## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## KAJIAN  MENGENAI  INSPANNING VERBINTENIS DAN RESULTAAT VERBINTENIS DI BIDANG KEDOKTERAN BEDAH PLASTIK DENGAN TUJUAN ESTETIKA
Janetty a , a PSHPM, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Abstrak
Perkembangan di bidang ilmu terutama di ilmu kesehatan dan kedokteran membuat pasien mencari solusi  tindakan  medis  selain  dengan  tujuan  kesehatan  juga  untuk  kecantikan  dan  estetika  tubuh melalui operasi plastik. Suatu operasi plastik dinyatakan gagal jika pasien meninggal, namun bisa dinyatakan  gagal  juga  jika  tidak  membuahkan  hasil  sesuai  ekspektasi.  Hasil  yang  tidak  sesuai sebagaimana  yang  telah  diprediksikan  dalam  perencanaan  awal  sehingga  tidak  menimbulkan perbaikan penampilan ke arah yang lebih baik juga merupakan suatu kegagalan. Metode penulisan kajian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama yaitu data kepustakaan (library  research)  dengan  pendekatan  analitis  konsep.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa tindakan bedah plastik dengan tujuan estetika, pada kondisi pasien yang sehat, merupakan resultaat verbintenis karena menitikberatkan pada hasil akhir sesuai dengan perjanjian khusus di awal antara dokter terhadap pasien, yaitu adanya hasil nyata sesuai yang diharapkan. Namun perikatan ini juga termasuk  inspanning  verbintenis  karena  dokter  bedah  plastik  diwajibkan  memberi  upaya  yang maksimal  sesuai  standar  kompetensinya  kepada  pasien  dan  hasil  akhir  bisa  tidak  sesuai  yang diprediksikan di awal akibat adanya faktor-faktor tidak terduga yang bisa terjadi dan mempengaruhi hasil. Bedah plastik estetika termasuk ke dalam kedua tipe perikatan yaitu, inspanning verbintenis dan resultaat verbintenis. Pertanggungjawaban dokter bedah plastik dalam inspanning verbintenis dan resultaat verbintenis berupa tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana.
Kata Kunci : bedah plastik, estetika, inspanning verbintenis, resultaat verbintenis

## Abstract
Developments  in  the  field  of  science,  especially  in  health  and  medical  field,  have  made  finding solutions for medical treatment not only for health but also for beauty and body aesthetics through plastic surgery. Plastic surgeries, also other surgeries, are declared as a failure if the patient dies, but in plastic surgery it is also declared as a failure if the result does not meet consumer expectations. If the results doesn’t meet the patient’s expectation on what was predicted in the initial planning stage and  it  does  not  lead  to  an  improvement  in  appearances  is  also  a  failure.  This  study  method  is normative juridical with secondary data as the main data, namely library research with analytical and conceptual  approach.  The  result  of  this  study  indicate  that  plastic  surgery  with  aesthetic  goals,  in healthy patient conditions, is the result of agreement or verbintenis because it focuses on the final result in accordance with a special agreement at the beginning between the doctor and the patient, namely the existence of real results as expected. However, this engagement also includes inspanning verbintenis  because  the  plastic  surgeon  requires  maximum  efforts  according  to  his  competency standards  to  the  patient  and  the  final  result  may  not  be  as  predicted  at  the  beginning  due  to unexpected  factors  that  can  occur  and  affect  the  results.  The  conclusion  is  that  plastic  surgery belongs  to  both,  including  inspanning  verbintenis  and  resultaat  verbintenis.  The  responsibility  of plastic surgeons in inspanning verbintenis and resultaat verbintenis in the form of administrative, civil, and even criminal responsibilities.
Keywords : plastic surgery, aesthetics, inspanning verbintenis, resultaat verbintenis
Penulis : a janettytjandra@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Adanya perkembangan di bidang ilmu terutama di ilmu kesehatan dan kedokteran membuat pasien mencari solusi tindakan medis tidak hanya untuk kesehatan namun juga kecantikan dan estetika tubuh. Dalam upaya memperoleh hasil koreksi kosmetik yang maksimal, pasien melakukan hubungan hukum dengan pihak penyedia jasa kesehatan yaitu pihak dokter, pihak klinik,  pihak  rumah  sakit,  bahkan  pihak  tenaga  kesehatan  lainnya  untuk  mendapatkan tindakan  medis  tertentu  atau  terapi  tertentu  lainnya  untuk  mendapatkan  perubahan penampilan  kosmetik.  Tindakan  medis  ini  meliputi  rekonstruksi  atau  memperbaiki  bagian tubuh tertentu untuk meningkatkan penampilan wajah dan/atau tubuh seseorang dan harus dilakukan  oleh  dokter  spesialis  bedah  plastik  atau  dokter  umum  bersertifikasi  pelatihan kecantikan.  Tentu  kompetensi  antara  dokter  spesialis  bedah  plastik  dan  dokter  umum bersertifikasi  pelatihan  kecantikan  berbeda.  Ada  beberapa  tindakan  yang  hanya  boleh dilakukan  oleh  dokter  spesialis  bedah  plastik  dan  ada  tindakan  yang  boleh  dilakukan  oleh dokter  umum.  Tindakan  bedah  plastik  saat  ini  juga  sudah  mengalami  pergeseran  menjadi lebih ke arah koreksi secara kosmetis daripada perbaikan fungsi. Pada tindakan kedokteran yang  disetujui  pasien,  timbul  sebuah  hubungan  antara  pihak  pasien  dan  pihak  tenaga kesehatan.
Hubungan antara pihak pasien dan pihak dokter ini yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Salim  HS  menyebutkan  bahwa  perjanjian  terapeutik  adalah  kontrak  atau  perjanjian  yang dibuat pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi, di mana tenaga kesehatan tersebut berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien  berkewajiban  membayar  biaya  penyembuhannya  sebesar  nominal  yang  sudah disepakati  kedua  belah  pihak. 1 Namun  belum  dijelaskan  secara  rinci  hubungan  perjanjian terapeutik antara pasien kecantikan dengan upaya untuk rekonstruksi kosmetik karena hasil akhir  yang  diinginkan  oleh  pasien  kecantikan  adalah  hasil  perubahan  nyata  dari  kondisi sebelumnya dan bukan penyembuhan. Penyusunan suatu kontrak oleh para pihak berdasar pada  kepentingan  untuk  mewujudkan  sesuatu.  Proses  ini  dimulai  dengan  adanya  proses negosiasi  (preliminary  negotiation)  namun  ada  juga  kontrak  yang  tidak  melalui  proses negosiasi  karena  sudah  memiliki  kepastian  mengenai  harga  dan  barang  sehingga  tidak memungkinkan  adanya  proses  negosiasi. 2 Dalam  perjanjian  terapeutik  dengan  tujuan estetika maka negosiasi dapat dilakukan.
Berdasarkan  pandangan  Salim  HS  tersebut,  mengingat  bahwa  upaya  untuk  memperoleh kesembuhan  sebagai  upaya  untuk  memperoleh  derajat  kesehatan  yang  lebih  baik  adalah suatu usaha yang tidak bisa dipastikan keberhasilannya dari upaya tersebut, maka perikatan yang  lahir  dari  perjanjian  terapeutik  sering  disebut  sebagai inspanning  verbintenis atau perikatan  berupaya.  Namun  dalam  dunia  kedokteran  estetika,  prestasi  atau  hasil  yang diharapkan  merupakan  tercapainya  hasil  tertentu  sesuai  standar  pasien.  Sebagai  sebuah upaya,  baik  untuk  memperbaiki  kesehatan  seseorang  maupun  untuk  menjaga  dan/atau meningkatkan  kecantikan  hasilnya  tidak  selalu  sesuai  yang  diharapkan.  Awalnya  upaya koreksi yang sering dilaksanakan adalah operasi plastik.
Operasi plastik berasal dari kata “operasi” dan “plastik”. Kata “plastik” berasal dari kata plasein (Bahasa Kunonya), plastiec (Bahasa Belanda), plasticos (Bahasa Latin), dan plastics (Bahasa Inggris),  yang  semuanya  artinya  adalah  “perubahan  bentuk”.  Di  dalam  kedokteran  dikenal
dengan istilah “ plastics of surgery” yaitu “pembedahan plastik”. 3 Pembedahan plastik tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki anggota tubuh baik yang tampak maupun yang tidak tampak baik dengan cara ditambah maupun dengan dikurangi atau dibuang yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan dan/atau fungsi dari anggota tubuh tersebut. Sebagai contoh adalah kasus perbaikan patah tulang hidung dan operasi perbaikan bibir sumbing pada anak- anak. Saat ini operasi plastik tidak hanya untuk memperbaiki fungsi seperti pada perbaikan bibir sumbing (selain untuk estetika juga untuk perbaikan saluran cerna dari pasien) namun lebih mengarah pada operasi kecantikan. Operasi plastik yang dilakukan untuk tujuan estetika contohnya  adalah  operasi  pembentukan hidung agar  terlihat  lebih  mancung,  pembentukan rahang, pembentukan kelopak mata, pengencangan wajah, memperindah payudara, dan lain sebagainya. Tindakan operasi plastik bersifat permanen.
Selain  tindakan  operasi,  ada  tindakan  estetika  medis  lainnya  yang  juga  bertujuan  untuk perbaikan  kosmetis  seperti  tarik benang, tanam benang, penyuntikan botox,  filler,  dan  lain sebagainya.  Untuk tindakan  medis  seperti  ini  bisa  dilakukan oleh dokter umum  yang  telah bersertifikasi  pelatihan  kedokteran  estetika.  Tarik  benang  dan  tanam  benang  merupakan prosedur  yang  bertujuan  membuat  kulit  di  bagian  tubuh  tertentu  terlihat  lebih  kencang. 4 Metode ini tanpa operasi, tidak membutuhkan banyak tindakan, proses pengerjaan dan waktu pemulihannya lebih cepat. Adanya keuntungan-keuntungan seperti ini membuat tarik benang dan  tanam  benang  lebih  disukai  oleh  pasien  walaupun  sifatnya  reversibel.  Tindakan kedokteran  estetika  seperti  penyuntikan  botox  dan  filler  bersifat  sementara  dan  tidak permanen.
Sebagai  suatu  tindakan  medis,  baik  operasi  plastik  maupun  tindakan  estetika  medis seharusnya  dilakukan  oleh  dokter  yang  kompeten  di  bidangnya.  Namun  dalam  prosedur tersebut bisa saja terjadi kegagalan. Berikut adalah contoh kasus kegagalan dalam operasi plastik :

## 1. Jocelyn Wildenstein
Sosialita  Jocelyne  Wildenstein  dijuluki  sebagai  “ Lion  Woman  of  New  York ”  karena  bentuk mukanya  yang  mirip  kucing  dengan  mata  yang  tidak  simetris.  Menurut  dr.  Youn  yang merupakan seorang dokter ahli bedah plastik, Jocelyne paling tidak telah menjalani beberapa prosedur bedah plastik seperti pengangkatan alis, pengencangan wajah, pembesaran dagu, filler bibir, operasi kelopak mata atas dan bawah, serta pencangkokkan lemak pipi. Sosialita New York ini telah bereksperimen dengan bedah plastik sejak tahun 1997 namun perubahan dramatisnya membuatnya mendapat julukan wanita kucing. 5

## 2. Kenny Rogers
Penyanyi country Kenny Rogers mengatakan kepada Majalah People di tahun 2006 bahwa beliau tidak menyukai hasil operasi pengangkatan kelopak matanya. 5

## 3. Xiao Ran
Seorang influencer asal China meninggal dunia setelah menjalani tiga operasi plastik dalam satu hari. Beliau dinyatakan meninggal karena kegagalan organ akibat terlalu banyak operasi plastik yang dilakukannya. 6
Perlu  diketahui  pula  bahwa  dalam  tindakan  medis  non-estetika  atau  yang  bersifat meningkatkan derajat kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan yang menentukan tindakan terbaik untuk pasien. Pasien hanya berhak untuk menerima atau menolak. Hal ini tertuang dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 yang menyebutkan 18 hak pasien dan  keluarga. 7 Pasien  hanya  berhak  untuk  memilih  dokter  dan  kelas  perawatan  sesuai keinginannya  namun  untuk  tindakan  pasien  hanya  berhak  untuk  mendapatkan  informasi meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis tehadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan lalu memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Namun pada tindakan medis yang bertujuan estetika, pasien dapat menentukan tindakan yang dinilainya terbaik untuk dirinya sendiri. Contohnya dalam tujuan memperbaiki penampilan hidung agar lebih mancung. Pasien berhak menentukan apakah pasien mau melakukan operasi plastik, tanam  benang,  penyuntikan filler ,  dan  lain  sebagainya  sesuai  dengan  kondisi  yang mempengaruhi pengambilan keputusan pasien seperti akses, waktu pemulihan yang cepat, hasil yang permanen, kondisi finansial, dan lain sebagainya.
Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa suatu operasi plastik dinyatakan gagal jika pasien meninggal, namun bisa dinyatakan gagal juga jika tidak membuahkan hasil sesuai ekspektasi konsumen.  Hasil  yang  tidak  sesuai  sebagaimana  yang  telah  diprediksikan  dalam perencanaan  awal  sehingga  tidak  menimbulkan  perbaikan  penampilan  ke  arah  yang  lebih baik juga merupakan suatu kegagalan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji apakah dalam tindakan  medis  yang  bertujuan  untuk  estetika  termasuk  sebagai  perjanjian inspanningverbintenis , perjanjian resultaatbverbintenis , atau bahkan keduanya.

## PERMASALAHAN
1.  Apakah  perbedaan  prestasi  mendasar  antara  perjanjian  inspanning  verbintenis  dan resultaat verbintenis?
2.  Apakah suatu tindakan medis dengan tujuan estetika merupakan inspanning verbintenis dan/atau resultaat verbintenis?
3.  Bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien dalam tindakan medis dengan tujuan estetika?

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan kajian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama yaitu data kepustakaan ( library research ). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis  ( analytical approach ) dan  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ). Penelitian  ini menggunakan  hasil  ilmu  empiris  sebagai  ilmu  bantu  ( hulp  wetenschap )  sehingga  tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.
Kajian ini menggunakan dasar norma hukum sebagai alat untuk mengupas bagian-bagian di dalamnya. Sebagai sebuah kajian hukum, penulis hendak mencoba memecahkan isu hukum yang diajukan dan diharapkan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilaksanakan. 8

## PEMBAHASAN

## 1.  Perbedaan  prestasi  mendasar  antara  perjanjian  inspanning  verbintenis  dan resultaat verbintenis
Hubungan  dokter  dan  pasien  berhubungan  dalam  jasa,  kaitannya  dengan  pemberian pelayanan  kesehatan.  Posisinya  adalah  dokter  pemberi  jasa,  sedangkan  pasien  penerima jasa. Hubungan hukum antar dokter dengan pasien adalah hubungan perjanjian kerja dalam bidang jasa pelayanan kesehatan. 7
Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat 3 jenis perjanjian kerja, yaitu:
a.  perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa tertentu;
b.  perjanjian perburuhan; dan
c.  perjanjian pemborongan pekerjaan.
Hubungan  dokter-pasien  masuk  ke  jenis  perjanjian  untuk  melakukan  sementara  jasa-jasa tertentu.  Perjanjian  jasa  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  memperbaiki  atau  meningkatkan derajat kesehatan sehingga bisa disebut dengan perjanjian terapeutik.
Dalam  hukum  perdata  maka  adanya  hubungan  terapeutik  yang  mengandung  nilai  kontrak menghasilkan  perikatan  antara  penyedia  dan  penerima  jasa  layanan  medis  dan  disebut sebagai verbintenis .  Terdapat  dua  jenis verbintenis ,  dibedakan  berdasarkan  bentuk prestasinya  yaitu inspanning  verbintenis dan resultaat  verbintenis .  “ Inspanning”  dan “resultaat” pada konteks ini berasal dari Bahasa Belanda, “ inspanning ” artinya adalah “upaya” dan “ resultaat ” artinya adalah “akibat” sementara “ verbintenis ” artinya perikatan. 9 Inspanning verbintenis atau  perikatan  yang  menekankan  titik  berat  pada  upaya,  dokter  atau  fasilitas kesehatan tidak diwajibkan untuk memberikan atau menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan  pasien  maupun  keluarganya,  mengingat  bahwa  hasil  suatu  upaya  medis  bukan merupakan suatu hal yang eksak atau dapat diperhitungkan secara pasti ( uncertainty ).
Tindakan medis dipengaruhi banyak faktor yang berada di luar kontrol dokter sehingga tidak mampu menjanjikan hasil sesuai dengan ekspektasi pasien. Berbeda halnya dengan resultaat verbintenis yang  merupakan perikatan  yang  menitikberatkan hasil dari  suatu upaya  medis. Apabila sudah ditentukan hasil spesifik sebelum tindakan dilakukan (perjanjian khusus atau special  agreement )  maka  dokter  harus  memberikan  hasil  prestasinya  berupa  suatu  hasil tertentu  seperti  apa  yang  diinginkan  pasien  maupun  keluarganya,  sehingga  yang  berlaku merupakan peikatan atau perjanjian jenis resultaat verbintenis . Pemberi layanan medis dapat digugat secara hukum bila hasil yang telah disepakati sebelum perjanjian tidak terwujud. 10 Undang-Undang  nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan  dan  Undang-Undang  nomo  29 tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  dan  Peraturan  Pelaksanaan  lain  yang  berkaitan dengan bidang kesehatan merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pemberi dan penerima jasa medis. Salah satu ilmu kedokteran yang berkembang pesat adalah bedah plastik. Bedah plastik memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk perbaikan pada bagian tubuh baik secara fungsi maupun kosmetis dengan hasil yang optimal.
.

## 2.  Tindakan  medis  dengan  tujuan  estetika  merupakan  inspanning  verbintenis dan/atau resultaat verbintenis
Saat ini kedokteran bedah plastik telah diakui dan keberadaannya berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan terhimpun dalam organisasi para dokter bedah plastik Indonesia yaitu Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia (PERAPI). Organisasi ini aktif mengadakan diskusi,  seminar,  dan  mengadakan  pelatihan  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri  sebagai wadah untuk menyelesaikan kasus pada spesialistik bedah plastik. Pada tingkat internasional terdapat International Confederation of Plastic Reconstructive Aesthetic Surgery (IPRAS) di mana anggota PERAPI secara otomatis menjadi anggota dari IPRAS.
Tindakan bedah plastik wajib dilakukan oleh seorang dokter dengan latar belakang pendidikan spesialis kedokteran bedah plastik. Sesuai dengan UU pasal 29 ayat (1) tahun 2004 tentang Praktik  Kedokteran  menyatakan  bahwa  sebelum  melakukan  tindakan  bedah  plastik  maka dokter  wajib  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  dokter  dan  aktif  berlaku  pada  saat pengerjaan  tindakan.  Sebelum  tindakan,  dokter  juga  wajib  meminta  persetujuan  tindakan yang  telah  ditandatangani  pasien  dan  saksi,  dokter  wajib  memberikan  penjelasan  lengkap mengenai diagnosis, resiko, dan komplikasi yang dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan medis tersebut sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 45 ayat (1). Pasal 46 ayat (1), (2), dan  (3)  tentang  Praktik  Kedokteran  juga  menyatakan  bahwa  dokter  diwajibkan  untuk membuat rekam medis sesegera mungkin setelah pasien selesai yang terhadapnya dilakukan suatu tindakan  dengan  informasi  catatan penting  meliputi: nama,  waktu,  dan  tanda  tangan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pada pasal 76 menyatakan bahwa apabila seorang dokter  dengan  sengaja  melakukan  praktik  tanpa  memiliki  surat  izin  praktik  maka  dapat dipidana  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah). 11 Dokter merupakan profesi yang melakukan pelayanan medis kepada pasien, diwajibkan untuk mengikuti  standar  prosedur  operasional  yang  berlaku  dan  wajib  memperhatikan  hak  dan kewajiban  profesinya  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pasien  memiliki  hak  dan kewajibannya, hak  menerima  pelayanan  medis, mendapatkan  informasi  lengkap  mengenai keadaan  dirinya  dan  pelayanan  yang  akan  diterimanya  namun  pasien  juga  berkewajiban memberikan informasi dan jujur mengenai kondisi dan masalah kesehatannya.
Fasilitas  kesehatan  untuk  melakukan  tindakan  operasi  bedah  plastik  dapat  berupa  tempat praktik  dokter  spesialis  bedah  plastik  (untuk  tindakan  operatif  non-steril  sehingga  tidak membutuhkan fasilitas khusus ruang operasi), rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus bedah plastik. Bedah plastik dibedakan menjadi dua macam yaitu 12 :

## a. Bedah Plastik Rekonstruksi
Tujuan  bedah  plastik  rekonstruksi  adalah  untuk  memperbaiki  fungsi  bagian  tubuh  yang memiliki  kelainan  atau  penampilan  tubuh  tertentu  yang  diakibatkan  faktor  cacat,  ataupun akibat dari suatu tindakan medis contohnya operasi pengangkatan tumor. Salah satu contoh bedah plastik rekonstruksi adalah operasi perbaikan bibir sumbing.

## b. Bedah Plastik Estetika

## Kajian Mengenai Inspanning Verbintenis Dan Resultaat …..
Bedah  plastik  estetika  memiliki  tujuan  memperbaiki  penampilan  bagian  tubuh  yang  dinilai kurang  sempurna.  Tindakan  ini  biasanya  dilatarbelakangi  keinginan  pasien  dengan  rasa ketidakpuasan akan bentuk fisiknya. Bedah plastik estetika ini erat kaitannya dengan unsur memberikan  nilai  tambah  kecantikan  atau  perbaikan  secara  kosmetis  pada  diri  pasien. Persiapan administrasi harus dilakukan sebelum melakukan tindakan bedah plastik. Tujuan persiapan ini memberikan perlindungan baik kepada dokter maupun kepada pasien.

## Penerapan Hukum Administrasi:
Pra-operasi bedah plastik terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
a.  Adanya  sesi  konsultasi  dokter  dan  pasien.  Dokter  melakukan  anamnesis  terhadap pasien,  mengenai  keluhan,  riwayat  penyakit terdahulu,  riwayat  minum obat,  riwayat alergi  obat, hasil  yang  ingin dicapai,  riwayat  operasi  sebelumnya, dan  lain-lain atau segala  keterangan  yang dibutuhkan dokter  dalam  melakukan atau  tidak  melakukan tindakan medisnya
b.  Pemeriksaan  fisik,  meliputi  tanda-tanda  vital  pasien  (tekanan  darah/tensi,  frekuensi pernapasan,  frekuensi  nadi,  suhu  tubuh,  dan  saturasi  oksigen,  apakah  terdapat kelainan  sehingga  tindakan  bedah  plastik  tidak  dapat  dilakukan),  serta  apakah memungkinkan dilakukan tindakan di area tubuh yang diinginkan pasien
c.  Penjelasan mengenai proses operatif, tujuan dan risiko yang mungkin dihadapi wajib dijelaskan kepada pasien dan wali/pendamping pasien.
d.  Pasien  dan/atau  wali  pasien  memahami  secara  keseluruhan  dan  menandatangani surat pernyataan setuju dilakukannya tindakan disertai dengan saksi
Dengan adanya prosedur administratif pra-operasi menunjukkan bahwa tindakan ini sesuai dengan  standar  profesional  kesehatan.  Tindakan  pra-operasi  wajib  dilakukan  dan  menjadi dasar untuk bertindak bagi dokter maupun pasien sebagai upaya perlindungan bagi kedua belah pihak.
Bedah  plastik  adalah  rujukan  upaya  untuk  pemulihan  and  penambahan  fungsi  tubuh,  baik fungsi  secara  fungsional  maupun  estetik.  Bedah  plastik  merupakan  sebuah  hak  bagi seseorang  untuk  menggunakan  upaya  tersebut.  Namun  terdapat  pengecualian,  yaitu sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  69  dan  Pasal  193  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan,  yaitu  apabila  operasi  plastik  dipergunakan  untuk  mengubah  identitas seseorang  maka  hal  tersebut  dilarang.  Apabila  melanggar  maka  dokter  bedah  plastik dikenakan  ancaman  pidana  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 13

## a.  Dasar Hukum Pasien dalam Perjanjian Terapeutik
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pada pasal 26 menyatakan bahwa dalam menerima pelayanan, pasien berkewajiban memberikan informasi jujur dan lengkap mengenai masalah kesehatannya, juga memberikan  informasi  mengenai  kemampuan  finansialnya.  Pasien  juga  memiliki  hak-hak sekunder  seperti:  hak  memperoleh  informasi  medis,  hak  memperoleh  informasi  mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadapnya, hak memberikan informed consent atas setiap  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  terhadapnya,  hak  pemutusan  hubungan kontraktual  setiap  saat,  dan  hak  memperoleh  surat  keterangan  dokter  yang  bersifat  non-
yustisial  (seperti  surat  kematian,  surat  keterangan  demi  kepentingan  asuransi,  dan sebagainya). 10
Hak dan kewajiban pihak dokter maupun pasien yang timbul didasarkan pada adanya suatu kontrak  terapeutik,  merupakan  sebuah  prestasi  yang  berhadapan  dengan  kontra  prestasi, yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dokter dan pasien sama- sama  ada  baik  pada inspanning  verbintenis ,  maupun  pada resultaat  verbintenis .  Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kedua perikatan tesebut memiliki hak dan kewajiban yang sama.
b. Inspanning Verbintenis dan Resultaat Verbintenis dalam Perjanjian Terapeutik
Setiap  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter  memiliki  unsur  ketidakpastian tentang  hasilnya.  Hariadi  mengemukakan  bahwa,  hasil  akhir  tindakan  atau  suatu  tindakan medis bergantung pada beberapa faktor, antara lain: 14 perjalanan penyakit dan komplikasi penyakit ( clinical course of the disease ); a.  risiko medis ( medical risk );
b.  risiko tindakan operatif ( surgical risk );
c.  efek samping pengobatan dan tindakan medis ( adverse effect of reaction );
d.  akibat keterbatasan sumber daya ( limitation of resources );
e.  kecelakaan medis ( medical accidents );
f.  ketidaktepatan diagnosis ( error of judgement );
g.  kelalaian medis ( medical negligence) ; dan h.  malpraktik medis ( medical malpractice ).
Faktor-faktor di atas bisa mengakibatkan kecacatan bahkan hingga kematian. Tindakan medis pada inspanning  verbintenis atau  pada  pasien  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan  memang  lebih  rentan  terjadi  risiko  dibandingkan  tindakan  medis  pada resultaat verbintenis di mana pasien pada perjanjian perikatan tersebut bertujuan untuk pemeliharaan kosmetis dan pasien biasanya dalam kondisi sehat.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  tindakan  bedah  plastik  merupakan  sebuah inspanning verbintenis dimana  dalam  melakukan  tindakannya,  seorang  dokter  bedah  plastik  dituntut untuk  melakukan  upaya  maksimal  sesuai  dengan  standar  kompetensinya  terhadap pasiennya.  Namun  tindakan  bedah  plastik  juga  merupakan  sebuah resultaat  verbintenis dimana terdapat sebuah tuntutan akan hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang sedari awal  diharapkan  oleh  pasien.  Namun  baik inspanning  verbintenis maupun resultaat verbintenis bisa memiliki hasil akhir yang serupa, yaitu tidak tercapainya tujuan suatu tindakan medis yang dilakukan. Hal ini disebabkan terjadinya hal-hal yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya,  yakni  faktor-faktor  yang  sudah  diuraikan  di  atas.  Operasi  plastik  merupakan salah  satu  contoh  kasus resultaat  verbintenis tidak  selalu  menghasilkan  hasil  sesuai  yang diprediksikan di awal. Jika hasil sebagai tujuan perikatan ini tidak dicapai, maka dokter dinilai mengalami kegagalan mencapai tujuan perikatan tersebut.
Perbedaan mendasar terdapat pada inspanning verbintenis dan resultaat verbintenis , yaitu adanya perjanjian khusus yang dibicarakan di awal perjanjian. Namun terdapat masalah, yaitu apakah perjanjian khusus tersebut bisa diwujudkan, mengingat bahwa faktor risiko penyebab hal-hal  tidak  terduga dapat  terjadi  dan  mempengaruhi hasil  suatu  tindakan  medis.  Apakah
seorang  dokter  bedah  plastik  dikatakan  melakukan  wanprestasi,  bahkan  malpraktik,  jika perjanjian tersebut tidak dipenuhi karena berbagai kejadian yang tidak terduga?
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  merujuk  pada  Pasal  1234  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  menyebutkan  bahwa:  “tiap-tiap  perikatan  adalah  untuk memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu.”  Dengan demikian,  jika  sebuah  perikatan  tidak  memberikan  sesuatu,  bisa  dikatakan  sebagai wanprestasi. Suryodiningrat mengungkapkan ada 3 bentuk wanprestasi, yaitu: 15 a.  debitor sama sekali tidak berprestasi; b.  debitor salah berprestasi; c.  debitor terlambat berprestasi.
Pada resultaat  verbintenis ,  tidak  tercapainya  sebuah  hasil  dimasukkan  dalam  kategori wanprestasi, yaitu salah berprestasi. Namun pada sebuah tindakan medis, terdapat kesulitan dalam  pembuktian  apakah  wanprestasi  tersebut  merupakan  kelalaian,  kesalahan,  atau ketidakmampuan,  atau  dipengaruhi  faktor-faktor  yang  tidak  dapat  diprediksi  sebelumnya. Dalam pengukuran hasil memuaskan, hal ini juga bersifat subjektif. Ukuran kepuasan pasien satu  dengan  lainnya  bisa  berbeda,  karena  selera  kecantikan  dan  kosmetik  juga  berbeda setiap orangnya. Wanprestasi dalam arti hasil tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau hasil tidak memuaskan, juga sulit diukur. Jika tindakan medis dilakukan sesuai standar operasional, maka  perlu  diteliti  lebih  jauh  penyebab  dari  kegagalan  berprestasi  tersebut  merujuk  pada perjanjian khusus di awal.

## 3.  Hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien dalam tindakan medis dengan tujuan estetika
Indonesia  menganut  sistem  hukum civil  law .  Bentuk  sumber  hukum  berdasarkan  sistem hukum civil  law dalam  arti  formal  berupa  peraturan  perundang-undangan,  kebiasaan- kebiasaan, dan yurisprudensi. Apabila terjadi sengketa, yaitu perselisihan antara dokter dan pasien  dimana  dokter  diduga  melakukan  malpraktik  medis,  maka  azas  yang  berlaku merupakan azas praduga tidak bersalah sampai dibuktinya sebaliknya. Pasien mempunyai tanggung  jawab pembuktian  bahwa telah  terjadi hal  yang  mengakibatkan  kerugian  kepada pasien  dan  tindakan  yang  telah  dilakukan  dokter  atas dirinya  merupakan  sebuah  tindakan malpraktik  medis.  Gugatan dapat  diajukan  secara  litigasi  sebagai akibat dari  kerugian  fisik maupun mental, serta kerugian biaya yang telah dikeluarkan. 16
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Indonesia menyatakan bahwa apabila  seorang  dokter  diduga  melakukan  tindakan  malpraktik  maka  diperiksa oleh Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  yang  bertugas  menerima pengaduan,  memeriksa,  serta  memberikan  putusan  terhadap pelanggaran disipliner. Pasal 35  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  seorang  dokter  yang  memiliki  STR  memiliki  wewenang melakukan  praktik  kedokteran  sesuai  pendidikan  dan  kompetensi  yang  dimilikinya,  yang terdiri dari: anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, menegakkan diagnosis, menentukan tatalaksana  pengobatan,  melakukan  tindakan  kedokteran,  menuliskan  resep  obat  dan/atau alat kesehatan, membuat surat keterangan dokter, menyimpan obat sesuai dengan jumlah dan jenis yang diizinkan, meracik, dan menyerahkan obat ke pasien. 11 Pasal 36 menyatakan bahwa setiap dokter yang membuka atau melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib mempunyai  Surat  Izin  Praktik  (SIP),  pasal  37  berkaitan  dengan  SIP  yang  diterbitkan  oleh
pejabat  kesehatan  berwenang  di  kabupaten/kota  setempat  di  mana  praktik  dokter  akan dilaksanakan. Pasal 38 ayat (1) berkaitan dengan pasal 36 mengenai SIP yaitu bahwa setiap dokter  bahwa  untuk  mendapatkan  SIP  praktik  wajib  memiliki  STR  yang  masih  berlaku sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 yaitu memiliki tempat praktik dan memiliki rekomendasi yang dikeluarkan organisasi profesi terkait.
Tanggung jawab perdata dari praktik dokter bedah plastik atas dasar wanprestasi dapat terjadi karena  tidak  terpenuhinya  hasil  dari  perjanjian  awal  yang  telah  disepakati.  Namun wanprestasi tidak selalu gagal prestasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa tidak terpenuhinya prestasi dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti, perjalanan penyakit, komplikasi  penyakit,  risiko  medis,  risiko  tindakan  operatif,  efek  samping  pengobatan, keterbatasan  sumber  daya,  kecelakaan,  kesalahan  pada  diagnosis,  kelalaian  medis,  dan malpraktik.
Terhadap  pelaku  kejahatan  yang  terbukti  melakukan  malpraktik  kedokteran,  sanksi  yang dikenakan  dapat  berupa  peringatan  tertulis,  pencabutan  SIP,  hingga  re-edukasi  atau re- schooling yaitu  kewajiban  untuk  mengikuti  kembali  pendidikan  di  institusi  pendidikan kedokteran. Pasal 360 ayat (1) dan (2), serta pasal 361 KUHP 17 menyatakan bahwa dokter wajib  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  apabila  tindakan  medis  yang  telah dilakukannya  berakibat  menimbulkan  luka  berat  ataupun  kematian  karena  kelalaiannya. Selain itu dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga terdapat ketentuan pidana yaitu pada pasal 75, pasal 76, dan pasal 79. Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa setiap dokter tanpa surat tanda registrasi dan dengan sengaja melakukan praktik kedokteran akan dipidana penjara 3 (tiga) tahun dan dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ancaman pidana dokter/dokter gigi terdapat dalam pasal 80 sampai dengan pasal 86.
Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa praktik dokter bedah plastik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, hingga sanksi pidana.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa:
1. Inspanning  verbintenis dan resultaat  verbintenis merupakan  sebuah  perjanjian  dalam memenuhi  prestasi  dan  masih  berupaya  untuk  mewujudkan  tujuan  perikatan  dimana inspanning  verbintenis  menitikberatkan  pada  upaya  yang  maksimal  dan  resultaat verbintenis menitikberatkan pada hasil
2.  Tindakan  bedah  plastik  dengan  tujuan  estetika,  pada  kondisi  pasien  yang  sehat, merupakan resultaat verbintenis karena menitikberatkan pada hasil akhir sesuai dengan perjanjian khusus di awal antara dokter terhadap pasien, yaitu adanya hasil nyata sesuai yang diharapkan. Namun perikatan ini juga termasuk inspanning verbintenis karena dokter bedah  plastik diwajibkan  memberi  upaya  yang  maksimal  sesuai  standar  kompetensinya kepada pasien dan hasil akhir bisa tidak sesuai yang diprediksikan di awal akibat adanya

## Kajian Mengenai Inspanning Verbintenis Dan Resultaat …..
faktor-faktor  tidak  terduga  yang  bisa  terjadi  dan  mempengaruhi  hasil.  Hasil  yang  tidak sesuai dengan  perjanjian  khusus di awal tersebut  disebut  wanprestasi, dengan  kategori salah prestasi. Namun, wanprestasi tidak selalu dikategorikan sebagai sebuah kegagalan prestasi karena seperti yang sudah diuraikan bahwa tindakan bedah plastik juga termasuk inspanningverbintenis,  yaitu  titik  berat  pada  upaya  yang  maksimal  dan  indikator keberhasilan tindakan yang bisa bersifat subjektif.
3.  Pertanggungjawaban  dokter  bedah  plastik  dalam  inspanning  verbintenis  dan  resultaat verbintenis berupa tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana. Oleh karena itu dalam menjalankan tindakan medis diperlukan kesungguhan dan kehati-hatian yang layak agar tidak menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri dan pasien.

## Saran
Perlu adanya kajian ulang dalam hal perjanjian terapeutik masih perlu ada pembedaan dalam prestasi karena perikatan dalam bedah plastik dengan tujuan estetika bukan hasil yang pasti, namun dalam perikatan hasil tersebut hasilnya juga merupakan usaha upaya maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
JURNAL ILMIAH:
Irianto  S.  NEGOSIASI  DAN  M EMORANDUM  OF  UNDERSTANDING  (MoU) DALAM PENYUSUNAN KONTRAK. Huk DAN Din Masy. 2014
Tam  KP,  Ng  HKS,  Kim  YH,  Yeung  VWL,  Cheung  FYL.  Attitudes  toward  cosmetic  surgery patients: The role of culture and social contact. J Soc Psychol. 2012
BUKU
alim H.S. Hukum Kedokteran. Pertama. Bandung: CV. Mandar Maju; 2001.
Heniyatun  N  magfhiroh  dan.  KAJIAN  YURIDIS  OPERASI  PLASTIK  SEBAGAI  IJTIHAD DALAM  HUKUM  ISLAM  The  2  nd  University  Research  Coloquium  2015  ISSN 2407-9189. 2nd Univ Res Coloquium. 2015
ABEER A. HODEIB, M.D. IHEMMD, DALIA I. ABADA, M.Sc. SAAMD. Assessment of Efficacy and Safety of Thread Lift in Mid Face. Med J Cairo Univ. 2019
Istanto P.S. Penelitian Hukum. 1st ed. Yogyakarta: CV. Ganda; 2007.
Moeimam S, Steinhauer H. Kamus Belanda Indonesia. Ketiga. PT. Gramedia Pustaka Utama; 2014.
Dahlan S. Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter. Kedua. Semarang: Badan Penerbid Universitas Diponegoro; 2002.
Meonadjat  Y.  Hal  yang  Perlu  Diketahui  oleh  Masyarakat  Awam  mengenai  Bedah  Plastik. Jakarta: Balai Penerbit FK UI; 2001.
Soewono  S.H.  Batas  Pertanggungjawaban  Hukum  Malpraktik  Dokter  dalam  Transaksi Terapeutik. Pertama. Surabaya: Penerbit Srikandi; 2007.
R.M S. Azas-Azas Hukum Perikatan. Bandung: Tarsito; 1985.

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

## INTERNET
Celebrity Plastic Surgery Disasters? [Internet]. CBS News. 2011 [cited 2022 Apr 23]. Available from: https://www.cbsnews.com/pictures/celebrity-plastic-surgery-disasters/
M.  Reza  Sulaiman.  5  Hasil  Operasi  Plastik  yang  Gagal,  Ada  yang  Sampai  Meninggal! [Internet].  suara.com.  2021  [cited  2022  Apr  23].  Available  from: https://www.suara.com/lifestyle/2021/08/12/144723/5-hasil-operasi-plastik-yang- gagal-ada-yang-sampai-meninggal
Kementerian Kesehatan RI. UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS. Undang Republik Indones [Internet]. 2009;1:41. Available from:
https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf
Dimas Hutomo. Aturan Hukum Mengenai Bedah Plastik [Internet]. Hukum Online. 2019 [cited 2022  May  1].  Available  from:  https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan- hukum-mengenai-bedah-plastik-lt5d104115f3648