## I SLAH S EBAGAI D ALIH : S TUDI K ASUS ‘P ENYELESAIAN K ONFLIK ’ P ERISTIWA T ANJUNG P RIOK (1984) DAN T ALANG S ARI (1989) P ASCA R EZIM O RDE B ARU 1

## I SLAH A S A P RETEXT : A C ASE S TUDY OF T ANJUNG P RIOK

## (1984) AND T ALANG S ARI (1989) ‘C ONFLICT R ESOLUTION ’ IN THE P OST -N EW O RDER R EGIME

## Wahyudi Akmaliah
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI) wahyudiakmaliah@gmail.com

## Abstract
A term of islah is quite familiar for Indonesian Muslims. It is an Islamic reconciliation term adopted from Al-Quran and Sunnah to end a conflict. With this term, those people who have been conflicting try to improve their relation to look for a better future by getting rid of their anger and vengeance. The cases of Tanjung Priok (1984) and Talang Sari (1989) tragedy, which caused hundreds of killed Muslims during Soeharto regime, are real examples to see how islah is practiced. Instead of being the best way for conflict resolution, it was part of the problems causing those cases unfinished in the formal court. It had caused the group of the victims divided within two groups; pros and cons of islah. Using islah as the pretext, many of the victims tended to finish it informally with the violators, although the rest still insisted to bring it to the court. The fragmented memory among them about the cases caused a lot of difficulties to prove it legally. Exploring the Islam sources as well as the case of Tanjung Priok and Talang Sari in Post-New Order Regime, this paper examines whether islah is a solution or precisely a part of the problem. This paper aims to put the term of islah and its significant in a proper way; therefore, this paper can contribute to the development of peace and conflict studies.
1 Tulisan ini dipresentasikan dalam Seminar dan Workshop, “Islam and Humanitarian Affairs: View and Experiences from Southeast Asia”, 26-28 Juni, 2013, yang diadakan oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bekerja sama dengan ICRC, Dompet Dhuafa, dan LAZISMU.
Keywords:  Islah, Tanjung Priok (1984), Talang Sari (1989), islamic law, victims, conflict resolution.

## Abstrak
Terma islah cukup popular bagi kebanyakan masyarakat muslim Indonesia. Islah adalah bagian dari terma Islam mengenai rekonsiliasi yang diadopsi dari Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan konflik atau bagian dari resolusi konflik. Dengan menggunakan terma tersebut, orang yang sebelumnya berkonflik mencoba memperbaiki hubungannya sebagai upaya menatap masa depan yang lebih baik dengan memutus dendam dan amarah di antara keduanya. Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989), yang mengakibatkan dua ratusan lebih orang Muslim yang meninggal saat rezim Orde Baru berkuasa, adalah contoh nyata bagaimana konsep islah itu dipraktikkan. Di sini, alih-alih sebagai jalan terbaik dalam resolusi konflik, islah menjadi bagian dari persoalan terkait dengan ketidakselesaian dua kasus tersebut di meja hukum. Parahnya, kehadiran islah telah menyebabkan suara korban terpecah menjadi dua; antara mereka yang mendukung islah dan menolaknya. Dengan menggunakan islah sebagai dalih, sebagian korban, khususnya mereka yang pro, cenderung menyelesaikan kasus-kasus tersebut pada level informal, dengan berdamai kepada pelaku. Sementara sisanya tetap melakukan penuntutan di meja hukum. Terpecahnya ingatan mereka mengenai kedua kasus tersebut berakibat pada susahnya upaya pembuktian pada level hukum. Dengan mengeksplorasi sumber-sumber Islam dengan mengangkat kasus Priok dan Talang Sari sebagai studi kasus pasca rezim Orde Baru, tulisan ini mempertanyakan apakah islah itu bisa dianggap sebagai solusi atau justru sebagai bagian dari persoalan. Sumbangan kecil yang ingin diberikan dalam tulisan ini adalah meletakkan terma islah dan signifikansinya ke jalur yang tepat. Studi ini diharapkan dapat memperkaya isu resolusi konflik dalam studi perdamaian dan konflik.
Kata kunci: islah , Tanjung Priok (1984), Talang Sari (1989), hukum Islam, korban dan resolusi konflik

## Pendahuluan
Penggunaan kata islah , yang berasal dari bahasa arab, sebagai istilah untuk menyelesaikan konflik sudah cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dengan adanya isu islah di kalangan artis, di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan menjadi
mediator, mengenai “keributan” antara Eyang Subur (guru) dan pengikutnya, yakni Adi Bing dan Arya Wiguna dan islah antara (almarhum) KH Zainuddin MZ dan Pedangdut Aida Saskia, yang mengaku pernah dinodai. Dalam dunia politik, islah muncul dengan adanya konflik internal antara pimpinan elit partai politik. Ini bisa diamati dengan upaya islah antara Yenny Wahid dengan Muhamin Iskandar terkait dengan dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung sejak tahun 2008. Jauh sebelum itu, wacana islah sebagai penyelesaian konflik antara elit politik adalah saat diturunkannya Gus Dur sebagai presiden pada 23 Juli 2001. Naiknya Megawati sebagai presiden menggantikan Gus Dur dan disusul Hamzah Haz sebagai wakil presiden, mereka mencoba meredakan amarah simpatisan PKB dan warga Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu upaya meredakan amarah tersebut dengan menggulirkan wacana islah nasional. Isu islah ini juga terkait dengan kemelut di internal PKB, antara Matori Abdul Djalil dengan Pejabat Sementara Ketua DPP PKB, Alwi Shihab. Kemelut berbuntut perpecahan ini terkait dengan dukungan Matori Abdul Djalil terhadap Sidang Istimewa yang memaksa Gus Dur turun dari kursi presiden. 2
Dari contoh di atas, terma islah yang selama ini dilakukan ataupun bergulir lebih pada penyelesaian konflik dan perseteruan antara pribadi dan lembaga tanpa adanya perkelahian ataupun cidera fisik yang dialami. Bagaimana menempatkan terma islah dalam menyelesaikan dan berhadapan dengan kekerasan masa lalu, khususnya di bawah rezim Orde baru, yang mengakibatkan terbunuhnya orang Muslim Indonesia, direnggut hak sipilnya melalui pemenjaraan dan stigma yang melekat serta pengalaman trauma yang dialami selama bertahun-tahun? Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan mengenai praktik penggunaan islah dalam ranah tersebut dengan mengambil contoh tragedi Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989) sebagai studi kasus. 3 Sebelumnya, terma islah dalam Islam, baik itu pengertian maupun penerapannya dalam hukum Islam, dipaparkan terlebih dahulu. Terma islah inilah yang dijadikan cara pandang dalam melihat praktik islah dalam kedua tragedi
2 Lihat “Hamzah Silaturahmi Ke Kantor PB NU”, Kompas, 1 Agustus 2001; “NU JATIM Sambut Islah Nasional”, Kompas, 3 Agustus 2001; “Amien Anjurkan Matori dan Alwi Islah”, Kompas, 22 Agustus 2001; A. Malik Haramain, Gusdur, Militer dan Politik, Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm. 273-4.
3 Selanjutnya, penulisan kasus tragedi Tanjung Priok dan tragedi Talang Sari akan disingkat menjadi Priok dan Talang Sari.
tersebut. Terakhir, rekomendasi mengenai pentingnya untuk melakukan studi islah terkait dengan penyelesaian kekerasan di Indonesia, baik masa lalu, maupun yang terjadi pasca rezim Orde Baru diajukan.

## Islah dalam Islam

## Pengertian Islah
Islah berasal dari bahasa arab. Asal katanya saluha, yang berarti baik atau bagus, yang kemudian mendapatkan tambahan alif menjadi aslaha-yuslihu yang artinya membuat lebih baik atau melakukan perbaikan. Kata islah ini sering dikontraskan (lawan kata) dengan kerusakan (al-fasad). Karena itu, islah lebih diartikan menuju ke arah perbaikan dari kerusakan sebelumnya (Munawwir, 1997: 789). Sementara islah dan beragam derivasinya secara garis besar memiliki kecenderungan pada tiga makna dalam al-Qur’an. 4 Pertama, lebih mengarah pada upaya
4 Sebenarnya, dalam alquran, teks-teks yang berakar kata aslaha terbagi menjadi lima bagian. Pertama, kata aslaha yang merupakan kata kerja bentuk lampau (fiil madi). Kata ini terdapat dalam alquran sebanyak tujuh kali dalam enam surat, yaitu alquran surat (QS.) Al-Baqarah/2: 183; QS. Al- Ma’idah/5: 39; QS. Al-An’am/6: 48, 54; QS. Al-A’raf/7: 35; QS. Al-Syura/42: 40; Muhammad/47: 2. Sementara aslaha dalam bentuk ganda ditemukan sebanyak satu kali, yaitu QS. Al-Nisa/4: 16. Aslahna (bentuk pertama jamak) sebanyak satu kali, yaitu: QS. Al-Anbiya’/21: 90. Aslahu (bentuk ketiga jamak) ditemukan sebanyak lima kali dalam lima surat, yaitu QS. Al-Baqarah/2: 160; QS. Ali Imran/3 : 89; QS. Al-Nisa/4: 146; QS. Al-Nahl/16: 119; QS. Al- Nur/24: 5. Dari ayat-ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai makna yang terkandung dalam kata aslaha, yaitu, a) melakukan perdamaian (QS. Al- Baqarah/2: 183), b) melakukan reformasi internal melalui bertaubat (misalnya dalam QS. Al-Ma’idah/5: 39; QS. Al-An’am/6: 48, 54; QS. Al-Nisa/4: 16, 146; QS. Al-Baqarah/2: 160; QS. Ali Imran/3: 89; QS. Al-Nahl/16: 119). Ada pula reformasi internal melalui peningkatan kualitas iman ataupun ketakwaan (QS. Al-An’am/6: 48; Muhammad/47: 2; Al-A’raf/7 : 35). Selain itu, reformasi internal bersifat memaafkan, konsistensi, dan ikhlasan (misalnya,  QS. Al-Nisa/ 4: 146; Al-Syura/42: 40; QS. Al-Anbiya’/21: 90). Kedua , kata yuslihu. Kata yuslihu dan derivasinya terdapat dalam Al-Quran sebanyak delapan kali dalam tujuh surat dengan perincian, yuslih sebanyak tiga kali, yaitu QS. Yunus/10: 81; QS. Al-Ahzab/ 33: 71; QS. Muhammad/47: 5. Sedangkan kata yuslihu dalam bentuk ganda sebanyak satu kali, yaitu QS. Al-Nisa/4: 128. Bentuk jamak sebanyak empat kali, yaitu QS. Al-Baqarah/2: 224; QS. Al-Nisa/4: 129; QS. Al-Syu’ara’/26 : 153; QS. Al-Naml/27 : 38. Terdapat tiga kategori makna yang dapat ditarik dari ayat-ayat tersebut, yaitu, a) makna perdamaian (QS. Al-
memperbaiki sesuatu, mendamaikan, menghilangkan sengketa maupun kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian; membawa keharmonisan; serta menganjurkan orang untuk berdamai satu dengan yang lainnya. Kedua, reformasi, baik secara individu maupun kelompok agar menjadi lebih baik. Ketiga, islah sebagai upaya menjaga ekologi dan kepedulian terhadap anak yatim. Namun, di antara ketiga definisi itu, makna pertamalah yang sering digunakan dalam praktik keseharian umat Islam, yaitu  islah sebagai upaya menuju perdamaian yang menghasilkan kebaruan relasi antarorang ataupun kelompok yang bertikai.
Nisa/4: 128, 129), b) reformasi perilaku (QS. Yunus/10: 81; QS. Al-Ahzab/33: 71; QS. Muhammad/47: 5), serta c) pelestarian ekologi (Al-Syu’ara’/26: 153; QS. Al-Naml/27: 38). Ketiga, kata aslih dalam bentuk perintah. Kata ini terdapat dalam Al-Quran sebanyak lima kali, dengan perincian aslih (tunggal) sebanyak dua kali, yaitu QS. Al-A’raf/7: 142; QS. Al-Ahqaf/46: 15. Sementara dalam bentuk jamak, aslihu, sebanyak tiga kali, yaitu QS. Al-Anfal/8: 1; QS. Al-Hujarat/49: 9,10. Dari bentuk kata itu, ada tiga hal makna yang dapat diartikan, yaitu a) reformasi kehidupan sosial (QS. Al-A’raf/7: 142), b) perdamaian atau perbaikan hubungan sosial (Al-Anfal/8: 1; QS. Al-Hujarat/49: 9, 10), dan c) perilaku yang baik (QS. Al-Ahqaf/46: 15). Keempat, kata islah (bentuk masdar). Kata ini tertulis dalam Al-Quran sebanyak enam kali dalam empat surat, yaitu QS. Al-Baqarah/2: 220, 228; QS, Al-Nisa/4: 114; QS. Hud/11 : 88; QS Al-A’raf/7: 56. Dalam ayat-ayat tersebut kata islah mengandung lima makna, yaitu a) kepedulian terhadap anak yatim (Al- Baqarah/2 : 220), b) harmonisasi kehidupan rumah tangga (QS. Al-Baqarah/2: 228), c) perdamaian antara sesama manusia (QS, Al-Nisa/4: 114), d) perbaikan tatanan kehidupan sosial (QS. Hud/11: 88), e) pelestarian ekologi (QS Al- A’raf/7: 56). Kelima, kata muslih (bentuk ism fa’il). Kata ini tercantum dalam alquran sebanyak lima kali dengan dua bentuk, yaitu bentuk tunggal sebanyak satu kali (QS. Al-Baqarah/2: 220 dan bentuk plural sebanyak empat kali (QS. Al-Baqarah/2: 11; QS. Hud/11: 117; QS. Al-A’raf/7: 170: QS. Al-Qasas/28: 19). Dalam ayat-ayat itu mengandung makna, a) orang yang peduli terhadap anak yatim (QS. Al-Baqarah/2: 220), b) orang yang melestarikan ekologi (QS. Al-Baqarah/2: 11), c) orang yang menjaga tatanan sosial (QS. Hud/11: 117), d) orang yang berbuat baik dengan konsisten terhadap petunjuk Al-Kitab (Taurat) dan taat beribadah (QS. Al-A’raf/7: 170), e) orang yang anti kekerasan (QS. Al-Qasas/28: 19). Lihat Muhsin Mahfudz. 2005. Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial: Dari Teks al-Qur’an hingga Sosial-Politik, naskah (tidak diterbitkan), The University of Melbourne, hlm. 47. Ahmad Mubarok. 2003. “Rekonsiliasi: Perspektif al-Quran”. dalam Muhammad Iqbal (Ed.). Islam dan Perdamaian. Jakarta: Progress, hlm. 92-94. Abdul Azis Dahlan (Ed). 2001. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.740.
Dalam catatan sejarah Islam, kata islah yang berarti reformasi merujuk pada tulisan Muhammad Abduh dan muridnya, Rasyid Ridho, mengenai gerakan reformasi di dunia Islam pada tiga abad terakhir. Inti dari gerakan reformasi yang diusung di sini adalah mengembalikan Islam pada pesan aslinya, dengan tekanan teologis pada kesamaan. Ini dilakukan, karena saat itu masyarakat muslim Arab sedang menghadapi persoalan pelik, yakni banyaknya salah penafsiran dan juga pendistorsian interpretasi sebagian makna sejati dari nas-nas (alquran dan as-sunnah) sehingga memunculkan sejumlah ‘praktik kekeliruan’. Kehadiran gerakan ini juga sebagai respon pengaruh Barat modern dalam Islam. Salah satu bentuk kontribusi konkrit gerakan reformasi ini adalah mereformasi sistem pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan tradisional yang diwakili oleh ultratradisional Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir dan perbaikan status perempuan dalam masyarakat (Esposito, 2000: 346-347).

## Penerapan Islah dalam Hukum Islam
Islah sangat dimuliakan dalam Islam, karena memiliki efek positif bagi orang-orang yang bertikai, yaitu adanya pengakuan kesalahan dan saling memaafkan antara keduanya. Perselisihan pun dianggap ‘selesai’, sehingga ‘dendam’ di antara mereka terkubur. Namun, ini bukan berarti islah dapat digunakan dalam penyelesaian setiap pertengkaran atau perpecahan yang terjadi. Islah digunakan jika pertikaian yang dilakukan lebih berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan barang atau kerugian ekonomi. Misalnya, pertikaian atas persoalan pembagian warisan, persengketaan tanah, perkelahian yang disebabkan satu dan lain hal, perpecahan akibat perbedaan pendapat dalam suatu organisasi, dan hal- hal yang lebih terkait dengan persoalan muamalah (perdata) . Akan tetapi, jika pertikaian itu memunculkan kerugian bagi si penderita, misalnya cacat fisik, hilangnya nyawa seseorang, ataupun kerugian materi atas peristiwa tersebut, maka islah tidak dengan sendirinya bisa dipergunakan. Ada sejumlah prasyarat yang harus dilakukan terkait dengan pemenuhan rasa keadilan kepada seseorang (korban) yang telah dirugikan tersebut . Dengan kata lain, islah hanya sebagai instrumen penyelesaian persoalan hukum yang bersifat perdata yang bisa diselesaikan dalam tingkatan personal, bukan penghilangan nyawa atau pencederaan fisik yang notabene perkara pidana.
Melanjutkan pemaparan di atas, persoalan menghilangkan nyawa dan pencederaan fisik, yang berujung pada hilangnya hak seseorang untuk melakukan aktivitas produktif dalam rangka kelangsungan
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 16 No. 1 Tahun 2014 173
hidupnya akibat tindakan orang lain, sudah diatur dalam fiqh. Ini disebut dengan jinayah (tindak pidana). Hukuman dari jinayah disebut qisas. Hukum qisas ini bentuk pembelaan Islam terhadap hidup dan kehidupan. Qisas secara moral berfungsi sebagai peringatan dan tindakan preventif kepada manusia bahwa kehidupan setiap insan itu sangat berharga. 5 Oleh karena itu, setiap orang yang mencoba melakukan pembunuhan diharapkan akan berpikir ulang saat ia ingin melakukan hal tersebut. Bukan berarti qisas bisa diterapkan begitu saja pada setiap orang yang melakukan tindakan pidana (pembunuhan). Mekanisme perihal latar belakang terjadinya pembunuhan, latar belakang pembunuhan akan menentukan hukuman yang tepat untuk pelaku. Adanya mekanisme ini adalah memenuhi rasa keadilan antara pihak yang dituduh membunuh dan pihak keluarga yang terbunuh.
Memang, penerapan hukum Islam atas tindakan pidana pembunuhan terkesan berat dan mengerikan. Tetapi, sebenarnya Islam ingin menegaskan bahwa menjaga hak hidup dan menjaga kehidupan adalah sesuatu yang mutlak, sehingga jika ada seseorang melakukan pembunuhan entah sengaja atau tidak, sebenarnya ia telah mengambil hak Tuhan sebagai pemegang otoritas tunggal untuk menentukan hidup dan matinya seseorang. Dalam konteks kemanusiaan, Islam memberikan pilihan kepada keluarga korban, apakah mereka menginginkan pelaku untuk di qisas , membayar diyat , atau dimaafkan. Proses itu bisa dilakukan asalkan memenuhi rasa keadilan dan kerelaan bagi sang korban dan keluarga korban. Namun, hal itu membutuhkan mediasi untuk menyelesaikan secara imbang dan menentukan pilihan qisas, diyat , atau memaafkan. Peran mediasi itu dimainkan oleh institusi hukum (pengadilan) yang berfungsi menjernihkan dan menyelesaikan persoalan
5 Qisas sebagai bentuk peringatan ini bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab saat dirinya menjadi khalifah (pemimpin Islam). Seorang suami-isteri di Shana’a mempunyai seorang anak. Saat si suami pergi mencari nafkah, si istri berselingkuh dengan orang lain. Tindakan istrinya ini kemudian diketahui oleh anaknya. Karena takut dilaporkan oleh suaminya, sang isteri dan pacar gelapnya yang dibantu oleh tiga orang lainnya membunuh anak tadi. Beberapa bulan kemudian, kasus ini pun terbongkar dan dilaporkan kepada Umar. Dengan tegas Umar pun berkata, “Seandainya semua orang Shana’a ikut membantu membunuh anak itu, maka aku akan menghukum mati semua orang Shana’a”. Lima orang yang berkomplot membunuh anak itu pun dihukum mati. Lihat Abdurahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari. 2003. Qishas, Pembalasan Yang Hak, Jakarta: Khoirul Bayan, hlm. 5.
dengan bijak dan netral. Selain itu, institusi hukum inilah yang memiliki otoritas untuk menentukan pelaksanaan qisas, besarnya diyat, ataupun derajat pemaafan itu bisa dilakukan. Institusi hukum ini juga yang mengikat perjanjian damai antara korban dan pelaku. Perjanjian dibuat agar kejahatan yang dilakukan tidak terulang lagi di masa yang akan datang, sedangkan bagi korban perjanjian tersebut untuk meredam dendam, yang dapat muncul kembali sewaktu-waktu. Pada momen inilah islah , tanpa mengabaikan kepentingan publik sebagai bagian dari hak Allah, dapat diterapkan (lihat, An-Na’im, 1994: 189-194).
Bertolak dari deskripsi di atas, hukuman qisas, diyat, atau memaafkan ini bisa diselesaikan secara personal dan menjadi hak prerogratif korban untuk memilih, sebagaimana diatur dalam mekanisme hukum Islam. Namun, proses berubahnya hukuman qisas menuju diyat, lalu menjadi memaafkan tidak bisa begitu saja dilakukan. Hal ini terkait dengan kondisi psikologis keluarga korban. Apalagi bila korban yang terbunuh itu adalah tulang punggung keluarga, dan juga ayah untuk anak- anaknya. Kata memaafkan pun perlu diiringi dengan sejumlah kompensasi atau tebusan (diyat) . Sebab, setidaknya ada tiga kerugian yang harus dikompensasikan; pertama, kesedihan hati yang teramat dalam atas kehilangan orang yang dicintai; kedua, keluarga korban merasa kehilangan orang yang selama ini diandalkan dan dijadikan tulang punggung keluarga; ketiga, efek trauma dari peristiwa kekerasan tersebut. Kompensasi (diyat) dan rehabilitasi bisa menjadi tangguhan yang meringankan derita keluarga korban untuk menjalankan proses hidup selanjutnya (lihat, Munajat, 2004: 131).

## Kekerasan Negara Orde Baru dalam Dua Tragedi

## Tragedi Tanjung Priok (1984)
Apa yang terjadi pada 12 September 1984 tidak bisa dilepaskan dari konteks politik nasional pada masa itu, yakni keinginan Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi berbagai organisasi massa (ormas) dan organisasi sosial politik (orsospol). Ini dilakukan setelah Orde Baru merasa struktur pemerintahan maupun pengaruh politik yang dibangunnya cukup kuat. Kebijakan ini memunculkan reaksi keras dari berbagai elemen. Salah satunya adalah komunitas muslim Priok. Bentuk-bentuk resistensi dan kritik komunitas muslim Priok terhadap konsep asas tunggal Pancasila tersebar melalui pamlet dan ceramah dalam pengajian-pengajian, baik yang berskala kecil maupun besar, seperti
tabligh akbar (Hasworo, 2006: 44). Jauh sebelum peristiwa 12 September 1984 meletus, Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat Priok, telah mengkoordinasi pengajian-pengajian yang diikuti para remaja di Tanjung Priok. Bahkan sekitar tiga bulan sebelumnya, setiap satu minggu diadakan dua kali tabligh akbar. Materi ceramah biasanya berkisar tentang maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, penolakan terhadap program Keluarga Berencana (KB), penolakan terhadap larangan penggunaan jilbab bagi siswi Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga kritik keras terhadap rencana pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi ormas dan orsospol (Lihat Feillard, 2003: 236 dan Effendi, 1998: 123).
Di tengah situasi yang hangat tersebut, terjadi insiden yang kemudian menjadi penyulut kemarahan masyarakat muslim Priok. Pada 8 September 1984, Sersan Satu (Sertu) Hermanu, aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa), diisukan masuk ke Mushola As-sa’adah untuk mencopot sisa-sisa pamflet yang berada di dinding tempat tersebut dengan air got. Sertu Hemanu masuk ke Mushola itu tanpa terlebih dahulu melepas alas kaki. Rumor ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Tanjung Priok dan Jakarta, sehingga masyarakat muslim Priok yang mendengar peristiwa tersebut naik pitam. Sebagai imbasnya, terjadi insiden pembakaran motor Sertu Hermanu oleh masyarakat sekitar Koja yang kemudian berujung pada penangkapan empat orang warga Koja dan jamaah Mushola tersebut oleh pihak aparat keamanan (Wasis, 2003: 120- 121).
Peristiwa penangkapan empat warga Koja ini membuat emosi masyarakat muslim Priok semakin memanas.Titik puncaknya terjadi pada saat digelarnya pengajian akbar yang dipimpin oleh Amir Biki yang menyerukan protes keras kepada aparat keamanan atas peristiwa itu. Namun, pengajian akbar yang berlangsung hingga pukul 23.00 pada 12 September 1984 itu tidak direspon oleh pihak aparat keamanan. Amir Biki malam itu juga mengajak massa jamaah tabligh akbar beramai-ramai mendatangi Kodim 0502 Jakarta Utara untuk menuntut pembebasan empat orang yang ditahan (Wasis, 2003: 168).
Massa dibagi dua kelompok. Kelompok pertama berjalan ke arah Markas Kodim 0502, yang dipimpin langsung oleh Amir Biki, diiringi dengan bendera hijau bertuliskan dua kalimat syahadat, yang dibawa Husein Safe. Kelompok kedua dipimpin Salim Kadar, berjalan ke arah pertokoan Cina di daerah Koja. Jamaah tabligh akbar yang bergerak
menuju Kodim dihadang di depan Markas Polisi Resort (Mapolres) oleh satu regu Artileri Pertahanan Udara Sedang (Arhanudie), yang dipimpin oleh Sersan Dua Sutrisno Mascung di bawah komando Kapten Sriyanto, Kepala seksi 2 Operasi Kodim 0502 daerah Jakarta Utara.  Di tengah lampu jalan yang redup dan rintikan hujan yang membasahi jalan, massa jamaah tabligh akbar saling berhadapan, kurang lebih 3-4 meter, dengan regu Artileri Pertahanan Udara Sedang, yang dipimpin Sersan Dua Sutrisno Mascung di bawah Kapten Sriyanto, Kepala Seksi-2 Operasi Kodim 0502 Jakarta Utara. Tiba-tiba, dari arah depan massa jamaah tabligh akbar keluar berondongan timah panas (berdasarkan paparan Irta, korban peristiwa Priok, 6 November 2006).
Peristiwa penembakan ini merenggut korban yang tidak sedikit, lima puluhan orang mengalami luka-luka dan tiga ratusan korban meninggal dunia. Sebagian besar korban, baik yang meninggal maupun luka-luka, langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat. Pihak keluarga korban tidak diperbolehkan menjenguk korban yang sedang menjalani perawatan sehingga menyebabkan kebingungan keluarga korban perihal keberadaan anggota keluarganya; apakah saudara, ayah, atau kakaknya sudah meninggal atau memang masih hidup. Testimoni korban menyebutkan bahwa sebagian korban yang meninggal, dikuburkan secara massal di beberapa tempat pemakaman umum (TPU), bahkan ada juga korban-korban yang diangkut helikopter untuk dibuang ke laut (berdasarkan pemaparan Irta, korban peristiwa Priok, 6 November 2006; Bakti, 2001:  52).

## Tragedi Talang Sari (1989)
Peristiwa Priok bukanlah satu-satunya kekerasan yang dilakukan negara untuk memberangus setiap gerakan Islam yang dianggap melawan asas tunggal Pancasila. Peristiwa Talang Sari yang terjadi pada 7 Februari 1989 adalah salah satunya. Meskipun diakui, ketimbang peristiwa Priok, peristiwa tersebut lebih bersifat lokal dan adanya beberapa rangkaian peristiwa sebelumnya, sehingga gaungnya tidak seperti Priok. Menurut kronik Kontras (2009: 1), pada Desember 1988-Januari 1989 telah terjadi perpindahan sejumlah warga dari Solo, Jakarta, dan Bandung ke Dusun Rajabasa Lama, Lampung Tengah. Ada beragam alasan mengapa mereka melakukan hijrah. Selain menghindari operasi penangkapan yang dilakukan oleh Pangdam Diponegoro Mayjen Harsudiono Hartas terkait dengan aktivis gerakan usroh Abdullah Sungkar di Solo, perpindahan sejumlah warga tersebut adalah untuk membangun Islamic village dan
juga mempelajari agama Islam lebih mendalam bersama kelompok pengajian Warsidi yang sudah berada di Lampung. Awalnya, pengajian Warsidi berada di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah mendapatkan seluas 1.5 hektar dari Jayus, penduduk setempat, pada tahun 1987, kelompok pengajian tersebut pindah ke Desa Umbul Cihideung, Dusun Talang Sari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah (Syukur, 2001: 131-133 dan Syukur, 2003: 108-113)
Pada 20 Januari 1989, Zulkifli Maliki, Camat Way Jepara mendapatkan informasi dari Sukidi, Kepala Dusun (Kadus) Talang Sari, bahwa di daerah sekitarnya ada aktivitas pengajian dan juga pendatang baru, yang tidak melaporkan ke pamong setempat, Amir Puspa Mega sebagai Kepala Desa Rajabasa Lama, lalu mengirimkan surat panggilan kepada Warsidi agar menghadap ke Way Jepara. Surat panggilan itu juga ditembuskan kepada Danramil dan Kapolsek Way Jepara (Kontras, 2006). Warsidi sangat panik mendapatkan surat panggilan tersebut karena tidak terbiasa menghadapi aparat pemerintah. Warsidi lalu mengutus Sofwan ke Jakarta untuk menemui Nurhidayat. Hari itu pula Nurhidayat datang ke Cihideung ditemani Sudarsono dan Nur Isman. Mereka bersedia menemani Warsidi untuk memenuhi undangan tersebut dengan harapan dapat menjelaskan maksud dan tujuan mereka berada di Cihideung. Namun, anggota kelompok pengajian yang lain menolaknya, dengan anggapan bahwa surat panggilan tersebut hanyalah satu trik untuk menangkap Warsidi. Apalagi, tersiar kabar sebelumnya bahwa Warsidi akan ditangkap. Warsidi tidak memenuhi panggilan tersebut dan membalas surat yang berisi penjelasan mengenai kesibukan aktivitas pengajiannya dan mengundang agar Camat Zulkifli Maliki datang melihat kondisi sesungguhnya (Syukur, 2001: 135; Syukur, 2003: 123).
Surat itu dikirim pada 21 Januari 1989. Pada hari itu juga, ditemani oleh beberapa stafnya di kecamatan, Zulkifli datang memenuhi undangan tersebut. Warsidi dan anggota pengajian kaget melihat Zulkifli datang tiba-tiba. Kehadiran Zulkifli dan para stafnya disambut seadanya oleh anggota pengajian yang lainnya, mengingat banyak dari mereka yang sedang berada di ladang. Kehadiran Zulkifli ini dimanfaatkan dengan baik oleh Warsidi untuk menjelaskan mengenai keberadaan pondok pesantren dan tujuan membangun Islamic Village. Namun, pertemuan itu tidak mengenakkan bagi Warsidi terkait dengan salah satu ucapan Zulkifli yang mempermalukannya (Syukur, 2001: 136; Syukur, 2003: 125). Setelah pertemuan ini, keesokan malamnya, 22 Januari 1989,
beberapa aparat datang ke perkampungan Cihideung. Dua orang diantaranya bersenjata api masuk ke Mushola Al Muhajirin tanpa membuka sepatu laras, mencaci maki, dan mengumpat, “ajaran jama’ah itu batil, menentang pemerintah, perkampungannya akan dihancurkan”. Bahkan, mereka mengacungkan senjata kepada anggota pengajian yang berada dan tidur dalam masjid tersebut, khususnya anak-anak muda yang belum menikah. Tindakan provokatif itu tidak direspon dan kedua aparat itu meninggalkan mesjid tersebut (Kontras, 2006: 1; Syukur, 2001: 137; Syukur, 2003: 125).
Sejak peristiwa itu, hubungan antara kelompok pengajian Warsidi dan pemerintah lokal semakin memburuk. Dampaknya, Zulkifli Maliki menuliskan surat laporan kepada Danramil 041121 Way Jepara, Kapten Inf. Soetiman pada 27 Januari 1989. Surat laporan tersebut berisi sikap negatif pemerintah lokal terkait dengan aktivitas pengajian Warsidi yang dianggap sebagai “pengajian gelap” dan dapat “mengganggu stabilitas keamanan”. Surat laporan itu juga menandakan berpindahnya tanggung jawab “persoalan” dan pengawasan pengajian Warsidi kepada Kapten Inf. Soetiman. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Kapten Inf. Soetiman adalah dengan memberikan surat pemberitahuan dan permintaan kepada tiga kepala desa, yaitu Pakuan Aji, Labuhan Ratu, dan Raja Basa untuk mengawasi aktivitas pengajian Warsidi dan melaporkan jika ada hal yang membahayakan. Ia juga membuat surat panggilan kepada Warsidi agar menghadap ke markas Koramil 041121 di Way Jepara. Surat pemanggilan ini menambah rasa waspada anggota pengajian Warsidi. Bentuk kewaspadaan tersebut di antaranya berbentuk upaya memperketat jaga malam dan mempersenjatai diri dengan membuat panah dari bambu sisa bekas bangunan rumah. Warsidi pun menolak panggilan tersebut (Syukur, 2001: 137-138; Syukur, 2003: 125- 126).
Kapten inf. Soetiman lalu melaporkan aktivitas pengajian Warsidi kepada Kodim 0411, Lampung Selatan yang kemudian ditangani Kasdim 0411, Lampung Tengah, Mayor E.O Sinaga yang menjabat Dandim 0411. Mereka mengadakan rapat pada 4 Februari 1989, yang hasilnya adalah memberikan surat panggilan kepada Warsidi. Namun, lagi-lagi surat panggilan itu ditolak. Selanjutnya, pada 5 februari 1989, malam hari aparat Kodim Metro menyergap enam orang pemuda jama’ah ketika sedang melakukan ronda. Pada 6 Februari 1989, Mayor E.O Sinaga bersama pasukan dari Koramil Way Jepara mengunjungi perkampungan dengan cara menghina warga setempat sehingga mengakibatkan
perselisihan yang berlanjut pada tindak kekerasan yang menewaskan Kapt. Soetiman. Puncaknya, paska peristiwa tersebut, pada 7 Februari 1989 pukul 04.00 pagi terjadi penyerbuan yang dipimpin oleh Danrem Garuda Hitam 043, Kol. Hendropriyono (Syukur, 2001: 138-142; Syukur, 2003: 128-132; Kontras, 2009: 4-5). Akibatnya, dari hasil penyelidikan pro justisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2008, telah terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut, yaitu pembunuhan terhadap 130 orang, pengusiran 77 orang penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan 53 orang, penyiksaan 46 orang, dan penganiayaan atau persekusi sekurang-kurangnya berjumlah 229 orang (Kontras, 2009 dan Elsam, 2012).
Praktik Islah: Antara Menyelesaikan, Mengaburkan, dan Melupakan

## Kesepakatan Islah
Jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998 membuka ruang demokratisasi di Indonesia. Momentum ini sekaligus membuka kesempatan bagi sebagian masyarakat untuk menuntut pengungkapan kebenaran berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dipraktikkan rezim Orde Baru. Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan Talang Sari 1989 adalah dua kasus di antara kasus pelanggaran HAM lainnya. Selain berasal dari kalangan korban yang selama ini dibungkam, upaya penuntutan pengungkapan kebenaran ini didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memfokuskan pada kasus kekerasan masa lalu, seperti Kontras dan Elsam. Tuntunan pengungkapan inilah yang kemudian menjadi isu nasional. Pengungkapan kebenaran ini menunjukkan  satu harapan bagi masyarakat Indonesia untuk menarik batas tegas antara masa lalu dan masa depan serta upaya menyembuhkan luka yang dahulu terpendam yang menjadi trauma yang tak berkesudahan. Namun, sebelum pengungkapan kebenaran dan upaya penuntutan atas kejahatan masa lalu ini benar-benar menggema dan menjadi isu nasional, mereka yang diduga pelaku dan korban pelanggaran HAM kasus Talang Sari telah melakukan kesepakatan dengan menggunakan terma islah , beberapa bulan pasca reformasi, seiring dengan naiknya Habibie sebagai presiden.
Islah ini, menurut catatan dokumentasi media massa yang penulis kumpulkan,  dilakukan dua kali, meskipun menurut kronik Kontras (2009), tahapan kesepakatan islah  setidaknya dilakukan lebih dari empat
kali. Pertama, kesepakatan damai yang diwakili sejumlah korban, seperti Nurhidayat, Sudarsono, Fauzi, Maulana, dan Ahmad Yani Wahid (tahanan politik (tapol) kasus Imran atau Woyla). Pelaku diwakili Hendropriyono, yang dahulu menjabat sebagai Komandan Korem 043 Garuda Hitam, berpangkat kolonel, dalam Talang Sari . Di balik kesepakatan itu ada sejumlah kompensasi yang diberikan kepada para korban. Kedua , islah dilakukan pada tahun 1999, berbentuk negosiasi antara Hendropriyono dan para korban yang menjadi tahanan politik. Hasil negosiasi itu adalah dibebaskannya tiga belas dari empat belas narapidana dari kalangan korban. Pembebasan dilakukan lewat grasi (pengampunan) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/G/1998. Dibebaskannya mereka dari tahanan menandakan bahwa kasus Talang Sari telah “selesai”. Mereka dan Hendropriyono kemudian mendeklarasikan Gerakan islah  Nasional sebagai gerakan moral bangsa (Awwas, 2000; Kompas , 18 Januari 1999; Kontras, 2006: Akmaliah, 2009).
Mengapa muncul isu dan gerakam moral islah begitu cepat? Sebagaimana diketahui, naiknya Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto, telah memberikan peluang besar bagi Hendropriyono untuk menggantikan Wiranto sebagai Panglima ABRI. Saat itu, Wiranto dianggap sebagai dalang di balik beberapa peristiwa, seperti kasus penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998, Semanggi, Banyuwangi, dan juga tragedi Ambon berdarah. Hal ini memperburuk citranya di mata masyarakat. Akan tetapi, berbagai tarik-ulur kekuatan politik yang ada tidak menghendaki Hendropriyono menggantikan Wiranto. Habibie hanya bisa menempatkan Hendropriyono sebagai Menteri Transmigrasi dan PPH (Pemukiman Perambah Hutan). Meskipun sudah menjadi menteri, bukan berarti posisinya tidak tergoyahkan. Ia masih memiliki cacat di masa lalu, yaitu tragedi Talang Sari (1989).
Bertolak dari sinilah kemudian perwakilan korban tersebut mensosialisasikan gerakan islah kepada korban dan keluarga yang lain, diiringi dengan kompensasi yang akan didapatkan, yaitu uang sebagai modal usaha dan penempatan kerja di plasma tambak udang dan kelapa sawit. Dalam proses perjalanannya, karena merasa dikhianati dalam perjanjian islah , sebagian korban yang berjumlah 28 orang menyatakan keluar dari perjanjian itu pada 6 September 2001. Mereka inilah yang tetap menuntut penuntasan kasus Talang Sari hingga kini yang didampingi oleh Kontras. Sementara itu, sisanya, kelompok korban masih
bersikukuh untuk melupakan tragedi Talang Sari dengan mesosialiasikan islah yang sudah dilakukan melalui Gerakan Islah Nasional (GIN).
Sementara itu, dalam tragedi Priok, kesepakatan perjanjian damai islah dilakukan dua kali. Pertama, 7 Maret 2001, di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Sebanyak 86 korban dan keluarga korban menandatangani kesepakatan Piagam Islah yang diwakili oleh Tim Tujuh. Pihak aparat keamanan yang terlibat dalam penanganan peristiwa Priok diwakili Try Sutrisno, Sugeng Subroto, Pranowo, Soekarno, Rudolf Adolf Butar Butar, Sriyanto, dan H. Mattaoni, BA. Berperan sebagai saksi, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Bibit Waluyo dan Nurcholish Madjid. Kedua, 18 September 2001, islah yang dilakukan dengan keluarga korban yang terdiri dari sebagian anggota keluarga Amir Biki (Akmaliah, 2009: 126-128). Kompensasi dari islah tersebut adalah didirikannya sebuah lembaga yang bernama Yayasan Penerus Bangsa pada 1 Juni 2001.
Yayasan ini dipimpin dan dikelola oleh Ahmad Sahi, Syafwan bin Sulaeman, dan Asep Sapruddin. Tiga pelaku peristiwa Priok, yakni Try Sutrisno, R.A. Butar Butar dan Sriyanto menjadi Dewan Pembina yayasan. Lembaga tersebut didirikan untuk mewadahi aspirasi yang kemungkinan belum tertampung dalam kesepakatan islah . Try Sutrisno dan kawan-kawan kemudian memberikan uang sejumlah 300 juta rupiah dan enam unit truk. Hal itu digunakan untuk biaya operasional yayasan tersebut. Yayasan tersebut diharapkan mampu mengubah nasib korban dan keluarga korban. Para korban atau ahli warisnya masing-masing menerima uang tali kasih sejumlah 2 juta rupiah dari Try Sutrisno (Akmaliah, 2009: 148-149).

## Penggunaan Terma Islah
Terma islah yang digunakan ini lebih sebagai dalih ketimbang argumentasi penguat mengapa kesepakatan damai dilakukan dalam kerangka konsep Islam. Dalam kasus Talang Sari, selain tidak ada catatan tertulis dan dokumen, kesepakatan damai melalui islah ini tidak ada dalil alquran dan hadis sebagai penguat. Kalaupun ada, hal itu tercantum dalam buku Geger Talang Sari: Serpihan Gerakan Darul Islam, karya Widjiono Wasis, yang merupakan buku ‘propaganda’ atas pembenaran islah dan menyalahkan kasus Talang Sari. Di sini, pengertian dan makna islah dipahami secara sepenggal, sekedar sebagai upaya untuk berdamai dan berhenti untuk berkonflik. Memang, Wasis menganggap bahwa islah di Talang Sari sesuai dengan semangat Islam dengan beranjak pada dasar moral islah dalam alquran yang bermakna, “perdamaian” atau
“perbaikan”, dengan mencangkup perbaikan aqidah, ibadah, akhlak, ekonomi dan sistem politik dengan niat kesungguhan (Wasis, 2001: 221).
Wasis juga memberikan contoh kasus Nabi Muhammad ketika terjadi pertumpahan darah, yaitu ketika sepasukan tentara di bawah pimpinan Khalid bin Walid terbawa amarah dan membunuhi suku Banu Jadhimah, meskipun perang usai. Di sini, Nabi Muhammad, menurut Wasis, menempuh jalan islah dengan mengutus Ali bin Abi Thalib agar menyelidiki kasus tersebut dan kemudian membawa uang sebagai ganti darah yang tumpah dan harta benda yang hilang dalam pertempuran tersebut (Wasis, 2001: 223-224). Namun, dalam menjelaskan contoh ini, ia tidak menelusuri lebih jauh terkait dengan hak korban dan juga hak publik untuk tahu sehingga bisa menjadi pembelajaran agar peristiwa itu tidak berulang. Di sini, peristiwa pembunuhan seolah-olah dikontekstualisasikan dalam pertengkaran dan konflik biasa. Padahal, dalam Islam sendiri juga mengenal konsep qisos terkait dengan tindakan pembunuhan dan konsekuensi hukum yang harus diterima. Pada titik inilah islah bisa dilihat sebagai dalih untuk melupakan masa lalu dengan tidak adanya upaya penuntutan di meja hukum.
Dibandingkan dengan kasus Talang Sari, islah di Tanjung Priok lebih terdokumentasi, seperti adanya penandatanganan kesepakatan damai di atas materai, disertai dengan dua orang saksi. Namun, kesepakatan damai melalui islah ini terinspirasi dari kesepakatan damai di Talang Sari. Dalam butir-butir perjanjian islah, melalui dokumentasi yang penulis dapatkan, kedua belah pihak bersepakat bahwa apa yang terjadi pada 12 September 1984 di depan Markas Polres, Jakarta Utara, merupakan kejadian tidak disengaja dan tidak diinginkan oleh siapapun. Bagi mereka, tragedi itu dianggap sebagai takdir Allah. Selain sangat menyesali akibat negatif yang ditimbulkan tragedi itu dengan penuh rasa kesabaran dan keikhlasan, mereka juga sama-sama berkewajiban untuk mengambil hikmah dari peristiwa tersebut agar tidak terulang kembali. Mereka bersepakat dan menyerukan tiga hal, sebagaimana tercantum dalam piagam islah: 1) keputusan islah tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pihak mana pun. Selain muncul dari lubuk hati yang paling dalam, kesepakatan itu dilandasi keikhlasan dan kesadaran masing- masing pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun; 2) , kedua belah pihak, konsekuensi dari islah , akan mewujudkan suasana persaudaraan dan silaturahmi dengan memupuk rasa saling pengertian, membantu, dan saling menghargai dalam bentuk kerja sama yang konkrit, terencana, serta terarah. Hal ini sebagai wujud hubungan kesetiakawanan
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 16 No. 1 Tahun 2014 183
positif; 3) , kedua belah pihak memohon dengan sangat kepada pemerintah agar (a) mengembalikan nama baik atau merehabilitasi seluruh korban serta mantan narapidana peristiwa Priok, dan (b) memberikan bantuan, baik berupa santunan maupun dalam bentuk lain sebagai wujud rasa kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh korban peristiwa Priok
Ironisnya, dalam keseluruhan butir perjanjian kesepakatan islah selalu dicantumkan status kata “kami” sebagai pihak pertama dan kedua yang melakukan kesepakatan perjanjian islah. Kalaupun ada penggunaan kata “korban” peristiwa Priok hanya disebutkan sekali, itu pun diiringi dengan penggunaan kata “serta mantan terpidana peristiwa Priok”. Sementara, para pelaku statusnya disebutkan sebagai “seluruh jajaran aparat keamanan yang bertugas dan dilibatkan dalam penanganan peristiwa Priok”, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Di sinilah pemilihan kata memainkan peranan penting untuk mengaburkan kata korban dan pelaku dalam transaksi perjanjian islah . Padahal, dalam wacana hak asasi manusia, penggunaan kata pelaku dan korban menunjukkan satu bentuk pengakuan atas pengalaman sosial yang dialami, yaitu korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan, sedangkan pelaku adalah pihak yang melakukan kejahatan. Penggunaan kata “kami” pun merupakan bentuk upaya pengaburan dan normalisasi relasi, yang sebelumnya berseteru (Akmaliah, 2009: 128-129).
Tampak dalam transaksi perjanjian islah tidak ada pengungkapan kebenaran dari pelaku kepada korban. Yang ada hanya dua kelompok yang sama-sama menyesali kejadian masa lalu yang mereka anggap bagian dari takdir Tuhan, terlepas apakah mereka sesungguhnya memiliki persepsi yang sama atas masa lalu itu. Sebenarnya, selain menjernihkan persoalan terkait dengan lamanya kasus Priok, pengungkapan kebenaran masa lalu juga dapat memulihkan harga diri korban. Lebih jauh, pengungkapan kebenaran akan membuka kemungkinan disposisi atas siapa korban dan pelaku. Meskipun demikian, menurut para korban dan pelaku, kesepakatan islah ini merupakan bagian dari cara Islam menyelesaikan persoalan. Ini terlihat dari sejumlah ayat al-Quran yang menguatkan hal tersebut; pertama, surat Al Imran: 103, “Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai- berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu
dari api neraka tersebut”; kedua, surat  Al Anfaal: 61, “Dan jika mereka condong kepada perdamaian , maka condonglah kepadanya dan bertakwallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”; ketiga, surat Al-Hujurat: 10, “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat (Booklet, Piagam Perdamaian Kasus Tragedi Tanjung Priok, 2001: 2-3).
Ditambah lagi dengan ungkapan Nurcholish Madjid sebagai saksi dari perwakilan cendekiawan muslim yang mengutip hadis Nabi Muhammad dalam proses kesepakatan perjanjian islah.
“Dalam Islam disebutkan, barang siapa yang memaafkan dan ber-islah , maka Tuhan akan menanggung pahalanya. Dan persoalan ini tidak perlu diteruskan lagi. Tetapi barang siapa yang diperlakukan tidak adil kemudian membela diri, tidak boleh disalahkan. Yang disalahkan adalah mereka yang membuat tidak adil atau membuat kerusakan di bumi. Namun barang siapa yang sabar dan masih memberi maaf, itu yang lebih tinggi. Islam itu sendiri adalah jalan tengah antara menegakkan hukum dan mengutamakan kasih sayang. Dalam al Qur’an, kasih sayang selalu ditempatkan lebih tinggi daripada menegakkan hukum. Namun, menegakkan hukum dalam arti membalas, bukan dalam arti supremasi hukum” ( Kompas, 8 Maret 2001).
Jika islah merupakan bagian dari mekanisme hukum Islam, mengapa hanya Nurcholish Madjid yang dijadikan sebagai saksi dan pemberi justifikasi, sedangkan organisasi besar masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, NU, maupun MUI (sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai organisasi Islam di Indonesia) yang memiliki pengaruh cukup kuat tidak dilibatkan? Memang, kehadiran Nurcholish Madjid sebagai saksi ahli bisa dijadikan alasan diselenggarakannya islah di Tanjung Priok. Tapi, hal itu tidak cukup untuk merepresentasikan ketertindasan muslim Indonesia selama kepemimpinan rezim Orde Baru. Dengan demikian, islah di Priok, alih-alih sebagai penyelesaian yang sesuai dengan mekanisme hukum Islam dalam menyelesaikan konflik maupun kekerasan masa lalu, yang terjadi hanyalah upaya penyelesaian yang seolah-olah sesuai dengan formalitas yang disyariatkan Islam. Ini terlihat dari sejumlah prosedur yang tidak terdapat dalam islah di Tanjung Priok, seperti pengungkapan kebenaran, adanya saksi yang adil dan netral yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, dan juga kompensasi untuk
meringankan penderitaan korban. Selain itu, institusi formal maupun keagamaan yang menaungi dan menjadi instrumen terhadap kesepakatan islah tersebut juga tidak ada (Akmaliah, 2009: 130-131).

## Dampak Perjanjian Islah
Dalam kasus Talang Sari, setidaknya ada tiga dampak yang dapat dilihat. Dampak pertama adalah upaya menutupi kejahatan masa lalu dengan dalih islah . Hal ini tercermin dengan adanya serangkaian aksi dan tindakan yang dilakukan oleh Gerakan Islah Nasional (GIN) untuk menghalangi-halangi pengungkapan kebenaran Talang Sari oleh Komnas HAM dan Kontras, dengan adanya pembentukan KPP HAM. Yang kedua , teror sesama korban. Kelompok proislah  melakukan teror kepada mereka yang kontra islah saat ingin menuju ke Jakarta, dengan menghalang-halangi perjalanan menyebrang dari pelabuhan Bakuheni- Merak. Teror ini juga dilakukan aparat setempat, dengan memberikan ancaman akan “kehilangan” anggota keluarga, apabila korban dan keluarga mereka tetap melakukan penuntutan.  Dampak yang ketiga , aktivitas pelupaan. Aparat desa di Talangsari sering mengunjungi para korban satu persatu untuk mengajak mereka melupakan pengungkapan kasus tersebut sambil memberikan uang berkisar antara Rp.5000- Rp.10.000.  Selain itu, di Talangsari, ‘orang-orang Hendro’, menggelar sebuah pengajian rutin yang penceramahnya selalu menyuarakan larangan bagi warga untuk mengungkap kasus (Kontras, 2006: 9-10).
Dalam kasus Priok, sebagaimana dijelaskan Akmaliah (2009: 152-162), setidaknya ada lima dampak. Pertama adalah kontestasi Korban. Sebulan pasca penandatanganan kesepakatan islah, yakni Maret 2001, Presiden Abdurahman Wahid mengumumkan Kepres  No. 53/2001, tentang pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor-Timur dan Tanjung Priok. Dalam proses selanjutnya keputusan itu kemudian diganti dengan yang baru (Kepres No. 96/2001) seiring dengan naiknya Megawati menjadi presiden menggantikan Abdurahman Wahid. Keluarnya kepres tersebut, alih-alih menguntungkan para korban Priok, yang terjadi malah kontestasi sesama mereka sebagai pihak yang merasa berhak merepresentasikan diri sebagai korban. Kontestasi ini terlihat saat mereka, entah yang proislah atau kontra islah , meminta dukungan publik atas apa yang mereka lakukan dan perjuangkan. Salah satunya dengan mendatangi Istana Presiden menemui Gus Dur untuk meminta dukungan moral dan hukum. Kedua, teror sesama korban. Teror ini terlihat selama proses persidangan pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok berlangsung. Tujuannya agar
korban yang kontra islah  mengurungkan niat mereka memberikan kesaksian.
Setidaknya, teror terhadap korban kontra islah ini dilakukan dengan tiga cara. Pertama adalah mendominasi ruangan persidangan.
Para korban yang proislah dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) selalu mendominasi ruang persidangan pengadilan HAM Ad Hoc. Sementara mereka yang kontra islah, berjumlah 15 orang, hanya bisa duduk dan berdiri di bagian belakang ruang persidangan ataupun mendengarkan lewat pengeras suara di luar persidangan. Mereka selalu dihalang-halangi oleh korban yang proislah dan anggota TNI. Selain itu, pengunjung sidang dan wartawan yang ingin mengikuti proses persidangan pun juga tidak luput dari penghalangan tersebut. Ini terjadi saat pengadilan terhadap Mayor Jenderal Sriyanto digelar pada tanggal 23 Oktober 2003. Akibatnya, saat jeda persidangan tersebut, bentrokan fisik antara mereka yang pro dan kontra islah di depan kantor pengadilan HAM Ad Hoc pun tidak dapat dihindari (Akmaliah, 2009: 154-155).
Ketiga, intimidasi dan cemoohan. Ini dilakukan sebagai bentuk penggembosan mental kepada korban yang kontra islah . Bentuk intimidasi ini beraneka ragam, mulai dari menakut-nakuti korban yang kontra islah , bahwa jika mereka melawan tentara sangat berbahaya, karena tentara bisa berbuat apa saja, termasuk menculik, hingga ungkapan “Saya patahin lehernya kalau berani ngelawan !”. Bentuk intimidasi lainnya adalah dengan menguntit korban yang kontra islah , baik pada saat persidangan maupun saat beranjak pulang setelah menyaksikan persidangan maupun memberikan kesaksian. Sedangkan, bentuk teror perkataan adalah dengan mengejek dan meneriaki korban kontra islah saat setelah mereka memberikan kesaksiannya, seperti “bohong”, “Uuuuuuuuuh”, “enggak benar tuh!”.
Dampak keempat adalah penggunaan seragam. Dalam setiap persidangan para korban proislah selalu mengenakan kaos seragam berwarna biru, bertuliskan “Islah  adalah pilihan kami”. Selain ingin menunjukkan eksistensi diri dan kekuatan massa korban yang proislah , seragam itu juga sebagai pembeda siapa yang mendukung islah dan yang tidak. Ini secara tidak langsung adalah bentuk teror mental kepada korban yang kontra islah agar mengurungkan niatnya memberikan kesaksian mengenai peristiwa Priok. Terlebih lagi penyeragaman ini kemudian didukung dengan para anggota TNI yang juga mengenakan seragam lengkap dengan atribut yang dimiliki. Seragam TNI, secara tidak
langsung, membangkitkan kembali ingatan “ketakutan” mereka yang kontra islah saat dahulu ditembak, disiksa, maupun dipenjara. Sementara bagi korban yang proislah , karena mereka mendukung pelaku dengan melakukan kesepakatan islah, cara mereka memandang seragam militer tersebut sangat berbeda. Ini terlihat saat persidangan usai, mereka sangat terlihat gembira saat bersalaman dengan salah seorang pelaku yang mengenakan seragam militer lengkap tersebut.
Kelima adalah upaya-upaya proteksi pelaku dengan berbagai cara. Kesepakatan islah juga mempengaruhi kesungguhan kesaksian korban dalam persidangan pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok. Fenomena ini muncul bukan hanya pada proses pembuktian satu berkas perkara saja, melainkan juga pada setiap proses pembuktian seluruh berkas perkara dalam pengadilan tersebut. Bentuk kesungguhan kesaksian korban yang proislah ini dapat dilihat dengan membandingkan keterangan kesaksian sebelumnya, yaitu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai hasil penyidikan dan penguat keterangan saksi di pengadilan. Jika dalam BAP keterangan saksi korban cenderung memberatkan posisi para tersangka, keterangan di persidangan relatif “mengamankan” posisi para pelaku.

## Penutup
Dari pemaparan di atas, alih-alih sebagai solusi penyelesaian konflik kekerasan masa lalu antara korban dan pelaku, islah menjadi dalih untuk melupakan masa lalu dalam peristiwa Priok dan Talang Sari. Lebih jauh, selain menjadi alat pemecah belah suara di kalangan korban, islah menjadi alat teror kepada korban dan keluarga korban yang ingin menyelesaikan kasus tersebut di jalur hukum. Di sini, faktor ekonomi dan lamanya upaya penuntasan kekerasan masa lalu, membuat mereka memilih untuk melakukan perdamaian melalui jalur islah , ketimbang pilihan islah sebagai jalan islami. Akibatnya, terma islah , sebagai konsep Islam, dimaknai secara sepenggal demi kepentingan para pelaku dan korban sendiri. Jika mau ditelisik lebih jauh, dalam Islam, terkait hukum Islam, telah memuat penjelasan mengenai cara penyelesaian terkait dengan hilangnya nyawa seseorang, yakni qisos.
Jika dianalogikan, islah adalah kosa kata yang terdapat dalam kamus alquran dan hadis, yang sering didengungkan, tetapi tidak tahu bagaimana prosedur menggunakannya. Sementara itu, di sisi lain, secara tradisi dan praktik keseharian masyarakat muslim Indonesia kata
silaturahmi sudah menjadi bagian inheren dari mereka. Imbasnya, ketika islah dipraktikkan yang muncul bukanlah bagaimana mekanisme hukum Islam dari islah itu dilakukan dengan cakupan lebih dalam, namun yang terjadi malah lebih kental unsur silaturahminya. Dalam konteks ini, makna islah menjadi terbatas hanya semacam momen Lebaran yang bersifat personal di mana orang bisa saling memaafkan tanpa perlu mengetahui kesalahan atas apa yang telah mereka lakukan dan proses pembelajaran publik apa yang dapat dipetik (Akmaliah, 2009: 178).
Tulisan ini adalah ‘pengantar’ studi mengenai islah dan urgensinya dalam penyelesaian konflik. Kajian islah secara mendalam perlu dilakukan dalam perspektif usul fiqh, dalam kaitannya dengan hukum Islam pada kasus konflik yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kajian ini penting dalam membuka diskusi bagi mereka yang bergelut di bidang kajian Islam (Islamic Studies), khususnya hukum Islam, dan juga organisasi kemasyarakatan yang bergelut dalam persoalan umat, seperti Muhammadiyah yang memiliki Majelis Tarjih dan NU yang memiliki bahsul Masail, serta MUI yang memiliki tim fatwa untuk menelaah konsepsi tersebut. Posisi kajian islah sangat penting sebagai pegangan dalam mempraktikkan islah dan pembahasan konsep islah secara komprehensif untuk menghindari penggunakan terma islah secara sepenggal untuk kepentingan kelompok tertentu, khususnya terkait dengan pelanggaran kejahatan masa lalu. Selain itu, studi mengenai islah adalah fondasi dalam memandang rekonsiliasi dan isu perdamaian dalam Islam yang selama ini belum banyak dibahas.

## Daftar Pustaka
“Amien Anjurkan Matori dan Alwi Islah”, Kompas, 22 Agustus 2001.
Ahmed An-Na’im, Abdullahi. 1994. Dekontruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam (terjemahan), Yogyakarta: LKiS
Akmaliah, Wahyudi. 2009. Menggadaikan Islah : Politisasi Islah di Kalangan Korban Priok (1984) . Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
Awwas, Irfan S. 2000. Trauma Lampung Berdarah: Di balik Manuver Hendropriyono . Yogyakarta: Wihdah Press.
Booklet. 2001. “Piagam Perdamaian Kasus Tragedi Tanjung Priok, Melangkah Menuju Islah,” Jakarta 1 Maret.
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 16 No. 1 Tahun 2014 189
Dahlan, Abdul Azis (Ed). 2001. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Effendi, Bahtiar. 1998. Islam dan Negara, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina.
ElSAM. 2012. “Siaran Pers 23 Tahun Tragedi Talangsari: Ketika Negara Menolak Keadilan Korban”, Diakses dari http://www.elsam. or.id/?id=1769&lang=en&act=view&cat=c/302, pada 17 Juni 2013.
Esposito, John L. 2000. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (terjemahan) , Bandung: Mizan .
Feillard, Andree. 2003. NU vis-à-vis Negara . Yogyakarta: LKiS.
“Hamzah Silaturahmi Ke Kantor PB NU”, Kompas, 1 Agustus 2001.
Haramain, A. Malik Haramain. 2004. Gusdur, Militer dan Politik, Yogyakarta: LKiS.
Kontras. 2006. Peristiwa Talang Sari 1989: Sebuah Kisah Tragis Yang Hendak Dilupakan, Jakarta: Kontras.
Kontras. 2009. Kronik Perjalanan Kasus Talang Sari . Jakarta: Kontras.
Madjrie, Abdurahman dan Fauzan al-Anshari. 2003. Qishas, Pembalasan Yang Hak . Jakarta: Khoirul Bayan.
Mahfudz, Muhsin. 2005. Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial: Dari Teks al-Qur’an hingga Sosial-Politik, naskah (tidak diterbitkan), The University of Melbourne.
Mubarok, Ahmad. 2003. “Rekonsiliasi: Perspektif al-Quran”, dalam Muhammad Iqbal (Ed.), Islam dan Perdamaian . Jakarta:
Progress.
Munajat, Makhrus. 2004. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam .
Yogyakarta: Logung.
Munawwir, Ahmad Warson. 2007. A l-Munawir Kamus Arab-Indonesia .
Surabaya: Pustaka Progressif.
“NU JATIM Sambut Islah Nasional”, Kompas, 3 Agustus 2001.
“NU JATIM Sambut Islah Nasional”, Kompas, 3 Agustus 2001.
Nusa Bakti, Ikrar dkk. 2001. Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru, Soeharto di balik Peristiwa 27 Juli? Bandung: Mizan.
Syukur, Abdul. 2001. Gerakan Usroh di Indonesia: Kasus Peristiwa Lampung 1989, Tesis, Program Studi Ilmu Sejarah, Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Pascasarjana Sastra, Universitas Indonesia.
Syukur, Abdul. 2003. Gerakan Usroh Di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989 . Yogyakarta: Ombak.
“Tiga belas Napol GPK Warsidi Dibebaskan”, Kompas, 18 Januari 1999.
Tri Hasworo, Rinto. 2006. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyelesaian Kasus Tanjung Priok Lewat Pengadilan HAM Ad Hoc, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
“Try Soetrisno dan korban Tanjung Priok Berdamai”, Kompas, 8 Maret 2001
Wasis, Widjiono. 2001 . Geger Talang Sari: Serpihan Gerakan Darul Islam . Jakarta: Balai Pustaka.
Wasis, Widjiono. 2003. Kesaksian Peristiwa Tanjung Priok, Tragedi yang Tidak Perlu . Jakarta: Balai Pustaka.