerah,  maupun  retribusi  daerah. Sedangkan menurut Siti Resmi Penerimaan pajak Penghasilan (2019:137) adalah Pajak Penghasilan adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  di perolehnya dalam suatu tahun pajak.

## METODE  PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2018, hal.198)  menyatakan  bahwa  kuantitatif  adalah salah satu metode yang dilakukan oleh penelitiaan  yang  berlandaskan  pada  filsafat positivisme,  yang  digunakan  untuk  meneliti populasi  atau  sampel  tertentu,  dengan  cara pengumpulan  data  menggunakan  instrument penelitian,  yang  bersifat  kuantitatif,  dengan tujuan  untuk  menguji  hipotesis  atau  dugaan sementara”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal  sebagai  Inspektorat  Keuangan  di  Jalan Sukamulia  No.  17A  Medan  yang  wilayah kerjanya  meliputi  Sumatera  Utara  dan  Daerah Istemewa  Aceh  yang  kemudian  dipisahkan menjadi  Inspeksi  Pajak  Modern  dan  Inspeksi Pajak  Banda  Aceh,  akibat  terjadi  reorganisasi pada  Inspektorat  Keuangan  pada  tahun  1964. Pada  tahun  1976  Inspeksi  Pajak  Medan  kembali dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Kantor  Inspeksi  Pajak  Medan  Utara  yang beralamat  di  jalan  Sukamulian  No.  17A Medan,  meliputi  sebagian  Kota  Medan, Kabupaten Langkat Dan Kota Binjai.
2. Kantor  Inspektorat  Pajak  Medan  Selatan yang  beralamat  di  Jalan  Dipoonegoro  No.
30A Medan.
Kemudian  terhitung  tanggal  1  April  1989 Kantor  Inspeksi  Pajak  di  seluruh  Indonesia diubah  menjadi  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)
yang  kemudian  juga  membuat  Kantor  Inspeksi Pajak menjadi 3 bagian yaitu: Kantor Pelayanan Medan Utara, Kantor Pelayanan Medan Selatan, Dan Kantor Pelayan Medan Barat. Sejak tanggal 3  Agustus  1993  melalui  keputusan  Menteri Keuangan Nomor:
KEP-758/KM/01/1993
Kantor  Pelayanan  Pajak  pada  jajaran  Kanwil  1 sumbagut  dibagi  menjadi  4  (empat)  KPP  yang baru, yaitu:
1. Kantor  Pelayanan  Medan  Utara  yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 2 Medan.
2. Kantor  Pelayanan  Medan  Barat  yang beralamat  di  Jalan  Sukamulia  No.  17A Medan.
3. Kantor  Pelayanan  Medan  Timur  yang beralamat  di  Jalan  Dipoonegoro  No.  30A Medan.
4. Kantor  Pelayanan  Pajak  Binjai  yang beralamat di Jalan Asrama No. 1 Medan.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan Belawan  semula  bernama  Kantor  Pelayanan Pajak  Medan  Utara  didirikan  berdasarkan  surat Mentri  Keuangan  Nomor:  94/KMK/.01/1994 tanggal  29  Maret  1994  yang  kemudian  diubah namanya menjadi KPP Pratama Medan Belawan dengan  surat  keputusan  Menteri  Keuangan Nomor:  443/KMK/.01/2001  tanggal  21  Juli 2001  dan  dengan  adanya  modernisasi  di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (  DJP  ), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Pemeriksaan Dan Penyelidikan Pajak
(KARIKPA) yang akan melayani PPh dan PPN serta  melakukan pemeriksaan  tetapi  bukan sebagai  lembaga  yang  memutuskan  keberatan. KPP  Pratama  Medan  Belawan  yang  beralamat di  Jalan  K.L.  Yos  Sudarso  KM  8,2  Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah meliputi Kecamatan  Medan  Deli,  Medan  Labuhan, Medan Marelan, Dan Medan Belawan.

## KESIMPULAN
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas
Penerimaan, Sistem Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib  Pajak  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi  di KPP Medan  Belawan.  Penelitian  ini  mengambil sampel  100  orang  wajib  pajak  orang  pribadi. Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  data  primer  yang  dimana  yaitu dengan  menyebarkan  kuesioner  dan  sekunder yang  diambil  dari  KPP  Medan  Belawan.  Hasil dari  penelitian  ini  memperoleh  kesimpulan sebagai berikut :
1. Efektivitas  Penerimaan  Pajak  secara  parsial berpengaruh  terhadap  Penerimaan  PPH  Pasal 21  Orang  Pribadi  di  KPP    Medan  Belawan. Dapat  diketahui  bahwa  nilai  dari  Thitung sebesar  8,102  sedangkan  nilai  dari  Ttabel 1,985  maka  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan dari Thitung > Ttabel.
2. Sistem  Pelaporan  Pajak  secara  parsial  Tidak berpengaruh  terhadap  Penerimaan  PPh  Pasal 21  Orang  Pribadi  di  KPP  Medan  Belawan. Dapat  diketahui  bahwa  nilai  Thitung  sebesar 1,930 dan nilai dari Ttabel 1,985 maka hal ini dapat  disimpulkan  bahwa  hal  ini  tidak memenuhi ketentuan dari Thitung > Ttabel.
3. Kepatuhan  Wajib  Pajak  secara  parsial berpengaruh  terhadap  Penerimaan  PPh  Pasal 21  Orang  Pribadi  di  KPP  Medan  Belawan. Dapat  diketahui  bahwa  nilai  dari  Thitung sebesar  2,704  dan  nilai  dari  Ttabel  1,985 maka  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dari Thitung > Ttabel.
4. Pelayanan  Fiskus  secara  parsial  berpengaruh terhadap  Penerimaan  PPh  Pasal  21  Orang Pribadi  di  KPP  Medan  Belawan.  Dapat diketahui  bahwa  nilai  dari  Thitung  sebesar 6,036 dan nilai dari Ttabel 1,985 maka hal ini sesuai  dengan  ketentuan  dari  Thitung  > Ttabel.
5. Efektivitas Penerimaan Pajak, Sistem Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus
secara simultan berpengaruh  terhadap  Penerimaan  PPh  Pasal 21  Orang  Pribadi  di  KPP  Medan  Belawan. Dapat  diketahui  bahwa  nilai  dari  Fhitung sebesar  142,616  dan  nilai  dari  Ftabel  sebesar
2,31  maka  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan Fhitung > Ftabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrohman,  Sisilia.,  Tjahjanulin  Domai.,  dan
M. S. (2021). Implementasi EFilling dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor
Pelayanan  Pajak  Pratama  Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik, 3(5), 807–811.
Adistrisno,  Anton.  2019.  Analisis  Efektivitas Pelaksanaan  Pemeriksaan  PPh  Orang Prabadi  Dalam  Rangka  Meningkatkan Penerimaan  Negara  Dari  Sektor  Pajak. Naskah Publikasi Ilmiah.
Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. AKUNTANSI  PERPAJAKAN.  Edisi  3. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
Alfian,  Rahmat.  2019.  “Pengaruh  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Terhadap Penerimaan  Pajak  Di  KPP  Pratama Surabaya Krembangan”. Universitas Negeri Surabaya.
Alfiah,  Irma.  2019.  “Kesadaran  Perpajakan,
Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan  Pajak,  Pengetahuan  Peraturan Pajak,Persepsi Efektifitas Sistem
Perpajakan,  Kemauan  Membayar  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan- Purwodadi”. Fakultas  Ekonomi  :  UniversitasMuria Kudus, Purwodadi.
Anitasari,  A.  M.,  Topowijono,  &  Husaini,  A.
(2019). Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Di Kota Blitar  (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan  Kota Blitar).  Jurnal  Perpajakan  (Jejak)  Vol.  10, No. 1, 1-11.
Ardani,  Mira  Novana.  2019.  “Pengaruh
Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  di Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jawa
Timur I Surabaya)”. Tesis. Fakultas Hukum
: Universitas Diponegoro, Semarang.
Ardiyansyah, A., Kertahadi, & Dewantara, R. Y.
(2019). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui Kepuasan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  Wajib Pajak Di Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar)
. Jurnal Perpajakan Vol. 11, No. 1, 1 - 10.
Arianty, N. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan  Kualitas  Produk  Terhadap  Kepuasan Konsumen  Handphone  Samsung.  Jurnal Ilmiah  Manajemen  Dan  Bisnis  Vol.  16,  No. 02, 68-81.
Aryobimo,  Putut  Tri  dan  Cahyonowati,  N.
(2019).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak tentang  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Jurnal Akuntansi, 1(2).
Ayu,  Viega.  2019.  “Pengaruh  Tax  Amnesty,
Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak.
Avianto, Gusma D., Sri Mangesti Rahayu, dan B. K.  (2019).  Analisa  Peranan  Efiling  dalam
Rangka Mbeningkatkan Kepatuhan Pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 9(1), 1–8.
Bayu, C., Susilo, H., & A, Z. Z. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Motivasi Wajib Pajak Orang
Clotfelter, C. 2019. “ Tax Evasion and Tax Rates : An  Analysis  of  Individual  Return”.  Review of Economics ad Statistics. 65.
Fitriani,  Dina  dan  Putu  Mahardika.  “Analisa Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”.  Journal  of  Indonesian  Applied Economics. Volume 3, No 2.
Febriani,  Y.,  &  Kusmuriyanto.  (2019).  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Accounting
Analysis Journal Vol. 4 No. 4 , 1-13
F,  S.  S.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Medan Timur.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sumatera Utara : Medan.
Ghozali,  Imam.  2019.  “Aplikasi  Analisis Multivariat  dengan  Program  SPSS”. Semarang: Universitas Diponegoro.
Hamdani,  S.,  &  Lestari,  A.  (2020).  Pengaruh Penyuluhan  Pajak,  Surat  Pemberitahuan Pajak  Terutang  (SPPT),  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi dan  Bangunan.  Jurnal  AKUNIDA  ISSN 2442-3033 Vol. 6 No. 1, 1-12.
Hantoyo,  S.  S.,  Kertahadi,  &  Handayani,  S.  R.
(2016).  Pengaruh  Penghindaran  Pajak  Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Tegal). Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1, 1- 7.
Hidayat,  N.,  dan  Purwana  D.  PERPAJAKAN:
Teori  dan  Praktik.  Edisi  1,  Cet  1-  Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Johny  S,  M.  W.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman,
Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan  Sanksi  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  KPP
Pratama  Sukoharjo.  Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak Vol. 17 No. 02 , 61- 72.
Julianti, M., & Z. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  untuk  Membayar Pajak  dengan  Kondisi  Keuangan  dan Preferensi  Risiko  Wajib  Pajak  sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Kasus  pada Wajib  Pajak  yang  Terdaftar  di  KPP Pratama  Candisari  S.  Diponegoro  Journal Of Accounting, 3(2), 1–15
Kamila,  Ichwanul.  2019.  “Pengaruh  Tingkat
Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap  Peningkatan  Penerimaan  Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Komarawati  dan  Mukhtaruddin.  2019.  “Analisis Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Terhadap  Tingkat Penerimaan  Pajak Di Kabupaten Lahat”. Universitas Sriwijaya.
Listyaningtyas,
E.F. 2019. Efektivitas
Pelaksanaan  Pemeriksaan  Dalam  Rangka Meningkatkan  Penerimaan  Negara  dari Sektor Pajak. Vol. 1 Tahun 2019.
Maman  Suherman,  M.  A.  (2019).  Pengaruh Penenerapan  efiling  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  penyampaian  surat pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  pada  KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Jurnal, Akuntansi Universitas Siliwangi, 15(1).
Mardiasmo.  2019.  “Perpajakan  edisi  revisi”. Yogyakarta: Andi Pemerintah RI. “Undang- Undang  RI  Nomor  16  Tahun  2000  Tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
Mardiasmo.  2019.  PERPAJAKAN.  Edisi  Revisi. Jakarta: Penerbit Andi, 2019.
Martono,  N.  (2019).  Metodologi  Penelitian Kuantitatif. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
Mendra,  N.  P.  Y.  (2019).  Penerapan  Sistem  E-
filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Interne. Jurnal Riset Akuntansi, 7(2), 222–234.
Mustaqiem,  D.  (2019).  Perpajakan  Dalam Konteks  Teori  Dan  Hukum  Pajak  Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
Nurmantu,  S.  (2019).  Pengantar  Perpajakan. Jakarta: Granit.
Nurhayati,  N.,  &  Suhendar,  D.  (2018).  Pengaruh
Kesadaran,  Pengetahuan,  Dan  Kualitas Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  Di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan).  Jurnal  Ekonomi,  Akuntansi, dan Manajemen Vol. 14 No. 1 , 22-3
Pertiwi,  R.  N.,  Azizah,  D. F.,  &  Kurniawan,  B.
C. (2019). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Studi  Pada Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Kota  Probolinggo).  Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 3 No. 1, 1-7.
Prabowo,  A.  D.  (2019).  Efektivitas  Sosialisasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pada  Kantor  Pelayanan,  Penyuluhan,  Dan Konsultasi  Perpajakan  (KP2KP)  Tondano.
Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1, 1063-1070.
Ratna, Maria M. dan Ni Nyoman Afriyanti. 2019.
“Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan PPh  Pasal  25/29  Wajib  Pajak  Badan  Pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Denpasar.
Rahmawati,  Fajar  Nur,  Sigit  Santoso,  dan
Nurhasan Hamidi. 2014. “Pengaruh Pemeriksaan  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan  Wajib  Pajak  Badan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Surakarta”.  Jurnal Penelitian  Universitas  Negeri  Surakarta Volume 1, No. 3.
Rahayu,  S.  K.  (2019).  Perpajakan  Indonesia. Yogyakarta: Salemba Empa
Resmi,  S.  2019.  PERPAJAKAN:  Teori  dan Kasus.  Edisi  8.  Jakarta:  Salemba  empat